Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/teacher Akreditasi Sinta 6, SK. Nomor: 0547/E5/DT.05.00/2024

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LUMBUNG MATARAMAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALURAHAN BALONG, KECAMATAN GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Laras Sita Pangesti 1 , Dr. Febriana Muryanto M. Sc 2
1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gunung Kidul, 2 Universitas Gunung Kidul Coresponding Autor: larassitap@gmail.com

## Article History
Received: May Revised: June Published: June

## Key Words:
Policy Implementation,
Community Welfare, Lumbung Mataraman.
Abstract: The  policy  implementation  of  the  "Lumbung  Mataraman"  (Mataraman Granary) aims to enhance the welfare of the Balong Village community in Girisubo District,  Gunungkidul  Regency.  This  study,  employing  a  qualitative  descriptive approach,  examines  how  the  program  affects  local  welfare.  Gunungkidul's  poverty remains  a  critical  issue  despite  recent  reductions,  with  the  poverty  rate  dropping from 15.86% in 2022 to 15.60% in 2023. The Lumbung Mataraman initiative, funded by  the  Special  Autonomy  Fund,  seeks  to  revive  traditional  agricultural  practices, promote food independence, and support local economic development. Implemented through  12  farmer  groups,  the  program  faces  challenges  such  as  water  resource limitations,  which  the  village  government  plans  to  address  by  integrating  it  with local  reservoirs.  Effective  communication,  adequate  resources,  committed  local government,  clear  bureaucratic  structure,  and  sustainable  integration  are  crucial for  the  program's  success. Initial results indicate  positive  impacts on local welfare, with further developments expected as the program matures. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kesejahteraan Masyarakat,  Lumbung Mataraman. Abstrack: Implementasi kebijakan "Lumbung Mataraman"  bertujuan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Kalurahan  Balong,  Kecamatan  Girisubo,  Kabupaten Gunungkidul.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  untuk meneliti dampak program terhadap kesejahteraan lokal. Kemiskinan di Gunungkidul tetap  menjadi  masalah penting  meskipun ada penurunan, dengan angka kemiskinan turun  dari  15,86%  pada  tahun  2022  menjadi  15,60%  pada  tahun  2023.  Inisiatif Lumbung  Mataraman,  didanai  oleh  Dana  Keistimewaan,  bertujuan  menghidupkan kembali  praktik  pertanian  tradisional,  mempromosikan  kemandirian  pangan,  dan mendukung pengembangan ekonomi lokal. Diimplementasikan melalui 12 kelompok tani,  program  ini  menghadapi  tantangan  seperti  keterbatasan  sumber  daya  air,  yang akan  diatasi  dengan  mengintegrasikan  program  dengan  embung  lokal.  Komunikasi efektif,  sumber  daya  memadai,  komitmen  pemerintah  lokal,  struktur  birokrasi yang  jelas,  dan  integrasi  berkelanjutan  sangat penting untuk keberhasilan program. Hasil  awal  menunjukkan  dampak  positif  terhadap  kesejahteraan  lokal,  dengan perkembangan lebih lanjut diharapkan seiring dengan kematangan program .

## Pendahuluan
Dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gunungkidul,  Daerah  Istimewa  Yogyaakarta, No. 11 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul No. 2 Tahun  2010  tentang  rencana  pembangunan  jangka  panjang  daerah  Tahun  2005-2025, didalamnya menyebutkan bahwa masalah kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul masih akan menjadi  ancaman  yang  perlu  ditangani  secara  cermat  dan  serius.  Meskipun  masalah kemiskinan sudah dapat ditekan, namun masalah kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam  pembangunan  tahun  2025  mendatang.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Gunungkidul,  indikator  kemiskinan  pada  tahun  2021-2023,  presentase  penduduk  miskin Kabupaten  Gunungkidul  pada  tahun  2022  mencapai  15,86%  sedangkan  pada  tahun  2023 mengalami  penurunan  menjadi  15,60%  (BPS  Kab.  Gunungkidul).  Walaupun  mengalami penurunan,  namun  pemerintah  harus  tetap  memperhatikannya,    karena  seperti  yang  sudah
disebutkan  didalam  RPJPD  Tahun  2005-2025,  bahwasannya  kemiskinan  masih  menjadi perhatian penting dalam pembangunan mendatang.
