## KEDUDUKAN TIDAK SEIMBANG PADA PERJANJIAN WARALABA BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN KONDISI WANPRESTASI
Etty Septiana R 1 , Etty Susilowati 2 .

## ABSTRAK
Perjanjian waralaba merupakan perjanjian tertulis antara para pihak, yang berupa  perjanjian  baku  yang  pada  umumnya ditentukan  secara  sepihak  oleh pemberi  waralaba  sehingga  cenderung  memberikan  posisi  tawar  yang  lebih  baik bagi pemberi waralaba daripada penerima waralaba..
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang  mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  dan  perjanjian  internasional,  dengan data berupa data kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.
Analisis dari hasil penelitian tesis ini membahas mengenai perjanjian pada waralaba,  substansi  perjanjian  waralaba  dan  kedudukan  tidak  seimbang  pada perjanjian  waralaba  terutama  berkaitan  dengan  pemenuhan  kondisi  wanprestasi. Kesimpulan  penelitian  ini, pertama, perjanjian  waralaba  telah  memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007, tetapi terdapat  beberapa  ketentuan  dalam  pasal-pasalnya  yang  masih  memberikan kedudukan  yang  lebih  secara  yuridis  terhadap  pemberi  waralaba. Kedua, jalan yang  dapat  ditempuh  untuk  meminimalisir  kedudukan  tidak  seimbang  pada perjanjian  waralaba  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  peluang  bagi  penerima waralaba  untuk  melakukan  negosiasi  melalui  addendum  perjanjian. Selain  itu, juga perlu dilakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian waralaba tersebut.

## Kata kunci : Kedudukan Tidak Seimbang, Perjanjian Waralaba, Wanprestasi A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang
Waralaba pada awalnya diatur dengan Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang  Merek,  dan  Undang-Undang  Paten. Namun, pada  tahun 1997  waralaba  diatur  dengan  perangkat  hukum  tersendiri  yaitu  Peraturan Pemerintah No.16  Tahun  1997  tanggal  18  Juni  1997 tentang  Waralaba, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 42 Tahun  2007  tentang  Waralaba. Waralaba  menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor  42  Tahun  2007  tersebut  adalah  hak  khusus  yang  dimiliki  oleh orang  perseorangan  atau  badan  usaha  terhadap  sistem  bisnis  dengan  ciri
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
khas  usaha  dalam  rangka  memasarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  telah terbukti  berhasil  dan  dapat  dimanfaatkan  dan/atau  digunakan  oleh  pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
Pemberian  izin  penggunaan  sistem  atau  cara  pengoperasian  bisnis termasuk  pemanfaatan  Hak  Kekayaan  Intelektual  oleh  pemberi  waralaba kepada penerima waralaba dituangkan ke dalam sebuah perjanjian tertulis yang biasa disebut dengan kontrak. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah  Nomor  42  tahun  2007  yang  menyatakan  bahwa  waralaba diselenggarakan  berdasarkan  perjanjian  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia. Perjanjian waralaba dalam hukum perjanjian merupakan perjanjan khusus karena  tidak  dijumpai  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata).
Perjanjian  waralaba  sebagai  perjanjian  baku,  pada  umumnya ditentukan  secara  sepihak  oleh  pemberi  waralaba  mengenai  persyaratan yang  harus  dipenuhi  oleh  penerima  waralaba sehingga cenderung memberikan posisi tawar yang lebih baik bagi pemberi waralaba daripada penerima waralaba. Hal ini yang menyebabkan kedudukan tidak seimbang antara pemberi dan penerima waralaba.

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  dan  perjanjian internasional,  dengan  data  berupa  data  kualitatif  dan  menggunakan pendekatan  deskriptif  analitis.  Semua  data  terkait  penelitian  diolah  dan
disusun  secara  sistematis  untuk  dianalisis  secara  kualitatif  untuk menghasilkan kesimpulan dalam bentuk deskriptif.

## 3. Kerangka Teori
Teori  mengenai  perjanjian  meliputi asas-asas  perjanjian.  Adapun asas-asas perjanjian, yaitu: 3
a. Asas kebebasan berkontrak
Asas kebebasan berkontrak bisa ditemukan dalam KUHPerdata Pasal 1338  ayat  (1)  “semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya”.
b. Asas konsensualisme
Asas  ini  termak tub  dalam  Pasal  1320  ayat  (1)  KUHPerdata  “sepakat mereka  yang mengikatkan dirinya”.  Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
c. Asas pacta sunt servanda
Asas  ini  sering  disebut  sebagai  asas  kepastian  hukum  yang berhubungan  dengan  akibat  perjanjian.  Asas  pacta  sunt  servanda merupakan  asas  bahwa  hakim  maupun  pihak  ketiga  tidak  boleh melakukan  intervensi  terhadap  substansi  kontrak  yang  dibuat  para pihak.
d. Asas iktikad baik
3 Salim H.S, Hukum Kontrak-Teori dan Tekhnik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), halaman 9-13
Asas  ini  merupakan  simpulan  dari  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata yang  menyatakan  “perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  iktikad baik”.  Asas  iktikad  baik  merupak an  asas  bahwa  para  pihak harus melaksanakan  substansi  kontrak  berdasarkan  kepercayaan  atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.
e. Asas kepribadian (personalitas)
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan  saja.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam Pasal 1315  yang berbunyi  “pada  umumnya,  seseorang  tidak  dapat  mengadakan perikatan  atau  perjanjian  selain  untuk  dirinya  sendiri”  dan  1340 KUHPerdata  yang  berbunyi  “perjanjian  hanya  berlaku  antara  pihak yang membuatnya”.
Selain asas-asas perjanjian diatas, terdapat pula asas keseimbangan. Asas  keseimbangan  merupakan  kelanjutan  dari  asas  persamaan  hak  yang menghendaki  kedua  belah  pihak  untuk  memenuhi  dan  melaksanakan perjanjian. Para pihak dalam perjanjian selain mempunyai kekuatan untuk menuntut  pelaksanaan prestasi  juga  memiliki  beban  untuk  dapat melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.  Asas keseimbangan ini patut diperhatikan  agar  kedua  belah  pihak  yang  terikat  dalam  perjanjian mempunyai keseimbangan baik dalam hak maupun kewajiban. 4
B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung : Alumni, 2005), halaman 43
1. Kedudukan  Tidak  Seimbang  Pada  Perjanjian  Waralaba  Berkaitan

## Dengan Pemenuhan Kondisi Wanprestasi
a. Perjanjian Pada Waralaba
Usaha  waralaba  harus  dituangkan  ke  dalam  suatu  perjanjian karena perjanjian merupakan salah satu sarana untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam waralaba. Jika ada  salah  satu  pihak  yang  melanggar  isi  perjanjian,  maka  pihak  lain dapat  menuntut  pihak  yang  melanggar  tersebut  sesuai  dengan  hukum yang berlaku.
Perjanjian  pada  usaha  waralaba  merupakan  perjanjian  baku yang  terdiri  dari  perjanjian  pokok  dan  mencakup  penggunaan  Merek dan Rahasia Dagang serta Ciri Khas Usaha berupa Sistem dan Panduan Manajemen,  Cara  Penjualan  dan  Pelayanan,  Penataan  dan  Tampilan Gerai. Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  tahun 2007 Pasal 3. Menurut pasal tersebut, waralaba harus memenuhi kriteria yaitu memiliki ciri khas usaha; terbukti sudah memberikan keuntungan; memiliki  standar  atas  pelayanan  dan  barang  dan/atau  jasa  yang ditawarkan  yang  dibuat  secara  tertulis;  mudah  diajarkan  dan diaplikasikan;  adanya  dukungan  yang  berkesinambungan;  dan  Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

## b. Substansi Perjanjian Pada Waralaba
Perjanjian  waralaba  harus  memperhatikan  asas-asas  perjanjian pada  umumnya  yang  terdapat  dalam  Buku  III  KUHPerdata.  Asas-asas tersebut  yaitu  Asas  Konsensualisme, Asas  Pacta  Sunt  Servanda, Asas
Kebebasan  Berkontrak, Asas  Kepribadian, Asas  Itikad  Baik, Asas kepercayaan, Asas  persamaan  hukum,  Asas  keseimbangan, Asas kepastian  hukum, Asas  moral, Asas  kepatutan, Asas  kebiasaan, Asas perlindungan.
Klausula  yang  secara  umum  terdapat  pada  perjanjian  waralaba adalah sebagai berikut:
1) Identitas Para Pihak
2) Objek  Waralaba yaitu Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  biasanya berupa merek jasa dan rahasia dagang.
3) Hak  Waralaba yang merupakan  hak  yang  diberikan  Pemberi
Waralaba  kepada  Penerima  Waralaba  untuk  menggunakan  Merek Jasa dan Rahasia Dagang. Hak waralaba ini bisa bersifat eksklusif maupun non eksklusif.
4) Jangka  Waktu  Waralaba biasanya  antara  5-10  tahun  dan  dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu tertentu yang biasanya untuk jangka waktu yang sama.
5) Imbalan  Waralaba merupakan  biaya  yang  wajib  dibayar  oleh penerima waralaba kepada pemberi waralaba sebagai imbalan atas penggunaan hak waralaba untuk jangka waktu tertentu.
6) Wilayah  Waralaba dimana  pada  perjanjian  waralaba  biasanya ditentukan wilayah waralaba oleh pemberi waralaba dengan tujuan agar  antara  penerima  waralaba  yang  satu  dengan  penerima waralaba lainnya tidak saling bersaing.
7) Pendidikan  dan  Pelatihan yang menjadi  kewajiban  dari  pemberi waralaba  dengan  biaya  yang  dibebankan  kepada  penerima waralaba.
8) Penyediaan  Produk  atau  Materi  Waralaba bagi  penerima  waralaba untuk menjalankan usahanya harus melalui pemberi waralaba.
9) Panduan  dan  Sistem yang bersifat  rahasia  karena  mengandung informasi-informasi rahasia yang tidak dimiliki oleh semua orang.
10) Merek Dagang/Jasa pada umumnya merupakan obyek utama dalam suatu  perjanjian  waralaba  meskipun  hak-hak  yang  diberikan  tidak hanya  terbatas  merek,  tetapi  dapat  juga  meliputi  rahasia  dagang, paten dan hak cipta.
11) Kerahasiaan  dan  Non  Kompetisi selalu  ada  dalam  perjanjian waralaba.
12) Hak  dan  Kewajiban  Para  Pihak dimana terdapat  suatu  perjanjian waralaba  yang  hanya  mencantumkan  kewajiban  bagi  penerima waralaba,  sedangkan  kewajiban  bagi  pemberi  waralaba  tidak  ada. Dalam  perjanjian  tersebut,  hanya  dinyatakan  bahwa  pemberi waralaba  akan  melakukan  suatu  prestasi,  tetapi  tidak  dinyatakan sebagai  suatu  kewajiban  sebagaimana  halnya  terhadap  penerima waralaba.
13) Wanprestasi  dalam 2  perjanjian  waralaba  diatas,  hanya  membahas mengenai  hal-hal  apa  saja  yang  menyebabkan  penerima  waralaba dianggap berada dalam keadaan wanprestasi dan akibat hukumnya,
sedangkan  wanprestasi  yang  mungkin  dapat  dilakukan  oleh pemberi waralaba tidak dicantumkan dalam pasal tersebut.
14) Pengakhiran  Perjanjian  Waralaba dapat  terjadi  karena  habisnya jangka  waktu,  atau  karena  pengakhiran  secara  sepihak  oleh pemberi  waralaba  yang  disebabkan  karena  adanya  wanprestasi yang dilakukan oleh Penerima Waralaba.
15) Perjanjian  waralaba  tunduk  pada  dan  ditafsirkan  serta  diartikan
sesuai  dengan  hukum  negara  Republik  Indonesia.  Adapun  dalam hal  terjadi  perselisihan  maka  biasanya  diselesaikan  dengan musyawarah  untuk  mufakat  terlebih  dahulu.  Apabila  penyelesaian musyawarah tidak  dapat  dicapai,  maka  para  pihak  setuju  untuk menyelesaikan  melalui  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia (BANI)  dengan  menggunakan  peraturan,  prosedur  dan  ketentuan arbitrase pada BANI.
Berdasarkan hasil uraian mengenai hal-hal pokok yang terdapat dalam perjanjian  waralaba  diatas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  kedua substansi  perjanjian  waralaba  tersebut  telah  memenuhi  klausula minimum yang harus ada dalam perjanjian waralaba sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba.
Perjanjian  waralaba  selain  harus  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  tahun  2007,  juga  harus  memenuhi asas-asas perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III. Menurut penulis,  dalam  substansi  perjanjian  waralaba  diatas  terdapat  beberapa ketentuan  dalam  pasalnya  yang  bertentangan  dengan  asas-asas
perjanjian  pada  umumnya,  seperti  asas  pacta  sunt  servanda  dan  asas kepribadian.
Selain  asas  pacta  sunt  servanda,  dalam  perjanjian  waralaba tersebut  juga  bertentangan  dengan  asas  kepribadian.  Asas  kepribadian menyatakan bahwa :
“Suatu  perjanjian  hanya  berlaku  antara  para  pihak -pihak  yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak  ketiga,  tak  dapat  pihak-pihak  ketiga  mendapat manfaat  karenanya,  selain  dalam  hal  yang diatur  dalam  Pasal 1317.”

## c. Kedudukan Tidak Seimbang Pada Perjanjian Waralaba
Perjanjian  waralaba  terdapat  beberapa  ketentuan  dalam  pasal- pasalnya  yang  sudah  memberikan  kedudukan  yang  seimbang  antara pemberi dan penerima waralaba. Namun, adapula ketentuan yang masih memberikan kedudukan yang lebih terhadap pemberi waralaba daripada penerima  waralaba  sehingga  perlindungan  bagi  pemberi  waralaba  pun juga lebih besar daripada penerima waralaba.
Perumusan  pasal-pasal  dalam  perjanjian  waralaba  yang  tidak memberikan kedudukan seimbang seperti :
1. Pasal  mengenai  perpanjangan  jangka  waktu dimana dalam perpanjangan jangka waktu mensyaratkan tergantung dari penilaian pemberi  waralaba  dan  biaya  imbalan  waralaba  yang  akan ditentukan  oleh  pemberi  waralaba  dari  waktu  ke  waktu.  Hal  ini menimbulkan  suatu  keadaan  yang  tidak  pasti  bagi  penerima waralaba  karena  rumusan  klausula  tersebut  tidak  bersifat  limitatif sehingga dikhawatirkan akan memberatkan penerima waralaba.
2. Perumusan pasal mengenai non kompetisi yang menyatakan bahwa
penerima  waralaba  dilarang,  langsung  atau  tidak  langsung menjalankan,  mengoperasikan,  mendirikan  usaha-usaha  sejenis atau  yang  sama  dengan  yang  dijalankan  pemberi  waralaba dimaksud  dalam  perjanjian  ini  selama  berlakunya  perjanjian  ini serta  dalam  jangka  waktu  sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya perjanjian ini. Menurut penulis, seharusnya  dalam  pasal  ini  ditambahkan  dengan  ketentuan  usaha sejenis  yang  dijalankan  tersebut  menggunakan  pengetahuan  yang didapatkan  dari  pemberi  waralaba.  Usaha  yang  sejenis  yang dimaksud  dalam  pasal  tersebut  juga  terlalu  luas,  seharusnya disebutkan  secara  jelas  usaha  yang  bagaimana  yang  dapat dikatakan sejenis, apakah usaha warungan yang menjual kebutuhan sehari-hari  juga  dapat  dikatakan  sebagai  usaha  sejenis  atau pembukaan  bimbingan  belajar  dirumah  dengan  sistem  yang sederhana juga dapat dikatakan sebagai usaha yang sejenis.
3. Perumusan  pasal  mengenai  hak  dan  kewajiban,  menurut  penulis juga belum memberikan kedudukan yang seimbang antara pemberi dan  penerima  waralaba.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  salah  satu perjanjian waralaba yang penulis teliti tidak ada satupun ketentuan yang  mengandung  kewajiban  bagi  pemberi  waralaba,  yang  ada hanya  kewajiban  bagi  penerima  waralaba  dan  pemberi  waralaba dirumuskan  hanya akan  melakukan  suatu  prestasi  yang  dapat ditafsirkan  bahwa  perbuatan  tersebut  sebagai  suatu  kesukarelaan
dari  pemberi  waralaba  dan  bukan  menjadi  sebuah  kewajiban baginya.
4. Ketentuan  mengenai  berakhirnya  perjanjian  atau  perjanjian  yang tidak  diperpanjang  lagi dimana pada  saat  berakhirnya  perjanjian, atau bila perjanjian waralaba itu tidak diperpanjang lagi, penerima waralaba  diwajibkan  mengembalikan  dan  menghentikan  seluruh penggunaan  merek  jasa,  trade  secret,  know  how,  termasuk  juga pengembalian  seluruh  material  yang  berkaitan  dengan  identitas pemberi  waralaba.  Dalam  kondisi  seperti  ini  dapat  disimpulkan bahwa  kedudukan  penerima  waralaba  sebagai  pemilik  modal sangat lemah, sebab dana yang telah diinvestasikan ke dalam usaha waralaba  tersebut  tidak  dapat  dijalankan  secara  independen  dan secara  hukumpun  penerima  waralaba  tidak  dapat  perlindungan hukum yang memadai.
5. Ketentuan mengenai perubahan atau penambahan pada gerai milik
penerima  waralaba dimana bila  ada  perubahan  atau  penambahan pada gerai milik penerima waralaba yang dimintakan oleh pemberi waralaba, yang mana menurut pemberi waralaba penambahan atau perubahan  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka  perbaikan  mutu  gerai, maka  seluruh  biaya  yang  diakibatkannya  merupakan  tanggung jawab  pihak  penerima  waralaba.  Keadaan  ini  tentunya  merupakan tambahan yang dapat membebani penerima waralaba.
6. Perumusan Pasal tentang renovasi gerai atau perbaharuan peralatan berdasarkan  atas  keinginan  pemberi  waralaba,  maka  kewajiban
penerima  waralaba  adalah  harus  mengikuti  kehendak  pemberi waralaba. Hal ini berarti memberikan tambahan juga bagi penerima waralaba  harus  mempersiapkan  diri  apabila  sewaktu-waktu pemberi waralaba menghendaki adanya  renovasi atau pemindahan gerai.
7. Perumusan pasal yang di dalamnya terdapat ketentuan yang disebut tying  agreement. Tying  Agreement yaitu  klausula  yang  mengikat penerima  waralaba  untuk  membeli  bahan  baku  kepada  pemberi waralaba tidak boleh membeli bahan baku pada pihak lain.

## 2. Jalan Yang Dapat Ditempuh Untuk Meminimalisir Kedudukan Yang Tidak Seimbang Pada Perjanjian Waralaba
Menurut  penulis,  guna  meminimalisir  kedudukan  yang  tidak seimbang itu, dapat dilakukan melalui suatu addendum perjanjian dimana dalam pembuatan addendum perjanjian tersebut dibukanya peluang untuk bernegosiasi  antara  kedua  belah  pihak  yaitu  pemberi  waralaba  dan penerima waralaba. Penerima waralaba memang tidak dapat menegosiasikan  isi  dari  perjanjian  waralaba,  hanya  dapat  menerima  atau menolak  perjanjian  tersebut,  tetapi  dengan  adanya  addendum  perjanjian, diharapkan  penerima  waralaba dapat  menegosiasikan  klausula-klausula tambahan  yang  dianggap  perlu  demi  kelangsungan  usahanya.  Sebagai contoh, pihak penerima waralaba menginginkan pendidikan dan pelatihan selama  6  bulan,  tetapi  dari  pihak  pemberi  waralaba  hanya  memberikan  3 bulan pendidikan dan pelatihan, maka dengan adanya addendum perjanjian ini  penerima  waralaba  dapat  mengusulkan  untuk  penambahan  pendidikan
dan  pelatihan  selama  3  bulan  sehingga  sesuai  dengan  keinginannya semula.  Usulan  penerima  waralaba  ini  nanti  dinegosiasikan  bersama dengan  pemberi  waralaba  untuk  memperoleh  kesepakatan.  Dibukanya peluang negosiasi melalui addendum perjanjian ini menurut penulis dapat turut  serta  meminimalisir  ketidakseimbangan  dalam  perjanjian  waralaba. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian waralaba tersebut.

## C. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
a. Kedudukan  Tidak  Seimbang  Dalam  Perjanjian  Waralaba
Berkaitan Dengan Pemenuhan Kondisi Wanprestasi
 Perjanjian  waralaba  pada  umumnya  telah  memenuhi  ketentuan yang  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  tahun  2007 tentang Waralaba, tetapi terdapat beberapa ketentuan dalam Pasal- Pasalnya  yang  masih  memberikan  kedudukan  yang  lebih  secara yuridis  terhadap  pemberi  waralaba  daripada  penerima  waralaba. Perumusan  pasal  mengenai wanprestasi  merupakan  salah  satu contoh  klausula  yang  belum  memberikan  kedudukan  yang seimbang antara pemberi dan penerima waralaba.
 Dalam  hal  pemberi  waralaba  melakukan  wanprestasi,  penerima waralaba tidak dapat langsung mengakhiri perjanjian tanpa melalui proses permohonan pembatalan perjanjian ke pengadilan.
 Jika kedudukan yang tidak seimbang antara pemberi dan penerima waralaba  menimbulkan  ketidakadilan,  maka  bagi  pihak  yang
dirugikan  dapat  menjadikan  hal  ini  sebagai  alasan  untuk mengajukan tuntutan ketidakabsahan perjanjian.
b. Jalan  Yang  Dapat  Ditempuh  Untuk  Meminimalisir  Kedudukan

## Yang Tidak Seimbang Pada Perjanjian Waralaba
Penerapan  perjanjian  baku  dapat  menimbulkan  permasalahan seperti  adanya  kedudukan  yang  tidak  seimbang  antara  para  pihak dalam  perjanjian  waralaba.  Guna  meminimalisir  kedudukan  yang tidak  seimbang  itu,  dapat  dilakukan  dilakukan  melalui  suatu addendum  perjanjian.  Addendum  perjanjian  ini  dapat  memberikan peluang  bagi  penerima  waralaba  untuk  bernegosiasi  dengan  pemberi waralaba  mengenai  klausula-klausula  tambahan  yang  dianggap  perlu untuk kelangsungan bisnis waralaba.

## 2. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:
a. Perumusan  perjanjian  waralaba  sebaiknya  senantiasa  memperhatikan asas  keseimbangan  terutama dalam  perumusan  klausula  wanprestasi.
Perumusan  klausula  dalam  perjanjian  harus  dapat  mewakili  semua kepentingan pihak yang mengadakan perjanjian secara proporsional.
b. Pemberi  waralaba  sebaiknya  memberikan  peluang  bagi  penerima waralaba  untuk  dapat  melakukan  negosiasi  melalui  addendum perjanjian.  Selain  itu,  Pemerintah  juga  sebaiknya  melakukan pengawasan guna meminimalisir kedudukan yang tidak seimbang itu.

## DAFTAR PUSTAKA
Mariam  Darus Badrulzaman, Aneka  Hukum  Bisnis,  (Bandung  :  Alumni,  2005), halaman 43
Salim  H.S, Hukum  Kontrak-Teori  dan  Tekhnik  Penyusunan  Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika,2006)
Saidin, OK., Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual, (Jakarta  :  Rajawali  Pers, 2010).
Santoso, Budi, Pengantar HKI (Hak Kekayaan Intelektual), (Semarang : Penerbit Pustaka Magister, 2008).
Satrio, J., Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
Setiawan, R., Hukum  Perikatan-Perikatan  Pada  Umumnya, (Bandung  : Bina Cipta, 1987).
, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung : Putra Abardin, 1999).
Sewu,  P.  Lindawaty  S., Franchise  Pola  Bisnis  Spektakuler  (Dalam  Perspektif Hukum dan Ekonomi), (Bandung : CV. Utomo, 2004).
Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006).
Simanjuntak,  Ricardo, Teknik  Perancangan  Kontrak  Bisnis,  (Jakarta  :  Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN, 2006).
Soekanto, Soerjono dan Sri  Mamudji, Penelitian Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 1994).
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986).
Soetijarto, Hukum Milik Perindustrian, (Jakarta : Liberty, tth).
Subekti, Bunga Rampai Ilmu Hukum, (Bandung : Alumni, 1992).
, Hukum Perjanjian, (Jakarta : PT. Intermasa, 1996).
Suhardo, Etty  S., Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Lisensi  HKI,  (Semarang  :
Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2012).