## PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PREMIUM REMEDIUM DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
Mulyadi Alrianto Tajuddin Fakultas Hukum Universitas Musamus, Merauke E-mail:Adhytajuddin@yahoo.co.id

## Abstrack
How  that  can  be  used  to  recover  the  loss  of  the  state  is  to  require  the defendant is proven and convincingly guilty of corruption to return to the country of the corruption results in a form of compensation as a premium remedium (main drug). If an act is considered absolutely detrimental to the interests of the country and the people well according to the legislation in force, nor by the feeling of the sociological  community,  then  it  sanctions  pidanalah  which  became  the  main option  (premium  remedium)  in  this  case  the  imposition  of  additional  criminal restitution contained in Article 18 paragraph (1) letter b of Law Number 31 Year 1999 on Corruption Eradication. When efforts to recover losses through the state penal  law  (criminal  additional  compensation)  is  not  effective,  then  it  can  be reached through the civil (tort) as ultimum remedium (last drug).
K eywords: Money Substitutes, Premium Remedium, Return State Loss

## Abstrak
Cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan  mewajibkan  terdakwa  yang  terbukti  dan  meyakinkan  telah  melakukan tindak  pidana  korupsi  untuk  mengembalikan  kepada  negara  hasil  korupsinya tersebut  dalam  wujud  uang  pengganti  sebagai premium  remedium (obat  utama). Apabila  suatu  perbuatan  sudah  dianggap  benar-benar  merugikan  kepentingan negara  maupun  rakyat  baik  menurut  undang-undang  yang  berlaku  maupun menurut  perasaan  sosiologis  masyarakat,  maka  justru  sanksi  pidanalah  yang menjadi  pilihan  utama  ( premium  remedium )  dalam  hal  ini  penjatuhan  pidana tambahan uang pengganti yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Apabila  upaya  pengembalian  kerugian  negara  melalui  jalur  kepidanaan  (pidana tambahan  uang  pengganti)  tidak  efektif,  maka  dapat  ditempuh  dengan  melalui jalur keperdataan (gugatan ganti rugi) sebagai ultimum remedium (obat terakhir).
Kata  Kunci:  Uang  Pengganti, Premium  Remedium ,  Pengembalian  Kerugian Negara

## PENDAHULUAN
orupsi”  merupakan  kata  yang  sudah  tidak  asing  lagi  ditelinga  kita.  Di negara kita Korupsi telah menjadi suatu hal yang lumrah untuk dilakukan. Bahkan  korupsi  di  Indonesia  dapat  dikatakan  telah  “membudaya”  sejak dulu, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan  berlanjut  hingga  era  Reformasi.  Korupsi,  menurut  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  disebutkan  sebagai  jenis  tindak  pidana yang  sangat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  serta menghambat pembangunan nasional.
Dengan  berlakunya  undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi serta  dibentuknya  badan-badan  (komisi)  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, diharapkan  akan  dapat  memberantas  tindak  pidana  korupsi  dalam  hal  pengenaan pidana ( deference effect ) maupun pengembalian kerugian keuangan negara. Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari uang  yang menyangkut negara.  Uang tersebut adalah uang milik negara  yang diambil oleh para koruptor yang  digunakan  secara  pribadi  ataupun  bersama-sama,  maka  uang  yang seharusnya  milik  negara  yang  hilang  harus  dikembalikan  lagi  kepada  negara. Korupsi  tidak  hanya  sekedar  merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga  berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat.
Agar  negara  tidak  mengalami  kerugian,  maka  negara  harus  melakukan upaya  pengembalian  uang  yang  diambil  oleh  para  koruptor  ke  kas  negara.  Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang adalah dengan memberikan pidana  tambahan  berupa  pembayaran  uang  pengganti.  Upaya  ini  memberikan hasil  yaitu  berupa  pemasukan  ke  kas  negara  dari  hasil  pembayaran  uang pengganti.
Dalam  melakukan  pengembalian  kerugian  negara  yang  hilang.  Negara sudah mempunyai lembaga yang bertugas melakukan hal tersebut  yakni lembaga Kejaksaan,  dikarenakan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Kejaksaan  adalah  lembaga  negara  yang  diberi wewenang  oleh  negara  dalam  bidang  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan tetap. 1 Dalam Pasal  6 ayat  1 butir b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981  Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga dikatakan jaksa juga berwenang untuk melaksanakan penetapan hakim.
Uang  pengganti  sebagai  pidana  tambahan  dalam  perkara  korupsi  harus dipahami  sebagai premium  remedium (obat  utama)  dalam  upaya  pemidanaan terhadap  mereka  yang  melanggar  hukum  yang  dilanggar  adalah  tindak  lanjut korupsi.
Pemberantasan  korupsi  tidak  semata-mata  bertujuan  agar  para  koruptor dijatuhi  pidana  penjara  yang  membuat  efek  jera,  tetapi  harus  juga  dapat
1 Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor  16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
K
mengembalikan  kerugian  negara  yang  telah  dikorupsi.  Pengembalian  kerugian negara  diharapkan  mampu  menutupi  ketidakmampuan  negara  dalam  membiayai berbagai  aspek  yang  sangat  dibutuhkan.  Uang  pengganti  dalam  perkara  korupsi kurang  mendapat  perhatian  untuk  dibahas  dalam  tulisan.  Masalahnya  ternyata cukup rumit untuk mengeksekusi uang pengganti diantaranya belum sempurnanya seperangkat peraturan yang menyertai persoalan ini.

## PEMBAHASAN

## A. Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan
Adapun  ketentuan  mengenai  Uang  Pengganti  diatur  dalam  Pasal  18 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 2 Salah satu  persoalan  yang mendapat  perhatian  “lebih”  dalam  pemberantasan  korupsi  adalah  bagaimana mengembalikan  kerugian  negara  yang  hilang  sebagai  akibat  dilakukannya perbuatan  korupsi,  baik  itu  dilakukan  oleh  perorangan  maupun  korporasi. Penyelamatan  uang  negara  ini  penting  dilakukan,  mengingat  fakta  yang  terjadi selama  ini  bahwa  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum  hanya  bisa  menyelamatkan  10-15  persen  saja  dari  total uang yang dikorupsi. 3
Pengembalikan  kerugian  negara  yang  hilang  tersebut  dilakukan  dengan memberikan  pidana  tambahan  berupa  pembayaran  uang  pengganti.  Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian  dari  upaya  pemidanaan  terhadap  mereka  yang  melakukan  perbuatan korupsi dikarenakan pidana tambahan uang pengganti sebagai premium remedium (obat  utama).  Pidana  pembayaran  uang  pengganti  merupakan  konsekuensi  dari akibat  tindak  pidana  korupsi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara,  sehingga  untuk  mengembalikan  kerugian  tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.
Cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan  mewajibkan  terdakwa  yang  terbukti  dan  meyakinkan  telah  melakukan tindak  pidana  korupsi  untuk  mengembalikan  kepada  negara  hasil  korupsinya tersebut  dalam  wujud  uang  pengganti.  Sehingga,  meskipun  uang  pengganti hanyalah  pidana  tambahan,  namun  adalah  sangat  tidak  bijaksana  apabila membiarkan  terdakwa  tidak  membayar  uang  pengganti  sebagai  cara  untuk memulihkan kerugian negara.
Undang-undang  memberikan  penekanan  khusus  mengenai  besaran  uang pengganti  tersebut  yakni  sebanyak-banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang
2 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dilengkapi  UU  RI  No.  31 tahun 1999 Beserta Penjelasan, Citra Umbara Bandung 2002, hal. 7
3 Ismansyah , 2007, Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi , jurnal DEMOKRASI Vol. VI No. 2 , hal. 44
diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi. 4 Secara  yuridis  hal  ini  harus  diartikan kerugian  yang  dapat  dibebankan  kepada  terpidana  adalah  kerugian  negara  yang besarnya  nyata  dan  pasti  jumlahnya  sebagai  akibat  perbuatan  melawan  hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terpidana.
Diadopsinya  pidana  uang  pengganti  ke  dalam  sistem  hukum  pidana  yang pada  awalnya  hanya  dikenal  dalam  instrumen  hukum  perdata  pada  dasarnya dilatarbelakangi  oleh  pemikiran  bahwa  koruptor  harus  diancam  dengan  sanksi pidana seberat mungkin agar mereka jera. 5
Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa tindak  pidana  yang  diatur  di  dalam  Pasal  2,  3,  Pasal  5  sampai  dengan  14,  selain dapat  dijatuhi  pidana  pokok  juga  dapat  dijatuhi  pidana  tambahan  yang  diatur  di Pasal 18. Khusus uang mengenai pembayaran pengganti, Pasal 18 ayat (1) huruf b tidak  mengatur  secara  khusus  bahwa  uang  pengganti  ini  hanya  dapat  dijatuhkan terhadap  pelanggaran  Pasal  2  dan  Pasal  3.  Dengan  demikian  pada  prinsipnya pidana  tambahan  pembayaran  uang  pengganti  dapat  dijatuhkan  terhadap  seluruh tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
Penjatuhan  pembayaran  uang  pengganti  terhadap  tindak  pidana  korupsi selain  yang  terkait  dengan  kerugian  negara  dapat  dijatuhkan  jika  atas  perbuatan terdakwa,  terdakwa  memperoleh  hasil  korupsi  sementara  itu  tidak  semua  hasil korupsi tersebut dapat dikenakan perampasan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a.  Sebagai  contoh  dalam  perkara  penyuapan,  harta  yang  diterima  penerima  suap pada  dasarnya  adalah  hasil  korupsi.  Harta  tersebut  pada  prinsipnya  haruslah dirampas menjadi milik negara. Namun sangat mungkin harta tersebut sudah tidak berada di tangan terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian sehingga tidak dapat dikenakan  penyitaan  pada  saat  penyidikan  dan  perampasan.  Dalam  kasus-kasus seperti itu maka untuk menghindari terdakwa menikmati hasil korupsi tersebut di kemudian  hari  maka  atas  selisih  harta  hasil  korupsi  (uang  suap)  yang  belum dikenakan perampasan dapat dikenakan uang pengganti.
Menurut  Djoko  Sumaryanto,  kerugian  negara  dalam  hal  ini  bukanlah kerugian  negara  dalam  pengertian  di  dunia  perusahaan/perniagaan,  melainkan suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum). Dalam  kaitan  ini  faktor-faktor  lain  yang  menyebabkan  kerugian  negara  adalah penerapan  kebijakan  yang  tidak  benar,  memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain  atau korporasi.  Kerugian  keuangan  negara  adalah  kekurangan  uang,  surat  berharga, dan  barang  yang  nyata  dan  pasti  jumlahnya  sebagai  akibat  perbuatan  melawan hukum baik disengaja maupun kelalaian. 6

## B. Problematika Perhitungan Besaran Uang Pengganti
Tujuan mendasar dari kebijakan menetapkan pidana uang pengganti dalam
4 Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5 Ismansyah, Op. Cit.
6 Djoko Sumaryanto, 2009, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara , Jakarta: Prestasi Belajar Publisher, hal. 29
kasus  korupsi  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tujuan  untuk  menyelamatkan  kerugian negara,  yang  dalam  jangka  panjang  berkaitan  erat  dengan  tujuan  politik  kriminil dalam  arti  keseluruhannya  yaitu  perlindungan masyarakat  untuk  mencapai kesejahteraan .
Dilihat  sebagai  suatu proses mekanisme penegakan hukum  pidana hal  ini dapat dikatakan sebagai sebuah keteledoran mekanisme penegakan hukum pidana. Artinya,  penetapan  pidana  uang  pengganti  tidak  lain  merupakan  suatu  proses kebijakan yang tidak direncanakan.
Padahal apabila melihat syarat-syarat pemberian pidana agar bisa berjalan baik harus dilakukan dengan berbagai perencanaan dan melalui beberapa tahapan yaitu: 7
1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang
Indikator tidak direncanakannya penetapan pidana uang pengganti sebagai salah satu bentuk mekanisme pemidanaan dapat dilihat dari minimnya pengaturan masalah  pidana  uang  pengganti  dalam  undang-undang  anti  korupsi  yang  ada. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971,  praktis  hanya  mengatur  mengenai  uang pengganti  dalam  satu  pasal  yakni  Pasal  34  huruf  c.  Kondisi  yang  sama  juga tergambar pada Undang-Undang penggantinya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Minimnya  pengaturan  mengenai  uang  pengganti  pada  akhirnya memunculkan  sejumlah  persoalan  dalam  penerapannya.  Salah  satunya  adalah dalam  hal  menentukan  berapa  jumlah  pidana  uang  pengganti  yang  dapat dikenakan kepada terdakwa.
Dalam  menentukan  besarnya  uang  pengganti,  pertama-tama  hakim  harus secara cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal  dari  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukannya  dan  mana  yang  bukan. Setelah dilakukan pemilahan, hakim kemudian baru dapat melakukan perhitungan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan.
Pada  praktiknya,  dengan  konsep  ini  hakim  pasti  akan  menemui  kesulitan dalam  menentukan  besaran  uang  pengganti.  Hakim  akan  sulit  memilah-milah mana  aset  yang  berasal  tindak  pidana  korupsi  dan  mana  yang  bukan.  Dalam zaman yang serba canggih ini, sangat mudah bagi para koruptor untuk melakukan metamorfosa  aset-aset  hasil  korupsinya  ( asset  tracing) melalui  jasa  transaksi keuangan  dan  perbankan.  Akibat  tahap  penetapan  pidana  oleh  pembuat  undang- undang  tidak  direncanakan  secara  baik,  mucul  persoalan  kedua,  yakni  tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
Permasalahan  ini  bersumber  pada  satu  persoalan,  yakni  hakim  tidak mempunyai Sumber Daya Manusia yang memadai untuk mengcover masalah ini.
7 Muladi  dan  Barda  Nawawi.  A,  1998, Teori  teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  Bandung  : Alumni, hal. 91
Idealnya  apabila  menyangkut  penghitungan  jumlah  kerugian  maka  harus dilakukan  oleh  lembaga  yang  mempunyai  kompetensi  dan  profesional  di bidangnya,  misalnya  Badan  Pemeriksa  Keuangan  atau  kantor  akuntan  publik (auditor) yang memang bergerak dalam bidang ini.
Belum  adanya  kesemaan  pandangan  mengenai  parameter  penentuan besaran  uang  pengganti  dimana  dalam  beberapa  kondisi  sering  dihitung berdasarkan  jumlah  kerugian  negara  yang  ditimbulkan,  namun  pada  kondisi  lain dihitung  berdasarkan  jumlah  harta  benda  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana korupsi tersebut.
Jika  kerugian  negara  sudah  dirasa  jelas  maka  tidak  perlu  lagi  ada penghitungan  kerugian  negara  oleh  ahli,  namun  dalam  perkara  ini,  jaksa  tetap memakai  keterangan  ahli  yang  seperti  kasus  yang  sudah  terjadi  yaitu menggunakan penghitungan bukan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Akan tetapi hakim berbeda pendapat dengan jaksa. Hakim mengiginkan jika ada penghitungan kerugian negara, harus ada dari lembaga yang menjadi pengawas keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.
Hal  ini  akan  menjadi  kendala  aparat  dalam  pengembalian  kerugian keuangan  negara,  khususnya  di  daerah  terpencil  akan  sangat  sulit  dalam  hal mendatangkan  ahli  dari  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  untuk  mekakukan penghitungan  kerugian  negara.  Disamping  memakan  waktu  juga  biaya  akan sangat  terkuras  habis  hanya  untuk  mendatangkan  ahli  yang  tidak  mempunyai perwakilan hingga tingkat kabupaten.
Sudah  seharusnya  aparat  penegak  hukum  seperti  jaksa,  kpk,  hakim  dan polisi  untuk  duduk  bersama  dalam  menyamakan  persepsi  tentang  siapa  yang berhak  melakukan  penghitungan  kerugian  negara  karena  disamping  lembaga Badan  Pemeriksa  Keuangan  juga  ada  Badan  Pengawas  Keuangan  dan Pembangunan  yang  sering  digunakan  juga  sebagai  ahli  dan  banyak  perkarapun terbukti.  Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut,  diperlukan  suatu  pengaturan yang  jelas  mengenai  siapa  yang  berwenang  melakukan  perhitungan  kerugian negara.

## C. Model Pembebanan Pembayaran Uang Pengganti
Pada  dasarnya  terdapat  2  (dua)  model  pembebanan  yang  selama  ini diterapkan  oleh  hakim  yang  memutus  perkara  korupsi.  Model  pembebanan tersebut terdiri dari : 8
1. Pembebanan Tanggung-Renteng
Tanggung-renteng  (tanggung-menanggung  bersama),  yang  lebih dikenal  dalam  ranah  hukum  perdata,  adalah  cara  terjadinya  suatu  perikatan dengan  jumlah  subjek  yang  banyak.  Dalam  konteks  hukum  perdata,  dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng dapat  dikatakan  aktif  apabila  jumlah  pihak  yang  berpiutang  (kreditur)  lebih
8 Ef Efi Laila Kholis, 2010, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi , Jakarta: Cetakan Pertama, Solusi Publishing.
dari satu, dan sebaliknya, tanggung renteng pasif terjadi apabila jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu.
Merujuk  pada  konsep  tanggung-renteng  tersebut,  maka  tanggung renteng  dalam  konteks  pemidanaan  uang  pengganti  dapat  dikategorikan sebagai  tanggung-renteng  pasif,  dimana  negara  dalam  hal  ini  berkedudukan sebagai  kreditur  dan  para  terdakwa  sebagai  debitur.  Artinya  apabila  negara melalui  majelis  hakim  telah  menjatuhkan  pidana  uang  pengganti  secara tanggung-renteng kepada lebih dari  satu terdakwa maka tiap-tiap dari mereka memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi  hukuman  tersebut.  Menurut  konsep keperdataan,  apabila  salah  satu  dari  terdakwa  telah  melunasi  seluruh  jumlah uang pengganti maka otomatis kewajiban terdakwa lain gugur secara otomatis. Dengan  model  tanggung-renteng,  majelis  hakim  dalam  putusannya hanya  menyatakan  para  terdakwa  dibebani  pidana  uang  pengganti  sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis hakim (negara) sama sekali tidak menghiraukan  bagaimana  cara  para  terdakwa  mengumpulkan  sejumlah  uang pengganti tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu terdakwa atau urunan  dengan  porsi  tertentu.  Sesuai  dengan  spirit  yang  melatarbelakangi konsep  pemidanaan  uang  pengganti,  negara  hanya  peduli  bagaimana  uang negara yang telah dirugikan dapat kembali lagi.
2. Pembebanan Secara Proporsional
Pembebanan  secara  proporsional  adalah  pembebanan  pidana  uang pengganti  dimana  majelis  hakim  dalam  amarnya  secara  definitif  menentukan berapa  besar  beban  masing-masing  terdakwa.  Penentuan  jumlah  uang pengganti tersebut  didasarkan pada penafsiran hakim atas  kontribusi masing- masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait .
Pada  praktiknya,  kedua  model  tersebut  diatas  diterapkan  secara  acak tergantung penafsiran hakim. Ketidakseragaman ini kemungkinan besar terjadi karena  tidak  jelasnya  aturan  yang  ada.  Berdasarkan  sifat  masing-masing model,  model  proporsional  memang  yang  paling  minim  memiliki  potensi masalah yang akan dimunculkan.
Adanya pemahaman besaran uang pengganti dilihat dari harta benda yang diperoleh  terdakwa,  maka  para  hakim  pada  tingkat dudex  facti diharuskan  dapat menggali  keterangan  mengenai  besarnya  jumlah  harta  benda  yang  diperoleh terdakwa  dari  suatu  tindak  pidana  korupsi.  Dengan  demikian,  apabila  terjadi tindak  pidana  korupsi  secara  bersama-sama,  maka  hakim  dapat  menjatuhkan besaran  uang  pengganti  didasarkan  harta  benda  yang  diperoleh  masing-masing terdakwa. Kendati demikian, apabila dalam suatu persidangan hakim masih tidak mengetahui  secara  pasti  jumlah  harta  benda  yang  diperoleh  masing-masing terdakwa,  maka  besaran  uang  pengganti  dijatuhkan  sesuai  proporsional  sesuai dengan  peran  masing-masing  Terdakwa.  Hal  ini  hanya  dapat  terjadi  jika  Hakim benar-benar  telah  menggali  keterangan  besaran  harta  benda  yang  diperoleh terdakwa.

## D. Eksekusi Uang Pengganti
Putusan  hakim  yang  dapat  dilakukan  eksekusi  secara  hukum  hanyalah putusan  hakim  yang  berisikan  pemidanaan.  Jenis  putusan  hakim  ini  adalah putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan  terbukti  adanya.  Secara  umum  bahwa  lembaga  eksekusi  pidana pembayaran  uang  pengganti  hanya  dikenal  dalam  tindak  pidana  korupsi,  karena dalam  tindak  pidana  korupsi  yang  sangat  dirugikan  adalah  keuangan  Negara. Ekseskusi  terhadap  uang  pengganti  pada  tindak  pidana  korupsi  pada  dasarnya tidak terlepas dari tindak pidananya sendiri.
Uang  pengganti  dalam  tindak  pidana  korupsi  secara  yuridis  harus dikembalikan oleh terdakwa dalam tempo 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai  kekuatan  hukum  tetap, 9 namun  pengembalian  kerugian  negara tersebut  secara  umum  dapat  dikatakan  tidak  berhasil,  karena  dalam  perkara korupsi  banyak  terdakwa  tidak  memenuhi  kewajibannya  yang  tertuang  dalam putusan  pengadilan  tersebut.  Dalam  kondisi  yang  demikian  menjadi  kewajiban jaksa  untuk  melakukan  eksekusi  uang  pengganti  dalam  rangka  pengembalian keuangan  negara  dalam  tindak  pidana  korupsi,  menunjukkan  bahwa  peran  jaksa sebagai ujung tombak dalam upaya pengembalian keuangan negara sangat besar. Untuk mencapai upaya pengembalian keuangan negara dari terpidana, maka jaksa dapat  melakukan  penyitaan  harta  terpidana  dan  selanjutnya  dilakukan pelelangan. 10
Undang-Undang  Nomor.  31  Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu  yang sangat singkat  yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti, selain itu juga menyediakan cadangan  pidana  berupa  penyitaan  harta  terpidana  yang  kemudian  akan  dilelang untuk memenuhi uang pengganti.
Berarti  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  bulan  setelah  putusan  berkekuatan hukum  tetap,  terpidana  tidak  melunasi  pembayaran  uang  pengganti,  Jaksa  wajib melakukan  penyitaan  terhadap  benda  yang  dimiliki  terpidana.  Jika  setelah dilakukan  penyitaan  terpidana  tetap  tidak  melunasi  pembayaran  uang  pengganti, Jaksa  wajib  melelang  harta  benda  dengan  berpedoman  pada  Pasal  273  ayat  (3) KUHAP.  Sepanjang  terpidana  belum  selesai  menjalani  pidana  penjara  pokok, Jaksa  masih  dapat  melakukan  penyitaan  dan  pelelangan  terhadap  harta  milik terpidana yang ditemukan.
Maksimal  lamanya  penjara  pengganti  dari  uang  pengganti  yang  dapat dijatuhkan  tidak  boleh  melebihi  ancaman  pidana  pokok  atas  pasal  yang dinyatakan terbukti. 11 Hal ini dikarenakan penjara pengganti atas uang pengganti
9 Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10 Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005, tentang Eksekusi Uang Pengganti, angka 2 poin 2.4.
11 Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
merupakan  pidana  tambahan,  sehingga  pada  prinsipnya  bertujuan  untuk menambah hukuman selain pidana pokok yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa. Dengan  demikian,  maksimal  ancaman  pidana  tidak  dihitung  dengan  cara mengakumulasikan  ancaman  pidana  pokok  dengan  tambahan.  Ancaman  pokok hanya dijadikan patokan dalam menentukan maksimal lamanya penjara pengganti yang dapat dijatuhkan. Contoh dalam hal maksimal ancaman pidana pokok adalah penjara seumur hidup, maka maksimum penjara penggantinya selama 20 tahun. Permasalahannya  adalah  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur perhitungan lama penjara pengganti  yang  harus  dijalani  Terpidana  apabila  sudah  membayarkan  sebagian uang  pengganti  kepada  negara.  Hal  ini  pasti  menimbulkan  ketidakadilan  bagi Terpidana,  yang  sudah  membayarkan  sebagian  uang  pengganti,  akan  tetapi  tetap harus  menjalani  penjara  pengganti  layaknya  sama  sekali  tidak  membayar  uang pengganti. Dengan demikian solusinya adalah dalam hal Terpidana membayarkan sebagian  sebagian  dari  jumlah  uang  pengganti  yang  dijatuhkan  kepadanya, pembayaran  uang  pengganti  tersebut  akan  diperhitungkan  secara  proporsional sebagai  pengurangan  lama  penjara  pengganti  yang  harus  dijalani  Terpidana. Selanjutnya  jaksa  wajib  melaporkan  perhitungan  lama  penjara  pengganti  yang harus  dijalani  terpidana  kepada  Pengadilan  Negeri  yang  mengadili  perkara  dan Lebaga Permasyarakatan.
Kondisi  tersebut  oleh  Kejaksaan  mengambil  upaya  dalam  hal pengendalian  tuntutan  pidana  kurungan  sebagai  pengganti  kewajiban  membayar uang  pengganti.  Adapun  pengendalian  tuntutan  pidana  tambahan  tresebut, pedoman tuntutan Jaksa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI (selanjutnya di sebut SEJA) Nomor : 003/A/JA/2010 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak  Pidana  Korupsi,  dalam  lampiran  disebutkan  terdakwa  dituntut  kurungan sebagai  pengganti  dari  pidana  denda  adalah  minimal  tiga  bulan  kurungan,  dan dituntut  pidana  sebagai  pidana  pengganti  adalah  minimal  setengah  dari  tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umun.
Penentuan  batas  minimal  dan  maksimal  terhadap  pengganti  pidana  uang pengganti  berupa  tambahan  pidana  penjara,  harus  menggunakan  parameter  yang terukur  dengan  persepsi  yang  sama  antar  penegak  hukum,  misalnya  dengan mempertimbangkan kedudukan, keberadaan dan kontribusi terdakwa dalam suatu tindak  pidana  korupsi. 12 Pengganti  pidana  uang  pengganti  berupa  tambahan pidana  penjara  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  akibat  ketidakmampuan terdakwa  mengembalikan  uang  negara  dianalisis  aspek  kesebandingannya  antara penjatuhan  pidana  dibandingkan  dengan  besarnya  uang  negara  yang  diperoleh oleh  terdakwa.  Pidana  penjara  sebagai  pengganti  pidana  uang  pengganti  tidak mengandung  ukuran  yang  konsisten  antara  satu  perkara  dengan  perkara  lain, sehingga  disparitas  yang  lebar  berpotensi  terjadi  dan  menimbulkan  potensi  bagi terpidana  untuk  memilih  tambahan  pidana  penjara  ketimbang  mengembalikan
12 Fontian  Munzil,  Imas  Rosidawati  Wr.,  dan  Sukendar , 2015, Kesebandingan  Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum , Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM VOL. 22 NO. 1, hal. 27
uang negara yang dikorupsi.
Prakteknya pengembalian kerugian negara berpotensi dikembalikan secara bertahap yang mana tahap pertama adalah pembayaran sebagian dan sisanya tahap kedua dengan cara mencicil. Perhitungan dengan skema pembayaran pidana uang pengganti  dengan  cara  bertahap,  diilustrasikan  dengan  perhitungan  sebagai berikut:  a.  pidana  uang  pengganti  sebesar  Rp.  2.000.000.000,00;  b.  pembayaran tahap  pertama  sebesar  50%  yaitu  Rp.  1.000.000.000,00,  sisanya  dicicil  selama  2 tahun  pada  tahap  ke  2;  c.  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  setelah  2 tahun kemudian. 13
Kendala  penjatuhan  pembayaran  uang  pengganti  dalam  rangka menyelesaikan keuangan negara pernah diungkapkan Ramelan adalah: 14
a. kasus  korupsi  dapat  diungkapkan  setelah  berjalan  dalam  waktu  yang kurun alam sehingga sulit untuk menelusuri  uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi;
b. dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil atau  mempergunakan/mengalihkan  dalam  bentuk  lain  termasuk mengatasnamakan nama orang lain yang sulit terjangkau oleh hukum;
c. adanya  pihak  ketiga  yang  menggugat  pemerintah  atas  barang  bukti dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti .
Barda  Nawawi  Arief  mengatakan,  bahwa  strategi  kebijakan  pemidanaan dalam  kejahatan-kejahatan  yang  berdimensi  baru  harus  memperhatikan  hakekat permasalahannya  jika  permasalahannya  lebih  dekat  dengan  masalah  di  bidang perekonomian dan perdagangan maka lebih diutamakan penggunaan pidana denda atau semacamnya. 15 UU Tindak Pidana Korupsi  Indonesia telah mengakomodasi hukuman  penjara  dalam  pidana  pokok  termasuk  pidana  denda  dan  hukuman tambahan berupa pengganti pidana uang pengganti yang bersifat ekonomis seperti yang dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief.

## E. Upaya Pengembalian Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi
Upaya  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  yang  menggunakan intrumen  perdata,  sepenuhnya  tunduk  pada  disiplin  hukum  perdata  materiil maupun  formil,  meskipun  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi.  Berbeda dengan  proses  pidana  yang  menggunakan  sistem  pembuktian  materiil,  maka proses  perdata  menganut  sistem  pembuktian  formil  yang  dalam  prakteknya  bisa lebih sulit dari pada pembuktian materiil. Dalam tindak pidana korupsi khususnya disamping  penuntut  umum,  terdakwa  juga  mempunyai  beban  pembuktian,  yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi.  Beban  pembuktian  pada  terdakwa  ini  dikenal  dengan  asas  pembalikan
13 Ibid, hal. 35
14 Efi Laila Kholis, Op. Cit ., hal. 20
15 Ibid , hal. 16
beban  pembuktian  ( reversal  burden  of  proof ).  Asas  ini  mengandung  bahwa kepada  tersangka  atau  terdakwa  sudah  dianggap  bersalah  melakukan  tindak pidana  korupsi  ( Presumption  of  Guilt ), 16 kecuali  jika  ia  mampu  membuktikan bahwa  dirinya  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  tidak  menimbulkan kerugian keuangan negara.

## PENUTUP
Dari  uraian  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan  terdakwa  yang  terbukti  dan  meyakinkan  telah  melakukan  tindak pidana  korupsi  untuk  mengembalikan  kepada  negara  hasil  korupsinya  tersebut dalam wujud uang pengganti sebagai premium remedium (obat utama). Sehingga untuk  mengembalikan  kerugian  negara  yang  hilang  tersebut  adalah  dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Terdakwa baru dapat  dijatuhi  pidana  tambahan  uang  pengganti  apabila  harta  yang  diperolehnya adalah  hasil  dari  perbuatan  korupsi  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001. Apabila  terjadi  tindak  pidana  korupsi  secara  bersama-sama,  maka  hakim  dapat menjatuhkan  besaran  uang  pengganti  didasarkan  harta  benda  yang  diperoleh masing-masing  terdakwa.  Bahwa  dengan  mengetahui  besaran  harta  benda  yang diperoleh  masing-masing  terdakwa,  maka  penjatuhan  pidana  tambahan  uang pengganti  secara  tanggung  renteng  dapat  tidak  terjadi,  melainkan  secara proporsional.  Pidana  penjara  sebagai  pengganti  pidana  uang  pengganti  tidak mengandung  ukuran  yang  konsisten  antara  satu  perkara  dengan  perkara  lain, sehingga  disparitas  yang  lebar  berpotensi  terjadi  dan  menimbulkan  potensi  bagi terpidana  untuk  memilih  tambahan  pidana  penjara  ketimbang  mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Dalam perkara korupsi sebagaimana Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  diatur mengenai    pengembalian    kerugian  negara  hasil      tindak    pidana  korupsi  baik melalui jalur keperdataan ( civil  procedure ) berupa gugatan perdata maupun jalur kepidanaan ( criminal procedure ).
16 Romli Atmasasmita, 1998, Perbandingan Hukum Pidana , Bandung: Alumni, hal. 23

## DAFTAR PUSTAKA
Djoko Sumaryanto, 2009, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara , Jakarta: Prestasi Belajar Publisher.
Ef Efi Laila Kholis, 2010, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi , Jakarta: Cetakan Pertama, Solusi Publishing.
Fontian  Munzil,  Imas  Rosidawati  Wr.,  dan  Sukendar , 2015, Kesebandingan Pidana  Uang  Pengganti  dan  Pengganti  Pidana  Uang  Pengganti  dalam Rangka  Melindungi  Hak  Ekonomis  Negara  dan  Kepastian  Hukum ,  Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM VOL 22 NO. 1. Hal 25-53.
Ismansyah ,  2007  Penerapan  dan  Pelaksanaan  Pidana  Uang  Pengganti  Dalam Tindak Pidana Korupsi , jurnal DEMOKRASI Vol. VI No. 2.
Muladi dan Barda Nawawi. A, 1998, Teori teori dan Kebijakan Pidana , Bandung: Alumni.
Muhammad  Erwin  dan  Amrullah  Arpan,  2007, Filsafat  Hukum ,  Palembang: Penerbit UNSRI.