## Kolaborasi Masyarakat Sipil dan Perusahaan dalam Pelaksanaan SDGs di Indonesia
Meila Riskia Fitri 1 dan Putri Rima Jauhari Universitas Negeri Jakarta

## Abstract
In the history of social movements in Indonesia, civil society organisation (CSO) has taken an important role. Even since the colonial period in order to seize independence, up to this day in terms of filling the development. The  global  development  agenda  or  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  require  the  role  of  various stakeholders, including civil society organizations and companies. The purpose of this research is to find out the form  of  collaboration  between  civil  society  and  companies  in  the  implementation  of  SDGs  in  Indonesia.  The method used is library research. The results of this study show that Civil society Indonesia collaborates to ask the  government  as  the  person  in  charge  of  the  State  to  implement  transparent  and  accountable  SDGs.  The initiative  is  carried  out  by  civil  society  in  encouraging  the  role  of  various  parties,  including  companies  to actively  participate  in  the  implementation  of  SDGs  in  Indonesia.  Among  the  initiatives  carried  out  are encouraging  multiparty  cooperation,  launching  "Fiqh  Zakat  for  SDGs",  and  building  a  multiparty  platform. From  the  existing  practices,  it  can  be  seen  that  there  is  a  shifting  pattern  of  the  role  of  civil  society,  where previously  faced  with  the  State  and  the  company,  but  today  it  is  more  towards  collaborative  work  with  two components in a Country.
Keywords : Social Movements, Civil Society, SDGs

## Abstrak
Dalam  sejarah gerakan  social  di Indonesia,  civil society  organisation (CSO) telah mengambil peran penting. Bahkan sejak masa penjajahan dalam rangka untuk merebut kemerdekaan, sampai dengan hari ini dalam hal mengisi  pembangunan.  Agenda  pembangunan  global  atau  Sustainable  Development  Goals  (SDGs) membutuhkan peran dari berbagai stakeholder, termasuk diantaranya adalah organisasi masyarakat sipil dan perusahaan. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk kolaborasi masyarakat sipil dan perusahaan dalam  pelaksanaan  SDGs  di  Indonesia.  Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  pustaka.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Civil  society  Indonesia  berkoalisi  untuk  meminta  pemerintah  sebagai penanggung jawab dalam Negara melaksanakan SDGs yang transparan dan akuntabel. Inisiatif dilakukan oleh masyarakat  sipil  dalam  mendorong  peran  berbagai  pihak,  termasuk  perusahaan  untuk  berpartisipatif  aktif dalam  pelaksanaan  SDGs  di  Indonesia.  Diantara  inisiatif  yang  dilakukan  adalah  mendorong  kerjasama multipihak,  meluncurkan  “Fiqh  Zakat  for  SDGs”,  dan  membangun  platform  multipihak.  Dari  praktik-praktik yang ada, dapat dilihat bahwa terdapat pola yang bergeser dari peran masyarakat sipil, dimana sebelumnya berhadap-hadapan dengan Negara maupun perusahaan, namun hari ini lebih kearah kerja kolaboratif dengan dua komponen dalam suatu Negara tersebut.
Kata Kunci : Gerakan Sosial, Masyarakat Sipil, SDGs
1 mfitri@unj.ac.id

## Pendahuluan
Pada  September  2017  lalu,  pemerintah  Indonesia  telah  mengesahkan  peraturan  mengenai pelaksanaan  SDGs.  Peraturan  Presiden  No.  59  Tahun  2017  ini  membuktikan  komitmen  tinggi pemerintah  terhadap  pelaksanaan  SDGs  di  Indonesia.  Perusahaan  merupakan  salah  satu  aktor  yang disebutkan  dalam  Perpres.  Dengan  kata  lain  perusahaan  menjadi  salah  satu  pilar  dalam  kesuksesan pelaksanaan SDGs selain pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat (Ormas).
Peran  multipihak  dalam  pelaksanaan  dan  pencapaian  SDGs  sudah  pernah  dibahas  oleh beberapa  pakar,  termasuk  diantaranya  peran  sector  bisnis  atau  perusahan.  John  Ruggie    ahli  ilmu politik dan penulis UN Guiding principle on Bussines and Human Rights (2011) telah menulis bahwa dalam pelaksanaan dan pemajuan SDG, perusahaan  tidak boleh hanya berhenti melihat SDG sebagai peluang bisnis semata, tetapi juga perlu memperhatikan dampak negative operasi mereka.
Smeru  (2017)  mencatat  bahwa  SDGs  sebagai  kelanjutan  dari  MDGs  (Millenium Development Goals) memiliki perbedaan dalam perumusannya. Jika MDGs dirumuskan oleh Negara- negara OECD ( Organisation for Economic Co-operation and Development ) dan para pakar beberapa lembaga  internasional,  maka  berbeda  dengan  SDGs  yang  melibatkan  pemangku  kepentingan  yang lebih luas, baik pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, pihak swasta, maupun filantropi, dari negara maju maupun  berkembang.  Perbedaan ini  menjadi  dasar bagi  sifat  partisipatoris  SDGs  sejak  proses perumusan, pelaksanaan, sampai evaluasi.
Pentingnya  peran multipihak  dalam  setiap  proses  SDGs  menjadi  dasar  penelitian  ini.  Dapat dikatakan bahwa penelitian ini berusaha untuk mengumpulkan informasi mengenai peran dari salah satu  aktor  pembangunan  penting,  yakni  CSO  dalam  mendorong  keterlibatan  berbagai stakeholder , termasuk perusahaan. Penelitian ini bermaksud untuk memaparkan bagaimana kerja-kerja kolaboratif yang  dilakukan  CSO  dan  Perusahaan  dalam  pelaksanaan  SDGs  di  Indonesia.  Dengan  demikian, diharapkan dapat menjadi model pembangunan yang bisa dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  dengan  metode  kajian  pustaka.  Pengumpulan  data  studi pustaka.  Studi  pustaka  melakukaan  penelusuran  pustaka  bukan  hanya  sebagai  langkah  awal  untuk menyiapkan kerangka penelitian, dan/atau proposal untuk mendapatkan informasi tentang penelitian sejenis,  memperdalam  kajian  teoritis,  atau  mempertajam  metodologi,  melainkan  sekaligus memanfaatkan sumber pustaka untuk memperoleh data penelitian. 2 Dengan demikian, informasi dan data dalam penelitian ini diambil dari sumber buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel dan opini media elektronik yang ada di Indonesia. Sehingga kemudian bisa dianalisis dalam penelitian ini.
2 Mestika Zed. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004

## Hasil dan Pembahasan

## Peran dan Keterlibatan Perusahaan Dalam Pelaksanaan SDGs Di Indonesia
Di  Indonesia,  beberapa  perusahaan  telah  membuktikan  keterlibatannya  dalam  pelaksanaan SDG’s,  dengan  melakukan  kampanye  terkait  poin-poin  yang  terdapat  dalam  SDGs  dan  membuat berbagai program pembangunan berkelanjutan dalam berbagai sektor. Diantara  beberapa perusahaan di  Indonesia  yang  telah  bersama-sama  berkomitmen  dalam  melaksanakan  SDGs  tergabung  dalam Indonesia Business  Council  for  Sustainable  Development (IBCSD).  Organisasi  ini  dapat  dilihat sebagai bentuk kerja sama antar beberapa perusahaan dalam berperan aktif mewujudkan SDGs.
Terkait sektor pendidikan yang merupakan tujuan 4 SDGs mengharapkan bukan hanya semua anak mendapatkan akses pendidikan yang sama, tetapi juga diharapkan para remaja dan orang dewasa di  10  tahun  yang  akan  datang    memiliki  keahlian  yang  relevan  agar  mendapatkan  pekerjaan  yang layak  dan  bisa  berwirausaha.  Selain  itu  juga  diharapkan  para  perusahaan  diharapkan  ikut berpartisipasi  dalam memastikan mutu  fasilitas  yang sensitif terhadap  gender,  anak,  dan  disabilitas, memperbanyak  beasiswa  untuk  negara-negara  berkembang  dan  kurang  berkembang,  dan meningkatkan  penyediaan  guru-guru  yang  berkualitas. 3 Hal  ini  lah  yang  menjadi  salah  satu pertimbangan mengapa sektor pendidikan menjadi penting dan harus diprioritaskan, yakni karena bisa memengaruhi kehidupan pada masa yang akan datang.
Salah  satu  program  yang  berfokus  pada  peningkatan  pendidikan  yang  berkualitas  adalah program Sekolah Rakyat Ancol yang dilakukan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Program ini adalah program yang berusaha untuk menyediakan pendidikan berkualitas dan layak bagi orang-orang yang  kurang  beruntung. 4 Program  ini  berlokasi  di  Kelurahan  Ancol  Pademangan,  Jakarta  Utara dengan 113 siswa yang berada di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sekolah Rakyat Ancol berusaha    memberikan  peluang  kepada  anak-anak  untuk  mengembangkan  kemampuannya.  Tidak hanya di bidang akademi, tetapi mereka juga diajarkan untuk berwirausaha dengan mengelola kantin. Mereka juga belajar menari, bermain musik, public speaking , dan berwiraswasta.
Hasilnya,  pada  akhir  2017  berdasarkan  perhidungan Social  Return  on  Investment (SROI), program Sekolah Rakyat Ancol memberikan dampak positif dengan rasio SROI sebanyak 1 : 2, 90. Dimana hasil rasio ini menujukan bahwa setiap Rp 1,00 yang di investasikan oleh perusahaan, dapat memberikan Rp 2,90  pengembalian sosial. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dikatakan bahwa program Sekolah Rakyat Ancol memberikan manfaat bagi orang tua dengan mendapatkan dukungan finansial  dan  mengenal  lebih  baik  tentang  potensi  anak-anaknya.  Selain  itu,  para  orang  tua  pun mendapatkan ilmu tentang kewirausahaan dan parenting . 5
3 Dikutip dari https://www.sdg2030indonesia.org/page/12-tujuan-empat yang diakses pada 29/10/20
4 Ibid, hlm 40
5 Ibid, hlm 40
Sementara  dalam  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif  dan  berkelanjutan, diperlukan  pemeliharaan  pertumbuhan  ekonomi  perkapita,  pencapaian  level  lebih  tinggi  untuk produktivitas  ekonomi  melalui  sertifikasi,  mendorong  kebijakan  berorientasi  pembangunan  yang mendukung ativitas produktif, penciptaan  lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi da mendorong pertumbuhan usaha mikto dan menengah. 6
Terkait dengan tujuan 8 SDG’s adalah program “ Reuse of Plastic Strapping Waste ” oleh PT Indah  Kiat  Pulp  &  Paper  Tbk  (Perawang  Mill)  -  APP  Sinar  Mas).  Melalui  program  ini  berton-ton sampah plastic strapping telah diubah menjadi produk kerajinan, seperti keranjang, pot bunga, keset, tas,  dan  sebagainya.  Melalui  program  ini  juga,  banyak  dari  anggota  masyarakat  Riau  yang terberdayakan  dan  menambah  penghasilan  mereka  mencapai  Rp  800.000  hingga  Rp  1.500.00 perbulan.  Dengan  anggota  kelompok  di  awal  sebanyak  3  wanita,  kini  menjadi  95  anggota  dengan komposisi  90  wanita  dan  5  pria.  Selain  meningkatkan  penghasilan,  kegiatan  ini  juga  berdampak positif bagi linkungan dengan menerapkan prinsip 3R ( Reduce , Reuse , dan Recycle ).
Hal lain yang dilakukan perusahaan adalah sebagai salah satu program untuk menghadirkan kesetaraan gender di sektor ekonomi adalah “ Cocoa Life – Empowering The Men, Women and Youth within  Cocoa  Communities  to  Lead  Their  Own  Development ”  yang  dibentuk  oleh  PT  Mondelēz Indonesia. Program ini dilaksanakan di berbagai daerah, seperti Lampung, Sumatra Barat, Sulawesi selatan, dan Sulawesi Tenggara.  Program ini berusaha untuk mendukung pemberdayaan perempuan yang  menjadi  salah  satu  prinsip Cocoa  Life  Program .  Bekerjasama  dengan  Save  the  Children, Wahana  Visi  Indonesia,  Swisscontact,  Barry  Callebaut,  Cargil,  dan  Departemen  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  mereka  meningkatkan  kapasitas  para  perempuan  dalam kepemimpinan,  berbicara  di  depan  umum,  fasilitasi,  negosiasi  dan  menyampaikan  pendapat  dalam rapat  umum,  memulai  rencana  aksi  komunitas  di  Musrembang,  Literasi  Keuangan,  VSLA,  dan pengelolaan ekonomi rumah tangga.
Hasilnya, di akhir tahun 2018, terdapat peningkatan kapasitas lebih dari 26.000 perempuan di komunitas  Cocoa.  Program  ini  juga  melatih  lebih  dari  5.700  anggota  komunitas  pada  masalah kesetaraan  gender  yang  terjadi  di  Indonesia.  Lebih  dari  30%  perempuan  berpartisipasi  dalam pengambilan keputusan desa (Musrenbang), lebih dari 790 wanita dalam posisi kepemimpinan, 695 kelompok  VSLA dengan total tabungan banyak Rp 8,3 Milyar, 241 komunitas/kepala desa berfokus pada  program  pemberdayaan  perempuan,  115 kelompok  kecil  petani  wanita, 340  relawan  penyuluh wanita. 7

## Dorongan Masyarakat Sipil bagi Perusahaan
Masyarakat Sipil seringkali dipadankan dengan konsep civil society. Keberadaan civil society di  Indonesia  sudah  dimulai  sejak  lama,  bahkan  sejak  masa  pra-kemerdekaan.  Secara  historis, civil
6 Dikutip dari https://www.sdg2030indonesia.org/page/16-tujuan-delapan yang diakses pada 29/10/20
7 Ibid, hlm 50
society sebagai konsep memliki akar dari proses sejarah Barat 8 . Civil society merupakan konsep lama yang  berkembang  sekitar  abad  ke-18.  Pemikir  pada  saat  itu  merujuk  kepada civil  society sebagai kelompok  atau  kekuatan  yang  bebas  dan  mandiri  dihadapkan  dengan  negara  ( the  state ).  Kemudian konsep  ini  berkembang  menjadi  ketidakpuasan  terhadap  negara  yang  dianggap  kekuasaan  atau otoritasnya  makin  atau  terlalu  besar.  Selain  kepada  Negara,  ketidakpuasan  juga  ditujukan  kepada pelaku  bisnis  atau  pasar  yang  kemudian  dianggap  semakin  tidak  proporsional  dengan  kekuasaan ekonominya.
Civil    Society menurut  Larry  Diamond  ( Rethinking  Civil  Society  :  Toward    Democratic Consolidation ), dipahami  sebagai  bidang  kehidupan sosial  yang terorganisir yang bersifat sukarela, menghasilkan  diri,  sebagian  besar  otonom  atau  mandiri  dari  entitas    negara    serta    terikat    tatanan hukum  atau  seperangkat  aturan  bersama. 9 Namun,  kemandirian  civil  society  tidak  menjadikannya tertutup dari kerja-kerja kolaboratif, seperti yang dilakukan dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan 2030  ini.  Cohen  dan  Arato  menjelaskan  bahwa civil  society sering  pula  dipahami  sebagai  pihak ketiga, diantara  negara  dan  pasar.  Hal  ini  sejalan  dengan  yang  dipaparkan pada  bagian sebelumnya mengenai tiga komponen dalam negara yang masing-masing memiliki perannya sendiri.
“ Civil society is typically defined as the un-coerced middle space or ‘third sector’, between state and market, an organisational characteristic of wider society and its engagement with political  authority  and  markets.  A  standard  definition  is  as:  a  sphere  of  social  interaction between  economy  and  the  state,  composed  above  all  of  the  intimate  sphere  (especially  the family), the sphere of associations (especially voluntary associations), social movements, and forms of public communication .” (Cohen and Arato 1994: ix)
World Bank sebagai salah satu actor penting dalam pembangunan di dunia menjelaskan bahwa civil society memiliki cerita sukses dalam siklus tata kelola, yakni menggali komitmen kuat berbagai actor pembangunan untuk melakukan transparansi sampai menuntut akuntabilitas dalam setiap proses.
“ The World Bank’s recent World Development Report on ‘Governance and the Law’ assigned civil  society  action  a  specific  role  in  the  chain  of  governance  ‘from  transparency  to accountability’,  noting  civil  society  successes  in  extracting  greater  commitment  to transparency from states and market actors, publicising failures, violations and abuses, and in demanding (if not necessarily enforcing) accountability ” (World Bank 2017).
Civil society di Indonesia melakukannya dengan berkoalisi untuk meminta pemerintah sebagai penanggung jawab dalam negara melaksanakan SDGs yang transparan dan akuntabel. Oleh karenanya koalisi masyarakat sipil Indonesia untuk SDGs, yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat sipil, bekerja sama dengan berbagai sektor, termasuk sektor swasta dalam rangka upaya mencapai SDGs di tahun 2030.
Infid; Mendorong kerjasama multipihak
8 Suharno. Telaah Kritis terhadap Masyarakat Madani (Civil Society). 2007. Dalam Jurnal Civics, Vol. 4, No. 2, Desember 2007
9 Gili Argenti. CIVIL SOCIETY, SHADOW STATE DAN LOCAL STRONGMEN DALAM KAJIAN POLITIK LOKAL . 2018. Dalam Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.4, No.1, April 2018
Sebagai  salah  satu  NGO  yang  cukup  senior  di  Indonesia,  Infid  mengambil  peranan  cukup penting  dalam  pelaksanaan  SDGs  di  Indonesia.  Dimulai  sejak  persiapan  SDGs  disepakati,  atau dikenal dengan masa Post-2015 Development Agenda, Infid bersama dengan organisasi masyarakat sipil lain mendorong tata kelola pelaksanaan SDGs yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Agenda  Pembangunan  2030  atau  SDGs  yang  disepakati  pada  tahun  2015  merupakan kelanjutan  dari  agenda  pembangunan  MDGs.  Pada  pelaksanaan  MDGs,  Indonesia  terbilang  masih memiliki catatan kritis, mulai dari perihal tata kelola sampai dengan pencapaian tiap tujuannya. Pada saat  MDGs,  Indonesia  baru  mengeluarkan  dasar  hukum  berupa  Inpres  No.3  Tahun  2010  tentang Program Pembangunan yang berkeadilan. Artinya terdapat keterlambatan paling tidak 10 tahun sejak MDGs disepakati oleh Negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia.
Kesalahan ini diharapkan tidak lagi terjadi pada masa SDGs, oleh karenanya masyarakat sipil mendorong agar dasar hukum pelaksanaan SDGs diselesaikan sejak awal. Kemudian terbitlah Perpres 59/2017.  Dalam  peraturan  ini  termuat  pula  keterlibatan  multipihak  dalam  pelaksanaan  SDGs  di Indonesia. Usulan tentang hal ini sudah dilakukan sejak SDGs disepakati.
Perpres No. 59 Tahun 2017 Pasal 8 menyebutkan bahwa Tim Koordinasi Nasional yang terdiri atas Dewan Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar. Lebih lanjut lagi, keterlibatan multi  pihak  termuat  dalam  Tim  Pelaksana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  10  bahwa  anggota  tim pelaksana terdiri dari unsur kementerian/lembaga, filantropi, dan pelaku usaha, akademisi, dan ormas.
Sejalan dengan hal tersebut, Infid mereplikasi pola tim koordinasi nasional, yang merupakan usulan  dari  koalisi  masyarakat  sipil,  pada  level  daerah.  Sampai  dengan  tahun  2017,  setidaknya  6 Kota/Kabupaten  sudah  siap  untuk  membentuk  Tim  Koordinasi.  Diantara  Kota/Kabupaten  yang dimaksud  adalah  Kab.  Jember,  Kab.  Maros,  Kota  Banda  Aceh,  Kota  Kupang,  dan  Prov.  DI Yogyakarta.  Komitmen  berbagai  pihak  termasuk  perusahaan  ditunjukkan  dengan  keterlibatan  aktif dalam tim koordinasi yang dimaksud.

## BAZNAS; Meluncurkan “Fiqh Zakat for SDGs”
Pada  akhir  Juli  2018  lalu,  Baznas  meluncurkan  Buku  Fikih on SDGs.  Buku  ini  diharapkan dapat menjadi contoh baik tentang pengelolaan zakat. Kajian yang dirilis oleh Baznas dengan judul Sebuah  Kajian  Zakat  untuk  SDGs  menekankan  bahwa  zakat  merupakan  salah  satu  instrumen keuangan  sosial  Islam  yang  bertujuan  untuk  memenuhi  bahkan  meningkatkan Maqashid  Syariah individu. Maqashid  Syariah yang  dimaksud  sejalan  dengan  SDGs  yang  memiliki  prinsip  tanpa kemiskinan,  kesehatan  yang  baik,  dan  tanpa  kelaparan.  Dengan  demikian  terdapat  hubungan  yang relevan antara maqashid syariah sebagai kerangka tujuan Zakat dan SDGs. Meski demikian relevansi yang terjadi merupakan kesesuaian berdasarkan konteks kebutuhan dari kondisi mustahik .
Relevansi  dari  kajian  tersebut  dengan  realisasi  yang  dilakukan  Baznas  yakni  dengan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan. Salah satu langkah yang ditempuh Baznas sesuai kajian tersebut yakni dengan mengelola dana CSR untuk pengentasan kemiskinan. Hal
ini  karena  penyaluran  zakat  memiliki  irisan  yang  besar  dengan  pencapiaan  SDGs.  Misal  yang dilakukan  oleh  PT.  Ufia  Tirta  Mulia  yang  memiliki  bidang  usaha  pada  air  minum  kemasan mempercayakan penyaluran infak  kepada  Baznas  pada  tahun  2018, dimana  pada  tahun  sebelumnya mereka mempercayakan dana CSR untuk dikelola oleh Baznas.

## Oxfam di Indonesia; Platform multipihak Track-SDGs
Oxfam adalah organisasi nirlaba dari Inggris yang berfokus pada pembangunan penanggul PT. Ufia Tirta  Muliangan  bencana  dan advokasi,  bekerja sama dengan  mitra  lainnya  untuk mengurangi penderitaan  di  seluruh  dunia.  Organisasi  ini  terdiri  dari  15  organisasi  dari  98  negara  di  dunia. Didirikan pada tahun 1942 di Oxford.
Dalam  rangka  mendukung  agenda  pembangunan  di  Indonesia,  Oxfam  melakukan  kerja kolaborasi  bersama  dengan  organisasi  masyarakat  lain.  Misal  dalam  membangun platform  online Track  SDGs  di  mana  bekerja  sama  dengan  CISDI.  TrackSDGs.id  merupakan  kanal  bagi  aktor pembangunan  yang  ingin  menyebarluaskan  capaian  dan  praktik  baik  yang  didapatkan  selama menjalankan  program-program  pembangunan  yang  berkontribusi  terhadap  pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.
Melalui  platform  ini,  aktor  pembangunan  di  seluruh  Indonesia  dapat  berjejaring  dan berkolaborasi dengan mitra pembangunan lain yang memiliki visi dan misi yang sama. Platform ini bertujuan  untuk  mendorong  terbentuknya  mekanisme  pemantauan  implementasi  SDGs  yang  dapat secara efektif meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas setiap pelaku pembangunan.
Inisiatif  tersebut  diantaranya  dilakukan  oleh  masyarakat  sipil  dalam  mendorong  peran perusahaan  untuk  berpartisipatif  aktif  dalam  pelaksanaan  SDGs  di  Indonesia.  Dari  praktik  tersebut, dapat  dilihat  bahwa  terdapat  pola  yang  bergeser  dari  peran  masyarakat  sipil,  dimana  sebelumnya berhadap-hadapan dengan negara maupun perusahaan, namun hari ini lebih kearah kerja kolaboratif dengan dua komponen dalam suatu negara tersebut.

## Kesimpulan
Keterlibatan  perusahaan  memiliki  peran  penting  dalam  menyukseskan  pelaksanaan  SDGs. Sampai  saat  ini,  sudah  terdapat  beberapa  perusahaan  di  Indonesia  telah  berkontribusi  dalam menyukseskan  pelaksanaan  SDGs,  termasuk  dalam  sektor  pendidikan,  ekonomi,  dan  kesetaraan gender.  Selain  itu,  untuk  mempertahankan  komitmen  perusahaan  dalam  melaksanakan  SDGs  ini, perlu  adanya  peranan civil  society dalam  mendorong  terbentuknya  mekanisme  pemantauan implementasi SDGs yang dapat secara efektif meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas setiap  pelaku  pembangunan.  Seperti  mendorong  pembentukan  tim  koordinasi  yang  melibatkan multipihak, menyelaraskan SDGs dengan keagamaan, serta membuat platform digital sehingga semua pihak dapat memantau kerja kolaboratif dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Agarwal, Namit, & dkk. (2017). Raising the bar. London: Oxfam.
Argenti, G. (2018, April 1). Civil Society, Shadow State dan Local Strongmen Dalam Kajian Politik Lokal. Cosmogov : Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 4, No 1 . Indonesia  Business  Council  for  Sustainable  Development  (IBCSD).  (2019). Private  Sector Contribution to Achieve SDGs in Indonesia. Jakarta: IBCSD. Panuluh,  S.,  &  Fitri,  M.  R.  (2016). Perkembangan  Pelaksanaan  Sustainable  Development  Goals. Jakarta: INFID.
Perkasa,  A.  (2015,  November  23). PEMBANGUNAN  BERKELANJUTAN:  Masyarakat  Sipil  Minta Pembentukan  Panitia  Bersama .  Retrieved  Oktober  31,  2020,  from  Bisnis.com: https://ekonomi.bisnis.com/read/20151223/9/504468/pembangunan-berkelanjutan- masyarakat-sipil-minta-pembentukan-panitia-bersama
Suharno. (2007, Desember 2007). Telaah Kritis Terhadap Masyarakat Madani (Civil Society). Civics, Vol 4, No 2 . Track SDGs. (n.d.). Retrieved Oktober 30, 2020, from Track SDGs: https://www.tracksdgs.id/ Zed, Mestika. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia