## PELAKSANAAN PROGRAM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO
Mohammad Awaludin STIH Zainul Hasan Kraksaan, Probolinggo Email : mohammadawaludin654@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  peran,  fungsi  dan tanggungjawab  FKTSP  dalam  pelaksanaan  program  TJSL  di  Kabupaten Probolinggo,  serta  menjelaskan  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam pelaksanaan tugasnya. Desain  penelitian yang dipakai  adalah deskripsi  kualitatif. Subjek  penelitian  ini  adalah  Kabag  Perekonomian  Bappeda  Kabupaten Probolinggo,  kemudian  Ketua  FKTSP  Kabupaten  Probolinggo,  serta  Unit Pelaksana CSR PT POMI Kabupaten Probolinggo.   Kemudian dalam penelitian ini  peneliti  menggunakan  2  sumber  data,  yaitu  sumber  data  primer  berupa  hasil wawancara  dan  sumber  data  sekunder  yang  diantaranya  perundang-undangan tentang  TJSL,  dokumen,  laporan  FKTSP  Kab  Probolinggo  dan  lain  sebagainya. Sementara  teknik  pengumpulan  yang  digunakan  adalah  wawancara,  observasi lapangan,  dan  dokumentasi.  Analisis  data  penelitian  menggunakan  tiga  tahap yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengujian keabsahan  data  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  peran,  fungsi  dan  tanggungjawab  FKTSP  Kabupaten Probolinggo  adalah  sebagai  media  pembangun  dan  pengembangan  jejaring kerjasama dengan stakeholder pelaksanaan TJSL di Kabupaten Probolinggo, baik yang  bersifat  regional  maupun  nasional.  Selain  itu  melakukan  sinergitas  dan harmonisasi  kegiatan  yang  telah  direncanakan  baik  diantara  perusahaan  maupun dengan  pemerintah  daerah.  Selanjutnya  faktor  pendukung  pelaksanaan  TJSL diantaranya  semangat  dan  komitmen  anggota  FKTSP;  instrumen  hukum  yang memadai;  kemajuan  teknologi  dan  informasi;  serta  kesadaran  masyarakat  dalam upaya  peningkatan  kesejahteraan  hidup.  Semantara  untuk  faktor  penghambat diantaranya:  aturan  dan  kondisi  perusahaan  itu  sendiri;  dukungan  teknis  oleh pihak  pemerintah  daerah  yang  kurang  optimal;  pandemi  covid-19;  dan mindset masyarakat  yang  selama  ini  masih  menganggap  bahwa  progam  TJSL  adalah program bagi-bagi duit.
Kata kunci: Program TJSL Perusahaan

## Abstract
The purpose of this study is to explain the roles, functions and responsibilities of FKTSP  in  the  implementation  of  the  CSR  program  in  Probolinggo  Regency,  as well  as  to  explain  the  supporting  and  inhibiting  factors  in  carrying  out  their duties. The research design used is a qualitative description. The subjects of this study were the Head of the Bappeda Economics Division of Probolinggo Regency,
then the Head of the Probolinggo Regency FKTSP, and the CSR Implementation Unit of PT POMI Probolinggo Regency. Then in this study the researchers used 2 data  sources,  namely  primary  data  sources  in  the  form  of  interviews  and secondary data sources including legislation on TJSL, documents, FKTSP reports in  Probolinggo  Regency  and  so  on.  While  the  collection  techniques  used  are interviews, field observations, and documentation. Analysis of research data uses three  stages,  namely,  data  reduction,  data  presentation  and  drawing conclusions/verification.  Testing  the  validity  of  the  data  using  source triangulation  techniques.  The  results  showed  that  the  role,  function  and responsibility  of  FKTSP  Probolinggo  Regency  is  as  a  medium  for  building  and developing  a  network  of  cooperation  with  stakeholders  in  the  implementation  of TJSL  in  Probolinggo  Regency,  both  regionally  and  nationally.  In  addition, synergize  and  harmonize  activities  that  have  been  planned  both  between companies  and  with  local  governments.  Furthermore,  the  supporting  factors  for the  implementation  of  TJSL  include  the  enthusiasm  and  commitment  of  FKTSP members;  adequate  legal  instruments;  advances  in  technology  and  information; and public awareness  in  an effort  to  improve the welfare of  life. Meanwhile, the inhibiting  factors  include:  the  rules  and  conditions  of  the  company  itself;  sub- optimal  technical  support  by  the  local  government;  covid-19  pandemic;  and  the mindset  of  the  people  who  so  far  still  think  that  the  CSR  program  is  a  money- sharing program.
Keywords: Programe, TJSL,company

## PENDAHULUAN
Sudah  menjadi  tanggungjawab  negara/pemerintah  secara  penuh  untuk mensejahterakan rakyatnya baik dibidang ekonomi maupun sosial.
Tanggungjawab  negara/pemerintah  dalam  mengatur  rumah  tangganya  sendiri dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sesuai  dengan  isi  pembukaan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) 1945. 1
Akan  tetapi  negara/pemerintah  jelas  tidak  akan  mampu  melaksanakan  itu semua sendiri mengingat keterbatasan dana yang dimiliki, sehingga dalam hal ini negara/pemerintah  harus  melibatkan  seluruh  lapisan  di  masyarakat  dalam melaksanakan  amanat  konstitusi  tanpa  terkecuali  perusahaan/korporasi/  BUMN/ BUMD  dan  lain-lain  agar  tujun  negara  yang  termaktub  dalam  pembukaan  UUD 1945 dapat terwujud.
Tanggungjawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan  (TJSL)  merupakan salah  satu  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  perusahaan  sesuai  dengan  isi Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yakni UU Nomor 40 Tahun 2007.  Melalui  undang-undang  ini  industri  atau  korporasi-korporasi  wajib  untuk melaksanakanya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. Hal ini  mengingat  bahwa  proses  pembangunan  suatu  negara  bukan  hanya tangungjawab  pemerintah  dan  industri  saja,  tetapi  setiap  insan  manusia  juga
1 Prasetyo,  W.  A.  (2016). Kinerja  Forum  Pelaksana  Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan (FP-TSP)  Dalam  Melaksanakan  Program  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  Di  Kabupaten Kulon Progo . Adinegara, 5(5).
memliki  peran  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  dan  pengelolaan  kualitas hidup masyarakat.
Salah satu kunci hadirnya program TJSL adalah isu mengenai pentingnya hubungan  yang  harmonis  antara  pemangku  kepentingan  ( stakeholders ),  serta pihak  perusahaan  itu  sendiri  ( shareholders ). Stakeholders yang  dimaksud  adalah pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan perusahaan yang mempengaruhi pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  perusahaan  yang  akan  diterapkan  serta pihak-pihak yang terkait dampak operasional perusahaan. 2
Menanggapi permasalahan tersebut maka serta dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  melibatkan  seluruh  perusahaan yang  beroperasi  di  wilayah  Kabupaten  Probolinggo  pada  khususnya,  maka pemerintah  Kabupaten  Probolinggo  mengeluarkan  Peraturah  Daerah  Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, serta Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 88 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Dikeluarkannya  kedua  peraturan  daerah  tersebut  bertujuan  untuk memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi dunia  usaha  atas  pelaksanaan  Program  TJSL  secara  terpadu  dan  berdaya  guna dalam  menciptakan  hubungan  yang  serasi,  seimbang,  dan  sesuai  dengan lingkungan,  nilai,  norma,  dan  budaya  masyarakat  di  daerah,  melalui  upaya memperbaiki  kualitas  hidup  masyarakat  serta  memperbaiki  kualitas  lingkungan hidup  dan  ekosistem  sehingga  menciptakan  pembangunan  berkelanjutan, melindungi  perusahaan  agar  terhindar  dari  pungutan  liar  yang  dilakukan  oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
Dengan dikeluarkannya peraturan tingkat daerah di atas pula maka hal ini menunjukkan  pemerintah  Kabupaten  Probolinggo  melegitimasi  keberadaan Forum  Komunikasi  Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan  yang  kemudian  disingkat menjadi  FKTSP  Kabupaten  Probolinggo.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  FKTSP Kabupaten Probolinggo telah didirikan pada tahun 2012 oleh sejumlah perusahaan yang telah sekian lama berperan aktif dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Probolinggo.
FKTSP Kabupaten Probolinggo bersifat independen dan tidak menjadi alat bagi  pemerintah  atau  kepentingan  politik  (subordinasi)  namun  dapat  menjadi mitra  kerja  pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan  pembangunan  di  bidang ekonomi dan sosial.
FKTSP  ini  merupakan  wadah  bagi  perusahaan-perusahaan  di  Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan program tanggungjawab sosial dan  lingkungan perusahaannya.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah Menjelaskan  peran,  fungsi  dan  tanggungjawab  FKTSP  Kabupaten  Probolinggo dalam  pelaksanaan  program  tanggungjawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan. Selain  itu  menjelaskan  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  bagi  FKTSP
2 Disemadi,  Hari  Sutra,  and  Paramita  Prananingtyas.  "Kebijakan  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  sebagai  Strategi  Hukum  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  di Indonesia." Jurnal Wawasan Yuridika 4.1 (2020): 1-16.

## Jurnal Negara dan Keadilan
Kabupaten  Probolinggo  dalam  pelaksanaan  program  tanggungjawab  sosial  dan lingkungan perusahaan.
Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini serta  tujuan  yang  ingin  dicapai,  diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan manfaat  Secara  teoritis  hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan sumbangan  pemikiran  bagi  pengembangan  ilmu  hukum  pada  umumnya  dan hukum  pemerintahan  daerah  Kabupaten  Probolinggo  khususnya  terutama  dalam implementasi program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan juga dapat  menjadi  bahan  referensi  kepustakaan  bagi  pembaca  yang  ingin  melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum-empiris  dengan pendekatan  deskriptif  kualitatif  dan  bersifat  eksploratoris.  Subjek  penelitian  ini adalah  Kabag  Perekonomian  Bappeda  Kabupaten  Probolinggo,  dilanjutkan dengan  Ketua  FKTSP  Kabupaten  Probolinggo,  serta  Unit  Pelaksana  CSR  PT POMI  Kabupaten  Probolinggo  sebagai  salah  satu  perwakilan  perusahaan pelaksanan program TJSL.
Untuk  sumber  data,  dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  2  sumber data,  yaitu  sumber  data  primer  berupa  hasil  wawancara  dan  observasi  sementara sumber  data  sekunder  yang  diantaranya  perundang-undangan  tentang  TJSL, dokumen,  laporan  FKTSP  Kab  Probolinggo  dan  lain  sebagainya.  Lebih  lanjut untuk  teknik  pengumpulan  yang  digunakan  adalah  wawancara,  observasi lapangan,  dan  dokumentasi.  Analisis  data  penelitian  menggunakan  tiga  tahap yaitu,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi.  Dan terakhir untuk  pengujian keabsahan  data dengan  menggunakan teknik triangulasi sumber.

## PEMBAHASAN
FKTSP  adalah  sebuah  forum  komunikasi  yang  didirikan  oleh  sejumlah perusahaan  pelaksanan  program  TJSL  yang  benar-benar  bersifat  independen  yang  mana fungsi  pembentukan  FKTSP  ini  adalah  sebagai  wadah  bagi  perusahaan  penyelenggara TJSL  untuk  berinteraksi  (saling  berkomunikasi,  berdiskusi,  bersosialisasi)  dan mengintegrasikan  seluruh  kepentingan  dalam  menyelenggarakan  program  TJSL  agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tepat manfaat. 3
FKTSP  yang  didirikan  pada  tanggal  17  Juli  2012  ini  merupakan  Forum  TJSL pertama yang ada di wilayah Jawa Timur. Hal ini sebagaimana penjelasan Bapak Sugeng bahwa, Berdirinya FKTSP ini berawal dari peristiwa Erupsi Gunung Bromo pada tahun 2010,  dimana  dampak  dari  bencana  alam  tersebut  selain  berdampak  pada  kerusakan infrastruktur juga mengakibatkan rusaknya lahan pertanian di sekitaran Gunung Bromo, sehingga  tidak  sedikit  perusahaan  yang  kemudian  mengambil  peran  dalam  upaya
3 Rochayatun,  S.,  &  Handayati,  P.  (2019). Analisis  Pengembangan  Kelembagaan  Forum Corpo-Rate Social Responsibilitydi Jawa Timur . Jurnal Akuntansi Aktual, 3(4), 290-301.
menyelamatkan masyarakat sebagai terdampak dari erupsi tersebut dan membantu upaya pemulihan kondisi perekonomian yang berkelanjutan .
Berangkat  dari  pelaksanaan  program  tersebut  kemudian  munculah  sebuah  ide untuk  membentuk  semacam  forum  komunikasi  diantara  perusahaan  agar  kedepannya dalam  pelaksanaan  TJSL  bisa  terlaksana  dengan  lebih  terorganisir  dan  menjadi penghubung antara pihak perusahaan dengan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo.
Hingga  tahun  2020  tercatat  bahwa  anggota  FKTSP  Kabupaten  Probolinggo berjumlah 21 perusahaan yang terdiri dari berbagai jenis perusahaan,

## Peran, Fungsi dan Tanggungjawab FKTSP
Program  TJSL  di  wilayah  Kabupaten  Probolinggo  sejatinya  telah  lama dilaksanakan oleh setiap perusahaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang- undang  perseroan  terbatas.  Hanya  saja  dalam  pelaksanaannya  belum  terencana  dengan matang,  belum  terorganisir  dengan  baik,  dan  pemerintah  daerah  sebagai  pemegang kekuasaan eksekutif belum terlibat dengan maksimal.
Atas  dasar  inilah  kemudian  sejumlah  perusahaan  membentuk  FKTSP  sebagai wadah  bagi  perusahaan  penyelenggara  TJSL  untuk  saling  berinteraksi  (saling berkomunikasi,  berdiskusi,  bersosialisasi)  dan  mengintegrasikan  seluruh  kepentingan dalam  menyelenggarakan  program  TJSL  agar  pelaksanaannya  tepat  sasaran  dan  tepat manfaat.
Hal  ini  sebagaimana  penjelasan  Ibu  Nina  Ari  Wahyuni  bahwa, Dengan  adanya FKTSP  ini  kami  jadi  lebih  terbantu  dalam  melaksanakan  program  CSR  ini  mas.  Ada beberapa  perusahaan  yang  sebenarnya  memiliki  potensi  dan  kemampuan  untuk melakukan  program  TJSL  di  luar  wilayah  Kabupaten  Probolinggo,  hanya  saja  terikat oleh  peraturan  hukum  (internal  perusahaan)  yang  membatasi  jangkauan  wilayahnya. Sehingga  FKTSP  Kabupaten  Probolinggo  berperan  dalam  membangun  jejaring  dengan mitra  strategis.  Selain  itu  juga  FKTSP  Kabupaten  Probolinggo  juga  bermanfaat  untuk memfilter  segala  program  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah  agar  tidak  terjadi tumpang tindih dengan program TJSL perusahaan lainnya.
Lebih  lanjut  peneliti  akan  memaparkan  tentang  bagaimana  peran,  fungsi  dan tanggungjawab  FKTSP  Kabupaten  Probolinggo  disetiap  tahapan  pelaksanaan  program TJSL sebagai wadah komunikasi dan koordinasi perusahaan-perusahaan terebut.

## Tahap Perencanaan
Dalam  tahap  perencanaan,  salah  satu  permasalahan  yang  pada  awalnya  muncul adalah  tentang  wilayah  dan/atau  batas  wilayah  diperbolehkannya  pelaksanaan  porgram TJSL oleh masing-masing perusahaan. Sebagaimana gambar diagram berikut bahwa.
Gambar 1. Jangkauan Program TJSL Perusahaan
Sumber : Laporan  Ketua  FKTSP  dalam  pelasanaan  CSR  Award  pada tahun 2019
Tidak  sedikit  perusahaan  besar  yang  beroperasi  di  Kabupaten  Probolinggo, sehingga dengan “kemampuan” yang dimilikinya maka sewajarnya wilayah pelaksanaan program  TJSLnya  perusahaan  cukup  luas,  bahkan  keluar  dari  wilayah  Kabupaten Probolinggo.
Pada  tahapan  perencanaan,  pemerintah  daerah  setiap  awal  tahun  melaksanakan musyawarah  rencana  pembangunan  (Musyrenbang)  dengan  melibatkan  seluruh stakeholder . Hanya saja dari hasil pelaksanaan musyrenbang tidak seluruhnya diajukan ke FKTSP, hal ini sebagaimana penjelasana Bapak Anis Yahya bahwa, Tidak seluruh hasil musyrenbang  atau  usulan  yang  telah  dihasilkan  kemudian  disampaikan  ke  FKTSP, karena  Bappeda  juga  perlu  melakukan  verifikasi  dan  validasi  terhadap  berbagai program yang telah diusulkan oleh pihak desa. Karena terkadang usulan yang diajukan oleh masyarakat juga hanya sekedar usulan, tanpa ada perencanaan yang matang . Kemudian  pada  tahapan  perencanaan  FKTSP  Kabupaten  Probolinggo  berperan sebagai  koordinator  dan  fasilitator  yang  tidak  dapat  mengintervensi  perusahaan  dalam mengabil  keputusan,  sementara  untuk  penentuan  perusahaan  mana  yang  akan melaksanakan  dan  program  TJSL  seperti  apa  yang  akan  dilaksanakan  itu  diserahkan kembali ke perusahaan.

## Tahap Pelaksanaan
Pada  tahap  pelaksanaan  FKTSP  tidak  memiliki  peranan  yang  besar,  karena program  TJSL  yang  dilaksanakan  sepenuhnya  diserahkan  kembali  kepada  perusahaan. Sesuai  dengan  kemampuan  dan  perencanaan  yang  telah  ditetapkan  oleh  perusahaan tersebut.
Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Sugeng bahwa, Dalam pelaksanaan TJSL tetap  perusahaan  masing-masing  yang  melaksanakan,  sementara  forum  ini  hanya mengkordinir,  saya  itu  berkoordinasinya  dengan  Bappeda.  Begitupun  dengan  Bappeda, Jadi  Bappeda  itu  setelah  menampung  aspirasi  dari  masyarakat  barulah  berkoordinasi dengan saya.
Penjelasan Ketua FKTSP tersebut kemudian didukung dengan laporan pada tahun 2019  yang  menunjukkan  bahwa  pada  tahap  pelaksanaan  ini,  banyak  perusahaan  yang melakukan  koordnasi  langsung  dengan  Bappeda  Kabupaten  Probolinggo  Sebagaimana diagram berikut.
Gambar 3. Koordinasi  Perusahaan  dalam  Pelaksanaan  Progam  dengan Pemerintah Daerah
Sumber :
Laporan  Ketua  FKTSP  Kabupaten  Probolinggo  dalam  CSR Award pada tahun 2019

## Tahap Monitoring dan Evaluasi
Pada tahapan ini berdasarkan hasil wawancara dan Laporan Ketua FKTSP dapat diketahui sebagimana diagram berikut
Gambar 2. Pelaksanaan Monev Program TJSL FKTSP Kab Probolinggo
Sumber : Laporan  Ketua  FKTSP  Kabupaten  Probolinggo  dalam  CSR
Award pada tahun 2019
Secara rinci gambaran tentang proses monitoring yang dilakukan adalah sebagai berikut.
Bahwa  Ada  dua  metode  yang  digunakan  oleh  pihak  pemerintah  daerah  untuk melakukan  tahapan  monitoring  jalannya  program  TJSL. Pertama dengan  metode monitoring  langsung  ke  lokasi  pelaksanaan  program  TJSL.  Hal  ini  dilakukan  dengan melibatkan  Forum  Komunikasi  Pimpinnan  di  setiap  desa  atau  kecamatan  tempat pelaksanaan  program  TJSL.  Sementara  metode kedua yaitu  pelaporan,  yang  dilakukan secara  berkala  oleh  masing-masing  perusahaan  melalui  FKTSP  dan  disinilah  peran FKTSP  dalam  monitoring.  FKTSP  mengaudit  dan  memverifikasi  setiap  laporan  yang diberikan  oleh  perusahaan  sebelum  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah.  Hal  ini sebagaimana  penjelasan  dari  Bapak  Anis  Yahya  bahwa, Monitoring  dan  evaluasi pelaksanaan program TJSL yang selama ini kami laksanakan dengan menggunakan dua metode. Pertama yaitu melalui metode pelaporan oleh pihak perusahaan dan stakeholder dimana  memang  metode  ini  yang  sering  kami  gunakan.  Kedua,  dengan  menggunakan metode  monitoring  langsung  ke  lokasi  yang  dilakukan  dengan  melibatkan  pihak perusahaan,  pemerintah  di  tingkat  kecamatan  dan  desa  lokasi  pelaksanaan  program TJSL .
Lain  halnya  dengan  apa  yang  dilaporkan  oleh  Ketua  FKTSP.  Dimana    dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi beberapa perusahaan juga melibatkan pihak ketiga. Hal ini dilakukan agar hasil yang diberikan lebih akuntabel.

## Program TJSL Perusahaan di Kabupaten Probolinggo
Gambar 4. Jenis program TJSL
Sumber : Laporan  Ketua  FKTSP  Kabupaten  Probolinggo  dalam  CSR Award pada tahun 2019
Diagram di atas menjelaskan bahwa berbagai jenis program TJSL yang selama ini telah  dilakukan  oleh  perusahaan.  Dan  hal ini tidaklah  salah mengingat  program-progam yang dilakukan memang sudah disesuaika dengan kemampuan perusahaan dan kebutuhan masyarakat terutama di lingkungan sekitar perusahaan.
Hanya  saja  dalam  penyusunan  program  TJSL  di  Kabupaten  Probolinggo sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 bahwa kegiatan TJSL di wilayah Kabupaten Probolinggo harus diselaraskan dengan agenda prioritas pembangunan daerah, sehingga untuk program kegiatan TJSL ini dapat  diklasifikasikan  sebagaimana  berikut:  Program  kegiatan  di  bidang  pendidikan, kesehatan,  infrastruktur,  lingkungan  hidup,  sosial  dan  budaya  serta  program  kegiatan  di bidang olahraga.

## Faktor pendukung program TJSL di Kabupaten Probolinggo
a. Semangat dan komitmen perusahaan anggota FKTSP
Jauh sebelum Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Probolinggo yang mengatur tentang  pelaksanaan  TJSL  disahkan,  eksistensi  perusahaan-perusahaan  di  Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan program TJSL-nya tidak perlu diragukan lagi. Bahkan terbentuknya  FKTSP  Kabupaten  Probolinggo telah mendahului  lahirnya  kedua landasan hukum tersebut.
b. Instrumen hukum yang memadai
Semenjak  dikeluarkannya  dua  peraturan  di  tingkat  daerah  Kabupaten Probolinggo,  semenjak  itu  pula  kegiatan  TJSL  yang  digagas  oleh  berbagai  perusahaan terlihat lebih baik dan terintegrasi dalam pengelolaannya.
Kedua  peraturan  daerah  tersebut  juga  telah  memberikan  penjelasan  tentang tahapan-tahapan  pengelolaan  pelaksanaan  TJSL  dan  sanksi  yang  tegas  bagi  perusahaan yang tidak melaksanakan program TSP.
c. Kemajuan teknologi dan informasi
Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  saat  ini  kita  telah  memasuki  era  Revolusi  Industri 4.0.  Dimana  inovasi  dan  kreatifitas  menjadi  tuntutan  tersendiri  bagi  setiap  perusahaan dalam mengahdapi persaingan global.
Dengan kemajuan teknologi dan informasi ini segala program kegiatan TSP yang telah  direncanakan  dapat terlaksanan  dengan  lebih  efektif.  Upaya  Sinergitas  antar  pihak penyelenggara program TSP-pun dapat terlaksana dengan baik
d. Kesadaran masyarakat
Semangat  masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dengan  tetap memperhatikan  kondisi  lingkungan  maerupakan  salah  satu  faktor  pendukung  yang  tak dapat dipungkiri. Hal ini disebabkan bahwa salah tujuan dari pelaksanaan dan peneriman manfaat terbesar dari program TJSL ini adalah masyarakat dan lingkungan yang sifatnya berkelanjutan
Faktor penghambat program TJSL di Kabupaten Probolinggo
a. Adanya  peraturan  internal  perusahaan  yang  berbenturan  dengan  Perda
Kabupaten Probolinggo
Aturan  dan  kondisi  sebagian  perusahaan  yang  dinilai  kurang  fleksibel  menjadi salah  satu  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  program  TJSL  di  Kabupaten Probolinggo.
Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nina Ari Wahyuni bahwa, “ Terkadang ada beberapa perusahaan yang memang memiliki peraturan tertentu dalam pelaksanaan  TJSL  yang  malah  menjadi  penghambat,  misalkan  berkaitan  dengan  lokasi pelaksanaan program TJSL
b. Belum  adanya  SOP  dan  indikator  yang  lebih  rinci  tentang  proses  kerja FKTSP Kabupaten Probolinggo
Sebagai sebuah badan hukum yang berkewajiban mengkordinir dan memfasilitasi jalannya  pelaksanaan  program  TJSL  tentunya  SOP  menjadi  sebuah  kebutuhan  yang mendasar agar setiap langkah yang dilakukan tetap selaras dengan visi dan misinya.
c. Dukungan secara teknis oleh pemerintah daerah
Ada  dua  alasan  yang  kemudian  oleh  penulis  memasukan  dukungan  dari pemerintah  daerah  menjadi  faktor  penghambat. Pertama ,  ketiadaannya  tim  fasilitasi sebagai  mitra  FKTSP  dalam  melaksanakan  program  TJSL  di  Kabupaten  Probolinggo sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Perbup Nomor 88 Tahun 2017
Kedua ,  pada  tahapan  monitoring  dan  evaluasi  dimana  munculnya  kesan  bahwa pemerintah  daerah  seolah-olah  hanya  menunggu  laporan  dari  pihak  perusahaan  dalam pelaksanaan  program  TJSL-nya,  terutama  pada  masa  pandemi,  padahal  dalam  hal  ini pemerintah daerah dapat mengambil peranan yang lebih penting terutama.
d. Pandemi Covit-19 yang berdampak pada sejumlah perusahaan
Tidak  sedikit  perusahaan  yang  terdampak  oleh  pandemi  Covid-19  dan  dampak dari  pandemi  ini  diantaranya. Pertama pengalihan  alokasi  dana  perusahaan  yang kemudian digunakan untuk mengahadapi penyebaran Virus Covid-19; Kedua , Perubahan tata  kelola  dan  Standar  Operasional  Prosedur  yang  disesuaikan  dengan  protokol kesehatan. Ketiga ,  Perubahan  bentuk  kegiatan  dari  yang  semula  dilaksanakan  secara offline, kemudian lebih sering dilaksanakan dengan berbasis internet.
Hanya saja, lain halnya dengan apa yang disampaikan oleh ibu Nina Ari Wahyuni yang  menjelaskan  bahwa, Lambat  waktu  kita  memang  harus  bisa  bersahabat  dengan kondisi pandemi ini. Kita berusahan mencari peluang yang ada agar program-program TJSL ini dapat tetap terlaksana .
e. Mindset Masyarakat.
Walaupun pada bagian faktor pendukung telah penulis masukkan unsur semangat masyarakat  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  hidup.  Hanya  saja  pola  pikir sebagian  masyarakat  menjadi  ironi.  Hal  ini  disebabkan  masih  banyaknya  pola  pikir masyarakat  yang  berangapan  bahwa  program  TJSL  ini  sifatnya  hanya  berupa  hibah, hadiah  dan/atau  bantuan  Cuma-Cuma  yang  diberikan  oleh  pihak  perusahaan  layaknya Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah. Dengan adanya pola pikir yang demikian jelas akan mempersulit upaya perusahaan untuk mencapai program TJSL yang berkelanjutan, memberdayakan dan memperhatikan kelanhgsungan lingkungan.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulan bahwa:
1. Peran, fungsi dan tangungjawab dari FKTSP Kabupaten Probolinggo adalah:
a. Sebagai  koordinator  dan  fasilitator  yang  bertugas  menginventarisasi  rencana program TJSL oleh perusahaan;
b. Menyelaraskan,  sinkronisasi,  harmonisasi  dan  integrasi  program  TJSL  dengan usulan prioritas yang telah ditetapkan;
c. Melakukan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  program  TJSL  bersama  Tim Fasilitasi.
2. Faktor pendukung program TJSL di Kabupaten Probolinggo diantaranya
a. Semangat dan komitmen perusahaan anggota FKTSP
b. Instrumen hukum yang memadai
c. Kemajuan teknologi dan informasi
d. Kesadaran masyarakat
3. Faktor penghambat program TJSL di Kabupaten Probolinggo diantaranya
a. Adanya  peraturan  internal  perusahaan  yang  berbenturan  dengan  Perda  Kabupaten Probolinggo
b. Belum  adanya  SOP  dan  indikator  yang  lebih  rinci  tentang  proses  kerja  FKTSP Kabupaten Probolinggo
c. Dukungan secara teknis oleh pemerintah daerah
d. Pandemi Covit-19 yang berdampak pada sejumlah perusahaan
e. Mindset  Masyarakat  yang  masih  beranggapan  bahwa  program  TJSL  hanya  berupa hibah, hadiah dan/atau bantuan Cuma-Cuma.

## DAFTAR PUSTAKA

## Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2012  tentang    Tanggung  Jawab  Sosial  dan
Linkungan Perseroan Terbatas
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Probolinggo  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan Program Tangungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Peraturan  Bupati  Probolinggo  Nomor  88  Tahun  2017  tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

## Jurnal Ilmiah
Prasetyo,  W.  A.  (2016). Kinerja  Forum  Pelaksana  Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan (FP-TSP) Dalam Melaksanakan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Di Kabupaten Kulon Progo . Adinegara, 5(5). Rochayatun,  S.,  &  Handayati,  P.  (2019). Analisis  Pengembangan  Kelembagaan  Forum Corpo-Rate  Social  Responsibilitydi  Jawa  Timur . Jurnal  Akuntansi  Aktual, 3(4), 290-301.
Disemadi,  Hari  Sutra,  and  Paramita  Prananingtyas.  2020. Kebijakan  Corporate  Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika 4.1