## PELAYANAN PEMERINTAHAN YANG BERTANGGUNG JAWAB

## Abstract
The demands of services that priority the needs and demands of society will be difficult to be realized without  the  responbility  of  every  apparatus  government.  The  complain  and  even  critics  who  often delivered  about  the  low  quality  of  public  services  at  all  levels  has  become  the  theme  of  daily conversation.  All  the  evidence  for  the  low  quality  of  service  received  by  society.  The  importance  of building  responsilbe  government  services  because  the  society  has  the  right  to  obtain  services  that prioritize the objectives development. This is based on the idea that the government is actually formed to provide services to the society and in fact the government to gain power in a democratic state is a mandate  of  society.  The  organizations  of  government  are  often  referred  to  as  ’society  of  services’ (public servant). In reality, not all officials government / administrators have realized the importance of  service.  The  closer  relationship  between  the  service  with  the  responsibility,  the  lack  of undersatnding of the government apparatus for the importance of the service indicates the weakness of the responsibility of the apparatus government. The complaint from society of poor and disappointing services from the government and the flow of stories power abus. One of the causes, of all that is the lack of government responsibility to the society. An understanding of how to bulid government services is responsibility.
Keywords: Services, Government and Responsibility.
*Khairul Rahman
*Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Islam Riau

## A. Pendahuluan
Pelayanan  kepada  masyarakat  yang berkaitan  dengan  kebutuhuan  dan  tuntuan  dalam rangka pencapaian kesejahteraan pada prinispnya adalah  tanggung  jawab  dari  pemerinatah.  Tugas pokok  pemerintahan  itu  dapat  diringkas  menjadi tiga  fungsi  yang  hakiki  dalam  pelaksanaannya, yaitu: pelayanan ( service ), pemberdayaan ( empowerment ) dan pembangunan ( development ).
Salah  satu  tugas  pokok  pemerintahan  yang terpenting  adalah  memberikan  pelayanan  umum kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  orgnisasi pemerintah sering pula disebut sebagai “Pelayanan  Masyarakat” (public  servant) .  Dalam kenyataanya,  belum  semua  aparat  pemerintah/ administrator pemerintahan menyadari arti pentingnya pelayanan.
Rendahnya kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat dan lemahnya pemahaman pemerintah  akan  arti  pentingnya  pelayanan  selama ini sesungghnya menunjukkan kurangnya responsibilitiy dari  aparat  pemerintahan.  Padahal tanggung jawab merupakan salah satu unsur penting dari  terlaksananya  pelayanan  publik  yang  baik. Kehadiran  suatu  negara  dan  alat-alat  yakni pemerintahan  atau  pemegang  kekuasaan  negara lainnya  pada  hakikat  nya  memiliki  amanah  hasil kesepakatan  antara  masyarakat  dan  negara.  jadi, pemrintah harus memiliki komitmen untuk melakukan apa yang telah disepakati menjadi tugas utamanya.
Demokrasi yang dijalankan baru akan memiliki  makan  yang  berarti  apabila  aparat pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan memikiki tanggung jawab (responsibilitity).
Seperti yang disampaikan Gaffar (1999) mengatkan  salah  satu  prasyaratan untuk menakar apakah  demokrasi  prosedural  yang  diterpkan sebuah  tata  politik  merupakan  sistem  yang demokratis  atau  tidak  ditentukan  oleh  tanggung jawab segenap kebijakan, tindakan dan tutur kata, serta  perilaku  yang  pernah  sedang  akan dilaksakan  oleh  pemegang  jabatan  yang  dipilih rakyat.  Pertanggung  jawaban  itu  tidak  hanya menyangkut  dirinya,tetapi  juga  keluarga  nya dalam arti luas yang berkaitan dengan jabatanya.
Pentingnya  pelayanan  yang  diterima masyarakat  akan  kepentingkan  publik  yang mereka  harapkan,  menjadikan responsibility sebagai masalah utama pemerintahan dan tentu saja  permasalahan  yang  perlu  mendapatkan perhatian  dalam  membangunan  pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemerintahan diberikan  kekuasaan  dan  kewenangan  akan pengaturannya  terhadap  alam  dan  manusia menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab akan nasib masyarakat. Ketika Pemerinah telah diberikan tugas dan fungsinya dalam menjalankan  roda  pemerintahan  maka  secara tidaklansung  telah  menerima  tanggung  jawab demi kepentingan masyarakat dan bangsanya.
Dalam  Islam  tanggung  jawab  memiliki makna  yang  berarti  bagi  seorang  muslim  yang mesti  ditunaikan  dengan  benar,  suatu  Hadits Rasulullah  SAW  telah  menunjukkan  bahwa jabatan/  kekuasaan  itu  adalah  sebuah  amanah yang  harus  ditunaikan  dan  dipertanggung jawabkan. Diantara hadits yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi SAW kepada Abu Dzarr ra. Ketika  membicarakan  prihal  kekuasaan.  Nabi Saw bersabda: “Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah ,  dan  pada  hari  kiamat  kelak  akan menjadi sebuah  penyesalan  dan  kehinaan. Kecuali  mereka  yang  memperolehnya  dengan benar  dan  menunaikan  segala kewajiban yang ada di didalamnya.” (HR. Muslim).
Kemudian  dalam  Hadits  yang  lain dikatankan  “Setiap  kalian  adalah  pemimpin  dan setiap kalian akan ditanya atas kepemimpinannya (tentang orang yang dipimpinnya). Seorang imam
adalah  pemimpin  atas  manusia.  Dia bertanggung jawab atas  orang  yang  dipimpinnya.  Seroang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan ia bertanggung  jawab  atas  kepemimpinnya.  Seorang anak  adalah  pemimpin  bagi  harta  ayahnya  dan  ia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta tuannya dan  ia  bertanggung  jawab  terhadap  apa  yang dipimpinnya.  Camkanlah!  Sesungguhnya  setiap kalian  adalah  pemimpin  dan  setiap  kalian  akan dimintai  pertanggung  jawaban  atas  apa  yang dipimpinnya.” (HR.  Al-Bukhari dan  Muslim  dalam Al-Utsaimin, 2009:37)
Tanggung jawab  meruapakan  sesuatu  yang telah melakat padari diri manusia akan amanah yang telah  diberian  kepadanya.  Melalu  pemahaman  ini sesungguhnya  aparatur  pemerintahan  juga  harus menyadari  bahwa  tugasnya  sebagai  pelayan masyarakat  harus  dilaksanakan  dengan  penuh tangungjawab dan dipertanggung jawabakan dengan benar.  Apalagi  keberadaa  pemerintahan  dalam Negara  demokrasi  adalah  pemerintahan  yang mendapatkan legitimiasi dari rakyat.
Keluhan tentang rendahnya kualitas pelayanan  publik  di  Indoensia  terutama  dibindang administrasi kependudukan, perijinan usaha, pengurusan sertifikat tanah, pengawasan lingkungan hidup,  angkutan  umum  (darat,  laut  dan  udara), rumah  sakit,  jalan  raya,  air  minum,  listrik,  telepon dan  sebagainya,  sudah  menjadi  tema  pembicaraan sehari-hari.  Semua  itu  bukti  atas  masih  rendahnya kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat
Semakin  terasa  meninkatnya  keluhan masyarakat  atas  pelayanan  yang  miskin  dan mengecewakan dari lembaga-lembaga pemerintah pada  berbagai  tingkatan  dan  sektor  masih  terus mengalirnya  berbagai  berita  tentang  Penyalah gunaan  kekuasaan (power  abuse). salah  satu sebab,  kalau  bukan  sebab  utama,  dari  semua  itu adalah terbatasnya kehadiran aparatur pemerintahan/aparat negara yang memiliki komitmen responsibility sebagai pelayan (servant leaders) .  Azas  pertanggung  jawaban  kepada masyarakat (public accountability) sebagai sesuatu yang secara hakiki seyogianya melekat
pada eksistensi aparatur pemerintah belum dihayati.
Hakekat  pentingnya  pelayanan  kepada masyarakat perlu mendapatkan respon dari aparat pemerinatahan/administrator  pemerintahan,  oleh karenaya  perlu  suatu  pemahaman  yang  jelas bagaimana  membangun  pelayanan  pemerintahan yang bertanggung jawab. Hal ini perlu
diupayakan  untuk  menciptakan  pelayanan  yang mengedepankan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  Dunn dan  Legge  (dalam,  Denhardt,  2007:202)  tujuan akhir  dari  tanggung  jawab  dalam  kebijakan demokratis  adalah  untuk  menjamin  ketanggapan oleh  pemerintah  kepada  pilihan  dan  kebutuhan warga Negara.

## B. Pembahasan
Pentingnya membangaun pelayanan pemerintahan  yang  bertanggung  jawab  dikarnakan masyarakat  mempunyai  hak  untuk  menapatkan pelayanan  yang  mengedepankan  pada,  efektuifitas pelayanan, efisiensi pelayanan, responsivitas pelayanan, keberlanjutan pelayanan dan muara dari semua itu adalah  kebutuhan  dan tuntutan masyarakat  akan  kesejahtaraan.  Hal  ini  didasarkan pada  apa  yang  telah  disampaikan  Kumorotomo (2014  :  179)  bahwa  para  pengambil  keputusan Negara  mempunyai  kewajiban-kewajiban  tertentu kapada warga Negara karena mereka memang telah memperoleh  sebagaian  dari  hak  yang  sebelumnya merupakan  hal  individual.  Masyarakat  atau  warga Negara  merelakan  sebagian  kepentingannya  untuk diserahkan  kepada  penguasa  Negara,  dan  Negara melalui  aparaturnya  memperoleh  hak  untuk mengatur sebagian dari sisi hidup warga negaranya itu.
Membangun pelayanan pemerintahan  yang bertanggung jawab akan menciptakan kesejahteraan masyarakat,  hal  ini  juga  disuarakan  oleh  Tjosvold bahwa  pelayanan  yang  bertanggung  jawab  akan menciptakan masyarakat yang manusiawi. Tjosvold (1993)  mengatakan  bahwa  melayani  masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan, merupakan dasar
bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Tjosvold  (1993)  selanjutnya  menambahkan bahwa bagi organisasi, melayani masyarakat/konsumen  merupakan  “saat  yang menentukan” (moment  of thrust), peluang  bagi organisasi  untuk  menunjukkan kredibilitas  dan kapabilitas. (dalam wasisitiono, 2003:42)
Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih (dalam Hardiyansyah, 2011:11) mengatakan pelayanan  publik  atau  pelayanan  umum  dapat didefinisikian sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada  prinsipnya  menjadi tanggung  jawab dan dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  di  pusat,  di daerah, dan dilingkugan Badan Usaha Milik Negara atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dalam  upaya pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam rangka pelaksanaan ketentuan pearturan perundang- undangan.
Pelayanan  pemerintahan  yang  bertanggung jawab bisa dilihat dari banyak sudut pandang, salah satunya jika merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Kumorotomo (2014:177) secara luas pertanggung  jawaban  mengandung  arti  yang bermacam-macam, tergantung dari aspek mana kita melihatnya.  Pertanggungjawaban  etis  tentunya berbeda  dengan  pertanggungjawbaan  rasional.  Jika pertanggung  jawaban  rasional  dapat  diangkat  dari tindakan-tindakan  nyata  dan  sanksi-sanksi  yang diterapkan  dapat  dipaksakan  oleh  orang  lain, sebaliknya  pertanggung  jawaban  etis  sifatnya  lebih abstrak  dan  sanksi-sanksi  yang  mengiringi  hendak menyentuh langsung nurani manusia yang mewujudkan  sikap,  tindakan,  dan  keputusan tertentu. Pertanggung jawaban juga dapat dibedakan menurut  jenjangnya.  Sebagai  contoh,  di  dalam organisasi  kita  mengenal  pertanggung  jawaban tingkat institusional, tingkat manajerial, dan tingkat teknis.
Lebih  lanjut  Kumorotomo  (2014:178) mengutip  pendapat  dua  pakar  yakni  herbert  J.spiro (1969)  dan  robert  D.vaughn  (1980)  tentang jangkauan tanggung jawab tersebut: Tanggung
jawab  yang  ada  di  puncak  setiap  pejabat  negara berasal  dari  otoritas,  bidang,  arah,  dan  jenjang yang  berbeda-beda.  Kita  tidak  dapat  menuntut tanggung  jawab  itu  hanya  dengan  hukum  dan aturan  yang  berlaku  karena  terkadang  kodifikasi aturan  tersebut  tidak  mampu  menampung masalah-masalah  kemasyarakatan  yang  begitu luas. Namun, pertanggung  jawaban  yang internal saja  juga  tidak  cukup.  Ada  saat  aparat  negara tidak  tahu  keputusan  apa  yang  harus  dipilihnya meskinpun  ia  punya  komitmen  yang  kuat terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  karea itu  Kumorotomo  (1992)  lebih  menekankan  topik pertanggung jawaban administrasi dikemukankan dalam sudut internal dan eksternal.
Dari  penjelasan  yang  telah  disampaikan makna tanggung jawab pemerintahan bisa dilihat dari  beberapa  sudut  pandang,  selain  apa  yang disampaikan  oleh  Kumorotomo  (1992),  Spiro (1969)  melihat  tanggung  jawab  pemerintahan dalam  tiga  konotasi  yang  saling  terkait. Ruang lingkup tanggung  jawab  pemerintah  dalam pelayanan  yang  ingin  dibangun  atau  konsep pelayanan pemerintahan yang bertanggung jawab yang  dikembangkan  dalam  tulisan  ini  terfokus pada  tiga  konotasi  seperti  yang  dikemukakan heerbrt  J.  Spiro.  Menurut  Spiro,  seseorang  dapat membedakan  tiga  konotasi  dan  saling  terkait ketika  menggunakan  kata ‘responsibility’ ,  yaitu: accountability (akuntabilitas), cause (penyebab), dan obligation (kewajiban).  Dari  semua  itu tanggung  jawab  pemerintahan  seperti  yang disampaikan  oleh  Spiro  sangat  menarik  untuk dijadikan  pembahasan  dan  pendalaman  guna membangun pelayanan pemerintahan yang bertanggugjawab.
Spiro  menilai  kata  ‘ responsibility ’  sebagai kata  yang  sering  dipakai  tanpa  mempetimbangkan pemahaman  etimologi  maupun  terminologisnya. Mengutip  Spiro  (1969:  14) ‘it  is  more  often  used than  defined’. Menurut  Spiro,  salah  satu  cara memahaminya  adalah  dengan  memperhatikan penggunaannya baik oleh  akademisi  maupun orang awam,  sehingga  dapat  diketahui  makna  umumnya, serta diketahui titik kesamaan pengertian kata
tersebut  ketika  digunakan  dalam  konteks yang beragam
Untuk  menjawab  permasalahan  pelayanan, dalam  pendekatan  tanggung  jawab  administrator pemerintahan bisa mengkur dari apa yang dikatakan Herbert  J.  Spiro dalam  bukunya responsibility  in government (1969:14-  49) menjelaskan  secara komprehensif dalam part one
: The  problems  of  responsbility,  khususnya dalam  bab  II  tentang  the  meaning  of responsibility,  bahwa  makna  pertanggung jawaban  itu  meliputi  tiga  bidang  yakni;  (1) responsibility as obligation, (2) responsbility as accountability and (3) responsibility as cause.
Dari  tiga  bidang  yang  telah  disampaikan diatas, Ndraha (2009:69)  memberikan  gambaran mengenai tanggung jawab menurut Herbert J. Spiro tersebut,  dimana  tanggung  jawab  diartikan  sebagai accountability adalah perhitungan atas pelaksanaan perintah kepada pemberi perintah. Tanggung jawab sebagai obligation memiliki  tiga  dimensi,  yaitu berjanji  (bersumpah,  kewajiban  menepati  janji (lepas  dari  sebab  akibat),  dan  kesediaan  memikul resiko.  Tanggung  jawab  sebgai cause adalah sesuatu  yang  mendorong  atau menggerakkan seseorang  untuk  bertindak,  yang  disebut  rasa  atau kesadaran  akan  tanggung  jawab  dengan  kesediaan untuk  meanggung  resiko  atau  akibatnya.  Ruang lingkup  pelayanan  pemerintahan  yang  bertanggung jawab  yang  dikembangkan  dalam  tulisan  ini mengandung tiga konotasi seperti yang dikemukakan heerbrt J. Spiro.

## Responsibility As Obligation
Menurut Spiro (1969) Apabila
sesesorang  bertanggung  jawab  dalam  artian kewajiban untuk melakukan sesuatu, itu berarti bahwa:  1)  dia  harus  menggunakan  kapasitas untuk  melakukan  pertanggung  jawaban  kausal kepada  orang  yang  memberinya  delegasi, dalam  rangka  menyempurnakan  hal-hal  yang dipertanggung  jawabkan  tersebut;  2)  dia  harus melaksanakan  setiap  tahanpan  dari  kontribusi kusalnya secara eksplisit.
Tanggung jawab dipandang sebagai kewajiban.  Hal  ini  berarti  bahwa  seseoranng berkewajiban untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Dapat  juga  dikatakan  bahwa  dia  seharusnya mengikuti  aturan  tertentu,  yang  disepakati  atau dibuat oleh dewan, atasan, atau peraturan perudang- udangan  yang  berlaku.  Dalam  istilah  yang  lebi umum  dan  lebih  prosedual,  hal  ini  berarti  bahwa seseorang  seharusnya  menggunakan  kekuatan  dan kapasitasnya untuk melakukan pertanggung jawaban kausal kepada orang yang memberikannya delegasi  agar  mencapai  hal-hal  yang  dapat dipertanggung jawabkan dan dalam rangka menyempurnakan  hal-hal  yang  di  pertanggung jawabkan  peristiwa  yang  disebabkannya  (tanggung jawab  kausal)  secara  eksplisit.  Seyogianya  aparat pemerintah  dalam  Negara  yang  mendasarkan dirinya  pada  demokrasi  mendapatkan  delegasi  dari rakyat untuk mengurusi dan melayani urusan warga Negara.
Pentingnya sebuah kewajiban
( obligation )  karena  menggambarkan  hubungan antara  tanggung  jawab  kausal  dan  akuntabilitas, yang  ditentukan  oleh  norma-norma  yang  aparat pemerintah  perlu  mematuhinya  terutama  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selain  penekanan  pada  pembangunan pelayanan yang bertanggung jawab oleh pemerintah pada  pembasasan  tanggugjawan  sebgai  kewajiban juga  dibutuhkan  peran  warga  Negara  yang  turut berpartisipasi  dalam  menciptkan  pelayanan  yang bertanggung  jawab.  Muatan  sebuah  kewajiban individu  warga  negara  dari  sudut  pandang demokrasi  konstitusional,  tentu  berbeda  dengan seorang  warga  negara  dengan  mandat  tertentu menjadi  pimpinan  suatu  instansi  pemerintah. Responsibility as Obligation, dimana Spiro melakukan  pembahasan  berbagai  pandangan  yang terkait  dengan  perilaku  individu,  perilaku  kolektif yang responsible berdasarkan common denominator tertentu.  Spiro  ingin  menguji tacit  assumption, bahwa,  ‘demokrasi  konstitusional didasarkan  pada tanggung jawab
politik warga negara’ ( constitutional  democracy  is  based  upon the political responsibility of individual citizens).
Berdasarkan  nilaii-nilai  konstitusional dan  demokratis,  seseorang  menjadi  bertanggung jawab  untuk  membuat  kontribusi  kausal  untuk nasibnya  sendiri.  Namun,  dia  bisa  membuat keputusan  sadar  tentang  beberapa  hal,  sebagai salah  satu  dorongan  instrinsik  dalam  kehidupan manusia.  Seseorang  dapat  menjadi  kausal bertanggung  jawab,  dengan  cara  eksplisit,  untuk dirinya  sendiri  dan  secara  implisit,  bertanggung jawab atas nasib seluruh umat manusia.
Setiap  manusia,  seharusnya  bertanggung  jawab untuk  nasibnya  dalam  upaya  menyeimbangkan akuntabilitasnya.  Untuk  mencapai  tujuan  ini,  ia harus  mencari  untuk  mendapatkan  sumber  daya, pengetahuan,  kemampuan  untuk  memilih,  dan tujuan,  yang  diperlukan  untuk  memberinya  kausal tanggung  jawab  yang  sepadan.  Ia  harus  berusaha untuk mengkonversi akuntabilitas implisit ke dalam akuntabilltas eksplisit, sehingga ia akan tahu dengan sendirinya  keputusan  dan  tindakan  dari  orang  lain akan  mempengaruhi  dia.  Maka  ia  harus  berusaha untuk  memberikan  kontribusi  untuk  keputusan  ini, yaitu,  untuk  menjadi  eksplisit  bertanggung  jawab untuk  mereka.  Dari  sudut  pandang  teori  demokrasi konstitusional,  maka,  isi  kewajiban  setiap  individu dapat dinyatakan seperti sebelumnya: “Memelihara, memperbaiki,  atau  menciptakan  situasi  tanggung jawab  untuk  diri  sendiri  dan,  karena  itu,  untuk lainnya!” .

## Responsibility As Accountability
Tanggung  jawab  dipandang  sebagai akuntabilitas.  Hal  ini  mengacu  pada  kemampuan seseorang  mempertanggung  jawabkan  cara  yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibebankan  kepadanya. “accountability  refers  to one’s having to answer for, or render account of, the way she/he carries out his /her official tasks. ” Akuntabilitas dapat bersifat eksplisit dan implisit. Dikatakan  eksplisiit,  apabila  seseorang  sudah mempunyai  pengetahuan  tentang  tugas  yang dibebankan  kepadanya,  dan  implisit  bila  dia belum  mengetahui  keputusan/akibat  dari  tugas yang diembanya.
Menurut  J.  B.  Ghartey,  akuntabilitas ditujukan  untuk  mencari  jawaban  terhadap pertanyaan  yang berhubungan dengan pelayanan. Sedangkan  Ledvina  V.  Carino,  akuntabilitas merupakan  suatu  evolusi  kegiatan-kegiatan  yang dilaksanakan seseorang aparat pemerintahan, baik masih  berada  dalam  jalur  otoritasnya  atau  sudah jauh di luar tanggunggjawab dan kewenangannya (dalam Adisasmita, 2011:75).
Dengan demikian, setiap aparat pemerinathan/administrator  pemerintahan  harus betul-betul  menyadari  bahwa  setiap  tindakan bukannya hanya akan memberikan pengaruh pada dirinya  saja,  akan  tetapi  membawa  dampak  yang tidak kecil kepada orang lain. Pemahaman aparat pemeirntahan  akan  makna  pertanggung  jawaban akuntabiltas  akan  mengantarkannya  kepada tindakan yang dibenarkan dan menjamin ketanggapan  oleh  pemerintah  kepada  pilihan  dan kebutuhan warga Negara.
Deklarasi  Tokyo  mengenai  petunjuk akuntabilitas  public  (tahun  1985)  menetapkan definisi bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang  dipercayakan  untuk  mengelola  sumber- sumberdaya  public  dan  yang  bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban fiscal, manajerial,  dan  program  pemerintah.  Maka dapat  dirumuskan  bahwa  dalam  pengertian yang  lebih  luas,  akuntabilitas  pelayanan  public berarti  pertanggung  jawaban  aparat/pegawai pemerintah  kepada  public  yang  menjadi  rakyat yang dilayaninya.
Terdapat  dua  bentuk  akuntabilitas  yang dikembangkan  dari  herbrt  J.  Spiro  (1969),  yaitu akuntabilitas ekspilit (answerablity) dan akuntabilitas  implisit.  Akuntabilitas  manakala merupakan pertanggung jawaban seorang pejabat manakala  ia  diharuskan  untuk  menjawab  atau memikul  konsekuensi  atas  cara-caranya  dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Sedangakan akuntabilitas  implisit  berarti  segenap  aparatur negara  secara  implisit  bertanggung  jawab  atas setiap pengaruh yang tak terduga dari akibat-

## akibat keputusan yang dibuat.
Masalah  akuntabilitas  bukanlah  masalah yang  sederhana.  Seperti  yang  disampaikan Denhardt  (2013:119)  para  pelayan  publik  harus lebih  penuh  perhatian  ketimbang  pasar;  mereka juga harus mengindahkan hukum dan hukum tata Negara,  nilai  komunitas,  norma-norma  politik, tandar  professional,  dan  kepentingan  warga Negara. Dalam layanan public baru yang digagas oleh  Denhardt  akuntabilitas  didefinisikan  secara luas meliputi sederetan tanggung jawab profesiona, legal, politis, dan demokratis. Dimana cita-cita kewarganegaraan dan kepentingan public berada  di  titik  sentral.  Dikatakan  pula  bahasan mengenai  akuntabilitas  dalam  layanan  publik adalah  soal  yang  kompleks,  yang  melibatkan norma-norma  dan  tanggung  jawab  yang  bersaing dalam  sebuah  jaringan  rumit  dari  control eksternal;  standar  professional;  pilihan  warga Negara;  isu-isu  moral,  hukum  public,  dan  pada akhirnya kepentingan publik.
Kemudian  Adisasmita  (2011:78-  79) mengatakan  akuntabilitas  merupakan  sikap dan  watak  kehidupan  manusia  yang  dapat dilihat dari dua sisi, yakni :
a. Akuntabilitas internal seseroang. Akuntabilitas meruapakan pertanggung jawaban  orang  tersebut  kepada  tuhannya. Akuntabilitas semacam ini meliputi pertanggung  jawaban  diri  sendiri  mengenai segala  sesuatu  yang  dijalankannya,  hanya diketahui  dan  dipahami  oleh  dirinya  sendiri. Akuntabilitas  interal  ini  disebut  juga akuntabilitas spiritual.  Itulah  sebabnya mengapa  seseorang  aparat  pemerintahan dapat  melaksanakan  pekerjaanya  dengan hasil  yang  berbeda  dengan  orang  lain padahal  uraian  tugas  pokok  dan  fungsinya telah ditetapkan secara jelas dan rinci.
b. Akuntabilitas eksternal seseroang. Akuntabilitas aparat pemerintah kepada lingkungannya, baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan
masyarakat.  Kegagalan  seseorang  memenuhi akuntabilitas eksternal mencukup pemborosan
waktu,  pemborosan  sumber  dana  dan sumber-sumber
daya pemerintah,
kewenangan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## Responsibility As Cause
Tanggung jawab di anggap sebagai sebab (cause).
Tanggung
jawab merupakan sebab/akibat  dari  tindakan  yang  diambil.  Jenis pertanggungjaawaban  ini  muncul  bila  orang mengatakan  bahwa  suatu  lembaga  diharuskan untuk  mempertanggung  jawabkan  jalannya  suatu urusan  (the  conduct  of  some  affairs).  Misalnya Jika  Sekretaris  Negara  bertanggung  jawab  atas pelaksanaan  urusan  luar  negeri,  dapat  dipahami juga  bahwa  Sekretaris  Negara  memiliki  andil, penyebab  keberhasilan  atau  kegagalan  terhadap urusan  pelaksanaan  luar  negeri  atau  seorang Mentri  membuat  kesalahan  dalam  pengambilan keputusan
berdasarkan informasi dari bawahannya.  Bawahan  memberikan  kontribusi terhadap kesalahan
dalam pengambilan keputusan. ini merupakan contoh tanggung jawab kausal  eksplisit  karena  bawahan  sadar  akan kontribusinya terhadap kesalahan tersebut.
Menurut Herbert  J.  Spiro (1969), tanggung jawab kausal eksplisit terdiri dari empat elemen, yaitu: sumber daya ( resources ), pengetahuan  ( knowledge ),  pilihan  ( choice ),  dan tujuan ( purpose )  Keempat  unsur ini harus ada di dalam mempertanggung jawabkan urusan publik. Bila salah satu/lebih dari unsur tersebut tidak ada, tanggung  jawab  tersebut  dikatakan  sebagai tanggung  jawab  kausal  implisit.  Sedangkan pertanggung  jawaban  kausal  implisit  adalah landasan  pokok  bagi  pelaksanaan  atau  urusan, misalnya  kebijakan  (virtue),  atau  kesejahteraan (welfare) buat sesama.
Sebut  saja  misalnya  mentri  luar  negeri, tidak  hanya  memiliki  kapasitas,  tapi  juga  paksaan, untuk  membuat  keputusan  mengenai  hubungan dengan  negara  lain.  Dia  harus  menentukan  pilihan aktiftas  berdasarkan  situasi  sebuah  kawasan. Sekretaris juga memiliki beberapa pengetahuan
sebelumnya  atas  konsekuensi  dari  keputusannya, baik  untuk  dirinya  sendiri  dan  orang  lain. Terakhir, ia memiliki kapasitas untuk mengumpulkan  tujuan,  komitmen,  atau  resolusi dalam mengejar tujuan yang ingin dia capai.
Tanggung  jawab  kausal  adalah  implisit sejauh  bahwa  salah  satu  atau  lebih  dari  empat elemen  tersebut  kurang.  Ketika  sseseorang dipaksa  di  bawah  todongan  senjata  untuk mencambuk  seseorang  yang  lain,  kapasitas seseorang  tersebut  yaitu,  untuk  memilih, melakukan  atau  tidak  melakukan  hal  ini,  atau tentang  metode  tertentu  untuk  cambukan, sangat dibatasi oleh paksaan dari luar.
Jika fungsi tanggung jawab adalah  untuk melestarikan keseimbangan dari sebuah kesadaran sosial, maka perlu keseimbangan yang adil  antara  akuntabilitas  dan  tanggung  jawab kausal.  Kita  tidak  ingin  menahan  orang  yang bertanggung  jawab  untuk  sesuatu  yang  ia  tidak memberikan  kontribusi  kausal.  Kita  tidak  ingin akuntabilitasnya  lebih  besar  daripada  tingkat kontribusinya.  Kita  ingin  memungkinkan  dia untuk  menjadi  secara  kausal  bertanggung  jawab atas semua keputusan, dimana ia akan dinyatakan secara eksplisit dengan mengorbankan akuntabilitasnya  implisit  nya.  Kita  ingin  dia berada  dalam  situasi  suara  tanggung  jawab,  di mana  kausal  tanggung  jawab  berdiri  dalam keseimbangan yang adil dengan akuntabilitasnya.
Tanggung  jawab  sebagai  sebab  adalah perlu  dipihamai  oleh  aparat  pemerintahan, dimana  pada  mulanya  berawal  dari  pemikiran mengenai
kebebasan kehendak
manusia/administrator
pemeirntahan untuk
berbuat  sesuatu,  karana  adanya  unsur  kehendak bebas  dilakukan  oleh  manusia  yang  bisa  saja merugikan  orang  lain,  maka  tanggung  jawab berkaiatan  dengan  sebab  musabab  perlu  menjadi rujukan  dalam  memberikan  pelayanan  yang bertanggung jawab oleh aparat pemerintahan.
Tugas-tugas  yang  harus  dilaksanakan  oleh para  aparat  pemerintahan  menyangkut  bangsa, negara, dan masyarakat, sangatt wajar jika lingkup
ptanggung  jawab  yang  mesti  dipenuhi  juga sangat  luas.  Mereka  harus  menyadari  bahwa selain  tugas-tugas  keseharian  yang  sifatnya teknis-prosedural,  ada  banyak  makna  lain yang berkenan dengan kedudukannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
Herbert  J.  Spiro (1969)  salah  satu  cara memahaminya  adalah  dengan  memperhatikan penggunaannya baik oleh  akademisi  maupun orang awam,  sehingga  dapat  diketahui  makna  umumnya, serta  diketahui  titik  kesamaan  pengertian  kata tersebut  ketika  digunakan  dalam  konteks  yang beragam.  Begitu  juga  dalam  ilmu  pemerintahan, konsep tangungjawan  tidak dibatasi oleh pemikiran ahli  tata  negara,  administrasi  negara,  ahli  hukum dan  ahli  politik,  disiplin  harus  mendasarkan  diri pada  pendekatan  lintas  disiplin  demi  mendapatkan pemahaman yang tepat tentang konsep pemerintahan yang bertanggung jawab.

## C. Penutup
Pelayanan  yang  bertanggung  jawab diartikan  sebagai  pelayanan  yang  diberikan  oleh aparat  pemerintahan  sesuai  dengan  yang  dicita- citakan  oleh  warga  Negara,  mengemban  setiap amanah yang menunjukkan eksistensi dari Negara dan  pemerintahan  yang  diberikan  kewenangan atau  legitimasi.  Pelayanan  yang  bertanggung jawab  oleh  aparat  pemerintah  juga  merupakan kesadaran  akan  tingkah  laku  dan  perbuatan  yang diwujudkan  sehingaa  membentuk  pemerintahan yang  beradab  dan  menciptkakan  masarakat  yang manusiawi dalam
maksud mencapai kesejahteraan masyarakat.
Ada beberapa alasan, mengapa pelayanan yang  bertanggung  jawab  masih  jauh  dari  yang dicita-citakan  warga  Negara,  yakni; Pertama, rendahnya  komitmen  aparat  pemerintah  sebagai pelayan. Kedua, dalam  menjalankan  kegiatan melayani warganegara, aparatur pemerintah lebih megandalkan kewenangan
dari pada tanggungjawanya  sebagi  pelayan  yang  diserahi kewenangan. Ketiga, dalam  aktivitasnya,  aparat pemrintah sering kali terjebak pada pandangan
individual  yakni  mengutamakan  pandangan  dan keinginannya sendiri atau birokarsi tanpa melihat taggungjawab  yang  diberikan  kepadanya  sebagai pelayan. Keempat, penyelenggaraan pemerintahan  yang  tidak  demokratis,  ketentuan- ketentuan yang telah disepakati bersama dianggap hanya sebatas aturan di meja kerja saja, tanpa rasa tanggung  jawab  yang  tinggi  untuk  menjalankan ketentan-ketentuan tersebut.
Maka  dari  pembahasan  yang  sudah dilakukan  bahwa  kita  tidak  cukup  menuntut tanggungjawab itu hanya dengan hukum dan aturan yang  berlaku,  karna  terkadang  kodifikasi  aturan tersebut  tidak  mampu  menampung  masalah-maslah kemasyarakatan yang begitu luas. Membangun atau menciptakan  pelayanan  yang  bertanggung  jawab dari aparat pemerintahan/administrator pemerintahan  diperlukan  pembaharuan  pola  pikir aparat pemerintahan dari mementingkan diri sendiri, kelompok  dan  budaya  minta  dilayani  ke  arah tanggungjawan sebagai pelayan masyarakat, dengan memahami tanggung  jawab sebagai obligation, accountability  dan  cause . Taggungjawan  itu  harus menjadi pegangan bagi aparat pemerintahan.
Memperkuat  perubahan  pola  piker  aparat pemerintahan  /administrator  pemerintahan  tidak hanya  datang  dan  diminta  dari  diri  individu penyelenggara pemerintahan semata, namun juga diperlukan  sistem  yang  bekerja  didalamnya, seperti  yang  telah  disampaikan  Wasistiono (2003:41-42) mengatakan diperlukan membangun dengan  memberikan  kurikulum  pendidikan  dan pelatihan  bagi  aparatur  pemerintahan  pada berbagai  jenis  dan  jenjang.  pengetahuan  dan pemahaman  (pola  pikir)  aparat  pemerintahan akan pelayanan yang bertanggug jawab diharapkan mampu merubah pola-pola pelayanan yang selama ini tidak menguntugkan masyarakat. Paling  tidak  ini  sebagai  upaya  yang  bisa dilakukan  untuk  memperbaiki  pelayanan  publik yang sedang menjadi perhatian saat ini.

## D. Daftar Pustaka
Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu,
Yogyakarta.
Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2009. Politik Islam. Griya Ilmu, Jakarta.
Denhardt and Robert B. Denhardt. 2007. The New Public Service: Serving, not Steering. Expanded Edition. Armonk,
New York.
Gaffar, Afan. 1999. Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.
Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik
: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasi. Gava Media, Yogyakarta
Kumorotomo, Wahyudi. 2014. Etika Administrasi Negara. Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
Nddara, Taliziduhu. 2009. Kybernologi & Kepamongperajaan. Sirao Credentia Center, Tanggerang
Spiro, Herbert J. 1969. Responsibility In Government: Theory and Practice. Van Nostrand Reinhold Company, New York.
Rasyid,  Muhammad  Riyas.  1996. Makna Pemerintahan:  Tinjauan  Dari  Segi
Etika dan Kepemimpinan. Yarsif Watampone, Jakarta.
Wasistiono,  Sadu.  2003. Kapita  Selekta Manajemen  Pemerintahan  Daerah. Fokusmedia, Bandung