## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 3, Issue 1, June 2021 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: http://idm.or.id/JSER

## PERAN NINIK MAMAK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN LOKAL DI KANAGARIAN TIKU SELATAN, TANJUNG MUTIARA, KABUPATEN AGAM
THE ROLE OF NINIK MAMAK IN THE LOCAL GOVERNMENT SYSTEM IN THE KANAGARIAN TIKU SELATAN, TANJUNG MUTIARA, AGAM REGENCY
Netrivianti Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang E-mail: giyonet13surf@yahoo.com
INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden
Netrivianti giyonet13surf@yahoo.com
Kata kunci: peranan, ninik mamak, pemerintahan lokal
Website: http://idm.or.id/JSER
hal: 1 - 8
Peran ninik mamak dalam nagari tidak sedominan pada masa sebelum tahun  1980-an,  di  mana  KAN  (Kerapatan  Adat  Nagari)  tidak menentukan  lagi  dalam  pemerintahan  nagari,  tugas  KAN  hanya mengurus  masalah  sako  dan  pusako  artinya  mengurus  masalah- masalah yang berkaitan dengan adat dan harta pusaka. Pemerintahan Nagari dominan ditentukan oleh wali nagari dan perangkatnya. Ninik mamak  hanya  dijadikan  mitra  oleh  pemerintahan  sehingga  untuk menentukan arah kebijakan politik, ekonomi dan pembangunan nagari lebih  menjadi  wewenang  wali  nagari  dan  perangkatnya,  sehingga peran  ninik  mamak  mulai  terpinggirkan.  Adapun  tujuan  penelitian, untuk  mengetahui  peran  ninik  mamak  dalam  sistem  pemerintahan lokal di Kenagarian Tiku Selatan, Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  sementara teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam dengan  informan  berdasarkan  kriteria  dan  melakukan  observasi langsung  terhadap  objek  peneliti.  Populasi  yang  digunakan  adalah semua  yang  terlibat  dalam  pemerintahan  lokal  dan  tokoh-tokoh masyarakat  dan  sampel  penelitian  sebanyak  14  orang  berdasarkan teknik purposive  sampling (berdasarkan  kriteria).  Berdasarkan  hasil penelitian  yang  dilakukan  bahwa  nagari  tiku  selatan  mempunyai  28 orang  ninik  mamak.  Secara  historis  susunan  eksekutifnya  disebut dengan  Basa  Nan  Barampek  yakni  Datua  Rangkayo  Basa,  Datuak Rangkayo  Kaciak,  Datuak  Rangkayo Bungsu,  dan  Datuak Rajo  Dilia. Basa Nan Barampek  memiliki kekuasan penuh dalam nagari baik dari segi  ekonomi,  sosial  maupun  politik,  namun  pasca  reformasi  Ninik mamak  disetarakan  dengan  anak  kemanakan  dalam  ruang  politik. Kekuasaan dalam nagari lebih dominan dipegang oleh wali nagari dan perangkatnya, sehingga ninikmamak hanya sebagai mitra wali nagari dalam pelaksanaan pemerintahannya.

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Correspondent: Netrivianti giyonet13surf@yahoo.com keywords: role, ninik mamak, local government
Website: http://idm.or.id/JSER page: 1 - 8 The role of ninik mamak in the nagari is not as dominant as in the period  before  the  1980s,  where  KAN  (Kerapatan  Adat  Nagari)  no longer determines the village government, KAN's task is only to take care of the problems of sako and pusako, which means to take care of issues  related  to  customs  and  inheritance.  .  The  dominant  Nagari government is determined by the nagari guardian and his apparatus. Ninik mamak is only used as a partner by the government so that to determine the direction of political, economic and village development policies are more under the authority of the nagari guardian and his apparatus, so that the role of ninik mamak begins to be marginalized.
The purpose of the study was to determine the role of ninik mamak in the local government system in Kenagarian Tiku Selatan, Tanjung Mutiara,  Agam Regency. This study used a  qualitative descriptive method, while data collection techniques were carried out through in- depth  interviews  with  informants  based  on  criteria  and  direct observations of the research object. The population used is all those involved in local government and community leaders and the research sample is 14 people based on purposive sampling technique (based on criteria). Based on the results of the research conducted, the southern Tiku  Nagari  has  28  ninik  mamak.  Historically,  the  executive structure was called Basa Nan Barampek, namely Datua Rangkayo Basa,  Datuak  Rangkayo  Kaciak,  Datuak  Rangkayo  Bungsu,  and Datuak Rajo Dilia. Basa Nan Barampek has full power in the nagari from an economic, social and political perspective, but after Ninik's reformation, mamak has been equated with nephews in the political sphere. The power in the nagari is more dominantly held by the nagari guardian and his apparatus, so that the ninikmamak is only a partner of the nagari guardian in the implementation of his government.
Copyright © 2021 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Sekarang  peran  ninik  mamak  dalam  nagari  tidak  sedominan  pada  masa  sebelum tahun 1980-an. KAN (Kerapatan Adat Nagari) tidak terlalu menentukan lagi dalam Pemerintahan  Nagari,  tugas  KAN  adalah  mengurus  masalah  sako  dan  pusako, artinya mengurus masalah-masalah yang berikatan dengan adat dan harta pusaka. Pemerintahan  nagari  dominan  ditentukan  oleh  wali  nagari  dan  perangkatnya.  Di Minangkabau ninik mamak mempunyai peran dalam kehidupan politik. Sekarang setelah kurang lebih dari 20 tahun di Sumatera Barat menghilang bernagari dan baru dihidupkan lagi tahun 2000-an.
Peran  berarti  sesuatu  yang  dimainkan  atau  dijalankan  (Departemen  Pendidikan Nasional, 2014).  Peran disefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan  oleh  seseorang  yang  mempunyai  kedudukan  atau  status  sosial  dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut
“ role ” yang definisinya adalah “ person’s task or duty in undertaking ”. Artinya “tugas atau  kewajiban  seseorang  dalam  suatu  usaha  atau  pekerjaan”.  Menurut  Syamsir (2014), bahwa Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa
Mamak adalah saudara laki-laki dari pihak ibu. Semua saudara laki-laki ibu baik adik maupun  kakaknya  yang  sudah  dewasa/menikah  disebut  mamak.  Secara  khusus mamak  bukan  sekedar  saudara  laki-laki  ibu  akan  tetapi  mamak  adalah seseorang yang dituakan dan dianggap cakap dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan sistem materineal di Minangkabau. Di dalam kehidupan masyarakat minangkabau laki-laki  memiliki  dua  fungsi,  yaitu  sebagai  kepala  keluarga/rumah  tangga (tunganai)  dan  sebagai  mamak.  Artinya  laki-laki  itu  juga  menjadi  pemimpin  dari adik-adik kemanakannya. Sebagai seorang mamak ia  diharapkan mengawasi adik dan  kemenakannya  yang  perempuan  serta  mengurus  dalam  hal-hal  yang berhubungan dengan tata cara bernagari atau masyarakat, hal ini menjadi tanggung jawab  mamak.  Artinya  jadi  seorang  mamak  itu  di  samping  memelihara  anak- anaknya (sebagai ayah di rumah anaknya) juga harus membimbing kemanakan (di dalam kaum sukunya) memelihara Kampong jan binaso (memelihara kampung jan binaso) (Hadikusuma, 1992).
Peran  ninik  mamak  merupakan  korps  atau  kesatuan  dari  kepimpinan  tradisonal minangkabau  yang  terdiri  dari  para  penghulu  atau  pemimpinan  tradisonal Minangkabau  yang  terdiri  dari  para  penghulu  atau  kepemimpinan  kaum  yang bergelar datuak (Hadikusuma, 1992). Di atas pundak penghulu atau ninik mamak terpikul  beban  pemimpin  anak  kemanakan  menempuh jalan  yang  lurus,  menurut alur adat dan alur pusaka (pusako), memilihara harta pusaka serta adat diisi, limbago dituang. Ibo  dianak  kemanakan  nan  tamakan,  malam  nan  akan  mandanga-  dangakan. Manimbang  samo  barek,  mambilai  samo  laweh,  maukua  samo  panjang,  bakato  bana, mahukum adia,
Hal  ini  menarik  dikaji  tentang  bagaimana  peran  penghulu  dalam  nagari  setelah kembali ke nagari. Terdapat perbedaan penghulu dalam nagari sebelum tahun 1980- an dengan setelah kembali ke nagari sekarang ini. Di sekitar tahun 1980-an sebelum nagari  berubah  menjadi  desa  peran  penghulu  sangat  besar  dalam  pemerintahan nagari.  Kenyataan nya,  ninik  mamak  disetarakan  dengan  anak  kamanakan  dalam ruang  politik.  Maka  tak  ayal,  ninik  mamak  tidak  lagi  memiliki  legistiminasi melainkan hanya sebatas simbol kultural yang bertaring lagi dalam nagari.
