Kegagalan Implementasi REDD+ Ulu Masen Aceh
Andrea Prisca
Jurusan lmu Hubungan Internasional, International University Liaison Indonesia
Email: kurnadi.andrea@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  kegagalan  implementasi  REDD+  Ulu  Masen  di  Aceh  pada  periode  2007-2012. Kegagalan  yang  dimaksudkan  adalah  tidak  berjalannya  implementasi  progam  REDD+  serta  tidak  tercapainya target  yang  telah  disusun.  Implementasi  program  REDD+  mengacu  pada multi-level  governance yang mengharuskan  terjalinnya  kemitraan  lintas  sektor dari  level  internasional  ke  nasional,  internasional  ke  sub- nasional, nasional ke sub-nasional dan vice versa. Selain itu, harus terdapat sinergitas serta koordinasi antar aktor pada  masing-masing  level  agar  tujuan  kolektif  yang  disusun  tercapai.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan  desain  deskriptif.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  kegagalan  implementasi  REDD+  Ulu  Masen disebabkan  kemitraan  lintas  sektor  tidak  terjalin antara  level  satu  dengan  lainnya,  serta  adanya  benturan kepentingan di antara aktor pada masing-masing level.
Kata Kunci: koordinasi; multi-level governance, kemitraan lintas sektor ; sinergi; REDD+

## Abstract
The  article  explains  the  failure  of  REDD+  implementation  in  Ulu  Masen,  Aceh  from  2007-2012.  The aforementioned  failure  has  been  characterized  by  the  unsuccessful  implementation  of  REDD+  framework  and failure  to  accomplish  the  designated  targets.  REDD+  implementation  framework  is  identified  with  multi-level governance  mechanism  which  requires  the  presence  of  cross-sector  partnership  from  international  to  national level, international to sub-national level, national to sub-national level and vice versa. It is fundamental for each actors  in  each  level  to  synergize  and  coordinate  each  actions  in  order  to  achieve  the  collective  purposes  of designated targets. This research is conducted by qualitative method and uses descriptive design. The research discovers  that  the  failure  of  REDD+  implementation  is  caused  by  the  absence  of  cross-sector  partnership  and the conflict of interests between actors in every level.
Keywords: coordination; multi-level governance; cross-sector partnership; synergy; REDD+

## Pendahuluan
Lebih  dari  dua  dekade  berlalu setelah  berlangsungnya  Konferensi  Rio,  di mana  komunitas  internasional  berdiskusi dan  berusaha  mencari  jalan  keluar  dari permasalahan  lingkungan    yang  semakin parah. Permasalahan-permasalahan
lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi,  polusi  udara,  polusi  air, kerusakan  biodiversitas  laut  dan  masih
banyak  lainnya,  memerlukan  penanganan bersama  dalam  skala  global  mengingat saling  terhubungnya  keadaan  ekologi bumi. 1
Permasalahan  lingkungan  dalam skala  global  pada  akhirnya  memaksa negara  menyadari  bahwa  mereka  tidak
1 Esty, Daniel and Maria Ivanova, 2002,
Revitalising Global Environmental Governance: A Function-Driven Approach, dalam Daniel Esty and Maria Ivanova (eds), 2002, Global Environmental Governance : Options and Opportunities, Yale School of Forestry and Enviromental Studies, hlm 1
dapat  mengatasinya  sendirian,  mereka harus  bekerjasama  dengan  aktor  non- negara baik Non-Governmental Organizations (NGOs), perusahaan multinasional  hingga  individu.  Interaksi  di antara mereka ini kemudian yang melahirkan  sebuah  bentuk  tata  kelola  atau rezim lingkungan yang dimaksudkan untuk mensinkronisasi kebijakan-kebijakan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. 2
Dengan  demikian,  kelola  atau rezim  lingkungan  diatur  dalam  perjanjian- perjanjian  multilateral  yang  disepakati bersama  oleh  negara.  Pada  akhirnya,  tata kelola berfungsi tidak hanya mensinkronisasi  kebijakan,  tetapi  juga sebagai  sebuah  mekanisme  yang  meliputi organisasi, instrumen kebijakan,
mekanisme  pendanaan,  aturan,  prosedur dan  norma-norma  yang  meregulasi  proses perlindungan  lingkungan  global. 3 United Nations Environmental Programme
(UNEP) menyatakan bahwa hingga Desember  tahun  2009,  tercatat  sekitar  290 perjanjian  multilateral  yang  diarahkan khusus mengatasi permasalahan lingkungan. 4 Perjanjian ini dapat berbentuk
2 Risse,  Thomas,  2011, Governance  without  a state?  policies  and  politics  in  areas  of  limited statehood,. New York: Columbia University Press 3 Najam, Adil, Mihaela Papa, and Nadaa Taiyab,
2006, Global Environmental Governance: A Reform Agenda , Denmark: International Institute for Sustainable Development, hlm 3
4 http://www.unep.org/delc/Portals/119/audingmeas. pdf hlm 4
pakta,  persetujuan,  piagam,  protokol,  atau bahkan konstitusi. 5
Sayangnya,  tata  kelola  lingkungan global  terkesan  hanya  menjadi  sebuah gerakan tanpa ada perkembangan dan hasil yang  nyata.  Mekanisme  tata  kelola lingkungan  global  dianggap  tidak  efektif, lemah, fragmented . 6 Dalam  sistem  tata kelola  lingkungan  global  terjadi  gap institusional dimana terdapat gap yurisdiksi, gap informasi dan gap implementasi. 7
Situasi ini mendorong suatu pemikiran  bahwa  tata  kelola  lingkungan global  membutuhkan  bentuk  mekanisme baru  yang  lebih  efektif.  Dalam  beberapa tahun  terakhir,  mekanisme  tata  kelola
5 Ibid
6 Esty, Daniel and Maria Ivanova, Op.Cit., hlm 2 7 Gap yurisdiksi disebabkan oleh kesenjangan antara permasalahan lingkungan yang sifatnya lintas batas teritori dengan dominannya kekuasaan pemerintah nasional dalam pembuatan kebijakan. Rezim tidak memiliki kapasitas otoritatif untuk memaksakan aturan rezim dan negara tidak menyadari peranan mereka dalam upaya mengatasi masalah lingkungan global. Selain itu, ada pula gap informasi, yakni dalam bidang lingkungan di mana permasalahan tersebar pada tempat dan waktu yang beragam, maka informasi mengenai masalah lingkungan beserta kecenderungan, tren, pilihan kebijakan, hasil, kepatuhan pelaksanaan sesuai dengan komitmen dari berbagai negara menjadi penting. Dengan adanya hal-hal tersebut, akan memudahkan adanya penilaian, verifikasi dan analisis yang berguna bagi pembuatan keputusan atau tindakan di masa depan. Hambatan utama bagi kemajuan lingkungan dalam skala global adalah adanya gap implementasi, ketika terlalu banyak aturan lingkungan yang mengakibatkan tiadanya orientasi tindakan. Banyaknya aturan menyebabkan skala nasional dimana kemampuan politik, ekonomi, administrasi untuk mengimplentasi aturan berada justru terbebani.
Lihat di ibid, hlm 3-8
lingkungan  dengan  sistem Multi-Level Governance (MLG)  menjadi  salah  satu pilihan inovatif untuk mengatasi permasalahan lingkungan global.
MLG didefinisikan sebagai “supranational,  national,  regional  and local  governments  are  enmeshed  in territorially overarching policy networks”. 8 Oleh karenanya, konsep MLG berdimensi  vertical  maupun  horizontal. Multi-level merujuk  pada  peningkatan interdependensi  antara  pemerintah  yang beroperasi  pada  tingkatan  yang  berbeda- beda, sedangkan governance menunjukkan pertumbuhan interdependensi antara pemerintah dan aktor-aktor non- pemerintah  dalam  berbagai  level  teritorial. Dalam hal ini, MLG menitikberatkan pada interaksi  antara  negara  dan  non-negara yang  lebih  luas  dan  fleksibel,  bukan sekedar hubungan top-down dan command- control yang sangat state-centric.
Menurut Bache and Flinders, untuk memahami  MLG  maka  harus  memahami konsep dan bentuk intergovernmentalisme. Pertama, MLG bukan bentuk intergovernmentalisme  tradisional  di  mana hanya berfokus pada aktor publik (pemerintah).  Dalam  MLG,  aktor  non- publik (privat, non-pemerintah) sama-sama
8 Marks,  Gary,  1993, Structural  Policy  and Multilevel  Governance  in  the  EU ,  dalam  A. Cafruny  and  G.  Rosenthal  (eds.), The  State  of  the European  Community, New  York:  Lynne  Rienner, hlm 402-403
terlibat dalam tata kelola. Aktor non-publik ini terdiri atas berbagai macam jenis aktor, mulai  dari  sektor  bisnis,  NGO,  kelompok penekan  dan  lainnya.  Di  dalamnya,  aktor publik  dan  privat  ini  memiliki  sasaran masing-masing dan tujuan kolektif. Keberagaman  aktor  yang  terlibat  dalam tata kelola cenderung menciptakan multiple linkages antara  proses-proses  tata  kelola pada  level  yang  berbeda,  yang  disebut dengan kemitraan lintas sektor. 9
Kedua,  MLG  bukanlah  tatanan hirarki  dalam  sebuah  proses  tata  kelola. MLG  justru  melihat  bahwa  institusi- institusi transnasional mencoba mengikutsertakan dan berkomunikasi secara  langsung  dengan  aktor-aktor  sub- nasional,  dan vice  versa. Dalam  MLG tercipta  pertukaran  institusional  yang sifatnya ad-hoc dan  dibentuk  secara spesifik untuk mengatasi suatu permasalahan spesifik. Rezim (aktor transnasional)  bebas  memilih  level  mana yang menjadi sasaran kebijakan, tergantung  pada  keadaan  alamiah  masalah yang  terjadi.  Pemerintah  nasional  harus mampu  memastikan  bahwa  kebijakan, aturan  dan  program  yang  dijalankan  oleh level  sub-nasional  sinergi  dengan  aturan rezim.
9 Fairbrass, Jenny and Jordan, Andrew , 2005, Multi- level  governance  and  environmental  policy, dalam Ian  Bache  and  Matthew  Flinders  (eds), Multi-level governance, New  York:  Oxford  University  Press, bab 9

## Gambar: Ilustrasi MLG
Sumber: Olahan Penulis
Terdapat 3 (tiga) komponen penting dalam  MLG,  yaitu  pelaku,  skala  dan kepentingan. 10 .  Pelaku  memiliki  sasaran- sasaran yang berbeda dan tingkat pengaruh politik  yang  berlainan  saling  terkait  oleh garis  hubungan  horizontal.  Para  pelaku dapat berasal dari sektor yang berbeda, dari aktor  pemerintah,  swasta,  investor,  NGO hingga  masyarakat  lokal.  Skala  mengacu pada  kaitan-kaitan  vertikal  antara  para pelaku di tingkat nasional dan sub-nasional sesuai  dengan  kerangka  rezim  atau kebijakan organisasi transnasional.
10 Forsyth,  Tim , 2009, Multilevel,  multiactor governance  in  REDD+, dalam  Arild  Angelsen,  M. Brockhaus, M. Kanninen, E. Sills, W. D. Sunderlin and S. Wertz-Kanounnikoff (eds),  2009, Realising REDD+:  National  Strategy  and  Policy  Options, Bogor,  Indonesia:  Center  for  International  Forestry Research, hlm 113–122
Tata  kelola  yang  berhasil  dan inklusif  dapat  memaksimalkan  kesetaraan dan keefektifan dengan memastikan kesediaan  para  pelaku  yang  berbeda  pada skala-skala yang berlainan untuk berpartisipasi.  Kepentingan  mengacu  pada para  pelaku  yang  memiliki  kepentingan yang  berbeda  memiliki  pemahaman  yang sama akan sasaran atau target yang hendak dicapai  (tujuan  kolektif).  Disini  para pelaku  yang  berbeda  kepentingan  bersedia menerima kerangka yang dibuat oleh rezim guna  mencapai  tujuan  kolektif  yang  telah ditetapkan
Tata kelola lingkungan yang menerapkan  mekanisme  MLG  adalah manajemen  kehutanan  global  dalam  usaha mengurangi  emisi  gas  yang  menjadi penyebab perubahan iklim,  yaitu Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD).  REDD  merupakan mekanisme  yang  bertujuan  mengurangi emisi  karbon  melalui  pemberian  insentif kepada  negara-negara  atau  pihak  yang melakukan  pencegahan  deforestasi  dan degradasi hutan. Caranya adalah pengurangan  emisi  melalui  konservasi hutan atau menghindari deforestasi diperhitungkan  sebagai  kredit  yang  dapat diperjual-belikan  di  pasar  karbon. 11 Kredit yang  didapat  akan  ditukarkan  melalui
11 Greenpeace  (September  29,  2010). Apa  itu REDD?. April, 2 2015. http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/mel indungi-hutan-alam-terakhir/apa-itu-REDD/
lembaga  pendanaan  yang  sudah  dibentuk untuk  menyediakan  kompensasi  finansial bagi  negara  yang  melakukan  konservasi tersebut.
Konsep  dan  mekanisme  REDD sendiri  mengalami  perubahan  menjadi REDD+  (REDD plus). Perubahan  ini disebabkan oleh perluasan cakupan pengertian.  Pada  awalnya  REDD  hanya mengurus  masalah pengurangan emisi  dari deforestasi  dan  degradasi  hutan.  Dalam REDD+  ditambahkan  ketetapan  lain  yaitu masalah cadangan karbon hutan.
Mekanisme  REDD+  juga  memperhatikan pelaksanaan program konservasi hutan dan manajemen  hutan  pada  tingkat  global, nasional dan sub-nasional.
REDD+ memperlihatkan mekanisme tata kelola lingkungan kontemporer  baru  yang  mencerminkan perubahan sifat dasar negara dan kemunculan aktor-aktor lain serta melibatkan sektor privat dan masyarakat. 12
Proses
tata kelola REDD+
mengikutsertakan banyak aktor, kepentingan  dan  aktivitas  yang  berbeda- beda,  melibatkan  banyak  sumber power dan  otoritas  formal  maupun  informal— badan-badan  PBB,  organisasi  multilateral, pemerintah, perusahaan multinasional, komunitas  lokal  dan  organisasi  non-
12 Bulkeley, Harriet and Peter Newell, 2010,
Governing Climate Change , London: Routledge
pemerintah  internasional  dan  lokal. 13
Kesemua  aktor,  kepentingan  dan  aktivitas saling  mempengaruhi  satu  sama  lain. REDD+ menunjukkan bagaimana kebijakan diimplementasikan melalui beberapa lapis pengambilan keputusan dan organisasi.
REDD+ kemudian banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang. Indonesia adalah  salah  satunya  dan  merupakan negara yang paling aktif ikut serta di mana terdapat  30 pilot  projects REDD+.  Proyek Ulu  Masen  di  Aceh  termsauk  salah  satu proyek pertama dari pilot projects REDD+ di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  karena kondisi  hutan  di  Aceh  memerlukan perhatian di mana laju deforestasi semakin tidak  terkendali  pasca  bencana  tsunami 2004. Permintaan akan kayu bagi pembangunan  kembali  kota-kota  yang hancur menjadi salah satu alasan deforestasi.  Permintaan  kayu  meningkat empat  kali  lipat  dari  33.249,25  m3  ke 120.209,50 m3. 14 Penyebab lain deforestasi  di  Aceh  adalah  pengalihan fungsi  lahan,  ekspansi  infrastruktur  dan kebakaran hutan. Dampaknya adalah banjr, polusi  tanah  dan  air,  masuknya  hewan  liar ke pemukiman dan perburuan hewan liar.
13 Corbera, Esteve and Heike Schroeder, 2010,
Governing and implementing REDD+, Environmental Science Policy, 14, 89-230, hlm 2 14 Husnan, et.al, 2008, Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Aceh
Implementasi REDD+ di Ulu Masen
Sebelum REDD+ Ulu Masen berjalan di  Aceh, Gubernur  Irwandi  Yusuf telah  mencanangkan Aceh  Green sebagai strategi  pembangunan  daerah  Aceh. 15 Hal ini  tidak  lepas  dari  kondisi  pasca  tsunami dan  pasca  konflik  yang  merusak  hutan  di Aceh.  Di  tahun  2006,  Bank  Dunia membiayai  gerakan  hijau  di  bawah pemerintahan  Aceh  melalui Aceh  Forest and Environment Project (AFEP).
AFEP  bertujuan  untuk  mengatasi deforestasi  dan  degradasi  hutan  yang disebabkan  oleh  kegiatan  pembangunan pasca  tsunami,  terutama  di  ekosistem Leuser  dan  Ulu  Masen. 16 Selain  itu,  untuk mendukung  terwujudnya Aceh  Green Vision ini, pada tahun yang sama Gubernur Irwandi  Yusuf  mengeluarkan  kebijakan moratorium logging yang  melarang  segala bentuk logging di Provinsi Aceh.  REDD+ Ulu  Masen  merupakan  strategi  kelanjutan dari AFEP.
Selain  itu,  berdasarkan  dokumen rancangan  proyek  Ulu  Masen,  inisiatif  ini akan mampu meraup keuntungan dari hasil perdagangan  karbon  dengan  lembaga pendanaan  yang  ditunjuk  selama  30  tahun ke  depan.  Seluruh  keuntungan  akan disalurkan bagi kesejahteraan rakyat Aceh,
15 Dunlop, Jane, 2009, REDD, Tenure And Local Communities: A Study From Aceh, Indonesia , International Development Law Organization
16 Kasia, Rahmad, et.al, 2011, Penanganan Masalah Pembalakan Liar di Kawasan Ulu Masen Aceh , FFI Aceh Programme, November 2011
dimana  50%  dari  total  keuntungan  akan digunakan  untuk  ganti  rugi  lahan  yang tumpang tindih dengan lahan proyek. 17
Tujuan  lainnya  adalah  melindungi kawasan  hutan  seluas  750.000  hektare yang  mencakup  6  (enam)  kabupaten  yaitu Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya dan Bireuen. Wilayah ekosistem enam  kabupaten  inilah  yang  disebut ekosistem  Ulu  Masen.  Perlindungan  hutan di  ekosistem  Ulu  Masen  dianggap  penting karena  akan  memberikan  layanan  sosial sekaligus  kontribusi  ekonomi  yang  cukup besar  dengan  sekitar  300.000  orang  yang tinggal di dalam kawasan ataupun berbatasan  langsung  dengan  kawasan proyek tersebut.
Untuk menunjang komitmen tersebut,  Gubernur  Aceh  Irwandi  Yusuf mengeluarkan kebijakan moratorium perlindungan  hutan  dari  pembalakan  liar dan  ancaman  alih  fungsi  lahan.  Adapun pelaksanaan  proyek  di  lapangan  dilakukan melalui kerjasama multipihak (lintas sektor):  pemerintah  provinsi  Aceh, Fauna &  Flora  Internasional (FFI) 18 Carbon
17 Forest People Programme, 2011, Aceh: Proyek Uji Coba REDD+ Ulu Masen. Seri Briefing Hak- hak, Hutan dan Iklim , May 24, 2015, hlm 1
18 Fauna&Flora  International  merupakan Non- governmental  Organization global  yang  bekerja  di lebih  dari  40  negara  dengan  140  proyek.  FFI berfokus  pada  masalah  biodiversitas  alam  dan bertujuan  menunjukkan  kepada  dunia  pentingnya masalah  biodiversitas.  FFI  terbentuk  sejak  lebih dari  100  tahun  dan merupakan  organisasi konservasi  pertama  di  dunia.  Gerakan  awal organisasi FFI di Afrika telah berhasil menciptakan
Conservation (CC). 19 Masyarakat  adat yang tersebar dalam mukim juga dilibatkan. 20 Masyarakat adat di sekitar Ulu Masen berada dalam 61 wilayah kemukiman dengan 200 gampong , di mana masing-masing  memiliki  Kepala  Mukim masing-masing.  Masing-masing gampong ini dipimpin lagi oleh seorang geuchik atau kepala desa.
Pada  awal  persiapan  rancangan proyek  REDD+  Ulu  Masen,  Pemerintah Daerah  Aceh  menerbitkan  kebijakan  dan jaminan  hukum  yang  kredibel  bagi keberlangsungan proyek.
Pemda
mendirikan dan menunjuk Badan Pengelola  Kawasan  Ekosistem  Leuser (BPKEL), menerbitkan moratorium logging 2007  serta  Keputusan  Gubernur N0.522.21/284/2008  untuk  pemberantasan pembalakan liar dan masih banyak lagi.
FFI  merupakan  mitra  Pemerintah Daerah  Aceh  yang  bertanggungjawab terkait dengan penguatan hak-hak
beberapa  lahan  yang  harus  diproteksi,  seperti Taman Nasional Kruger dan Serengeti.
Informasi  lebih  lanjut  dapat  diakses  melalui http://www.fauna-flora.org/about/our-history/
19 Carbon  Conservation  adalah  perusahaan  jual-beli karbon  asal  Australiayang  dimiliki  oleh  pengusaha sekaligus aktivis LGBT Dorjee Sun. Perusahaan ini terkenal akibat film documenter the Burning Season pada  tahun  2008  serta  aktivitasnya  sebagai perusahaan  hijau.  Dorjee  Sun  sebagai  pemilik  CC dianugerahi penghargaan Heroes of the Environment (2009),  penghargaan Carbon  Finance Deal  of  the  Year (2008)  dan  diberi  penghargaan oleh African  Rainforest  Conservancy atas  kerja kerasnya menangani deforestasi.
Informasi lebih lanjut diakses melalui http://www.carbonconservation.com/
20 Kasia, et.al., 2011, Op.Cit., hlm 2
masyarakat  adat  terhadap  kepemilikan lahan  hutan,  pembuatan  peta  wilayah kepemilikan  adat,  memfasilitasi  partisipasi masyarakat  adat  dalam  perencanaan  tata ruang  di  level  kabupaten  dan  provinsi. Berkaitan  dengan  proyek  REDD+  Ulu Masen,  FFI  terlibat  dalam  memberikan capacity building, bantuan teknis dan saran kebijakan  kepada  pemerintah  Aceh. Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) mulai dijalankan pada tahun 2010. 21
CC  merupakan  perusahaan  pialang karbon asal Australia yang terkenal sebagai perusahaan  hijau.  Dalam  proyek  ini,  CC membantu  pembuatan  desain  proyek, perhitungan  estimasi  cadangan  karbon, pendanaan dan penjualan, bantuan struktur legal  dan  hubungan  dengan  mitra  serta keterlibatan  sektor  swasta.  CC  juga berhasil  mengajukan  dana  investasi  dari Merrill  Lynch untuk  membiayai  lahan sebesar  750.000  ha.  Nilai  investasi  yang disepakati mencapai US$ 9 juta, berjangka waktu  4  (empat)  tahun.  Dalam  perjanjian pra-pembelian  antara  Pemda  Aceh  dan Merrill  Lynch disebutkan  bahwa Merrill
21 Istilah  FPIC  ini sebenarnya merupakan mekanisme  REDD+  yang  dicetuskan  oleh  UN- REDD  sebagai  badan  yang  turut  membantu  tahap kesiapan implementasi REDD+. FPIC ini dimaksudkan  agar  dalam  implementasi  REDD+, negara-negara  tetap  memperhatikan  dampak  sosial yang  muncul  terhadap  masyarakat  adat.  Oleh karenanya,  perlu  ada  sosialisasi  dan  pernyataan kesediaan  dari  masyarakat  adat  di  sekitar  proyek terhadap program REDD+ yang akan diadakan.
Lynch akan  membeli  emisi  bersertifikat dengan harga US$ 4 per ton.
Secara  teknis,  para  pihak  yang terlibat  telah  berhasil  menyusun  dokumen perencanaan proyek yang memasukkan dan memperhatikan  permasalahan  mengenai insentif  REDD+  serta  pelaksanaannya  di Ulu  Masen.  Rancangan  royek  ini  juga adalah  proyek  REDD+  paling  pertama  di dunia  yang  berhasil  memenuhi  standar the Climate,  Community  and  Biodiversity Alliance (CCBA). 22 Audit terhadap program  perencanaan  proyek  menyatakan proyek memuaskan dan diberikan penghargaan perak. Standar ini merupakan salah  satu  prasyarat  penjualan  karbon  dan digunakan  oleh  banyak  proyek  REDD+ untuk  menyakinkan  investor  dan  pembeli karbon  mengenai  kualitas  proyek.  Proyek Ulu  Masen  hanya  memerlukan  satu langkah  lagi  yaitu  sertifikasi  standar Voluntary Carbon Standard (VCS).
Proyek Ulu Masen berjangka waktu 30  tahun  dan  dibagi  dalam  dua  tingkatan yang  berkesinambungan  dimana  tidak  bisa berjalan tanpa kesuksesan di tahap sebelumnya . Tahap  pertama  adalah pre- REDD Credit Stage dengan rentang waktu
2008-2012  yang  terdiri  dari  empat  proses.
Tahap  pertama  ini  disebut  juga  sebagai Demonstration Activities dan menghendaki adanya  target  pencapaian  insentif  dari
22 Rainforest Alliance, 2008.
penjualan verified  emission  reductions (VERs)  atau early-action  credits sebesar
3.3  juta  kredit  karbon  pertahun  serta memonitor  pembalakan  liar.    Proyek  ini juga  direncanakan  akan  di  integrasikan secara nasional  (pasca 2012). Dengan kata lain,  kredit  karbon  yang  dihasilkan  akan dimasukkan  ke  dalam  skenario  ― baseline” referensi  emisi  nasional  sehingga  karbon bisa diperdagangkan dalam skema UNFCCC.
Terlepas  dari  aktor-aktor  yang terlibat  secara  langsung  dalam  proyek, terdapat  pula  aktor-aktor  lain  yang  terlibat secara tidak langsung di berbagai level tata kelola.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  karakter dasar  REDD+,  dimana  proses  kebijakan dan  rezim  terjadi  pada  lintas  skala  serta lintas partisipan oleh berbagai aktor publik dan  privat.  Aktor-aktor  ini  memiliki peranan  yang  penting  dalam  koordinasi serta implementasi kebijakan dan kepentingan  masing-masing  pada  proyek REDD+ Ulu Masen. Tabel berikut memuat aktor-aktor  yang  terlibat  dari  berbagai level:
LEVEL
AKTOR
PERAN
Internasional UNFCCC/COP*: negara maju atau ANNEX I dan negara berkembang. Pembentukan aturan pada level global dan menjadi wadah perundingan negara-negara. CCBA* Melakukan audit yang akan menentukan apakah sebuah proyek REDD+ layak dijalankan atau tidak. Norwegia Penyandang dana melalui proyek pemerintah, yaitu insentif bagi kehutanan. UN-REDD Lembaga kerjasama antara UNDP, FAO dan UNEP untuk memberikan bantuan teknikal. Nasional Kementerian Kehutanan* Pemilik proyek REDD+ di seluruh Indonesia, merujuk pada hukum dan UU. Satgas REDD+* Membentuk lembaga dan skema REDD+ nasional. BP-REDD+* Badan yang membawahi seluruh proyek REDD+ nasional. Bappenas Memasukkan program REDD+ ke dalam perencanaan nasional. CIFOR* CSO yang membantu mengkaji REDD+ dari sisi keilmuan. WALHI CSO yang vokal dan kontra terhadap keberadaan REDD+ di Indonesia. AMAN CSO yang vokal dan pro terhadap keberadaan REDD+ karena dianggap membantu masyarakat
adat.
Sub-Nasional Pemda Aceh (Task Force REDD+ Aceh)* Pemegang kunci dan wewenang proyek REDD+, pemimpin pelaksanaan dan mengkoordinasikan program di Ulu Masen. CC Penyedia dana FFI Pemberi bantuan capacity building Masyarakat Adat* Smallholders, di mana dukungannya
dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan REDD+ dan merupakan komponen penting sasaran pemberdayaan REDD+.
Yang diwarnai merah menandakan badan pemerintah.
Yang diberi tanda bintang artinya berperan sangat penting dalam REDD+.
Sumber: Olahan Penulis
Namun  dalam  proses  pelaksanaan, berbagai target pada tahapan pertama tidak terealisasi.  Dengan  demikian,  tahap  kedua tidak  dapat  dilaksanakan  karena  gagalnya pencapaian  target  tahap  sebelumnya  yang penting  bagi  keberlanjutan  proyek.  Hal  ini diperkuat  oleh  penemuan  Chris  Lang  dari REDD  Monitor 23 pada  tahun  2012  yang
23 REDD Monitor adalah sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada masalah kehutanan dan REDD+. Organisasi ini dijalankan sejak Oktober 2008 secara independen oleh Chris Lang, seorang master Kehutanan dan Penggunaan Tanah dari Insitut Kehutanan Oxford. Ia banyak terlibat dalam berbagai gerakan perlindungan kehutanan, misalnya dibawah organisasi TERRA (http://terraper.org/mainpage/index_en.php?langs=e n). Selanjutnya ia aktif dalam gerakan World Rainforest Movement (http://www.wrm.org.uy)
menyatakan  bahwa  proyek  ini  berhenti tanpa  adanya  pemberitahuan  yang  jelas dari para pengelola proyek.
Pada  akhir  tahun  2012,  tidak  ada satu  ton  pun  karbon  kredit  karbon  yang dihasilkan  oleh  proyek  REDD+  Ulu
yang berfokus pada tree plantation dan industri pulp dan kertas. Pendanaan REDD Monitor diperoleh dari berbagai organisasi sosial dan lingkungan seperti FERN, Rainforest Foundation Norway, Rainforest Foundation UK, Global Witness, Corner House, Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz. Selain itu, REDD Monitor juga didanai secara tidak langsung oleh Komisi Eropa. REDD Monitor aktif memonitor proyek REDD di negara-negara yang mengaplikasikan mekanisme ini. Pada kasus Indonesia, REDD Monitor aktif meneliti proyek Ulu Masen Aceh pada tahun 2012 didanai oleh Samdhana Institute dan World Rainforest Movement.
Lihat di http://www.redd-monitor.org/about/ dan Wawancara dengan Chris Lang, 10 April 2015.
Masen.  Di  pihak  lain,  pembalakan  liar semakin  meningkat  dengan  adanya  proyek REDD+  Ulu  Masen  terutama  dilakukan oleh masyarakat adat. 24 Proyek pengurangan  emisi  di  ekosistem  Ulu Masen  juga  semakin  meningkatkan  emisi karbon yang dihasilkan oleh Provinsi Aceh akibat  peningkatan  kegiatan  deforestasi dan  degradasi  hutan  di  luar  wilayah  luar cakupan  program.  Dengan  demikian  sulit memverifikasi kredit karbon yang dihasilkan  karena  tidak  memiliki  nilai kompensasi akibat kebocoran.

## Analisis  Penyebab  Kegagalan  REDD+ Ulu Masen
Pada dasarnya, REDD+ merupakan proses  desain  politik  pada  level  global, nasional  dan  sub-nasional. 25 REDD+ menjadi  sebuah  terobosan  kontroversial dalam  mitigasi  perubahan  iklim  yang mengikutsertakan berbagai aktor di berbagai  level  dengan  kepentingan  dan agenda  masing-masing.  Acuan  dasarnya adalah  dengan  adanya  beragam  aktor dengan  beragam  sasaran  dan  kepentingan, akan  terjadi  sebuah multiple  linkages
24 Soriano, Eleonor Baldo, et.al, 2010, Apa Itu REDD? Sebuah Panduan Untuk Masyarakat Adat , Tebtebba: AIPP, FPP, IWGIA, hlm 44-45
25 Angelsen, Arild and Sheila Wertz-Kanounnikoff,
2009, Global And National REDD+ Architecture:
Linking Institutions And Actions, dalam Arild Angelsen, M. Brockhaus, M. Kanninen, E. Sills, W. D. Sunderlin and S. Wertz-Kanounnikoff (eds), 2009, Realising REDD+: National Strategy and Policy Options , Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research, hlm xiv
(keterkaitan  beberapa  sektor  atau  elemen dan anggota) yang disebut dengan kemitraan  lintas  sektor.  Keadaan  ini  akan memaksimalisasi hasil akhir sebuah proyek REDD+  karena  terdapat  tujuan  kolektif  di antara mereka, yakni menyukseskan terlaksananya  REDD+  di  negara-negara berkembang.
Terdapat  interdependensi  antara sasaran para pelaku, aturan hingga kepentingan  pada  masing-masing  level. Yang  terjadi  pada  level  global  akan mempengaruhi desain dan implementasi di semua  level.  Demikian  pula  sebaliknya, yang  terjadi  pada  level  sub-nasional  dan nasional akan menyebabkan apa yang telah diputuskan  pada  level  sebelumnya  tidak terlaksana dan menghambat proses penerapan REDD+.
Dengan  demikian,  jika  kemitraan ini dilaksanakan  dengan  baik  maka diyakini  bahwa  pelaksanaan  penerapan REDD+  akan  berhasil.  Sedangkan  dalam kasus implementasi REDD+ di Ulu Masen ditemukan  beberapa  faktor  penyebab kegagalan  kemitraan  lintas  sektor yang tersebut  akibat  ketiadaan  sinergi  serta koordinasi pada masing-masing level.

## 1. Level Internasional
Pada  level  internasional, United Nations Framework Convention on Climate  Change (UNFCCC) merupakan badan  yang  membawahkan  mekanisme
REDD+  dimana  di  dalamnya  terdapat berbagai  aktor  yang  terlibat  yakni  negara maju  (ANNEX  I  dan  donor),  negara berkembang,  NGOs,  perusahaan  hingga individual.  Selain  itu,  ada  pula  badan independen the  Climate,  Community  and Biodiversity Alliance (CCBA) yang terlibat dalam  proses  audit  kelayakan  proyek REDD+.
Pada  level  internasional,  sasaran yang dimiliki aktor adalah untuk memaksimalisasi interest dalam perundingan  guna  mencapai  aturan  rezim yang  dianggap  dapat  mengakomodasi semua  pihak  di  dalamnya.  Tujuan  kolektif yang  hendak  dicapai  adalah  terciptanya aturan  rezim,  terlaksananya  aturan  dan berlangsungnya REDD+ di negara berkembang.
Akan  tetapi  tetapi  sasaran  dan tujuan  kolektif  tidak  tercapai  akibat ketidakjelasan  Konsep  REDD+  di  Level Internasional yang meliputi:

## a. Perubahan Substansi dan Perdebatan Aturan di Level Internasional
Setiap  tahunnya,  COP  dalam  ranah UNFCCC terus dilakukan dan konsep serta skema  REDD+  direvisi  atau  diubah. Hingga  saat  ini,  pada  level  internasional, terdapat  beberapa  aspek-aspek  kunci  yang masih  diperdebatkan  serta  belum  jelas  dan final.  Padahal,  hal-hal  tersebut  diperlukan dalam  mengembangkan  skema  REDD+
agar dapat diaplikasikan secara universal. 26
Aspek-aspek  tersebut  adalah  mengenai jangkauan,  mekanisme  pendanaan,  skala, level referensi dan langkah-langkah safeguard bagi  komunitas  lokal  atau masyarakat adat.
b.  Ketiadaan  Aturan  Tenurial  pada Skema REDD+ Global Memicu Konflik
REDD+  ternyata  memunculkan konflik  baru  dan  memperuncing  konflik lama. 27 Efek  terbesar  adalah  mengancam populasi  yang  selama  ini  tinggal  dan bergantung  pada  hutan  terutama  ketika hak,  masalah  tenurial  dan  partisipasi mereka tidak terjamin. 28 Keberadaan REDD+  justru  menimbulkan  pertanyaan: siapa  yang  memiliki  hak  atas  pohon, karbon  hingga  pengambilan  keputusan serta  hak  atas benefit  sharing yang dijanjikan. 29 Padahal,  hak  tenurial  yang jelas  dan  pasti  diidentifikasi  sebagai  salah satu elemen kunci bagi keberhasilan skema konservasi  hutan,  termasuk  di  dalamnya adalah skema REDD+. 30
26 Ibid., hlm 27 27 Knox, A, et.al, 2011, Land Tenure And Payment For Environmental Services: Challenges And Opportunities For Redd+ , Land Tenure Journal, 2, 7-55, hlm 17-55
28 Peskett, K, et.al., 2008, Making REDD Work For The Poor , London, UK: Overseas Development Institute and IUCN
29 Yasmi, Y., L. Kelley, D. Murdiyarso, and T. Patel, 2012, The Struggle Over Asia‟s Forests: An Overview Of Forest Conflict And Potential Implications For REDD+, International Forestry Review, 14(1), 99-109, hlm 107
30 Larson, Anne M., et.al, 2013 , Land Tenure And REDD+: The Good, The Bad And The Ugly, Global Environmental Change, 23, 678-689.
REDD+ dirancang untuk diimplementasikan  di  negara  berkembang, di mana hutan dan degradasi hutan menjadi penyumbang  terbesar  GRK.  Di  negara berkembang,  terutama  di  Asia,  konflik tenurial  serta  perebutan  sumber  daya  alam justru adalah masalah terbesar  yang belum dapat  teratasi  hingga  kini.  Nyaris  75% hutan  di  Asia  merupakan  area  perebutan dan  konflik  berdarah  dalam  20  tahun terakhir. 31
Skema  REDD+  yang  dibuat  dalam ranah  internasional  hanya  secara  implisit menyebutkan  masalah  manajemen  hutan atau  konflik  tenurial  tersebut.  Skema menyarankan  adanya  3  (tiga)  tahapan (misalnya, tahap transisi  dan implementasi secara penuh) yang bertujuan agar safeguards bagi  dampak  sosial  berhasil dijalankan  dalam  setiap  tahapan.  Hanya saja,  belum  ada  keputusan  dalam  forum REDD+  global  (UNFCCC)  yang  secara eksplisit  mengatur  hal  ini.  Segala  bentuk masalah tenurial diserahkan kepada hukum nasional negara masing-masing.
c. Aturan REDD+ Tidak

## Mengakomodasi Masyarakat Adat
Upaya  REDD+  dalam  menghadapi perubahan  iklim  dan  memberikan  solusi terhadap  masalah  deforestasi  di  negara berkembang  ternyata  tidak  ―ramah‖ terhadap  masyarakat  adat.  Berbagai  aturan
31 Ibid
REDD+  justru  mengisolasi  masyarakat adat  dari  proses  pengambilan  keputusan dan  mengabaikan  hak-hak  komunitas  adat yang bergantung pada hutan.
Aturan-aturan yang berkaitan dengan safeguards bagi  masyarakat  adat tidak  ditentukan  dengan  jelas.  Dalam prakteknya,  semua  diserahkan  kepada negara  atau  pengelola  proyek,  yang diharapkan  akan  mematuhi  aturan  yang telah  disepakati  dalam  COP.  Hal  ini menyebabkan  munculnya  dampak  negatif aturan  REDD+  terhadap  masyarakat  adat. Berdasarkan  penelitian Asia  Indigenous Peoples  Pacts  (AIPP) dan Forest  People Programme (FPP) aturan REDD+ menyebabkan: 32
 Relokasi  dan  perampasan  lahan.
Pengelolaan hutan berbasis masyarakat  akan  diubah  dengan pendekatan  ―pagar  dan  denda‖.  Di bawah  pendekatan  tersebut,  akan terjadi  peningkatan  pengkotakkan wilayah ( zoning ) yang tidak memperbolehkan  masyarakat  adat untuk memasuki atau memanfaatkan  daerah  hutan  yang diakui  secara  formal  atau  legal sebagai kawasan lindung karbon.
 Meningkatnya  ketidaksetaraan  dan konflik  sosial.  Peningkatan  nilai hutan  secara  ekonomi  dan  manfaat
32 Soriano, Eleanor Baldo, et.al., 2010, Ibid., hlm 44-45
yang  diperkirakan  dari  program REDD+ menimbulkan lebih banyak konflik  tapal  batas.  Pemilik  hutan (landlord) dapat mengakuisisi lahan-lahan besar dan mendapatkan manfaat pendanaan REDD+, sedangkan  masyarakat  adat  tidak menerima apapun.
 Larangan terhadap praktek pemanfaatan hutan  berdasarkan cara-cara adat. Tidak hanya peladangan  gilir  balik,  namun bentuk  pemanfaat  hutan  dengan
cara adat lainnya seperti pembakaran  hutan  terkontrol  untuk menciptakan  keragaman  habitat bagi  hewan  buruan  dan  hewan ternak,  pengumpulan  kayu  bakar, penebangan  pohon  bagi  bahan bangunan,  bahkan  mengumpulkan hasil  hutan  lainnya  kini  dianggap salah  satu  bentuk  degradasi  hutan
menurut program-program REDD+. Dengan demikian,
program REDD+ mengancam keamanan  sumber  penghidupan masyarakat adat.
d. Irelevansi Mekanisme REDD+
Irelevansi mekanisme REDD+ merujuk pada kenyataan bahwa mekanisme REDD+  terlalu  sulit  untuk  dijalankan. Jangkauan-jangkauan yang disepakati memiliki  kesulitan  implementasi  yang
terlalu  tinggi. 33 Sebagai  mekanisme  yang berupaya  memberikan  manfaat  kepada masyarakat  adat  sekaligus  melindungi hutan,  REDD+  justru    menciptakan mekanisme kompleks.
Mekanisme kompleks ini membutuhkan  banyak  konsultan  berbiaya mahal  serta  ahli  untuk  menghitung cadangan  karbon  hutan  dan  mensertifikasi bahwa  reduksi  emisi  telah  tercapai.  Yang menjadi masalah, harga karbon juga sangat rendah  yang berarti hanya persentase kecil dari  pembayaran  karbon  yang  juga  sedikit itu akan mencapai komunitas.
e.  Inkonsistensi  dan  Lemahnya  Audit CCBA
Standar penilaian CCBA menentukan  apakah  sebuah  proyek  layak dijalankan.  Klaim  dari  standar  CCBA adalah “best  practices  to  generate significant benefits” . Namun, hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Goran Eklof (2013) menyebutkan bahwa sertifikasi CCBA tidak serta merta menjamin  akan  adanya  perlindungan  serta manfaat  bagi  komunitas  lokal  maupun biodiversitas. 34
Permasalahan  yang  ditemukan  di berbagai  proyek  nyaris  sama,  yakni
33 Wiersema, Annecoos, 2014, Climate Change, Forests and International Law: REDD‟s Descent into Irrelevance, Vanderbilt Journal of International Law, 47(1)., hlm 4-5
34 Eklof, Goran, 2013, REDD plus or REDD “Light”? – Biodiversities, Communities And Forest , Carbon Conservation, Swedish Society for Nature Conservation
masalah  tenurial,  FPIC, benefit  sharing , perdagangan karbon dan biodiversitas. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tersertifikasinya  sebuah  proyek  REDD+ melalui CCBA tidak serta merta menjadikan  proyek  tersebut  kredibel. Dengan  demikian,  sertifikasi  CCBA  tidak bisa  dijadikan  sebuah  pegangan  bahwa komunitas  akan  diuntungkan  ataupun proyek akan berjalan.
Sekalipun  dalam  sertifikasi  CCBA mewajibkan  adanya  FPIC,  CCBA  tidak menuliskan  secara  jelas  proses  FPIC seperti  apa  yang  pantas  disebut  berjalan atau  tidak  berjalan.  Selain  itu,  dalam mekanisme pembagian manfaat dari penjualan kredit karbon, meskipun negosiasi  masih  berjalan  dan  belum mendapatkan kesepakatan, maka sertifikasi tetap diterbitkan.

## 2. Level Nasional
Pada  level  nasional  di  Indonesia, mekanisme REDD+ secara otomatis berada di  bawah  Kementerian  Kehutanan  sesuai dengan  amanat  UU  yang  berlaku.  Namun, ternyata implementasi REDD+ di Indonesia  melibatkan  berbagai  lembaga negara  baik  yang  langsung  maupun  tidak langsung  terlibat  dalam  implementasi REDD+
Lembaga-lembaga di tingkat nasional yang juga akhirnya terlibat secara langsung  adalah  Satuan  Tugas  REDD+
Nasional, Badan Pengelola REDD+ Nasional (BP REDD+). Selain itu, Bappenas  juga  turut  serta  dikarenakan REDD+ jmasuk dalam ranah pembangunan,  yakni  pembangunan  bidang kehutanan.  Masalah  hutan  juga  berkaitan dengan  penetapan  tanah  yang  dijadikan area  proyek  sehingga  melibatkan  Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bahkan untuk masuknya proyek beserta kerangka finansialnya  juga  melibatkan  Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan.
Sasaran pelaku yang terlibat langsung  di  level  nasional  adalah  masalah perebutan pengaruh masing-masing lembaga dalam menjalankan proyek REDD+,  dalam  hal  ini  terutama  antara Kementerian Kehutanan dan Satgas REDD+  serta  BP  REDD+  Nasional. Sasaran  Kemenhut  lainnya  dalah  terkait penetapan  lahan  yang  ditetapkan  sebagai hutan  proyek  dan  bukan  berada  di  bawah wewenangnya  karena  70%  lahan  hutan berada  di  bawah  koordinasi  langsung Kemenhut.
Adapun  tujuan  kolektif  yang  ingin dicapai  secara nasional dari para pelaku di level  ini  adalah  terintegrasinya  berbagai proyek  percontohan  REDD+  di  berbagai daerah  dalam  satu  payung  nasional. Dengan  terintegrasinya  seluruh  proyek akan membantu mencapai target pengurangan  emisi  nasional  sebesar  26% per  tahun  2020  (BP  REDD+  Nasional
Indonesia,  n.d).  Oleh  karenanya,  berbagai proyek  percontohan  di  berbagai  daerah sebenarnya sangat  penting untuk  didukung oleh  pemerintah  nasional  karena  pada akhirnya  akan  berada  di  bawah  payung nasional.
Dalam perjalanannya, ketika berupaya  mencapai  kepentingan  tersebut terjadi  banyak  benturan.  Benturan  tersebut terjadi  bukan  hanya  di  antara  para  aktor tetapi juga benturan-benturan yang disebabkan  oleh  kondisi  ekonomi  politik Indonesia  yang  belum  menunjang  bagi pelaksanaan REDD+ yang berupaya mengurangi  deforestasi  serta  banyaknya benturan  aturan  serta  UU.  Selain  itu, terdapat  pula  masalah  tenurial  yang  belum terselesaikan baik.
Permasalahan di level nasional juga pelik  karena  kemudian  terkait  langsung dengan  daerah  Aceh,  terkait  UU  hingga pengaturan  lahan  hutan  yang  dijadikan proyek.  Pemerintah  pusat  mengklaim bahwa  segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan  proyek  REDD+  harus  melalui Kementerian  Kehutanan  dan  Pemda  Aceh tidak  memiliki  hak  pelaksanaan  proyek secara mandiri. Padahal berdasarkan mekanisme  MLG  dalam  REDD+,  aktor internasional dapat berkomunikasi langsung  dengan  aktor  manapun  yang menjadi sasaran pelaksanaan proyek
REDD+ tersebut.
a. Kebijakan-Kebijakan Pro-Deforestasi Untuk memperoleh gambaran tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi permasalahan nasional, perlu dilihat mengenai konteks ekonomi politik Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  masalah ekonomi politik merupakan sebuah prasyarat untuk memahami  kesulitan melaksanakan program REDD+ di wilayah Indonesia. Salah satu permasalahan nasional  utama  yang  sangat  berpengaruh pada penyelenggaraan proyek sub-nasional REDD+  di  Indonesia  merupakan  masalah ekonomi.
Sunderlin dan Roesosudarmo dalam  Widiaryanto,  menyatakan  bahwa  di Indonesia,  dalam  level  lokal  maupun regional,  kebijakan  pemerintah  bertujuan untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat melalui peningkatan pendapatan  perkapita. 35 Oleh  karena  itu, berlanjutnya  keberlangsungan  deforestasi dan degradasi hutan selama ini sebenarnya disebabkan  oleh  kebijakan  pemerintah yang  mementingkan  pembangunan  serba cepat.  Pemerintah  terus  mengandalkan sumber  daya  alam  dari  hutan  untuk membiayai pembangunan. Sektor kehutanan merupakan sektor dengan sumbangan  devisa, output hingga  sumber
35 Widiaryanto, Pungky, 2012, Does the Pressure of Population and Poverty Cause Deforestation?, Yogyakarta, Indonesia: JSP, hlm 85
tenaga  kerja  terbesar  dibandingkan  sektor perekonomian lainnya. 36
Kebijakan pemerintah yang mengandalkan  sumber  daya  alam  dapat dilihat  dari  data  keuangan  APBN  2010. 37
Data APBN menunjukkan bahwa sektor ini berkontribusi  sebesar  73,9%  untuk  bagian pendapatan  negara  bukan  pajak  (PNPB). SDA  juga  berkontribusi  sekitar  30%  dari keseluruhan  hasil  produk  domestik  bruto (PDB)  dan  sektor  kehutanan  khususnya menyumbang 2,4%.
Pendapatan dari sektor yang mengeksploitasi  SDA  terus  meningkat karena  adanya  kebijakan-kebijakan  yang mendorong  investasi  dan  terciptanya  iklim investasi SDA yang aman. Menurut Cecilia Luttrell  (CIFOR),  kebijakan  yang  terus mendorong  eksploitasi  hutan,  antara  lain (2011): 38
a. keringanan  pajak  (PP  No.  1/2007
Pasal  2  mengenai  potongan  pajak 30%  pada  laba  bersih  dari  nilai investasi  selama  enam  tahun  atau 5% setiap tahunnya)
b. izin  pertambangan  kawasan  hutan lindung (PP No. 2/2008)
36 Ridho, Dodhik and M. Fadhil Hasan, 2012,
Ekonomi Politik Kehutanan: Mengurai Mitos Dan Fakta Pengelolaan Hutan , 2nd ed,  Jakarta, Indonesia: INDEF, hlm xviii
37 Indrarto, Giorgio Budi, et,al, 2010, The Context of REDD+ in Indonesia , Bogor, Indonesia: CIFOR, hlm 40
38 Luttrell, Cecilia, 2011 , Lessons For REDD+ From Measures To Control Illegal Logging In Indonesia , CIFOR Working Paper 74
c. pengembangan  lahan  pangan  dan lahan energi (PP No. 18/2010)
d. pengembangan biofuel (Instruksi Presiden No. 1/2006) tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar  nabati  sebagai  bahan  bakar alternatif atau bahan bakar hijau) e. pembukaan  lahan  bagi  perkebunan kelapa  sawit  (Peraturan  Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007  yang mengizinkan  100.000  hektar  lahan untuk  perkebunan  sawit  di  Papua, Peraturan  Menteri  Kehutanan  No. P22/Menhut-II/2009 yang memberikan  dasar  hukum  bagi perusahaan  kelapa  sawit  memiliki lahan  100.000-200.000  hektar  di Papua)
b. Permasalahan Tenurial
Pemerintah Indonesia tidak memiliki  kapasitas  untuk  mendefinisikan secara  jelas  hak  properti  dan  hak  tenurial atau kepemilikan tanah di sektor kehutanan.  Penegakan  hukum  berkaitan dengan  hak  properti  dan  tenurial  juga lemah  sehingga  merugikan  masyarakat adat  dan  seringkali  tenurial  hutan  justru diberikan sebagai konsesi kepada perusahaan  besar  atau  diberikan  kepada tuan  tanah  yang  menyewakan  kembali
kepada  petani  atau  masyarakat  di  sekitar hutan. 39
Selain  itu,  UU  Pertanahan  di Indonesia  mengakui  hak  tanah  adat  tetapi UU Kehutanan mementahkan aturan tersebut. Klaim dari Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa 70% lahan di  Indonesia  dikuasai  oleh  lembaganya. 40
Akibatnya,  tumpang  tindih  klaim  atas tenurial di Indonesia berlapis dan menghambat bahkan menyebabkan implementasi REDD+ terhenti.
c. Kontestasi Antar Lembaga

## Pemerintah Pusat
Meskipun  Indonesia  merupakan negara  pertama  yang  menerapkan  dan mengadopsi regulasi REDD+ serta memperkenalkan kerangka hukum REDD+ nasional, pemerintah belum mampu menunjukkan  langkah  koheren  dalam pengaturan  dan  pengelolaan  REDD+ secara  nasional. 41 Terjadinya  tumpang tindih  undang-undang  pengaturan  REDD+ menyulitkan proyek ketika dimulai. Misalnya,  dalam  UU  No.  41/1999  pasal  5 ayat  3  dinyatakan  bahwa  penetapan  status hutan dilakukan pemerintah pusat.
39 Ridho, Dodhik and M. Fadhil Hasan, 2012,
Op.Cit.,
40 Larson, et.al., 2013, Op.Cit , hlm 683
41 Huber, Suzy, 2013, Indonesia Kerangka Hukum REDD+, April 4, 2015, http://theREDDdesk.org/sites/default/files/resources /pdf/2013/REDD_indonesia_bahasa_20_may.pdf, hlm 3
Oleh  karenanya,  jika  merujuk  pada UU  tersebut  maka  pemerintah  pusat berperan  penting  dan  dominan  dalam mengontrol,  mengatur  dan  menetapkan status hutan. UU ini menyebabkan pemerintah pusat berkuasa untuk mengontrol  hubungan  antara  hutan  dan manusia, dimana pemerintah dapat mengizinkan  maupun  menolak  aktivitas masyarakat adat/lokal di hutan. 42
Namun,  Peraturan  Pemerintah  No. 44  Tahun  2004  tentang  Perencanaan Kehutanan  pasal  15  menyatakan  bahwa pengukuhan kawasan hutan ditetapkan oleh Kementerian  Kehutanan,  dalam  hal  ini adalah Menteri Kehutanan. Dengan demikian,  penetapan  mana  kawasan  hutan dan bukan hanya ada di tangan Kementerian Kehutanan.
Di  samping  tumpang  tindih  UU, terjadi  pula  tumpang  tindih  pembagian tugas  dan  tanggungjawab  antara  badan- badan  pemerintah  nasional.  Permenhut No.36/Menhut-II/2009  yang  dikeluarkan oleh  Kementerian  Kehutanan  mengatur skema  pendanaan  REDD+  yang  justru kemudian  ditentang  oleh  Kementerian Keuangan  yang  menyatakan  Kementerian Kehutanan  tidak  berwenang  mengatur  isu- isu  finansial.  Kementerian  Keuangan
42 Arnold, Luke Lazarus, 2008, Deforestation in decentralised Indonesia: what‟s law got to do with it?. Law, Environment and Development Journal , 4(2), 77-100, hlm 86
menilai  bahwa  isu  finansial  masuk  dalam ranah Kementerian Keuangan. 43
Selain itu, adanya dualisme kebijakan  pertanahan  di  Indonesia.  Dalam kawasan  hutan,  legalitas  pemanfaatan tanah adalah melalui izin dari Kementerian Kehutanan.  Sedangkan,  di  luar  kawasan hutan  atau  yang  disebut  dengan  Area Peruntukan  Lain  (APL),  administrasi  dan penguasaan tanah terletak di tangan Badan Pertanahan  Nasional  (BPN).  Fakta  ini berimplikasi pada pada munculnya berbagai konflik yang melibatkan Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menentukan  lahan  hutan  dan  non-hutan. Hal  ini  meliputi  perselisihan  mengenai kawasan  pertanian  di  dalam  dan  di  luar kawasan  hutan  hingga  kepastian  hukum pengakuan penguasaan tanah oleh masyarakat adat.
Penetapan kawasan hutan berada di Kementerian  Kehutanan,  sesuai  Peraturan Pemerintah  No.  44  Tahun  2004.  Namun, UU  No.  5  Tahun  1960  tentang  Pokok Agraria  (UUPA)  pasal  19  mementahkan Peraturan  Pemerintah  tersebut.  UU  No  5 menyebutkan  bahwa  pendaftaran  tanah (kawasan  hutan  –  non  hutan)  hanya diselenggarakan  oleh  BPN.  Selain  itu,
43 Mardiastuti, Ani, 2012, The Role Of UN-REDD In The Development Of REDD+ In Indonesia Volume III: Highlights Of REDD+ Related Projects In Indonesia , Jakarta, Indonesia: Indonesia Ministry of Forestry
Pasal  2  ayat  4  dalam  UUPA  memberikan dasar  hukum  bagi  instansi  pemerintah terkait dengan tanah ulayat atau tanah adat, di  mana  pemerintah  dapat  mendelegasikan kekuasaan penguasaan tanah kepada masyarakat  hukum  adat  selama  tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Praktek  dualisme  ini  memberikan beban  tambahan  kepada  Kementerian Kehutanan sekaligus memperumit administrasi  pertanahan  di  Indonesia. Kementerian  Kehutanan  hanya  diberikan hak  mengurus  tanah  yang  dimasukkan dalam kategori kawasan hutan. Kondisi ini membatasi kewenangan Kementerian Kehutanan  dalam  mengelola  lahan-lahan yang  dianggap  berada  di  luar  kawasan hutan, yang notabene menjadi kewenangan BPN.  Lebih  lanjut,  pengelolaan  APL  kini berada di tangan Pemerintah Daerah.
Kementerian Kehutanan juga menunjuk  dirinya  sendiri  sebagai  pihak yang  berwenang  atas  izin  proyek  REDD+. Penunjukan  yang  bersifat  egosentris  ini dijustifikasikan oleh fakta bahwa 70% dari luas  daratan  Indonesia  berada  di  bawah kewenangan  Kementerian  Kehutanan. 44
Kementerian  Kehutanan  mengkoordinir proyek  REDD+  sukarela  dan  proyek- proyek  percontohan  di  bawah  Permenhut No. P.68/Menhut-II/2008 serta izin pemanfaatan  karbon  pada  hutan  produksi
44 Masripatin, Nur, 2010, Strategi REDD Indonesia.
dan  hutan  lindung  melalui  Permenhut  No. P.36/Menhut-II/2009.
Setelah adanya LoI antara
Pemeruntah  Indonesia  dan  Norwegia, Satgas REDD+ dibentuk secara
independen  oleh  Presiden  SBY  di  luar
Kementerian Kehutanan. Instansi ini memiliki  tugas  untuk  memonitor  langsung implementasi perjanjian LoI serta menyiapkan lembaga REDD+ di tanah air. Satgas REDD+ menyusun Strategi Nasional REDD+ mulai bulan Juni 2012. 45
Tiga  lembaga  baru  akan  dibentuk  sebagai lembaga  resmi  pengurus  REDD+  nasional yakni  Badan  REDD+  (BP  REDD+)  yang akhirnya  didirikan  tahun  2013,  Instrumen pendanaan  REDD+  dan  Pelaporan  dan Verifikasi REDD+. Pendirian badan REDD+ nasional ini dinilai sudah terlambat, jika menilik antusiasme pemerintah Indonesia melaksanakan REDD+ sejak Rencana Aksi Bali 2007.
Di  antara  dua  lembaga  yang  saling mengklaim kepemilikan wewenang pelaksanaan REDD+ di Indonesia, sebenarnya  terdapat  friksi.  Kementerian Kehutanan  menghendaki  Satgas  REDD+ berada di bawah Kementerian Kehutanan. 46 Sedangkan,  Satgas  REDD+ menolak  karena  menganggap  lembaga
45 Huber, Suzy, 2013, Op.Cit., hlm 3
46 Society of Indonesian Environmental Journalists,
2013, Satgas REDD+ Dan Kementerian Kehutanan Berebut Kewenangan , May 20, 2015. http://www.siej.or.id/?w=article&nid=450
independen  diperlukan  untuk  mengurus hutan  karena  Kementerian  Kehutanan dinilai  telah  gagal  mengelola  hutan. Kementerian  Kehutanan  merespon  dengan menyatakan  bahwa kehadiran  Satgas REDD+  justru  akan  menambah  kegagalan tersebut.
Yang  tidak  kalah  menarik  adalah masalah penyusunan tahapan implementasi REDD+ di Indonesia. Tahapan implementasi  REDD+  yang  dikeluarkan oleh  Kementerian  Kehutanan  berbeda dengan  tahapan  milik  Satgas  REDD+. Dualisme  lembaga  dengan  kewenangan implementasi REDD+ ini juga membingungkan  dan  tumpang  tindih karena target waktu persiapan, transisi dan implementasi  berbeda  dengan  pencapaian yang berbeda pula.
d. Kontestasi Antar Lembaga

## Pemerintah Pusat dan Daerah
Kontestasi  pusat-daerah  merupakan perselisihan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  mengenai  kewenangan dan  kekuasaan  untuk  mengatur  sumber daya  alam.  Hal  ini  berkaitan  erat  dengan siapa yang berhak mengelola serta menerima manfaatnya. Kontestasi semacam  ini  di  Indonesia  banyak  terjadi dan  berdampak  bagi  pelaksanaan  proyek seperti  REDD+.  Pemerintah  pusat  dan Pemerintah  Aceh  mengalami  hal  yang sama  ketika  proyek  Ulu  Masen  tengah disiapkan dan dijalankan.
Desentralisasi
politik pasca jatuhnya Soeharto di era reformasi
memberikan  kesempatan  kepada  daerah untuk mengelola pemerintahannya.
Namun, undang-undang tentang desentralisasi politik dan pengaturan kehutanan  yang  tumpang  tindih  membuka peluang terhadap penafsiran  yang berbeda. Pengertian  masing-masing  pihak  yang berbeda  merupakan  penyebab  mendasar dari  perselisihan  kewenangan  antara  pusat dan daerah.
UU  No.  22/1999  dan  UU  No. 41/1999  memiliki  kesenjangan  kebijakan yang menciptakan suatu kondisi pengelolaan  sumber  daya  alam  dalam ketidakpastian. UU No. 22/1999 digunakan Pemerintah  Daerah  sebagai  landasan  legal yang  menjamin  legitimasi  Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya alam mereka  di  daerahnya  sendiri.  Undang- undang  ini  pada  prinsipnya  mengakui keberagaman  daerah  dan  hak  bagi  daerah untuk  mengelola  sumber  daya  alam  di wilayahnya. 47
Di  lain  pihak,  UU  No.  41/1999 merupakan senjata politik pemerintah pusat untuk memiliki kewenangan atas pengelolaan  sumber  daya  alam  di  seluruh Indonesia.  Berdasarkan  UU  ini,  maka
47 Wollenberg, Eva, et.al, 2009, Antara Negara dan Masyarakat: Desentralisasi di Indonesia, dalam Moira Moeliono, et.al (Eds), Desentralisasi Tata Kelola Hutan: Politik, Ekonomi dan Perjuangan untuk Menguasai Hutan di Kalimantan, Indonesia , Bogor, Indonesia: CIFOR, hlm 8
pemanfaatan  sumber  daya  alam,  termasuk hutan,  konservasi  sumber  daya  alam  dan pembuatan  standarisasi  masih  merupakan tanggungjawab pemerintah pusat. 48
UU yang juga memanaskan hubungan  pusat-daerah  adalah  Peraturan Pemerintah No. 34/2002 tentang tata hutan dan  penyusunan  rencana  pengelolaan hutan. UU ini diterbitkan untuk menanggapi tidak terkendalinya eksploitasi kayu  dan  tuntutan  pemerintah  kabupaten atas  pendapatan  dari  pengelolaan  kayu yang  dibenarkan  dan  diperbolehkan  oleh Surat  Keputusan  Menteri  No.  05.1  Tahun 2000. 49 Dari perspektif Pemerintah Daerah, UU  yang  membatasi  pemberian  izin konsesi hutan skala kecil ini dilihat sebagai upaya  resentralisasi  kewenangan  yang mempertahankan  dominasi  pusat  dalam mengelola sumber daya nasional.
Selain  dua  undang-undang  di  atas yang saling tumpang tindih dan bertentangan,  dalam  kasus  Aceh  terdapat UU  lainnya  yang  juga  tergolong  unik sekaligus  menambah  kepelikan.  Setelah tsunami dan  adanya  perjanjian perdamaian antara  GAM  dan  Pemerintah  Indonesia, Aceh  diberikan  hak  prerogatif  untuk mengatur sumber daya alam yang dimilikinya.  Hak  ini  memberikan  suatu dasar  hukum  dan  politik  yang  kuat  bagi
48 Siswanto, Wandojo dan Wahjudi Wardojo, 2006, Desentralisasi Sektor Kehutanan: Pengalaman Indonesia, Bogor, Indonesia: CIFOR, hlm 180
49 Wollenberg, Eva, et.al., 2009, Op.Cit., hlm 17
pemerintah  Aceh  untuk  mengatur  sektor kehutanannya.
Kekuatan legal ini diperoleh melalui  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2006  tentang  Pemerintahan  Aceh,  yang sering  disebut  sebagai  Otonomi  Khusus Aceh.  UU  ini  memberikan  pemerintah provinsi  Aceh  suatu  kewenangan  untuk mengendalikan  sumber  daya  alamnya  dan memiliki pendapatan dari kegiatan kehutanan sebesar 80%. 50
Dengan demikian, jika menyangkut REDD+, pemerintah  Aceh  berhak  secara  mandiri mengadakan  proyek  tanpa  harus  merujuk pada kewenangan pemerintah pusat.
Apalagi, pendekatan REDD+ global menawarkan suatu pendekatan sub- nasional atau proyek.
Sebaliknya, pemerintah pusat menyatakan bahwa mereka berhak mengelola regulasi terkait konvensi internasional  semacam  UNFCCC  serta mengatur  standar  dan  prosedur  hasil konvensi ke dalam kebijakan nasional yang harus  dipatuhi  pemerintah  lokal. 51 Hal  ini dikonfirmasi  oleh  Dedek  Hadi,  pejabat Dinas  Kehutanan  Aceh  yang  termasuk dalam Task  Force REDD+  Ulu  Masen.
50 Clarke, Ross Andrew, 2010, Moving The REDD Debate From Theory To Practice: Lesson Learned From The Ulu Masen Project , Law, Environment and Development Journal, 6(1), 36-61, hlm 53
51 Smith, J, et.al., 2007, Illegal Logging, Collusive Corruption and Fragmented Governments in Kalimantan, Indonesia , dalam L. Tacconi (Ed), Illegal Logging: Law Enforcement, Livelihoods and the Timber Trade, London, UK: Earthscan
Pusat  dianggap  tidak  memberikan  restu pada  proyek  percontohan  Ulu  Masen. Proyek ini dianggap melangkahi wewenang  pusat  yang  menjadi  pemegang kuasa utama.
Perebutan  kewenangan  berujung pada perebutan status kepemilikan REDD+ Ulu  Masen.  Penerbitan  izin  pengelolaan REDD+  dan  stok  karbon  hanya  dapat dikeluarkan  Kementerian  Kehutanan  dan kerjasama  kontraktual  Pemerintah  Daerah dengan  aktor  internasional  harus  disetujui oleh pemerintah pusat. Kekuatan pemerintah untuk mengatur dan mengelola proyek REDD+ didukung oleh UU sebagai berikut: 52
 UU No 41/1999 kewenangan pusat
mengelola sumber daya alam di seluruh Indonesia
 Peraturan  Pemerintah  No.
6/2007 mengenai pembentukan suatu
pengelolaan hutan serta perincian persyaratan pengelolaan
 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 46/2008 terkait tugas dan pembentukan Dewan
52 McCulloch, Lesley, 2010, Ulu Masen REDD Demonstration Project: The Challenges of Tackling Market Policy and Governances Failures that Underlie Deforestation and Forest Degradation , Intitute for Global Environmental Strategies, hlm 18
Nasional  Perubahan  Iklim
(DNPI)  Peraturan Menteri Kehutanan  No.  P.68/2008 tentang implementasi aktivitas Demonstration Activities REDD (DA- REDD)
 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2009 tentang  hal-hal  prosedural REDD
 Peraturan
Menteri Kehutanan No. P.36/2009 di mana  Kemenhut  memiliki kewenangan untuk memberikan  lisensi-lisensi proyek REDD+ di Indonesia Dengan landasan tersebut,
pemerintah  pusat  tidak  tinggal  diam terhadap  keberadaan  proyek  REDD+  Ulu Masen. Berdasarkan UU tersebut, pemerintah  pusat  berhak  memiliki  andil dan turut serta dalam proyek. Mereka juga menganggap  bahwa  pemerintah  pusat berhak  memberikan  lisensi  pengelolaan stok  karbon  Ulu  Masen.  Pemerintah  pusat juga berpendapat bahwa Pemerintah
Daerah  Aceh  telah  merendahkan  hukum Indonesia, yakni bahwa sebenarnya
pemerintah Aceh tidak
bisa menandatangani  kontrak  dengan  aktor
internasional secara langsung. Pemda Aceh harus  mendapatkan  persetujuan  terlebih dahulu  dari  Menteri  Dalam  Negeri  dan Menteri Luar Negeri. 53
Di  sisi  lain,  melalui  UU  No. 11/2006 Pemerintah Daerah Aceh menegaskan  kewenangan  Pemda  Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam yang berada  di  wilayah  Aceh.  Oleh  karena  itu, Pemerintah  Daerah  Aceh  tidak  perlu meminta  persetujuan  pusat  mengenai pelaksanaan  proyek  REDD+  Ulu  Masen serta perjanjian kontraktual dengan investor-investor asing. Untuk menguatkan hak  kepemilikan  REDD+  Ulu  Masen, Gubernur Irwandi Yusuf akhirnya mengeluarkan  Surat Keputusan  (SK) Gubernur No. 522/372/2009 yang membentuk Satuan Tugas REDD+ Aceh. 54
Undang-undang  yang  bertabrakan dalam  masalah  tenurial  antara  pusat  dan daerah  juga  menghambat  pengambilan kebijakan pemanfaatan lahan yang optimal dan  adil.  Bersamaan  dengan  perselisihan kepemilikan  REDD+  Ulu  Masen  dan karbonnya, permasalahan pemanfaatan lahan  dibiarkan  begitu  saja.  Pembiaran seperti  ini  menimbulkan  konflik  tenurial yang  terjadi  di  antara  pemerintah  dengan
53 Eye on Aceh Interview with Retno Maryani, Indonesian Government Delegation to World Forestry Congress, Buenos Aires, Interviewed 24 Oktober 2009.
54 McCulloh, Lesley, 2010, Op.Cit.,
masyarakat,  pemerintah  dengan  swasta, dan masyarakat dengan swasta.
Berdasarkan  daftar  klasifikasi  legal kawasan Ulu Masen yang dikeluarkan oleh Keputusan  Kementerian  Kehutanan  No. 170/KPTS-II/2000  menunjukkan  bahwa 58%  kawasan  hutan  di  dalam  area  proyek tidak  mendapat  status  perlindungan  yang kuat.  Hal  tersebut  memungkinkan  hutan dieksploitasi oleh pihak pemerintah, masyarakat  dan  swasta  sesuai  dengan kepentingan  masing-masing.  Akibatnya terjadi konflik tenurial yang pada umumnya hanya memarginalisasikan masyarakat  adat  sehingga  semakin  sulit memanfaatkan hasil hutan.
Meskipun  Gubernur  Irwandi  Yusuf telah  mengeluarkan  moratorium logging untuk  memberhentikan  pembalakan,  izin konsensi penebangan industri bagi selusinan  perusahaan-perusahaan  untuk beroperasi di Aceh yang dikeluarkan tahun 1990-an  masih  berlaku. 55 Hal  ini  sesuai dengan  aturan  yang  telah  diterbitkan Kementerian Kehutanan. Dengan demikian, setiap proposal REDD+ di Aceh harus  berasal  dari  dan  memberikan kompensasi  bagi  para  pemegang  konsesi tersebut.
Luas konsesi yang diberikan pemerintah  pusat    mencapai  separuh  dari rencana  luasan  proyek  sebesar  750,000  ha
55 Forest People Programme, 2011, Op.Cit., hlm 2
di  Ulu  Masen.  Konsesi  ini  tidak  aktif karena kebijakan moratorium logging yang memberhentikan aktivitas Hak Pengusahaan Hutan (HPH).
Permasalahannya,  kebijakan  moratorium logging Pemerintah Daerah Aceh memiliki kelemahan. Kebijakan ini tidak menghapus HPH  melainkan  hanya  memberikan  jeda tebang  HPH  untuk  sementara.  Artinya HPH  dapat  diaktifkan  kembali  melalui Kementerian Kehutanan. Beberapa perusahaan  konsesi  yang  telah  habis  masa berlaku  izinnya,  ternyata  diperpanjang izinnya  oleh  pemerintah  pusat  tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah. 56

## 3. Level Sub-Nasional
Pada  level  sub-nasional,    terdapat berbagai  aktor  yang  memiliki  fungsi  dan peranan  yang  berbeda  dalam  tata  kelola proyek. Mereka merupakan pihak pengelola  proyek  yang  terdiri  dari  aktor publik  maupun  privat,  dari  Pemerintah Daerah  Aceh,  NGO  internasional  FFI hingga perusahaan pialang karbon CC.
Di  sisi  lain,  ada  pula  masyarakat adat  yang  menjadi smallholders yang seharusnya dilibatkan sekaligus terpengaruh  dengan  keberadaan  proyek REDD+  Ulu  Masen.  Masing-masing  aktor pada  level  horizontal  seharusnya  mampu menjalankan  fungsinya  dalam  proyek.
56 Wawancara dengan anggota Task Force REDD+ Aceh, Dedek Hadi, 24 April 2015
Dalam hal ini, kemampuan serta akuntabilitas  aktor  pengelola  menjadi sangat penting.
Sasaran  utama  dari  para  pelaku adalah  adanya  kerjasama,  partisipasi  lokal serta adanya trust diantara mereka sehingga  tujuan  kolektif  tercapai.  Tujuan kolektif  dari  adanya  proyek  REDD+  Ulu Masen  adalah  menghasilkan  kredit  karbon serta  mengurangi  pembalakan  liar  di  6 kabupaten,  yakni  sekitar  750.000  ha kawasan hutan. Selain itu, targetnya adalah proyek  ini  akan  diintegrasikan  ke  dalam proyek nasional setelah tahun 2012.
Akan  tetapi,  masing-masing  aktor ternyata memiliki kepentingan yang berbeda  tanpa  memiliki  pemahaman  yang sama  mengenai  REDD+  secara  umum maupun proyek REDD+ Ulu Masen secara khusus. Terjadi kontestasi di antara mereka yang menimbulkan berbagai permasalahan.
a. Kapabilitas dan Akuntabilitas

## Pengelola Proyek
Kapabilitas berkaitan dengan kemampuan  pengelola  proyek  dalam menjalankan  fungsinya  sebagaimana  yang tertera  dalam  dokumen  perencanaan  tata kelola  proyek.  Sedangkan,  akuntabilitas berkaitan dengan sejauh mana kinerja atau usaha  yang  dilakukan  dapat  diaudit  atau dijelaskan kepada publik secara bertanggungjawab.
Dalam  pelaksanaan  REDD+  Ulu Masen  di  Aceh,  awalnyan  kemampuan pengelola  proyek  meyakinkan  namun dalam  perjalanannya  ditemukan  bahwa terjadi  kesulitan  dalam  menerjemahkan mekanisme  REDD+  dalam  teori  ke  dalam pelaksanaan  di  lapangan.  Terlebih  lagi, akuntabilitas mereka tidak dapat dicek dan dikontrol oleh publik secara luas khususnya oleh masyarakat adat.
Salah satu prasyarat dari pelaksanaan  REDD+  adalah  SDM  yang kompeten.  Namun  Pemerintah  Daerah Aceh ternyata kurang paham soal kepemilikan  tanah,  hak  karbon  dan  skema pendanaan. Kurangnya pemahaman menyebabkan  pemerintah  sulit  terbuka dalam  mendiseminasi  semua  informasi- informasi  relevan  dan  penting  yang berhubungan dengan proyek REDD+ untuk masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan tingkat tapak.
Pada  tahun  2007  hingga  2010 ketika  akhirnya  implementasi  REDD+ mulai  dilaksanakan,  aturan  internasional memang  belum  final  dan  masih  banyak ketidakpastian,  termasuk  pasar  karbon. Akibatnya Pemerintah Daerah Aceh semakin  kesulitan  menerjemahkan  teori menjadi  praktek  karena  mereka  awam  dan masih meraba-raba 57 . Namun, sikap konfidensial  pemerintah  Aceh akibat
57 Ibid
kurang  pemahaman  ini  justru  akhirnya menimbulkan  kecurigaan  dan  prasangka yang menyebabkan konflik dengan masyarakat adat terkait manfaat REDD+.
Pihak  kedua,  yakni  perusahaan pialang karbon Carbon Conservation tidak dikenal  secara  luas  dalam  proyek  REDD+ Ulu  Masen,  terutama  bagi  masyarakat umum.  Beberapa  kali  menanyakan  hal yang sama kepada para kepala mukim yang selalu  turut  serta  dalam  sosialisasi  awal perencanaan  poryek,  mereka  mengaku tidak  pernah  tahu  apa  dan  siapa Carbon Conservation . 58 Informasi  yang  beredar  di masyarakat  adat  justru  bahwa  pendanaan ini  berasal  dari  Norwegia,  bukan  melalui Carbon Conservation.
Carbon Conservation berhasil menarik Merrill  Lynch untuk  membeli hasil carbon  offset sebesar  US$  9  juta. Namun  ketika  akhirnya Merrill  Lynch diakuisisi  oleh  Bank  of  America  akibat krisis  ekonomi  global  2008,  dana  yang dijanjikan  menjadi  tidak  jelas.  Apakah dana tersebut sudah turun sebelumnya atau justru  tidak  turun  akibat  akuisisi  tidak dapat dikonfirmasi.
Christopher  Lang  pernah  mencoba menghubungi Carbon
Conservation ,
namun tidak berbalas. Dari hasil wawancara  surel  yang  berhasil  dilakukan penulis  dengan  Lang,  ia  menyatakan
58 Wawancara dengan Anwar Ibrahim, Kepala Mukim Teunom, Calang, Aceh Jaya, 23 April 2015
bahwa  persoalan  dana  yang  dijanjikan Carbon  Conservation dalam  pembayaran karbon  oleh Merrill  Lynch tidak  dapat dipastikan. 59
“In  2008,  Merrill  Lynch promised  to  buy  US$  9 million  worth  of  carbon credits  from  Ulu  Masen.  I understand that no carbon credits were ever generated  from  the  Ulu Masen  Project.  In  2013,  I asked Dorjee Sun whether Merrill  Lynch  actually paid  any  money  towards the  project,  and  what  the status  of  the  agreement with  Merrill  Lynch  was. Sun  did  not  reply  to  my questions.  Merrill  Lynch didn‟t  go  bankrupt,  but sold  itself  to  Bank  of America for about US$ 50 billion  (see  this  2008 article in NY Times). Bank of  America  Merrill  Lynch still exists as the
corporate  and  investing division of Bank of
America.”
59 Wawancara dengan Chris Lang, 10 April 2015
Meskipun tidak berkaitan langsung dengan  masalah  proyek  REDD+  Ulu Masen, selama ini CC banyak bekerjasama dengan  perusahaan  tambang.  Di  Brazil, CC  menggandeng  Rio  Tinto 60 dan  dalam proyek di Kalimantan, bekerjasama dengan  APP  anak  perusahaan  Sinarmas. 61
Mungkin  tidak  terlalu  terkait  dengan REDD+  Ulu  Masen,  namun  hal-hal tersebut yang membuat CC dianggap tidak akuntabel dalam menjalankan proyek.
Dari hasil pertemuan dengan beberapa  kepala  mukim  yang  terlibat langsung, yang dilakukan pada bulan April 2015, ditemukan ada beberapa permasalahan yang dipertanyakan masyarakat adat maupun LSM lokal terkait pihak  ketiga  yakni  FFI.  Permasalahan berkaitan  dengan  pengutusan  FFI  sebagai pihak  fasilitator  hingga  dana  yang  dipakai untuk sosialisasi. 62 Menurut LSM Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA) dan para tetua adat, FFI bukanlah pihak  yang  melakukan  sosialisasi  secara langsung  melainkan  hanya  fasilitator. Fasilitas yang diberikan berbentuk pertemuan-pertemuan  di  hotel-hotel  besar, mengundang  pihak-pihak  asing,  tetua  adat hingga instansi Pemerintah Daerah Aceh.
60 Carbon Conservation, 2006
61 Business Wire, 2010, Audit of How Sinarmas is Pulping the Planet, Melbourne: ITS Global
62 Wawancara dengan Anwar Ibrahim, Kepala Mukim Teunom, Calang, Aceh Jaya, 23 April 2015
Faktor pemilihan FFI sebagai mitra kemudian akhirnya menimbulkan kecurigaan,  yakni  berdasarkan  faktor kedekatan dengan Irwandi Yusuf. Sebagai seorang mantan pejuang GAM dan dokter hewan terlatih di  Amerika,  Irwandi  Yusuf pernah  bergabung  dengan  FFI  dan mendirikan  FFI-Aceh. 63 Dalam  proyek AFEP  yang  mendukung  langkah Green Visions Irwandi, FFI juga merupakan salah satu lembaga yang mendapatkan dana dari Bank  Dunia  selain  Yayasan  Leuser Internasional (YLI).
Tidak  dijelaskan  secara  mendetail dan  terbuka  kemitraan  yang  dijalankan oleh  pemda  Aceh  dengan  FFI.  Yang diketahui  publik  hanyalah  bahwa  FFI memang  sudah  lama  membantu  Gubernur Irwandi  dalam  mewujudkan  Aceh  Green yang menjadi misi utama pemerintahannya. 64
FFI  juga  dinilai  tidak  melakukan sosialisasi  secara  keseluruhan  kepada seluruh imeum  mukim. 65 Dari  pengakuan beberapa  kepala  mukim  yang  telah  ikut serta  dalam  berbagai  pertemuan,  dari  total 61  mukim  yang  ada,  hanya  tiga  hingga lima  mukim  yang  terlibat.  Sisanya  tidak pernah  diikutsertakan  karena  yang  ikut
63 O’Niles, John , 2007, It‟s Not Easy Being Green in Aceh, Indonesia, Forest Carbon Portal, October 25, 2007, http://www.forestcarbonportal.com/news/its-not- easy-being-green-aceh-indonesia
64 Wawancara dengan Zulfikar Arma, Badan Pelaksana JKMA Banda Aceh, Aceh, 21 April 2015 65 Imeum mukim adalah kepala mukim
hanya  mukim-mukim  yang  itu-itu  saja. Contohnya  adalah  Anwar  Ibrahim  yang sudah 31 kali ikut pertemuan. 66

## b. Sinergitas Pelaksanaan Proyek
Lembaga riset CIFOR
menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi  mekanisme  REDD+  salah satunya  ditentukan  oleh  azas  partisipatoris dan  sinergitas,  di  mana  semua  pelaku diberikan  kesempatan  yang  sama  untuk melaksanakan  program. 67 Bahkan  pelaku paling  lemah,  dalam  banyak  kasus  adalah masyarakat  adat  harus  diikutsertakan dalam  mekanisme  tersebut  secara  adil. Tidak ada satu pihak pun yang ditinggalkan.
Cakupan tanggungjawab
pemerintah Aceh dalam proyek Ulu Masen adalah bertanggungjawab untuk keseluruhan pengendalian, manajemen dan supervisi  proyek,  memimpin  mitra  untuk mengembangkan  rencana  spasial  dan hukum provinsial yang mendukung, implementasi  pengendalian  pembalakan liar, bekerjasama dengan pemerintah pusat dan  pemerintah  Aceh  melalui  badannya yakni  Task  Force  REDD+  Aceh,  ternyata tidak pernah melakukan check and balance terhadap  sosialisasi  dan capacity  building yang  dilakukan  oleh  mitranya,  FFI.
66 Wawancara dengan Sabee Basyah, Kepala Mukim Geumpang, Pidie, 22 April 2015 dan Wawancara dengan Anwar Ibrahim, Kepala Mukim Teunom, Calang, Aceh Jaya, 23 April 2015
67 CIFOR, 2012
Pemerintah Aceh seolah melepaskan tangan  dari  kewajiban  untuk  selalu melakukan  pengelolaan  berkelanjutan  Ulu Masen. 68
Berdasarkan hasil wawancara dengan  masyarakat  adat,  baik  di  Aceh Jaya,  Pidie  dan  Aceh  Besar  ditemukan bahwa  Pemerintah  Daerah  Aceh  tidak berpartisipasi dalam proyek. Anggota Task Force  REDD+  Aceh  juga  menegaskan bahwa  memang  pemerintah  Aceh  tidak pernah terjun dalam proyek secara langsung. Semuanya diserahkan dan dilakukan  oleh  FFI.  Menurutnya,  bukan ranah pemda untuk melakukan hal tersebut Masyarakat adat tidak mendapatkan informasi  dari  pihak  Pemerintah  Daerah. Pemerintah  Aceh  juga  tidak  pernah memberikan  perhatian  khusus  terkait dengan penghidupan masyarakat adat yang dipengaruhi  oleh  proyek  REDD+.  Hanya satu  kali  di  awal  proyek,  ketika  Gubernur Irwandi  Yusuf  mengumpulkan  para  tetua mukim dalam sebuah pertemuan.
Di  pihak  lain,  sebagai  mitra pemerintah,  FFI  sebenarnya  berfungsi menjadi  fasilitator  yang  akan memberikan pelatihan  baik  pada  anggota  pemerintah Aceh  dalam  Task  Force  REDD+  maupun masyarakat  adat.  Namun,  staf  FFI  sendiri hanya  tahu  sedikit  soal  REDD+  karena
68 The Provincial Government of Nangroe Aceh Darusslam, 2007, The Triple Benefit Project Design Note for CCBA Audit . The Provincial Government of Nangroe Aceh Darussalam, hlm 46-47
mereka  ternyata  tidak  dilibatkan  dalam perencanaan  desain  proyek  pada  tahun 2007. 69 Hal  ini  menimbulkan  keraguan dan juga pertanyaan sejauh mana komunitas  masyarakat  adat  memahami REDD+  dan  dampaknya  bagi  kehidupan mereka  ketika  pihak  yang  seharusnya menjadi  mentor  justru  tidak  menguasai permasalahan.
Pemaparan  mengenai  proyek  juga dijelaskan  dalam  bahasa  yang  sulit dimengerti,  dokumen  dituliskan  dalam bahasa  inggris  sehingga  masyarakat  sulit memahami. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan  proses  pertemuan  dengan kepala  mukim.  Ketidakpahaman  kepala mukim akhirnya menyebabkan ketidakmampuan dalam menjelaskan proyek  kepada  warganya  di  puluhan gampong .
Dua hal tersebut akhirnya menyebabkan  masyarakat  adat  di  Aceh tersingkirkan  dalam  proses  partisipasi. Sebenarnya, masalah ini sudah teridentifikasi  pada  audit  CCBA  yang menunjukkan  bahwa  proyek  Ulu  Masen tidak  memenuhi  kriteria  ― best  practice” dalam  melibatkan  partisipasi  komunitas lokal. 70
Terdapat
indikasi bahwa masyarakat adat dilihat
sebagai
69 Wawancara Chris Lang dengan Goran Eklof, The Swedish Society for Nature Conservation, Februri 2013 70 McCulloch, Lesley, 2010, Op.Cit.,
penghambat proyek sehingga tidak banyak informasi yang diberikan kepada mereka. 71
Para  kepala  mukim  yang  diwawancara menyatakan bahwa tidak ada tugas khusus yang  diberikan  pengelola  proyek  kepada mereka.  Padahal  melibatkan  masyarakat adat  setempat  merupakan salah satu  kunci keberhasilan  proyek,  terutama  di  mana para  pengelola  dapat  memantau  dan mendistribusikan informasi tentang proyek hingga keikutsertaan masyarakat.
Masyarakat  adat  juga  buta  terkait zonasi  proyek  Ulu  Masen  ataupun  peta spesifik proyek, misalnya terkait luas batas zona  serta  zona  apa  saja  yang  termasuk dalam  luasan  proyek  750.000  ha,  apakah zona  hutan  saja  atau  termasuk  juga pemukiman. 72 Dengan demikian, masyarakat  adat  yang  tidak  mengetahui sejauh  mana  batas  pengambilan  hasil hutan maupun kayu berdasarkan pengelolaan  hukum  adat  yang  berlaku. Akibatnya,  ketika  mereka  menganggap mengambil  hasil  hutan  dalam  wilayah lahan, mereka dituduh melakukan pembalakan liar.
Minimnya  partisipasi  masyarakat menyebabkan  mereka  tidak  mendukung adanya  proyek.  Meski  tidak  terang- terangan,  mereka  enggan  dengan  adanya
71 Rathgeber, Theodor, 2009, Climate Change Violates Human Rights , Heinrich Boell Stiftung, 6, hlm 27
72 Wawancara dengan Zulfikar Arma, Badan Pelaksana JKMA Aceh, 22 April 2015
kehadiran  proyek  yang  memotong  mata pencaharian.  Mereka  juga  tidak  senang dituduh  sebagai  pembalak  liar,  ketika perusahaan  besar    yang  membalak  secara liar tidak ditindak aparat pemerintah.

## c.  Transparansi Proyek
Transparansi  adalah  di  mana  semua  pihak yang  terlibat  dalam  program  diberikan tanggungjawab  pengelolaan  yang  setara, termasuk  dalam  distribusi  manfaat  yang dihasilkan.  Dengan  adanya  transparansi, pengelolaan proyek dapat dipertanggungjawabkan  kepada  publik, khususnya masyarakat yang terkena langsung dampak proyek.
Hasil wawancara dengan penduduk mukim  yang  tinggal  di  kawasan  proyek Ulu Masen menunjukkan adanya ketidakjelasan  terkait  proyek  REDD+  Ulu Masen  di  mana  masyarakat  adat  sendiri merasa  dikucilkan.  Hal  ini  menunjukkan ketiadaan  transparansi  dalam  proyek REDD+ Ulu Masen. Ketidakjelasan tersebut meliputi masalah kepemilikan dan pengelolaan,  pendanaan  dan  manfaat, aktivitas proyek dan penghitungan karbon.
Masalah kepemilikan proyek menjadi  polemik  di  tengah  masyarakat. Jika  merujuk  pada  dokumen  perencanaan proyek,  seharusnya  pemilik  utama  proyek adalah pemerintah Aceh di mana dua aktor lain  adalah  mitra  pemerintah  Aceh.  Akan tetapi  praktek  di  lapangan  berkata  lain. Pemerintah  Aceh  menyatakan  bahwa
proyek  berada  di  bawah  kuasa  FFI, pemerintah  Aceh  hanya  menjadi  aktor yang menyediakan regulasi serta mengadakan  moratorium logging untuk menunjang pelaksanaan proyek Ulu Masen. 73 Di lain pihak, karena sosialisasi semuanya dilakukan oleh FFI, masyarakat beranggapan  bahwa  proyek  ini  adalah proyek buatan FFI.
Berkaitan dengan pendanaan proyek,  informasi  yang  dibuka  kepada publik  juga  minim.  Dalam  dokumen  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah  Aceh dituliskan bahwa pendanaan akan diperoleh  ketika  kredit  karbon  telah berhasil dijual kepada Merrill Lynch selaku perusahaan  yang  bekerjasama  dengan CC. 74 Namun,  tidak  diketahui  secara  jelas mengenai  aliran  dana  serta  sumber  dana proyek.
Selain  itu,  masalah  manfaat  dari proyek  juga  tidak  dijelaskan  dengan gamblang.  Masyarakat  adat  sama  sekali tidak  mengetahui  kira-kira  apa  manfaat yang  akan  mereka  terima  dengan  adanya proyek  REDD+.  Mereka  tidak  dijelaskan dalam  bentuk  apa  insentif  dari  REDD+ akan diberikan kepada mereka. 75
Terakhir, aktivitas proyek berkenaan  dengan  sejauh  mana  program-
73 Wawancara dengan Dedek Hadi, Anggota Taks Force REDD+ Aceh, Dinas Kehutanan Aceh, Banda Aceh, 24 April 2015
74 Government of Aceh, 2008
75 Wawancara Yayasan Rumpun Bambu dengan Nas, Kepala Mukim Lam Leu Ot, Oktober 2011
program yang telah direncanakan dijalankan. Kegiatan konservasi hutan serta penghitungan  karbon  hasil  konservasi seharusnya  dipublikasikan  pula  kepada seluruh stakeholder yang  terlibat  di dalamnya.  Masyarakat  adat  menjelaskan bahwa  sama  sekali  tidak  mengetahui sejauh  mana  program  dalam  proyek  sudah berjalan. 76
d.  Proses  FPIC  Tidak  Berjalan  dan Kegagalan Konsolidasi Masyarakat

## Adat
Pada  masa  awal  akan  dimulainya implementasi  proyek,  bersama  mitra  FFI dan  CC,  Gubernur  Irwandi  menegaskan bahwa  ia  tidak  menginginkan  proyek berjalan  tanpa  adanya  informasi  yang lengkap  bagi  masyarakat. 77 Saat  itu, perencanaan pra-implementasi, yang meliputi  desain,  dana  hingga  audit  proyek telah  selesai  dilaksanakan.  Implementasi hanya  tinggal  menunggu  waktu  untuk dilaksanakan.
Dengan  sudah  adanya  proyek berarti  masyarakat  adat  tidak  dilibatkan dalam memahami proses konseptual program  REDD+,  penaksiran  dampak, manfaat hingga output sebelum perencanaan hingga pada masa perencanaan. Sayangnya hal ini juga terjadi karena  Ulu  Masen  diaudit  melalui  standar
76 Wawancara dengan Anwar Ibrahim, Kepala Mukim Teunom, Calang, Aceh Jaya, 23 April 2015
77 McCulloh, Lesley, 2010, Op.Cit.,
CCB  tahap  awal  yang  tidak  menyertakan FPIC.  Baru  kemudian  di  2009,  melalui audit kedua, FPIC diwajibkan.
Masalah  terlambat  atau  tidaknya pelaksanaan  FPIC  bukan  masalah  utama. Masalah terbesar adalah bahwa pelaksanaan  FPIC  ini  tidak  merata  dan tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya.  FFI memang  telah  memfasilitasi  berbagai pertemuan  yang  mengikutsertakan  mukim untuk  menginformasikan  mereka  terkait FPIC  proyek  REDD+  Ulu  Masen.  Hal  ini diakui  oleh  beberapa  kepala  mukim  yang memang diundang dalam pertemuan.
Dalam  perencanaan  FPIC  terdapat 61  mukim  yang  harus  diundang,  ternyata praktek  di  lapangan  tidak  demikian.― FPIC tidak  ada  di  Aceh,  FPIC  tidak  pernah dilaksanakan  100%.  Ada  banyak  dokumen tentang REDD tapi tidak semua saya tahu dan  ikut  prosesnya.  REDD  jalan  terlebih dahulu, FPIC menyusul kemudian.” 78
Dari total 61 mukim yang terdaftar, kurang  lebih  hanya  beberapa  saja  yang dilibatkan  dalam  proses  FPIC  ini,  seperti Mukim  Teunom,  Geumpang,  Siem.  Jika tidak  semua  mukim  dilibatkan,  bagaimana masyarakat  adat  di  seluruh  wilayah kawasan  REDD+  Ulu  Masen  dapat
78 Wawancara dengan Anwar Ibrahim, Sabee Basyah, Ibrahim, Zulfikar Arma, Mirwandah, April 2015
mengetahui proyek REDD+ akan dijalankan di wilayah hutan mereka. 79
e.  Pengagunan  Hutan  Aceh  oleh  CC kepada East-Asia Minerals
Pada Mei 2011, perusahaan tambang  Kanada, East-Asia  Minerals menandatangani Memorandum of Understanding (MoU)  dengan  Carbon
Consevation. MoU tersebut berisi kesepakatan pembelian 50% saham perusahaan CC. 80 Di bawah MoU tersebut,
East-Asia  Minerals akan  membayar  tunai uang sebesar US$ 500 ribu serta menerbitkan  2.5  juta  lembar  saham  bagi CC. 81 Kehadiran East-Asia Minerals tersebut  menandakan  bahwa  secara  tidak langsung, Carbon  Conservation mundur dari pengelolaan proyek Ulu Masen.
Kepentingan East-Asia  Minerals di Ulu  Masen  adalah  operasi  pertambangan emas  seluas  6000  ha  di  tengah-tengah
79 Wawancara dengan Anwar Ibrahim, Kepala Mukim Teunom, Calang, Aceh Jaya, 23 April 2015 80 Lang, Christopher, 2013, Canadian Mining Company East Asia Minerals Is “Working Closely” With Indonesian Government Officials To Destroy Aceh‟s Forests, REDD-Monitor. April 24, 2015, http://www.redd-monitor.org/2013/04/19/canadian- mining-company-east-asia-minerals-is-working- closely-with-indonesian-government-officials-to- destroy-acehs-forests/#more-13762; East-Asia Minerals, Press Release: East Asia Minerals Announces Acquisition of 50% of Carbon Conservation Pty Ltd, May3, 2011, http://www.marketwired.com/press-release/east- asia-minerals-announces-acquisition-of-50-of- carbon-conservation-pty-ltd-tsx-venture-eas- 1509149.htm
81 The Aceh Post, 2011 , Hutan Aceh Dijadikan Aset Transaksi Saham , August 14, 2014. The Aceh Post, http://atjehpost.com/nanggroe/daerah/1896-hutan- aceh-dijadikan-aset-transaksi-saham.htm
kawasan  proyek  Ulu  Masen.  Proyek pertambangan yang dikenal dengan Proyek Miwah  merupakan  area  berkandungan emas  tinggi  berlokasi  di  dalam  proyek REDD+ Ulu Masen. Hingga saat ini, East- Asia  Minerals hanya  mengantongi  izin eksplorasi  dan  belum  mendapatkan  izin ekstraksi emas dari pemerintah.
Menyikapi  sorotan  dan  kritikan keras mengenai hutan Aceh yang dijadikan agunan aset, CEO Dorjee Sun mengatakan perusahaannya  tidak  memiliki  pilihan untuk  bekerjasama  dengan  perusahaan yang  justru  destruktif  karena  adanya tekanan  dari  para  banker  dan  investor. Mereka  mempertanyakan  di  mana  hasil keuntungan, uang dan keamanan investasi. 82 Dorjee  menambahkan  bahwa perusahaanya telah keliru dan meremehkan kesulitan  pendanaan  proyek  REDD+  Ulu Masen.  Selain  itu,  ia  menekankan  bahwa penjualan ini hanya mengorbankan sebagian  kecil  wilayah  Ulu  Masen  demi kepentingan  yang  lebih  besar,  yakni melanjutkan  program  perlindungan  bagi sisa wilayah yang jauh lebih luas.
Nampaknya,  proyek  REDD+  Ulu Masen  yang  hingga  saat  itu  (2011)  masih juga  belum  menghasilkan  kredit  karbon membuat  bankir  dan  investor  panik  dan meminta uang mereka kembali. Uang yang telah dialokasikan untuk biaya operasional,
teknis  atau  masuk  kantong  aktor-aktor lainnya  tidak  dapat  dikembalikan  lagi sehingga  memaksa  CC  menjual  saham serta hak eksklusifnya untuk mengembalikan dana investasi tersebut. f. Berhentinya Keterlibatan Pemda Aceh Akibat  Pergantian  Kekuasaan  kepada Zaini Abdullah
Dalam  pemilihan  gubernur  Aceh 2012,  Gubernur  Irwandi  kalah  dari  Zaini Abdullah,  juru  bicara  GAM  di  Swedia yang akhirnya kembali pulang ke Indonesia setelah perjanjian damai Helsinki.  Bersama  wakilnya,  Muzakir Manaf, Gubernur Zaini Abdullah memiliki rencana yang lain terhadap hutan Aceh.
Ketika  menyerukan  penyetopan sementara  proyek  REDD+  Ulu  Masen, sebelum  sempat  mencari  alternatif  lain pendanaan, secara politik Gubernur Irwandi  telah  kalah  bersaing.  Cita-cita Green  Vision tidak  lagi  dapat  dijual  di masyarakat.  Apalagi,  proyek  REDD+  Ulu Masen juga jarang terdengar di masyarakat umum. Gubernur  Zaini  Abdullah memiliki pandangan yang berbeda dengan pendahulunya mengenai pemanfaatan hutan Aceh.
Rencana  spasial  berubah  total  saat Gubernur  Zaini  Abdullah  memegang pemerintahan.  Pada  30  Oktober  2012, Abdullah  menuliskan  surat  resmi  kepada Kementerian Kehutanan mengajukan perubahan  status  hutan  lindung  menjadi
hutan  konsesi. 83 Dalam  surat  tersebut,
Abdullah  mengajukan  lima  blok  hutan lindung  seluas  21,311  ha  untuk logging kayu.  Tambahan  tiga  blok  hutan  lindung seluas  33,282  ha  juga  diajukan  untuk diubah sebagai hutan produksi.

## Kesimpulan
Implementasi REDD+ adalah sebuah  proses  mekanisme  berjenjang  dan multidimensional. Dengan demikian, proses  ini  melibatkan  berbagai  macam regulasi  dan  aktor  di  berbagai  level  yang memiliki  agenda  dan  kepentingan  masing- masing. Regulasi dan kepentingan tersebut harus  dapat  diharmonisasikan  agar  sebuah proyek  REDD+  berjalan  dengan  baik  dan menyasar  tujuan  hakiki  REDD+,  yakni reforestasi dan memberdayakan masyarakat  lokal  hutan.  Harmonisasi regulasi  dan  kepentingan  ini  harus  terjadi baik  antar  level,  dari  internasional  ke  sub- nasional serta antara pelaku baik mengenai sasaran  pelaku  hingga  tujuan  kolektif  di antara  aktor-aktor  pada  masing-masing level.
Dalam  implementasi  REDD+  di Ulu  Masen  ditemukan  beberapa  masalah yang menyebabkan gagalnya sinergi pengadopsian  aturan  atau  regulasi  serta pelaksanaan REDD+ dari level internasional hingga ke level  sub-nasional.
83 Greenomics Indonesia, 2013
Masalah ini muncul karena dalam hubungan  antar  pelaku  hingga  pencapaian target  serta  tujuan  kolektif  disertai  dengan pertentangan atau konflik kepentingan.
Pada  level  internasional,  terjadi persoalan  substansi  dan  aturan-aturan dalam  UNFCCC  yang  terus  menerus berubah pada level internasional, ketiadaan hukum  tenurial  yang  memicu  konflik, irelevansi mekanisme REDD+, inkonsistensi  dan  lemahnya  audit  CCBA. Kemudian,  pada  level  nasional,  masalah yang  muncul  adalah  adanya  UU  yang  pro deforestasi, permasalahan tenurial nasional yang belum beres, kontestasi antar lembaga pada  pemerintahan  pusat  serta  kontestasi antara  lembaga  pusat  dan  daerah  (sub- nasional) yakni Pemerintah Daerah Aceh.
Kontestasi  antara  lembaga  pusat meliputi  hirarki  UU  yang  carut  marut, pembagian  tugas  dan  tanggungjawab antara  badan-badan  pemerintah  nasional yang  tumpang  tindih, tidak  adanya kerangka hukum tinggi (UU) yang dikhususkan  bagi  pengaturan  REDD+ secara  formal.  Kontestasi  antara  lembaga pusat  dan  daerah  meliputi  UU  yang bertentangan  bagi  pembagian  kewenangan pusat  dan  daerah  mengatur  sumber  daya alam,  UU  Otonomi  Khusus  Aceh  tahun 2006, perebutan tenurial antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Aceh.
Lalu  pada  level  sub-nasional  yang mana terdapat berbagai aktor yang
memiliki fungsi dan peranan yang berbeda juga muncul permasalahan dalam melaksanakan kerangka REDD+. Permasalahan  tersebut  meliputi  kontestasi di antara pengelola proyek yang menyebabkan
tidak sinkronnya pelaksanaan  proyek  di  lapangan  serta seringnya terjadi saling lempar tanggungjawab,  tidak  adanya  transparansi proyek,  proses  FPIC  yang  tidak  berjalan, proyek  REDD+  Ulu  Masen  menjadi  lahan kepentingan bisnis perusahaan multinasional East-Asia  Minerals dan Carbon Consertvation, terjadinya pergantian  kepemimpinan  Aceh  kepada Gubernur  Zaini  Abdullah  di  tengah pelaksanaan proyek.
Dengan  demikian,  kemitraan  litas sektor yang  seharusnya  terjadi  tidak terjalin  dalam  implementasi  REDD+. Apalagi  aktor  pada  masing-masing  level memiliki vested  interests dan  relasi power yang  beragam  sehingga  proses  REDD+ menjadi semakin rumit untuk diimplementasikan.Bisa  jadi  pada  kasus  di proyek  lain  tidak  demikian.  REDD+  pada akhirnya sangat bersifat hirarkikal.
Penelitian  di  Ulu  Masen  juga mempertegas bahwa mekanisme tata kelola global  memang  cenderung  mengabaikan kearifan  lokal . Aturan-aturan  yang  dibuat sangat teknikal dan mengabaikan masyarakat  adat.  Cara  berpikir  asing  tidak melihat  bahwa  dalam  pengelolaan  hutan,
masyarakat  adat  memiliki  fungsi  serta hukum  tersendiri.  Akibatnya,  REDD+ membenturkan pemikiran asing ini dengan pemikiran lokal yang menyebabkan konflik baru.  Konflik  baru  ini  menyebabkan pemerintah  negara  berkembang  harus berhadapan dengan masyarakat adat bukan sebagai  mitra,  melainkan  penghambat berjalannya proyek.
Dengan  demikian,  implementasi REDD+  melalui  mekanisme multi-level governance ternyata  tidak  berbeda  dengan mekanisme tata kelola global pada umumnya.  Perbedaan  kekuatan  negara, dari segi ekonomi dan pengaruh pada level pembuatan  kebijakan  tata  kelola  global
menyebabkan adanya gap insentif. Negara- negara  yang  tidak  memiliki  kekuatan ekonomi,  seperti  pada  umumnya  negara- negara  berkembang,  tidak  berpengaruh dalam  proses  tata  kelola  dan  kehilangan haknya  untuk  turut  andil  secara  adil  dan setara dalam penentuan mekanisme sebuah tata  kelola  global.  Selain  itu, “Think Global  Act  Local” yang  menjadi  motto utama MLG tidak menutup gap partisipasi, yang merujuk pada fakta bahwa kerjasama internasional masih didominasi oleh pemerintah  negara  dan  mengesampingkan kelompok masyarakat sipil dalam pembuatan  kebijakan  dan  pengambilan keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA
AFEP Annual Report, 2006.
Agung,  Putra,  2010, Inisiasi  kebijakan  REDD di  Indonesia:  menunggu  asa  atau masalah, Jakarta, Indonesia, Intip Hutan.
Al-Fachri,  et.al.,  2009, Challenges  of  Forest Governance in Aceh , Eye on Aceh , 2-2.
Anderson,  Sarah,  John  Cavanagh  and  Thea Lee, 1999, Ten Myths About Globalization . Nation , 12 /06/99.
Angelsen,  Arild  and  Wertz-Kanounnikoff, Sheila,  2009, Global  and  national REDD+ architecture: linking
institutions  and  actions. In  Arild Angelsen,  M.  Brockhaus,  M.  Kanninen,
E.  Sills,  W.  D.  Sunderlin  and  S.  Wertz- Kanounnikoff, Realising
REDD+:
National  Strategy  and  Policy  Options (pp.  13-24) , Bogor,  Indonesia,  Center for International Forestry Research.
Angelsen,  Arild, Brockhaus, M, Kanninen, M, Sills,  E,  Sunderlin,  W.  D.  and  Wertz-
Kanounnikoff, S, 2009, Realising REDD+:  national  strategy  and  policy options, Bogor,  Indonesia,  Center  for International Forestry Research
Angelsen,  Arild, et.al, 2013. Analysing REDD+: challenges and choices, Bogor,
Indonesia, CIFOR.
Arma,  Zulfikar,  22  April  2015,  Personal Interview.
Arnold,  Luke  Lazarus,  2008, Deforestation  In Decentralised  Indonesia:  What‟s  Law Got  To  Do  With  It?, Law,  Environment and  Development  Journal , 4(2),  77-100.
Astuti,  Rini,  2013, Ekologi  politik  REDD+: kontestasi politik, modal dan pengetahuan, Yogyakarta, Wacana No.3
Bappenas.  (2010). Draft  Strategi  REDD+ Nasional. April 15, 2015.
http://forestclimatecenter.org/files/2010- 09- 03%20Strategi%20Nasional%20REDD+ %20DRAFT%201%20.pdf.
Basyah,  Sabee,    22  April  2015,  Personal Interview.
Biermann,  Frank,  et.al.,  2009, Environmental
Policy Integration And The Architecture Of  Global  Environmental  Governance, International Environmental Agreements, 9, 351-369.
Brockhaus  M.,  M.  Di  Gregorio  and  S. Mardiah, 2013, Governing the design of national  REDD+:  An  analysis  of  the power of agency.
Brown,  D,    et.al , 2008, How  do  we  achieve REDD  co-benefits  and  avoid  doing harm? In  Arild  Angelsen  (Ed), Moving Ahead  with  REDD:  Issues,  Options  and Implications (pp.  107-118),  Bogor,
Indonesia, CIFOR.
Bulkeley,  Harriet  and  Newell,  Peter,  2010, Governing  climate  change, London: Routledge.
Business  Wire,  2010, Audit  of  How  Sinarmas is  Pulping  the  Planet ,Melbourne:  ITS Global.
Butler,  R.A.,  L.P.  Koh  and  J.  Ghazoul,  2009, REDD  In  The  Red:  Palm  Oil  Could Undermine  Carbon  Payment  Schemes. Conservation Letters, 2(2), 67-73.
Caplow,  S.,  P. Jagger,  K. Lawlor  and  E.  Sills,
2011, Evaluating  Land  Use  And Livelihood  Impacts  Of  Early  Forest Carbon  Projects:  Lessons For  Learning About  REDD+, Environmental  Sciency and Policy, 14(2), 152-167.
Carbon  Planet.  (December  4,  2009).  The history  of  REDD  policy.  April,  2  2015. http://unfccc.int/files/methods/REDD/su bmissions/application/pdf/REDD_20091 216_carbon_planet_the_history_of_RE DDcarbon_plane.pdf
CBD. Conference of the Parties (COP). (2015, April 2). http://www.cbd.int/cop/.
Cerbu, GA., BM Swallow and DY Thompson, 2011), Locating  REDD:  A  Global Survey And Analysis Of REDD Readiness And Demonstration Activities , Environmental Science and Policy 14(2), 168–80.
CIFOR,  2010, REDD,  Apakah  itu?:  pedoman cifor  tentang  hutan,  perubahan  iklim dan REDD, Bogor, Indonesia, CIFOR.
Clarke,  Ross  Andrew,  2010, Moving  The REDD Debate From Theory To Practice: Lesson Learned From The Ulu Masen  Project, Law,  Environment  and Development Journal, 6(1), 36-61.
Corbera,  Esteve  and  Heike  Schroeder,  2010, Governing  and  implementing  REDD+, Environmental  Science  Policy,  14,  89- 230.
Cresswell,  John  W,  1994, Research  design: qualitative  and  quantitative, London,
Sage Publications.
Cronkleton,  Peter,  et.al.,  2011), Supporting forest  community  in  times  of  tenure uncertainty: participatory mapping experiences  from  bolivia  and  indonesia, Environmental  Science  and  Policy, 14(2), 152-167.
Dingwerth,  Klaus  and  Philipp  Pattberg,  2006, Global Governance As A Perspective On World  Politics ,  Global  Governance,  12, 185-203.
Doherty,  Emma  and  Heike  Schroeder,  2011),
Forest Tenure And Multi-Level Governance  In  Avoiding  Deforestation Under  REDD+ ,  Global  Environmental Politics, 11(4), 66-88.
Dunlop, Jane, 2009, REDD, Tenure And Local Communities:  A  Study  From  Aceh, Indonesia ,  International  Development Law Organization .
East-Asia  Minerals,  Press  Release:  East  Asia Minerals  Announces  Acquisition  of 50%  of  Carbon  Conservation  Pty  Ltd.
May3, 2011. http://www.marketwired.com/press- release/east-asia-minerals-announces- acquisition-of-50-of-carbon-
conservation-pty-ltd-tsx-venture-eas- 1509149.htm
Eklof,  Goran,  2013, REDD  Plus  Or  REDD “Light”?  –  Biodiversities,  Communities And Forest Carbon Conservation , Swedish Society
for Nature Conservation.
Estrada,  M,  2011, Standards  and  methods available  for  estimating  projectlevel REDD+  carbon  benefits:  reference guide  for  project  developers. Bogor, Indonesia, CIFOR.
Esty,  Daniel  and  Maria  Ivanova,  2002,
Revitalising Global Environmental Governance: A Function-Driven Approach ,  In  Daniel  Esty  and  Maria Ivanova (eds), 2002, Global
Environmental  Governance:  Options and  Opportunities ,  Yale  School  of Forestry and Enviromental Studies.
Eye  on  Aceh  Interview  with  Retno  Maryani, Indonesian  Government  Delegation  to World Forestry Congress, Buenos Aires, Interviewed 24 Oktober 2009.
Fairbrass,  Jenny  and  Andrew  Jordan , 2005, Multi-level governance and environmental  policy. In  Ian  Bache  and Matthew  Flinders  (eds), Multi-level governance, New York, Oxford University Press.
FAO. (n.d). Finland-FAO forestry programme. April 8, 2015.
http://www.fao.org/forestry/fma/76453
/en
FAO.  (n.d). REDD+  Partneship. April  11, 2015. http://www.fao.org/partnerships/RED
D-plus-partnership/en/
Fauna  and  Flora  International,  2010,  May  20, Ulu Masen REDD Project, FFI REDD+ Presentation.
Forest  Carbon  Partnership  Facility.  (n.d).
About FCPF. April 3, 2015. https://www.forestcarbonpartnership.org /about-fcpf-0
Forest  People  Programme.  (2011).  Aceh: Proyek  Uji  Coba  REDD+  Ulu  Masen.
Seri Briefing Hak-hak, Hutan dan Iklim. May 24, 2015. http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/fi les/publication/2012/05/aceh-briefing-3- edited.pdf.
Forsyth,  Tim , 2009, Multilevel,  multiaktor governance  in  REDD+. In  Arild Angelsen,  M.  Brockhaus,  M.  Kanninen, E.  Sills,  W.  D.  Sunderlin  and  S.  Wertz- Kanounnikoff  (eds), Realising REDD+: National  Strategy  and  Policy  Options, Bogor, Indonesia, Center for
International Forestry Research.
Fry,  Ben  Palmer,  2011, Community  Forest Monitoring  In  REDD+:  The  „M‟  In MRV?, Environmental  Science  Policy, 14(2), 181-187.
Gebara, Maria  Fernanda,  et.al.,  2014 ,  REDD+ Policy  Networks  In  Brazil:  Constrains And Opportunities For Successful Policy Making, Ecology and Society, 19(3), 53.
George,  S  and  I  Bache,  2001, Politics  In  The European Union, Oxford, Oxford University Press.
Government  of  Norway.  (2010). LOI  between the  Government  of  the  Kingdom  of Norway  and  the  Government  of  the Republic  of  Indonesia  on  “Cooperation on  reducing  greenhouse  gas  emissions from deforestation and forest degradation. April 8, 2015
http://www.norway.or.id/PageFiles/4043 62/Letter_of_Intent_Norway_Indonesia_
26_May_2010.pdf
Government  of  Norway.  (n.d). Why  a  climate and  forest  initiative? April  3,  2015. https://www.regjeringen.no/en/id4/?404 %3Bhttp%3A%2F%2Fwww.regjeringen .no%3A80%2Fen%2Fsystem%2F404- side%2Fid2343711%2F%3F404%3Bhtt p%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%3 A80%2Fen%2Fdep%2Fmd%2FSelected -topics%2Fclimate%2Fthe-government- of-norways-international-%2Fwhy-a- climate-and-forest- initiative.html%3Fid=54720/
Grainger, A and Michael Obersteiner, 2011, A Framework  For  Structuring  The  Global Forest  Monitoring  Landscape  In  The
REDD-Plus Era, Environmental Science Policy, 14(2), 127-139.
Greenpeace  (September  29,  2010). Apa  itu REDD?.
April, 2 2015. http://www.greenpeace.org/seasia/id/ca mpaigns/melindungi-hutan-alam- terakhir/apa-itu-REDD/
Gupta,  Joyeeta,  Nicolien  van  der  Grijp  and Ono  Kuik,  2013, Forests  and  REDD: Lesson  For  Institutional  Design, New
York, Routledge.
Hadi,  Dedek,  24  April  2015,  Personal Interview.

## Hewson, Martin and Timothy J. Sinclair, 1999,
The  Emergence  Of  Global  Governance Theory . In Martin Hewson and Timothy
J.  Sinclair  (Eds). Approaches  to  global governance  theory, New  York,  State University of Newyork.
Hix, Simon, 1998, Dimensions And Alignments In  European  Union  Politics:  Cognitive

## Constraints  And  Partisan  Responses,
Working  Paper  in  European  Studies, 1(3), 2-41.
Huber,  Suzy.  (2013). Indonesia  Kerangka Hukum REDD+. April 4, 2015. http://theREDDdesk.org/sites/default/fil es/resources/pdf/2013/REDD_indonesia _bahasa_20_may.pdf
Huettner,  Michael.,  Rick  Leemans,  Kasper Kok  and  Johannes  Ebeling,  2009, A Comparison  Of  Baseline  Methodologies For „Reducing Emissions From
Deforestation And Degradation‟, Carbon Balance and Management 4(1):4.
Husnan,  et.al.,  2013, Strategi  dan  Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Aceh.
Hyden, G., K. Mease, M. Foresti and V. Fritz, 2008, Governance  Assessments  For
Local  Stakeholders:  What  The  World Governance Assessment Offers, Working Paper 287. Overseas
Development Institute, London.
Ibrahim, 22 April 2015, Personal Interview.
Ibrahim,  Anwar,  23  April  2015,    Personal Interview.
Indrarto,  Giorgio  Budi,  et,al,  2010, The Context of REDD+ in Indonesia, Bogor, Indonesia, CIFOR.
Indrarto,  Giorgio  Budi,  et.al.,  2012), The Context  Of  REDD+  In  Indonesia: Drivers, Agents, And Institutions,
CIFOR Working Paper, 92, 1-115.
Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change, 2007, Summary  for  Policymakers .  In  B. Metz,  O.R.  Davidson,    P.R.  Bosch,  R. Dave,  and  L.A.  Meyer  (Eds). Climate Change  2007:  Mitigation  Contribution of  Working  Group  III  to  the  Fourth Assessment  Report  of  the  IPCC ,  New York, Cambridge University Press.
ITTO.  (n.d). Techincal  REDD+  Ghana. April 10,
2015.
http://www.itto.int/direct/topics/topics_p df.../topics_id=2467&no=3%20or%20w ww.itto.int/news_releases/id=3222%20o r%20http://www.itto.int/files/itto_projec t_db_input/3046/Technical/REDD+%20 in%20Agricultural%20Landscapes%20i n%20Ghana_Final%20to%20ITTO.pdf
Itubo,  Anne  F.  and  Giessen,  Lukas.  (2012).
Discursive-multilevel REDD+ governance:  political  aktors’  interests’ on  interplay  of  forests  and  climate change institutions in kenya. Institute for Forest  Policy and  Nature Conservation. http://www.kenyaforestservice.org/.
Karsenty,  Alain,  2008, The  Architecture  Of Proposed  REDD  Schemes  After  Bali: Facing  Critical  Choice, International Forestry Review, 10(3), 443-457.
Karsenty,  Alain,  2009, What  the  (Carbon) Market Cannot Do, CIRAD, 1.
Kasia,  Rahmad,  et.al.,  2011, Penanganan Masalah  Pembalakan  Liar  di  Kawasan Ulu Masen Aceh, FFI Aceh Programme, November 2011.
Kementerian  Kehutanan.  (n.d). Dinamika REDD. April 20, 2015. http://www.REDD-
indonesia.org/index.php/regulasi/dinami ka-REDD
Kementerian Kehutanan. (n.d). Tahapan IFCA. May 20, 2015. http://www.dephut.go.id/uploads/INFO RMASI/LITBANG/IFCA/Tahapan.htm
Knox,  A,  et.al. , 2011,  Land  Tenure  And Payment  For  Environmental  Services: Challenges  And  Opportunities  For REDD+, Land Tenure Journal, 2, 7-55.
Korhonen-Kurki,  Kaisa,  et.al.,  2013, Multiple Levels  And  Multiple  Challenges  For Measurement, Reporting And Verification  Of  REDD+, International
Journal of the Commons, 7(2), 344-366.
Lang,  Christopher.  (2008,  December  4).  The Private  Sektor  and  REDD:  Turning Liabilities  into  Assets. REDD  Monitor. February16,  2015.  http://www.REDD- monitor.org/2008/12/04/the-private- sektor-and-REDD-turning-liabilities- intoassets.
Lang,  Christopher.  (2012,  June  12).  The  story of REDD is just a lie,‖ says Ulu Masen villager. REDD  Monitor .  November  1,
2014. http://www.REDD- monitor.org/2012/06/12/the-story-of-
REDD-is-just-a-lie-says-ulu-masen-
villager/
Lang,  Christopher.  (2013).  Canadian  Mining Company East Asia Minerals Is ―Working  Closely‖  With  Indonesian Government Officials To Destroy Aceh’s  Forests. REDD-Monitor. April 24,
2015. http://www.redd-
monitor.org/2013/04/19/canadian-
mining-company-east-asia-minerals-is- working-closely-with-indonesian- government-officials-to-destroy-acehs- forests/#more-13762
Lang,  Christopher.  (2013,  March  8 ).  Dorjee Sun, ulu masen and the burning season. REDD-Monitor . April 24, 2015. http://www.REDD-
monitor.org/2013/03/08/dorjee-sun-ulu- masen-and-the-burning-season/
Lang,  Christopher.  (2014,  January  20). Interviews  about  Ulu  Masen,  Indonesia: A REDD-labelled Protected Area . REDD-Monitor. February  16,  2015. http://www.REDD-
monitor.org/2010/01/20/interviews- about-ulu-masen-indonesia-a-REDD- labelled-protected-area/
Lang,  Christopher.  10  April  2015,  Personal Interview.
Larson, Anne M. and Elena Petkova, 2011, An Intrduction  To  Forest  Governance, People  And  REDD+  In  Latin  America: Obstacles And Opportunities , Forests, 2,
86-111.
Larson,  Anne  M.,  et.al.,  2013, Land  Tenure And  REDD+:  The  Good,  The  Bad  And The Ugly, Global Environmental
Change , 23, 678-689.
Luttrell,  Cecilia,  2011 ,  Lessons  For  REDD+ From  Measures  To  Control  Illegal Logging  In  Indonesia, CIFOR  Working Paper 74 .
Lyster,  Rosemary,  Catherine  MacKenzie  and Constance  McDermott,  2013, Law, Tropical Forests and Carbon: The Case of  REDD+, New  York,  Cambridge University Press.
Mann,  Tim  and  Muhammad  Teguh  Surya, 2009, REDD  Wrong  Path  Pathetic Ecobusiness. Jakarta, Indonesia, Walhi Mardiastuti, Ani, 2012, The role of UN-REDD in  the  development  of  REDD+  in Indonesia  Volume  III:  Highlights  of REDD+  related  projects  in  Indonesia , Jakarta, Indonesia, Indonesia Ministry of Forestry.
Marks,  Gary  and  Liesbet  Hooghe,    2005, Contrasting  Visions  Of  Multi-Level Governance. In  Ian Bache and Matthew Flinders (Eds), 2005, Multi-level governance, New York, Oxford University Press.
Marks,  Gary,  1993, Structural  Policy  and Multilevel  Governance  in  the  EU .  In  A. Cafruny  and  G.  Rosenthal  (eds.),  1993, The  State  of  the  European  Community ,
New York: Lynne Rienner.
Marks, Gary, 2005, Multi-level Governance. In Ian  Bache  and  Matthew  Flinders  (Eds), 2005, Multi-level  governance, New York,Oxford University Press.
Mayntz,  Renate,  2004, Governance  Im Modernen  Staat .  In  Arthur  Benz  (ed), 2004, Governance    -  regieren  in komplexen Regelsystemen: eine enfuhrung, Wiesbaden,  VS  Verlag  fur Sozialwissenschaften
McCulloch,  Lesley,  2010, Ulu  Masen  REDD Demonstration  Project:  The  Challenges of Tackling Market Policy and Governances  Failures  that  Underlie Deforestation  and  Forest  Degradation , Intitute for Global Environmental Strategies.
Melviana,  Armely.,  Diah  Sulistiowati,  dan Moekti Soejachmoen, 2007, Bumi Makin Panas:  Ancaman  Perubahan  Iklim  Di Indonesia, Jakarta,  Yayasan  Pelangi
Indonesia.
Miller,  M,  M.  Wilder  and  E.  Knight,  2008,
Climate  Change  And  Forest:  Emerging
Policy  And  Market  Opportunities .  In  C. Streck  et.al.  (Eds),  2008, Legal  Issues And  Contractual  Solutions  For  Lulucf Projects  Under  The  Clean  Development Mechanism, London, Chatham House.
Mirwandah, 23 April 2015, Personal Interview.
Moeliono,  M.,  C.  Gallemore,  L.  Santoso,  M. Brockhaus,  and  M.  Di  Gregorio,  2014, Information  Networks  And  Power: Confronting  The  "Wicked  Problem"  Of REDD+  In  Indonesia, Ecology  and Society 19(2), 9.
Najam, Adil, Mihaela Papa and Nadaa Taiyab,
2006, Global Environmental
Governance: A Reform Agenda , Denmark,  International  Institute  for Sustainable Development.
Nur  Masripatin,  2010, Strategi  REDD+ Indonesia.
Nurtjahjawilasa, et.al., 2013, Konsep  REDD+ dan  Implementasinya, Jakarta,  Nature Conservancy Program.
O’Niles,  John.  (2007).  It’s  Not  Easy  Being Green in Aceh, Indonesia. Forest Carbon
Portal, October 25, 2007. http://www.forestcarbonportal.com/news /its-not-easy-being-green-aceh-indonesia
Pahl-Wostl,  Claudia,  2009, A  Conceptual Framework  For  Analysing  Adaptive Capacity  And  Multi-Level  Learning Processes  In  Resource  Governance Regimes. Global Environmental Change, 19, 354-365.
Pemerintah  Indonesia,  n.d, UU  No.  41/1999 tentang Kehutanan Artikel 1
Pemerintah  Indonesia,  n.d, Aturan  UU  No. 10/2004 mengenai Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  Artikel 7 (1). Pemerintah  Indonesia,  n.d, Aturan  UU  No. 12/2011 mengenai Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  Artikel 8(1).
Peskett,  K,  et.al ., 2008, Making  REDD  Work for  the  Poor, London,  UK,  Overseas Development Institute and IUCN.
Piattoni,  Simona,  2010, the  Theory  Of  Multi- Level Governance: Conceptual,
Empirical  And  Normative  Challenges,
New York, Oxford University Press.
Rathgeber,  Theodor,  2009, Climate  Change Violates  Human  Rights ,  Heinrich  Boell Stiftung, 6.
REDD-Desk.  (n.d). Ulu  Masen  Ecosystem Project. April 18, 2015.
http://theREDDesk.org/countries/initiati ves/ulu-masen-ecosystem-project
Ridho,  Dodhik  dan  M.  Fadhil  Hasan,    2012,
Ekonomi  Politik  Kehutanan:  Mengurai Mitos  Dan  Fakta  Pengelolaan  Hutan (2nd Ed),  Jakarta, Indonesia, INDEF.
Risse,  Thomas,  2011, Governance  Without  A State? Policies And Politics In Areas Of Limited Statehood, New York, Columbia University Press.
Rosenau,  James  N,  1992, Governance,  Order And Change In World Politics, In James N.  Rosenau  and  Ernst  Otto-Czempiel (Eds), Governance  without  government,
New York, Cambridge University Press.
Rosenau,  James  N,  1995, Governance  In  The
Twenty-First Century , Global Governance, 1, pp. 13-43.
Sapari, 23 April 2015, Personal Interview.
Satgas  Nasional  REDD+,  2012, Strategi
Nasional dan Pendekatan Umum
Penyusunan  Strategi  dan  Rencana  Aksi Provinsi.

## Scheyvens,  Henry  and  Agus  Setyarso,  2010,
Development Of A National REDD-Plus System In Indonesia, IGES Report.
Schlager,  Edella  and  Elinor  Ostrom,  1992,
Property-Rights  Regimes  And  Natural Resources, Land  Economics,  68,  249-
262.
Siswanto,  Wandojo  dan  Wahjudi  Wardojo,
2006, Desentralisasi  Sektor  Kehutanan: Pengalaman Indonesia, Bogor, Indonesia, CIFOR.
Skutsch, M. and P.E. Van Laake, 2008, REDD As  Multilevel  Governance  In  the- Making. Energy  and  Environment,
19(6), 831-844.
Smith,  J,  et.al.,  2007, Illegal  Logging,
Collusive  Corruption  and  Fragmented Governments  in  Kalimantan, Indonesia , In  L.  Tacconi  (Ed),  2007, Illegal Logging:  Law  Enforcement,  Livelihoods and  the  Timber  Trade, London,  UK, Earthscan
Society of Indonesian Environmental
Journalists.  (2013). Satgas  REDD+  dan kementerian kehutanan
berebut kewenangan. May 20, 2015. http://www.siej.or.id/?w=article&nid=45 0 Soedenberg, Susanne, 2006, Global Governance In Question: Empire, Class, And  The  New  Common  Sense  In Managing Norh-South
Relations,
London, Pluto Press.
Soriano,  Eleonor  Baldo, et.al., 2010), Apa  itu REDD? Sebuah Panduan Untuk Masyarakat Adat, Tebtebba, AIPP, FPP, IWGIA.
Speth, James Gustav and Peter M Haas, 2006, Global Environmental Governance,
Washington, Island Press.
Springer,  Jenny  and  Peter  Bille  Larsen,  2012,
Community Tenure And REDD+, WWF Report June 2012.
Stern,  Nicholas,  2006), Stern  Review:  The Economics Of Climate Change, Cambridge, Cambridge University
Press.
Streck,  C.,  2009, Rights  And  REDD+:  Legal And Regulatory Considerations , In Arild Angelsen,  M.  Brockhaus,  M.  Kanninen, E.  Sills,  W.  D.  Sunderlin  and  S.  Wertz- Kanounnikoff, 2009, Realising REDD+: National  Strategy  and  Policy  Options ,
Bogor, Indonesia, CIFOR.
Sunderlin,  William  D.,  Hatcher,  Jeffrey  and Liddle,  Megan.  (2008).  From  exclusion to ownership? Challenges and opportunities  in  advancing  forest  tenure reform. The  Rights  and  Resources Initiative. May 1, 2015. http://www.rightsandresources.org/docu ments/files/doc_736.pdf
The  Aceh  Post.  (2011,  May  6). Hutan  aceh dijadikan  aset  transaksi  saham. August 14, 2014.
The Aceh Post.
http://atjehpost.com/nanggroe/daerah/18
96-hutan-aceh-dijadikan-aset-transaksi- saham.htm
The  Provincial  Government  of  Nangroe  Aceh Darusslam,  2007, The  Triple  Benefit Project Design Note for CCBA Audit.
Thompson,  Ian  D.,  et.al.,  2014, Biodiversity And  Ecosystem  Service:  Lessons  From Nature  To  Improve  Management  Of Planted Forests For REDD-Plus ,
Biodivers Conserv, 23, 2613-2635.
UNFCCC. (2005, November 11). Submissions from  Parties. Reducing  emissions  from deforestation  in  developing  countries: approaches  to  stimulate  action, 11 November  2005.  Diakses  pada  2  April
2015
melalui http://unfccc.int/resource/docs/2005/cop
11/eng/misc01.pdf
UNFCCC.  (2009,  December  19). COP  15
Copenhagen: report of the conference of the parties in its fifteenth session, held in Copenhagen  from  7  to  19  December 2009. April 2, 2015.
http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop 15/eng/11a01.pdf.
UNFCCC.  (2011,  December  11). COP  17 Durban:  report  of  the  conference  of  the parties in its seventeenth session, held in Durban  from  28  November  to  11
December 2011. April 2, 2015.
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop 17/eng/09a02.pdf
UNFCCC.  (2013,  November  23). COP  19
Warsaw: report of the conference of the parties  in  its  nineteenth  session,  held  in Warsaw  from  11-23  November  2013. April 2, 2015. http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop 19/eng/10a01.pdf. UNFCCC.  (2015,  December  10). COP  16 Cancun:  report  of  the  conference  of  the parties  in  its  sixteenth  session,  held  in
Cancun  from  29  November  to  10 December 2010. April 2, 2015. http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop 16/eng/07a01.pdf
UNFCCC. (n.d). Australia: reducing emissions from  deforestation  and  degradation  in developing  countries. April  10,  2015. http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/ap plication/pdf/australia_lca_REDD.pdf
UN-REDD  Programme,  2008, The  UN-REDD Programme Strategy 2011-2015, Geneva, UN-REDD Secretariat. UN-REDD.  (n.d). Standard  Joint  Programme Document. April 16, 2015. http://www.un- REDD.org/Portals/15/documents/events/
20090309Panama/Documents/UN- REDD%20Indonesia%20NJPD.pdf.
Weiss, Thomas G., 2013, Global Governance: Why?  What?  Whither?, Malden,  MA, UK, Polity Press.
Wertz-Kanounnikoff, Sheila dan Arild Angelsen,  2010, Kerangka  REDD+  Di Tingkat Global Dan Nasional: Memadukan Kelembagaan Dan Tindakan. In Arild Angelsen (ed), 2010,
Mewujudkan REDD+: Strategi Nasional
Dan  Berbagai  Pilihan  Kebijakan  (terj),
Bogor, Indonesia, CIFOR.
Widiaryanto, Pungky, 2012, Does the Pressure of  Population  and  Poverty  Cause Deforestation?, Yogyakarta,  Indonesia, JSP
Wiersema,  Annecoos,  2014, Climate  Change, Forests And International Law: REDD‟s Descent  Into  Irrelevance, Vanderbilt Journal of International Law, 47(1).
Wiersema, Annecoos. (2014). Climate Change, Forests  and  International  Law:  REDD’s Descent  into  Irrelevance. Vanderbilt Journal  of  International  Law, 47(1). April 19, 2015. http://www.vanderbilt.edu/jotl/2014/03/c limate-change-forests-and-international- law-REDD%E2%80%99s-descent-into-
irrelevance/
Wollenberg, Eva, et.al . , 2009, Antara Negara dan  Masyarakat:  Desentralisasi  di Indonesia . In  Moira  Moeliono,  et.al (Eds),  2009, Desentralisasi  Tata  Kelola
Hutan: Politik, Ekonomi dan Perjuangan  untuk  Menguasai  Hutan  di Kalimantan, Indonesia, Bogor, Indonesia, CIFOR
Yasman, Irsyal, et.al ., 2013,
Peran Pengelolaan  Hutan  Produksi  Alam
Dalam Perubahan Iklim (REDD+ Pengelolaan Hutan Lestari Dan RIL-C).
Jakarta,  Indonesia,  Natural  Resources Development Center.
Yasmi,  Y.,  L.  Kelley,  D.  Murdiyarso  and  T. Patel,  2012, The  Struggle  Over  Asia‟s Forests: An Overview Of Forest Conflict And Potential Implications For REDD+, International  Forestry  Review,  14(1), 99-109.
Young,  Oran  and  Heike  Schroeder,  2008, Institutions and  Environmental Change, Cambridge,  The MIT Press.
Zurn,  M,  2010, Global  Governance  As  Multi- Level  Governance ,  In  H.  Enderlein,  S. Walti,  and  M.  Zurn  (eds),  2010, Handbook  on  Multi-Level  Governance, Cheltenham, Edward Elgar