## PERGOLAKAN POLITIK ANTARA TOKOH MUSLIM DAN NASIONALIS DALAM PENENTUAN DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Imam Amrusi Jailani Fakultas Syari’ah , UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya email: sriamrusi@yahoo.co.id
Abstrak:
Pengkajian  yang    menggambarkan moment krusial  dan  bersejarah  dalam perjalanan  bangsa  Indonesia  menjelang  dan  sesaat  setelah  proklamasi kemerdekaan  amatlah urgent .  Sudah  dimaklumi  bahwa  terdapat  dua  faksi yang  keduanya  saling  berkompetisi  dalam  menentukan  dasar  Negara Republik ini, yaitu  kalangan Muslim, yang berpendirian bahwa dasar Negara dari  bangsa  Indonesia  harus  Islam,  dan  golongan  nasionalis  “sekuler”  yang memandang  bahwa  Negara  Republik  Indonesia  harus  berdasarkan  atas kebangsaan, bukan Islam. Memang iakui bahwa mayoritas tim perumus yang tergabung  dalam  keanggotaan  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia (PPKI)  adalah  Muslim,  namun  pada  kenyataannya  mereka  tidak  seia  sekata dalam  memoosisikan  Islam  sebagai  dasar  negara,  dan  akhirnya  dicapai kesepakatan  bahwa  dasar  Negara  Republik  Indonesia  adalah  Pancasila. Pencapaian  konsesus  tersebut  merupakan  kredit point tersendiri,  khususnya mengenai jiwa besar para elit atau tokoh Muslim dengan menerima Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.  Bagi mereka, kepentingan bangsa dan  Negara  berada  di  atas  segala-galanya.  Tendensi  golongan,  apalagi kepentingan  pribadi,  untuk  sejenak  dilupakan,  demi  kepentingan  umat  dan bangsa.

## Abstract:
Study  describing  crucial  and  historical  moments  in  Indonesia  before  and  after Independence  was  urgent.  It  was  knowledgeable  that  there  were  two  fractions competing each other in determining the basis of this Republic Country, those were Islam  group,  it  had  a  concept  that  Indonesian  must  be  Islam,  and  the  other  was secular  nationalism which had  point  of  view  that  Indonesian  must  be nationalistic, not  Islam.  It  is  recognized  that  the  majority  of  the  design  team  incorporated  in the membership  of  the  Preparatory  Committee  for  Indonesian  Independence  (Panitia Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia/PPKI)  are  Muslims,  but  in  reality  they  are  not unanimous  in  the  position  of  Islam  as  basis  of  the  state,  and  finally  reached  an agreement  that  the  basis  of  the  republic  of  Indonesia  is  Pancasila.  The  consensus- building is a separate points-credit, especially about the great soul of the elite or the Muslim  leaders  to  accept  Pancasila  as  the  basis  of  the  Republic  of  Indonesia.  For them,  the  interests  of  the  nation  and  the  State  is  above  everything.  Tendency  of
group,  moreover  personal  interests,  for  a  moment  forgotten,  for  the  sake  of  the people and the nation.
Kata-kata Kunci: Islam, Muslim, nasionalis, dasar negara, Pancasila

## Pendahuluan
Salah  satu  syarat  iakuinya  suatu negara  oleh  negara  lain  adalah  harus memiliki  dasar  negara.  Oleh  karena  itu, dasar  negara  dijadikan  prasyarat  didi- rikannya  suatu  negara  yang  berdaulat. Antara  negara  dan  dasar  negara  meru- pakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu  sama  lainnya,  yang  diibaratkan  dua sisi mata uang yang harus sama-sama ada dan  tidak  boleh  terbuang  salah  satu  di antara keduanya. Hilangnya salah satu di antara keduanya menyebabkan hilangnya semua  hal  tersebut.  Suatu  negara  bisa berdiri  dengan  tegak,  kokoh,  dan  ber- daulat  jika  dilandaskan  pada  dasar negara  yang  mapan.  Begitulah  peng- akuan  secara  konvensional  dan  menjadi wacana  publik  yang  mengglobal  dalam tata  kelola  berbangsa  dan  bernegara. Wacana  ini  pula  yang  menjadi  topik diskusi  paling  alot  di  kalangan  tokoh- tokoh  bangsa  Indonesia,  baik  kalangan Muslim  maupun  nasionalis.  Satu  pihak menghendaki  Islam  sebagai  ideologi bangsa  dan  memberlakukan  hukum  Is- lam  di  Indonesia, 1 sementara  pihak  lain menghendaki dan merumuskan landasan negara  yang  berwawasan  kebangsaan
1 Pandangan  tersebut  didasarkan  pada  kenyataan bahwa  mayoritas  bangsa  Indonesia  beragama Islam,  dan Islamic  law pernah  diberlakukan  di Nusantara  bersama  dengan  hukum  Adat.  Lihat penjelasannya  dalam  B.J.  Boland  dan  I.  Farjon, Islam  in  Indonesia:  A  Bibliographycal  Survey  1600- 1942,  with  Post  1945  Addenda (t.d).  Lihat  juga Michael  R.J.  Vatikiotis, Indonesian  Politics  under Soeharto (London: Routledge, 1994), hlm. 120-121.
agar  tidak  terjadi  kecemburuan  dan  dis- kriminasi  agama.  Pada  kenyataan  selan- judnya  lahirlah  beberapa  rumusan  ten- tang dasar negara yang antara lain adalah Piagam  Jakarta  dan  Pancasila.  Setelah melalui  diskusi  yang  alot  serta  perde- batan yang menyita waktu  serta mengu- ras  perhatian  para  tokoh  bangsa,  maka pada  akhirnya,  dengan  berbagai  pertim- bangan,  pilihan  mereka  jatuh  pada Pancasila  untuk  dijadikan  sebagai  dasar negara Republik Indonesia.
Jika  ditelisik  dalam  lintasan  seja- rah,  perjuangan  bangsa  Indonesia,  khu- susnya  dalam  konteks  historis  bangsa Indonesia menjelang diproklamasikannya kemerdekaan  negara  Indonesia,  dikenal adanya  dua  kelompok  yang  saling  ber- kompetisi dalam  diskursus politik  Indo- nesia,  yakni  golongan  Muslim  dan  go- longan  nasionalis. 2 Kedua  kelompok tersebut  sama-sama  mencurahkan  sege- nap  perhatian  dan  pikirannya  untuk mempersiapkan rakyat dan bangsa Indo- nesia  untuk  menghirup    udara  kemer- dekaan.  Dalam  upaya  tersebut,  mereka menawarkan  beberapa  konsep  yang kerap  kali  berhadap-hadapan  (berten- tangan). Di antara dispute tersebut adalah
2 Penjelasan  selengkapnya  mengenai  hal  tersebut dapat  dilihat  dalam  Bakhtiar  Efendi, Islam  dan Negara:  Transformasi Pemikiran  da  Praktek  Politik  di Indonesia ,  (Jakarta:  Paramadina,  1998),  hlm.  70. Bandingkan  dengan  Daliar  Noor  yang  mengi- dentifikasikannya  dengan  golongan  nasionalis netral  agama  dan  nasionalis  Islam.  Daliar  Noor, Gerakan  Modern  Islam  di  Indonesia  1900-1942, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 267-271.
menyangkut  masalah  nasionalisme, 3 da- sar  dan  bentuk  negara,  apakah  akan menjadi negara Islam atau sekular. 4
Persiapan  menyongsong  kemerde- kaan  merupakan  langkah  antisipatif  dari bangsa  ini  untuk  menjadi  bangsa  yang berdaulat.  Langkah  antisipatif  tersebut bergulir  dengan  dinamis  sejak  mun- culnya  gejala  kekalahan  Jepang  atas sekutu.  Fenomena  tersebut  sepertinya memberikan  sinyal  kuat  pada  Jepang akan  munculnya vacuum  of  power bila mereka  tidak  segera  bertindak.  Akan tetapi, Jepang  juga tidak mau begitu saja melepaskan  Indonesia  dari  genggam- annya.  Karena  tokoh-tokoh  perjuangan kemerdekaan  bangsa  Indonesia  memer- siapkan langkah antisipatif, maka Jepang pun tidak kalah ketinggalan juga memer- siapkan  langkah  strategis  dan  antisipatif. Sebagai  langkah  antisipatif,  pemerintah Jepang  adalah  memberikan  kelonggaran kepada  rakyat  Indonesia  untuk  berpar- tisipasi dalam pemerintahan. 5 Hal trsebut dibuktikannya  dengan  digantikannya tampuk  kepemimpinan Shumubu , 6 dari Kolonil  Horie  kepada  Prof.  Hussien Djayadiningrat,  kemuian  K.H.  Hasyim
3 Carlton  J.H.  Hayees  mendefinisikan  nasi- onalisme  dengan a  fusion  of  patriotism  with  a conciousness  of  nationality .  Sedangkan  patriotisme didefinisikan sebagai love of country . Lihat Carlton J.H.  Hayees, Nasionalism:  A  Religion (New  York: Mac  Millan  Company,  1960),  hlm.  2.  Lihat    juga Elnes  Gelner, Nation  and  Nationalism (New  York: Cornel University Press, 1983), hlm. 1 – 5.
4 Lihat  komentar  Supomo  mengenai  untung  dan ruginya  jika  Indonesia  menjadi  negara  Islam, dalam B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia (Hague: Martinus Nijhoff, 1982), hlm.20. 5 Lihat A. Syafi’i Ma’arif, Peta Bumi Intelektualisme Islam  di  Indonesia (Bandung:  Mizan,  1993),  hlm. 188.
6 Shumubu adalah  kantor  Departemen  Agama (sekarang:  Kementerian  Agama),  atau  semacam office  for  Native  Affair pada  masa  pemerintahan Hindia Belanda.
Asy’ari yang pelaksana hariannya adalah K.H.  Wahid  Hasyim. 7 Pendekatan semacam  itu  iambil  oleh  pemerintah Jepang, yang menurut pengamatan Harry J.Benda, tidak lain dalam rangka Nippon’s Islamic  grassroots  policy untuk  melawan sekutu.  Dengan  modal  dukungan  yang diharapkan  tersebut,  Jepang  berupaya untuk  memertahankan  eksistensinya  se- bagai penguasa Asia Raya.
Langkah antisipatif dari para tokoh pendiri  bangsa  ini  rupanya  lebih  sigap ketimbang  langkah  strategi  Jepang  yang kala  itu  sudah  di  ujung  tanduk kekahannya. Dengan langkah sigap, para tokoh  pendiri  bangsa  ini  menetapkan dasar negara, yang pilihannya jatuh pada Pancasila.  Lahirnya  Pancasila  sebagai dasar negara juga  menimbulkan polemik di  kalangan  cendikiawan  Muslim  Indo- nesia:  apakah  Pancasila  sesuai  dengan ajaran  Islam  atau  malah  sebaliknya. Masalah  pokok  yang  muncul  adalah bagaimana  memosisikan  Islam  dalam dasar  negera,  yang  dalam  hal  ini  adalah Pancasila.

## Posisi  Tawar  Islam  terhadap  Dasar Negara  pada  Masa  pra  Proklamasi Kemerdekaan
Penghujung  1944  merupakan  ba- bak  baru  pendudukan  Jepang  yang  akan segera  memasuki  masa  penghujung  pen- dudukannya.  Ketika  kondisi  psikologis dan  kekuatan  perang  mulai  beralih dengan  pengharapan  memperoleh  du- kungan  Indonesia  untuk  usaha  pe- rangnya,  Jepang  mengubah  sikapnya tehadap  kaum  nasionalis  Indonesia, dengan  memerkenalkan  mereka  meng-
7 Penjelasan  selengkapnya  dapat  dilihat  dalam Harry  Julian  Benda, The  Cressent  and  The  Rising Sun: Indonesian Islam under The Japanese Occupation, 1942-1945 (The Hague: W. Van Hoeve, 1958), hlm. 134.
ambil  sebagian  yang  lebih  aktif  dalam urusan  negara  serta  kebebasan  bergerak yang  lebih  luas.  Orang  Indonesia  kini diperkenalkan  membentuk  organisasi bersenjata sendiri. Di samping itu, pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Koiso,  menjanjikan  Indonesia  “merdeka kelak  di  kemuian  hari”,  walaupun sebenarnya  tidak  ada  yang  tahu  apakah janji  tersebut  akan  benar-benar  diwu- judkan,  ataukah  hanya  sekedar  bualan semata  untuk  mengelabui  para  tokoh bangsa Indonesa. Pada 1 Maret 1945 janji ini  diulangi  kembali  oleh  Panglima  Ter- tinggi  Jepang  dan  sekaligus  meng- umumkan  pembentukan  Badan  Penye- lidik  Usaha  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia  (BPUPKI). 8 Pada  awalnya, badan  ini  dibentuk  untuk  memberikan harapan  palsu  kepada  bangsa  Indonesia agar  mau  membantu  Jepang  dalam rangka  memertahankan  eksistensinya sebagai penguasa Asia Raya. Akan tetapi, tokoh-tokoh  perjuangan  bangsa  ini  me- responnya  dengan  sangat  serius  untuk kemerdekaan  bangsa  Indonesia  yang berdaulat,  bukan  untuk  membantu  pe- merintah Jepang.
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) meng- adakan serangkaian sidang. Pada 29 Mei - 1  Juni  1945  dipilih  sebagai  rangkaian pertama  sidang  badan  penyelidik  ini. Pada  hari  penutupan,  yakni  tanggal  1 Juni,    Soekarno  menyampaikan  pidato, yang  di  dalamnya  diuraikan  untuk  per- tama  kali  cita-citanya  tentang  lima  prin- sip  atau  Pancasila  yang  menurut  pen- dapatnya  harus  menjadi  dasar  negara Indonesia  merdeka.  Penjelasan  Soekarno secara terperinci dan perdebatan berikutnya  tentang  Pancasila  sebagai dasar  negara  demikian  menyinggung
8 Benda, The Cressent , hlm. 173 dan 184.
persoalan-persoalan  pokok  tentang  kon- flik  yang  mendatang  antara  para  pen- dukung  negara  ”sekular”  pada  satu  sisi dan  para  pendukung  negara  Islam  pada sisi yang lain. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan  nasionalisme  Indonesia  se- bagai  prinsip  pertama,  yang  menjadikan dasar negara Indonesia. Ia mengingatkan para  pendengarnya  bahwa  nasionalisme tidak  dimaksudkan  untuk  dibiarkan  me- rosot  menjadi chauvinism. Karena  itu, diusulkannya  internasionalisme  atau  ke- manusiaan sebagai prinsip kedua.
Demokrasi  ditetapkannya  sebagai prinsip  yang  ketiga.    Soekarno  menolak gagasan  bahwa  Islam  akan  menjadi  dan merupakan  salah  satu  solusi  sebagai dasar  negara  Indonesia.  Dalam  pan- dangannya,  dewan-dewan  perwakilan adalah  tempat  yang  layak  untuk  mem- perjuangkan  cita-cita  Islam.  Maka,  ia menganjurkan  parapemimpin  Muslim yang  hadir  berusaha  memperoleh  ma- yoritas  dalam  badan-badan  perwakilan ini,  bila  mereka  menginginkan  peme- rintah  Indonesia  mengeluarkan  pera- turan-peraturan  yang  sesuai  dengan  hu- kum Islam. Ditambahkannya secara terus terang bahwa hanyalah bila 60% s/d 90 % wakil-wakil  pilihan  rakyat  menghendaki konstitusi  Islam  baru  terbukti  bahwa Islam  benar-benar  dihayati  di  kalangan penduduk  Indonesia  dan  bahwa  pen- duduk  Indonesia  tidak  hanya  asal  me- ngatakannya  saja.  Dalam  pidatonya  1 Juni, pernyataan ini diulanginya kembali:
Sebagai  orang  Islam,  saya  telah menganjurkan  kepada  umat  Islam Indonesia  supaya  bekerja  keras untuk  mempropagandakan agama Islam  sehebat-hebatnya  dalam  ka- langan  rakyat  Indonesia,  sehingga jika  betul  sebagian  besar  rakyat Indonesia  itu  jiwanya  berkorban dengan api Islam, rohnya menyala-
nyala  dengan  roh  Islam,  tidak boleh  tidak,  bukan  saja  presiden Republik  Indonesia  nanti  orang Indonesia  bahkan  saya  berkata tiap-tiap  undang-undang  yang keluar  dari  badan  perwakilan  ber- corak Islam pula. 9 Dengan  pernyataan  ini,  Soekarno menghadapkan  kenyataan  kepada  para pemimpin  Muslim  bahwa  walaupun mayoritas  agama  penduduk  Indonesia kira-kira  80  -  90%  dari  keseluruhannya adalah  Muslim,  sebagian  besar  mereka agak  lalai  menjalankan  kewajiban  aga- manya  dan  jelas  lebih  menyukai  negara ”sekular”  ketimbang  negara  Islam. Keadaan di Jawalah terutama yang diba- yangkan  Soekarno  ketika  menjelaskan pandangannya  dengan  mengatakan  bah- wa  baginya  adalah  kebenaran  yang objektif  bahwa  Islam  sebenarnya  belum dihayati di kalangan rakyat.
Dengan demokrasi an sich, ternyata hal  tersebut  dengan  sendirinya  tidaklah cukup. Karena itu, prinsip keempat yang menjadi  landasan  Indonesia  adalah keadilan  sosial  atau  kemakmuran.  De- ngan  prinsip  ini,  maka  tidak  boleh  ada kemiskinan  dalam  suatu  negara  Indo- nesia yang merdeka.
Sebagai  prinsip  terakhir  yang iajukan  Soekarno  adalah  ketuhanan. Rakyat  Indonesia  harus  menjadi  bangsa yang religious. Setiap  orang  Indonesia harus  menyembah  Tuhannya  sesuai dengan  prinsip  agamanya  sendiri  dan menghormati agama  orang lain.
Pada  sidang  pertama,  Badan Penyelidik
Usaha
Persiapan Kemerdekaan, cita-cita Islam juga ditolak oleh  Mohammad  Hatta  dan  Supomo (tokoh  yang  pernah  menjabat  sebagai
9 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945 (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960),  hlm. 380.
menteri  kehakiman  Indonesia  yang pertama). Yang belakangan ini lebih luas menjabarkannya  ketimbang  Soekarno. Ketimbang  menuju  ke  inti  persoalannya dengan  menunjukkan  keengganan  seba- gai  penduduk  Muslim  untuk  hidup sesuai  dengan  syari’at  Islam  dalam  arti yang  sesungguhnya.  Ia  meghindarkan persoalan  yang  dapat  menyinggung  pe- rasaan  tentang  sejauh  mana  Islam diterima masyarakat Muslim dan dengan menjelaskan  alasan  dan  dengan  contoh- contoh  dari  negara-negara  Muslim, seperti  Mesir.  Ia  mengemukakan  bahwa menerima  Islam  sebagai  dasar  negara, masyarakat pasti tidak berarti mengakhiri semua  perbedaan  ideologis.  Dalam negeri-negeri  seperti  ini,  menurut  Supo- mo,  perbedaan  pendapat  mungkin  akan timbul  mengenai  bagaimana  syari’at Islam  akan  disesuaikan  dengan  per- kembangan  modern  di  dunia  pada umumnya.  Alasan  lain  yang  dike- mukakan  Supomo  ialah  jika  Islam diterima  sebagai  dasar  negara,  Indonesia tidak  mungkin  menjadi  negara  kesatuan untuk selama-lamanya. Pembentukan su- atu  negara  Islam  akan  berarti  bahwa negara mengidentisifikasi dirinya dengan bagian  terbesar  rakyat  yang  akan  me- nimbulkan masalah minoritas. Walaupun suatu negara belum tentu akan menjamin perlindungan  kepentingan  minoritas, kalangan  minoritas  sendiri  tidak  akan bisa  mengidentisifikasikan  diri  dengan negara. 10
Pidato  Soekarno  pastilah  meng- akhiri  pertentangan  antara  pembela  dan penentang suatu negara Islam pada akhir pendudukan Jepang. Pada sidang 22 Juni terbentuk  panitia  kecil  yang  terdiri  dari sembilan  orang,  untuk  memelajari kedudukan  Islam.  Para  pendukung
negara  “sekular”  atau  kaum  nasionalis  - demikian  Soekarno  menyebut  mereka sebulan  kemuian  dalam  laporannya dalam  rapat  pleno  Badan  Penyelidik– diwakili  oleh  4  orang  anggota,  yaitu Mohammad  Hatta,  Muhammad  Yamin, Subardjo,  dan  Maramis.  Dari  kalangan Muslim  terdiri  atas  Abdul  Kahar Muzakkir,  Wahid  Hasyim,  Agus  Salim, dan Abikusno yang turut serta. Soekarno sendiri bertindak sebagai ketua.
Hasil kerja nyata Panitia  Sembilan mencapai  kompromi  yang  kelak  dikenal sebagai  Piagam  Jakarta.  Ini  merupakan mukaddimah dalam konstitusi yang tam- paknya  dapat  disetujui  semua  anggota panitia, ”sekular” maupun Islam. Mukad- dimah  ini  memasukkan  prinsip-prinsip Pancasila  yang  diuraikan  Soekarno  pada awal  Juni,  walaupun  sekarang  dengan kata-kata  yang  sedikit  berbeda.  Tetapi, ada  perbedaan  yang  penting. Pertama, urutan  kelima  prinsip  telah  berubah. Ketuhanan,  yang  disebut  Soekarno sebagai  dasar  kelima,  sekarang  menjadi pertama. Kedua , dan yang paling penting, perubahannya  mengenai  posisi  Islam. Ketika  Soekarno  membahas  ketuhanan sebagai salah satu dasar Pancasila, hal ini dilakukannya  dengan  menggunakan kata-kata  yang  umum,  tanpa  satu  patah katapun  secara  khusus  menyebut  Islam. Sesungguhnya  ia  telah  sempat  menolak membuat  ketentuan  khusus  untuk  Islam dalam  kerangka  konstitusi  untuk  bakal republik.  Ini  kemuian  berubah  dalam Piagam  Ja  karta.  Para  anggota  Muslim dalam  Panitia  Sembilan  mendesak  ada- nya  suatu  ketentuan  khusus  untuk kalangan  Muslim,  dan  memengaruhi para  anggota  lain  untuk  menyatakannya dengan  bentuk  lain.  Karena  itu,  dalam Piagam  Jakarta  ketuhanan  dinyatakan sebagai  sila  pertama  yang  menjadi landasan republik, dan diluaskan dengan
anak kalimat berikut: ”dengan kewajiban menjalankan  syariat  Islam  bagi  peme- luknya”. 11 Ketentuan  ini,  menurut Boland,  yang  termasuk  orang  pertama yang mengemukakan pentingnya Piagam Jakarta,  dikenal  sebagai  "ketujuh  patah kata”.  Ini  menimbulkan  banyak  polemik dalam tahun-tahun berikutnya.
Selanjutnya,  pada  11  Juli  diben- tuklah tiga panitia kecil, satu di antaranya untuk menyusun konstitusi yang diketuai oleh  Soekarno.  Dari  Panitia  Sembilan terdahulu  hanya  ia,  Maramis,  Agus Salim, Subardjo, dan Wahid Hasyim yang turut  serta.  Panitia  kecil  ini  mengadakan rapat  pada  11  dan  13  Juli.  Ketika mukaddimah  konstitusi  iajukan  untuk dibicarakan, segera datang  serangan dari Latuharhary  yang  mewakili  golongan Kristen  dari  Maluku.  Ia  menyatakan keberatan  terhadap  anak  kalimat  dalam mukaddimah  yang  menetapkan  bahwa para pemeluk Islam harus melaksanakan syari’at  Islam.  Hal  ini  dilakukannya, katanya,  karena  akibat  yang  mungkin akan  ditimbulkannya  bagi  para  pemeluk agama-agama  lain,  dan  karena  kesulitan yang  mungkin  timbul  dalam  hubungan hukum  Islam  dan  hukum  Adat.  Ia disokong  oleh  Wongsonegoro  dan  Huse- in  Djayadiningrat,  yang  keduanya mempunyai  latar  belakang  Aristokrasi tradisional  Jawa.  Mereka  menyatakan prihatin  kalau  Piagam  Jakarta  diterima, akan  mendorong  fanatisme  di  pihak sebagian  masyarakat  Muslim  Indonesia, yang  pada  akhirnya  akan  menimbulkan perpecahan.
Menyikapi  munculnya  keberatan tersebut, maka Agus Salim dan Soekarno meresponnya dengan menolak  keberatan tersebut.  Agus  Salim  mengemukakan bahwa  argumentasi  kata-kata  yang  agak
11 Boland, The Struggle , hlm.27.
lemah  dasarnya  bahwa  “pertentangan antara  hukum  agama  dan  hukum  adat bukanlah  masalah  baru,  dan  pada umumnya  telah  teratasi”.  Bahkan  Soe- karno menegaskan bahwa Piagam Jakarta merupakan  suatu  kompromi  yang  telah dicapai  dengan  susah  payah,  karena begitu harus dibiarkan utuh. 12 Ia berhasil meyakinkan  para  anggota  yang  lain untuk menghentikan pembicaraan tentang  mukaddimah  dan  beralih  pada pembahasan  konstitusi.  Akan  tetapi,  ia tidak  dapat  mencegah  ketika  persoalan itu  muncul  kembali  pada  saat  menbahas beberapa  pasal  konstitusi.  Kali  ini serangan  datang  dari  kalangan  Muslim, yang  diwakili  oleh  Wahid  Hasyim. Amandemen  pertama  yang  iajukannya adalah  memasukkan  dalam  konstitusi suatu  ketentuan  yang  menyatakan, hanyalah  orang-orang  Islam  yang  dapat memenuhi syarat untuk menjadi presiden atau  wakil  presiden.  Yang  kedua  me- nyangkut  dimasukkannya  secara  formal dalam  konstitusi  bahwa  Islam  harus menjadi  agama  negara.  Usulan  ini menjadi  sangat  wajar,  sebagai  konse- kuensi logis dari sila pertama dari Piagam Jakarta.
Wahid  Hasyim  merasa  menda- patkan  angin  segar  karena  usulan- usulannya  disokong  oleh  wakil  Muslim lainnya  dalam  panitia  kecil,  yakni Sukiman,  namun  juga  masih  digelayuti rasa  passimistis  karena  sekaligus  juga ditentang  oleh  Agus  Salim,  Wongso- negoro, dan Husein Djayadiningrat. Yang pertama  menyatakan bahwa  diterimanya usulan  amandemen  Wahid  Hasyim  akan dapat  membahayakan  kompromi  yang
12 Safroedin  Bahar et  al , Risalah  Sidang  Badan Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia,  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia, 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945 , (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995).
telah dicapai dalam mukaddimah. Dalam perdebatan singkat setelah usulan-usulan Wahid  Hasyim,  Wongsonegoro  berusaha mencegah  anak  kalimat  tentang  pelak- sanaan  syari’at  Islam.  Singkatnya,  pada Juli 1945, perhatian sepenuhnya dikuasai perdebatan  tentang  dimasukkannya  atau tidak ketentuan bagi kaum Muslim untuk melaksanakan  syari’at  Islam  dalam  mu- kaddimah.
Tidak  disangka-sangka  perhatian terpusat  lagi  pada  mukaddimah  kon- stitusi  pada  rapat  14  Juli.  Pengkjian  dan perbincangan serius tentang hal ini mun- cul setelah salah seorang pembela bentuk Islam yang keras, Ki Bagus Hadikusumo, mengusulkan  pencoretan  kata-kata  “pe- meluk-pemeluk  Islam”  dalam  anak  kali- mat  “dengan  kewajiban  melaksanakan syari’at  Islam  bagi  pemeluk-peme- luknya”.  Tentu  saja,  usulan  ini  sama sekali  tidak  dapat  diterima  seperti  sebe- lumnya.  Soekarno  berbicara  kembali menghendaki  teks  anak  kalimat  diper- tahankan,  serta  mengemukakan  Piagam Jakarta adalah suatu hasil kompromi, dan seperti  juga  setiap  kompromi  lainnya, maka  letak  pesroalannya  sesungguhnya adalah  pada  keseiaan  untuk  sama-sama mengalah. 13
Kemuian  pada  keesokan  harinya, pada  sesi  paginya,  konstitusi  dengan pasal-pasalnya  iajukan  untuk  dibica- rakan  dengan  penjelasan  terlebih  dahulu dari Soekarno dan Supomo. Tidak ada hal yang  baru  yang  dikatakan  Soekarno  dan tidak  banyak  yang  menyimpang  dari pidatonya  pada  1  Juni.    Supomo  sekali lagi memperingatkan para anggota Badan Penyelidik  agar  tidak  terpecah  mengenai kedudukan  Islam  dan  agar  mematuhi Piagam Jakarta.
Supomo  sungguh  menyadari  di- tentangnya  anak  kalimat  ini  dan  adanya kecemasan terhadap dominasi Islam. Tapi diusahakannya  meyakinkan rapat bahwa kecemasan  yang  demikian  tanpa  dasar mengingat  anak  kalimat  kedua  pasal  ini menjamin kebebasan beragama dan kebe- basan  bagi  setiap  warga  negara  untuk melakukan  ibadah  menurut  agama  dan kepercayaannya masing-masing. 14
Sangat  diragukan  apakah  alasan Supomo  itu  berkesan  bagi  para  pende- ngarnya.  Supomo  dengan  jelas  hanya menunjukkan  kata-katanya  pada  kalang- an bukan Muslim dalam usahanya meya- kinkan  para  penentang  Piagam  Jakarta, walaupun  pada  kenyataannya,  seperti yang  dikemukakan  di  atas,  penentangan yang  pokok  datangnya  dari  kalangan Muslim  (walaupun  penentangan  bukan Muslim  mungkin  menambah  perten- tangan).  Mungkin  pada  waktu  itu  tidak dapat  diramalkannya  bahwa  sebagian besar  perlawanan  akan  datang  dari kalangan Muslim.
Dalam  pembicaran  selanjutnya, ketika  lagi-lagi  rapat  menyinggung  ke- dudukan  Islam,  adalah  Muhammad Yamin yang memulai kembali mengecam naskah  konstitusi,  karena  tidak  sepe- nuhnya mencerminkan semangat mukad- dimah  dalam  pasal-pasalnya.  Umpama- nya mengenai kedudukan Islam, Muham- mad  Yamin  meminta  sepenuhnya  agar iadakan  kementerian  agama  untuk  me- nanggulangi  urusan-urusan  Islam  yang khas, seperti perawatan masjid, demikian juga untuk mendirikan Mahkamah Islam Tinggi.  Menurutnya,  Mahkamah  Agung seharusnya  tidak  membatasi  diri  pada pelaksanaan peradilan, tetapi seyogyanya bertanggung jawab juga untuk menjamin bahwa  undang-undang  yang  dibuat  par-
14 Yamin, Naskah Persiapan , hlm. 315-316.
lemen  tidak  bertentangan  dengan  kon- stitusi  hukum  adat  dan  hukum  Islam. Tampaknya,  rapat  tidak  banyak  membe- rikan perhatian pada saran Yamin.
Pada sidang malam tanggal 15 Juli, lagi-lagi Ki Bagus Hadikusumo berusaha kembali  membuka  pendebatan  tentang Islam.  Saking  dahsyatnya  polemik  terse- but,  hingga  lima  kali  Ki  Bagus  menga- takan  bahwa  ia  tidak  mengerti  anak kalimat  “dengan  kewajiban  menjalankan syari’at  Islam  bagi  pemeluk-pemeluk- nya“,  dan  ditanyakannya  apa  artinya. Pertanyaan  ini  dijawab  ketua  rapat, Radjiman  Widiodiningrat,  yang  sepen- dapat bahwa ini adalah pertanyaan yang sulit  dan  tiap  kali  Ki  Bagus  mendesak agar  diberi  penjelasan,  disahutinya  de- ngan  menyatakan  bahwa  masalah  itu telah  diselesaikan  dan  seyogyanya  per- debatan-perdebatan  itu  tidak  dimulai  la- gi.  Akhirnya,  Ki  Bagus  menyatakan  ter- paksa menjelaskan bahwa ia benar-benar tidak mengerti. Ki Bagus menyatakan ter- paksa  menyerahkan  persoalannya  begitu saja. Ketika setiap kali ia berusaha untuk meminta penjelasan dan berupaya meng- uraikan  pandangannya,  selalu  saja  di- tanggapi  bahwa  hal  itu  telah  disepakati sebelumnya  secara  bulat.  Ia  disuruh berhenti  oleh  apa  yang  dilukiskannya sebagai  perintah  Soekarno  dan  Hatta, yang katanya berteriak “cukup, cukup !“, sebelum  ia  mendapat  kesempatan  bi- cara. 15
Masih  dalam  hari  dan  tanggal yang  sama,  yakni  pada  15  Juli,  K.H. Masykur,  seorang  kyai  dari  kalangan Masyumi dari Jawa Timur, mengusulkan dua jalan untuk menyelesaikan persoalan. Pertama. dengan  menghilangkan  pernya- taan kewajiban bagi kaum Muslim untuk melaksanakan syariat Islam, tetapi meng-
gantikannya  dengan  ketentuan  bahwa agama  resmi  RI  haruslah  Islam. Kedua , dengan  menentukan  bahwa  presiden Indonesia  harus  seorang  Muslim.  Jelas, Supomo  dan  Radjiman  tidak  mampu menghadapi keadaan. Yang akhir ini me- minta  Soekarno  menjawab  dengan  ha- rapan  wibawa  Soekarno  mungkin  cukup besar untuk mengubah oposisi para ang- gota  Muslim.  Lalu  Soekarno  pun  mela- kukan  hal  itu.  Karena  Soekarno  terus mendesak Masykur agar menyetujui dan menerima  saja,  Abdul  Kahar  Muzakkir akhirnya  turut  campur.  Dengan  menya- takan  berbicara  atas  nama  pemimpin Muslim  yang  hadir,  dengan  marah  ia mengusulkan  mencoret  setiap  referensi kepada Islam dalam mukaddimah, dalam konstitusi  dan  dalam  pernyataan  kemer- dekaaan  yang  juga  disusun  Badan  Pe- nyelidik.  Radjiman  Widiodiningrat  men- desak  agar  iadakan voting . Tetepi,  para anggota  Muslim  dari  Badan  Penyelidik dengan  tegas  menjawab  tidak  mungkin mengadakan voting tentang  agama.  Selu- ruh  kompromi  telah  dicapai  dengan susah payah dalam keadaan bahaya.
Para  pemimpin  Muslim  dan “sekular“,  yang  ikut  serta  menyusun Piagam  Jakarta,  memiliki  hasrat  yang sangat  kuat  untuk  menyelamatkan  Pia- gam  Jakarta  dan  melupakan  bahwa  ada orang  lain  yang  keberatan  terhadap  cara merumuskan  posisi  sosial  Islam  secara konstitusional.  Mereka  inilah  barang  kali yang  telah  memaksa  Ki  Bagus  Hadi- kusumo  menghentikan  penentangannya karena  terus  menerus  ngotot.  Bagaimana pun mereka berhasil membujuk Ki Bagus -entah  dengan  cara  apa  dan  bagaimana- untuk  tidak lagi mengajukan pertanyaan selanjudnya.
Pada  kesempatan  rapat  selan- judnya,  walaupun  ada  kompromi  baru mengenai  jaminan  negara  terhadap  ke-
merdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya  sendiri  dan  beri- badah  menurut  agama  dan  keperca- yaannya,  serangan  kalangan  Muslim  ter- hadap  rancangan  konstitusi  berlanjut  ka- rena  menurut  mereka  tidak  diberikan tempat  yang  layak  bagi  Islam  dalam masyarakat.  Persoalan  yang  mereka  gu- nakan  untuk  menyalurkan  kekecewaan mereka  adalah  syarat-syarat  resmi  bagi pencalonan  presiden.  Pembicaraan  baru, dan  yang  kadang-kadang  berlangsung sangat  sengit  ini,  dicetuskan  Prata- lykrama,  yang  menanyakan  apakah  kon- stitusi  tidak  harus  memuat  ketentuan bahwa  presiden  harus  sedikit-dikitnya berusia  40  tahun,  orang  Indonesia  asli, dan  beragama  Islam.  Saran  ini  ditolak Agus  Salim  dengan  menyatakan  bahwa ketentuan  dalam  konstitusi  yang  menya- takan  bahwa  presiden  harus  beragama Islam  akan  membahayakan  kompromi Piagam  Jakarta.  Pilihan  presiden  menu- rutnya  seharusnya  diserahkan  kepada kongres  yang  diberi  kekuasaan  oleh  ran- cangan  konstitusi  untuk  memilih  presi- den  dan  wakilnya.  Dikemukakannya, suatu ketentuan tertulis bahwa Indonesia harus mempunyai seorang presiden yang beragama  Islam  hanya  akan  menum- buhkan soal-soal baru lainnya.
Solusi  alternatif  lainnya  dikemu- kakan  oleh  Ahmad  Sanusi  yang  menyo- roti dan menekankan pada dua alternatif yang  tinggal,  yaitu  menerima  usul-usul Masykur atau menolaknya dan mengikuti saran Abdul Kahar Muzakkir untuk men- coret  semua  referensi  kepada  Islam.  Ia disokong  Ki  Bagus  Hadikosumo  yang mendesak  agar  di  sini  dan  sekaranglah diputuskan  apakah  Negara  Indonesia akan  menjadi  negara  “sekular“  atau Islam.  Bila  mayoritas  menolok  negara Islam,  maka  Negara  harus  netral  menge- nai agama. Tetepi, dalam keadaan bagai-
mana  pun,  janganlah  konstitusi  memuat hanya  sesuatu  yang  samar  dan  dangkal tentang  Islam.  Ini  akan  menimbulkan kesan  yang  buruk  pada  masyarakat Muslim, yang sungguh-sungguh tahu apa yang menjadi persoalannya.
Masih dalam suasana yang kurang menentu,  sesaat  setelah  rapat  ditutup, wakil-wakil  dari  golongan  Muslim  mau- pun  bukan  Muslim  mengadakan  perte- muan tidak resmi atas prakarsa Soekarno untuk berusaha mencari jalan keluar dari kebuntuan.  Dari  rapat  inilah  tentunya berasal usulan apa yang dibuat Soekarno pada  hari  berikutnya  dengan  meminta pengorbanan  para  anggota  bukan  Mus- lim,  karena  “ada  keagungan  dalam  pe- ngorbanan“.  Soekarno  meminta  untuk memasukkan dalam konstitusi ketentuan bahwa presiden harus seorang  Indonesia asli  dan  seorang  Muslim,  dan  membi- arkan  pasal  tentang  agama,  termasuk ketentuan  bahwa  umat  Muslim  harus menjalankan syari’at Islam tidak berubah. Setelah  melalui  perdebatan,  akhirnya mayoritas amandemen-amandemen yang disarankan  Soekarno  diterima  secara  bu- lat.
Posisi  Islam  dan  Dasar  Negara  Masa Pasca Proklamasi Kemerdekaan
Realitas  yang  muncul  pada  ba- bakan  sejarah  selanjutnya  menunjukkan hal  yang  berbeda  dari  wacana  yang berkembang  dan  konsensus  yang  telah disepakati  pada  sidang-sidang  sebe- lumnya. Seakan-akan telah terjadi pemu- tarbalikan  fakta,  hingga  semua  pembi- caraan  menjadi  sia-sia,  dan  konstitusi yang  disusun  Badan  Penyelidik  tidak pernah diberlakukan. Indonesia merdeka sesungguhnya  menjadi  negara  “sekuler“ yang  di  dalamnya  tidak  ada  persoalan mengenai  persoalan  hukum  bagi  umat Muslim  untuk  menjalankan  syari’at  Is-
lam, sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta.
Pada  waktu  itu,  anggota  Panitia Persiapan  yang  mengikuti  rapat  menye- tujui  secara  bulat  perubahan  Preambul dan batang tubuh Undang-Undang Dasar ini.  Kemudian,  Preambul  dan  batang tubuh  Undang-Undang  Dasar  yang mengalami  perubahan  tersebut  pada akhirnya  dikenal  sebagai  Undang-Un- dang  Dasar  1945. 16 Pertanyaan  sejarah pun muncul. Apa sebab Panitia Persiapan menyetujui  perubahan  Preambul  yang menyebabkan  diubahnya  batang  tubuh Undang-Undang  Dasar  sehimgga  dasar negara  bukan  Islam.  Kekuatan  apa  yang mendorong  sehingga  perubahan  itu  ter- jadi.  Mengapa  Soekarno,  yang  dalam sidang-sidang  Badan  Penyelidik  memer- tahankan  Preambul  (Piagam  Jakarta) kemuian memelopori usaha untuk meng- ubahnya. 17
Terdapat  sesuatu  yang  agak  aneh dan  membuat  galau  kalangan  nasionalis “Islam”  dengan  pertanyaan  yang  mung- kin  muncul  ialah  mengapa  konstitusi yang  berdasarkan  Islam  dan  sudah  dise- pakati  oleh  Badan  Penyelidik  tidak pernah  diberlakukan.  Sebagai  salah  satu Jawabannya  bahwa  menurut  fakta  seja- rah,  sehari  setelah  proklamasi  kemer- dekaan  (18  Agustus  1945),  panitia  kecil (sebagian  dari  anggota  BPUPKI)  yang dikenal dengan Panitia Persiapan Kemer- dekaan  Indonesia  (PPKI)  mengadakan rapat. 18 Rapat ini dipimpin oleh ketua dan
16 Endang  Saifuddin  Anshari, Piagam  Jakarta  22 Juni 1945 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 48.
17 Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimajukan oleh Prawoto  Mangkusasmito.  Lihat  Prawoto  Mang- kusasmito, Pertumbuhan  Historis  Rumus  Dasar Negara  dan  Sebuah  Proyeksi (Jakarta:  Hudaya, 1970), hlm. 21.
18 Yamin, Naskah Persiapan , hlm. 399.
wakilnya,  Soekarno  dan  Hatta.  Agenda utama  rapat  ini  adalah  membicarakan perubahan  Preambul  (berasal  dari  Pia- gam  Jakarta)  dan  batang  tubuh  Undang- Undang  Dasar. 19 Hatta  yang  dipersilah- kan  untuk  menyampaikan  empat  usul perubahan  yaitu, pertama ,  kata  “mukad- dimah”  diganti  dengan  kata    “pembu- kaan”. Kedua ,  dalam  Preambul  (Piagam Jakarta),  anak  kalimat  “berdasarkan kepada  ketuhanan,  dengan  kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya”  diubah  menjadi  “berda- sarkan  atas  ketuhanan  Yang  Maha  Esa”. Ketiga ,    pasal  b  ayat  1,  “presiden  ialah orang  Indonesia  asli  dan  beragama Islam”  dicoret. Keempat ,  sejalan  dengan perubahan  nomor  dua,  maka  pasal  29 ayat  1  menjadi  “negara  berdasar  atas ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  sebagai tanda  pengganti  “negara  berdasarkan atas  ketuhanan,  dengan  kewajiban  men- jalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya”. 20
Kegalauan  semacam  itu  diupa- yakan untuk dicairkan oleh Hatta dengan mengemukakan  alasan  yang  berkaitan dengan  pertanyaan-pertanyaan  di  atas. Menurut  Hatta  bahwa  pada  hari  prok- lamasi  sorenya,  seorang  opsir  Angkatan Laut  Jepang  datang  menemuinya.  Opsir itu  mengatakan  bahwa  wakil-wakil  Pro- testan  dan  Katolik  keberatan  atas  anak kalimat  atau klausul  Islami dalam Preambul  yang  berbunyi  “ketuhanan dengan  kewajiban  menjalankan  syariat Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya”.  Mere- ka  menganggap klausum  Islami ini diskriminatif  terhadap  golongan  mino- ritas.  Kemudian  Hatta  berjanji  akan menyampaikan  masalah  itu  dalam  rapat
19 Ibid., hlm. 400.
20 Ibid., hlm. 402.
Panitia  Persiapan  keesokan  harinya (sehari setelah proklamasi). 21
Pada  keesokan  harinya  di  pagi hari,  sehari  setelah  proklamasi,  Hatta mengajak  Ki  Bagus  Hadikusumo,  Wahid Hasyim,  Kasman  Singodimejo,  dan  Teu- ku  Hasan  dari  Sumatera  untuk  meng- adakan  suatu  pertemuan  pendahuluan guna membicarakan usul opsir Angkatan Laut Jepang itu. Untuk menghindari per- pecahan  sebagai  bangsa,  mereka  sepakat menghilangkan klausul  Islami yang  me- nusuk  hati  golongan  Kristen  dan  Pro- testan tersebut dan menggantinya dengan “ketuhanan Yang Maha Esa”. 22
Ada  beberapa point dalam  kete- rangan Hatta ini yang layak diperhatikan. Pertama , konsensus  nasional tentang Pre- ambul yang  sudah dicapai dengan susah payah  dalam  Badan  Penyelidik  dimen- tahkan oleh usul seorang opsir Angkatan Laut  Jepang. 23 Kedua ,  dari  keterangan Hatta  dapat  diketahui  bahwa  keberatan opsir  itu  yang  mengatasnamakan  go- longan Katolik dan Protestan atas klausul Islami  dalam  Preambul  saja,  ia  tidak menyinggung  batang  tubuh  Undang- Undang Dasar. Namun yang dicoret oleh Panitia  Persiapan  bukan  hanya  klausul Islami  yang  terdapat  dalam  Preambul, melainkan  juga  kalusul  Islami  dalam batang  tubuh  Undang-Undang  Dasar. Ketiga ,  alasan  Hatta  untuk  mencoret klausul  Islami  dalam  Preambul  dan dalam  batang  tubuh  Undang-Undang Dasar  supaya  tidak  merusak  perasaan golongan  Kristen  dan  Protestan  dan  su-
21 Mangkusasmito, Pertumbuhan Historis , hlm. 51. 22 Mohammad Hatta, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 (Jakarta: Tintamas, 1969), hlm.57-59.
23 Tidak  dijumpai  data  tentang  opsir  tersebut mengenai  identitas  dirinya,  yang  namanya  juga tidak diingat oleh Hatta sendiri.
paya  bangsa  Indonesia  yang  baru  mer- deka tidak terpecah-belah. 24
Kemuian,  menarik  untuk    dicer- mati  adalah  perimbangan  kekuatan  an- tara  nasionalis  Islam,  yang  diwakili  Ki Bagus,  Wahid  Hasyim,  Kasman,  dan Teuku  Hasan  dan  nasionalis  “sekular”, yang diwakili Hatta, yang diundang oleh Hatta  dalam  pertemuan  pendahuluan sebelum  rapat  Panitia  Persiapan.  Seba- gaimana  diketahui  bahwa  pertemuan pendahuluan  itu  menghasilkan  peru- bahan dalam Preambul dan disetujui oleh Panitia  Persiapan  dalam  rapatnya,  tam- pak  perimbangan  kekuatan  ini  meng- untungkan  golongan  Muslim.  Tapi  Wa- hid Hasyim tidak hadir dalam pertemuan pendahuluan ini karena ia ke Jawa Timur, Kasman  tidak  banyak  tahu  karena  ia anggota  baru  Panitia  Persiapan  dan menerima  undangan  rapat  pada  pagi harinya,  Teuku  Hasan  mendukung  per- ubahan  Preambul  karena  ia  bukan kelompok  nasionalis  Islam.  Maka  sebe- narnya  wakil  Muslim  yang  bertanggung Jawab  atas  perubahan  itu  hanya  Ki Bagus. 25
Analisis  lain  yang  muncul  me- ngapa  tidak  ada  kesinambungan  antara tindakan  panitia  kecil  (sembilan  orang) penandatanganan  Preambul  (Piagam  Ja- karta)  yang  asli  dan  putusan  Panitia Persiapan. Tidak lain karena hanya empat orang  penanda  tangan  Piagam  Jakarta yang jadi anggota Panitia Persiapan yaitu Soekarno,  Hatta,  Soebardjo,  dan  Wahid Hasyim. Lima orang lainnya yaitu Yamin, Maramis,  Agus  Salim,  Abikoesno,  dan Kahar  Muzakkir  (tiga  yang  terakhir
24 Anshari, Piagam Jakarta , hlm. 52.
25 Mangkusasmito, Pertumbuhan  Historis ,  hlm.  38- 39.  Kasman  tidak  menguasai  masalah,  karena bukan  anggota  Badan  Penyelidik,  dan  Ki  Bagus Hadikusumo  bukan  penandatangan  Piagam Jakarta.
nasionalis  Islam)  tidak  diundang  meng- hadiri rapat Panitia Persiapan. Kemudian, hanya  satu  orang  nasionalis  Islam  yaitu Wahid  Hasyim  yang  jadi  angota  Panitia Persiapan dan ia tidak hadir dalam rapat tersebut.  Jadi  hanya  tiga  orang  penanda tangan  Piagam  Jakarta,  yaitu  Soekarno, Hatta,  dan  Soebardjo  (nasionalis  ”seku- lar”),  yang  terlibat  dalam  proses  peng- ubahan  Preambul  (Piagam  Jakarta)  dan batang  tubuh  Undang-Undang  Dasar pada  rapat  Panitia  Persiapan  di  hari kedua pasca kemerdekaan. Tidak seorang pun  dari  nasionalis  Islam  yang  hadir dalam rapat tersebut. 26
Kalau  ditelaah  secara  lebih  men- dalam  lagi,  kesepakatan  pengubahan Preambul  (Piagam  Jakarta)  dan  batang tubuh  Undang-Undang  Dasar  yang  di- capai  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang mengantarkan In- donesia  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945  bukan  tanpa  alasan  dan  pertim- bangan.  Konsensus  tersebut  dicapai  se- telah  melalui  proses  musyawarah  dan berbagai pertimbangan serta alasan.
Kalangan  tokoh  Muslim  yang menjadi  anggota  PPKI  menerima  Panca- sila  sebagai  dasar  negara  dengan  kesa- daran penuh bahwa Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan Islam, prinsip- prinsip  atau  asas-asas  yang  terdapat  da- lam Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran  Islam.  Kelima  asas  yang  terdapat dalam  Pancasila  mencerminkan  suatu  si- kap  yang  Islami.  Pencerminan  nilai-nilai Pancasila juga merespon nilai-niali akhlak yang  mulia  dari  ajaran  Islam.  Dan  yang paling  melegakan  kalangan  tokoh  Mus- lim  adalah  tercantumnya  sila  pertama dari  Pancasila,  ”ketuhanan  Yang  Maha Esa”,  yang  merupakan  dasar  dari  semua sila  yang  terdapat  dalam  Pancasila,
26 Anshari, Piagam Jakarta , hlm. 53.
sangat  sesuai  dengan  ajaran  atau  akidah Islam.  Dengan  demikian,  Negara  Indo- nesia  yang  baru  diproklamasikan  meru- pakan sebuah negara yang berketuhanan, dalam  hal  ini  adalah  Tuhan  Yang  Maha Esa. Suatu prinsip yang dipegangi dalam Pancasila  adalah  bahwa  semua  sila  yang terdapat  dalam  Pancasila  harus  sesuai atau berdasarkan sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, segala tindak-tanduk,  perilaku,  dan  watak  dari bangsa Indonesia harus berdasarkan atas ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  yang  dalam hal  ini  dapat  dipahami  sebagai  perilaku yang mencerminkan tauhit yang benar.
Pecahnya  tokoh-tokoh  Muslim yang tergabung dalam PPKI menjadi dua kubu  sebenarnya  lebih  disebabkan  oleh visi  atau  cara  pandang  mereka  yang berbeda.  Satu  kelompok  menghendaki dipakainya  Islam  sebagai  dasar  negara, maksudnya secara simbolis Negara Indo- nesia  berdasarkan  Islam.  Dengan  demi- kian,  Islam  harus  ditegaskan,  secara simbolis, sebagai dasar negara. Sementara itu,  kelompok  yang  lain  menghendaki ajaran  Islam  dikomodasi  dalam  dasar negara,  walaupun  Islam  tidak  disebut secara simbolis, apa pun nama dari dasar negara  tersebut,  yang  penting  secara substansial  mencerminkan  ajaran-ajaran Islam.  Dengan  kata  lain,  secara  sub- stansial,  dasar  negara  itu  sesuai  dengan ajaran  Islam.  Dalam  pandangan  mereka, secara  subtansial,  Pancasila  tidak  berten- tangan,  bahkan  sejalan  dengan  ajaran- ajaran Islam.
Kenyataan  di  atas    memberikan gam-baran  perihal  jiwa  besar  para  elit atau  tokoh  Muslim  yang  tergabung dalam  keanggotan  PPKI  dengan  mene- rima  Pancasila  sebagai  dasar  negara  Re- publik  Indonesia  yang  baru  saja diproklamasikan.  Bagi  mereka,  kepen- tingan  bangsa  dan  negara  di  atas  segala-
galanya.  Keutuhan  bangsa  dan  negara harus  tetap  diperhatikan  dengan  selalu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Kepentingan  seperti  itu  harus  selalu dikedepankan  daripada  kepentingan  go- longan,  apalagi interest pribadi.  Para pendiri  republik  ini  telah  memberikan teladan  yang  sebaik-baiknya  untuk  dike- nang  dan  dicontoh  oleh  generasi  beri- kutnya. Dengan tetap berkiblat pada garis perjuangan mereka, keutuhan bangsa ini, dengan  Pancasila  sebagai  dasar  negara, akan  tetap  terjaga  sampai  kapanpun, tidak  akan  pernah  lekang  oleh  terik panas, dan tidak akan pernah lapuk oleh hujan.  Biar  pun  bumi  bergoncang  dan langit  akan  runtuh,  Negara  Kesatuan Republik Indonesia tetap akan jaya, selagi berpegang teguh pada Pancasila.

## Penutup
Dari  uraian  di  atas  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  sikap  para  tokoh Muslim  yang  ikut  membidani  berdirinya republik ini begitu arif dengan kebesaran jiwanya  menerima  Pancasila  sebagai  da- sar  negera  Republik  Indonesia  dengan beberapa  alasan  dan  pertimbangan.  Me- reka  beralasan  bahwa  Pancasila  tidak bertentangan  dengan  Islam,  bahkan  pen- cerminan  dari  nilai-nilai  Pancasila  sesuai dan  sejalan  dengan  ajaran  agama  Islam. Kenyataan  tersebut  meggambarkan  aja- ran-ajaran  Islam  secara  substansial  tera- komodasi  dalam  Pancasila.  Walaupun secara simbolis Islam tidak dipakai (dise- but)  sebagai  dasar  negara,  namun  secara substansial prinsip-prinsip yang  terdapat dalam  Pancasila  sudah  mencerminkan nilai-nilai yang Islami. Dengan demikian, tidak  ada  alasan  bagi  mereka  untuk menolak  Pancasila  sebagai  dasar  negara Republik  Indonesia.  Dengan  demikian, dasar  negara  Republik  Indonesia  adalah Pancasila.
Pancasila  diterima  sebagai  dasar negara  bukan  merupakan  sesuatu  yang gratis,  melainkan  dicapai  melalui  proses diskusi  yang  panjang  sejak  pra  kemer- dekaan  hingga  pasca  kemerdekaan.  Da- lam  hal  ini,  terdapat  dua  kubu    yang memiliki  visi  atau  pandangan  yang berbeda antara satu dengan yang lainnya mengenai dasar  negara dari  negara yang sebentar  lagi  akan  diproklamasikan. Pertama ,  adalah  golongan  nasionalis “sekular”  yang  memandang  bahwa  ne- gara  yang  akan  didirikan  (Republik Indonesia)  harus  berdasarkan  kebang- saan,  bukan  Islam,  dengan  alasan  tidak seluruh rakyat Indonesia beragama Islam. Sementara  itu,  golongan kedua, golongan nasionalis  “Islam”  berpandangan  bahwa dasar negara dari bangsa Indonesia harus Islam,  dengan  alasan  bahwa  mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Walau- pun  mayoritas  tim  perumus  yang  ter- gabung  dalam  keanggotaan  Panitia  Per- siapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI) adalah  Muslim,  namun  pada  akhirnya dicapai  kesepakatan  Pancasila  sebagai dasar negara Republik Indonesia.[]

## Daftar Pustaka
Anshari,  Endang  Saifuddin. Piagam Jakarta  22  Juni  1945. Jakarta:  Gema Insani Press, 1997.
Bahar,  Safroedin et  al. Risalah  Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia ,
Panitia  Persiapan  Indonesia,  28  Mei 1945-22  Agustus  1945. Jakarta: Sekretariat Negeri RI, 1995. Benda,  Harry  J. The  Cressent  and  The Rising  Sun:  Indonesia  Islam  under  the Japanese  Occupation,  1942-1945. W. Van Houve: The Hague, 1958.
Boland, B.J. The Struggle of Islam in Modern Indonesia. Martinus  Nijhoff:  The Hague,1982.
Boland,  B.J.  dan  I.  Farjon. Islam  in Indonesia : A  bibliographical  Survey 1600-1942    with  Post  1945  Addenda.
t.d.
Efendi,  Bakhtiar. Islam  dan  Negara: Transformasi  Pemikiran  dan  Praktek
Politik di Indonesia. Jakarta: Paramadina, 1998.
Gelner,  Elnes. Nation  and  Nationalism.
New York: Cornel University Press, 1983.
Hatta,  Mohammad. Sekitar  Proklamasi  17 Agustus  1945. Jakarta:  Tintamas,
1969.
Heyes, J. H. Nationalism:  A Religion. New York: Mc Millan Company,. 1960. Ma’arif,
A. Syafi’i. Peta Bumi
Intelaktualisme  Islam  di  Indonesia. Bandung: Mizan , 1993.
Mangkusasmito,  Prawoto. Pertumbuhan Historis  Rumus  Dasar  Negara  dan Sebuah  Proyeksi .  Jakarta:  Hudaya, 1970.
Michael  R.J.  Vatikiotis. Indonesian  Politics under  Soeharto. London:  Routledge, 1994.
Noor,  Dealiar. Gerakan  Modern  Islam  di Indonesia  1900-1942. Jakarta:  LP3ES,
1996.
Yamin,  Muhammad .  Naskah  Persiapan UUD 1945 . Jakarta: Yayasan Prapanca,  1960.