Realita  yang  terjadi  saat  ini  tatanan  kehidupan  bernagari  kekuasaan  eksekutif dominan dipegang oleh wali nagari dan perangkatnya dalam praktek demokrasi di Tiku  Selatan  ninik  mamak  dijadikan  mitra  oleh  pemerintahan  sehingga  untuk menentukan arah kebijakan politik, ekonomi dan pembangunan nagari lebih menjadi wewenang  wali  nagari  dan  perangkatnya  sehingga  peran  kepemimpinan  ninik mamak  mulai  terpinggirkan.  Ironisnya  peranan  ninik  mamak  hanya  sebagai pelengkap  dalam  nagari  yang  lebih  cenderung  mengurus  masalah  terkait  dengan sako dan pusako.
Berdasarkan gambaran fenomena di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi  dan  menganalisis  peranan  Ninik  Mamak  dalam  Sistem Pemerintahan Lokal di kenagarian Tiku Selatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam.
2. Analisis faktor-faktor yang menyebabkan bergesarnya peranan ninik mamak dalam  sistem  pemerintahan  lokal  di  kanagarian  Tiku  Selatan,  Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam.
3. Menyusun  dan  menganalisis  upaya  Ninik  Mamak  dalam  mengembalikan peranan nya  dalam  sistem  pemerintahan  lokal  di  kanagarian  Tiku  Selatan, Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif sementara itu menurut  Sukmadianata  Deskriptif  Kualitatif  adalah  penelitian  yang  digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa,aktivitas,sosial sikap, kepercayaan, presepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Sukmadinata menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan mendiefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya (Sukmadinata, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Peranan ninik mamak dalam pemerintah lokal terlebih dahulu penulis menerangkan profil dari masing-masing sampel yang penulis pilih. Bapak Bgd Karman selaku wali nagari, bapak Agusman Dt. Rangkayo Basa selaku ketua KAN, Bapak Sawaludin selaku ketua BAMUS, Ibu Idrawati S.pd selaku Bundo Kanduang, bapak bustari Dt Penghulu Hakim selaku penghulu Suku Piliang,  Bapak  Pili,  Dt  Rangkayo  Kaciak  selaku  penghulu  suku  caniago,  Bapak harisman  (Da’i),  Bapak  Irdian  Dt. Tamangguang,  Bapak  Ir,  Armansyah,  Dt  Rajo Dillia, bapak N.Dt. Bgd Kali, bapak St. Khaimal syam, Bapak Ddt. Rangkayo Bungsu, Bapak Bgd Rosman, Bapak Amrizal Dt. St Palindiah selaku masyarakat Nagari Tiku Selatan.

## 1. Bentuk Peran Ninik Mamak dalam Pemerintahan Nagari
Peran  ninik  mamak  di  nagari  tiku  selatan  terjadi  dalam  ruang  lingkup kaum/suku  yang  mengurusi  anak  kemenakan  dan  juga  terjadi  dalam  ruang lingkup  pemerintahan  nagari.  Adapun  bentuk  keterlibatan  ninik  mamak tersebut  dalam  pemerintahan  nagari  sebagai  berikut.  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan yang di sampaikan oleh bapak Bgd. Rosman yang menyatakan 1 :
“Peran ninik mamak dalam nagari secara langsung memang tidak sekuat yang dulu, tetapi tanpa adanya ninik mamak, nagari tidak bisa diselasaikan oleh wali nagari. Kita di Nagari Tiku Selatan di atur segalanya secara adat seperti baralek, kalo tidak ada rekomendasi  dari  ninik  mamak  tidak  bisa  mengurus  NA  (surat  numpang  nikah), mengurus  izin  keramain  tetap  harus  pengantar  dari  ninik  mamak,  secara  tidak langsung itu bentuk dari campur tangan ninik mamak dalam mengurus nagari, tanpa ninik mamak pembangunan atau kinerja wali nagari, tanpa persetujuan dari ninik mamak semua tidak akan terjadi.”
1 Wawancara dengan bapak Bgd rosman (masyarakat) pada tanggal 15 februari 2020
Dari  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  Bapak  Bgd.  Rosman  dapat dipahami bahwasanya peran ninik mamak dalam pemerintahan nagari sangat penting, tanpa ada nya campur tangan dari ninik mamak tersebut semua tidak akan  terselesaikan  segala  masalah  yang  ada  di  nagari.  Sejalan  dengan  itu Bapak Irdian Dt. Tamangguang mengutarakan pendapatnya sebagai berikut:
“bentuk  peran  ninik  mamak  dalam  pemerintahan  nagari  apabila  terjadi  nya kenakalan  remaja  yang  melanggar  norma-norma  adat  yang  ada  dalam masyarakat  seperti  mabuk-mabukan,  percurian,  perkelahian  dan  perbuatan yang  tidak  wajar  sebagai  remaja  ,dalam  hal  tersebut  ninik  mamak  sangat berperan  tinggi  untuk  mengantisipasi  kenakalan  remaja  tersebut,terjadi  nya suatu kecelakaan seperti kecelakaan motor, mobil, dll peran ninik mamak sangat penting dalam penyelesaian masalah tersebut, seperti hal nya dengan Kusuik manyalasaian an, karuah mampajaniah artinya apabila terjadi selangsangketa pertengakaran dalam masyarakat ninik mamak sangat berperan penting dalam penyelesaian masalah tersebut.
Dari  pernyataan  Bapak Irdian  Dt. Tamangguang memberikan penjelasan peran ninik mamak dalam kehidupan bernagari memang perlu, seperti hal nya dalam penyelesaian masalah yang ada dalam nagari. Dalam hal ini aspirasi ninik mamak juga tetap diperhitungkan oleh masyarakat.

## Bentuk Pelaksanaan Pemerintahan lokal di Kenagarian Tiku Selatan
a. Pemilihan Wali Nagari
Salah  satu  contoh  adalah  berlangsungnya  pemilihan  wali  nagari  melalui metode  pemilihan  langsung  yang  melibatkan  masyarakat  dengan menggunakan suara terbanyak. Jelas ini berbeda dengan nilai sosial budaya yang dulu dikenal yaitu “wali nagari dipilih dari pimpinan suku yang tertua (yang  dituakan)  dan  dianggap  cakap  menjadi  wali  nagari”.  Seperti  yang diungkapkan  oleh  Bapak  A.  Dt.  Rangkayo  Basa  (ketua  KAN)  Tiku  Selatan yaitu
“Memang kita akui sekarang ini ninik mamak dalam nagari masih mempunyai peran dalam dan fungsi yang kuat, nagari tidak bisa berjalan tampa kehadiran ninik mamak. Namun dalam praktik pemilihan wali nagari peran ninik mamak tidak lagi seperti dahulu kala. Kalau kita gali sejarahnya bahwa yang menjadi wali nagari langsung menjadi ketua Kerapatan Adat Nagari.
Kerapatan  Adat  Nagari  terdiri  dari  ninik  mamak/penghulu/datuak  yang memerankan Yudikatif dalam pemerintahan ini akan mengambarkan bahwa wali  nagari  adalah  seorang  ninik  mamak/penghulu/datuak.  Dengan demikian wali nagari mempunyai kekuasaan yang besar yang menyatu antara pemerintahan secara umum, pemerintahan terendah dan pemerintahan yang sudah ada. Jadi sangat rugi sekali nagari jika wali nagari tidak berasal dari kalangan ninik mamak. Penerapannya saat ini nagari tidak bisa lepas juga dari cengkraman Peraturan Daerah (Perda) yang terus mendominasi.
Secara  tidak  langsung  praktik  pemerintahan  terendah  seperti  ini mempengaruhi  perkembangan  nilai  pemerintahan  lokal  yang  sudah  ada. Kuatnya  dominasi  yang  dilakukan  pemerintahan,  baik  melalui  provinsi maupun  kebupaten  mengakibatkan  pemerintahan  yang  sejatinya
dilaksanakan  berdasarkan  hak  asal-usul  tidak  dapat  dilaksanakan  sesuai dengan  adat  dan  budaya  yang  telah  ada  sebelumnya.  Dengan  kata  lain, pemerintahan yang semestinya berkembang berdasarkan nilai lokal, tergerus dari  kehidupan  masyarakat  akibat  kuatnya  pengaruh  pemerintah  dalam melaksanakan fungsi pemerintahan nagari.
b. Musrenbang Nagari
Musyawarah  Rencana  Pembangunan  (Musrenbang)  nagari  merupakan rangkaian  kegiatan  musyawarah  tahunan  dalam  nagari  yang  dijadikan pedoman  untuk  pelaksanaan  pembangunan  nagari  untuk  jangka  waktu setahun  mendatang.  Musyawarah  ini  melibatkan  semua  unsur  yang  ada dalam masyarakat baik itu pemangku masyarakat, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang bahkan pemuda.
Musrenbang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh nagari dalam upaya  untuk  menjaring  aspirasi  rakyat  (masyarakat)  nagari,  agar  roda pembangunanan  nagari  berjalan  dengan  program  proiritas  dan  inspirasi masyarakat yang benar-benar menyentuh langsung masyarakat. Musrenbang biasanya bermula dengan adanya musyawarah tingkat jorong yang dilakukan oleh masyarakat suatu jorong, kemudian usulan rencana pembangunan nagari dibawa ke masyarakat nagari (musnag) yang melibatkan Bamus nagari sebagai penampung  dan  penyalur  aspirasi  rakyat.  Dari  hasil  musyawarah  nagari kemudian dilanjutkan dengan Rancangan Kerja Nagari (RKPN) yang akan di bahas oleh Tim RKP. Dari hasil RKPN ini kemudian melalui persetujuan wali nagari dibawa ke ruang musrenbang nagari
2. Faktor Penyebab Pergesaran Ninik Mamak dalam Sistem Pemerintahan Lokal . Dari  hasil penelitian dapat diketahui bahwasanya faktor yang mempengaruhi peran ninik mamak dalam sisitem pemerintan lokal ialah:
a. Faktor Pendidikan atau Wawasan Ninik Mamak
Karena  pada  pada  dasarnya  untuk  menjadi  seorang  ninik  mamak  dalam nagari  tidak  wajib  memiliki  kualifikasi  pendidikan  tinggi.  Bahkan  untuk menjadi  seorang  ninikmamak  ditentukan  oleh  kemampuan  ekonomi, kehidupan sosial kemasyarakata individu tersebut dan faktor garis keturunan paruik/jurai  sebagai  penyambung  (estafet)  kepemimpinan  dalam kaum/suku.
b. Peraturan perundang-undangan yang di terbitkan oleh pemerintahan pusat dan provinsi
Dengan  menjalankan  amanat  undang-undang,  Pemerintahan  Kabupaten Agam juga menerbitkan peraturan daerah (Perda) no 12 tahun 2007 tentang pemerintahan Nagari, dalam pasal 1 Perda Agam di atas disebutkan bahwa:
“pemerintahan nagari adalah wali na gari dan perangkat nagari sebagai unsur  penyelenggaraan  pemerintahan  nagari  (pasal  1  point  9).  Wali nagari  adalah  pemimpin  pemerintahan  nagari  yang  dipilih  langsung oleh masyarakat (pasal 1 point 10)”.
Berpatokan  Perda  Agam  No.  12  Tahun  2007  ini  memberikan  penjelasan bahwasanya kekuatan ninik mamak dalam praktek pemerintahan lokal mulai
melemah. Wali  Nagari dah  perangakat nagari  lebih mempunyai kekuasaan dominan dalam nagari.

## 3. Upaya Ninik Mamak Mengembalikan Perannya dalam Sistem Pemerintahan Lokal
Upaya yang dapat dilakukan dalam mengembalikan peran ninik mamak dalam sistem  pemerintahan  lokal  di  Kenagarian  Tiku  Selatan,  Tanjung  Mutiara, Kabupaten Agam sebagai berikut:
a. Meningkatkan wawasan para ninikmamak yang paham akan politik dan pemerintahan.
Peranan  ninik  mamak  dalam  pembangun  pemerintahan  lokal  telah mengalami pergeseran. Kondisi ini menjadi kendala bagi ninik mamak dalam menjalankan  peranannya  serta  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi kendala dalam peranan ninik mamak dalam membangun pemerintahan lokal. Hal ini  sesuai dengan apa yang disampaikan bapak A. Dt. Rangkayo Basa, berikut penjelasanya.
“Dahulu  Basa  Nan  Barampek  mempunyai  kekusaan  di Nagari  Tiku,  dan  terjadi sebelum  adanya  Kecamatan  Tanjung  Mutiara.  Demi  terwujudnya  satu kecamatan maka  Nagari Tiku  dipecah menjadi 3 bagian yakni  Tiku Selatan,
Tiku  Utara,  dan  Tiku  V  Jorong.  Sehingga  yang  terjadi  saat  ini  Basa  Nan
Barampek ialah pimpinan dalam tatanan adat yang ada di Tiku Selatan, dengan waktu yang perlahan kita mencoba, mendorong, mengembalikan peran ninik mamak itu seperti sedia kala, meningkatkan wawasan dan pemikiran para ninik mamak sehungga ninik mamak bukan hanya mengurus masalah baralek anak kemanakan saja, namun menciptakan ninik mamak yang intel ektual.”
b. Ninik  mamak  harus  paham  Memahami  Tugas  dan  Fungsinya  dalam Masyarakat.
“Ninik mamak ini harus kembali memahami tugas dan fungsinya dalam nagari, sehingga  dengan  demikian  ninikmamak  bisa  mengembalikan  peranya mengalami  pergeseran  tersebut,  tentunya  hal  ini  bisa  dilakukan  dengan meningkatkan  kualitas  ninik  mamak  yang  ada  seperti  adanya  pelatihan, peningkatan,  kapasitas  ninik  mamak  dalam  nagari  maupun  dalam  bentuk lainnya. Yang jelas ninik mamak bisa kembali menjalankan peran nya seperti sedia kala.” 2
c. Ninik Mamak harus Perpatokan Kembali Kepada Jurai 37.
“Keberadaan  ninik mamak  dalam  Nagari  Tiku  Selatan  ini  harus berpatokan kepada jurai adat 37 yang menyatakan adanya kekuasaan berada di tanggan Basa Nan Barampek. Kemudian diterapkan lagi adat salingka nagari. Karena Nagari Tiku Selatan ini penduduknya ialah orang Minangkabau semua. Kalau sistemnya kita anut seperti sekarang ini bahwasanya wali nagari tidak berasal dari  kalangan  ninik  mamak  sampai  kapanpun  posisi  wali  nagari  ialah kamanakan dari mamaknya hal ini dapat mempengaruhi kinerja wali nagari dalam menjalankan tugas nya. 3
Memperbanyak  kegiatan  pemberdayaan  untuk  ninik  mamak,  sebagai  upaya pengembalikan  peran  ninik  mamak  dalam  membangun  pemerintahan  lokal  di
2 Dt.st Palindiah wawancara pada tanggal 15 februari 2020
3 N.Dt.Bgd Kali pada tanggal 17 februari 2020.
Nagari Tiku Selatan harus dilakukan oleh ninik mamak itu sendiri baik secara individu maupun secara kelembagaan dengan upaya menggali pengetahuan dan adat  dan  menghidupkan  kembali  tradisi  adat  seperti  sedia  kala.  Kemudian dilakukan  dengan  memperbanyak  kegiatan  pemberdayaan  peran  ninik  mamak kepada  ninik  mamak  kemudian  dilanjutkan  dengan  sosialisasi  yang  optimal kepada  seluruh masyarakat  tentang  peran  ninik mamak  sesuai  dengan  tradisi yang ada seperti dahulu kala.” 4

## SIMPULAN DAN SARAN
1. Revitalisasi  peran  ninik  mamak  (Basa  Nan  Barampek)  dalam  kehidupan bernagari di Tiku Selatan dalam menunjukan eksitensi kekuasan ninik mamak dalam nagari.
2. Selain  mempunyai  pengetahuan  tentang  adat  yang  dalam,  ninik  mamak  di Nagari Tiku Selatan harusnya mempunyai latar belakang pendidikan (akademi) yang lebih luas. Karena ninik mamak merupakan penuntun dan pembimbing anak kemenakan. Ninik mamak sebagai orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting maka harus mempunyai latar belakang pendidikan yang baik agar lebih dihormati oleh anak kemanakannya dalam nagari.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadikusuma, H. 1992. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia . Penerbit Mondar Maju Bandung
LAAM. Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau . Padang. Yayasan Suku Batuah 2000
Sukma Dinata. 2009. Deskriptif Kualitatif .
Sugiono. 2001. Metode Penelitian Administrasi , Bandung. Alfaberta. Carapedia.com http://carapedia.com/arti penting peranan_info 708htmldiakses www.ranah-minang.com/tulisan/262/
4 Bapak St. Khaimal Syam wawancara 15 februari 2020