e-ISSN : 2621-4105

## Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Auntentik Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Pemegang Protokol

## Azzah Safira, Mohamad Fajri Mekka Putra
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia azzahsfr@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kekuatan  pembuktian  salinan  akta  autentik  yang dikeluarkan  oleh  pemegang  protokol  Notaris.  Salinan  dapat  dipercaya  jika  sesuai  dengan  yang aslinya,  hakim  dapat  memerintahkan  untuk  menunjukan  aslinya  dimuka  persidangan  dengan persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah.  Pemegang  protokol  Notaris  dapat  mengeluarkan  salinan akta. Bahwa suatu salinan akta tanpa minuta akta sebagai satu kesatuan tidak memiliki kedudukan hukum terlebih sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Minuta akta yang hilang maka kekuatan pembuktianya  diserahkan  kepada  pertimbangan  hakim  dengan  salinan  memberikan  pembuktian permulaan.  Sifat  kehati-hatian  serta  ketelitianya  wajib  dimiliki  oleh  Notaris,  seharusnya  dalam menjaga  protokol  Notaris,  Notaris  mempunyai  kiat-kiat  agar  protokol  dapat  terurus  dengan  rapi dan  terjaga  Hal  ini  disebabkan  Notaris  merupakan  pejabat  yang  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat agar masyarakat tenang dan merasa aman untuk memiliki alat bukti yang autentik. Kata kunci : Kekuatan Pembuktian; Prototol Notaris; Salinan Akta

## Abstract
This  research  aims  to  find  out  the  strength  of  proofing  authentic  deed  copies  issued  by  Notary protocol holders. A copy can be trusted if in accordance with the original, the judge can order to show  the  original  in  advance  of  the  trial  with  the  approval  of  the  Regional  Supervisory  Board. Notary protocol holders may issue copies. That a copy of the deed without minuta deed as a unit has no legal position especially as a means of evidence in civil cases.  Minuta lost deed  then the evidentiary  force  is  submitted  to  the  judge's  consideration  with  a  copy  providing  preliminary proof.  The  nature  of  prudence  and  transparency  must  be  owned  by  notaries,  should  be  in maintaining notary protocols, Notaries have tips so that protocols can be taken care of neatly and maintained  This  is  because  Notaries  are  officials  who  provide  services  to  the  community  so  that the  community  is  calm  and  feel  safe  to  have  authentic  evidence.  The  purpose  of  this  study  is  to examine the strength of the proof of a copy of a deed made or issued by a non-Notary at the time the act was made, especially if the published copy does not have a deed minuta or the deed is lost. It vanishes where this is not the focus of the three previous studies above.
Keywords: Copy Of Deed; Notary Protocol; Proof Force
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Akta autentik  adalah akta  yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk  memuat  dan  menjelaskan  sesuatu  tindakan  yang  dilakukan  atau  suatu keadaan  yang  dilihat  atau  disaksikan  oleh  pejabat  umum  pembuat  akta  itu 1 . Notaris merupakan pejabat yang memiliki kewenangan dalam membuat alat bukti yang  autentik  dengan  tanggung  jawab  seumur  hidup  terhadap  akta  yang dibuatnya. 2 Seorang  Notaris  kerap  juga  dikatakan  sebagai  seorang  pejabat  yang mulia. 3 Apa  yang ada di akta Notaris itu sendiri memuat  kepentingan para pihak sehingga  akta  Notaris  mampu  menjamin  hak  keperdataan  seseorang  sebagai subjek  hukum. 4 Negara  telah  memberikan  kepercayaan  kepada  Notaris  untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. 5 Melaksanakan  sebuah  jabatan  sebagai  Notaris,  secara  langsung melekatlah  sebuah  tanggung  jawab  yang  berkenan  dengan  alat  bukti  yang  dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang dalam subjek hukum. 6
Protokol Notaris merupakan arsip negara yang harus dijaga, dengan Notaris yang  sudah  meninggal  dunia  maka,  dilakukan  penyerahan  protokol  terhadap Notaris  lain  yang  ditunjuk  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  yang selanjutnya  ditetapkan  oleh  Menteri. 7 Pengalihan  protokol  notaris  tentunya mengakibatkan  perpindahan  tanggungjawab  hukum,  dari  notaris  yang  lama kepada Notaris yang baru, berikut keamanan dalam menjaga akta. 8 Penyimpanan protokol  Notaris  ini  hanya  berlaku  selama  25  (duapuluhlima)  tahun,  setelah  itu Notaris  menyerahkan  laporan  daftar  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pembuatan akta-akta,  surat-surat,  maupun  dokumen  yang  menjadi  kewenangan  Notaris tersebut setiap bulannya kepada MPD di wilayah kerja notaris yang bersangkutan dan khusus mengenai wasiat dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 9
1 Oemar Moechtar, Dasar-Dasar Teknik Pembuatn Akta, Surabaya: Airlangga University Press, 2017, hal 9.
2 Fira  Adhisa  Rivanda,  Pelanggaran  Pemasangan  Papan  Nama  Notaris  Yang  Tidak  Sesuai  Dengan Pelaksanaan Kode Etik Notaris,(Palu: Maleo Law Journal, Volume 5 Issue 2, 2021), hal 110
3 Putu  Bellania  Ariawan,  "Kepastian  Hukum  Wilayah  Jabatan  Notaris  Sebagai  Pemegang  Protokol Notaris  Yang  Berakhir  Masa  Jabatannya",  Jurnal  Hukum  Kenotariatan,  Magister  Kenotariatan  Universitas Udayana, Bali,Vol. 3, 2018, hlm. 327.
4 Rahmawati Boty, Kekuatan Akta Notaris dalam menjamin Hak Keperdataan, Sumatra Barat: Jurnal Cendikia Hukum, 2017. Hal 3
5 I  Ketut  Tjukup  and  others,  ‘Akta  Notaris  (Akta  Otentik)  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Peristiwa Hukum Perdata’, Acta Comitas , 2016, 180–88 <https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p05>.
6 Eko  Permana  Putra,  ‘Kedudukan  Dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Penerima  Protokol  Notaris  Yang
Meninggal Dunia’, Alhurriyah , 05.01 (2020), 1–16
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2608>.
7 Yofi  Permana.  R,  “Pengaturan  Penyerahan  Protokol  Notaris  yang  Telah  Meninggal  Dunia  dan Prakteknya  Di  Provinsi  Sumatera  Barat”.  Tesis,ProgramMagisterKenotariatan  PascasarjanaFakultas HukumUniversitasAndalas, Padang, 2018, hlm. 4.
8 Disca Triana Dewi, ‘Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Kerahasiaan Akta Jika Terjadi Pengalihan Protokol’, Tesis (Jember, 2020).
9 Mohamat Riza Kuswanto and Hari Purwadi, ‘Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia’, Jurnal Repertorium , 2017.
e-ISSN : 2621-4105
Penyimpanan  ini  dapat  dikecualikan  terhadap  akta in  originali .  Akta in originali adalah  asli  akta  yang  diberikan  kepada  yang  langsung  para  pihak  yang berkepentingan  dalam  akta  dan  akta  in  originali  tidak  disimpan  dalam  protokol Notaris, sehingga untuk akta dalam in originali , Notaris tidak dapat mengeluarkan salinan  akta,  kutipan  akta  dan grosse akta.  Sedangkan  akta  yang  disimpan  oleh Notaris  adalah  merupakan  minuta  akta.  Minuta  akta  adalah  asli  akta  yang mencantumkan  tandatangai  para  penghadap,  saksi,  dan  Notaris  yang  disimpan sebagai  bagian  dari  protokol  Notaris. 10 Minuta  akta  Notaris  yang  hilang  atau rusak,  akibat  kelalaian  Notaris  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  pihak  yang memiliki  kausalitas  dalam  akta  dapat  dikatakan  Notaris  tidak  melaksanakan kewajibannya  yang  diatur  oleh  UUJN  karena  pada  dasarnya  nilai  suatu  ke autentikan  dengan  dibuktikanya  dengan  wujud  yang  tertuang  dalam  kertas  serta dibuat oleh pejabat yang berwenang. Penelitian ini mengkaji penyerahan Protokol Notaris kepada pemegang Protokol Notaris yang baru karena Notaris sebelumnya yang  sudah  meninggal.  Kedudukan  salinan  sebagai  alat  bukti  akan  menjadi multitafsir  tanpa  minuta  akta.  Alat  bukti  sempurna  memiliki  tiga  kekuatan pembuktian  yaitu  kekuatan  pembuktian  lahiriah  ( uitwendige  bewijsracht ), kekuatan pembuktian formal ( formele bewijsracht ), kekuatan pembuktian material ( meteriele bewijsracht ). 11
Terdapat  beberapa  penelitian  yang  memiliki  topik  pembahasan  serupa, yakni pertama penelitian yang dilakukan oleh Julianty (2022), 12 dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta, perubahan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas dan tanggung jawab hukum Notaris yang akta perubahan  perseroan  tidak  terdaftar.  Kedua,  penelitian  yang  dilakukan  oleh Yuliandari  (2021). 13 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  langkah  hukum yang  dapat  ditempuh  oleh  notaris  yang  merasa  dirugikan  karena  diberhentikan secara tidak hormat tanpa melalui proses pembelaan berdasarkan surat keputusan pemberhentian  yang  dibuat  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  atas rekomendasi  Majelis  Pengawas  Notaris.  Ketiga,  penelitian  yang  dilakukan  oleh Nanda  (2021) 14 yang berfokus dalam menganalisis kebijakan  Konvensi  Apostille di Indonesia dan tanggung jawab Notaris dalam proses legalisasi dokumen. Kajian pada penelitian ini adalah berkaitan dan lebih memfokuskan pembahasannya pada kekuatan  pembuktian  salinan  akta  autentik  yang  dikeluarkan  oleh  pemegang