Didalam  RPJPD  Tahun  2005-2025  juga  menyatakan  bahwa  jumlah  penyandang masalah  kesejahteraan  di  Kabupaten  Gunungkidul  masih  cukup  tinggi,  namun  prediksi kondisi  kesejahteraan  sosial  pada  tahun  2025  mendatang  diharapkan  taraf  hidup  dan kesejahteraan  sosial  masayarakat  semakin  meningkat.  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Gunungkidul  menyatakan,  pembangunan  sosial  dan  ekonomi  yang  dilakukan  secara bebarengan di tingkat regoinal maupun nasional, memiliki tujuan utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat. Pembangunan senantiasa berkembang dan mengalami  perluasan  sesuai  dengan  adanya  dimensi  dan  kompleksitas  persoalan  yang melingkupinya.  Beberapa hasil atau dampak yang signifikan dari proses pembangunan yang telah  selesai,  terutama  dalam  hal  kesejahteraan  masyarakat,  dapat  diukur  dengan menggunakan  beberapa  indikator.  Indikator  tersebut  menjadi  petunjuk  sistematis  adanya kecenderungan  yang  merupakan  hasil  dari  sebuah  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  suatu wilayah  tertentu.  Dalam  konteks  ini,  indikator  berfungsi  sebagai  alat  evaluasi  yang  dapat bersifat  positif  maupun  negatif.  Indikator  juga  berfungsi  sebagai  sarana  yang  sangat  efektif untuk  menginformasikan  berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan  proyek-proyek  pembangunan yang sedang berjalan dan akan dilakukan di suatu wilayah (Gunungkidul, 2023) . Dalam buku informasi  pembangunan  daerah  Kabupaten  Gunungkidul,  dijelaskan  bahwa  arah pembangunan  Kabupaten  Gunungkidul  dilandasi  oleh  filosofi  dari  leluhur,  serta  pandangan ke depan. Tahun 2021-2026 adalah tahun yang menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati  terpilih,  yakni  “Terwujudnya  Peningkatan  Taraf  Hidup  Masyarakat  Gunungkidul Yang  Bermartabat  Tahun  2026”  (Informasi  Pembangunan  Daerah,  2022).  Hal  ini menunjukan bahwa pemerintah berupaya memberikan kebijakan yang baik bagi masyarakat.
Adanya pembangunan Lumbung Mataraman ini, merupakan kebijakan dari Gubernur Yogyakarta,  Sultan  Hamengkubuwono  IX.  Program  ini  dijalankan  dengan  tujuan  untuk menyejahterakan masyarakatnya. Di  Kabupaten  Gunungkidul, program ini sudah  dijalankan di 3 Kalurahan. Pada tahun 2022 sudah dijalankan di Kalurahan Bendung Kapanewon Semin, tahun 2023 di Kalurahan Kedungpoh Kapanewon Nglipar dan Kalurahan Balong Kapanewon Girisubo. Kebijakan  ini  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  menggerakkan  pembangunan infrastruktur  dasar,  pengembangan  ekonomi  lokal,  serta  pemberdayaan  masyarakat  secara menyeluruh. Adanya  program  Lumbung  Mataraman  ini,  nantinya  akan  sangat  berguna  bagi masyarakat  sekitar. Dengan  demikian,  diharapkan  kualitas  hidup  masyarakat  di  kalurahan Balong dapat meningkat secara signifikan.
Lumbung  Mataraman  yang  dilaksanakan  melalui  anggaran  Dana  Keistimewaan  ini dimaksudkan  untuk  menghidupkan  kembali  tradisi  pertanian  di  Yogyakarta  yaitu memanfaatkan  lahan  pekarangan  rumah  tangga  untuk  menyediakan  kebutuhan  pangan dengan  prinsip:  kemandirian  pangan,  diversifikasi  pangan  berbasis  sumber  pangan  lokal, pelestarian  sumber  daya  genetik  pangan,  dan  kebun  bibit  (R,  Wattimena,  Septiyanti,  & Mutiarin,  2021). Kalurahan Balong mayoritas pekerjaannya petani, sehingga sangat relevan jika kebijakan ini dijalankan di sana. Kebijakan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat lokal  apabila  kebijakan  dijalankan  dengan  baik.  Lumbung  Mataraman  ini  dikelola  oleh kelompok tani di Kalurahan Balong.
