p-ISSN 2087-5630 | e-ISSN 2685-158X
Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Melayu Bunut dan Kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam

## Muslim
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis e-mail: habibimus86@gmail.com

## Abstrak
Hukum  waris  sangat  erat  kaitannya  dengan  ruang  lingkup  kehidupan  manusia,  sebab setiap manusia memiliki dua keadaan yaitu keadaan hidup dan keadaan mati. Kebanyakan hukum yang ada dalam ilmu waris atau Faraidh berhubungan dengan mati, maka Faraidh bisa  dikatakan  setengah  dari  ilmu  yang  ada,  seluruh  orang  pasti  butuh  kepadanya,  tak terkecuali  masyarakat  adat  melayu  Bunut.  Sistem  adat  pada  masyarakat  adat  melayu Bunut  merupakan  perpaduan  dari  sistem  Minangkabau  yang  matrilineal  dan  sistem Melayu yang patriarki. Mayoritas masyarakat Bunut menyatakan diri mereka berasal dari Semenanjung  Malaya,  sebagian  mengaku  berasal  dari  Minangkabau.  Tapi  dalam  sistem kekerabatan  masyarakat  lebih  cenderung  kepada  sistem  matrilineal  dan  terbagi  atas beberapa  suku.  Dalam  hal  pembagian  harta,  anak  perempuan  cenderung  lebih  banyak mendapatkan harta dari orang tuannya. Meskipun demikian anak laki-laki mengendalikan praktik  adat.  Bahkan  ada  beberapa  kasus  adat  waris,  anak  laki-laki  mengambil  seluruh harta warisan orang tuannya tanpa membaginya pada saudari perempuannya.  Kajian ini dimaksudkan  untuk  mengetahui  bagaimana  sebenarnya  pembagian  waris  menurut  adat melayu  Bunut  dan  sejauh  mana  peran  tokoh  adat  dalam  hal  pembagian  waris  tersebut, serta bagaimana kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam.
_____________________
Kata kunci: waris, adat, melayu, bunut, kompilasi hukum islam.

## Abstract
The  law  of  inheritance  is  very  closely  related  to  the  scope  of  human  life  because  every human  being  has  two  conditions  that  are  life  and  death.  Most  of  the  existing  laws  in  the science of inheritance or Faraidh are related to death, so Faraidh can be said to be half of the existing knowledge, all people would need it, including the indigenous people of Malay Bunut.  The  tradition  in  the  Malay  Bunut  community  is  a  combination  of  the  matrilineal Minangkabau  system  and  the  patriarchal  Malay  system.  The  majority  of  Bunut  people claim to be from the Malay Peninsula, while some of them claim to be from Minangkabau. But  in  the  kinship  system,  the  Malay  traditional  community  of  Bunut  is  more  inclined towards  the matrilineal  system and divided into  several  tribes.  In the inheritance system, the  daughter  tends  to  get  more  from  their  parents.  Nevertheless,  boys  control  traditional practice.  There  are  even  cases  of  inheritance,  where  boys  take  all  the  inheritance  from their  parents  without  sharing  it with their  sisters.  The  article  is  intended  to  find  out  how the  actual  distribution  of  inheritance  according  to  the  Malay  Bunut  tradition  is  and  the extent of  the role of traditional leaders  in the distribution of  inheritance, as well as their position in the Compilation of Islamic Law.
_____________________ Keywords: inheritance, tradition, malay, bunut, compilation of Islamic law.

## PENDAHULUAN
Kajian  waris di  dalam hukum  Islam merupakan  salah satu  materi pembahasan ilmu fikih yang terpenting. 1 Karena itulah para ahli fikih telah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan warisan, dan menulis karya-karya mengenai  masalah-masalah waris ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya ilmu fikih mawaris dalam istilah lain dinamakan juga ilmu faraidh. 2
Hukum  waris  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  perdata  secara  keseluruhan dan  merupakan  bagian  terkecil  dari  hukum  kekeluargaan.  Hukum  waris  sangat  erat kaitannya  dengan  ruang  lingkup  kehidupan  manusia,  sebab  setiap  manusia  pasti  akan mengalami  peristiwa  hukum  yang  dinamakan  kematian.  Akibat  hukum  yang  selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana  pengurusan  dan  kelanjutan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  sebagai  akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. 3
Pelaksanaan hukum waris di Indonesia bisa berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah  lain,  sesuai  dengan  sistem  kekerabatan  yang  dianut  oleh  daerah  tersebut.  Di Indonesia terdapat aneka Hukum Waris yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia, dalam pengertian bahwa di bidang Hukum Waris dikenal adanya tiga macam Hukum waris, yaitu:
Pertama ,  Hukum  Waris  Barat,  Sistem  Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat  (Eropa), yang  tertuang  dalam Burgerlijke  Wetboek (Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata). tersebut  berlaku  bagi 4 orang-orang  Eropa  dan  mereka  yang  dipersamakan  dengan  orang Eropa; Orang Timur Asing Tionghoa dan golongan Timur Asing bukan Cina (Arab, India, Pakistan, Mesir dan lain-lain); Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.
Kedua , Hukum Waris Islam, Sistem Hukum kewarisan Islam yang bersal dari paham atau  ajaran  Ahlu  al-Sunnah  wa  al-Jamaah,  yang  berpegang  kepada  4  (empat)  yaitu  Al- Qur’an, Hadis, Ijma’, dan Qiyas; paham atau ajaran Syi’ah, yang memiliki kitab-kitab yang berisi  sabda  para  imam  ahlulbait  (mereka  yang  wajib  diikuti  bagi  penganut  syi’ah); Pendapat  Hazairin 5 lebih  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  mazhab  Syafi’i  telah  sekian lama  dianut  oleh  masyarakat  Indonesia,  sehingga  karakternya  bisa  dikatakan  parallel dengan  nilai-nilai  adat  di  Indonesia.  Bagi  Hazairin,  eksistensi  hukum  adat  tidak  bisa dikesampingkan begitu saja di dalam proses pembuatan hukum Islam di Indonesia.
Sistem hukum kewarisan Islam yang paling dominan dianut di Indonesia ialah ajaran Ahlu al-Sunnah waal-Jamaah. Sistem ini dianut oleh Mazhab Syafi’i, Hanafi, Hambali dan Maliki,  tetapi  yang  paling  dominan  pula  di  antara  ajaran  4  (empat)  mazhab  tersebut  di
1 Keutaman tentang ilmu faraidh bisa dilihat dari banyak hadis Nabi Saw, diantaranya: ‘ ..Belajarlah ilmu  faraidh  dan  ajarkanlah,  karena  sesungguhnya  ia  adalah  setengah  dari  ilmu.  Dan  ilmu  itu  akan dilupakan dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku .’ (HR. Ibnu Majah) di hadis yang lain dikatakan, “Ilmu  itu  ada  tiga,  sedangkan  selebihnya  hanyalah  keutamaan,  yaitu:  ayat  muhkamat,  sunnah yang tegak, dan faraidh yang adil.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu  Majah)
2 Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, Khulaso Fiqhul Islam, bab Faraidh , (tt, 2012), hal.5
3 M.  Idris  Ramulyo  dalam  Eman  Suparman, Hukum  Waris  Indonesia  dalam  Perspektif  Islam,  Adat, dan BW , (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 1
4 Ibid
5 Hazairin adalah seorang profesor dan pakar hukum adat. Ia pernah menjabat Menteri Dalam Negeri dalam  Kabinet  Ali  Sastroamidjojo  I,  tahun  1953-1955.  Lihat:  Wikipedia,  “Hazairin,”  dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas , diakses 26 Mei 2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Hazairin.
Indonesia adalah Syafii disamping ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh sejak 1950, di Indonesia sebagai suatu ijtihad untuk mewariskan hukum kewarisan dalam Qur’an secara bilateral. 6
Ketiga ,  Hukum  Waris  Adat,  Sistem  Hukum  Kewarisan  Adat  yang  beraneka  ragam pula  sistemnya  yang  dipengaruhi  oleh  bentuk  etnis  di  berbagai  daerah  di  lingkungan adat,  misalnya  sistem  matrilineal  di  Minangkabau,  patrilineal  di  Batak,  bilateral  di  Jawa, alterneren  di  unilateral  (sistem  uniteral  yang  beralih-  alih)  seperti  Rejang  Lebong  atau Lampung  Papandon,  yang  diberlakukan  kepada  orang-orang  Indonesia  erat  hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. 7
Van Vollen Hoven dalam “ Adatrecht  I ” membagi-bagi seluruh daerah di  Indonesia dalam sembilan belas lingkungan hukum adat sebagai berikut: 8 Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Simeulue), Tanah Gayo, Alas dan Batak beserta Nias, Tanah Minangkabau (Padang,  Agam,  Tanahdatar  Limapuluh  Kota,  Tanah  Kampar,  Kerici)  beserta  Mentawai, Sumatera Selatan, Tanah Melayu  (Lingga-Riau,  Indragiri, Sumatra Timur, orang Banjar), Bangka  dan  Belitung,  Kalimantan,  Minahasa  (Menado),  Gorontalo,  Tanah  Toraja, Sulawesi  Selatan,  Kepulauan  Ternate,  Maluku  Ambon,  Irian,  Kepulauan  Timor,  Bali  dan Lombok, Jawa Tengah, Jawa Timur serta Madura, Daerah Kerajaan, Jawa Barat.
Masyarakat  adat  melayu  Bunut  termasuk  ke  dalam  masyarakat  melayu  Petalangan, yang  dilingkupi  oleh  hukum  adat  melayu  Pelalawan  (Tanah  Melayu).  Melayu  pelalawan terbagi dua yaitu; melayu Pesisir dan melayu Petalangan (Owang daghat/pedalaman). 9
Dalam  sejarahnya  masyarakat  adat  melayu  Bunut  (melayu  petalangan)  berasal  dari Johor  (sekarang  masuk  Malaysia)  datang  dengan  menggunakan  perahu  dan  membuka hutan  lalu  bermukim.  Mereka  kemudian  menjadi  kawula  Kerajaan  Pelalawan.  Di  bawah pemerintahan Kesultanan Pelalawan mereka mendapat  pengakuan hak atas wilayah hutan mereka  ( Hutan  Tanah  Perbatinan  Kurang  Satu  Tiga  Puluh ),  yang  dipimpin  oleh  kepala adat  yang  dikenal  dengan  sebutan batin .  Orang  Petalangan  menjual  hasil  hutan  dan  jasa kepada  Kesultanan  Pelalawan.  Setelah  kemerdekaan  Indonesia  kehidupan  orang Petalangan  mengalami  perubahan.  Kesultanan  Pelalawan  bergabung  ke  dalam  Republik Indonesia,  dan  pemerintahan  tradisional  oleh batin digantikan  oleh  kepala  desa  yang diangkat oleh pemerintah Republik. 10
Sistem  adat  melayu  Bunut  merupakan  perpaduan  dari  sistem  Minangkabau  yang matrilineal dan  sistem  Melayu  yang patriarki .  Meskipun  mayoritas  masyarakat  Bunut menyatakan diri mereka berasal dari Semenanjung Malaya, sebagian mengaku berasal dari
6 M.Idris  Ramulyo  dalam  Eman  Suparman, Hukum  Waris  Indonesia  dalam  Perspektif  Islam,  Adat, dan BW, hal. 2.
7 Ibid 8 Bushar  Muhammad, Asas-Asas  Hukum  Adat  Suatu  Pengantar, (Jakarta:  Pradnya  Paramita,  2006), hal. 93-5
9 Wikipedia, “Suku Petalangan,” dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas , diakses 26 Mei 2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Petalangan.
10 Batin pada  awalnya  berperan  sebagai  pemimpin  politik,  mengepalai  sebuah  desa  ( pebatinan ). Kepala  semua  batin  orang  Petalangan  disebut  sebagai monti  ajo (menteri  raja),  gelar  yang  berasal  dari kedudukannya  di  Kesultanan  Pelalawan.  Monti  ajo  dipilih  dari  dan  oleh  para  batin.  Dalam  sistem administrasi  indonesia  pemimpin  adalah  kepala  desa  dan  batin  hanyalah  jabatan  simbolis.    Khaidir, Peran Batin  Payung  dalam  mempertahankan  adat  kesukuan  desa  Bagan  Laguh  kecamatan  Bunut  kabupaten Pelalawan , (Tesis: Pascasarjana Universitas Riau, 2012), hal. 47-49
Minangkabau.  Tapi  dalam  sistem  kekerabatan  masyarakat  adat  melayu  Bunut  lebih cenderung  kepada  sistem matrilineal yang  terbagi  atas  beberapa  suku  ( klan ),  yang  mana anak mengikuti suku ibunya.
Dalam  hal  pembagian  harta,  anak  perempuan  juga  cenderung  lebih  banyak mendapatkan harta dari orang tuannya. Meskipun demikian anak laki-laki mengendalikan praktik  adat.  Bahkan  ada  beberapa  kasus  adat  waris  yang  terjadi  di  wilayah  Bunut,  anak laki-laki mengambil seluruh harta warisan orang tuannya tanpa membaginya pada saudari perempuannya.
Permasalahan seperti diatas sangat merugikan pihak lain yang haknya diambil tanpa persetujuannya.  Padahal  dalam  al-Qur’an  Allah  Swt,  telah  menyatakan  yang  intinya  laki- laki  dan  perempuan  mendapatkan  harta  dari  peninggalan  kedua  orang  tuanya  dan  kerib- kerabatnya, 11 menurut  pembagian  yang  telah  ditetapkan  agama.  Tentunya  permasalahan diatas  perlu  diketahui  secara  detail  dan  mendalam  bagaimana  sebenarnya  pembagian warisan menurut adat melayu Bunut tersebut serta sejauh mana peran tokoh-tokoh adatnya (kepala suku) dalam hal pembagian waris.
Masyarakat melayu Bunut masih menjunjung tinggi adat istiadat yang sudah diwarisi secara  turun  temurun,  misalnya  dalam  hal  pembagian  warisan  yang  sudah  ada ketentuannya  dalam  masyarakat  adat.  Seandainnya  ada  pihak-pihak  yang  merasa  tidak puas atau kurang berkenan dengan pembagian adat, maka dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  pemberlakuan  Kompilasi  Hukum  Islam,  bisa menempuh jalur Pengadilan Agama sebagai langka yang akan diambil. Pemberlakuan KHI tersebut  membawa  pengaruh  besar  terhadap  pembagian  waris  adat  melayu  Bunut.  Hal tersebut  memunculkan  pertanyaan  bagaimana  sebenarnya  kedudukan  pembagian  warisan menurut adat melayu  Bunut,  bila dilihat dari hukum  waris  Islam  (KHI).  Padahal  terdapat falsafah  dalam  budaya  Melayu,  ‘ Adat  Bersendi  Syara’,  Syara’  Bersendikan  Kitabullah’ , yang bermakna adat sejalan atau sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam.

## METODE
Artikel  ini  merupakan  penelitian  lapangan (field  research) tentang  pembagian warisan pada masyarakat adat melayu Bunut dengan pendekatan normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidak dengan hukum Islam dengan memperhatikan nās, ‘urf, istishāb, dan  apakah pembagian  warisan menurut adat  tersebut maslahah atau madharat pada  masyarakat  di  Bunut,  serta  bagaimana kedudukannya  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Kajian  ini  juga  disebut  yuridis empiris  yang  mengutamakan  penelitian  lapangan  untuk  memperoleh  data  primer,  dengan mempelajari gejala-gejala yang ada dalam masyarakat, 12 yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat  adat  Bunut,  khususnya  dalam  bidang  pewarisan.  Pengumpulan  data  dalam kajian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  study  kepustakaan  ( library  research) dan penelitian  lapangan  ( field  research) .  Untuk  mendapatkan  data,  penulis  menggunakan teknik interview, observasi dan dokumentasi.
11 Lihat QS. An-Nisa’ ayat 7
12 Jacob  Vredenbregt, Pengantar  Motodologi  Untuk  Ilmu-ilmu  Empiris ,  (Jakarta:  PT.  Gramedia, 1985), hal.. 1

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pembagian warisan pada masyarakat adat Melayu Bunut
Harta  warisan  yang  ditinggalkan  orang  tua  yang  telah  meninggal  dunia  pada masyarakat  adat  Bunut  ada  dua  macam  yaitu harta  bujang dan harta  basamo. 13 Harta bujang adalah harta bawaan, bujang artinya seorang, yaitu harta yang dimiliki seorang dari sebelum  pernikahan  yang  dibawa  masuk  ke  dalam  keluarganya  setelah  menikah,  dalam hukum  Islam  dinamakan  harta  bawaan.  Pada  umumnya  harta  bujang  ini  berupa  benda bergerak  misalnya  motor,  mobil,  perhiasan  dan  lain-lain.  Apabila  seseorang  meninggal maka harta bujang dikembalikan kepada ahli waris dari garis ke samping ataupun ke atas, misalnya saudara, ibu, atau bapak pewaris.
Harta basamo yaitu harta yang diperoleh baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan selama  masa  pernikahan,  dalam  hukum  Islam  dinamakan  harta  bersama.  Pada  umumnya harta  basamo berupa  benda  tetap  misalnya  rumah,  kebun,  sawah,  dan  lain-lain.  Apabila seseorang  meninggal  maka  harta  sekutu  dibagikan  kepada  ahli  waris  ke  bawah,  misalnya anak. Hal ini sudah menjadi ketentuan adat yang berbunyi : secokak dibagi sekutu dibola, yang artinya harta walaupun sedikit sama sedikit, kalau banyak sama banyak.
Selain pembagian di atas, Harta  yang diwariskan kepada anak dan keturunannya ke bawah  juga  dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu harta  soko dan pusoko . Harta  soko adalah  harta  yang  didapatkan  dari  orang  tua,  harta  ini  dibagikan  kepada  anak-anaknya. Harta  soko ini  bisa  dimiliki  secara  individual  yang  akan  menyebabkan  harta  itu  bisa berpindah  tangan  kepemilikannya  dari  suatu  suku  ke  suku  lain  jika  nantinya  dijual  oleh ahli warisnya.
Sedangkan harta pusoko (pusaka) yaitu harta yang diwariskan secara turun temurun, tidak  boleh  dibagi-bagi  menjadi  milik  pribadi  melainkan  hanya  hak  pakai. Harta  pusoko termasuk dalam sistem kepemilikan kolektif tidak boleh dimiliki secara individual, karena harta tersebut dimiliki oleh suatu suku.
Harta  warisan  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  terlebih  dahulu  diketahui  dulu  jenis- jenisnya agar mempermudah proses pembagian warisan. Berdasarkan penelitian penulis, di kecamatan Bunut yang termasuk harta pusoko adalah seluruh harta yang berasal dari nenek moyang  yang  secara  turun  temurun  telah  dikuasai  oleh  pihak  perempuan  dan keturunannya.
Harta  bawaan  suami  yang  didapatkan  sebelum  perkawinan  dikembalikan  kepada bako,  harta  soko ayah-ibu  dibagi  kepada  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan. Kesimpulannya  adalah,  harta  yang  dibagikan  kepada  ahli  waris  adalah  harta  pencarian kedua orang tua.
Ahli  waris  yang  ditetapkan  oleh  masyarakat  adat  melayu  Bunut  adalah  sebagai berikut:
- Anak laki-laki dan anak perempuan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  beberapa  narasumber  dan  responden,  dalam hukum waris adat Bunut anak perempuan mendapat bagian sama banyak dari anak laki- laki,  tetapi  adakalanya  anak  perempuan  mendapat  lebih  dari  harta  pamboian (pemberian) orang tuanya yang disetujui anak laki-laki. Hal tersebut terjadi mengingat,
13 Wawancara dengan Sabtu (kepala suku Payung), Juli 2019
biasanya anak perempuanlah yang merewat dan menjaga kedua orang tua  ketika lanjut usia,  juga  saudara  laki-lakinya  ketika  tidak  ada  yang  menjaganya  ( balik  ka  oghang kampung ). 14 Bagi  anak  perempuan  yang  bungsu  ada  pemberian  khusus  dengan  alasan anak  bungsu  adalah  anak  kesayangan  keluarga,  masih  membutuhkan  biaya  untuk kehidupannya yang masih panjang, biasanya ia yang nantinya akan mengurus orang tua di hari tuanya. Sebagai imbalannya ia mendapatkan rumah dari orang tuanya. 15
- Janda dan Duda
Apabila  yang  meninggal  adalah  suami  dan  yang  ditinggalkan  adalah  janda beserta  anak-anaknya,  harta  warisan  yang  ditinggalkan  akan  dipergunakan  oleh keluarga  tersebut  melalui  janda  yang  ditinggalkan  untuk  meneruskan  penghidupan mereka. Penguasaan harta oleh janda sampai anak-anak dewasa, harta yang merupakan hak  anak-anak  hanya  boleh  digunakan  oleh  janda  untuk  keperluan  anak-anaknya. Penggunaan harta warisan itu dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kewajiban janda adalah sampai anak-anak dianggap sudah dewasa dan bisa mengurus harta yang akan diberikan kepadanya.
Seorang duda tidak mewarisi dari isterinya yang meninggal kalau harta tersebut bukan  harta  barsama  (basamo),  anak-anak  dan  harta  warisan  diurus  oleh  duda  selagi dia  belum  menikah  lagi  kalau  sudah  menikah  lagi  maka  harta  tersebut  dibagi  yang mana  proses  pembagiannya  dikawal  oleh mamak ,  selanjutnya  harta  diurus  oleh  anak tertua. Jika anak tertua belum dewasa maka harta diurus oleh orang yang merawatnya, dan juga mamak.
- Ayah dan Ibu
Ayah  dan  Ibu  yang  dimaksud  di  sini,  yaitu  ayah  dan  Ibu  dari  perkawinan  yang sah sehingga melahirkan pewaris. Dalam hal ini ayah dan ibu mewarisi bersama-sama terhadap  harta  waris  anaknya  yang  meninggal  dunia.  Dalam  hal  pewaris  meninggal dunia  tidak  meninggalkan  anak  maupun  isteri,  maka  berhaklah  ayah  atau  ibunya mewaris.  Dalam  hukum  adat  ayah  dan  ibu  tidak  mewaris  bersama  dengan  anak- anaknya  yang  lain,  melainkan  ia  berada  dalam  golongan  tersendiri  yang  menutup kesempatan ahli waris di luar golongannya.
Namun  dalam  keluarga  yang  taat  hukum  Islam  maka  pembagian  warisan dilakukan  menurut  hukum  Islam.  Tentunya  ayah  dan  ibu  mendapat  bagian  dari  harta warisan yang ditinggalkan dari pewaris. 16
Dengan  demikian  dalam  masyarakat  adat  Bunut  dapat  dilihat  bahwa  untuk bagian  harta  waris,  hak  ayah  dan  ibu  hanya  bisa  diperoleh  apabila  ahli  waris  utama benar-benar dapat dinyatakan sudah tidak ada, maka kesempatan ayah dan ibu barulah muncul  terhadap  harta  warisan  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris.  Terkecuali  apabila pembagian  harta  warisan  tersebut  dilakukan  menurut  pembagian  hukum  Islam,  maka ayah dan ibu mewaris terhadap harta warisan bersama golongan utama yaitu anak dan isteri.
14 Hasil wawancara dari para kepala suku, pada intinya menyebutkan demikian.
15 Wawancara dengan bapak Amran (kepala suku sungai modang), Juli 2019
16 Wawancara dengan bapak Damit (tokoh Adat dan Agama di Balam Merah), Juli 2019
- Saudara perempuan dan Saudara laki-laki
Apabila  pewaris  meninggal  adalah  isteri  maka  saudara  perempuan  dan  saudara laki-laki  mendapat  bagian  jika  anak  tidak  ada.  Saudara  pewaris  tetap  mendapatkan harta soang/  bujang (bawaan)  pewaris  meskipun  anak  pewaris  ada,  harta  tersebut biasanya  akan  dibagi  antara  saudara  pewaris  dan  anak  pewaris,  tapi  tidak  ada  bagian untuk janda/duda pewaris.
Pada  masyarakat  Bunut,  bagian  harta  warisan  tidak  dihitung  secara  angka  atau hitungan matematis,  seperti  dalam hukum  waris  Islam  yang memegang teguh konsep umum  bagian  dua  untuk  anak  laki-laki  dan  satu  bagian  untuk  anak  perempuan. Masyarakat  Bunut  berdasar  wawancara  dengan  para  tokoh  adat  pembagian  waris berlaku  sama  rata  (1:1),  tapi  anak  perempuan  biasanya  diberi  lebih  berupa  harta pemberian  yang  disetujui  anak  laki-laki.  Adapun  alasan  mengapa  anak  perempuan mendapat  bagian  lebih  besar  dari  harta  pemberian  sudah  dijelaskan  diatas.  Apabila harta  waris  yang  jumlahnya  sedikit  maka  menurut  adat  tetap  dibagi  sama  rata,  tapi biasanya  anak  laki-laki  akan  lebih  cenderung  memberikan  semua  harta  yang  sedikit tersebut kepada saudarinya.
Kemudian, Dalam hukum adat masyarakat Bunut pengalihan harta warisan ada 2 (dua)  macam,  yaitu  ada  yang  dilaksanakan  sebelum  pewaris  meninggal,  dan  setelah pewaris  meninggal. 17 Dalam  hal  ini  asas  kematian  sebagaimana  yang  terdapat  dalam hukum waris Islam tidak dapat berlaku secara mutlak.

## Peran tokoh adat dan pelaksanaan pembagian warisan di Bunut
diketahui  bahwa  tokoh  adat  masyarakat  Melayu  Bunut  berperan  penting  dalam proses  pembagian  harta  warisan.  Dalam  hal  ini  diwakili  oleh ninik  mamak atau  kepala suku . Ketika diadakan musyawarah keluarga, ninik mamak biasanya hadir karena ia yang dituakan  di  antara mamak-mamak, serta  dianggap  paham  tentang  hukum  waris  adat  dan hukum waris Islam.
Apabila terjadi sengketa dalam pembagian warisan tersebut  maka penyelesaiannya dengan cara musyawarah antar anggota keluarga, jika dalam keluarga belum terselesaikan maka harus diselesaikan dengan melibatkan tokoh adat, dalam hal ini tetua adat / kepala suku,  sebagai  penengah  dan  menghargai  sesama  melalui  musyawarah  sehingga  tercapai mufakat.  Biasanya sengketa timbul karena salah  satu  pihak merasa tidak  senang dengan bagian  yang  ia  terima,  tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  pembagian  warisan  secara adat dirasakan kurang adil. 18
Berdasarkan  keterangan  narasumber,  kebanyakan  masyarakat  Bunut  melakukan pembagian  warisan  dengan  cara  musyawarah.  Apabila  terjadi  sengketa,  maka didudukkanlah para tokoh adat, ninik mamak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bila tidak  selesai  secara  adat,  maka  diselesaikan  sampai  ke  pengadilan.  Tetapi  hal  tersebut jarang  terjadi  karena  biasanya  sudah  selesai  ketika  sampai  ke  tokoh  adat,  meskipun  ada beberapa  kasus.  Hal  ini  membuktikan  betapa  pentingnya  peran  tokoh  adat,  karena masyarakat masih menghormati tetua adat sebagai orang yang dituakan dalam adat.
17 Wawancara dengan bapak Sabtu (tokoh adat Bagan Laguh) dan bapak Rahman, Juli 2019
18 Wawancara dengan bapak H. Sabtu (tokoh adat di desa Bagan Laguh)
Cara  penyelesaian  sengketa  waris  pada  masyarakat  Bunut  adalah  dengan  cara musyawarah  antar  anggota  keluarga,  namun  apabila  tidak  membuahkan  hasil  maka mengumpulkan  seluruh  anggota  keluarga  yang  dihadiri  oleh  tokoh  adat  setempat, penghulu  adat  suku  tersebut.  Adapun  tempat  penyelesaiannya  dilakukan  di  rumah keluarga  atau  di  rumah  ninik  mamak,  atau  rumah  kepala  desa.  Peran  tokoh  adat  dalam pembagian  warisan  di  masyarakat  Bunut  adalah  memberikan  nasehat,  petuah-petuah tentang pembagian warisan. Tokoh adat sampai saat ini masih mempunyai peran penting dan  mampu  menyelesaikan  permasalahan  mengenai  kewarisan  apabila  terjadi  sengketa, hal  ini  menyebabkan  hampir  semua  masalah  tentang  kewarisan  dapat  terselesaikan  di adat. 19

## Kedudukan pembagian warisan adat Melayu Bunut dalam Kompilasi Hukum Islam Penentuan harta waris
Berdasarkan  penelitian  penulis  pada  masyarakat  Bunut,  harta  warisan  yang ditinggalkan  oleh  pewaris  terlebih  dahulu  diketahui  dulu  jenis-jenisnya  agar mempermudah  proses  pembagian  warisan.  Pembagian  waris  seperti  diatas  pada hakikatnya sesuai dengan pembagian yang ada dalam kompilasi hukum Pasal 171 huruf e berbunyi:
harta  warisan  adalah  harta  bawaan  ditambah  bagian  dari  harta  bersama  setelah digunakan  untuk  keperluan  pewaris  selama  sakit  sampai  meninggalnya,  biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. 20
Pasal  di  atas  menjelaskan  bahwa  harta  warisan  terdiri  dari,  Harta  bawaan  adalah harta  dari  masing-masing  suami  dan  isteri  dan  harta  yang  diperoleh  masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing- masing, sepanjang para pihak  tidak  menentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan. 21 Harta  bersama,  Semua pendapatan/  penghasilan  suami-isteri  selama  perkawinannya  selain  dari  harta  asal  dan atau  harta  pemberian  yang  mengikuti  harta  asal  adalah  harta  bersama  suami-isteri. Sebelum  harta  sersebut  dibagikan  kepada  ahli  waris,  terlebih  dahulu  harus  digunakan untuk membayar keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

## Penentuan ahli waris
Ahli  waris  yang  berhak  dalam  Islam  yaitu  tidak  terhalang  oleh  pembunuhan, perbudakan,  dan  berbeda  agama.  Agar  dapat  diketahui  apakah  ahli  waris  tersebut  tidak terhalang  salah  satu  di  antaranya  yaitu  dengan  identitas,  sebagaimana  Pasal  172  yang berbunyi:
Ahli  waris  dipandang  beragama  Islam  apabila  diketahui  dari  Kartu  Identitas  atau pengakuan  atau  amalan  atau  kesaksian,  sedangkan  bagi  bayi  yang  baru  lahir  atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.
19 Wawancara dengan bapak A. Rahman (Tokoh adat Paliang di Merbau)
20 Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf e
21 Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (1)
Pada  masyarakat  adat  Bunut  para  ahli  waris  dapat  diketahui  beragama  Islam  dari Kartu  Identitas  atau  pengakuan  atau  kesaksian  dari  masyarakat.  Hal  ini  sangat  penting untuk  diketahui  karena  menyangkut  berhak  atau tidaknya ia mendapat  warisan.  Berbeda agama  merupakan  suatu  penghalang  untuk  mendapatkan  warisan.  Orang  muslim  tidak berhak mewarisi atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim.
