Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang
Indah Damayanti 1 ,  Reva Maria Valianti 2 , Mursalin 3
1 Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang, indahdamayanti99917@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang, revavalianti@univpgripalembang.ac.id
3 Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang, mursalin@univpgri-palembang.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  analisis  potensi  dan  kontribusi  pajak  reklame  dalam meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  Kota  Palembang.  Jenis  Penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Badan  Pengelolaan  Pajak  Daerah  Kota  Palembang.  Variabel dalam  penelitian  ini  adalah  potensi  dan  kontribusi  pajak  reklame.  Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan jenis studi kepustakaan dan dokumentasi. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  terhadap  seluruh  data  yang  diperoleh  di  Badan Pengelolaan  Pajak  Daerah  Kota  Palembang,  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  antara  lain penerimaan  pajak  reklame  di  Kota  Palembang  memiliki  potensi  yang  cukup  besar  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Palembang,  potensi  penerimaan    pajak  reklame  pada  tahun  2020 adalah  sebesar  Rp  21.290.052.939.  Kontribusi  yang  diberikan  pajak  reklame  terhadap  Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang ma sih tergolong “sangat kurang” karena rasio kontribusi yang diberikan pada  tahun  2016  sampai  tahun  2019  rata-rata  kurang  dari  10%.  Upaya-upaya  untuk  meningkatkan penerimaan  pajak  reklame  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Palembang  dengan  melakukan pendataan  secara  rutin  terhadap  objek  pajak  reklame  yang  baru  dan  yang  sudah  ada,  serta melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.
Kata Kunci : Potensi, Kontribusi, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  analysis  of  the  potential  and  contribution  of  advertisement  tax  in increasing the original income of Palembang City. This type of research is descriptive research. This research was conducted at the Regional Tax Management Agency of Palembang City.The variable in this  study  is  the  potential  and  contribution  of  advertisement  tax.  The  data  used  are  secondary  data with  data  collection techniques  using  the type  of  study  of  literature  and  documentation.Based  on the results of research conducted on all data obtained at the Palembang City Regional Tax Management Agency,  several  conclusions  can  be  drawn  including  advertisement  tax  revenue  in  the  city  of Palembang having considerable potential towards the Original Revenue of the City of Palembang, the potential  for  advertisement  tax  revenue  in  2020  is  Rp.21,290,052,939.  The  contribution  of advertisement tax to Palembang's Original Local Revenue is still classified as "very less" because the ratio  of  contributions  made  in  2016  to  2019  is  on  average  less  than  10%.  Efforts  to  increase  the advertisement tax revenue of Palembang's Original Local Revenue by routinely collecting data on new and existing advertisement tax objects, and conducting counseling / socialization to taxpayers to carry out their tax obligations properly and correctly.
Keywords : Potential, Contributions, Advertisement Tax, Local Revenue

