e-ISSN: 2686-5238, p-ISSN 2686-4916 DOI: https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i1 Received: 18 Juli 2022, Revised: 19 Agustus 2022, Publish: 19 September 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Deviasi Halaman III DIPA pada Satker Lingkup Kemenag Bangka Belitung

## Arnida Arnida
Kementerian  Keuangan,  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Provinsi  Bangka Belitung, Indonesia, arnida@kemenkeu.go.id

## Corresponding Author: Arnida Arnida
Abstrak: Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  meneliti  faktor-faktor  yang  mempengaruhi tingkat  deviasi  halaman  III  DIPA  dengan  studi  penelitian  pada  satker  lingkup  kementerian agama  provinsi  Bangka  Belitung.  Penilaian  kinerja  atas  pelaksanaan  anggaran  pada  satuan kerja  diukur  melalui  sebuah tool yang  dinamakan  Indikator  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran (IKPA)  yang  menilai  aspek  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  aspek  hasil.  Indikator  deviasi halaman III DIPA merupakan salah satu indikator pada aspek kualitas perencanaan anggaran. Pada  tahun  2020  dan  2021,  indikator  deviasi  halaman  III  DIPA  menjadi  indikator    yang selalu  muncul  sebagai  salah  satu  indikator  yang  tidak  mencapai  target.  Nilai  pada indikator ini  menunjukkan  kualitas  penyusunan  perencanaan  penarikan  dana  yang  tertuang  pada Halaman  III  DIPA  yang  disusun  oleh  satker  .  Dari  sisi  lain,  kurang  akuratnya  rencana penarikan  dana  ini  dapat  mempengaruhi  kredibilitas  pemerintah  dalam  hal  memenuhi ketersediaan  dana    kas  negara  untuk  keperluan  belanja  yang  dibiayai  oleh  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Kata Kunci: DIPA, Perencanaan Anggaran, Deviasi Halaman III

## PENDAHULUAN
Dinamika pengelolaan APBN berlangsung setiap waktu. Di masa pandemi covid-19 , APBN menjadi alat penggerak utama perekonomian negara. Kondisi ketidakstabilan ekonomi akibat  pandemi,  segera  diseimbangkan  melalui  kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang dituangkan dalam APBN. Pelaksanaan anggaran belanja ini tetap dilakukan secara transparan dan akuntabel. Untuk itu diperlukan alat ukur dalam pelaksanaanya berupa IKPA  (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran).  IKPA  sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan  dapat digunakan  sebagai  pedoman  pengelolaan  kinerja  keuangan  yang  dikelola  oleh  satuan  kerja. Beberapa hal penting terkait IKPA, yaitu :
1. IKPA  merupakan  indikator  yang  ditetapkan  oleh  BUN  untuk  mengukur  kualitas  kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi;
2. IKPA  sebagai  alat  monev  pelaksanaan  anggaran  telah  digunakan  secara  luas  oleh berbagai  pihak  yang  berkepentingan,  bagi  K/L  sebagai  salah  satu  variabel  dalam pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran, bagi kementerian keuangan sebagai salah satu komponen  dalam  pemberian insentif  kinerja angggaran,  dan  bagi  kemenpan  RB  sebagai salah satu variabel dalam penilaian reformasi birokrasi.
Melihat pentingnya IKPA saat ini sebagai alat ukur, maka kualitas dari IKPA sendiri perlu terus dievaluasi agar penilaian kinerja pelaksanaan anggaran ini tetap bisa menjadi alat ukur  yang  handal,  akurat  dan  akuntabel.  Dengan  demikian,  IKPA  dapat  menjadi  bahan masukan  atas  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  dalam  melakukan  alokasi  dana,  distribusi maupun  regulasi  terkait  keuangan  negara  agar  lebih  tepat  guna  dan  tepat  sasaran  dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Dalam  rangka  menyesuaikan  dengan  perkembangan  kebutuhan  yang  dinamis  atas penilaian  kinerja  maka  dilakukan  evaluasi  IKPA  secara  berkesinambungan.  Terkini, perubahan  ini  ditetapkan  dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor:  Per- 05/PB/2022  tentang  Petunjuk  Teknis  Penilaian  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja Kementerian Negara/ Lembaga.
