Al-Irfan, Volume 1, September 2018
Adakah Pengaruh Penerapan Syariat Islam di Pamekasan Terhadap Lingkungan?: Studi Kasus Kerusakan Laut di Desa Batukerbuy
Nasrullah Ainul Yaqin
(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan kader Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar (FKMSB) wilayah Yogyakarta)

## Abstrak
Tulisan  ini  berangkat  dari  beberapa  pertanyaan,  di antaranya:  mengapa  masyarakat  Desa  Batukerbuy melakukan penambangan pasir liar secara terus menerus? Bagaimana  respon  pemerintah  Pamekasan?  Apakah penerapan  syariat  Islam  di  Kabupaten  Pamekasan  yang tertuang dalam konsep Gerbang Salam memiliki pengaruh dan dampak terhadap pelestarian lingkungan? Bagaimana tinjauan maqâ ṣ idî terhadap  kerusakan  laut  yang  terjadi  di Desa  Batukerbuy?  Dalam  hal  ini,  penulis  menggunakan metode  wawancara  ( field  research )  dan  mengkaji  literatur ( library research ) untuk mengetahui jawaban dari  beberapa pertanyaan  tersebut  dan  mengajukan  pendekatan maqâ ṣ id asy-syarî‟ah dengan  teori ḥ if ẓ al-bî‟ah untuk  merespon kerusakan lingkungan di laut Desa Batukerbuy. Mengingat spirit  pemerintah  Pamekasan  untuk  membangun masyarakat  Pamekasan  yang  Islami  melalui  Perda  Syariat Islam dengan konsep Gerbang Salam. Sementara di sisi lain terjadi  kerusakan  lingkungan  laut  di  Desa  Batukerbuy yang harus segera diatasi. Hasil tulisan ini adalah: pertama, penambangan pasir ilegal dilakukan oleh masyarakat Desa Batukerbuy untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; kedua, belum  adanya  penegakan  hukum  dari  para  aparatur
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
negara  (kepolisian).  Sementara  respon  pemerintah Pamekasan,  baik  Bupati  (2008-2013  dan  2013-2017),  mau pun  Kecamatan  belum  optimal  dan  maksimal,  sehingga penambangan pasir semakin merajalela; dan ketiga, konsep Gerbang Salam dan penerapan syariat Islam di Kabupaten Pamekasan belum menyentuh kepada persoalan lingkungan,  karena  masih  terfokus  kepada  persoalan akidah,  syariat,  dan  akhlak.  Sementara  dalam  tinjauan maqâ ṣ id  asy-syarî‟ah (tujuan  syariat  Islam)  menjaga kelestarian lingkungan ( ḥ if ẓ al-bî‟ah ) merupakan salah satu tujuan syariat Islam yang harus diwujudkan, sehingga hal ini  dapat  dijadikan  pertimbangan  oleh  pemerintah Pamekasan untuk melestarikan lingkungan dan menanggulangi  kerusakan  laut  yang  terjadi  di  Desa Batukerbuy melalui Perda Syariah.
Keywords: Penerapan  Syariat  Islam  Kabupaten  Pamekasan, Kerusakan Laut Desa Batukerbuy, Maqâ ṣ id asy-Syarî‟ah.

## Pendahuluan
Aktivitas  penambangan  pasir  ilegal  yang  terjadi  di berbagai  daerah,  salah  satunya  di  Desa  Batukerbuy Kecamatan  Pasean  Kabupaten  Pamekasan,  merupakan persoalan  serius  karena  tidak  hanya  menyebabkan kerusakan  laut  (abrasi),  tetapi  juga  akan  mengancam keberlangsungan  hidup  manusia  ke  depan.  Hal  ini membutuhkan  solusi  dan  langkah  konkret  untuk mengentaskan  dan  menyelesaikan  persoalan  tersebut. Selain  untuk  menjaga  keseimbangan,  kelanjutan  dan kelestarian alam, juga karena perbuatan tersebut melanggar hukum  negara  Indonesia  yang  diatur  secara  tegas  dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
dan Pengelolaan Hidup 1 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 2
Kenyataan ini mendapat respon  dan  sorotan  serius dari  beberapa  peneliti  untuk  melakukan  penelitian  secara khusus  dan  akademis  terhadap  masalah  tersebut,  di antaranya:  Afandani  (2013),  mengarahkan  penelitiannya dari  aspek  penegakan  hukum  (pidana); 3 Widyastomo  dan Risyanto  menfokuskan  kepada  pengaruh  penambangan pasir  terhadap  kondisi  sosial  dan  ekonomi  masyarakat; 4 Sutrisno  menfokuskan  kepada  kajian  dampak  atau pengaruh  penambangan  pasir  terhadap  kerusakan
1 Pasal  158  Bab  XXIII  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR  atau  IUPK  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37,  Pasal  40  ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
2 Pasal  109  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Hidup  menetapkan bahwa “Setiap  orang  yang  melakukan  usaha  dan/atau  kegiatan  tanpa memiliki  izin  lingkungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  36  ayat (1),  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1(satu)  tahun  dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”
3 Lihat  Dwi  Fitra  Afandani,  ―Penerapan  Pidana  Denda terhadap  Tindak  Pidana  Penambangan  Pasir  tanpa  Izin  di Pengadilan Negeri Sumenep‖, Skripsi , (Surabaya: UPN ―Veteran‖ Jawa Timur, 2013). 4 Lihat  Bhayu  Widyastomo  dan  Risyanto,  ―Pengaruh Penambangan  Pasir  dan  Batu  terhadap  Kondisi  Sosial  Ekonomi Penambang di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah‖, Artikel .
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
lingkungan; 5 dan Anindita Siregar menyoroti masalah atau sengketa penambangan pasir. 6
Di  sisi  lain,  penerapan  syariat  Islam  melalui  Perda Syariah marak dilakukan di berbagai daerah, salah satunya di  Kabupaten  Pamekasan.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk dipelajari  apakah  penerapan  syariat  Islam  di  Kabupaten Pamekasan  memiliki  dampak  terhadap  penanganan kerusakan  laut  yang  terjadi  di  Desa  Batukerbuy? Mengingat dalam kajian maqâ ṣ id asy-syarî‟ah (tujuan syariat Islam),  sebagai  bagian  terpenting  syariat  Islam,  menjaga kelestarian  lingkungan  merupakan  salah  satu  tujuan primer  Islam  yang  harus  diwujudkan  oleh  segenap  umat Islam,  sehingga  ia  dapat  dijadikan  pertimbangan  dan landasan  dalam  pembuatan  Perda  Syariah  tentang lingkungan, sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan  selanjutnya.  Mengingat  beberapa  penelitian hanya  menfokuskan  kajiannya  kepada  keberadaan, kedudukan,  epistemologi  penyusunan  Perda  Syariah  dan implementasinya,  seperti  dilakukan  oleh  Robin  Bush, 7
5 Lihat  Agung  Dwi  Sutrisno,  ―Kajian  Kerusakan Lingkungan  Fisik  Akibat  Penambangan  Pasir  dan  Batu  di Kecamatan  Tempel  Kabupaten  Sleman  Daerah  Istimewa Yogyakarta‖, Artikel . 6 Gabriel Vishnu Anindita Siregar, ―Sengketa Penambang Pasir  Mekanik  Sungai  Brantas:  Studi  Kasus  Sengketa  Aktivitas Penambangan  Pasir  Mekanik  di  Desa  Jongbiru,  Kecamatan Gampengrejo,  Kabupaten  Kediri‖,  dalam  jurnal  BioKultur,  Vol. I/No. 2/Juli-Desember, 2012.
7 Lihat  Robin  Bush,  ―Regional  Sharia  Regulations  in Indonesia:  Anomaly  or  Symptom?‖  dalam  Greg  Fealy  and  Sally White (ed.), Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia, (Singapore: ISEAS Publishing, 2008), hlm. 176.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
Agus  Purnomo, 8 Erie  Hariyanto, 9 Wasisto  Raharjo  Jati, 10 dan belum menyentuh terhadap dampak penerapan syariat Islam terhadap kelestarian lingkungan.
Dengan  demikian,  dalam  penelitian  ini,  penulis akan menfokuskan kepada dua hal, yaitu: melihat dampak penerapan syariat Islam di Kabupaten Pamekasan terhadap penanganan  kerusakan  laut  dan  dan  tinjauan maqâ ṣ idî terhadap kerusakan laut di Desa Batukerbuy. Penelitian ini dilakukan  selain  untuk  mengetahui  latarbelakang  dan penyebab  terjadinya  penambangan  pasir  liar,  juga  untuk mengetahui  respon  pemerintah  Pamekasan,  pengaruh penerapan  syariat  Islam  di  Pamekasan,  dan  tinjauan maqâ ṣ idî terhadap  kerusakan  laut  yang  terjadi  di  Desa Batukerbuy  Kecamatan  Pasean  Kabupaten  Pamekasan. Dalam  hal  ini,  penulis  akan  mengetengahkan  beberapa pertanyaan,  di  antaranya:  mengapa  masyarakat  Desa Batukerbuy  melakukan  penambangan  pasir  liar  secara terus menerus? Bagaimana respon pemerintah Pamekasan? Apakah penerapan syariat Islam di Kabupaten Pamekasan yang  tertuang  dalam  konsep  Gerbang  Salam  memiliki pengaruh  dan  dampak  terhadap  pelestarian  lingkungan? Bagaimana tinjauan maqâ ṣ idî terhadap kerusakan laut yang terjadi di Desa Batukerbuy?
8 Lihat  Agus  Purnomo,  ―Nalar  Kritis  atas  Positivisme Hukum:  Studi  terhadap  Perda  Syariat  di  Indonesia‖,  dalam Jurnal Justitia Islamica, Vol. 10/No. 2/Juli-Des. 2013.
9 Lihat  Erie  Hariyanto,  ―Gerbang  Salam:  Telaah  atas Pelaksanaannya  di  Kabupaten  Pamekasan‖,  dalam  Jurnal  Karsa Vol. XV No. 1 April 2009.
10 Lihat Wasisto Raharjo Jati, ―Permasalahan
Implementasi Perda Syariah dalam Otonomi Daerah‖, dalam Al- Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. VII, No. 2, Juli 2013.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018 146

## Praktik  Penambangan  Pasir  Ilegal  Masyarakat  Desa Batukerbuy
Masyarakat  Desa  Batukerbuy  Kecamatan  Pasean Kabupaten  Pamekasan  dalam  sejarahnya  tidak  pernah melakukan atau bekerja sebagai penambang pasir. Mereka bertahan  hidup  dengan  bekerja  rata-rata  sebagai  petani, seperti  menanam  jagung,  kacang  rebus,  bibit  tembakau, tembakau,  cabai,  bawang  merah,  mengambil  legen  dari pohon  siwalan  yang  diolah  menjadi  gula  merah  untuk dikonsumsi  dan  dijual.  Ada  juga  yang  bekerja  sebagai tukang  dan  kuli  bangunan,  pedagang,  sopir  dan  kernet angkot  dan  pekerjaan-pekerjaan  lainnya.  Sementara pekerjaan  yang  mereka  lakukan  di  laut  hanya  terbatas kepada  menangkap  nener,  teri,  ikan,  dan  udang-udang yang  kemudian  dibuat  menjadi  terasi  untuk  dikonsumsi dan  dijual  ke  pasar.  Kiai  Kampung, 11 yang  merupakan salah  satu  tokoh  masyarakat  Desa  Batukerbuy, menceritakan  bahwa  dulu  ketika  orang-orang  mau menangkap  udang  dan  nener,  biasanya  mereka mengadakan ritual, yang disebut dengan Istilah Rôkat Tasé‟ (Ritual Laut) , terlebih dahulu yang dipimpin oleh sesepuh di  sana,  sembari  membawa Sontal (jaring  dorong  yang digunakan  untuk  menangkap  nener  dan  udang)  dan  nasi yang  sudah  dimasak  di  rumah  masing-masing.  Ritual tersebut diadakan di laut, di mana mereka biasanya duduk bersama di atas hamparan pasir sembari mengirim fatihah Nabi  Muhammad  saw.,  para  leluhur,  dan  lainnya,  sesuai dengan  panduan  sesepuh  yang  memimpin  waktu  itu. Setelah itu, dilanjutkan dengan membaca zikir dan salawat secara  bersama-sama  serta  kemudian  ditutup  dengan  doa
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
Rôkat yang  sudah  diajarkan  oleh  para  leluhur  dahulu. Setelah  berdoa,  baru  mereka  makan  bersama-sama masakan yang telah dibawa dari rumah masing-masing di atas hamparan pasir yang mereka jadikan alas. 12
Bahkan  ketika  penulis  masih  duduk  di  bangku  SD Batukerbuy  II  sekitar  tahun  1997-2002,  yang  kebetulan berdekatan  dengan  pantai,  penulis  dan  teman-teman lainnya sering diajak oleh guru raga untuk berolah raga ke pantai di atas hamparan pasir yang sangat asri. Lebih dari, karena  keberadaan  pasir  pantai  Batukerbuy  yang  sangat bagus  dan  terhampar  luas,  maka  masyarakat  sering mengadakan Karapan  Sapi di  pantai  sebagai  salah  satu bentuk  ritual  laut.  Menurut  laporan  Pemerintah Pamekasan,  setiap  bulan  September  dan  Oktober masyarakat  Batukerbuy  mengadakan  ritual  Petik  Laut sebelum hujan turun setahun sekali. Ritual ini dilaksanakan dari  jam  14.00-17.00.  Malam  harinya  diisi  dengan  acara Wayang  Topeng  semalam  suntuk  untuk  upacara Rendaman. 13
Menurut  Kiai  Kampung  aktivitas  penambangan pasir  ilegal  oleh  masyarakat  Desa  Batukerbuy  dilakukan sekitar  tahun  2008. 14 Salah  satu  warga  Desa  Batukerbuy menceritakan  bahwa  aktivitas  penambangan  pasir  laut sudah  berlangsung  sejak  puluhan  tahun  lalu.  Bahkan
12 Ketika  liburan  dan  pulang  ke  rumah  di  Desa Batukerbuy,  penulis  sering  bertanya  kepada  Kiai  Kampung perihal masyarakat Batukerbuy dan akitvitas penambangan pasir illegal yang dilakukan oleh mereka.
13 Lihat  Peraturan  Bupati  Pamekasan  Nomor  30  Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir.
14 Wawacara  penulis  dengan  Kiai  Kampung  tanggal  13 Mei 2017 di kediamannya.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
pekerjaan  tersebut  ada  yang  sudah  diwariskan  kepada anaknya. 15 Sementara  menurut  laporan  Pemerintah Pamekasan aktivitas penambangan liar marak terjadi ketika harga  BBM  (Bahan  Bakar  Minyak)  naik, 16 yaitu  sekitar tahun  2008  pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang Yudoyono.
Masyarakat Desa Batukerbuy yang biasa
menambang pasir terdiri dari kalangan muda (berusia kira- kira  15  tahun  ke  atas  dan  rata-rata  laki-laki),  dewasa (berusia  sekitar  30  tahun  ke  atas)  dan  kalangan  tua  (kira- kira berusia 50 ke atas), baik laki-laki mau pun perempuan. Mereka  berasal  dari  beberapa  Dusun,  seperti,  Topoh, Genteng, Bakong, Rokem, Paséngséngan, Karang Ténggih, Lao‘  Lorong,  di  mana  dusun-dusun  tersebut  merupakan bagian utara dari Desa Batukerbuy, sehingga dekat dengan laut.  Mereka  bekerja  ke  laut  mulai  pukul  03.00–07.00. Setelah istirahat, biasanya mereka melanjutkan lagi sampai siang  (sekitar  jam  09.00  atau  10.00),  terkadang  juga  sore hari  mereka  masih  bekerja  mengeruk  pasir.  Pasir-pasir yang  mereka  keruk  kemudian  diangkut  ke  tempat penimbunan, baik menggunakan kereta dorong (troli) mau pun  kuda  untuk  kemudian  dijual.  Sementara  harga  pasir sendiri  bervariasi;  kalau  satu  pikap  biasanya  seharga 250.000,  tetapi  kalau  satu  truk  kurang  lebih  seharga
15 ―Camat-Polisi  Tak  Larang,  Penambangan  Pasir  Kian Marak‖,
dalam http://radarmadura.jawapos.com/read/2016/07/28/2460/- camat-polisi-tak-larang-penambangan-pasir-kian-marak, akses 16 April 2017.
16 Lihat  Peraturan  Bupati  Pamekasan  Nomor  30  Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018

## 650.000.
17 Sewaktu  pasir  masih  banyak,  mereka  dengan mudah  mengambil  pasir  yang  berhamparan  di  pinggir pantai,  tetapi  setelah  pasir  mulai  berkurang  karena  sering diambil—bahkan  sekarang  pasir-pasir  yang  berada  di pinggir  pantai  sudah  habis,  maka  mereka  mengambilnya dengan  susah  payah  di  tengah  laut  menggunakan  ban mobil.  Menurut  Kiai  Kampung,  apabila  masyarakat  Desa Batukerbuy  yang  terdiri  dari  Dusun  Genteng,  Bakong, Rokem,  Paséngséngan  dipersentasekan,  maka  terdapat sekitar 65% yang terlibat dalam penambangan pasir ilegal, baik sebagai penambang (biasanya melibatkan laki-laki dan perempuan), pemindah pasir yang sudah ditimbun ke atas mobil  truk  menggunakan  sekop,  mau  pun  sebagai pemasok.  Sementara  35%  sisanya  bekerja  sebagai  petani, tukang  dan  kuli  bangunan,  pedagang,  TKI,  guru,  dan pekerjaan lainnya. 18
Lebih  lanjut,  Kiai  Kampung  menyebutkan  bahwa Kepala  Desa  Batukerbuy,  yang  waktu  itu  sedang  dijabat oleh  H.  Hariyanto  Waluyo,  pernah  menerima  surat peringatan  dua  kali  dari  pemerintah  Pusat  Pamekasan untuk
menghentikan masyarakatnya melakukan penambanan pasir ilegal. Namun, peringatan tersebut tidak diindahkan. Kades Batukerbuy akan menuruti  permintaan Pemerintah Pusat Pamekasan apabila ia berani memberikan lapangan pekerjaan lain kepada masyarakat sesuai dengan pendapatan  mereka  menjual  pasir.  Barangkali  permintaan tersebut tidak diterima oleh pemerintah Pusat Pamekasan, sehingga  masyarakat  Desa  Batukerbuy  terus-menerus
17 Wawancara penulis dengan salah satu pengepul pasir di Desa Batukerbuy 18 Mei 2017.
18 Wawacara  penulis  dengan  Kiai  Kampung  tanggal  13 Mei 2017 di kediamannya .
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
melakukan  penambangan  pasir  secara  ilegal  sampai sekarang. 19 Bahkan  plang  pemerintah  yang  berisi  tentang larangan  menambang  pasir  ilegal  dan  ketentuan pidananya,  yang  berdiri  kokoh  di  sebelah  timur  rumah Kades  Batukerbuy,  tidak  juga  dihiraukan.  Akibatnya, pantai  Batukerbuy  yang  dulunya  indah  penuh  dengan hamparan  pasir,  sekarang  sudah  berubah  total  menjadi hamparan  karang  yang  menyeramkan  dan  menakutkan. Abrasi  dan  kerusakan  lingkungan  laut  sekarang  sudah benar-benar dirasakan. Orang-orang yang suka menangkap udang  dan  teri  banyak  mengeluh  karena  laut  Batukerbuy tidak senyaman dulu. Dulu, kaki mereka biasanya ―dibelai‖ oleh  halusnya  pasir-pasir  halus,  tetapi  sekarang  sudah dihantam oleh ganasnya batu karang.
Alasan masyarakat Desa Batukerbuy, yang rata-rata
dari dusun Topoh, Genteng, Bakong, Rokem,
Paséngséngan,  Karang  Ténggih,  Lao‘  Lorong,  berani melakukan  tambang  pasir  ilegal  karena  untuk  memenuhi kebutuhan  sehari-hari.  Lebih  dari  itu,  penambangan  dan jual-beli  pasir  tidak  hanya  digunakan  semata-mata  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  tetapi  juga  sering digunakan  untuk  membeli  motor  atau  perhiasan  atau membangun  dan  memperbaiki  rumah.  Meski  pun  mereka menyadari  bahwa  aktivitasnya  melanggar  hukum  dan merusak lingkungan yang akan membahayakan kehidupan mereka  kelak,  tetapi  mereka  tetap  melakukannya  karena sudah  menjadi  tempat  mencari  nafkah.  Oleh  karena  itu, menurut  Camat  Pasean,  Slamet  Mulyadi,  penambangan pasir ilegal di Desa Batukerbuy tidak bisa dihentikan tanpa memberikan  soslusi  kepada  masyarakat.  Karena  hal  itu
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
sudah  menjadi  mata  pencaharian  masyarakat  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  keluarganya. 20 Namun demikian,  menurut  Bupati  Pamekasan  (2013-2017),  H. Achmad  Syafii  Yasin,    penambangan  pasir  liar  tidak  bisa dijadikan  alasan  sebagai  mata  pencaharian  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena hal itu termasuk perbuatan yang membahayakan lingkungan. Sehingga mau tidak mau harus dihentikan. 21
Respon  Pemerintah  Pamekasan  (Bupati,  Camat,  Polisi dan Kepala Desa)
Pembahasan  ini  dimaksudkan  kepada  respon pemerintah Pamekasan, baik Bupati, Camat, Polsek Pasean mau pun Kepala Desa Batukerbuy terhadap penambangan pasir  secara  ilegal  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Batukerbuy  dan  terhadap  kerusakan  laut  di  Desa Batukerbuy.  Pada  tahun  2010  Bupati  Pamekasan  periode 2008-2013,  KH.  Kholilurrahman,  mengeluarkan  Peraturan Bupati  (Perbup)  tentang  Rencana  Strategis  Pengelolaan Wilayah Pesisir. Perbub  ini  ditujukan  salah  satunya  selain untuk  pembangunan  ekonomi  masyarakat,  juga  untuk melindungi  dan  memperbaiki  ekosistem  wilayah  pesisir Pamekasan,  seperti  kerusakan  laut  yang  terjadi  di  Desa Batukerbuy  akibat  penambangan  pasir  liar.  Disebutkan bahwa  salah  satu  penyebab  terjadinya  abrasi  atau
20 ―Camat-Polisi  Tak  Larang,  Penambangan  Pasir  Kian Marak‖.
21 ―Bupati  Pamekasan  Minta  Penambangan  Pasir  Liar Ditutup‖,  dalam  http://radarmadura.co.id/2014/02/bupati- pamekasan-minta-penambangan-pasir-liar-ditutup/,  akses  16 April 2017.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
kerusakan laut di Desa Batukerbuy karena disebabkan oleh penambangan  liar  serta lemahnya  penegakan  hukum  oleh pihak  yang  berwenang.  Sehingga  meski  pun  sosialisasi hukum lingkungan pernah dilakukan menjadi tidak efektif, karena  tidak  adanya  pengawasan  dan  tindakan  hukum yang  tegas  dari  petugas.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka menyukseskan  program  ini,  pemerintah  Pamekasan berencana melakukan
pengembangan
program
penanggulangan erosi pantai secara terpadu; sosialisasi dan standarisasi  konstruksi  bangunan  pengaman  pantai; mengendalikan  dan  mengatur  penambangan  batu  karang dan  pasir  laut;  mengelola  pantai  berpasir  sesuai  manfaat ekologi  dan  ekonomi;  mengadakan  pelatihan  hukum lingkungan bagi aparat; menambah jumlah personil, sarana dan  prasana  penegak  hukum;  mengintensifkan  sosialisasi draf dan produk hukum dan meningkatkan pengawasan. 22 Respon serupa juga muncul dari Bupati berikutnya, yaitu  H.  Achmad  Syafii  Yasin,  yang  menjabat  dari  2013 sampai sekarang (2017). Dia menyatakan bahwa kerusakan laut Pasean, termasuk di dalamnya laut Batukerbuy, sudah semakin  parah  akibat  penambangan  pasir  ilegal.  Oleh karena itu, dia memerintahkan Camat, Muspika Pasean dan Batumarmar  bekerjasama  dengan  Kepala  Desa,  Kapolsek, dan  Danramil  untuk  menghentikan  semua  aktivitas penambangan  pasir  liar  di  wilayah  Pasean. 23 Bahkan  dia ―mengancam‖ akan  mengevaluasi  kinerja camat  jika  tidak
22 Lihat  Peraturan  Bupati  Pamekasan  Nomor  30  Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir.
23 ―Bupati  Pamekasan  Minta  Penambangan  Pasir  Liar Ditutup‖.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
bisa  meminimalisasi  aktivitas  penambangan  pasir  ilegal. 24 Tidak  lain  karena  Penyelesaian  masalah  penambangan pasir  liar  seharusnya  ditangani  dan  diselesaikan  oleh Camat Pasean, sehingga dirinya (Bupati) tidak perlu turun tangan. 25 Sesuai dengan perintah Bupati, dijelaskan bahwa Camat  Pasean,  Suhartono,  akan  berkoordinasi  dengan Kapolsek,  Danramil,  dan  akan  mengirim  surat  kepada Kepala  Desa  yang  di  daerahnya  terdapat  penambangan pasir ilegal. 26
Bahkan Camat Pasean berikutnya, Slamet Mulyadi, sudah  berkali-kali  turun  ke  lapangan  dan  memberikan pemahaman dan peringatan kepada masyarakat serta telah berkoordinasi  dengan  Polsek  Pasean.  Namun,  masyarakat tetap  saja  melakukan  penambangan  pasir  liar,  karena mereka  mau  berhenti,  apabila  pemerintah  memberikan pekerjaan  lain  dengan  pendapatan  yang  sama.  Sehingga, pihak  kecamatan  kesulitan  untuk  menghentikan  mereka karena  belum  memiliki  solusi  yang  jelas  untuk mengalihkan  mata  pencaharian  mereka.  Pun  demikian, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi lebih lanjut atas persoalan  penambangan  pasir  ilegal  yang  merusak lingkungan  laut  Batukerbuy  tersebut. 27 Hal  serupa  juga dilakukan  oleh  Bintara  Pembina  Desa  (Babinsa)  Koramil Pasean, Sertu Usto. Dia mendatangi para penambang pasir
24 ―TNI  Minta  Hentikan  Penambangan  Pasir‖,  dalam http://radarmadura.co.id/2015/08/tni-minta-hentikan- penambangan-pasir/, akses 16 April 2017.
25 ―Bupati  Pamekasan  Minta  Penambangan  Pasir  Liar Ditutup‖.
26 Ibid. 27 ―Camat-Polisi  Tak  Larang,  Penambangan  Pasir  Kian Marak‖.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
ilegal  seraya  menasihat  mereka  untuk  menghentikan aktivitasnya.  Menurutnya,  masih  banyak  pekerjaan  lain yang  bisa  dimanfaatkan,  seperti  melaut  sebagai  nelayan dan bercocok tanam sebagai petani. 28 Melihat kinerja Camat Pasean yang tidak memuaskan atau belum bisa mengatasi masalah tersebut, maka Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, akan  membawanya  ke  tingkat  Kabupaten.  Sehingga masalah  penambangan  liar  itu  akan  diambil  alih  dan ditangani langsung oleh pemerintah
Kabupaten.
Disebutkan  bahwa  nantinya  Kabupaten  akan  bekerjasama sama dengan kepolisian, di mana setiap pelaku penambang pasir liar akan diproses secara hukum sesuai dengan bukti- bukti. 29 Pun demikian, ternyata sampai sekarang
masyarakat masih terus melakukan aktivitas penambangan pasir  secara  ilegal  di  Desa  Batukerbuy,  sehingga menyebabkan  kerusakan  laut  semakin  parah.  Tidak  ada pihak  petugas  atau  kepolisian  yang  menindak  mereka. Menurut salah satu penambang pasir, masyarakat memang sengaja  dibiarkan  melakukan  penambangan  pasir  ilegal. Karena  Pak  Camat  dan  polisi  tidak  pernah  mencegah
28 Samsul Arifin, ―Koramil Pasean Ajak Warga Hentikan
Penambangan Pasir‖, dalam http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/244327/koramil_p asean_ajak_warga_hentikan_penambangan_pasir.html,  akses  16 April 2017.
29 Marzukiy/Choir,  ―Kecamatan  Tak  Mampu  Tangani Penambangan Pasir Ilegal‖, dalam
http://portalmadura.com/kecamatan-tak-mampu-tangani- penambangan-pasir-ilegal-33712, akses 16 April 2017.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
mereka. 30 Perbub  Pamekasan  tahun  2010  dan  beberapa rencana  Bupati  setelahnya  tampaknya  hanya  sekedar wacana  dan  keinginan  semata.  Meski  pun,  misalnya, Perbub  dan  beberapa  rencana  Bupati  Pamekasan  tersebut sudah dilaksanakan, tetapi masih belum maksimal melihat fakta  dan  bukti  yang  bisa  dilihat  oleh  siapa  pun  di  laut Batukerbuy.
Kenyataan  ini  berbeda  dengan  tindakan  tegas aparat  kepolisian  Sumenep  yang  menangkap  8  orang penambang  pasir  ilegal  di  Kecamatan  Ambunten, Kabupaten  Sumenep, 31 penghentian  paksa  penambangan pasir  ilegal  di  Desa  Tlanakan,  Kabupaten  Pameksan  oleh aparat  Polsek  Tlanakan 32 dan  tindakan  tegas  Kepala  Desa Umbulharjo,  Kecamatan  Cangkringan,  Kabupaten  Sleman, Suyatmi,  yang  menghentikan  secara  paksa  para penambang pasir ilegal setelah sebelumnya diberikan surat peringatan.  Kades  perempuan  ini  tidak  hanya  merampas kunci  alat  berat,  tetapi  juga  menyita  lima  alat  berat  yang digunakan  oleh  masyarakat  untuk  menambang  pasir  di sana. 33
30 ―Camat-Polisi  Tak  Larang,  Penambangan  Pasir  Kian Marak‖.
31 Temmy  P.,  ―Tambang  Pasir  Liar,  8  Orang  Ditangkap
Polres Sumenep‖, http://beritajatim.com/hukum_kriminal/273441/tambang_pasir
_liar,_8_orang_ditangkap_polres_sumenep.html,  akses  19  April 2017.
32 Muchsin,  ―Polisi  Hentikan  Tambang  Pasir  di  Pinggir Pantai
Pamekasan‖,
http://surabaya.tribunnews.com/2015/10/18/polisi-hentikan- tambang-pasir-di-pinggir-pantai-pamekasan, akses 19 April 2017.
33 Muh.  Syaifullah ,  ―Aksi  Heroik  Kades  Wanita  Stop
Penambangan Pasir Liar Merapi‖,
Al-Irfan, Volume 1, September 2018 156

## Gerbang  Salam  dan  Penerapan  Syariat  Islam  di Pamekasan
Akhir  tahun  1990  yang  merupakan  transisi  masa Orde Baru menuju era Reformasi telah memberikan ruang tersendiri bagi lahirnya gerakan-gerakan sosial, agama, dan pembaruan politik yang signifikah. Hal ini disebabkan oleh beberapa  faktor,  di  antaranya:  pertumbuhan  kelas menengah,  merebaknya  perkembangan  NGOs,  meluasnya liberalisasi  mengikuti  perkembangan  globalisasi  dan ketegangan  internal  di  antara  kaum  elit.  Oleh  karena  itu, tidak  heran  ketika  isu  tentang  formalisasi  hukum  Islam, baik  dalam  bentuk  undang-undang  mau  pun  aturan semakin  gencar  dan  menemukan  momentum. 34 Hal  ini semakin menemukan momentum dengan adanya Otonomi Daerah  yang  memberikan  kewenangan  lebih  kepada pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan  mengelola daerahnya  masing-masing,  di  mana  sebagian  daerah merespon  kewenangan  tersebut  dengan  memberlakukan Peraturan-Peraturan  Daerah  berdasarkan  Syariah  Islam, yang lebih dikenal dengan istilah Perda Syariah. 35
Beberapa  Perda  Syariah  yang  dibuat  di  daerah- daerah secara garis besar berkisar kepada tiga jenis, yaitu: (1)  perda  yang  berkaitan  dengan  ketertiban  publik  dan
https://m.tempo.co/read/news/2017/01/09/206834101/aksi- heroik-kades-wanita-stop-penambangan-pasir-liar-merapi,  akses 19 April 2017.
34 R.  Michael  Feener, Muslim  Legal  Thought  in  Modern Indonesia, (New  York:  Cambrigde  University  Press,  2007),  hlm. 182-183.
35 Erie  Hariyanto,  ―Gerbang  Salam:  Telaah  atas Pelaksanaannya di Kabupaten Pamekasan‖, hlm. 74.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
persoalan  sosial,  seperti  prostitusi,  judi,  dan  minuman beralkohol;  (2)  perda  yang  berkaitan  dengan  kemampuan dan  kewajiban-kewajiban  beragama,  seperti  membaca  al- Qur‘an,  salat,  dan  zakat;  dan  (3)  perda  yang  berkaitan dengan  simbol-simbol  keagamaan,  seperti  menggunakan busana Muslim. Contoh, di Tasikmalaya yang
mengeluarkan  Perda  No.  5/2004  tentang  larangan mengkonsumsi  dan  menjual  minuman  keras,  Perda  No. 21/2000 tentang larangan prostitusi di Cianjur, dan Qanun No.  13/2003  tentang  larangan  judi  di  Aceh,  Perda  No. 8/2005  tentang  kewajiban  menggunakan  jilbab  dan  baju koko setiap hari jumaat bagi para pegawai di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Perda No. 10/2005 tentang kewajiban para  pegawai  dan  pelajar  menggunakan  busana  muslim setiap hari di Enrekang, Sulawesi Selatan, Perda No. 5/2005 tentang kewajiban perempuan, baik Muslim mau pun non Muslim,  menggunakan  jilbab  ketika  mendatangi  kantor pemerintah  di  Bulukumba,  Sulawesi  Selatan,  Perda  No. 15/2004  tentang  kewajiban  siswa  memiliki  sertifikat kemampuan  membaca  al-Qur‘an  sebagai  syarat  untuk melanjutkan  studi  ke  jenjang  sekolah  yang  lebih  tinggi  di Maros,  Sulawesi  Selatan,  dan  Perda  No.  1/2003  tentang kewajiban kedua calon pengantin bisa membaca al-Qur‘an sebelum  melangsungkan  pernikahan  di  Sawahlunto, Sumatra Barat. 36
Semangat untuk menerapkan syariah Islam melalui Peraturan  Daerah  (Perda)  juga  gencar  dilakukan  di Pamekasan,  sebagai  satu-satunya  Kabupaten  di  Madura yang menginginkan penerapan syariat Islam secara formal. Hal  ini  berawal  desakan  para  ulama  dan  masyarakat
36 Robin Bush, ―Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?‖, hlm. 176 & 178.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
Muslim  yang berjumlah  sekitar  92%  dari  seluruh  jumlah penduduk  Pamekasan, 37 karena  maraknya  kemaksiatan- kemaksiatan  di  Kabupaten  Pamekasan,  seperti  pelacuran, perjudian,  mabuk-mabukan,  narkoba,  pergaulan  bebas, ugal-ugalan, dan perempuan yang suka mempertontonkan auratnya  di  muka  umum.  Mereka  menuntut  agar pemerintah  segera  menangani  tindakan-tindakan  amoral tersebut  melalui  aturan  yang  jelas. 38 Oleh  karena  itu, pemerintah,  dalam  hal  ini  Bupati,  merespon  tuntutan mereka dengan menerbitkan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor  188/126/441.012/2002  sebagai  dasar  untuk membentuk  Lembaga  Pengkajian  dan  Penerapan  Syariat Islam  (LP2SI),  yang  didukung  oleh  para  politisi,  ulama, ormas, pemerintah, dan akademisi, sehingga melahirkan. 39
Beberapa  ormas  yang  turut  serta  mendukung terbentuknya  LP2SI  adalah  Al-Irsyad,  Persatuan  Islam (Persis),  Sarekat  Islam  (SI),  Nahdlatul  Ulama  (NU),  dan Muhammadiyah,  yang  kesemuanya  merupakan  cabang Pamekasan. 40 Oleh  karena  itu,  untuk  mewujudkan program-program  yang  direncanakan  oleh  LP2SI,  maka dibentuk  Gerakan  Pembangunan  Masyarakat  Islami (Gerbang Salam) yang resmi dideklarasikan pada tanggal 4
37 Chotijah,  Konsep  Syariat  Islam  di  Pamekasan:  (Studi Konsep  Gerbang  Salam), Skripsi, (Yogyakarta:  Fakultas  Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 9. 38 Holifatur Rofi‘ah, Sejarah Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan  Madura, Skripsi, (Surabaya:  Fakultas  Adab  dan Humanioran UIN Sunan Ampel, 2015), hlm. 39.
39 Erie  Hariyanto,  ―Gerbang  Salam:  Telaah  atas Pelaksanaannya di Kabupaten Pamekasan‖, hlm. 78.
40 Chotijah,  Konsep  Syariat  Islam  di  Pamekasan:  (Studi Konsep Gerbang Salam), hlm. 10.
Lingkungan?: Studi Kasus Kerusakan Laut di Desa Batukerbuy
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
November  2002  (28  Sya‘ban  1423  H)  berdasarkan  Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/126/441.012/2002  tanggal  30  April  2002,  jo.  Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/340/44.131/2009,  tanggal  19  Oktober  2009,  yang menetapkan  Gerbang  Salam  sebagai  model  dan  strategi dakwah. 41
Visi  Gerbang  Salam  adalah  Pamekasan  Islami, Mekkas  Jatnah  Paksa  Jenneng  Dibi‟ (Ingatlah  selalu  pesan nenek  moyang  agar  hati-hati  dan  teliti  serta  tidak  mudah terpengaruh orang lain). Sementara misinya selaras dengan filosofi masyarakat Madura, Bapa‟-Babu‟, Guru, Rato (Bapak- Ibu,  Guru/Kiai,  Ratu/Pemerintah)  dengan  mewujudkan individu dan keluarga yang Islami, pendidikan yang Islami dan  aparatur  yang  Islami.  Beberapa  langkah  yang tercantum  dalam  misi  tersebut  dimaksudkan  agar mencapai  tujuan  dibentuknya  Gerbang  Salam,  yaitu terbentuknya  tatanan  kehidupan  individu  dan  masyarakat Pamekasan yang Islami menuju kebahagiaan dunia dan akhirat . Oleh  karena  itu,  agar  agenda  Gerbang  Salam  berjalan sesuai  dengan  harapan,  maka  dibutuhkan  tokoh-tokoh pelaksana  yang  melibatkan  seluruh  lapisan  masyarakat Pamekasan, terutama kepala dan anggota keluarga, ulama dan tokoh masyarakat, LP2SI, MUI, dan perwakilan ormas Islam,  tokoh  Pesantren,  LSM,  mahasiswa,  dan  media massa, Pemerintah Kabupaten, para pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Dinas atau Instansi, dan DPRD Pamekasan. 42
41 Holifatur Rofi‘ah, Sejarah Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan Madura, hlm. 45 & 51-52.
42 Ibid. , hlm. 46-47.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
Dalam  pelaksanaannya,  Gerakan  Pembangunan Masyarakat  Islami  (Gerbang  Salam)  ini  menggarap  tiga wilayah  yang  sangat  vital  dan  sentral  dalam  kehidupan masyarakat  Muslim  Pamekasan,  yaitu:  bidang  akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga hal ini harus dijadikan landasan dan  pijakan  dalam  membangun  sistem  pendidikan,  sosial budaya,  kesehatan  dan  keluarga.  Oleh  karena  itu, Pemerintah  harus  membuat  kebijakan-kebijakan  agar sistem  pendidikan  Islami,  sosial  budaya  Islami  yang menegaskan tegaknya amar makruf nahi mungkar, seperti menutup  aurat  dan  salat  berjamaah,  dan  kesehatan  serta keluarga Islami dapat diwujudkan dengan baik. 43 Beberapa tuntutan  ini  direspon  baik  oleh  Pemerintah  Pemekasan dengan  membuat  setidaknya  enam  Perda  yang  bernuansa syariah  Islam,  seperti  Perda  No.  18  tahun  2001  tentang larangan  minuman  beralkohol;  Perda  No.  18  tahun  2004 tentang  larangan  atas  pelacuran;  Perda  No.  7  tahun  2008 tentang  pengelolaan zakat, infak dan sadakah; Perda No. 5 tahun 2010 tentang hibah biaya operasional
penyelenggaraan  haji;  Perda  No  4  tahun  2014  tentang keterampilan baca  al-Qur‘an bagi  anak didik  Muslim; dan Perda  No  5  tahun  2014  tentang  penertiban  kegiatan  di bulan  Ramadan.  Bahkan  keenam  Perda  Syariah  ini  akan tetap  dipertahakan  oleh  DPRD  dan  Bupati  Pamekasan, karena dianggap selaras dengan semangat Gerbang Salam di Pamekasan. 44
43 Erie  Hariyanto,  ―Gerbang  Salam:  Telaah  atas Pelaksanaannya di Kabupaten Pamekasan‖, hlm. 79-80.
44 ―Bupati-DPRD  Kompak  Pertahankan  Perda  Syariah‖, dalam  http://global-news.co.id/2016/06/bupati-dprd-kompak- pertahankan-perda-syariah/, akses 06 Juli 2017.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
Oleh  karena  itu,  dari  sini  dapat  dipahami  bahwa penerapan  syariat  Islam  di Kabupaten Pamekasan  melalui konsep Gerbang Salam yang diwujudkan melalui beberapa Perda  Syariah  hanya  terfokus  kepada  persoalan  akidah, syariah, dan akhlak. Sementara dimensi-dimensi lain ajaran Islam  yang  menyangkut  kehidupan  masyarakat  Muslim Pamekasan  seperti  kerusakan  lingkungan  belum  menjadi salah satu fokus utama dari konsep Gerbang Salam. Selain dapat dilihat dari  beberapa Perda Syariah yang tidak satu pun  mengatur  masalah  lingkungan  sebagai  bagian  dari syariat  Islam,  juga  dapat  dilihat  dari  respon,  protes,  dan larangan pemerintah, ulama, dan masyarakat ketika terjadi praktik  atau  tindakan  yang  bertentangan  dengan  konsep Gerbang Salam karena dianggap mengandung unsur-unsur maksiat,  maka  akan  diprotes  oleh  masyarakat,  seperti pembatalan konser musik DJ Jimmy di lapangan Soenarto, Orkes Melayu (OM) Sera di stadion dan konser musik Five Minutes, di area Kompi 516 karena dianggap mengandung maksiat, 45 penampilan  tarian  erotis  beberapa  perempuan seksi  saat  latihan  bersama  penggemar motorcross di  Desa Dasok,  Kecamatan  Pademawu, 46 dan  maraknya  prostitusi yang mendapat protes dari para ulama Pamekasan. 47
45 Muchsin,  ―Konsep  Gerbang  Salam  Pamekasan  Tidak Jelas‖,
dalam
http://surabaya.tribunnews.com/2013/11/18/konsep-gerbang- salam-pamekasan-tidak-jelas, akses 05 Juli 2017.
46 Fathor  Rahman,  ―Tari  Erotis  Guncang  Kota  Gerbang Salam‖,
dalam http://radarmadura.jawapos.com/read/2016/07/26/2390/-tari- erotis-guncang-kota-gerbang-salam, akses 05 Juli 2017.
47 ―Kota  Gerbang  Salam  Belum  Bersih  Dari  Praktik Prostitusi,  Ulama  Lurug  Kantor  DPRD  Pamekasan‖,  dalam
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
Syariat  Islam  yang  diperjuangkan  melalui  konsep Gerbang  Salam  hanya  terbatas  kepada  tiga  hal,  akidah, syariah,  dan  akhlak.  Sementara  persoalan  kerusakan lingkungan yang akan mengancam kehidupan masyarakat Muslim  Pamekasan  seakan  bukan  menjadi  bagian  dari syariat  Islam yang harus diperjuangkan. 48 Padahal  apabila dilihat  dari  kaca  mata maqâ ṣ id  asy-syarî‟ah (tujuan  syariat Islam)  sebagai  bagian  utama  dari  syariat  Islam,  maka menjaga  kelestarian  alam,  mencegah,  dan  memperbaiki kerusakan lingkungan merupakan salah satu tujuan syariat Islam  yang  harus  diperjuangkan  dan  diwujudkan  oleh seluruh  umat  Islam,  sebagaimana  akan  dibahas  secara detail berikut ini.
Tinjauan Maqâ ṣ id asy-Syarî’ah terhadap Kerusakan Laut di Desa Batukerbuy
Sejauh  yang  dapat  dilacak,  menurut  Sa‘d  al-Yûbî, kajian maqâ ṣ id  asy-syarî‟ah (selanjutnya  disebut maqâ ṣ id )
http://maduranewsmedia.com/terkini/kota-gerbang-salam- belum-bersih-praktik-prostitusi-ulama-lurug-kantor-dprd- pamekasan/, akses 06 Juli 2017.
48 Persoalan  lain  yang  belum  dianggap  bagian  dari syariat  Islam  sehingga  belum  menjadi  saah  satu  fokus  utama konsep  Gerbang  Salam  kemiskinan  yang  sedang  merajalela  dan menjadi  penyakit  nyata  bagi  kehidupan  masyarakat  Muslim Pamekasan.  Lihat,  Suherman , ―Potret  Kemiskinan  di  Jantung Kota Gerbang Salam Pamekasan‖, dalam
http://regamedianews.com/2017/01/06/potret-kemiskinan-di- jantung-kota-gerbang-salam-pamekasan/,  akses  08  Juli  2017  dan Nurhalili/Achmad  Faisol,  ―Angka  Kemiskinan  di  Pamekasan Masih  Tinggi‖,  dalam  https://arsip.suarajatimpost.com/angka- kemiskinan-di-pamekasan-masih-tinggi/, akses 08 Juli 2017.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
muncul ke permukaan sekitar abad ke-10 M (abad ke-5 H), yang ditandai dari munculnya kitab a ṣ - Ṣ alah wa Maqâsiduhâ , buah  karya  Imam  al- Ḥ akîm  at-Tirmiżî,  di  mana  kitab  ini secara khusus membahas tentang tujuan-tujuan
disyariatkannya salat. Kajian maqâ ṣ id kemudian dilanjutkan dan  dikembangkan  oleh  generasi  berikutnya—sehingga menjadi  kajian  yang  independen  atau  berdiri  sendiri setelah  terpisah  dari  induknya, u ṣ ûl  al-fiqh 49 —  seperti, Imam  al-Juwainî  (al- Ḥ aramain),  Abû Ḥ amîd  al-Gazalî,  ar- Râzî,  al-Âmidî,  ‗Izz  ibn  ‗Abd  as-Salâm,  al-Qarâfî,  Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, a ṭ - Ṭ ûfî, asy-Syâ ṭ ibî, Ibn ‗Âsyûr, ‗Allâl  al-Fâsî, 50 Rasyîd  Ri ḍ â, 51 Wahbah  az-Zu ḥ ailî, 52 Yûsuf
49 Kalau  Imam Ḥ akîm  mengkaji maqâ ṣ id secara  khusus hanya  kepada  persoalan  salat,  maka  Imam  al-Juwainî  dan  al- Gazâlî  mulai  memasukkanya  ke  dalam  kajian u ṣ ûl  al-fiqh yang dikaitkan  dengan  konsep ma ṣ la ḥ ah .  Apabila  Imam  asy-Syâ ṭ îbî menjadikan maqâ ṣ id sebagai  kajian  tersendiri  yang  utuh  dan sistematis, meski pun masih berada dalam naungan pembahasan u ṣ ûl  al-fiqh, maka  Ibn  ‗Âsyûr  secara  tegas  memisahkan  kajian maqâ ṣ id dari induknya, u ṣ ûl al-fiqh, sehingga ia menjadi ilmu yang independen,  (Ibn  ‗Âsyûr, Maqâ ṣ id  asy-Syarî‟ah  al-Islâmiyyah, cet. ke-2, (Ardan: Dâr an-Nafâ‘is, 2001), hlm. 172).
50 Mu ḥ ammad  Sa‘d  al-Yûbî, Maqâ ṣ id  asy-Syarî‟ah  al- Islâmiyyah  wa  „Ilâqatuhâ  bi  al-Adillah  asy-Syar‟iyyah ,  cet.  ke-1, (Saudi Arabia: Dâr al-Hijrah, 1998), hlm. 47-72.
51 Jāser ‗Audah, al-Maqā ṣ id untuk Pemula , alih bahasa ‗Ali Abdelmon‘im, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 16. 52 Wahbah  az-Zu ḥ aili, U ṣ ûl  al-Fiqh  al-Islâmî ,  cet.  ke-1, (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1986), II: 1015-1026.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
al-Qarâ ḍ awî, 53 Ṭ ahâ  Jâbir  al-‗Alwânî, 54 Jasser  ‗Audah, 55
Mohammad Hashim Kamali, 56 dan tokoh-tokoh lain. Sementara  definisi maqâ ṣ id  asy-syarî‟ah sendiri adalah  tujuan  syariat  Islam  yang  hendak  dicapai,  baik  di dunia  mau  pun  di  akhirat,  yaitu  mewujudkan kemaslahatan  kepada  umat  manusia. 57 Secara  garis  besar tujuan  syariat  Islam  menurut  Abû  Zahrah  adalah:  (1) mendidik  jiwa  agar  mampu  mewujudkan  kemaslahatan dalam kehidupan dan menekan keburukan-keburukan; (2) menegakkan  keadilan,  baik    di  antara  sesama  umat  Islam maupun  umat  manusia  pada  umumnya;  dan  (3) mewujudkan  kemaslahatan. 58 Namun,  jauh  sebelum  itu, Imam al-Juwainî membagi maqâ ṣ id menjadi tiga tingkatan, seperti: ḍ arûriyyât (primer); ḥ ajjiyyât (sekunder);  dan ta ḥ sîniyyât (tersier).  Klasifikasi  ini  dikembangkan  oleh santrinya, Imam al-Gazâlî, yang menyatakan kemaslahatan sebagai maqâ ṣ id  asy-syarî‟ah yang  harus  dijaga,  di  mana
53 Lihat Yûsuf al-Qarâ ḍ awî, Dirâsah fî Fiqh al-Maqâ ṣ id asy- Syarî‟ah  Bain  al-Maqâ ṣ id  al-Kulliyah  wa  an-Nu ṣ û ṣ al-Juz‟iyyah ,  cet. ke-3, (Mesir: Dâr asy-Syurûq, 2008). 54 Lihat Ṭ âhâ  Jâbir  al-‗Alwânî, Maqâ ṣ id  asy-Syarî‟ah, cet. ke-1, (Beirtu: Dâr al-Hâdî, 2001). 55 Lihat  Jasser  Auda, Maqasid  al-Shariah  as  Philosophy  of Islamic  Law:  A  Systems  Approach ,  (London:  The  International Institute of Islamic Thought, 2007).
56 Lihat  Mohammad  Hashim  Kamali,  ―Maqâ ṣ id  al- Sharî'ah‖: The Objectives Of Islamic Law‖, dalam Islamic Studies , Vol. 38, No. 2 (Islamabad: Islamic Research Institute, 1999).
57 Wahbah az-Zu ḥ aili, U ṣ ûl al-Fiqh al-Islâmî , hlm. 1017. Di sisi  lain  istilah maqâ ṣ id  asy-syarî‟ah juga  sering  disebut  dengan istilah prinsip-prinsip Islam.
58 Abû  Zahrah, U ṣ ûl  al-Fiqh, (ttp.:  Dâr  al-Fikr  al-‗Arâbî, t.t.), hlm. 364-366.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
kemaslahatan  ini  terbagi  ke  dalam  tiga  tingkatan,  yaitu: ḍ arûriyyât; ḥ ajjiyyât; dan ta ḥ sîniyyât .  Disebutkan  bahwa kemaslahatan ḍ arûriyyât (primer) terdiri dari lima pokok, di antaranya:  menjaga  agama  ( ḥ if ẓ ad-dîn ),  jiwa  ( ḥ if ẓ an-nafs ), akal ( ḥ if ẓ al-„aql ), keturunan ( ḥ if ẓ an-nasl ), dan harta ( ḥ if ẓ al- mâl ),  yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah ḍ arûriyyât  al- khamsah . 59 Imam  al-Qarâfî,  murid  Imam  al-‗Izz  bin  ‗Abdis Salâm,  menambahkan ḥ if ẓ al-„ir ḍ (menjaga  kehormatan) sebagai bagian maqâ ṣ id ḍ arûriyyât (tujuan primer) keenam 60 dan  Abdul  Majîd  an-Najjâr  memasukkan  lingkungan  ( ḥ if ẓ al-bî‟ah/ menjaga  lingkungan)  sebagai  salah  satu  tujuan primer ( maqâ ṣ id ḍ arûriyyât ). 61 Ḥ if ẓ al-Bî‟ah atau  menjaga  lingkungan  menjadi bagian  tujuan  pokok  syariat  Islam  ( maqâ ṣ id  asy-syarî‟ah ) yang  harus  diwujudkan  mengingat  bumi  secara  alami merupakan tempat tinggal dan penghidupan bagi manusia yang telah diberikan oleh Allah. Sehingga manusia sebagai khalifah  bumi  harus  menjaga  dan  mengelolanya  sebaik mungkin. Mereka tidak boleh merusak tatanan bumi yang sudah  diciptakan  oleh  Allah,  baik  yang  berkaitan  dengan kehidupan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bebatuan,  atmosfer,  mau  pun  langit  beserta  segala  isinya. Tidak lain dan tidak bukan kerena semua ini berkaitan erat dengan  keberlangsungan  hidup  manusia  ke  depan.  Oleh karena  itu,  menurut  Abdul  Majîd  an-Najjâr  ada  beberapa cara  yang  dapat  dilakukan  oleh  manusia  untuk  menjaga lingkungan,  seperti  menjaganya  dari  pengrusakan,
59 Mu ḥ ammad  Sa‘d  al-Yûbî, Maqâ ṣ id  asy-Syarî‟ah  al- Islâmiyyah wa „Ilâqatuhâ bi al-Adillah asy-Syar‟iyyah , hlm. 48-52.
60 Ibid., hlm. 59.
61 Abdul  Majîd  an-Najjâr, Maqâ ṣ id  asy-Syarî‟ah  bi  Ab‟âd Jadîdah, cet. ke-2, (Beirut: Dâr al-Garab al-Islâmî, 2008), hlm. 207.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
pencemaran,  keserakahan  dan  kerakusan  (konsumsi  yang berlebihan),  dan  menjaganya  dengan  pembangunan. 62 Dijelaskan bahwa argumentasi ini sesuai dengan beberapa firman Allah swt. dalam al-Qur‘an, di antaranya:
. ِضأرَألْا  ِفِ اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِفِ اَّم مُكَل َرَّخَسَو 63
“Dan  Dia  Menundukkan  untuk  kalian  apa  yang  ada  di langit dan apa yang ada di bumi.”
.ٍنوُزأوَّم ٍءأيَش ِّلُك نِم اَهيِف اَنأ تَبنَأَو َيِساَوَر اَهيِف اَنأ يَقألَأَو اَهاَنأدَدَم َضأرَلْاَو
.َشِياَعَم اَهيِف أمُكَل اَنألَعَجَو
64
“Dan  Kami  telah  Menghamparkan  bumi  dan  Kami Pancangkan  padanya  gunung-gunung  serta  Kami Tumbuhkan  di  sana  segala  sesuatu  menurut  ukuran. Dan  Kami  telah  Menjadikan  padanya  sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu.”
.اَهِحَلاأصِإ َدأعَ ب ِضأرَلْا  ِفِ أاوُدِسأفُ ت َلاَو 65
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. “
ك .َنيِدِسأفُم ِضأرَلْا  ِفِ أاأوَ ثأعَ ت َلاَو ِهَّللا  ِقأزِّر نِم أاوُبَرأشاَو أاوُلُُ
66
“Makan  dan  minumlah  dari  rezeki  (yang  Diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.”
أبَ ت  َلاَو .َنيِدِسأفُمألا ُّبُِيُ  َلا َهَّللا َّنِإ ِضأرَألْا  ِفِ َداَسَفألا ِغ 67 62 Ibidi. , hlm. 207-234.
63 Al-Jâśiyah (45): 13.
64 Al- Ḥ ijr (15): 19-20. 65 Al-A‘râf (7): 56.
66 Al-Baqarah (2): 60.
67 Al-Qa ṣ a ṣ (28): 77.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
“Dan  janganlah  kamu  berbuat  kerusakan  di  bumi. Sungguh,  Allah  tidak  menyukai  orang  yang  berbuat kerusakan.”
Kemudian,  untuk  mengimplementasikan  atau menerapkan maqâ ṣ id  asy-syarî‟ah menurut  Jasser  dapat melalui  dua  jalur,  yaitu:  jalur  individu  dan  jalur  sosial. Impelementasi maqâ ṣ id  asy-syarî‟ah terhadap  kehidupan sosial  dapat  dijadikan  landasan  filosofis  dan  acuan  dasar, baik  oleh  Pemerintah  ketika  membuat  peraturan  dan kebijakan  pemerintah  mau  pun  oleh  Tenaga  Pendidik ketika  merancang  dan  membuat  kurikulum  pendidikan. Selain  itu, maqâ ṣ id  asy-syarî‟ah dapat  dijadikan  sebuah pendekatan  untuk  menyelesaikan  segala  persoalan masyarakat  yang  sedang  terjadi. 68 Sementara  penerapan maqâ ṣ id melalui  jalur  individu,  hemat  penulis,  umat  Islam dituntut  untuk  mengamalkan  dan  mewujudkan  tujuan syariat  Islam,  baik  melalui  ucapan  mau  pun  tindakan, sehingga  mereka  tidak  terjebak  ke  dalam  persoalan- persoalan khilâfiyyah yang  tidak  penting  dan  melupakan tujuan  syariat  Islam  yang  harus  segera  diwujudkan  demi kemaslahatan umat manusia.
Dengan  demikian,  pemerintah  Pamekasan  bisa merumuskan  dan  membuat  Perda  Syariah  tentang pelestarian  lingkungan  sebagai  bagian  dari  tujuan  syariat Islam yang harus dilaksanakan dan diwujudkan. Sehingga kerusakan  laut  yang  terjadi  di  Desa  Batukerbuy  dapat ditangani secara maksimal. Oleh karena itu, Perda Syariah itu  minimal  memuat  dua  hal,  yaitu:  mencegah  kerusakan
68 ―Dr.  Jasser  Auda:  What  are  Principles  of  Shariah (Maqasid
as-Shariah)?‖
dalam
https://www.youtube.com/watch?v=Bvbp4OMbdqo,  akses  16 April 2017.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
dan  mewujudkan  kemaslahatan,  baik  kepada  masyarakat mau  pun  lingkungan.  Ketika  Pemerintah  membuat  aturan dan  kebijakan  yang  memuat  kemaslahatan  dan  mencegah kerusakan,  maka  secara  tidak  langsung  ia  telah menggunakan  atau  mangamalkan maqâ ṣ id  asy-syarî‟ah sebagai  landasan  filosofisnya.  Hal  ini  mengingat  segala pendapat  atau  pun  kebijakan  yang  memuat  keadilan  ( al- „adl ),  kemaslahatan  ( al-ma ṣ la ḥ a ḥ ),  kebijaksanaan  ( al- ḥ ikmah ) dan  kasih-sayang  ( ar-ra ḥ mah )  merupakan  syariat  Allah yang  harus  didukung  dan  diwujudkan,  sebagaimana disampaikan oleh Ibn al-Qayyim. 69
Sementara  dalam  ranah  pendidikan  formal  seperti Paud, TK/RA, SD/Madrasah, SMP/MTS,
SMA/MA/SMK/  dan  Pondok  Pesantren  isu  dan  kajian tentang perlunya menjaga dan mengelola lingkungan harus dilakukan  dan  dikembangkan  sebagai  bagian  dari maqâ ṣ id asy-syarî‟ah yang  harus  diwujudkan  oleh  segenap  umat Islam.  Lebih-lebih  dalam  pendidikan  formal  Islam  seperti RA,  Madrasah,  MTS,  MA  dan  Pesantren  isu  lingkungan dapat  dikaji  melalui  pendekatan maqâ ṣ idî secara  langsung, sebagaimana  banyak  dijelaskan  dalam  kitab-kitab maqâ ṣ id , menjadi  bagian  dari  kurikulum  pelajaran  mereka  sesuai dengan  kapasitas  masing-masing  tingkatan.  Kajian lingkungan  menggunakan  perspektif maqâ ṣ idî ini  juga dapat  ―dikampanyekan‖  melalui  ranah  pendidikan  non formal,  seperti  pengajian  yang  biasa  diadakan  oleh  para kiai  (ulama)  atau  ibu  nyai  di  kampung-kampung,  semisal pengajian  dan  khotbah Jumaatan di  masjid-masjid, Tadarusan, Muslimatan , Fatayat, Pertemuan Alumni  Ponpes tertentu,  Pengajian  Umum,  dan  acara  lainnya.  Sehingga
69 Ibn  al-Qayyim, I‟lâm  al-Muwaqqi‟în  „an  Rabb  al-„Âlamîn ( al-Muqaddimah ) , cet. ke-1, (Riyad: Dâr Ibn al-Jawzî, 1423 H.), I: 41.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
mereka  dapat  berpartisipasi  dalam  mendukung  kebijakan Pemerintah  dan  menjadi  bagian  langsung  untuk  menjaga dan  mencegah  kerusakan  lingkungan,  terutama  dalam rangka kehidupan jangka panjang ke depan.
Dengan demikian, pendekatan maqâ ṣ idî bisa bekerja dari  dua  arah  yang  dapat  digunakan  dalam  menangani kerusakan  laut  di  Desa  Batukerbuy,  yaitu  gerak  dari  atas (pemerintah) dan gerak dari bawah (masyarakat). Gerakan maqâ ṣ idî dari  atas  (pemerintah)  melalui  pembuatan  dan pelaksanaan
kebijakan oleh pemerintah, baik
menggunakan  pendekatan maqâ ṣ idî secara  langsung— sebagai  dasar  dan  filosfis  kebijakan  tersebut  mau  pun memuat  nilai-nilai maqâ ṣ idî seperti  menghilangkan kemudaratan dan kemaslahatan. Dalam hal ini, maqâ ṣ id asy- syarî‟ah sebagai alat untuk merekayasa kehidupan manusia melalui  undang-undang  dan  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah  dalam  menanggulangi  kerusakan  laut. Istilahnya, maqâ ṣ id  as  tool  of  social  engineering ( maqâ ṣ id sebagai  alat  rekayasa  masyarakat),  di  mana  ia  menjadi ―Nalar Maqâ ṣ idî Partisipatoris‖ karena telah berpartisipasi atau  terlibat  langsung  dengan  pemerintah.  Sementara Gerakan maqâ ṣ idî dari  bawah  (masyarakat)  melalui ceramah-ceramah  ulama,  gerakan-gerakan  osmas  Islam, pembuatan  kurikulum  di  pendidikan  formal  dan  non formal  berbasis maqâ ṣ id  asy-syarî‟ah .  Mereka  bisa memasukkan isu-isu lingkungan sebagai salah satu bagian dari maqâ ṣ id asy-syarî‟ah yang harus diwujudkan. Sehingga maqâ ṣ idî dapat  dijadikan  sebagai  pendekatan  untuk menyelesaikan  segala  problematika  kehidupan  manusia. Dalam  hal  ini, maqâ ṣ id  asy-syarî‟ah sebagai  alat  untuk mengontrol  kehidupan  manusia,  yaitu  agar  menjaga lingkungan  hidup  dan  tidak  melakukan  kerusakan
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
lingkungan.  Istilahnya, maqâ ṣ id  as  tool  of  social  control ( maqâ ṣ id sebagai  alat  kontrol  sosial),  di  mana  ia  menjadi ―Nalar Maqâ ṣ idî Emansipatoris‖  karena  tidak  melibatkan diri kepada pemerintah dan memilih berdiri sendiri dengan mengerahkan  kekuatan  masyarakat  dalam  menyelesaikan masalah kerusakan lingkungan laut tersebut. 70 Kedua  gerakan maqâ ṣ idî ini  penting  dilakukan karena  alasan  masyarakat  melakukan  penambangan  pasir secara  ilegal  sebagai  mata  pencaharian  untuk  memenuhi kebutuhan  sehari-hari  tidak  bisa  dibenarkan.  Dengan  kata lain, alasan tersebut dalam kacamata maqâ ṣ idî tidak bersifat ḍ arûrî (primer) dan „ammah (umum),  tetapi  lebih  kepada persoalan ḥ ajjî (sekunder)  dan khâs (khusus).  Kesimpulan ini  didapatkan  dari  beberapa  fakta  yang  penulis  amati,  di antaranya: pertama, tidak  semua  masyarakat  Desa Batukerbuya, baik yang terdiri dari dusun Topoh, Genteng, Bakong,  Rokem,  Paséngséngan,  Karang  Ténggih,  Lao‘
