INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7096-7110 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pembangunan Perbankan Syariah: Menyelaraskan Prinsip Hukum Islam dengan Dinamika Keuangan
Aulia Fatin Nur Hasanah 1 , Maysaroh 2 , Wiwit Tasya Fitrianna 3 ✉ , Zulfan Lidnan 4 , Tri Setiady 5
Universitas Singaperbangsa
Email: wiwittasyafitrianna@gmail.com 3 ✉

## Abstrak
Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring dengan dinamika keuangan global yang dipengaruhi oleh globalisasi dan inovasi teknologi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana  prinsip-prinsip  hukum  Islam  dalam  perbankan  syariah  diselaraskan  dengan  dinamika keuangan  kontemporer  serta  mengidentifikasi  hambatan  utama  yang  dihadapi.  Metode  analisis deskriptif digunakan dengan fokus pada regulasi dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hasilnya menunjukkan landasan hukum yang kuat bagi perbankan syariah, baik dari sumber hukum positif maupun Islam. Namun, masih ada tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami  prinsip-prinsip  syariah  dan  minimnya  pemahaman  masyarakat  tentang  bank  syariah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri perbankan syariah untuk mengatasi tantangan ini. Kesimpulannya, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk memperkuat posisinya  dalam  pasar  keuangan  global  dan  berkontribusi  pada  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan  dengan  terus  berinovasi  dan  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  akan  perbankan syariah.
Kata Kunci: Perbankan Syariah, Dinamika Keuangan, Hukum Islam

## Abstract
Islamic banking in Indonesia has experienced rapid development alongside the global financial dynamics influenced  by  globalization  and  technological  innovations.  This  research  aims  to  elucidate  how  the principles of Islamic law in Islamic banking are aligned with contemporary financial dynamics and identify the main challenges faced. Descriptive analysis method is employed, focusing on the regulation and development of Islamic banking in Indonesia. The results indicate a strong legal foundation for Islamic banking, both from positive legal sources and Islamic sources. However, there are still challenges such as 2 limited human resources understanding Islamic principles and the lack of understanding among the public about Islamic banking. Collaboration among the government, educational institutions, and the Islamic banking industry is needed to address these challenges. In conclusion, Islamic banking has great potential to strengthen its position in the global financial market and contribute to sustainable economic  growth  through  continuous  innovation  and  increasing  public  understanding  of  Islamic banking.
Keywords: Islamic Banking, Financial Dynamics, Islamic Law

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  tercantum  dan  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila bahwa tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  melalui pengembangan  sistem  perekonomian  berkeadilan.  Untuk  menjamin  keberlangsungan demokrasi ekonomi, maka seluruh potensi, ide, dan kreativitas masyarakat harus dikerahkan dan  dikembangan  secara  maksimal  tanpa  merugikan  kepentingan  umum.  Dengan demikian, seluruh potensi kekuatan ekonomi dapat dimobilisasikan ke dalam masyarakat guna  memberikan  kontribusi  terhadap  perkembangan  kesejahteraan  rakyat.  Untuk mencapai  tujuan  tersebut,  perlu  lebih  diperhatikan  upaya  keserasian,  keselarasan,  dan keseimbangan  unsur  pertumbuhan  ekonomi,  pemerataan  pembangunan,  dan  stabilitas nasional dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Salah satu lembaga yang berperan strategis  dalam  menyelaraskan,  menyerasikan,  dan  menyeimbangkan  unsur  trilogi pembangunan adalah perbankan (Utama, 2020).
Perbankan  merupakan  keseluruhan  kaidah  tentang  perbankan,  mencakup  segala kegiatan usaha, organisasi, cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dapat disimpulkan  bahwa  bank  adalah  lembaga  keuangan  yang  kegiatan  usahanya  adalah memobilisasikan dana dari masyarakat, mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat, dan menyelenggarakan jasa keuangan lainnya.
Berdasarkan  kegiatan  usahanya,  jenis-jenis  bank  dapat  digolongkan  menjadi  bank konvensional  dan  bank  syariah.  Bank  konvensional  adalah  bank  yang  melaksanakan
kegiatan usahanya secara konvensional, sedangkan bank syariah adalah adalah bank yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dalam operasional perbankannya berdasarkan  petunjuk  yang  diterbitkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia (Ibid, 2019).
Perkembangan perbankan syariah secara internasional dimulai dengan pelaksanaan Konferensi  Menteri  luar  Negeri  yang  diadakan  oleh  Organisasi  Konferensi  Islam  yang diadakan di Pakistan pada bulan Desember tahun 1970. Mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank Perdagangan dan Pembangunan Islam Internasional (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal untuk mendirikan Federasi Perbankan islam (Federation  of  Islamic  Banks).  Setelah  berdiskusi  dengan  18  negara  Muslim,  proposal tersebut akhirnya diterima. Pada tahun 1975, Organisasi Konferensi Islam  di Arab Saudi menyelenggarakan  Sidang  Menteri  Keuangan  dan  menyetujui  pendirian  Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank) (Ibid, 2019).
Bank  Islam  atau  Bank  Syariah  merupakan  bank  yang  kegiatan  usahanya  berkaitan dengan  hukum  Islam  dan  dalam  menjalankan  kegiatan  usahannya  tidak  membebankan bunga atas operasionalnya serta tidak membayar bunga kepada nasabahnya. Remunerasi Bank Syariah yang dibayarkan kepada nasabah tergantung pada perjanjian dan akad yang disepakati  oleh  nasabah  dan  pihak  bank.  Perjanjian  (akad)  yang  ada  dalam  operasional perbankan syariah harus mematuhi syarat dan rukun akad yang diatur dalam syariat islam (Ismail, 2011).
Salah  satu  bentuk  eksplorasi  potensi  dan  wujud  kotribusi  masyarakat  terhadap perekonomian nasional adalah pengembangan sistem perekonomian berdasarkan prinsip nilai-nilai Islam (syariah) dengan mengangkatnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip- prinsip  syariah  didasarkan  pada  nilai-nilai  keadilan,  kemanfaatan,  keseimbangan,  dan keuniversalan.  Nilai-nilai  tersebut  berlaku  bagi  transaksi  perbankan  berdasarkan  prinsip syariah (Utama, 2020).
Berdasarkan  pendahuluan  di  atas,  penelitian  ini  akan  mengkaji  "Pembangunan Perbankan Syariah: Menyelaraskan Prinsip Hukum Islam Dengan Dinamika Keuangan".

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  adalah  kegiatan  ilmiah  yang  dilakukan  berdasarkan  metode, sistematika, dan pemikiran-pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menganalisa satu atau beberapa  permasalahan  hukum.  Dalam  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  yang  menekankan  pada  penafsiran  hukum positif dan menganalisa dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan
hukum tertulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sukender, diperoleh dari peraturan perundang-undangan, berbagai jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Perbankan Syariah dapat Diselaraskan dengan Dinamika Keuangan Kontemporer yang Ditandai oleh Inovasi Teknologi, Globalisasi, dan Perubahan Regulasi
Kata "Perbankan" memiliki makna yang berarti suatu hal yang membahas berkenaan dengan lembaga keuangan yang meliputi kegiatan usaha dan proses dalam pelaksanaan kegiatannya, serta mencakup tentang lembaga. Hal tersebut tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1992  tentang  Perbankan.  Peraturan  mengenai  bank  syariah  tercantum  pada Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Bank  syariah  atau islamic banking adalah sistem yang pada implementasinya tidak melakukan riba (bunga), maysir (hipotesis), dan gharar (ketidakpastian). Artinya, bank syariah merupakan lembaga keuangan  yang  pelaksanaan  dan  komoditasnya  ditingkatkan  menurut  Al-  Qur'an  dan Hadits/As-sunnah  (syariat  Islam)  dengan  memanfaatkan  kaidah  fiqih.  Di  Indonesia, perbankan  syariah  mempunyai  2  acuan  hukum,  yakni  hukum  positif  dan  hukum  Islam. Hukum positif merupakan pokok yang berasal dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang  Perbankan  Syariah,  regulasi  perbankan  Indonesia  dan  acuan  lainnya  bisa digolongkan  dengan  hukum  positif.  Selanjutnya  yakni  acuan  dari  hukum  Islam  yang melingkupi dalil dan landasan hukum yang telah disetujui oleh ahli fiqih, yakni Al-Quran, Hadits, qiyas, ijma’, serta dalil hukum yang tidak disetujui yakni istihsan dan istihlal, istidlal, maslahah mursalah, dan lainnya (Dewi, 2021).
Menurut  Islam,  pembangunan  ekonomi  mencakup  aspek  kualitatif  dan  kuantitatif yang bertujuan untuk kebahagiaan dunia akhirat. Allah berfirman dalam surat An-nisa ayat 29 (4), yang berarti: “Wahai orang -orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan  suka  sama  suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu; Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Pen yayang  kepadamu”. Pada  pembahasan  tersebut memperlihatkan pentingnya perniagaan yang terjalin persetujuan antara pihak 1 dengan pihak lainnya yang melakukan transaksi, dengan demikian mencegah timbulnya rasa kecewa yang dikhawatirkan akan berakhir pada kebencian.
Kemunculan  produk  hukum  didorong  oleh  pengaruh  globalisasi  dari  kepentingan singkat  yang  kritis.  Setiap  tahapannya  keterlibatan  bentuk  nyata  dari  perbankan  syariah yakni sebagai berikut:
1) Perkenalan, diidentifikasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan  yang  mengenalkan  prinsip  bagi  hasil,  didukung  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Pasal  1  angka  12 mengatakan:  “Kredit  merupakan  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  jumlah  bunga,  imbalan atau pembagian hasil keuntungan.” Ketetapan ini memperlihatkan bahwa di Indonesia telah  mengenalkan  kredit  yang  tidak  melandaskan  pada  sistem  bunga,  melainkan bentuk imbalan dan bagi hasil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Pasal 1 menyatakan “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil ialah Bank Perkreditan atau Rakyat Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.” Hal t ersebut diperkuat dengan Pasal 6, yakni : (a). Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Umum yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip  bagi  hasil;  (b).  Bank  Perkreditan  Rakyat  atau  Bank  Umum  yang  kegiatan usahanya  tidak  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  tidak  diperbolehkan  menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.
2) Pengakuan, diidentifikasi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan. Undang-undang tersebut pada dasarnya sebagai tanggapan pemerintah yang disebabkan krisis keuangan yang memiliki dampak bagi perbankan di Indonesia. Karena hal tersebutkah Indonesia memiliki kebijakan sistem perbankan ganda ( dual bangking  system).  Hanya  bank  umum  yang  diperkenankan  menjalankan  kegiatan usaha  secara  baku  dan  syariah,  sementara  bank  pekreditan  rakyat  tidak diperkenankan.
3) Pemurnian, diidentifikasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah  yang  dilatarbelakangi  oleh  dorongan  untuk menumbuhkan kepatuhan bank syariah pada prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam  Al-Quran  dan  Hadits/As-sunnah.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  ekspansi Perbankan  Syariah  Nasional  yakni  terbentuknya  sistem  perbankan  syariah  yang
istiqamah,  kuat,  sehat  dalam  kerangka  keadilan,  kemanfaatan  dan  keseimbangan untuk  memperoleh  masyarakat  yang  sejahtera  secara  material  dan  spiritual  (Ibid, 2019).
Para teoritis agama mengatakan bahwa bunga merupakan salah satu hal yang riba. Dengan  mencetuskan  bahwa  bunga  adalah  riba,  teoritis  perbankan  Islam  mempercayai gagasan jika laba yang disertakan atas kredit untuk kreditur adalah riba, oleh karena itu tiap- tiap harta kekayaan yang dimasukkan atas kredit yang diberi oleh peminjam adalah riba. Menurut Saeed, ekspansi tersebut terjadi perbedaan antara teori dan praktik. Suatu bank dapat menjadi bank syariah dengan syarat:
a. Memiliki  prinsip  keadilan,  kejujuran,  kesamaan,  tidak  menyalahgunakan  dengan pedomannya;
b. Berperikemanusiaan  yang  mana  secara  finansial  menghiraukan  orang  yang “memerlukan”;
c. Menolong orang kelas ekonomi kebawah atau orang yang kurang beruntung untuk menghidupkan kehidupannya.
Terkait beberapa hal yang telah disebutkan diatas, Saeed menegosiasikan gagasan baru  yang  tidak  serupa  dari  pencetus  dan  cendikiawan  perekonomian  Islam.  Saeed membagi 3 aspek yang diantaranya:

## a. Konsep Riba
Kerangka pengharaman riba perbankan syariah mengatakan jika "bunga" adalah riba. Cendikiawan Sayid Quthb mengatakan bahwa "bunga" berarti bank telah memakan “daging dan tulang" dan mengkonsumsi “plasma dari keringat” dari si miskin dari sistem bunga. Al - Q ur’an  secara  terus  menerus  memberitahukan  esensi  memberikan  penghidupan  untuk memudahkan tanggungan dari orang yang kurang mampu.

## b. Interpretasi Riba Berdasarkan Konteks
Saeed mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan riba. Yang  pertama ditinjau dari  segi  tingkah  laku  sebagai  landasan  haramnya  riba.  Saeed  mengemukakan  bahwa pelarangan riba dilandaskan pada aspek tingkah laku adalah perkara logis karena instasi riba sebelum Islam mempunyai keinginan untuk membuat debitur terpedaya dengan utang. Oleh Karena itu, kemungkinan ketidakpastian untuk membayar utang adalah kemungkinan untuk  menjadi  budak.  Al- Qur’an  melarang  adanya  bunga  sebagai  tanggapan  mengenai keadaan termaktub, supaya ekonomi dan sosialnya rendah menjadi malang.
Pembahasan kedua, yang dilarang ialah riba sebelum Islam dapat ditinjau dari hadits yang disampaikan Ath- Thabari: “Riba yang dilarang ialah sebelum Islam dan bisa diambil
kesimpulan jika bunga rendah tak dilarang”. Poin ketiga, kepentingan sebagai dalih demi memperbolehkan bunga ringan. Pada arah yang berlawanan, lantaran riba penangguhan ( nasi’ah ),  pinjaman  dan  peningkatan  ( fadhl)  dilarang,  demi  menghalau  timbulnya  riba sebelum  Islam,  oleh  karena  itu  hal  tersebut  memiliki  kemungkinan  untuk  diperbolehkan dengan jangka waktu yang tidak lama. Namun, hukum harus memutuskan batasan-batasan bagi tarif pinjaman dari bank, metode bertransaksi, dan keseluruhan jumlah finasnsial yang harus dilunasi hingga dapat membuat perkiraan yang dibutuhkan. Keempat, kredit untuk pemakaian  merupakan  salah  satu  asas  diizinkannya  bunga.  Meninjau  latar  belakang diturunkannya dalil-dalil mengenai larangan riba untuk memerdekakan beban orang yang kurang mampu dalam finansial dan orang-orang yang terlilit utang, oleh.
c. Prinsip Bagi Hasil
Mudarabah dan Musyarakah mencerminkan penanaman modal bank Islam yang harus memiliki landasan prinsip bagi hasil atau yang biasa dikenal dengan sebutan profit and loss sharing (PLS). Filosofi ini memiliki argumen jika bank Islam hendak menyiapkan asset untuk menghasilkan pendapatan secara leluasa kepada debitur dengan alasan klasifikasi akibat, bukan seperti biaya yang berbasis bunga, yang mana debitur memperhitungkan seluruh akibat. Pada implementasinya, umumnya bank Islam sudah mengetahui bahwa prinsip bagi hasil tidak bisa digunakan dengan lepas di perbankan syariah atas dasar akibat yang dijalani. Mudarabah  (muqaradhah)  adalah  gagasan  kunci  dari  bagi  hasil.  Menurut fuqaha’ mudarabah artinya,  “memberikan  aset  untuk  diperdagangkan  dengan  laba  yang dipisahkan” .

## d. Prinsip Jual Beli ( Murabahah)
Murabahah  merupakan  permasalahan-permasalahan  yang  dapat  dijumpai  di perbankan Islam pada penerapan rancangan bagi hasil yang menyebabkan kemerosotan pada pemanfaatannya, akibatnya metode pengelolaannya analog dengan bunga. Hal ini menandakan  diantara  barang  biaya  yang  diimplementasikan  berlangsung ketidakseimbangan. Bisnis ini dilakukan hampir tidak memiliki risiko yang menjadi terkenal dan disukai oleh bank Islam hingga mencapai kurang lebih 70% (tujuh puluh persen) bisnis bank Islam, hal ini dapat ditunjukkan dari hasil beberapa tinjauan yang ternyata banyak bank yang menggunakan murabahah sebagai metode pembiayaan (Sulaiman, 2015).
Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/19/PB1/2007  Pasal  2  dengan perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PB1/2008 bahwa dalam melakukan jasa perbankan melewati kegiatan akumulasi keuangan, distribusi dan pelayanan jasa bank, wajib memenuhi Prinsip Syariah yang bersumber pada Farwa yang dikeluarkan oleh DSN.
Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  memenuhi  ketentuan  dasar  hukum  Islam, diantaranya:
a) Prinsip  keadilan,  yakni  memposisikan  sesuatu  berdasarkan  pada  tempatnya,  dan memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak menerima serta melakukan sesuatu sesuai dengan kedudukannya;
b) Prinsip kemaslahatan, yakni suatu bentuk kebaikan dunia dan akhirat, material dan non material, serta individu dan kelompok yang wajib memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu berfaedah, ketaatan syariah, dan membawa kebaikan yang tidak memicu kerugian;
c) Prinsip  keseimbangan,  meliputi  aspek  material  dan  non  material,  sosial  dan  bisnis, aspek  publik  dan  privat,  sektor  riil  dan  sektor  keuangan,  dan  keseimbangan  aspek kelestarian dan pemanfaatan;
d) Prinsip universalisme,  yakni  bisa  dilakukan  dan  diterima  oleh  pihak  yang  berkaitan tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan.
Serta tidak mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a) Dzalim, yakni transaksi yang menciptakan ketidakseimbangan bagi orang lain;.
b) Gharar, yakni kesepakatan yang tujuannya tidak dimiliki, tidak memiliki kejelasan, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
c) Maysir, yakni kesepakatan yang dikaitkan dengan kondisi yang bersifat abstrak dan tak pasti;;
d) Objek haram, yakni barang atau jasa yang dilarang dalam syariat;
e) Riba,  yakni  pemastian  kenaikan  penghasilan  dengan  tidak  sah  atau bathil  pada kesepakatan modifikasi barang serupa namun tidak sama kuantitas, mutu, dan batas penyerahannya  atau  pada  kesepakatan  kredit  yang  memiliki  syarat  konsumen pemeroleh akomodasi memulangkan harta kekayaan yang didapat melewati waktu peminjaman karena .
Lain halnya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, aturan yang melekat lebih memusatkan pada kata yang berasaskan Prinsip Syariah. Hal ini telah sesuai dengan ciri dari perbankan syariah. Dalam hal menjalankan kegiatah usahanya,    perbankan syariah tidak hanya  berasaskan  Prinsip  Syariah,  namun  berasaskan  kepada  demokrasi  ekonomi  dan prinsip kehati-hatian juga. Hal tersebut tercantum pada ketentuan dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Usman, 2014).
Bank Muamalat Indonesia ialah pendahulu bank syariah di Indonesia yang diupayakan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), pemerintah Indonesia dan mendapat dorongan dari
ICMI  (Ikatan  Cendekiawan  Muslim  Indonesia)  serta  tokoh  muslim  lainnya.  Ketika  akan melakukan  penandatangan  pendirian  akta  perseroan,  Bank  Muamalat  memperoleh dorongan dari komunitas yang dapat demonstrasikan dengan kontrak pembelian saham perseroan dengan nilai Rp84 miliar dan Rp106 miliar dengan pembubuhan dari masyarakat Jawa Barat pada saat berkunjung di Istana Bogor.
Bank Muamalat memperoleh julukan sebagai Bank Devisa setelah 2 tahun berlalu yang memperkuat kedudukan perusahaan sebagai Bank Syariah pertama yang memiliki banyak produk  dan  jasa  yang  selalu  meningkat.  Pendapatan  ini  membuat  Bank  Syariah  untuk berkembang di tengah-tengah jatuhnya Bank Konvensional. Salah satu upaya ekspansi yang diimplementasikan  ialah memberi  persetujuan kepada bank konvensional untuk  menjadi syariah  dan  membuka  kantor  cabang  unit  usaha  dari  perubahan  Undang-undang perbankan  Nomor  7  tahun  1992  yang  menjadi  Undang-undang  Nomor  10  tahun  1998 tentang perbankan.
Peraturan tersebut mendorong perkembangan perbankan syariah menjadi semakin cepat, yang awalnya hanya satu Bank Syariah dan tujuh puluh delapan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, karena perkembangan yang sangat pesat tersebut bertambah menjadi tiga Bank Syariah, dua puluh tiga Unit Usaha Syariah, dan seratus enam Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Pengawasan terhadap bank syariah berpindah pada tahun 2013 yang awalnya dari Bank Indonesia kemudian berubah menjadi OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pada tahun 2015 sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem keuangan terbaik dan  yang diakui secara internasional dengan memiliki dua belas Bank Umum Syariah, dua puluh dua Usaha Syariah dan seratus enam puluh dua Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebanyak 4.61% dengan total aset Rp273,49 triliun.
Pada tahun 2021, bank syariah melakukan penggabungan perusahaan menjadi Bank Syariah Indonesia yang merupakan dari penyatuan tiga syariah BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Ketiga bank tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Nasional Indonesia Syariah. Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank yang tergolong  pada  10  besar  bank  terbesar  di  Indonesia  dengan  nilai  Rp245,7  triliun  yang selanjutnya menargetkan untuk menjadi 10 besar di dunia (Arfaizar, 2023).
Pada tahun 1980 teknologi mengalami perubahan digital dengan modifikasi teknologi digital yang sering menghadapi peningkatan dan kemajuan. Ditinjau dari segi perbankan, teknologi digital merupakan suatu hal yang harus dimiliki seseorang untuk memudahkan negosiasi persetujuan nasabah, debitur dan kreditur. .
Perbankan syariah di era digital ini memiliki beberapa tantangan yang cukup rumit karena  bukan  hanya  terjadi  perubahan  pada  kondisi  masyarakat,  namun  dituntut  untuk
selalu  siap  siaga  dalam  menghadapi  permasalahan  yang  kemudian  dikerjakan  menjadi produk  perbankan  yang  dapat  membantu.  Misalnya  pada  kehidupan  sehari-hari  yang awalnya  transfer  uang  harus  datang  langsung  ke  ATM  yang  transaksinya  menggunakan kartu, namun sekarang tak harus susah payah ke luar, cukup melalui aplikasi mobile banking untuk  mempermudah  pembayaran  tanpa  harus  keluar  rumah  dan  pergi  ke  ATM.  Hal mengurangi  risiko  permasalahan  masyarakat  seperti  kekhawatiran  adanya  pembobolan pada penggunaan kartu debit dan lupa membawa uang tunai.
Hanya dengan menggunakan sebuah alat komunikasi, nasabah dapat dengan mudah melakukan  kegiatannya,  yakni  untuk  melakukan  pengecekan  dana,  pengecekan pengeluaran uang masuk dan keluar, belanja kuota, membayar tagihan listrik, transfer, top- up uang ke tokopedia, shoppe dan beberapa aplikasi yang memerlukan top-up lainnya. Teknologi memudahkan dan menghasilkan urusan perbankan mudah dan dengan cepat menyesuaikan diri (Ibid, 2019).
Hambatan  Utama  yang  Dihadapi  oleh  Lembaga  Perbankan  Syariah  dalam  Memperkuat Posisinya dalam Pasar Keuangan Global, dan Cara Mengatasi Tantangan  Tersebut untuk Memastikan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
Pada hakikatnya, akan ada saja hambatan-hambatan yang akan atau harus dihadapi oleh setiap Lembaga perbankan, begitu pun perbankan syariah. Hambatan-hambatan dan cara mengatasinya yang dialami Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

## a. Sumber Daya Manusia  Bank Syariah yang masih terbatas
Menurut Manan, sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan  Bank  Syariah.  Pertumbuhan  bank  syariah  tidak  diiringi  dengan  adanya kualitas  sumber  daya  manusia  yang  memahami  betul  tentang  bank  syariah,  hal  itu dikarenakan adanya perpindahan dari pegawai bank konvensional yang menjadi pegawai bank  syariah  (Nugraha,  2022).  Indonesia  bahkan  dalam  tingkatan  global  yang  dirasakan masih langka pejabat bank (bankir)  yang sudah mempunyai kemampuan dalam keahlian operasional suatu bank syariah. Bahkan bankir yang sudah melalui berbagai pelatihan di berbagai  tempat  pelatihan  pun  pada  praktiknya  masih  mengalami  keterbatasan pengetahuan untuk mengelola aplikasi model penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa dari suatu bank syariah.
Dalam hal ini, Lembaga Perbankan syariah dalam memperkuat posisinya dalam pasar keuangan  global,  sudah  seharusnya  memilih  dan  memiliki  sumber  daya  manusia  yang mempunyai daya untuk bersaing. Bank syariah sudah seharusnya mempunyai sumber daya manusia yang memiliki dua kemampuan dalam keterampilan mengelola operasional dan
pengetahuan yang luas mengenai syariah juga akhlak seerta moral dengan integritas yang tinggi.
Sudah  seharusnya  persyaratan  saat  memilih  pegawai  untuk  bank  syariah  harus memenuhi Shidiq,  Tabligh,  Amanah  dan  Fathonah  (STAF).  Shiddiq  berarti  jujur,  yang mengharuskan  pegawai  bank  syariah  harus  jujur  dalam  melaksanakan  pekerjaannya. Tabligh berarti menyampaikan dan menyebarluaskan suatu kebaikan, pegawai bank syariah harus  berani  untuk  menyatakan  atau  mengungkapkan  serta  menyampaikan  kebaikan ataupun  keburukan  demi  mencegah  terjadinya  kemungkaran. Amanah  berarti  dapat dipercaya,  yang  mengharuskan  pegawai  bank  syariah  untuk  menjaga  sebaik-baiknya kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan-pimpinan kepadanya. Fathonah berarti pandai dan memiliki kemampuan yang mahir terhadap tugasnya. Dan sudah sepatutnya otoritas  persayaratan  sumber  daya  manusia  Bank  syariah  yang  dirumuskan  dalam  STAF sudah  harus  ditetapkan  ddidalam  ketentuan-ketentuan  dan  petunjuk  otoritas  pengawas sumber daya manusia secara eksplisit dan implisit.

## b. Minimnya pengetahuan Masyarakat kepada Bank Syariah
Pandangan  terhadap  Bank  syariah  masih  kerap  kali  salah,  banyak  Masyarakat mengartikan  dan  menganggap  bahwa  bank  syariah  dan  bank  konvensional  itu  sama. Namun Masyarakat menganggap bahwa bank syariah menggunakan dasar bagi hasil dalam pendistribusian pendapatan yang diterima oleh pihak bank. dan juga terdapat pandangan dari Masyarakat bahwa bank syariah dianggap bank yang dikhususkan untuk agama islam dan  tertutup  terhadap  transaksi  yang  akan  dilakukan  oleh  orang  diluar  agama  islam (Yunitarini, 2022). Selain itu, banyak juga Masyarakat yang tidak paham bagaimana prinsip- prinsip syariah dapat tercermin di dalam produk dan layanan yang terdapat pada perbankan syariah (Tuzzuhro, 2023).
Hal-hal tersebut bisa ditimbulkan karena minimnya pemberitahuan yang menjadikan kurangnya  pemahaman  tentang  bank  syariah.  Sudah  seharusnya  Lembaga-lembaga perbankan  syariah  mulai  memperbanyak  literatur  maupun  karya  tulis  serta  mengadakan sosialisasi mengenai perbankan syariah agar bisa merubah pemahaman dan pandangan- pandangan  Masyarakat  tentang  bank  syariah.  Selain  itu,  ditingkat  perguruan  tinggi seharusnya  mulai  menyediakan  kurikulum  atau  materi  pembelajaran  tentang  perbankan syariah,  karena  sangat  minim  sekali  Lembaga  Pendidikan  di  Tingkat  perguruan  tinggi mengadakan pengkajian tentang perbankan syariah (Yunitarini, 2022).
Dalam hal meningkatkan pengetahuan Masyarakat tentang perbankan syariah, sudah seharusnya peran pemerintah juga diikutsertakan. Karena  pemerintah mempunyai peran
sebagai payung hukum untuk bank syariah. Pemerintah pun sangat diharapkan agar ikut serta dalam mengedukasi Masyarakat tentang perbankan syariah dengan cara sosialisasi secara  langsung  maupun  mempergunakan  media.  Menggunakan  media  saat  ini  bisa dengan  membuat  konten  tentang  perbankan  syariah  di  berbagai  platform  yang  dapat dijangkau oleh Masyarakat atau melalui iklan-iklan (Nugraha, 2022).

## c. Pelayanan yang diberikan oleh Bank syariah masih belum optimal
Bank syariah memiliki keterbatasan dalam pelayanan kepada Masyarakat dikarenakan keterbatasan dalam  jaringan  Kerjasama, yang menyulitkan dalam memanfaatkan fasilitas kartu debit maupun kredit. Pada dasarnya, hal tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi Masyarakat melakukan berbagai macam transaksi. Hal tersebut pun terjadi karena bank syariah  merupakan  bank  pendatang  terbaru  yang  menyebabkan  jaringannya  terhadapn toko-toko  atau  pedagang-pedagang  tidak  sebanding  dengan  bank-bank  konvensional. Kondisi yang seperti itu dapat menyulitkan para nasabah dan membuat mereka memikirkan Kembali untuk menggunakan bank syariah dalam transaksi di kehidupannya sehari-hari.
Sudah seharusnya dalam hal ini bank syariah mulai memperbanyak jaringan dengan berbagai toko dan merchant dan juga mempermudah layanan bank syariah untuk di kota yang  berada  diluar  negeri  agar  mampu  memperkuat  posisinya  dalam  pasar  keuangan global (Ibid, 2019). Karena pelayanan adalah hal yang sangat utama untuk membuat minat Masyarakat  agar  mau  menjadi  bagian  dari  nasabah  bank.  Pelayanan  yang  baik  bisa berbentuk memaksimalkan fasilitas produk (kartu debit maupun krdit) memperluas jaringan kantor, memperbanyak cabang ATM dan memperbanyak merchant untuk menjadi tempat penggunan  kartu  debit  maupun  kredit  bank  syariah.  Tidak  hanya  itu,  kecakapan  dalam memanfaatkan  teknologi  dalam  keperluan  setiap  transaksi  pun  sangat  amat  diperlukan, karena sekarang, Manual banking system tidaklah menjadi pilihan yang tepat di Masyarakat dalam  era  modern  saat  ini.  Gengsi,  gaya  hidup  dan  trend  yang  serba  menggunakan teknologi mengharuskan Lembaga perbankan syariah lebih inovatif lagi untuk fasilitas yang diberikan untuk mempermudah transaksi. Misalnya dengan menggunakan aplikasi Mobile Banking  dengan  fitur-fitur  yang  beragam  dan  lengkap  seperti  Bank-Bank  Konvensional, bahkan  akan  lebih  baik  jika Mobile  Banking  Bank  syariah  memiliki  kelebihan  tersendiri dibandingkan Bang-Bank Konvensional (Ibid, 2019).

## d. Penerapan Standar Tingkat Kesehatan Perbankan
Dalam masalah ini, perbankan syariah sangat dituntut membuat laporan keuangan sebagai suatu Lembaga yang mencari keuntungan. Konsep dasar dari perbankan syariah, selain untuk investasi juga berkonsep pada norma moral serta norma sosial. Disamping hal
itu,  perbankan  syariah  diharuskan  memperhatikan  dasar  kebenaran  dan  keadilan,  dalam pencatatan menggunakan konsep islam pun tetap harus mengacu pada laporan yang jelas, rinci, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diperbandingkan. Laporan keuangan  perbankan  syariah  dapat  melihat  atau  mengikuti  stansar  akuntansi  pada Organisasi AAQIFI, yaitu organisasi Akuntansi dan Auditing untuk Lembaga keuangan islam.
Bank syariah pada hakikatnya akan diawasi oleh otoritas pengawas, yaitu Bank sentral pada saat ini, dalam memenuhi tugasnya, bank sentral harus mengadakan pengawasasn kepada  kegiatan-kegiatan  dalam  bank  syariah.  Untuk  hal  itu,  bank  sentral  sangat memerlukan  adanya  piranti  pengaturan  dalam  bentuk  standar.  Seperti  standar  dalam pengukuran  suatu  kinerja  atau  Tingkat  Kesehatan  dalam  setiap  perbankan,  contohnya standar CAMEL seperti yang telah ditetapkan pada bank konvensional pada saat ini. Namun untuk  menerapkan    standar  CAMEL  perlu  diterapkan  juga  prinsip prudential  banking. Namun,  dalam  penerapan prudential  banking  pada  perbankan  syariah  sudah  menjadi permasalahan yang telah ada sejak lama. Menurut Working paper IMF pada maret 1998, Banking:  Issues  in  prudential  regulation  and  supervision,  menyebutkan  bahwa  dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian pada bank syariah bisa menggunakan standar Bask Committee on Banking Supervision (BIS) seperti yang telah diterapkan pada bank-bank konvensional. Namun untuk menerapkan BIS dalam perbankan syariah sangat sulit, karena jelas  akan  adanya  perbedaan  dalam  menerapkan  prinsip  syariah  dalam  setiap  negara muslim (Yunitarini, 2022).

## e. Keamanan dan kepercayaan Masyarakat
Kerangka hukum sangat diperlukan untuk mendapat kepercayaan Masyarakat dalam keamanan  perbankan  syariah.  Kerangka  hukum  yang  bsa  menyelesaikan  segala permasalahan  keuangan  yang  akan  timbul  dikemudian  hari.  Karena  adanya  perbedaan sistem  keuangan  bank  syariah  dengan  bank-bank  konvensional,  maka  penggunaan kerangka  hukum  yang  digunakan  oleh  bank-bank  konvensional  akan  kurang  memadai. Dikarenakan hal itu, diperlukan kompilasi hukum tentang keuaangan islam atau keuangan syariah yang harus disepatkati Bersama agar dijadikan  suatu rujukan dan harus disahkan oleh negara (Rachman, 2022).
Apabila Masyarakat melihat dan mempercayai jaminan keamanan yang diberikan oleh perbankan syariah akan menjadi suatu pendorong positif bagi peminat para calon nasabah bank  syariah.  Dalam  hal  ini,  Lembaga  perbankan  syariah  dituntut  untuk  membuat mekanisme  yang  dapat  membangun  kepercayaan  dengan  audit  yang  independent,
pelaporan  yang  dilakukan  secara  transparan  serta  memperkuat  pengembangan  sistem keamanan secara internal maupun eksternal (Tuzzuhro, 2023).

## SIMPULAN
Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan transformasi dalam dinamika keuangan global yang dipengaruhi oleh globalisasi dan inovasi teknologi. Dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai landasannya, seperti penghindaran  dari  riba  (bunga),  maysir  (spekulasi),  dan  gharar  (ketidakpastian), perbankan syariah telah berhasil menyelaraskan dirinya dengan perkembangan tersebut. Dua  landasan  hukum  utama  yang  mengatur  perbankan  syariah  di  Indonesia  adalah sumber hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum Islam, seperti Al-Quran dan Hadis.
Pada sisi regulasi, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan yang mengatur operasional perbankan syariah, seperti Undang-undang Perbankan Syariah dan peraturan  Bank  Indonesia  terkait.  Hal  ini  memberikan  kerangka  kerja  yang  jelas  bagi lembaga-lembaga perbankan syariah dalam menjalankan aktivitasnya, mulai dari proses pemberian  kredit  hingga  pengelolaan  risiko.  Meskipun  demikian,  masih  terdapat beberapa  tantangan  yang  dihadapi  oleh  perbankan  syariah.  Salah  satunya  adalah keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  memahami  prinsip-prinsip  syariah  secara mendalam. Diperlukan  upaya yang  lebih serius dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pegawai bank syariah tentang aspek hukum Islam dan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
Tantangan lainnya adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang bank syariah. Meskipun perbankan syariah telah tumbuh pesat, masih banyak masyarakat yang belum memahami  konsep  dan  manfaat  dari  produk  dan  layanan  yang  ditawarkan  oleh  bank syariah. Oleh karena itu, perlu adanya program-program edukasi dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perbankan syariah sebagai  alternatif  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  agama  Islam.  Dalam  mengatasi tantangan-tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri perbankan syariah menjadi krusial. Pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan kebijakan  yang  memperkuat  ekosistem  perbankan  syariah,  sementara  lembaga pendidikan  dapat  meningkatkan  kurikulum  dan  program  pelatihan  yang  memperkuat pemahaman prinsip-prinsip syariah di kalangan para profesional keuangan. Di sisi lain, industri  perbankan  syariah  perlu  terus  berinovasi  dalam  produk  dan  layanannya  serta meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  untuk  membangun  kepercayaan
masyarakat.
Dengan  demikian,  perbankan  syariah  dapat  memperkuat  posisinya  dalam  pasar keuangan  global  dan  berkontribusi  pada  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan dinamika keuangan kontemporer yang terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Rachman, D. P. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.
Jurnal Tabarru, 362.
Arfaizar,  J.  (2023).  Dinaika  Kontemporer  dalam  Transaksi  Perbankan  Syariah  dan Problematikanya. Jurnal Perbankan Syariah, 167-169.
Fatimah Tuzzuhro, N. R. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi, 84.
Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group.
Muhammad,  G.  D.  (2021). Perbankan  Syariah  Tinjauan  Hukum  Normatif  dan  Hukum Positif. Jakarta: Kencana.
Satapji, A. (2019). Implementasi Hukum Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, 96-97.
Sulaiman, S. (2015). Prinsip-Prinsip Keuangan Islam Menurut Abdullah Saeed. 142-153.
Thamrin, Z. N. (2022). Problematika dan Dinamika Perbankan Syariah di era Globalisasi. Jurnal Tabarru, 37.
Usman, R. (2014). Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah. Unes Law Review, 290.
Yunitarini, S. (2022). Prospekdan Kendala Bank Syariah di Era Globalisasi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 175-176.