## PENGARUH ASPEK HUKUM PERJANJIAN (AKAD) DAN PENJAMINAN TERHADAP ANTISIPASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BPRS RAHMA SYARIAH JL. DR WAHIDIN NO. 85 KECAMATAN GURAH KABUPATEN KEDIRI
Nur Latifatur Rohmah, dkk.
Jurusan Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
nurlatifatur.177@ yahoo .com

## ABSTRACT
Islamic Bank is a financial institution in its activities to collect public funds and  distribute  funds  to  the  community  by  using  the  principles  of  sharia.  In particular BPRS  Islamic  Bank  are  doing  a  lot  of  traffic  is  certainly  not  foreign financing when associated with the agreement and guarantee. Agreements always be done in a contract any loan product Islamic Bank. However, for the agreement bind the need for collateral and guarantees that can bind when a breach occursin the following days. The agreement was legally binding. But the fact still happened financing  problems.  At  least  the  existence  of  agreements,  guarantees  and collateral  can  be  overcome  or  minimize  the  problem  of  financing.  So  with  that bond  customers  will  be more  responsible  and  discipline again  any  agreements that have been made previously.
Bank  Syariah  adalah  suatu  lembaga  keuangan  yang  dalam  kegiatannya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan  prinsip  syariah.  Dalam  Bank  Syariah  khususnya  BPRS  yang banyak melakukan lalu lintas pembiayaan tentunya tidak asing lagi bila dikaitkan dengan  perjanjian  maupun  penjaminan.  Perjanjian  selalu  dilakukan  dalam melakukan  akad  setiap  produk  pembiayaan  Bank  Syariah.  Namun  demikian, untuk  mengikat  perjanjian  tersebut  perlu  adanya  agunan  maupun  jaminan  yang dapat mengikat bilamana terjadi cidera janji di kemudian hari. Perjanjian tersebut telah mengikat secara hukum. Tetapi kenyataanya juga masih terjadi pembiayaan bermasalah.  Setidaknya  adanya  perjanjian,  penjaminan  dan  agunan  dapat mengatasi maupun meminimalisir dari pembiayaan bermasalah. Sehingga dengan adanya  ikatan  tersebut  nasabah  akan  lebih  bertanggung  jawab    dan  disiplin lagi setiap perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

## Kata Kunci: perjanjian, penjaminan, agunan, pembiayaan bermasalah

## PENDAHULUAN
Lembaga  perbankan  adalah  lembaga  keuangan  yang  menyediakan sumber  dana  salah  satunya  berupa  perkreditan,  maka  kredit  akan mempunyai kedudukan  yang  sangat  istimewa,  terutama  pada  negara-negara  yang  sedang berkembang. Tugas pokok suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan  menyalurkannya  kembali  dana  tersebut  kepada  masyarakat/pengusaha  yang memerlukannya.  Menghimpun dana  maksudnya  adalah  mengumpulkan  atau mencari dana (uang) dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan  deposito,  sedangkan  penyaluran  dana  bank  maksudnya  adalah  berupa pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi kepada masyarakat secara umum dan pengusaha yang membutuhkan dana sebagai modal kerjanya.
Di  tengah  perkembangan  perbankan  nasional  dengan  sistem  bunga, perbankan  Syariah  muncul  dan  memberikan  alternatif  sistem  perbankan  yang saling  menguntungkan  bagi  masyarakat  dan  bank.  Hal  ini  ditandai  dengan beroperasinya  beberapa  bank  dengan  menggunakan  sistem  Syariah,  antara  lain bank  umum  Syariah,  unit  usaha  Syariah,  dan bank  perkreditan  rakyat  Syariah. BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang  dalam  kegiatannya  tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran. BPRS yang  melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah  selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999  tanggal  12  Mei  1999  tentang  Bank  Perkreditan  Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
Oleh  sebab  itu  kami  tertarik  untuk  membahas Pengaruh  Aspek  Hukum Perjanjian  Dan  Penjaminan  Atau  Agunan  Terhadap  Antisipasi  Pembiayaan Bermasalah  Pada  Bank Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Rahma  Syariah Kecamatan  Gurah  Kabupaten  Kediri karena  ternyata  ada  pengaruh  antara perjanjian dan penjaminan atau agunan dengan masalah antisipasi pembiayaan.
Landasan  Hukum  Islam  Mengenai Perjanjian  Dan  Penjaminan  Atau Agunan  Terhadap  Antisipasi  Pembiayaan  Bermasalah. Dan tinjauan Aspek Hukum  Perjanjian  Dan  Penjaminan  Atau  Agunan  Terhadap  Antisipasi Pembiayaan  Bermasalah  Pada  PT.  BPRS  Rahma  Syariah  Jl.  Dr  Wahidin  No.  85 Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
Perjanjian dalam Al- Qur’an
Dalam  Al- Qur’an  terdapat  ayat -ayat  yang  menyinggung  mengenain perjanjian atau akad, sebagaimana berikut :
1. Al-Maidah ayat 1 :
ۚ
ۗ
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  aqad-aqad  itu.  Dihalalkan bagimu  binatang ternak,  kecuali  yang  akan  dibacakan  kepadamu  dengan tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang  mengerjakan  haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
Dalam surat al-Maidah ayat 1 di atas, Allah menyeru kepada seluruh kaum mukmin dengan memerintahkan untuk memenuhi akad atau perjanjian yang telah terjalin diantara mereka maupun dengan Allah. Kata “al - uqud” adalah jamak dari kata “aqad” yang  pada  mulanya  berarti  mengikat  sesuatu  dengan  sesuatu sehingga  tidak  menjadi  baginya  dan  tidak  terpisah  dengannya.  Dalam  ayat  al- Maidah  ayat  1  ada  lafadz  yang  artinya  “penuhilah”  dimana  dalam  bahas  Arab disebut  fi’i l  amr  (kata-kata  perintah)  yang  implikasinya  jika  lafadz  yang  khusus dalam suatu nash yang di dalamnya mengandung arti perintah maka menunjukan hukumnya  adalah  wajib.  Perintah  ayat  ini  menunjukan  betapa  al- Qur’an  sangat menekankan perlunya memenuhi akad dan maknanya pemenuhan sempurna.
2. Al-Baqarah ayat 275 :
“ Orang-orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri melainkan seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  setan  lantaran  (tekanan)  penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),  sesungguhnya  jual  beli  itu  sama dengan  riba,  padahal  Allah telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba.  Orang-orang  yang telah  sampai  kepadanya  larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang  larangan);  dan  urusannya  (terserah)  kepada  Allah.  Orang  yang mengulangi  (mengambil  riba),  maka  orang  itu  adalah  penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.(QS. Al-Baqarah 275)
Dari  ayat  tersebut  dijelaskan  bahwa  dilarangnya  riba.  Riba  merupakan tambahan. Riba bisa terjadi dalam jual beli maupun utang piutang. Oleh sebab itu kita  harus  lebih  berhati-hati  agar  terhindar  dari  bahaya  riba. Karena  orang  yang melakukan  riba  dalam  ayat  tersebut  dijelaskan  seperti  orang  yang  kemasukan setan. Dalam  hal  utang  piutang  dilarangnya  riba  yaitu  penambahan  jumlah  yang dikembalikan. Hal tersebut dilarang karena hal tersebut termasuk riba.
3. Al-Baqarah ayat 282 :
﴿ : ٢٨٢ ﴾
“ Hai orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak  secara tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  Dan hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu  menuliskannya  dengan  benar. Dan  janganlah  penulis  enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah mengajarkannya,  meka  hendaklah  ia  menulis,  dan  hendaklah  orang  yang berhutang  itu  mengimlakkan  (apa  yang  akan  ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya,  dan  janganlah  ia  mengurangi  sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah  (keadaannya)  atau  dia  sendiri  tidak  mampu  mengimlakkan,  maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua  orang  saksi  dari  orang-orang  lelaki  (di  antaramu).  Jika  tak  ada  dua orang  lelaki,  maka  (boleh)  seorang  lelaki  dan  dua  orang  perempuan  dari saksi-saksi  yang  kamu  ridhai,  supaya  jika  seorang  lupa  maka  yang  seorang mengingatkannya.  Janganlah  saksi-saksi  itu  enggan  (memberi  keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil  maupun  besar  sampai  batas  waktu  membayarnya.  Yang  demikian  itu, lebih  adil  di  sisi  Allah  dan  lebih  menguatkan  persaksian  dan  lebih  dekat kepada  tidak  (menimbulkan)  keraguanmu.  (Tulislah  mu'amalahmu  itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,  maka  tidak  ada  dosa  bagi  kamu,  (jika)  kamu  tidak  menulisnya.  Dan persaksikanlah  apabila  kamu  berjual  beli;  dan  janganlah  penulis  dan  saksi saling  sulit  menyulitkan.  Jika  kamu  lakukan  (yang  demikian),  maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada  Allah;  Allah  mengajarmu;  dan  Allah  Maha  Mengetahui  segala sesuatu ” .
Ayat  tersebut menjelaskan  bahwa  orang  yang  berutang  hendaklah mengucapkan  utangnya  dan  tempo  pembayarannya  dengan  cara  imlak  atau didektekan  maka  barulah  juru  tulis  itu  menuliskan  apa  yang  telah  diimlakkan. Selain  itu ada anjuran  mengenai  utang  piutang  seperti  harus  dicatat,  ada  saksi, jangka  waktu  ditentukan  dan  bagaimana  pula  jika  ada  perselisihan  antara  kedua belah  pihak.  Ayat  ini    menerangkan  bahwa  dalam  utang  piutang  atau  transaksi yang  tidak  kontan  hendaklah  dituliskan  sehingga  ketika  ada  perselisihan dapat dibuktikan.

## Perjanjian dalam Tinjauan Fiqih
Perjanjian  atau  perikatan  secara  etimologi adalah  ikatan.  Sedangkan menurut  terminologi  perjanjian  atau  perikatan  adalah  suatu  perbuatan  dimana seseorang  mengikatkan  dirinya  kepada  seorang  atau  beberapa  lain. 1 Menurut Abdul  kadir  Muhammad  perjanjian  adalah  suatu  persetujuan  dengan  dua  orang atau  lebih  saling  mengikatkan  diri  untuk  melaksanakan  sesuatu  hal  dalam lapangangan harta kekayaan. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian berasal dari  kata  aqad  yang  secara  etimologi  berarti  “menyimpulkan”.  Sedangkan menurut  istilah  sesuatu  yang  dengannya  akan sempurna  perpaduan  antara  dua macam  kehendak,  baik  dengan  kata  atau  yang  lain,  dan  kemudian  karenanya timbul  ketentuan/  kepastian  pada  dua  sisinya.  Suatu  asas  konsensualitas, perjanjian telah timbul sejak tercapainya kesepakatan. 2 Para pihak dianggap telah mempunyai  hak  dan  kewajiban  pada  saat  disepakatinya  meskipun  dibuat  secara lisan.  Namun  demikian  kepastian  hukum,  perlindungan  para  pihak  dan pembuktian,  perjanjian  lazim  dituangkan  dalam  suatu  format  tertentu  sebagai formalitas seperti dalam pernyataan tertulis.
Dasar  hukum  perjanjian  pembiayaan  dibuat  secara  tertulis  yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Al- Qur’an surah Al -Baqarah ayat 282. Sedangkan hadis Rasulullah SAW antara lain sebagai berikut:
}

## {
Telah  menceritakan  kepada  kami  Ubaidullah  bin  Yusuf  Al  Jubairi  dan Jamil bin Al Hasan Al Atiki keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan Al Ijli berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin An Nadlrah dari Bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri ia  berkata  ketika  dia  membaca  ayat  ini:  '  Wahai  orang-orang  yang
1 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT Intermasa, 1976), h.15.
2 Subekti., 16.
beriman,  apabila  kalian  berhutang  piutang  untuk  waktu  tertentu, hendaklah kalian menuliskannya, hingga ayat: ' Akan tetapi jika sebagian kalian  percaya  kepada  sebagian  yang  lain',  ia  mengatakan,  "Ayat  ini menghapus ayat yang sebelumnya." (IBNU MAJAH - 2356)
Dari  ayat  dan  hadis  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  transaksi yang  dilakukan  (tidak  secara  tunai)  dianjurkan  untuk  ditulis.  Anjuran  penulisan tersebut dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alat bukti pada suatu ketika terjadi perselisihan  yang  diakibatkan  oleh  sifat  lupa  manusia akan  isi  perjanjian  atau karena kesengajaan satu pihak untuk berbuat curang kepada pihak lain.
Sejalan  dengan  maksud  ayat  dan  hadis  tersebut,  dalam  kaitannya  dengan pemberian  pembiayaan  oleh  bank  kepada  nasabahnya  yang  pada  umumnya dilaksanakan  pembayaran secara  tidak  tunai,  maka  perjanjian  atau  akad  dibuat secara tertulis menjadi bagian penting yang harus dilakukan. 3
a. Rukun-rukun Akad :
1) ‘Aqid, adalah  orang  yang  berakad  terkadang  masing-masing  pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa beberapa orang.
2) Ma’qud alaih , ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
3) Maudhu’ al - ‘aqd ,  yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
4) Shighat al-aqd, ialah ijab kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam  mengadakan  akad.  Kabul  ialah  perkataam  yang  keluar  dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al-aqd (akad) ialah: 4
1) Shighat al-aqd harus jelas pengertiannya.
2) Harus bersesuian antara ijab dan kabul.
3 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),7.
4 Chaiiruman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),3.
3) Menggambarkan  kesungguhan  kemauan  dari  pihak-pihak  yang bersangkutan, tidak terpaksa, atau tidak karena diancam.

## b. Cara berakad
Beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama’ fiqh dalam berakad :
1) Dengan cara tulisan atau kitabah. 5
2) Isyarat,  bagi  orang  tertentu  akad  atau  ijab  kabul  tidak  dapat dilaksanakan  dengan  tulisan  maupun  lisan,  misalnya  pada  orang  bisu yang  tidak  bisa  baca  maupun  tulis,  maka  orang  tersebut  akad  dengan isyarat.
c. Syarat-syarat akad
1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang  tidak  cakap  (orang  gila,  orang  yang  berada  dibawah pengampuan (mahjur) dan lainnya akadnya tidak sah.
2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3) Akad itu di ijinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
4) Akadnya bukan jenis akad yang dilarang.
5) Akad dapat memberi faedah.
6) Ijab  harus  berjalan  terus,  maka  ijab  tidak  sah  apabila  ijab  tersebut dibatalkan sebelum adanya qobul.
7) Ijab  dan  qobul  harus  bersambung,  jika  seseorang  melakukan  ijab  dan berpisah sebelum terjadinya qobul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah.
d. Prinsip-prinsip akad
Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:
1) Prinsip kebebasan berkontrak.
2) Prinsip perjanjian itu mengikat.
3) Prinsip kesepakatan bersama.
5 Chaiiruman Pasaribu., 4.
4) Prinsip ibadah.
5) Prinsip keadilan dan keseimbangan.
6) Prinsip kejujuran (amanah).

## Penjaminan dalam Tinjauan Fiqh
Penjaminan adalah tanggung jawab ke atas hak orang lain atau seseorang yang  mempunyai  tanggungjawab  tertentu  untuk  diambil  tindakan  atau mendapatkan  sesuatu  barang  ganti  kepada  pihak yang  berhak.  Secara keseluruhannya  bermaksud  kesanggupan  tanggung  jawab  seseorang  penjamin untuk bertanggung  jawab  terhadap  orang  lain  (si  berhutang).  Perjanjian  antara penjamin  dan  pihak  yang  menerima  jaminan  di  mana  penjamin  menerima tanggung  jawab  untuk  menjelaskan  hutang  atau  membayar  ganti  rugi  jika sekirannya pihak yang berhutang atau berjanji untuk melaksanankan sesuatu kerja itu gagal menunaikan tanggung jawabnya.
Dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini dapat di pelajari dalam Al- Qur’an pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf berikut :
۟ ٓ ۦ ۠ ۦ Penyeru- penyeru  itu  berseru,  ‘kami  kehilangan  piala  raja  dan barangsiapa  yang  dapat  mengembalikannya  akan  memperoleh  makanan seberat  (seberat)  beban  unta  dan  aku  menjamin  terhadapnya (QS.Yusuf:72).
Kata  za’im  yang  berarti  penjamin  dalam  surah  Yusuf  tersebut  adalah gharim,  orang  yang  bertanggungjawab. Landasan  syariah  dari  pemberian fasilitas  dalam  bentuk  jaminan kafalah  padaayat  di  atas  di  pertegas  dalam hadits Rasulullah sebagai berikut HR Bukhari no. 2127:
Telah  di  hadapkan  kepada  Rasulullah  SAW.  (mayat  seorang  laki-laki untuk  di  shalatkan)  ….Raulullah  SAW  bertanya  “apakah  dia  mempunyai warisan?”  Para  sahabat  menjawab  “tidak”  Rasulullah  bertanya  lagi, apakah  dia  mempunyai  utang?’  Sahabat  menjawab  “Ya,  sejumlah  tiga dinar.”  Rasulullah  pun  menyuruh  para  sahabat  untuk  mensolatkannya (tetapi  beliau  sendiri  tidak).  Abu  Qatadah  lalu  berkata,  “saya  menjamin hutangnya,  ya  Rasulullah.”  Maka  Rasulullah  pun  mensol atkan  mayat tersebut. (HR Bukhari no. 2127)
Dibolehkan  kafalah karena kafalah sangat  diperlukan  dalam  waktu tertentu.  Adakalanya  orang  memerlukan  modal  dalam  usaha  dan  untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya.
a. Rukun Penjaminan
1) Adh-Dhamin (orang yang menjamin)
2) Al-Madhmun lahu (orang yang berpiutang
3) )Al- Madhmun ‘anhu (orang yang berhutang)
4) Al-Madhmun (objek jaminan) Sighah (akad/ijab)
b. Syarat Penjaminan
1) Kafil yaitu  orang  yang  menjamin  dimana  ia  disyaratkan  sudah  baligh, berakal, merdeka dalam mengelola harta bendanya/tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
2) Mafkul  lahu yaitu  orang  yang  berpiutang.  Syaratnya  yang  berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin.
3) Makful  ‘a nhu adalah  orang  yang  berutang,  tidak  disyaratkan  baginya kerelaan  terhadap  penjamin  karena  pada  prinsipnya  hutang  itu  harus  lunak, baik orang yang berhutang rela maupun tidak. namun lebih baik dia rela/ridha. 4) Al-Makful adalah utang dan barang.  Disebut juga madmun bihataumakful bih.  Disyaratkan  pada makful dapat  diketahui  dan  tetap  keadaannya (ditetapkan).
5) Sighat atau  lafadz  adalah  pernyataan  yang  diucapkan  oleh  penjamin,
disyaratkan keadaan sighat mengandung makna menjamin.

## Perjanjian dalam Hukum Perdata
Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum  antara dua orang atau lebih yang  disebut  Perikatan  yang  di  dalamya  terdapat  hak  dan  kewajiban  masing- masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.
1. Azas-azas Hukum Perjanjian
Ada  beberapa  azas  yang  dapat  ditemukan  dalam  Hukum  Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu:
a. Azas  Konsensualitas,  yaitu  bahwa  suatu  perjanjian  dan  perikatan  yang timbul  telah  lahir  sejak  detik  tercapainya  kesepakatan,  selama  para  pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.
b. Azas  Kebebasan  Berkontrak,  yaitu  bahwa  para  pihak  dalam  suatu perjanjian  bebas  untuk  menentukan  materi/isi  dari  perjanjian  sepanjang tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan  dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas  dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Syarat Sahnya Perjanjian
Dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  disebutkan, untuk  sahnya  suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:
a. Sepakat
Mereka  yang  mengikatkan  dirinya,  artinya  bahwa  para  pihak  yang mengadakan  perjanjian  itu  harus  bersepakat  atau  setuju  mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
b. Kecakapan
Yaitu  bahwa  para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian    harus  cakap menurut  hukum,    serta  berhak  dan  berwenang  melakukan  perjanjian. Mengenai  kecakapan  Pasal  1329  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa  setiap orang  cakap  melakukan  perbuatan  hukum  kecuali  yang    oleh  undang- undang dinyatakan tidak cakap.
3. Kelalaian/Wanprestasi
Kelalaian  atau  Wanprestasi  adalah  apabila  salah  satu  pihak  yang mengadakan  perjanjian,  tidak  melakukan  apa  yang  diperjanjikan. Kelalaian/Wanprestasi  yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat macam, yaitu:
a. Tidak melaksanakan isi perjanjian.
b. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
c. Terlambat melaksanakan isi perjanjian.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
4. Hapusnya Perjanjian
Hapusnya suatu perjanjian yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:
a. Pembayaran
Adalah  setiap  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam perjanjian  secara  sukarela.    Berdasarkan  pasal  1382  KUH  Perdata dimungkinkan  menggantikan hak-hak  seorang  kreditur/berpiutang. Menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang dinamakan subrogatie.  Mengenai  subrogatie  diatur  dalam  pasal  1400  sampai dengan 1403 KUH Perdata. Subrogatie dapat terjadi karena pasal 1401 KUH Perdata dan karena Undang-undang (Pasal 1402 KUH Perdata).
b. Penawaran  pembayaran  tunai  diikuti  oleh  penyimpanan  atau  penitipan uang atau barang pada Panitera Pengadilan Negeri.
Adalah  suatu  cara  pembayaran  yang  harus  dilakukan  apabila  si berpiutang  (kreditur)  menolak  pembayaran  utang  dari  debitur,  setelah kreditur  menolak  pembayaran,  debitur  dapat  memohon  kepada Pengadilan Negeri untuk mengesahkan penawaran pembayaran itu yang
diikuti  dengan  penyerahan  uang  atau  barang  sebagai  tanda  pelunasan atas  utang  debitur  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri.  Setelah penawaran  pembayaran  itu  disahkan  oleh  Pengadilan  Negeri,  maka barang  atau  uang  yang  akan  dibayarkan  itu,  disimpan  atau  dititipkan kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri,  dengan  demikian  hapuslah  utang piutang itu.
c. Pembaharuan utang atau novasi
Adalah suatu pembuatan perjanjian baru yang menggantikan suatu perjanjian lama.  Menurut Pasal 1413 KUH Perdata ada 3 macam cara melaksanakan suatu pembaharuan utang atau novasi, yaitu yang diganti debitur, krediturnya (subyeknya) atau obyek dari perjanjian itu.
d. Perjumpaan utang atau Kompensasi
Adalah  suatu  cara  penghapusan/pelunasan  utang  dengan  jalan memperjumpakan  atau  memperhitungkan  utang  piutang  secara  timbal- balik antara kreditur dan debitur. Jika debitur mempunyai suatu piutang pada  kreditur, sehingga  antara  debitur  dan  kreditur  itu  sama-sama berhak untuk menagih piutang satu dengan lainnya. Menurut pasal 1429 KUH  Perdata,  perjumpaan  utang  ini  dapat  terjadi  dengan  tidak membedakan darimana sumber utang-piutang antara kedua belah pihak itu telah terjadi.
e. Percampuran utang
Adalah apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang  berutang  (debitur)  berkumpul  pada  satu  orang,  maka  terjadilah demi  hukum  suatu  percampuran  utang  dengan  mana  utang-piutang  itu dihapuskan,  misalnya:  debitur menikah  dengan  krediturnya,  atau debitur ditunjuk sebagai ahli waris tunggal oleh krediturnya.
f. Pembebasan utang
Menurut pasal 1439 KUH Perdata, Pembebasan utang adalah suatu perjanjian  yang  berisi  kreditur  dengan  sukarela  membebaskan  debitur dari segala kewajibannya.
g. Batal/Pembatalan
Menurut  pasal  1446  KUH  Perdata  adalah,  pembatalan  atas perjanjian  yang telah dibuat antara kedua belah pihak  yang melakukan perjanjian,  dapat  dimintakan  pembatalannya  kepada  Hakim,  bila  salah satu  pihak  yang  melakukan  perjanjian  itu  tidak  memenuhi  syarat subyektif yang tercantum pada syarat sahnya perjanjian.
h. Lewat waktu
Menurut  pasal  1946  KUH  Perdata,  kadaluwarsa  atau  lewat  waktu adalah  suatu  upaya  untuk  memperoleh  sesuatu  atau  untuk  dibebaskan dari  suatu  perjanjian  dengan  lewatnya  suatu  waktu  tertentu  dan  atas syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh  undang-undang.Dalam  pasal  1967 KUH  Perdata  disebutkan  bahwa  segala  tuntutan  hukum,  baik  yang bersifat  kebendaan,  maupun  yang  bersifat  perseorangan  hapus  karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Dengan lewatnya waktu  tersebut,  maka  perjanjian  yang  telah  dibuat  tersebut  menjadi hapus .

## Antisipasi Pembiayaan Bermasalah
Berkaitan  dengan  pembiayaan  di  bank  Syariah,  dalam  melakukan penilaian  permohonan  pembiayaan  bank  syariah bagian  marketing  harus memperhatikan  beberapa  prinsip  utama  yang  berkaitan  dengan  kondisi  secara keseluruhan  calon  nasabah,  sehingga  bisa  mengurangi  tingkat  pembiayaan bermasalah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu :
1. Character
Yaitu  penilaian  terhadap  karakter  atau  kepribadian  calon  penerima pembiayaan  dengan  tujuan  untuk  memperkirakan  kemungkinan  bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
2. Capacity
Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi
penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan  atas  sarana  usahanya  seperti  toko,  karyawan,  alat-alat,  pabrik serta metode kegiatan.
3. Capital
Yaitu  penilaian  terhadap  kemampuan  modal  yang  dimiliki  oleh  calon penerima  pembiayaan  yang  diukur  dengan  posisi  perusahaan  secara keseluruhan  yang  ditujukan  oleh rasio  finansial dan  penekanan  pada komposisi modalnya.
4. Collateral
Yaitu  jaminan  yang  dimiliki calon  penerima  pembiayaan.  Penilaian  ini bertujuan  untuk  lebih  meyakinkan  bahwa  jika  suatu  resiko  kegagalan pembayaran  tercapai  terjadi  ,  maka  jaminan  dapat  dipakai  sebagai pengganti dari kewajiban.
5. Condition
Bank  syariah  harus  melihat  kondisi  ekonomi  yang terjadi  di  masyarakat secara spesifik melihat  adanya  keterkaitan  dengan  jenis  usaha  yang dilakukan  oleh  calon  penerima  pembiayaan.  Hal  tersebut  karena  kondisi eksternal  berperan  besar  dalam  proses  berjalannya  usaha  calon  penerima pembiayaan.
6. Syariah
Penilaian  ini  dilakukan  untuk  menegaskan  bahwa  usaha  yang  akan dibiayaai  benar-benar  usaha  yang  tidak  melanggar  syariah  sesuai  dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”
Selain  hal  diatas,  antisipasi  pembiayaan  bermasalah  dapat  dilakukan dengan  cara  sebagai  berikut.  Karena  kaitannya  dengan  penjualan  tangguh, maka  akan  muncul  utang  piutang,  pembeli (nasabah) mempunyai  utang  dan penjual (bank) mempunyai  piutang.  Untuk  mencegah  terjadinya  hal-hal  yang tidak  diinginkan  atau  untuk  menghindari  risiko  penjual  dapat  mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli (nasabah) dan meminta jaminan. Dalam hal ini, objek akad murabahah yaitu barang yang diperjualbelikan dapat digunakan
sebagai jaminan.  Untuk  penjualan tidak tunai (tangguh), sebaliknya dibuatkan kontrak  atau  perjanjian  nya  secara  tertulis  dan  dihadiri  saksi-saksi.  Kontrak memuat  antara  lain  besar  nya  utang  pembeli  (nasabah). Karena  membeli barang,  jangka  waktu  akad,  besarnya  angsuran  tiap  periode,  jaminan,  siapa yang  berhak  atas  diskon  pembelian  barang  setelah  akad  pembeli  atau  penjual dan  lain  sebagainya. Selain  itu,  dalam  produk  mudharabah  juga  dapat diantisipasi  dengan  mengadakan  perjanjian  yang  bisa  mengikat  kedua  belah pihak di rana hukum. Dengan adanya perjanjian tersebut dapat meminimalisisr terjadinya  risiko  yang  tidak  diinginkan.  Karena  dalam  mudharabah  juga  ada tangguhan  maka  juga  harus  ada  jaminan.  Selain  hal  tersebut  bank  juga  harus memonitoring berjalannya kegiatan usaha yang dilakukan pengelola agar bank juga mengetahui setiap perkembangannya. 6

## a. Dasar Hukum
Pembiayaan  bermasalah  muncul  dari  adanya  penyaluran  dana  atau pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  bank  kepada  nasabahnya.  Pembiayaan  ini disalurkan  kepada  transaksi-transaksi  bisnis  yang  tidak  tunai,  sehingga menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran. Dalam perspektif fiqih, transaksi tidak tunai ini sering menjadi pembahasan utang piutang. Karenanya, pembahasan berikut akan menjelaskan tentang landasan utang piutang dan etika utang piutang.
1) Landasan utang piutang
Kemungkinan  terjadinya  utang  piutang  dalam  bermuamalat  atau karena  kebutuhan  mendesak  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Hal  ini dijelaskan  dalam  surat  al-baqarah  282.  Disamping  itu  berdasarkan  hadis yang  diriwayatkan  oleh  Al-Bukhari  dan  Muslim  dari  Aisyah  menyatakan bahwa: Rasulullah  saw  membeli  makanan  dari  seorang  Yahudi  dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan.
Dari  ayat  dan  hadis  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Islam mengakomodir  kegiatan  transaksi  secara  tidak  tunai  atau  utang,  dengan
6 Nurhayati  Sri,  Wasilah, Akuntansi  Syariah  di  Indonesia  edisi  2  revisi (Jakarta:  Salemba empat, 2011), 121.
syarat    semua  transaksi  tersebut  dicatat  sesuai  prosedur  yang  berlaku, ditambah  adanya  saksi  dan  barang  jaminan  sebagai  perlindungan.  Tujuan adanya  prosedur  tersebut  agar  hubungan  utang  piutang  yang  dilakukan para  pihak  yang  melakukan  akad  terhindar  dari  kerugian,  selain  itu  hal tersebut juga dapat mengatasi masalah pembiayaan.
2) Etika utang piutang 7
a) Menepati janji
b) Menyegerakan membayar utang
c) Melarang menunda-nunda pembayaran utang
d) Lapang dada ketika membayar utang
e) Tolong-menolong dan memberi kemudahan

## Landasan Fiqh Mengenai Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan bermasalah Adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga  pembiayaan  seperti  bank  syariah  yang  dalam  pelaksanaan  pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan  yang  debiturnya  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  dijanjikan,  serta pembiayaan  tersebut  tidak  menepati  jadwal.  Sehingga  hal-hal  tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak. 8
Pembiayaan  bermasalah  merupakan  salah  satu  dari  resiko  dalam  suatu pelaksanaan  pembiayaan.  Adiwarman  A.  Karim  menjelaskan  bahwa  resiko pembiayaan  merupakan  resiko  yang  disebabkan  oleh  adanya  counterparty  dalam memenuhi  kewajibannya.  Dalam  bank  syariah,  resiko  pembiayaan  mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi. 9
7 Faturrahman Djamil., 74.
8 Robert  Tampubolon, Risk  Management:  Pendekatakan  Kualitatif  Untuk  Bank  Komersial (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004),  24.
9 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 260.
Pengaruh Aspek  Hukum  Perjanjian  Dan  Penjaminan  Terhadap  Antisipasi Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Rahma Syariah
Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPR-Syariah)  adalah  salah  satu lembaga  keuangan  perbankan  syariah,  yang  pola  operasionalnya  mengikuti prinsip – prinsip  syariah  ataupun  muamalah  Islam.  BPRS  berdiri  berdasarkan  UU No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  dan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  UU  No.7  Tahun  1992  tentang Perbankan,  disebutkan  bahwa  BPRS  adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan usaha  berdasarkan  prinsip  syariah.  BPRS  yang  melakukan  kegiatan  usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank  Indonesia  No.  32/36/KEP/DIR/1999  tanggal  12  Mei  1999  tentang  Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah  bisa  diartikan  sebagai  lembaga  keuangan  sebagaimana  BPR konvensional,  tetapi  dalam  operasinya  menggunakan  prinsip-prinsip  syariah terutama bagi hasil. 10
BPRS Rahma Syariah ini diawali dari keinginan untuk menjadi salah satu penggerak  ekonomi  syariah  di  wilayah  kabupaten  Kediri  dan  adanya  niatan memperkenalkan  pada  masyarakat  tentang  model  usaha  yang  bercorak  Islami, maka  setelah  memperoleh  ijin  Surat  Persetujuan  Prinsip  Berdiri  diberikan  oleh direktorat  perbankan  syariah  bank  Indonesia  pada  tanggal  30  Oktober  2009  no. 11/1464/DPbS  dan  ijin  usaha  diperoleh  tanggal  27  April  2010  dengan  nomer Surat  No.12/601/DPbS. Berdasarkan  surat  keputusan  tersebut  maka  secara  resmi PT. BPRS Rahma Syariah berdiri pada tangga 17 Mei 2010.
Kemudian  perlu  diketahui  di  dalam  Bank  Syariah  juga  terdapat  BPRS. BPRS adalah  salah  satu  lembaga  keuangan  perbankan  syariah,  yang pola operasionalnya  mengikuti  prinsip-prinsip  syariah  ataupun  muamalah  Islam. Menurut  Surat  Keputusan  Direktur  Bank  Indonesia  No.  32/36/KEP/DIR/1999 tanggal  12  Mei  1999  tentang  Bank  Perkreditan  Rakyat  Berdasarkan  Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga
10 Ahmad Rodoni, Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 38.
keuangan sebagaimana BPR konvensional, tetapi dalam operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil. 11
Produk  BPRS  Syariah  terdiri  dari  pembiayaan  mudharabah  dan murabahah. Bilamana nasabah kurang mengetahui mengenai produk pembiayaan tersebut,  maka  tidak  perlu  khawatir.  Pihak  Bank  selalu  menjelaskan  terlebih dahulu kepada nasabah, baik nasabah itu sudah memahami maupun belum paham sama sekali.
Karena  pada  umumnya  BPRS  banyak  terfokus  pada  pembiayaan,  maka perlu juga mengetahui mengenai persyaratan bagi nasabah yang ingin  melakukan kerjasama dengan BPRS maupun untuk melakukan pembiayaan.
Setelah  kita  ketahui  syarat  untuk  melakukan  pembiayaan.  Maka  dapat diketahui  perlu  adanya  agunan.  Yang  mana agunan  tersebut  berfungsi  sebagai jaminan  jika  ada  cidera  janji  atas  perjanjian  yang  telah  disepakai  guna  mengikat antar kedua belah pihak.
Dengan  adanya  agunan  tersebut  maka  nasabah  akan  lebih  disiplin  dalam melaksanakan  perjanjian.  Dan  agunan  tersebut  akan  disimpan  dengan  baik  oleh pihak Bank. Nasabah tidak boleh melalaikan tanggung jawabnya, karena dari awal akad  sudah  dicantumkan  jika  terjadi  kerusakan  maka  nasabah  tanggung  jawab sepenuhnya.  Untuk  surat  penting  yang  berada  di  bawah  penyimpanan  Bank, nasabah  tidak  perlu  khawatir  jika  hilang  atau  rusak.  Secara  hukum  itu  sudah menjadi  tanggung  jawab  Bank  untuk  menjaganya.  Lagipula  lemari  penyimpanan dokumen Bank sangatlah aman. Lemari tersebut ditanam dalam tembok Bank dan terbuat  dari  besi  baja  yang  tahan dan  kuat  dari  segala  macam  bahaya,  bahkan banjir,  kebakaran,  dan  peledakaan  bom  sekaligus.  Agunan  merupakan  pengikat perjanjian.  Maka  dapat  diketahui  agunan  harus  dihadirkan  dalam  melakukan perjanjian pembiayaan baik dalm jumlah kecil maupun besar.
Selanjutnya  bila  nasabah  melakukan  pembiayaan,  maka  BPRS  juga memiliki beberapa contoh perhitungan.
Mengenai  penetapan  sistem  bagi  hasil pada  BPRS  Rahma  Syariah, Ibu Devi menjelaskan bahwa:
11 Ahmad Rodoni, Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 38.
Bilamana  nasabah  cidera  janji.  Maka  BPRS  juga  memiliki  beberapa langkah penagihan guna mengingatkan kepada nasabah. Langkah tersebut sangat perlu dilakukan guna meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan.
Antisipasi  pembiayaan  bermasalah  dapat  dilakukan  dari  awal  yaitu  bila aspek  hukum  nya  kuat  maka  kemungkinan  pembiayaan  itu  bermasalah  menjadi kecil.  Sedangkan  bila  aspek  hukumnya  lemah,  maka  kemungkinan  pembiayaan bermasalah itu menjadi besar. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan akad awal yang  harus  jelas  dan  sejelas-jelasnya  mengenai  ketentuan  apa  saja  yang  harus dipenuhi. Lalu survey  yang benar-benar akurat karena secara hukum pihak Bank punya kewenangan untuk menyurvei atau memantau. Lalu penilaian agunan yang tepat, serta pengikatan perjanjian yang benar sebagai berikut:
Karena  di  dalam  proses  pembiayaan  tidak  selalu berjalan  lancar,  maka perlua adanya cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Cara-cara yang dapat dilakukan adalah:
Bilamana cara tersebut serasa kurang mampu mengatasi masalah. Pastinya BPRS  juga  memiliki  cara  jitu  yang  lain  guna  mengatasinya.  Ada  beberapa  cara yang diterapkan di BPRS Rahma Syariah, diantaranya:
Dari penjelasan-penjelasn sebelumnya, maka dapat diketahui pula adanya hubungan  antara  perjanjian  dengan  penjaminan.  Yang  mana  secara  hukum perjanjian  merupakan  suatu  kesepakatan  beberapa  pihak yang  dapat  mengikat keduanya. Dan bilamana khawatir ada cidera janji, maka dengan adanya jaminan dapat memperkuat perjanjian tersebut. Maka, tentu saja perjanjian dan penjaminan atau  agunan  berpengaruh  terhadap  antisipasi  pembiayaan  bermasalah  karena dengan adanya perjanjian tersebut terjadilah suatu pengikatan antara kedua belah pihak.  Sehingga  bila  ada  permasalahan  maka  perjanjian  tersebut  dapat  menjadi dasar hukum dalam penyelesaian masalah. Sehingga perjanjian dan jaminan selalu digunakan baik di BPRS Rahma Syariah maupun lembaga keuangan lainnya.
Namun  yang  perlu  diketahui  bahwa  setiap  Bank  juga  mewajibkan pegawainya  untuk berpenampilan  sopan,  rapi,  dan  bersih.  Apalagi  adalah perbankan syariah.

## PENUTUP
Bank  syariah atau  bisa  dikenal  dengan  bank  Islam  mempunyai  sistem operasi di mana ia tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan  bank  tanpa  bunga  ini,  bisa  dikatakan  sebagai  lembaga  keuangan  atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al- Qur ‟ an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan  yang  usaha  pokoknya  memberikan  pembiayaan  dan  jasa-jasa  lainnya dalam  lalu  lintas  pembayaran  serta  peredaran  uang  yang  pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Kemudian dengan perkembangannya di perbankan  syariah,  maka  munculah  salah  satunya  Bank  Perkreditan  Rakyat Syariah atau biasanya disebut BPRS.
BPRS adalah  salah  satu  lembaga  keuangan  perbankan  syariah,  yang  pola operasionalnya  mengikuti  prinsip-prinsip  syariah  ataupun  muamalah  Islam. Berkaitan dengan hasil penelitian di BPRS Rahma Syariah yaitu Bank yang dalam operasionalnya  menggunakan  prinsip-prinsip  syariah. BPRS  Rahma  Syariah  ini diawali  dari  keinginan  untuk  menjadi  salah  satu  penggerak  ekonomi  syariah  di wilayah  kabupaten  Kediri  dan  adanya  niatan  memperkenalkan  pada  masyarakat tentang  model  usaha  yang  bercorak  Islami,  maka  setelah  memperoleh  ijin  Surat Persetujuan  Prinsip  Berdiri  diberikan  oleh  direktorat  perbankan  syariah  bank Indonesia  pada  tanggal  30  Oktober  2009  no.  11/1464/DPbS  dan  ijin  usaha diperoleh  tanggal  27  April  2010  dengan  nomer  Surat  No.12/601/DPbS. Berdasarkan  surat  keputusan  tersebut  maka  secara  resmi  PT.  BPRS  Rahma Syariah berdiri pada tangga 17 Mei 2010.
Kemudian  berkaitan  dengan  BPRS  Rahma  Syariah  Gurah  dalam operasionalnya  dalam  mengantisipasi  masalah  pembiayaan,  maka  BPRS  Rahma Syariah menggunakan hukum perjanjian dan penjaminan atau agunan. Yang mana perjanjian  dan  penjaminan  atau  agunan  berpengaruh  terhadap  antisipasi pembiayaan bermasalah karena dengan adanya perjanjian tersebut terjadilah suatu pengikatan  antara  kedua  belah  pihak.  Sehingga  bila  ada  permasalahan  maka perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum dalam penyelesaian masalah.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Karim, Adiwarman Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
Djamil,  Faturrahman. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah.
Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
Pasaribu, Chaiiruman.Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
2004.
Rodoni, Ahmad. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim. 2008.
Sri, Nurhayati Wasilah. Akuntansi Syariah di Indonesia edisi 2 revisi. Jakarta:
Salemba empat. 2011.
Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa. 1976.
Tampubolon, Robert. Risk Management: Pendekatakan Kualitatif Untuk Bank
Komersial. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2004.
Umam, Khotibul. Perbankan Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2008.