Medina-Te, Jurnal Studi Islam Volume 14, Nomor 2, Desember 2016

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## Jamilia Susanti
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang E-mail: jamiliasusanti_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract
The concept  of Islam toward the children protection referred to the Qur'an and as-sunna. With  this reference  would  find  clarity  about  aspects  of  children  protection.  As  for  some norms of the irregularities and crimes in assessing children protection happened in society. Children protection must go through the judicial institutions, as the material development of  scientific  work  and  material  of  legal  considerations  used  as  basic  materials  of  legal decision  on  the  children  protection.  In  addition,  the religious  courts  paid attention  to  the values of law which were alive in the society were a role of law and justice as contained in the government's decision in Law No. 23 of 2002 on the protection of children. Someone's life  must  be  paid  attention  even  in  development  of  physical,  mental,  and  spiritual.  This paper  concluded  the  concept  of  children protection  according  to  Law  No.  23  of  2002  on the  protection  of  children,  explained  that  children  were  creatures  who  must  be  protected from any danger that would happen, the children should grow and develop both physically and mentally. Likewise  with Article 13 paragraph 1 and 2 that (1) the crimes that caused injuries  and  fatalities  to  children  who  did  so  charged  to  severe  legal.  (2)  The  parent  or guardian  nanny  if  committing  a  crime  when  caring  for  the  children,  so  the  parent  or guardian nanny would get severe punishment. In Law No. 23 of 2002 in Article 1, which reads every person had the right to live grow and participate in the fair with the dignity of humanity  also  get  protection  from  violence  and  discrimination  (threatening).  Meanwhile, according  to  Islamic  law  for  all  human  life  must  be  protected  from  both  physical  and spiritual.  Because  it  had  been  required  to  protect  both  themselves  and  others,  In  Islamic law, especially in prayer command explained that the prayer for Muslims was obligatory. When the children were 10 years old it must execute the order of prayer, but if at that age did not pray then the children should be beaten up.
Keywords: Children Protection, Islamic Law

## Abstrak
Konsep  Islam  terhadap  perlindungan  anak  merujuk  kepada  al-Qur’an  dan  as-sunah. Dengan  rujukan  ini  akan  mendapati  kejelasan  tentang  aspek-aspek  perlindungan  anak. Adapun  beberapa  penyimpangan  dan  kejahatan  norma  dalam  menilai  perlindungan  anak yang terjadi di masyarakat, harus melalui institusi peradilan, sebagai bahan perkembangan karya  ilmiah  dan  bahan  pertimbangan  hukum  yang  dijadikan  bahan  dasar  keputusan hukum tentang perlindungan anak. Disamping itu, peradilan agama memperhatikan nilai- nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  yaitu  berupa  peranan  hukum  dan  keadilan sebagaimana tercantum dalam keputusan pemerintah dalam Undang-Undang No 23 Tahun
Jamilia Susanti
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
2002  tentang  perlindungan  anak.  Kehidupan  seseorang  harus  diperhatikan  baik perkembangan  fisik,  mental,  dan  spritual.  Tulisan  ini  menjelaskan  konsep  perlindungan anak menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak merupakan makhluk yang harus dilindungi dari berbagai bahaya  yang akan menimpanya, anak harus tumbuh dan berkembang baik fisik maupun mental. Begitu juga dengan Pasal 13  ayat  1  dan  2  bahwa  (1)  Melakukan  kejahatan  yang  menyebabkan  luka  dan  cedera terhadap  anak  yang  dilakukan  maka  dikenakan  hukum  berat.  (2)  Orang  tua  atau  wali pengasuh anak jika melakukan suatu kejahatan ketika mengasuh anak, maka orang tua atau wali  tersebut  mendapatkan  hukuman  berat.  Dalam  Undang-Undang  No  23  Tahun  2002 dalam  Pasal  1  yang  berbunyi  setiap  orang  berhak  untuk  hidup  tumbuh  berkembang  dan berpartisipasi  secara  wajar  dengan  harkat  martabat  kemanusiaan  juga  mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pengancaman). Sedangkan menurut hukum Islam  kehidupan  bagi  seluruh  manusia  haruslah  dilindungi  baik  jasmani  dan  rohaninya. Karena itu telah diwajibkan untuk melindungi baik diri sendiri maupun orang lain. Dalam hukum  Islam  khususnya  dalam  perintah  shalat  menjelaskan  bahwa  shalat  bagi  umat muslim  itu  wajib.  Ketika  anak  sudah  berusia  10  tahun  itu  wajib  melaksanakan  perintah shalat, tetapi jika pada usia tersebut tidak melaksanakan shalat maka anak tersebut harus di pukul.
Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hukum Islam
Kata  perlindungan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (1998:  785)  yaitu  tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) yang harus dilindungi, maka di dalam tesis ini bahwasannya di dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan hak-haknya  agar  dapat hidup, tumbuh  berkembang,  dan  partisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan diskriminasi.
Jika  orang  tua  selalu  menjaga  dan  memperhatikan  titipan  dari  Allah  dan melindungi  dari  perbuatan  yang  dapat  merusak  masa  depan  anak,  maka  hendaknya  para orang tua harus bertanggung jawab menjaga dan melindunginya. Sebaliknya apabila orang tua  meninggalkan  dan  mengabaikan  titipan  dari  Allah  (anaknya),  dan  tidak  memberikan hak-hak  dengan  menjaga  dan  memperhatikan  dan  melindunginya,  maka  akan  terjadi kehancuran  dan  kerusakan.  Anak  itu  akan  merasa  sengsara  dan  menyengsarakan  kedua orang tua, bahkan masyarakat dan lingkungan disekitarnya (Azis, 2007: 195).
Anak  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (1998:  35)  diartikan manusia  yang masih  kecil  yang  baru  berumur  6  (enam)  tahun.  Sedangkan  dalam  Islam  anak  menurut bahasa  “anak  kecil”  lawan  dari  “ akbar ”  yaitu  orang  dewasa  atau  yang  besar  (Yanggo, 2004: 1). Adapun pengertian anak dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 pada Pasal 1, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan (Undang Undang R.I.No 23 Tahun 2002, 2011: 109).
Orang tua akan selalu menyayangi anaknya jika anak itu menuruti segala sesuatu perintahnya  kecuali  perintah  yang  melanggar  agama.  Bahkan  sebaliknya  jika  anak  tidak
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jamilia Susanti
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
melakukan  apa  yang  disuruh  dari  orang  tuanya,  maka  anak  tersebut  pantas  untuk  diberi peringatan  (pukulan).  Tetapi  pukulan  yang  dimaksud  bukan  untuk  membinasakan  atau menyakiti anak hanya sekedar peringatan. Yang dimaksud menyuruh anak-anak, meliputi anak  laki-laki  dan  perempuan.    Mereka  hendaknya  didik  untuk  melaksanakan  perintah Allah  SWT  dan  memahami  syarat-syarat  dan  rukun-rukun  dalam  melaksanakan  perintah Allah  (menegakkan  shalat),  maka  pukullah  dengan  pukulan  yang  tidak  keras  dan  tidak meninggalkan  bekas  serta  tidak  memperkenankan  memukul  wajah.  (Armansyah,  2007: 23).
