Vol.7 No.2 Desember 2023

## PENGUNGSI ROHINGYA DAN POTENSI KONFLIK & KEMAJEMUKAN HORIZONTAL DI ACEH

## Chairussani Abbas Sopamena
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

## Abstrak
Krisis pengungsi Rohingya di Indonesia menghadirkan dinamika kompleks antara teori konflik dalam distribusi sumber daya dan konsep kemajemukan horizontal dalam perubahan sentimen masyarakat. Pada awalnya, respons Indonesia terhadap krisis ini didasarkan pada nilai- nilai kemanusiaan sebagai tanggapan terhadap penganiayaan di Myanmar, meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi UNHCR. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul ketegangan akibat persaingan sumber daya dan persepsi masyarakat bahwa sumber daya terbatas seharusnya diutamakan untuk warga negara Indonesia. Teori konflik menjadi jelas ketika penerimaan awal terhadap pengungsi berubah menjadi kontroversial, menciptakan ketidakpuasan dan protes dari masyarakat. Indonesia tidak meratifikasi Konvensi UNHCR, sebagian karena keterbatasan sumber daya dan keinginan untuk mengelola situasi sesuai dengan kondisi domestik yang kompleks. Teori konflik mencerminkan kebijakan Indonesia yang mencoba menghindari menjadi tujuan utama bagi pengungsi. Perubahan sentimen masyarakat, terutama di Aceh, menciptakan konsep kemajemukan horizontal. Awalnya antusias membantu, masyarakat berubah setelah beberapa oknum pengungsi menciptakan ketidakpercayaan dan kecemburuan sosial. Informasi bohong dan narasi kebencian semakin memperburuk citra pengungsi. Dalam menghadapi kompleksitas ini, Indonesia dapat memimpin upaya regional. Kerjasama lebih erat dengan negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi UNHCR dapat membentuk aliansi regional untuk berbagi beban. Di tingkat ASEAN, Indonesia dapat memimpin upaya diplomasi untuk menekan Myanmar dan mempromosikan dialog inklusif tentang status dan hak-hak Rohingya. Pentingnya solidaritas regional juga menuntut Indonesia untuk mengatasi ketegangan internal. Pemimpin selanjutnya perlu menemukan keseimbangan antara tanggung jawab kemanusiaan dan kepentingan nasional, sambil memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan cara ini, Indonesia dapat menjadi model bagi penanganan krisis pengungsi yang berkelanjutan di tingkat regional dan internasional.
Kata Kunci: Krisis Pengungsi Rohingya; Teori Konflik; Kemajemukan Horizontal; Diplomasi Kawasan
Vol.7 No.2 Desember 2023

## Abstract
The Rohingya refugee crisis in Indonesia presents complex dynamics between conflict theory in the distribution of resources and the concept of horizontal diversity in changing societal sentiments. Initially, Indonesia's response to this crisis was based on humanitarian values in reaction to persecution in Myanmar, although Indonesia had not ratified the UNHCR Convention. However, over time, tensions arose due to resource competition and the perception among the public that limited resources should be prioritized for Indonesian citizens. Conflict theory became evident when the initial acceptance of refugees turned controversial, creating dissatisfaction and protests from the public. Indonesia has not ratified the UNHCR Convention, partly due to resource limitations and a desire to manage the situation according to complex domestic conditions. The conflict theory reflects Indonesia's policy attempting to avoid becoming the primary destination for refugees. Changes in societal sentiments, especially in Aceh, create the concept of horizontal diversity. Initially enthusiastic about helping, the community changed after some refugees created distrust and social jealousy. Misinformation and hate narratives further worsened the refugees' image. Facing this complexity, Indonesia can lead regional efforts. Closer cooperation with countries that have ratified the UNHCR Convention can form a regional alliance to share the burden. At the ASEAN level, Indonesia can lead diplomatic efforts to pressure Myanmar and promote inclusive dialogue on the status and rights of the Rohingya. The importance of regional solidarity also demands that Indonesia address internal tensions. Future leaders need to find a balance between humanitarian responsibility and national interests while ensuring public participation in decision-making. In this way, Indonesia can become a model for handling ongoing refugee crises at the regional and international levels .
Keywords: Rohingya Refugee Crisis; Conflict Theory; Horizontal Diversity; Regional Diplomacy

## PENDAHULUAN
Krisis kemanusiaan di negara bagian Rakhine, Myanmar telah menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan dan kompleks. Setelah adanya serangan dari Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) pada tanggal 25 Agustus 2017, sekitar setengah juta Rohingya kabur melewati perbatasan Bangladesh. Krisis tersebut pun menjadi bahan perhatian Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Merespon krisis yang menimpa kelompok Rohingya, masyarakat
Vol.7 No.2 Desember 2023
Indonesia pun sempat beberapa kali menyelenggarakan aksi protes, termasuk pada tahun 2012, 2015, dan 2017, untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap konflik di Myanmar sekaligus menekan pemerintah untuk ikut serta membantu dalam penyelesaian konflik di Myanmar yang menindas kelompok Rohingya.
Indonesia menjadi negara yang telah berulang kali kesulitan dalam menangani pengungsi yang datang meskipun hingga tahun 2021 telah menaungi sekitar 14.000 orang pengungsi dari berbagai negara (UNHCR Indonesia, 2021) . Pada tahun 2015, ratusan pengungsi Rohingya datang menggunakan kapal melalui perairan di wilayah Aceh. Pada awalnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) setuju untuk memberikan bantuan pangan dan minum, namun menolak kapal pengungsi tersebut untuk menepi di daratan Indonesia (Asril, 2015). Hal tersebut pun diabaikan oleh masyarakat Aceh dan meminta agar kapal yang membawa para pengungsi Rohingya tersebut diturunkan agar dibantu. Pada tahun tersebut pun, Kabupaten Aceh memfasilitasi kompleks penampungan pengungsi Rohingya dan membuka diri untuk menaungi para pengungsi tersebut (BBC News Indonesia, 2020).
Dari sejak tahun 2015 hingga saat ini pengungsi Rohingya terus menerus berdatangan ke Aceh menggunakan kapal melalui jalur laut. Berdasarkan data yang diperoleh dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR) per 10 Desember 2023, sejak pertengahan November 2023 lalu telah tercatat total pengungsi Rohingya yang mendarat ke Aceh sebanyak 1.543 orang (CNN Indonesia, 2023). Pada tanggal 19 November 2023, sebanyak 490 imigran Rohingya datang secara bersamaan di Bireuen dan Pidie, Aceh. Berbeda dari sebelumnya, 249 pengungsi diantaranya
Vol.7 No.2 Desember 2023
yang tiba di Bireuen ditolak oleh warga setempat (Detik News, 2023) . Penolakan tersebut merupakan akibat dari pengalaman buruk yang dialami oleh warga Aceh dengan pengungsi Rohingyia selama mereka tinggal di situ. Sebelumnya, warga Bireuen juga sempat menolak pengungsi Rohingya karena tidak ada tempat penampungan (Detik News, 2023) , namun kerasnya penolakan tersebut berawal dari perilaku pengungsi Rohingya yang membuang bantuan warga ke laut. Ketika rombongan yang terdiri dari 249 orang itu tiba di Desa Pulo Pineung Meunasah Dua, Bireuen, Aceh. Masyarakat menolak para imigran turun ke daratan. Meskipun begitu, masyarakat tetap memberikan sejumlah bantuan kepada mereka.
Merespon penolakan untuk turun ke daratan, pengungsi Rohingya tersebut justru membuang bantuan sembako yang telah diberikan masyarakat tadi ke laut sebagai bentuk protes mereka. Kapolsek Jangka Ipda Novizal mengatakan, "Tadi mereka kita bantu kita berikan nasi, mie instan, air mineral, beras dan lainnya. Awalnya mereka menolak yang kita kasih dan beras sama Indomie dibuang ke laut,” (Sumitro, 2023) . Kejadian inilah yang menjadi faktor utama mengapa masyarakat termasuk pemda semakin yakin untuk menolak kehadiran pengungsi Rohingya di wilayah mereka. Sebelumnya beberapa kejadian pun sempat terjadi seperti pengungsi Rohignya yang tanpa sepengetahuan melarikan diri dari kamp penampungan setelah diberikan fasilitas; pengungsi yang melarikan diri tidak menjaga kebersihan dan tidak mematuhi norma dan adat masyarakat setempat; dan kasus seperti pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh salah satu pengungsi Rohingya (Sumitro, 2023).
Vol.7 No.2 Desember 2023
Gambar 1: Berita Hoax mengenai Rohingya yang tersebar di media sosial TikTok
Sumber: (Maarij, 2023)
Kejadian tersebut pun diperparah dengan tersebarnya hoaks-hoaks yang bersebaran di sosial media seperti X / Twitter, maupun Tik Tok. Berdasarkan analisis jaringan sosial Drone Emprit menemukan informasi bohong dan narasi kebencian terhadap pengungsi Rohingya di media sosial X sengaja disebarkan oleh akun-akun fanbase atau forum yang biasanya tidak mengungkapkan identitas pengirim (BBC News Indonesia, 2023) . Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menambahkan bahwa kluster yang kontra terhadap pengungsi Rohingya sebetulnya lebih kecil daripada yang pro (BBC News Indonesia, 2023) . Sayangnya, pergerakan informasi yang cepat dan banyak di media sosial telah terlanjur tersebar sehingga bukan hanya pandangan masyarakat
Vol.7 No.2 Desember 2023
Aceh, pandangan masyarakat Indonesia terhadap Rohingya pun semakin memburuk. Sebagai contoh, sempat beredar keluhan masyarakat Indonesia melalui media sosial terkait informasi yang mereka dapat bahwa pengungsi Rohignya mendapat jaminan uang sejuta lebih dari pemerintah Indonesia tanpa harus bekerja.
Berita tersebut pun membuat masyarkat marah karena pemerintah Indonesia dituding memberikan uang secara cuma- cuma kepada pengungsi Rohingya sedangkan masih banyak masyarkat Indonesia yang harus bekerja keras demi mendapatkan upah dibawah standar. Mengutip dari Cek Fakta Tempo, berita tersebut menyesatkan karena pengungsi Rohingya mendapatkan uang tersebut dari International Organization for Migration (IOM), dan bukan menggunakan uang negara sebab Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Ditambah, alasan Rohingya tidak bekerja bukanlah karena mereka tidak mau, melainkan tidak bisa sebab pemerintah Indonesia memang tidak memiliki kebijakan untuk memberikan akses pekerjaan pada para pengungsi dan pencari suaka (Tempo.co, 2023).
Melihat perubahan pandangan masyarkat Indonesia, khususnya masyarkat Aceh terhadap pengungsi Rohingya pada akhirnya menimbulkan kemajemukan horizontal negatif yang timbul di tengah-tengah masyarkat. Kemajemukan horizontal merupakan sesuatu yang jika timbul secara negatif dapat menimbulkan diskriminasi dan rasisme terhadap suku atau ras tertentu. Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan ini akan membahas lebih dalam lagi terkait kebijakan Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya mengingat Indonesia sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk menerima mereka sebab Indonesia tidak menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951
Vol.7 No.2 Desember 2023
dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi (CNN Indonesia, 2023).

## Teori Konflik
Konflik, dalam konteks ilmu sosial, menjadi inti dari analisis yang mendalam terhadap interaksi sosial dan dinamika masyarakat. Menilik teori konflik memungkinkan kita untuk memahami bagaimana ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan pertentangan kepentingan memainkan peran dalam membentuk struktur sosial. Pada dasarnya, teori konflik melihat masyarakat sebagai medan pertempuran di mana berbagai kelompok bersaing untuk sumber daya yang terbatas. Pemikiran ini menekankan pada peran konflik sebagai pendorong perubahan sosial. Konflik dianggap sebagai manifestasi dari ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan, kekuasaan, dan hak-hak sosial (Nendissa, 2022).
Dalam perspektif teori konflik, struktur sosial sering kali dipahami sebagai hasil dari dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya cenderung mempertahankan keuntungan mereka, sedangkan kelompok yang kurang beruntung akan berusaha untuk mengubah status quo (Coser, 1956, pp. 151-210). Oleh karena itu, ketidaksetaraan ekonomi atau sosial sering kali menjadi titik awal dari konflik. Konflik di dalam teori ini tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang harus dihindari, tetapi sebagai kekuatan yang mendorong perubahan dan evolusi sosial. Persaingan untuk sumber daya dapat memicu masyarakat untuk mengembangkan struktur baru yang lebih adil atau mengganti sistem yang tidak berfungsi. Dalam konteks ini, konflik dianggap sebagai bentuk dinamika sosial yang alami.
Vol.7 No.2 Desember 2023
Salah satu elemen kunci dalam teori konflik adalah pengakuan akan adanya kelompok yang mendominasi dan kelompok yang didominasi. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan menjadi pendorong utama konflik ini (Nendissa, 2022, p. 73) . Analisis konflik ini tidak hanya fokus pada interaksi individu, tetapi juga pada struktur sosial yang membentuk pola-pola konflik. Dalam masyarakat modern, teori konflik sering kali diaplikasikan dalam konteks ketidaksetaraan kelas, gender, atau ras. Misalnya, dalam analisis kelas sosial, kelompok ekonomi yang dominan cenderung mengendalikan sumber daya dan memegang kekuasaan, sementara kelompok yang kurang beruntung akan berusaha untuk mengatasi ketidakadilan tersebut. Teori konflik juga mempertanyakan stabilitas sosial. Dianggap bahwa masyarakat tidak selalu menuju keseimbangan dan harmoni, tetapi melibatkan pertarungan antar-kelompok untuk mencapai tujuan dan kepentingan mereka masing-masing (Coser, 1956, pp. 160-175) . Pemikiran ini menegaskan bahwa perubahan sosial sering kali melibatkan ketegangan dan pertentangan.
Pentingnya teori konflik terletak pada kemampuannya untuk merinci lapisan-lapisan konflik dalam masyarakat yang kompleks. Dari konflik kelas hingga konflik etnis, teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami ketidaksetaraan dan upaya kelompok untuk mengatasi ketidakadilan. Dalam era globalisasi ini, teori konflik tetap relevan dalam memahami dinamika masyarakat yang semakin terhubung. Pertarungan untuk sumber daya, baik di tingkat nasional maupun internasional, masih menjadi sorotan utama. Oleh karena itu, melihat konflik sebagai bagian yang tidak terhindarkan dari evolusi sosial dapat memberikan wawasan yang berharga dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

## Vol.7 No.2 Desember 2023

## Konsep Kemajemukan Horizontal
Kemajemukan horizontal adalah sebuah konsep yang menjadi ciri khas dalam konteks masyarakat yang beragam. Istilah ini mengacu pada koeksistensi berbagai kelompok yang memiliki perbedaan budaya, agama, etnis, atau latar belakang lainnya dalam satu wilayah geografis atau ruang sosial tertentu. Memahami konsep ini mengundang kita untuk menjelajahi dinamika hubungan antarindividu atau kelompok yang hidup berdampingan, menciptakan lapisan-lapisan kaya warna dalam kerangka sosial. Dalam sebuah komunitas yang mempraktikkan kemajemukan horizontal, keragaman dianggap sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber ketidaksepakatan. Setiap kelompok diakui memiliki hak dan kontribusi yang sama dalam membentuk identitas kolektif masyarakat. Hal ini berbeda dengan pendekatan yang bersifat vertikal, di mana ada hierarki atau dominasi dari satu kelompok terhadap yang lain.
Penting untuk menyadari bahwa kemajemukan horizontal bukanlah sekadar coexistence yang pasif, melainkan interaksi aktif antar-kelompok. Dalam konsep ini, ada penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman sebagai sumber daya positif yang dapat memperkaya pengalaman bersama (Awbrey, 2007) . Ini melibatkan pengakuan dan pemahaman terhadap budaya, norma, dan nilai-nilai setiap kelompok tanpa mencoba untuk menormatifkannya. Dalam konteks masyarakat yang mengadopsi kemajemukan horizontal, muncul konsep saling ketergantungan. Ini menciptakan jaringan hubungan timbal balik antarindividu atau kelompok. Masyarakat yang memahami dan merayakan perbedaan tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga terlibat dalam pertukaran sosial dan budaya yang terus-menerus. Kolaborasi antar-kelompok dapat menghasilkan hasil yang lebih
Vol.7 No.2 Desember 2023
kreatif dan inovatif karena adanya perspektif yang beragam (Awbrey, 2007).
Kemajemukan horizontal juga menciptakan peluang untuk dialog dan pemahaman lintas-budaya. Dalam ruang yang menerima keberagaman, individu diundang untuk berbicara, mendengarkan, dan menghormati pengalaman serta pandangan orang lain. Ini membuka pintu untuk meredakan ketegangan atau stereotip yang mungkin muncul akibat ketidakpahaman (Stewart, 2016). Namun, perlu diakui bahwa kemajemukan horizontal tidak selalu tanpa tantangan. Pengelolaan perbedaan bisa menjadi sebuah seni, dan dalam beberapa kasus, ketidakpahaman atau ketegangan bisa muncul. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk membangun kesadaran akan pentingnya keragaman dan mengatasi hambatan yang mungkin timbul.
Dalam perspektif lebih luas, kemajemukan horizontal dapat menjadi model untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Ini mendorong kesadaran akan kepentingan bersama dan memberdayakan setiap individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (Stewart, 2016) . Dengan kata lain, kemajemukan horizontal merangkul konsep keadilan sosial dan partisipasi aktif semua warga dalam membentuk nasib bersama. Kemajemukan horizontal adalah konsep yang merayakan perbedaan dan mengubahnya menjadi kekuatan positif. Ini bukan hanya tentang keberagaman, tetapi juga tentang cara kita berinteraksi dan memahami satu sama lain. Dalam dunia yang semakin terkoneksi, memahami dan menerapkan prinsip kemajemukan horizontal menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, dinamis, dan harmonis.

## Vol.7 No.2 Desember 2023

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan metodologi kualitatif eksploratif, suatu pendekatan penelitian yang mendalam untuk memahami fenomena atau peristiwa yang belum diketahui secara menyeluruh. Metode kualitatif eksploratif bertujuan untuk menggali dan memahami kompleksitas dari suatu topik tanpa membatasi diri pada kerangka konsep atau teori yang sudah ada (Adom, Ankrah, & Yeboah, 2016) . Dalam metode kualitatif, penelitian ini akan berfokus pada aspek kualitatif data, yang mengakomodasi kompleksitas dan konteks dari suatu fenomena. Pendekatan ini sangat berguna ketika peneliti ingin mengeksplorasi pemahaman mendalam mengenai suatu masalah atau topik tertentu tanpa pembatasan awal pada variabel-variabel tertentu (Adom, Ankrah, & Yeboah, 2016).
Salah satu keunggulan dari metode kualitatif eksploratif adalah fleksibilitasnya. Penelitian ini tidak terikat pada kerangka teoritis tertentu, yang memungkinkan peneliti untuk menjelajahi ide dan temuan tanpa batasan yang ketat. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data yang mendalam melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek penelitian. Proses pengumpulan data dalam metode kualitatif eksploratif akan melibatkan interaksi langsung dengan responden atau situasi yang diamati (Adom, Ankrah, & Yeboah, 2016). Dalam konteks ini, wawancara mendalam dapat menjadi metode yang efektif untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang perspektif dan pengalaman individu terkait dengan topik penelitian.
Analisis data dalam metode kualitatif eksploratif akan melibatkan pengelompokan dan pemahaman temuan-temuan
Vol.7 No.2 Desember 2023
utama.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, atau konsep yang muncul dari data tanpa terpaku pada hipotesis atau kerangka teoritis tertentu (Krauss, 2005) . Meskipun metode kualitatif eksploratif seringkali tidak menghasilkan generalisasi yang dapat diterapkan secara luas, pendekatan ini memberikan gambaran yang mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti (Krauss, 2005) . Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif eksploratif untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang aspek yang belum diketahui secara komprehensif terkait dengan topik penelitian. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk menjelajahi kompleksitas dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti, memberikan kontribusi yang berharga pada pemahaman ilmiah di bidang ini.

## PEMBAHASAN
Pada tahun 2015, pengungsi Rohingya datang ke Indonesia menggunakan kapal melalui perairan di wilayah Aceh. Pada awalnya, TNI berniat untuk menolak kedatangan pengungsi Rohingya dan memberikan pasokan pangan dan minum untuk mereka melanjutkan perjalanan mereka. Akan tetapi, antusias masyarakat Aceh justru menekan pemerintah untuk membiarkan pengungsi Rohingya agar dapat menepi di daratan Aceh. Baik pemda dan masyarkat Aceh telah membuka diri untuk menaungi dan membantu mereka. Setelah bertahun-tahun menjadi tempat yang menaungi pengungsi Rohingya, pemda beserta dengan masyarkat Aceh saat ini memiliki pandangan yang berbeda terhadap pengungsi Rohingya karena pengalaman mereka dalam menghadapi beberapa oknum-oknum dari pengungsi Rohingya,
Vol.7 No.2 Desember 2023
ditambah tersebarnya berita-berita hoaks yang berisi informasi bohong serta narasi kebencian terhadap pengungsi Rohingya justru semakin membuat warga Aceh semakin ingin menolak kehadiran Rohingya.
Memang sejak perjanjian internasional mengenai pengungsi diatur, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung pengungsi Rohingya disebabkan Indonesia tidak menandatangani Konvensi UNHCR. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa alasan utama Indonesia menerima pengungsi Rohingya adalah karena faktor kemanusiaan (CNN Indonesia, 2023) . Seiring bertambahnya jumlah imigran Rohingya yang datang ke Indonesia setiap tahun, pada akhirnya menimbulkan gelombang protes dari masyarakat. “Yang sekarang ini masyarakat lokalnya sudah mulai protes ‘Pak kami juga miskin, kenapa nampung orang?’. Kita katakan ini tugas kemanusiaan negara,” ucap Mahfud MD (CNN Indonesia, 2023).

## Mengapa Indonesia Tidak Meratifikasi Konvensi UNHCR hingga saat ini?
Konvensi 1951 adalah sebuah instrumen internasional bagi pengungsi. Rancangannya dibuat berdasarkan hasil rekomendasi Komisi HAM PBB dan berisi aturan standar perlakuan terhadap pengungsi (Setiyono, 2017, p. 276). Konvensi tersebut menetapkan status hukum pengungsi dan mencantumkan ketentuan- ketentuan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pengungsi pada umumnya (Setiyono, 2017, p. 276) . Terlepas dari keterbukaannya Indonesia terhadap pengungsi yang datang, Indonesia hingga saat ini masih belum menunjukkan ketertarikannya untuk meratifikasi Konvensi UNHCR tersebut.
Vol.7 No.2 Desember 2023
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah mengatakan
alasan
Indonesia tidak menandatangani konvensi tersebut adalah karena Indonesia menolak menjadi negara tujuan pengungsi (CNN Indonesia, 2023). Rezasyah berpendapat bahwa meskipun Indonesia tidak menjadi pihak dalam Konvensi 1951, Indonesia saat ini telah menjadi sasaran para pengungsi. Mereka berdatangan ke Indonesia, sembari menunggu arahan UNHCR untuk dipindahkan ke negara maju yang artinya Indonesia hanya menjadi tempat sementara bagi para pengungsi (CNN Indonesia, 2023).
Hal tersebut pun terbukti dari banyaknya pengungsi Rohingya di Aceh yang kabur untuk mengadu nasib di Malaysia. Sebagian besar pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia adalah pengungsi Rohingya dari Bangladesh. Kondisi pengungsi Rohingya di kamp-kamp bantuan Bangladesh cenderung sesak, berbahaya, dan kurang sumber daya sehingga pengungsi Rohingya menjalani hidup yang sulit. Keadaan tersebut pun mendorong mereka ke Indonesia atau Malaysia untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Bahkan beberapa dari mereka yang telah selamat di Malaysia rela membayar mahal agen untuk mengantarkan istri dan anak-anaknya naik kapal dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh untuk kemudian dapat menyusulnya ke Malaysia (Purba, 2023) . Guru besar hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Aleksius Jemadu memiliki pendapat lain terkait alasan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi UNHCR. Aleksius menjelaskan bahwa sumber daya di Indonesia masih terbatas, dari infrastruktur dan finansial, Indonesia belum siap untuk berkomitmen menampung para pengungsi.
Aleksius menambahkan bahwa Indonesia memiliki cara sendiri untuk membantu para pengungsi. “Kita ingin bantu pengungsi dengan
Vol.7 No.2 Desember 2023
cara dan skala yang kita tentukan sendiri sesuai situasi dan kondisi domestik Indonesia,” ungkap dia (CNN Indonesia, 2023).
Sekali lagi, hal itu pun terbukti dari aksi protes masyarakat Indonesia, khususnya masyarkat Aceh yang memandang bahwa pemerintah Indonesia masih harus memikirkan warga negaranya sendiri sebelum memikirkan warga negara lain. Kecemburuan sosial timbul di tengah-tengah masyarakat ketika mereka melihat pengungsi Rohingya mendapatkan bantuan yang layak sedangkan mereka masih harus bekerja keras demi menghidupi keluarga. Tidak berhenti sampai disitu, beredarnya informasi bohong dan narasi-narasi kebencian juga menandakan bahwa masyarakat Indonesia – setidaknya secara jejaring – menekan pemerintah Indonesia untuk lebih mengutamakan kehidupan masyarakatnya ketimbang warga negara lain. Berbagai cara mereka lakukan demi mencapai tujuan tersebut termasuk dengan menyebarkan informasi hoaks dan narasi kebencian terhadap pengungsi Rohingya.

## Kenapa Malaysia?
Malaysia sebenarnya keberatan dalam menampung para pengungsi Rohingya. Hal ini dikarenakan sudah terlalu banyak jumlah pengungsi Rohingya di Malaysia dan asal mereka yang terlalu dekat dengan negara itu (Pratiwi, 2015) . Namun, sebagian besar dari pengungsi Rohingya dari Bangladesh masih ingin mengadu nasib di Malaysia. Public Relations Officer UNHCR Indonesia Mitra Suryono mengatakan, “Mereka ini berangkat dari Bangladesh dengan tujuan Malaysia. Namun karena kerusakan kapal, terdampar di perairan Aceh, Indonesia,” (Masriadi & Gabrillin, 2020) . Malaysia sendiri dinilai telah menjadi semacam tanah yang menjanjikan bagi pengungsi Rohingya yang melarikan
Vol.7 No.2 Desember 2023
diri dari penganiayaan di Myanmar. Meskipun begitu, Malaysia, sama seperti Indonesia dan Thailand, tidak mengakui pencari suaka dan pengungsi dan belum meratifikasi Konvensi UNHCR (VOA Indonesia, 2015) . Pada akhirnya, pengungsi Rohingya pun tidak dapat bekerja secara legal di negara tersebut.
Puluhan ribu pengungsi Rohingya rela menempuh perjalanan yang berbahaya demi mencapai Malaysia karena di negara itu mereka dapat menemukan peluang kerja dibandingkan di Indonesia meskpun secara gelap-gelapan dan lingkungannya dinilai lebih ramah terhadap Muslim dibandingkan di Thailand (VOA Indonesia, 2015) . Mitra berpendapat bahwa sebagian keluarga pengungsi Rohingya sudah berhasil melanjutkan hidup di Malaysia, sehingga niatan mereka untuk pergi ke sana sangatlah tinggi (Masriadi & Gabrillin, 2020).

## Apa Kebijakan Indonesia?
Seperti yang telah dikatakan oleh Mahfud MD, Indonesia menampung pengungsi Rohingya dikarenakan faktor kemanusiaan. Pemerintah Indonesia bisa kapan saja memulangkan imigran Rohingya ke negara asalnya menimbang kepentingan nasional lantaran masih banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan (CNN Indonesia, 2023) . Sejumlah pengamat pun mendukung rencana pemerintah Indonesia untuk mengembalikan para pengungsi Rohingya di Aceh ke negara asal. Seorang peneliti ASEAN, Adriana Elizabeth, menilai bahwa persoalan pengungsi Rohingya sudah mengganggu situasi domestic di dalam negeri. Ditambah dalam waktu dekat Indonesia akan menggelar pemilu sehingga dikhawatikan akan menambah beban dan memecah konsentrasi aparat keamanan. Adriana juga menambahkan bahwa niatan baik Indonesia yang menerima pengungsi berdasarkan rasa
Vol.7 No.2 Desember 2023
kemanusiaan, justru membuat pemda kewalahan sehingga harus dicarikan solusi (BBC News Indonesia, 2023).
Merespon hal tersebut, juru bicara UNHCR Indonesia, Mitra Suryono pun masih berharap ada semangat solidaritas dan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia untuk menangani pengungsi Rohingya. Di satu sisi, Teuku Rezasyah menilai pemerintah sedang berada dalam posisi sulit. Antara khawatir akan dicap tidak dapat mengurusi pengungsi dengan baik, namun di sisi lain tak bisa membendung penolakan warga Aceh. Rezasyah pun mengusulkan langkah cepat yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan menyeleksi para pengungsi. Hal tersebut karena kemungkinan gelombang pengungsi yang berdatangan saat ini tidak benar-benar berstatus pengungsi. "Jadi tampaknya kita harus menerapkan assessment intelijen. Pengungsi yang datang diterima, tapi langsung diseleksi sehingga ketahuan ini pengungsi beneran atau kriminal atau punya masalah hukum… Kalau bukan pengungsi kirim balik ke Myanmar," Ujarnya (BBC News Indonesia, 2023)
Rezasyah pun menambahkan bahwa persoalan pengungsi Rohingya sudah harus diputuskan di tingkat ASEAN. Negara- negara ASEAN, menurutnya, harus kompak menekan pemerintah Myanmar agar menjalankan Konsensus Lima Poin yang disepakati sebagai solusi atas krisis politik Myanmar. Konsensus Lima Poin adalah keputusan para pemimpin ASEAN yang berisi pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggarakannya dialog yang inklusif, pembentukan utusan khusus, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar (BBC News Indonesia, 2023).
Vol.7 No.2 Desember 2023
Perubahan Sentimen Masyarakat Terhadap Pengungsi

## Rohingya dan Timbulnya Kecemburuan Sosial
Meskipun beberapa informasi bohong dan narasi kebencian tersebar di media sosial, tidak banyak juga perilaku oknum- oknum pengungsi Rohingya yang membuat masyarakat menjadi marah. Pengungsi Rohingya menjadi pengungsi yang sejatinya telah lama berada di Indonesia, namun puncak kemarahan masyarakat mulai ditunjukkan setelah kasus pengungsi Rohingya yang membuang bantuan sembako sebagai bentuk protes karena tidak diperbolehkan menepi di Aceh. Beberapa oknum yang memaksakan diri untuk kabur ke Malaysia untuk bertemu keluarganya pun menjadikan masyarakat Indonesia menilai para pengungsi tidak menghargai bantuan dari Indonesia. Sempat ditemukan adanya seorang warga asal Myanmar yang membawa 137 orang pengungsi dari Bangladesh ke Aceh dengan meminta bayaran sekitar 14-16 juta rupiah per orang (Kurniati, 2023) . Hal itu pun dinilai sebagai aksi penyelundupan manusia sehingga para pengungsi tersebut dinilai sebagai penumpang ilegal.
Sedangkan yang baru-baru saja muncul di media sosial adalah berita terkait pengungsi Rohingya yang telah 23 tahun menetap di Indonesia dan meminta untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar dirinya dapat bekerja dan mendapatkan hak yang layak. Akan tetapi, permintaan tersebut pun ditolak karena berkas-berkas yang dibawa untuk pengajuan KTP bukan dari pemerintah Indonesia, melainkan dari UNHCR dan Indonesia pun tidak memiliki kewajiban untuk memberikan hak dan kewajiban layaknya warga negara Indonesia kepada para pengungsi (Isman, 2023).
Di saat citra pengungsi Rohingya sudah buruk di mata masyarakat Indonesia akibat perbuatan para oknum, Hal tersebut
Vol.7 No.2 Desember 2023
pun diperburuk dengan beredarnya berbagai informasi bohong dan narasi kebencian. Perwakilan UNHCR untuk Indonesia, Ann Maymann, berkata informasi hoaks dan narasi kebencian terhadap Rohingya agak merepotkan mereka yang berupaya menyetabilkan situasi di Aceh (BBC News Indonesia, 2023) . Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, berpendapat bahwa berita bohong dan narasi kebencian terhadap pengungsi Rohingya dipakai untuk memantik konflik horizontal antara sesame Muslim karena ada yang menghubung-hubungkan bahwa hoaks dan narasi kebencian tersebut adalah mainan Israel untuk memecah perhatian warganet Indonesia. Ismail juga menilai bahwa hoaks dan narasi kebencian tersebut menjadi bahan untuk mempolitisasi dan dimanfaatkan untuk menyerang salah satu capres yang menyebut menerima pengungsi Rohingya di Indonesia (BBC News Indonesia, 2023). Masyarakat pun merespon negatif terkait berita tersebut.
Vol.7 No.2 Desember 2023
Gambar 2: Respon masyarakat di media sosial ‘X’ terkait berita pengungsi Rohingya yang minta dibuatkan KTP
Sumber: (X, 2023)
Sayangnya berita hoaks dan narasi kebencian ini tidak hanya muncul di Indonesia dan tidak hanya diarahkan kepada pengungsi. Beberapa akun di X dan TikTok menyebarkan hoaks dari tangkapan layar akun palsu UNHCR Indonesia yang berisi: “Semoga rakyat Rohingya bisa diterima masyarakat Indonesia dan pemerintah bisa berikan rumah, makan, tempat tinggal, dan KTP Indonesia.” Maymann pun merespon bahawa pihaknya tidak punya wewenang untuk memberikan itu semua kepada para pengungsi Rohingya dan tugas UNHCR hanya membantu pemerintah Indonesia untuk menyediakan tempat tinggal
Vol.7 No.2 Desember 2023
sementara dan menyetabilkan situasi di Aceh (BBC News Indonesia, 2023).
Di Malaysia, ada beberapa berita bohong yang diantaranya berisi tentang pengungsi Rohingya yang ingin menjadi penduduk tetap Malaysia dan video pengungsi Rohingya yang diduga mereka menuntut tanah di Malaysia. Padahal, pengungsi Rohingya masih ingin kembali ke negara asalnya dengan selamat, namun Malaysia hanya dijadikan tempat pelarian karena meskipun sulit, kehidupan di Malaysia lebih baik ketimbang di negara asalnya. Sedangkan video demo yang diduga pengungsi Rohingya meminta tanah di Malaysia adalah video demo yang dilakukan di depan kedutaan Myanmar untuk memprotes kekerasan warga Rohingya di Myanmar (Masroni, 2023) . Terlihat bahwa sentimen negatif terhadap pengungsi Rohingya tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan di negara lainnya seperti Malaysia dan Bangladesh. Kesulitan para pengungsi untuk mendapatkan hak yang layak menjadi alasan mereka untuk berjuang di negara lain meskipun menggunakan cara yang ilegal demi bertahan hidup. Sayangnya tindakan depresi mereka justru menjadikan masyarakat semakin enggan untuk menerima mereka.

## Diskusi
Permasalahan pengungsi Rohingya di
Indonesia menciptakan dinamika kompleks antara teori konflik dalam ilmu sosial dan konsep kemajemukan horizontal. Pada awalnya, niat baik Indonesia untuk menerima pengungsi Rohingya didasarkan pada faktor kemanusiaan, meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi UNHCR. Pertama-tama, penting untuk memahami konteks awal permasalahan ini. Penerimaan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia muncul sebagai respons terhadap krisis
Vol.7 No.2 Desember 2023
kemanusiaan yang melibatkan penganiayaan di Myanmar. Keputusan Indonesia untuk membantu pengungsi, meskipun tidak menjadi pihak dalam Konvensi UNHCR, menunjukkan komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan.
Namun, seiring berjalannya waktu, ketegangan muncul. Teori konflik, yang mencakup persaingan sumber daya dan ketidaksetaraan distribusi kekayaan, mulai mencuat. Penerimaan terhadap pengungsi Rohingya, yang semula didorong oleh rasa kemanusiaan, menjadi semakin kontroversial karena persepsi masyarakat bahwa sumber daya yang terbatas seharusnya diutamakan untuk warga negara Indonesia. Hal ini menciptakan ketidakpuasan dan protes dari masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa Indonesia tidak meratifikasi Konvensi UNHCR karena alasan-alasan tertentu, termasuk keterbatasan sumber daya. Teori konflik muncul di sini karena negara ini tidak ingin menjadi tujuan utama bagi pengungsi dan mencoba mengelola situasi sesuai dengan kondisi domestiknya yang kompleks.
Sementara itu, konsep kemajemukan horizontal muncul melalui perubahan sentimen masyarakat terhadap pengungsi Rohingya. Awalnya, masyarakat Aceh bersedia membantu dan menaungi para pengungsi dengan antusiasme. Namun, pengalaman buruk dengan beberapa oknum pengungsi, disertai dengan penyebaran informasi bohong dan narasi kebencian, mengubah pandangan masyarakat. Kecemburuan sosial timbul ketika masyarakat melihat pengungsi mendapatkan bantuan yang dianggap mereka tidak layak terima. Hal ini menyebabkan masyarakat menolak kehadiran Rohingya, dan konflik horizontal antar kelompok masyarakat Muslim muncul. Informasi hoaks dan narasi kebencian digunakan untuk memantik konflik, dan
Vol.7 No.2 Desember 2023
kebijakan pemerintah menjadi sulit karena harus menanggapi tekanan masyarakat dan mempertahankan komitmennya terhadap kemanusiaan.
Ketidakmampuan pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi UNHCR, terutama dalam konteks ketidaksetujuan masyarakat lokal, mencerminkan tantangan bagi pemimpin selanjutnya. Pemimpin tersebut perlu menemukan keseimbangan antara tanggung jawab kemanusiaan dan kepentingan nasional, sambil mengelola ketegangan dan kecemburuan sosial di tingkat lokal. Dalam konteks hubungan internasional, isu pengungsi Rohingya menggarisbawahi pentingnya kerjasama regional. Pemimpin selanjutnya perlu terlibat aktif dalam forum ASEAN untuk mencari solusi bersama dan mendesak Myanmar agar mematuhi Konsensus Lima Poin. Dalam hal ini, adaptabilitas dan inklusivitas dalam diplomasi akan menjadi kunci.
Dengan demikian, permasalahan pengungsi Rohingya di Indonesia melibatkan teori konflik dalam distribusi sumber daya dan konsep kemajemukan horizontal dalam perubahan sentimen masyarakat. Pemimpin selanjutnya diharapkan dapat mengatasi ketegangan internal, menjaga keseimbangan antara kemanusiaan dan kepentingan nasional, serta berperan aktif dalam konteks regional untuk mencari solusi bersama. Indonesia, sebagai negara yang telah menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, perlu memainkan peran aktif dalam menangani krisis pengungsi Rohingya. Salah satu pendekatan yang strategis adalah mengajak negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi UNHCR untuk bersama-sama menangani masalah ini.
Pertama-tama, Indonesia dapat membangun kerja sama lebih erat dengan negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi
Vol.7 No.2 Desember 2023
UNHCR. Dengan membentuk aliansi regional, Indonesia dapat berbagi beban dan bertukar sumber daya dalam menangani krisis pengungsi Rohingya. Negara-negara ini memiliki tanggung jawab hukum terkait perlindungan dan penanganan pengungsi sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi UNHCR. Dengan berkolaborasi, mereka dapat menciptakan mekanisme yang lebih efektif untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada para pengungsi. Selain itu, Indonesia juga perlu memobilisasi dukungan dari negara-negara anggota ASEAN. Kerjasama regional dalam menangani krisis ini sangat penting mengingat ASEAN memiliki peran strategis dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Indonesia dapat memanfaatkan forum-forum ASEAN untuk membahas isu krisis pengungsi Rohingya secara komprehensif.
Dalam konteks ASEAN, Indonesia dapat memimpin upaya untuk menekan Myanmar terkait perlakuan terhadap kaum Rohingya. Melalui diplomasi yang kuat dan berkoordinasi dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia dapat mengeksplorasi cara-cara untuk mendorong Myanmar agar menghormati hak asasi manusia dan mengakhiri kebijakan diskriminatif terhadap Rohingya. Mengingat pentingnya solidaritas regional, Indonesia dapat mengusulkan pembentukan kelompok kerja khusus di dalam ASEAN yang fokus menangani isu pengungsi Rohingya. Kelompok ini dapat berfungsi sebagai platform untuk berbagi informasi, merumuskan strategi bersama, dan memberikan tekanan kolektif terhadap Myanmar.
Selain itu, Indonesia dapat mempromosikan dialog yang inklusif di tingkat ASEAN untuk mencari solusi jangka panjang terkait status dan hak-hak kaum Rohingya. Melibatkan semua
Vol.7 No.2 Desember 2023
anggota ASEAN dalam proses ini dapat menciptakan fondasi untuk pemecahan masalah yang berkelanjutan dan merangsang tindakan kolektif yang lebih kuat di tingkat regional. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki peluang untuk memimpin upaya regional dalam menangani krisis pengungsi Rohingya. Dengan mengajak negara-negara yang meratifikasi Konvensi UNHCR dan membentuk aliansi di tingkat ASEAN, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas respons regional terhadap krisis ini. Melalui diplomasi yang cerdas dan kerjasama yang erat, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam membawa solusi dan membantu mengakhiri penderitaan kaum Rohingya.

## KESIMPULAN
Krisis pengungsi Rohingya di Indonesia menghadirkan tantangan kompleks yang melibatkan dinamika teori konflik dan konsep kemajemukan horizontal. Awalnya, Indonesia membuka pintu bagi pengungsi Rohingya berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, menanggapi krisis penganiayaan di Myanmar. Namun, seiring berjalannya waktu, ketegangan muncul karena adanya persaingan sumber daya dan ketidaksetaraan distribusi kekayaan. Antusiasme masyarakat terhadap pengungsi semakin berubah, diwarnai oleh persepsi bahwa sumber daya yang terbatas seharusnya diutamakan untuk warga negara Indonesia. Penting untuk memahami bahwa Indonesia tidak meratifikasi Konvensi UNHCR, dan ini melibatkan sejumlah alasan, termasuk keterbatasan sumber daya dan keengganannya menjadi tujuan utama bagi pengungsi. Keputusan ini menunjukkan bagaimana Indonesia mencoba mengelola krisis pengungsi sesuai dengan kondisi domestiknya sendiri, dan di sinilah teori konflik muncul dalam pengambilan kebijakan.
Vol.7 No.2 Desember 2023
Konsep kemajemukan horizontal muncul dengan perubahan sentimen masyarakat terhadap pengungsi Rohingya. Pada awalnya, masyarakat Aceh, contohnya, bersedia membantu dan menaungi para pengungsi dengan antusiasme. Namun, pengalaman buruk dengan beberapa oknum pengungsi, disertai dengan penyebaran informasi bohong, mengubah pandangan masyarakat.
Kecemburuan sosial muncul ketika masyarakat melihat pengungsi mendapatkan bantuan yang dianggap seharusnya diperuntukkan bagi warga lokal. Tantangan utama bagi Indonesia adalah menemukan keseimbangan antara tanggung jawab kemanusiaan dan kepentingan nasional. Fakta bahwa Indonesia tidak meratifikasi Konvensi UNHCR menambah kompleksitas dinamika ini, sementara tekanan dari masyarakat lokal terus meningkat. Pemimpin berikutnya diharapkan dapat mengelola ketegangan internal ini, menjaga keseimbangan yang rumit antara kemanusiaan dan kepentingan nasional, dan memainkan peran yang konstruktif di tingkat regional.
Beberapa saran dapat diusulkan untuk mengatasi tantangan ini. Pertama, mobilisasi regional menjadi kunci. Indonesia dapat memperkuat kerjasama regional, terutama dengan negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi UNHCR. Dengan membentuk aliansi regional, Indonesia dapat berbagi beban dan bertukar sumber daya dalam menangani krisis pengungsi Rohingya. Negara-negara ini memiliki tanggung jawab hukum terkait perlindungan dan penanganan pengungsi sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi UNHCR. Dengan berkolaborasi, mereka dapat menciptakan mekanisme yang lebih efektif untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada para pengungsi.
Vol.7 No.2 Desember 2023
Selain itu, Indonesia perlu memobilisasi dukungan dari negara-negara anggota ASEAN. Kerjasama regional sangat penting mengingat ASEAN memiliki peran strategis dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Indonesia dapat memanfaatkan forum-forum ASEAN untuk membahas isu krisis pengungsi Rohingya secara komprehensif. Dalam konteks ASEAN, Indonesia dapat memimpin upaya untuk menekan Myanmar terkait perlakuan terhadap kaum Rohingya. Melalui diplomasi yang kuat dan berkoordinasi dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia dapat mengeksplorasi cara-cara untuk mendorong Myanmar agar menghormati hak asasi manusia dan mengakhiri kebijakan diskriminatif terhadap Rohingya.
Langkah lain yang krusial adalah edukasi masyarakat. Informasi yang benar dan pemahaman yang tepat tentang kondisi pengungsi dapat membantu mengatasi ketidakpastian dan ketakutan yang sering kali muncul dari ketidaktahuan. Kampanye penyuluhan dan dialog terbuka dengan masyarakat dapat membentuk persepsi yang lebih realistis dan dapat mendukung integrasi yang lebih baik antara pengungsi dan masyarakat lokal. Pemerintah juga Indonesia juga dituntut oleh keadaan untuk dapat menjalankan kebijakan transparan dan melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam pengambilan keputusan. Mekanisme partisipatif dapat membantu mengurangi ketegangan di tingkat masyarakat dan menciptakan pemahaman bersama tentang solusi yang diimplementasikan.
Di samping itu, langkah-langkah khusus perlu diambil untuk menangani penyebaran informasi bohong dan narasi kebencian. Kerjasama dengan platform media sosial dan penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks dapat membantu
Vol.7 No.2 Desember 2023
meminimalkan dampak negatifnya. Selain itu, melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin agama dalam menyampaikan pesan toleransi dan saling pengertian dapat membentuk pandangan positif terhadap pengungsi. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki potensi untuk memimpin upaya regional dalam menangani krisis pengungsi Rohingya. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas respons regional terhadap krisis ini, menciptakan solusi yang berkelanjutan, dan memperkuat peran positifnya dalam konteks regional dan internasional. Dengan menggabungkan diplomasi yang cerdas, kerjasama regional, dan edukasi masyarakat, Indonesia dapat menjadi model bagi penanganan krisis pengungsi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adom, D., Ankrah, K., & Yeboah, d. A. (2016). Constructivism philosophical paradigm: implication for research, teaching and learning. Global Journal of Arts Humanities and Social Sciences, Vol. 4, No. 10 , 1-9.
Asril, S. (2015, Mei 15).
Panglima TNI Tolak Kapal Pengungsi Rohingya Masuk RI, tapi Bersedia Beri Bantuan . Retrieved from kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2015/05/15/20213301 /Panglima.TNI.Tolak.Kapal.Pengungsi.Rohingya.Masuk.RI.ta pi.Bersedia.Beri.Bantuan
Awbrey, S. M. (2007). The Dynamics of Vertical and Horizontal Diversity in Organization and Society. Sage Journals, Vol. 6, No. 1 , 7-32.
BBC News Indonesia. (2020, Juni 29). Rohingya: Cerita penyelamatan pengungsi yang terdampar di Aceh serta dilema antara kemanusiaan dan kecemburuan sosial .
Vol.7 No.2 Desember 2023
Retrieved from bbc.com:
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53163613
BBC News Indonesia. (2023, Desember 06). Pengungsi Rohingya di Aceh akan dikembalikan ke negara asal - Apakah itu solusi yang tepat? Retrieved from bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cljp9xzw5zro BBC News Indonesia. (2023, Desember 12). Siapa yang menyebarkan narasi kebencian dan hoaks soal Rohingya di media sosial serta apa motifnya? Retrieved from bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl7pyd45420o CNN Indonesia. (2023, Desember 11). Kenapa RI Tak Ikut Ratifikasi Konvensi 1951 soal Pengungsi? Retrieved from cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/internasional/2023121109 3627-106-1035509/kenapa-ri-tak-ikut-ratifikasi-konvensi-
1951-soal-pengungsi
CNN Indonesia. (2023, Desember 15).
Mahfud MD: RI Tak Tanda Tangani Konvensi UNHCR, tapi Tampung Rohingya . Retrieved from cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231214163444 -32-1037377/mahfud-md-ri-tak-tanda-tangani-konvensi- unhcr-tapi-tampung-rohingya
CNN Indonesia. (2023, Desember 14).
Update Jumlah Total Pengungsi Rohingya dan Sebaran Penampungan di Aceh . Retrieved from cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254 -20-1036757/update-jumlah-total-pengungsi-rohingya-dan- sebaran-penampungan-di-aceh
Coser, L. A. (1956). The Function of Social Conflict. New York: Free Press.
Detik News. (2023, November 21). Mengapa Pengungsi Rohingya Ditolak Warga Aceh? Ini Penjelasannya . Retrieved from detik.com:
https://news.detik.com/berita/d- 7048044/mengapa-pengungsi-rohingya-ditolak-warga-aceh- ini-penjelasannya
Isman, A. N. (2023, Desember 23).
Pengungsi Rohingya di Makassar Minta Dibuatkan KTP Modal Surat UNHCR . Retrieved from detik.com:
Vol.7 No.2 Desember 2023
https://www.detik.com/sulsel/berita/d- 7105534/pengungsi-rohingya-di-makassar-minta- dibuatkan-ktp-modal-surat-unhcr
Krauss, S. E. (2005). Research paradigms and meaning making: A primer. The Qualitative Report, Vol. 10, No. 4 , 758-770.
Kurniati, P. (2023, Desember 19). Sosok Tersangka Penyelundupan Rohingya di Indonesia, Pernah Jadi Pengungsi di Aceh pada 2022 . Retrieved from kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2023/12/19/12471837 8/sosok-tersangka-penyelundupan-rohingya-di-indonesia- pernah-jadi-pengungsi?page=all
Masriadi, & Gabrillin, d. A. (2020, Desember 10).
Alasan Warga Rohingya di Aceh Berusaha Kabur ke Malaysia . Retrieved from kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2020/12/10/19530131 /alasan-warga-rohingya-di-aceh-berusaha-kabur-ke- malaysia?page=all
Masroni, S. (2023, Desember 08).
Heboh Video Rohingya Demo Minta Tanah di Malaysia, Ternyata Begini Faktanya . Retrieved from tribunnews.com: https://aceh.tribunnews.com/2023/12/08/heboh-video- rohingya-demo-minta-tanah-di-malaysia-ternyata-begini- faktanya?page=2
Nendissa, J. E. (2022). Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia. Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol. 4, No. 3 , 69-76.
Pratiwi, I. (2015, Mei 18). Alasan Malaysia Ogah Bantu Pengungsi Rohingya . Retrieved from tempo.co: https://dunia.tempo.co/read/666972/alasan-malaysia- ogah-bantu-pengungsi-rohingya
Purba, D. O. (2023, November 27).
Warga Rohingya: Saya Bayar Rp 20 Juta agar Keluarga Bisa Naik Perahu ke Aceh . Retrieved from kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2023/11/27/17482057 8/warga-rohingya-saya-bayar-rp-20-juta-agar-keluarga-bisa- naik-perahu-ke-aceh?page=all
Vol.7 No.2 Desember 2023
Setiyono, J. (2017). Kontribusi UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Internasional di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, Vol. 46, No. 3 , 275-281.
Stewart, F. (2016). The Dynamics of Horizontal Inequalities. New York: UNDP Human Development Report.
Sumitro, F. (2023, Desember 06). 4 Kelakuan Buruk Pengungsi Rohingya Aceh, Buang Bantuan-Kabur dari Kamp . Retrieved from detik.com: https://www.detik.com/sumut/berita/d- 7074619/4-kelakuan-buruk-pengungsi-rohingya-aceh- buang-bantuan-kabur-dari-kamp
Tempo.co. (2023, Desember 21). Menyesatkan, Klaim tentang Pengungsi Rohingya di Indonesia Dapat Jaminan Uang Sejutaan Tanpa Bekerja . Retrieved from tempo.co: https://cekfakta.tempo.co/fakta/2636/menyesatkan-klaim- tentang-pengungsi-rohingya-di-indonesia-dapat-jaminan- uang-sejutaan-tanpa-bekerja
UNHCR Indonesia. (2021, Maret). Laporan Statistik Bulanan Maret 2021. Retrieved from unhcr.org: https://www.unhcr.org/id/wp- content/uploads/sites/42/2021/04/Laporan-Statistik- Bulanan-Indonesia-March-2021.pdf
VOA Indonesia. (2015, Mei 26).
Warga Rohingya Cari Kehidupan Lebih Baik di Malaysia, Temukan Kenyataan Pahit . Retrieved from voaindonesia.com: https://www.voaindonesia.com/a/warga-rohingya-cari- kehidupan-lebih-baik-di-malaysia-temukan-kenyataan- pahit/2790542.html