PERAN SOSIOLOGI AGAMA DALAM PEMECAHAN MASALAH BUDAYA DAN PERILAKU KORUPSI

## Sinarwidi
Program Doktoral PPS Universitas Muhammadiyah Malang Email: sinarwidi2016@gmail.com

## Abstract
One of the social phenomena that has always been toxic to society is corruption.  The  corrupt  behavior  that  has  become  a  social  problem faced by most countries in the world, especially the state of Indonesia.
Indonesia  which  has a  myriad  of corrupt  practices then  the  impact is squalor  everywhere.  And  most  of  the  object  is  always  fixed  on  the lower  classes.  Corruption  is  indeed  a  factor  inhibiting  the  wheels  of organizations  and  institutions  in  achieving  the  goals  of  organizations and institutions that exist in society. This paper seeks to reveal the role of religious sociology in relation to participate in providing solutions of corruption cases that exist in the community.
Keywords : Sociology Of Religion, Culture Of Corruption

## Abstrak
Salah satu fenomena sosial yang selalu menjadi racun bagi masyarakat adalah  korupsi.  Perilaku  korupsi  yang  sudah  menjadi  masalah  sosial yang dihadapi oleh sebagian besar negara di dunia, khususnya negara Indonesia. Indonesia yang memiliki segudang praktik-praktik korupsi maka imbasnya adalah kemelaratan dimana-mana. Dan sebagian besar objeknya  selalu  tertuju  pada  kaum  kelas  bawah.  Korupsi  memang menjadikan  faktor  penghambat  roda  organisasi  maupun  institusi dalam pencapaian tujuan organisasi maupun lembaga yang ada dalam masyarakat.  Tulisan  ini  berupaya  untuk  mengungkap  peranan sosiologi  agama  dalam  kaitannya  untuk  ikut  memberikan  solusi  dari kasus korupsi yang ada dimasyarakat.
Kata Kunci : Sosiologi Agama, Budaya Korupsi

## Peran Sosiologi Agama dalam Pemecahan Masalah Budaya dan Perilaku Korupsi
Islamuna Volume 4 Nomor 2 Desember 2017

## Pendahuluan
Di  Indonesia  korupsi  telah  menjadi  budaya  yang  memasuki  berbagai ranah  kehidupan,  terutama    di  lingkungan  birokrasi  yang sophisticated . P erilaku  korupsi  merupakan  sesuatu  yang  mengerikan  dan  dapat mengancam  eksistensi suatu  bangsa. Theobald (1990:  112 dalam Sanjivi Guhan) menyatakan, bahaya korupsi bagi kehidupan seperti kanker dalam darah,  sehingga  si  empunya  badan  harus  selalu  melakukan “ cuci  darah ” terus  menerus  jika  ia  menginginkan  dapat  hidup  terus. 1 Bahaya  korupsi terhadap  individu  dan  masyarakat  dapat  dijelaskan  bahwa  jika  korupsi dalam  suatu  masyarakat  telah  merajalela,  maka  akibatnya  akan menjadikan  masyarakat  tersebut  sebagai  masyarakat  yang  kacau,  tidak ada sistem sosial  yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat  hanya  akan  mementingkan  diri  sendiri  dan  tidak  akan  ada kerjasama  dan  persaudaraan  yang  tulus.  Korupsi  juga  membahayakan terhadap  moral  dan  intelektual  masyarakat.  Ketika  korupsi  merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat.
Korupsi  juga  membahayakan  moral  dan  intelektual  masyarakat. Dalam  hal  ini,  perilaku  korupsi  dapat  menimbulkan  iklim  ketamakan, selfishness ,  dan sinisism. Seperti  publikasi  yang  dilansir  oleh  Indonesia Corruption  Watch  (ICW)  yang  menyatakan  bahwa  masyarakat  terlanjur sinis  terhadap  korupsi  yang  akut  di  Indonesia  seperti  tidak  mungkin diberantas.  Survei  yang  dilakukan  UNDP  juga  menjadi  indikasi  kuat, dimana  hasil  survei  menunjukkan  bahwa  korupsi  di  sektor  publik dianggap  sangat  lazim  oleh  75%  responden.  Sebanyak  65%  responden bahkan tidak hanya menduga tentang praktik korupsi tetapi terlibat secara langsung  dalam  praktik  ini  terutama  menyangkut  pejabat  pemerintah. Dalam  penelitian  UNDP,  dari  40%  responden  yang  telah  melihat  kasus korupsi,  kurang  dari  10%  yang  dilaporkan.  Responden  rumah  tangga menempati  persentase  tertinggi  dalam  hal  tidak  melaporkan  kasus korupsi(98%).  Hal  yang  kurang  lebih  sama  terjadi  pada  hasil  penelitian ICW.  Sebanyak  43,7%  responden  tidak  melaporkan  korupsi;  29,9% menegur  dan  26%  melaporkan  survei  UNDP  menemukan  bahwa  alasan utama tidak melaporkan korupsi karena mereka tidak tahu ke mana harus melapor (51%), kasus tidak dapat dibuktikan (34%), proses yang berbelit-
1 Sanjivi Guhan and Paul Samuel, Corruption in India: Agenda for Action (Public Affairs Centre, 1997).

## Sinarwidi
belit  dan  panjang  (27%)  dan  menganggap  investigasi  tidak  akan dilakukan  meski  telah  dilaporkan  (20,8%).  Dalam  sebuah  negara  yang sudah dilanda korupsi pada tingkat itu, biasanya masyarakat menjadi sinis terhadap  berbagai  upaya  pemberantasan  korupsi. 2 Orang  tidak  lagi percaya korupsi bisa diberantas. Karena, seperti dalam kasus di Indonesia, korupsi  sudah  sejak  puluhan  tahun  dibicarakan,  baik  di  forum-forum resmi  maupun  di  media-media  massa.  Rakyat  juga  telah  mendengar  dan tahu banyak tentang betapa jahatnya korupsi; tentang perlunya mengikuti kaidah-kaidah  hukum  dan  akibat-akibat  yang  bisa  ditimbulkannya. Namun, hingga era reformasi ini, korupsi tetap saja jalan terus.
Hal  senada  juga  dinyatakan  Hariandi  Hafid  (2016)  dalam  Lembaga Transparency International (TI) yang merilis data indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Index) untuk tahun 2015. Dalam laporan tersebut, terdapat  168  negara  yang  diamati.  Negara  di  peringkat  teratas  adalah Denmark,  Finlandia,  Swedia,  Selandia  Baru,  Belanda,  dan  Norwegia. Sedangkan  negara  dengan  peringkat  terbawah  adalah  Sudan  Selatan, Sudan,  Afganistan,  Korea  Utara,  dan  Somsepalia.  Indonesia  sendiri menempati peringkat ke 88 dengan skor CPI 36. Skor tersebut meningkat dua  poin  dari  tahun  2014  yang  berada  di  peringkat  ke  107.  Ilham mengatakan,  peningkatan  CPI  Indonesia  ini  dipengaruhi  oleh akuntabilitas  publik  yang  meningkat  dan  juga  pencegahan  korupsi  yang dinilai  efektif. “ KPK  sangat  berperan, ” kata  dia.  Menurut  Ilham, peringkat  pada  negara-negara  tersebut  merupakan  gambaran  terhadap daya tahan dan upaya pemerintah masing-masing beserta masyarakatnya dalam menekan korupsi. Skor rata-rata tahun ini adalah 43. Artinya skor Indonesia  masih  di  bawah  rata-rata  skor  persepsi  dunia.  Di  Asia Tenggara, Indonesia ada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Dalam mememecahkan masalah korupsi tentu tidak ada suatu elemen atau ilmu dan teori dapat berdiri sendiri akan tetapi merupakan kombinasi dari  berbagai    aspek  untuk  mengatasinya.  Dalam  hal  ini  salah  satu  ilmu yang  digunakan  untuk  memecahkan  persoalan  korupsi  adalah  sosiologi agama. 3 Sosiologi  agama memiliki kronologi  kelahiran dari cabang  ilmu sosial  yaitu  disiplin  sosiologi  umum.  Sedangkan  ilmu  sosiologi  umum
2 Nurjannah Intan, Salahkah George berantas korupsi? (Jogja Bangkit Publisher, 2010).
3 Esai-esai  sosiologi  agama (Diva  Pustaka,  2006);  Edi  AH  Iyubenu, Sosiologi  Agama (Ircisod, 2002).

## Peran Sosiologi Agama dalam Pemecahan Masalah Budaya dan Perilaku Korupsi
Islamuna Volume 4 Nomor 2 Desember 2017
atau  sosiologi  melahirkan  ilmu  sosiologi  agama  yang    mengkaji  peran agama  dan  masyarakat. 4 Setiap  agama  yang  menjadi  pembahasan sosiologi  memiliki  nilai-nilai  luhur  dari  tiap  agama  yang  dianut pemeluknya  yang  tergabung  dalam  suatu  kaum,  kelompok  atau masyarakat 5 .  Karena  agama  mengandung  nilai-nilai  luhur  yang mengajarkan  kesalehan  dan  nilai — nilai  kebaikan  yang  dianut  oleh  para pemeluknya,  tentu  secara  ideal  harus  mampu  menjadi  benteng  untuk menghalangi  berperilaku  korupsi  bagi  tiap  pemeluk  agama.  Oleh  karena itu  perlu  dikaji  dan  perlu  dipertanyakan  peran  ilmu  sosiologi  agama dalam mengurangi atau mengikis budaya korupsi hingga saat ini.
Sedangkan tujuan  penulisan  berupaya  bagaimana  fenomena  sosial (korupsi)  ditinjau  dari  pendekatan  sosiologi  agama.  Adapun  penulis mencoba memetakan pikiran-pikirannya sebagai berikut:
1. Makna dan perilaku korupsi dikalangan masyarakat
2. Sosiologi Korupsi vs. Sosiologi Agama
3. Peran sosiologi Agama dalam prilaku korupsi

## Kajian Teoritis
1. Makna dan Perilaku Korupsi dikalangan Masyarakat
Istilah korupsi berasal dari kata corrupt yang berasal dari bahasa latin com (bersama-sama)  dan rumpere (pecah/jebol).  Pengertian bersama- sama mengarah pada suatu bentuk kerjasama yang dilakukan dengan latar belakang  kekuasaan. 6 Mengenai  konotasi  dari rumpere merujuk  pada pengertian dampak  atau  akibat dari perbuatan korupsi. Artinya, tindakan korupsi  dapat  mengakibatkan  kehancuran  atau  kerugian  besar.  Bersama- sama  juga  diartikan  sebagai  lebih  dari  satu  orang  atau  dapat  pula dilakukan  oleh  satu  orang  yang  memiliki  kekuatan  untuk  menggerakkan orang lain. Tentunya kekuatan atau kekuasaan yang dimaksudkan adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Mengenai konotasi dari rumpere yang berarti pecah atau jebol merujuk pada pengertian dampak atau akibat dari perbuatan korupsi  (bahasa latin  lain adalah  corruptus). Artinya, tindakan
4 Beni  Ahmad  Saebani, Sosiologi  agama:  kajian  tentang  perilaku  institusional  dalam beragama anggota Persis dan Nahdlatul Ulama (Refika Aditama, 2007).
5 Beni  Ahmad  Saebani, Sosiologi  agama:  kajian  tentang  perilaku  institusional  dalam beragama anggota Persis dan Nahdlatul Ulama (Refika Aditama, 2007).
6 Binawan and Magnis-Suseno, Korupsi kemanusiaan .

## Sinarwidi
korupsi dapat mengakibatkan kehancuran atau kerugian besar. Inilah yang membedakan  pengertian  tindak  korupsi  dengan  tindak  kriminal  biasa seperti  pencurian.  Tindak  pidana  pencurian  hanya  mengakibatkan kerugian  sepihak,  yaitu  kerugian  bagi  korban,  sedangkan  korupsi  dapat merugikan  tidak  hanya  banyak  orang  akan  tetapi  juga  negara  dalam jumlah besar.
Dari  sekian  banyak  definisi  tentang  korupsi  selalu  menganalogkan atau mengkaitkan sebagai bentuk tindakan ilegal atau melanggar hukum, tidak  bermoral,  dan  tidak  loyal  dari  seseorang  yang  memiliki  kekuatan untuk  melakukannya.  Kekuasaan  berupa  jabatan  atau  kedudukan merupakan  sarana  dan  sekaligus  alat  untuk  melakukan  tindakan  yang dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi  negara.  Definisi  terkini  tentang Korupsi  saat  ini  sudah  mulai  meluas  pada  cakupan  moral.  Tindak ‘ Korupsi ’ bukan  hanya  sekedar  kesempatan  untuk  memanfaatkan jabatan/posisi,  akan  tetapi  juga  peluang  untuk  mendorong  terjadinya tindak Korupsi.
Robert  Klitgaard  menyebut  korupsi sebagai  suatu  tingkah  laku  yang meyimpang  dari  tugas-tugas  resmi  jabatannya  dalam  negara,  dimana untuk  memperoleh  keuntungan  status  atau  uang  yang  menyangkut  diri pribadi  (perorangan,  keluarga  dekat,  kelompok  sendiri),  atau  melanggar aturan  pelaksanaan  yang  menyangkut  tingkah  laku  pribadi.  Mubyarto memahami korupsi lebih sebagai masalah politik daripada ekonomi yang menyentuh  keabsahan  (legitimasi)  pemerintah  di  mata  generasi  muda, kaum elit terdidik dan para pegawai.
Pengertian korupsi menurut Fockema Andreae, kata “ korupsi ” berasal dari  bahasa  latin  yaitu “ corruptio  atau  corruptus “ .  Namun  kata “ corruptio ” itu berasal pula dari kata asal “ corrumpere “ , yaitu suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin ini kemudian turun ke banyak  bahasa  Eropa  seperti  Inggris  yaitu corruption ,  Prancis yaitu corruption ,  Belanda  yaitu corruptie .  Dari  bahasa  Belanda  inilah yang kemudian turun ke bahasa Indonesia, sehingga menjadi korupsi. Sedangkan  dalam  UU  No.31  Tahun  1999,  korupsi  diartikan  setiap orang  yang dengan sengaja melawan hukum  untuk  melakukan perbuatan dengan  tujuan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi  yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara  atau perekonomian  Negara .  Sehingga dapat  disimpulkan  korupsi  sebagai

## Peran Sosiologi Agama dalam Pemecahan Masalah Budaya dan Perilaku Korupsi
Islamuna Volume 4 Nomor 2 Desember 2017
perilaku  menyimpang  dari  nilai-nilai  kebenaran  yang  mengakibatkan kerugian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  kepada  seseorang, sekelompok orang, lembaga atau negara.
Terkait  hal  tersebut  di  atas,  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan
Pembangunan (BPKP) dalam Strategi Pemberantasan Korupsi menjabarkan jika perilaku korupsi dapat disebabkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:
a. Aspek Individu Pelaku
1) Sifat  tamak  manusia;  Kemungkinan  orang  melakukan  korupsi bukan  karena  orangnya  miskin  atau  penghasilan  tak  cukup.
Kemungkinan  orang  tersebut  sudah  cukup  kaya,  tetapi  masih punya  hasrat  besar  untuk  memperkaya  diri.  Unsur  penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. 2) Moral  yang  kurang  kuat;  Seorang  yang  moralnya  tidak  kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahanya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.
3) Penghasilan  yang  kurang  mencukupi;  Penghasilan  seorang pegawai  dari  suatu  pekerjaan  selayaknya  memenuhi  kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang  akan  memberi  peluang  besar  untuk  melakukan  tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan  peluang  itu  untuk  keperluan  di  luar  pekerjaan  yang seharusnya. 4) Kebutuhan hidup yang mendesak; Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan  seseorang  mengalami  situasi  terdesak  dalam  hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.
5) Gaya  hidup  yang  konsumtif;  Kehidupan  di  kota-kota  besar acapkali  mendorong  gaya  hidup  seseong  konsumtif.  Perilaku konsumtif semacam  ini bila tidak diimbangi  dengan pendapatan yang  memadai  akan  membuka  peluang  seseorang  untuk

## Sinarwidi
340
melakukan  berbagai  tindakan  untuk  memenuhi  hajatnya.  Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.
6) Malas atau tidak mau kerja;  Sebagian orang ingin  mendapatkan hasil  dari  sebuah  pekerjaan  tanpa  keluar  keringat  alias  malas bekerja.  Sifat  semacam  ini  akan  potensial  melakukan  tindakan apapun  dengan  cara-cara  mudah  dan  cepat,  diantaranya melakukan korupsi.
7) Ajaran agama yang kurang diterapkan; Indonesia dikenal sebagai bangsa  religius  yang  tentu  akan  melarang  tindak  korupsi  dalam bentuk  apapun.  Kenyataan  di  lapangan  menunjukkan  bila korupsi  masih  berjalan  subur  di  tengah  masyarakat.  Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.
b. Aspek Organisasi
1) Kurang  adanya  sikap  keteladanan  pimpinan;  Posisi  pemimpin dalam  suatu  lembaga  formal  maupun  informal  mempunyai pengaruh  penting  bagi  bawahannya.  Bila  pemimpin  tidak  bisa memberi  keteladanan  yang  baik  di  hadapan  bawahannya, misalnya  berbuat  korupsi,  maka  kemungkinan  besar  bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya. 2) Tidak  adanya  kultur  organisasi  yang  benar;  Kultur  organisasi biasanya  punya  pengaruh  kuat  terhadap  anggotanya.  Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai  situasi  tidak  kondusif  mewarnai  kehidupan  organisasi.
Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi. 3) Sistem  akuntabilitas  yang  benar  di  instansi  pemerintah  yang kurang  memadai;  Pada  institusi  pemerintahan  umumnya  belum merumuskan  dengan  jelas  visi  dan  misi  yang  diembannya  dan juga  belum  merumuskan  dengan  tujuan  dan  sasaran  yang  harus dicapai  dalam  periode  tertentu  guna  mencapai  misi  tersebut.
Akibatnya,  terhadap  instansi  pemerintah  sulit  dilakukan penilaian  apakah  instansi  tersebut  berhasil  mencapai  sasaranya atau  tidak.  Akibat  lebih  lanjut  adalah  kurangnya  perhatian  pada efisiensi  penggunaan  sumber  daya  yang  dimiliki.  Keadaan  ini

## Peran Sosiologi Agama dalam Pemecahan Masalah Budaya dan Perilaku Korupsi
Islamuna Volume 4 Nomor 2 Desember 2017
memunculkan  situasi  organisasi  yang  kondusif  untuk  praktik korupsi.
4) Kelemahan  sistim  pengendalian  manajemen;  Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi  dalam  sebuah  organisasi.  Semakin  longgar/lemah pengendalian  manajemen  sebuah  organisasi  akan  semakin terbuka  perbuatan  tindak  korupsi  anggota  atau  pegawai  di dalamnya. 5) Manajemen  cenderung  menutupi  korupsi  di  dalam  organisasi;
Pada  umumnya  jajaran  manajemen  selalu  menutupi  tindak korupsi  yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi.
Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.
c. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada
1) Nilai-nilai  di  masyarakat  kondusif  untuk  terjadinya  korupsi Korupsi  bisa  ditimbulkan  oleh  budaya  masyarakat.  Misalnya, masyarakat  menghargai  seseorang  karena  kekayaan  yang dimilikinya.  Sikap  ini  seringkali  membuat  masyarakat  tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan. 2) Masyarakat  kurang  menyadari  sebagai  korban  utama  korupsi Masyarakat  masih kurang menyadari bila  yang paling dirugikan dalam  korupsi  itu  masyarakat.  Anggapan  masyarakat  umum yang  rugi  oleh  korupsi  itu  adalah  negara.  Padahal  bila  negara rugi,  yang  rugi  adalah  masyarakat  juga  karena  proses  anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.
3) Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi Setiap korupsi  pasti  melibatkan  anggota  masyarakat.  Hal  ini  kurang disadari  oleh  masyarakat  sendiri.  Bahkan  seringkali  masyarakat sudah  terbiasa  terlibat  pada  kegiatan  korupsi  sehari-hari  dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
4) Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan  diberantas  bila  masyarakat  ikut  aktif  Pada  umumnya masyarakat  berpandangan  masalah  korupsi  itu  tanggung  jawab pemerintah.  Masyarakat  kurang  menyadari  bahwa  korupsi  itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.

## Sinarwidi
d. Aspek peraturan perundang-undangan
Korupsi  mudah  timbul  karena  adanya  kelemahan  di  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  mencakup  adanya peraturan  yang  monopolistik  yang  hanya  menguntungkan  kroni penguasa,  kualitas  peraturan  yang  kurang  memadai,  peraturan yang  kurang  disosialisasikan,  sangsi  yang  terlalu  ringan, penerapan  sangsi  yang  tidak  konsisten  dan  pandang  bulu,  serta lemahnya  bidang  evaluasi  dan  revisi  peraturan  perundang- undangan.
e. Dampak prilaku korupsi bagi negara dan masyarakat.
Faturohman  Albantani  (2011)  mengemukakan,  berkaitan  dengan dampak yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi, setidaknya terdapat dua  konsekuensi.  Konsekuensi  negatif  dari  korupsi  sistemik  terhadap proses demokratisasi dan pembangunan yang berkelanjutan adalah:
1) Korupsi mendelegetimasikan proses demokrasi dengan mengurangi  kepercayaan  publik  terhadap  proses  politik  melalui politik uang; 2) Korupsi  mendistorsi  pengambilan  keputusan  pada  kebijakan publik,  membuat  tiadanya  akuntabilitas  publik,  dan  menafikan the  rule  of  law.  Hukum  dan  birokrasi  hanya  melayani  kepada kekuasaan dan pemilik modal;
3) Korupsi  meniadakan  sistem  promosi  dan  hukuman  yang berdasarkan  kinerja  karena  hubungan  patron-client  dan nepotisme;
4) Korupsi  mengakibatkan  proyek-proyek  pembangunan  dan fasilitas  umum  bermutu  rendah  dan  tidak  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat  sehingga menganggu pembangunan  yang berkelanjutan; dan
5) Korupsi  mengakibatkan  sistem  ekonomi  karena  produk  yang tidak kompetitif dan penumpukan beban hutang luar negeri.
Sedangkan Korupsi yang sistematik dapat menyebabkan:
1) Biaya ekonomi tinggi oleh penyimpangan intensif;

## Peran Sosiologi Agama dalam Pemecahan Masalah Budaya dan Perilaku Korupsi
Islamuna Volume 4 Nomor 2 Desember 2017
2) Biaya  politik  oleh  penjarahan  atau  pengangsiran  terhadap  suatu lembaga publik; dan
3) Biaya  sosial  oleh  pembagian  kesejahteraan  dan  pembagian kekuasaan yang tidak semestinya
Dalam kasus  korupsi  yang merajalela di  negeri  kita ini, menurut  saya kemungkinan  yang  pertama,  mereka  para  pemimpin  yang  korupsi  dalam dirinya memang sudah terbawa karakteristik atau naluri agresi, rakus atau tamak,  dan  material.  Sehingga  dengan  itu,  diketika  mereka  menjadi pemimpin  yang  kesehariannya  tidak  lepas  dengan  yang  namanya  uang, maka  disaat  ada  kesempatan  mereka  akan  rela  untuk  melakukan  apapun termasuk  korupsi  demi  memenuhi  semua  keinginannya,  tanpa memikirkan apa akibat yang akan diterimanya dan juga akibat pada yang lain terutama kepada rakyat.
Kemungkinan  yang  kedua,  mungkin  mereka  memang  keturunan  dari orang-orang  yang  suka  berbohong.  Dan  mungkin  juga  mereka  adalah keturunan  dari  orang-orang  yang  memang  sudah  terbiasa  melakukan korupsi.  Inilah  hal  yang  paling  kuat  bagi  mereka  untuk  berperilaku korupsi  disaat  ada  kesempatan.  Sebab,  jika  mereka  sudah  tahu  bahwa keluarganya  adalah  orang  yang  terbiasa  korupsi,  maka  sangat  gampang juga  bagi  mereka  untuk  menirunya,  karena  dalam  diri  mereka  terdapat gen korupsi yang dibawa dari sejak lahir.

## Sosiologi korupsi v.s Sosiologi Agama a. Sosiologi Korupsi
Istilah ” sosiologi ” kali  pertama  digagas  oleh  Auguste  Comte  (1798- 1857),  yang  berarti  studi  mengenai  masyarakat  dipandang  dari  satu  segi tertentu.  Seperti  Herbert  Spencer  (1820-1903),  Comte  menekankan masyarakat sebagai unit dasar dalam analisa sosiologis. Sedangkan aneka ragam  kelembagaan  dan  interrelasi  antar  lembaga  merupakan  sub  unit dari  analisa. 7 Karena  itu  pusat  perhatian  sosiologi  adalah  tingkah  laku manusia;  namun  tidak  terkonsentrasi  pada  tingkah  laku  individual  tetapi juga secara kolektif.
7 Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer (LP3ES, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial, 1986).

## Sinarwidi
Berbicara masalah sosiologi, tidak terlepas membicarakan sosok Max Weber  (1864-1930)  yang  berusaha  memberikan  pengertian  mengenai perilaku manusia dan sekaligus menelaah sebab-sebab terjadinya interaksi sosial.  Konsep  sosiologi  Weber  dapat  dipandang  sebagai  upaya  yang menengahi  antara  dua  cara  pandang  yang  bertentangan.  Cara  pandang pertama  yang  diilhami  oleh  keberhasilan  ilmu  alam — metode  ilmu  alam telah  memacu  perkembangan  studi  manusia  dan  masyarakat.  Cara pandang  kedua,  menekankan  bahwa  sesuatu  yang  penting  dalam manusia — spirit,  pikiran,  budaya  dan  sejarahnya — tidak  akan  mampu dipahami melalui teknik-teknik ilmu alam.
Menurut  Weber,  dalam  memahami  sosio-budaya  diperlukan  metode khusus  dalam  rangka  memahami  berbagai  motif  dan  arti  atau  makna tindakan manusia. Dengan pengertian semacam ini, sosiologi merupakan suatu ilmu yang melibatkan dirinya dengan suatu penafsiran dan tindakan manusia  secara  sensitif.  Dalam The  Protestant  Ethic  and  Spirit  of Capitalism (1904), Weber membahas masalah hubungan  antara berbagai kepercayaan  keagamaan  dan  etika  praktis,  khususnya  etika  dalam kegiatan ekonomi di kalangan masyarakat Barat sejak abad ke-16 hingga sekarang. Weber sampai pada kesimpulan bahwa kebangkitan kapitalisme didukung  oleh  sikap  yang  ditentukan  oleh  Protestanisme  asetik.  Jadi bukan  (kekuatan)  ekonomi  yang  menentukan  agama,  tetapi  agamalah yang menentukan arah perkembangan ekonomi.
Weber  menyatakan  bahwa  para  pemimpin  reformasi  protestan  tidak bermaksud  menegakkan  pondasi  semangat  untuk  suatu  masyarakat kapitalis  dan  seringkali  mengecam  kecenderungan  kapitalis  di  jaman mereka. Namun, revolusi industri dan pertumbuhan bisnis berskala besar jauh  lebih  cepat  berkembang  di  daerah  Protestan  daripada  di  daerah Katolik,  dan  daerah-daerah  yang  berbau  Protestan  jauh  lebih  giat  dalam pengembangan bisnis.
Yang menarik dari uraian Weber adalah ketika membicarakan agama dari  sudut  fungsi.  Weber  menyebut  fungsi  manifes  dan  laten  agama. Fungsi  agama  adalah  memperkuat  hukum/aturan  moral  masyarakat  baik secara  langsung  maupun  tidak.  Definisi  fungsional  sering  menimbulkan kesalahfahaman  antara  fungsi  manifes  dan  fungsi  laten.  Robert  Merton mengatakan  fungsi  manifes  adalah  fungsi  yang  diakui  dan  diharapkan untuk  mencapai  tujuan.  Sedangkan fungsi  laten  adalah akibat  yang tidak

