## FIKIH DAN METODE ISTINBĀ Ṭ IBN HAZM

## Taufiqul Hadi
Dosen Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe, email: taufiqulhadi04@gmail.com

## Abstract
This  study describes  the  relationship  of  fiqh  and istinbā ṭ method  conducted  by  Ibn Hazm. The aim is to see Ibn Hazm's Islamic legal thinking within the framework of the Mazhab Al-Zahiri which has been considered literalist and seemingly rigid. In this case, the principle held by Ibn Hazm is based on the consistency of the texts and taking the explanation of zahir ( ẓ awāhirun nu ṣ ū ṣ ) from the Qur'an, Sunnah Rasul, Ijmā’ Sahaba ra.  and  al-Dalil.  Ibn  Hazm  rejected  takwil  which  always  did  not  hold  on  to  the narcissism of the texts, but Ibn Hazm did not forbid the use of figures of speech provided that there was a sign (qarīnah), in the form of another clear meaning shift. In this case, this  shift  is  considered  an  "explanation  of ẓ āhir  lafā ẓ "  ( ẓ awāhir  alfā ẓ )  not  takwil. Judging from his fiqh and istinbath method, it can be concluded that although Ibn Hazm was a literalist who rejected all models of ijtihād bi al-ra'yi, but when he terminbathed the law he still could not escape from the logic elements in his ijtihād.
Keywords: fikih, Ibn Hazm, istinbath method.

## A. PENDAHULUAN
esuai dengan namanya, Mazhab Al-Zhahiri dikenal sangat berpegang teguh  terhadap  arti  lahir  ( ẓ āhīr )  dari na ṣ tanpa  mempertimbangkan pada penalaran rasio ( ra’yu ) dalam pemikiran dan ijtihadnya. Mazhab ini didirikan oleh Dāwūd al-Asfahānī, seorang pengagum berat Imam Syafi’i yang  dianggapnya  sangat  berpegang  kepada na ṣ Alquran  dan  Sunnah. Namun dari  metode  ijtihad  Imam  Syafi’i, Dawud  mengambil  sikap  untuk hanya  berpedoman  terhadap na ṣ semata  (baik  Alquran  dan  Hadis)  seraya meniadakan qiyās atau ra’yu .
Dalam  perkembangan  selanjutnya, mazhab  ini  mencapai  masa kegemilangannya  pada  masa  Ibn  Hazm  al-Andalusi.  Melalui  tokoh  ini Mazhab al-Zhahiri tumbuh kuat di Andalusia. Namun, karena kematiannya pula,  mazhab  ini  dalam  waktu  relatif  singkat menjadi  lemah. Ciri  utama pemikiran Ibn Hazm adalah sandarannya yang kuat terhadap arti lahir na ṣ ketika  menetapkan  dan  menyimpulkan  suatu  hukum  dengan  tanpa S
Fikih Dan Metode Istinbāṭ Ibn Hazm, Taufiqul Hadi
berpaling  kepada  teori-teori ijtihād  bi  al-ra’yi seperti  yang  dilakukan  oleh jumhur  fuqaha ( qiyās , istihsān ,  atau ma ṣ lahah  al-mursalah ). 1 Selain  Alquran, Hadis dan Ijma’ Sahabat, sumber hukum lain yang digunakan oleh Ibn Hazm ketika  meng- istinbath -kan  hukum  adalah  teori al-Dalīl . Al-Dalīl tidak  lain merupakan  penerapan na ṣ juga,  hanya  saja  penggunaan teori  ini  sangat berkaitan erat dengan penguasaan ilmu mantiq (logika). Al-Dalīl menurut Ibn Hazm  tidaklah  keluar  dari na ṣ atau ijmā’ ,  ia  berbeda  dengan qiyās karena qiyās adalah dasarnya mengeluarkan ‘illat dari na ṣ dan memberikan hukum kepada  segala  yang  terdapat  pada ‘illat itu.  Sedangkan al-Dalīl merupakan bagian dari na ṣ itu sendiri. 2
Berpijak  dari  latar  belakang  di  atas, penulis  akan  membahas  tentang fikih  dan  metode penalaran  Ibn  Hazm, yang  meliputi  berbagai  sub pembahasan yang di antaranya adalah biografi Ibn Hazm, metode istinbath Ibn Hazm, serta contoh fikih Ibn Hazm.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Biografi Ibn Hazm
Nama lengkap  Imam  Ibn  Hazm  adalah  Alī  ibn  Ahmad  ibn  Sa’īd  ibn Hazm ibn Ghalib ibn Ṣ alih bin Abī Sufyan ibn Yazīd., di juluki dengan Abu Muhammad. Ia lahir di Cordova pada hari terakhir di bulan Ramadhan 384 H,  sebelum  matahari  terbit.  Sangat  jarang  sekali  terjadi  dalam  biografi seorang  alim  dapat  diketahui  tempat  dan  tanggal  lahirnya  secara  jelas, karena  orang  alim itu  lahir  dalam  kondisi  biasa  dan  wafat  dalam  keadaan terkenal.  Akan  tetapi,  berbeda  dengan  Ibn  Hazm  yang  diketahui  tanggal lahirnya dengan jelas, karena ia mencatat tanggal lahirnya dengan detail dan
1 Rahman  Alwi, Metode  Ijtihad  Mazhab  al-Zahiri;  Alternatif Menyongsong Modernitas , (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), hal. 19.
2 Rahman Alwi, Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri…, hal. 84.
dilaporkan kepada Qadhi Sa’id. Hal ini menunjukkan bahwa Ibn Hazm lahir dalam keluarga yang terhormat, terpandang dan mulia. 3
Ibn Hazm berasal dari keluarga bangsawan Arab yang mana ayahnya menjabat  sebagai  menteri  dari  Daulat  Bani  Umayyah  di  Andalusia.  Pada masa  kelahirannya,  negeri  Andalusia  bukan  lagi  negeri  yang  kuat  dan bersatu  seperti  selama  kurun  waktu  tiga  abad  sebelumnya.  Kekhalifahan Andalusia ketika itu berada di tangan Hisyam al-Mu’ayyad, khalifah terakhir negeri itu.
