## IMPLEMENTATION OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM USING THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) APPROACH TO QUALITY OF RIAU PROVINCIAL FINANCIAL STATEMENTS
Y. Rahmat Akbar 1 , Mar’aini 2 1&2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda Email : yrahmat.akbar@stiepersadabunda.ac.id 1

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  perceived  ease  of  use  and  perceived  usefulness  in  the  Technology Acceptance  Model  on  the  implementation  of  the  Regional  Financial  Management  Information  System  and  its impact  on  the  quality  of  the  Riau  Provincial  Government  Financial  Report.  The  study  was  conducted quantitatively  with  a  causal  and  descriptive  research  design.  The  total  sample  of  100  respondents  from  the Treasurer  (end-user)  and  the  Financial  Administration  Officer  (PPK)  contained  in  the  Office,  Office,  Agency and Inspectorate, Regional Government Work Unit (SKPD) of the Riau Provincial Government. Data collection techniques  in  this  study  using  surveys  and  observations.  The  measurement  scale  uses  a  Likert  scale.  Data analysis techniques using Partial Least Square (PLS) analysis. The results showed that the perception of ease of use and perceived usefulness had a direct and significant positive effect on the successful implementation of the Regional Financial Management Information System, but did not have a significant direct effect on the quality of local  government  financial  statements.  The  successful  implementation  of  the  Regional  Financial  Management Information  System  has  a  direct  and  significant  positive  effect  on  the  quality  of  local  government  financial statements. Perceived ease of use and perceived usefulness can have an indirect positive effect on the quality of local  government  financial  reports  mediated  by  the  successful  implementation  of  the  Regional  Financial Management Information System.

## Keywords: Financial Statements Quality, SIPKD, TAM

## IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji pengaruh  persepsi  kemudahan  penggunaan dan persepsi  manfaat  dalam Model  Penerimaan  Teknologi  terhadap  implementasi  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan dampaknya  pada  kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau.  Penelitian  dilakukan  secara kuantitatif  dengan  desain  riset  kausal  dan  deskriptif.  Jumlah  sampel  sebesar  100  orang  responden  dari Bendaharawan (end user) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang terdapat pada Dinas, Kantor, Badan, dan  Inspektorat,  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Pemerintah  Provinsi  Riau . Teknik  pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan survey dan observasi. Skala pengukuran menggunakan skala Likert. Teknik analisis data menggunakan analisis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa persepsi  kemudahan  penggunaan  dan  persepsi  manfaat  berpengaruh  positif  secara  langsung  dan  signifikan terhadap keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, namun tidak berpengaruh signifikan  secara  langsung  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah . Keberhasilan  implementasi Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  memiliki  pengaruh  positif  secara  langsung  dan  signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Persepsi  kemudahan  penggunaan  dan  persepsi  manfaat dapat memberikan pengaruh positif secara tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimediasi oleh keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kata Kunci : Kualitas Laporan Keuangan, SIPKD, TAM

## PENDAHULUAN
Karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  merupakan  ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam informasi  akuntansi  agar  dapat  mencapai  realisasi  anggaran.  Karakteristik  tersebut  adalah  prasarat  yang diperlukan  agar  laporan  pemerintah  dapat  memenuhi  kualitas  yang  dikehendaki  yakni  handal,  relevan,  dapat difahami  dan  dibandingkan  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  71,  2010).  Kurangnya  kualitas  informasi  akuntansi yang dihasilkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dilihat dari ihktisar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada entitas yang ada di kabupaten dan kota se Provinsi Riau. BPK mengungkapkan secara umum bahwa pemeriksaan pada tahun 2016 terhadap LKPD pada kabupaten dan  kota  di  Provinsi  mendapat  opini  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP)  kecuali  pada  kabupaten  Rokan  Hilir dan Kota Dumai. Di tahun 2017, LKPD mengalami peningkatan opini dari Wajar Dengan Pengecualian menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kecuali kabupaten Rokan Hilir yang masih dalam predikat WDP (Badan Pemeriksa Keuangan, 2019)
Menurut  Badan  Pemeriksa  Keuangan  ada  4  kriteria  yang  menjadi  patokan  dalam  memberikan  opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yaitu : 1. Kepatuhan terhadap perundang-undangan. 2. Efektivitas  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  yang  terdiri  atas  kebijakan  dan  prosedur  yang  diterapkan untuk  mencapai  sasaran  dan  menjamin  atau  menyediakan  laporan  keuangan  yang  andal.  BPK  menemukan beberapa  kasus  kelemahan  sistem  pengendalian  akuntansi  dan  kualitas  informasi  pelaporan,  yaitu  terdiri  atas pencatatan  yang  tidak  atau  belum  dilakukan  secara  akurat,  proses  penyusunan  laporan  tidak  sesuai  dengan ketentuan,  terlambat  dalam  menyampaikan  laporan,  sistem  informasi  akuntansi  dan  pelaporan  yang  tidak memadai,  dan  sistem  informasi  akuntansi  belum  didukung  oleh  SDM  yang  memadai.  3.  Penerapan  standar akuntansi  pemerintah,  dan  4.  Pengungkapan.Opini  yang  diberikan  oleh  BPK  juga  mempertimbangkan materialitas dan penyajian yang akurat antara komponen laporan keuangan dan keseluruhan informasi keuangan. Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  (LKPD)  merupakan  gabungan  dari  laporan  keuangan  yang  disusun  oleh SKPD-SKPD  pada  suatu  daerah,  sehingga  apabila  hasil  dari  sebuah  LKPD  tidak  baik,  hal  tersebut mengindikasikan kurang baiknya SKPD dalam menyusun laporan keuanganya.
Berdasarkan  (Undang-Undang  Nomor  17,  2003)  dan  (Undang-Undang  Nomor  1,  2004)  selaku pengguna  anggaran  diwajibkan  untuk  menyusun  Laporan  Keuangan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan Keuangan harus disusun sesuai dengan (Peraturan Pemerintah Nomor 71, 2010) dan  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64,  2013),  sehingga  Pemerintah  Daerah  memerlukan  sistem aplikasi  yang  dapat  membantu  menghasilkan  Laporan  Keuangan  dan    informasi  keuangan  lainya  secara komprehensif mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
Dengan    penerapan  sistem  diharapkan  dapat  membantu  mendorong  terwujudnya  tata  kelola pemerintahan yang semakin baik, bersih, transparan, serta menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Hal ini sesuai  dengan  kebijakan  pemerintah  yang  tertuang  dalam  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  56,  2005)  yang menjelaskan  bahwa  untuk  menindaklanjuti  terselenggaranya  proses  pembangunan  yang  sejalan  dengan  prinsip tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  pemerintah  daerah  berkewajiban  mengembangkan  atau  memanfaatkan kemajuan  teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  kemampuan  mengelola  keuangan  daerah  dan  menyalurkan informasi  keuangan  daerah  kepada  publik.  Kementerian  Dalam  Negeri  memberi  respon  positif  dengan membangun sebuah sistem pengelolaan keuangan yang disebut dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah  (SIPKD)  untuk  mewujudkan  pengelolaan  keuangan  yang  mudah,  cepat,  akurat,  akuntabel,  serta terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang tertib dan lebih baik diwaktu yang akan datang.
Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (SIPKD)  adalah  sebuah  aplikasi  terpadu  yang dipergunakan  sebagai  alat  bantu  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  implementasi  dari  bebagai  regulasi bidang  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  berdasarkan  pada  asas  efisiensi,  ekonomis,  efektif,  transparan, akuntabel,  dan  auditabel.  Aplikasi  SIPKD  juga  merupakan  salah  satu  sistem  bidang  pengelolaan  keuangan daerah  yang  sesuai  dengan  sistem  dan  prosedur  pengelolaan  keuangan  daerah  dalam  penginterpretasian  dan pengimplementasian  berbagai  peraturan  perundang-undangan  (Undang-Undang  Nomor  33,  2004),  (Peraturan Pemerintah Nomor 56, 2005), (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46, 2006).
Keberhasilan  sistem  informasi  Keuangan  dipengaruhi  oleh  beberapa    faktor,  salah  satunya  adalah pemahaman pemerintah daerah dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan sistem  oleh  pengguna  akhir  (end  users)  atau  pemahaman  dalam  mengikuti  alur  transaksi  keuangan  daerah menggunakan sistem (Budiman & Arza, 2013). Keberhasilan implementasi suatu sistem dipengaruhi oleh tingkat kesiapan  pengguna  untuk  menerima  sistem  tersebut.  Tingkat  penerimaan  pengguna  memiliki  pengaruh  besar dalam menentukan sukses atau tidaknya penerapan suatu sistem informasi. Teori Perilaku biasa digunakan dalam mengukur  keberhasilan  suatu  sistem  informasi,  teori  perilaku  yang  biasanya  digunakan  adalah Technology Acceptance Model (TAM) . Technology  Acceptance  Model bertujuan  untuk  dapat  menjelaskan  faktor-faktor  utama  dari  perilaku pengguna  teknologi  informasi  terhadap  penerimaan  penggunaan  teknologi  informasi  itu  sendiri. Technology Acceptance Model (TAM) menganggap bahwa empat keyakinan individu, yaitu persepsi kemudahan penggunaan (perceived  ease  of  use) ,  persepsi  kemanfaatan (perceived  usefulness) ,  persepsi  sikap  penggunaan (attitude
toward using) dan perilaku untuk tetap menggunakan (behavioral intention to use) merupakan determinan utama perilaku  adopsi  dan  akhirnya  menggunakan  teknologi  (Budiman  &  Arza,  2013).  Persepsi  kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dan persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) adalah faktor utama yang mempengaruhi penerimaan individual terhadap suatu sistem teknologi informasi. Kedua faktor tersebut dianggap berpengaruh  terhadap  minat  perilaku.  Pengguna  akan  berminat  untuk  menggunakan  suatu  teknologi  informasi apabila teknologi informasi tersebut mudah digunakan dan memiliki manfaat.
Penelitian  ini  menggunakan Technology  Acceptance  Model sebagai  model  dalam  mengukur  tingkat keberhasilan  implementasi  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (SIPKD)  pada  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  dengan  mengunakan  dua  persepsi  individual,  yaitu  persepsi  kemudahan  penggunaan (perceived  ease  of  use) dan  persepsi  kemanfaatan (perceived  usefulness) yang  secara  tidak  langsung  akan mempengaruhi  kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Perbedaan  penelitian  sebelumnya  hanya mengukur  tingkat  penerimaan  atas  suatu  sistem  teknologi  informasi  menggunakan  pendekatan Technology Acceptance Model , dan menganalisis kualitas informasi yang terkandung dalam suatu LKPD dengan penerapan sistem  informasi  dalam  pengolahannya  secara  parsial.  Sedangkan  dalam  penelitian  ini  peneliti  melakukan penggabungan  penelitian  sebelumnya,  yaitu  mengukur  tingkat  keberhasilan  implementasi  aplikasi  Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  menggunakan Technology  Acceptance  Model dengan  dua  variabel yaitu persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dan persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) sebagai  tolok  ukur  yang  secara  tidak  langsung  berpengaruh  terhadap  kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
Sistem  Informasi  Manajemen  secara  umum  adalah  suatu  sistem  yang  dapat  membantu  manajemen  dalam pengumpulan  data,  pengolahan  dan  analisis  evaluasi  data,  serta  menyajikan  ke  dalam  batas  informasi  yang bernilai  sehingga  dapat  menjadi  acuan  dalam  pengambilan  keputusan  yang  berguna  untuk  mendukung  fungsi operasi menejemen (Machmud, 2013). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan  aplikasi  terpadu  yang  digunakan  sebagai  alat  bantu  pemerintah  daerah  dalam  menyusun  laporan keuangan.  Aplikasi  SIPKD  digunakan  untuk  meningkatkan  efektivitas  implementasi  dari  berbagai    regulasi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel,  dan  auditabel.  SIPKD  juga  merupakan  salah  satu  manifestasi  aksi  nyata  fasilitas  dari  Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka memperkuat persamaan  persepsi  sistem  dan  prosedur  pengelolaan  keuangan    daerah  dalam  penginterpretasian  dan pengimplmentasian  berbagai  peraturan  perundang-undangan.  SIPKD  digunakan  untuk  membantu  mewujudkan pengelolaan  keuangan  yang  mudah,  cepat,  akurat,  akuntabel,  serta  terwujudnya  pengelolaan  administrasi keuangan yang tertib dan lebih baik diwaktu yang akan datang. Dasar pengembangan aplikasi SIPKD yaitu  : 1. Kejelasan  peranan  dan  pertanggungjawaban  kebijakan  fiskal,  2.  Ketersediaan  informasi  keuangan  bagi masyarakat,  3.  Keterbukaan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan  anggaran,  4.  Adanya  jaminan independensi atas kebijakan fiskal yang baik.
SIPKD  dikembangkan  dengan  basis  teknologi  informasi,  didesain  sedemikian  rupa  agar  bisa  menjadi sarana  pengumpulan,  pengolahan,  penyajian,  dan  referensi,  serta  komunikasi  data/informasi  keuangan  daerah antara  Departemen  Keuangan  dan  Departemen  Keuangan  Dalam  Negeri  dengan  pemerintah  daerah  dan  para pemilik  atau  pengguna  informasi  keuangan  daerah  lainnya  (Sari,  Rosidi,  &  Roekhudin,  2016).  Tujuan diselenggarakanya SIPKD adalah sebagai berikut: (1) Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional. (2)  Menyajikan  informasi  keuangan  daerah  secara  nasional,  merumuskan  kebijakan  keuangan  daerah  seperti Dana  Perimbangan,  Pinjaman  Daerah  dan  Pengendalian  defisit  anggaran.  (3)  Melakukan  pemantauan, pengendalian  dan  evaluasi  pendanaan  desentralisasi,  dekonsentrasi,  tugas  pembantuan,  pinjaman  daerah  dan defisit anggaran daerah.
Bagi  pemerintah  daerah  yang  telah  ditetapkan  sebagai  daerah  berbasis  implementasi  (DBI)  atau berminat mengimplementasikan SIPKD, maka akan diberikan pelatihan intensif mengenai cara menggunakan, baik  secara  penggunaan  maupun  pemeliharaan,  dan  bagi  pemerintah  yang  sebelumnya  telah  menggunakan aplikasi lain maka akan dibantu untuk melakukan semua tahapan terkait dengan proses migrasi tersebut. Sistem Informasi  sangat  penting  dalam  rangka  pengelolaan  keuangan  daerah  untuk  membantu  pemerintah  daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah meliputi penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban,  membantu  menyusun  laporan  keuangan  agar  lebih  efisien  dan  akurat,  serta  menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan keuangan.

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  juga  segala  sesuatu,  baik berupa uang mapun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh
Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  (Halim  &  Damayanti,  2007).  Pengertian  ini  hampir  sama  dengan  pengertian  sebagaimana  dijelaskan dalam  Ketentuan  Umum  Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah dimana dalam peraturan tersebut menyebutkan pengertian Keuangan Daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.
Laporan  keuangan  pemerintah  merupakan  representasi  posisi  keuangan  dari  transaksi-transaksi  yang dilakukan  oleh  suatu  entitas  pemerintahan  (Bastian,  2006).  Laporan  Keuangan  Pemerintah  pada  dasarnya merupakan  asersi  dari  pihak  manajemen  pemerintah  yang  menginformasikan  kondisi  keuangan  pemerintah kepada  para  pemangku  kepentingan  (stakeholder).  Pelaporan  keuangan  membantu  memenuhi  kewajiban pemerintah  untuk  menjadi  akuntabel  secara  publik.  Pelaporan  keuangan  juga  membantu  memenuhi  kebutuhan para  pengguna  laporan  keuangan  yang  mempunyai  keterbatasan  kewenangan,  dan  keterbatasan  kemampuan untuk memperoleh informasi (Prodono & Basukianto, 2015). Oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan keuangan  sebagai  sumber  informasi  yang  penting.  Berdasarkan  UU  No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara, pemerintah pusat dan daerah harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  dinyatakan  mengenai  prinsip  akuntansi  dan pelaporan  keuangan.  Prinsip    tersebut  adalah  basis  akuntansi,  nilai  historis,  realisasi,  substansi  mengungguli bentuk  formal,  periodisitas,  konsistensi,  pengungkapan  lengkap  dan  penyajian  secara  wajar.  Kualitas  laporan keuangan  dapat  diukur  berdasarkan  sepuluh    karakteristik,  yaitu  :  Dapat  dipahami,  Relevan,  Materialitas, Keandalan/Reliabilitas,  Penyajian  jujur,  Substansi  menggungguli  bentuk,  Netralitas,  Pertimbangan  sehat, Kelengkapan  dan  dapat  dibandingkan  (Bastian,  2006).  Untuk  dapat  menyusun  laporan  keuangan  yang berkualitas  maka  penggunaan  sistem  teknologi  informasi  sangatlah  diperlukan  untuk  mengurangi  tingkat kesalahan dan ketidaktelitian dalam penyusunan laporan keuangan.

## Model Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model)
Model  Penerimaan  Teknologi  (TAM)  mengkonsepkan  bagaimana  pengguna  menerima  dan  menggunakan teknologi  baru.  Asalnya  dari  pendekatan  teori  psikologis  untuk  menjelaskan  pengguna  yang  mengacu  pada kepercayaan,  sikap,  minat,  dan  hubungan  perilaku  pengguna.  Ciri  khas  dari  Model  TAM  adalah  sederhana namun  bisa  memprediksi  penerimaan  maupun  penggunaan  teknologi.  Integrasi  model  TAM  dilakukan  dengan memasukkan faktor intrinsik dan ekstrinsik sebagai variabel eksternal yang mempengaruhi penggunaan sistem. Faktor intrinsik berarti muncul dari dalam  individu pengguna, sedangkan faktor ekstrinsik berarti karena faktor lingkungan  yang  mendorong  pengguna  menggunakan  sistem  informasi.  TAM  mengasumsikan  bahwa penerimaan seseorang atas teknologi informasi dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu Perceived Usefulness (Persepsi  Kebermanfaatan)  dan Perceived  Ease  of  Use (Persepsi  Kemudahan  Penggunaan).  Tujuan  utama  dari TAM  adalah  untuk  membantu  memberikan  kerangka  dasar  untuk  penelusuran  pengaruh  faktor  eksternal terhadap kepercayaan, sikap dan tujuan pengguna (Davis, 1989).
Perceived  ease  of  use sebuah  teknologi  didefinisikan  sebagai  suatu  ukuran dimana  seseorang  percaya bahwa komputer dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Persepsi tentang kemudahan penggunaan sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa teknologi tersebut dapat dengan mudah  dipahami  dan  digunakan  (Wibowo,  2009).  Persepsi  kemudahan  penggunaan  sebagai  ukuran  dimana pengguna di masa yang akan datang menganggap suatu sistem adalah bebas hambatan. Indikator yang digunakan untuk  mengukur perceived  ease  of  use yaitu  mudah  dipelajari,  fleksibel,  dapat  mengontrol  pekerjaan,  serta mudah  digunakan  (Davis,  1989). Perceived  ease  of  use juga  dapat  diukur  melalui  indikator  jelas  dan  mudah dimengerti, serta mudah dikuasai (Yahyapour, 2008).
Perceived usefulness didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan  mendatangkan  manfaat  bagi  orang  yang  menggunakannya  (Davis,  1989).  Persepsi  terhadap  kemanfaatan sebagai  kemampuan  subjektif  pengguna  di  masa  yang  akan  datang  di  mana  dengan  menggunakan  sistem aplikasi  yang  spesifik  akan  meningkatkan  kinerja  dalam  konteks  organisasi.  Persepsi  kemanfaatan  merupakan definisi  dimana  seseorang  percaya  dengan  menggunakan  suatu  sistem  dapat  meningkatkan  kinerja  mereka. Perceived  usefulness diukur  melalui  indikator  seperti  meningkatkan  kinerja  pekerjaan,  menjadikan  pekerjaan lebih  mudah  serta  secara  keseluruhan  teknologi  yang  digunakan  dirasakan  bermanfaat. Perceived  usefulness dapat  diukur  dengan  indikator  meningkatkan  produktivitas,  menjadikan  kerja  lebih  efektif,  dan  pekerjaan menjadi lebih cepat (Gefen, Karahanna, & Straub, 2013).

## Kerangka Penelitian dan Hipotesis
Berdasarkan teori dan jurnal yang telah diperoleh, disusun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pendekatan Model Penerimaan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau (Y. Rahmat Akbar dan Mar’aini)

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : H 1 :  Persepsi  kemudahaan  penggunaan  ( perceived  ease  of  use )  sistem  informasi  pengelolaan keuangan  daerah  (SIPKD)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  keberhasilan implementasi SIPKD
H 2 :  Persepsi  manfaat (perceived  usefulness) sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi SIPKD
H 3 :  Persepsi  kemudahaan  penggunaan  ( perceived  ease  of  use )  sistem  informasi  pengelolaan keuangan  daerah  (SIPKD)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
H 4 :  Persepsi  manfaat (perceived  usefulness) sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah (SIPKD)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD)
H 5 :  Keberhasilan  implementasi  SIPKD  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  secara  kuantitatif  yang  dilakukan  satu  kali  dalam  satu  periode  ( single  cross  sectional design ).  Pada  jenis  riset  ini,  kegiatan  pengumpulan  data  atau  informasi  yang  didapat  dari  satu  jenis  sampel responden  untuk  satu  saat/waktu.  Pada  penelitian  ini  dilakukan  survei  dengan  menyebarkan  kuesioner, selanjutnya  data  atau  informasi  yang  diperoleh  akan  diolah  dengan  metode  statistik.  Wawancara  dilakukan dengan  staf  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Pemerintah  Provinsi  Riau  untuk mengetahui  sistem  yang  digunakan  oleh  SKPD  Pemerintah  Provinsi  Riau  dalam  proses  pengelolaan  keuangan atau pembuatan Laporan Keuangan, serta terhadap staf di SKPD untuk memastikan pengguna akhir dan pihak- pihak  yang  terkait  dengan  SIPKD.  Kuisioner  digunakan  sebagai  alat  untuk  mendapatkan  informasi  secara langsung  dari  responden,  yaitu  Bendaharawan  dan  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  (PPK)  di  masing-masing SKPD  Pemerintah  Provinsi  Riau.  Studi  literatur  dilakukan  guna  memperoleh  informasi  yang  berhubungan dengan  teori-teori  yang  berhubungan  dengan  masalah  dan  variabel  penelitian,  didapat  dari  jurnal  dan  website resmi pemerintah.
Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Tabel 1. Operasionalisasi Variabel
Variabel Definisi Variabel Indikator Item Persepsi Kemudahan Penggunaan ( perceived ease of use ) suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa teknologi tersebut dapat dengan mudah dipahami dan digunakan (Wibowo, 2009) 1. Jelas X1.1 2. Mudah dimengerti X1.2 3. Mudah dikuasai X1.3 Persepsi manfaat (perceived usefulness) suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya (Davis, 1989) 1. Meningkatkan produktivitas X2.1 2. Menjadikan kerja lebih efektif X2.2 3. Pekerjaan menjadi lebih cepat X2.3 4. Teknologi yang digunakan dirasakan X2.4
Perceived Easy of Use
(X1)
Implementasi SIKPD (Y) Perceived Usefulness (X2) Kualitas LKPD (Z) H1 H2 H3 H4 H5
e-ISSN: 2685-5607
bermanfaat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan (Machmud, 2013) 1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah Y1 2. Membantu menyusun laporan keuangan agar lebih efisien dan akurat Y2 3. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien Y3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintahan (Bastian, 2006) 1. Dapat dipahami Z1 2. Relevan Z2 3. Materialitas Z3
Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Riau yang terdiri atas Dinas, Kantor, Badan, dan Inspektorat Daerah, dengan Bendaharawan (end users) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) selaku pihak verifikator sebagai objek penelitian. Sedangkan metode penarikan sampel menggunakan teknik convenience sampling adalah Bendaharawan (end user) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang terdapat pada Dinas, Kantor, Badan, dan Inspektorat. Ukuran sampel yang diambil bahwa untuk  memenuhi  kriteria  sampel  yang  sesuai  ditentukan  dengan  menggunakan Structural  Equation  Modeling adalah antara 100 – 200 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2008). Sehingga jumlah sampel yang digunakan yaitu 100 responden.
Teknik  analisa  data  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  dan  menguji  hipotesis  yaitu  dengan analisis Structural Equation Modeling  berbasis variance (SEM-PLS). Partial Least Square (PLS) dipilih karena merupakan salah satu alat analisis SEM yang berdasarkan varians/komponen yang tidak memerlukan terpenuhi berbagai  persyaratan  (Ghozali,  2008),  sehingga  dalam  hal  ini,  penelitian  tidak  dilakukan  pengujian  berbagai asumsi.  SEM-PLS  dapat  meneliti  variabel  atau  konstruk  yang  tidak  dapat  teramati  atau  tidak  dapat  diukur langsung (unobserved), menguji kesalahan pengukuran (measurement error) untuk variabel atau konstruk yang teramati  (observed), mengkonfirmasi  teori  sesuai  dengan data  penelitiandan  dapat menjawab  berbagai  masalah riset dalam satu set analisis secara sistematis dan komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  analisis  PLS  ini  dilakukan  dengan  tiga  tahap  yaitu  evaluasi  model  pengukuran (outer  model) ,  evaluasi model struktural (inner model) dan analisa jalur untuk menguji hipotesis.

## Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)
Model pengukuran (outer model) menggambarkan hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Evaluasi model pengukuran meliputi validitas konstruk dan reliabilitas konstruk. Validitas konstruk adalah suatu bentuk pengujian  yang  ingin  mengetahui  korelasi  kontruk  dengan  indikatornya.  Uji  validitas  konstruk  terdiri  dari validitas  konvergen  menggunakan  loading  factor  pada  outer  loading  dan  validitas  diskriminan  menggunakan average  variance  extracted  (AVE).  Sedangkan  uji  reliabilitas  menggunakan  nilai  composite  reliability  dan cronbach alpha di atas 0,60 (Nunnally, 1978). Average variance extracted (AVE) juga digunakan untuk evaluasi validitas diskriminan dengan kriteria harus diatas 0,50 (Fornell & Lacker, 1981).

## Tabel 2. Outer Model
Kontruk/Variabel Cronbach’s Alpha Composite Reliability Average Variance Extracted (AVE) Item (Indikator) Outer loading Persepsi Kemudahan Penggunaan ( perceived ease of use ) 0,898 0,929 0,813 X1.1 0,912 X1.2 0,930 X1.3 0,861 Persepsi manfaat (perceived usefulness) 0,884 0,929 0,767 X2.1 0,891 X2.2 0,823 X2.3 0,886 X2.4 0,902 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 0,810 0,887 0,724 Y1 0,864 Y2 0,811
Daerah Y3 0,875 Keberhasilan Implementasi SIPKD 0,926 0,953 0,871 Z1 0,903 Z2 0,929 Z3 0,925
Pada pengujian validitas konvergen berdasarkan outer loading akan dinyatakan valid bila nilai loading factor berada di atas 0,70 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2008). Berdasarkan Tabel 4.6 bahwa dari pengujian outer loading menunjukkan nilai  p-value dibawah 0,05 (5%), dan seluruh indikator valid karena nilainya di atas 0,70. Begitu juga dengan pengujian reliabilitas yang menunjukkan composite reliability dan cronbach alpha telah memenuhi  syarat  di  atas  0,60,  dengan  nilai  AVE  berada  diatas  0,50.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  konstruk dalam penelitian ini reliabel. Sehingga secara keseluruhan, hasil measurement model (outer model) kontruk telah memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut.

## Evaluasi Model Struktural (Inner Model)
Analisis  selanjutnya  adalah  analisis  model  struktural  secara full  model .  Model  struktural  adalah  model  yang dibangun oleh hubungan antar variabel laten/konstruk yang indikator-indikatornya telah diuji dengan dilakukan analisis  terhadap  tingkat  validitas  dari  indikator-indikator  pembentuk  variabel  laten  yang  diuji . Analisis  hasil pengolahan data pada tahap full model PLS dilakukan dengan melakukan uji kesesuaian dan uji statistik.

## Gambar 2. Output Model Struktural
Dari  model  struktural yang  diperoleh  dari  output  SmartPLS,  kita  dapat  menunjukkan  pengaruh  antara variabel laten yang satu dengan yang lainnya dengan melihat nilai-t (t-statistik) dan nilai p (p value). Ketika  t- statistik  >  1.96  dan  p  value<0,05  maka variabel  laten  tersebut  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap variabel  laten  lainnya.  Sebaliknya,  ketika  t-statistik<1.96  dan  p  value<0,05  maka  variabel  laten  tersebut  tidak memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel  laten  lainnya.  Sedangkan  untuk  mengetahui  besarnya pengaruh dapat dilihat dari nilai koefisien.
Evaluasi  model  struktural  (inner  model)  dilakukan  untuk  menentukan  besar  kemampuan  konstruk dalam  menjelaskan  perubahan  yang  terjadi  pada  konstruk  lainnya.  Model  struktural  dalam  PLS  dievaluasi dengan  menggunakan  R 2 (R-square)  yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  variasi  perubahan  variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3. Inner Model
Coding Variabel R-Square X1 Persepsi Kemudahan Penggunaan ( perceived ease of use ) - X2 Persepsi manfaat (perceived usefulness) - Y Keberhasilan Implementasi SIPKD 0,747 Z Kualitas Laporan Keuangan 0,582

## Pengujian Hipotesis
Uji hipotesis untuk melihat apakah model yang diusulkan didukung oleh data. Dalam penelitian ini terdapat lima hipotesis yang telah diuji melalui analisis PLS dengan hasil sebagai berikut:
X1 X2 Y Z
e-ISSN: 2685-5607
Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Hipotesis Pernyataan Hipotesis t-statistic p-value Hasil H 1 Persepsi kemudahaan penggunaan ( perceived ease of use ) sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi SIPKD 3,847 0,000 Diterima H 2 Persepsi manfaat (perceived usefulness) sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi SIPKD 2,674 0,000 Diterima H 3 Persepsi kemudahaan penggunaan ( perceived ease of use ) sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 0,450 0,653 Ditolak H 4 Persepsi manfaat (perceived usefulness) sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 0,122 0,903 Ditolak H 5 Keberhasilan implementasi SIPKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 4,644 0,000 Diterima
Persepsi  manfaat  (perceived usefulness)  dan  persepsi  kemudahan penggunaan  (perceived  easy  of  use) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi sistem informasi keuangan daerah secara langsung,  dengan  kontribusi  sebesar  53,4 persen dan variabel  persepsi  manfaat  dengan  kontribusi  sebesar 34,9 persen.  Kualitas  informasi  dari  sistem  informasi  diukur  dari  persepsi  penggunanya  yaitu  informasi  yang  dapat dihasilkan  harus  relevan,  akurat  dan  dapat  dipercaya.  Jika  kualitas  informasi  yang  dihasilkan  baik  maka pengguna akan mudah menggunakan sistem tersebut sehingga memperoleh informasi yang berkualitas. Hasil ini sesuai dengan penelitian  (Budiman & Arza, 2013) yang membuktikan  bahwa untuk keberhasilan implementasi sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  dibutuhkan  peranan  persepsi  kemudahan  penggunaan  dan persepsi manfaat.
Persepsi  manfaat  dan  kemudahan  penggunaan  tidak  dapat  memberikan  pengaruh  langsung  yang signifikan  dalam  menciptakan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  (LKPD)  karena  hanya  memiliki kontribusi  yang  kecil  yaitu  sebesar  2,2  persen  dan  7,8  persen.  Hal  ini  disebabkan  sistem  informasi  memiliki persepsi manfaat dan kemudahan hanya bagi user pengguna SIKPD tersebut, sedangkan laporan keuangan  dapat berkualitas  jika  dikerjakan  dengan  benar oleh pengguna  sistem  tersebut.  Meskipun  demikian, variabel  persepsi kemudahan  penggunaan  dan  persepsi  manfaat  memiliki  pengaruh  tidak  langsung  terhadap  variabel  kualitas laporan  keuangan  daerah  melalui  mediasi  variabel  keberhasilan  implementasi  sistem  informasi  pengelolaan keuangan daerah dengan kontribusi sebesar 23,6 persen dan 36,1 persen. Hal ini berarti bahwa kedua variabel ini hanya  dapat  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah, apabila dapat menciptakan keberhasilan SIKPD terlebih dahulu. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian (Gefen,  Karahanna,  &  Straub,  2013)  bahwa  integrasi  model  penerimaan  teknologi  (TAM)  dapat  memberikan efek  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  kualitas  yang  dicerminkan  oleh  persepsi  manfaat  dan kemudahan.
Keberhasilan  implementasi  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  memiliki  pengaruh  besar terhadap  kualitas  laporan  keuangan  daerah  dengan  kontribusi  sebesar  67,6  persen.  Jadi,  peranan  variabel implementasi  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  ini  sangat  penting  dalam  menciptakan  kualitas LKPD.  Laporan  keuangan  perlu  disampaikan  secara  tepat  waktu  agar  tidak  kehilangan  nilai  informasinya. Pemanfaatan  sistem  dan  teknologi  informasi  sangat  membantu  dalam  percepatan  pengolahan  data  sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu.  Hasil ini  sejalan dengan penelitian (Prodono & Basukianto, 2015), (Sari, Rosidi, & Roekhudin, 2016). Di samping itu juga  menunjukkan kesamaan dengan hasil penelitian (Machmud, 2013), bahwa pentingnya peranan penerapan atau implementasi sistem informasi terhadap efektifitas kerja  pegawai  dalam  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas.  Oleh  karena  itu  untuk  menghasilkan kualitas  laporan  keuangan  daerah  dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  variabel  yang  paling  dominan  yaitu menciptakan keberhasilan pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIKPD).

## PENUTUP
Keberhasilan  implementasi  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  membutuhkan  peranan  persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi
Riau  yang  terdiri  atas  Dinas,  Kantor,  Badan,  dan  Inspektorat  Daerah,  dengan  Bendaharawan  (end  users)  dan Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  (PPK)  selaku  pihak  verifikator.  Keberhasilan  implementasi  sistem  informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh besar terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Sedangkan  persepsi  manfaat (perceived  usefulness) dan  persepsi  kemudahan  penggunaan (perceived easy of use) memberikan kontribusi yang kecil dalam menciptakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)  di  lingkungan  SKPD  Provinsi  Riau.  Hal  ini  karena  persepsi  manfaat  dan  persepsi  kemudahan penggunaan  yang  dirasakan  oleh  pemakai  sistem  tersebut  hanya  memiliki  pengaruh  yang  tidak  langsung terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui mediasi variabel keberhasilan implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
Persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam menciptakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Kedua variabel ini hanya dapat memberikan pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  apabila  dapat  menciptakan keberhasilan  SIKPD  terlebih  dahulu.  Sehingga,  peranan  variabel  implementasi  sistem  informasi  pengelolaan keuangan daerah ini sangat penting dalam menciptakan kualitas LKPD.
Oleh  karena  itu,  disarankan  kepada  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau  untuk  dapat  memberikan keberhasilan  sistem  informasi  pengelolaan keuangan  daerah  (SIKPD)  supaya  tercipta  laporan  keuangan  daerah yang berkualitas. Keberhasilan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ini diperoleh dengan membuat sistem  yang  jelas  dan  mudah  dimengerti,  serta  mudah  dikuasai  oleh user sehingga  menciptakan  persepsi kemudahan  penggunaan.  Selain  itu  keberhasilan  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  juga  dapat diperoleh  melalui  persepsi  manfaat  sistem  informasi  yang  meningkatkan  produktivitas,  menjadikan  kerja  lebih efektif dan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat.

## DAFTAR RUJUKAN
Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester. Pekanbaru: BPK Perwakilan Riau. Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Budiman, F., & Arza, F. I. (2013). Pendekatan Technology Acceptance Model dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajamen Daerah. Wahana Riset Akuntansi 1 (1) . Davis,  F.  D.  (1989). Perceived  Usefulness,  Perceived  Ease  of  Use,  And  User  Acceptance  of  Information Technology. MisQuerterly 13 (3).
Fornell, C. R., & Lacker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18. http://dx.doi.org/10.2307/3151312 , 39-50. Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2013). Trust and TAM : An Integrated Model. MisQuarterly 27 (1). Ghozali, I. (2008). Structural Equation Modeling. Semarang: FE Universitas Diponegoro. Hair,  J.,  Black,  W.,  Babin,  B.,  &  Anderson.  (2008). Multivariate  Data  Analysis  5th  Edition. New  Jersey: Prentice Hall International Inc.
Halim, A., & Damayanti, T. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Machmud,  R.  (2013).  Peranan  penerapan  sistem  informasi  manajemen  terhadap  efektivitas  kerja  pagawai lembaga  pemasyarakatan  narkotika  (lapastika)  Bollangi  Kabupaten  Gowa. Jurnal  Capacity  STIE AMKOP Makassar 9 (3) , 409-421.
Nunnally, J. (1978). Psychometric theory. 2nd Edition. New York: McGraw-Hill. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64.  (2013). Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Republik Indonesia: Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46. (2006). Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  56.  (2005). Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah. Jakarta:  Lembaran  Negara Republik Indonesia (138).
Peraturan Pemerintah Nomor 71. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
Prodono,  F.  C.,  &  Basukianto.  (2015).  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah:Faktor  Yang  Mempengaruhi  dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Vol.22 No.2 , 188-200.
Sari,  D.  C.,  Rosidi,  &  Roekhudin.  (2016).  Determinan  Penggunaan  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan Daerah  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Ketepatan  Waktu  Pelaporan  Keuangan  SKPD. Jurnal  Riset  dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen Vol.2 No.1 , 17-30. Undang-Undang Nomor 1. (2004). Perbendaharaan Negara, Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jakarta: Lebaran Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 17. (2003). Keuangan Negara. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang  Nomor  33.  (2004). Perimbangan  Keuangan  Antara  Keuangan  Pemerintah  Pusat  Dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
Wibowo,  A.  (2009). Kajian  Tentang  Perilaku  Pengguna  Sistem  Informasi  dengan  Pendekatan  Technology Acceptance Model (TAM). Jakarta: Universitas Budi Luhur. Yahyapour,  N.  (2008).  Determining  Factors  Affecting  Intention  to  Adopt  Banking  Recommender  System. Industrial Marketing and E-commerce , 425-478.