*) Peneliti  pada Balai  Besar  Riset Pengolahan  Produk  dan  Bioteknologi  Kelautan dan  Perikanan

## IMPLEMENTASI SISTEM KETERTELUSURAN PADA PRODUK PERIKANAN
Dwiyitno *)

## ABSTRAK
Ketertelusuran  adalah  kemampuan  suatu  sistem  untuk  mengenali  dan  menelusuri  suatu produk  pada  setiap  tahapan  produksi,  pengolahan  maupun  pemasaran.  Untuk  produk  pangan, tujuan  utama  sistem  ketertelusuran adalah  untuk  mencatat/mendokumentasikan  produk  mulai dari  bahan  baku  sampai  kepada  konsumen (from  farm  to  fork) .  Aplikasi  sistem  ketertelusuran sangat  diperlukan  guna  menghasilkan  produk-produk  yang  terjamin  mutu  dan  keamanannya. Pada  prinsipnya,  terdapat    2  aspek  penting  pada  implementasi  sistem  ketertelusuran,  yaitu tracking dan tracing ,  yang  digunakan  sebagai  alat  untuk  menelusuri  riwayat  produksi  suatu produk.  Pada    prakteknya,    implementasi    sistem  ketertelusuran pada  produk  perikanan  di Indonesia  masih  terbatas  pada  produk  hasil  industri  maupun  produk  ekspor.  Komitmen  bersama antara  pemerintah,  pelaku  usaha  perikanan/produsen,  dan  konsumen  sangat  penting  dalam membangun  sistem  ketertelusuran pada  produk  perikanan,  termasuk  pada  unit  usaha  kecil  dan menengah.

## ABSTRACT:
The  implementation  of  traceability  system  in fishery product.  By: Dwiyitno
Traceability is  the ability of a system to  recognize and follow a product along  production step, during processing as well as distribution. For food products, the main purpose of traceability is to record  a  product  since  the  raw  material  until  the  consumer  (from  farm  to  fork).  Application  of traceability is important to produce quality and safety assurance of a product. Principally, there are 2 important aspects in  traceability i.e. tracking and tracing employed to recognize product history. Nowadays,  implementation  of  traceability  of  fishery  product  in  Indonesia  is  limited  to  industrial and    exported    products.    Cooperation    between  the  government,  industry  and  consumers  is essential  in  order  to  establish  a  better  traceability  system  of  fishery  product,  including  in  small scale  and  home  industries.
KEYWORDS: traceability, fishery product, tracking, tracing

## PENDAHULUAN
Ketertelusuran  merupakan bagian penting dalam rantai distribusi suatu produk pangan sebagai salah satu upaya bagi terjaminnya kualitas dan keamanan suatu  produk  dan  telah  diterapkan  pada  banyak negara.  Uni  Eropa  misalnya,  mendef inisikan ketertelusuran produk pangan sebagai kemampuan suatu sistem untuk menelusuri bahan baku produk pangan, termasuk pakan maupun bahan tambahan yang digunakan dalam seluruh mata rantai produksi, pengolahan hingga distribusi  (EC  No.  178,  2002). Sementara  itu  di  Amerika  Serikat,  ketertelusuran diartikan sebagai metode penelusuran yang cepat dan efisien  terhadap  suatu  produk  sepanjang  titik-titik kritis  asal  maupun  tujuan  produk  dalam  rangka terjaminnya keamanan produk pangan tersebut (Golan et al ., 2004). Menurut ISO 9001/2000, ketertelusuran adalah kemampuan untuk menelusuri kejelasan asal, perlakuan atau riwayat produksi suatu produk. Lebih khusus  lagi,  pelabelan  dan  ketertelusuran  produk rekayasa genetika merupakan isu penting dan diatur tersendiri sistem distribusinya, khususnya di negara-
negara Uni Eropa (EC No. 1829 & 1830, 2003). Di Indonesi a,  ketertelusuran  diart ikan  sebagai kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi  dari  suatu  produk  atau  kegiatan  untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi  terhadap  dokumen yang  terkait seperti diatur dalam Pasal 1 Permen KP No. 01/Men/2007, (Anon., 2007).
