## ANALISIS TERHADAP PEMBERIAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
Penulis: Irwanto Rante 1 mkduncenjurnal@gmail.com Agustinus Salle 2 agustinussalle@gmail.com Elsyan R. Marlissa 3 elsyan_marlissa@yahoo.com

## Abstract
The purpose of this study is to assess the influence of Internal Control System (SPI) and  non-compliance  to  the  opinion  of  Financial  Audit  Board  (BPK)  on  Financial Report of Local Governments. We use BPK Audit Reports from 2011 to 2014 from District  of  Pegunungan  Bintang.  We  analyse  the  data  using  descriptive  and quantitative analysis. The results show that the type of cases was dominated by the findings of non-compliance with the regulation, as many as 614 cases, then followed by the weakness of SPI that is 184 cases. Non-compliance causes many results for frauds.
Keywords: BPK Opinion, Audit Report, Internal Audit, Non-compliance

## PENDAHULUAN
Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  atas Pengelolaan Keuangan Negara di daaerah, maka setiap tahunnya Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  harus  diperiksa  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  BPK  memiliki  kebebasan  dan  kemandirian dalam  ketiga  tahap  pemeriksaan,  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pelaporan hasil pemeriksaan.
Kebebasan  mencakup  kebebasan  dalam  menentukan  objek  yang diperiksa  kecuali  yang  objeknya  telah  diatur  tersendiri  oleh  peraturan perundang-undangan.
1 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
2 Staf Dosen Jurusan Akuntansi  Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi  Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
Adapun  kriteria  pemberian  opini  menurut  Undang-Udang  Nomor  15 Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan  Negara  pada  Penjelasan  Pasal  16  ayat  (1)  menyebutkan  opini audit  merupakan  pernyataan  profesional  pemeriksa  mengenai  kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada  4  (empat)  kriteria,  2  (dua)  kriteria  diantaranya  adalah  efektivitas pengendalian  intern  (SPI)  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  dan perundang-undangan.
Ada tiga pihak yang membutuhkan dan berkepentingan dengan Opini Audit.  Pertama  adalah  Pihak  eksternal  seperti  dewan,  masyarakat  dan investor  yang  menggunakan  laporan  audit  untuk  menilai  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  suatu  entitas  pemerintah,  dan  sebagai  tolak  ukur untuk  menilai  tingkat  kepercayaan  terhadap  suatu  laporan  keuangan  yang disajikan oleh entitas pemerintah.
Pihak kedua adalah auditor, yaitu BPK, yang menggunakan opini audit menjadi  sebagai  sarana  untuk  menilai  amanat  profesional  dan  amanat peundang-undangan.  Pihak  ketiga  adalah  entitas  pemerintah,  yang menggunakan opini untuk menciptakan reputasinya di mata publik, yaitu atas kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan.
Adapun hasil opini dari BPK adalah hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut  karena  banyak  pemerintah  daerah  yang  mendapatkan  Opini  Wajar Tanpa  Pengecualian  (WTP)  tetapi  juga  terdapat  banyak  korupsi  atau penyelewengan.  Ini  adalah  suatu  fenomena  nyata  yang  terjadi  di  banyak pemerintahan daerah di Indonesia.
Selain itu memang banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan oleh  BPK  dalam  melakukan  audit  laporan  keuangan  pemerintah  daerah sehingga banyak daerah yang yang mendapatkan opini Tidak Wajar maupun opini Tidak Memberikan Pendapat.
Salah  satu  kewenangan  dalam  desentralisasi  fiskal  adalah pengelolaan keuangan, oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah secara baik dalam rangka mewujudkan tujuan
pemerintahan yang bersih ( clean goverment ), dimana pengelolaan keuangan daerah  yang  baik  adalah  kemampuan  mengontrol  kebijakan  keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel.
Agar  laporan  pertanggungjawaban  yang  disajikan  oleh  Organisasi perangkat  daerah  (OPD)  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP), maka Kepala Daerah diharuskan melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada setiap Kepala OPD beserta Entitas OPD tersebut dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran agar laporan  keuangan  yang  dihasilkan  OPD  tersebut  sesuai  dengan  yang diharapkan,  dimana  hasil  dari  perpaduan  seluruh  laporan keuangan  setiap OPD akan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
LKPD  secara  prinsip  merupakan  pernyataan  pemerintah  daerah bahwa:
(a)  Informasi  keuangan  yang  tersaji  dalam  LKPD  meliputi  :  merupakan keberadaan  dan  keterjadian  yang  senyatanya  ada;  pernyataan  bahwa semua  telah  disajikan  secara  lengkap;  ada  pemisahan  hak  dan kewajiban secara jelas; penilaian dan alokasi sudah dilakukan dengan tepat; dan telah disajikan sesuai SAP
(b)  Semua informasi keuangan telah diungkapkan secara cukup;
(c)  Semua informasi keuangan telah disajikan dengan proses pengendalian yang efektif; dan
(d)  Semua  informasi  keuangan  merupakan  gambaran  transaksi  yang  taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengikuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,  yang  menetapkan  bahwa  Laporan  Keuangan  pemerintah  pada gilirannya harus diaudit oleh BPK. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah  melaksanakan  pemeriksaan  keuangan,  kemudian  hasil  dari pemeriksaan  BPK  akan  dikeluarkan  pendapat  atau  opini  yang  merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan.
Pemeriksaan  Keuangan  yang  bertujuan  untuk  menilai  kewajaran penyajian  informasi  keuangan  meliputi  Laporan  Realisasi  APBD,  Laporan
Arus Kas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan oleh Pemerintah Daerah. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam bentuk  pernyataan  pendapat/opini  auditor  BPK  RI  tentang  kewajaran penyajian informasi keuangan. Pemeriksaan ini adalah untuk meningkatkan bobot  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah.
Pemberian  opini  audit  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah didasarkan pada pertimbangan: (a) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (b) Efektivitas Pengendalian Intern; (c) Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan (d) Pengungkapan yang Lengkap (Full Disclosure).
Keempat kriteria pemeriksaan di atas akan berdampak terhadap opini yang  akan  diberikan  kepada  LKPD  yang  bersangkutan,  semakin  banyak jumlah  pelanggaran  atau  ketidaksesuaian  dengan  kriteria  yang  telah ditentukan, maka opini yang diberikanpun akan semakin buruk. Pelanggaran yang  ditemukan  akan  dibandingkan  dengan  kriteria  tersebut  kemudian ditentukan tingkat materialitasnya.
Secara  umum  terdapat  4  jenis  opini  audit  BPK,  yaitu  Wajar  Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer). Opini WTP merupakan impian seluruh  institusi  baik  pusat  maupun  daerah,  sebab  dengan  opini  tersebut institusi  yang  bersangkutan  dapat  mengeskpresikan  akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/ masyarakat).
Dengan  memperoleh  opini  WTP,  tingkat  kepercayaan  atas  laporan keuangan pemda akan semakin meningkat dan bermanfaat untuk membuat keputusan.  Selain  itu  dengan  diperolehnya  opini  WTP,  maka  diharapkan dapat  membatasi  penyalahgunaan  anggaran  Pemerintah  Daerah  yang kemudian dapat mengeliminir tindak korupsi.
Penyebab belum diperoleh opini WTP disebabkan antara lain, adanya masalah aset tetap khususnya tanah yang belum bisa dituntaskan, adanya penyimpangan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, lemahnya
sistem  pengendalian  intern  di  pemda  sehingga  mengakibatkan  banyaknya penyimpangan, sumber daya manusia khususnya yang mengelola keuangan daerah  dan  akuntansi  masih  lemah,  kurang  efektifnya  review  laporan keuangan  pemda  oleh  inspektorat  daerah  sehingga  masih  banyak  temuan audit oleh BPK RI.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pemeritah Daerah terdiri dari: (1)  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA);  (2)  Neraca;  (3)  Laporan  Arus  Kas (LAK) dan (4) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  terdiri  dari  (1)  Laporan  Realisasi  Anggaran (LRA);  (2)  Laporan  Opersional  (LO);  (3)  Neraca;  (4)  Laporan  Perubahan Ekuitas; (5)  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); (6)  Laporan Arus Kas (LAK) dan (7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
Pelaksanaan  Akuntansi  keuangan  daerah  tersebut  diperlukan keahlian khusus dibidang akuntansi yang ditunjang dengan program aplikasi komputer  (SIMDA)  yang  handal  serta  dipayungi  dengan  peraturan perundang-undangan  di  tingkat  daerah,  yang  kemungkinan  akan  lebih menghambat dalam memperoleh Opini WTP karena diperlukan sumberdaya yang memahami Akuntansi Berbasis Akrual.
Kabupaten Pegunungan Bintang sejak terbentuk tahun 2004 hingga 2015 baru mendapat opini WDP sebanyak 4 kali, yaitu pada LHP tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015. Pada LHP tahun 2011 BPK memberikan opini TW.
Tabel 1
Opini Audit BPK Berdasarkan Tahun LHP Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintan g Tahun LHP Opini Audit 2011 TW (Tidak Wajar) 2012 WDP ( Wajar Dengan Pengecualian ) 2013 WDP ( Wajar Dengan Pengecualian ) 2014 WDP ( Wajar Dengan Pengecualian ) 2015 WDP ( Wajar Dengan Pengecualian )
Sumber: IHPS II BPK-RI Tahun 2015
Studi kasus dilakukan berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester  II  tahun  2016  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Pegunungan Bintang  di  Provinsi  Papua  tidak  pernah  mendapatkan  opini  WTP  hingga tahun  2015,  sementara  berdasarkan  visi  dan  misi  Pemerintah  Kabupaten Pegunungan  Bintang  dalam  Renstra  2016- 2020  yaitu  ”Terciptanya Pengelolaan  Pendapatan,  Keuangan,  dan  Aset  yang  Handal  Menuju Pemerintahan  yang  mandiri  berbasis  Apiwol  dengan  Wajar  Tanpa Pengecualian.” Maka penulis tertarik untuk meneliti opini audit BPK.
Dalam  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  terhadap  akuntabilitas  LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang sehingga dapat memberikan solusi kepada pemda untuk mewujudkan Visi & Misi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui perkembangan Sistem Pengendalian  Internal  terhadap  Opini  Audit  BPK  atas  LKPD  Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang; (2) Untuk mengetahui Ketidakpatuhan atas Peraturan  perundang-undangan  terhadap  Opini  Audit  BPK  atas  LKPD Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pegunungan  Bintang;  dan  (3)  Untuk mengetahui  kendala  pemerintah  Kabupaten  Pegunungan  Bintang  dalam penyusunan LKPD.
Menurut  (Arens  2008)  laporan  audit  adalah  tahap  dari  keseluruhan proses audit. Sedangkan menurut (Mulyadi 2011) laporan audit merupakan media  yang  dipakai  oleh  auditor  dalam  berkomunikasi  dengan  masyarakat lingkungan. Dalam laporan tersebut auditor menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan auditan.
Menurut (Bastian 2013)temuan adalah hasil audit yang menjelaskan tentang  semua  informasi  penting  yang  berkaitan  dengan  masalah  audit tertentu.  Peraturan  BPK  Nomor  1  Tahun  2007  yang  menyatakan  bahwa laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian  intern  atas  pelaporan  keuangan  yang  dianggap  sebagai kondisi yang dapat dilaporkan.
Sedangkan  (Bastian  2007)  mengatakan  audit  kepatuhan  didesain untuk  memastikan  bahwa  pengendalian  internal  yang  digunakan  atau
diandalkan  oleh  auditor  pada  praktiknya  dapat  berfungsi  dengan  baik  dan sesuai sistem, prosedur, dan peraturan keuangan yang telah ditetapkan.

## METODE PENELITIAN
Tehnik analisia dalam penelitian ini memakai analisis statistik deskripsi dengan  tehnik  pengumpulan  data  studi  kepustakaan  dimaksudkan  untuk penelaahan terhadap buku literature, catatan terkait dan laporan-laporan yang ada hubunganya dengan masalah yang dipecahkan.  Metode ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Sementara itu penulis juga mengunakan wawancara dengan informan kunci  untuk  memperkuat  pemecahan  masalah  penelitian.  Selanjutnya pemilihan  tehnik  analisis  deskriptif  digunakan  untuk  memberikan  gambaran mengenai variabel penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain analisis rasio efektivitas dan efisiensi.

## PEMBAHASAN
Kendala yang Dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan  Bintang  untuk  Memperoleh  Opini  WTP. Berikut  ini  adalah beberapa  hal  yang  menjadi  kendala  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Pegunungan  Bintang  Provinsi  Papua  untuk  memperoleh  opini  WTP  tahun 2015,  antara  lain:  (1)  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  kurang memadai;  (2)  OPD  sering  terlambat  dalam  menyesuaikan  dengan perubahan-perubahan  peraturan  mengenai  pengelolaan  keuangan  dari pemerintah  pusat;  (3)  Masih  rendahnya  pemahaman  dan  kesadaran berbagai pihak yang terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan BPK; Rendahnya koordinasi antar OPD Kabupaten Pegunungan Bintang.
Langkah-langkah  yang  diupayakan  Pemerintah  Kabupaten Pegunungan Bintang Untuk Memperoleh WTP. Dalam upaya memperoleh opini WTP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang akan mengupayakan langkah-langkah untuk memperoleh opini WTP di antaranya:
(1)  Peningkatan  profesionalisme  aparatur  sesuai  tuntutan  kebutuhan pemenuhan SDM atau pegawai yang handal melalui pelatihan-pelatihan, bimbingan  teknis  implementasi  peraturan  perundang-undangan,  dan lain-lain;
(2)  Memerintahkan  Kepala  OPD  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Pegunungan  Bintang  untuk mengusulkan  anggaran  secara rasional dengan mempertimbangkan potensi, alokasi dan sumber daya yang tersedia;
(3)  Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas data dan catatan atas laporan persediaan dari OPD kemudian melakukan perbandingan dengan hasil review  dari  inspektorat,  sehingga  data  riil  persediaan  sesuai  dengan catatan pada LKPD;
(4)  Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperjelas status aset yang dipinjam-pakaikan pihak lain;
(5)  Melakukan  verifikasi  dan  validasi  data  aset:  penginputan  data  melalui aplikasi  SIMDA  Barang  Milik  Daerah  (BMD),  rekonsiliasi  aset  secara berkala (tiap 6 bulan) antara Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan  dan  Aset    Daerah  (BPKAD)  dengan  semua  Organisasi perangkat  daerah  (OPD),  inventarisasi  fisik  aset  di  semua  Organisasi perangkat daerah (OPD);
(6)  Melakukan  inventarisasi  terhadap  aset  yang  telah  rusak  berat,  hilang, status  kepemilikan  belum  jelas,  dikuasai  oleh  pihak  ketiga,  tidak diketahui  keberadaannya  dan  kemudian  melakukan  penelusuran  lebih lanjut atas aset yang akan diusulkan untuk dihapuskan;
(7)  Melakukan  Inventarisasi  Aset  Daerah  ke  masing-masing  OPD  se- Kabupaten Pegunungan Bintang untuk penyelarasan data;
(8)  Meningkatkan  koordinasi  dengan  OPD  terkait  melalui  rapat  koordinasi dan evaluasi penerimaan PAD;
(9)  Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mempercepat  proses  penyelesaian  pembuatan  Sertifikat  Tanah  Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang;
(10) Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) di  tahun  2018  dan  bekerjasama  dengan  BPKP  untuk  melakukan pendampingan di tahun 2018.
(11) Meningkatkan  peran  aparat  pengawas  internal  pemerintah  (APIP) Inspektorat  terutama  dalam  proses  audit  reguler  dan  reviu  atas  LKPD sehingga  penyimpangan  dapat  diketahui  sedini  mungkin  dan  cepat ditindaklanjuti;
(12) Melaksanakan  sidang  Majelis  TP-TGR  secara  berkala  untuk menindaklanjuti penyetoran kembali kerugian daerah;
(13) Melakukan  review  berjenjang  dalam  proses  penyusunan  APBD  mulai dari  proses  musrenbang,  penyusunan  KUA  dan  PPAS,  penyusunan RKA, pembahasan Raperda APBD, evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan  Daerah  (RAPERDA)  APBD  serta  RAPERKADA  penjabaran APBD Kabupaten/ Kota dengan merujuk pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Trend  Perkembangan  Temuan  BPK  terhadap  LKPD  Kabupaten Pegunungan  Bintang. Dalam  melihat  trend  kasus  perkembangan  terkait hasil  temuan  BPK  terhadap  LKPD  Kabupaten  Pegunungan  Bintang ditampilkan dilihat berdasarkan perhitungan secara statistik deskriptif.
Adapun trend temuan kasus menggunakan trend persentase tertinggi dan  terendah,  nilai  rata-rata  jumlah  kasus,  distribusi  kasus  dalam  jangka waktu  tertentu,  kemudian  dijustifikasi  melalui  hasil  observasi  laporan pemeriksaan  BPK-RI  dan  observasi  peraturan  standar  akuntansi  serta peraturan  perundang-undangan.  Berikut  ini  adalah  perkembangan  hasil temuan kasus terhadap LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2011, 2012 dan 2014.
Opini yang diberikan BPK-RI atas LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), secara garis  besar  terdapat  4  (empat)  alternatif  opini  audit  yang  dapat  diberikan auditor  diakhir  pemeriksaannya,  yakni  wajar  tanpa  pengecualian  (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak memberikan pendapat (TMP) dan
tidak  wajar  (TW).  Keempat  alternatif  opini  audit  di  atas,  selanjutnya ditransformasikan kedalam  pembobotan,  yakni opini WTP  diberi  bobot “4”, WDP diberi bobot “3”, TMP diberi bobot “2” dan opini TW diberi bobot “1”.
Pemberian Opini Audit yang diberikan BPK – RI atas LKPD Kabupaten Pegunungan  Bintang  dari  tahun  2011 –  2014  ditunjukkan  pada  Tabel  2.
dibawah ini.
Tabel 2 Opini Audit BPK Berdasarkan Tahun LHP Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun LHP Opini Audit 2011 TW (Tidak Wajar) 2012 WDP ( Wajar Dengan Pengecualian ) 2013 WDP ( Wajar Dengan Pengecualian ) 2014 WDP ( Wajar Dengan Pengecualian ) 2015 WDP ( Wajar Dengan Pengecualian )

## Sumber: IHPS II BPK-RI Tahun 2015
Berdasarkan pemberian opini BPK terhadap LKPD pemerintah daerah Kabupaten  Pegunungan  Bintang  selama  5  tahun  terakhir  sampai  dengan tahun 2015 dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini Audit 2012-2015  mendapatkan  opini  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP), sedangkan di tahun 2011 mendapatkan opini Tidak Wajar (TW).
Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh, hanya terdapat 3 tahun sebagai  sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu  tahun  2011,  2012  dan  2014. Adapun jika dilihat berdasarkan proporsi temuan jumlah kasus yang terdapat dalam LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang Periode 2011, 2012 dan 2014 dapat dilihat pada Tabel dan grafik pada uraian berikut ini:
Tabel 3.
Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Temuan atas LKPD Kabupaten
Pegunungan Bintang, periode 2011-2014 N o Jenis Temuan 2011 2012 2013 2014 Total 1 Ketidakpatuhan terhadap perundang- undangan 104 249 n.a 261 614
N o Jenis Temuan 2011 2012 2013 2014 Total 2 Ketidakpatuhan terhadap SPI 52 59 n.a 69 180 Total 156 308 n.a 330 794

## Sumber: IHPS II BPK-RI Tahun 2015
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2014  temuan  kasus  berdasarkan  jenis  temuan  yang  terdiri  dari  dua  aspek yakni  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  (614  jenis kasus) dan kepatuhan terhadap SPI (184 jenis kasus) adalah sebesar 794 jenis kasus.

## KESIMPULAN
Opini  WTP  belum  dicapai  oleh  Pegunungan  Bintang  terutama disebabkan  karena  ketidakpatuhan  terahdap  peraturan  perundang- undangan  serta  belum  optimalnya  pelaksanaan  SPI,  dan  kurangnya tindaklanjut rekomendasi BPK.

## DAFTAR PUSTAKA
Arens,  A.  A.,  Randal,  J.  &  S.B,  M.  (2008). Auditing  dan  Jasa  Assurance Pendekatan Terintegrasi (Dua Belas). Erlangga.
Arief Atmaja, RM Syah dan Probohudono, Agung Nur. 2015. Analisis Audit BPK RI terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakpatuhan dan Kerugian Negara .
Bastian, Indra. 2007. Audit Sektor Publik. Edisi 2.Jakarta: Salemba Empat. BPK –  RI,  2014. Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  I  &  II  Tahun  2014 ,
Jakarta
, 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan  Semester I  & II Tahun 2015 , Jakarta
,  2012. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan Kabupaten Pegunungan Bintang 2011 , Provinsi Papua.
,  2013. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan Kabupaten Pegunungan Bintang 2012 , Provinsi Papua.
,  2014. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan Kabupaten Pegunungan Bintang 2013 , Provinsi Papua.
,  2015. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan Kabupaten Pegunungan Bintang 2014 , Provinsi Papua.
Mulyadi, 2002. Auditing . Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
Munawar,  Nadirsyah,  dan  Syukriy,  2016. Pengaruh  Jumlah  Temuan  Audit Atas SPI dan Jumlah Temuan Audit Atas Kepatuhan Terhadap Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Aceh, Jurnal Magister Akuntansi, Universitas Syiah Kuala.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta.

## Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara.
Jakarta.
Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan, tugas dan wewenang BPK. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2005.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan . Jakarta.
Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern . Jakarta.
Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
Sipahutar, Hottua dan Khairani Siti, 2010. Analisis Perubahan Opini LHP BPK RI  Atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Empat Lawang: Akuntansi, STIE MDP.
Taufikrahman, 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Opini Audit oleh BPK-RI atas LKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Sumatera Utara , Tesis, Universitas Sumatera Utara.
Yunawati, Sri. 2016. Analisis Opini Bpk Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat . Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 5 No. 1 Januari 2016.