## A. Pendahuluan

## Esensi HAM dalam Islam dan  Relevansinya Dengan Demokrasi Hatamar Rasyid
Hak secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yang berarti "sesuatu yang tetap  dan kokoh".  Atas  dasar  ini  al-Qur'an  telah  menyifati  Allah  SWT  dengan al- Haq. Penyifatan  ini terdapat  di  dalam  al-Qur’an  al-Hajj:62.  ( "Yang  demikian  itu adalah  karena  sesungguhnya Allah,  Dialah  (Tuhan)  yang  Haq  dan  sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang bathil" (QS. 22:62). Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  telah  disebutkan beberapa   arti untuk   hak,   yaitu:   "benar,   milik,   kewenangan,   kekuasaan   untuk   berbuat sesuatu,
kata kunci: HAM, Islam, Demokrasi
Abstract
Keywords : Human Rights, Islam, Democration
Abstrak
Some Islamic political figures and commentators provide a comprehensive explanation of the essence of Islamic teachings (al-Qur'an) which emphasizes the recognition and protection of human rights (HAM). Islam has a genuine concept of human rights, which has been formulated even since the 7th century AD,  namely  since  the  emergence  of  Islam  brought  by  the  Prophet  Muhammd,  SAW  which  was  later declared  as  human  rights  in  Islam.  All  the  contents  of  the  Islamic  version  of  the  declaration are  formulated  based  on  the  Qur'an  and  Sunnah.  The  actual  effect  of  human  rights  in  Islam,  what humans have is not the rights they have brought from birth, as they arise in the notion of human rights in  the  Western  world,  but  prescriptions  that  are  given  to  humans,  obtained  or  derived  from  sources interpreted as divine commands which includes rights and obligations. Therefore, what is called HAM is basically  a   human  obligation  to  God,  or  God's  rights  to  humans.  In  addition  to  owning  a  unique doctrine that is unique to Islamic human rights, of course it has values and essences that are similar to modern human rights  which  are  now  defeated,  and  even  have  values  that  are  also  present  in  the modern  democratic system. universal values that support democracy, namely human rights, also  have a central  and  essential  place  in  Islamic  teachings.  Key  Word:  Essence,  human  rights  in  Islam  and democracy.
Beberapa tokoh politik Islam dan pakar Tafsir memberikan  penjelasan   yang   komprehensif tentang esensi  ajaran  Islam  (al-Qur'an) yang   menegaskan   mengenai   pengakuan dan   perlindungan hak-hak  asasi manusia   (HAM).   Islam   mempunyai   konsep   HAM   yang asli, yang sudah dirumuskan   bahkan   sejak   abad   ke-7   M,   yaitu sejak  munculnya agama Islam  yang  di  bawa oleh Nabi Muhammd,SAW yang kemudian  dideklarasikan   sebagai   HAM   dalam   Islam.   Seluruh kandungan  deklarasi   versi  Islam  itu dirumuskan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Esesnsi   HAM dalam  Islam  sesungguhnya,  apa  yang  dimiliki manusia  bukanlah  hak-hak  yang  sudah  dibawanya sejak   lahir,  sebagaimana   yang   timbul   dalam   pengertian   HAM   di   dunia   Barat,  melainkan preskripsi   yang   dititahkan   kepada   manusia,   yang   didapat   atau diturunkan  dari  sumber-sumber yang   ditafsirkan   sebagai   titah   Ilahi   yang meliputi hak    dan   kewajiban.    Oleh    karenanya,    apa yang   disebut   dengan  HAM   pada dasarnya   adalah   kewajiban   manusia   kepada   Tuhan,   atau Hak-hak   Tuhan   atas  manusia.  Selain  memiliki   doktrin  sendiri  yang  unik  HAM  Islam   tentu   saja memiliki  nilai   dan   esensi   yang   juga   sama    dengan   HAM  modern  yang  berkebang  saat  ini,  dan bahkan  juga  memiliki  nilai-nilai  yang  juga  ada   di   dalam   sistem   demokrasi moderen.   nilai-nilai universal    yang  menopang  demokrasi,  yaitu  HAM,  juga mendapat tempat yang sentral dan esensial dalam ajaran Islam. Key Word: Esensi, HAM dalam Islam dan demokrasi.

## Jurusan Syari'ah
ST AIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Bangka, Indonesia hatamarpermis@gmail.com
derajat  atau  martabat,  dan  wewenang  menurut  hukum". 1 Menurut  penulis, beberapa arti di atas merupakan ranting-ranting yang dapat dikembalikan pada arti aslinya dalam bahasa Arab.
Pada  prinsipnya,  hak-hak  asasi  manusia  merupakan  istilah  khusus  yang menunjuk  pada  hak-hak  setiap  manusia  dalam  kehidupan  sosialnya.  Hak-hak manusia  tersebut  merupakan  nilai  universal  yang  disepakati  oleh  setiap  orang untuk  dihormati,  seperti  hak  untuk  hidup,  hak    beragama,  hak  berpendapat,  hak mengenyam  pendidikan,  hak  berkarya,  dan  lain-lain.  Konsep  HAM  memiliki karakteristik  pokok,  yaitu  setiap  orang  menikmati  hak-hak  dasar  tersebut berdasarkan kenyataan bahwa ia adalah manusia tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, bahasa, agama, dan lainnya. 2
Formulasi  paling  terkenal  dari  HAM  versi  Islam  ini  adalah al-Bayàn  al- `Àlam ‘an Huqùq al-Insàn fi al-Islàm (Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam). Deklarasi yang diumumkan pada September 1981 di Paris ini  dipersiapkan  oleh  beberapa  pemuka  muslim  dari  Mesir,  Pakistan,  dan  Arab saudi  di  bawah  pengawasan Islamic  Council  of  Europe (Dewan  Islam  Eropa), sebuah  organisasi  swasta  bermarkas  di  Londos  dan  berafiliasi  pada  Liga  Dunia Islam.  Ada  beberapa  karakteristik  pokok  dari  rumusan  HAM  Versi  ini. Pertama, klaimnya  bahwa  Islam  mempunyai  konsep  HAM  yang  asli,  yang  sudah dirumuskan  bahkan  sejak  abad  ke-7. Kedua, seluruh  kandungan  deklarasi  versi Islam itu dirumuskan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Ketiga, apa yang dimiliki manusia  bukanlah  hak-hak  yang  sudah  dibawanya  sejak  lahir,  sebagaimana  yang timbul  dalam  pengertian  HAM  di  dunia  Barat,  melainkan  preskripsi  yang dititahkan kepada manusia, yang didapat atau diturunkan dari sumber-sumber yang ditafsirkan  sebagai  titah  Ilahi  yang  meliputi  hak  dan  kewajiban.  Oleh  karenanya,
1 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta: Depdikbud, 1982), hal. 154.
2 Ihsan  Ali  Fauzi,  "Hak  Asasi  Manusia",  dalam Ensiklopedia  Tematis  Dunia  Islam: Dinamika Masa Kini, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), hal.161. Lihat juga Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta:PT.Gramedia, 1983) hal.121.
| HATAMAR RASYID | HAM dalam Islam dan Relevansinya...
EDUGAMA Vol 3 No 2 Desember 2017  | 128
apa  yang  disebut  dengan  HAM  pada  dasarnya  adalah  kewajiban  manusia  kepada Tuhan, atau Hak-hak Tuhan atas manusia. 3
Formulasi  mengenai  HAM  di  atas  umumnya  hampir  sama  dengan  yang dirumuskan  oleh  para  ulama  terdahulu,  yang  cenderung  tidak  ingin  sama  dengan Barat. Sementara itu, kalau kita melihat lebih jauh dalam fatwa terakhir Nabi yang diwasiatkan pada Peristiwa Haji Wada', 1400 tahun yang lalu di Mekkah, kita akan mendapati  bahwa  sesungguhnya  hak-hak  yang  dideklarasikan  dalam  UDHR ( Universal  Declaration  of  Human  Right )  pada  piagam  PBB,  memiliki  korelasi yang  signifikan  antara  keduanya,  bahkan  bisa  dikatakan  jauh  sebelum  adanya UDHR tersebut, Islam telah menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam sistem ajarannya. Berikut adalah petikan dari khotbah Nabi tersebut:
" Dengarlah ucapanku wahai Manusia, karena saya tidak tahu apakah saya akan  melihat  kamu  di  sini  tahun  depan.  Semua  kebiasaan  menyembah berhala telah dilenyapkan di bawah kaki saya. Orang arab tak lebih tinggi dari bangsa non-Arab,  dan kaum non-Arab tidak lebih tinggi dari bangsa Arab.  Kamu  semua  adalah  anak  Adam,  dan  Adam  diciptakan  dari  tanah. Sungguh,  seluruh  Muslim  adalah  bersaudara.  Budak-budakmu,  berilah makan sebagaimana kamu makan, dan berilah pakaian sebagaimana kamu berpakaian.  Permusuhan  berdarah  yang  terjadi  zaman  jahiliyah  telah dilarang.  Ingatlah  Allah  ketika  kamu  menggauli  wanita.  Kamu mempunyai  hak  atas  mereka  dan  mereka  pun  berhak  atas  kamu.
Sesungguhnya,  kamu  harus  mempertimbangkan  darah  kamu  masing- masing, hak milik, dan kehormatan yang tak dapat diganggu gugat hingga hari  Pengadilan.  Dengan  sesungguhnya,  seorang  manusia  hanya bertanggung  jawab  atas  tindakannya  sendiri.  Anak-anak  tidak bertanggung  jawab  atas  tindakan  ayahnya,  tidak  juga  ayahnya
3 Ihsan Ali Fauzi, Ibid., hal.167.
Tulisan  ini  mencoba  mengekplorasi  esensi  HAM  dalam  Islam  dan Relevansinya  dengan  demokrasi.  Diskusi  tentang  relasi  HAM  dan  Demokrasi dalam  tulisan  ini  lebih  bersifat  analitik  emperisme  ketimbang  deskriptif normativisme.
B. Esensi HAM dalam Islam
| HATAMAR RASYID | HAM dalam Islam dan Relevansinya...
EDUGAMA Vol 3 No 2 Desember 2017  | 129
bertanggung  jawab  atas  kejahatan  anaknya.  Apabila  seseorang  budak Abesinia  yang  cacat  memegang  kekuasaan  atas  kamu  dan  memimpin kamu sesuai dengan kitab Allah, maka taatilah ia". 4
Dari  isi  khotbah  Nabi  di  atas,  tampak  nyata  bahwa  khotbah  tersebut mengandung  wasiat  yang  berisi  penghormatan  terhadap  nilai-nilai  kemanusiaan secara  luas  (HAM),  termasuk  terhadap  para  budak  yang  secara  tidak  langsung mengisyaratkan untuk memerdekakan mereka, karena diperintahkan untuk makan dan  berpakaian  yang  sama  seperti  makan  dan  berpakaian  majikannya.  Di  dalam khotbah  Nabi  itu  pun  terkandung  hak  hidup,  hak  pemilikan  harta,  dan  hak kehormatan  lain  yang  merupakan  hak  bagi  setiap  manusia  yang  dilindungi  oleh hukum Islam. 5
Senada  dengan  itu,  Azhary  mengemukakan  bahwa  dalam  sistem  politik Islam,  hak-hak  asasi  manusia  bukan  hanya  diakui  tetapi  juga  dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungan ini ada dua prinsip yang sangat penting, yaitu prinsip pengakuan hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak- hak tersebut. Prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan dalam al-Qur'an antara lain dalam  Surah Al-Isrà’ [17]:  70(  "Dan  sungguh  Kami  telah  memuliakan  anak-anak Adam,  Kami  hamparkan  meeka  daratan  dan  lautan  serta  Kami  anugerahi  mereka rezeki  yang  baik-baik  dan  Kami  lebihkan  mereka  dengan  kelebihan  yang sempurna daripada kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." ). 6
"Dan  sungguh  Kami  telah  memuliakan  anak-anak  Adam,  Kami hamparkan  meeka  daratan  dan  lautan  serta  Kami  anugerahi  mereka  rezeki  yang baik-baik  dan  Kami  lebihkan  mereka  dengan  kelebihan  yang  sempurna  daripada kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."
4 Imam Bukhori, Op.Cit., dalam "Kitabul Hajj".
5 Lihat Abu A'la Mawdudi, Op.Cit., hal.272-273. Lihat pula Abdul Hamid Isma'il al-Anshari, Nizham al-Hukm fi al-Islam, (Qatar: Dar Qatri Ibn al-Faja'ah, 1985), hal.90.
6 Muhammad Tahir Azhary, Op.Cit., hal.95.
| HATAMAR RASYID | HAM dalam Islam dan Relevansinya...
EDUGAMA Vol 3 No 2 Desember 2017  | 130
Yang  dimaksud  dengan  anak-anak  Adam  di  sini  adalah  manusia  sebagai keturunan  Nabi  Adam.  Ayat  tersebut  di  atas,  dengan  jelas  mengekspresikan kemuliaan  manusia  yang  di  dalam  teks  al-Qur'an  disebut karàmah  ( kemuliaan). Mohammad  Hasbi  Ash-Shiddieqiy  membagi karàmah itu  ke  dalam  tiga  kategori, yaitu:  (1)  kemuliaan  pribadi  atau karàmah  fardiyah; (2)  kemuliaan  politik masyarakat  atau karàmah  ijtimàiyah; dan  (3)  kemuliaan  politik  atau karàmah siyàsiyah. Dalam  kategori  pertama,  manusia  dilindungi  baik  pribadinya  maupun hartanya.  Dalam  kategori  kedua  "status  persamaan  manusia  dijamin  sepenuhnya" dan  dalam  kategori  ketiga  sistem  hukum  Islam  meletakkan  hak-hak  politik  dan menjamin hak-hak itu sepenuhnya bagi setiap warga negara, karena kedudukannya yang di dalam al-Qur'an sebagai "khalifatullah di bumi". 7
Proklamasi  al-Qur'an  melalui  ayat  tersebut  di  atas  mengandung  prinsip pengakuan  dan  perlindungan  hak-hak  asasi  manusia  sebagai  hak-hak  dasar  yang dikaruniakan  Allah  kepadanya.  Pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak tersebut  dalam  sistem  politik  Islam  ditekankan  pada  tiga  hal  utama,  yaitu  (1) persamaan  manusia;  (2)  martabat  manusia;  dan  (3)  kebebasan  manusia. 8 Dalam persamaan  manusia,  sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  pembahasan  yang  lalu mengenai  prinsip  "persamaan",  al-Qur'an  telah  menggariskan  dan  menetapkan suatu status atau kedudukan yang sama bagi semua manusia. Karena itu al-Qur'an menentang  dan  menolak  setiap  bentuk  perlakuan  dan  sikap  yang  mungkin  dapat menghancurkan  prinsip  persamaan,  seperti  diskriminasi  dalam  segala  bidang kehidupan,  feodalisme,  kolonialisme,  dan  lain-lain.  Tentang  martabat  manusia, berkaitan  erat  dengan  prinsip karàmah atau  kemuliaan  yang  dikaruniakan  Allah kepadanya, sebagaimana termaktub dalam ayat di atas. Manusia diciptakan dengan suatu  martabat  yang  sangat  berbeda  dengan  makhluk-makhluk  lain  ciptaan-Nya.
7 Hasbi  Asshidieqy  sebagaimana  dikutip  Syafi'i  Ma'arif, Islam  dan  Masalah  Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 40.
8 Muhammad Tahir Azhary, Op.Cit., hal.95.
| HATAMAR RASYID | HAM dalam Islam dan Relevansinya...
EDUGAMA Vol 3 No 2 Desember 2017  | 131
Manusia memiliki atribut atau perlengkapan fisik dan rohani tersendiri yang tidak terdapat pada makhluk-makhluk lainnya.
Salah  satu  prinsip  pengakuan  dan  perlindungan  yang  berkaitan  dengan martabat  manusia  itu  telah  digariskan  dalam  al-Qur'an,  Surah  Al-Isra  [17]:  33 ("Dan janganlah kamu membunuh nyawa yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu alasan yang benar").
Yang  dimaksud  dengan  "alasan  yang  benar"  dalam  ayat  itu  ialah  alasan yang  dibenarkan  oleh  hukum  Islam  seperti qishàs yang  merupakan  salah  satu bentuk  hukuman  dalam  hukum  pidana  Islam. 9 Dari  ayat  tersebut  di  atas  dapat ditarik  suatu  garis  hukum  bahwa  manusia  dilarang  menghilangkan  baik  nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri (bunuh diri). Di sini tampak jelas bahwa hak untuk  hidup  dan  hak  atas  perlindungan  untuk  hidup  diwajibkan  pada penyelenggara negara.
Jaminan  perlindungan  terhadap  nyawa  manusia  sangat  diperhatikan, sebagaimana  tercantum  dalam  al-Qur'an,  Surah al-Maidah [5]:32("Barangsiapa yang  membunuh  seorang  manusia  bukan  karena  orang  itu  membunuh  orang  lain atau bukan karena membuat kekacauan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya").
Dari  ayat  ini  dapat  ditarik  satu  garis  hukum,  yaitu  manusia  dilarang membunuh sesamanya, kecuali berdasarkan alasan yang dibenarkan. Suatu tindak pidana  pembunuhan  dalam  ayat  itu  diumpamakan  bahwa  seorang  pembunuh seakan-akan  telah  melakukan  pembunuhan  terhadap  seluruh  manusia.  Logika  al- Qur'an  di  sini  terletak  pada  bahwa  manusia  itu  adalah  anggota  masyarakat  dan membunuh seorang masyarakat berarti juga membunuh keturunannya.
9 Periksa  Allahbukhsh  K  Brohi.,  “Hak  dan  Kewajiban  Manusia  dalam  Islam:  Suatu Pendekatan  Filsafat”  dalam  Harun  Nasution  dan  Bachtiar  Effendy  (Ed.) Hak  Azasi  Manusia  dalam Islam (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1987) hal. 64-65. Lihat juga  Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hal. 273.
| HATAMAR RASYID | HAM dalam Islam dan Relevansinya...
EDUGAMA Vol 3 No 2 Desember 2017  | 132
Rasulullah  Saw  juga  telah  menetapkan  adanya  perlindungan  bagi  setiap nyawa  manusia.  Beliau  bersabda,  "Seseorang  yang  membunuh  orang  yang  di bawah  perjanjian,  tidak  akan  merasakan  surga  walaupun  hanya  mencium wanginya". 10
Selain  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  nyawa  manusia,  dalam  al- Qur'an  pun  terdapat  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak  milik  (harta) manusia.  Hal  itu  tertuang  dalam  dua  ayat  berikut  ini  ("Dan  janganlah  sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil" ) 11
Al-Qur'an,  bersamaan  dengan  perlindungan  persamaan  hidup  dan  nyawa manusia telah menganugerahkan jaminan keamanan terhadap pemilik harta benda bagi  setiap  manusia.  Namun,  menurut  Syaukat  Hussain,  hal  ini  hanyalah  berlaku bagi  harta  benda  yang  didapatkan  dengan  jalan  yang  sah  menurut  hukum. 12 Nabi Muhammad SAW dalam  khotbahnya di  Haji  wada', sebagaimana telah dikutip di atas,  juga  telah  menetapkan  dalam  perlindungan  harta  manusia.  Beliau  bersabda, "Hidupmu  dan  harta  bendamu  adalah  haram  bagi  tiap-tiap  orang  terhadap  yang lainnya sampai kamu bertemu dengan Tuhanmu pada hari kebangkitan". 13
Hak  dalam  perlindungan  harta  benda  mencakup  hak-hak  untuk  dapat menikmati  atau  membelanjakan  harta,  hak  untuk  investasi  dalam  berbagai  usaha, hak  untuk  mentransfer,  serta  hak  perlindungan  penduduk  mendiami  tanah miliknya. Negara tidak dapat memperoleh tanah milik warga tanpa persetujuan dan membayar  kompensasi  yang  cukup.  Diriwayatkan  bahwa  Rasulullah  Saw mendapatkan  tanah  milik  beberapa  penduduk  Madinah  dalam  rangka pembangunan  masjid  dan  beliau  telah  membayar  uang  penggantian  kerugian kepada pemiliknya menurut harga yang berlaku, meskipun mereka tidak menuntut
10 Imam Bukhori, Op.Cit., dalam "Kitab-Dzimma".
11 Syekh  Syaukat  Hussain, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Islam, diterjemahkan  oleh  Abdul Rochim dari kitab Human Rights in Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 61.
12 Ibid.
13 Imam Bukhori, Op.Cit., "Dalam Kitabul-Hajj".
| HATAMAR RASYID | HAM dalam Islam dan Relevansinya...
EDUGAMA Vol 3 No 2 Desember 2017  | 133
harga  berapapun  atas  tanah  miliknya. 14 Dari  contoh  konkret  perilaku  Rasulullah Saw  tersebut  jelaslah  bahwa  hak  milik  atau  harta  benda  dijamin  oleh  Islam  bagi setiap manusia tanpa diskriminasi apapun.
Selain  hak  milik  atas  harta  benda,  ada  juga  hak  untuk  bekerja  dan kebebasan  untuk  memilih  jenis  pekerjaan.  Hal  ini,  menurut  Afzalur  Rahman  dan senada dengan itu juga Tahir Azhary, bukan hanya hak bagi setiap individu, tetapi juga  kewajiban  individu.  Tuhan  memberikan  bumi  dan  sumber-sumber  alamnya ini supaya manusia memproses dan mengaturnya sesuai dengan kemampuan ilmu dan  teknologi  mereka,  sebagaimana  dinyatakan  oleh  ayat  al-Qur'an  di  bawah  ini ("Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya  dan  makanlah  sebagian  dari  rezki-Nya.  Dan  hanya  kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan(Al-Mulk:15)". 15
Mengenai  hak  untuk  bekerja,  Ma’arif  dengan  mengutip  Hasbi  ash- Shiddieqy,  menyatakan  bahwa  hal  ini  bukan  hanya  hak  bagi  individu  untuk mendapatkan  pekerjaan  dan  memproses  sumber-sumber  alam,  tetapi  juga kewajiban  pemerintah  untuk  menghilangkan  semua  bentuk  pengangguran  dan memberi makan kepada para penganggur hingga mereka mendapatkan pekerjaan. 16
Hak  lainnya  adalah  hak  "perlindungan  kehormatan".  Hak  ini  tertuang dalam  dua  ayat  berikut  ini  ("Wahai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka (kaum yang diolok) lebih baik  daripada  kamu  (yang  mengolok),  jangan  pula  para  wanita  saling  mengolok terhadap wanita lain, boleh jadi mereka lebih baik dari kamu, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang  buruk.  "Wahai  orang-orang  yang  beriman  jauhilah  kebanyakan  prasangka, sesungguhnya  prasangka  buruk  itu  adalah  termasuk  dosa,  janganlah  kamu mencari-cari  kesalahan  orang  lain,  dan  janganlah  sebagian  kamu  menggunjing sebagian yang lain" (Al-Hujurat:11 dan 12)". 17
14 Syekh Syaukat Hussain, Op.Cit., hal.62.
15 Lihat Afzalur Rahman., Op.Cit., hal.212-213.Lihat juga Muhammad Tahir Azhary, Op.Cit., hal.102.
16 Hasbi Asshidieqy sebagaimana dikutip Syafi'i Ma'arif, Op.Cit., hal.172.
17 Syekh Syaukat Hussain, Op.Cit., hal.63.
| HATAMAR RASYID | HAM dalam Islam dan Relevansinya...
EDUGAMA Vol 3 No 2 Desember 2017  | 134
Dari  ayat  di  atas,  hak  penting  lain  yang  dianugerahkan  Islam  kepada manusia  adalah  berupa  perlindungan  kehormatan.  Kaum  Muslim  dilarang  untuk saling  menyerang  kehormatan  orang  lain  dengan  cara  apapun.  Kaum  Muslim terikat  untuk  menjaga  kehormatan  orang  lain.  Seseorang  yang  mengganggu kehormatan orang lain dapat dihukum oleh pengadilan. Perlindungan terhadap hak kehormatan ini berlaku bagi siapapun dan tanpa diskriminasi apapun.
Selain  hak  kehormatan  di  atas,  Islam  pun  telah  menggariskan  hak  lain yang  lebih  bersifat privacy setiap  manusia,  yaitu  "hak  keamanan  dan  kesucian kehidupan  pribadi".  Hak  ini  tertuang  dalam  ayat  berikut  ini  ("Wahai  orang-orang yang  beriman,  janganlah  kamu  memasuki  rumah  yang  bukan  rumahmu  sebelum meminta  izin  dan  memberi  salam  kepada  penghuninya.  Yang  demikian  itu  lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat (An-Nur:28)". ) 18
Islam  mengakui  adanya  hak  keleluasaan  hidup  pribadi  ( privacy) setiap orang. Islam melarang ikut campur tangan dan melanggar batas secara tidak wajar atas  kehidupan  pribadi  seseorang.  Begitu  ketat  larangan  ini  hingga  ada  hadits Rasulullah Saw yang menyebutkan bahwa jika seseorang mendapatkan ada orang lain mengintip secara diam-diam ke dalam rumah seseorang, maka orang itu boleh dicolok  matanya. 19 Seperti  diungkapkan  oleh  Syaukat  Hussain,  negara  juga dilarang untuk ikut campur dalam urusan-urusan pribadi warganya. 20
Relasi Antara Islam, Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia
Pembicaraan  mengenai  relasi  Islam,  demokrasi  dan  HAM  pada  dataran normatif sebetulnya tidak terlalu mengganggu para pengkaji HAM, karena konsep teoritis dalam ajaran Islam tentang HAM cukup kaya ditemukan, terutama  dalam ajaran  kitab  suci  al-Qur’an  maupun  sunnah  Nabi.  Perdebatan  dan  diskusi  dari
18 Ibid., hal. 64.
19 Abul A'la al-Maududi, Op.Cit., hal. 28.
20 Syekh Syaukat Hussain, Op.Cit., hal.65.
| HATAMAR RASYID | HAM dalam Islam dan Relevansinya...
