SISTEM POLITIK TRADISIONAL.... (A.M. Anwar Zaenong)

## SISTEM POLITIK TRADISIONAL, SEJARAH INSTITUSI DAN LEMBAGA POLITIK KABUPATEN BARRU:  STUDI SEJARAH DAN ANTROPOLOGI POLITIK
Andi M. Anwar Zaenong
STAIN Parepare

## Abstrak
Politik Tradisional di Kabupaten Barru merupakan satu kesatuan yang ditata dengan sistem konfe-derasi/ Passiajingeng bahasa Bugis, semua secara terpadu disebutkan ; Datu ri Tanete, Petta ri Berru sibawa Mallusetasi, Arung ri Soppeng Riaja. Oleh sebab itu, di persimpangan 4 Kota Barru terdapat sebuah tugu dengan di atasnya dipajang 4 pucuk payung kerajaan secara tertutup, sehingga bagi pemerintah tidak disangsikan kepeduliannya tentang sejarah yang melatarbelakangi tegaknya keanekaragaman lembaga politik tradisional di Kabupaten Barru. Itulah berdasarkan institusinya yang berbudaya sebagai sistem lembaga adat berpotensi diberi fasilitas berdiri berdasarkan keputusan raja-raja se Indonesia tgl 29-30 Mei 2007 di Makassar yang menyarankan adanya sistem politik budaya di setiap daerah dan provinsi.
Kata Kunci : Politik Tradisional, Keanekaragaman, Pasiajingeng, Bugis

## Abstract
Traditional politic in Barru is a unity which is governed with the confederation/ Passiajingeng in Buginese language. All are cohesive; Datu ri Tanete, Petta ri Berru sibawa Mallusetasi, Arung ri Soppeng Riaja. Hence, intersection of Barru has a monument on display 4 toppings of kingdom closely and the government will be no doubt about the attention of history which makes the existence of diversity in the politic institution in Barru. With the cultural institution as the tradition system, it has the potential to be given facilities based on the decision from the kings at the date of May 29 to 30 2007 in Makassar which suggests the system of cultural politics in each region and province.
Keywords : Traditional politic, Diversity, Passiajingeng, Bugis

## PENDAHULUAN
Popularitas Kerajaan Barru sebagai kini wilayah bagian dalam Pemerintahan Provinsi Sulawesi-Selatan, terbentuk dijadikan suatu daerah Kabupaten  dipimpin  seorang  Bupati.  Secara  historis  diberi  nama  berasal dari sebutan Berru sebagai nama salah satu Kerajaan Pesisir Selat Makassar. Konon namanya diambil dari nama sebuah pohon kayu disebut Aju Berru Bahasa Bugis dan bukannya popular disebutkan Barru seperti sekarang ini, dan bukan karena semantiknya kebetulan sepadan dengan salah satu ayat Alquran; berbunyi Al-Barru Al-Rahim ( Q.S. 52: 28 ) . Secara geografis berada di antara Dua Kerajaan Menengah, yaitu Suppa di bagian Utara dan Tanete di bagian Selatan sebagai dua lembaga politik tradisional dengan dipimpin Raja masing-masing  bergelar  Datu.
Kerajaan Barru setelah dipimpin Raja-Raja bergelar Arung Bahasa Bugis sebanyak 14 orang ( Manuskrip Susunan Raja-Raja Kerajaan Berru), yakni mereka dalam kekerabatannya tak dapat dipisahkan hubungannya dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya, tak terkecuali dengan kerajaan bergelar bocco atau induk dan kerajaan-kerajaan yang kelas menengah, juga dengan kerajaan lili’ bahasa Bugis artinya negeri bawahan; seperti misalnya Kerajaan Nepo, Balusu dan Kiru-Kiru. Itulah antara lain alasan dapat dilihat hubungannya dengan Kerajaan Luwu, Bone, Gowa, Sidenreng–Rappang, dan dengan kerajaan tetangganya Tanete dan Suppa sebagai dikenal Dua Kerajaan Penantang Belanda sejak Perjanjian Bongaya Diperbaharui 1824 (Mattulada: 1995,  462).
Dalam kekerabatan salah seorang raja misalnya To Appasawe Raja VIII Kerajaan Barru dalam perkawinannya dengan Siti Halijah Arung Pao- Pao Kerajaan Tanete (Manuskrip Silsilah dalam Panguriseng), keduanya dijodohkan sebagai satu rumah tangga berasal dari dua kerajaan otonom di Kabupaten Barru, dan dari keduanya merupakan moyang di antara raja- raja kerajaan lili’ (daerah) bahasa Bugis, yakni mereka di antara keluarga pemuka kerajaan sebagai bangsawan yang dipertuan secara tradisional di daerah bawahan bergelar Petta atau Sulle-datu (Wakil Raja), misalnya Raja Kerajaan Nepo digelar Petta Nepo di Kecamatan Mallusetasi, Raja Kerajaan
SISTEM POLITIK TRADISIONAL.... (A.M. Anwar Zaenong)
Balusu dan Kiru-Kiru digelar Petta Balusu dan Petta Kiru-Kiru di Kecamatan Soppeng Riaja, dan sebagainya. Bahkan, mereka sejak permulaan hingga yang lebih belakangan, terdapat di antaranya yang menikah dengan keluarga asal Kerajaan Soppeng, seperti misalnya pernikahan antara Sumange’ Rukka dan Tenri Kawerrang . Demikian selainnya sebagai keluarga lebih diperluas, di antaranya yang menikah dengan keluarga bangsawan lainnya, baik mereka dalam keluarga kategori Arung dan Adatuang se wilayah Ajangtapareng, maupun keluarga bangsawan dari Suku Mandar bergelar Maraddia . Demikian dalam uraian penulis di atas, menarik dihubungkan dengan Sistem Politik Tradisional se Kabupaten Barru; yakni mempertanyakan bagaimana Sistem Politik Tradisional yang sehubungan dengan  institusi dan lembaga politik dalam Perspektif Sejarah dan Antropologi Politik.

## PEMBAHASAN

## Ikhtisar Sejarah Institusi dan Lembaga Politik Kabupaten Barru
Di Kabupaten Barru secara fakta diakui adanya dengan beberapa kerajaan pernah berdiri, di antaranya mencakup dua kerajaan otonom/ induk (Barru dan Tanete), dan sisanya merupakan negeri-negeri bawahan atau Lili’ , seperti misalnya Nepo, Balusu, dan Kiru-Kiru. Bukankah di sini dalam sejarah, semuanya menarik dibahas, setelah di Kota Barru dicermati dengan adanya sebuah tugu di atasnya berdiri sebanyak 4 payung secara terpancang dan tertutup; tugu tersebut berdiri di persimpangan empat Kota Barru, tampaknya anggun dan indah, sehingga dari padanya merupakan saksi nyata dan simbol kebanggaan yang menunjukkan adanya kepedulian sejarah bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten Barru, terutama yang terhubung dengan sistem ketatanegaraan tradisional, walaupun kini Sulawesi-Selatan sejak 26 April 1950 secara administratif telah di bawah Panji-Panji Republik Indonesia yang mengaplikasikan perubahan dengan sistem modernisasi di segala bidang, termasuk perubahan di bidang ketatanegaraan berdasarkan demokrasi dan nasionalisme(Mattulada, 1995:468).
Dengan demikian, Sistem Politik Tradisional di Kabupaten Barru sebagai di atas, hendaknya diberi potensi dan pasilitas untuk mengisi kekosongan politik budaya, dan inilah sebab utama dijadikan alasan, mengapa
Lembaga Adat sangat diperlukan di Kabupaten Barru, dan tidak memadai struktural-fungsionalnya sekadar lembaga diadakan di Tingkat Kabupaten, kecuali hendaknya didirikan sampai pada setiap Desa atau Lurah yang memangnya memiliki dasar peninggalan politik tradisional.
Di sepanjang wilayah tradisional se Kabupaten Barru setelah di adakan satu wilayah yang membentuk konfederasi pada zaman penjajahan, terlebih dahulu ditata dengan sistem pemerintahan kolonial disebut Afdeling Tanete- Barru (Fijar, 2011: 4), sebagai yang sekarang penataannya semula setingkat Kabupaten; kemudian berikutnya berubah sebagai satu Onderafdeling Barru di Sumpang MinangaE yangsetingkat lebih rendah sebagaimana Kecamatan dewasa ini;dan di lain sisi berdasarkan perspektif tradisional, akhirnya semuanya terpadu ke dalam sistem konfederasi, berkata; Datu ri Tanete, Petta ri Berru sibawa Mallusetasi, Arung ri Soppeng Riaja, sehingga mengenai konfederasi ini disebut Passiajingeng bahasa Bugis, maka berarti di Kabupaten Barru terdapat prestise di setiap wilayah yang tampil berbeda lafal dan makna, di antaranya terdapat sistem tradisional raja bernakna Datu , dan selainnya raja bermakna Petta dan Arung bahasa Bugis.
Perbedaan di antara mereka, sesungguhnya tidak menyebabkan adanya atasan dan berkurangnya kekuasaan siapa saja Raja di setiap wilayah, melainkan saja dimaksudkan suatu prestise belaka, di mana antara mereka sangat dimengerti adanya perbedaan status sejarah sosial politik masing- masing yang saling menghargai di antara mereka berdasarkan prinsip sipakatau sipakalebi . Oleh sebab itu , dari sini berarti, Kabupaten Barru bukan halnya seperti daerah lain di Sulawesi-Selatan berasal saja dari wilayah-wilayah yang serupa, melainkan suatu perserikatan masyarakat adat kecil-kecilan  terdiri dari berbagai negeri tradisional, dan secara tersendiri dari setiap wilayah memiliki streotipe masyarakat tersendiri sepanjang wilayahnya terletak dengan geografis yang berbeda, sebagaimana dalam gambaran salah satu adagium berikut ini; berkata, Politi’ ri Tanete, Pe’di Ati  Sibawa Sere’ Ati ri Berru, Kara- Kara sibawa Ajung-kajung ri Soppeng Riaja, Borro sibawa Loppo Sadda ri Palanro Mallusetasi. Artinya : Politik di Tanete, sakit hati dan dengki di Barru, Perkara dan Pohon Kayu di Soppeng Riaja,  Besar suara dan jago kandang di Palanro.
SISTEM POLITIK TRADISIONAL.... (A.M. Anwar Zaenong)
Kerajaan Tanete di antara semua, merupakan kerajaan terbesar dan tertua di kawasannya, selain dikenal kerajaan paling disegani, juga karena kebesarannya dalam sejarah dan kebudayaan. Sehingga dengan keberadaannya sepanjang dikenal sejarah telah dipimpin Raja–Raja sebanyak 18 orang (Manuskrip Susunan Raja-Raja Kerajaan Tanete), dan reputasi politiknya sepanjang berkiprah kerajaan akhirnya ditantang dengan berpindahnya kekuasaan ke tangan Belanda, yakni setelah La Patau Sang Raja tradisional terakhir menyatakan diri dengan tidak siap bekerjasama dengan Penjajah; dan demi tahtanya beransur melemah hingga kekuasaannya diserahkan penuh sejak 1824, dan penyerahannya diakhiri dengan pernyataan keberangannya yang sangat bermakna, “ Sorongengka’ Lopiku’ Usompeq “ ,(Nurhayati, 2008: 61) bahasa Bugis artinya; Lepaskan perahuku ini saya mau berangkat merantau. Dari perkataan ini, tentunya menunjukkan kata pelepasan untuk menarik diri dari peredaran politik dan hendaknya ditanggapi, bahwa jangan kiranya dianggap beliau berangkat seperti berhijrah ke daerah lain yang berarti tidak mengenal pulang kampung sebagai Malekke’ Dapureng bahasa Bugis. Tidakkah dengan redaksi Sompe ’ bahasa Bugis artinya merantau, menunjukkan bahwa bukan mustahil di suatu saat tahta La PatauMatinroE ri Salo’moni dengan sendirinya akan kembali disandang ahliwaris, kalau saja sinkroniknya ditelisik dengan prediksi di antara satu oral story ( ada silele : Bugis) berkata; “ Aja’ Mu’engka Salaiwi Tanete, Narekko’ Engkani Titti’ Onroiwi Titti’na, Narekko’ Engkani Moppang Onroiwi Alekke’na “,Artinya : Jangan kamu tinggalkan Tanete, jika keadannya telah miring tinggallah di pemiringannya, dan jika keadaannya telah tiarap tinggallah di atas punggungnya.  juga seperti ini terdengar setara di daerah lain, misalnya di Kiru-Kiru Soppeng Riaja, Barru dan Nepo Mallusetasi berkata “ Aja’ Muengka Salaiwi Kiru-Kiru, Narekko’ Engkani Titti Onroiwi Tittina, Narekko Engkani Moppang Onroiwi Alekke’na “, Narekko’ Titti’i WanuaE Berru Narionroi Titti’na, Narekko’ Engkani Moppang Na Rionroi Oppangna “, Narekko Tittini WanuaE Nepo, Moppang- nitu Wanua La e’ nngE.” Artinya : Jangan kamu tinggalkan Kiru-Kiru, jika keadannya telah miring tinggallah di pemiringannya, dan jika keadaannya telah tiarap bertelungkup tiinggallah di punggungnya. Jika daerah Berru telah miring tetap tinggallah di pemiringannya, dan jika keadaannya telah tiarap tinggallah di punggungnya. Jika kampung Nepo telah miring maka daerah
lain telah terlebih dahulu bertelungkup tiarap. Di Daerah bekas Kerajaan Bone seperti di atas, redaksinya berbunyi: Nareko’ Titti’ni Bone, Onroi’wi Benrengna, Narekko’ Moppangni, Onroiwi Aleke’na .
Dengan gambaran di atas, kelihatannya berkaca dengan suatu masa yang diprediksi kedatangannya dan disambut dengan keyakinan menurut prinsip pengulangan sejarah sepanjang kehidupan manusia, dan karenanya preseden tersebut tidak bertentangan dengan teori sejarah yang mengatakan, bahwa tidaklah dikatakan sejarah, kalau tidak dengan kembali berulang (Nurhayati.: 78) atau dalam bahasa Bugis disebut Maparimeng PuralaloE atau istilah Sibali - siwale’Temapasilenereng.
Menurut falsafah Bugis yang sehubungan dengan teori dan falsafah tersebut di atas, berkata: Narekko’ Narapini Wettunna Kajajian Mappu- ralaloE, Sipangngumuruken Tauni Ettana, Majeppu Mangolonitu Wettuna Mappuralabe’E Makkuling-parimeng rewe ri pamulanna. Artinya: Jika kejadian masa lalu telah sampai seumur hidup manusia (100 th), sungguh masa kejadian itu akan kembali berulang.
Datu GollaE Raja I Kerajaan Tanete, menurut riwayatnya adalah seseorang diambil berasal dari Segeri putra bangsawan keturunan Gowa, ia diberi tahta setelah komunitas To Sangiang yang pribumi di sana me-nyiapkan diri berbakti atau menyembah sebagai istilah Mangade’ a tau Makkasiwiyang bahasa Bugis. Mereka setulusnya berbakti menyerahkan Nusanya Nan Ibu Pertiwi dan Bangsanya, sehingga di atas bumi To Sangiang itu sebelum digelar Tanete sekarang ini, terlebih dahulu diberi nama Agang Nionjoq bahasa Makassar artinya tanah diinjak atau bumi dengan sukarela diperintah. Bumi To Sangiang tatkala bersama dengan nama perdananya itu, belum dikenal sejak kapan perubahannya dengan nama berikutnya Tanete bahasa Bugis artinya tanah datar. Tetapi dalam fenomena kekerabatan sepanjang berhubungan dengan Raja-Raja sesudahnya, mereka dikenal lebih banyak menikah dengan bangsawan Bugis lainnya, Luwu, Bone, Soppeng, Wajo dan sebagainya. Sehingga hanya bersama dengan nama digelar terdahulu Agang Nionjoq bahasa Makassar, lebih jauh berubah dengan bahasa Bugis sebagai nama berikutnya Tanete artinya tanah disamaratakan.
Terkait dengan nama tersebut, di antara pendapat (Nurhayati : 54) mengatakan nama digelar Tanete berubah sejak pemerintahan Raja Tanete
SISTEM POLITIK TRADISIONAL.... (A.M. Anwar Zaenong)
VIII digelar To Mabburu’E Limanna , yakni nama diambil sebagai indikator di antara wujud persaudaraanya dengan Kerajaan Tanete di Selayar. Sesungguhnya dengan pasca perubahan itu, pada hakikatnya tidak menunjukkan adanya perbedaan makna di antara dua bahasa, Bugis dan Makassar. Dari keduanya berarti tetap menunjukkan kesetiaan dan tunduk dalam konteks Mangade’ atau Makkasiwiyang bahasa Bugis.
Deskripsi Istilah Kepala Negara Dalam Sistem Politik Tradisional Di Kabupaten Barru
Istilah popular sebagai Negara dewasa ini, adalah tidak berbeda maksudnya dengan istilah digelar Adat atau Ade’ bahasa Bugis, keduanya bermakna menunjukkan bumi itu sendiri bersama dengan pemilik dan penguasa di atas wilayah tertentu, dan bukannya disebut negara (tanah) dan ade’ (bumi) yang tidak bersama dengan manusianya sekaligus bergelar penduduk pribumi atau istilah wija tellengkang , sehingga istilah Kepala Negara dan atau Pejabat Negara dewasa ini dapat dibandingkan dengan berbagai istilah kelembagaan tradisional, misalnya Pemangku Adat, Tokoh dan Pemuka Adat, Kepala dan Pembesar Adat, Ketua dan Pemilik Adat, serta istilah lainnya seperti Penghulu Adat. Dan semuanya dianggap tidak bertentangan tujuannya dengan istilah Pakkatenni Ade’ atau Parewa Ade’ bahasa Bugis , sehingga artinya serupa dengan istilah dewasa ini Pejabat Negara atau Pegawai Negeri, baik sipil maupun militer.
Kedudukan Kepala Negara sebagai dahulu terkait dengan etnis atau marga digelar Kepala Suku, tentu saja sekarang di Indonesia yang sekadar Kepala Suku belum dianggap suatu bangsa untuk dipimpin Kepala Negara bergelar Presiden. Tetapi sebaliknya, Raja-Raja sebagai digelar Kepala Negara bukannya seperti Presiden, tetapi mereka adalah penguasa bersifat Pemilik Adat (Negeri, Bumi atau Tanah) atau istilah Pemangku Bumi, dan mereka bukan misalnya pemimpin modern yang sukses memimpin bangsa sebagai diberi tanda jasa apakah digelar Negarawan, Bapak Bangsa dan Pahlawan Nasional, kecuali mereka lebih akrab dengan gelar tradisional sebagai bangsawan belaka atau istilah Anakarung bahasa Bugis. Di Sulawesi-Selatan khususnya di Kabupaten Barru, dikenal beberapa istilah menunjukkan Raja- Raja di setiap lokal/wilayah, seperti Datu, Arung, Petta, Sulle-datu, Matowa
Sulle-watang, Pabbicara dan sebagainya. Semuanya dijabarkan terbentuk berdasarkan sistem Pangadereng, Ade’, Bicara, Wari’ dan Rapang, serta Sara’ . (Mattulada: 338)
Kepala Negara seperti sekarang ini di Indonesia digelar Presiden, baginya diberi tugas untuk memimpin Negara atau Bangsa secara nasional demi keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, siapapun Kepala Negara selama bekerja demi negara dan kepentingan umum, maka kepadanya diberi gelar kehormatan, apakah Negarawan, Bapak/Sesepuh Bangsa dan Tokoh Nasional. Dan atau mereka sepeninggalnya diberi gelar anumerta Pahlawan Nasional yang sama artinya dengan gelar tradisional Petta Matinro’E dalam istilah bahasa Bugis. Oleh sebab itu, kedudukan Kepala Adat pada hakikatnya jangan diremehkan dan dipandang sebelah mata, karena mereka tak berbeda dengan seorang Kepala Negara / Kepala Negeri di setiap daerah atau wilayah, bahkan melebihinya, sehingga mereka bukan sekadar seharusnya dihormati atau duduk berdampingan sama tinggi disebut Situdangeng atau Sianreang dalam bahasa Bugis, maksudnya di lain sisi jangan hendaknya tak mengindahkan martabat dan kedudukan mereka bersama dengan Aparat Negara dari Tingkat Desa / Lurah, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, bahkan sampai pada Tingkat Nasional. Dalam hal inilah, menarik dihubungkan dengan keputusan forum Raja-Raja se Nusantara tgl 29-30 Mei 2007 di Makassar,(Andi. M. Anwar ZE.: 2009: 8) mereka mengambil keputusan, sebagai hal berikut berkata; bahwa tidaklah ada artinya Gubernur dan Bupati tampa dengan Lembaga Adat hendaknya ditata di setiap daerah.
Terkait dengan kesimpulan di atas, maka Lembaga Adat di Kabupaten Barru tidak sedikit artinya untuk kembali diberdayakan, bahkan dengannya dibantu oleh kekuatan hukum tentang pendirian dan pelesta-riannya, sebagaimana dapat dirujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Th 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Kraton, dan Organisasi Pengembangan Kebudayaan Daerah. Selain itu, juga dengan dasar pembentukannya terdapat pula pada Permendagri No. 52 Th 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat, Nilai Sosial Budaya dan Masyarakat.(Andi M.Anwar ZE. : 8).Dengan demikian di Kabupaten Barru dengan landasan fenomenologisnya menggunakan 4 pucuk
SISTEM POLITIK TRADISIONAL.... (A.M. Anwar Zaenong)
payung kerajaan sebagai lambang daerah, dan sepertinya tanda kebesaran itu merupakan simbol yang mengalahkan daerah-daerah lainnya.
Di sepanjang wilayah Kabupaten Barru yang sehubungan dengan hal tersebut mengenal dua sistem pranata hendaknya dibangunkan penataannya, yakni pertama dibangun terlebih dahulu berdasarkan sistem kerajaan otonom seperti Tanete dan Barru; dan kedua, berikutnya dibangun berdasarkan sistem kerajaan-kerajaan lili’ , seperti misalnya Kerajaan Nepo, Balusu, dan Kiru-Kiru. Dalam sejarah sebagai sistem politik tradisional di Kabupaten Barru, semuanya bukan kebetulan dilahirkan dengan kultural kemajemukan, sehingga dengannya Kabupaten Barru menarik dijadikan contoh kecil menunjukkan akurasinya sebagai suatu sistem konfederasi, yakni suatu kesatuan berserikat di daerah yang mencerminkan hidup bernegara, sejalan dengan falsafah nasional Bhineka Tunggal Ika.
Di Tanete dan Barru sebagai dikenal dua wilayah bekas Kerajaan yang dipimpin seorang Kepala Negara/Suku sebagai Raja, baik Kepala Negara bergelar Datu maupun bergelar Arung , misalnya Tanete dan Barru, juga selainnya yang tidak dengan digelar Kepala Negara, melainkan digelar dengan alternatif Kordinator Daerah (Gubernur), sebagai dalam provinsi tradisional digelar Petta atau Sulle-datu , dan dengan istilah Matowa, Anreguru, Sulle- watang dan sebagainya yang merupakan Kepala Pemerintahan di setiap tempat atau wilayah, seperti misalnya di Kerajaan-Kerajaan lili ; Nepo Mallusetasi, Balusu, Kiru-Kiru dan Ajakkang Soppeng Riaja.

## PENUTUP
Sistem Politik Tradisional di Kabupaten Barru dikemas ke dalam satu konfederasi yang digelar secara tradisional sebagai berikut: Datu ri Tanete, Petta ri Berru sibawa Mallusetasi, Arung ri Soppeng Riaja . Dengan demikian, momentumnya terpilih dengan beberapa alternatif, disamping sebagai lambang daerah Kabupaten Barru, juga monumennya terlihat dengan sebuah tugu di atasnya berdiri 4 buah payung kerajaan secara terpancang dan tertutup; tugu tersebut tampaknya anggun dan indah; selain melambangkan kebanggaan daerah, juga kebahagiaan hidup berbudaya dengan sistem politik tradisional di masa lampau..
Sistem Politik Tradisional di Kabupaten Barru yang tiada lain bermakna sebagai peninggalan sejarah; sehingga bagi pemerintah daerah dituntut bertanggung-jawab mengenai pelestariannya secara konsekuen, yakni dengan terlebih dahulu kembali diberdayakan untuk menghindari adanya upaya pengendalian sejarah, setelah sejak lama di Kabupaten Barru dipolitisasi dengan sistem politik berbasis kolonial, sehingga siapapun yang sungguh berkerjasama dengan kolonialisme, bagi mereka terancam dilaknat dengan sumpah Adat atau Tanro Ade’ bahasa Bugis berkata “ Nigi-Nigi Tau Rangengi La Pute Mata Mapparenta Pupuru’ Sorokawu’i Paddimunrinna “.
Dengan demikian, bukankah Penjajah merupakan musuh buyutan, sehingga mereka bukan hendaknya disambut dengan istilah sirangengeng bahasa Bugis artinya bekerjasama atau bersekutu kecuali dengan wajib hukumnya ditumpas ; sebagaimana tergambar dalam suatu dialogis antara dua tokoh tradisional La Patau Datu Tanete dan Dg Manessa Tuan Pekki sebagai dibawah ini: Bagaimana pendapatmu tentang keburukan orang- orang yang mengikuti orang Belanda (tanya La Patau) ? Daeng Manessa Kadi Tanete menjawab; semua yang mengikuti Belanda adalah kafir, dan neraka Jahanamlah tempat mereka di akhirat (Nurhayati: 9).Dengan demikian, jadinya mereka bukan sekadar saja dilaknat dengan konsekuensi tradisional Mabusung , tetapi mereka sudah dianggap kafir dalam perspektif pemuka agama waktu itu.
Sistem Politik Tradisional yang sehubungan dengan di atas, maka kehadiran Lembaga Adat di Kabupaten Barru merupakan suatu keniscayaan dan keharusan yang hendaknya diberi potensi dan fasilitas untuk berdiri dalam mendampingi jalannya Pemerintahan Negara Republik Indonesia di Daerah, dan tak terkecuali dalam setiap aktivitas pembangunan  di Kabupaten Barru.

## DAFTAR PUSTAKA
Andaya, Y. Leonardo. 2004. Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi-Selatan Abad Ke 17 Ininnawa. Makassar. Balandier, Georges. 1986. Antropologi Politik (Penerjemah Y. Budisantoso) C.V. Rajawali Jakarta. Mattulada, H. A. 1995. Latoa. Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik
SISTEM POLITIK TRADISIONAL.... (A.M. Anwar Zaenong)
Orang Bugis , Hasanuddin University Press, Ujung Pandang. Mattes, B. F. 1872. Boegenesche Crestomatie . C.A Spin & Zoon Amsterdam.
Makkulau, M. Farid W. 2008. Sejarah Kekaraengan Di Pangkep . Refleksi.  Jl. Abdullah Dg. Sirua Makassar.
Poelinggomang, Edward. L. 2004. Perubahan Politik & Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942 . Penerbit Ombak Jakarta.
Walinono, Hasan. 1979. Tanete Suatu Studi Sosilogi Politik . Disertasi.  Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang.
Rahim Abdul. 2005. Sistem Pemerintahan Tradisional Bekas Kerajaan Barru Suatu Tinjauan Antropologi
Politik . Tesis PPs Universitas Hasanuddin Makassar.
Rahman, Nurhayati, 2008. Retna Kencana Colliq PujiE Arung Pancana Toa1812-1876 Intelektual Penggerak
Zaman . Lagaligo Press, Makassar.
Zaenong, Andi M. Anwar. 2009. Sistem Politik Tradisional Di Soppeng Riaja Bekas Kerajaan Kiru-Kiru dan
Balusu Kabupaten Barru Sulawesi-Selatan , Suatu Studi Antropologi Politik . Tesis PPs Universitas Hasanuddin Makassar.
__________, Silsilah Raja-Raja Se Wilayah Kabupaten Barru Sulawesi – Selatan.