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan    negara  yang  menganut  sistem  otonomi  daerah  dengan menjalankan  tugas  dan  wewenang  pemerintahannya  .  Otonomi  daerah  merupakan salah  satu  wujud  reformasi  terhadap  penyelenggaraan  pemerintah  daerah Provinsi/Kabupaten/Kota  guna  mengantisipasi  berbagai  tuntutan  perubahan ketatanegaraan  tersebut  dalam  menghadapi  tantangan  persaingan  global  baik  di
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index
palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index
dalam maupun luar negeri yang tercantum dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Adanya  otonomi  daerah  di  Indonesia,  menuntut  setiap  daerah  atau  Kota mampu merencanakan sumber pendapatan tiap daerah maupun Kota, mempersiapkan  sumber  daya  manusia  yang  baik,  sumber  keuangan  yang  cukup serta  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  dalam  pelaksanaannya.  Pelaksanaan otonomi  daerah  memberikan  kewenangan  kepada  daerah  untuk  mengatur  dan mengelola  rumah  tangga  daerahnya  masing-masing  guna  mendukung  kemajuan pemerintahan.
Pemerintah  yaitu  sebagai  penggerak  sekaligus  pendorong,  masing-masing daerah  tersebut  yang  harus  bertindak  lebih  efektif  dan  efisien  secara  optimal  agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pemerintah  daerah  harus    mencari  sumber-sumber  lainnya  yang  ada  di  daerah masing-masing  untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah  daerah  wajib  aktif  menggali  potensi  keuangannya,  baik  melalui intensifikasi  yaitu  dengan  pemanfaatan  secara  optimal  sumber  pendapatan  daerah maupun  melalui  ekstensifikasi  objek  pendapatan  daerahnya,  untuk  memenuhi kebutuhan  pembiayaan  pemerintah  dan  pembangunan  didaerahnya  melalui Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Untuk  meningkatkan  akuntabilitas  dan  keleluasaan dalam pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk penetapan Anggaran Pendapatan  dan  Biaya  Daerah  (APBD)  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi masing-masing  daerah.  Sumber-sumber  penerimaan  daerah  yang  potensial  harus digali  secara  maksimal  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, termasuk  diantaranya    merupakan    pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  sejak lama sudah menjadi salah satu unsur PAD yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan  yang  dimiliki  masing-masing  daerah,  maka  semakin  tinggi  peranan  PAD dalam  struktur  keuangan  daerahnya.  Salah  satu  sumber  PAD  dalam  APBD  adalah pajak daerah.
Secara  umum  pajak  adalah  pungutan    paksa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah terhadap  Wajib  Pajak  dengan  membayar  iuran  wajib  kepada  Negara  berdasarkan undang-undang.  Ciri  khas  pajak  dibanding  dengan  jenis  pungutan  lainnya  adalah Wajib Pajak (Tax Payer) tidak menerima jasa timbal balik yang dapat ditunjuk secara langsung  dari  pemerintah.  Di  Indonesia  pemungutan  pajak  menggunakan  sistem pemungutan  pajak Self  Assessment  System ,  yaitu  suatu  sistem  pemungutan  pajak yang memberikan wewenang kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk  menghitung,  membayar  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang  harus dibayar  dan  aparat  pajak  (fiskus)  hanya  bertugas  melakukan  penyuluhan, pembinaan,  pengawasan  dan  pemeriksaan  terhadap  kewajiban  perpajakannya. Dengan  sistem  ini  pelaksanaan  administrasi  perpajakan  diharapkan  dapat mempermudah dalam pelaksanaan, tertib dan terkendali.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009,  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  terbagi  menjadi  dua  yaitu  Pajak  Provinsi  dan  Pajak Kabupaten/Kota.  Menurut  pasal  1    Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 menyatakan  bahwa  :  “Pajak  daerah  yang  disebut  pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan  Undang-Undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.” Dengan  adanya  peraturan  daerah  tentang  pengenaan  pemungutan  pajak
memberikan  peluang  kepada  daerah  Kabupaten/Kota  untuk  memungut  jenis  pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat. Pendapatan jenis pajak lainnya harus benar-benar bersifat spesifik dan potensial di daerah.
Berdasarkan  pengertian  di  atas  dimaksudkan  untuk  memberikan  keleluasaan kepada  daerah  Kabupaten/Kota  dalam  mengantisipsi  situasi  dan  kondisi  serta perkembangan  perekonomian  daerah  pada  masa  yang  akan  mendatang. Pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah  Kabupaten/Kota kepada masyarakat  juga  bertujuan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  tugas-tugas pemerintah,  pembangunan  dan  pembinaan  kemasyarakatan  secara  berdayaguna dan berhasil dalam upaya meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat.
Di  Kota  Palembang    pajak  daerah  merupakan  sumber  penerimaan  yang berpotensi.  Salah  satunya  pemungutan  pajak  reklame  yang  berupa  pemungutan melalui  semua  kegiatan  mengenai  penyelenggaraan  reklame  baik  didalam  maupun di  luar  gedung.  Pajak  reklame  merupakan  bagian  dari  Pajak  Daerah  yang  diatur dalam  peraturan  daerah  Nomor  28  Tahun  2009  yang  menyatakan  bahwa  Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak. Objek pajak reklame  adalah semua penyelenggara  reklame.  Sedangkan  reklame  adalah  benda,  alat,  perbuatan,  atau media  yang  bentuk  dan  corak  yang  ragamnya  dirancang  untuk  tujuan  komersial memperkenalkan,  menganjurkan,  mempromosikan,  atau  untuk  menarik  perhatian umum  terhadap  barang,  jasa,  orang,  atau  badan,  yang  dapat  dilihat,  dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
Mengingat  pentingnya  pajak  daerah  sebagai  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD), maka Pemerintah Kota Palembang berusaha memungut pajak daerah secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan  serta  dapat  mencapai  target  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  yang telah  ditetapkan  dalam  rangka  optimalisasi  dan  usaha  meningkatkan  kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) adalah suatu instansi yang bertujuan untuk  mengumpulkan  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  bersumber dari  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dan  pajak  lainnya  untuk  pembangunan daerah.  Agar  terwujudnya  keinginan  tersebut,  supaya  pengelolaan  pendapatan  asli daerah  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  serta  berhasil,  maka  dengan  keputusan Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  Nomor  14  Tahun  2010  tentang  pajak  reklame, serta  peraturan  Walikota  Palembang  Nomor  18  Tahun  2011  tentang  Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Reklame.
Target  dan  realisasi  Pajak  Reklame  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  pada  tahun 2016  sampai  dengan  tahun  2019  berdasarkan  sumber  dari  Badan  Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

## Tabel Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Palembang Periode Tahun 2016-2019
Tahun Target Pajak Reklame (Rp) Realisasi Pajak Reklame (Rp) % 2016 15.604.719.571 16.567.211.469 106,17 2017 17.605.000.000 18.113.700.816 102,89 2018 19.200.000.000 17.641.773.173 91,88 2019 20.000.000.000 20.084.955.603 100,42
Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Palembang, 2020.
Tabel Target dan Realiasi Pendapatan Asli Daerah

## Kota Palembang Periode Tahun 2016-2019
Tahun Target Pendapatan Asli Daerah (Rp) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) % 2016 840.572.306.099 781.346.935.715 92,95 2017 1.099.308.967.841 1.091.704.605.854 99.31 2018 1.100.505.155.700 953.257.612.127 86,62 2019 1.657.808.205.237 1.081.514.950.141 65,24
Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Palembang, 2020.
Berdasarkan data di atas, realisasi pajak reklame dari tahun 2016 hingga 2019 memiliki  potensi  yang  baik  bagi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Palembang. Namun  dari  data  di  atas,  Realisasi  Pendapatan  Asli  daerah  (PAD)  dari  tahun  2016 hingga  tahun  2019  kurang  baik.  Sehingga  dapat  dikatakan  kurangnya  kontribusi yang  baik  bagi  Pendapatan  Asli  Derah  (PAD)  Kota  Palembang.  Upaya  peningkatan penerimaan  pajak  reklame  dari  tahun  ke  tahun  diharapkan  mampu  memberikan kontribusi serta pengaruh yang baik bagi perkembangan pembangunan serta mampu meningkatkan PAD Kota Palembang.

## B. KAJIAN TEORI Definisi Pajak
Definisi  Pajak  menurut  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2009  tentang Perubahan  Keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  pada  Pasal  1  Ayat  1  berbunyi “Pajak  adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terhutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ”
Menurut  Mardiasmo  (2018:3),  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapatkan jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukan  dan  yang  digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

## Fungsi Pajak
Menurut Mardiasmo (2018:4), ada dua fungsi pajak yaitu :
1. Fungsi Anggaran ( Budgetair)
Pajak  berfungsi  sebagai  salah  satu  sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk membiayai pengeluaranya.
2. Fungsi Mengatur ( Regulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

## Pengelompokan Pajak
Menurut Mardiasmo (2018:7), terdapat tiga pengelompokan pajak yaitu :
1)    Menurut Penggolongannya
 Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib     Pajak dan tidak dapat di limpahkan kepada orang lain.
 Pajak  Tidak  Langsung,  yaitu  pajak  yang  pada  akhirnya  dapat  dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

## 2)   Menurut Sifatnya
 Pajak  Subjektif,  yaitu  pajak  yang  berpangkal  atau  berdasarkan  pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak
 Pajak  Objektif,  yaitu  pajak  yang  berpangkal  pada  objeknya,  tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3)   Menurut Lembaga Pemungutnya
 Pajak  Pusat,  yaitu  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat  dan digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  Negara.  Contoh  :  Pajak Penghasilan, Pajak Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
 Pajak  Daerah,  yaitu  pajak  yang  dipungut  oleh  Pemerintah  Daerah  dan digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  daerah.  Pajak  daerah  terdiri atas :
 Pajak Provinsi
 Pajak Kabupaten/Kota

## Pajak Reklame
Pajak  reklame  adalah  pajak  atas  penyelenggaraan  reklame.  Sedangkan reklame  itu  sendiri  adalah  benda,  alat,  perbuatan,  atau  media  yang  di  bentuk  dan corak  ragamnya  dirancang  untuk  tujuan  komersil  memperkenalkan,  menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. (Perda Kota Palembang No. 14 Tahun 2010 pasal 1).

## Subjek dan Wajib Pajak Reklame
Subjek  Pajak  reklame  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menggunakan reklame.  Wajib  Pajak  reklame  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang menyelenggarakan reklame. (Perda Kota Palembang No. 14 Tahun 2010 pasal 3).

## Objek Pajak Reklame
Objek  Pajak  reklame  adalah  semua  penyelenggara  reklame.  Penyelenggara reklame  dapat  dilakukan  oleh  penyelenggara  reklame  atau  perusahaan  jasa periklanan  yang  terdaftar  pada  badan  pengelola  pajak  daerah  (Perda  Kota Palembang  No.14  Tahun  2010  pasal  2).  Dibawah  ini  yang  termasuk  objek  pajak reklame :
1) Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron / Large Electronic Display (LED) dan sejenisnya
2) Reklame kain
3) Reklame melekat, stiker
4) Reklame selebaran
5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
6) Reklame udara
7) Reklame apung
8) Reklame suara
9) Reklame film (slide)

## 10)  Reklame peragaan

## Dasar Hukum Pengenaan Pajak Reklame
Pemungutan pajak reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak reklame di Kota Palembang adalah sebagai berikut:
1)  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.
2)  Undang-Undang  Nomor  34  tahun  2000  yang  merupakan  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  18  tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.
3)  Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  Nomor  14  Tahun  2010  tentang  Pajak Reklame.
4)  Peraturan  Walikota  Palembang  Nomor  18  Tahun  2011  tentang  Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Reklame.

## Dasar Pengenaan Pajak Reklame
Dasar  pengenaan  pajak  reklame  adalah  Nilai  Sewa  Reklame  (Perda  Kota Palembang  No.  14  Tahun  2010  pasal  4)  Nilai  Sewa  Reklame  (NSR)  adalah  nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Nilai Sewa  Reklame  ditentukan  melalui  Nilai  Jual  Objek  Reklame  (NJOR)  dan  Nilai Strategis  Pemasangan  Reklame  (NSPR).  Perhitungan  Nilai  Sewa  Reklame  (NSR) ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah.  Peraturan  Daerah  menetapkan  bahwa  NSR ditetapkan  oleh  Bupati/Walikota  dengan  persetujuan  DPRD  Kabupaten/Kota  yang bersangkutan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.
 NSR = Nilai Sewa Reklame
 NJOR = Nilai Jual Objek Reklame
 NSPR = Nilai Sewa Pajak Reklame
Apabila  Reklame  diselenggarakan  oleh  pihak  ketiga,  nilai  Sewa  Reklame tersebut  ditetapkan  berdasarkan  nilai  kontrak  reklame.  Apabila  reklame diselenggarakan sendiri maka Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor  jenis,  bahan  yang  digunakan,  lokasi  penempatan,  waktu,  jangka  waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

## Tarif Pajak Reklame
Pajak  reklame  yang  terutang  dipungut  diwilayah  daerah  tempat  reklame tersebut  diselenggarakan.  Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Palembang  Nomor  18 tahun  2011  Pasal  7  tarif    pajak  reklame  ditetapkan  sebesar  25%  (dua  puluh  lima persen). Adapun rumus untuk menghitung pajak reklame sebagai berikut:

## Pajak Reklame = 25% x Nilai Sewa Reklame

## Sistem Pemungutan Pajak reklame
Pada  Peraturan  Walikota  Palembang  Nomor  18  Tahun  2011  pasal  27  sistem pemungutan pajak reklame di Indonesia ada 2 cara:
1)  Sistem Menghitung Sendiri ( Self Assesment System )
2)  Sistem Ketetapan (Official Assesment System)

## Potensi Pajak Reklame
Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan dan kesanggupan (Suharso dan Retnoningsih, 2015: 388). Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa segala kemampuan yang dimiliki pajak reklame  untuk  menjadi  sumber  penerimaan  bagi  suatu  daerah  dan  jumlah maksimum  penerimaan  pajak  yang  bisa  meningkatkan  pada  titik  tertentu,  sehingga

## NSR = NJOR + NSPR
pajak  reklame  dapat  pula  dikatakan  target  penerimaan  pajak  reklame  yang  telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pajak Daerah.
Analisis  potensi  ini  bermanfaat  bagi  manajemen  pemerintah  daerah  untuk memberikan pertimbangan tentang potensi penerimaan yang masih dapat digali dan potensi  keuntungan  berinvestasi.  Semakin  besar  proporsi  pajak  reklame,  maka semakin  layak  pajak  reklame  untuk  diupayakan  peningkatannya  dimasa  yang  akan datang.  Sebaliknya  semakin  kecil  proporsi  pajak  reklame,  maka  upaya  identifikasi mengenai  kelayakan  untuk  dijadikan  sumber  penerimaan  di  masa  datang  perlu diintensifikasi  (Pekei,  2016:  131).  Nilai-nilai  yang  menjadi  potensi  pajak  reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

## Nilai Strategis Kawasan
Kawasan reklame adalah batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah  tersebut  yang  dapat  digunakan  untuk  pemasangan  reklame.  Nilai  strategis lokasi  reklame  adalah  ukuran  nilai  yang  ditetapkan  pada  titik  lokasi  pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang. Kota untuk berbagai  aspek  kegiatan  dibidang  usaha.  Nilai  jual  objek  reklame  adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan  reklame  termasuk  dalam  hal  ini  adalah  biaya/harga  beli  bahan reklame,  konstruksi,  instalasi  listrik,  pembayaran/ongkos  perakitan,  pemancaran, peragaan,  penayangan,  pengecatan,  pemasangan  dan  transportasi  pengangkutan, dan  hal-hal    lain  sebagainya  sampai  dengan  bangunan  reklame  rampung, dipancarkan  diperagakan,  ditayangkan  dan  atau  terpasangnya  ditempat  yang  telah ditetapkan (Perda Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2010).

## Analisis Potensi Pajak Reklame
Berdasarkan  Keputusan  Kepala  Dinas  Pelayanan  Pajak  Nomor  376  Tahun 2013  tentang  Penetapan  Formula  Baku  Perhitungan  Potensi  dan  Rencana Penerimaan bahwasannya rumus untuk menghitung besarnya potensi pajak reklame di  tahun  yang  akan  datang  dapat  diketahui  dengan  cara  menganalisis  realisasi ketetapan  tahun  lalu  ditambah  dengan  prosentase  rata-rata  kenaikan  pertahun dikalikan realisasi ketetapan tahun lalu. Rumus potensi pajak reklame adalah :

## Kontribusi Pajak Reklame
Kontribusi  adalah  uang  iuran  kepada  perkumpulan  dan  sebagainya  (Suharso dan  Ana  Retnoningsih,  2015:264).  Dalam  Bahasa  Inggris  yaitu  contribution  yang artinya adalah menerima atau mengumpulkan sumbangan (John dan Hassan, 2007: 144).  Kontribusi  dapat  berupa  materi  atau  suatu  tindakan.  Perhitungan  kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑒 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑒
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 × 100%

## Pendapatan Asli Daerah
Secara  garis  besar  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yaitu  hasil  yang  diperoleh dari  Pemerintah  Pusat  yang  dapat  diukur  dengan  uang  karena  wewenangnya diberikan kepada masyarakat yang berupa hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Potensi pajak reklame = Jumlah  realisasi ketetapan tahun lalu + (prosentase rata-rata kenaikan per tahun x realisasi ketetapan tahun lalu)
hasil Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan daerah lain-lain yang sah.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada pasal 6 tentang Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan dapat dikelompokan menjadi: a.  Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
1)  Pajak daerah
2)  Retribusi daerah
3)  Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
4)  Lain-lain PAD yang sah
b.  Dana perimbangan, dan
c.  Lain-lain pendapatan  daerah  yang  sah  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  sah  yang meliputi:
a.  Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
b.  Jasa giro
c.  Pendapatan bunga
d.  Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan
e.  Komisi,  potongan,  ataupun  bentuk  lain  sebagai  akibat  dari  penjualan  dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  tentang  riset  yang  bersifat deskriptif  dan  cenderung  menggunakan  analisis  (Sugiyono,  2013:7)  sedangkan metode  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif. Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif,  artinya  penelitian  ini  di  tunjukan  untuk menggambarkan  bukan  berdasarkan  perhitungan  statistika  melainkan  hasil observasi, dokumentasi pribadi dan dokumen lainnya.

## 1) Variabel dan Definisi Operasional Variabel
Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2017:38) adalah suatu atribut atau  sifat  atau  nilai  dari  orang,  obyek,  organisasi  atau  kegiatan  yang  mempunyai variasi  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik kesimpulan.
Operasional  variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
Tabel Definisi Operasional Variabel No. Variabel Definisi Indikator 1. Potensi Pajak Reklame dalam Meningkatkan PAD Kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk di kembangkan, kekuatan dan kesanggupan (Suharso dan Retnoningsih, 2015: 388). 1. Jumlah Realisasi Ketetapan Tahun Lalu Pajak Reklame 2. Realisasi Kenaikan Per Tahun Pajak Reklame 2. Kontribusi Pajak Reklame dalam Meningkatkan PAD Uang iuran kepada perkumpulan dan sebagainya (Suharso dan Retnoningsih, 2015: 264). 1.  Jumlah Realisasi Pajak Reklame 2.  Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah

## 2) Populasi dan Sampel
 Populasi Penelitian
Populasi  penelitian  menurut  Sugiyono  (2013:115)  adalah  wilayah  generalisasi yang  terdiri  dari  objek/subjek  yang  mempunyai  kuantitas  dan  karakteristik
tertentu  yang  diterapkan  oleh  peneliti  untuk  mempelajari  dan  kemudian  ditarik kesimpulannya.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Pajak  Reklame  dan  Pendapatan  Asli Daerah Kota Palembang.
 Sampel Penelitian
Sampel penelitian menurut Sugiyono (2013:217) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik  yang  dimiliki oleh  populasi.  Pengukuran  sampel  merupakan  suatu langkah untuk menentukan besarnya  sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian.
Pengambilan  sampel  ini  harus  dilakukan  sedemikian  rupa  sehingga  diperoleh sampel  yang  benar-benar  dapat  menggambarkan  populasi  yang  sebenarnya atau representative (mewakili).  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Pajak  Reklame  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Palembang tahun 2016-2019

## 3) Sumber Data
Menurut  Sugiyono  (2013  :  225)  sumber  data  penelitian  pada  dasarnya  dapat dikelompokan menjadi dua yaitu :
a)  Data Primer
Data  primer  yaitu    sumber  data  yang  di  peroleh  secara  langsung  dari  objek yang diteliti.
b)  Data Sekunder
Data  sekunder  yaitu  sumber  data  yang  tidak  langsung  memberikan  data kepada  pengumpul  data,  misalnya  lewat  orang  lain  atau  lewat  dokumen  yang sudah ada.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. .

## 4) Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  adalah  langkah  yang  paling  strategis  dalam penelitian,  karena  tujuan  utama  dari  penelitian  adalah  mendapatkan  data (Sugiyono,2013: 224)
Jenis-jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : a)  Studi Kepustakaan
Dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku maupun sumber bacaan sebagai referensi  yang  digunakan  untuk  acuan  yang  berhubungan  dengan permasalahan  yang  akan  di  bahas  untuk  memperoleh  pemahaman  atas masalah yang ada dalam penelitian ini.
b)  Dokumentasi
Mengumpulkan  data  dengan  mengumpulkan  informasi  yang  tersedia  dan laporan-laporan  yang  mendukung  penelitian  ini  dengan  data  yang  sudah  ada sebelumnya.  Data  yang  dimaksud  berupa  data  Pajak  Reklame  dan  PAD  Kota Palembang.

## 5) Teknik Analisis Data
Menurut  Sugiyono  (2017:13-14),  teknik  analisis  data  dalam  penelitian  dibagi menjadi dua yaitu :
a)  Analisis Kualitatif
Analisis  kualitatif  adalah  suatu  metode  analisis  dengan  menggunakan  yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.
b)  Analisis Kuantitatif
Analisis  kuantitatif  adalah  suatu  metode  penelitian  dengan  menggunakan  data berbentuk angka atau kualitatif yang di angkakan.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis kualitatif.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menerapkan konsep  perhitungan  rasio  potensi dan rasio kontribusi pajak reklame dengan menghitung kedua rasio dari target pajak reklame dan target realisasi pendapatan asli daerah Kota Palembang dengan rumus:

## a) Rasio Potensi Pajak Reklame
Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 376 Tahun 2013 Tentang Penetapan Formula Baku Perhitungan Potensi Pajak Reklame dengan rumus :

## b) Rasio Kontribusi Pajak Reklame
Perhitungan  kontribusi  pajak  reklame  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah sebagai berikut:
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑒 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑒 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 × 100%

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pajak merupakan sumber penerimaan dari masyarakat untuk negara yang pasti dan  mencerminkan  kegotong-royongan  masyarakat  dalam  membiayai  negara  untuk perkembangan  negaranya.  BPPD  pun  berusaha  memaksimalkan  penerimaan  pajak daerah yang salah satunya berkerja dari sektor pajak reklame. Hasil pencapaian ini sangat  berdampak  pada  pendapatan  pajak  reklame.  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Palembang yang dimana BPPD adalah badan yang memungut pajak daerah. Survei pendahuluan  penulis  mengenai  potensi  dan  kontribusi  pajak  reklame  bahwasanya terdapat  beberapa  masalah  yang  timbul  pada  penerimaan  pajak  reklame  yang berdampak pada tingkat pendapatan pajak reklame.
Berdasarkan  hal  tersebut  penulis  menganalisis  dari  teori-teori  yang  dianggap sesuai  dengan  permasalahan  yang  ada.  Pada  bab  ini  penulis  akan  menganalisis variabel  potensi  pajak  dengan  indikator  jumlah  realisasi  ketetapan  tahun  lalu  pajak reklame  dan  realisasi  kenaikan  per  tahun  pajak  reklame,  variabel  yang  kedua  yaitu kontribusi pajak reklame dengan indikator berupa jumlah realisasi pajak reklame dan jumlah realisasi pendapatan asli daerah.

## Analisis Potensi Pajak Reklame dalam Mengingkatkan Pendapatan Asli Daerah
Analisis  potensi  pajak  reklame  dimaksud  untuk  mengetahui  kemampuan  Kota Palembang dalam menghasilkan penerimaan pajak reklame dengan anggapan Wajib Pajak  (WP)  reklame  menaati  dan  membayar  pajaknya  sesuai  dengan  potensi  yang dimiliki.  Pajak  reklame  merupakan  salah  satu  sektor  sumber  dari  penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Palembang.  Adapun  analisis  dari  potensi  pajak reklame adalah Nilai Strategis Kawasan
Berdasarkan teori yang diterapkan potensi pajak reklame dengan nilai  strategis adalah bahwa jenis reklame, tarif reklame dan kawasan pajak reklame sendiri diatur dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  Nomor  14  Tahun  2010  dan  Undang-
Potensi pajak reklame = Jumlah  realisasi ketetapan tahun lalu + (prosentase rata-rata kenaikan per tahun x realisasi ketetapan tahun lalu)
Undang  Nomor  28  tahun  2009  dan  potensi  pajak  reklame  berdasarkan  kawasan bernilai strategis adalah sebagai berikut :
Penyelenggaraan  atau  pendirian  reklame  harus  dilakukan  ditempat-tempat yang dianggap memiliki nilai jual yang akan berpengaruh juga pada produk/jasa yang akan  ditawarkan  melalui  pemasangan  iklan  pada  reklame.  Jenis  reklame  yang digunakan  dan  akan  mempunyai  nilai  pajak  biasanya  didirikan  di  atas  gedung,  di atas tanah, diatas air dan sebagainya. Tarif-tarif pengenaan pajak reklame biasanya ditetapkan  berdasarkan  dimana  reklame  tersebut  dipasang,  bila  tempat  tersebut berada  ditengah  Kota  dan  jalan  pusat  Kota  maka  tarif  yang  digunakan  adalah  tarif khusus yang dimana tarif tersebut akan dikalikan dengan luas ukuran reklame yang hasilnya terdapat NPP (nilai pokok pajak) yang mempunyai sumbangan besar untuk di  setorkan  pada  kas  daerah  yang  artinya  NPP  (nilai  pokok  pajak)  tersebut  akan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang
Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 376 Tahun 2013 Tentang  Penetapan  Formula  Baku  Perhitungan  Potensi    Pajak  Reklame  dengan rumus :
Adapun  langkah-langkah  untuk  menghitung  kenaikan  realisasi  pajak  reklame tiap tahunnya adalah sebagai berikut :

## Tabel Realisasi Pajak Reklame Kota Palembang
No. Tahun Realisasi Pajak Reklame (Rp) 1. 2016 16.567.211.469 2. 2017 18.113.700.816 3. 2018 17.641.773.173 4. 2019 20.084.955.603 Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Palembang, 2020 Tahun 2017 = 18.113.700.816− 16.567.211.469 18.113.700.816
× 100 = 8,54% Tahun 2018 = 17.641.773.173− 18.113.700.816 17.641.773.173 × 100 = −2,68%
Tahun 2019 = 20.084.955.603− 17.641.773.173 20.084.955.603 × 100% = 12%

## Tabel Tingkat Prosentase Realisasi Kenaikan Per Tahun
Pajak Reklame Kota Palembang Tahun Realisasi Pajak Reklame (Rp) Tingkat (%) 2016/2017 18.113.700.816 8,54 2017/2018 17.641.773.173 -2,68 2018/2019 20.084.955.603 12
Sumber: Penulis, 2020 .
Tabel  diatas  dapat  terlihat  tingkat  prosentase  penerimaan  pajak  reklame  Kota Palembang  bahwa  pada  tahun  2016/2017  dengan  tahun  2018/2019  mengalami kenaikan yang disebabkan banyaknya pembangunan-pembangunan konstruksi baru dan  banyaknya  visualisasi  konten  iklan  dan  mengakibatkan  penerimaan  pajak
Potensi  pajak  reklame =  Jumlah    realisasi  ketetapan  tahun  lalu  +  (prosentase rata-rata kenaikan per tahun x realisasi ketetapan tahun lalu)
reklame  mengalami  peningkatan.  Namun  pada  tahun  2017/2018  penerimaan  pajak reklame menjadi menurun yaitu -2,68% yang disebabkan oleh banyaknya konstruksi ilegal  karena  tidak  adanya  izin  penyelenggaraan  reklame  dan    sudah  habis  masa karena  tidak diperpanjang  sehingga pihak  BPPD  tidak  dapat  memungut  pajak  pada Wajib  Pajak  reklame.  Akibatnya  dari  hal  tersebut  penerimaan  pajak  reklame  pada tahun  2018  tidak  mencapai  target  yang  sudah  ditetapkan.  Untuk  dapat  mengetahui prosentase  rata-rata  tingkat  kenaikan  pajak  reklame  yang  akan  digunakan  untuk menghitung potensi pajak reklame adalah sebagai berikut:
Xr = 8,54% + −2,86% + 12%

## 3
= 6%
Rata-rata  yang  didapat  dari  tingkat  kenaikan  pajak  reklame  dari  tahun  2016 sampai  dengan  tahun  2019  adalah  sebesar  6%.  Hasil  tersebut  didapat  dari perhitungan  tahun  2016/2017  sebesar  8,54%,  tahun  2017/2018  sebesar  -2,68%%, dan tahun 2018/2019 sebesar 12%. Total tahun yang di perhitungkan adalah 3 tahun terhitung mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
Berdasarkan teori yang diterapkan untuk mengetahui potensi penerimaan pajak reklame tahun yang akan datang atau  tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Tahun    2020    =  Rp  20.084.955.603+  (6%  x  Rp  20.084.955.603)  =  Rp 21.290.052.939

## Analisis  Kontribusi  Pajak  Reklame  dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah
Kontribusi  adalah  uang  iuran  kepada  perkumpulan  dan  sebagainya  (Suharso dan  Ana  Retnoningsih,  2015:  264).  Dalam  Bahasa  Inggris  yaitu contribution yang artinya adalah menerima atau mengumpulkan sumbangan (John dan Hassan, 2007: 144). Kontribusi dapat berupa materi atau suatu tindakan. Dalam ekonomi kontribusi merupakan  segala  sesuatu  yang  diberikan  untuk  pihak  lain  dalam  rangka  tujuan bersama
Berdasarkan teori yang diterapkan kontribusi pajak reklame adalah sumbangan yang diberikan wajib pajak reklame terhadap besarnya PAD dengan rumus sebagai berikut :
Rumusan Kontribusi Pajak Reklame :

## 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑒
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 × 100% Tabel Kriteria Penggolongan Kontribusi Nilai Kontribusi Kriteria 0,00%-10% Sangat kurang 10,10%-20% Kurang 20,10%-30% Sedang 30,10%-40% Cukup Baik 40,10%-50% Baik >50% Sangat Baik
Sumber:Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996
Tabel Rasio Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Palembang Tahun Realiasasi Pajak Reklame (Rp) Realisasi PAD (Rp) % Kriteria Kontribusi 2016 16.567.211.469 781.346.935.715 2,12        Sangat kurang 2017 18.113.700.816 1.091.704.605.854 1,66 Sangat kurang 2018 17.641.773.173 953.257.612.127 1,85 Sangat kurang 2019 20.084.955.603 1.081.514.950.141 1,86 Sangat kurang
Sumber: Penulis, 2020.
Tabel diatas menunjukan bahwa tingkat rasio kontribusi pajak  reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang berada pada kriteria sangat kurang berkontribusi. Rasio kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Palembang rata-rata berada pada rasio <10%.
Pada  tahun  2016  rasio  kontribusi  pajak  reklame  terhadap  PAD  Kota Palembang  berada  pada  angka  2,12%,  angka  tersebut  menunjukan  masih  sangat kurangnya  kontribusi  pajak  reklame  terhadap  PAD  Kota  Palembang.  Pada  tahun 2017 rasio kontribusi pajak reklame yang diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah Kota  Palembang  berada  pada  angka  1,66%,  angka  tersebut  menunjukan  masih sangat  kurangnya  kontribusi  pajak  reklame  terhadap  PAD  Kota  Palembang meskipun  nilai  kontribusi  pajak  reklame  pada  tahun  2019  meningkat  dari  tahun sebelumnya.
Tahun  2019  rasio  kontribusi  pajak  reklame  berada  pada  angka  1,86%  yang pada  tahun    2018  berada  pada  angka  1,85%,  meskipun  pada  angka  presentase mengalami peningkatan sebesar 0,01% namun untuk kriteria kontribusi masih sangat kurang berkontribusi.
Tahun  2017  rasio  kontribusi  pajak  reklame  terhadap  PAD  Kota  Palembang berada  pada  angka  1,66%,  rasio  kontribusi  tersebut  menurun  dari  beberapa  tahun sebelumnya,  hal  ini  pun  menunjukan  masih  sangat  kurangnya  kontribusi  pajak reklame  terhadap  PAD  Kota  Palembang,  dan  tahun  2019    rasio  kontribusi  pajak reklame  sedikit  mengalami  peningkatan  yaitu  1,86%.  Meskipun  begitu  kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Palembang masih sangat kurang berkontribusi

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1) KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
a) Pajak  reklame  mempunyai  potensi  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah Kota Palembang yang akan di dapat pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 21.290.052.939.
b) Kontribusi  yang  diberikan  pajak  reklame  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah pada  Badan  Pengelolaan  Pajak  Daerah  (BPPD)  Kota  Palembang  masih tergolong  “sangat  kurang”  karena  rasio  kontribusi  yang  diberikan  pada  tahun 2016  sampai  dengan  2019  rata-rata  kurang  dari  10%.    Rasio  kontribusi  yang diberikan  pada  tahun  2016  sebesar  2,12%,  pada  tahun  2017  sebesar  1,66%, pada tahun 2018 sebesar 1,85%, dan pada tahun 2019 sebesar 1,86%.

## 2) SARAN
Berdasarkan kesimpulan, penulis memberikan saran sebagai berikut:
a) Sebaiknya  Badan  Pengelolaan  Pajak  Daerah  (BPPD)    Kota  Palembang  perlu melakukan pendataan secara rutin terhadap objek pajak reklame yang baru dan yang sudah ada sehingga dapat diketahui potensi-potensi yang sebenarnya.
b) Sebaiknya  Badan  Pengelolaan  Pajak  Daerah  (BPPD)    Kota    Palembang bertindak  tegas  dengan  Wajib  Pajak  yang  menunggak  membayar  pajak, terutama  pajak  reklame  namun  masih  menyelenggarakan  reklame.  Agar meningkatkan  penerimaan  pajak  yang  akan  berdampak  positif  pada  kontribusi pajak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
c) Sebaiknya  Badan  Pengelolaan  Pajak  Daerah  (BPPD)    Kota    Palembang  lebih gencar  dalam  mengadakan  penyuluhan/sosialisasi  kepada  Wajib  Pajak  agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA
John,  M.  Echols dan  Hassan  Shadili.  (2007). Kamus  Inggris  Indonesia. Jakarta:  PT Gramedia.
Mardiasmo.  (2018). Perpajakan. Edisi   Terbaru. Yogyakarta: CV Andi   Offset.
Pekei,  Beni.    (2016). Konsep    dan    Analisis  Efektivitas  Pengelolaan    Keuangan Daerah di Era Otonomi . Jakarta: Taushia.
Peraturan  Pemerintah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta.  (2013). Keputusan Nomor  376  Tahun  2013  tentang  Penetapan  Formula  Baku  Perhitungan Potensi dan Rencana Penerimaan.
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.
Peraturan  Walikota  Palembang  Nomor  18  Tahun  2011  tentang  Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Reklame.
Republik  Indonesia.  (2009). Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Republik  Indonesia.  (2009). Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Republik  Indonesia.  (2004). Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah.
Republik  Indonesia.  (2000). Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Alfabeta. Bandung.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Alfabeta. Bandung.
Suharso  dan  Retnoningsih.  (2015). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Semarang: Widya Karya.