70 Kedua istilah atau kaidah ini diambil dari reinterpretasi penulis terhadap kaidah law as tool of social engineering dan law as tool  of  social  control serta  teori  Mahsun  Fuad  dalam  bukunya, Hukum  Islam  Indonesia:  Dari  Nalar  Partisipatoris  hingga Emansipatoris, cet. ke-1, (Yogyakarta: Lkis, 2005). Dia menjelaskan bahwa  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia  minimal diwarnai  oleh  dua  ―mazhab‖  besar,  yaitu: Simpatis-Partisipatoris dan Kritis-Emansipatoris .  Mazhab  pertama  dihuni  oleh  tokoh- tokoh  yang  menghendaki  hukum  Islam  bisa  merespons perkembangan  zaman  dan  mendorong  pembangunan  yang dijalankan  oleh  negara,  seperti  Hasbi  ash-Shiddieqy,  Hazairin, dan  Munawir  Sjadzali.  Sementara  mazhab  kedua  dihuni  oleh tokoh-tokoh yang menekankan hukum Islam sebagai kritik sosial untuk  mengkritisi  kebijakan  pemerintah  dan  memperdayakan masyarakat  dalam  berhadapan  dengan  negara,  seperti  Masdar Farid Mas‘udi, MA. Sahal Mahfudh dan Ali Yafie.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
Lorong, mau pun dusun-dusun lain yang jauh dari  pantai bekerja  sebagai  penambang  pasir  ilegal.  Masih  banyak masyarakat  yang  bertahan  hidup  dan  memenuhi kebutuhan  keluarganya  sesuai  dengan  pekerjaan  mereka masing-masing, seperti bertani, berdagang, menjadi tukang dan  kuli  bangunan,  dan  lain  sebagainya.  Menurut  salah satu  warga  Desa  Batukerbuy  bahwa  sebenarnya masyarakat  bisa  bertahan  hidup  tanpa  harus  menambang pasir.  Hal  ini  mengingat  para  leluhur  dahulu  kala  bisa bertahan hidup secara turun temurun walau tidak bekerja sebagai penambang pasir. 71 Kedua, melihat  sejarah  masyarakat  (sesepuh)  Desa Batukerbuy yang tidak pernah bekerja sebagai penambang pasir, tetapi  mereka masih bisa bertahan dan menghadapi segala tantangan hidup. Sehingga  menurut Kia Kampung, masyarakat  Desa  Batukerbuy  yang  biasa  bekerja  sebagai penambang pasir liar sebenarnya bisa bertahan hidup dan memenuhi  kebutuhannya  dengan  mencari  pekerjaan  lain. Meski  pun  pekerjaan  lain  tersebut  hasilnya  tidak  secepat dan  sebesar  penghasilan  menjual  pasir.  Tidak  lain  karena para leluhur saja bisa bertahan hidup dan bersabar, apalagi masyarakat  sekarang  yang  tentu  lebih  peka  dan  kreatif dalam  mencari  peluang  kerja.  Persoalannya,  apakah mereka (para penambang pasir) siap dan berani keluar dari ―zona  nyaman‖  tersebut  dan  mengambil  sikap  untuk mengalami  kekagetan  kondisi  setelah  meninggalkan pekerjaan  sebagai  penambang  pasir  liar  mengingat hasil(bayaran)nya  besar  dan  cepat  diraih  dan  mencari
71 Wawancara penulis dengan salah satu warga Desa Batukerbuy tanggal 14 Mei 2017.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
pekerjaan  lain  yang  hasilnya  belum  tentu  sebesar  dan secepat menjual pasir. 72
Bahkan  pengamatan  penulis,  para  pemuda  Dusun Topoh,  Genteng,  Bakong,  Rokem,  dan  Paséngsénga  Desa Batukerbuy  yang  memiliki  kesempatan  melanjutkan  studi ke  tingkat  Perguruan  Tinggi,  baik  di  Madura,  Malang, Yogyakarta mau pun Jakarta kebanyakan berlatar belakang keluarga  tani  dan  TKI,  di  mana  kebanyakan  dari  mereka mengambil  jalur  mandiri  (bukan  beasiswa).  Dalam kalangan masyarakat tua, menurut Kiai Kampung, hampir semua  warga  Dusun  Genteng,  Bakong,  Rokem,  dan Paséngsénga  Desa  Batukerbuy  yang  berangkat  haji  atau umrah ke Tanah Suci Makkah berasal dari kalangan petani (bukan bekerja sebagai penambang pasir). Mereka  kadang memperoleh biaya tersebut dari menabung, menjual tanah atau ditanggung oleh salah satu anak mereka yang bekerja di  luar  negeri  (TKI).  Hampir  tidak  ada—untuk  tidak mengatakan  tidak  ada  sama  sekali—masyarakat  Desa Batukerbuy  yang  berangkat  ke  Makkah  berdasarkan  hasil dari menjual pasir. 73
Dengan kata lain, meski pun para penambang pasir ilegal  menganggap  pekerjannya  tersebut  sebagai  sebuah keniscayaan  ( ḍ arûrî )  karena  untuk  memenuhi  kebutuhan mereka  hidup  sehari-hari  yang  bersifat ḍ arûrî ;  meski  pun penambangan  pasir  memberikan  pekerjaan  yang  lebih mudah  dan  membantu  perekonomian  mereka,  seperti membeli  motor,  perhiasan,  memperbaiki  dan  membuat rumah,  tetapi  di  sisi  lain  ia  menimbulkan  kemudaratan atau  kerusakan  laut  yang  sangat  berbahaya  dan
72 Wawacara  penulis  dengan  Kiai  Kampung  tanggal  13 Mei 2017 di kediamannya.
73 Ibid.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
mengancam  keberlangsungan  hidup  mereka  dan  anak- cucunya  ke  depan.  Kerusakan  laut  tersebut  bersifat ḍ arûrî sehingga  harus  segera  dihilangkan,  salah  satunya  dengan menghentikan  penambangan  pasir  ilegal  yang  dilakukan oleh  masyarakat.  Dalam  perspektif maqâ ṣ idî menolak kerusakan  harus  diutamakan  dari  pada  mendatangkan kemaslahatan,  sebagaimana  disebutkan  dalam  kaidah berikut:
د .لحاصلما بلج ىلع مدقم دسافلما ءر
74
“Mencegah  kerusakan  lebih  utama  dari  pada mendatangkan kemaslahatan.”
Tidak lain karena kemaslahatan akan diraih apabila kemudaratan  dapat  dihindarkan.  Sementara  kemaslahatan yang  diraih  akan  hilang  dan  berubah  petaka  apabila kemudaratan  terus  dibiarkan  berjalan.  Oleh  karena  itu, mencegah  lebih  utama  dari  pada  menghilangkan  karena menghilangkan  sudah  berarti  terjadi  kerusakan  dan membutuhkan  kerja  keras  dan  sungguh-sungguh  untuk memperbaiki  keadaan  yang  sudah  rusak,  sementara menolak berarti mencegah terjadinya kerusakan, sebagaimana dapat dipahami dari kaidah:
أ عفدلا ىوق .عفرلا نم
“Mencegah lebih kuat (utama) dari pada
menghilangkan.”
Tambang  pasir  merupakan  kebutuhan ḍ arûrî bagi masyarakat  Desa  Batukerbuy  yang  bersifat khâ ṣ karena hanya  berlaku  kepada  para  penambang  pasir  semata,
74 Mu ḥ ammad Ṣ idqî al-Burnû, al-Wajîz fî Î ḍ âh Qawâ‟id al- Fiqh  al-Kulliyah ,  cet.  ke-4,  (Beirut:  Mu‘assasah  ar-Risâlah,  1996), hlm. 265.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
sementara  kerusakan  laut  merupakan  marabahaya  dan ancaman ḍ arûrî yang  harus  dihilangkan  dan  bersifat „âmmah karena  berlaku  bagi  semua  masyarakat  Desa Batukerbuy,  baik  terhadap  kehidupan  sekarang  mau  pun kehidupan anak-cucu mereka di masa depan. Oleh karena itu,  penambangan  pasir  ilegal  harus  dihentikan  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku,  di  mana  hal  itu  merupakan kemudaratan  bagi  para  penambang  pasir  karena menghilangkan  pekerjaan  dan  pendapatan  mereka, sehingga  kemudaratan  yang  lebih  besar,  yaitu  kerusakan laut  dapat  dihilangkan,  seperti  dapat  dipahami  dari  dua kaidah berikut:
باكتراب اررض امهمظعأ يعور ناتدسفم ضراعت اذإ

## .امهفخأ
75
“Ketika  ada  dua  kerusakan  saling  berhadapan,  maka kerusakan  yang  lebih  besar  harus  dikalahkan  oleh kerusakan yang lebih kecil.”
ررضلا .فخلْا ررضلاب لازي دشلْا

## 76
“Kemudaratan  yang  lebih  besar  dihilangkan  dengan kemudaratan yang lebih kecil.”

## Penutup
Penambangan  pasir  ilegal  di  Desa  Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan telah menyebabkan  kerusakan  laut  yang  sangat  serius. Masyarakat Desa Batukerbuy berani melakukan
penambangan  liar  karena  beberapa  hal: pertama, penambangan  pasir  dianggap  oleh  masyarakat  setempat
75 Ibid. , hlm. 260.
76 Ibid.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
sebagai  mata  pencaharian  mereka  untuk  memenuhi kebutuhan  keluarga; kedua, belum  adanya  penegakan hukum  dari  para  aparatur  negara  (kepolisian),  khususnya yang  berada  di  Polsek  Pasean.  Sementara  respon  dari pemerintah  Pamekasan,  baik  Bupati  (2008-2013  dan  2013- 2017),  mau  pun  Kecamatan  belum  optimal  dan  maksimal, sehingga  penambangan  pasir  semakin  merajalela;  dan ketiga, adanya  konsep  Gerbang  Salam  dan  penerapan syariat  Islam  di  Kabupaten  Pamekasan  belum  memiliki dampak  dan  pengaruh  terhadap  lingkungan,  baik  dalam rangka  menjaga  kelestariannya  mau  pun  dalam menanggulangi kerusakan yang sedang terjadi, seperti laut di Desa Batukerbuy. Sejauh ini, Perda Syariah yang dibuat oleh  Pemerintah  Pamekasan  hanya  terfokus  kepada persoalan mabuk-mabukan, perjudian, pelacuran, pergaulan  bebas,  kewajiban  menutup  aurat  di  muka umum,  kecakapan  membaca  al-Qur‘an  bagi  peserta  didik Muslim.  Sementara  dalam  tinjauan maqâ ṣ id  asy-syarî‟ah (tujuan  syariat  Islam)  menjaga  kelestarian  lingkungan merupakan  salah  satu  tujuan  syariat  Islam  yang  harus diwujudkan.  Oleh  karena  itu, maqâ ṣ id  asy-syarî‟ah dapat dijadikan  landasan  filosofis  dalam  pembuatan  Perda Syariah  oleh  Pemerintah  Pamekasan,  mau  pun  sebagai gerakan  dan  transformasi  sosial  melalui  ceramah  para ulama,  kurikulum  di  pendidikan  formal  dan  non  formal berbasis maqâ ṣ idî untuk  menanggulangi  dan  memperbaiki kerusakan laut yang sedang terjadi di Desa Batukerbuy.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018

## DAFTAR PUSTAKA
Afandani,  Dwi  Fitra,  ―Penerapan  Pidana  Denda  terhadap Tindak  Pidana  Penambangan  Pasir  tanpa  Izin  di Pengadilan Negeri Sumenep‖, Skripsi , Surabaya: UPN ―Veteran‖ Jawa Timur, 2013.
Ahmad  Faisol,  ―25  Tambang  Pasir  Ilegal  di  Probolinggo
Sudah Ditutup‖,
http://regional.kompas.com/read/2015/10/20/2158 5861/25.Tambang.Pasir.Ilegal.di.Probolinggo.Sudah. Ditutup, akses 19 April 2017. ‗Âsyûr,  Ibn, Maqâ ṣ id  asy-Syarî‟ah  al-Islâmiyyah, cet.  ke-2, Ardan: Dâr an-Nafâ‘is, 2001. ‗Audah,  Jāser, al-Maqā ṣ id  untuk  Pemula ,  alih  bahasa  ‗Ali
Abdelmon‘im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
-  -  -  -, Maqasid  al-Shariah  as  Philosophy  of  Islamic  Law:  A Systems Approach , London: The International Institute of Islamic Thought, 2007. Burnû, Mu ḥ ammad Ṣ idqî al-, al-Wajîz fî Î ḍ âh Qawâ‟id al-Fiqh al-Kulliyah ,  cet.  ke-4,  Beirut:  Mu‘assasah  ar-Risâlah, 1996.
Bush,  Robin,  ―Regional  Sharia  Regulations  in  Indonesia:
Anomaly or Symptom?‖ dalam Greg Fealy and Sally White (ed.), Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia, Singapore: ISEAS Publishing, 2008.
―Bupati  Pamekasan  Minta  Penambangan  Pasir  Liar Ditutup‖,
dalam
http://radarmadura.co.id/2014/02/bupati- pamekasan-minta-penambangan-pasir-liar-ditutup/, akses 16 April 2017.
―Bupati-DPRD  Kompak  Pertahankan  Perda  Syariah‖, dalam http://global-news.co.id/2016/06/bupati-
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
dprd-kompak-pertahankan-perda-syariah/,  akses  06 Juli 2017.
Chotijah,  Konsep  Syariat  Islam  di  Pamekasan:  (Studi Konsep Gerbang Salam), Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008. ―Camat-Polisi  Tak  Larang,  Penambangan  Pasir  Kian Marak‖,
dalam
http://radarmadura.jawapos.com/read/2016/07/28 /2460/-camat-polisi-tak-larang-penambangan-pasir- kian-marak, akses 16 April 2017.
Dieqy  Hasbi  Widhana,  ―Kasus  Tambang  Liar  Berdarah,
Polisi Didesak Periksa Bupati Lumajang‖, https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-
tambang-liar-berdarah-polisi-didesak-periksa-bupati- lumajang.html,  akses 19 April 2017. Departemen  Agama, Al-Qur‟an  dan  Terjemahnya, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009. ―Dr. Jasser Auda: What are Principles of Shariah (Maqasid as-Shariah)?‖
dalam https://www.youtube.com/watch?v=Bvbp4OMbdq o, akses 16 April 2017. Erwin Edhi Prasetyo, ―Penambangan Pasir Liar di Merauke Memperparah Abrasi‖,
http://regional.kompas.com/read/2012/08/22/1452
5433/Penambangan.Pasir.Liar.di.Merauke.Memperpa rah.Abrasi, akses 19 April 2017.
Feener,  R.  Michael ,  Muslim  Legal  Thought  in  Modern Indonesia, New  York:  Cambrigde  University  Press,
2007.
Fuad,  Mahsun, Hukum  Islam  Indonesia:  Dari  Nalar Partisipatoris hingga
Emansipatoris, cet. ke-1,
Yogyakarta: Lkis, 2005.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
Hariyanto, Erie, ―Gerbang Salam: Telaah atas
Pelaksanaannya  di  Kabupaten  Pamekasan‖,  dalam
Jurnal Karsa Vol. XV No. 1 April 2009. Kamali,  Mohammad  Hashim,  ―Maqâ ṣ id  al-Sharî'ah‖:  The Objectives  Of  Islamic  Law‖,  dalam Islamic  Studies , Vol. 38, No. 2, Islamabad: Islamic Research Institute, 1999.
―Kota Gerbang Salam Belum Bersih Dari Praktik Prostitusi,
Ulama  Lurug  Kantor  DPRD  Pamekasan‖,  dalam http://maduranewsmedia.com/terkini/kota- gerbang-salam-belum-bersih-praktik-prostitusi- ulama-lurug-kantor-dprd-pamekasan/,  akses  06  Juli 2017.
Najjâr,  Abdul  Majîd  an-, Maqâ ṣ id  asy-Syarî‟ah  bi  Ab‟âd Jadîdah, cet. ke-2, Beirut: Dâr al-Garab al-Islâmî, 2008.
Nurhalili/Achmad  Faisol,  ―Angka  Kemiskinan  di Pamekasan Masih Tinggi‖, dalam https://arsip.suarajatimpost.com/angka-kemiskinan-
di-pamekasan-masih-tinggi/, akses 08 Juli 2017.
Made  (ed.),  Penambangan  Pasir  Ancam  Jembatan  dan Bendungan‖, http://regional.kompas.com/read/2009/12/22/2001 4491/twitter.com, akses 19 April 2017.
Marzukiy/Choir,  ―Kecamatan  Tak  Mampu  Tangani Penambangan Pasir Ilegal‖, dalam http://portalmadura.com/kecamatan-tak-mampu-
tangani-penambangan-pasir-ilegal-33712,  akses  16 April 2017.
Muchsin, ―Polisi Hentikan Tambang Pasir di Pinggir Pantai Pamekasan‖, http://surabaya.tribunnews.com/2015/10/18/polisi
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
-hentikan-tambang-pasir-di-pinggir-pantai- pamekasan, akses 19 April 2017.
Muh.  Syaifullah ,  ―Aksi  Heroik  Kades  Wanita  Stop
Penambangan Pasir Liar Merapi‖, https://m.tempo.co/read/news/2017/01/09/206834 101/aksi-heroik-kades-wanita-stop-penambangan-
pasir-liar-merapi, akses 19 April 2017.
Muchsin, ―Konsep Gerbang Salam Pamekasan Tidak Jelas‖, dalam http://surabaya.tribunnews.com/2013/11/18/konse p-gerbang-salam-pamekasan-tidak-jelas, akses 05 Juli 2017.
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2010 tentang
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir.
Purnomo,  Agus,  ―Nalar  Kritis  atas  Positivisme  Hukum: Studi  terhadap  Perda  Syariat  di  Indonesia‖,  dalam Jurnal Justitia Islamica, Vol. 10/No. 2/Juli-Des. 2013.
Qarâ ḍ awî,  Yûsuf  al-, Dirâsah  fî  Fiqh  al-Maqâ ṣ id  asy-Syarî‟ah Bain  al-Maqâ ṣ id  al-Kulliyah  wa  an-Nu ṣ û ṣ al-Juz‟iyyah , cet. ke-3, Mesir: Dâr asy-Syurûq, 2008. Qayyim, Ibn al-, I‟lâm al-Muwaqqi‟în „an Rabb al-„Âlamîn ( al- Muqaddimah ) , cet. ke-1, Riyad: Dâr Ibn al-Jawzî, 1423 H.
Raharjo  Jati,  Wasisto,  ―Permasalahan  Implementasi  Perda Syariah dalam Otonomi Daerah‖, dalam Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. VII, No. 2, Juli 2013. Rahman,  Fathor,  ―Tari  Erotis  Guncang  Kota  Gerbang Salam‖,
dalam
http://radarmadura.jawapos.com/read/2016/07/26
/2390/-tari-erotis-guncang-kota-gerbang-salam, akses 05 Juli 2017.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
Rofi‘ah,  Holifatur,  Sejarah  Gerbang  Salam  di  Kabupaten Pamekasan Madura, Skripsi, Surabaya: Fakultas Adab dan Humanioran UIN Sunan Ampel, 2015. Samsul  Arifin,  ―Koramil  Pasean  Ajak  Warga  Hentikan
Penambangan Pasir‖, dalam http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/24432 7/koramil_pasean_ajak_warga_hentikan_penambang
an_pasir.html, akses 16 April 2017.
Siregar,  Gabriel  Vishnu  Anindita,  ―Sengketa  Penambang Pasir Mekanik Sungai Brantas: Studi Kasus Sengketa Aktivitas  Penambangan  Pasir  Mekanik  di  Desa Jongbiru,  Kecamatan  Gampengrejo,  Kabupaten Kediri‖,  dalam  jurnal  BioKultur,  Vol.  I/No.  2/Juli- Desember, 2012.
Sutrisno, Agung Dwi, ―Kajian Kerusakan Lingkungan Fisik Akibat  Penambangan  Pasir  dan  Batu  di  Kecamatan Tempel  Kabupaten  Sleman  Daerah  Istimewa Yogyakarta‖, Artikel . Suherman , ―Potret  Kemiskinan  di  Jantung  Kota  Gerbang Salam Pamekasan‖, dalam
http://regamedianews.com/2017/01/06/potret- kemiskinan-di-jantung-kota-gerbang-salam-
pamekasan/, akses 08 Juli 2017.
Ṭ âhâ Jâbir al-‗Alwânî, Maqâ ṣ id asy-Syarî‟ah, cet. ke-1, Beirtu: Dâr al-Hâdî, 2001.
Temmy P., ―Tambang Pasir Liar, 8 Orang Ditangkap Polres Sumenep‖, http://beritajatim.com/hukum_kriminal/273441/ta mbang_pasir_liar,_8_orang_ditangkap_polres_sumen ep.html, akses 19 April 2017.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
―TNI  Minta  Hentikan  Penambangan  Pasir‖,  dalam http://radarmadura.co.id/2015/08/tni-minta- hentikan-penambangan-pasir/, akses 16 April 2017. Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Wahbah  az-Zu ḥ aili, U ṣ ûl  al-Fiqh  al-Islâmî ,  cet.  ke-1, (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1986), II: 1015-1026.
Widyastomo dan Risyanto, Bhayu, ―Pengaruh Penambangan Pasir dan Batu terhadap Kondisi Sosial Ekonomi  Penambang  di  Kecamatan  Kemalang
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah‖, Artikel . Yûbî,  Mu ḥ ammad  Sa‘d  al-, Maqâ ṣ id  asy-Syarî‟ah  al- Islâmiyyah wa „Ilâqatuhâ bi al-Adillah asy-Syar‟iyyah , cet. ke-1, Saudi Arabia: Dâr al-Hijrah, 1998.\ Zahrah, Abû, U ṣ ûl al-Fiqh, ttp.: Dâr al-Fikr al-‗Arâbî, t.t.