## Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau
Ardhi Yusuf 1 , Hapsoh 2 , Sofyan Husein Siregar 3 , Dodik Ridho Nurrochmat 4
1 Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kementerian LHK, Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4 Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
2 Fakultas Pertanian Universitas Riau Kampus Bina Widya Panam KM 12.5 Pekanbaru, Telp. 0761-862620
3 Dosen Pascasarjana Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru
4 Fakultas Kehutanan IPB Kampus IPB Darmaga, Bogor
Abstract : Riau  is  one  of  the  provinces  in  Indonesia  that  often  experience  forest  and  land fires. Forest and land fires cause enormous environmental, economic, and social losses and damages  that  even  cause  disruption  of  political  relationship  between  countries.  This  study aims to determine the relationship between biophysical, socioeconomic, and policy factors in influencing  the  occurrence  of  forest  and  land  fires  in  Riau  Province Based  on researh,  it  is known that there is a correlation between forest and land fires variables in Riau Province to distance from 15 variables, ie peatland, river, road, forest cover, plantation cover, plantation, settlement  (built  up  area),  dry  land,  Timber  Forest  Product  Utilization  License,  plantation concession, other use areas, protected forest areas, production forests, conversion production forest and limited production forest.

## Key Words: Forest, Land fires, Riau
Kebakaran  hutan  dan  lahan  adalah  bencana alam  yang  sering  terjadi  di  Indonesia, terutama  pada  musim  kemarau.  Kebakaran ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar, kerugian ekonomi, dan masalah sosial.  Faktanya,  kebakaran  hutan  dan  lahan yang besar mengakibatkan dampak asap yang menghancurkan  di  luar  batas  administrasi negara  (bencana  transnasional).  Menurut Kementerian  Kesehatan  (2015)  kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 di beberapa provinsi, seperti Riau, Jambi, dan Sumatera  Selatan,  menyebabkan  bencana terburuk dalam 18 tahun, yang menyebabkan polusi  udara  parah  di  beberapa  negara  Asia Tenggara.
Secara  ekologis,  penurunan  luas  hutan  dan degradasi lahan akibat kebakaran menimbulkan  risiko  dan  ketidakpastian dalam pemulihan kondisi ekosistem, hilangnya  nilai  penggunaan  kayu  dan  hutan non-kayu  di  masa  depan  dan  hilangnya  nilai yang diharapkan dari keanekaragaman hayati yang saat ini belum dimanfaatkan (Bahruni et al., 2007).
Beberapa  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh berbagai faktor lingkungan seperti iklim, kondisi  penutupan  lahan,  jenis  tanah,  dan faktor  lingkungan  bio-fisik  lainnya;  faktor
sosial  ekonomi  dan  faktor  kebijakan  yang dapat meningkatkan interaksi manusia dengan  hutan  dan  lahan  (Tarigan,  2015, Ruchiat, 2001). Menurut Ekadinata dan Dewi (2011) jumlah kegiatan konversi penggunaan lahan  yang  disebabkan  oleh  kondisi  sosial ekonomi masyarakat dan kebijakan kepemilikan  lahan  adalah  penyebab  utama dari  tingginya  jumlah  kebakaran  hutan  di Indonesia. Oleh  karena  itu  perlu  untuk mereformasi kebijakan kehutanan dan pengaturan penggunaan lahan berbasis penggunaan lahan (Barber dan Schweithelm, 2000), terutama dalam ekosistem yang sangat rentan seperti lahan gambut.
Kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, di tanah mineral dan gambut (Saharjo, 1997; Page et al., 2002; Syaufina 2008). Kebakaran yang  terjadi  di  lahan  gambut  lebih  sulit diatasi  karena  api  dapat  menyebar  melalui biomassa di atas tanah dan di lapisan gambut di bawah permukaan (Sumantri 2007). Proses membara  di  lahan  gambut  ini  sulit  diketahui penyebarannya  secara  visual  (Rein  et  al., 2008).  Kondisi  gambut  kering  akibat pembukaan  lahan  dan  kanal  /  parit  dapat menyebabkan lahan gambut mudah terbakar,  terutama  di  musim  kemarau yang  panjang  (Jaenicke  et  al.  2010).  Terkait
Dinamika Lingkungan Indonesia, Juli 2019, p 67-84 p-ISSN 2356-2226 e-ISSN 2655-8114
hal  ini,  Provinsi  Riau  menjadi  salah  satu daerah yang perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki luas lahan gambut 3,867,413 ha  atau  43,61%  dari  total  luas  (Kementerian Pertanian, 2011).
Ketersediaan  data  /  informasi  tentang tingkat  kerentanan  dan  potensi  kebakaran hutan  dan  lahan  di  Provinsi  Riau  menjadi penting.  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG) adalah  salah  satu  metode  yang  dapat memfasilitasi  para  pemangku  kepentingan dalam  memantau  dan  memahami  terjadinya kebakaran  hutan,  apakah  insiden  tersebut telah terjadi atau prediksi kebakaran di masa depan.  Pemodelan  spasial  kebakaran  hutan dan  lahan  telah  menjadi  topik  studi  oleh banyak  peneliti,  menggunakan  berbagai pendekatan  dan  pertimbangan,  termasuk faktor  lingkungan  (biofisik),  sosial  ekonomi, dan kebijakan. Jaya et al. (2007) memodelkan kebakaran dengan menggunakan  variasi  dalam  pola  iklim  lokal (curah  hujan),  vegetasi  (tutupan  lahan, kepadatan  biomassa,  dan  kelembaban), penggunaan lahan dan beberapa faktor terkait seperti jarak dari sungai, jalan dan pemukiman.  Saito  et  al.  (2002)  menilai keterkaitan  antara  hotspot  dan  aksesibilitas jalan  /  sungai  sebagai  faktor  penting  dalam pemetaan  peta  risiko  kebakaran  di  Jambi, Sumatra.
Terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan dipicu oleh berbagai faktor, baik faktor alam maupun  faktor  manusia.  Faktor  alami yang sering  memicu  kebakaran  hutan  dan  lahan adalah  kondisi  iklim  yang  ekstrem,  seperti musim kemarau yang berkepanjangan karena fenomena  El  Nino. Berdasarkan  penelitian Saharjo dan Husaeni (1998), kebakaran hutan dan  lahan  di  Indonesia  diduga  lebih disebabkan  oleh  pengaruh  aktivitas  manusia daripada  faktor  alam.  Namun,  diperlukan analisis kuantitatif yang menjelaskan keterkaitan  dan  peran  masing-masing  faktor yang secara signifikan mempengaruhi terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan. Karakteristik  lingkungan  yang  berbeda  di
setiap  wilayah  mengarah  pada  kebutuhan akan  penelitian  yang  dapat  menjadi  rujukan dalam  pengendalian  kebakaran  yang  efektif dan efisien di Provinsi Riau.
Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji  kebakaran  hutan  dan  lahan  dengan pendekatan analisis kuantitatif dan pemodelan  spasial  aspek  biofisik,  aspek sosial  ekonomi  dan  aspek  kebijakan  di Provinsi  Riau.  Secara  khusus,  penelitian  ini bertujuan  untuk:  1).  mengetahui  keterkaitan antara  faktor  biofisik,  faktor  sosial  ekonomi dan  faktor  kebijakan  dalam  mempengaruhi terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan  di Provinsi  Riau,  2)  mengembangkan  model spasial  kerentanan  hutan  dan  kebakaran lahan,  dan  3)  merumuskan  kebijakan pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan  dan lahan  untuk  mencegah  terjadinya  kebakaran hutan  dan  lahan.  Hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  gambaran tentang  faktor-faktor  yang  secara  signifikan mempengaruhi  terjadinya  kebakaran  hutan dan  lahan  di  Provinsi  Riau,  sehingga  dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah  dan  pihak  terkait  dalam  menetapkan kebijakan  dan  peraturan  tentang  pengelolaan hutan dan lahan dan pemanfaatan.

## BAHAN DAN METODE
Lokasi  studi.  Penelitian  ini  dilakukan  di semua  kabupaten  di  Provinsi  Riau  dengan pertimbangan  bahwa  hampir  semua  wilayah di  Provinsi  Riau yang  terkena  dampak kebakaran  hutan  dan  lahan  terjadi  setiap tahun (Gambar 1).
Pendekatan penelitian. Metode penelitian  ini  adalah  menganalisis  data sekunder yang telah terkumpul dan melakukan metode observasi lapangan untuk mendapatkan  data  validasi  model.  Tahapan penelitian  terdiri  dari  1)  pengumpulan  data biofisik lingkungan, masyarakat sosial ekonomi  dan  kebijakan  pemerintah,  2) analisis spasial kebakaran hutan dan lahan,
Gambar 1. Lokasi Penelitian
Pengumpulan data. Data yang dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  adalah:  a) Data  hotspot  yang  diperoleh  dari  ASEAN Specialized  Meteorogical  Centre  (ASMC) diakses  melalui  http://asmc.asean.org  (Portal Informasi
Cuaca
Singapura)
dan
Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (KLHK),  )  Data  curah  hujan  dari BMKG  (Badan  Meteorologi,  Klimatologi dan  Geofisika),  c)  Peta  jenis  tanah  dari Kementerian  Pertanian  (Pusat  Penelitian  dan Pengembangan  Pertanian  Indonesia),  d)  Peta tutupan  lahan  dari  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan,  e)  Bumi  Indonesia Peta  dengan  skala  1:  25000/1:  50.000  (jalan tematik, sungai, dll.), F) Data tabulasi sosial- ekonomi  semua  kabupaten  di  Provinsi  Riau dari Statistik Indonesia, g) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) / D) Tanah status penggunaan, i) Peta Kawasan Hutan, j) konsesi  izin  usaha  pertambangan  dan  Izin Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu,  baik  hutan alam  dan  perkebunan  (sebelumnya  Hak Pengusahaan  Hutan  dan  Hutan  Tanaman Industri),  k)  Data  batas  wilayah  dan  l) Hukum  dan  penegakan  hukum  undang- undang.
Penentuan  unit  analisis. Dalam  studi ini, karakteristik bio-fisik lingkungan dilakukan  pada  unit  analisis  dengan  ukuran kotak  250  m  x  250  m,  sedangkan karakteristik sosial ekonomi dilakukan di unit analisis  desa  sebagai  unit  area  pengamatan. Setiap atribut variabel pada unit analisis akan
digunakan  sebagai  input  dalam  proses analisis statistik.
Pengisian  nilai  untuk  setiap  grid dilakukan  dengan  menghitung  jarak  (jarak euclidean) ke variabel input. Setiap kisi akan diisi  oleh  nilai  atribut  jarak  masing-masing variabel,  baik  variabel  dependen  maupun independen yang digunakan dalam penelitian ini.Pengisian atribut Grid dilakukan
menggunakan  modul  tambahan  perangkat lunak  ArcGIS  Hawth  Tools.  Modul  ini  akan mengisi  atribut  grid  dengan  jarak  masing- masing  variabel  pada  setiap  grid  dalam satuan  linier.  Selanjutnya,  pengisian  atribut grid  untuk variabel  sosial  ekonomi  dan kebijakan  dilakukan  dengan  menggunakan algoritma Zonal Attribute.
Pengumpulan  data  hotspot  sebagai variabel  dependen . Analisis  data  hotspot dilakukan  dengan  memplot  hotspot  selama  9 tahun terakhir (2007-2015) untuk menunjukkan posisi hotspot dan distribusi di lokasi  penelitian  sehingga  potensi  api  dari area penelitian dapat diperoleh (Gambar 2). Penentuan  lokasi  pengambilan  data  hotspot sebagai  variabel  dependen  dilakukan  dengan mempertimbangkan penyebaran titik api pada ukuran grid 5 km x 5 km. Untuk memastikan bahwa  lokasi  hotspot  dapat  digunakan sebagai variabel dependen yang representatif, kisi yang memiliki nomor hotspot lebih besar dari  50  poin  akan  diambil  untuk  mewakili data  hotspot  yang  akan  dimasukkan  dalam proses  analisis  statistik.  Setiap  kisi  terpilih akan  diwakili  oleh  hanya  satu  data  hotspot. Ilustrasi  sampel  data  sampel  hotspot  ini diilustrasikan dalam Gambar 2
Gambar  2.  Penetapan  titik  sample  berdasarkan  data titik
Analisis spasial dan pemodelan spasial dengan  metode  Regresi  Logistik. R egresi adalah analisis statistik yang dapat digunakan untuk  memperoleh  koefisien  hubungan empiris  dari  pengamatan  yang  dilakukan. Variabel dependen dari regresi logistik dapat berupa  biner  atau  kategorikal.  Variabel independen  (regresi  logistik)  dapat  berupa kombinasi  variabel  kontinu  dan  kategorikal. Bentuk  umum  dari  regresi  logistik  dapat dilihat pada persamaan berikut:
          
         k j ji j x i P 1 0 exp 1 1   Keterangan: P i :Probability/peluang β 0 , β 1 .. β k : Koefisien hasil pengukuran X 1 , X 2 .. X k : Variabel/peubah bebas
Persamaan  ini  menunjukkan  probabilitas terjadinya  api,  yang  diwakili  oleh  variabel respons biner (1 dan 0). Nilai 1 menunjukkan kebakaran,  sedangkan  nilai  0  menunjukkan tidak ada kebakaran (Xie et al., 2005).
Untuk  memodelkan  kebakaran  dengan regresi logistik, keragaman spasial data harus dipertimbangkan.  Statistik  spasial  seperti
ketergantungan  spasial  dan  pengambilan sampel  spasial  harus  dipertimbangkan  dalam regresi logistik dengan tujuan menghilangkan korelasi  spasial  otomatis  (Xie  et  al.,  2005). Hasil analisis regresi logistik akan menunjukkan variabel yang paling berpengaruh terhadap terjadinya kebakaran.
Penentuan kriteria untuk model Regresi  Logistik. Data  hotspot  atau area terbakar  adalah  variabel  dependen  dalam model  regresi  logistik.  Dalam  penelitian  ini, hotspot  atau  kriteria  area  yang  digunakan untuk parameter Y adalah jumlah hotspot per kisi>  50  untuk  kriteria  1  dan  <50  untuk kriteria  0,  di  mana  setiap  kisi  hanya akan diwakili  oleh  satu  titik  hotspot  (1  titik  per kisi).
Seperti dijelaskan di atas, untuk menghubungkan  interaksi  faktor  biofisik, faktor  sosial  ekonomi  dan  faktor  kebijakan dalam  model  spasial  kebakaran  hutan  dan lahan  di  Provinsi  Riau  menggunakan  model regresi  logistik.  Model  regresi  ini  telah digunakan untuk menentukan interaksi faktor lingkungan dan perubahan penggunaan lahan di Jawa (Verburg et al., 2004), model spasial untuk deforestasi (Prasetyo et al., 2009), dan studi  tentang  perubahan  penggunaan lahan pada skala regional (Setiawan, 2013).
Tabel 1. Penentuan kriteria variable yang digunakan dalam model regresi logistik
Variabel yang dipergunakan Asumsi dan Kriteria
Terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Variabel tak-bebas /  (dependent
variable)
Variabel tak-bebas ini merupakan nilai probabilitas terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Pi)
Terjadinya kebakaran hutan dan lahan didasarkan pada jumlah titik panas (hotspot) tahun 2007 sampai 2015 yang  dihitung per grid. Nilai batas diambil pada 50 hotspot per grid dengan asumsi nilai ini mampu mewakili keadaan grid yang memiliki luasan yang cukup besar. Dengan demikian, grid dengan jumlah hotspot >50 untuk kriteria 1 dan <50 untuk kriteria 0
Variabel  bebas  (independent  variable)  yang  dipergunakan  terdiri  atas  17  variabel  yang dikelompokan kedalam faktor biofisik, faktor sosial-ekonomi dan faktor kebijakan yaitu:

## 1. Faktor Biofisik
a) Jenis tanah
Input variabel tanah ditentukan dengan menghitung jarak lokasi ke tanah gambut
Variabel yang dipergunakan Asumsi dan Kriteria (DIS_PEAT) b) Penutupan lahan Input variabel tutupan lahan ditentukan dengan menghitung jarak lokasi pada beberapa tipe tutupan lahan, yaitu: 1. Hutan (DIS_LCFOR) 2. Hutan tanaman industri (DIS_LCFORP) 3. Perkebunan (DIS_LCPLAN) 4. Permukiman (DIS_LCBUIL) 5. Pertanian lahan kering (DIS_LCUPLD) 6. Sawah (DIS_LCPADI) Jarak terhadap tutupan lahan ini mengindikasikan seberapa besar pengaruh dari tipe tutupan lahan tertentu pada terjadinya kebakaran, baik berkorelasi positif (artinya: semakin jauh semakin meningkatkan probabilitas terjadinya kebakaran), atau negatif (semakin jauh semakin menurunkan probabilitas terjadinya kebakaran). c) Sungai Input variabel sungai ditentukan dengan menghitung jarak lokasi ke sungai. Sungai dipergunakan sebagai salah satu akses masuk ke lokasi tertentu disinyalir sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kebakaran lahan. (DIS_RIV) d) Jalan Input variabel jalan ditentukan dengan menghitung jarak lokasi ke jalan. Sama hal nya dengan sungai, jarak ke jalan ini merupakan salah satu input data yang terkait dengan aksesibilitas lokasi dan terjadinya kebakaran (DIS_JLN). 2. Faktor Sosial - Ekonomi a) Mata pencaharian di bidang pertanian Input variabel mata pencaharian diambil dari jumlah keluarga yang memiliki mata pencaharian dari bidang pertanian dalam unit analisis desa. Semakin banyak jumlah keluarga yang bermata pencaharian sebagai petani akan semakin meningkatkan kebutuhan lahan pertanian, sehingga meningkatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Agar konsisten dengan input variabel lainnya, variabel mata pencaharian pertanian ini dapat ditentukan dengan menghitung jarak lokasi ke permukiman dan lahan pertanian,
seperti pertanian lahan kering (upland) dan sawah (DIS_LCBUIL, DIS_LCUPLD, dan DIS_LCPADI) b) Status penggunaan lahan Konsesi perusahaan perkebunan dan kehutanan. Nilai penggunaan lahan ini diambil dengan asumsi bawah areal yang dikuasai oleh perusahaan dan

## Variabel yang dipergunakan
Asumsi dan Kriteria
dikuasai masyarakat memiliki dampak signifikan pada terjadinya kebakaran. Input variabel diambil dengan menghitung jarak lokasi ke konsesi IUPHHK (DIS_IUPHHK). c) Konflik kepemilikan lahan Input variabel kepemilikan lahan ditetapkan dengan menghitung jarak lokasi ke batas kepemilikan lahan, baik yang dimiliki perusahaan maupun masyarakat (DIS_KKEBUN). 3. Faktor Kebijakan Ruang a) Pola ruang Alokasi ruang untuk kehutanan dan non kehutanan merupakan faktor kebijakan yang diambil dengan asumsi semakin luas pola ruang kehutanan maka dapat mengurangi tekanan terhadap pemanfaatan lahan/kawasan hutan. Nilai variabel pola ruang ini didasarkan pada alokasi kawasan hutan berdasarkan SK 878 tahun 2014, yaitu: 1. Hutan lindung (DIS_SKHL) 2. Hutan produksi (DIS_SKHP) 3. Hutan produksi terbatas (DIS_SKHPT) 4. Hutan produksi konversi (DIS_SKHPK) 5. Kawasan Suaka Alam (DIS_SKKSA)
6. Areal penggunaan lain (DIS_SKAPL)
Setelah  data  diolah,  langkah  berikutnya  untuk  mendapatkan  hubungan  aspek  lingkungan biofisik,  aspek  sosial  ekonomi  dan  aspek  kebijakan  terhadap  kejadian  kebakaran  hutan  dan lahan dilihat dari nilai koofisien yang diperoleh dari program SPSS (IBM Corp.)

## Uji statistik dan akurasi model.
Setelah  melakukan  estimasi  parameter, maka  pengujian  signifikansi  parameter  ini dilakukan. Untuk tujuan ini, pengujian hipotesis statistik  digunakan  untuk  menentukan  apakah variabel  independen  dalam  model  signifikan atau  secara  signifikan  mempengaruhi  variabel dependen.  Pengujian  signifikansi  parameter dilakukan sebagai berikut:
Uji multikolinieritas . Prasyarat yang harus dipenuhi  dalam  model  regresi  adalah  tidak adanya  multikolinieritas.  Dengan  demikian,  uji multikolinieritas diperlukan. Uji multikolinieritas digunakan  untuk  mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antara  variabel  independen.  Ada  beberapa metode pengujian yang dapat digunakan seperti: dengan  melihat  nilai  Toleransi  dan  Varians Inflation  Factor  (VIF)  dalam  model  regresi, dengan membandingkan  koefisien  determinasi
individu  (r2)  dengan  nilai  determinasi  simultan (R2). , dan dengan melihat nilai nilai eigen dan indeks  kondisi.  Dalam  penelitian  ini,  uji multikolinieritas  yang  digunakan  adalah  untuk melihat  nilai  Toleransi  dan  VIF.  Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai Toleransi  dan  VIF  adalah:  jika  nilai  Toleransi masing-masing  variabel  independen>  0,1  maka tidak  ada  multikolinearitas  dan  jika  nilai Toleransi  <0,1  maka  terjadi  multikolinieritas. Selanjutnya,  jika  nilai  VIF  masing-masing variabel bebas <10 maka multikolinieritas tidak terjadi dan jika nilai> 10 maka multikolinieritas terjadi. Jika dalam keseluruhan hasil tes terdapat variabel independen dengan nilai Toleransi <0,1 dan  VIF>  10,  maka  kita  harus  menghilangkan variabel  tersebut.  Hanya  variabel  independen yang  signifikan  dan  tidak  ada  multikolinieritas
yang  akan  diproses  dalam  analisis  regresi logistik.
Uji kelayakan. Model Uji kelayakan model berguna untuk menilai kemampuan model untuk memprediksi  variabel  dependen. Penilaian kelayakan  model  berkaitan  dengan  pencarian kedekatan  nilai  prediksi  model  dengan  nilai yang diamati. Model uji kelayakan menggunakan  uji  Hosmer-Lemeshow.  Tes Hosmer-Lameshow  cocok  untuk  model  yang terdiri  dari  beberapa  variabel  independen  yang diskrit  atau  kontinu  (Hosmer  et  al.  1997). Variabel  independen  dianggap  sesuai  dengan model  jika  signifikansi  hasil  tes  Hosmer- Lemeshow  di  atas  0,05.  Koefisien  determinasi (R2)  ditentukan  dengan  melihat  hasil  uji Negelkerke  R2  dan  persentase  yang  benar (persentase keseluruhan). Negelkerke R2 menunjukkan  pentingnya  variabel  independen dalam memprediksi variabel dependen. Semakin besar  nilai  yang  dihasilkan  Negelkerke  R2 semakin  baik  modelnya.  Persentase  yang  benar digunakan  untuk  melihat  kemampuan  model dalam memprediksi  kondisi  aktual.  Semakin besar  Persentase  prediksi  yang  benar,  semakin baik kondisi aktualnya.
Validasi  Model. Validasi  model  dilakukan untuk  menentukan  apakah  model  telah  dibuat sesuai dengan kondisi aktual. Data titik validasi yang digunakan terutama diambil dari area yang benar-benar  berubah  di  dunia  nyata  dan  area yang telah berubah berdasarkan peta perubahan yang  telah  dibuat.  Persamaan  yang  terkait dengan  persentase  validitas  model  adalah sebagai berikut:
Validasi = n / N × 100%
Di  mana  n  = jumlah  titik  kejadian kebakaran  hutan  dan  lahan  ditemukan  pada kelas  kesesuaian,  dan  N  =  jumlah  total  poin untuk  kejadian  kebakaran  hutan  dan  lahan ditemukan  di  semua  kelas  kesesuaian.  Pada tahap  validasi  model,  ada  dua  kesalahan: kesalahan  kelalaian  dan kesalahan  komisi. Diterjemahkan  dari  Boone  dan  Krohn  (1999) dan  Ottaviani  et  al  (2004),  Kesalahan  kelalaian adalah  model  yang  memprediksi  lokasi  tidak sesuai  untuk  terjadinya  perubahan,  tetapi  pada lokasi  sebenarnya  dari  perubahan  tersebut. Komisi kesalahan adalah model yang
memprediksi lokasi yang sesuai untuk terjadinya  perubahan,  tetapi  pada  lokasi  yang sebenarnya tidak ada perubahan ..

## HASIL
Faktor pendorong yang mempengaruhi terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan  di Provinsi Riau dikelompokkan menjadi: 1) faktor biofisik  lingkungan,  2)  faktor  sosial  ekonomi dan 3) faktor kebijakan tata ruang. Pengelompokkan faktor-faktor pendorong tersebut telah diungkapkan dalam beberapa hasil penelitian  sebelumnya  di  daerah  tropis  (Barber dan  Schweithelm,  2000;  Geist dan  Lambin, 2002;  Chowdhury,  2006;  Miettinen  dan  Liew, 2005).

## Faktor Biofisik Lingkungan
Secara umum, karakteristik biofisik lingkungan  yang  mempengaruhi  kebakaran hutan  dan  lahan  adalah  tutupan  lahan,  curah hujan,  ketinggian,  kemiringan  lahan,  jaringan sungai  dan  aksesibilitas  jalan  (Geist  dan Lambin, 2002).
Di beberapa spesifik lokasi di Sumatera dan Kalimantan, terjadinya kebakaran sangat dipengaruhi oleh kondisi tutupan lahan dan jenis tanah, yang sangat berkaitan dengan ketersediaan  biomassa  yang  menjadi  salah  satu komponen  utama  terjadinya  kebakaran.  Pada kondisi  tertentu  seperti  musim  kemarau  yang ekstrim, ketersediaan biomassa yang tinggi akan memperbesar  potensi  terjadinya  kebakaran lahan (Saharjo et al. 1998).
Lahan  gambut  merupakan  salah  satu ekosistem  esensial  yang  memiliki  tingkat kerawanan  kebakaran  yang  cukup  tinggi (Appanah  1997).  Hal  ini  disebabkan  lahan gambut mengandung  material  atau  bahan organik  sangat  banyak  yang  tertimbun  secara alami  dalam  keadaan  basah,  bersifat  tidak mampat dan hanya sedikit mengalami perombakan.    Secara  alami,  kondisi  lahan gambut yang  selalu  basah  ini sulit terbakar (Effendy 1998). Meskipun demikian, pengeringan lahan gambut sering kali disebabkan  oleh  kegiatan  pembukaan  lahan, melalui pembangunan kanal-kanal tanpa memperhatikan permukaan air tanah.
Luas  lahan  gambut  di  Propinsi  Riau diperkirakan  sekitar  4.827.972  Ha  atau  51,06%
luas  wilayah  daratan  Provinsi  Riau.  Lahan gambut  tersebut  dijumpai  di  seluruh  wilayah kabupaten/kota  di  Provinsi  Riau.  Distribusi lahan  gambut  paling  luas  terdapat  di  Kab. Bengkalis  dan  Kab.  Indragiri  Hilir.  Distribusi lahan  gambut  di  Provinsi  Riau  (BBSDLP- Kementan,  2002)  disajikan  pada  Gambar  5. Pembukaan  hutan  yang  terjadi  saat  ini menyebabkan  lahan  gambut  menjadi  lebih terbuka,  dan  menjadikan  lahan  gambut  sangat rentan terbakar khususnya pada musim kemarau yang ektrim.
Gambar 3. Peta sebaran gambut dan mineral
Berdasarkan hasil analisis perubahan tutupan  lahan  yang  dikeluarkan  oleh  Ditjen Planologi  Kehutanan  dan  Tata  Lingkungan, KLHK  (2016)  menunjukkan  bawah  dinamika perubahan  luas  tutupan  hutan  di  wilayah Provinsi  Riau  berkaitan  dengan  peningkatan luas areal perkebunan dan hutan tanaman. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa penurunan luas  hutan  tahun  2006  sampai  2015  mencapai 41,22%.  Di  sisi  lain,  terjadi  peningkatan  luas perkebunan  sebesar  41,4%  dan  hutan  tanaman sebesar 27,80%.
Gambar 4 Peta jarak terhadap a) tutupan hutan, b) tutupan hutan tanaman dan c) tutupan perkebunan
Gambar  5 Tren  distribusi  titik  panas  berdasarkan  jarak terhadap jalan

## Faktor Sosial Ekonomi
Berdasarkan  kajian  yang  dilakukan  oleh Barber  dan  Schweithhelm (2000)  masalah kebakaran  lahan  dan  hutan  di  Sumatra  sangat erat kaitannya dengan faktor sosial ekonomi dan perilaku  yang  disengaja,  baik  oleh  masyarakat maupun  perusahaan.  Walaupun  faktor  alam dapat  menjadi  pendorong  terjadinya  kebakaran hutan  dan  lahan,  namun  sebagian  besar  pemicu kebakaran  hutan  dan  lahan  diyakini  bersumber dari  aktivitas  manusia.  Dalam  rangka  efisiensi biaya, masyarakat dan para pelaku bisnis sering melakukan  aktivitas  pembersihan  lahan  (land clearing)  dengan  cara  sangat  tidak  ramah lingkungan,  yakni  berupa  aktivitas  pembakaran yang  akhirnya  berujung  pada  kebakaran  lahan dan hutan di sekitar areal perkebunan.
Gambar  6.Distribusi  titik  panas  berdasarkan  jarak terhadap  lahan  pertanian  lahan  kering  (kiri) dan sawah (kanan)
Gambar 7. Peta jarak ke tutupan pertanian lahan kering (a) dan tutupan sawah (b Gambar 8 Peta jarak tutupan lahan terbangun
Gambar 9 Jarak pemukiman terhadap titik panas
Gambar 10 Jarak sebaran titik panas terhadap jarak lokasi ijin a) IUPHHK, b) HGU

## Faktor Kebijakan dan Alokasi Ruang
Beberapa  faktor  kebijakan  yang  mempengaruhi tingginya  tingkat  kebakaran  hutan  dan  lahan  di Provinsi Riau antara lain:
a. Provinsi Riau belum memiliki Rencana Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  yang  definitif (baru disahkan pada tahun 2018) b. Tidak tegasnya pemerintah dalam menangani kawasan sebagai berikut : 1. Kawasan  ex  HPH  yang  sampai  saat  ini tidak jelas statusnya 2. Kawasan sempadan sungai 3. IUPHHK-HT/HA  yang  telah  keluar izinnya tetapi tidak diusahakan Gambar 11 menunjukkan bahwa semakin  dekat  jarak  ke  lokasi  kawasan  hutan baik  hutan  produksi  (HP),  hutan  produksi terbatas (HPT), maupun hutan produksi konversi  (HPK),  maka  semakin  besar  resiko terjadinya kebakaran
Gambar 11 Sebaran titik panas berdasarkan jarak terhadap lokasi  kawasan  hutan  sesuai  SK  878:  a) Hutan  Produksi/HP,  b)  Hutan  Produksi Konversi/HPK  dan  c)  Hutan  Produksi Terbatas/HPT.
Gambar 12 Sebaran titik panas berdasarkan jarak terhadap lokasi  kawasan  hutan  sesuai  SK 878:  a) Hutan Lindung/HL, b) Kawasan Konservasi.
Gambar 13 Sebaran titik panas berdasarkan jarak terhadap lokasi  areal  penggunaan  lain  (APL)  sesuai  SK 878

## PEMBAHASAN

## Faktor Biofisik Lingkungan
Berdasarkan distribusi data  titik  panas tahun  2007 sampai 2015,  dapat  dilihat  bahwa lebih  dari 80%  titik  panas  berada  di  lahan gambut (Gambar 6). Secara akumulasi data titik panas  terdapat  di  tanah  gambut  sebanyak  9371 titik (83.1%), sedangkan tanah mineral sebanyak  1905  titik  (16.9%). Berdasarkan analisis  data  titik  panas  multiwaktu  tahun  2007 hingga 2015, lebih dari  77.3% kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau terjadi di lahan  gambut.  Hal  ini  terjadi  disebabkan  lahan gambut yang berada pada kondisi kering sangat mudah untuk  terbakar  dibandingkan  dengan lahan tanah mineral (Page dan Hooijer, 2016).
Gambar 14 Perbandingan kejadian kebakaran hutan/lahan
berdasarkan  sebaran  jumlah  titik  panas  di tanah gambut dan mineral
Berdasarkan  hasil  analisis  jarak  lokasi  titik panas dan lahan gambut menunjukkan kecenderungan  bahwa  jumlah  titik  panas semakin  tinggi  di  areal  lahan  gambut  hingga jarak  atau  radius  2.500  m  dari  lokasi  gambut (Gambar  15).  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa lahan  gambut  sangat  rentan  terbakar,  terutama ketika lahan gambut berada pada kondisi kering.
Gambar 15 Sebaran  titik  hotspot  berdasarkan  jaraknya (radius) terhadap tanah gambut
Data  sebaran  lokasi  titik  panas  ini  sangat penting  sebagai  petunjuk  awal  kemungkinan terjadinya  titik  panas,  tetapi  juga  sebagai referensi  untuk  melakukan  prediksi  bahwa kebakaran  telah  terjadi  di  berbagai  lokasi  dan bersifat dinamik. Selain dipengaruhi karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar,  sebaran  titik  panas  diduga  mengikuti pola  tertentu yang  sangat  berhubungan  dengan kondisi tutupan lahan (Setiawan et al, 2017).
Pengembangan hutan  tanaman  industri, perkebunan  sawit  dan  budidaya  pertanian lainnya  di  lahan  gambut dengan menggunakan sistem  kanal  untuk mengatur  tinggi  muka  air sangat rentan menyebabkan kebakaran, terutama bila  pembangunan  kanal  di  lahan gambut ini tidak  dilakukan secara  terpadu  dalam  satu hamparan lahan. Hal ini disebabkan kanal  yang dibangun  pada  lahan  gambut  tersebut akan diikuti  dengan aliran  air keluar dari  areal gambut menuju  kanal  yang  mengakibatkan lahan  gambut  menjadi  kering  dan  menjadi sangat mudah terbakar.
Hasil  penelitian  Konecny  et  al  (2015) menunjukkan  bahwa  lahan  gambut  yang berdekatan dengan kanal drainase hingga 600 m sangat  rentan  terbakar  dibandingkan  dengan lahan gambut yang jauh dari kanal (> 1.300 m), dimana  lahan  gambut  yang  berlokasi  dekat dengan  kanal  dapat  terbakar  hingga  3-4  kali lebih sering dibandingkan dengan lahan gambut yang  cukup  jauh  dari  kanal.  Di  lahan  gambut tropis,  seperti  di  Provinsi  Riau,  terjadinya kebakaran  hutan  dan  lahan  sangat  dipengaruhi oleh  karaktersitik  lahan  gambut  dan  jaraknya terhadap  kanal  drainase  (Page  dan  Hooijer, 2016).
Berdasarkan hasil analisis perubahan tutupan  lahan  yang  dikeluarkan oleh  Ditjen Planologi  Kehutanan  dan  Tata  Lingkungan, KLHK  (2016) menunjukkan  bawah  dinamika perubahan luas  tutupan  hutan  di  wilayah Provinsi  Riau  berkaitan  dengan  peningkatan luas areal perkebunan dan hutan tanaman. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa penurunan luas  hutan  tahun  2006 sampai 2015  mencapai 41,22%.  Di sisi  lain,  terjadi  peningkatan  luas perkebunan  sebesar  41,4%  dan  hutan  tanaman sebesar 27,80%.
Berdasarkan  data  Dinas  Kehutanan  Prov. Riau  (2012)  luas  deforestasi  mencapai  139.550
ha/tahun  yang  dihitung  berdasarkan  rata-rata penurunan  luas  hutan  sejak  tahun  1985 sampai 2012. Penurunan luas hutan di wilayah Riau ini didominasi  oleh  penurunan  tutupan  hutan  di hutan  rawa  (61,30%),  baik  hutan  rawa  primer maupun  hutan  rawa  sekunder. Hutan  rawa tipe ini  rentan  terhadap kebakaran yang  disebabkan oleh tingginya  kandungan  biomassa  yang  dapat menjadi sumber bahan bakar.
Hutan  sekunder  juga  rawan  kebakaran, karena  telah  menjadi  daerah  terbuka.  Sebagian besar usaha hutan tanaman industri, perkebunan kelapa  sawit  dan  budidaya  pertanian  lainnya  di lahan gambut mempergunakan sistem kanalisasi untuk  mengatur  tinggi  muka  air.    Kanalisasi lahan gambut tidak dilakukan secara menyeluruh  dan  terpadu  dalam  satu  hamparan lahan.    Akibatnya,  saat  kanalisasi  diberlakukan maka  terjadi  aliran  air  dari  areal  gambut  yang posisinya  lebih tinggi  dan  mengakibatkan hilangnya  debit  air  sehingga  menyebabkan kekeringan pada beberapa bagian lahan gambut. Lahan  gambut  yang  kering  ini  menjadi  sumber bahan  bakar  yang  mudah  terbakar  dan menyebabkan  terjadinya  kebakaran  hutan  dan lahan.
Di  samping  keberadaan  kanal  (sungai)  di lahan  gambut  dapat  menyebabkan  kondisi gambut menjadi kering, sehingga sangat mudah terbakar  (Page  dan  Hooijer,  2016),  namun faktor  fisik  lain  yang  mempengaruhi  kebakaran hutan dan lahan adalah jaringan jalan. Penelitian Hadi  (2006)  menyatakan  bahwa  kebakaran lahan  di Provinsi  Riau  sangat  mudah  terjadi pada  areal  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat, sehingga adanya jaringan jalan dapat meningkatkan  akses  terhadap  lahan  yang  akan dibuka.  Ketersediaan  akses  jalan  (aksesibilitas) yang dapat  dipergunakan  oleh  masyarakat, meningkatkan peluang terjadinya kebakaran.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jarak  yang semakin  dekat  dengan  jaringan  jalan  akan meningkatkan  peluang  terjadinya  kebakaran. Gambar  10  menunjukkan  tren  distribusi  titik panas berdasarkan jarak terhadap jalan.
Selain  faktor  biofisik  lingkungan,  kondisi iklim juga merupakan faktor alam yang menjadi pemicu  kebakaran  hutan  dan  lahan,  seperti musim  kemarau  berkepanjangan  (ekstrem). Salah  satu  kebakaran  hutan  dan  lahan  terbesar terjadi pada tahun 1997 sampai 1998, pada saat itu berbagai tempat di dunia termasuk Indonesia
mengalami  musim  ekstrim  yang  dipercaya menjadi  faktor  penyebab  kebakaran  hebat  yang menghanguskan  hutan  seluas  25  juta  ha  di seluruh  dunia.    Bencana  kebakaran  hutan  dan lahan  akibat  musim  kering  yang  panjang  juga terulang pada tahun 2002 (Tacconi 2003).

## Faktor Sosial Ekonomi
Gambar 6 menunjukan  bahwa  kedekatan lokasi  lahan  pertanian  terhadap  lahan  yang terbakar,  lebih  dipengaruhi  oleh  kedekatan terhadap  lahan  sawah  dibandingkan  dengan pertanian  lahan  kering  pada  radius  0-1  km  dari lokasi  kebakaran.  Namun  frekuensi  terjadinya kebakaran  semakin  menurun  dengan  semakin jauhnya  lahan  hingga  jarak  5  km  dari  lahan sawah,  sebaliknya  dengan  pertanian  lahan kering.  Lokasi  terbakar  mencapai  frekuensi kejadian  yang  cukup  tinggi  di  lahan  pertanian yang  berada  pada  radius  4-5  km.  Hal  ini dimungkinkan  terjadi  di  lahan  gambut,  dimana kejadian kebakaran memiliki interval jarak yang cukup  jauh  dengan  sumber  api  nya,  karena  api merambat di bawah permukaan tanah (Page dan Hooijer, 2016).
Gambar 7 menunjukkan  bahwa  semakin dekat  jarak  dari  pertanian  lahan  kering  dan sawah  maka  semakin  besar  resiko  terjadinya kebakaran  mengingat  kegiatan  pembukaan lahan  seringkali  menggunakan  api.  Meskipun demikian, pengaruh aktivitas pertanian terhadap terjadinya kebakaran lahan pada pertanian lahan kering  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan sawah
Hasil  analisis  diatas  menunjukan  bahwa hingga  jarak  radius  8  km  dari  lahan  pertanian lahan  kering  resiko  terjadinya  kebakaran  cukup besar.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kegiatan pembukaan  lahan  yang  dilakukan  masyarakat seringkali menggunakan api. Praktik pembukaan  lahan  dengan  cara  dibakar  ini  terus terjadi karena keterbatasan modal masyarakat.
Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terjadi  hampir  setiap  tahun,  terutama  di musim kemarau. Salah  satu  penyebabnya  adalah aktivitas masyarakat  dalam  mengolah  lahan pertanian/perkebunan dengan menggunakan metode  tebas-bakar  (slash  and  burn).  Perilaku tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan,  antara  lain:  keterbatasan  tenaga kerja, keterbatasan mobilitas menuju lahan serta keterbatasan  modal,  sehingga pembakaran
adalah  salah  satu  cara  penyiapan  lahan  yang paling  mudah  dan  murah. Terkait  hal  ini, penyiapan  lahan  tanpa  bakar (zero  burning) adalah  solusi  yang  harus  ditetapkan  dan dilaksanakan, namun pada umumnya diperlukan bantuan  alat-alat  mekanis  yang  tidak  murah pengadaannya. Sehingga peran serta pemerintah,  baik  pusat  maupun  daerah,  dan pelaku  usaha  harus  memiliki  perencanaan  yang baik  agar  dapat  membiayai  penyiapan  lahan tanpa bakar secara efisien dan efektif.
Faktor  ekonomi  dan  penguasaan  lahan mendorong  terjadinya  perilaku  membakar hutan,  khususnya  untuk  memperoleh  lahan pertanian  (lahan  kering).  Dengan  demikian, kebakaran  hutan  dan  lahan  tidak  terlepas  dari permasalahan  agraria.  Perkembangan  ekonomi ini  terkait  erat  untuk  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  yang  dilakukan  dengan  pembukaan lahan  untuk  usaha  pertanian.  Oleh  karena  itu, untuk  memasukkan  input  variabel sosial ekonomi  dalam  pemodelan  spasial,  maka digunakan  data  sosial  ekonomi  berupa  data jumlah keluarga yang memiliki mata pencaharian di bidang  pertanian  dalam  unit administrasi desa.  Asumsi  yang  dipergunakan adalah  semakin  banyaknya  jumlah  keluarga yang  bermata  pencaharian  sebagai  petani  akan semakin  meningkat  juga  kebutuhan  terhadap lahan pertanian, sehingga meningkatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Fakta  yang  diperoleh  dari  lapangan,  dalam berita  sejumlah  media  dan  hasil  penelitian (Rusdiyanto  2000)  menunjukkan  bahwa  faktor manusia sebagai penyebab utama bencana asap, melalui  pembakaran  lahan  yang  dilakukan  baik secara  sporadis  maupun  sistematis. Tidak adanya  rasa  memiliki  (sense  of  belonging)  dan kurangnya  rasa  tanggungjawab  (sense  of responsibility)  dalam  menjaga  kelesatarian ekologi,  merupakan  bentuk  perubahan  budaya yang tidak toleran terhadap alam.
Pertumbuhan penduduk yang menekan peningkatan kebutuhan akan lahan mengakibatkan  terjadinya  perubahan  nilai budaya.  Membakar  lahan  dalam  persiapan penanaman  komoditas  perkebunan  dilakukan atas  bias  pertimbangan  ekonomis  dan  efisiensi karena  lahan  yang  dibutuhkan  semakin  luas. Demikian  juga  hal tuntutan  skala  usaha komoditas komersial kelapa sawit. Pada kondisi ini, pertimbangan  budaya  hidup  serasi  dengan
alam  sudah  mulai  ditinggalkan.    Secara  sadar ataupun tidak, masyarakat pada umumnya telah memilih  tindakan  eksploitasi  lahan  sebagai upaya  mengejar  peningkatan  taraf  hidup  dari kondisi  kemiskinan  yang  selama  ini  dialami. Petani  mulai  menerapkan  sistem  nilai  budaya industri yang menekankan kepentingan individual-personal,  komersial,  dan  eksploitatif terhadap sumberdaya (Soetrisno 1995).
Gambar 8 dan 9 menunjukkan  jarak keberadaan  pemukiman  dalam  mempengaruhi terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Hasil analisis menunjukkan bahwa sebaran titik panas cukup tinggi berada pada jarak 4 hingga 10 km dari  permukiman  (lahan  terbangun).  Pengaruh keberadaan pemukiman terhadap potensi terjadinya  kebakaran  lahan  telah  dikaji  dalam studi  Jafarzadeh et  al (2017),  dimana  evaluasi resiko  kebakaran  hutan  dilakukan  dengan menggunakan  algoritma  Apriori  dan  fuzzy  c- means clustering. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa  kasus  kebakaran  hutan  di  Indonesia secara  signifikan  dipengaruhi  oleh  8  variable, dimana diantaranya adalah jarak dari pemukiman.  Potensi  kebakaran  hutan  di  Iran semakin tinggi dengan semakin dekatnya lokasi tersebut dari permukiman
Beberapa  kasus  kejadian  kebakaran  di  Provinsi Riau terjadi di areal perusahaan atau sekelompok  orang  yang  mengatasnamakan kelompok masyarakat yang memiliki Hak Guna Usaha  (HGU)  dan  daerah  kawasan  konservasi tertentu  yang  dikuasai  atau  dikelola  oleh perusahaan, sehingga diperlukan adanya analisis berupa  status  penggunaan  lahan  dan  konflik penguasaan lahan.
Gambar  10 diatas  menunjukkan  pengaruh kepemilikan  areal  oleh  perusahaan  terhadap sebaran  titik  panas,  penggunaan  data  lokasi  ijin pemanfaatan  lahan  baik  IUPHHKK  maupun HGU. Hasil  analisis  tersebut  menunjukkan bahwa  sebagian  besar  titik  panas  berada  di dalam wilayah konsesi perusahaan a) IUPHHKK  dan  b)  HGU.  Sebanyak  642  titik panas  yang  diduga  titik  kejadian  kebakaran (43.06%)  berada  tepat  di  kawasan  IUPHHK, 760  titik  panas  (50.97%)  berada  pada  jarak kurang  dari  1000  m  dari  kawasan  IUPHHK. Sedangkan  untuk  konsesi  perkebunan  (HGU), sebanyak  297 titik  panas  yang  diduga  titik kejadian  kebakaran  (19.92%)  berada  tepat  di kawasan  konsesi  perkebunan,  384  titik  panas
(25.75%) berada pada jarak kurang dari 1000 m dari kawasan perkebunan.
Faktor  kesengajaan  dalam  kebakaran  hutan dan lahan pada umumnya terkait dengan konflik penguasaan  lahan.  Dalam  menyikapi  klaim lahan dan konflik berkepanjangan yang dilakukan masyarakat terhadap perusahaan, baik karena  alasan  “ genuine ”  maupun  alasan “ oportunis ”,  perusahaan  HTI  di  Provinsi  Riau memilih mengeluarkan wilayah yang dipersengketakan dari perusahaan dan mengusulkannya menjadi daerah enclave. Namun  demikian,  tidak  mudah  mengubah kawasan  HTI  menjadi  daerah enclave karena berkaitan  dengan  perubahan  status  kawasan hutan,  meskipun  fakta  di  lapangan  sudah  tidak sesuai lagi dengan fungsi hutan yang ditetapkan. Konflik  juga  dapat  terjadi  antara  masyarakat yang  dapat  memanen  hasil  kebun  dengan  yang tidak  dapat  memanen  hasil  kebun  karena tanamannya  rusak  akibat  berbagai  faktor (misalnya dilindas gajah).
Nurrohmat et al. (2014) menyatakan bahwa semakin  banyak  migrasi  penduduk  dari  luar Riau untuk  mengembangkan  dan  membuka lahan/perkebunan baru,  maka semakin  banyak konflik yang  terjadi. Masyarakat pendatang  ini dapat mengubah budaya masyarakat lokal dalam pembukaan  lahan. Sebagian  besar  masyarakat membuka  lahan  bukan  hanya  untuk  memenuhi kebutuhan  ekonomi  keluarga,  tetapi  sudah berpikir  ekonomi  secara  luas  dengan  membuka lahan bahkan ribuan hektar.
Peningkatan  skala  usaha  luas  penguasaan lahan  untuk  budidaya  komoditas  komersial kelapa sawit, meruntuhkan bahkan melenyapkan budaya  asli  gotong  royong  atau  tolong menolong  dalam  pembukaan  lahan  maupun persiapan  lahan.    Masuknya  nilai  uang  dalam model  pertukaran  ekonomi,  budidaya  kelapa sawit dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, penggunaan  alat  dan  mesin  serta  intensitas kapital  yang  tinggi,  cenderung  membentuk sistem  nilai  budaya  yang  eksklusif  dan meninggalkan budaya yang ramah lingkungan.
Diperkirakan  sekitar  90%  masyarakat pembuka  lahan  adalah  masyarakat  perantauan yang  sengaja  datang,  dengan  membeli  lahan kepada pihak yang (dianggap) berwenang, yaitu Kepala Desa. Adanya proses jual beli ditambah dengan  risiko  yang  siap  ditanggung  para pendatang  telah mengurangi ketelitian  dan
keingintahuan  pembeli  mengenai  status  lahan. Dorongan  dan  tarikan  karena  masalah  ekonomi dan  sumber  nafkah  menjadi  faktor  pemicu pembukaan  lahan  secara  ilegal.  Masyarakat pendatang yang mengalami kesulitan mengembangkan  ekonomi  di daerah  asal, melakukan migrasi  ke  Provinsi  Riau  untuk membuka kebun.
Perambahan  hutan  dan  lahan  juga  terkait dengan  aspek  mobilitas  penduduk  atau  migrasi. Beberapa  tahun  terakhir, angka  pertumbuhan penduduk  di  Provinsi  Riau  tergolong  sangat tinggi.    Angka  pertumbuhan  yang  tinggi  tidak hanya disebabkan oleh besarnya angka kelahiran,  juga  disebabkan  oleh  banyaknya warga pendatang  yang masuk ke Provinsi Riau. Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Provinsi  Riau meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota  untuk  memantau  dan  menekan jumlah  pendatang  masuk  ke  Provinsi  Riau, terutama  pendatang  yang  tidak  memiliki  modal kerja  dan  keterampilan.    Penduduk  pendatang yang  tidak  memiliki  keterampilan  dan  modal kerja  yang  cukup,  berpotensi  mendatangkan masalah  sosial  baru  ditengah  masyarakat yaitu pengangguran.
Perambahan  hutan  dan  pembakaran  yang tidak  terkendali  dalam  penyiapan  lahan  untuk perkebunan  memicu  konflik  sosial.  Di  sisi  lain, semangat  konservasi  yang  tidak  terukur  seperti perluasan  kawasan  lindung  (taman  nasional)  ke dalam  wilayah  budidaya  dan  pemukiman penduduk  di  beberapa  daerah  telah  memicu terjadinya konflik tenurial secara vertikal, yakni antara masyarakat dengan pemerintah.
Perluasan  kawasan  konservasi  tanpa  dibarengi dengan  peningkatan  kuantitas  dan  kualitas aparat, justru mengakibatkan semakin meluasnya areal-areal terbuka karena kurangnya pengawasan tingkat tapak. Akibatnya, perambahan  dan  pembakaran  hutan  sering dijumpai  di  areal-areal  eks  pemekaran  kawasan konservasi  yang open  acces karena  kurangnya pengawasan

## Faktor Kebijakan dan Alokasi Ruang
Gambar  11 menunjukkan  bahwa semakin dekat jarak ke lokasi kawasan hutan baik hutan produksi  (HP),  hutan  produksi  terbatas  (HPT), maupun  hutan  produksi  konversi  (HPK),  maka semakin besar resiko terjadinya kebakaran. Tipe tutupan  hutan  senantiasa  memiliki  peluang
terbakar  yang  relatif rendah  bila  berada  dalam kondisi  normal,  namun  perkembangan  dewasa ini  yang  terjadi  terhadap  hutan  alam  yang  terus menerus  mengalami  pembalakan  baik  legal maupun  illegal,  maka  peluang  terjadinya kebakaran sangat besar.
Berdasarkan  hasil  analisis  sebaran  titik panas,  sebanyak  594  titik  panas  yang  diduga titik  kejadian  kebakaran  (39,91%)  berada  tepat di  hutan  produksi,  sebanyak  718  titik  panas (48,16%)  berada  pada  jarak  kurang  dari  1000m dari  hutan  produksi.  Sedangkan  di  kawasan hutan  produksi,  ditemukan  sebanyak  179  titik panas  (12,01%)  berada  tepat  di  kawasan  hutan produksi  konversi,  sebanyak  316  titik  panas (21,19%) berada pada jarak kurang dari 1000 m dari  hutan.  Sekitar  20%  titik  panas  berada  di kawasan  hutan  produksi  terbatas,  dan  sebanyak 374  titik  panas  (25,08%)  berada  pada  jarak kurang dari 1000m dari hutan produksi terbatas Lokasi  kawasan  lindung  seperti  hutan lindung,  kawasan  suaka  alam  (KSA)  atau kawasan  pelestarian  alam  (KPA)  jarang  terjadi kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dapat dilihat dari  Gambar  12 yang  menunjukkan  bahwa hanya sekitar 1% titik panas berada di kawasan hutan  lindung.  Di  kawasan  konservasi,  terdapat 93 yang  diduga titik  kejadian  kebakaran (6.24%) berada  tepat  di  kawasan  konservasi, 119  titik  panas  (7,98%) berada  pada  jarak kurang dari 1000 m dari kawasan konservasi.
Gambar  12 menunjukkan  bahwa  semakin dekat jarak ke lokasi kawasan hutan lindung dan lokasi  kawasan  konservasi  KSA/KPA,  maka semakin  kecil  resiko  terjadinya  kebakaran  atau semakin  jauh  jarak  ke  lokasi  hutan  lindung maka semakin besar resiko terjadinya kebakaran.  Tipe  tutupan  lahan  ini  memiliki peluang  terbakar  relatif  rendah  dikarenakan pada  kawasan  hutan  lindung  telah  dilakukan penataan batas  yang jelas. Selain itu penegakan hukum terhadap kawasan lindung telah dilakukan secara tegas terhadap bagi siapa yang memasuki atau merambah kawasan lindung Areal  penggunaan  lain  (APL)  merupakan areal yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kawasan  APL  ini  merupakan  areal  yang  cukup rentan terhadap terjadinya kebakaran. Berdasarkan analisis  sebaran  titik  panas, terdapat  sebanyak  50%  titik  panas  berada  pada lokasi  APL  (Gambar  18) atau  lokasi  yang berjarak kurang dari 1 km dari APL ini. Gambar
13 menunjukkan bahwa semakin dekat jarak ke lokasi kawasan APL maka semakin besar resiko terjadinya  kebakaran,  ini  disebabkan  sebagian besar  masyarakat  menggunakan  api  dalam kegiatan pembukaan lahan.
Kegagalan memahami akar masalah kebakaran hutan dan lahan sangat terkait dengan persoalan  kebijakan.    Walaupun  kebakaran hutan  dan  lahan  telah  terjadi  berulang,  namun kebijakan  penanganannya  cenderung  bersifat kuratif  dibandingkan  preventif.    Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih terkesan enggan mengalokasikan anggaran yang memadai  untuk  program-program  pencegahan kebakaran  hutan  dan  lahan. Secara  umum besaran  nilai  anggaran  untuk  pencegahan kebakaran  hutan  dan  lahan  serta  bencana  asap masih  dianggap  kurang  memadai  dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk pemadaman api.
Pendekatan  kebijakan  kebakaran  hutan  dan lahan selama ini terkesan masih sangat sektoral. Walaupun koordinasi telah diupayakan dilaksanakan  tetapi  dalam  praktik  di  lapangan, kegiatan  penanggulangan  kebakaran  hutan  dan lahan  cenderung  tetap  dilaksanakan  oleh masing-masing sektor dengan koordinasi minimal.    Hal  ini  disebabkan oleh kebijakan satuan  anggaran  yang  sangat  rigit  sehingga kurang membuka ruang penggunaan dana untuk penanggulangan bencana di sektor lain.  Sebagai contoh  operasi  manggala  agni  dibatasi  pada kawasan hutan karena sulit untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran  jika  dipergunakan  untuk  pemadaman api di luar kawasan hutan.
Pendekatan  kebijakan  dalam  menangani kebakaran  hutan  dan  lahan  seharusnya  tidak hanya  bersifat  jangka  pendek  dan  kasuistik, namun  juga  perlu  memerhatikan  berbagai potensi  pemicu  kebakaran  secara  komprehensif berbasis  pengetahuan  yang  kuat.    Sebagian orang  beranggapan  bahwa  masalah  kebakaran hutan  dan  lahan  adalah  persoalan  yang mekanistis  sehingga  dapat  diselesaikan  dengan instrumen  teknis.    Sementara  yang  lainnya menganggap  bahwa  kebakaran  hutan  dan  lahan hanyalah bagian dari rutinitas, sebagai konsekuensi dari budaya perladangan berpindah yang telah berlangsung lama walaupun realitasnya  telah  cukup  lama  terjadi  pergeseran dalam budaya bercocok tanam.
Kebutuhan akan kebijakan yang operasional untuk  mendeteksi  modus  dari  beberapa  jenis aktivitas  di  dalam  kawasan  hutan  dan  lahan gambut  akan  mampu  secara  efektif  mencegah berbagai  kegiatan  masyarakat  yang  berpotensi menyebabkan  kebakaran.  Di  sisi  lain  kebijakan yang  buruk  dapat  menjadi  faktor  pendorong terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan  secara khusus  kebijakan  mengenai  kebakaran  hutan dan  lahan  yang  sudah  banyak  diterbitkan,  dari tingkat  Undang-undang  hingga  tingkat  eselon  I lembaga  terkait,  bahkan  sampai  ke  tingkat provinsi  dan  kabupaten/kota. Pada  kebanyakan kasus,  efektivitas  kebijakan  tersebut  masih sangat  rendah dan  banyak  celah. Selama  ini kebijakan  yang  dilaksanakan  masih  bersifat sektoral  dan  terkesan  kurang  atau  lemah  dalam hal  koordinasi,  baik  antar  kementerian/lembaga pusat  dan  daerah.    Pendekatan  kebijakan  yang digunakan  tampaknya  masih  lebih  banyak  pada upaya pemadaman daripada pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Teknologi  penginderaan  jauh  yang  selama ini  digunakan  dalam  pemantauan  kebakaran hutan  dan  lahan  (satelit  NOAA  atau  sejenis) dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  informasi yang  penting  dalam  sistem  peringatan  dini untuk  mengetahui  kondisi  suatu  lokasi  dalam status  peringatan  atau  telah  terbakar.    Pelibatan aparat  pemerintahan  di  tingkat  tapak,  baik kecamatan  maupun  desa/kelurahan  menjadi sangat  penting  dalam  upaya  pencegahan  dan penanggulangan  kebakaran  hutan  dan  lahan. Selain  itu,  untuk  membantu  upaya  pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, pemegang konsesi, baik perkebunan, kehutanan, maupun pertambangan diwajibkan untuk membentuk  satuan  patroli  sekaligus  satuan pemadam kebakaran hutan dan lahan.
Selain  itu  penegakan  hukum  terhadap masyarakat pembakar masih lemah.  Pemerintah pada umumnya bersikap lunak kepada masyarakat perambah dan/atau pembakar lahan. Setiap  terjadi  kebakaran  hutan  dan  lahan, pemerintah  terkesan  memilih bersikap  populis dengan  menetapkan  tersangka  “perusahaan”. Pemerintah  cenderung  menghindari  penetapan tersangka  perorangan  atau  kelompok  orang (masyarakat  pembakar  lahan).    Padahal,  orang- orang  yang  membuka  lahan  dengan  cara membakar tidak hanya masyarakat lokal, diduga lebih  banyak  dilakukan  oleh  sekelompok  orang
yang  dikoordinir  oleh  cukong.    Mereka disinyalir  telah  membuka  lahan  ratusan  sampai ribuan hektar di berbagai tempat, termasuk pada kawasan  konservasi  (konsesi  HTI),  kawasan HCV, maupun sempadan sungai.
Beberapa kebijakan pencegahan dan penanggulangan  kebakaran  hutan  dan  lahan yang diperlukan, antara lain :
a. Kebijakan  pembukaan  lahan  tanpa  bakar, yang  didukung  dengan  adanya  kebiajkan pemanfaatan limbah vegetasi/biomassa untuk keperluan  bahan  baku  industri  perkayuan yang  terintegrasi  dengan  RPBI  (Rencana Pemenuhan  Bahan  Baku  Industri,  Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW)
kabupaten/kota  maupun  provinsi  terkait kebijakan  peremajaan  kebun  (replanting) secara  serentak  dalam  suatu  hamparan  lahan tertentu.    Hal  ini  penting  agar  limbah biomassa  hasil  peremajaan  kebun  dapat dimanfaatkan  secara  efektif,  efisien  dan memenuhi skala keekonomian
b. Penegakan  hukum  yang  jelas  dan  tepat sasaran.
c. Kepastian pola penggunaan dan fungsi ruang.
Dalam perumusan kebijakan perlu ditekankan  bahwa  skema  pencegahan  dan penanganan  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang melibatkan  peran  aktif  masyarakat  akan  jauh lebih  efektif  dibandingkan  pemantauan  yang hanya  dilakukan  oleh  institusi  tertentu.    Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk memberikan  kewenangan  pengelolaan  lahan- lahan  konflik  dan open  access serta  yang berpotensi  sebagai  sumber  kebakaran  untuk dikelola oleh desa, kelompok tani atau koperasi secara  legal  dan  bertanggung  jawab.    Sistem pengelolaan  lahan  yang  dilakukan  harus disesuaikan  dengan  fungsi tata ruangwilayah tersebut. Pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan  untuk  meregistrasi  dan  mengatur pemanfaatan lahan-lahan hutan yang terdegradasi  atau  yang  secara de  facto telah beralih  fungsi  kepada  lembaga  di  tingkat  tapak (desa,  koperasi,  atau  kelompok  tani)  yang bertanggung  jawab  terhadap  keamanan  dan pengelolaan  lahan.    Kebijakan  tersebut  sangat penting  untuk  mencegah  terjadinya open  acces lahan  hutan  yang  sangat  rawan  terhadap perambahan  dan  berbagai  kepentingan  dari “penumpang gelap” yang memanfaatkan kawasan  hutan  secara  ilegal  dan  tidak
bertanggungjawab.  Selama  ini  para  pengambil keputusan  terkesan  enggan  membuat  terobosan dalam  pengaturan  pengelolaan  kawasan  hutan negara  yang  pada  kenyataannya  di  lapangan telah  dimanfaatkan  oleh  masyarakat,  seperti lahan-lahan  eks  konsesi  kehutanan  (HPH)  yang tidak aktif.
Berdasarkan analisis faktor biofisik lingkungan,  sosial  ekonomi  dan  kebijakan  dan tata  ruang  terhadap  sebaran  titik  panas,  maka secara  singkat  dapat  digambarkan  bahwa  jarak beberapa parameter atau input variabel memiliki keterkaitan  yang  cukup  signifikan  dengan terjadinya  kebakaran  lahan  (titik  panas),  seperti lahan  gambut,  ijin  usaha  IUPHHKK  dan  HGU, kawasan  hutan  produksi,  tutupan  hutan  dan kawasan areal penggunaan lain.

## SIMPULAN
Hasil penelitian  mengenai  “Dampak  Alih Kebakaran  yang  terjadi  di  Provinsi  Riau  sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi biofisik  lingkungan,  kondisi sosial  ekonomi masyarakat dan penerapan hukum dan kebijakan terkait alokasi ruang.
Hasil  analisis  jarak  lokasi  titik  panas menunjukkan  kecenderungan  bahwa  jumlah titik panas semakin tinggi di areal lahan gambut (jarak 0 m) hingga jarak 2.500 sampai 3.000 m dari  lokasi  gambut.    Selain  itu,  ketersediaan akses jalan (aksesibilitas) yang dapat dipergunakan  oleh  masyarakat, meningkatkan peluang terjadinya kebakaran. Hal ini menunjukkan  bahwa  jarak  yang  semakin  dekat dengan  jaringan  jalan akan  meningkatkan peluang terjadinya kebakaran.
Aktivitas  masyarakat  dalam  mengolah lahan pertanian/perkebunan dengan menggunakan  metode  tebas-bakar  (slash  and burn)  merupakan  salah  satu  faktor  yang menyebabkan kebakaran hutan/lahan di Provinsi Riau. Berdasarkan analisis distribusi titik panas, sebaran titik panas yang cukup tinggi ditemukan hingga jarak 20 km dari pertanian lahan kering. Semakin dekat jarak dari pertanian lahan kering maka semakin besar resiko terjadinya kebakaran mengingat kegiatan pembukaan lahan seringkali menggunakan api.
Bahwa  terdapat  korelasi  atau  keterkaitan antara  kebakaran  hutan/lahan  di  Provinsi  Riau dengan  15  variabel  yang  diamati,  yaitu
karakteristik  lahan  gambut,  sungai,  jalan, kondisi  tutupan  lahan  (tutupan  hutan,  tutupan perkebunan,  permukiman,  pertanian  lahan kering),  perijinan  (ijin  usaha  hutan  tanaman industry,  konsesi  perkebunan),  dan  kawasan hutan  (hutan  produksi,  hutan  produksi  terbatas, hutan  lindung,  dan  areal  penggunaan  lain). Berdasarkan  uji  akurasi,  model  spasial  regresi logistic  yang  dibangun  dapat  memprediksi probabilitias  kejadian  kebakaran  hutan/lahan sebesar 90.96% di Provinsi Riau

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  saya  ucapkan  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa  atas  berkat  yang  diberikan  kepada saya.  Terimakasih  kepada semua  pihak  yang telah membantu  baik  material  maupun  non material demi mendukung saya dalam penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA
Appanah,  S.  1997.  Peat  swamp  forest  of Peninsular Malaysia: the endanger ecosystem.    Pages  in  P.  Havmoller,  C. Tuek Yuan and Razani U. Eds. Proceedings of the Workshop on Sustainable  Management  of  Peat  Swamp Forest.  Forstry Department Head-quarters and  State  Forestry  Department  Selangor.
Kuala Selangor, 29 Sept-1 Oct. Malaysiaa-DANCED Project on
Sustainable  Management  of  Peat  Swamp Forest.  Malaysia. P.6-14.
Barber  CV,  Schweithhelm  J.  2000.  Trial  by Fire:  Forest  Fire  and  Forestry  Policy  in Indonesia’s  Era  of  Crisis  and  Reform. World  Resources  Institute – Forest
Frontier  Initiative  in  Collaboration  with WWF-Indonesia  &  Telapak  Indonesia Foundation.
Chowdhury,  R.R.,  2006.  Driving  forces  of tropical  deforestation:  The  role  of  remote sensing and spatial models. Department of Geography and Regional Studies, University  of  Miami,  Florida,  USA Singapore Journal of Tropical Geography, 27, pp. 82 – 101
Geist;  H.J.,  Lambin  E.F.  2002.  Proximate causes  and  underlying  driving  forces  of
tropical  deforestation.  Bioscience,  52  (2), pp. 143
IBM Corp. Released 2013. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.
Jafarzadeh,  A.A.,  Mahdavi,  A.,  and  Jafarzadeh, H.  2017.  Evaluation  of  forest  fire  risk using  the  Apriori  algorithm  and  fuzzy  c- means  clustering.  Journal  of  Forest Science, 63 (8), pp. 370-380
Jaya  INS,  Purnama  ES,  Arianti  I,  Jaruntorn  B. 2007. Forest Fire Risk Assessment Model and  Post-Fire  Evaluation  Using  Remote Sensing  and  GIS:  A  Case  Study  in  Riau,
West  Kalimantan  And  East  Kalimantan Provinces, Indonesia. The Forest
Restoration  and  Rehabilitation  Training Course  and  Workshop,  Viiki  Tropical Resources Institute (VITRI), University of Helsinki, Finland, 13~19 May 2007
Miettinen,  J.  and  Liew,  S.  C.(2005)'Connection between  fire  and  land  cover  change  in Southeast  Asia:  a  remote  sensing  case study  in  Riau,  Sumatra',International Journal  of  Remote  Sensing,26:6,1109 —
1126
Nurrohmat, D.R., E, Sunarti, B.Barus, S.Ma’arif ,  Murdiyanto, A.D.  Nurhayati,
A.Yusuf, P. Irawansyah. 2014. Pembelajaran  Penanggulangan  Bencana Asap  di  Riau  Tahun  2014.    Pusat  Studi Bencana LPPM IPB.  Bogor.
Page S.E., Hooijer,  A. 2016.  In the line of  fire: the peatlands of Southeast Asia.
Philosophical  Transaction  Royal  B.  371,
p. 1-9.
Prasetyo,LB.,  Kartodihardjo,  H.,  Adiwibowo, S.,  Okarda,  B.  and  Setiawan,  Y.,  2009. Spatial  model  approach  on  deforestastion of  Jawa  Island,  Indonesia.    Journal  of Integrated Field Science., 6, pp. 37-44.
Sahardjo  BH.  1999.  Study  on  Forest  Fire Prevention for Fast Growing Tree Species Acacia  mangium Plantation  in  South Sumatera,  Indonesia.  Kyoto  University, Graduate School of Agriculture. p. 33-39.
Sahardjo  BH.  1999.  H.  Watanabe,  E.A.
Husaeni  and  Kasno.    1998.    The management  of  fuel  and  fire  in  land preparation  for  forest  plantatiom  and shifting  cultivation.    Wokshop  on  Fires and  Sustainable  Agricultural  and  Forestry
Development  in  Easter  Indonesia  and Northen  Australia.  ACIAR  Proc.  No.  91, p.39-44.
Saito    H,  Sawada  Y,  Sawada  H.  2002.  The
Development of the Forest Fire Risk Map.
Indonesian Forest Fire and
Its Environmental  Impacts – The  15 th Global Environment  Tsukuba – January  2002, CGER-1049-2002, CGER/NIES
Setiawan, Y.  2013. Study  of  Land  Use  Change in  regional  Scale  of  Java  Island,
Indonesia.
Setiawan,  Y.,  Pawitan,  H.,  Prasetyo,  L.B,  and Permatasari, P.A. 2017. Monitoring tropical  peatland  ecosystem  in  regional scale  using  multi-temporal  MODIS  data: Present possibilities and future challenges. IOP  Conference  Series:  Earth  and Environmental Science, 54, 012052 Syaufina, L. 2008. Kebakaran Hutan dan Lahan di  Indonesia.  Pola,  penyebab  dan  dampak kebakaran.
Bayumedia
Publishing,
Malang.
Singaravelu  SS.  2002.  El  Nino,  climate  change and  peat  fires.  Makalah  disajikan  pada Workshop  on  Prevention  and  Control  of Fire  in  Peatlands,  19 – 21  March  2002, Kuala Lumpur, Malaysia, 9 h.
Verburg PH,  Veldkamp  TA,  Willemen  L,
Overmars  KO  and  Castella  JC.  2004a. Landscape level analysis of the spatial and temporal  complexity  of  land-use  change. Geophycal
Monograph-American Geophysical Union, 153, pp. 217-230.
Verburg  PH,  De  Nijs,  TCM,  Van  Eck  JR.,
Visser  H.,  and  De  Jong,  K.,  2004b.  A method to analyze neighborhood characteristics  of  land  use patterns. Computers,  Environment  and  Urban System, 28, pp. 1327-1335.
Xie  C,  Huang  B,  Claramunth  C,  Chandramouli M,  2005.    Spatial  Logistics  Regression and  GIS  to  Model  Rural-Urban  Land Conversion.    In  Second  International Colloqium on the Behavioral Foundations of Integrated Land-use and Transportation Model; Framework, Models and Applications.    2005  July,  Toronto, Canada.