e-ISSN: 2615-7004

## BUDAYA ORGANISASI, PERILAKU DISFUNGSIONAL DAN KINERJA PADA TAHAP PERENCANAAN ANGGARAN
S. Hikmah Jamil
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Ilmu Keislaman Annuquyah, Indonesia Email: shikmaljamil@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  aimed  to  explained  the  effect  of  dysfungtional  behavior  as  mediator  variabel  that correlated  organizational  behavior  and  public  servant  performance.  This  research  use  explanatory research,  objected  to  local  government  of  Sumenep,  Indonesia.  This  research  use  a  quantitative approach,  with  data  collection  techniques  using  questionnaires. The  population  in  this  study  were  all structural  officials  who  worked  in  the  official  offices  in  Sumenep  Regency  which  consisted  of  16  official offices.  From  317  questionnaires  distributed  to  respondents,  only  162  questionnaires  can  be  processed and become research samples. Data were analyzed using Partial Least Square (PLS). The result showed no  effect  of  participation  budgeting  on  the  performance  of  the  apparatus  either  directly  or  through  the dysfungtional  behavior  as  a  moderating  variable.  While  the  organizational  culture  give  effect  to  the performance of the apparatus and dysfungtional behavior directly. This research found that dysfungtional behavior has not been able to moderate the relation of  budgeting participation and oganizational culture on the  performance of local apparatus. Organizational culture can effect the  performance of the officers and  officials  dysfungtional  behavior.  Organizational  culture  give  more  effect  to  the  participation  of budgeting on the performance of local apparatus.
Keywords : participatory budgeting, organizational culture, dysfunctional behavior, apparatus performance

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  pengaruh  perilaku  disfungtional  sebagai  variabel mediator  yang  mengkorelasikan  perilaku  organisasi  dan  kinerja  pegawai  negeri.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  eksplanatori,  dengan  menggunakan  Pemerintah  Daerah  Sumenep, Indonesia  sebagai  obyek  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif,  dengan  teknik pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  semua  pejabat struktural yang bekerja di kantor dinas di Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 16 kantor dinas. Dari 317 kuesioner yang disebar kepada responden hanya 162 kuesioner  yang dapat diolah dan menjadi sample penelitian. Data dianalisis menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh penganggaran partisipasi pada kinerja aparatur baik secara langsung atau melalui perilaku disfungtional sebagai variabel moderasi. Sedangkan budaya  organisasi memberikan pengaruh terhadap kinerja  aparatur  dan  perilaku  disfungtional  secara  langsung.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  perilaku disfungtional  belum  mampu  memoderasi  hubungan  partisipasi  penganggaran  dan  budaya  organisasi pada  kinerja  aparatur  lokal.  Budaya  organisasi  dapat  mempengaruhi  kinerja  perilaku  disfungtional petugas  dan  pejabat.  Budaya  organisasi  memberi  pengaruh  lebih  besar  pada  partisipasi  penganggaran pada kinerja aparatur lokal.
Kata kunci: penganggaran partisipatif, budaya organisasi, perilaku disfungsional, kinerja aparat

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  32  dan  Undang-Undang  33  Tahun  2004  tentang otonomi  daerah  dan  desentralisasi,  setiap  daerah  memperoleh  kewenangan  yang  luas  dalam
e-ISSN: 2615-7004
penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih,  dapat  meningkatkan  akuntabilitas kepada  publik.  Karena  penganggaran  dalam  sektor  publik  bisa  diakses  dan  bersifat  terbuka .Penganggaran sektor publik adalah salah satu tahapan yang cukup rumit dan terdapat nuansa politik  yang  sangat  tinggi.  Berbeda  dengan  sektor  swasta  yang  nuansa  politiknya  lebih  kecil. Nuansa politik meliputi keterlibatan eksekutif maupun legislatif yang cenderung mempermainkan  alokasi  dana  yang  dianggarkan  dan  dijadikan  sebagai  alat  tawar-menawar kepentingan  yang  sifatnya  politis.  Keterlibatan  pejabat  tersebut  disebabkan  perilaku  oportunis dari  individunya.  Anggaran  yang  semestinya  digunakan  untuk  percepatan  pembangunan  dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ternyata hanya imajinasi belaka (Batubara, 2014)
Anggaran  berfungsi  sebagai  alat  pengendali  biaya,  penentu  bidang  masalah  dalam suatu  organisasi  dengan  cara  menilai  hasil  kinerja  yang  dianggarkan  secara  periodik.  Supaya anggaran  terlaksana  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  maka  dalam  proses penyusunan anggaran dibutuhkan kerjasama antara pegawai dan manajer.Dikarenakan dalam proses  penyusunan  anggaran  yang  sangat  komplek,  maka  kemungkinan  adanya  dampak fungsional  dan  disfungsional  terhadap  perilaku  anggota  organisasi  dapat  terjadi.  Untuk mencegah  hal  tersebut  dengan  cara  mengikutsertakan  bawahan  untuk  berpartisipasi  dalam menyusun  anggaran.  Partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran  sangat  dibutuhkan  supaya anggaran bisa mencerminkan keadaan yang sebenarnya dilapangan. Partisipasi adalah proses pengambilan  keputusan  oleh  dua  pihak  atau  lebih  secara  bersama-sama,  yang  mana keputusan tersebut memberikan dampak terhadap pembuatnya dimasa yang akan datang.
Pencampuran  kepentingan  pribadi  dalam  partisipasi  penyusunan  anggaran  dapat terjadi.  Berbagai  perilaku  individu  merupakan  suatu  bentuk  manifestasi  dari  nilai-nilai  budaya. Budaya organisasi sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu persepsi yang dianut oleh anggota organisasi,  dimana  persepsi  tersebut  menjadi  sistem  dan  makna  bagi  anggota  organisasi. Dalam  Yuhertiana,  Pranoto  et  al.  (2015)  budaya  termasuk  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  terjadinya budgetary  slack .  Dimana budgetary  slack ini  merupakan  salah  satu bentuk  perilaku  disfungsional  atau  perilaku  menyimpang.  Dimana  dalam  konteks  psikologi, perilaku  disfungsional  ini  juga  disebut  sebagai  abnormalitas.  Abnormalitas  atau  dalam  hal  ini perilaku disfungsional merupakan tindakan berbeda dari yang khas atau yang menyimpang dari hal normal.
Kinerja  pegawai  merupakan  hasil  kerja  baik  kualitas,  kuantitas,  dan  ketepatan  waktu yang  dicapai  karyawan  dalam  melaksanakan  kewajiban  sesuai  tanggung  jawabnya,  yang dipengaruhi  kemampuan  dan  keahliannya  ditambah  dengan  semangat  dalam  bekerja (Mangkunegara  2005).  Keputusan  seseorang  yang  terlibat  dalam  proses  penganggaran  turut
e-ISSN: 2615-7004
dipengaruhi oleh faktor psikis, kebudayaan dan alasan pribadi. Karena itu, penelitian mencoba menguji pengaruh pertisipasi penganggaran dan budaya organisasi terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah sumenep dengan perilaku disfungsional sebagai variabel moderasi.
Sumenep  adalah  sebuah  kabupaten  di  provinsi  Jawa  Timur,  Indonesia.  Ibu  kotanya ialah  Kota  Sumenep.    Kabupaten  ini  memiliki  luas  wilayah  2.093.45  km²  dan  populasi  ±1  juta jiwa. Dalam korankabar.com yang diakses tanggal 17 Maret 2016 disebutkan juga bahwa dalam proses penyusunan anggaran di kabupaten Sumenep tidak terlepas dari perilaku menyimpang yang  dapat  merugikan  masyarakat  kabupaten  Sumenep.  Budaya  masyarakat  Sumenep mempunyai banyak nilai kearifan. Masyarakat Sumenep menjunjung tinggi kekerabatan. Dalam penetian  Hofstede  budaya  masyarakat  Sumenep  termasuk  jenis  masyarakat  kolektivisme. Dimana  dalam  kolektivisme,  masyarakat  terdiri  dari  individu  yang  saling  tergantung  dan memprioritaskan  pada  tujuan  kelompok,  berperilaku  berdasarkan  norma  kelompok  dalam bentuk  komunal  (Singelis,  Triandis,  Bhawuk,  &  Gelfand,  1995).  Penelitian  ini  mencoba  untuk menguji kontribusi aspek perilaku disfungsional pada kinerja penganggaran tahap perencanaan yang  melibatkan  eksekutif-dinas  yang  ada  di  Kabupaten  Sumenep  karena  pada  realitasnya dalam proses penyusunan anggaran daerah tidak terlepas dari perilaku disfungsional. Dimana perilaku  disfungsional  ini  memberikan  dampak  buruk  bagi  masyarakat  selaku  pengguna anggaran.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Teori Keagenan
Menurut    Halim  &  Abdullah  (2006),  teori  keagenan  berasal  dari  teori  ekonomi,  teori organisasi,  teori  sosiologi  dan  teori  keputusan  yang  menggambarakan  hubungan  prinsipal dengan agen dalam menganalisis kontraktual antara dua atau lebih individu, kelompok maupun organisasi.

## Teori Penetapan Tujuan
Teori penetapan tujuan adalah teori motivasi kognitif yang berdasar pada premis bahwa orang  memiliki  kebutuhan  yang  dapat  diingat  atau  dipikirkan  sebagai  outcomes  tertentu  atau sasaran ( goals ) yang diharapkan dapat dicapai (Locke, Bryan, & Kendall, 1968).

## Teori Kontijensi
Teori  kontijensi  menyatakan  bahwa  tidak  ada  cara  terbaik  untuk  mengatur,  memimpin atau membuat keputusan suatu organisasi.
e-ISSN: 2615-7004

## Partisipasi Anggaran
Mardiasmo  (2005)  mendefinisikan  anggaran  sebagai  pernyataan  mengenai  estimasi kinerja  yang  hendak  dicapai  selama  periode  waktu  tertentu  yang  dinyatakan  dalam  ukuran finansial. Partisipasi anggaran merupakan suatu proses yang menggambarkan dimana individu ikut dalam proses penyusunan anggaran yang berpengaruh terhadap tujuan anggaran.

## Budaya Organisasi
Budaya  organisasi  merupakan  filosofi  organisasi  menyangkut  nilai,  norma  dan keyakinan  bersama  yang  menjadi  ciri  khas  bagaimana  organisasi  melakukan  sesuatu.  Dalam praktiknya setiap penyusun anggaran dipengaruhi oleh sikap dan watak masing-masing individu yang  merupakan  budaya  bagi  individu.  Individu-individu  tersebut  pun  mempunyai  kepentingan dalam proses penyusunan anggaran yang bisa menguntungkan dirinya.

## Kinerja Aparat Pemerintah
Ditinjau  dari  sisi  pemerintahan  kinerja  dapat  diartikan  sebagai  prestasi  yang  dicapai seorang  pegawai  atas  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  dibebankan  oleh  pimpinannya.  Hal  ini bisa dilihat dari tingkat pencapaian dari pelaksanaan anggaran.

## Perilaku Disfungsional
Penyimpangan  merupakan  setiap  pelanggaran  terhadap  aturan  perilaku.  Perilaku dianggap menyimpang ketika kebiasaan  organisasi,  kebijakan  atau  peraturan  internal  dilanggar oleh  individual  atau  kelompok  yang  mungkin  membahayakan  kesejahteraan  organisasi  atau masyarakat  (Bennett & Robinson, 2000).
Deviant workplace  behavior atau juga  disebut sebagai  perilaku menyimpang di  tempat kerja  merupakan  perilaku  yang  melanggar  norma-norma  organisasi  secara  sengaja,  dimana tindakan  ini  memberikan  dampak  terhadap  kesejahteraan  organisasi  maupun  anggotanya. Fenomena deviant  workplace  behavior  dapat dilihat  diberbagai  macam  lembaga  pemerintah yang  menunjukkan  banyak  karyawan  yang  tidak  produktif  di  tempat  kerja,  terlibat  kasus penyuapan,  sabotase  hingga  korupsi.  Sehingga deviant  workplace  behaior berkaitan  erat dengan nilai atau budaya yang diyakini suatu organisasi.
e-ISSN: 2615-7004

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh Partisipasi Budgeting terhadap Perilaku Disfungsional
Partisipasi budgeting dapat  dikatan  bermanfaat  jika  semua  individu  dalam  organisasi terlibat  tidak  hanya  tugas  dalam  pekerjaan  namun  juga  terlibat  secara  emosi.  Partisipasi  juga dapat  meningkatkan  kerjasama  diantara  anggota  dalam  suatu  kelompok  untuk  menetapkan tujuan  yang  hendak  dicapai.  Sehingga  apabila  partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran  antar anggota kelompok rendah, maka akan menyebabkan anggaran menjadi bias. Partisipasi aparat pemerintah  yang  rendah  dalam  proses  penyusunan  anggaran  dapat  menyababkan  perilaku disfungsional. Pada proses ini kemungkinan aparat memasukkan elemen pembiasan. Sehingga dapat  dikatakan  bahwa  pertisipasi  aparat  dalam  proses  penganggaran  dapat  mempertinggi prospek pembiasan anggaran (bagian dari perilaku disfungsional).
H1: Partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap perilaku disfungsional.

## Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Perilaku Disfungsional
Bahwa  budaya  organisasi  berpengaruh  terhadap  kinerja  pegawai  (Chow,  Kato,  & Merchant,  1996).  Nilai  suatu  budaya  organisasi  ikut  mempengaruhi  pengukuran  kinerja  yang memberikan  dampak  yang  baik  dan  juga  dampak  terhadap  perilaku  disfungsional  sebagai akibat dari budaya yang dianut oleh organisasi. Mengubah kultur budaya organisasi merupakan masalah yang paling utama untuk mencegah penyimpangan perilaku (Aprilisanda, Yuhertiana, & Priono, 2018).
H2: Budaya organisasi berpengaruh terhadap perilaku disfungsional.

## Pengaruh Partisipasi Budgeting terhadap Kinerja Aparat Pemerintah
Salah satu faktor yang bisa meningkatkan efektifitas suatu organisasi adalah partisipasi bawahan  pada  proses  penganggaran  (Din,  2008).  Dimana  partisipasi  penganggaran  tersebut dapat  berpengaruh  terhadap  kinerja  bawahan.  Adapun  alasan  yang  menjadi  dasar  bahwa partisipasi  anggaran  berpengaruh  terhadap  kinerja  adalah  yang  pertama  teori  psikologis, menyatakan  bahwa  dalam  menetapkan  tujuan  partisipasi  bawahan  berpengaruh  terhadap kinerja.  Kedua,  partisipasi  dapat  meningkatkan  arus  informasi  antara  atasan  dan  bawahan dalam meningkatkan, pengamatan dan pengambilan keputusan.
H3: Partisipasi budgeting berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

## Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aparat Pemerintah
Menurut  Hofstede  et.al  (1990)  dalam  Arifin  (2012),  budaya  organisasi  merupakan  nilai yang  diyakini  dan  dimiliki  oleh  anggota  organisasi  yang  tertuang  dalam  norma-norma  perilaku individu  atau  kelompok  organisasi  ditempat  kerja.  Holmes  dan  Marsden  (1996)  dalam  Arifin (2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara partisipasi penganggaran terhadap kinerja
e-ISSN: 2615-7004
organisasi.  Dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  tinggi  partisipasi  karyawan  dalam  penyusunan anggaran, maka kinerja karyawan juga semakin meningkat.
H4: Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

## Pengaruh Perilaku Disfungsional terhadap Kinerja Aparat Pemerintah
Dalam  suatu  proses  penyusunan  anggaran  aparat  pemerintah  sangat  berkepentingan. Karena  aparat  pemerintah  adalah  penyedia  informasi  pada  saat  penyusunan  anggaran. Anggaran  juga  diperlukan  oleh  aparat  sebagai  informasi  dalam  mengevaluasi  kinerja  atas anggaran yang telah disusun.Supaya anggaran yang disusun tidak merugikan organisasi, maka aparat pemerintah harus mengerti aspek keperilakuan pada saat proses penyusunan anggaran. Karena pada saat penyusunan anggaran dapat terjadi konsekuensi yang bersifat disfungsional. H5: Perilaku disfungsional berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

## Pengaruh Partisipasi Budgeting terhadap Kinerja Aparat Pemerintah
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  perilaku  disfungsional  sebagai  variabel  moderating untuk meneliti hubungan partisipasi budgeting terhadap kinerja.
H6:  Partsipasi budgeting berpengaruh  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  daerah  melalui perilaku disfungsional.

## Pengaruh Budaya Organisasi terhadapa Kinerja Aparat Pemerintah
Menurut  Robbin’s  (2007)  dalam  (Bangun  2008)  budaya  organisasi  adalah  asumsi penting, tujuan, dan praktiknya yang dianut oleh anggota organisasi. Sehingga perilaku individu dalam  organisasi  dipengaruhi  oleh  budaya  organisasi.  Sistem  pengukuran  kinerja  memberi dampak  pada  perilaku  yang  baik  dan  dampak  pada  perilaku  disfungsional  merupakan  akibat yang timbul dari budaya organisasi yang dianut oleh organisasi.
H7: Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah melalui perilaku disfungsional.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunkan  metode  survei.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik sampling purposive. Pengujian  hipotesis  menggunakan  alat  analisis  data Partial  Least  Square (PLS).  Populasi dalam penelitian ini adalah semua pejabat struktural yang bekerja di kantor dinas di Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 16 kantor dinas. Dengan menggunakan teknik Sampling Purposive, maka  didapatkan  317  responden.  Dari  317  kuesioner  yang  disebar  kepada  responden  hanya 162 kuesioner yang dapat diolah.
e-ISSN: 2615-7004

## Tabel 1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel Penelitian Definisi Operasional Partisipasi Budgeting (X1) Partisispasi anggaran merupakan suatu proses yang menggambarkan dimana individu ikut dalam proses penyusunan anggaran yang berpengaruh terhadap tujuan anggaran. Budaya Organisasi (X2) Budaya  organisasi  merupakan  filosofi  organisasi  menyangkut nilai,  norma  dan  keyakinan  bersama  yang  menjadi  ciri  khas bagaimana organisasi melakukan sesuatu. Perilaku Disfungsional (Y1) Perilaku  disfungsional  menggambarkan  perilaku  bawahan  yang cenderung  melakukan  perilaku  tidak  etis  dengan  membuat laporan  kinerja  yang  lebih  baik  demi  mengejar  kepentingan pribadi  atau  sudah  tidak  ada  lagi  kepercayaan  kepada atasannya. Kinerja Aparat Pemerintah (Y2) Kinerja  menyatakan  hasil  atau  tingkat  keberhasilan  seseorang secara keseluruhan pada periode tertentu dalam melaksanakan kegiatan  atau  kewajiban  dibandingkan  dengan  berbagai kemungkinan,  misal:  standar  hasil  kerja,  target  atau  sasaran serta kriteria yang telah disepakati.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah Partial  Least  Square (PLS).  PLS merupakan  metode  analisis  yang powerfull karena  tidak  didasarkan  banyak  asumsi  (Ghozali, 2006).  Tahapan  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  evaluasi  model  PLS  yang terdiri atas dua hasil pengujian yaitu:
1.  Model  pengukuran  ( outer  model).  S etiap  konsep  dan  model  penelitian  tidak  dapat  diuji dalam  suatu  model  prediksi  hubungan  relasional  dan  kausal  jika  belum  melewati  tahap purifikasi dalam model pengukuran. Dari model pengukuran tersendiri akan menunjukkan hasil uji konstruk dan reliabilitas.
2.  Model  Struktural  ( inner  model). Model  struktural  dalam  PLS  dievaluasi  dengan menggunakan  R 2 untuk konstruk  dependen,  nilai  koefisien path atau t-value tiap path uji signifikansi antar konstruk dalam model struktural.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil bootstraping partisipasi budgeting berpengaruh  terhadap  perilaku disfungsional  tidak  terdukung.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  pengujian  di  dapatkan  nilai  T- statistic  0,745421  yang  dimana  lebih  kecil  dari  pada  T-table  1,96.  Budaya  organisasi berpengaruh terhadap perilaku disfungsional terdukung, dimana nilai T-statistic 2,898787 lebih besar  dari  nilai  T-table  1,96.  Partisipasi budgeting berpengaruh  terhadap  kinerja  aparat
e-ISSN: 2615-7004
pemerintah  daerah  tidak  terdukung,  dapat  dilihat  dari  nilai  dari  T-statistic  0,491238,  nilai tersebut jelas dibawah nilai T-table 1,96.
Budaya  organisasi  berpengaruh  terhadap kinerja  aparat  pemerintah  daerah  terdukung. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  pengujian  bahwa  nilai  T-statistic  dari  hasil  pengujian  adalah 2,529441,  dimana  lebih  besar  dari  T-table  1,96.  Perilaku  disfungsional  berpengaruh  terhadap kinerja aparat pemerintah daerah tidak terdukung seperti yang terlihat pada tabel diatas nilai T- statistic  adalah  0,140703  lebih  kecil  dari  T-table  1,96.  Sedangkan  partisipasi budgeting berpengaruh  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  daerah  melalui  perilaku  disfungsional  tidak terdukung.  Hal  tersebut dapat  dilihat  pada  nilai  T-statistic  0,050369  dimana  nilai  ini  lebih  kecil dari nilai T-table > 1,96. Hal ini berarti perilaku disfungsional belum mampu memediasi secara penuh  partisipasi budgeting terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  daerah.  Begitu  pula  budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah melalui perilkau disfungsional tidak terdukung.  Dari  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  nilai  T-statistic  0,249207  dimana  nilai  ini lebih  kecil  dari  nilai  T-table  >  1,96  hal  ini  perilaku  disfungsional  belum  mampu  memediasi secara  penuh  budaya  organisasi  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  daerah.  Jadi  efek  untuk mediasi  tidak  terdukung.  Pada  Gambar  1,  garis  jalur  yang  berwarna  merah  menunujukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
Gambar 1.Hasil Pengujian Hipotesis
e-ISSN: 2615-7004

## Pembahasan
Bedasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa partisipasi budgeting berpengaruh  terhadap  perilaku  disfungsional  tidak  terdukung.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa partisipasi  penyusunan  anggaran  ternyata  tidak  memicu  bawahan  untuk  melakukan  perilaku disfungsional  dalam  anggaran  yang  mereka  susun.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa partisipasi budgeting yang  melibatkan  karyawan  dinas  Kabupaten  Sumenep  merupakan aktualisasi  komitmen  yang  sebenarnya.  Mereka  turut  menyusun  anggaran  demi  kepentingan organisasinya  dan  sesuai  dengan  tanggung  jawab  mereka.  Sehingga  dalam  proses penyusunan  anggaran  dapat  dikatan  aparat  pemerintah  daerah  Kabupaten  Sumenep  tidak mengikutsertakan/menyertakan kepentingan  pribadi  dan  tidak  terjadi konflik kepentingan  antar bawahan di organisasi dalam penyusunan anggaran.
Budaya  organisasi  berpengaruh  terhadap  perilaku  disfungsional  terdukung.  Hal  ini berarti  semakin  tinggi  budaya  organisasi  maka  akan  meningkatkan  terjadinya  perilaku disfungsional dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi yang dianut oleh aparat pemerintah kabupaten  Sumenep  memberikan  dampak terhadap  perilaku  disfungsional.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  hasil  penelitian  Supomo  dan  Indriantoro  (1998)  dalam  Prawira  &  Wirasedana (2016)  menyatakan  bahwa  budaya  organisasi  yang  berorientasi  pada  pekerjaan  mempunyai pengaruh  positif  terhadap  perilaku  disfungsional,  yang  berarti  dapat  meningkatkan  terjadinya perilaku disfungsional.
Partisipasi budgeting berpengaruh  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  daerah  tidak terdukung. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran ternyata tidak memicu meningkatnya  kineja  aparat  pemerintah  daerah  dalam  anggaran  yang  mereka  susun. Partisipasi budgeting tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. Hal ini menunjukkan bahwa aparat pemerintah daerah Kabupaten Sumenep mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik meski tidak diikutsertakan dalam proses penyusunan anggaran.
Budaya  organisasi  berpengaruh  terhadap kinerja  aparat  pemerintah  daerah  terdukung. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  aparat  pemerintah  daerah  Kabupaten  Sumenep  lebih mengedepankan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Kepentingan pribadi disesuaikan  dengan  kepentingan  organisasi.  Dengan  kata  lain,  apabila  budaya  organisasi mengalami  peningkatan,  maka  akan  meningkatkan  kinerja  pegawai  pula  dan  begitu  pun sebaliknya, apabila budaya organisasi mengalami penurunan, maka kinerja pegawai pun akan mengalami penurunan.
e-ISSN: 2615-7004
Perilaku  disfungsional  berpengaruh  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  daerah  tidak terdukung.  Perilaku  disfungsional  yang  bisa  menurunkan  kinerja  adalah  perilaku  yang melibatkan kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan organisasi tetapi tetap dilakukan oleh aparat pemerintah. Jadi meski perilaku disfungsional di lingkungan aparat pemerintah  daerah  meningkat,  hal  tersebut  tidak  mempengaruhi  kinerja  yang  dicapai  oleh aparat  pemerintah  tersebut.  Karena  meskipun  aparat  pemerintah  kabupaten  Sumenep  sering melakukan  perilaku  disfungsional  tetap  melakukan  tugas  dan  kewajibannya  dengan  penuh tanggung jawab.
Partisipasi budgeting berpengaruh  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  daerah  melalui perilaku disfungsional tidak terdukung. Melihat partisipasi budgeting tidak berpengaruh terhadap kinerja  aparat  pemerintah  dan  setelah  di  uji  coba  menggunakan  variabel  mediasi  perilaku disfungsional  hasilnya  tetap  tidak  berpengaruh.  Ini  menunjukkan  bahwa  aparat  pemerintah tetap  bisa  menghasilkan  kinerja  yang  baik  meski  tidak  diikutsertakan  dalam  penyusunan anggaran. Dengan kata lain,  aparat pemerintah dikabupaten Sumenep meski tidak tidak diikut sertakan  dalam  proses  penganggaran  mereka  tidak  menunjukkan  perilaku  disfungsional  yang akhirnya tidak mengganggu kinerja mereka.
Budaya  organisasi  berpengaruh  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  melalui  perilkau disfungsional  tidak  terdukung.  Melihat  budaya  organisasi  berpengaruh terhadap kinerja  aparat pemerintah  dan  setelah  di  uji  coba  menggunakan  variabel  mediasi  perilaku  disfungsional ternyata  hasilnya  menjadi  tidak  berpengaruh.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  budaya  organisasi yang berorientasi pada pekerjaan mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku disfungsional, yang  berarti  dapat  meningkatkan  terjadinya  perilaku  disfungsional  budaya  organisasi  juga berpengaruh  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  daerah  secara  langsung  tanpa  mediasi variabel perilaku disfungsional.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisa  dapat  dikatakan  partisipasi  anggaran  tidak  berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah baik secara langsung maupun melalui perilaku disfungsional sebagai variabel moderasi dalam proses penganggaran. Jadi meski aparat pemerintah daerah ikut terlibat dalam proses penganggaran tidak mempengaruhi mereka untuk melakukan perilaku disfungsional dan juga tidak mempengaruhi kinerja mereka. Sehingga hal ini berimplikasi aparat pemerintah  daerah  tersebut  tidak  mempunyai  konflik  kepentingan  dalam  instansi  tempat mereka bekerja.
e-ISSN: 2615-7004
Budaya  organisasi  hanya  memberikan  pengaruh  secara  langsung  terhadap  perilaku disfungsional dan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten Sumenep. Sedangkan perilaku  disfungsional  tidak  mampu  memediasi  hubungan  antara  budaya  organisasi  terhadap kinerja  aparat  pemerintah.  Hal  ini  berimplikasi  bahwa  meskipun  aparat  pemerintah  kabupaten Sumenep  sering  melakukan  perilaku  disfungsional  namun  tetap  melakukan  tugas  dan kewajibannya  dengan  penuh  tanggung  jawab.  Perilaku  disfungsional  tidak  mampu  memediasi kedua variabel independen yaitu partisipasi budgeting dan budaya organisasi terhadap kinerja aparat  pemerintah  daerah  Kabupaten  Sumenep.  Hal  ini  berimplikasi  bahwa  partisipasi  dan budaya  organisasi  aparat  dalam  penyusunan  anggaran  tidak  mempengaruhi  kinerja  aparat meskipun melakukan perilaku disfungsional.
Dari penelitian ini terlihat bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah  daerah,  maka  diharapkan  penerapan  budaya  organisasi  lebih  ditingkatkan  demi tercapainya  kinerja  aparat  pemerintah  daerah  yang  lebih  baik  dan  berkualitas  lagi.  Namun budaya  organisasi  juga  berpengaruh  terhadap  perilaku  disfungsional  yang  mana  hal  ini  juga perlu  diperhatikan  meski  jika  perilaku  disfungsional  benar-benar  terjadi  tetapi  tidak mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah. Penelitian ini hanya menguji perspektif aparat pemerintah  di  kabupaten  Sumenep  sehingga  hasilnya  kurang  mencerminkan  keadaan  yang sebenarnya  dan  belum  dapat  digeneralisasikan  pada  daerah  lain.  Sehingga  saran  untuk penelitian  selanjutnya  sebaiknya  menggunakan  metode  penelitian  eksperimen  supaya  hasil yang  diperoleh  dapat  mencerminkan  keadaan  sebenarnya  serta  objek  penelitian  selanjutnya melibatkan lebih banyak daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilisanda,  I.  D.,  Yuhertiana,  I.,  &  Priono,  H.  (2018).  PERSEPSI  DOSEN  AKUNTANSI TERHADAP  PRAKTIK  KECURANGAN  AKADEMIK  PADA  UPN  “VETERAN”  JAWA TIMUR (STUDI PADA PROGDI AKUNTANSI). Behavioral Accounting Journal , 1 (1), 97 – 110. https://doi.org/10.33005/baj.v1i1.21
Arifin,  S.  (2012).  Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  Terhadap  Kinerja  Aparat Pemerintah Daerah: Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan  sebagai  Variabel  Moderasi.  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis.  Semarang, Universitas Diponegoro. Skripsi.
Bangun,  W.  (2008).  Budaya  Organisasi  :  Dampaknya  Pada  Peningkatan  Daya  Saing Perusahaan. Jurnal Manajemen , 8(1), 38-49.
Batubara,  H.  D.  A.  (2014).  Perilaku  Eksekutif/Legislatif  dalam  proses  penganggaran: Mengembalikan Fitrah Buadaya Gotong Royong. Kompasiana.
Bennett,  R.  J.,  &  Robinson,  S.  L.  (2000).  Development  of  a  Measure  of  Workplace  Deviance.
Journal Of Applied Psychology, 85(3), 349-360.
e-ISSN: 2615-7004
Chow, C. W., Kato, Y., &  Merchant, K. A. (1996). The use of organizational controls and their effects  on  data  manipulation  and  management  myopia:  A  Japan  vs  US  comparison. Accounting, Organizations and Society , 21 (2 –3), 175–192.
Din,  M.  (2008).  Anteseden  dan  Konsekuensi  Partisipasi  Penganggaran  (Studi  Empiris  Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Palu) Program Studi Magister Sains Akuntansi. Semarang, Universitas Diponegoro Tesis.
Ghozali,  I.  (2006). Aplikasi  analisis  multivariate  dengan  program  SPSS .  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim,  A.,  &  Abdullah,  S.  (2006).  Hubungan  dan  Masalah  Keagenan  di  Pemerintah  Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(1), 53-64.
Locke,  E.  A.,  Bryan,  J.  F.,  &  Kendall,  L.  M.  (1968).  Goals  and  Intentions  as  Mediators  of  the Effects of Monetary Incentives on Behavior. Journal of Applied Psychology , 52 (2), 104. Mangkunegara, A. P. (2005). Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: Refika Aditama.
Mardiasmo (2005). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offiset.
Prawira,  I.  G.  N.  P.  H.,  &  Wirasedana,  I.  W.  P.  (2016).  Budaya  Organisasi  sebagai  Prediktor Partisipasi  Penganggaran  dan  Implikasinya  pada  Senjangan  Anggaran. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 14(1), 144-171.
Singelis,  T.  M.,  Triandis,  H.  C.,  Bhawuk,  D.  P.  S.,  &  Gelfand,  M.  J.  (1995).  Horizontal  and vertical  dimensions  of  individualism  and  collectivism:  A  theoretical  and  measurement refinement. Cross-Cultural Research , 29 (3), 240 –275.
Yuhertiana,  I.,  et  al.  (2015).  Perilaku  Dysfungtional  Pada  Siklus  Penganggaran  Pemerintah: Tahap Perencanaan Anggaran. JAAI , 19(1), 25-38.