## Pengaruh Good Government Governance , Sistem Akuntansi Keuangan Dan
Akuntansi Pertanggung Jawaban Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Khanisa Luthfiyah Suwardi Universitas Indonesia Membangun, Bandung, Indonesia khanisasuwardi@student.inaba.ac.id
Kartika Berliani Universitas Indonesia Membangun, Bandung, Indonesia Kartika.berliani@inaba.ac.id

## Article’s History :
Received 23 June 2024; Received in revised form 17 July  2024; Accepted 28 July 2024; Published 1 August 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
Suwardi, K. L., & Berliani, K. (2024). Pengaruh Good Government Governance, Sistem Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Pertanggung  Jawaban  Terhadap  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah.  JEMSI  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (4). 2814-2827. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2970

## Abstract:
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  dampak  dari  Akuntansi  Pertanggungjawaban,  Sistem  Akuntansi Keuangan,  dan  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  baik  terhadap  kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  Kota Bandung.  Metodologi  penelitian  yang  digunakan  adalah  kuantitatif,  dengan  menggabungkan  metodologi  verifikatif  dan deskriptif. Kuesioner didistribusikan kepada 30 personil SKPD untuk mengumpulkan data. Korelasi Pearson Product Moment digunakan untuk mengevaluasi validitas data, sementara koefisien Cronbach's Alpha digunakan untuk menilai reliabilitas. Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  statistik  deskriptif  dan  verifikatif,  serta  uji  regresi  linier  berganda,  untuk mengevaluasi dampak dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Tata Kelola  Pemerintahan  yang  Baik  dan  Akuntansi  Pertanggungjawaban  memiliki  dampak  positif  yang  substansial  terhadap kinerja  SKPD,  sedangkan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan.  Hasil  uji  F  menunjukkan bahwa  model  regresi  yang  memasukkan  ketiga  variabel  independen  secara  statistik  signifikan  dalam  kemampuannya menjelaskan  variabilitas  kinerja  SKPD.  Hasil  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  kinerja  SKPD  secara  substansial dipengaruhi oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntansi Pertanggungjawaban, sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian ini memberikan masukan penting bagi pemerintah daerah untuk  meningkatkan  kinerja  SKPD  dengan  meningkatkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dan  sistem  akuntansi pertanggungjawaban yang efektif.
Keywords : Good Government Governance, Sistem  Akuntansi Keuangan, Akuntansi Pertanggungjawaban, Kinerja SKPD, Kota Bandung

## Introduction
Kinerja  manajemen  suatu  organisasi  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  keberhasilannya,  karena organisasi berada dalam kondisi yang terus berkembang untuk mencapai tujuannya. Menurut Kholidah & Murtini (2014),  Kinerja  manajerial  berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas-tugas  manajerial  oleh  para  manajer  atau administrator. Pekerjaan yang tidak efisien, pemogokan, hasil kerja yang tidak optimal, dan pekerjaan yang lamban, semuanya dapat menjadi konsekuensi dari kinerja yang buruk. Meskipun hal ini merugikan organisasi, kinerja yang tinggi dapat memberikan manfaat yang nyata bagi organisasi dan masyarakat, karena kinerja yang positif dan dinamis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi (Safitri, 2019).
Tingkat kinerja suatu organisasi ditentukan oleh kegiatan, program, dan kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang dituangkan dalam rencana strategis. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan hasil kerja dengan rencana kerja, membandingkan hasil kerja dengan sasaran  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  dan  mengevaluasi  kemajuan  melalui  informasi  atas  efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai hasil yang berkualitas. Selain itu juga menunjukkan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.
Perubahan  signifikan  telah  terjadi  di  sektor  publik  sebagai  akibat  dari  tuntutan  masyarakat  akan akuntabilitas, transparansi, dan layanan publik yang berkualitas tinggi. Tujuan utama dari sektor publik adalah memberikan pelayanan publik, bukan untuk memaksimalkan keuntungan. Pemberlakuan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan  Daerah  dan  UU  No.  33/2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah sejalan dengan tuntutan tersebut. Pemerintah pusat mengalihkan kewenangan pengaturan daerah kepada pemerintah daerah dan menggeser akuntabilitas dari vertikal (kepada pemerintah pusat) menjadi horizontal (kepada DPRD) dengan disahkannya kedua undang-undang tersebut. (Nengsy, 2019).
Hasil  di  beberapa bidang  pelayanan  pada  semester  kedua  ini mengalami  penurunan  jika  dibandingkan dengan semester pertama tahun 2022 pada masa kepemimpinan Yana Mulyana sebagai Wali Kota Bandung, yang ditunjukkan  oleh  data  survei  kepuasan  masyarakat  yang  diperoleh  melalui  aplikasi  e-SKM  di  website skm.bandung.go.id. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,  Satpol  PP,  Dinas  Perhubungan,  Dinas  Pendidikan,  Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP,  Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) termasuk di antara delapan SKPD yang nilainya menurun. (Sutrisno, 2022). Pemerintah harus mampu mengelola sumber daya yang ada di dalam yurisdiksinya  secara  efektif  untuk  mencapai  kinerja  yang  optimal.  Menurut  Nurimansyah  &  Ariyani  (2020),  " Pemerintah memiliki kapasitas untuk membangun tata kelola yang baik, yang merupakan tanggung jawab bersama untuk pencapaian tujuan." Laporan Kinerja Instansi atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) merupakan hal  yang  wajib  dilakukan  oleh  semua  pemerintah  daerah.  Laporan  ini  digunakan  untuk  mengetahui pertanggungjawaban kinerja, misi, fungsi utama, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan dari setiap instansi yang ditetapkan melalui sistem akuntabilitas yang tepat ” (Mayulida et al., 2023).
Menurut Wulandari & Septiani (2017), Sistem tata kelola yang baik bertanggung jawab atas pengelolaan hubungan antara anggota komite, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola yang baik  juga  dianggap  sebagai  proses  yang  transparan  yang  melibatkan  penetapan  tujuan,  penilaian  hasil,  dan penilaian  kinerja  pemerintah.  Pemerintah  berkewajiban  untuk  menerapkan  tata  kelola  yang  efektif.  Hasil  yang diperoleh  melalui  dedikasi  yang  tinggi  merupakan  indikasi  dedikasi  pemerintah  untuk  melayani  masyarakat. Pemerintah dapat melakukan komunikasi dua arah dengan konstituennya dan mengidentifikasi solusi untuk setiap masalah yang mungkin timbul sebagai hasil dari peningkatan kinerja.
Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah yang didasarkan pada peraturan  pengelolaan  keuangan  daerah  (PP  No.58  tahun  2005).  Satuan  kerja  adalah entitas  akuntansi  yang bertanggung  jawab  untuk  mencatat  transaksi  di  lingkungan  satuan  kerja  dalam  struktur  pemerintahan  kota. Perlakuan akuntansi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian internal yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan. Dinas Pekerjaan Umum Daerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bertanggung jawab atas penyusunan  laporan  keuangan  yang  disampaikan  kepada  pimpinan  daerah  sebagai  bagian  dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (Lamitasari et al., 2022).
Menurut  Erlina  et  al.,  (2013),  Sistem  akuntansi  lembaga  keuangan  pemerintah  daerah  meliputi  proses pencatatan,  penggolongan,  penafsiran,  pengikhtisaran,  dan  pelaporan  atas  kejadian,  transaksi,  dan  peristiwa keuangan dalam rangka penyelenggaraan lembaga keuangan pemerintah daerah. Menurut Utari et al., (2016)), Akuntansi  pertanggungjawaban  adalah  “sistem  untuk  pengembangan  kebijakan  strategis,  rencana  kerja,  dan anggaran, serta evaluasi kinerja manajemen. Ini adalah sistem untuk alokasi tanggung jawab dan anggaran."

## Literature Review

## Akuntansi Pemerintah
Menurut Arif (2018:7) “Akuntansi pemerintahan adalah penyediaan jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah  melalui  pencatatan,  pengklasifikasian,  pengikhtisaran,  dan  penafsiran  transaksi  keuangan pemerintah.”
Menurut  Hasanah  &  Fauzi  (2017) Akuntansi  pemerintah  adalah  “Aktivitas  pemberian  jasa  yang  terdiri  dari pencatatan,  pengklasifikasian,  pengikhtisaran,  dan  penafsiran  transaksi  dan  informasi  keuangan  untuk pemerintah..

## Kinerja Pemerintah
Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN)  No.  04  Tahun  2007,  kinerja  pemerintah  didefinisikan  sebagai  “gambaran  mengenai  tingkat pencapaian  sasaran  atau  tujuan  instansi  pemerintah  sebagai  penjabaran  dari  visi,  misi,  dan  strategi  instansi pemerintah, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan atau program kegiatan  dalam  mewujudkan  sasaran,  misi,  dan  strategi  instansi  pemerintah  yang  bersangkutan  dalam mewujudkan sasaran, misi, dan strategi tersebut.”
Menurut Moeheriono (2012:95) Kinerja pemerintah adalah “gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.”

## Good Government Governance
Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik , sebagaimana  didefinisikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  pemerintahan  daerah, adalah  “pemerintahan  yang  menyelenggarakan  pemerintahan  daerah  sesuai dengan asas- asas penyelenggaraan pemerintahan negara.” Terdiri dari kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan . Menurut Mardiasmo (2018:22) Good Governance adalah “ Manajemen pembangunan yang bertanggung jawab dan kuat yang konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, pencegahan korupsi politik dan administratif, penghindaran salah alokasi dana investasi, penerapan disiplin anggaran, dan pembentukan kerangka hukum dan politik untuk perluasan kegiatan usaha. ” . Menurut Mulyani et al., (2018:194) good governance merupakan kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggara pemerintah dalam suatu negara.

## Sistem Akuntansi Keuangan
Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  adalah  serangkaian  prosedur  yang  meliputi  proses  pengumpulan  data, pencatatan,  pengikhtisaran,  dan  pelaporan  keuangan  untuk  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  APBD. Prosedur-prosedur tersebut dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 232, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurut  Defitri  (2018:64) Sistem  akuntansi  keuangan  daerah  adalah  “sistem  yang  mendokumentasikan  dan memproses keuangan daerah dan data yang terkait, yang diawali dengan proses pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran,  serta  berujung  pada  pelaporan  keuangan.  Informasi  ini  disajikan  kepada  masyarakat  dan digunakan  sebagai  bahan  pengambilan  keputusan  dalam  rangka  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan pertanggungjawaban.” .

## Akuntansi Pertanggungjawaban
Menurut  Supriyono  (2018:73)  Akuntansi  pertanggungjawaban  adalah  sistem  akuntansi  yang  digunakan  untuk merencanakan,  mengukur,  dan  mengevaluasi  kinerja  organisasi  dengan  memeriksa  wewenang  dan  tanggung jawab administrator. Pendapatan, biaya, laba, dan investasi dikumpulkan dan dilaporkan secara individual untuk setiap pusat pertanggungjawaban.
Menurut Sidabutar (2019:64-65) Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu disiplin ilmu akuntansi manajemen yang  dikaitkan  dengan  wewenang  masing-masing  manajer.  Dengan  kata  lain,  akuntansi  pertanggungjawaban adalah metode untuk mengendalikan biaya atau pendapatan dengan mengaitkannya dengan lokasi di mana biaya atau pendapatan tersebut dikeluarkan atau diperoleh oleh individu yang bertanggung jawab atas lokasi tersebut.
Table 1. Previous Research No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 1.  Fajar  Meiyanti,  Icih  dan Trisandi Eka Putri Pengaruh Faktor Risiko Kecurangan, Good Government Governance Dan Organizational Citizenship Behavior Penelitian ini menunjukkan bahwa value for money dipengaruhi secara signifikan oleh tata kelola pemerintahan yang efektif, sedangkan risiko kecurangan di pemerintah daerah
Variabel Penelitian, Tempat Penelitian,
Periode Penelitian
(ISSN : 2622-2191 Vol 1, No. 2, Januari 2019) Terhadap Kinerja Organisasi Berdasarkan Pendekatan Value For Money (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Subang). memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan. Value for money ternyata tidak signifikan dipengaruhi oleh perilaku kewargaan organisasi di pemerintah daerah. Namun demikian, pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pengaruh gabungan dari faktor risiko kecurangan, tata kelola pemerintahan yang efektif, dan perilaku kewargaan organisasi terhadap value for money di pemerintah daerah adalah signifikan
secara statistik.
2.  Saverius  Dhuri  Mbipi,
Prihat  Assih,  dan  Maxion Sumtaky (ISSN  :  2598-7763  Vol  3, No. 2, Januari 2020) Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Good Governance Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang dipengaruhi oleh Pengelolaan Keuangan Daerah, namun kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini mengisyaratkan bahwa sistem
transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan daerah sudah menjadi kewajiban pemerintah sebagai wujud good governance dan pemerintahan yang beretika. Penerapan SAP pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kediri berpengaruh positif terhadap Kapabilitas Dinamis. Integritas laporan keuangan SKPD dipengaruhi secara positif oleh penerapan SAP . Variabel Penelitian, Tempat Penelitian, Periode Penelitian 3.  Yohanes P.  Bondan  S, Ali Djamhuri dan Rosidi (ISSN : 1411-0288 Vol 19, No. 2, November 2017). Kapabilitas Dinamis, Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi pada Pemerintah Kabupaten Kediri) Pengelolaan Keuangan Daerah berdampak pada kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang, namun pelaporan keuangan yang
transparan dan akuntabel tidak berdampak pada kinerjanya.
Hal ini menunjukkan bahwa sistem transparansi dan
akuntabilitas dalam pelaporan keuangan daerah sudah menjadi kewajiban pemerintah sebagai wujud dari pemerintahan yang beretika dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kapabilitas Dinamis dipengaruhi secara positif oleh penerapan SAP pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kediri. Penerapan SAP memberikan dampak yang menguntungkan bagi integritas laporan keuangan SKPD .
Variabel Penelitian, Tempat Penelitian, Periode Penelitian
4.  Herda Nengsy (ISSN : 2089-6255 Vol 8, No. 1, Januari - Juni 2019) Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban Dan Job Relevant Information Terhadap Kinerja Manajerial Pada Skpd Kabupaten Indragiri Hilir Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hilir, kinerja manajerial dipengaruhi oleh partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan informasi yang relevan dengan pekerjaan. Variabel Penelitian, Tempat Penelitian, Periode Penelitian 5.  Salma  Nur  Azizah  dan  Sri Anik (ISSN : 2963-2730 Desember 2023) Dampak Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Skpd Kota Semarang) The performance of local government agencies (Y) in the Semarang City SKPD is not significantly and positively influenced by the regional financial accounting system (X1). The performance of local government agencies (Y) in the Semarang City SKPD is significantly positively impacted by the accountability of financial statements (X2). Variabel Penelitian, Tempat Penelitian, Periode Penelitian
Source: summarized by the researcher (2024)

## Framework of Thought
Figure 1. Framework

## Research Model
Figure 2. Research Model

## Hypothesis
Hipotesis menurut Sugiyono (2022:63) merupakan “Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.” Menurut Djaali (2020:15) Hipotesis adalah “Suatu pernyataan tentang karakteristik populasi, yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam suatu penelitian. ”Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis penelitian sebagai berikut :
1. Terdapat pengaruh Good Government Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Terdapat pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
3. Terdapat pengaruh Akuntansi Pertanggung Jawaban terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. Terdapat  pengaruh Good  Government  Governance ,  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Dan  Akuntansi Pertanggung Jawaban Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## Research Method
Penelitian ini menguji pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban, Sistem Akuntansi Keuangan, dan Tata Kelola Pemerintahan  yang  baik  terhadap  kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  Kota  Bandung  dengan menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data kuantitatif dikumpulkan dengan menggunakan  metodologi  penelitian  lapangan  dan  kepustakaan,  dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada  30 pegawai  SKPD.  Rumus  Pearson  Correlation  Product  Moment  digunakan  untuk  mengevaluasi  validitas  data, dengan kriteria koefisien korelasi r > 0,30 yang mengindikasikan validitas. Koefisien Cronbach's Alpha digunakan untuk  menguji  reliabilitas,  dengan  nilai  batas  bawah  0,6  yang  mengindikasikan  konsistensi  dan  keandalan kuesioner.  Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  statistik  deskriptif  untuk  mendeskripsikan  data  yang terkumpul  dan  statistik  verifikatif  melalui  uji  regresi  linier  berganda  untuk  mengevaluasi  dampak  dari  variabel- variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Untuk  menjamin  bahwa  variabel-variabel  independen  tidak berkorelasi, maka dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas dengan analisis grafik dan Kolmogorov- Smirnov, uji multikolinieritas dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance, serta uji heteroskedastisitas dengan menggunakan scatterplot untuk menjamin bahwa varians residual tetap. Pengaruh signifikan  variabel  independen  (Good  Government  Governance,  Sistem  Akuntansi  Keuangan,  dan  Akuntansi Pertanggungjawaban)  terhadap  variabel  dependen  (Kinerja  SKPD)  ditentukan  melalui  analisis  regresi  linier berganda dengan menggunakan persamaan Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3. Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk  mengetahui  sejauh  mana  variabel  independen  menjelaskan  perubahan  variabel  dependen,  sedangkan koefisien  korelasi  digunakan  untuk  mengukur  keeratan  hubungan  antara  variabel  independen  dan  dependen. Pengujian  hipotesis  melibatkan  penggunaan  uji  parsial  (t-test)  untuk  mengevaluasi  dampak  parsial  dari  setiap variabel independen terhadap variabel dependen dan uji simultan (f-test) untuk mengevaluasi dampak gabungan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen. Validitas dan reliabilitas data yang diperoleh, serta hubungan dan pengaruh variabel yang diteliti, digambarkan secara komprehensif dengan metode ini.

## Results and Discussion

## Validity Test
Tabel 4. Results Validity Test Variables Item No. Pearson Correlation Correlation Level Conclusion KINERJA  (Y) Y1 0.709 0.3610 Valid Y2 0.695 0.3610 Valid Y3 0.833 0.3610 Valid Y4 0.553 0.3610 Valid Y5 0.542 0.3610 Valid Y6 0.538 0.3610 Valid Y7 0.697 0.3610 Valid Y8 0.695 0.3610 Valid Y9 0.456 0.3610 Valid GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X1) X1.1 0.683 0.3610 Valid X1.2 0.544 0.3610 Valid X1.3 0.796 0.3610 Valid
X1.4 0.548 0.3610 Valid X1.5 0.518 0.3610 Valid X1.6 0.517 0.3610 Valid X1.7 0.729 0.3610 Valid X1.8 0.440 0.3610 Valid X1.9 0.528 0.3610 Valid X1.10 0.616 0.3610 Valid X1.11 0.498 0.3610 Valid SISTEM AKUNTANSI kEUANGAN (X2) X2.1 0.612 0.3610 Valid X2.2 0.734 0.3610 Valid X2.3 0.812 0.3610 Valid X2.4 0.546 0.3610 Valid X2.5 0.650 0.3610 Valid X2.6 0.550 0.3610 Valid X2.7 0.709 0.3610 Valid X2.8 0.603 0.3610 Valid AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (X3) X3.1 0.622 0.3610 Valid X3.2 0.499 0.3610 Valid X3.3 0.813 0.3610 Valid X3.4 0.539 0.3610 Valid X3.5 0.587 0.3610 Valid X3.6 0.550 0.3610 Valid X3.7 0.792 0.3610 Valid X3.8 0.389 0.3610 Valid X3.9 0.437 0.3610 Valid X3.10 0.622 0.3610 Valid X3.11 0.499 0.3610 Valid X3.12 0.813 0.3610 Valid X3.13 0.539 0.3610 Valid X3.14 0.587 0.3610 Valid X3.15 0.550 0.3610 Valid X3.16 0.792 0.3610 Valid X3.17 0.389 0.3610 Valid X3.18 0.437 0.3610 Valid X3.19 0.388 0.3610 Valid X3.20 0.460 0.3610 Valid X3.21 0.770 0.3610 Valid X3.22 0.375 0.3610 Valid X3.23 0.399 0.3610 Valid
Source: summarized by the researcher (2024)
Nilai Pearson Correlation semua item pada variabel Kinerja (Y), Tata Kelola Pemerintahan yang baik (X1), Sistem Akuntansi Keuangan (X2), dan Akuntansi Pertanggungjawaban (X3) lebih besar dari nilai kritis 0,3610, seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji validitas. Oleh karena itu, semua item adalah valid. Hal ini menunjukkan keandalan item-item yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai setiap variabel.
Data dapat dianalisis lebih lanjut dengan jaminan bahwa instrumen pengukuran mampu menangkap konsep yang diukur secara akurat, karena semua item telah dinyatakan asli. Tingkat validitas yang tinggi ini sangat penting untuk menjamin keakuratan dan keandalan temuan penelitian..

## Reliability Test
Tabel 5. Research Reliability Test Variables Croanbach Alpha Criteria Researcher Results KINERJA (Y) 0,832 0,6 Reliable

## GOOD
GOVERNMENT GOVERNANCE (X1) 0,796 0,6 Reliable SISTEM AKUNTANSI kEUANGAN (X2) 0,811 0,6 Reliable AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (X3) 0,885 0,6 Reliable

## Source: summarized by the researcher (2024)
Tabel 5 menampilkan hasil uji reliabilitas menggunakan nilai Cronbach Alpha untuk variabel Kinerja (Y), Good Goverment Governance (X1), GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X1) dan AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (X3). Berikut adalah nilai Cronbach Alpha yang diperoleh:
Interpretasi:
1. Kinerja (Y)
Nilai Cronbach Alpha sebesar 0.832 menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel Kinerja (Y) memiliki reliabilitas yang tinggi. Nilai ini jauh di atas batas minimum 0.6, sehingga dapat dikatakan bahwa item-item dalam variabel ini konsisten dalam mengukur konsep yang sama.
2. GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X1) Nilai Cronbach Alpha sebesar 0.796 menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X1) juga memiliki reliabilitas yang tinggi. Nilai ini lebih tinggi dari batas minimum 0.6, menunjukkan bahwa item-item dalam variabel ini dapat diandalkan.
3. SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (X2) Nilai Cronbach Alpha sebesar 0.811 menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (X2) memiliki reliabilitas yang sangat baik. Ini menunjukkan bahwa  item-item  dalam  variabel  ini  konsisten  dan  dapat  diandalkan  untuk  mengukur  konsep  yang diinginkan.
4. AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (X3) Nilai Cronbach Alpha sebesar 0.885 menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (X3) memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Ini adalah nilai tertinggi di antara variabel-variabel lainnya, menunjukkan bahwa item-item dalam variabel ini sangat konsisten dalam mengukur konsep kinerja.

## Kesimpulan:
Nilai  Cronbach  Alpha  dari  semua  variabel  yang  diuji  (Good  Government  Governance,  Sistem  Akuntansi Keuangan, Akuntansi Pertanggungjawaban, dan Kinerja) melebihi kriteria minimum 0,6, seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji reliabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sangat handal dan  dapat  dipercaya  untuk  mengukur  setiap  variabel  secara  konsisten.  Oleh  karena  itu,  temuan-temuan  dari penelitian yang dilakukan dengan instrumen-instrumen ini dapat dianggap valid dan dapat diandalkan.

## Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas a. Histogram
Figure 3. Results Histogram Test
Source: summarized by the researcher (2024)
Histogram di atas menunjukkan distribusi dari residual yang distandardisasi dari model regresi dengan variabel dependen "KINERJA". Residual tersebar di sekitar nilai 0, dengan sebagian besar berada dalam rentang -2 hingga 2, membentuk histogram yang mendekati bentuk lonceng dan simetris. Nilai mean residual yang distandardisasi adalah 2.76E-15, sangat dekat dengan 0, menunjukkan bahwa rata-rata residual hampir nol, sesuai dengan asumsi regresi. Standar deviasi sebesar 0.947 menunjukkan sebaran residual di sekitar mean, dengan skala yang distandardisasi dengan baik. Berdasarkan 30 observasi (N = 30), histogram menunjukkan kesesuaian dengan distribusi normal, di mana residual mengikuti garis distribusi normal tanpa penyimpangan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas residual dalam  regresi  terpenuhi,  memberikan  validitas  tambahan  pada  model  regresi  yang  digunakan,  dan menunjukkan bahwa hasil regresi dapat diandalkan serta analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan keyakinan bahwa asumsi-asumsi dasar regresi terpenuhi..
b. P-Plot
Figure 4. Results P-Plot
Grafik yang  digambarkan  pada  gambar  sebelumnya  adalah  P-P  plot.  Grafik  P-P  plot  dapat  dipahami dengan melihat penyebaran titik-titik pada garis diagonal grafik. Grafik P-P plot dianggap tidak memenuhi asumsi normalitas jika titik-titik tersebar luas di atas garis diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal. (Ghozali, 2016:156). Grafik di atas mengilustrasikan kurva yang mewakili bentuk P-P plot dalam kaitannya dengan  garis  regresi.  Data  terdistribusi  dan  bergerak  searah  dengan  garis  diagonal,  seperti  yang diilustrasikan oleh grafik P-P plot di atas. Oleh karena itu, model regresi terdistribusi secara normal atau asumsi normalitas terpenuhi.
c. One Sample Ks
Tabel 6. Results One Sample KS Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardised Residual N 30 Normal Parameters a,b Mean 0.0000000 Std. Deviation 1,44062489514997 Most Extreme Differences Absolute 0.076 Positive 0.072 Negative -0.076 Test Statistic 0.076 Asymp. Sig. (2-tailed) 0.200 c,d Source: summarized by the researcher (2024)
Nilai  signifikansi  (p-value)  dan  statistik  uji  disertakan  dalam  hasil  uji  Kolmogorov-Smirnov  (KS)  yang digambarkan di atas. Hasilnya diinterpretasikan sebagai berikut:
Interpretasi:
1. Nilai N (30): Jumlah sampel yang digunakan dalam uji ini adalah 30, yang merupakan ukuran sampel yang memadai untuk uji normalitas.
2. Mean dan Std. Deviation: Nilai mean dari residual adalah 0, yang menunjukkan bahwa rata- rata  residual  adalah  nol.  Standar  deviasi  yang  sangat  besar  mungkin  menunjukkan  adanya masalah dengan skala data.
3. Most  Extreme  Differences: Nilai  absolut  terbesar  dari  perbedaan  adalah  0.076,  dengan perbedaan positif dan negatif yang hampir simetris.
4. Test Statistic (0.076): Nilai statistik uji KS sebesar 0.076 menunjukkan bahwa perbedaan antara distribusi kumulatif empiris dan distribusi kumulatif normal tidak terlalu besar.
5. Asymp. Sig. (2-tailed) (0.200): Nilai p-value sebesar 0.200 lebih besar dari 0.05, yang berarti kita gagal menolak hipotesis nol bahwa residual berdistribusi normal. Dengan kata lain, data tidak menunjukkan adanya penyimpangan yang signifikan dari distribusi normal.

## Kesimpulan:
Residual yang tidak terstandarisasi terdistribusi secara normal, seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji One-Sample  Kolmogorov-Smirnov.  Nilai  p-value  sebesar  0,200  lebih  besar  dari  0,05,  yang mengindikasikan bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang  digunakan  dapat  diandalkan,  dan  memungkinkan  untuk  melakukan  analisis  tambahan  dengan kepastian bahwa asumsi normalitas tidak dilanggar.

## Multicollinearity Test
Tabel 7. Results Multicolinearity Test Model Tolerance VIF 1 GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X1) 0.147 6.797 SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (X2) 0.622 1.608
AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (X3) 0.121 8.242

## Source: summarized by the researcher (2024)
Tabel 7 menunjukkan hasil uji multikolinearitas untuk variabel GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X1), SISTEM  AKUNTANSI  KEUANGAN  (X2),  dan  AKUNTANSI  PERTANGGUNG  JAWABAN  (X3).  Hasil  uji  ini ditunjukkan melalui dua indikator utama: Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).
1. GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X1)
a. Tolerance  (0.147):  Nilai  tolerance  yang  mendekati  0  menunjukkan  bahwa  variabel  ini  memiliki multikolinearitas yang cukup tinggi. Nilai tolerance yang lebih besar dari 0.1 umumnya dianggap bebas dari masalah multikolinearitas yang serius, tetapi nilai yang sangat rendah seperti ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat dengan variabel lain.
b. VIF  (6.797):  Nilai  VIF  di  bawah  10  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  masalah  multikolinearitas  yang serius. Namun, nilai VIF mendekati 10 mengindikasikan bahwa ada beberapa tingkat korelasi yang perlu diperhatikan.
2. SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (X2)
a. Tolerance (0.622): Nilai tolerance yang lebih besar dari 0.1 menunjukkan bahwa variabel ini bebas dari masalah multikolinearitas yang signifikan.
b. VIF (1.608): Nilai VIF yang lebih kecil dari 10 mengindikasikan bahwa tidak ada multikolinearitas yang signifikan.
3. AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (X3)
c. Tolerance (0.121): Nilai tolerance yang sangat mendekati 0 menunjukkan bahwa variabel ini memiliki multikolinearitas  yang  cukup  tinggi.  Ini  berarti  ada  korelasi  yang  kuat  dengan  variabel  lain  dalam model.
d. VIF  (8.242):  Nilai  VIF  di  bawah  10  menunjukkan  bahwa  meskipun  ada  korelasi  yang  kuat, multikolinearitas masih berada dalam batas yang dapat diterima. Namun, nilai yang mendekati 10 ini perlu diperhatikan.

## Kesimpulan:
Variabel SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (X2) menunjukkan nilai tolerance dan VIF yang memuaskan, yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang substansial, seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji multikolinearitas.  Namun  demikian,  variabel  AKUNTANSI  TANGGUNG  JAWAB  (X3)  dan  TATA  KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (X1) menunjukkan adanya multikolinieritas yang tinggi, yang ditunjukkan dengan nilai  tolerance  yang  rendah  dan  VIF  yang  mendekati  angka  10.  Hal  ini  mengindikasikan  adanya  masalah multikolinieritas yang substansial. Hal ini mengimplikasikan adanya korelasi yang kuat antara variabel-variabel tersebut dengan variabel lain dalam model. Meskipun nilai VIF tetap di bawah 10, sangat penting bagi para peneliti untuk memperhitungkan multikolinieritas ini dalam analisis selanjutnya.

## Hypothesis Test t Test
Tabel 8. Results t Test Model T Sig 1 (Constant) -1,318 0,199 GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X1) 3,632 0,001 SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (X2) -1,230 0,230 AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (X3) 3,168 0,004 Source: summarized by the researcher (2024)
Tabel  8  menampilkan  hasil  uji  t  untuk  variabel  GOOD  GOVERNMENT  GOVERNANCE  (X1),  SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (X2), dan AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (X3) dalam model regresi. Berikut adalah nilai t dan signifikansinya (Sig):
Interpretasi:
1. Konstanta
t  =  -1.318,  Sig  =  0.199: Nilai  konstanta  tidak  signifikan  (p-value  >  0.05),  menunjukkan  bahwa  nilai konstanta tidak berbeda secara signifikan dari nol. Ini berarti tidak ada pengaruh konstan yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model ini.
2. GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X1) t = 3.632, Sig = 0.001: Nilai t sebesar 3.632 dengan signifikansi 0.001 menunjukkan bahwa variabel GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X1) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel terikat.  Karena  p-value  <  0.05,  kita  dapat  menyimpulkan  bahwa  Sistem  Akuntansi  Keuangan  secara signifikan mempengaruhi kinerja organisasi.
3. SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (X2) t = -1.230, Sig = 0.230: Nilai t sebesar -1.230 dengan signifikansi 0.230 menunjukkan bahwa variabel SISTEM  AKUNTANSI  KEUANGAN  (X2)  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  variabel  terikat. Karena p-value > 0.05, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa Akuntansi Pertanggungjawaban secara signifikan mempengaruhi kinerja organisasi.
4. AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (X3) t = 3.168, Sig = 0.004: Nilai t sebesar 3.168 dengan signifikansi 0.004 menunjukkan bahwa variabel AKUNTANSI  PERTANGGUNG  JAWABAN  (X3)  memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap variabel  terikat.  Karena  p-value  <  0.05,  kita  dapat  menyimpulkan  bahwa  Kinerja  secara  signifikan mempengaruhi variabel terikat dalam model ini.

## Kesimpulan:
Hasil uji-t menunjukkan bahwa variabel dependen secara signifikan dipengaruhi secara positif oleh tata kelola pemerintahan  yang  baik  (X1)  dan  akuntansi  pertanggungjawaban  (X3),  sedangkan  SISTEM  AKUNTANSI KEUANGAN (X2) tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam Sistem Akuntansi Keuangan dan Kinerja dapat memiliki dampak yang substansial terhadap kinerja organisasi, sedangkan Akuntansi Pertanggungjawaban tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam konteks model ini.

## f Test
Tabel 9. Results f Test ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 705.013 3 235.004 101.520 .000 b Residual 60.187 26 2.315 Total 765.200 29 a. Dependent Variable: KINERJA
b.  Predictors:  (Constant),  KINERJA,  AKUNTANSI  PERTANGGUNG  JAWABAN,  SISTEM  AKUNTANSI KEUANGAN

## Source: summarized by the researcher (2024)
Hasil  uji  F  (ANOVA)  menunjukkan  bahwa  model  regresi  yang  terdiri  dari  variabel  GOOD  GOVERNANCE GOVERNANCE  (X1),  SISTEM  AKUNTANSI  KEUANGAN  (X2),  dan  AKUNTANSI  PERTANGGUNGJAWABAN (X3) secara statistik sangat signifikan dalam kemampuannya untuk menjelaskan variabilitas variabel dependen “KINERJA”. Nilai Sum of Squares regresi adalah 705.013, dengan 3 derajat kebebasan, yang diterjemahkan ke dalam Rerata Kuadrat sebesar 235.004. Kekuatan penjelas model regresi secara keseluruhan terhadap variabel dependen sangat signifikan, terbukti dari nilai F sebesar 101,520 dan tingkat signifikansi 0,000. Residual memiliki nilai Sum of Squares sebesar 60,187, dengan derajat kebebasan 26, menghasilkan Mean Square sebesar 2,315. Model regresi yang melibatkan X1, X2, dan X3 secara statistik sangat signifikan dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen, yang dibuktikan dengan nilai p-value yang sangat kecil (p-value < 0,001). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel dependen “KINERJA” secara signifikan dipengaruhi oleh variabel independen secara bersama-sama."
Dicussion Hubungan Pengaruh Good Government Governance dengan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Good Governance menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah : “Kepemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berpedoman pada asas penyelenggaraan
pemerintahan  negara.  Terdiri  atas  kepastian  hukum,  tertib  penyelenggara  negara,  kepentingan  umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.” Berdasarkan hasil penelitian Meiyanti & Mulyani (2020) Dari hasil pengujian secara simultan terbukti bahwa kombinasi  tata  kelola  pemerintahan  yang  efektif,  perilaku  kewargaan  organisasi,  dan  faktor  risiko  kecurangan memiliki dampak positif yang substansial terhadap nilai uang pemerintah daerah. Kesimpulan ini didukung oleh bukti statistik.
Hasil  penelitian  tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa  hasil  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  baik  memiliki dampak yang cukup besar, yang mendukung pembahasan oleh Oktaviani, L. et al. mengenai penerapan tata kelola pemerintahan yang baik terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Cimahi Tengah. Namun, kualitas pegawai masih kurang karena hanya sebagian kecil pegawai yang memenuhi standar yang diharapkan karena berbagai faktor. Salah satu faktor tersebut adalah tidak adanya kompetensi peningkatan kapasitas pegawai dari leading sector, karena penyelenggara kegiatan peningkatan kapasitas merupakan tanggung jawab leading sector, bukan kecamatan/kelurahan..
Hubungan Sistem Akuntansi Pertanggung Jawaban dengan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Menurut  Sidabutar  (2019:64-65) Akuntansi  pertanggungjawaban  adalah  “Salah  satu  bidang  dari  akuntansi manajemen yang dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki oleh setiap manajer atau dengan kata lain dengan akuntansi pertanggungjawaban merupakan media pengendalian biaya atau pendapatan dengan menghubungkan biaya atau pendapatan dengan tempat dimana biaya atau pendapatan tersebut dikeluarkan atau diperoleh oleh penanggungjawab dari tempat tersebut”.
Berdasarkan hasil penelitian diatas terlihat bahwa Akuntansi Pertanggungjawaban mempunyai pengaruh yang signifikan,  hal  tersebut  dapat  mendukun  hasil  penelitian  oleh  (Nengsy,  2019)  akuntansi  pertanggungjawaban secara parsial berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada SKPD Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan Hasil Penelitian  Karsam  &  Manurung  (2014)  dapat  disimpulkan  bahwa  akuntansi  pertanggungjawaban  tidak  akan berjalan sebagaimana mestinya secara baik jika tidak diikuti adanya perubahan dalam proses organisasi

## Conclusion
Tujuan  dari  investigasi  ini  adalah  untuk  menyelidiki  dampak  dari  Akuntansi  Pertanggungjawaban,  Sistem Akuntansi Keuangan, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Temuan menunjukkan bahwa kinerja SKPD secara signifikan ditingkatkan oleh Tata Kelola Pemerintahan yang  Baik  dan  Akuntansi  Pertanggungjawaban.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kinerja  suatu  organisasi  dapat ditingkatkan dengan penekanan yang lebih besar pada penerapan prinsip-prinsip Good Government Governance dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan.  Sebaliknya,  Sistem  Akuntansi  Keuangan  tidak  menunjukkan dampak yang substansial terhadap kinerja SKPD, yang menunjukkan bahwa, meskipun penting, faktor ini mungkin memerlukan integrasi dengan komponen lain atau peningkatan dalam penerapannya untuk mendapatkan efek yang lebih substansial.
Uji  validitas  dan  reliabilitas  menunjukkan  bahwa  instrumen  penelitian  yang  digunakan  valid  dan  reliabel, sehingga  menjamin  keandalan  hasil  penelitian.  Model  ini  selanjutnya  divalidasi  dengan  uji  normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, yang menjamin bahwa asumsi-asumsi regresi klasik terpenuhi.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  peningkatan  kinerja  SKPD  memerlukan  penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Disarankan agar penelitian tambahan dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja SKPD. Selain itu, model harus diuji dalam berbagai konteks untuk memastikan bahwa hasilnya dapat digeneralisasi.

## Reference
Arif,  P.  (2018). Pengaruh  Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP),  Pengendalian  Internal,  dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas) . Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Benefita , 3 (1), 64. https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376
Djaali. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif . Bumi Aksara.
Erlina, Rambe, O. S., & Rasdianto. (2013). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual: Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 . Salemba Empat. Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (8th ed.). Universitas Diponegoro. Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). Akuntansi Pemerintahan . In Media.
Karsam, & Manurung, R. L. R. (2014). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Memperkuat Hubungan Sistem  Pengendalian  Manajemen  dengan  Pencapaian  Kinerja  Perusahaan:  Suatu  Telaah  Kepustakaan. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 2 (3), 486. https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6599
Kholidah, L. A., & Murtini, H. (2014). Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial: Komitmen Organisasi dan
Informasi Tugas Sebagai Pemediasi.
Accounting Analysis Journal , 3 (2), 239 – 246. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaj.v3i2.4186
Lamitasari, E., Sudaryati, D., & Mahsuni, A. W. (2022). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Kasus Pemerintahan Kota Malang). EJRA: E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi , 11 (3),
1 – 8. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/17838/13502
Mardiasmo. (2018). Perpajakan . Andi.
Mayulida, S., Sudarma, A., & Suherman, A. (2023). Pengaruh Good Governance Dan Digital Laedership Terhadap Kinerja  Organisasi  Pada  SKPD  Kota  Sukabum. Jurnal  Akuntoteknologi , 15 (2),  61 – 74. https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto/article/view/2249
Meiyanti, T., & Mulyani. (2020). Faktor-Faktor yang Memberikan Kontribusi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ojek Online (OJOL) di Jakarta. Jurnal Akuntansi , 8 (2). https://doi.org/10.46806/ja.v8i2.623 Moeheriono. (2012). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi . Raja Grafindo Persada.
Mulyani,  S.,  Wijayanti,  A.,  &  Masitoh,  E.  (2018).  Pengaruh  Corporate  Governance  Terhadap  Tax  Avoidance (Perusahaan  Pertambangan  yang  terdaftar  di  BEI). Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Bisnis  Airlangga , 3 (1). https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91
Nengsy, H. (2019). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban dan Job Relevant Information Terhadap Kinerja Manajerial pada SKPD Kabupaten Indragiri Hilir. JAK: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan ,
8 (1), 1 – 18.
Nurimansyah, M., & Ariyani, R. M. (2020). Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Partai Politik  menuju  Democracy  Maturation. JURNAL  ECONOMIC  RESOURCE , 2 (2),  114 – 127. https://doi.org/10.33096/jer.v2i2.392
Safitri,  D.  E.  (2019).  Pengaruh  Pelatihan  Kinerja  Terhadap  Karyawan. JURNAL  DIMENSI , 8 (2). https://doi.org/10.33373/dms.v8i2.2154
Sidabutar, R. C. D. (2019). Akuntansi Keperilakuan (1st ed.). Universitas HKBP Nommensen. Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif (3rd ed.). Alfabeta.
Supriyono, R. A. (2018). Akuntansi Keperilakuan . Gadjah Mada University Press. Sutrisno,  D.  (2022). Indeks  Kepuasan  Masyarakat  di 8  SKPD  Bandung  Turun Jelang  Akhir  2022 .  IDN  Times. https://jabar.idntimes.com/news/jabar/debbie-sutrisno/indeks-kepuasan-masyarakat-di-8-skpd-bandung- turun-jelang-akhir
Utari, D., Purwanti, A., & Prawironegoro, D. (2016). Akuntansi Manajemen: Pendekatan Praktis (4th ed.). Mitra Wacana Media.
Nurdin, A., & Dayona, G. (2024). Pengaruh Self-efficacy, Motivasi, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Fastrata Buana Cabang Bandung. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (3). 2116-2127. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2540 Wulandari,  N.  A.,  &  Septiani,  A.  (2017).  Pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  Profitabilitas,  dan  Leverage  Terhadap
Sustainability Disclosure. 2Diponegoro Journal of Accounting , 6 (4), 472 – 480.
https://doi.org/https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/19096