## JIUBJ
Pelaksanaan Jaminan Hak Keperdataan Subyek Hukum Manusia Atas Perubahan Atau Penambahan Nama Dalam Hukum Positif Indonesia Di Serang Banten
Dede Agus * , Lia Riesta Dewi Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten
* Correspondence email: de298gus@gmail.com
Abstrak, Sesuai dengan  hak atas  penamaan  itu hak dari setiap subyek  hukum  manusia, perubahan atau penambahan  nama  juga demikian. Oleh karena  itu, penelitian  ini  hendak mengkaji  bagaimana  jaminan dan pelaksanaan  hak keperdataan atas perubahan atau penambahan nama dalam hukum positif dan akibat hukumnya terhadap dokumen kependudukan dan dokumen hukum lainya. Metode  penelitian  ini  tipe  penelitian  hukum,  yaitu  penelitian  untuk  mencari  pemecahan  atas  isu  hukum,  yang  jenisnnya  yuridis normative, pendekatan perundang-undangan dan konseptual , data sekunder dan primer sebagai penunjang, serta akhirnya dianalisa deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  bahwa  perubahan  atau  penambahan  nama  dalam  dokumen  kependudukan  dan  catatan  sipil telah dijamin secara implisit dan secara eksplisit oleh  UU No. 23 Th 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan UU No. 24 Th  2013  tentang  perubahannya,  serta  peraturan  pelaksanaannya.  Begitu  pula  pelaksanaan  hak  keperdataan  atas  perubahan  atau penambahan  nama  dalam  dokumen  kependudukan  dan  catatan  sipil,  serta  dokumen  lainya  dalam  praktek telah  berjalan.  Akibat hukum yang timbul: harus memperoleh penetapan pengadilan negeri, permohonan perubahan ke Disdukcapil, catatan pinggir pada register Akta, merubah  identitas  nama pada dokumen kependudukan  lainnya, serta dikenakan sanksi administrasi kependudukan sesuai UU Adminduk.
Kata kunci : Subyek Hukum; Hak Keperdataan; Perubahan/Penambahan Nama; Hukum Positif
Abstract, In accordance with the right to naming the rights of each subject human law, the change or  addition of names are also the  same.  Therefore,  this research  aims  to  describe  how  the guarantee  and  implementation  of  civil  rights  for  the  change  or addition of names in positive law and the legal consequences for population documents and other legal documents. This research method,  normative  juridical  based  on  secondary  data  and  much supported  primary  data, and  finally  were  analysed qualitative descriptive. The research result shows that the change or addition of names in population documents and civil registries has been guaranteed  implicitly  and  explicitly  by  the  Law  No.  23  of  2006  on  Population  Administration  and  Law  No.24  of  2013  on  the amendments  law,  and  it  implementation  regulations.  Likewise,  the  implementation  of  civil  rights  for  changes  or  additions  to names in population documents and civil registries, as well as other documents has been in practice. Due to law arising, such as: must  obtain  a  district  court  decisions,  a  request  for  a  changes  to  the  population  and  civil  registries,  margin  notes  on  the  deed register,  change  the    name  of  other  population  identity  on  a  documents,  as  well  as  sanctions  had  been  imposed  on  population administration in according to the population administration Law.
Keywords: Subject of Law; Civil Rights; Name Change/Addition; Positive Law.

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  subyek  hukum  tentu  dapat mempunyai  hak  dan  kewajiban  menurut  hukum  yang menurut  Sudikno  Mertokusumo  (2013)  subyek  hukum adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  memperoleh, mempunyai  atau  menyandang  hak  dan  kewajiban (Sudikno Mertokusumo, 2003). Kata lain subyek hukum segala  sesuatu  yang  dianggap  dapat  mempunyai kewenangan  hukum  atau  kewenangan  berhak.  Kata mempunyai  hak  dan  kewajiban  bersifat  pasif/belum aktif,  juga  dianggap  dapat  mempunyai  hak  dan kewajiban  merupakan  anggapan  hukum,  sedangkan kewenangan hukum adalah kewenangan untuk mempunyai  hak  dan  kewajiban  juga  bersifat  pasif. Kewenangan  berbuat  berarti  kedudukan  manusia  dalam keadaan aktif.
Diantara  sekian  banyak  hak  yang  harus  dimiliki atau  dituntut  oleh  manusia  adalah  hak  atas  penamaan. Manusia  sebagai  subyek  hukum (naturlijke  persoon)
lazimnya memiliki nama yang disandangnya. Menyandang  nama  disamping  merupakan  hak  sebagai subyek hukum, juga menandakan eksistensinya manusia dalam  pergaulan hidup  sosial  dan masyarakat. Menyandang  nama  maka  seseorang  manusia  akan mudah  diidentifikasi  dalam  pergaulan  hidup  sosial  dan masyarakat,  karena  nama  memiliki  fungsi  untuk mengidentifikasi  manusia  sebagai  subyek  hukum. Menurut  kamus  nama  adalah  kata  untuk  menyebut  atau memanggil  orang,  tempat,  barang,  binatang  dan sebagainya,  gelar,  sebutan,  kemasyhuran,  kebaikan, keunggulan, kehormatan (Mahfan, 2005). Nama merupakan  identifikasi  seseorang  sebagai  subyek hukum,  dari  nama  itu  sudah  diketahui  keturunan  siapa orang  yang  bersangkutan.  Nama  sangat  penting  dalam urusan  pewarisan  serta  soal-soal  lain  yang  berhubungan dengan kekeluargaan.
Banyak  faktor  yang  menjadi  bahan  pertimbangan dalam penamaan manusia sebagai subyek hukum, mulai
Dede  Agus  dan  Lia  Riesta  Dewi,  Pelaksanaan  Jaminan  Hak  Keperdataan  Subyek  Hukum  Manusia  Atas  Perubahan  Atau Penambahan Nama Dalam Hukum Positif Indonesia Di Serang Banten
dari faktor agama, adat, kebiasaan, sosial kemasyarakatan, faktor hukum dan faktor jenis kelamin. Dalam  hal  faktor  jenis  kelamin,  lazimnya  masyarakat memberikan  nama  yang  berbeda  kepada  laki-laki  dan perempuan, jadi memberikan nama yang biasa disandang laki-laki kepada subyek hukum laki-laki dan memberikan  nama  yang  biasa  disandang  perempuan kepada perempuan. Menurut Akhmad Zulkarnain (2016), dalam  memberikan  nama  kepada  anaknya,  manusia memikirkan  nama  yang  diberikan  merupakan  nama maskulin  untuk  laki-laki  dan  nama  feminim  untuk perempuan.  Namun  dapat  juga  dipertukarkan,  yaitu nama  yang  biasa  disandang  laki-laki  diberikan  kepada perempuan  dan  sebaliknya,  serta  adanya  nama  uniseks, yaitu  nama  yang  dapat  digunakan  baik  untuk  laki-laki maupun perempuan. Lebih jelasnya Akhmad Zulkarnain (2016), menyatakan:
Uniseks adalah hal yang tidak dikaitkan dengan jenis kelamin  tertentu  atau  keadaan  yang  tidak  dikaitkan dengan  jenis  kelamin  tertentu.  Dihubungkan  dengan nama,  nama  uniseks  berarti  nama  yang  tidak berkaitan dengan jenis kelamin  tertentu. Oleh karena tidak  berkaitan  dengan  jenis  kelamin  tertentu, nama kategori  ini  dapat  digunakan  baik  untuk  laki-laki maupun perempuan. Adanya nama uniseks disebabkan  bergesernya  ciri-ciri  nama  maskulin  dan feminim.
Meskipun subyek hukum manusia telah mempertimbangkan  banyak  faktor  dalam  penamaan, namun  kadangkala  terjadi  perubahan  atau  penambahan nama  yang  disandangnya.  Dalam  perubahan  atau penambahan  nama  ini  kelihatannya  sederhana,  namun jika  berkaitan  dengan  dokumen  penting  dan  dokumen kependudukan  lainya  (seperti  :  ijazah,  sertifikat,  sim, paspor,  akta  kelahiran,  akta  kematian,  akta  nikah,  akta perceraian,  kartu  keluarga  (KK)  dan  KTP)  sebagai legalitas  warga  negara  tentu  tidak  sederhana,  karena harus  menempuh  prosedur  perubahan  atau  penambahan nama  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang berlaku.  Meskipun  demikian  sebagaimana  hak  atas penamaan  itu  hak  dari  setiap  subyek  hukum  manusia maka  perubahan  atau  penambahan  nama  juga  sama merupakan hak dari setiap subyek hukum manusia.
Jaminan  atas  perubahan  atau  penambahan  nama subyek hukum manusia pada awalnya diatur dalam Buku I Titel II bagian kedua (pasal 5a s/d 12 KUH Perd) yang menentukan  tentang  nama,  perubahan  nama-nama  dan perubahan nama-nama depan. Namun dengan berlakunya  UU  No.4  Tahun  1961  tentang    Perubahan atau  Penambahan  Nama  Keluarga  maka  pasal-pasal KUH Perd yang mengatur nama tidak berlaku lagi. Kini pengaturannya  dalam  UU  No.  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi Kependudukan dan UU No.24 Tahun 2013 Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  23  Tahun  2006.  UU
Administrasi Kependudukan ini juga mencabut berlakunya Buku  I  Titel  II bagian kedua  KUH Perd dan UU No. No.4 Tahun 1961 dalam pasal 106 huruf a dan f. Paragraf  1  tentang  Pencatatan  Perubahan  Nama  dan Pasal  52  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:
(1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan  penetapan  pengadilan  negeri  tempat pemohon.
(2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  wajib  dilaporkan  oleh  Penduduk kepada  Instansi  Pelaksana  yang  menerbitkan  akta Pencatatan  Sipil  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari sejak  diterimanya  salinan  penetapan  pengadilan negeri oleh Penduduk.
(3). Berdasarkan  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2),  Pejabat  Pencatatan  Sipil  membuat  catatan pinggir  pada  register  akta  Pencatatan  Sipil  dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
Dengan  demikian  perubahan  atau  penambahan nama  orang  dilakukan  setelah  mendapatkan  pengajuan dari yang berkepentingan dan penetapan dari pengadilan negeri.  Subyek  hukum  manusia  tentu  saja  mengajukan permohonan  perubahan  atau  penambahan  nama  disertai dengan  alasan-alasan  yang  kuat  agar  mendapat penetapan  dari  pengadilan  negeri  dan  atas  dasar penetapan  pengadilan  negeri  Pejabat  Pencatatan  Sipil membuat  catatan  pinggir  pada  register  akta  Pencatatan Sipil  dan  kutipan  akta  Pencatatan  Sipil.  Akta  catatan sipil,  yaitu  catatan  autentik  hasil  pencatatan  tentang peristiwa  penting  seperti  kelahiran,  perkawinan  dan perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan  anak,  kematian,  perubahan  nama  dan perubahan  status  kewarganegaraan.  Dalam  hal  ini Pejabat  Pencatatan  Sipil  membuat  catatan  pinggir  pada register  akta  Pencatatan  Sipil  dan  kutipan  akta Pencatatan  Sipil  seperti  kelahiran,  perkawinan  dan perceraian,  pengakuan  anak,  pengesahan  anak,  dan pengangkatan  anak.  Perubahan  atau  penambahan  nama ini  disamping  berdampak  pada  perubahan  akta-akta catatan sipil yang telah diterbitkan juga akan berdampak pada  dokumen  penting  dan  dokumen  kependudukan lainya  seperti  :  ijazah,  sertifikat,  sim,  paspor,  kartu keluarga (KK) dan KTP) serta perbuatan hukum lainnya yang berbasis dokumen. Pencatatan sipil menurut pasal 1 angka  15  UU  No.  24  Tahun  2013  adalah  pencatatan peristiwa  penting  yang  dialami  oleh  seseorang  dalam register  Pencatatan  Sipil  pada  Instansi  Pelaksana.  Yang dimaksud  peristiwa  penting  menurut    pasal  1  angka  17 adalah : “kejadian yang dialami oleh  seseorang meliputi kelahiran,  kematian,  lahir  mati,  perkawinan,  perceraian, pengakuan  anak,  pengesahan  anak,  pengangkatan  anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”. Oleh  karena  itu,  perlu  penelitian  terhadap  pelaksanaan jaminan  hak  keperdataan  subyek  hukum  manusia  atas
Dede  Agus  dan  Lia  Riesta  Dewi,  Pelaksanaan  Jaminan  Hak  Keperdataan  Subyek  Hukum  Manusia  Atas  Perubahan  Atau Penambahan Nama Dalam Hukum Positif Indonesia Di Serang Banten
perubahan  atau  penambahan  nama  dalam  hukum  positif Indonesia  di  Serang-Banten  dalam  rangka  mengkaji secara  konkrit  penerapan  hukum  oleh  lembaga  penegak hukum  dan  lembaga  administrasi  kependudukan  dan catatan  sipil.    Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  (a)  Bagaimana jaminan  dan  pelaksanaan  hak  keperdataan  atas perubahan  atau  penambahan  nama  dalam  hukum  positif Indonesia  di  Serang  Banten?  dan  (b)  Bagaimana  akibat hukum  adanya  perubahan  atau  penambahan  nama manusia sebagai subyek terhadap dokumen kependudukan dan dokumen hukum lainya?

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yang jenisnya  yuridis  normatif,  dilakukan  untuk  mencari pemecahan  atas  isu  hukum  dan  hasil  yang  dicapai memberikan  preskripsi  mengenai  apa  yang  seyogyanya atas  isu  yang  diajukan  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2007). Pendekatan  yang  digunakan  pendekatan  perundang- undangan (statute  approach) dilakukan  dengan  meneliti dan  menelaah  perundang-undangan  yang  memuat ketentuan-ketentuan  tentang  pencatatan  sipil  dan kependudukan,  pendekatan  konseptual (conceptual approach) dilakukan  untuk  memahami  konsep-konsep hukum  keperdataan,  dan  pendekatan  kasus (case approach) dilakukan  dengan  meneliti  dan  menelaah penetapan pengadilan tentang penambahan dan perubahan  nama.  Data  dan  Sumber  data  adalah  data sekunder  (penelitian  kepustakaan)  dan  data  primer (penelitian  lapangan)  sebagai  pendukung/penunjang. Akhirnya  data  primer  dan  sekunder  diolah  serta dilakukan analisa secara deskriptif  kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jaminan  dan  Pelaksanaan  Hak  Keperdataan  Atas Perubahan  Atau  Penambahan  Nama  Dalam  Hukum Positif
Jaminan  Penamaan  Manusia  Dalam  Hukum  Positif Indonesia
Hukum positif yang dimaksud di sini adalah Kitab Undang-Undang  Hukurn  Perdata  (KUH  Perd),  UU  No. 39 Th 1999 tentang Hak  Asasi Manusia, UU No. 23 Th 2002  tentang  Perlindungan  Anak,  UU  No.1  Th  1974 Tentang  Perkawinan,  UU  No.  23  Th  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan  dan  UU  No.24  Th  2013 Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  23  Th  2006  Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam peraturan perundangan-undangan  tersebut  secara  implisit  dan eksplisit  mengatur  jaminan  penamaan  subyek  hukum manusia.
Penamaan  manusia  sebagai  subyek  hukum  dalam hukum perdata diatur dalam Buku I Titel II bagian kedua (pasal  5a  s/d  12  KUH  Perd)  yang  menentukan  tentang nama, perubahan nama-nama dan perubahan nama-nama depan.  Kemudian  dengan  berlakunya  UU  No.23  Th
2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  ketentuan tersebut  menjadi  tidak  berlaku.  Pasal  106  huruf  (a)  UU No.  23  Th  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan, menyakan  bahwa:  “Buku  Kesatu  Bab  Kedua  Bagian Kedua  dan  Bab  Ketiga  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (Burgerlijk  Wetboek  voor  Indonesie,  Staatsblad 1847:23);  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku. Penamaan  manusia  sebagai  subyek  hukum  dalam  hal pencatatan sipilnya kini diatur oleh  UU No. 23 Th 2006 Tentang  Administrasi Kependudukan dan UU No.24 Th 2013 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2006 beserta peraturan pelaksanaannya.
UU  No.39  Th  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia (UU  HAM)  menjamin  hak  anak  atas  pemberian  nama, dimana  hak  atas  nama  merupakan  salah  satu  hak  asasi manusia  sebagai  subyek  hukum  yang telah dijamin oleh undang-undang  tersebut.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  pasal 52 ayat (2) UU HAM, yang berbunyi :”Hak anak adalah hak  asasi  manusia  dan  untuk  kepentingannya  hak  anak itu  diakui  dan  dilindungi  oleh  hukum  bahkan  sejak dalam  kandungan”.  Hak  anak  atas  pemberian  nama tersebut  terdapat  dalam  Pasal  53  ayat  (2)  menyatakan bahwa  :”Setiap  anak  sejak  kelahirannya,  berhak  atas suatu nama dan status kewarganegaraan”. Yang dimaksud  nama  menurut  penjelasan  pasal  53  ayat  (2) tersebut  adalah  nama  sendiri,  dan  nama  orang  tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga.
UU  No.23  Th  2002  Tentang  Perlindungan  Anak ini  sebagai  bentuk  jaminan  perlindungan  kepada  anak, dimana  salah  satu  bentuk  perlindungan  tersebut  berupa pemberian  nama  kepada  anak  sebagai  identitas  diri. Pasal  5  UU  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa: “Setiap anak  berhak  atas  suatu  nama  sebagai  identitas diri dan  status  kewarganegaraan”. Hak  anak  atas  nama ini pun menurut Penjelasan Umum Pasal 1 angka 12 UU No.35  Th  2014  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.23  Th 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi  manusia  yang  wajib  dijamin,  dilindungi,  dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak anak atas suatu nama  sebagai  identitas  diri  kemudian  dituangkan  dalam bentuk  akta  kelahiran.  Akta  kelahiran  memiliki  peran penting  bagi  anak  sebagai  pengakuan  bagi  dirinya,  dan juga  menghindari  tindakan  yang  merugikan  bagi  anak- anak,  seperti  eksploitasi,  dan  pemalsuan  identitas  serta untuk  keperluan-keperluan  lainnya  (Muslim  Zainuddin dan  Mansari,  2018).  Pasal  27    ayat  (1)  dan  (2)  UU  No. 35  Th  2014,  berbunyi  :    “(1)    Identitas  diri  setiap  Anak harus  diberikan  sejak  kelahirannya;  dan  (2)    Identitas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dituangkan  dalam akta kelahiran”. Kemudian Pasal 28 UU No. 35 Th 2014 tentang  Perubahan  Atas  UU  No.23  Th  2002,  mengatur tentang pembuatan akta kelahiran, yaitu:
(1). Pembuatan  akta  kelahiran  dilakukan  oleh  instansi yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang administrasi kependudukan.
Dede  Agus  dan  Lia  Riesta  Dewi,  Pelaksanaan  Jaminan  Hak  Keperdataan  Subyek  Hukum  Manusia  Atas  Perubahan  Atau Penambahan Nama Dalam Hukum Positif Indonesia Di Serang Banten
(2). Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
(3). Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  sejak tanggal  dipenuhinya  semua  persyaratan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4). Pembuatan  akta  kelahiran  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
(5). Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.”
UU  No.1  Th  1974  tentang  Perkawinan  mengatur mengenai  perkawinan,  yang  juga  mengakui  eksistensi akta  kelahiran  dalam  hal  pembuktian  asal  usul  anak. Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Th 1974 berbunyi: “asal usul seorang  anak  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta kelahiran  yang  otentik,  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat yang  berwenang”.  Dari  ketentuan  pasal  tersebut  dapat simpulkan  bahwa  peranan  dan  manfaat  akta  kelahiran adalah guna memberikan kepastian  hukum bagi  seorang anak  yang  telah  lahir  ke  dunia,  yang  dilindungi  hak- haknya sebagai subyek hukum. Akta kelahiran diperoleh setelah dilakukan pencatatan kelahiran (pencatatan sipil) oleh Kantor Disdukcapil.
UU  No.23  Th  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan  dan  UU  No.24  Th  2013  Tentang Perubahan  Atas  UU  No.23  Th  2006  ini  mengatur mengenai  pencatatan  peristiwa  hukum,  diantaranya peristiwa kelahiran, dimana pencatatan tersebut meliputi pencatatan  hari,  tanggal,  bulan,  tahun,  tempat  kelahiran, nama  subyek  hukumnya  dan  orang  tua  dari  subyek hukum  tersebut.  Pencatatan  peristiwa  hukum  kelahiran ini  diselenggarakan  oleh  lembaga  pencatatan  sipil.  Dari pencatatan  peristiwa  hukum  kelahiran  ini  akan diterbitkan dalam suatu akta autentik berupa kutipan akta kelahiran.  Akta  kelahiran  yaitu  akta  yang  dikeluarkan oleh  pejabat  yang  berwenang  yang  berkaitan  dengan adanya  kelahiran.  Sedangkan  akta  autentik  adalah  akta yang  dibuat  dan  dihadapan  pejabat  yang  diberi wewenang  untuk  itu,  menurut  ketentuan  yang  telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan,  yang  mencatat  apa  yang  dimintakan untuk  dibuat  keterangan  seorang  pejabat,  yang menerangkan  apa  yang  dilakukannya  dan  dilihat dihadapannya. Dengan demikian akta kelahiran termasuk alat bukti tertulis berbentuk akta autentik. Akta autentik pada umumnya mempunyai kekuatan pembuktian  lahir,  kekuatan  pembuktian  formal  dan kekuatan pembuktian materil. Kekuatan pembuktian akta catatan  sipil  memiliki  kekhususan/keistimewaan  yang berbeda  dengan  akta  lainnya,  jika  pada  akta  biasa kekuatan  pembuktian  terletak  pada  akta  aslinya  (pasal 1888  KUH  Perd),  maka  pada  akta  catatan  sipil  baik  itu kutipan  akta  maupun  salinan  akta  adalah  sama,  yakni
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta aslinya.
Catatan  sipil  artinya  catatan  mengenai  peristiwa perdata  yang  dialami  oleh  seseorang.  Tujuan  pencatatan sipil  ini  adalah  untuk  memperoleh  kepastian  hukum tentang  status  perdata  seseorang  yang  mengalami peristiwa  hukum,  yang  dalam  kehidupan  manusia  ada lima  peristiwa  hukum  seperti  :  kelahiran,  perkawinan, perceraian,  kematian  dan  penggantian  nama . Lebih luasnya  catatan  sipil  atau  pencatatan  sipil  merupakan suatu  lembaga  yang  sengaja  dibentuk  oleh  pemerintah dengan  tugas  menyelenggarakan  pencatatan,  penerbitan, penyimpanan,  dan  pemeliharaan  data  keperdataan seseorang,  seperti  :  kelahiran,  perkawinan,  perceraian, kematian,  pengakuan  dan  pengesahan  anak,  seperti penggantian  nama  atau  pencatatan  sipil  bertugas membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pencatatan  peristiwa  hukum  seseorang  agar  status hukumnya  pasti,  jelas  dan  terang  (Rahmadi  Usman, 2006). Menurut Pasal 1 angka 17 Penjelasan Umum UU No. 24 Th 2013 disebut dengan peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,  pengesahan  anak,  pengangkatan  anak,  perubahan nama  dan  perubahan  status  kewarganegaraan.  Hasil pencatatan  sipil  tersebut  akan  diterbitkan  akta  catatan sipil,  yaitu  catatan  autentik  hasil  pencatatan  tentang peristiwa penting.
UU  Administrasi  Kependudukan  ini  hanya melegitimasi  nama  yang  sudah  disandang  oleh  manusia (orang)  sebagai  subyek  hukum  ke  dalam  sebuah  akta autentik  yang  dikenal  dengan  nama  akta  kelahiran, sedangkan  masalah  pemberian  nama  masih  diserahkan kepada  subyek  hukum  manusia  itu  sendiri  sesuai  tradisi dan  kebiasaan  masyarakat  setempat.  Namun  pemberian nama  di  sini  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  perbuatan hukum selanjutnya dalam rangka pengakuan hukum atas identitas  nama  yang  dituangkan  dalam  bentuk  akta kelahiran,  yang  telah  diatur  dalam  hukum  positif  (UU No.23  Th  2006  Tentang  Adminduk  dan  UU  No.24  Th 2013 Tentang Perubahannya).

## Perubahan  Atau  Penambahan  Nama  Subyek  Hukum Manusia
Kata-kata  dari  pujangga  William  Shakespeare yang  berbunyi:  “apalah  arti  sebuah  nama”?    Dari pernyataan  tersebut  bisa  disimpulkan  bahwa  bagi Shakespeare,  nama  bukanlah  hal  yang  penting,  namun tidak  berlaku  bagi  sebagian  orang,  buktinya  banyak  di antara  mereka  yang  memilih  mengganti  nama  dengan berbagai  alasan (Fadila  Adelin,    2015). Seperti dikemukakan oleh Teten Tendiyanto (2014) bahwa nama yang  disandang  mengandung  makna  sebagaimana  di bawah ini (Teten Tendiyanto, 2014) :
(1). Arti  nama  menurut  masyarakat/kebiasaan  :  nama adalah  suatu  identitas  yang  harus  dimiliki  oleh
Dede  Agus  dan  Lia  Riesta  Dewi,  Pelaksanaan  Jaminan  Hak  Keperdataan  Subyek  Hukum  Manusia  Atas  Perubahan  Atau Penambahan Nama Dalam Hukum Positif Indonesia Di Serang Banten
seseorang pada saat dilahirkan untuk mempermudah pemanggilan.
(2). Arti nama menurut Agama : nama adalah do’a, kata panggilan  yang  diberikan  oleh  orang  tua  kepada anaknya  sebagai  harapan,  implikasi  dari  nama sebagai do’a sudah tersirat dalam sebuah nama.
(3). Istilah  nama : nama merupakan  hal penting,  karena nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum. Dari nama dapat diketahui keturunan siapa, penting  dalam  urusan  pembagian  warisan  serta masalah  kekeluargaan.
(4). Subyek  hukum  mempunyai  nama  :  dikenal  dua subyek  hukum,  yaitu  manusia  (orang)  dan  badan hukum.  Diantara  kedua  subyek  hukum  diperlukan sebuah  identitas  untuk  mempermudah  dalam menerapkan dan mengontrol subyek hukum.
(5). Urgensi  nama  :  nama  merupakan  hal  yang  sangat penting  dikarenakan  nama  sebagai  identitas  diri dalam  kehidupan  sehari-hari,  berkomunikasi  dan bersosialisasi  dalam  masyarakat,  dan  bagi  segala kepentingan administrasi kependudukan.
Berhubung nama mengandung makna seperti yang disebutkan  di  atas,  maka  dalam  pembentukan  atau pemberian  nama  pun  sangat  berhati-hati,  penuh pertimbangan  bahkan  perencanaan  yang  matang  sesuai dengan  adat  dan  tradisi  masyakat, asal  pulau,  suku, kebudayaan, bahasa, pendidikan yang diterima orang tua dan  agama  yang  dianutnya.  Namun  nama  yang disandang oleh subyek hukum manusia tidak selamanya dapat  dipertahankan  sesuai  pemberian/pembentukan nama  pertama  kali,  dalam  hal  ini  dapat  mengalami perubahan  atau  penambahan  nama  dengan berbagai alasan  dari  diri  sendiri  atau  karena  keluarga.  Menurut Nirmayanti  Wening  Prasasti  (pegawai  pengadilan negeri),  berbagai  alasan  orang  mengganti  nama  mereka adalah: (Fadila Adelin, 2015): (a) Merasa malu : karena nama yang tidak sesuai jenis kelaminnya; (b) Namanya identik  dengan  agama  yang  tidak  dianutnya: ketika seseorang  pindah  agama  dan  mengganti  dengan  nama yang  identik  dengan  agama  yang  dianutnya.  (c) Permasalahan  keluarga: mengganti  nama  karena  latar belakang keluarganya yang buruk; (d) Namanya ternyata memiliki  arti  yang  buruk: memberi  nama  anak  memang harus  hati-hati,  jangan  asal  digunakan;  (e)  Namanya berbau  politis: memiliki  muatan  politis  ganti  nama;  (f) Ingin  menambahkan  nama  belakang  suami: biasanya terjadi  pada  wanita  yang  memiliki  mertua  atau  suami terpandang,  untuk  mengangkat  derajat  si  istri;  dan  (g) Sering  sakit-sakitan:    adalah  alasan  yang  paling  sering digunakan untuk ganti nama.
Perihal  perubahan  atau  penambahan  nama merupakan  peristiwa  biasa  saja  meskipun  bagi masyarakat  tertentu  harus  dilakukan  sesuai  adat  tradisi masyarakat  tersebut,  jika  belum  dituangkan  dalam dokumen  kependudukan/pencatatan  sipil.  Namun  jika
perubahan  atau  penambahan  nama  dilakukan  setelah dituangkan  dalam  dokumen  kependudukan/pencatatan sipil  maka  dapat  menjadi  peristiwa  hukum.  Peristiwa hukum  adalah  peristiwa  yang  relevan  bagi  hukum, peristiwa  yang  oleh  hukum  dihubungkan  dengan  akibat hukum atau dihubungkan dengan timbul  atau lenyapnya hak  dan  kewajiban,  peristiwa  yang  oleh  hukum  diberi akibat  hukum  (Sudikno  Mertokusumo , 2003).  Oleh karena  itu  jika  perubahan  atau  penambahan  nama dilakukan setelah dituangkan dalam dokumen kependudukan/pencatatan sipil  maka nama  hasil perubahan  atau  penambahan  nama  tidak  dapat  diakui secara  hukum,  dalam  arti  nama  yang  tercantum  dalam dokumen  kependudukan/pencatatan  sipil  itulah  yang diakui  secara  hukum.  Jika  ingin  diakui  secara  hukum harus melakukan pula perubahan atau penambahan nama dalam dokumen kependudukan/pencatatan sipil.
Perubahan atau penambahan nama subyek hukum manusia  yang  telah  tercantum  dalam  dokumen kependudukan/pencatatan  sipil  diperbolehkan  dan  telah mendapatkan  jaminan  hukum,  sebagaimana  disebutkan dalam pasal 52 tentang Pencatatan Perubahan Nama UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi : (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan  penetapan  pengadilan  negeri  tempat pemohon.
(2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  wajib  dilaporkan  oleh  Penduduk kepada  Instansi  Pelaksana  yang  rnenerbitkan  akta Pencatatan  Sipil  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari sejak  diterimanya  salinan  penetapan  pengadilan negeri oleh Penduduk.
(3). Berdasarkan  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2),  Pejabat  Pencatatan  Sipil  membuat  catatan pinggir  pada  register  akta  Pencatatan  Sipil  dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
Kemudian  berdasarkan  Perpres  No.96  Th  2018 Tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil,  Pasal  53  tentang Pencatatan  Perubahan  Nama,  yaitu  bahwa  pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: (a) salinan penetapan pengadilan negeri; (b) kutipan akta Pencatatan Sipil; (c) KK; (d) KTP-e1; dan (e) Dokumen Perjalanan  bagi  Orang  Asing.    Dengan  demikian perubahan  atau  penambahan  nama  subyek  hukum manusia  dilakukan  setelah  mendapatkan  penetapan  dari pengadilan negeri dan mengajukan permohonan perubahan  atau  penambahan  nama  ke  Disdukcapil. Berikut prosedur/tata cara perubahannya:
a. Penetapan Pengadilan Negeri
Penetapan  Pengadilan  Negeri  merupakan perbuatan  hukum  dari  hakim  yang  mengabulkan permohonan  pemohon  melalui  sidang  permohonan
Dede  Agus  dan  Lia  Riesta  Dewi,  Pelaksanaan  Jaminan  Hak  Keperdataan  Subyek  Hukum  Manusia  Atas  Perubahan  Atau Penambahan Nama Dalam Hukum Positif Indonesia Di Serang Banten
perubahan atau penambahan nama. Penetapan adalah keputusan  pengadilan  atau  pernyataan  hakim  yang dituangkan dalam bentuk  tertulis dan diucapkan oleh hakim  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  sebagai hasil pemeriksaan perkara permohonan (voluntair), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi  nikah,  izin  nikah,  wali  adhal,  poligami, perwalian,  itsbat  nikah,  perubahan  atau  penambaha nama dan sebagainya. Penetapan merupakan jurisdiction valuntaria yang berarti bukan peradilan  yang  sesungguhnya  karena  pada  penetapan hanya  ada  permohon  tidak  ada  lawan  hukum.  Di dalam  penetapan,  Hakim  tidak  menggunakan  kata “mengadili”,  namun  cukup  dengan  menggunakan kata ”menetapkan” (http://dariuslekalawo.blogspot.com/search/label/ilmu , 2015).
Penetapan  pengadilan  negeri  menjadi  syarat awal/pertama  dalam  perubahan  atau  penambahan nama  subyek  hukum  manusia  dalam  dokumen pencatatan  sipil  berupa  akta  kelahiran.  Hal  ini berdasarkan  ketentuan  pasal 52  ayat  (1)  UU No.  23 Th  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan,  yang menyatakan  bahwa:  “Pencatatan  perubahan  nama
dilaksanakan  berdasarkan  penetapan  pengadilan negeri tempat pemohon”. Menurut pasal 53 huruf  (a) Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berdasarkan salinan penetapan pengadilan negeri.
Untuk  memperoleh  penetapan  pengadilan harus  mengajukan  permohonan  perubahan  atau penambahan  nama  disertai  dengan  alasan-alasannya. Alasan-alasan  tersebut  dalam  hukum  acara  perdata disebut  dengan  landasan  permohonan (posita) dan juga  memuat  permintaan (petitum), dalam  hal  ini permintaan  perubahan  atau  ganti  nama.  (M  Yahya Harahap,  2016).  Menurut  hukum  online UU No.  23 Th 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo UU No.24 Th 2013 tentang Perubahannya tidak mengatur secara  eksplisit  bahwa  permohonan  perubahan  atau penambahan  nama  di  pengadilan  negeri  harus mencantumkan  alasa-alasannya.  Namun  karena  tidak mengatur  maka  berlakulah  hukum  acara  perdata, yaitu  harus  memuat posita dan petitum .  (Dimas Hutomo , 2019). Berikut contoh permohonan perubahan atau penambahan nama dan p enetapan dari pengadilan negeri.
Tabel 1 . Penetapan Permohonan Perubahan Atau Penambahan Nama di PN Serang No No Perkara Tgl Register Perkara Pemohon Keadaan/Fakta Hukum Awal Penetapan 1 116/Pdt.P/2020/PN Srg 02/7/2020 Permohonan Ganti Nama Safrianto (Ortu) Bilqis Oktaviani Putri Salsabila Bilqis Oktaviani Putri 2 94/Pdt.P/2020/PN.Srg 05/5/2020 Permohonan Ganti Nama Nurzen (Ortu) Muhammad Akbar Nur Afriansyah Gibran Nur Afrian Akbar 3 93/Pdt.P/2020/PN.Srg 29/4/2020 Permohonan Ganti Nama Anisa Handayani Anisa Handayani Michelle Anneliese Devara Handayani 4 87/Pdt.P/2020/PN.Srg 09/4/2020 Permohonan Ganti Nama Tubagus Hardiyanto (Ortu) Elmira Shanum Agiesyabilla Assyifa  Agiesyabilla 5 83/Pdt.P/2020/PN.Srg 31/3/2020 Permohonan Ganti Nama Maman Nuralam Maman Maman Nuralam 6 119/Pdt.P/2020/PN.Srg 14/7/2020 Perbaikan kesalahan dlm akta kelahiran M Idris Muhamad Idris M. Idris 7 115/Pdt.P/2020/PN.Srg 02/7/2020 Perbaikan kesalahan dlm akta kelahiran Muhaemin Muhemin Muhaemin
Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Serang, 2020.
b. Permohonan Pencatatan Perubahan atau Penambahan Nama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pencatatan  peristiwa  penting  kependudukan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan perubahan atau penambahan nama juga termasuk di dalamnya. Menurut pasal 1 angka 17 UU No.24 Th 2013  Tentang  Perubahan    Atas  UU  No.  23  Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting  adalah  kejadian  yang  dialami  oleh  seseorang
meliputi  kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,  pengakuan  anak,  pengesahan  anak, pengangkatan  anak,  perubahan  nama  dan  perubahan status  kewarganegaraan.  Setelah  memperoleh  surat penetapan  dari  pengadilan  negeri  maka  pemohon perubahan atau penambahan nama menyampaikannya ke  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  dalam jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari,  dan  atas  dasar penetapan pengadilan negeri Pejabat Pencatatan Sipil
Dede  Agus  dan  Lia  Riesta  Dewi,  Pelaksanaan  Jaminan  Hak  Keperdataan  Subyek  Hukum  Manusia  Atas  Perubahan  Atau

## Penambahan Nama Dalam Hukum Positif Indonesia Di Serang Banten
membuat  catatan  pinggir  pada  register  akta Pencatatan  Sipil  dan  kutipan  akta  Pencatatan  Sipil. Hal  ini  berdasarkan  pasal 52  UU No.  23  Th  2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi: (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
(2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  dilaporkan  oleh Penduduk  kepada  Instansi  Pelaksana  yang rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat
30  (tiga  puluh)  hari  sejak  diterimanya  salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
(3). Berdasarkan  laporan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan  pinggir  pada  register  akta  Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
Berikut contoh subyek hukum yang mengajukan  perubahan  atau  penambahan  nama  di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten/Kota Serang.
Tabel 2 . Permohonan Perubahan Atau Penambahan Nama di Disdukcapil Kab/Kota Serang No Pemohon Nama Awal Nama Hasil Perubahan 1 Hasanah Hasbullah Hasbulloh 2 Maemunah Arif Saepulloh Arif Saefulloh 3 Maulidinawati Keisha Fiona Malika Khaira Adzkiya 4 Yuli Apriyani Khenjee Arion Izz A Arman Khenjee Arion Izz Arda Arman 5 Riki Ramadani Bilqis Oktafiani Putri Salsabila Bilqis Oktaviani Putri 6 Budi Ben Naura Aulia Naura Aulia Benlantara 7 Muhaemin Muhemin Muhaemin 8 Sohani Afrila Agustia Ningsih Syakila Afrilia
Sumber: Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten/Kota Serang, 14 Agustus 2020.
Akibat  Hukum Perubahan Atau Penambahan  Nama Manusia Sebagai Subyek Hukum Terhadap Dokumen  Kependudukan  dan  Dokumen  Hukum Lainya
Perubahan atau penambahan nama subyek hukum dalam dokumen kependudukan adalah perbuatan hukum, karena  perbuatan  hukum  mengandung  makna  setiap perbuatan atau tindakan subyek hukum yang mempunyai akibat  hukum,  dan  akibat  hukum  tersebut  memang dikehendaki oleh subyek hukum. Akibat hukum menurut A  Ridwan  Halim  adalah  segala  akibat  yang  terjadi  dari segala  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  subyek hukum  terhadap  obyek  hukum  atau  pun  akibat-akibat lain  yang  disebabkan  karena  kejadian-kejadian  tertentu yang  oleh  hukum  yang  bersangkutan  sendiri  telah ditentukan  atau  dianggap  sebagai  akibat  hukum (https://satuhukum.com,  2020). Akibat  hukum  lahir  dari peristiwa  hukum  atau  akibat  yang  ditimbulkan  oleh peristiwa hukum. D alam kehidupannya manusia mengalami  peristiwa  hukum  seperti  :  kelahiran, perkawinan,  perceraian,  kematian  dan  p erubahan  atau penambahan nama.
Akibat hukum p erubahan  atau  penambahan  nama subyek hukum adalah :
1. Harus  mengajukan  permohonan  perubahan  atau penambahan  nama  melalui surat  permohonan  ganti nama  dan  di  tanda  tangani  diatas  materai ke pengadilan  negeri  setempat  (sesuai  dengan  domisili KTP, surat  disertai  dengan  alasan-alasan  yang  kuat agar  mendapat  penetapan  dari  pengadilan  negeri), Surat  permohonan  dilampiri  dengan Foto  Copy dokumen  yang diberi  materai  dan  di  stempel  kantor pos,  di daftar  di  kepaniteraan  pengadilan  negeri
setempat dengan membayar biaya perkara, menghadiri  sidang-sidang  dan  membawa  dua  orang saksi.  Ha  ini  berdasarkan  kepada  ketentuan  pasal  52 ayat  (1) UU No.  23  Th  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan, yang  berbunyi  :  “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”. Serta ketentuan pasal  53  huruf    (a)  Perpres  No.96  Th  2018  Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan  Sipil,  berdasarkan  salinan  penetapan pengadilan  negeri. Ini  adalah  akibat  hukum,  karena jika  tidak  dilalui/dikuti  proses  ini  maka  tidak  dapat memperoleh surat penetapan pengadilan negeri.
2. Mengajukan  pemohon  perubahan  atau  penambahan nama  ke  Disdukcapil  dalam  jangka  waktu  30  (tiga puluh)  hari,  dengan  mengisi  dan  menyerahkan Formulir  Pelaporan  Perubahan  atau  Penambahan Nama  dengan  melampirkan  dokumen-dokumen (salinan penetapan perubahan atau penambahan nama dari  pengadilan  negeri,  kutipan  akta  pencatatan  sipil, Kartu  Keluarga,  KTP-e1,  dan  Dokumen  Perjalanan bagi  Orang  Asing),  kepada  Kantor  Disdukcapil.  Hal ini  berdasarkan  ketentuan pasal  52  ayat  (2) UU No. 23  Th  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan, yang  berbunyi  :” Pencatatan perubahan nama sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib dilaporkan  oleh  Penduduk  kepada  Instansi  Pelaksana yang rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30  (tiga  puluh)  hari  sejak  diterimanya  salinan penetapan  pengadilan  negeri  oleh  Penduduk”. Ini adalah  akibat  hukum,  karena  jika  tidak  dilalui/dikuti proses ini maka tidak dapat merubah atau menambah nama.
Dede  Agus  dan  Lia  Riesta  Dewi,  Pelaksanaan  Jaminan  Hak  Keperdataan  Subyek  Hukum  Manusia  Atas  Perubahan  Atau Penambahan Nama Dalam Hukum Positif Indonesia Di Serang Banten
3. Berdasarkan  Formulir  Pelaporan  Perubahan  atau Penambahan Nama yang dilengkapi salinan penetapan  pengadilan  negeri  beserta  lampiran dokumen  lainya  Pejabat  Pencatatan  Sipil  membuat catatan  pinggir  pada  register  Akta  Pencatatan  Sipil dan Kutipan  Akta Pencatatan  Sipil. Pasal 52 ayat (3) UU No.  23  Th  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan, berbunyi:  “ Berdasarkan  laporan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  Pejabat Pencatatan  Sipil  membuat  catatan  pinggir  pada register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”. Ini akibat  hukum,  karena  jika  tidak  ada Pejabat Pencatatan Sipil tidak akan membuat catatan pinggir. 4. Berdasarkan  akta  kelahiran  hasil  permohonan perubahan  atau  penambahan  nama  tersebut,  maka selanjutnya  merubah  nama  subyek  hukum  pada dokumen-dokumen  kependudukan  lainnya  seperti  : KK,  KTP,  sertipikat  tanah,  surat-surat  sehubungan perbankan,  dokumen  kontrak,  paspor,  akta  nikah, ijazah  dan  lain  sebagainya. Ini  adalah  akibat  hukum adanya  perubahan  atau  penambahan  nama,  karena jika tidak diikuti dengan perubahan atau penambahan nama  pada  dokumen  kependudukan  lainnya  dapat dikhawatirkan  dikemudian  hari  bermasalah  dengan hukum.

## Kartu Keluarga (KK)
KK menurut pasal 1 angka 13 UU No.24 Th 2013 Tentang  Perubahan    Atas  UU  No.  23  Th  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan  adalah  kartu  identitas keluarga  yang  memuat  data  tentang  nama,  susunan  dan hubungan  dalam  keluarga,  serta  identitas  anggota keluarga. Menurut Pasal 59 ayat (1) UU No. 23 Th 2006, KK  termasuk  dokumen  kependudukan.  Pasal  1  angka  8 UU No.24 Th 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Th 2006, menyatakan bahwa: “Dokumen Kependudukan adalah  dokumen  resmi  yang  diterbitkan  oleh  Instansi Pelaksana  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai alat  bukti  autentik  yang  dihasilkan  dari  pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.
Perubahan  atau  penambahan  nama  pada  akta kelahiran harus pula diikuti perubahan atau penambahan nama  pada  kartu  keluarga  (KK).  Perubahan  atau penambahan nama pada akta kelahiran sebagai peristiwa penting  dan  juga  bagian  dari  peristiwa  kependudukan, yang  mana  peristiwa  kependudukan  adalah  kejadian yang  dialami  Penduduk  yang  harus  dilaporkan  karena membawa  akibat  terhadap  penerbitan  atau  perubahan KK,  KTP  dan/atau  surat  keterangan  kependudukan lainnya  meliputi  pindah  datang,  perubahan  alamat,  serta status  tinggal  terbatas  menjadi  tinggal  tetap  (Pasal  1 angka 11 UU No.24 Tahun 2013).

## Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)
Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (KTP  el) menurut  pasal  1  angka  14  UU  No. 24  Th  2013  Tentang
Perubahan    Atas  UU  No.  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan  adalah  Kartu  Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk  sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.  Seperti halnya KK, KTP el Menurut Pasal 59 ayat (1) UU No. 23 Th 2006, KTP el termasuk dokumen kependudukan. Menurut Pasal 63 ayat (1) UU No.24  Tahun  2013,  bagi  subyek  hukum  yang  sudah memiliki  KTP  el,  yaitu  telah  berumur  17  (tujuh  belas) tahun  atau  telah  kawin  atau  pernah  kawin  wajib memiliki  KTP  el,  perubahan  atau  penambahan  nama pada  akta  kelahiran  disamping  dikuti  perubahan  atau penambahan nama pada KK, juga pada KTP el.  Pasal 64 ayat  (8)  UU  No.24  Th  2013,  menyatakan:  “Dalam  hal terjadi  perubahan  elemen  data,  rusak,  atau  hilang, Penduduk  pemilik  KTP-el  wajib  melaporkan  kepada Instansi  Pelaksana  untuk  dilakukan  perubahan  atau penggantian”.

## Akta Perkawinan/Akta Nikah/Buku Nikah
Akta  Perkawinan/Akta  Nikah/Buku  Nikah  adalah tergolong  sebagai  alat  bukti  autentik  adanya  peristiwa penting,  hasil  pencatatan  sipil,  yang  mana  peristiwa penting  adalah  kejadian  yang  dialami  oleh  seseorang meliputi  kelahiran,  kematian,  lahir  mati,  perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan  anak,  perubahan  nama  dan  perubahan status  kewarganegaraan  (Pasal  1  angka  17  UU  No.24 Tahun  2013).  Bukti  autentik  yang  memuat  peristiwa hukum  perkawinan,  sehingga  perkawinan  mempunyai kekuatan  hukum  yang  pasti  (Nunung  Rodliyah,  2013). Akibat hukum adanya perubahan atau penambahan nama membawa akibat harus pula melakukan perubahan nama pada Akta Perkawinan/Akta Nikah/Buku Nikah tersebut bagi  yang  sudah  menikah.  Pokoknya  semua  dokumen yang terkait, semua dokumen yang mencantumkan nama lama  juga  harus  diubah,  KK,  KTP,  akte  kelahiran, akta/buku  nikah  (jika  sudah  menikah),  akta  kelahiran anak  (jika  sudah  punya  anak),  paspor  (jika  punya),  dan ijazah (jika diperlukan) (www.kompasiana.com, 2019).
Adapun  dasar  hukum  tata  cara  perubahan  atau penambahan  nama  pada  Akta  Nikah/Buku  Nikah  bagi penduduk  yang  beragama  Islam  adalah  berdasarkan Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  No.20  Th  2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pasal 38 ayat (1,2 dan 3) PMA tersebut berbunyi:
(1) Perubahan  nama  suami  atau  istri  pada  Akta  Nikah dilakukan  oleh  KUA  Kecamatan  berdasarkan  akta kelahiran yang baru.
(2) Pencatatan  perubahan  data  perseorangan  berupa tempat,  tanggal,  bulan,  tahun  lahir,  nomor  induk kependudukan,  kewarganegaraan,  pekerjaan,  dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan
berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
Dede  Agus  dan  Lia  Riesta  Dewi,  Pelaksanaan  Jaminan  Hak  Keperdataan  Subyek  Hukum  Manusia  Atas  Perubahan  Atau Penambahan Nama Dalam Hukum Positif Indonesia Di Serang Banten
(3) Tata  cara  penulisan  perubahan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
Kemudian  menurut  Keputusan Dirjen  Bimas Islam No.473  Th  2020  tentang  Petunjuk  Teknis Pencatatan  Pernikahan,  yang  tercantum    dalam  Bab  V tentang  Tata  cara  Penulisan  Perubahan  Nama  atau  Data Perseorangan, yang berbunyi:
Perubahan  nama  atau  data  perseorangan  pada Akta  Nikah  dan  atau  Buku  Nikah  dapat  dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tata  cara  penulisan  perubahan  nama  atau  data perseorangan pada Akta Nikah atau Buku Nikah bagi yang  belum  menggunakan  Aplikasi  SIMKAH dilakukan  pada  kolom  catatan  pada  Akta  Nikah dengan  menulis  kalimat  “nama  suami/istri  telah diubah  menjadi.............pada  tanggal.......”sedangkan pada  Buku  Nikah  dilakukan  pada  kolom  catatan dengan menulis kalimat nama suami/istri telah diubah menjadi............pada tanggal.........”;
b. Tata  cara  penulisan  perubahan  nama  atau  data perseorangan pada Akta Nikah atau Buku Nikah bagi
yang sudah menggunakan Aplikasi SIMKAH dengan melakukan  perbaikan  pada  menu  edit  Akta  Nikah atau  Buku  Nikah  dengan  mencetak  ulang  kolom catatan  pada  Akta  Nikah  atau  Buku  Nikah  dengan kaliimat sebagaimana pada poit A;
c. Dalam  hal  penulisan  perubahan  nama  atau  data perseorangan  pada  Akta  Nikah  atau  Buku  Nikah mengakibatkan kerusakan dapat dilakukan penggantian Akta Nikah atau Buku Nikah.
Untuk  mengajukan  permohonan  perubahan atau penambahan nama pada Akta Nikah atau Buku Nikah ke KUA, pemohon harus  mengajukan  permohonan  disertai alasan  perubahan  dan  membawa  Buku  Nikah  Asli dilengkapi  dokumen  pendukung  bukti  penyesuaian perubahan seperti : Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa, KTP el, KK, Ijazah, dan akta kelahiran. Atas  dasar  permohonan  perubahan  dilengkapi  dokumen pendukungnya  pihak  KUA  akan  memprosesnya  sesuai PMA  No.20  Th  2019  jo Keputusan  Dirjen  Bimas  Islam No  473  Th  2020 .  Berikut  ini  contoh perubahan  atau penambahan nama pada akta dan buku nikah.
Tabel 3 . Permohonan Perubahan Atau Penambahan Nama Pada Akta Nikah/Buku Nikah No Pemohon Nama Awal Nama Hasil Perubahan 1 Jujun Junaidi Jujun Jujun Junaidi 2 Mad Idrus M. Idrus Mad Idrus 3 Azizi Yahya Azizi Azizi Yahya 4 Nurul Huda Solihin Nurul Huda Nurul Huda Solihin 5 H. Asep Saefulloh Asep Saefullah H. Asep Saefulloh 6 Husnawati Husnah Husnawati 7 Nurul Hofiyah Nurul Hofiah Nurul Hofiyah 8 Saeful Bahri Syaiful Bahri Saeful Bahri 9 Juwariyah Juhairah Juwariyah 10 Suliah Suliyah Suliah
Sumber : Kantor KUA kecamatan Serang dan Cipocok Kota Serang, 01 dan 10 September 2020.

## Paspor
Paspor  sebagai  dokumen  perjalanan  adalah dokumen  resmi  yang  memuat  identitas  seseorang  atau pemegangnya.  Paspor  diterbitkan  oleh  lembaga  atau pejabat  yang  berwenang  di  suatu  negara  dan  berlaku untuk digunakan sebagai identitas ketika seseorang akan melakukan  perjalanan  antar  negara.    Pasal  1  angka  16 UU  No.6  Th  2011  tentang  Keimigrasian,  menyatakan bahwa: “ Paspor  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya disebut  Paspor  adalah  dokumen  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah  Republik  Indonesia  kepada  warga  negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku  selama  jangka  waktu  tertentu”.  Paspor berisi biodata pemegangnya  yang  meliputi  antara  lain: nama,  foto pemegang, tanda  tangan,  tempat  dan  tanggal kelahiran,  informasi  kebangsaan dan  kadang-kadang juga  beberapa  informasi  lain  mengenai  identifikasi individual. Adakalanya pula sebuah paspor mencantumkan daftar  negara  yang tidak boleh dimasuki
oleh  si  pemegang  paspor  itu  (Wikipedia  bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 2019).
Paspor  sebagai  dokumen  resmi  perjalanan  berisi biodata,  tentu  saja  harus  ada  kesesuaian  data  dengan dokumen kependudukan lainya yang menjadi syarat bagi pembuatan  paspor  tersebut.  Oleh  karena  itu  jika  terjadi perubahan  atau  penambahan  nama  pada  dokumen kependudukan dan catatan sipil, seperti : akta kelahiran, KK dan KTP, akta/buku nikah maka harus pula merubah data  pada  paspor  dalam  rangka  mengantisipasi permasalahan  hukum  yang  mungkin  terjadi  karena adanya perbedaan data pada dokumen-dokumen tersebut.
Prosedur  perubahan  data  paspor  biasa  menurut Pasal  24  Permenkumham  No.8  Th  2014  tentang  Paspor Biasa  dan  Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor,  yang meliputi  perubahan  nama  atau  perubahan  alamat,  dapat mengajukan  permohonan  perubahan  data  Paspor  biasa kepada  Kepala  Kantor  Imigrasi  atau  Pejabat  Imigrasi  : (1)  pengajuan  permohonan;  (2)  persetujuan  Kepala

## Dede  Agus  dan  Lia  Riesta  Dewi,  Pelaksanaan  Jaminan  Hak  Keperdataan  Subyek  Hukum  Manusia  Atas  Perubahan  Atau
Penambahan Nama Dalam Hukum Positif Indonesia Di Serang Banten
Kantor  Imigrasi  atau  Pejabat  Imigrasi;  dan  (3) pencetakan  perubahan  data  pada  halaman  pengesahan. Dokumen    untuk  pengurusan  perubahan  data  di  paspor adalah  :  (1)  KTP  asli  dan  fotokopi;  (2)  KK  asli  dan fotokopi; (3) Akte Kelahiran/Ijazah asli dan fotokopi; (4) Paspor  asli  dan  fotokopi;  dan  (5)  Formulir  Imigrasi (biasanya  disediakan  di  koperasi  kantor  imigrasi) (Indonesia.go.id, portal informasi  Indonesia,  2019). Ada dua  cara  untuk  mengganti  data  identitas  yang  keliru  di paspor. Pertama,  melalui endorsement atau penambahan
nama  pada  halaman  4  paspor,  namun    kelemahan sistem endorsement ,  ada  beberapa  negara  yang  tak menerima  adanya  catatan  khusus  tersebut.  Adapun  cara kedua  adalah  dengan  mengganti  dan  mencetak  ulang paspor.  Cara  kedua  ini  lebih  rumit  dan  membutuhkan waktu  yang  lebih  lama  dibandingkan  cara  pertama (Indonesia.go.id,  portal  informasi  Indonesia,  2019). Berikut  ini  contoh perubahan  atau  penambahan  nama pada paspor.
Tabel 4 . Permohonan Perubahan Atau Penambahan Nama Pada Paspor No Pemohon Nama Awal Nama Hasil Perubahan 1 Agus Tugiman Tugiman Agus Tugiman 2 Anie Saputri Ani Sulastri Anie Saputri 3 Sanah Ani Maemunah BT Samidi Ali Sanah 4 Muhamad Rofik Padlilah Ovik Muhamad Rofik Padlilah
Sumber : Kantor Imigrasi Serang, 14 September 2020.
Ijazah,  Sertifikat,  Dokumen  Kontrak,  Perbankan, BPKB, STNK dan SIM
Perubahan atau penambahan  nama pada dokumen kependudukan dan catatan sipil, seperti : akta kelahiran, akta/buku  nikah,  KK,  KTP  dapat  membawa  dampak untuk  merubah  dokumen-dokumen  seperti:  Ijazah, Sertifikat, Dokumen Kontrak, Perbankan, BPKB, STNK dan  SIM.  Karena  kalau  tidak  diikuti/ditindaklanjuti dengan  perubahan  identitas  nama  pada  berbagai dokumen tersebut mungkin saja menimbulkan permasalahan  hukum  ketika  digunakan.  Ijazah  dibuat berlandaskan  pada  dokumen  kependudukan  dan  catatan sipil  atau  ijazah  dibawahnya/dibuat  sebelumnya  untuk identitasnya,  jika  terjadi  perbedaan  dapat  saja  terjadi permasalahan  ketika  digunakan.  Untuk  solusinya pemilik ijazah tentu harus mengurusnya ke instansi/lembaga  yang  menerbitkannya,  untuk  membuat surat  keterangan  dari  instansi/lembaga  yang  berwenang menerbitkannya.  Hal  ini  karena  perubahan  atau penambahan  nama  pada  ijazah  hanya  dapat  dilakukan jika  masih  dalam  masa  tahun  kelulusan  (masih  dalam masa  tenggang  6  bulan),  jika  lewat  masa  tenggang tersebut  hanya  dapat  dilakukan  dengan  membuat  surat keterangan perubahan atau penambahan nama (wawancara  dengan  Pihak  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kabupaten/Kota  Serang,  tgl.  11  dan  18 September  2020).  Perihal  perubahan  atau  penambahan nama ijazah pengaturannya terdapat dalam Permendikbud  No.  29  Th  2014  Tentang  Pengesahan Fotokopi  Ijazah/Surat  Tanda  Tamat  Belajar,  Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti  Ijazah/Surat Tanda  Tamat  Belajar  Jenjang  Pendidikan  Dasar  Dan Menengah,  pada  lampiran  Format  IC:  Surat  Keterangan Kesalahan  Penulisan  Ijazah/STTB.  Sertifikat,  Dokumen Kontrak,  Perbankan,    BPKB,  STNK  dan  SIM  biasanya dibuat berdasarkan/berlandaskan dokumen kependudukan  berupa  :  KK  dan  KTP,  dan  jika  terjadi
perbedaan  dapat  saja  terjadi  permasalahan  ketika digunakan.  Untuk  solusinya  pemilik  dokumen  tersebut tentu  harus  mengurusnya  ke  instansi/lembaga  yang menerbitkannya,  apakah  dibuat/dilampirkan/dicetak/dan lain-lain  cara  tergantung  dari  instansi/lembaga  yang berwenang menerbitkan/membuatnya.
5. Akibat Hukum dikenakan Sanksi/Sanksi Yang  Dapat Diterima
Akibat  hukum  perubahan  atau  penambahan nama  tanpa  surat  penetapan  pengadilan  negeri setempat  tidak  dapat  dikabulkan  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  dan  ini  termasuk sanksi  tidak  dapat  diterima  permohonan.  Sanksi lainnya  adalah  tidak  dilaporkan  perubahan  atau penambahan  nama  yang  telah  mendapat  surat penetapan pengadilan negeri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa denda. Hal ini  mengandung  makna  bahwa  perubahan  atau penambahan nama hasil penetapan pengadilan negeri harus ditindaklanjuti dengan perubahan atau penambahan nama pada dokumen kependudukan dan catatan  sipil  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil.  Dalam  arti  harus  merubah  atau  menambah nama  pada  akta  kelahiran,  akta  perkawinan/buku nikah  (bagi  yang  sudah  menikah),  Kartu  Keluarga (KK),  KTP  el  dan  dokumen  lainnya.  Ketentuan sanksi berdasarkan pasal 90 ayat (1) huruf (j), ayat (2) dan  (3) UU No.  23  Th  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:
(1). Setiap  Penduduk  dikenai  sanksi  administratif berupa  denda  apabila  melampaui  batas  waktu pelaporan  Peristiwa  Penting  dalam  hal:  (j) perubahan  nama  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 52 ayat (2);
Dede  Agus  dan  Lia  Riesta  Dewi,  Pelaksanaan  Jaminan  Hak  Keperdataan  Subyek  Hukum  Manusia  Atas  Perubahan  Atau Penambahan Nama Dalam Hukum Positif Indonesia Di Serang Banten
(2). Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  paling  banyak  Rp.1.000.000,00  (satu juta rupiah).
(3). Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.
Selanjutnya  pasal  73  Perpres  No.  96  Th  2018 Tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi: (1). Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa  Penting  yang  melampaui  batas  waktu dikenai  denda  administratif  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2). Pengenaan  denda  administratif  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  setelah diberikan  teguran  lisan  dan  teguran  tertulis  dan mempertimbangkan kemampuan Penduduk yang bersangkutan.
Sanksi juga dapat diterima oleh subyek hukum yang  melakukan  perubahan  atau  penamahan  nama jika  perubahan  pada  dokumen  kependudukan  dan catatan sipil tidak diikuti/disesuaikan dengan perubahan  nama  pada  dokumen  lainya  seperti  : Paspor,  Ijazah,  Sertifikat,  Dokumen  Kontrak, Perbankan,    BPKB,  STNK  dan  SIM,  berupa penolakan  pengguanaan  dokumen-dokumen  tersebut atau  tidak  diterimanya  suatu  perbuatan  hukum dengan  alasan  tidak  sama  identitas  nama  subyek hukumnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di atas maka dapat disimpulkan :
1. Perubahan  atau  penambahan  nama  subyek  hukum manusia  (orang)  dalam  dokumen  kependudukan  dan catatan  sipil  telah  dijamin  secara  implisit  oleh  UU No. 39 Th 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No.1 Th  1974  Tentang  Perkawinan,  dan  secara  eksplisit oleh  UU  Administrasi  Kependudukan  baik  UU  No. 23 Th 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan UU  No.  24  Th  2013  tentang  perubahannya,  serta peraturan  pelaksanaannya.  Begitu  pula  pelaksanaan hak  keperdataan  atas  perubahan  atau  penambahan nama  dalam  dokumen  kependudukan  dan  catatan sipil,  serta  dokumen  lainya  dalam  praktek  telah berjalan.  Hal  ini  ditandai  dengan  adanya  subyek hukum manusia mengurus dan mengajukan permohonan  perubahan  atau  penambahan  nama dalam  berbagai  dokumen,  mulai  dari  pengadilan negeri  sampai  kepada  lembaga/instansi  yang  ada kaitanya dengan dokumen kependudukan dan catatan sipil maupun dokumen lainya.
2. Perubahan  atau  penambahan  nama  manusia  sebagai subyek  hukum  dalam  dokumen  kependudukan  dan catatan  sipil  menimbulkan  akibat  hukum  yang  luas, yaitu : harus mengajukan permohonan agar mendapat surat  penetapan  perubahan  atau  penambahan  nama dari  pengadilan  negeri.  Mengajukan  pemohon perubahan  atau  penambahan  nama  ke  Disdukcapil dalam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari.  Pejabat Pencatatan  Sipil  membuat  catatan  pinggir  pada register  Akta  Pencatatan  Sipil  dan  Kutipan  Akta Pencatatan  Sipil.  Merubah  identitas  nama  subyek hukum pada dokumen kependudukan lainnya seperti : KK,  KTP,  paspor,  akta  nikah/buku  nikah,    serta dokumen  lainnya  seperti:  ijazah,  sertipikat  tanah, surat-surat    perbankan,      dokumen  kontrak,  dan  lain sebagainya, karena  jika  tidak  disertai/diikuti  dengan perubahan  nama  pada  dokumen  tersebut  dapat dikhawatirkan  dikemudian  hari  bermasalah  dengan hukum. Akibat  hukum  dikenakan  sanksi/sanksi  yang dapat  diterima:  perubahan  atau  penambahan  nama tanpa  surat  penetapan  pengadilan  negeri  tidak  dapat dikabulkan  oleh  Disdukcapil.  Perubahan  atau penamahan  nama  tidak  dilaporkan  ke  Disdukcapil dalam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  dikenakan sanksi  administratif  berupa  denda.  Sanksi  juga  dapat diterima  oleh  subyek  hukum  jika  perubahan  pada dokumen  kependudukan  dan  catatan  sipil  tidak diikuti/disesuaikan  dengan  perubahan  nama  pada dokumen  lainya,  berupa  penolakan  pengguanaan dokumen-dokumen  tersebut  atau  tidak  diterimanya suatu  perbuatan  hukum  dengan  alasan  tidak  sama identitas nama subyek hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adelin, Fadila,  Kalau  mau  ganti  nama  jangan  lupa bubur merah putihnya, https://www.brilio.net/reporter, 09/10/2015,
diakses 05/7/2020 pukul 08.15 WIB.
Harahap,  M  Yahya,  2016, Hukum  Acara  Perdata: Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta. Hutomo , Dimas, Perlukah  Alasan  Perubahan  Nama Disebutkan
Pada Permohonan?,
https://www.hukumonline.com/klinik,  Kamis,  11 Juli 2019, diakses tgl 4/7/2020, pukul 11.40 WIB. https://SatuHukum.com, Apa itu akibat hukum? Diunduh 29/7/2020, pukul 05.46 WIB.
http://dariuslekalawo.blogspot.com/search/label/ilmu hukum, Apa  Perbedaan  Putusan  dan  Penetapan? Senin,  04  Mei  2015, diakses  tgl  27/7/2020, pukul 13.22 WIB.
Indonesia.go.id,  portal  informasi  Indonesia, Mengubah Data  Paspor:  Cara  Mengubah  Data  Diri  Di Paspor, 19  Mei  2019,  diakses  27  Oktober  2020 pukul 07.30 WIB.
Dede  Agus  dan  Lia  Riesta  Dewi,  Pelaksanaan  Jaminan  Hak  Keperdataan  Subyek  Hukum  Manusia  Atas  Perubahan  Atau Penambahan Nama Dalam Hukum Positif Indonesia Di Serang Banten
Mahfan,  2005, Kamus  Bahasa  dan  Sastra  Indonesia, Sandro Jaya, Jakarta.
Mahmud  Marzuki,  Peter,  2007, Penelitian  Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Mertokusumo,  Sudikno,  2003, Mengenal  Hukum:  Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta.
Rodliyah,  Nunung,  2013,  “Pencatatan  Pernikahan  dan
Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam”, Jurnal Pranata  Hukum: Bandar  Lampung , Vol.  8  No.1, Januari 2013.
Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara  (SIPP)  PN Serang, Daftar  Perkara  Permohonan ,  Tahun 2015, sipp.pn-serang.go.id, diunduh tgl 24/7/2020, pukul 10.20 WIB. Tendiyanto,  Teten, Nama  dan  Perubahan  Nama  dalam KUH  Perdata  (Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata) ,  www.tenzdiyanto.blogspot.com,  Senin,
24 Maret 2014. Usman, Rahmadi, 2006, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta.
Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas: Paspor, https://id.wikipedia.org/wiki/paspor, 28/2/2019, diakses 02/8/2020, 12.31 WIB. www.kompasiana.com, Gampang-gampang Susah Mengurus  Ganti  Nama  di  Pengadilan  Negeri ,  29 Juli  2019  dan  30  Juli  2020,  diakses  tgl. 02/8/2020, pukul 11.50 WIB. Zulkarnain,  Akhmad, Kategori  Maskulin  dan  Feminim dalam Nama Orang Eropa , http://akhmadzulkarnain.web.ugm.ac.id/author/ak hmad-zulkarnain, 23/01/2016.
Zainuddin,  Muslim  dan  Mansari,  2018,  “Strategi Perluasan  Cakupan  Akta  Kelahiran  Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak Di Banda Aceh dan Aceh  Besar”, Gender  Equality:  Internasional Journal  of  Child  and  Gender  Studies , Vol.  4,  No. 1, Maret 2018 .
BW (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) Undang-Undang  No.1  Tahun  1974 Tentang  Ketentuan- ketentuan Pokok Perkawinan.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang

## Administrasi Kependudukan
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 Tentang Perubahan    Atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2011 Tentang

## Keimigrasian
Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun  2018 Tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  20  Tahun  2019
Tentang Pencatatan Pernikahan.
Permenkumham  Nomor  8  Tahun  2014 Tentang  Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat Islam  No  473  Tahun  2020 Tentang  Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan.