Perancangan Sistem Jaminan Halal Produk Hand Sanitizer di PT. XYZ Design of Halal Assurance System of Hand Sanitizer Product in PT. XYZ
Agus Susanto 1 , Aditia Ginantaka 1a , Delfitriani Delfitriani 1
1 Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Ciawi, Bogor 16720.
a Korespondensi : Aditia Ginantaka, E-mail: aditia.ginantaka@unida.ac.id
Diterima: 27 – 12 – 2022 , Disetujui: 28 – 04 - 2022

## ABSTRACT
The  government  of  Republic  of  Indonesia  has  been  issued  Halal  Law  No  33  the  Year  2014.  Food, beverage, drug, cosmetic, and human contacted products that enter, circulate, and trade in Indonesia's territory must be halal certified. PT. XYZ produces hand sanitizer . This company does not have and has not yet implemented of Halal Assurance System (HAS 23000). This study aims to design, implement, and  evaluate  the  Halal  Assurance  System  in  PT.  XYZ.  The  Research  methods  use  qualitative  data. Creation of halal policy, halal management team appointment, halal matrix, supporting document of material, and production facility use descriptive methods. Creating SOP in the form of a flow chart using Microsoft Visio. Implementation of HAS is based on HAS Manual. The result of study show that HAS documents is relevant to the business process of company. HAS implementation is well implemented. All employees passed the post-test evaluation. Evaluation of traceability system by diagnostic model shows that the system in low level. Evaluation of HAS found there is no evidence of external training. Recommendation for improvement is given for PT. XYZ to conduct halal training regularly, upgrade the traceability system to medium level, and participate in halal training provided by LPPOM MUI.
Keywords : halal, halal assurance system, hand sanitizer, LPPOM MUI

## ABSTRAK
Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014. Makanan, minuman, obat, kosmetika, dan barang gunaan yang masuk, beredar, dan dijual di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. PT. XYZ memproduksi barang gunaan hand sanitizer . Perusahaan ini belum memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal (HAS 23000).  Penelitian ini bertujuan  untuk  menyusun,  mengimplementasikan,  dan  mengevaluasi  SJH  di  PT.  XYZ.  Metode penelitian  menggunakan  data  kualitatif.  Penyusunan  kebijakan  halal,  penunjukan  tim  manajemen halal, matriks  halal  dan dokumen pendukung bahan, serta fasilitas produksi menggunakan metode deskriptif. Penyusunan SOP dalam bentuk diagram alir menggunakan Microsoft Visio. Implementasi SJH dilakukan sesuai Manual SJH yang telah disusun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen SJH yang disusun telah sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Penerapan SJH juga telah diterapkan dengan baik. Seluruh karyawan lulus dalam evaluasi pelatihan SJH dengan post test . Evaluasi dengan diagnostic  model ,  sistem traceability berada  di  level  bawah.  Evaluasi  implementasi  SJH  ditemukan belum  ada  bukti  pelatihan  halal  eksternal.  Usulan  perbaikan  diberikan  agar  PT.  XYZ  memberikan pelatihan SJH secara berkala kepada karyawan, meningkatkan sistem traceability agar berada di level sedang, dan berpartisipasi dalam pelatihan halal yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI.
Kata kunci : halal, hand sanitizer, LPPOM MUI, sistem jaminan halal
Susanto, A., Ginantaka, A., Delfitriani, D. (2022). Perancangan sistem jaminan halal produk hand sanitizer di PT. XYZ. Jurnal Agroindustri Halal, 8(1), 33 – 43.

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi,  berbagai  macam  kebutuhan  manusia  dapat berasal dari bahan nabati dan hewani yang memiliki titik kritis kehalalan. Bahan nabati ada yang diproses secara fermentasi sehingga menghasilkan alkohol. Sementara itu, bahan hewani bisa berasal dari babi, atau hewan halal yang disembelih tidak sesuai syariat Islam. Sebagai contoh, bulu babi dapat digunakan sebagai kuas dapur. Bulu babi cenderung paling murah untuk digunakan sebagai bahan kuas daripada bahan lainnya (Juniarti & Nazwirman, 2019).
Sesuai  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal,  maka produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jenis produk tersebut antara lain makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, barang gunaan, dan sebagainya. Undang-undang jaminan produk halal berlaku pada 17 Oktober 2019 secara bertahap.
Sertifikasi  Halal  diselenggarakan  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH). Pelaku usaha mendaftarkan sertifikat halal ke BPJPH dan dapat memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Saat ini, LPH yang ditunjuk oleh BPJPH adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
Sistem jaminan halal (SJH) yang dijadikan acuan dalam sertifikasi halal oleh Lembaga Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia  adalah  Halal Assurance System (HAS 23000). Sertifikat halal produk diberikan kepada pelaku usaha yang telah  menerapkan HAS  23000  dengan  nilai  SJH  minimal  B.  Dengan menerapkan  SJH,  maka pelaku usaha dapat meyakinkan masyarakat bahwa produknya konsisten halal selama masa berlakunya sertifikat.
Salah  satu  barang  gunaan  yang  wajib  bersertifikat  halal  adalah hand  sanitizer . Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019 barang gunaan baru diwajibkan bersertifikat  halal  pada  17  Oktober  2026.  Salah  satu  produsen hand  sanitizer yang  akan mendaftarkan  sertifikat  halal  produknya  adalah  PT.  XYZ.  Produsen  ini  belum  memiliki maupun  mengimplementasikan  SJH.  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan perancangan  dan  pengimplementasian  SJH  produk hand  sanitizer di  PT.  XYZ.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  merancang  sistem  jaminan  halal  produk hand  sanitizer , mengimplementasikan sistem jaminan halal yang telah disusun di PT. XYZ, dan mengevaluasi implementasi sistem jaminan halal dan memberikan usulan perbaikan kepada PT. XYZ.

