## Menyingkap Rahasia di Balik Runtuhnya Lembaga Keuangan Mikro ‘Bertopeng’ Syariah
Agus Arifin*, Lilik Purwanti, Yeney Widya P Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang * arifintrainer1@gmail.com

## Abstract
This study aims to explain the reasons behind the bankruptcy of BMT (Baitul Maal Wat  Tanwil)  PSU  Malang  with  case  study  approach.  The  data  are  collected through  documentation  and  interviews.  The  interviews  are  conducted  on  five informans namely informan A, B, C, D and E. The results show that the bankruptcy of BMT PSU is caused by internal factors and external factors. Internal factors causing bankruptcy of BMT PSU are: unproductive fund management, bad credit (financing),  fraud  by  employees,  business  loss,  too  high  percentage  of  profit sharing,  lack  of  good  corporate  governance  (GCG)  and  weak  internal  control. Externals  include:  lack  of  security  guarantees  on  customers'  funds,  economic pressures, lack of supervision and guidance from relevant agencies, as well as the onslaught of stronger new competitors. The findings of this research related to the causes of the bankruptcy BMT PSU, is expected to be useful for practitioners and the government in preparing strategies for strengthening BMT in the future.
Keywords:  BMT  (Baitul  Maal  Wat  Tanwil),  Collapse,  Sharia  Microfinance Institusions, Secret.

## PENDAHULUAN
Baitul  Maal  Wat  Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah  yang  saat  ini  mulai  berkembang  di tengah-tengah  masyarakat.  Menurut  Djazuli &  Janwari  (2002:  183),  BMT  merupakan balai  usaha  mandiri  terpadu  yang  isinya berintikan bayt  al-maal  wat  tamwil dengan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan  dan  menunjang  pembiayaan  dalam kegiatan  ekonomi.  Lebih  lanjut,  menurut Wulandari  et  al.  (2016),  BMT  memiliki tujuan memberikan pelayanan di bidang jasa keuangan  bagi  masyarakat,  khususnya  yang kurang mampu. BMT sendiri, pada dasarnya memiliki  dua  fungsi  utama  yaitu  sebagai baitul  maal dan batut  tamwil (Wulandari  & Kassim, 2016). Selain menghimpun dana dari
masyarakat, BMT juga diperbolehkan menghimpun  dan  mengelola  dana  zakat, infaq ,  sedekah  (ZIS)  dan waqaf (Ahmed, 2002),  sehingga  BMT  disebut  menjalankan fungsi sebagai baitul maal .
Pada  teknisnya,  dana  ZIS  dari  para dermawan  tersebut  akan  dikelola  dan disalurkan  kepada  pihak-pihak  yang  berhak menerimanya,  sehingga  keberadaan  BMT dapat  berkontribusi  dalam  pemberdayaan masyarakat  dan  pengentasan  kemiskinan (Rahim & Rahman, 2010). Baitul maal inilah yang oleh Juwaini & Mintarti (2010) disebut sebagai  penyokong  utama  BMT  dalam menjalankan fungsi sosialnya, dengan memberikan  pinjaman  sukarela (qardul hasan) kepada  orang-orang  dari  kalangan tidak  mampu  yang  ingin  mengembangkan usaha.  Sementara  itu,  BMT  sebagai baitut
136-155
tamwil merupakan  fungsi  BMT  yang  lebih menekankan pada sisi bisnis, seperti penggalangan dana dengan akad wadi’ah atau titipan  (Janwari,  2015:9)  dan  pengelolaan dana  nasabah  serta  pembiayaan  yang menguntungkan  serta  tetap  sesuai  dengan prinsip syariah.
Dua fungsi yang dijalankan oleh BMT, menjadikan  BMT  sebagai  sebuah  lembaga keuangan  mikro  berbasis  syariah  yang komplit,  sehingga  memiliki  potensi  besar untuk  terus  berkembang.  Dua  fungsi  BMT tersebut (baitul  maal  dan  baitut  tamwil) awalnya  juga  dijalankan  oleh  BMT  Perdana Surya Utama (PSU) Malang, sehingga dalam waktu yang cukup singkat BMT PSU berubah menjadi  salah  satu  BMT  terbesar  di  Kota Malang.  Nasabah  yang  mencapai  lebih  dari 2000  orang  dengan  dana  pihak  ketiga  yang terkumpul  mencapai  lebih  dari  35  miliar, cukuplah menjadi bukti kejayaan BMT PSU saat  itu.  Tidak  hanya  itu,  sejak  tahun  2010 BMT  PSU  telah  memiliki  10  (sepuluh) cabang  di  Kota  Malang  dengan  total  aset mencapai lebih dari 100 miliar, sehingga tidak heran  jika  beberapa  pihak  saat  itu  menyebut BMT  PSU  sebagai  icon  kemajuan  industri keuangan syariah di Kota Malang.
Kejayaan  BMT  PSU  seolah  menjadi representasi  pengelolaan  BMT  yang  amanah dan  profesional.  Secara  tidak  tertulis,  sistem pengelolaan  BMT  PSU  seakan  menjadi rujukan  bagi  BMT  yang  lainnya,  namun kondisi  tersebut  rupanya  tidak  berlangsung lama. Berita kebangkrutan BMT PSU sangat mengejutkan karena BMT PSU yang selama ini terkesan sangat profesional dan berkembang  pesat  bisnisnya,  tetapi  tiba-tiba pada tahun 2015 dinyatakan bangkrut. Hal ini menimbulkan  pertanyaan  bagi  banyak  pihak tentang  alasan  di  balik  kebangkrutan  BMT PSU.  Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut, tentunya perlu dilakukan penelitian menyeluruh  agar  dapat  diketahui  berbagai permasalahan  yang  dihadapi  BMT  PSU hingga terjadi kebangkrutan tersebut.
Penelitian  ini  menjadi  sangat  menarik untuk dilakukan, mengingat beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas permasalahan BMT secara parsial,
misalnya  Kusmiyati  (2007)  dan  Anoraga (2015) yang membahas tentang permasalahan akad  murabahah  dalam  BMT.  Penelitian tersebut  merupakan  contoh  dari  sekian banyak  penelitian  yang  membahas  tentang sebagian sisi dari permasalahan sebuah BMT.
Berdasarkan  fakta  tersebut,  diperlukan sebuah penelitian yang membahas permasalahan  BMT  secara  holistik,  hingga menyebabkan  sebuah  BMT  mengalami kebangkrutan.  Atas  alasan  itulah  penelitian ini  dilakukan,  agar  diperoleh  jawaban  yang jelas  tentang  alasan  BMT  PSU  mengalami kebangkrutan. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi  pembelajaran  bagi  BMT  lainnya untuk  lebih  mengevaluasi  diri,  sehingga musibah  yang  menimpa  BMT  PSU  tidak terulang kembali.

## METODE
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Harling (2002) mengemukakan bahwa studi  kasus  merupakan  sebuah  penyelidikan yang  dilakukan  secara  menyeluruh  terhadap fenomena  terkini  yang  terjadi  secara  alami. Menurut  Yin  (2013:1)  menjelaskan  bahwa penelitian studi kasus cocok digunakan untuk penelitian,  dimana  peneliti  memiliki  sedikit kontrol  terhadap  peritiwa  yang  diteliti,  dan bilamana penelitian difokuskan pada fenomena-fenomena terkini (kontemporer).
Pendekatan  studi  kasus  digunakan dalam  penelitian  ini,  karena  pembahasan lebih terfokus pada sebuah kasus kebangkrutan  BMT  PSU  secara  mendalam. Peneliti  ingin  mengupas  secara  lengkap tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab kebangktutan BMT berdasarkan analisis data yang  berasal  dari  para  narasumber.  Tidak hanya  itu,  jenis  kasus  yang  masih  tergolong kontemporer  juga  menjadikan  pendekatan studi  kasus  sangat  tepat  digunakan  dalam penelitian ini.
Metode pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dokumentasi  dan  wawancara.  Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan BMT  PSU  untuk  selanjutnya  dijadikan
sebagai data pendukung pada proses penarikan  kesimpulan.  Wawancara  dalam penelitian  ini  dilakukan  terhadap  lima  orang informan.  Pada  penelitian  ini,  peneliti memutuskan  untuk  menyamarkan  nama- nama  para  informan  serta  pihak-pihak  lain yang  peneliti  sebutkan.  Hal  ini  merupakan bagian dari etika peneliti untuk menjaga hak privasi  para  informan  agar  tidak  berpotensi memunculkan  masalah  di  kemudian  hari. Adapun informan dalam penelitian ini adalah mantan pengurus yang diwakili oleh informan A, karyawan yang diwakili oleh informan B, nasabah  BMT  PSU  yang  diwakili  oleh Informan  C,  Dinas  Koperasi  Kota  Malang yang  diwakili  oleh  Informan  D  dan  praktisi BMT  yang  diwakili  oleh  informan  E, sementara  pihak  lain  yang  dimaksud  adalah non  informan  yang  meliputi  MD,  AM (General Manager BMT PSU), AJ dan AI.
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian ini  diawali  dengan  melakukan  reduksi  data. Reduksi  data  dilakukan  dengan  melakukan penyaringan  data  yang  terkumpul,  baik berupa data rekaman wawancara maupun data yang  berupa  dokumen.  Data  yang  berupa rekaman wawancara dengan para narasumber, terlebih  dahulu  ditranskripsikan  ke  dalam bentuk  tulisan,  kemudian  dibaca  ulang  dan dilakukan  perangkuman  terhadap  teks  yang berisi  jawaban  narasumber.  Jawaban  yang dianggap  penting  dari  setiap  narasumber dikumpulkan menjadi satu berdasarkan tema- tema tertentu menjadi satu yang tertulis pada kertas  dalam  bentuk  sebuah  peta  pikiran. Tema-tema  yang  dimaksud,  akan  dijelaskan pada bagian pembahasan.
Secara umum data penelitian ini dibagi menjadi  dua  yaitu  data  dokumentasi  dan wawancara.  Khusus  data  wawancara,  masih terbagi  menjadi  data  transkripsi  wawancara nasabah,  pengurus,  karyawan,  praktisi  dan pemerintah.

## Gambar 1. Skema Proses Analisis Data

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kronologi Kebangkrutan BMT PSU
Tidak  ada  yang  pernah  menyangka, bahwa  BMT  PSU  yang  dahulunya  begitu besar dan megah (sekitar tahun 2009 sampai dengan 2013), pada tahun 2018 hanya tinggal nama, akibat kebangkrutan yang menimpanya.  BMT  PSU  yang  dikenal profesional  dan  memiliki  aset  yang  yang cukup besar, seakan menjadi simbol kebangkitan industri keuangan mikro syariah di  Kota  Malang.  Pada  saat  itu,  BMT  PSU berhasil  membuktikan  bahwa  ia  mampu bersaing dengan banyak lembaga keuangan di Kota Malang yang telah lebih dahulu mapan. Terbukti  bahwa  BMT  PSU  telah  memilki kantor  pusat  yang  begitu  megah  di  kawasan Jl. Soekarno Hatta. Selain itu, BMT PSU juga memiliki sepuluh kantor cabang yang tersebar di  seluruh  Kota  Malang.  Superioritas  BMT PSU  dalam  industri  keuangan  mikro  syariah di Kota Malang seakan sulit untuk dibendung kala itu. Bahkan BMT PSU sempat digadang- gadang  sebagai icon baru  kejayaan  lembaga keuangan  mikro  berbasis  syariah  di  Kota Malang pada khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. Wawancara Dokumentasi
Dokumen Rekaman Wawancara Transkripsi Reduksi Data Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan Pengelompokan Data Berdasarkan Tema Mendukung Penelitian Tidak Mendukung Penelitian Dipisahkan
Visi  dan  misi  yang  jelas  serta pengelolaan  yang  profesional  menjadi  kunci utama  keberhasilan  BMT  PSU  kala  itu. Komitmen  terhadap  penerapan  prinsip- prinsip syari’ah serta pemberdayaan ekonomi umat, khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah menjadi spirit yang terus digaungkan  oleh  BMT  PSU.  Pada  saat  itu, rasanya  tidak  berlebihan  jika  peneliti menyebut  BMT  PSU  sebagai the  new  rising star  of  BMT dikala  itu.  Apalagi  BMT  PSU secara  kultural  didukung  oleh  basis  nasabah yang  berasal  ormas  tertentu  Kota  Malang yang terkenal solid. Kedekatan kultur tersebut terbukti  ampuh  dan  sangat  berguna  dalam menjaring  nasabah.  Terbukti  bahwa  Rumah Sakit Islam (RSI) ‘X’ yang merupakan rumah sakit dari ormas tersebut berhasil dipengaruhi untuk menjalin kerjasama dengan BMT PSU. Hasilnya, seluruh karyawan RSI ‘X’ bergabung menjadi nasabah BMT PSU. Tentu saja, bergabungnya seluruh karyawan RSI ‘X’ menjadi  nasabah,  seakan  menjadi  suntikan moral  dan  finasial  yang  semakin  menambah kekuatan BMT PSU.
Pada tahun 2015, BMT PSU dinyatakan bangkrut  dan  didemo  oleh  seluruh  nasabah yang  menuntut  pengembalian  dana  mereka. Sungguh tidak ada yang menyangka sedikitpun  bahwa  BMT  PSU  yang  tampak begitu perkasa dan dikelola secara profesional ternyata  menyimpan  bara  api  yang  mampu membumi hanguskan semuanya tanpa tersisa. Para  nasabah  yang  merasa  ditipu,  akhirnya melaporkan  kasus  tersebut  ke  Polres  Kota Malang.  Sejak  saat  itulah  BMT  PSU dinyatakan  bangkrut/pailit  dan  dilarang beroperasi kembali. Gedungnya pun dikelilingi  garis  polisi,  sebagai  tanda  bahwa sedang ada masalah dengan BMT PSU.

## Penyebab Kebangkrutan BMT PSU
BMT  PSU  yang  memiliki  sejarah gemilang  dalam  industri  keuangan  mikro syariah  di  Jawa  Timur,  khususnya  di  Kota Malang  membuat  orang  masih  sulit  percaya bahwa  BMT  tersebut  kini  telah  lenyap  dari peradaban. Hingga saat ini pun, masih banyak pihak  yang  bertanya-tanya,  mengapa  BMT PSU dapat mengalami kebangkrutan?
Padahal  secara  prospek  di  masa  depan, dengan  nasabah  yang  mencapai  lebih  dari 2000  orang  dan  dengan  kantor  cabang  yang sudah  mencapai  sepuluh  unit,  BMT  PSU berpotensi menjadi raksasa lembaga keuangan  mikro  berbasis  syariah  di  Jawa Timur  khususnya  dan  di  Indonesia  pada umumnya, namun ternyata takdir berkehendak lain. Petualangan BMT PSU di kancah  industri  keuangan  syariah  berakhir dengan  tragis.  BMT  PSU  dinyatakan bangkrut dan gagal melakukan pengembalian dana  nasabah.  Lebih  suramnya  lagi,  2  tahun pasca  kebangkrutan  BMT  PSU,  AH  selaku GM  BMT  PSU  dinyatakan  meninggal  dunia akibat  serangan  jantung.  Penelitian  ini mencoba untuk menginvestigasi kasus tersebut  agar  dapat  diketahui  secara  akurat tentang alasan bangkrutnya BMT PSU.
Berdasarkan wawancara dengan keenam  narasumber  peneliti  menemukan beberapa point utama  yang  menjadi  sebab kebangkrutan  BMT  PSU.  Beberapa point utama  yang menjadi penyebab kebangkrutan BMT  PSU  tersebut,  peneliti  mengelompok- kannya  menjadi  faktor  internal  dan  faktor eksternal. Faktor internal lebih pada penyebab yang  berkaitan  dengan  internal  manajemen BMT  PSU,  sedangkan  faktor  eksternal  lebih fokus  pada  penyebab  yang  berasal  dari  luar BMT  PSU  atau  dengan  kata  lain  BMT  PSU tidak memiliki kuasa untuk mengontrol faktor tersebut.  Selanjutnya  peneliti  menyebutkan dan menguraikan masing masing dari faktor- faktor (internal dan eksternal) tersebut secara jelas dan lengkap.

## Faktor Internal

## Manajemen Dana Tidak Produktif
BMT  merupakan  lembaga  keuangan yang  nyawanya  adalah  sektor  riil,  sehingga sangat  tidak  mungkin  BMT  dipisahkan  dari sektor tersebut. Sebuah BMT akan sehat jika uang  nasabah  yang  terkumpul  digunakan semaksimal mungkin untuk pembiayaan yang berkaitan  dengan  sektor  riil.  Menurut  Ulum (2014), salah satu strategi untuk meningkatkan  produktifitas  dana  nasabah BMT adalah dengan cara menentukan terlebih dahulu  segmen  pembiayaan,  kemudian
direncanakan treatment untuk  setiap  segmen tersebut untuk memastikan bahwa pembiayaan dapat menghasilkan keuntungan seperti yang telah direncanakan.
Bagaimanapun kondisinya, uang nasabah  harus  diputar  agar  lebih  produktif, sehingga BMT dapat memperoleh keuntungan  dari  usaha  yang  dijalankannya dan  mampu  memberikan  bagi  hasil  secara rutin  kepada  para  nasabah.  Hal  inilah  yang menurut  Ulum  (2014),  fungsi  intermediasi dari  BMT  perlu  dimaksimalkan  untuk menjembatani  pihak-pihak  yang  memiliki modal dengan pihak-pihak yang membutuhkan modal dalam rangka menjalankan  sebuah  bisnis.  Ironisnya,  BMT PSU  yang  terjadi  pada  BMT  PSU  justru sebaliknya.  Ironisnya,  BMT  PSU  tidak mampu  mengelola  dana  para  nasabah  secara produktif.  Padahal,  sebuah  BMT  semestinya terus  melakukan  pembiayaan  agar  dapat menambah  modal  finansial  baik  bagi  BMT sendiri  maupun  bagi  pelaku  usaha  mikro (Prasetiawati & Darma, 2016).
Fakta  menunjukkan  bahwa  BMT  PSU telah  gagal  mengemban  amanah  dari  para nasabah.  Pembelian  tanah  di  Jl.  Soekarno- Hatta  yang  menelan  biaya  12,5  miliar membuat  operasional  bisnis  BMT  PSU menyebabkan  BMT  PSU  terpuruk  dan dinyatakan bangkrut.
Bagi sebuah lembaga keuangan mikro, uang sejumlah 12,5 miliar adalah jumlah uang yang  sangat  besar.  Jika  uang  sejumlah  itu tidak  diinvestasikan  ke  sektor  bisnis  yang produktif,  maka  hal  tersebut  akan  dapat mempengaruhi  tingkat  kesehatan  kas  BMT, sementara  di  sisi  lain,  setiap  bulannya  BMT PSU harus membayar bagi hasil kepada para nasabah  yang  jumlahnya  juga  tidak  sedikit. Lalu dari mana BMT PSU mendapatkan uang untuk membayar dana bagi hasil nasabahnya? Jawabannya  adalah  dari  berhutang  kepada banyak pihak, mulai dari BMT ‘Y’, Koperasi Syariah ‘H’, RSI ‘X’ Kota Lamongan sampai pada  hutang  secara  personal  kepada  banyak orang  yang  dikenal  oleh  General  Manajer (GM) BMT PSU.
Berdasarkan  investigasi  yang  peneliti lakukan  pada  lingkungan  sekitar  rumah  AH
yang  merupakan  GM  BMT  PSU,  ternyata diperoleh  fakta  bahwa  rumahnya  saat  ini sudah  disegel  oleh  pihak  Koperasi  Syariah ‘H’.  Hal  itu  dikarenakan  AH  tidak  mampu membayar  hutang  kepada  Koperasi  Syariah ‘H’  yang  telah  jatuh  tempo.  Adapun  hutang BMT  PSU  yang  diwakili  oleh  AH  kepada pihak  Koperasi  Syariah  ‘H’  jumlahnya mencapai  2  miliar.  Jumlah  tersebut  belum termasuk  bagi  hasilnya  yang  harus  dibayar. Selain  itu,  peneliti  juga  menemukan  fakta mengejutkan  lainnya.  Menurut  pengakuan petugas keamanan (satpam) yang bertugas di kompleks  perumahan  tempat  AH  tinggal, mayoritas tetangga di  sekitar rumah tersebut juga  memiliki  piutang  terhadap  AH  secara personal. Salah seorang tetangga yang enggan disebutkan namanya juga mengaku memberikan pinjaman sebesar 60 juta kepada AH untuk keperluan membayar gaji karyawan BMT PSU dan hingga kini pinjaman tersebut belum  juga  dikembalikan,  sementara  AH sendiri  telah  meninggal  dunia.  Hal  ini semakin  memperjelas  gambaran  bahwa cash flow BMT  PSU  saat  itu  sudah  sedemikian kritisnya.
Permasalahan  seputar  tidak  sehatnya cash flow BMT PSU juga diungkapkan oleh informan A yang merupakan ketua pengurus BMT PSU. Menurutnya, salah satu penyebab kebangkrutan  BMT  PSU  adalah  tidak sehatnya cash flow perusahaan dan pengelolaan  yang  tidak  profesional.  Berikut adalah kutipan pernyataan selengkapnya:
“Menurut  saya  memang  manajemennya yang  amburadul.  Manajemennya  yang tidak  tertib.  Alurnya  tidak  jelas, cash flow nya, output (pengeluaran) operasional itu  lebih  besar  daripada income yang diperoleh  perusahaan.  Jadi,  ‘besar  pasak daripada tiang’. Intinya cashflow nya yang tidak sehat”
Secara terpisah informan C
memperkuat  pernyataan  informan  A  tentang tidak  sehatnya cash  flow BMT  PSU  yang terkait  dengan  pembelian  tanah  di  Jl. Soekarno-Hatta, hingga menimbulkan
masalah  fatal.  Berikut  adalah  pernyataan informan C selengkapnya:
“ Uang di  BMT PSU ini amburadul mas, tidak  sesuai  lagi  dengan  koperasi. Seharusnya  uang  itu  diputar  untuk kegiatan permodalan bisnis, tapi ini malah diivestasikan  ke  pembelian  tanah  di Soekarno-Hatta. Itulah awal mula penyebab BMT PSU bangkrut, sedangkan almarhum AH ini menjanjikan kalau invest di  situ,  almarhum  menjanjikan  bagi  hasil ada  yang 1,25% per bulan, ada juga  yang 1,5%  per  bulan,  sementara  uang  tidak berputar.  Inilah  awal  permasalahannya mas,  karena  uang  tidak  berputar,  maka uang nasabah yang disimpan kesedot untuk membayar bagi hasil ke nasabah.”
Pernyataan informan C di atas semakin mempertegas,  bahwa  sejak  pembelian  tanah tersebut,  praktis  bisnis  BMT  di  sektor  riil menjadi terganggu karena masalah minimnya ketersediaan kas, sementara BMT PSU harus terus  membayar  belanja  rutin  seperti  gaji pegawai dan bagi hasil untuk nasabah.

## Piutang Tanpa Jaminan (Collateral)
Wawancara  yang  peneliti  lakukan menunjukkan  temuan  adanya  piutang  yang dimiliki  oleh  BMT  PSU,  namun  tanpa jaminan apapun, bahkan ada pula yang tidak tercatat secara tertulis dalam pembukuan. Hal ini  sangat  bertentangan  dengan  prinsip akuntansi  dan  prinsip-prinsip  pemberian kredit  yang  salah  satunya  adalah  collateral (Kasmir, 2012: 101-105). Selain itu, apa yang dilakukan oleh BMT PSU dengan memberikan  pinjaman  tanpa  jaminan  dan tanpa  pencatatan,  juga  sangat  bertentangan dengan firman Allah di dalam QS. Albaqarah 282 yang berbunyi:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila kamu  bermu’amalah  tidak  secara  tunai untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah kamu  menuliskannya.  Dan  hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah  penulis  enggan  menuliskannya
sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendektekan (apa yang ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia  bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi  sedikitpun  dari  hutangnya. (QS. Al-Baqarah: 282).
Ayat di atas menunjukkan betapa Islam sangat  menjunjung  prinsip  kehati-hatian dalam  hal  hutang  piutang,  sehingga  setiap orang yang melakukan transaksi tidak secara tunai  diwajibkan  untuk  mencatat  dengan sedetail mungkin. Hal itulah yang sepertinya luput  dari  perhatian  pihak  manajemen  BMT PSU,  sehingga  muncullah  hutang  piutang yang tidak tercatat dan bahkan tanpa jaminan. Masalah  tersebut  menjadi  semakin  rumit karena  piutang  tersebut  melibatkan  jumlah uang  yang  cukup  besar  serta  melibatkan orang-orang-orang dekat (keluarga) dari AH. Saat  dikonfirmasi  tentang  hal  tersebut, informan B mengatakan:
“Jadi  di  BMT  itu  ada  yang  orang  pinjam tanpa  jaminan,  artinya  hanya personal guarantee dan  jumlahnya  juga  banyak. Salah satu diantaranya Pak MD itu pinjam miliaran,  tanpa  ada  jaminan  dan  tanpa tercatat.  Data  yang  tercatat  saja  pinjaman Pak  MD  itu  4M,  tetapi  teman-teman memperkirakan lebih dari itu. Permasalahannya adalah tidak ada catatannya, karena yang tahu hanya kakak dan  adik.  Itu  permasalahannya.  Bahkan menurut saya, termasuk yang menghancurkan BMT itu adalah si MD ini. Menurut  teman-teman,  MD  inilah  yang maling dan mafia.
Apa  yang  diungkapkan  oleh  informan B  semakin  diperkuat  oleh  dokumen  akta pernyataan  (kesaksian)  yang  ditanda  tangani secara  bersama-sama  oleh  mantan  karyawan BMT  PSU  dengan  di  bawah  sumpah  (di bawah Al-Qur’an). Akta tersebut menjelaskan secara rinci besarnya uang yang dipinjam oleh MD  kepada  BMT  PSU  per-Desember  2009 mencapai Rp4.022.484.000 (empat miliar dua puluh  dua  juta  empat  ratus  delapan  puluh
empat ribu rupiah), dengan beban margin atau kewajiban bagi hasil sebesar Rp2.840.150.000  (dua  miliar  delapan  ratus empat  puluh  juta  seratus  lima  puluh  ribu rupiah).  Bahkan,  data  per  Desember  2014, disebutkan  dalam  akta  tersebut  bahwa pinjaman  dan  kewajiban  bagi  hasil  saudara MD  telah  mencapai  Rp20.117.232.791  (dua puluh miliar seratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu  rupiah),  dengan  beban  margin  hutang yang dihitung setara 24% per tahun atau 2% per bulan.
Fakta  di  atas  tentu  saja  sangat mengejutkan. Bagaimana bisa
BMT
meminjamkan uang sebesar itu dengan tanpa jaminan?  Lalu  bagaimana  bisa  BMT  yang notabene  lembaga  keuangan  berprinsip syariah, menjalankan praktik pinjam meminjam  dengan  sistem  ribawi  seperti  itu. Besarnya jumlah uang nasabah yang dipinjam pihak ketiga tanpa adanya jaminan dan tidak juga  tertagih,  praktis  menyebakan  cashflow BMT  PSU  menjadi  sangat  tidak  sehat, sehingga  untuk  membiayai  operasionalnya BMT PSU hanya bergantung pada hutang dan funding . Funding dilakukan  baik  kepada nasabah lama maupun kepada calon nasabah baru  yang  masih  dapat  ‘dibodohi’.  Jika dihitung secara matematis, anggaplah hutang MD dibulatkan menjadi 4 miliar rupiah, maka dengan asumsi kewajiban bagi hasil per bulan berkisar  1-1,5%,  maka  BMT  PSU  harus membayar  kewajiban  bagi  hasil  kepada nasabah  sebesar  40  juta  s.d  60  juta  sebulan atau  480  juta  s.d  720  juta  per  tahun. Kewajiban  untuk  membayar  kewajiban  bagi hasil sebesar itu, sungguh tidak mengherankan  jika  akhirnya  BMT  PSU hancur dan dinyatakan bangkrut.
Kredit (Pembiayaan) Macet Menurut Qodin (2015), terdapat setidaknya  tiga  faktor  yang  menyebabkan terjadinya  kredit  macet  di  BMT  yaitu: karakter  anggota,  kebangkrutan  usaha  dari anggota,  dan  musibah.  Khusus  untuk  BMT PSU,  pada  dasarnya  kredit  (pembiayaan) tersebut masih dapat ditagih, karena sebagian besar macetnya kredit dikarenakan minimnya
tenaga  penagih,  sehingga  seringkali  kredit tersebut tidak terkelola dengan baik. Sebagai jaminan  dari  kredit  macet  tersebut,  adalah beberapa  surat  berharga  (seperti:  BPKB motor dan mobil, sertifikat tanah dan rumah) yang saat ini diamankan oleh tim penyelamat dana  nasabah,  menjadi  satu-satunya  harapan agar kredit yang macet dapat ditagih kembali. Kredit macet seolah menjadi “momok” yang menakutkan  bagi  BMT  PSU.  Hal  ini terkonfirmasi,  saat  peneliti  bertanya  tentang penyebab dari kebangkrutan BMT PSU selain faktor kepemimpinan, tanpa berfikir panjang informan B menjawab:
“Uang tidak berputar, termasuk pembiayaan  yang  macet  itu  salah  satu sebab diantara sebab-sebab lain. Sekarang ini  sedang  berusaha  ditagih,  kalau  tidak salah catatannya ada 9 M an. Itu sekarang tugasnya tim penyelamat uang nasabah.”
Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti kemudian  mengkonfirmasi  tentang  jumlah kredit  macet  (pembiayaan)  BMT  PSU tersebut kepada informan C untuk membuktikan  kebenaran  informasi  tersebut. Informan  C  menyebutkan  data  yang  sama dengan  yang  disampaikan  oleh  informan  B. Uang  sebesar  9  miliar  tersebut  adalah  uang nasabah seluruhnya yang tentunya BMT PSU memiliki kewajiban untuk membayar kewajiban  bagi  hasil  kepada  nasabah  setiap bulannya.
Kewajiban bagi hasil BMT PSU kepada para nasabah, sama seperti yang peneliti telah uraikan  sebelumnya  yaitu  1-1,5%  per  bulan. Artinya,  untuk  dana  kredit  macet  yang mencapai  9  miliar,  BMT  PSU  harus membayar  bagi  hasil  kepada  para  nasabah sebesar  90-135  juta  perbulan  atau  1,08-1,62 miliar  pertahun.  Sungguh  jumlah  yang  luar biasa,  maka  tak  heran  jika  BMT  PSU  yang dulunya  begitu  superior,  seketika  menjadi pesakitan  dan  berujung  pada  kebangkrutan. Kredit  macet  yang  terjadi  di  BMT  PSU sebenarnya  tidak  hanya  disebabkan  oleh faktor  eksternal,  melainkan  juga  faktor internal.  Hal  ini  dikarenakan  jumlah  sumber daya manusia (SDM) BMT PSU yang diplot
untuk  bertugas  melakukan  penagihan  sangat minim,  bahkan  hampir  tidak  ada,  sehingga BMT  PSU  tidak  mampu  menjalankan penagihan kepada debitur secara rutin. BMT PSU  lebih  banyak  fokus  mengalokasikan SDM  untuk  kegiatan funding nasabah  baru, sehingga  menyebabkan  ketidak  seimbangan kinerja. Akibatnya banyak debitur yang tidak terkontrol dan tidak melunasi pinjaman secara tepat waktu, atau bahkan tidak mengembalikan sama sekali.

## Fraud oleh Karyawan BMT PSU
Menurut  Blanque  (2003), fraud adalah pemindahan standar hukum sebagai konsekuensi  dari  upaya  untuk  menghindari standar  tersebut.  Hal  ini  berarti,  tindakan fraud berusaha  memanipulasi  aturan  atau standar  yang  dianggap  memberatkan  atau merugikan  para  pelaku  fraud.  Mereka  akan berusaha  mengganti  aturan  tersebut  dengan aturan-aturan atau standar yang menguntungkannya.  Sedikit  berbeda  dengan Blanque  (2003),  definisi fraud menurut Albrecht (2012) Jauh lebih kompleks yaitu:
“Fraud is a generic term, and embraces all the  multifarious  means  which  human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another  by  false  representations.  No definite  and  invariable  rule  can  be  laid down as a general proposition in defining fraud,  as  it  includes  surprise,  trickery, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery” .
Berdasarkan  definisi  di  atas,  Albrecht (2012)  meyakini  bahwa fraud tidak  hanya sebatas pada memanipulasi aturan, melainkan juga  pada  perbuatan  licik  lainnya  yang bertujuan  untuk  menguntungkan  dirinya sendiri.  Albrecht  (2012)  juga  menegaskan bahwa  antitesis  dari fraud adalah  kejujuran, sehingga  jika  seseorang  ingin  mengetahui sebuah  tindakan  termasuk  dalam  fraud  atau tidak  sangatlah  mudah.  Seseorang  tersebut hanya  perlu  mengetahui  batasan-batasan antara  kejujuran  dan  ketidakjujuran.  Jika
sebuah  perbuatan  sudah  melewati  batas kejujuran  (melenceng  dari  kejujuran),  maka tindakan tersebut adalah tindakan fraud . Agar seseorang  dapat  terhindar  dari  berbuat fraud secara tidak sengaja, maka seseorang tersebut haruslah memiliki pemahaman yang memadai tentang fraud .  Watson  (2003)  menuntut  hal yang  lebih  kompleks,  yaitu  seseorang diharuskan  memiliki  pemahaman fraud dan budaya demi menghindari terjadinya tindakan fraud .
Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa sebelum  terjadinya  kebangkrutan,  di  BMT PSU  sering  juga  terjadi  penggelapan  dana oleh karyawan. Menurut Dorminey, Fleming, Kranacher  &  Riley  (2012),  terdapat  tiga komponen  yang  merupakan  cara  seseorang melakukan fraud yaitu pencurian, penyembunyian,  dan  konversi.  Penggelapan dana  yang  dilakukan  oleh  karyawan  BMT PSU  tersebut  masuk  dalam  kategori fraud dengan pencurian. Tentunya, dana yang dicuri oleh  karyawan  merupakan  dana  nasabah, sehingga  BMT  PSU  harus  menanggung kerugian yang tidak sedikit jumlahnya akibat tindakan keji para karyawan tersebut.
Pada  akhirnya  peneliti  menganggap ‘wajar’ jika kemudian BMT PSU mengalami kebangkrutan, karena BMT PSU mendapatkan  banyak  masalah,  mulai  dari pembelian tanah yang terletak di Jl. Soekarno- Hatta  yang  menguras  dana  12,5  miliar, piutang tanpa jaminan senilai 4 miliar, kredit (pembiayaan) macet senilai 9 miliar, dan yang terakhir  adalah  penggelapan  dana  oleh karyawan  BMT  PSU  sendiri.  Hal  ini merupakan  potensi  terjadinya fraud di  BMT PSU.  Saat  peneliti  menanyakan  kepada informan  B  perihal  dugaan fraud oleh karyawan, informan B menjawab:
“Ada  sebelumnya,  ada.  Saya  jujur  bilang ada.  Tapi  orangnya  sudah  dikeluarkan. Jadi  karyawan  yang  detik-detik  terakhir masih  tetap  bertahan  adalah  karyawan- karyawan  yang  jujur,  fokus  dan  kerja beneran.  Justru  yang  keluar-keluar  itu bermasalah  dengan  keuangan  BMT, bahkan penyalahgunaan. Contoh, misalnya kalau  ada  nasabah  mau  menyimpan
deposito, dibuatkan akad sendiri sama dia. Saya  tidak  ceritakan  siapa  orangnya,  tapi yang  pasti  ada  beberapa  orang.  Akhirnya ketahuan...”
Berdasarkan  keterangan  di  atas,  jelas terlihat bahwa telah terjadi penggelapan dana oleh  karyawan  BMT  PSU  hingga  beberapa kali  yang  menyebabkan  kerugian  secara materi  dalam  jumlah  besar.  Pada  akhirnya tidak dapat dibantah lagi bahwa penggelapan dana yang dilakukan oleh karyawan merupakan salah satu pemicu tidak sehatnya cash flow perusahaan yang akhirnya berujung pada bangkrutnya BMT PSU.

## Kerugian Bisnis
Kerugian bisnis yang seringkali menimpa BMT PSU lebih banyak disebabkan oleh faktor internal  manajemen  yang kurang cermat  dan  hati-hati  dalam  menjalankan bisnis. Sebagai contoh untuk bisnis BMT PSU yang  paling  jelas  terlihat  adalah  pendirian mini  market  dengan  nama  Surya  Mart  di  Jl. Soekarno-Hatta  merupakan  sebuah  langkah ceroboh  yang  fatal.  Mengapa  demikian? Karena  secara  analisis  dari  berbagai  aspek, pendirian “Surya Mart” sungguh sangat tidak menguntungkan. Dari aspek lokasi misalnya, maka  lokasi  dimana  mini  market  “Surya Mart”  berdiri  tersebut  sangat  tidak  strategis. Hal  ini  dikarenakan  lokasi  tersebut  terkenal sebagai  langganan  macet,  sehingga  orang cenderung  malas  untuk  sekedar  mampir. Aspek  yang  lainnya  adalah  dari  segi persaingan. Pada jalur sepanjang Jl. Soekarno-Hatta  telah  banyak  berdiri  mini market  yang  jauh  lebih  mapan  dengan  merk branding  yang  lebih  kuat,  serta  modal  yang lebih  besar.  Berdasarkan  dua  analisis  aspek tersebut, maka sudah dapat ditebak bagaimana  nasib  mini  market  “Surya  Mart” BMT PSU. Tidak lebih dari satu tahun, mini market “Surya Mart” terpaksa ditutup karena rugi, karena  sepinya  pelanggan yang berbelanja di sana.
Akibat  perencanaan  yang  kurang matang  dan  cermat,  sekali  lagi  BMT  PSU harus  menanggung  kerugian  yang  tidak sedikit  jumlahnya.  Katakanlah  modal  yang
digunakan untuk memulai usaha mini market “Surya Mart” tersebut sebesar 300 juta rupiah, maka  kurang  lebih  satu  tahun  uang  300  juta tersebut  tidak  berputar  alias  tidak  produktif dan bahkan habis akibat kerugian, sementara di  sisi  lain,  ada  kewajiban  BMT  PSU  untuk membayar kewajiban bagi  hasil kepada para nasabah. Hitungan sederhananya, jika nisbah bagi  hasil  12%-18%  per  tahun  dan  dengan modal yang terpakai sebesar Rp300.000.000,00,  maka  BMT  PSU  harus membayar bagi hasil kepada nasabah sebesar Rp36.000.000,00  s.d  Rp54.000.000,-  per tahun.  Jumlah  tersebut  tentunya  harus ditambahkan  dengan  modal  300  juta  yang juga  habis  terpakai  dan  tidak  kembali.  Hal inilah yang semakin lama, semakin menggerogoti  kemampuan  BMT  dalam mengelola cash  flow ,  sehingga  apa  yang terjadi  pada  BMT  PSU  saat  ini,  merupakan akumulasi dari beberapa kecerobohan di masa lalu.

## Terlalu Tingginya Persentase Bagi Hasil
Salah  satu  hal  yang  menjadikan  BMT PSU begitu banyak diminati oleh masyarakat adalah  karena  persentase  bagi  hasil  yang dijanjikan  sangatlah  besar.  Persentase  bagi hasil  tersebut  dihitung  dari  besarnya  modal yang  disetor  oleh  nasabah  dan  bersifat  flat antara 1-1,5% per bulannya atau 12-15% per tahun.  Nilai  tersebut  sangat  jauh  di  atas  BI rate  yang  hanya  berkisar  antara  4-6%  per tahunnya. Pada April 2018 saja, BI rate hanya mencapai 4,25% per tahun (Bank  Indonesia, 2018).  Tentunya  dengan  bagi  hasil  sebesar itu,  tidaklah  mengherankan  jika  BMT  PSU mampu  menjaring  nasabah  yang  cukup banyak, karena masyarakat merasa diuntungkan dengan menginvestasikan uangnya  ke  BMT  PSU  karena  mereka diprediksi  akan  memperoleh  keuntungan yang besar secara pasti setiap bulannya.
Untuk  menyiasati  besarnya  persentase bagi  hasil  yang  diberikan,  BMT  PSU menetapkan  persentase  bagi  hasil  untuk pembiayaan yang juga jauh lebih besar yaitu sekitar  2%  per  bulan,  sehingga  BMT  PSU secara hitungan matematis masih memperoleh  keuntungan (margin) yang
berasal  dari  selisih  antara  bagi  hasil  yang diterima  dari  kegiatan  pembiayaan  dengan bagi  hasil  yang  harus  dibayarkan  kepada nasabah.  Terdapat  selisih  0,5-1%  per  bulan disana.  Sungguh  keuntungan  yang  sangat menggiurkan,  karena  berdasarkan  informasi dari  Gatot,  dana  nasabah  yang  ada  di  BMT PSU  mencapai  35  miliar,  artinya  jika  30 miliar saja dari dana tersebut dijalankan untuk kegiatan pembiayaan secara maksimal, maka BMT  PSU  akan  mendapatkan  keuntungan bagi hasil sebesar 600 juta per bulan, atau 7,2 miliar  per  tahun.  Jumlah  tersebut  hanyalah asumsi jika pembiayaan mencapai 30 miliar, jika  ternyata  pembiayaan  lebih  daripada  itu, maka hasilnya pun akan jauh lebih besar.
Ironisnya,  dengan  potensi  keuntungan yang sangat besar tersebut, BMT PSU malah mengalami  kebangkrutan.  Isu  inefisiensi menjadi  salah  ditengarai  menjadi  penyebab munculnya  permasalahan  keuangan  di  BMT PSU.  Menurut  Ghofur  (2007),  secara  umum terdapat  dua  jenis  efisiensi  yaitu  efisiensi teknik  dan  ekonomi.  Pada  kasus  BMT  PSU ini, efisiensi ekonomi menjadi masalah  yang sangat  krusial,  karena  menurut  Yuliningrum (2012),  sebagian  besar  BMT  mengalami masalah  dalam  hal  efisiensi,  khususnya efisiensi ekonomi. Pernyataan tersebut secara jelas  memiliki  korelasi  dengan  kondisi  yang terjadi di  BMT PSU  yaitu pengeluaran  yang lebih besar daripada pemasukan.
Sekedar informasi bahwa untuk jumlah uang  nasabah  sebesar  35  miliar,  BMT  PSU harus  membayar  bagi  hasil  sebesar  350  juta s.d  525  juta  per  bulan  atau  700  juta  s.d  1,5 miliar per tahun. Melihat besarnya beban bagi hasil yang harus ditanggung oleh BMT PSU tersebut,  maka  sangat  wajar  jika  pada akhirnya BMT PSU tidak mampu mempertahankan  eksistensinya  di  industri keuangan  mikro  syariah  dan  dinyatakan bangkrut.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang diungkapkan  Chowdhury  (2006)  bahwa lembaga  keuangan  mikro  syariah  dengan sistem profit  and  low  sharing memberikan terlalu banyak ketidakpastian, karena cenderung berbiaya besar.
Tidak Adanya Kemauan Menerapkan Good Corporate Governance (GCG) Good Corporate Governance
merupakan  sistem  yang  mengatur  hak  dan kewajiban pemegang saham, pengurus, pihak kreditur,  pemerintah,  karyawan  serta  para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya  (FCGI,  2001).  Sedikit  berbeda, Zarkasyi  (2008)  menjelaskan  bahwa  GCG merupakan  struktur  yang  dibentuk  oleh stakeholder, pemegang saham, komisaris, dan manajer  dalam  menyusun  tujuan  perusahaan serta  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan tersebut.  Solomon  (2007),  menegaskan bahwa  pada  prinsipnya  GCG  erusaha  untuk menyeimbangkan dan mengontrol perusahaan baik secara internal dan eksternal untuk  menjamin  akuntabilitas  perusahaan terhadap  seluruh  stakeholder  serta  pertan kepada seluruh stakeholder serta pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap  lingkungan  tempat  beroperasinya perusahaan.  Lebih  jauh  Steger,  Urich  & Amann  (2008:4),  menjelaskan  bahwa  GCG terbangun  atas  dasar  struktur  yang  jelas  dan mengedepankan akuntabilitas, tanggung jawab  dan  transparansi  perusahaan  dalam mendefinisikan  berbagai  aturan  manajemen. KNKG  (2006),  menyebutkan  secara  lebih lengkap  tentang  azas  dari  GCG  meliputi: transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas, independensi, kewajaran serta kesetaraan.
Jika diperhatikan secara seksama, maka terdapat  perbedaan  yang  sangat  jauh  antara azas  yang  menjadi  dasar  penerapan  GCG dengan  apa  yang  terjadi  pada  BMT  PSU. Berdasarkan  temuan  peneliti  di  lapangan, tidak  ada  satupun  azas  dalam  GCG  yang dipraktekkan oleh BMT PSU. Ada semacam kesengajaan dari pihak GM BMT PSU untuk tidak menerapkan GCG demi tujuan tertentu yang pastinya dianggap menguntungkan bagi dirinya.  Setidaknya  terdapat  tiga  kondisi  di BMT  PSU  yang  menjadi  bukti  tidak diterapkannya  GCG  di  BMT  PSU  yaitu: kepemimpinan one  man  show ,  tidak  adanya transparansi keuangan dan tidak adanya SOP yang jelas.
Faktor  kepemimpinan  juga  memiliki andil besar dalam memperparah situasi  yang
terjadi di BMT PSU, hingga akhirnya terjadi kebangkrutan.  Kepememimpinan  AH  yang cenderung one man show, semakin menciptakan suasana kerja di BMT PSU yang tidak  nyaman.  Padahal  hal  yang  berbeda tentunya  akan  terjadi  jika  AH  mengusung gaya  kepemimpinan  partisipatif,  karena menurut Huang, Iun, Liu & Gong (2009) gaya kepemimpinan,  khususnya  partisipatif  akan mampu  meningkatkan  kinerja  karyawan. Pendapat  senada  juga  diungkapkan  oleh Soeyitno  (2013)  yang  juga  meyakini  bahwa gaya kepemimpinan partisipatif berepengaruh secara  positif  terhadap  kinerja  karyawan. Sepertinya,  kedua  pendapat  tersebut  tidak berlaku  bagi  AH,  karena  baginya  karyawan hanya dijadikan sebagai pion untuk menghadapi para nasabah tanpa tahu kemana masa  depan  BMT  PSU  akan  di  bawa.  Saat dimintai  keterangan  mengenai  hal  ini (kepemimpinan one  man  show dari  AH), informan B pun dengan lugas mengatakan:
“Saya  lihat  Pak  AH  itu single  fighter masalahnya, one  man  show ,  dan  itu  kita ingatkan  dengan  seluruh  teman-teman. Sekaliber  Pak  AH  itu  seharusnya  ada  tim khusus,  tim  kecil  yang  bisa  mengawal, mengantar  sehingga  perjalanan  BMT  ini dapat  berjalan  dengan  baik  gitu  kan  ya. Terkontrol,  laporannya  transparan,  itu mulai tahun itu (2015 ) tak delok koq mulai ngene  iki (saya  lihat  koq  mulai  begini). Bisa  juga  karena  kondisi  keuangannya tidak  jelas,  sehingga  kekuatan one  man show nya semakin terasa, dan teman-teman semakin  ee..bisa  saya  katakan  agak bingung....”
Selain  model  kepemimpinan  AH  yang cenderung one man show , juga tidak adanya tranparansi  dari  pimpinan  kepada  seluruh karyawan  dan  nasabah,  sehingga  karyawan dan  nasabah  tidak  dapat  mengetahui  secara pasti bagaimana kondisi keuangan BMT PSU yang sesungguhnya. Tertutupnya AH, menyebabkan arus informasi menjadi terhambat,  sehingga  pengurus  dan  karyawan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kondisi ini telah menyebabkan terjadinya
ketidakseimbangan  informasi  yang  dimiliki oleh  GM  para  pengurus  dan  karyawan. Kondisi  itulah  yang  menurut  Scott  (2006) disebut  dengan  istilah  asimetri  informasi. Menurut  Wijayanto,  Rahmawati  &  Suparno (2007),  asimetri  informasi  akan  muncul  saat manajer  lebih  mengetahui  informasi  internal dan  prospek  perusahaan  dimasa  yang  akan datang  dibandingkan  pemegang  saham  dan stakeholder  lainnya,  termasuk  regulator. Yustiningarti  &  Asyik  (2017)  kemudian menyimpulkan  bahwa  kondisi asimetri informasi  akan  cenderung  memunculkan moral  hazard  bagi  siapapun  pihak  yang memiliki informasi lebih banyak. Tampaknya kondisi  demikian  (asimetri  informasi)  juga terjadi pada BMT PSU.
Pada  kasus  BMT  PSU,  asimetri informasi terjadi antara sang GM dengan para karyawan dan nasabah. AH selaku GM terlalu banyak memiliki informasi, sementara pihak lainnya  (pengurus,  karyawan  dan  nasabah) sangat terbatas informasi. Akibatnya, pengurus dan karyawan tidak dapat melakukan  langkah antisipasi terhadap kemungkinan  BMT  PSU  mengalami  krisis keuangan. Perilaku GM BMT PSU yang tidak transparan  juga  dianggap  sebagai  salah  satu biang  keladi  kehancuran  BMT  PSU.  Hal  ini diperkuat oleh informan C dengan mengatakan:
“Menurut  saya  penyebab  BMT  PSU  ini bangkrut,  karena  manajemen  yang  tidak terbuka/transparan dalam mengelola keuangan,  sehingga  apa  pun  yang  selama ini dia (Pak AH) lakukan telah menyimpang dari aturan yang ada.“
Tidak  hanya  informan  B  dan  C  yang mengatakan bahwa tidak transparan, informan A,D,E dan F pun mengakui bahwa BMT  PSU  mengalami  kebangkrutan  akibat tidak  transparannya  pihak  AH  selaku  GM BMT  PSU  dalam  keuangan.  Hal  ini  sesuai dengan yang diungkapkan Tjondro & Wilopo (2011)  bahwa  transparansi  yang  merupakan bagian  dari  azas  dalam Good  Corporate Governance (GCG)  dapat  berpengaruh terhadap  sustainabilitas  sebuah  perusahaan.
Transparansi  inilah  yang  tidak  dimiliki  oleh BMT  PSU,  sehingga  sangat  wajar  jika akhirnya  BMT  PSU  terjerumus  dalam kebangkrutan.
Pengelolaan BMT PSU yang cenderung tidak  transparan,  sebenarnya  tidak  dapat dipisahkan dari ketiadaan Standard Operating Procedure (SOP). Setiap perusahaan  yang  dikelola  secara  profesional pastilah  memiliki  SOP  yang  jelas,  sehingga setiap  langkah  yang  dijalankan  haruslah sesuai aturan  yang ada di dalam perusahaan. Hal  ini  menjadi  sangat  penting  untuk diperhatikan, agar tidak ada oknum karyawan yang  melakukan  tindakan,  baik  secara disengaja  ataupun  tidak  disengaja  dapat menimbulkan  kerugian  bagi  perusahaan. Menurut Tambunan (2013), SOP merupakan pedoman  yang  berisi  prosedur-prosedur operasional  standar  yang ada di  dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk memastikan bahwa  setiap  keputusan  yang  diambil  serta langkah-langkah  yang  dilaksanakan  telah berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis.  Hadiwiyono  &  Panjaitan  (2013) menambahkan bahwa SOP memiliki manfaat sebagai  dokumen  referensi  bagi  seseorang tentang bagaimana cara menyelesaikan suatu pekerjaan  atau  proses.  Intinya,  keberadaan SOP akan mempermudah proses operasional sebuah  perusahaan,  karena  segalanya  telah memiliki aturan pelaksanaan yang rapi.
Pada dasarnya, belum adanya SOP yang diterapkan  secara  konsisten  menyebabkan BMT PSU mengalami banyak masalah dalam proses  operasionalnya.  Tidak  adanya  SOP, membuktikan  bahwa  manajemen  BMT  PSU belum  menerapkan  GCG  yang  menurut KNKG  (2006),  memiliki  lima  prinsip transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas ,independensi dan kewajaran serta kesetaraan. Berdasarkan  lima  prinsip  tersebut  kemudian Purwanto  &  Mustamu  (2013),  menjelaskan bahwa penerapan SOP yang baik merupakan bagian  dari  penerapan  prinsip  akuntabilitas, sehingga  jika  sebuah  perusahaan  telah memiliki  dan  menerapkan  SOP  yang  baik, maka perusahaan tersebut telah melaksanakan GCG.  Fakta  yang  terjadi  pada  BMT  PSU justru  sebaliknya  yaitu  tidak  ada  SOP,
sehingga  prinsip  akuntabilitas  sudah  jelas tidak terpenuhi dan semakin jauh dari kriteria yang dituntut oleh GCG.

## Lemahnya Internal Control
Internal control menjadi  salah satu  isu menarik dalam pembahasan seputar kebangkrutan BMT PSU. Lemahnya Internal control, terbukti menjadi salah satu penyebab bangkrutnya  BMT  PSU.  Hal  ini  semakin memperkuat  bukti  bahwa internal  control , memegang peranan penting bagi keberlanjutan  bisnis  perusahaan.  Secara umum,  menurut  Mulyadi  (2002:  180), terdapat tiga tujuan dari pengendalian internal yaitu: keandalan informasi keuangan, kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan yang  berlaku  serta  efektivitas  dan  efisiensi operasi.
Lemahnya  sistem internal  control menyebabkan  ketiga  tujuan  pengendalian internal  sulit  untuk  diwujudkan,  sehingga menimbulkan gejolak dalam tubuh BMT PSU yang berimbas pada menurunnya kepercayaan nasabah secara drastis. Lemahnya sistem internal control BMT PSU, terungkap  berdasarkan  penuturan  beberapa informan yang menyebutkan tentang beberapa faktor penyebab kebangkrutan BMT PSU. Menilik pada pernyataan para informan tersebut,  peneliti  mencatat  beberapa  kondisi yang menunjukkan lemahnya internal control di  BMT  PSU,  adalah  dimatikannya  peran pengurus dan tidak adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Pada  stuktur  BMT  yang  memiliki badan hukum koperasi, maka posisi pengurus merupakan posisi yang tertinggi setelah Rapat Anggota  Tahunan  (RAT),  sedangkan  GM adalah  bagian  dari  karyawan  yang  secara struktural  berada  di  bawah  pengurus  dan bertanggung jawab kepada pengurus, sementara  pengurus  bertanggung  jawab langsung  kepada  RAT.  Pengurus  memiliki tugas  memimpin  organisasi  dan  usaha koperasi (BMT PSU), sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar BMT PSU pada pasal 27 ayat 1 (Lihat lampiran 4). Tidak hanya itu, peran  pengurus  koperasi  secara  jelas  juga telah diatur dalam pasal 30 ayat 1 UU No. 25
tahun  1992  tentang  perkoperasian  (Ikopin, 2015).  Faktanya,  peran  pengurus  di  BMT PSU  sangatlah  minim  atau  dapat  dikatakan sengaja  dimatikan  agar  sang  GM  dapat dengan  leluasa  mengambil  keputusan  sesuai keinginannnya. Dimatikannya fungsi pengurus ini juga diungkapkan oleh informan A yang mengatakan:
“Sebenarnya  kalau  pengurus  itu  kan decision  maker ya,  tapi  di  BMT  PSU  ini beda. Pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota, itu idealnya, kemudian jika pengurus  memiliki  kesibukan  sendiri- sendiri, untuk mengelola koperasi, pengurus mengangkat manajer dan manajernya  adalah  Pak  AH,  tetapi perlakuan  di  BMT  PSU  ini  lain,  karena dalam hal ini yang dominan justru Pak AH, sehingga tugas dan fungsi pengurus kurang berjalan dengan bagus.  Seluruh kebijakan dikendalikan  oleh  Pak  AH.  Kewenangan yang  harusnya  menjadi  milik  pengurus, diambil  alih  oleh  Pak  AH,  sehingga pengurus  tidak  punya  peran  dan  kurang diperankan. Kondisi itu berjalan bertahun- tahun sejak awal BMT PSU berdiri.”
Pernyataan  informan  A  tentang  tidak berjalannya peran dan fungsi pengurus dalam struktur  organisasi  BMT  PSU  juga  diakui oleh informan B dengan mengatakan:
“Jangankan karyawan , lha wong pengurusnya  sendiri  saja  nggak  bisa, nggak  sanggup  bahkan  terjadi  semacam apa,  mengundurkan  diri  karena nggak  iso dikandani (tidak  bisa  dikasih  tahu),  tidak bisa digurui. Ketika dievaluasi nggak mau terus  terang  dan  sebagainya,  itu  padahal pengurus  lho,  apalagi  kita  yang  dibawah dia”
Pernyataan  kedua  informan  tersebut telah  mengkonfirmasi  secara  lugas  bahwa kontrol  terhadap  AH  sama  sekali  tidak  ada, sehingga  AH  dapat  mengambil  tindakan sesuka hatinya yang pada akhirnya berakibat fatal, yaitu kebangkrutan BMT PSU.
Selain peran pengurus yang dimatikan, buruknya pengawasan juga terlihat dari tidak berjalannya fungsi
DPS. Menurut Wardiwiyono (2012), berdasarkan
penelitiannya  terhadap  BMT-BMT  yang  ada di Yogyakarta, menunjukkan bahwa penerapan otorisasi dan konsultasi oleh pihak BMT  kepada  DPS  sangatlah  rendah.  Hasil penelitian  tersebut  setidaknya  dapat  menjadi rujukan untuk mengetahui sejauh mana BMT memfungsikan  DPS.  Jika  mengacu  pada penelitian  Wardiwiyono  (2012),  maka  tidak mengherankan jika pada akhirnya ditemukan beberapa BMT yang secara operasional bisnis tidak  sepenuhnya  menjalankan  prinsip- prinsip  syariah  dan  bahkan,  pengelolaannya hampir  sulit  diidentifikasi  unsur  syariahnya karena  para  pelakunya  tidak  menjiwai prinsip-prinsip  dan  tujuan  syariah.  Hal  ini adalah  akibat  dari  peran  dari  DPS  yang kurang  maksimal  atau  bahkan  terkesan dimatikan fungsinya.
Jika berkaca pada DPS yang ada di bank syariah,  maka  menurut  Mardian  (2015), jikalaupun  DPS  ada,  maka  independensinya pun  masih  dipertanyakan,  mengingat  DPS merupakan bagian dari struktur internal yang menerima  gaji  dari  bank  syariah  tersebut. Kondisi  yang  terjadi  pada  DPS  BMT  tidak jauh  berbeda  dengan  DPS  di  bank  syariah, sehingga  membutuhkan  formulasi  khusus agar mampu menunjukkan independensi dan ketegasan dalam menegakkan prinsip-prinsip syariah di BMT.
Saat  peneliti  mengkonfirmasi  kepada salah  satu  informan  B  tentang  kepastian adanya  DPS  di  dalam  struktur  organisasi BMT PSU, Anas menjawab:
“Ada  memang  DPS,  tapi  proses pengangkatannya saya tidak tahu.
Memang  dimasukkan  nama  Pak  AJ,  ada Pak AI masuk, tapi awal-awalnya berjalan, setelah  itu  tidak  berjalan.  Akhirnya  yang nangani Pak AH semua. Bisa anggota DPS asal comot, karena untuk kepentingan apa saya  juga  tidak  tahu,  yang  jelas  Pak  AJ pernah  diundang  dalam  rangka  apa  ya, pembukaan  pencairan  tabungan  apa  gitu saya lupa.”
Setelah peneliti mengkonfirmasi langsung nama salah satu anggota DPS (AJ) yang  disebutkan  di  atas,  ternyata  memang benar bahwa AJ tidak pernah menjadi anggota DPS  BMT  PSU  Kota  Malang.  Artinya, anggota DPS yang ada di BMT PSU hanyalah fiktif  semata.  Hal  inilah  yang  menjadikan DPS tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Tidak berperannya DPS secara maksimal,  menyebabkan  proses  operasional BMT  PSU  yang  dipimpin  oleh  AH  seakan tidak memiliki arah. Ruh Islam semakin lama semakin pudar, karena lebih banyak menonjolkan sisi bisnisnya. Akibatnya praktik pengelolaan keuangan BMT PSU pun telah  menyimpang  jauh  dari  prinsip-prinsip syariah.  Terbukti  bahwa  sistem  bagi  hasil yang  diterapkan  di  BMT  PSU  menganut sistem flat dan dihitung dari besarnya modal. Padahal praktik seperti itu mengandung unsur riba . Riba pada intinya merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal  secara  batil  (Nawatmi,  2010).  Riba secara  eksplisit  telah  difirmankan  Allah dalam  QS.  Ali  Imran  :130  dan  Al-Baqarah: 275-281. Menurut Ghofur (2016), selain  Al- Qur’an  yang  telah  menjelaskan  secara eksplisit,  pelarangan  riba  juga  dikarenakan terdapat relevansi ke sektor riil. Perekonomian  yang  berbasis  riba,  biasanya akan  cenderung  menegasikan  sektor  riil  dan cenderung kapitalis, yang pada akhirnya akan menimbulkan  kesenjangan  ekonomi  luar biasa, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin besar.
Tidak  hanya  sistem  bagi  hasil  yang menyimpang  dari  prinsip-prinsip  syariah, namun  juga  hal-hal  lain  yang  menyebabkan kebangkrutan BMT PSU seperti kredit macet, pinjaman  dengan  kwajiban  bagi  hasil  yang tinggi  dan  pinjaman  tanpa  jaminan,  serta masalah  transparansi  pengelolaan  keuangan BMT  PSU  akan  dapat  dicegah  jika  DPS benar-benar  ada  dan  difungsikan  di  BMT PSU.  Keberadaan  DPS  yang  berjalan  sesuai fungsinya  akan  mampu  mengarahkan  dan mengawasi  manajemen  agar  tetap  berjalan dalam  bingkai  prinsip-prinsip  syariah.  DPS akan  mampu  memberikan  nasihat,  masukan,
pertimbangan dan arahan kepada manajemen tentang berbagai macam bisnis yang halal dan haram  serta  memastikan  bahwa  setiap langkah  dan  keputusan  bisnis  yang  diambil oleh manajemen terhindar dari unsur riba.

## Faktor Eksternal :

## Minimnya  Jaminan  Keamanan  Atas  Dana Nasabah
Salah  satu  penyebab  kebangkrutan BMT  PSU  adalah  ketidakmampuan  BMT dalam menjaga kepercayaan nasabah. Reputasi  BMT  PSU  di  mata  para  nasabah telah  berada  di  titik  terendah.  Hal  ini  sesuai dengan  yang  diungkapkan  Ganesan  (1994) bahwa  reputasi  perusahaan  yang  baik  akan menciptakan  kepercayaan  dan  hubungan kemitraan  yang  baik.  Pendapat  tersebut  juga diakui oleh Saxton (1997), yang menyatakan bahwa  kepercayaan  menjadi  faktor  penting dalam  hubungan  kemitraan  antara  nasabah dengan  lembaga  keuangan.  Lebih  lanjut, Wardayati  (2011)  menambahkan  bahwa kepercayaan nasabah dapat diwujudkan salah satunya  melalui  transparansi.  Kenyataannya, justru  transparansi  itulah  yang  tidak  ada dalam diri BMT PSU, sehingga menimbulkan ketidakpastian atas keamanan dana nasabah.
Ketidakpastian atas jaminan keamananan dana nasabah, sebenarnya dapat diatasi jika BMT memiliki lembaga penjamin simpanan  layaknya  bank.  Jaminan  dari lembaga  itulah  yang  akan  membentuk kepercayaan  nasabah  terhadap  BMT,  karena bagaimanapun juga para nasabah tidak ingin mengambil risiko untuk menyimpan uangnya di  sebuah  lembaga  keuangan  syariah,  jika tidak mendapatkan jaminan keamanan.
Intinya  adalah  nasabah  membutuhkan keamanan atas uang yang mereka simpan dan BMT berkewajiban untuk memenuhinya. Jika BMT  tidak  mampu  memenuhinya,  maka taruhannya adalah kepercayaan nasabah yang akan  semakin  menurun.  Belum  adanya lembaga  penjamin  simpanan  (LPS)  khusus untuk  BMT,  menjadi  salah  satu  kendala terbesar bagi BMT untuk menjaring nasabah yang  potensial.  Selain  itu,  ketiadaan  LPS untuk  BMT  juga  menjadikan  posisi  BMT semakin terjepit karena harus bersaing dengan
bank yang juga mulai membidik sektor mikro. Sungguh sebuah kondisi yang tidak menguntungkan  bagi  BMT,  karena  secara posisi  di  mata  masyarakat,  mereka  (bank) jauh lebih kuat mengingat bank-bank tersebut telah  dijamin  oleh  LPS,  sehingga  keamanan dana nasabah jauh lebih terjamin.

## Tekanan Ekonomi
Tekanan  ekonomi  yang  begitu  besar menjadi salah satu faktor eksternal penyebab kebangkrutan  BMT  PSU.  Tekanan  ekonomi akan membuat pihak yang tertekan cenderung frustasi  dan  melakukan  tindakan  di  luar kewajaran.  Tindakannya  seringkali  negatif dan  berakibat  fatal  bagi  keberlangsungan bisnis  sebuah  perusahaan.  Pihak-pihak  yang terus  mendapatkan  tekanan  ekonomi,  akan berusaha  menghalalkan  segala  cara  demi menghilangkan  tekanan  tersebut.  Hal  inilah yang  kemudian  oleh  Dorminey  et  al.  (2012) dikatakan  bahwa  tekanan  ekonomi  menjadi salah satu penyebab munculnya fraud.
Berbicara tentang penyebab bangkrutnya  BMT  PSU,  maka  tidak  akan terlepas  dari  faktor  tekanan  ekonomi. Tekanan  ekonomi  tersebut  lebih  banyak dihadapi  oleh  GM  yang  menjadi  pengendali utama  roda  bisnis  BMT  PSU.  Fakta  dimana GM berani meminjam uang kepada BMT ‘Y’ dengan  kewajiban  bagi  hasil  yang  sangat tinggi  yakni  3%  per  bulan  sangat  jauh  dari nilai-nilai syariah atau cenderung mengandung  unsur  riba,  karena  sejalan dengan  yang  dikemukakan  oleh  Nawatmi (2010)  bahwa  riba  adalah  pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil .
Indikasi  jeratan  hutang  dengan  sistem riba BMT PSU sangat jelas mengingat jumlah hutang  kepada  pihak  BMT  ‘Y’  yang  semula hanya  berjumlah  sekitar  6  miliar,  setelah ditambah  bagi  hasil,  seketika  berubah menjadi  13  miliar.  Menurut  informan  B, pihak  BMT  PSU  dikenakan  bagi  hasil  3% setiap bulannya, yang dihitung dari besarnya pinjaman.  Informan  C  menambahkan  bahwa hingga kini jumlah hutang BMT PSU kepada pihak  ketiga  lengkap  dengan  bagi  hasilnya mencapai lebih dari 20 miliar. Jumlah tersebut
belum  termasuk  hutang  di  tempat  lain. Kondisi  ini,  oleh  Dormeney  et  al.  (2012) disebut  sebagai  tekanan  yang  pada  akhirnya mendorong  seseorang  sanggup  melakukan segala  cara  untuk  memenuhi  tuntutan tersebut, termasuk dengan melakukan fraud.

## Minimnya Pengawasan dan Pembinaan dari Instansi Terkait
Menurut Schermerhorn (2002:12), pengawasan  merupakan  yang  dilakukan dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  dan pengambilan  tindakan  yang  telah  ditetapkan oleh  perusahaan.  Lebih  lanjut,  Stoner, Freeman & Gilbert (1995:114) menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan  adalah  proses  yang  dilakukan untuk  memastikan  bahwa  aktivitas  telah terlaksana  sesuai  perencanaan.  Berdasarkan dua  definisi  tersebut  jelas  bahwa  tujuan  dari sebuah  pengawasan  adalah  terlaksananya rencana  pelaksanaan  yang  telah  ditetapkan agar terjadi peningkatan kinerja perusahaan.
Minimnya  monitoring,  evaluasi  dan pembinaan  dari  pihak  Dinas  Koperasi  dan Usaha  Mikro  Kota  Malang,  menjadi  salah satu  faktor  yang  menyebabkan  kehancuran BMT  PSU.  Minimnya  monitoring,  evaluasi dan pembinaan tersebut menjadikan permasalahan yang dihadapi oleh BMT PSU tidak  terdeteksi  dan  terkesan  dibiarkan, sehingga menjadi semakin kompleks dan sulit untuk  diselesaikan.  Hal  tersebut  tidak  akan terjadi  jika  sejak  awal  Dinas  Koperasi  dan Usaha Mikro Kota Malang berperan aktif dan secara  rutin  mengadakan  pengawasan  dan pembinaan,  khususnya  terhadap  BMT  PSU, sehingga  permasalahan-permasalahan  yang muncul  dapat  segera  dikonsultasikan  dan dicarikan jalan keluarnya.
Saat  peneliti  mengkonfirmasi  kepada informan  B,  terkait  minimnya  pengawasan dan  pembinaan  terhadap  BMT  PSU  oleh Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kota Malang, ia membenarkan hal tersebut, dengan mengatakan:
“Menurut  saya,  kelemahannya  dinas koperasi  itu  tidak  mengarahkan,  tidak membimbing  dan  tidak  mengevaluasi.
Padahal mereka punya anggaran. Seharusnya kan misalnya setiap 3 bulan sekali seluruh koperasi wilayah kecamatan ini berapa totalnya, dikumpulkan,  diaudit  misalnya.  Ditanya apa  kendalanya,  apa  permasalahannya, dibina.  Itu  yang  menurut  saya  tidak dilakukan  sampai  detik  ini.  Termasuk koperasi  BMT  (Baitul  Magfirah)  yang kami  kelola  ini,  itupun  tidak  ada pembinaan. Mereka pernah datang kesini hanya tanya sebentar,  foto,  laporan, tapi tidak  ada  pembinaan.  Nah,  kelemahan ketika  BMT  PSU  dulu  tidak  ada pembinaan  secara  intens,  secara  serius, hanya  laporan  tiap  tahun  diundang, makan-makan, dikasih ‘amplop’ pulang. Itu yang saya tahu. Kita nyangoni (ngasih uang)  kita  ini  dan  kalau  saya  lihat, nampaknya  itu  terjadi  sampai  sekarang. Padahal  dananya  ada  untuk  pembinaan, pengawasan dan lain-lain.”
Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh informan  A  yang  juga  pernah  menjabat sebagai  mantan  Bidang  Organisasi  dan Kelembagaan  Dinas  Koperasi  dan  Usaha Mikro  Kota  Malang.  Saat  peneliti  bertanya tentang  peran  Dinas  Koperasi  dan  Usaha Mikro  Kota  Malang  Kota  Malang  dalam proses  pengawasan  dan  pembinaan  untuk meminimalisir terjadinya kasus seperti BMT PSU, informan A menjawab:
“Menurut  saya  saat  ini  di  dinas  koperasi tidak  ada  orang  orang  yang  benar-benar memiliki  pengetahuan  yang  mendalam tentang koperasi. Beda dengan zaman ibu dulu.  Kalau  sekarang,  bagaimana  mau melakukan  pengawasan  dan  pembinaan, jika  yang  diawasi  dan  yang  dibina  lebih pintar daripada pengawas dan pembinanya?. Pejabat koperasi seharusnya melalui  sertifikasi  yang  ketat  setelah mengalami  pembinaan  berjenjang,  mulai dari  pembinaan  dasar  perkoperasian, pengetahuan tentang pengawasan, pembinaan, training  of  trainer (TOT), pendidikan manajemen keuangan dan lain- lain.”
Minimnya kualitas sumberdaya pengawas  dan  pembina  koperasi  juga  diakui oleh  informan  ‘E’  selaku  pakar  dan  praktisi BMT.  Ia  berusaha  memberikan  pemahaman tentang  kondisi  Dinas  Koperasi  dan  Usaha Mikro  di  setiap  daerah  khususnya  di  Kota Malang serta memberikan kritik membangun terhadap  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro dengan mengatakan:
“Kita  tahu  bahwa  di  Kementerian Koperasi ini personilnya kurang. Apalagi di  tingkat  kabupaten  kota  itu  pejabat karirnya  sudah  habis  rata-rata  itu,  yang berkarir  betul  di  bidang  perkoperasian, sehingga  tahu  betul  seluk-beluknya koperasi. Termasuk kasusnya BMT PSU itu, salah satu faktornya karena pembinanya  ya  sudah  ndak  karu-karuan (tidak jelas).  Ada  yang dari dinas pasar, dinas kesehatan, bahkan kepala dinasnya saja  dari  seorang  dokter.  Terakhir  dari satpol PP, jadi kan kacau ini. Lha orang yang di bawah itu, tinggal satu dua saja, sehingga ya memang repot itu.”
Permasalahan terkait minimnya pengawasan  dan  pembinaan  oleh  dinas koperasi,  diakui  oleh  informan  ‘D’  selaku perwakilan  dari  pihak  Dinas  Koperasi  dan Usaha  Mikro  Kota  Malang,  Informan  ‘D’ berdalih  bahwa  minimnya  pengawasan  dan pembinaan  yang  dilakukan  oleh  dinas koperasi karena faktor sumber daya manusia (SDM) yang sangat minim, sementara jumlah koperasi  yang  harus  diawasi  sangat  banyak. Hal  ini  tercermin  dalam  kutipan  pernyataan informan ‘D’ di bawah ini:
“Kami  mengakui  bahwa  sejauh  ini pengawasan dan pembinaan sudah dilakukan, namun masih belum maksimal, karena  bagaimana  ya  mas,  jumlah  SDM kita  sangat  sedikit,  hanya  tiga  orang jumlahnya dan yang harus diawasi banyak sekali  jumlahnya.  Jadi  tidak  mungkin pengawasan dapat dilakukan secara maksimal...”
Berdasarkan  ulasan  di  atas,  nampak jelas bahwa minimnya jumlah SDM menjadi alasan utama terkendalanya program pengawasan  terhadap  BMT.  Hal  ini  sesuai dengan  penelitian  Pratiwi  &  Janah  (2015), yang  menyatakan  bahwa  keterbatasan  SDM menjadi salah satu penyebab kegagalan BMT. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab tidak tertanganinya masalah BMT PSU sejak dini,  sehingga  mengakibatkan  kebangkrutan tidak  terhindarkan.  Permasalahan  terkait pengawasan dan pembinaan oleh pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang lebih disebabkan  oleh  rendahnya  kuantitas  dan kualitas  SDM  di  dinas  koperasi,  khususnya yang  menjabat  di  bidang  pengawasan, sehingga  pembinaan  dan  pengawasan  yang selama  ini  dijalankan  oleh  pihak  Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang tidak berjalan secara maksimal.

## Munculnya Pesaing Baru yang Lebih Kuat
Munculnya pesaing baru dengan modal yang  jauh  lebih  besar  dan  manajemen  yang lebih  profesional  seperti  bank  umum  yang membuka unit usaha mikro tentunya menjadi momok tersendiri bagi BMT. Sebut saja Bank Mandiri  yang  membidik  kredit  yang  telah merealisasikan  penyaluran  kredit  mikro sebesar  85,6  triliun  untuk  kwartal  I  tahun 2018  (Pitoko,  2018).  Tidak  Bank  Mandiri, bank-bank lainnya tentu saja tidak mau kalah, misalnya  saja,  BNI  yang  pada  tahun  2017 lalu,  BNI  telah  menyalurkan  kredit  mikro sebesar 56,5 triliun (Yudistira, 2018).
Semakin  banyaknya  bank  umum  yang membidik usaha sektor mikro, berakibat pada semakin  sulitnya  posisi  BMT,  khususnya BMT  PSU  karena  harus  bersaing  dengan bank-bank  yang  telah  mapan  dari  segi manajemen dan permodalan. Rasanya sungguh  tidak  fair,  jika  BMT  yang  masih harus  merintis  dari  nol,  harus  dipaksa bersaing  dengan  bank-bank  yang  telah mapan. Menurut Darsono dan Ashari (2005 : 101), kondisi persaingan yang semakin ketat ini menjadi salah satu penyebab kebangkrutan sebuah perusahaan.
Terjunnya  perbankan  ke  sektor  mikro yang  menimbulkan  polemik  di  kalangan
praktisi  BMT  semakin  diperparah  dengan tidak  adanya  pembatasan  dari  pihak  Bank Indonesia terhadap bank-bank yang menggarap  sektor  mikro  tersebut.  Alasan yang  dipakai  oleh  pihak  BI  adalah  belum adanya  regulasi  yang  mengatur  segmentasi setiap lembaga bank atau nonbank, sehingga pihak  Bank  Indonesia  merasa  tidak  perlu melarang  bank  umum  untuk  membuka  unit bisnis di sektor mikro. Semakin menjamurnya bank  umum  yang  membuka  layanan  bisnis sektor mikro, membuat BMT PSU dan BMT lainnya  semakin  terjepit  ruang  geraknya. Nama besar dan trust yang dimiliki oleh bank, cepat  atau  lambat  mulai  menggerus  dan meneggelamkan  BMT  sebagai  penggerak sektor  mikro,  sehingga  jika  hal  ini  terus dibiarkan,  maka  bukan  tidak  mungkin  BMT akan  tinggal  kenangan  semata,  seperti  nasib BMT  PSU  saat  ini  yang  telah  hancur  tak bersisa.

## Tabel 1. Rangkuman Hasil Pembahasan Faktor Penyebab Kebangkrutan BMT PSU
Internal Esternal 1. Dana nasabah tidak produktif 2. Kredit (pembiayaan) macet 3. Fraud oleh karyawan 4. Kerugian bisnis 5. Terlalu tingginya persentase bagi hasil 6. Tidak adanya kemauan menerapkan good corporate governance
(GCG)
7. Lemahnya internal control .
1. Minimnya jaminan keamanan atas
dana nasabah. 2. Tekanan ekonomi
3. Minimnya pengawasan dan pembinaan dari instansi terkait 4. Gempuran pesaing baru yang lebih kuat
Sumber : data diolah

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  terungkap beberapa  fakta  mengejutkan  yang  menjadi alasan  di  balik  kebangkrutan  BMT  PSU. Adapun  alasan  dibalik  bangkrutnya  BMT PSU  dikelompokkan  menjadi  dua  faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang menyebabkan kebangkrutan BMT PSU yaitu: manajemen dana tidak produktif, kredit (pembiayaan)  macet, fraud oleh  karyawan, kerugian  bisnis,  terlalu  tingginya  persentase bagi hasil, tidak adanya kemauan menerapkan good  corporate  governance (GCG)  dan lemahnya internal  control .  Selain  faktor internal,  peneliti  juga  menemukan  faktor ekternal  yang  menyebabkan  kebangkrutan BMT PSU. Adapun faktor eksternal tersebut meliputi:  minimnya  jaminan  keamanan  atas dana  nasabah,  tekanan  ekonomi,  minimnya pengawasan  dan  pembinaan  dari  instansi terkait,  serta  gempuran  pesaing  baru  yang lebih  kuat.  Pada  akhirnya  seluruh  temuan terkait  faktor  penyebab  bangkrutnya  BMT PSU  tersebut  diharapkan  dapat  berguna sebagai  informasi  bagi  pihak  terkait  dalam penyusunan berbagai strategi untuk memperkuat  BMT  di  masa-masa  yang  akan datang.  Strategi  penguatan  BMT  perlu disusun  sedemikian  rupa  agar  musibah  yang menimpa  BMT  PSU  tidak  terulang  kembali pada BMT lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Ahmed, H. (2002). Financing Micro
Enterprises:  An  Analytical  Study  of Islamic Microfinance Institutions. Journal  of  Islamic  Economic  Studies ,
Vol.9. Issues 2.
Albrect. W. Steve. (2012). Fraud Examination.  Canada:  South  Western Chengage Learning.
Anoraga.,  B.  (2015).  Agency  Problem  in Financing: The Case of Islamic Coorporation  (BMT)  in  Indonesia. Master  Thesis.  Islamic  Finance  and Management  at  Durham  University, United Kingdom.
Bank  Indonesia.  (2018). BI  7-day(Reverse)
Repo Rate . Diakses
dari
http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day- RR/data/contents/Default.aspx. Blanque, P. (2003). Crisis and Fraud. Journal of Financial Regulation and Compliance ,
Vol.11, No.1,pp. 60-70.
Chowdhury,  S.  (2006),  Creating  an  Islamic Microﬁnance  Model:  The  Missing Dimension,  Dinar  Standard:  Business Strategies  for  the  Muslim  World,  New York, NY
Darsono  &  Ashari.  (2005). Pedoman Praktis
Memahami Laporan Keuangan. Yogyakarta : Andi Yogya.
Djazuli, A., & Janwari, Y. (2002). Lembaga- Lembaga  Perekonomian  Umat  (Sebuah Pengenalan).  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Dorminey, J., Fleming, A.S., Kranacher, M.J., & Riley, R.A.Jr. (2012). The Evolution of Fraud  Theory. American  Accounting Association , Vol.27, No.2, pp. 555–579. FCGI. (2001). Peranan Dewan Komisaris dan
Komite Audit dalam pelaksanaan Corporate Governance. Seri Tata Kelola
Perusahaan. Jilid II. Edisi ke – 2 Jakarta.
Ganesan,  S.  (1994).  Determinants of
Longterm
Orientation in Buyer- SellerRelationship. Journal  Marketing, Vol.58, pp. 1-19.
Ghofur,  A.  (2016).  Konsep  Riba  dalam  Al- Qur’an. ECONOMICA , Vol.7, No.1, pp. 1-26.
Ghofur, M. (2007). Potret Perbankan Syariah Indonesia  Terkini.  Yogyakarta:  Biruni Press.
Hadiwiyono,  P.S.,  &  Panjaitan,  T.W.S. (2013). Perancangan Standard Operating Procedure  (SOP)  Departemen  Human Resources (HR) Di PT. X. Jurnal Titra , Vol.1, No.2, pp. 227-232.
Harling,  K.  (2002).  An  Overview  of  Case Study.  This  Paper  supports  a  similiarly titled discussion that Harling Conducted at the learning workshop,” Case Studies: Their  Future  Role  in  Agricultural  and Resource  Economics,  “  The  American Agricultural  Economics  Association, Long Beach, California, July 27, 2002.
Huang,  X.,  Iun,  J.,  Liu,  A.,  &  Gong,  Y.
(2009).  Does  Partisipatif  Leadership
Behaviour on Psycological Empowerment and Organizational Commitment  in  Chinese  State  Owned
Enterprise:  The  Moderating  Role  of Organizational  Tenure. Asia  Pasific J.Manage, Vol.2, No.3, pp. 345-367. Ikopin.  (2015).  UU  Republik  Indonesia  No. 25  tahunh  1992  tentang  Perkoperasian. Diambil
dari http://www.ikopin.ac.id/wp- content/uploads/2015/07/UU-Nomor- 25-tahun-1992-tentang-Perkoperasian.
Janwari,  Y.  (2015).  Lembaga  Keuangan Syariah. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Offset.
Juwaini,  A.,  &  Mintarti,  N.  (2010).  BMT (Baitulmaal  wa  Tamwil)  Islamic  Micro Financial  Services  for  The  Poor. ISO/Copolco Workshop Bali, Bali.
Kasmir.  (2012).  Manajemen  Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance.
(2006). Pedoman Umum Good
Corpotrate Governance Indonesia. Jakarta.
Kusmiyati,  A.N.S.  (2007).  Risiko  Akad dalam  Pembiayaan  Murabahah  pada BMT  di  Yogyakarta  (dari  Teori  ke Terapan). La_Riba, Vol1,  No.1,  pp.  27- 41.
Mardian,  S.  (2015).  Tingkat  Kepatuhan Syariah  di  Lembaga  Keuangan  Syariah. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan  Islam, Vol.3, No.1, pp. 57-68.
Mulyadi.  (2001).  Sistem  Akuntansi.  Jakarta: Salemba Empat.
Nawatmi,  S.  (2010).  Pandangan  Islam Terhadap  Bunga. Dinamika  Keuangan dan Perbankan, Vol.2, No.1. pp. 38-46. Pitoko,  R.A.  (2018).  Bank  Mandiri  Kejar Target  Kredit Mikro Tumbuh  32 Persen
pada 2018. Diambil dari
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/ 05/07/223905026/bank-mandiri-kejar- target-kredit-mikro-tumbuh-32-persen- pada-2018
Prastiawati, F., & Darma, E.S. (2016). Peran Pembiayaan  Baitul  Maal  Wat  Tamwil Terhadap  Perkembangan  Usaha  dan Peningkatan  Kesejahteraan  Anggotanya
dari  sektor  Mikro  Pedagang  Pasar Tradisional. Jurnal Akuntansi dan
Investasi, Vol.17, No.2, pp. 197-208. Pratiwi, E.K., & Janah, N. (2015).
Inventarisasi Permasalahan Industri
Keuangan  Mikro  Syariah  (Studi  Pada BMT di Kota dan Kabupaten Magelang). Cakrawala , Vol.10, No.1, pp. 23-30. Purwanto,  G.K  &  Mustamu,  R.H.  (2013).
Studi  Deskriptif  Penerapan  Prinsip- Prinsip  Good  Corporate  Governance Pada  Perusahaan  Keluarga  Di  Bidang Manufaktur  Kayu. Agora ,  Vol.1,  No.1, pp. 1-12.
Qodin,  A.N.  (2015).  Analisis  Penyelesaian Pembiayaan  KJKS  BMT  Fastabiq  Pati . Iqtishadia , Vol.8, No.2, pp. 305-328.
Rahim,  A.,  &  Rahman,  A.  (2010).  Islamic
Microfinance:  An  Ethical  Alternative  to
Poverty Alleviation. Humanomics , Vol.26, No.4, pp. 284-295.
Saxton,  Todd.  (1997).  The  Effect  of  Partner and  Relationship  Characteristic  on
Alliance Outcomes. Academy of Management  Journal ,  Vol.4.  No.2,  pp. 443-461.
Schermerhorn.  (2002).  Pengawasan  dalam Manjemen. Jakarta: Bina Aksara.
Scott,  W.  R.  (2006).  Financial  Accounting Theory. 4th  Edition. Pearson Education. Canada.
Solomon,  J.  (2007).  Corporate  Governance and  Accountability.  United  Kingdom: John Wiley& Sons Ltd. Sugiyono.
Soeyitno,  A.H.  (2013).  Hubungan  Antara Persepsi  KaryAwan  terhadap  Gaya Kepemimpinan Partisipatif Atasan dengan  Kinerja  Karyawan  di  RS.  Muji Rahayu  Surabaya. Jurnal  Psikologi Industri dan Organisasi, Vol.2, No.2, pp. 111-117.
Steger.,  Urich.,  &  Wolfgang,  A.  (2008). Corporate  Governance:  How  to  Add Value. John Wiley & Sons, Ltd.
Stoner, Freeman & Gilbert. (1995 ). Pengantar Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Tambunan, R.M.
(2013). Pedoman
Penyusunan Standard
Operating
Procedures  (SOP).  Jakarta:  Maiestas Publishing.
Tjondro, D., & Wilopo, R. (2011). Pengaruh Good  Corporate  Governance  (GCG) Terhadap  Profitabilitas  dan  Kinerja Saham  Perusahaan  Perbankan  yang Tercatat  di  Bursa  Efek  Indonesia. Journal of Business and Banking , Vol.1, No.1, pp. 1-14.
Ulum,  F.  (2014).  “Optimalisasi  Intermediasi
dan Pembiayaan BMT Menuju Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat”. Jurnal  Studi  Keislaman  ISLAMICA , Vol.9, No.1, pp. 161-192.
Umar, D. (2017, Mei 31). Nasabah BMT PSU
Tagih 17 M. Radar Malang. Diambil dari http://www.radarmalang.id/nasabah- bmt-psu-tagih-rp-17-m/
Wardayati,  S.M.  (2001).  Implikasi  Shariah Governance  terhadap  Reputasi  dan Kepercayaan  Bank  Syariah. Walisongo, Vol.1, No.1, pp. 1-24.
Wardiwiyono,  S.  (2012).  Internal  Control System  for  Islamic  Micro  Finance:  An Exploratory  Study  of  Baitul  Maal  wat Tamwil  in  the  City  of  Yogyakarta Indonesia. International  Journal  of Islamic  and  Middle  Eastern  Financing and Management , Vol.5, No.4, pp. 340- 352.
Watson,  D.M. (2003). Cultural  Dynamics of
Corporate Fraud. Cross Cultural Management:  An  International  Journal , Vol.10. No.1, pp. 40-54.
Wijayanto,  A.,  Rahmawati.,  &  Suparno,  Y. (2007)  Pengaruh  Asimetri  Informasi Terhadap  Hubungan  Antara  Penerapan Sistem Perdagangan Dua Papan Di Bursa Efek  Jakarta  Dan  Lndikasi  Manajemen
Laba Pada Perusahaan Perbankan. Jurnal Bisnis  dan  Akuntansi ,  Vol.9,  No.2,  pp. 165 – 175.
Wulandari, P., Kassim, S., Sulung, L.A.K., & Putri,  N.I.S.  (2016).  Unique  Aspects  of
The  Islamic  Microfinance  Financing Process:  Experience  of  Baitul  Maal  Wa Tamwil  in  Indonesia. Humanomics , Vol.32, No.3, pp. 230-247.
Wulandari,  P.,  &  Kassim,  S.  (2016).  Issues and  Challenges  in  Financing  The  Poor: Case  of  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  in Indonesia. International Journal of Bank Marketing , Vol.34, No.2, pp. 216-234. Yin,  R.  K.  (2013 ).  Studi  Kasus:  Desain  dan Metode. Jakarta : Rajawali Pers. Yudistira, G. (2018). BNI Proyeksikan Kredit
Usaha  Kecil  Masih  Akan  Tumbuh  di 2018. Diambil dari https://keuangan.kontan.co.id/news/bni- proyeksikan-kredit-mikro-masih-akan-
tumbuh-di-2018
Yuliningrum,  H.  (2012).  Mengukur  Kinerja Operasional  BMT  Pada  Tahun  2010 Ditinjau dari Segi Efisiensi dengan Data Envelopment  Analysis  (DEA)  (Studi Kasus BMT si Kota Semarang).
ECONOMICA. Vol.2, No.2, pp. 111-128. Yustiningarti,  N.D.,  &  Asyik,  N.F.  (2017).
Pengaruh Asimetri Informasi, Mekanisme  Corporate  Governance  Dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba. Jurnal Ilmu dan Riset
Akuntansi , Vol.6, No.9, pp. 1-17.
Zarkasyi,  W.  (2008).  Good  Corporate
Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, Dan Jasa Keuangan  Lainnya.  Bandung:  Penerbit Alfabeta.