Sesungguhnya orang tua adalah sebagai contoh ( demokrasi ) untuk anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dimana sebuah demokrasi akan menjadi bumerang bagi orang tua jika  contoh  tersebut  tidaklah  baik  untuk  anaknya.  Kebaikan  dan  keburukan  yang dicontohkan kepada anaknya maka akan menjadi sifatnya yang akan datang. Dalam istilah “ Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ” artinya sifat yang dimiliki oleh kedua orang tuanya akan berpengaruh kepada anak tersebut.
Jadi,  selaku  orang  yang  lebih  tua  harus  bisa  mendidik  dengan  baik  yaitu  dengan cara  mencontohkan  bagaimana  jika  disuruh  oleh  orang  yang  lebih  tua  kepada  anaknya? Dari situlah kita bisa melihat sifat-sifat anak-anak baik dan buruknya, maka penelitian ini difokuskan  pada  perlindungan  anak  dari  sifat  anak  yang  tidak  baik  sehingga  terjadilah pemukulan  terhadap  anak.  Pemukulan  terhadap  anak  dalam  penelitian  ini  bukan  berarti untuk melukai atau menyakiti tetapi supaya kapok (tidak mau mengulangi kesalahan yang sama)  dan  bukan  untuk  balas  dendam  kepada  anak  karena  anak  itu  ciptaan  tuhan  yang patut di sayangi.

## Konsep tentang Perlindungan Anak
Nilai  yang  melekat  pada  norma  hukum  Islam,  merupakan  aturan-aturan  yang  telah ditetapkan  oleh  Allah  SWT  dan  memiliki  kelebihan  tersendiri  dalam  Islam  yang menyebabkan  penganutnya  lebih  yakin  bahwa  jika  ajaran  agama  dipahami  dengan  baik maka  akan  disadari  pula  betapa  agama  tidak  menghendaki  terjadinya  pemerasan  sesama manusia.  Nilai-nilai penegakan  keadilan,  pencegahan  kezaliman,  dan  perlunya  kerjasama dalam  mengatasi  masalah-masalah  sosial  merupakan  misi  kemanusiaan  yang  dibawa agama.  Antisipasi  aturan  hukum  Islam  penting  dilakukan,  karena  tindak  kekerasan terhadap  anak  banyak  diwarnai  aksi  kelakuan  sadis,  tidak  berprikemanusiaan,  atau  tidak lagi ada rasa kasih sayang pada diri pelaku.
Pada  hal  Rasulullah  SAW  menekankan  perlunya  kasih  sayang  dan  saling menghargai  diantara  sesama.  Dari  Anas  bin  Malik  menuturkan,  bahwa  Rasulullah  SAW bersabda:  “Tidak  termasuk  golongan  umatku  mereka  yang  (tua)  tidak  menyayangi  yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua.” Mahmud Mahdi al-Istanbuli menegaskan, bahwa hati yang kosong dari rasa kasih sayang terhadap anak-anak, pertanda hati  tersebut  kasar  dan  keras.  Perlakuan  dari  hati  yang  kasar  dan  keras  hanya  akan menyebabkan  anak-anak  tumbuh  dalam  kubangan  kebodohan  dan  kemalangan,  karena memang  sudah  menjadi  tabiat  anak-anak  sejak  mereka  dilahirkan  selalu  membutuhkan bimbingan, aturan, perhatian dan asuhan (al-Istanbuli, 2003: 231).
Jamilia Susanti
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Perlindungan  anak  sudah  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  setelah  ikut (KHA)  Konvensi  Hak  Anak  melalui  keputusan  Presiden  RI  Nomor  36  Tahun  1990. Kemudian  lahirlah  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  pada  tanggal  22  Oktober  2002, yakni  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  No.  23  Tahun  2002.  Perangkat  UUD  ini merealisasikan  pemenuhan  dan  perlindungan  hak  anak  di  Indonesia.  Pemberlakuan Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  untuk negara  yang  telah meratifikasi.  Kemudian  keberadaan Undang-Undang  Perlindungan  Anak  (UUPA)  harus  diketahui  oleh  semua  pihak  di masyarakat  Indonesia.  Keduanya  menjadi  penting  bagi  hukum  dalam  setiap  upaya perlindungan  anak.  Terutama  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  (UUPA),  tidak  hanya mengatur  pencegahan  dan  perlindungan,  tetapi  mengatur  pula  sanksi  dan  denda  setiap pelanggaran terhadap hak-hak anak.
Kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan terhadap hak anak menjadi hak yang  sangat  melekat  pada  diri  anak.  Perlindungan  dan  pemenuhan  hak  anak  adalah kewajiban orang tua, orang dewasa, sekolah, masyarakat dan semua pihak yang akhirnya merujuk  kepada  pemerintah.  Kewajiban  yang  dimaksud  memiliki  tiga  kata  kunci  utama yang  harus  diperhatikan  dan  menjadi  acuan  pelaksanaan  kewajiban  tersebut,  yaitu: pemenuhan hak anak, penghargaan pada anak respect, dan kasih sayang tanpa pamrih.

## Tela’ah Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak
Untuk mencegah dan menghentikan  kekerasan terhadap anak  dan  perempuan  dibutuhkan beberapa  pendekatan  diantaranya,  pendekatan  individu,  yaitu  dengan  cara  menambah pemahaman agama. Hal ini karena seorang yang mempunyai pemahaman agama yang kuat (terutama  Islam)  akan  lebih  tegar  menghadapi  situasi-situasi  yang  menjadi  faktor terjadinya  kekerasan.  Terlebih  Islam  telah  mengajarkan  aturan  hidup  dalam  berumah tangga,  baik  sikap  kepada  istri  atau  kepada  anak  dan  juga  mengajarkan  interaksi  sosial yang  baik.  Islam  sangat  mengutuk  segala  macam  bentuk  kekerasan.  Islam memperbolehkan bercerai jika ada kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana hadis dari Aisyah  RA  berkata, bahwasanya  Habibah  binti  Sahl,  istri  Tsabit  bin  Qais  dipukul suaminya  sampai  memar.  Keesokan  paginya  Habibah  melaporkan  tindakan  kekerasan suaminya  kepada  Rasulullah  SAW.  Kemudian  Rasulullah  memanggil  Tsabit.  Sabdanya, ”Ambillah sebagian hartanya (maharnya) dan ceraikanlah ia!” Tsabit bertanya, ”Apakah hal  itu  sebagai  penyelesaiannya  ya  Rasulullah?”  Jawab  Rasulullah,  ”Ya  betul.”  Tsabit berkata lagi, ”Sesungguhnya saya sudah memberinya dua kali lipat, dan keduanya berada di tangannya.” Kata Rasulullah lagi, ”Ambillah kedua bagian tersebut, dan ceraikan ia!” Lalu Tsabit pun melaksanakan perintah tersebut. (HR. Imam Abu Dawud).