Perubahan  tata  cara  penilaian  kinerja  pelaksanaan  anggaran  ini  mendukung  belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja ,selaras dengan arahan Menteri  Keuangan  bahwa  tahun  2022  fokus  ke  kualitas  belanja  (SMI,  31/12/2021) . Dengan formulasi  baru  diharapkan  dapat  mendorong  akselerasi  belanja  dan  capaian  output  belanja lebih terarah. Sasaran perubahan indikator penilaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut :
Gambar 1. Sasaran Perubahan Indikator Kinerja dalam Reformulasi IKPA. Sumber : Materi sosialisasi Perdirjen Nomor 5/PB/2022
Dari ketiga aspek di atas, aspek kualitas perencanaan memiliki proporsi 20% dari total penilaian  IKPA,  paling  rendah  jika  dibandingkan  dengan  bobot  dari  aspek  lainnya,  yaitu aspek  kualitas  pelaksanaan  anggaran  (55%)  dan  aspek  kualitas  hasil  pelaksanaan  anggaran (25%).
Secara  umum,  pada  awal  tahun  anggaran,  satuan  kerja  telah  menerima  Daftar  Isian Pelaksanaan  Anggaran  (  DIPA  )  sebagai  dasar  untuk  melakukan  pencairan  dana.  Pada halaman III DIPA tercantum informasi rencana penarikan dan penerimaan dana satker selama satu  tahun  yang  dijabarkan  secara  bulanan  sehingga  data  awal  sebagai  Rencana  Penarikan Dana  (RPD)  pada  tahun  anggaran  berkenaan  masih  dalam  angka  rupiah  yang  sama  setiap bulan, yaitu jumlah anggaran yang dikelola dibagi 12 . Maka  setelah menerima DIPA, satker perlu melakukan reviu dan menyusun jadwal pengadaan/ kegiatan. Apabila berdasarkan reviu
perlu dilakukan pergeseran anggaran maupun kegiatan, maka selanjutnya mengajukan revisi anggaran  dan  penyesuaian  rencana  pencairan  dana.  Melalui  pengajuan  revisi,  diharapkan deviasi halaman III DIPA dapat diperkecil, yang artinya bahwa pelaksanaan pencairan sesuai dengan  jadwal  yang  telah  disusun.  Peraturan  terkait  revisi  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran.
Menurut  Heru  Suwito  (2018),  kualitas  DIPA  dapat  dilihat  dari  jumlah  revisi  DIPA  , berkaitan erat dengan perencanaan anggaran, semakin baik perencaan anggaran  yang dibuat oleh satker Kementerian/  Lembaga maka semakin baik pula kualitas DIPA tersebut. Hal ini mendukung  penelitian  oleh  Seftianova  (2013)  bahwa  kualitas  DIPA  antara  lain  ditunjukkan dengan  ketepatan  waktu  dalam  menerima  DIPA,  tidak  adanya  kesalahan  di  dalam  DIPA, tidak  diperlukannya  revisi  anggaran,  tidak  adanya  tanda  bintang.  Berdasarkan  pendapat  ini, frekuensi pengajuan revisi menggambarkan kualitas DIPA. Seringnya pengajuan revisi mengindikasikan kurang akuratnya penyusunan perencanaan pencairan dana.
Penelitian yang disusun oleh Muhammad  Fahmi Trisnadi (2020) menyatakan bahwa variabel Deviasi Halaman III DIPA adalah variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap  variabel  dependen  (Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran).  Sedangkan  menurut  Suwito (2018),  akurasi  perencanaan  kas  dapat  mempengaruhi  tingkat  realisasi  anggaran  satker Kementerian/  Lembaga  sehingga  satker  sebagai  ujung  tombak  tingkat  penyerapan  anggaran memandang penting dalam penyusunan Rencana Penarikan Dana.
