Januari 2022 Vol. 3 No. 1

## Lelang  Benda  Jaminan  Hak  Tanggungan  Akibat  Wanprestasi  Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam

## Putriana, Azman
Univerita Islam Negeri Alauddin Makassar putryanaaa@gmail.com

## ABSTRAK
Pokok  masalah  pada  penelitian  ini  yaitu  terkait  adanya  permasalahan  mengenai  lelang  benda jaminan hak tanggungan akibat wanprestasi yang terjadi di masyarakat sehingga perlu diketahui bagaimana Hukum Nasional dan Hukum Islam memandang hal tersebut. Pokok masalah tersebut selanjutnya di breakdown ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1.) Bagaimana  menentukan  benda  yang dapat dijadikan  jaminan  hak  tanggungan.?  (2)  Bagaimana proses  lelangan  benda  jaminan  hak  tanggungan  perspektif  hukum  Nasional.?  (3)  Bagaimana proses lelangan benda jaminan hak tanggungan perspektif hukum Islam.? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  penelitian kepustakaan ( Library Reasearch ). Pendekatan yang  digunakan  yaitu  deskriptif-komparatif.  Teknik  dalam  menganalisis  data  secara  deduktif, yaitu  pola  kajian  yang  dibahas  dan  dikaji  tersebut  bersifat  umum-khusus.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa benda yang dapat dijadikan jaminan hak tanggungan antara lain: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah negara. Lelang benda jaminan hak tanggungan perspektif hukum Nasional yaitu Undang-Undang telah menjamin kepastian hukum bagi  pembeli  lelang  yang  secara  jelas  dinyatakan  dalam  Vendu  Reglement,  HIR,  serta  PMK Nomor  106/PMK.06/2013  Tentang  Perubahan  Atas  PMK  Nomor  93/PMK.06/  2010  dan  PMK Nomor 93/PMK.06/2010, kemudian direvisi lagi dengan dibuatnya Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sedangkan lelang benda jaminan hak tanggungan perspektif hukum Islam yaitu jual beli lelang ( muzayyadah ) dalam hukum Islam adalah  mubah  yaitu  kesepakatan  ulama  tentang  bolehnya  jual-beli  secara  lelang  bahkan  telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Implikasi dari penelitian ini bahwa lelang sebagai alternatif cara penjualan barang merupakan sistem  penjualan yang cukup lama  telah  dikenal.  Sementara  itu,  lelang  di  Indonesia  mulai  dikenal  sejak  tahun  1908  dengan dikeluarkannya  Vendu  Reglement  (peraturan  lelang staatsblad Tahun  1908  Nomor  189 sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan staatsblad Tahun  1940  Nomor  56).  Sesuai  dengan perkembangan dalam pelaksanaan lelang maka diterbitkan keputusan menteri keuangan maupun keputusan Dirjen Piutang dan Lelang Negara.
Kata kunci: Lelang; Wanprestasi; Hukum Nasional; Hukum Islam

## Abstract
The main problem in this research is related to the existence of problems regarding the auction of mortgage guarantee objects due to defaults that occur in the community so it is necessary to know how National Law and Islamic Law view this matter. The main problem is then broken down into several  sub-problems  or  research  questions,  namely:  1.)  How  to  determine  objects  that  can  be used as collateral for mortgages? (2) How is the auction process for mortgage guarantees from a national  legal  perspective?  (3)  What  is  the  process  of  auctioning  mortgage  collateral  from  an Islamic legal perspective? The type of research used in this research is library research (Library Research).  The  approach  used  is  descriptive-comparative.  Techniques  in  analyzing  data deductively, namely the pattern of studies discussed and studied are general-specific. The results of  this  study  indicate  that  objects  that  can  be  used  as  collateral  for  mortgage  rights  include: property rights, use rights, building rights, and use rights on state land. Auction of collateral rights from a national legal perspective, namely the Act has guaranteed legal certainty for auction buyers which  is  clearly  stated  in  the  Vendu  Reglement,  HIR,  and  PMK  Number  106/PMK.06/2013 concerning  Amendments  to  PMK  Number  93/PMK.06/  2010  and  PMK  No.  93/PMK.06/2010, then  revised  again  with  the Minister  of  Finance  Regulation  No.  213/PMK.06/2020  concerning Auction  Implementation  Guidelines.  Meanwhile,  the  auction  of  collateral  objects  from  the perspective of Islamic law, namely buying and selling auctions (muzayyadah) in Islamic law is permissible,  namely  the  agreement  of  scholars  about  the  permission  of  buying  and  selling  by auction  and  has  even  become  a  prevailing  custom  in  the  Muslim  market  in  the  past.  The
implication of this research is that auction as an alternative way of selling goods is a sales system that has been known for a long time. Meanwhile, auctions in Indonesia have been known since 1908 with the issuance of the Vendu Reglement (Statusblad Auction Rules of 1908 Number 189 as  amended  by  Staatsblad  of  1940  Number  56).  In  accordance  with  developments  in  the implementation of the auction, a decree of the minister of finance and a decision of the Director General of Receivables and State Auctions shall be issued. Keywords: Auction, Default, National Law, Islamic Law

## Pendahuluan
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  kegiatan  ekonomi  sangat  berpengaruh  dalam memenuhi  kehidupan  manusia,  sebagaimana  perekonomian  sebagai  salah  satu  kehidupan negara  yang  kokoh  dan  menjamin  kesejahteraan  masyarakat. 1 Untuk  itu  Allah  memberi inspirasi  kepada  mereka  untuk  mengadakan  penukaran  dan  semuanya  dan  semua  yang bermanfaat  dengan  metode  jual  beli  dan  sesuai  dengan  cara  perhitungan  sehingga  hidup manusia dapat diberi dengan lurus dan mekanisme hidup berjalan baik. 2
Dengan  berkembangnya  teknologi  telah  mendorong  masyarakat  untuk  mengadakan spesialisasi  produksi,  dalam  tingkatan  tersebut  masyarakat  tidak  lagi  memproduksi  untuk dirinya sendiri melainkan memproduksi untuk pasar. 3 Dalam hal ini muncul peranan jual beli atau  perdagangan. 4 Jual  beli  secara  umum  yaitu  suatu  perjanjian  antara  kedua  belah  pihak mengatakan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan langsung atau dapat pula dilakukan dengan lelang, jual beli tersebut dengan cara sistem lelang dalam  fikih disebut Muzayyadah . 5
Muzayyadah yaitu  salah  satu  jenis  jual  beli  dimana  penjual  menawarkan  barang dagangannya di tempat keramaian kemudian pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi  sampai  pada  harga  yang  paling  tinggi  dari  salah  satu  pembeli  namun  terjadilah  suatu akad  dan  pembeli  tersebut  mengambil  barang  dari  penjual  tersebut.  jenis  lelang  dibedakan berdasarkan atas barang yang di jual dan penjual hubungannya dengan barang yang akan di lelang tersebut, sifat lelang ditinjau dari sudut atas barang lelang yang dibedakan antara lain lelang eksekusi, non eksekusi suka rela dan non eksekusi wajib. 6
Ada  dua  cara  yang  digunakan  dalam  sistem  lelang  adalah  lelang  terbuka  dan  lelang tertutup. 7 Lelang  tertutup  yaitu  lelang  yang  dilakukan  dimana  peminat  menawarkan  harga untuk properti yang di minati di dalam amplop tertutup dan dirahasiakan, dalam sistem lelang tertutup  penawaran  harga  yang  tertinggi  tidak  diketahui.  pemenang  baru  diketahui  setelah proses penawaran dilakukan dan hasilnya di umumkan. Sedangkan lelang terbuka yaitu lelang yang dilakukan oleh balai lelang. 8
1 Muhammad  Majdy  Amiruddin,  Nasrullah  bin  Sapa,  and  Abdul  Syatar,  “Uncovering  Wasathiyah  Values  on Sharia Banking,” Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah 4, no. 2 (2020): 15–28, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v4i2.14676 UNCOVERING.
2 Sumbrotul, Malika, Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam . Skripsi IAIN Walisongo, (Semarang: 2012), h.2.
3 Muammar  Bakry  et  al.,  “How  to  Attract  Millennials ?  Indonesian  Sharia  Banking  Opportunities,” WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS
18
(2021): 376–85,
https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.38.
4 A.M. Syaefuddin, Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi (Jakarta: Dirjen Lembaga Islam Depag RI, 1997), h. 93.
5 Imam A sh-San’ani, Subulus Salam: Juz 3 (Birut: Darul Kurub Al-Ilmiah, 1995), h.23.
6 Sumbrotul, Malika, Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam . Skripsi IAIN Walisongo, h.3.
7 Muammar Bakry et al., “ABSORPTION OF MODERATION VALUE IN THE FATWA FLEXIBILITY; CASE ON HANDLING A COVID-19 CORPSE,” Istinbath; Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 20, no. 1 (2021): 119– 32, http://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/324.
8 Blonto  Interisti, Lelang  Terbuka dan Tertutup Rumah  BTN , Situs Dikutip dari http://rumah btn.blogspot.com (Diakses pada Kamis, 25 Maret 2021).
Materi Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah dalam praktik menimbulkan masalah. Salah satu penyebabnya  karena  materi  UU  Hak  Tanggungan  sendiri  terkesan  saling  bertentangan. Berdasarkan  Pasal  20  Undang-  Undang  No.  4  Tahun  1996,  pada  prinsipnya  ada  tiga  cara eksekusi  hak  tanggungan.  Pertama,  eksekusi  berdasarkan  janji  untuk  menjual  objek  hak tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri.  Kedua,  eksekusi  berdasarkan  titel  eksekutorial  yang terdapat  dalam  sertifikat  hak  tanggungan.  Ketiga,  eksekusi  melalui  penjualan  objek  hak tanggungan  dilaksanakan  dibawah  tangan  berdasarkan  yang  dibuat  antara  pembeli  dan pemegang hak tanggungan.
Jaminan dalam Hukum Islam untuk jaminan Kebendaan disebut dengan al-rahn secara etimologi,  kata al-rahn berarti  tetap,  kekal,  dan  jaminan.  akad al-rahn dalam  istilah  hukum positif  tersebut  dengan  barang  jaminan/agunan. Sedangkan  menurut  istilah  ar-rahn  adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.
Barang  jaminan  itu  telah  dikuasai  oleh  pemberi  utang,  maka  akad ar-rahn bersifat mengikat  bagi  kedua  belah  pihak.  Oleh  sebab  itu,  utang  itu  terkait  dengan  barang  jaminan, apabila  utang  tidak  dapat  dilunasi,  barang  jaminan  dapat  dijual  dan  utang  dibayar.  Apabila dalam  penjualan  barang  jaminan  itu  ada  kelebihan,  maka  wajib  dikembalikan  kepada pemiliknya.
Permasalahan  yang  kemudian  timbul  adalah  mengenai  eksekusi  hak  tanggungan, dimana  dalam  praktik  sekarang  melalui  eksekusi  berdasarkan  Pasal  6  UUHT.  Kadang  kala jaminan yang telah dilelang dan telah memiliki pemenang lelang kemudian pihak pemenang lelang akan mengambil jaminan tersebut, namun mendapat perlawanan dari pihak debitur yang tidak  mau  menyerahkan  jaminan  nya,  bilamana  debitur  mengajukan  gugatan,  maka  pada umumnya pihak pengadilan akan menerima gugatan penggugat dan memproses seperti hukum acara biasa. Ini tentu merugikan para pihak yang terikat, selain membutuhkan waktu yang lama juga biaya yang cukup besar dan lebih bahayanya lagi apabila gugatan penggugat dikabulkan maka hak dari pembeli atau pemenang lelang akan hilang dan jaminan debitur akan kembali seperti semula. Itulah mengapa peneliti mengangkat judul ini karena banyaknya permasalahan mengenai lelang benda jaminan hak tanggungan akibat wanprestasi yang terjadi di masyarakat sehingga  perlu  diketahui  bagaimana  Hukum  Nasional  dan  Hukum  Islam  memandang  hal tersebut.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskripsi  kualitatif.  penelitian  deskripsi  yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat, karakteristik, atau faktor tertentu. Di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( low in books ) atau sebagai kaidah yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. 9

## Landasan Teori
Tinjauan Umum Lelang 1. Pengertian Lelang
Lelang menurut istilah merupakan penjualan barang jaminan yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan melakukan penawaran secara lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. 10
Lebih  jelasnya lelang dapat  berupa penawaran barang tertentu  kepada penawar yang
9 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Cet. VII: Jakarta; Sinar Grafika, 2016), h. 10.
10 Rachmdi Usman, Hukum Lelang (Jakarta; Sinar Grafika, 2017), h.19.
pada mulanya membuka lelang dengan harga terendah sampai semakin meningkat dan akan diberikan kepada calon pembeli dengan harga yang tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda ( Duch auction ) disebut (lelang naik) yang biasa di lakukan di pegadaian konven sional, lelang seperti ini yang masih menjadi perdebatan apakah sesuai syariah atau tidak, karena ada indikasi persetujuan pada penawar pertama yang menyetujui tawaran penjual. 11
Secara umum lelang adalah penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga  secara  lisan  atau  tertulis  melalui  usaha  mengumpulkan  para  peminta/pesrta  dan  harus dipimpin pejabat lelang (VR SIB 1908 Pasal 1). Dari definisi lelang tersebut ada 4 unsur lelang yang dipenhui, yaitu:
a. Lelang adalah suatu cara penjualan yang dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan;
b. Dilakukan di depan umum yaitu dengan cara mengumumkannya untuk mengumpulkan peminta/peserta lelang;
c. Dilaksanakan dengan cara penawaran harga yang khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang bersifat kompetitif;
d. Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang. 12
2. Dasar Hukum Lelang
Dasar  hukum  lelang  di  Indonesia  dapat  dipisahkan  menjadi  ketentuan  khusus  dan ketentuan umum. Ketentuan yang khusus adalah :
a. Peraturan leang/ Vendu Reglemnt (Stbl. 1908 No. 189)
b. Intruksi Lelang/ Vendu Insturctie (Stbl. 1908 No. 190)
c. Peraturan Pemungutan Bea Lelang untuk Pelelangan dna Penjualan Umum (Stbl 1949 No. 390).
Sedangkan  peraturan  pelaksanaannya  terakhir  diatur  dengan  keputusan  Menteri Keuangan, yaitu:
a. Peraturan  menteri  keuangan  Nomor:  40/PMK.07/2006  tentang  Petunjuk  Pelaksana Lelang;
b. Peraturan Menteri Keuangan nomor: 41/PMK.07/2006 tentang Pejabat lelang Kelas I;
c. Peraturan Menteri Keuangan nomor: 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang;
d. Peraturan Menteri Keuangan nomor: 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat lelang Kelas II;
e. Keputusan  Direktur  Jenderal  Piutang  dan  Lelang  Negara  nomor:  KEP-02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang;
f. Keputusan  Direktur  Jenderal  Piutang  dan  Lelang  Negara  nomor:  KEP-01/PL/2006 tentang Pedoman Administasi Perkantoran dan Pelaporan Kantor Pejabat Lelang Kelas II.
3. Jenis-jenis Lelang
Jenis  lelang  berbeda  satu  sama  lain  sesuai  dengan  kategorinya,  namun  secara  garis besar, jenis lelang dapat di kelompokkan sebagai berikut:
a. Lelang Eksekusi
1) Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah pelayanan lelang yang diberikan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/ Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam rangka proses penyelesaian pengurusan piutang negara atas barang jaminan/sitaan  milik  penanggung  hutang  yang  tidak  membayar  hutangnya  kepada  negara berdasarkan UU No. 49 tahun 1960 Tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara. Lelang benda yang  berasal  dari  sitaan  yang  dilakukan  oleh  BUPN  yaitu  hasil  lelang  dari  benda-  benda
11 Abdul Ghofyr Anshori, Gadai Syariah Di Indonesia (Yokyakarta; GMUP, 2011), h. 123.
12 Wildan Suyuthi Musthofa, Praktek Kejurusitaan Pengadilan (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000), h. 391
jaminan  si  debitur  kepada  badan  pemerintah  atau  kepada  BUMN  atau  kepada  BUMD,  dan sebagainya.
2) Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri
Lelang eksekusi Pengadilan Negeri (PN)/ Pengadilan Agama (PA) adalah lelang yang diminta  oleh  panitera  PN/PA  untuk  melaksanakan  keputusan  hakim  pengadilan  yang  telah berkekuatan  pasti,  khususnya  dalam  rangka  perdata,  termasuk  lelang  hak  tanggungan,  yang oleh pemegang hak tanggungan telah diminta fiat (persetujuan resmi) eksekusi kepada ketua pengadilan. 13
3) Lelang Eksekusi Pajak (Pajak Pemerintah Pusat/Daerah)
Lelang sita pajak adalah lelang atas sitaan pajak sebagai tindak lanjut penagihan piutang pajak  terhadap  negara  baik  pajak  pusat  maupun  pajak  daerah.  Dasar  hukum  dari  pelaksaan lelang ini adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Dalam praktek, lelang sita pajak lebih sering semacam shock therapy bagi para wajib pajak, agar mereka segera membayar pajak tunggakan yang terhutang. Lelang dari benda sitaan pajak, yaitu harta kekayaaan wajib pajak yang disita oleh juru sita pajak, kemudian dilelang, hasilnya  digunakan  untuk  melunasi  pajak  yang  terutang  dan  disetor  dalam  kas  negara, sedangkan lebihnya harus dikembalikan kepada wajib pajak. Lelang eksekusi pajak ini tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penanggung pajak. 14

## 4) Lelang Eksekusi Harta Pailit
Lelang eksekusi harta pailit adalah Lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang kelas I atas  perintah  putusan  Pengadilan  Niaga  yang  dinyatakan  Pailit,  dalam  hal  adanya  gugatan terhadap  suatu  Badan  Hukum  (termasuk  Perseroan)  dimana  debitur  tidak  dapat  membayar utang-utangnya terhadap kreditur.
5) Lelang Eksekusi Barang temuan, sitaan, dan rampasan kejaksaan/penyidik Lelang barang temuan adalah barang-barang yang ditemukan oleh penyidik dan telah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Barang temuan  kebanyakan  berupa  hasil  hutan  yang  disita  oleh  penyidik  tetapi  tidak  ditemukan tersangkanya  dan  telah  diumumkan  secara  patut,  tetapi  tidak  ada  yang  mengaku  sebagai pemiliknya.  Lelang  barang  sitaan  adalah  lelang  terhadap  barang-barang  yang  disita  sebagai barang bukti sitaan perkara pidana yang karena pertimbangan sifatnya cepat rusak, busuk, dan berbahaya atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, dijual mendahului keputusan pengadilan berdasarkan pasal 45 Kitab Undang-Undang Acara Pidana setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan tempat perkara berlangsung. Uang hasil lelang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara.  Lelang  barang  rampasan  adalah  Lelang  benda  yang  berasal  dari  rampasan  suatu perkara pidana dan lelang benda rampasan itu hasilnya disetorkan pada kas negara sebagai hasil penerimaan APBN.
6) Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia
Lelang  eksekusi  jaminan  fidusia  adalah  lelang  terhadap  objek  fidusia  karena  debitor cedera  janji  atau  wanprestasi,  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal ini kreditor tidak perlu meminta fiat (persetujuan resmi)  eksekusi  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri  apabila  akan  menjual  secara  lelang  barang jaminan kredit yang diikat fidusia, jika debitor cedera janji atau wanprestasi. 15
7) Lelang Eksekusi Barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Lelang eksekusi barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (barang tak bertuan) dapat diadakan terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara dan
13 Purnama T. Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 57.
14 6Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Formal (Yokyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 138.
15 Purnama T. Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang , h. 60.
barang yang menjadi milik Negara yang merupakan pengelompokan menurut Direktorat Bea dan  Cukai.  Lelang  barang  tak  bertuan  dimaksudkan  untuk  menyebut  lelang  yang  dilakukan terhadap barang yang dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dibayar bea masuknya.
b. Lelang Non-Eksekusi Wajib
Merupakan  lelang  barang  inventaris  instansi  pemerintah  pusat/daerah  dalam  rangka penghapusan  barang  milik/dikuasai  negara  yang  dilaksanakan  atas  permintaan  pihak  yang menguasai atau memiliki suatu barang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan harus dijual secara lelang. Barang yang dimiliki negara adalah barang yang pengadaannya bersumber dari  dana  yang  berasal  dari  APBN,  APBD,  serta  sumber-sumber  lainnya  atau  barang  yang nyata-nyata dimiliki negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 16 c. Lelang Non-Eksekusi Sukarela
1) Lelang Sukarela Barang Milik Swasta
Lelang  sukarela/swasta  adalah  jenis  pelayanan  lelang  atas  permohonan  masyarakat secara  sukarela.  Jenis  pelayanan  ini  sedang  dikembangkan  untuk  dapat  bersaing  dengan berbagai bentuk jual beli individual/ jual beli biasa yang dikenal di masyarakat. Lelang sukarela yang  saat  ini  sudah  berjalan  antara  lain  lelang  barang  seni  seperti  carpet  dan  lukisan,  serta lelang sukarela yang diadakan Balai Lelang.
2) Lelang Sukarela aset BUMN/BUMD berbentuk Persero Pasal  37  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  tahun  1998  tentang  Perusahaan Perseroan  (Persero)  mengatur,  bagi  persero  tidak  berlaku  Instruksi  Presiden  Nomor  1970 tentang Penjualan dan/atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara, yang harus melalui Kantor Lelang. Dalam penjelasan Pasal 37 dinyatakan guna memberikan keleluasaan pada Persero dan Persero Terbuka dalam melaksakan usahanya, maka penjualan dan pengalihan barang yang dimiliki/dikuasai Negara, dinyatakan tidak berlaku. Persero tidak wajib  menjual  barangnya  melalui  lelang  atau  dapat  menjual  barang  asetnya  tanpa  melalui lelang. Jika persero memilih cara penjualan lelang, maka lelang tersebut termasuk jenis lelang sukarela. 17

## 4. Asas dalam Lelang
Secara  umum  dalam  pelelangan  juga  memiliki  asas  yang  harus  di  jalankan,  hal  ini sangat penting dalam pelaksanaan lelang agar tujuan dari pelelangan itu dapat terpenuhi dengan baik.  Asas  lelang  sendiri  juga  mencakup  beberapa  hal  yang  mana  merupakan  lingkup  dari lelang itu sendiri baik dari segi prosedurnya, perlindungan hukum bagi pelaksanaan lelang dan aspek  profesionalitas.  Secara  normatif  sebenarnya  tidak  ada  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  asas  lelang  itu  sendiri  namun,  apabila  dicermati  klausula  dalam  peraturan perundang-undangan di bidang lelang dapat ditemukan adanya asas lelang diantaranya:
a. Asas keterbukaan, menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana  lelang  dan  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  mengikuti  lelang sepanjang  tidak  dilarang  oleh  Undang-Undang.  Oleh  karena  itu,  setiap  pelaksanaan lelang  harus  didahului  dengan  pengumuman  lelang.  Asas  ini  juga  untuk  mencegah terjadinya  praktek  persaingan  usaha  tidak  sehat,  dan  tidak  memberikan  kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
b. Asas keadilan, mengandung pengertian bahwa proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi  rasa  keadilan  secara  proposional  bagi  setiap  pihak  yang  berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang kepada peserta lelang tertentu  atau  berpihak  hanya  pada  kepentingan  penjual.  Khusus  pada  pelaksanaan lelang  eksekusi  penjual  tidak  boleh  menentukan  nilai  limit  secara  sewenang-wenang
16 Purnama T. Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang , h. 61.
17 Purnama T. Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang , h. 62.
yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.
c. Asas Kepastian Hukum, menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang.  Setiap  pelaksanaan  lelang  di  buat  Risalah  Lelang  oleh  Pejabat  Lelang  yang merupakan akte otentik. Risalah lelang digunakan penjual/pemilik barang, pembeli dan Pejabat lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.
d. Asas  Efiensi  akan menjamin pelaksanaan lelang  dilakukan dengan cepat  dan dengan biaya  yang  relatif  murah  karena  lelang  dilakukan  pada  tempat  dan  waktu  yang  telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.
e. Asas Akuntabilitas. Menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan  kepada  semua  pihak  yang  berkepentingan. Pertanggungjawaban  Pejabat  Lelang  meliputi  administrasi  dan  pengelolaan  uang lelang. 18

## Tinjauan Umum tentang Jaminan
1. Pengertian Jaminan
Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu zekerheid atau cautie . Zekerheid atau cautie mencakup  secara  umum  cara-cara  kreditur  menjamin  dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan tangungan. Istilah tangungan dapat dibaca dalam Pasal 1 angka  23  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tangungan adalah :
“Jaminan  tambahan  diserahkan  nasabah  debitur  kepada  bank  dalam  rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah”. 19
2. Sumber Hukum Jaminan
Sistem  pengaturan  hukum  jaminan  adalah  sistem  tertutup  ( clossed system ),  yang diartikan dengan sistem tertutup adalah orang tidak dapat mengadakan hak-hak jaminan baru, selain  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang.  Sedangkan  sistem  pengaturan  hukum perjanjian  adalah  sistem  terbuka.  Sistem  terbuka  artinya  bahwa  orang  dapat  mengadakan perjanjian  mengenai  apapun  juga,  baik  yang  sudah  ada  aturannya  di  dalam  KUH  Perdata maupun yang tidak tercantum di dalam KUH Perdata. 20
Tempat pengaturan hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) tempat, yaitu (1) di dalam Buku II KUH Perdata dan (2) di luar KUH Perdata. Ketentuan hukum jaminan yang terdapat di dalam Buku II KUH Perdata merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dan diatur  di  dalam  Buku  II  KUH  Perdata,  seperti  gadai  (Pasal  1150-1161  KUH  Perdata)  dan hipotek (Pasal 1162 – 1232 KUH Perdata). Ketentuan hukum jaminan yang terdapat di luar KUH  Perdata  merupakan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  tersebar  di  luar  KUH  Perdata. Ketentuan-ketentuan hukum itu meliputi:
a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA;
b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
e. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. 21
Pembebanan hipotek hak atas tanah sudah tidak berlaku lagi, karena telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sedangkan hipotek atas kapal
18 Habib Adjie, Bahan Ajar Hukum Lelang , (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. (Surakarta,  2015), h. 24.
19 Ashibly, Buku Ajar Hukum Jaminan (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018), h. 15.
20 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia , h. 12-13.
21 Ashibly, Buku Ajar Hukum Jaminan , h. 9.
laut yang beratnya 20 m3 ke atas dan pesawat udara masih berlaku ketentuanketentuan yang terdapat di dalam KUH Perdata. 22
Sampai saat ini hukum jaminan di Indonesia masih bersifat dualisme, yakni disatu sisi diatur dengan produk hukum barat, yaitu jaminan atas benda bergerak berupa gadai yang diatur dalam KUH Perdata. Sementara hak jaminan lainnya atas benda bergerak yang dilakukan tanpa menguasai bendanya telah diatur dalam Undangundang Fidusia Nomor 42 tahun 1999. 23

## 3. Macam-macam Jaminan
Jaminan dapat  digolongkan menurut hukum  yang berlaku baik di  Indonesia maupun yang berlaku di luar negeri. Jenis jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :
a. Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan; dan
b. Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan.
Jaminan  kebendaan  mempunyai  ciri-ciri  “kebendaan”  dalam  arti  memberikan  hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perseorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi  hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat  orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. 24
Klasifikasi jaminan menurut tingkat marketabilitasnya (kemudahan dijual) ada 3 jenis, yaitu:
a. Jaminan utama Merupakan jaminan yang paling marketable atau sale lable (mudah diperjualbelikan). Misal secara umum tanah dan bangunan, tanah kosong di pusat kota, emas batangan. Deposito termasuk dalam kategori ini;
b. Jaminan Tambahan
Merupakan jaminan yang relatif lebih sulit untuk diperjualbelikan, yaitu mobil, tanah kosong yang kurang marketable, mesin industri, mesin lainnya.
c. Jaminan Pelengkap
Merupakan jaminan yang paling tidak marketable seperti stok barang, tagihan piutang dagang (giro-2, cek-2). Selain itu, personal guarantee dan coorporate guarantee masuk kedalam kategori jaminan pelengkap. 25

## 4. Syarat-Syarat dan Manfaat Benda Jaminan
Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda yang dapat dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan tersebut adalah:
a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
b. Tidak  melemahkan  potensi  (kekuatan)  si  pencari  kredit  untuk  melakukan  atau meneruskan usahanya;
c. Memberikan  kepastian  kepada  si  kreditur,  dalam  arti  bahwa  barang  jaminan  setiap waktu  tersedia  untuk  dieksekusi,  bila  perlu  dapat  mudah  diuangkan  untuk  melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit. 26
5. Sifat Perjanjian Jaminan Sifat  dari perjanjian jaminan adalah accesoir (tambahan). Perjanjian accesoir adalah perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utama/pokok, misalnya perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia. 27
22 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia , h. 12.
23 M.Khoidin, Hukum Jaminan: Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan (Surabaya, LBJ, 2017), h. 8-9
24 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia , h. 23.
25 Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), h. 83.
26 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia , h. 27-28.
27 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 68.
Keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat  dilepaskan dari adanya perjanjian pokok. Perjanjian  pokok  yang  mendahului  lahirnya  perjanjian  jaminan  umumnya  berupa  perjanjian kredit, perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian utang-piutang. Sebagai konsekuensi dari perjanjian  accesoir,  maka  keberadaan  perjanjian  jaminan  mempunyai  akibat-akibat  hukum sebagai berikut:
a. Adanya (timbulnya) bergantung pada perjanjian pokok;
b. Hapusnya juga bergantung pada perjanjian pokok;
c. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian ikutannya juga batal;
d. Perjanjian tambahan ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok. 28

## Tinjauan Umum tentang Hak Tanggungan

## 1. Pengertian Hak Tanggungan
Pengertian  hak  tanggungan  terdapat  dalam  Pasal  1  butir  1  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain  yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah  itu,  untuk  pelunasan  utang  tertentu,  yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.
2. Asas-asas Hak Tanggungan
Dalam Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah dikenal beberapa asas hak tanggungan. Asas-asas tersebut sebagai berikut:
a. Mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditur pemegang hak tanggungan;
b. Tidak dapat dibagi-bagi;
c. Hanya dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada;
d. Dapat dibebankan selain tanah juga berikut benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut;
e. Dapat dibebankan atas benda lain yang berkaitan dengan tanah yang baru akan ada dikemudian hari;
f. Sifat perjanjiannya adalah tambahan ( accesoir );
g. Dapat dijadikan jaminan untuk utang yang baru akan ada;
h. Dapat menjamin lebih dari satu utang;
i. Mengikuti objek dalam tangan siapapun objek itu berada;
j. Tidak dapat diletakkan sita oleh pengadilan;
k. Hanya dapat dibebankan atas tanah tertentu;
l. Wajib didaftarkan;
m. Pelaksanaan eksekusi mudah dan pasti;
n. Dapat dibebankan dengan disertai janji-janji tertentu. 29

## 3. Subjek dan Objek Hak Tanggungan
Subjek hak tanggungan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pengikatan hak  tanggungan  yaitu  pemberi  hak  tanggungan  dan  penerima  hak  tanggungan.  Pemberi  hak tanggungan  adalah  orang-orang  atau  badan  hukum  yang  mempunyai  kewenangan  untuk melakukan  perbuatan  hukum  terhadap  objek  hak  tanggungan.  Jadi  pemberi  hak  tanggungan adalah pemilik hak atas tanah atau pemilik hak tanah berikut bangunan yang ada diatas tanah itu.  Untuk  membuktikan  bahwa  orang  atau  badan  hukum  tersebut  sebagai  pemilik  hak  atas
28 M. Khoidin, Hukum Jaminan: Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan (Surabaya, LBJ, 2017), h. 37.
29 Ashibly, Buku Ajar Hukum Jaminan , h. 73-74.
tanah  maka  dapat  diketahui  dari  sertifikat  tanahnya.  Sedangkan  penerima  hak  tanggungan disebut juga pemegang hak tanggungan adalah orang-perorangan atau badanbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia sebagai pihak yang berpiutang.

## Tinjauan Umum Wanprestasi
1. Pengertian Wanprestasi Membicarakan “wanprestasi” atau “cidera janji” tidak bisa lepas dari masalah-masalah “pernyataan  lalai”  ( ingebrekke  stelling )  dan  kelalaian  ( vercium ).  Pengertian  yang  umum mengenai wanprestasi adalah, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan  tidak  menurut  selayaknya”.  Kalau  begitu  seseorang  debitur  atau  penanggung disebutkan  dan  berada  dalam  keadaan  wanprestasi  tidak  menurut  “sepatutnya  atau selayaknya”. 30
Prestasi  atau  dalam  hukum  kontrak  dikenal  juga  dalam  istilah  Inggris  sebagai performance adalah  pelaksanaan  dari  isi  kontrak  yang  telah  diperjanjikan  menurut  tata  cara yang telah disepakati bersama ( term and condition ). Macam-macam prestasi adalah yang diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Sedangkan, wanprestasi atau yang juga dikenal dengan cidera janji; default ; non-fulfillment ;  ataupun breach  of  contract adalah  suatu  kondisi  tidak dilaksanakannya  suatu  prestasi/  kewajiban  sebagaimana  mestinya  yang  telah  disepakati bersama – sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak.
Wanprestasi  dapat  terjadi  karena  kesengajaan;  kelalaian  ataupun  tanpa  kesalahan (kesangajaan dan/ kelalaian). Konsekwensi yuridis dari wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak  yang  dirugikan  dalam  kontrak  tersebut  untuk  menuntut  ganti  rugi  dari  pihak  yang melakukan wanprestasi. 31
2. Bentuk-bentuk ataupun model wanprestasi
a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.
Pada beberapa kondisi tertentu, seseorang yang telah tidak melaksanakan prestasi-nya sesuai  dengan  ketentuan  yang  dinyatakan  dalam  kontrak,  maka  pada  umumnya  (dengan beberapa  perkecualian)  tidak  dengan  sendirinya  dia  dianggap  telah  melakukan  wanprestasi. Apabila tidak telah ditentukan lain dalam kontrak atau undang-undang maka wanprestasinya di  debitur  resmi  terjadi  setelah  debitur  dinyatakan  lalai  oleh  kreditur,  yaitu  dikeluarkannya “akta lalai” oleh pihak kreditur. 32

## Hasil dan Pembahasan Analisis Benda Jaminan Hak Tanggungan dalam Hukum Nasional
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah  beserta  Benda-Benda  yang  berkaitan  dengan  Tanah,  pengikatan  objek  jaminan  utang berupa tanah sepenuhnya dilakukan melalui lembaga jaminan hak tanggungan. 33
Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan  Dengan Tanah. Objek hak tanggungan tersebut antara lain:
1. Hak Milik
30 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian (Cet. VIII; Bandung, Mandar Maju, 2000), h. 197-199.
31 Nanda  Amalia,  Ramziati,  dan  Tri  Widya  Kurniasari, Praktek  Kemahiran  Hukum  Perancangan  Kontrak (Lhoseumawe: Unimal Press, 2015), h. 50.
32 Nanda Amalia, Ramziati, dan Tri Widya Kurniasari, Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak , h. 51.
33 M.  Bahsan, Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada, 2010), h. 22.
Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria). Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan (Pasal 25 UUPA). Sedangkan Pasal 570 KUH Perdata memberikan pengertian Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan  leluasa,  dan  untuk  berbuat  bebas  terhadap  kebendaan  itu  dengan  kedaulatan sepenuhnya,  asal  tidak  bersalahan  dengan  undang-undang  atau  peraturan  umum  yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan  umum  berdasar  atas  ketentuan  undang-undang  dan  dengan  pembayaran  ganti rugi. 34

## 2. Hak Guna Usaha
Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 UUPA, guna perusahaan pertanian perikanan atau peternakan (Pasal 28 UUPA). Hak ini adalah hak yang khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan.
3. Hak Guna Bangunan
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (Pasal 35 UUPA).  Atas  permintaan  pemegang  hak  dan  dengan  mengingat  keperluan  serta  keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan (Pasal 39 UUPA).
4. Hak Pakai baik itu hak milik ataupun hak atas tanah negara
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai  langsung  oleh  Negara  atau  tanah  milik  orang  lain,  yang  memberi  wewenang  dan kewajiban  yang  ditentukan  dalam  keputusan  pemberiannya  oleh  pejabat  yang  berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa- menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini (Pasal 41 UUPA).

## Proses Lelang Benda Jaminan Hak Tanggungan Perspektif Hukum Nasional
Pada  dasarnya  para  nasabah  tidak  menginginkan  barang  jaminan  atau  benda-benda lainnya dilelang oleh pegadaian. 35 mereka tetap menginginkan supaya barang jaminan tidak dijual dan mereka tetap berharap supaya barang jaminan tidak dijual dan mereka tetap berharap supaya hutang-hutangnya dapat diperpanjang. Walaupun dari pihak pegadaian telah melakukan somasi  kepada  nasabah,  namun  mereka  tetap  tidak  melaksanakan  prestasinya  tepat  pada waktunya.
Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam perjanjian gadai dengan pihak Pegadaian:
a. Taksiran tinggi
Taksiran tinggi adalah taksiran yang melebihi dari kriteria/batas toleransi dari taksiran wajar,  baik  semata-mata  karena  kelalaian/kekeliruan  maupun  disengaja  oleh  KPK, dikategorikan sebagai taksiran tinggi. Pada saat  dilakukan penaksiran oleh pihak pegadaian, barang jaminan ditaksir dengan melebihi nilai dari taksiran yang sewajarnya, sehingga ketika
34 R.  Subekti,  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (Ed.  Revisi;  Jakarta:  Pradnya  Paramita, 1995), h. 171.
35 Muammar Bakry et al., “Strengthening the Cyber Terrorism Law Enforcement in Indonesia: Assimilation from Islamic  Jurisdiction,” International  Journal  of  Criminology  and  Sociology 10  (2021):  1267–1276, https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.146.
nasabah  tidak  mampu  membayar  hutangnya,  barang  jaminan  tersebut  dianggap  mampu membayar  hutangnya.  Namun  pada  kenyataannya  nasabah  tidak  mampu  membayar pinjamannya sehingga nasabah tersebut wanprestasi.
b. Penurunan Harga Emas
Akibat  adanya penurunan harga emas, nasabah tidak memenuhi  kewajibannya untuk melunasi  hutangnya  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan,  hal  ini  diakibatkan  oleh  pemikiran nasabah  yang  merasa  tidak  rugi  apabila  barang  jaminannya  dilelang.  Sebab  nasabah berpendapat  bahwa  besarnya  pinjaman  ditambah  sewa  modal  sudah  seimbang  dengan  nilai barang jaminannya. Dengan tidak memenuhi kewajibannya ini nasabah dikatakan wanprestasi.

## c. Nasabah susah dihubungi
Tidak ada itikad baik dari nasabah untuk membayar angsuran pinjaman atau melunasi pinjamannya,  sehingga  pada  saat  mendekati  jatuh  tempo  ketika  pihak  pegadaian  mencoba untuk mengkonfirmasi nasabah tersebut nasabah susah dihubungi. Karena tidak ada itikad baik tersebut hingga tanggal jatuh tempo maka pihak pegadaian melelang barang jaminan tersebut karena nasabahnya wanprestasi.
d. Barang jaminan masuk barang bermasalah
Barang jaminan yang digadaikan di pegadaian merupakan barang yang termasuk dalam barang jaminan bermasalah, sehingga nasabah dikatakan wanprestasi karena telah melanggar salah satu persyaratan untuk barang jaminan yang akan digadaikan.
e. Kondisi ekonomi nasabah
Karena kondisi ekonomi nasabah yang tidak memungkinkan untuk melunasi angsuran pinjaman  ataupun  melunasi  pinjamannya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  usaha  yang dikembangkannya tergantung pada harga pasar yang berlaku, sehingga nasabah tersebut hanya mampu  untuk  membayar  biaya  pengolahannya  dan  tidak  mampu  untuk  membayar pinjamannya ataupun disebabkan oleh usaha nasabah yang mengalami kerugian sehingga tidak dapat membayar uang pinjaman. Dengan demikian nasabah tersebut dikatakan wanprestasi.

## Analisis Benda Jaminan Hak Tanggungan dalam Islam
Jaminan dalam Hukum Islam untuk jaminan kebendaan disebut dengan Al-rahn secara etimologi,  kata al-rahn berarti  tetap,  kekal,  dan  jaminan. Akad  al-rahn dalam  istilah  hukum positif disebut  dengan barang jaminan. Sedangkan menurut  istilah al-rahn adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.
Sedangkan  menurut  istilah  syara’,  yang  dimaksud  dengan rahn adalah  menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. 36
Sistem Lelang Benda Jaminan Hak Tanggungan Perspektif Hukum Islam
1. Lelang Menurut Hukum Islam
Lelang ( auction ) menurut pengertian traksaksi muamalat kontemporer dikenal sebagai bentuk  penjualan  barang  di  depan  umum  kepada  penawar  tertinggi.  Lelang  dapat  berupa penawaran brang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. 37
Di  dalam  al-  Qur’an  tidak  ada  aturan  pasti  yang  mengatur  tentang  lelang,  tetapi berdasarkan  definisi  lelang  dapat  disamakan  ( diqiaskan )  dengan  jual-beli  dimana  ada  pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat
36 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), h. 88.
37 Adiwarman Karim, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 57.
yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli. Jual beli termasuk dalam Q.S al- Baqarah/2:275,
ُ لْث ِم ُ عْيَب ْ لا اَمَّنِا آْ ْو لا َ ق
ُْم  هُ َّ ن َ اِب َُكِل ٰذ ُ  ِ س َم ْ لا َُن ِم ُ ن ٰطْي َّ شلا ُ ه  طَّب َ خَتَي ُْي ِذ َّ لا ُ م ْو قَي اَم َ ك ا َّ ل ِا ُ َ ن ْو  م ْو قَي ا َ ل اوٰب ِ رلا ُ َ ن ْو ل ك ْ أَي َُنْي ِذ َّ ل َ ا َُداَع ُْن َم َو ُ ُُِ ٰ للّا ى َ ل ِا ُْٓ ه  ر ْم َ ا َو ُ َ ف َ ل َس ا َم ُ ه َ ل َ ف ُى ٰهَتْنا َ ف ُ هِ ب َّر ُْن ِ م ُ ة َظ ِع ْو َم ُ هَءۤا َج ُْن َم َ ف ُ اوٰب ِ رلا َُم َّر َح َو َُعْيَب ْ لا ُ ٰ للّا ُ َّ ل َح َ ا َو ُ اوٰب ِ رلا ُ َ ن ْو  دِل ٰخ ُا َهْيُِف ُْم  ه ُ ُُِرا َّنلا ُ ب ٰح ْص َ ا َُكِٕىٰۤلو ا َ ف
Terjemahnya:
“Orang-orang  yang  Makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan mereka  yang  demikian  itu,  adalah  disebabkan  mereka  berkata  (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba),  Maka  baginya  apa  yang  telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang  yang  kembali  (mengambil  riba),  Maka  orang  itu  adalah  penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.
Syariat Islam telah memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam lelang. Pedoman tersebut yaitu sebagai berikut: 38
a. Transaksi  dilakukan  oleh  pihak  yang  cakap  hukum  atas  dasar  saling  sukarela  ( an taradhin )
b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
c. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual
d. Kejelasan dan transparasi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
f. Kejelasan  dan  kepastian  harga  yang  disepakati  tanpa  berpotensi  menimbulkan perselisihan
g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran
Pihak  pegadaian  melakukan  pelelangan  harta  benda  yang  menjadi  jaminan  pinjaman bila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. pelelangan dimaksud, dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada nasabah paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya.
Adapun proses pelelangan barang jaminan adalah sebagai berikut:
a. Satu minggu sebelum pelelangan, diberitahukan kepada nasabah yang barangnya akan dilelang.
b. Ditetapkan  harga  emas  pegadaian  pada  saat  pelelangan,  dengan  margin  2%  untuk pembeli.
c. Harga  penawaran  yang  naik  oleh  banyak  orang  tidak  dibolehkan,  sehingga memungkinkan  nasabah  merugi  dikarenakan  dikuatirkan  pembeli  besepakat  untuk menurunkan harta pelelangan. Oleh karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan secara terbatas hanya memilih beberapa pembeli (3-4).
d. Hasil  pelelangan  akan  digunakan  untuk  biaya  penjualan  1%  dari  harga  jual,  biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya dikembalikan ke nasabah.
38 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia (Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h.139- 141.
e. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, dikembalikan kepada baitul mal yang terakreditasi.
Apabila  barang  yang  digadaikan  tidak  laku  dilelang  atau  terjual  dengan  harga  yang lebih  rendah  dari  pada  nilai  taksiran  yang  telah  dilakukan  pada  awal  pemberian  pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh perum pegadaian.

## Daftar Pustaka
Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005.
Adiwarman Karim, Fikih Ekonomi Keuangan Islam Jakarta: Darul Haq, 2008.
Amiruddin,  Muhammad  Majdy,  Nasrullah  bin  Sapa,  and  Abdul  Syatar.  “Uncovering Wasathiyah Values on Sharia Banking.” Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan
Syariah 4, no. 2 (2020): 15–28.
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v4i2.14676 UNCOVERING.
Ashibly, Buku Ajar Hukum Jaminan Bengkulu: MIH Unihaz, 2018.
Bahsan  M., Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia (Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 22.
Bakry, Muammar, Rahman Ambo Masse, Lukman Arake, Muhammad Majdy Amiruddin, Iain Parepare, and Abdul Syatar. “How to Attract Millennials ? Indonesian Sharia Banking Opportunities.” WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS 18 (2021): 376–85. https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.38.
Bakry,  Muammar,  Abdul  Syatar,  Achmad  Abubakar,  Chaerul  Risal,  Ahmad  Ahmad,  and Muhammad Majdy Amiruddin. “Strengthening the Cyber Terrorism Law Enforcement in  Indonesia:  Assimilation  from  Islamic  Jurisdiction.” International  Journal  of Criminology and
Sociology 10 (2021): 1267–1276.
https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.146.
Bakry,  Muammar,  Abdul  Syatar,  Muhammad  Majdy  Amiruddin,  and  M.  Ilham. “ABSORPTION OF MODERATION VALUE IN THE FATWA FLEXIBILITY; CASE ON HANDLING A COVID-19 CORPSE.” Istinbath; Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 20, no. 1 (2021): 119–32. http://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/324.
Blonto Interisti, Lelang Terbuka dan Tertutup  Rumah BTN ,  Situs  Dikutip  dari http://rumah btn.blogspot.com (Diakses pada Kamis, 25 Maret 2021).
Habib  Adjie, Bahan  Ajar  Hukum  Lelang ,  (Surakarta:  Universitas  Sebelas  Maret.  Surakarta, 2015.
Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
Imam A sh-San’ani, Subulus Salam: Juz 3 Birut: Darul Kurub Al-Ilmiah, 1995.
Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Formal Yokyakarta: Graha Ilmu, 2010.
Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.
M.  Khoidin, Hukum  Jaminan:  Hak-hak  Jaminan,  Hak  Tanggungan,  dan  Eksekusi  Hak Tanggungan Surabaya, LBJ, 2017.
Nanda Amalia, Ramziati, dan Tri Widya Kurniasari, Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak Lhoseumawe: Unimal Press, 2015.
Purnama  T.  Sianturi, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  Barang  Jaminan  Tidak Bergerak Melalui Lelang Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
Rachmdi Usman, Hukum Lelang Jakarta; Sinar Grafika, 2017.
R.  Subekti,  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata Ed.  Revisi;  Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia ,
Sumbrotul, Malika, Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam . Skripsi IAIN Walisongo, Semarang: 2012.
Syaefuddin A.M., Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi Jakarta: Dirjen Lembaga Islam Depag RI, 1997.
Wildan Suyuthi Musthofa, Praktek Kejurusitaan Pengadilan Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000.
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian Cet. VIII; Bandung, Mandar Maju, 2000.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum Cet. VII: Jakarta; Sinar Grafika, 2016.