## PROSES PROMOSI DAN MUTASI JABATAN STRUKTURAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR 2017

## Asmadianto
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak
Email : Asmadianto1990@gmail.com

## Abstrak
Dalam pengembangan sumber daya manusia di dalam birokrasi pemerintahan harus didukung dengan  sumber  daya  aparatur  yang  mempunyai  kompetensi  dan  jiwa  profesionalisme, khususnya  di  daerah  otonomi  khusus  Papua.  Mengingat  otonomi  khusus  papua mengamanatkan  untuk  memprioritaskan  pengembangan  masyarakat  asli  Papua,  utamanya pada birokrasi pemerintahan, sehingga capaian untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu sumber daya aparatur yang berkompeten. Selain itu, pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah  harus  sinergitas  dalam  memberi  perhatian  khusus  untuk melakukan  perubahan  yang  lebih  baik  dalam  menata  sistem  kepegawaian  di  Indonesia, terutama  dalam  proses  promosi  dan  mutasi  pejabat  struktural.  Untuk  pemerintah  daerah Kabupaten  Biak  Numfor  sendiri  telah  melakukan  metode  yang  berbeda  pada  tingkat kepangkatan  dalam  pelaksanaan  promosi  dan  mutase  jabatan  structural.  Perbedaan  yang dimaksud  terletak  pada  promosi  jabatan  Eselon  II  yang  lebih  ketat,  dengan  melakukan Assesment Center dan tahapan yang lebih sulit dibandingkan dengan pejabat Eselon III, dan IV yang hanya menekankan pada proses penjaringan pegawai melalui bank data, DUK, dan daftar normative pegawai kemudian fit and propert test. Adapun metode yang digunakan dalam proses  promosi  dan  mutase  jabatan  pada  Pemda  Biak  diantaranya  dengan  menggunakan beberapa tahapan yaitu, seleksi administrasi, assessment center, dan fit and proper test. Disisi lain pengaruh politik birokrasi terhadap proses promosi dan mutase jabatan structural di tubuh Birokrasi  Pemerintahan  tidak  lagi  dipungkiri  penuh  dengan  intervensi  politik  kepentingan. Sehingga  procedural  dan  tahapan  promosi  jabatan  dianggap  sebagai  sebatas  formalitas administrasi tanpa melihat kompetensi bidang dan karir.
Kata Kunci: Politik Birokrasi, Promosi dan Mutasi.

## PENDAHULUAN
Upaya
perbaikan Manajemen sumber  daya  manusia  dalam  birokrasi pemerintahan akan sangat membantu perbaikan  produktifitas  kerja  aparatur  jika dilakukan dengan baik dan benar. Perbaikan tersebut  akan  mendorong  perkembagan kemajuan  suatu  pemerintahan  yang  baik, apabila  adanya  upaya  serius  dari  semua stakeholder yang terlibat.
Dewasa  ini,  sumber  daya  manusia merupakan  ujung tombak  perubahan  dalam menghadapi  tantangan  persaingan  global. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam menghadapi  tantangan  tersebut,  utamanya perbaikan manajemen sumber daya manusia yang  terdapat  pada  birokrasi  pemerintahan. Sehingga,  diharapkan  seluruh  sumber  daya manusia yang handal dan kompeten didalam
birokrasi pemerintahan mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik .
Zulchaidir (2011) menyatakan bahwa salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam peningkatan kapasitas  sumber  daya  aparatur  adalah melakukan  “reformasi  birokrasi”  pada bidang  kepegawaian  yang  diyakini  akan membawa  pada  suatu  kondisi  birokrasi pemerintahan  sebagai  pelayanan  publik yang diharapkan oleh masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan  yang  baik Good  Governance dan  pemerintahan  yang  bersih Clean Governance maka dibutuhkan sumber daya aparatur yang profesionalisme dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  pelayan publik.  Profesionalisme  pegawai  akan terbentuk  jika  pelaksanaan  rekrutmen pegawai  didasari  dengan  kompetensi, sehingga  bisa  menghasilkan  pegawai  yang mempunyai  kapasitas  dan  kualitas  baik. Untuk  mewujudkan  sumber  daya  aparatur yang berkualitas maka diperlukan manajemen kepegawaian yang baik.
UU  No.  5  Tahun  2014  Tentang Aparatur  Sipil  Negara  bahwa  untuk mewujudkan  aparatur  sipil  negara  sebagai bagian  dari  reformasi  birokrasi,  perlu ditetapkan  aparatur  sipil  negara  sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan  mengembangkan  dirinya  dan  wajib mempertanggungjawabkan  kinerjanya  dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan  manajemen  aparatur  sipil negara.
Implementasi  reformasi  birokrasi khususnya  dalam  mewujudkan  Aparatur Sipil  Negara  yang  diharapkan  mampu memberikan kualitas pelayanan public yang baik. Maka perlu memperhatikan pengembangan diri, kompetensi, dan kualifikasi  yang  diperlukan  oleh  jabatan.
Sehingga dengan kompetensi dan kualifikasi yang  dimiliki  calon  dalam  rekrutmen, pengangkatan, penempatan, promosi jabatan dan  bahkan  memungkinkan  dilakukannya mutase  jabatan  sejalan  dengan  tata  kelola pemerintahan yang baik.
Tahun  2014  Indonesia  mempunyai jumlah  pegawai  negeri  sipil  sebanyak  4,5 juta pegawai (BPS). Dalam hal ini propinsi Papua  mempunyai  jumlah    pegawai  negeri sipil  96,846  (BPS).  Jumlah  pegawai  negeri sipil yang banyak ternyata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pelayanan publik. Hal ini dimungkinkan  banyaknya  masalah  yang dihadapi  oleh  pemerintah  dalam  proses manajemen  kepegawaian  dengan  tidak memperhatikan  berbagai  kebutuhan  dan kualifikasi  yang  jelas  dalam  penempatan Aparatur Sipil Negara di birokrasi pemerintahan.
Secara  singkat  bahwa  permasalahan mengenai pemerintah terkait dengan sumber daya aparaturnya yaitu :
a) Kelembagaan birokrasi pemerintah yang besar  dan  didukung  oleh  sumber  daya aparatur yang kurang profesional;
b) Mekanisme kerja yang sentralistik masih mewarnai kinerja birokrasi pemerintah;
c) Kontrol  terhadap  birokrasi  pemerintah masih dilakukan oleh pemerintah, untuk pemerintah, dan dari pemerintah;
d) Patron  klien  (KKN)  dalam  birokrasi pemerintah merupakan halangan terhadap upaya mewujudkan merirokrasi dalam birokrasi;
e) Tidak jelas dan bahkan cenderung tidak ada “sense of accountability ” baik secara kelembagaan maupun secara individual;
f) Jabatan birokrasi yang hanya menampung  jabatan  struktural  dan pengisiannya seringkali
tidak
berdasarkan kompetensi yang
dibutuhkan;
g) Penataan  sumber  daya  aparatur  tidak disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan penataan kelembagaan birokrasi. (Thoha 2005:3).
Proses  pelaksanaan  promosi  dan mutasi  Aparatur  Sipil  Negara  dibeberapa daerah  di  Indonesia  khususnya  kabupaten Biak  Numfor  masih  tergolong  tertutup  dan sarat dengan politik. Kondisi demikian tidak dapat  dipungkiri  dengan  posisi  kepala Daerah  sebagai  Pembina  Pegawai  yang memiliki  kewenangan  dalam  menentukan karir pegawai di Daerah. Pemilukada sering menjadi  alat  untuk  jual  beli  jabatan structural untuk kepentingan politik. Sehingga  proses  didalam  melaksanakan promosi  pegawai  hanya  sebatas  formalitas dan  tidak  mengedepankan  kualitas  dan kompetensi.
Berdasarkan permasalahan yang ditimbulkan  oleh  sistem  promosi  berikut beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya: Pertama, Lewis dkk dalam Sudrajat (2014) berpendapat  pengisian  jabatan  struktural cenderung  berorientasi  pada  pembinaan karier  pegawai  negeri  secara  berjenjang, yang lebih mengedepankan senioritas dalam kepangkatan  dan  tidak  mengedepankan aspek  prestasi  kerja  dan  kompetensi, sehingga  hal  ini  dapat  menimbulkan implikasi  yang  negatif  pada  pejabat struktural yang berupa lemahnya kompetensi, kurangnya motivasi dan birokrasi yang tidak efisen. Kedua , menurut Sudrajat  (2014)  sistem  penilaian  dalam jabatan struktural belum sepenuhnya berbasis  pada  merit  sistem,  sehingga penilaian yang diberikan kepada Baperjakat sering sekali tidak didasarkan pada alat ukur yang  distandarisasi  sehingga  penilaianya
menjadi  subyektif  dan  sarat  intervensi. Ketiga, Eko  Atmojo  (2014)  belum  adanya keterbukaan  dalam  pelaksanaan  proses promosi  jabatan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam penunjukkan 3 pejabat  yang  diajukan  oleh  Tim  Baperjakat ke Gubernur untuk menduduki satu jabatan dan  pelaksanaan  proses  fit  and  proper  test, maka  dapat  dikatakan  bahwasannya  proses promosi jabatan struktural di Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta  adalah promosi tertutup.
Keempat , selanjutnya menurut Sudrajat  (2014)  pejabat  yang  diberi kewenangan  untuk  menetapkan  pejabat struktural merupakan jabatan politis, seperti Gubernur,  Bupati,  dan  Wali  Kota,  di  mana pejabat-pejabat  tersebut  adalah  pembina kepegawaian  di  daerah.  Dari  kewenangan yang diberikan kepada pembina kepegawaian, maka sering sekali menimbulkan  masalah  netralitas  dalam pengangkatan pejabat struktural yang dipilih. Hal ini terjadi karena kepala daerah mempunyai  keleluasaan  sebagai  pejabat pembina kepegawaian sehingga pengangkatan,  pemindahan  dan  pembinaan karir  pegawai  negeri  sipil  kadang  menjadi tidak  professional,  tidak  memperhatikan kompetensi  tetapi  lebih  didasarkan  pada pertimbangan politik (Wahiyuddin, 2012).
Pengaruh  politik  dalam  birokrasi pemerintahan  sangat  sulit  untuk  dihindari, sehingga melahirkan istilah “Perselingkuhan” mengesampingkan kepentingan  public  dengan  mengutamakan kepentingan pribadi. Permasalahan tersebut bukan  lagi  menjadi  rahasia  umum  bagi birokrasi pemerintahan, baik itu pemerintah pusat  maupun  pemerintahan  ditingkat daerah.  Kondisi  ini  yang  melahirkan Aparatur Sipil Negara yang tidak kompeten
didalam  melaksanakan  penyelenggaraan pemerintahan.
Fenomena  Aparatur  Sipil  Negara yang mengisi jabatan structural pemerintahan tidak sesuai dengan kompetensi  bidangnya  seakan  lumrah terjadi,  mengingat  kepentingan  politik  oleh pengampuh  kebijakan.  Kondisi  ini  terjadi dikarenakan  banyak  Aparatur  Sipil  Negara dalam  mengejar  jabatan  birokrasi  dengan melakukan  pendekatan  atau  relasi  politik (Kekuasaan).  Sehingga  praktek  lobi-lobi jabatan kepada pemangku kekuasaan seakan hal  tabu  yang  dilakukan  untuk  mengejar jabatan secara instan.
Permasalahan diatas, mengakibatkan banyaknya  jumlah  pegawai  yang  tidak produktif,  dan  didukung  oleh  kualitas  yang kurang  memadai,  maka  profesionalisme yang bekerja di pemerintahan dinilai banyak yang  tidak  kompeten.  Sehingga  proses pelayanan  public  kurang  maksimal  dan terlihat lambat. Permasalahan ini seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab
penyelenggarah pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi dalam peningkatan  mutu  Aparatur  Sipil  Negara guna  tercapainya  tata  kelola  pemerintahan yang baik.
Sehingga jelas bahwa sudah menjadi kewajiban  pemerintah  untuk  meningkatkan mutu  dan  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat melalui aparatur-aparatur pemerintah  yang  handal  dan  profesional dibidangnya maka di dalam pola pembinaan karir  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  juga pemenuhan kebutuhan daerah serta organisasi perangkat daerah yang bersangkutan  perlu  dilaksanakan  promosi dan mutasi. Promosi dan mutasi merupakan bagian  dari  fungsi  pengembangan  pegawai dan sebagai salah satu tindak lanjut dari hasil penilaian prestasi pegawai, sebab tujuannya
tidak  lain  adalah  untuk  meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  kerja  dalam organisasi.  Perlu  digaris  bawahi  bahwa prinsip pengangkatan dalam jabatan struktural  dan  mutasi  jabatan  struktural adalah menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat (the right man in the right place).
Kabupaten Biak Numfor merupakan daerah  yang  sangat  menarik  untuk  diteliti, terutama  masalah  pengangkatan  pejabat struktural di Pemerintah Daerah. Kabupaten Biak  Numfor  merupakan  daerah  yang berbeda  dengan  daerah  lain  dalam  hal sebagai  daerah  Otonomi  Khusus  Provinsi Papua.  Otonomi  Khusus  Papua  merupakan bentuk perjuangan masyarakat Papua Setelah  43  tahun  Penentuan  Pendapat Rakyat (PEPERA), Otonomi yang dijanjikan  Pemerintah  Republik  Indonesia, secara  resmi  akhirnya  baru  dimulai  sejak disahkannya  Undang  Undang  No  21  tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua (Purwandanu, 2013).
Pada regulasi ini, Otsus didefinisikan sebagai kewenangan khusus yang diakui dan diberikan  kepada  Provinsi  Papua  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa sendiri  berdasarkan  aspirasi  dan  hak-hak dasar masyarakat Papua.
Berdasarkan    fenomena  yang  telah disebutkan  maka  penulis  ingin  fokus  pada proses promosi dan mutase jabatan struktural  eselon  II,  III,  IV  di  Pemerintah Daerah  Kab.  Biak  Numfor.  Penulis  ingin melihat,  bagaimana  proses  promosi  dan mutasi  jabatan  struktural  di  Pemda  Kab. Biak  Numfor  selaku  Daerah  Otonomi Khusus,  dan  bagaimana  pengaruh  politik birokrasi  terhadap  proses  promosi  dan mutasi jabatan di Pemda Kab. Biak Numfor.

## Pendekatan Teori

## Manajemen Sumber Daya Manusia
Menurut  Werther  dan  Davis  (dalam Sutrisno 2013) sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan tujuan organisasi. Sebagaimana  dikemukakan  bahwa  dimensi pokok sisi sumber daya adalah kontribusinya terhadap  organisasi,  sedangkan  dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi terhadapnya  yang  pada  gilirannya  akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya.
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia merupakan  pengakuan  tentang  pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia  yang  sangat  penting  dalam memberi  kontribusi  bagi  tujuan-tujuan organisasi,  dan  menggunakan  beberapa fungsi  dan  kegiatan  untuk  memastikan bahwa  SDM  tersebut  digunakan  secara efektif  dan  adil  bagi  kepentingan  individu, organisasi, dan masyarakat, hal ini dikemukakan  oleh  Schuler,  et  al  (dalam Sutrisno, 2013).
Malayu Hasibuan
(2014) mendefinisikan  manajemen  sumber  daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan  dan  peranan  tenaga  kerja  agar efektif  dan  efesien  membantu  terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

## Pengertian Pegawai
Menurut  kamus  umum  Bahasa Indonesia  W.J.S.  Poerwadinata  dalam Rozali Abdullah (1986:13-14), kata pegawai berarti:  “orang  yang  bekerja  pada Pemerintah  (perusahaan  dan  sebagainya).” Sedangkan  “negeri”  berarti  “negara”  atau “pemerintah.”  Jadi  pegawai  negeri  adalah orang  yang  bekerja  pada  pemerintah  atau negara.
Dalam  UU  No.43  Tahun  1999 tentang  Kepegawaian  Negara  bab  I  pasal  1 disebutkan  bahwa  “Pegawai  Negeri  adalah setiap  warga  negara  Republik  Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,  diangkat  oleh  pejabat  yang berwenang  dan  diserahi  tugas  dalam  suatu jabatan  negeri,  atau  diserahi  tugas  negara lainnya,  dan  digaji  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya  disingkat  PNS  menurut  UU ASN  adalah  warga  negara  Indonesia  yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai  ASN  secara  tetap  oleh  pejabat pembina  kepegawaian  untuk  menduduki jabatan  pemerintahan.  PNS  merupakan Pegawai  ASN  yang  diangkat  sebagai pegawai  tetap  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian  dan  memiliki  nomor  induk pegawai secara nasional.

## Promosi Jabatan
Menurut  Thoha  (2014)  promosi adalah  penempatan  pegawai  pada  jabatan yang  lebih  tinggi  dengan  wewenang  dan tanggung  jawab  yang  lebih  tinggi  dan penghasilan yang lebih tinggi pula. Sedangkan  Andrew  F.  Sikula  dalam Hasibuan  (2014)  mengemukakan  bahwa promosi adalah suatu perpindahan di dalam suatu  organisasi  dari  satu  posisi  keposisi yang lain yang melibatkan baik peningkatan upah  maupun  status.  Promosi  mempunyai peran penting dalam pengembangan sumber daya  manusia  dan  peningkatan  kualitas sumber  daya  aparatur.  Adanya  promosi maka ada kepercayaan terhadap kemampuan pegawai yang bersangkutan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.
Dengan  demikian  promosi  akan memberikan  dampak  positif  bagi  pegawai dengan terangkatnya status sosial,
wewenang  (authority),  tanggung  jawab (responbility), serta penghasilan (outcomes) yang  semakin  besar  terhadap  pegawai (Hasibuan, 2014).

## Dasar-dasar Promosi Jabatan
Dasar  promosi  ditentukan  oleh kebijakan  masing-masing  organisasi  dan berdasarkan aturan yang ada. Namun, secara garis besar promosi didasarkan pada prestasi kerja,  senioritas  atau  kombinasi  antara prestasi  kerja  dan  senioritas  (Siagian, 2005:170, dan Werther & Davis, 1996).
a. Prestasi kerja (merit-based promotions)
Promosi  ini  didasarkan  pada  prestasi kerja  yang  telah  dicapai  oleh  pegawai dalam  jangka  waktu  tertentu.  Jadi pegawai yang dipromosikan dalam suatu jabatan tertentu karena mereka dianggap mampu untuk menduduki jabatan tersebut.
b. Senioritas (seniority- based promotions)
Promosi  berdasarkan  senioritas  berarti bahwa  pegawai  yang  paling  berhak dipromosikan ialah yang masa kerjanya paling lama. Banyak organisasi menempuh  cara  ini  dengan  tiga  poin pertimbangan yaitu:
1. Sebagai  penghargaan  atas  jasa  -jasa seseorang  paling  sedikit  dilihat  dari segi loyalitas kepada organisasi.
2. Penilaian  biasanya  bersifat  obyektif karena cukup dengan membandingkan  masa  kerja  orang- orang tertentu yang dipertimbangkan untuk dipromosikan.
3. Mendorong
organisasi mengembangkan  para  pegawainya karena  pegawai  yang  paling  lama berkarya akhirnya
mendapat promosi.
c. Kombinasi  antara  prestasi  kerja  dan senioritas
Dari  dua  dasar  promosi  diatas  , keduanya  memiliki  kekurangan  dan kelemahan,  maka  untuk  memenuhi semua  harapan  pegawai,  kebanyakan organisasi menggunakan pola gabungan prestasi kerja dan senioritas. System ini dianggap lebih objektif dan lebih dapat diterimah semua pegawai. Dengan menggunakan system gabungan  ini,  maka  apabila  ada  dua orang  pegawai  yang  masa  kerjanya sama,  maka  yang  memiliki  prestasi kerja  yang  lebih  tinggi  yang  berhak mendapatkan promosi. Demikian pula sebaliknya,  jika  dua  orang  pegawai memiliki  prestasi  kerja  yang  sama tetapi seorang lebih senior, maka yang lebih  senior  yang  berhak  untuk mendapatkan promosi tersebut.

## Syarat-syarat promosi
Menurut  Sondang  P.  Siagian  (2009: 176),  syarat-syarat  promosi  adalah  sebagai berikut;
Pertama, Pengalaman  yang  lebih banyak  diharapkan  kemampuan  yang  lebih tinggi,  ide-ide  yang  lebih  banyak  dan sebagainya. Kedua ,  Tingkat  Pendidikan diperlukan sebagai syarat minimal dan dasar untuk  dilakukan  promosi  untuk  jabatan tertentu.  Alasannya  adalah  bahwa  dengan Pendidikan  yang  lebih  tinggi  diharapkan punya  pemikiran  yang  lebih  baik. Ketiga , loyalitas yang lebih tinggi dapat diharapkan antara lain tanggung jawab yang lebih besar. Keempat , kejujuran merupakan syarat yang penting.  Misalnya,  untuk jabatan  kasir atau bendahara yang menyangkut tentang pengelolaan  keuangan  maka  kejujuran merupakan syarat utama untuk diperhatikan. Kelima ,  diperlukan  suatu  tanggung  jawab yang  cukup  besar,  sehingga  masalah tanggung  jawab  merupakan  syarat  utama
untuk  promosi  jabatan. Keenam ,  pada umumnya  setiap  organisasi  menerapakan atau  menentukan  syarat  untuk  prestasi kinerjanya.

## Mutasi Jabatan
Menurut  Dessler  (2005:46),  mutasi merupakan perpindahan dari satu pekerjaan ke  pekerjaan  lainnya,  biasanya  tanpa perubahan gaji atau tingkatan.
Selain itu menurut Simamora (2006:640)  mengutarakan  mutasi  dengan istilah  transfer  adalah  perpindahan  seorang karyawan  dari  satu  pekerjaan  ke  posisi lainnya yang gaji, tanggung jawab dan/atau jenjang  organisasionalnya  sama”.  Pendapat lain  menurut      Hasibuan  (2002:103) mengungkapkan  bahwa  “Mutasi  adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/ pekerjaan  yang  dilakukan  baik  secara horizontal maupun vertical (promosi/demosi) di dalam satu organisasi”
Dasar-dasar Mutasi Menurut
pendapat
Hasibuan
(2002:102)  bahwa  ada  tiga  dasar  dalam melakukan  mutase  jabatan  dalam  birokrasi yaitu;
1. Merit System Merit  system adalah  mutasi  pegawai yang  didasarkan  atas  landasan  yang bersifat  ilmiah,  objektif,  dan  hasil prestasi kerjanya.
2. Seniority system Seniority  system adalah  mutasi  yang didasarkan  atas  landasan  masa  kerja, usia, dan pengalaman kerja dari pegawai yang bersangkutan.
3. Spoil  system, adalah  mutasi  yang didasarkan atas landasan kekeluargaan.

## Politik Birokrasi
Thoha  (2014)  berpendapat  bahwa politik adalah indentik dengan konflik dalam pemerintahan suatu Negara. Politik
sebagaimana  yang  kita  ketahui  bersama terdiri  dari  orang-orang  yang  berperilaku dan  bertindak  politik  ( consists  of  people acting  politically), yang  diorganisasikan secara  politik  oleh  kelompok-kelompok kepentingan dan berusaha mencoba mempengaruhi pemerintah untuk mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan dan tindakan yang bisa mengangkat kepentingannya dan mengesampingkan  kepentingan  kelompok lainnya.
Mustafa (2013) mendefinisikan birokrasi  adalah  organisasi  yang  melayani tujuan  dan  cara  untuk  mencapai  tujuan  itu, hal ini dapat terwujud dengan mengkoordinasi  secara  sistematis  berbagai kegiatan.
Hague,  Harrop  dan  Breslin  dalam Budi  Setiyono  (2004)  mengatakan  bahwa birokrasi adalah organisasi yang terdiri atas aparat  bergaji  yang  melaksanakan  detail tugas  pemerintahan,  memberikan  nasehat dan melaksanakan keputusan kebijakan.
Berdasarkan  beberapa  pengertian  di atas  dapat  disimpulkan,  bahwa  politik  dan birokrasi merupakan dua buah lembaga yang memiliki  hubungan  sangat  erat,  dimana keduanya saling melengkapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  topik  permasalahan dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan pendekatan  studi  kasus  ( case  study ).  Focus permasalahannya adalah proses promosi dan mutase  jabatan  structural.  Perlu  dipahami bahwa studi kasus dalam penelitian kualitatif dapat berupa individu, organisasi, program, institusi, atau kelompok.
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor, sedangkan tempat
penelitian dilaksanakan di Badan Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Biak Numfor.  Sumber  data  diperoleh  dari  data primer  dan  data  sekunder.  Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  tahun  2014  jumlah  pegawai negeri  sipil  di  Pemerintah  Daerah  (Pemda) Kabupaten  Biak  Numfor  sebanyak  4.530 pegawai. Tahun 2015 jumlah pegawai 4.400 orang  dan  Tahun  2016  sebanyak  4.977 orang.  Sementara  tahun  2017  berjumlah 4.963 Pegawai ( Simpeg BKD Biak Numfor). Berdasarkan  total  sumber  daya aparatur di Pemda Kabupaten Biak Numfor diatas  memang  tidak  sedikit,  hal  ini  juga harus  diimbangin  dengan  anggaran  yang cukup besar. Adanya pengeluaran anggaran yang  cukup  besar  dengan  ditunjang  dana Daerah  Otonomi  Khusus  (Otsus)  maka untuk  mengelola  sumber  daya  manusia aparatur,  maka  seharusnya  menuai  hasil yang maksimal baik dibidang tata pemerintahan,  maupun  pelayanan  publik kepada masyarakat.
Berdasarkan data dari BKD Kabupaten Biak Numfor bahwa tahun 2015 jumlah  pegawai  yang  dipromosikan  pada eselon  II  yaitu  37  orang  dengan  capaian persentase  13%  (persen)  dan  tersebar diberbagai  posisi  jabatan  Instansi  Pemda Biak  Numfor.  Sementara  promosi  pada pegawai  Eselon  III  berjumlah  93  orang dengan  persentase  32%  (persen).  Lebih lanjut  bahwa  promosi  besar-besaran  terjadi pada pegawai Eselon IV dengan jumlah 160 orang  dengan  persentase  55%  (persen). Sehingga jumlah keseluruhan yang mendapat promosi jabatan pada tahun 2015 adalah 290 orang. Hal ini kemudian menjadi
catatan  rekor  didalam  melakukan  promosi jabatan di Pemda Biak Numfor.
Pada  tahun  2016  dan  2017  jumlah pegawai  yang  mendapat  promosi  jabatan mengalami  penurunan  dibanding  tahun sebelumnya. Tahun 2016 jumlah keseluruhan  pegawai  yang  dipromosikan sebanyak  47  orang,  terbagi  menjadi beberapa  eselon  yakni,  pada  eselon  II berjumlah 12 orang dan Eselon III jumlah 25 orang  serta  Eselon  IV  sebanyak  10  orang. Sedangkan tahun 2017 jumlah pegawai yang dipromosikan  sebanyak  13  orang  per-bulan oktober.

## Proses  Promosi  Jabatan  non  structural
Eselon  III  dan  IV  pada  Pemda  Biak Numfor
Terkait proses promosi jabatan untuk Eselon  III  dan  IV  di  dalam  Pemda  Biak adalah  jabatan  yang  bukan  pada  posisi Sekda,  Kepala  Dinas,  Kepala  Badan,  akan tetapi setingkat dengan Kepala Bagian atau lebih  rendah  dibawah  jabatan  tersebut berdasarkan tingkat jabatan Eselon dimiliki pegawai yang akan dipromosikan.
Nama  dan  tingkat  jabatan  di lingkungan  pemerintah  Kabupaten  Biak Numfor :
1) Jabatan struktural:
a) Eselon ll.b  : Kepala Badan, Kepala Dinas.
b) Eselon  lll.a  :  Sekretaris  Badan, Sekretaris Dinas
c) Eselon lll.b : Kepala Bidang, Kepala Bagian.
d) Eselon  IV.a  :  Kepala  Seksi  Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian.
Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD) selaku  instansi  yang  menangani  proses promosi  mempunyai  bank  data  yang mempermudah  dalam  menjaring  pegawai
potensial.  BKD  juga  bisa  menerima  usulan dari  instansi  atau  dinas  asal  bagi  pegawai yang  siap  untuk  dipromosikan.  Usulan  dari instansi dan dinas tidak sepenuhnya disetujui begitu  saja,  tetapi  BKD  melalui  Bidang Promosi Kepegawaian akan melihat terlebih dahulu  kriteria  dan  syarat  yang  terpenuhi oleh pegawai yang akan dipromosikan.
Kriteria  persyaratan  yang  dimaksud adalah berupa DUK (Daftar Urut Kepangkatan)  dan  daftar  normative.  Jika kriteria/persyaratan, DUK dan daftar nominative terpenuhi maka pegawai tersebut akan  dimasukkan  ke  dalam  daftar  atau kandidat pegawai yang akan di Promosikan guna mengikuti proses tahapan penjaringan dan  penilaian  oleh  Tim  Penilai  dari  BKD melalui Bidang Perencanaan dan Pengembangan  Pegawai,  karena  dalam pelaksanaan  penjaringan  oleh  BKD  yang paling  diprioritaskan  adalah  pegawai  yang memenuhi  DUK  dan  daftar  nominative. Yang dimaksud dengan daftar urut kepangkatan (DUK) adalah susunan pegawai  berdasarkan  senioritas,  sedangkan daftar nominative adalah susunan pegawai di instansi atau dilihat dari pangkat dan prestasi kerja.
Pelaksanaan  penilaian  sendiri  tidak harus  menunggu  ada  jabatan  yang  kosong, akan  tetapi  penjaringan  dan  penilaian  bisa dilaksanakan  sebelum  ada  jabatan  kosong. Misalnya  6  bulan  sebelumnya  sudah dilakukan  penjaringan  pegawai,  tujuannya adalah  sewaktu-waktu  ada  jabatan  yang kosong maka dapat dengan cepat dilakukan pergantian.  Pelaksanaan  penjaringan  dan penilaian oleh Tim Penilai sangat membantu BKD  dalam  memunculkan  pegawai  yang dianggap  punya  potensi  dan  kompetensi, dimana dengan adanya penjaringan ini maka kompetensi  setiap  pegawai  akan  kelihatan
berdasarkan  nilai  yang  dihasilkan  pegawai selama bekarir di Birokrasi Pemda Biak.
Setelah  dilaksanakan  penjaringan maka  setiap  pegawai  akan  terlihat  nilai- nilainya  baik  nilai  potensi  maupun  nilai kompetensi,  dengan  begitu  maka  akan dibuat  laporan  berdasarkan  potensi  dan kompetensi  pegawai.  Di  dalam  laporan  ini akan  ditulis  kelemahan  maupun  kelebihan pegawai  dan  diserahkan  kepada  BKD  dan tim Baperjakat sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan promosi jabatan struktural.
Berdasarkan hasil nilai dan rekomendasi dari tim penilai maka Baperjakat  akan  mengambil  calon  terbaik berdasarkan  jabatan.  Penempatan  calon dalam satu jabatan ini dilakukan berdasarkan hasil penilaian dari tim Baperjakat, sehingga pengambilan dan penempatan calon pegawai tidak asal ambil tetapi berdasarkan penilaian yang  sudah  sesuai  dengan  kebutuhan kompetensi.
Selanjutnya,  setelah  calon  sudah ditentukan  untuk  satu  jabatan  yang  sudah tersedia  maka  akan  diserahkan  kepada Baperjakat  untuk  mengikuti fit  and  proper tes. Sehingga  dari  hasil  fit  and  proper  test dihadapan  tim  Baperjakat  maka  akan  di koordinasikan  kepada  Bupati  tentang  hasil penilaian  tersebut.  Setelah  hasil  koordinasi tersebut,  maka  diputuskan  calon  layak atau tidak  dan  mempunyai  kompetensi  untuk dijadikan pejabat struktural eselon III dan IV pada  Pemda  Daerah  Kab.  Biak  Numfor. Setelah diputuskan pegawai yang layak dan memenuhi standar kompetensi untuk dipromosikan  maka  akan  dibuat  surat keterangan (SK) dan kemudian di lantik oleh Bupati.  Sedangkan  untuk  pegawai  yang tidak  terpilih  untuk  menduduki  jabatan struktural  maka  akan  kembali  ke  jabatan semula. Pelaksanaan promosi jabatan
struktural  di  Pemda  Biak  Numfor  tidak hanya memilih pegawai yang berkompeten, tetapi pegawai yang terpilih harus menandatangani  fakta  integritas  yang  inti dari  isinya  adalah  jika  pegawai  tidak memenuhi  ekspektasi  maka  siap  untuk dirotasi.
Selain  itu  jumlah  pegawai  yang dipromosikan berdasarkan eselon III.a yaitu 13 orang dan III.b berjumlah 22 orang, yang mana  masing-masing  tersebar  di  berbagai posisi  jabatan  pada  instansi  Pemda  Biak Numfor.  Sementara  promosi  pada  eselon IV.a  berjumlah  54  orang  dan  eselon  IV.b sebanyak 1 orang. Sehinggga total keseluruhan  pegawai  yang  di  promosikan pada tahun 2014 sebanyak 90 orang.
Proses  Promosi  Jabatan  Struktural Eselon II pada Pemda Biak Numfor
Adapun  yang  dimaksud  jabatan structural  adalah  promosi  untuk  jabatan pimpinan tinggi atau formasi jabatan Eselon II  didalam  merit  system  yang  dilakukan Pemda  Biak  melalui  Badan  Kepegawaian Daerah adalah jabatan yang hanya menduduki  posisi  Kepala  Badan,  Kepala Dinas,  Sekretariat  Dewan,  dan  Sekretariat Daerah serta jabatan structural lainnya. Hal ini  dilakukan  untuk  lebih  mengoptimalkan penjaringan  dan  penempatan  pegawai  yang lebih berkompeten dalam menduduki posisi strategis tersebut.
Adapun jumlah pegawai yang dipromosikan  pada  jabatan  structural  tahun 2017 adalah 28 orang. Dari 28 pejabat eselon II  yang  dilantik  diantaranya  Kadis  Pemuda dan Olahraga, Kadis Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga  Berencana,  Sekretaris  DPRD, Kadis,  Kebudayaan,  Kepala  Bappeda,
Kepala Inspektorat
Daerah, Kadis
Pendidikan, Kadis Kesehatan, Kadis
Perhubungan, dan Kepala BPKAD. Promosi yang  dilakukan  tentunya  berdasarkan  hasil proses merit system yang telah para pejabat structural lalui.
Proses  promosi  pegawai  oleh  setiap daerah  memang  sedikit  berbeda  antara daerah  satu  dan  lainnya  dalam  melakukan merit  system,  namun  secara  umum  tetap mangacu  kepada  aturan  ASN,  agar  tidak melanggar aturan perundang-undangan.
Dalam  melakukan  merit  system memang  dibutuhkan  kreatifitas  oleh  setiap daerah  untuk  manajemen  pegawai  guna mempermudah  menjaring  sumber  daya manusia  yang  profesionalitas,  kapabel,  dan berkompeten  didalam  menduduki  formasi jabatan.  Sehingga  penempatan  pegawai untuk formasi jabatan structural berdasarkan kompetensinya “The  Right  Man  On  The Right Job”.
Pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi atau  setingkat  Eselon  II  dilakukan  oleh Pejabat  Pembina  Kepegawaian  dengan terlebih  dahulu  membentuk  panitia  seleksi (Pansel).  Dalam membentuk panitia seleksi, Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan KASN. Panitia seleksi yang dibentuk terdiri 2 orang dari kalangan Pemda dengan kualifikasi Pangkat Pembina Utama dan 3 orang dari kalangan Akademisi yang  direkomendasikan  oleh  Kampus Universitas Cendrawasih di Jayapura.
Panitia  seleksi  Pemda  Biak  Numfor sebagaimana  dimaksud  pada  terdiri  dari unsur  internal  maupun  eksternal  Instansi Pemerintah  yang  bersangkutan.  Panitia seleksi  dipilih  dan  diangkat  oleh  Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kompetensi, rekam jejak, integritas moral, dan netralitas melalui proses yang terbuka. Panitia seleksi, melakukan  seleksi  dengan  memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan,
pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas,  dan  penilaian  uji  kompetensi melalui  pusat  penilaian  (assesment  center) atau  metode  penilaian  lainnya.  Panitia seleksi  menjalankan  tugasnya  untuk  semua proses  seleksi  pengisian  jabatan  terbuka untuk  masa  tugas  yang  ditetapkan  oleh Bupati.
Pelaksanaan proses promosi pegawai untuk  menduduki    posisi  jabatan  structural yang  lebih  tinggi  seperti  Kepala  Dinas, Kepala  Badan,  dan  Sekda    mempunyai proses tahapan yang panjang. Dimana BKD selaku  instansi  yang  menangani  proses promosi  mempunyai  bank  data  (pangkalan data  pegawai)  yang  mempermudah  dalam menjaring pegawai potensial. Selain itu juga BKD  bisa  menerima  usulan  dari  instansi atau dinas asal bagi pegawai yang siap untuk dipromosikan. Usulan dari instansi dan dinas tidak sepenuhnya disetujui begitu saja, tetapi BKD  akan  melihat  terlebih  dahulu  kriteria dan syarat yang telah ditentukan. Setelah itu BKD kemudian memverifikasi data administrasi pegawai yang mengajukan diri untuk  calon  formasi  jabatan  yang  telah ditentukan,  kemudian  diberikan  kepada Panitia seleksi (Pansel) yang telah direkomendasikan  Bupati  untuk melakukan Asessment Center .
Pelaksanaan assessment mempunyai keterbatasan,  dimana  dalam  pelaksanaan assessment center hanya bisa diikuti oleh 2- 3  pegawai  dalam  satu  periode.  Adapun pelaksanaan assessment center hanya dilakukan  2  sampai  3  hari.  Selama pelaksanaan  assessment  center  pegawai akan dilihat potensi dan kompetensinya cara pengukuran kompetensi yang dilakukan oleh Panitia  Seleksi  (Pansel)  adalah  sebagai berikut yaitu melalui Verifikasi Administrasi,  Psikotest  dan  Pemaparan Makalah.
Penjelasan tentang pengukuran kompetensi  pegawai  selama  di assessment center adalah sebagai berikut:
a. Pertama,
Verifikasi Administrasi dilakukan terlebih dahulu guna mengetahui kecocokan data dari Simpeg BKD  dan  perjalanan  karir  pegawai  dan secara bersamaan pegawai akan dilakukan psikotes guna melihat pengetahuan  secara  umum  dan  potensi pegawai.
b. Ketiga, peserta seleksi kemudian melalui tes kompetensi jabatan dengan menggunakan  Computer  assisted  test (CAT),  yaitu  suatu  metode  seleksi dengan  alat  bantu  computer  yang digunakan  untuk  mendapatkan  standar minimal kompetensi pegawai.
c. Kempat,  pegawai  selama  di  assessment center  akan  melaksanakan  pembuatan makalah terkait dengan rancangan kerja kedepan  pada  posisi  jabatan  yang ditentukan,  dimana  asesor  atau  Pansel hanya  melihat  dan menilai. Tujuan  dari presentase  makalah  ini    adalah  untuk melihat faktor kepemimpinan dalam diri pegawai.
Proses yang dilakukan selama assessment  center dibagi  menjadi  tiga tahapan,  dimana  pada  hari  pertama  proses yang disampaikan adalah verifikasi Administrasi bagi calon pegawai yang akan dipromosikan pada Jabatan Pimpinan Tinggi dan  secara  bersamaan  akan  dilakukan psikotes untuk melihat potensi dan kompetensi  pegawai.  Pada  tahapan  kedua pegawai  peserta  seleksi  kemudian  melalui tes kompetensi jabatan dengan menggunakan Computer assisted test (CAT),  yaitu  suatu  metode  seleksi  dengan alat  bantu  computer  yang  digunakan  untuk mendapatkan  standar  minimal  kompetensi
pegawai.  Tujuan  dialaksanakannya  CAT adalah  menjamin  obyekfitas,  efesiensi, efektifitas,  dan  akuntabilitasn  didalam pelaksanaan tes pegawai.
Sedangkan  untuk  materi  pada  hari ketiga  adalah  PM,  persentasi  makalah. Penyampaian  materi  ini  gunanya  untuk melihat potensi yang dimiliki setiap pegawai dalam  menentukan  perencanaan  kerja berdasarkan  tupoksi  jabatan  yang  akan dijalankan,  selain itu  pegawai  juga  dituntut untuk  bisa  menjadi  seorang  pemimpin  dan mengambil  keputusan  didalam  proses pengambilan kebijakan.
Setelah  dilaksanakan assessment center oleh Pansel maka setiap pegawai akan terlihat  nilai-nilainya  baik  nilai  potensi maupun  nilai  kompetensi,  dengan  begitu maka  akan  dibuat  laporan  berdasarkan potensi  dan  kompetensi  pegawai.  Di  dalam laporan ini  akan  ditulis  kelemahan  maupun kelebihan  pegawai  dan  diserahkan  kepada BKD untuk dproses lebih lanjut.
Berdasarkan hasil nilai dan rekomendasi dari tim penilai (Pansel) maka dilakukan penilaian tertinggi dan mengambil 3  calon  terbaik  untuk  menduduki  satu jabatan.  Pengambilan  3  calon  dalam  satu jabatan  ini  dilakukan  berdasarkan  hasil assessment  center  dari  Tim  Panitia  Seleksi (Pansel),  sehingga  pengambilan  3  calon pegawai tidak asal ambil tetapi berdasarkan penilaian  yang  sudah  sesuai  dengan kebutuhan kompetensi.
Dari 3 calon dalam satu jabatan yang sudah  tersedia  maka  akan  diserahkan dokumen  hasil  penilaian  ketiga  calon tersebut  kepada  BKD.  BKD  kemudian mengundang  Baperjakat  bersama  Bupati untuk  membahas  hasil  penilaian  tertinggi dari  ketiga  calon  untuk  mengikuti fit  and proper tes. Sehingga dari hasil fit and proper test dihadapan Bupati maka akan diputuskan
1  calon  yang  layak  dan  mempunyai kompetensi untuk dijadikan pejabat structural  pada  jabatan  pimpinan  tinggi Pemda  Biak  Numfor.  Setelah  diputuskan  1 pegawai  yang layak  dan memenuhi  standar kompetensi untuk dipromosikan maka akan dibuat surat keterangan (SK) dan kemudian di  lantik  oleh  Bupati.  Sedangkan  untuk pegawai yang tidak terpilih untuk menduduki  jabatan  struktural  maka  akan kembali  ke  jabatan  semula.  Pelaksanaan promosi  jabatan  struktural  di  Pemda  Biak Numfor tidak hanya memilih pegawai yang berkompeten,  tetapi  pegawai  yang  terpilih harus menandatangani fakta integritas yang inti  dari  isinya  adalah  jika  pegawai  tidak memenuhi  ekspektasi  maka  siap  untuk dirotasi.

## Indikator  Penilaian  Dalam  Pengisian Jabatan
Berdasarkan uraian sebelumnya didalam  melakukan  proses  promosi jabatan dilingkup  Pemda  Biak  Numfor  banyak tahapan yang harus dilalui dalam menjaring dan  seleksi  pegawai  untuk  mendapatkan promosi  sehingga  beberapa  indicator  yang menjadi prioritas penilaian. Indicator penilaian  didalam  tahapan  proses  promosi pejabat structural pada Pemda Biak Numfor dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Penilaian administrative
Penilaian  administrative  ini  adalah penilaian  yang  dilakukan  oleh  Badan Kepegawaian Daerah (BKD),
Baperjakat,  Tim  Pansel,  dan  Bupati selaku pengambil keputusan akhir dalam menentukan  pegawai  yang  berhak dipromosikan. Dalam penilaian administrative  ini  tentunya  berdasarkan penilaian atas data atau trade record yang diajukan    oleh  masing-masing  pegawai yang  hendak  dipromosikan  mulai  dari
Eselon  IV  sampai  kepada  Eselon  II.
Formulir-formulir yang
diajukan
kemudian diseleksi oleh yang berwenang  diatas  berdasarkan  fungsi. Penilaian  administrative  sendiri  terdiri dari  beberapa  aspek.  Adapun  aspek- aspek dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:
1. Pangkat/golongan
2. Masa kerja pegawai
3. Usia
4. Tingkat jabatan
5. Pengalaman
6. Penghargaan
7. Kedidiplinanan
b. Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan  formal  juga  menjadi  salah satu  pertimbangan  dalam  pelaksanaan promosi  jabatan  Struktural.  Selain dengan  Pendidikan  formal  Pendidikan non-formal  juga  menjadi  pertimbangan dalam penilaian promosi jabatan. Masing-masing  tingkatan  Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh pegawai selama  menjadi  PNS  mempunyai  nilai yang  akan  mendukung  dalam  proses seleksi.
c. Computer Assisted Test (CAT)
Computer  assisted  test  (CAT),  yaitu suatu  metode  seleksi  dengan  alat  bantu computer yang digunakan untuk
mendapatkan standar minimal kompetensi pegawai.
d. Presentasi Makalah.
Setelah  melalui  test  CAT  peserta kemudian diwajibkan membuat makalah, makalah tersebut akan dipresentasikan  dihadapan  Tim  Panitia Seleksi  yang  terdiri  dari  dua  (2)  orang pejabat  dari  Pemda  dengan  pangkat Pembina  Utama  dan  tiga  (3)  Orang
Akademisi yang direkomendasikan Bupati  melalui  BKD  untuk  dilakukan penilaian  terhadap  pegawai  yang  ikut dalam  dalam  seleksi  jabatan  structural untuk  Eselon  II.  Sementara  untuk jabatan structural Eselon III dan Eselon IV  cukup  dengan  dilakukan  penilaian dari Baperjakat dan BKD.

## Proses Mutasi
Dalam pelaksanaannya, proses mutase di kabupaten Biak Numfor merupakan salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan organisasi dengan melihat formasi yang kosong serta pejabat yang telah pension  sebelumnya.  Sehingga  dengan dilakukanya mutase jabatan, roda organisasi pemerintahan  akan  berjalan  dengan  baik. Mutase  bukan  berarti  adalah  hal  yang negative dilakukan namun mutase dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi.
Berdasarkan  kebutuhan  organisasi, mutase jabatan di internal Pemda Biak atau mutase antar instansi dilingkup Pemda Biak Numfor  setiap  tahunnya  dapat  dilakukan  1 kali  setahun  bahkan  lebih  mengingat kebutuhan Organisasi yang urgensi. Sehingga  pengisian  kekosongan  jabatan strategis dapat direalisasikan melalui mutase.
Pada  tahun  2015  Pemda  Biak Numfor melalui Badan Kepegawaian Daerah  (BKD)  telah  melakukan  mutase jabatan antar Instansi sebanyak 40 orang dan tahun  2016  mutase  jabatan  meningkat menjadi  48  orang  pegawai  dengan  tersebar diberbagai  instansi  lingkup  Pemda  Biak Numfor. Adapun di tahun 2017 sampai pada bulan oktober jumlah pegawai yang dimutasi dengan penempatan berbagai instansi sebanyak 14 orang. Pegawai yang dimutasi tersebar  diberbagai  instansi  lingkup  pemda biak numfor tentunya dengan
memperhatikan syarat-syarat didalam melakukan  mutase  jabatan  berdasarkan aturan perundang-undangan.
Dalam hal prosesnya, mutase jabatan tidak  jauh  berbeda  dengan  proses  promosi, hanya saja mutase dalam proses tahapannya lebih  simple,  namun  tetap  memperhatikan norma-norma atau aturan didalam pelaksanaannya.
Proses  mutasi  jabatan  pada  Pemda Biak  Numfor  melalui  beberapa  tahapan. Pertama,  Badan  Kepegawaian  Daerah (BKD) Kabupaten Biak Numfor menginventaris lowongan jabatan struktural yang ada disertai persyaratan jabatan melalui pejabat yang membidangi Mutasi Kepegawaian.  Kedua,  lowongan  formasi jabatan  struktural  yang  ada  diinformasikan kepada  seluruh  pimpinan  SKPD,  melalui surat  edaran  yang  ditujukan  kepada  kepala SKPD.    Ketiga,  berdasarkan  lowongan formasi  jabatan  tersebut,  kepala  SKPD mengusulkan  nama-nama  calon  pejabat yang  memenuhi  syarat  untuk  mengisi jabatan  struktural  sesuai  dengan  formasi yang    tersedia    di    SKPD  dan  disampaikan kepada  kepala  daerah  melalui  BKD. Keempat, pada tahapan ini seleksi dilakukan oleh  Tim  Baperjakat  untuk  menentukan kualifikasi pegawai yang besangkutan. Hasil dari  seleksi  yang  dilakukan  oleh  Tim Baperjakat    ini    memegang    kunci    pokok, karena  apabila  seleksi dilakukan   dengan kurang  tepat  maka  akan  berpengaruh terhadap penempatan pegawai yang bersangkutan dan sebaliknya apabila seleksi dilakukan  dengan  baik,  maka  tentunya sangat berpengaruh baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Pengaruh Politik Birokrasi dan Otonomi Khusus  pada  Proses  Promosi  Jabatan  di Kab. Biak Numfor
Proses  promosi  jabatan  pada  Pemda Biak  Numfor  pada  dasarnya  tidak  terlepas dari pengaruh politik kepentingan.

## Faktor Kepentingan
Dalam melaksanakan promosi jabatan struktural  pada umumnya dilakukan dengan penuh kepentingan, baik kepentingan  politik  maupun  kepentingan kelompok  tertentu.  Politik  birokrasi  di lingkungan  Pemda  Daerah  Kabupaten  Biak Numfor masih terlihat dengan posisi Kepala Daerah dari kalangan Partai Politik. Pejabat politik  seperti  Kepala  Daerah  punya kewenangan  untuk  menentukan  pegawai yang  akan  dipromosikan.  Bahkan  tendensi dan  masukan  dari  partai  politik  pengusung juga  bisa  saja  ikut  andil  dalam  memilih pegawai  yang  bisa  saja  dianggap  punya hubungan  kepentingan  sehingga  dilakukan promosi  jabatan.  Pada  umumnya  pola kepentingan  ini  bisa  terjadi  disetiap  daerah yang  telah  melakukan  pemilukada  karena intensitas tekanan politik menjadi tolak ukur dalam  melakukan  promosi  pegawai,  baik sebelum  Pilkada  maupun  setelah  Pilkada dilakukan.
Jika  di  lingkungan  pemerintahan Kabupaten  Biak  sedikit  ekstrem  didalam melakukan  promosi  jabatan  pada  Tahun 2015.  Promosi  jabatan  dilakukan  secara besar-besaran  dengan  jumlah  yang  cukup fantastis  yaitu  290  pegawai  yang  tersebar diberbagai instansi. Promosi dilakukan pada moment  pasca  terjadinya  pergeseren  atau pergantian  kepemimpinan  kepala  daerah (Bupati)  yang  digantikan  oleh  wakilnya akibat skandal korupsi.
Politik birokrasi dilingkungan pemerintahan  yang  terasa  kuat  karena pimpinan  daerah  berasal  dari  kalangan politisi,  sehingga  politik  bukan  hanya sebagai  penyeimbang  tetapi  juga  masuk
keranah publik. Seyogyanya politik birokrasi  sebagai  penyeimbang  dalam pelaksanaan pemerintahan dan tidak mempengaruhi pejabat publik dalam mengambil kebijakan publik.

## Faktor Patron Klien
Untuk mengkategorikan bahwa proses  promosi  jabatan  structural  pada Pemda  Biak  juga  dilakukan  atas  dasar adanya  pola  hubungan  kepentingan  dalam promosi  jabatan  oleh  pejabat  politik  untuk klienya didalam birokrasi. Tetapi berdasarkan  penelitian  masih  ada  factor patron  klien  didalam  melakukan  promosi jabatan, karena peluang patron klien tersebut ditunjang dengan kuatnya pengaruh pemilukada,  baik  sebelum  pemilukada dilangsungkan  bahkan  setelah  keluarnya pemenang  kepala  Daerah  dalam  kontestasi Pilkada Daerah.
Pemilukada  sangat  indentik  dengan promosi  jabatan  untuk  meraih  dukungan dalam  birokrasi  pemerintahan,  sehingga terjadinya  promosi  yang  tidak  berdasarkan kompetensi  bahkan  dalam  prosesnya  pun terkadang lebih mudah. Dan dalam perjalanannya  pegawai  harus  selalu  siap setiap saat menerima pejabat politik sebagai pimpinan  tertinggi  organisasi  yang  selalu berganti  sesuai  dengan  masa  jabatannya, memiliki  program  dan    tipe  kepemimpinan yang berbeda satu sama lain, bahkan  sering bertentangan.  Maka,  timbulah  hubungan politik  personal  antara  pejabat  politik dengan  pejabat  structural  birokrasi  yang menggiring birokrasi pada situasi yang tidak sesuai  lagi  dengan  harapan  netralitas birokrasi. Tetapi patron klien yang ada pada Pemda  Biak  Numfor  dapat  diidentifikasi melalui  promosi  jabatan  structural  pasca Pilkada Kabupaten Biak Numfor dilaksanakan  atau  pasca  pelantikan  kepala
daerah  terpilih  pada  pemilukada.  Hal  ini dapat  dijelaskan,  mengingat  kepala  daerah yang  terpilih  merupakan  incumbent  dalam pemilukada  yang  punya  power  dalam menggiring  birokrasi  untuk  kepentingan politik. Kondisi tersebut dapat dilihat dalam promosi besar-besaran sebelum dan sesudah Pilkada dilaksanakan.

## Patron  Klien  dalam  Konteks  Otonomi Khusus
Patron Klien dalam konteks Otonomi Khusus  lebih  di  inpresentasikan  dalam konteks kebijakan otonomi khusus. Kebijakan khusus tersebut sebagai pertimbangan  atas  UU  No.  21  Tahun  2001 bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan  antara  Provinsi  Papua  dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat  di  Provinsi  Papua,  serta memberikan  kesempatan  kepada  penduduk asli  Papua,  diperlukan  adanya  kebijakan khusus  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan Republik Indonesia;
Selanjutnya  dalam  pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada niiai-nilai dasar yang mencakup perlindungan  dan  penghargaan  terhadap etika  dan  moral,  hak-hak  dasar  penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi,  pluralisme,  serta  persamaan kedudukan,  hak,  dan  kewajiban  sebagai warga Negara.
Otonomi khusus Papua sebagai dasar kebijakan  pemerintah  daerah  Kabupaten Biak Numfor lebih memprioritaskan masyarakat  Asli  Papua  dalam  pengisian formasi  jabatan  structural  dalam  birokrasi pemerintahan.  Kondisi  tersebut  tentunya harus  sejalan  dengan system  merit dalam melaksanakan penjaringan orang Asli Papua yang  memiliki  kualitas  dan  kompetensi
untuk  mengisi  formasi  jabatan  structural agar terwujud pemerintahan yang baik.
Kondisi  demikian  diatas  memang sudah  terealisasi  dalam  pengisian  formasi jabatan  structural  Kabupaten  Biak  Numfor terkait  pengisian  formasi  jabatan  structural oleh  masyarakat  Asli  Papua.  Namun, kelemahan  dari  kebijakan  ini  masih  saja sebatas  formalitas  dalam  penjaringan  atau proses  promosi  jabatan  untuk  orang  Asli Papua  karena  sekian  banyak  Aparatur  Sipil Negara  orang  Asli  Papua  yang  seharusnya dilihat  dari  jenjang  karir  dan  kompetensi masih dikesampingkan dengan kepentingan politik.
Sebagaimana pembahasan sebelumnya  bahwa  proses  promosi  dan mutasi jabatan pada kabupaten Biak numfor secara  procedural  hanya  sebatas  formalitas mengingat sarat dengan politik kepentingan sebelum dan sesudah Pemilukada dilaksanakan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dan pembahasan tentang proses promosi struktural  eselon  II  di  Pemerintah  Daerah daerah Kabupaten Biak Numfor, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
Pertama ,  berdasarkan  Prosesnya, proses  promosi  jabatan  struktural  di lingkungan  Pemerintah  Daerah  Daerah Kabupaten Biak Numfor terbagi dua macam yaitu proses promosi jabatan structural untuk Eselon  II  adalah  jabatan  tinggi  setingkat jabatan  Sekretaris  Daerah,  Kepala  Dinas, dan  Kepala  Badan  lebih  ketat  dan  melalui beberapa  tahapan  yang  berbeda  diantara yang  lain.  Namun,  prosesnya  masih  terjadi unsur politik kepentingan dalam mempromosikan  pegawai.  Hal  ini  terjadi dikarenakan selain sebagai daerah Otonomi Khusus, juga daerah yang mengikuti pilkada
langsung. Melihat kondisi jumlah banyaknya pegawai yang mendapat promosi menjelang pilkada mengindikasikan kuatnya pengaruh  politik  dalam  mengisi  jabatan birokrasi.  Hal  tersebut  juga  terjadi  setelah keluarnya pemenang pemilu dan pelantikan Kepala Daerah dengan melakukan perombakan  besar-besaran  pada  tubuh birokrasi dengan melaksanakan promosi dan mutase jabatan.
Kedua, proses promosi untuk Eselon III  dan  IV  memiliki  proses  tahapan  yang sedikit  berbeda  dengan  pejabat  Eselon  II. Perbedaan  tersebut  terjadi  pada  proses Assesment  center untuk  jabatan  Eselon  III dan  IV  tidak  dipakai  tapi  dalam  proses  ini hanya  dilakukan  penjaringan  dan  penilaian oleh BKD melalui Bidang Perencanaan dan Pengembangan  Pegawai  dengan  melihat bank  data  dan  DUK  serta  daftar  Normatif pegawai, kemudian dilakukan fit and proper test oleh BKD dan Baperjakat. Setelah hasil penilaian fit and proper test muncul, maka BKD  bersama  Tim  Baperjakat  membahas hasil  tersebut  dihadapan  Bupati  untuk dilakukan penetapan calon pejabat Eselon III dan IV, selanjutnya untuk dilantik.
Selanjuntnya,  untuk  proses  tahapan mutase pada pemda  Biak Numfor tidak jauh berbeda  dalam  proses  promosi  jabatan structural  Eselon  III  dan  IV,  hanya  saja dalam  pelaksanaannya  proses  mutase  lebih simple.  Proses  mutase  pada  pemda  biak melalui  beberapa  tahapan  seperti  adanya formasi  kosong  yang  kemudian  dilakukan penjaringan  oleh  BKD  melalui  bidang Mutasi Pegawai. Setelah dilakukan penjaringan berdasarkan syarat-syarat kepangkatan  yang  dimiliki  pegawai,  untuk selanjutnya  dilakukan  penilaian  oleh  Tim Baperjakat. Hasil penilaian tersebut dikoordinasikan kepada Bupati untuk
dilakukan penetapan terhadap pegawai yang akan dimutasi.
Pada dasarnya proses mutase pegawai  hanya  menggunakan  syarat-syarat administrative  saja  tanpa  memperhatikan kompetensi  yang  dimiliki  pegawai.  Syarat- syarat administrative yang menjadi penilaian hanya  memperhatikan  pada  kepangkatan dan  system  senioritas  yang  diperoleh  dari bank  data  pegawai,  DUK  dan  daftar normative pegawai.
Sementara  itu,  politik  birokrasi  di lingkungan  Pemda  Daerah  Kabupaten  Biak Numfor  masih  terlihat,  mengingat  para pejabat politik seperti Kepala Daerah punya kewenangan  untuk  menentukan  pegawai yang  akan  dipromosikan.  Bahkan  tendensi dan  masukan  dari  partai  politik  pengusung juga  bisa  saja  ikut  andil  dalam  memilih pegawai  yang  bisa  saja  dianggap  punya hubungan  kepentingan  sehingga  dilakukan promosi  jabatan.  Pada  umumnya  pola kepentingan  ini  bisa  terjadi  disetiap  daerah yang  telah  melakukan  pemilukada  karena intensitas tekanan politik menjadi tolak ukur dalam  melakukan  promosi  pegawai,  baik sebelum  Pilkada  maupun  setelah  Pilkada dilakukan.  Kondisi  ini  yang  kemudian terjadi  di  Kabupaten  Biak  Numfor  dengan adanya  promosi  besar-besaran  Aparatur Sipil Negara ditingkat Eselon II, III, dan IV. Promosi  dan  mutase  pun  dilakukan  pada moment  sebelum  dan  sesudah  pesta demokrasi  Pilkada  dilaksanakan.  Sehingga tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kuatnya pengaruh  politik  dalam  pengisian  jabatan struktural  pada  Pemerintahan  Kabupaten Biak  Numfor  dikarenakan  adanya  factor Kepentingan dan Patron Klien.
Saran Pada proses promosi baiknya dilakukan  assessment  center  untuk  semua
jabatan  baik  Eselon  IV  sampai  Eselon  I, sehingga  menghasilkan  pegawai  yang professional dan kompeten.
Pelaksanaan  promosi  dan  mutase jabatan structural pada Pemda Biak Numfor baiknya dilakukan secara lebih terbuka dan transparan  dimulai  dari  tahap  informasi jabatan  lowong  sampai  pada  tahap  akhir. Sehingga hasil penilaian berdasarkan assessment  untuk  pejabat  Eselon  II  dan fit and  proper test  sesuai  dengan  kompetensi pegawai yang dimiliki.
Dengan adanya transparansi informasi formasi lowong jabatan struktural membuka peluang besar bagi pegawai untuk menunjukkan  kompetensi  yang  dimiliki selama  proses  penjaringan  dan  assessment, sehingga  penilaian  dan  pemilihan  pegawai yang  kompeten  dan  prosfesional  dapat tercapai.
Diperlukan konsistensi kepala daerah dalam mengembangkan sumber daya aparatur  pemerintah  daerah  khususnya masyarakat Asli papua sebagai implementasi otonomi khusus dalam meningkatkan kompetensi pegawai (Masyarakat Asli Papua) melalui Pendidikan dan  pelatihan  sehingga  meningkatkan  etos kerja,  kompetensi,  dan  profesionalisme pegawai dalam pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Rozali, (1986), Hukum Kepegawaian ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Dessler,  Gary.  2005. Manajemen  Sumber Daya  Manusia .  Alih  bahasa:  Eli Tanya.  Penyunting  Bahasa:  Budi Supriyanto. Jakarta: Indeks
Hasibuan,  Malayu.  (2012). Manajemen Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta:  PT Bumi. Aksara.
Mustafa, Delly. (2013). Birokrasi Pemerintahan . Bandung: Alfabeta.
Purwandanu, Didik. 2013. Efektivitas Dana Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat dalam Memo Kebijakan :

## PATTIRO
Setiyono,  Budi,  (2004). Birokrasi  dalam Perspektif  Politik  dan  Administrasi . Puskodak-UNDIP, Semarang.
Simamora,  Henry.  (2006). Manajemen Sumberdaya  Manusia .  Yogyakarta: Sekolah. Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
Siagian,  Sondang  P,  (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia . Bumi Aksara, Jakarta. Edisi.1
Siagian,  Sondang  P.  (2005). Fungsi-fungsi Manajemen .  Jakarta.  Penerbit  Bumi. Aksara.
Sutrisno, (2013). Manajemen Sumber Daya Manusi a.  Edisi  Pertama,  Jakarta  :
Kencana
Thoha, Miftah, (2014). Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia .
Kencana Perdana Media, Jakarta.
Thoha, Miftah, (2014). Manajemen Kepegawaian  Sipil  Di  Indonesia . Kencana  Prenada  Media  Group,
Jakarta, (Edisi Kedua).

## Jurnal
Atmojo,  Muhammad  Eko.  (2016). Analisis Proses  Promosi  Jabatan  Aparatur Sipil  Negara  Studi  Kasus:  Proses Promosi  Jabatan  Stuktural  Eselon  II
di Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2014 .
Aristo Jurnal, Vol 7, Juli
Azhzhahiri,  Bhasir  (2012). Recruitment Analysis  Through  Open  Bidding Announcementin  the  Selection  of Prospective  Echelon  II.  International Journal  of  Administrative  Science  & Organization,  Bisnis  &  Birokrasi , Volume 19, Number 3.
Sudrajat, Tedi (2014). Eksistensi Kebijakan Pengisian  Jabatan  Struktural  Dalam Kerangka  Pengembangan  Sumber Daya  Manusia  Aparatur  Berbasis Merit. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS , Volume 8 Nomor 1
Juni.
Zulchaidir (2011). Proses Rekrutmen Pimpinan Birokrasi Pemerintah Daerah  di  Kabupaten  Sleman  dan Kota Parepare. Jurnal Studi Pemerintahan ,  Volume  2  Nomor  2
Agustus.