Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan                                                                         p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. 32a/E/KPT/2017                                                                                          e-ISSN 2548 – 5024 DOI: 10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3946

## IMPLIKASI JANJI  (WA'D) DALAM TRANSAKSI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK
Achmad Zaky achmadzaky@ub.ac.id Luluk Farida Universitas Brawijaya

## ABSTRACT
The  aim  of  this  research  is  to  describe  the  implications  arising  from  the  introduction  of  DSN-MUI  Fatwa No.85/DSN-MUI/XII/2012 about appointments (wa’d) in sharia financial and business transactions on Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT). This study analyzes the practices of IMBT based on the guidelines which are Fatwa DSN-MUI No.27/2002 and PSAK 107, Accounting for Ijarah after aplication of  DSN-MUI Fatwa No.85/DSN- MUI/XII/2012. This research is a descriptive literature study. The findings indicate that the application of the DSN-MUI Fatwa No.85/DSN-MUI/XII/ 2012 is needed by transactions using Wa’d especially IMBT because it can bring benefits, as they ensure legal certainty and the continuity of contracts. However, there is another impact of  the  adoption  of  DSN-MUI  Fatwa  No.85/DSN-MUI/XII/  2012,  namely  IMBT  has  a  Ta'alluq  risk  and potentially meet the criteria of a conditional purchase. Referring to the adoption of PSAK 107, DSN-MUI Fatwa No.85/DSN-MUI/XII/2012, it also results in the risk of Capital Lease criteria fulfillment on the akad of IMBT.
Key words: fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012, wa’d, ijarah muntahiya bittamlik, PSAK 107

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  menjelaskan  dampak  implementasi  Fatwa  DSN-MUI  No.  85/DSN- MUI/XII/2012 tentang janji dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah pada akad Ijarah Muntahiya Bittamlik  (IMBT) .  Penelitian  ini  menganalisis  implementasi  akad Ijarah  Muntahiya  Bittamlik terhadap Fatwa DSN-MUI No. 27/2002 dan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah setelah penerapan Fatwa DSN- MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji dalam transaksi keuangan  dan  bisnis  syariah  diperlukan  dalam  transaksi  yang  menggunakan Wa’ad ,  khususnya transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik karena mampu mendatangkan manfaat yaitu kepastian hukum dan terjaminnya keberlangsungan akad. Namun dampak lain yang timbul dari aplikasi Fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012  yaitu  akad Ijarah  Muntahiya  Bittamlik berisiko Ta’alluq dan  berpotensi memenuhi  kriteria  jual  beli  bersyarat.  Merujuk  PSAK  107  tentang  Akuntansi Ijarah ternyata menunjukkan  indikasi  bahwa  aplikasi  Fatwa  DSN-MUI  No.  85/DSN-MUI/XII/2012  juga  meng- akibatkan ada risiko terpenuhinya kriteria Capital Lease pada akad Ijarah Muntahiya Bittamlik .
Kata-kata kunci: fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012, wa’d, IMBT, PSAK 107

## PENDAHULUAN
Data statistik menunjukkan pada tahun 2011  pembiayaan  syariah  berbasis  akad Ijarah berjumlah 7.345 transaksi, namun pada tahun 2013 dan 2014 akad Ijarah mengalami pertumbuhan  yang  cukup  tinggi  dengan total  transaksi  11.620  (Zaky,  2014).  Data
tersebut  membuktikan  bahwa  lembaga  ke- uangan syariah kini semakin dipercaya oleh masyarakat  jika  dilihat  dari  jumlah  pem- biayaan  yang  dilakukan  mengalami  kenai- kan khusunya pada akad Ijarah . Pertumbuhan  transaksi ijarah sejatinya bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat
532 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018: 531 – 549
penduduk  Indonesia  mayoritas  menganut agama  Islam  sehingga  berpotensi  bagi  ke- uangan Syariah  (Alamsyah, 2015). Selain itu, perkembangan  perekonomian  yang  cukup tinggi  di  Indonesia  mencerminkan  prospek ekonomi  bagi  lembaga  keuangan  syariah, yaitu mencapai 4,9 di tahun 2015 (Ariyanti, 2015). Pertumbuhan sovereign credit rating di Indonesia  mendorong  minat  investor  ber- investasi  pada  sektor  keuangan,  termasuk keuangan  syariah.  Serta  adanya  sumber daya  yang  melimpah  di  Indonesia  akan mampu  dijadikan  sebagai  jaminan  untuk melakukan  transaksi  termasuk  pada  sektor keuangan  syariah.  Beberapa  alasan  yang diuraikan di atas didukung dengan penilai- an dari Global Islamic Financial Report (GIFR) pada tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Negara  Indonesia  menduduki  peringkat keempat  yang  berpotensi  untuk  mengem- bangkan  industri  keuangan  syariah  (Ari- yanti, 2015).
Tingginya  pembiayaan yang dilakukan dengan  akad Ijarah karena  akad Ijarah me- rupakan  solusi  bagi  nasabah  yang  meng hendaki manfaat dari sebuah barang namun tidak memiliki kemampuan keuangan yang memadai  (Sutardi, 2009). Namun  kini  akad yang  hanya  memiliki  akad  tunggal  seperti akad Ijarah dalam  praktinya  kurang  bisa menutupi kebutuhan masyarakat yang ber- aneka  ragam  (Mingka,  2013).  Lebih  lanjut Mingka (2013), menjelaskan bahwa pengem- bangan produk bank syariah kini sangatlah perlu  karena  tuntutan  zaman  dan  akhirya produk  multiakad  menjawab  kebutuhan masyarakat.
Pengembangan  akad Ijarah memiliki beberapa bentuk dan salah satu bentuk akad Ijarah yang  memenuhi  kriteria  multi  akad yaitu  akad IMBT .  Akad IMBT merupakan akad Ijarah yang  diakhiri  perpindahan  hak milik  dari  obyek  sewa  kepada  penyewa (Ascarya,  2007).  Pedoman  yang  digunakan dalam  melaksanaan  pembiayaan  dengan akad IMBT adalah Fatwa DSN-MUI No.27/ 2002  tentang IMBT dan  PSAK  107  terkait Ijarah .  Fatwa  DSN-MUI  No.  27/2002  telah menjelaskan  bahwa  perjanjian  pemindahan
hak milik dilakukan ketika masa Ijarah ber- akhir menggunakan Wa’d dengan ketentuan Wa’d yang digunakan tidak boleh mengikat kedua  pihak.  Pernyataan  serupa  juga  ter- dapat pada PSAK 107 yang menegaskan bah- wa akad yang digunakan untuk pemindahan hak  kepemilikan  pada  akad IMBT adalah Wa’d yang sifatnya  tidak mengikat. Praktik penggunaan Wa’d pada  akad IMBT dijelas- kan    bahwa Wa’d yang  disepakati  dalam akad  harus  berdiri  sendiri  dan  tidak  di- perkenankan  bersatu  dengan  akad  sewa yang  disepakati  (Abdullah,  2010).  Padahal dalam  praktik  dilapangan  transaksi  multi akad seperti akad IMBT sangat mebutuhkan keberadaan Wa’d untuk menjamin kepastian keberlangsungan akad selama masa Ijarah. Namun  jika  hukum  pelaksanaan  akad Wa’d yang terdapat pada akad IMBT tidak mengikat ternyata menimbulkan kekhawati- ran  pada  pihak  yang  melaksanakan  akad IMBT .  Hal  ini  didukung  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Arwan (2009) yaitu jika akad pemindahan kepemilikan bersifat tidak mengikat maka ada risiko akad IMBT tidak sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  di- tetapkan  yaitu    Fatwa  DSN-MUI  No.  27/ 2002 maupun PSAK 107 tepatnya pihak yang berakad yaitu  pemilik  barang merasa  tidak memiliki kewajiban untuk mengalihkan hak kepemilikan  obyek  sewa  kepada  penyewa dan  penyewa  tidak  memiliki  kewajiban untuk  membeli  obyek  sewa  dari  pemilik, padahal  tujuan  adanya  akad IMBT adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan obyek.
Sebagaimana  penggunaan  akad IMBT pada  produk  lembaga  keuangan  syariah Musyarakah Mutanaqisha , proses pemindahan kepemilikan  obyek  sewa  kepada  penyewa menggunakan akad IMBT . Oleh karena itu, kejelasan  mengenai  hukum  pelaksanaan Wa’d sangat diperlukan.  Pihak yang  terikat ketika Wa’d disepakati  adalah  pihak  yang menyatakan janji. Oleh sebab itu, muncullah gagasan  agar  sifat  dari Wa’d yang  dulunya tidak  mengikat  agar menjadi  mengikat dan ini menjadi salah satu alasan yang mendasari terbitnya Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012
Implikasi Janji  (Wa'd) Dalam Transaksi Syariah ...- Zacky, Farida 533
pada  tahun  2012  (Bello  dan  Hassan,  2012). Dengan terbitnya Fatwa No. 85/DSN-MUI/ XII/2012  maka  akad  yang  menggunakaan Wa’d menjadi  memiliki  kepastian  hukum dalam  hal  keberlangsungan  akadnya.  Oleh karena itu, dengan adanya aturan mengenai hukum  pelaksanaan  janji  yang  telah  di- sepakati  maka  akad  yang  mencantumkan Wa’d didalamnya menjadi memiliki kepasti- an  hukum  dan  jaminan  keberlangsungan terlaksananya akad secara sempurna.
Hak bagi seseorang menerima janji yang disepakati itu sangat dilindungi oleh hukum islam  (Abdullah,  2010).  Selanjutnya  Abdul- lah  (2010)  juga  menyebutkan  bahwa  peng- gunaan Wa’d sangatlah  penting  terutama untuk  memberikan  kepastian  pada  akad yang  akan  dilakukan  dimasa  yang  akan datang.  Menurut  Bello  dan  Hassan  (2012) penggunaan Wa’d sudah banyak dimanfaat- kan  pada  produk  perbankan  di  Negara Malaysia.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang dipaparkan  ternyata  fokus  pembahasan yang  dilakukan  adalah  pada  urgensi  ke- butuhan  akad Wa’d .  Oleh  karena  itu,  ter- dapat  topik  kajian  yang  membutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai Wa’d yaitu implikasi Wa’d terhadap  transaksi  yang menggunakan Wa’d mengunakan  regulasi lainnya. Salah satu akad yang menggunakan Wa’d antara lain akad IMBT dengan regulasi terkait aspek syariah yaitu Fatwa DSN-MUI No.  27/2002  dan  aspek  akuntansinya  yaitu PSAK  107.  Penerbitan  Fatwa  No.  85/DSN- MUI/XII/2012  ternyata  menimbulkan  be- berapa  risiko  yang  perlu  diwaspadai  khu- susnya dalam pada akad IMBT. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji lebih dalam terkait implikasi akad Wa’d yang dituangkan dalam Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 terhadap PSAK 107 khususnya dalam transaksi IMBT .

