## KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS TAHUN 2014-2020

## Kania Falahiatika Hidayat 1

## Abstrak
Otonomi  Khusus  (Otsus)  di  Provinsi  Papua  telah  berlangsung  selama  dua  puluh  tahun, namun  nyatanya  tidak  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  kesenjangan  di Provinsi Papua. Pada tahun 2021 Papua masih menjadi provinsi yang memiliki status desa sangat tertinggal terbanyak dengan nilai rata-rata indeks desa membangun (IDM) sebesar 0,4563  dan  27,38  persen  penduduknya  berada  di  bawah  garis  kemiskinan.  Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data sekunder melalui studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja keuangan daerah Provinsi Papua tahun 2014 hingga 2020 yang dapat dijadikan sebagai evaluasi dan tolak ukur untuk peningkatan kinerja keuangan  Otsus  Provinsi  Papua  pada  periode  berikutnya.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  berdasarkan  indikator  keberlanjutan,  fleksibilitas,  maupun  kerentanan  kinerja keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua  pada  tahun  2014  hingga  2020  belum menunjukkan  kinerja  yang  baik.  Hal  ini  dikarenakan  rendahnya  kapasitas  SDM, pengalokasian dana yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, kurangnya pengawasan dari pemerintah  pusat  dalam  pengelolaan  dana  Otsus,  dan  timbulnya flypaper  effect atau kecenderungan  bergantung  pada  dana  transfer  pusat  daripada  penggalian  sumber-sumber PAD baru.
Kata kunci : otonomi khusus, Provinsi Papua, kinerja keuangan daerah

## Abstract
Although Special Autonomy (Otsus) in Papua Province has been going on for twenty years, it  has  not  had  a  significant  impact  on  inequality  in  Papua  Province.  In  2021,  Papua obtained a status of province with the most underdeveloped villages with an average value of developing village index 0.4563 and 27.38 percent of the population is below the poverty line.  By  using  a  qualitative  approach  and  collecting  secondary  data  through  literature studies, this study aims to examine the regional financial performance  of Papua Province from 2014 to 2020 which can be used as an evaluation and benchmark for improving the regional financial performance of Papua Province in the next period of Otsus.  The study found that based on indicators of sustainability, flexibility and vulnerability, the financial performance of the Regional Government of the Papua Province from 2014 to 2020 has not shown  good  performance.  This  is  due  to  the  low  capacity  of  human  resources,  funds allocation that are not in accordance with their purpose, lack of supervision from the central government in managing the Special Autonomy funds, and the emergence of the flypaper effect or the tendency to depend on central transfer funds rather than exploring new sources of regional income.
Keywords: special autonomy, Papua Province, regional financial performance
1 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

## PENDAHULUAN
Desentralisasi telah diimplementasikan di beberapa negara dengan tujuan  untuk mencapai alokasi sumber daya yang lebih efisien dan dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik sebagaimana pemerintah daerah memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih baik tentang daerah mereka (Li et al., 2020). Tarlton (1965) memperkenalkan dua bentuk desentralisasi, yakni desentralisasi simetris dan asimetris. Desentralisasi asimetris mengacu pada  adanya  perbedaan  pada  besaran  otonomi  dan  pembagian  kekuasaan  di  antara pemerintah daerah (Cahyaningsih & Fitrady, 2019). Adanya konsep desentralisasi asimetris bukanlah  wujud  dari  kegagalan  desentralisasi  biasa,  melainkan  untuk  mendukung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dalam mengelola keragaman lokal (Dewi, 2021).
Desentralisasi  asimetris  memiliki  beberapa  bentuk,  diantaranya  politik, administrasi, dan fiskal  (Cahyaningsih & Fitrady, 2019). Ketiga desentralisasi tentu akan memengaruhi seberapa besar kewenangan dan kapasitas yang dimiliki oleh daerah, salah satunya terkait kinerja keuangan daerah. Sebab desentralisasi asimetri fiskal  berimplikasi pada adanya perbedaan transfer fiskal, pembagian dari pendapatan pajak pusat, penugasan tanggung  jawab  fiskal,  dan  juga  otonomi  fiskal  untuk  berbagai  pemerintah  daerah (Cahyaningsih & Fitrady, 2019). Meskipun adanya desentralisasi asimetris diyakini dapat menciptakan  efisiensi  ekonomi,  tetapi  masih  terdapat  perdebatan  apakah  penyediaan pelayanan  publik  akan  lebih  baik  dengan  sistem  desentralisasi  asimetris  dibandingkan dengan desentralisasi simetris.
Desentralisasi  asimetris  juga  diterapkan  di  Indonesia  melalui  Otonomi  Khusus (Otsus) yang diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Otsus pertama kali diterapkan di Provinsi  Papua  pada  tahun  2002  berdasarkan  Undang-Undang  (UU)  No.  21  tahun  2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pemberian hak khusus ini atau disebut pula dengan  desentralisasi  asimetris,  dilatarbelakangi  oleh  sentralisasi  pada  masa  Orde  Baru yang melahirkan adanya kesenjangan antara pusat dan daerah maupun antar daerah, yang berujung  pada  gerakan  separatisme  yang  mengancam  integrasi  nasional  (Safa’at,  2014). Pemberian  Otsus  bagi  Provinsi  Papua  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, mewujudkan keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta demokrasi (DPR RI, 2021).
Bentuk kekhususan bagi Provinsi Papua yang termaktub dalam UU No. 21 tahun 2001 seperti sistem legislatif bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang dipilih melalui pemilihan langsung dan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural Orang Asli Papua yang terdiri dari wakil adat, agama, dan perempuan  yang  jumlahnya  masing-masing  sepertiga  dari  total  anggota  MRP  (Mutaqin, 2013). Kekhususan lainnya seperti kewenangan membentuk partai lokal, kandidat gubernur dan wakil gubernur harus Orang Asli Papua (OAP) dan bertanggung jawab kepada DPRP, sistem pemilihan melalui mekanisme “Noken” di wilayah tertentu, kewajiban pemerintah membentuk  sistem  untuk  melindungi  HAM,  serta  diberikan  dana  desentralisasi  dan kapasitas fiskal yang lebih besar dibanding daerah lainnya (Mutaqin, 2013; Tauda, 2018).
Grafik 1. Persentase Penduduk Miskin Papua Menurut Kota dan Desa 2012-2021
Sumber: Databoks, 2021 (Telah Diolah Kembali)
Meskipun  Otsus  di  Provinsi  Papua  telah  berlangsung  selama  dua  puluh  tahun, namun  nyatanya  tidak  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  kesenjangan  di Provinsi Papua. Menurut laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Papua menjadi provinsi yang memiliki status  desa sangat tertinggal terbanyak pada tahun 2021, dengan nilai dari rata-rata indeks desa membangun (IDM) sebesar 0,4563 (Databoks, 2021). Hingga tahun 2021, sebanyak 3.604 atau 66,6% desa  di  Papua  berstatus  sebagai  desa  sangat  tertinggal  dari  total  5.411  desa  yang  ada  di wilayah  tersebut  (Databoks,  2021).  Begitu  juga  pada  angka  kemiskinan,  selama  sepuluh tahun tidak terjadi peningkatan yang cukup signifikan (terlihat pada Grafik 1). Pada tahun
2012  jumlah  penduduk  miskin  di  Provinsi  Papua  mencapai  966,56  ribu  jiwa  atau  30,66 persen, sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 944,49 ribu jiwa atau sebesar 27,38 persen (Databoks, 2021).
Fenomena  ini  pada  dasarnya  cukup  ironis  dengan  adanya  pemberian  Otsus  bagi Provinsi  Papua.  Secara  umum,  pemerintah  daerah  memiliki  sumber  penerimaan  dari pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dan  dana  perimbangan.  Namun  dengan  adanya  Otsus, Provinsi  Papua  mendapat  begitu  banyak hak  keistimewaan,  yakni  pemberian  dana  Otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) dari pemerintah pusat yang berasal dari anggaran pendapatan  dan  belanja  nasional  (APBN)  (DPR  RI,  2013).  Terlebih  lagi,    pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) untuk sumber daya alam minyak bumi dan gas (migas) juga lebih tinggi (Safa’at, 2014).
Penelitian  Budiratna  dan  Qibthiyyah  (2020)  menunjukkan  bahwa  transfer  dana otonomi khusus pada tahun 2013 hingga 2018 tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Papua. Hal ini dikarenakan tidak adanya persentase alokasi  yang  eksplisit  bagi  pengentasan  kemiskinan  pada  UU  dan  dana  Otsus  relatif digunakan  untuk  program  yang  kurang  berkualitas  dan  tidak  berdampak  jangka  panjang (Budiratna  &  Qibthiyyah,  2020).  Lebih  lanjut  disebutkan  bahwa  dua  puluh  tahun pelaksanaan Otsus tidak disertai perencanaan yang matang sejak awal penerapannya serta selama implementasi tidak dibarengi dengan pengawasan ketat, sehingga seringnya alokasi dana yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan tidak ditindak secara serius  (Bonasir,  2021).  Bahkan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  pada  tahun  2011 menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana Otsus di Provinsi Papua dan Papua Barat senilai Rp4,281 triliun  (Bonasir, 2021).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa meskipun dana Otsus yang diberikan mencapai Rp138,65 triliun dalam dua dekade pelaksanaan Otsus di Provinsi Papua  dan  Provinsi  Papua  Barat,  namun  pelaksanaannya  tetap  tidak  efektif  dalam mengurangi  kesenjangan  karena  disiplin  tata  kelola  keuangan  yang  lemah  (Anggraeni, 2021;  Bonasir,  2021).  Hal  tersebut  juga  diakui  oleh  Wakil  Bupati  Mimika,  John  Rettob bahwa Papua telah diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan  konteks  sosial  dan  budaya  masyarakat  setempat  yang  disertai  pula  dengan dukungan  dana,  namun  tata  kelola  keuangan  dan  perencanaannya  belum  dilaksanakan secara baik (Bonasir, 2021).
Kebijakan  kenaikan  dana  Otsus  bagi  Provinsi  Papua  sebesar  2,25  persen  dari sebelumnya 2 persen yang termuat dalam UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dipertanyakan oleh banyak pihak (Rusiana, 2021). Pasalnya pelaksanaan Otsus pada periode sebelumnya saja belum  dapat  dikatakan  efektif  dan  pemerintah  belum  melakukan  evaluasi  secara komprehensif,  bahkan  Otsus  masih  mengalami  pro  dan  kontra  pula  bagi  masyarakat setempat untuk tetap dilanjutkan atau tidak (Putri, 2020; Kartika, 2021).
Beberapa  penelitian  terdahulu  telah  melakukan  penelitian  mengenai  dana  Otsus pada lokus Provinsi Papua.  Budiratna dan Qibthiyyah (2020)  meneliti mengenai evaluasi transfer dana Otsus di Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat; Anwar, Abdullah, dan Hadi (2018), Junaedi dan Susanta (2021), Hasibuan (2021) meneliti mengenai pengelolaan dana Otsus;  serta  Nurmasari  dan  Al  Hafis  (2021)  dan  Samputra  (2020)  meneliti  mengenai dampak dana Otsus. Penelitian-penelitian tersebut merupakan representasi dari penelitian- penelitian terdahulu mengenai dana Otsus Provinsi Papua. Setelah dipetakan, masih terdapat celah  kekosongan  penelitian  mengenai  kinerja  pemerintah  daerah  di  lokus  Pemerintah Provinsi  Papua  pada  rentang  waktu  2014  hingga  2020.  Terlebih  pada  penelitian  ini  akan menilai  kinerja  keuangan  daerah  menggunakan  ukuran  solvabilitas  yang  terdiri  dari  tiga indikator, yakni keberlanjutan, fleksibilitas, dan kerentanan (Gomez, Hernandez, & Bastida, 2009). Dengan indikator-indikator ini, penelitian akan menjadi lebih komprehensif karena akan  membahas  mengenai  dampak  pemberian  dana  Otsus  terhadap  kesejahteraan masyarakat, kemampuan dalam merespons perubahan ekonomi atau keadaan keuangannya, serta tingkat ketergantungan pada pendanaan eksternal yang diterima melalui transfer dan hibah.
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  mengkaji  mengenai  kinerja  keuangan  daerah Provinsi  Papua  yang  dapat  dijadikan  sebagai  evaluasi  dan  tolak  ukur  untuk  peningkatan kinerja keuangan Otsus pemerintah daerah Provinsi Papua pada periode berikutnya. Adapun analisisnya akan berfokus pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014 hingga 2020,  sebagaimana  beliau  menunjukkan  keseriusannya  untuk  membangun  pemerataan pembangunan di wilayah timur, termasuk Provinsi Papua dengan terminologi pembangunan “Indonesia Sentris”, bukan “ Jawa Sentris” (Nugroho, 2020).

## METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  yang berupaya  untuk  menghasilkan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  realitas  sosial,  yang mana mencakup proses, pola makna, dan fitur struktural (Flick, von Kardorff, dan Steinke, 2004). Dengan digunakannya pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap faktor signifikan penyebab  kesenjangan  yang  terus  terjadi  di  Provinsi  Papua  meskipun  Otsus  telah dilaksanakan  selama  dua  puluh  tahun.  Penelitian  ini  masuk  ke  dalam  jenis  penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi  (Soendari,  2012).  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi kepustakaan,  yakni  mengkaji  sumber  tertulis  dari  berbagai  literatur,  di  antaranya  buku, jurnal, surat kabar, dokumen, perundang-undangan, dan lain sebagainya yang terkait dengan fokus  penelitian  (Nilamsari,  2014).  Adapun  teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah metode ilustratif di mana teori akan diterapkan pada latar sosial yang konkret dan data akan diorganisasikan berdasarkan teori (Neuman, 2014).

## PEMBAHASAN
Pada tahun 2002 Provinsi Papua telah ditetapkan sebagai wilayah Otonomi Khusus (Otsus) sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Otsus memberikan Provinsi Papua hak untuk menerima dana Otsus yang besarnya setara dengan dua  persen  dari  plafon  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  Nasional,  yang  utamanya  ditujukan untuk  pembiayaan  pendidikan  dan  kesehatan,  yang  masing–masing  minimal  tiga  puluh persen dan lima belas persen (DPR RI, 2013). Namun dengan lahirnya UU  No. 2 Tahun 2021, terjadi kenaikan alokasi DAU menjadi 2,25 persen dan pembiayaan untuk kesehatan minimal sebesar 20 persen (DPR RI, 2021). Implikasinya adalah besaran alokasi dana dapat meningkat setiap tahunnya mengikuti kenaikan pendapatan negara (DPR RI, 2013). Selain dana Otsus, terdapat alokasi lain yang telah disepakati salah satunya adalah dana tambahan infrastruktur antara pemerintah pusat dengan DPR (DPR RI, 2013).
Dana Otsus tersebut kemudian dibagi kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar 60 persen  dan  sisanya  menjadi  hak  pemerintah  provinsi  (DPR,  2013).  Dengan  lahirnya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua No. 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan  dan  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Otonomi  Khusus,  terjadi  perubahan pembagian di mana Pemerintah Provinsi Papua mendapat dua puluh persen sedangkan
pemerintah kabupaten/kota sebesar delapan puluh persen. Adapun penyaluran dana tersebut melalui nota kesepakatan antara gubernur dan bupati/walikota yang diatur dalam peraturan gubernur  dengan  menyesuaikan  pada  pencairan  dana  (DPR,  2013).  Dana  Otsus  bagian kabupaten/kota  telah  diatur  untuk  dialokasikan  pada  pembiayaan  pelayanan  pendidikan minimal 30 persen; kesehatan minimal 15 persen; ekonomi kerakyatan minimal 25 persen; serta pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20 persen (Widodo, 2019). Sumber keuangan lain dalam rangka Otsus Provinsi Papua adalah DBH pertambangan minyak bumi sebesar 70 persen dan DBH gas alam sebesar 70 persen.

## Tabel 1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua 2014-2020 (Dalam Rupiah)
No. Tahun Dana Otsus DIT Total 1 2014 4.777.070.975.000 2.000.000.000.000 6.777.070.975.000 2 2015 4.940.429.880.000 2.250.000.000.000 7.190.429.880.000 3 2016 5.395.051.859.400 1.200.000.000.000 6.595.051.859.400 4 2017 5.580.152.407.000 2.625.000.000.000 8.205.152.407.000 5 2018 5.580.152.407.000 2.625.000.000.000 8.205.152.407.000 6 2019 5.808.230.158.000 2.824.446.537.000 8.632.676.695.000 7 2020 5.861.910.600.000 2.853.973.800.000 8.715.884.400.000
Sumber: BPKAD Provinsi Papua, 2021

## Kinerja Keuangan Provinsi Papua

## a. Keberlanjutan
Diberikannya desentralisasi asimetris atau Otsus kepada Provinsi Papua diharapkan membawa  manfaat  bagi  administrasi  publik,  termasuk  untuk  menciptakan  pertumbuhan, akuntabilitas, dan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Romdioni et al., 2020). Terdapat pengaruh kuat pada implikasi fiskal yang disertai dengan diskresi  penuh  dalam  pengelolaannya  sehingga  berpeluang  menjadi  stimulus  fiskal  bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatkan belanja daerah dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat,  seperti layanan  umum,  infrastruktur  dasar,  serta  penyediaan  barang  dan  jasa publik,  terutama  pada  sektor  pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur  (Widodo,  2019). Tetapi  nyatanya  setelah  dua  puluh  tahun  diberlakukan,  Otsus  tidak  memberikan  dampak yang signifikan terhadap kemajuan Provinsi Papua.
Grafik 2. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2014-2021

## Sumber: Databoks, 2021
IPM digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan karena perhitungannya dapat merefleksikan keterbukaan akses terhadap hasil pembangunan bagi penduduk dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya (BPS, n.d.). Meskipun data IPM Provinsi Papua yang termuat pada Gambar 2 cenderung terus meningkat, namun skor tersebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata IPM nasional tahun 2020 sebesar 71,94, sekaligus paling rendah di antara provinsi lainnya (Databoks, 2021). Terlebih lagi, hanya 5 dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua yang mendapatkan skor IPM berkategori tinggi (Databoks, 2021).
Rendahnya nilai IPM Provinsi Papua cukup mengherankan, sebagaimana jika kita bandingkan  dengan  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  berstatus  sebagai  provinsi  dengan pendapatan  tertinggi  tahun  2016,  yakni  Rp53,7  triliun,  menyandang  nilai  IPM  tertinggi (Juliarini  &  Hatmoko,  2020).  Sedangkan  Provinsi  Papua  meskipun  menempati  urutan kelima tertinggi provinsi dengan pendapatan tertinggi, yakni Rp12,58 triliun, nilai IPM-nya berada  di  urutan  terendah  (Juliarini  &  Hatmoko,  2020).  Idealnya,  dua  puluh  tahun terselenggaranya  Otsus  bagi  Provinsi  Papua  dapat  mendongkrak  skor  IPM  masyarakat. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan Juliarini dan Hatmoko (2020) menunjukkan
bahwa dana Otsus memiliki hubungan positif dengan nilai IPM di Provinsi Papua, tetapi sangat kecil.
Jika kita telaah alokasi dana Otsus pada tabel 2, sebagian besar penggunaan dana pendidikan di bawah 30 persen, yang mana tidak sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 dan Perdasus Nomor 13 Tahun 2016, kecuali pada tahun 2019. Berdasarkan data  dari  BAKN  DPR  RI  (2020),  masih  terdapat  4  kabupaten  dari  keseluruhan  29 kabupaten/kota di Provinsi Papua yang belum mengalokasikan 30 persen dari dana Otsus untuk pembiayaan pendidikan, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Mamberamo Raya, dan  Lanny  Jaya.  Begitu  pula  pada  bidang  kesehatan,  terdapat  5  kabupaten  yang  belum mengalokasikan  15  persen  dari  dana  Otsusnya,  yaitu  Kabupaten  Nabire,  Mappi, Mamberano Tengah, Puncak, dan Kota Jayapura (BAKN DPR RI, 2020). Dalam  rentang tahun 2013–2017, realisasi dana Otsus untuk bidang pendidikan di Provinsi Papua rata-rata hanya  sebesar  22,7  persen,  sedangkan  kesehatan  rata-rata  mencapai  19  persen  (Widodo, 2019). Mendukung hal tersebut, penelitian Widodo (2019) menyebutkan bahwa pendapatan Otsus  berpengaruh  negatif  terhadap  efisiensi  belanja  kesehatan,  pendidikan,  dan infrastruktur publik.
Tabel 2. Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Tahun 2015-2019

## Sumber: BAKN DPR RI, 2020
Berdasarkan  tabel  diatas  terlihat  penggunaan  dana  pendidikan  cenderung  tidak memenuhi  ketentuan,  tetapi  menunjukkan  bahwa  pengalokasian  dana  untuk  pendidikan tetap  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  IPM.  Nilai  koefisien  APBD  untuk pendidikan  yang sebesar 0.569779 mengindikasikan bahwa peningkatan dana pendidikan sebesar  1  rupiah  akan  menaikan  IPM  Provinsi  Papua  sebesar  0.569779  persen  (Fahmi, 2018).  Tetapi  berbeda  halnya  dengan  kesehatan,  karena  alokasi  dana  terhadap  kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Papua dengan nilai
koefisien -0.222406 (Fahmi, 2018). Hal ini terjadi karena anggaran bagi sektor kesehatan masih terlalu kecil untuk menopang peningkatan IPM di Provinsi Papua.
Selain  dari  segi  pendidikan  dan  kesehatan,  infrastruktur  juga  menjadi  hal  yang penting diperhatikan karena infrastruktur akan membentuk pola perilaku dan perkembangan di  masa  depan  (Chester,  2019).  Secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  pembangunan infrastruktur juga akan memberi insentif ekonomi yang kuat untuk menyediakan akses pada perekonomian dan terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional  Bruto  ( PDRB)  (Llanto,  2007;  Laurance  et  al.,  2013).  Dalam  mendorong pembangunan infrastruktur pemerintah pusat telah memberikan DTI sebesar Rp84,9 triliun ke Provinsi Papua sejak tahun 2002-2019 (Mayor, 2022). Tetapi ironisnya, pada tahun 2021 jalan  yang  telah  dibangun  di  Provinsi  Papua  sebesar  69,33  persen  dengan  kondisi  jalan nasional di wilayah lain secara umum sebesar 91,27 persen (Kementerian PUPRa, 2021). Terlebih lagi, dari 2.358,82 km jalan di Papua pada 2020, sepanjang 954,69 km atau 40,5 persen  jalan  di  Papua  dalam  kondisi  rusak  (Databoks,  2020).  Padahal  pembangunan infrastruktur  jalan  sebagai  bagian  dari  sistem  transportasi  akan  berkontribusi  pada pertumbuhan  ekonomi  berkat  faktor-faktor  utama  berikut:  pengurangan  biaya  produksi, skala ekonomi, kesempatan kerja, konektivitas, integrasi pasar, dan aksesibilitas (Chohan, Imran, & Cheyne, 2011).
Membahas mengenai kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua, dapat diukur pula dari  pertumbuhan  ekonomi  karena  idealnya  peningkatannya  akan  menunjukkan  adanya peningkatan pendapatan masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan kata lain pertumbuhan  ekonomi  memberi trickle  down  effect (Indrawati,  Sarfiah,  &  Destiningsih, 2020). Indikator ekonomi makro yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah  PDRB,  yang  ditujukan  dapat  meningkat  setiap  tahunnya  (Dilliana  et  al.,  2019). PDRB Provinsi Papua atas dasar harga berlaku mencapai Rp235,34 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp158,61 triliun pada tahun 2021 (Databoks, 2022). Hal ini mengindikasikan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Papua  cukup  baik  sebagaimana pada  tahun  2020  Provinsi  Papua  tidak  masuk  ke  dalam  sepuluh  Provinsi  dengan  PDRB terendah (Databoks, 2021). Provinsi Papua juga pada tahun 2016 menempati urutan kelima tertinggi provinsi dengan pendapatan tertinggi, yakni Rp12,58 triliun (Juliarini & Hatmoko, 2020). Begitu pula pada tahun 2020 dan 2021, Provinsi Papua menempati provinsi dengan
pendapatan  tertinggi  kelima  yakni  masing-masing  mencapai  Rp12,7  triliun  2021  dan Rp14,7 triliun (Anwar, 2022).
PDRB  per  kapita  Provinsi  Papua  tahun  2020  mencapai  Rp57,9  juta  dan  jumlah tersebut  tergolong  cukup  baik  (Databoks,  2021).  Namun  ironisnya,  penelitian  Indrawati, Sarfiah,  &  Destiningsih  (2020)  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  dan signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua  tahun  2014-2019,  di  mana  setiap  satu  persen  peningkatan  pertumbuhan  akan meningkatkan  kemiskinan  sebesar  0.025017  (selama  variabel  lain  tetap).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  tidak  ada trickle  down  effect pada  pertumbuhan  ekonomi  terhadap penuranan  jumlah  penduduk  miskin  di  Provinsi  Papua.  Penelitian  Bouincha  (2018)  dan Sholeh  (2012)  menemukan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  berpengaruh  positif  pada kemiskinan  terjadi  karena  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  hanya  dirasakan  oleh segelintir  penduduk  menengah  ke  atas  yang  ekonominya  ditunjang  oleh  sektor  industri (dalam Indrawati, Sarfiah, & Destiningsih, 2020).
Fenomena yang telah dipaparkan di atas dapat terjadi karena pemberian dana Otsus dalam bentuk penuh di muka belum dikelola secara memadai dan menimbulkan terjadinya penyimpangan, yang akan memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan dari pemberian Otsus Papua (BPK, 2021). Lebih lanjut disebutkan bahwa  dua puluh tahun implementasi Otsus tidak disertai perencanaan matang dan pengawasan ketat, sekalipun alokasi dana kerap tidak sesuai  dengan  peruntukan  (Bonasir,  2021).  BPK  (2021)  juga  mengemukakan  kapasitas SDM  pada  Pemerintah  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  Papua  yang  bertugas  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  Otsus  belum  memiliki  kapasitas  yang  memadai,  yang kemudian menimbulkan perencanaan dan alokasi dana Otsus tidak sesuai dengan ketentuan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya tidak transparan dan akuntabel, serta pengawasan belum optimal.

## b. Fleksibilitas
Provinsi  Papua  merupakan  satu-satunya  provinsi  yang  tumbuh  positif  pada  tahun 2020,  yakni  sekitar  2,2  persen  di  tengah  pandemi  Covid-19  (Briantika,  2021).  Adapun mengenai  fleksibilitas  atau  kemampuan  Pemerintah  Provinsi  dalam  merespons  kondisi ekonomi, khususnya di masa pandemi dapat dikatakan baik. Penyesuaian yang dilakukan Provinsi Papua pada tahun 2020 adalah mengeluarkan pekerjaan fisik dari APBD perubahan tahun 2020 ke APBD tahun 2021 (Pemprov Papua, 2020). Hal ini dilakukan untuk
mengurangi celah defisit yang terjadi sebagaimana realisasi pendapatan mengalami penurun lebih dari Rp1 triliun (Pemprov Papua, 2020).
Sejak  tahun  2000,  63  persen  dari  PDRB  terbesar  Provinsi  Papua  adalah pertambangan dan penggalian (Briantika, 2021). Kemudian pada tahun 2020 tambang dan galian berkontribusi 28 persen karena telah terjadi pergeseran sumber perekonomian ke arah sektor perdagangan, konstruksi, listrik, gas, persewaan, dan sebagainya yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan dalam merespons perubahan ekonomi (Briantika, 2021). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Provinsi  Papua  sudah  mulai  menunjukkan  adanya pengembangan pada kapasitas keuangannya untuk tidak hanya mengandalkan pemasukan dari satu sumber.
Perubahan  sumber  ekonomi  Provinsi  Papua  telah  terjadi  pergeseran  dari  sektor tambang  menuju  ke  arah  perdagangan  dan  jasa  masih  belum  cukup  sebagaimana  dana perimbangan  masih menjadi  komponen  terbesar  dalam  penerimaan  Provinsi  Papua,  yang disusul  dengan  DTI  dan  PAD  (Budiratna  &  Qibthiyyah,  2020).  Worumi  (2018) mengemukakan  bahwa  hal  ini  dapat terjadi  karena  belum  optimal  dan  belum mampunya Pemerintah  Provinsi  Papua  maupun  kabupaten/kota  untuk  menggali  sumber-sumber penerimaan  daerah.  Sebagai  bentuk  evaluasi  dari  pelaksanaan  dana  Otsus  pada  periode sebelumnya,  Bupati  Pegunungan  Bintang  Spey  Yan  Bidana  sedang  berupaya  untuk melakukan  inovasi  pajak  untuk  meningkatkan  PAD,  di  mana  pada  tahun  2022  akan mengusahakan pengambilan kayu, penggunaan listrik, dan layanan Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM) untuk dikenakan pajak pula (Cepos, 2021).

## c. Kerentanan
Guna menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, daerah harus mampu menyiapkan SDM yang kompeten, sumber keuangan yang cukup, alat yang memadai,  serta  faktor  organisasi  dan  manajemen  organisasi  yang  baik  (Kayame  et  al., 2017).  Meskipun  pemerintah  pusat  memberikan  transfer  dana  untuk  penyelenggaraan desentralisasi,  pendanaan  tersebut  harus  digunakan  untuk  menciptakan  potensi  bagi pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  pendapatan  pajaknya  (Romdioni,  2020).  PAD, yang mana salah satunya adalah pajak daerah, menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai  pelaksanaan  kewenangan  yang  dimiliki  dan  merupakan  salah  satu  faktor pendukung  yang  menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  daerah  (Kayame  et  al., 2017). Oleh karena itu, daerah diharapkan dapat menggali dan meningkatkan PAD-nya
sendiri  secara  maksimal  serta  mampu  meningkatkan  kemampuannya  dalam menyelenggarakan urusan daerah.
Kemandirian suatu daerah dapat ditunjukkan dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  (RKKD)  yang  menunjukkan  tingkat  kemampuan  suatu  daerah  dalam  membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanannya secara mandiri atau berasal dari sumber  sendiri  (Zuhri  &  Soleh,  2016).  RKKD  dapat  dihitung  dari  PAD  dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, seperti transfer dari pusat, bagi hasil pajak, dan pinjaman (Halim, 2014). Adapun kriteria penggolongannya adalah rendah sekali (0 persen hingga 25 persen),  rendah (25 persen hingga 50 persen), sedang (50 persen hingga 75 persen), dan tinggi (75 persen hingga 100 persen).
Tabel 3. PAD dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Papua
No. Tahun PAD Pendapatan Lain RKKD Keterangan 1 2014 944.929.691.841 9.764.889.257.686 9,68% Rendah sekali 2 2015 912.908.312.259 10.892.859.040.860 8,38% Rendah sekali 3 2016 1.019.732.912.606  11.548.106.855.627 8,83% Rendah sekali 4 2017 1.020.372.304.364  11.986.440.360.563 8,51% Rendah sekali 5 2018 1.050.372.166.512   12.435.685.044.168 8,45% Rendah sekali
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2022
Berdasarkan perhitungan RKKD yang termuat dalam tabel 2, dapat terlihat bahwa kemandirian keuangan daerah Provinsi Papua masih sangat rendah. Hal ini sejalan dengan pernyataan  dari  Sekretaris  Daerah  Provinsi  Papua,  Ridwan  Rumasukun  bahwa  selama periode  tahun  2002  sampai  dengan  tahun  2020,  dana  otsus  telah  menjadi  sumber pembiayaan utama dalam APBD Provinsi Papua dan bahwa besaran PAD di Provinsi Papua masih jauh dibawah rata-rata nasional (Mayor, 2022). Dari tahun 2014 sampai dengan 2018, dana  Otsus  rata-rata  menyumbang  63,79  persen  dari  total  pendapatan  Provinsi  Papua, sedangkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan relatif kecil, yaitu hanya berkisar 8,05 persen (BPK, 2021).
Ketidakseimbangan  PAD  dengan  belanja  daerah  hampir  terjadi  di  seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, menurut Kekry (2020) rata-rata realisasi belanja daerah pada 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua secara agregat mencapai Rp1.336.443.232.958, sedangkan  rata-rata  realisasi  PAD  hanya  berkisar  Rp51.975.949.322.  Sejalan  dengan  hal tersebut, Bank Indonesia (2022) dalam laporannya menyebutkan bahwa rasio kemandirian fiskal  daerah  Provinsi  Papua  pada  tahun  2021  tercatat  sebesar  4,76  persen,  menurun dibandingkan tahun 2019 yang tercatat 8,31 persen. Meskipun pada daerah yang memiliki ketergantungan  terhadap  dana  transfer  dinilai akan lebih stabil dalam menghadapi krisis, namun ketergantungan  ini akan  memperlambat atau berdampak negatif pada pembangunan (Fatahillah, Ananda, & Prasetyia, 2021).
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  Parera  (2017),  efektivitas  realisasi  pajak daerah Provinsi Papua tahun 2014 hingga 2016 tergolong sangat efektif, di mana pada tahun 2015 meskipun terendah, tetapi persentasenya pencapaiannya terhadap target sebesar 83,64 persen  atau  berjumlah  Rp242.781.432.211.  Meskipun  efektif,  tetapi  jumlahnya  masih rendah  dibandingkan  kebutuhan  pengeluaran.  Hal  ini  dikarenakan  kurangnya  kesadaran masyarakat  sebagai  wajib  pajak,  lemahnya  sanksi  yang  diberikan  bagi  wajib  pajak  yang menunggak pembayaran, masih banyak jenis-jenis pajak yang belum dikelola secara baik atau  maksimal  oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua,  serta  terbatasnya  dana  untuk administrasi pajak daerah (Parera, 2017). Lebih lanjut, kemampuan administrasi perpajakan dan  retribusi  di  Provinsi  Papua  masih  rendah,  ditandai  dengan  beban  biaya  pemungutan yang  besar  dan  kurangnya  kapasitas  pengawasan  dan  pemungutan  pajak  (Kayame  et  al., 2017).
Besarnya  bantuan  dan  subsidi  dalam  distribusi  dana  otsus  mengurangi  upaya intensifikasi pemungutan pajak untuk peningkatan pendapatan sendiri sehingga pemerintah daerah  lebih  mengandalkan  kemampuan  negosiasi  dengan  pemerintah  pusat  untuk mendapatkan bantuan tambahan (Kayame et al., 2017). Fenomena ini disebut pula sebagai flypaper  effect, yang  mana  jika  dilihat  dari bureaucratic  model mengacu  pada  perilaku birokrat  dengan  kekuasaannya  yang cenderung  lebih mudah  menghabiskan  dana  transfer dari pusat dibandingkan melakukan kenaikan pajak yang dianggap tidak populer di mata penduduk daerah (Armawaddin, Rumbia, & Afiat, 2017). Di sisi lain, kecilnya peran PAD dalam APBD tidak lepas dari sistem pembagian kapasitas fiskal di Indonesia yang masih memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk memungut pajak yang
berpotensi tinggi, di mana penerimaan pajak yang dipungut oleh daerah hanya sebesar 0,78 persen sampai 19,30 persen dari total penerimaan pajak (Kayame et al. 2017).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  paparan  di  atas,  disimpulkan  bahwa  kinerja  keuangan  Pemerintah Provinsi  Papua  baik  dari  indikator  keberlanjutan,  fleksibilitas,  maupun  kerentanan  pada tahun  2014  hingga  2020  belum  menunjukkan  kinerja  yang  baik.  Rendahnya  kinerja keuangan  Pemerintah  Provinsi  Papua  disebabkan  rendahnya  kapasitas  SDM  dalam membuat  perencanaan  pembangunan  yang  efektif,  pengalokasian  dana  yang  tidak  sesuai dengan  peruntukkannya,  dan  kurangnya  pengawasan  dari  pemerintah  pusat  dalam pengelolaan dana Otsus, dan timbulnya flypaper effect atau kecenderungan bergantung pada dana  transfer  pusat  daripada  penggalian  sumber-sumber  PAD  baru.  Adanya  transfer pemerintah  pusat  dalam  kerangka  Otsus  mengurangi  upaya  intensifikasi  Pemerintah Provinsi Papua dalam meningkatkan PAD, di mana pemerintah daerah lebih mengandalkan kemampuan negosiasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatannya.

## Saran
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat  diterapkan  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Provinsi  Papua  beserta kabupaten/kota dalam rangka memperbaiki kinerja keuangan daerahnya, yaitu:
a. Pemerintah  Provinsi  Papua  bersama  Pemerintah  Pusat  melibatkan  akademisi  di bidang-bidang  yang  menjadi  isu  prioritas  di  Provinsi  Papua  untuk  bekerja  sama menyusun  dan  mengimplementasikan  rencana  jangka  panjang  dan  menengah pembangunan  di  Provinsi  Papua.  Rencana  harus  didasarkan  pada  prinsip pemberdayaan SDM dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
b. Pemerintah Pusat dapat memperkuat mekanisme akuntabilitas Pemerintah Provinsi dan  Kabupaten/Kota  Papua  dengan  menerapkan  evaluasi  penggunaan  dana  Otsus dan pencapaian kinerja tahunan Pemerintah Provinsi Papua yang akan berpengaruh pada besaran pemberian dana Otsus tahun selanjutnya.
c. Pemerintah Pusat secara berkala mengadakan pengembangan kompetensi terhadap SDM  di  Pemerintah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  Papua  terkait  pengelolaan keuangan  dan  optimalisasi  sumber-sumber  pendapatan  daerah.  Pengembangan tersebut harus disertai pula dengan penilaian kompetensi agar dapat dilihat efetivitas
pengembangan kompetensi terhadap kualitas SDM yang terbentuk.
d. Pemerintah  Provinsi  Papua  perlu  menyusun  laporan  kinerja  yang  terkonsolidasi dengan seluruh kabupaten/kota yang kemudian menjadi bahan pembahasan bersama seluruh kabupaten/kota di akhir tahun untuk menentukan rencana kinerja tahun selanjutnya yang merefleksikan perbaikan kinerja. Mendiskusikan alternatif solusi perlu  dilakukan  untuk  menciptakan  solusi  yang  lebih  efektif  dan  tepat  sasaran  di seluruh daerah guna mencegah adanya kesenjangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrews,  R.  (2004).  Analyzing  Deprivation  and  Local  Authority  Performance:  The Implications for CPA. Public Money and Management, 24, 19–26.
Anwar, A. R. D., Abdullah, M. F., & Hadi, S. (2018). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana otonomi khusus dan belanja modal terhadap PDRB di kab/kota provinsi Papua. Jurnal Ilmu EKonomi JIE , 2 (1), 1-13.
Anwar,  M.C.  (2022,  March  5).  Daftar  Provinsi  dengan  Pendapatan  Daerah  Terbesar  di
Indonesia. Retrieved May 27, 2022, from
https://money.kompas.com/read/2022/03/05/121701426/daftar-provinsi-dengan- pendapatan-daerah-terbesar-di-indonesia?page=all
Anggraeni,  R.  (2021,  January  26).  Tata Kelola  Keuangan  Papua  dan  Papua  Barat  Masih
Lemah. Retrieved May 25, 2022, from
https://ekbis.sindonews.com/read/314694/33/tata-kelola-keuangan-papua-dan- papua-barat-masih-lemah-1611662502
Budiratna, H. & Qibthiyyah, R.M. (2020). Evaluasi atas Transfer Dana Otonomi Khusus di Aceh,  Papua,  dan  Papua  Barat. Jurnal  Indonesia  Sosial  Sains ,  1(5),  402-414. https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/103/127
Bonasir, R. (2021, December 2). Kelola Dana Triliunan Rupiah Tapi Belum Capai Sasaran, Elite  Papua  Disebut  Kapitalisasi  Isu  Kemerdekaan.  Retrieved  May  22,  2022,  from https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59243056
BAKN DPR RI. (2020). Penelaahan atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua. Retrieved from https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAKN-55- fff47ff1666a28f0fe03fa87efa749a2.pdf
BPS.  (n.d.).  Apa  Itu  Indeks  Pembangunan  Manusia?  Retrieved  May  21,  2022,  from
https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html
Briantika, (2021, May 27). Penyebab Ekonomi Provinsi Papua Tumbuh 2,2% Selama Pandemi 2020. Retrieved May 22, 2022, from https://tirto.id/gglo BPKAD Provinsi Papua. (2019). Pengalokasian Dana OTSUS Tahun Anggaran 2018 . May 15, 2022. https://bpkad.papua.go.id/dana-otsus/21/pengalokasian-data-otsus- tahun-anggaran-2018.htm
Cahyaningsih, A., & Fitrady, A. (2019). The Impact of Asymmetric Fiscal Decentralization on  Education  and  Health  Outcomes:  Evidence  from  Papua  Province,  Indonesia. Economics and Sociology , 12(2), 48-63. doi:10.14254/2071- 789X.2019/12-2/3
Cepos, A. (2021, December 14). Tingkatkan PAD  Pegubin, Bupati Minta OPD Lakukan
Inovasi Daerah. Retrieved May 22, 2022, from
https://www.ceposonline.com/2021/12/20/tingkatkan-pad-pegubin-bupati-minta- opd-lakukan-inovasi-daerah/
Chester, M. V. (2019). Sustainability and Infrastructure Challenges. Nature Sustainability,
2(4), 265–266. doi:10.1038/s41893-019-0272-8
Chohan, B., Imran, M., & Cheyne, C. (2011, Januari). Roads for economic development: an analysis of urban transport policies of New Zealand and Pakistan. P roceedings of the Australasian Transport Research Forum 2011 .
Databoks. (2021). Papua Jadi Provinsi yang Miliki Desa Sangat Tertinggal Terbanyak pada 2021.  May  16,  2022.  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/15/papua- jadi-provinsi-yang-miliki-desa-sangat-tertinggal-terbanyak-pada-
2021#:~:text=Menurut%20laporan%20Kementerian%20Desa%2C%20Pembanguna n,lain%2C%20yakni%200%2C4563.
Databoks. (2021). Indeks Pembangunan Manusia Papua Naik Tipis Jadi 60,62 pada 2021. Retrieved May 21, 2022, from
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/04/indeks-pembangunan- manusia-papua-naik-tipis-jadi-6062-pada-
2021#:~:text=Indeks%20Pembangunan%20Manusia%20(IPM)%20Papua%20(2016 %2D2021)&text=Itu%20tercermin%20dengan%20Indeks%20Pembangunan,2019% 20yang%20sebesar%2060%2C84.
Databoks.  (2021).  Skor  Indeks  Pembangunan  Manusia  Papua  Menurun  pada  2020. Retrieved May 21, 2022, from
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/22/skor-indeks-pembangunan-
manusia-papua-menurun-pada-
2020#:~:text=Skor%20Indeks%20Pembangunan%20Manusia%20Papua%20Menur un%20pada%202020,-
Skor%20Indeks%20Pembangunan&text=Skor%20Indeks%20Pembangunan%20Ma nusia%20(IPM,sekaligus%20paling%20rendah%20di%20Indonesia.
Databoks.  (2022).  Lebih  dari  Sepertiga  Penduduk  Perdesaan  Papua  Hidup  Miskin  pada
September 2021. May 16, 2022.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/18/lebih-dari-sepertiga- penduduk-perdesaan-papua-hidup-miskin-pada-september-2021
Dewi, N. L. P. G. S. K. (2021). Urgensi Kartu Dana Otonomi Khusus bagi Orang Asli Papua (Tinjauan Desentralisasi Asimetris di Indonesia. Jurnal Aktual Justice, 6(1), 101-120.
Dilliana,  S.  M.,  Gayatri,  G.,  Ratnadi,  N.  M.  D.,  &  Wirajaya,  I.  G.  A.  (2019).  Regional Financial  Performance  Mediates  the  Effect  of  Regional  Balance  Funds  and Expenditures on Economic Growth. International Research Journal of Management, IT and Social Sciences , 6 (6), 164-171.
DPR RI. (2013). Kajian atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Provinsi  Papua,  Papua  Barat  dan  Provinsi  Aceh. May  15,  2022. https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/bpkdpd_Analisa_Pengelolaan_&_Pertang gungjawaban_Dana_Otsus_Prov._Papua,_Papua_Barat_&_NAD20130304142912.p df
DPR RI. (2021). Laporan Kunjungan Kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang- Undang  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001 Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua  ke  Provinsi  Papua  Barat.  May  16, 2022. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-12- 7e73eb6af2e4e842b19fe9c79eaed98c.pdf
Fatahillah,  T.  N.,  Ananda,  C.  F.,  &  Prasetyia,  F.  (2021).  Dana  otonomi  khusus  Papua, tingkat  pembangunan  daerah,  dan  kapasitas  pajak. Indonesian  Treasury  Review:
Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik , 6 (4), 345-359.
Fahmi,  A.  H.  (2018).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Di  Sektor  Pendidikan  dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Tahun 2011-2015.
Flick, U., von Kardorff, E., & Steinke, I. (2004). A Companion to Qualitative Research .
London: SAGE Publications
Groves,  M.,  Godsey,  W.,  &  Shulman,  M.  (2003) Evaluating  Financial  Condition:  A Handbook of Local Government, 3rd edn . The International City/County Management Association.
Halim, A. (2004). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta:

## YKPN.
Hasibuan,  S.  N.  (2021).  Polemik  Pengelolaan  Dana  Alokasi  Khusus  di  Provinsi Papua. Jurnal Indonesia Maju , 1 (1), 12-27.
Indrawati,  I.,  Sarfiah,  S.  N.,  &  Destiningsih,  R.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi,  Ketimpangan  Distribusi  Pendapatan,  dan  Indeks  Pembangunan  Manusia Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Provinsi  Papua  Tahun  2014-2019.. DINAMIC: Directory Journal of Economic , 2 (4), 1068-1080.
Junaedi,  A.  &  Suswanta,  S.  (2021).  Analisis  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Otonomi Khusus Papua. Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram , 7 (2), 183-199.
Kartika, M. (2021, Maret 11). Kenaikan Dana Otsus Papua Dipertanyakan. Retrieved May 22,  2022,  from  https://www.republika.co.id/berita/qpsrhq485/kenaikan-dana-otsus- papua-dipertanyakan
Kayame, H., Arie, M., Razak, A., & Pittingi, F. (2017). The Increase of Region Own Source Revenue  in  Realizes  the  Prosperity  of  Papua  Communities. IOSR  Journal  of Humanities and Social Science , 22 (4), 45-52.
Kekry,  B.  P.  (2020).  Indeks  Kemampuan  Keuangan  Daerah  di  Provinsi  Papua. Jumabis: Jurnal Manajemen dan Bisnis , 4 (1), 27-34.
Kementerian  PUPRa.  (2021). Informasi  Statistik  Kementerian  PUPR .  Open  Data PUPR. Retrieved April 20, 2022, from
https://data.pu.go.id/sites/default/files/Buku%20Informasi%20Statistik%20Infrastr uktur%20PUPR%202021_Final.pdf
Laurance, W. F., Sloan, S., Weng, L., & Sayer, J. A. (2013). Estimating the Environmental Costs of Africa’s Massive “Development Corridors”. Trends in ecology & evolution , 24 (11), 659-669. https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.10.046
Lele, G. (2019). Asymmetric Decentralization and the Problem of Governance: The Case of Indonesia. Asian Politics & Policy, 11(4), 544–565. doi:10.1111/aspp.12493
Li, Y. (2018). Asymmetric Decentralization, Intergovernmental Transfers, and
Expenditure Policies of Local Governments. Frontiers of Economics in China, 13(2), 223–248.
Li, X., Younas, M. Z., Andlib, Z., Ullah, S., Sohail, S., & Hafeez, M. (2021). Examining the Asymmetric Effects of Pakistan’s  Fiscal Decentralization on Economic Growth and  Environmental  Quality. Environmental  Science  and  Pollution  Research , 28 (5), 5666-5681.
Llanto, G. M. (2016). Philippine Infrastructure and Connectivity: Challenges and Reforms. Asian Economic Policy Review , 11 , 243-261. doi: 10.1111/aepr.12141
Mayor,  R.  (2022,  Maret  2).  Dana  Otsus  Jadi  Sumber  Pembiayaan  Utama  APBD  Papua,
Sementara Sumber PAD Dibawah Rata-rata NasionaL. Retrieved May 21, 2022, from https://portalpapua.pikiran-rakyat.com/lokal/pr-1303872694/dana-otsus-jadi- sumber-pembiayaan-utama-apbd-papua-sementara-sumber-pad-dibawah-rata-rata- nasional
Mutaqin,  A.  (2013).    Otonomi  Khusus  Papua  Sebuah  Upaya  Merespon  Konflik  Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua. Politika: Jurnal Ilmu Politik Undip , 4 (1), 5-18.
Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th ed.). Pearson Education.
Nilamsari,  N.  (2014).  Memahami  Studi  Dokumen  dalam  Penelitian  Kualitatif. Wacana , 13 (2), 177–181. http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/
Nugroho, A.H. (2020). Kebijakan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla Dalam Upaya Membangun Dialog Untuk Penyelesaian Konflik Vertikal Papua Tahun 2014-2019.
Nurmasari,  N.,  &  Al  Hafis,  R.  I.  (2019).  Desentralisasi  Asimetris:  Kemiskinan  Ditengah Kelimpahan  Otonomi  Khusus  Papua. JPAP:  Jurnal  Penelitian  Administrasi Publik , 5 (2).
Parera, J.R. (2017). Analisis Efektivitas Pajak Daerah di Provinsi Papua. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 8(2), 47-55.
Pemprov Papua. (2020, September 14). Proyek Fisik Ditiadakan Dalam APBD Perubahan 2020.  Retrieved  May  22,  2022,  from  https://papua.go.id/view-detail-berita- 7450/proyek-fisik-ditiadakan-dalam-apbd-perubahan-2020.html
Romdioni, A.N., Ulita, A.S., Hiktaop, A., Herdijono, M.V.I., Hayon, P.P., & Kadir, A.R. (2020, March). Fiscal Decentralization and Regional Income: Evidence from Papua Province,  Indonesia.  In IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science (Vol. 473, No. 1, p. 012079). IOP Publishing.
Rusiana, D.A. (2021, December 16). Dana Otsus Papua Naik, Mendagri Yakin Lebih Tepat Sasaran. Retrieved May 22, 2022, from
https://nasional.sindonews.com/read/629881/15/dana-otsus-papua-naik-mendagri- yakin-lebih-tepat-sasaran-1639624336 Safa’at, M.A. (2014). Problem Otonomi Khusus Papua.
http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/PROBLEM-OTONOMI-KHUSUS-

## PAPUA.pdf
Samputra, P. L. (2020). Analisis Dampak Kebijakan Alokasi Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan  Dan  Kesehatan  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  Di  Provinsi Papua. Journal Publicuho .
Soendari, T. (2012). Metode Penelitian Deskriptif . Bandung: UPI.
Tarlton, C. D. (1965). Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism. Journal of Politics, 27(4), 861-874.
Tauda,  G.A.  (2018).  Desain  Desentralisasi  Asimetris  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Republik Indonesia. Administrative Law and Governance Journal, 1(4), 413-434
Worumi, H. (2018). Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua. Jurnal Ekologi Birokrasi, 6(3), 23-39
Yasin, M. (2020). Analysis of Regional Original Revenues and Routine Expenditures on Regional  Financial  Performance  in  East  Java  Regencies  and  Cities:  Analysis  of Regional  Original  Revenues  and  Routine  Expenditures  on  Regional  Financial Performance in East Java Regencies and Cities. Jurnal Mantik , 3 (4), 64-69.
Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 4 (2).