Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Pemberesan Harta Pailit Debitor Yang Menjadi Objek Sita Pada Perkara
Pidana (Studi Kasus Perkara NO. 11/PDT.SUS-GUGATAN LAIN- LAIN/2018/PN.JKT.PST)

## Dani Triardi
Magister Ilmu Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia Email Korespondensi: danitriardi@gmail.com
Abstrak. Bukan tidak mungkin suatu subjek hukum perorangan atau badan yang sedang dalam proses kepailitan, diproses secara bersamaan dengan perkara pidana. Hal ini menimbulkan adanya kemungkinan bahwa harta debitor pailit dalam  proses  kepailitan  yang  seharusnya  menjadi  dalam  penguasaan  Kurator,  juga  menjadi  objek  sita  dalam  perkara pidana.  Namun  peraturan  perundang-undangan  belum  mengakomodir  ketentuan  secara  eksplisit  mengenai  prosedur penyitaan dan penguasaan harta debitor pailit dalam hal terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kurator dalam proses kepailitan dan Penuntut Umum dalam proses perkara pidana. Tujuan penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui prosedur pemberesan harta debitor pailit yang secara bersamaan menjadi objek sita barang bukti oleh Kejaksaan/Penuntut Umum untuk  keperluan  perkara  pidana  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  atau  asas  hukum  yang  berlaku.  Metode Penelitian  yang  digunakan  adalah  normatif,  dengan  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan antara lain sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam hal terjadi kondisi dimana harta debitor pailit dalam  proses  kepailitan  menjadi  objek  sita  oleh  dalam  perkara  pidana  di  waktu  yang  bersamaan,  maka  yang  harus didahulukan adalah proses  hukum  yang sudah terlebih dahulu  memiliki kekuatan  hukum tetap. Apabila putusan pailit terjadi lebih dahulu, maka penguasaan harta debitor akan tetap menjadi wewenang kurator untuk dilakukan pemberesan utang.  Namun  Penuntut  Umum  tetap tidak  dapat  membebankan  sita  umum  untuk  negara  terhadap  bukti  berupa  harta terdakwa yang merupakan debitor pailit karena harta tersebut merupakan hak dari para kreditor.
Kata Kunci: Kepailitan, Aset, Kurator, Sita Umum.
Abstract. It is not impossible for legal subject such as an individual or entity that is in the process of bankruptcy, to be processed simultaneously with a criminal case. This raises the possibility that the assets of the bankrupt debtor in the bankruptcy process,  which should  be under the control  of  the Curator,  will  also be the object  of  confiscation in a criminal case. However, the laws and regulations have not explicitly accommodated the procedures for confiscating and controlling the assets of the bankrupt debtor in the event that there is an overlap of authority between the Curator in the bankruptcy process and the Public Prosecutor in the criminal case process. The purpose of this study is to determine the procedure for settlement of bankrupt debtor assets which simultaneously becomes the object of confiscation of evidence by the Prosecutor for the purposes of a criminal case based on prevailing statutory regulations or legal principles. The research method used is normative, using secondary data, which is obtained from literature research, including primary, secondary and tertiary sources of law. In the event of a condition where the assets of the bankrupt debtor in the bankruptcy process  become  the  object  of  confiscation  in  a  criminal  case  at  the  same  time,  what  must  take  precedence  is  a  legal process that already has permanent legal force first. If the bankruptcy decision occurs earlier, then control of the debtor's assets will remain under the curator's authority to settle the debt. However, the Public Prosecutor is still unable to impose general confiscation for the state on evidence in the form of assets of a defendant who is a bankrupt debtor, because such assets are entitled to the creditors.
Keywords: Bankruptcy, Asset, Curator, Confiscation.

## PENDAHULUAN
Kepailitan  adalah  suatu  proses  hukum yang dilakukan melalui permohonan pernyataan kepada Pengadilan untuk menyatakan  bahwa  suatu  subjek  berupa individu  atau  badan  yang  merupakan  debitor dinyatakan  pailit  (tidak  mampu  membayar utangnya).  Pernyataan  pailit  oleh  Pengadilan memberikan  akibat  hukum  kepada  individu atau  badan  yang  dinyatakan  pailit  tersebut berupa  disitanya  seluruh  harta  kekayaannya
selaku debitor, untuk dilakukan pemberesan/penyelesaian  utang  oleh  kurator kepada para kreditor dari debitor pailit.
Harta  kekayaan  atau  aset  debitor  dalam suatu  proses  kepailitan  memiliki  fungsi penting  sebagai  sumber  pembayaran  dan penyelesaian  utang  debitor  pailit  kepada para kreditornya,  sehingga  hak  kreditor  dalam menerima  pembayaran  atas  utang  terpenuhi meskipun  terkadang  jumlahnya  tidak  sesuai dengan  jumlah  pembayaran  utang  yang  harus
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
diterimanya.  Mengingat  pentingnya  harta kekayaan  debitor  dalam  proses  kepailitan, Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  (“UU  Kepailitan  dan PKPU”)  telah  mengakomodasi  ketentuan mengenai  pengurusan atas  harta  kekayaan debitor  yang  mengalami  pailit.  Debitor  akan kehilangan  haknya  untuk  menguasai  dan mengurus  hartanya,  sejak  suatu  debitor dinyatakan  pailit  berdasarkan  putusan  pailit oleh Pengadilan Niaga, sehingga harta tersebut akan diambilalih untuk dilakukan pengurusan oleh  Kurator.  Dalam  perkara  kepailitan Kurator  harus  menguasai  harta  kekayaan debitor  agar dirinya dapat melakukan pemberesan  dengan  mentransformasi  harta kekayaan  tersebut  menjadi  uang  yang  dapat dibayarkan secara adil kepada para kreditor.
Bukan tidak mungkin suatu subjek hukum perorangan  atau  badan  yang  sedang  dalam proses  kepailitan,  diproses  secara  bersamaan dengan  perkara  pidana.  Hal  tersebut  terjadi pada kasus penipuan berkedok investasi yang dilakukan  Koperasi  Simpan  Pinjam  Pandawa Mandiri  (“Koperasi  Pandawa”).  Koperasi Pandawa  mulai  beroperasi  2015  sebagai koperasi  simpan  pinjam  dan  menghimpun dana  dari  masyarakat  dengan  menjanjikan keuntungan  10%  setiap  bulan  kepada  para nasabahnya,  namun  di  tengah  jalan  Koperasi Pandawa tidak dapat memberikan keuntungan yang  dijanjikan  kepada  para  nasabahnya seperti  yang  pada  bulan  sebelumnya  mereka lakukan. Para nasabah yang mulai mencurigai kelangsungan  usaha  Koperasi  Pandawa, kemudian  menuntut  penarikan  dananya  pada Koperasi Pandawa, namun Koperasi Pandawa tidak  dapat  mengembalikan  dana  milik nasabahnya tersebut. Pada awalnya salah satu nasabah  melaporkan  Koperasi  Pandawa kepada  pihak  kepolisian  atas  dasar  penipuan karena  dianggap  melanggar  ketentuan  Pasal 378  KUHP.  Koperasi  Pandawa  dinilai memenuhi  unsur  penipuan  dalam  ketentuan pidana  setelah  dirinya  membawa  kabur  uang ribuan masyarakat selaku investor dengan total triliunan  rupiah.  Mengingat  bentuk  badan Koperasi  Pandawa  adalah  koperasi  simpan pinjam,  maka  pihak  kepolisian  berkoordinasi
dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk menentukan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh  Koperasi  Pandawa.  Seiring  dengan berjalannya  penyelidikan,  penyidikan  dan penuntutan, didapati bahwa Koperasi Pandawa melanggar ketentuan pidana karena menjalankan  kegiatan  usaha  penghimpunan dana tanpa izin usaha. Mengingat para korban menginginkan  agar  uangnya  kembali,  maka diajukan  permohonan  pailit  kepada  Koperasi Pandawa  agar  korban  dapat  menerima pengembalian uang yang didapatkan dari harta kekayaan Koperasi Pandawa.
Pada  Desember  2017,  Pengadilan  Negeri (PN) Depok menyatakan bahwa para pengurus Koperasi Pandawa bersalah melakukan kejahatan perbankan dan oleh karenanya para pengurus Koperasi Pandawa tersebut dijatuhkan pidana penjara. Sehubungan dengan  perkara  pidana  yang  dihadapi  para pengurus  Koperasi  Pandawa,  beberapa  bulan sebelum  putusan  pidana  tersebut,  tepatnya pada  Mei  2017,  Pengadilan  Niaga  Jakarta Pusat  mempailitkan  Koperasi  Pandawa. Seluruh  harta  kekayaan  Koperasi  Pandawa dilelang  dan  dibagikan  ke  para  kreditur  oleh seorang  kurator  yang  telah  ditunjuk  dalam putusan  pailit.  Namun,  Kejaksaan  tidak menerima putusan kepailitan yang menyatakan bahwa  segala  harta  kekayaan  Koperasi Pandawa  akan  diamankan  oleh  kurator  untuk dilakukan  pemberesan  (pembayaran)  kepada para kreditur Koperasi Pandawa. Bertentangan dengan  putusan  pailit  terhadap  Koperasi Pandawa,  dalam  kasus  pidana  yang  divonis belakangan,  pengadilan  merampas  harta Koperasi Pandawa untuk negara.
Tim  kurator  keberatan  dan  menggugat vonis  pengadilan  terkait  dengan  penyitaan harta kekayaan Koperasi Pandawa itu kembali ke  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat.  Pada September  2018,  melalui  gugatan  dengan perkara No. 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain- lain/2018/PN.Jkt.Pst yang diajukan tim kurator Koperasi  Pandawa  dalam  mewakili  39.068 nasabah, tim kurator menggugat agar Pemerintah Indonesia (dalam hal ini Kejaksaan RI) mengembalikan harta kekayaan pendiri,  pengurus,  dan  Koperasi  Pandawa  itu kepada para kreditur secara adil dan berimbang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
( pari passu pro rata parte ). Namun atas dasar KUHAP, Kejaksaan tetap mengajukan perlawanan  yang  pada  intinya  meminta  agar harta  Koperasi  Pandawa  dan  harta  para pengurusnya menjadi objek sita dalam perkara pidana.  Melalui  putusan,  hakim  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  mengabulkan  gugatan kurator  dengan  isi  putusan  adalah  19  aset boedel pailit Koperasi Pandawa menjadi milik penggugat  dan  pengadilan  memerintahkan Kejaksaan  menyerahkan  barang  bukti  harta kekayaan  pengurus  Koperasi  Pandawa  yang berada  dalam  penguasaan  Kejaksaan  kepada tim kurator.
Kejaksaan  mengajukan  kasasi  kepada Mahkamah  Agung  atas  putusan  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa harta  Koperasi  Pandawa  akan  diserahkan kepada  kurator  untuk  dilakukan  pemberesan pailit.  Namun  Majelis  Hakim  Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi tidak mengabulkan permohonan kasasi dari Kejaksaan Negeri Depok karena menganggap bahwa  Putusan  PN  Jakarta  Pusat  No. 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain- lain/2018/PN.Jkt.Pst  yang menyatakan bahwa harta  Koperasi  Pandawa  akan  diserahkan kepada  kurator  untuk  dilakukan  pemberesan pailit  tersebut  tidak  bertentangan  dengan hukum  atau  undang-undang.  Alasan  Hakim Mahkamah  Agung  menolak  permohonan Kasasi  dari  Kejaksaan  dinyatakan  sebagai berikut:
1. Putusan PN atas perkara No. 37/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst
yang menyatakan  Koperasi  Pandawa  dan pengurusnya  pailit  sudah  berkekuatan hukum.  Dengan  demikian  atas  putusan kasasi  ini,  maka  barang-barang  yang dituntut  penggugat  menjadi boedel pailit akan  dibagikan  kepada  kreditur  oleh kurator,  karena  statusnya  sudah  pasti bukan milik termohon pailit lagi (Koperasi  Pandawa  dan  pengurusnya);
dan 2. Dalam putusan perkara pidana PN Depok
No. 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, No. 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, No. 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, No. 427 /Pid.Sus/2017/PN.Dpk, No. 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, dan
No.429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.  aset  milik Koperasi  Pandawa  dan  pengurusnya adalah  sita  umum  maka  tidak  bisa dialihkan  menjadi  milik  negara  karena bukan  milik  Koperasi  Pandawa  dan pengurusnya.
Permasalahan  yang  dapat  diambil  dari latar belakang ini adalah timbulnya pertanyaan mengenai  mana  yang  seharusnya  lebih didahulukan dalam menguasai harta kekayaan debitor  pailit  (dhi.  Koperasi  Pandawa); Kurator  dalam  proses  pemberesan  utang kepailitan  atau  Jaksa/Penuntut  Umum  dalam proses  sita  bukti  perkara  pidana,  dan  apakah Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  No. 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain- lain/2018/PN.Jkt.Pst  dan  Putusan  Mahkamah Agung RI Putusan Mahkamah Agung Nomor 3  K/Pdt.Sus-Pailit/2019  yang  pada  intinya lebih mendahulukan penyitaan harta kekayaan debitor  palit  untuk  disita  dan  dikuasai  oleh Kurator  guna  kepentingan  kreditor  Koperasi Pandawa dibandingkan dengan penyitaan harta kekayaan  tersebut  untuk  kepentingan  perkara pidana,  sudah  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  dan  asas  hukum  yang berlaku di Indonesia. Untuk itu perlu diketahui bagaimana  prosedur  pemberesan  harta  pailit ( boedel )  debitor  yang  secara  bersamaan dikenakan  penyitaan  barang  bukti  oleh Kejaksaan/Penuntut  Umum  untuk  keperluan perkara pidana.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah  diuraikan  di  atas,  maka  ditarik  rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  prosedur  pemberesan  harta pailit  ( boedel )  debitor  pailit  yang  secara bersamaan  dikenakan  penyitaan  barang bukti  oleh  Kejaksaan/Penuntut  Umum untuk keperluan perkara pidana?
2. Bagaimana penerapan peraturan
perundang-undangan  tentang  prosedur pemberesan  harta  pailit  ( boedel )  debitor yang secara bersamaan dikenakan penyitaan barang bukti oleh
Kejaksaan/Penuntut Umum pada Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  3  K/Pdt.Sus- Pailit/2019?
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini, Penulis
mempergunakan  metode  penelitian  normatif, yaitu dengan menggunakan beberapa peraturan  untuk  melihat  ketentuan  dari prosedur  pemberesan  harta  pailit  ( boedel ) debitor  yang  secara  bersamaan  dikenakan penyitaan barang bukti oleh Kejaksaan/Penuntut  Umum  untuk  keperluan perkara  pidana.  Studi  putusan  pengadilan dalam  penelitian  ini  juga  dilakukan  untuk mengetahui  tolak  ukur  Majelis  Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan Putusan MA No. 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang pada  intinya  lebih  mendahulukan  penyitaan harta  kekayaan  debitor  palit  untuk  disita  dan dikuasai  oleh  Kurator  guna  kepentingan kreditor  Koperasi  Pandawa  dibandingkan dengan  penyitaan  harta  kekayaan  tersebut untuk kepentingan perkara pidana.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu  data yang  berasal  dari  studi  kepustakaan,  baik literatur hukum, peraturan perundang- undangan,  maupun  bahan-bahan  kepustakaan terkait. Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, kedua bahan hukum  yaitu  bahan  hukum  primer  dan sekunder  dianalisis  dengan  metode  kualitatif untuk  selanjutnya  disajikan  dalam  bentuk deskriptif analitis.
HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN 1. Prosedur  Pemberesan  Harta  (Boedel) Debitor  Pailit  yang  Secara  Bersamaan Dikenakan  Penyitaan  Barang  Bukti oleh Kejaksaan/Penuntut Umum untuk Keperluan Perkara Pidana Pada  umumnya  ketentuan  mengenai prosedur pemberesan harta pailit oleh kurator diatur  dalam  Undang-Undang  Kepailitan  dan PKPU.  Dalam  putusan  pernyataan  pailit, hakim  pengadilan  negeri  dalam  perkara tersebut  harus  menunjuk  atau  mengangkat Kurator  dan  Hakim  Pengawas  dalam  rangka pemberesan  dan  penyelesaian  utang  terhadap para kreditor, yang merupakan pihak independen  dan  tidak  memiliki  benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor.
Sehubungan  dengan  pentingnya  keadilan dalam  proses  penyelesaian  utang  bagi  para kreditor,  UU  Kepailitan  dan  PKPU  mengatur mengenai  peran  andil  Kurator  dan  Hakim Pengawas yang masing-masing memiliki tugas spesifik  dalam  rangka  pengurusan  dan penyelesaian utang kepada para kreditor, yang penyelesaiannya  (pembayaran)  diambil  dari harta debitor pailit ( boedel ). Dalam melakukan tugas  ini  kurator  maupun  hakim  pengawas memiliki  satu  visi  utama,  yaitu  mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalisasikan  nilai  harta  pailit.  Tugas Kurator  secara  umum  berdasarkan  UU Kepailitan  dan  PKPU  adalah  melakukan pengurusan  dan/atau  pemberesan  harta  pailit, sedangkan  tugas  Hakim  Pengawas  secara umum berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.
Dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, terdapat 3 (tiga) pihak yang saling berkaitan yaitu Hakim Pengawas, Kurator, dan Panitia  Kreditor.  Proses  pemberesan  harta pailit setelah diucapkannya putusan pernyataan  pailit  menurut  UU  Kepailitan  dan PKPU dinyatakan sebagai berikut:
a. Sejak  mulai  pengangkatannya,  Kurator harus  melaksanakan  semua  upaya  untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua  surat,  dokumen,  uang,  perhiasan, efek,  dan  surat  berharga  lainnya  dengan memberikan tanda terima.  Yang  dimaksud sebagai harta pailit adalah meliputi seluruh kekayaan  Debitor  pada  saat  putusan pernyataan  pailit  diucapkan  serta  segala sesuatu  yang  diperoleh  selama  kepailitan, kecuali  harta/aset  debitor  dalam  bentuk, jenis, dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU.
Kurator  harus  membuat  pencatatan  harta pailit  paling  lambat  2  (dua)  hari  setelah menerima  surat  putusan  pengangkatannya sebagai  Kurator,  yang  mana  pencatatan tersebut  dapat  dilakukan  di  bawah  tangan oleh  Kurator  dengan  persetujuan  Hakim Pengawas.  Selain  itu,  anggota  panitia kreditor  sementara  berhak  menghadiri pembuatan  pencatatan  tersebut.  Segera setelah  dibuat  pencatatan  harta  pailit,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Kurator  harus  membuat  daftar  yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta  pailit,  nama  dan  tempat  tinggal Kreditor  beserta  jumlah  piutang  masing- masing Kreditor.
b. Uang,  perhiasan,  efek,  dan  surat  berharga lainnya wajib disimpan oleh Kurator sendiri kecuali  apabila  oleh  Hakim  Pengawas ditentukan  lain.  Uang  tunai  yang  tidak diperlukan  untuk  pengurusan  harta  pailit, wajib disimpan oleh Kurator di bank untuk kepentingan  harta  pailit  setelah  mendapat izin Hakim Pengawas.
c. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan: a) batas akhir pengajuan tagihan; b) batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban  pajak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan c) hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor  untuk  mengadakan  pencocokan piutang. Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut, wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua  Kreditor  yang  alamatnya  diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian.
d. Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang,  disertai  dengan  surat  bukti  atau salinannya,  dan  suatu  pernyataan  ada  atau tidaknya  Kreditor  mempunyai  suatu  hak istimewa,  hak  gadai,  jaminan  fidusia,  hak tanggungan,  hipotek,  hak  agunan  atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.
e. Kurator  wajib  mencocokkan  perhitungan piutang  yang  diserahkan  oleh  Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit; atau  berunding  dengan  Kreditor  jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.  Kurator  berhak  meminta  kepada Kreditor  agar  memasukkan  surat  yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli. Kurator  wajib  memasukkan  piutang  yang
disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang  sementara  diakui,  sedangkan  piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.
f. Kurator wajib menyediakan di
Kepaniteraan  Pengadilan  salinan  dari masing-masing daftar sebagaimana dimaksud  poin  e  di  atas,  selama  7  (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma- cuma.  Kurator  wajib  memberitahukan dengan  surat  tentang  adanya  daftar sebagaimana  dimaksud  kepada  Kreditor yang  dikenal,  disertai  panggilan  untuk menghadiri  rapat  pencocokan  piutang dengan  menyebutkan  rencana  perdamaian jika telah diserahkan oleh Debitor Pailit.
g. Rapat  pencocokan  piutang  dilaksanakan dan Debitor Pailit wajib hadir sendiri dalam rapat  pencocokan  piutang,  agar  dapat memberikan  keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit. Kreditor dapat  meminta  keterangan  dari  Debitor Pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui Hakim Pengawas. Pertanyaan yang diajukan kepada Debitor Pailit dan jawaban yang diberikan olehnya, wajib dicatat dalam berita acara. Dalam rapat, Hakim Pengawas membacakan  daftar  piutang  yang  diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh  Kurator.  Setiap  Kreditor  yang namanya  tercantum  dalam  daftar  piutang dapat  meminta  agar  Kurator  memberikan keterangan  mengenai  tiap  piutang  dan penempatannya  dalam  daftar,  atau  dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk  didahulukan,  hak  untuk  menahan suatu  benda,  atau  dapat  menyetujui bantahan Kurator.
h. Piutang yang tidak dibantah wajib dipindahkan  ke  dalam  daftar  piutang  yang diakui, yang dimasukkan dalam berita acara rapat. Piutang yang oleh Kurator diperintahkan  agar  dikuatkan  dengan sumpah,  diterima  dengan  syarat,  sampai saat  diterima  secara  pasti  setelah  sumpah diucapkan. Berita acara rapat ditandatangani  oleh  Hakim  Pengawas  dan panitera  pengganti,  yang  mana  pengakuan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
suatu  piutang  yang  dicatat  dalam  berita acara  rapat  mempunyai  kekuatan  hukum yang tetap dalam kepailitan dan pembatalannya  tidak  dapat  dituntut  oleh Kurator, kecuali berdasarkan alasan adanya penipuan.
i. Setelah  berakhirnya  pencocokan  piutang, Kurator wajib memberikan laporan mengenai  keadaan  harta  pailit,  dan selanjutnya kepada Kreditor wajib diberikan  semua  keterangan  yang  diminta oleh  mereka.  Setelah  berakhirnya  rapat maka  laporan  beserta  berita  acara  rapat pencocokan  piutang  wajib  disediakan  di Kepaniteraan dan kantor Kurator.
j. Kurator  harus  memulai  pemberesan  dan menjual  semua  harta  pailit  tanpa  perlu memperoleh  persetujuan  atau  bantuan Debitor  apabila:  usul  untuk  mengurus perusahaan  Debitor  tidak  diajukan  dalam jangka  waktu  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang ini, atau usul tersebut telah diajukan  tetapi  ditolak;  atau  pengurusan terhadap perusahaan Debitor dihentikan.
k. Apabila  Hakim  Pengawas  berpendapat terdapat  cukup  uang  tunai,  Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada  Kreditor  yang  piutangnya  telah dicocokkan.  Namun  apabila  harta  debitor pailit  tidak  mencukupi  untuk  pembayaran seluruh piutang kreditor yang telah tercatat, maka prosedur, tata cara, dan syarat-syarat pemberesan tersebut mengacu pada Bagian Ketujuh UU Kepailitan dan PKPU.
Dalam uraian mengenai proses pengurusan,  pengawasan  dan  pemberesan harta pailit debitor berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU tersebut, tidak dijelaskan dan diatur mengenai  kondisi  dalam  hal  terdapat  proses sita  umum  oleh  Penuntut  Umum  untuk keperluan perkara pidana saat proses pemberesan  harta  kepailitan.  Namun,  apabila dilihat  dari  aspek  hukum  acara  pidana, penyitaan  atas  barang  bukti  berupa  harta debitor  dalam  perkara  kepailitan  dapat dilakukan,  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (“KUHAP”) sebagai berikut:
“ Pasal 39:
(1) Yang  dapat  dikenakan  penyitaan adalah :
a. benda  atau  tagihan  tersangka atau  terdakwa  yang  seluruh  atau sebagian  diduga  diperoleh  dari tindakan  pidana  atau  sebagai hasil dari tindak pidana;
b. benda  yang  telah  dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. benda  yang  dipergunakan  untuk menghalang-halangi  penyidikan tindak pidana;
d. benda  yang  khusus  dibuat  atau diperuntukkan  melakukan  tindak pidana;
e. benda  lain  yang  mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
(2) Benda  yang  berada  dalam  sitaan karena perkara perdata atau karena pailit  dapat  juga  disita  untuk kepentingan  penyidikan,  penuntutan dan  mengadili  perkara  pidana, sepanjang  memenuhi  ketentuan  ayat (1).”
Namun KUHAP  sendiri tidak  mengatur lebih lanjut  mengenai  prosedur  dan  bagaimana penyitaan  terhadap  harta  pailit  yang  sedang dalam  penguasaan  dan  sitaan  Kurator  dalam perkara kepailitan dapat dilakukan.
Dari aspek hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, dalam hal  terjadi  pembebanan  sita  umum  terhadap objek sita berupa harta kekayaan debitor pailit yang  telah  dinyatakan  pailit  berdasarkan putusan  Pengadilan  Niaga,  maka  Penuntut Umum  pada  dasarnya  tidak  dapat  meminta kepada  terdakwa  atau  dalam  hal  ini  pemilik objek sita berupa harta kekayaan debitor pailit untuk  menyerahkan  harta  debitor  pailit tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan  bahwa  “Debitor  demi  hukum kehilangan  haknya  untuk  menguasai  dan mengurus  kekayaannya  yang  termasuk  dalam harta  pailit,  sejak  tanggal  putusan  pernyataan pailit  diucapkan”.  Sejalan  dengan  ketentuan tersebut,  diatur  pula  bahwa  segala  tuntutan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yang  berkaitan  dengan  harta  pailit  harus ditujukan kepada Kurator, yang diatur sebagai berikut:  “Tuntutan  mengenai  hak  atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan  oleh  atau  terhadap  Kurator”. Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  ini,  maka dalam  hal  Penuntut  Umum  dalam  suatu perkara pidana bermaksud untuk membebankan  sita  umum  atas  objek  berupa harta pailit, maka sita tersebut harus diajukan kepada Kurator.
Sita terhadap harta pailit untuk keperluan perkara  pidana  memang  dimungkinkan  dan tidak  dilarang  menurut  UU  Kepailitan  dan PKPU  maupun  menurut  KUHAP.  Namun, penyitaan ini tidak dapat dilakukan untuk jenis sita  untuk  sita  negara.  Pasal  26  ayat  (2)  UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa:
“Dalam  hal  tuntutan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan  atau diteruskan  oleh  atau  terhadap  Debitor Pailit  maka  apabila  tuntutan  tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap  Debitor  Pailit,  penghukuman tersebut  tidak  mempunyai  akibat  hukum terhadap harta pailit ”.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  dapat dilihat  bahwa  dalam  hal  Penuntut  Umum melakukan  penuntutan  atau  proses  hukum pidana terhadap debitor pailit, maka tidak akan mempunyai  akibat  hukum  terhadap  harta pailitnya.
Ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan  PKPU  ini  juga  sejalan  dengan  asas keadilan  dalam  hukum  kepailitan.  Asas keadilan,  yaitu  bahwa  peraturan  kepailitan harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak  yang  berkepentingan.  Menurut  Nindyo Pramono,  dalam  bukunya  disebutkan  bahwa “dalam  kepailitan  asas  keadilan  mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk  mencegah  terjadinya  kesewenang- wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran  atas  tagihan  masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya”. Asas keadilan ini juga dapat diterapkan  dalam  konteks  penyitaan  harta debitor  pailit  pada  perkara  pidana,  dimana
penyitaan oleh Penuntut Umum dalam perkara pidana tidak boleh menimbulkan akibat hukum yang  memberikan  ketidakadilan  bagi  para pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini merupakan  kreditor  dari  debitor  pailit  itu sendiri.
Dengan  demikian  penulis  sampai  pada konklusi dimana pada dasarnya UU Kepailitan dan  PKPU  memang  tidak  mengatur  secara eksplisit mengenai prosedur penyitaan terhadap  harta  pailit  oleh  Penuntut  Umum dalam  hal  terdapat  perkara  pidana  yang berjalan bersamaan, namun UU Kepailitan dan PKPU memberikan kemungkinan untuk dapat dilakukannya  penggunaan  harta  pailit  untuk kepentingan  pidana  dengan  batasan  bahwa harta pailit tersebut tetap dapat diproses secara kepailitan  untuk  dimanfaatkan  Kurator  dalam melakukan pemberesan piutang para kreditor, sebagai  tujuan  dari  mekanisme  kepailitan  itu sendiri.  Penggunaan  atau  campur  tangan penegak hukum pada perkara pidana terhadap harta pailit juga harus mementingkan kepentingan yang lebih luas seperti kepentingan kreditor dan masyarakat luas dan bukan  hanya  sekedar  menjalankan  ketentuan yang diperbolehkan dalam KUHAP, agar asas keadilan  dalam  hukum  kepailitan  dapat diterapkan dan diwujudkan untuk kepentingan masyarakat.
2. Penerapan peraturan perundang- undangan tentang prosedur pemberesan harta pailit (boedel) debitor yang secara bersamaan dikenakan penyitaan barang bukti oleh Kejaksaan/Penuntut Umum pada
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  dalam Putusan  Kasasi  No.  3  K/Pdt.Sus-Pailit/2019 pada  intinya  memutus  tidak  mengabulkan permohonan  kasasi  dari  Kejaksaan  Negeri Depok karena menganggap bahwa Putusan PN Jakarta  Pusat  No.  11/Pdt.Sus-Gugatan  Lain- lain/2018/PN.Jkt.Pst  yang menyatakan bahwa harta  Koperasi  Pandawa  akan  diserahkan kepada  kurator  untuk  dilakukan  pemberesan pailit  tersebut  tidak  bertentangan  dengan hukum  atau  undang-undang.  Alasan  Hakim Mahkamah  Agung  menolak  permohonan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Kasasi  dari  Kejaksaan  dinyatakan  sebagai berikut:
1. Putusan PN atas perkara No. 37/Pdt.Sus-
PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan  Koperasi  Pandawa  dan pengurusnya  pailit  sudah  berkekuatan hukum.  Dengan  demikian  atas  putusan kasasi  ini,  maka  barang-barang  yang dituntut penggugat menjadi boedel pailit akan  dibagikan  kepada  kreditur  oleh kurator,  karena  statusnya  sudah  pasti bukan  milik  termohon  pailit  lagi (Koperasi  Pandawa  dan  pengurusnya); dan
2. Dalam  putusan  perkara  pidana  PN
Depok  No.  424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk,
No. 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, No.
426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, No. 427 /Pid.Sus/2017/PN.Dpk, No. 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, dan No.429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk. saat
diputus,  aset  milik  Koperasi  Pandawa dan  pengurusnya  sudah  diputus  sita umum  sebagaimana  Pasal  31  ayat  (1) UU  Kepailitan  dan  PKPU,  sehingga tidak  bisa  dialihkan  menjadi  milik negara  karena  bukan  milik  Koperasi Pandawa dan pengurusnya lagi.
Menurut  Penulis,  pertimbangan  Majelis Hakim  Mahkamah  Agung  dalam  Putusan Kasasi  No.  3  K/Pdt.Sus-Pailit/2019  ini  telah sesuai dengan ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU. Pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam Poin 1 di atas yang mana harta pailit  Koperasi  Pandawa  telah  menjadi  harta ( boedel )  pailit  yang  akan  dibagikan  kepada kreditor  oleh  Kurator  telah  sesuai  dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 21, Pasal 24 ayat  (1),  Pasal  26  ayat  (1),  dan  Pasal  69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa:
Pasal 1 angka 1: “ Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang  pengurusan  dan  pemberesannya dilakukan  oleh  Kurator  di  bawah pengawasan Hakim Pengawas
sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang ini.”;
Pasal  21:  “Kepailitan  meliputi  seluruh kekayaan  Debitor  pada  saat  putusan
pernyataan  pailit  diucapkan  serta  segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”;
Pasal 24 ayat (1): “Debitor demi hukum kehilangan  haknya  untuk  menguasai  dan mengurus  kekayaannya  yang  termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”;
Pasal  26  ayat  (1):  “Tuntutan  mengenai hak  atau  kewajiban  yang  menyangkut harta  pailit  harus  diajukan  oleh  atau terhadap Kurator.”;
Pasal 69 ayat (1): “Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.”.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  di  atas, pada  intinya  sejak  putusan  pailit  diucapkan semua  wewenang  debitor  untuk  menguasai dan  mengurus  harta  pailit  beralih  kepada kurator. Dengan demikian dalam hal Penuntut Umum dalam proses perkara pidana bermaksud untuk menggunakan, menyita, atau menguasai harta kekayaan  Koperasi Pandawa selaku  debitor  yang  sudah  dinyatakan  pailit berdasarkan Putusan No. 37/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, maka permintaan  tersebut  harus  dilakukan  kepada Kurator  selaku  pemilik  kuasa  atas  harta  dari Koperasi  Pandawa.  Namun,  mengingat  harta Koperasi  Pandawa  akan  digunakan  untuk pemberesan  piutang  para  kreditor,  maka Penuntut  Umum  dalam  perkara  pidana  tidak dapat  melakukan  hal-hal  yang  berakibat hukum bagi harta kekayaan Koperasi Pandawa,  termasuk  melakukan  sita  untuk negara  untuk  seluruh  atau  sebagian  dari harta/aset Koperasi Pandawa tersebut.
Selain itu, terhadap pertimbangan Majelis Hakim  Mahkamah  Agung  dalam  Putusan Kasasi
No. 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019
sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  Poin  2  di atas juga telah sesuai dengan ketentuan dalam UU  Kepailitan  dan  PKPU.  Putusan  perkara pidana PN Depok No. 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, No. 425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, No. 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, No. 427 /Pid.Sus/2017/PN.Dpk, No. 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, dan No.429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk. yang pada
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
amar  ketiga  memutus  untuk  melakukan  sita umum  untuk  negara  terhadap  harta/aset  dari Koperasi  Pandawa  merupakan  putusan  yang salah  dan  harus  dibatalkan  karena  melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU  yang  berbunyi:  “ Putusan  pernyataan pailit  berakibat  bahwa  segala  penetapan pelaksanaan  Pengadilan  terhadap  setiap bagian  dari  kekayaan  Debitor  yang  telah dimulai  sebelum  kepailitan,  harus  dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang  dapat  dilaksanakan  termasuk  atau  juga dengan  menyandera  Debitor ”.  Sehingga Penuntut  Umum  pada  dasarnya  tidak  dapat menuntut penyitaan terhadap harta
kekayaan/aset  Koperasi  Pandawa  karena putusan pailit No.
37/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst  telah  terlebih dahulu diputus dan memiliki kekuatan hukum daripada putusan perkara pidananya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU maupun ketentuan hukum acara pidana sebagaimana  diatur  dalam  KUHAP  belum memiliki  ketentuan  mengenai  prosedur  yang diatur  secara  eksplisit  dan  konkrit,  dalam  hal terjadi  kondisi  dimana  harta  debitor  pailit dalam  proses  kepailitan  menjadi  objek  sita oleh  dalam  perkara  pidana  di  waktu  yang bersamaan. Namun, UU Kepailitan dan PKPU memberikan kemungkinan untuk dapat dilakukannya  penggunaan  harta  pailit  untuk keperluan  perkara  pidana,  dengan  batasan penggunaan  tersebut  tidak  boleh  memiliki akibat hukum apapun terhadap harta kekayaan debitor  pailit.  Hal  ini  dikarenakan  harta kekayaan debitor pailit merupakan aspek yang krusial  dan  fundamental  untuk  proses kepailitan  itu  sendiri,  yang  akan  digunakan untuk  mencapai  dan  mewujudkan  asas keadilan dalam hukum kepailitan, yang dalam hal ini adalah untuk kepentingan dan manfaat bagi para kreditor.
Putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung berdasarkan putusan No. 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019  telah  sesuai  dengan
ketentuan  mengenai  prosedur  pemberesan harta  pailit  sebagaimana  diatur  dalam  UU Kepailitan. Putusan tersebut telah merepresentasikan asas keadilan dalam hukum kepailitan  dengan  berpendapat  bahwa  harta kekayaan  Koperasi  Pandawa  itu  sendiri  akan lebih  manfaat  apabila  dipergunakan  sesuai dengan kegunaannya berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, yaitu untuk menyelesaikan piutang kreditor.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Pramono,  Nindyo  dan  Sularto. Hukum Kepailitan  dan  Keadilan  Pancasila .
Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
Pramono,  Nindyo. Hukum  Kepailitan  2: Himpunan  Materi  Kuliah  Magister Hukum  Bisnis .  Yogyakarta:  FH  UGM,
2012. Purwosutjipto, H.M.N. Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran . Jakarta: Djambatan, 1988. Puslitbang  Hukum  dan  Peradilan  Badan Litbang  Diklat  Kumdil,  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia. Laporan Penelitian: Penerapan Asas Solvabilitas dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan .
Jakarta:  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, 2014.
Peraturan Perundang-undangan:
Indonesia. Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana , UU No. 8 Tahun 1981, LN No.
76 Tahun 1981, TLN No. 3258.
Indonesia. Undang-Undang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang , UU No. 37 Tahun 2004, LN No.
131 Tahun 2004, TLN No. 4443.

## Putusan Pengadilan:
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan No.
37/Pdt.Sus-
PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan No. 11/Pdt.Sus-Gugatan
Lain- lain/2018/PN.Jkt.Pst. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Putusan No. 3K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Internet: Kurnia,  Abi  Jam’an.  “Tugas-Tugas  Kurator dan Hakim Pengawas”
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
https://www.hukumonline.com/klinik/d etail/ulasan/cl738/tugas-tugas-kurator-
dan-hakim-pengawas/
Malau,  Budi  Sam  Law.  “Baru  Satu  Nasabah
Pandawa Melapor ke Polisi”
https://wartakota.tribunnews.com/2017/ 01/19/baru-satu-nasabah-pandawa- melapor-ke-polisi
Saputra,  Andi.  “Babak  Baru  Sengketa  Aset Koperasi  Pandawa  Rp  3,3  Triliun”
https://news.detik.com/berita/d- 4534163/babak-baru-sengketa-aset- koperasi-pandawa-rp-33-triliun
Sari,  Deliana  Pradhita.  “Bos  Koperasi Pandawa  Nuryanto  Divonis  15  Tahun Penjara”
https://kabar24.bisnis.com/read/201712 11/16/717182/bos-koperasi-pandawa- nuryanto-divonis-15-tahun-penjara Viodeogo,  Yanuarius.  “Kasus  Koperasi
Pandawa  :  MA  Tolak  Kasasi  Kejari Depok,  Aset  Diserahkan  ke  Kurator” https://kabar24.bisnis.com/read/201905 06/16/918943/kasus-koperasi-pandawa- ma-tolak-kasasi-kejari-depok-aset- diserahkan-ke-kurator.