## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :18, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No. 10/pid.sus.tpk/2017/pn.medan)
Oleh :
Sonya Airini Batubara S.H.,M.H 1

## Tim :
Netral All Dachi, Dhea Utari Nasution

## Abstract
Corruption is very closely related to the factor of abuse  of  authority  or  influence  that  exists  on someone’s  position  as  an  official  who  deviates from  the  legal  provisions  so  that  the  action  is detrimental  to  the  economy  and  state  finances. The  purpose  of  writing  this  study  is  to  find  out and to analyze whether in case of the misuse of authority in the Payment of Teacher Professional  Allowances,  the  corruptor  has  got appropriate  punishment  by  law.  The  research method used in the writing is normative research that  uses  a  statue  approach  and  conceptual approach.
The  conclusion  of  the  study  is  that  the application  of  criminal  law  both  formally  and materially  in  the  Corruption  Crime  of  Abuse  of Authority  by  the  Treasurer  in  Decision  No.10  / PID.SUS.TPK / 2017 / PN.MEDAN is appropriate,  and  in  terms  of  the  application  of material  criminal  law,    the  actions  of  the defendant  Maranatha  Dachi.  SPd.  has  fulfilled the  element  of  offense  as  the  subsidiary indictment  was  chosen  by  the  Panel  of  Judges which states that the Defendant is found guilty of committing Corruption Crime which was regulated  in  Law  No.20  of  2001  concerning Amendment  to  Law  No.31  of  1999  concerning Eradication  of  Corruption  Crimes,  and in making  decisions  against  the  Corruption  of Abuse  of  Corruption  by  the  Treasurer  at  the South  Nias  Education  Office  Decision  No.10  / PID.SUS.TPK  /  2017  /  PN.MEDAN.  The  Panel of  Judges  uses  judicial  and  non-juridical considerations.  However,  according  to  the Writer, the judge should dig deeply into the non- juridical  considerations  primarily  concerning matters that incriminate the Defendant.
1 Dosen Tetap Universitas Prima
Keywords : Crime, Corruption, Abuse of Authority

## Abstrak
Korupsi sangat erat hubungannya dengan faktor penyalahgunaan    wewenang  atau  pengaruh yang  ada  pada  kedudukan  seseorang  sebagai pejabat  yang    menyimpang  dari  ketentuan hukum  sehingga  tindakan  tersebut  merugikan perekonomian    dan    keuangan  negara.  Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui  dan  menganalisis  apakah  Dalam kasus korupsi yang menyalahgunakan wewenang dalam Pembayaran Tunjangan Profesi  Guru  sudah  mendapatkan  hukuman yang  pantas  oleh  hukum.  Adapun  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan jurnal  ini  adalah  penelitian  normative  yang menggunakan pendekatan perundang – undangan  (statue  approach)  dan  pendekatan konsep (conceptual approach).
Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian  adalah  bahwa  penerapan  hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan  oleh  Bendahara    pada  Putusan No.10/PID.SUS.TPK/2017/PN.MEDAN telah sesuai  dan  dari  segi  penerapan  hukum  pidana materiil  perbuatan  terdakwa  Maranatha  Dachi. SPd.  memenuhi  unsur  delik  sebagaimana dakwaan  subsidair  yang  di  pilih  oleh  Majelis Hakim  yang  menyatakan  bahwa  Terdakwa terbukti  bersalah  melakukan  Tindak  Pidana Korupsi yang diatur pada UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  serta  dalam  menjatuhkan  putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi
Penyalahgunaan  Kewenangan  oleh  Bendahara di  Dinas  Pendidikan  Nias  Selatan  Putusan No.10/PID.SUS.TPK/2017/PN.MEDAN.  Majelis Hakim menggunakan  pertimbangan  Yuridis  dan Non-Yuridis.  Namun,  menurut  Penulis  hakim seharusnya menggali secara mendalam mengenai  pertimbangan  non-yuridis  utamanya mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi,
Penyalahgunaan Wewenang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Korupsi  bukanlah  hal  yang  asing  lagi  dinegeri ini.  Korupsi  di  Indonesia  bahkan  sudah tergolong extra-ordinaryc  rime atau  kejahatan luar  biasa  karena  telah  merusak,  tidak  saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi  juga  telah  meluluhkan  pilar-pilar  sosio budaya,  moral,  politik,  dan  tatanan  hukum keamanan nasional. 2
Indonesia  sebenarnya  telah  memiliki  peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi.  Namun  karena  peraturan  ini dianggap  sudah  tidak  mampu  lagi  mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  yang  kemudian  direvisi  melalui  UU Nomor  20  Tahun  2001  pada  beberapa pasalnya. 3 Maraknya  kasus  tindak  pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas- batas  siapa,  mengapa,  dan  bagaimana.  Tidak hanya  pemangku  jabatan  dan  kepentingan  saja yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  baik  di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena.
Menurut Nyoman
Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya  dilakukan  oleh  penyelenggara  negara, antar  penyelenggara  negara,  melainkan  juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga,  kroni  dan  para  pengusaha,  sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,
2 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi PemberantasanKorupsi) ,Sinar Grafika, Jakarta,2010, hal. 13.
3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. 4
Perkembangan  korupsi  di  Indonesia  masih tergolong  tinggi,  sedangkan  pemberantasannya masih  sangat  lamban.  Romli  Atmasasmita menyatakan  bahwa  korupsi  di  Indonesia  sudah merupakan  virus  flu  yang  menyebar  ke  seluruh tubuh  pemerintahan  sejak  tahun  1960-an langkah-langkah  pemberantasannya  pun  masih tersendat-sendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan  karena  dengan  kekuasaan  itu penguasa dapat menyalah gunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya. 5
Pada  era  reformasi  sekarang  ini,  terwujudnya good  governance antara  lain  harus  didukung dengan  penegakkan  hukum  terhadap  tindak pidana  korupsi.  Hal  ini  selaras  dengan  tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggara  Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.  Selanjutnya,  beberapa  peraturan perundang-undangan  dibentuk  dalam  upaya memberantas  korupsi  tersebut,  yaitu:  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 6 Selanjutnya,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak
4 Nyoman Serikat Putra Jaya. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia .
Badan Penerbit Undip,Semarang, 2005, hal. 2.
5 Romli Atmasasmita. Sekitar Masalah Korupsi,
Aspek Nasional dan Aspek Internasional , Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 1.
6 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pidana Korupsi 7 dan Undang Undang Nomor 46 Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi. 8

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  penulis uraikan  maka  yang  menjadi  permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1.  Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan di Dinas Pendidikan Nias Selatan ?
2.  Bagaimana kebijakan hukum dalam pencegahan  tindak  pidana  penyalahgunaan kewenangan  di  Dinas  Pendidikan  Nias
Selatan?
3.  Bagaimana pertimbangan hakim melakukan putusan perkara no.
10/pid.sus.tpk/2017/pn.medan?
C . Kerangka Teori Dan Konsepsi
1.  Kerangka Teori
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah teori relatif. Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan  bertujuan  untuk  mencegah  dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimasudkan  untuk    mengubah  tingkah  laku penjahat  dan  orang  lain  yang  berpotensi  atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. 9
2.  Kerangka Konsepsi
a.  Tindakan  Pidana  adalah  perbuatan  yang dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum
7 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
9 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah,
Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi) ,  Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hal. 96-97.
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi barangsiapa  yang  melanggar  larangan tersebut  dapat  juga  dikatakan  bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh  suatu  aturan  dilarang  dan  diancam pidana. 10
b.  Korupsi atau rasuah yang bermakna busuk, rusak , menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri ,
serta  pihak  lain  yang  terlibat  dalam tindakan itu  yang  secara  tidak  wajar  dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan  publik  yang  dikuasakan kepada  mereka  untuk  mendapatkan keuntungan sepihak. 11
c.  Wewenang  jabatan  adalah  kemampuan bertindak  yang  diberikan  oleh  undang- undang  yang  berlaku  untuk  melakukan hubungan dan perbuatan hukum. 12

## D. Metode Penelitian
1.  Jenis Dan Sifat Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif  atau  menggunakan pendekatan perundang-undangan, ataupun suatu  pendekatan  suaatu  masalah  yang  diteliti dengan  fokus  dan  sekaligus  sebagai  suatu penelitian terhadap berbagai peraturan hukum. Sifat  penelitian,  penelitian  deskriptif  adalah suatu  penelitian  yang  menjelaskan  suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya
10 https://www.google.co.id/search, Minggu, 20 Mei 2018, pukul 15:07.
11 http://www.ti.or.id search tanggal 21 mei 2018,
pukul 15:10.
12 http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/10/pen gertian-wewenang-kewenangan.html search tanggal 21 mei 2018. Pukul 20:08.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menjelaskan  keadaan  obyek  masalahnya  tanpa bermaksud  mengambil  keputusan  yang  berlaku secara umum.
2.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan dengan mempelajari dan menganalisis  perundang-undangan  yang  terkait serta  literatur  yang  berkaitan  dengan  masalah yang diteliti.
3.  Analisis Data Data  yang  telah  di  peroleh  selanjutnya  diolah dan  di  analisis  berdasarkan  rumusan  masalah yang  telah  ditetapkan  kemudian  disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan  yang  erat  kaitannya  dengan penelitian ini guna dengan memberikan pemahaman  yang  jelas  dan  terarah  yang  di peroleh dari hasil penelitian ini.
II Pembahasan A.  Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak  Pidana  Korupsi  Penyalahgunaan
Kewenangan  Dalam  Jabatan  Di  Dinas
Pendidikan Nias Selatan
1. Tindak Pidana

## Pengertian Tindak Pidana
Istilah  tindak  pidana  dalam  bahasa  latin disebut delictum atau delicta ,  dalam  bahasa inggris dan jerman disebut delict , dalam bahasa prancis  disebut delit ,  yang  diartikan  sebagai suatu  perbuatan  yang  dapat  dikenai  hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Sementara dalam  bahasa  belanda  tindak  pidana  dikenal dengan  istilah Strafbaarfeit yang  terdiri  dari  3
unsur  kata.  Yaitu, straf,  baar ,  dan feit . Straf diartikan  sebagai  pidana  atau  hukum, baar diartikan  sebagai  dapat  atau  boleh,  sedangkan feit diartikan  sebagai  tindak,  peristiwa,  dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Dengan  demikian  secara  harfiah strafbaarfeit dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman.
Strafbaarfeit meskipun  terdapat  dalam WvS belanda,  dengan  demikian  juga  terdapat dalam WvS Hindia  Belanda  (KUUHP).  Tetapi meskipun begitu tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu. Maka para ahli hukum berusaha member arti dan isi dari istilah tersebut.
Berikut ini beberapa pengertian strafbaarfeit /Delik yang dikemukakan para ahli : Menurut Pompe (Lamintang, 1984:173)
menyatakan ;
“Secara  teoritis strafbaarfeit dapat  dirumuskan sebagai  suatu  pelanggaran  norma  (gangguan terhadap  ketertiban  hukum)  yang  dengan sengaja  ataupun  tidak  sengaja  telah  dilakukan oleh  seorang  pelaku,  dimana  penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.” Moeljatno (1985:54) menggunakan
istilah  perbuatan  pidana  sebagai  terjemahan dari strafbaarfeit dan  memberikan  definisi sebagai berikut :
“Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum,  larangan mana  yang  disertai  ancaman  (sanksi  yang berupa  pidana  tertentu  bagi  siapa  yang melanggar larangan tersebut).”
Istilah strafbaarfeit juga  diterjemahkan  oleh R.Soesilo (1984:6) sebagai berikut :
“Tindak  pidana  sebagai  istilah  delik  atau peristiwa  pidana  atau  perbuatan  yang  dapat  di

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hukum yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan  oleh  undang-undang  yang  apabila dilakukan  atau  diabaikan,  maka  orang  yang melakukan  atau  mengabaikan  akan  diancam dengan pidana.”
Akan  tetapi, Simons  (P.A.F  Lamintang, 1984:185) merumuskan Strafbaarfeit sebagai : “Tindakan  melanggar  hukum  yang  telah dilakukan  dengan  sengaja  atau  pun  tidak dengan  sengaja  oleh  seseorang  yang  dapat dipertanggungjawabkan  atas  tindakannya  dan yang  oleh  undang-undang  telah  dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.” Alasan dari Simons (P.A.F Lamintang, 1984:185) merumuskan strafbaarfeit seperti uraian diatas adalah: a.  Untuk adanya suatu strafbarfeit itu disyaratkan  bahwa  disitu  harus  terdapat suatu yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang,
dimana
pelanggaran
terhadap larangan atau kewajiban semacam itu  telah  dinyatakan  sebagai  suatu  tindakan yang dpat dihukum.
b.  Agar  suatu  tindakan  dapat  dihukum,  maka tindakan  tersebut  harus  memenuhi  semua unsure  dari  delik  seperti  yang  dirumuskan dalam undang-undang,
c.  Setiap Strafbaarfeit sebagai  pelanggaran terhadap  larangan  atau  kewajiban  menurut undang-undang, pada hakikatnya
merupakan  suatu  tindakan melawan  hukum atau  merupakan  suatu  “ onrechtmatige
handeling ”.  Dari  berbagai  istilah  tentang
Strafbarfeit /Delik yang telah diuraikan diatas, penulis lebih sepakat untuk memakai istilah  tindak  pidana  dengan  pertimbangan bahwa  istilah  tindak  pidana  lebih  familiar dibanding  istilah  lain  serta  istilah  tindak pidana  bukanlah  istilah  yang  awam  bagi masayarakat Indonesia karena istilah
tersebut  telah  digunakan  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan.
1.  Unsur-Unsur Tindak Pidana (Delik) Unsur-unsur dalam tindak pidana merupakan  unsur  yang  harus  ada  untuk menentukan  bahwa  suatu  rumusan  merupakan tindak  pidana.  Terdapat  dua  sudut  pandang mengenai  unsur-unsur  tindak  pidana,  yakni sudut  pandang  teoritis  dan  sudut  pandang undang-undang.
Sudut  pandang  teoritis  merupakan  sudut pandang  para  ahli  hukum  tentang  unsur-unsur tindak  pidana.  Sedangkan,  sudut  pandang undang-undang  adalah  bagaimana  kenyataan tindak  pidana  itu  dirumusakan  menjadi  tindak pidana  tertentu  dalam  pasal-pasal  peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut penjelasan unsur-unsur tindak pidana
berdasarkan kedua sudut pandang tersebut.
a.  Unsur  tindak  pidana  menurut  sudut pandang teoritis
Sudut pandang teoritis sendiri terbagi atas aliran monisme dan aliran dualisme yang menerangkan  mengenai  unsur-unsur  tindak pidana.
-  Pandangan monisme
Pandangan  ini  dipelopori  oleh  Simons,  Van Hammel,  Mezger,  Van  Bemellen,  Wirjono Projodikoro.  Yang  merumuskan  unsur-unsur delik sebagai berikut :
1.  Mencocoki rumusan delik.
2.  Bersifat melawan hukum.
3.  Ada  kesalahan  yang  terdiri  dari  dolus dan culpa dan tidak ada alasan pemaaf.
4.  Dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan  demikian  apabila  salah  satu unsur diatas tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
- Pandangan dualisme Pandangan ini dipelopori  oleh  Pompe,  Muljatno,  Roeslan Saleh. Unsur-unsur
delik menurut
pandangan  ini  terbagi  atas  unsure  subjektif dan unsure objektif.
1.  Unsur-unsur subjektif (pembuat). Yaitu: a)  Dapat dipertanggungjawabkan b)  Ada kesalahan, sedangkan
2.  Unsur-unsur objektif (perbuatan), Yaitu
a)  Mencocoki rumusan delik
b)  Bersifat melawan hukum b.  Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Dalam KUUHP termuat rumusan-rumusan tentang tindak pidana yang kemudian dikelompokkan  menjadi  kejahatan  (buku  II KUUHP),  dan  pelanggaran  (Buku  III  KUUHP). Dalam  rumusan-rumusan  tindak  pidana  dalam KUUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :
- Unsur tingkah laku.
- Unsur melawan hukum.
- Unsur kesalahan.
- Unsur akibat konstitutif.
- Unsur keadaan yang menyertai.
- Unsur  syarat  tambahan  untuk  dapatnya  di tuntut pidana.
- Unsur  syarat  tambahan  untuk memperberat pidana.
- Unsur  syarat  tambahan  untuk  dapatnya dipidana.
- Unsur objek hukum tindak pidana.
- Unsur  kualitas  subjek  hukum  tindak  pidana, dan
- Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.
Dari 11 unsur tersebut, unsur kesalahan dan  unsur  melawan  hukum  merupakan  unsur subjektif  suatu  tindak  pidana.  Sedangkan selebihnya  merupakan  unsure  objektif  suatu tindak  pidana.  Unsur  yang  bersifat  subjektif adalah  semua  unsur  yang  melekat  pada  diri pelaku  tindak  pidana.  Sedangkan,  unsure
objektif  merupakan  unsur  yang  melekat  pada perbuatan pelaku tindak pidana.

## 3.  Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik)
Setelah  menguraikan  tindak  pidana  dari segi  pengertian  dan  unsur-unsur  tindak  pidana. Berikut  ini  akan  diuraikan  jenis-jenis  tindak pidana.  Jenis  tindak  pidana  dapat  diobedakan dalam beberapa kategori berikut :
a.  Delik kejahatan dan delik pelanggaran
Delik  kejahatan  ( rechtsdelicten )  terdapat pada  buku  II KUUHP  yaitu  suatu  perbuatan dianggap  sebagai  tindak  pidana  karena khalayak  umum  menilai  bahwa  perbuatan tersebut  harus  dihukum  karena  merupakan perbuatan tercela yang merugikan kepentingan  umum  dan  bertentang  dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat utamanya tata  susila.  Sedangkan  delik  pelanggaran diatur  dalam  buku  III  KUUHP  yaitu  suatu perbuatan  dikatakan  sebagai  tindak  pidana ketika  perbuatan  tersebut  diatur  dalam undang-undang.
b.  Delik formil dan delik materiil
Delik  formil  adalah  delik  yang  dianggap telah  selesai  tanpa  menekankan  pada akibat yang ditimbulkan. Contoh : Pasal 362 KUUHP  tentang  pencurian.  Sedangkan, delik  materiil  adalah  delik  yang  dianggap telah  selesai  ketika  timbulnya  akibat  dari tindak  pidana  tersebut.  Apabila  akibat  tidak terjadi  maka  perbuatan  tersebut  hanya berupa  percobaan  tindak  pidana  saja. Contoh  :  Pasal  338  KUUHP  tentang pembunuhan.
c.  Delik commisionis dan delik ommisionis
Delik commisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang.  Contoh  :  Pasal  263,  285, 362 KUUHP. Sedangkan, delik ommissionis

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
adalah  delik  yang  berupa  pelanggaran terhadap perintah undang-undang. Contoh : Pasal  522  KUUHP  tentang  tidak  hadir sebagai  saksi,  Pasal  531  KUUHP  tentang tidak menolong orang yang perlu di tolong.
d.  Delik dolus dan delik culpa
Delik  dolus  adalah  delik  yang  didalamnya terdapa  unsur-unsur  kesengajaan.  Contoh Pasal  263  dan  338  KUUHP.  Sedangkan delik  culpa  adalah  delik  yang  di  dalamnya terdapat  unsur-unsur  kelalaian.  Contoh  : Pasal 201 dan 203 KUUHP.
e.  Delik  biasa  dan  delik  aduan  Delik  biasa adalah  delik  yang  dapat  dituntut  oleh Negara  melalui  aparat  penegak  hukumnya tanpa  harus  ada  pengaduan  dari  pihak korban. Sedangkan delik aduan adalah delik yang  baru  dapat  dituntut  ketika  ada pengaduan  dari  pihak  korban  atau  pihak yang  merasa  dirugikan.  Contoh  :  pencurian oleh keluarga, perzinahan.

## 4.  Penyertaan (Deelneming)
Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama- sama.  Keterlibatan  dari  beberapa  orang  di dalam  suatu  tindak  pidana  diartikan  sebagai penyertaan (Deelneming). Dalam  sistematika KUUHP,  penyertaan  diatur  dalam  Buku  I Ketentuan  Umum  Bab  V  Pasal  55-62  KUUHP yang berjudul Turut Serta Melakukan Perbuatan yang  Dapat  Dihukum  (KUUHP  terjemahan  R. Soesilo).
Berdasarkan  Pasal  55  dan  Pasal  56  KUUHP maka  terdapat  5  peranan  pelaku  dalam penyertaan (Deelneming) yakni : a.  Orang  yang  melakukan/ Pleger (Pasal  55 Ayat (1) ke 1 (KUUHP).
Pleger adalah  orang  yang  melakukan sendiri  perbuatan  yang  memenuhi  unsur- unsur delik dan di pandang paling bertanggung  jawab  atas  kejahatan  yang dilakukan. b.  Orang yang menyuruh melakukan/ Doenpleger (Pasal  55  Ayat  (1) ke  1  KUUHP) Doenpleger adalah  orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan  demikian,  terdapat  dua  pihak  yaitu pembuat  langsung  ( manus  ministra/auctor physicus )  dan  pembuat  tidak  langsung ( manus domina/auctor intellectualis ). c.  Orang yang turut serta melakukan/ Medepleger (Pasal  55  Ayat  (1) ke 1 KUUHP)
Medepleger menurut Mvt adalah orang yang dianggap dengan sengaja turut berbuat atau turut  mengerjakan  terjadinya  sesuatu.  Oleh karena  itu,  kualitas  masing-masing  peserta tindak  pidana  adalah  sama.  Adapun  syarat adanya medepleger menurut Barda Nawawi Arief yaitu :
- Ada kerjasama secara sadar.
- Ada pelaksanaan bersama secara fisik.
d.  Orang  yang  membujuk/ Uitlokker (Pasal  55
Ayat (1) ke 2 KUUHP)
Uitlokker  adalah  orang  yang menggerakkan orang  lain  untuk  melakukan  suatu  tindak pidana dengan menggunakan sarana- sarana  yang  ditentukan  oleh  undang- undang  secara  limitatif,  yaitu  member  atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman  atau  penyesatan  dengan  member kesempatan, sarana atau keterangan.
e.  Pembantuan/ Medeplichtige (Pasal 56 KUUHP)  Pembantuan  merupakan  tindakan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
seseorang yang dengan sengaja membantu melakukan suatu kejahatan dengan memberikan  kesempatan,  sarana  atau keterangan kepada pelaku (pleger ).
Berdasarkan  pasal  56  KUUHP  maka terdapat 2 bentuk pembantuan yakni :
- Pembantuan  pada  saat  kejahatan  itu dilakukan.
- Pembantuan  sebelum  kejahatan  itu dilakukan.

## B. Tindak Pidana Korupsi
1.  Pengertian Tindak Pidana Korupsi
Korupsi  merupakan  suatu  kata  yang berasal  dari  bahasa  latin corruptio yang diartikan  sebagai  kerusakan  atau  kebobrokan. Selanjutnya  diketahui  bahwa  corruptio  berasal dari  kata  dasar corrumpore yang  diartikan sebagai  kejahatan,  kebusukan,  tidak  bermoral, kebejadan dan ketidak jujuran.
Selain  itu,  ada  pula  yang  berpendapat  bahwa dari  segi  istilah,  korupsi  berasal  dari  kata corrupteia yang  dalam  bahasa  latin  berarti bribery atau seduction . Bribery diartikan sebagai pemberian  kepada  seseorang  agar  seseorang tersebut  berbuat  untuk  keuntungan  pemberi. Sedangkan, seduction diartikan sebagai sesuatu yang  menarik  agar  seseorang  menyeleweng. Secara umum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  tindak  pidana  korupsi diartikan:
“Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan
Negara atau perekonomia n Negara.” 1.   Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang No.31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  maka subjek hukum tindak pidana korupsi adalah :
a.  Pegawai Negeri
Pengertian pegawai negeri ( ambtenaar ) pada UU  No.20  tahun  2001  mengalami  perluasan makna. Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) yang dimaksud pegawai negeri adalah :
- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Kepegawaian.
Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (1)  UU  No.43 Tahun  1999  Tentang  Perubahan  Atas  UU No.8  tahun  1974  Tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian yang dimaksud pegawai negeri adalah :
“Setiap  warga  Negara  Republik  Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat  oleh  pejabat  yang  berwenang  dan diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan  negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.”
- Pegawai  negeri  sebagaimana  dimaksud dalam  Kita  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUUHP).
Pasal  92  KUUHP  menentukan  bahwa  yang dimaksud pegawai negeri adalah : Ayat (1) :
1. Orang yang dipilih dalam pemilihan umum (anggota MPR/DPR, DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II)
2.  Orang-orang  yang  diangkat  menjadi anggota badan pembentuk Undang-Undang.
3. Anggota badan pemerintahan.
4. Badan perwakilan rakyat.
5. Kepala rakyat Indonesia asli, dan
6. Kepala golongan timur asing.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Ayat (2) :
1. Hakim.
2.  Hakim  administratif  (majelis  perpajakan, dan lain-lain).
3. Ketua/anggota peradilan agama, dan
Ayat 3
1.  Semua  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia (angkatan  darat,  angkatan  laut,  dan  angkatan udara).
- Orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  dari keuangan Negara.
- Orang  yang  menerima  gaji  dari  koperasi yang  menerima  bantuan  dari  keuangan Negara atau daerah.
- Orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  dari korporasi  yang  menggunakan  modal  atau fasilitas Negara      atau masyarakat.
b. Korporasi
Korporasi  merupakan  kumpulan  orang dan  atau  kekayaan  yang  terorganisasi  baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.  Ketika  suatu  korporasi  menjadi  subjek tindak pidana maka terdapat 3 sistem pertanggungjawaban korporasi, yaitu :
- Pengurus  korporasi  sebagai  pembuat dan  penguruslah  yang  bertanggung jawab.
Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha  agar  sifat  tindak  pidana  yang dilakukan  korporasi  dibatasi  pada  perorangan. Sehingga  apabila  suatu  tindak  pidana  terjadi dalam lingkungan korporasi maka tindak pidana tersebut  dianggap  dilakukan  oleh  pengurus korporasi.
- Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.
Korporasi  sebagai  pembuat,  maka  pengurus yang  bertanggungjawab.  Ini  ditandai  dengan pengakuan  yang  timbul  dalam  perumusan Undang-Undang  bahwa  suatu  tindak  pidana
dapat  dilakukan  oleh  korporasi,  akan  tetapi tanggung  jawab  untuk  itu  menjadi  tanggung jawab  pengurus  korporasi  asal  saja  dinyatkan secara tegas dalam peraturan tersebut.
- Korporasi  sebagai  pembuat  dan  juga  sebagai yang bertanggungjawab.
Sistem  pertanggungjawaban  korporasi  sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab
merupakan tanggungjawab langsung dari korporasi.  Dalam  system  ini  memungkinkan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. c. Setiap Orang Yang dimaksud “setiap orang” berdasarkan  UU  No.20  Tahun  2001  Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah orang  perseorangan  atau  termasuk  korporasi. Ketentuan  diatas  menghendaki  agar  yang disebut  sebagai  pelaku  tindak  pidana  korupsi adalah  siapa  saja  baik  sebagai  pejabat pemerintah  maupun  pihak  swasta  yang  secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  korporasi  yang dapat  merugikan  keuangan  Negara  atau perekonomian Negara.

## 2.  Tipe-Tipe Tindak Pidana Korupsi.
Pada  dasarnya  terdapat  beberapa  tipe tindak  pidana  korupsi  yang  sering  terjadi  di Indonesia (Lilik Mulyadi, 2011:79). Berikut tipe- tipe tersebut :
a.  Tindak  pidana  korupsi  tipe  pertama  Yang dimaksud  korupsi  tipe  pertama  adalah korupsi  yang  merugikan  keuangan  Negara. Korupsi  tipe  ini  telah  diatur  pada  Pasal  2 Ayat  (1)  UU  No.31  Tahun  1999,  yang berb unyi  :    “Setiap  orang  yang  secara melawan  hukum  melakukan  perbuatan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  sedikit  4  (empat)  tahun  dan  paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit  Rp.  200.000.000.00  (dua  ratus  juta rupiah) dan paling banyak
Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”
b.  Tindak pidana korupsi tipe kedua
Korupsi tipe kedua merupakan korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan,  korupsi  ini  telah  diatur  pada Pasal  3  UU  No.31  Tahun  1999,  yang berbunyi :
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara  atau  perekonomian  Negara,  di pidana  dengan  pidana  penjara  seumur hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun  atau  denda  paling  sedikit  Rp. 50.000.000.00  (lima  puluh  juta)  dan  paling banyak  Rp.  1.000.000.000.00  (satu  milyar rupiah).”
c.  Tindak pidana korupsi tipe ketiga
Korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan  Pasal  5,  Pasal  6,  Pasal  7,  Pasal 8,  Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  11,  Pasal  12, dan  Pasal  13  UU  No.20 Tahun  2001.  Maka dari  itu  dalam  korupsi  tipe  ini  terdapat berbagai jenis tindak pidana korupsi diantaranya : - Korupsi yang bersifat penyuapan Penyuapan merupakan tindakan dengan memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada
pegawai  negeri  atau  penyelenggara  Negara dengan  maksud  supaya  pegawai  negeri  atau penyelenggara  Negara  tersebut  berbuat  atau tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya  yang bertentangan dengan kewajibannya. Penyuapan diatur  dalam  Pasal  5,  Pasal  6,  Pasal  11,  Pasal 12  dan  Pasal  13  UU  No.20  tahun  2001  yang merupakan  eks  pasal  KUUHP  yaitu  pasal  209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420.
- Korupsi yang bersifat kecurangan
Yang dimaksud korupsi yang bersifat kecurangan adalah korupsi yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri  yang  melakukan  kecurangan  dalam pengadaan dan pemberian barang yang membahayakan kepentingan umum dan mengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  7  UU  No.20 Tahun 2001 yang merupakan eks pasal KUUHP yaitu Pasal 387, Pasal 388, dan Pasal 435.
- Korupsi yang bersifat penggelapan Penggelapan  dalam  tindak  pidana  korupsi merupakan  tindakan  seorang  pegawai  negeri atau  penyelenggara  Negara  yang  dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan  atas  uang  atau  surat  berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan  uang  dan  surat  berharga  tersebut diambil  atau  dirusak  orang  lain,  dengan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri  dengan  jalan merugikan  keuangan  Negara.  Korupsi  jenis  ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UU No,20  Tahun  2001  yang  merupakan  eks  pasal KUUHP  yaitu  Pasal  415,  Pasal  416  dan  Pasal 417.
- Korupsi yang bersifat pemerasan.Dalam tindak  pidana  korupsi,  pemerasan  merupakan tindakan  pegawai  negeri  atau  penyelenggara Negara  yang  dengan  kekuasaannya  memaksa orang  lain  memberi  atau  melakukan  sesuatu

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  menguntungkan  dirinya.  Hal  ini  diatur padal Pasal 12 huruf (e) UU No.20 Tahun 2001.
- Tindak pidana korupsi tentang gratifikasi Yang  dimaksud  korupsi  jenis  ini  adalah pemberian  hadiahyang  diterima  oleh  pegawai negeri  atau  penyelenggara  Negara  dan  tidak dilaporkan  kepada  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut. Gratifikasi dapat berupa  uang,  barang,  diskon,  pinjaman  tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan serta  fasilitas-fasilitas  lainnya.  Gratifikasi  diatur dalam Pasal 12B UU No.20 Tahun 2001.

## C.  Penyalahgunaan Kewenangan
Penyalahgunaan  kewenangan  diartikan sebagai  perbuatan  seseorang  yang  memegang jabatan  atau  kedudukan  yang  menggunakan kewenangannya  tidak  sesuai  dengan  maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut. Penyalahgunaan  kewenangan  dalam  tindak pidana  korupsi  diatur  dalam  Pasal  3  UU  No.31 Tahun 1999, yang berbunyi :
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan yang  dapat  merugikan  keuangan  Negara  atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00  (lima  puluh  juta)  dan  paling banyak  Rp.  1.000.000.000.00  (satu  milyar rupiah).”
Berdasarkan  bunyi  pasal  tersebut,  maka yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan adalah menggunakan kewenangan yang  melekat  pada  jabatan  atau  kedudukan
yang  dijabat  atau  diduduki  oleh  pelaku  tindak pidana  korupsi  untuk  tujuan  lain  dari maksud  di berikannya kewenangan tersebut.
Dalam  pasal  tersebut  menegaskan  bahwa penyalahgunaan  kewenangan  dapat  dilakukan karena  adanya  jabatan  atau  kedudukan. Dengan  demikian  yang  dimaksud  jabatan  atau kedudukan  oleh  pasal  32  tersebut  adalah lingkungan  pekerjaan  yang  sedang  dipegang yang  dijalankan  dalam  rangka  pelaksanaan tugas-tugas  Negara  atau  kepentingan  umum, selain  itu  jabatan  atau  kedudukan  dapat dipangku  oleh  pegawai  negeri  sebagai  pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  bukan pegawai negeri atau orang perseorangan.
Pusat  penerangan  hukum  kejaksaan  agung Republik  Indonesia  (Puspenkum  Kejagung  RI) juga menjelaskan
mengenai arti penyalahgunaan kewenangan menurut Undang- Undang Tipikor dalam tiga point, yakni :
a.  Melanggar  aturan  tertulis  yang  menjadi dasar kewenangan.
b.  Memiliki maksud yang menyimpang walaupun  perbuatan  sudah  sesuai  dengan peraturan.
c.  Berpotensi merugikan Negara.
Selain  itu, Prof.  Jean  Rivero mengartikan penyalahgunaan kewenangan dalam tiga wujud, yaitu :
a.  Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang
bertentangan  dengan  kepentingan  umum atau  untuk  menguntungkan  kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
b.  Penyalahgunaan  kewenangan  dalam  arti bahwa  tindakan  pejabat  tersebut  adalah benar  ditujukan  untuk  kepentingan  umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Undang-Undang  atau  peraturan-peraturan lain.
c.  Penyalahgunaan  kewenangan  dalam  arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya  dipergunakan  untuk  mencapai tujuan  tertentu,  tetapi  telah  menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

## D.  Undang-Undang Jabatan
Pada hukum administrasi asas legalitas mencakup  tiga  aspek,  yaitu  :  wewenang, prosedur dan substansi. Segala bentuk Keputusan atau tindakan Administrasi
Pemerintahan  harus  berdasarkan  demokrasi konstitusional  yang  merupakan  refleksi  dari
Pancasila sebagai ideologi negara. Pengawasan terhadap Keputusan atau
Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan  kepada  warga  masyarakat  yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan  memerhatikan  prinsip-prinsip  perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga  negara  dan  Peradilan  Tata  Usaha Negara  (PTUN)  yang  bebas  dan  mandiri. 13
Untuk  itu,  diterbitkanlah  UU  Nomor  30  Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman dalam menjalankan administrasi pemerintahan.
Di  dalam  Pasal  3  huruf  c  UU  Nomor  30 dikatakan  bahwa  tujuan  undang-undang  ini dibentuk  adalah  untuk  mencegah  terjadinya penyalahgunaan  wewenang.  Itu  artinya  bahwa undang-undang  ini  secara  tegas  melarang segala  bentuk  penyalahgunaan  wewenang. Terhadap  penyalahgunaan  wewenang  itu  di dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 diatur  mekanisme  penyelesaiannya.  Dalam  hal
13 Riawan  Tjandra, Teori  dan  Praktik Peradilan  Tata  Usaha  Negara ,  Cahaya  Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011, hal. 1.
ini, dibentuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 14
Apabila  APIP  menemukan  ada  kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara  (Pasal  20  ayat  (2)  huruf  c),  kerugian negara  itu  harus  dikembalikan  paling  lama  10 hari  kerja  terhitung  sejak  diputuskan  dan diterbitkannya hasil pengawasan (Pasal 20 ayat (4). Pengembalian kerugian negara itu dibebankan  kepada  pejabat  pemerintahan, apabila  kesalahan  administrasi  karena  ada penyalahgunaan wewenang (Pasal 20 ayat (6)). Berkaitan  dengan  hal  itu,  menurut  Pasal  21 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara juga berwenang untuk  memeriksa  dan  memutus  ada  atau  tidak ada  unsur  penyalahgunaan  wewenang  yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

## E.  Kebijakan  Hukum  Dalam  Pencegahan
Tindak  Pidana  Korupsi  Penyalahgunaan Kewenangan  Di  Dinas  Pendidikan  Nias Selatan
a.  Faktor Internal
Sistem  penyelenggaraan  negara  yang keliru menjadi  salah  satu  faktor  dari  mudahnya pejabat  melakukan  tindak  pidana  korupsi. Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  tidak hanya dapat dilakukan dengan upaya penindakan,  karena  cara  tersebut  tidak  akan efektif  mengurangi  korupsi  yang  terjadi  di Indonesia  tanpa  ada  upaya  pencegahan. Mengkaji  permasalahan  pencegahan,  tentu harus  dipetakan  terlebih  dahulu  apa  yang menjadi  faktor  penyebab  sehingga  langkah pencegahan  tersebut  dapat  tepat  sasaran seperti aspek perilaku individu yaitu faktor-faktor internal yang mendorong  seseorang  melakukan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
korupsi  seperti  adanya  sifat  tamak,  moral  yang kurang  kuat  menghadapi  godaan,  penghasilan yang  tidak  mencukupi  kebutuhan  hidup  yang wajar,  kebutuhan  hidup  yang  mendesak,  gaya hidup  konsumtif,  malas  atau  tidak  mau  bekerja keras,  serta  tidak  diamalkannya  ajaran-ajaran agama secara benar. 15

## b.  Faktor Eksternal
Faktor  eksternal meliputi  beberapa  aspek beberapa  diantaranya  aspek  organisasi,  aspek masyarakat, aspek perundang-undangan.
1.  Aspek  organisasi  yaitu  kurang  adanya keteladanan  dari  pimpinan,  kultur  organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai,  kelemahan  sistem  pengendalian manajemen,  manajemen  cenderung  menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi.
2.  Aspek  masyarakat  yaitu  berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang  berlaku  yang  kondusif  untuk  terjadinya korupsi.
3.  Aspek  peraturan  perundang-undangan yaitu  terbitnya  peraturan  perundang  undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan  yang  kurang  memadai, judicial  review  yang  kurang  efektif,  penjatuhan sanksi  yang  terlalu  ringan,  penerapan  sanksi tidak  konsisten  dan  pandang  bulu,  serta lemahnya  bidang  evaluasi  dan  revisi  peraturan perundang-undangan. 16
15 Paulus  Efendi  Lotulung, Hukum  Tata Usaha Negara dan Kekuasaan , Jakarta,
Salemba Humanika.2013, hal 32
16 Robert Kligoard , Penuntun
Pemberantasan  Korupsi  dalam  Pemerintahan Daerah, Jakarta,  Yayasan  Obor  Indonesia. 2005, hal 12

## c.  Kebijakan Hukum
Kebijakan  hukum  pidana  dalam  upaya meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  sekarang  ini.  Dalam  pasal  8  UU  No.  28 Tahun  1999  tentang  Penyelenggara  Negara yang  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  Nepotisme, dijelaskan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  dan tanggungjawab untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan  negara  yang  bersih.  Pasal  8 ayat  (1)  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan  negara  merupakan  hak  dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan  pnyelenggara  negara  yang  bersih. Ayat  (2)  hubungan  antara  penyelenggara negara  dan  masyarakat  dilaksanakan  dengan berpegang  teguh  pada  asas-asas  umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada pasal 3.
Pada  ayat  (1),  diterangkan  perwujudan  serta peran  masyarakat.  Dalam  hal  ini  peran  serta masyarakat merupakan suatu hak dan sekaligus dapat  juga  merupakan  suatu  kewajiban.  Hak bagi  masayarakat  untuk  menuntut  pelayanan dan  keadilan,  sedangkan  kewajiban  bagi seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  membantu baik memberikan  saran  dan  pendapat  terhadap kebijakan  penyelenggra  negara  maupun  dalam memberikan keterangan dalam persidangan. Pada  ayat  (2)  diterangkan  bahwa  hubungan antara  penyelenggara  negara  negara  dengan masyarakat  berpegangan  pada  asas-asas  yang di maksud dalam pasal 3 UU tersebut. Isi pasal 3, yakni:
Asas-asas umum penyelenggara negara
meliputi:
a. Asas kepastian hukum;
b. Asas tertib penyelenggaraan negara;
c. Asas kepentingan umum

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
d. Asas keterbukaan; e. Asas proposionalitas; f. Asas profesionalitas; g. Asas akuntabilias.
Tahun  1999  tentang  pemberantasan  Tindak pidan  Korupsi  mengatur  mengenai  hak  dan kewajiban  masyarakat  dalam  mewujudkan peran  sertannya.  Hal  ini  tercermin  dalam  isi pasal 41 Undang-Undang ini, yaitu:
Pasal  41   (1) masyarakat  dapat  berperan serta  membantu  upaya  pencegahan  dan pemberentasan  tindak  pidana  korupsi.  Ayat  (2) peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
a.  Hak mencari, memperoleh, dan memberikan
informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
b.  Hak  untuk  memperoleh  pelayanan  dalam mencari,  memperoleh  dan  memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana  korupsi  kepada  penegak  hukum yang  menangani  perkara  tindak  pidana korupsi;
c.  Hak  menyampaikan  saran  dan  pendapat secara  bertanggungjawab  kepada  penegak hukum  yang  menangani  prerkara  tindak pidana korupsi;
d.  Hak  untuk  memperoleh  jawaban  atas pertanyaan entang laporannya yang diberikan  kepada  penegak  hukum  dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari);
e.  Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: 1)  melaksanakan haknya sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a,  b, dan  c;  2)  meminta  hadir  dalam  proses penyelidikan,  penyidikan  dan  di  sidang pengadilan  sebagai  saksi  pelapor,  saksi, atau  saksi  ahli,  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undanganyang berlaku.
Ayat  (3)    masyarakat  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  mempunyai  hak  dan tanggungjawab  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Ayat  (4) hak dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dilaksanakan dengan  berpegang  teguh  pada  asas-asas  atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dengan menaati norma agama dan norma sosia lainnya. Ayat  (5)  ketentuan  mengenai  tata  cara pelaksanaan  peran  serta  masyarakat  dalam pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal, diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah. 17
F.  Pertimbangan Hakim Melakukan Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS.TPK/
2017/PN.MEDAN
a.  Posisi Kasus
1. Kronologis Pada  bulan  juli  tahun  2014,  bertempat  di  dinas Kabupaten Nias Selatan, terdakwa Marantha  Dakhi,  S.Pd  selaku  Bendahara penegeluaran melakukan pembayaran tunggakan  dana  tunjangan  profesi  guru tahun 2010-2013. Pembayaran dana tunjangan  profesi  guru  tersebut  bersumber dari  dana  APBN  melalui  mekanisme transfer  daerah  pada  Dinas  Kabupaten Nias Selatan dengan nomor DPA 1.01.00.00.5.1  kode  kegiatan  1.01.01.00. 00.5.1  kode  rekening5.1.1.02.07  yang besaran  dana  keseluruhannya  berjumlah Rp.3.094.891.200,-(tiga  milyar  sembilan puluh  empat  juta  delapan  ratus  sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan dana tersebut di peruntukan bagi guru-guru yang telah memiliki sertifikasi di Kabupaten Nias Selatan  yang  berjumlah  sebanyak  232 (dua ratus tiga puluh dua orang).
17 Patardo Yosua Andreas Naibaho, Purwoto, Pujiono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam
Upaya Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Diponegoro law jurnal vol 5 No. 4, hal. 5-7.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Terdakwa  Marantha  Dakhi,  S.Pd  pada  tanggal 14  juli  2014  mencairkan  dana  sebesar Rp.2.727.927.515.-(dua  milyar  tujuh  ratus dua  puluh  juta  sembilan  ratus  dua  pulu tujuh  ribu  lima  ratus  lima  belas  rupiah).
Terdakwa sebelum melakukan
pembayaran  kepada  masing-masing  guru
penerima, juga telah menyiapkan dokumen berupa Surat Setoran Pajak (SSP), sedangkan  untuk  pajak  dana  tunggakan sertifikasi  T.A  2010  dan  T.A.  2013, sesungguhnya  telah  terpotong  secara otomatis  oleh  pihak  Bank  pada  waktu melakukan  pengajuan  pencairan  dana. Terdakwa  selaku  bendahara  pengeluaran pada  waktu  penyerahan  dana  tunggakan kepada  beberapa  guru  penerima,  telah menerima  hadiah  yaitu  dari  bentuk  uang sebagian  dari  penerima  pembayaran  uang tunggakan dana tunjangan profesi guru. 2. Dakwaan Jaksa
Terdakwa  didakwa  dengan  dakwaan  alternatif sebagai berikut:
Kesatu:  Pasal  12  huruf  e  jo.  Pasal  18  undang- undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  diubah  dan  ditambah  dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001; Kedua:  Pasal  12  huruf  f  jo.  Pasal  18  undang- undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  diubah  dan  ditambah  dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001; Ketiga:  pasal  11  jo.  Pasal  18  undang-undang Nomor  31  tahun  1999tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  diubah dan  ditambah  dengan  undang-undang  Nomor 20 tahun 2001.

## b.  Pertimbangan Hakim
Hal-hal yang memberatkan:
1.  Perbuatan  terdakwa  bertentangan  dengan kebijakan  pemerintah  yang  sedang  giat memberantas tindak pidana korupsi.
2.  Terdakwa  tidak  terus  terang  mengakui perbuatannya.
Hal-hal yang meringankan:
1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana.
Menyatakan  terdakwa  Maranatha  Dakhi, S.Pd  tersebut  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan  alternatif  kesatu,  menjatuhkan  pidana kepada  terdakwa  pidana  penjara  selama  4 (empat)  tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000.-  (dua  ratus  juta  rupiah)  dengan ketentuan jika denda tidak di bayar harus diganti dengan  pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Membebankan  terdakwa  untuk membayar  uang penggati sebesar Rp. 155.396.395 (seratus lima puluh  lima  juta  tiga  ratus  sembilan  puluh  enam ribu  tiga  ratus  sembilan  puluh  lima  rupiah)  dan apabila  tidak  dibayar  setelah  1  (satu)  bulan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum  tetap  maka  harta  bendanya  dapat  disita dan  dilelang  untuk  menutupi  uang  pengganti tersebut.

## c.  Analisis Kasus
Hukum  pidana  adalah  hukum  yang  mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum  serta  pelanggarannya  diancam  dengan hukuman  yang  berupa  suatu  penderitaan  atau siksaan.  Dari  defenisi  diatas  dapat  kita menggolongkan  kasus  tersebut  sebagai  kasus tindak  pidana  korupsi  karena  perbuatannya yang dilakukan oleh maranatha dakhi s.pd telah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
merugikan  para  guru-guru  di  nias  selatan karena atas jabatannya melakukan pemotongan tunjangan  guru  untuk  memperkaya  dirinya sendiri. Dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:1)  perbuatan  melawan  hukum.  2). memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain,  atau korporasi.
Menurut peneliti hasil sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negri Medan , Marantha Dachi S.Pd selaku terdakwa dalam kasus  Penggelapan Dana Sertifikasi dari APBN diduga melanggar : Pasal 12 Huruf e Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
Kasus korupsi dana Sertifikasi dari APBN yang  terjadi  di  Nias  Selatan  menambah  deret angka  kasus  korupsi  di  Indonesia.  Kabupaten yang  dihuni  mayoritas  suku  Nias  ini  menjadi sorotan  di  kalangan  Guru  guru  yang  telah harusnya  menerima  Sejumlah  Gaji  dengan kasus  korupsi  yang  menyeret  Bendahara Pengeluaran di Nias Selatan. Dana APBN yang seharusnya  dialokasikan  untuk  Pembayaran dana  tunjangan  Profesi  Guru  Tahun  2010-2013 yang telah memiliki sertifikasi justru disalahgunakan  untuk  kepentingan  pribadi  dan
golongan.  Nias  Selatan  yang  viral  di  media sosial  karena  keindahan  wisata  alamnya  ini Menurut pendapat penulis, dalam kasus korupsi dana  Sertifikasi  Guru  guru  di  Nias  Selatan, pihak  berwajib  harus  segera  bertindak  dalam penyelesaian  kasus  korupsi  ini,  karena  telah ditetapkan  1  tersangka  yang  masuk  dalam pengadilan.  Selain  itu,  penyelidikan  juga  harus dilakukan secara mendalam untuk mengungkap siapa  siapa  saja  yang  mempunyai  peran  dalam melancarkan  tindak  pidana  korupsi  ini  bahkan jika  orang  tersebut  adalah  orang  berpengaruh atau  yang  duduk  di  pemerintahan,  karena  tidak menutup  kemungkinan  adanya  oknum-oknum lain  yang  berperan  dalam  kasus  korupsi  dana tunjangan Profesi Guru yang memiliki Sertifikasi selain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

## III Kesimpulan
1.  UU  Nomor  30  Tahun  2014  tentang
Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman  dalam  menjalankan  administrasi pemerintahan. Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  Jo  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
2.  Pencegahan    dilakukan  agar  Indonesia terbebas dari korupsi dapat segera terwujud. Faktor eksternal meliputi beberapa aspek beberapa diantaranya aspek organisasi, aspek masyarakat, aspek perundang-undangan.  pasal  8  UU  No.  28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
3.  Hakim  menjatuhkan  vonis  bersalah  kepada MARANATHA  DAKHI  S.Pd    melakukan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tindak  pidana  korupsi  dengan  melanggar pasal  12  huruf  e  jo.  Pasal  18  undang- undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  diubah  dan  ditambah  dengan undang-undang  Nomor  20  tahun  2001 dalam  hal  Kasus  korupsi  dana  Sertifikasi dari  APBN  yang  terjadi  di  Nias  Selatan menambah  deret  angka  kasus  korupsi  di Indonesia. Kabupaten yang dihuni mayoritas suku  Nias  ini  menjadi  sorotan  di  kalangan Guru  guru  yang  telah    harusnya  menerima Sejumlah  Gaji  dengan  kasus  korupsi  yang menyeret  Bendahara  Pengeluaran  di  Nias Selatan.  Dana  APBN  yang  seharusnya dialokasikan untuk Pembayaran dana tunjangan  Profesi  Guru  Tahun  2010-2013 yang telah memiliki sertifikasi justru disalahgunakan  untuk  kepentingan  pribadi dan  golongan.  Nias  Selatan  yang  viral  di media  sosial  karena  keindahan  wisata alamnya  ini  Menurut  pendapat  penulis, dalam  kasus  korupsi  dana  Sertifikasi  Guru guru  di  Nias  Selatan,  pihak  berwajib  harus segera bertindak dalam penyelesaian kasus korupsi  ini,  karena  telah  ditetapkan  1 tersangka yang masuk dalam pengadilan.

## Daftar Pustaka
A.  Buku Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi
PemberantasanKorupsi),  jakarta,  Sinar Grafika, 2010.
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya.  Tindak  Pidana Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  di Indonesia  Semarang,  Badan  Penerbit Undip, 2005.
Paulus  Efendi  Lotulung,  Hukum  Tata  Usaha
Negara dan Kekuasaan, Jakarta, Salemba Humanika, 2013. Riawan  Tjandra,  Teori  dan  Praktik  Peradilan Tata Usaha Negara,Yogyakarta,
Cahaya Atma Pustaka, 2011
Robert  Kligoard,  Penuntun  Pemberantasan Korupsi  dalam  Pemerintahan  Daerah, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. 2005. Romli  Atmasasmita.  Sekitar  Masalah  Korupsi,
Aspek Nasional dan Aspek Internasional,  Bandung,Mandar  Maju, 2004.
Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim  Barkatullah,
Politik  Hukum  Pidana  (Kajian  Kebijakan
Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi), Jakarta,  Pustaka Pelajar, 2005.

## B.  Sumber Undang-Undang
UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU  No.  46  Tahun  2009  tentang  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
UU  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## C.  Sumber jurnal
Patardo  Yosua  Andreas  Naibaho,  Purwoto,
Pujiono,  “Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam  Upaya  Meningkatkan  Peran Serta  Masyarakat  Dalam  Pencegahan Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi”, Diponegoro law jurnal.

## D.  Sumber internet
https://www.google.co.id/search, Minggu, 20 Mei 2018.
http://www.ti.or.id search tanggal 21 mei 2018. http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/10/p engertian-wewenang- kewenangan.htmlsearch tanggal 21 mei 2018.
.