Jurnal Proaksi, 8 (2), Hal. 451 - 459 p-ISSN : 2089 – 127x e-ISSN : 2685 – 9750

## MODERASI PREFERENSI RISIKO PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Alif Faruqi Febri Yanto 1 , Rida Perwita Sari 2 * 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email : aliffaruqi658@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur *Corresponden Author : Email : ridaps.ak@upnjatim.ac.id
Diterima : 5 Agustus 2021 Direvisi : 20 Agustus 2021
Dipublikasikan : 17 Oktober 2021

## Abstract
The percentage of individual taxpayer compliance both as a whole and non-employees and employees in 2018-2020 has decreased in the implementation of taxpayer compliance so that an evaluation must be carried out both in terms of policies and services. This study aims to obtain empirical evidence of the  direct  effect  of  taxpayer  compliance  which  is  influenced  by  tax  audits  and  tax  services  and  the moderating effect of risk preferences on the relationship between tax audits and tax service services on taxpayer  compliance.  The  Pratama  Surabaya  Mulyorejo  Tax  Service  Office  is  the  object  to  be researched. Individuals as subjects and population with the type of probability sampling and simple random  sampling  method  as  many  as  87  respondents.  Analysis  based  on  components  or  commonly known as Generalized Structured Component Analysis (GeSCA) is the analytical technique used in this research.  The  results  of the  output in the  study  explain  that there is  empirical  evidence  of taxpayer compliance which is directly influenced by tax audits and tax service services. Risk preferences can moderate the effect of tax audit on taxpayer compliance.
Keywords: Tax audit, tax service, risk preference and taxpayer compliance

## PENDAHULUAN
Undang-undang perpajakan menjelaskan definisi pajak dari berbagai tipe diantaranya adalah pembayaran wajib kepada pemerintah Negara yang dibebankan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan  usaha  untuk  membiayai  pembangunan  negara  Resmi  (2014).  Sikap  taat  dalam  menjalankan peraturan  umum  perpajakan  yang  ditandai  dengan  membayar  dan  melaporkan  pajak  tepat  waktu merupakan  pengertian  dari  kepatuhan  wajib  pajak  Rahayu  (2017).  Menurut  data  laporan  tahunan direktorat jenderal pajak dapat dijelaskan bahwa Indonesia memiliki angka kepatuhan wajib pajak yang diniliai masih dibawah standar yang diharapkan dalam segi membayar pajak maupun melaporkan pajak berupa SPT masa maupun dalam SPT tahunan ,masalah tersebut terjadi karena banyaknya penduduk di Indonesia yang sudah bekerja dan memiliki penghasilaln tetapi enggan mengukuhkan dirinya sebagai wajib pajak, tidak hanya itu para wajib pajak baik itu orang pribadi ataupun badan yang sudah terdaftar di kantor pajak terkait masih cenderung untuk menghindari bahkan lari dari kewajiban perpajakannya secara illegal atau melanggar peraturan perpajakan. Sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam menunaikan tugas perpajakannya. Pemaparan mengenai rasio wajib pajak yang patuh maupun tidak patuh dapat dilihat secara terperinci dalam diagram 1 mengenai rasio kepatuhan penyelenggaraan wajib pajak di Indonesia dalam dengan sisi melaporkan SPT selama periode 2015-2019.

## JURNAL PROAKSI
Journal  homepage:  h t t p s : / / e - j o u r n a l . u m c . a c . i d / i n d e x . p h p / J P K

## Diagram 1.
Rasio Kepatuhan Penyelenggaran Wajib Pajak di Indonesia Periode 2015-2019
Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah)
Dari diagram  tersebut dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2015 hingga 2019 rasio kepatuhan wajib pajak selalu mengalami naik-turun sekitar 60%-75%, jika dilihat dari aspek realisasi SPT selama periode 2015-2019 selalu terdapat jumlah wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan tidak hanya itu selama periode 5 tahun tersebut masih banyak terdapat individu maupun suatu badan usaha yang dianggap  sudah  memiliki  penghasilan,omset,laba tetapi  tidak  kunjung  menunaikan  kewajiban  dalam mengukuhkan  dirinya  sebagai  wajib  pajak  individu  (OP)  maupun  wajib  pajak  Usaha  operasional (badan) di kantor pajak terdekat bahkanhkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun target realisasi dari rasio kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan selalu dibawah target yang ditetapkan dalam rencana strategi direktorat jenderal pajak.
Diagram 2 . Rasio Kepatuhan Penyelenggaran Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Periode 2015- 2020

## Sumber : KPP Pratama Surabaya Mulyorejo (Diolah)
Berdasarkan diagram 2 mengenai Rasio kepatuhan penyelenggaran wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo terhitung pada periode 2015-2020 dijelaskan bahwa perbandingan rasio kepatuhan wajib pajak yang meliputi karyawan maupun non karyawan di kantor pajak Surabaya Mulyorejo dengan realisasi SPT selama 5 (lima) tahun terakhir, dimana realisasi SPT orang pribadi belum bisa mencapai jumlah  wajib pajak  yang  terdaftar dan tingkat  rasio  kepatuhan  wajib  pajak  menurun selama  3  tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019 hingga 2020 sebesar 82%, 80% dan 68%, pemaparan tersebut dapat disimpulkan masih rendah nilai kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan di kantor pajak Surabaya  Mulyorejo  tersebut,  masalah  tersebut  disebabkan  kurangnya  minat  wajib  pajak  dalam membayar dan melaporkan pajak terutang.
Pemerintah selaku direktorat jenderal pajak selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang patuh dengan mengintensifkan program pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.3 Tahun 2013 bertujuan sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan asas keadilan dan ketentuan umum perpajakkan (KUP). Kepatuhan  wajib  pajak  akan  terjadi  jika  sebagian  wajib  pajak  baik  orang  pribadi  maupun  badan
dilakukan  pemeriksaan,  menurut  Dewi  (2017)  peningkatan  nilai  kepatuhan  dalam  menjalankan kewajiban perpajakan itu dipengaruhi secara signifikan oleh adanya penerapan pemeriksaan pajak, yang mana  hasil  dari  temuan  audit  hasil  pemeriksaan  ( audit  findings )  dapat  dijadikan  oleh  Wajib  Pajak sebagai  pelajaran  yang  penting  sehingga  saat  periode  pajak  berikutnya  wajib  pajak  dapat  segera memperbaiki kekurangan dalam menajalankan kewajiban perpajakan secara formal maupun material yang  nantinya  peningkatan  intensitas  pemeriksaan  dapat  meningkatkan  hasil  kepatuhan  dalam menjalankan kewajiban perpajakan Mandagi (2014). Pelayanan aparat pajak yang baik juga dianggap memiliki peranan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena semakin baik pelayanan fiskus semakin  tinggi  pula  kepercayaan  masyarakat  khususnya  wajib  pajak  kepada  fiskus  sehingga  dapat meningkatkan  minat  masyarakat  dalam  membayar  maupun  melaporkan  SPT  massa  dan  tahunan. Penelitian Yanto (2020) menjelaskan bahwa pelayanan fiskus dapat menumbuhkan sikap wajib pajak dalam  memenuhi  kewajiban  maupun  kepatuhan  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya. Preferensi  risiko  sebagai  varibel  moderasi juga  dapat  memperkuat  maupun  memperlemah  dalam  hal kepatuhan  dalam  melaksanakan  kewajiban  pajak,  dikarenakan  para  banyak  risiko  yang  harus dipertimbangkan  oleh  wajib  pajak  khususnya  pribadi  wajib  pajak.  Risiko-risiko  tersebut  antara  lain, risiko keselamatan, social, keuangan, pekerjaan dan yang terakhir adanya risiko kesehatan. Ardyanto (2014)  menjelaskan  bahwa  preferensi  risiko  dapat  mempengaruhi  tingkat  dalam  membayar  dan melaporkan pajak.
Kepatuhan wajib pajak diteliti dengan menggunakan variabel independen pemeriksaan pajak, pelayanan  fiskus  memiliki  hasil  yang  beragam  diantaranya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mandagi (2014), Dewi (2017) dan Wahda (2018) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat  kepatuhan  dalam  membayar  dan  melaporkan  pajak.  Variabel  pelayanan  fiskus  juga  terdapat perbedaan dimana pada penelitian Yuslina (2018), Nur (2020) dan Yanto (2020) menyimpulkan bahwa pelayanan  fiskus  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  dalam  membayar  dan  melaporkan  pajak, Penelitian Ardyanto (2014) dan Safitri (2018) menyatakan bahwa pelayanan fiskus yang dimoderasi oleh  preferensi  risiko  berpangaruh  terhadap  kepatuhan  dalam  membayar  dan  melaporkan  pajak,  hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian dari Yuslina (2018), dan Nur (2020) menyatakan bahwa pelayanan fiskus yang dimoderasi oleh preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak, fenomena tersebut menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian ini.  Penelitian  ini  mengembangkan  beberapa  penelitian  sebelumnya  sehingga  peneliti  tertarik  untuk menambahkan  variabel  pemeriksaan  pajak  dengan  dimoderasi  oleh  preferensi  risiko  yang  diduga memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  wajib  pajak  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakan. Uraian  masalah  tersebut  dapat  diambil  tema  penelitian  dengan  judul  “Moderasi  preferensi  risiko pengaruh pemeriksaan pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak”.

## KAJIAN PUSTAKA

## Teori Prospek
Teori  prospek  dikenal  dengan  adanya  istilah  decision  frame.  Decision  frame  akan  dibuat  jika seseorang  telah  memperolah  informasi  yang  cukup  dalam  pengambilan  keputusan  Kanheman  dan Tversky  (1979).  Dalam  pengambilan  keputusan  tersebut  seseorang  akan  lebih  memilih  mana  yang dirasa  dapat  menguntungkan  dan  memberikan  peluang  yang  lebih  besar  serta  membertimbangkan segala  sesuatu  secara  rasional  atau  untung  rugi  Risk  aversion  terjadi  apabila  sesorang  berada  dalam posisi  yang  menguntungkan,  sedangkan  Risk  seeking  terjadi  apabila  seseorang  lebih  berani  dalam menrima maupun menghadapi risiko. Preferensi risiko dijelaskan dalam teori prospek yang dianggap dapat  berpengaruh  terhadap  wajib  pajak  dalam  mengambil  keputusan  ketika  melaksanakan perpajakannya, karena semakin tinggi risiko dalam membayar dan melaporkan pajak akan berdampak pada  menurunnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak,  sebaliknya jika  minimnya  risiko  dalam  membayar pajak  dapat  menumbuhkan  minat  wajib  pajak  dalam  menjalankan  kepatuhan  maupun  kewajiban perpajakannya.

## Teori Atribusi
Teori  atribusi  menyatakan  bahwa  bila  individu  mengamati  perilaku  orang  lain,  mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Heider, 1958). Teori Atribusi  relevan  untuk  menjelaskan  Penelitian  ini,  sebab  perilaku  seseorang  dalam  memenuhi
kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor eksternal misalnya sanksi pajak dan  kualitas  pelayanan,  sedangkan  dari  faktor  internal  adanya  pengetahuan  wajib  pajak  mengenai perpajakan.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  berasal  dari  kata  patuh  yang  merupakan  taat  dan  patuh  serta menjalankan  kewajiban  perpajakan,  sesuai  yang  diatur  dalam  ketentuan  umum  perpajakan  Resmi (2014).

## Pemeriksaan Pajak
Definisi pemeriksaan pajak berdasarkan Pasal 1 ayat 2 PMK 03 No 82 Tahun 2011 mengenai Ketentuan dalam Pemeriksaan Pajak : “Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan dalam mengolah bukti, temuanm  data  dan  keterangan  sehubungan  dengan  standar  pemeriksaan  guna  mendapatkan  bukti empiris  terkait  wajib  pajak  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajkannya  berdasarkan  peraturan  yang tertuang dalam ketentuan umum perpajakan.

## Pelayanan Fiskus
Fiskus  merupakan  aparat  pajak  yang  bertugas  untuk  mengurus,  membantu  dan  melakukan pemeriksaan  terhadap  wajib  pajak  orang  pribadi  maupun  badan  dalam  menjalankan  kewajiban perpajkannya Jatmiko (2006).

## Preferensi Risiko
Preferensi  risiko  sangat  berkaitan  dengan  teori  prospek  merupakan  suatu  keadaan  dimana seseorang  akan  mengambil  keputusan  yang  dinilai  berpeluang  maupun  berdampak  kerugian  yang dilihat  dari  rasionalitas  seseorang.  Preferensi  risiko  sangat  berkaitan  dengan  tingkat  kepatuha  wajib pajak, dimana wajib pajak akan memilih menghindari atau justru memilih risiko tersebut.  Preferensi risiko  dibagi  menjadi  berbagai  macam  jenis  diantaranya,  risiko  kesehatan,  risiko  operasional,  risiko pekerjaan, risiko keselamatan dan yang paling penting adalah risiko keuangan yang kuat hubungannya dengan tingkat wajib pajak dalam menjalankan kewajiban membayar dan melaporkan pajak berupa SPT tahunan maupun masa Aryobimo (2012).

## Kerangka Pemikiran

## Gambar 1. Model Peneliitian

## Pengembangan Hipotesis
Dugaan sementara atau hipotesis diperoleh dan dirumuskan berdasarkan masalah dan kerangka pemikiran diatas sebagai berikut :
Program  pemeriksaan  pajak  diharapkan  pemerintah  dapat  menjalankan  fungsi  pengawasan terhadap  wajib  pajak  agar  sesuai  peraturan  perundang-undangan  sehingga  beban  pajak  untuk  semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang Resmi (2014).
H1: Berpengaruhnya hubungan secara langsung antara variabel pemeriksaan pajak Terhadap kepatuhan wajib pajak
Teori atribusi (Heider, 1958) yang menyatakan tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan dari faktor eksternal berupa pelayanan fiskus dan sanksi pajak yang menyatakan bahwa Para wajib pajak akan  patuh  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  tergantung  bagaimana  petugas  pajak memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Pemberian pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  dengan  sendirinya,  sehingga  dapat  meningkatan  kepatuhan wajib pajak Yanto (2020).

## H2:  Berpengaruhnya  hubungan  secara  langsung  antara  variabel  pelayanan  fiskus  Terhadap kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan teori prospek menurut Kahneman dan Tversky (1979) keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Preferensi risiko digunakan sebagai variabel moderating dimaksud memperkuat antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.  Pemeriksaan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dikatakan  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh preferensi risiko yang tinggi. Preferensi risiko  seseorang  merupakan  salah  satu  komponen  dari  beberapa  teori  yang  berhubungan  dengan pengambil keputusan termasuk teori kepatuhan wajib pajak seperti teori prospek.

## H3:  Preferensi  risiko  mampu  menjadi  pemoderasi  hubungan  antara  pemeriksaan  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Preferensi risiko memperkuat pengaruh persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, semakin tinggi wajib pajak menghendaki memilih risiko dan mengetahui jika suatu usaha atau penghasilan akan mengalami risiko kebangkrutan atau penurunan, mengetahui jika kesehatan seseorang tentu mempengaruhi dalam menjalankan berbagai aktifitas. Salah satunya  aktifitas  sebagai  wajib  pajak,  mengetahui  adanya  perubahan  kebijakan  perpajakan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  akan  mempengaruhi  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Wajib  pajak  mengetahui  perbedaan  jenis  maupun  jabatan  pekerjaan  seseorang  dapat memberikan  perbedaan  kepatuhan  wajib  pajak,  maka  hubungan  pengaruh  kualitas  pelayanan  fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin kuat Safitri (2018).

## H4: Preferensi risiko mampu menjadi pemoderasi hubungan antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

## METODE PENELITIAN
Objek atau tempat yang dijadikan untuk penelitian ini yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo, dengan subjek dan populasi penelitian seluruh pajak Orang Pribadi (OP). Jenis non probability sampling dengan purposive sampling adalah sampel yang digunakan dalam penelitian ini.  Data  primer  dan  kuisioner  merupakan  teknik  dalam  mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini. Angket atau kuisioner merupakan instrument penelitian sebanyak delapan puluh tujuh (87) responden dengan  kriteria Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pengusaha  Tertentu  (WPOPT)  berdasarkan  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis GeSCA atau Generalized Structured Component Analysis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  olah  data  statistic  deskriptif  menggunakan  teknik  analysis  berdasar komponen berupa Generalized Structured Component Analysis atau GSCA menghasilkan uji validitas, reliabilitas  dan  optimalization  global  of  fit  yang  sesuai  standar  yang  ditetapakan.  Nilai  koefisian determinasi  atau  yang  dikenal  dengan  R-Square  sebesar  64.8%.  Koefisien  jalur,  standar  error  dan critical  rasio  djelaskn  dalam  tabel  1  mengenai  model  structural  Generalized  Structured  Component Analysis sebagai berikut :

## Tabel 2.
Output Uji Validitas dan Reliabilitas (Koefisien Jalur) GeSCA Uji Validitas dan Reliabilitas AVE Cronbach Alpha 0,711 0,894 0,799 0,936 0,555 0,794 0,566 0,842 Sumber : Output GeSCA (Diolah)
Berdasarkan  tabel  2  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  validitas  memiliki  nilai  diatas  0,7  dan reliabilitas  didapati  memiliki  nilai  diatas  0.6  sehingga  indikator  yang  mewakili  variabel  tersebut dikatakan valid dan dapat dihandalkan ( reliabel ).

## Tabel 3.
Output Model Fit (Koefisien Jalur) GeSCA Model Fit FIT 0.64 AFIT 0.631 GFI -1062.35 SRMR 0.463 NPAR 167
Sumber : Output GeSCA (Diolah)
Berdasarkan  tabel  3  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  nilai  Fit  sebesar  0.640  ≥  nilai  cut  off (sebesar 0.5) sehingga dapat dijelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh indicator atau varian dari pemeriksaan pajak, pelayanan fiskus dan prefernsi risiko sebesar 64.0 persen, dan nilai AFIT  sebesar  0.631  <  FIT  (sebesar  0.640),  dengan  demikian  berdasarkan  kriteria  konstruk  yang terbentuk dinyatakan sesuai atau layak. Indeks global optimalization GFI sebesar -1062.352 < nilai cut off  (sebesar  0.9),  dengan  demikian  berdasarkan  kriteria,  konstruk  yang  terbentuk  dinyatakan  belum sesuai atau belum layak. Nilai SRMR 0.463 ≤ nilai cut  off (sebesar 0.08) sehinggi  dapat terindikasi bahwa  tidak  tidak  ada  perbedaan  data  yang  dianalisa  terhadap  model,  dan  nilai  NPAR  sebesar  167, dengan demikian berdasarkan kriteria, konstruk yang terbentuk dinyatakan sesuai atau layak.

## Tabel 4.
Output Model Struktural (Koefisien Jalur) GeSCA Path Coefficients Estimate SE CR X1->Y -4.751 2.172 2.19 * X2->Y 6.168 1.538 4.01 * Z->Y 1.413 1.413 1 X1*Z->Y 8.285 3.912 2.12 * X2*Z->Y -10.235 2.55 4.01 *

## Sumber : Output GeSCA (Diolah)

## PEMBAHASAN
1. Pengaruh secara langsung ( path analysis ) antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki  nilai Critical  Rasio (CR)  sebesar  2.19  atau  CR  >  1.96  yang  menunjukkan  bahwa berpengaruhnya hubungan secara langsung antara variabel pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan Ghozali & Latan (2014). Artinya setiap wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak, semakin banyak wajib pajak  yang  diperiksa  maka  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  akan  meningkat.  Diharapkan  dengan dilakukannya  pemeriksaan  terhadap  wajib  pajak  dapat  memberikan  motivasi  positif  agar  dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Mandagi (2014), Dewi (2017)  dan  Wahda  (2018)  menunjukkan  bahwa  pemeriksaan  pajak  berpengaruh  terhadap  tingkat kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak.
2. Pengaruh secara langsung ( path analysis ) antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki  nilai Critical  Rasio (CR)  sebesar  4.01  atau  CR  >  1.96  yang  menunjukkan  bahwa berpengaruhnya hubungan secara langsung antara variabel pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakan  Ghozali  &  Latan  (2014). Pelayanan  fiskus  berperan penting dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, para wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan pelayanan kepada wajib pajak.  Pemberian  pelayanan  yang  baik  kepada  wajib  pajak  akan  meningkatkan  kepercayaan masyarakat dengan sendirinya, sehingga dapat meningkatan kepatuhan wajib pajak (Yanto, 2020).
Hasil  penelitian  sesuai  dengan  penelitian  Yuslina  (2018),  Nur  (2020)  dan  Yanto  (2020) menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak.
3. Pengaruh  moderasi  preferensi  risiko  atas  pemeriksaan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak memiliki nilai Critical Ratio (CR) sebesar 2.12 atau CR > 1.96 yang menunjukkan bahwa Preferensi risiko mampu menjadi pemoderasi hubungan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan Ghozali & Latan (2014). Pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi  oleh  preferensi  risiko  yang  tinggi.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  Teori  Prospek Kahneman  dan  Tversky  (1979)  yang  menjelasakan  bahwa  keputusan  seorang  wajib  pajak  dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi karena setiap wajib pajak yang hendak menjalankan  kewajiban  perpajakannya  akan  patuh  jika  dilakukan  pemeriksaan  oleh  aparat  pajak dengan mempertimbangkan adanya risiko-risiko tertentu.
4. Pengaruh moderasi preferensi risiko atas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai Critical Ratio (CR) sebesar 4.01 atau CR > 1.96 yang menunjukkan bahwa Preferensi risiko mampu  menjadi  pemoderasi  hubungan  antara  pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan  dalam menjalankan  kewajiban  perpajakan  Ghozali  &  Latan  (2014)  semakin  tinggi  wajib  pajak menghendaki  memilih  risiko  dan  mengetahui  jika  suatu  usaha  atau  penghasilan  akan  mengalami risiko  kebangkrutan  atau  penurunan,  mengetahui  jika  kesehatan  seseorang  tentu  mempengaruhi dalam  menjalankan  berbagai  aktifitas.  Salah  satunya  aktifitas  sebagai  wajib  pajak,  mengetahui adanya perubahan kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah akan mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak mengetahui perbedaan jenis maupun jabatan pekerjaan seseorang dapat memberikan perbedaan kepatuhan wajib pajak, maka hubungan pengaruh  kualitas  pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  akan  semakin kuat. Hasil penelitian ini sesuai dengan Ardyanto (2014) dan Safitri (2018) yang menyatakan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  masing-masing  variabel  baik  secara  langsung  maupun pengaruh moderasi maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:
1. Kepatuhan  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakan  secara  langsung  dapat  dipengaruhi  oleh pemeriksaan  pajak  dengan  hasil  negatif  dan  signifikan. Setiap  wajib  pajak  yang  dilakukan pemeriksaan pajak akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak, semakin banyak wajib pajak yang diperiksa maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.  Diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan  terhadap  wajib  pajak  dapat  memberikan  motivasi  positif  agar  dapat  meningkatkan kepatuhan wajib pajak
2. Kepatuhan  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakan  secara  langsung  dapat  dipengaruhi  oleh pelayanan  fiskus  dengan  hasil  positif  dan  signifikan. Pelayanan  fiskus  berperan  penting  dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, para wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya  tergantung  bagaimana  petugas  pajak  memberikan  pelayanan  kepada  wajib  pajak. Pemberian pelayanan  yang  baik  kepada  wajib  pajak  akan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat dengan sendirinya, sehingga dapat meningkatan kepatuhan wajib pajak.
3. Pemoderasi preferensi risiko memperlemah hubungan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakan dengan jenis  moderasi  semu. keputusan  seorang  wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi karena setiap wajib pajak yang  hendak  menjalankan  kewajiban  perpajakannya  akan  patuh  jika  dilakukan  pemeriksaan  oleh aparat pajak dengan mempertimbangkan adanya risiko-risiko tertentu.
4. Pemoderasi preferensi risiko memperlemah hubungan antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan jenis moderasi semusemakin tinggi wajib pajak menghendaki  memilih  risiko  dan  mengetahui  jika  suatu  usaha  atau  penghasilan  akan  mengalami risiko  kebangkrutan  atau  penurunan,  mengetahui  jika  kesehatan  seseorang  tentu  mempengaruhi dalam  menjalankan  berbagai  aktifitas.  Salah  satunya  aktifitas  sebagai  wajib  pajak,  mengetahui adanya perubahan kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah akan mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

## SARAN
1. Saran Praktis :
- Bagi  Direktorat  Jenderal  Pajak  sebagai  lembaga  yang  ditugaskan  melaksanakan  tugas pemungutan pajak khususnya KPP Pratama Surabaya Mulyorejo yang sudah melaksanakan tugasnya  dengan  sangat  baik  agar  kedepannya  terus  dapat  mempertahankan  dan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.
- Bagi  wajib  pajak  disarankan  senantiasa  untuk  selalu  patuh  terhadap  kewajiban perpajakannya.  Tingginya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  kewajiban pajaknya  akan  dapat  meningkatkan  pendapatan  Negara  yang  nantinya  akan  digunakan kembali bagi kepentingan masyarakat untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Saran Teoritis :
- Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  akan  lebih  baik  lagi  jika  memperluas  sampel penelitian,  seperti  tidak  hanya  wajib  pajak  orang  pribadi  berdasarkan  pasal  25  yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo saja namun diperluas menjadi seluruh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo atau daerah lainnya.

## REFERENSI
Ardyanto, Arif Angga, Nanik Sri Utaminingsih, (2014). “Pengaruh Sanksi Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi”. Accounting Analysis Journal. Semarang : FE UNNES, ISSN 2252-6765.
Aryobimo Tri, Putut dan Nur Cahyonowati, (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi  Risiko  sebagai  Variabel  Moderating  (Studi  Empiris  terhadap  Wajib  Pajak  Orang Pribadi di Kota Semarang). Dipenegoro Journal of Accounting, Volume 1, No. 1, Tahun 2012, hal 2.
Dewi, A. K., Darmansyah., & Djadang, S, (2017). “Antecedent terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi”. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 1 Tahun 2017, Hal. 49-61.E-ISSN 2502-4159.
Direktorat Jenderal Pajak. Rasio Pajak Di Indonesia Tahun 2015-2019. http://www.pajak.go.id. Heider, Fritz, (1958). The Psychology of Interpersonal Relations. New York: Wiley. Ghozali, Imam, & Latan Hengky. (2014). Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0 (edisi ke-2). Semarang : Universitas Diponegoro
Jatmiko, (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
Kahneman, Daniel dan Amos Tversky,(1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. Econometrica, vol. 47, pp.263-291.
Mandagi,  Chorras,  (2014).  “Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak Terhadap Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada Kpp Pratama Manado”, Jurnal EMBA. Vol.2 No.3 September 2014, Hal. 1665-1674. ISSN 2303-1174.
Nur,  Mulyani,  (2020).  “Pengaruh  Sikap  Rasional,  Pelayanan,  Dan  Pemahaman  Peraturan  Pajak Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Preferensi  Risiko  Sebagai    Variabel Moderating”. Prosiding Seminar Nasional, ISSN (P) : 2615 – 2584.
Resmi Siti, (2014). Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Safitri, (2018). “Pengaruh Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Yang  Dimoderasi  Kondisi  Keuangan  Dan  Preferensi  Risiko  (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I)”. Tesis. Magister Akuntansi STIE Dharmaputra Semarang.
Siti Kurnia Rahayu, (2017).  Perpajakan  Indonesia:  Konsep Dan  Aspek  Formal. Jakarta : Graha Ilmu. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2015-2020 (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo).
Wahda, Bagianto, Yuniati. (2018). “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Melalui Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. Vol. III No. 1 Januari - Juni 2018, p-ISSN: 2541-5255.
Yanto, Iksan, Hastuti, (2020). “Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Journal of Economic Business and Governance Challenges 2019, October 03, Indonesia, 2020 EAI DOI 10.4108/eai.3-10-2019.2291943.
Yuslina,  Tanjung,  dan  Silfi,  (2018).”Pengaruh  Pelayanan  Fiskus,  Pengetahuan  Perpajakan  dan Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Kondisi  Keuangan  dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru)”. Jurnal Akuntansi & Manajemen, Vol 13, No. 2 -.