## Jurnal Ilmu Administrasi

## PERAN APARAT PEMERINTAH DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI YANG EFEKTIF DI KECAMATAN KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO

## Tri Susanti Lamangida
Program Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo Email tri.susanti@um-gorontalo.ac.id

## Abstract
This  research  aims  to  find  out  how  the  role  of  government  officials  in  giving  the  effective  of  administrative services in sub-district of Kabila Bone Bolango regency. The method of this research is descriptive qualitative. This  research  is  is  a  qualitative  descriptive  research  that  conducted  on  independent  variables,  that  is  without making  comparisons  or  connect  with  other  variables.  The  research  shows  still  low  capacity  of  government officials in both of sub-district Kabila in giving the excellent service to the society and to the achievement of an effective and efficient work. The society awareness work together is potentially a very noble and honorable, so there  has  a  willingness  of  the  society  to  develop  their  regions.  Suggested  to  local  governments,  need  greater attention to the good service for society. To remember low awareness of government officials in sub-district of Kabila, it is expected that the attention of the regency government in this case government of Bone Bolango, to give education and training, to give training for government officers that spread throughout the all regency, that will produce the quality of  resources to face the application of the principles of Good Governance.
Keywords: Government officials,  administration service , Bone Bolango Regency

## PENDAHULUAN
Kemampuan  aparat  pemerintah  untuk mempengaruhi  dan  menggerakan  masyarakat mempunyai  dampak  yang  penting,  menyadari hal  tersebut  maka  diperlukan  upaya  untuk lebih  meningkatkan  hasil  pembangunan  yang diharapkan  akan  didukung  oleh  mentalitas, disiplin, tingkat pendidikan dan perilaku aparat pemerintah untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan pembangunan. Upaya pengembangan  kualitas  sumber  daya  manusia dapat  menjadi  salah  satu  altematif,  hal  ini. dikarenakan aparat pemerintah
Sebagai  tenaga  penggerak,  pemikir,  dan perencana  mempunyai  kedudukan  sentral dalam melaksanakan tugas sehari-hari mengemban  fungsi  gandayang  tidak  dapat dipisahkan  yaitu  berbakti  sebagai  abdi  negara dan berkarya sebagai abdi masyarakat sehingga  untuk  menjamin  kelanjutan  proses pembangunan  perlu  ditingkatkan  kesadaran akan rasa tanggung jawab terhadap pengabdian dan  kesetiaannya  kepada  bangsa  dan  negara. Namun  sebagai  aparat  pemerintah  yang mempunyai peran penting untuk melaksanakan tugas  pemerintah  dan  pembangunan,  tidak terlepas  dengan  permasalahan  yang  dihadapi
dalam  mengemban  tugas.  Pada  kenyataannya permasalahan  yang  dihadapi  atau  ditangani oleh  aparat  pemerintah  antara  lain  :  sering terjadi  tumpang  tindih  ( over  lapping )  jenis pekerjaan  yang  sama,  yang  menyebabkan ketidak  efisienan  dalam  pelaksanaan  tugas, juga  pemborosan  waktu  dan  dana.  Dalam  hal ini  rekrutmen  pegawai  kedalam  jabatan- jabatan  tertentu  ternyata  belum  selektif  dan sistematis  sehingga  tenaga  profesional  dan berbakat  sangat  kurang  ditemui,  kurang mantapnya kinerja personal, yang mengakibatkan  penguasaan  ketramplian  dan pengetahuan  dibidang  tugas  umumnya  rendah (Sarundajang. 2000:165).
Untuk  menghadapi  berbagai  perubahan dalam usaha pemerataan pembangunan dibutuhkan  peningkatan  kemampuan  aparat pemerintah untuk merencanakan,
melaksanakan, dan mengawasi serta mengendalikan  pembangunan  maka  upaya untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah  melalui  program  pendidikan  dan pelatihan  yang  diharapkan  akan  lebih  mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka  dan  dengan  peningkatan  kemampuan tersebut  diharapkan  akan  dapat  meningkatkan
efektifitas  serta  dapat  mengembangkan  karier aparat pemerintah itu sendiri
Mengingat pemerintah
dalam menjalankan  tugas  pemerintah,  sesuai  dengan amanat  Undang-Undang  pemerintah  daerah melekat  suatu  fungsi  sebagai  administrator pemerintahan,  administrator  pembangunan, dan  administrator  kemasyarakatan  senantiasa memiliki  sumber  daya  dan  profesionalisme yang tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun  1999  telah  diatur  dimana,  kecamatan merupakan  perangkat  daerah  kabupaten  dan daerah  kota  yang  dipimpin  oleh  kepala kecamatan,  yang  disebut  Camat.  Camat diangkat  oleh  Bupati/Walikota  atas  usul Sekertaris  Daerah/Kota  dari  pegawai  negeri sipil  yang  memenuhi  syarat.  Dalam  hal  ini Camat diberi kedudukan sebagai perpanjangan tangan dari kepala daerah dan harus bertanggungjawab kepada kepala daerah dalam menjalankan tugas dikecamatan.
Untuk  dapat  melaksanakan  fungsi  dan kedudukan  tersebut  dengan  sebaik-baiknya, maka  pengembangan  mutu  aparat  pemerintah diarahkan  pada  peningkatan  dan  kemampuan serta kualitas kerja, disiplin dan tanggungjawab terhadap pengabdiannya, sehingga tercipta aparat pemerintah yang lebih efektif,  efisien,  bersih  dan  berwibawa  serta, mampu  melaksanakan  tugas-tugas  sebagai administrator  pembangunan  dengan  sebaik- baiknya  khususnya  menjadi  sumber  inovasi bagi  pembinaan,  gagasan  dan  strategi  yang menunjang  pembaharuan  dan  pembangunan dalam  berbagai  kebijaksanaan  atau  dalam suatu rencana maupun dalam realisasi pelaksanaannya.  Juga  kemampuannya  untuk melihat  saling  kait-berkaitnya  berbagai  segi yang perlu ditumbuhkan dengan tidak kehilangan  prioritasnya.  Sehingga  diharapkan kesediaan  dan  kemampuan  untuk  mengadakan penyempurnaan-penyempurnaan  dalam  bidang administrasi Pemerintahan.
Secara
keseluruhan peneliti
melaksanakan  survey  awal  bahwa,  dengan mengidentifikasi  masalah  masalah  Aparat
Pemerintah  di  Kecamatan  Kabila  Kabupaten Bone Bolango yaitu: a) Aparat belum sepenuhnya melaksanakan  tugas  pokoknya  sebagai aparat  pemerintah. b)
Belum  efektifnya    tugas  memberikan pelayanan  administrasi  di  kecamatan untuk melayani masyarakat.
c) Masalah  pelayanan  administratif  antara lain, administrasi Umum dan
pembangunan,  administrasi  pelayanan sosial

## METODE PENELITIAN
P enelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian  yang  dilakukan  pada  variabel mandiri,  yaitu  tanpa  membuat  perbandingan atau  menghubungkan  dengan  variabel  yang lain.  Sugiyono  (2001)  menjelaskan  bahwa salah satu penelitian kualitatif yaitu melakukan penelitian pada latar alamiyahnya atau konteks dari suatu keutuhanya karena ontologi alamiyahnya  menghendaki  adanya  kenyatan- kenyatan sebagai keutuhan yang tidak dapat di pahami  jika  di  pisahkan  dari  konteksnya,  hal tersebut  didasarkan  atas  dasar  beberapa asumsi.  Tindakan  pengamatan  mempengaruhi apa  saja  yang  dilihat  karena  itu  hubungan penelitian  harus  mengambil  tempat  pada keutuhan  dalam  konteks  untuk  keperluan pemahaman.  konteks  sangat  menentukan apakah  satu  penemuan  mempunyai  arti  bagi penemuan lainya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka kegiatan  penelitian  ini  adalah  memberikan gambaran  deskriptif  terhadap  apa  yang diamati.  Untuk  dapat  memahami  makna  dan menafsirkan  fenomena  dan  simbol-simbol interaksi  di  lokasi  penelitian  dibutuhkan keterlibatan dan penghayatan peneliti terhadap subjek penelitian di lapangan. Dengan keterlibatan  dan  penghayatan  tersebut  peneliti memberikan  judgement  dalam  menafsirkan makna  yang  terkandung  di  dalamnya.  Hal  ini menjadi  alasan  lain  kenapa  peneliti  harus menjadi instrumen kunci penelitian.
Penelitian  ini  bertempat  di  Kecamatan Kabila  Kabupaten  Bone  Bolango  dan  yang menjadi objek penelitian ini Aparat Pemerintah Terhadap  Efektifitas  pelayanan  Administrasi Pemerintah dikecamatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan secara intensif  ( observation ),  Wawancara  dengan Informan,  Pengedaran  Angket  dan  teknik dokumentasi  serta  telaah  kepustakaan.  Untuk melengkapi data primer yang diperoleh dengan cara-cara sebagaimana dimaksud diatas, dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder.
Teknik  analisa  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.   Metode kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata

## Jurnal Ilmu Administrasi
atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang dapat diamati. Penelitian menggunakan informan  untuk  mendapatkan  data  penelitian, Sebab  itu  untuk  penentuan    informan ditentukan  saat  penelitian  di  lapangan    di Kecamatan  Kabila.  Informasi  yang  akurat  dan komperhensif diperoleh peneliti dengan mencari  data  dari  informan  dan  responden. Informan  berkaitan  dengan  pihak  ketiga melalui argumen bahwa mereka lebih mengetahui secara spesifik mengenai fenomena  yang  terjadi  di  lapangan  sesuai dengan  focus  penelitian.  Informan  yang diambil  ini  meliputi  Aparatur  Pemerintah Kecamatan  dan  Tokoh-tokoh  masyarakat setempat.
Penelitian  ini  terdiri  dari  satu  variabel yaitu:  Peranan  pmerintah    dalam  pelayanan Efektifitas Administrasi
Pemerintah.
Efektifitas  administrasi  pemerintah adalah hasil  dari  proses  penyelenggaraan  usaha  kerja sama  sekelompok  orang  sesuai  dengan  tujuan pembangunan masyarakat desa/kelurahan dalam kecamatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran    Pemerintah  Meningkatkan    Sumber Daya Manusia Aparat
Dengan  jumlah  pegawai  yang  berada  di Kantor  Kecamatan  Kabila  adalah  19  orang yang  terdiri  dari  1  orang  Camat,  1  Sekretaris Kecamatan, 5 Kepala Seksi dan 12 Staf. Setiap seksi  dibantu  oleh  3  orang  staf  untuk memudahkan  tugas  dari  kepala  seksi  yang begitu  besar.    Kita  akan  melihat  sejauh  mana efektifitas  pelaksanaan  administrasi  di  kantor Kecamatan Kabila oleh aparat birokrasi/pemerintah  dapat  kita  lihat  dengan mengetahui antara lain tingkat pendidikan dan tingkat  golongan  yang  mereka  miliki  serat bagaimana  penerapan  disiplin,  profesionalitas dan loyalitas  berdasarkan data yang diperoleh pada lokasi penelitian.
Dalam  suatu  organisasi  keberhasilan pelaksanaan  tugas  sangat  ditentukan  oleh orang-orang  yang  ada  didalamnya,  dalam  hal ini aparat pemerintah kecamatan yang memiliki  kwalitas  sumber  daya  manusia  yaitu kemampuan  menanggapi  berbagai  macam permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat  dan menyelesaikan  tugas-tugas  yang  diembannya itu.  Dengan  kata  lain  bahwa  faktor  sumber daya  manusia  mempunyai  pengaruh  terhadap efektifitas administrasi terutama yang
menyangkut dengan hasil kerja aparat tersebut, sehingga  diperlukan  aparat  pemerintah  yang memiliki sumber daya manusia yang profesional  di  bidangnya  masing-masing, mampu  bersaing  dalam  era  globalisasi  dalam pencapaian  tujuan  yang  dilakukan  secara efektif  dan  efisien  (Blau.  2000).  Sumber  daya manusia adalah pemanfaatan potensi yang ada pada  kemampuan  manusia  itu  sendiri  dalam melakukan  pekerjaan  dengan  baik  dan  dengan tingkat  ketrampilan  yang  sesuai  dengan  isi kerja  yang  akan  mendorong  kemajuan  setiap usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan  dan  pencapaian  tujuan  usaha  bisa terselenggara  dengan  baik,  efektif  dan  efisien (Husain.1998) . Kemampuan dan motivasi sangat mempengaruhi  pencapaian  kinerja  pegawai. Secara  psikologis,  kemampuan  aparat  terdiri dari  kemampuan  potensi  dan  kemampuan reality.  Artinya  aparat  yang  memiliki  potensi (IQ)  diatas  rata-rata  dengan  pendidikan  yang memadai  untuk  jabatanya  dan  trampil  dalam mengerjakan  pekerjaan  sehari-hari,  maka  ia akan  lebih  mudah  mencapai  kinerja  yang diharapkan. Kemudian motivasi terbentuk dari sikap  seseorang  aparat  dalam  menghadapi situasi  kerja,  fisik/tubuh,  tujuan  dan  situasi lingkungan. Motif berprestasi ini yang mendorong sehingga pegawai dapat melakukan  suatu  tugas  atau  kegiatan,  dengan sebaik-baiknya, agar  mampu mencapai kinerja pegawai  dengan  predikat  terpuji.  Berdasarkan hal  tersebut,  pengembangan  aparat  secara intensif  akan  memberikan  manfaat  nyata kepada pegawai terutama dalam hal, mengembangkan  keahlian  dan  ketrampilan sehingga  pekerjaan  dapat  dilakukan  secara lebih cepat dan efektif, mengembangkan sikap sehingga timbul kemauan bekerja sama dengan aparat lain dan lain sebagainya.
Dari  data  yang  ada  menunjukan  bahwa jumlah personil pada dasarnya cukup memadai dari  segi  pendidikan  dapat  dikatakan  efektif dimana  yang  mendominasi  adalah  pendidikan sarjana    walaupun  masih  ada    yang berpendidikan  SLTA.  Bagi  mereka  yang menduduki  jabatan  penting  Camat,  Sekretaris Kecamatan,  Kepala-kelapa  seksi  memiliki pendidikan  sarjana  dan  Diploma  dengan  latar pendidikan  ilmu  sosial  antara  lain  ilmu pemerintahan, ilmu ekonomi dan ilmu administrasi.
Latar  belakang  pendidikan  seseorang sangat  menentukan  dan  mencerminkan  tingkat kemampuan  yang  mereka  miliki  baik  dalam
mengerjakan,  menganalisa  dan  menanggapi tugas  yang  diembannya.  Demikian  juga dengan  cara  atasan  dalam  memberikan pembinaan,  mereka  yang  memiliki  tingkat pendidikan  lebih  tinggi  cepat  menanggapi  dan mengerti dari pada mereka yang berpendidikan rendah (Handaningrat. 1982).
Efektifitas  suatu  tugas  atau  pekerjaan turut  pula  ditentukan  dengan  penempatan  staf sesuai  dengan  disiplin  ilmu  yang  mereka miliki,  sebab  kenyataan  yang  terjadi  saat  ini penempatan aparat banyak tidak sesuai dengan proporsinya, gejala nepotisme dan penggunaan uang  pelicin  lebih  diutamakan  dibanding dengan kualitas  aparat tersebut.

## Penerapan Disiplin, Profesionalisme dan Loyalitas Bagi Aparat Pemerintah.
Disiplin,  Profesionalisme  dan  Loyalitas bagi  aparat  pemerintah  adalah  merupakan komitmen (prinsip kerja) seutuhnya, semenjak diangkat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  yang diharuskan melaksanakan dan membudayakan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Mengingat  disiplin,  profesionalisme  dan loyalitas aparat pemerintah merupakan aktualisasi dari tekad sebagai abdi negara, dan abdi  masyarakat  dalam  rangka  mewujudkan aparat  yang  bersih  berwibawa  berdasarkan Pancasila  dan  UUD  1945  maka  selaku  aparat agar  diwajibkan  memahami  menghayati, melaksanakan  dan  membudayakan  ketiga prinsip kerja tersebut.
Untuk melaksanakan prinsip kerja disiplin,  profesionalisme  dan  loyalitas  maka aparat  Kantor  Kecamatan  Kabila  berpedoman pada Instruksi Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun  2009  tentang  Penerapan  Disiplin, Profesionalisme dan Loyalitas Pegawai Negeri Sipil  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Bone Bolango Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah, dimana  optimalisasi atau hal yang  diharapkan  dari  ketiga  prinsi  kerja tersebut adalah:
a. Disiplin .
1) Tertib administrasi
2) Tertib hukum
3) Tertib jam kerja
4) Tertib  penggunaan  sarana  dan prasarana kerja b. Profesionalisme
1) Memulai dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai rencana yan diprogramkan.
2) Melengkapi  uraian  tugas  pada organisasi/satuan  kerja  yang  belum ada uraian tugasnya. 3) Membuat rencana kerja harian
4) Mengupayakan peningkatan kualitas dan hasil kerja 5) Melaporkan  hasil  kerja  kepada atasan langsung. c. Loyalitas 1) Setia  dan  taat  sepenuhnya  kepada Pancasila, UUD 1945 dan pemerintah. 2) Melaksanakan tugas kedinasan dengan  sebaik  baiknya  dan  dengan penuh pengabdian, kesadaran dengan  sebaik-baiknya  dan  dengan penuh  pengabdian,  kesadaran  dan tanggung jawab.
3) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan daerah dan negara.
4) Mentaati  perintah  kedinasan  dari atasan yang berwenang.
5) Memperhatikan  dan  melaksanakan segala  kebijakan  pemerintah  dan kebijakan daerah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum.
Dari  uraian  diatas  maka  kita  akan melihat  kriteria  tingkat  penilaian  dari  ketiga prinsip kerja tersebut terhadap aparat pemerintah, yaitu
a. Tingkat disiplin/kehadiran.
1)   Tepat waktu.
2)   Kurang  tepat  waktu/tidak  tepat waktu.
3)   Terlambat/sangat tidak tepat waktu.
b. Tingkat profesionalisme.
1) Berpikir  dan  bekerja  secara  baik dan benar.
2) Pemahaman dan penghayatan tugas pokok dan fungsi.
3) Kemampuan  merencanakan  dan melaksanakan tugas. 4) Kemampuan menilai hasil kerja/kinerja.
5) Kemampuan menilai dampak kinerja  terhadap  pemenuhan  kebut -
ahan pelayanan.
c. Tingkat loyalitas
1) Kesetiaan
2) Prestasi kerja
3) Tanggung jawab
4) Ketaatan 5) Kejujuran

## Jurnal Ilmu Administrasi
6) Kerjasama 7) Prakarsa
8) Kepemimpinan.
Kalau kita melihat data yang ada tingkat Disiplin,  profesionalisme  dan  Loyalitas  dari aparat  Kantor  Kecamatan  Kabila  sesuai dengan  keterangan  yang  ada  termasuk  dalam kategori yang Baik. Berbagai upaya pembinaan  oleh  pemerintah  dalam  rangka meningkatkan  kemampuan  dan  kinerja  antara lain  dengan  memberikan  pembinaan  sesuai dengan  bidang  tugasnya  masing-masing, peningkatan  pendidikan  dan  latihan,  promosi jabatan,  penataran  dan  lain-lain,  namun  hasil yang  dicapai  dalam  pelaksanaan  tugasnyapun belum  cukup  memuaskan.  Terbukti  masih banyak  aparat  pemerintah  yang  melakukan berbagai macam pelanggaran dan penyelewengan  seperti  pelanggaran  terhadap disiplin,
penyalahgunaan wewenang, rendahnya rasa pengabdian dalam melaksanakan  tugas  sehari-hari,  penempatan personil  yang  kurang  sesuai  dengan  bidang tugasnya dan latar belakang pendidikan.
Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa  pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparat pemerintah  kecamatan  Kabila  dapat  dikatakan belum  maksimal,  hal  ini  dapat  dilihat  dari pernyataan  responden  yang  merasa  tidak  puas terhadap  pelayanan  aparat  kecamatan  Kabila. Hal  ini  perlu  menjadi  masukan  bagi  aparat kecamatan  terlebih  khusus  camat,  sebagai penguasa  di  kecamatan,  agar  dapat  lebih memberikan  motivasi,  dan  pengarahan  kepada bawahannya  agar  nantinya  dapat  lebih  lagi diberdayakan sehingga akan dicapai hasil yang lebih  baik  lagi,  sehingga  terwujud  efektifitas administrasi pemerintahan.
Peran Aparat Pemerintah Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Untuk mencapai
keberhasilan pembangunan,  diperlukan  keikut  sertaan  atau partisipasi  masyarakat  dalam  setiap  kegiatan pembangunan.  Sehubungan  dengan  itu  maka perlu  diusahakan  secara  terus  menerus  untuk dapat  membangkitkan  atau  menggairahkan masyarakat  agar  mereka  bersedia  atau  rela, untuk  mengambil  bagian  atau  ikut  serta berpartisipasi dalam implementasi atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan.
Salah  satu  unsur  penting  yang  berperan disini  adalah  aparat  pemerintah  itu  sendiri. Oleh  sebab  itu  aparat  pemerintah  dituntut untuk
mempunyai kemampuan
menyelenggarakan  administrasi  secara  meluas dan  efektif,  dengan  perkataan  lain  bahwa penyelenggaraan  administrasi  pembangunan secara  baik  setidak-tidaknya  dapat,  sehingga menumbuhkan  kepercayaan  dan  dukungan masyarakat  terhadap  Pemerintah.  Sehingga mereka  akan  turut  pula  mendukung  usaha- usaha pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.  Berikut  ini  kita  akan  melihat partisipasi  masyarakat  di  Kecamatan  Kabila dalam usaha mendukung pembangunan melalui  partisipasi  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan.
Selanjutnya  dalam  penelitian  ini,  secara oprasional  yang  dimaksud  dengan  partisipasi masyarakat  dalam  implementasi  program pembangunan yaitu keikutsertaan atau keterlibatan  masyarakat  secara  suka  rela seperti,  kegiatan-kegiatan  gotong  royong memberikan  sumbangan-sumbangan  bahan materi  baik  itu  dalam  bentuk  uang,  bahan bangunan ataupun berupa tenaga.
Dari datai dapat dilihat peran masyarakat  di  dua  sarana  penting  yang  secara langsung  menyentuh  kehidupan  masyarakat. Sarana  yaitu,  pembangunan  saluran  air  untuk kepentingan  kesehatan,  sedangkan  sarana sosial  yaitu  meliputi  pembangunan  tempat- tempat  ibadah,  lapangan  olah  raga,  Kegiatan ini  membutuhkan  dana  yang  besar  namun dengan  semangat  kekeluargaan  dan  gotong royong  rata-rata  dapat  diselesaikan  dengan baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah diuraiakan  diatas,  maka  penelitian  ini  dapat disimpulkan  sebagai  berikut;  a).  Masih rendahnya kemampuan aparat pemerintah yang ada  di  Kecamatan  Kabila  baik  dalam memberikan  pelayanan  yang  prima  kepada masyarakat  maupun,  terhadap  ketercapaian kerja  yang  efektif  dan  efisien.  b).  Untuk tingkat  keterampilan  dan  pendidikan  aparat pemerintah  di  Kecamatan  Kabila  dirasakan oleh  masyarakat  masih  sangat  minim,  karena mengingat  dengan  penerapan  prinsip-prinsip pemerintahan  yang  baik.  c).  Kesadaran masyarakat  untuk  bersama-sama  bergotong royong  merupakan  potensi  yang  sangat  luhur dan mulia, dengan demikian ada kemauan dari masyarakat  untuk  membangun  daerahnya, untuk  itu  di  perlukan  perhatian  yang  lebih

## Jurnal Ilmu Administrasi
besar  lagi  terhadap  pelayanan  administrasi yang efektif  kepada masyarakat.
Mengingat  masih  rendahnya  kesadaran aparat  pemerintah  yang  ada  di  Kecamatan Kabila, maka diharapkan adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten dalam hal ini pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango,  untuk dapat  menyelenggarakan  pendidikan  dan latihan,  untuk  memberikan  pelatihan  kepada aparat-aparat  pemerintah  yang  tersebar  di seluruh  kecamatan-kecamatan,  untuk  dapat dihasilkan  sumber  daya  yang  berkualitas menghadapi  penerapan  prinsip-prinsip good governance .  Untuk  lebih  mengoptimalkan hasil yang didapat dalam pelaksanaan pembangunan, maka masyarakat harus dilibatkan  secara  lebih  aktif  lagi  dalam keseluruhan  proses  pembangunan  tersebut. Aparatur pemerintah harus lebih jeli menangkap  aspirasi  yang  berkembang  dalam masyarakat  sekaligus  pro  aktif  menyikapi kondisi  riil  yang  terjadi  alam  masyarakat, sehingga  kebijakan  yang  akan  dikeluarkan akan  dapat  diterima  dan  dilaksanakan  oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Blau P M. Meyer M W. 2000. Birokrasi Dalam Masyarakat Modern.
Prestasi pustakarya. Jakarta Handayaningrat S. 1982. Pengantar Skudi Ilmu
Administrasi  dan  Manajemen.  Gunung Agung. Jakarta.
Husein  U.  1998.  Riset  Sumber  Daya  Manusia Dalam  Organisasi.  Gramedia  Pustaka
Utama. Jakarta.
Sarundajang S H. 2000. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Pustaka Sinar Harapan.
Jakarta. Sugiyono. 2001. Metode Penelitian
Administrasi. Bandung: CV Alfabeta.