## INTERNALISASI NILAI MERDEKA BELAJAR DALAM PEMBELAJARAN PAI DI MASA PANDEMI COVID-19
Ranu Suntoro 1) , Hendro Widoro 2) .
1,2 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia email: ranusuntoro3@gmail.com , hwmpai@gmail.com

## Abstract
The  COVID-19  pandemic  which  has  a  significant  influence  on  aspects  that surround the lives of the people, is no exception to the aspects of formal education. The  policy  of  physical  application  diverts  by  the  government  resulting  in  the application  of  learning  from  home  through  online at  every  level  of  the  education unit.  Therefore  we  need  assistance  in  several  ways,  it  is  proposed  that  learning follows with its assessment, so that education services remain safe, concentrated on Islamic  subjects  that  are  the  object  of  this  study.  The  4  main  principles  of  the independent learning policy launched by the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia in 2019 then became fresh education for teachers to open horizons and to address problems that occurred. Therefore this article describes the internalization  of  the  value  of  independent  learning  in  PAI  learning  during  the COVID-19 pandemic that was implemented at SDN Rejosari 3. This study uses qualitative,  data  associations  using  participatory  participation,  studies,  and interviews. In this study there are 2 aspects of internalization, namely; the basic idea of internalization that adheres to the normative aspects, namely the law and circular  of  the  education  office,  as  well  as  the  subjectivity  view  of  the  teacher towards a free learning policy, namely the value of flexibility contained therein. As for  internalization  in  the  form  of  learning  implementation  plans,  literacy awareness and social character and assessment patterns.
Keywords: Independent learning, Islamic Education learning, Pandemic COVID-19.

## Abstrak
Pandemi  COVID-19  yang  terjadi    memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap  aspek-aspek  yang  menyelimuti  kehudupan  masyarakat,  tidak terkecuali  pada  aspek  pendidikan  formal.  Kebijakan  penerapan  physical distanching  oleh  pemerintah  berbuntut  pada  diterapkannya  belajar  dari rumah melalui online pada setiap tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu  diperlukan  rekonstruksi  pada  beberapa  bagaian,  di  antaranya  adalah pembelajaran berikut dengan asesmentnya, agar layanan pendidikan tetap
terjamin,  terkhusus  pada  mata  pelajaran  pendidikan  agama  Islam  yang menjadi objek kajian ini. Adanya 4 pokok kebijakan merdeka belajar yang dicanangkan  oleh  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia  pada  tahun  2019  silam  menjadi  angin  segar  bagi  pelaku pendidikan  terutama  guru  untuk  membuka  cakrawala  dan  gagasan  guna menyikapi  problem  yang  terjadi.  Oleh  karena  itu  artikel  ini  memaparkan tentang  internalisasi nilai merdeka belajar dalam pembelajaran PAI pada masa pandemi COVID-19 yang diterapkan di SDN Rejosari 3. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dalam  pengumpulan  data menggunakan  observasi  partisipatif,  studi  dokumentasi,  dan  wawancara. Dalam kajian ini terdapat 2 aspek dalam internalisasi, yakni; dasar gagasan internalisasi  yang  berpegang  pada  aspek  normatif  yaitu  undang-undang dan  surat  edaran  dinas  pendidikan,  serta  pandangan  subjektivitas  guru terhadap  kebijakan  merdeka  belajar  yakni  nilai  fleksibilitas  yang terkandung  di  dalamnya.  Adapun  internalisasi  berupa  rencana pelaksanaan  pembelajaran,    kesadaran  literasi  dan  karakter  sosial    serta pola asesment.
Kata Kunci: Merdeka Belajar, Pembelajaran PAI, Pandemi COVID-19.

## PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 yang merebak hampir ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia (Susilo, 2020: 45), menimbulkan perubahan yang signifikan  di  berbagai  aspek  yang  menyelimuti  kehidupan  manusia, sehingga semua dituntut untuk merespon hal tersebut secara cepat guna mendapat  solusi atas  perubahan yang  terjadi. Salah satu di antara aspek yang  posisinya  cukup  vital  untuk  disoroti  adalah  aspek  pendidikan (formal).  Undang-Undang  RI  (No.  20  tahun  2003  Bab  2  Pasal  3) menyatakan  bahwa  “pendidikan  nasional  berfungsi  membangun kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia, sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis serta bertanggung jawab”. Isi dalam undang-undang tersebut menjadi  acuan  pelaku  pendidikan  untuk  dapat  terus  melaksanakan pembelajaran  guna  tercapainya  tujuan  pendidikan  yang  ideal  tersebut, terkhusus  pada  guru  pendidikan  agama  Islam  sebagai  ujung  tombak dalam penanaman nilai dari tujuan yang paling utama yakni menumbuh
kembangkan  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pada  skala  umum,  pemerintah  memberlakukan  kebijakan social distancing atau istilah lain physical distancing (menjaga jarak fisik) sebagai upaya  untuk  menekan  laju  penyebaran  Covid-19  di  tengah  masyarakat. Konsekwensi  dari  kebijakan  ini  adalah  terbatasnya  ruang  gerak masyarakat  dalam  beraktifitas,  sehingga  banyak  yang  harus  bekerja  dari rumah  (untuk  pekerja  tertentu),  beribadah  di  rumah,  dan  tak  terkecuali peserta  didik  juga  harus  belajar  dari  rumah  melalui  daring  yang merupakan respon dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai penyambung kebijakan physical distancing (Mendikbud, 2020).
Adanya  kebijakan  belajar  dari  rumah  melalui  daring  merubah beberapa  tatanan  dalam  dunia  pendidikan.  Sebagai  upaya  untuk mengatasi problem yang terjadi di lapangan diperlukan kecermatan bagi pelaku  pendidikan  (guru)  untuk  menguraikan  problem-problem  yang dihadapi  dalam  pembelajaran  melalui  daring/  online  yang  dipandang sebagai  hal  baru,  lebih-lebih    pada  sekolah  di  daerah  pedesaan,  salah satunya adalah SDN Rejosari 3, Semin, Gunungkidul.
Masalah-masalah  yang  dapat  dilihat  secara  umum  adalah bagaimana  pembelajaran  itu  tetap  berjalan  secara  efektif  sebagaimana belajar  di  ruang  kelas.  Di  sini  renana  pelaksanaan  pembelajaran  (RPP) yang memuat tujuan pembelajaran, model ataupun metode pembelajaran, evaluasi  pembelajaran  perlu  dibutuhkan.  Hal  yang  tak  kalah  penting adalah  bagaimana  penanaman  nilai-nilai  literasi  dan  karakter  tetap berjalan  diluar  pengawasan  langsung  oleh  guru.  Serta  bagaimana asesmen/ penilaian hasil belajar peserta didik yang tepat dilakukan oleh guru di situasi pandemi COVID-19 ini. Tentu ini perlu dijawab oleh guru sebagai ujung tombak pendidikan di negeri ini.
Melompat dari permasalahan itu, yakni sebelum adanya pandemi COVID-19,  Menteri  Pendidikan  RI,  Nadiem  Makarim  mencanangkan  4 kebijakan  Merdeka  Belajar.  Dalam  4  pokok  kebijakan  tersebut  disinyalir
dapat melebur beberapa masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia.  Adapun  4  kebijakan  tersebut  secara  garis  besar  adalah;  (1) Ujian  Nasional  (UN)  akan  digantikan  oleh  Asesmen  Kompetensi Minimum  dan  Survei  Karakter.  Asesmen  ini  menekankan  kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA.  Berbeda  dengan  UN  yang  dilaksanakan  di  akhir  jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan  menjadi  masukan  bagi  lembaga  pendidikan  untuk memperbaiki  proses  pembelajran  selanjutnya  sebelum  peserta  didik menyelesaikan  pendidikannya.  (2)  Ujian  Sekolah  Berstandar  Nasional (USBN)  akan  diserahkan  ke  sekolah.  Menurut  kemdikbud,  sekolah diberikan  kemerdekaan  dalam  menentukan  bentuk  penilaian,  seperti portofolio,  karya  tulis,  atau  bentuk  penugasan  lainnya.  (3) Penyederhanaan  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP).  Menurut Nadiem  Makarim  RPP  cukup  dibuat  satu  halaman  saja.  Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru yang tersisa untuk proses  pembuatan  administrasi  dapat  dialihkan  untuk  kegiatan  belajar dan  penigkatan  kompetensi.  (4)  Dalam  penerimaan  peserta  didik  beru (PPDB), sistem zonasi diperluas (tidak termasuk daerah 3T). Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan teknis untuk menentukan daerah zonasi ini (Kemendikbud RI, 2019: 1-4).
Jika  merujuk  pada  4  kebijakan  tersebut  secara  substansial  dapat dijadikan  acuaan  dalam  mengatasi  problem  yang  dihadapi  guru  dalam pembelajaran  melalui  daring  pada  masa  pandemi  COVID-19  ini. Meskipun pada tataran formil kebijakan tersebut baru bisa dilaksanakan pada tahun ajaran 2020/2021 tetapi nilai-nilai di dalam kebijakan tersebut dapat  diinternalisasikan  dalam  pembelajaran  dalam  hal  ini  pendidikan Agama  Islam  (PAI)  pada  masa  pandemi  COVID-19  di  SDN  Rejosari  3 yang  merupakan salah satu sekolah yang terdampak  physical distancing (pembatasan jarak fisik).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2013: 13).  Adapun  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi partisipatif,  studi  dokumentasi,  dan  wawancara.  Observasi  partisipatif yaitu peneliti mengamati apa yang dikerjakan obyek penelitian, dalam hal ini  guru  PAI  di  sekolah  terkait,  yakni  SDN  Rejosari  3,  Semin, Gunungkidul,  dengan  mendengarkan  apa  yang  diutarakankan  serta partisipasi  bagaimana  pembelajarannya  berlangsung  dengan  .  Observasi dilaksanakan  melalui  beberapa  tahapan,  di  antaranya  adalah  observasi awal,  dilaksanakan  sebelum  penelitian  dilaksanakan.  Dilakukan  dengan mengamati  kebijakan-kebijakan  dari  pihak  otoritatif/  pemangku kebijakan yakni Pemerintah RI melalui kebijakan Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan,  Dinas  terkait,  dan  guru  PAI  yang  berkaitan  dengan pembelajaran daring dan pembelajaran PAI di masa pandemi Covid-19.
Studi  dokumentasi  dilakukan  pada  saat  sebelum  dan  saat pelaksanaan  penelitian,  seperti  pada  saat  wawancara  dengan  para narasumber  dan  pelaksanaan  observasi.  Wawancara  dilakukan  terhadap narasumber  relevan  untuk  menjawab  permasalahan  terkait  dengan penelitian ini. Proses wawancara dilaksanakan pada bulan Mei 2020 yakni guru PAI SDN Rejosari 3, Semin, Gunungkidul.

## PEMBAHASAN

## 1. Merdeka Belajar
Merdeka  belajar  adalah  program  kebijakan  baru  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan  oleh  Mendikbud  Nadiem  Anwar  Makarim.  Nadiem membuat  kebijakan  merdeka  belajar  bukan  tanpa  alasan.  Pasalnya, penelitian Programme for International Student Assesment (PISA) tahun 2019 menunjukkan  hasil  penilaian  pada  peserta  didik  Indonesia  hanya menduduki  posisi  keenam  dari    bawah;  untuk  bidang  matematika  dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 Negara. Menyikapi hal
itu,  Nadiem  pun  membuat  gebrakan  penilaian  dalam  kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter. Literasi bukan hanya  mengukur  kemampuan  membaca,  tetapi  juga  kemampuan menganalisis  isi  bacaan  beserta  memahami  konsep  di  baliknya.  Untuk kemampuan  numerasi,  yang  dinilai  bukan  pelajaran  matematika,  tetapi penilaian  terhadap  peserta  didik  dalam  mnerapkan  konsep  numerik dalam  kehidupan  nyata.  Satu  aspek  sisanya,  yakni  Survei  Karakter, bukanlah sebuah tes,  melainkan pencarian sejauh mana  penerapan nilai- nilai  budi  pekerti,  agama,  dan  Pancasila  yang  telah  dipraktekkan  oleh peserta didik.
Esensi  kemerdekaan  berpikir,  menurut  Nadiem,  harus  didahului oleh  para  guru  sebelum  mereka  mengajarkannya  pada  peserta  didik. Nadiem menyebutkan, dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses  penerjemahan  dari  kompetensi  dasar  dan  kurikulum  yang  ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi.
Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang  awalnya  bernuansa  di  dalam  kelas  menjadi  di  luar  kelas.  Nuansa pembelajaran  akan  lebih  nyaman,  karena  murid  dapat  berdiskusi  lebih dengan  guru,  belajar  dengan outing  class, dan  tidaak  hanya  hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik  yang  berani,  mandiri,  cerdik  dalam  bergaul,  beradab,  sopan, berkompetensi,  dan  tidak  hanya  mengandalkan  sistem ranking, yang menurut  beberapa  survei  hanya  meresahkan  anak  dan  orang  tua  saja, karena  sebenarnya  setiap  anak  memilii  bakat  dan  kecerdasannya  dalam bidang  masing-masing.  Nantinya,  akan  terbentuk  para  pelajar  yang  siap kerja  dan  kompeten,  serta  berbudi  luhur  di  lingkungan  masyarakat. Konsep  Merdeka  Belajar  ala  Nadiem  makarim  terdorong  karena keinginannya  menciptakan  suasana  belajar  yang  bahagia  tanpa  dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu.
Ada  empat  pokok  kebijakan  baru  Kemendikbud  RI  (2019:  1-5), yaitu:
1. Ujian  Nasional  (UN)  akan  digantikan  oleh  Asesmen  Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran  literasi  dan  numerik  yang  didasarkan  pada  praktik  terbaik tes  PISA.  Berbeda  dengan  UN  yang  dilaksanakan  di  akhir  jenjang pendidikan,  asesmen  ini  akan  dilaksanakan  di  kelas  4,  8,  dan  11. Hasilnya  diharapkan  menjadi  masukan  bagi  lembaga  pendidikan untuk  memperbaiki  proses  pembelajran  selanjutnya  sebelum  peserta didik menyelesaikan pendidikannya.
2. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. Menurut  kemdikbud,  sekolah  diberikan  kemerdekaan  dalam menentukan  bentuk  penilaian,  seperti  portofolio,  karya  tulis,  atau bentuk penugasan lainnya.
3. Penyederhanaan  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP).  Menurut Nadiem  Makarim  RPP  cukup  dibuat  satu  halaman  saja.  Melalui penyederhanaan  administrasi,  diharapkan  waktu  guru  yang  tersisa untuk proses pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan penigkatan kompetensi.
4. Dalam penerimaan peserta didik beru (PPDB), sistem zonasi diperluas (tidak  termasuk  daerah  3T).  Bagi  peserta  didik  yang  melalui  jalur afirmasi  dan  prestasi,  diberikan  kesempatan  yang  lebih  banyak  dari sistem  PPDB.  Pemerintah  daerah  diberikan  kewenangan  teknis  untuk menentukan daerah zonasi ini.

## 2. Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19
Pembelajaran  merupakan  terjemahan  dari  kata  “ instruction ”  yang dalam bahasa Yunani disebut instructus atau “ intruere ” yang memiliki arti menyampaikan  pikiran,  dengan  demikian  arti  instruksional  adalah menyampaikan  pikiran  atau  ide  yang  telah  diolah  secara  bermakna melalui  pembelajaran  (Wasita,  2008:  265).  Kegiatan  belajar  dirancang untuk  memberikan  pengalaman  belajar  yang  melibatkan  proses  mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan,  dan  sumber  belajar  lainnya  dalam  rangka  pencapaian
kompetensi  dasar.  Pembelajaran  bisa  juga  diartikan  sebuah  kegiatan dimana  guru  melakukan  peranan-peranan  tertentu  agar  siswa  dapat belajar  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  yang  diharapkan.  Strategi pengajaran  merupakan  keseluruhan  metode  dan  prosedur  yang menitikberatkan  pada  kegiatan  peserta  didik  dalam  proses  belajar mengajar  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Pembelajaran  dalam  konteks pendidikan  merupakan  aktivitas  pendidikan  berupa  pemberian bimbingan  dan  bantuan  rohani  bagi  yang  masih  memerlukan  (Hamalik, 2014: 201).
Pandemi  adalah  suatu  keadaan  dimana  suatu  masalah  kesehatan (umumnya  penyakit)  frekuensinya  dalam  waktu  yang  sangat  singkat memperlihatkan peningkatan yang amat tinggi serta penyebarannya telah mencakup suatu wilayah yang amat luas (Wursanto, diuraikan dalam PPT “Dasar  Epidemiologi”  Pdf).  Sedang  Covid-19  merupakan  kependekan dari Coronavirus Disease-19. Coronavirus merupakan keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit  yang  serius  seperti  Middle  East  Respiratory  Syndrome  (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrom (SARS) (Kemendagri, 2020: 3). Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang  melalui  tetesan  pernapasan  dari  batuk  dan  bersin  (2019- nCOV dalam Mendagri, 2020: 3). Gorbalenya AE dalam Mendagri (2020: 3) berpendapat bahwa virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari atau dalam  aerosol  selama  tiga  jam.  Dorealen  N  (Mendagri,  2020:  3) menambahkan  bahwa  Virus  ini  juga  telah  ditemukan  di  feses,  tetapi hingga bulan Maret 2020 tidak diketahui apakah penularan melalui feses mungkin, dan resikonya diperkirakan rendah.
Coronavirus  jenis  baru  yang  ditemukan  pada  manusia  sejak kejadian  luar  biasa  muncul  di  Wuhan  China,  pada  Desember  2029, kemudian  diberi  nama Severe  Acute  Respiratory  Syndrome  Coronavirus  2 (SARS-COV2),  dan  menyebabkan  penyakit Coronavirus  Disease-2019
(COVID-19).  COVID-19  termasuk  dalam  genus  dengan  flor  elliptic  dan sering berbentuk pleomorfik, dan berdiameter 60-140 nm. Virus ini secara genetik  sangat  berbeda  dari  virus  SARS-CoV  dan  MERS-CoV.  Penelitian saat  ini  menunjukkan  bahwa  homologi  antara  COVID-19  dan  memiliki karakteristik  DBA  coronavirus  pada  kelelawar-SARS  yaitu  dengan kemiripan  lebih  dari  85%.  Ketika  diukur  pada  vitro,  COVID-19  dapat ditemukan  dalam  sel  epitel  pernapasan  manusia  setelah  96  jam. Sementara  itu  untuk  mengisolasi  dan  mengkultur  vero  E6  dan  Huh-7 garis sel dibutuhkan 6 hari (Mendagri, 2020: 4).
Dari pembahasan di atas dapat diartikan bahwa Pandemi Covid-19 adalah suatu keadaan dimana suatu masalah kesehatan yakni penyebaran virus  corona  (covid-19)  frekuensinya  dalam  waktu  yang  sangat  singkat memperlihatkan peningkatan yang amat tinggi serta penyebarannya telah mencakup suatu wilayah yang amat luas. Atas dasar inilah pemerintah RI melalui  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  menginstruksikan  kepada seluruh  unit/  satuan  pendidikan  agar  melaksanakan  pembelajaran melalui daring (dalam jaringan)/ online dari rumah masing-masing (Surat Edaran Kemendikbud RI, Nomor 4 Tahun 2020).

## 3. Internalisasi  Nilai  Merdeka  Belajar  Dalam  Pembelajaran  PAI Berbasis Daring (Dalam Jaringan) di SDN Rejosari 3
Secara  etimologis,  internalisasi  bermakna  menunjukkan  suatu proses. Dalam kaidah  bahasa Indonesia yang tertera dalam kamus besar bahasa  Indonesia  (1989:  336)  akhiran-isasi  mempunyai  definisi  proses. Sehingga  internalisasi  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  proses.  Dalam kamus  besar  bahasa  Indonesia  internalisasi  diartikan  sebagai penghayatan,  pendalaman,  penguasaan  secara  mendalam  yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan sebagainya.
Menurut  Johnson  (1986:  124)  internalisasi  merupakan  proses dimana orientasi nilai budaya dan harapan peran benar-benar disatukan dengan  sistem  kepribadian.  Ini  mengisyaratkan  bahwa  internalisasi
sebagai penghayatan nilai-nilai dan atau norma-norma sehingga menjadi kesadaran  yang  diwujudkan  dalam  sikap  serta  perilaku.  Scott  (1971:  14) memandang  internalisasi  melalui  kacamata  sosiologis,  sehingga  ia memiliki  keyakinan  bahwa  internalisasi  melibatkan  sesuatu,  yakni  ide, konsep  dan  tindakan  yang  bergerak  dari  luar  ke  suatu  tempat  di  dalam mindah  (pikiran)  dari  suatu  kepribadian.  Struktur  dan  kejadiaan  dalam masyarakat  lazim  membentuk  pribadi  yang  dalam  dari  seseorang sehingga  terjadi  internalisasi.  Sedang  dalam  kacamata  psikologis,  Rais dalam  Hadi  (2015:  18)  menjelaskan  bahwa  internalisasi  adalah  proses penerimaan  serangkaian  norma  dari  orang  atau  kelompok  lain  yang berpengaruh  pada  individu  atau  yang  dinamai  internalisasi,  ini melibatkan beberapa tahapan. Adapun tahapan itu yakni tahap proyeksi ( projection )  dan  introyeksi  ( introjections )  yang  menjadi  mekanisme pertahanan. Sekaligus ini diinterpretasikan sebagai proses internalisasi itu sendiri.
Berdasarkan  teori  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  internalisasi merupakan suatu proses pemahaman oleh individu yang melibatkan ide, konsep  serta  tindakan  yang  terdapat  dari  luar  kemudian  bergerak  ke dalam  pikiran  dari  suatu  kepribadian  hingga  individu  bersangkutan menerima nilai tersebut sebagai norma yang diyakininya menjadi bagian pandangannya dan tindakan moralnya.
Nilai  merupakan  kumpulan  dari  suatu  sikap  dan  perasaan  yang selalu  diperhatikan  melalui  perilaku-perilaku  manusia,  tentang  nilai buruk,  benar  salah,  berubah  tidak  pantas,  baik  terhadap  objek  material atau  pun  non  material.  Perry  yang  dikutip  oleh  Hadi  (2015:  20) menyatakan bahwa: “ value is any object of any interesf ”, yang artinya “nilai adalah suatu objek yang  disukai atau diminati”. Sedang  secara  devinitif, pelly  dengan  mengutip  Theodorson  mengungkapkan  bahwa  nilai merupakan sesuatu yang abstrak, yang dijadikan pedoman serta prinsip- prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku (Hadi, 2015: 20).
Dari  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  merupakan sesuatu yang bersifat abstrak. Nilai akan dijadikan pedoman dan prinsip yang  dimiliki  setiap  orang  atau  kelompok,  prinsip  atau  pedoman  ini menjadi hal dasar dalam bertingkah laku dan bertindak.
Sebagaimana  masalah  dan  tujuan,  pada  hasil  pembahasan  ini menguraikan  aspek-aspek  internalisasi  nilai  merdeka  belajar  dalam pembelajaran  PAI  di  masa  pandemi  COVID-19.  Adapun  aspek-aspek tersebut  adalah;  dasar  yang  melatarbelakangi  internalisasi  nilai  merdeka belajar  dalam  pembelajaran  PAI,  dan  hasil  dari  gagasan  yang diimplementasikan  dalam  internalisasi  nilai  kemerdekaan  belajar  dalam pembelajaran PAI yang berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), metode  pembelajaran  PAI  di  masa  pandemi  COVID-19,  dan  evaluasi beserta  asesment/  penilaiannya  yang  diterapkan  di  SDN  Rejosari  3, dimana  SDN  Rejosari  3  merupakan  sekolah  yang  terdampak physical distancing (pembatasan  jarak  fisik)  akibat  pandemi  COVID-19.  SDN Rejosari  3  adalah  sekolah  naungan  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan RI di bawah koordinasi Disdikpora kabupaten Gunungkidul, yang  beralamat  di  Bedil  Wetan,  Rejosari,  Semin,  Gunungkidul,  D.I. Yogakarta  (Dikutip  dari https://dapo.diknasmen.kemdikbud.go.id ,  pada Tanggal 4 Juni 2020).
Munculnya internalisasi nilai merdeka belajar ini, “dasar” memiliki kedudukan  yang  sangat  penting.  Dasar  atau  fondasi  menjadi  pijakan untuk  membangun  pola  internalisasi  secara  lebih  lanjut.  Adapun  dasar yang  pertama  sebagai  upaya  internalisasi  nilai  merdeka  belajar  dalam pembelajaran  PAI  adalah  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri Pendidikan RI dalam masa darurat penyebaran COVID-19 yang tertuang dalam  surat  edaran  Menteri  Pendidikan  Nomor:  4  Tahun  2020  dan kebijakan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tentang  perpanjangan masa  pembelajaran  Jarak  Jauh/Online  bagi  peseta  didik  masa  darurat COVID-19 di lingkungan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam surat  edaran  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  nomor:  421/5598,
setelah  itu  kebijakan  dilanjutkan  oleh  dinas  pendidikan  Kabupaten Gunungkidul  sebagai  acuan  di  setiap  unit  sekolah  di  kabupaten Gunungkidul (Hasil Wawancara Syarif Anshori, Guru PAI SDN Rejosari 3, Pada Tanggal 4 Juni 2020).
Situasi genting akibat adanya pandemi COVID-19 merubah tatanan di  hampir  setiap  aspek    kehidupan  masyarakat,  terkhusus  dalam  hal  ini adalah  aspek  pendidikan  formal,  yang  sebelumnya  belajar  mengajar dilaksanakan  secara  tatap  muka  di  bangku  sekolah  kini  berganti pembelajaran  jarak  jauh  melalui  daring/  online.  Perubahan  yang  terjadi pada  dunia  pendidikan  di  masa  darurat  COVID-19  ini  sanggup mendekonstruksi sebagian tatanan pada sendi-sendi yang sudah tersusun sebelumnya,  sehingga  respons  yang  cepat  dari  pemangku  kebijakan  di republik  ini  yakni  pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian  Pendidikan yang  diikuti  oleh  struktur  dibawahnya,  yakni  dinas,  dan  sampai  pada unit-unit  sekolah  sangat  diperlukan,  sehingga  bisa  menjadi  acuan  guru sebagai ujung tombak/ pelaku lapangan langsung untuk memikirkan hal tersebut  guna  terjaminnya  keberlangsungan  layanan  belajar-mengajar untuk generasi bangsa.
Kedua,  adalah  kesempatan  guru  untuk  berperan  dalam  tingkat satuan  pendidikan  (Hasil  Wawancara  Syarif  Anshori,  Guru  PAI  SDN Rejosri 3, Pada 4 Juni 2020). Hal ini terkoneksi pada peraturan pemerintah Republik  Indonesia  nomor  74  tahun  2008  tentang  guru,  pada  bagian kesempatan  berperan  dalam  penentuan  kebijakan  pendidikan  pasal  45 ayat (1) dan (2) diterangkan:
(1) Guru  memiliki  kesempatan  untuk  berperan  dalam  penentuan kebijakan pendidikan di tingkat:
a. Satuan pendidikan;
b. Kabupaten atau kota;
c. Provinsi; dan
d. Nasional
(2) Kesempatan  untuk  berperan  dalam  penentuan  kebijakan  di  tingkat satuan  pendidikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a meliputi:
a. Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya;
b. Penetapan kalender pendidikan di tingkat satuan pendidikan;
c. Penyusunan rencana strategis;
d. Penyampaian  pendapat  menerima  atau  menolak  laporan pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja sekolah;
e. Penyususnan anggaran tahunan satuan pendidikan;
f. Perumusan kriteria penerimaan peserta didik baru;
g. perumusan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. penentuan buku teks pelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga,  adalah  aspek  fleksibilitas  dari  Merdeka  belajar  (Hasil Wawancara  Syarif  Anshori,  Gurur  SDN  Rejosari  3,  Pada  4  Juni  2020). Program  kebijkan  Merdeka  Belajar  yang  dicanangkan  oleh  Menteri Pendidikan  RI  Nadiem  Anwar  Makarim  dipandang  cukup  revolusioner dan  revisionis  sekaligus  substansial  karena  menyentuh  langsung  pada problem-problem yang dihadapi pelaku pendidikan, terkhusus bagi guru dan  peserta  didik.    Ada  empat  pokok  kebijakan  baru  Kemendikbud  RI (2019: 1-5), yaitu:
1. Ujian  Nasional  (UN)  akan  digantikan  oleh  Asesmen  Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran  literasi  dan  numerik  yang  didasarkan  pada  praktik  terbaik tes  PISA.  Berbeda  dengan  UN  yang  dilaksanakan  di  akhir  jenjang pendidikan,  asesmen  ini  akan  dilaksanakan  di  kelas  4,  8,  dan  11. Hasilnya  diharapkan  menjadi  masukan  bagi  lembaga  pendidikan untuk  memperbaiki  proses  pembelajran  selanjutnya  sebelum  peserta didik menyelesaikan pendidikannya.
2. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. Menurut  kemdikbud,  sekolah  diberikan  kemerdekaan  dalam menentukan  bentuk  penilaian,  seperti  portofolio,  karya  tulis,  atau bentuk penugasan lainnya.
3. Penyederhanaan  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP).  Menurut Nadiem  Makarim  RPP  cukup  dibuat  satu  halaman  saja.  Melalui penyederhanaan  administrasi,  diharapkan  waktu  guru  yang  tersisa untuk proses pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan penigkatan kompetensi.
4. Dalam penerimaan peserta didik beru (PPDB), sistem zonasi diperluas (tidak  termasuk  daerah  3T).  Bagi  peserta  didik  yang  melalui  jalur afirmasi  dan  prestasi,  diberikan  kesempatan  yang  lebih  banyak  dari sistem  PPDB.  Pemerintah  daerah  diberikan  kewenangan  teknis  untuk menentukan daerah zonasi ini.
Meskipun secara  formil kebijakan tersebut baru bisa dilaksanakan pada  tahun  ajaran  mendatang  (2020/2021).  Namun,  nilai-nilai  dari kebijakan  merdeka  belajar  bisa  diterapkan  lebih  dini,  terlebih  pada pembelajaran  online  di  masa  pandemi  COVID-19.  Nilai    sebagaimana diterangkan dalam tinjauan pustaka secara garis besar merupakan sesuatu yang  bersifat  abstrak.  Nilai  akan  dijadikan  pedoman  dan  prinsip  yang dimiliki  setiap  orang  atau  kelompok,  prinsip  atau  pedoman  ini  menjadi hal dasar dalam bertingkah laku dan bertindak.
Dalam  pembelajaran  melalui  daring/  online  sudah  pasti merupakan sesuatu hal yang baru bagi guru maupun peserta didik, lebih- lebih pada sekolah yang berada di daerah pinggiran dan masyarakatnya kelas  sosial-ekonomi  rata-rata  menengah  ke  bawah.  Oleh  karenanya diperlukan  rencana  pelaksanaan  pembelajaran  (RPP)  yang  baru  sebagai persiapan  untuk  pembelajaran  PAI  di  masa  pandemi  COVID-19  (Hasil Wawancara Syarif Anshori, Guru PAI SDN Rejosari 3, Pada 4 Juni 2020).
Callahan  &  Clark  (1988:  17)  berpendapat  bahwa  mengajar  tanpa persiapan  tertulis  akan  menghasilkan  ketidakefektifan  pembelajaran  di dalam  kelas  karena  guru  tidak  memikirkan  secara  detil  apa  yang  akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Pendapat tersebut mengisyaratkan  bahwa  rencana  pelaksanaan  pembelajaran  (RPP) memiliki kedudukan yang urgent bagi guru sebagai agent of change dalam memberikan  pengaruh  berupa  adab  dan  ilmu  pengetahuan  kepada target/ sasarannya, yakni peserta didik.  Secara lebih detail Kemp  dalam Zendrato  (2016:  61)  menjelaskan  bahwa  RPP  juga  memberikan  manfaat sebagai berikut:
1) Administrasi atau pengelolaan program akan mendapat bukti tentang proses belajar yang efektif dan efisien.
2) Perancang  pengajaran  akan  mendapat  bukti  bahwa  program  yang dirancangnya  memuaskan.  Indikator  terbaik  adalah  pencapaian semua tujuan program oleh siswa dalam batas waktu yang tepat.
3) Guru  dapat  melihat  siswanya  memperoleh  semua  kemampuan  yang diharapkan  dan  dapat  membina  hubungan  positif  dengan  siswa secara pribadi.
4) Siswa mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Dalam  kebijakan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI,  RPP adalah  salah  satu  dari  4  pokok  kebijakan  yang  tidak  luput  untuk dievaluasi,  yakni  berupa  penyederhanaan  Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Nadiem Makarim sebagai mendikbut RI menuturkan bahwa  RPP  cukup  dibuat  satu  halaman  saja.  Melalui  penyederhanaan administrasi,  diharapkan  waktu  guru  yang  tersisa  untuk  proses pembuatan  administrasi  dapat  dialihkan  untuk  kegiatan  belajar  dan peningkatan  kompetensi  (Mendikbud,  2019:  4).  Lebih  lanjut,  komponen RPP  hanya  perlu  ditulis  3  komponen  inti,  yaitu  tujuan  pembelajaran, langkah-langkah  pembelajaran  (kegiatan),  dan  penilaian  pembelajaran (asesmen).  Komponen-komponen  lainnya  adalah  pelengkap.  Tujuan pembelajaran  ditulis  dengan  merujuk  kepada  kurikulum  dan  kebutuhan
belajar  murid.  Kegiatan  belajar  dan  asesmen.  Dalam  RPP  ditulis  secara efisien (Mendikbud, 2019: 13).
Nilai  efektifitas,  efisiensi  dan  juga  substansi  yang  berupa  3 komponen  utama  (tujuan  pembelajaran,  langkah-langkah  pembelajaran (kegiatan), dan penilaian pembelajaran (asesmen) dalam perancangan RPP ini  mememudahkan  guru  untuk  menyusun  RPP  dalam  pembelajaran melalui  daring/  online,  sekaligus  dapat  memberikan  waktu  untuk memikirkan  bagaimana  model  ataupun  metode  yang  dirasa  tepat  dalam pembelajaran  melalui  daring.  Dalam  perancangan  RPP  ini  tentu  juga diselaraskan antara konteks yang dihadapi saat ini dengan kurikulum PAI yang berlaku, mulai materi pelajaran, silabus serta jadwal/ jam pelajaran PAI  di  SDN  Rejosari  3,  sehingga  isi  dalam  RPP  tidak  terkesan mendekonstruksi  norma-norma  yang  tertuang  dalam  kurikulum  yang sudah tertata (Hasil Wawancara Syarif Anshori, Guru PAI SDN Rejosari 3, Pada 4 Juni 2020).
Dari internalisasi nilai merdeka belajar yang pertama ini membuat guru  terdorong  untuk  mengaktualisasikan  kompetensi  pedagogis  dan profesional. Kompetensi pedagogis merupakan seperangkat kemampuan dan  keterampilan  ( skill )  yang  berkaitan  dengan  interaksi  pembelajaran antara  guru  dan  peserta  didik  dalam  kelas.  Kompetensi  pedagogis  ini meliputi  kemampuan  guru  dalam  menjelaskan  materi,  melaksanakan metode  pembelajaran,  memberikan  pertanyaan,  menjawab  pertanyaan, mengelola  kelas,  dan  melaksanakan  evaluasi.  Sedangkan  kemampuan profesional  adalah  seperangkat  kemampuan  dan  keterampilan  terhadap penguasaan  materi  pelajaran  secara  mendalam,  utuh,  dan  komprehensif (Muchith  dalam  Shabir  U,  2015:  230).  Guru  yang  memiliki  kompetensi profesional  ini  tidak  hanya  cukup  memiliki  penguasaan  materi  secara formal, tetapi juga harus memiliki kemampuan terhadap materi ilmu lain. Sebagai  mana  dalam  konteks  belajar  melalui  daring  ini,  selain  guru menguasai  materi  pelajaran  yang  akan  diberikan  kepada  peserta  didik
guru  juga  harus  memiliki  kemampuan  dalam  menggunakan  media  atau sarana yang digunakan dalam pembelajaran daring/ online.
Nilai  merdeka  belajar  selanjutnya  yang  diinternalisasikan  dalam pembelajaran  PAI  di  masa  pandemi  COVID-19  adalah  literasi  dan karakter.  Meskipun  ini  tertuang  dalam  point  Ujian  Nasional  (UN)  yakni UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang  meliputi  3  unsur,  Literasi,  Numerasi  dan  Karakter,  tetapi  secara substansial  nilai-nilai  ini  dapat  diinternalisasikan  secara  fleksibel,  salah satunya  melalui  pembelajaran  PAI  melalui  daring  ini  (Hasil  Wawancara Syarif Anshori, Guru PAI SDN Rejosari 3, Pada 4 Juni 2020).
Literasi  adalah  kemampuan  mengakses,  memahami,  dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca,  melihat,  menyimak,  menulis,  dan  berbicara  (Kemendikbud, 2016: 3), tak hanya  sekedar itu, namun dalam pembelajaran PAI  melalui daring ini siswa dapat mengakses literasi digital. Literasi digital menurut Paul  Gilster  adalah  kemampuan  menggunakan  teknologi  dan  informasi dari  digital  secara  efektif  dan  efisien  dalam  berbagai  konteks  seperti akademik,  karir  dan  kehidupan  sehari-hari.  Dalam  pembelajarn  PAI  di masa  pandemi  COVID  ini  siswa  tidak  hanya  terbatas  membaca  buku paket  ataupun  mendengarkan  penjelasan  guru  seperti  halnya  ketika belajar  di  dalam  kelas,  namun  siswa  dapat  mengakses  bacaan  lain ataupun sarana lain yang  dapat  menunjang  tujuan pembelajaran,  seperti google,  youtube  dan  lain  sebagainya  (Hasil  Wawancara  Syarif  Anshori, Guru PAI SDN Rejosari 3, Pada 4 Juni 2020).
Dalam  internalisasi  nilai  karakter  ini  kita  bisa  mengambil  satu contoh,  yakni  penanaman  kesadaran  gotong  royong  atau  sosial.  Dalam pembelajaran  melalui  daring  terlebih  pada  tingkat  sekolah  dasar  (SD) peserta didik tidak mengakses grup kelas pada aplikasi WhatsApp (WA) sebagai media pembelajaran secara mandiri, melainkan didampingi orang tua/ wali. Dalam pembelajaran itu sadar tidak sadar terdapat nilai gotong royong  antara  guru,  orang  tua/wali,  dan  juga  peserta  didik.  Dari
pembelajaran  melalui  daring  ini  menjadi  nilai plus untuk  menanamkan karakter social (Hasil Wawancara Syarif Anshori, Guru PAI SDN Rejosari 3, Pada 4 Juni 2020).
Karakter  sosial  adalah  keseluruhan  perilaku  individu  dengan kecenderungan  tertentu  dalam  berinteraksi  dengan  serangkaian    situasi. Hal  tersebut  menyatakan  bahwa  setiap  orang  mempunyai  cara berperilaku  yang  khas  seperti  sikap,  bakat,  adat,  kecakapan,  kebiasaan, dan  tindakan  yang  sama  setiap  hari  (Wardati,  2019:  264).  Lebih  lanjut secara sosiologis Wardati menerangkan bahwa karakter terbentuk melalui proses  sosialisasi  yang  dimulai  sejak  seseorang  dilahirkan  sampai menjelang  akhir  hayatnya  sehingga  melalui  proses  sosialisasi  seseorang individu  mendapatkan  pembentukan  sikap  dan  perilaku  yang  sesuai dengan  perilaku  kelompoknya.  Dari  penjelasan  tersebut  dapat  diberi kesimpulan  bahwa  manusia  pada  dasarnya  adalah  makhluk  sosial, sebagai  makhluk  sosial  sudah  barang  tentu  interaksi  dan  sinergi  satu sama lain menjadi kebutuhan mendasar. Agar interaksi dan sinergi tetap terpelihara maka perlu penanaman karakter sosial terkhusus dalam hal ini adalah peserta didik. Berikut ini adalah foto sekaligus skema internalisasi nilai literasi dan karakter sosial/gotong royong dalam pembelajaran PAI dalam jaringan (daring) di SDN Rejosari 3:
Gambar 1 . Foto pembelajaran dari rumah peserta didik SDN Rejosari 3 melalui daring (dalam jaringan).
Gambar 2. Skema internalisasi nilai literasi dan karakter sosial/ gotong royong.
Guru
(menyapa dan menyampaikan materi pelajaran)
Proses Sosial
Respons Orang Tua/Wali
(menyimak dan menyampaikan kepada peserta didik)
Proses Sosial
Peserta Didik
(menerima penjelasan orang tua/wali)            Proses Literasi
Peserta Didik Memahami Materi Pelajaran      Proses Literasi (membaca buku paket dan pendukungnya (google, youtube, dll))
Proses Sosia              Tanya Jawab         Proses Literasi

## Evaluasi
Internalisasi nilai merdeka belajar dalam pembelajaran PAI di masa pandemi  COVID-19  yang  terakhir  adalah  asesmen  (Hasil  Wawancara Syarif  Anshori,  Guru  PAI  SDN  Rejosari  3,  Pada  4  Juni  2020).  Asesmen hasil  belajar  adalah  proses  pemberian  nilai  terhadap  hasil-hasil  belajar peserta  didik  dengan  kriteria  tertentu.  Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa objek  yang  dinilai  adalah  hasil  belajar.  Hasil  belajar  pada  peserta  didik hakikatnya adalah perubahan pengetahuan atau pemahaman dan tingkah laku. Karena itu dalam penilaian hasil belajar, peranan kompetensi dasar (KD) yang berisi rumusan kemampuan dan tingkah laku yang diinginkan dikuasai  peserta  didik  menjadi  unsur  penting  sebagai  dasar  dan  acuan penilaian.  Penilaian  proses  belajar  adalah  upaya  memberi  nilai  terhadap kegiatan  pembelajaran  yang  dilakukan  peserta  didik  dan  guru  dalam
mencapai  tujuan-tujuan  pembelajaran.  Dalam  penilaian  dilihat  sejauh mana keefektifan dan efisiennya. Penilaian hasil dan proses belajar saling berkaiatan, sebab hasil merupakan akibat dari proses.
Arikunto  (1995:  9)  mengemukakan  bahwa  asesmen  atau  penilaian memiliki  tujuan  dan  fungsi,  yakni  (1)  penilaian  berfungsi  selektif,  (2) penilaian  berfungsi  diagnostik,  (3)  penilaian  berfungsi  sebagai penempatan, dan (4) penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan.
Dalam  penentuan  penilaian  atau  asesmen  pada  masa  pandemi COVID-19  ini  guru  memiliki  kewenangan  yang  tinggi  dikarenakan Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan  peserta  didik  tidak  boleh  dilakuan,  kecuali  sebelum terbitnya  surat  edaran  dari  Dinas;  lalu  PAT  untuk  kenaikan  Kelas  dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor semester ganjil dan genap serta  mengacu  kepada  peraturan  yang  berlaku,  prestasi  yang  diperoleh sebelumnya, penugasan, serta tes daring, dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya(Asbani, 2020: 10). Hal ini senada dengan kebijakan merdeka belajar, yaitu asesmen akhir jenjang dilakukan oleh guru dan sekolah yang didasarkan pada penilaian oleh guru. Hal ini sesuai dengan UU sindiknas dan juga prinsip pendidikan bahwa yang paling memahami peserta didik adalah  guru.  Selain  itu,  asesmen  akhir  jenjang  oleh  sekolah memungkinkan  penilaian  yang  lebih  komprehensif,  yang  tidak  hanya didasarkan  pada  tes  tertulis  pada  akhir  tahun.  Hal  ini  juga  mendorong sekolah  untuk  mengintensifkan  dan  memperluas  pelibatan  guru  dalam semua  tingkat  dalam  proses  asesmen.  Selain  itu  Dinas  Pendidikan  tidak lagi  mengkoordinir  atau  memfasilitasi  penyelenggaraan  ujian  yang seragam.  Peran  Dinas  diharapkan  bergeser  ke  arah  pengembangan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan mutu pembelajaran.
Adapun proses penilaian hasil belajar dan nilai raport peserta didik smester genap Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk kelas I-VI SDN Rejosari 3 sebagai berikut:
Gambar 3. Tabel penilaian hasil belajar dan nilai raport
No. Komponen-komponen Prosentase/ Bobot 1 Penilaian Harian, 20 % 2 Penilaian Tengah Semester, 15% 3 Penilaian Akhir Tahun (PAT) 15% 4 Penilaian Tugas-tugas, 10% 5 Penilaian Praktek-praktek, 10% 6 Penilaian Produk Ativitas Belajar dari Rumah, dan 10% 7 Nilai Sikap/Afektif. 20 % Jumlah 100%

## PENUTUP
Merdeka  belajar  merupakan  diskursus  yang  hangat  di  lingkup pendidikan  di  Indonesia.  Dalam  4  pokok  kebijakan  merdeka  belajar tersebut dipandang dapat menawarkan solusi atas problem-problem yang dihadapi  dalam  dunia  pendidikan  di  kancah  nasional.  Meskipun kebijakan  tersebut  baru  akan  diterapkan  mulai  tahun  ajaran  2020/2021 namun  nilai-nilai  di  dalam  kebijakan  tersebut  bisa  diinternalisasikan dalam  pembelajaran  saat  ini,  terkhusus  pada  masa  pandemi  COVID-19 dalam pembelajaran PAI di SDN Rejosari 3. Dalam penelitian yang telah dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  aspek-aspek  dalam internalisasi  nilai  merdeka  belajar  dalam  pembelajaran  PAI  pada  masa pandemi COVID-19 di SDN Rejosari 3, aspek-aspek tersebut adalah; dasar internalisasi  nilai  merdeka  belajar  dalam  pembelajaran  PAI  di  masa pandemi  COVID-19  dan  internalisasi  nilai  merdeka  belajar  dalam pembelajaran PAI di masa Pandemi COVID-19 .
Dasar  yang  melatarbelakangi  internalisasi  tersebut  adalah kebijakan  pemerintah  melalui  Dinas  Pendidikan  tentang  pembelajaran
melalui daring yang mengakibatkan pergeseran beberapa sendi-sendi yan telah tersusun dalam pendidikan selama ini. Lalu kesempatan guru untuk berperan  dalam  tingkat  satuan  pendidikan  guna  keberlangsungan pelayanan  pendidikan,  hal  ini  terkoneksi  pada  peraturan  pemerintah Republik  Indonesia  nomor  74  tahun  2008  tentang  guru,  pada  bagian kesempatan  berperan  dalam  penentuan  kebijakan  pendidikan  pasal  45 ayat (1) dan (2), kemudian adalah aspek fleksibilitas dari Merdeka belajar itu sendiri.
Adapun nilai-nilai merdeka belajar yang terinternalisasikan dalam pembelajaran  PAI  meliputi  nilai-nilai  efektifitas,  efisiensi,  dan  substansi dari  rencana  pelaksanaan  pembelajaran  (RPP)  yang  dapat  diaplikasikan sesuai  konteks  pembelajaran  PAI  di  masa  Pandemi  COVID-19. Selanjutnya  adalah  nilai  literasi  dan  karakter,  nilai  literasi  dalam pembelajaran  melalui  daring/  online  juga  mencakup  literasi  yang  lebih luas  lagi,  yakni  literasi  digital,  sedang    nilai  karakter  yang terinternalisasikan adalah karakter sosial/ gotong royong yang terbangun melalui  interaksi  intens  oleh  guru,  orang  tua/wali,  dan  peserta  didik. Yang  terakhir adalah  asesmen. Dalam asesmen di  SDN Rejosari  3 sesuai dengan prinsip merdeka belajar, yakni guru terlibat luas dalam penentuan penilaian untuk peserta didik.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  1998.  Dasar-dasar  Evaluasi  Pendidikan.  Jakarta: Bumi Aksara.
Asbani. 2020. Kelulusan, PAT, Dan Kenaikan Kelas Tahun Pelajaran 2019/2020 (PPT), Disampaikan  Pada  Rapat  Koordinasi  KKPS  SD Gunungkidul, Rabu 13 Mei 2020.
Callahan,  et  al.  1988. Planning  for  Competence .  New  York:  Macmillan Publishing Company Inc.
Hamalik, Oemar. 2014. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Merdeka Belajar.
Majid,  Abdul  dan  Andayani.  2004.  Pendidikan  Agama  Islam  Berbasis Kompetensi:  Konsep  dan  Implementasi  Kurikulum  2004.
Bandung: Remaja Rosdakarya.
Muhaimin, dkk. 1996. Strategi Belajar Mengajar. Surabaya: Citra Media. Muryanto, M. Arie. Dasar Epidemologi. PPT file pdf.
Peraturan Pemerintah RI. Nomor 74 Tahun 2008. Tentang Guru. Riel,  et  al.  2012. Charting  Digital  Literacy:  A  Fromework  fof  Information Technology  and  Digital  Skills  Education  in  the  Community  College : Presentado en Innovations.
Susilo,  Adityo,  dkk.  2020.  Coronavirus  Disease  2019:  Tinjauan  Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 7 (1).
Tim  Kerja  Kementerian  Dalam  Negeri.  2020.  Pedoman  Umum Menghadapi  Pandemi  COVID-19  Bagi  Pemerintah  Daerah: Pencegaran,  Pengendalian,  Diagnosis  dan  Manajemen.  Menteri Dalam Negeri.
U,  Shabir.  2015.  Kedudukan  Guru  Sebagai  Pendidik.  Jurnal  Auladuna,  2 (2).
Wahyudi.  Asesmen  Pembelajaran  Berbasis  Portofolio  di  Sekolah.  Jurnal Visi Ilmu Pendidikan.
Wardati,  Zahrul.  2019.  Peran  Guru  dalam  Pembentukan  Karakter  Sosial Anak  pada  Habib  Alby  Homeshooling.  Jurnal  of  Islamic Education, 2 (2).
Wasita,  Bambang.  2008.  Teknologi  Pembelajaran:  Landasan  dan Aplikasinya. Jakarta: Rineka Cipta.
Zendrato,  Juniring.  2016.  Tingkat  Penerapan  Rencana  Pelaksanaan
Pembelajaran  dalam  Pelaksanaan  Pembelajaran  di  Kelas.  Jurnal Scholaria, 6 (2).