Selain beragama Islam, siapa saja yang menjadi ahli waris sudah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 yang mana kelompok ahli waris terdiri dari:
1. Menurut hubungan darah:
- golongan  laki-laki  terdiri  dari;  ayah,  anak  laki-laki,  saudara  laki-laki,  paman  dan kakek.
- golongan  perempuan  terdiri  dari:  ibu,  anak  perempuan,  saudara  perempuan  dan nenek.
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila  semua  ahli  waris  ada,  maka  yang  berhak  mendapat  warisan  hanya;  anak, Ayah, Ibu, janda atau duda.
Pada masyarakat adat Bunut, yang menjadi ahli waris adalah:
a. Anak laki-laki dan anak perempuan
Ahli  waris  berstatus  anak  kandung  dengan  sendirinya  akan  menjadi  ahli  waris yang  diutamakan  dari  ahli  waris  lainnya  yang  nantinya  akan  menguasai/  meneruskan harta peninggalan orang tua kandung mereka. Hal ini karena didasarkan adanya prinsip hubungan  darah.  Anak  kandunglah  yang  tentunya  mempunyai  hubungan  darah terdekat dengan orang tua. Sesuai dengan asas yang terdapat dalam hukum waris Islam yaitu asas ijbari. Asas ijbari mengandung makna bahwa ahli waris akan memperoleh bagian harta benda sebagai harta peralihan dari pewaris kepada ahli waris tanpa dapat digugat  oleh  siapapun  termasuk  oleh  pewaris  sendiri  jika  ia  menuliskan  dalam  surat wasiatnya  mengenai  keengganan  mengalihkan  hartanya.  Asas Ijbari direfleksikan sebagai hukum yang mutlak . Hal ini juga sesuai dengan Surah an- Nisa’ ayat 7, bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua dan kerabatnya. 22
b. Janda dan Duda
Apabila  yang  meninggal  adalah  suami  dan  yang  ditinggalkan  adalah  janda beserta  anak-anaknya,  harta  warisan  yang  ditinggalkan  akan  dipergunakan  oleh keluarga  tersebut  melalui  janda  yang  ditinggalkan  untuk  meneruskan  penghidupan mereka.  Hal  yang  sama  juga  berlaku  jika  yang  meninggal  adalah  isteri,  tetapi  jika seorang duda menikah lagi maka harta dibagi dengan anak-anaknya.
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) yang berbunyi:
Apabila  terjadi  cerai  mati,  maka  separoh  harta  bersama  menjadi  hak pasangan yang hidup lebih lama, 23
22 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia ( Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), Hal. 53
23 Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1)
Pasal  ini  hakikatnya  sudah  sesuai  dengan  pembagian  waris  adat  Bunut,  hanya untuk  bagian duda, ia  tidak mengambil  separoh  harta  yang ditinggal  pasangan secara penuh, tetapi membagi dengan anak-anaknya berdasarkan asas musyawarah.

## c. Ayah dan Ibu
Hak  ayah  dan  ibu  hanya  bisa  diperoleh  apabila  anak  benar-benar  dapat dinyatakan sudah tidak ada, maka kesempatan ayah dan ibu barulah muncul terhadap harta  warisan  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris.  Sedangkan  dalam  Kompilasi  Hukum Islam Pasal 174 ayat (2) yang berbunyi:
Apabila  semua  ahli  waris  ada,  maka  yang  berhak  mendapat  warisan  hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.
Dalam hal ini dinyatakan ayah dan ibu mewaris terhadap harta warisan bersama golongan  utama  yaitu  anak  dan  isteri.  Ketentuan  dalam  pasal  ini  berbeda  dengan praktek pembagian waris adat melayu Bunut.

## d. Saudara kandung laki-laki dan perempuan
Apabila pewaris meningggal adalah isteri maka saudara perempuan dan saudara laki-laki mendapat  bagian jika anak tidak ada. Ketentuan ini sama dengan Kompilasi Hukum  Islam  karena  saudara  laki-laki  dan  perempuan  termasuk  dalam  golongan menurut hubungan darah, sebagaimana pasal 174 ayat (1) yang berbunyi:
Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 Menurut hubungan darah:
- golongan  laki-laki  terdiri  dari;  ayah,  anak  laki-laki,  saudara  laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
Pada  masyarakat  adat  Bunut  yang  menjadi  ahli  waris  adalah  anak  laki-laki  dan anak perempuan, janda, ayah dan Ibu, saudara laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dan  perempuan  mewaris  dengan  sendirinya  dan  tidak  tertutup  oleh  siapapun,  ayah tertutup oleh anak, begitu juga saudara tertutup jika ada anak, saudara baru mendapat bagian jika tidak ada anak.

## Penentuan Bagian Harta Waris
Dalam Pasal 176 yang berbunyi:
Anak  perempuan  bila  hanya  seorang  ia  mendapat  separoh  bagian,  bila  dua  orang atau  lebih  mereka  bersama-sama  mendapat  dua  pertiga  bagian,  dan  apabila  anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
Pembagian  waris  2:1  bagi  anak  laki-laki  dan  perempuan  setidaknya  ada  beberapa alasan  yang  mendasarinya  seperti  yang  dikemukakan  al-Maragi,  terjadinya  2:1  antara laki-laki dan perempuan hikmahnya adalah laki-laki memiliki kewajiban mencari nafkah
dan perempuan apabila telah menikah nafkahnya akan ditanggung oleh suaminya. Selain itu  anak  perempuan  yang  sudah  menikah  menjadi  pemilik  penuh  terhadap  mahar  yang diberikan padanya dan harta waris dari ayahnya. 24
Perhitungan  2:  1  artinya  bahwa  seorang  laki-laki  mendapat  bagian  dari  harta warisan  sama  bagiannya  dengan  dua  anak  perempuan. 25 Perhitungan  2:  1  adalah merupakan  keadilan  yang  berimbang  dalam  al-Qur’an 26 ,  pembagian  merupakan  contoh pembagian warisan karena pembagian ini didasarkan pada tradisi yang berlaku pada saat itu,  bahwa  status  laki-laki  dalam  keluarga  adalah  pemimpin,  pelindung,  dan penanggungjawab perempuan. 27
Namun,  bagi  Munawir  konsep  2:1  tersebut  tidak  memberikan  rasa  adil  lagi,  yang mana masyarakat kaum perempuannya sudah memiliki peran. Realitas kehidupan zaman modern  sekarang  ini,  kaum  perempuan  melakukan  hal-hal  yang  tidak  dilakukan  oleh perempuan Arab zaman dahulu. Sekarang banyak kaum perempuan yang menduduki pos- pos penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi sekarang sedang gencar- gencarnya  kaum  perempuan  menuntut  persamaan  hak  dan  persamaan  derajat  dengan kaum laki-laki di segala bidang. 28
Maka dengan menggunakan teori  Abu Yusuf, 29 bahwa kaum  perempuan pada saat sekarang  berbeda  adat  kebiasaannya  dengan  kaum  perempuan  pada  saat  ayat  itu diturunkan,  maka  menurut  Munawir  sangat  relevan  sekali  apabila  bagian  waris  anak perempuan  sekarang  yang  memiliki  peran  ditingkatkan  agar  sama  dengan  bagian  waris anak laki-laki. 30
Jadi,  bila  suatu  masyarakat  menghendaki  ketetapan  pembagian  waris  bagian  anak laki-laki  dengan  bagian  anak  perempuan  itu  seimbang,  dan  mereka  menganggap  bahwa pembagian  yang  demikian  itu  adil,  maka  pembagian  demikianlah  yang  dipakai.  Dengan lain  perkataan,  musyawarah  antar  sesama  ahli  waris  sebelum  pembagian  warisan,  untuk mencapai  kesepakatan  adalah  yang  terbaik. 31 Pembagian  2:1  bisa  diterapkan  jika  tidak tercapai musyawarah antar anggota waris, ia merupakan alternatif cara pembagian waris, sedangkan inti dari pembagian waris itu ialah adil, yang didapat dengan musyawarah. 32
24 Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir al-Maragi, (Beirut: Darul Fikr, Beirut, ) hal. 196 25 Surah an-Nisa (4) ayat 11 26 QS An-Nisa’: 34 27 Vita  Fitria, Reaktualisasi  Hukum  Islam:  Pemikiran  Munawir  Sjadzali, dalam  (e-  journal Akademika; Jurnal Pemikiran Islam, IAIN Metro Lampung), hal. 8
28 Ibid , hal. 9-10 29 Abu  Yusuf  adalah  murid  utama  Abu  Hanifah  (pelopor  mazhab  Hanafi),  beliau  mengatakan  bahwa “ Bila  nash  terdahulu  dasarnya  adat  dan  adat  itu  kemudian  telah  berubah,  maka  gugur  pula  hukum  atau petunjuk yang terkandung dalam nash itu”. dikutip dari Munawir Sjadzali, Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini , (Jakarta : UI Press, 1994), hal. 43.
30 Vita Fitria, Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali, hal. 10
31 Iqbal  Abdurrauf  Saimina  (ed.),  Polemik  Reaktualisasi  Ajaran  Islam,  (Jakarta  :  Pustaka  panjimas, 1988) hal. 45
32 Q.S.  Ali  Imran  ayat  159  yang  artnya:  “ Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu  Berlaku lemah  lembut  terhadap  mereka.  Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar,  tentulah  mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah  dengan  mereka  dalam  urusan  itu.  Kemudian  apabila  kamu  telah  membulatkan  tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada- Nya” .
Dalam  lingkungan  masyarakat  adat  Bunut  mengenai  pembagiannya  tidak  dihitung secara matematis, namun pembagiannya berdasarkan jenis harta warisan. Adapun bagian anak  perempuan  sama  dengan  bagian  yang  diperoleh  anak  laki-  laki  hakikatnya  sudah sama dengan yang dikehendaki agama Islam.
Pasal 179 yang berbunyi:
Duda  mendapat  separoh  bagian  bila  pewaris  tidak  meninggalkan  anak,  dan  bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
Dalam  masyarakat  adat  Bunut,  seorang  duda  tidak  mewarisi  dari  isterinya  yang meninggal, akan tetapi ia akan menguasai harta tersebut selagi ia tidak menikah lagi, jika ia menikah lagi, biasanya harta akan dibagi dengan anak- anaknya berdasar musyawarah bersama anak-anaknya, jika anak-anaknya masih belum dewasa maka akan diwakili oleh paman  ( mamak )  dari  pihak  ibu.  Jika  duda  tidak  mempunyai  anak,  maka  harta  dibagi dengan orang tua atau saudara isteri yang meninggal.
Dalam hal warisan untuk anak angkat terjadi ketika pewaris tidak mempunyai anak, yang  dikenal  dengan  W asiat  wajibah sebagaimana  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) yang berbunyi:
Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
Anak  angkat  mendapat  bagian  dari  orang  tua  angkatnya  melalui  hibah  atau  wasiat yang biasanya telah ditentukan bagiannya oleh pewaris sebelum meninggal.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas  maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan bahwa untuk bagian anak angkat selain mewaris sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua  kandungnya  juga  mendapat  bagian  dari  orang  tua  angkatnya  berdasarkan  keikhlasan orang  tua  angkatnya  itu,  dengan  jalan  memberikan  hibah/  wasiat  sebelum  pewaris meninggal.

## KESIMPULAN
Dalam  penentuan  harta  waris  pada  masyarakat  Bunut,  yang  dibagikan  kepada  ahli waris  yaitu  hanya  harta  pencarian  tidak  termasuk  harta  bawaan.  Ahli  waris  yang diutamakan  atau  tidak  tertutup  oleh  ahli  waris  manapun  yaitu  isteri  dan  anak-anak  dari pewaris.  Pembagian  warisan  1:1  antara  laki-laki  dan  perempuan,  serta  pembagian  harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah di kalangan ahli waris  yang didampingi oleh tokoh masyarakat setempat yang dianggap paham tentang hukum waris. Dalam pembagian warisan  pada  masyarakat  Bunut,  peran  tokoh  adat  ( ninik  mamak) sangat  penting  dalam memberikan  petuah-petuah,  nasihat,  sebagai  penengah,  dan  dalam  penyelesaian  sengketa warisan  ( penghulu  adat) ,  hal  ini  bertujuan  agar  masing-masing  pihak  merasa  tenang dengan hasil keputusan. Masyarakat adat Bunut yang dulunya belum mengenal pembagian warisan  menurut  hukum  Islam  dan  masih  menggunakan  hukum  adat,  kemudian  setelah keluarnya  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam, sebagian  besar  masyarakat  Bunut  dapat  menerimanya,  karena  sistem  pembagian  adat Melayu Bunut pada hakikatnya sama dengan yang dikehendaki agama Islam yaitu keadilan yang didapat dari musyawarah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia, Eksistensi  dan Adaptabilitas, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005)
Abdullah  Malik  Kamal  Bin  As-Sayyid  Salim, Sahih  Fikih  Sunnah (Penterjemah  Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh ), (Jakarta: Pustaka Azzam, Jakarta, 2007)
Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  Akademika  Pressindo, 1992)
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam , (Yogyakarta: UII Press, 2005)
Ali  Ash-Shabuny, Hukum  Waris Islam, terjemahan Sarmin Syukur,  (Surabaya:  Al-Ikhlas,
1995)
Anggi  Retno  Mutia, Tradisi  Perkawinan  Suku  Petalangan    Di  Desa  Betung  Kecamatan Pangkalan  Kuras    Kabupaten  Pelalawan ,  dalam  jurnal  Sosiologi  UNRI,  JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli – Desember 2018
Arditya  Prayogi, Dinamika  Identitas  Budaya  Melayu    Dalam  Tinjauan  Arkeo- Antropologis ,    makalah  studi  sejarah  dan  sejarah  Islam,  program  Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang
Arif Subyantoro, FX.  Suwarto, Metode dan Teknik Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Andi 2006)
Arina Manasikana, Waris, (Yogyakarta : Pustaka Insani Madani, 2007)
Artikel  Vita  Fitria, Reaktualisasi  Hukum  Islam:  Pemikiran  Munawir  Sjadzali, dalam  (e- journal Akademika; Jurnal Pemikiran Islam, IAIN Metro Lampung)
Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006)
Eman  Suparman, Hukum  Waris  Indonesia  dalam  Perspektif  Hukum  Islam,  Hukum  Adat dan BW , (Bandung: Refika Aditama, 2005)
Hari Suroto, Budaya Austronesia di Papua ,  dalam jurnal Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009
Hasbi Ash-Shiddieqy , Fiqhul Mawaris, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)
Hasbullah,  Toyo,  dan  Awang  Azman  Awang  Pawi, Ritual  Tolak  Bala  Pada  Masyarakat Melayu  (Kajian  Pada  Masyarakat  Petalangan  Kecamatan  Pangkalan  Kuras Kabupaten Pelalawan) , dalam Jurnal ushuluddin Vol. 25 No.1, Januari-Juni 2017
Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al Qur’an, (Jakarta: Tintamas, )
Heppy el Rais, Kamus Ilmiah Populer , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003)
Wikipedia.  “Hazairin.”  Dalam Wikipedia  bahasa  Indonesia,  ensiklopedia  bebas .  Diakses 26 Mei 2019. https://id.wikipedia.org/wiki/Hazairin.
———.  “Suku  Petalangan.”  Dalam Wikipedia  bahasa  Indonesia,  ensiklopedia  bebas . Diakses 26 Mei 2019. https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Petalangan.
Iqbal  Abdurrauf  Saimina  (ed.),  Polemik  Reaktualisasi  Ajaran  Islam,  (Jakarta  :  Pustaka panjimas, 1988)
Ismail  Nurdin  dan  Sri  Hartati, Metodologi  Penelitian  Sosial, (Surabaya:  Media  Sahabat Cendikia, 2019)
Jacob  Vredenbregt, Pengantar  Motodologi  Untuk  Ilmu-ilmu  Empiris ,  (Jakarta:  PT. Gramedia, 1985)
Khaidir, Peran  Batin  Payung  dalam  mempertahankan  adat  kesukuan  desa  Bagan  Laguh kecamatan  Bunut  kabupaten  Pelalawan ,  (Tesis:  Pascasarjana  Universitas  Riau, 2012)
Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009)
Koko Abdul Kodir, Metodologi Studi Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2014)
M.  Idris  Ramulyo  dalam  Eman  Suparman, Hukum  Waris  Indonesia  dalam  Perspektif Islam, Adat, dan BW , (Bandung: Refika Aditama, 2005)
M.  Idris  Ramulyo, Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007)
Md. Salleh Yaapar, “Peri Nama, Asal Usul dan Identiti Melayu: Kearah Pencerahan yang Dinantikan”, dalam    Makalah  Seminar  Asal  Usul  Melayu,  Universiti  Sains Malaysia, t.t.,
Mohamed Anwar Omar Din , Asal-Usul Orang Melayu: Menulis Semula Sejarahnya (The Malay Origin: Rewrite Its History) , dalam Jurnal Melayu (7) 2011: 1 – 82
Muhammad  Ali  Ash-Shabuni, Pembagian  Waris  Menurut  Islam, (Jakarta:  Gema  Insani Press, 1995)
Muhammad  Ali  Ash-Shabuni, Pembagian  Waris  Menurut  Islam, (Jakarta:  Gema  Insani Press, 1995)
Munawir Sjadzali, Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini , (Jakarta : UI Press, 1994)
Nana Syaodih Sukmadirata, Metode Penelitiian Pendidikan (Bandung: Rosda Karya,  2005)
Oloan Sitorus  dan Darwinsyah Minin, Cara Penyelesaian Karya  Ilmiah  (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, dan Disertasi), (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003)
Otje Salman, Hukum Waris Islam, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2002)
S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet V, 2005)
Sigit Sapto Nugroho, Hukum Waris Adat di Indonesia , (Solo: Pustaka Iltizam, 2016)
Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat ,  (Jakarta: Penerbit Universitas, 1996)
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif, (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2009)
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D , (Bandung: Alfabeta, 2012)
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:  PT. Rineka Cipta, 2006)
Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, khulaso fiqhul Islam, bab faraidh , (tp, 2012)
Tenas Effendy, Bujang Tan Domang: Sastra Lisan Orang Petalangan , cet. Ke-2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Warisan  di  Indonesia. (Bandung:  Vorkink  vanHoeve,‘s- Gravenhage, tt)
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam