Naerul Edwin Kiky Aprianto : Anjak Piutang…

## ANJAK PIUTANG (FACTORING) DALAM EKONOMI ISLAM

## Naerul Edwin Kiky Aprianto
Program Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto
Email: naerul_edwin@yahoo.com
Abstrak.  Anjak  Piutang  (Factoring)  Dalam  Ekonomi  Islam. Dalam  dunia  bisnis, pelaku bisnis dan perusahaan selalu ingin memperlancar barang produksinya, sehingga dapat  meningkatkan  keuntungan  dan  mempercepat  perputaran  modal  yang  pada gilirannya  akan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  semakin  tingginya kebutuhan  masyarakat  terhadap  barang-barang,  maka  menyebabkan  banyak perusahaan  menyediakan  dana  segar  yang  diperoleh  dari  lembaga  anjak  piutang (factoring).  Lembaga  pembiayaan anjak  piutang  diartikan  sebagai  badan  usaha  yang melakukan  kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk  pembelian  dan  atau  pengalihan  serta pengurusan piutang jangka pendek. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji tentang konsep  anjak  piutang  (factoring)  dalam  perspektif  ekonomi  Islam  dengan menggunakan pendekatan teori hiwalah. Selain itu, tulisan ini juga akan menguraikan manfaat  dalam  perjanjian  anjak  piutang  (factoring),  serta  perbedaan  konsep  anjak piutang secara syariah dan konvensional.
Kata Kunci: Anjak Piutang, Hiwalah, Ekonomi Islam.
Abstract. The Factoring in Islamic Economics Perspective. In the business world, for business  people  always  want  to  expedite  the  production  of  goods,  so  as  to  increase profits  and  accelerate  capital  turnover,  which  in  turn  will  promote  economic  growth. Increasing  social  demand  for  consumer  goods,  causing  many  companies  engaged  in capital  goods  either  fresh  or  fund  provider  called  factoring  for  the  period  based  on periodic  payments  agreed  by  the  customer.  Financial  institutions  interpreted  as  a business  entity  conducting  financing  in  the  form  of  a  purchase  or  transfer  and  short term  receivables  and  management  of  an  enterprise  of  domestically  or  overseas transaction. In this paper, will learn about the business model of factoring this in terms of the economic law of Islam by using hiwalah theory approach. In addition, this article will explain the different concept of factoring sharia and the conventional.
Keywords: Factoring, Hiwalah, Islamic Economics.

## Pendahuluan
Dalam  dunia  bisnis,  pelaku  bisnis  maupun  perusahaan  selalu  ingin memperlancar  barang  produksinya  agar  dapat  meningkatkan  keuntungan  dan mempercepat perputaran modal yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.  Dengan  semakin  tingginya  tingkat  persaingan  antar  perusahaan  saat  ini, akan  memaksa  perusahaan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  maksimal  kepada para pelanggannya, di mana salah satu caranya adalah dengan mempermudah syarat pembayaran  produk.  Sekarang  ini,  perusahaan  mempunyai  alternatif  lain  untuk memperoleh  dana  tunai  yaitu  dengan  menjual/mengalihkan  faktur-faktur  piutang yang dimilikinya ke lembaga anjak piutang (factoring) .
Factoring yang dikenal dewasa ini pertama kali tumbuh di Amerika tahun 1889. Di  Indonesia, factoring dikenal  pada  akhir  tahun  1988  sejak  berlakunya  Keputusan Presiden  Nomor  61  Tahun  1988  tanggal  27  Desember  1988. 1 Anjak  piutang (factoring) menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 adalah pembiayaan dalam  bentuk  dan/atau  pengalihan  serta  pengurusan  piutang  atau  tagihan  jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.
Dengan  adanya  perusahaan  pembiayaan  yang  memberikan  jasa  pengalihan piutang  dengan  konsep  anjak  piutang  ( factoring ),  maka  akan  memberikan kemudahan  bagi  perusahaan  untuk  menyelesaikan  piutangnya  dan  agar  terhindar dari  risiko  yang  tidak  diharapkan  seperti  wanprestasi  (ingkar  janji)  dari  pihak  lain (debitur).  Oleh  karena  itu,  selain  dipraktikkan  di  perusahaan  pembiayaan konvensional,  anjak  piutang  juga  dipraktikkan  di  perusahaan  pembiayaan  yang menggunakan  prinsip  syariah. 2 Berdasarkan  hal  tersebut,  tulisan  ini  akan  mengkaji tentang  konsep  anjak  piutang (factoring) dalam  perspektif  ekonomi  Islam  dengan menggunakan pendekatan teori hiwalah . Selain itu, tulisan ini juga akan menguraikan manfaat  dalam  perjanjian  anjak  piutang (factoring), serta  perbedaan  konsep  anjak piutang secara syariah dan konvensional.