EDUGAMA Vol 3 No 2 Desember 2017  | 135
kalangan  Islam  sendiri  telah  banyak  dilakukan,  bahkan  beberapa  deklarasi  HAM Islam  pun  telah  dikeluarkan.  Namun  secara  ontologis  memang  masih  terdapat perdebatan  antara  konsep  HAM  Barat  dan  konsep  HAM  dalam  Islam,  karena adanya  perbedaan  landasan  pijaknya 21 .  Misalnya  konsepsi  hak-hak  negatif  yang dewasa ini diperluas kepada hak-hak positif yang berasal dari konsepsi kebebasan negatif  dan  kebebasan  positif,  masih  terdapat  perbedaan  antara  HAM  Barat  dan Islam.  Pada  bagian  ini  penulis  tidak  menganalisis  pada  persoalan  konsepsi normatif  kedua  tradisi  HAM  itu;  Barat  dan  Islam,  tetapi  lebih  memfokuskan analisis  pada  perkembangan  HAM  moderen  dalam  Islam  sebagai  bagian  dari pencanangan gerakan penegakan nilai-nilai hak asasi manusia dewasa ini.
Sejumlah  organisasi  dan  individu  muslim  telah  memainkan  peran  besar dalam membela dan mengampanyekan nilai-nilai HAM di dunia Islam. Terutama sejak  tiga  dekade  terakhir,  peningkatannya  secara  kualitatif  maupun  kuantitatif cukup  tajam.  Isu  pokok  yang  diperjuangkan  amat  beragam,  dari  soal  keharusan demokratis di dunia Islam hingga soal persamaan gender.
Sebagai contoh, pada 1961 di Iran didirikan Liberation Movement Of Iran ( LMI/gerakan  pembebasan  Iran).  Organisasi  ini  bertujuan  mengakhiri  dominasi negara asing di Iran, dan dihormatinya kembali undang-undang dasar, demokrasi, dan  HAM.  Salah  satu  figur  penting  dalam  organisasi  ini  adalah  Mehdi  Bazargan (1907),  tokoh  liberalisme  Islam  Iran  yang  menjabat  perdana  menteri  pertama  di negara  itu  menyusul  kemenangan  Revolusi  Islam  Iran  (1979).  Keterlibatan Bazargan  dalam  memperjuangkan  demokrasi  dan  HAM  di  Iran  terus  berlanjut setelah  ia  bersama  sejumlah  koleganya  tersingkir  dari  pemerintahan  karena
21 Beberapa  tulisan  dalam  seminar  internasional  misalnya  menghadirkan  tokoh-tokoh peminat HAM;seperti Sidey  Hook, Jean Claude Vatin,  Allahbukhs K.Barohi, Hamidullah Siddiqi dan beberapa  intelektual  dunia  Islam  lainnya,  sebagian  besar  dalam  tulisan  mereka  memaparkan  tentang HAM  Islam  dalam  perspektif  yang  luas;filsafat,  politik,  ekonomi,  hukum  dan  gender.  Disini  HAM dalam Islam dibahas sejak konsepsi yang paling fundamental,yaitu mengenai Hak-Hak Asasi Universal Manusia  dan  Konsepsi  Universalitas  tentang  Hak-hak  Asasi  Manusia.  Periksa  Hamidullah  Siddiqi., “Sebuah  Dialog  Tentang  Islam  dan  Hak-Hak  Asasi  Manusia”  dalam  Harun  Nasution  dan  Bachtiar Effendy (Ed.)., Hak Azasi Manusia dalam Islam (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1987) hal.75-89.
| HATAMAR RASYID | HAM dalam Islam dan Relevansinya...
EDUGAMA Vol 3 No 2 Desember 2017  | 136
berbeda  pendapat  dengan  para  mullah.  Pada  1984,  ia  ikut  mendirikan  dan  aktif menyokong Association  for  the  Defense  of  the  Freedom  and  Sovereignty  of  the Iranian  Nation (ADFSIN)  (Asosiasi  Pembela  Kebebasandan  Kedaulatan  Bangsa Iran).  Organisasi  yang  secara  eksplitis  menyatakan  afiliasinya  pada  Islam  ini dibentuk  dengan  melibatkan  beberapa  tokoh  agama.  Tujuan  pokoknya  adalah mengupayakan  demokratisasi  dan  dihapuskannya  praktek  penyiksaan  terhadap tahanan politik serta ditayangkan pengadilan politik mereka melalui televisi. 22
Pada tingkat regional, salah satu organisasi HAM  yang terpenting adalah Association et des Liberte's Democratiques dans le Monde Arabe ( Asosiasi untuk pembelaan  HAM  dan  kebebasan  Demokratis  di  Dunia  Arab).  Oleh  para  sarjana dan aktivis penyokong HAM dan demokrasi di dunia Arab, asosiasi ini didirikan di Paris pada Januari 1983, dan diinaugurasikan di dunia Arab pada November 1983 bersamaan  dengan  dilaksanakannya  konferensi  dengan  tema 'Azmah  ad- Dimuqràtiyyah  fi  al-Wathan  al-Arabi (krisis  Demokrasi  di  Negara-negara  Arab) yang  diselenggarakan  oleh Markaz  Diràsàt  al-Wahdah  al-`Arabiyyah (lembaga kajian  persatuan  Arab)  yang  berbasis  di  Beirut.  Salah  satu  kegiatan  penting organisasi ini adalah penerbitan laporan tahunan Huqùq al-Insàn fi Al-Wahtan al- `Arabi (HAM di Negara-Negara Arab). Organisasi itu menyuarakan standar HAM seperti  yang  ditetapkan  dalam  hukum  internasional,  dan  bekerjasama  dengan organisasi  HAM  internasional  lain.  Sementara  itu,  beberapa  negara  Islam  kini sudah  mempunyai  komisi  pemantau  HAM  di  tingkat  nasional.  Yang  menonjol adalah  di  Mesir,  Tunisia,  dan  Maroko.  Komisi  sejenis  juga  memainkan  peran penting dalam penegakan nilai-nilai HAM di Indonesia. 23
22 Ihsan  Ali  Fauzi,  "Hak  Asasi  Manusia",  dalam Ensiklopedia  Tematis  Dunia  Islam: Dinamika Masa Kini, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), hal.161. Lihat juga  Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta:PT.Gramedia, 1983) hal.168.
23 David Little, John Kelsay amd Abdulaziz A. Sachedina, Human Rights and the Conflict of Cultures:  Western  and  Islamic  Perspectives  on  Religius  Liberty. (South  Carolina:  The  University  of South Caronila Press, 1988), hal. 5-9.

## | HATAMAR RASYID | HAM dalam Islam dan Relevansinya...
EDUGAMA Vol 3 No 2 Desember 2017  | 137
Dewasa  ini,  gerakan  HAM  di  dunia  Islam  juga  ditandai  oleh  tampilnya sejumlah pemikir dan aktivis yang menonjol tidak saja di dunia Islam, melainkan juga  di  dunia  internasional.  Figur-figur  dalam  barisan  ini  misalnya  Abdullahi Ahmed  an-Na'im,  Roger  Garaudy,  Riffat  Hassan,  dan  Chandra  Muzaffar.  Secara ringkas, pemikiran mereka mengenai Islam, Demokrasi dan HAM dapat disarikan dalam tiga butir berikut ini.
Pertama ,  penghormatan  atas  HAM  adalah  cita-cita  luhur  semua  agama manusia,  termasuk  Islam.  Sementara  itu,  UDHR  adalah  salah  satu  wujud perumusan modernnya dalam bentuk prinsip-prinsip. UDHR adalah sebuah prinsip modern  yang  dirumuskan  sains  untuk  melindungi  kebebasan  individu  dalam konteks  negara  modern  tempat  kekuasaan  cenderung  makin  dominan.  Prinsip  itu juga disusun dengan merujuk pada sifat hubungan internasional yang makin lama makin intensif.
Riffat  Hassan  (1940),  tokoh  gerakan  feminisme  Islam  asal  Pakistan, menegaskan:
"Meskipun  dalam  kenyataannya  tidak  diakui  secar  auniversal,  tidak dijalankan  secara  universal,  atau  tidak  didesakkan  pemberlakuannya secara  universal,  HAM  tetaplah  amat  penting.  Meskipun  banyak  orang tidak memahami atau mendesakkannya, hak-hak itu tetap merupakan hak- hak  yang  setiap  manusia  harus  memilikinya.  Hak-hak  itu  berakar  sangat kuat dalam kemanusiaan kita, sehingga setiap penolakan atau pelanggaran atasnya  merupakan  penegasian  atau  pendegradasian  atas  apa  yang membuat kita manusia". 24
Kedua, harmonisasi antara tradisi Islam dan konsep HAM modern adalah sesuatu  yang  niscaya.  Dengan  demikian,  hukum  Islam  pramodern  yang menghambat  kemungkinan  itu  harus  ditafsirkan  ulang.  Bukan  dalam  rangka menundukkannya di bawah prinsip HAM modern, melainkan karena memang ada masalah di sekitarnya, yang menjadikan kaum muslimin sulit merealisasikan cita-
24 Riffat Hassan, "On Human Rights and The Qur'anic Perspectives", dalam Arlene Swidler (ed.), Human Rights in Religious Traditions, (New York: The Pilgrim Press, 1982), 54-55.
| HATAMAR RASYID | HAM dalam Islam dan Relevansinya...
EDUGAMA Vol 3 No 2 Desember 2017  | 138
cita Islam. Di sini diyakini bahwa huku-hukum itu adalah rumusan manusia. Oleh karena  itu,  perumusannya  kembali  tidak  saja  dibolehkan,  melainkan  malah diperlukan.  Itu  justru  untuk  menunjukkan  bahwa  syariat  memang  benar-benar berkompeten, sesuai dengan klaimnya, yaitu universal dan kebal waktu.
Roger  Garaudy  (1913),  menunjuk  tiga  sebab  yang  mengakibatkan mandulnya  syariat  dewasa  ini  sehingga  realisasi  cita-cita  HAM  sulit  dijalankan. Pertama, literalisme yang terlalu, yakni kaum muslim membaca al-Qur'an dengan mata orang-orang terdahulu; seolah menjadi muslim berarti hidup dengan tata cara Arab  abad  ke-10  yang  tunduk  pada  Dinasti  Abbasiyyah  dan  hukum-hukumnya. Kedua, pertumbuhan hadis palsu yang tak terkontrol, yang mulai terjadi pada masa berkembangnya  despotisme  dan  dengan  hati-hati  dilindungi  seluruh  pemegang kekuasaan dan para komentator yang steril. Ia menambahkan, bahwa hal itu telah membantu lebih dari seribu tahun dan membentuk dinding yang mencegah massa kebanyakan  untuk  kembali  pada  al-Qur'an  sebagai  sumber  yang  paling  pokok. Ketiga,  didominasinya  pikiran  kaum  muslim  oleh  orientasi  yang  berlebihan  pada hukum  positif,  yang  mengikis  nilai-nilai  cinta  kasih  yang  ada  di  dalam  Islam, seperti yang dikembangkan para sufi agung. 25
Sementara  itu,  Abdullahi  Ahmed  an-Na'im  (1949),  sarjana-pemikir muslim  kelahiran  Sudan  dan  mantan  direktur Africa  Human  Rights  Watch ( Pemantau  HAM  Afrika),  melangkah  lebih  terinci  lagi  dengan  mengajukan pandangan-pandangannya  yang  radikal.  Dengan  penilaian  tentang  syari'at  yang hampir  sama  dengan  penilaian  Garaudy  di  atas,  mengusulkan  agar  dilakukan reformulasi  atau  bahkan  dekonstruksi  syariat  dengan  acuan  pokok  ayat-ayat  al- Qur'an  periode  Mekkah.  Secara  tegas,  ia  menyatakan  bahwa  ayat-ayat  al-Qur'an periode  Mekkah-lah  yang  bernilai  universal  dalam  masalah  HAM  ini.  Sementara itu, menurut an-Na'im ayat-ayat al-Qur'an periode Medinah, yang antara lain berisi
25 Roger  Garaudy  dalam  Ann  Elizabeth  Mayer, Islam  and  Human  Rights:  Traditions  and Politics. (Colorado: Westview Press, 1991), hal. 57-60.
| HATAMAR RASYID | HAM dalam Islam dan Relevansinya...
EDUGAMA Vol 3 No 2 Desember 2017  | 139
ayat-ayat  yang  secara  tekstual  bertentangan  dengan  kandungan  HAM  modern, tidaklah  bernilai  universal.  Ayat-ayat  ini  dimaksudkan  untuk  memperlihatkan kontekstualitas wahyu dengan kondisi saat itu. 26
Ketiga , sangat disadari bahwa sebagai prinsip, baik Islam maupun HAM yang terkandung dalam Demokrasi sangat dapat dimanfaatkan untuk keperntingan yang  sebenarnya  bersifat  non-Islam  dan  non-Demokrasi  HAM.  Maksudnya, retorika  pro-Islam  dan  pro-HAM  sangat  dapat  dimanipulasi  untuk  kepentingan yang  sebaliknya.  Dalam  hal  ini,  maka  tinjauan  kritis  harus  terus-menerus diarahkan baik pada pengatasnamaan prinsip Islam maupun Demokrasi dan HAM.
Sebagai  contoh,  an-Na'im  menegaskan  bahwa  kepercayaan  akan terdapatnya nilai-nilai HAM harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan tindakan konkret  sehari-hari.  Kepada  penguasa  harus  selalu  didesak  agar  cita-cita  dan prinsip  HAM  dipendekkan  jaraknya  dari  realitas  konkret,  dengan  pembentukan lembaga-lembaga  (infrastruktur  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  hukum)  yang memang  memungkinkan  realisasinya.  Dengan  kata  lain,  an-Na'im  menyatakan bahwa  orang  harus  mendesak  agar  para  penguasa  membangun  "teknik-teknik HAM"  ( human  right  techniques) untuk  mempertahankan  hak-hak  mereka.  Untuk itu, menurut an-Na'im, selain mengusahakan agar penguasa tunduk pada kewajiban legal  di  bawah  hukum  internasional,  yang  lebih  penting  adalah  menumbuhkan opini  publik  di  dalam  negeri  tentang  keharusan  mendesakkan  realisasi  HAM mereka. 27
Tinjauan kritis yang sama juga harus terus dialamatkan kepada para aktor yang  mengaku  sebagai  aktivis  HAM,  termasuk  negara  Barat  yang  kini mengampanyekan universalisasi Demokrasi dan HAM. Ini, misalnya, dikemukakan  oleh  Roger  Garaudy  sehubungan  dengan  bahaya  laten  demokrasi
26 Lihat Abdullahi Ahmed an-Na'im, Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, diterjemahkan dari buku Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law oleh Ahmad Suaedy (Yogyakarta: LKIS, 1994), hal. 108-110.
27 Ibid., hal. 173-180.
| HATAMAR RASYID | HAM dalam Islam dan Relevansinya...
EDUGAMA Vol 3 No 2 Desember 2017  | 140
liberal  Barat.  Menurut  Garaudy,  meskipun  mengacu  kepada  filsuf  Perancis,  J.J Rouseau  yang  memberi  landasan  filosofis  bagi  konsepsi  modern  dan  HAM modern,  para  pembela  HAM  telah  melupakan  peringatan  yang  penting  tentang sebuah  demokrasi  yang  berjalan  lancar  tetapi  mempunyai  dua  perangkap  utama yang ia kecam. Pertama, ketidaksamaan kekayaan yang merusak kehendak umum dalam  arah  yang  menguntungkan  orang  kaya.  Kedua,  ketiadaan  kepercayaan terhadap  nilai-nilai  absolut,  yang  menyebabkan  nafsu  individu  dan  nafsu kelompok  (yang  secara  eksternal  mewujud  sebagai  negara-bangsa)  akan kekuasaan, eksploitasi, ekspansi, dan kesenangan selalu berada dalam konflik yang terus-menerus. 28
Dalam  konteks  yang  lebih  konkret  dan  kontemporer,  kritik  terhadap negara  Barat  ini  disuarakan  oleh  Chandra  Muzaffar,  direktur Just  World  Order (Tata  Dunia  yang  Adil),  Malaysia.  Menurutnya,  ada  dua  kesulitan  besar  yang saling berkaitan dalam hal upaya penegakan nilai HAM dewasa ini.
Pertama, ukuran  pelanggaran  terhadap  hak  untuk  membangun  ( rights  to development). Menurut Chandra, meski hak untuk membangun diakui, hingga kini tidak  terlalu  jelas  bahwa  bagaimanakah  pelanggaran  terhadap  hak  ini  diukur  dan dimonitor.  Sebab,  tidak  seperti  pelanggaran  atas  hak-hak  sipil  dan  politik,  yang relatif  lebih  mudah  diukur  dan  dipastikan,  pelanggaran  terhadap  hak  membangun harus diuji dalam periode yang relatif lebih panjang dan melibatkan banyak faktor, seperti  ekonomi,  sosial,  politik,  dan  historis.  Ini  berarti,  dalam  pemantauan terhadap kinerja HAM, yang terutama ditekankan adalah pelanggaran atas hak-hak sipil  dan  politik.  Hal  ini  akan  merugikan  negara  berkembang,  termasuk  negara muslim, yang memandang hak untuk membangun sebagai prasyarat bagi keadilan sosial, tetapi sebaliknya akan dapat  mendukung tujuan demokrasi liberal di Barat yang memandang HAM melalui  hak-hak sipil dan kebebasan politik.
28 Roger Garaudy, Op.Cit., hal. 65.
| HATAMAR RASYID | HAM dalam Islam dan Relevansinya...
EDUGAMA Vol 3 No 2 Desember 2017  | 141
Kedua, timpangnya  struktur  global  yang  memungkinkan  negara  Barat mendominasi wacana mengenai HAM dan mendikte PBB untuk bertindak menurut keinginan mereka. Ketimpangan inilah yang menyebabkan PNN aktif hanya dalam situasi  HAM  yang  menguntungkan  posisi  negara  kuat.  Contohnya,  adalah  kasus Bosnia  Herzegovina.  Di  sini,  Komisi  Tinggi  HAM  PBB  terbukti  tidak  berhasil mendesak  PBB  untuk  membatalkan  embargo  senjata  kepada  pihak  Bosnia  agar rakyatnya  dapat  membela  diri,  seperti  yang  dijamin  dalam  Piagam  PBB. Kemungkinan  itu  dimentahkan  Inggris,  Perancis,  dan  Rusia  yang  memiliki  hak veto di Dewan Keamanan PBB. 29
Secara  tegas  Chandra  menyatakan,  ia  tidak  menolak  total  tradisi  HAM Barat.  Diakuinya  bahwa  ada  unsur-unsur  dalam  tradisi  HAM  Barat,  dari  konsep pengadilan  yang  independen  hingga  prinsip  keabsahan  berbeda  pendapat,  yang telah berjasa memperkukuh martabat manusia dan nilai mulai peradaban manusia. Yang  menurutnya  buruk  adalah  sementara  ada  keinginan  pada  pihak  non-Barat untuk  mengakui  kekuatan  unik  dalam  tradisi  Demokrasi  dan  HAM-Barat,  tidak banyak pemikir dan aktivis HAM di Barat atau Timur yang siap membela martabat manusia dari ancaman dominasi global Barat.
Itulah  beberapa  pemikiran  dari  beberapa  tokoh  politik  Islam  dan kandungan  dari  khazanah  esensi  ajaran  Islam  (al-Qur'an)  yang  menegaskan mengenai pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Menjadi lebih jelas bagi kita bahwa nilai-nilai universal yang menopang demokrasi, yaitu HAM, juga mendapat tempat yang sentral dan esensial dalam ajaran Islam.
29 Chandra  Muzaffar, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Tata  Dunia  Baru:  Menggugat  Dominasi Global Barat, terjemahan Poerwanto (Bandung: Mizan, 1995), hal. 20-23.
| HATAMAR RASYID | HAM dalam Islam dan Relevansinya...
EDUGAMA Vol 3 No 2 Desember 2017  | 142

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Masykuri. Demokrasi  Di  Persimpangan  Makna:  Respons  Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993). Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
al-Anshari,  Abdul  Hamid  Isma'il. Nizhàm  al-Hukm  fi  al-Islàm, Qatar:  Dar  Qatri ibn al-Faja'ah, 1985.
----------------------------------------. Al-Syùrà  wa  Atsaruhà  fi  al-Dimuqratiyyah, Kairo: Al-Matba'ah al-Salafiyyah, 1980.
Ashhiddiqie,    Jimly. Ibn  Khaldun:  Pribadi,  Pemikiran,  dan  Pengaruhnya  di Indonesia, Jakarta: Khalaqah Ilmiah al-Hurriyyah, 1985.
Azhary, Muhammad Tahir. Negara Hukum:Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Peiode  Negara Madinah dan Masa Kini . Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
Aziz, M.Imam (Ed.), Agama, Demokrasi dan Keadilan. Jakarta: Gramedia, 1993. Azzam,  Salem  (ed.), Concept  of  Islamic  State .  Kuala  Lumpur:  Angkatan  Belia Islam Malaysia, tt.
Berlin, Isaiah “Two Concept of Liberty” dalam ‘Four essays on Liberty (Oxford: Oxford Univ. Press, 1970.
Bukhori, Imam. Al-Shahìh, Mesir: Dar asy-Syu'b, tt.
Cranston, Maurice. Human Right Today . Bombay: Manaktana and Sons, 1962. Cranston, Mourice What Are Human Right? London: The Bodley Head, 1973.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , Jakarta: Depdikbud, 1982.
Dewey, John. Individualism Old and New . New York: GP.Putnam’s Sons, 1962.
Dworkin,  Ronald. Taking  Right  Seriously .  Cambridge,  Havard  University  Press: 1978.
Ensiklopedi Indonesia . Jakarta: Ichtiar Baru, 1980.
Fadhlullah, M. Husein. Dunyà al-Mar’ah, Beirut: Dar-al-Ma'arif, tt.
Fauzi, Ihsan Ali. "Hak Asasi Manusia", dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.
| HATAMAR RASYID | HAM dalam Islam dan Relevansinya...
EDUGAMA Vol 3 No 2 Desember 2017  | 143
Gauhar, Altar. Tantangan Islam, terjemahan Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka Salman ITB, 1993.
Graudy, Roger. dalam Mayer, Ann Elizabeth. Islam and Human Rights: Traditions and Politics. (Colorado: Westview Press, 1991), hal. 57-60.
Graudy,  Roger. Mencari  Agama  pada  Abad  XX:  Wasiat  Filsafat  Roger  Graudy. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
Hassan, Riffat. "On Human Rights and The Qur'anic Perspectives", dalam Swidler, Arlene  (ed.), Human  Rights  in  Religious  Traditions, New  York:  The Pilgrim Press, 1982.
Held, Virginia. Right and Goods . New York: The Free Press, 1984.
Hook, Sidney.,”Renungan tentang Hak Asasi Manusia” dalam Harun Nasutian dan Bachtiar  Effendy  (Ed.)., Hak  Azasi  Manusia  dalam  Islam. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987
Human Right Nomor. XXIII. New York: NY.University Press, 1981.
Hussain,  Syekh  Syaukat. Hak  Asasi  Manusia  dalam  Islam, diterjemahkan  oleh Abdul  Rochim  dari  kitab Human  Rights  in  Islam, Jakarta:  Gema  Insani Press, 1996.
K.Brohi,  Allahbukhsh.,”Hak  dan  Kewajiban  Manusia  dalam  Islam:  Suatu Pendekatan  Filsafat”  dalam  Harun  Nasutian  dan  Bachtiar  Effendy  (Ed.)., Hak Azasi Manusia dalam Islam. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987
Al-Maraghi,  Ahmad  Mustafa. Tafsir  al-Maraghi, Juz  IV  Kairo:  Mustafa  al-Babi wa Auladuhu, 1962.
Al-Mawdudi,  Abu  A'la. The  Islamic  Law  and  Constitution, Lahore:  Islamic Publication, Ltd., 1975.
Al-Mawdudi,  Abu  A’la.,  “Syari’ah  dan  Hak-Hak  Asasi  Manusia”  dalam  Harun Nasutian  dan  Bachtiar  Effendy  (Ed.)., Hak  Azasi  Manusia  dalam  Islam. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987
May,  Barlene.,  “Wanita  dalam  Islam:  Kemaren  dan  Hari  Ini”  dalam  Harun Nasutian  dan  Bachtiar  Effendy  (Ed.)., Hak  Azasi  Manusia  dalam  Islam. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987
Medcalf,  Linda    J.  dan  Dolbeare,  Kenneth  M. Neopolitics:  American  Political Ideas in the 1980s, Philadelphia: Temple University Press, 1965. Muzaffar,  Chandra. Hak  Asasi  Manusia  dalam  Tata  Dunia  Baru:  Menggugat Dominasi Global Barat, terjemahan Poerwanto, Bandung: Mizan, 1995.
| HATAMAR RASYID | HAM dalam Islam dan Relevansinya...
EDUGAMA Vol 3 No 2 Desember 2017  | 144
An-Na'im,  Abdullahi  Ahmed. Dekonstruksi  Syari'ah:  Wacana  Kebebasan  Sipil, Hak  Asasi  Manusia  dan  Hubungan  Internasional  dalam  Islam, diterjemahkan dari buku Toward an Islamic Reformation:  Civil Liberties, Human  Rights  and  International  Law oleh  Ahmad  Suaedy  Yogyakarta: LKIS, 1994.
Phillips,  Derek  L. Equality,  Justice  and  Rectification:  An  Exploration  in Normative  Sociology. London,  New  York  and  San  Fransisco:  Academic Press. Piscatori, James P. 1983.
Rahman,  Afzalur.,  “Hak-hak  Muslim  dalam  Sistem  Ekonomi”  dalam  Harun Nasutian  dan  Bachtiar  Effendy  (Ed.)., Hak  Azasi  Manusia  dalam  Islam. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987
Shihab,  M.Quraish.  W awasan  Al-Qur’an  Tentang  Pelbagai  Persoalan  Umat. Bandung: Mizan, 1996.
Syamsuddin, M. Mahdi. Masàil Harijah fî Fiqh al-Mar’ati. Jilid I.
Umar,  Nasaruddin. Argumen  Kesetaraan  JenderPerspektif  al-Qur'an, Jakarta: Paramadina, 1999.
Vatin, Jean Claude., “Hak Asasi Manusia dalam Islam” dalam Harun Nasutian dan Bachtiar  Effendy  (Ed.)., Hak  Azasi  Manusia  dalam  Islam. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987
Wahid  Wafi,  Ali  Abdul. Kebebasan  dalam  Islam, diterjemahkan  oleh  Said  Agil Husain al-Munawar dari kitab "Al-Hurriyyah fi al-Islàm". Semarang: Dina Utama, tt.
| HATAMAR RASYID | HAM dalam Islam dan Relevansinya...
EDUGAMA Vol 3 No 2 Desember 2017  | 145