Hak Hukum terhadap Konsumen Penggunaan Alat Kesehatan Pencegah Covid- 19 Ilegal
Cyntia Angelina Nadapdap cynthiaan99@gmail.com
Raffles raffles@unja.ac.id
Herlina Manik herlina_manik@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## ABSTRACT
This study aims to find out and analyze how legal protection is for consumers who use illegal Covid-19  preventive  medical  devices  in  Jambi  City  and  how  to  resolve  legal  protections  for consumers  who  use  illegal  Covid-19  preventive  medical  devices  in  Jambi  City.  This  type  of research is an empirical juridical research that aims to determine the extent to which the law works  in  society.  The  data  collected  was  analyzed  qualitatively.  The  results  of  this  study indicate  that  the  implementation  of  consumer  protection  for  users  of  illegal  Covid-19 preventive medical devices in Jambi City has not been carried out optimally. This is due to the fact that the rights of consumers who use illegal Covid-19 preventive medical devices have not been fulfilled to obtain compensation and there are still business actors who refuse to provide compensation to consumers, this is contrary to Article 19 of the Consumer Protection Act. It was  concluded  that  the  right  to  compensation  for  consumers  who  use  illegal  Covid-19 preventive  medical  devices  in  Jambi  City  has  not  been  fulfilled,  so  that  legal  protection  for consumers has not been implemented properly.
Keywords: Consumer legal protection; Illegal Covid-19 prevention medical devices

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap  konsumen  pengguna  alat  kesehatan  pencegah  Covid-19  ilegal  di  Kota  Jambi  dan bagaimana  upaya  penyelesaian  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  pengguna  alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat.
Volume 3 Nomor 3 Oktober 2022     Halaman 353 – 377 ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan  perlindungan  konsumen  pengguna  alat  kesehatan  pencegah  Covid-19  ilegal  di Kota Jambi belum terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan masih belum terpenuhinya hak konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal untuk mendapatkan ganti rugi dan masih adanya pelaku usaha yang menolak memberikan ganti rugi kepada konsumen, ini  bertentangan  dengan  Pasal  19  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Disimpulkan bahwa belum terpenuhinya hak ganti rugi konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid- 19  ilegal  di  Kota  Jambi  maka  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  belum  terlaksana sebagaimana mestinya.
Kata kunci: Perlindungan hukum konsumen; Alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal

## A. Latar Belakang
Alat Kesehatan merupakan komponen penting di samping tenaga kesehatan dan obat dalam  fasilitas  pelayanan  kesehatan.  Terkhususnya  di  era  pendemi  virus  corona  saat  ini, keberadaan  alat  kesehatan  memiliki  peran  penting  untuk  membantu  masyarakat  dalam mediagnosis  suatu  virus  atau  penyakit,  meringankan  atau  mencegah  penyakit,  kelainan keadaan  badan  atau  gejalanya  pada  manusia  dengan  tujuan  untuk  menyelamatkan  jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan seseorang.
Menurut  Pedoman  Pelayanan  Publik  Izin  Edar  Alat  Kesehatan  dan  Alat  Kesehatan Diagnostik  In  Vitro  untuk  Penggunaan  Darurat  dalam  Kondisi  Pandemi  Covid-19,  ada beberapa  produk  alat  kesehatan  dan  alat  kesehatan  DIV  untuk  penggunaan  darurat penanganan Covid-19, antara lain : masker N95, surgeon’s glove (sarung tangan steril), patient examination glove (sarung tangan pemeriksaan), ventilator, alat/instrument reagen/rapid tes untuk pemeriksaan Covid-19,  oxygen regulator, dan sebagainya.
Alat kesehatan pencegah Covid-19 yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar sebagaimana telah diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi, “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”
Mengenai izin edar alat kesehatan juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun  2017 yang berbunyi,  “Alat Kesehatan  Diagnostik  In  Vitro dan PKRT  yang  diproduksi,  diimpor,  dirakit  dan/atau  dikemas  ulang,  yang  akan  diedarkan  di wilayah Negara Republik Indonesia harus memiliki Izin Edar.”
Kenyataannya alat kesehatan pencegah Covid-19 masih marak diperjualbelikan secara bebas, salah satunya rapid test antigen. Pemerintah Indonesia sendiri sudah melarang adanya jual beli alat pendeteksi Covid-19 yang beredar secara bebas sejak awal kemunculan virus
Covid-19 di Indonesia. 1 Pemerintah juga telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor  Hk.01.07/Menkes/446/2021  yang  mengatur  ketentuan  dan  prosedur  tes  rapid berbasis antigen. Alat kesehatan yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan dan terjamin mutu, keamanan, kemanfaatan dan terjangkau. Meski begitu, alat rapid test antigen yang telah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan tetap tidak bisa sembarangan diperjualbelikan dan dipakai secara mandiri oleh masyarakat. 2
Pada  awal  bulan  Mei  2021  lalu,  ditemukan  ratusan  alat  rapid  test  antigen  ilegal  di Semarang.  Kasus  ini  terungkap  setelah  adanya  laporan  masyarakat  yang  hasil  rapid  test antigennya tidak akurat di klinik tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan fakta bahwa  pelaku  selalu  menyampaikan  informasi  palsu  kepada  konsumennya  dengan mengatakan bahwa produk yang dijualnya adalah produk resmi dan sudah mendapatkan izin edar  dari  Kementerian  Kesehatan. 3 Penemuan  alat  kesehatan  pencegah  Covid-19  ilegal berupa hand sanitizer juga ditemukan di Surabaya pada bulan April tahun 2020 lalu. Dimana pelaku  usaha  meracik  sendiri  hand  sanitizer  dengan  takaran  yang  tidak  jelas  dan mengedarkannya kepada masyarakat tanpa memiliki izin edar. 4
Berdasarkan  keterangan  Bapak  Rusdian  selaku  seksi  bidang  Alat  Kesehatan  dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dinas Kesehatan Kota Jambi, ia menerangkan bahwa  alat  kesehatan  pencegah  Covid-19 yang  beredar di masyarakat  harus  memiliki  izin edar  dari  Kementerian  Kesehatan  dan  nomor  izin  edarnya  terdaftar  di  situs http://infoalkes.kemkes.go.id/. 5 Namun berdasarkan penelitian penulis, penulis menemukan 8 (delapan) apotek di Kota Jambi yang menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 yang tidak terdaftar di situs http://infoalkes.kemkes.go.id/. Penelitian ini dilakukan selama 4 (empat) bulan dari bulan Agustus 2021 hingga November 2021.
1 https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200413152754-199-493086/produk-rapid-test-online- dihapus-penjual-bisa-kena-sanksi diakses pada tanggal 12 Mei 2021, 12:45 WIB
2 https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/14/195000165/jangan-beli-dan-lakukan-tes-antigen- Covid-19-sendiri-ini-bahayanya diakses pada tanggal 30 Agustus 2021, 14:07 WIB
3 https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5561118/7-fakta-terungkapnya-alat-rapid-test-ilegal- di-jateng-beromzet-rp-28-m diakses pada tanggal 10 Mei 2021, 11:20 WIB
4 https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/dua-penjual-hand-sanitizer-racikan-ilegal- terancam-15-tahun-bui/ diakses pada tanggal 29 Oktober 2021, 17:25 WIB
5 Wawancara dengan Bapak Rusdian, Seksi Bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dinas Kesehatan Kota Jambi, pada tanggal 22 Oktober 2021
Tabel. 1 Peredaran alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi No Kecamatan Jumlah Apotek Jenis Alat kesehatan pencegah Covid-19 Merek Keterangan 1 Jambi Selatan 2 Rapid test antigen Hughes Tidak terdaftar di situs Hand sanitizer Super Clean’z Tidak terdaftar di situs 2 Jelutung 2 Masker medis - Tidak  ada  merek  dan tidak terdaftar di situs Rapid test antigen Sidak Life Rapid Test Tidak terdaftar di situs 3 Kota baru 1 Rapid test antigen Sidak Life Rapid Test Tidak terdaftar di situs 4 Alam Barajo 1 Hand Sanitizer NXT Clean  Tidak terdaftar di situs 5 Pasar Jambi 1 Rapid test antigen Hughes Tidak terdaftar di situs 6 Paal Merah 1 Rapid test antigen Hughes Tidak terdaftar di situs 7 Telanai Pura - - - - 8 Danau Sipin - - - - 9 Danau Teluk - - - - 10  Pelayangan - - - - 11  Jambi Timur - - - - Jumlah 8 8 8 8
Sumber data : data ini diperoleh dari penulis yang melakukan penelitian langsung ke beberapa apotek yang ada di 11 Kecamatan di Kota Jambi.
Dari penemuan diatas dapat dilihat bahwa pelaku usaha masih kurang memperhatikan kualitas dan keamanan produk yang dijualnya. Masih banyak pelaku usaha yang memikirkan cara  mendapatkan  keuntungan  besar  dengan  memanfaatkan  situasi  dan  kondisi  tanpa memperhatikan  keselamatan  konsumennya,  padahal  dari  penggunaan  alat  kesehatan pencegah Covid-19 ilegal tersebut bisa memberikan efek besar yang merugikan masyarakat luas.  Seperti  contoh,  akurasi  dari  penggunaan  alat rapid  test antigen  sangatlah  rendah, diperparah dengan alat tersebut yang tidak memiliki izin edar yang memiliki kemungkinan bahwa produk tersebut palsu atau sudah bekas pakai. Sehingga pasien yang positif bisa saja dinyatakan negatif dan begitu pula sebaliknya. Penggunaan alat kesehatan pencegah Covid- 19  ilegal  tidak  hanya  berdampak  buruk  bagi  kesehatan  konsumen,  tetapi  juga  berdampak buruk dengan semakin besar penyebaran wabah pendemi Covid-19. 6
Terjadinya kasus terkait penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal tentunya akan  menyebabkan  berkurangnya  rasa  jaminan  dan  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum merupakan salah satu hak dasar konsumen yang harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Terkait  dengan  perlindungan  konsumen  dari  produk  ilegal,  Pasal  4  Undang- Undang tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyebutkan bahwa selaku konsumen berhak atas :
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
6 Theresia Louize Pesulima, Jenny Kristiana Matuankotta, dan Sarah Selfina Kuahaty, Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemik Covid-19 Di Kota Ambon , Jurnal Fakultas Hukum, Vol. XXVII No. 2, 2021, hlm.162.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
8. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Menurut Bapak Ibnu Kholdun selaku Ketua YLKI Jambi, ia menerangkan bahwa sampai saat ini belum ada laporan dari konsumen terkait penggunaan alat kesehatan pencegah Covid- 19  ilegal  di  Kota  Jambi.  Hal  ini  dikarenakan  masih  kurangnya  pengetahuan  dan  kesadaran konsumen  yang  dirugikan  dalam  memperjuangkan  haknya  untuk  mendapatkan  ganti  rugi tersebut. Minimnya laporan dari konsumen yang dirugikan menyulitkan YLKI dalam menindak pelaku  usaha  nakal  yang  mengedarkan  alat  kesehatan  pencegah  Covid-19  ilegal. 7 Sebagian besar  konsumen  pengguna  alat  kesehatan  pencegah  Covid-19  ilegal  yang  dirugikan  merasa enggan  untuk  melaporkan  kerugiannya  ke  pihak  berwenang  karena  kerugian  materill  yang mereka derita tidak banyak dan mereka merasa bahwa laporan mereka tidak akan ditanggapi. 8 Padahal,  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  telah  mengamanatkan  bahwa  konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Begitu pula dengan pelaku usaha yang berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat pemakaian barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
Selain itu, konsumen yang dirugikan atas penggunaan alat kesehatan pencegah Covid- 19 di Kota Jambi juga menerangkan bahwa mereka tidak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya dari penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal tersebut. Konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal yang dirugikan menjelaskan bahwa pelaku usaha yang menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal tersebut menolak memberikan ganti  rugi.  Padahal,  pelaku  usaha  bertanggungjawab  untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada
7 Wawancara dengan Bapak Ibnu Kholdun, Ketua YLKI Kota Jambi pada tanggal 8 Juli 2021
8 Wawancara dengan konsumen di Kota Jambi pada tanggal 10 Juli 2021
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :
1. Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak menghapuskan  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  berdasarkan  pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku  usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut  merupakan kesalahan konsumen.
Konsumen  memiliki  keberadaan  yang  tidak  terbatas  dan  bervariasi  menyebabkan produsen dalam melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa harus bekerja  seefektif  mungkin  agar  mendapatkan  konsumen  sebanyak-banyaknya.  Semua  cara diupayakan  sehingga  mungkin  menimbulkan  berbagai  dampak  termasuk  keadaan  yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut  kualitas  atau  mutu  barang,  informasi  yang  tidak  jelas  dan  menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya. 9
Fenomena  tersebut  dapat  mengakibatkan  kedudukan  pelaku  usaha  dan  konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan justru  malah  sangat  lemah  akan  pandangan  dan  perlindungan  hukum. 10 Padahal  hak    dan kewajiban  antar pelaku   usaha   dan   konsumen telah diatur  secara  rinci di dalam Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  tercantum  didalam  Pasal  4,  5,  6,  dan  7  Undang-
9 Sri Redjeki Hartono, Hukum Perlindungan Konsumen , Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 34 10 Muhamad Ikhsan dan M. Hosen, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Beras Yang Tidak Berstandar Di Kota Jambi , Jurnal Fakultas Hukum, Volume II No.2, 2021, hlm.237.
undang  Nomor  8  Tahun 1999. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa.  Namun,  pada  kenyataannya konsumen kerap kali menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar- besarnya oleh pelaku usaha melalui cara penjualan, proses produksi, dan kiat promosi dengan cara  curang. 11 Kondisi  ini  semakin  diperburuk  dengan  lemahnya  kesadaran  konsumen terhadap  akibat  buruk  dari  penggunaan  barang  yang  ilegal  karena  akan  ada  kemungkinan bahwa barang tersebut palsu dan tidak efektif digunakan yang bisa berdampak buruk di masa yang akan datang.
Indonesia sebagai negara hukum mempunyai cita-cita luhur sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu langkah dalam melaksanakan amanah dari konsepsi negara hukum kesejahteraan itu adalah melindungi seluruh warga negara dari perbuatan tidak baik yang merugikan rakyatnya, baik perbuatan curang oknum pelaku usaha. 12
Menyadari pentingnya perlindungan hukum konsumen atas penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal guna meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen akan hak dan  kewajiban  yang  dimilikinya,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  skripsi yang  berjudul “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Pengguna  Alat  Kesehatan Pencegah Covid-19 Ilegal di Kota Jambi”.

## B. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Perlindungan  Terhadap  Konsumen  Pengguna  Alat  Kesehatan Pencegah Covid-19 Ilegal di Kota Jambi
Pada  dasarnya  hukum  perlindungan  konsumen  membahas  mengenai  kepentingan hukum yaitu hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen untuk terwujudnya keadilan dan kesejahteraan dalam transaksi jual beli. Upaya perlindungan konsumen sangat penting untuk menyeimbangkan  kedudukan  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha,  mengingat  kedudukan konsumen  cenderung  lebih  lemah  dibandingkan  dengan  kedudukan  produsen.  Untuk menghindarkan  akibat-akibat  negatif  yang  dapat  menyesatkan  dan  merugikan  konsumen
11 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 1 12 Ali  Mansyur  dan  Irsan  Rahman,  “ Penegakan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Sebagai  Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional,” Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 1, 2015, hlm.3.
telah diterangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
Apotek  sebagai  pelaku  usaha  mempunyai  kewajiban  untuk  menjual  alat  kesehatan yang memiliki izin edar sebagaimana telah diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi, “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”
Tetapi  dalam  perkembangannya,  masih  ada  beberapa  apotek  dan  klinik  yang memperjualbelikan  secara  bebas  alat  kesehatan  pencegah  Covid-19  seperti  alat  rapid  test antigen, hand sanitizer, dan antiseptik tanpa merek yang tentunya tidak memiliki izin edar.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rusdian selaku seksi bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dinas Kesehatan Kota Jambi menerangkan bahwa :
Alat kesehatan pencegah Covid-19 yang beredar di masyarakat harus mendapatkan izin  edar  dari  Kementerian  Kesehatan.  Untuk  alat  kesehatan  pencegah  Covid-19 seperti  rapid  test  antigen,  masker  medis,  dan  alat  penanganan  Covid-19  lainnya memperoleh Izin Edar secara cepat dengan mekanisme One Day Service (ODS). Alat Kesehatan yang beredar selama masa pandemi umumnya hanya terdaftar izin oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dan izin edarnya hanya bertahan selama satu  tahun,  jika  sudah  lewat  maka  produsen  yang  memproduksi  alat  kesehatan pencegah  Covid-19  tersebut  wajib  mendaftarkan  ulang  izin  alat  kesehatan  yang diproduksinya  sebelum  diedarkan  kepada  masyarakat.  Saat  ini  telah  tersedia  situs http://infoalkes.kemkes.go.id/ yang disiapkan Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian  Kesehatan,  sehingga  masyarakat  umum  dapat  mengetahui  informasi mengenai perizinan Alkes dan PKRT. 13
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  pada  apotek  yang  ada  di  Kota Jambi.  Dari  40  apotek  yang  penulis  teliti  di  Kota  Jambi,  terdapat  8  (delapan)  apotek  yang menjual  alat  kesehatan  pencegah  Covid-19  yang  tidak  terdaftar  pada  situs http://infoalkes.kemkes.go.id/. Berikut tabel hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap apotek yang ada di Kota Jambi.
13 Wawancara dengan Bapak Rusdian, Seksi Bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dinas Kesehatan Kota Jambi, pada tanggal 22 Oktober 2021

## Tabel 2
Apotek yang menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi
Jawaban Mengetahui Permenkes Menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal Ya 40 8 Tidak - 32 Jumlah 40 40 Sumber : Hasil Penelitian
Selama  melakukan  penelitian,  penulis  melakukan  wawancara  singkat  dengan karyawan dari 8 (delapan) apotek yang penulis temukan menjual alat kesehatan pencegah Covid-19  ilegal.  Berdasarkan  wawancara  singkat  tersebut,  8  (delapan)  apotek  tersebut mengklaim bahwa produk yang mereka jual adalah resmi dan sudah mendapatkan izin edar dari  Kementerian  Kesehatan  dan  mengetahui  aturan  izin  edar  alat  kesehatan  dalam Permenkes Nomor 62 Tahun 2017. Meskipun demikian, 8 (delapan) apotek tersebut tidak dapat  membuktikan  nomor  izin  edar  yang  resmi  dari  alat  kesehatan  pencegah  Covid-19 tersebut.
Dari 8 (delapan) apotek yang menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 di Kota Jambi, penulis wawancarai 4 (empat) pegawai dari 4 (empat) apotek yaitu sebanyak 2 (dua) apotek di Kecamatan Jambi Selatan dan 2 (dua) apotek di Kecamatan Jelutung.
Berikut  hasil  wawancara  pada  pegawai  apotek  di  Kota  Jambi  yang  menjual  alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal :
Berdasarkan wawancara dengan Yuni selaku pegawai di apotek yang menjual masker medis  tanpa  merek  dan izin  edar resmi, mengemukakan  bahwa  ia  mengetahui  bahwa  alat kesehatan  pencegah  Covid-19  yang  beredar  harus  memiliki  izin  edar,  tetapi  semenjak pendemi,  permintaan  masker  meningkat  dan  juga  harganya  sempat  melonjak.  Jadi  untuk memenuhi stok masker, ia membeli masker dari banyak pihak dan kurang memperhatikan nomor izin edar masker tersebut. 14
14 Wawancara dengan Yuni selaku pegawai apotek di Kecamatan Jelutung, pada tanggal 09 Agustus 2021
Berdasarkan wawancara dengan Farhan selaku pegawai di apotek yang menjual alat rapid  test antigen  dengan  merek  Hughes  yang  tidak  memiliki  izin edar,  ia mengemukakan bahwa  ia  kurang  mengetahui  akan  hal  tersebut.  Ia  juga  menjelaskan  bahwa  konsumen cenderung membeli rapid test antigen dengan merek Hughes karena harganya lebih murah. 15
Berdasarkan  wawancara dengan  Putri  selaku  pegawai  di  apotek  yang  menjual  hand sanitizer dengan merek Super Clean’z yang tidak memiliki izin edar, ia mengemukakan bahwa hand  sanitizer  tersebut  merupakan  racikan  dari  apoteknya  sendiri.  Ia  mengklaim  hand sanitizer tersebut aman meskipun belum memiliki izin edar. Ia mengemukakan sudah cukup banyak  konsumen  yang  membeli  hand  sanitizernya  karena  harganya  yang  murah  dan kemasannya yang besar. 16
Berdasarkan  wawancara  dengan  Rizky  selaku  pegawai  di  apotek  yang  menjual  alat rapid  test  antigen  dengan  merek  Sidak  Life  Rapid  Test  yang  tidak  memiliki  izin  edar,  ia mengemukakan bahwa alat rapid test antigen tersebut sedang diurus perizinan edarnya. Ia juga  mengemukakan  bahwa  rapid  test  tersebut  ia  jual  karena  tingginya  permintaan masyarakat akan alat rapid test antigen. 17
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  pelaku  usaha,  penulis  menemukan alasan pelaku usaha menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal kepada konsumen. Para pelaku usaha menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal karena tingginya permintaan konsumen akan alat kesehatan pencegah Covid-19 khususnya di masa pendemi. Dalam situasi pandemi  Covid-19  terjadi  peningkatan  harga  yang  sangat signifikan  dan  fluktuatif,  bahkan terjadi  kelangkaan  alat  kesehatan  di  pasaran  ( scarcity ).  Dengan  adanya  permintaan  tinggi sedangkan jumlah barang terbatas, maka harga alat kesehatan pun naik. Untuk memenuhi permintaan  konsumen  terhadap  alat  kesehatan  pencegah  Covid-19,  pelaku  usaha  mencari cara umtuk mendapat keuntungan yaitu dengan menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal dengan harga murah tetapi kurang memperhatikan kualitas dan keamanan produk yang dijualnya.
15 Wawancara dengan Farhan selaku pegawai apotek di Kecamatan Jambi Selatan, pada tanggal 01 September 2021
16 Wawancara dengan Putri selaku pegawai apotek di Kecamatan Jambi Selatan, pada tanggal 15 Agustus 2021
17 Wawancara dengan Rizky selaku pegawai apotek di Kecamatan Jelutung, pada tanggal 01 September 2021
Saat ini masih banyak pelaku usaha yang memikirkan cara mendapatkan keuntungan besar  dengan  memanfaatkan  situasi  dan  kondisi  tanpa  memperhatikan  keselamatan konsumennya,  padahal  dari  penggunaan  alat  kesehatan  pencegah  Covid-19  ilegal  tersebut bisa memberikan efek besar yang merugikan masyarakat luas. Seperti contoh, akurasi dari penggunaan alat rapid test antigen sangatlah rendah, diperparah dengan alat tersebut yang tidak memiliki izin edar yang memiliki kemungkinan bahwa produk tersebut palsu atau sudah bekas  pakai.  Sehingga  pasien  yang  positif  bisa  saja  dinyatakan  negatif  dan  begitu  pula sebaliknya.  Begitu  juga  dengan  peredaran  masker  medis  yang  dijual  dengan  harga  murah tetapi tidak memenuhi standar kesehatan, serta peredaran hand sanitizer racikan yang tidak jelas apakah telah lulus uji klinis dan memenuhi standar keamanan atau tidak yang kemudian dipakai sebagai peluang bagi pelaku usaha untuk dijual/diedarkan di pasaran yang bisa saja memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan pengguna (konsumen).
Apotek yang menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 tanpa izin edar tersebut tidak memberikan hak-hak pada konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan  bahwa  konsumen  berhak  atas kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengonsumsi  barang  dan/atau  jasa. Konsumen  seharusnya  dilindungi  dari  segala  bahaya  yang  mengancam  kesehatannya  atas pengunaan  alat  kesehatan  pencegah  Covid-19  tersebut.  Pelaku  usaha  memiliki  kewajiban untuk  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  kepada  konsumen  sehingga  konsumen  tidak  merasa  dirugikan  atas  penggunaan barang  tersebut.  Oleh  karena  itu  apabila  pihak  apotek  menjual  alat  kesehatan  pencegah Covid-19  ilegal  yang  dapat  merugikan  dan  membahayakan  konsumen  tentu  pihak  apotek tersebut telah melanggar hak-hak konsumen.
Pada  bagian  ini  penulis  mencoba  menjabarkan  hasil  penelitian  penulis.  Hasil  ini berupa  wawancara  dengan  responden  sebagai  konsumen  dari  penggunaan  alat  kesehatan pencegah Covid-19 ilegal dan diperoleh 8 (delapan) responden dari masing-masing jenis alat kesehatan pencegah Covid-19 yang penulis teliti.
1. Ibu Kurnia, sebagai konsumen alat rapid test antigen ilegal menerangkan bahwa : Saya  membeli  alat  rapid  test  antigen  di  apotek  di  daerah  Talang  Bakung.  Saya membelinya karena harganya murah dan hasilnya yang cepat dibandingkan di Rumah Sakit. Pada saat saya menggunakan alat rapid test antigen tersebut, saya mendapatkan hasil negatif dari virus Covid-19. Namun, saya kurang yakin dengan hasil tes tersebut
dan melakukan tes ulang di Klinik Kimia Farma, saya mendapatkan hasil positif Covid- 19.  Selama  isolasi  mandiri  di  rumah,  saya  baru  menyadari  bahwa  alat  rapid  test dengan  merek  Sidak  Lifecare  yang  saya  beli  tidak  terdaftar  di  situs http://infoalkes.kemkes.go.id/. Tentunya saya merasa dirugikan sebab dari hasil alat rapid  test  antigen  yang  tidak  akurat  tersebut  suami  saya  juga  ikut  terpapar  virus corona.  Setelah melakukan  isolasi mandiri,  saya  kembali  ke  apotek  untuk  meminta ganti rugi terhadap kerugian yang saya derita. Namun, pihak apotek tidak semerta- merta langsung mengakui kesalahannya karena transaksi pembelian alat rapid test tersebut  sudah  cukup  lama  dan  saya  juga  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  saya pernah  membeli  alat  rapid  test  di  apotek  tersebut.  Akhirnya  pihak  apotek  mau memberikan ganti rugi kepada saya berupa pengembalian uang sebesar Rp. 20.000,00 meskipun pengembalian uang tersebut tidak setara nilainya karena harga rapid test antigen tersebut adalah Rp.40.000,00. 18
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Kurnia  dapat  diketahui  bahwa  konsumen tidak mengetahui bahwa alat kesehatan pencegah Covid-19 yang dibeli tidak memiliki izin edar  yang  menyebabkan  kerugian  terhadap  konsumen  atas  penggunaan  alat  kesehatan pencegah  Covid-19  ilegal  tersebut.    Hal  ini  dikarenakan  pihak  apotek  tersebut  tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,  perbaikan  dan  pemeliharaan;  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  huruf  b Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Serta sebagaimana yang telah diatur dalam Pasak 4  huruf  c  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan  bahwa,  “hak  atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.” Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  konsumen  berhak  mengetahui  informasi  atas  barang yang  diterimannya  dan  pihak  apotek  sebagai  pelaku  usaha  wajib  memberikan  informasi dengan benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan.
2. Bapak Agus sebagai konsumen yang mengalami kerugian dari membeli sekotak masker medis di sebuah apotek. Ia menerangkan bahwa :
Saya  pernah  membeli  sekotak  masker  medis  dengan  harga  Rp.20.000,00.  Pada kemasan  masker  tersebut  tidak  ada  merek  ataupun  nomor  izin  edar,  hanya  kotak
18 Wawancara dengan Ibu Kurnia, konsumen alat rapid test antigen ilegal, pada tanggal 8 Juli 2021
putih polos. Saya membelinya karena hanya masker itu saja yang tersedia di apotek tersebut dan harganya murah. Satu kotak masker tersebut berisi 30 pcs tetapi hanya sekitar 20 pcs yang layak pakai, sisanya ada yang talinya lepas dan ada yang bernoda seperti masker bekas. Saya sudah biasa memakai masker tanpa merek tapi ini pertama kalinya saya mendapatkan masker yang cacat dan tidak layak pakai. Saya komplain ke apotek yang bersangkutan tetapi pegawai apoteknya mengklaim bahwa produk yang mereka  jual  masih  baru  dan  mereka  menolak  memberikan  ganti  rugi.  Jadi  saya ikhlaskan saja. Saya tidak mau lagi datang ke apotek tersebut. 19
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus dapat diketahui bahwa konsumen yang dirugikan  kerap  kali  tidak  mendapatkan  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  dialaminya.  Hal  ini dikarenakan apotek sebagai pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Serta hak konsumen sebagaimana diatur  dalam  Pasal  4  huruf  f  Undang-Undang  Perlindungan  Konsuemn  yang  menyatakan bahwa,  “hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”
3. Silvi  sebagai  konsumen  yang  mengalami  kerugian  akibat  penggunaan  hand  sanitizer ilegal. Ia menerangkan bahwa :
Saya mengalami iritasi akibat penggunaan hand sanitizer tanpa merek. Saya membeli hand sanitizer tersebut karena harganya murah yaitu Rp.8.000,00 dan kemasannya yang kecil. Pihak apotek mengatakan bahwa hand sanitizer tersebut merupakan share in  jar (kemasan  kontainer)  dari  hand  sanitizer  merek  Dettol.  Tetapi  selama  saya menggunakannya telapak tangan saya menjadi kering, gatal, dan memerah padahal biasanya kulit saya baik-baik saja menggunakan hand sanitizer merek Dettol. Sekitar 1 minggu telapak tangan saya mengalami iritasi akibat hand sanitizer tersebut. Saya ingin komplain tetapi saya tidak tahu bagaimana cara membuktikannya. 20
19 Wawancara dengan Bapak Agus, konsumen masker medis tanpa izin edar, pada tanggal 10 Juli 2021
20 Wawancara dengan Silvi selaku konsumen, pada tanggal 10 Juli 2021
Berdasarkan hasil wawancara dengan Silvi diatas bahwa penggunaan alat kesehatan pencegah  Covid-19  ilegal  beresiko  memberikan  dampak  buruk  bagi  kesehatan  dan keselamatan konsumen. Oleh karena itu, apotek sebagai pelaku usaha seharusnya beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya karena konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Selain konsumen yang dirugikan atas penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi, penulis juga melakukan wawancara kepada konsumen di Kota Jambi yang  dirugikan  atas  penggunaan  alat  kesehatan  pencegah  Covid-19  yang  dibeli  melalui marketplace Shopee dan Tokopedia :
4. Maya sebagai konsumen yang dirugikan atas penggunaan alat rapid test antigen ilegal yang dibeli melalui e-commerce Shopee. Ia menerangkan bahwa :
Saya pernah mengalami kerugian atas penggunaan alat rapid test antigen yang saya beli dengan harga Rp.38.000,00 melalui Shopee. Alat rapid test antigen tersebut memiliki  merk  Hughes  dan  harganya  lebih  murah  dibandingkan  merk  lain. Kerugian yang saya alami adalah hasil test alat rapid test tersebut tidak akurat dan alat tersebut tidak memiliki izin resmi. Saya takut alat kesehatan tersebut palsu atau sudah bekas pakai mengingat sudah banyak kasus penemuan alat rapid test antigen ilegal di masa pendemi saat ini. Saya sudah pernah meminta ganti kerugian kepada seller tetapi seller tidak menanggapinya. 21
5. Brian selaku konsumen yang dirugikan atas penggunaan alat rapid test antigen ilegal yang dibeli melalui e-commerce Tokopedia. Ia menerangkan bahwa :
Saya pernah membeli alat rapid test antigen merk Clungene melalui Tokopedia di awal Covid-19 masuk ke Indonesia. Saat itu saya belum mengetahui adanya aturan dari Pemerintah terkait larangan peredaran alat kesehatan secara bebas melalui e- commerce.  Saya  membeli  alat  rapid  test  antigen  tersebut  cukup  banyak  tetapi anehnya hasil tes alat tersebut berbeda-beda. Akhirnya saya melakukan rapid test di  Rumah  Sakit  dan  hasilnya  saya  negatif  dari  virus  corona.  Tentunya  saya
21 Wawancara dengan Maya selaku konsumen, pada tanggal 8 Juni 2021
mengalami  kerugian  secara  materill  dan  saya  juga  baru  mengetahui  bahwa  alat rapid test merk Clungene belum terdaftar izin dari Kementerian Kesehatan saat itu. Saya ingin mengajukan komplain tetapi tidak bisa karena setelah saya cek akun seller tersebut telah ditangguhkan oleh Tokopedia. 22
6. Widi selaku konsumen yang dirugikan atas penggunaan alat rapid test antigen ilegal yang dibeli melalui e-commerce Tokopedia. Ia menerangkan bahwa :
Saya membeli  alat  rapid test  antigen  merk  Sidak  di  Tokopedia  dengan  harga Rp.42.000.  Saya  membelinya  karena  lebih  murah  melakukan  pemeriksaan mandiri dan hasilnya juga cepat. Saya baru mengetahui alat rapid test antigen tersebut ilegal setelah banyaknya berita penemuan rapid test antigen bekas dan ilegal. Setelah saya telusuri ternyata rapid test antigen merk Sidak yang saya beli tidak terdaftar di situs.  Saya sudah pernah meminta ganti rugi ke seller tetapi seller  tidak  menanggapi.  Setelah  beberapa  hari,  akun  seller  tersebut  sudah ditangguhkan oleh Tokopedia. Saya sama sekali tidak mendapatkan ganti rugi materill atas kerugian yang saya alami. 23
7. Ambarwati  selaku  konsumen  yang dirugikan atas penggunaan  masker medis  ilegal yang dibeli melalui e-commerce Shopee. Ia menerangkan bahwa :
Saya membeli masker duckbill seharga Rp.15.000 per kotak yang berisi 25 pcs masker. Saya membelinya melalui marketplace karena harganya lebih murah dan juga selalu ready stock daripada membeli langsung di apotek atau klinik.
Kerugian yang saya alami adalah masker yang saya beli banyak yang tidak layak pakai seperti ada noda dan tali masker yang lepas. Saya semakin takut karena masker yang saya beli tidak memiliki merk dan sudah marak beredar masker bekas  pakai  yang  diperjualbelikan.  Saya  mengajukan  komplain  setelah  saya menerima paket yang berisi masker duckbill yang tidak layak pakai tersebut. Namun,  seller  menolak  ajuan  pengembalian  barang  saya.  Akhirnya  saya mengajukan komplain kepada costumer service Shopee dan akun seller tersebut
22 Wawancara dengan Brian selaku konsumen pada tanggal 9 Juni 2021
23 Wawancara dengan Widi selaku konsumen pada tanggal 12 Juni 2021
ditangguhkan  Shopee.  Tetapi  tetap  saja  saya  tidak  mendapatkan  ganti  rugi materill dari seller ataupun Shopee. 24
8. Rima selaku konsumen yang dirugikan atas penggunaan alat rapid test antigen ilegal yang dibeli melalui e-commerce Shopee. Ia menerangkan bahwa :
Saya membeli alat rapid test antigen merk Hughes dengan harga satuannya Rp.38.000  melalui  Shopee.  Saya  membelinya  secara  online  karena  saya berpikir  saya  positif  Covid-19  sebab  saya  memiliki  gejala  Covid-19  yaitu demam  dan  batuk.  Setelah  melakukan  tes  mandiri,  ketiga  alat  rapid  test antigen  tersebut  menunjukkan  hasil  yang  sama  yaitu  negatif  dari  Covid-19. Namun,  besoknya  saya  melakukan  tes  rapid  antigen  di  Rumah  Sakit  dan didapatkan  hasil  saya  positif  Covid-19.  Tentunya  saya  rugi  secara  materill karena ketiga alat rapid test antigen yang saya beli hasilnya tidak akurat. Saya baru mengetahui alat rapid test antigen tersebut ilegal setelah diberitahu oleh saudara  saya  bahwa  alat  rapid  test  antigen  yang  saya  beli  tersebut  tidak terdaftar resmi di website. Saya sudah menghubungi seller tetapi seller tidak menanggapi  dan  akun  saya  di  blokir  oleh  seller.  Saya  tidak  tahu  lagi  harus mengadu kemana. Kerugian yang saya alami sebesar Rp.114.000,00. 25
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  alasan  mengapa  masyarakat membeli alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi adalah :
1.  Konsumen  tidak  mengetahui  bahwa  alat  kesehatan  pencegah  Covid-19  tersebut ilegal.
2. Harga alat kesehatan pencegah Covid-19 yang tidak memiliki izin edar (ilegal) lebih murah  dibandingkan  alat  kesehatan  pencegah  Covid-19  yang  telah  memiliki  izin edar.
3. Untuk alat kesehatan pencegah Covid-19 alat rapid test antigen, konsumen memilih melakukan  pemeriksaan  mandiri  dibandingkan  melakukan  pemeriksaan  yang dilakukan  oleh  tenaga  medis  di  klinik  atau  Rumah  Sakit  karena  tidak  perlu  antri panjang dan menunggu lama hasil tes.
24 Wawancara dengan Ambarwati selaku konsumen pada tanggal 13 Juni 2021
25 Wawancara dengan Rima selaku konsumen Kota Jambi pada tanggal 14 April 2022
Hubungan  hukum  secara  perdata  antara  pihak  apotek  dan  konsumen  terjadi  ketika konsumen  membeli  dan  mempergunakan  alat  kesehatan  pencegah  Covid-19  dari  apotek tersebut. Apabila penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya dan tidak sesuai dengan standar baku pelayanan kesehatan, maka yang demikian itu, berarti apotek tersebut telah melanggar hak-hak orang lain, dalam hal  ini  konsumen,  perbuatan  tersebut  dapat  mengakibatkan  kerugian  kepada  orang  lain, perbuatan yang merugikan konsumen tersebut bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.
Konsumen  yang  dirugikan  atas  penggunaan  alat  kesehatan pencegah Covid-19 ilegal berhak mengajukan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 pada Pasal 58 ayat 1 yang berbunyi, “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi  terhadap  seseorang,  tenaga  kesehatan,  dan/atau  penyelenggara  kesehatan  yang menimbulkan kerugian  akibat  kesalahan  atau  kelalaian  dalam  pelayanan kesehatan  yang diterimanya”.
Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan Pelaku usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  kerugian  atas  kerusakan,  pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau  diperdagangkan.  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  mengatur  lebih  luas mengenai subyek yang dapat digugat untuk mengganti kerugian. Konsumen yang dirugikan tidak hanya dapat menggugat secara produsen, tetapi semua yang dinyatakan oleh Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  sebagai  pelaku  usaha.  Selanjutnya,  Pasal  28  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan  pembuktian  terhadap  ada  tidaknya  unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha akan membayar ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian  jika  ia  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  suatu  kesalahan. Namun, konsumen yang dirugikan tidak akan mendapat ganti rugi sedikit pun jika pelaku usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kerugian  yang  ditimbulkan  bukan  merupakan kesalahannya.
Begitu pula untuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum berupa kesengajaan atau  kelalaian  yang  menyebabkan  luka  atau  cacatnya  anggota  badan,  maka  ganti  rugi diberikan dengan syarat yang sama dengan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum
yang berupa kesengajaan atau kelalaian yang merugikan konsumen. Hanya saja ganti rugi yang  dapat  dituntut  dalam  hal  menyangkut  perbuatan  melawan  hukum  yang  berupa kesengajaan  atau  kelalaian  yang  menyebabkan  luka  atau cacatnya  anggota  badan  adalah penggantian  biaya  penyembuhan  dan  ganti  rugi  yang  disebabkan  oleh  luka  atau  cacat tersebut  (Pasal  1371  KUH  Perdata).  Lain  halnya  dengan  pemberian  ganti  rugi  menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa pemberian ganti rugi menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam  pasal  tersebut  konsumen  hanya  mendapatkan  salah  satu  bentuk  penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan.

## 2. Upaya Penyelesaian Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna Alat kesehatan Pencegah Covid-19 Ilegal di Kota Jambi
Gugatan terhadap masalah hak konsumen perlu dilakukan karena posisi konsumen dan pelaku  usaha  sama-sama  seimbang  dimata  hukum.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 45 ayat 1 telah mengatur bahwa “Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”
Berdasarkan  wawancara  dengan  8  (delapan)  konsumen  yang  dirugikan,  upaya penyelesaian  yang  dilakukan  dari  penggunaan  alat  kesehatan  pencegah  Covid-19  ilegal adalah meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha, namun masih ada pelaku usaha yang menolak  memberikan  ganti  rugi  dan  tidak  memberikan  ganti  rugi  yang  setara  nilainya. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang dirugikan berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi berupa pengembalian uang atai penggantian barang  yang  sejenis  atasu  senilai  harganya.  Selain  itu,  konsumen  juga  dapat  menggugat pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Konsumen atau masyarakat dapat mengadukan permasalahan sengketa konsumen atau kerugian  dalam  penggunaan  alat  kesehatan  pencegah  Covid-19  ilegal  melalui  Dinas Kesehatan.  Saat  ini  upaya  Dinas  Kesehatan  Kota  Jambi  yaitu  melakukan  pembinaan  dan pengawasan  terhadap  peredaran  alat  kesehatan  pencegah  Covid-19  di  Kota  Jambi.  Dinas
Kesehatan  melakukan  operasi  rutin  untuk  mencegah  adanya  peredaran  alat  kesehatan pencegah Covid-19 yang tergolong ilegal si Kota Jambi.
Dinas  Kesehatan  dapat  memberikan  sanksi  administratif  terhadap  pelanggaran sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  63  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, yaitu berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian sementara kegiatan; dan c. Pencabutan Izin Edar.
Pencabutan Izin Edar sebagaimana dimaksud dilakukan apabila:
a. Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan PKRT menimbulkan akibat yang dapat membahayakan bagi kesehatan;
b. Tidak memenuhi kriteria sesuai dengan data yang diajukan pada saat permohonan pendaftaran Izin Edar;
c. Sertifikat Produksi dicabut;
d. Izin PAK dicabut; atau
e..Pemutusan  penunjukan  sebagai  Agen  Tunggal/Distributor  Tunggal/Distributor Eksklusif dan/atau pemberian kuasa.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rusdian selaku seksi bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dinas Kesehatan Kota Jambi, mengemukakan :
Apabila Dinas Kesehatan menemukan dan dapat membuktikan adanya alat kesehatan pencegah  Covid-19  yang  tergolong  ilegal,  maka  dilakukan  upaya  pencegahan  agar pelanggaran  tersebut  tidak  terulang  kembali.  Upaya  pencegahan  tersebut  dilakukan dengan cara menarik dan memusnahkan semua alat kesehatan pencegah Covid-19 yang tergolong ilegal, kemudian mencabut izin apotek atau klinik tersebut. 26
Setiap tenaga teknis kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional,  standar  pelayanan,  etika  profesi, menghormati  hak  konsumen  dan
26 Wawancara dengan Bapak Rusdian, Seksi Bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dinas Kesehatan Kota Jambi, pada tanggal 22 Oktober 2021
mengutamakan kepentingan konsumen. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus  menjamin  ketersediaan  sediaan  farmasi  yang  aman,  bermutu,  bermanfaat,  dan terjangkau. Jadi apabila apotek menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 yang merupakan alat kesehatan ilegal karena tidak memiliki izin edar yang dapat membahayakan kesehatan konsumen,  maka  apotek  tersebut  dapat  dikatakan  melakukan  pelanggaran  karena  telah menyediakan  sediaan  farmasi  yang  tidak  aman,  oleh  karena  itu  dapat  dikenakan  sanksi administratif sebagaimana dijelaskan di atas.
Salah  satu  lembaga  perlindungan  konsumen  di  Indonesia  adalah  Yayasan  Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tugas utama dari YLKI yaitu memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan, baik nasihat secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. YLKI juga menerima keluhan atau pengaduan dan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya. YLKI memberikan bantuan bagi konsumen  yang  merasa  tidak  puas  atas  produk  dan  layanan  yang  diperoleh,  serta memastikan perlindungan atas hak-hak mereka.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua YLKI Jambi, Bapak Ibnu Kholdun menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada laporan dari konsumen terkait peredaran alat kesehatan  ilegal di Kota Jambi,  akan  tetapi dalam Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  mengenai  barang  memenuhi  unsur  bilamana  merasa dirugikan terhadap penggunaan suatu barang. Ketika ada konsumen yang merasa dirugikan atas  penggunaan  suatu  barang  yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  dan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  bisa  melapor  ke  YLKI.  Pengaduan  dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor YLKI atau melalui telepon, e-mail, pesan, dan media massa yang berisi kronologis kejadian yang dialami konsumen.
Penanganan pengaduan yang dilakukan oleh tim Pengaduan dan Hukum YLKI dengan melakukan pengiriman surat/email terusan dalam bentuk permintaan klarifikasi dan/atau tanggungjawab terkait pengaduan yang disampaikan konsumen data pengaduan lengkap. Dalam hal menindaklanjuti pengaduan konsumen tindakan yang dapat dilakukan oleh YLKI antara  lain  memberikan  peringatan  kepada  pelaku  usaha  yang  menjual  alat  kesehatan pencegah Covid-19 ilegal dan dapat melaporkannya ke Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya  serta  mendampingi  atau  mewakili  konsumen  jika  laporan  tersebut  termasuk sengketa konsumen.
Selain  penyelesaian  dengan  cara  pengaduan  melalui  Dinas  Kesehatan  dan  Yayasan Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI),  konsumen  yang  dirugikan  atas  penggunaan  alat kesehatan  pencegah  Covid-19  ilegal  juga  dapat  menyelesaikan  sengketa  melalui  Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen.  Dimana  tugas  lembaga  tersebut  adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.
Selanjutnya  apabila  lembaga-lembaga  yang  merupakan  unit  layanan  pengaduan konsumen tersebut mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen  yang  merasa  dirugikan,  maka  konsumen  dapat  mengajukan  gugatan  kepada pengadilan,  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  45  ayat  (2)  Undang-undang  Perlindungan Konsumen  yang  berbunyi,  “Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  ditempuh  melalui pengadilan  atau  di  luar  pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela  para  pihak  yang bersengketa.”  Berdasarkan  ketentuan  ini  konsumen  dapat  menyelesaikan  sengketanya melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis,  upaya  yang  sering  dilakukan  konsumen  yang dirugikan  dari  penggunaan  alat  kesehatan  pencegah  Covid-19  ilegal  adalah  tidak mendatangi apotek tersebut dan menerima apa saja ganti kerugian yang diberikan pihak apotek  kepadanya.  Upaya  penyelesaian  yang  sering  dilakukan  oleh  konsumen  ini dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah  tentang  upaya  yang  dapat  dilakukan konsumen  akibat  penggunaan  alat  kesehatan pencegah  Covid-19 ilegal  yang  tidak  sesuai dengan  ketetapan  yang  berlaku  dalam  Undang-Undang.  Kerap  kali  konsumen  kurang mengetahui  dampak  dari  penggunaan  alat kesehatan  pencegah  Covid-19 ilegal dan  tidak tahu harus mengadu kemana atas kerugian yang dialaminya. Upaya yang sering dilakukan konsumen tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang masih menjual dan mengedarkan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal, sehingga peredaran alat kesehatan pencegah  Covid-19  ilegal  akan  terus  berlanjut  dan  mengakibatkan  konsumen  tidak mendapatkan perlindungan hukum.

## C. Kesimpulan
Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal  di  Kota  Jambi  belum  terlaksana  sebagaimana  mestinya.  Hal  ini  masih  adanya konsumen yang belum mendapatkan ganti rugi dari penggunaan alat kesehatan pencegah
Covid-19  ilegal  dan  adanya  pelaku  usaha  yang  menolak  memberikan  ganti  rugi  kepada konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi.
Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan konsumen pengguna alat kesehatan pencegah  Covid-19  ilegal  adalah  dengan  non  litigasi  (melalui  lembaga  perlindungan konsumen) dan litigasi (melalui pengadilan).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Gulo, W. Metode Penelitian, Grasindo, Jakarta, 2010.
Hamzah, Andi. Kamus Hukum. Ghalia, Indonesia, 2005. Hartono, Sri Redjeki. Hukum Perlindungan Konsumen . Mandar Maju, Bandung.
Kelsen, Hans. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum , terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
Manulang, Fernando M. Hukum Dalam Kepastian . Prakarsa, Bandung, 2007.
Miru, Ahmadi. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Kosumen di Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta, 2017.
Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen . Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Hukum. CV.Mandar Maju, Bandung, 2008.
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Grasindo, Jakarta, 2006.
Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia . Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta,
1984.
Sudjana dan Elisantris Gultom. Rahasia Dagang dalam Perspektif Perlindungan Konsumen . Keni Media, Bandung, 2016.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Rnd. Alfabeta, Bandung, 2018.
Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Sutedi,  Adrian. Tanggung  Jawab  Produk  dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen . Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
Widjaja,  Gunawan  dan  Ahmad  Yani .  Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen .  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

## Jurnal
Asmara, I Wayan Gede, dkk. Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import, Jurnal Analogi Hukum, Volume. 1, No.1, 2019.
Ikhsan,  Muhamad  dan  M.  Hosen.  Perlindungan  Hukum  Konsumen  Terhadap  Peredaran Beras Yang Tidak Berstandar Di Kota Jambi, Jurnal Fakultas Hukum, Volume II No.2, 2021.
Mansyur, Ali dan Irsan Rahman. “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional,” Jurnal Pembaharuan
Hukum,  Volume II, No. 1, 2015.
Muthiah,  Aulia.  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Kepada  Konsumen  Tentang  Keamanan Pangan Dalam Persfektif Hukum Perlindungan Konsumen, Dialogia Iuridica : Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume VII, No.2, 2016.
Pesulima,  Theresia  Louize,  dkk.  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Peredaran  Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemik Covid-19 Di Kota Ambon, Jurnal Fakultas Hukum, Volume XXVII, No. 2, 2021.
Umboh,  Arnando.  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Dalam  Pemenuhan  Hak  Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia. Jurnal Hukum, Volume VI, No.6, 2018.

## Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik
Internet
https://health.kompas.com/read/2020/12/03/120000968/mengenal-3-jenis-tes-Covid- 19-mana-yang-paling-akurat
https://www.alodokter.com/memahami-perbedaan-pcr-rapid-test-antigen-dan-rapid- test-antibodi-dalam-pemeriksaan-Covid-19 https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200413152754-199-493086/produk-rapid- test-online-dihapus-penjual-bisa-kena-sanksi https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5561118/7-fakta-terungkapnya-alat-rapid- test-ilegal-di-jateng-beromzet-rp-28-m https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5320229/perbedaan-rapid-antigen-dan- rapid-biasa-mana-lebih-akurat-untuk-Covid-19 https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/14/195000165/jangan-beli-dan-lakukan- tes-antigen-Covid-19-sendiri-ini-bahayanya https://kbbi.web.id/ilegal https://jambi.bps.go.id/indicator/30/300/1/jumlah-fasilitas-kesehatan.html https://www.alodokter.com/kenali-apa-itu-rapid-test-untuk-virus-corona