## PROSEDUR HUKUM NATURALISASI KEWARGANEGAAN GANDA ARCANDRA TAHAR
Dr. Hamja, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu Email: hamja.hamja904@unwir.ac.id

## Abstract
The  term  citizenship  is  intended  for  citizens  who  already  have  their  citizenship status,  namely  Indonesian  Citizens,  the  vast  territory  of  Indonesia  is  related  to citizenship,  many  of  which  claim  to  be  citizens,  but  in  their  citizenship  status  is unclear,  even  though  in  the  positive  Indonesian  legal  order  Law  No.  12  of  2006 states the conditions for someone to become an Indonesian citizen and that is not difficult.  The  purpose  of  this  article  is  to  report  about  the  naturalization  of  legal procedures for dual citizenship related to the case experienced by Arcandra Tahar. Arcandra Tahar's citizenship case experienced by Arcandra Tahar is a unique case where  each  country  has  different  rules  and  uses  different  principles  to  apply  the rules of citizenship status in its country, Arcandra becomes an Indonesian citizen again  after  being  dual  citizenship.  He  became  an  Indonesian  citizen  through revelation and still wanted to become an Indonesian citizen and the submission of his American citizens' revocation.
Keywords : Arcandra Tahar, positive law, dual citizenship

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Istilah  warga  negara  Indonesia  diperuntukan  bagi  warga  negara  yang sudah  memiliki  status  kewarganegaraannya  yaitu  Warga  Negara  Indonesia, wilayah  Indonesia  yang  sangat  luas  memungkinkan  timbulnya  masalah  – masalah  terkait  kewarganegaraan,  banyak  yang  mengaku  warga  negara Indonesia  namun  ternyata  status  kewarganegaraannya  belum  jelas,  padahal dalam  tatanan  hukum  positif  Indonesia  Undang  –  Undang  Nomor  12  Tahun 2006 menyebutkan syarat – syarat seseorang menjadi warga negara Indonesia dan itu tidaklah sulit. Seperti kasus yang pernah terjadi di Indonesia, Seorang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar diketahui memiliki kewarganegaraan  ganda  hal  tersebut  terbukti  melalui  paspor  yang  dimiliki Arcandra,  Arcandra  memiliki  dua  paspor  yang  satu  berkebangsaan  Amerika
dan  satu  lagi  Indonesia.  Seiring  berjalannya  waktu  pemerintah  memutuskan melalui Menteri Hukum dan HAM bahwa kewarganegaraan Arcandra akan di cabut  dikarenakan  di  Indonesia  tidak  mengenal  istilah  Kewarganegaraan ganda (Bipatride), namun selang beberapa minggu putusan tersebut dibatalkan oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM  dikarenakan  Arcandra  mengaku  telah melakukan pencabutan terhadap status warga negara Amerikanya.

## Tujuan
Berdasarkan  identifikasi  masalah  di  atas  maka  tujuan  penulisan  ialah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui prosedur hukum naturalisasi terhadap kewarganegaraan ganda terkait kasus yang dialami Arcandra Tahar.

## II. KAJIAN TEORI
2.1 Asas – Asas Kewarganegaraan di Indonesia
Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  dinyatakan  bahwa  Indonesia  dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:
1. Asas ius sanguinis
Sama seperti penjelasan diatas, Asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan  kewarganegaraan  seseorang  berdasarkan  keturunan,  bukan bersasarkan  negara  tempat  dilahirkan.  contoh  nya  serupa  dengan  contoh asas ius sanguinis diatas.
2. Asas ius soli
Serupa  seperti  penjelasan  diatas,  Asas  ius  soli  adalah  asas  yang menentukan  kewarganegaraan  seseorang  berdasarkan  negara  tempat kelahiran,  di  indonesia  asa  ini  diberlakukan  terbatas  bagi  anak-anak seseuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  undang-undang.  contoh  nya  serupa dengan contoh asas ius soli diatas.
3. Asas kewarganegaraan tunggal
Asas  kewarganegraan  tunggal  adalah  asas  yang  menentukan  satu kewarganegaraan  bagi  setiap  orang. asas  kewarganegaraan  tunggal merupakan  prinsip  tentang  status  kewarganegaraan  yang  dimana  setiap warga negara tidak boleh berkewarganegaraan ganda.
Contohnya  :  bila  suatu  anak  lahir  di  kalangan  warga  negara  (baik luar maupun dalam), maka setelah dewasa si anak tersebut harus memilih apa status kewarganegaraan yang ia kehendaki.