Melihat  keadaan  Lumbung  Mataraman  yang  masih  baru,  maka  dampaknya  bagi masyarakat belum maksimal, perlu dilihat juga apakah kebijakan program pembangunan ini akan  mendorong  kesejahteraan  masyarakat.  Berdasarkan  informasi  yang  didapatkan  oleh masyarakat  lokal,  lahan  Lumbung  Mataraman  bisa  dikatakan  belum  luas,  sehingga  hasil
panen yang didapatkan belum bisa dibagikan secara merata kepada masyarakat lokal. Dengan demikian,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang  “Implementasi  Kebijakan Pembangunan  Lunbung  Mataraman  dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat Kalurahan  Balong,  Kecamatan  Girisubo,  Kabupaten  Gunungkidul.”  Penelitian  ini  nantinya akan membantu menjawab permasalahan yang ada.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini akan  mendalami  bagaimana  implementasi  kebijakan  pembangunan  Lumbung  Mataraman dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Kalurahan  Balong,  Kecamatan  Girisubo, Kabupaten  Gunungkidul.  Penelitian  ini  tentunya  akan  bersifat  deskriptif.  Pendekatan kualitatif  akan  memungkinkan  peneliti  untuk  memahami  berbagai  prespektif,  niali  maupun konteks  yang  melatarbelakangi  fenomena  yang  terjadi.  Menurut  Sri  Sultan,  Lumbung Mataraman  yang  dilakukan  oleh  kalurahan  disesuaikan  dengan  potensi  masing-masing kalurahan.  Kepala  desa  dan  perangkat  desa  menjadi  pihak  yang  paling  tahu  potensi masyarakat  yang  dapat  dikembangkan  dengan  program  Lumbung  Matataman.  Program  ini ditujukan  untuk  mendukung  kemandirian  masyarakat  dan  hanya  dapat  dilaksanakan  bagi kalurahan  yang  sudah  siap  (Pemerintah  Daerah DIY,  2023).  Kalurahan  Balong  merupakan kalurahan  yang  mayoritas  pekerjaannya  petani.  Lahan  yang  ada  di  Kalurahan  Balong  yaitu lahan tegalan, dimana lahan ini akan bergantung pada air hujan sebagai sumber air. Sehingga sangat  memungkinkan  bahwa  Kalurahan  Balong  dapat  menjalankan  program  tersebut, Kalurahan  Balong  tentunya  juga  sudah  siap  menjalankan  program  Lumbuung  Mataraman. Dengan  demikian,  lokasi  yang  akan  dijadikan  tempat  untuk  meneliti  adalah  Lumbung Mataraman  yang  terletak  di  Kalurahan  Balong,  Kecamatan  Girisubo,  Kabupaten Gunungkidul.Penelitian ini dilaksanakan pada 18 Maret-18 April tahun 2024.
Sumber  data  yang  digunakan  yaitu  sumber  data  primer  dan  sekunder.  Sugioyono (2013) dalam (Nurjanah, 2021) yang menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber data yang  langsung  memberikan  data  kepada pengumpul  data.  Dalam  penelitian ini,  data  primer diperoleh  dari  hasil  wawancara  kepada  pihak  pelaku  dalam  pengimplementasian program Lumbung Mataraman Kalurahan Balong. Sementara sumber data sekunder menurut Sugiyono (2013)  dalam  (Nurjanah,  2021)  adalah  sumber  data  yang  tidak  langsung  memberikan  data kepada  pengumpul  data,  misalnya  lewat  orang  lain  atau  lewat  dokumentasi.  Data  sekunder yang diperloeh dari penelitian ini yaitu, dari studi literatur, dokumen- dokumen dan dokumen resmi  pemerintah  yang  memberikan  pengetahuan  mengenai  penelitian  ini.Dalam  penelitian ini akan dijelaskan secara detail mengenai program  Lumbung Mataraman, sehingga peneliti menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dari grand theory Edward III, yang diperbaharui oleh (Muryanto, 2024)  disampaikan  dalam  penelitiannya,  bahwa  indikator/variabel  ada  6, yaitu:  komunikasi, sumber daya, disposisi, birokrasi, integritas berkelanjutan, dan hubungan lintas budaya.

