## DOMINASI DAN KETIDAKSETARAAN HUBUNGAN KREDITOR-DEBITOR
PADA SURAT PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN
Sukarno Fakultas Sastra Universitas Jember e-mail: msukarno08@gmail.com
Abstrak
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dominasi dan ketidaksetaraan hubungan antara Kreditor dan Debitor dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Kendaraan (SPPK). Sumber data adalah dokumen SPPK yang dikeluarkan oleh PT Toyota Astra Financial Services Cabang Jember. Pengumpulan data dengan teknik simak dan catat. Analisis menggunakan  kerangka  teori  wacana  kritis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Kreditor sebagai pihak yang berkuasa mendominasi pemroduksian teks SPPK, mencakup: perumusan isi surat perjanjian, penataan urutan bagian-bagian, proses pembuatan, dan penandatanganan. Mengacu pada isi perjanjian, pihak Kreditor menunjukkan dominasi terhadap  Debitor.  Hal  itu  terungkap  melalui  pasal-pasal  yang  selalu  berpihak  dan melindungi kepentingan Kreditor serta tidak adanya pasal yang berpihak pada Debitor. Fakta tersebut membuktikan bahwa relasi sosial didominasi oleh Kreditor, sehingga terjadi hubungan yang tidak setara.
Kata kunci: Kreditor, Debitor, dominasi, ketidaksetaraan, surat perjanjian

## DOMINATION AND INEQUALITY OF THE CREDITOR-DEBTOR RELATIONSHIP IN THE VEHICLE FINANCING AGREEMENT LETTER
Abstract
This study aims to describe dominance and inequality of the creditor-debtor relationship in the Vehicle Financing Agreement Letter (VFAL). The data sources were VFALs issued by PT Toyota Astra Financial Services, Jember Branch. The data were collected through reading and note taking. The analysis used the critical discourse theory framework. The results of the study show that the creditor, as the party with power, dominates the production of a VFAL text, consisting of: the formulation of agreement letter contents, the arrangement of the parts, the writing process, and the signing. Referring to the agreement contents, the creditor shows the domination over the debtor. This is indicated by the articles that always take the creditor’s side and protect the creditor’s interest and the fact that no articles take the debtor’s side. Such a fact shows that the social relationship is dominated by the creditor, resulting in an unequal relationship.
Keywords: creditor, debtor, inequality, agreement letter
PENDAHULUAN
Dalam kehidupan sehari-hari, manu- sia tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Setiap orang selalu memerlukan bantuan (jasa dan barang) dari orang lain, baik dengan cara saling
bertukar barang ( barter ) atau dengan cara membeli, maupun meminjam. Hal yang sering terjadi dalam rangka memenuhi kebutuhan  adalah  keinginan  memiliki suatu barang atau jasa yang besar tetapi dana yang dimilikinya tidak mencukupi.
waktu,  cara,  dan  tempat  pembayaran kembali angsuran, (6) penggunaan dana, (7)  pembebanan  biaya-biaya  lain  atas peminjaman dana tersebut, dan (8) ber - bagai sanksi yang timbul apabila hal-hal yang telah disepakati dalam surat perjan- jian tidak dilaksanakan dengan baik (oleh
Debitor). Selanjutnya, untuk mewujudkan kegiatan praktik sosial dalam surat per- janjian diperlukan bahasa yang berfungsi sebagai  penyampai  informasi  terutama keinginan Kreditor kepada Debitor.
Pada  awalnya  bahasa  diartikan  se - bagai  alat  untuk  berkomunikasi,  atau bahasa memiliki fungsi informatif, yakni sebagai  alat  penyampai  informasi  ses- eorang (penutur) kepada orang lain (mi- tratutur) (Leech, 1983: 47). Namun dalam perkembangannya,  bahasa  tidak  hanya berhenti pada pengertian sekadar untuk berkomunikasi (fungsi informatif), tetapi bahasa juga dipakai sebagai media untuk melakukan sesuatu (Wetterell,  Taylor, dan Simeon, 2001: 3). Bahkan bahasa dapat di- pandang sebagai alat untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan (penutur). Oleh karena itu, bahasa dapat digunakan untuk be- ragam fungsi seperti untuk memerintah, memengaruhi, membujuk mitratutur un- tuk melakukan sesuatu, mendeskripsikan, mengiba, memanipulasi dan sebagainya. Hal penting dalam berbahasa adalah se- lalu ada sesuatu yang ingin dicapai oleh si penutur (pemroduksi wacana). Maksud pemroduksi wacana dalam tuturan/tulisannya tidak selalu disampai- kankan secara jelas. Akan tetapi, maksud tersebut  dapat  diungkap  dengan  cara menganalisis  teks  secara  kritis.  Kajian yang  berusaha  mengungkap  maksud- maksud  yang  terselubung  dalam  teks secara  kritis  disebut  analisis  wacana, yaitu  sebuah upaya untuk menjelaskan realisasi sosial yang diungkapkan dalam teks  yang  ditengarahi  terdapat  penya- lahgunaan  kekuasaan,  dominasi,  atau ketidaksetaraan (van Dijk, 2005: 252), atau
Misalnya, kebutuhan untuk memiliki tem - pat tinggal (rumah), kendaraan, dan se- bagainya. Oleh karena keterbatasan dana dan  semakin  mendesaknya  kebutuhan, banyak orang yang menggunakan jasa pe- nyedia dana, seperti: bank, koperasi, jasa fasilitas pembelian kendaraan ( leasing ) dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Karena melibatkan dua pihak, pihak penyedia dana dan pengguna dana, peminjaman uang perlu diatur dalam su- rat perjanjian yang berkekuatan hukum.
Surat perjanjian merupakan bagian dari teks hukum yang melingkupi dua pihak yang sedang melakukan kesepakatan atas persetujuan  dan  kewajiban  yang  telah sepakati (Sriyono, 2014).
Pada dasarnya, teks hukum dapat di- bedakan menjadi tiga jenis, yakni: (1) teks legislatif, (2) teks yuridis, dan (3) teks hu- kum pribadi (Cao, 2007: 9). Yang termasuk teks hukum pribadi antara lain surat per- janjian  atau  kontrak  baik  yang  ditulis oleh pengacara ataupun bukan oleh pe- ngacara yang berkekuatan hukum karena surat perjanjian tersebut telah dibubuhi materai.  Dengan  surat  perjanjian  yang berkekuatan hukum, diharapkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjan- jian  saling  menepati  kesepakatan  yang telah dibuat. Apabila terjadi permasalah- an atau perselisihan di antara mereka di kemudian hari, permasalahan itu dapat diselesaikan secara hukum.
Di antara sekian banyak surat perjan- jian, salah satu di antaranya adalah surat perjanjian  pembiayaan  pembelian  ken- daraan. Dalam surat perjanjian pembia- yaan pembelian kendaraan disajikan ber- bagai hal yang menginformasikan antara lain tentang: (1) penyebutan atas pihak pemberi pinjaman dana (Kreditor), dan pihak penerima pinjaman dana (Debitor), (2) jumlah dana yang diterima, (3) jumlah bunga yang harus dibayar berkaitan de- ngan  peminjaman  dana,  (4)  besar  ang- suran (pokok pinjaman dan bunganya) se- tiap bulan yang harus dibayar, (5) jangka
terdapat  kecenderungan  untuk  mem- peroleh tujuan tertentu yang diinginkan (Mardikantoro, 2014).
Pendekatan kajian kritis menempat- kan wacana sebagai suatu kekuatan ‘ power ’
(Asher dan Simpson, 2006: 940), sehingga wacana  juga dipandang sebagai cermin suatu relasi kekuasaan dalam praktek so- sial (Renkema, 2004:282). Oleh karena itu, dalam wacana kritis, wacana tidak hanya dipandang  sebagai  suatu  studi  bahasa biasa, melainkan juga dipahami sebagai suatu bentuk praktik sosial (Fairclaugh dan Wodak, 1997). Dalam praktik sosial, seseorang atau sekelompok orang dapat berwacana untuk mencapai tujuan yang diinginkan, termasuk untuk menjalankan kekuasaannya terhadap pihak lain yang dianggap tidak berdaya (Subagyo, 2010). Dalam kegiatan berwacana seperti yang terjadi pada surat perjanjian pembiyaan kendaraan  dapat  menampilkan  efek ideologi, yakni memproduksi dan mere- produksi hubungan kekuasaan yang tidak setara  ( unequal  relationship )  atau  terjadi hubungan kekuasaan dan dominasi (van Dijk, 2005: 254) antara pihak yang lebih kuat atau yang berkuasa ( thepowerful ) se- cara finansial terhadap pihak yang lebih lemah atau tak berdaya secara finansial. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengungkap  dominasi  dan  ketidak- setaraan kekuasaan  yang  terjadi dalam hubungan  antara  Kreditor  dan  Debitor pada wacana surat perjanjian peminjaman dana untuk membeli kendaraan.
METODE Data  penelitian  ini  bersumber  dari dokumen  ( documentary  data ).  Menurut Denscombe (2007: 227) dokumen dapat di- gunakan sebagai sumber data dalam ben- tuk sebagaimana aslinya. Dokumen yang dijadikan  sumber  data  pada  penelitian ini adalah surat perjanjian pembayaran hutang (kredit) atas fasilitas pembelian kendaraan  yang  dikeluarkan  oleh  PT
Toyota Astra Finansial Services tanggal 31 Mei 2011 dengan nomor pelanggan: 0000432975, dan nomor perjanjian 021647- 11, dalam rangka pembelian kendaraan Toyota Avanza/F 61 E M/T 10. Dokumen tersebut  dalam  penelitian  ini  disebut ‘Surat Perjanjian Pembiayaan Kendaraan’ (selanjutnya disebut SPPK).
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode pustaka yaitu dengan  memanfaatkan  sumber-sumber tertulis (dokumen, SPPK) untuk menda- patkan  data  yang  diinginkan  (Subroto, 1992:42),  dan  dilakukan  dengan  teknik simak  dan  catat  (Sudaryanto,  2003:  5). Setelah dilakukan pengamatan secara me- nyeluruh atas dokumen SPPK, dilakukan pengidentifikasian data kebahasaan yang berupa  kata, frasa, dan penggalan wacana (kalimat  atau  penggalan  kalimat)  pada SPPK. Hasil identifikasi tersebut dicatat dan disusun berdasarkan urutan kebu- tuhan analisis. Desain ini sengaja dipilih untuk memperoleh kerangka kerja dalam rangka  mengumpulkan,  menganalisis, dan membahas data guna mencapai tuju- an penelitian (Creswell dan Clark, 2011) yakni untuk mengungkap dominasi dan ketidaksetaraan hubungan antara Kredi- tor  dan  Debitor  dalam  SPPK.  Karena berupa kata, frasa, dan penggalan wacana atau uraian, data penelitian ini disebut data  kualitatif  (Denscombe,  2007:  286). Sesuai  dengan  sifat  data  (kualitatif), analisis pada penelitian ini juga bersifat deskriptif  kualitatif  kritis.  Pendekatan kritis pada analisis ini dilakukan dengan cara menempatkan wacana sebagai power (kekuasaan) (Asher dan Simpson, 2006: 940) untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dalam kajian ini, peneliti telah menempatkan persepsinya bahwa telah terjadi  ‘ketidakberesan  sosial’  melalui produksi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang  antara  Kreditor  dan  Debitor dalam SPPK.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis wacana kritis memanfaatkan bahasa dalam teks yang dianalisis. Bahasa yang dianalisis tidak sekedar menggam- barkan aspek-aspek kebahasaan yang ter- jadi dalam teks, tetapi juga menunjukkan hubungan antara teks dengan konteksnya (Halliday  dan  Hasan,  1989:10).  Dalam hal ini, bahasa dikaji untuk mengungkap tujuan-tujuan yanghendak dicapai oleh pemroduksi wacana termasuk di dalam - nya pengungkapan wacana sebagai rea- lisasi untuk melakukan praktik kekuasaan (Mardikantoro, 2014). Menurut van Dijk (dalam  Keshavarz  dan  Zonoozi,  2011), analisis  wacana  kritis  tidak  memiliki suatu  kerangka  teori  atau  metodologi yang baku, sebaliknya analisis ini dipan- dang sebagai paradigma bersama yang dapat  menaungi  berbagai  pendekatan yang re-levan, seperti: pragmatik, analisis percakapan, analisis narasi, retorika, stilis- tik, sosiolinguistik, etnografi komunikasi, analisis media, dan lain-lainnya (van Dijk, 2005: 252) dari pada hanya berpaku pada satu kerangka teori tertentu.
Dalam studi ini, wacana dikaji secara kritis  dari  konteks  yang  menaungi  wa - cana SPPK. Menurut Halliday dan Hasan (1989:  10)  wacana  adalah  bahasa  yang sedang menjalankan fungsinya ( language
in use ), yakni bahasa yang sedangmen- jalankan  tugas  tertentu  dalam  konteks situasi tertentu, yang beroposisi dengan kalimat-kalimat lepas yang tidak mengacu pada  konteks  situasi  tertentu.  Konteks situasi memiliki tiga unsur utama yaitu: medan wacana ( field of discourse ), pelibat wacana  ( tenor  of  discourse )  dan  sarana wacana  ( mode  of  discourse )  (Thompson, 2004: 30). Medan wacana mengacu pada hal yang sedang terjadi atau sesuatu yang sedang diperbincangkan, pelibat wacana menunjuk pada orang-orang yang ambil bagian dalam perbincangan, yakni: sifat, kedudukan,  dan  peran  mereka  dalam perbincangan, dan sarana wacana adalah bagian yang diperankan oleh bahasa da-
lam perbincangan (Halliday dan Hasan, 1989: 12).
Ciri-ciri  medan  pada  wacana  SPPK dapat diungkap dari analisis transitivitas dan kompleksitas. Hasil analisis transitivi- tas menunjukkan bahwa hal yang diper - bincangkan dalam wacana SPPK berkaitan dengan: hak, kewajiban, waktu, tempat serta sanksi atas pemberian kredit oleh Kreditor kepada Debitor untuk melaku- kan pembelian kendaraan. Sementara itu, analisis kompleksitas menunjukkan bah- wa klausa-klausa (istilah untuk kalimat pada tata bahasa fungsional atau systemic functional linguistics , Halliday, 2004) yang digunakan pada wacana SPPK didominasi oleh klausa-klausa kompleks (kalimat ma- jemuk) daripada klausa simpleks (kalimat sederhana). Hal ini menunjukkan bahwa apa yang diperbincangkan dalam SPPK diungkapkan sejelas mungkin agar tidak terjadi salah pengertian atau penafsiran ganda.
Dalam  wacana  SPPK,  terdapat  dua pelibat utama: Kreditor, pihak pemberi kredit (Tim Pustaka Phonix, 2010), yaitu pihak  yang  menyediakan  dana  untuk membeli kendaraan, dan Debitor, pihak penerima  kredit  (Tim  Pustaka  Phonix, 2010), yaitu pihak yang menerima dana untuk melakukan pembelian kendaraan. Kedua pelibat pada SPPK, Kreditor dan Debitor, memiliki ciri sifat pelibat yang berlawanan. Kreditor bersifat sangat ber- kuasa. Dia berkuasa mengatur, menentu- kan, dan menetapkan  segala hal terkait dengan  segala  sesuatu  yang  diperbin- cangkan pada wacana SPPK. Sebaliknya, Debitor  bersifat  sangat  lemah,  bahkan tidak berdaya, sehingga selalu menerima semua hal yang diatur, ditentukan, dan ditetapkan  oleh  Kreditor.  Dengan  kata lain, hubungan antarpelibat pada wacana SPPK bersifat tidak setara ( unequal ) karena pihak yang satu (Kreditor) mendominasi pihak yang lainnya (Debitor).
Unsur  konteks  situasi  yang  ketiga adalah peran bahasa dalam perbincangan.
Dalam  SPPK,  bahasa  memegang  peran yang  sangat  penting  yang  diwujudkan dalam  beberapa  hal  berikut.  Pertama, jenis teks yang dipilih selalu dalam bentuk bahasa tulis, bukan bahasa lisan. Hal ini dimaksudkan agar surat perjanjian terse- but  sebagai  dokumen  perjanjian  utang piutang tidak mudah dilupakan dan hal- hal yang tidak sesuai dengan keinginan pelibat wacana (terutama keinginan Kre- ditor)  dapat  dihindari.  Kedua,  bahasa yang dipilih adalah bahasa yang resmi, dan  memiliki  kekuatan  hukum  karena itu perlu dilakukan pembubuhan materi. Ketiga,  untuk  mewujudkan  keinginan pelibat wacana (terutama Kreditor), se - lalu dipilih istilah-istilah yang tegas dan jelas,  seperti  penggunaan  kata  ‘wajib’, ‘hak’, ‘sanksi’, ‘denda’, ‘jatuh tempo’ dan sebagainya.
Struktur SPPK Setiap teks mempunyai kekhususan tersendiri,  demikian  pula  dengan  teks hukum laras perjanjian (Sriyono, 2014). SPPK  sebagai  teks  hukum  laras  per- janjian yang dikeluarkan oleh PT Astra Finansial  Services  secara  keseluruhan terdiri dari tiga bagian yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu: (1) Perjanjian Pembiayaan, (2) Surat Pernyataan Bersama, dan (3) Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan. Bagian  pertama,  perjanjian  pembiyaan, berisi pihak-pihak yang mengikat janji, yakni Kepala bagian penjualan ( Sale head ) yang  selanjutnya  disebut  Kreditor,  dan pihak yang menerima jasa pembiayaan pembeliaan  kendaraan  bermotor  yang selanjutnya disebut Debitor. Dalam bagian perjanjian pembiayaan terdapat lima hal yang diperjanjikan, yakni: identitas (jenis/ merk/model/tahun) kendaraan yang di- beli, jumlah hutang keseluruhan (hutang pokok dan bunga), jangka waktu pengem - balian  pinjaman  beserta  bunganya,  ja- minan pembayaran, dan tanggal efektif berlakunya  perjanjian.  Bagian  kedua,
surat pernyataan bersama, berisikan sem- bilan poin, yang isinya hampir sama de- ngan  isi  perjanjian  pembiayaan,  unsur tambahannya adalah kesepakatan atas pe- nyerahan dan penyimpanan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) oleh Debitor kepada Kreditor sampai kewajiban Debi - tor dipenuhi seluruhnya, dan kesepakatan bahwa kendaraan dan BPKB tidak akan dialihkan kepada pihak ketiga. Bagian ketiga, syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan, merupak- an bagian yang paling menentukan karena pada bagian ini semua keinginan Kredi- tor dituangkan, dan pada bagian inilah praktik sosial berwacana yang melibatkan unjuk kekuatan (dominasi) Kreditor ter- hadap Debitor, dan ketidaksetaraan ( un- equality ) hubungan direalisasikan. Syarat dan ketentuan umum pada bagian ketiga ini dijabarkan dalam bentuk pasal-pasal dan dirinci ke dalam ayat-ayat. Bagian ini terdiri dari 15 pasal dan beberapa pasal penting dijabarkan lagi dalam ayat-ayat, misalnya  pasal  4  tentang  pembayaran kembali dijabarkan menjadi 7 ayat, pasal 6 tentang penguasaan barang dijabarkan menjadi  10  ayat,  dan  pasal  7  tentang ansuransi dijabarkan ke dalam 11 ayat. Penjabaran paling rinci terjadi pada pasal 8 tentang peristiwa wanprestasi, yang ter - diri dari tiga sub pasal (8.1, 8.2, dan 8.3) dan dijabarkan ke dalam 30 ayat. Selanjutnya, penataan atau tata uru- tan penyajian ketiga bagian pada SPPK cukup  menarik  untuk  dikritisi.  Bagian yang memerlukan tanda tangan persetu- juan ditempatkan di bagian awal (bagian pertama dan kedua). Pada dua bagian ini belum ditampilkan hal-hal yang mengatur kewajiban-kewajiban Debitor secara rinci, termasuk: denda, sanksi, dan biaya admin- istrasi. Dengan demikian ada kecenderu- ngan bahwa Debitor dengan mudah akan menandatangani surat perjanjian tersebut dengan  hanya  membaca  kedua  bagian itu  yang  isinya  masih  bersifat  netral dan normatif. Beberapa hari kemudian,
setelah menerima salinan SPPK, Debitor biasanya baru menyadari isi SPPK yang dijabarkan secara rinci pada bagian ketiga, padahal mereka sudah terlanjur menan- datanganinya. Secara fair seharusnya, draf
SPPK, terutama bagian yang ketiga yang berisi syarat dan ketentuan umum yang menjabarkan  semua  kewajiban  Debitor termasuk resiko yang harus ditanggung, diberikan kepada calon Debitor beberapa hari  sebelum  hari  penandatanganan SPPK tersebut. Dengan demikian, Debitor memiliki cukup waktu untuk mempelajari isi SPPK dan Debitor dapat mengajukan keberatan  atau  perubahan  atas  hal-hal yang dianggap memberatkan atau kurang wajar.
Dominasi dan Ketidaksetaraan Hubungan Uraian  konteks  situasi  yang  me- lingkupi  wacana  SPPK  tersebut  di  atas memaparkan  bahwa  medan  wacana bercirikan  tentang  hak  dan  kewajiban Kreditor dan Debitor atas pencairan dana untuk membeli kendaraan. Ciri pelibatnya menunjukkan bahwa Kreditor merupakan pelibat yang lebih berkuasa ( more power - ful ) daripada Debitor dalam hal mengatur segala sesuatu yang menyangkut isi surat perjanjian  tersebut.  Praktik  sosial  yang menggambarkan dominasi dan ketidak- setaraan hubungan dalam surat perjan- jian ini diwujudkan dalam peran bahasa yang sengaja dirancang oleh pemroduksi teks (Kreditor) berupa pilihan kata, frasa, gramatika, serta struktur teks yang secara keseluruhan cenderung menguntungkan pihak Kreditor, bahkan hak-hak Debitor terabaikan.
Pilihan Kata, dan Frasa
Data  kebahasaan  yang  berupa  pi- lihan kata dan frasa yang menunjukkan dominasi dan ketidaksetaraan relasi sosial antara Kreditor dan Debitor pada SPPK disajikan pada Tabel 1.
Berdasarkan  data  kebahasaan  yang berupa pilihan dan penggunaan kata dan
frasa pada wacana SPPK (sebagaimana dikutip pada Tabel 1), tampak jelas bahwa
Kreditor  sangat  mendominasi  atas  isi perjanjian yang pada dasarnya cenderung mengarah  pada  kepentingan  Kreditor dan mengabaikan hal-hal yang merupa- kan hak Debitor. Mengacu pada Tabel 1, setiap data kebahasaan yang ditujukan pada  Kreditor  selalu  bernuansa  positif yang  menempatkan  Kreditor  sebagai pihak  berkuasa.  Dalam  bentuk  verba, data kebahasaan tersebut misalnya: ber- hak, menyetujui, mengijinkan, menentukan, menolak, serta menyesuaikan, dan  dalam bentuk  frasa  verba,  seperti: melakukan perubahan,  memberikan  persetujuan,  me- minta keterangan . Bahkan hampir setiap hal yang mengacu pada Kreditor selalu bernuansa ‘hak’. Barang kali, ungkapan yang  mengacu  pada  ‘kewajiban’  bagi Kreditor hanyalah ‘menyerahkan barang’ yang dibeli kepada Debitor.
Sebaliknya,  data  kebahasaan  yang ditujukan kepada Debitor lebih berupa ke- wajiban-kewajiban yang harus dilaksana - kan beserta sanksi yang harus ditanggung (seperti  penalti,  denda  keterlambatan, biaya administrasi) apabila Debitor tidak memenuhi kewajibannya. Dalam bentuk verba, data kebahasaan tersebut misalnya berwujud: berkewajiban,  membayar,  me - nyerahkan, mengikuti, menjaminkan , serta mengansuransikan, dan dalam bentuk frasa verba seperti: memenuhi kewajiban, memberi kuasa. Dalam bentuk nomina, data terse- but berupa: kewajiban, penalti, denda, bunga, teguran, serta kerugian, dan dalam bentuk frasa nomina misalnya: biaya administrasi, denda keterlambatan, harta kekayaan Debitor.
Bahkan, hampir tidak terdapat data keba- hasaan yang menunjukkan hak Debitor, kecuali ‘ia dapat menggunakan barang atau  kendaraan’  yang  dibelinya  sesuai dengan kebutuhan. Pemberian ‘hak’ ini pun  dibatasi  oleh  pernyataan  bahwa penggunaan kendaraan harus dihentikan apabila mendapat pemberitahuan secara tertulis oleh Kreditor (pasal 6, ayat 6.4).

## Penggalan Wacana yang Mengarah pada
Dominasi dan Ketidaksetaraan Bentuk dominasi dan ketidaksetaraan antara  Kreditor  dan  Debitor  secara lengkap dapat diungkap melalui klausa- klausa  yang  menguraikan  syarat  dan ketentuan  umum  pada  bagian  ketiga SPPK. Temuan data kebahasaan berupa klausa dalam SPPK disajikan dan dibahas dalam upaya mengungkap dominasi dan ketidaksetaraan  tersebut.  Dalam  SPPK, Kreditor selalu mengutamakan hak-hak dan menyembunyikan kewajiban, seperti tampak pada data di bawah ini.
(1)  Apabila terjadi tindakan moneter dan/ atau di bidang-bidang yang lain oleh Pemerintah RI yang berakibat lang- sung pada perjanjian ini, Kreditor ber- hak menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran Debitor kepada Kreditor … (pasal 4, ayat 4.4).
(2)  Semua pembayaran harus dilakukan dengan  cara,  di  tempat,  dan  waktu yang ditetapkan oleh Kreditor (pasal 4, ayat 4.5).
(3)  Setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran  …  Debitor  berkewajiban membayar  denda  keterlambatan  … (pasal 4, ayat 4.3)
(4)  Jumlah biaya, denda dan atau penalti tersebut  dapat  berubah  sewaktu- waktu sesuai dengan kebijakan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kreditor (pasal 4, ayat 4.7).
(5)  Debitor memberi kuasa kepada Kredi - tor untuk membuat, menandatangani, atau melakukan pembaharuan hutang terhadap perjanjian ini yang menurut Kreditor perlu dilakukan perubahan,

## Tabel 1. Pilihan Kata dan Frasa pada SPPK
penambahan, atau pembaharuan atas perjanjian ini (pasal 12, ayat 12.1 ).
Kutipan  data  di  atas  menunjukkan betapa perkasanya Kreditor dalam men- jalankan kekuasaannya. Bila terjadi pe- rubahan kebijakan moneter seperti kenai - kan suku bunga, misalnya, pihak Kreditor akan menaikkan jumlah angsuran sesuai dengan  yang  diinginkan,  sebagaimana diungkapkan oleh data (1) Kreditor berhak menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran
Debitor  kepada  Kreditor ….  Padahal,  be- sar  angsuran  (pengembalian  pinjaman pokok dan tingkat suku bunganya) telah disepakati di awal perjanjian. Dengan de - mikian, pihak Kreditor tidak akan pernah menanggung kerugian sekalipun terjadi kenaikan suku bunga. Semua resiko itu selalu  dibebankan  kepada  Debitor.  Se- baliknya, tidak ada klausa yang menya- takan,  misalnya  bila  terjadi  penurunan suku bunga bank, jumlah ansuran akan diturunkan atau dihitung ulang. Hal ini menunjukkan bahwa Debitor merupakan pihak yang lemah, yang didominasi oleh Kreditor.
Dominasi Kreditor terhadap Debitor dapat  pula  diungkap  melalui  data  (2),
(3), dan (4). Pertama, segala tatacara yang terkait  dengan  pembayaran  angsuran, seperti: cara, tempat, dan waktu pemba - yaran diatur oleh Kreditor, data (2). Beri- kutnya apabila Debitor melakukan suatu kesalahan, misalnya terjadi kelalaian atau keterlambatan  pembayaran  angsuran, akan dikenakan denda atau penalti.  Bah- kan jumlah biaya, denda atau penalti yang dikenakan kepada Debitor dapat diubah- ubah  sesuai  dengan  yang  diinginkan Kreditor, data (4),  tanpa memperhatikan keberatan ataupun pendapat dari Debi- tor. Mengapa denda dan atau penalti tidak dirundingkan atau dibicarakan bersama antara Kreditor dan Debitor? Sebaliknya, bagaimana  bila  pihak  Kreditor  yang melakukan kelalaian, apa sanksinya?
Selanjutnya, bukti nyata bahwa Kredi - tor  menjalankan  kekuasaannya  kepada Kreditor  sebagai  pihak  yang  lemah  di- tunjukkanoleh  data  (5).  Dalam  hal  ini, Kreditor  meminta  Debitor  untuk  me- limpahkan  kekuasaan  kepada  Kreditor guna melakukan perubahan-perubahan atas isi perjanjian sesuai dengan keinginan atau kepentingan Kreditor, tanpa mem- perhatikan kepentingan Debitor. Kelima contoh data di atas telah menunjukkan dan membuktikan betapa kuasanya ( the- powerfulness ) Kreditor terhadap Debitor karena semua kepentingan Kreditor selalu terakomodasi. Sebaliknya, sebagai pihak yang lemah, tak berdaya, tidak memiliki nilai  tawar,  Debitor  merupakan  pihak yang  selalu  menanggung  segala  resiko yang  mungkin  terjadi  atas  pasal-pasal pada SPPK tersebut.
Bila  diperhatikan  pasal-pasal  yang mengacu  kepada  Kreditor  merupakan pasal-pasal yang selalu mengedapankan hak-hak Kreditor. Bahkan tidak ada ke- wajiban  Kreditor  yang  tertuang  dalam surat perjanjian. Hak-hak Kreditor dalam SPPK secara otomatis menjadi kewajiban bagi Debitor. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Debitor meru- pakan perisai yang memproteksi semua kemungkinan yang diperkirakan dapat merugikan Kreditor. Sebaliknya bila dicer- mati, pasal-pasal yang mengacu  kepada Kreditor tidak ada yang menjadi perisai bagi kepentingan Debitor. Bahkan Debi- tor selalu  dihadapkan  pada  kewajiban- kewajiban yang selalu dibentengi dengan sanksi-sanksi apabila Debitor tidak da- pat melaksanakan kewajibannya kepada Kreditor.
Dalam hal kewajiban, Debitor harus mengutamakan pelaksaknaan kewajiban- kewajibannya, yang kewajiban-kewajiban tersebut selalu menguntungkan Kreditor. Hal ini dapat diungkap dari bunyi pasal 4, ayat 4.2 data (6), sebagai berikut.
(6)  Debitor berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban ... (pasal 4, ayat 4.2)
Salah satu kewajiban tersebut, misal - nya, kewajiban mengembalikan dana yang digunakan untuk membeli  kendaraan. Pembayaran  kembali  dana  tersebut  di- lakukan dengan cara mengangsur, pokok pinjaman beserta bunga, yang besarnya ditetapkan oleh Kreditor secara sepihak. Di samping itu, masih banyak kewajiban yang harus dilakukan oleh Debitor yang ditetapkan secara sepihak oleh Kreditor. Misalnya, masalah jatuh tempo, cara, tem - pat, dan waktu pembayaran, serta sanksi bila terjadi keterlambatan pembayaran, seperti terlihat pada data di bawah ini.
(7)  Jika  hari  jatuh  tempo  bukan  pada hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan  pada  hari  kerja  sebelum jatuh tempo … (pasal 4, ayat 4.2).
(8)  … untuk setiap keterlambatan pem - bayaran  …,  Debitor  berkewajiban membayar denda keterlambatan, dan biaya administrasi kepada Kreditor …
(pasal 4, ayat 4.3).
Dalam  hal  keterlambatan,  Debitor perlu membayar denda merupakan hal yang wajar, tetapi mengapa masih harus membayar biaya administrasi. Sebaliknya, bagaimana  jika  Debitor  melakukan pembayaran lebih awal (daripada masa jatuh tempo), apakah dia diberikan dis- count ? Berbagai kewajiban lainnya terkait dengan  barang  (kendaraan)  yang  telah diterima oleh Debitor, antara lain, Debi- tor diwajibkan untuk mengansuransikan kendaraan tersebut, bahkan perusahaan ansuransinya pun ditentukan oleh Kredi- tor, seperti yang terungkap pada data di bawah ini.
(9)   Debitor wajib menjaminkan barang yang  diperolehnya  atas  pinjaman yang diberikan oleh Kreditor (pasal 5, ayat 5.1) (10) Atas beban Debitor, barang wajib di - ansuransikan pada perusahaan yang ditunjuk oleh Kreditor (pasal 7, ayat 7.1) Dalam  hal  penunjukan  perusahaan ansuransi, terjadi keanehan yang mem- pertontonkan betapa kuasanya Kreditor terhadap Debitor. Di satu sisi, yang me- nentukan  (menunjuk)  perusahaan  asu- ransi adalah Kreditor, tetapi di sisi yang lain apabila terjadi permasalahan dengan ansuransi  yang  harus  menanggungnya adalah Debitor. Hal ini dapat diungkap dari data (11) di bawah ini.
(11) Apabila barang yang diansuransikan tuntuan  ganti  ruginya  ditolak  oleh Perusahaan Ansuransi,  maka  Debi- tor  berjanji  …  untuk  memikul  dan menanggung sepenuhnya atas segala resiko yang terjadi pada barang dan atau tuntutan pihak ketiga … (pasal 7, ayat 7.5).
Salah satu dari sedikit hak yang diberi- kan kepada Debitor oleh Kreditor adalah Debitor dapat melunasi hutang sebelum masa angsurannya berakhir  yang disebut pelunasan yang dipercepat. Namun de- mikian, tatacara dan aturan yang diber- lakukan untuk pelunasan hutang, sekali lagi,  ditentukan/diatur  oleh  Kreditor. Misalnya, Debitor hanya dapat melunasi hutangnya tersebut apabila telah menda- pat persetujuan dari Kreditor. Selanjutnya, hal  yang  janggal  dalam  hal  pelunasan hutang yang dipercepat adalah Debitor dikenakan  penalti  sebesar  5%  dari  sisa pokokhutang, membayar bunga berjalan, dan biaya administrasi, seperti terungkap dari data (12) di bawah ini.
(12) Atas  persetujuan  Kreditor,  Debitor dapat melunasi baik seluruh atau se- bagian hutangnya kepada Kreditor di luar ketentuan jangka waktu pengem - balian hutang (pelunasan dipercepat).
Debitor  wajib  membayar  sejumlah uang yang disetujui Kreditor dalam rangka  pelunasan  dipercepat  dita- mbah (i) penalti sebesar 5% dari sisa pokok hutang, (ii) bunga berjalan, dan biaya administrasi sebesar Rp 250.000
(pasal 4, ayat 4.7)
Ada hal-hal penting yang perlu dikriti- si atau dipertanyakan berkaitan dengan pelunasan hutang yang dipercepat. Pelu- nasan hutang yang dipercepat seharusnya dinilai sebagai suatu prestasi yang baik atas perilaku atau tanggung jawab Debi - tor, sebagai oposisi dari kelalaian dan atau keterlambatan  pembayaran  angsuran.
Pelunasan hutang yang dipercepat juga dapat dipandang sebagai bentuk oposisi dari peristiwa wanprestasi yang diung - kapkan  pada  pasal  8  SPPK.  Kenyataan yang dialami oleh Debitor yang melaku- kan pelunasan hutang yang dipercepat adalah dikenakan penalti atau hukuman dengan membayar sebesar 5% dari sisa pokok hutang, pembayaran bunga ber- jalan, dan membayar biaya administrasi. Istilah ‘penalti’ yang berasal dari bahasa Inggris penalty berarti hukuman atas suatu tindakan yang salah (Hornby, 1982: 619). Hukuman pada umumnya diberikan ke- pada orang yang bersalah atau pihak yang tidak menjalankan kewajibannya. Apakah melakukan pelunasan hutang yang diper- cepat (yang juga disetujui oleh Kreditor dan dibenarkan oleh SPPK) dapat dika- tegorikan sebagai tindakan yang bersalah, tidak  melaksankan  kewajibannya,  atau tindakan wanprestasi, sehingga Debitor harus dikenai penalti atau hukuman? Di samping membayar penalti, orang yang melakukan pelunasan hutang yang dipercepat juga masih harus membayar bunga yang berjalan. Bahkan yang lebih aneh lagi ialah Debitor yang melakukan pelunasan  hutang  dipercepat  dikenai biaya administrasi yang besarnya menca- pai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam hal ini, tidak dijelaskan
mengapa diperlukan biaya adminsitrasi, untuk apa dan untuk kepentingan siapa biaya  administrasi  tersebut,    pada  hal yang bersangkutan sudah dikenakan den- da dan bunga berjalan. Oleh karena itu, jarang sekali Debitor yang mau melaku- kan pelunasan hutang dipercepat karena yang bersangkutan harus menanggung kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan  mengangsur  hutang  tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dengan demikian, dapat dika- takan bahwa melunasi hutang yang diper - cepat sebenarnya bukan suatu hak yang menguntungkan Debitor, melainkan lebih merupakan  hak  yang  menguntungkan Kreditor. Dengan kata lain, pasal dan ayat ini juga merupakan bentuk menjalankan kekuasaan oleh Kreditor terhadap Debitor melalui wacana SPPK. Penegasan lebih lanjut bahwa Kreditor betut-betul mendominasi Debitor dapat diungkap dari data (13) berikut.
(13) Kewajiban Debitor dalam perjanjian ini adalah mutlak dan tanpa syarat sekalipun  jika  Debitor  oleh  sebab apa pun tidak dapat menggunakan barang itu.
Data di atas menunjukkan bahwa tidak ada ruang sedikit pun bagi Debitor guna mengelak  dari  tanggung  jawab  untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Sebaliknya, semua ruang yang tersedia selalu memberikan keuntungan kepada Kreditor tanpa ada ruang yang menun- jukkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Kreditor.
Pada  umumnya  dalam  setiap  surat perjanjian, kedudukan pihak-pihak yang berjanji memiliki status yang sama. Me- reka seharusnya duduk bersama untuk merumuskan  hal-hal  yang  menjadi  isi surat  perjanjian  yang  akan  mengikat keduanya.  Namun,  hal  yang  terjadi pada  SPPK  adalah  keadaan  yang  tidak seimbang  antara  pihak  pertama  dan
pihak kedua dalam hal merumuskan isi perjanjian.  Bahkan,  proses  pembuatan isi  perjanjian  tidak  pernah  dibicarakan terlebih dulu dengan melibatkan pihak
Debitor. Semua klausol atau pasal-pasal yang  mengikat  keduanya  hanya  diru- muskan oleh pihak Kreditor (atau yang mewakilinya). Sebaliknya, pihak Debitor hanya diminta membubuhkan paraf pada lembar-lembar yang memuat pasal-pasal tersebut  sebagai  tanda  bahwa  Debitor telah  membaca  dan  mengerti  isinya (walaupun  pada  kenyataannya  tidak diberi waktu untuk membacanya), serta membubuhkan tanda tangan pada akhir lembar surat perjanjian tersebut sebagai bukti  bahwa  Debitor  telah  menyetujui untuk mengikatkan diri pada surat perjan- jian tersebut. Ketidaksetaraan hubungan sebagai dampak dominasi praktik sosial pada wacana SPPK terjadi karena Kreditor merasa posisinya lebih berkuasa (secara finansial) daripada Debitor.
Karena sifat atau ciri Kreditor (lihat konteks  situasi,  unsur  pelibat  wacana) yang  demikian,  dia  dapat  menentukan segala  hal  terkait  dengan  persyaratan peminjaman  dana  (kredit).  Sebaliknya, sebagai pihak yang lemah, Debitor tidak berdaya untuk menolak atau keberatan atas syarat-syarat (isi perjanjian) yang te- lah dirumuskan oleh Kreditor. Penolakan atau  keberatan  atas  isi  surat  perjanjian dapat  berakibat  pada  ancaman  bahwa pengajuan fasilitas kredit (dana pinjaman) tidak  dapat  dikuncurkan  alias  ditolak. Praktik sosial ini benar-benar menunjuk- kan bukti nyata, realitas sosial atau relasi kekuasaan pada kaum kapitalis yang lebih kuat ( themorepowerful ) untuk mendomi- nasi kaum yang lebih lemah ( the powerless ), sehingga tercipta relasi yang tidak setara, tidak seimbang, atau keadaan inequality
are enacted (Van Dijk, 2005: 352).

## SIMPULAN
Dengan analisis wacana kritis, dapat diungkap hubungan antara wacana dan
kekuasaan. Wacana yang berupa SPPK di- gunakan sebagai sarana untuk memprak- tekkan kekuasaan kaum kapitalis (Kredi- tor) untuk mendominasi kaum yang lebih lemah secara finansial (Debitor). Dengan dominasi tersebut terjadi hubungan (relasi sosial) yang tidak seimbang ( unequal rela- tion ) antara pihak yang mengikatkan diri pada  surat  perjanjian,  SPPK.  Ketidak- setaraan tersebut dapat diungkap dengan adanya  ketidakseimbangan  pada  cara menentukan hal-hal yang diperjanjikan.
Pasal-pasal  yang  mengatur  syarat  dan ketentuan umum pada SPPK yang hanya mengutamakan hak-hak Kreditor. Seba- liknya,  hal-hal yang mengarah pada Debi- tor lebih bersifat pelaksanaan kewajiban, pengenaan sanksi, penalti, dan biaya ad- ministrasi. Sementara itu, tidak ada satu pasal pun dalam SPPK yang menyatakan sanksi atau kewajiban kepada Kreditor.
Ketidaksetaraan pada SPPK juga terli- hat dari pemroduksisan teks yang hanya didominasi  oleh  Kreditor.Perumusan isi  (pasal-pasal)  syarat  dan  ketentuan umum yang mengikat kedua pihak tidak dilakukan secara bersama antara Kreditor dan Debitor atau dirundingkan terlebih dulu. Semua isi surat perjanjian tersebut hanya  ditentukan  (dirumuskan)  oleh pihak Kreditor. Oleh karena itu, semua kepentingan Kreditor terkait dengan dana yang dipinjamkan kepada Debitor selalu terlindungi,  sebaliknya  tidak  ada  hak dan kepentingan Debitor yang tercantum pada SPPK. Dengan analisis wacana kritis, dapat  diungkap  bahwa  prinsip  berdiri sama  tinggi  dan  duduk  sama  rendah antara  pihak  yang  saling  berjanji  yang merupakan salah satu prinsip dalam pem- buatan surat perjanjian telah diabaikan. Prinsip yang terjadi adalah pihak yang kuat (secara finansial) mendominasi atau menguasai pihak yang (secara finansial) lebih lemah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel ini merupakan hasil penelitian mandiri yang dilaksanakan pada bulan Januari  hingga  Juni  2014.  Penulis  me - nyampaikan terima kasih kepada Rektor
Universitas Jember, melalui Ketua Lem - baga Penelitian Universitas, dan Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember yang berkenan  mengizinkan  dan  memberi kesempatan  penulis  untuk  melakukan penelitian. Ucapan terima kasih juga di- sampaikan kepada para kolega (Prof. Dr. Samudji, M.A., Prof. Bambang Wibisono, M.Pd., Indah Wahyuningish, MA, Sabta Diana, MA, dan Riskia Setiarini, M.Hum.) yang telah memberikan masukan guna mempertajam hasil analisis.

## DAFTAR PUSTAKA
Asher,  Ronald.E.,  dan  Simpson,  J.M.Y. 2006. The Encylopedia of Language and Linguistics . Edisi kedua. Oxford Per- gamon Press. Cao, Deborah. 2007.
Translating Law . UK:
Multilingual Matters Ltd.
Creswell,  John  W.,  dan  Clark,  V.L.P.
2011. Designing and Conducting Mixed
Method Research . Thousand Oaks, CA: Sage Publication. Denscombe,  Martyn.  2007. The  Good Research  Guide  for  Small-scale  Social
Research  Project .  Bekshire.  Macgraw Hill Open University Press. Fairclaugh, Norman, dan Wodak, Ruth.
1997.  “Critical  discourse Analysis”.
Dalam T.A. van Dijk (Editor). Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduc - tion , Vol. 2: Discourse as Social Interac - tion , London: Sage Publication. (hal. 258-284)
Halliday, Michael Alexander Kirkword, dan Hasan, Ruqaiyah. 1989. Language,
Context, and Text: Aspects of Language in a Social-semiotic Perspective . Victoria:
Deakin University Press.
Halliday, Michael Alexander Kirkword.
2004. An  Introduction  to  Functional Grammar . London: Arnold.
Hornby, Albert Sidney. 1982. Oxford Ad - vanced Dictionary of English . London: Oxford University Press. Keshavarz,  Mohammad  Hossein,  dan Zonoozi, Leila Alimadadi. 2011. “Ma - nipulation of Ideology in Translation of Political Texts: a Critical Discourse Analysis Perspective”. Journal of Lan - guage and Translation . Vol. 2 (1): 1-12. Leech, Geografy.1983. Principles of Prag - matics .  London: Longman
Mardikantoro, Hari Bakti. 2014. “Analisis
Wacana Kritis pada Tajuk (anti)koru- psi di Surat Kabar Berbahasa Indone- sia”. Litera , Vol.  (2): 215-225.
Renkema, Jan. 2004. Introduction to Dis - course Studies. Philadelpia: John Ben - jamins Publishing Company. Sriyono. 2014. “Penerjemahan Tema pada Teks Hukum”. Adabiyyat, Jurnal Bahasa dan Sastra. Volume13, (1): 66-93.
Subagyo,  Paulus Ari.  2010.  “Pragmatik
Kritis:  Paduan  Pragmatik  dengan Analisis  Wacana  Kritis”. Jurnal  Lin - guistik Indonesia . Vol. 28 (2): 177-187 Sudaryanto,2003. Metode  dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Ke - budayaan secara Linguistis . Yogyakarta: Duta Wacana University Press. Subroto, D. Edi. 1992. Pengantar Metode Pe - nelitian Linguisitk Struktural . Surakarta:
Sebelas Maret University Press. Thompson,  Geoff.  2004 .  Introducing Functional Grammar . London: Oxford University Press. Tim Pustaka Phoenix. 2010. Kamus Besar
Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  PT  Media
Pustaka Phoenix.
van Dijk, Teun Andianus. 2005. “Critical Discourse Analysis”. dalam Schriffin, D, Tannen, D., Hamilton, H.E. (Edi- tor). The Handbook of Discourse Analysis . New York: Blackwell Publishers Ltd.
Wetherell, Margaret, Taylor, S., dan Yates, Simeon J. 2001. Discourse Theory and
Practice . London: Sage.