## Peran Sosiologi Agama dalam Pemecahan Masalah Budaya dan Perilaku Korupsi
Islamuna Volume 4 Nomor 2 Desember 2017
diharapkan.  Salah  satu  fungsi  manifes  gereja  adalah  mempersatukan komunitas  dalam  semangat  persaudaraan;  sedangkan  fungsi  latennya adalah  membagi  komunitas  berdasarkan  ras  dan  kelas.  Walaupun mengkhotbahkan ” di  hadapan  Allah  semua  orang  adalah  sama ” ,  namun gereja memamerkan perbedaan kekayaan yang nampak pada para anggota yang berpakaian bagus dan yang sangat sederhana pada hari Minggu.
Bahkan  ketika  berbicara  aspek  kelas,  ras  dan  etnis  dalam  agama, menurut  Weber  institusi  agama  dari  sebuah  masyarakat  tercipta  dan didominasi  oleh  golongan  penguasa  dalam  masyarakat.  Fungsi  agama memberi dorongan moral serta jalan keluar secara psikologi dengan tetap memertahankan struktur kelas. Sedangkan Durkheim memandang agama sebagai  potensi  yang  menciptakan  pergerakan  dan  dapat  mengubah tatanan  sosial.  Dengan  adanya  perbedaan  sudut  pandang  tersebut  tidak mengherankan  jika  sebagian  pekerjaan  empiris  dalam  sosiologi  agama berkaitan antara masalah hubungan agama dengan kelas sosial.
Dalam  konteks  agama  Kristen,  Weber  memperkenalkan  istilah ” asketisisme  dunia  bathin ” untuk  mengimbangi  para  aktivis  puritan dengan  pendeta  Katholik.  Pendeta  yang  semakin  dekat  dengan  dunia maka  semakin  kecil  pula  pengaruhnya;  sedangkan  bila  aktivis  Puritan semakin  dekat  maka  dia  akan  semakin  besar  pengaruhnya.  Tentang ” rasional ” kata  Weber  tidak  sama  dengan ” berdasarkan  empirik ” atau ” ilmiah ” ,  sebab  efektifitas  sarana  untuk  mendapatkan  keselamatan  tidak dapat dinilai dengan bukti empirik. Dalam konteks magis dan mistisisme sebagai  hal-hal  yang  irrasional,  meskipun  dari  sudut  pandang  pelakunya efektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan oleh pelaku.

## b. Sosiologi Agama
Agama  jika  dipandang  dari  sudut  sosiologis  tidak  ditimba  dari ” pewahyuan ” yang datang dari ” dunia luar ” namun dari eksperiensi, atau pengalaman  konkret  sekitar  agama  yang  dikumpulkan  dari  masa  lampau hingga  kejadian  sekarang.  Artinya  definisi  agama  menurut  sosiologi adalah definisi yang empiris. Sehingga dari sudut fungsional agama dapat didefinisikan  sebagai  suatu  institusi  yang  lain,  yang  mengemban  tugas (fungsi) agar masyarakat berfungsi dengan baik di lingkup lokal, regional,

## Sinarwidi
nasional  maupun  mondial.  Dengan  demikian  agama  dilihat  dari  sudut dayaguna dan pengaruh terhadap masyarakat. 8
Agama  sebagai  sistem  budaya,  merupakan  konsep  antropologis  yang diungkapkan  oleh  Clifford  Geertz.  Dalam  pandangan  antropologi, pengalaman agama dianggap sebagai suatu kreasi manusia untuk menuju jalan  hidup  yang  bervariasi,  sesuai  latar  belakang  pengetahuan, kepercayaan,  norma  dan  nilai-nilai  yang  dianut.  Dalam  tulisannya  yang lain  Abdullah  Ali  mengatakan  Weber  menggambarkan  agama  sebagai fenomena  yang  rumit  dan  kompleks,  yang  dapat  memenuhi  beberapa fungsi sekaligus. Ia menggambarkan dimensi-dimensi agama berdasarkan pendapat  Glock  dan  stark,  sebagai:  1)  dimensi  kepercayaan  atau keyakinan  beragama  disebut  juga  sebagai  dimensi  ideologi,  2)  Dimensi ritual  berkaitan  dengan  praktek  pelaksanaan  agama,  3)  Dimensi pengalaman  keagamaan,  4)  Dimensi  pengetahuan  dan  5)  Dimensi konsekuensi beragama.
Nurchalish  Madjid  menjelaskan  hubungan  agama  dan  budaya  adalah dua  bidang  yang  dapat  dibedakan  tetapi  tidak  dapat  dipisahkan.  Agama bernilai mutlak, sedangkan budaya — meskipun berdasarkan agama, dapat berubah.  Oleh  karena  itu  agama  adalah  primer  dan  budaya  adalah sekunder.  Dalam  hal  ini  agama  merupakan  suatu  ciri  kehidupan  sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara  berpikir  dan  pola-pola  perilaku  yang  memenuhi  syarat  untuk disebut “ agama ” (religious). 9 Para  ilmuwan  sosial  menghadapi  banyak kesulitan dalam merumuskan agama dengan tepat. Masalah pokok dalam mencapai suatu definisi yang baik ialah dalam menentukan di mana batas- batas  gejala  itu  harus  ditempatkan.  Seperti  dikemukakan  Robertson (1970), ada dua jenis utama definisi tentang agama yang telah diusulkan oleh ilmuwan sosial, yang inklusif dan eksklusif.
Suatu  agama  ialah  suatu  sistem  kepercayaan  yang  disatukan  oleh praktik  yang  bertalian  dengan  hal-hal  yang  suci,  yakni  hal-hal  yang dibolehkan  dan  dilarang  dan  praktik-praktik  yang  mempersatukan  suatu komunitas  moral  yang  disebut  gereja,  semua  mereka  yang  terpaut  satu sama  lain  (Durkheim,  1965).  Saya  merumuskan  agama  sebagai seperangkat bentuk dan tindakan simbolik yang menghubungkan manusia
8 Islam dalam perspektif sosiologi agama (Titian Ilahi Press, 1996).
9 Esai-esai sosiologi agama ; Sosiologi Agama (Kanisius, n.d.).

## Peran Sosiologi Agama dalam Pemecahan Masalah Budaya dan Perilaku Korupsi
Islamuna Volume 4 Nomor 2 Desember 2017
dengan  kondisi  akhir  eksisitensinya  (Bellah,  1964).  Jadi,  agama  dapat dirumuskan sebagai suatu sistem  kepercayaan dan praktik di mana suatu kelompok  manusia  berjuang  menghadapi  masalah-masalah  akhir kehidupan manusia (Yinger, 1970).
Definisi  pertama  yang  dikemukakan  di  atas  sangat  terkenal  dan  telah dikutip berulang kali oleh banyak sosiolog. Bagi Durkheim, karakteristik agama yang penting ialah bahwa agama itu diorientasikan kepada sesuatu yang dirumuskan oleh manusia sebagai suci,  yakni objek referensi,  yang dihargai,  dan  malah  dahsyat.  Sedangkan  definisi  kedua  dan  ketiga menekankan  agama  di  atas  segala-galanya,  diorientasikan  kepada ” penderitaan akhir “ ( ultimate concern ) umat manusia. Dalam Ensiklopedi  Islam  Indonesia ,  agama  berasal  dari  bahasa sansekerta,  yang  pada  mulanya  masuk  ke  Indonesia  sebagai  nama  kitab suci golongan Hindu Syiwa. Terdapat tiga pendapat yang dapat dijumpai berkenaan  dengan  arti  harfi  kata  agama.  Pertama  mengartikan  tidak kacau, kedua tidak pergi (maksidnya diwarisi turun-temurun), dan ketiga jalan  berpergian  (maksudnya  jalan  hidup).  Hampir  semua  agama diketahui  mengandung  empat  unsur  penting,  yaitu  (a)  pengakuan  bahwa ada  kekuatan  gaib  yang  menguasai,  (b)  keyakinan  bahwa  keselamatan hidup  manusia  tergantung  pada  hubungan  baik  antara  manusia  dengan kekuatan  gaib, (c) sikap  emosional pada hati manusia terhadap kekuatan gaib itu, seperti sikap takut, hormat, cinta, penuh harap, pasrah, dan lain- lain  dan  (d)  tingkah  laku  tertentu  yang  dapat  diamati,  seperti  shalat (sembahyang),  doa,  puasa,  suka  menolong,  tidak  korupsi,  dan  lain-lain. Tiga  unsur  pertama  merupakan  jiwa  agama,  sedangkan  unsur  keempat merupakan bentuk lahiriyah.
Masyarakat  maju  atau  modern  yang  beragama,  pada  umumnya cenderung pada paham monoteisme, yakni meyakini keesaan Tuhan yang menciptakan  segenap  alam;  tidak  ada  Tuhan  selain  Dia,  seperti  rumusan syahadat  (tidak  ada  Tuhan  selain  Allah).  Lebih  lanjut,  dalam  upaya pemberantasan  korupsi,  keterlibatan  semua  pihak  adalah  salah  satu prasyarat  yang tidak bisa dihindarkan. Pemberantasan korupsi tidak akan berhasil  tanpa  dukungan  banyak  kalangan.  Salah  satu  komponen  yang memiliki  peran  strategis  dalam  membangun  gerakan  sosial  anti  korupsi adalah tokoh-tokoh agama yang dalam kehidupan masyarakat memegang peran cukup sentral. Keterlibatan agamawan dalam upaya pemberantasan

## Sinarwidi
korupsi  akan  memberikan  motivasi  dan  dorongan  yang  kuat  bagi masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dalam menggalakkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air, Islam sebagai  agama  dapat  berperan  dalam  beragam  bentuk  sebagaimana berikut:  Pertama,  nilai-nilai  moralitas  yang  diajarkan  Islam  diharapkan dapat  memberikan  jawaban  terhadap  kian  menyebarnya  praktek  korupsi. Kedua,  agar  nilai-nilai  moralitas  Islam  tersebut  dapat  berfungsi  sebagai modal  untuk  membangun  etika  sosial  baru  yang  memberdayakan  rakyat kecil dan memandang korupsi sebagai kejahatan yang harus dilawan.
Etika  sosial  baru  tersebut  dapat  mendorong  masyarakat  untuk senantiasa  menjauhkan  diri  dari  praktek  korupsi,  melahirkan  semangat mendorong upaya pemberantasan korupsi dengan mencegah, mengawasi, melaporkan  dan  jika  mungkin  memperbaiki  sejumlah  mekanisme  sanksi sosial  yang  hidup  di  masyarakat  yang  diberlakukan  kepada  setiap  orang atau  kelompok  yang  melakukan  korupsi.  Dalam  konteks  tersebut,  nilai- nilai  moralitas  ini  pun  diharapkan  dapat  diturunkan  dalam  kerangka aturan-aturan hukum Islam (fiqih) mengenai korupsi.
Selanjutnya,  untuk  memperoleh  pengejawantahan  yang  memadai, peran ketiga yang dapat dilakukan adalah agar nilai-nilai moralitas Islam dapat  diajukan sebagai  salah satu  sumber bagi  penyusunan aturan-aturan hukum maupun suplemen kebijakan yang berpengaruh bagi kemaslahatan umat,  dengan  orientasi  pemberdayaan  masyarakat  kecil  dan  penekanan terhadap praktek korupsi.
Berbicara tentang agama,  setidaknya  terdapt  dua  hal  yang  patut diperhatikan,  yaitu: pertama mengenai  nilai-nilai  moralitas  yang terkandung  dalam  ajaran-ajaran  yang  disampaikan  agama; kedua , mengenai  institusi  sosial  keagamaan  sebagai  penyokong  berjalannya kehidupan beragama.
Dalam  konteks  perlawanan  terhadap  tindakan  korupsi  di  Indonesia, peranan  institusi  sosial  keagamaan  menjadi  sangat  penting  sebagai pendorong.  Dari  segi  ini,  institusi  sosial  keagamaan  mestinya  dapat dipertimbangkan  sebagai  salah  satu  garda  dalam  upaya  pemberantasan korupsi, bergandengan tangan dengan gerakan anti korupsi dari kalangan masyarakat lainnya.
Oleh karena  itu,  perlu  adanya  kerja  sama  strategis  sesuai  dengan perannya  masing-masing  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi. Dari  sini,

## Peran Sosiologi Agama dalam Pemecahan Masalah Budaya dan Perilaku Korupsi
Islamuna Volume 4 Nomor 2 Desember 2017
institusi  sosial  kegamaan  dengan  agamawan  perlu  mendapatkan penekanan mengingat  posisi  strategisnya dalam kehidupan masyarakat. 10
Sebagai kejahatan  luar  biasa,  pemberantasan  korupsi  hanya  bisa  berhasil melalui  cara-cara  yang  luar  biasa  pula.  Masyarakat  meragukan  cara-cara struktural yang justru terkesan kian menumbuhsuburkan praktek korupsi.

## Penutup
Masalah sosial seperti korupsi perlu ditelaah dari pendekatan perilaku korupsi. Secara garis besar ada tiga hal yang dapat menyebabkan perilku korupsi  yaitu  pertama,  psikologi  aliran “ behaviouris ” yang  beranggapan perilaku manusia kebanyakan dipengaruhi (tidak ditentukan) oleh faktor- faktor  yang  ada  di  luar  dirinya.  Kedua,  faktor  lingkungan  kerja  yang memang  koruptif  di  mana  korupsi  sudah  saling  keterkaitan  antara individu dengan individu lainnya. Ketiga, faktor kepribadian.
Dalam  hal  itu,  setiap  agama  pasti  melarang  perbuatan  korupsi. Para pelaku korupsi tahu pasti setiap agama melarang dan mengutuk tindakan tersebut. Mungkin  dengan  pendekatan  agama  bisa  dipakai  untuk pencegahan yang bersifat kultural. Singkatnya, dalam upaya memberantas korupsi,  peranan  agamawan  (ulama,  kyai,  ustadz,  da ’ i)  dengan  institusi sosial  keagamaannya  sangat  strategis.  Agamawan  yang  memiliki kedekatan dengan masyarakat tentu sangat efektif dalam menyosialisasikan  pesan-pesan  agama  anti  korupsi. 11 Lebih  lanjut
keberadaan agama menjadi alat kontrol terhadap prilaku-prilaku negatif di masyarakat,  yang  selanjutnya  membawa  mereka  pada  suatu decision , apakah  peluang  dan  kesempatan  melakukan  tindak  korupsi,  dan  sejauh mana mereka terbentengi dengan penguasaan dan kekuatan iman mereka, untuk berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah moral dan agama.***

## Daftar Pustaka
Binawan,  Al  Andang  L.,  and  Franz  Magnis-Suseno. Korupsi Kemanusiaan:  Menafsirkan  Korupsi  (dalam)  Masyarakat .  Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
10 Intan, Salahkah George berantas korupsi?
11 Mas Alim Katu, Korupsi malu ah!: strategi jitu pemberantasan korupsi dengan hadis nabi dan nilai sirik na pacce (Pustaka Refleksi, 2007).

## Sinarwidi
Esai-esai sosiologi agama . Yogyakarta: Diva Pustaka, 2006.
Guhan,  Sanjivi,  and  Paul  Samuel. Corruption  in  India:  Agenda  for Action . Public Affairs Centre, 1997.
Intan,  Nurjannah. Salahkah  George  berantas  korupsi? Yogyakarya: Bangkit Publisher, 2010.
Islam dalam perspektif sosiologi agama . Titian Ilahi Press, 1996. Iyubenu, Edi AH. Sosiologi Agama . Yogyakarta: Ircisod, 2002.
Katu,  Mas  Alim. Korupsi  Malu  Ah!:  Strategi  Jitu  Pemberantasan Korupsi  dengan  Hadis  Nabi  dan  Nilai  Sirik  Na  Pacce .  Pustaka Refleksi, 2007.
Pryhantoro,  Edy  Herry  Pryhantoro. Korupsi  Dalam  Perspektif  Teori Sosial Kontemporer . Spasi, 2016. Saebani,  Beni  Ahmad. Sosiologi  Agama:  Kajian  tentang  Perilaku Institusional  dalam  Beragama  Anggota  Persis  dan  Nahdlatul Ulama . Refika Aditama, 2007.
Sosiologi Agama . Yogyakarta: Kanisius, n.d.
Sosiologi  Korupsi:  Sebuah  Penjelajahan  dengan  Data  Kontemporer . Jakarta: LP3ES, 1986.