Jurnal Arsitektur TERRACOTTA - 1
Perkembangan Kebijakan Publik dan Program Bidang Perumahan di Indonesia
Juarni Anita 1
1 Program Studi Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain Itenas, Institut Teknologi Nasional Bandung Email: anit@itenas.ac.id

## ABSTRAK
Rumah  merupakan  kebutuhan  setiap  individu.  Meningkatnya  jumlah  penduduk  indonesia  berbanding lurus dengan pengadaan rumah. Hal ini menimbulkan masalah karena tingginya harga tanah dan biaya pembangunan.  Untuk  mengatasi  masalah  ini  pemerintah  turun  tangan  membuat  berbagai  kebijakan publik  dan  program  bidang  perumahan  dan  permukiman.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendata berbagai  kebijakan  program  pemerintah  di  bidang  perumahan  dan  permukiman  sejak  masa  kolonial hingga  saat  ini.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  dan  bersifat  deskriptif. Penelitian ini berisi deskripsi mengenai definisi kebijakan dan program bidang perumahan yang dibagi berdasarkan empat periode waktu: a) masa kolonial belanda, b) masa orde lama, c) masa orde baru, dan d)  masa  reformasi.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  pemerintahan  kolonial  lebih  fokus  pada kebijakan  penyediaan  rumah  bagi  warga  belanda  dan  program  perbaikan  kampung  sedangkan pemerintah  orde  lama  mulai  membentuk  lembaga  untuk  penyediaan  perumahan  rakyat.  Perubahan signifikan terjadi pada masa orde baru dengan mendirikan lembaga yang menjadi tonggak penting untuk pembangunan perumahan, yaitu perum perumnas, btn, dan rei dengan program rumah sederhana, rumah susun  sederhana,  dan  pengembangan  perumahan  dalam  skala  besar.  Demikian  pula  pada  masa reformasi,  yang  menetapkan  berbagai  skema  bantuan  keuangan  untuk  menstimulasi  percepatan penyediaan satu juta rumah pertahun dan pembangunan rumah layak huni (bantuan stimulan perumahan swadaya).
Kata kunci: indonesia, kebijakan publik, program bidang perumahan.

## ABSTRACT
The  house  is  a  basic  human  need.  The  increasing  number  of  Indonesian  population  is  directly proportional  to  the  procurement  of  the  house.  This  creates  problems  due  to  high  land  prices  and construction costs. To solve this problem, the government’s involvement in housing regulation gave rise to various public policies and programs in the housing sector. This study aims to collect data on various government program  policies in  the housing  and settlement  sector  since  the  colonial  period  until  now. The research method  used is  a qualitative and descriptive method. This study contains a description of the definition of policies and programs in the housing sector which are divided into four time periods:a) dutch  colonial  period,  b)  orde  lama  period,  c)  orde  baru  period,  and  d)  the  reformation  period.  The results  showed  that  the  colonial  government  was  more  focused  on  the  policy  of  providing  houses  for dutch  citizens  and  the  village  improvement  program.  Meanwhile  the  orde  lama  government  began  to create  institutions  for  the  provision  of  public  housing.  Significant  changes  occurred  during  the  order baru  era  by  establishing  an  institution  that  became  an  important  milestone  for  housing  development, namely  perum  perumnas,  btn,  and  rei  with  programs  for  simple  houses,  simple  flats,  and  developing large-scale housing. Similarly, at the reformation period, which set various financial assistance schemes to stimulate and accelerate the supply of one million homes per year and development of livable housing (aid to stimulate self-help housing).
Keywords: indonesia, housing programs, public policies.

## 1. PENDAHULUAN
Habitat  adalah  tempat  tinggal  suatu  makhluk  hidup  dengan  seluruh  wilayah  jelajahnya  yang dibutuhkan  untuk  mempertahankan  kehidupannya.  Habitat  manusia  terus  berubah  dan  berkembang karena  jumlah  manusia  bertambah  jauh  lebih  cepat,  dan  manusia  mempunyai  budi  dan  daya  untuk mengembangkan  dan  menata  habitatnya.  Seperti  habitat  manusia  lain  di  berbagai  belahan  dunia, habitat Indonesia juga mengalami evolusi dan transformasi dari suatu permukiman yang dibentuk oleh komunitas terbatas sampai megapolitan yang kompleks. Kebutuhan dasar manusia di dalam habitatnya adalah  kebutuhan  sandang,  pangan,  dan  papan  (rumah)  sebagai  tempat  tinggal.  Bertempat  tinggal dapat  diartikan  sebagai  kebutuhan  manusia  terhadap  rumah.  Tidak  sekedar  rumah  secara  fisik, manusia  berhak  mendapatkan  tempat  tinggal  dengan  lingkungan  yang  baik  dan  menyehatkan  untuk mencapai hidup yang sejahtera lahir dan batin.
Rumah berfungsi untuk tempat tinggal dan hal itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Hal ini pun merujuk bahwa memiliki rumah merupakan hak asasi manusia. Semakin bertambah jumlah penduduk Indonesia, kebutuhan rumah pun ikut meningkat setiap tahunnya. Hal ini menimbulkan kendala karena penyediaan rumah  tidak mudah  akibat mahalnya biaya pembangunan dan harga tanah dari tahun ke tahun.  Pada  sisi  lain,  tingkat  sosial  ekonomi  rakyat  Indonesia  sangat  beragam  dan  sebagian  besar rakyat  berada  pada tingkat  sosial  ekonomi  rendah  dan  menengah.  Kondisi  ini menyebabkan  banyak keluarga tidak mampu untuk membangun rumah dan tinggal di lingkungan yang kumuh. Pemerintah harus  ikut  terlibat  dalam  penyediaan  rumah  bagi  rakyat.  Keterlibatan  pemerintah  dalam  pengaturan kawasan  perumahan  dan  permukiman  serta  penyediaan  rumah  bagi  rakyat,  memunculkan  berbagai kebijakan publik dan program pemerintah di bidang perumahan.
Kata kebijakan adalah terjemahan dari bahasa Inggris ” Policy ” yang memiliki arti berbeda dengan kata kebijaksanaan  “ Wisdom ”.  Pengertian  kebijakan  adalah  seperangkat  keputusan  yang  diambil  oleh pelaku-pelaku politik untuk memilih tujuan dan cara yang digunakan  sehingga tujuan dapat dicapai. Sementara  itu,  kebijaksanaan  atau  kearifan  adalah  pemikiran  yang  mendalam  untuk  menjadi  dasar bagi  perumusan  kebijakan.  Istilah  kebijaksanaan  dan  kebijakan  memiliki  perbedaan  pengertian, meskipun  demikian  kedua  kata  tersebut  masih  memiliki  persamaan.  Kebijaksanaan  dan  kebijakan diartikan sebagai sebuah tindakan yang terarah berdasarkan pertimbangan yang memuat aturan (asas, norma) tertentu untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat dan mencapai tujuan, yang dilakukan oleh  pelaku  politik  (pemerintah).  Oleh  karena  itu,  kebijakan  pemerintah  merupakan  tindakan  yang dipilih oleh pemerintah, tindakan tersebut berpengaruh penting pada banyak orang. Dengan demikian, dampak dari tindakan pemerintah yang dirasakan oleh sedikit orang, tidak dianggap sebagai kebijakan pemerintah/publik [1].
Penetapan  kebijakan  publik  diwujudkan  dalam  peraturan,  perundang-undangan  atau  dalam  pidato pejabat  pemerintah.  Hal  itu  pun  diwujudkan  juga  melalui  program  dan  tindakan  yang  dilakukan pemerintah. Aturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  baik  pusat  maupun  daerah yang  berorientasi pada  kepentingan  publik  disebut  juga  sebagai  kebijakan  publik.  Bagaimanapun  kebijakan  harus diimplementasikan  atau  diwujudkan,  ada  dua  pilihan  langkah  untuk  mengimplementasikannya. Pertama,  kebijakan  diimplementasikan  melalui  program-program  dan  yang  kedua  kebijakan diimplementasikan melalui turunan dari kebijakan publik [2]. Jadi program pemerintah adalah bentuk implementasi  dari  kebijakan  publik  yang  telah  ditentukan.  Satu  kebijakan  publik  dapat  meliputi beberapa program, dan satu program bisa meliputi beberapa proyek. Namun, sebuah kebijakan publik dapat langsung dilakukan dalam bentuk proyek, dikerjakan pada waktu yang terbatas dengan alokasi anggaran dan lokasi geografis yang sudah ditentukan. Gambar 1 menunjukkan bagan hubungan secara umum antara kebijakan publik dan program.
Perkembangan Kebijakan Publik dan Program Bidang Perumahan di Indonesia
Gambar 1. Hubungan Kebijakan Publik dan Program (Sumber: Riant Nugroho, 2012: 675, diakses pada: http://eprints.uny.ac.id/66400/3/BAB%20II.pdf)
Kebijakan publik dan program pemerintah di bidang perumahan yang tertulis secara resmi telah ada sejak  masa  kolonial  Belanda  di  Indonesia.  Pada  masa  sebelumnya  (masa  kerajaan-kerajaan Nusantara),  kebijakan  dan  program  kegiatan  kerajaan  biasanya  berupa  peraturan  atau  norma-norma untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan upacara-upacara keagamaan serta kegiatan budaya. Di Indonesia Kebijakan di bidang perumahan baru dikenal di akhir abad ke-19, setelah ada teritori kota yang  jelas  atau  sejak  kota  diakui  sebagai Gemeente (kotapraja).  Pemerintah  Hindia  Belanda membutuhkan  rumah  bagi  orang-orang  Belanda  dan  Eropa  yang  bekerja  bagi  pemerintah  dan perusahaan  Belanda.  Pada  sisi  lain,  muncul  kampung-kampung  kumuh  sebagai  tempat  tinggal masyarakat pribumi yang dikhawatirkan menjadi sumber penularan penyakit.
Setelah  Indonesia  merdeka,  kebijakan  pemerintah  Indonesia  dan  program  pemerintah  di  bidang perumahan  terus  berkembang  seiring  waktu  dengan  munculnya  berbagai  permasalahan  di  bidang perumahan.  Banyak  peneliti  dan  mahasiswa  yang  kesulitan  memahami  berbagai  kebijakan  dan program tersebut karena terus berubah dan berkembang. Ada banyak kebijakan publik dan program di bidang  perumahan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendata  dan  mengumpulkan berbagai kebijakan publik dan program bidang perumahan, sejak masa kolonial Belanda hingga saat ini.  Diharapkan  hasil  penelitian ini  dapat  membantu  para peneliti  dan  mahasiswa  yang  mempelajari bidang  perumahan  semakin  lebih  paham  tentang  sejarah,  perubahan  dan  perkembangan  kebijakan publik dan program pada aspek perumahan di Indonesia.
UU  No.1  tahun  2011  menjadi  dasar  rujukan  bagi  berbagai  kebijakan  di  bidang  Perumahan  di Indonesia. Definisi perumahan sebagaimana tercantum dalam undang-undang adalah kumpulan rumah sebagai  bagian  dari  permukiman,  baik  lokasinya  berada  di  perkotaan  maupun  di  pedesaan,  dan dilengkapi berbagai prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk memenuhi kriteria rumah yang layak huni.  Sedangkan  permukiman  adalah  bagian  dari  lingkungan  hunian,  dan  meliputi  lebih  dari  satu satuan perumahan yang dilengkapi berbagai prasarana, sarana, dan utilitas umum [3].

## 2. METODOLOGI
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Penelitian tidak  menggunakan  metode kuantitatif  karena  bersifat  mendata  kebijakan  dan  program,  bukan  mengukur  ketercapaian  program. Penelitian ini berisi deskripsi tentang definisi kebijakan dan program, berbagai kebijakan dan program di  bidang  perumahan  yang  dibagi  berdasarkan  empat  periode  waktu:  a)  masa  kolonial  Belanda,  b) masa  Orde  Lama,  c)  masa  Orde  Baru,  dan  d)  masa  Reformasi.  Pembagian  periode  waktu  tersebut
berdasarkan pergantian pimpinan pemerintahan karena kebijakan bidang perumahan adalah kebijakan publik  dan  sangat  erat  hubungannya  dengan  struktur/lembaga  pemerintah.  Biasanya  sistem pemerintahan yang baru akan membuat kebijakan dan program-program yang baru juga, atau merevisi dari kebijakan yang lama.
Semua  data  merupakan  data  sekunder  dari  berbagai  pustaka,  hasil-hasil  penelitian,  buku  pustaka, jurnal  dan  berita online tentang  perkembangan  kebijakan  pemerintah  dan  program-program  bidang perumahan di Indonesia. Karena jumlah halaman jurnal ini dibatasi, penjelasan berbagai kebijakan dan program  tersebut  tidak  bisa  dijelaskan  secara  rinci  atau  detail.  Namun,  penulisan  secara  deskripsi berdasarkan  kurun  waktu,  diharapkan  dapat  memudahkan  pemahaman  tentang  perkembangan kebijakan dan program tersebut secara historis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penataan perumahan Nusantara sudah dikenal sejak lama, dapat dilihat dari peninggalan kerajaan atau desa adat dari masa kerajaan Majapahit sampai Mataram. Pada masa Hindu Budha maupun kesultanan Islam, tidak ada penegasan desa kota. Ada kabupaten atau kadipaten atau pemerintah sub negara yang juga  mempunyai  ibu  kota.  Walaupun  demikian  tidak  ada  batas  tegas  dan  jelas  mana  teritorial  yang disebut  kota.  Contohnya,  Kesultanan  Mataram  menata  wilayahnya  dengan  menempatkan  keraton sebagai  pusat,  dikelilingi  oleh  suatu  teritori  negara  agung  dan  diluarnya  lagi  teritori  mancanegara. Pembagian  teritori  ini  berdasarkan wewengkon (wilayah  kekuasaan)  dan  bukan  karena  ciri kekotaannya. Adanya kota dengan batas teritorial yang jelas baru hadir tahun 1903 setelah pemerintah Hindia  Belanda  mengeluarkan  Undang-Undang  tentang  Desentralisasi.  Sejak  itu  ada  wilayah administrasi  yang  disebut Gemeente ,  suatu  wilayah  kota  dengan  teritorial  yang  jelas.  Dimensi kependudukan  dan  dimensi  spasial  tidak  menjadi  pertimbangan  utama  dalam  penentuan  status Gemeente .  Apabila  tidak  terindikasi  adanya  kepentingan  orang  Belanda,  maka  kawasan  itu  tidak dianggap  sebagai  kota.  Pemerintah  kolonial  Belanda  menganggap  hanya  penduduk  Belanda  yang dapat dan pantas berperan serta dalam penyelenggaraan kota [4].
Setelah ada teritori kota yang jelas, muncullah kebijakan dan program pemerintah terkait perumahan. Pada bab ini, pembahasan dilakukan berdasarkan pembagian periode waktu masa pemerintahan karena pergantian pimpinan pemerintahan pada umumnya  akan membawa perubahan  baru dalam kebijakan dan  program  pemerintah.  Periode  waktu  dibagi  menjadi  empat  masa,  yaitu  masa  Kolonial  Belanda, Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi (sekarang).

## 3.1 Masa Kolonial Belanda
Perumahan yang dikaitkan dengan pembangunan kota secara modern baru dikenal pada akhir abad ke- 19, era pemerintahan kolonial Belanda. Awal 1920-an merupakan awal modernisasi kota-kota dengan tujuan  memberikan  fasilitas  lebih  bagi  pendatang  orang-orang  Eropa.  Perencanaan  kota  dengan pendekatan Tropische Stad yang mendekati konsep Garden City oleh Ebenezer Howard (1902). Kota yang  memberi  porsi  ruang  terbuka  hijau  berupa  taman-taman, boulevard,  green  belt yang  seimbang dengan  kawasan  terbangun.  Kebijakan  pemerintah  Belanda  di  bidang  perumahan  terbatas  untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang bekerja bagi pemerintah dan perusahaan Belanda. Pengadaan perumahan bagi masyarakat pribumi menjadi tanggung jawab mereka sendiri.
Pada tahun 1924, peraturan tentang Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau Burgerlijk Woning Regeling (BWR )  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda.  Peraturan  ini  untuk  mendorong  penyediaan perumahan  bagi  pegawai  negeri  sipil.  Maka  perusahaan  pembangunan  perumahan  rakyat  ( NV Volkshuisvesting ) dibentuk tahun 1926. Kegiatan perusahaan ini terbatas ada di 10 kota di Pulau Jawa, satu kota di Sumatera, dan dua kota di Sulawesi. Perusahaan tersebut membangun perumahan untuk disewakan kepada pegawai negeri sipil dengan sewa berkisar antara 9-15% dari gaji pegawai [5].
Pada tahun 1934, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan program perbaikan kampung ( Kampung Verbetering )  karena  khawatir  ada  penularan  penyakit  pes  dari  permukiman  masyarakat  pribumi. Program  ini  meliputi:  a)  pengerasan  jalan  kampung,  b)  perbaikan  saluran  air  limbah,  c)  perbaikan drainase, d) penyediaan air bersih, e) pemugaran bangunan, dan f) bila memungkinkan menyediakan listrik. Pada akhir masa pemerintahan Hindia Belanda, ditetapkan Stadsvorming Ordonnantie (SVO) atau UU Pembentukan Kota pada tahun 1948 dan Stadsvorming Verordening (SVV) pada tahun 1949. SVO  mendasari  pembangunan  Kebayoran  Baru  sebagai  kebutuhan  perkembangan  kota  di  Jakarta. Pembangunan Kebayoran Baru seluas 720 hektar termasuk pelopor pembangunan perumahan pertama di  Indonesia  dan  kota  taman  pertama.  Kota  ini  dirancang  pada  tahun  1948  oleh  arsitek  lokal    Moh Soesilo yang merupakan murid Thomas Karsten [5].
Lahan yang akan dibangun perumahan tidak boleh jauh dari kota Jakarta, karena tempat itu pada tahap awal  akan  dijadikan  sebagai  tempat  para  pekerja  dari  ibukota.  Kawasan  yang  terpilih  merupakan perkampungan penduduk yang banyak terdapat kebun buah-buahan serta lahan persawahan. Penamaan “Kebayoran Baru” dipakai untuk membedakan dengan wilayah Kebayoran yang lain. Hirarki jalan dan peruntukan  lahan  yang  jelas  serta  ruang  terbuka  hijau  meliputi  lebih  dari  30%,  merupakan  konsep pemukiman  kota  taman  tropis  (Gambar  2).  Penamaan  unit  perumahan  dan  pertokoan  berdasarkan abjad,  dari  Blok  A  sampai  Blok  S,  yang  direncanakan  untuk  dihuni  oleh  sekitar  100.000  jiwa di Kebayoran [6].
Gambar 2. Perumahan di Kebayoran Baru pada awal tahun 1950-an Sumber: https://news.okezone.com/read/2012/12/12/504/73113&kebayuran Sumber: http://syahrilachmad.blogspot.com/2016/02/kisah-lama=kebayoran-baru-perempatan.html

## 3.2 Masa Orde Lama (1945-1965)
Setelah  Indonesia  merdeka,  Undang-Undang  Dasar  1945  disahkan  sebagai  konstitusi  resmi  negara. Pasal  27  ayat  2  menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara  Indonesia  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Oleh  karenanya  setiap  warga  Indonesia  berhak  hidup dengan memiliki kesejahteraan lahir dan batin, juga memiliki tempat tinggal dengan lingkungan yang baik  dan  sehat.  Pada  masa  Orde  Lama  (1945-1965)  dibawah  pimpinan  Presiden  Soekarno,  masalah perumahan mulai mendapat perhatian pemerintah Indonesia.
Pada tahun 1950, Kongres Perumahan Sehat diselenggarakan untuk pertama kali di Bandung. Kongres ini  menghasilkan  rekomendasi:  a)  membentuk  perusahaan  perumahan  di  setiap  provinsi,  b) merumuskan  persyaratan-persyaratan  teknis  yang  terkait  dengan  standar  minimal  untuk  rumah,  c) pembentukan lembaga pembiayaan dan pembangunan perumahan rakyat. Ketentuan teknis pengaturan standar  minimal  bangunan  rumah  rakyat  adalah  seluas  minimal  53,  5  m 2 dengan  ketentuan  tinggi plafon  minimal  2,  75  m  [5].  Persyaratan  ini  diperlukan  karena  rumah  pada  era  kolonial  Belanda memiliki ukuran yang besar sehingga mempengaruhi biaya pembangunan rumah saat itu.
Pemerintah membentuk Djawatan Perumahan Rakjat, jawatan ini merupakan bagian dari Departemen Pekerjaan  Umum  pada  tahun  1952.  Tugasnya  menguatkan  peran  pemerintah  sebagai  penyedia perumahan  bagi  rakyat.  Untuk  memudahkan  pembangunan  perumahan,  maka  Yayasan  Kas
Pembangunan (YKP) dibentuk guna membangun rumah-rumah yang harganya dibawah harga pasaran untuk  disewa  belikan  kepada  para  anggota  penabungnya.  YKP  berhasil  membangun  12.460  unit rumah  yang  tersebar  di  Indonesia  dalam  kurun  waktu  1951-1962.  Lembaga  Penyelidikan  Masalah Bangunan  (LPMB)  pun  dibentuk  tahun  1953  untuk  melakukan  penelitian  guna  mencari  solusi pengembangan  rumah  murah,  menyiapkan  desain  dasar  rumah  sehat,  tahan  lama,  dan  memenuhi norma kesusilaan.
Sejak tahun 1962 pemerintah membuat beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran  Ketetapan  MPRS  No.II/1960.  Lahirlah  Undang  Undang  Pokok  Perumahan  No.6  tahun 1962,  yang  berisi  kebijakan  pembangunan  perumahan  dan  pengaturan  penggunaan  perumahan  bagi masyarakat yang kurang mampu, dan setiap warga serta badan swasta dapat membangun perumahan untuk  dipakai  atau  disewakan.  Pada  tahun  1964  disahkan  UU  Pokok  Perumahan  No.1,  bahwa pemerintah akan bertindak sebagai pelaku utama yang menyediakan perumahan dan pemberi bantuan. Masyarakat  pun  wajib  ikut  serta  dalam  pengadaan  perumahan,  dan  pemerintah  menegaskan  pada penekanan biaya dan pemecahan teknis dalam hal pengadaan perumahan.

## 3.3 Masa Orde Baru (1966-1997)
Masa  Orde  Baru  adalah  masa  di  bawah  pimpinan  Presiden  Soeharto.  Pada  awal  Orde  Baru,  urusan perumahan  rakyat  masih  ditangani  oleh  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Tenaga  Listrik  (PUTL). Pemerintah mulai merencanakan secara serius masalah perumahan rakyat sejak Pelita I (1969-1974). Usaha  ini  diawali  melalui  penyusunan  rencana  kebijakan  dan  kelembagaan,  peningkatan  penelitian, teknologi perumahan dan bahan bangunan, terutama penelitian di bidang pembangunan rumah murah. Berbagai program dan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman disusun pada periode ini.

## Program KIP, P3KT, P3D,
Program  KIP  ( Kampung  Improvement  Program )  atau  program  perbaikan  kampung  dimulai  di  kota Jakarta yang saat itu muncul berbagai -perkampungan kumuh akibat urbanisasi. Terkena banjir pada musim  hujan,  lingkungan  perumahan  tidak  sehat,  tidak  layak  huni,  rumah  tidak  memiliki  fasilitas listrik dan air bersih menjadi ciri perkampungan kumuh. Kampung diartikan sebagai daerah kota yang tumbuh secara tidak teratur, spontan, namun keberadaannya meliputi sekitar 70% dari kota-kota besar di Indonesia. Pada tahun 1960-an, sekitar 60% penduduk Jakarta tinggal di kampung kumuh, sehingga mereka kurang produktif [7].
Gambar 3. Kondisi Kampung di Jakarta pada tahun 1960-an
(Sumber: Hilman, I., 2008, hal. 37)
Program Perbaikan Kampung pertama dinamakan proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT) dengan tujuan untuk menata kampung kumuh di Jakarta supaya kembali asri, dan sekurang-kurangnya layak dihuni  [8].  Melalui  program  ini,  pemerintah  melakukan:  a)  perbaikan  akses  jalan  keluar  masuk
kampung, b) perbaikan saluran drainase, c) perbaikan saluran limbah, d) penyediaan air bersih, dan e) jaringan listrik.
Program ini dilaksanakan di seluruh kota-kota di Indonesia. Bedanya dengan Kampoeng verbetering yang  bertujuan  untuk  melindungi  pemukiman  warga  Belanda  dari  penyakit  menular,  KIP  bertujuan untuk  mengangkat  harkat  dan  martabat  rakyat.  Setelah  adanya  bantuan  dari  Bank  Dunia  dan  Bank Pembangunan  Asia  (ADB),  perbaikan  pun  dilakukan  lebih  luas  untuk  pengadaan  fasilitas  umum seperti  Sekolah  Dasar  (SD),  fasilitas  untuk  kegiatan  mandi,  cuci  dan  kakus  (MCK),  pos  kesehatan, puskesmas, dan tempat pembuangan sampah sementara.
Upaya  penataan  permukiman  kumuh  di  perkotaan  yang  sebelumnya  berupa  perbaikan  kampung, berkembang  menjadi  Program  Pembangunan  Prasarana  Kota  Terpadu  (P3KT)  yang  dimulai  sejak tahun 1987. Untuk pembangunan perumahan di pedesaan dilakukan melalui Program Permukiman dan Perumahan  Desa  (P3D)  supaya  mutu  rumah  serta  sarana  dan  prasarananya  meningkat  di  pedesaan. P3D melibatkan aspek sosial, budaya dan ekonomi (Tribina). Tribina meliputi tiga hal, yaitu: a) bina lingkungan  (perumahan  dan  sarana  prasarana  lingkungannya),  b)  bina  manusia  (keterampilan, kebersamaan  atau  gotong  royong),  dan  c)  bina  usaha  (peningkatan  pendapatan  untuk  mewujudkan kemandirian).

## Pembentukan Lembaga Penyelenggara Perumahan (BKPN, Perumnas, BTN, REI)
Periode  Orde  Baru,  tonggak  penting  pembangunan  perumahan  adalah  Lokakarya  Nasional  pada bidang Perumahan dan Permukiman pertama di Jakarta, pada 4-6 Mei 1972. Kongres ini melahirkan empat lembaga penyelenggara perumahan, yaitu:
1. Pembentukan  Badan  Kebijakan  Perumahan  Nasional  (BKPN),  Keppres  RI  No.35  tahun  1974. Badan ini bertugas merumuskan regulasi dan kebijakan perumahan.
2. Pembentukan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) melalui PP  No.  29  tahun  1974,  tugas  utamanya  sebagai  penyedia  rumah  murah  dan  bank  tanah. Perumahan  pertama  yang  dibangun  oleh  Perumnas  adalah  perumahan  Depok  I  tahun  1976. Perumnas  juga  membangun  rumah  susun  di  Jakarta  dan  kota-kota  lain.  Perumnas  menginisiasi kawasan  permukiman  berskala  besar  seperti  Helvetia  Medan,  Dukuh  Menanggal  Surabaya, Banyumanik Semarang, Tamalanrea Makassar, Ilir Barat Palembang, dan Antapani Bandung.
3. Pembentukan  Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  melalui  Kepmen  NO  B49/MK/N/1/1974,  sebagai bank  yang  memberi  kredit  perumahan.  BTN  merupakan  pelopor  dan  bank  pertama  yang menyelenggarakan  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  ditujukan  bagi  masyarakat  menengah  ke bawah.
4. Pembentukan Real Estate Indonesia (REI) pada 11 Februari 1972, beranggotakan 33 pengusaha di bidang properti atau perumahan saat itu. Pembentukan REI didasari bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam penyediaan rumah untuk masyarakat kelas menengah dan kelas atas.

## Program Rumah Sederhana, Rumah Susun, dan Perumahan Skala Besar
Pada  tahun  1980  dikeluarkan  Keputusan  Menteri  PU  No  91/KPTS/1980  tentang  Pedoman  Teknis Pembangunan  Perumahan  Sederhana  Tidak  Bertingkat.  Pedoman  ini  mengatur  bahwa  pembangunan lingkungan perumahan harus mempertimbangkan kelengkapan prasarana seperti pembuangan sampah, jaringan listrik, jalan, air minum, dan limbah. Kelompok rumah dibedakan menjadi tiga tingkat yang mempengaruhi kelengkapan fasilitas lingkungan, yaitu: a) tingkat I, jumlah rumah kurang dari 50 unit dengan luas minimum persil rumah 60 m 2 dan maksimum 90 m 2 ; b) tingkat II, jumlah rumah lebih dari 50 unit dengan luas minimum persil 90 m 2 dan maksimum 120 m 2 ; c) tingkat III jumlah rumah lebih dari 200 unit dengan luas minimum persil rumah 120 m 2 dan maksimum 200 m 2 .
Perumnas membangun Rumah Sederhana (RS) dengan konsep rumah tumbuh. Meski berukuran kecil, rumah tersebut layak huni dan kelak para penghuninya bisa mengembangkan rumah sesuai kebutuhan,
anggaran, dan ketersediaan sisa lahan. Perumnas di era Orde Baru berhasil membangun kurang lebih 500.000  rumah  di  150  kota,  sebagian  besar  adalah  Rumah  Sederhana  (RS)  dan  Rumah  Sangat Sederhana (RSS) dengan konsep Rumah Inti Tumbuh (RIT), sisanya adalah rumah menengah. Pada 31 Desember 1985 lahir UU No.16 tentang Rumah Susun, meskipun rumah susun sudah mulai muncul pada  tahun  1974  di  Kebon  Kacang,  Jakarta.  Perum  Perumnas  telah  membangun  sekitar  4.500  unit rumah susun dari tahun 1980-1990.
Periode  1975-1996,  bermunculan  pembangunan  permukiman  skala  besar  yang  kemudian  dikenal dengan  sebutan  kota  mandiri  dengan  luas  lahan  di  atas  1000  hektar.  Salah  satu  pionir  permukiman skala  besar  adalah  Kelapa  Gading  (1975),  Bintaro  Jaya  (1979),  Bumi  Serpong  Damai  (1984),  dan Pantai  Indah  Kapuk  (1984).  Umumnya  pengembang  perumahan  skala  besar  dilakukan  oleh pengembang  swasta  yang  tergabung  dalam  REI.  Kebutuhan  perumahan  yang  tinggi  seiring bertambahnya  jumlah  penduduk,  memicu  banyak  pengembang  swasta  menguasai  lahan  dan membangun  permukiman  skala  besar.    Maka  pada  tahun  1992,  pemerintah  menerbitkan  UU No. 24 tentang Penataan Ruang bahwa rencana pengembangan perumahan harus sesuai dengan rencana tata ruang di wilayah tersebut. Perencanaan ruang permukiman skala besar dapat menyediakan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan  Lingkungan Siap Bangun  (Lisiba). Dalam  Lisiba disediakan kavling siap bangun yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu membeli rumah sederhana, setidaknya bisa memiliki kavling terlebih dahulu. Ada fleksibilitas waktu bagi pemilik kavling untuk membangun rumahnya di kemudian hari setelah dana pembangunan rumah tersedia.

## 3.4 Masa Reformasi (1998-Sekarang)
Krisis  ekonomi  moneter  terjadi  pada  tahun  1998  di  negara-negara  Asia  Timur  dan  Tenggara. Walaupun  kinerja  ekonomi  masih  lambat  akibat  krisis  ekonomi,  moneter,  dan  politik,  beberapa regulasi  terbit  di  awal  reformasi.  Tatanan  pemerintahan  rezim  reformasi  telah  membalikkan  sistem dari bersifat “sentralisasi” pada masa Orde Baru menjadi “desentralisasi” melalui penerapan Otonomi Daerah.  Kebijakan  otonomi  ini  lahir  setelah  reformasi  di  bidang  pemerintahan  yang  melimpahkan sebagian wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk masalah perumahan.
Reformasi juga berdampak pada penghargaan terhadap hak asasi manusia ikut meningkat. Hak asasi sering disamakan dengan hak memiliki tempat untuk hidup. Oleh karena itu, pembangunan perumahan perlu  didorong  untuk  keberlangsungan  tersedianya  rumah  bagi  rakyat,  idealnya  setiap  keluarga memiliki  rumah  termasuk  bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  [9].  Mereka  berhak mendapat  penghidupan  yang  layak  dan  sehat.  Model  Rumah  Sederhana  (RS)  dan  Rumah  Sangat Sederhana  (RSS)  ikut  bertransformasi  menjadi  rumah  yang  sehat  dan  rumah  sederhana  yang  sehat. Rumah Sederhana Sehat pada prinsipnya bahwa rumah tetap memenuhi standar minimal persyaratan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Kebutuhan ruang untuk rumah sekitar 9 m 2 per orang dengan ketinggian plafon sekitar 2, 8 m, sesuai dengan Kepmen Kimpraswil No.403/KPTS/M/2002.
Pembentukan  Lembaga  Kementerian  Perumahan  Rakyat  tahun  2004  atas  pertimbangan  besarnya masalah perumahan rakyat. Tiga masalah utama perumahan rakyat adalah a) backlog , b) rumah tidak layak huni, dan c) kawasan kumuh. Backlog adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan perumahan secara keseluruhan, hal ini pun berarti ada kesenjangan (kekurangan) antara kebutuhan rumah dengan rumah  yang  tersedia.  Permasalahan  utama  perumahan  di  Indonesia  adalah  kekurangan  rumah ( backlog) bagi  MBR  [10].  Kementerian  Perumahan  Rakyat  2004-2009  menetapkan  tiga  kebijakan utama,  yaitu:  kebijakan  perumahan  formal,  kebijakan  perumahan  swadaya,  dan  kebijakan  kawasan permukiman.

## Program 1000 Tower Rumah Susun Sederhana
Pada  periode  2004-2009  dibawah  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  ditetapkan  target pembangunan  perumahan,  yaitu:  Rumah  Sederhana  Sehat  1.350.000  unit,  Rumah  susun  Sederhana Sewa  60.000  unit,  dan  Rumah  Susun  Sederhana  Milik  dengan  peran  swasta  sebesar  25.000  unit. Keppres  No.22  tahun  2006  tentang  Tim  Koordinasi  Percepatan  Pembangunan  Rumah  Susun
diterbitkan  untuk  mengurangi  angka backlog di  kawasan  perkotaan,  program  ini  membangun  1000 Tower Rumah Susun Sederhana. Kementerian Keuangan mematok harga maksimum rusunami sebesar 4 juta per m 2 dengan luasan minimum 36 m 2 . Namun Krisis global tahun 2008 membuat implementasi program 1000 tower ini tersendat.
UU  No.20  tahun  2011  tentang  Rumah  Susun  menjadi  pembaharuan  atas  UU  No.16/1985  tentang Rumah  Susun.  UU  ini  mengatur  tentang  rusun  umum,  rusun  khusus,  rusun  negara,  rusun  komersial atau  apartemen  yang  dikembangkan  oleh  swasta.  Pengembang  rumah  susun  komersial  oleh  swasta (untuk golongan atas dan menengah) wajib menyediakan rumah susun umum (untuk golongan bawah) minimal  20%  dari  luas  total  lantai  rusun  komersial.    Ada  pula  ketentuan  Perhimpunan  Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

## Perubahan Hunian Berimbang
Kebijakan  tentang  hunian  berimbang  disusun  supaya  para  pengembang  tidak  hanya  membangun rumah  menengah  dan  rumah  mewah,  tetapi  juga  ikut  berkontribusi  untuk  menyediakan  rumah sederhana.  Format  Lingkungan  Hunian  Berimbang  (LHB)  1:3:6  yang  ditetapkan  melalui  Surat Keputusan  Bersama  Tiga  Menteri  (Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Pekerjaan  Umum,  dan  Menteri Perumahan Rakyat) pada tahun 1990 dianggap tidak implementatif. Kebijakan tersebut memberatkan pengembang yang harus membangun satu unit rumah mewah, dengan tiga unit rumah menengah dan enam unit rumah sederhana. Hal ini sulit diterapkan oleh pengembang properti karena lahan semakin terbatas dan biaya pembangunan rumah yang cukup tinggi. Hal ini melahirkan komposisi LBH yang baru 1:2:3 pada tahun 2013, setiap pembangunan satu unit rumah mewah, diimbangi dengan dua unit rumah menengah dan tiga unit rumah sederhana.

## Program Satu Juta Rumah dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Rumah Layak Huni)
UU  No.1  tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  menyatakan  bahwa  rumah swadaya  adalah  rumah  yang  dibangun  atas  prakarsa  masyarakat.  Perumahan  swadaya  diartikan sebagai  kegiatan  para  pemilik  rumah  membangun  rumah  sendiri  di  atas  tanah  miliknya.  Perumahan tersebut  dilengkapi  dengan  prasarana  dan  sarana  umum  yang  memadai,  sehingga  lingkungan perumahan  menjadi  sehat  dan  aman  bagi  masyarakat.    Saat  itu,  pembangunan  rumah  di  Indonesia menunjukkan 85% rumah dibangun sendiri oleh pemiliknya atau secara swadaya.
Ada  tiga  program  perumahan  swadaya,  yaitu:  a)  program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya (BSPS),  b)  program  Pembiayaan  Rumah  Swadaya  (PRS),  dan  c)  program  Kemitraan  Perumahan Swadaya  (KPS).    Penyelenggaraan  PRS  melalui  pemberian  subsidi  biaya  konstruksi  sebesar  50% disalurkan  melalui  koperasi  komunitas  perumahan  swadaya.  Program  KPS  terjalin  dengan  Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  Badan  Usaha  Milik  Swasta  (BUMS),  dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM).
Pada  era  Presiden  Joko  Widodo  dicanangkan  Program  Satu  Juta  Rumah  pada  29  April  2015  yang menargetkan  pembangunan  1  juta  unit  rumah  setiap  tahun  untuk  periode  2015-2019.  Hal  ini disebabkan tingginya backlog (kekurangan rumah) yang diperkirakan mencapai 11,4 juta (Badan Pusat Statistik,  2015).  Untuk  mewujudkan  Program  Satu  Juta  Rumah,  pemerintah  mengeluarkan  beberapa program bantuan pembiayaan untuk membangun rumah, yaitu:
1. Subsidi Selisih Bunga (SSB), diluncurkan tahun 2015, untuk KPR SSB mendapat suku bunga 5% sepanjang masa tenor.
2. Suku  bunga  Uang  Muka  (SBUM),  bantuan  uang  muka  sebesar  4  juta  bagi  MBR  yang berpenghasilan sampai 4 juta per bulan.
3. Bantuan  Tabungan  Perumahan  (BTP),  bantuan  ini diberikan kepada  PNS  dengan  bantuan  uang muka 4 juta rupiah.
4. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), adalah tabungan berkala yang hanya dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dalam jangka waktu tertentu dan akan dikembalikan setelah kepesertaan berhasil.
Ada dua jenis rumah subsidi yang disiapkan pemerintah, yaitu rumah tapak dan rumah susun. Untuk memiliki rumah tapak, syaratnya berpenghasilan 4 juta per bulan, untuk rumah susun berpenghasilan maksimal 7 juta per bulan.
Bagaimanapun sekelompok masyarakat yang miskin terutama dari segi ekonomi, mereka tidak mampu tinggal di rumah  yang layak huni. Rumah mereka tidak memenuhi aspek  kesehatan, keamanan, dan kenyamanan.  Sebaliknya, rumah mereka yang kumuh bisa menimbulkan  penyakit, perasaan depresi, dan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup keluarga. Berdasarkan kebutuhan rumah layak huni tersebut, Kementerian Sosial bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) mengeluarkan  kebijakan  tentang  pemberian  bantuan  untuk  “Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RTLH)”. Program  ini  bertujuan  supaya  tempat  tinggal  fakir  miskin  meningkat  kualitasnya  melalui  perbaikan kondisi rumah atau prasarana lingkungan dan mengembalikan keberfungsian sosial, dengan semangat kebersamaan warga dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat [11].
Rumah layak huni harus dimaknai dari beberapa segi yaitu segi sosial, fisik bangunan, kesehatan dan energi.  Menurut  Peraturan  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat,  Permen  No.22/Permen/M/2008  yang menyatakan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan: a) keselamatan pada bangunan, b) kecukupan luas ruang minimum, dan c) kesehatan bagi penghuninya.
Pada tahun 2015, BPS mencatat  ada 3, 4 juta unit Rumah Tidak  Layak Huni (RTLH) di Indonesia. Sebagai upaya mengurangi RTLH, Kementerian PUPR merilis program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  (BSPS)  berdasarkan  Rapermen  PUPR  tahun  2016.  BSPS  adalah  bantuan  dari  pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah berupa stimulan (dana, material, tenaga) untuk meningkatkan  kualitas  rumah  beserta  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  umum  [12].  Persyaratan  rumah yang memperoleh bantuan: a) pembangunan rumah baru, b) pembangunan baru pengganti RTLH, c) rumah  rusak  total,  d)  belum  memiliki  rumah,  e)  dibangun  di  kavling  tanah  matang.  Kebijakan pemerintah dan program di bidang perumahan secara ringkas, lihat Tabel 1.

## Tabel 1.  Perkembangan kebijakan dan program di bidang perumahan
Periode Tahu n Kebijakan Publik dan Program Bidang Perumahan Masa Kolonial Belanda 1934 Kampung Verbertering , Program Perbaikan Kampung 1948 Stadsvorming Ordonnantie (SVO) atau UU untuk Pembentukan Kota, hal ini mendasari program pembangunan Kebayoran Baru, yaitu program pelopor perumahan pertama di Indonesia Masa Orde Lama 1950 Kongres yang membahas Perumahan Indonesia Sehat 1951 Pembentukan Yayasan Kas Pembangunan (YKP) sebagai lembaga untuk mendanai pembangunan perumahan bagi rakyat 1952 Pembentukan Djawatan Perumahan Rakyat untuk membangun perumahan, bagian dari Departemen PU 1953 Pembentukan Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan (LPMB) sebagai lembaga penelitian pengembangan solusi rumah murah Masa Orde Baru 1966 Kampung Improvement Program (KIP), menjadi dasar pelaksanaan Proyek Muhammad Husni Thamrin 1971 Program untuk Pemugaran Permukiman dan Perumahan Desa (P3D) 1972 Lokakarya Nasional untuk Perumahan dan Permukiman pertama
1974 Pembentukan BKPN, Perum Perumnas, dan BTN, Tindak lanjut Lokakarya Nasional untuk Perumahan dan Permukiman pertama
1980 Terbitnya kebijakan tentang Pedoman Teknis untuk Pembangunan Rumah Sederhana Tidak Bertingkat 1985 Kebijakan terkait Undang-Undang Rumah Susun No.16/1985 1989 Kebijakan tentang Kavling Siap Bangun muncul melalui Kepmen PU No.1/KPTS/1989 1990 Kebijakan tentang Penataan Permukiman Kumuh melalui Inpres No.5/1990 1991 Program Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diatur dalam Kepmen PU No.54/PRT/1991 1992 Kebijakan tentang Penataan Ruang melalui UU No.24 tahun 1992, dan konsep Lingkungan Hunian Berimbang (LHB) melalui SKB 3 Menteri 1998 Lahirnya APERSI (Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Seluruh Indonesia) Masa Reformasi 1999 Terbit kebijakan penyediaan Hunian Vertikal No.10/KPTS/M/1999 dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Departemen PU bergabung menjadi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah 2002 Program Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) menjadi Rumah Sederhana Sehat (RSS) Pencanangan Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) 2005 Pembentukan PT Sarana Multigriya Finance (SMF) untuk membantu pembiayaan perumahan 2006 Program 1000 tower Rumah Susun Sederhana 2008 Penetapan 25 Agustus sebagai Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2010 Terbentuknya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membantu pembangunan rumah 2011 Kebijakan tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui UU No.1/2011 dan kebijakan tentang Rumah Susun melalui UU No.20/2011 2013 Penetapan baru untuk komposisi Lingkungan Hunian Baru (LHB) 1:2:3 2014 Kementerian Perumahan Rakyat bergabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum 2015 Pencanangan Program Sejuta Rumah
2016 Kebijakan tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diatur dalam
UU No.4 tahun 2016
(Sumber: Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, 2019)
Program BSPS merupakan bantuan biaya pembangunan rumah yang diberikan oleh pemerintah kepada MBR  sekitar  17  juta  rupiah  untuk  satu  rumah.  Rumah  dan  keluarga  penerima  bantuan  harus diverifikasi  data-datanya oleh  petugas  dari  kelurahan.  Rumah  tidak  layak  huni  akan  direnovasi  atau dihancurkan untuk dibangun rumah baru yang layak huni (Gambar 4). Program ini bisa bersifat gotong royong dalam proses pembangunan rumah bersama tetangga atau saudara dengan tetap dibantu tukang bangunan.  Bila  penghuni  memiliki  tabungan,  mereka  dapat  menambah  biaya  pembangunan  rumah diluar dana dari pemerintah.
Gambar 4.  Rumah tidak layak huni (kiri) dan renovasi dengan program BSPS menjadi rumah layak huni (kanan)
Sumber: https://www.rumah.com/berita-properti/2016/2/148219/8-syarat-dapat-bantuan-bangun-rumah-dari-pemerintah
Gambar 5.  Rumah tidak layak huni (kiri) dan renovasi dengan program BSPS menjadi rumah layak huni (kanan)
Sumber: https://www.slideshare.net/AnantoHarimawan/kebijakan-bsps

## 4. SIMPULAN
Masalah-masalah  di  bidang  perumahan  dan  permukiman  dapat  dicarikan  solusinya  melalui  berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, demikian juga perencanaan dan pengembangan di bidang perumahan  untuk  masa  depan  harus  diikuti  dengan  kebijakan  yang  menjadi  landasan  bagi  rencana tersebut. Implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah berupa program-program yang harus dilaksanakan  oleh  pemerintah  bersama  masyarakat.  Sejak  masa  kolonial  Belanda  sampai  sekarang, berbagai  kebijakan  dan  program  sudah  dilaksanakan.  Masa  kolonial  Belanda  telah  mengeluarkan kebijakan terkait pembentukan kota ( Gemeente ), penyediaan rumah bagi orang Belanda, dan program perbaikan kampung.
Masa  Orde  Lama,  pemerintah  Indonesia  mulai  melakukan  kongres  pertama  terkait  rumah  sehat. Mendirikan tiga lembaga yang terkait perumahan dan penyediaan rumah. Program perbaikan kampung tetap  dilanjutkan,  namun  karena  kondisi  politik  dan  sosial  ekonomi  yang  belum  baik,  tidak  banyak program  yang  bisa  dilaksanakan  dengan  baik.  Masa  Orde  Baru,  pemerintah  mengeluarkan  banyak kebijakan  dan  program  yang  terkait  perumahan  dan  permukiman,  juga  mendirikan  lembaga  yang menjadi  tonggak  penting  untuk  pembangunan  perumahan  sederhana,  yaitu  Perum  Perumnas,  BTN, dan REI. Program yang terkenal adalah KIP, P3KT, P3D, rumah sederhana, rumah susun sederhana, dan mengembangkan perumahan skala besar (kota baru). Masa Reformasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang  signifikan untuk mengimplementasikan program penyediaan rumah dalam jumlah  banyak  untuk  mengatasi backlog .  Pemerintah  pun  mengeluarkan  berbagai  skema  bantuan keuangan  untuk  menstimulasi  percepatan  pembangunan  rumah  layak  huni  dengan  melibatkan masyarakat (bantuan stimulan perumahan swadaya).

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Bab I: Pengertian Kebijakan Pemerintah (2012). diakses melalui: https://adm.fisip.unpatti.ac.id/ wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf  pada  tanggal 15 Juni 2021
[2] Bab  II:  Kajian  Pustaka:  Kebijakan  Publik,  diakses  melalui:  http://eprints.uny.ac.id/66400/3/ BAB%20II.pdf pada tanggal 15 Juni 2021.
[3] Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman,  diakses  melalui  https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu001.pdf  pada tanggal 20 Juni 2021.
[4] T. Kuswartojo, Kaca Benggala, Perkembangan Habitat Manusia di Indonesia, Bandung: Ukara Lawang Buana, pp.1-10. 2019.
[5] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Jejak Langkah Hunian Layak Indonesia, Jakarta: PT. Mediatama Saptakarya, pp. 21-116. 2019.
[6] D.  Suryana,  Kabayuran,  diakses  melalui    https://news.okezone.com/read/  2012/12/12/ 504/731138/ kabayuran pada tanggal 20 Juni 2021.
[7] I. Hilman, Program Perbaikan Kampung: Proyek Muhammad Husni Thamrin di Jakarta Tahun 1969-1979, Skripsi Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, UI, pp. 34-40. 2008.
[8] S.P.  Eni,  “Upaya-Upaya  Pemerintah  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  Mengatasi  Masalah Permukiman Kumuh di Perkotaan”, Scale, Vol 2 No 2, Februari 2015, ISSN: 2338-7912.
[9] D.J.M.  Siagian,  dkk,  “Strategi  Percepatan  Pengentasan  Backlog  Kepemilikan  Rumah  Bagi Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  Daerah  Perkotaan  di  Sumatera  Utara”,  INOVASI:  Jurnal Politik dan Kebijakan, Vol. 18 No.1, pp. 89-102. 2021.
[10] Bramantyo,  “Efektivitas  Regulasi  Perumahan  di  Indonesia  dalam  Mendukung  Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)”, Widyariset, Vol. 15 No.1, pp. 243- 248. 2012.
[11] Menteri  Sosial.  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun  2017  tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. 2017.
[12] S.  Atmadja,  Materi  Sosialisasi  Rancangan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Menteri Perumahan  Rakyat  tentang  Bantuan  Stimulan  Perumahan  swadaya.  2018.  diakses  melalui: https://slideplayer.info/slide/12196815/ tanggal 20 Juni 2021.