## Dinasti-isme: Demokrasi, Dominasi Elit, dan Pemilu

## Wawan Gunawan
Dosen Prodi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi

## Abstrak
Tulisan  ini  mendiskusikan tentang  dinastiisme  dalam  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah  yang  dilatarbelakangi  oleh  kehadiran  anggota  keluarga  petahana  dalam Pemilukada. Dinastiisme  merupakan istilah  yang  digunakan  penulis  untuk menggambarkan tentang isme atau aliran dalam dinasti politik, dengan demikian pemaknaan  dinastiisme  petahana,  dalam  tulisan  ini,  merupakan  istilah  lain  dari dinasti politik petahana. Selanjutnya dilakukan diskursus melalui beberpa konsep: Demokrasi, dominasi elit, serta pemilu.
Kata Kunci: Dinasti politik petahana dan pemilihan umum kepala daerah.

## Abstract
This paper discusses dynasticism in the Regional Head General Election which is motivated by the presence of incumbent family members in the General Election. Dynastyism  is  a  term  used  by  the  author  to describe  the  ism  or  flow  in  political dynasties,  thus  the  meaning  of  incumbent  dynastyism,  in  this  paper,  is  another term for incumbent political dynasty. Furthermore, the discourse was carried out through several concepts: Democracy, elite domination, and elections.
Keywords: incumbent political dynasty and regional head elections

## PENDAHULUAN
Dalam  sistem pemerintahan  yang  berlandaskan demokrasi maka setiap orang diperbolehkan untuk  memilih  dan  dipilih  melalui  mekanisme  pemilihan umum. Oleh  sebab itulah maka dinastiisme menjadi  sulit  dihindari. Maraknya fenomena  istri  walikota atau  istri  bupati mencalonkan  diri  dan  terpilih,  atau seorang menantu menggantikan posisi mertuanya dalam posisinya sebagai bupati, merupakan  fenomena dinastiisme dalam  sistem  pemerintahan  di  banyak  negara termasuk di Indonesia.
Fenomena  ini  menjadi  menarik  karena  terjadi  saat  masyarakat  sedang gencar-gencarnya  melakukan  kritik  terhadap  praktik dinastiisme (Kusni,  2012; Ayu, dkk., 2012; Ilyas, 2012). Selain itu, karena dinastiisme cenderung dianggap negatif  dalam sebuah  sistem  pemerintahan sedangkan  demokrasi  sendiri memberikan  ruang  kepada  petahana  untuk  bisa  mencalonkan  salah  seorang anggota  keluarganya (Werdiningsih,  2012). Bahkan,  deliberasi 1 politik dalam sebuah sistem pemerintahan membuka ruang kontestasi untuk siapa pun, termasuk menciptakan dinastiisme dari  petahana 2 untuk  turut  bersaing  dalam  pemilihan kepala  daerah.  Tentu  akan  ada  dugaan  bahwa  sulit  dihindari  hegemoni  petahana dalam proses tersebut.
Fenomena dinastiisme dalam  sistem  pemerintahan  daerah sudah  banyak yang  mengkajinya (Lihat  misalnya: Fuady,  2010;  Soemiarno,  2010; Djohan, 2011;  Bathoro, 2011; Faizal,  2012; Ilyas,  2012; Soleh,  2012; Muhtadi,  2012; Alhumami,  2012; Prabadipta,  2012; Sarwi,  2012). Namun  demikian,  penelitian- penelitian  tersebut  lebih  melihat dinastiisme dari  sisi  politik  dan  sosial  pada umumnya, yaitu dianggap mencederai sistem demokrasi.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Demokrasi
Pemerintahan  yang  demokratis  tentu  akan merujuk  kepada  konsep demokrasi  yang  evolutif  dan  dinamis  sesuai  dengan  konteks  dan  dinamika  sosio historisnya 3 . Demokratisasi  (democratization)  diartikan  sebagai the  act  or
1 Kata deliberasi berasal dari kata Latin deliberatio yang artinya konsultasi, musyawarah, atau menimbang- nimbang. Demokrasi  bersifat  deliberatif  jika  proses  pemberian  alasan  atas  suatu  kandidat  kebijakan publik  diuji  lebih  dahulu  lewat  konsultasi  publik,  atau  diskursus  publik.  Demokrasi  deliberatif  ingin meningkatkan  intensitas  partisipasi  warga  negara  dalam  proses  pebentukan  aspirasi  dan  opini  agar kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak yang memerintah semakin mendekati harapan pihak yang diperintah. Intensifikasi proses deliberasi lewat diskursus publik ini merupakan jalan untuk  merealisasikan  konsep  demokrasi, Regierung  der  Regierten (pemerintahan  oleh  yang  diperintah). Demokrasi deliberatif memiliki makna tersirat yaitu diskursus praktis, formasi opini dan aspirasi politik, serta  kedaulatan  rakyat  sebagai  prosedur. Lebih  jelas  lihat F.  Budi  Hardiman, Demokrasi  Deliberatif, Yogyakarta: Kanisius, 2009, Hlm. 126-128.
2 Petahana (bahasa Inggris: incumbent), berasal dari kata "tahana", yang berarti kedudukan, kebesaran, atau kemuliaan,  dalam politik,  adalah  pemegang  suatu jabatan  politik yang  sedang  menjabat.  Istilah  ini biasanya digunakan dalam kaitannya dengan pemilihan umum. Kata ini pertama kali diperkenalkan oleh Salomo  Simanungkalit [ pada  tanggal  6  Februari  2009  sebagai  padanan  kata  dalam  konteks Pemilihan umum Presiden Indonesia 2009. Selengkapnya lihat Wikipedia ensiklopedia bebas.
3 Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000: 297
process  of  making  or  becoming  democratic (menggambarkan  serangkaian  gerak perkembangan atau  proses menuju  tercapainya  demokrasi) 4 .  Konsep  demokrasi 5 sebagai  suatu  bentuk  pemerintahan  sudah  lama  dikenal,  yang  diperkirakan pertama kali diterapkan di Yunani kuno, sekitar 2500 tahun lalu.
Demokrasi  yang  dianggap  sebagai government  by  the people 6 ternyata menyediakan  ruang  dan  kesempatan  terjadinya dinastiisme.    Munculnya dinastiisme dari perspektif demokrasi disebabkan karena konsep demokrasi memberikan  peluang dan  kesempatan yang  sama  terhadap  siapapun  untuk  dapat dipilih dan memilih. Artinya, ketika rakyat sudah menentukan pilihannya terhadap salah  seorang anggota keluarga patahana maka  itu  tidak  bertentangan  dengan demokrasi asal melalui mekanisme pemilihan umum.
Pemilu  dalam  demokrasi  seringkali  dianggap  sebagai  demokrasi prosedural  sebab  hal  itu  merupakan  sarat  agar  tercipta  peluang  dan  kesempatan terjadinya  sirkulasi  kekuasaan,  sehingga  pihak  mayoritas  (massa),  dalam  hal  ini rakyat  sebagai  pihak  yang  dikuasai,  memiliki  kesempatan  untuk  dipilih  dalam kompetisi  pemilu  menjadi  bagian  dari  pihak  minoritas  (elit)  sebagai  pihak  yang berkuasa.  Di  sisi  lain, ada  yang  disebut  demokrasi  esensial 7 dimana  kedaulatan berada  di  tangan  rakyat,  dan  ini  jauh  lebih  penting  sebab  demokrasi  prosedural dapat direkayasa, entah melalui money politik atau penyalahgunaan kekuasaan.
Perkembangan  kajian  demokratisasi  membawa  perubahan  perspektif dalam  tiga  aspek,  yakni pertama,  perluasan  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam pembuatan  keputusan; kedua,  perluasan  ruang  lingkup (scope)  isu  yang  menjadi  bahan  perdebatan  dalam  pemerintahan;  dan ketiga, kontrol  masyarakat  yang  lebih  nyata  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan dengan melibatkan aktor-aktor yang otonom dan kompeten 8 .
4 Tommi  A.  Legowo.  1994.  “Demokratisasi  :  Refleksi  Kekuasaan  yang  Transformatif” Analisis.  Tahun XXIII No. 1, hal. 5
5 Robert A. Dahl. 2001. Perihal Demokrasi, terj. A. Rahman Zainuddin. Jakarta: YOI. Hlm. 9.
6 Budiardjo, Miriam, Masalah Kenegaraan, Gramedia, Jakarta, 1980:105.
7 Esensi demokrasi bahwa kedaulatan politik ada di tangan rakyat, namun bukan berarti demokrasi sebagai alat  untuk  menutupi  suatu  sistem  politik  yang  didalamnya  samasekali  tidak  sesuia  dengan  nilai  nilai hakiki  dari  demokrasi  itu  sendiri.  Selengkapnya:    Alfian,  1982.  Politik,  Kebudayaan,  dan  Manusia Indonesia. Jakarta: LP3ES. Hlm. 59.
8 John  Dryzek.  2000. Deliberative  Democracy  And  Betond  :  Liberals,  Critics,  Contestations.  Oxford: Oxford University Press, hal. 29
Dahl 9 merumuskan  lembaga-lembaga  politik  dalam  pemerintahan demokrasi perwakilan moderen sebagai berikut:
1) Kendali pemerintah berada di tangan pejabat yang dipilih warga negara;
2)  Pejabat  terpilih  ditentukan  melalui  pemilihan  umum;  3)  Warga  negara berhak  menyatakan  pendapat  tanpa  bahaya  hukuman;  4);  Warga  negara bebas  mencari  sumber  informasi  alternatif;  5) Warga  negara  bebas berorganisasi  termasuk  dalam  partai  politik;  6)  Warga  negara  berhak memberikan  suara  untuk  memilih  para  pejabat  dalam  pemilihan  umum yang  bebas  dan  adil;  hak  untuk  mencalonkan  diri  dalam  pemilihan;  hak untuk bebas berpendapat; hak untuk membentuk dan berpartisipasi dalam organisasi  politik;  hak  untuk  mendapatkan  sumber  informasi  yang  bebas; dan hak untuk berbagai kebebasan dan kesempatan lainnya yang mungkin diperlukan  bagi  keberhasilan  tindakan  lembaga-lembaga  politik  pada demokrasi skala besar.
Wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintah  tidak semata-mata  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat,  melainkan  dilakukan juga  oleh satuan-satuan  pemerintah  yang  lebih  rendah  diserahi  dan  dibiarkan  mengatur sendiri sebagian urusan pemerintah. 10
Pemerintah  yang  sedang  berkuasa  memiliki  fungsi  berdiri  di  atas  semua kepentingan,  yang  oleh Rasyid 11 tugas  pokok  pemerintahan  yaitu:  Pelayanan (service),  pemberdayaan  (empowerment),  dan  pembangunan  (development). Pelayanan  akan  membuahkan  keadilan  dalam  masyarakat,  pemberdayaan  akan mendorong  kemandirian  masyarakat,  dan  pembangunan  akan  menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
Sedangkan menurut Ndraha 12 fungsi pemerintahan yaitu:
Pertama,  pemerintah  mempunyai  fungsi  primer  atau  fungsi  pelayanan (service),  sebagai provider jasa  publik  yang  baik  diprivatisasikan  dan layanan  civil  termasuk  layanan  birokrasi. Kedua,  pemerintah  mempunyai fungsi  sekunder  atau  fungsipemberdayaan  (empowerment),  sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.
Mengacu  kepada  beberapa  pendapat  pakar  tersebut  di  atas, terlihat  bahwa sebab-sebab dinastiisme dari perspektif demokrasi, adalah sebagai berikut:
1. Demokrasi membolehkan siapapun untuk memilih dan dipilih;
9 Robert A. Dahl,  hal. 118-120
10 Agussalim Andi Gadjong, 2007. Pemerintah Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.  Hlm. 79 .
11 Rasyid, M. Ryaas.2000. Makna Pemerintahan, Jakarta : Yarsif Watampone. Hlm. 59
12 Ndraha, Taliziduhu.2000. Ilmu Pemerintahan (kybernology), Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 85
2. Pemilihan  umum  dalam  demokrasi akan  melahirkan  kelas  penguasa, dan setiap kelas penguasa memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaannya, salah satunya melalui politik dinasti.
3. Setiap  kekuasaan  cenderung  korup,  dan  karenanya,  petahana  yang terpilih  melalui  mekanisme  pemilu,  berkepentingan  “menutupi” penyalahgunaan  kekuasaannya  dengan  jalan  mendorong  salah  seorang anggota  keluarganya  untuk  meneruskan  tampuk  kekuasaannya  melalui pemilu sebagai cara yang dibolehkan dalam sistem demokrasi.

## Dominasi Elit
Dari perspektif teori dominasi kemunculan dinastiisme disebabkan karena adanya  peluang  dominasi  dari  kelas  penguasa  terhadap  kelas  yang  dikuasai. Gaetano  Mosca dalam  karyanya  yang  terkenal The  Rulling  Class 13 menyatakan bahwa:
Dalam  setiap  masyarakat  terdapat  dua  kelas  penduduk.  Satu  kelas  yang menguasai  dan  satu  kelas  yang  dikuasai.  Kelas  pertama  yang  jumlahnya selalu  lebih  kecil,  menjalankan  semua  fungsi  politik,  memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan  kelas  kedua,  yang  jumlahnya  jauh  lebih  besar,  diatur  dan dikendalikan oleh kelas pertama. 14
Pandangan  tersebut  menggambarkan  bahwa  dalam  masyarakat  terdapat dua kelas yang menonjol, yaitu kelas yang memerintah dan yang diperintah. Kelas pertama  yang  menguasai  fungsi  politik,  yakni  monopoli  kekuasaan  sekaligus menguasai hasil-hasilnya. Kelas kedua sebaliknya, mereka yang jumlahnya besar tetapi  tidak  mempunyai  kekuasaan  atau  fungsi  politik,  mereka  diarahkan  dan dikendalikan oleh kelas pertama dengan cara- cara tertentu. Mengenai kelas atau kelompok yang berkuasa dan dikuasai.
Lebih  lanjut  Mosca  menjelaskan  bahwa  Kelas  Pertama  (berkuasa) biasanya  terdiri  dari  orang-orang  yang  sedikit  jumlahnya,  menerapkan  semua fungsi-fungsi  politik,  memonopoli  kekuasaan  dengan  menikmati  segala keuntungan  dari  kedudukan  sebagai  pemegang  kekuasaan.  Kelas  yang  Kedua
13 Mosca, Gaetano, The Ruling Elite, London: Penguin Book, 1969.
14 Lebih jelasnya lihat Sastroatmodjo, Perilaku Politik, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995, hlm. 228.
(dikuasai), terdiri dari lebih banyak orang, diarahkan dan dikendalikan oleh kelas pertama,  dengan  cara-cara  kurang  lebih  legal,  sewenang-wenang  atau  dengan kekerasan. Sedangkan  Kelas  Kedua  menyediakan  sarana  untuk  dapat  hidup  dan bertahan, serta hal- hal lainnya yang sangat penting bagi organisme politik. Kelas penguasa (kekuasaan elite) menurut Mosca adalah sebagai akibat sifat-sifat  yang tak  terbantahkan  dari  watak  sosial  manusia.  Selanjutnya  dikatakan,  bahwa  kelas politik  yang  tidak  adaptatif  dengan  zaman  tidak  akan  bisa  mempertahankan  diri. Sementara elite lain  akan terbentuk  dari  kalangan  yang  diperintah,  dan  dengan perjalanan waktu akan mengambil alih kekuasaan meskipun dengan kekerasan.
Oleh karenanya semua kelompok penguasa harus mempertahankan sistem pewarisan  secara  turun  temurun  agar  tetap  dapat  memanipulasi kekuasaannya. Akan tetapi Mosca juga menyadari, bahwa rekruitmen dari kelas mayoritas sangat dibutuhkan demi stabilitas organisasi politik.
Dari  pendangan  Mosca  tersebut  jelas  bahwa  ada  sebuah  bentuk  dominasi dari  kelas  minoritas  terhadap  kelas  mayoritas. Dalam  Kamus  Ilmiah  Populer 15 dominasi  diartikan  sebagai  penguasaan,  penempatan  posisi  bagus  dan  kuat; pengaruh besar. Dalam itilah lain kata “dominasi” diterapkan untuk menu njukkan dominasi  posisi  negara-negara  kota  secara  individual,  minsalnya  yang  dilakukan oleh negara kota Athena terhadap negara kota lainnya dalam upaya memisahkan negara (political society) dan masyarakat sipil (civil society) 16 .
Kelas  penguasa  itu  adalah  negara  melalui  kekuasaan  pemerintahan. Negara,  menurut  Offe  dan  Range,  tidak memajukan  kepentingan  tertentu  dan tidak beraliansi dengan kelas tertentu. Sebaliknya, yang dilindungi dan dimajukan oleh  negara  adalah  seperangkat  peraturan  dan  hubungan  sosial  yang  dianggap tercakup dalam kekuasaan kelas kapitalis. Negara tidak membela kepentingan satu kelas  tertentu,  tetapi  kepentingan  bersama  semua  anggota  masyarakat  kelas kapitalis, yang disebut sebagai alat kekuasaan 17 .
15 Pius A. Partant o dan M. Dahlan Al- barry, 1994, Kamus Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya.. Halaman 70.
16 Franz Magnis- Suseno, 2003, Dalam Bayangan Lenin, Enam Pemikir Marxisme dari Lenin Sampai Tan Malaka, Gramedia, Jakarta
17 Lihat Suhelmi, 2001; Johnson, 1986; Giddens dan Held, ed., 1987
Dari sisi politik kekuasaan, dinastiisme mengindikasikan agar “kesalahan” yang  diperbuat  oleh  kepala  daerah  sebelumny a  dapat  “diamankan”  oleh  sosok kepala  daerah  berikutnya  sehingga  istri  atau  saudaranya-lah  yang  kemudian “harus” menjadi kepala daerah.
Inti masalahnya adalah menyangkut soal kekuasaan. Mengenai kekuasaan, Tawney 18 berpendapat bahwa:
“ Power  may  defined  as the  capacity  of  an  individual,  or  group  of individuals,  to  modify  the  conduct  of  other  individuals  or  groups  in  the manner in which he desires, and to prevent his conduct being modified in the  manner  in  which  he  does  not ”  ( Kekuasaan  diartikan  sebagai kemampuan individu atau kelompok individu untuk membatasi keinginan kelompok  lain,  dan  mencegah  keinginannya  dikuasai  oleh  kelompok  lain tersebut).
Kekuasaan selalu ambigu, mempesona sekaligus menakutkan 19 . Mempesona kerena seorang penguasa dapat mengatur dan mengendalikan chaos. Menakutkan karena kekuasaan cenderung busuk, disalahgunakan untuk menindas rakyat, merampas kebebasan rakyat.
Menurut  Aristoteles,  elit  adalah  sejumlah  kecil  individu  yang  memikul semua  atau  hampir  semua  tanggung  jawab  kemasyarakatan.  Definisi  elit  yang dikemukakan  oleh  Aristoteles  merupakan  penegasan  lebih  lanjut  dari  pernyataan Plato  tentang  dalil  inti  teori  demokrasi  elitis  klasik  bahwa  di  setiap  masyarakat, suatu  minoritas  membuat  keputusan-keputusan  besar.  Konsep  teoritis  yang dikemukakan  oleh  Plato  dan  Aristoteles  kemudian  diperluas  kajiannya  oleh  dua sosiolog politik Italias, yakni Vilpredo Pareto dan Gaetano Mosca. 20
Meneurut  Pareto,  setiap  masyarakat  diperintah  oleh  sekelompok  kecil orang  yang  mempunyai  kualitas  yang  diperlukan  dalam  kehidupan  sosial  dan politik.  Kelompok  kecil  itu  disebut  dengan  elit,  yang  mampu  menjangkau  pusat kekuasaan.  Elit  adalah  orang-orang  berhasil  yang  mampu  menduduki  jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat.  Lebih jauh, Pareto membagi masyarakat dalam
18 Lihat Soeryono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
19 Lihat  Windhu,  I.  Marsana,  Kekuasaan  &  Kekerasan  Menurut  Johan  Galtung  .  Yogyakarta:  Penerbit Kanisius, 1992
20 Ibid. Hal. 34
dua kelas, yaitu pertama elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang tidak memerintah (non governing elit).
Dalam organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan  mampu  mendiktekan  kepentingannya  sendiri. Menurut  Czudnowski 21 bahwa elit adalah mereka yang mengatur segala sesuatunya, atau aktor-aktor kunci yang memainkan peran utama  yang fungsional dan terstruktur dalam berbagai  lingkup institusional, keagamaan,  militer, akademis, industri, komunikasi dan sebagainya.
Sebagaim ana  dikemukakan  oleh  Mas’oed  dan  Colin  Mac  Andrews 22 , bahwa  dalam  dalam  studi  tentang  elite  politik,  yang  paling  tepat  adalah mendefinisikan  kekuasaan  dalam  artian  kekuasaan  atas  hasil.  Karena  itu kekuasaan  adalah  probabilitas  untuk  mempengaruhi  kebijaksanaan    dan  kegiatan Negara, atau (dalam istilah teori sistem) probabilitas untuk mempengaruhi alokasi nilai-nilai  secara  otoritatif.  Seorang  pembuat  keputusan  yang  paling  berkuasa sekalipun  harus  memperhitungkan  kemungkinan-kemungkinan  reaksi  dari  yang lain.
Mengacu  kepada  beberapa  pendapat  pakar  tersebut  di  atas,,  terlihat  bahwa sebab-sebab dinastiisme dari  perspektif hegemoni  atau dominasi  elit,  adalah sebagai berikut:
1. Petahana  sebagai kelas  elit (governing  elite) memiliki  peluang  yang lebih  besar mendominasi  proses  pemilihan  umum  sehingga  politik dinasti menjadi sulit dihindari;
2. Patahana sebagai kelas elit (governing elite) menjalankan semua fungsi politik,  memonopoli  kekuasaan,  dan  menikmati  keuntungan  yang diberikan oleh kekuasaan;
3. Masyarakat  pemilih (non  governing  elit) diatur  dan  dikendalikan  oleh petahana sebagai kelas elit.
21 Ibid. Hal. 36
22 Mas’oed, Muchtar dan Colin Mac Andrews, Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1990: 76 – 83.

## Pemilihan Umum
Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Gaffar 23 bahwa  dalam  suatu  negara demokrasi pemilihan dilaksanakan secara teratur, setiap warga negara  yang telah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggukan haknya tersebut.  sesuai  dengan  kehendak  hati  nuraninya.  Dia  bebas  untuk  menentukan calon  atau  partai  politik  mana  yang  akan  didukungya  tanpa  ada  rasa  takut  atau paksaan  dari  orang  lain  pemilih  juga  bebas  mengikuti  segala  macam  aktivitas pemilihan termasuk didalamnya kegiatan kampanye dan menyaksikan perhitungan suara. Tentu saja pemilu adalah sebagai mekanisme dalam menyeleksi pemimpin yang dipilih oleh rakyat.
Dalam pandangan Hutington 24 seleksi para pemimpin pemerintah melalui pemilihan  umum  yang  kompetitif  oleh  rakyat  yang  diperintah,  prosedur  utama menurut  Hutington  ialah  para  pembuat keputusan  puncak  dalam  pemerintahan diseleksi secara periodik melalui pemilihan umum yang fair, diman para kandidat secara bebas bersaing untuk mendapatkan suara.
Tentu  saja  seleksi  pemimpin  pemerintah  sebagaimana  dimaksud Gaffar dan Huntington  adalah  seleksi  yang  berlaku  untuk  di  tingkat  pusat (sentral) maupun tingkat daerah (desentralisasi).
Dalam  konteks  desentralisasi  maka  salah satu  tujuan  desentralisasi  yang paling  universal  adalah  untuk  mendorong  terciptannya  demokratisasi  dalam pemerintah 25 . Pemaknaan asas desentralisasi menjadi perdebatan dikalangan pakar dalam mengkaji dan melihat penerapan asas ini dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.  Perdebatan  yang  muncul  diakibatkan  oleh  cara  pandang  dalam mengartikulasikan  sisi  mana  desentralisasi  diposisikan  dalam  pelaksanaan pemerintahan daerah. Dari pemaknaan asas desentralisasi masing – masing pakar tersebut dapat diklarifikasi dalam beberapa hal, di antarannya : (1) desentralisasi sebagai  penyerahan  kewenangan  dan  kekuasaan;  (2)  desentralisasi  sebagai pelimpahan  kekuasaan  dan  kewenangan;  (3)  desentralisasi  sebagai  pembagian,
23 Gaffar, Afan.  2006. Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 9.
24 Huntington, Samuel P. dan Nelson, M. Joan. 1976. Goals adn Choices: Partisipation in the  Conteks of Development.  Cambridge,  Mass:  Harvard  University  Press.  Lihat  juga  Budiardjo,  Miriam  &  Tri  Nuke Pudjiastuti. 1996. Teori-teori Politik Dewasa Ini. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 9-11).
25 Ibid 86.
penyebaran,  pemencaran,  dan  pemberian  kekuasaan  dan  kewenangan;  (4) desentralisasi  sebagai  sarana  dalam  pembagian  dan  pembentukan  daerah pemerintahan 26 .
Pemerintah (daerah) yang sedang berkuasa memiliki fungsi berdiri di atas semua  kepentingan,  yang  oleh Rasyid 27 tugas  pokok  pemerintahan  yaitu: Pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).  Pelayanan  akan  membuahkan  keadilan  dalam  masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan  kemakmuran  dalam  masyarakat.  Sedangkan  menurut  Ndraha 28 fungsi pemerintahan yaitu: Fungsi primer atau fungsi pelayanan (service); Fungsi sekunder  atau  fungsi pemberdayaan  (empowerment),  sebagai  penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.
UU No. 32 Tahun 2004 tidak mengatur soal dinastiisme sehingga petahana legal  “mendorong”  keluarganya;  baik  itu  istrin ya,  anaknya,  menantunya,  untuk mencalonkan  diri  menjadi Kepala  Daerah.  Baik  petahana  maupun  non  petahana sama-sama  memiliki  peluang  untuk  mencalonkan  diri,  baik  melalui  jalur  partai politik, maupun jalur perseorangan (independen).
Karena posisi jabatannya maka ada peluang dan kesempatan bagi patahana untuk  menggunakan  jaringan  kekuasaannya  (birokratik  dan  finansial)  dalam upaya  “mendorong”  keluarganya  menjadi  pejabat  yang  menggantikan  posisinya. Dari  sini  akan  terlihat  beberapa  paktor  yang  mendukung  sehingga dinastiisme dapat  berlangsung  dan  karenanya  salah  seorang  anggota  petahana  dapat  berhasil menjadi pemenang dalam sebuah proses pemilihan umum.

## Dinastiisme Petahana
Tampaknya  dinastiisme 29 yang  berbasis  pada  jejaring  politik  keluarga masih  mendapatkan  ruang  tersendiri  dalam  benak  para  pemilih. Munculnya
26 Ibid. 79
27 Rasyid, M. Ryaas.2000. Makna Pemerintahan, Jakarta : Yarsif Watampone. Hlm. 59
28 Ndraha, Taliziduhu.2000. Ilmu Pemerintahan (kybernology), Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 85
29 Politik  dinasti  adalah  sistem  reproduksi  kekuasaan  yang  primitif  karena  mengandalkan  darah  dan keturunan. Selengkapnya  lihat  Slamet  Soemiarno,  2010.    Bangsa,  Budaya,  dan  Lingkungan  Hidup  di Indonesia. Jakarta. Balai Penerbit FKUI.
dinastiisme mengindikasikan bahwa peran keluarga elit masih sangat dominan di dalam proses pemilu.
Dalam  perspektif  demokrasi  prosedural  maka  dinastiisme  menjadi  sulit dihindari,  termasuk  misalkan  istri  seorang  bupati  memiliki  peluang  dan kesempatan  maju  sebagai  kandidat  (kontestan)  untuk  menggantikan  suaminya. Salah  satu  konsekuensinya  adalah,  bagi  petahana  yan  mencalonkan  istrinya sebagai  pengganti  dirinya,  maka  akan  sulit  untuk  menapikan  hegemoni  atau potensi dominasinya, baik itu melalui jalur kekuatan birokratik maupun kekuatan finansial.
Dikatakan oleh Ilyas 30 bahwa dinastiisme dapat terjadi di beragam tingkat pemerintahan,  baik  di  pusat  atau  daerah. Hal  senada  dikemukakan  oleh Muhammad  Irham  Fuady 31 ,  bahwa  ada  potensi abuse  of  power dalam  politik dinasti yang  akan  menimbulkan  korupsi  yang  diikuti  oleh  kolusi  dan  nepotisme. Hal  ini  sinkron  dengan  teori  Lord  Acton  bahwa Absolutely  power  tends  to corrupt.  Oleh  sebab  itu,  perlu  adanya  pengawasan  baik  itu  internal  dari pemerintah sendiri maupun pengawasan langsung dari rakyat
Dapat  disebutkan  bahwa  dinastiisme  senantiasa  berkonotasi  negatif 32 . Secara tegas Burhanuddin Muhtadi 33 mengatakan bahwa persepsi publik terhadap dinasti  politik  di  Indonesia  masih  negatif.  Berbeda  dengan  negara  demokratis lainnya seperti  di  Amerika  Serikat,  India,  Pakistan,  dan  lainnya.  Beda  dengan  di
30 Moh.  Ilyas  dalam  tulisan  di  blognya  30  Januari  yang  berjudul Republik  Dinasti.  Diunduh  11  Oktober 2012.
31 Muhammad Irham Fuady dalam blognya 29 Agustus 2010 yang berjudul Berkembangnya Dinasti Politik Di Indonesia. Diunduh 10 Oktober 2012.
32 Iman Soleh mengatakan bahwa isu politik dinasti sudah berkembang sejak orde lama. Namun fenomena ini semakin marak ketika memasuki otonomi daerah. Dalam Pilkada, pemenangan dimenangkan keluarga incumbent.  Dan  yang  saat  ini  marak  adalah  politik  dinasti  gaya  lama  namun  dengan  cara  baru (Tribunjabar.co.id. 1 Oktober 2012 diunduh 10 Oktober 2012) . Hal senada dikatakan Mahfud MD dalam VIVAnews 25  Mei  2012  (diunduh  10  Oktober  2012)  ;    Baca  juga Menghadang  Politik  Dinasti dalam kompasiana.com    26  Juni  2012  ;    Baca  juga Mengintip  Fenomena  Politik  Dinasti  DalamPemilihan Kepala  Daerah  Kabupaten  Kediri,  makalah  Herda  Prabadipta,  Universitas  Brawijaya  Malang,  Fakultas Ilmu  Administrasi,  2012. Baca  juga Politik  Dinasti  =  Feodalisme? Karya  Made  Budi  dalam kompasiana  15 Februari  2012;  juga  baca Politik  Dinasti  Ancam  Demokrasi karya  Afifuddin  Acal  dalam The Globe Journal 5  Mei  2012.  Simak  juga  pendapatnya  Firman  Jaya  Daeli,  Indra  Jaya  Piliang,  Rachlan  Nasidik, Dr. Siti Zuhro  dalam diskusi radio bertajuk Politik Dinasti di Negeri Demokrasi (sindoRadio 10 Oktober 2012);  Baca  pula Santi  Andriani dalam  tulisannya Politik  Dinasti  Hanya  Berimplikasi  Negatif (inilah.com. 26 Mei 2012); Jug abaca Politik Dinasti Pemerintahan Indonesia: Kajian Multi Perspektif oleh  Anindita  Ayu,  dkk.  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Indonesia  2010; Politik Dinasti  Tidak  Menyehatkan  Demokrasi (Tribunjabar.co.id  1  Oktober  2012); Politik  Dinasti (mediaindonesia.com. 24 September 2012).
33 Tribunnews.com tanggal 24 Mei 2012.
Indonesia,  publik  menilai  dinasti  politik  sebagai  bagian  dari  nepotisme  untuk melanggengkan kekuasaan.
Amich  Alhumami 34 mengatakan  bahwa:  politik  kekerabatan  proses rekrutmennya    didasarkan  pada  sentimen  kekeluargaan.  Garis  kekeluargaan merupakan penentu utama sistem kepemimpinan komunal, sekaligus menjadi pola pewarisan  kekuasaan  politik.  Politik  kekerabatan,    dibangun  di  atas  basis pemikiran yang bertumpu pada doktrin politik kuno: blood is thicker than water -- darah  lebih  kental  daripada  air.    Doktrin  ini  menegaskan,  kekuasaan --karena dapat  mendatangkan  kehormatan,  kemuliaan,  kekayaan,  dan  aneka social privileges-- harus  berputar  di  antara  anggota  keluarga  dan  para  kerabat  saja. Kekuasaan  terdistribusi  dan  bergerak  melingkar  di  antara  pihak-pihak  yang memiliki pertalian darah.
Dalam  pandangan  Akbar  Faizal 35 dinastiisme adalah  strategi  politik manusia  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  kekuasaan,  agar  kekuasaan  tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada  orang  lain  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  pemegang kekuasaan sebelumnya.  Itulah pengertian netral dari dinasti politik. Kalau proses pemilihannya  fair  dan  demokratis  serta  kepemimpinan  yang  dijalankannya mendatangkan kebaikan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat maka dinasti  politik  dapat  berarti  positif.  Jika  yang  terjadi  sebaliknya.  Benih  politik dinasti  adalah  sistem  patrimonial,  yang  mengutamakan  regenerasi  politik berdasarkan  ikatan  genealogis,  ketimbang  merit  sistem,  di  mana  patrimonialistik menjadi terselubung oleh jalur procedural melalui jalur partai politik.
Oleh sebab itulah Djohermansyah Djohan 36 menyatakan bahwa “keluarga inti  kepala  daerah  tidak  bisa  mencalonkan diri  sebagai  calon  gubernur,  maupun bupati atau wali kota”. Keluarga inti  yang dimaksud adalah suami atau istri, dan anak.  Bila  ada  salah  satu  anggota  keluarga  masih  menjabat  kepala  daerah,  maka butuh  satu  periode  lagi  untuk  bisa  maju  sebagai  calon  kepala daerah.  Alasan
34 Baca Dinasti Politik Lokal Makin Kental (Gatra 18 Februari 2010)
35 www.akbarfaizal.com. 11 Januari 2012. Diunduh 12 Oktober 2012.
36 Direktorat Denderal Peraturan Perundang-undangan. Kementerian Hukun dan Hak Asasi Manusia.
Pemerintah Tutup Peluang Politik Dinasti. Kamis, 27 Oktober 2011.
penghapusan  dinasti  politik  agar  sistem  pemerintahan  tidak  dikuasai  kelompok atau  keluarga  tertentu.  Aturan  itu  juga  untuk  menciptakan  harmonisasi pemerintahan dan mencegah kepala daerah berikutnya melindungi kepala daerah sebelumnya yang terlibat kasus hukum.
Namun  hal  tersebut  disanggah  oleh Arif  Wibowo 37 bahwa seseorang mencalonan diri dalam pemilihan umum kepala derah merupakan hak yang tidak dapat diatur dengan hubungan darah dengan kepala daerah yang sedang menjabat. Soal kekhawatiran oligarki perlu diatur partai soal kepantasan, karena rekrutmen ada di tangan pantai.
Menilik  beberapa  konsep  tersebut  di  atas  yang  sudah  disajikan  maka sesungguhnya  dinastiisme  petahana  merupakah  hal  yang  jamak  selama  proses pemilihanya  jujur  dan  terbuka, selama  yang  dicalonkan  memang  kapabel- kompeten-kredibel  serta  berintegritas,  juga  selama  memang  masyarakat  pemilih memilih yang bersangkutan bukan atas dasar politik uang.
Penulis masih ingat salah satu pernyataan sekaligus jawaban dari seorang narasumber (saat  itu  yang  bersangkutan  sebagai  Wali  Kota) ketika  penulis melakukan riset terkait politik dinasti:” Bagaimana mungkin saya  melarang istri saya  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  calon  Wali  Kota  sebab  Tuhan  saja  tidak pernah melarang seseorang termasuk istri saya untuk mencalonkan diri ?” ***

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Alfian, 1982. Politik, Kebudayaan, dan Manusia Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Ayu, Anindita. dkk. 2010. Politik Dinasti Pemerintahan Indonesia: Kajian Multi Perspektif . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia
Budiardjo, Miriam. 1980. Masalah Kenegaraan, Jakarta; Gramedia.
Budiardjo, Miriam & Tri Nuke Pudjiastuti. 1996. Teori-teori Politik Dewasa Ini. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
37 Putri Werdiningsih. Pembatasan Dinasti Politik Bisa Digugat ke MK 11 Juni 2012. http://www.mediaindonesia.com/read/2012/06/06/325567/284/1/-Politikus-PDIP-Pembatasan-Dinasti- Politik-Bisa-Digugat-ke-MK.
Dryzek, John. 2000. Deliberative Democracy And Betond : Liberals, Critics, Contestations. Oxford: Oxford University Press.
Gadjong, Agussalim Andi. 2007. Pemerintah Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
Gaffar, Afan.  2006. Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Garna, Judistira K. 2009. Metoda Penelitian Kualitatif. Bandung. The Judistira Foundation dan Primco Akademik.
Hardiman, F. Budi. 2009. Demokrasi Deliberatif, Yogyakarta: Kanisius
Huntington,  Samuel  P.  dan  Nelson,  M.  Joan. 1976. Goals  adn  Choices: Partisipation in the  Conteks of Development. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Kuswarno, Engkus.  2009. Fenomenologi. Bandung: Windya Padjadjaran.
Lasswell, Harold D. 1970. Power and Society, New Haven, Yale University Press.
Mas’oed,  Muchtar  dan  Colin  Mac  Andrews.  1990. Perbandingan  Sistem  Politik,
Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Mosca, Gaetano. 1969. The Ruling Elite, London: Penguin Book.
Ndraha,  Taliziduhu.2000. Ilmu  Pemerintahan (kybernology),  Rineka  Cipta, Jakarta.
Pius  A.  Partant  o  dan  M.  Dahlan  Al- barry.  1994. Kamus  Ilmiah  Populer,
Surabaya: Arkola.
Rasyid, M. Ryaas.2000. Makna Pemerintahan, Jakarta : Yarsif Watampone.
Sastroatmodjo. 1995. Perilaku Politik, Semarang: IKIP Semarang Press.
Suhelmi,  Ahmad.  2000. Pemikiran  Politik  Barat,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama
Suseno,  Franz  Magnis.  2003, Dalam  Bayangan  Lenin,  Enam  Pemikir  Marxisme dari Lenin Sampai Tan Malaka, Jakarta: Gramedia.
Soekanto, Soeryono. 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:  UI Press,
Soemiarno, Slamet. 2010.  Bangsa, Budaya, dan Lingkungan Hidup di Indonesia. Jakarta. Balai Penerbit FKUI.
Van  Niel,  Robert.  1984. Munculnya  Elite  Modern  Indonesia.  Jakarta:  Pustaka Jaya.
Windhu,  I.  Marsana.  1992. Kekuasaan  &  Kekerasan  Menurut  Johan  Galtung. Yogyakarta: Kanisius.

## Jurnal
Jurnal FISIP UMRAH Vol. 2, No. 2, 2011 : 115 – 125. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang .
Jurnal Toddopuli  dalam Blog Andriani Salam Kusni & JJ. Kusni. 18 Mei 2012 Analisis. Tahun XXIII No. 1.

## Majalah
Gatra 18 Februari 2010: Dinasti Politik Lokal Makin Kental

## Elektronok
Wikipedia ensiklopedia bebas.
www.akbarfaizal.com. 11 Januari 2012.
Tribunjabar.co.id. 1 Oktober 2012
VIVAnews 25 Mei 2012
kompasiana 15 Februari 2012.
sindoRadio 10 Oktober 2012.
mediaindonesia.com. 24 September 2012.
Tribunjabar.co.id 1 Oktober 2012.
Tribunnews.com tanggal 24 Mei 2012.
www.akbarfaizal.com. 11 Januari 2012.
www.mediaindonesia.com/read/2012/06/06/325567/284/1/