## Hasil dan Pembahasan
Mayoritas  mata  pencaharian  masyarakat  Kalurahan  Balong  adalah  sebagai  petani, dengan jumlah 3.734. Yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 12 jiwa, TNI/Polri 1 jiwa, wiraswasta/pedagang  39  jiwa,  dan  buruh  tani  ada  2.070  jiwa.,  program  ini  tentunya  sesuai untuk  diimplementasikan  di  Kalurahan  Balong.  Pelaksanaan  program  kebijakan  ini melibatkan  3  aktor  utama,  yakni  pemerintahan  kalurahan,  kelompok  tani  dan  masyarakat. Pemerintah  Kalurahan  menjadi  inisiator  utama  dalam  pembangunan  Lumbung  Mataraman dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintah  Kalurahan  secara  aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Kelompok Tani, mereka memastikan
bahwa seluruh tahapan program direncakanakan dengan baik dan disesuaikan dengan kondisi lokal.  Saat  ini  hasil  panen  yang  diperoleh  dari  program  Lumbung  Mataraman  ini  akan diberikan kepada masyarakat, baik nantinya akan dibagi secara merata atau akan dijual untuk dijadikan  kas,  hal  tersebut  tergantung  dari  kesepakatan  kelompok  tani  masing-  masing. Menurut  Pemerintah  Kalurahan,  program  ini  harus  ada  demi  kepentingan  masyarakat. Adanya  hasil  dari  penelitian  yang  saya  lakukan,  maka  pembahasan  dan  temuan  yang  dapat dijabarkan dengan menggunakan teori yang saya gunakan sebagai berikut:
1.  Komunikasi
Dalam  konteks  Implementasi  Kebijakan  Lumbung  Mataraman  di  kalurahan  Balong, komunikasi  merupakan  salah  satu  kunci  utama  dalam  memastikan  pemahaman  dan keberhasilan  dalam  pelaksanaan  program.  Merunut  Edward  III  (dalam  Subarsono, 2011), komunikasi yang efektif menjadi faktor penentu dalam menjaga kejelasan tujuan dan  sasaran  kebijakan  pada  para  implementator  sehingga  nantinya  dapat  mengurangi distorsi implementasi. Pemerintah Kalurahan Balong menerapkan strategi resmi melalui beberapa  media  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  kepada  masyarakat terhadap  pentingnya  program  Lumbung  Mataraman  ini.  Menurut  Bapak  Purwanto, Carik  kalurahan  Balong.  Dalam  wawancaranya  terungkap  bahwa  sebelum memanfaatkan media sosial, pemerintah kalurahan lebih menekankan pada rapat warga dan  rapat  kelompok  tani  untuk  memastikan  pemahaman  dan  keterlibatan  langsung. Pendekatan ini dimaksudkan dengan tujuan untuk membangun organisasi internal yang kuat, sehingga memastikan bahwa para implementator memiliki pemahaman yang sama dan komitmen yang tinggi terhadap program yang dilaksanakan.
Disisi  lain,  ketua  gapoktan,  Bapak  Samid  juga  menyampaikan  pentingnya komunikasi,  melalui  rapat  kring  sebagai  salah  satu  strategi  untuk  menyebarkan informasi  mengenai  program  kepada  anggota  kelompok  tani.  Pendekatan  ini menunjukkan  bagaimana  komunikasi  yang  langsung  dan  terfokus  pada  kelompok sasaran  akan  memperkuat  partisipasi  dan  dukungan  dari  level  terdepan  dalam pengimplementasian  kebijakan.  Masyarakat  juga  turut  aktif  dalam  menyampaikan gagasan, masukan dan umpan balik untuk kemajuan program. Dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa responden seperti Ibu Sutarmiyati, Bapak Warto Sulito, Ibu Sunarti, Bapak Sagiman dan istrinya, terungkap bahwa mereka menggunakan berbagai forum  seperti  rapat  kring,  arisan  kelompok  dan  musyawarah  sebagai  sarana  untuk berpartisipasi  aktif  dalam  meningkatkan  program  Lumbung  Mataraman.  Masyarakat berperan  sebagai  agen  perubahan  yang  dapat  memberikan  kontribusi  nyata  terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.
Dalam  hal  ini,  komunikasi  bukan  hanya  sekedar  menyampaikan  informasi,  tetapi merupakan  instrumen  yang  sangat  penting  dalam  membangun  pemahaman  bersama, memperkuat  keterlibatan  aktif  dan  mengurangi  kesenjangan  antara  perencanaan kebijakan  dan  implementasi  di  lapangan.  Komunikasi  yang  efektif  dapat  memastikan bahwa  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  akan  mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Dengan demikian, strategi komunikasi menjadi salah satu kunci dalam memastikan keberhasilan suatu pengimplementasian kebijakan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat.
2.  Sumber Daya
Dalam  pengimplementasian  program  ini,  walaupun  komunikasi  kebijakan  telah dilakukan  secara  jelas  dan  konsisten,  namun  kekurangan  sumber  daya  dapat  menjadi hambatan  dalam  pengimplementasian.  Sumber  daya  yang  dimaksud  dapat  berupa sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  finansial.  Dalam  wawancara  dengan  Bapak Purwanto,  Carik  Kalurahan  Balong,  terungkap  bahwa  pihak  yang  terlibat  dalam pengimplementasian  program  Lumbung  Mataraman  ini,  melibatkan  pemerintah
kalurahan,  kelompok  tani  (yang  didalamnya  melibatkan  masyarakat),  Komunitas Wanita  Tani  (KWT),  dan  petani  milenial.  Dalam  hal  ini,  kelompok  tani  ini  menjadi salah  satu  aktor  utama  yang  ikut  serta  dalam  mengelola  program  ini.  Menurut  Bapak Samid,  ketua  Gapoktan  Kalurahan  Balong,  terdapat  12  kelompok  tani  yang  terlibat dalam  pengelolaan  program,  tersebar  masing-masing  padukuhan  dan  lembaga  di kalurahan, dengan menekankan pada aspek partisipatif yang melibatkan masyarakat.
Dalam  memastikan  keberlanjutan  program,  pemerintah  kalurahan  mengalokasikan anggaran  sekitar  20%  setiap  tahunnya  guna  menyuplai  dan  mengembangkan  potensi dalam pengimplementasian program Lumbung Mataraman. Hal ini menunjukkan upaya serius  untuk  memastikan  bahwa  program  tersebut  tidak  hanya  berjalan  lancar  ditahap awal  saja,  namun  memiliki  pondasi  kuat  untuk  berkelanjutan  dimasa  depan.  Namun dalam  hal  ini,  ada  satu  tantangan  terbesar  yang  dihadapi,  yaitu  keterbatasan  sumber daya  air.  Dengan  demikian  pemerintah  kalurahan  berencana  akan  mengintregasikan program  Lumbung  Mataraman  ini  dengan  embung  yang  ada  di  kalurahan  Balong. Rencana  ini  tentunya  merupakan  langkah  strategis  dalam  mengatasi  keterbatasan sumber  daya  air  dan  mendukung  keberlanjutan  program.  Embung  tersebut  diharapkan mampu menampung air selama musim penghujan dan menyimpannya untuk digunakan saat  musim  kemarau.  Sehingga  dengan  adanya  embung,  ketergantungan  pada  ,musim penghujan  dapat  dikurangi,  dan  pertaniain  dapat  beroperasi  lebih  efektif  sepanjang tahun.
3.  Disposisi Pemerintah  kalurahan  menegaskan  komitmen  dan  konsistensi  tinggi  dalam pelaksanaan program Lumbung Mataraman. Bapak Purwanto, Carik Kalurahan Balong, menyatakan  keyakinan  bahwa  tingginya  komitmen  dari  pemerintah  setempat  akan memastikan  keberhasilan  program  ini.  Pernyataan  ini  menunjukkan  bahwa implementator dalam hal ini memiliki disposisi yang diharapkan oleh Edward III untuk memeastikan  iplementasi  yang  efektif.  Komitmen  dan  konsistensi  dari  implementator menjadi  pondasi  yang  kuat  dalam  menjalankan  program.  Kedua  karakteristik  tersebut mencerminkan kesungguhan dalam memberikan dukungan dan mengalokasikan sumber daya  yang  diperlukan  untuk  keberhasilan  program.  Pentingnya  disposisi  yang  positif dari  implementator  dapat  menghindarkan  perbedaan  pandangan  atau  sikap  yang  dapat menghambat  proses  immplementasi.  Ketika  pemerintah  kalurahan  menunjukkan keseriusan  dan  komitmen,  hal  ini  tentunya  akan  membentuk  keselarasan  antara implementator dengan tujuan pembuat kebijakan.
4.  Birokrasi Dalam  konteks  pengelolaan  lumbung  mataraman  di  Kalurahan  Balong,  struktur organisasi  yang  tergambar  melibatkan  berbagai  pihak  dalam  pengimplementasian program  tersebut,  terdapat  dua  belas  kelompok  tani  yang  terlibat  dalam  pengelolaan program,  namun  menurut  Bapak  Samid  selaku  ketua  Gapoktan  Kalurahan  Balong, terdapat  satu  kelompok  tani,  yaitu  kelompok  karang  Taruna  yang  belum  memiliki nomor induk di tingkat Dinas pertanian teramasuk Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Girisubo.  Kehadiran  SOP  dalam  penanganan  masalah  implementasi  juga  dilihat  dari pernyataan Bapak Samid, menurutnya apabila terjadi masalah didalam pengimplementasian  maka  kelompok  tani  wajib  melapor  kepada  Penyuluh  Pertanian Lapangan  (PPL),  kemudian  PPL  melpaorkan  ke  BPP,  dan  nantinya  penanganan  akan sampai  ke  tingkat  Provinsi.  Hal  ini  mencerminkan  adanya  prosedur  yang  jelas  dan terstruktur  dalam  menangani  kendala  yang  mungkin  timbul  selama  pelaksanaan program.
Meskipun  struktur  organisasi  yang  terlihat  melibatkan  berbagai  pihak  dan  memiliki jalur  komunikasi  yang  teridentifinisi  dengan  baik  perlu  diwaspadai  juga  potensi fragmentasi  dalam  struktur  ini.  Fragmentasi,  atau  pecahan-pecahan  struktur  organsiasi yang  mungkin  terjadi  karena  kompleksitas  atau  koordinasi  yang  kurang  efektif  antar unit  atau  level  dapat  menjadi  hambatan  dalam  implementasi  kebijakan.  Pentingnya koordinasi  dan  keselarasan  antar  unit  dalam  struktur  organisasi  menjadi  faktor  kunci untuk  memastikan  kelancaran  implementasi  kebijakan.  Komunikasi  yang  efektif  antar berbagai  pihak  yang  terlibat  termasasuk  kelompok  tani,  penyuluh  pertanian  dan intstansi terkait lainya, akan mampu mendukung sinergi dan kolaborasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Dengan demikian, pemahaman dan pengelolaan terhadap  struktur  organisasi  yang  terlibat  dalam  pengimplementasian,  menjadi  aspek yang  penting  dalam  memastikan  keberhasial  program  Lumbung  Mataraman.  Sinergi dan  koordinasi  yang  baik,  serta  adanya  prosedur  penanganan  yang  terstruktur  akan membantu  optimalnya  pengimplementasian  kebijakan  dan  mencapai  tujuan  program secara menyeluruh.
Dalam  hal  pendistribusian  hasil  panen  dari  Lumbung  Mataraman,  pihak  pemerintah kalurahan  tidak  memiliki  SOP  atau  aturan  khusus  dalam  hal  pendistribusian  kepada masyarakat.  proses  ini  sepenuhnya  diserahkan  kepada  kelompok  tani,  artinya bagaimana  pendistribusian  hasil  itu  sesuai  dengan  musyawarah  masing-masing kelompok  tani  yang  tentunya  didalam  kelompok  tani  terdapat  unsur  masyarakat. Menurut  Carik  Kalurahan  Balong,  pada  tahun  pertama,  hasil  panen  dikelola  oleh masing-masing  kelompok  tani  yang  harapannya  dapat  menjadi  tabungan  kelompok yang  nantinya  dapat  digunakan  untuk  penanaman  di  tahun  berikutnya.  Kelompok  tani memiiliki kebebasan untuk membagi hasil panen secara merata kepada masyarakat atau menjualnya.  Namun  menurut  masyarakat  hasil  belum  bisa  dirakasan  karena  tanaman yang ditaman belum panen, kerena program ini baru dijalankan.
5.  Integritas Berkelanjutan dan Hubungan Lintas Budaya Dalam  konteks  implementasi  program  Lumbung  Mataraman  di  Kalurahan  Balong, upaya  dalam  memastikan  keberlangsungan  dan  pengembangan  program  ini  telah menjadi  fokus  utama  pihak  kalurahan.  Dalam  wawancara  yang  saya  lakukan  dengan bapak  Purwanto,  Carik  Kalurahan  Balong,  bahwa  pemerintah  kalurahan  memiliki harapan  besar  terhadap  keberlansjutan  program.  Bukan  hanya  sebagai  program pertanian  semata,  namun  juga  sebagai  pintu  masuk  untuk  pengembangan  sektor pariwisata  di  wilayahn  kalurahan  Balong.  Kolaborasi  lintas  pemerintahan,  dari  tingkat kapanewon  hingga  provinsi,  menjadi  kunci  dalam  menggalang  dukungan  dan  sumber daya yang diperlukan untuk melanjutkan dan mengembangkan program ini. Pemerintah kalurahan  secara  jelas  menggarisbawahi  pentingnya  membangun  hubungan  yang  baik dengan  pemerintah  kapanewon  hingga  provinsi  untuk  mengembangkan  Lumbung Mataraman menjadi sebuah program yang lebih besar dan berkelanjutan.
Sementara  itu,  ketua  Gapoktan  Kalurahan  Balong,  Bapak  Samid,  melihat  potensi integrasi  antara  Lumbung  Mataraman  dengan  sektor  pariwisata  sebagai  langkah  stretegis dalam  mendukung  kesejahteraan  masyarakat  lokal  secara  holistik.  Beliau  juga  menyatakan dengan  adanya  tapak  tilas  bersejarah  ang  ada  di  Lumbung  Mataraman  dapat  menjadi  objek wisata yang  menarik. Program ini diharapkan tidak hanya benkontribusi pada pertanian dan ekonomi  lokal,  namun  dapat  memicu  perkembangan  sektor  pariwisata  yang  mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyrakat secara umum. Menggunakan potensi wisata  sejarah  dan  alam  yang  dimiliki  wilayah  Kalurahan  Balong  sebagai  nilai  tambah,
program  ini  mengarah  untuk  memberikan  dampak  positif  yang  berkelanjutan  untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Dalam  pengimplementasian  program  Lumbung  Mataraman  ini,  pentinngnya membangun kolaborasi lintas sektor dan lintas budaya menjadi landasan strategis. Hubungan erat  antara  pemerintah  kalurahan,  kelompok  tani  dan  instansi  pemerintah  lainnya  ditingkat yang  lebih  tinggi  menjadi  sebuah  modal  dalam  menggalang  dukungan,  sumber  daya  dan peluang  untuk  mengembangkan  program.  Dengan  mengintregasikan  pertanian,  pariwisata dan  pengembangan  ekonomi  lokal,  program  ini  diharapkan  menjadi  contoh  sukses  dalam menghadirkan perubahan positif bagi masyarajat lokal dan lingkungan sekkitar.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  implementasi  program  Lumbung Mataraman  di  Kalurahan  Balong,  Kecamatan  Girisubo,  Kabupaten  Gunungkidul, Yogyakarta.  Kalurahan  Balong  memiliki  potensi  besar  disektor  pertanian  yang  menjadi sumber  penghidupan  utama  masyarakat. Penelitian ini, menggunakan  teori Edward  III  yang diperbaharui  oleh  Muryanto  (2024),  dengan  menyoroti  aspek  komunikasi,  sumber  daya, disposisi,  birokrasi,  serta  integritas  berkelanjutan  dan  hubungan  lintas  budaya.  Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Komunikasi
Pemerintah  Kalurahan  Balong  berhasil  melakukan  komunikasi  yang  efektif  melalui berbagai  metode  seperti  rapat  warga,  pertemuan  kelompok  tani  dan  penggunaan  media sosial.  Komunikasi  yang  baik  tentunya  berhasil  dalam  meningkatkan  kesadaran  dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya program Lumbung Mataraman dan bagaimana mereka  dapat  berpartisipasi  aktif  dalam  program  ini,  walaupun  ada  beberapa  masyarakat yang belum terlalu paham dengan program ini.
2.  Sumber Daya
Sumber  daya  manusia  dan  finansial  yang  ada  sudah  cukup  memadai  untuk mendukung  pelaksanaan  program  Lumbung  Mataraman.  Implementasi  program  ini melibatkan  pemerintah  kalurahan  dan  12  kelompok  tani  yang  mengelola.  Terdapat tantangan dalam keterbatasan sumber daya air, yang tentunya dapat menghambat kegiatan pertanian di Lumbung Mataraman. Namun dalam mengatahi hal ini, pemerintah kalurahan merencanakan  integrasi  program  dengan  embung  yang  ada  di  Kalurahan  Balong  untuk memastikan ketersediaan air yang cukup.
3.  Disposisi
Komitmen dan konsistensi pemerintah kalurahan dalam menjalankan program sangat tinggi.  Disposisi  yang  baik  ini  merupakan  salah  satu  kunci  utama  dalam  keberhasilan program,  kerena  menunjukkan  dedikasi  pemerintah  dalam  mencapai  tujuan  program  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4.  Birokrasi
Struktur  organisasi  dalam  pengelolaan  Lumbung  Mataraman  melibatkan  berbagai pihak  dengan  jalur  komunikasi  yang  jelas.  Dalam  menangani  masalah  yang  mungkin terjadi, terdapat SOP dalam menangani masalah yang muncul selama pengimplementasian program.  Dalam  hal  pendistribusian  hasil  panen  dari  program  ini,  belum  ada  SOP  secara khusus  dari  pemerintah  kalurahan,  namun  itu  sudah  menjadi  wewenang  ataupun tanggungjawab  masing  masing  kelompok  tani.  Artinya,  pendistribusian  hasil  tani tergantung  bagaimana  dari  kelompok  tani  tersebut,  akan  dibagikan  merata  kepada masyarakat atau akan dijual untuk menjadi tabungan kelompok tani.

## 5.  Integritas Berkelanjutan dan Hubungan Lintas Budaya
Program  Lumbung  Mataraman  ini  diharapkan  akan  berkelanjutan  dan  tidak  terhenti sampai  disini  saja,  pemerintah  kalurahan  aktif  dalam  membangun  relasi  dengan pemerintah  kabupaten,  kota  dan  provinsi  untuk  mengembangan  program  lebih  lanjut. Adapun  rencana  untuk  mengintegrasikan  program  dengan  sektor  pariwisata  lokal,  yang tentunya  juga  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui diversifikasi sumber pendapatan.
Secara  keseluruhan,  implementasi  program  Lumbung  Mataraman  di  Kalurahan Balong  mulai  menunjukkan  keberhasilan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat lokal. Meskipun ditahun pertama penanaman masyarakat belum merasakan dampak  yang signifikan, dikarenakan belum masa panen, namun dengan melihat bagaimana komunikasi yang  efektif,  alokasi  sumber  daya  yang  memadai,  komitmen  yang  tinggi  dari implementator, struktur organisasi yang jelas, integritas dan hubunngan lintas budaya yang baik,  serta  kesadaran  masyarakat  membuktikan  bahwa  program  ini  akan  berhasil  dan sangat bermanfaat bagi masyarakat lokal.

## Referensi
Alhamid, & Thalha. (2019). Instrumen Data Kualitatif. BPS  Kab.  Gunungkidul .  (t.thn.).  Dipetik  2024,  dari  Indikator  Kemiskinan  Kabupaten  Gunungkidul  Tahun 2021-2023: https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/23/194/1/indikator-kemiskinan-kabupaten- gunungkidul.html Gunungkidul,  B.  P.  (2023). INDIKATOR  KESEJAHTERAAN  RAKYAT  KABUPATEN  GUNUNGKIDUL 2023. Badan
Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. Informasi  Pembangunan  Daerah. (2022).  Diambil  kembali  dari  BAPPEDA  GUNUNGKIDUL: http://bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2022/05/buku-informasi-pembangunan-22.pdf Muryanto, F. (2024). KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA Studi Implementasi Penanggulangan Bencana Erupsi  Gunung  Merapi  di  kabupaten  Magelang  dan  Boyolali  (Studi  Kasus  Sister  Village  di  Desa Klakah dan Gantang). Nugrahani. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.
Nurjanah. (2021). Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda. Pemerintah  Daerah  DIY .  (2023).  Dipetik  2023,  dari  jogjaprov.go.id:  https://jogjaprov.go.id/berita/kalurahan- wajib-siap- sebelum-jalani-program-lumbung-mataraman R, Z. K., Wattimena, Septiyanti, M., & Mutiarin, D. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah DIY Dalam Membangun Ketahanan Pangan di Era Pndemi Covid-19. Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan .