PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) https://journal.yp3a.org/index.php/PaKMas ISSN Media Elektronik 2808-0920 Vol. 4 No. 1 (Mei 2024) 242-251 DOI: 10.54259/pakmas.v4i1.2869

## Penyuluhan Hukum Mengenai Larangan Pencantuman Klausula Baku Bagi Pelaku Usaha dalam Rangka Mewujudkan Pelindungan Konsumen
Agus Suwandono 1* , Deviana Yuanitasari 2 , Nun Harrieti 3 , Etty Mulyati 4 , Holyness N. Singadimedja 5 , Rafan Darodjat 6 1*,2,3,4,5,6 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia Email: 1* agus.suwandono@unpad.ac.id

## Abstract
Standard  clauses  in  consumer  protection  are  terms  or  conditions  unilaterally  determined  by  business actors.  Standard  clauses  are  regulated  in  Article  18  of  the  Consumer  Protection  Act.  Understanding standard clauses is essential for consumers and business actors, so legal counseling is needed to increase awareness and understanding for consumers and business actors. The Consumer Protection Act does not prohibit the inclusion of standard clauses in agreement documents between consumers and business actors. The  Consumer  Protection  Act  only  prohibits  the  inclusion  of  standard  clauses  contrary  to  Article  18, paragraphs (1) (2) of the Consumer Protection Act. Article 18 paragraph (3) of the Consumer Protection Act  determines  that  the  standard  clause  that  contradicts  Article  18  paragraph  (1),  (2) of  the  Consumer Protection Act is declared null and void. In addition, the legal consequences for business actors for the inclusion of standard clauses that are contrary to Article 18 paragraph (1), (2) of the Consumer Protection Act based on Article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Act are threatened with imprisonment for a maximum of five years or a maximum fine of two billion. In including standard clauses in documents or agreements with consumers, business actors must pay attention to the provisions of Article 18 of the Consumer  Protection  Act.  This  legal  counseling  activity  increases  the  awareness  and  understanding  of consumers and business actors regarding standard clauses based on consumer protection laws, which can ultimately realize consumer protection.
Keywords: Standard Clause, Prohibition, Legal Counseling, Business Actor, Consumer Protection .

## Abstrak
Klausula  baku  dalam  pelindungan  konsumen  merupakan  syarat  atau  ketentuan  yang  ditetapkan  sepihak oleh  pelaku  usaha.  Pengaturan  mengenai  klausula  baku  diatur  dalam  Pasal  18  Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pemahaman mengenai klausula baku penting dipahami oleh konsumen dan pelaku usaha, sehingga diperlukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman bagi konsumen dan pelaku usaha. UUPK pada dasarnya tidak nelarang pencantuman klausula baku dalam dokumen  perjanjian  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha.  UUPK  hanya  melarang  pencantuman  klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) UUPK. Pasal 18 ayat (3) UUPK menentukan bahwa bahwa klausula baku yang  bertentangan Pasal 18 ayat (1), (2) UUPK dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, konsekuensi hukum bagi pelaku usaha atas pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) UUPK berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar. Pelaku usaha dalam mencantumkan klausula baku dalam dokumen atau perjanjian dengan konsumen harus memperhatikan ketentuan Pasal 18 UUPK. Kegiatan penyuluhan hukum ini meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen dan pelaku usaha mengenai klausula baku berdasarkan UUPK, yang pada akhirnya dapat mewujudkan pelindungan konsumen.
Kata Kunci: Klausula Baku, Larangan, Penyuluhan Hukum, Pelaku Usaha, Pelindungan Konsumen.
Agus Suwandono 1 , Deviana Yuanitasari 2 , Nun Harrieti 3 , Etty Mulyati 4 , Holyness N. Singadimedja 5 , Rafan Darodjat 6
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 242 - 251

## A . PENDAHULUAN
Lembang  merupakan  salah  satu  destinasi  wisata yang  berada  di  Kabupaten  Bandung  Barat  (KBB) Provinsi  Jawa  Barat.  Lembang  masih  menjadi primadona  tujuan wisata di Bandung Barat karena memiliki banyak destinasi wisata seperti Lembang Park and Zoo , Farm House , Floating Market , The Lodge Maribaya, dll.
Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 menunjukkan kunjungan  wisata  di  Kabupaten  Bandung  Barat mencapai 3 juta pengunjung. Peningkatan kunjungan  wisata  ini  juga  dipengaruhi  oleh munculnya destinasi wisata baru yang menjadi daya tarik  bagi  wisatawan  khususnya  Lembang  dan sekitarnya (Gunawan, 2024).
Meningkatnya  jumlah  wisatawan  di  Lembang tentunya  membawa  dampak  positif  bagi  kegiatan perekonomian di Lembang dan sekitarnya. Adanya wisatawan  dari  luar  daerah  ini  mempengaruhi terhadap  peningkatan  tingkat  hunian  hotel, kunjungan  ke  restoran,  toko  oleh-oleh,  serta meningkatnya  warung-warung  kecil  warga  sekitar serta tumbuhnya ekonomi kreatif yang menunjang serta  menambah  destinasi  wisata  bagi  penduduk lokal.
Peningkatan  kunjungan  wisata  di  Lembang  disatu sisi  akan meningkatkan  perekonomian  masyarakat karena  banyaknya  wisatawan  yang  datang  ke Lembang.    Para  wisatawan  yang  menggunakan produk  dan/atau  menggunakan  layanan  jasa  dari pelaku  usaha  ini  merupakan  konsumen  yang dilindungi  oleh  undang-undang,  yaitu  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan  Konsumen  (UUPK).  Salah  satu tujuan  pemberlakuan  UUPK  ini  adalah  untuk meningkatkan harkat martabat serta keseimbangan hak  dan  kewajiban  konsumen  dan  pelaku  usaha (Wiyono et al., 2024).
