## Al-Mizan
ISSN  1907-0985  E ISSN 2442-8256 Volume 12 Nomor 1  Juni  2016 Halaman   1 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am

## OBJEKTIFIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN
(SEBUAH GAGASAN PEMIKIRAN)

## Dikson T. Yasin
Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: diksonysn@yahoo.com

## Abstract
This study analyzes the modern legal formulation in the formulation of Islamic marriage law in Indonesia. Therefore, the objective considerations in establishing the rule of law a marriage becomes absolutely necessary. In addition, the formulation must produce the material marriage laws within the context of socio-cultural and socio- historical Indonesian Islamic community. With the approach of social history, this study would like to assert that the products Islamic marriage law Indonesia should not only by tradition inherited from generation-a generation ago, but required a study approach to social history with attention and consider the social life of the Indonesian Islamic community who step toward community modern Islam. It is characterized by the marriage laws that are applied to the Indonesian Islamic community in the form of legislation, namely Law No. 1 of 1974. When the Indonesian Islamic marriage law has been codified into national law, then the legislation can be regarded as consensus of Indonesia, or can be viewed as an Indonesian fiqh formulations.
Keywords: Objectification, the Marriage Act, Thought
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am

## Abstrak
Penelitian ini menganalisis adanya f ormulasi hukum modern dalam rumusan hukum perkawinan Islam Indonesia. Oleh karena itu, pertimbangan obyekti f dalam menetapkan sebuah aturan hukum perkawinan menjadi syarat mutlak. Di samping itu, f ormulasinya harus menghasilkan materi hukum perkawinan yang sesuai dengan konteks sosio-kultural, dan sosio-historis masyarakat Islam Indonesia. Dengan pendekatan sejarah sosial, penelitian ini hendak menegaskan bahwa produk hukum perkawinan Islam Indonesia sudah seharusnya tidak hanya berdasarkan tradisi yang diwarisi dari generasi-genarasi sebelumnya, melainkan diperlukan sebuah studi pendekatan sejarah sosial dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kehidupan sosial masyarakat Islam Indonesia yang menginjak ke arah masyarakat Islam modern. Hal ini ditandai dengan adanya produk hukum perkawinan yang diberlakukan bagi masyarakat Islam Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketika hukum perkawinan Islam Indonesia sudah terkodi f ikasi ke dalam hukum nasional, maka peraturan tersebut dapat dikatakan sebagai ijmak Indonesia, atau dapat dipandang sebagai f ormulasi f ikih Indonesia.
Kata Kunci : Obyekti f ikasi, Undang-Undang Perkawinan, Pemikiran

## A. Pendahuluan
Suatu negara seperti Indonesia mutlak adanya undang-undang perkawinan, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan serta telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. 1 Hal ini karena
1 Lihat penjelasannya dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta: Trinity, 2007), h. 109. Dalam penjelasan selanjutnya, undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas- asas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan z aman. Sesuai dengan landasan f alsa f ah Pancasila dan UUD 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, Sementara itu, di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan (UUP) ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan
Objekti f ikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum yang modern dan negara berdasarkan atas hukum yang demokratis, 2 sehingga kegiatan eksekuti f dan yudikati f tunduk serta mengikuti hukum perundang-undangan. 3
Dalam konteks Indonesia, hukum perkawinan Islam yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  bertara f nasional, dalam arti bahwa semua warga negara mengikuti aturan tersebut. Sehingga obyekti f ikasi hukum perkawinan Islam ber f ungsi untuk menyatakan bahwa perbuatan yang diatur dapat dirasakan oleh warga negara sebagai sesuatu yang natural (sewajarnya), tidak sebagai perbuatan keagamaan. Meskipun demikian, dari sisi yang mempunyai perbuatan, bila tetap menganggapnya sebagai perbuatan keagamaan, maka tetap dikategorikan amal. 4
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Kemudian, Arah uni f ikasi hukum perkawinan di Indonesia yang diatur dalam pembinaan hukum nasional pada dasarnya adalah wawasan nusantara, yang berarti bahwa hanya ada satu kesatuan hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu hukum nasional. A. Dja z uli, “ Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia ” dalam Tjun Sur z aman (ed.), Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), h. 234.
2 Dalam negara yang pemerintahannya berwawasan sistem konstitusi seperti halnya negara Republik Indonesia, Undang-Undang merupakan pemahaman kunci ( der schusselbegriff ) mengenai negara berdasarkan atas hukum yang demokratis. Lihat Padmo W ahjono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum (Cet. II ; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 157.
3 Pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses secara terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menghasilkan produk hukum hingga tingkat peraturan pelaksanaannya. Dalam pembentukan hukum perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai f iloso f is yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Produk hukum kolonial harus diganti dengan produk hukum yang dijiwai dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penggantian produk hukum kolonial dan pembentukan hukum pada umumnya perlu didukung oleh penelitian dan pengembangan, serta ditunjang oleh sistem jaringan dokumentasi dan in f ormasi hukum yang mantap. Lihat Q odri A z i z y, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 124.
4 Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu , h. 62.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
Dengan demikian, obyekti f ikasi dalam pengertian di sini adalah pembentukan suatu aturan perkawinan dari hukum Islam yang kemudian masuk dalam tataran hukum nasional dan berlaku luas. 5 Dalam hal ini, hukum perkawinan yang diatur oleh hukum Islam diambil alih oleh negara legal-rasional, sehingga peranan pribadi hukum Islam berada di balik layar dan landasan utamanya adalah perilaku sosial. Norma-norma yang ada dalam hukum perkawinan Islam Indonesia dipilah menjadi norma yang tidak hanya bersi f at pribadi, melainkan norma yang harus diatur oleh negara. 6
Dalam hal obyekti f ikasi menuju pada tataran praktis pembentukan Undang-Undang, terjadi dialektika hubungan antara problem kemodernan, trans f ormasi sosial dan tradisi lokal. Problem ide dan gagasan pemikiran menempatkan posisi hukum Islam, khususnya terkait dengan hukum perkawinan Indonesia, dalam bentuk hukum yang abu- abu. 7 Dikotomi hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan yang terdapat dalam perundang-undangan menjadi pemandangan umum di Indonesia.
Pada dasarnya, obyekti f ikasi menawarkan jalan keluar agar nilai- nilai uni v ersal hukum perkawinan Islam dapat diterapkan sebagaimana
5 Maksudnya adalah bahwa nilai-nilai Islam yang uni v ersal seperti, keadilan, kejujuran, kebebasan, persamaan di muka hukum, toleransi beragama, harus diupayakan dapat tertanam dan terimplementasikan dalam setiap perilaku kehidupan dalam masyrakat. Karena si f atnya adalah penyerapan substansi nilai-nilai Islam, maka prosesnya bersi f at kultural, bukan lewat jalur struktural. Menurut kelompok ini, hukum yang berlaku di Indonesia yang penting secara substansial tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Lihat A. Q odri A z i z y, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum (Cet. I ; Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 233.
6 Hukum perkawinan Islam Indonesia dalam prosedur kriteria obyekti f merupakan sebuah kriteria di mana ketaatan hukumnya disebabkan adanya kontrak sosial, yaitu kesepakatan yang mendasar pada terbentuknya suatu aturan yang hendak dicapai oleh masyarakat dalam satu negara.
7 Hal ini dikarenakan identitas politik hukum Islam yang dijalankan di Indonesia tidak jelas. Karena sampai sekarang, Indonesia masih berupaya melakukan pembentukan dan pembinaan hukum, yaitu berupaya menciptakan hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan dalam UUD 1945 dan berlaku untuk semua penduduk. Lihat Agus Moh. Najib, Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional (Jakarta: Kementrian Agama, 2011), h. 3.
Objekti f ikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
mestinya dalam kategori-kategori obyekti f . Sehingga hukum perkawinan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh warga negara Indonesia. Meskipun melakukan upaya obyekti f ikasi inimasih dikatakan teramat sulit, sehingga obyekti f ikasi ini hanya dapat berkutat pada wilayah yang sempit, yaitu hanya berlaku bagi umat Islam Indonesia. 8 Karena kesadaran hukum umat Islam terhadap aturan modern masih belum maksimal, akibatnya aturan f ikih klasik dianggap sebagai hukum Islam yang murni yang sulit tergantikan.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). 9 Maka pada tahun 1991 KHI ditetapkan sebagai Instruksi Presiden yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia (masyarakat Islam) agar di dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwaka f an didapati ketentuan hukum yang lebih lengkap, dan pasti sesuai sasaran kemerdekaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 10
KHI dianggap sebagai obyekti f ikasi perkawinan Islam Indonesia yang diberlakukan khusus bagi umat Islam. Hal ini terkait dengan adanya
8 Norma hukum perkawinan merupakan norma yang setiap agama mempunyai aturan masing-masing, sehingga menyulitkan adanya keseragaman aturan perkawinan. W alaupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan sebagai hukum perkawinan yang bertara f nasional, namun tidak menutup kepercayaan yang dianut oleh masing- masing warga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ” .
