## PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG DIUNDUH MELALUI INTERNET
Legal Protection of Copyright Creator of Song Downloaded Through the Internet
Habi Kusno
Direktorat Kriminal Umum Polisi Daerah (Polda) Provinsi Lampung email: abikusno586@gmail.com

## Abstract
The legal protection of copyright the creators of songs downloaded through the internet done in a way that the administration, through the instrument of criminal law  and  civil  lawsuit.  Legal  efforts  to  protect  the  copyright  of  the creator of the song that is downloaded via the internet to do some ways that is  the  Ministry  of  Information  and  Technology  to  actively  participate  in doing the blocking of websites that provide the facility to download songs for free, and prepare human resources in the field of investigation as the police of  Republic  of Indonesia  and  civil  servant investigators  and others such  as prosecutors  and  judges  who  have  the  ability  and  knowledge  in  the  field  of IPR  and  the  role  of the  Copyright  Council  to  provide  knowledge  about  the importance of IPR.
Keywords: Legal Protection, Copyright, Song, Internet

## Abstrak
perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan dengan  cara yaitu secara administrasi, melalui instrumen hukum  pidana  dan  gugatan  perdata.  Upaya  hukum  yang  dilakukan  dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan beberapa  cara  yaitu  Kementerian  Informasi  dan  Teknologi  untuk  berperan aktif  dalam  melakukan  pemblokiran  terhadap  situs-situs  yang  menyediakan fasilitas download lagu  gratis  dan  menyiapkan  sumber  daya  manusia  di bidang  penyidikan  seperti  dari  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  serta Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  lainnya  seperti  jaksa  dan  hakim  yang
Volume  10  Issue  3,  July-September  2016:  pp.  413-. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
memiliki  kemampuan  dan  pengetahuan  di  bidang  HKI  serta  peran  Dewan Hak Cipta untuk memberikan pengetahuan mengenai arti penting HKI.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Lagu, Internet

## A. Pendahuluan
Internet  telah  menghadirkan  realitas  kehidupan  baru  kepada  umat manusia.  Internet  telah  mengubah  jarak  dan  waktu  menjadi  tidak  terbatas. Dengan  medium  internet  orang  dapat  melakukan  berbagai  aktivitas  yang dalam dunia nyata ( real ) sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan di hadapan kita. Kita dapat melakukan  transaksi  bisnis,  ngobrol  belanja,  belajar  dan  berbagai  aktivitas lain layaknya dalam kehidupan nyata. 1
Selain membawa banyak manfaat terkadang internet juga mempunyai dampak negatif seperti penyebaran virus komputer melalui jaringan internet, tindak  pidana  yang  dilakukan  masyarakat  seperti  judi online ,  pornografi yang  bisa  diakses  bebas  oleh  masyarakat  dan  juga  kepada  bidang  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  khususnya  hak  cipta  lagu  yang  dapat  dengan mudah diunduh melalui media internet.
Lagu  masuk  dalam  ranah  HKI  yang  dilindungi  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  58  huruf  (d)  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak  Cipta  (UUHC)  yaitu  Perlindungan  Hak  Cipta  atas  Ciptaan  lagu  atau musik  dengan  atau  tanpa  teks.  Sebagaimana  dilindungi  oleh  UUHC  maka pencipta  lagu  berhak  atas  hak  ekonomi  atas  hasil  karya  ciptaannya.  Hak ekonomi  ini  diperlukan  sebagai  bentuk  apresiasi  atau  nilai  atas  hasil kreatifitas  dari  ciptaannya  yang  berupa  lagu  yang  dapat  dinikmati  oleh masyarakat  atau  orang  ketika  mendengarkannya.  Artinya  pencipta  berhak atas hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat.
