## BUSINESS JUDGMENT RULE SEBAGAI IMMUNITY DOCTRINE BAGI DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA *

## Sartika Nanda Lestari
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang
sartikananda88@yahoo.com

## Abstrak
Direksi  merupakan  salah  satu  bagian  terpenting  dalam  Perseroan  Terbatas  sebagaimana diamanatkan  oleh  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  direksi memiliki  tugas  untuk  menjalankan  perseroan,  mengkontrol  perseroan  dimana  salah  satunya adalah  mengambil  keputusan  bisnis  yang  berdampak  pada  Perseroan  Terbatas  kedepannya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai implementasi business judgment rule  yang  dikenal  sebagai  immunity  doctrine  terhadap  keputusan  bisnis  Direksi Badan  Usaha Milik  Negara di  Indonesia yang  memiliki  keterkaitan  dengan  Undang-Undang  Keuangan Negara. Business judgment rule  merupakan  sebuah  prinsip  yang  muncul  dari  sistem  hukum Anglo-Saxon  dan  merupakan  suatu  doktrin  yang  memberikan  perlindungan  terhada  direksi dalam menjalankan perannya. Berpijak pada kajian studi pustaka, penelitian ini berkesimpulan bahwa business judgment rule telah banyak diimplementasikan dalam praktik dan sesuai degan pengaturan hukum perusahaan Indonesia  khususnya Badan  Usaha Milik  Negara namun masih perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk memahami mengenai business judgment rule.

## Kata Kunci: Direksi, Business Judgment Rule, BUMN

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Indonesia  merupakan  negara  besar  yang  memiliki potensi  dalam  hal  sumber  daya manusia  (SDM)  maupun  sumber  daya  alam  (SDA),  dengan  potensi  yang  dimiliki,  Indonesia diharapkan  mampu  menjadi  salah  satu  negara  dengan  perekonomian  terbesar  di  dunia.  Bank Dunia  memproyeksikan  adanya  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  4,7%  untuk  tahun  2015  dimana investasi  memberikan  kontribusi  1,4%  kepada  pertumbuhan  Pendaatan  Domestik  Bruto  (PDB) dari tahun ke tahun pada kuartal pertama 2015. † Berdasarkan data tersebut, Perseroan Terbatas memiliki  posisi  yang  cukup  menentukan.  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  disebut  Perseroan) adalah badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,
** Judul ini merupakan hasil penelitian PNBP Tahun 2014 Fakultas Hukum 2014
† ________,  2015, Laporan  Triwulanan  Perekonomian  Indonesia,  Juli  2015:  Maju  Perlahan,  The  World  Bank, diakses dari http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/07/08/indonesia-economic-quarterly-july-2015
melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  tentang  perseroan  terbatas  serta peraturan pelaksanaannya.
Badan  Usaha  Milik  Negara  (selanjutnya  disebut  BUMN)  merupakan  salah  satu  pelaku kegiatan  ekonomi  yang  penting  di  dalam  perekonomian  nasional,  yang  bersama-sama  dengan pelaku  ekonomi  lain  yaitu  swasta  (besar-kecil,  domestik-asing)  dan  koperasi. BUMN sebagaimana  didefinisikan  oleh  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2003 adalah  badan  usaha  yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang  berasal  dari  kekayaan  negara  dipisahkan.  BUMN  Memberikan  kontribusi  positif  untuk perekonomian Indonesia. Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN merupakan pengejawantahan dari  bentuk  bangun  demokrasi  ekonomi  yang  akan  terus  kita  kembangkan  secara  bertahap  dan berkelanjutan.
Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMN menjalankan usaha sebagaimana badan usaha  yang lain,  yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan (profit oriented). Dalam upaya memperoleh  keuntungan,  tidak  seluruh  BUMN  dapat  memperoleh  keuntungan,  sebagai  contoh PT.  Energy  Management  Indonesia,  PT.  Industri  Sandang  Nusantara,  dan  PT  Industri  Soda Indonesia yang  mengalami  kerugian  hingga  Rp.  1,49  triliun.  Atas  kejadian  tersebut,  tidak menutup  kemungkinan  direksi  mengambil  keputusan  bisnis  yang  justru  tidak  sesuai dengan strategi  bisnis  yang  telah  disepakati.  Sebagai  contoh  selanjutnya  adalah  kasus Direktur  Utama PT.  Merpati,  Hotasi  Nababan yang mengambil  keputusan  bisnis  dalam  kondisi perekonomian yang tengah tidak stabil menyebabkan kerugian pada perusahaan. Kerugian yang terjadi karena keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi BUMN tersebut dianggap telah melanggar undang- undang mengenai perbendaharaan negara dan keuangan negara.