## MATERI DAN METODE
Penelitian  ini  dilakukan  di  PT.  XYZ  yang  berlokasi  di  Jl.  Sentul  Raya,  Kadumangu, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat 16810. Pengamatan dilakukan selama bulan Desember 2020 - Januari 2021. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.  Penulis  menggunakan  sumber  data  primer  dan  sekunder.  Sumber  data  primer diperoleh langsung dari sumber aslinya yaitu direktur dan karyawan PT. XYZ. Sumber data sekunder  diperoleh  dengan  cara  studi  pustaka  untuk  mencari  informasi  mengenai persyaratan sertifikasi halal.
Dokumen  yang  dirancang  adalah  manual  SJH,  SOP,  instruksi  kerja,  dan checklist . Penyusunan kebijakan halal, penunjukan tim manajemen halal, matriks halal dan dokumen pendukung  bahan,  serta  fasilitas  produksi  menggunakan  metode  deskriptif  (Efendi et  al., 2019). Sementara itu, penyusunan SOP dalam bentuk diagram alir menggunakan Microsoft Visio.  Implementasi  SJH  dilakukan  dengan  menjalankan  apa  yang  telah  disusun  dalam dokumen SJH (Saputra, 2006). Penerapan SJH ini dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan, dan pelaksanaannya dicatat sebagai bukti. Implementasi yang dijalankan adalah pelatihan internal SJH, sosialisasi kebijakan halal, evaluasi kriteria produk dan kemasan, penerapan semua SOP,
pelaksanaan  audit  halal  internal,  dan  pelaksanaan  kajian  manajemen.  Tahapan  penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Diagram alir penelitian.
Pelatihan  SJH  dan  pemahaman  karyawan  terhadap  prosedur  SJH  akan  dievaluasi menggunakan post test dengan kriteria kelulusan yang telah ditentukan. Sistem traceability akan dievaluasi menggunakan diagnostic model untuk mengetahui level sistem traceability . Penilaian meliputi kriteria faktor kontekstual, desain sistem traceability , pelaksanaan sistem traceability , dan kinerja sistem traceability (Mgonja et al., 2013). Kelengkapan dokumen dan hasil penerapan SJH, akan dinilai menggunakan Pedoman Penilaian Hasil Audit Implementasi Sistem Jaminan Halal Di Industri Pengolahan Nomor: SK 24/Dir/LPPOM MUI/VII/14.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keadaan Umum Perusahaan
PT. XYZ adalah perusahaan yang berlokasi di Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat yang memiliki  kapasitas  produksi hand  sanitizer skala  menengah.  PT.  XYZ  memproduksi hand sanitizer sesuai standar European Norm (EN) dan ASTM International . Hand sanitizer PT. XYZ merek S telah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

## Perancangan Sistem Jaminan Halal
PT.  XYZ  belum  memiliki  sistem  mutu,  namun  telah  memiliki  dokumen  pendukung kegiatan  perusahaan.  Sebelum  merancang  SJH,  maka  terlebih  dahulu  dibuat  analisis kesenjangan dengan kondisi perusahaan saat ini. Analisis kesenjangan SJH dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Analisis kesenjangan
No  Kriteria Sistem yang tersedia Gap Tindak lanjut 1  Kebijakan halal Belum ada kebijakan mutu Ada Membuat dan melakukan sosialisasi kebijakan halal 2  Tim manajemen halal Belum ada tim manajemen Ada Menunjuk tim manajemen halal 3  Pelatihan dan edukasi Belum ada pelatihan SJH Ada Membuat dan melakukan pelatihan internal 4  Bahan Ada daftar bahan namun belum sesuai dengan kriteria SJH Ada Membuat matriks halal dan mengumpulkan dokumen kehalalan bahan 5  Produk Nama, bentuk, dan kemasan produk sudah sesuai dengan kriteria SJH Tidak - 6  Fasilitas produksi  Tidak ada fasilitas yang digunakan bersama dengan produk yang tidak halal Tidak - 7  Prosedur untuk tertulis aktivitas kritis Ada prosedur namun belum mencakup SJH Ada Membuat prosedur tertulis untuk aktivitas kritis 8  Kemampuan telusur Sudah ada sistem pengkodean namun belum ada prosedur kemampuan telusur Ada Membuat prosedur kemampuan telusur yang dapat menelusuri bahan dan fasilitas yang digunakan 9  Penanganan produk yang tidak sesuai Sudah ada prosedur penanganan produk tidak sesuai namun belum mencakup kriteria SJH Ada Menjelaskan definisi produk yang tidak sesuai aspek halal dan cara penanganannya 10  Audit internal Belum ada prosedur dan pelaksanaan audit internal Ada Membuat prosedur dan jadwal audit halal internal 11  Tinjauan manajemen Belum ada prosedur dan pelaksanaan tinjauan manajemen Ada Membuat prosedur dan jadwal tinjauan manajemen
Peneliti menyusun dokumen manual mutu SJH, prosedur tertulis untuk aktivitas kritis (SOP),  instruksi  kerja  (IK)  dan checklist (CL).  Dokumen  yang  disusun  telah  sesuai  dengan proses  bisnis  perusahaan  dan  disosialisasikan  terlebih  dahulu  kepada  seluruh  karyawan sebelum digunakan. Daftar dokumen SJH dapat dilihat pada Tabel 2.

## Implementasi Sistem Jaminan Halal

## 1. Kebijakan Halal
Kebijakan  halal  berisi  komitmen  dari  PT.  XYZ  untuk  konsisten  dalam  memproduksi produk  halal  sesuai  persyaratan  dari  LPPOM MUI ditetapkan  olek  direktur  PT.  XYZ.  Upaya untuk  mewujudkan  komitmen  kebijakan  halal  dapat dilakukan  melalui  program  sosialisasi halal  kepada  seluruh  pemangku  kepentingan  (Susihono  &  Febianti,  2018).  Kebijakan  halal disosialisasikan  melalui  briefing  dan  poster  kepada  karyawan  dan  melalui emai l  kepada supplier.
2. Tim Manajemen Halal
Tim manajemen halal dibentuk sebagai bagian dari roda penggerak kebijakan halal yang telah  ditetapkan  di  perusahaan  (Susihono  &  Febianti,  2018).  Direktur  PT.  XYZ  menunjuk perwakilan dari bagian pembelian, produksi, R&D , QA/QC , dan gudang sebagai anggota tim manajemen halal. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang tim manajemen halal tertuang dalam
manual halal dan telah dipahami oleh semua anggota tim. Penetapan tim manajemen halal berdasarkan surat penunjukan dari direktur PT. XYZ.
Tabel 2. Dokumen SJH PT. XYZ No  Nama dokumen No  Nama dokumen No  Nama dokumen 1  Manual Halal 19  SOP Pembelian Bahan 37  CL Evaluasi Bahan Baru 2  Kebijakan Halal 20  SOP Produksi Halal 38  CL Pemeriksaan Bahan 3  Surat Pernyataan Halal 21  SOP Pelatihan Halal 39  CL Produk Tidak Sesuai 4  Matriks Halal 22  SOP Penarikan Produk 40  CL Produksi - Preparasi 5  Laporan Berkala 23  SOP Audit Halal Internal 41  CL Produksi - Proses 6  Jadwal Pelaksanaan SJH 24  SOP Seleksi Bahan Baru 42  CL Pengemasan 7  IK Pengambilan Sampel 25  SOP Tinjauan Manajemen 43  CL Pencucian Mesin 8  IK Produksi Halal 26  SOP Identifikasi dan Ketertelusuran 44  CL Audit Internal 9  IK Pendaftaran Sertifikat Halal 27  SOP Penyimpanan dan Transportasi 45  CL Kebersihan Gudang 10  IK Pencucian Fasilitas Produksi 28  SOP Pengembangan Produk Baru 46  CL Serah Terima Bahan Supplier 11  IK Penerimaan dan Pemeriksaan Bahan Datang 29  SOP Penerimaan dan Pemeriksaan Bahan Datang 47  CL Permintaan Bahan Produksi 12  IK Penyimpanan dan Transportasi 30  SOP Penanganan Produk Yang Tidak Sesuai 48  CL Pemeriksaan Kendaraan 13  IK Pengembangan Produk Baru 31  SOP Persetujuan dan Monitoring Dokumen Halal 49  CL Daftar Hadir Sosialisasi 14  Rencana Tinjauan Manajemen 32  Label status dan sampling 50  CL Trial di Lini Produksi 15  Laporan Tinjauan Manajemen 33  Format Surat Pernyataan Bebas Bahan Hewani Untuk Pelumas atau Grease 51  Format Surat Konsistensi Penggunaan Bahan 16  Surat Pengangkatan dan Struktur Organisasi Tim Manajemen Halal 34  Format Surat Pernyataan Bebas Bahan Hewani Untuk Sanitizer 52  Format Surat Pernyataan Alkohol 17  Surat Pengangkatan Tim Auditor Halal Internal 35  Format Surat Pernyataan Bebas Babi untuk Kemasan Plastik 18  Format Surat Pernyataan
Halal Kemasan, Pelumas, Grease , dan Sanitizer dari supplier 36  Format Surat Pernyataan Bebas Bahan hewani untuk Kemasan Kertas dan Logam Plastik

## 3. Pelatihan dan Edukasi
Pelatihan halal internal telah dilakukan oleh PT. XYZ kepada seluruh karyawan. Belum ada karyawan PT. XYZ yang pernah mengikuti pelatihan halal eksternal yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI. Oleh karena itu, trainer yang memberikan pelatihan internal berasal dari luar perusahaan.
Pelatihan  halal  internal  dijadwalkan  setiap  tahun  untuk  seluruh  karyawan  termasuk karyawan  baru.  Kegiatan  pelatihan  halal  internal  didokumentasikan  dan  disimpan  dengan baik. Edukasi tentang pentingnya produk halal diberikan melalui briefing kepada karyawan. Menurut  Ma’rifat &  Sari  (2017),  rendahnya  kepedulian  masyarakat  terhadap  rawannya cemaran dari bahan haram ke produk yang diolah menjadi kendala dalam penerapan SJH di UKM.

## 4. Bahan
Bahan penyusun hand sanitizer terdiri dari bahan tidak kritis dan bahan kritis. Sesuai SK12/DIR/LPPOM  MUI/VI/20,  bahan  tidak  kritis  tidak  memerlukan  dokumen  pendukung apapun,  contohnya isopropanol .  Sementara  itu,  bahan  kritis  harus  dilengkapi  dokumen pendukung  kehalalan  bahan.  Bahan  kritis  yang  berasal  dari  hewani  atau  proses  yang kompleks  seperti fragrance wajib  dilengkapi sertifikat  halal  dari  lembaga  yang  diakui  oleh LPPOM MUI.
Bahan kritis yang bukan berasal dari hewani atau proses yang kompleks seperti gliserin nabati, dapat didukung dengan dokumen selain sertifikat halal. Dokumen dapat berupa surat pernyataan halal, spesifikasi, diagram alir proses, komposisi bahan, atau MSDS. Persyaratan dokumen  pendukung  bahan  kritis  mengacu  pada  SK11/Dir/LPPOM  MUI/VI/20.  Menurut Ma’rifat & Sari (2017), produk yang menggunakan bahan kritis yang tidak dapat ditelusuri status kehalalannya maka tidak dapat disertifikasi halal.
PT. XYZ menggunakan botol plastik untuk kemasan yang kontak langsung dengan hand sanitizer .  Sesuai  SK11/Dir/LPPOM  MUI/VI/20  maka  persyaratan  minimum  dokumen  yang dibutuhkan  adalah surat  pernyataan  bebas  babi. Selama proses  pengolahan hand  sanitizer , tidak ada penggunaan pelumas, grease , bahan pembersih, maupun media validasi yang kontak langsung  dengan  bahan  atau  produk.  Oleh  karena  itu,  tidak  diperlukan  lagi  dokumen pendukung untuk bahan-bahan diatas. Seluruh bahan yang digunakan untuk hand sanitizer dicatat dalam matriks bahan dengan produk dan matriks pemasok bahan.
5. Produk
Produk yang akan disertifikasi halal oleh PT. XYZ adalah seluruh hand sanitizer merek S. Produk  retail  dengan  merek yang  sama  harus  seluruhnya  didaftarkan  LPPOM  MUI (2012). Nama dan bentuk produk, gambar dan tulisan pada label kemasan, serta bentuk kemasan hand sanitizer tidak  mengarah  pada  hal-hal  yang  diharamkan  atau  tidak  sesuai  dengan  syariat Islam.
6. Fasilitas Produksi
PT. XYZ hanya memiliki satu pabrik yang akan didaftarkan dalam sertifikasi halal MUI. Fasilitas  produksi  telah  dipastikan  bebas  dari  bahan  yang  mengandung  babi  dan  atau turunannya.  Fasilitas  produksi  hanya  digunakan  untuk  memproduksi hand  sanitizer yang akan disertifikasi halal saja dan tidak digunakan bersama untuk memproduksi produk lain. PT. XYZ telah menyusun prosedur pencucian yang dapat menghilangkan najis.
7. Prosedur Tertulis Untuk Aktivitas Kritis
a. Seleksi Bahan Baru
Bahan baru sebelum digunakan oleh PT. XYZ  dimintakan persetujuan ke LPPOM MUI terlebih  dahulu.  Bahan  tidak  kritis  ( positive  list )  dan  bahan  bersertifikat  halal  MUI  yang terdapat pada website MUI, dapat langsung digunakan. Laporan seleksi bahan baru disimpan dengan baik.
b. Pembelian Bahan
Bagian pembelian hanya melakukan pembelian bahan berdasarkan matriks halal yang telah  disetujui.  Perubahan  atau  pembaruan  matriks  halal  selalu  disampaikan  oleh  QA  ke bagian  pembelian.  Catatan  pembelian  dalam  bentuk  dokumen Purchase  Order disimpan dengan baik oleh bagian pembelian.
c. Penerimaan dan Pemeriksaan Bahan
Gudang bahan baku melakukan pemeriksaan surat jalan dan kebersihan kendaraan. QC melakukan  pemeriksaan  meliputi  nama  dan  kode  bahan,  nama  dan  negara  asal  produsen, tanggal  produksi,  dan  logo  halal  yang  dibandingkan  dengan  sertifikat  halal.  Laporan penerimaan dan pemeriksaan bahan didokumentasikan  dengan baik.

## d. Penyimpanan
Bahan  baku  dan  produk  di  gudang  PT.  XYZ,  disimpan  dalam  kondisi  tertutup  serta diberikan  identitas  dan  status  yang  jelas.  Gudang  selalu  dibersihkan  dan  dilakukan pengecekan  kebersihan  secara  berkala.  Kendaraan  dari  supplier  dan  distributor  diperiksa kebersihannya.  Laporan  penyimpanan,  kebersihan  gudang,  dan  kebersihan  kendaraan didokumentasikan dengan baik.
e. Pengambilan Sampel
Alat sampling yang digunakan mulai dari pemeriksaan bahan datang, proses produksi, hingga produk jadi hanya digunakan di fasilitas produksi hand sanitizer saja. Alat sampling selalu dicuci setelah digunakan dan disimpan di tempat yang tertutup. Sementara itu, wadah yang digunakan untuk mengambil sampel adalah plastik sekali pakai. Prosedur pengambilan sampel ini dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang dengan bahan haram atau najis.
f. Pengembangan Produk
Dalam pengembangan produk dan trial di lini produksi, R&D hanya menggunakan bahan yang telah disetujui oleh LPPOM MUI. Trial di lini produksi menggunakan bahan yang belum disetujui LPPOM MUI diperbolehkan selama bahan bebas dari babi atau turunannya. Fasilitas produksi yang digunakan untuk trial harus dilakukan pencucian sebelum digunakan untuk memproduksi  produk  bersertifikat  halal.  Produk  yang  dihasilkan  selama trial tidak  boleh dijual sebagai produk bersertifikat halal.
g. Produksi Halal
Produksi hand  sanitizer dilakukan  di  fasilitas  produksi  yang  memenuhi  kriteria  dan menggunakan bahan sesuai dengan formula baku. Bahan yang tercantum dalam formula baku adalah bahan yang telah disetujui oleh LPPOM MUI. Informasi bahan, mesin, proses produksi, proses  pengemasan,  produk  setengah  jadi  dan  produk  jadi  yang  dihasilkan  dicatat  dan dipelihara dengan baik.
8. Kemampuan Telusur ( Traceability )
Kebutuhan sistem traceability tidak hanya dilatarbelakangi oleh persyaratan keamanan pangan,  kesehatan,  dan  keaslian  produk  pangan,  melainkan  standar  kehalalan  yang ditetapkan oleh organisasi islam pemerintah suatu negara (Ginantaka & Zain, 2017). PT. XYZ memiliki sistem pengkodean tertentu pada bahan baku, proses produksi, dan produk yang dicatat dengan baik. Hasil observasi menunjukkan bahwa UKM dengan skala usaha yang relatif besar sudah memiliki kesadaran akan pentingnya proses pendokumentasian dan pencatatan proses produksi (Ginantaka & Zain, 2017).
Sistem traceability diimplementasikan sebagai bentuk kemampuan pengendalian resiko terhadap temuan produk atau bahan makanan yang belum terjamin kehalalannya (Ginantaka & Zain, 2017). PT. XYZ dapat mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat temuan produk  yang  tidak  halal  dengan  sistem traceability .  Beberapa  masalah  penanganan  terkait dengan ketertelusuran, seperti penggantian produk, penarikan produk berdasarkan kontak pelanggan  yang  terpengaruh  pada  daftar  penarikan,  dan  proses  pemeriksaan  di  setiap produksi (Djatna & Ginantaka, 2019).
Efektifitas traceability dapat dinilai dengan melakukan simulasi penarikan produk ( mock recall ).  Dalam mock  recall ,  PT.  XYZ  dapat  melakukan  penelusuran  mulai  dari  laporan penggunaan  bahan  hingga  pendistribusian  produk.  Sistem traceability juga  merupakan laporan  distribusi  produk  pada  rantai  pasok  berikutnya  seperti  pengecer  atau  distributor (Ginantaka et al., 2015).
9. Penanganan Produk Yang Tidak Sesuai
Prosedur  penanganan  produk  yang  tidak  sesuai  disosialisasikan  kepada  bagian  yang terkait, agar mampu menangani kasus ketidaksesuaian yang terjadi. Produk yang tidak sesuai
diberikan identitas yang jelas dan ditempatkan di area khusus untuk ditindaklanjuti. Produk yang  tidak  sesuai  tidak  untuk  dijual  dan  akan  dimusnahkan.  KAHI  melakukan  identifikasi penyebab  ketidaksesuaian  serta  melakukan  tindakan  perbaikan  dan  pencegahan.  Laporan ketidaksesuaian produk disimpan dan dipelihara dengan baik.

## 10. Audit Internal
Audit halal internal dilakukan oleh auditor yang telah mendapatkan pelatihan SJH. Tidak adanya  tim  auditor  internal  dapat  menyebabkan  audit  mutu  internal  tidak  dilaksanakan (Prakarsa et al. , 2015). KAHI menunjuk auditor yang akan bertugas dan memberikan briefing mengenai  tata  cara  pelaksanaan  audit,  serta  memberikan checklist audit.  Audit  dilakukan secara cross audit yaitu auditor mengaudit departemen lain dan sebaliknya.
Temuan audit ditindaklanjuti oleh bagian terkait dengan membuat tindakan koreksi dan pencegahan sesuai batas waktu yang ditentukan. Laporan tindakan koreksi dan pencegahan yang  telah  dibuat  diverifikasi  oleh  auditor  dan  dinyatakan close bila  telah  memenuhi persyaratan  SJH.  Hasil  dari  audit  halal  internal  disampaikan  kepada  LPPOM  MUI  sebagai laporan berkala setiap 6 bulan sekali.

## 11. Tinjauan Manajemen
KAHI membuat rencana tinjauan manajemen dan disampaikan kepada pimpinan puncak dan  tim manajemen  halal.  Kegiatan  tinjauan manajemen dibuka  dan  ditutup  oleh direktur. Direktur atau Management Representative (MR) wajib hadir untuk memberi keputusan terkait permasalahan dalam SJH. Direktur atau MR harus fokus dalam proses bisnis yang dijalankan agar  dapat  melakukan  pengawasan  dengan  baik.  Terbaginya  fokus  MR  untuk  bisnis  lain menyebabkan  kontrol  kepada  karyawan  berkurang  sehingga  karyawan  cenderung  tidak melakukan tugasnya dengan baik (Prakarsa et al., 2015).
Agenda tinjauan manajemen membahas mengenai perancangan dan implementasi SJH, hasil  audit  internal,  dan  rekomendasi  perbaikan  SJH.  Keluaran  tinjauan  manajemen menargetkan seluruh hand sanitizer merek S mendapatkan sertifikat halal, dan memperoleh status  SJH  A.  Hasil  tinjauan  manajemen  disampaikan  kepada  bagian  terkait  untuk ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang ditetapkan. Laporan tinjauan manajemen disimpan dan dipelihara dengan baik. Hasil implementasi 11 kriteria SJH dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil implementasi SJH di PT. XYZ
No Kriteria Implementasi Keterangan 1 Kebijakan halal Dapat diimplementasikan - 2 Tim manajemen halal Dapat diimplementasikan - 3 Pelatihan dan edukasi Sebagian diimplementasikan Belum ada partisipasi dalam pelatihan halal yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI 4 Bahan Dapat diimplementasikan - 5 Produk Dapat diimplementasikan - 6 Fasilitas produksi Dapat diimplementasikan - 7 Prosedur  untuk  tertulis aktivitas kritis Dapat diimplementasikan - 8 Kemampuan telusur Dapat diimplementasikan - 9 Penanganan produk yang tidak sesuai Dapat diimplementasikan - 10 Audit internal Dapat diimplementasikan - 11 Tinjauan manajemen Dapat diimplementasikan -