UUPK  sebagai  payung  hukum  pelindungan konsumen  telah  diundangkan  dan  diberlakukan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.  Namun demikian, masih ditemukan kasus-kasus yang merugikan hak- hak  konsumen  yang  mengundang  keprihatinan (Yanto  et  al.,  2022).  Faktor  utama  yang  menjadi kelamahan  konsumen  adalah  tingkat  kesadaran konsumen  yang  masih  rendah  (Sutrisno  et  al., 2020).  Selain  faktor  kesadaran  konsumen,  kasus- kasus pelindungan konsumen juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya pelindungan konsumen (Karlina et al., 2023).
Para  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya  harus  memperhatikan  ketentuan  terkait dengan  pelindungan  konsumen,  antara  lain  terkait
dengan  larangan-larangan  bagi  pelaku  usaha  yang diatur dalam UUPK. Salah satu larangan yang diatur dalam UUPK yaitu mengenai larangan pencantuman klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2) UUPK.
Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi seringkali  menggunakan  format  perjanjian  baku yang  didalamnya  memuat  memuat  klausula  baku. baku ini sangat sentral posisinya bagi pelaku usaha untuk mencapai efisiensi proses penjualan, memastikan  standar  layanan,  serta  mengurangi potensi  kesalahan  pengambilan  keputusan  tanpa yang  dibuat  tanpa  adanya  negosiasi  dengan konsumen (Sulistyaningrum & Afrilia, 2020).
Penggunaan  perjanjian  baku  dalam  transaksi perdagangan  disatu  sisi  merupakan  tuntutan efesiensi  dalam  membuat  perjanjian.  Namun demikian,  dalam  hubungan  yang  tidak  seimbang misalnya  dalam  hubungan  konsumen  dan  pelaku usaha seringkali menyebabkan pelanggaran hak-hak konsumen  (Eleanora  &  Dewi,  2022).  Konsumen seringkali yang terdesak kebutuhan yang lemah dari sisi  ekonomis  maupun  psikologis  sering  kali dihadapkan untuk menerima persyaratan yang telah ditentukan oleh pelaku usaha.
Posisi  tawar  konsumen  pada  umumnya  lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, terutama dalam hal  penggunaan  perjanjian  baku  oleh  pelaku  usaha (Munggaran  et  al.,  2019).  Untuk  melindungi konsumen  dari  penggunaan  perjanjian  baku  atau perjanjian  yang  memuat  klausula  baku  tersebut, UUPK telah mengatur ketentuan mengenai klausula baku, yang diatur dalam Pasal 18 UUPK.
Ketentuan klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 UUPK  antara  lain  terkait  dengan  larangan pencantuman  klausula  pengalihan  tanggung  jawab pelaku  usaha.  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  a  UUPK menentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan untuk  diperdagangkan  dilarang  membuat  atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung  jawab  pelaku  usaha.  Klausula  baku  yang mengalihkan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  ini, dalam literatur dikenal sebutan klausula eksonerasi.
UUPK  pada  dasarnya  tidak  hanya  mengatur mengenai larangan pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, namun UUPK  juga  mengatur  8  (delapan)  jenis  larangan pencantuman  klausula  baku  sebagaimana  diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) sampai (h) UUPK. Selain  itu,  UUPK  juga  mengatur  larangan pencantuman klausula baku terkait letak dan bentuk dari klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK.
Agus Suwandono 1 , Deviana Yuanitasari 2 , Nun Harrieti 3 , Etty Mulyati 4 , Holyness N. Singadimedja 5 , Rafan Darodjat 6
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 242 - 251
Pelaku  usaha  dalam  melaksanakan  kegiatan perdagangannya  harus  memperhatikan  ketentuan UUPK, salah satunya mengenai ketentuan larangan pencantuman klausula baku.  Hal ini dimaksudkan agar  apa  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dalam menjalankan  kegiatan  usahanya  sesuai  dengan ketentuan  UUPK,  serta  meminimalisir  terjadi sengketa  konsumen  yang  diakibatkan  adanya kerugian yang dialami konsumen. Selain itu, pelaku usaha  juga  harus  memahami  ada  konsekuensi hukum atas pencantuman klausula baku sebagaiman diatur dalam Pasal  18  ayat  (3) UUPK terkait konskuensi  batal demi hukum klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK serta Pasal 62 ayat (1) UUPK terkait sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 18 UUPK.
Pemahaman  pelaku  usaha  mengenai  aspek-aspek hukum  pelindungan  konsumen  terkait  dengan klausula  baku  merupakan  salah  cara  untuk memberikan pelindungan bagi konsumen. Penyuluhan  hukum  yang  seringkalu  dilaksanakan terkait  dengan  perlindungan  konsumen  banyak dilaksanakan  bagi  konsumen,  dan  sangat  jarang diberikan bagi pelaku usaha.
Perlindungan konsumen pada dasarnya tidak hanya diperuntukan untuk  melindungi konsumen, namun juga  untuk  melindungi  pelaku  usaha  dalam melaksanakan  kegiatan  usahanya,  senantiasa dituntut  untuk  bertanggung  jawab.  Kesadaran  dan pemahaman  pelaku  usaha  mengenai  aspek-aspek hukum  pelindungan  konsumen,  khususnya  terkait dengan  larangan  pencantuman  klausula  baku  ini merupakan  salah  satu  bentuk  pelindungan  bagi konsumen  dan  pelaku  usaha.  Solusi  yang ditawarkan  dalam  kegiatan  pengabdian  pada masyarakat  ini  yaitu  berupa  penyuluhan  hukum mengenai  larangan  pencantuman  klausula  baku bagi pelaku usaha berdasarkan UUPK. Penyuluhan hukum  ini  penting  untuk  dilaksanakan  agar meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pencantuman klausula baku berdasarkan UUPK,  sehingga  dapat  mewujudkan  pelindungan bagi konsumen.

## B. PELAKSAAAN DAN METODE
Kegiatan pengadian pada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Cibogo, Kecamatan
Lembang,  Kabupaten  Bandung  Barat  (KBB), Provinsi  Jawa  Barat.  Pada  tahap  awal,  kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan aparatur desa,  terkait  dengan  rencana    kegiatan  PPM  yang akan  dilaksanakan.  Dalam  tahap  ini,  pelaksana PPM juga menyiapkan materi mengenai pelindungan  konsumen  khususnya  terkait  dengan klausula  baku.  Pada  tahap  pelaksanaan,  kegiatan PPM  ini  dilaksanakan  pada  hari  Selasa,  tanggal  6
Februari  2024,  di  Aula  Desa  Kantor  Desa  Cibogo, Kecamatan  Lembang,  KBB,  Provinsi  Jawa  Barat. Kegiatan PPM ini, menghadirkan khalayak sasaran yang merupakan para pelaku usaha serta masyarakat perwakilan  dari  setiap  dusun  di  Desa  Cibogo, Kecamatan  Lembang,  KBB,  Provinsi  Jawa  Barat. Tahap  selanjutnya,  setelah  kegiatan  PPM  ini terlaksana  dan  selesai,  pelaksana  PPM  menyusun laporan kegiatan PPM.
Kegiatan  PPM  mengenai  larangan  pencantuman klausula  baku  ini  dilaksanakan  dengan  metode penyuluhan  hukum  (Hidayah  &  Komariah,  2019). Penyuluhan  hukum  dilaksanakan  secara  langsung dengan  memberikan  materi  mengenai  aspek-aspek hukum pelindungan konsumen khususnya mengenai ketentuan  klasula  baku  berdasarkan  UUPK  oleh pelaksana PPM. Setelah pemberian materi, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab oleh peserta penyuluhan  dengan  pelaksana  PPM  yang  dipandu oleh  moderator,  terkait  dengan  implementasi pencantuman  klausula  baku  dalam  kegiatan ekonomi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  merupakan landasan hukum pelaksanaan pelindungan konsumen  di  Indonesia.  Pasal  1  angka  (1)  UUPK menyatakan  bahwa  perlindungan  konsumen  adalah segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen.  Pelindungan  konsumen  sendiri  pada dasarnya merupakan pemenuhan atas hak-hak yang seharusnya diberikan kepada konsumen (Sidabalok, 2006). Shidarta (2004) juga mengemukakan bahwa pelindungan konsumen identik dengan pelindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.
Perlindungan  terhadap  konsumen  akan  terwujud apabila  konsumen  mendapat  hak-haknya  sebagai konsumen  (Suwandono,  2019;  Yuanitasari  et  al., 2023).  Namun  demikian,  dalam  prakteknya seringkali  dalam  menuntut  hak-haknya,  konsumen terkendala karena adanya klausul baku dalam suatu dokumen  atau  perjanjian  yang  dibuat  oleh  pelaku usaha,  yang  merugikan  konsumen.  Dalam  rangka memberikan  pelindungan  bagi  konsumen,  pelaku usaha maupun konsumen harus memahami ketentuan  mengenai  klausula  baku  yang  diatur dalam UUPK.
Pembahasan  mengenai  klausula  baku  erat  kaitanya dengan perjanjian baku. Umumnya klausula baku ini dimuat dalam suatu perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan perjanjian tertulis yang baik bentuk dan isinya biasanya telah ditetapkan sepihak oleh pihak yang  umumnya  memiliki  keunggulan    secara ekonomis dan psikologis (Suwandono et al., 2024).
Agus Suwandono 1 , Deviana Yuanitasari 2 , Nun Harrieti 3 , Etty Mulyati 4 , Holyness N. Singadimedja 5 , Rafan Darodjat 6
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 242 - 251
Perjanjian  pada  pada  hakikatnya  isinya  telah distandarisasi dan tercetak dalam formulir tertentu (Putri S, 2020). Perjanjian baku dikenal juga dengan perjanjian  standar,  kontrak  baku  maupun  kontrak standar.  Semua  istilah  ini  menunjuk  pada  syarat- syarat perjanjian yang sudah dibakukan (Poernomo, 2019).
Penggunaan  perjanjian  baku  dalam  kegiatan ekonomi telah lama  digunakan. Hal  ini mengingat bahwa  perjanjian  baku  digunakan untuk  mencapai tujuan  ekonomi  yang  efisien,  praktis  dan  cepat (Suwandono, 2017). Tidak dapat dibayangkan jika terdapat  ribuan  konsumen  yang  melakukan transaksi  dengan  pelaku  usaha,  kemudian  harus dinegosiasikan serta dibuat satu-satu bagi konsumennya.  Alangkah  tidak  efisien  dan  praktis apabila hal tersebut harus dilakukan. Sehingga yang terjadi  untuk  mempercepat  dan  memudahkan transaksi tersebut, dibuatlah suatu bentuk perjanjian yang  dibakukan  (perjanjian  baku).  Tidak  dapat dipungkiri  bahwa  perjanjian  baku  sangat  beperan penting bagi perkembangan dalam dunia usaha atau bisnis  dalam  aktifitas  perdagangan  (Roesli  et  al., 2019).
Sutan  Remy  Sjahdeini  (1993),  menyatakan  bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir seluruh  klausul-klausulnya  sudah  dibakukan  oleh pemakainya  dan  pihak  lain  pada  dasarnya  tidak mempunyai  peluang  untuk  merundingkan  atau meminta  perubahan.  Dalam  perjanjian  baku, biasanya yang belum dibakukan antara lain terkait jenis,  harga,  jumlah,  warna,  tempat,  waktu  dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan.
Mariam Darus Badrulzaman (2014) menyimpulkan ciri-ciri perjanjian baku sebagai berikut:
1. Isinya  ditetapkan  secara  sepihak  oleh  kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur.
2. Debitur  sama  sekali  tidak  ikut  menentukan  isi perjanjian itu.
3. Terdorong  oleh  kebutuhannya  debitur  terpaksa menerima perjanjian itu.
4. Bentuknya tertulis.
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual.
Vera  Bolger  sebagaimana  dikutip  Mariam  Darus Badrulzaman  (2014)  menamakan  perjanjian  baku ini  sebagai take  it  or  leave  it  contract. Pilihannya menyetujui  syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam perjanjian  maka  silahkan  membuat  perjanjian (ambilah),  sedangkan  jika  tidak  menyetujui persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian janganlah  membuat    perjanjian  dengan  yang bersangkutan  (tinggalkan  saja).    Pilihan  dalam perjanjian  baku  hanya  menerima  atau  menolak
(Dewi, 2023). Konsep take it or leave it merupakan salah  satu  solusi  yang  disodorkan  oleh  pihak  yang kuat  kepada  pihak  yang  lemah  dalam  perjanjian baku (Mahendar & Budhayati, 2019).
Penggunaan  klausula  baku  dalam  perjanjian merupakan  bentuk  kebebasan  berkontrak  yang  di dasarkan  Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata.  Namun  demikian,  kebebasan berkontrak ini tentunya tidak berlaku secara mutlak tetapi  dibatasi  salah  satu  pembatasannya  yaitu dibatasi dengan
suatu undang-undang (Sulistyaningrum & Afrilia, 2020).
Salah  satu  tujuan  dari  pembatasan  asas  kebebasan berkontrak ini adalah untuk melindungi pihak yang lemah  antara  lain  konsumen  (Jenie,  2007).  Dalam rangka  pelindungan  terhadap  konsumen  telah diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  sebagai landasan  pelaksanaan  pelindungan  konsumen  di Indonesia.  UUPK  merupakan  ketentuan  khusus yang  mengatur  hubungan  hukum  antara  konsumen dan pelaku usaha.
UUPK  tidak  mengatur  mengenai  perjanjian  baku, namun  hanya  mengatur  mengenai  klausula  baku. Pasal 1 angka (10) UUPK menyatakan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang  telah  dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian  yang  mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh konsumen. Klausula baku ini umumnya ada dan/atau dicantumkan dalam suatu perjanjian baku.
Gambar 1. Penyampaian Materi
UUPK tidak melarang penggunaan perjanjian baku maupun klausula baku  dalam transaksi pelaku usaha dan  konsumen.  Namun  demikian  UUPK  hanya melarang  pencantuman  klausula  baku  yang bertentangan  dengan  Pasal  18  ayat  (1)  dan  (2) UUPK.
Agus Suwandono 1 , Deviana Yuanitasari 2 , Nun Harrieti 3 , Etty Mulyati 4 , Holyness N. Singadimedja 5 , Rafan Darodjat 6
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 242 - 251
Jenis jenis klausula baku yang dilarang dicantumkan  pada  dokumen  dan/atau  perjanjian berdasarkan  Pasal  18  ayat  (1)  UUPK  sebagai berikut :
1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
Klausula  baku  yang  mengalihkan  tanggung jawab  ini  dalam  literatur  dikenal  dengan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah suatu  klausula  dalam  suatu  perjanjian  dalam mana  ditetapkan  adanya  pembebasan  atau pembatasan dari tanggung jawab tertentu, yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya (Satrio, 1995).  Selanjutnya  Suharnoko  (Suharnoko, 2004)  menyatakan  bahwa  klausula  eksonerasi sebagai  klausula  yang  mengalihkan  tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lainnya
Berbeda  halnya  dengan  pendapat  di  atas sebelumnya, Sutan Remy Sjahdeini menggunakan  istilah  klausula  eksemsi  sebagai padanan  dari  klausula  eksonerasi.  Klausula eksemsi  adalah  klausula  yang  bertujuan  untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau dengan semestinya  melaksanakan  kewajiban  yang ditentukan dalam perjanjian tersebut (Sjahdeini, 1993).
Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini    (Sjahdeini, 1993) klausula eksemsi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:
a. Pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang  harus  dipikul  oleh  pihaknya  apabila terjadi ingkar janji.
b. Pembatasan  jumlah  ganti  rugi  yang  dapat dituntut.
c. Pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk  dapat  mengajukan  gugatan  atau  ganti rugi.
Beberapa contoh klausula baku yang mengalihkan  tanggung  jawab  antara  lain klausula  dalam  karcis  parkir  yang  menyatakan pengelola  parkir  tidak  bertanggung  jawab  atas kehilangan  kendaraan  atau  kerusakan  barang konsumen,  klausula  baku  dalam  nota  jasa  cuci pakaian  ( laundry )  yang  menyatakan  kerusakan atau kehilangan hanya akan akan mendapatkan ganti  rugi  maksimal  10  kali  dari  nilai  jasa, klausua baku dalam transaksi yang e-commerce yang  menyatakan  bahwa  garansi  akan  hangus jika memberikan review jelek.
2. Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak menolak  penyerahan  kembali  barang  yang dibeli konsumen.
Contoh  klausula  baku  yang  menyatakan penolakan  penyerahan  kembali  barang  yang dibeli konsumen antara lain terdapat dalam nota pembelian  yang  menyatakan  barang  yang  telah dibeli tidak dapat dikembalikan.
3. Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak menolak  penyerahan  kembali  uang  yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
Contoh  klausula  baku  yang  menyatakan penolakan  penyerahan  kembali  uang  yang dibayarkan  oleh  konsumen  antara  lain  terdapat dalam  nota  pembelian  atau  jasa.  Klausula  baku ini  dibuat untuk menghindari kewajiban pelaku usaha  untuk  menyerahkan  kembali  uang dibayarkan konsumen karena adanya
ketidaksesuaian  nilai  tukar  yang  diberikan dan/atau lebih mahal atas barang dan/atau jasa.
4. Menyatakan  pemberian  kuasa  dari  konsumen kepada  pelaku  usaha  baik  secara  langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
Contoh  klausula  baku  yang  menyatakan pemberian  kuasa  dari  konsumen  kepada  pelaku usaha  untuk  melakukan  tindakan  sepihak berkaitan  dengan  barang  yang  dibeli  secara anggsuran  antara  lain  klausula  baku  yang terdapat  perjanjian  pembiayaan  konsumen kendaraan bermotor. Dalam perjanjian pembiayaan  konsumen  kendaraan  bermotor  ini sering  kali  terdapat  klausul  baku  yang menyatakan  bahwa  apabila  konsumen  tidak melakukan  pembayaran  anggsuran  selama  3 (tiga)  kali  berturut-turut  maka  pelaku  usaha diberikan kuasa untuk menarik atau mengambil kendaraan yang menjadi obyek perjanjian.
5. Mengatur  perihal  pembuktian  atas  hilangnya kegunaan  barang  atau  pemanfaatan  jasa  yang dibeli oleh konsumen.
Contoh  klausula  baku  yang  menyatakan pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan  jasa  antara  lain  terdapat  dalam ketentuan toko yang menyatakan bahwa barang pecah  atau  membuka  segel  berarti  membeli. Apabila  mendasarkan  pada  klausula  baku  ini, maka  apabila  konsumen  memecahkan  barang atau  membuka  segel  maka  konsumen  harus membayar  harga  atas  barang  tersebut.  Dalam kasus  ini  adanya  klausula  baku  tersebut memberikan  kewajiban  bagi  konsumen  untuk membayar  harga  kepada  pelaku  atas  kerusakan barang yang disebabkan oleh konsumen.
Agus Suwandono 1 , Deviana Yuanitasari 2 , Nun Harrieti 3 , Etty Mulyati 4 , Holyness N. Singadimedja 5 , Rafan Darodjat 6
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 242 - 251
Menarik  dalam  implementasi  dari  penggunaan klausula baku ini. Apabila konsumen memecahkan/  merusak  barang  pelaku  usaha sudah sewajarnya konsumen harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi. Namun tuntutan dari pelaku usaha tidak didasarkan pada adanya klausula baku tersebut, namun dapat didasarkan adanya  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH) yang dilakukan oleh konsumen.
6. Memberi  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan  konsumen  yang  menjadi  obyek  jual beli jasa.
Contoh  klausula  baku  yang  menyatakan pemberian hak kepada pelaku untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan  konsumen  yang  menjadi  obyek  jual beli  jasa  antara  lain  terkait  transaksi  yang menggunakan  kartu  kredit  yang  menentukan pembayaran melalui kartu kredit dapat dilakukan  jika  memenuhi  pembelian  minimal yang ditentukan oleh pelaku usaha.
7. Menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada peraturan  yang  berupa  aturan  baru,  tambahan, lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang dibuat  sepihak  oleh  pelaku  usaha  dalam  masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
Contoh  klausula  baku  yang  menyatakan tunduknya  konsumen  pada  aturan  baru  yang dibuat  sepihak  oleh  pelaku  usaha  antara  lain terdapat dalam perjanjian kredit bank, perjanjian asuransi maupun kartu ktredit. Misalnya dalam perjanjian  kredit  seringkali  terdapat  klausul terkait  dengan  bunga  bank  yang  menentukan bahwa bank diberikan hak untuk menyesuaikan atau  menaikan  tingkat  suku  bunga  bank mengikuti  kenaikan  tingkat  suku  bank  Bank Indonesia (BI Rate ).
8. Menyatakan  bahwa  konsumen  memberi  kuasa kepada  pelaku  usaha  untuk  pembebanan  hak tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak  jaminan terhadap  barang  yang  dibeli  oleh  konsumen secara angsuran.
Contoh  klausula  baku  yang  menyatakan konsumen  memberikan  kuasa  kepada  pelaku usaha  untuk  pembebanan  hak  jaminan  yang dibeli  konsumen  secara  anggsuran  antara  lain klausula  baku  yang  terdapat  dalam  perjanjian Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR).  Pelaku  usaha untuk  mengamankan  kreditnya  seringkali mencantumkan  klausula  yang  menyatakan bahwa  konsumen  memberikan  kuasa  kepada pelaku  usaha  untuk  membebankan  jaminan terhadap  barang  yang  dibeli  konsumen.  Perlu
diketahui bahwa pemberian kuasa dari konsumen  dalam  hal  pembebanan  jaminan diperbolehkan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti  yang  diatur  dalam  Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang
Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) maupun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia).
UUPK  selain  melarang  pencantuman  8  (delapan) jenis klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1)  UUPK,  juga  mengatur  larangan  pencantuman klausula  baku  terkait  dengan  letak  dan  bentuk klausula  baku.  Pasal  18  ayat  (2)  UUPK  juga menentukan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan  klausula  baku  yang  letak  atau bentuknya  sulit  terlihat  atau  tidak  dapat  dibaca secara  jelas,  atau  yang  pengungkapannya  sulit dimengerti.
Contoh klausula baku yang dimaksud Pasal 18 ayat (2)  UUPK  ini  biasanya  klausula  baku  tesebut ditempatkan  di  balik  perjanjian  utama  sebagai syarat-syarat  umum,  yang  dicetak  dengan  ukuran huruf  yang  sangat  kecil,  sehingga  sulit  dipahami oleh konsumen.
UUPK  selain  mengatur  mengenai  jenis-jenis klausula  baku  yang  dilarang  serta  konsekuensi hukum  dari  pencantuman  klausula  baku,  juga mengatur  mengenai  kewajiban  pelaku  usaha  untuk menyesuaikan  klausula  baku  yang  bertentangan dengan  UUPK.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  18 ayat  (4)  UUPK  yang  menyatakan  bahwa  pelaku usaha  wajib  menyesuaikan  klausula  baku  yang bertentangan dengan undang-undang ini.
Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUPK ini, sudah  seyogyanya  pelaku  usaha  menyesuaikan pencantuman  klausula  yang  dibuatnya  dalam dokumen perjanjian agar tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) UUPK. Maksud dari ketentuan ini  agar  hak-hak  konsumen  dapat  terlindungi  dari adanya  klausula  baku  yang  ditetapkan  oleh  pelaku usaha.  Di  satu  sisi,  kewajiban  pelaku  usaha  untuk menyesuaikan klausula baku agar tidak bertentangan dengan  Pasal  18  ayat  (1),  (2)  UUPK  secara  tidak langsung  memberikan  pelindungan  bagi  pelaku usaha  atas gugatan  konsumen  dan  ancaman pidana bagi  pelaku  usaha  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 62  ayat  (1)  UUPK.  Hal  ini  tentunya  akan mewujudkan  pelindungan  terhadap  konsumen  dan pelaku usaha.
Pelaku  usaha  harus  memahi  bahwa  terdapat ketentuan  yang  mengatur  mengenai  pencantuman klausula  baku  dalam  UUPK  ini.  Pelaku  usaha seharusnya tidak hanya mementikan
Agus Suwandono 1 , Deviana Yuanitasari 2 , Nun Harrieti 3 , Etty Mulyati 4 , Holyness N. Singadimedja 5 , Rafan Darodjat 6
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 242 - 251
kepentingannya saja, tetapi juga harus memperhatikan  kepentingan  konsumen  sehingga jangan  sampai  merugikan  konsumen.  Hal  ini didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  7  huruf  (a)  yang menentukan  bahwa  kewajiban  pelaku  usaha  untuk beritikad  baik  dalam  menjalan  kegiatan  usahanya. Itikad baik  ini bermakna para  pihak harus berlaku selayaknya  orang  beradap,  tidak  merugikan  orang lain serta memperhatikan kepentingan pihak lawan (Wery, 1990).
Itikad  baik  dalam  suatu  perjanjian  ini  memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan para pihak  dalam  perjanjian  baku  (Priyono,  2017). Pelaku usaha dalam melaksanakan itikad baik mulai dari  tahap pre kontraktual,  kontraktual  sampai dengan post kontraktual.  Kewajiban  pelaku  untuk beritikad baik ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesimbangan  dan  keadilan  bagi  para  pihak (Suprapti  &  Tarigan,  2021;  Yuanitasari  & Kusmayanti, 2020).
Pelaku usaha  harus  memahami  dalam  penyusunan suatu dokumen atau perjanjian yang ditujukan bagi konsumen  terkait  dengan  klausula  baku  harus memperhatikan ketentuan Pasal 18 UUPK. Hal ini mengingat  terdepat  konsekuensi  hukum  atas pencantuman  klausula  baku  yang  bertentangan dengan Pasal 18 UUPK.
Konsekuensi  hukum  yang  pertama  terkait  dengan eksistensi  klausula  baku.  Klausula  baku  yang bertentangan  dengan  Pasal  18  ayat  (1),  (2) UUPK berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK maka klausula baku yang terdapat dalam dokumen atau perjanjian tersebut  dinyatakan  batal  demi  hukum.  Artinya bahwa  klausula  baku  tersebut  dianggap  tidak pernah  ada  serta  tidaklah  memiliki  akibat  hukum yang  mengingat  bagi  para  pihak  (Astuti,  2016). Dengan dengan demikian konsumen pada dasarnya tetap  dilindungi  hak-haknya  sebagai  konsumen (Siregar,  2023).    Artinya  konsumen  tetap  dapat meminta  pertanggung  jawaban  atau  ganti  rugi kepada  konsumen  atas  kerugian  yang  diderita konsumen,  atau  mengabaikan  kewajiban  yang dibebankan  kepada  konsumen  karena  adanya klausula  baku  tersebut,  karena  pada  dasarnya klausula  baku  tersebut  batal  demi  hukum  atau dianggap  tidak  pernah  ada.  Apabila  pelaku  usaha tetap melaksanakan haknya yang didasarkan adanya klausul  baku  yang  dimuat  tersebut,  pelaku  usaha tersebut  dapat  dikatakan  melakukan  Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Konsekuensi hukum yang kedua yaitu bagi pelaku usaha. Pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku  dalam  dokumen  atau  perjanjian  yang bertentangan  dengan  Pasal  18  ayat  (1),  (2) UUPK diancam dengan pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK yang menentukan bahwa pelaku
usahan  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  18  UUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Gambar 2. Foto Bersama Pelaksana PPM dan Peserta
Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  melalui penyuluhan hukum mengenai larangan pencantuman klausula baku ini dilaksanakan karena pelindungan  konsumen  harus  dilaksanakan  secara komprehensif dan holitik. Penyuluhan hukum terkait pelindungan  konsumen  seringkali  hanya  dilihat bagaimana  mensosialisasikan  atau  meningkatkan pemahaman  konsumen  saja.  Harapannya  dengan peningkatan  pemahaman  mengenai  pelindungan konsumen  bagi  konsumen  dapat  mewujudkan pelindungan  bagi  konsumen.  Namun  demikian dalam  prakteknya  hal  ini  tidak  dapat  dengan  baik akan terwujud jika tidak dibarengi dengan kesadaran dan pemahaman dari pelaku usaha akan pentingnya pelindungan bagi konsumen.
Pelindungan  konsumen  ini  akan  terwujud  dengan baik jika konsumen dan pelaku usaha menyadari hak dan kewajiban masing-masing serta mengimplementasikan dalam transaksi perdagangan. Penyuluhan hukum mengenai larangan  pencantuman  klausula  baku  bagi  pelaku usaha  berdasarkan  UUPK,  ini  merupakan  upaya untuk mewujudkan pelindungan konsumen dari sisi pelaku usaha. Dengan  kegiatan  penyuluhan hukum ini  diharapkan  dapat  semakin  meningkatkan kesadaran  dan pemahaman  pelaku usaha  mengenai aspek-aspek hukum pelindungan konsumen khususnya mengenai larangan pencantuman klausula baku berdasarkan UUPK.
Pengaturan  mengenai  klausula  baku  terkait dengan pelindungan konsumen dalam perkembanganya saat ini  juga terdapat di sektor jasa keuangan. Ketentuan mengenai larangan pencantuman klausula baku oleh pelaku  usaha  sektor  keuangan  ini  awalnya  diatur dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen Sektor Jasa Keuangan  (POJK 1/2013).  Selanjutnya di Tahun 2022, POJK 1/2013 ini dicabut dan diganti
Agus Suwandono 1 , Deviana Yuanitasari 2 , Nun Harrieti 3 , Etty Mulyati 4 , Holyness N. Singadimedja 5 , Rafan Darodjat 6
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 242 - 251
dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan  Masyarakat  di  Sektor  Jasa  Keuangan  (POJK 6/2022).
Sejalan  dengan  pemberlakuan  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), selanjutnya  POJK  6/2022  dicabut  dan  diganti dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 22  Tahun  2023  Tentang  Pelindungan  Konsumen dan  Masyarakat  di  Sektor  Jasa  Keuangan  (POJK 22/2023).  Penggantian  POJK  6/2022  ke  POJK 22/2023  ini  lebih  kepada  penyesuaian  beberapa ketentuan yang diatur dalam POJK 6/2022 dengan ketentuan yang diatur dalam UU P2SK. Ketentuan mengenai  larangan  pencantuman  klausula  baku yang  diatur  dalam  UU  P2SK  dan  POJK  22/2023 pada  dasarnya  merupakan  ketentuan  khusus  yang berlaku di sektor jasa keuangan.

## D. PENUTUP

## Simpulan
Hasil  kegiatan  pada  masyarakat  ini  meningkatkan kesadaran  dan  pemahaman  konsumen  dan  pelaku usaha mengenai klausula baku berdasarkan UUPK.
Kegiatan  Pengabdian  Pada  Masyarakat  (PPM) melalui  kegiatan  penyuluhan  hukum  mengenai larangan pencantuman klausula berdasarkan UUPK ini  dilaksanakan  dalam  rangka  mewujudkan pelindungan  konsumen.  Kegiatan  penyuluhan hukum  ini  dapat  meningkat  kesadaran  dan pemahaman  pelaku  usaha  mengenai  aspek-aspek hukum pencantuman klausula baku dalam dokumen perjanjian  berdasarkan  UUPK.  Pasal  18  ayat  (1) UUPK menentukan 8 (delapan) jenis klausula baku yang  dilarang  dicantumkan  dalam  dokumen perjanjian,  sedangkan  Pasal  18  ayat  (2)  UUPK menentukan  larangan  pencantuman  klausula  baku terkait letak dan bentuk klausula baku. Konsekuensi hukum  atas  pencantuman  klausula  baku  yang bertentangan  dengan  Pasal  18  ayat  (1),  (2) UUPK berdasarkan  Pasal  18  ayat  (3)  UUPK  dinyatakan batal demi hukum. Selain  itu,  konsekuensi hukum bagi pelaku usaha atas pencantuman klausula baku yang  bertentangan  dengan  Pasal  18  ayat  (1),  (2) UUPK  berdasarkan  Pasal  62  ayat  (1)  UUPK diancam  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun atau denda paling banyak dua miliar. Kegiatan PPM ini  dapat  terlaksana  dengan  baik  dengan  adanya kerjasama yang baik antara panitia pelaksana PPM, pemerintah  desa  serta  antusiasme  para  peserta penyuluhan hukum.

## Saran
Kegiatan  penyuluhan  hukum  mengenai  klasula baku  berdasarkan  UUPK,  merupakan  bagian  dari
materi  pelindungan  konsumen  yang  diatur  dalam UUPK.  Ketentuan  mengenai  klausula  baku merupakan bagian aspek-aspek hukum pelindungan konsumen  yang  diatur  dalam  UUPK.  Untuk mewujudkan  pelindungan  konsumen,  pemahaman mengenai  klausula  baku  harus  dilaksanakan  bagi konsumen  dan  pelaku  usaha  secara  bersama-sama. Pemahaman melalui kegiatan penyuluhan hukum ini harus dilaksanakan secara komprehensi dan holistik sehingga  perlu  adanya  keberlanjutan  kegiatan pengabdian  pada  masyarakan  untuk  mewujudkan pelindungan konsumen.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  N.  K.  (2016).  Analisa  Yuridis  Tentang Perjanjian  Dinyatakan  Batal  Demi  Hukum.
Jurnal Hukum Tô-Râ , 2 (1), 279.
https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1130
Badrulzaman,  M.  D.  (2014). Aneka  hukum  bisnis . Alumni.
Dewi,  A.  S.  (2023).  Penggunaan  Kontrak  Baku Dalam Perjanjian Antara Developer Dengan Konsumen. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik  Ganesha  Medan) , 6 (1),  80–90. https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/ article/view/12264%0Ahttp://jurnal.polgan.a c.id/index.php/juripol/article/download/1226
4/1433
Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen. JURNAL MERCATORIA , 15 (1), 19–27.
https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.68 12
Gunawan,  D.  (2024). Lembang  masih  menjadi primadona tujuan wisata di Bandung Barat . Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/jabar/wisata/645 341/lembang-masih-jadi-primadona-tujuan- wisata-di-bandung-barat Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2019). Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Desa Sumbersekar  Kecamatan  Dau  Kabupaten Malang  untuk  Mengatasi  Problematika
Hukum Waris Islam. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian  Kepada  Masyarakat  UNSIQ ,
6 (3), 122–127. https://doi.org/10.32699/ppkm.v6i3.719
Jenie, S. I. (2007). Itikad baik, perkembangan dari asas  hukum  khusus  menjadi  asas  hukum umum (Pidato Pengukuhan Guru Besar).
Karlina,  D.,  Yaniza,  T.,  Ramadhanti,  D.  C., Tanjungpura, U., Hukum, F., & Tanjungpura,
Agus Suwandono 1 , Deviana Yuanitasari 2 , Nun Harrieti 3 , Etty Mulyati 4 , Holyness N. Singadimedja 5 , Rafan Darodjat 6
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 242 - 251
U.  (2023).  Peningkatan  kesadaran  hukum pelaku  usaha  UMKM  melalui  pelatihan pengemasan  dan  pelabelan  pangan  di pontinak. Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat  (JPkMN) , 3 (2),  1732–1738. https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/j pkm/article/view/619/505
Mahendar, F., & Budhayati, C. T. (2019). Konsep Take It  or  Leave  It Dalam Perjanjian  Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. Jurnal  Ilmu  Hukum:  ALETHEA , 2 (2),  97– 114.
https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p 97-114
Munggaran,  I.,  Sudjana,  S.,  &  Nugrono,  B.  D.
(2019).  Perlindungan  Konsumen  Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian. ACTA  DIURNAL  Jurnal  Ilmu Hukum Kenotariatan , 2 (2), 187–199.
Poernomo,  S.  L.  (2019).  Standar  Kontrak  dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 19 (1), 109–119.
https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.10 9-120 Priyono,  E.  A.  (2017).  Peranan  Asas  Itikad  Baik Dalam  Kontrak  Baku  (Upaya  Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak).
Diponegoro Private Law Review , 1 (1), 13–
22.
Putri S, M.  A.  (2020). Klausula  baku dalam  suatu perjanjian berdasarkan undang-undang nomor  8  tahun  1999  tentan  perlindungan konsumen. Gagasan Hukum , 2 (2), 122–134. https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1043
Roesli,  M.,  Sarbini,  S.,  &  Nugroho,  B.  (2019).
Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan  asas  kebebasan  berkontrak. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 15 (1), 1–8. https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2260
Satrio, J. (1995). Hukum perikatan, perikatan yang bersumber  dari  perjanjian,  buku  I .  Citra Aditya Bakti.
Shidarta, S. (2004). Hukum perlindungan konsumen . Grasindo.
Sidabalok,  J.  (2006). Hukum  perlindungan konsumen di Indonesia . Citra Aditya Bakti.
Siregar,  A.  M.  (2023).  Penyelesaian  Hukum Klausula  Baku  dalam  Perjanjian  Electronic Commerce  Ditinjau  dari  Aspek  Hukum
Perlindungan Konsumen. UNES Law
Review , 6 (1), 2570–2579. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1044
Sjahdeini, S. R. (1993). Kebebasan Berkontrak dan
Pelindungan  yang  Seimbang  Bagi  Para pihak  dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  di Indonesia . Ikatan Bankir Indonesia.
Suharnoko.  (2004). Hukum  Perjanjian :  Teori  dan Analisa Kasus . Prenada Media.
Sulistyaningrum,  H.  P.,  &  Afrilia,  D.  A.  (2020).
Klausula  Baku  Dalam  Perspektif  Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen. Simbur Cahaya , 27 (1), 119–133. https://doi.org/10.28946/sc.v27i1.807
Suprapti,  E.,  &  Tarigan,  A.  E.  (2021).  Itikad  Baik
Dalam  Perjanjian  Suatu  Perspektif  Hukum Dan  Keadilan. SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan Budaya Syar-I , 8 (1), 147–158. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19377
Sutrisno, B., Martini, D., & Haq, L. M. H. U. (2020).
Penyuluhan  hukum  tentang  perlindungan hukum terhadap konsumen di Desa Gelogor Kecamatan  Kediri  Lombok  Barat. Jurnal Kompilasi Hukum , 5 (1), 226–240. https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.48
Suwandono, A. (2017). Hukum perjanjian teori dan perkembangannya . Phoenix Publisher.
Suwandono,  A.  (2019).  Pendekatan  Holistik
Transportasi Berbasis Aplikasi dalam Kerangka  Hukum  Perlindungan  Konsumen. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas  Gadjah  Mada , 31 (1),  45. https://doi.org/10.22146/jmh.33848
Suwandono,  A.,  Suparto,  S.,  Yuanitasari,  D.,  &
Kusmayanti,  H.  (2024).  Review  Negatif Garansi Hangus dalam E-Commerce
Perspektif  Hukum  Pelindungan  Konsumen.
Al-Adl :  Jurnal  Hukum , 16 (1),  81–102. https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.12837
Wery,  P.  (1990). Perkembangan  hukum  tentang itikad baik di Nederland . Percetakan Negara Republik Indonesia.
Wiyono, W. M., Waluyo, B., & Anindito, T. (2024). Penyuluhan  Hukum  Tentang  Perlindungan Konsumen  Terhadap  Tambahan  Pewarna Makanan Di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. WIKUACITYA:  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 3 (1), 82–89. https://doi.org/10.56681/wikuacitya.v3i1.16 3
Agus Suwandono 1 , Deviana Yuanitasari 2 , Nun Harrieti 3 , Etty Mulyati 4 , Holyness N. Singadimedja 5 , Rafan Darodjat 6
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 242 - 251
Yanto, E., Imawanto, I., Fahrurrozi, F., & Sarudi, S. (2022).  Penyuluhan  hukum  perlindungan konsumen  dalam  transaksi  jual  beli  barang dan/atau  jasa. Jurnal  Pengabdian  Ruang Hukum (JRPH) , 1 (2), 31–36. https://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/a rticle/view/10300/4951
Yuanitasari,  D.,  &  Kusmayanti,  H.  (2020).
Pengembangan  hukum  perjanjian  dalam pelaksanaan asas itikad baik pada tahap pra kontraktual. ACTA  DIURNAL  Jurnal  Ilmu
Hukum Kenotariatan , Volume 3 (3), 1–13.
Yuanitasari, D., Kusmayanti, H., & Suwandono, A.
(2023). A comparison study of strict liability principles  implementation  for  the  product liability within Indonesian consumer protection law between Indonesia and United States  of  America  law. Cogent  Social Sciences , 9 (2), 1–12. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2246 748