Karya  cipta  dalam  bentuk  digital  memang  sangat  mudah  untuk diduplikasi  dan  hasil  atas  perbuatan  tersebut  juga  nyaris  tidak  dapat dibedakan  dengan  aslinya.  Tidak  hanya  itu,  orang  pun  kemudian  dapat melakukan  modifikasi  terhadap  hasil  penggandaan  dan  mendistibusikannya ke  seluruh  dunia  dengan  nyaris  tanpa  biaya.  Di  satu  sisi,  hal  ini  tentu membuat sangat mudah bagi hampir semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar, tetapi di sisi lain sangat sulit bagi
1 Wahid,  Abdul,  dan  Labib,  Mohammad.  (2010). Kejahatan  Mayantara  (Cyber  Crime) .
Bandung: PT. Refika Aditama, p. 32.
pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum. 2
UUHC Tahun 2014 sudah mengatur mengenai perlindungan hak cipta dalam  kaitan  perkembangan  teknologi  dan  informasi  sebagaimana  diatur dalam Pasal 54, 55 dan 56 UUHC, tetapi pada akhirnya sampai saat ini sejak diundangkannya  UUHC  tetap  saja  masih  banyak  bermunculan website- website untuk  mengunduh  lagu  secara  gratis.  Pencipta  tentu  dirugikan dengan  tindakan  orang  banyak  yang  dapat  mengunduh  lagu  hasil  karya ciptanya tanpa membayar royalti.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  permasalahan  yang  akan dibahas dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana  perlindungan  hukum  hak  cipta  terhadap  pencipta  lagu  yang diunduh melalui internet ?
2. Upaya  apa  yang  dilakukan  dalam  melindungi  hak  cipta  pencipta  lagu yang diunduh melalui internet ?

## B. Pembahasan
1. Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap  Pencipta  Lagu  yang

## Diunduh Melalui Internet
Menurut Angela Bowne sebagaimana dikutip oleh Ok. Saidin, seorang pengakses internet dianggap melanggar hak cipta jika si pengakses tersebut mendownload isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam hard disc komputernya. 3 Dalam hak cipta lagu terdapat hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat  dinilai  dengan  uang.  Hak  ekonomi  itu  diperhitungkan  karena  HKI dapat  digunakan/dimanfaatkan  oleh  pihak  lain  dalam  perindustrian  atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. 4 Dengan demikian pembajakan  dengan  cara  mengunduh  melalui  internet  ini  jelas  merugikan pihak  pencipta  dikarenakan  hak  ciptanya  bebas  untuk  diakses  siapa  saja untuk  mengunduh  atau  mengambil  lagu  hasil  karya  ciptanya  secara  gratis tanpa  membayar  royalti  kepada  si  pencipta.  Secara  hak  ekonomi  hak pencipta sangat dirugikan.
Di  media  internet  memberi  perlindungan  terhadap  hak  cipta  ini mengalami  kesulitan  karena  belum  ditemukannya  cara  yang  benar-benar
2 Isnaini,  Yusran.  (2009). Hak  Cipta dan  Tantangannya  di  Era  Cyber  Space .  Bogor:  Ghalia Indonesia, p. 28.
3 Saidin,  Ok.  (2010). Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual .  Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada, p. 521-522.
4 Muhammad,  Abdulkadir.  (2007). Kajian  Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, p. 23.
aman  dari  pembajakan  atau  pencurian. 5 Cara  yang  ditempuh  dalam memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  lagu  yang  diunduh  di internet  dengan  cara  melalui  perlindungan  hukum  yaitu  dengan  cara menegakkan  peraturan  melalui  hukum  administrasi  negara  dengan pendaftaran dan pengawasan, hukum pidana dan hukum perdata.
Pendaftaran  hak  merupakan  tolak  ukur  perlindungan  hukum. 6 Untuk membuktikan pencipta memiliki hak atas hasil karya ciptanya. Pasal 64 Ayat (2)  UUHC  menyatakan  Pencatatan  Ciptaan  dan  Produk  Hak  Terkait sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bukan  merupakan  syarat  untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.
Menurut  penjelasan  Pasal  64  Ayat  (2)  UUHC  tersebut  bahwa Pencatatan  Ciptaan  dan  produk  Hak  Terkait  bukan  merupakan  suatu keharusan  bagi  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta  atau  Pemilik  Hak  Terkait. Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan  karena  pencatatan.  Hal  ini  berarti  suatu  Ciptaan  baik  yang  tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.
Untuk  memperoleh  pencatatan  ciptaan  di  Kementrian  Hukum  dan HAM  Republik  Indonesia,  pemohon  dapat  melakukan  pengajuan permohonan melalui tiga alternatif, yaitu : 7 a. Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).
b. Melalui  Kantor  Wilayah  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia.
c. Melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang terdaftar. Adapun tahapan-tahapan dalam mendaftarkan hak cipta sebagai berikut : 8

## a. Alur Pengajuan Permohonan Pencatatan Ciptaan
Alur  pengajuan  permohonan  pencatatan  ciptaan  merupakan  tahapan yang  harus  dilalui  oleh  pemohon  hingga  memperoleh  bukti/tanda  bukti mengajukan  permohonan  pencatatan  ciptaan.  Alur  permohonan  pencatatan ciptaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
5 Sitompul,  Asril.  (2004). Hukum  Internet  (Pengenalan  Mengenai  Masalah  Hukum  Di Cyberspace) . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, p. 17.
6 Sasongko,  Wahyu.  (2012). Indikasi  Geografis  Studi  Tentang  Kesiapan  Indonesia Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Produk  Nasional .  Bandar  Lampung: Universitas Lampung, p. 206.
7 Yustisia, Tim Visi. (2015). Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa . Jakarta: Visimedia, p. 20.
8 Ibid .
Setelah tahapan ini, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang  berlaku  dalam  peraturan  perundang-undangan  mengenai  pencatatan ciptaan  dan  produk  hak  terkait,  hingga  dengan  dikeluarkannya  keputusan akhir, yaitu diterima atau ditolaknya permohonan tersebut.

## b. Prosedur Pencatatan Ciptaan 9
Berdasarkan UUHC, Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01- HC.03.01  Tahun  1987  tentang  Pendaftaran  Ciptaan,  dan  Keputusan  Ditjen HKI  Nomor  H-01.PR.07.06  Tahun  2004  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen dan HAM RI, tata cara permohonan ciptaan sebagai berikut
9 Ibid ., p. 21.
Dengan  demikian,  pencatatan  atau  pendaftaran  hak  cipta  lagu  bukan merupakan  suatu  keharusan  bagi  pencipta  untuk  mendaftarkannya  tetapi apabila  pencipta  lagu  mendaftarkan  hasil  karya  ciptanya  adalah  untuk memperoleh kepastian hukum  yang lebih kuat sebagai bukti karya ciptanya sudah  didaftarkan  kepada  pemerintah.  Dengan  adanya  pendaftaran  karya cipta lagu oleh pencipta, dapat dengan mudah diketahui siapa pemegang hak cipta atas suatu lagu.
UUHC  mengatur  mengenai  penegakan  hukum  hak  cipta  melalui instrumen  hukum  pidana  dan  hukum  perdata.  Instrumen  pidana  dalam pemanfaatan  hak  cipta  lagu  di  internet  atau  mengunduh  lagu  di  internet sebagaimana  yang  diatur  dalam  UUHC  Pasal  113  Ayat  (3)  yang menyatakan:
Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau  pemegang  Hak  Cipta  melakukan  pelanggaran  hak  ekonomi Pencipta  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  a, huruf  b,  huruf  e,  dan/atau  huruf  g  untuk  Penggunaan  Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  Pasal  113  Ayat  (3)  UUHC  yang merupakan  instrumen  pidana  dalam  hal  penegakan  hak  cipta  lagu  yang diunduh  melalui  internet  dapat  dikenakan  terhadap  setiap  orang  yang melakukan perbuatan mengunduh lagu di internet. Tetapi, penggunaan lagu tersebut  untuk  digunakan  secara  komersial,  artinya  untuk  mendapatkan keuntungan  secara  pribadi  untuk  pengunduh  lagu  di  internet.  Disini  lah media digital seperti internet terkadang sulit dibuktikan apakah lagu tersebut yang diunduh untuk digunakan secara pribadi atau komersial.
Modus operandi dalam melakukan pelanggaran pidana hak cipta lagu ini  harus  dapat  dibuktikan  untuk  kepentingan  komersial.  Menurut  penulis untuk  pembajakan  karya  cipta  lagu  yang  diunduh  melalui  internet  dapat dilakukan penegakan secara hukum pidana sebagaimana contoh yaitu ketika lagu yang diunduh melalui internet diperbanyak dan digunakan untuk lagu- lagu di tempat komersial seperti di tempat karaoke ataupun untuk pengisian lagu-lagu di konter-konter handphone untuk pengisian lagu-lagu.
Instrumen  hukum  perdata  dapat  dikenakan  terhadap  orang  yang mengunduh lagu di internet atas dasar perbuatan melawan hukum. Melawan hukum  adalah  melanggar  hak  subjektif  orang  lain.  Mengunduh  lagu-lagu melalui  internet  dapat  dikatakan  melanggar  hak  ekonomi  pemegang  hak cipta  yang  memiliki  hak  eksklusif  untuk  mengeksploitasi  hal-hak  ekonomi yang terkadung dalam suatu hak cipta.
Gugatan  diajukan  berdasarkan  Pasal  1365  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  (KUHPer)  mengenai  perbuatan  melawan  hukum sebagaimana  Pasal  1365  KUHPer  menyatakan Tiap  perbuatan  melanggar hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain,  mewajibkan  orang yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian tersebut .
Apabila  dikaitkan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pengunduh  lagu dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka perbuatan pengunduh lagu dapat dikatakan melawan hukum dikarenakan melanggar hak ekonomi pencipta dalam hal memperbanyak lagu ciptaaan dan tentunya menimbulkan kerugian sehingga pencipta lagu dapat menuntut ganti rugi.
Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku  pelanggaran  hak  ekonomi  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta  dan/atau pemilik  Hak  Terkait  berdasarkan  putusan  pengadilan  perkara  perdata  atau
pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang  Hak  Cipta  dan/atau  Pemilik  Hak  Terkait  (Pasal  1  ayat  (25) UUHC).  Gugatan  perdata  atas  dasar  perbuatan  melawan  hukum  ditujukan untuk menuntut ganti rugi yang dialami oleh pencipta lagu.
Gugatan  perbuatan  melawan  hukum  diajukan  pencipta  lagu  kepada Pengadilan  Niaga  atau  Badan  Mediasi  dan  Arbitrase  Hak  Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) UUHC. Pasal 99 Ayat (1) UUHC menyatakan Pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
Dari  uraian  ketentuan  hukum  di  atas  mengenai  perlindungan  hukum terhadap pencipta lagu,  pelaku pengunduh lagu di internet dapat dikenakan secara pidana menurut Pasal 113 Ayat (3) UUHC dan gugatan perdata pada pelaku  yang  digunakan  untuk  kegiatan  komersial.  Secara  hukum  perbuatan mengunduh  lagu  di  internet    memenuhi  unsur-unsur  Pasal  113  Ayat  (3) UUHC, apakah efektif jika diajukan ke pengadilan. Mengingat di Indonesia belum  ada  kasus  yang  diajukan  dan  diputus  pengadilan  mengenai pelanggaran  hak  cipta  lagu  yang  diunduh  melalui  internet  ini.  Pembuktian mengenai  lagu  yang  diunduh  dari  internet  ini  sangat  sulit  dilakukan  di persidangan.

## 2. Upaya yang Dilakukan dalam Melindungi Hak Cipta Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet
Upaya  perlindungan  harus  diberikan  terhadap  lagu  yang  bebas diunduh  melalui  di  internet  yaitu  yang  paling  utama  adalah  peran  dari pemerintah  melalui  upaya  preventif.  Disini  pemerintah  melalui  lembaga Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika  (Kemenkominfo)  menertibkan situs-situs atau website yang  menyediakan fitur download lagu dengan cara pemblokiran. Sehingga para pengguna internet tidak dapat mengakses secara bebas situs-situs tersebut.
Pemblokiran  dilakukan  dengan  dua  cara  yakni,  dengan  adanya pengaduan  dan  dengan  temuan  dari  pihak  Kemenkominfo  itu  sendiri. Pengaduan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang menemukan situs-situs terlarang  tersebut  dengan  cara  mengirim e-mail pihak  Kemenkoinfo, kemudian  Kemenkoinfo  merespon  dengan  cara  menghubungi  admin  dari pemilik situs tersebut dan memberikan peringatan tertulis. Kebanyakan dari admin  situs  tersebut  tidak  mengakui  bahwa content dalam  situsnya merupakan  konten  illegal  sehingga  admin  menolak  untuk  menghapus content tersebut. Jika seperti ini, pihak Kemenkoinfo menghubungi pencipta atau  pemegang  lisensi  dari  content    tersebut,  jika  memang  benar  tidak  ada
izin  maka  Kemenkoinfo  secara  sepihak  langsung  melakukan  pemblokiran terhadap situs tersebut. 10
Pemblokiran  ini  wajib  dilakukan  oleh  pemerintah,  dikarenakan pemerintah  wajib  melindungi  karya-karya  cipta  musisi  yang  tentunya memiliki  nilai  ekonomi  dan  nilai  moral.  Sehingga  dengan  adanya perlindungan  yang  diberikan,  para  musisi  tidak  akan  takut  untuk  berkarya dikarenakan  nantinya  karya  musik  mereka  akan  dibajak  atau  dimanfaatkan orang  lain  secara  bebas.  Peran  aktif  pemerintah  melalui  Kemenkominfo justru sangat diharapkan oleh pencipta lagu kedepannya.
UUHC Tahun 2014 memberikan  landasan yang kuat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap  pelanggaran hak cipta melalui media internet. Pasal 54 UUHC mengatur mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi, sebagaimana dinyatakan Pasal 54 UUHC yaitu :
Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana  berbasis  teknologi  informasi,    Pemerintah  berwenang melakukan:
a. pengawasan  terhadap  pembuatan  dan  penyebarluasan  konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun  luar  negeri  dalam  pencegahan    pembuatan  dan penyebarluasan  konten  pelanggaran  Hak  Cipta  dan  Hak Terkait; dan
c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.
Menurut penjelasan Pasal 54 UUHC  tersebut, yang dimaksud dengan konten  adalah  isi  dari  basil  Ciptaan  yang  tersedia  dalam  media  apapun. Bentuk  penyebarluasan  konten  antara  lain  menggugah  ( upload )  konten melalui media internet.
Pasal 55 1) Setiap  Orang  yang  mengetahui  pelanggaran  Hak  Cipta dan/atau  Hak  Terkait  melalui  sistem  elektronik  untuk Penggunaan  Secara  Komersial  dapat  melaporkan  kepada Menteri.
2) Menteri  memverifikasi  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1).
10 http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/364/--andikurnia-18170-1-andikur-pdf,
(diakses tanggal 23 April 2016.)
3) Dalam  hal  ditemukan  bukti  yang  cukup  berdasarkan  basil verifikasi  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  atas permintaan  pelapor  Menteri  merekomendasikan  kepada menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau  seluruh  konten  yang  melanggar  Hak  Cipta  dalam  sistem elektronik  atau  menjadikan  layanan  sistem  elektronik  tidak dapat diakses.
4) Dalam  hal  penutupan  situs  Internet  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3)  dilakukan  secara  keseluruhan,  dalam  waktu paling  lama  14  (empat  belas)  Hari  setelah  penutupan  Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.
Pasal 56
1) Menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  55  ayat  (3) dapat  menutup  konten,  dan/atau  hak  akses  pengguna  yang melanggar  Hak  Cipta  dan/atau  Hak  terkait  dalam  sistem elektronik  dan  menjadikan  layanan  sistem  elektronik  tidak dapat diakses.
2) Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  pelaksanaan  penutupan  konten dan/atau  hak  akses  pengguna  yang  melanggar  Hak  Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan  oleh  peraturan  bersama  Menteri  dan  menteri  yang tugas  dan  tanggung  jawabnya  di  bidang  komunikasi  dan informatika.
Dengan  demikian,  UUHC  2014  mengakomodir  kepentingan  untuk melindungi  hak  cipta  di  internet,  sehingga  pemerintah  melalui Kemenkominfo  dituntut  lebih  aktif  dalam  melindungi  situs-situs  yang menyediakan  fasilitas  mengunduh  lagu-lagu  secara  gratis.  Laporan  atau pengaduan  masyarakat  kepada  Kemenkominfo  juga  sangat  diperlukan mengenai  situs-situs  yang  menyediakan  fasilitas download lagu-lagu  gratis, tetapi  disini  peran  kesadaran  hukum  masyarakat  sangat  diperlukan  juga dalam  hal  lagu  yang  mereka  dapatkan  secara  gratis  memiliki  hak  ekonomi artinya pencipta lagu berhak atas royalti yang didapatkan.
Upaya yang dilakukan untuk melindungi hak cipta pencipta lagu tidak hanya memblokir situs-situs yang menyediakan fasilitas download lagu-lagu secara gratis, tetapi lagu-lagu yang diunduh melalui internet oleh masyarakat tetap  dapat  dilakukan  dengan  membayar  royalti  untuk  pencipta  lagu  tetapi dengan  membayar  royalti  lagu  dengan  harga  yang  lebih  terjangkau
dibandingkan masyarakat membeli dalam bentuk DVD/VCD/MP3. Sehingga diharapkan masyarakat juga mau menghargai karya cipta lagu pencipta.
Upaya lain yaitu menegakkan aturan hukum yang diatur dalam UUHC oleh  aparat  penegak  hukum.  Penegakan  hukum  di  dalam  UUHC  menurut Pasal 120 merupakan delik aduan, sehingga dapat dilakukan dengan adanya laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Penegakan hukum pidana pelanggaran  hak  cipta  lagu  dilakukan  oleh  penyidik  pejabat  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  maupun  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  di lingkungan kementerian di bidang tindak pidana Hak Cipta.
Selain  itu  perubahan  pengaturan  UUHC  Tahun  2014  mengenai  delik biasa  menjadi  delik  aduan,  menurut  penulis  ini  lebih  aspiratif  dikarenakan pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan  yang  benar-benar  melapor  ingin ditindaklanjuti  untuk  menuntut  hak  karya  ciptanya.  Karena  pada kenyatannya perkembangan teknologi ini khususnya dalam hak cipta, justru banyak  musisi  yang  diuntungkan  dengan  mereka mengupload sendiri lagunya agar lebih dikenal masyarakat luas.
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  saat  ini,  terkadang  musisi justru  dengan  sengaja mengupload karya  ciptanya  kepada  publik  untuk diakses  secara  bebas.  Dengan  begitu  mereka  mengharapkan  dapat  dengan mudah  memperkenalkan  karya  cipta  lagu  dan  dikenal  oleh  masyarakat, sehingga  mereka  justru  merasa  diuntungkan  dengan  hal  tersebut.  Artinya kemajuan  teknologi  dan  informasi  dalam  internet  ini  disatu  sisi  melanggar hak  cipta  pencipta  lagu,  tetapi  di  lain  pihak  ada  pencipta  lagu  yang  justru ingin dikenal publik dengan sengaja karyanya diunduh oleh masyarakat luas tanpa  merasa  dirugikan.  Dengan  demikian,  penerapan  delik  aduan  tepat digunakan  dalam  UUHC  dalam  hal  pihak  pencipta  yang  merasa  dirugikan saja yang ingin melaporkan adanya kerugian.
Selain  itu  upaya  yang  dilakukan  yaitu  pemerintahan dan  Dewan  Hak Cipta  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  mengenai  arti pentingnya hak cipta sesorang untuk dihargai karena memiliki nilai ekonomi dan  moral  di  dalamnya.  Tentunya  dengan  pengawasan  yang  terus-menerus mengenai  situs-situs  yang  menyediakan  layanan  mengunduh  lagu  gratis. Walaupun  dalam  memberikan  pengetahuan  hak  cipta  juga  tentunya diperlukan  kesadaran  dari  masyarakat  untuk  menghargai  arti  pentingnya HKI.
Bila  kita  melihat  praktik-praktik  yang  dilakukan  masyarakat,  maka dapat  dikatakan  bahwa  penegakan  hukum  dalam  bidang  HKI  di  Indonesia sangat  lemah  sekali.  Inilah  salah  satu  kenapa  Indonesia  dimasukkan  ke dalam daftar “ priority  watchlist  country ” oleh Amerika Serikat. 11 Sehingga
11 Syafrinaldi. (2006). Hak milik Intelektual Dan Globalisasi . Riau: UIR Press, p. 37.
dengan  adanya  upaya-upaya  tersebut  dapat  memperbaiki  Indonesia  di  mata dunia internasional sebagai negara surga pembajakan.

## C. Penutup
Perlindungan  hukum  hak  cipta  terhadap  pencipta  lagu  yang  diunduh melalui  internet  dapat  dilakukan  dengan  cara  yaitu  secara  hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata. Hukum administrasi negara  yaitu  dengan  melakukan  pendaftaran  hak  cipta  lagunya  berdasarkan Peraturan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor  M.01-HC.03.01  Tahun  1987 tentang  Pendaftaran  Ciptaan  dan  Keputusan  Ditjen  HKI  Nomor  H- 01.PR.07.06  Tahun  2004  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penerimaan Permohonan  Hak  Kekayaan  Intelektual,  melalui  instrumen  hukum  pidana yaitu  pelaku  pengunduh  lagu  di  internet  dapat  dikenakan  secara  pidana menurut  Pasal  113  Ayat  (3)  UUHC  dan  gugatan  perdata  pada  pelaku terhadap  lagu  yang  digunakan  untuk  kegiatan  komersial  berdasarkan  pasal 99 Ayat (1) UUHC.
Upaya  hukum  yang  dilakukan  dalam  melindungi  hak  cipta  pencipta lagu yang diunduh melalui internet dapat dilakukan dengan upaya preventif dan  represif.  Upaya  preventif  dilakukan  dengan  melakukan  pencatatan  hak cipta  pencipta  lagu  atas  karya  cipta  lagunya  dan  peran    pihak  pemerintah melalui  Kementerian  Informasi  dan  Teknologi  untuk  berperan  lebih  aktif dalam  melakukan  pemblokiran  terhadap  situs-situs  yang  menyediakan fasilitas  download  lagu  secara  gratis  serta  memberikan  penyuluhan  kepada masyarakat  mengenai  arti  pentingnya  hak  cipta  seseorang  untuk  dihargai karena  memiliki  nilai  ekonomi  dan  moral  di  dalamnya.  Upaya  represif dilakukan dengan cara penegakan melalui hukum pidana menurut Pasal 113 Ayat  (3)  UUHC  dan  gugatan  perdata  pada  pelaku  terhadap  lagu  yang digunakan untuk kegiatan komersial berdasarkan pasal 99 Ayat (1) UUHC.

## Daftar Pustaka

## A. Buku dan Jurnal
Isnaini, Yusran. (2009). Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space . Bogor: Ghalia Indonesia. Labib, Abdul Wahid dan Mohammad. (2010). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) . Bandung: PT. Refika Aditama. Muhammad,  Abdulkadir.  (2007). Kajian  Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan
Intelektual . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Saidin,  Ok.  (2010). Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual .  Jakarta:  PT. Rajagrafindo Persada.
Sasongko,  Wahyu.  (2012). Indikasi  Geografis  Studi  Tentang  Kesiapan Indonesia  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Produk Nasional . Bandar Lampung: Universitas Lampung. Sitompul,  Asril.  (2004). Hukum  Internet  (Pengenalan  Mengenai  Masalah Hukum Di Cyberspace) . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Syafrinaldi. (2006). Hak milik Intelektual Dan Globalisasi. Riau: UIR Press. Tim  Visi  Yustisia.  (2015). Panduan  Resmi  Hak  Cipta  Dari  Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa . Jakarta: Visimedia.

## B. Sumber Lain
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/364/--andikurnia-1817 0-1-andikur-.pdf, (diakses tanggal 23 april 2016).