Jika ditinjau dari aspek hukum perusahaan, direksi diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah  dalam  hal  pengurusan  perseroan  salah  satunya  adalah  mengambil  keputusan bisnis.  Kewenangan  tersebut  dilindungi  hukum  sehingga  tidak  dapat  diganggu  gugat/diadili siapapun  meskipun  keputusan  tersebut  merugikan  perseroan  selama  keputusan  tersebut  diambil dengan  itikad  baik,  sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  rasional,  tidak  mengalami  benturan kepentingan. Doktrin perlindungan atas keputusan bisnis yang dilakukan direksi tersebut disebut business judgement rule.
Atas  dasar  uraian  diatas,  maka  tulisan  ini  akan  menyoroti  lebih  lanjut  mengenai pengaturan business judgment rule di Indonesia serta eksistensi business judgement rule tersebut bagi Direksi BUMN.

## 2. Metode Penelitian
Penulis  dalam tulisan menggunakan metode  penelitian yuridis-normatif  (doctrinal  legal research atau pure  legal  research) yaitu  penelitian  hukum  yang  bersandar  pada  bahan  pustaka atau  data  sekunder ‡ yaitu  dengan  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) § dengan mengidentifikasi pelaksanaan bussines judgment rule oleh direksi.
3. Kerangka Teori
Perseroan Terbatas merupakan jenis badan usaha yang memberikan peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  menjelaskan  Perseroan  adalah  badan  hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham,  dan  memenuhi  persyaratan  yang ditetapkan  dalam  undang-undang  ini  serta  peraturan  pelaksanaannya.  Dalam  pendiriannya Perseroan  harus  berdasarkan  pada  perjanjian, sehingga  untuk  membuat  suatu  perjanjian  lisensi paten  harus  berdasar  pada  prinsip-prinsip  (asas-asas)  hukum  kontrak. Menurut Sudikno Mertokusumo, asas-asas kontrak adalah sebagai berikut ** :
a) Asas kebebasan berkontrak,  yaitu sas  yang  memberikan  kebebasan  kepada  pihak  untuk membuat  atau  tidak  membuat  perjanjian,  mengadakan  perjanjian  dengan  siapapun, menentukan isi perjanjian/ pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Dalam KUHPerdata, asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
b) Asas  Konsensualisme,  merupakan asas  yang  menyatakan  bahwa  suatu  perjanjian  timbul apabila  telah  ada  konsensus  atau  persesuaian  kehendak  antara  para  pihak.  Dengan  kata  lain, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat. Konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan ataupun terdapat kekeliruan
‡ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 13.
§ Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing, hlm 46
** Sudikno  Mertokusumo,1999, Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar), Edisi  4  Cetakan  2, Yogyakarta, Liberty, 1999), hlm 110.
akan  objek  kontrak.  Pengaturan  mengenai  asas  konsensualisme  tercantum  dalam  Pasal  1320 ayat 1 KUHPerdata.
c) Asas Pacta Sunt Servanda atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus  menghormati  substansi  kontrak  yang  dibuat  oleh  para  pihak,  sebagaimana  layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang  dibuat  oleh  para  pihak. Asas  pacta  sunt  servanda didasarkan  pada  Pasal  1338  ayat  1 KUHPerdata yang menegaskan “ perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang .”
Perseroan Terbatas juga mengatur mengenai pertanggungjawaban direksi perseroan yang didasarkan  pada  prinsip  kolegial  dalam  pembagian  tanggung  jawabnya  yang berarti  tiap-tiap anggota  Direksi memiliki  kedudukan  yang  sama  serta berwenang  mewakili  Perseroan untuk berbuat dan atas nama perseroan secara bersama-sama.

## B. Hasil dan Pembahasan

## 1. Pengaturan Business Judgment Rule di Indonesia
Business judgment rule merupakan salah satu doktrin yang ada dalam hukum perusahaan yang  memberikan  perlindungan  terhadap direksi  perusahan untuk tidak  bertanggungjawab  atas kerugian yang timbul dari suatu konsekuensi apabila tindakan direksi didasarkan pada itikad baik dan sifat hati-hati. †† Business judgment rule sebenarnya mengenai pembagian tanggung jawab di antara perseroan dan organ yang mengurusnya, terutama direksi, dan pemegang saham manakala terjadi kerugian yang menimpa perseroan yang diakibatkan oleh kesalahan manusia. Black’s Law Dictionary mendefinisikan business judgment rule sebagai suatu tindakan dalam membuat suatu keputusan  bisnis  tidak  melibatkan  kepentingan  diri  sendiri,  kejujuran  dan  mempertimbangkan yang  terbaik  bagi  perusahaan  (the  presumption  that  in  makin  business  decision  not  involving direct self interest or self dealing, corporate directors act in the honest belief that their actions are in the corporation best interest ). ‡‡
Business judgment rule ini  merupakan  doktrin  yang  mengajarkan  bahwa keputusan direksi  mengenai  aktivitas  perseroan tidak  dapat  langsung  dipersalahkan oleh  siapa  pun meski,
†† ____, Business Judgment Rule, Kadir Ariawan Law Offices diakses dari http://www.kalawoffices.com/articles/100.html
‡‡ Bryan A. Garner, 2010, Black’s Law Dictionary , America, West, Thomson Group, hlm 212
keputusan  tersebut merugikan  perseroan.  Adapun  ketentuan-ketentuan  yang  harus  dipenuhi direksi agar dapat mengimplementasikan business judgment rule adalah memenuhi syarat, yaitu: putusan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku;  dilakukan dengan  itikad  baik;  dilakukan  dengan tujuan  yang  benar  (proper  purpose);  putusan  tersebut  mempunyai  dasar-dasar  yang  rasional (rational  basis);  dilakukan  dengan  kehati-hatian  (due  care)  seperti  dilakukan  oleh orang  yang cukup  hati-hati  pada  posisi  yang  serupa;  dilakukan  dengan  cara  yang  layak  dipercayainya (reasonable belief) sebagai yang terbaik (best interest) bagi perseroan.
Mulanya business  judgment rule merupakan  doktrin  yang  berasal  dari  sistem common law dan  merupakan  derivatif  dari  Hukum  Perusahaan  di  Amerika  Serikat  sebagai  upaya  untuk mencegah  pengadilan-pengadilan  di  Amerika  Serikat  mempertanyakan  pengambilan  keputusan bisnis  oleh  direksi.  Stephen  M.  Bainbridge  menjelaskan  fungsi business  judgment  rule adalah untuk  mencapai  jalan  tengah  dalam  hal  terjadinya pertentangan  antara  otoritas  direksi  dalam menjalankan perseroan dan tuntutan akuntabilitas direksi terhadap para pemegang saham. §§
Latar  belakang  dari  diberlakukannya business  judgment  rule disebabkan  oleh pertimbangan  direksi  merupakan  pihak  yang  paling  berwenang  serta  professional  dalam memutuskan  hal-hal  yang  terkait  dengan  perseroan.  Hal  ini  terkait  dengan  Pasal  1  ayat  5 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang  dan  bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan  Perseroan  untuk  kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Pengaturan lebih lanjut  mengenai business judgement rule diatur dalam Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana termasuk dalam Pasal 97 (3) apabila dapat membuktikan:
a. Kerugian timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. Telah  melakukan  pengurusan  dengan  itikad  baik  dan  kehati-hatian  untuk  kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas;
c. Tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
§§ Hendra Setiawan Boen, 2008, Bianglala Business Judgment Rule, Jakarta, Tatanusa, hlm 100
Direksi  adalah  pihak  yang  paling  berkompeten  untuk  menjalankan dan  memutuskan terhadap bisnis perusahaan, maka tidak ada satu orang pun yang berwenang memberi keputusan tentang  bisnis  perseroan.  Bahkan  pengadilan  pun  tidak  boleh  memberikan  pendapat  bandingan (second  guess)  terhadap  putusan  bisnis  dari  direksi  tersebut.  Hal  ini  didasari  pada  pemikiran business judgment rule versi Amerika Serikat sebagai permulaan munculnya absention doctrine dengan  pemahaman  bahwa  hakim  tidak  mempunyai  cukup  pengetahuan  dibidang  bisnis, sehingga  tidak  layak  untuk  memeriksa  keputusan  direksi.  Karena  itu  gugatan  terhadap  direksi dalam hubungan dengan putusan bisnisnya dengan berdalilkan kelirunya putusan direksi, sering kali  ditolak  oleh  pengadilan  berdasarkan  doktrin  putusan  bisnis  ini  meskipun  kepada  direksi dibebankan fiduciary duty yang membebankan tanggung jawab yang besar.
Ada  beberapa  kasus  di  Amerika  Serikat  yang  menjadi  dasar business  judgment  rule diantaranya adalah  kasus yang  dijadikan  pertimbangan  oleh Delaware  Supreme  Court yang menyatakan bahwa business judgment rule melibatkan 2 (dua) hal yaitu proses dan substansi. *** Sebagai  proses, business  judgment  rule melibatkan  formalitas  pengambilan  keputusan  dalam perseroan,  sedangkan  sebagai  subtansi, business  judgment  rule tidak  dapat  diberlakukan  dalam suatu  transaksi,  haruslah  dapat  dibuktikan  bahwa  tindakan  tersebut  secara  subtansi  tidak memberikan manfaat bagi perseroan. Dalam kasus yang lain Grobow v. Perot dijelaskan bahwa agar  terlaksana business  judgment  rule direksi  memperhatikan  itikad  baik;  memberikan pertimbangan terbaik  bagi  perusahaan;  melakukan  penelaahan;  berdasarkan  loyalitas  terhadap perusahaan.
Namun, bagi negara-negara civil law system yang sumber hukum terletak pada peraturan perundang-undangan, maka pengadilan  bertugas  untuk melakukan  interpretasi terhadap doktrin tersebut  yang  disebabkan  oleh  belum  adanya  pengaturan  yang  secara  komprehensif, jelas  dan spesifik  mengenai business judgment rule. Business judgment rule timbul  sebagai  akibat  telah dilaksanakannya kewajiban  sebagai  direksi  dengan  penuh  tanggungjawab (fiduciary  duty) oleh seorang direksi, yang didalamnya termasuk pelaksanaan atas duty of skill and care †††
Salah satu negara bagian di Amerika Serikat  yang menerapkan Business Judgment Rule adalah  Delaware,  dimana  menurut  ketentuan  Hukum  Perusahaan  Delaware, Business  Judgment Rule merupakan turunan dari prinsip dasar, yang dikodifikasi dari Del Code Ann. tit. 8, s 141(a),
*** Gunawan Widjaja, 2008, Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris¸ Jakarta, Forum Sahabat, hlm 80
††† Boen, Op Cit, hlm 100
dimana keputusan bisnis dan urusan dari suatu perseroan di Delaware diurus oleh atau di bawah kewenangan  direksi.  Dimana  dalam  menjalankan  peran  pengurusan  perseroan  tersebut,  direksi dituntut  untuk  tidak  mudah  putus  asa  dalam  memenuhi fiduciary  duty untuk  kepentingan perseroan dan pemegang saham perseroan. ‡‡‡
Hal  ini  selaras dengan  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  yang  mengatur  bahwa batasan  yaitu  pegurusan  itu  adalah  untuk  “kepentingan”  Perseroan  dan  harus  “sesuai  dengan maksud dan tujuan” Perseroan . Selain itu, Berlakunya business judgment rule dapat dilihat dari Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  dalam  Pasal  97  (5),  yaitu: “Anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian;
b. Telah  melakukan  pengurusan  dengan  itikad  baik  dan  kehati-hatian  untuk  kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
c. Tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Banyak  ahli  hukum  mengatakan  pasal  diatas  adalah  pasa a  quo yang  dianggap  sebagai pengejawantahan  dari business judgment rule.  Memahami  pelaksanaan  dari business judgment rule,  tak  terlepas  dari  prinsip fiduciary  duty yaitu  dilaksanakan  dengan itikad  baik  dan  penuh tanggung jawab bagi direksi sebagaimana dalam Pasal 97 dan 99 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Pasal-pasal  tersebut diatas,  terutama  pada  Pasal  97  ayat  1  dan  5  menekankan  tugas fiduciary  duty dari  direksi,  tapi  sebenarnya  dari  pasal-pasal  tersebut  pulalah  dapat  ditarik kesimpulan tentang berlaku tidaknya doktrin business judgment rule. Pasal 97 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  mengindikasikan  bahwa  Undang-Undang  Perseroan Terbatas tersebut memberlakukan doktrin bussiness judgment rule. Dari ketentuan Pasal 97 ayat 2  dan  pasal  92  ayat  1  dapat  disimpulkan  bahwa  tindakan  direksi  terhadap  perseroan  haruslah dilakukan dengan memenuhi ketiga syarat yuridis yaitu itikad baik; penuh tanggung jawab, dan untuk kepentingan perseroan (proper purpose).
‡‡‡ Susan Ellis Wild, 2006, Webster’s New World Law Dictionary , Canada, Wiley Publishing, Inc, hlm 58.
Syarat-syarat  yuridis  tersebut  sama  dengan  yang  diimplementasikan  dalam hukum perusahaan  negara-negara  dengan common  law  system,  salah  satunya  Malaysia yang mengimplementasikan ketiga syarat dengan uraian sebagai berikut:
1. Melakukan  tindakan  berdasarkan  itikad  baik  dan  kepentingan  untuk  perseroan, dalam  Pasal  73  Undang-Undang Perseroan  Terbatas  Malaysia  yaitu Direksi  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  haruslah  memenuhi duty  of  good  faith atau  itikad baik,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 132  (1)  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas Malaysia yang menyatakan:
“ a director of a company shall at all times exercise his powers for a propoer purpose and in good faith in the best interest of the company ”
Berdasarkan  Pasal  132  (1)  tersebut  sudah  sewajibnya  direksi  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya  dengan  itikad  baik.  Itikad  baik  adalah  sebuah  tindakan  dimana  direktur bertindak jujur serta mengambil keputusan dengan mempertimbangkan keadaan perseroan, tidak  ada  konflik  kepentingan. Sehingga  dapat  dikatakan  direksi  dianggap  mampu  untuk bertindak secara professional untuk kepentingan terbaik perseroannya.
2. Direksi bertindak atas dasar kepentingan perseroan (proper purpose), Pasal 132 ayat 1 yang  menyatakan  seorang  direksi  diharuskan  untuk  menjalankan  kewenangannya  dengan memperhatikan  keberadaan,  kondisi  perseroan  artinya,  seorang  direksi  harus  mampu memposisikan  dirinya  untuk  terlepas  dari  keinginan  pribadinya  dimana  sangat memungkinkan adanya benturan kepentingan. §§§
Atas  dasar  tersebut, dapat  dipahami  bahwa  direksi  dapat  tidak  melaksanakan  apa yang diatur  dalam  Anggaran  Dasar  Perseroan sepebuhnya,  atau  direksi  diperkenankan  untuk  tidak menyetujui  hal-hal  yang  telah  diamanatkan  dalam  Anggaran  dasar. Hendra  Setiawan  Boen memberikan pendapat bahwa business judgment rule dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia bukanlah business judgment rule yang lengkap, karena masih kurang satu unsur yang signifikan. **** Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama pun dinilai masih belum memiliki business judgment rule yang  lengkap,  dari  keempat  unsur yang  harus  terpenuhi  untuk menghasilkan business judgment rule yang  akan  melindungi  direksi. Unsur  tersebut  : due  of care, due of skill, good faith, dan for the best interest of the company.
§§§ Aiman Nariman, 2008, Commercial Applications of Company Law in Malaysia, Malaysia, CCH Wolters Kluwer Business, hlm 265
**** Boen, Op Cit, hlm 205
Penerapan  prinsip Business  Judgment  Rule dalam  Undang-Undang  No.  40  tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  juga  mutatis  mutandis  berlaku  bagi  Dewan  Komisaris  Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-Undang tersebut. Walaupun dalam teorinya business  judgment  rule tidak  dikenal  pada  Dewan  Komisaris,  karena system  common law menganut single board officer yaitu pengurusan dan pengawasan dilakukan oleh chief officer perseroan.
2. Pelaksanaan Business Judgment Rule sebagai Immunity  Doctrine pada Direksi BUMN di Indonesia
Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, umumnya berorientasi pada keuntungan untuk  menjaga  keberlangsungan  dan  perkembangan  perusahaan.  Dengan  demikian  agar  direksi sebagai  organ  Perseroan  yang  mengurus  Perseroan  dapat mecapai  prestasi terbesar  untuk kepentingan  perseroan,  maka  direksi  harus  diberi  kewenangan-kewenangan  tertentu  untuk melakukan pengelolaan organisasi dan untuk mencapai hasil optimal dalam pengurus perseraon. Melalui  kewenangan  yang  telah  diberikan  tersebut,  direksi  juga  perlu  diberi tanggung  jawab untuk mengurus perseroan.
BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah perusahaan yang didirikan dan dikelola oleh Negara  untuk  menjalankan  kegiatan  operasional  di  sektor  industri  dan  bisnis  strategis. Pemerintah  Indonesia  mendirikan  BUMN  dengan dua  tujuan  utama,  yaitu  tujuan  yang  bersifat ekonomi  dan  tujuan  yang  bersifat  sosial.  Tujuan  bersifat  ekonomi,  BUMN  dimaksudkan  untuk mengelola  sektor-sektor  bisnis  strategis  agar  tidak  dikuasai  oleh  pihak-pihak  tertentu,  yaitu bidang-bidang yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.
Salah satu jenis BUMN adalah Perusahaan Perseroan (Persero) yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.  Terhadap  BUMN  yang  berbentuk  Persero  berlaku  segala  ketentuan  dan  prinsip- prinsip  yang  berlaku  bagi  perseroan  terbatas  sebagaimana  terdapat  dalam Undang-Undang  No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 UU BUMN jo. Pasal  3 Undang-Undang  BUMN.  Dengan  demikian,  segala  peraturan  yang  berlaku  terhadap perseroan  terbatas  berlaku  juga  untuk  BUMN  yang  berbentuk  Persero  selama  tidak  diatur  oleh Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara.
Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan  Terbatas,  perseroan  terbatas  merupakan  badan  hukum  yang  merupakan persekutuan modal. Dengan demikian Persero yang dalam pengaturannya merujuk pada Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga merupakan badan hukum. Badan hukum  merupakan  subyek  hukum  layaknya  perorangan  yang  dapat  memiliki  hak-hak  dan melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum  layaknya  manusia. †††† Badan  hukum  tersebut  juga memiliki  kekayaan  sendiri,  dapat  bertindak  dalam  lalu  lintas  hukum  dengan  perantaraan pengurusnya,  serta  dapat  digugat  dan  juga  menggugat  di  muka  Hakim.  Dengan  memiliki kekayaan  sendiri,  maka  kekayaan  badan  hukum  terpisah  dari  kekayaan  pendirinya  yang melakukan penyertaan di dalam badan hukum tersebut.
Kajian  secara  yuridis  pengelolaan  terhadap  usaha-usaha  pada  Perusahaan  Badan  Usaha Milik Negara (BUMN) Persero, dapat dilihat sebagai pengelolaan terhadap suatu Badan Hukum (Rechts Person), yang merupakan buatan manusia. Adapun yang mendorong terbentuknya suatu pengertian  badan  hukum  adalah  manusia  di  dalam  hubungan-hubungan  hukum  privat  tidak hanya  hubungannya  dengan  sesamanya  saja,  tetapi  juga  terhadap  persekutuan.  Jadi  apabila beberapa  orang  mengadakan kerjasama  dan  atas  dasar  ini  merupakan  kesatuan,  maka  kesatuan ini merupakan badan hukum setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.
Erman Rajagukguk dalam tulisannya yang berjudul Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara menyatakan bahwa BUMN merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri. ‡‡‡‡ Dengan  demikian,  kekayaan  BUMN  Persero  maupun  kekayaan  BUMN  Perum sebagai  badan  hukum  bukanlah kekayaan  negara.  Erman  juga  berpendapat  bahwa  “Kekayaan negara yang dipisahkan” dalam Badan Usaha Milik Negara secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara itu.
BUMN yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  19  tahun  2003  sebagai  badan  hukum tunduk terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. BUMN adalah badan hukum yang memiliki ciri layaknya menjalankan perusahaan yaitu:
1. Memiliki badan usaha;
2. Berorientasi pada laba-rugi (keuntungan/profit oriented);
3. Wajib membuat pembukuan;
†††† Surbekti, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, hlm 21
‡‡‡‡ Erman Rajagukguk, 2006, Tetes Pemikiran 1971-2006, Depok, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Universitas Indonesia, hlm 384
4. Bersifat terbuka dan terus menerus;
5. Bertindak dalam bidang ekonomi.
Melihat  pada  ciri  yang  disampaikan  diatas,  sudah  sepatutnya BUMN (BUMN) menjalankan  usahanya  dengan  memenuhi  ciri  tersebut  diatas,  yaitu berorientasi  pada  laba  dan rugi.  Melihat  pada BUMN juga  berorientasi  pada  laba  rugi  serta  berbadan  hukum,  sudah sewajarnya BUMN bertindak  selayaknya  subyek  hukum  orang  per-orangan  karena BUMN adalah  subyek  hukum  sebagai artificial  person.  Sebagai  badan  hukum, BUMN memiliki keleluasaan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum,  memiliki  kekayaan  sendiri  dan  memiliki  hak keperdataan,  dapat  digugat  diluar  maupun  didalam  pengadilan  yang  mana  hal  tersebut diwakilkan  oleh  direksi.  Direksi  memegang  peran  penting  dalam  melakukan  pengurusan terhadap perseroan (lihat Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan).
Adapun  syarat  untuk  menjadi  direksi  pada BUMN diatur  dalam  Keputusan  Menteri BUMN No.  Kep-09A/MBU/2005  tentang  Penilaian  Kelayakan  dan  Kepatutan  Calon  Anggota Direksi BUMN, yaitu:
1. Integritas Moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
a. Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan
BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja (berbuat tidak jujur);
b. Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati oleh BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja dan atau pemegang saham (berperilaku tidak baik);
c. Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan pribadi kepada pribadi calon direksi, pegawai BUMN/Perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja (berperilaku tidak baik);
d. Perbuatan yang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
2. Kompetensi teknis/keahlian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki:
a. Pengetahuan yang memadai dibidang usaha BUMN yang bersangkutan
b. Pengalaman dan keahlian dibidang Pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga yang bersangkutan;
c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BUMN/Perusahaan/Lembaga yang bersangkutan;
d. Pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
e. Dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugas.
3. Psikologis, bahwasanya yang bersangkutan memiliki tingkat intelegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota direksi BUMN
Dalam pelaksanaaan doktrin business judgment rule terhadap direksi BUMN mengalami beberapa  ketidakpastian,  terutama  dikarenakan  banyaknya  pendapat  yang  berbeda  dalam menafsirkan  Undang-Undang  yang  terkait. Salah  satu  lapangan  hukum  publik  yang  menjadi sasaran pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Para penegak  hukum  seringkali  tidak  memahami  konsep  badan  hukum,  juga  tidak  mengerti  dan mengabaikan kensekuensi yuridis penyertaan modal oleh Negara dalam bentuk kekayaan Negara yang  diisahkan  dan BUMN.  Akibatnya  setiap  kali  BUMN  mengalami  kerugian,  maka  organ perseroan,  khususnya  direksi  dan  komisaris  akan  dianggap  telah  memenuhi  Pasal  2  ayat  1 Undang-Undang  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. §§§§ Dalam  menjalankan  roda perusahaan, direksi melaksanakan aksi korporasi yang berpotensi memicu kerugian yang disebut sebagai risiko bisnis. Namun, dalam perjalannya  risiko bisnis tersebut berpotensi menimbulkan kerugian BUMN dan diidentikkan sebagai kerugian negara. Hal ini  yang  dikhawatirkan direksi karena bisa ditarik ke ranah tindak pidana korupsi.
Namun,  hal  tersebut  seharusnya  dapat  ditelaah  kembali,  sebagaimana  yang  telah diuraikan diatas, bahwa BUMN adalah bentuk badan usaha yang sama seperti perseroan terbatas yang  artinya  juga  tunduk  dengan  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas. Jika cara kerja direksi BUMN ditelaah dengan pemikiran berdasarkan Undang-Undang No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  maka  Undang-Undang mengharuskan  para direksinya  bertindak  atau  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  sebagaimana  yang  ditentukan oleh  Undang-Undang  dan  Anggaran  Dasar.  Pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnya  ini  haruslah tetap memenuhi ketentuan fiduciary duty, statutory good faith sebagaimana yang telah diadopsi Indonesia  terhadap  prinsip-prinsip corporate  law tersebut.  Dengan  adanya  konsistensi  dari direksi  untuk  melaksanakan fiduciary  duty dan statutory  good  faith,  maka  secara  legal  direksi
§§§§ Boen, Op Cit, hlm 211
dapat  menerapkan  prinsip business  judgement  rule sebagai  alasan  pemaaf  apabila  dikemudian hari ada hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh direksi.

## C. PENUTUP
1. Simpulan
a. Pengaturan  mengenai business  judgment  rule di  Indonesia merupakan  doktrin  yang muncul dari Amerika Serikat dan sudah cukup memadai walaupun masih memerlukan penyempurnaan terhada pemaknaan business judgment rule sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas. Direksi dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  telah  memiliki  keleluasaan  serta  perlindungan dalam memberikan keputusan-keputusan bisnis.
b. Implementasi  doktrin business  judgement  rule pada  direksi BUMN tetap  dapat dilakukan  bagi  direksi  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  untuk  berlakunya business  judgement  rule.  Alasan  dapat  diimplementasikannya  doktrin  tersebut  adalah BUMN adalah  badan  usaha  berbadan  hukum  yang  seyogyanya  tunduk  pada  Undang- Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007.
2. Saran
a. Untuk  dapat  melaksanakan  prinsip Business  Judgement  Rule diperlukan  pemahaman yang  komprehensif  dan  baik,  sehingga  diperlukan  adanya  penyempurnaan  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  business  judgment  rule  karena pemahaman business  judgment  rule saat  ini  masih  bersifat  limitatif  dan  tidak komprehensif.
b. Perlu  adanya  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  antara  perundang-undangan yang  satu  dan  yang  lainnya  sehingga  tercipta  kesinambungan  peraturan  perundang- undangan,  bukan  peraturan  perundang-undangan  yang  justru  saling  melemahkan  satu dan yang lainnya.

## D. DAFTAR PUSTAKA
________, 2015, Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia, Juli 2015: Maju Perlahan,
The World Bank, diakses dari
http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/07/08/indonesia-economic-quarterly- july-2015
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2004, Penelitian  Hukum  Normatif, Jakarta,  Rajawali Pers
Jhonny  Ibrahim, 2006, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Malang, Bayumedia Publishing
Sudikno  Mertokusumo, 1999, Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar), Edisi  4  Cetakan  2,
Yogyakarta, Liberty, 1999
____, Business Judgment Rule, Kadir Ariawan Law Offices diakses dari http://www.kalawoffices.com/articles/100.html
Bryan A. Garner, 2010, Black’s Law Dictionary, America, West, Thomson Group Hendra Setiawan Boen, 2008, Bianglala Business Judgment Rule, Jakarta, Tatanusa Susan Ellis Wild, 2006, Webster’s New  World Law Dictionary , Canada, Wiley Publishing, Inc
Aiman  Nariman,  2008, Commercial  Applications of  Company  Law  in  Malaysia,  Malaysia, CCH Wolters Kluwer Business
Gunawan  Widjaja,  2008, Risiko  Hukum  Pemilik,  Direksi  dan  Komisaris¸  Jakarta,  Forum Sahabat
Surbekti, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa
Erman Rajagukguk, 2006, Tetes Pemikiran 1971-2006, Depok, Lembaga Studi Hukum dan
Ekonomi Universitas Indonesia