## INNOVATIVE: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 Research & Learning in Primary Education

## Problematika Penerapan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif HAM di Indonesia
Ricky Martin’Marpaung 1 Mitro Subroto 2 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email : Rickymartin3797@gmail.com 1 , mitrosubroto07@gmail.com 2

## Abstrak
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang penjatuhan hukuman pidana mati dalam  kaitan  nya  dengan  Hak  Asasi  Manusia  dan  hukum  Pidana.  Penelitian  dilakukan  dengan menggunakan  penelitian  hukum  yuridis-normatif,  Hasil  penelitian  menunjukkan,  pertama, masalah hukuman mati, terdapat berbagai pandangan dari pemikiran para ahli hukum. Kedua, Hukuman mati dalam  pandangan  Hak  Asasi  Manusia  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia,  dan  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  berusaha mengadopsi piagam Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghapuskan hukuman mati.  Ketiga,  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dan  beberapa  peraturan  perundang undangan  di  Indonesia,  ancaman  pidana  mati  masih  tetap  dipertahankan,  walaupun  mendapat kritikan dari para aktifis Hak Asasi Manusia, karena itu dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ada semacam kompromi (penal policy), dengan menjadikan hukuman mati bukan sebagai pidana pokok tetapi sebagai pidana altematif yang diperlakukan hanya bagi kejahatan luar biasa.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hukuman Mati, Pidana Mati

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the imposition of the death penalty in relation to human rights and criminal law. The  research was conducted using juridical-normative  legal research. The results showed, first, on the issue of the death penalty, there are various views from the thoughts of legal experts. Second, the death penalty in the view of Human Rights contained in the Constitution of the Republic  of  Indonesia,  and  Law  Number  39  of  1999  concerning  Human  Rights  seeks  to  adopt  the United Nations Human Rights Charter to abolish the death penalty. Third, in the Criminal Code and several laws and regulations in Indonesia, the threat of the death penalty persists, despite criticism from human rights activists, because of that in the new Criminal Code there is a compromise (penal) policy, by making the death penalty not as a principal crime but as an alternative punishment which is treated only for extraordinary crimes.
Keywords: Human Rights, Death Penalty, Death Penalty

## PENDAHULUAN
Keberadaan  hukuman  mati  di  Indonesia  semakin  mengalami  pengakuan,  yang  mana  hal tersebut dibuktikan melalui dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi atau disingkat juga sebagai MK atas dilaksanakannya gugatan Uji Materiil mengenai penerapan pidana mati pada Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika  yang  menandakan  legalitas  hukuman  mati  di  Indonesia (Sambas, 2017).
Sedangkan melalui Konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menjamin Hak Asasi  Manusia  sebagaimana  yang  telahdiatur  pada  Pasal  28A-28J.  Dalam konstitusi  yang  dilakukan tersebut dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) sangat dijunjung tinggi oleh setiap orang. Adapun pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia lebih lanjut akan diatur dalam perundang-undangan yang telah  ada. 1 Sementara  itu,  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  atau  yang  disingkat  juga sebagai KUHP Inodnesia, stesel pidana pidatur dalam Pasal 10 KUHP, yang mana menyatakan terdapat dua jenis pidana, antara lain pertama, pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, dan kedua, yaitu pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak  tertentu,  perampasan  barang  tertentu,  pengumuman  putusan  hakim,  pidana  tutupan,  dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.
Pidana mati memiliki status sebagai pidana pokok, yang mana merupakan jenis dari pidana yang mengandung pro dan kontra. Di tingkatan internasoinal, jenis pidana ini dilarang untuk diberikan kepada terpidana. Hal tersebut dapat dilihat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendorong untuk dilaksanakannya penerapan jenis pidana ini yang dilakukan berdasarkan oleh Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang diangkat pada tanggal 10 Desember 1948, dengan tetap menjamin hak hidup serta memberikan perlindungan terhadap penyiksaan.
Pada  sistem  hukum  Indonesia  sendiri  berusahan  untuk  melepaskan  hukuman  pidana  mati yang berada di luar pidana pokok, dengan menjadikannya sebagai pidana alternatif, maka pidana mati tidak akan lagi menjadi pidana pokok pertama, melainkan sebagai pidana yang memiliki sifat khusus. Di  Indonesia  menghormati  pidana  mati  sebagai  sebuah  hukuman  sebagai  sebuah  negara  yang memiliki falsafah Pancasila hingga saat ini merupakan suatu pembicaraan yang dapat menimbulkan berbagai permsalahan antara pro dan kontra karena para ahli hukum masih banyak mempersoalkan hal tersebut yang disebabkan oleh adanya perbedaan dan persepktif atau tinjauan terhadap hukuman mati (Astuti, 2-16)
Penjatuhan pidana mati berarti mengambil hak hidup seseorang. Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945). Bahkan pidana mati tidak selaras lagi dengan perkembangan HAM. Semua negara memiliki konsep menjunjung tinggi HAM.  Indonesia  sebagai  bagian  dari  negara  di  dunia  ikut  serta  dalam  mewujudkan  HAM,  terbukti diaturnya HAM secara legal formal. HAM terutama hak hidup dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun (non derogable rights). Hal ini disebutkan dalam Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Indonesia  di  satu  sisi  menjunjung  tinggi  hak  hidup  yang  merupakan  hak  yang  bersifat non derogable right , namun pada implementasinya hak hidup tidak dipertahankan keberlangsungannya. Penjatuhan pidana mati oleh hakim melalui putusannya berarti negara tidak menjaga kelangsungan hak hidup pelaku tindak pidana. Berdasarkan dari uraian pendahuluan ini, maka penulis akan mencoba untuk  membahas  mengenai  beberapa  permasalahan  yang  akan  dirumuskan  menjadi  satu  yakni bagaimana penerapan hukuman mati di dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia?

## METODOLOGI PENELITIAN
Pada  penelitian  kali  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis sendiri yaitu suatu pendekatan yang mengacu terhadap hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, teori hukum dan pendapat oleh para ahli lainnya.  Sedangkan  pendekatan  normative  merupakan  pendekatan  yang  dilakukan  dengan dilakukannya penelitian melalui bahan pustaka yang bersifat sekunder.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penerapan  pidana  mati  merupakan  upaya  pidana  untuk  memerangi  kejahatan.  Ketika memutuskan untuk menerapkan hukuman mati kepada penjahat tertentu, itu akan dipengaruhi oleh kebijakan  penegakan  hukum  secara  keseluruhan,  serta  kebijakan  sosial  yang  bertujuan  untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana  harus  mempertimbangkan  apakah  tujuan  pidana  mati  akan  berdampak  pada  peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  begitu  pula  sebaliknya.  Hukuman  mati  adalah  kebijakan  kriminal  dan kebijakan  kriminal.  Dalam  pelaksanaan  politik  hukum  pidana  (penalty  policy),  terdapat  dua  pokok persoalan,  yaitu:  perilaku  apa  yang  seharusnya  menjadi  kejahatan  dan  sanksi  siapa  yang  harus dijatuhkan kepada penyelenggara. Untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan sosial, hukum pidana juga membantu mencegah kejahatan. Upaya ini dilakukan melalui pemidanaan, yaitu hukuman mati  diterapkan  kepada  pelaku  kejahatan.  Hukum  pidana  memiliki  tujuan  dan  fungsinya.  Tujuan umum  hukum  pidana  adalah  untuk  mencapai  keadilan,  kepastian  dan kemanfaatan,  dan  terutama untuk menghukum para pelaku tindak pidana dan mencegah terjadinya tindak pidana terhadap orang, badan dan harta benda. Mewujudkan tujuan dan fungsi hukum pidana serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Secara  historis,  munculnya  hak  asasi  manusia  (HAM)  merupakan  proses  pembelaan masyarakat atas perilaku sewenang-wenang negara dan ketidakseimbangan antara negara dan status sosial.  Dari  perspektif  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia,  Deklarasi  Umum  Hak  Asasi  Manusia (UDHR) tentang hukuman mati dilarang. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: "Setiap orang berhak untuk hidup. Hak ini dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dirampas  nyawanya  secara  sewenang-wenang."  (Setiap  orang  berhak  menikmati  hidup, kemerdekaan, dan keselamatannya). Ketentuan UDHR kemudian ditegaskan kembali dalam “Kovenan Hak  Sipil  dan  Politik”,  yaitu  Pasal  6  Ay at  1  dan  Pasal  7  Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik (ICCPR). Hal ini diperkuat oleh Protokol Opsional Kedua 1989 pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan  Politik  tentang  penghapusan  hukuman  mati  (Protokol  Opsional  Kedua).  Teks  lengkap  Pasal  6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dikutip sebagai berikut. Setiap insan berhak atas hak buat hayati  yg  inheren  dalam  dirinya.  Hak  ini  harus  dilindungi  sang  hukum.  Tidak  seseorang  pun  bisa dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
1) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman pidana mati, putusan hukuman pidan mati  hanya  akan  dapat  dijatuhkan  kepada  beberapa kejahatan yang  dianggap  paling serius sesuai  dengan  hukum yang berlaku pada  saat  dilakukannya  tindak kejahatan  tersebut,  dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan
dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya bisa dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
2) Jika suatu perampasan kehidupan adalah kejahatan Genosida, harus dipahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang menaruh kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang sudah ada dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.
3) Siapa saja yang telah dijatuhi hukuman mati maka berhak untuk meminta pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati yang dapat diberikan kedalam semua kasus.
4) Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan untuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun dan tidak boleh dijatuhkan pada wanita hamil.
5) Tidak  ada  satu  apapun  dalam  Pasal  ini  yang  bisa  dipakai  supaya  menunda  atau  mencegah penghapusan hukuman mati dari Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.
Sementara  itu,  pasal  7  Kovenan  Internasional  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  menyatakan: “Tidak seorang  pun  boleh  disiksa  atau  diperlakukan  atau  dihukum  dengan  kejam,  tidak  manusiawi  atau merendahkan martabat. Secara khusus, tidak seorang pun dapat menjadi sasaran eksperimen medis atau ilmiah tanpa memberikan persetujuan sebelumnya.
Negara  Indonesia  baru-baru  ini  mulai  merangkul  ide-ide  yang  berkembang  di  seluruh  dunia tentang hak asasi manusia, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk dalam konstitusi dan juga dalam Undang-Undang nomor 39. Tahun 1999 tentang hak asasi manusia,  serta  pembentukan  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM).  Negara Republik Indonesia setelah perubahan (perubahan) Pasal 28A menyatakan: “Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan hidupnya”. Hak untuk hidup dan atas pemeliharaan hidup dan kehidupan (Pasal 28A) sangat mirip dengan isi Pasal 3 DUHAM PBB. Ketetapan dalam Pasal 28A UUD RI 1945 tersebut  lalu  dirinci  kedalam  Undang-Undang No. 39 Tahun 1999  mengenai  Hak AsasiManusia. Berdasarkan Bab III: Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia; Bagian Kesatu: Hak untuk Hidup pada Pasal 9:
1) Setiap  orang  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup  dan  meningkatkan  taraf kehidupannya;
2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Kemudian berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia: Ketika menjalankan hak dan kewajiban, semua orang wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan  oleh  Undang-undang  dengan  maksud  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 73 Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  menjelaskan  bahwa  hak  dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkanUndang- undang, semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan dan penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.
Pemberian  pidana  mati  menciptakan  kontroversi  yang  amat  beragam.  Berpegang  kepada konsep  HAM  bahwa  hak  hidup  adalah  hak  yang  memiliki  sifat  non  derogabh  rights.  Instrumen internasional mendukung keberadaan hak hidup yang tercantum dalam Deklarasi HAM ( Declaration of Human Rights )  dan ICCPR. Demikian pula Pasal 28 A UUD  1945 yang menegaskan  bahwa setiap orang berhak untuk hidup, serta juga berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 I menegaskan hak untuk hidup merupakan hak asasi yang sudah mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Didaalam Pasal 28 I mengharuskan semua orang untuk memperhatikan juga hak hidup. Tetapi dalam Pasal 28 J mengatakan bahwa setiap juga orang wajib untuk menghormati hak  asasi  orang  lain  dan  wajib  untuk  taat  pada  pembatasan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang- Undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain. Sementara pasal tersebut memliki pertanggung jawaban bagi yang melanggar HAM, serta sistem hukum pidana Indonesia yang masih menerapkan pidana mati. Pertimbangan hakim mengenai putusan pidana mati pada  dasarnya  juga  untuk  membela  hak  asasi  manusia  pada  korban  yang  telah  direnggut  oleh terpidana. Pesan yang ingin disampaikan adalah siapa saja  tidak dapat mengakhiri nyawa orang lain dan  harus  saling  menghormati  hak  asasi  sesama.  Perihal  ini  mengacu  pada  Pasal  28  J  UUD  1945, dimana semua orang wajib untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dan juga wajib tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Polemik penerapan pidana hukuman mati  yang  berupa  penolakan  diantaranya  disampaikan  oleh  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Kontras.  Aspek tersebut karena alasan kemanusiaan, dimana  hak  hidup  adalah  hak  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun.  Peristiwa  ini disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR, Pasal 28 A, dan Pasal 28 1 UUD 1945. Di sisi lain hukum pidana Indonesia  masih  memiliki  sifat  diskriminatif,  dimana  banyak  ditemukan  kesalahan  dalam  praktek peradilan pidana Indonesia.
Kelompok yang menolak pidana hukuman mati menganggap, pidana mati itu sama dengan negara  memperpanjang  rantai  kekerasan  dan  memiliki  sifat  pembalasan,  sehingga  dalam penerapannya  merupakan  suatu  kemunduran.  Dalam  pemikiran  mereka  hukuman  mati  tidak  akan dapat menyelesaikan suatu masalah kejahatan yang bertambah spring dengan kemajuan peradaban manusia.  apabila terpidana  mati  sudah dieksekusi  kemudian  ditemukan  fakta bahwasannya  pelaku sebenarnya bukanlah terpidana yang telah dieksekusi, maka tidak akan dapat diperbaiki kembali. Efek jera  yang  ditimbulkan  sangat  diharapkan  tidak  termanifestasi  untuk  menjatuhkan  hukuman  mati. Tindak  Kejahatan  akan  turun  apa  bila  setiap  kejahatan  yang  diperbuat  oleh  seseorang  dipastikan aparat penegak hukum untuk memproses sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku. Kemudian demikian orang akan tercegah Karena adanya satu kepastian proses yang transparan sesuai dengan peraturan. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang berkaitan dengan hakekat keberadaan manusia. Penetapan  pidana  terhadap  terpidana  pelaku  kejahatan  harus  berorientasi  dengan  perlindungan HAM.
Penerapan  hal  tersebut  tercermin  dalam  Rancangan  KUHP  Indonesia  tentang  pidana hukuman mati atau perampasan hak hidup, yaitu: (1) pidana mati tidak dimasukkan sebagai pidana pokok,  tetapi  merupakan  pidana  yang  bersifat  khusus,  dan  pelaksanaannya  bersifat  melindungi masyarakat (defense social); (2) penjatuhan pidana mati tidak boleh dilakukan terhadap anak dibawah usia 18 tahun; (3) pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil ditunda sampai dengan wanita tersebut melahirkan;  dan  (4)  pidana  mati  dilaksanakan  setelah  ada  persetujuan  atau  penolakan  grasi  oleh presiden.  Kebijakan  formulasi  penerapan  pidana  mati  dalam  Konsep  Rancangan  KUHP  tersebut
menuju  pada  kecenderungan  penghapusan  keberadaan  pidana  mati  dari  mulai  pembatasan, pengurangan sampai dengan penghapusan pidana mati. Kecenderungan ini sesuai dengan penerapan pidana  mati  yang  tercermin  dalam  praktek  negara-negara  lain  di  dunia,  mengarah  pada  tren menghapuskan pidana mati. Pembatasan tersebut yaitu putusan pidana mati hanya dapat dijatuhkan pada: (a) kejahatan yang bersifat serius, (b) tidak bertentangan dengan ketentuan kejahatan genoside, dan (c) diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Tetapi bagi negara yang telah menghilangkan pidana  mati  dilarang  memaki  ketentuan  tersebut  sebagai  dasar  menerapkan  pidana  mati  kembali, serta  tidak  boleh  berkontribusi  terhadap  pelaksanaan  pidana  hukuman  mati  dengan  jalan mengekstradisi terpidana ke negara yang menggunakan pidana mati.

## SIMPULAN
Pemberian  hukuman  pidana  mati  pada  dasarnya  negara  mengambil  hak  hidup  warganya sehingga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Tetapi bisa dibenarkan sepanjang penggunaannya dengan  alasan  membela  hak  asasi  manusia  warga  negara  lainnya  dan  secara  hukum  positif  untuk pengaturan oleh negara menuju kepada kecenderungan pengurangan dan pada akhirnya melakukan penghapusan sama sekali.
Pelaksanaan  pidana  mati  cuma  dapat  dilakukan  kepada  orang  dengan  tindak  pidana  yang  telah melewati  batas  kemanusiaan,  mengancam  hidup  banyak  orang,  merusak  tata  kehidupan  dan peradaban manusia, dan merusak perekonomian negara. Tindak pidana yang bisa dijatuhi pidana mati antara lain: pembunuhan berencana, terorisme, narkoba bagi pengedar dan bandar, dan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Nandang Sambas. “Penerapan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia” (2007) Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 Nomor 3.
Laras  Astuti.  “Penegakkan  Hukum  Pidana  Indonesia  dalam Penyelesaian  Pelanggaran  Hak  Asasi Manuisa” (2016) Jurnal Kosmik Hukum 16 (2).
Barda  Nawawi  Arief. MasalahPenegakan  Hukum&Kebijakan  Hukum  Pidanadalam  Menanggulangi Kejahatan . (Jakarta: Kencana, 2014).
Syamsul  Haling.  “Perlindungan  Hak  Asasi  Anak  Jalanan dalam  Bidang  Pendidikan  Menurut  Hukum Nasional dan Konvensi Internasional” (2018) Jurnal Hukum & Pembangunan 48 (2).
Saharuddin Daming. “Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionis mendalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional” (2016) Yusitisi 3 (1).