## PENYELESAIAN KONFLIK TANAH DESA ADAT DI DESA PAKRAMAN
KUBUTAMBAHAN,  KECAMATAN KUBUTAMBAHAN,

## KABUPATEN BULELENG
Oleh:
Ketut Sandia 1 , I Ketut Wetan Sastrawan 2 , I Nyoman Surata 3
Abstrak: Konflik tanah adat yang terjadi di Desa Pakraman Kubutambahan, sebagian diselesaikan  melalui  pengadilan.  Hal  ini  menarik  untuk  diteliti,  terutama  jika dihubungkan  dengan  asumsi  bahwa  ada  kecenderungan  masyarakat  untuk menghindari  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan.  Penelitian  ini  meneliti penyelesaian konflik tanah Desa Adat di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan,  Kabupaten  Buleleng  dan  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam penyelesaian konflik tanah Desa Adat di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang  terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Penyelesaian  konflik  tanah  desa  adat  di  Desa  Pakraman  Kubutambahan,  Kecamatan Kubutambahan,  Kabupaten  Buleleng,  yang  sudah  terjadi  diselesaikan  melalui  jalur litigasi  (pengadilan).  Penyelesaian  melalui  jalur  litigasi  dilakukan  setelah  upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak dapat menyelesaikan masalah. Kendala-kendala yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  konflik  tanah  desa  adat  di  Desa  Pakraman Kubutambahan,  Kecamatan  Kubutambahan,  Kabupaten  Buleleng  di  antaranya: masalah  pembiayaan  dan  waktu  yang  lama,  tidak  adanya  penengah  yang  baik,  dan sanski adat yang semakin lemah.
Kata-Kata Kunci: Konlik, Tanah Adat, Desa Pakraman.

## LATAR BELAKANG MASALAH
Tanah  dalarn  kehidupan  manusia  mempunyai  arti  yang  sangat  penting,  oleh karena sebagian besar dari pada kehidupannya adalah bergantung pada tanah. Tanah
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
dapat dinilai sebagai suatu harta  yang mempunyai sifat tetap dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada rnasa mendatang.
Dalam  masyarakat  adat,  tanah  dianggap  merupakan  hal  yang  sangat  penting bagi  kelangsungan  hidup  manusia.  Wignjodipuro  membedakan  pentingnya kedudukan tanah pada pokoknya adalah (Soerojo Wignjodipuro, 1990: 197):
1. Karena sifatnya, yakni satu–satunya benda kekayaan yang meski mengalami keadaan bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang–kadang menjadi lebih menguntungkan.
2. Karena fakta, yaitu suatu kenyataan bahwa tanah itu:
a. Merupakan tempat tinggal persekutuan.
b. Memberikan penghidupan kepada persekutuan.
c. Merupakan  tempat  warga  persekutuan  yang  meninggal  dunia dikebumikan.
d. Merupakan tempat para warga persekutuan dan roh leluhur persekutuan.
Sengketa  atau  konflik  yang  berkaitan  dengan  pertanahan  pada  saat  ini  sangat beragam  dan  semakin  hari  semakin  meningkat  intensitas  dan  kualitasnya,  terbukti dengan banyakya konflik yang disertai dengan kekerasan. Konflik tersebut tidak saja menimbulkan ketidakadilan dan ketidakharmonisan dalam hal penguasaan, pemilikan penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  dan  sumber  daya  agraria,  tetapi  juga  dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum.
Kasus  pertanahan  terdiri  dari  masalah  pertanahan  dan  sengketa  pertanahan. Masalah  pertanahan  lebih  bersifat  teknis  yang  penyelesaiannya  cukup  melalui petunjuk  teknis  kepada  aparat  pelaksana  berdasarkan  kebijaksanaan  maupun peraturan-peraturan yang berlaku, sedangkan sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena merasa diganggu hak dan penguasaan tanahnya  yang  diselesaikan  melalui  musyawarah  atau  pengadilan  (Rusmadi    Murad, 199: 2).
Desa  Pakraman  Kubutambahan  adalah  salah  satu  desa  pakraman  di  Bali  yang sampai  saat  ini  memiliki  tanah  adat.  Dalam  perkembangannya,  terdapat  beberapa sengketa pertanahan berkaitan dengan tanah adat ini, antara warga perorangan dengan
desa  pakraman.  Sengketa  yang  terjadi  umumnya  berkaitan  dengan  kepemilikan  atas tanah yang disengketakan.
Mengacu kepada Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011, masalah tanah adat  yang  terjadi  di  Desa  Pakraman  Kubutambahan,  menurut  penulis  dapat dikategorikan  sebagai  konflik  pertanahan,  karena  dampak  yang  ditimbulkannya. Penyelesaian masalah yang berlarut-larut, tidak hanya menyebabkan terjadi keresahan di  masyarakat,  tetapi  telah  menyebabkan  dilakukannya  tindakan  anarkis  berupa perusakan,  penebangan  pohon  perindang  jalan,  bahkan  pemblokiran  jalan  raya Singaraja-Karangasem.
Masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  penyelesaian  konflik  tanah  Desa  Adat  di  Desa  Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng?
2. Kendala-kendala  apakah  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  konflik  tanah  Desa Adat  di  Desa  Pakraman  Kubutambahan,  Kecamatan  Kubutambahan,  Kabupaten Buleleng?

## TINJAUAN PUSTAKA
Wirta  Griadhi  (dalam  Wayan  P.  Windia)  menguraikan  isi  otonomi  desa pakraman tersebut sebagai berikut:
1. kekuasaan atau kewenangan menetapkan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi mereka. Dengan kekuasaan ini desa pakraman menetapkan tata hukumnya sendiri yang  meliputi  seluruh  aspek  kehidupan  dalam  wadah  desa  pakraman.  Aturan- aturan  hukum  ini  lazim  disebut awig-awig  desa  pakraman atau pararem ,  yang ditetapkan  secara  musyawarah  melalui  lembaga  musyawarah  desa  yang  disebut paruman  desa .  Kekuasaan  ini  dapat  diidentikkan  dengan  kekuasaan  perundang- undangan (legeslatif) dalam lingkungan negara.
2. kekuasaan  atau  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  kehidupan  organisasinya. Terlepas  dari  beragamnya  variasi  struktur  organisasi  serta  sistem  pemerintahan desa  pakraman  yang  di  kenal  di  Bali,  secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa
aktivitas  utama  desa  pakraman  adalah  aktivitas  yang  bersifat  sosial  religius. Perwujudan otonomi desa pakraman dibidang sosial menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan yakni hubungan antar sesama warga baik dalam ikatan kelompok maupun  perseorangan.  Dibidang  kehidupan  religius,  otonomi  tersebut  akan terwujud  dalam  bentuk  penyelenggaraan  kegiatan  keagamaan  oleh  masyarakat sebagai kesatuan. Semua aktivitas ini diselenggarakan dalam koordinasi pengurus atau  pimpinan  desa  pakraman  yang  disebut prajuru  adat .  Kekuasaan menyelenggarakan  kehidupan  organisasi  desa  pakraman  ini  identik  dengan kekuasaan pemerintahan (eksekutif) dalam lingkungan negara.
3. kekuasaan  atau  kewenangan  menyelesaikan  persoalan-persoalan  hukum. Persoalan hukum yang dihadapi desa pakraman dapat berupa pelanggaran hukum ( awig-awig,  dresta ,  ataupun  aturan-aturan  hukum  lainnya)  dan  dapat  berupa sengketa.  Kekuasaan  ini  dapat  diidentikkan  dengan  kekuasaan  peradilan (yudikatif) dalam lingkungan negara (Windia, Putu Wayan, 2004: 46).
Tujuan  desa  pakraman  yang  terutama  sekali  adalah  memelihara,  menegakkan dan  menunjuk  adat  istiadat  yang  berlaku  di  desa  pakramannya  yang  diterima  secara turun-temurun  dari  para  leluhurnya.  Pengingkaran  terhadap  adat  dipandang  sebagai suatu  hal  yang  tercela  dan  merusak  kerukunan  hidup  krama  desa  (warga  desa),  di samping  ada  pula  pengingkaran-pengingkaran  yang  dianggap  dapat  merusak keseimbangan  cosmos  atau  keseimbangan  antara Bhuwana  Agung dengan Bhuwana Alit yang  perlu  dinetralisir  dengan  upacara  upakara yadnya (upacara-upacara keagamaan Hindu).
Tanah  adat  berhubungan  dengan  hak  adat,  yang  disebut  dengan  hak  ulayat. Menurut G. Kertasapoetra dan kawan-kawan, hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah  yang  dimiliki  oleh  sesuatu  persekutuan  hukum  (desa,  suku)  untuk  menjamin ketertiban  pemanfaatan/  pendayagunaan  tanah.  Hak  ulayat  adalah  hak  yang  dimiliki oleh  suatu  persekutuan  hukum  (desa,  suku),  di  mana  para  warga  masyarakat (persekutuan  hukum)  tersebut  mempunyai  hak  untuk  menguasai  tanah,  yang pelaksanaannya  diatur  oleh  ketua  persekutuan  (kepala  suku/kepala  desa  yang
bersangkutan)  (G.  Kertasapoetra,  R.G  Kartasapoetra,  AG.Kartasapoetra,    dan A.Setiady, 1985: 88).
Tanah-tanah  adat  atau  tanah  ulayat  di  Bali  lebih  dikenal  dengan  sebutan  tanah desa. Tanah desa dapat dibedakan menjadi:
1. Tanah  Druwe atau  sering  disebut  juga Druwe  Desa adalah  tanah  yang  dimiliki atau  dikuasai  oleh  desa  pakraman  seperti  tanah  pasar,  tanah  lapang,  tanah kuburan, tanah bukti.
2. Tanah Pelaba Pura adalah tanah yang dulunya milik desa yang khusus digunakan untuk  keperluan  Pura  yaitu  tempat  bangunan  Pura  dan  yang  dipergunakan  guna pembiayaan  keperluan  Pura  seperti  pembiayaan  upacara-upacara  rutin,  hingga perbaikan pura.
3. Tanah Pekarangan Desa merupakan tanah yang dikuasai oleh desa pakraman yang diberikan kepada krama negak untuk tempat tinggal dengan ayahan yang melekat.
4. Tanah  Ayahan merupakan  tanah  yang  dikuasai  desa  pakraman  yang penggarapannya  diserahkan  kepada  krama  desa  setempat  dengan  hak  untuk dinikmati  dengan  perjanjian  tertentu  serta  kewajiban  memberikan  ayahan. berfungsi  keagamaan  (G.  Kertasapoetra,  R.G  Kartasapoetra,  AG.Kartasapoetra,    dan A.Setiady, 1985: 88).
Desa  pakraman  sebagai  masyarakat  hukum  adat  mempunyai  harta  kekayaan sendiri.  Pasal  9  Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2001  menyebutkan bahwa harta kekayaan desa pakraman adalah kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, material maupun inmaterial serta  benda-benda  yang  bersifat  religius  magis  yang  menjadi  milik  desa  pakraman. Milik desa pakraman dikenal dengan istilah duwe atau druwe desa ( duwe = milik atau kekayaan).  Milik  desa  pakraman  ada  yang  mempunyai  nilai  ekonomi  dan  ada  pula yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Pura dan berbagai perlengkapan upakara dalam pura yang dimaksud, areal kuburan desa pakraman dan lain-lain termasuk bagian dari milik  desa  pakraman  yang  tidak  mempunyai  nilai  ekonomis.  Mempunyai  nilai ekonomi  atau  tidak  dalam  hal  ini  tentunya  dilihat  dari  sudut  pandang  orang  Bali
beragama Hindu. Milik desa pakraman yang tampak dan mempunyai nilai ekonomis dapat  berupa  tanah,  bangunan,  tabungan,  tumbuh-tumbuhan  dan  berbagai  barang- barang  lainnya.  Tanah  desa  pakraman  terdiri  dari: tanah  pelaba  pura (milik  pura), telajakan  pura (tanah-tanah  yang  ada  disekitar  pura), karang  ayahan  desa (rumah tinggal  penduduk  yang  tidak  termasuk  karang  gunakaya  atau  tanah  milik  pribadi), tanah lapang telajakan desa (tanah kosong yang ada dibeberapa sudut desa), sampih dan tangkid (tanah tak bertuan  yang ada dipinggir jurang  atau sungai). Duwe dalam wujud  bangunan  milik  desa  pakraman  antara  lain  dapat  berupa:  ruko  (rumah  toko yang disewakan), balai wantilan desa, balai banjar, pasar desa, dan bangunan lainnya yang  dibangun  oleh  desa  pakraman.  Uang  milik  desa  dapat  berupa  uang  kas  (tunai) dan tabungan atau deposito.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  karena  adanya kesenjangan antara das sollen dengan das sein (antara teoretis dengan kenyataan).
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  (menggambarkan) yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng.  Pemilihan  lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data.
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data  lapangan dan sumber data  kepustakaan. Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer, dan  dari  sumber  data  kepustakaan  dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan hukum.
Penelitian  ini  mempergunakan  teknik  pengumpulan  data  wawancara  berencana/ terstruktur  dan  teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan.  Data  yang  terkumpul dianalisis secara kualitatif.

## PEMBAHASAN
Konflik  tanah  adat  di  Desa  Pakraman  Kubutambahan  proses  perkaranya  terjadi sejak  tahun  1974,  tepatnya  27  Mei  1974  sampai  29  Mei  2003      yang  berawal  dari tukar  menukar  tanah  antar  Desa    Pakraman  Kubutambahan  dengan  tanah  milik  atas nama  I  Gede  Mangku  Oka  Cs,  pipil  135,  persal  37B,  kelas  II  luas  1.250  Ha.  Dari pihak keluarga I Gede Gintaran Saputra, saat itu mengakui  memiliki tanah tersebut, kemudian  ditukarkan  dengan  tanah  cecampuan  I  Gede  Wira  yaitu,  objek  eksekusi dengan    pipil  127,  persil  65  B  kelas  III  luas  2,50  Ha.  Berdasarkan  awig-awig  Desa Pakraman  Kubutambahan,  bahwa  I  Gede  Wira  Ceput  (tidak  memiliki  keturunan) sehingga berdasarkan hukum adat/awig-awig menjadi tanah Pura Desa yang dikuasai oleh  Desa  Pakraman  Kubutambahan.  Saat  penukaran  tersebut,  Desa  Pakraman Kubutambahan,  diwakili  oleh  I  Putu  Wirya  (Penyarikan  Desa)    dengan  I  Made Wijaya Seputra (Adik I Gede Gintara Seputra). Bentuk tukar menukar tanah tersebut, dibuatkan  dalam  bentuk  formal  berupa  akta  jual  beli,    dihadapan  Camat Kubutambahan  dengan  No.  64/1974.  Dimana  saat  itu  Camat  Kubutambahan  dijabat oleh  I  Made  Intaran  Seputra  (ayah  I  Made  Wijaya  Seputra)  akta  mana  telah  pula ditanda  tangani  oleh  Kepala  Desa  Kubutambahan  saat  itu  dijabat  oleh  I  Gede Gintaran Seputra  (Kakak dari Made  Wijaya Seputra). Oleh karena demikian adanya pihak  Desa  Adat/Pakraman  mengadakan  keputusan  perarem  untuk    menggugat keluarga Gede Gintaran Seputra melalui Pengadilan Negeri Singaraja, yang akhirnya dengan  keputusan  Pengadilan  Negeri  Singaraja    No.  Putusan  66/Pdt.  G/1999/PN, SGR,  Desa  Adat/Pakraman  adalah  pihak  yang  dimenangkan.  Kemudian  dilanjutkan dengan  upaya  banding  di  Pengadilan  Tinggi,  Denpasar,  putusan  Pengadilan  Tinggi Denpasar  No.  49/Pdt/2000/PT.Dps.  Tanggal  29  Mei  2000,  menguatkan  keputusan Pengadilan Negeri Singaraja. Setelah kalah ditingkat banding dilakukan upaya kasasi,
yang  berakhir  dengan  putusan  Mahkamah  Agung  No.  3340.K/Pdt./2000,  tanggal  15 Januari  2002  dengan  menguatkan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  yang terlaksana dengan pelaksanaan eksekusi  hari Kamis 29 Mei 2003.
Kasus  selanjutnya  adalah  kasus  tanah  duwe  (milik)  Pura  Desa  Kubutambahan dengan  Pihak  Gede  Kastawan  dan  kawan-kawan.  Penguasa  fisik  tanah-tanah  Adat (Tanah  Laba  PuraDesa  Pakraman  Kubutambahan)  telah  dikuasai  secara  turun- temurun, sejak saat adanya klasiran 1 tahun 1942, telah terdaftar menjadi tanah Duwe Pura  Desa.  Lebih-lebih  tahun  2001  disertifikasikan  melalui  Badan  Pertanahan Nasional  Kabupaten  Buleleng,  berhasil  disertifikatkan  tanah  seluas  415    Ha  Laba Pura Tanah Cecamputan yang Menjadi Laba Pura, 35 Ha.
Berdasarkan  Paruman  Desa  tanggal  15  Agustus  1970  telah  menetapkan Almarhum  I  Gede  Wira  tidak  ada  keturunan  ( ceput) .  Munculnya  masalah  adanya gugatan  dari Gede Kastawan anak dari Nyoman Tileh, atas dasar silsilah yang dibuat oleh  kastawan,  diketahui  oleh  Made  Ngadeg  selaku  Kepala  Desa,  tanpa  diketahui/ disahkan  oleh  Penghulu  Desa  Adat/Bendesa.  Atas  dasar  silsilah  tersebut  diklaim  I Gede  Wira  (alm)  dan  segala  kekayaan/tanah-tanah  tersebut,  berhak  diwarisi  oleh Gede Kastawan dan kawan-kawan.
Dalam  peta  rincik  Desa  Kubutambahan  leluhurnya  Made  Pas  (Kastawan  Cs.), tercatat  atas  nama  Pan  Sandat,  itu  artinya  sumber  tanah/warisan  I  Gede  Wira,  pasti berasal dari leluhur yang mengangkat yang bernama I Putu Gigi Putih, bukan berasal dari leluhurnya Kastawan (Pan Sandat).
Proses  hukum  terjadi  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja,  pihak  Gede  Kastawan yang  memenangkan,  dan  lanjut  Banding  ke  Pengadilan  Tinggi  akhirnya  Pengadilan Tinggi  menolak  keputusan  Pengadilan  Negeri  dan  pihak  Desa  Adat  yang dimenangkan.  Kemudian  berlanjut  ke  Kasasi,  yang  dimenangkan  oleh  pihak Kastawan.  Dari  keputusan  Mahkamah  Agung  yang  mempunyai  kekuatan  hukum tetap di lanjutkan dengan PK (peninjauan kembali) yang belum ada keputusan, tetapi pelaksanaan  eksekusi  dipaksaan,  sehingga  terjadi  pergolakan  menentang/menolak eksekusi tanggal 28 Nopember 2005.
Setelah  Keputusan  Mahkamah  Agung  menetapkan  Keputusan  Nomor  2946 K/Rdt/2002 Pihak penyungsung Pura Desa Kubutambahan mengadakan kesepakatan dengan  wali-wali  dadia  yang  dilaksanakan  di  Wantilan  Pura  Desa  sepakat  untuk mengajukan permohonan untuk tidak dilaksanakan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri  Singaraja  Nmor  97/Pdt.G/200/PN  Sgr, Jo :  Putusan  Pengadilan  Tinggi Denpasar  Nomor  228/Pdt/2001/PT.Dps, Jo. Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  2946  K/Pdt/2002,  Surat  Permohonan  tanggal  15/3/2005  telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Singaraja.
Pihak  Penyungsung  Pura  Desa  Kubutambahan  mengajukan  surat  penolakan eksekusi  dan  melarang  masuk  areal  batas  tanah-tanah  hak  milik  Pura  Desa Kubutambahan tertanggal 12-7-2005 dengan alasan bahwa tanah hak milik Pura Desa Kubutambahan telah dikuasai secara fisik oleh Pura Desa  kurang lebih 20 tahun lebih (sesuai  dengan  Pasal  24  ayat  (2)    Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997,  yo Pasal  76  ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  BPN  Nomor    Tahun 1997, jo Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 556/DJA/1986, Yo pasal 25 ayat (2) dan Pasal 49 UUPA).
Di  samping  hal  tersebut  dasar  penolakan  penyungsung  pura  adalah  Pura  Desa Kubutambahan sebagai subjek hukum dan subjek hak milik atas tanah-tanah tersebut tidak pernah perkara, digugat objeknya, tidak pernah ditaruh sita jaminan. Kemudian pada  tanggal  3  Februari  2005  penyungsung  pura  mengajukan    perlawanan  pihak ketiga  ( derden  verset )  kepada  I  Gede  Kastawan,  yang  akhirnya  permohonan perlawanan pihak ketiga ditolak/ dan eksepsinya tidak dapat diterima melalui proses PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan pada tanggal 27 Mei 2005.
Pengajuan PK dengan bukti-bukti baru yaitu : Surat Pernyataan I Gede Dame, I Gede  Rai  bahwa  sebagai  satu  siwa  kawitan  tidak  ada  hubungan  waris-mewaris, masing-masing  dadia  sanggahnya  berbeda.  Surat  keberatan  berupa  pelawanan  pihak ketiga  dari  pengemong  pura  Desa  Kubutambahan  tertanggal  3  Februari  2005.  Surat
permohonan  untuk  tidak  dilaksanakan  eksekusi  atas  putusan  MA  RI  No. 2946/K/Pdt/2002 tertanggal 15 Maret 2005.
Menurut  keterangan  Kelian  Desa  Pakraman  Kubutambahan,  warga  desa pakraman  yang kasepekang oleh  Desa  Pakraman  Kubutambahan  saat  ini  telah kembali menjadi warga desa pakraman.
Sesungguhnya  konflik  antara  warga  dengan  Desa Pakraman Kubutambahan. telah  sering  dilakukan  uapaya  damai  kepada  warga  yang  dianggap  membangkang, namun  usahanya  sia-sia  bahkan  warga  menantang  untuk  dibawa  ke  jalur  hukum. Karena kehendak warga seperti itu, akhirnya desa pakraman melayani.  Usaha-usaha dari prajuru  desa  pakraman dan prajuru  banjar  pakraman sangat  relevan  dengan kearifan  lokal  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Bali,  sebagaimana  yang  berlaku  pada kebudayaan  Bali,  yaitu  mendambakan  kedamaian  lewat  solidaritas  sosial  atau menyama  braya. Pandangan  Pancasila  yang  menekankan  pada  toleransi  sebagai modal  sosial  terbentuknya  masyarakat  Indonesia  yang  damai  berlandaskan Bhineka Tunggal Ika. Namun dalam kenyataannya di masyarakat apa yang ideal tersebut tidak secara otomatis terlaksana.
Potensi konflik di Bali sudah ada yang mengemuka antara lain: pertama, potensi konflik  antaretnis,  khususnya  etnis  Bali  dengan  non-Bali.  Potensi  ini  semakin membesar  dengan  munculnya  kristaliasi  etnis  diantara  manusia  Bali  yang  semakin membuat  tembok  pembatas  antara  kekitaan  dengan  kemerdekaan. Kedua, potensi konflik  antar  kelas  yang  berlatar  belakang  ekonomi.  Masyarakat  kelas  ekonomi bawah  merasa  termarinalisasi  sudah  mulai  memposisikan  diri  secara  frontal  dengan kaum  kaya,  khususnya  pengusaha. Ketiga, kelompok  homo-aegualis  dan  homo- hierarchius. Keempat, potensi konflik yang merupakan penyakit menaun yaitu antara masyarakat  Bali  yang  demokratis  dengan  masyarakat  Bali  yang  mempertahankan status  quo. Kelima, konflik  antar  banjar  terkait  dengan  otonomi  daerah. Keenam, konflik  politik,  konflik  antar  banjar,  intern  banjar  yang  sering  muncul  kepermukaan misalnya kasus-kasus kasepekang, katundung, atau pengadilan massa.
Integrasi  masyarakat  di  Desa  Pakraman  Kubutambahan  sampai  saat  ini  hampir tidak pernah terjadi konflik yang besar. Warga masyarakat desa baik yang beragama Hindu maupun yang beragama non-Hindu selalu mengembangkan rasa solidaritas dan kerjasama yang baik. Hal ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti saling  membawa  makanan  pada  saat  hari  raya  Hindu  maupun  Islam  yang  istilah Balinya ngejot. Pada saat  ada kematian salah satu  warga baik  Hindu maupun  Islam, gotong-royong  dan  aktivitas  sosial  lain  termasuk  saling  melayat  bilamana  ada  acara kematian. Desa Pakraman Kubutambahan selalu memberi ruang untuk melaksanakan keimanan bagi warga non-Hindu. Kewajiban yang dilakukan oleh warga masyarakat non-Hindu  dilakukan  dengan  baik  dengan  warga  desa  pakraman  seperti  misalnya gotong royong kegiatan di bajar ikut serta menyumbang.
Konflik  warga  dengan  desa  pakraman  yang  terjadi  di  Desa  Pakraman Kubutambahan  telah  sering  didamaikan/dilakukan  pendekatan  kepada  warga  yang membangkang,  namun  usahanya  sia-sia  bahkan  warga  menantang  untuk  tidak  debat kusir  akhirnya  dibawa  ke  jalur  hukum.  Perjuangan  prajuru  desa  pakraman    dan prajuru  banjar  pakraman  tidak  membuahkan  hasil,  bahkan  warga  melayangkan gugatan ke  pengadilan, akhirnya desa pakraman  melayani.  Usaha-usaha dari prajuru desa  pakraman  dan  prajuru  banjar  pakraman  sangat  relevan  dengan  kearifan  lokal yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Bali,  sebagaimana  yang  berlaku  pada  kebudayaan Bali, mendambakan kedamaian lewat solidaritas sosial atau menyama braya.
Pasca putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, warga masih diberikan kesempatan  untuk  masuk  desa  pakraman  sebagai  krama  desa  dengan  kesadaran sendiri,  dan  memenuhi  ketentuan  yang  ditetapkan  desa  pakraman,  seperti  membuat sesajen guru piduka dan syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh desa pakraman.
Sebenarnya berbagai penyelesaian konflik pertanahan cukup banyak yang dapat ditempuh,  baik  yang  bersifat  litigasi  maupun  non  litigasi,  tetapi  dalam  banyak  hal hasilnya  terasa  kurang  memuaskan.  Bahkan  penyelesaian  melalui  pengadilanpun terkadang  dirasakan  oleh  masyarakat  tidak  memuaskan.  Tidak  sedikit  mereka  yang telah  menduduki  tanah  selama  bertahun-tahun  ditolak  gugatannya  untuk
mempertahankan  hak  atau  mendapatkan  hak  karena  adanya  pihak  lain  yang menguasai  tanah  yang  bersangkutan.  Atau  sebaliknya  gugatan  seseorang  terhadap penguasaan  tanah  tertentu  dikabulkan  pengadilan  walaupun  bagi  pihak  yang menguasai tanah tidak cukup kuat atau gugatan kurang beralasan.

## PENUTUP
Simpulan  yang  dapat  diambil  dari  apa  yang  telah  diuraikan  di  depan  adalah sebagai berikut:
1. Penyelesaian  konflik  tanah  desa  adat  di  Desa  Pakraman  Kubutambahan, Kecamatan  Kubutambahan,  Kabupaten  Buleleng,  yang  sudah  terjadi diselesaikan  melalui  jalur  litigasi  (pengadilan).  Penyelesaian  melalui  jalur litigasi  dilakukan  setelah  upaya  penyelesaian  di  luar  pengadilan  tidak  dapat menyelesaikan masalah.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian konflik tanah desa adat di Desa  Pakraman  Kubutambahan,  Kecamatan  Kubutambahan,  Kabupaten Buleleng di antaranya:
a. Tidak  ditemukannya  pihak  yang  dapat  menjadi  penengah,  yang kapabilitas  dan  integritasnya  diakui  para  pihak.  Hal  ini  menyebabkan tidak dapat ditempuh penyelesaian melalui jalur non litigasi.
b. Tidak dapat diselesaikan melalui upaya di luar pengadilan menyebabkan penyelesaian  konflik  tanah  desa  adat  di  Desa  Pakraman  Kubutambahan memerlukan biaya dan waktu yang cukup banyak.
c. Penggunaan  sanksi  adat,  semakin  tidak  efektif  dan  tidak  memiliki  efek jera,  karena  keterikatan  masyarakat,  khususnya  pada  masyarakat perkotaan, dengan lembaga adat semakin melemah.

## DAFTAR PUSTAKA
G. Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra,  dan A.Setiady. 1985. Hukum Tanah , Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah .  Jakarta: Bina Aksara.
Rusmadi  Murad. 1991. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah . Bandung: Alumni.
Soerojo Wignjodipuro. 1990. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat . Jakarta:  Haji Masagung.
Windia,  Putu  Wayan.  2004. Danda  Pacamil  Catatan  Populer  Istilah  Hukum  Adat Bali. Denpasar: Upada Sastra.