## RETHINKING MODEL BISNIS PEMERINTAH DESA: KASUS PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN BANYUMAS, INDONESIA

## RETHINKING RURAL GOVERNMENT BUSINESS MODEL: A CASE ON RURAL ENTERPRISES IN BANYUMAS, INDONESIA
Muhammad Husnul Maab*, Shadu S. Wijaya*, Zaula Rizqi Atika*, Denok Kurniasih **
* Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nahdlatul Ulama, Purwokerto
** Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto Email: zaulakiki@gmail.com
Diterima: 5 Mei 2018, Direvisi: 11 Mei 2018, Disetujui: 31 Mei 2018

## ABSTRAK
Bahwa  semangat  pembentukan  BUMDes  telah  sesuai  dengan  arah  perkembangan paradigma  administrasi  publik,  karena  terjadi  pergeseran  paradigma  dari  OPA  ke  NPM  yang diterapkan  di  pemerintah  desa.  Oleh  karena  itu,  pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  menjadi salah  satu  model  pemanfaatan  kapasitas  finansial  desa  untuk  pemanfaatan  potensi  dan  aset  desa. Tujuan  penelitian  ini  membandingkan  pengelolaan  potensi  secara  tradisional  melalui  pemerintah desa dan pengelolaan berbasis badan usaha publik (public enterprice). Hasil wawancara dengan key informan  menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam pengelolaan potensi  desa.  Oleh karena  itu,  kami  berpandangan  bahwa  pergeseran  business  model  pemerintah  ke  arah  public enterprise untuk pengelolaan potensi desa telah berada di jalan yang benar. BUMDes bergerak dari paradigma birokratik ke sektor bisnis, namun bukan bisnis murni melainkan bisnis sosial.
Key Words: Government Business Model, Local Competitiveness, New Public Management, Public Enterprice, Social Businesses Model.

## ABSTRACT
The emergence of rural community owned enterprises khown as BUMDes has been in line with  evolution  of  public  administration  pradigm , from  OPA  to  NPM  who  implemented  in  local government.  Local  potency  development  becomes  a  substantial  aspect  to  improving  local competitiveness. Hence, BUMDes formation is one of the models financial capacity to develop local potency in rural level. The aim is comparing traditional and public enterprise based management in local  potency  management.  The  results  show  that  there  is  a  fundamental  difference  in  the management  of  local  potency  in  rural  level.  Consequently,  We  argue  that  has  been  on  the  right track, the evolution of the government business model to the public enterprise for the management of local potency in rural level. Evolution of BUMDes is from a bureaucratic to the business sector model, but as a social business not profit maximizing businesses.
Key Words: Government Business Model, Local Competitiveness, New Public Management, Public Enterprice, Social Businesses Model.

## PENDAHULUAN
Dalam paradigma Reinventing Government (Osborne  dan  Gaebler,  1992) terlihat bahwa sektor publik harus meninggalkan  kontrol  monopolistiknya yang mungkin telah bekerja di era industri namun kurang sesuai dengan era informasi dan  sebaliknya  sektor  publik  dituntut untuk  membawa  semangat  kewirausahaan ke  dalam  birokrasi  pemerintahan.  Salah satu  hasil  fundamental  gerakan  NPM adalah pengenalan pemikiran bisnis modern,  termasuk  persaingan,  ke  sektor publik  (Dunleavy  et  al.,  2006).  Artinya, terjadi  pergeseran  dari  kontrol  monopoli sektor  publik  atas  pemberian  layanan  di mana  organisasi  publik  dan  swasta bersaing  dalam  menawarkan  layanan. Dengan  persaingan  dalam  layanan  publik semacam itu, logika pasar bebas diperkenalkan  dengan  model  bisnis  pen- ciptaan nilai dan memaksimalkan keuntungan.
Faktanya,  kondisi  sekarang  justru pemerintah  daerah  sangat  mendorong pemerintah  desa  untuk  memanfaatkan dana  desa  melalui  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes).  Istilah  BUMDes  mulai diperkenalkan sejak muncul dalam Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  72/2005 tentang pemerintahan desa. Upaya tersebut kemudian  dipertegas  melalui  Undang- Undang  No  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Pengelolaan  BUMDes  kemudian  diatur secara  lebih  rinci  melalui  Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  berkaitan tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan  dan  Pembubaran  Badan
Usaha  Milik  Desa.  Keberadaan  Badan
Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  sendiri merupakan  wadah  usaha  desa  yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara  pemerintah  desa  dan  masyarakat untuk  mengembang-kan  aset-aset  lokal
guna memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi
masyarakat dan desa. Hal  ini  berimplikasi terhadap  akuntabilitas  pemerintah  desa pada pengelolaan kekayaan desa.
Melalui  BUMDes,  sejumlah  desa di  Kabupaten  Banyumas  telah  melakukan upaya  pengelolaan  kekayaan  desa.  Pada saat ini telah berdiri 88 BUMDes dari 301 desa  di  Kabupaten  Banyumas  (laporan Bapermasdes Kabupaten Banyumas 2016). Meskipun dari segi jumlah belum mencapai angka 50 persen, namun dengan dukungan  kebijakan  baik  dari  pemerintah daerah  dan  pemerintah  maka  potensi pembentukan BUMDes
meningkat.
Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi mentargetkan 40.000 desa harus sudah memiliki BUMDes pada tahun 2017. Oleh sebab itu pada  tahun  2017  diharapkan  Kabupaten Banyumas  dengan  301  desa  telah  dapat memiliki  BUMDes  secara  keseluruhan. Saat  ini  Kabupaten  Banyumas  sedang melakukan  upaya  pendampingan  terhadap 44 calon BUMDes.
Business  Improvement merupakan suatu hal  yang penting untuk diperhatikan di  level  pemerintah  daerah  (Morçöl  and Wolf,  2010).  Integrasi  organisasi  sektor swasta  dan  mekanisme  pasar  ke  dalam proses pemerintahan dan pelayanan publik merupakan  tren  yang  memiliki  implikasi mendasar bagi administrasi publik (Newman  and  Gaffney,  2002).  Kerjasama pemerintah  dan  sektor  bisnis  dapat membantu  mengidentifikasi  solusi  terha- dap masalah kebijakan yang kompleks dan memperbaiki  keberhasilan  implementasi kebijakan publik (Kim and Darnall, 2016).
Najmaei  dan  Sadeghinejad  (2016) mengenalkan  konsep  model  bisnis  publik dan  mengembangkan  teori  untuk  proses pengembangan  dan  pengelolaan  model bisnis publik. Dalam pandangannya mengembangkan  dan  mengelola  model bisnis  merupakan  hal  yang  penting  untuk
dilakukan dalam organisasi publik sekalipun.  Pengusaha  publik  menjalankan tugas  ini  dengan  menggunakan  sumber daya  publik  dan  swasta,  memanfaatkan sistem  kelembagaan  publik,  dan  mengem- bangkan kemampuan yang berbeda dimana model bisnis publik dikembangkan dan digunakan. Dalam pemenuhan pelayanan  publik  bagi  masyarakat  juga diperlukan inovasi business models (Angeli  and  Jaiswal,  2016).  Girotra  dan Netessine (2014) menyampaikan: “four paths to business model innovation: (1)  what  mix  of  products  or  services should  you  offer?;  (2)  when  should    you make your key decisions?; (3) who are the best  decisionmakers?;  (4)  why  do  key decision makers choose as they do?”
Sementara  itu,  Kavadias,  Ladas dan Loch (2016) menyampaikan:
“transformative  business  models  tend  to include  three  or  more  of  these  features: (1)  personalization,  (2)  a  closed-loop process,  (3)  asset  sharing,  (4)  usage- based pricing, (5) a collaborative ecosystem,  and  (6)  an  agile  and  adaptive organization.”
Pengelolaan  model  bisnis  menjadi penting  untuk  memanfaatkan  peluang publik (Najmaei and Sadeghinejad, 2016). Oleh karena itu perlu dibentuk suatu badan usaha  masyarakat  desa.  Belum  ditemukan definisi  yang  jelas  tentang  apa  yang dimaksud  dengan  bisnis  pedesaan  atau badan  usaha  milik  desa  (Henry  dan McElwee,  2014).  Menurut  Henry  dan McElwee  (2014)  gagasan  tentang  bisnis pedesaan  atau  badan  usaha  milik  desa dapat ditinjau dengan karakteristik sebagai berikut:
1. Lokasi utamanya berada di pedesaan;
2. Mempekerjakan  mereka  yang  berada dalam area speciﬁed travel to wor k;
3. Berkontribusi  terhadap gross  value- added (GVA) bagi desa setempat.
Liang  (2006)  mencatat  beberapa hal  tentang  proses  perkembangan  terbaru dalam restrukturisasi dan tantangan utama dari  badan  usaha  desa.  Ia  berpandangan bahwa pengembangan lebih lanjut perusahaan  pedesaan  di  China  harus berfokus  pada  sejumlah  isu  kebijakan, antara  lain:  (1)  Mengutamakan  nilai-nilai sektor  privat  (perusahaan  swasta),  (2) Meningkatkan  struktur  industri,  mengem- bangkan  industri  pengolahan  makanan agribisnis,  (4)  Meningkatkan  kualitas  dan merek,  (4)  mendorong  konsentrasi  bisnis di  kota-kota  dan  (5)  Mendorong  kola- borasi ekonomi dan teknis regional. Dalam pandangan  Liang  (2006),  badan  usaha desa  adalah driving  force di  belakang ekonomi  pedesaan,  yang  dapat  menjadi kekuatan  ekonomi  baru,  menyediakan kesempatan  kerja  untuk  tenaga  kerja pedesaan, membantu mening-katkan pendapatan  petani,  promotor  industri infrastruktur  dan  agribisnis  dan  sebagai kontributor urbanisasi dan integrasi ekonomi regional. Wang (2005) juga mencatat beberapa hal tentang proses perkembangan badan  usaha  desa.  Dalam  pandangannya, badan  usaha  desa  memiliki  karakteristik, antara lain:
1. Sebagai pelopor pembangunan pedesaan
2. Sebagai pilihan hak milik atau kepemilikian perusahaan
3. Sebagai bantuan bagi beban ketimpangan petani
4. Sebagai tipe industrialisasi pedesaan Lebih lanjut Wang (2005) mengemukakan  bahwa  badan  usaha  desa beroperasi  di  bawah  konteks  geografis, ekonomi  dan  politik  yang  sangat  unik karena  berada  di  wilayah  pedesaan.  Oleh karena  itu,  untuk  menjamin  keberlang- sungannya  diperlukan  perhatian  pada upaya  diversifikasi  kepemilikan,  prioritas pada pengembangan organisasi dan teknologi  harus  menjadi  prioritas  utama,
mengutamakan industri pengolahan makanan  (agri-industri),  penguatan  pada kualitas  dan  merek,  mobilisasi  atau ekspansi  usaha  yang  menjangkau  wilayah perkotaan  dan  mendorong  kerjasama ekonomi  dan  teknis  tingkat  regional (Liang, 2006).
Najmaei  and  Sadeghinejad  (2016) juga  mengungkapkan  bahwa  perusahaan publik  adalah  seperti  perusahaan  swasta yang  memerlukan  model  bisnis  untuk bertindak.  Namun,  karena  perbedaan  sifat peluang  dan  sumber  daya  antara  bisnis sektor  publik  dan  swasta,  maka  berbeda pula  penyelenggaraan  perusahaan  publik dengan  perusahaan  swasta.  Perusahaan publik  itu  sendiri  tergolong  ke  dalam profit  maximizing  businesses  dan  non- profit  maximizing  businesses  known  as social businesses.  Dalam  pandangan (Yunus, et.al, 2010:311) terdapat perpeda- an  antara  perusahaan  dengan  profit maximizing  businesses  model  dan  social businesses model. Ia menambahkan Inherent  and  ongoing  conflicts  between the demands of economic and social profit objectives  are  ‘facts  of  life’  for  social
businesses.  Bahwa perusahaan milik lokal lebih  cenderung  menghasilkan  tingkat keterlibatan  publik  yang  tinggi  dan penting untuk menopang kapasitas pemecahan  masalah  publik.  Keterlibatan publik  dan  pemilik  bisnis  lokal  dapat memberikan kerangka kerja dengan mengalihkan  beban  pemecahan  masalah dari pemerintah ke pelaku swasta, masyarakat  dan  stakeholder  lain  untuk memecahkan  masalah  masyarakat  (Clark and Record (2017).
Benijts  (2014)  menekankan  pen- tingnya  memperkenalkan  model  bisnis sektor  privat  ke  sektor  publik.  Ia mengemukakan  dua  implikasi  model bisnis  pemerintah.  Pertama,  bahwa  model bisnis  di  perusahaan  pemerintah  memiliki fungsi  yang  sama  seperti  di  Perusahaan swasta.  Kedua  sebuah  Perusahaan  Public harus  memutuskan  elemen-elemen  kunci dari  model  bisnis  yang  digunakan. Sebagaimana  dimuat  dalam  Al-Debei  & Avison    (2010)  dan  Ranerup,  et.al  (2016) yang  menggambarkan  komponen-kompo- nen  kunci  dari  model  bisnis,  sebagai berikut:
Tabel 1. Komponen dan Karakteristik Model Bisnis Komponen Karakteristik Value Proposition Faktor yang berkaitan dengan penawaran layanan, produk, dan aktivitas yang menciptakan nilai bagi pengguna. Value Architecture Faktor yang terkait dengan bagaimana sumber daya dibuat untuk menciptakan nilai bagi pengguna (mis., Konfigurasi teknologi dan struktur organisasi) Value Network Faktor-faktor yang berkaitan dengan aktor (internal dan eksternal) dan peran mereka dalam bertransaksi dalam kolaborasi aktor ke aktor Value Finance Faktor-faktor yang berhubungan dengan keuangan, kepemilikan, dan biaya
Sumber: Al-Debei & Avison, 2010; Ranerup, et.al, 2016.
Melihat fenomena kemunculan BUMDes,  penelitian  bertujuan  untuk memberikan
gambaran tentang government business model dengan melakukan komparasi antara model pengelolaan  potensi  dan  aset  desa  secara tradisional  dan  melalui  BUMDes  ( rural owned  firm )  dengan  mengambil  kasus
pengelolaan  pada  BUMDes  di  Kabupaten Banyumas.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah pendekatan studi kasus. Metode ini untuk  mengetahui  dan  mengeksplorasi meaning dari  individu  atau  kelompok sosial  dan  permasalahan  sosial  (Creswell, 2013: 4). Informan kunci dalam penelitian ini,  antara  lain:  pemerintah  desa,  penye- lenggara BUMDes dan masyarakat desa di beberapa  desa  di  Kabupaten  Banyumas. Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan interactive  data  analysis model (Milles,  Huberman  and  Saldana, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN From Bureaucratic to NPM
Administrasi  publik  pada  perkem- bangannya telah mengalami banyak perubahan  dan  transformasi  (Farazmand, 2012).  Administrasi  publik  sudah  menjadi suatu  disiplin  ilmu  yang  dalam  pemikiran dan pemecahan masalahnya bersifat multidisciplinary dan interdisciplinary science .  Artinya  pemikiran  administrasi publik tidak hanya menghubungkan variabel-variabel  administrasi  saja  tetapi juga  dengan  variabel-variabel  di  luar administrasi  publik  (Saefullah,  2009:26). Fokus  administrasi  publik  saat  ini  telah menjangkau persoalan praktik-praktik pengelolaan  organisasi  yang  tidak  saja
berorientasi  sosial  tetapi  juga  pengelolaan organisasi yang berorientasi profit. Bahkan  di  periode  awal  kemunculan  ilmu administrasi  publik,  pemikiran  terhadap organisasi  pemerintah  telah  disarankan oleh Woodrow Wilson (Shafritz dan Hyde, 1997)  untuk  menjadi  lebih  bersifat  bisnis. Kemudian  pemikiran  tersebut  saat  ini diperkuat  dengan  kemunculan  paradigma New  Public  Management  (NPM)  yang ditandai dengan konsep reinventing government yang  menghendaki  sebuah pemerintahan yang berjalan seperti organisasi  swasta  (Osborn  dan  Plastrik,
1997). Benijts (2014) menekankan pentingnya  memperkenalkan  model  bisnis sektor  privat  ke  sektor  publik.  Ia mengemukakan  dua  implikasi  model bisnis  pemerintah.  Pertama,  bahwa  model bisnis  di  perusahaan  pemerintah  memiliki fungsi  yang  sama  seperti  di  Perusahaan swasta.  Kedua  sebuah  Perusahaan  Publik harus  memutuskan  elemen-elemen  kunci dari model bisnis yang digunakan. Penulis berpendapat bahwa hanya sedikit perbedaan antara perusahaan pedesaan dan non-pedesaan dalam hal struktur, begitulah  bisnisnya.  Berdasarkan  hal tersebut,  fakta  lapangan  menunjukkan bahwa  pola  pengelolaan  aset  dan  potensi desa  telah  bergeser  dari  pendekatan birokratik  ke  pendekatan  NPM.  Hasil temuan lapangan dapat ditunjukkan dengan perbandingan model bisnis pengelolaan  BUMDes  di  Kab.  Banyumas sebagai berikut:
Tabel 2. Perbandingan Model Bisnis Pengelolaan BUMDes di Kab.Banyumas Komponen Traditional view Emerging view Value Proposition Preferensi dan penilaian pemerintah desa Dialog,  diskursus  adan  preferensi publik Value Architecture Data  dan  teknologi  disediakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah  desa  dalam  pemetaan dan  pengelolaan  aset  dan  potensi desa Data  dan  teknologi  disediakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan  oleh  masyarakat dalam  pemetaan  dan  pengelolaan aset dan potensi desa Value Network Government agencies Citizen, stakeholders, public- private partnership Value Finance Anggaran Desa Anggaran  Desa  dan  Pendapatan dari BUMDes Sumber: data primer diolah, 2017.
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa model bisnis pemerintah semakin bergeser dari  pendekatan  birokratis  yang  tertutup dan  kaku.  Proposisi  nilai  bergeser  dari preferensi  dan  penilaian  pemerintah  desa ke  dialog,  diskursus  adan  preferensi publik.  Hal  ini  sebagaimana  dikemukakan oleh  Sdr.SMN  selaku  pengelola  BUMDes Desa Samudra Kulon, Kec.Gumelar Kab.Banyumas berikut ini:
“Semua  proses  harus  melalui  rapat  atau musyawarah  yang  dihadiri  oleh  kepala desa,  perangkat,  pengurus  BUMDes, BPD dan lembaga desa lainnya”.
Value  Architecture bergeser  dari Data  dan  teknologi  disediakan  dan dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam pemetaan  dan  pengelolaan  aset  dan potensi  des  ke  Data  dan  teknologi disediakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan  oleh  masyarakat  dalam pemetaan  dan  pengelolaan  aset  dan potensi desa. Value Network bergeser dari government agencies ke pendekatan Citizen, stakeholders, public-private partnership . Value  Finance begeser  dari berbais  pada  Anggaran  Desa  ke  arah perpaduan  antara  Anggaran  Desa  dengan Pendapatan  dari  BUMDes.  Hal  ini
menunjukkan  betapa  pentingnya  business Improvement  di  tingkat  daerah  (Morçöl and  Wolf,  2010).  BUMDes  juga  telah memberikan  ruang  yang  lebih  luas  bagi stakeholders dalam  pengelolaan  potensi perdesaan.  Dalam  mengatasi  kekosongan peran stakeholders inilah  perlu  adanya mekanisme  akuntabilitas  yang  berbasis pada konsep governance. Dengan pendekatan public governance, stakeholders saling  berinteraksi  dengan tujuan  mempengaruhi  hasil  kebijakan publik (Bovaird & Loffer, 2009). Kemunculan  BUMDes  juga  semakin menguatkan  pola  manajemen  partisipatif yang berpotensi menggabungkan pendapat dan  keinginan  masyarakat  perdesaan dalam  pengelolaan  potensi  daerahnya (Hahm and Jung, 2013).

## Social  Business  not  Profit  Maximizing Businesses
Pembahasan sebelumnya telah menunjukkan bagaimana BUMDes
dibentuk  dengan  semangat reinventing government dalam  pengelolaan  potensi desa.  Namun, internalisasi semangat reinventing  government tersebut  tidak serta-merta  membawa  BUMDes  pada model bisnis Profit Maximizing
Businesses . BUMDes memang merupakan badan  usaha  yang profit  oriented ,  namun sekaligus social  oriented .  Hal  tersebut sebagaimana  dikemukakan  oleh  SMN selaku  pengelola  BUMDes  Desa  Samudra Kulon, Kec.Gumelar Kab.Banyumas berikut ini:
“Selain  karena  BUMDes  itu  masih baru, ya BUMDes itu sendiri memang bukan  hanya  mencari  untung  untuk pendapatan  saja,  tapi  bagaimana caranya  juga  bisa  berkontribusi  dan memberikan  manfaat  bagi  masyarakat desa setempat”.
Hal  serupa  juga  dikemukakan  oleh RN selaku Camat Gumelar Kab.
Banyumas berikut ini:
“Tujuan  pendirian  BUMDes  bukan semata  keuntungan,  tapi  bagaimana agar  keberadaannya  dapat  memberi manfaat  dan  mendorong  ekonomi masyarakat desa”.
Fakta tersebut memperlihatkan bahwa BUMDes tidak bisa dilepaskan dari akar budaya dan ciri sosial kemasyarakatan Indonesia pada umumnya. Proposisi  Nilai  dalam  BUMDes  meliputi masyarakat  desa  dan stakeholers ,  di samping  itu  dalam  model  ini  yang  dituju bukan hanya keuntungan secara ekonomis, melainkan  keuntungan  secara  sosial  dan lingkungan.  Hal  ini  dapat  ditinjau  dari gambar di bawah ini:
Gambar 1.
Model Social Profit of Social Businesses . Sumber: Adaptasi dari Yunus, et.al (2010).
Gambar  di  atas  menunjukkan bahwa  keberadaan  BUMDes  membawa perubahan  pada  model  bisnis  pemerintah dalam pengelolaan aset dan potensi daerah masing-masing.  Artinya,  Pengelolaan  aset
dan  potensi  ekonomi  desa  yang  semula dikelola  oleh  pemerintah  desa  bergeser dari  model  birokratis  pemerintah  desa  ke model  badan  usaha  publik  yang profit oriented ,  namun  tidak  murni  profit
oriented  karena  tetap  memperhatikan  sisi social  profit bagi  masyarakat  desa.  Pola pengelolaan  BUMDes  ini  merupakan perwujudan    Integrasi  organisasi  sektor swasta  dan  mekanisme  pasar  ke  dalam proses  pemerintahan  dan  penyediaan pelayanan publik, yang terlah menjadi tren dalam penyelenggaraan administrasi publik  (Newman  and  Gaffney,  2002). Kerjasama  pemerintah-bisnis  itu  sendiri dapat  membantu  mengidentifikasi  solusi bagi  masalah  kebijakan  yang  kompleks dan  memperbaiki  keberhasilan  implemen- tasi  kebijakan  (Kim  and  Darnall,  2016). Hasil  penelitian  ini  telah  menunjukkan bahwa  perusahaan  milik  lokal  lebih
cenderung  menghasilkan  tingkat  keter- libatan publik yang lebih tinggi dan hal itu penting penting untuk menopang kapasitas pemecahan  masalah  dalam  masyarakat perdesaan (Clark and Record, 2017).
Sabatier  (2017)  mengemukakan bahwa  selain  tantangan  inovasi  model bisnis  yang  biasa,  model  bisnis  sosial harus mempertimbangkan semua pemangku  kepentingan  dan  menentukan keuntungan  sosial  yang  diharapkan.  Hasil penelitian  telah  menunjukkan  bahwa BUMDes telah mempertimbangkan keterlibatan  seluruh  pemangku  kepenting- an  khususnya  masyarakat  desa  melalui forum-forum diskursus dan musyawarah.
Gambar 2. Positioning of BUMDEs model
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di atas,  terlihat  bahwa  perkembangan  terkini dari kebijakan publik semakin menekankan  peran  masyarakat  dalam pelayanan publik. Kolaborasi antara negara  dan  masyarakat  sering  dikaitkan dengan kegiatan
usaha sosial. Steinerowski dan Steinerowska-Streb
(2014)  mengungkapkan  bahwa  walaupun masyarakat pedesaan tidak mengendalikan semua kondisi yang mempengaruhi mereka,  mereka  memiliki  kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan  beberapa fitur  struktural,  yang  mengandung  arti bahwa  terlepas  dari  tantangan  sosial  dan ekonomi,  masyarakat  pedesaan  mendapat-
kan keuntungan dari usaha sosial pedesaan dengan  mempraktikkan  kapasitas  adaptif (Steinerowski  dan  Steinerowska-Streb, 2014).
Hasil  pengamatan  juga  sejalan temuan  Hosseini,  et.al  (2012)  dalam perkembangan  badan  usaha  desa  di  Iran. Ia  menunjukkan  bahwa  usaha  kecil pedesaan  memegang  berperanan  penting dalam  menciptakan  peluang  lapangan kerja  dan  menghasilkan  produk  bernilai tambah  di  sektor-sektor  tertentu  seperti pertanian.  Namun,  tantangan  utama  bagi perusahaan  desa  ini  adalah  kurangnya keberlanjutan. Dalam pandangan Hosseini, et.al  (2012)  inovasi  dan  kerjasama  antar
BUMDes
(Social Business)
stakeholders merupakan  faktor  kunci keberlanjutan  usaha  kecil  pedesaan.  Jika keberadaan  inovasi  dan  kerjasama  tidak diperhatikan,  maka  tidak  ada  keberlanjut- an  bagi  badan  usaha  pedesaan.  Smith  dan McColl  (2016)  mengemukakan  bahwa perbedaan  antara  aktivitas  bisnis  di pedesaan dan perkotaan bukanlah hal baru, komparator  yang  jelas  adalah  ukuran seperti  arsitektur  sosial,  ketersediaan sumber  daya  dan  aksesibilitas.  Ia  ber- anggapan  bahwa  perbedaan  utama  antara pengelolaan  sosial  perusahaan  pedesaan dan perkotaan jarak  jauh sangat bernuansa oleh  tingkat  migrasi  di  lokasi  pedesaan dan perkotaan, kepemimpinan dan kebutuhan  masyarakat dan oleh karena  itu memerlukan  konteks  kebijakan  yang relevan.  Meskipun  perkembangan  badan usaha  desa  terlihat  baik,  namun  Chen, Woods dan Singh (2014) mengungkapkan bahwa  BUMDes  yang  dikelola  berdasar- kan  kombinasi  perencanaan  pemerintah daerah  dan  kekuatan  pasar.  Oleh  karena itu,  sifat  hibrida  dari  struktur  organisasi dan kepemilikan tersebut membuat perubahan  dalam  badan  usaha  desa  masih banyak dilakukan secara top-down .

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengamatan, pengelolaan  potensi  dan  aset  aset  desa
secara tradisional melalui pemerintah desa perlu  mengalami  perubahan  .  Oleh  sebab itu,  lahirnya  BUMDes  memang  dibutuh- kan  oleh  negara  berkembang  seperti Indonesia. Potensi desa utamanya di sektor sumber daya alam dan manusia serta aset- aset desa perlu dikelola dengan benar demi kesejahteraan  masyarakat  desa  itu  sendiri. Di  samping  itu,  potensi  sosial  masyarakat desa  juga  merupakan  faktor  penting  yang kerap  diabaikan  dalam  manajemen  privat. Oleh  karena  itu,  pengelolaan  potensi ekonomi  dan  sosial  tersebut  dilakukan oleh  suatu  badan  usaha  yang  tak  dapat dipisahkan  dari  kerangka  sosial  dan budaya masyarakat Indonesia itu sendiri.
Keberadaan  BUMDes  menjawab tantangan  pengelolaan  potensi  dan  aset desa yang dikelola dalam bentuk manajemen  badan  usaha.  Meskipun,  dike- lola  dalam  bentuk  manajemen  badan usaha, BUMDes bukanlah profit maximizing  businesses .  BUMDes  adalah social  businesses yang  senantiasa  mem- bawa  nilai  pelibatan  dan  pemberdayaan masyarakat  desa.  Oleh  karena  itu,  secara umum diperlukan pemikiran ulang tentang model bisnis pemerintah desa berkaca dari kasus  kemunculan  BUMDes  di  tingkat desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Debei,  M.M.  &  Avison,  D.  2010.
“Developing a uniﬁed framework  of  the  business model concept”. European Journal  of Information  Systems , 19: 359–376. Benijts, Tim. 2014. “a Business Sustainability Model for Government  Corporations:  a Belgian  Case  Study”. Business
Strategy  and  the  Environment , 23: 204–216. Chen,  Weifeng,  Adrian  Woods  and Satwinder Singh. 2014. “Organisational  change  and development of reformed Chinese  township  and  village enterprises”. Journal of Organizational Change Management , 26(2): 353-36. Creswell,  John,  2013. Desain  Penelitian, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif terjemahan Angkatan  III  &  IV  KIK-UI. KIK Press. Jakarta.
Dunleavy, P., H. Margetts, S. Bastow & J. Tinkler.  2006.  “New  public management  is  dead:  Long  live digital-era governance”. Journal of  Public  Administration  Re- search and Theory , 1:467–494. Hosseini, Seyed Jamal F., Gerard McElwee, Shohreh Soltani, David  J  Smith.  2012.  “The
innovation performance of small rural  enterprises  and  coopera- tives  in  Tehran  province,  Iran ”.
Local  Economy ,  27(2):  183– 192. Kavadias,  Stelios,  Kostas  Ladas  &
Christoph  Loch.  2016.  “The Transformative Business Model:  how  to  tell  if  you  have one”. Harvard Business Review , October: 91-98. Kim,  Younsung  &  Nicole  Darnall.  2016.
“Business  as  a  Collaborative
Partner:  Understanding  Firms’ Sociopolitical Support for Policy Formation”. Public Administration Review , 76 (2):326–337.
Liang,  Xue.  2006.  "The  evolution  of township and village enterprises (TVEs)  in  China". Journal  of Small  Business  and  Enterprise Development , 13(2): 235 – 241.
Milles,  B  Mathew  &  Huberman  A Michael  &  Saldana  Johnny, 2014, Qualitative Data Analysis, A Methode Sourcebook, USA: Sage Publication. Inc. Ranerup,  Agneta,  Helle  Zinner  Henriksen &  Jonas  Hedman.  2016.  “An analysis  of  business  models  in Public Service Platforms”. Government Information Quarterly, 33(1): 6-14. Yunus,  Muhammad,  Bertrand  Moingeon &  Laurence  Lehmann-Ortega.
2010. “Building Social Business
Models: Lessons from the Grameen  Experience”. Long Range Planning , 43: 308-325.