Semenjak kecil, Ibn Hazm telah memperoleh pendidikan. Ia tumbuh di dalam  didikan  orang-orang  terdekatnya  dan  para  guru-guru  perempuan, juga  dengan  didikan  dari  guru  laki-laki  dan  para  ulama,  mereka mengajarkannya Alquran, Hadis dan khath (tulisan Arab). 4 Pada saat berusia 15  tahun,  terjadinya  pemberontakan  yang  digerakkan  oleh  para  pangeran yang  berhasil  menggulingkan  Khalifah  Hisyam  al-Mu’ayyad,  sehingga suasana  politik  di  Andalus  saat  itu  benar-benar  kacau.  Setelah  berusia  20 tahun  dalam  keadaan  ditinggal  wafat  ayahnya,  mulai  terbakar  hatinya menyaksikan keadaan tersebut. Ia bertekad ingin mengubah dunianya yang sarat  kekacauan,  kezaliman  dan  kerusakan.  Akan  tetapi,  untuk  itu diperlukan  ilmu  pengetahuan  yang  memadai.  Maka,  pendidikan  yang  ia terima  sejak  kanak-kanak  ditingkatkan  lagi  dengan  mengikuti  pendidikan halaqah-halaqah di  Cordova.  Selain  ilmu  agama,  ia  mempelajari  ilmu-ilmu nahwu  dan  cabang-cabang  ilmu  bahasa  Arab  lainnya,  ia  juga  mempelajari ilmu  falak,  filsafat  dan  berbagai  ilmu  pada  masa  itu.  Ilmu  agama  yang dipelajarinya  ialah  yang  berdasarkan  mazhab  Maliki,  yaitu  mazhab  resmi yang berlaku di Andalusia.
Hasil  pemahaman  Ibn  Hazm  dari  kitab  lain,  mendorongnya  untuk mendalami  kitab  fikih  yang  dikarang  oleh  Imam  Syafi’i  dan  murid-
3 Muḥammad  Abū Zahrah, Ibn  Hazm:  Hayātuhu  wa  ‘Ashruhu-Ara’uhu  wa  Fiqhuhu , (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabī, tt), hal. 19.
4 Muḥammad  Abū Zahrah, Muhāḍarat  Tarīkh  al-Mazāhib  al-Islamiyah ,  (Kairo:  Dar al-Fikr al-Arabī, t.th), hal. 364.
muridnya.  Sebenarnya  ia  tertarik  dengan  fikih  Imam  Syafi’i,  tetapi ia  tidak mau  terikat.  Dari  mazhab  Syafi’i  yang  dikaguminya  adalah  keteguhan mazhab  itu  dalam  berpegang  kepada na ṣ -na ṣ Alquran  dan  Sunnah, kemandiriannya  dari  taqlid,  penarikan  kesimpulan-kesimpulan  hukumnya dari na ṣ dan  prinsip  pemikiran  yang  memandang  ilmu  fikih  sebagai kandungan na ṣ itu sendiri. Prinsip istihsān (menilai kebaikan sesuatu) tanpa dasar nash, yang ditolak oleh Imam Syafi’i, oleh Ibn Hazm dijadikan alasan untuk menolak sistem qiyās . 5
Selanjutnya  ia tertarik  dan  pindah  ke  Mazhab  Al-Zahiri,  tidak  ada keterangan  dan  data-data  yang  konkret  mengapa  Ibn  Hazm  menganut mazhab  ini.  Namun,  menurut  Mahmud  Ali  Himayah,  hal  yang  paling mendorong  Ibn  Hazm  memilih  mazhab  ini  adalah  perbedaan  dan perselisihan  para  ulama  terhadap  beberapa  permasalahan  tanpa  ada gambaran  yang  jelas  yang  dapat  diterima  akal  pikiran.  Ibn  Hazm  menilai bahwa  terjadinya  perbedaan  pendapat  itu  disebabkan  oleh  tempat kembalinya  sumber-sumber  hukum  yang  beragam  terhadap  sumber  dasar yang  mulia,  Alquran  dan  Sunnah,  dan  mengagungkan  qiyas,  istihsan, mashlahah mursalah dan istilah fikih lain yang ditolak Ibn Hazm. Ibn Hazm tidak  bermaksud  meremehkan  keberadaan  sumber-sumber  rujukan  ini, namun ia melihat tidak ada keterangan nash satu pun yang mewajibkan satu atau  dua  aliran  mazhab.  Maka,  ia  menemukan  tujuannya  dalam  Mazhab Zahiri  yang  mengambil  hukum-hukum  dari  nash  luar  (zahir)  saja,  suatu langkah  yang  tidak  ditemukan  pada  mazhab  lainnya  saat  itu,  terutama dalam  menelaah  perbedaan  dan  pertentangan  dalam  hukum-hukum  suatu tema keagamaan. 6
Kemelut  politik  yang  berkepanjangan  di  Andalusia,  paling  tidak mendorong  Ibn  Hazm  untuk  melakukan  penelitian  tentang  hukum  yang
5 Abdurrahman  Asy-Syarqawī, A’immah  al-Fiqh  al-Tis’ah ,  terj.  Oleh  H.M.H.  al- Hamid al-Husaini, cet. I, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hal. 564.
6 Mahmūd  Alī  Himāyah, Ibn  Hazm  wa  Minhajuhu  fi  Dirāsah  al-Adyān ,  terj.  Oleh Halid Alkaf, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), hal. 176-177.
berlaku.  Mazhab  resmi  Dinasti  Umayyah  adalah  Mazhab  Maliki.  Dalam pandangan Ibn Hazm, fiqh Maliki yang menggunakan mashlahah mursalah yang  notabene  menggunakan ra’yu  ternyata  tidak  mampu  mengatasi kemelut  politik  yang berkepanjangan  di  tubuh Bani Umayyah. Solusi  yang diajukan  Ibn  Hazm  sebagai  pengganti  mazhab  resmi  yang  tidak  mampu mengatasi  kemelut  politik  adalah  mengajukan  empat  sumber  yang  harus diperhatikan dan  dipegang  dalam  mengembangkan  dan  melaksanakan hukum, yaitu Alquran, Sunnah, Ijma’ al-Shahabah dan al-Dalil. 7
Menurut  pengakuan  putranya,  Abu  Rafi’  al-Fadl  ibn  Ali,  sepanjang hidupnya  Ibn  Hazm  sempat  menulis  lebih  kurang  400  judul  buku  yang meliputi  lebih  kurang  80.000  halaman.  Buku-buku  tersebut  mencakup berbagai  disiplin  ilmu.  Namun,  tidak  semua  bukunya  dapat  ditemukan karena banyak yang dibakar dan dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham  dengan  Ibn  Hazm.  Beberapa  buku-buku  tersebut  adalah  sebagai berikut: 8
1) Al-Ihkām  fī  U ṣ ūl  al-Ahkām ,  memuat  ushul  fiqh  Mazhab  al-Zahiri, menampilkan juga pendapat-pendapat ulama di luar Mazhab al-Zahiri sebagai perbandingan;
2) Al-Muhallā , buku fiqih yang disusun dengan metode perbandingan dan penjelasannya yang luas;
3) Ib ṭ āl al-Qiyās , pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak ke- hujjah -an qiyas ;
4) Ṭ auq  al-Hamāmah ,  karya  autobiografi  Ibn  Hazm  yang  meliputi perkembangan  pendidikan  dan  pemikirannya,  ditulis  pada  tahun 418
H;
5) Nuqā ṭ al-‘Arus fi Tawarīkh al-Khulafā’ , yang  mengungkap  para  khalifah di Timur dan Spanyol;
7 Jaih  Mubarok, Sejarah  dan  Perkembangan  Hukum  Islam ,  cet.  II,  (Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 151.
8 Abdul  Aziz  Dahlan  (et  al.), Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  jil.  2,  (Jakarta:  PT.  Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal. 610.
6) Al-Fa ṣ l fī al-Milal wa al-Ahwā’ wa al-Nihāl , teologi yang disajikan dalam metode perbandingan agama dan sekte-sekte dalam Islam;
7) Al-Ab ṭ āl ,  pemaparan  Ibn  Hazm  mengenai  argumen-argumen  Mazhab al-Zahiri;
8) Al-Talkhi ṣ wa  al-Takhli ṣ ,  pembahasan  rasional  masalah-masalah  yang tidak disinggung oleh Alquran dan Sunnah;
9) Al-Imāmah wa al-Khilāfah al-Fihrasah ,  sejarah  Bani  Hazm  dan  asal-usul leluhur mereka;
10) Al-Akhlāq wa al-Siyār fi Mudawwanah al-Nufus , buku tentang sastra Arab; dan
11) Risālah  fī  Fa ḍ ā’il  Ahl  al-Andalus ,  catatan-catatan  Ibn  Hazm  tentang Spanyol, ditulis khusus untuk sahabatnya, Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq.
Ibn Hazm wafat pada hari Ahad, dua hari terakhir bulan Sya’ban 456 H di  padang  Lablah.  Ada  juga  yang menyebut  bahwa  ia  wafat  di  Muntu Laisyim, desa kelahiran Ibn Hazm. Umurnya ketika wafat adalah 71 tahun 10 bulan 29 hari. 9

## 2. Metode Istinbā ṭ Ibn Hazm
Secara  umum,  prinsip  yang  dipegang  oleh  Ibn  Hazm  adalah berdasarkan  pada  konsistensi  nash  dan  mengambil penjelasan  zahir ( ẓ awāhirun nu ṣ ū ṣ ) dari Alqur’an, Sunnah Rasul, Ijmā’ Sahabat ra. dan al-Dalīl . Ibn Hazm menolak takwil yang senantiasa tidak berpegang pada kezahiran nash dan tanpa penjelasan dari Allah swt. Ia juga menolak berijtihad dengan menggunakan  akal  melalui qiyās,  istihsan  dan  ma ṣ lahah  mursalah ,  serta menolak kepada taklid.
Dalam  memahami  sebuah na ṣ ,  Ibn  Hazm  selalu  melihat  sisi  zahirnya saja,  hal  tersebut  membawa  kepada  pemahaman  bahwa  seluruh  perintah
9 Mahmūd Alī Himāyah, Ibn Hazm wa Minhajuhu…, hal. 75.
Allah  dan  Rasulnya  menimbulkan  hukum  wajib  dan  larangan-larangannya menimbulkan  hukum  keharaman  kecuali  adanya  hal  yang  menunjukkan pengecualian,  dengan  demikian  orang  tidak  boleh  mengatakan  bahwa sesuatu adalah haram atau halal kecuali berdasarkan nash yang shahih. Nash yang umum harus diambil umumnya karena itulah yang zahir, kecuali ada hal yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan yang zahir. Akan tetapi, Ibn  Hazm  tidak  melarang  menggunakan  kiasan  dengan  syarat  ada  tanda ( qarīnah ), berupa penggeseran makna lainnya yang memperjelas. Dalam hal ini, penggeseran ini dianggap sebagai “penjelasan zahir lafaz” ( ẓ awāhir alfā ẓ ) bukan  takwil. 10 Prinsip-prinsip  ini  diperlihatkannya  dengan  berpindah  dari Mazhab  Maliki  dan  Syafi’i,  karena  dalam  mengistinbathkan  hukum  kedua mazhab  ini  ternyata  menggunakan  konsep  qiyas  dan  mashlahah  mursalah yang di dalamnya terkandung unsur ra’yu.
Ibn  Hazm  mempunyai metode  tersendiri  di  dalam  memahami  nash Alquran  maupun  Hadis,  yaitu manhāj (metode)  Zahiri  yang  jauh  berbeda dengan  metode  yang  telah  ditempuh  oleh  kebanyakan  ahli  ushul.  Metode Zahiri  yang  digunakan  Ibn  Hazm  baik  dalam  bidang  akidah  dan  furu’, berdasarkan pada berpendapat sesuai zahir Alquran, Sunnah dan ijma’ serta menolak  metode  qiyas,  ra’yu,  istihsan,  taqlid  dan  lain-lain.  Metode  ini memiliki model kejelasan pada seluruh aspek pemikiran, kebudayaan, ilmu ushul dan cabang-cabangnya.
Dalam  kitab al-Ihkām fī U ṣ ūl al-Ahkām ,  Ibn  Hazm  menyatakan  bahwa adilah  (sumber  atau  dalil  hukum  Islam)  adalah  Alquran,  Hadis  yang diriwayatkan oleh rawi yang tsiqah atau mutawatir, ijma’ dan al-dalil. 11 a. Alquran
Kitab atau Alquran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul- Nya  Muhammad  saw.  yang  tertulis  dalam  mushaf,  yang  disampaikan kepada kita dari Nabi secara mutawatir tanpa adanya keraguan. Umat Islam
10 Mahmūd Alī Himāyah, Ibn Hazm wa Minhajuhu…, hal. 183.
11 Muḥammad Abū Zahrah, Ibn Hazm…, hal. 241.
tidak  memperselisihkan  bahwa  Alquran  adalah  sumber  pertama  untuk menetapkan  syari’at  dan  hujjah  atas  manusia  seluruhnya. 12 Alquran adakalanya  dijelaskan  oleh  Alquran  sendiri,  seperti  hukum  perkawinan, perceraian,  iddah  dan  hukum  warisan.  Dan  adakalanya  dijelaskan  oleh Sunnah,    seperti  tata  cara  shalat,  puasa,  zakat  dan  haji.  Dengan  demikian Alquran menjadi penjelas bagi Alquran, sehingga menurut Ibn Hazm tidak ada  ayat mutasyabihāt selain fawatih  al-suwār .  Karena  semua  ayat  Alquran adalah jelas dan terang maknanya bagi orang mengetahui ilmu bahasa secara mendalam dan mengetahui hadis yang shahih.
Penjelasan  Alquran  terhadap  Alquran  kadang  masih  membutuhkan takhsish  karena  masih  umum,  sehingga  harus  ada  ayat  lain  yang mengkhususkannya, ayat-ayat yang mengkhususkan dibagi menjadi dua: 13
a. Ayat  yang  menjelaskan  turunnya  bersamaan  dengan  ayat  yang dijelaskan, ini disebut takhsī ṣ .
b. Ayat yang menjelaskan turunnya  tidak bersamaan dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut nasakh .
Menurut Ibn Hazm, nasakh adalah pengecualian terhadap keumuman hukum dari segi masa. Seperti ayat yang melarang menikah dengan wanita musyrik secara umum, kemudian datang ayat yang membolehkan menikahi wanita Ahlul Kitab.
Nasakh  hanya  berlaku  bagi  ayat-ayat  perintah  atau  lafaz  berita  yang maknanya menunjukkan perintah dan larangan dan tidak berlaku bagi ayat- ayat  berita,  karena  yang  demikian  merupakan  dusta,  dan  Maha  Suci  Allah dari hal yang demikian. 14 Menurut Ibn Hazm Alquran dapat  menasakh al- Sunnah dan al-Sunnah dapat menasakh Alquran, karena segala yang datang
12 Abdul  Karīm  Zaidān, al-Madkhal  li  Dirāsati  Syarī’ah  al-Islamiyah ,  terj.  Oleh  M.
Misbah, (Jakarta: Rabbani Press, 2008), hal. 230.
13 Muḥammad Abū Zahrah, Muhāḍarat Tarīkh al-Mazāhib al-Islamiyah…, hal. 401.
14 Ibn  Hazm, al-Nubādz  fī  Uṣūl Fiqh ,  (Kairo:  Maktabah  al-Kuliyāt  al-Azhariyah,
1981), hal. 43.
dari  Rasul  sesungguhnya  adalah  datang  dari  Allah,  maka  al-Sunnah  yang shahih adalah sejajar dengan Alquran dari segi kewajiban mentaatinya.
b. Al-Sunnah
Al-Sunnah  menurut  bahasa  berarti  cara  yang  sudah  dibiasakan  dan dilakukan berulang-ulang. Sedangkan menurut istilah syar’i, Sunnah adalah apa  yang  bersumber  dari  Nabi  saw.  selain  Alquran,  berupa  ucapan, perbuatan,  atau  pengakuan  ( taqrīr ). 15 Al-Sunnah  merupakan  pelengkap Alquran  dalam  menjelaskan  syari’ah,  dalam  kebanyakan  fungsinya  adalah memerinci  ( taf ṣ īl )  ayat-ayat  global  Alquran  atau  mengkhususkan  ( takhsī ṣ ) ayat-ayat Alquran yang umum. 16
Menurut Ibn Hazm, Alquran dan al-Sunnah adalah dua sumber hukum yang saling melengkapi, keduanya mempunyai kekuatan yang sama dalam menetapkan  hukum.  Ibn  Hazm  juga  mengibaratkan  al-Sunnah  seperti Alquran  dari  segi  sebagai  wahyu.  Dan  al-Sunnah  berfungsi    sebagai penjelasan dari  Alquran  dan  juga  mendatangkan  hukum  baru  yang  mana hukum tersebut tidak didatangkan oleh Alquran. Maka, mengambil hukum dari al-Sunnah wajib dengan kewajiban Alquran.
Ibn Hazm juga mengibaratkan bahwa perkataan dan ketetapan Rasul saw.  adalah  hujjah. Perkataan  Rasul  saw.  yang  terdiri  dari  perintah  dan larangan  harus  diambil  zahirnya,  bahwa  perintah  menunjukkan  kepada kewajiban  dan  larangan  menunjukkan  kepada  keharaman.  semuanya menuntut  untuk  dilakukan  dengan  segera  kecuali  ada  hal  lain  yang menunjukkan  kebalikannya.  Sedangkan  perbuatan  Rasul  saw.  tidak diibaratkan  sebagai  hujjah  kecuali  jika  terdapat  perkataan  Rasul  yang menunjukkan  perbuatan  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang  diperintahkan kepadanya.  Seperti  sabda  Rasulullah  saw. “Shalatlah  sebagaimana kamu melihatku shalat” . 17
15 Abdul Karīm Zaidān, al-Madkhal…, hal. 239.
16 Mahmūd Alī Himāyah, Ibn Hazm…, hal. 130.
17 Muḥammad Abū Zahrah, Muhāḍarat Tarīkh al-Mazāhib al-Islamiyah…, hal. 402.
Ibn  Hazm  membagi  Sunnah  dari  segi  periwayatannya  menjadi  dua, yaitu  Sunnah  Mutawatir  dan  Ahad. Sunnah  Mutawatir adalah  apa  yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya yang menurut  akal  tidak  mungkin  para  perawi  tersebut  bersepakat  untuk berdusta.  Bagi  Ibn  Hazm,  Sunnah  Mutawatir  merupakan hujjah qath’i yang tidak  diragukan  lagi,  tanpa  membatasi  jumlah  perawi,  asalkan  perawi terjamin  dari  perbuatan  dosa,  hal  tersebut  karena  tidak  ada  dalil  yang membatasi jumlah perawi.
Sedangkan Sunnah  Ahad adalah  apa  yang  diriwayatkan  oleh  seorang perawi  atau  lebih  yang  tidak  memenuhi  syarat  mutawatir.  Ibn  Hazm berpendapat  bahwa khabar  ahad ini  wajib  untuk  diyakini  serta  mengambil dan  mengamalkannya  dalam  masalah  i’tiqad. Dalil  Ibn  Hazm  dalam mengamalkan khabar ahad dalam masalah i’tiqad adalah bahwasanya Nabi saw.  ketika  mengutus  utusannya  untuk  membawa  surat  kepada  para  raja- raja di sekitar jazirah Arab tersebut, utusannya adalah seorang. Dan ketika Nabi saw. mengutus utusannya untuk kaum muslimin, juga dengan seorang utusan.  Nabi  pernah  mengutus  Mu’adz  ke  Yaman,  Abu  Bakar  sebagai pemimpin  rombongan  haji  dan  Ali  sebagai  qadhi  di  Yaman.  Dan  para sahabat  ketika  mereka  menghadapi  sebuah  permasalahan,  yang  mana permasalahan  tersebut  tidak  ada  penjelasan  di  dalam  nash  Alquran,  maka mereka  akan  mencarinya  di  dalam  hadis  Rasulullah  saw.  jika  mereka mendapatinya,  mereka  akan  memutuskan  sesuai  hadis  tersebut  tanpa mempersoalkan jumlah perawinya. 18
Ibn  Hazm  tidak  menerima  periwayatan  kecuali  jika  sanadnya tersambung,  oleh  karena  itu  ia  menolak  hadis  mursal  atau  al-munqathi’ kecuali jika terdapat ijma’ yang sah terhadap makna hadis tersebut. Dan Ibn Hazm pun memandang para sahabat biasa-biasa saja, ia menolak perkataan mereka  yang  dinisbahkan  kepada  Nabi  saw.  kecuali  terdapat  lafaz  yang
18 Muḥammad  Abū Zahrah, Muhāḍarat  Tarīkh  al-Mazāhib  al-Islamiyah…, hal.  404- 405.
tashrih bahwa Nabi mengatakan hal yang demikian. Oleh karena itu, ia tidak menganggap perkataan sahabat sebagai hadis. Dikarenakan bisa jadi sahabat tersebut  membawa  makna  hadis  yang  didengar  dari  Nabi  saw.  sesuai dengan ijtihadnya. 19
c. Ijmā’
Ijmā’ menurut  bahasa  adalah ‘azm (tekad)  untuk  melakukan  sesuatu dan  bersikeras  terhadapnya.  Menurut  istilah  ulama  fiqh  dan  ushul,  ijma’ berarti  kesepakatan  para  mujtahid  di  kalangan  umat  Islam  di  setiap  masa setelah  wafatnya  Nabi  atas  suatu  hukum  syari’at. 20 Sumber  pokok  ketiga dalam  beristinbath  menurut  Ibn  Hazm  adalah  ijma’  yang  bersumber  dari Alquran dan al-Sunnah. Ijmā’ adalah hujjah kebenaran yang meyakinkan di dalam agama Islam.
Ibn Hazm menetapkan bahwa ijmā’ yang mu’tabar adalah ijmā’ sahabat Nabi saw. karena ijma’ tidak lain kecuali berasal dari Nabi saw. atau dengan bimbingannya. Hal ini seperti yang dikatakan Ibn Hazm bahwa para sahabat adalah  mereka  yang  berinteraksi  dan  mengetahui  keadaan  Nabi  saw.  juga memungkinkan membangun ijmā’ dan mencocokkan pendapat mereka, dan mereka semua adalah orang-orang yang beriman di masa Nabi saw.
Kebenaran pendapat Ibn Hazm atas ijmā’ ini didasarkan pada dua hal, yaitu:
a. Tidak ada perbedaan di antara umat Islam bahwa ijmā’ yang dilakukan para  sahabat  Nabi  saw.  adalah  shahih  adanya  dan  tidak  dapat ditentang oleh siapa pun.
b. Sesungguhnya  agama  Islam  telah  sempurna,  seperti  tersebut  dalam firman Allah swt;
                                                                                                19 Muḥammad Abū Zahrah, Muhāḍarat Tarīkh al-Mazāhib al-Islamiyah…, hal. 408. 20 Abdul Karīm Zaidān, al-Madkhal…, hal. 247.
“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agama-mu, dan telah Aku  cukupkan  kepadamu  nikmat-Ku,  dan  telah  Aku  ridhai  Islam  itu sebagai agama-mu” (Q.S. al-Maidah: 3)
Menurut Ibn Hazm, ayat ini berarti bahwa menambah suatu penjelasan adalah tidak sah menurut syara’ dan sesungguhnya agama adalah nash-nash atau  manuskrip-manuskrip  dari  Allah  swt.  dan  tidak  ada  jalan  untuk mengetahuinya kecuali melalui Rasul-Nya yang menerima wahyu dari Allah swt.  Menurutnya ijmā’ harus  berpegang  pada na ṣ ,  baik  berupa  perkataan Nabi, perbuatan maupun ketetapannya pada suatu masalah; selain ini tidak termasuk ijmā’ . Siapa  yang  berpendapat  selain  ini  berarti  ia  menggunakan argumentasi yang lemah. 21
d. Al-Dalīl
Selain  tiga  sumber  hukum  di  atas,  Ibn  Hazm  menggunakan al-dalīl , ketika  tidak  ada na ṣ dalam  persoalan  tertentu,  guna  menjawab  persoalan yang  baru  muncul akibat  perubahan  sosial. Al-Dalīl dalam  pandangan  Ibn Hazm adalah sesuatu yang diambil secara langsung dari na ṣ atau ijmā’ dan dipahami secara langsung dari segi dilalah keduanya. Kendati al-dalīl bukan na ṣ atau ijmā’ , tetapi secara essensial memiliki kesamaan dengan keduanya; namun tidak sama dengan qiyās. 22
Dalam istidlal , al-dalīl ada dua; pertama al-dalīl yang diambil dari nash , kedua, al-dalīl yang diambil dari ijmā’ . Al-Dalīl yang diambil dari na ṣ terbagi menjadi tujuh: 23
1) Nash yang terdiri dari dua proposisi ( muqaddimah ), yaitu muqaddimah kubra  dan  sughra  tanpa  konklusi  dan  natijah,  mengeluarkan  natijah dari  dua  muqaddimah  tersebut  dinamakan  al-dalil.  Seperti  sabda
21 Mahmūd Alī Himāyah, Ibn Hazm wa Minhajuhu…, hal. 184-185. 22 Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam…, hal. 154.
23 Ibn Hazm, al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām , jilid 2, (Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), hal. 100.
Rasulullah  saw:  “ kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haram ”  dan natijah kullu muskirin haram adalah al-dalil menurut Ibn Hazm.
2) Qa ḍ āyā Mudarrajat (proposisi  berjenjang),  yaitu  pemahaman  bahwa derajat  tertinggi  dipastikan  berada  di  atas  derajat  yang  lain  di bawahnya.  Ibn  Hazm  mencontohkan,  apabila  terdapat  pernyataan bahwa Abu Bakar lebih utama dari Umar dan Umar lebih utama dari Utsman,  maka  makna lain  dari  lingkaran  tersebut  adalah  Abu  Bakar lebih utama dari Utsman. Begitu juga dalam hadis Nabi saw: “ Sebaik- baik kamu adalah orang di zamanku (sahabat), setelah itu zaman sesudahnya (tabi’in) setelah itu zaman sesudahnya (tabi’ at-tabi’in) ”.
3) ‘Aks Qa ḍ āyā (kebalikan  proposisi),  di  mana  bentuk  proposisi  kulliyat, mujab  kulliyyat  dibalik  dalam  bentuk  proposisi  juz’iyyat,  mujab juz’iyyat,  seperti  pernyataan;  “setiap  yang  memabukkan  adalah khamr”  dibalik  menjadi  “sebagian  dari  hal  yang  diharamkan  adalah yang memabukkan”.
4) Cakupan makna yang merupakan keharusan untuk menyertai makna yang  dimaksud,  atau  suatu  lafaz  mempunyai  makna  hakiki,  namun juga  memiliki  beberapa  makna  yang  otomatis  menempel  padanya. Pengembalian  makna  lain  yang  tidak  terlepas  makna  tersebut dinamakan  dengan  al-dalil.  Seperti  ungkapan  “Zaid  sedang  menulis” dalam  kalimat  ini  mengandung  makna  bahwa  Zaid  itu  hidup, mempunyai anggota badan yang dapat digunakan untuk menulis.
5) Penetapan  segi  keumuman  makna,  seperti  keumuman fi’il  syart .
Contoh dalam Alquran surat al-Anfal ayat 38: “ Katakanlah kepada orang- orang yang kafir itu: “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka  kembali  lagi  sesungguhnya  akan  berlaku  (kepada  mereka)  sunnah (Allah terhadapnya) orang-orang dahulu ”. Zahir dari ayat tersebut adalah orang-orang  kafir  yang  menentang  Nabi,  namun  yang  dipahami  dari keumuman lafaz adalah bukan kekhususan sebab, namun makna yang
terkandung  adalah  umum.  Bahwa  setiap  yang  bertobat  dari  dosa kekafiran akan diampuni oleh Allah swt.
6) Nash  memiliki  makna  tertentu,  lalu  makna  tersebut  diungkapkan dengan  pernyataan  lain  yang  semakna  dengan  lafaz  ( al-mutala’imat ).
“ Dan kami wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua ” (al-Ankabut:  8).  Ayat  ini  menurut  Ibn  Hazm  memberikan  pelajaran kepada  kita  bahwa  wajib  berbuat  baik  kepada  orang  tua,  dan perbuatan yang bertentangan dengan itu dilarang termasuk perkataan uffin (ah).
7) Sesuatu  yang  bukan  wajib  dan  bukan  haram,  hukumnya  adalah mubah.  Menurut  Abu  Zahrah,  al-dalil  ini  pada  dasarnya  adalah istishab, yakni hukum asal segala sesuatu adalah mubah sebelum ada dalil nash yang mengharamkannya atau mewajibkannya.
Sedangkan al-dalīl yang diambil dari ijmā ada empat macam: 24
1) Isti ṣ hāb al-hāl , yaitu kekalnya hukum ashl yang telah tetap berdasarkan nash,  hingga  adanya  dalil  tertentu  yang  menunjukkan  adanya perubahan.  Konsep  istishhab  dalam  aliran  Zahiri  tidak  didasarkan pada akal, tetapi pada nash Alquran yang bersifat umum, yaitu firman Allah swt:
                                               
Artinya: “…dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan”. (Q.S. al-Baqarah: 36)
Ayat  tersebut  merupakan na ṣ bagi  hukum ibāhah yang  terus  berlaku sehingga  terdapat  dalil  yang  mengatur  adanya  pergeseran  hukum.  Ketika hukum  suatu  masalah  tidak  diatur  oleh  dalil  dari na ṣ atau ijmā’ ,  maka  ia ditetapkan mubah atas dasar al-dalīl dalam bentuk isti ṣ hāb .
24 Ibn Hazm, al-Ihkām …, hal. 100.
2) Aqallu ma qilla ,  yaitu  target minimal  atau  terendah  dari  suatu  ukuran yang  diperselisihkan.  Apabila  ulama  berikhtilaf  tentang  ukuran  atau kadar yang wajib ditunaikan, seperti zakat dan harta warisan, al-Zahiri berpendirian  bahwa  ia  mengambil  target  minimal  atau  ukuran terendah dari ukuran yang diikhtilafkan.
Menurut  al-Zahiri,  ukuran  terendah  merupakan  titik  temu  ikhtilaf mereka,  sedangkan  ukuran  menengah  dan  maksimal  merupakan tambahan  belaka  dari  masing-masing  ulama  yang  berbeda  pendapat mazhab.
3) Ijmā’ untuk meninggalkan pendapat tertentu. Apabila timbul berbagai pendapat  di  kalangan  ulama  mengenai  suatu  masalah  dan  mereka sepakat  untuk  meninggalkan  salah  satunya,  kesepakatan  mereka merupakan al-dalil bagi batalnya pendapat itu.
4) Ijmā’ tentang  universalitas  hukum.  Apabila  suatu  hukum  ditujukan untuk  sebagian  kaum  muslimin,  pada  dasarnya  hukum  tersebut dipandang berlaku secara umum untuk segenap umat Islam atas dasar kesamaan  kedudukan  mereka  di  hadapan  hukum,  selama  tidak terdapat  nash tertentu  yang  menunjukkan  kekhususan  berlakunya hukum itu untuk sebagian dari mereka.
Hal  yang  menarik  di  sini  adalah  Ibn  Hazm  dengan  tegas  menolak ijtihād  bil  ra’yi ,  namun  ia  menawarkan  konsep al-dalīl yang  termasuk  di dalamnya juga ada konsep isti ṣ hāb , ketika ber- ijtihād untuk menggali hukum- hukum syari’at dari na ṣ Alquran maupun Hadis. Bagi Ibn Hazm, konsep al- dalīl ini  tidak  keluar  dari  jalur na ṣ ,  namun  penggunaan  teori  ini  sangat berkaitan  erat  dengan  penguasaan  ilmu mantiq (logika). Dengan  demikian, dapat disimpulkan bahwa penalaran ra’yu tidak bisa dilepaskan sama sekali dalam ber- ijtihād atau menetapkan hukum.

## 3. Contoh Fikih Ibn Hazm
Sebagaimana  yang  telah  diketahui,  kitab al-Muhallā adalah  sebuah karya  monumental  Ibn  Hazm yang  kemudian  menjadi  kitab  fikih  yang terlengkap  di  dalam  Mazhab  al-Zhahiri.  Meskipun  banyak  yang menganggap  mazhab  ini  terkesan  “kaku”  dan  tidak  akan  dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Padahal, apabila kita membaca karya  Ibn  Hazm,  seperti  kitab al-Muhallā ini  atau  juga  kitab  lain  seperti al- Ihkām  fi  U ṣ āl  al-Ahkām ,  akan  dapat  menambah  wawasan  kita  di  dalam penalaran hukum.
Ibn  Hazm  dalam  memahami  sebuah  lafaz  (kata)  menggunakan ra’yu , maka sebenarnya ia tidak mutlak zahiri , karena dalam mencari makna itu ia memikirkannya  dengan  sungguh-sungguh.  Sebagai  contoh,  penulis mengutip  pendapat  Ibn  Hazm  dalam  kasus qadzaf .  Apabila  seseorang menuduh  istrinya  berzina  dan  dia  tidak  dapat  mendatangkan  tiga  orang saksi, misalnya yang hanya dapat ia datangkan cuma dua orang saksi, maka jumhur berpendapat bahwa si penuduh dan para saksi tersebut dicambuk 80 kali. Namun, Ibn Hazm menolak pendapat tersebut, menurutnya si penuduh saja  yang  dicambuk,  sedangkan  para  saksi  tidak.  Hal  ini  dikarenakan  Ibn Hazm  membedakan  antara  penuduh  dan  saksi.  Menurutnya,  penuduh adalah  orang  yang  memberikan  keterangan  sebelum  diminta,  sedangkan saksi adalah orang yang memberikan keterangan setelah diminta. 25 Menurut penulis, di sinilah letak keluwesan ijtihad Ibn Hazm.
Pada  contoh  lain  misalnya,  dapat  dilihat  pada  penerapan  metode isti ṣ hāb , Menurut  Ibn  Hazm, na ṣ menunjukkan  prinsip ibahah  a ṣ liyah bagi segala  sesuatu  sampai  ada na ṣ lain  yang  memalingkannya  dari  prinsip  itu baik berupa larangan atau kewajiban. Berbeda dengan  jumhur ulama yang menyatakan  bahwa isti ṣ hāb berdasarkan  pada  penalaran  akal,  Ibn  Hazm justru menyatakan bahwa yang menjadi sandaran isti ṣ hāb adalah na ṣ . Setiap
25 Lihat Ibn Hazm, al-Muhallā bi al-Athar , juz. VIII, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah,
1988), hal. 475.
yang  telah  ditetapkan  oleh na ṣ mengenai  status  hukumnya  maka  status hukum  itu  berlangsung  terus  hingga  ada  dalil  lain  yang  mengubahnya. 26 Lebih lanjut, Ibn Hazm mendefiniskan isti ṣ hāb dengan: 27
ﺮﻴﻴﻐﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻟﺪﻟا مﻮﻘﻳ ﻰﺘﺣ صﻮﺼﻨﻟﺎﺑ ﺖﺑﺎﺜﻟا ﻞﺻﻷا ﻢﻜﺣ ءﺎﻘﺑ
“Tetapnya  hukum  asal  yang  telah  ditetapkan  dengan  nash  sehingga  ada dalil yang mengubahnya” .
Ibn  Hazm  menegaskan  bahwa  perubahan  esensi  dari  sesuatu  yang dihukumi  oleh nash tidak  diragukan  lagi  mengakibatkan  perubahan  status hukumnya,  misalnya  arak  yang  berubah  menjadi  cuka  maka  hukumnya berubah  dari  haram  menjadi  halal,  atau  seperti  daging  babi  atau  bangkai yang  dimakan  oleh  ayam  maka  batal  status  keharamannya  sehingga memakan daging ayam itu hukumnya tetap halal. 28

## C. PENUTUP
Dari  pembahasan  di  atas  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa walaupun  Ibn  Hazm  seorang  yang  literalis  dengan  menolak  semua  model ijtihād bi al-ra’yi , namun ketika meng- istinbath -kan hukum ia tetap tidak bisa melepaskan diri dari unsur logika di dalam ijtihād -nya. Hal ini dapat dilihat dari  pengembangan konsep al  dalīl terhadap  permasalahan  tertentu  yang tidak terjawab di dalam na ṣ . Meskipun menurut Ibn Hazm konsep al dalīl ini belum  keluar  dari  jalur na ṣ ,  namun penggunaan  teori  ini  sangat  berkaitan erat dengan penguasaan ilmu mantīq (logika).
Selain  al  dalil,  Ibn  Hazm  juga  menggunakan  teori istishab guna menetapkan  hukum  pada  permasalahan  baru. Isti ṣ hāb yang  dilakukannya merupakan pengembangan dari metode al dalīl . Ibn Hazm justru menyatakan bahwa yang menjadi sandaran isti ṣ hāb adalah na ṣ . Na ṣ menunjukkan prinsip
26 Rahman Alwi, Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri…, hal. 104. 27 Muhammad Abu Zahrah, Ibn Hazm…, hal. 320.
28 Ibn Hazm, al-Ihkām… , hal. 6.
ibāhah a ṣ liyah bagi segala sesuatu sampai ada na ṣ lain yang memalingkannya dari  prinsip  itu baik  berupa  larangan  atau  kewajiban.  Apa  yang  telah ditetapkan  oleh na ṣ mengenai  status  hukumnya  maka  status  hukum  itu berlangsung terus hingga ada dalil lain yang mengubahnya.
Akhirnya sebagai penutup, penulis menghimbau agar metode-metode istinbā ṭ dan  fikih  dari  mazhab  yang  ada  maupun  yang  pernah  agar  terus dikaji, diteliti serta dianalisa demi kepentingan umat Islam di masa sekarang ini  dan  masa  yang  akan  datang.  Karena  sesungguhnya  studi  terhadap naskah-naskah  fikih  ini  merupakan  suatu  studi  yang amat  penting  guna dapat  mengembangkan  fikih  yang  dinamis  agar  bisa  menjawab  berbagai pertanyaan yang terus muncul seiring perubahan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz Dahlan (et al.), Ensiklopedi Hukum Islam , jil. 2, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
Abdurrahman Asy-Syarqawī, A’immah al-Fiqh al-Tis’ah , terj. Oleh H.M.H. al-
Hamid al-Husaini, cet. I, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000
Abdul Karīm Zaidān, al-Madkhal li Dirāsati Syarī’ah al-Islamiyah , terj. Oleh M.
Misbah, (Jakarta: Rabbani Press, 2008
Ibn Hazm, al-Ihkām fī U ṣ ūl al-Ahkām , Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.
------------. al-Nubādh fī U ṣ ūl Fiqh , Kairo:  Maktabah  al-Kulliyat  al-Azhariyah,
1981.
------------. al-Muhallā bi al Athar , Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.
Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
Mu ḥ ammad  Abū Zahrah, Ibn  Hazm:  Hayātuhu  wa  ‘Ashruhu-Ara’uhu  wa Fiqhuhu , Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, 1997.
-------------, Muhādharāt  Tarīkh  al-Mazāhib  al-Islamiyah ,  Kairo:  Dar  al-Fikr al- Araby, t.th.
Mahmud Ali Himayah, Ibn Hazm wa Minhājuhu fi Dirāsah al-Adyān , terj. Oleh Halid Alkaf, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001.
Rahman  Alwi, Metode  Ijtihad  Mazhab  al-Zahiri;  Alternatif  Menyongsong Modernitas , Jakarta: Gaung Persada Press, 2005.