## Al-Risalah
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

## Penanggung Jawab
Bahrul Ulum

## Penyunting Ahli
A. Husein Ritonga (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)
M. Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Mohd Roslan bin Mohd Nor (University of Malaya, Malaysia) Jhoni Najwan (Universitas Jambi)
Muhammad Hasbi Umar (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Subhan (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Erdianto Effendi (Universitas Riau)

## Penyunting Pelaksana
Sayuti (Ketua) Zulqarnain (Anggota) M. Zaki (Anggota)
Editor Bahasa Inggris : Agus Salim Editor Bahasa Arab : Hermanto Harun
Tata Usaha
Choiriyah Siti Asnaniyah
M. Fathurrahman
Alamat Redaksi :
Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Jambi-Muarabulian KM. 16 Simp. Sungaiduren, Muarojambi-Jambi
Telp/Fax. (0741) 582021, e-mail: jurnal.alrisalah@gmail.com
Al-Risalah adalah jurnal ilmu syariah dan hukum (JISH) yang terbit dua kali setahun. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sejak 2001. Kehad- iran JISH ini diharapkan sebagai ruang pemikiran kritis dan terbuka bagi semua kalangan (akademisi, intelektual, aktivis, dan mahasiswa) yang konsen terhadap perkembangan ilmu syariah dan ilmu hukum.

## Volume 14, No. 2, Desember 2014                                           ISSN: 1412-436X
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH ii

## DAFTAR ISI

## Rahimin Affandi Abd Rahim
Epistemologi Hukum Islam (Upaya Mencari Paradigma Baru Fiqh Kontempo- rer) 231

## Ismail
Kedudukan Matahari pada Awal Waktu Shalat (Studi Komperatif antara Hu- kum Islam dan Ilmu Falak)  253

## Yuliatin
Hukum Pernikahan Islam dalam Konteks Indonesia 270

## Sri Wahyuni
Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia  293

## M. Zaki
Dinamika Introduksi Sanksi Poligami dalam Hukum Negara Muslim Modern  307

## Maryani
Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Konsep Syariat Islam Pada Masyarakat
Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi 335

## Ramlah
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian di Indonesia
(Tinjauan terhadap Hukum Acara Peradilan Agama) 350

## Fathuddin Abdi
Keluwesan Hukum Pidana Islam dalam Jarimah Hudud (Pendekatan pada Jari-
mah Hudud Pencurian) 369

## Erdianto Effendi
Tafsir atas Sifat Melawan Hukum Materil yang Dilakukan Aparat Penegak Hu- kum dalam Kaitan dengan Tindak Pidana Korupsi  393

## Dewi Anggraini
Peran LBH Hukum Padang dalam Mengadvokasi Indikasi Pelanggaran HAM pada Kon fl ik antara Masyarakat Mungo versus BPTU SP Padang Mangatas     408

## KONTROVERSI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

## Sri Wahyuni
Dosen Hukum Islam Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalaijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto, 55281, Yogyakarta
Abstract: In General, different religious marriage is hard to do in Indonesia after the application of law No. 1 of 1974 about marriage. However, because of provi- sions on marriage different religions did not came out clearly in the law, then there is a polemic in the understanding and implementation. Referring to article 2 of the Act, stated that it is not allowed to marry people of different religions. Meanwhile, under article 66, legal experts declared the existence of a legal vacuum, so that the different religious marriage shall be entered into with the defacement at the reg- istry of fi ce. The possibility can occur, because the provisions regarding the term marriage mix in article 66 in contrast to some previous regulations. Regardless of the controversy, it is reality, the public still wants the legality of marriage different from religion.
Keywords: Indonesia law, marriage is a different religion, intermarriage.
Abstrak: Secara umum, perkawinan beda agama sulit untuk dilakukan di Indo- nesia setelah penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Akan tetapi, karena ketentuan mengenai perkawinan beda agama tidak diaturnya secara jelas dalam Undang-Undang tersebut, maka terdapat polemik dalam pema- haman dan pelaksanaannya. Mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang berbe- da agama. Sementara itu, berdasarkan Pasal 66, ahli hukum menyatakan adanya kekosongan hukum, sehingga perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan pencacatan di Kantor Catatan Sipil. Kemungkinan tersebut dapat terjadi, karena ketentuan mengenai istilah perkawinan campur dalam Pasal 66 berbeda dengan beberapa peraturan sebelumnya. Terlepas dari kontroversi tersebut, memang re-
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
294
alitasnya, masyarakat masih menghendaki berlakunya legalitas pernikahan beda agama.
Kata Kunci : hukum Indonesia, perkawinan beda agama, perkawinan campuran.

## Pendahuluan
Perkawinan beda Agama, dahulu diatur dalam sebuah peraturan yang dikeluar- kan pemerintah Hindia Belanda; yaitu Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158), yang dikenal dengan peraturan tentang Perkawinan Campuran ( Regeling op de Gemengde Huwelijken ), yang kemudian disebut GHR. Dalam GHR ini, jika dua orang yang berbeda agama hendak melangsungkan perkawinan, maka Kantor Cacatan Sipil yang akan mencatat perkawinannya. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkaw- inan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan), terutama setelah Tahun 1983, pelaksanaan perkawinan beda agama menjadi sulit pelaksanaannya.
Dalam Pasal 2 UU Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukam berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dari Pasal ini, di lapangan sering kali dimaknai bahwa orang Islam melaksanakan perkawinan dengan orang Islam, dengan berdasarkan agama Islam; orang Kato- lik melaksanakan perkawinan dengan orang katolik dengan berdasarkan agama Katolik, dan seterusnya. Sehingga, perkawinan dua orang yang berbeda agama relatif sulit untuk dilaksanakan.
Ketika dilihat realitas di masyarakat, perkawinan beda agama relatif ban- yak terjadi. Data yang pernah penulis dapatkan di Kabupaten Gunung Kidul –daerah yang relatif berpenduduk plural dari segi agamanya—dapat dipapar- kan bahwa di Gereja Katolik Wonosari (Santo Petrus Kanisius), tempat satu-sa- tunya perkawinan berdasarkan agama Katolik dilaksanakan, terdapat rata-rata 32 % perTahun pasangan berasal dari agama yang berbeda. Adapun di beberapa KUA terdapat rata-rata 2,5 % pasangan yang berasal dari agama yang berbeda. 1 Cinta yang bersifat universal, tanpa mengenal batasan agama, ras dan go- longan, memungkinkan dua orang berbeda agama menjadi saling mencintai dan hendak melangsungkan perkawinan. Di sisi lain, kebebasan beragama dijamin

## 1  Sri Wahyuni, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Gunung
Kidul”, Hasil Penelitian Kompetitif  IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004), hlm. 25.
secara konstitusional di Indonesia dan dilindungi sebagai hak asasi manusia. Sehingga, sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia, menjadi permasalahan yang harus mendapatkan solusi.
Tulisan ini mencoba untuk membahas perkawinan beda agama dengan ber- bagai pemikiran kontroversinya. Bagaimana konsep sahnya perkawinan di In- donesia berdasarkan UU Perkawinan, bahwa perkawinan beda agama sebelum berlaku UU Perkawinan dan perkawinan beda agama setelah berlakunya UU perkawinan.

## Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia

## 1. Pengertian Pekawinan
Pengertian perkawinan dapat diambil dari Pasal 1 UU Perkawinan yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri.” Menurut Wantjik Saleh, dengan ‘ikatan lahir batin’ dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ‘ikatan lahir’ atau ‘ikatan batin saja’ tapi harus kedua-duanya. Suatu ‘ikatan lahir’ adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ‘ikatan formal’. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, “ikatan bathin” merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. 2
Dari pengertian perkawinan tersebut, dapar dikatakan bahwa perkawinan mempunyai aspek yuridis, social dan religius. Aspek yuridis terdapat dalam ikatan lahir atau formal yang merupkan suatu hubungan hukum antara suami istri, sementara hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang lain atau masyarakat merupakan aspek sosial dari perkawinan. Aspek religius yaitu den- gan adanya term berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai dasar pem- bentukan keluaraga yang bahagia dan kekal. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalaam penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan bahwa:
“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah ke-Tuhan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama. Kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempu-
2  K. Watjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia, 1992), hlm. 14-15.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH 296
nyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur bathin/ rokhani juga mempunyai per- anan yang penting”.
Aspek religius ini juga terdapat dalam pasal-pasal lain, seperti dalam syarat sahnya pekawinan, dan larangan-larangan perkawinan, yang juga dimuat da- lam 1 UU Perkawinan tersebut.

## 2. Syarat Sah Perkawinan
Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan juga mempunyai akibat hu- kum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sahnya per- buatan hukum itu. Dalam Pasal 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa:
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
Dan Pasal ini dapat diketahui bahwa syarat sah perkawinan adalah dilak- sanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan diluar hu- kum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Adapun ketentuan UUD 1945 sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 29 ada- lah:
(1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk aga- manya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan keper- cayaannya itu.

## Tentang tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, Hazairin menyatakan bahwa:
“Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia”.
Sementara Pasal 2 (2) UU Perkawinan tentang pencatatan sebagai syarat sah perkawinan hanya bersifat administratif. Sebagaimana dinyatakan oleh Wantjik Saleh bahwa perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan “sah” nya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan ter-
jadi, jadi semata-mata bersifat administratif. 3 Juga dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan, bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatn peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan ses- eorang, misalnya kelahiran kematian yang dinyatakan surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
Pencatatan perkawinan ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Adapun syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 UU Perkawinan, yaitu:
a.  Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
b.  Adanya izin dari orang tua/ wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 Tahun
c.  Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 Tahun dan mempelai wanita sudah mencapai umur 16 Tahun.
d.  Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, hubungan kelu- arga, dan hubungan yang dilarang kawin oleh agama dan peraturan lain yang berlaku.
e.  Tidak terkait hubungan perkaewinan dengan orang lain.
f.  Tidak bercerai untuk kedua kali denga suami atau isteri yang sama, yanhg hendak dikawini
g.  Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu

## 3. Pengertian Perkawinan Campuran sebelum UU Perkawinan
Sebelum adanya UU Perkawinan, keadaan hukum perkawinan di Indonesia be- ragam. Setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lain. Persoalan ini menimbulkan masalah hu- kum perkawinan antar golongan, yaitu tentang hukum perkawinan manakah yang akan diberlakukan untuk perkawinan antara dua orang dari golongan yang berbeda. Dalam rangka memecahkan masalah tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan. Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) yang merupakan peraturan tentang Perkawinan Campuran
3 Ibid., hlm. 17
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH 298
( Regeling op de Gemengde Huwelijken ).
Pengertian perkawinan campuran dapat dilihat pada Pasal 1 GHR itu yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkaw- inan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Berdasarkan Pasal GHR tersebut, para ahli hukum berpendapat bah- wa yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing pada umumnya takluk pada hukum yang berlainan.
Dalam menentukan hukum mana yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran, GHR menyatakan bahwa dalam hal seorang perempuan melakukan perkawinan campuran, maka ia selama perkawinannya iu belum putus, tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya baik di lapangan hukum public maupun hukum sipil (Pasal 2).
Dalam Pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan bahwa dalam perkawinan cam- puran ini, perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali tidak menjadi halan- gan untuk melangsungkan perkawinan.

## 4. Status Hukum Perkawinan Beda Agama Setelah UU Perkawinan
UU Perkawinan memberikan peranan yang sangat menentukan sah/ tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Keadaan tersebut nampak jelas dalam Pasal 2 UU Perkawinan yaitu bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan keper- cayaannya masing-masing.” Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bah- wa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
Hazairin secara tegas dan jelas memberikan penafsiran Pasal 2 tersebut bah- wa bagi orang Islam  tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar ‘hukum agamanya sendiri’. Demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu. Karena  itu, maka berarti jalan buntu bagi para calon mempelai yang ber- beda agama unuk melaksanakan perkawinan antar agama. Karena, di samping peraturan dalam Pasal 2 ini, mereka  juga tidak mungkin menggunakan pera- turan perkawinan campuran dalam Bab XII Pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antara agama.
Terutama umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia ini, sangat mensyukuri Pasal 2 (1) UU Perkawinan tersebut, karena dengan Pasal ini ter- tutuplah kemungkinan untuk melakukan perkawinan secara ‘sekuler’ dan juga
tertutuplah kemungkinan bagi seorang muslim untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan musyrik, karena pernikahan ini dilarang (tidak sah) menurut hukum Islam ( fi qh). Bagi umat Islam, adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama tersebut, merupakan masalah penting karena dalam peraturan perkawinan peninggalan Belanda berupa GHR, penduduk Indonesia diizinkan melakukan perkawianan beda agama.
Dengan term, perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, bagi orang Islam juga dimaknai bah- wa perkawinan tidak boleh melanggar ajaran kitab suci al-Qur’an. Sementara itu, dalam al-Qur’an juga terdapat larangan bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan orang musyrik. 4
Begitu juga dalam ajaran agama Katolik. Disebutkan dalam kitab Kanonik Tahun 1917 Kanon 1060 yang berbunyi:
“Dengan sangat keras gereja di mana-mana melarang perkawinan antara dua orang yang dibabtis, yang satu Katolik dan yang lain anggota dari sekte bidaah atau skisma, dan bila ada bahaya murtad pada jodoh Katolik serta anaknya, maka juga dilarang oleh hukum ilahi sendiri”.

## Dalam kanon 1070 dinyatakan juga bahwa:
“Tiadanya permandian sah sebagai halangan nikah yang mengakibatkan perkawinan  orang Katolik dengan orang tak dibaptis menjadi tidak sah”.
Berdasarkan hukum kanonik tersebut, maka dalam ajaran Katolik juga tidak diperbolehkan adanya perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara orang katolik dan non-Katolik. 5
Dalam agama Hindu, juga terdapat ajaran tentang samkara sebagai permu- laan sahnya perkawinan. Dasar-dasar yang harus diingat adalah bahwa: 1) wan- ita dan pria harus sudah dalams atu agama, sama-sama Hindu, 2) Widiwadana yaitu pemberkahan keagamaan dipimpin oleh Sulinggih atau Panindita. Dari ajaran tentang samkara tersebut, berarti perkaiwan beda agama dalam ajaran Hindu juga cenderung tidak diperbolehkan. 6
4  Alyasa Abu Bakar, Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Pe- rundang-undangan, Jurisprudensi dan Praktik Masyarakat, (Aceh: Dinas Syari’at Is- lam, 2008), hlm. 2 5  Sri Wahyuni, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama-agama”, Jur- nal Essensia , Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2005, hlm. 7.
6 Ibid. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bimas Hindu, De-
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH 300
Sementara itu, dalam ajaran Buddha terdapat empat kunci pokok keba- hagiaan suami isteri dalam rumah tangga, yaitu: 1) sama sada (memiliki keya- kinan yang sama); 2) sama sila (memiliki moralitas yang sama); 3) sama caga (sama-sama mempunyai kemurahan hati); dan 4) sama pasiya (sama-sama memiliki kebijaksanaan). Sehingga, dengan demikian ajaran Buddha juga men- ganjurkan perkawinan antara orang yang memiliki keyakinan yang sama (umat Buddha dengan umat Buddha). 7
Paparan tentang ajaran agama-agama tersebut, merupakan rujukan ketika memahami Pasal 2 (1) UU Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan keperyacaan masing-masing. Sehingga, ber- dasarkan hukum agama yang ada di Indonesia, perkawinan beda agama relatif sulit untuk dilaksanakan.
Sementara itu, dalam Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan bahwa den- gan perlakunya UU ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ), Ordonansi Perkawinan Indone- sia Kristen ( Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers , S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campur (Regeling op de Gemengde Huwelijk S. 158 Tahun 1898) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
Dari ketentuan Pasal 66 tersebut, dapat dinyatakan bahwa ketentuan perkawinan beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, sedangkan perkawian campur dalam UU Perkawinan memiliki rumusan yang berbeda.
Namun, dari Pasal 66 tersebut, terdapat beberapa ahli hukum yang menga- takan bahwa terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan campuran beda agama. Karena UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan campuran beda agama, sedangkan bunyi Pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkaw- inan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh UU Perkawinan ini.
Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh beberapa sarjana diantaranya Pur- wanto S. Ganda Sybrata bahwa:
“Perkawinan campuran antara agama selama belum diatur secara langsung dalam UU Perkawinan dapat dilangsungkan menurut ketentuan GHR dengan disesuaikan dengan asas-asas dalam UU Perkawinan”. 8
partemen Agama Kantor Wilayah DIY dan Pendeta Gede.
7 Ibid. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bikkhu Sasana Boddhi, di Vihara Gondo Manan.
8 Djaya S. Melida, Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia da-

## Maria Ulfa Subadio juga menyatakan bahwa:
“Meskipun perkawinan warga Negara Indonesia yang berlainan agama tidak diatur dalam UU Perkawinan, akan tetapi berdasarkan Pasal 66, ketentuan da- lam GHR masih dapat dipergunakan dalam perkawinan antar agama”. 9
Dengan tidak adanya ketentuan tentang perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan juga menimbulkan ketidakpastian mengenai ketentuan hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.
Permasalahan perkawinan beda agama dapat dilihat dalam beberapa kasus di Jakarta, seperti pasangan Duddy yang beragama Islam dan Sharon yang be- ragama Kristen, yang akhirnya menikah di gereja setempat, karena penolakan Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan mereka dan mengeluarkan akte perkawinannya untuk ke Kua bagi pihak orang tua perempuan, pasangan Boy Bolang dan Aditya yang menunggu izin kawin dari Pengadilan Negeri Ja- karta Barat, pasangan Jamal Mirdad yang beragama Islam dan Lidia Kandau yang beragama Kristen Protestan yang menunda perkawinannya selama dua bulan karena menunggu proses pengadilan namun akhirnya mendapt sutar izin dari Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. 10

## Praktik Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Masyarakat
Permasalahan perkawinan beda agama yang masih menjadi polemik sebagaima- na terdapat di atas maka pelaksanaan perkawinan beda agama di masyarakat relatif sulit. Padahal, perkawinan beda agama merupakan realitas yang masih terjadi di masyarakat. Sebagaimana data yang pernah penulis peroleh di Kabu- paten Gunung Kidul sebagai daerah yang sangat plural dalam kehidupan keber- aganaan perkawinan beda agama di Gereja Katolik Wonosari mencapai jumlah rata-rata 32% perTahun; di KUA juga terdapat perkawinan beda agama dengan jumlah yang relatif signi fi kan; antara pemeluk agama Buddha dan non-Buddha juga terdapat beberapa perkawinan beda agama.
Adapun pelaksanaan perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang berbeda, salah satu pihak, biasanya menundukkan diri atau masuk agama
lam Perspektif Hukum, (Jakarta: Vrana Widya Darma, 1988), hlm. 79. 9  Maria Ulfa Subadio, Perjuangan Untuk Mencapai UU Perkawinan, (Jakarta: Idaya, 1981), hlm. 23.
10 Sution Usman Adji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama , (Yogyakarta: Liberty,
1989), hlm. 122
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH 302
pihak lain baik masuk agama semu atau sesungguhnya. Misalnya, seorang non- muslim yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang muslim den- gan menggunakan hukum Islam, dengan pencacatan oleh KUA, sebelumnya har- us mengucapkan ikrar syahadat. Ikrar syahadat ini menandakan dirinya masuk agama Islam. Di KUA beberapa Kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul, ikrar syahadat ini tampak dalam berkas cacatan perkawinan, yang menjadi dokumen resmi di KUA. Sehingga, untuk mengetahui perkawinan antara dua orang yang pada asalnya berbeda agama ini, menjadi sangat mudah, dengan melihat doku- men pencatatan perkawinannya di KUA. 11
Adapun seorang Katolik yang hendak melangsungkan perkawinan den- gan seorang yang beragama lain (non-Katolik) dengan sakramen gereja Katolik, maka harus mendapatkan dispensasi perkawinan terlebih dahulu dari keusku- pan wilayah. Dispensasi ini akan dikeluarkan setelah pihak non-Katolik mengi- kuti pelatihan agama Katolik selama kurang lebih satu Tahun. Dengan dispen- sasi tersebut, maka keduanya bias melangsungkan perkawinan seraca agama Katolik, dengan pemberkatan sakramen gereja. Adapun status pihak non-Ka- tolik tersebut, ketika melangsungkan perkawinan, belum sepenuhnya menjadi anggota umat Katolik. Hal ini menjadi semacan lembaga penundukan diri; yang berarti ia menundukkan diri kepada hukum agama Katolik. 12
Jika pemeluk agama Katolik dan Kristen hendak melangsungkan perkaw- inan, dapat langsung diselenggarakan tanpa dispensasi. Perkawinannya disebut dengan perkawinan ekuemene. Sakramen dilaksanakan di gereja salah satu- nya Katolik atau Kristen dengan menghadirkan kedua tokoh agamanya, untuk memberi pemberkatan. 13
Jika seorang beragama Buddha hendak melangsungkan perkawinan den- gan seorang non-Buddha dengan berdasarkan agama Buddha, biasanya pihak non-Buddha masuk agama Buddha semu dengan mengganti status agama da- lam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Begitu juga antara pemeluk agama Hindu dan non-Hindu, dan pemeluk agama Kristen dengan non-Kristen. Masuk agama semu dengan mengubah status agama dalam KTP menjadi solusi paling mudah untuk mengatasi sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama saat ini. Namun, beberapa agama yang relatif ketat seperti Islam dan Katolik tidak dengan begitu
11 Sri Wahyuni, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama-agama”, Op, Cit., hlm. 10-12. 12 Ibid.
13 Ibid.
mudahnya, masuk agama semu. 14
Adapun bagi orang-orang kaya, dapat saja melaksanakan perkawinan beda agama ke luar negeri; untuk menghindari sulitnya prosedur dan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia ini. Di sisi lain, hingga saat ini perkawinan beda agama tetap menjadi realitas masyarakat yang tak terhindarkan lagi.

## Terobosan Hukum tentang Perkawinan Beda Agama
Kasus lain yang terjadi pada pasangan Andy Vonny Gani P. yang beragama Is- lam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan yang beragama Protestan. Mer- eka mendatangi KUA Tanah Abang Jakarta, mengajukan permohonan agar perkawinan mereka dapat dilangsungkan menurut agama Islam, namun KUA menolak permohonan tersebut karena adanya perbedaan agama. Kemudian keduanya menghadap ke Kantor Catatan Sipil, namun Kantor Catatan Sipil juga menolaknya. Oleh karena KUA dan Kantor Catatan Sipil menolak melamg- sungkan pernikahan mereka, maka akhirnya mereka mengajukan permohonan ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan penetapannya No. 382/Pdt/1986/PN.JKT.PST, tanggal 11 April 1986 menolak permohonan mereka dan menguatkan penolakan KUA dan Kantor Catatn Sipil. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:
a.  Menimbang bahwa UU Perkawinan memang tidak mengatur perkawinan antar agama, yang diatur dan dicatat adalah perkawinan dimana pihak- pihak seagama dan dicatat oleh Kantor Pencata NTR  bagi yang beragama Islam, serta Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama lain selain Islam.
b.  Menimbang bahwa dengan demikian penolakan oleh dua instansi Pencatat Nikah sudah tepat dan beralasan, karena perkawinan antar agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memang tidak diatur. Hal tersebut kar- ena memang ajaran agama membenarkan adanya halangan dalam perkaw- inan bagi calon suami istri yang berbeda agama. Mahkamah Agung ber- pendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya.
c.  Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, Pegawai Pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah mereka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Un- dang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (NTR), sedangkan bagi mereka yang berlainan agama selain bergama Isalm adalah
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH 304
Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.
d.  Menimbang bahwa dengan demikian bagi pemohon yang beragama Islam dan yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang beragama Protestan, tidak mungkin melangsungkan perkawinan di hada- pan Pegawai Pencatat NTR.
e.  Menimbang bahwa perlu ditemukan jawaban apakah mereka dapat melang- sungkan perkawinan di hadapan Pengawai Pencatat Perkawinan pada Kan- tor Catatan Sipil sebagi satu-satunya kemungkinan, sebab di luar itu tidak lagi kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan.
f.  Menimbang bahwa dengan diajukannya permohonan untuk melangsungkan pernikahan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil, harus ditafsirkan bahwa permohonan berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian haruskan ditafsirkan pula bahwa dengan men- gajukan permohonan itu pemohon sudah tidak menghiraukan lagi status agamanya (ini kasus agama Islam) sehingga Pasal 8 sub f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki, dan dalam hal/ keadaan yang de- mikian seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam, wajib menerima permohonan tersebut.
g.  Menimbang bahwa dengan demikian maka penolakan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan antara pemohon Andrianus Petrus Hendrik Nehwan tidaklah dapat akan mengab- ulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi untuk sebagian.
Dengan adanya yurisprudensi ini, maka dapat menjadi pedoman para ha- kim dalam memeriksa dan mengadili permohonan perkawinan antar agama, sehingga tidak terjadi lagi seperti penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 15 Dengan demikian, dapat dikatakan juga bahwa perbedaan agama tidaklah men- jadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan. Dan agar tidak menimbul- kan perbedaan penafsiran dari pejabat pelaksanaan perkawinan dan pemimpin agama tentang boleh tidaknya perkawinan beda agama dan bagaimana prosedur pelaksanaanya, maka perlu ada pedoman yang pasti berupa petunjuk pelaksan- aan dari intansi-instansi yang berwenang seperti Departemen Agama, Departe- men Kehakiman, dan Mahkamah Agung.
15 OS. Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Srigunting, 1996), hlm. 178-179.
Sehubungan dengan perlu adanya petunjuk pelaksanaan tersebut maka Ketua Mahkamah Agung dengan Surat No. KMA/ 72/IV/1981 tanggal 20 ke- pada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, bahwa:
a.  Merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini yang terdiri dari berbagai macam golongan suku, adalah pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda satu denga yang lainnya.
b.  Adalah suatu kenyataan pula bahwa antar mereka itu, ada yang menjalin suatu hubungan dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal melalui proses perkawinan, di mana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ten- tang Perkawinan belum mengatur prihal perkawinan campuran.
c.  Meskipun demikian dapar dicatat bahwa Pasal 66 UU Perkawinan memung- kinkan S. 1898 No. 158 diberlakukan untuk mereka sepanjang UU Perkaw- inan belum mengatur perihal perkawinan campuran.
d.  Mahkamah Agung berpendapat serta berpendirian Negara Republik Indo- nesia mengakui perkawinan yang ada sebagai suatu ‘staatshuwelijk’ maka untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi adanya perkaw- inan yang dilakukan secara liar dan/ atau diam-diam, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum, kami harapkan dengan hormat, perkenan:
1.  Yth. Sdr. Menteri Agama besrta seluruh jajaran yang ada dalam naungannya untuk memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanan perkawinan campuran yang dimaksud.
2.  Yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri, untuk mengusahakan agar para Gubernur/ Bupati/ Wali kota dalam hal ini pegawai pada kantor Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang menyelenggarakan perkawinan campuran termasuk antara penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dengan baik.
e.  Demikian untuk dimaklumi hendaknya, dan atas bantuan serta perkenan Saudara-saudara Menteri yang kami harapkan sudah akan memberi dalam waktu mendatang ini, kami ucapkan terima kasih.
Melalui surat Ketua MA tersebut, dapat diketahui bahwa MA menganggap bahawa perkawinan beda agama masih termasuk perkawinan campuran, dan dalam pelaksanaannya harus diterapkan ketentuan dalam GHR, serta MA me- nyatakan bahwa perkawinan di Indonesia sebagai suatu ‘staatshuwelijk’, berarti suatu perkawinan beda agama yang hanya dilakukan di Kantor Catatan sipil,
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
sudah sah.

## Penutup
Dari paparan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama setelah berlakunya UU Perkawinan, relatif sulit dilakukan. Dengan  tidak diaturnya secara jelas perkawinan beda agama dalam UU perkawinan, maka terdapat polemik dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan, ada yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak boleh. Tapi, berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan, maka terdapat ahli hukum yang menyatakan adanya kekosongan hukum, sehingga peraturan GHR dapat diberlakukan. Dengan demikian, maka perkawinan beda agama dapat dilaksan- akan dengan pencacatan di Kantor Catatan Sipil.
Terlepas dari polemik tersebut, saat ini realitas masyarakat masih mengh- endaki berlakunya legalitas perkawinan beda agama. Banyaknya praktik perkawinan beda agama di masyarakat, yang relatif sulit dilaksanakan, menjadi permasalahan hukum yang perlu mendapatkan penyelesaian.

## Bibliogra fi
Alyasa Abu Bakar, Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Pe- rundang-undangan, Jurisprudensi dan Praktik Masyarakat, Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2008.
Djaya S. Melida, Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Jakarta: Vrana Widya Darma, 1988. K. Watjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia, 1992. Maria Ulfa Subadio, Perjuangan Untuk Mencapai UU Perkawinan, Jakarta: Idaya, 1981.
OS. Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Srigunting, 1996.
Sri Wahyuni, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Gunung Kidul”, Ha- sil Penelitian Kompetitif IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
______, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama-agama”, Jurnal Es- sensia , Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2005. Sution Usman Adji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama , Yogyakarta: Liberty, 1989.

## PEDOMAN PENULISAN

## BENTUK NASKAH
Jurnal Al-Risalah menerima naskah/tulisan, baik dalam bentuk artikel hasil pe- nelitian ( research papers ), artikel ulasan ( review ), dan resensi buku ( book review ), baik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris

## CARA PENGIRIMAN NASKAH
Tulisan dialamatkan kepada Redaksi Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sungai Duren, Muaro Jambi-Jambi, Telp. (0741) 582021, email: jurnal.alrisalah@gmail. com. Penulis harus menyerahkan 2 (dua) eksamplar naskah/tulisan dalam ben- tuk hard copy ( print out ) dan soft copy dalam CD/ fl ash disk, atau melalui email ke redaksi jurnal Al-Risalah.

## FORMAT NASKAH
Al-Risalah adalah jurnal ilmiah yang terbit dua kali setahun. Al-Risalah siap menerima sumbangan tulisan dari para penulis, dengan ketentuan sebagai beri- kut:
1.  Tulisan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan di dalam buku atau ma- jalah lainnya. Topik tulisan sesuai dengan lingkup kajian jurnal, yakni kajian ilmu syariah dan ilmu hukum.
2.  Jumlah halaman antara 20-25 halaman, ukuran kertas A4 spasi ganda. (Mar- gin kiri 4, atas 4, kanan 3, dan bawah 3).
3.  Tulisan yang masuk dilengkapi biodata penulis, meliputi: nama, asal pergu- ruan tinggi/instansi, dan kuali fi kasi keilmuan penulis.
4.  Tulisan yang telah diserahkan menjadi hak redaksi, dan redaksi berhak mer- ubah tulisan tanpa mengurangi makna tulisan.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH

## SISTEMATIKA NASKAH

## Judul Naskah
Judul ditulis dengan huruf ka fi tal diletakkan di tengah margin. Judul tulisan diikuti pula dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris  antara 50-100 kata dan kata kunci ( keywords ) sebanyak 2-5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan ditulis dalam satu paragraf.

## Pendahuluan
Dalam pendahuluan harus berisikan latar belakang masalah yang diangkat, be- serta rumusan masalah. Jika perlu, dapat dimuat secara ringkas metode peneli- tian yang digunakan.

## Pembahasan dan Hasil Penelitian
Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah, analisis, serta penjelasan tentang hasil penemuan selama penelitian. Namun, tidak perlu dicantumkan kalimat “PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN”.

## Penutup
Berisikan kesimpulan, ditambah saran-saran jika diperlukan.

## SUMBER KUTIPAN
Kutipan menggunakan cara Ibid, Op. Cit, dan Loc. Cit. Semua tulisan mengguna- kan referensi model footnote , dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Ayat al-Qur’an, contoh: An-Nisaa’ (4): 42.
2.  Buku, contoh: Muhammad Hasbi, Nalar Fiqih Kontemporer , cet. ke-2, (Jambi: Syariah Press, 2008), hlm. 8.
3.  Apabila penyusun/penulis lebih dari dua orang, cukup nama penyusun pertama saja yang ditulis dan nama-nama lain diganti “dkk” (dan kawan- kawan), contoh: Hasan Ibrahim Hasan, dkk., an-Nuzum al-Islamiyyah , edisi ke-1, (Kairo: Lajnah at-Ta’lif wa at-Tarjamah wa an-Nasyr, 1953), hlm. 54.
4.  Penyusun/penulis bertindak sebagai editor atau penghimpun tulisan, con- toh: M. Nazori Madjid (ed.), Agama & Budaya Lokal: Revitalisasi Adat & Budaya
di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 42.
5.  Penyusun/penulis sebagai suatu perhimpunan, lembaga, panitia atau tim, contoh: Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, (Jambi:
Syariah Press, 2010), hlm.1.
6.  Nama penulis tidak ada, contoh: Panduan Amaliyah Ramadhan, (Jambi: Sul- than Thaha Press, 2009), hlm. 9.
7.  Buku terjemahan, contoh: Ahmad Haris, Islam Inovatif: Eksposisi Bid’ah dalam Teori dan Praktek, alih bahasa Bahrul Ulum dan Mohamad Rapik, (Jambi: Sul- than Thaha Press, 2007 ), hlm. 51.
8.  Buku saduran, contoh: Vollmar, Hukum Benda, disadur oleh Chidir Ali,
(Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 234.
9. Kamus, c ontoh: Kamus Umum Bahasa Indonesia, W. J. S. Poerwadarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 12. 10. A rtikel dalam jurnal, majalah atau surat kabar, c ontoh: H. Tjaswadi, “Sekali Lagi tentang Amandemen UUD 1945,” Kedaulatan Rakyat, No. 227, Th. LVII (Selasa, 21 Mei 2002), h1m. 8.
11.  Artikel dalam media massa, contoh: M. Luqman Hakiem, “Tasawuf dan Proses Demokratisasi”, KOMPAS , 30 Maret 2001, hlm. 4.
12. A rtikel dalam buku atau ensiklopedi, c ontoh: Syamsul Anwar, “Teori Kon- formitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali,” dalam M. Amin Abdullah, dkk., (ed.), Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi, (Yog- yakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), h1m. 275.
13. Hasil penelitian yang tidak diterbitkan, c ontoh: Illy Yanti dan Ra fi dah, ”Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam UU NO.3/2006 (KHI) dan Implemen- tasinya dalam Sistem Ekonomi Nasional”, Hasil Penelitian Kompetitif IAIN STS Jambi, (2009), hlm. 10.
14. M akalah tidak diterbitkan, c ontoh: Rahmadi, “Kaedah-Kaedah Falakiyah”, Makalah Disampaikan pada Lokakarya Hisab Rukyat, Diselenggarakan oleh Kanwil Depag Provinsi Jambi, Jambi, 26 Desember 2009, hlm. 5.
15. S umber yang masih berbentuk manuskrip, c ontoh: Undang-Undang Palem- bang, Berg Col. No. 146, Perpustakaan Universitas Leiden, Vol. No.3.
16. D okumen berbentuk surat-menyurat, contoh: Staatsblaad van Nederlandsch Indie, 1937, No. 116.
17.  Dokumen dalam bentuk arsip-arsip perkantoran lainnya, contoh: Pengadi- lan Agama Kota Jambi, Daftar Jumlah Kasus Perceraian 2011 , 22 April 2012.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
18. P eraturan perundang-undang atau peraturan lainnya belum disebutkan dalam tulisan, c ontoh: Undang-Undang  RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).
19.  Nomor dan nama peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya su- dah disebutkan dalam tulisan, c ontoh: Pasal 2 ayat (1).
20.  Pidato, contoh: Pidato Menteri Agama, Disampaikan dalam Acara Brie fi ng Dengan Jajaran Kanwil Depag Provinsi Jambi dan IAIN, Tanggal 1 Februari 1988.
21.  Wawancara, contoh: Wawancara Dengan Abdullah, Ketua RT. 03 Kel. Sim- pang IV Sipin Kec. Telanaipura-Jambi, 5 Maret 2009.
22. Website t anpa penulis, contoh: ”Remarks before the American Muslim
Council,” http://usinfo. state.gov/usa/islam/s050799.htm, akses 7 Mei 2009.
23.  Website dengan pencantuman penulis, contoh: Noam Chomsky, “Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality,” http://www. zmag.org/chomsky/ index.cfm, akses 10 Januari 2003.

## CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI
Akh. Minhaji, Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Is- lamic Studies , Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009.
Andi Rustam, Ahmad Bakaruddin R. dan Syaiful, “Voting Behavior Pemilih Pe- mula pada Pemilu 2004 di Kota Padang” dalam Ahmad Bakaruddin R, dkk.,
(ed), Teori dan Metode Penelitian Ilmu Politik , Padang: Laboratorium Ilmu Po- litik Unand, t.t.
Anik Ghufron , Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif , Makalah Dipresentasi- kan pada Kuliah Metodologi Penelitian di Program Doktor UIN Yogyakarta di Jambi, tanggal 25-26 Januari  2010.
Djawahir Hejzziey, Pedoman Penelitian Skripsi, Jakarta: ttp, 2007. John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993. Program Pascasarajana UIN Yogyakarta, Buku Pedoman Penuisan Disertasi , Cet. 2,
Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Sayuti, “ Relevansi antara Maal Administratif dan Upaya Penciptaan Good Gover- nance”, Jurnal Ilmiah Al-Risalah , Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, Volume 12, Nomor 1, Juni 2012.
Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi , Ja- karta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.