## Evaluasi Dan Usulan Perbaikan Sistem Jaminan Halal
Evaluasi  pelatihan  SJH  dan  pemahaman  SOP  dilakukan  dengan  memberikan post  test kepada karyawan. Dalam pelatihan ini, seluruh peserta lulus dengan nilai antara 70 sampai 100  dengan  kriteria  kelulusun  minimal  nilai  60.  Meskipun  lulus,  namun  masih  terdapat
peserta  yang  salah  dalam  menjawab  soal  karena  belum  sepenuhnya  memahami  SJH. Pemahaman  karyawan  PT.  XYZ  terhadap  SJH  dapat  ditingkatkan  dengan  memberikan pelatihan  secara  berkala  dan  didukung  oleh  atasan.  Atasan  yang  mendukung  bawahan mengikuti  pelatihan  akan  menghasilkan  peserta  yang  berhasil  menyelesaikan  pelatihan dengan baik (Nuraini et al., 2016).
Sistem traceability dievaluasi dengan diagnostic model . Alat diagnostik dapat digunakan oleh perusahaan pengolahan untuk mengevaluasi sistem ketertelusuran yang dimiliki secara sistematis (Mgonja et al., 2013). Kriteria penilaian yaitu skor 1 untuk level rendah, 2 untuk level sedang, dan 3 untuk level tinggi. Hasil penilaian faktor kontekstual 1,4; desain sistem traceability 1,2; pelaksanaan sistem traceability 1,3; dan kinerja sistem traceability 1,3. Rata- rata  penilaian  adalah  1,3  yang  artinya  masih  berada  di  level  rendah.  PT.  XYZ  sebaiknya meningkatkan sistem traceability agar sekurang-kurangnya berada di level sedang.
Sistem  berbasis  kertas  yang  diterapkan  oleh  PT.  XYZ  dapat  diganti  dengan  sistem barcode.  Perancangan  desain barcode dapat  mengurangi  kesalahan  pencatatan.  Data dapat dicatat secara cepat, tepat dan akurat, serta akan masuk ke dalam komputer secara otomatis (Simanjuntak & Bakhtiar, 2015). PT. XYZ dapat melakukan kajian ilmiah untuk mengetahui titik informasi kritis yang perlu dimasukkan dalam sistem traceability . Pengumpulan semua informasi  yang  diperlukan  pada  titik  informasi  kritis  menghasilkan  efisiensi  dalam  proses pengumpulan data (Mgonja et al., 2013).
Sistem traceability yang  baik  menggunakan  komunikasi  lisan  dan  tulisan  antara manajemen  dengan  karyawan.  Dokumen  yang  diperlukan  dalam  sistem traceability harus lengkap, terbaca dengan baik, diatur secara sistematik, dan disimpan pada tempat tertentu. Validasi dan verifikasi perlu dilakukan terhadap sistem traceability secara berkala terutama ketika ada perubahan (Mgonja et al., 2013). Hal ini akan menjadikan sistem semakin andal. Sistem traceability yang  andal  akan  sangat  mendukung  perusahaan  pada  saat  terjadi penarikan  produk  ( product  recall ).  Penarikan  produk  dilakukan  bila  produk  mengandung bahan berbahaya, dapat menyebabkan cedera serius atau kematian (Magno, 2012). Penarikan produk  akan  berdampak  negatif  terhadap  merek  produk  dan  citra  perusahaan.  Namun, penanganan  yang  baik  dengan  meminimalkan  efek  negatif  dari  penarikan  produk,  akan memperkuat ikatan emosional dan kepercayaan dengan pelanggan (Magno, 2012).
Penarikan  hanya  dilakukan  untuk  produk  yang  bermasalah  saja.  Sistem traceability dapat digunakan untuk mengetahui batch produk yang harus ditarik. Hal ini akan menghemat biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  perusahaan  selama  penarikan  produk  terutama  biaya transportasi. Biaya transportasi menjadi atribut kritis yang mempengaruhi perhitungan biaya penarikan produk (Aditia et al., 2015). Penggunaan sistem traceability pada penarikan produk dapat menghindarkan perusahaan dari tanggung jawab yang tidak seharusnya (Ayodele et al., 2016).
Evaluasi  implementasi  SJH  dilakukan  menggunakan  Pedoman  Penilaian  Hasil  Audit Implementasi  Sistem  Jaminan  Halal  Di  Industri  Pengolahan  Nomor:  SK  24/Dir/LPPOM MUI/VII/14.  Hasil  evaluasi  berupa  ada  tidaknya  kelemahan  SJH  yang  ditemukan.  Hasil evaluasi  kemudian  dinilai  sesuai  dengan  skema  penilaian  untuk  mengetahui  nilai/status akhirnya berupa skor A, B, atau C. Skema penilaian implementasi SJH dapat dilihat pada Tabel 4.
Kategori kelemahan dalam penilaian SJH dibagi menjadi tiga, yaitu:
1. Kelemahan  Kritis  ( Critical  Weaknesses )  yaitu  kelemahan  yang  secara  serius menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan sertifikasi halal HAS 23000.
2. Kelemahan Perlu Perbaikan ( Improvement Needed Weaknesses ) yaitu kelemahan yang berpotensi menyebabkan tidak terpenuhi persyaratan sertifikasi halal HAS 23000 jika tidak diperbaiki.
3. Kelemahan  Minor  ( Minor  Weaknesses )  yaitu  kelemahan  yang  tidak  berpotensi menyebabkan  tidak  terpenuhinya  persyaratan  sertifikasi  halal  HAS  23000  karena terdapat tindakan lain yang menutupi kelemahan ini.
Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan satu kelemahan kategori Critical Weakness yaitu belum  adanya  partisipasi  dalam  pelatihan  halal  eksternal.  Mengikuti  pelatihan  halal  yang diselenggarakan  oleh  LPPOM  MUI  adalah  salah  satu  syarat  bagi  perusahaan  yang  akan mendaftarkan sertifikasi halal (Makruf, 2018). Kelemahan ini berakibat pada nilai SJH yang akan diperoleh yaitu maksimum B. Kerugiannya adalah setiap registrasi halal pengembangan produk baru akan dilakukan secara onsite audit. Hal ini akan menyebabkan kerugian biaya dan waktu. Oleh karena itu, disarankan agar perusahaan mengikutsertakan salah satu anggota tim manajemen halal dalam pelatihan SJH jenis kelulusan yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI.
Tabel 4. Skema penilaian hasil audit implementasi SJH No Kelemahan saat audit Kelemahan setelah perbaikan Nilai / Status Keterangan CR IN CR IN 1 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada A 2 Tidak ada Ada Tidak ada Tidak ada A* Memperoleh A setelah perbaikan  IN  dalam  waktu  2 minggu 3 Tidak ada Ada Tidak ada Sebagian B 4 Ada Ada Tidak ada Sebagian B 5 Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada B 6 Ada Ada Ada Ada C 7 Ada Ada Ada Sebagian C 8 Ada Ada Sebagian Sebagian C 9 Ada Tidak ada Ada Tidak ada C 10 Ada Tidak ada Sebagian Tidak ada C
Keterangan: CR: Critical Weaknesses ; IN: Improvement Needed Weakness

## KESIMPULAN
Berdasarkan perancangan SJH produk Hand Sanitizer di PT. XYZ, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. PT. XYZ telah merancang SJH dalam bentuk manual halal, SOP, instruksi kerja, checklist, kebijakan halal, tim manajemen halal, matriks halal, dan fasilitas produksi.
2. PT. XYZ telah mengimplementasikan SJH dengan cara simulasi sosialisasi kebijakan halal, pelatihan,  seleksi  bahan  baru,  pembelian  bahan,  pemeriksaan  bahan  datang, pengembangan  produk,  pencucian  fasilitas  produksi,  penanganan  produk  tidak  sesuai, traceability , audit internal, dan tinjauan manajemen.
3. Evaluasi pelatihan SJH diperoleh hasil seluruh peserta lulus post test namun masih ada kesalahan dalam menjawab soal. Pemahaman SJH dapat ditingkatkan dengan memberikan pelatihan kepada karyawan secara berkala.
4. Evaluasi  sistem traceability PT.  XYZ  dengan diagnostic  model diperoleh  hasil  berada  di level  rendah.  Sistem traceability dapat  ditingkatkan  ke  level  sedang  dengan  cara menggunakan sistem berbasis barcode , penentuan titik informasi kritis, komunikasi lisan dan tertulis, dokumentasi yang baik, serta validasi dan verifikasi secara berkala
5. Hasil evaluasi implementasi SJH ditemukan kelemahan belum ada bukti pelatihan halal eksternal.  Kelemahan  ini  dapat  diperbaiki  dengan  berpartisipasi  dalam  pelatihan  halal yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI.

## DAFTAR PUSTAKA
Djatna,  T.  &  Ginantaka,  A.  (2019).  Traceability  of  information  routing  based  on  fuzzy associative  memory  modelling  in  fisheries  supply  chain .  International  Journal  of  Fuzzy System, 22(2), 724-734.
Efendi, A. M., Kholis, M. N., & Nurmaydha, A. (2019). Analisis implementasi sistem jaminan halal  (SJH)  pada  usaha  makanan  siap  saji  (studi  kasus  herbal  chicken  Ponorogo). Agroindustrial Technology Journal, 03(01), 37-50.
Ginantaka, A. & Zain, E. R. (2017). Perancangan sistem informasi traceability produk pangan halal  UKM  unggulan  berbasis digital  business  ecosystem.  Jurnal  Agroindustri  Halal ,  3(2), 170-182.
Ginantaka,  A.,  Djatna,  T.,  &  Arkeman,  Y.  (2015).  An  optimization  of  product  recall  cost  for frozen milkfish in traceability system. International Journal of Innovation, Management and Technology, 6(2), 122-125.
Juniarti  &  Nazwirman.  (2019).  Sosialisasi  kehalalan  kosmetik  dan  barang  gunaan. Jurnal Abdimas 5(4): 229-234.
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.  (2012). Persyaratan Sertifikasi Halal HAS 23000. LPPOM MUI, Jakarta.
LPPOM  MUI.  (2014).  Surat  Keputusan  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan  dan Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  SK24/Dir/LPPOM  MUI/VII/14  Tentang Pedoman Penilaian Hasil Audit Implementasi Sistem Jaminan Halal Di Industri Pengolahan. LPPOM MUI, Jakarta.
LPPOM  MUI.  (2020).  Surat  Keputusan  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan  dan Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  SK11/Dir/LPPOM  MUI/VI/20  Tentang Dokumen Pendukung Kehalalan Bahan Kritis. LPPOM MUI, Jakarta.
LPPOM  MUI.  (2020).  Surat  Keputusan  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan  dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Nomor SK12/Dir/LPPOM MUI/VI/20 Tentang Daftar Bahan Tidak Kritis. LPPOM MUI, Jakarta.
Ma’rifat, T. N., & Sari, M. (2017). Penerapan sistem jaminan halal pada UKM bidang olahan pangan hewani . Journal of Social Dedication, 1(1), 39-46.
Makruf,  S.  (2018). Implementasi  sistem jaminan  halal  dan  hygiene  sanitasi  di  rumah  makan pawon  tengger  Probolinggo .  [Skripsi,  Institut  Pertanian  Bogor].  IPB  University  Scientific Repository.
Mgonja,  J.  T.,  Luning,  P.,  &  Van  der  Vorst,  J.  G.  A.  J.  (2013).  Diagnostic  model  for  assessing traceability  system  performance  in  fish  processing  plants. Journal  of  Food  Engineering, 118(2), 188-197.
Prakasa,  A.  T.,  Setyanto,  N.  W.,  &  Kusuma,  T.  W.  N.  (2015).  Analisis  penerapan  sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008 menggunakan gap analysis tools (Studi Kasus PT. Sahabat rubber industries, Malang). Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Industri, 3(1), 11-21.
Susihono,  W.,  &  Febianti,  E.  (2018).  Implementasi  sistem  jaminan  halal  melalui  bimbingan teknis penerapan HAS-23000 di industri gipang tiga bunda Cilegon Banten. Jurnal Teknika, 2(12), 201-208.
Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 295.