10 Haji Said Salim, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
11 Miken  Fadilah  Peran,  Notaris  dalam  Pemabagian  Warisan  berdasarkan  KUH  Perdata,  (Lombok: Jurnal IUS kajan hukum dan keadilan, 2021, vii
12 Vivy  Julianty,  Mohamad  Fajri,  and  Mekka  Putra,  ‘Kedudukan  Hukum  Akta  Penegasan  Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan Vivy’, Jurnal USM Law Review , 5.1 (2022), 239–52 <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4871>.
13 Nilna  Muna  Yuliandari  and  Yu  Un  Oppusunggu,  ‘Upaya  Hukum  Notaris  Yang  Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara’, Jurnal USM Law Review , 4.2 (2021), 844 <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4363>.
14 Reza Ria Nanda and Rouli Anita Velentina, ‘Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga  Negara  Asing  Menurut  Konvensi  Apostille’, Jurnal  USM  Law  Review ,  5.1  (2022),  270–81 <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4920>.
e-ISSN : 2621-4105
protokol  Notaris.  Penelitian  ini  menjadi  penting  untuk  dilakukan  agar  kekuatan pembuktian  notaris  dalam  membuat  kedudukan  salinan  sebagai  alat  bukti  agar tidak terjadi multitafsir tanpa minuta akta terhadap salinan akta  yang dibuat  atau dikeluarkan oleh  yang bukan Notaris pada saat akta itu dibuat. Tujuan penelitian untuk  mengkaji  mengenai  kekuatanya  pembuktian  terhadap  salinan  akta  yang dibuat atau dikeluarkan oleh yang bukan Notaris pada saat akta itu dibuat, terlebih jika salinan yang dikeluarkan tidak memiliki minuta akta atau aktanya hilang dan lenyap  dimana  hal  ini  tidak  menjadi  fokus  dalam  ketiga  penelitian  sebelumnya diatas.
2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  penulisan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder atau penulisan hukum kepustakaan. 15 Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti teori hukum, pendapat para sarjana  dan  juga  berbasis  pada  analisis  hukum,  baik  hukum  dalam  arti  “ las  as  it written in the books” (dalam peraturan perundang-undangan), maupun dalam arti “law  as  it  decide  by  judge  through  jufical  process” (putusan-putusan pengadilan. 16 Data  sekunder  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  yaitu Kitab  Undang-Undang  hukum  perdata  dan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang  Undang  30  tahun  2004, Undang-Undang  Nomor  43  tahun  2009  tentang  Kearsipan,  dan  bahan  hukum sekunder  yaitu  rencana  undang-undang  hasil-hasil  penelitian,  hasil  karya  ilmiah, buku-  buku  dan  lain  sebagainya,  dan  mencari  sumber  informasi  lainnya  seperti mengunduh bahan hukum dari internet. Data penelitian dianalisis secara kualitatif yang  dilakukan  melalui  pengorganisasian  dan  pengurutan  data  membagi  secara rinci  menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola,  mencari  dan  menemukan  apa  yang disampaikan  pada  orang  lain.  selanjutnya  dianalisis  bersama  studi  kepustakan, dengan dikaitkan dengan  peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang  terkait  dengan  pokok  permasalahan  sehingga  dapat  ditarik  menjadi kesimpulan, lalu dapat dijadikan jawaban atas permasalahan yang ada.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Kekuatan  Pembuktian  Salinan  Autentik  Yang  Dibuat  Oleh  Protokol Notaris Dengan Notaris Yang Sudah Meninggal Dunia.
Notaris  dalam  menjalankan  jabatanya  dituntut  agar  selalu  jujur,  tidak berpihak  dan  selalu  berhati-hati  yang  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1),  (2)  dan  (3) UUJN,  karakteristik  tersebut  diharapkan  Notaris  dapat  menjalankan  jabatanya sebaik-baiknya.  Akta  autentik  Notaris  merupakan  alat  bukti  yang  sempurna  bagi
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2010) <uri: https://lib.ui.ac.id/detail?id=6324&lokasi=lokal%0A>.
16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2015) <uri: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20439459&lokasi=lokal%0A>.
e-ISSN : 2621-4105
para  pihak  yang  melaksanakan  perbuatan  hukum  tertentu  yang  memuat  hak  dan kewajiban  para  pihak  yang  diuraikan  secara  jelas  dalam  akta  autentik  Notaris tersebut. 17 Pembuatan minuta akta dilakukan sekali sehingga tidak memiliki akta kedua  atau  ada  dua  minuta  akta  yang  sama.  Kekuatan  pembuktian  yang  bersifat materiil  dari  akta  Notaris  merupakan  suatu  kepastian  bahwa  setiap  para  pihak tidak  hanya  menghadap  dan  menerangkan  kepada  Notaris,  tetapi  membuktikan bahwa  mereka  juga  telah  melakukan  seperti  apa  yang  dicantumkan  kedalam akta. 18
Salinan akta berdasarkan Pasal 1 angka 9 UUJN, adalah salinan akta salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa  "diberikan  sebagai  salinan  yang  sama  bunyinya".  Minuta  akta  adalah  asli akta  yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi,  dan Notaris,  yang disimpan  sebagai  bagian  dari  protokol  Notaris.  Kewajiban  dalam  menjaga protokol  Notaris  diatur  dalam  Pasal  57  UUJN  bahwa  “ grosse akta,  salinan  akta, kutipan akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah.” Protokol  Notaris  yang  diserahkan  kepada  pemegang  protokol  Notaris  jika  akta tersebut  telah  dibuatkan,  namun  penghadap  meminta  salinan  akta  tersebut  maka pemegang protokol dapat mengeluarkan salinan akta. 19
Pada penyelesaian perkara perdata tahap pembuktianya memegang peranan penting agar hakim dapat menilai ada atau tidaknya peristiwa, hak dan kewajiban yang  dilanggar  sehingga  hakim  dapat  menentukan  putusan  yang  seadil-adilnya. Salah  satunya  melalui  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  Notaris,  Hakim  yang berwenang untuk memerintahkan kepada Notaris untuk mengajukan akta yang asli di muka sidang dengan melalui persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Pasal 1881  ayat  (2)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  selanjutnya  disebut KUHPer, menerangkan bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan hanya pada akta asli,  sedangkan  salinan  serta  ikhtisar-ikhtisar  dapat  dipercaya  jika  sesuai  dengan asli, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk mempertunjukannya 20 .
Tidak adanya minuta akta menjadikan salinan akta tersebut multitafsir yang dapat  memicu  permasalahan  apakah  benar  isi  yang  tertuang  dalam  salinan  sama dengan  minuta  asli  yang  mana  kekuatan  pembuktian  dari  surat  atau  alat  bukti tertulis  tetap  terletak  pada  aslinya.    Isi  dalam  salinan  akta  terdapat  pernyataan Notaris dari awal dan akhir yang menerangkan bahwa para pihak telah menghadap
17 Abdul Bari Azed, Profesi Notaris Sebagai Profesi Mulia (Jakarta: Media Ilmu, 2005).
18 Gana Prajogo, Abdul Salam, Otentisitas Akta Notaris Yang Ditandatangani Melalui Online Dimasa Pandemi Covid 19, Palar, (Bogor: Pakuan Law Review, 2022) hal 112
19 Rosa  Wardani  and  Agung  Iriantoro,  ‘Penyimpangan  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Berakibat Tidak Adanya Kepastian Hukum Terhadap Penerima Protokol Tanpa  Diikuti  Penyerahan  Protokol’, Imanot :  Jurnal  Kemahasiswaan  Hukum  &  Kenotariatan ,  1.1  (2021), 118–41.
20 Candella  Angela  Anatea  Taliwongso,  Dientje  Rumimpunu,  and  Muhammad  Hero  Soepeno, ‘Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 KUH Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn)’, Muhammad Hero Soepeno , 10.3 (2022).
e-ISSN : 2621-4105
kepada  Notaris,  dan  di  akhir  akta  terdapat  keterangan  mengenai  minuta  akta  itu telah ditandatanganin dengan lengkap.
Ketentuan dalam Pasal 1889 KUHPer memuat  apabila tanda alas hak  yang asli  yang  sudah  tidak  ada  lagi,  maka  salinannya  memberikan  bukti  apabila  akta sudah  tidak  ada,  dengan  ketentuan-ketentuan  bahwa  salinan  yang  dibuat  atas perintah  Hakim  didepan  kedua  belah  pihak  sebagaimana  saat  dibuatkannya  akta, hal ini berlandaskan persetujuan para pihak dan  salinan yang dikeluarkan setelah salinan pertama sudah dikeluarkan, sedangkan salinan yang dapat dijadikan bukti permulaan apabila salinan akta tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuat dan salinan autentik dari salinan autentik atau dari akta di bawah tangan,  menurut  keadaan,  dapat  memberikan  suatu  bukti  permulaan  tertulis. Salinan  dapat  diajukan  menjadi  alat  bukti  maupun  alas  bukti  dengan  bergantung pada  keadaan  dimana  salinan  itu  dibuat  sehingga  dapat  dijadikan  alat  bukti autentik,  dengan  penetapan  oleh  hakim  maka  kekuatan  pembuktian  salinan  yang sudah hilang minuta aktanya tetap dijadikan alat bukti yang autentik.
3.2 Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Yang Hilang
Minuta  akta  yang  hilang  akibat  kelalaian  Notaris  dalam  menjalankan jabatanya,  sehingga  merugikan  para  pihak,  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban. Menjalani  profesi  Notaris  memikul  banyak  kewajiban  atau  tanggung  jawab terlebih  kepada  produk  hukum  yang  dibuatnya.  Tanggung  jawab  adalah keadaan di  mana  wajib  menanggung  segala  sehingga  kewajiban  menanggung, memikul jawab,  menanggung  segala  sesuatu  yang  menjadi  akibat. 21 Tanggung jawab Notaris sendiri sudah diatur dalam undang-undang. Selain untuk membuat akta,  Notaris  juga  mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  penyimpanan  akta  yang dibuatnya. Akta notaris yang merupakan akta autentik mempunyai fungsi terhadap para  pihak  yang  membuatnya  yaitu: 22 sebagai  bukti  bahwa  para  pihak  yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu; sebagai bukti bagi para pihak bahwa  apa  yang  tertulis  dalam  perjanjian  adalah  menjadi  tujuan  dan  keinginan para pihak; sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.
Pertanggung  jawaban  atas  hilangnya  minuta  akta  dapat  dimintai pertanggung jawaban baik secara perdata maupun pidana.
a. Sanksi Pidana
Keberadaanya  Notaris  bisa  mengurangi  serta  mencegah  permasalahan yang  ada,  karena  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  membantu  menciptakan kepastian  hukum  serta  perlindungan  hukum.  Notaris  dalam  menjalankan
21 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Edisi  Ketiga (Jakarta:  Balai Pustaka, 2002).
22 Haji Said Salim, Hukum Kontrak : Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
jabatannya  perlu  menanamkan  sifat  kehati-hatian.  Sifat  kehati-hatian  baik dalam membuat akta mapun meyimpan aktanya.
Akta  merupakan  arsip  negara  bukan  milik  Notaris  yang  membuatnya, berdasarkan  Pasal  1  angka  13  UUJN.  Ketentuan  ini  juga  diatur  di  Undang- Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa arsip negara rekaman kegiatan  atau  peristiwa  dalam  berbagai  bentuk  dan  media  sesuai  dengan perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  dibuat  dan  diterima oleh  lembaga  Negara,  pemerintahan  daerah,  lembaga  pendidikan,  perusahaan, organisasi  politik,  organisasi  kemasyarakatan  dan  perseorangan  dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kelalaian Notaris  yang menyebabkan hilangnya atau musnahnya minuta akta  dapat  menjadikan  persoalan  hukum,  serta  mengurangi  rasa  kepercayan masyarakat  terhadap  jabatan  seorang  Notaris  dalam  membuat  alat  bukti. Notaris  merupakan  kepanjangan  tangan  negara  dalam  bidang  hukum  perdata. Mengenai tanggung jawab Notaris terhadap aktanya tidak diatur dalam UUJN, UUJN  hanya  mengatur  sanksi  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Notaris terhadap  UUJN.  Sehingga  hal  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Kearsipan. Notaris  yang  tidak  dapat  menjaga  minuta  aktanya  sehingga  akta  tersebut hilang/musnah  dapat  dikenakan  Pasal  83  Undang-undang  Nomor  43  tahun 2009  tentang  Kearsipan.  Menghilangkan  minuta  akta  dapat  dikategorikan sebagai  upaya  pemusnahan  arsip  negara  sehingga  dapat  dipidana.  kumpulan protokol  Notaris  di  dalamnya  menyimpan  banyak  informasi  penting  sehingga diharuskan  Notaris  mempunyai  kantor  yang  aman  terhadap  penyediaan protokol Notaris karena tidak mungkin Notaris memiliki sedikit akta.
b. Sanksi Perdata
Hilangnya  minuta  akta  menjadikan  para  pihak  mengalami  kerugian karena minuta merupakan alat bukti autentik yang didalamnya berisi mengenai hak  dan  kewajiban  yang  telah  ditandatangani  sehingga  tidak  bisa  diganggu gugat sebelum ada pihak yang membuktikan bahwa akta tersebut palsu. Notaris dapat  dikenakan  Pasal  1365 KUHPer. Tiap perbuatan melanggar hukum  yang membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  menggantikan  kerugian  tersebut”  Notaris yang  melanggar  hukum  dapat  dimintakan  untuk  bertanggung  jawab  secara hukum  apabila  memenuhi  kesalahan  yang  dilakukan.  Adanya  4  unsur  bahwa telah  terjadinya  perbuatan  melawan  hukum  adalah:  adanya  perbuatan,  unsur kesalahan,  adanya  kerugian  yang  diderita  dan  adanya  hubungan  kausalitas antara  kesalahan  dan  kerugian.Perihal  kesalahan  dalam  perbuatan  melanggar hukum,  dalam  hukum  perdata  tidak  membedakan  antara  kesalahan  yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pelaku. 23 Hal tersebut diatur dalam Pasal 1366 KUHPer.
23 Kunni Afifah, ‘Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatny’, Lex Renaissance , 2 (2017), 147.
e-ISSN : 2621-4105
Notaris yang menghilangkan minuta akta dengan sadar melanggar ketentuan Pasal  16  ayat  (1)  huruf  b,  bahwa  Notaris  berkewajiban  menyimpan  minuta  akta sebagai  bagian  dari  protokol,  jika  Notaris  lalai  terhadap  jabatannya  maka  dapat dikenakan  sanksi  adminitrastif,  berupa  peringatan  tertulis,  pemberhentian sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian  dengan  tidak hormat.  Minuta  akta  seharusnya  dapat  dijakan  perlindungan  hukum  bagi  para pihak namun dengan hilangnya minuta, Notaris sudah melakukan kesalahan yang menyebabkan  kerugian  bagi  para  pihak  dalam  akta  serta  negara,  sehingga  unsur melawan  perbuatan  hukum  terpenuhi.  Notaris  dalam  kehadiranya  bertugas melayani  masyarakat  untuk  membuat  akta  autentik  sehingga  para  pihak  dapat perlindungan hukum.
4. PENUTUP
Hasil penelitian menujukan kekuatan pembuktian salinan akta autentik yang dikeluarkan oleh notaris pemegang protokol dapat mengeluarkan Salinan. Salinan akta mempunyai  kekuatan pembuktian  yang sama dan melekat  pada minuta akta tersebut jika dalam isi minuta sama dengan minuta. Minuta akta yang hilang maka kekuatan  pembuktianya  diserahkan  kepada  pertimbangan  hakim.  berdasarkan Apabila  tanda  alas  hak  yang  asli  yang  sudah  tidak  ada  lagi,  maka  salinannya memberikan  bukti  dengan  beberapa  ketentuan.  Salinan  disahkan  dengan  proses penetapan  pengadilan  sehingga  dapat  dijadikan  alat  bukti  autentik,  dengan penetapan  oleh  hakim  maka  kekuatan  pembuktian  salinan  yang  sudah  hilang minuta  aktanya  tetap  dijadikan  alat  bukti  yang  autentik.  Hilangnya  minuta  akta dapat dimintai pertanggung jawaban Notaris baik secara perdata maupun pidana. Sifat  kehati-hatian  serta  ketelitianya  wajib  dimiliki  oleh  Notaris,  dalam  menjaga Protokol  Notaris,  Notaris  mempunyai  kiat-kiat  agar  protokol  dapat  ter-urus dengan  rapih  dan  terjaga.  Salah  satunya  dengan  menjaga  kantornya  agar  tetap aman  dan  rapih  sehingga  akta-akta  yang  disimpan  tetap  terjaga.  Hal  ini disebabkan  Notaris  merupakan  pejabat  yang  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  agar  masyarakat  tenang  dan  merasa  aman  untuk  memiliki  alat  bukti yang autentik.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifah, Kunni, ‘Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatny’, Lex Renaissance , 2 (2017), 147 Azed,  Abdul  Bari, Profesi  Notaris  Sebagai  Profesi  Mulia (Jakarta:  Media  Ilmu, 2005)
Dewi,  Disca  Triana,  ‘Tanggung  Jawab  Notaris  Pemegang  Protokol  Terhadap Kerahasiaan Akta Jika Terjadi Pengalihan Protokol’, Tesis (Jember, 2020) Julianty,  Vivy,  Mohamad  Fajri,  and  Mekka  Putra,  ‘Kedudukan  Hukum  Akta Penegasan  Notaris  Terhadap  Akta  Perubahan  Perseroan  Terbatas  Yang Tidak  Didaftarkan  Vivy’, Jurnal  USM  Law  Review ,  5.1  (2022),  239–52 <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4871>
e-ISSN : 2621-4105
Kuswanto,  Mohamat  Riza,  and  Hari  Purwadi,  ‘Urgensi  Penyimpanan  Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia’, Jurnal Repertorium , 2017
Nanda,  Reza  Ria,  and  Rouli  Anita  Velentina,  ‘Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam
Legalisasi  Dokumen  Warga  Negara  Asing  Menurut  Konvensi  Apostille’, Jurnal USM Law Review , 5.1 (2022), 270–81
<https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4920>
Nasional, Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
Putra,  Eko  Permana,  ‘Kedudukan  Dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Penerima Protokol  Notaris  Yang  Meninggal  Dunia’, Alhurriyah ,  05.01  (2020),  1–16 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2608>
Salim,  Haji  Said, Hukum  Kontrak :  Teori  Dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
———, Teknik  Pembuatan  Akta  Satu  (Konsep  Teoretis,  Kewenangan  Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2010) <uri: https://lib.ui.ac.id/detail?id=6324&lokasi=lokal%0A>
———, Pengantar  Penelitian  Hukum (Jakarta:  UI-Press,  2015)  <uri: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20439459&lokasi=lokal%0A>
Taliwongso, Candella Angela Anatea, Dientje Rumimpunu, and Muhammad Hero Soepeno, ‘Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata  Di  Tinjau  Dari  Pasal  1870  KUH  Perdata  (Studi  Kasus  Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn)’, Muhammad Hero Soepeno , 10.3 (2022) Tjukup,  I  Ketut,  I  Wayan  Bela  Siki  Layang,  Nyoman  A.  Martana,  I  Ketut Markeling,  Nyoman  Satyayudha  Dananjaya,  I  Putu  Rasmadi  Arsha  Putra,
and  others,  ‘Akta  Notaris  (Akta  Otentik)  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam Peristiwa Hukum Perdata’, Acta Comitas , 2016, 180–88 <https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p05>
Wardani,  Rosa,  and  Agung  Iriantoro,  ‘Penyimpangan  Majelis  Pengawas  Daerah (MPD) Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Berakibat Tidak Adanya Kepastian  Hukum  Terhadap  Penerima  Protokol  Tanpa  Diikuti  Penyerahan Protokol’, Imanot :  Jurnal  Kemahasiswaan  Hukum  &  Kenotariatan ,  1.1 (2021), 118–41
Yuliandari, Nilna Muna, and Yu Un Oppusunggu, ‘Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan  Dengan  Tidak  Hormat  Ditinjau  Dari  Peradilan  Tata  Usaha
Negara’, Jurnal USM Law Review , 4.2 (2021), 844 <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4363>