## PERKEMBANGAN DELIK ZINA DALAM YURISPRUDENSI HUKUM PIDANA
Zulfiqar Bhisma Putra Rozi Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya email : zulfiqar.putra007@gmail.com disampaikan 1/7/19 – di-review 23/7/19 – diterima 5/12/19 DOI: 10.25123/vej.3612

## Abstract
This article examines the concept of adultery as regulated in Article 284 of the Criminal Code. Behind this penal ruling is the intention to protect the sanctity of marriage contracts. Outside the purview of this  article  is  extra  marital  sex.  The  author  main  argument  is  that  Judges  using  their  authority  to extract  and  formula  existing  unwritten  society’s  appraisal  and  judgment  on  extra-marital  sex.  The purpose of which is to make possible penalization of couples considering guilty of committing extra marital sex.  A study of existing laws and regulations, plus relevant court judgments will be undertaken, to explore the possibility of changing and extending the concept of zina (adultery) to encompass also extra-marital sex.
Keywords:
court judgments, article 284 of the criminal code, adultery, extramarital sex, national criminal la w

## Abstrak
Tulisan ini menelaah pengaturan tindak pidana zina di dalam Pasal 284 KUHP. Ketentuan ini pada prinsipnya  bertujuan  melindungi  kesucian  ikatan  perkawinan.  Di  luar  jangkauan  ketentuan  ini adalah konsep zina sebagai persetubuhan pasangan yang tidak terikat perkawinan. Argumen utama yang hendak diajukan bahwa Hakim memiliki kuasa untuk menggali nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan memperluas pengertian dan ruang lingkup zina. Tujuannya adalah agar pasangan  yang  ‘bersalah’  melakukan  persetubuhan  di  luar  ikatan  perkawinan  dapat  dijatuhi hukuman  pidana.    Penelitian  ini  akan  menelaah  peraturan  perundang-undangan  serta  putusan- putusan yang terkait dalam rangka mengusulkan perubahan dan pembaharuan terhadap konsep zina tersebut di atas.
Kata kunci : yurisprudensi, pasal 284 KUHP, perzinaan, hukum pidana nasional

## Pendahuluan
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, selaku Undang-Undang tertinggi di Negara, Indonesia adalah negara hukum yang  menjalankan  kehidupan  dengan  berlandaskan  pada  prinsip  kedaulatan Rakyat. 1 Pemerintah  menegaskan  agar  seluruh  elemen  masyarakat  mematuhi segala hukum yang telah diberlakukan. Salah satunya adalah Hukum Pidana dengan KUHP  sebagai  sumber  hukum  materiilnya  dan  KUHAP  sebagai  sumber  hukum
1 Lihat Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
formilnya.  Hukum  Pidana  adalah  merupakan  salah  satu  hukum  publik  yang diciptakan oleh Pemerintah yang berwenang sebagai salah satu instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat.
Dalam  KUHP  terdapat  beberapa  ketentuan  mengenai  kejahatan  terhadap kesusilaan  yang  diatur  dalam  Bab  XIV  Buku  II  KUHP,  salah  satunya  ialah  delik tentang  Zina.  Perzinaan  sebagaimana  yang  telah  dirumuskan  dalam  Pasal  284 KUHP,  adalah  termasuk  dalam  kejahatan  terhadap  kesusilaan,  yaitu  perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki/perempuan dengan lawan jenis yang bukan  merupakan  pasangan  kawinnya.  Dari  rumusan  Pasal  284  KUHP 2 tersebut, dapat ditafsirkan bahwa perzinaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki- laki  dengan  seorang  perempuan  yang  bukan  istrinya,  atau  persetubuhan  antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Dari rumusan tersebut menurut Adami Chazawi dalam bukunya berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) unsur esensial yang dapat ditemukan dalam unsur-unsur perzinaan, unsur- unsur  esensial  itu  antara  lain  melakukan  persetubuhan  dengan  perempuan  atau laki-laki  bukan  suami  atau  bukan  istrinya,  bagi  dirinya  berlaku  Pasal  27  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan dirinya sedang dalam ikatan perkawinan. 3 Dapat ditemukan kelemahan dalam rumusan Pasal 284 KUHP, yakni delik  zina  hanya  bisa  dijatuhkan  pada  seorang  suami/istri  yang  melakukan persetubuhan dengan lawan jenis yang bukan pasangan kawinnya. Delik zina tidak bisa dijatuhkan pada perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara seorang laki- laki/perempuan  dengan  lawan  jenis  yang  keduanya  masing-masing  sama-sama tidak sedang terikat perkawinan.
Terdapatnya kelemahan dalam rumusan Pasal 284 KUHP, maka hakim dapat melakukan  semacam  penemuan  hukum  dengan  menggali  dari  nilai-nilai  yang berlaku  dalam  masyarakat  agar  dapat  memutus  perkara  pengadilan  bila  terjadi persetubuhan  antara  laki-laki/perempuan  dengan  lawan  jenis  yang  keduanya masih sama-sama tidak sedang terikat perkawinan sehingga dapat mengakomodir
2 Lihat Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005, hlm 57.
kelemahan yang ada. Untuk selanjutnya putusan hakim tersebut dapat diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya bilamana menemukan perkara yang sama. Putusan hakim yang  diikuti  oleh  hakim-hakim  selanjutnya  terhadap  perkara  yang  serupa  inilah yang menjadi yurisprudensi tentang delik zina dalam Pasal 284 KUHP.
Melalui  putusan-putusan  hakim,  secara  tidak  langsung  membentuk yurisprudensi  berdasarkan  beberapa  putusan  pengadilan  di  daerah-daerah  yang menjumpai kasus ini. Yurisprudensi tersebut di tiap-tiap daerahnya berbeda, sebab putusan-putusan  hakim  mengacu  kepada  nilai-nilai  yang  berlaku  di  masyarakat pada saat itu. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tiap daerah tentunya tidak sama sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang berbeda-beda. Terhadap hal ini (persetubuhan dengan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan terhadap lawan jenis yang juga sama-sama lajangnya) putusan pengadilan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat di daerah tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang,  penulis  berpendapat  bahwa  Penelitian  ini adalah  penting  dilakukan  mengingat  landasan  bahwa  Indonesia  adalah  Negara Hukum  yang  berarti  segala  perbuatan  yang  dilakukan  seseorang  memiliki konsekuensi hukum, dan karenanya hukum di Indonesia harus jelas dan menjamin kepastian di dalamnya. Maka dari itulah penulis memiliki minat serta ketertarikan untuk meneliti secara lebih lanjut dalam Penelitian yang berjudul Perkembangan Hukum Pidana Terhadap Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana Nasional.

## Pembahasan
Perkembangan  Hukum  Pidana  Tentang  Delik  Zina  Dalam  Perkembangan Yuriprudensi Hukum Pidana Nasional

## 1. Yurisprudensi Sebagai Bagian dari Penemuan Hukum
Penemuan hukum adalah suatu metode untuk mendapatkan hukum dalam hal peraturannya sudah ada akan tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya pada suatu  kasus  yang  konkret.  Penemuan  hukum (rechtsvinding) adalah  proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Hakim selalu dihadapkan  pada  peristiwa  konkret,  konflik  atau  kasus  yang  harus  diselesaikan
atau  dipecahkannya  dan  untuk  itu  perlu  dicarikan  hukumnya.  Jadi,  dalam menemukan  hukumnya  untuk  peristiwa  konkret.  Dasarnya  ialah  kepada  Pasal  5 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat.” 4
Lalu  juga  dikaitkan  dengan  asas Ius  Curia  Novit ,  Hakim  dianggap  tahu hukum,  dalam  menyelenggarakan  peradilan,  hakim  dilarang  menolak  perkara dengan  alasan  tidak  ada  atau  tidak  jelas  dasar  hukumnya.  Bilamana  dihadapkan dengan  kenyataan  sebagaimana  tersebut,  hakim  wajib  melakukan  penemuan hukum demi penyelesaian perkara.

## 2. Putusan-Putusan Pengadilan Mengenai Persetubuhan Lajang
Dalam  batas  tertentu,  terdapat  beberpa  kasus  zina  yang  telah  diangkat sebagai  yurisprudensi,  yaitu  kasus  zina  yang  mengakibatkan  wanita  yang bersangkutan hamil dan laki-laki pasangan zinanya tidak bertanggung jawab dan tidak bersedia mengawini wanita tersebut. Kasus-kasus tersebut diantaranya:
1. Putusan Mahkamah Agung No. 93/K/Kr/1996 tertanggal 19 November 1977, dalam kasus zina yang terjadi di Daerah yang merupakan wilayah hukum pengadilan Negeri Aceh. Dalam kasus ini si wanita hamil dan para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana adat zina .
2. Putusan  Mahkamah  Agung  No.  195/K/Kr/1979  tertanggal  19  Oktober 1979, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana adat bali yaitu Lokika  Sanggraha menghamili  wanita  yang  bukan  istrinya  dan tidak bersedia mengawininya.
3. Putusan  Mahkamah  Agung  No.  845/K/Pid/1983  tertanggal  19 September  1983,  terdakwa  dinyatakan  bersalah  melakukan  tindak pidana adat di bali yaitu Lokika Sanggraha . 5
4. Putusan PN Gianyar No. 23/Pid/Sum/1976 jo putusan PT Denpasar No.
14/Ptd/1977 jo putusan MA No. 195K/Kr/1978. Hubungan kelamin di luar nikah laki-laki dewasa dan perempuan dewasa atas dasar suka sama suka,  dimana  laki-laki  pelaku  tidak  mau  bertanggung  jawab  ketika  si perempuan  hamil,  menurut  (hukum) adat  merupakan  perbuatan  yang
4 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
5 Id, hlm 62.
tidak  patut  untuk  dilakukan  dan  harus  diberi  sanksi,  sekalipun  KUHP tidak mengaturnya. 6
5. Putusan  PN  Klungkung  No.  33/Pid.Sumir/1983  jo  Putusan  MA  No. 854K/Pid/1983. Hakim pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi  lainnya  yang  pada  hakikatnya  memberikan  petunjuk  tentang kebenaran  dakwaan  bahwa  telah  bersetubuh  dengan  saksi  korban. Menurut  Yurisprudensi  MA,  seorang  laki-laki  yang  terbukti  tidur bersama dengan seorang perempuan dalam satu kamar dan pada satu tempat tidur, merupakan bukti petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah bersetubuh  dengan  perempuan  itu.  Berdasarkan  keterangan  saksi korban dan bukti petunjuk dari para saksi lainnya, maka terbukti bahwa telah  bersetubuh  dengan  saksi  korban  sebagaimana  dimaksud  dalam dakwaan  subsidair.  Mengenai  dakwaan  primair,  tidak  terbukti  karena unsur  barang  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan.  Intinya, menyatakan terdakwa bersalah terhadap dakwaan subsidair melakukan tindak pidana adat Lokika Sanggraha . 7
6. Putusan  PN  No.  89/Pid/B/1997/PN.Dps  yang  menyatakan  bahwa terdakwa  dinyatakan  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan delik  pidana  adat Lokika  Sanggraha dengan  sanksi  pidana  penjara selama satu bulan.
7. Putusan  PN  No.  49/Pid.B/2000/PN.Gir  menyatakan  terdakwa  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana/delik adat Lokika Sanggraha dengan pidana penjara selama tiga bulan.
Dengan  adanya  beberapa  Putusan  Pengadilan  Negeri  serta  Putusan  dari Mahkamah Agung tersebut merupakan fakta yang memperkuat upaya merumuskan kriminalisasi perbuatan zina dalam arti luas, meliputi semua bentuk persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan.

## 3. Kebijakan Kriminalisasi
Segala  usaha  yang  dilakukan  melalui  pembentukan  undang-undang  dan tindakan  dari  badan-badan  resmi,  yang  bertujuan  untuk  menegakkan  norma- norma pokok dari masyarakat dikenal sebagai suatu kebijakan kriminal dalam arti yang sempit. Sedangkan kebijakan kriminal atau politik kriminal (criminal policy) dalam  arti  lebih  luasnya  diartikan  sebagai  usaha  dari  masyarakat  untuk
6 H.  Pontang  Moerad  BM,  Pembentukan  Hukum  Melalui  Putusan  Pengadilan  Dalam  Perkara Pidana, Alumni, Bandung 2005, hlm. 274.
7 Id, hlm. 276.
menanggulangi  kejahatan. 8 Terkait  dengan  Kebijakan  kriminalisasi  atas  suatu perbuatan  yang  dicanangkan  menjadi  sebuah  delik  pidana,  harus mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut yaitu: 9
1. Perbuatan  yang  akan  dikriminalisasikan  adalah  perbuatan  yang  melanggar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, disukai atau tidak, patut atau tidaknya perbuatan tersebut (adat istiadat, kesusilaan dan agama);
2. Perbuatan yang akan dikriminalisasikan bersifat anti sosial karena merugikan masyarakat atau menimbulkan kerusakan terhadap masyarakat;
3. Kebijakan kriminalisasi harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja badan-badan penegak hukum;
4. Kebijakan kriminalisasi harus memperhatikan fungsi dan tujuan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan.
Dalam merumuskan suatu delik atas suatu perbuatan, hukum pidana tetap harus  memperhatikan  asas  yang  fundamental  yaitu  asas  Legalitas.  Kebijakan kriminal sendiri juga memiliki faktor lain yang harus diperhatikan dalam menilai suatu perbuatan untuk dirumuskan menjadi suatu perbuatan, yakni asas Legalitas. Sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  dengan  adanya  asas  legalitas, 10 maka  suatu perbuatan tidak bisa dikenai sanksi pidana jika tidak diatur dalam KUHP.
Sebagaimana  yang  dijadikan  topik  dalam  penelitian  ini,  zina  adalah  salah satu  perbuatan  yang  memenuhi  dengan  rumusan  perbuatan  yang  dapat dikriminalisasikan, dan seiring perkembangannya yang memerlukan perlindungan hukum yang lebih kepada masyarakat, maka delik zina tentunya bisa dicanangkan dalam program legislasi nasional.
8 Lidya  Suryani  Widayati,  Revisi  Pasal  Perzinaan  dalam  Rancangan  KUHP:  Studi  Masalah Perzinaan di Kota Padang dan Jakarta, Jurnal Hukum Vol 3 Nusantara, Jakarta, 2009, hlm 314.
9 Id, hlm 320.
10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1, bunyi pasal 1 ayat (1), juga bisa diartikan sebagai asas legalitas dalam hukum pidana nasional.

## 4. Kriminalisasi Delik Zina

## Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHP Indonesia yang berlaku adalah warisan dari WvS Belanda yang mana didalamnya  memuat  nilai-nilai  yang  dianut  budaya  bangsa  Belanda.  Dan sebagaimana  yang  diketahui  masyarakat  pada  umunya,  di  Belanda  hubungan hukum dengan standar moral dapat dikatakan agak renggang, sehingga penetapan tindak  pidana  kesusilaan  tidak  didasarkan  pada  perbuatan  yang  dilakukan, melainkan  didasarkan  kepada  akibat  dari  perbuatan  yang  dilakukan.  Perzinaan merupakan  delik  aduan  absolut  sebagaimana  yang  diatur  dalam  KUHP,  hal  ini semakin  menguatkan  bahwa  perzinaan  yang  ada  di  dalam  KUHP  betul-betul menitik beratkan atas perbuatan yang mencederai perkawinan. Karena penuntutan baru bisa dilakukan atas pengaduan dari suami atau istri yang tecemar. Pasal ini ditujukan untuk menghindari serta mencegah kemungkinan perbuatan yang akan mencederai perkawinan.
Berkaitan  dengan  kebijakan  kriminalisasi  atas  delik  zina  ini,  sebetulnya usulan  mengenai  kriminalisasi  atas  perbuatan  ini  telah  menjadi  program  pada perumusan KUHP yang baru yakni dirumuskan pada Pasal 484 ayat (1) huruf e RUU KUHP yang bunyinya adalah sebagai berikut:
(1) “Dipidana  karena   zina,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun:
a. laki  laki  yang  berada  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
b. perempuan  yang  berada  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan persetubuhan dengan  laki laki yang bukan suaminya;
c. laki  laki  yang  tidak  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan persetubuhan  dengan  perempuan,   padahal  diketahui   bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
d. perempuan  yang  tidak  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan persetubuhan dengan laki laki, padahal diketahui  bahwa laki laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan .” 11
11 VIVAnews,  diakses  melalui  website:  http://fokus.news.viva.co.id/news/read/399285-ada-- kumpul-kebo--di-rancangan-kuhp, yang dipublikasikan pada Kamis, 21 Maret 2013 | 21:34 WIB.

## Dari Perspektif Sosiologis
Dalam  merumuskan  kebijakan  kriminal  sebagai  upaya  melakukan rekonstruksi,  para  legislator  harus  berpedomankan  kepada  kaidah-kaidah  dan nilai-nilai  sosial  yang  ada  masyarakat,  sebagaimana  menurut  Bassiouni  yang dikutip  dari  buku  karangan  Ali  Zaidan  oleh  penulis,  bahwa  nilai-nilai  tersebut meliputi  pemeliharaan  tertib  masyarakat,  perlindungan  warga  dari  kejahatan, kerugian, atau bahaya yang tak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain, memasyarakatkan  kembali  para  pelanggar  hukum  (pelaku  tindak  pidana),  serta memelihara keadilan sosial. 12 Serta, dalam mewujudkan kebijakan tersebut adanya dua pendekatan yang harus dilakukan secara bersama-sama yaitu pendekatan yang berorientasi  kepada  kebijakan  dan  kepada  nilai. 13 Kebijakan  atau  upaya penanggulangan  kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari  upaya perlindungan  masyarakat (social  defence) dan  upaya  mencapai  kesejahteraan masyarakat (social welfare). 14 Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari  kebijakan  kriminal  ialah  perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat. 15
Pada  dasarnya  hukum  memang  membentuk  kehidupan  sosial bermasyarakat,  namun  pada  waktu  yang  sama  pula  hukum  juga  dibentuk  oleh kondisi  keadaan  sosial  atau  masyarakat  pada  waktu  itu, 16 dan  hal  ini  mengacu kepada nilai-nilai yang hidup pada masyarakat, termasuk pergeseran-pergeseran nilai  yang  timbul  didalamnya.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  berdasarkan pendapat  Mochtar  Kusumaatmadja  yang  dirangkum  oleh  penulis,  bahwa sesungguhnya  hukum  sebagai  norma  sosial  tidaklah  lepas  dari  nilai-nilai  yang berlaku  dalam  Masyarakat. 17 Bila  terjadi  suatu  pergeseran,  maka  hukum  yang
12 Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 303.
13 Masruchin Rubai, Aneka Pemikiran Hukum Nasional Yang Islami, UM Press, Malang, 2012, hlm 32.
14 Syamsul  Fatoni,  Pembaharuan  Sistem  Pemidanaan:  Perspektif  Teoritis  dan  Pragmatis  Untuk Keadilan, Malang, Setara Press, Jakarta, 2016, hlm.16.
15 Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti,  Bandung, 2005, hlm.2.
16 Satjipto  Rahardjo,  Pendidikan  Hukum  Sebagai  Pendidikan  Manusia,  Genta  Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 191.
17 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 22.
merupakan  norma  sosial  tersebut  akan  berubah.  Nilai-nilai  yang  ada  pada masyarakat tersebut adalah salah satu faktor pembentuk hukum, karena salah satu dari  sumber  hukum  materiil  adalah  yang  bersumber  dari  perasaan  hukum masyarakat 18 yang  mana  dimaksud  di  sini  adalah  nilai-nilai  yang  ada  pada masyarakat itu sendiri.
Perbuatan zina sebagaimana yang penulis sebutkan dalam Pasal 284 KUHP, pada masa kini terjadi pergeseran di dalamnya dan KUHP harus segera dilakukan suatu revisi di dalamnya. Berkaitan dengan zina yang dilakukan orang-orang yang sama-sama  masih  berstatus  lajang,  adalah  hal  yang  bertentangan  dengan  norma kesusilaan di Indonesia. Walaupun belum ada pengaturannya namun hal ini adalah merupakan pelanggaran norma yang ada di masyarakat yakni norma kesusilaan. Di Negara-negara  yang  menghormati  nilai  kesusilaan,  biasanya  masyarakat  akan mencela  seorang  wanita  yang  hamil  tanpa  ada  suami  yang  sah,  demikian  juga halnya di Indonesia yang mana juga menghormati nilai kesusilaan. Perbuatan zina dengan  kategori  ini  (sama-sama  lajang)  yang  mana  bukanlah  zina  sebagaimana yang  ada  di  dalam  Pasal  284  KUHP  berdampak  negatif,  karena  para  pelakunya menjadi tidak menghormati nilai-nilai yang ada pada perkawinan. 19
Perubahan  zaman  mengakibatkan  pergeseran  nilai  yang  ada  masyarakat. Dengan  adanya  pergeseran  nilai  tersebut  maka  secara  tidak  langsung  nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum akan bergeser atau juga mengalami perubahan, menyusul  dengan  perubahan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat.  Pegeseran  itu akhirnya menimbulkan keinginan untuk merubah hukum yang lama atau membuat hukum yang baru sama sekali, dimana yang jelas karena adanya perkembangan dari masyarakatnya, keadaan menuntut hukum untuk melakukan pembaruan.

## Dari Perspektif Hukum Adat
Agar dapat melengkapi kelemahan yang ada dalam rumusan Pasal 284 KUHP sebagaimana  yang  menjadi  topik  pembahasan  dalam  penelitian  ini,  maka  perlu
18 Lysa Angrayni, Pengantar Ilmu Hukum, Suska Press, Pekanbaru, 2014, hlm 78.
19 Zainudin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia, Sinar Grafika,  Jakarta, 2015, hlm 112.
memasukkan unsur-unsur hukum adat kedalamnya. Kontribusi hukum adat dapat diabsorbsi  atau  diserap  ke  dalam  hukum  pidana  positif  Indonesia 20 ,  khususnya pada  pasal  perzinaan  ini.  Dengan  memasukkan  unsur-unsur  hukum  adat  yang berlaku  di  Indonesia  sebagaimana  yang  telah  dijabarkan  oleh  penulis  pada halaman-halaman  sebelumnya,  maka  kiranya  dapat  memperluas  penafsiran  atas Pasal 284 KUHP.
Masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat  yang  religius 21 sekalipun Indonesia bukanlah Negara Islam seperti Negara Malaysia, Arab Saudi, dan Negara- negara  di  Timur  Tengah  lainnya.  Dalam  masyarakat  yang  religius,  maka  dalam perumusan  tindak  pidana  kesusilaan  nilai-nilai  agama  memiliki  pengaruh  yang cukup besar di dalamnya. Dengan memperhatikan nilai-nilai agama tersebut maka akan  terjadi  kriminalisasi  perbuatan  kesusilaan  yang  mana  menurut  agama dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang  terlarang  dan  belum  ditampung  dalam KUHP. 22

## 5. Konsep Zina Dalam KUHP
Dasar Hukumnya ada pada Pasal 284 KUHP. Delik zina diadopsi dari WvS, produk  hukum  Pemerintah  kolonial  Belanda  pada  zaman  pendudukan  atau penjajahan bangsa Belanda. Dasar pemidanaan perbuatan zina dalam WvS Belanda adalah karena hukum Belanda memandang bahwa perbuatan zina atau Overspeel adalah  perbuatan  pengkhianatan  atas  perkawinan. 23 Adanya  asas  monogami mutlak dalam BW, secara otomatis melarang seseorang melakukan persetubuhan dengan orang lain selain pasangannya, karena zina dianggap merugikan pasangan kawinnya. Dari rumusan delik zina dalam Pasal 284 KUHP, menurut Adami Chazawi dalam  bukunya  bahwa  terdapat  3  unsur  esensial  dalam  unsur-unsur  perzinaan, unsur-unsur esensial itu antara lain:
20 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004, hlm 172.
21 Masruchin Rubai, Aneka Pemikiran Hukum Nasional Yang Islami, UM Press, Malang, 2012, hlm 61
22 Id, hlm 61
23 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 94
1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya;
2. Bagi dirinya berlaku Pasal 27 B; dan
3. Dirinya sedang dalam ikatan perkawinan. 24
Dalam Pasal 284 KUHP, pada ayat (2) dapat diketahui bahwa Tindak Pidana Perzinaan  merupakan  delik  aduan  absolut 25 yang  berarti  diperlukannya  suatu pengaduan  dari  suami  atau  istri  yang  tercemar.  KUHP  merumuskan  bahwa persetubuhan merupakan delik zina apabila para pelaku atau minimal salah satu pelakunya  masih  terikat  dalam  perkawinan  dengan  orang  lain.  Persetubuhan  di luar  perkawinan,  antara  dua  orang  yang  sama-sama  lajang  adalah  bukan merupakan tindak pidana perzinaan dan tidak dapat dipidana menurut KUHP.

## Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Pidana Nasional Tentang Pengaturan Delik Zina Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Terbaru
Fokus utama dari penggunan hukum adat  dalam RKUHP apabila dikaitkan dengan  teori  ini  adalah  sebuah  peraturan  perundang-undangan  yang  mampu merekayasa  sosial  masyarakat  untuk  mencapai  ketertiban  di  dalam  masyarakat terkhususnya  masyarakat  Indonesia  yang  hukum  tersebut  disesuaikan  dengan culture/ budaya dalam masyarakat Indonesia. Tidak digunakan hukum adat dalam undang-undang  khususnya  KUHP  karena  negara  ingin  melakukan  modernisasi terhadap  hukum  Indonesia  namun  dengan  berjalannya  waktu  KUHP  dirasakan terlalu mengadopsi WvS (Produk Kolonial Belanda) dan tidak mengindahkan nilai- nilai yang hidup di masyarakat. Maka timbulah pergerakan pembaharuan hukum pidana yang lebih mencerminkan hukum adat yang ada di Indonesia. Dalam hal ini muncul  teori  mengenai collaboration  existence sebagai  salah  satu  upaya pengkolaborasian  antara  hukum  adat  dan  hukum  pidana  ( State  Law ) untuk  bisa berjalan  bersama-sama  tanpa  ada  yang  menganggap  hukum  adat  atau  hukum pidana yang lebih superior.
24 Adami Chazawi, Supra No 3, hlm. 57.
25 Id, hlm. 61.

## Dasar Perumusan Tindak Pidana Zina dalam RUU KUHP
Secara  normatif  bisa  dikatakan  bahwa  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh kedua  pelaku  yang  masih  sama-sama  lajang  belum  menjadi  suatu  pelanggaran terhadap hukum karena hukum positif Indonesia sendiri pun belum mengaturnya, dan rumusannya berbeda dengan persetubuhan dalam delik zina. Hal-hal seperti inilah  yang  menjadi  kendala  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk  menindak  para pelakunya,  mereka  belum  bisa  ditindak  secara  hukum  meskipun  mereka  (para pelaku)  sudah  jelas  melanggar  norma-norma  yang  ada  di  dalam  masyarakat. Persetubuhan  dengan  status  pelaku  yang  masih  sama-sama  lajang  belum dikategorikan  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  menyatakan bahwa persetubuhan tersebut adalah melanggar hukum, namun masyarakat juga sudah  bisa  menilai  bahwa  persetubuhan  tersebut  tentunya  adalah  suatu pelanggaran norma yang hidup di dalam masyarakat.
Hukum Adat sebagai Living Law di Indonesia

## 1. Konsep Legal Pluralisme
Hukum  adalah  bagian  dari  kehidupan  masyarakat  sosial,  karena  hukum harus memperhatikan aspek-aspek kehidupan, antara lain Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Religi. Hukum itu merupakan fenomena dalam kehidupan manusia. Aliran ini mempercayai adanya nilai-nilai dalam masyarakat yang tidak bisa diabaikan dan hukum wajib  mencerminkan  jiwa  bangsa  atau Volkgeist .  Hukum  tidak  bisa  lepas kaitannya  dengan  masyarakat. Hukum  harus  berkembang  dan  tidak  boleh  statis, wajib  mengikuti  perkembangan  masyarakat  yang  dinamis,  karena  hukum diciptakan untuk masyarakat. Oleh karenanya hukum harus  mencerminkan nilai- nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Hukum  wajib  dibuat  berdasarkan  kondisi masyarakat  pada  masa  itu  agar  dapat  menyesuaikan  dengan  kebutuhan masyarakat.  Hukum  adat  Indonesia  pada  umumnya  menunjukkan  corak  yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat  berubah  menyesuaikan  masyarakat,  dan  tidak  terkodifikasi.  Tradisional artinya  turun  temurun,  dipertahankan  dari  zaman  leluhur  dan  masih  berlaku hingga saat ini. Keagamaan, mengandung unsur religius sesuai wilayahnya masing-
masing  dan  berbeda-beda  tiap  wilayah  yang  intinya  tetap  bertaqwa  kepada Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Terbuka  dan  sederhana,  dapat  menerima  masuknya unsur-unsur  dari  luar  selama  tidak  bertentangan  dengan  jiwa  hukum  adat  itu sendiri, tidak rumit, cenderung tidak tertulis, dilakukan dengan kepercayaan. Dapat berubah  dan  menyesuaikan,  artinya  mengikuti  waktu  dan  tempat,  sesuai kebutuhan  zaman,  menyesuaikan  dengan  perubahan  perilaku  masyarakatnya. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan adanya musyawarah dan mufakat, sebagai wujud  dari  kebersamaan  dan  kekeluargaan,  khususnya  dalam  penyelesaian perselisihan  sebagai  solusi  yang  lebih  mudah  cepat  dan  sederhana  ketimbang mengikuti prosedur peradilan.

## 2. Hukum Adat Sebagai Bentuk Norma Masyarakat
Sebagai dampak dari bergesernya nilai-nilai yang hidup pada masyarakat, suatu perbuatan dulunya dilarang, kini menjadi tidak dilarang, atau sebaliknya bila dulu  tidak  dilarang  sekarang  menjadi  dilarang.  Pada  dasarnya  norma  hukum memang secara tidak langsung juga membentuk keadaan pada lingkungan hidup sosial  masyarakat,  namun  di  saat  yang  sama  hukum  juga  dibentuk  oleh  kondisi keadaan sosial atau masyarakat pada waktu tertentu 26 , dan hal ini mengacu kepada nilai-nilai  dan  norma  yang  hidup  pada  masyarakat,  termasuk  pergeseran- pergeseran  nilai  yang  timbul  didalamnya.  Nilai-nilai  yang  ada  pada  masyarakat tersebut adalah salah satu faktor pembentuk hukum, karena salah satu dari sumber hukum  materiil  adalah  yang  bersumber  dari  perasaan  hukum  masyarakat. 27 Masyarakat  yang  berubah,  maka  hukum  pun  harus  dapat  menyesuaikan  dengan keadaan  masyarakat  yang  sudah  tidak  lagi  sama  dengan  cara  ikut  melakukan perubahan  atau  pembaharuan  di  dalamnya  sebab  hukum  selalu  datang  setelah terjadi  perubahan  di  dalam  keadaan  masyarakat. 28 Sementara  pada  proses pembentukan  hukum,  hukum  mengambil  dari  nilai-nilai  yang  hidup  pada masyarakat.  Demikian  juga  halnya  dengan  hukum  pidana  karena  hukum  pidana
26 Satjipto  Rahardjo,  Pendidikan  Hukum  Sebagai  Pendidikan  Manusia,  Genta  Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.l 191.
27 Lysa Angrayni, Supra No 18,  hlm. 78.
28 Id, hlm. 11.
erat  kaitannya  dengan  nilai  budaya  bangsa. 29 Kejahatan-kejahatan  baru  pun berkembang  dan  menuntut  pembaruan  KUHP.  Demikian  juga  halnya  dengan perzinaan  yang  menurut  penulis  diperlukan  perluasan  makna  di  dalamnya  dan disesuaikan dengan adat atau nilai-nilai yang hidup di Masyarakat Indonesia.

## Penutup
Terdapat  kelemahan  di  dalam  rumusan  tindak  pidana  perzinaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP. Dengan melalui pendekatan kasus  yang  dilakukan  penulis  antara  perspektif  KUHP  dengan  hukum  adat  yang berlaku di Indonesia, dapat dilihat bahwa sanksi pidana hanya dapat diberlakukan pada persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki/perempuan dengan lawan jenis yang  keduanya  atau  paling  tidak  salah  satunya  masih  terikat  dalam  perkawinan. Bila  keduanya  masih  sama-sama  tidak  sedang  terikat  perkawinan  maka  tidak dianggap telah melakukan zina dan tidak dapat dipidana. Namun terdapat beberapa kasus di Indonesia yang diambil penulis yang pernah terjadi kasus persetubuhan yang dilakukan laki-laki/perempuan lajang dengan lawan jenisnya yang sama-sama dewasa  dan  dilakukan  dengan  dasar  sukarela  dan  mau  sama  mau.  Semua  kasus yang  dijadikan  referensi  oleh  penulis  adalah  kasus-kasus  yang  telah  memiliki putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Putusan-putusan tersebut dijatuhkan  oleh  hakim  dengan  cara  menggali  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat lalu diikuti oleh hakim-hakim lainnya sehingga menjadi yurisprudensi nasional guna menyelesaikan perkara sejenis bilamana terjadi perkara yang serupa. Nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  tersebut  adalah  representasi  dari kebudayaan masyarakat Indonesia lebih menitikberatkan kepada nilai moral etika kesusilaan,  bahwasannya  persetubuhan  antara  laki-laki  dengan  perempuan  yang bukan  istrinya  adalah  dilarang,  hanya  diperbolehkan  setelah  adanya  ikatan perkawinan dan hanya diperbolehkan melakukan persetubuhan dengan pasangan
29 Masruchin  Rubai,  Supra  No.  21,  hlm  32,  Disebutkan  pada  buku  beliau  menurut  pendapat Christian yang mengemukakan, ”The Conception of Problem crime and punishment is an essential part  of  the  culture  of  any  society.” .  Senada  halnya  dengan  W.  Cliffort  yang  juga mengemukakan, ”The  Very  foundation  of  any  criminal  justice  sistem  consist  of  the  phylosopy behind a given country.”
kawinnya.  Dengan  mengingat  kepada  bahwa  hukum  adat  merupakan  salah  satu unsur pembentuk hukum nasional, maka peluang untuk dilakukannya amandemen terhadap rumusan delik zina dalam KUHP kiranya dapat dilakukan.
Bagi  Legislator,  dalam  merumuskan  Rancangan  Undang-Undang  KUHP terbaru kiranya lebih memperhatikan unsur-unsur dan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat,  khususnya  dengan  memperhatikan  atau  bahkan  menyerap  unsur- unsur adat di dalamnya serta lebih mempertegas sanksi bila dilakukan perubahan terhadap  rumusan  delik  zina.  Kondisi  masyarakat  yang  dinamis  memerlukan hukum  yang  progresif  sehingga  diperlukannya  rumusan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  menjamin  kepastian  hukum  dengan  jangka  waktu  selama mungkin sehingga bisa terus berjalan dan dapat bersinergi dengan bertumbuhnya masyarakat.
Bagi  masyarakat , hendaknya  lebih  sadar  kepada  norma,  bukan  sekedar kepada hukum atau peraturan tertulis saja, serta lebih mampu menyaring informasi dengan baik dan  benar, sebab hukum bersifat  kaku dan statis. Masyarakat harus lebih  taat  kepada  nilai-nilai  yang  hidup  pada  masyarakat  dan  lebih mempertimbangkan  dampak  dan  akibatnya  bila  melakukan  perbuatan  zina sebagaimana yang dijelaskan penulis dalam  penelitian ini. Indonesia adalah Negara dengan  adat  ketimurannya  yang  kental,  dan  Indonesia  tidak  bisa  dipersamakan dengan  Negara-negara  Eropa lainnya  yang  mana  memang  melegalkan perbuatan tersebut, karena di Negara Eropa perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang  tidak  ada  korban  (persetubuhan  dengan  status  lajang)  dan  juga  bukan merupakan suatu kejahatan.

## Daftar Pustaka
Buku: Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta, 2013. Adami  Chazawi,  Tindak  Pidana  Mengenai  Kesopanan,  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, 2005.
Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Barda  Nawawi,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2005.
H. Pontang Moerad BM, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, Alumni, Bandung, 2005.
Lysa Angrayni, Pengantar Ilmu Hukum, Suska Press, Pekanbaru, 2014.
Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Logung Pustaka, Yogyakarta,
2004.
Satjipto  Rahardjo,  Pendidikan  Hukum  Sebagai  Pendidikan  Manusia,  Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
Syamsul  Fatoni,  Pembaharuan  Sistem  Pemidanaan:  Perspektif  Teoritis  dan Pragmatis Untuk Keadilan, Setara Press, Malang, 2016.
Zainudin  Ali,  Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  Di  Indonesia,  Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

## Jurnal/Artikel Ilmiah:
Any  Ismayanti,  Konsistensi  Pasal  284  KUHP  Terhadap  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Hukum Legality, Vol.24, No.1, Maret 2016-Agustus 2016.
Budi Suhariyanto, Problema Penyerapan Adat Oleh Pengadilan Dan Pengaruhnya Bagi  Pembaruan  Hukum  Pidana  Nasional,  Jakarta,  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan  Hukum  dan  Peradilan  Mahkamah  Agung,  Mimbar  Hukum Volume 30, Nomor 3, Oktober 2018.
Frederikus Fios, Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer, Jurnal Hukum Humaniora Vol.3 No.1 April 2012.
ICJR  (Institute  For  Criminal  Justice  Reform), Naskah  Rancangan  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  (RKUHP)  Hasil  Pembahasan  Panitia  Kerja  R-KUHP DPR RI (24 februari 2017).
Lidya  Suryani  Widayati,  Revisi  Pasal  Perzinaan  dalam  Rancangan  KUHP:  Studi Masalah Perzinaan di Kota Padang dan Jakarta, Jurnal Hukum Nusantara, Vol 3 Jakarta, 2009.
Internet: Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. VIVAnews, diakses pada tanggal 7 April 2019 melalui website: http://fokus.news.viva.co.id/news/read/399285-ada--kumpul-kebo--di- rancangan-kuhp, yang dipublikasikan pada Kamis, 21 Maret 2013 | 21:34 WIB

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 8 tahun 1980 Tentang Perzinahan