9 KHI adalah materi hukum Islam yang memuat ketentuan hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwaka f an. Meski bersi f at f akultati f (tidak imperati f ), tetapi kenyataan di lapangan KHI-Inpres hampir 100% digunakan para hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, juga dijadikan rujukan para pejabat Kantor Urusan Agama dan sebagian anggota masyarakat. Selain dari aspek bahasa mudah dipahami, karena berbahasa Indonesia, KHI juga memberikan kepastian hukum karena tidak menawarkan pilihan hukum sebagaimana tradisi f ikih klasik. KHI sering dianggap sebagai produk f ikih Indonesia.
10 KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan dan perwaka f an), yang diberlakukan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dengan berlakunya KHI, kekosongan hukum telah terisi, dan kerisauan para petinggi hukum telah teratasi. Tentu saja, keseragaman keputusan pengadilan yang didasarkan pada KHI merupakan salah satu ujian terhadap e f ekti f itas penerapan hukum tersebut. Cik Hasan Bisri, dkk, Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Logos W acana Ilmu, 1999), h. 2.
121
pemisahan pengadilan di Indonesia, yaitu bagi umat Islam Indonesia penyelesaian masalah perkawinan dilakukan di Pengadilan Agama, sementara bagi agama yang lain dilakukan di Pengadilan Negeri. Namun demikian, KHI belum berbentuk Undang-Undang. Bahkan, kecenderungan KHI terhadap aturan f ikih klasik membuatnya menurut beberapa kalangan belum sepenuhnya obyekti f , dalam arti belum mewakili nilai-nilai keindonesiaan dan masih terdapat diskriminasi. Beberapa rancangan peraturan pengganti dipersiapkan demi terwujudnya pembaharuan hukum perkawinan Islam Indonesia, seperti Counter Legal Draft (CLD) KHI dan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) di bidang perkawinan.
Dari argumentasi ini, penulis hendak membatasi ruang lingkup kajian pada persoalan pencatatan perkawinan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa demi ketertiban administrasi, pelaksanaan perkawinan harus dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, dalam hal ini diserahkan tugasnya kepada Kantor Urusan Agama (KUA). 11 Pada dasarnya, Permasalahan pencatatan perkawinan adalah masalah yang sudah banyak dibahas, namun kesepakatan bahwa pencatatan perkawinan sebagai aturan f ikih baru masih belum menemukan kesepakatan di kalangan ulama Indonesia. 12 Padahal f ikih dipandang sebagai hukum Islam merupakan produk interaksi ahli f ikih dengan lingkungan sosial budaya pada suatu kondisi dan situasi saat f ikih
11 Pasal 5 KHI yang berbunyi: “ Agar terjamin ketertiban  perkawinan bagi masyrakat Islam setiap perkawinan harus dicatat ” . Sementara Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 berbunyi: “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- perundangan yang berlaku ” .
12 Dalam hal ini terjadi kon f lik loyalitas antara hukum agama dan hukum negara, sementara pencatatan ditetapkan oleh negara. Setidaknya ada empat teori ketaatan pada hukum, yaitu pertama, kedaulatan Tuhan, dalam arti adanya ketaatan karena mengikuti kehendak Tuhan. Kedua, kedaulatan negara, yaitu sebuah ketaatan karena negara diberi wewenang untuk memaksa dan melakukan kekerasan. Ketiga, kedaulatan hukum, yaitu ketaatan karena hukum dikehendaki oleh masyarakat. Keempat, kontrak sosial, yaitu ketaatan yang terbentuk karena adanya kesepakatan yang dihasilkan oleh masyarakat yang terdiri atas masyarakat kesukuan, masyarakat keagamaan, dan masyarakat negara dalam bingkai satu negara.
Objekti f ikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
itu di f ormulasikan. 13 Menurut Amir Syari f uddin, dalam merespon Undang-Undang perkawinan, umat Islam Indonesia terbagi dalam tiga kelompok, 14 Pertama, tidak mengakui Undang-Undang Perkawinan sebagai aturan yang menggantikan f ikih, sehingga mereka tetap patuh menjalankan aturan f ikih klasik. Kedua , mengakui Undang-Undang perkawinan sebagai aturan yang harus dipatuhi dalam kedudukan mereka sebagai warga negara dan dalam waktu yang sama tetap mengakui dan menjalankan aturan f ikih. Ketiga, menganggap UUP sebagai peraturan perundang-undangan yang sah dalam mengatur urusan perkawinan umat Islam Indonesia. Kelompok yang ketiga ini memandang materi UUP sebagai f ikih perkawinan Indonesia.
Olehnya menjadi mungkin gagasan pemikiran ini bergerak pada wilayah analisis kritis karena keobyekti f an pencatatan perkawinan muncul bukan dari kha z anah klasik pemikiran hukum Islam. melainkan aturan hukumnya berasal dari gejala obyekti f masyarakat Indonesia dan atas kehendak negara sebagai pemangku otoritas pemaksa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Atas dasar itu, sebagai upaya secara maksimal obyekti f ikasi UUP terkait dengan pencatatan perkawinan, perlu dilakukan penelusuran terhadap sejarah sosial hukum perkawinan Islam di Indonesia. Terutama mengenai metodologi pemikiran dalam penetapan hukum perkawinan Indonesia karena problem yang dihadapi bukan lagi pada materi sebagai hukum Islam, namun sudah bertara f nasional yang harus memperhatikan konteks tradisi dan sosial masyarakat Indonesia. Persoalan tersebut menjadi f okus penelitian ini, karena kasus hukumnya selalu muncul dalam masyarakat, sehingga diperlukan kajian mendalam secara obyekti f .
13 M. Atho Mud z har, “ Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam ” , dalam Cik Hasan Bisri (ed.), Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia (Cet. I ; Jakarta: Logos, 1998), h. 2.
14 Amir Syari f uddin, Meretas kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 49-51.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am

## B. Eksistensi Hukum Perkawinan Islam Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional
Hukum perkawinan Islam Indonesia memiliki kedudukan yang penting dalam konstalasi hukum nasional, di sini akan dipertegas keberadaan hukum perkawinan Islam Indonesia dilihat dari teori eksistensi tentang adanya hukum perkawinan Islam Indonesia di dalam hukum nasional Indonesia. Teori eksistensi yang diungkapkan oleh Ichtijanto menyatakan bahwa eksistensi hukum Islam, khususnya hukum perkawinan Islam, di dalam hukum nasional Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia. Kedua , ada dalam arti kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui adanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional. Ketiga, ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. Keempat, ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. 15
Ketika hukum perkawinan Islam Indonesia dianalisis melalui teori eksistensi tersebut, keberadaannya terlihat dalam kehidupan masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa hal, yaitu pertama, jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kedua , kesadaran umat Islam dalam praktik perkawinan di Indonesia. Ketiga, politik pemerintah yang menentukan kebijakan bagi keberadaan hukum perkawinan Islam Indonesia. Keempat, undang-undang yang sudah ada dan berlaku saat ini, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, KHI (walaupun hanya berbentuk Instruksi Presiden), UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang semakin diperluas kewenangannya. Dengan demikian, hukum perkawinan Islam Indonesia mutlak ada dan dilaksanakan oleh warga negara Indonesia.
Bila ditinjau secara sosiologis, keberadaan dan eksistensi hukum perkawinan Islam Indonesia melibatkan kesadaran keagamaan mayoritas
15 Ichtijanto, “ Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia ” , dalam Juhaya S. Praja (ed.), Hukum Islam di Indonesia (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 137.
Objekti f ikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum. Baik norma agama maupun norma hukum selalu bersama-sama menuntut ketaatan dari warga masyarakatnya. 16 Selain itu, eksistensi hukum perkawinan Islam Indonesia juga dapat ditinjau melalui keeratan hubungan antara agama dan negara, antara ulama dan pemerintah. Dengan demikian, eksistensinya dapat dilihat secara f iloso f is-politis dan yuridis. Pertama, secara f iloso f is-politis, keeratan Islam dan negara (Indonesia) dapat dilihat dari perspekti f Pancasila yang menurut doktrin ilmu hukum di Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum. Di dalam Pancasila itu sendiri, agama mempunyai posisi sentral, yaitu menempatkan agama dan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam posisi yang utama. 17
Kedua , tinjauan secara yuridis menyatakan bahwa kedudukan agama (Islam) dalam konteks hukum dan keeratan hubungan antara keduanya dijamin menurut pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 18
16 Abdul Gho f ur Anshori, Hukum Perkawinan Islam. , h. 165. Sementara itu, membentuk hukum yang e f ekti f memang memerlukan waktu yang lama. Hal itu disebabkan antara lain karena daya cakupnya yang sedemikian luas, lagi pula hukum harus dapat menjangkau jauh ke depan, sehingga memerlukan pendekatan yang multidisipliner. Bahkan terkadang, suatu hukum perlu dicoba terlebih dahulu, karena justru melalui percobaan itu akan dapat diketahui kelemahan-kelemahan dan batas-batas jangkaunya di dalam mengubah atau mengatur perikelakuan. Hukum merupakan bagian dari masyarakat, yang timbul dan berproses di dalam dan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dengan warganya yang dapat menentukan luas daya cakup hukum, maupun batas kegunaannya. Lihat Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi , h. 143.
17 Ada beberapa alasan mengapa pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam arti materiil. Pertama , pancasila merupakan isi dari sumber hukum. Kedua , Pancasila merupakan pandangan hidup dan f alsa f ah negara. ketiga , Pancasila merupakan jiwa dari setiap peraturan yang dibuat, diberlakukan, segala sesuatu peraturan perundang-undangan atau hukum apapun yang bertentangan dengan jiwa pancasila harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lihat Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 40-41.
18 Lihat pembukaan UUD 1945 alinea ke- 2.
Politik hukum negara Republik Indonesia yang didasari pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan hukum nasional Indonesia. 19 Pancasila adalah sumber hukum dari hukum nasional. 20 Dalam hukum nasional yang berdasarkan pancasila berlaku hukum agama dan toleransi antar umat beragama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 21
Pada sisi lain, hukum perkawinan Islam Indonesia berlaku secara normati f dan juga secara yuridis- f ormal. Hukum perkawinan Islam Indonesia yang berlaku secara normati f yaitu bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila hukum itu dilanggar. Bagian ini memandang bahwa perkawinan adalah ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Sehingga dipatuhinya hukum tersebut tergantung pada kesadaran iman umat Islam itu sendiri dan pelaksanaannya diserahkan kepada keinsya f an orang yang bersangkutan. 22
Sementara itu, hukum perkawinan Islam Indonesia yang berlaku secara yuridis- f ormal adalah bagian hukum Islam yang mengatur hubungan antarmanusia dan hubungan manusia dengan lainnya. Bagian
19 Ichtijanto, Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara Dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia , dalam PP IKAHA PA “ Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH (Jakarta: PT Kemudimas Abadi, 1994), h. 258.
20 Pancasila sebagai sumber hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka beragama, sumber hukumnya adalah menurut hukum agama itu sendiri. Lihat Tap MPRS No. XX /MPRS/1966.
21 Hukum nasional tersusun atas subsistem yang berkaitan, saling menunjang satu sama lain, merupakan satu kesatuan utuh, ber f ungsi membawa bangsa dan negara bersatu dalam tertib hukum menuju kesejahteraan hidup dan bahagia lahir batin serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hukum nasional Indonesia sesuai dengan cita-cita hukum, cita-cita moral, cita-cita batin dan kesadaran hukum serta norma yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia adalah pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
22 Bagian ini menurut pendapat bahwa hukum perkawinan Islam adalah bagian dari hukum Islam yang tetap saja memiliki nilai transendensi yang kuat. Lihat Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 4.
Objekti f ikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
ini berlaku menjadi hukum positi f , 23 berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, misalnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, karena secara materiil UU perkawinan tidak mampu melengkapi putusan perkara di Pengadilan Agama, kemudian peraturan perkawinan Islam Indonesia harus mendasarkan pada KHI sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
Menurut Daud Ali, sejak lahirnya UUP nasional (penulis sebut sebagai hukum perkawinan Islam Indonesia) mengakibatkan adanya beberapa ketentuan, yaitu pertama, hukum Islam menjadi sumber hukum yang langsung tanpa melalui hukum adat dalam menilai apakah perkawinan sah atau tidak. Kedua, Hukum Islam sama kedudukannya dengan hukum adat dan hukum Barat dalam sistem hukum nasional. Ketiga, negara Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu untuk memenuhi kebutuhan hukum umat Islam. 24
Dengan demikian, kondisi hukum perkawinan Islam Indonesia sudah dapat payung hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia. Eksistensinya juga dapat dikatakan berhasil sejauh masyarakat memahami dan melaksanakan aturan tersebut, walaupun belum maksimal. Sehingga problematika hukum perkawinan Islam Indonesia sudah selesai dalam tataran hukum nasional. Hanya saja, yang masih perlu ditindaklanjuti dalam hukum perkawinan Islam Indonesia adalah analisis legal substansial, yaitu menganalisis kesesuaian dan sinkronisasi antara materi hukum yang ada dalam batang tubuh perundang-undangan dengan nilai f iloso f i yang ada dalam pertimbangan. Selanjutnya, analisis lain adalah analisis legal-struktural dan legal-kultur. Analisis struktural mencoba untuk mencari atau mencermati penyebab keberhasilan atau kegagalan perundang-undangan dengan titik tekan pada struktur. Sementara analisis kultural digunakan untuk melihat sejauh mana
23 Pembentukan hukum perkawinan Islam Indonesia dalam bentuk hukum nasional mutlak diperlukan mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Meskipun demikian, pembentukan hukum perkawinan Islam Indonesia ke dalam hukum nasional mesti memperhatikan aspek heteroginitas bangsa yang terdiri dari berbagai macam agama dan budaya. Sirajuddin, Legislasi Hukum Islam. , h. 141.
24 Abdul Gho f ur Anshori, Hukum Perkawinan Islam. , h. 169.
perundang-undangan dikenal masyarakat, yang analisisnya lebih menekankan pada sosialisasi perundang-undangan di masyarakat. Namun di sini penulis tidak banyak menggunakan analisis-analisis tersebut, melainkan lebih menekankan pada kesadaran masyarakat akan aturan hukum perkawinan sebagai aturan perundang-undangan yang mengikat.

## C. Paradigma Pencatatan Perkawinan di Indonesia
Pada dasarnya, f ungsi pencatatan perkawinan pada lembaga pencatatan nikah adalah agar seseorang memiliki alat bukti ( bayyinah ) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan perkawinandengan orang lain. Sebab, salah satu bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar ’ i ( bayyinah syar’iyyah ) yaitu sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. dokumen resmi tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti ( bayyinah ) di hadapan Majelis Peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti nasab, waris, hak asuh anak, perceraian, na f kah, dan lain sebagainya. 25
Nabi sendiri dalam melakukan perkawinan, memang tidak pernah ditemukan riwayat bahwa telah dilakukan pencatatan atas perkawinan beliau, atau beliau mewajibkan para sahabat untuk mencatatkan perkawinan mereka. Namun perintah untuk menulis (mencatat) beberapa muamalah yang merupakan akad (perjanjian) telah disebutkan di dalam Q S al-Ba q arah/2: 282.
Ayat tersebut menjelaskan bagaimana akad muamalah harus dituliskan dan dicatatkan pada seorang penulis, serta terdapat pula larangan bagi orang yang tidak menuliskan hal tersebut. Sementara itu, perkawinan adalah akad atau perjanjian yang kuat sebagaimana disebutkan dalam KHI dengan istilah " mitsaqan gholidzan " sehingga akad perkawinan dianggap lebih kuat dibandingkan dengan akad muamalat. Oleh karena itu, maka perkawinan memerlukan kepastian hukum, yaitu dengan mencatatkannya pada petugas pencatat nikah, agar
25 Muhammad Faisal Hamdani, Nikah Mut'ah: Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syilah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 132.
Objekti f ikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
perjanjian yang kuat tersebut tidak cacat dalam hukum Islam di Indonesia. 26
W alaupun demikian, pencatatan perkawinan dalam berkas dan dokumen di KUA bukanlah syarat terlaksananya legalisasi pernikahan. Perkawinan itu tetap sah dan konsekuensi-konsekuensinya berlaku ketika rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sudah terpenuhi, walaupun belum diserti f ikasi secara resmi. 27 Hal ini berdasarkan karena tujuan pencatatan adalah pemeliharaan hak-hak suami istri dan hak anak, seperti garis keturunan, na f kah dan lain sebagainya. Penetapan semua itu pada saat terjadi kon f lik dan pengingkaran serta pemeliharaan hubungan suami istri dari terpaan keraguan, kecurigaan dan prasangka buruk. Semuanya itu akan terwujud dengan persaksian, pemberitahuan umum tentang perkawinandan pubilkasinya melalui acara pesta dan walimah serta hal yang serupa lainnya dalam bentuk yang lebih baik dibandingkan hanya sekedar serti f ikasi dari pihak yang berwenang. Karena serti f ikat perkawinanitu hanya dipegang oleh suami istri dan tidak diketahui oleh orang banyak. 28
Untuk mengetahui bagaimana paradigma pencatatan perkawinan di Indonesia, diperlukan pendekatan sejarah sosial hukum perkawinan Islam Indonesia. Pada dasarnya, keabsahan nikah menurut Undang- Undang ditentukan oleh keabsahan nikah menurut agama suami istri yang melangsungkan akad, bukan oleh peristiwa pencatatan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat. Namun, apabila memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 10 Ayat (3) berbunyi: “ Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Dengan demikian, prosedur perkawinan yang turut menentukan keabsahan perkawinan adalah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama , dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan oleh agama.
26 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam (Jakarta: Sinar Gra f ika, 2006), h. 22.
27 Yusu f al-Duraiwisi, Nikah Siri, h. 93.
28 Yusu f al-Duraiwisi, Nikah Siri, h. 94.
Kedua, pelaksanaan akadnya dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah. Ketiga, dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 29
Meskipun para ulama Indonesia pada umumnya setuju atas pencatatan perkawinan dan tidak ada reaksi terbuka, akan tetapi karena persyaratan pencatatan tidak disebutkan dalam kitab-kitab f ikih klasik, dalam pelaksanaannya masyarakat Islam Indonesia masih mendua. Masih ada beberapa masyarakat Islam Indonesia yang mempertanyakan apakah perkawinan tidak dicatatkan dalam segi agama dikatakan tidak sah. Kecendurungan jawabannya adalah kalau semua rukun dan syarat perkawinan dalam kitab f ikih terpenuhi, perkawinan tetap sah. Sebagai akibat dari kecenderungan tersebut, banyak yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri. Padahal keadaan ini dapat mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dihasilkannya.
Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak- hak lainnya. 30
Pada kesempatan ini, perlu disampaikan beberapa dasar paradigma hukum mengenai pencatatan perkawinan, antara lain: pertama , Undang-Undang No 22 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan
29 Mukhlisin Mu z arie, Kasus-kasus Perkawinan Era Modern: Perkawinan Wanita Hamil, Antar Agama, Sesama Jenis dan Teleconfrence (Cirebon: STAIC Press, 2010), h. 136.
30 Undang-Undang No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjamin hak-hak kaum wanita dan memberikan jaminan terhadap kemaslahatan umat Islam terutama tentang akibat hukum yang akan dirasakan man f aat bagi anak-anak dan cucu mereka kelak. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama , h. 19.
Objekti f ikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
kepada Pegawai Pencatat Nikah. Kedua, Undang-Undang No I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal-pasal tersebut di atas memberitahukan legalisasi bahwa nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum.

## D. Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Perkawinan
Produk hukum Islam, khususnya hukum perkawinan Islam Indonesia, sangat ditentukan oleh perspekti f pena f sirnya yang seringkali amat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, baik yang bersi f at spiritual maupun yang bersi f at material. Dengan kata lain, pena f siran sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk aspek sejarah, politik, kultural, bahkan ideologi. Melihat hal tersebut, sudah tentu mengisyaratkan pentingnya suatu pendekatan sejarah sosial pemikiran hukum (perkawinan) Islam Indonesia. Dalam arti bahwa setiap produk hukum perkawinan Islam Indonesia  pada dasarnya adalah hasil interaksi antara pemikir hukum perkawinan Islam yang melakukan ijtihad dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang melingkupinya. 31
Dengan demikian, setiap bentuk hukum yang dihasilkan oleh para mujtahid sebetulnya bergantung kepada kondisi sosial yang melingkupinya, termasuk terkait dengan hukum perkawinan Islam Indonesia. Seperti tema dalam tesis ini yang mengangkat pencatatan perkawinan dan usia perkawinan, merupakan produk hukum perkawinan Islam Indonesia yang sangat dipengaruhi kondisi sosial masyarakat Islam Indonesia, sebagaimana tujuan dibuatnya masing-masing hukum tersebut. Dalam ungkapannya, pencatatan perkawinan bertujuan untuk ketertiban masyarakat Islam Indonesia, sementara usia perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat Islam Indonesia.
Pendekatan sejarah sosial pemikiran hukum perkawinan Islam Indonesia ini, setidaknya dilihat dari dua aspek penting. Pertama, untuk meletakkan produk pemikiran hukum perkawinan Islam Indonesia pada proporsi yang sebenarnya. Kedua, untuk menggugah keberanian para
31 M. Atho Mud z har, Membaca Gelombang-gelombang Ijtihad. , hlm. 91. Lihat pula Akh. Minhaji, Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi dan Implementasi (Yogyakarta: SUKA Press, 2010), h. 12.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
ulama dan para pemikir melakukan ijtihad terhadap produk-produk hukum perkawinan Islam Indonesia yang sudah tidak kondusi f untuk masa sekarang akibat perkembangan z aman. 32
Fakta sejarah membuktikan bahwa para ulama f ikih, termasuk para imam mujtahid, sangat dipengaruhi f aktor lingkungan sosial budaya dalam pandangan-pandangan f ikih mereka. Bukti yang paling nyata adalah Imam Sya f i ’ i yang dalam pandangan f ikihnya memiliki dua pandangan, yaitu qaul qadim (pendapat lama) dan qaul jadid (pendapat baru) yang kedua sering berbenturan satu sama lain. 33 Pendapat lama dikemukakan ketika beliau bermukim di Baghdad, Irak, sementara itu, pendapat barunya dikemukakan setelah beliau pindah ke Mesir. Sebagaimana pendapat yang lama, pendapat barunya tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-historis dan sosio-politis lingkungan di mana Imam Sya f i ’ i tinggal.
Pengaruh kondisi sosio-kultural dapat dilihat pada pandangan Abu Hani f ah yang lebih didasarkan pada penalaran akal, misalnya amat dipengaruhi oleh budaya kota Ku f ah dan Baghdad yang sangat metropolitan sehingga harus menghadapi secara rasional sejumah persoalan baru yang muncul akibat kompleksitas kehidupan kota. Berbeda dengan Imam Malik yang berada di Madinah dan Imam Ahmad ibn Hanbal yang tingkat kompleksitas hidup masyarakatnya lebih sederhana ditambah lagi ketersediaan banyak hadits membuat pandangan hukumnya lebih banyak didasarkan pada hadits dari pada penalaran akal.
Di Indonesia, kondisi sosio-kultural dan sosio-politik mampu memberikan pengaruh yang signi f ikan pada pemikiran hukum perkawinan Islam Indonesia. Terbukti dengan adanya beberapa aturan hukum perkawinan Islam Indonesia yang bertentangan dengan f ikih, bahkan yang tidak ada dalam aturan f ikih. Keadaan seperti ini, jangan kemudian dikatakan hukum perkawinan Islam Indonesia mengarah sekular, akan tetapi harus dikaji dengan cermat, apakah memang pergeseran pemikiran tersebut untuk kepentingan umat Islam atau untuk kepentingan lainnya. Hal ini yang harusnya menjadi perhatian dalam mengkaji pemikiran hukum perkawinan Islam.
32 M. Atho Mud z har, Membaca Gelombang-Gelombang Ijtihad. , h. 91
33 Penjelasan tentang qaul qadim dan qaul jadid Imam Sya f i ’ i tersebut di atas dapat dilihat dalam kitab f ikih al-Mahalli.
Objekti f ikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Dalam mengkaji pencatatan perkawinan dan batas usia perkawinan Islam Indonesia, yang perlu diperhatikan adalah sejarah sosial masyarakat Islam yang membutuhkan aturan tersebut. Pencatatan perkawinan sangat dibutuhkan masyarakat karena memiliki implikasi yang begitu besar. Misalnya, jika perkawinan di Indonesia tidak dicatat akan bedampak sangat merugikan bagi istri dan anak-anak. Bagi istri, dampaknya secara hukum adalah tidak dianggap sebagai istri yang sah karena tidak memiliki bukti hukum yang otentik. 34 Akibat lanjutannya, istri tidak berhak atas na f kah dan warisan suami yang meninggal dunia, istri tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tidak pernah terjadi. Sementara, dampaknya bagi anak adalah status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Di dalam akta kelahirannya akan dicantumkan “ anak luar nikah ” . Konsekuensinya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. 35 Hal ini menunjukkan bagaimana perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat buruk bagi perempuan dan anak.

## E. Kritik terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Pada awal sebelum kelahiran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terjadi polemik di masyarakat. Untuk mencari jalan keluar dari polemik tersebut, dilakukan pendekatan lobbying antara beberapa f raksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga memunculkan lima kesepakatan. Pertama, hukum agama Islam dalam perkawinan tidak dikurangi ataupun diubah. Kedua, sebagai konsekuensi dari kesepakatan yang pertama, alat-alat pelaksanaannya tidak dikurangi atau pun diubah. Ketiga, hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam Undang-Undang ini dihilangkan. Keempat, Pasal 2 Ayat (1) akhirnya berbunyi, “ Perkawinan adalah sah
34 Selain berdampak hukum, perkawinan yang tidak dicatat juga membawa dampak sosial yang buruk bagi perempuan. Perempuan yang melakukannya akan sulit bersosialisasi di masyarakat karena dianggap sebagai istri simpanan atau melakukan kumpul kebo (tinggal serumah tanpa menikah).
35 Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi: “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ” .
apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ” . Pasal 2 Ayat (2) berbunyi, “ Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi negara ” . Kelima, mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. 36
Dengan demikian, tercatat ada tiga tujuan dalam perumusan Undang-Undang perkawinan tersebut. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya Undang-Undang, perkawinan hanya bersi f at judge made law . Kedua, melindungi hak-hak kaum wanita dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan perempuan. Ketiga, menciptakan Undang-Undang yang sesuai dengan tuntutan z aman. 37 Dari ketiga tujuan murni Undang-Undang tersebut, setidaknya memberikan harapan terhadap pembaharuan hukum perkawinan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islam Indonesia.
Namun, banyak juga yang tidak menyetujui adanya rancangan Undang-Undang perkawinan tersebut. Adapun rancangan pasal-pasal
36 Pendekatan antara f raksi- f raksi dalam DPR dilakukan lebih intensi f , terutama antara f raksi ABRI dan Persatuan Pembangunan. Di dalam DPR kemudian dibentuk sebuah panitia kerja yang terdiri dari wakil-wakil f raksi untuk membicarakan secara mendalam usul-usul amandemen bersama Pemerintah (Menteri Kehakiman dan Menteri Agama). Atas permintaan DPR dalam panitia kerja, Menteri Agama menguraikan soal- soal agama yang berhubungan dengan perkawinan. Arso Sosroatmodjo dan A. W asit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 13. Adanya sikap lunak dari pemerintah untuk mempertimbangkan perubahan-perubahan yang diajukan kaum muslim adalah adanya kesadaran dari pemerintah akan bahaya lebih lanjut apabila masalah tersebut berlarut-larut. Lihat Atho Mud z har, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: INIS, 1993), h. 62.
37 Sementara itu, beberapa organisasi dalam masyarakat, di antaranya Ikatan Sarjana W anita Indonesia (IS W I) memberikan penilaian terhadap materi hukum perkawinan pada saat pengajuan RUU tentang perkawinan sebagai berikut. Pertama, makin mendesaknya keperluan akan suatu Undang-Undang perkawinan untuk Indonesia. Kedua, adanya perkembangan pendekatan yang besar dalam asas-asas perkawinan di antara berbagai umat beragama, sehingga diharapkan dalam pembentukan Undang-Undang perkawinan nanti soal materi tidak lagi merupakan problem pokok. Ketiga, yang masih menjadi halangan besar adalah belum adanya kesesuaian mengenai sistem un f ikasi. Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia , hlm. 38. Dikutip dari Arso Sosroatmodjo dan A. W asit Aulawi, Hukum Perkawinan. , h. 13
Objekti f ikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
yang dianggap mendapat kritik paling keras dari masyarakat muslim Indonesia pada waktu itu adalah, pertama, rancangan aturan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah pernikahan. Kedua, poligami harus mendapat i z in dari pengadilan. Ketiga, pembatasan usia minimal boleh nikah yaitu 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Keempat, perkawinan antara pemeluk agama (campuran). Kelima, pertunangan. Keenam, perceraian harus dengan i z in pengadilan, dan ketujuh, pengangkatan anak.
Kritik selanjutnya adalah tentang adanya rencana pembentukan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama (RUU HMPA). Rancangan ini pun sebenarnya menurut penulis semakin menjauhkan proses adanya uni f ikasi pengadilan di Indonesia. Menurut hemat penulis, setiap warga negara Indonesia diputuskan perkaranya dalam satu pengadilan, bukan kemudian terpisah sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Ini yang penulis sebut sebagai obyekti f ikasi sistem peradilan di Indonesia sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Busthanul Ari f in. Namun, tampaknya dalam menyatukan pengadilan tersebut memang sulit terwujud. Sehingga setidaknya ada uni f ikasi hukum perkawinan Islam Indonesia di kalangan masyarakat Islam Indonesia.
RUU HMPA diharapkan mewujudkan aturan hukum perkawinan Islam Indonesia dalam bentuk Undang-Undang, bukan lagi berbentuk Inpres. Sementara itu, UUP juga tidak secara detail berisi materi hukum perkawinan Islam Indonesia. Kalau hal ini terwujud, para hakim Pengadian Agama tidak lagi melakukan putusan yang berkiblat pada f ikih klasik yang tentunya dalam setiap kasus berbeda dari masa ke masa dan dari waktu ke waktu. W alaupun tidak menutup kemungkinan tetap memperbolehkan para hakim untuk berijtihad sesuai konteks kasus yang dihadapi.
Pembaharuan hukum perkawinan Islam Indonesia seiring dengan kesadaran masyarakat Islam Indonesia yang belum siap terhadap pembaharuan. Seperti UUP ini sudah hampir setengah abad berjalan, namun ketentuannya tidak sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat Islam Indonesia. Kesadaran masyarakat ini penting karena sebagai salah satu bentuk dan instrumen penegakan hukum perkawinan Islam Indonesia. Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat harus senantiasa dipupuk dengan baik, melalui sosialisasi untuk mengenal, memahami, mengetahui dan memiliki komitmen terhadap hukum. Dengan kesadaran hukum
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
masyarakat yang baik, hukum perkawinan dapat hidup dan berkembang di masyarakat Islam Indonesia.

## F. Tawaran Konsep Obyektifikasi Hukum Perkawinan Islam Indonesia
Peraturan-peraturan khusus terkadang bertentangan dengan rasa keadilan atau kepentingan pribadi maupun kelompok-kelompok minoritas. Misalnya, norma-norma yang telah mapan, terkadang terlampau ketat bagi kebebasan seseorang atau bahkan terlampau bebas bagi mereka yang konser v ati f . 38 Peraturan-peraturan sering kali ditentukan oleh kelompok yang dominan, yang kadang-kadang ditentang secara terang-terangan atau secara diam-diam oleh kelompok-kelompok lainnya. Keadaan demikian tersebut akan mengakibatkan pertentangan yang terus-menerus, yang tidak mustahil akan menghasilkan kegagalan dalam penyesuaian diri secara emosional maupun secara sosial. Terbukti adanya pertentangan yang tak kunjung usai antara hukum perkawinan yang diatur oleh hukum Islam dalam kitab f ikih klasik dengan hukum perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undang. Khususnya terkait dengan pencatatan perkawinan yang menimbulkan istilah “ sah menurut agama tapi melanggar Undang-Undang ” dan juga usia perkawinan yang kebanyakan berkiblat pada pernikahan Nabi dengan Aisyah dalam satu riwayat yang mengatakan Aisyah berumur 6-9 tahun. Riwayat ini yang sering dijadikan sebagai sumber diperbolehkannya perkawinan dini.
Roucek berpendapat bahwa hukum merupakan suatu norma sosial yang berasal dari badan-badan politik. Hukum berbeda dari aturan-aturan sosial lainnya, akan tetapi mempunyai si f at yang sama. 39 Semua aturan sosial, termasuk hukum, pertama-tama berasal dari adat istiadat atau kebiasaan yang telah berlangsung lama dan didasarkan pada konsepsi- konsepsi yang ada dalam masyarakat tentang keadilan dan kebenaran. Pada saat tertentu adat istiadat dirumuskan ke dalam pernyataan- pernyataan tertulis yang berisikan patokan tentang perilaku yang pantas
38 Soerjono Soekanto, Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat (Jakarta: Citra Niaga Rajawali, 1993), h. 214.
39 Soerjono Soekanto, Beberapa Teori Sosiologi , h. 218.
Objekti f ikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dengan tujuan agar terjadi kesempurnaan pada kon f ormitas. Kon f ormitas ini dapat memacu adanya integrasi hukum yang menjangkau wilayah yang lebih luas demi kemaslahatan warga negara.
Hukum telah dirumuskan sebagai sesuatu yang mengorganisasikan dan mengadakan sistematisasi kekuasaan serta yang membuat kekuasaan itu e f ekti f dalam dalam memelihara dan mengembangkan peradaban. Batasan tersebut, menurut  Roucek, dapat diterima kecuali bagian terakhirnya yang menunjuk pada tujuan yang harus dicapai oleh hukum. 40 Yang lebih tepat adalah tekanan bahwa hukum merupakan aturan berwenang yang bernilai yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan masyarakat yang terorganisasikan secara politis.
Sementara itu, hukum perkawinan dianggap sebagai aturan yang menjaga pergaulan hidup manusia. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, 41 yang pada haikakatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. 42
Kiranya telah cukup jelas, bahwa setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial 43 agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan tercipta masyarakat yang dicita-citakan.
Jadi, dapat kita katakan bahwa hukum merupakan suatu tindakan yang ber f ungsi sebagai sarana pengendalian sosial. L. Pospisil
40 Soerjono Soekanto, Beberapa Teori Sosiologi , h. 214.
41 Di satu pihak, kaidah-kaidah tersebut ada yang mengatur pribadi manusia, dan terdiri dari kaidah-kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Kaidah kepercayaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman, sedangkan kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani yang bersih. Di lain pihak, ada kaidah yang mengatur kehidupan antarmanusia atau antarpribadi, yang terdiri dari kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulanhidup berlangsung dengan menyenangkan, sedangkan kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antarmanusia. Kedamaian tersebut akan tercapai dengan menciptakan suatu keserasian antara ketertiban (yang bersi f at lahiriah) dengan ketentraman (yang bersi f at batiniah).
42 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , h. 67.
43 Pengendalian sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
menyatakan dasar-dasar hukum terdiri atas empat tanda hukum, 44 yaitu: pertama , attribute of authority , yaitu hukum merupakan keputusan- keputusan dari pihak-pihak yang berkuasa dalam masyarakat, keputusan- keputusan itu ditujukan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi di dalam masyarakat. Kedua, attribute universal application , yang artinya bahwa keputusan-keputusan yang mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa-masa mendatang. Ketiga, attribute of obligation, yang berarti bahwa keputusan-keputusan penguasa harus berisikan kewajiban-kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua dan sebaliknya. Dalam hal ini semua pihak harus masih di dalam kaidah hidup. Keempat, attribute of sanction , yaitu yang menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata.
Berangkat dari pandangan umum tersebut, tawaran obyekti f ikasi hukum perkawinan Islam Indonesia adalah adanya un f ikasi putusan hakim terhadap persoalan perkawinan yang terjadi di kalangan umat Islam melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dampak dari uni f ikasi tersebut adanya pemahaman yang sama di masyarakat bahwa praktek perkawinan harus senantiasa mengikuti aturan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini karena produk perundang-undangan adalah hasil dari obyekti f ikasi hukum dalam upaya uni f ikasi yang menyeluruh tanpa harus mengetahui hukum asalnya. 45
Pertimbangan hukum yang akan diterapkan sebagai materi hukum perkawinan juga harus memperhatikan empat hal, yaitu gender, hak-hak asasi manusia, pluralisme dan demokrasi. 46 Hal ini dikarenakan apabila nilai-nilai dominan dalam hukum perkawinan adalah patriarkat atau ideologi gender, kebijakan dan hukum yang dihasilkan juga akan mengukuhkan atau mengandung bias-bias patriarkat dan ideologi gender. Kondisi ini akan berpengaruh pada implementasi dan budaya hukum masyarakatnya.
44 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , h. 75.
45 Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika (Yogyakarta: Tiara W acana, 2007), h. 62.
46 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (Yogyakarta: ACAdemia+TAFA ZZ A, 2009), h. 4.
Objekti f ikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pada implementasinya, keempat hal yang menjadi pertimbangan untuk dimasukkan dalam hukum perkawinan Islam Indonesia tersebut mengalami kendala politis dan kultural. Kendala politis berkaitan dengan sikap ambi v alen dan keengganan pemerintah Indonesia untuk menempatkan HAM sebagai parameter dalam menetapkan kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Sementara kendala kultural berkaitan dengan sikap para pengambil keputusan, penegak hukum, kaum agamawan dan masyarakat luas yang masih menginternalisasi nilai-nilai ideologi gender dan patriarkat yang sangat kuat. 47
Kemudian, dalam pembaharuan hukum perkawinan Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi dalam hukum perkawinan Indonesia menjadi legitimasi yang mempunyai nilai-nilai yang dianggap sebagai prasyarat suatu demokrasi itu sendiri 48 , yaitu: pertama prinsip keadilan, di mana nilai keadilan itu sendiri merupakan nilai uni v ersal yang diterima semua kalangan, di manapun suatu sistem politik maupun dan mekanisme demokrasi, nilai keadilan tidak boleh dihilangkan. Kedua, prinsip kesetaraan dan persamaan hak dalam masyarakat demokratis, seluruh warga negara memiliki hak yang sama, baik itu indi v idu maupun hak publik, latar belakang suku, etnis, kelamin, agama dengan tidak membedakan hak-haknya. Ketiga, prinsip kebebasan dan kemerdekaan, di mana warga negara berhak untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi atau mengungkapkan pendapat. 49
Kedua aspirasi ideologis tersebut, Islam dan Pancasila, sesungguhnya tidaklah bersi f at dikotomis alias beroposisi diametral. Melainkan, keduanya sudah terakomodasi dalam sistem ketatanegaraan
47 Nursyahbani Katjasungkana, “ Perempuan dalam Peta Hukum Negara di Indonesia ” , dalam Sya f i q Hasyim, (ed), Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam (Bandung: Mi z an, 1999), h. 70.
48 Nurlia Dian Paramita, dalam buku Perempuan, Agama dan Demokrasi, ed. M. Subkhi Ridha, (Yogyakarta: Lembaga Studi Islam dan Politik (LSIP), 2007), h. 130.
49 Secara resmi dikatakan bahwa acuan utama untuk menyatakan bahwa Indonesia telah menganut dan menerapkan asas persamaan antara perempuan dan laki- laki adalah pasal 27 UUD 1945. Ketentuan ini dianggap sebagai mandate untuk memberikan akses dan control yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam bidang ekonomi. Nursyahbani Katjasungkana, dalam buku Sya f i q Hasyim, (ed), Menakar Harga Perempuan , h. 72.
Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI). Pendeknya, UUD 1945 menganut ajaran kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum sekaligus. 50 Hal ini bisa dijelaskan melalui dua tahap. Pertama, kedaulatan itu pada hakikatnya pertama-tama berada pada Allah. Akan tetapi, dalam kehidupan bernegara, tentulah Tuhan tidak turun tangan langsung mengaturnya. Pengaturan itu didelegasikan kepada rakyat dalam bentuk kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang lantas memegang dan melaksanakan kedaulatan itu melalui mekanisme kenegaraan. Ringkasnya, kedaulatan rakyat Indonesia adalah penyelenggaraan kedaulatan Tuhan oleh seluruh rakyat yang merupakan hamba-hamba Tuhan.
Kedua, pelaksanaan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimusyawarahkan oleh rakyat melalui perantara wakil-wakilnya. Hasil permusyawaratan rakyat itulah yang menjadi bentuk kesadaran hukum rakyat, yang ditetapkan oleh DPR bersama-sama presiden dalam bentuk pembuatan undang-undang.
Dengan kata lain, konsep Pancasila sebagai obyekti f ikasi Islam telah meretas jalan tengah antara paham yang mengagungkan Islam sebagai ideologi dan paham yang mengutamakan Pancasila sebagai ideologi. Negara Pancasila bisa dianggap sebagai bentuk f inal dari cita- cita kenegaraan umat Islam Indonesia. 51 Konsep ini harus menjiwai cita- cita luhur hukum perkawinan Islam Indonesia, dengan tidak mengindahkan kelokalan Indonesia dan kebutuhan masyarakat Islam Indonesia.
Hal tersebut di atas, merupakan beberapa gambaran, sekaligus tawaran, dari obyekti f ikasi hukum perkawinan Islam Indonesia, bahwa aturan yang ada dalam perundang-undangan adalah merupakan hasil obyekti f ikasi dan ini telah dibahas secara serius di DPR, di mana f raksi yang beragama Islam lebih dominan, apalagi jika yang dibahas adalah hukum yang pelaksanaannya khusus bagi umat Islam. Sehingga keputusan yang dihasilkan adalah merupakan kesepakatan umat Islam itu
50 Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Rakyat, dan Kedaulatan Hukum ini tercermin dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, mengenai atuan agama dan aturan negara.
51 Lihat Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam (Cet. I ; Bandung: Mi z an, 1997) tentang pembahasan Pancasila.
140
Objekti f ikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
sendiri. Pertimbangan-pertimbangan objekti f yang dihasilkan akan mampu memberikan dampak yang positi f terhadap pembaharuan hukum perkawinan Islam Indonesia.
Tawaran ini memberikan implikasi secara logis terhadap terhadap materi dan bentuk peraturan perundang-undangan hukum perkawinan Islam Indonesia. Dengan demikian, setidaknya ada beberapa tawaran yang diajukan oleh obyekti f ikasi hukum perkawinan Islam Indonesia, yaitu pertama, mewujudkan kepastian hukum perkawinan Islam Indonesia, agar tidak terjadi perbedaan pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Kedua, materi yang dirumuskan dalam hukum perkawinan Islam Indonesia harus memperhatikan kepentingan umat Islam Indonesia dan tidak memaksakan aturan hukum perkawinan dalam f ikih klasik yang sudah tidak rele v an dengan tuntutan z aman. Ketiga, materi hukum perkawinan Islam Indonesia dikaji dengan berbagai pendekatan ilmu, dalam arti dilakukan pembahasan yang multidisipliner untuk mewujudkan integritas. Keempat, berupaya untuk memasukkan hukum perkawinan Islam Indonesia ke dalam norma yang tidak hanya bersi f at personal, melainkan norma yang harus mendapatkan campur tangan dari negara. Kelima, mengupayakan adanya f orum diskursus yang lebih intensi f mengenai perkembangan hukum perkawinan Islam Indonesia, agar bayangan pemahaman umat Islam Indonesia tidak kembali dan mundur ke belakang. Keenam, kajian-kajian mengenai hukum perkawinan Islam Indonesia diupayakan menjadi bahan pertimbangan pembentukan hukum nasional di bidang perkawinan, khususnya bagi umat Islam Indonesia.
Sekalipun pencatatan perkawinan dan akta perkawinan itu penting, akan tetapi pada awalnya hukum Islam tidak mengenal adanya pencatatan  perkawinan secara konkret. Dari unsur-unsur dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dalam hal ini f ikih seperti yang sudah dijelaskan, tidak disebut adanya pencatatan perkawinan sebagai rukun atau syarat perkawinan.. Pada z aman Nabi dan sahabat tidak pernah perkawinan dicatat dan kepada para pihak diberikan akta nikah. Perkawinan dipandang  sah asal sudah memenuhi rukun dan syarat- syaratnya.
Kalau ditelusuri lebih mendalam, ada beberapa kemungkinan mengapa f ikih tidak memberi perhatian yang serius terhadap pencatatan perkawinan dan pada masa Nabi atau pun masa sesudahnya tidak dikenal
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
adanya pencatatan perkawinan sekalipun Q ur ’ an menganjurkan untuk mencatat transaksi muamalah. Pertama, ada larangan untuk menulis sesuatu selain Q uran sehingga budaya tulis kurang berkembang dibanding dengan budaya oral (ha f alan). Kedua, umat Islam pada masa itu sangat mengandalkan ha f alan atau ingatan. Untuk mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, adanya tradisi i’lanun nikah antara lain melalui media walimah al-urs. Nabi memerintahkan untuk mengadakan walimah al-‘urs walaupun hanya menyembelih seekor kambing. pemberitahuan dan walimah perkawinan merupakan penyaksian telah terjadinya perkawinan, di samping adanya saksi khusus pada waktu pelaksanaan ijab q abul. Keempat, ada kesan bahwa  perkawinan yang dilakukan pada awal-awal Islam, domisili calon suami dan calon isteri berada dalam wilayah yang sama, belum terjadi perkawinan antar wilayah negara yang berbeda, sehingga alat bukti selain saksi belum dibutuhkan. 52
Dengan alasan-alasan seperti di atas, pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting pada waktu itu. Sesuai dengan perkembangan z aman, telah terjadi pergeseran-pergeseran dan perubahan. Di antaranya pergeseran dari budaya lisan (oral) kepada budaya baca tulis yang merupakan ciri masyarakat modern. Hal demikian membawa implikasi bahwa peristiwa-peristiwa penting didokumentasikan dalam bentuk tertulis (akta) sekaligus dijadikannya akta sebagai bukti otentik. Dibandingkan dengan saksi hidup, bukti tertulis (akta) bisa lebih abadi. Kondisi demikian menuntut bahwa dalam perkawinan harus dilakukan pembaharuan antara lain perkawinan dicatat dalam dokumen resmi dan sebagai bukti telah terjadi perkawinan.
52 Pada dasarnya, para ulama mewajibkan adanya saksi dalam akad nikah, hanya saja Imam Malik terlihat lebih menekankan f ungsi saksi, yaitu sebagai sarana pengumunan dari pada hanya sekedar hadirnya pada waktu akad nikah, seperti yang dipegang ulama lain, kecuali al-Kasani. Akibatnya, terkesan Imam Malik tidak mengharuskan saksi dalam akad nikah. Kemudian al-Kasani berupaya mengkompromikan kedua perbedaan ini, dengan mengatakan, bahwa saksi harus ada dalam akad nikah, yang f ungsi utamanya adalah untuk menyebarluaskan in f ormasi tentang perkawinan tersebut. Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia , h. 333.
Objekti f ikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kepada para pihak yang melangsungkan perkawinan diberikan kutipannya dalam bentuk akta nikah. 53
Sejalan dengan pemikiran di atas, maka di dalam UUP , telah diatur mengenai pencatatan perkawinan dan mekanisme tata cara perkawinan dan pencatatannya.  Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2), sedangkan bagaimana prosedur perkawinan, proses pencatatannya dan pemuatannya dalam akta  perkawinan diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 sampai Pasal 13 PP No. 9 Tahun 1975.
Mengenai respon aturan pencatatan perkawinan tersebut, ada beberapa pandangan para ahli hukum terhadap ketentuan yang mengatur pencatatan perkawinan. Satu pendapat mengatakan bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat administrati f , sehingga perkawinan yang tidak dicatat tetap sah asal memenuhi ketentuan agama dan kepercayannya. Pendapat kedua mengatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sarat tambahan sahnya perkawinan, karena Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974 merupakan satu kesatuan dan tidak dipisah-pisahkan. Sahnya perkawinan tidak saja sah menurut ketentuan agama dan kepercayaannya tapi juga harus dicatat.
Tuntutan perkembangan harus dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, sehingga hukum perkawinan Islam Indonesia mengatur juga tentang pencatatan dan akta perkawinan. Dalam KHI pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6. Dalam Pasal 5 KHI disebutkan, pertama, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Kedua, pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No.
32 Tahun 1954. Selanjutnya dalam Pasal 6 dijelaskan, pertama,  Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan  Pegawai Pencatat Nikah. Kedua, Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai
53 Lihat Tim, Undang-undang Repulik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Serta Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Bandung : Fermana 2007).
143
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. 54 Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa KHI sudah melangkah lebih jauh dibandingkan Undang-Undang, karena pencatatan perkawinan bukan sekedar persoalan administrati f , melainkan bahwa dalam Pasal 5 KHI disebutkan “ agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam ” . Ketertiban adalah menyangkut  tujuan hukum Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (2) ada klausul “ tidak mempunyai kekuatan hukum ” . Apa makna tidak mempunyai kekuatan hukum? KHI tidak menjelaskan. Apa mungkin tidak mempunyai kekuatan hukum diterjemahkan dengan tidak sah?
Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa pencatatan perkawinan mempunyai tujuan: 1. Menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. 2. Pre v enti f ,  agar tidak terjadi kekurangan dan penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum agama maupun menurut perundang-undangan. Melalui pemberitahuan dan penda f taran perkawinan, Pegawai Pencatat Perkawinan dapat meneliti apakah syarat-syarat melakukan perkawinan sudah terpenuhi atau belum. Kehendak melangsungkan perkawinan selanjutnya ditempel dalam papan pengumuman sehingga masyarakat luas dapat mengetahui dan ikut mengoreksi apabila terjadi kekuarangan atau penyimpangan. 3. Melindungi martabat dan kesucian perkawinan, terutama isteri dalam kehidupan  rumah tangga dan anak-anak. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Perkawinan apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak mau bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum, karena akta perkawinan merupakan bukti otentik.
Sekalipun pada awalnya hukum Islam tidak mengenal pencatatan perkawinan dan Akta  Perkawinan, akan tetapi mengingat pentingnya pencatatan perkawinan pada masa sekarang ini sebagaimana dijelaskan di atas, maka ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan akta nikah sebagaimana yang diatur dalam UUP maupun KHI tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan sejalan dengan hukum Islam.
Memang, terlalu sulit untuk memasukkan pencatatan perkawinan menjadi sebuah syarat sah atau rukun nikah dalam hukum Islam. Tidak tahu apakah ada ketakutan atau keengganan umat Islam yang
54 Lihat Kompilasi Hukum Islam Indonesia, h. 8.
Objekti f ikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
mempengaruhi tidak berhasilnya pencatatan perkawinan, yang jelas padahal tujuannya untuk kemaslahatan umat setara dengan saksi dalam rukun nikah. Mungkin hal ini terjadi karena pencatatan bukan berasal dari ijtihad para ulama, melainkan muncul dari usulan negara yang sering diidentikkan dengan kepentingan politik atau program sekularisasi.
Akhirnya, sampai kapan pun pencatatan perkawinan hanya sebagai pelengkap sekunder dalam hukum Islam, tidak mampu memberikan nilai plus dalam perkawinan Islam Indonesia. Pelaku nikah tidak dicatatkan dianggap melanggar Undang-Undang pun bagi umat Islam tidak dipermasalahkan, karena sudah sesuai hukum Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tertolaknya CLD KHI yang memasukkan pencatatan perkawinan sebagai rukun nikah dan juga RUU HMPA Bidang Perkawinan yang mencantumkan sanksi pidana bagi pelaku nikah yang tidak dicatatkan menjadi bukti konkret kalau umat Islam, bahkan ulama di Indonesia belum siap dengan adanya pembaruan hukum perkawinan Islam Indonesia. Padahal, kasus yang merugikan beberapa pihak akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan semakin banyak, namun tetap saja kemadaratan tersebut belum menggugah nalar para ulama untuk menjadikan pencatatan perkawinan sebagai hal yang teramat penting dalam perkawinan Islam Indonesia.

## G. Kesimpulan
Paradigma hukum perkawinan Islam Indonesia dalam sistem hukum nasional Indonesia telah mengalami pergeseran-pergeseran serius, bahkan ekstrim, yaitu dari hukum perkawinan Islam klasik menuju hukum perkawinan Islam Indonesia dalam bentuk perundang-undangan. Dalam arti bahwa kesadaran umat Islam yang menggunakan f ikih klasik sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan harus berganti menggunakan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hukum perkawinan Islam Indonesia adalah norma hukum yang pelaksanaannya menyangkut indi v idu, masyarakat dan campur tangan Negara, hukum perkawinan Islam Indonesia sebagai jembatan alternati f ke arah memperkecil pertentangan di antara umat Islam Indonesia dalam pelaksanaan perkawinan. Dengan kata lain, hukum perkawinan Islam Indonesia di f ungsikan sebagai rekayasa sosial masyarakat Islam Indonesia.
Sementara hukum perkawinan Islam Indonesia harus diobyekti f ikasi ketika menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Dalam arti hukum perkawinan Islam Indonesia harus dirumuskan sebagai aturan hukum yang luas. Formulasinya tidak hanya harus sesuai dengan hukum Islam dengan secara total kepada f ikih klasik, namun lebih pada kriteria obyekti f , sehingga harus sesuai dengan kondisi sosial budaya Indonesia dan dapat diterima oleh mayoritas warga negara.
Adapun langkah-langkah obyekti f ikasi yang ditempuh adalah sebagai berikut. Diantaranya memposisikan ijtihad baru dalam hukum perkawinan Islam Indonesia Ketika hukum perkawinan Islam Indonesia ditarik dalam kehidupan modern, hukum perkawinan Islam Indonesia harus mampu berperan sebagai bagian dari kemodernan itu sendiri. Untuk memenuhi peran yang diemban tersebut, hukum perkawinan Islam Indonesia dituntut memiliki paradigma pemikiran yang sesuai dengan semangat perkembangan z aman. Paradigma tersebut muncul akibat peran hukum Islam dalam mengisi bingkai pemikiran
Dengan demikian, pencatatan dan usia perkawinan merupakan upaya nyata dari obyekti f ikasi hukum perkawinan Islam Indonesia, karena ketentuan tersebut dikatakan secara obyekti f dirumuskan sebagai salah satu bagian hukum perkawinan Islam Indonesia. Oleh sebab itu, sudah semestinya para pelanggar dua aturan obyekti f tersebut dikenai sanksi yang sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukannya. Hal ini dikarenakan akan mengacaukan aturan hukum yang setelahnya jika diabaikan.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Amin. “ Etika Tauhid Sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama (Dari Paradigma Positi v istik- Sekularistik ke Arah Teoantroposentrik-Integralistik) ” , dalam Amin Abdullah, dkk., Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum . Yogyakarta: SUKA Press, 2003.
Objekti f ikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007.
Al-Duraiwisi, Yusu f . Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak: Dalam Timbangan al-Qur'an dan al-Sunnah , terj. Muhammad Ashim. Jakarta ; Pustaka Dar al-Ha q , 2010.
Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syari’ah . Jakarta: PT Raja Gra f indo Persada, 2007.
A z i z y, A. Q odri. Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum. Cet. I ; Jakarta: Teraju, 2004.
A z ra, A z yumardi. Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam .
Cet. I ; Jakarta: Yayasan W aka f Paramadina, 1999.
Basri, Cik Hasan. Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia . Bandung: Rosda Karya, 1997.
Coulson, N.J.. A History of Islamic Law . Edinburg: Edinburg Uni v ercity Press, 1978.
Fanani, Muhyar. Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi . Yogyakarta: Tiara W acana, 2008.
Friedman, Lawrence W . American Law: An Invaluable Guide to the Many Faces of the Law, and How It Affects Our Daily Our Daily Lives . New York: W . W . Norton & Company, 1984.
Geert z , Cli ff ord. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa (Jakarta: Pustaka Jaya.
Gha z ali, Abd Mo q sith. “ Argumen Metodologis CLD KHI ” , Rubrik Swara Kompas, Senin, 7 Maret 2005.
Gho f ur Anshori, Abdul. Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif . Yogyakarta: UII Press, 2011.
Hadisoeprapto, Hartono. Pengantar Tata Hukum Indonesia . Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1988.
Hamdani, Muhammad Faisal. Nikah Mut'ah: Analisis Perbandingan
Hukum Antara Sunni dan Syi’ah . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
Khalla f , Abdul W ahhab. Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam , terj.
Fai z el Mutta q ien. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
Kuntowijoyo. “ Epistemologi dan Paradigma Ilmu-Ilmu Humaniora dalam Perspekti f Pemikiran Islam, ” dalam Amien Abdullah, dkk., Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum . Yogyakarta: Suka Press, 2003.
Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi . Bandung:
Mi z an, 1998.
Minhaji, Akh. Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi dan Implementasi . Yogyakarta: SUKA Press, 2010.
Mud z har, M. Atho. Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia . Jakarta: INIS, 1993.
Mutta q ien, Dadan. Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian .
Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
Mu z arie, Mukhlisin. Kasus-kasus Perkawinan Era Modern: Perkawinan Wanita Hamil, Antar Agama, Sesama Jenis dan Teleconfrence .
Cirebon: STAIC Press, 2010.
Najib, Agus Moh. Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional . Jakarta: Departemen Agama RI, 2011.
Nasution, Khoiruddin. Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. Yogyakarta: ACAdemia+TAFA ZZ A, 2009.
Rahman, Fa z lur. “ Law and Ethics in Islam ” , dalam Richard G. Ho v annisian, Ethics in Islam . Malibu: Udena Publications, 1985.
Shihab, M. Q uraish. Wawasan Al-Qur’an: Tafsir maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Ummat . Bandung: Mi z an, 1996.
Soekanto, Soerjono. Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat. Jakarta: Citra Niaga Rajawali, 1993.
Objekti f ikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Syari f uddin, Amir. Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia . Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
Usman, Suparman. Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2002.
W ahid, Abdurrahman. Gus Dur Bertutur : Esai-Esai Abdurrahman Wahid dalam Harian Proaksi, Jakarta: Harian Proaksi, 2005.