## 4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas
Asas  kewarganegaraan  ganda  terbatas  adalah  asas  yang menentukan  kewarganegaraan  ganda  bagi  anak-anak  sesuai  dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
Contohnya  :  bila  suatu  anak  lahir  dan  mempunyai  dua kewarganegaraan  (Bipatride),  maka  anak  tersebut  boleh  memiliki  dua kewarganegaraan  sampai  ia  berusia  18  tahun  (atau  sesuai  ketentuan  yang diatur  dalam  undang-undang),  setelah  anak  tersebut  berusia  18  tahun  ia harus melepas / memilih salah satu kewarganegaraanya. 1

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Kronologis Kembalinya Kewarganegaraan Arcandra Tahar
Status  kewarganegaraan  Indonesia  mantan  menteri  ESDM  Arcandra Tahar  batal  dicabut.  Hal  itu  dinyatakan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia,  Yasonna  Laoly,  dalam  rapat  dengan  Komisi  III  Bidang  Hukum DPR.
Menteri Yasonna membeberkan runtutan kembalinya status Arcandra sebagai  warga  negara  Indonesia.  Arcandra,  kata  dia,  telah  mengajukan pencabutan  kewarganegaraan  Amerika  Serikat  yang  ia  miliki.  Arcandra sebelumnya  memang  sempat  menyandang  kewarganegaraan  ganda  –AS  dan Indonesia–  yang  tidak  diakui  dalam  hukum  Indonesia.  Pasal  23  Undang-
1 http://www.markijar.com/2017/06/4-asas-kewarganegaraan-di-indonesia.html , diakses pada tanggal 30 Maret 2019 Pukul 17.36
Undang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  mengatur,  apabila  seseorang memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauan sendiri, maka status WNI yang bersangkutan hilang.
Secara  formal,  kata  Yasonna,  Pasal  30  UU  Kewarganegaraan menyebutkan ketentuan lebih lanjut tentang kehilangan dan pembatalan WNI, yakni diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara  Memperoleh,  Kehilangan,  Pembatalan,  dan  Memperoleh  Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Atas  kasus  dugaan  bipatride  Arcandra,  Kementerian  Hukum  dan HAM  memeriksa  perkara  tersebut.  Arcandra  ditanyai  Direktorat  Jenderal Imigrasi melalui Sekretariat Negara. Arcandra mengaku memiliki dua paspor dan telah menjadi warga negara Amerika Serikat. Atas pengakuan itu, paspor WNI Arcandra hendak dicabut.
Namun  saat  proses  pencabutan  WNI  Arcandra  tengah  berlangsung, lulusan  Teknik  Mesin  ITB  itu  ternyata  diketahui  sudah  mengajukan kehilangan  kewarganegaraan  (c ertificate  of  loss  of  nationality) ke  Kedutaan Besar AS. Surat kehilangan kewarganegaraan AS milik Arcandra diajukan ke pemerintah  AS  di  bawah  sumpah  pada  12  Agustus  2016,  yakni  16  hari sesudah dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri ESDM (27 Juli), dan tiga hari  sebelum  ia  kehilangan  jabatannya  karena  kasus  kewarganegaraan tersebut  (15  Agustus).  Tiga  hari  sesudah  surat  kehilangan  kewarganegaraan AS diajukan Arcandra, yakni 15 Agustus, pemerintah AS mengeluarkan surat persetujuan pencabutan kewarganegaraan Arcandra sebagai warga negara AS.
Artinya, pada hari di mana Arcandra dicopot Jokowi sebagai menteri, pemerintah  AS  mencabut  kewarganegaraan  AS  miliknya.  “Pada  surat  itu dikatakan, 'Certificate  of  loss  of  nationality.  Approved.  Overseas  citizens services.  Departement  of  State. Itu  dari  Kemlu  mereka,”  kata  Yasonna  di hadapan Komisi III di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).
Untuk  mengecek  kebenaran  hal  itu,  Kemkumham  meminta  surat konfirmasi  dari  Kedubes  AS.  Pada  31  Agustus,  pemerintah  AS  pun
mengeluarkan surat konfirmasi yang menyatakan status kewarganegaraan AS Arcandra  telah  dicabut.  “Jadi  yang  bersangkutan  (Arcandra)  kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat,” kata Menteri Yasonna.
Atas dasar itu, Yasonna menghentikan proses pencabutan status WNI Arcandra.  Sebab,  artinya  kini  Arcandra  tidak  lagi  menyandang kewarganegaraan  ganda.  Aturan  hukum  Indonesia,  kata  Yasonna,  tidak mengenal  dwikewarganegaraan,  juga  tidak  memperbolehkan  seseorang  tak berkewarganegaraan (stateless).
“Karena  dia  sudah  kehilangan  kewarganegaraan  AS,  maka  kami menyetop prosedur kehilangan kewarganegaraan (Indonesia),” kata Yasonna.
Jika  proses  pencabutan  status  WNI  Arcandra  tetap  dilakukan,  ujar  Yasonna, maka  dia  sebagai  pejabat  negara  akan  dikenai  sanksi  pidana  lantaran  telah membuat seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. 2
3.2  Prosedur  Hukum  Naturalisasi  Kewarganegaraan  Ganda  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

## Pasal 55
(1)  Perempuan  atau  laki-laki  Warga  Negara  Indonesia  yang  kawin  dengan laki-laki  atau  perempuan  warga  negara  asing  kehilangan  Kewarganegaraan Republik  Indonesia  karena  menurut  hukum  negara  asal  suami  atau  istri, kewarganegaraan istri atau suami mengikuti kewarganegaraan suami atau istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
(2) Jika perempuan atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ingin tetap  menjadi  Warga  Negara  Indonesia  dapat  mengajukan  surat  pernyataan mengenai  keinginannya  kepada  Menteri  melalui  Pejabat  atau  Perwakilan
2 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160907144154-12-156726/kronologi- kembalinya-kewarganegaraan-indonesia-arcandra-tahar , diakses tanggal 30 Maret 2019 pukul 17.45
Republik  Indonesia  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  orang yang mengajukan pernyataan.
(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah 3 (tiga)  tahun  sejak  tanggal  perkawinan  berlangsung,  dibuat  dalam  bahasa Indonesia  di  atas  kertas  bermeterai  cukup  dan  sekurang-kurangnya  memuat: a.  nama  lengkap  orang  yang  mengajukan  pernyataan;  b.  tempat  dan  tanggal lahir;  c.  jenis  kelamin;  d.  alamat  tempat  tinggal;  e.  pekerjaan;  f. kewarganegaraan suami atau istri; g. status perkawinan; dan h. nama lengkap suami atau istri.
(4)  Surat  pernyataan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  harus  dilampiri dengan:  a.  fotokopi  kutipan  akte  kelahiran  orang  yang  mengajukan pernyataan  yang disahkan oleh Pejabat  atau Perwakilan Republik  Indonesia; b. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah orang yang mengajukan surat pernyataan  yang disahkan oleh Pejabat  atau Perwakilan Republik  Indonesia; c. fotokopi paspor Republik Indonesia, surat  yang bersifat paspor, atau surat lain  yang  dapat  membuktikan  bahwa  orang  yang  mengajukan  surat pernyataan  pernah  menjadi  Warga  Negara  Indonesia  yang  disahkan  oleh Pejabat  atau  Perwakilan  Republik  Indonesia;  d.  surat  pernyataan  menolak menjadi warga negara asing dari orang yang mengajukan surat pernyataan di atas  kertas  bermeterai  cukup  yang  disetujui  oleh  pejabat  negara  asing  yang berwenang  atau  kantor  perwakilan  negara  asing;  dan  e.  pasfoto  berwarna terbaru dari orang yang mengajukan surat pernyataan berukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

## Pasal 56
(1) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia setelah menerima pernyataan memeriksa  kelengkapan  persyaratan  pernyataan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  55  dalam  jangka  waktu  14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak tanggal permohonan diterima.
(2)  Dalam  hal  pernyataan  belum  lengkap,  Pejabat  atau  Perwakilan  Republik Indonesia mengembalikan kepada orang yang mengajukan pernyataan dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi.
(3) Dalam hal pernyataan telah dinyatakan lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik  Indonesia  menyampaikan  kepada  Menteri  dalam  waktu  paling lambat  14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak  tanggal  pernyataan  diterima secara lengkap.

## Pasal 57
(1)  Menteri  memeriksa  pernyataan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  56 ayat  (3)  dalam  waktu  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak tanggal pernyataan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.
(2) Dalam hal pernyataan belum lengkap, Menteri mengembalikan pernyataan kepada  Pejabat  atau  Perwakilan  Republik  Indonesia  dalam  waktu  paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dilengkapi.

## Pasal 58
(1) Dalam hal pernyataan telah lengkap, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  pernyataan  diterima  dari  Pejabat  atau Perwakilan Republik Indonesia, Menteri menetapkan keputusan bahwa orang yang mengajukan pernyataan, tetap sebagai Warga Negara Indonesia.
(2)  Keputusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disampaikan  kepada Pejabat  atau  Perwakilan  Republik  Indonesia  untuk  diteruskan  kepada  orang yang  mengajukan  pernyataan  dalam  waktu  paling  lambat  14  (empat  belas) hari  terhitung  sejak  tanggal  Keputusan  Menteri  diterima  dan  tembusannya disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia. 3
3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007

## IV. Kesimpulan
Kasus kewarganegaraan Arcandra Tahar yang dialami Arcandra Tahar merupakan kasus  yang unik  dimana tiap  –  tiap  negara memiliki aturan  yang berbeda serta menggunakan asas  yang berbeda pula dalam penerapan  aturan status  kewarganegaraan  di  negaranya,  Arcandra  menjadi  warga  negara Indonesia  kembali  setelah  tadinya  berstatus  kewarganegaraan  ganda,  ia menjadi  warga  negara  Indonesia  kembali  melalui  penyataan  tetap  ingin menjadi warga negara  Indonesia dan tentu saja pengajuan pencabutan warga negara Amerika yang dimilikinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia http://www.markijar.com/2017/06/4-asas-kewarganegaraan-di-indonesia.html https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160907144154-12-156726/kronologi- kembalinya-kewarganegaraan-indonesia-arcandra-tahar