Pendekatan  sosial  melingkupi  pendekatan  partisipasi  masyarakat  dalam melaporkan  dan  waspada  setiap  tindakan  kejahatan,  terutama  perdagangan  manusia ( human trafficking ). Pendekatan medis, untuk memberikan pelayanan dan perawatan baik secara  pisik  atau  kejiwaan,  juga  memberikan  penyuluhan  terhadap  orang  tua  tentang bagaimana mengasuh anak dengan baik dan benar. Dan terakhir adalah pendekatan hukum, tentunya yang bertanggung jawab masalah ini adalah pemerintah untuk selalu mencari dan menanggapi  secara  sigap  terhadap  setiap  laporan  atau penemuan  kasus  kekerasan  dan kejahatan dan menghukumnya dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jamilia Susanti
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Selanjutnya  dibahas  mengenai  cara  mengatasi  kekerasan  seksual  terhadap  anak- anak. Maraknya perilaku seks bebas dikalangan remaja hanya terjadi di dalam sistem yang menghalalkan  segala  cara,  mengagungkan  kebebasan  dan  mencampakkan  peran  agama dalam mengatur kehidupan. Semua ini ada di dalam sistem kapitalisme yang berlandaskan sekularisme.  Sedangkan  Islam  menjelaskan  bahwa  sistem  yang  mampu  mewujudkan kehidupan  yang  menjamin  pemenuhan  kebutuhan  hidup,  menenteramkan  jiwa  dan memuaskan akal. Islam memiliki tatanan kehidupan yang khas yang mampu menghentikan perilaku  seks  bebas  secara  tuntas  dan  mencegah  munculnya  peluang-peluang penyimpangan perilaku termasuk seks bebas.
Islam memiliki solusi yang dilandaskan pada nash-nash syariah yang berasal dari al-Quran  dan  as-sunnah.  sistem  Islam  telah  diterapkan  dalam  sistem  pemerintahan  Islam sejak  masa  Rasulullah  saw.,  Khulafaur  Rasyidin  dan  masa  Kekhilafahan  sesudahnya sampai  tahun  1924.  Islam  memiliki  kemampuan  menyelesaikan  penyimpangan  perilaku (seks  bebas) dan menghentikannya secara tuntas saat diterapkan secara kaffah (baik pada masa  silam  maupun  pada  masa  yang  datang).  Penyelesaian  penyimpangan  perilaku  seks yang  melanda  remaja  pada  khususnya  dan  kaum  muslim  pada  umumnya  membutuhkan langkah  yang terintegrasi antar  berbagai  komponen,  baik  keluarga,  sekolah  (pendidikan), masyarakat dan negara. Seluruh komponen ini membutuhkan penyamaan persepsi tentang standar  yang  diambil  sebagai  solusi.  Kebutuhan  untuk  menyelesaikan  masalah  secara tuntas  harus  dikembalikan  pada  Islam.  Solusi  Islam  untuk  mengatasi  permasalahan  seks bebas,  di  antaranya  sebagai  berikut: Pertama ,  Islam  telah  memerintahkan  kepada  kepala keluarga untuk mendidik anggota keluarga dengan Islam agar jauh dari api neraka (tidak melakukan kemaksiatan).
Kedua ,  sebagai  tindakan  preventif,  Islam  memiliki  seperangkat  solusi,  di antaranya; 1) Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat, yang bila  dilanggar tentu  ada  sanksinya.  Terkait  aurat  laki-laki  yang  wajib  ditutup,  Rasulullah saw.  bersabda, “Sesungguhnya  (laki-laki)  dari  bawah  pusar  sampai  ke  dua  lututnya merupakan  auratnya .”  (HR  Ahmad).”  Adapun  terkait  aurat  wanita,  Allah  SWT  telah merintahkan kaum wanita untuk menutup aurat mereka, termasuk memakai kerudung dan jilbab . Dengan tertutupnya aurat pria dan wanita maka pornoaksi dan pornografi tidak akan ada di tengah masyarakat. Dengan begitu, naluri seksual tidak distimulasi pada saat yang tidak  tepat;  2)  Islam  mengharuskan  laki-laki  dan  perempuan  untuk  menundukkan pandangan  mereka  (QS  an-Nur:  30-31).  Laki-laki  tidak  boleh  memandang  perempuan dengan  pandangan  yang  bersifat  seksual.  Demikian  pula  perempuan.  Mereka  harus menghindari  diri  dari  perbincangan  yang  mengarah  pada  eksploitasi  seksualitas. Perbincangan di antara mereka hanya perbincangan tugas dan keahlian mereka saja demi mewujudkan  kebaikan  dan  kemajuan;  3)  Islam  menerapkan  pemisahan  antara  tempat aktivitas  laki-laki  dan  perempuan  dalam  kehidupan  umum  di  tempat-tempat  tertentu, seperti dalam aktivitas belajar-mengajar, perayaan berbagai acara, di tempat bekerja (tidak satu ruangan antara manajer dan sekretaris yang perempuan, misalnya); 4) Islam melarang mendekati  aktivitas-aktivitas  yang  merangsang  munculnya  perzinaan  (QS  al-Isra’:  32). Islam,  misalnya,  telah  melarang  aktivitas  berdua-duaan  antara  laki-laki  dan  perempuan tanpa ada kepentingan yang dibolehkan syariah. Rasulullah saw. bersabda, “Jangan sekali- kali  seorang  lelaki  berdua-duaan  dengan  perempuan  (berkhalwat)  karena  sesungguhnya
Jamilia Susanti
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
setan  ada  sebagai  pihak  ketiga.” (HR  al-Baihaqi);  5)  Islam  melarang  seorang  pria  dan wanita  melakukan  kegiatan  dan  pekerjaan  yang  menonjolkan  sensualitasnya.  Rafi’  ibnu Rifa’a pernah bertutur, “Nabi saw. telah melarang kami dari pekerjaan seorang pelayan wanita  kecuali  yang  dikerjakan  oleh  kedua  tangannya.  Beliau  bersabda  “Seperti  inilah jari-jemarinya yang kasar sebagaimana halnya tukang roti, pemintal, atau pengukir” ; dan 6)  Islam  menjadikan  pernikahan  sebagai  satu-satunya  solusi  untuk  memenuhi  naluri seksual  yang  sesuai  dengan  fitrah  dan  tujuan  penciptaan  naluri  seks.  Islam  mendorong setiap  Muslim  yang  telah  mampu  menanggung  beban  untuk  menikah  sebagai  cara pemenuhan  naluri  seksual  (Lihat:  QS  an-Nur  [24]:  32). Rasulullah  saw.  juga  bersabda, “ Wahai  para  pemuda,  siapa  saja  di  antara  kalian  yang  telah  mampu  memikul  beban, hendaklah  ia  menikah  karena  menikah  dapat  menundukkan  pandangan  dan  menjaga kemaluan.  Siapa  saja  yang  belum  mampu,  hendaklah  berpuasa,  karena  puasa  dapat menjadi pengendali. ”
Ketiga ,  Islam  memelihara  urusan masyarakat agar  berjalan sesuai  dengan aturan Allah SWT. Oleh karena itu, Islam telah menyiapkan seperangkat sanksi yang diterapkan negara  bagi  pelanggar aturan  Allah  SWT,  dalam hal  ini  untuk  mencegah  terjadinya  seks bebas,  yaitu:  Allah  SWT menetapkan hukuman rajam  bagi  pezina muhshan (yang  sudah menikah)  dan  cambuk  100  kali  bagi  pezina  yang  bukan muhshan . Keempat ,  Islam melarang  aktivitas  membuat  dan  mencetak  gambar  porno  serta  membuat  cerita-cerita bertema  cinta  dan  yang  merangsang  nafsu  syahwat.  Para  pelakunya  akan  diberikan tindakan yang tegas tanpa adanya diskriminasi hukum. Kelima , Islam memerintahkan amar makruf nahi mungkar, tidak boleh membiarkan ada suatu kemaksiatan.
Menurut hukum Islam anak merupakan suatu karunia yang diturunkan oleh Allah SWT untuk umat-Nya baik yang tidak menginginkan maupun yang membutuhkan. Dalam Islam  anak  membutuhkan  kasih  sayang  dari  semua  orang  terutama  dari  orang  tuanya sendiri.  Karena  kasih  sayang  dari  orang  tua  yang  akan  menjadi  kenangan  dan  bahkan menjadi  panutan  (contoh)  bagi  anak-anaknya.  Kasih  sayang  inilah  yang  akan  diberikan kepada  orang  lain.  Dalam  perlindungan  anak  di  Indonesia  bahkan  semua  anak  patut dilindungi  dari  berbagai macam  bahaya  yang akan  terjadi pada diri  anak tersebut.  Setiap kejadian  yang  ada  dimuka  bumi  ini  sangat  tidak  terpuji,  bahkan  tidak  memiliki kemanusiaan dan mungkin tidak memiliki iman.
Konsep  perlindungan  anak  menurut  Islam  memiliki  empat  kategori  yang  harus diperhatikan  dan  dipahami  secara  seksama,  yaitu: Pertama ,  dengan  cara  fiqih.  Ulama mazhab  berpendapat  bahwa  perkawinan  yang  sah,  jika  seorang  perempuan  melahirkan anak.  Anak  yang  dilahirkan  dihubungkan  nasab  anak  kepada  suaminya.  Ada  beberapa syarat  yang harus dipenuhi  untuk  menghubungkan nasab  anak  kepada  ayahnya  yaitu:  (1) Mazhab Hanafiyah, anak yang dilahirkan lebih dari enam bulan dari masa terjadinya akad nikah. (2) Mayoritas ulama mazhab, anak yang lahir kurang dari enam bulan dalam masa pernikahan  maka hubungan nasabnya  bukan  kepada  suaminya,  melainkan  kepada  wanita yang  melahirkannya.  Pernikahan  wanita  hamil  akibat  zina,  menurut  ulama  Hanafiyah menjelaskan  bahwa hukum akad nikah  wanita hamil  akibat  zina adalah  sah,  baik  dengan laki-laki yang menghamili atau dengan laki-laki lain. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Za’far berpendapat sahnya perkawinan, jika anak lahir setelah enam bulan terjadinya akad
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jamilia Susanti
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
nikah.  Apabila  masa  pernikahan  kurang  dari  enam  bulan,  maka  nasab  anak  tidak  dapat dihubungan  dengan  ayahnya.  Kecuali  ayahnya  mengakui  anak  itu  adalah  anak kandungnya.  Ulama  Syafi’iyyah  mengatakan  bahwa  hukum  akad  nikah  wanita  hamil adalah  sah,  baik  dengan  laki-laki  yang  menghamilinya  maupun  dengan  laki-laki  lain. Dengan  demikian,  bila  anak  lahir  setelah  enam  bulan  sejak  pernikahan  maka  anak  itu dinasabkan kepada suaminya. Tetapi apabila anak lahir kurang dari enam bulan maka tidak bisa dihubungkan nasabnya pada suaminya melainkan kepada istrinya. Contoh: Indah binti Nuraini (anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah pernikahan).
Pengertian  anak  dalam  Islam  memiliki  bentuk  perlindungan,  yaitu  bersifat pencegahan  supaya  anak  tidak  menjadi  nakal.  Artinya  anak  yang  melakukan  perbuatan terlarang menurut agama dan hukum yang berlaku, bentuk perlindungan yang lainnya yaitu agar  anak  tidak  menjadi  sasaran  kejahatan  orang  lain.  Apabila  seorang  anak  terlanjur melakukan suatu kejahatan (menjadi anak nakal), maka dalam pandangan fiqih telah diatur agar  anak  diberi  perlakuan  khusus  yang  sesuai  dengan  watak  anak-anak.  Anak  yang melakukan  kesalahan  (kejahatan)  diberi  peringatan,  nasehat,  menjaga  dan  mengarahkan nuraninya  agar melangkah  kearah  yang  benar.  Ancaman  dan  peringatan  diberikan  ketika anak pertama kali melakukan kesalahan. Apabila sudah berulang kali melakukan kesalahan maka  perlu  diberikan  hukuman,  tetapi  dalam  memberikan  ancaman  dan  hukuman  harus diperhatikan batas-batas kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya (Qaimi, 2003: 151). Mahmud al-Khal’awi mengemukakan bahwa dalam proses pendisiplinan dan pemberian hukuman kepada anak, dapat melahirkan masalah baru. Oleh karena itu, orang tua  harus  memikirkan  tentang  cara  yang  paling  tepat  untuk  mendidik  anaknya  dan  cara yang  paling  berhasil  dalam  pemberian  hukuman  ketika  anak  berbuat  salah.  Hukuman merupakan alternatif terakhir, hukuman baru diberikan apabila anak tidak akan sadar dan terus melakukan kesalahan. (Hakim, 2007: 61-62).
Ibn Khaldun berkata, sebagaimana dikutip oleh Mahmud al-Khal’awi, orang yang mendidik dan menghukum dengan kekerasan yang membuat anak tertekan, justru dengan hukuman  akan  menghilangkan  semangat  anak,  membuatnya  menjadi  malas,  mendorong anak untuk berbohong karena takut akan siksaan yang bisa menimpanya, dan mengajarkan anak untuk menipu. Akhirnya, menjadi akhlak buruk yang tertanam dalam diri anak. Jika anak  menjadi  korban  kejahatan,  maka  keluarga,  masyarakat,  dan  Negara  berkewajiban memberikan pertolongan. Islam mewajibkan upaya pembebasan orang (anak) yang nakal. Bentuk  penanganan  dapat  disesuaikan  dengan  faktor-faktor  yang  menyebabkan  anak melakukan suatu pelanggaran. Apalagi dewasa ini banyak faktor baru yang dapat memicu terjadi  kejahatan  terhadap  anak.  Contoh  faktor keterbukaan  informasi,  faktor lingkungan, adanya bisnis perdagangan orang, dan sebagainya.