Dari  penelitian  terdahulu  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengajuan  revisi merupakan  langkah  penting  dalam  proses  pelaksanaan  anggaran  satker  pada  periode  tahun anggaran  berkenaan.  Revisi  anggaran  yang  diajukan  oleh  satker  akan  berpengaruh  terhadap tingkat deviasi halaman III DIPA. Sesuai ketentuan pengaturan revisi, pengajuan penyesuaian halaman  III  DIPA  dapat  dilakukan  pada  awal  triwulan.  Selanjutnya  data  rencana  penarikan dana akan dikunci, dan menjadi dasar penghitungan deviasi RPD periode triwulan berjalan.
Berdasarkan  data  jumlah  revisi  yang  diajukan  satker  lingkup  Kanwil  Ditjen Perbendaharaan  pada  tahun  2021,  terdapat  897  pengajuan  revisi  pada  kewenangan  Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung. Pada tahun 2022, hingga bulan Mei 2022, jumlah satker yang mengajukan revisi adalah  234 dari 276 satker . Sehingga masih terdapat 42  satker  yang  belum  mengajukan  revisi  anggaran  sejak  awal  tahun  anggaran.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  satker  yang  belum  memahami  pentingnya  pengajuan revisi untuk melakukan update halaman III DIPA
Memperhatikan  kondisi  tersebut,  penelitian  ini  ditujukan  untuk  melihat  faktor-faktor yang  mempengaruhi  kualitas  rencana  penarikan  dan  mengakibatkan  tingginya  deviasi Halaman III DIPA. Objek penelitian dilakukan pada satuan kerja lingkup kementerian agama provinsi Bangka Belitung dengan pertimbangan  : (1) Kemenag (Bagian Anggaran kode 25) merupakan BA yang memiliki jumlah satker terbanyak, yaitu 61 satker; (2) Berdasarkan data pada  aplikasi  OMSPAN,  capaian  IKPA  selama    (tiga)  tahun  terakhir  menunjukkan  nilai relatif  baik  yaitu  96,09  (2019),  87,8  (2020)  dan  91,9  (2021);  (3)  Namun  dari  sisi  capaian Indikator Deviasi Halaman III DIPA  belum menunjukkan kinerja perencaan kategori „baik‟, tapi  berada  pada  kategori  „cukup‟    pada  tahun  2019  (75,59)  ,  bahkan  pada  tahun  2020  dan 2021 berada pada kategori „kurang‟ yaitu 67,89 (2020) dan 61,12 (2021). Dari 61 satker pada tahun  2021,  terdapat  2  satker  mencapai  target  nilai  Deviasi  Halaman  III  lebih  dari  89, berikutnya terdapat 30 satker memiliki nilai  kurang dari 70, sedangkan sisanya ( 29 satker ) memiliki nilai dengan rentang 71 hingga 88. Dengan variasi data indikator Deviasi Halaman III  yang  cukup  beragam  ini,  diharapkan  permasalahan  pada  satker  lingkup  kemenag  dapat digunakan untuk mengungkap permasalahan yang terjadi dalam indikator ini.

## KAJIAN PUSTAKA
Dalam  rangka  mewujudkan  belanja  kementerian  negara/lembaga  yang  lebih berkualitas, lebih baik, dan sesuai dengan tata kelola yang baik maka berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  Per-5/PB/2022  tentang  Petunjuk  Teknis Penilaian Indikator  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja  Kementerian  Negara/Lembaga  telah ditetapkan  pengaturan  kembali  /  reformulasi  IKPA.  Perubahan  ini  diarahkan  untuk  (1) memperkuat  aspek  value  for  money  dari  belanja  pemerintah,  dan  (2)  penetapan  derajat kewajaran (fairness treatment) dalam penilaian kinerja di level Satker, Eselon I, dan K/L.
Untuk  penguatan  aspek value  for  money ,  reformulasi  IKPA  ini  lebih  mengutamakan pencapaian  output  sebagai  indikator  kinerja  yang  paling  signifikan  (bobot  paling  tinggi) sekaligus  mendorong  pencapaian outcome lebih  awal.  Selain  itu  juga  untuk  mendorong akselerasi  belanja  melalui  penyerapan  anggaran  sesuai trajectory dan  mengurangi penumpukan  pencairan  dana  di  akhir  tahun,  serta  mendorong  berkurangnya  kendala  teknis administratif yang menghambat pelaksanaan anggaran. Kerangka reformulasi IKPA TA 2022 disusun  berdasarkan logical  framework dalam value  for  money yang  mewakili  aspek input value,  input,  dan  output ,  yang  kemudian  dijabarkan  dalam  siklus  pelaksanaan  anggaran, dimulai  dengan  pengukuran  kualitas  perencanaan  anggaran,  kualitas  pelaksanaan  anggaran, dan kualitas hasil, dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2. Kerangka Reformulasi IKPA Tahun Anggaran 2022. Sumber : Materi Sosialisasi Perdirjen Nomor 5/PB/2022
Aspek  pertama  adalah  kualitas  perencanaan  anggaran  dinilai  berdasarkan  kesesuaian antara  pelaksanaan  anggaran  dengan  yang  direncanakan  dan  ditetapkan  dalam  DIPA. Kualitas  perencanaan  anggaran  diukur  dengan  menggunakan  2  indikator  yakni  (1)  Revisi DIPA,  yang  mengukur  kualitas  perencanaan  berdasarkan  frekuensi  revisi  DIPA  yang dilakukan  oleh  Satker  dalam  satu  triwulan,  dan  (2)  Deviasi  Halaman  III  DIPA,  yang mengukur  kesesuaian  antara  realisasi  anggaran  terhadap  Rencana  Penarikan  Dana  (RPD). Kualitas  pelaksanaan  anggaran  dinilai  berdasarkan  kemampuan  unit  kerja  dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.
Aspek  kedua  adalah  kualitas  pelaksanaan  anggaran  dinilai  berdasarkan  kemampuan unit  kerja  dalam  merealisasikan  anggaran  yang  telah  ditetapkan  dalam  DIPA.  Kualitas pelaksanaan  anggaran  diukur  dengan  menggunakan  5  indikator  yakni  (1)  Penyerapan Angggaran, yang mengukur tingkat penyerapan anggaran triwulanan (2) Belanja Kontraktual, yang  diukur  berdasarkan  ketepatan  waktu  penyampaian  data  kontrak  dan  upaya  akselerasi penerbitan  kontrak  (3)  Penyelesaian  Tagihan,  yang  diukur  berdasarkan  ketepatan  waktu penyampaian  SPM  LS  Kontraktual  (4)  Pengelolaan  Uang  Persediaan  dan  Tambahan  Uang
Persediaan  (UP  dan  TUP),  yang  diukur  berdasarkan  ketepatan  waktu  penyampaian pertanggungjawaban  UP/TUP,  persentase  Ganti  Uang  Persediaan,  serta  persentase  setoran TUP,  serta  (5)  Dispensasi  SPM,  yang  diukur  berdasarkan  rasio  SPM  yang  terbit  dengan dispensasi di akhir tahun.
Ketiga, kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang dinilai berdasarkan kemampuan unit kerja  dalam  pencapaian  output  sebagaimana  ditetapkan  pada  DIPA.  Kualitas  Hasil Pelaksanaan  Anggaran  diukur  dengan  menggunakan  indikator  Capaian  Output.  Indikator Capaian  Output  diukur  dengan  melihat  kepatuhan  pelaporan  data  capaian  output  dan ketercapaian output Satker K/L sebagaimana komitmen dalam DIPA.
Mengingat  bahwa  penelitian  ini  terbatas  pada  indikator  deviasi  halaman  III  DIPA, maka  kajian  hanya  difokuskan  pada  permasalahan  dimaksud.  Deviasi  Halaman  III  DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Satker  berdasarkan  rata-rata  kesesuaian  antara  realisasi  anggaran  terhadap  RPD  bulanan. Penilaian  indikator  Deviasi  Halaman  III  DIPA  di  TA  2022  dipertajam  dengan memperhitungkan  deviasi  di  level  jenis  belanja.  Selain  itu,  diberikan  ambang  batas  deviasi sebesar 5 persen untuk memperoleh nilai kinerja optimal serta pengaturan batasan maksimal deviasi sebesar 100 persen untuk mengantisipasi adanya nilai ekstrem.
Ketentuan  perhitungan  indikator  Deviasi  Halaman  III  DIPA  adalah  sebagai  berikut: 1)  Deviasi  Halaman  III  DIPA  dihitung  berdasarkan  rata-rata  rasio  antara  nilai penyimpangan/deviasi  realisasi  anggaran  terhadap  RPD  pada  masing-masing  jenis  belanja setiap  bulannya;  2)  Nilai  RPD  yang  diperhitungkan  adalah  RPD  yang  dikunci  setiap  awal triwulan; 3) Batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA  adalah  sampai  dengan  sepuluh  hari  kerja  pertama  pada  setiap  triwulan,  namun  untuk triwulan I, batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA adalah sampai dengan 10 hari  kerja  pertama  bulan  Februari.  4)  Penguncian  data  RPD  pada  Halaman  III  DIPA dilakukan  berdasarkan  tanggal  posting  DIPA  hasil  revisi  pada  sistem.  5)  Nilai  deviasi  yang dihitung  mulai  periode  Januari  sampai  dengan  November.  6)  Nilai  deviasi  bulanan maksimum  sebesar  100  %,  dengan  ambang  batas  rata-rata  deviasi  bulanan  yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah 5%.
Tabel 1. Formula Perhitungan Indikator Deviasi Halaman III DIPA
Sumber : lampiran Perdirjen Nomor 5/PB/2022
Adanya perubahan tata cara penilaian dalam reformulasi IKPA ini tentu memerlukan dorongan dari semua pihak agar dapat dipahami maksud dan tujuannya. Maka sinergi KPPN
dan  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  dalam  mengawal  pelaksanaan  implementasi  reformulasi IKPA 2022 pada Satker K/L perlu ditingkatkan dengan melakukan asistensi kepada satker .

## METODE PENELITIAN
Untuk mengungkap permasalahan yang menyebabkan timbulnya tingkat deviasi yang tinggi  pada  Halaman  III  DIPA,  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  mendalam.  Metode  yang dipilih adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode ini diharapkan dapat menggambarkan  serta  menjelaskan  kondisi  maupun  situasi  yang  terjadi  riil  di  lapangan dengan  lebih  spesifik  dan  lebih  mendalam,  yaitu  melalui  wawancara  yang  dikombinasikan dengan  pengisian  kuesioner    .  Sumber  data  dari  studi  literatur  pada  laporan  bidang  PPA  I, peraturan, artikel, publikasi dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.
Pada  penelitian  ini,  subjek  penelitian  adalah  satker  lingkup  kemenag  pada  Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung. Wawancara dan kuesioner disampaikan ke satker pada bulan April  2022  dengan  menggunakan  periode  permasalahan  yang  terjadi  pada  rentang  tahun anggaran  2021.  Hasil  pengumpulan  data  wawancara  dan  kuesioner  selanjutnya  diteliti  dan dijabarkan secara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan sesuai tujuan awal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kuesioner  yang disampaikan kepada satker terbagi dalam tiga rumpun permasalahan berdasarkan  data  permasalahan  yang  telah  dihimpun  dalam  kegiatan  evaluasi  pelaksanaan anggaran (EPA) tahun 2021, yaitu : (1) permasalahan terkait sumber daya  manusia ( SDM ) dan  sarana  prasarana;  (2)  permasalahan  terkait  kebijakan  realokasi/  administrasi;  (3) permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Analisis permasalahan sebagai berikut:

## 1. Permasalahan terkait sumber daya manusia dan sarana prasarana
Pada aspek permasalahan ini diperoleh hasil bahwa hampir seluruh satker mengalami kendala  terkait    keterbatasan  SDM  yang  memahami  pengelolaan  keuangan  dan  SDM  yang menguasai  aplikasi  yang  digunakan.  Permasalahan  lainnya  adalah  para  pengelola  keuangan juga ditugaskan secara merangkap untuk melakukan tugas lainnya. Sebagian menyampaikan merangkap di bagian teknis, sebagian lain menyampaian merangkap pada beberapa tugas di pengelola  keuangan.  Adanya  tugas  berganda  ( multitasking )  mengakibatkan  kurang  fokus dalam  menyelesaikan  tugas  sebagai  pengelola  keuangan.  Permasalahan  ini  terdapat  pada hampir 50% satker, namun relatif dapat terselesaikan walaupun pada akhirnya diselesaikan di penghujung  batas  waktu.  Hal  ini  menimbulkan  potensi  tidak  tercapai  target  selesai. Permasalahan  terkait  sarana  prasarana  secara  umum  tidak  menjadi  kendala  karena  telah terpenuhi,  jadi  hampir  seluruh  satker  sudah  memiliki  sarpras  yang  memadai  (seperti  laptop dan jaringan internet).
Kedua permasalahan utama tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan berulang yang  sering  terjadi  .  Kendala  SDM  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  diantaranya  adalah adanya  pergantian  pejabat/  mutasi  pegawai,  dan  kurangnya  minat  untuk  menjadi  pengelola keuangan.  Pergantian  pejabat/  mutasi  dapat  berakibat  pada  :  (1)satker  membutuhkan  waktu untuk melakukan proses administrasi kembali, (2) Apabila yang mutasi adalah pegawai yang sebelumnya  telah  memiliki  kompetensi  memadai  dalam  pengelolaan  keuangan,  maka  perlu waktu untuk transfer knowledge kepada pengganti. Untuk mengatasi kondisi ini, satker dapat melakukan berkoordinasi ke unit terkait untuk update data pengelola keuangan, mempelajari peraturan  dan  tutorial  aplikasi,  atau  mengajukan  permohonan  untuk  bimtek  aplikasi.  Untuk mitigasi  permasalahan  yang  sama,  satker  disarankan  untuk  memiliki  buku  panduan  dalam folder tersendiri sebagai pedoman bagi pejabat/pegawai pengganti.

## 2. Permasalahan terkait kebijakan realokasi/ administrasi
Pernyataan  yang  disampaikan  dalam  permasalahan  ini  adalah  :  terdapat  refokusing/ realokasi anggaran yang dilakukan secara terpusat, penambahan alokasi DIPA di tengah atau akhir  tahun anggaran,  pembukaan  blokir tidak  sesuai jadwal  kegiatan,  adanya  penambahan/ pembatalan  kegiatan  karena  perubahan  prioritas,  kesulitan  menyelenggarakan  kegiatan karena pandemi covid-19, terdapat revisi sedang berproses pada eselon I (kewenangan DJA). Pada rumpun masalah ini, sebagian  satker menyampaikan bahwa masalah kebijakan terpusat, termasuk  juknis  yang  belum  turun  menjadi  kendala  krusial.  Umumnya  dari  unit  eselon  I diberikan    arahan  untuk  tidak  melakukan  pergerakan  pergeseran  terlebih  dahulu  hingga proses  revisi  di  level  eselon  I  selesai.  Hal  ini  mengakibatkan  satker    cenderung  menunda kegiatan karena ada kekhawatiran  dana yang digunakan untuk kegiatan terkena pergeseran/ pemotongan. Sebagian lain menyatakan lainnya bahwa masalah ini tidak berpengaruh dalam penyusunan RPD .
Masalah  lain  adalah  terkait  adanya  blokir  yang  sedang  proses  pembukaan  melalui eselon  I.  Walaupun  jumlah  satker  yang  memiliki  dana  blokir  tidak  banyak,  namun permasalahan  pagu  blokir  menjadi  penyebab  angka  deviasi  RPD  menjadi  tinggi  karena menyumbang akumulasi deviasi menjadi melesat tinggi.
Dua  permasalahan  lain  dalam  rumpun  ini  ,  yaitu  perubahan  prioritas  dan  dampak pandemi  covid  dalam  pelaksanaan  kegiatan,  pada  tahun  2021  bukan  merupakan  masalah krusial lagi dibanding tahun sebelumnya.

## 3. Permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan
Pernyataan permasalahan pada rumpun ini lebih dikaitkan ke arah koordinasi internal satker  dan  koordinasi  eksternal  satker  dalam  rangka  penyusunan  RPD.  Penyusunan  RPD merupakan kegiatan yang melibatkan hampir seluruh lini satker, karena kegiatan didasarkan pada rencana pemilik kegiatan dengan mengacu pada dokumen RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran  Kementerian/  Lembaga).  Untuk  menyusun  rencana  kerja,  maka  pengelola keuangan (Pejabat Pembuat Komitmen) harus melakukan koordinasi terkait jadwal kegiatan yang akan disusun selama tahun anggaran berkenaan. Sehingga sejak awal hingga akhir tahun anggaran,  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  kegiatan  harus  mengetahui  dan komitmen dengan jadwal kegiatan yang sudah direncanakan.
Pada  unit  satker  kemenag,  permasalahan  di  internal  lebih  dominan  dibandingkan dengan  permasalahan  eksternal.  Namun  hal  ini  masih  perlu  pendalaman  lebih  jauh  karena para  responden  sebagian  besar  adalah  bendahara  dan  operator  yang  lebih  memerlukan koordinasi di level internal, sedangkan koordinasi ke eksternal dilakukan oleh level pimpinan unit. Dalam permasalahan ini, koordinasi dan komunikasi menjadi kunci dalam penyusunan RPD.

## 4. Pertanyaan terbuka terkait pentingnya penyusunan rencana penarikan dana
Pertanyaan  ini  ditujukan  untuk  melihat  tingkat  kepentingan  RPD  bagi  satker.  Pada pertanyaan terbuka ini, mayoritas satker menjawab sangat penting, hanya 3 pernyataan yang jawabannya  kurang  relevan  dengan  pertanyaan.  Dari  komentar  yang  diberikan,  sebagian besar adalah pernyataan yang positif untuk pentingnya RPD bagi satker, secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :
a) Sangat  penting,  untuk  mengetahui  jadwal  lelang,  kontrak  dan  penyelesaian  tagihan (terutama belanja modal);
b) Perencanaan dapat digunakan sebagai dasar melaksanakan kegiatan menjadi lebih terarah ,jelas target waktunya dan membantu pencapaian output kegiatan;
c) Kegiatan yang berhasil adalah yang sesuai dengan rencana yang telah disusun;
d) Perencanaan dapat memudahkan untuk memantau progres kegiatan/ pengadaan, terutama yang ada termin/ tahap;
e) Perencanaan dapat mempermudah pengawasan anggaran;
f) Perencanaan dapat menjadi alat untuk melihat historis perjalanan kegiatan

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  s atker  lingkup  kemenag Bangka  Belitung  telah  memiliki  pemahaman  terhadap    pentingnya  penyusunan  RPD  dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Namun dalam pelaksanaan di lapangan,  terdapat  kendala  yang  cukup  beragam  di  satker.  P ermasalahan  yang  dianggap sebagai penyebab utama timbulnya deviasi tinggi adalah keterbatasan SDM yang menguasai/ kompeten  di  bidang  pengelolaan  keuangan  dan  keterbatasan  SDM  yang  menguasai  aplikasi (TI). Sedangkan permasalahan lain yang dianggap kurang krusial (karena hanya terjadi pada sebagian  satker)  namun  cukup  berpengaruh  pada  deviasi  halaman  III  DIPA  adalah  adanya tugas  berganda,  munculnya  pagu  blokir,  adanya refocusing anggaran  dan  proses  revisi terpusat.

## Saran
Adapun  saran/rekomendasi  yang  dapat  disampaikan, pertama terkait  dengan keterbatasan  SDM  yang  kompeten  baik  secara  teknis  pengelolaan  keuangan  maupun penguasaan  aplikasi  perlu  dimitigasi  dengan  melakukan  penunjukan  pengelola  keuangan utama beserta pendamping sebagai backup agar tidak bertumpu pada satu orang tertentu saja. Untuk  meningkatkan  kompetensi  pegawai,  dapat  dilakukan  dengan  mengajukan  permintaan bimtek  ke  KPPN/  Kanwil  sehingga  dapat  dijadwalkan  waktunya.  Kedua,  sebagai  antisipasi Deviasi  Halaman  III  yang  tinggi  maka satker  dapat  melakukan  langkah  untuk  mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan),  serta  menyusun  rencana  penarikan  dana  masing-masing  jenis  belanja.  Selain  itu, satker juga perlu menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan.  Dalam  hal  terdapat  perubahan  komposisi  pagu  per  jenis  belanja,  agar memperhatikan  perubahan  target  penyerapan  anggaran  dan  melakukan  penyesuaian  pada RPD  Hal  III  DIPA.  Langkah  selanjutnya  adalah    mengajukan  revisi  Hal  III  DIPA  sebelum batas akhir RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA.

## DAFTAR RUJUKAN
Maryono.2019. Penguatan  Halaman  III  DIPA  dalam  rangka  perencanaan  kas. [Online] Tersedia: https://manado.antaranews.com/berita/67048/penguatan-halaman-iii-dipa- dalam-rangka-perencanaan-kas-oleh-maryono. [25 September 2019] Mutohar,  Azis.  2012. Faktor-faktor  utama  yang  mempengaruhi  efektivitas  perencanaan  kas pada satker K;L dalam lingkup wilayah pembayaran KPPN Jakarta II . Thesis. Depok : Universitas Indonesia.
Nuryanto,  Sapto  Dwi.  2021.  “Pengaruh  kepatuhan  dan  pemahaman  peraturan  terhadap kualitas kinerja dan pelaksanaan anggaran  APBN satker mitra kerja KPPN  Mamuju”. JEMSI. Vol.3 (3), pp: 323-332
Putri,  Carlin  Tasya  dan  Fachruzzaman.  2014. Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi penyerapan anggaran pada satker perangkat daerah di pemerintah provinsi Bengkulu. Thesis. Bengkulu : Universitas Bengkulu
Suwito, Heru. 2018. “Pengaruh Kualitas DIPA dan akurasi perencanaan kas terhadap kualitas penyerapan anggaran”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK). Vol.23 (1), pp:55-67.
Seftianova,  Ratih  dan  Helmy  Adam.  2013.  “Pengaruh  Kualitas  DIPA  dan  Akurasi Perencanaan  Kas  Terhadap  Kualitas  Penyerapan  Pada  Satker  Wilayah  KPPN Malang”.JRAK. Vol.4 (1), pp: 75-84
Trisnadi,  Muhammad  Fahmi,  2020. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  pelaksanaan anggaran pada satker KPPN Poso (studi kasus).