## Definisi Anjak Piutang (Factoring)
Anjak piutang (factoring) apabila dilihat secara leksikal (kosa kata) terdiri dari dua  kata,  yaitu  anjak  dan  piutang.  Dalam  hal  ini,  anjak  diartikan  berpindah  atau
Naerul Edwin Kiky Aprianto : Anjak Piutang… bergerak, sedangkan piutang artinya uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang),  atau tagihan uang  perusahaan kepada para pelanggan yang  diharapkan akan  dilunasi  dalam  waktu  tertentu  sejak  tanggal  keluarnya  tagihan.  Jadi,  anjak piutang  adalah  berpindahnya  piutang  atau  perjanjian  yang  mendasari  perpindahan tagihan sejumlah piutang kepada pihak lain. 3
Anjak  piutang  ( factoring )  merupakan  suatu  usaha  pembiayaan  dalam  bentuk pembelian  atau  pengalihan  serta  pengurusan  piutang  atau  tagihan  jangka  pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. 4 Hal ini senada dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.021/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
Dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  84/PMK.021/2006  tentang Perusahaan  Pembiayaan  Pasal  1  (e)  dinyatakan  bahwa  anjak  piutang (factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Sedangkan berdasarkan Keputusan  Presiden  Nomor  61  Tahun  1988  tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Lembaga  Pembiayaan  bahwa  perusahaan  anjak  piutang  adalah  badan usaha  yang  melakukan  kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk  pembelian dan/pengalihan  serta  pengurusan  piutang  atau  tagihan  jangka  pendek  suatu perusahaan dan transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. 5
Secara konvensional, anjak piutang (factoring) didefinisikan sebagai kontrak di mana  perusahaan  anjak  piutang  menyediakan  jasa-jasa  sekurang-kurangnya  antara lain  jasa  pembiayaan,  jasa  pembukaan (maintenance  of  account) ,  jasa  penagihan piutang, jasa perlindungan terhadap risiko kredit dan untuk itu, klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa. 6
Anjak piutang (factoring) secara syariah dapat merujuk pada Fatwa DSN Nomor 67/DSN-MUI/III/2008  yang  menyatakan  bahwa  anjak  piutang  syariah  adalah pengalihan  penyelesaian  piutang  atau  tagihan  jangka  pendek  dari  pihak  yang berpiutang  kepada  pihak  lain  yang  kemudian  menagih  piutang  tersebut  kepada pihak  yang  berhutang  atau  pihak  yang  ditunjuk  oleh  pihak  yang  berhutang  sesuai prinsip  syariah. 7 Selain  itu,  anjak  piutang (factoring) secara  syariah  juga  terdapat
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.1 Januari - Juni 2017
pada Peraturan Badan Pengawas  Pasar Modal  dan  Lembaga Keuangan Departemen Keuangan  (Bapepam-LK)  Nomor  PER-03/BL/2007  tentang  Kegiatan  Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1 dan Pasal  8. Sebagaimana Pasal  1 Ayat 1, anjak piutang (factoring) secara syariah adalah kegiatan pengalihan piutang dagang  jangka  pendek  suatu  perusahaan  berikut  pengurusan  atas  piutang  tersebut sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Sedangkan  dalam  Pasal  8  Ayat  3,  disebutkan  bahwa anjak  piutang  merupakan  pengalihan  piutang  yang  dilakukan  berdasarkan  akad wakâlah bil ujrah , yaitu pelimpahan kuasa oleh satu pihak (al-muwakil) kepada pihak lain (al-wakil) dalam  hal-hal  yang  boleh  diwakilkan  dengan  pemberian  keuntungan
(ujrah) . 8
Dalam  kegiatannya,  perusahaan  anjak  piutang  melakukan:  (1)  mengambil  alih tagihan  suatu  perusahaan  baik  dengan  cara  dibeli  atau  dengan  cara  lainnya  sesuai dengan kesepakatan; dan (2) mengelola usaha penjualan kredit (pembiayaan) suatu perusahaan.  Adapun  sumber  keuntungan  perusahaan  anjak  piutang  adalah  biaya yang  dikenakan  kepada  kliennya,  yang  terdiri  atas:  (1)  jasa  penagihan  ( service charge )  yang  besarnya  tergantung  pada  kesepakatan;  dan  (2)  biaya  administrasi ( discount charge ) yang besarnya juga tergantung pada kesepakatan. 9
Berdasarkan  hal  tersebut,  sangatlah  jelas  bahwa  perusahaan  anjak  piutang merupakan  perusahaan  yang  membantu  dalam  mengelola  masalah  hutang  piutang, baik  pengambil  alihan  atau  pembelian  piutang  yang  bertujuan  memperlancar kegiatan perusahaan dan menghindari kredit  (pembiayaan) macet agar perusahaan yang  mempunyai  masalah  hutang  piutang  dapat  melaksanakan  kegiatan operasionalnya dengan baik dan lancar. Perusahaan anjak piutang tersebut juga akan mendapatkan  insentif/bonus (fee) tertentu  dari  perusahaan  yang  mempunyai masalah utang piutang.

## Macam-Macam Anjak Piutang (Factoring)
Transaksi  anjak  piutang  berkembang  sejalan  dengan  meningkatnya  berbagai kebutuhan supplier .  Dalam  praktiknya,  terdapat  beberapa  macam  anjak  piutang. Adapun  macam-macam  anjak  piutang  ( factoring) dapat  dibedakan  dalam  berbagai bentuk yang dapat dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut:
Naerul Edwin Kiky Aprianto : Anjak Piutang…
1. Segi  pemberitahuan  kepada  pihak customer, anjak  piutang (factoring) dapat dibagi dalam bentuk:
a. Disclosed factoring, yaitu customer diberitahu bahwa tagihan telah dialihkan kepada  lembaga factoring dan  pembayaran  dilakukan  langsung  kepada lembaga factoring tersebut.
b. Undisclosed  factoring ,  yaitu  pihak customer tidak  diberi  tahu  tentang  telah dialihnya  piutang  sampai  terjadi  sesuatu  yang  dapat  menimbulkan  risiko terhadap lembaga factoring tersebut. 10
2. Segi keterlibatan klien, anjak piutang (factoring) dapat dibagi dalam bentuk:
a. Recourse factoring , yaitu pihak klien ikut serta memikul risiko yang mungkin timbul atas tagihan yang  dialihkannya. Factoring dapat  saja mengembalikan tagihan  yang  telah  dijual  itu  kepada  klien  dan  ini  harus  dituangkan  dalam kontrak factoring .  Dengan  jenis recourse  factoring ini,  pihak factoring diberikan hak opsi untuk menjual kembali piutang tersebut kepada klien. 11
b. Non  recourse atau without  recourse  factoring ,  yakni  jenis  ini  membebankan semua  tagihan  beserta  risiko  terhadap  tagihan  yang  tidak  terbayar  kepada perusahaan factoring. Namun, perjanjian factoring dapat dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan tersebut dapat diperlakukan recourse yang bertujuan untuk menghindari tagihan yang tidak terbayar karena pihak klien ternyata mengirimkan barang-barang yang cacat atau rendah mutunya. 12
3. Segi  jumlah  hutang  yang  dialihkan,  anjak  piutang (factoring) dapat  dibedakan menjadi:
a. Facultative  factoring ,  yaitu  pihak factoring diberikan  hak  opsi  untuk menentukan  apakah  piutang  diterima  dengan  kontrak factoring atau  tidak. Sebelum  piutang  itu  dinyatakan  diterima,  klien  bebas  menjual  piutangnya kepada pihak lain.
b. Whole  turn  over  factoring ,  yaitu  perjanjian factoring dilakukan  atas  seluruh turn over (total keseluruhan dana yang ditransaksikan) dari perusahaan klien atas piutang yang ada atau yang akan datang. Hal ini untuk menghindari klien menjual piutangnya kepada pihak lain. 13
4. Berdasarkan wilayah, anjak piutang (factoring) dapat dibedakan menjadi:
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.1 Januari - Juni 2017
a. Domestic factoring, yaitu kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien, dan customer yang semuanya berdomisili di dalam negeri.
b. International factoring ,  yaitu  kegiatan  anjak  piutang  untuk  transaksi  ekspor impor  barang  yang  melibatkan  dua  perusahaan factoring di  masing-masing negara sebagai expor factor dan import factor . 14

## Manfaat Anjak Piutang (Factoring)
Keterlibatan  berbagai  pihak  dalam  kegiatan  anjak  piutang  akan  memberikan atau  memperoleh  keuntungan  bagi  masing-masing  pihak  yang  terlibat,  baik perusahaan  anjak  piutang,  klien,  maupun customer . 15 Secara  umum  anjak  piutang memberikan manfaat, sebagai berikut:
1. Manfaat bagi klien, di mana manfaat yang dapat diterima klien terdiri dari:
a. Manfaat karena menerima jasa pembiayaan, antara lain:
1) Peningkatan  penjualan,  yakni  dengan  adanya  jasa  pembiayaan memungkinkan  klien  melakukan  penjualan  dengan  cara  kredit (pembiayaan).  Penjualan  dengan  kredit  ini  sebenarnya  sulit  untuk dilakukan  apabila  klien  mengalami  kesulitan  modal.  Namun  dengan adanya  jasa  anjak  piutang,  klien  mampu  menjual  dengan  cara  kredit. Penjualan dengan cara kredit meningkatkan kemampuan dan daya tarik bagi pembeli dengan dana terbatas.
2) Kelancaran  modal  kerja,  yakni  jasa  anjak  piutang  memungkinkan  klien untuk  mengkonversikan  piutangnya  yang  belum  jatuh  tempo  menjadi dana tunai  dengan  prosedur  yang  relatif mudah  dan cepat. Tersedianya dana  tunai  yang  lebih  besar  ini  dapat  dimanfaatkan  oleh  klien  untuk mendanai  kegiatan  operasional  klien  seperti  pembelian  bahan  baku, pembayaran gaji pegawai, dan lain-lain.
3) Pengurangan risiko tidak tertagihnya piutang, yakni pembayaran dengan cara without recourse memungkinkan adanya pengalihan sebagian risiko tidak tertagihnya piutang kepada lembaga factoring . Pengalihan risiko ini sangat  menguntungkan bagi kelancaran dan kepastian usaha bagi pihak klien. 16
Naerul Edwin Kiky Aprianto : Anjak Piutang…
b. Manfaat yang diterima karena jasa non pembiayaan, antara lain:
1) Memudahkan  penagihan  piutang,  yaitu  jasa  penagihan  piutang  yang diberikan oleh lembaga factoring yang dalam ini klien tidak perlu secara langsung  melakukan  penagihan  piutang  pada customer sehingga  waktu dan tenaga karyawan dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan lain yang lebih produktif.
2) Efisiensi  usaha,  yakni  jasa  administrasi  penjualan  memungkinkan  klien untuk mengelola kegiatan penjualan secara lebih rapi dan efisien karena administrasinya  dilakukan  oleh  pihak factoring yang  sudah  lebih berpengalaman.
3) Peningkatan  kualitas  piutang,  yaitu  jasa  administrasi  penjualan memungkinkan  pemberian  fasilitas  kredit  kepada  pembeli  secara  lebih efektif, sehingga kemungkinan tertagihnya piutang menjadi lebih tinggi. 17
2. Manfaat  bagi factor (lembaga factoring ),  di  mana  manfaat  utama  yang  diterima lembaga factoring adalah  penerimaan  dalam  bentuk fee dari  pihak  klien.  Dalam hal ini, fee tersebut terdiri dari:
a. Discount  fee ,  yaitu fee ini  dibayarkan  oleh  klien  kepada factor karena factor memberikan jasa pembiayaan (uang muka) atas piutang yang diberikan oleh factor . Discount  fee diperhitungkan  sebesar  persentase  tertentu  terhadap besarnya  pembiayaan  yang  diberikan  atas  dasar  risiko  tertagihnya  piutang, jangka waktu, dan rata-rata tingkat bunga perbankan.
b. Service  fee, yaitu fee ini  dibayarkan  oleh  klien  kepada factor karena factor memberikan  jasa  non  pembiayaan  yang  nilainya  ditentukan  sebesar persentase tertentu dari piutang atas dasar beban kerja yang akan dilakukan oleh factor .  Semakin  besar  volume  penjualan,  maka fee ini  juga  semakin besar. Semakin sulit penagihan piutang, maka fee ini juga semakin besar. 18
3. Manfaat bagi customer , antara lain:
a. Kesempatan  untuk  melakukan  pembelian  dengan  kredit,  di  mana  dengan kehadiran  jasa  pembiayaan  anjak  piutang  memungkinkan  klien  untuk melakukan penjualan secara kredit.
b. Pelayanan  penjualan  yang  lebih  baik,  di  mana  jasa  administrasi  penjualan memungkinkan klien melakukan penjualan dengan lebih cepat dan tepat. 19
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.1 Januari - Juni 2017
Secara  umum  dengan  adanya  jasa  dari  perusahaan  anjak  piutang,  klien mendapat manfaat dari transaksi  yang  diberikan.  Klien mendapat kas langsung dari penjualannya  dalam  bulan  berjalan  dan  tidak  perlu  menunggu  waktu  sampai pembayaran  dari customer .  Dengan  demikian,  likuiditas  perusahaan  akan  lebih terjamin  dan  modal  kerja  akan  terus  bergulir.  Kas  yang  diperoleh  dari  perusahaan anjak piutang dapat dimanfaatkan untuk menurunkan biaya produksi. Biaya produksi dapat  dipangkas  dengan  memanfatkan  diskonto  dari  para  pemasok  karena melakukan  pemberian  tunai.  Pemberian  tunai  pastinya  mendapatkan  diskon. Besarnya  diskon  dapat  digunakan  untuk  mengkompensasi  biaya  bunga  yang dibayarkan  kepada  pihak  perusahaan  anjak  piutang.  Klien  juga  dibantu  dari  sisi administrasi  piutang.  Klien  tidak  perlu  lagi  melakukan  penagihan  kepada customer, karena  perusahaan  anjak  piutang  yang  akan  melakukannya  sekaligus  memberikan posisi  piutang  kepada  klien.  Laporan  ini  juga  akan  berguna  ketika customer mengajukan kembali permohanan pembelian secara angsuran.
Anjak Piutang (Factoring) dalam Perspektif Ekonomi Islam
Anjak  piutang merupakan  suatu  teknik  pendanaan  jangka  pendek  dengan memanfaatkan  piutang  yang  dimiliki  suatu  perusahaan.  Perusahaan  yang bersangkutan  menjual/menyerahkan  hak  atas  piutangnya  kepada  perusahaan  anjak piutang (factor) . Factor dapat berupa sebuah bank atau lembaga keuangan. Kemudian factor akan  menyerahkan  uang  kepada  perusahaan  tersebut  sebesar  persentase tertentu dari jumlah nilai piutang.
Konsep  anjak  piutang  ( factoring )  yang  berdasarkan  prinsip  syariah  sering dikatakan  sama  dengan  istilah hiwalah ,  karena  secara  operasional  mirip  dengan pelaksanaan hiwalah di  perbankan  syariah.  Hal  ini  dikemukakan  oleh  M.  Syafi’i Antonio  dalam  bukunya Bank  Syariah:  Dari  Teori  ke  Praktik . 20 Selain  itu,  konsep factoring syariah sama dengan istilah hiwalah juga dikemukakan oleh Herry Sutanto dan  Khaerul  Umam  dalam  bukunya  yang  berjudul Manajemen  Pemasaran  Bank Syariah . 21 Oleh  karena  itu,  perjanjian  pengalihan  piutang  atau  anjak  piutang
(factoring) dalam fikih muamalah disebut dengan istilah hiwalah/ hawalah . 22
Hiwalah merupakan  pemindahan  hutang  dari  satu  tanggungan  kepada tanggungan  yang  lain  dengan  hutang  yang  sama. 23 M.  Syafi’i  Antonio  menjelaskan
Naerul Edwin Kiky Aprianto : Anjak Piutang… bahwa hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang  wajib  menanggungnya. 24 Sedangkan  menurut  Zulkifli, hiwalah adalah  akad pemindahan  piutang  nasabah (muhil) kepada  bank (muhal  ‘alaih) dari  nasabah  lain (muhal) . Muhil meminta muhal ‘alaih untuk membayarkan terlebih dulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayar kepada muhal  ‘alaih .  Kemudian, muhal  ‘alaih akan  memperoleh  imbalan  jasa pemindahan. 25 Untuk  mengantisipasi  risiko  kerugian  yang  akan  timbul,  bank  perlu melakukan survey atas  kemampuan  pihak  yang  berhutang  dan  kebenaran  transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. 26
Hukum hiwalah adalah mubah sepanjang tidak merugikan semua pihak. Namun demikian, hiwalah dibolehkan  pada  hutang  yang  tidak  berbentuk  barang/  benda karena hiwalah adalah  perpindahan  hutang.  Hal  ini  didasarkan  pada  firman  Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 245:
                                                                                                                          
“Siapakah  yang  mau  memberi  pinjaman  kepada  Allah,  pinjaman  yang  baik (menafkahkan  hartanya  di  jalan  Allah),  maka  Allah  akan  melipatgandakan pembayaran  kepadanya  dengan  lipat  ganda  yang  banyak.  Dan  Allah  menyempitkan dan  melapangkan  (rezeki)  dan  kepada-Nya  lah  kamu  dikembalikan.” (QS.  al-Baqarah [2]: 245)
Berdasarkan  ayat  di  atas,  Islam  menganjurkan  untuk  melunasi  hutang  jika sudah  sanggup  membayarnya  agar  terlepas  dari  tanggung  jawab.  Jika  sesorang mampu  membayar  hutang  tetapi  ia  tidak  melakukannya,  maka  ia  bertindak  zalim. Namun,  jika  tidak  bisa  membayarnya  secara  langsung,  maka  hutang  tersebut dapat  dialihkan  kepada  seseorang  yang  lain.  Hal  ini  diperkuat  dengan  Hadis  yang diriwayatkan  Imam  Bukhari  dan  Muslim  dari  Abu  Hurairah  bahwa  Rasulullah  SAW bersabda:
ْﻊَﺒْﺘَﻴْﻠَـﻓ ﱟﻲِﻠَﻣ ﻰَﻠَﻋ ْﻢُﻛُﺪَﺣَأ َﻊِﺒْﺗُأ اَذِﺎَﻓ ٌﻢْﻠُﻇ ﱢِﲎَﻐْﻟا ُﻞْﻄَﻣ
“Menunda  pembayaran  bagi  orang  yang  mampu  adalah  suatu  kedzaliman  dan  jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang mampu/ kaya, terimalah hiwalah itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.1 Januari - Juni 2017
Berdasarkan  hadis  tersebut,  Rasulullah  SAW  memberitahukan  kepada  orang yang  menghutangkan,  jika  orang  yang  berhutang  meng -hiwalah- kan  kepada  orang yang  mampu/kaya,  hendaklah  ia  menerima hiwalah tersebut  dan  hendaklah  ia menagih  kepada  orang  yang  di- hiwalah -kan  agar  haknya  dapat  terpenuhi.  Dengan demikian, hiwalah ini  sangat  penting  karena  memudahkan  penyelesaian  hutang piutang, terutama dalam dunia perdagangan besar yang biasa menggunakan cheque 27 dari bank. 28
Dalam  lembaga  keuangan  syariah, hiwalah merupakan  akad  pelengkap  yang dimaksudkan  untuk  mempermudah  pelaksanaan  pembiayaan  dan  tidak  ditujukan untuk  mencari  keuntungan,  karena  dasar  akadnya  adalah ta’awun atau tabarru’ . 29
Oleh  sebab  itu,  tidak  diperbolehkan  adanya  pengambilan  keuntungan  atas pelaksanaan akad tersebut. Hal  ini dikarenakan inti dari akad tabarru’ adalah untuk menolong/membantu  orang  yang  mengalami  kesulitan,  misalnya  kurang  mampu dalam membayar hutang.
Saat  ini  setiap  lembaga  keuangan  syariah  mengenakan fee atas  akad-akad tabarru’ dengan alasan sebagai biaya administrasi. Sebagaimana hal ini dikemukakan oleh  Siti  Fatimah  bahwa  lembaga  keuangan  syariah  saat  ini  mengenakan fee atas akad-akad tabarru’ dengan  alasan  sebagai  insentif  atau  bonus. 30 Namun  demikian, adanya  anjak  piutang  bertujuan  menghindari  terjadinya  kredit  (pembiayan)  macet dari  pihak  debitur  yang  akan  mengakibatkan  kerugian  yang  besar  bagi  pihak  klien atau perusahaan klien, sehingga solusinya
adalah pihak  klien  menjual  piutang/  mengalihkan  piutang  kepada  perusahaan factoring untuk  memperlancar  kegiatan  penyelesaian  hutang  piutang  dan  membantu  pihak klien  dalam  mengelola  penjualannya  secara  kredit  agar  teratur  yang  timbul  dari transaksi  perdagangan.  Secara  umum,  aplikasi hiwalah dalam  lembaga  keuangan syariah dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:
Naerul Edwin Kiky Aprianto : Anjak Piutang…
1. Suplai Barang 3. Bayar
4. Tagih
2. Invoice
5. Bayar
Sumber: M. Syafi’i Antonio (2001)
Skema Hiwalah dalam Lembaga Keuangan Syariah
Berdasarkan  skema  di  atas,  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  (1)  Penyuplai (muhil) menjual  barang  kepada  pembeli (muhal) secara  pembiayaan  (angsuran) dengan  jangka  waktu  pendek;  (2)  Untuk  kepentingan  dana  segar (cash  flow) , penyuplai (muhil) meminta  persetujuan  kepada  pembeli (muhal) untuk  menjual piutang  tersebut  kepada  perusahaan  lembaga  pembiayaan  (yang  dalam  hal  ini perusahaan factoring ) yang disebut dengan factor/ bank. Data mengenai piutang yang berasal  dari  jual  beli  tersebut,  oleh  penyuplai (muhil) diteruskan  atau  dipindahkan kepada factor /bank ( muhal ‘alaih) . Atas dasar itu, maka dibuatlah perjanjian factoring antara  penyuplai (muhil) dan factor /bank  ( muhal  ‘alaih) ;  (3) Factor /bank  ( muhal ‘alaih) membayar  kepada  penyuplai (muhil) atas  hutangnya  pembeli (muhal) ;  (4) Factor /bank  ( muhal  ‘alaih) menagih  kepada  pembeli (muhal) terhadap  barang tersebut;  (5)  Setelah  jatuh  tempo,  maka  pembeli (muhal) membayar  hutangnya kepada factor /bank ( muhal ‘alaih) .
Ketika  merujuk  pada  Fatwa  DSN  Nomor  67/DSN-MUI/III/2008,  akad  yang digunakan  dalam  anjak  piutang  secara  syariah  adalah wakalah  bil  ujrah ,  di  mana pihak yang berpiutang mewakilkan kepada  pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen  penjualan  kemudian  menagih  piutang  kepada  pihak  yang berhutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang. Kemudian, pihak yang  ditunjuk  menjadi  wakil  dari  yang  berpiutang  untuk  melakukan  penagihan ( collection )  kepada  pihak  yang  berhutang  atau  pihak  lain  yang  ditunjuk  oleh  pihak yang  berhutang  untuk  membayar.  Pihak  yang  ditunjuk  menjadi  wakil  dapat

## Muhal ‘Alaih
( Factor / Bank)
Muhil (Penyuplai) Muhal
(Pembeli)
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.1 Januari - Juni 2017
memberikan  dana  talangan  ( qardh )  kepada  pihak  yang  berpiutang  sebesar  nilai piutang.  Atas  jasanya  untuk  melakukan  penagihan  piutang  tersebut,  pihak  yang ditunjuk  menjadi  wakil  dapat  memperoleh ujrah/  fee. Sedangkan  besarnya ujrah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang. 31
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pada prinsipnya anjak piutang syariah akan  memberikan  manfaat  pembayaran  piutang  lebih  cepat  dari  jatuh  tempo, menambah  dana  segar  perusahaan,  dapat  membantu  peningkatan  keuntungan  yang merupakan  sarana  peralihan  risiko  tagihan  yang  tidak  bisa  dicairkan,  serta  akan memberikan  kesempatan  kerja  bagi  perusahaan factor untuk  mendapatkan  upah berupa ujrah .
Perbedaan Anjak Piutang (Factoring) Syariah dengan Konvensional
Konsep  anjak  piutang  menurut  Fatwa  DSN-MUI  merupakan  konsep  anjak piutang  yang  berdasarkan  prinsip  syariah,  yang  bertujuan  untuk  menghindari  dari praktik yang dilarang oleh hukum Islam seperti riba, gharar, dan maisir . Hal ini juga memberikan  kemudahan  bagi  para  pelaku  kegiatan  anjak  piutang  untuk melaksanakan  kegiatan  anjak  piutang  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah, sebagaimana dalam kaidah fikih yang berbunyi:

## “Pada  dasarnya,  segala  bentuk  muamalat  boleh  dilakukan  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya.”
Berdasarkan  kaidah  di  atas,  menunjukan  bahwa  kegiatan  anjak  piutang diperbolehkan  selama  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah.  Oleh  karena  itu, anjak  piutang  secara  syariah  yang  diatur  dalam  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  67 Tahun  2008  merupakan  peraturan  yang  berdasarkan  prinsip  syariah  dengan menggunakan  akad wakâlah  bil  ujrah. Penggunaan  akad wakâlah  bil  ujrah tersebut untuk membedakan anjak piutang syariah dengan anjak piutang konvensional. Secara umum, perbedaan anjak piutang syariah dengan anjak piutang konvensional, sebagai berikut:
Naerul Edwin Kiky Aprianto : Anjak Piutang…
ANJAK PIUTANG SYARIAH

## ANJAK PIUTANG KONVENSIONAL
Sumber  hukum  yang  dijadikan  acuan adalah aturan syariah yang terkandung  dalam  al-Qur’an  maupun Hadis,  serta  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  (DSN)  Nomor  67/DSN-
MUI/III/2008  tentang  Anjak  Piutang Syariah.
Sumber  hukum  yang  dijadikan  acuan adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Anjak Piutang.
Pemberian balas jasa berupa ujrah / fee dengan  besar  sesuai  kesepakatan bersama. Pemberian  balas  jasa  berupa  biaya  yang besarnya telah ditentukan oleh perusahaan factor secara sepihak dengan acuan tingkat diskonto/bunga. Nilai upah dihitung berdasarkan  presentase  atas  besarnya piutang yang dialihkan.
Transaksi perdagangan harus terbebas dari gharar, maysir , dan riba .
Bebas tidak ada ketentuan.
Objek penjualan antar supplier dengan customer harus  merupakan  barang yang halal. Tidak ada batasan ketentuan objek. Terdapat  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS)  yang  mengontrol  jalannya aktivitas  anjak  piutang  syariah  sesuai atau tidaknya dengan ketentuan Islam.
Tidak  ada  pengawas,  artinya  tidak  ada pengontrolan  dalam  mengoperasikan  jasa anjak piutang. Akad  yang  dilakukan  sesuai  dengan prinsip syariah berupa hiwalah , wakâlah bil ujrah, dan qard.
Akad  yang  dilakukan  berupa  perjanjian yang  berpayung  hukum  negara  tanpa menyesuaikan prinsip syariah. Dalam  hal  mengoperasikan  anjak piutang  syariah  harus  mengutamakan prinsip ta’awun (tolong-menolong), kemudian profit/keuntungan. Lebih  diutamakan  adalah  profit  sebesar- besarnya. Menerapkan nilai-nilai keislaman dalam  menjalankan  anjak  piutang syariah dengan prinsip kejujuran yang akan menciptakan suasana kepercayaan. Tidak  ada  tuntutan  hukum  jelas  yang mengatur  kejujuran  dalam  menjalankan anjak piutang.
Berdasarkan  perbedaan  tersebut,  setiap  produk  dan  pelayanan  jasa  di perbankan  syariah  tidak  terlepas  dari  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.1 Januari - Juni 2017
Indonesia  (DSN-MUI)  yang  mengeluarkan  fatwa  terkait  produk  dalam  perbankan syariah,  agar  suatu  produk  yang  dikeluarkannya  berlandaskan  prinsip  syariah. Dikeluarkannya  produk  pelayanan  jasa  dengan  akad hiwalah didasarkan  pada pertimbangan  bahwa  terkadang  seseorang  tidak  mampu  untuk  membayar  hutang kepada  orang  lain  secara  tunai.  Oleh  karena  itu,  agar  pihak  yang  memberi  hutang tidak merasa dirugikan, maka pihak yang berhutang mengalihkan hutangnya kepada pihak lain atau kepada bank syariah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  anjak  piutang (factoring) secara  syariah  dapat  merujuk  pada  Fatwa  DSN  Nomor  67/DSN- MUI/III/2008  yang  menyatakan  bahwa  anjak  piutang  adalah  pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak  lain  yang  kemudian  menagih  piutang  tersebut  kepada  pihak  yang berhutang/pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai prinsip syariah.
Sebagai  salah  satu  alternatif  pendanaan  usaha,  anjak  piutang  belum  sepopuler jenis  pendanaan  yang  lain,  padahal  alternatif  pendanaan  ini  cukup  menjanjikan terutama pada saat terjadinya krisis ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan anjak piutang merupakan  salah  satu  sumber  dana  bagi  perusahaan  yang  memang  sedang membutuhkan  uang  dengan  segera  yang  semua  kegiatannya  diatur  sesuai  dengan peraturan hukum yang berlaku agar tidak merugikan salah satu pihak.

## Pustaka Acuan
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik . Jakarta: Gema Insani Press.
Asyhadie,  Zaeni.  2005. Hukum  Bisnis:  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Burhanuddin.  2010. Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah. Yogyakarta:  Graha Ilmu.
_____________. 2009. Hukum Kontrak Syariah. Yogyakarta: BPPE Yogyakarta.
Darmawi,  Herman.  2006. Pasar  Finansial  dan  Lembaga-Lembaga  Finansial .  Jakarta: Bumi Aksara.
Naerul Edwin Kiky Aprianto : Anjak Piutang…
Fatimah, Siti. 2008. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik h}iwa>lah di BMT Bina Ikhsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta”, Jurnal Hukum Islam , Vol. 1, No. 2.
Fuadi,  Munir.  1995. Hukum  Bisnis  dalam  Teori  dan  Praktik .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Jaziri,  ‘Abd ar-Rahman  al-. 1994. al-Fiqh ‘ala  al-Mazahib al-Arba’ah, terj. Moh.  Zuhri, dkk. Semarang: Asy Syifa’.
Karim,  Adiwarman  A.  2004. Bank  Islam:  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan .  Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Kasmir. 2013. Bank dan Lembaga Keuangan Lain . Jakarta: Rajawali Press.
Martono. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Lain . Yogyakarta: Ekonisia.
Pandi, Frianto dkk. 2009. Lembaga Keuangan . Jakarta: Rineka Cipta.
Pantouw,  Rinus.  2006. Hak  Tagih  Faktor  Atas  Piutang  Dagang .  Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group.
Rindjin,  Ketut.  2000. Pengantar  Perbankan  dan  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Sudarsono, Heri. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Yogyakarta: Ekonisia.
Sutanto,  Herry  dan  Umam,  Khaerul.  2013. Manajemen  Pemasaran  Bank  Syariah . Bandung: Pustaka Setia.
Zulkifli, Sunarto. 2003. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim
Catatan Akhir:
1 Zaeni  Asyhadie, Hukum  Bisnis:  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 108.
2 Burhanuddin  S., Aspek  Hukum  Lembaga Keuangan  Syariah (Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2010),  hlm. 198.
3 Frianto Pandi, dkk. , Lembaga Keuangan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 101.
4 Herman Darmawi, Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 211.
5 Pengertian  anjak  piutang (factoring) yang  didasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 84/PMK.021/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan  dan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun  1988 tentang Ketentuan  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Lembaga  Pembiayaan  juga  terdapat  di  dalam  Rinus  Pantouw, Hak Tagih Faktor Atas Piutang Dagang (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 5.
6 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Solo: Intermedia, 1995), hlm. 209.
7 Definisi anjak piutang secara syariah lebih lanjut dapat dilihat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.
8 Anjak piutang (factoring) secara syariah yang merujuk pada Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  dan  Lembaga  Keuangan  Departemen  Keuangan  (Bapepam-LK)  Nomor  PER-03/BL/2007  tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah juga terdapat di dalam Burhanuddin S., Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, hlm. 193-194.
9 Ketut  Rindjin, Pengantar  Perbankan  dan  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 152.
10 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis , hlm. 114.
11 Munir  Fuadi, Hukum  Bisnis  dalam  Teori  dan  Praktik (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  1995),  hlm. 110.
12 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 274. 13 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis , hlm. 115.
14 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan, hlm. 276.
15 Frianto Pandi, dkk. , Lembaga Keuangan , hlm. 102.
16 Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Yogyakarta: Ekonisia, 2010), hlm. 139.
17 Martono, Bank dan Lembaga Keuangan , hlm. 140.
18 Martono, Bank dan Lembaga Keuangan , hlm. 141.
19 Martono, Bank dan Lembaga Keuangan , hlm. 142.
20 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah:  Dari  Teori  ke  Praktik (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2001), hlm. 127.
21 Herry Sutanto dan Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 222.
22 Burhanudin S., Hukum Kontrak Syariah (Yogyakarta: BPPE Yogyakarta, 2009), hlm. 75. 23 ‘Abd  ar-Rahman  al-Jaziri, al-Fiqh  ‘ala  al-Mazahib  al-Arba’ah, terj.  Moh.  Zuhri,  dkk  (Semarang: Asy Syifa’, 1994), hlm. 353.
24 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah , hlm. 126.
25 Sunarto  Zulkifli, Panduan  Praktis  Transaksi  Perbankan  Syariah (Jakarta:  Zikrul  Hakim,  2003), hlm. 29-30.
26 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam:  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2004), hlm. 95. 27 Cheque (cek)  merupakan  surat  perintah  tanpa  syarat  dari  nasabah  kepada  bank  yang  memelihara rekening  giro  nasabah  tersebut  yang  digunakan  untuk  membayar  sejumlah  uang  kepada  pihak  yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya, jika kita memiliki cek dan cek tersebut adalah asli, maka bank harus membayar siapa saja (ada nama seseorang atau badan hukum) yang membawa cek  ke  bank  yang  memelihara  rekening  nasabah  untuk  diuangkan  sesuai  dengan  persyaratan  yang  telah ditetapkan,  baik  secara  tunai  maupun  pemindahbukuan.  Lihat  Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lain, hlm. 87.
28 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 475. 29 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 71.
30 Siti  Fatimah,  “Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Praktik h}iwa>lah di  BMT  Bina  Ikhsanul  Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta”, Jurnal Hukum Islam , Vol. 1, No. 2, 2008, hlm. 75.
31 Lebih  lanjut  konsep  anjak  piutang  syariah  dapat  dilihat  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional (DSN) Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.