Anak-anak  bukan  subjek  hukum,  karena  para  ulama  fiqih  menyatakan  bahwa status  anak-anak  belum  dapat  menjadi  subjek  hukum  bukan mahkum  alaihi .  Yang dimaksud dengan mahkum alaihi adalah seorang perbuatannya dikenai khitab Allah SWT, yang  disebut  dengan mukallaf .  Secara  etimologi,  mukalaf  yang  berarti  dibebani  hukum. Dalam  ushul  fiqih,  istilah mukalaf disebut  dengan mahkum  alaih (subjek  hukum).  Orang mukallaf adalah  orang  yang  telah  dianggap  mampu  bertindak  hukum,  baik  yang berhubungan dengan perintah  Allah SWT maupun dengan larangan-Nya. Segala tindakan
Jamilia Susanti
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
seorang mukallaf harus  dipertanggung  jawabkan.  Apabila  mengerjakan  perintah  Allah SWT,  ia  mendapat  pahala  dan  kewajibannya  terpenuhi.  Sedangkan  apabila  ia  melakukan larangan Allah SWT, ia mendapatkan dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.
Sedangkan  menurut  Djaenab  menyatakan  bahwa  anak  angkat  dalam  pengertian berdasarkan perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung  dari  anak  angkatnya,  atau  bagi  pasangan  suami  istri  yang  tidak  dikaruniahi keturunan.  Agar  anak  angkat  diberi  pendidikan  dan  di  sekolahkan,  sehingga  diharapkan nantinya anak itu bisa mandiri, serta dapat meningkatkan hati orang tua angkat bahwa anak angkatakan  dapat  gelar anak  kandung  demi  memenuhi  kebutuhan kehidupan  ketika  anak angkat dewasa. Dan lebih dari khawatiran karena dengan diberi status anak kandung, maka anak  angkat  akan  menjadi  anak  soleh,  jika  merawat  ketika  sakit  dan  mendo’akan  ketika orang tua angkat sampai meninggal dunia (Djaenab, 2010: 45-46).
Kedua , dengan adanya perundang-Undangan. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 3 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang  telah  berumur  12  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  tahun  yang  dapat  dicurigai melakukan  tindak  pidana”.  Menurut  Pasal  1  butir  5  Undang-Undang  No  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  menjelaskan  tentang  pengertian  anak  yaitu:  “Anak  adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih  dalam  kandungan  apabila  hal  tersebut  demi  kepentingannya”.  Pasal  1 Convention On The Rights of Child , anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Beberapa  definisi  tentang  anak  atau  dewasa  dapat  dilihat  dari  umur  dan  aktifitas  atau kemampuan  berpikirnya.  Pertanggung  jawaban  pidana  diberikan  kepada  anak  berusia  10 tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak  politik  apabila telah  berusia  di  atas  18  tahun.  (Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .). Sedangkan batas usia minimal bervariasi dari umur 7- 15 tahun.
Menurut Katayen  H.  Cama mejelaskan  bahwa  mengadakan  research  untuk departemen sosial dari perserikatan bangsa-bangsa atas permintaan Social Commison dari Economic dan Social  Council menyatakan  bahwa;  1)  Di  Bima,  Ceylon  dan  Pakistan: seorang  anak  dibawah  usia  7  tahun  dianggap  tidak  melakukan  kejahatan;  2)  Di  Jepang: tindak  pidana  atau  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  kurang  dari  14  tahun  tidak  dapat dihukum; 3) Di Filipina: anak-anak di bawah 9 tahun tidak dapat dipertanggung jawabkan secara  kriminal;  4)  Di  Bima,  Ceylon  dan  Pakistan:  seorang  anak  diantara  7  tahun  dan dibawah 12 tahun; dan  5) Filipina; seorang anak diantara 9 tahun dan dibawah 15 tahun tidak dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, apabila ia pada waktu  melakukan  kajahatan  belum  dapat  menghayati  bahwa  apa  yang  dilakukan  adalah salah (Cama, 1953: 42).
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jamilia Susanti
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Apabila seorang anak berhadapan dengan hukum, maka terdapat pada Pasal 1 ayat 2  Undang-Undang  No  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang dimaksud  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yaitu  “anak  yang  berkonflik  dengan hukum,  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana,  dan  anak  yang  menjadi  saksi  tindak pidana”.  Melihat  kecenderungan  yang  ada  di  media  saat  ini,  baik  media  cetak  maupun media  elektronik,  jumlah  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  ( juvenile  delinquency ) semakin  meningkat  dan  semakin  beragam  modusnya.  Masalah delinkuensi anak  ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh pemerintah maupun  masyarakat.  Menurut  Romli  Atmasasmita  dalam  Wagiati  Soetodjo,  berpendapat bahwa  motivasi  intrinsik  dan  ekstrinsik  dari  kenakalan  anak  adalah  sebagai  berikut;  1) Motivasi  intrinsik  dari  pada  kenakalan  anak-anak  adalah  faktor  intelegentia,  faktor  usia, faktor  kelamin,  dan  faktor  kedudukan  anak  dalam  keluarga;  dan  2)  Faktor  ekstrinsik adalah:  faktor  rumah  tangga,  faktor  pendidikan  dan  sekolah,  faktor  pergaulan  anak,  dan faktor  media  masa.  Berbagai  faktor  yang  ada  kemungkinan  besar  bagi  anak  untuk melakukan  kenakalan  dan  kegiatan  kriminal  yang  dapat  membuat  anak  terpaksa berhadapan  dengan  hukum  dan  sistem  peradilan.  Anak  yang  melakukan  tindak  pidana, disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum.
Terkait  upaya  perlindungan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  sistem peradilan  pidana  anak  harus  dimaknai  secara  luas,  tetapi  tidak  hanya  diartikan  sebagai sekedar  penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  semata.  Namun,  sistem Peradilan  Pidana  anak  dimaknai  sebagai  akar  permasalahan  ( root  causes ),  kemudian dicarikan  penyebab  anak melakukan  perbuatan  pidana  dan upaya  pencegahannya.  Ruang lingkup sistem peradilan pidana anak memiliki banyak kreativitas dan kompleksitas yang dimulai dari melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan  reintegrasi  sosial,  termasuk  pelaku-pelaku  dalam  proses  tindak  pidana.  Sistem peradilan  pidana  anak  mengarah  pada  legislasi,  norma,  standar,  prosedur,  mekanisme, ketentuan,  institusi  dan  badan  yang  secara  khusus  diterapkan  terhadap  anak  yang melakukan tindak pidana.
Proses  memberi  keadilan  berupa rangkaian tindakan  yang dilakukan  oleh  Badan Peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Adapun anak yang disidangkan dalam Peradilan  Anak  ditentukan  berumur  antara  8  tahun  sampai  dengan  18  tahun  dan  belum pernah  kawin.  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun1997  Tentang  Peradilan Anak menyatakan melakukan tindak pidana pada batas umur. Sedangkan Pasal 4 ayat (1), tetapi  mengajukan  ke  sidang  pengadilan  setelah  anak  yang  bersangkutan  melewati  batas umur anak, namun belum mencapai umur 21 tahun, maka tetap diajukan ke sidang anak, berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997  Tentang  Peradilan  Anak,  maka  petugas  dituntut  ketelitiannya  dalam  memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan bukti-bukti mengenai kelahiran serta umur dari anak yang bersangkutan.
Peran  Peradilan  Anak  meliputi:  1).  Umum:  a.  Sebagai  penegak  hukum  dan keadilan;  b.  Menyelesaikan  perkara  yang  diajukan  ke  Pengadilan;  c.  Membentuk  hukum sebagai konsekuensi yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui tentang hukum. 2).  Khusus:  a.  Badan  peradilan  sebagai  sarana  pendidikan  dalam  ikut  serta  dalam
Jamilia Susanti
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
membentuk  kepribadian  anak  melalui  keputusan  (penetapan  hakim),  pendidikan  yang dimaksud  adalah  bagi  pelanggar-pelanggar  usia  muda.  b.  Badan  Peradilan  berkewajiban memberikan  perlindungan  bagi  pelanggar-pelanggar  muda  dalam  proses  peradilan  dari tindakan-tindakan  dan  perlakuan-perlakuan  yang  merugikan  demi  kepentingan  anak.  c. Badan Peradilan harus melakukan pengawasan dan bimbingan dalam tindak lanjut dalam putusannya,  demi  hari  depan  pelanggar-pelanggar  muda.  Setiap  anak  memerlukan pembinaan  dan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan fisik,  mental  dan  sosial  secara  utuh,  serasi,  selaras  dan  seimbang.  Pembinaan  dan perlindungan anak adalah untuk anak yang baik tingkah laku, kecuali anak pelaku tindak pidana yang jahat prilaku, yang disebut “anak nakal”. Anak yang melakukan tindak pidana ditentukan dalam Pasal 1 angka (1) UU No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, ialah orang  yang  telah  mencapai  8  tahun  tetapi  belum  mencapai  18  tahun  dan  belum  pernah kawin. (http://kuliah-manunggal.wordpress.com/2010/07/07/).
Dengan  adanya  pendapat  dari  para  ulama.  Sebagai  orang  tua  harus  menyayangi anak  dengan  segala  prilaku,  pemberian,  termasuk  dalam  memerintahkan  anak  sesuai dengan  tenaga anak.  Suatu  perintah harus  dilandasi dengan  kasih  sayang,  bukan amarah, kebencian, sehingga cenderung bersifat eksploitatif. Anak yang harus menghormati orang tuanya dengan tulus dan ikhlas, bukan karena keterpaksaan. Jika telah benar sebagai orang tua  mencurahkan  kasih  sayang  kepada  anak,  maka  seorang  anak  melakukan  sesuatu dengan  rasa  tanggung  jawab,  apalagi  saat  itu  bertentangan  dengan  kemaslahatan  diri  si anak.  Sebaliknya,  anak  tidak  mudah  menentang  orang  tua,  jika  ia  benar-benar  ingin memberikan  penghormatan  kepada  orang  tuanya.  Kedurhakaan  anak  kepada  orang  tua tidak  akan  terjadi  dalam  keluarga  yang  penuh  dengan  kasih  sayang  dalam  timbal-balik. (Kodir, 2006: 100-101)  Mahmud Mahdi al-Istanbuli menegaskan, bahwa hati yang kosong dari rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak-anak, pertanda hati tersebut kasar dan keras. Perlakuan  dari  hati  yang  kasar  dan  keras  hanya  akan  menyebabkan  anak-anak  tumbuh dalam  kebodohan  dan  kemalangan,  karena  telah  menjadi  tabiat  anak-anak  sejak  mereka dilahirkan  selalu  membutuhkan  bimbingan,  arahan,  perhatian,  dan  asuhan.  (al-Istanbuli, 2003: 231).
Menurut  Syari’at  Islam  yaitu  sebagai  alat  perlindungan  anak  dari  tindak kejahatan.  Hukum  Islam  adalah  salah  satu  norma  yang  dianut  oleh  masyarakat  harus dijadikan  landasan  dalam mengatasi persoalan  perlindungan anak.  Prinsip-prinsip hukum Islam yaitu memiliki pemikiran dan hasil karya individu baru yang sesuai dengan konteks fenomena kejahatan yang terjadi pada anak saat ini. Nilai yang melekat pada norma-norma hukum Islam merupakan kelebihan tersendiri yang menyebabkan penganutnya lebih yakin bahwa  jika  ajaran  agama  dipahami  dengan  baik,  maka  akan  disadari  pula  betapa  agama tidak  menghendaki terjadinya  kejahatan  sesama manusia.  Nilai-nilai  penegakan  keadilan, pencegahan  kezaliman,  dan  perlu  kerja  sama  dalam  mengatasi  keadaan  sosial  yaitu merupakan tujuan kemanusiaan yang dibawa agama. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut senantiasa  diaktualkan  dan  di  interprestasikan  kembali  sesuai  dengan  perkembangan terbaru penipuan kejahatan (al-Suyuthy, t.th: 311) Implementasi Perlindungan Anak dalam ilmu fiqih memiliki tiga bentuk, yang ketiganya bertujuan untuk memelihara kemaslahatan anak sebagai salah satu tujuan syari’at, yakni memelihara keturunannya, yaitu antara lain: hadanah, anak pungut (anak asuh), dan anak angkat.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jamilia Susanti
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Secara  Yurisprudensi.  Hukum  haruslah  membantu  manusia  berkembang  sesuai dengan  kodratnya:  menjunjung  keluhuran  martabat  manusia  bersifat  adil,  menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum. Pasal 28 ayat (2)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  “setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  atas  hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi” (Primaharsyah, 2015: 34).
Upaya perlindungan anak dilaksanakan sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia  18  tahun.  Mengarah  pada  konsep  perlindungan anak  yang  utuh, menyeluruh,  dan komprehensip, maka UUPA meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan  asas-asas,  asas  kepentingan  yang  terbaik  untuk  anak,  asas  hak  untuk  hidup, kelangsungan  hidup  dan  perkembangan,  serta  asas  penghargaan  terhadap  pendapat  anak. Perlindungan  anak  dapat  dibedakan  dalam  2  bagian  yaitu:  a.  Perlindungan  anak  secara yuridis yang meliputi; perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan, b. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis meliputi; perlindungan dalam bidang  sosial,  bidang  kesehatan,  dan  bidang  pendidikan.  Perlindungan  yang  bersifat yuridis atau yang lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief adalah  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  berbagai  kebebasan  dan  hak  asasi  anak ( fundamental  rights  and  freedoms  of  children )  serta  berbagai  kepentingan  yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Arief, 1998:156).
Perlindungan  hukum  dalam  bidang  keperdataan,  terakomodir  dalam  ketentuan dalam hukum perdata yang mengatur mengenai anak seperti, (1) Kedudukan anak sah dan hukum waris; (2) Pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin; (3) Kewajiban orang tua terhadap anak; (4) Belum cukup dewasa anak dalam perwaliaan. (Retnowulan, 1996:3) UU No  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  anak  yang  pada  prinsipnya  mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Dalam UU Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, pada  prinsipnya  diatur  mengenai  upaya-upaya  untuk  mencapai  kesejahteraan  anak.  Dan, yang  terakhir  UU  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Anak,  yang  pada  prinsipnya mengatur  mengenai  perlindungan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dalam  konteks peradilan  anak.  Perlindungan  anak  yang  bersifat  non-yuridis  dapat  berupa,  pengadaan kondisi  sosial  dan  lingkungan  yang  kondusif  bagi  pertumbuhan  anak,  kemudian upaya peningkatan  kesehatan  dan  gizi  anak-anak,  serta  peningkatan  kualitas  pendidikan melalui berbagai program beasiswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih.
Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya perlindungan anak tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai  tujuan  kesejahteraan  anak,  maka  pelaksanaan  perlindungan  anak  tidak  boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: (1) Prinsip non-diskriminasi ; (2) Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak ; (3) Prinsip hak- hak  anak  untuk  hidup,  bertahan  hidup  dan  pengembangan ; (4)  Prinsip  menghormati pandangan  anak. (www.sekitarkita.com,2002)  Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  dilaksanakan  melalui  perlakuan  secara  manusiawi  sesuai dengan hak-hak anak, penyesuaiyan petugas pendamping khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus-menerus
Jamilia Susanti
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
terhadap  perkembangan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  jaminan  untuk mempertahankan  hubungan  dengan  orang  tua  atau  keluarga  dan  perlindungan  dari pemberitaan media atau labelisasi (Pramukti, 2015: 63).

## Implementasi Perlindungan Anak di Kel Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
Kenakalan  anak  sangat  dipengaruhi  oleh  peranan  keluarga,  dan juga  faktor  lingkungan. Faktor keluarga sangatlah penting karena merupakan lingkungan pertama atau lingkungan primer.  Apabila  lingkungan  keluarga  tidak  harmonis  yaitu  mengalami hal-hal  yang  telah disebutkan  diatas  seperti  keluarga broken  home yang  disebabkan  perceraian,  kebudayaan bisu,  dan  perang  dingin  serta  kesalahan  pendidikan  akan  berpengaruh  kepada  anak  yang dapat  menimbulkan  kenakalan  anak.  Bagaimanapun  kenakalan  anak  harus  dilakukan pengendalian,  karena  apabila  berkelanjutan  akan  menyebabkan  kerusakan  pada kehidupannya  pada  masa  yang  akan  datang.  Selain  dari  pihak  keluarga  pengendalian kenakalan  anak  juga  harus  dilakukan  dari  lingkungan  anak  tersebut.  Memanjakan  anak adalah penyebab kenakalan terhadap anak.
Adapun  beberapa  faktor  penyebab  kenakalan  anak,  yakni:  1).  Orang  tua  anak tersebut dimanjakan oleh orang tuanya pula, sehingga pengalaman itu diwariskan kepada anaknya.  2).  Orang  tua  mempunyai  konsep  kebahagiaan  yang  kurang  tepat.  Misalnya kebahagiaan  diidentik  dengan  menyenangkan  hati  anak-anaknya.  Sehingga,  menuruti semua  permintaan  mereka  dengan  memberi  barang-barang  lux  ataupun  uang.  3).  Sikap memanjakan  dapat  disebabkan  juga  karena  orang  tua  dahulu  mempunyai  pengalaman hidup yang pahit dan miskin. Sehingga mereka ingin menghindari anak-anak mereka dari situasi  yang  serba  sulit.  4).  Orang  tua  yang  banyak  kegiatan  dan  bisnis.  Sehingga  tidak mempunyai waktu senggang yang cukup bagi anak-anaknya. Kegiatan overaktif ini dapat menimbulkan  rasa  bersalah  bagi  orang  tua  tersebut.  Sehingga  mereka  menuruti  semua permintaan  atau  memberikan  barang-barang  berharga  sebagai  substitusi  kasih  sayang mereka.  5).  Kecenderungan  orang  tua  yang  kadang-kadang  membedakan  anak-anak mereka.  Sikap  membedakan  biasanya  dilatarbelakangi  oleh  faktor  pandangan  atau kebudayaan  tertentu  misalnya  rasa  bangga  terhadap  anak  laki-laki.  Keadilan  orang  tua yang  tidak  merata  terhadap  anak  dapat  berupa  perbedaan  dalam  pemberian  fasilitas terhadap anak maupun perbedaan kasih sayang. Bagi anak yang merasa diperlakukan tidak adil  dapat  menyebabkan  kekecewaan  anak  pada  orang  tuanya,  dan  akan  merasa  iri  hati dengan  saudara  kandungnya.  Dalam  hubungan  ini  biasanya  anak  melakukan  protes terhadap orang tuanya yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kenakalan.
Dalam  mengatasi  kenakalan  Anak  yang  paling  dominan  mengendalikan  adalah dari keluarga, karena merupakan lingkungan yang paling pertama ditemui seorang anak. Di dalam  menghadapi  kenakalan  anak  pihak  orang  tua  kehendaknya  dapat  mengambil  dua sikap  bicara,  yaitu:  a).  Sikap  atau  cara  yang  bersifat  preventif.  Yaitu  perbuatan  atau tindakan  orang  tua  terhadap  anak  yang  bertujuan  untuk  menjauhkan  si  anak  daripada perbuatan buruk atau dari lingkungan pergaulan yang buruk. Dalam hat sikap yang bersifat preventif,  pihak  orang tua  dapat  memberikan  atau mengadakan  tindakan  sebagai  berikut: menanamkan  rasa  disiplin  dari  ayah  terhadap  anak,  memberikan  pengawasan  dan perlindungan  terhadap  anak  oleh  ibu,  pencurahan  kasih  sayang  dari  kedua  orang  tua
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jamilia Susanti
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
terhadap anak, dan menjaga agar tetap terdapat suatu hubungan yang bersifat intim dalam satu ikatan keluarga.
Di  samping  itu,  hendaknya  diadakan  pula:  pendidikan  agama  untuk  meletakkan dasar  moral  yang  baik  dan  berguna;  penyaluran  bakat  si  anak  ke  arab  pekerjaan  yang berguna dan produktif, supaya kepribadian dan kreatifitas anak terasah; rekreasi yang sehat sesuai  dengan  kebutuhan  jiwa  anak;  dan  pengawasan  atas  lingkungan  pergaulan  anak sebaik-baiknya.
Sikap atau cara yang bersifat represif. Yaitu pihak orang tua hendaknya ikut serta secara aktif dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kenakalan anak,  seperti  menjadi  anggota  badan  kesejahteraan  keluarga  dan  anak,  ikut  serta  dalam diskusi yang khusus mengenai masalah perlindungan anak-anak. Selain itu pihak orang tua terhadap  anak  yang  bersangkutan  dalam  perkara  kenakalan  hendaknya  mengambil  sikap sebagai  berikut:  mengadakan  introspeksi  sepenuhnya  akan  kealpaan  yang  telah diperbuatnya  sehingga  menyebabkan  anak  terjerumus  dalam  kenakalan  anak;  memahami sepenuhnya  akan  latar  belakang  dari  pada  masalah  kenakalan  yang  menimpa  anaknya; meminta  bantuan  para  ahli  (psikolog  atau  petugas  sosial)  di  dalam  mengawasi perkembangan kehidupan anak, apabila dipandang perlu; membuat catatan perkembangan pribadi anak sehari-hari.
Adapun  berikut  ini  kiat-kiat  yang  dapat  dilakukan  oleh  orang  tua  atau  pendidik untuk  mengembangkan  kepribadian  dan  kreativitas  anak  dalam  mengatasi  perlindungan anak Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yaitu: membentuk kegiatan belajar sesuai  dengan  rasa  ingin  tahu  alamiah  anak,  lalu  menghadapkan  masalah-masalah  yang relevan dengan kebutuhan, tujuan dan minat anak. Kemudian, perkenankanlah anak untuk ikut  serta  dalam  menyusun  dan  merencanakan  kegiatan  belajar.  Selanjutnya,  berikanlah pengalaman  dari  kehidupan  nyata  yang  menuntut  peranserta  secara  aktif  pada  anak,  dan kembangkanlah kemampuan  yang  perlu  untuk itu.  Usahakan agar  program  belajar  cukup untuk mendorong siswa atau anak didik melakukan penyelidikan, percobaan (eksperimental) dan  penemuan  sendiri.  Bertindaklah  lebih  sebagai  sumber belajar  dari  pada  sebagai  penyampai informasi,  serta  jangan  paksakan  pengetahuan  yang belum siap diterima anak. Dorong dan hargailah inisiatif dan rasa ingin tahu anak terhadap sesuatu. Kemudian, biarkan anak belajar dari kesalahannya dan menerima akibatnya. Tentu saja  selama  tidak  berbahaya  dan  membahayakan.  Hendaklah  tidak  lupa  menghargai  dan memuji usaha-usaha baik dari anak.
Penerapan cara-cara di atas tentu saja akan dirasakan sangat penting, apabila kita dapat  memahami  dunia  anak  yang  diwujudkan  oleh  anak  melalui  kenakalan  anak  pada dasarnya  hanya  untuk  menunjukkan  kepribadian  dan  pengembangan  kreativitas  anak sebagai bentuk perhatian dan imajinasinya.

## Kesimpulan
Apabila anak sejak masih dalam kandungan sampai melahirkan, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga
Jamilia Susanti
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
dan masyarakat dan negara. Maka, anak yang menjadi dewasa tidak akan memahami dan mengerti  hak  sipil,  hak  politik,  hak  ekonomi,  hak  sosial  dan  hak  budaya  sesuai  dengan ketentuan  hukum  yang  ditetapkan.  Kehidupan  anak  seperti  ini  yang  merugikan  sebagai generasi  penerus  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan  negara  yang  menimbulkan  dendam pada diri anak tersebut.
Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menjelaskan bahwa  anak  merupakan  makhluk  yang  harus  dilindungi  dari  berbagai  bahaya  yang  akan menimpanya. Anak harus tumbuh dan berkembang baik fisik maupun mental. Dalam Pasal 1  yang  berbunyi  setiap  orang  berhak  untuk hidup tumbuh berkembang dan  berpartisipasi secara  wajar  dengan  harkat  martabat  kemanusiaan,  juga  mendapatkan  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi (pengancaman). Demikian juga dengan Pasal 13 ayat 1 dan 2 bahwa  (1)  Melakukan  kejahatan  yang menyebabkan luka  dan  cedera terhadap anak  yang dilakukan,  maka  dikenakan  hukum  berat.  (2)  Orang  tua  atau  wali  pengasuh  anak  jika melakukan  suatu  kejahatan  ketika  mengasuh  anak,  maka  orang  tua  atau  wali  tersebut mendapatkan hukuman berat.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jamilia Susanti
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate

## Daftar Pustaka
Arief,  Barda  Nawawi.   (1998). Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  Dan Pengembangan Hukum Pidana , Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Al-Istanbul i , Mahmud Mahdi. (2003). “Nisa Haula al-Rasul” , diterjemahkan oleh Ahmad Sarbaini  dengan  judul Isteri-Isteri  dan  Rasulullah  SAW  Serta  Peranan  Beliau Terhadap Mereka . Cet II. Bandung: Irsyad Baitus Salam. Asnawi. (2011). “ Perbandingan Ushul Fiqih ”. Jakarta: Amzah. Azis, Abdul al-Fauzan. (2007). “ Fiqih Sosial: Tuntutan Dan Etika Hidup Bermasyarakat ”. Jakarta: Qitsi Press Bagir Manan. (2008). “ Ketentuan Hukum Pidana (Formal Dan Materil) ”. Bandung: Graha Perss Cama,  Katayen  H.  (1953).  “ Social Commison dari Economic dan Social  Council ”. India: DEPSOS Dahlan,  Abdul  Aziz.  Et-al.  (2001).  “ Ensiklopedia  Hukum  Islam ,  jilid  2,  Cet  V,  Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve Djaenab.  (2010).  “ Perlindungan  Anak  Perspektif  Fiqih  Dan  Perundang-Undangan”. Makasar: al-Risalah UIM Djamil, M. Nasir. (2013). “ Anak Bukan Untuk Dihukum ”. Jakarta: Sinar Grafika
Early Marriage. (2005). “ A Harmful Traditional Practice ”. New York: United Nations Fransisco,  Andika.  (2010).  “ Perbandingan  Teori  Anomie  Dan  Teori  Labeling ”.  Jakarta: Word Press Hakim, Arif Rahman. (2007). “ Mendidik Anak Dengan Cerdas ”. Cet. 1, Solo: Insan Kamil Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia.  T.th.  “ Pelatihan  Aparat  Penegak  Hukum Tentang Muslim, Abi Al-Husain. (1992). “ Shahih Muslim ”, Hadist No 5. Jilid. 2. Beirut: Daar Al- Fikr Musthafa,  Muhammad  al-Hadidiath-Thairi.  (1999).  “ Percikan Cahaya  Ilahi” .  Jakarta: Qitsi Press Praja, Juhaya. S. (2011). “ Teori Hukum Dan Aplikasinya ”. Bandung: Pustaka Setia Ropiko,  (2002).  “ Persefektif  Tokoh  Agama  Terhadap  Kekerasan  Anak  Dalam  Rumah Tangga  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak ”. Skripsi. Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah. Palembang Rusli, Moch. (2011). “ Sistem Peradilan Pidana Indonesia ”. Cet. 1. Yogyajarta: UII Press Salam,  Moch  Faisal.  (2005).” Hukum  Acara  Peeradilan  Anak  Di  Indonesia ”.  Cet.1. Bandung: Mandar Maju Shihab,  Quraish.  (2007). Secerah  Cahaya  Ilahi  Hidup  Bersama  Al-Qur’an .  Bandung: Mizan Pustaka Syaripuddin,  (2012).  “ Analisis  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  (Studi  Pemukulan  Anak  Terhadap  Anak  Dalam  Perintah Shalat )”. Skripsi. Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah. Palembang Triwidiaastuti,  (2004).  “ Nilai-Nilai  Pendidikan  Islam  Dalam  Hadits  Perintah  Shalat Terhadap Anak ”. Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah. Palembang
Jamilia Susanti
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate