## OPTIMALISASI PEMBINAAN NARAPIDAAN ANAK PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERBASIS COMMUNITY BASED CORRECTIONS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
Andrew Adityawan Wibowo, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
e-mail : wibowoadityawan@gmail.com , subrotomitro07@gmail.com

## ABSTRAK
Terdapatnya  suatu  kecemasan  terhadap  narapidana  dalam  sudut  pandang  warga  serta kecemasan pula tiba dari masyarakat binaan pemasyarakatan itu sendiri sehabis leluasa dari lembaga  pemasyarakatan.  Perihal  ini  timbul  sebab  stigma  negatif  yang  timbul  dalam  ranah warga luar yang menyangka kalau seseorang mantan narapidana merupakan orang yang sudah melanggar hukum serta bisa membahayakan untuk warga luar. Dalam rangka melenyapkan stigma negatif dari warga terhadap mantan narapidana hingga butuh dikerjakannya pendekatan kepada  warga  lewat  reintegrasi  social.  Dengan  mengintegrasikan  narapidana  kembali  ke tengah- tengah warga hingga secara tidak langsung stigma negatif yang semenjak dari dahulu menempel  di  warga  hendak  melenyapkan  stigma  negatif  tersebut.  Salah  satu  program pembinaan  yang  mengintegrasikan  narapidana  ke  masyarakata  merupakan  dengan  metode mempraktikkan pembinaan berbasis warga ataupun kerap diucap dengan Community Based Correction (CBC). Tata cara penyusunan ini ialah memakai tata cara normatif yang berarti riset dengan Proses buat menciptakan ketentuan hukum, prinsip – prinsip hokum. Dengan sumber informasi bersumber pada bawah hokum perundang – undangan. Kesimpulan dalam riset ini merupakan community- based correction (CBC) bisa jadi alternatif pemenjaraan ini bisa dicoba dengan kerja sosial, denda.
Kata Kunci : Community Based Correction ; Narapidana

## ABSTRACT
From a community perspective, there is anxiety about prisoners and anxiety also comes from the prisoners themselves after they are released from prison. This is because of the negative stigma that arose in the area of the outside community considering a person who had been convicted as someone who had broken the law and could be dangerous to the outside community. In order to remove the negative social stigma against the ex, it is necessary to reach out to the community through social reintegration. By re-entering the community of prisoners, indirectly removing the negative stigma inherent in society. One  of  the  training  programs  to  help  prisoners  integrate  into  the  community  is  to conduct community training or commonly known as community rehabilitation (CBC). This writing method uses the normative method which means research with a process to find out the rule of law, the rule of law. With the data source based on the legal basis of  the  law.  This  study  concludes  that  community  rehabilitation  (CBC)  can  be  an alternative to imprisonment, it can be accomplished with social work, fines.
Keywords : Prison; Community Based Correction; Prisoners

## PENDAHULUAN
Hukum  pidana  yakni  sesuatu  perintah  yang  memforsir  terhadap  tingkah  laku manusia, dimana bila dilanggar hendak memperoleh sanksi. Hukum pidana ialah bagian dari
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
totalitas hukum yang berlaku untuk sesuatu negeri serta berperan buat memastikan perbuatan mana yang tidak boleh buat dicoba, perbuatan yang dilarang serta diiringi dengan ancaman ataupun  sanksi  yang  berbentuk  pidana  tertentu  untuk  benda  siapa  yang  bisa  melanggar larangan  tersebut  (Prasetyo,  2014).  Hukum  hendak  tumbuh  cocok  dengan  kebutuhan manusia  sehingga  hendak  terus  hadapi  pergantian  serta  revisi,  tidak  terkecuali  dalam pembinaan narapidana anak di lembaga permasyarakatan.
Lembaga  pemasyarakatan  selaku  acuan  penerapan  asas  pengayoman  ialah  tempat buat  menggapai  sasaran  dari  sistem  pembinaan.  Pembinaan  dicoba  lewat  pembelajaran, rehabilitasi  serta  reintegrasi.  Cocok  dengan  kedudukan  lembaga  pemasyarakatan  tersebut, hingga  cocok  pula  dengan  kedudukan  petugas  pemasyarakatan  yang  melakukan  tugas pembinaan serta pengamanan narapidana dalam Undang- Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diresmikan selaku pejabat fungsional penegak hukum. Penegakan hukum tidak terbatas pada penegakan norma- norma hukum saja, namun pula pada nilai- nilai keadilan yang di dalamnya memiliki ketentuan- ketentuan hak- hak serta kewajiban pada subjek hukum dalam kemudian lintas hukum.
Dalam permasalahan narapidana hendak dipecah jadi 2 ialah narapidana anak serta berusia.  Perihal  tersebut  sebab  terdapatnya  perbandingan  sikap  pada  narapidana  anak. Sejalan dengan Undang- undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Spesial Anak, sudah diatur  didalam  Pasal  85  ayat  (1).  Lembaga  Pembinaan  Spesial  Anak  merupakan  sesuatu tempat spesial buat Anak menempuh masa pidananya. Oleh karena itu, para narapidana anak mempunyai perlakuan spesial serta berbeda.
Sistem pemasyarakatan merupakan sesuatu proses pembinaan terhadap narapidana yang  didasarkan  kepada  Pancasila  serta  Undang-  Undang  Bawah  1945.  Tujuan  dari terdapatnya  sistem  pemasyarakatan  mengacu  pada  Undang-  undang  No  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan  dalam  rangka  membentuk  masyarakat  binaan  pemasyarakatan supaya  jadi  manusia  yang  seutuhnya  menyadri  pemahaman,  membetulkan  diri  sert  tidak mengulangi  tindak  pidana  (residivis)  sehingga  bisa  kembali  diterima  dilingkungan  warga dengan lebih aktif dalam pembangunan dan bisa hidup dengan baik serta bertanggung jawab kepada area. Perihal tersebut diwujudkan lewat upaya yang dicoba dengan tujuan program pembinaan narapidana ialah salah satu bagian dari upaya pembangunan nasional, ialah buat mewujudkan warga yang adil serta makmur. Perihal ini bersumber pada pasal 1 Undang- undang  No  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan:  Sistem  pemasyarakatan  merupakan sesuatu  tatanan  menimpa  arah  serta  batasan  dan  metode  pembinaan  masyarakat  binaan pemasyarakatan bersumber pada Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina serta warga (Irawan, 2018).
Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  tempat  buat  melaksanakan  program pembinaan untuk Narapidana serta Anak didik Pemasyarakatan. Dalam menajalankan tugas serta gunanya lapas mengacu kepada aturan- autaran yang sudah di buat spesialnya dalam perihal pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas serta guna sudah diatur dalam Undang- Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Untuk pelanggar hukum yang sudah memperoleh putusan vonis dari hakim hingga tujuan terakhir dari pelanggar hukum tersebut merupakan  lembaga  pemasyarakatan.  Pelanggar  hukum  yang  sudah  masuk  ke  dalam lembaga  pemasyarakatan  setelah  itu  diucap  dengan  narapidana.  Narapidana  yang  lagi melakukan masa pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan setelah itu hendak diberikan program  pembinaan.  Sepanjang  menempuh  masa  pidana  di  lembaga  pemasyarakatan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
narapidana hendak diberikan program pembinaan yang terdiri dari 2 tipe program pembinaan ialah program pembinaan karakter serta program pembinaan kemandirian (Utami, 2017).
Tetapi,  senantiasa  terdapatnya  suatu  kecemasan  terhadap  narapidana  dalam  sudut pandang warga serta kecemasan pula tiba dari masyarakat binaan pemasyarakatan itu sendiri sehabis leluasa dari lembaga pemasyarakatan. Perihal ini timbul sebab stigma negatif yang timbul  dalam  ranah  warga  luar  yang  menyangka  kalau  seseorang  mantan  narapidana merupakan orang yang sudah melanggar hukum serta bisa membahayakan untuk warga luar. Dalam rangka melenyapkan stigma negatif dari warga terhadap mantan narapidana hingga butuh dikerjakannya pendekatan kepada warga lewat reintegrasi social (Panjaitan et angkatan laut (AL)., 2014). Dengan mengintegrasikan narapidana kembali ke tengah- tengah warga hingga secara tidak langsung stigma negatif yang semenjak dari dahulu menempel di warga hendak  melenyapkan  stigma  negatif  tersebut.  Salah  satu  program  pembinaan  yang mengintegrasikan  narapidana  ke  masyarakata  merupakan  dengan  metode  mempraktikkan pembinaan  berbasis  warga  ataupun  kerap  diucap  dengan  Community  Based  Correction (CBC). CBC merupakan program pembinaan yang berbasis ke warga. Pada dini kemunculan CBC beranjak dari dini perkembangnannya ialah probation (pidana bersyarat) serta parole (pembebasan  bersyarat)  CBC  dalam  perihal  ini  merupakan  penyediaan  pelayanan  dalam proses  pembinaan  kepada  narapidana  anak  dengan  mengaitkan  warga.  Dalam  perihal  ini narapidana  yang  sudah  menempuh  separuh  dari  masa  pidananya  serta  sudah  penuhi ketentuan buat di integrasikan ke warga hendak diberikan bekal lewat program pembinaan kemandirian  semacam,  industri,  elektronik,  otomotif  dan  masih  banyak  program kemandirian keahlian (Hamja, 2016).

## METODE PENELITIAN
Tipe riset yang digunakan dalam penyusunan ini ialah memakai tata cara normatif yang berarti  riset  dengan  Proses  buat  menciptakan  ketentuan  hukum,  prinsip – prinsip  hukum, ataupun doktrin – doktrin hukum guna buat  menanggapi isu hukum. Sehingga dalam riset tata cara normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas – asas, temuan hukum di dalam masalah in concreto( Muhammad, 2004).
Penulis memakai tata cara riset normatif buat mempelajari serta menulis ulasan buat kesesuaian teori dengan tata cara riset yang diperlukan penulis.
Dalam pendekatan riset ini hukum diidentifikasikan selaku norma peraturan ataupun undang  undang.  Pendekatan  ini  dicoba  dengan  menelaah  seluruh  undang  undang (Pendekatan  Perundang-  undangan/  Statute  Approch),  dalam  riset  normatif  ini  wajib memakai peraturan perundang – undangan sebab yang hendak diteliti dalam pendekatan ini ialah bermacam ketentuan hukum yang jadi fokus dalam sesuatu riset (Marzuki, 2008).
Regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang lagi ditangani. Dalam riset ini yang bertabiat yuridis normatif sehinggga dalam pengumpulan informasi ini dicoba dalam riset dokumen maupun kepustakaan, sehingga dalam riset normatif ini bahan hukum yang digunakan  ialah  dengan mengkaji  maupun  menelaah bahan-  bahan  hukum  bahan  hukum dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer  ialah  bahan  hukum  dari  Peraturan  Perundang-  undangan  serta  peraturan  tertulis menimpa norma hukum yang mengikat secara universal. Peraturan tersebut dibangun serta diresmikan  oleh  lembaga  negeri  maupun  oleh  pejabat  pemerintah  yang  berwenang  lewat
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
prosedur  yang  telah  diresmikan  oleh  legislasi  serta  regulasi.  Bahan  hukum  sekunder merupakan bahan hukum buat penguatan bahan hukum primer semacam novel serta harian.
Analisis  Bahan  Hukum  dalam  Riset  ini  ditulis  secara  deskriptif  dengan  metode menarangkan  serta menggambarkan cocok dengan kasus hukum yang diteliti  serta dicoba dengan metode mengumpulkan bahan hukum yang sudah terkumpul setelah itu dihubungkan dengan kasus yang lagi diteliti sehingga bisa diperoleh jawaban dari rumusan kasus menimpa undang-  undang  yang  jadi  bawah  hukum  dalam  membagikan  kepastian  system  peradilan pidana pada narapidana anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  dasarnya  hukum  bertujuan  buat  menghasilkan  kondisi  dalam  pergaulan kehidupan warga ialah  sesuatu kedisiplinan dalam menjamin kepastian hukum. Sehingga, dibentuklah bermacam peraturan perundang- undangan yang jadi syarat pokok dari hukum pidana  Indonesia.  Dengan  demikian  sesi  pemidanaan  dalam  masalah  pidana  jadi  perihal berarti buat dicermati karena terpaut dengan akhir dari proses masalah pidana. Bersumber pada  UU  No  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  mengamanatkan  kalau  Lembaga Pemasyarakatan ialah institusi dari sub Sistem Peradilan Pidana dengan guna selaku tempat pembinaan narapidana.
Merujuk  syarat  Peraturan  Pemerintah  No  31  tahun  1999  hingga  ada  sebagian  sesi pembinaan pada masyarakat binaan pemasyarakatan, ialah pada sesi dini, lanjutan, serta sesi akhir. Pada sesi dini, hendaknya narapidana yang hendak tiba ke Lembaga Pemasyarakatan diketahui kekurangan serta kelebihannya. Kedua, apabila pembinaan dari narapidana serta ikatan  dengan  warga  sudah  berjalan  sepanjang  sepertiga  dari  masa  pidana  hingga  bisa dipindah  ke  Lembaga  Pemasyarakatan  medium  security.  Ketiga,  apabila  sudah  dijalani kurang lebih setengah dari masa pidana hingga bisa dicoba usaha asimilasi kepada kehidupan warga luar. Keempat, apabila sudah menempuh 2 pertiga dari masa pidana minimun 9 bulan, bisa dilepaskan dengan pelepasan bersyarat.
Tetapi demikian, masih ada sebagian hambatan dalam penerapan pembinaan dalam lembaga  pemasyarakatan  ialah  minimnya  jumlah  petugas,  kedua  aspek  fasilitas  serta prasarana, ketiga aspek dari pemerintah, keempat aspek dari narapidana, kelima merupakan aspek  dari  warga  yang  harusnya  turut  berpartisipasi  dalam  penerapan  pembinaan  supaya narapidana bisa diterima kembali ke warga, terakhir merupakan aspek dana dalam perihal ini buat  membuat  sesuatu  program  pembinaan  untuk  narapidana  paling  tidak  memerlukan bayaran  yang  besar  sehingga  ketiadaan  anggaran  bayaran  bisa  pengaruhi  jalannya  proses pembinaan narapidana.
Dalam  UNODC  ada  pemikiran  dini  tentang  community-  based  correction  (CBC) ialah kontraproduktifnya pemenjaraan terhadap pelakon kejahatan yang sangat ringan dan apabila  yang  melaksanakan  merupakan  kelompok  rentan  deprivasi  yang  dirasakan  oleh terpidana  dan  mahalnya  bayaran  pemeliharaan.  Ada  2  wujud  CBC,  ialah  apabila  vonis majelis  hukum  selaku  batasan  hingga  CPC  dibedakan  jadi  alternatif  pemidanaan  dengan alternatif pemenjaraan. Jenis awal merupakan kebijakan yang diberikan tanpa lewat vonis majelis hukum ataupun menghindarkan  seorang dari pidana  sebaliknya Pada jenis kedua, CBC diberikan sehabis terdapatnya vonis bersalah dari pengadilan dengan 2 wujud alternatif terhadap pemidanaan merupakan diversi serta keadilan restoratif. Alternatif pemenjaraan ini
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
bisa  dicoba  dengan  kerja  sosial,  denda.  pembebasan  bersyarat,  dan  program  pembinaan berbasis warga semacam boot camp house ataupun diucap dengan penjara terbuka.
Sebagian  wujud  altematif  terhadap  pemenjaraan  merupakan  hukuman  percobaan (probation), kerja sosial, denda, pembebasan bersyarat, serta beberapa program pembinaan yang berbasis warga semacam boot camp, serta half way house. Penjara terbuka, walaupun masih diucap selaku penjara, tetapi secara konseptual serta praktek pula ialah contoh dari altematif  terhadap  pemenjaraan.  Wujud  raga  penjara  yang  tidak  menitikberatkan  aspek keamanan  dan  keleluasaan  yang  diterima  oleh  narapidana  dalam  berhubungan  dengan warga. Dalam perkembangannya CBC memanglah lebih banyak diterapkan pada kejahatan- kejahatan jenis ringan serta non kekerasan. Terhadap kejahatankejahatan sungguh- sungguh, semacam terorisme, pembunuhan, serta korupsi, pelaksanaannya hendak berhadapan dengan dengan  rasa  keadilan  warga.  Terpaut  dengan  aspek  keamanan  sebab  CBC  merupakan kebijakan yang penerapannya berbasis di warga sedangkan bersumber pada subjek (pelakon), CBC lebih banyak diwacanakan untuk anak, wanita, serta kelompok rentan. CBC merupakan kebijakan yang  pas  untuk anak  sebab  pemidanaan  serta  pemenjaraan malah lebih  banyak membagikan dampak negatif, dengan memperparah keadaan anak dan besarnya kemampuan pendidikan kejahatan
Dalam  penerapan  lapas  terbuka  tersebut  ada  sebagian  kriteria  yang  bisa  pengaruhi pemilihan partisipan ialah menimpa aspek daerah, aspek umur, tipe kelamin, waktu tinggal narapidana,  aspek  narapidana  yang  membahayakan,  serta  aspek  ketergantungan  terhadap narkotika serta alkohol. Ada 5 prinsip yang dikemukakan ialah: tersedianya lapangan kerja untuk  masyarakat  binaan,  terdapatnya  pilih  masyarakat  binaan,  tidak  dieksploitasi, minimum Security, serta tanggung jawab pemindahan masyarakat binaan.
Terdapatnya program ini diharapkan bisa menjadikan narapidana berfungsi kembali selaku anggota warga yang leluasa serta bertanggung jawab. Tetapi realitasnya, masih ada angka residivis sepanjang asimilasi di masa pandemi. Sehingga timbul persoalan tentang daya guna tujuan pemasyarakatan dalam undang- undang No 12 Tahun 1995.
Mengacu  pada  Permenkumham  no  3  tahun  2018  hingga  asimilasi  bisa  diberikan kepada masyarakat binaan yang berkelakuan baik serta aktif dan sudah menempuh separuh masa  pidana.  Ada  alibi  buat  meningkatkan  konsep  ini,  ialah  terdapatnya  ketidakpuasan dengan  institusi  penahanan  serta  pemenjaraan,  terdapatnya  pemikiran  humanitarianisme, cost effectiveness ataupun penghematan bayaran, Administrasi peradilan yang lebih pas, serta sanksi ataupun pidana pengganti.
Sistem  Pemasyarakatan  dalam  undang-  undang  no  12  Tahun  1995  memiliki konsekuensi  kalau  pemberian  sanksi  pidana  wajib  memiliki  unsur-  unsur  berbentuk kemanusiaan dalam artian menjunjung besar harkat serta martabat seorang, edukatif kalau pemidanaan  membuat  orang  sadar  seluruhnya  hendak  perbuatan  yang  dicoba,  keadilan dalam artian kalau pemidanaan dialami adil baik oleh terhukum ataupun oleh warga. Tubuh Pemasyarakatan  ialah  sesuatu  pranata  buat  melakukan  pembimbingan  terhadap  klien Pemasyarakatan, selaku transisi penghubung masyarakat binaan kembali ke Warga sehabis menempuh masa Pidananya. Tubuh Pemasyarakatan mempunyai kedudukan berarti dalam mendesak CBC ialah mulai dari sesi pra ajudikasi ajudikasi sampai post ajudikasi. Dalam peraturan menteri hukum serta Ham no 3 tahun 2018 pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang sudah menempuh sekurang-  kurangnya 2/ 3 masa  pidana dengan syarat pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Bila masyarakat binaan belum menggapai sepertiga
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
hukuman hingga riset kemasyarakatan oleh BAPAS digunakan buat memastikan program pembinaan  dini  sebaliknya  apabila  sudah  menempuh  separuh  hukuman  hingga  riset digunakan buat pengajuan pembebasan bersyarat.
Pembauran  dengan  warga  ini  lewat  asimilasi  diatur  dalam  permenkumham  no  21 tahun  2016  lewat  lapas  terbuka  serta  pada  permenkumham  no  3  tahun  2018.  Perihal  ini ditambah  dengan  terdapatnya crush  program  yang ialah  inovasi dalam  menyederhanakan riset kemasyarakatan sehingga bisa mendukung kinerja pembimbing kemasyarakatan serta asisten dengan metode mengisi dokumen riset kemasyarakatan yang cuma termuat 2 lembar serta ketersediaan selaku penjamin apabila klien tidak mempunyai penjamin dari keluarga sehingga  bisa  menanggulangi  kasus  overcrowded  walaupun  realisasi  program  ini  tercapai dengan baik.

## PENUTUP
Lembaga Pemasyarakatan ialah institusi dari sub Sistem Peradilan Pidana. Sehingga, dibentuklah bermacam peraturan perundang- undangan yang jadi syarat pokok dari hukum pidana  Indonesia.  Sistem  Pemasyarakatan  dalam  undang-  undang  no  12  Tahun  1995 memiliki  konsekuensi  kalau  pemberian  sanksi  pidana  wajib.  Hukuman  hingga  riset digunakan  buat  pengajuan  pembebasan  bersyarat  diberikan  kepada  narapidana.  Mengacu pada permenkumham no 3 tahun 2018 hingga asimilasi bisa diberikan kepada masyarakat binaan yang berkelakuan baik serta aktif dan sudah menempuh separuh masa pidana. Oleh karena  itu  dengan  terdapatnya  penjara  terbuka  merupakan  wujud  hukuman  percobaan (probation), kerja sosial, denda, pembebasan bersyarat, serta beberapa program pembinaan yang berbasis warga. Wujud raga penjara yang tidak menitikberatkan aspek keamanan dan keleluasaan. Sehingga community- based correction (CBC) bisa jadi alternatif pemenjaraan ini bisa dicoba dengan kerja sosial, denda, pembebasan bersyarat, dan program pembinaan berbasis warga semacam boot camp house ataupun diucap dengan penjara terbuka.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Muhammad, A. (2004). Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Prasetyo, T. (2014). Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Press.
Undang Undang

## UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

## Artikel Jurnal
Dwiatmojo,  Haryanto.  "Community  Base  Treatment  dalam  Pembinaan  Narapidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)." Jurnal Dinamika Hukum 14.1 (2014): 110-122. Darwis,  Abdul  Malik  Fajar.  "Penerapan  Konsep  Community  Based  Correction  Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan." Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial 6.1 (2020): 01-10.
Fadjar, Abdul Mukhtie. (2008). Poligami dan Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 4(4), 2-15. Fajriando, Hakki. "Evaluasi Pelaksanaan Community-Based Corrections di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13.3 (2019): 323.
Faniyansyah,  Dicky.  "Hak  Asimilasi  Bagi  Narapidana  Dalam  Optimalisasi  Sistem Community Based Correction." JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 8.3 (2021): 237-244.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Fahriza,  Ricky.  "Optimalisasi  Tugas  Dan  Fungsi  Pembimbing  Kemasyarakatan  Dalam Upaya  Pencegahan  Overcrowded  Di  Lembaga  Pemasyarakatan."  Reformasi Hukum 24.2 (2020): 130-149.
Hamja,  H.  "Model  Pembinaan  Narapidana  Berbasis  Masyarakat  (Community  Based Corrections)  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana."  Jurnal  Mimbar  Hukum  27.3 (2015): 40795.
Nugraha,  Aditya.  "Konsep  Community  Based  Corrections  Pada  Sistem  Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan." Jurnal Sains Sosio Humaniora 4.1 (2020): 141-151.
Nugroho,  Trisapto  Agung.  "Evaluasi  Struktur  Organisasi  Pada  Lembaga  Pemasyarakatan Terbuka  Terhadap  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Fungsi."  Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum 14.1 (2020): 43-60.
Samudra, Itmaamul Wafaa. "Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga  Binaan  Berbasis  Masyarakat  (Community  Based  Corrections)  Lapas Terbuka  Nusakambangan."  Jurnal  Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Perundang- undangan dan Pranata Sosial 6.2 (2021): 158-178.

## Artikel Jurnal (DOI)
Tobing,  Noel Tua Lumban.  "Community Based  Correction: Metode  Alternatif Mengatasi Overcrowded." Literacy:
Jurnal Ilmiah Sosial 1.1 (2019):
41-51. https://doi.org/10.53489/jis.v1i1.9
Smith, G. (2012). Barthes on Jamie: Myth and the TV revolutionary. Journal of Media Practice , 3-17. doi:http://dx.doi.org/10.1386/jmpr.13.1.3_1