## TINJAUAN TEORETIS
Fatwa  No.  85/DSN-MUI/XII/2012  tentang janji ( Wa’d) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah
DSN-MUI  menerbitkan  fatwa  No.  85/ 2012  yang  membahas  tentang  janji  dalam
transaksi  keuangan  dan  bisnis  syariah. Fatwa tentang janji ini dikeluarkan pada 21 Desember  2012.  Alasan  yang  mendasari DSN-MUI menerbitkan fatwa No. 85/DSN- MUI/XII/2012,  yang pertama adalah  janji ( Wa’d )  sering  muncul  pada  transaksi  ke- uangan  dan  bisnis  yang  bersifat  tunggal, paralel dan/atau dalam transaksi yang multi akad. Dalam hal ini, akad adalah hubungan antara ijab dan qabul menggunakan cara yang dihalalkan  oleh  syariat  dan  berhubungan secara  langsung  (Azzam,  2010) Kedua, menurut  DSN-MUI  perbedaan  pendapat dalam hukum melaksanakan janji.
Agama  Islam  mengharuskan  pengikut- nya untuk memenuhi janji karena berkaitan dengan  pahala  dan  dosa  yang  akan  di- dapatkan.  Jika  ada  orang  yang  berjanji dan tidak  bisa  melaksanakan  maka  dia  akan dapat  dosa  namun  dirinya  tidak  dapat dituntut oleh pengadilan hal ini karena Wa’d adalah  bagian  kontrak  yang  sifatnya  suka- rela dan Al-Qaraf berpandangan bahwa janji itu  tidak  mengikat  sama  sekali.  Berbeda dengan  pendapat  dari  Hanafi,  Shafi’i  dan Sekolah Hambali serta sebagian dari ulama Maliki  yang  menegaskan  bahwa  secara agama  memang  hukum  janji  itu  mengikat (Bello  dan  Hassan,  2012).  Alasan  diatas mendorong  DSN-MUI  untuk  menetapkan Fatwa  No.  85/DSN-MUI/XII/2012  tentang janji yang terdapat pada transaksi keuangan dan  bisnis  syariah  agar  bisa  dijadikan pedoman dan untuk menghilangkan ketidak pastian  hukum  tentang  kewajiban  dalam menunaikan  janji  yang  diucapkan.  Fatwa DSN-MUI No.  85/2012  menyatakan  bahwa janji  ( Wa’d )  adalah  pernyataan  dari  satu pihak untuk melaksanaakan suatu hal yang baik  pada  pihak  lain  yang  hukumnya  me- ngikat (wajib dilaksanakan) dan pihak yang diberi  janji  ( Mau’ud )  boleh  memaksa  pihak yang  menyatakan  janji  ( Wa’id )  untuk  me- laksanakan  janjinya.  Dalam  melaksanakan janjinya  atau  menagih  janji  kedua  pihak diharuskan  tetap  mengikuti  aturan  agama Islam  maupun  ketentuan  pada  fatwa  ini. Dalam hal pelaksanaan janji pada Fatwa No. 85/2012, DSN-MUI menekankan bahwa janji
534 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018: 531 – 549
tertulis dalam sebuah kontrak dengan syarat yang  harus  dilaksanakan  pada  obyek  serta obyek dan syarat yang dijanjikan tidak boleh bertentangan  dengan  syar’i.  Selain  itu,  janji akan dilaksanakan oleh pihak yang memberi janji  bila  pihak yang  diberi  janji  sudah me- laksanakan syarat yang terdapat pada janji. Jika  dalam  perjalanan  pelaksanaan  janji terdapat masalah atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka dalam Fatwa No.  85/DSN-MUI/XII/2012  DSN-MUI  me- mustuskan agar penyelesaiannya dilakukan melalui  lembaga  penyelesaian  sengketa berdasarkan  hukum  islam  setelah  cara musyawarah ditempuh dan tidak ditemukan solusinya.

## Hybrid Contract
Wa’d yang  telah  dibahas  apada  bab sebelumnya  ternyata  banyak  diaplikasikan pada transaksi multi akad (Mingka, 2013) hal ini karena multi akad merupakan kombinasi beberapa  akad  produk  syariah  yang  telah ada.  Dalam  fiqih  kontemporer Hybrid  Con- tract disebut  juga  sebagai Al-‘Uqud  Al Murakkabah atau  dalam  bahasa  Indonesia adalah  multi  akad. Hybrid  Contract adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang menggabungkan dua akad atau lebih menjadi satu dalam sebuah transaksi sehingga hak dan kewajiban yang dihasilkan  menjadi  akibat  hukum dari  satu akad baru tersebut.
Hammad  (2005)  mengartikan Hybrid Contract adalah  kesepakatan  dua  pihak untuk  melaksanaakan  suatu  akad  yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, muzara’ah,  sahraf (penukaran  mata  uang), syirkah,  mudharabah dan  lainnya  yang  ber- akibat hukum baru yang dihasilkan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Selain itu, Syekh Al-Imrani mengartikan Hybrid Contract sebagai himpunan beberapa akad  kebendaan  yang  dikandung  oleh sebuah  akad  baik  secara  gabungan  atau timbal  balik  dan  hukum  yang  dihasilkan menjadi  hukum  dari  satu  akad  (Al-Imrani, 2006). Dan hukum baru yang dihasilkan dari
Hybrid  Contract berbeda  dengan  hukum ketika akad tersebut berdiri sendiri menurut Al-Syatiby.
Para ulama memberikan pendapat yang berbeda  terkait  penggabungan  dua  akad dalam  satu  transaksi.  Teori  syariah  yang dikembangkan  selama  ini di  Indonesia me- larang  adanya  penggabungan  dua  akad dalam satu transaksi. Hal ini juga digunakan oleh  ulama  kontemporer.  Mereka  berpen- dapat  bahwa  penggabungan  dua  akad  da- lam  satu  transaksi  bertentangan  dengan prinsip  syariah  yang  berlaku  selama  ini karena  terdapat  dalil  yang  melarang  peng- gabungan  beberapa  akad  dalam  satu  tran- saksi.
Pendapat  lain  dari  Za’tary  (2008)  men- jelaskan  bahwa Hybrid  Contract itu  tidak dilarang  dalam  syariah,  baik  akad  pertuka- ran  maupun  akad tabarru ’  asalkan  semua syarat-syarat akad dipenuhi. Al-Imrani me- nyebutkan  bahwa  Hambali,  ulama  Syafi’- iyah,  mayoritas  ulama  Hanafiyah,  dan  se- bagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa penggabungan dua akad hukumnya sah dan diperbolehkan menurut syariat islam karena hukum  asal dari akad  adalah  boleh  selama tidak  ada  dalil  yang  mengharamkan  atau membatalkannya.  Dengan  dmikian,  hukum asal dari  segala muamalah  di  dunia  adalah boleh  kecuali  Allah  SWT  dan  Rasul  me- larangnya. Hukum dasar sesuai syara’ tran- saksi Hybrid  Contract adalah  boleh  asalkan setiap  akad  yang  digunakan  pada Hybrid Contract ketika  berdiri  sendiri  hukumnya boleh (Hammad, 2005).
Penggabungan  dua  akad  dalam  satu transaksi  yang  dilarang  adalah  yang  akan menimbulkan  riba  atau  yang    menyerupai riba  dan  ketidakpastian  ( gharar )  mengenai akad  mana  yang  akan  dipakai,  praktiknya penggabungan akad yang diharamkan yaitu jika  dalam  dua  akad  yang  dilakukan  ter- dapat  obyek  yang  sama,  pelakunya  sama dan waktunya sama (Karim, 2006: 49) serta menggabungkan  akad qard dengan  akad yang lain.
Ketiga  komponen  yang  dimaksudkan pada  akad Ijarah  Muntahiya  Bittamlik me-
Implikasi Janji  (Wa'd) Dalam Transaksi Syariah ...- Zacky, Farida 535
miliki  dua  komponen  yaitu  obyek  dan subyeknya sama, hanya waktunya saja yang berbeda  sesuai  ketentuan  yang  terdapat pada    Fatwa  DSN-MUI  No.27/DSN-MUI/ III/2002.  Akad Ijarah  Muntahiya  Bittamlik adalah  salah  satu  praktik Hybrid  Contract yang  dibolehkan  oleh  DSN-MUI  yang  di- umumkan melalui fatwa DSN No. 27/DSN- MUI/III/2002 . KUH Perdata pasal 1338 me- nyatakan  bahwa  beberapa  pihak  boleh melakukan  perjanjian  untuk  menyusun  ke- sepakatan selama perjanjian yang dihasilkan bukanlah sesuatu hal yang terlarang. Berarti telah  terjadi  kesesuaian  hukum  antara hukum  islam  dan  hukum  KUH  Perdata sehingga  kedua  landasan  tersebut  dapat digunakan  secara  beriringan  untuk  meng- atur  pembentukan  perjanjian  terkhusus pada perbankan syariah Indonesia.
Djuwani  (2008)  menegaskan  bahwa Ijarah  Muntahiya  Bittamlik bukanlah  peng- gabungan  dua akad,  hanya  saja  akad Ijarah Muntahiya  Bittamlik terdiri  atas  dua  akad yang  independen,  yaitu  akad  sewa  yang diakhir masa sewa dibentuk akad baru yaitu jual beli atau hibah. Pada akad Ijarah Munta- hiya  Bittamlik terdapat  kombinasi  antara akad Ijarah dengan  akad  jual  beli dan  akad Ijarah dengan hibah. Jual beli dan hibah yang terdapat pada akad Ijarah Muntahiya Bittam- lik adalah Wa’ad yang  sekarang  masih menjadi opsi apakah akan dipakai ataupun tidak ketika akad Ijarah berakhir.

## Wa’d
Secara  bahasa  dan  istilah fuqaha, Wa’d adalah  pernyataan  seseorang  kepada  orang lain  tentang  sesuatu  yang  akan  dikerjakan dimasa yang akan datang baik itu pekerjaan baik  maupun  sebaliknya  (Sabiq,  1987). Mahzab  maliki  menjelaskan  bahwa Wa’d akan  digunakan  pada  perkara-perkara tabarru’ .  Ditinjau  dari  hukum  islam Wa’d berarti  janji.  Para  ulama  memiliki  panda- ngan  bahwa  islam  memiliki  beberapa pandangan  yang  menjelaskan  tentang hukumnya janji apakah wajib dilaksanakan ketika  sudah  disepakati.  Hal  ini  sesuai dengan  dalil  yang  terdapat  pada  hadist
riwayat  Al-Bukhari  dan  Muslim  yang memuat  Sabda  Nabi  Mohammad  SAW yaitu: “Tanda orang munafik itu 3, bila berucap berdusta, jika berjanji ingkar, dan bila dipercayai mengkhianati ”. Ini bisa diartikan bahwa Wa’d hanya  mengikat  secara  hukum  agama sedangkan  hukum  perundang-undangan belum  bisa  menuntut  kepada  orang  yang tidak  melaksanakan Wa’d yang  telah  di- ucapkannya.
Wa’d diaplikasikan pada beberapa pro- duk lembaga keuangan syariah yaitu, Ijarah Muntahiyah  Bittamlik. Murabahah dengan pesananan ,  Syirkah  Mutanaqisha,  Sukuk, Foreign  Exchange,  Wakalah ,  dan Ijarah dan seterusnya.  Salah satu transaksi yang akan dianalisis  lebih  jauh  oleh  peneliti  pada tulisan ini untuk menjelaskan aplikasi Wa’d adalah akad  IMBT. Bello dan Hassan (2012) juga  menjelaskan  bahwa Wa’d hanya  me- ngikat satu pihak, yaitu pihak yang berjanji. Wa’d berarti  pemberitahuan  tentang  berita baik  atau  berita  buruk,  walaupun Wa’d sering digunakan untuk memberi berita baik yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Noor  dan  Aripin  (2010)  mengungkapkan bahwa Wa’d adalah:
Al-Waad is a term used currently which according  to  Islamic  transaction  means ‘promise’.  It  is  so  interrelated  with  put option  and  call  option  but  had  been inserted with the element of Syara’ and it is very much debated lately. Application of promise can be seen in several Islamic transaction  concepts  for  example  in  sale and  purchase,  murabahah,  Syirkah mutanaqisah, ijarah, takaful etc.
Berdasarkan  pernyataan  di  atas  pe- ngertian Wa’d adalah janji, yang dewasa ini digunakan  dalam  transaksi  keuangan  dan bisnis  yang  berbasis  syariah  baik  secara langsung maupun tidak menyebutkan Wa’d dalam  akadnya.  Beberapa  lembaga  keua- ngan  yang  telah  mengembangkan  dan menggunakan  akad Wa’ad diantaranya adalah Bank Central di Malaysia, Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Muamalat Malaysia Berhad  dan  Citibank  dan  seterusnya  (Bello
536 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018: 531 – 549
dan  Hassan,  2012).  Berarti  kini Wa’ad me- miliki peran yang cukup penting, selain agar akad  yang  telah  dijadikan  produk  oleh lembaga  keuangan  syariah  berjalan  sesuai aturan  juga  mampu  mengikat  pelaku  eko- nomi  agar  bisa  melatih  untuk  memenuhi janji  yang  telah  disampaikan  dan  tidak merugikan pihak lain.
Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) Secara bahasa Ijarah Muntahiyah Bittam- lik berasal  dari  kata Al - ijarah yang  berarti upah dan Al-tamlik yang berarti menjadikan orang  lain  memiliki  sesuatu,  sedang  me- nurut  istilah Al-tamlik memiliki  arti  ke- pemilikan  atas  obyek  (benda  atau manfaat) baik  ada  imbalan  maupun  tidak  (Zaky, 2014). IMBT adalah  perpaduan  akad  sewa dan  jual  beli.  Dari  sisi Ijarah ,  perbedaan IMBT terdapat  pada  adanya  opsi  untuk membeli  barang  diakhir  periode  akad. Mendasar  pada  sisi  jual  beli,  perbedaan IMBT  t erletak  pada  adanya  penggunaan manfaat  barang  terlebih  dahulu  meng- gunakan akad Ijarah sebelum akad jual beli dilaksanaakan. Hal yang membedakan anta- ra  akad Ijarah dan  akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah  terdapat  opsi  perpindahan hak  milik  di  akhir  masa  sewa  pada  akad IMBT sedangkan Ijarah tanpa  perpindahan hak milik.
Karim (2006) menjelaskan bahwa IMBT merupakan  penggabungan  dua  akad,  yaitu akad  jual  beli  ( Al-ba’i )  dan  akad  sewa- menyewa  ( Ijarah )  yang  diakhir  masa  sewa ada perpindahan kepemilikan melalui hibah atau  jual  beli. IMBT adalah  akad  sewa- menyewa  atas  suatu  obyek  yang  diakhiri perpindahan kepemilikan dari pemberi sewa kepada  penyewa  (Hijrianto:  2010).  Ascarya (2007: 103) mengartikan IMBT adalah akad sewa-menyewa  yang  terdapat  janji  untuk menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir masa akad sehingga terjadi perpindah- an kepemilikan obyek.
Karim (2006) juga menjelaskan terdapat perbedaan  antara ijarah dengan  konsep leasing yang  umum  dipahami.  Pembedaan ini  mempermudah  pemahaman  terhadap
kedua konsep  yang  berkembang.    Menurut Ramli  (2005:63) IMBT adalah  akad  sewa- menyewa antara pemberi sewa dan penyewa atas  manfaat  suatu  obyek  untuk  memper- oleh  imbalan  dari  kegiatan  sewa-menyewa yang  dilakukan  disertai  opsi  perpindahan kepemilikan  pada  saat  yang  ditentukan sesuai  dengan  kesepakatan  diawal  ketika akad  dilaksanakan.  Fuadi  (2007)  menjelas- kan IMBT adalah akad yang menggabung- kan  kontrak  sewa  dengan  jual  beli  dengan diakhiri  perpindahan  kepemilikan  barang ditangan  penyewa.  Menurut  standar  akun- tansi di Malaysia, IMBT adalah:
“Ijarah Muntahia Bittamleek is an Ijarah contract with an undertaking by the lessor to sell the Ijarah asset to the lesse and/or an  undertaking  by  the  lesse  to  purchase the Ijarah asset from the lessor by, or at, the end of the Ijarah period. The sale and purchase is affected by a separate ontract. ‘Undertaking’  is  translated  from  the arabic word “Wa’d””.
Berdasarkan pengertian di atas memiliki arti  bahwa  diawal  perjanjian  pemberi  sewa harus  berjanji  ( Wa’d )  bahwa  obyek  yang disewakan akan beralih kepemilikan kepada penyewa dengan cara jual beli diakhir masa sewa. Menurut UU No. 21 /2008, IMBT me- rupakan  akad  penyediaan  dana  guna  pe- mindahan  hak  guna  atau  manfaat  barang atau jasa dengan transaksi sewa dengan opsi perpindahan  kepemilikan  obyek. IMBT menurut PSAK  No.  107  yaitu Ijarah Munta- hiyah  Bittamlik adalah Ijarah yang  disertai dengan Wa’d yaitu  aset  yang  disewakan akan  berpindah  kepemilikan  pada  waktu tertentu. Dewan Syariah Nasional Indonesia telah menetapkan Fatwa DSN-MUI No. 27/ DSN-MUI/III/2002 mengenai akad IMBT.
PSAK 107  Terkait Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)
Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluar- kan  PSAK  107  tentang Ijarah yang  meng- gantikan pedoman sebelumnya yaitu PSAK 59  tentang  bank  syariah. Dalam  PSAK  107 pedoman  mengenai  perlakuan  akuntansi akad Ijarah dan IMBT dibahas  lebih  men-
Implikasi Janji  (Wa'd) Dalam Transaksi Syariah ...- Zacky, Farida 537
detail  dan  terperinci  dan  PSAK  107  ini ditujukan bagi entitas yang melakukan tran- saksi Ijarah . Namun ruang lingkup PSAK 107
ini adalah segala pembiayaan selain obligasi yang  menggunakan  akad Ijarah (DSAS, 2016).

## Tabel 1
Perbedaan Ijarah dan Leasing No. Keterangan Ijarah Leasing Obyek Manfaat barang dan jasa Manfaat barang 1. Metode Pembayaran Tergantung atau tidak tergantung pada kondisis barang dan jasa yang disewakan Tidak tergantung pada kondisi barang yang disewakan 2. Perpindahan Kepemilikan 1. Ijarah, tidak ada perpindahan kepemilikan 2. IMBT, janji untuk menjual atau menghibahkan di awal akad 1. Sewa guna operasi, tidak ada perpindahan kepemilikan 2. Sewa guna dengan hak opsi untuk membeli atau tidak membeli di akhir masa sewa 3. Metode Perpindahan Kepemilikan 1. Hibah 2. Penjualan sebelum masa akad berakhir 3. Penjualan setelah masa akad berakhir 4. Penjualan secara bertahap Penjualan setelah masa sewa berakhir 4. Jenis Leasing Lainnya 1. Lease Purchase tidak diperbolehkan karena akadnya gharar, yakni antara sewa dan beli 2. Sale an lease back diperbolehkan 1. Lease purchase diperbolehkan 2. Sale and lease back
diperbolehkan
Sumber : Karim (2006)
PSAK  107  menjelaskan  bahwa Ijarah adalah akad untuk memindahkan hak guna (manfaat)  atas  suatu  obyek  sewa  dalam waktu  yang  ditentukan  dengan  imbalan pembayaran  sewa  tanpa  adanya  peminda- han  kepemilikan  obyek  sewa  tersebut (DSAS, 2016) atau secara akuntansi transaksi ini disebut Operating Lease . Sedangkan akad IMBT merupakan akad sewa antara pemilik obyek  dengan  penyewa  disertai  opsi  per- pindahan  kepemilikan  sesuai  perjanjian yang  disepakati.  Transaksi  perpindahan kepemilikan yang terdapat pada akad IMBT menggunakan Wa’d yang tidak mengikat. Harga  sewa  IMBT  sesuai  nilai  wajar obyek  dan  disepakati  oleh  kedua  belah pihak.  Namun  untuk  penentuan  biaya  per- olehan  obyek  sewa  pada  akad Ijarah, bila obyek sewa masuk pada kategori aset tetap maka mengacu pada PSAK 16 tentang Aset Tetap.  Jika  masuk  pada  kategori  aset  tidak
berwujud  maka  mengacu  pada  PSAK  19 Tentang Aset Tidak berwujud.
PSAK  107  juga  menjelaskan  mengenai opsi  yang  dapat  dipilih  untuk  melakukan opsi  perpindahan  kepemilikan  pada  akad IMBT yaitu: 1) Hibah, 2) Penjualan sebelum akad  sewa  berakhir,  3)  Penjualan  ketika akhir  masa  akad  sewa,  atau  4)  Penjualan secara bertahap selama masa akad berlang- sung.  Pihak  yang  melakukan  akad  boleh memilih  salah  satu  dari  empat  akad  yang ditawarkan. Peran akad wa’d sangat menon- jol dan bermanfaat pada saat akad IMBT ini dilakukan.  Opsi  yang  ditawarkan  menjadi lebih  terkendali  dan  terjamin  bagi  kedua belah  pihak  jika diwujudkan dalam  bentuk wa’d .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  dengan  menggunakan  pendeka-
538 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018: 531 – 549
tan studi kepustakaan ( library research) . Studi kepustakaan  yaitu  teknik  untuk  mengum- pulkan data dengan cara mempelajari buku, literatur,  catatan  dan  laporan  yang  ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti  (Nazir,  2011).  Selanjutnya  peneliti menentukan  kerangka  teori  yang  dijadikan landasan dalam penelitian ini menggunakan data  yang  dapat  dikumpulkan  yaitu  yang berasal  dari  buku-buku  yang  membahas mengenai  transaksi  syariah,  literatur-lite- ratur  terkait  fatwa  dewan  standar,  catatan terkait pedoman akuntansi, laporan-laporan dari berbagai pihak mengenai keberlangsu- ngan akad, jurnal ilmiah yang telah maupun belum  dipublikasikan  tentang  isu  terkait yang  diteliti,  dan  website  internet  yang berhubungan dengan tema yang dibahas.
Pertimbangan pemilihan jenis ini karena dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  memulai dengan menggambarkan praktik akad IMBT sebelum  adanya  Fatwa  No.85/DSN-MUI/ XII/2012.  Pendekatan  penelitian  yang  di- gunakan  oleh  peneliti  adalah  studi  ke- pustakaan.  Studi  kepustakaan  yaitu  teknik untuk  mengumpulkan  data  dengan  cara mempelajari  buku,  literatur,  catatan  dan laporan  yang  ada  hubungannya  dengan masalah yang sedang diteliti (Nazir, 2011).
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  me- rupakan  data  kualitatif,  dimana  data  yang diperoleh  peneliti  berupa  kalimat,  kata, skema  maupun  gambar  (Sugiono,  2005:14). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data  sekunder.  Data  sekunder  yang  di- maksud  adalah  buku  akuntansi  syariah, Fatwa DSN MUI, jurnal ilmiah, serta website internet  yang  terkait  dengan  tema  yang dibahas peneliti.
Teknik  analisis  data  penelitian  ini menggunakan pendekatan Miles dan Huber- man  (1992)  dimana  analisis  data  kualitatif dilakukan  melalui  tahapan  data  reduksi, analisis dan penyajian serta diakhiri dengan penarikan  simpulan  (Miles  dan  Huberman, 1992: 20).
Pada  penelitian  ini,  peneliti  berfokus pada  pembahasan  data  yang  mampu didapatkan. Selanjutnya peneliti mengambil
kesimpulan  dari  hasil  analisis  yang  sudah digabungkan  menjadi  perpaduan  kalimat yang  dapat  dipahami  secara  utuh  dan menyeluruh  (Zeid, 2004).  Tahapan  peneliti- an  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah  1) penjabaran  pemahaman  terhadap  akad IMBT dan  Fatwa  No.  85/DSN-MUI/XII/ 2012 dengan studi kepustakaan. 2) Penjaba- ran  pemahaman  terhadap  implementasi Wa’d pada  praktik  akad IMBT,  3) Analisis implementasi Fatwa No.85/DSN-MUI/XII/ 2012  terhadap  akad IMBT  4) Analisis  ke- sesuaian  yaitu  mempertemukan  konsep ideal  akad IMBT terhadap  Fatwa  No.  27/ DSN-MUI/III/2002  dan  PSAK  No.  107 setelah  Fatwa  No.85/DSN-MUI/XII/2012. Secara  ilustratif  alur  berfikir  analisis  dan pembahasan  dalam  penelitian  ini  tertera pada Gambar 1.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dampak  dari  tingginya  permintaan pasar  mendorong  kebutuhan  atau  keraga- man  transaksi  yang  berakibat  pula  me- ningkatkan  kompleksitas  transaksi  yang harus disediakan oleh LKS sehingga produk tunggal  tidak  lagi  mampu  memenuhi  per- mintaan  pasar  dan  memenuhi  kebutuhan masyarakat  dalam  rangka  melakukan  tran- saksi keuangan (Mingka, 2013).
Dilain pihak ketentuan dalam ekonomi islam  terkait  segala  transaksi  harus  senan- tiasa  dilakukan  sesuai  dengan  aturan  yang tetera  pada  hukum  syariah.  Kompleksitas transaksi  mendorong  LKS  untuk  mengem- bangkan Hibryd  Contract guna  memenuhi kebutuhan masyarakat yang beranekaragam (Mingka,  2013).  Dengan  model ini, LKS mampu  mengkombinasikan  beberapa  akad dalam satu akad. Beberapa produk lembaga keuangan syariah yang sedang dikembang- kan  telah  mengandung  beberapa  akad  di- dalamnya yang umumnya dinamakan multi akad.  Bello  dan  Hassan  (2013)  memberi contoh  beberapa  akad  pada  produk  LKS yang menggunakan Wa’d adalah 1) Obligasi Syariah  mengandung  akad: Mudharabah , Ijarah atau Wakalah .  Beberapa  ada  yang  di- sertai  akad Kafalah atau Wa’d  ( Abdullah,
Implikasi Janji  (Wa'd) Dalam Transaksi Syariah ...- Zacky, Farida 539
2010) 2) Murabahah dengan pesanan, dimana pesanan ini membutuhkan kepastian berupa wa’d (Nazir  dan  Hasanuddin,  2004),  3) Musyarakah Mutanaqishah mengandung akad
Ijarah dan Musyarakah/ Syirkah disertai Wa’d , dan  4) IMBT mengandung  akad Ijarah dengan  Jual  beli  atau  hibah  dengan  meng- gunakan Wa’d dan seterusnya.
Sumber: (Olahan peneliti)

## Gambar 1 Kerangka Analisis
Sebagian  besar  dari  contoh  transaksi multi akad yang disebutkan diatas ternyata penggunaan  akad Wa’d dalam  bertransaksi sangatlah mendominasi. Hal ini membukti- kan  bahwa  dalam  transaksi  multi  akad  ke- beradaan Wa’d sangat penting agar transaksi yang dilakukan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan  yang  mengaturnya  (Nazir  dan Hasanuddin, 2004).
Fokus  pembahasan  dalam  tulisan  ini, peneliti  menitikberatkan  pada  pentingnya keberadaan  dan  kepastian  hukum wa’ad yang  terdapat  pada  akad Ijarah  Muntahiya Bittamlik .  Dalam  akad Ijarah  Muntahiya
Bittamlik keberadaan wa’ad sangat  dibutuh- kan karena akan mempengaruhi keberlanju- tan  pelaksanaan  akad  perpindahan  ke- pemilikan yang akan dilakukan ketika masa Ijarah berakhir  sesuai  pedoman  yang  ter- dapat  pada  Fatwa  DSN-MUI  No.  27/DSN- MUI/III/2002 terkait alur pelaksanaan akad Ijarah  Muntahiya  Bittamlik yang  sesuai  de- ngan syariat islam. Pada sub bab selanjutnya akan  dikupas  lebih  dalam  mengenai  pen- tingya  akad wa’ad dalam  transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik .
Mengacu  pada  Fatwa  DSN-MUI  No. 27/2002  penggunaan Wa’d baik  yang  ter-
540 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018: 531 – 549
dapat  pada  transaksi  multi  akad  maupun yang berdiri sendiri hanya sebatas perjanjian dibawah  tangan.  Keberadaan Wa’d ber- manfaat  untuk  mengikat  pihak  yang  ber- akad agar kedua belah pihak bisa menjalan- kan  akad  sesuai  dengan  peraturan  yang telah  ditetapkan.  Namun  sifat Wa’d selama ini masihlah dibawah tangan hal ini karena belum  ada  peraturan  maupun  pedoman yang  mengatur Wa’d harus  dilaksanakan. Bahkan sesuai Fatwa DSN-MUI No. 27/2002 tentang  akad IMBT ada  pernyataan  yang menyatakan  bahwa Wa’d yang  digunakan dalam  akad  akad Ijarah  Muntahiya  Bittamli tidak  boleh  mengikat  pada  pihak  yang berakad sesuai kutipan isi Fatwa DSN-MUI No. 27/2002 yaitu:
“janji  pemindahan  kepemilikan  yang disepakati di  awal akad Ijarah adalah Wa’d , yang hukumnya tidak mengikat. Apabila  janji  itu  ingin  dilaksanakan maka  harus  ada  akad  pemindahan kepemilikan  yang  dilakukan  setelah masa Ijarah selesai”.
Minimnya  peraturan  yang  mengatur tentang Wa’d ternyata  terdapat  beberapa pihak  yang  berisiko  mengalami  kerugian akibat  ketidakpastian.  Dengan  adanya  ke- tidakpastian maka berpotensi terjadinya hak salah  satu  pihak  tidak  tertunaikan.  Oleh karena  itu,  akad Wa’d membutuhkan  lega- litas.  Dalam  akad IMBT keberadaan Wa’d sangat  dibutuhkan  karena  akan  mempe- ngaruhi  keberlanjutan  pelaksanaan  akad perpindahan  kepemilikan  yang  akan  di- lakukan  ketika  masa Ijarah berakhir  sesuai pedoman  yang  terdapat  pada  Fatwa  DSN- MUI No. 27/2002.
Kebutuhan Wa’d pada Praktik Akad IMBT Berbagai  alasan  telah  dikemukakan pada  sub  bab  sebelumnya  betapa  perlunya wa’ad untuk dilegalkan secara hukum. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah kare- na  banyak  dari  produk  lembaga  keuangan syariah  yang  memerlukan  wa’ad  agar  bisa dijalankan  sesuai  syariat  islam  dan  tidak merugikan  pihak  manapun  yang  berakad. Fatwa  DSN-MUI  No.  27/2002  menyebut-
kan  secara  khusus  bahwa Wa’d yang  ter- dapat pada transaksi IMBT tidak mengikat. Hal ini dijelaskan pada bagian kedua dalam fatwa  tersebut  sebagai  syarat  pelaksanaan transaksi IMBT .  Dampak Wa’d tidak  me- ngikat  ini  menimbulkan  penafsiran  bagi pengguna  akad IMBT . Pertama ,  ketidak terikatan  itu  bisa  dimaknai  tidak  terikat untuk  membuat  janji  pemindahan  hak  ke- pemilikan obyek IMBT diakhir periode akad Ijarah. Kedua , tidak terikat untuk melaksana- kan janji yang sudah disepakati dalam akad IMBT . Penafsiran seperti ini harusnya tidak terjadi,  bila  hukum  perjanjian  yang  dibuat diartikan  sebagai  undang-undang  yang mengikat  dan  harus  ditaati  (Arwan,  2009). Adanya kekuatan hukum adalah syarat yang ditetapkan syara’ agar sebuah akad memiliki kepastian untuk dilakukan.
Salah  satu  tujuan  akad IMBT adalah pemindahan  hak  kepemilikan  dari  pemilik obyek sewa kepada penyewa saat akad Ijarah berakhir  menggunakan  jual  beli  ataupun hibah sesuai dengan kesepakatan awal akad Ijarah dilakukan.  Jika  opsi  yang  terdapat pada akad IMBT tidak mengikat maka akad IMBT kehilangan  makna  dan  tujuannya bahkan dapat menimbulkan kezaliman.
Dengan  demikian  pemberi  sewa  akan merasa  takut  ketika  penyewa  tidak  mau melakukan pembelian atau menerima hibah dari barang yang dijadikan obyek transaksi IMBT padahal  barang  tersebut  memiliki masa  ekonomis.  Guna  menghindari  hal  ini maka  DSN-MUI  menerbitkan  fatwa  No. 85/DSN-MUI/XII/2012  yang  menjelaskan bahwa Wa’d wajib  dilaksanakan  oleh  pihak yang  berjanji,  bahkan  pihak  yang  berjanji boleh dipaksa untuk melaksanakan janjinya.
Sesuai bunyi Fatwa No. 85/DSN-MUI/ XII/2012 pada ketentuan kedua berbunyi, “ janji  ( Wa’d )  dalam  transaksi  keuangan  dan bisnis  syariah  adalah mulzim dan  wajib dipenuhi  (ditunaikan)  oleh wa’id dengan mengikuti  ketentuan-ketentuan  yang  ter- dapat dalam fatwa ini”.
Dengan  demikian  implikasi  Fatwa  No. 85/DSN-MUI/XII/2012  pada  akad  akad IMBT memiliki beberapa manfaat maupun
Implikasi Janji  (Wa'd) Dalam Transaksi Syariah ...- Zacky, Farida 541
risiko. Pertama , manfaat Fatwa No. 85/DSN- MUI/XII/2012  adalah  adanya  kepastian hukum  yang  bisa  mewajibkan  pihak  yang melakukan  perjanjian  melaksanakan  isi perjanjian  yang  telah  disepakati.  Selain  itu, keberlangsungan akad juga terjamin dengan adanya  pedoman  hukum  yang  memaksa Wa’d yang  terdapat  dalam  akad  bisa  di- jalankan  sesuai  tuntunan  Islam  tentang wajibnya  melaksanakan  janji. Kedua ,  ter- dapat  risiko  yang  perlu  diwaspadai  terkait akad IMBT yang  berpotensi  terjadi  pelang- garan prinsip syariah.
Implikasi  Fatwa  DSN  MUI  No.  85/DSN- MUI/XII/2012 Terhadap Akad IMBT Fatwa  DSN-MUI  No.  27/DSN-MUI/ III/2002 menjelaskan bahwa segala ketentu- an yang terdapat pada Fatwa No. 09/DSN- MUI/IV/2000  tentang Ijarah berlaku  juga pada IMBT . Hal ini dikarenakan pada IMBT terlebih  dahulu  akan  dilakukan  akad Ijarah sebelum  melaksanakan  akad  pemindahan kepemilikan melalui jual beli atau hibah.
Rukun  dan  syarat Ijarah yang  harus dipenuhi adalah sighat , pihak yang berakad dan  obyek  yang  di ijarah kan. Sighat adalah ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang melaksanakan akad yaitu pihak  yang  memberi  sewa  kepada  pihak yang  menyewa  (pihak  yang  berakad)  baik secara lisan maupun bentuk lain. Sedangkan obyek ijarah adalah  manfaat  barang  dan sewa  atau  manfaat  jasa  dan  upah.  Segala rukun  dan  syarat  harus  dipenuhi  ketika pihak  yang  akan  melakukan  akad Ijarah, karena ketika Ijarah dimulai maka perjanjian Ijarah Muntahiya Bittamlik pun disepakati. Selain  rukun  dan  syarat  yang  harus diketahui  oleh  masyarakat  ternyata  dijelas- kan lagi mengenai ketentuan kedua tentang obyek ijarah. Barang  yang  akan  dijadikan obyek ijarah harus  memenuhi  beberapa ketentuan  yang  ditetapkan  yakni,  obyek yang di ijarah kan adalah manfaat dari barang atau  jasa.  Dengan  kalimat  tersebut  sangat jelas  bahwa  selama  masa  sewa,  penyewa tidak  memiliki  hak  atas  barang  yang disewakan  namun  penyewa  hanya  boleh
mengambil  manfaat  dari  barang  atau  jasa tersebut. Selain itu,  manfaat atas barang atau jasa  yang  dijadikan  obyek ijarah harus  bisa dinilai  serta  dapat  dilaksanakan  dalam kontrak  dan  secara  hukum  agama  bersifat dibolehkan (tidak haram). Selanjutnya, man- faat  barang yang  disewakan  harus  dikenali secara jelas dan rinci untuk menghilangkan ketidaktahuan  yang  bisa  mengakibatkan saling su’udzon dan  berakhir  pada  per- selisihan.
Ketentuan  kedua  yang  terdapat  pada Fatwa  DSN-MUI  No.  27/DSN-MUI/III/ 2002  mengenai  akad Ijarah  Muntahiya  Bit- tamlik berbunyi, “Pihak yang melakukan al- Ijarah  Al-Muntahiah  bi  al-Tamlik harus  me- laksanakan  akad Ijarah terlebih  dahulu. Akad  pemindahan  kepemilikan,  baik  de- ngan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan  setelah  masa Ijarah selesai”. Dengan pernyataan tersebut maka telah jelas bahwa  waktu  pelaksanaan  akan Ijarah dan jual  beli  atau  hibah  berbeda.  Karena  per- bedaan waktu ini maka perlu adanya upaya untuk  menghindari  gagalnya  akad  per- pindahan  kepemilikan  pada  akad Ijarah Muntahiya  Bittamlik .  Solusinya  kedua  belah pihak  harus  melakukan  kesepakatan  yaitu wa’d ketika  masa  I jarah dimulai  yang  di- terangkan  hukum  dari wa’d itu  tidak  boleh mengikat  sesuai  dengan  isi  kutipan  fatwa diatas  mengenai  praktik  pelaksanaan  akad Ijarah Muntahiya Bittamlik .
Pasca terbitnya Fatwa DSN-MUI No.85/ 2012  menimbulkan  risiko  terhadap  praktik akad IMBT . Titik  fokus  pembahasan  dalam akad IMBT yang kini menjadi syubhat adalah penggunakan Wa’d pada  perpindahan  ke- pemilikan  obyek  sewa  dari  pemilik  obyek kepada penyewa. Dengan pelaksanaan janji yang  diwajibkan  untuk  dilaksanakan  maka akad  pemindahan  kepemilikan dalam  akad IMBT bisa diakui di depan saat akad Ijarah dilaksanakan.
Praktik  seperti  ini  yang  dilarang  oleh agama. Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/ III/2002  secara  khusus  menyebutkan, “janji pemindahan  kepemilikan,  yang  disepakati diawal  akad Ijarah adalah Wa’d ,  yang
542 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018: 531 – 549
hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin  dilaksanakan  maka  ,maka  harus  ada akad  yang  pemindahan  kepemilikan  yang dilakukan  setelah  masa Ijarah selesai”. Dengan  pengertian  bahwa  akad Ijarah ber- pisah  secara  waktu  dengan  akad  jual  beli atau  hibah,  maka  bisa  diartikan  bahwa kedua  akad  tersebut  tidak  saling  ber- gantung,  hanya  terdapat  janji  dari  pemilik barang  bahwa  ia  akan  mengalihkan  hak milik  barang  kepada  penyewa  ketika  masa Ijarah selesai  dan  janji  yang  diucapkannya pun tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntutnya  bila  ia  tidak  mau  melaksana- kan janji itu.
Namun  ketika  Fatwa  DSN-MUI  No. 85/2012 dilaksanakan maka Wa’d yang telah disepakati oleh kedua belah pihak mengikat keduanya dan berpotensi wajib  ditunaikan. Inilah  yang  mengakibatkan  akad IMBT menjadi syubhat, karena  berisiko  terjadi ghoror dan atau ta’alluq , yaitu terjadi ketidak pastian akad apa yang digunakan dan  atau juga  terjadi  ketergantungan  dua  akad  de- ngan pengertian bahwa akad jual beli adalah akad  utama  yang  ingin  dilakukan.  Karena menghendaki  pembayaran  yang  tidak  kon- tan maka pihak yang melakukan kesepaka- tan menggunakan akad sewa sebagai syarat agar  akad  utama  bisa  terlaksana.  Dengan demikian  maka  Fatwa  DSN-MUI  No.  85/ 2012 tentang janji yang mengikat menimbul- kan  risiko  ketidaksinkronan  dengan  ke- tentuan akad IMBT pada Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002.
Jika dipandang dengan sudut pandang lain,  salah  satunya  aspek  perjanjian  ber- syarat  dalam  jual  beli,  implementasi  Fatwa DSN-MUI  No.  85/2012  dikhawatirkan  me- nimbulkan risiko terjadi penjualan bersyarat yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  syar’i. Meskipun  dalam  hal  ini  masih  terdapat perbedaan  pandangan  fiqih  terhadap  jual beli  bersyarat.  Dalam  Al-Muslih  (2004) kalangan Malikiyah mengatakan bahwa jual beli  bersyarat  yang  dilarang  agama  yaitu ketika  syarat  yang  diajukan  bertentangan dengan akad jual beli, seperti syarat larangan menjual lagi obyeknya atau larangan meng-
gunakannya. Dalam Al-Muslih (2004), ulama Hambali  menyatakan  bahwa  jual  beli bersyarat yang dilarang adalah jual beli yang syaratnya  bertentangan  dengan  akad  dan bertentangan dengan syar’i . Seperti memberi syarat bentuk usaha lain, misalkan jual beli lain  atau  peminjaman.  Seperti  penjelasan dari ulama Hambali, ketika Fatwa DSN-MUI No.  85/2012  diterapkan  maka  pada  akad IMBT juga  memiliki  syarat  jual  beli  lain yaitu  akad  perpindahan  hak  milik  obyek sewa ketika masa akad Ijarah selesai. Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 menurut peneliti memiliki dampak yaitu unsur waktu pun  juga  berisiko  terjadi  bersamaan  antara akad  sewa  dan  pemindahan  kepemilikan pada akad IMBT.
Secara ringkas kesesuaian praktik akad IMBT Setelah Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 diterapkan akan dijelaskan pada Tabel 2.
Praktik Akad IMBT Berdasarkan PSAK No. 107 PSAK  No. 107 adalah salah satu panduan yang mengatur tentang akad Ijarah sekaligus berlaku  untuk  akad IMBT di  Indonesia selain  Fatwa  DSN-MUI  No.  27/DSN-MUI/ III/2002.  Dalam  konteks  perbankan  islam Ijarah berarti lease  contract yang  mana  lem- baga  keuangan  menyewakan  peralatan, bangunan  atau  barang  lainnya  kepada nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang  telah  disepakati  sebelumnya  (Sjah- daini,  2005).  Dalam  akuntansi  dikenal dengan nama leasing atau sewa guna usaha. Ketika  akad IMBT disepakati  maka kepemilikan  obyek  sewa  masih  menjadi tanggungjawab pemilik barang hingga akad Ijarah berakhir dan dilakukan akad peminda- han  kepemilikan  kepada  penyewa.    Berarti hingga saat itu tanggungjawab pemelihara- an  obyek  sewa  adalah  tanggungjawab  pe- milik sesuai aturan dalam PSAK 107. Tetapi jika dalam akad Ijarah disepakati perjanjian khusus  yang  tentang  perawatan  obyek barang  dibebankan  pada  pihak  penyewa atau  yang  menyewakan  tetap  akan  sah. Namun Nurhayati dan Wasilah (2013) men- jelaskan  bahwa  dalam  kontrak  yang  di-
Implikasi Janji  (Wa'd) Dalam Transaksi Syariah ...- Zacky, Farida 543
sepakati  dilarang  tercantum  syarat  akad yang mengharuskan penyewa menanggung biaya  perawatan karena akan menimbulkan
unsur ketidakpastian, kecuali jika biaya yang ditanggungkan  kepada  penyewa  adalah biaya rutin dan immaterial itu diperbolehkan.
Tabel 2
Implikasi  Fatwa No.85/DSN-MUI/XII/2012 Pada Transaksi IMBT Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 No. Fatwa Kesesuaian Keterangan Ketentuan Umum 1. Kesesuaian tentang Rukun dan Syarat Akad Ijarah Shighat Ijarah, yaitu  ijab  dan  qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak  yang  berakad,  baik  secara verbal atau bentuk lain Sesuai - Pihak-pihak  yang  berakad  terdiri atas:  a.  pemberi  sewa  atau  jasa  b. penyewa atau pengguna jasa Sesuai - Obyek akad Ijarah: a. manfaat barang b.jasa atau manfaat jasa dan upah Sesuai - 2. Perjanjian berakad IMBT disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani Sesuai - 3. Hak  dan  kewajiban  setiap  pihak harus dijelaskan dalam akad Sesuai Ketentuan tentang IMBT 1. Pihak  yang  melaksanakan  akad
IMBT harus  melaksanakan  akad Ijarah dahulu. Akad pemindahan hak milik  melalui  hibah  atau  jual  beli hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai Tidak sesuai Tertulisnya  janji  pemindahan  ke- pemilikan  obyek    di  awal  kesepakan dan  sifatnya  mengikat,  maka  secara substansi  perpindahan  kepemilikan dapat berpotensi terjadi diawal akad.
2. Janji  perpindahan  hak  kepemilikan yang  disepakati  di  awal  akad Ijarah adalah Wa’d ,  yang  hukumnya  tidak mengikat.
Bila janji tersebut akan dilaksanakan maka harus menggunakan akad baru setelah masa akad Ijarah selesai Tidak sesuai Dengan  fatwa  No.  85,  janji  yang terdapat  pada  akad IMBT menjadi mengikat  kepada  penyewa  atau pemilik  obyek  untuk  melakukan pemindahan hak milik obyek Ijarah

## Ketentuan tentang lain-lain
1. Jika  salah  satu  pihak  lalai  me- nunaikan  kewajiban  atau  terjadi perselisihan,  maka  penyelesaian  di- laksanakan  melalui  badan  Arbitrasi Syariah  setelah  tidak  tercapainya kesepakatan dengan musyawarah Sesuai - 2. Menanggung  biaya  pemeliharaan barang Sesuai - 3. Menjamin  bila  terdapat  cacat  pada barang yang disewakan Sesuai - Sumber: Olahan Peneliti (2017)
544 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018: 531 – 549
Selain  peraturan  yang  disepakati  pe- nyewa tetap memiliki tanggungjawab untuk menjaga  keutuhan  obyek  sewa  dan  mem- bayar sewa kepada pemilik obyek. Ketentu- an  tentang  pemanfaatan  dan  pemeliharaan obyek sewa yang disewakan: 1). Pemelihara- an obyek sewa. Secara prinsip dalam sebuah kontrak IMBT harus  menyatakan  pihak penanggung biaya pemeliharaan. Jika biaya pemeliharaan  dimaksukkan  dalam  akad maka  penyewa  memiliki  hak  untuk  men- dapatkan uang ganti pemeliharaan tersebut. Hal  ini  berlaku  jika  pemilik  barang  me- nyetujuinya.  Jika  hanya  pemikiran  dari  pe- nyewa tanpa ada perjanjian sebelumnya atau bahkan tanpa sepengetahuan pemilik barang maka  biaya  pemeliharaan  tersebuat  akan dianggap sebagai hibah dan pemilik barang tidak wajib menggantinya (Hijrianto, 2010), 2). Tanggungjawab kerusakaan atau kerugi-
an  pada  obyek  sewa.  Jika  penyewa  hanya melakukan  sewa-menyewa  atas  manfaat obyek  sewa  maka  ulama  sepakat  bahwa amanah untuk menjaga obyek sewa menjadi tanggungjawab penyewa. Namun jika obyek yang  diperjanjikan  mengalami  kerusakaan yang  mana  tidak  disebabkan  kelalaian  pe- nyewa maka yang bersangkutan tidak dapat disalahkan  kecuali  jika  kerusakan  obyek sewa terjadi karena kelalaian penyewa maka yang  bersangkutan  wajib  menanggungnya. Sebenarnya  penyewa  hanyalah  mendapat izin  untuk  mengambil  manfaat  dari  obyek tersebut  bukan  penjamin  dari  obyek  yang diperjanjikan.  Dengan  demikian  status  ke- pemilikan  aset  pada  akad IMBT menjadi tanggung  jawab  pemilik  selama  masa  akad sewa belum berakhir. Ketika akad perpinda- han kepemilikan dilakukan maka tanggung jawab berpindah kepada penyewa.
Tabel 3 Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Menurut PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah No. Aspek Pemilik Obyek Penyewa 1 Biaya Perolehan Obyek Ijarah diakui pada saat obyek Ijarah diperoleh  sebesar  biaya perolehan - 2 Penyusutan  dan Amortisasi Obyek Ijarah disusutkan  atau  di- amortisasi  bila  berupa  aset  yang dapat  disusutkan  atau  diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau  amortisasi  untuk  aset  sejenis selama  umur  manfaatnya  (umur ekonomis) - Kebijakan  penyusustan  atau  amorti- sasi  yang  dipilih  harus  mencermin- kan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari  obyek Ijarah .  Umur  ekonomis dapat berbeda dengan umur taktis - Penyusutan obyek Ijarah yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16 dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19 - 3 Beban Pengakuan  biaya  perbaikan  obyek Ijarah adalah sebagai berikut: a. Biaya  perbaikan  tidak  rutin obyek Ijarah diakui  pada  saat terjadinya; Beban  sewa  diakui  selama  masa sewa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima
Implikasi Janji  (Wa'd) Dalam Transaksi Syariah ...- Zacky, Farida 545 No. Aspek Pemilik Obyek Penyewa b. Jika  penyewa  melakukan  per- baikan rutin obyek Ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut  dibebankan  kepada pemilik  dan  diakui  beban  pada saat terjadinya
Dalam  IMBT  melalui  penjualan secara  bertahap,  biaya  perbaikan obyek Ijarah ditanggung  pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian  kepemilikan  masing-masing atas obyek Ijarah . Biaya  pemeliharaan  obyek Ijarah yang  disepakati dalam  akad  men- jadi  tanggungan  penyewa  dan diakui  sebagai  beban  pada  saat terjadinya
Biaya  perbaikan  obyek Ijarah me- rupakan  tanggungan  pemilik.  Per- baikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik  secara  langsung  atau  di- lakukan  oleh  penyewa  atas  per- setujuan pemilik Biaya  pemeliharaan  obyek Ijarah dalam  IMBT  melalui  penjualan obyek Ijarah secara  bertahap  akan meningkat sejalan dengan pening- katan kepemilikan obyek Ijarah
Sumber : Olahan Peneliti (2017))
Risiko  Kepatuhan  Syariah  Akad IMBT Implikasi  dari  Fatwa  DSN  MUI  No. 85/DSN-MUI/XII/2012
Sebelum  Fatwa  DSN-MUI  No.  85/2012 terbit  akad  perpindahan  kepemilikan  yang dilakukan  saat  masa  sewa  berakhir  tidak memiliki  jaminan  apakah  bisa  berjalan sesuai  yang  diharapkan.  Namun  setelah Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 muncul maka subtansi akad perpindahan kepemilikan bisa dipastikan akan dikerjakan oleh pihak yang berakad sehingga memiliki risiko Ta’alluq . Sejalan  dengan  adanya  kepastian  hu- kum  yang  timbul  setelah  penerbitan  Fatwa DSN-MUI  No.  85/2012  pada  akad IMBT ternyata memiliki  beberapa  risiko  terhadap kepatuhan  aturan  secara  syariah.  Dalam perjanjian akad IMBT , Wa’d yang disepakati mengharuskan  kedua  belah  pihak  untuk melakukan kegiatan perpindahan kepemili- kan ketika masa akad Ijarah selesai.
Secara  subtansi  hal  ini  berisiko  pelaku akad  akan  melakukan  perpindahan  ke- pemilikan  ketika  perjanjian  akad Ijarah dilakukan.  Hal  ini  menyebabkan  praktik akad IMBT menjadi tidak sesuai lagi dengan peraturan syariahnya yaitu Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 yaitu ketika pe- laku akad IMBT melakukan akad perpinda-
han kepemilikan saat akad Ijarah disepakati atau  secara  subtantif  maka  hal  ini  akan berisiko  memenuhi  syarat  sebuah  transaksi dikatakan Ta’alluq , yaitu pelaku, obyek, dan waktunya sama dalam kedua akad tersebut yaitu akad sewa-menyewa dan perpindahan kepemilikan (Karim, 2006).
Risiko  Implementasi  PSAK  107  tentang Akad IMBT Terhadap Fatwa DSN MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012
Dengan diterapkannya Fatwa DSN-MUI No.  85/2012  ternyata  praktik  akad IMBT memiliki  risiko  tidak  lagi  sesuai  dengan PSAK  107  tentang  akuntansi ijarah .  Dalam PSAK tersebut jelas bahwa opsi perpindahan kepemilikan  pada  akad IMBT hanya  akan dilakukan  saat  akhir  masa  sewa,  namun dengan  berlakunya  Fatwa  DSN-MUI  No. 85/2012  memiliki  risiko  ketidaksesuaian karena  dengan  Fatwa  DSN-MUI  No.  85/ 2012 maka status dari akad yang dilaksana- kan  menjadi  mengikat,  dimana  opsi  per- pindahan  kepemilikan  obyek  sewa  harus dilaksanakan.  Hal  ini  bertentangan  dengan Fatwa  DSN-MUI  No.  27/DSN-MUI/III/ 2002 yang melarang adanya opsi perpindah- an kepemilikan hukumnya mengikat.
Selain  itu  dengan  diberlakukannya Fatwa  DSN-MUI  No.  85/2012  membuat
546 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018: 531 – 549
akad IMBT memiliki  risiko  sama  dengan transaksi Capital  Lease  (Finance  Lease) yang memiliki  sifat  berbeda  dengan  ketentuan dalam syariat islam. PSAK No 30 menyata- kan  bahwa Capital  Lease merupakan  sewa yang secara subtansial mengalihkan seluruh risiko  dan  manfaat  yang  terkait  dengan kepemilikan  obyek  sewa.  Padahal  menurut Smith  dan  Skousen  (1984)  sebuah  transaksi sewa-menyewa  termasuk Capital  Lease jika memiliki satu atau lebih dari sifat dari Capital Lease yaitu:
1).  Ketika  selesai  masa  sewa  terjadi perpindahan  hak  milik  kepada  penyewa, 2).  Dalam  perjanjian  yang  disepakati tercantum  bahwa  penyewa  memiliki  hak untuk membeli obyek sewa dengan harga yang  menguntungkan,  yaitu  dengan harga  lebih  rendah  dari  taksiran  fair valuenya  ketika  hak  membeli  direalisasi (Opsi Bargain Purchase), 3). Masa sewa lebih dari 75% dari umur ekonomis obyek sewa,  dan  4).  present  value  dari  pem- bayaran sewa harus lebih dari atau sama dengan 90% daripada harga pasar obyek sewa.
Dengan  demikian  jika Wa’d opsi  pe- mindahan  kepemilikan  pada  akad IMBT yang  dituangkan  dalam  kontrak  (akad)  se- cara otomatis dihukumi mengikat  sebagai- mana  kandungan  isi  Fatwa  DSN-MUI  No. 85/2012,  maka  hampir  dapat  dipastikan ketika  masa  sewa  berakhir  obyek  sewa berpindah menjadi milik penyewa.   Hal ini menjadikan akad tersebut memenuhi unsur transaksi Capital  Lease, dimana  ketika  masa sewa  berakhir  obyek  sewa  menjadi  milik penyewa. Dengan demikian, jika pelaksana- an  akad IMBT dengan  menerapkan  Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 dalam kontrak, ber- risiko tergolong pada transaksi Capital Lease . Konsekuensinya, penyewa seharusnya men- cantumkan  obyek  sewa  yang  diperjanjikan dalam  aktivanya dan  pada  sisi  kredit  men- cantumkan sebagai utang.
Praktik  akad IMBT yang  memenuhi kriteria sifat Capital Lease dengan model Wa’d yang mengikat dan jika secara subtansi yang melakukan  akad  perpindahan  kepemilikan
adalah  pihak  yang  sama  maka  syarat pertama Capital  Lease terkait  perpindahan hak  milik  telah  terpenuhi.  Syarat  kedua sebuah  akad  digolongkan Capital  Lease adalah adanya opsi membeli telah terpenuhi. Secara  otomatis  pada akad IMBT memang terdapat opsi untuk membeli obyek sewa di akhir  masa  sewa  sesuai  dengan  PSAK  107 maupun    Fatwa  DSN-MUI  No.  27/DSN- MUI/III/2002.  Syarat  ketiga  yaitu  masa sewa akad IMBT memiliki potensi berumur lebih  dari  75%  jika  obyek  sewa  akad IMBT adalah  aset  jangka  panjang    seperti  rumah. Syarat  keempat,  transaksi  dapat  digolong- kan Capital Lease jika present value harga sewa sama atau lebih besar dari 90% harga obyek sewa.
Zaky  (2014)  menjelaskan  bahwa  dalam akad IMBT ,  nilai  obyek  sewa  merupakan jumlah  dari  harga  pokok  obyek,  beban pemeliharaan,  dan  keuntungan  yang  ingin diraih.  Dimana  harga  pokok  obyek  ter- bentuk  dari  nilai  depresiasi  (penyusutan) yang  mana  nilai  penyusutan  dalam  akad IMBT yang menggunakan dasar umur akad. Sehingga  ketika  akad  perpindahan  ke- pemilikan dilakukan nilai obyek sewa sudah nol  atau  semisal  nilai  residu  obyek.  Secara umum present  value obyek  sewa  saat  akad ijarah disepakati harga sewa yang disepakati bisa sama atau bahkan melebihi 90% presen value obyek sewa.
Jika demikian yang terjadi maka secara subtantif akad IMBT telah memenuhi empat kriteria sifat transaksi Capital Lease , sehingga ada  beberapa  perlakuan  akuntansi  pada akad IMBT yang harus diganti. Jika sebelum- nya  ada  beberapa  tanggungan  merupakan tanggungjawab  pemilik  obyek  sewa  kini menjadi tanggungan penyewa. Pertama , me- ngenai biaya perawatan selama masa sewa. PSAK  107  menjelaskan  biaya  perawatan dibebankan  pada  pemilik  sewa.  Namun terbitnya  Fatwa  DSN-MUI  No.  85/2012 maka  berisiko  biaya  perawatan  menjadi tanggungan  penyewa  sesuai  dengan  apa yang  tertuang  pada  PSAK  30  mengenai tanggungjawab  penyewa dan  pemilik  pada transaksi Capital Lease .
Implikasi Janji  (Wa'd) Dalam Transaksi Syariah ...- Zacky, Farida 547
Kedua , terkait dengan biaya penyusutan obyek sewa akad IMBT . Dengan berlakunya Fatwa  DSN-MUI  No.  85/2012  maka  terjadi potensi  akad  pemindahan  kepemilikan  di- lakukan  awal  masa  sewa,  sehingga  per- syaratan  yang  pada Capital  Lease tentang pembebanan  segala  biaya  yang  berkaitan
dengan  obyek  sewa  kepada  penyewa  juga terjadi pada akad IMBT .
Ketiga ,  mengenai  jurnal  yang  diposting juga  akan  mengalami  pergeseran.  Per- pindahan kewajiban posting jurnal transaksi yang  terjadi  setelah  Fatwa  DSN-MUI  No. 85/2012 akan dijelaskan pada Tabel  4.

## Tabel 4
Perbedaan Praktik akad IMBT setelah Fatwa DSN-MUI No.85/2012 No. Sebelum Fatwa DSN-MUI No.85/2012 Setelah Fatwa DSN-MUI No.85/2012 Diterbitkan 1. Sesuai  pedoman  PSAK  107  obyek  sewa merupakan  tanggungjawab  pemilik selama masa sewa belum berakhir. Tanggungjawab  obyek  sewa  berpindah  kepada penyewa  karena  secara  subtansi  ada  risiko perpindahan  kepemilikan  dilakukan  diawal masa sewa.
2. Jurnal Pengakuan Beban Pemeli- haraan:
a. Pemberi sewa: Beban Pemeliharaan Kas/Utang/Perlengkapan
b. Penyewa: Piutang Kas/Utang/Perlengkapan Sehubungan  dengan  potensi  perpindahan kepemilikan  yang  dilakukan  diawal  masa  akad maka  subtansi  tanggungjawab  pemeliharaaan obyek juga berpindah kepada penyewa sehingga jurnal  pengakuan  beban  pemeliharaan  dapat berupa:
a. Pemberi sewa: Tidak ada jurnal b. Penyewa: Beban Pemeliharaan Kas/Utang/Perlengkapan
3. Jurnal Pengakuan Beban Penyusutan:
a. Pemberi sewa: Biaya Penyusutan Akumulasi Penyusutan
b. Penyewa: Tidak ada jurnal Berlakunya dampak secara subtansi pada beban pemeliharaan  juga  berdampak  sama  pada pengakuan  beban  penyusutan  obyek  sewa sehingga  jurnal  pengakuan  beban  penyusutan dapat berupa:
a. Pemberi sewa:
Tidak ada jurnal b. Penyewa: Biaya Penyusutan Akumulasi Penyusutan
4. Penyajian dalam Laporan Keuangan:
a. Obyek  sewa  akan  muncul  dalam neraca  pemberi  sewa  sebagai  Aset Ijarah .
b. Munculnya  Akumulasi  Penyusutan pada sisi kredit neraca pemberi sewa
Penyajian dalam Laporan Keuangan: Karena  ada  risiko  perpindahan  kepemilikan diawal masa akad sehingga:
a. Neraca  Pemberi  Sewa:  Aset Ijarah telah dipindah tangankan sehingga tidak muncul lagi dalam neraca
b. Neraca  Penyewa:  karena  telah  berpindah tangan  kepada  penyewa  sehingga  muncul Aset  Non-kas  pada  sisi  debet  neraca penyewa,  dan  pada  sisi  kredit  muncul akumulasi penyusutan obyek sewa.
Sumber: Olahan Peneliti (2017)
548 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018: 531 – 549
Dilain  pihak  Fatwa  DSN-MUI  No. 85/2012  membawa  beberapa  hal  yang  ber- ubah baik secara subtantif maupun praktik- nya.  Secara  subtansi  dengan  adanya  Fatwa DSN-MUI  No.  85/2012  ada  potensi  opsi perpindahan  kepemilikan  obyek  sewa  ber- sifat  mengikat  sehingga  menjadikan  akad IMBT memenuhi  kriteria  transaksi Capital Lease .  Karena  memenuhi  kriteria  sifat transaksi Capital Lease maka ada resiko PSAK 107  dan  Fatwa  DSN-MUI  No.  27/DSN- MUI/III/2002  tidak  relevan  lagi  untuk dipraktikkan pada akad IMBT .
Oleh  karena  itu,  dengan  hasil  analisis yang dilakukan oleh peneliti terkait praktik akad IMBT setelah  Fatwa  DSN-MUI  No. 85/2012  ternyata  standar  akuntansi  yang menjadi  pedoman  pelaksanaan  akad IMBT yaitu  PSAK  107  perlu  dikembangkan  lagi karena ada risiko bahwa PSAK 107 menjadi tidak  relevan  lagi  untuk  diterapkan  pada akad IMBT .  Karena  dengan  berjalannya waktu  kebutuhan  masyarakat  semakin beranekaragam  sehingga  pedoman  yang dahulu  masih  mampu  menaungi  sebuah transaksi  yang  diaturnya  ternyata  kini memerlukan  pengembangan  seperti  yang terjadi  pada  PSAK  107.  Pihak  pemerintah yang  terkait  perlu  melakukan  kajian terhadap  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh akademisi sehingga hasil temuan yang didapatkan  bisa  memberikan  kontribusi terhadap  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 memiliki beberapa  dampak  khususnya  pada  akad yang  menggunakan Wa’d ,  diantaranya:  1) Fatwa  DSN-MUI  No.  85/2012  memberikan peluang  kepastian  hukum  dan  jaminan keberlangsungan  transaksi.  2)  Fatwa  DSN- MUI  No.  85/2012  secara  substansial  me- nimbulkan  potensi  ketidakpatuhan  syariah pada akad IMBT sebagai akibat tidak dapat diterapkan secara keseluruhan isi dari Fatwa DSN-MUI  No.  27/DSN-MUI/III/2002.  3) Pedoman  akuntansi  yang  sekarang  berlaku
untuk akad IMBT  yaitu PSAK 107 berisiko tidak  relevan  lagi  untuk  diterapkan  pada akad  IMBT.  Hal  ini  dikarenakan  dengan berlakunya  Fatwa  DSN-MUI  No.  85/2012 berakibat  adanya  risiko  akad  IMBT  me- menuhi kriteria transaksi Capital Lease pada proses perpindahan obyek sewanya.

## Saran
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  ada- lah  pada  saat  penelitian  ini  dilaksanakan, draft  PSAK  khusus  tentang Wa’d sedang disusun  sehingga  belum  dapat  dipastikan bagaimana  penerapan  akuntansi Wa’d dan kaitannya dengan PSAK 107. Bagi penelitian selanjutnya  perlu  dilakukan  komparasi implikasi Wa’d terhadap PSAK 107 dan akad lain  nya  yang  mengandung  akad Wa’d. Implikasi dari hasil penelitian ini setidaknya memberikan gambaran akademis mengenai potensi  risiko  ketidakpatuhan  syariah  ter- hadap  penerapan  akad Wa’d mengikat. Selain itu, menjadi bahan pertimbangan bagi dewan standar akuntansi syariah dalam hal mengkaji  implikasi  Fatwa  DSN-MUI  No. 85/2012 terhadap relevansi PSAK 107.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, N. I. 2010. Status and implications of  promise  (wa’d)  in  contemporary Islamic banking. Humanomics 26 (2): 84– 98.  https://doi.org/10.1108/08288661 0110 74891
Alamsyah,  H.  2015.  Perkembangan  dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015.  Diambil  dari  www.bi.go.id. Diakses pada 31 November 2015. Al-Imrani,  A.  2006. Al-Uqud  al-Maliyah  al- Murakkabah .  Riyadh:  Dar  kuniz Eshbelia.
Al-Muslih.  2004. Fiqh  Ekonomi  Keuangan Islam . Darul Haq. Jakarta.
Ariyanti,  F.  2015.  Kejar  Pertumbuhan  Eko- nomi  5,2%,  BI  Siap  Beri  Stimulus?. Diambil  dari Koran  Online .  http:// bisnis.liputan6.com.  Di  akses  pada  29 April 2016.
Implikasi Janji  (Wa'd) Dalam Transaksi Syariah ...- Zacky, Farida 549
Arwan,  F.  M.  2009. IMBT sebagai  Hukum Perjanjian  Sewa-Beli  dalam  Ekonomi Syariah. Jurnal  Badilag .    http://www. arsip.badilag.net.  Diakses  pada  13 Febriari 2016. Ascarya. 2007. Akad dan Produk Syari’ah . Raja Grafindo Raya. Jakarta. Azzam, A. A. M. 2010. Fiqh Muamalat Sistem Transaksi  dalam  Fiqh  Islam .  Jakarta: Amzah.
Bello, S. A. A., dan B. R. Hassan. 2012. The Scope  and  Application  of  Wa’  Ad, Muwa’Adah  and  Wa’Dan  in  Islamic Finance. Ssrn 1 (1):  1–11.  https://doi. org/ 10.2139/ssrn.2178340.
Dewan  Syariah  Nasional  MUI.  2000. Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Tentang  Ijarah . MUI. Jakarta. Dewan  Syariah  Nasional  MUI.  2002. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang IMBT .
MUI. Jakarta.
Dewan  Syariah  Nasional  MUI.  2012. Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Tentang  Wa’d . MUI. Jakarta. Djuwani, D. 2008. Pengantar Fiqh Muamalah . Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Fuadi,  M.Y.  2007.  Pelaksanaan Al-Ijarah  Al- Muntahiyah Bi Al-Tamlik Di BMT Hara- pan Umat Klaten. Skripsi . Yogyakarta:
Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Hammad, N. 2005. Al-’Uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh  al-Islâmy .  Damaskus:  Dâr  al- Qalam.
Hijrianto, D.  2010.  Pelaksanaan  Akad  Pem- biayaan  Ijarah  Muntahiyah  Bittamlik pada  Bank  Muamalat  Indonesia Cabang  Mataram. Tesis .  Semarang: Program  Pascasarjana  Universitas Diponegoro.
DSAS. 2016. Standar Akuntansi Syariah Efektif Per  1  Januari  2017 (1st  ed.;  IAI,  ed.). Retrieved from iaiglobal.or.id. Karim,  A.  A.  2006. Bank  Islam  (Analisis  Fiqh dan Keuangan). Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Miles, B. M. dan M. Huberman. 1992. Analisis data kualitatif . UIP. Jakarta. Mingka,  A.  2013.  Hibryd  Contract  dalam Keuangan Syariah.
http://www.agustiantocentre.com. Diakses pada 5 Januari 2016.
Nazir,  H.  dan  M.  Hasannuddin.  2004. Ensiklopedi  Ekonomi  dan  perbankan Syariah . Kaki Langit. Bandung. Nazir,  M.  2011. Metode  Penelitian .  Ghalia Indonesia. Jakarta.
Noor,  N.  A.  M.  dan  M.  A.  B.  Aripin.  2010. Mechanism  of  Al-Wad  (Promise): Theory  and  Application  in  Islamic Banking  in  Malaysia. Canadian  Social Science 6(1): 80-90. Diakses 28 Desem- ber 2015.
Nurhayati,  S  dan  Wasilah.  2013. Akuntansi Syariah  di  Indonesia .  Salemba  Empat.
Jakarta.
Ramli, H. 2005. Teori Dasar Akuntansi Syariah . Jakarta: Renaisan. Sabiq,  S.  1987. Fikih  Sunah  13 .  Terjemahan Kamaluddin  A.  Marzuki.  Al  Ma’arif. Bandung.
Sjahdaini,  S.  R.  2005. Perbankan  Islam  dan Kehidupan  Tata  Hukum  Perbankan Indonesia. Pustaka  Utama  Grafiti.
Jakarta.
Smith,  J.  M.  dan  K.  F.  Skousen.  1984. Intermediate  Accounting  Comprehensive Volume 8 th Edition . Ohio: South Western Publising Co.
Sugiono. 2005. Metode Penelitian Administrasi . Alfabeta. Bandung.
Sutardi,  T.  2009.  Ijarah  (Aplikasinya  Pada Lembaga  Keuangan  Syari’ah).  www. patanahgrogot.net.  Diakses  pada  08 Desember 2015.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah. 2008. Jakarta.
Za’tary,  A.  2008.  Fiqh  al-Muamalat  al- Maliyah  al-Muqarin.  Riyadh:  Dar Usama.
Zaky, A. 2014. Analisis Alternatif Pembiayaan Take  Over  Berdasarkan  Prinsip  Syariah (Hawalah) .  01(02):  113–124.  Retrieved from http://imanensi.fordebi.or.id/ index.php/imanensi/article/view/12/ 12.
Zeid, M. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.