Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur

## Faisal
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan - Sumatera Utara Telp: (061) 6622400, Fax: (061) 6623474, 6631003), Kode Pos 20238 Email: faisal@umsu.ac.id
Naskah Diterima: ………  Direvisi:………………Disetujui:……. Diterbitkan:……….. DOI: ……………………………….

## Abstrak
Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim yang banyak memiliki potensi yang besar salah satunya dengan wakaf. Wakaf dapat dilaksanakan dengan benda bergerak maupun beda tidak  bergerak.  Wakaf  uang  yang  termasuk  dalam  benda  bergerak  sering  disebut  dengan wakaf  tunai,  namun  perlu  dikaji  secara  yuridis  terkait  boleh  tidaknya  hasil  perolehan  wakaf dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur di bidang fasilitas umum dan fasilitas sosial. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  yuridis  normatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  sesuai  dengan  pendapat  ahli,  kesepakatan  sebagian  ulama, fatwa MUI, senada dengan hukum positif yang berlaku, hal itu terbukti melalui Pasal 22 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang diperjelas dengan  Pasal  9  Peraturan  BWI  Nomor  4  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  dan Pengembangan  Harta  Benda  Wakaf,  bahwa  dana  wakaf  tunai  dapat  digunakan  untuk pembangunan  infrastruktur  termasuk  fasilitas  umum  dan  juga  fasilitas  sosial.  Namun, perlunya  wakaf  tunai  diatur  secara  khusus  mengenai  mekanisme  pengelolaan  wakaf  tunai yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sehingga memiliki kepastian hukum dan pengelolaan yang jelas.
Kata kunci: Wakaf, Tunai, Infrastruktur.

## Abstract
As  a  large  Muslim  population  country,  Indonesia  has  great  potential  one  of  which  is  waqf. Waqf  can  be  carried  out  with  movable  or  immovable  objects.  Money  waqf  included  in movable objects is often referred to as cash waqf, but it needs to be reviewed legally related to  whether  or  not  the  results  of  waqf  acquisition  are  used  for  infrastructure  development  in the  field  of  public  facilities  and  social  facilities.  The  research  method  used  in  this  study  is juridical  normative.  The  results  showed  that  under  expert  opinion,  the  agreement  of  some scholars, MUI fatwa, in line with the applicable positive law, through Article 22 letter e of the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 2004 concerning Waqf which was clarified by Article  9  of  BWI  Regulation  Number  4  of  2010  concerning  Guidelines  for  the  Management and Development of Endowment Property, that cash waqf funds can be used for infrastructure development including public facilities and also social facilities. However, the need for cash waqf is specifically regulated regarding the mechanism of cash waqf management allocated for infrastructure development so that it has legal certainty and clear management.
Keywords: Waqf, Cash, Infrastructure.

## Volume 5 Nomor 2, Juli – Desember 2020
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata

## PENDAHULUAN
Wakaf sebagai salah satu sumber dana potensial yang berasal dari umat muslim sehingga harus mendapat  perhatian kita bersama. Wakaf dapat diberikan dalam  dua bentuk baik dalam wujud  benda  bergerak  maupun  tidak  bergerak.  Untuk  wakaf  benda  bergerak  dalam  bentuk uang atau yang biasa disebut dengan wakaf tunai memiliki ketentuan dalam hal pengalokasian dananya mengingat potensinya yang cukup besar.
Data  dari  Badan  Wakaf  Indonesia  dalam  (www.republika.com,  diakses  pada  tanggal  01 April  2020)  menunjukkan  bahwa  potensi  wakaf  di  Indonesia  yaitu  sebesar  Rp.  180 triliun/tahun  dan  yang  terealisasi  sebesar  Rp.  400  miliar.  Dan  masih  terdapat  target-target dalam  mengupayakan  agar  wakaf  dapat  berjalan  dengan  optimal.  Besarnya  dana  wakaf  dan potensinya perlu dikaji mengenai pemanfaatannya agar tepat guna dan memang sesuai koridor dalam  pengalokasiannya.  Salah  satunya  yang  krusial  yaitu  tentang  penggunaan  dana  wakaf tunai untuk pembangunan infrastruktur khususnya untuk fasilitas umum. Mengacu pada  Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UUW) “wakaf berfungsi  mewujudkan  potensi  dan manfaat  ekonomis  harta  benda  wakaf  untuk  kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.
Kumulatifnya antara kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum mengarah pada penggunaan dana wakaf yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan rakyat banyak. Wakaf secara bersamaan dan sekaligus harus memenuhi syarat dalam hal untuk kepentingan ibadah  dan  memajukan  kesejahteraan  umum,  namun  belum  diatur  secara  jelas  kesejahteraan umum  yang  dimaksud  seperti  apa  jenis-jenisnya  dan  juga  mengenai  dana  wakaf tunai  orang Islam yang akan dipergunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Lazimnya poin-poin peruntukkan  dana  wakaf  dipergunakan,  sudah  diatur  dalam  Pasal  22  UUW  “Dalam  rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :
1. Sarana dan kegiatan ibadah;
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
5. Kemajuan  kesejahteraan  umum  lainnya  yang  tidak  bertentangan  dengan  syariah  dan peraturan perundang-undangan.
Dilematikanya  ditengah-tengah  masyarakat  terhadap  pro  kontranya  penggunaan  dana wakaf  tunai  untuk  pembangunan  infrastruktur  sebab  selama  ini  banyak  orang  mengganggap bahwa  wakaf  itu  biasanya  dalam  bentuk  tanah,  mesjid,  sekolah,  dan  lain-lain  yang  dalam bentuk  berwujud  sehingga  masih  banyak  yang  belum  mengetahui  mengenai  bentuk  wakaf tunai dalam bentuk uang dan  berbagai macam peruntukkannya.
Spesifiknya  belum  diatur  mengenai  penggunaan  wakaf  khususnya  wakaf  tunai  untuk pembangunan infrastruktur seperti fasilitas umum dan fasilitas sosial. Contoh fasilitas umum seperti  halte  bus,  jalan  tol,  jembatan,  maupun  infrastruktur  lainnya  sedangkan  contoh  dari fasilitas sosial seperti sekolah, puskesmas, maupun fasilitas lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh  masyarakat  umum.  Namun  perlu  dikaji  apakah  penggunaan  dana  wakaf  tunai  untuk pembangunan  infrastruktur  tidak  bertentangan  dengan  syariah  dan  peraturan  perundang- undangan sebagaimana Pasal 22 huruf e UUW itu, sehingga penulis tertarik untuk membahas tentang “Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yang  mengarah  pada  yuridis  normatif. Menurut  Marzuki  (2014)  bahwa  penelitian  hukum  yang  mengarah  pada  yuridis  normatif  itu digunakan untuk menemukan kebenaran koherensi (Marzuki, 2014, h. 47). Sehingga analisis data  yang  digunakan  yaitu  analisis  kualitatif  dan  menggunakan  sumber  data  melalui  studi literatur.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## Dasar Hukum tentang Wakaf Tunai di Indonesia
Indonesia  yang  masyarakatnya  mayoritas  beragama  Islam  mengharapkan  hal-hal berkaitan  dengan  hubungan  antara  sesama  juga  telah  memiliki  eksistensi  dengan  adanya beberapa  undang-undang  yang  mengatur  mengenai  hukum  Islam.  Salah  satunya  adalah pemanfaatan  wakaf  tunai,  yang  beberapa  dekade  terakhir  masyarakat  yang  mengenal  wakaf benda  tidak  bergerak  seperti  tanah.  Sementara  ini  karena  perkembangan  jaman,  khususnya hukum  syariah  maka  wakafpun  mengalami  perkembangan  yang  pesat  yakni  di  bolehkannya wakaf  terhadap  benda  bergerak  dalam  bentuk  tunai  khususnya  di  bidang  infrastruktur  dan fasilitas  umum  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  tentang Wakaf.
Selain  Undang-Undang  Perwakafan  yang  mendorong  umat  Islam  untuk  berwakaf,  lebih dulu  umat  Islam  mengikuti  Firman  Allah  SWT  yang  menjadi  alasan  bagi  umat  Islam  untuk berwakaf,  yaitu “ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu  menafkahkan  sebagian  harta  yang  kamu  cintai.  Dan  apa  saja  yang  kamu  nafkahkan, maka  sesungguhnya  Allah  mengetahui ”.  (QS  :  Ali  Imran  [3]:  92).  Kemudian,  adanya  hadis dari  Abu  Hurairah  ra.,  sesungguhnya  Rasulullah  SAW  bersabda:  “ Apabila  anak  Adam (manusia)  meninggal  dunia,  maka  putuslah  amalnya,  kecuali  tiga  perkara  :  shadaqah jariyah,  ilmu  yang  bermanfaat  dan  anak  sholeh  yang  mendoakan  orang  tuanya ”  (HR. Muslim).
Hans  Kelsen  yang  mengutarakan  mengenai  teori  jenjang  norma  sehingga  adanya  aturan mulai  dari  yang  tertinggi  hingga  ke  terendah  sebagaimana  asas lex  superior  derogate  lex inferior sehingga  hukum  terhadap  wakaf  di  Indonesia  pun  memiliki  kronologis  yang berjenjang.  Hans  Kelsen  dalam  Maria  Farida  Indrati  Soeprapto  (1998)  norma-norma  hukum itu  berjenjang-jenjang  dan  berlapis-lapos  dalam  suatu  hierarki  tata  susunan,  di  mana  suatu norma  yang  lebih  rendah  berlaku,  bersumber,  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian  seterusnya  sampai  pada  suatu  norma  yang  tidak  dapat  ditelusuri  lebih  lanjut  dan bersifat hipotesis dan fiktifm yaitu norma dasar ( grundnorm ) (Soeprapto, 1998, h. 25).
Pasal  29  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara    Republik  Indonesia  Tahun  1945 mengatur  bahwa  “ Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu ”. Degradasinya  hingga  peraturan  pelaksana  dan  peraturan  instansi  terkait  pelaksanaan  wakaf diakomodir dengan dasar hukum sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf
3. Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang
4. Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  Nomor    4  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
5. Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran Perubahan Status Harta Benda Wakaf
6. Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  73  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Perwakafan  Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa wakaf selama ini banyak dipahami dalam bentuk benda tidak begerak seperti  tanah dan bangunan,  namun secara sah menurut undang-undang dapat  pula  melakukan  wakaf  sebagian  kekayaan  berupa  harta  benda  wakaf  bergerak,  baik berwujud  atau  tidak  berwujud  yaitu  uang,  logam  mulia,  surat  berharga,  kendaraan,  hak kekayaan  intelektual,  hak  sewa,  dan  benda  bergerak  lainnya.    Wakaf  uang  atau  wakaf  tunai secara khusus diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang  Wakaf “ Wakif  dapat  mewakafkan  benda  bergerak  berupa  uang  melalui  lembaga  keuangan  syariah yang  ditunjuk  oleh  Menteri ”.  Perlunya  analisis  hukum  terhadap  wakaf  tunai  untuk pembangunan infrastruktur sehingga dapat dikaji sejauh mana kebolehan atau ketidakbolehan dalam menggunakan dana wakaf sebab sebagaimana Pasal 22 UUW yang pada substansinya bahwa pengalokasian dana wakaf  harus sesuai dengan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

## Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai untuk Pembangunan Infrastruktur
Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.Bagi masyarakat Muslim  di  Indonesia,  wakaf  identik  dengan  wakaf  tanah  dan  bangunan.  Hal  ini  ditunjukkan melalui  data  dari  BWI  (2016)  bahwa  Indonesia  memiliki  tanah  seluas  4.359.443.170  meter persegi yang tersebar di 435.768 lokasi. Namun pemanfaatan tanah wakaf masih terbatas pada proyek  pembangunan  fasilitas  ibadah  seperti  pembangunan  masjid  sebesar  44.3%  dan mushola  sebesar  29.50%.Pemanfaatan  wakaf  bagi  kegiatan  sosial  atau  mu'ammalah  hanya sebesar 8.40%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf belum mencapai pada tingkat pengelolaan yang produktif.
Pasal  16  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  membagi  jenis  harta benda wakaf menjadi dua, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak.Uang digolongkan menjadi  salah  satu  harta  benda  wakaf  bergerak.  Dalam  perundang-undangan  Republik Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor    41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  Indonesia  bisa menjadikan  dana  wakaf  tunai  sebagai  sarana  pengembangan ekonomi.  Badan  Wakaf Indonesia  (BWI)  merupakan  sebuah  lembaga  independen  yang  membawahi nazhir wakaf nasional  yang  berdiri  sejak  tahun  2007  berdasarkan  Kepres  No.  75/M/2007  Tanggal  13  Juli 2007  tentang  Kepengurusan  Badan  Wakaf  Indonesia.  Tercatat  hingga  19  Oktober  2017, terdapat  187  lembaga nazhir wakaf  tunai  yang  telah  resmi  terdaftar  di  BWI (www.republika.co.id, diakses pada tanggal 01 April 2020)
Hukum positif di Indonesia memperbolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu, hal ini diakomodir    oleh    Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  73  Tahun  2013  Tentang  Tata  Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang:
1. Tanah bersertifikat Hak Milik (WTT);
2. Tanah bersertifikat Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Guna  Usaha atau Hak  Pakai di atas Tanah Negara (WT);
3. Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas hak  pengelolaan atau hak milik orang lain (WT);
4. Tanah Negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushala, dan/atau makam (WTT).
5. Hak milik atas sarusun (WT).
6. Kapal dengan berat lebih 20 ton termasuk wakaf benda tidak bergerak.
7. Wakaf uang tertentu (5 th, 10jt) (PBWI 1/2009)
8. Wakaf uang mauquf alaih muqayyad (1 M)
Selain wakaf di atas, wakaf uang dengan sertifikat wakaf tunai juga manawarkan peluang yang  unik  untuk  membantu  masyarakat.  Dengan  profit  dari  wakaf  tunai,  seseorang  dapat membantu  bantuan  yang  berharga  bagi  pendirian  ataupun  operasionalisasi  lembaglembaga pendidikan  termasuk  masjid,  madrasah,  rumah  sakit,  sekolah,  kursus,  akademi,  dan universitas.  Pembelian  sertifikat  ini  dapat  membantu  terlaksananya  proyek-proyek pendidikan,  riset,  keagamaan,  kesejahteraan  sosial,  pengobatan  dan  perawatan  kesehatan untuk orang miskin dan untuk penghapusan kemiskinan. Pada sistem fiskal yang kini berlaku di  negara-negara  muslim,  khususnya  di  Bangladesh,  perpajakan  dititikberatkan  pada  Pajak Tidak  Langsung  yang  sifatnya  regresif,  yaitu  pajak  yang  menerapkan  tarif  yang  semakin rendah  dengan  semakin  tingginya  jumlah  penghasilan  yang  kena  pajak.  Di  Bangladesh, terdapat  kurang-lebih  85%  dari  total  pendapatan  pajak  pada  1995-1996  berupa  pajak  tidak langsung. Sebagian besar pajak langsung dapat dikonversikan sebagai bentuk tanggung-jawab sosial  melalui  penerbitan  Sertifikat  Wakaf  Tunai.Sertifikat  tersebut  dapat  menggantikan sebagian  atau  seluruh  pajak  penghasilan  untuk  pembiayaan  pembangunan  infrastruktur kemanusiaan  dan  sosial.  Dalam  konteks  ini,  Wakaf  Tunai  dapat  dipandang  sebagai  bentuk gerakan pembangunan masyarakat dalam mengatasi masalah pendidikan, sosial, dan ekonomi (www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 1 April 2020).
Hasil  laporan  dari  BPHN  (2019)  menyatakan  bahwa  di  Bangladesh  perpajakan dititikberatkan  pada  Pajak  Tidak  Langsung  yang  sifatnya  regresif,  yaitu  pajak  yang menerapkan  tarif  yang  semakin  rendah  dengan  semakin  tingginya  jumlah  penghsailan  yang kena pajak. Di Bangladesh terdapat lebih kurang 85% dari total pendapatan pajak pada 1995- 1996  berupa  pajak  tidak  langsung.  Sebagian  besar  pajak  langsung  dapat  dikonversikan sebagai  bentuk  tanggng  jawab  sosial  melalui  penerbitan  Sertifikat  Wakat  Tunai.Sertifikat tersebut  dapat  menggantikan  sebagian  atau  seluruh  pajak  penghasilan  untuk  pembiayaan pembangunan infrastruktur kemanusiaan dan sosial. Dalam konteks ini, Wakaf Tunai dapat di pandang  sebagai  bentuk  gerakan  pembangunan  masyarakat  dalam  mengatasi  masalah pendidikan, sosial, dan ekonomi.
Sejak  kekaisaran  Turki  Utsmani,  wakaf  telah  menghidupi  berbagai  pelayanan  publik, bangunan seni dan budaya. Tidak dipungkiri Turki pernah menangguk masa-masa keemasan, seperti  yang  tercermin  dari  berbagai  sekolah,  masjid,  gedung  seni,  gedung  budaya,rumah sakit, perpustakaan, kompleks komersial, hotel, dan sebagainya, yang dapatditentukan hingga
kini  sebagai  “monumen  hidup”.  Namun,  sangat  disayangkan,  pada  era  revolusi  Kemal Attaturk  di  Turki,  peran  wakaf  yang  imperatif  ini  dimandulkan  dalam  kehidupan  sosial masyarakat Turki. Wakaf juga telah memainkan peran penting di Mesir, terutama pada masa elite Mamluk (1250-1517). Wakaf telah berkembang dengan cukup baik, yang tercermin dari pemanfaatan  wakaf  untuk  kesehatan,  pendidikan,  perumahan,  penyediaan  makanan  dan  air, dan  tanah  pemakaman.  Namun,  sebagaimana  juga  di  Turki,  peran  wakaf  di  Mesir  akhirnya runtuh  oleh  penguasa  Gamal  bin  Abdul  Nasser.  Bahkan  pada  kasus  al-Azhar,  misalnya, masyarakat menilai lembaga ini tidak lagi independen dan juga gagal menjadi penyeimbang bagi kekuasaan (Rozalinda, 2015, h. 251).
Banyak  ahli  yang  menilai,  jika  dikelola dengan  serius,  wakaf  memiliki  potensi  menjadi salah  satu  intsrumen  peningkatan  kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat.Tentu pemanfaatan  tanah  wakaf  tidak  selalu  untuk  tujuan  pembangunan  sarana  ibadah,  ada  juga yang  dimanfaatkan  untuk  pembangunan  sarana  sosial  dan  pelayanan  kesehatan  (Fahham, 2015).
Namun  dalam  pengelolaannya  masih  terdapat  berbagai  macam  problematika  yang mengarah  ke  perdata.  Mengenai  permasalahan  keperdataan,  Syuhada  (2019)  menyatakan bahwa  “ Hubungan  antara  manusia  dengan  manusia  dalam  praktik  sehari-hari  seringkali dapat  menimbulkan  hubungan  hukum,  yang  mana  dalam  hubungan  tersebut  anatara  yang satu  dengan  yang  lainnya  akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh para pihak sehingga dalam istilah hukum dikenal hukum perdata materil dan hukum perdata formil.  Hukum  perdata  materil  adalah  suatu  kumpulan  dari  pada  peraturan  perundang- undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan (privat) antara pihak yang satu  dengan  pihak  lainnya,  sedangkan  hukum  perdata  formil  adalah  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  sanksi  hukuman  terhadap  para  pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa ” (Syuhada, 2019).
Penyelesaian  perkara  wakaf  dapat  diselesaikan  di  Pengadilan  Agama.  Lazimnya  juga membutuhkan  ahli  dan  saksi  dalam  proses  pembuktiannya  bisa  saja  dihadirkan  nadzir, pewakif  atau  pihak-pihak  lain  yang  berkaitan  dengan  sengketa  wakaf.    Mengutip  pendapat dari  Hari  Sasangka  dan  Lily  Rosita  “ Kekuatan  alat  bukti  keterangan  ahli  dimana  suatu keterangan  ahli  baru  mempunyai  nilai  pembuktian,  bila  ahli  tersebut  disumpah  terlebih dahulu  sebelum  memberikan  keterangan,  dengan  bersumpah  baru  mempunyai  nilai  sebagai alat  bukti.  Apa  yang  diterangkan  oleh  seorang  ahli  adalah  merupakan  kesimpulan- kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya, atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan tentang suatu keadaan. Hal ini berbeda dengan keterangan  seorang  saksi,  yang  justru  dilarang  untuk  memberikan  kesimpulan-kesimpulan, karena saksi hanyalah merupakan pengungkapan kembali fakta-fakta yang oleh saksi dilihat, didengar dan dialami sendiri ” (Asmadi, 2018, h. 46).
Pada kenyataanya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap  kali  tidak  sejalan  satu  sama  lain. Adapun  hal  ini  dikarenakan  di  satu  sisi  tidak  jarang kepastian  hukum mengabaikan  prinsip-prinsip  keadilan  hukum,  sebaliknya  tidak  jarang  pula keadilan  hukum  menga-baikan  prinsip-prinsip  kepastian  hukum.Apabila  dalam  praktiknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus  diutamakan.Alasannya  adalah,  bahwa  keadilan  hukum  pada  umumnya  lahir  dari  hati
nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang pasti dan sesuai dengan ketetepan serta ketentuan dari tujuan dibentuknya suatu hukum. Kepastian hukum erat kaitannya dengan rasa aman  dan  nyaman,  sebab  hakikat  dari  kepastian  hukum  adalah  menimbulkan  kepastian terhadap  segala  sesuatu  yang  menyangkut  keraguan,  ketidakpastian  dan  rasa  ketakutan  yang bersifat  manusiawi.  Lebih  jauh  lagi,  kajian  tentang  kepastian  hukum  erat  kaitanya  dengan kajian  suatu  keabsahan.Kaadaan  yang  pasti  dinilai  sebuah  keadaan  yang  sah  menurut peraturan peundang-undangan baik secara formil maupun materil (Ramadhani, 2017, h. 144).
Pemerintah  telah  mengeluarkan  undang-undang  yang  mengatur  masalah  perwakafan namun  praktik  wakaf  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  belum  sepenuhnya  berjalan tertib  dan  efesien,  sehingga  dalam  berbagai  kasus  harta  benda  wakaf  tidak  terpelihara sebagaimana  mestinya,  telantar  atau  beralih  ketangan  pihak  ketiga  dengan  cara  melawan hukum  keadaan  demikian,tidak  hanya  karena  kelalaian  atau  ketidakmampuan  nadzhir  dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi juga karena sikap masyarakat yang kurang  peduli  atau  belum  memahami  status  harta  benda  wakaf  yang  seharusya  dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf (Faisal, 2018).
Dukungan  kuat  untuk  memberdayakan  wakaf  uang  terbuka  lebar  dengan  disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun  2006  tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2006  tentang Wakaf.    Paling  tidak  kepastian  hukum  mengenai  operasional  dan  tata  kelola  wakaf  uang sudah kuat (Rozalinda, 2015, h. 365).
Penerapan  wakaf  uang  sebagai  salah  satu  bentuk  wakaf  produktif  pada  masa  sekarang akan  mempunyai  keunggulan  yang  lebih  besar  dari  wakaf  tradisional,  yaitu  benda  bergerak atau tidak bergerak. Identik di masyarakat apabila dikatakan harta wakaf, maka akan langsung dihubungkan  dengan  sekolah,  rumah  sakit  dan  atau  kuburan.  Secara  umum,  wakaf  benda bergerak atau tidak bergerak hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki harta lebih.Hal inilah  yang  menyebabkan  kekayaan  wakaf  di  Indonesia  masih  sedikit.Selain  karena  jumlah harta  wakaf  yang  masih  sedikit,  pengelolaannya  pun  masih  belum  menerapkan  manajemen modern.  Sedangkan  wakaf  uang  dapat  dilakukan  banyak  orang,  meskipun  tidak  kaya. Seseorang  dapat  berwakaf  uang  sebesar  Rp.  100.000,-.  Beberapa  negara  yang  menganut negara kesejahteraan (welfare state) selama ini telah memberikan jaminan sosial dalam bentuk bantuan  asuransi  sosial  kepada  penduduk  negaranya.Dengan  adanya  jaminan  sosial  dapat menunjang  pembangunan  nasional  yang  berkesinambungan.Apabila  negara  masih  belum mampu membiayai suatu jaminan sosial kepada masyarakatnya, maka harus didukung dengan sub-sistem lain, hal inilah yang menempatkan wakaf sebagai salah satu sub-sistem pendukung negara  untuk  memberikan  jaminan  sosial.  Sistem  perwakafan  dapat  dilakukan  sebagai alternatif  yang  mungkin  dalam  merealisasikan  jaminan  sosial.  Hal  ini  seiring  dengan  telah disahkannya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  wakaf,  yang  telah mengamanatkan  kepada  Badan  Wakaf  Indonesia  agar  mengelola  harta  benda  yang  berskala nasional dan internasional. Secara mendasar, perwakafan mengharuskan pokok harta tersebut kekal  dan  abadi,  sehingga  dikelola  dan  hasilnya  diperuntukkan  bagi  program  jaminan  sosial termasuk bagi pemberdayaan masyarakat (Arif, 2012).
Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya.Konsep Anthony  Allot tentang  efektivitas  hukum  difokuskan  pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan  dalam  kehidupan  sosial  kemasyarakatan.  Dengan  mengungkapkan  dan menganalisis  kedua  pendapat  di  atas  maka  teori  efektivitas  hukum  adalah  “Teori  yang mengkaji  dan  menganalisis  tentang  keberhasilan,  kegagalan  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapannya.” (Fajaruddin, 2018).
Pasal  15  UUW  “ Harta  benda  wakaf  hanya  dapat  diwakafkan  apabila  dimiliki  dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Pasal (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi; a. uang, b. logam mulia, c. surat berharga, d. kendaraan, e. hak atas kekayaan intelektual, f. hak sewa, dan  g.  benda  bergerak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan  peraturan perundang.undangan yang berlaku ”.
Peruntukkan wakaf uang yang dalam undang-undang memperbolehkan untuk sarana dan kegiatan  ibadah,  pendidikan  serta  kesehatan,  fakir  miskin,  anak  terlantar,  yatim  piatu,  bea siswa,  kemajuan  dan  peningkatan  ekonomi  umat  dan/atau  kemajuan  kesejahteraan  umum lainnya  yang  tidak  bertentangan  dengan  syariah  dan  peraturan  perundang-undangan.  Selain peruntukkan  wakaf  uang  dalam  undang-undang,  terkait  keafdolan  umat  muslim  dalam berwakaf  yang  sudah  diatur  hukum  maka  perlu  diurai  berbagai  para  ulama  mahzab  yang menjelaskan tentang syarat-syarat bagi penerima wakaf yaitu (Hujriman, 2018, h. 20-21):
1. Mahzab  Hanafi,  mensyaratkan  agar  mauquf’alaih  (yang  diberi  wakaf)  ditujukan  untuk ibadah menurut  pandangan  Islam  dan  menurut  keyakinan  wakif  jika tidak  terwujud  salah satunya maka wakaf tidak sah.
2. Mahzab  Maliki  mensyaratkan  agar mauquh  ‘alaih (peruntukan  wakaf)  untuk  ibadat menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syi’ar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.
3. Mahzab  Syafi’i  dan  Hambali  mensyaratkan  agar mauquh  ‘alaih adalah  ibadat  menurut pandangan  Islam  saja,  tanpa  memandang  keyakinan  wakif.  Karena  itu  sah  wakaf muslim dan  non  muslim  kepada  badan-badan  sosial  seperti  penampungan,  tempat  peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak Islam seperti gereja.
Perbedaan  pendapat  ulama  fikih  tentang  boleh  atau  tidaknya  berwakaf  dengan  uang memperlihatkan adanya upaya terus-menerus memaksimalkan hasil dan manfaat harta wakaf. Perdebatan  ulama  tentang  unsur  kekal/abadi-nya  benda  wakaf  sebenarnya  tidak  lepas  dari pemahaman  mereka  terhadap  hadis  Nabi  ( habasta  ashlaha  wa  tashadaqta  biha )  (tahan pokokmua  dan  sedekahkan  hasilnya)  mengandung  makna  yang  diwakafkan  adalah  manfaat benda  dan  benda  itu  tahan  lama  (tidak  lenyap  ketika  dimanfaatkan).  Sebenarnya,  pendapat ulama  yang  menekankan,  bahwa  terlepas  dari  paradigma  tentang  konsep  wakaf  sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir, maka tentu barang yang diwakafkan itu harus bersifat kekal atau tahan lama (Rozalinda, 2015, h. 35).
Melihat  pada  sisi  filosofis  perbedaan  pandangan  ulama  tentang  wakaf  uang  dan  nilai gunanya,  wakaf  uang  itu  dapat  dikembangkan.  Pengembangan  wakaf  uang  ini  bukan  berarti menghilangkan  watak  keabadian  tetapi  justru  akan  memberikan  keabadian  manfaat
sebagaimana  ulama  Syafi’iyah,  tetapi  justru  akan  memberikan  keabadian  manfaat sebagaimana  diajarkan  dalam  hadis  Nabi.  Untuk  menjaga  kekekalan  nilai  uang  (walaupun materinya  habis  ketika  dibelanjakan),  uang  wakaf  itu  diinvestasikan  pada  kegiatan  ekonomi produktif  dengan  sistem  bagi  hasil  atau  diinvestasikan  dalam  bentuk  wakaf  properti.  Nilai nominalnya  tetap  terjaga  dan  hasil  investasinya  dapat  disalurkan  kepada  mauquf’alaih (Rozalinda, 2015, h. 35).
Pada  dasarnya  wakaf  diperuntukkan  untuk  kebaikan  secara  umum  yang  dipilih  oleh waqif. Dibolehkan baginya berwakaf untuk orang dengan nama atau ciri tertentu. Dibolehkan pula  berwakaf  secara  mutlak  hingga  bisa  mencakup  semua  jenis  kebaikan,  yang  dinamakan dengan waqf am . Bentuknya bisa berupa wakaf untuk masjid, jembatan, sekolah, fakir miskin, dengan  segala  dimensinya;  ekonomi,  sosial,  kemanusiaan,  lingkungan,  agama,  dan  budaya (Rozalinda, 2015, h. 229).
Pengelompokan berdasarkan spesifikasi mauquf ‘alaih, yaitu:
1. Wakaf  untuk  perorangan,  yaitu  wakaf  yang  dimanfaatkan  secara  langsung  dengan  cara memberikan  pemasukan  kepada  orang-orang  yang  membutuhkan,  seperti  wakaf  untuk fakir miskin, anak-anak yatim, para tawanan, dan kelompok marginal (pinggiran).
2. Wakaf untuk fasilitas umum, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti masjid, jala, air bersih, dan listrik. Dalam pemanfaatannya sama antara yang kaya dan yang miskin.
3. Wakaf  berdasarkan  aktivitas  sosial,  yang  cukup  banyak  dalam  bentuk  organisasi  non- pemerintah  yang  sumber  pendanaannya  berasal  dari  wakaf  atau  sumbangan  lain.  Di dalamnya  juga  terdapat  bidang  yang  bisa  menjadi  tempat  penyaluran  hasil  pengelolaan wakaf  atau  sumbangan  lain.  Bidang-bidang  tersebut  adalah  a.  layanan  agam  b.  layanan kesehatan, c.layanan pendidikan, d. layanan kemanusiaan, e. fasilitas umum, f. solusi bagi pengangguran,  g.  pemeliharaan  lingkungan,  h.  Politik  dan  hak  asasi  manusia  (Rozalinda, 2015, h. 231-232).
Manajemen  lembaga  wakaf  menjadi  bagian  yang  paling  krusial  dalam  memahami persoalan wakaf. Manajemen wakaf berkaitan dengan nazhir selaku pengelola wakaf, sistem pengelolaan  wakaf  di  Indonesia  lebih  banyak  dikelola  oleh  perseorangan  (66%)  daripada organisasi  (16%)  dan  badan  hukum  (18%).  Selain  itu,  harta  wakaf  juga  lebih  banyak  yang tidak menghasilkan (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Hasil survei ini menunjukkan,  dibandingkan  nazhir  wakaf  perseorangan,  dalam  berbagai  aspek  ditemukan, bahwa  pengelolaan  wakaf  berbasis  organisasi  dan  badan  hukum  secara  umum  lebih memungkinkan untuk diupayakan ke arah pengembangan wakaf (Rozalinda, 2015, h. 250).
Sesuai  dengan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  tertanggal  26  April  2002 diterangkan  bahwa  wakaf  uang  ( cash  wakaf/waqf  al  Nuqud )  adalah  wakaf  yang  dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga (Ansari, 2006, h. 90).
Pada  tahun  2002,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  telah  menetapkan  fatwa  yang membolehkan  wakaf  uang.  Ketua  MUI,  KH.  Ma’ruf  Amin,  menyatakan  wakaf  uang  adalah sesuatu  yang  memiliki  nilai  yang  di  wakafkan  untuk  kepentingan  masyarakat,” Dulu  wakaf uang diperdebatkan tapi kini tidak lagi , yang penting ’ain-nya tidak berkurang dan nilainya tetap,  bisa  dipertahankan ”.  KH.Ma’ruf  Amin  menambahkan  tidak  ada  batas  minimal  atau maksimal besaran wakaf uang. Yang penting, uang itu milik sendiri dan didapat dengan cara yang  halal.  Wakaf  uang  di  Indonesia  saat  ini  dari  segi  infrastrukturnya  telah  lengkap  dan
tinggl  pelaksnaannya  karena  semuanya  telah  di  atur  secara  terperinci  dalam  perundang- undangan  tentang  Wakaf.  Wakaf  uang  di  Indonesia,  yang  telah  diakomodir  dalam  Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bukan hanya membawa perubahan paradigma dan kebijakan wakaf yang revolusioner, responsif dan modern sesuai kemajuan zaman, tetapi juga dia mengandung potensi ekonomi yang luar biasa besarnya yang dapat mensejahterakan umat, bangsa dan negara Indonesia. Wakaf uang ini di lihat dari infrastruktur, instrumen dan perangkat lainnya semuanya telah ada serta di ketahui oleh public (BPHN, 2019).
Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Badan Wakaf Indonesia  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Harta Benda Wakaf ayat:
1. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
2. Dalam  hal  LKS-PWU  menerima  wakaf  uang  untuk  jangka  waktu  tertentu,  Nazhir  hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud.
3. Pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  uang  pada  bank  syariah  yang  telah  dijamin  oleh lembaga penjamin simpanan.
4. Pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  uang  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  investasi  di luar produk-produk LKS atas persetujuan dari BWI.
5. Persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  diberikan  setelah  terlebih  dahulu  BWI melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud.
6. Pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  uang  dalam  bentuk  investasi  selain  pada  bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.
7. Sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60% (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen  LKS dan 40% (empat puluh perseratus) di luar LKS.
Ernawan  (2016)  menyatakan  bahwa  BWI  melalui  peraturannya  tentang  pedoman pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  bergerak  berupa  uang  mengatur  tentang investasi wakaf tunai sebagai berikut:
1. Investasi  Wakaf  Uang  ditujukan  untuk  proyek-proyek  produktif  bagi  kemaslahatan  umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung.
2. Investasi secara langsung adalah investasi pada proyekproyek yang dikelola oleh Nazhir.
3. Investasi secara tidak langsung adalah investasi melalui lembaga  yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan
4. Investasi  Wakaf  Uang  dapat  dilakukan  melalui  deposito  di  Bank  Syariah  dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.
Implementasi  wakaf  uang  melibatkan  institusi/lembaga  keuangan,  yaitu  perbankan syariah.  Dalam  praktek,  perbankan  syariah  tidak  dapat  membuat  produk  sebelum  mendapat izin  dari  Bank  Indonesia  (BI),  BI  tidak  menizinkan  sebuah  produk  sebelum  jelas  standar operasioal  dan  prosedurnya,  dan  BI  secara  umum  tidak  akan  mengeluarkan  izin  sebelum terbentuk  peraturan  negara  berupa  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  atau  Surat  Edaran  Bank Indonesia. Oleh kafrena itu masih di perlukan instrumen hukum guna mengimplementasikan wakaf uang; yaitu: (BPHN, 2019)
2. Fatwa dari DSN-MUI tentang Pengelolaan Wakaf uang
3. PBI-SEBI, dan
4. Standart Operational Prosedur (SOP) bank yang bersangkutan.
Tujuan hukum dan wujud keadilan menurut Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan the  greatest  happiness  of  the  greatest  number (kebahagiaan  yang  sebesar-besarnya  untuk sebanyak-banyaknya  orang).  Tujuan  perundang-undangan  menurut  Bentham  adalah  untuk menghasilkan  kebagiaan  bagi  masyarakat.  Untuk  itu  perundang-undangan  harus  berusaha untuk mencapai empat tujuan yaitu: (Prasetyo, 2012, h. 111-112).
1. To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup)
2. To provide abundance (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
3. To provide security (untuk memberi perlindungan)
4. To attain equity (untuk memberi persamaan)
Pada dasarnya tujuan wakaf uang adalah: (Ansari, 2006, h. 97).
1. Melengkapi  perbankan  Islam  dengan  produk  wakaf  uang  yang  berupa  suatu  sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada wakif sebagai bukti keikutsertaan.
2. Membantu  penggalangan  tabungan  sosial  melalui  Sertifikat  Wakaf  Tunai  yang  dapat  di atas  namakan  orang-orang  tercinta  baik  yang  masih  hidup  maupun  yang  telah  meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umum.
3. Meningkatkan  investasi  sosial  menjadi  modal  sosial  dan  membantu  pengembangan  pasar modal sosial.
4. Menciptakan  kesadaran  orang  kaya  terhadap  tanggungjawab  sosial  mereka  terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai. Hukum  terkait  wakaf  tunai  harus  memberikan  manfaat  dan  kebahagiaan  bagi  banyak orang  sehingga  tercapai  tujuannya  yaitu  untuk  ibadah  dan  kesejahteraan  umum. Mengaitkan fatwa  MUI  yang  memperbolehkan  wakaf  uang  atau  wakaf  tunai  untuk  pembangunan infrastruktur. Dalam hierarki perundang-undangan fatwa MUI tidak memiliki daya mengikat tetapi  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  151  Tahun  2014  tentang  Bantuan  Pendanaan Kegiatan  Majelis  Ulama  Indonesia,  yang  pada  substansinya  memuat  bahwa  MUI  sebagai tempat  ulama  bermusyawarah  guna  untuk    adanya  kejelasan  dalil  melalui  ijtima’  ulama terhadap  suatu  hal.  Namun,  perlu  menjadi  perhatian  kita  bersama  bahwa,  selama  fatwa  itu tidak  dipositifkan  secara  jelas  di  Indonesia  maka  belum  memiliki  legalitas  untuk dilaksanakan. Misalnya, fatwa MUI memperbolehkan dana wakaf tunai untuk pembangunan infrastruktur, namun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan belum mengatur tentang kebolehan  alokasi  itu  sehingga  perlu  diperjelas  agar  tidak  menjadi  sebuah  dilema.  Terlebih lagi, dana wakaf tunai yang sangat potensial ini harus dikelola secara baik oleh pihak terkait sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat banyak.
Manfaat  yang  dapat  diperoleh  dari  wakaf  uang  dibandingkan  dengan  wakaf  benda  tetap lainya, antara lain: (Ansari, 2006, h. 97).
1. Wakaf  uang  jumlahnya  bisa  bervariasi  sehingga  seseorang  yang  memiliki  dana  terbatas sudah  bisa  mulai  memberikan  dana  wakafnya  tanpa  harus  menungg  menjadi  tuan  tanah terlebih dahulu;
2. Melalui  wakaf  uang,  asset-aset  wakaf  yang  berupa  tanah-tanah  kosong  bisa  mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Adapun  khusus  wakaf  uang,  setidaknya  terdapat empat  manfaat  utama  dari  wakaf  tunai dewasa  ini  dalam  mewujudkan  masyarakat  yang  berkeadilan  sosial.  Pertama,  wakaf  uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat mulai
memberikan  dana  wakafnya  tanpa  harus  menunggu  menjadi  tuan  tanah  dahulu.  Kedua, melalui  wakaf  uang,  aset-aset  wakaf  yang  berupa  tanah-tanah  kosong  bisa  mulai dimanfaatkan  dengan  pembangunan  gedung  atau  diolah  untuk  lahan  pertanian.  Ketiga,  dana wakaf  uang  juga  bisa  membantu  sebagian  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  yang  aliran dananya  terkadang  kembang-kempis  dan  menggaji  civitas  akademika  seadanya.  Keempat, pada  gilirannya  umat  Islam  dapat  lebih  mandiri  dalam  mengembangkan  dunia  pendidikan tanpa  harus  terlalu  bergantung  pada  anggaran  pendidikan  dan  sosial  negara  yang  sangat terbatas (Hasan, 2010),
Selain di atas, ada tiga filosofi dasar, seperti diungkapkan yang harus ditekankan ketika umat Islam akan menerapkan prinsip wakaf uang. Pertama, alokasi wakaf uang harus dilihat dalam bingkai proyek  yang terintegrasi, bukan bagian-bagian dari biaya  yang terpisah-pisah. Contohnya,  anggapan  dana  wakaf  akan  habis  (musnah)  bila  dipakai  untuk  membayar  gaji pegawai  sementara  wakaf  harus  abadi.  Dengan  bingkai  proyek,  sesungguhnya  dana  wakaf akan dialokasikan untuk programprogram pendidikan dan sosial dengan segala macam biaya yang  terangkum  di  dalamnya.  Kedua,  asas  kesejahteraan  nadzir,  sudah  lazim  kita  dengar bahwa nadzir seringkali diposisikan kerja asal-asalan dan lillahi ta’ala (dalam pengertian sisa- sisa  waktu  dan  bukan  perhatian  utama)  dan  wajib  berpuasa.  Sebagai  akibatnya,  sering  kali kinerja nadhir asal jadi saja. Sudah saatnya, nadhir menjadi sebuah profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat, namun juga di dunia. Di Turki, sebagai misal, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi  5%  dari net  income wakaf.  Sementara  itu, The  Centre  Waqf  Council India mengalokasikan  dana  sekitar  6%  dari net  income pengelolaan  wakaf  untuk  kebutuhan operasional.  Ketiga,  asas  transparansi  dan  akuntabilitas  di  mana  badan  wakaf  dan  lembaga yang  dibantunya  harus  melaporkan  setiap  tahun  akan  proses  pengelolaan  dana  kepada  umat dalam  bentuk audited  financial  report termasuk  kewajaran  dari  masing-masing  pos  biaya (Hasan, 2010).
Peraturan  BWI  No.  4  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  dan  Pengembangan Harta Benda Wakaf pada Pasal 9 ayat:
1. Penyaluran  manfaat  hasil  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  secara langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
a. Program  pembinaan  dan  pemberdayaan  masyarakat  dijalankan  sesuai  dengan  syariah dan peraturan perundang-undangan;
b. Tepat sasaran;
c. Berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan;
d. Program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.
2. Program  pembinaan  dan  pemberdayaan  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf a antara lain:
a. Program  sosial  dan  umum  berupa  pembangunan  fasilitas  umum  antara  lain  jembatan, jalan, mandi cuci kakus umum, dan masjid;
b. Program  pendidikan  berupa  pendirian  sekolah  dengan  biaya  murah  untuk  masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;
c. Program kesehatan berupa bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;
d. Program  ekonomi  berupa  pembinaan  dan  bantuan  modal  usaha  mikro,  penataan  pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas;
e. Program  dakwah  berupa  penyediaan  da'i  dan  mubaligh,  bantuan  guru,  bantuan  bagi imam dan marbot masjid.
Penggunaan dana wakaf tunai untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum telah diatur dalam Pasal  9  ayat  (2)  Peraturan  BWI  No.  4  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  dan Pengembangan  Harta  Benda  Wakaf.  Kemudian,  jika  diperbolehkan  untuk  pembangunan infrastruktur  di  bidang  fasilitas  sosial  dan  fasilitas  umum  belum  pula  diatur  mengenai pengelolanya,  mekanisme  penyerahan  dana  wakaf  tunai  kepada  Negara,  seperti  apa pertanggungjawabannya. Sehingga, memiliki kepastian hukum dalam menjalankannya.

## KESIMPULAN
Wakaf tunai diperbolehkan dialokasikan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial, senada dengan fatwa MUI, para ahli dan kesepakatan sebagian ulama, secara regulasi, hukum positif di  Indonesia  sudah  mengatur  dalam  Pasal  22  huruf  e  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  yang  berbunyi  “kemajuan  kesejahteraan  umum lainnya  yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan” Hal itu sudah  diperjelas  dalam  Pasal  9  Peraturan  BWI  No.  4  Tahun  2010  Tentang  Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, yang pada beberapa poinnya mengatur tentang  bolehnya  hasil  pemanfaatan  dana  wakaf  tunai  untuk    program  pembinaan  dan pemberdayaan  masyarakat  dijalankan  sesuai  dengan  syariah  dan  peraturan  perundang- undangan  serta  dialokasikan  untuk  program  sosial  dan  umum  berupa  pembangunan  fasilitas umum  antara  lain  jembatan,  jalan,  mandi  cuci  kakus  umum,  masjid  dan  lain-lain.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf tunai dapat diberdayakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial.

## SARAN
Perlunya  pengaturan  khusus  mengenai  mekanisme  pengelolaan  wakaf  tunai  yang diberdayakan  untuk  pembagunan  infrastruktur  sehingga  lebih  terkendali  dan  ada  kejelasan demi menjamin kepastian hukum serta kepastian terhadap hasil pemanfaatan atas dasar dana wakaf  tunai  dari  pewakif.  Kemudian,  melalui  regulasi,  perlu  ditentukan  suatu  lembaga  yang berwenang untuk memberikan sosialisasi mengenai wakaf tunai sehingga melalui aturan yang berlaku dan dilaksanakan secara patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan dana wakaf tunai agar lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansari,  Abdul  Ghofur.  (2006). Hukum  dan  Praktek  Perwakafan  di  Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media.
Arif,  M.  Nur  Rianto  Al.  (2012).  Wakaf  Uang  dan  Pengaruhnya  terhadap  Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Indo-Islamika . Vol. 2.
Asmadi,  Erwin.  (2018).  Peran  Psikiater  Dalam  Pembuktian  Kekerasan  Psikis  Pada  Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Delegalata. 3 (1).
Ayu,  Diah.  “Wakaf  Tunai  di  Negara  Lain”.  Diakses  pada  tanggal  25  Januari  2020  melalui www.kompasiana.com, (diakses pada tanggal 1 April 2020).
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, “Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang”. Diakses pada tanggal 25 Januari 2020 melalui www.bphn.go.id .
Ernawan, Dwi Aditya. (2016). Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. Journal of Islamic Economics Lariba . 2 (2). Fadhilah,  Umi  Nur.  “Data  Wakaf  Tunai  di  Indonesia  dari  BWI”.  diakses  pada  tanggal  25 Januari 2020 melalui www.republika.co.id. Diakses pada tanggal 01 April 2020).
Fahham,  Achmad  Muchaddam.  (2013).  Pengelolaan  Wakaf  Tunai  Di  Lembaga  Pengelola Wakaf DanPertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cash Waqf Management at The Waqf and Land Management Agency Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta), Aspirasi. 6 (1).
Faisal. (2018). Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu . 3 (2). 143-153. https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154.
Fajaruddin.  (2018).  Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan Produk  Halal  Dalam  Perlindungan  Konsumen. De  Lega  Lata  Jurnal  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Umsu . 3 (2).  204-216. Https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151.
Hasan,  Sudirman.  (2010).  Wakaf  Uang  dan  Implementasinya  di  Indonesia. Jurnal  Syariah dan Hukum , 2 (2).
Hujriman. (2018). Buku Ajar Hukum Perwakafan di Indonesia Suatu Pengantar . Yogyakarta: Deepublish.
Marzuki, P.M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Prasetyo, Teguh. (2012). Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat . Depok: PT RajaGrafindo Persada.
Ramadhani, Rahmat. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. De Lega Lata . 2 (1). 139-157. https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1144. Rozalinda. (2015). Manajemen Wakaf Produktif . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati.  (1998). Ilmu  Perundang-Undangan  Dasar-Dasar  dan Pembentukannya . Yogyakarta: Kanisius.
Syuhada,  Mhd.  Teguh.  (2019).  Pelaksanaan  Sita  Jaminan  Terhadap  Objek  Sengketa  Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. Delegalata. 4 (1).
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Administrasi  Pendaftaran  Wakaf Uang.
Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang Wakaf.
Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.
Peraturan  BWI  No.  4  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Harta Benda Wakaf.
Peraturan  BWI  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Penyusunan  Rekomendasi  terhadap Permohonan Penukaran Perubahan Status Harta Benda Wakaf.