## UPAYA PREVENTIF DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP APBD MELALUI PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH DPRD
Lis Setiyowati 1* , Budi Ispriyarso 2 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro jibrilaydinhaidar@gmail.com

## ABSTRACT
DPRD’s  function  are  establishing  regional  regulations  making,  budgets,  and  supervision  based  on  Law Number  23  of  2014  by  absorbing  the  public  aspirations. The  large  number  of  corruption  cases  in  the misappropriation of regional government budgets shows that the DPRD has not had maximum supervision. This  article  purposed  to  analyz  the exact way  of  absorbing  the  public  aspirations  by  the  DPRD  so  that  it becomes a preventive effort within the framework of supervision of the Regional Budget as order of the Law. The research method used is normative juridical statute approach and conceptual approach. The research results that can be taken are t he absorbing of public aspirations is a preventive effort in the preparation of the RAPBD or implementation phase. The ways that can be done are by musrenbang, online media maximization, print media, Focus Group Discussion, or directly meet the public, using recess periods and optimizing the role of  non-governmental  local  institutions  such  as  Non-Governmental  Organizations,  public  organizations  and political parties.
Keywords: The Absorbing of Public Aspirations; Preventive Effort; DPRD Function; Supervise The APBD.

## ABSTRAK
Fungsi DPRD yaitu pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 dengan menjaring  aspirasi  masyarakat. Banyaknya  kasus  korupsi  dalam  penyelewengan anggaran Pemerintah Daerah menunjukkan belum maksimalnya pengawasan oleh DPRD. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana cara yang tepat penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilakukan oleh DPRD sehingga  menjadi  upaya  preventif  dalam  kerangka  pengawasan  terhadap  APBD  sesuai  amanah  Undang- Undang. Metode  Penelitian  yang  digunakan  yuridis  normatif  dengan statute  approach dan conceptual approach. Hasil Penelitian yang dapat diambil adalah penjaringan aspirasi masyarakat dapat di awal sebelum pembahasan  RAPBD maupun dalam  pelaksanaan  APBD. Cara  yang  dapat  dilakukan  yaitu  dengan musrenbang (Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan), maksimalisasi  media  online,  media  cetak,  Focus Group  Discussion,  atau  turun  ke  masyarakat  secara  langsung,  menggunakan  masa  reses  maupun mengoptimalkan peran dari lembaga institusi lokal non pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan partai politik.
Kata  kunci: Penjaringan Aspirasi Masyarakat; Upaya Preventif; Fungsi  DPRD; Pengawasan  APBD
* Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN
APBD sebagai anggaran keuangan dalam satu tahun  kerja  yang  terdiri  dari  penerimaan  dan pengeluaran  daerah  yang  mencerminkan  RKPD (Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah)  dan  bagi satuan  kerja  perangkat  daerah,  anggaran  satuan kerjanya  merupakan  Renstra  dari  SKPD  (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
DPRD  sebagai  wakil  rakyat  mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap APBD. Hal ini  tercantum  dalam  Pasal  154  ayat  (1)  huruf  c Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  menyatakan  bahwa: ”DPRD  mempunyai  tugas  dan  wewenang melaksanakan  pengawasan  terhadap  Perda  dan APBD  Kabupaten/Kota.”  Dari  pasal  tersebut  dapat dikemukakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD  adalah  melaksanakan  pengawasan  terhadap pengelolaan  APBD.  Tugas  dan  wewenang  tersebut merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD dalam sistem  pemerintahan  daerah  yakni  masuk  dalam fungsi pengawasan (Djojosoekarto, 2004).
Kewenangan  DPRD  mengontrol  kinerja  Kepala Daerah untuk  mewujudkan  good  governance, untuk memangkas  biaya-biaya  yang  tidak  perlu  dalam pelayanan  terhadap  masyarakat. (Jati,  Wisnaeni, & Indarja, 2016).
Penyampaian  aspirasi  oleh  masyarakat sebagai  salah  satu  bentuk  partisipasi  masyarakat. Tulisan  Adianto  dan  Hasim  As’ari  yang  berjudul “Peran  DPRD  dalam  Membangun  Partisipasi Masyarakat  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti”,
partisipasi  seharusnya  menjadi  arus  utama  dalam merepresentasikan  perubahan  dalam  proses pembangunan  di  daerah.  Sebab  hakekat  otonomi daerah antara lain adalah semakin dekatnya proses pengambilan  kebijakan  dengan  masyarakat  dan semakin  besar  peluang  partisipasi  masyarakat  di dalam  perencanaan  pembangunan,  yang  lebih penting  lagi  sebenarnya  adalah  sejauh  mana masyarakat  peduli  dan  mempunyai  rasa  memiliki atas  kegiatan  pembangunan  di  wilayahnya.  Rasa memiliki akan terbangun ketika aspirasi yang mereka sampaikan diakomodasi di dalam APBD (Adianto, & As’ari, 2016).
Tahapan  APBD  dimulai  dari  penyusunan, pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban/pelaporan. Dalam tahap penyusunan APBD ini harus memenuhi asas-asas  pemerintahan  yang  baik  agar memungkinkan keterlibatan warga masyarakat dalam penyusunan ini, dikarenakan dampak dari RAPBD ini sangat luas bagi masyarakat yang berada di dalam suatu daerah.  Namun  adanya  dilema  didalam beberapa  kalangan  masyarakat  yang  ada dikarenakan  faktor  segi  ekonomi  maupun  faktor sosial  menyebabkan  mereka  memiliki  keterbatasan dalam akses untuk terlibat dalam penyusunan APBD. Sebagai produk politik APBD tidak jarang merupakan hasil  dari  sebuah  golongan  yang  mempunyai kepentingan  terhadap  sumber  daya  yang  ada  di sebuah daerah, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang  otoritas  yang  mempunyai  otoritas  untuk mengalokasikannya (Syamsul, 2004).
Masyarakat  dapat  ikut  berperan  serta  dalam mengawasi  pelaksanan  APBD  maupun  dalam penyusunan APBD meskipun tidak secara langsung, tetapi  melalui  wakil-wakilnya  di  DPRD. Sehingga kedudukan  DPRD  sebagai  penampung  aspirasi masyarakat dilaksanakan, Padahal peran masyarakat  sebenarnya  sangat  penting  dalam pengawasan  APBD. Salah  satunya sebagai  upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan APBD.
Penyalahgunaan  APBD  terlihat  dalam  hasil penelitian Indonesia  Corruption  Watch  (ICW) terhadap penindakan  kasus  korupsi oleh  KPK, kejaksaan,  dan  Polri di  tahun  2017,  dana  APBD paling banyak dikorupsi oleh kepala daerah. Korupsi kepala  daerah  ini  terutama  terkait  dengan penyalahgunaan  APBD,  perizinan,  infrastruktur, pengadaan  barang  dan  jasa,  promosi  dan  mutasi pejabat daerah,  pengelolaan  aset  daerah,  dan lainnya.  Sepanjang  2017,  30  kepala  daerah,  yang terdiri atas 1 gubernur, 24 bupati/wakil bupati, dan 5 wali  kota/wakil  wali  kota  telah  menjadi  tersangka kasus  korupsi.  Mereka  terlibat  dalam  29  korupsi dengan kerugian negara Rp 231 miliar dan nilai suap Rp 41 miliar (Ibrahim, 2018).
Modus korupsi paling banyak digunakan dalam kasus  korupsi  pada  2017  adalah penyelewengan anggaran,  yang  mencapai  154  kasus  dengan kerugian  negara  mencapai  Rp  1,2  triliun. Lembaga terbanyak  tempat  terjadi  korupsi  adalah  pemerintah kabupaten  dengan 222  kasus dengan  kerugian negara  Rp  1,17  triliun.  Tempat  kedua  adalah pemerintah  desa  sebanyak  106  kasus  dengan
kerugian  negara  Rp  33,6  miliar.  Dan  ketiga  adalah pemerintah  kota,  jumlah  kasus  45  dengan kerugian negara Rp 159 miliar.
Di  sisi  lain, kasus  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  fungsi  DPRDpun,  menyeret  mereka dalam  berbagai  kasus.  Contoh  paling  nyata  adalah kasus  yang  sedang  hangat  mendekati  akhir  tahun 2018, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga  para  anggota  DPRD  Kota  Malang menerima gratifikasi senilai Rp 5,8 miliar. Gratifikasi tersebut  merupakan  pengembangan  KPK  terkait dugaan suap Rp 700 juta dari walikota Malang non- aktif  Muhammad  Anton. KPK  telah  menahan  21 anggota  DPRD  Kota  Malang  dari  22  orang  yang ditetapkan  sebagai  tersangka  dalam  kasus  suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang (Dewi, 2018).
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh Lambajang,  Saerang  dan  Morasa  menyebutkan bahwa  berbagai  kasus  yang  terjadi  pada  dewan perwakilan  rakyat  daerah  belakangan  ini mengindikasikan  bahwa  kinerja  dewan  perwakilan rakyat  daerah  sebagai  lembaga  pengawasan  politik diragukan.  Salah  satu  penyebab  utamanya  adalah bahwa  banyak  kelompok  dalam  dewan  perwakilan rakyat  daerah  sendiri  belum  mampu  melaksanakan tata  pemerintahan  yang  baik  dan  demokratis. Singkatnya,  jika DPRD tidak  dapat  menjadikan dirinya sebagai lembaga yang bersih dan berwibawa, maka  fungsi  pengawasan  akan  cenderung  tidak efektif  dan  sekedar  menjadi  alat  politik  kepentingan ( Lambajang,Saerang, & Morasa, 2018). Pengawasan
yang
dilakukan DPRD bertujuan untuk mengembangkan  kehidupan  demokrasi,  menjamin keterwakilan  rakyat  daerah  dalam  melaksanakan tugas  dan  kewenangannya  serta  mengembangkan mekanisme checks and balances antara DPRD dan eksekutif  demi  mewujudkan  keadilan  dan kesejahteraan rakyat (Budiardjo, 2008).
Pengawasan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan sangat penting untuk menjaga adanya keserasian penyelenggaraan tugas pemerintah  dan  pembangunan  yang efektif dan efisien. Pengawasan  tersebut sebagai  upaya preventif dan  mengatasi  segala  bentuk penyelewengan  yang  dapat  merugikan  atau membahayakan hak dan kepentingan negara, daerah dan  masyarakat.  Fungsi  pengawasan  oleh  DPRD adalah salah satu bentuk pengawasan yang sangat penting diperlukan pelaksanaannya dalam pengelolaan  pembangunan,  sebagai  refleksi partisipasi  masyarakat  dan  hakekat  kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lewat para wakilnya dalam lembaga  perwakilan,  sebagai  hakekat  demokrasi Pancasila (Juharni, 2016).
Dalam  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan oleh Benny Abidin dan Ratna Herawati yang berjudul “Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  terhadap  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah mengenai  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  di  Kabupaten  Batang” menyebutkan  bahwa proses politik dalam penetapan APBD pada dasarnya merupakan  sarana  dalam  mencapai  tujuan pembangunan,  dan  rencana  aksi  pemerintah  dalam
memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. Pelaksanaan musrenbang dalam proses perencanaan  pembangunan  daerah,  cenderung dilakukan hanya untuk memenuhi proses formal yang didasarkan pada regulasi, bahkan terkesan sekedar proses  ritual  yang  seolah-olah  keterlibatan masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan benar-benar telah terjadi. Kondisi seperti ini tentunya berdampak  pada  proses  penganggaran  pemerintah yang cenderung status quo, tidak responsif terhadap keinginan  atau  harapan  masyarakat  yang  dinamis, sejalan  dengan  dinamika  yang  terjadi  di  lingkungan masyarakat (Abidin, & Herawati, 2018)
Tulisan Susan  M.  Miller  dalam  artikel  yang berjudul “Administering Representation: The Role of Elected  Administrators  in  Translating  Citizens’ Preferences  into  Public  Policy”  menyebutkan  hal mendasar dari pemerintahan yang demokratis adalah bagaimana menyusun sistem yang mempromosikan pilihan  kebijakan  yang  mencerminkan  preferensi warga. Penyebaran  informasi  dan  kewenangan kepada  pelaksana  kebijakan  di  Pemerintahan mendorong  penerjemahan  preferensi  warga  negara ke  dalam  kebijakan  publik,  dan  bahwa  hubungan yang  kuat antara  pemilih  dalam  hal  ini  masyarakat dengan  wakil  yang  terpilih adalah  kunci untuk memfasilitasi hal tersebut (Miller, 2013). Artikel yang ditulis oleh Caroline Sarojini Hart, yang menyatakan bahwa  pentingnya  aspirasi  untuk  mengejar perkembangan  manusia,  dan  berkembang  untuk semua (Hart,  2016).  Dalam  konteks  aspirasi masyarakat  terhadap  jalannya  pemerintahan,
aspirasi  masyarakat  menjadi  penting,  kembali  lagi outputnya demi kepentingan masyarakat secara luas.
Kasus-kasus  penyelewengan  anggaran yang terjadi menunjukkan belum maksimalnya pengawasan  oleh  DPRD,  yang  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2014  dalam  menjalankan fungsinya,  DPRD  melaksanakannya  dengan menjaring  aspirasi  masyarakat. Seperti  yang disebutkan  oleh  ICW  bahwa perlu  adanya transparansi  dan  pelibatan  masyarakat  dalam pemantauan APBD.  Hal  ini  penting  untuk meminimalkan  potensi penyelewengan yang dilakukan  oleh  kepala  daerah (Ibrahim  2018) Pentingnya  aspirasi  masyarakat  tersebut  dalam proses  pengawasan  terhadap  APBD  mendorong penulis  untuk  mengkaji rumusan  masalah  dalam tulisan ini yaitu bagaimana cara penjaringan aspirasi masyarakat  yang  dapat  dilakukan  oleh  DPRD sehingga  menjadi  upaya  preventif  dalam memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap APBD. Penekanannya  disini  tidak  hanya  cara yang  dapat dilakukan  untuk  menjaring  aspirasi  masyarakat, tetapi  lebih  kepada  aspirasi  masyarakat  tersebut sebagai  upaya  preventif  dalam  pengawasan  APBD. Artikel  ini  bertujuan  untuk  menemukan cara yang tepat dalam rangka pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat  oleh  DPRD  dengan  berfokus  sebagai upaya  preventif  terhadap  penyelewengan  anggaran maupun  kebijakan  Pemerintah  Daerah  yang merugikan masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam artikel ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang- undang (statute  approach) dan  pendekatan konseptual (conceptual approach).  Data  yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu buku-buku perpustakaan, peraturan perundang- undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

## C. PEMBAHASAN
1. Fungsi  DPRD  dalam  Undang-Undang  Nomor
23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah berkaitan dengan APBD
Pasal 96 dan 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah, menyatakan bahwa  DPRD  Provinsi  dan  DPRD Kabupaten/Kota : (1) DPRD mempunyai  fungsi a. pembentukan  Perda; b. anggaran;  dan c. pengawasan. (2) Ketiga  fungsi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dijalankan  dalam  kerangka representasi  rakyat  di  Daerah  Provinsi atau Kabupaten/Kota. (3) Dalam  rangka  melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD Provinsi atau  Kabupaten/Kota menjaring  aspirasi masyarakat.
Sesuai dengan ayat (3) di atas, secara tersirat diperlukan  kerjasama  antara  DPRD dengan masyarakat  dengan  cara  menjaring  aspirasi masyarakat.  Kerjasama  tersebut  dapat  diciptakan untuk melakukan tindakan preventif terhadap APBD. Tindakan  preventif  tersebut  dapat  dilakukan  baik
pada  saat  penyusunan  APBD  maupun  saat pelaksanaan APBD sehingga berjalan sesuai dengan fungsi  APBD  yang  tertulis  dalam Pasal  16  ayat  (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah  APBD  memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, stabilisasi.
Dalam  penjelasan  atas  Pasal 16  ayat  (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah  APBD  memiliki fungsi sebagai berikut : Fungsi otorisasi yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan  dan  belanja  pada  tahun  yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa  anggaran  daerah  menjadi  pedoman  bagi manajemen  dalam  merencanakan  kegiatan  pada tahun  yang  bersangkutan. Fungsi  pengawasan mengandung  arti  bahwa  anggaran  daerah  menjadi pedoman  untuk  menilai  apakah  kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sesuai dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan. Fungsi alokasi  mengandung  arti  bahwa  anggaran  daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya,  serta  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas perekonomian. Fungsi  distribusi  mengandung  arti bahwa  kebijakan  anggaran  daerah  harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi  mengandung  arti  bahwa  anggaran pemerintah  daerah  menjadi  alat  untuk  memelihara dan  mengupayakan  keseimbangan  fundamental perekonomian daerah.
Berdasarkan  pasal 96 dan  149 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, ada tiga fungsi yang harus  dilaksanakan  oleh DPRD  yakni  fungsi pembentukan  perda,  anggaran,  dan  pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus melibatkan masyarakat dengan  cara  menjaring  aspirasi  dari  masyarakat. Fungsi  pembentukan  perda  dilaksanakan  sebagai perwujudan  DPRD  selaku  pemegang  kekuasaan membentuk  peraturan  daerah.  Peraturan  daerah ditetapkan  oleh  kepala  daerah  setelah  mendapat persetujuan  bersama  DPRD.  Perda  dibentuk  dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota  dan  tugas  pembantuan. Perda  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut dari peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi dengan  memperhatikan  ciri  khas  masing-masing daerah.  Perda  tidak  boleh  bertentangan  dengan kepentingan  umum  dan/atau  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi (Tuju, 2015).
Fungsi  anggaran maupun  pengawasan yang dilakukan  DPRD  merupakan  perwujudan  dari tindakan preventif  dari  penyelewengan  APBD. Pengawasaan  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk pembahasan  untuk  persetujuan  bersama  terhadap rancangan APBD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang diajukan  oleh  Kepala  Daerah. Dalam  fungsi  ini sebenarnya  secara  tidak  langsung  peran  DPRD dibutuhkan  dalam  hal tindakan  preventif,  jika  dalam Rencana  APBD  yang  diajukan  oleh  Kepala  Daerah ditemukan  rencana  yang  tidak  sesuai  dengan  asas maupun fungsi dari APBD itu sendiri.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD termasuk  di  dalamnya  adalah  pengawasan  Perda. Rencana APBD yang telah disetujui, akan dituangkan dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, salah satu pengawasan  dalam  pelaksanaan  perda  yaitu pengawasan  terhadap pelaksanaan  APBD.
Mengenai  fungsi  pengawasan  DPRD  diatur  dalam Pasai  100  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa: “melaksanakan pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur; b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah  provinsi;  dan c. pelaksanaan  tindak  lanjut hasil pemeriksaan  laporan  keuangan  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan”
Daerah  akan  melakukan  pemanfaatan anggaran  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritas daerah.  Kebutuhan  dan  prioritas  daerah  akan  erat hubungannya  dengan  visi  dan  misi  yang dikembangkan  oleh  daerah  yang  bersangkutan. Untuk itu maka sasaran dari pengawasan anggaran adalah  sejauh  mana  keterkaitan  antara  alokasi anggaran  dengan  pencapaian  visi  dan  misi  daerah (Abidin, & Herawati, 2018).
Kehadiran  perwakilan  rakyat  dalam  sebuah Negara  demokrasi  untuk  lebih  terjaminnya kepentingan  masyarakat  dalam  seluruh  kebijakan Pemerintah  Daerah,  pengawasan  terhadap  kinerja Pemerintah  Daerah (Djauhari,  &  Ridwan,  2015). Pelibatan  peran  serta  masyarakat  harus  dijadikan kebutuhan  bersama,  agar  penyelenggaran pemerintahan  daerah  lebih  dinamis  dan  dapat
mewujudkan aspirasi masyarakat. Penerapan public policy yang  berasal  dari  aspirasi  masyarakat  harus tetap diawasi oleh DPRD dalam menjalank-an peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat di Pemerintahan Daerah (Adianto, & As’ari, 2016).

## 2. Upaya  Preventif  oleh  DPRD  dalam Pengawasan  APBD  melalui  Penjaringan Aspirasi Masyarakat
Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat melalui peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing daerah dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan, keadilan,  dan  kekhasan  suatu  daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran serta masyarakat dalam kehidupan bernegara menjadi salah satu wujud dari demokrasi.
Masyarakat  merupakan  setiap  kelompok manusia yang telah hidup dan berkerja cukup lama sehingga  meraka  dapat  mengatur  diri mereka  dan menganggap  diri  mereka  suatu  kesatuan  sosial dengan  batasan-batasan  yang  dirumuskan (Soekanto,  2007).  Aspirasi  sebagai  harapan  untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. aspirasi masyarakat  adalah  usulan  yang  diinginkan  dan diharapakan masyarakat  menuju  kepada  kehidupan yang  jauh  lebih  baik (Winda,  2016). Aspirasi masyarakat  sangat  dibutuhkan  untuk  mendukung pelaksanaan  fungsi  dari  DPRD,  terutama  dalam rangka  upaya  preventif  atau  pencegahan  terjadap
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam konteks otonomi  daerah  yang  berjalan  tidak  seperti  yang seharusnya.
Preventif  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia adalah bersifat mencegah (supaya jangan terjadi  apa-apa).  Tindakan  preventif  dapat  diartikan sebagai  tindakan  pencegahan  (supaya  tidak  terjadi apa-apa) (kbbi.web.id). Tindakan  yang  dilakukan untuk  mencegah  atau  mengurangi  kemungkinan terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  di  masa mendatang.  Karena  tujuannya  mencegah  dan mengurangi  kemungkinan  terjadinya  hal  yang  tak diinginkan,  maka  tindakan  preventif  mengurangi resiko  yang  lebih  besar dari  suatu  peristiwa  buruk yang akan terjadi.
Pada  pokoknya controlling atau  pengawasan adalah  keseluruhan  dari  pada kegiatan  yang membandingkan  atau mengukur  apa  yang  sedang atau  sudah  dilaksanakan dengan  kriteria, norma norma, standar atau  rencana rencana yang  telah ditetapkan  sebelumnya (Admosudirjo,  2005). Budgeting and budgetary control is also a technique for  the  establishment  of  budget,  relating  the responsibilities of executives to the requirement of a policy; it is a management function (Usman, Yusufari, Hamza, & Abdullahi, 2016).
Pengawasan  merupakan  sarana  untuk menghubungkan  target  dengan  realisasi  setiap program/kegiatan/proyek  yang  harus  dilaksanakan oleh  pemerintah.  Dengan  kata  lain,  fungsi pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai
fungsi  manajemen  bermaksud  untuk  mengetahui tingkat  keberhasilan  dan  kegagalan  yang  terjadi setelah  perencanaan  dibuat  dan  dilaksanakan. Dalam  rangka  mewujudkannya,  terlaksananya penyelenggaraan  negara  yang  baik,  yaitu  yang transparan  dan  akuntabel,  efektif  dan  efisien,  serta profesional  dan  bertanggungjawab,  juga  diperlukan keterlibatan  rakyat  serta  adanya  pengetahuan tentang  anggaran ( Lambajang,  Saerang, & Morasa, 2 018). Pengawasan  adalah  proses  dalam menetapkan  ukuran  kinerja  dan  pengambilan tindakan  yang  dapat  mendukung  pencapaian  hasil yang  diharapkan  sesuai  dengan  kinerja  yang  telah ditetapkan  tersebut. Menurut Schermerhorn : controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results (Abidin, & Herawati, 2018).
Dalam  konteks  pengelolaan  keuangan  dan pertanggung  jawabannya,  pengawasan  terhadap anggaran  dijelaskan  dalam  pasal  132  Peraturan Pemerintah  Nomor  58  tahun  2005  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  DPRD  melakukan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Peraturan Daerah tentang APBD. Pengawasan tersebut bukan berarti  pemeriksaan,  tetapi  lebih  mengarah  pada pengawasan  untuk  menjamin  pencapaian  sasaran yang  telah  ditetapkan  dalam  APBD. Peran  DPRD dapat  direalisasikan  dengan  melakukan  evaluasi terhadap APBD yang dilaporkan secara kuarter dan melakukan  pengawasan  lapangan  melalui  inspeksi dan  laporan  realisasi  anggaran,  termasuk  juga evaluasi  terhadap revisi  atau  perubahan  anggaran.
Dalam  konteks  lembaga politik  yang  lebih  bersifat strategis  dan  bukan administratif.  Hal  ini membedakan  fungsi pengawasan  yang  dilakukan oleh  DPRD  dengan  fungsi pengawasan  yang dilakukan oleh  lembaga  pemerintah lainnya.  Fungsi pengawasan DPRD  lebih  bersifat  politis  strategis menyangkut pencapaian  tujuan pemerintahan  dan pembangunan daerah  secara umum (Musnaidi, Roza, & Maiyestati, 2014).
Pengawasan  atas  pelaksanaan  APBD  yang dilakukan  oleh  DPRD  adalah  pengawasan  yang dilakukan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah  ditetapkan  dalam  APBD (Nurcholis,  2007). Fungsi  dari  DPRD  akan  berjalan  dengan  baik  jika masing-masing unsur penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  melakukan  tugas  dan fungsinya  dengan  baik.  Unsur  penyelenggaraan Pemerintah  Daerah  terdiri  dari  Pemerintah  Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti yang tertulis  dalam  Pasal  1  Undang  Undang  Nomor  23 Tahun  2014. Pemerintah  Daerah  adalah  kepala daerah  sebagai  unsur  penyelenggara Pemerintahan Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan urusan pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  daerah otonom. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang selanjutnya disingkat DPRD  adalah  lembaga perwakilan  rakyat  daerah  yang  berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Hubungan  antara  pelaksanaan tugas  dan fungsi  DPRD  dan Kepala  Daerah (misalnya  di Provinsi) di bidang anggaran yang terjadi selama ini adalah meliputi  hubungan  dalam  kegiatan  audit,
review, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam  pengelolaan APBD  yaitu  sejak  tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas  pelaksanaan  APBD (termasuk  penyerapan APBD),  sampai dengan  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD  provinsi  yang dilakukan  oleh inspektorat  provinsi  dapat bekerja  sama  dengan inspektorat jenderal  Kementerian  dan/atau  lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan. Gubernur mengajukan  rancangan  anggaran  daerah dan kemudian  dibahas  bersama  dengan DPRD  Provinsi untuk  kemudian diserahkan  kepada  Menteri (Tuju, 2015).
Ada  3  (laporan)  yang  wajib  dilaksanakan Kepala Daerah  yaitu  : laporan  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah,  laporan  keterangan pertanggungjawaban,  dan  ringkasan  laporan penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah. Laporan penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah mencakup laporan  kinerja  instansi  Pemerintah  Daerah dan memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  dan  pelaksanaan  Tugas Pembantuan.  Di  wilayah  Provinsi,  Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  provinsi  kepada  Presiden melalui menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun maksimal disampaikan 3 bulan setelah tahun anggaran selesai (Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014). Informasi  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  kepada
masyarakat  melalui  media  yang  tersedia  di  daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007).
Kepala  daerah  menyampaikan  rancangan peraturan  daerah  tentang  APBD  kepada  DPRD disertai  penjelasan  dan  dokumen  pendukungnya pada  minggu  pertama  bulan  Oktober  tahun sebelumnya  untuk  dibahas  dalam  rangka memperoleh  persetujuan  bersama. Pembahasan APBD menitikberatkan  pada  kesesuaian  antara kebijakan  umum  APBD  serta  prioritas  dan  plafon anggaran  sementara  dengan  program  dan  kegiatan yang  diusulkan  dalam  rancangan  peraturan  daerah tentang APBD.
Dalam  pembahasan  Rancangan  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (RAPBD)  dapat dilakukan oleh DPRD melalui kiarifikasi, uji validitas, uji  relevansi,  dan  uji effectiveness dan  kompromi penetapan APBD, rekomendasi untuk perbaikan dan pengujian  ulang.  Dalam  pengawasan  ini  DPRD mempunyai  hak  untuk  menolak  RAPBD  yang diajukan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  alasan- alasan  dan  hasil  uji  atau  analisa  yang  dilakukan bahwa  RAPBD  yang  diajukan  tidak  realistis  untuk besarnya  biaya  yang  dianggarkan  maupun  manfaat yang  diperoleh  tidak  menyentuh  kepentingan masyarakat,  karena  usulan  kegiatan  tidak  sesuai dengan arah dan kebijakan umum, sehingga RAPBD perlu disempurnakan (Kamilah, 2016).
Sebelum  dilakukan  pembahasan  RAPBD, diselenggarakan Musrenbang. Tahapan musrenbang,  merupakan  tahap  perencanaan pembangunan yang secara hirarkis, terbagi atas tiga
tingkatan untuk kategori perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten, yakni musrenbang tingkat Desa atau  kelurahan,  murenbang tingkat kecamatan  dan musrenbang  tingkat  kabupaten/Kota.  Dalam pelaksanannya  tentunya  dihadiri  oleh  pihak-pihak yang  terkait,  berdasarkan  tingkatan  pemerintahan yang  menjadi  pelaksana  kegiatan  tersebut,  tidak terkecuali anggota DPRD harus hadir dan mengikuti pelaksanaan kegiatan musrenbang dalam kapasitasnya  sebagai  wakil  rakyat  yang  bertugas untuk  memberikan  masukan  sekaligus  mengawali proses  pengawasan  terhadap  pemerintah  dalam melakukan  perencanaan  pembangunan.  Seringnya banyak  keluhan  dari  masyarakat,  khususnya  pada pelaksanaan  Musrenbang  di  tingkat  desa/kelurahan dan  kecamatan  seringkali  apa  yang  telah direncanakan  tidak  diakomodir  oleh  pemerintah daerah  dan  seolah  kegiatan  musrenmbang  hanya sekedar  formalitas  saja,  sehingga  dengan  demikian tentunya  sangat  diharapkan  kehadiran  dari  anggota DPRD  pada  setiap  tingkatan  musrenbang  sebagai representasi  dari  masyarakat  untuk  membantu menyalurkan  aspirasi  masyarakat  bawah.  Sehingga dengan  demikian  kehadiran  anggota  DPRD pada setiap  pelaksanaan  musrenbang  adalah dalam rangka  mengawal  aspirasi  masyarakat (Juharni, 2016).
Dalam  masa  inilah  tindakan  preventif  oleh DPRD  dimulai.  DPRD  dapat  bekerjasama  dengan masyarakat  dengan  cara  menjaring  aspirasi masyarakat. Partisipasi  masyarakat  sebagai  kunci sukses  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  karena
dalam  partisipasi  yaitu  menyangkut  tentang  aspek pengawasan  dan  aspirasi.  Menyadari  pentingnya aspirasi  masyarakat,  maka  diperlukan  langkah strategis  agar  partisipasi  masyarakat  bisa  berjalan secara  kondusif.  Salah  satu  upaya  yang  bisa dilakukan  adalah  mengoptimalkan  peran  dari lembaga  institusi  lokal  non  pemerintahan  seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media masa, organisasi kemasyarakatan dan partai politik (Syaiful, 2009). Selain hal-hal tersebut, banyak hal lain yang dapat  dilakukan  oleh  anggota  DPRD  dalam menjaring aspirasi masyarakat.
Penjaringan  aspirasi  masyarakat juga dapat dilakukan melalui media online, cetak, Focus Group Discussion,  serta  turun  langsung  ke  masyarakat. Melalui  media  online  misalnya,  jika  suatu  daerah telah memiliki sistem website yang dapat digunakan masyarakat  untuk  menyampaikan  aspirasi  berupa saran,  pendapat  atau  kritik  untuk  kemajuan daerahnya,  informasi  tersebut  dapat  dijadikan pertimbangan saat pembahasan RAPBD.
Website  yang  dimiliki  Pemerintah  Daerah dapat digunakan untuk interaksi dengan masyarakat, sebagai  salah  satu  perwujuduan  e-government. Salah  satu  kelebihan  penerapan  e-government adalah adanya akses kemudahan masyarakat untuk mengakses  segala  informasi  pemerintahan,  untuk mewujudkan  hal  tersebut  perlu  adanya  saluran interaktif antara masyarakat dan pemerintah melalui situs  e-government  tersebut (Arnus,  2017).  Upaya untuk  menjaring  aspirasi  masyarakat  melalui e- government tersebut,  anggota DPRD  dapat
mendorong Pemerintah Daerah untuk mengembangkan e-government agar  benar-benar menjadi  sarana  interaktif  menjaring  aspirasi masyarakat di daerah, yang dapat secara cepat dan mudah  diakses  oleh  masyarakat. Selain  melalui website,  dapat  juga  melalui sms  gateway sebagai sarana  komunikasi  intensif  antara  anggota  DPRD dengan masyarakat.
Melalui  media  cetak,  dapat  dilakukan  oleh anggota  DPRD  dengan  aktif  mencermati  surat pembaca di koran-koran daerah. Masyarakatlah yang merasakan  secara  langsung  sebenarnya  apa  yang mereka butuhkan demi mewujudkan tujuan nasional dan  untuk  kesejahteraan  bersama. Focus  Group Discussion maupun  turun  langsung  ke  lapangan untuk  menjalankan  amanah  rakyat  dapat  dilakukan baik dengan  masyarakat  umum,  maupun  dengan stakeholder yang ada. Atau bahkan dapat dilakukan dengan  lembar kuesioner  yang  dapat  diisi  oleh masyarakat.
Penganggaran partisipatif dan diskursus good governance yang  menjadi  slogan  pemerintah  diera reformasi, mestinya menempatkan masyarakat tidak hanya  sebagai  obyek  pembangunan,  tetapi  juga menjadikan  mereka  sebagai  subyek  pembangunan. Kedudukan  legislatif  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintah  daerah  dan  sekaligus  sebagai  wakil masyarakat  dalam  struktur  kekuasaan,  tidak menganggap  ini  sebagai  persoalan  penting  yang seharusnya  mereka  dorong,  supaya  mekanisme partisipasi  masyarakat  lebih  efektif  (Abidin,  & Herawati, 2018).
Hasil  dari  penjaringan  aspirasi  masyarakat melalui berbagai cara tersebut di atas dan dianalisis, dapat  dijadikan  dasar  dan  pertimbangan  untuk menyetujui  atau  tidak  RAPBD  yang  dibahas  oleh DPRD  bersama  dengan  Kepala  Daerah.  Jika  ada Rencana APBD yang melenceng jauh dari apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, dapat diperbaiki. Tindakan  preventif  yang  dapat  dilakukan  untuk mengawasi  APBD  juga  dapat  dilaksanakan  pada saat  pelaksanaan  APBD. Salah  satu  bentuk kerjasama  DPRD  dengan  masyarakat  adalah penjaringan  aspirasi  masyarakat.  Penjaringan aspirasi  masyarakat  dapat  dilakukan  oleh anggota DPRD pada saat masa reses.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Pasal 64 ayat (1) sampai dengan (7) tentang Persidangan atau Tahun Sidang,  bahwa  Tahun  sidang  terdiri atas  3  masa persidangan.  Masa  persidangan  meliputi  masa sidang  dan  masa  reses,  kecuali  pada  persidangan terakhir  dari  satu  periode  keanggotaan  DPRD dilakukan  tanpa  masa  reses.  Masa  reses dipergunakan  oleh  anggota  DPRD  secara perseorangan  atau  kelompok  untuk  mengunjungi daerah  pemilihannya  guna  menyerap  aspirasi masyarakat.
Selain  itu,  tujuan  diadakannya  reses  adalah sebagai sarana pertanggung jawaban publik anggota DPRD  yang  bersangkutan  kepada  konstituen /pemilihnya  atas  pelaksanaan  tugas  dan wewenangnya sebagai anggota DPRD dan biasanya
masa reses anggota DPRD dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam  1  tahun  (sebagaimana  pembagian  dalam Tahun Sidang) dan paling banyak 6 (enam) hari kerja dalam  satu  kali  kegiatan  reses (Hidayat,  Rifa ‟ i, & Hari,  2009). Hakikat  pelaksanaan  reses  sebagai tanggung  jawab  atau  kewajiban  anggota  DPRD secara konstitusional untuk menyerap aspirasi rakyat guna  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam penyusunan  kebijakan  atau  rencana  pembangunan daerah.
Di  saat  inilah,  komunikasi  DPRD  dengan masyarakat  seharusnya  dapat  terjalin.  Anggota DPRD  menyampaikan  apa  yang  menjadi  agenda pemerintah untuk pelaksanaan APBD, dan meminta kritik  atau  saran  dari  masyarakat  terkait  dengan pelaksanaan  APBD.  Karena  masyarakatlah  yang merasakan  dampaknya,  maka  akan  sangat  efektif jika  masyarakat  dapat  memberikan  saran  agar penggunaan  uang  negara untuk  kepentingan  rakyat melalui  APBD  terlaksana.  Setelah segala  bentuk masukan  dari  masyarakat  diperoleh,  DPRD  dapat menganalisis  dan  melihat  apakah  pelaksanaan APBD sesuai dengan rencana dan tidak melenceng dari  kehendak  rakyat  disinkronkan  dengan  laporan semester  pertama  dari  pelaksanaan  APBD.  Jika terjadi  hal-hal  yang  tidak  sesuai  dapat  dilakukan perubahan APBD.
Berdasarkan  Pasal  316  ayat  (1)  dalam undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014:  Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi: a.  perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b. keadaan yang  menyebabkan  harus  dilakukan  pergeseran
anggaran antar unit organisasi,  antar kegiatan, dan antar jenis  belanja; c. keadaan  yang  menyebabkan sisa  lebih  perhitungan  anggaran  tahun  sebelumnya harus  digunakan  untuk  pembiayaan  dalam  tahun anggaran berjalan; d.  keadaan darurat; dan/atau e. keadaan luar biasa.
Dalam  konteks  pengelolaan  keuangan  dan pertanggung  jawabannya,  pengawasan  terhadap anggaran  dijelaskan  dalam  pasal  132  Peraturan Pemerintah  Nomor  58  tahun  2005  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  DPRD  melakukan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Peraturan Daerah tentang APBD. Pengawasan tersebut bukan berarti  pemeriksaan, tetapi  lebih  mengarah  pada pengawasan  untuk  menjamin  pencapaian  sasaran yang  telah  ditetapkan  dalam  APBD. Peran  DPRD dapat  direalisasikan  dengan  melakukan  evaluasi terhadap APBD yang dilaporkan secara kuarter dan melakukan  pengawasan  lapangan  melalui  inspeksi dan  laporan  realisasi  anggaran,  termasuk  juga evaluasi  terhadap  revisi  atau  perubahan  anggaran. Aspirasi  masyarakat  sangat  dibutuhkan  untuk memaksimalkan  pengawasan  oleh  DPRD  terhadap APBD.

## D. SIMPULAN
Yang  dimaksud  APBD  adalah  anggaran keuangan  dalam satu  tahun  kerja  yang  terdiri  dari penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  yang mencerminkan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)  dan  bagi  satuan  kerja  perangkat  daerah, anggaran  satuan  kerjanya  merupakan  Renstra  dari
SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah). DPRD sebagai  wakil  rakyat  mempunyai  wewenang  dalam pengawasan  terhadap  APBD.  Hal  ini  tercantum dalam  Pasal  154  ayat  (1)  huruf  c  Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: ”DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan APBD Kabupaten/Kota.”
Dalam Undang-undang tersebut,  pasal  96 (untuk DPRD Provinsi) dan Pasal 149 (untuk DPRD Kabupaten/kota),  pasal  (3)  dalam  melaksanakan fungsi  DPRD  (Pembentukan  perda,  anggaran,  dan pengawasan), DPRD menjaring aspirasi masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat ini dapat dilakukan sebagai  tindakan  preventif  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  APBD. Tindakan  preventif dapat  diartikan  sebagai  tindakan  pencegahan. Tindakan  yang  dilakukan  untuk  mencegah  atau mengurangi  kemungkinan  terjadinya  hal-hal  yang tidak  diinginkan  di  masa  mendatang. Hasil penjaringan  masyarakat  dilakukan  sebelum pembahasan, sebagai upaya preventif penyelewengan perencanaan APBD dari pemenuhan hak-hak  masyarakat.  Hasil  penjaringan  saat  masa reses  sebagai  upaya  preventif  terhadap penyelewengan  pelaksanaan  APBD agar  tetap sesuai dengan perencanaan semula.
Cara  yang  dapat  dilakukan  untuk menjaring aspirasi  masyarakat  ini  dapat  dilakukan  sebelum pembahasan  RAPBD  yaitu  dengan  komunikasi melalui musrenbang  (Musyawarah  Perencanaan Pembangunan),  maksimalisasi media  online, media
cetak, Focus  Group  Discussion,  atau  turun  ke masyarakat  secara  langsung  sebagai  bahan pertimbangan    pembahasan  RAPBD maupun pengawasan  dalam  laporan  APBD  secara  kuarter. Penjaringan  aspirasi  juga  dapat  diperoleh  saat pelaksanaan APBD, dan dilakukan pada saat reses. Masa  reses  dipergunakan  oleh  anggota  DPRD secara perseorangan  atau  kelompok  untuk mengunjungi  daerah  pemilihannya  guna  menyerap aspirasi  masyarakat. Atau  dapat juga  dengan mengoptimalkan  peran  dari  lembaga  institusi  lokal non  pemerintahan  seperti  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM),  media  masa,  organisasi kemasyarakatan  dan  partai  politik.  Jika  dalam pelaksanaan  APBD  ada  yang  tidak  sesuai  dengan APBD,  dapat  dilakukan  perubahan  APBD  seperti dalam Pasal  316  ayat  (1)  dalam  undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Admosudirjo.  (2005). Manajemen  Pendidikan Indonesia. Jakarta : PT. Ardadizya Jaya.
Budiardjo,  M. (2008). Dasar-dasar  Ilmu  Politik.
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Djojosoekarto,  A. (2004). Dinamika  dan  Kapasitas
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Tata Pemerintahan  Demokratis. Jakarta  : Konrad Adeneur Stiftung
Hidayat,  Imam., Rifa ‟ i, Achmadur., & Hari.  (2009).
Mengenal  Tugas  Fungsi  dan  Kewenangan DPRD. Yogyakarta :  Aditya Media Publishing
Nurcholis, H. (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan dan  Otonomi  Daerah. Jakarta  :  Gramedia Widiasarana Indonesia, cetakan ke II.
Soekanto,  S.  (2007). Sosiologi  Suatu Pengantar.
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Syaiful. (2009). Manajemen  Strategi  dalam Peningkatan  Mutu  Pendidikan dan  akuntansi. Bandung: Alfabeta
Syamsul,  I. (2004). Meningkatkan  Kinerja  Fungsi
legislasi DPRD. Jakarta : Adeksi.

## JURNAL
Arnus,  Sri H.  (2017).  Peran  e-Government  dalam Mewujudkan  Transparansi  Pemerintahan  di Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Jurnal Al  Izzah,
Vol.12, (No.1), p.148.
Abidin,  Benny.,  & Herawati,  Ratna.  (2018). Fungsi Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  terhadap Pelaksanaan  Peraturan Daerah  mengenai  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  di  Kabupaten  Batang. Jurnal Law Reform, Vol.14, (No.2), pp.251-258.
Adianto, & As’ari,  Hasim. (2016). Model  Penerapan Aspirasi  Masyarakat  oleh  Dewan  perwakilan Rakyat  Daerah. Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara, Vol. 14, (No.1), p.25.
Djauhari.,  &  Ridwan,  Ahmad.  (2015).  Fungsi Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah
(DPRD) terhadap Kinerja Pemerintahan  Daerah  dalam  Mewujudkan Aparatur  Pemerintahan  yang  Bersih  Bebas dari  Korupsi, Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN) (Studi  di  Kabupaten  Bombana), Jurnal
Pembaharuan Hukum, Vol.2 (No.2), p.1.
Hart, Caroline S. (2016). How do Aspiratons Matter?.
Journal  of  Human  Development  and Capabilities, Vol. 17 (issue.3), p.341.
Jati,  Putrie Anindya., Wisnaeni,  Fifiana.,  Indarja.
(2016).  Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri Menurut Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah. Diponegoro  Law Review, Vol.5, (No.2), p.8.
Juharni,  U. (2016). Model  Pengawasan  DPRD terhadap  Pemerintah  Daerah    di  Kabupaten Sinjai, Jurnal  Ad’ministrare, Vol. 3, (No.1), p.63, pp.67-68.
Kamilah,  M. (2016). Fungsi  Pengawasan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Terhadap Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah (APBD)  Tahun  2014  Di  Kota Balikpapan. eJournal  Ilmu  Pemerintahan, Vol.4, (No.5), p.861.
Lambajang, Amelia A., Saerang, David P E., &
Morasa, Jenny. (2018). Pengaruh Pengetahuan  Tentang  Anggaran,  Partisipasi Masyarakat,  Transparansi  Kebijakan  Publik,
dan Akuntabilitas Publik Terhadap
Pengawasan  Keuangan  Daerah  Pada  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  di  Wilayah Sulawesi  Utara. Jurnal  Riset  Akuntasi  dan Auditing “Goodwill”, Vol. 9, (No.1), p.105.
Miller, Susan M. (2013). Administering
Representation:  The  Role  of Elected Administrators  in  Translating  Citizens’ Preferences  into  Public  Policy. Journal  of Public  Administration  Research  and  Theory, Vol. 23, (Issue 4), pp. 865-897.
Musnaidi.,  Roza, Darmini., & Maiyestati.  (2014).
Pelaksanaan Fungsi  Pengawasan  DPRD terhadap  Pengelolaan  APBD  Kabupaten Pasaman. Jurnal  Pascasarjana  Universitas Bung Hatta. Vol. 4, (No.4), p.88.
Tuju,  Ranny Z.  (2015). Tinjauan  Hukum  terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dan Gubernur dalam Penyusunan  Anggaran  Daerah menurut Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah. Jurnal Lex Administratum, Vol. 3, (No.8, Oktober), p.42.
Usman,  Sani Audu.,  Yusufari,  Musa Yahaya.,
Hamza,  Ahmed., & Abdullahi,  Sadiq Rabiu. (2016). The Effect of Budgeting and Budgetary Control in Local Government Administration of Nigeria. European  Journal  of  Business  and Management, Vol.8, (No.22), p.136.
Winda.  (2016).  Etika  Komunikasi  DPRD  Dalam Menyampaikan  Aspirasi  Masyarakat  (Studi  di

## DPRD  Provinsi  Kalimantan  Timur). Journal
Ilmu Komunikasi, Vol. 4, (No.3), p198.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Peraturan  Pemerintah  No.  16  tahun  2010  tentang
Pedoman  Penyusunan  Peraturan  DPRD
tentang Tata Tertib DPRD
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  kepada  Pemerintah,  Laporan Keterangan  Pertanggungjawaban  Kepala Daerah  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah kepada Masyarakat
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

## SUMBER ONLINE
Ibrahim,  Maulana G. (2018). ICW  :  Korupsi  APBD
oleh Kepala Daerah Terjadi Paling Banyak di
2017. Retrieved from
https://news.detik.com/berita/d-3876999/icw- korupsi-apbd-oleh-kepala-daerah-terjadi- paling-banyak-di-2017, di akses tanggal 22 Maret 2019 pukul 11:12
Dewi,  Karlina S. (2018). Ini  Total  Gratifikasi  41
Anggota  DPRD  Malang.  Retrieved  from https://www.liputan6.com/news/read/3636774/i
ni-total-gratifikasi-41-anggota-dprd-kota- malang diunduh  tanggal  8  Maret  2019  pukul 08:50
KBBI  retrieved  form https://kbbi.web.id/preventif,
diakses tanggal 15 Maret 2019 pukul 14.26