Tujuan utama dari sistem ketertelusuran adalah untuk mencatat dan mendokumentasikan suatu produk termasuk seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksinya,  hingga  proses  pengolahan  sampai produk terdistribusi kepada konsumen. Apabila sistem ketertelusuran diterapkan  dengan  baik,  maka penolakan terhadap produk dapat dikurangi sehingga dapat  menghemat  pengeluaran  sebuah  industri pangan. Pada sisi lain, dengan terjaminnya kualitas dan keamanan suatu produk akan berdampak pada meningkatnya  kepercayaan  konsumen  terhadap produk  tersebut  (Asensio et  al .,  2008).  Pada praktek nya,   sistem   k etertelusur an  dapat diintegrasikan  dengan  sistem  informasi  sehingga
konsumen  mampu  melakukan  identifikasi  sendiri, seperti  menggunakan  perangkat electronic  data interchange /EDI  (EAN,  2002).  Pelaku  usaha  yang telah menerapkan sistem jaminan mutu HACCP juga memungkinkan pengintegrasian sistem HACCP-nya dengan sistem ketertelusuran. Hal ini karena record keeping sebagai  salah  satu  aspek  penting  sistem ketertelusuran    merupakan  salah  satu  di  antara  7 prinsip HACCP.
Penerapan sistem ketertelusuran telah menjadi bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  mata  rantai produksi dan distribusi produk pangan pada dekade terakhir.  Sehingga  sistem  ketertelusuran yang berkembang  pun  menjadi  bervariasi,  disesuaikan dengan kebutuhan. Pada dasarnya, pemilihan sistem ketertelusuran    yang  digunakan  harus  mampu menjamin aspek keamanan produk secara efisien. Meskipun  dem ik ian,  pada  beberapa  negara implementasi sistem ketertelusuran  masih bersifat sukarela dan menjadi kewenangan masing-masing pelaku  usaha,  baik  di  tingkat  produksi  (internal) maupun  distribusi  (eksternal). Artikel  ini  berusaha menjelaskan  aspek  teknis  sistem  ketertelusuran, terutama jenis-jenis teknik tracking serta metode yang berkembang  untuk  digunakan  dalam  menelusuri keaslian  suatu  produk  pangan,  termasuk  evaluasi penerapannya produk perikanan di pasaran.

## SISTEM  KETERTELUSURAN  PADA  PRODUK PERIKANAN
Sejak 1 Januari 2005, negara-negara Uni Eropa mengatur bahwa setiap pelaku usaha produksi pangan dan pakan wajib menerapkan sistem ketertelusuran, m eskipun  konsum en  tidak   m enuntutnya. Ketertelusuran  juga  bersif at  wajib  di  Jepang,
sedangkan  Australia,  Argentina,  dan  Brazil    baru mewajibkan untuk daging sapi dan produknya yang diekspor karena permintaan negara-negara pengimpor. Sedangkan di Amerika Serikat, ketertelusuran masih bersifat sukarela (Smith et al ., 2005). Di Indonesia, pasal 5–8 PP No.28/2004 tentang Keamanan, Mutu, dan  Gizi  Pangan  menyebutkan  bahwa  industri pengolahan pangan harus memperhatikan cara-cara produksi,  distribusi,  dan  ritel  yang  baik  yang pedomannya  diserahkan  kepada  masing-masing departemen yang berkaitan  dengan komoditasnya (Anon,  2004).  Khusus  untuk  produk  perikanan, implementasi ketertelusuran diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.Per.01/Men/2007 tentang  Pengendalian  Sistem  Jaminan  Mutu  dan Keamanan Hasil Perikanan. Selain itu, PP No.69/1999 tentang  Label  dan  Iklan  Pangan  juga  mewajibkan produsen  pangan  mencantumkan  kode  produksi sesuai  dengan  nomor  kode  internasional  untuk memudahkan  pengawasannya.  Kode  produksi  ini sekurang-kurangnya dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat produksi pangan yang bersangkutan (Anon, 1999 & Anon, 2007).
Agar suatu produk dapat ditelusuri riwayat asal maupun rantai distribusinya dengan mudah, produsen harus  memiliki  catatan  dan  mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan produknya mulai dari bahan baku, proses pengolahan, selama distribusi/ penyim panan,  pem asaran  hingga  ke  tangan konsumen (Poernomo, 2007). Dengan demikian, dalam sistem ketertelusuran diperlukan metode yang handal untuk  menelusuri  riwayat  asal-usul  suatu  bahan pangan,  proses  produksi,  pengemasan,  distribusi/ trasportasi sampai kepada konsumen. Pada dasarnya, implementasi  sistem  ketertelusuran  mencakup  2 kegiatan pokok, yaitu tracking dan tracing . Tracking
Gambar  1.  Implementasi  sistem  ketertelusuran  pada  rantai  produksi  yang  bermasalah.
merupakan metode penelusuran suatu produk pada tahap  pasca  produksi  ( downstream  information ). Sedangkan tracing merupakan  cara  menelusuri riwayat  asal  suatu  produk  sehingga  juga  dikenal dengan upstream information.
Dengan  diterapkannya  sistem  ketertelusuran, produsen  produk pangan  wajib memiliki  informasi riwayat  bahan  baku  dan  bahan  tambahan  yang digunakan  m aupun  rant ai  di stribusinya  dan mendokumentasikannya  dengan  baik.  Dengan demikian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama produk pangan tersebut telah didistribusikan, penelusuran  balik  terhadap  asal-usul  bahan  yang digunakan dapat dilakukan dengan mudah. Hal yang sama terhadap penelusuran rantai distribusi produk pangan yang telah beredar di pasaran, bahkan hingga konsum en.  Gam bar  2  m erupakan  gam baran implementasi sistem ketertelusuran apabila terjadi masalah pada suatu produk.

## SISTEM TRACKING DAN TRACING
Untuk  kepentingan  penelusuran  riwayat  suatu produk  apabila  diperlukan,  beberapa  informasi berkaitan  dengan  produk perikanan  penting  untuk didokumentasikan,  antara  lain  spesies  ikan,  asal lokasi ikan ditangkap/dibudidayakan, umur panen dan cara budidaya (untuk produk budidaya), dan bahan tambahan yang digunakan selama proses pengolahan (Moretti et al ., 2003, Schwagele, 2005). Informasi- informasi  ini  diperlukan  apabila  terjadi  penarikan produk  atau  komplain  dari  konsum en.  Guna mempermudah penelusuran  pada  setiap  tahapan/ rantai  produksi  dan  distribusi  produk  pangan, diperlukan  penanda  identitas  ( data  carriers )  yang
spesifik  dan  mudah  digunakan  untuk  menelusuri riwayat suatu produk.
Terdapat  2  jenis  identitas  yang  bisa  menjadi penanda produk, yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer bersifat spesifik karena melekat pada bahan baku produk yang hanya dapat dikenali berdasarkan profil molekulernya, dalam hal ini spesies ikan ataupun biota lainnya. Sedangkan identitas  sekunder  dibuat  untuk  memudahkan penelusuran produk dalam rantai produksi maupun distribusi. Yang termasuk identitas sekunder adalah kode  produksi,  baik  dalam  bentuk taging ,  angka alfanumerik, barcode maupun RFID ( Radio Frequency Identification ).
Saat ini, sistem tracking dan tracing GS1 adalah yang  paling  banyak  digunakan  sebagai  sistem pengkode  ketertelusuran.  Tidak  hanya  untuk memberikan kode produksi, sistem penanda GS1 juga dapat  memberikan  informasi  lain  seperti  tanggal kadaluarsa, nomer seri, kode lokasi, dan nomer lot/ batch . Sistem penanda GS1 mencakup 3 komponen, yaitu: (1) Nomor identitas yang meliputi Global Trade Item Number (GTIN) untuk menelusuri sebuah produk, Global  Location  Number (GLN)  untuk  menelusuri lokasi distribusi, Serial Shipping Container Number (SSCC) untuk menelusuri riwayat pengiriman, dan Global  Returnable  Asset  Identifier (GRAI)  untuk menelusuri  riwayat  pelayanan/komplain; (2) Data carriers guna  memv isualisasikan  nomor-nomor identitas  di  atas,  baik  dalam  bentuk  data  fisik ( barcode )  maupun  elektronik  ( RFID ),  (3)  Jaringan informasi elektronik, untuk memudahkan komunikasi antara  riwayat  distribusi  produk  dengan  informasi secara  elektronik,  sebagai  contoh Electronic  Data
Gambar  2.  Sistem  penanda  GS1  pada  sistem  ketertelusuran  (GS1,  2007).
GTIN1 Lot B GTIN1 Lot A SSCC1 SSCC2 SSCC3 SSCC4 SSCC7 SSCC5 Produksi GTIN1 GTIN2 GTIN2 GTIN2 GTIN2 GTIN2 GTIN2 SSCC6 GLN1 GLN2 GLN3 GLN4 GLN6 GLN5 Unit logistik bahan baku Rantai produksi  Trade item lots Unit pengepakan Unit logistik produk akhir
Lokasi asal Lokasi tujuan
Penerimaan Pengepakan Penyimpanan/ Distribusi Produksi DISTRIBUSI/ PENYIMPANAN PROSES PRODUKSI SUPLAI BAHAN BAKU

## Dwiyitno
Interchange /EDI  (Schwagele,  2005;  GS1,  2007). Gambar  2  merupakan  sistem  penanda  GS1  pada setiap tahapan produksi.
Di samping riwayat eksternal yang dapat ditelusuri melalui identitas sekunder berupa data carrier seperti barcode dan RFID , penelusuran riwayat internal suatu produk  dapat  dilakukan  berdasarkan  data  primer melalui  beberapa  metode.  Untuk  produk-produk pangan,  termasuk  produk perikanan, penelusuran internal berdasarkan  profil molekuler DNA maupun protein sering digunakan, khususnya untuk identifikasi spesies,    baik    dengan   teknik polymerase  chain reaction ( PCR), enzyme-linked   immunosorbent assay (ELISA),  elektroforesis,  maupun isoelectric focusing /IEF (Miraglia et al ., 2004; Martinez, 2007; Peres et al ., 2007).
Beberapa teknik lain yang lebih sederhana juga dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi spesies ikan, meskipun akurasinya lebih rendah. Visible dan Near-Infrared (VIS/NIR) spektrometri tidak saja dapat digunakan untuk identifikasi pemalsuan bahan mentah, tapi juga produk olahan seperti surimi dan minyak ikan (Tay et al., 2002; Gayo, 2006). Sementara itu, nuclear magnetic resonance (NMR) dapat digunakan untuk identifikasi produk berdasarkan komposisi asam lemak yang dikandung seperti produk nutraseutikal berbahan baku minyak ikan (Martinez et al., 2003).

## PEL UANG  DAN  KENDALA  PE NERAPAN KETERTELUSURAN
Penerapan  sistem  ketertelusuran  pada  produk perikanan merupakan faktor kunci untuk menjamin mutu dan keamanan produk. Hal ini karena konsumen, baik lokal maupun internasional, semakin menuntut informasi yang lengkap dan akurat berkaitan dengan produk  pangan  yang  dikonsumsinya.  Lebih-lebih dengan tren yang berkembang pada produk-produk perikanan siap saji yang menuntut tingkat keamanan yang tinggi. Pada sisi produksi, terjaminnya riwayat produksi akan mengurangi biaya produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, terutama apabila berkaitan  dengan product  recall atau  adanya permasalahan distribusi lainnya. Sistem komunikasi yang  dikembangkan  secara online ,  dengan RFID misalnya, memungkinkan waktu verifikasi menjadi lebih cepat dengan tingkat akurasi yang tinggi.
Di samping untuk memenuhi tuntutan konsumen, penerapan sistem ketertelusuran telah menjadi sebuah keharusan di berbagai negara dan menjadi kewajiban yang  harus  dipenuhi  oleh  produsen.  Penerapan ketertelusuran yang baik memungkinkan penolakan produk-produk perikanan Indonesia yang sering terjadi dapat  dengan  mudah  ditelusuri  titik-titik  kritisnya,
apakah berasal dari bahan baku, kesalahan produksi ataupun cara distribusi yang tidak tepat. Sudah pasti produk-produk yang tertelusur akan memiliki  daya saing  tinggi karena kepercayaan pasar/konsumen akan meningkat. Penerapan HACCP yang telah lebih dahulu tersosialisasi pada unit-unit produksi, terutama skala  besar/industri,  memudahkan  penerapan ketertelusuran. Hal ini karena record keeping yang menjadi inti sistem ketertelusuran merupakan bagian penting sistem HACCP.
Namun demikian, biaya merupakan isu penting yang sering menjadi kendala pada penerapan sistem ketertelusuran. Sistem ketertelusuran yang menuntut sistem  dokumentasi  ( record  keeping )  yang  baik dianggap  menjadi  beban  tambahan  bagi  sebuah industri. Untuk penerapannya, sistem ketertelusuran juga perlu didukung oleh sumberdaya manusia yang disiplin  dan  terlatih.  Lebih  jauh,  unit-unit  usaha penangkapan, budidaya maupun pengolahan menjadi wajib mendaftarkan fasilitasnya agar terdokumentasi sebagai  bagian  dari  mata  rantai  produksi  yang memenuhi standar. Akibatnya, hanya unit-unit usaha skala besar/industri yang  memenuhi standar serta memiliki kemampuan finansial dapat menerapkan sistem ketertelusuran. Sedangkan bagi unit-unit usaha kecil  dan  menengah  sering  terkendala  dalam penerapan ketertelusuran akibat keterbatasan sarana, prasarana maupun biaya.
Lemahnya  sistem  pendokumentasian  ( record keeping ) menjadi faktor utama hilang/putusnya riwayat rantai produk perikanan. Hal ini karena sistem yang ada,  khususnya  pada  unit  usaha  kecil  dan  publik belum mendukung penerapan sistem ketertelusuran dengan  baik.  Pada  kegiatan  perikanan  tangkap misalnya, tempat  pelelangan ikan merupakan titik kritis putusnya riwayat asal ikan. Meskipun armada kapal  penangkap  ikan  yang  mendarat  umumnya tercatat dengan baik, namun data ikan yang dilelang sering tidak  di lengkapi dengan riwayat asal kapal yang  m enangkap  m aupun  waktu  dan  lokasi penangkapan. Ikan-ikan yang akan didistribusikan oleh  para  bakul/pembeli  biasanya  dikelompokkan berdasar jenis yang sama, walaupun berasal dari kapal penangkap yang berbeda. Hal yang sama terjadi pada unit  pengolah  ikan  skala  kecil.  Pemisahan  dan pendokumentasian  bahan  baku  ikan  berdasarkan riwayat  asalnya  sering  tidak  dilakukan.  Praktek- praktek seperti ini turut didorong oleh karena tidak adanya  insentif  yang  signifikan  terhadap  produk- produk UKM yang menerapkan sistem ketertelusuran. Gambar 3 merupakan alur sistem ketertelusuran dalam rantai produksi produk perikanan tangkap dan produk perikanan budidaya. Sedangkan Gambar 4 merupakan
praktek  rantai  penanganan  ikan  yang  berpotensi terjadinya pemutusan riwayat produk.
Sudah tentu sangat diperlukan komitmen semua pihak agar ketertelusuran dapat diterapkan dengan baik.  Pemerintah  yang  bertanggung  jawab  dalam melindungi warganya harus menjadi motor penggerak penerapan ketertelusuran di negaranya. Ini penting untuk  menjamin  ketentraman  konsumen  dalam
mengkonsumsi  produk-produk  yang  aman  dan bermutu. Kebijakan subsidi silang sangat diperlukan untuk  mendorong unit usaha  kecil  dan  menengah dal am   m engatasi   kesulitan  bagi  penerapan ketertelusuran.  Temasuk  kesempatan  yang  dapat mendorong  peningkatan  daya  saing  produknya  di pasaran. Konsumen pun bisa diharapkan peranannya dengan membangun kesadaran mereka untuk mau
Gambar  4.  Rantai  penanganan  produk  perikanan  tangkap  dalam  praktek.
Kapal penangkap ikan Pembongkaran ikan Pengolahan/pemasaran Pelelangan Pengepakan Gambar 3. Sistem  ketertelusuran  dalam   rantai  produksi  produk   perikanan  tangkap (atas) dan   produk perikanan budidaya (bawah). Kapal ikan Kapal ikan Distribusi Distribusi TPI TPI Konsumen Konsumen Pemasaran Pemasaran Pasar ikan/ UPI Pasar ikan/ UPI Pasar ikan/ UPI Pasar ikan/ UPI Budidaya Budidaya Pembenihan Pembenihan Distribusi Distribusi Konsumen Konsumen Pemasaran Pemasaran Kapal ikan Kapal ikan Distribusi Distribusi TPI TPI Konsumen Konsumen Pemasaran Pemasaran Pasar ikan/ UPI Pasar ikan/ UPI Pasar ikan/ UPI Pasar ikan/ UPI Budidaya Budidaya Pembenihan Pembenihan Distribusi Distribusi Konsumen Konsumen Pemasaran Pemasaran

## Dwiyitno
membayar  lebih  mahal  atas  kepuasan  terhadap produk-produk yang terjamin keamanan dan mutunya.

## PENUTUP
Aplikasi sistem ketertelusuran sangat diperlukan guna menghasilkan produk-produk yang terjamin mutu dan keamanannya bagi konsumen. Pada prinsipnya, terdapat 2 aspek penting pada implementasi sistem ketertelusuran,  yaitu tracking dan tracing ,  yang digunakan  sebagai  alat  untuk  menelusuri  riwayat produksi   suat u  produk.  Ef ekt if itas  sistem ketertelusuran  hanya akan  optimal apabila  sistem pendokumentasian  ( record  keeping )  yang  baik diterapkan  pada  seluruh  rantai  produksi.  Pada prakteknya, implementasi sistem ketertelusuran  pada produk perikanan di Indonesia masih terbatas pada produk  hasil  industri  maupun  produk  ekspor. Komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha perikanan/produsen dan konsumen sangat penting guna membangun sitem ketertelusuran pada produk perikanan,  termasuk  pada  unit  usaha  kecil  dan menengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  1999.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indone- sia  No.  69  Tahun  1999  tentang Label  dan  Iklan Pangan.
Anonim.  2004.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indone- sia  Nomor 28  Tahun  2004  tentang Keamanan,  Mutu dan  Gizi  Pangan.
Anonim.  2007.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Republik    Indonesia  Nomor  Per.  01/Men/ 2007  tentang Pengendalian  Sistem  Jaminan  Mutu dan  Keamanan  Has il  Perik anan .  Departemen Kelautan  dan  Perikanan,  Republik  Indonesia. Asensio, L., Gonzalez, I., Garcia T., and Martin, R. 2008. Determination  of  food  authenticity  by  enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Food Control . 19 (1): 1–8.
CDCT.  2007.  Compendium  of  Data  Carriers  for  Trace- ability. www.eufoodtrace.org/  framework/comp.html. Accessed  on April  25, 2007.
Commission  Regulation  (EC)  No.178.  2002.  Laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European  Food  Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety. Official  Journal  of  the  European  Communities. L31/ 1–L31/24.
Commission  Regulation  (EC)  No.1829.  2003.  Geneti- cally  modified  food  and  feed. Official  Journal  of  the European  Communities. L268/1–L268/23. Commission    Regulation    (EC)  No.  1830.  2003.  The traceability    and    labeling    of    genetically  modified organisms    and    the  traceability  of  food  and  feed products      produced      from    genetically    modified organisms    and    amending  Directive  2001/18/EC. Official Journal of the European Communities. L268/ 24–L268/27.
EAN. 2002. Traceability  of beef. Application of EAN/UCC Standards  in  implementing  Regulation  (EC)  1760/ 2000. www.ean-int.org. Accessed on April  25, 2007. Gayo,  J.  2006. Species  Authenticity  and  Detection  of Economic  Adulteration  of  Atlantic  Blue  Crab  Meat Using VIS/NIR Spectroscopy. PhD Disertation.  North Carolina  State  University.
Golan, E., Krissoff, B., Kuchler, F., Calvin, L., Nelson, K., and  Price,  G.    2004.  Traceability    in  the  U.S.  food supply:    economic      theory    and    industry  studies. Economic    Research  Service ,  U.S.  Department    of Agriculture, Agricultural  Economic.  Report  No.  830.
GS1.  2007. Specification  for  the  identification  and  trace- ability  of  meat  and  meat  products.  GS1  Belgium  & Luxembourg. www.gs1belu.org .   Accessed  on  April 26,  2007.
ISO.  2001. ISO  9000:2001 . Quality  Management    Stan- dards. International  Organization  for  Standardiza- tion . http://www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/ims/ ims.html .   Accessed  on April  24,  2007.
Martinez,  I.,  Optun,  O.I.,  Overrein,  I.,  Evjemo,  J.O., Gribbestad,  I.,  and Aursand,  M. 2003. Authentication and  confirmation  of  product  claims. Proceedings  of the  1 st Joint    Trans-Atlantic    Fisheries    Technology Conference.  10-14 th June,  2003 .  Reykjavik,  Iceland. Martinez,    I.,    Slizyt,    R.,  and  Dauksas,  E.  2007.  High resolution  two-dimensional  electrophoresis  as  a  tool to differentiate wild from farmed cod ( Gadus morhua ) and  to  assess  the  protein  composition  of  klipfish. Food  Chemistry .102.  504–510.
Miraglia,    M.,    Berdal,    K.G.,    Brera,    C.,    Corbisier,  P., Holst-Jensen, A.,  Kok,  E.J.,  Marvin,  H.J.,  Schimmel, H., Rentsch,  J.,  van  Rie, J.P.,  and Zagon, J. 2004. Detection    and    traceability  of  genetically  modified organisms  in  the  food  production  chain . Food  and Chemical  Toxicology, 42(7),  1157–80.
Moretti,    V.M.,    Turchini,  G.M.,  Bellagamba,  F.,    and Caprino,  F.    2003.    Traceability    Issues  in  Fishery and    Aquaculture  Products. Veterinary  Research Communications ,  27  Suppl.  1.  497–505.
Peres,  B., Barlet,  N.,  Loiseau, G.,  and  Montet,  D.  2007. Review   of  the  current  methods  of  analytical  trace- ability    allowing  determination  of  the  origin  of  food- stuffs. Food  Control. 18.  228–235.
Poernomo, A.  2007.  Menuju  jaminan keamanan  pangan produk  perikanan  dengan  ketertelusuran. Majalah Food Review Indonesia . II  (10), Oktober 2007.
Schwagele,  F.  2005.  Ketertelusuran    from  a  European perspective. Meat  Science .  71.  164–173.
Smith, M.A., Fisher, B.L., and Hebert, P.D.N.  2005. DNA barcoding  for  effective  biodiversity  assessment  of  a hyperdiverse  arthropod  group:  the  ants  of Madagaskar. Biol.  Sci. 360:1825–1834.
Tall, A. 2009. Traceability procedures  based on FDA and CFIA    regulations–an    understanding.  INFOSAMAK International  Magazine. www.globefish.org/?id=1006 Tay, A., Singh, R.K., Krishnan, S.S., and Gore, J.P. 2002. Authentication  of  olive  oil  adulterated  with  vegetable oils  using  Fourier  Transform  Infrared  spectroscopy, Lebens-Wiss.  Technol .  35:99–103.