ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │ 215
DARI KONSEP EKONOMI ISLAM SAMPAI URGENSI PELARANGAN RIBA; SEBUAH TAWARAN EKONOMI ISLAM TIMUR KURAN

## Havis Aravik
Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang Email: havis@stebisigm.ac.id

## Achmad Irwan Hamzani
Universitas Pancasakti, Tegal Email: ai_hamzani@upstegal.ac.id

## Nur Khasanah
IAIN Pekalongan Email: nur.khasanah@iainpekalongan.ac.id

## Abstract
Islamic  economic  thought  became  increasingly  prevalent  with  the  birth  of  various  schools  of thought in Islamic economics. One of them is the critical alternative school that was pioneered by  Timur  Kuran.  This  research  will  discuss  from  Islamic  economics  to  the  urgency  of prohibiting  usury;  an  offer  of  the  East  Kuran  Islamic  economy.  With  the  aim  of  knowing  and analyzing the extent to which Eastern Kuran's economic thought made significant contributions to the development of contemporary Islamic economics. This research is a qualitative research with  a  library  research  approach  and  all  data  obtained  were  analyzed  using  descriptive analysis methods. The results of this study indicate that Timur Kuran is one of the pioneers of the  Critical  alternative  school  which  critically  studies  various  concepts  of  Islamic  economics and banking. Various forms of economic thought such as from the concept of Islamic economics are  none  other  than  modern  doctrines  that  offer  alternatives  to  the  economic  systems  of Capitalism and Socialism. The emergence of an Islamic economy was none other than political- cultural,  with the largest  contribution  coming from  Pakistanis, zakat  is  a  more  effective  safety net  than  a  secular  redistribution  system  and  the  waqf  system  does  not  yet  have  the  flexibility needed for efficient resource use, and the Qur'an prohibits the practice of usury which involves compounding the debt of a loan that is unable to make payments according to a predetermined schedule.
Keywords: Timur Kuran, Islamic economic, Islamic Economic Thought, Zakat, Waqf, Riba

## Abstrak
Pemikiran  ekonomi  Islam  makin  marak  dengan  lahirnya  berbagai  mazhab  dalam  ekonomi Islam. Salah satunya  mazhab alternatif  kritis  yang dipelopori Timur Kuran. Penelitian  ini akan membahas dari ekonomi Islam sampai urgensi pelarangan riba; sebuah tawaran ekonomi Islam Timur  Kuran.  Dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  sejauh  mana  pemikiran ekonomi  Timur  Kuran  memberikan  sumbangsih  signifikan  bagi  perkembangan  ekonomi  Islam
216 │ Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, Nur Khasanah, DARI KONSEP EKONOMI ISLAM SAMPAI ......
kontemporer. Penelitian ini  merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan  library research dan  seluruh  data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  analisis. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Timur  Kuran  merupakan  salah  satu  pelopor  dari mazhab  alternatif  Kritis  yang  banyak  mengkaji  secara  kritis  berbagai  konsep  ekonomi  dan perbankan  Islam.  Berbagai  wujud  pemikiran  ekonominya  seperti  dari  konsep  ekonomi  Islam yang  tidak  lain  adalah  doktrin  modern  yang  menawarkan  alternatif  untuk  sistem  ekonomi Kapitalisme  dan  Sosialisme.  Kemunculan  ekonomi  Islam  tidak  lain  hanya  bertujuan  politis kultural,  dengan  kontribusi  terbesar  berasal  dari  orang  Pakistan,  zakat  merupakan  jaringan pengaman  yang  lebih  efektif  daripada  sistem  redistribusi  sekuler  dan  sistem  wakaf  belum memiliki  fleksibilitas  yang  diperlukan  untuk  pemanfaatan  sumber  daya  yang  efisien,  serta  Al- Qur’an  melarang  praktek  riba  yang  melibatkan  peracikan  dari  utang  pinjaman  yang  tidak mampu untuk melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah di tentukan
Kata Kunci  : Timur Kuran, Ekonomi Islam, Pemikiran Ekonomi Islam, Zakat, Wakaf, Riba

## Dasar Pemikiran
Perkembangan  pemikiran  ekonomi  Islam  secara  umum  dimulai  dengan diturunkannya  ayat-ayat  tentang  ekonomi.  Sejak  itu,  Islam  telah  menetapkan  pokok pemikiran  ekonomi  yang  dilaksanakan  dan  dipraktekkan  Nabi  Muhammad  SAW sebagai  Nabi  dan  Rasul  Allah,  dilanjutkan  sahabat-sahabatnya  hingga  masa daulah- daulah  islamiyah .  Akan  tetapi,  perkembangan  ekonomi  Islam  terhenti,  karena  adanya dikatomi antara agama dan ilmu pengetahuan yang lahir akibat dogmatisasi yang terjadi pada  masa  kegelapan  (taqlid),  konsekuensinya  ada  ketidakpercayaan  terhadap kemampuan  ekonomi  Islam  dalam  menjawab  berbagai  permasalahan-permasalahan yang  muncul  dalam  bidang  ekonomi.  Selain  itu,  kuatnya  dominasi  ekonomi  kapitalis dan sosialis buah dari politik Imprialisme dan Kolonialisme menjadikan ekonomi Islam makin  tergerus  dan  mulai  di  tinggalkan.  Kemudian  diperparah  dengan  diabaikannya kontribusi  pemikiran  ekonomi  tersebut  oleh  para  ilmuwan  Barat.  Dengan  cara  buku- buku  teks  ekonomi  Barat  yang  hampir  tidak  pernah  menyebutkan  peranan  kaum Muslimin ini (Aravik, 2017).
Baru  pada  tahun  1930-an  ekonomi  Islam  kembali  bergeliat  menancapkan eksistensinya  sebagai  salah  satu  bangunan  ilmu  yang  kokoh  dan  mampu  menjawab berbagai  permasalahan-permasalahan ekonomi kontemporer (Aravik, 2017).  Salah satu tokoh penting dari pemikiran ekonomi Islam kontemporer adalah Timur Kuran, seorang pelopor mazahab alternatif-kritis, yang berusaha tidak saja menggali pemikiran ekonomi Islam klasik dan mencoba mengimplementasikan dalam kehidupan kontemporer, tetapi
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │ 217
lebih  dari  itu,  menjadi  penyeimbang  dan  pelengkap  dari  eksistensi  mazhab-mazhab ekonomi Islam lainnya seperti iqtishaduna dan mainstrem. Oleh karena itu, mempelajari sosok Timur Kuran beserta pemikiran-pemikirannya sangat penting bagi perkembangan ekonomi Islam kontemporer, sekaligus mencoba melihat lebih jauh dan mendalam hasil pemikirannya dalam konteks kekinian.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah library research dengan cara mengkaji pemikiran Ekonomi Timur Kuran baik yang terdapat dalam buku, jurnal, majalah, surat kabar,  maupun  sumber  ilmiah  lainnya.  Selanjutnya  dianalisis  dengan  menggunakan metode deskriptif  analisis. Dengan  tujuan  hanya  untuk  mendeskripsikan  atau menggambarkan  data  yang  telah  dikumpulkan  sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud membuat kesimpulan yang berkaku untuk umum atau generalisasi

## Pembahasan

## 1. Biografi Timur Kuran
Timur Kuran adalah Guru Besar Ekonomi dan Ilmu Politik di Duke University di North Carolina (Crow, 2013). Lahir di New York tahun 1954. Ayahnya Aptullah Kuran seorang dosen Universitas Teknik Timur Tengah. Masa kecilnya dihabiskan di Ankara. Pendidikan menengah dihabiskan di Turki, dan lulus di salah satu Universitas di daerah Istanbul,  bernama  Universitas  Robert  tahun  1973.  Melanjutkan  master  dalam  bidang ekonomi  di  Princeton  University  dan  lulus  tahun  1977  dengan  prestasi  terbaik. Kemudian  mengambil  program  doktor  (P.hD)  pada  bidang  ekonomi  di  Stanford University  tahun  1982.  Antara  1982  dan  2007  Kuran  mengajar  di  University  of Southern  California.  Kuran  juga  anggota  Institute  for  Advanced  Study  di  Princeton, Profesor  Tamu  John  Olin  di  Sekolah  Pascasarjana  Bisnis,  Universitas  Chicago,  dan profesor tamu ekonomi di Universitas Stanford.
Kuran merupakan pelopor mazhab alternatif-kritis bersama dengan Jomo Kwame Sundaram,  Muhammad  Arif,  dan  lain-lain  yang concern mengkaji  ekonomi  dan
218 │ Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, Nur Khasanah, DARI KONSEP EKONOMI ISLAM SAMPAI ......
perbankan  Islam.  Mazhab  ini  secara  umum  berdiri  di  tengah-tengah  di  antara Iqtishaduna dan Mainstream, serta  berusaha  memberikan  pencerahan  terhadap kelemahan-kelemahan  yang  terdapat  di  dalam  kedua  mazhab  tersebut.  Mazhab Iqtishaduna  dianggap  menghabiskan  banyak  waktu  dngan  menggali  dan  menemukan paradigma  ekonomi  Islam  baru  yang  pada  dasarnya  sudah  ada  dan  ditemukan. Sedangkan  mazhab mainstream tidak  lebih  hasil  jiplakan  dari  ekonomi  konvensional dimana hanya mengganti variabel riba dengan zaka dan niat (Aravik, 2017).
Pemikiran ekonomi Timur Kuran dapat dilacak dalam karya-karyanya seperti The Economic  System  In  Contemporary  Islamic  Thought;  Interpretation  and  Assessment (1986), Islamic  Economic  Co-Operation (1991), Islamic  Economics  and  the  Clash  of Civilizations (1997), Islamic Economics and the Islamic Subeconomy (2003), Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism (2007) dan masih banyak lagi

## 2. Pemikiran Ekonomi Timur Kuran
Kuran  memiliki reputasi yang baik untuk semua  karya-karyanya yang membahas tentang  ekonomi  politik  masyarakat  Muslim  di  Timur  Tengah  (Crow,  2013).  Kajian- kajian  Kuran  berfokus  pada  perubahan  ekonomi,  politik,  dan  sosial  dengan  penekanan pada  institusi  dan  preferensi,  dan  sejarah  ekonomi  dan  politik  Timur  Tengah,  dengan fokus  pada  peran  Islam.  Kritikan  Kuran  terhadap  ekonomi  Islam  sangat  banyak, walaupun  wacana  tersebut  di  tingkat  popular  atau  publik  hampir  tidak  tersentuh (Ibrahim, 2018).
Adapun beberapa pemikiran ekonomi Timur Kuran yang banyak menjadi rujukan serta berkontribusi terhadap pemikiran dan pengembangan ekonomi Islam kontemporer antara lain:

## a) Konsep Ekonomi Islam
Ekonomi  adalah  ilmu  sosial.  Apa  yang  harus  diproduksi,  bagaimana memproduksi,  dan  untuk  siapa  diproduksi  adalah  pertanyaan  utama  ilmu  ekonomi. Setiap  sistem  ekonomi  memberikan  solusi  berbeda  untuk  masalah  ini (Savaş,  2010) . Pada sistem ekonomi Kapitalis, setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli  dan  menjual  hartanya  menurut  yang  dikehendkinya  tanpa  batas.  Setiap individu berhak mendirikan, mengorganisir dan mengelola perusahaan yang diinginkan,
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │ 219
negara tidak boleh campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan selagi kegiatan  itu sah dan sesuai dengan peraturan  yang  berlaku. Konsekuensinya,  kekayaan  dan  alat-alat  produksi  menumpuk  pada  sekelompok  orang. Sehingga membawa masyarakat kepada dua kelas, kelas pemilik modal da kelas miskin. Kelas  pemilik  modal  menguasai  seluruh  sumber-sumber  produksi  dan  dapat  bertindak sekehendak hatinya dan memanfaatkan sumber-sumber produksi untuk kepentingannya. Sementara  kelas  miskin  tertutupi  peluangnya  untuk  memperoleh  bagian  dari  sumber- sumber  produksi,  kecuali  hanya  untuk  memperoleh  pendapatan  dalam  memenuhi kebutuhan minimal guna mempertahankan kelangsungan hidup sehari-hari.
Pada  ekonomi  sosialis  seluruh  bentuk  produksi  dan  sumber  pendapatan  menjadi milik  negara  atau  masyarakat  keseluruhan.  Hak  individu  untuk  memiliki  harta  atau memanfaatkan  hasil  produksi  tidak  diperbolehkan.  Guna  menjamin  kesamaan,  setiap individu  disediakan  kebutuhan  hidup  menurut  keperluan  masing-masing.  Kebebasan ekonomi  dan  hak  kepemilikan  dihapuskan  semuanya  diurus  negara.  Konsekuensinya, atas  nama  kesejahteraan  bersama  individu  terpaksa  melepaskan  dan  mengorbankan kebebasan  pribadinya  dan  hak  terhadap  harta  pribadi,  semua  dipaksa  bekerja  lewat mekanisme  sistem  ekonomi  diktator,  pendidikan  moral  individu  terabaikan,  dan kecenderungan  akan  melahirkan  rasa  permusuhan  dan  dendam  yang  justru  lebih berbahaya dari pada sistem kapitalisme (Rozalinda, 2016).
Dengan  demikian,  sistem  ekonomi  kapitalisme  dan  sosialisme  mengabaikan dimensi  moral  keberadaan  manusia  dan  menonjolkan  oportunisme  agresif, ketidakjujuran, dan ketidakpercayaan (Savaş, 2010) . Ekonomi Islam dihadirkan sebagai alternatif  yang  lebih  unggul  dari  doktrin  dan  sistem  ekonomi  yang  ada (Savaş,  2010) . Ekonomi  Islam  menawarkan  bahwa  individu  mempunyai  hak  kebebasan  sepenuhnya namun tidak  mutlak, melainkan diiringi dengan  nilai-nilai syariat. Islam  mengakui  hak individu  terhadap  harta,  dan  juga  mengakui  ketidaksaan  ekonomi  di  antara  orang perorang dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan. Tidak menganjurkan kesamaan  ekonomi,  tetapi  mendukung  dan  menggalakkan  kesamaan  sosial,  sehingga sampai  pada  tahap,  bahwa  kekayaan  negara  yang  tidak  dimiliki  hanya  dinikmat  oleh
220 │ Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, Nur Khasanah, DARI KONSEP EKONOMI ISLAM SAMPAI ......
sekelompok  tertentu  saja,  dan  menjadi  tanggung  jawab  negara  untuk  menjamin  setiap individu dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup. Melarang setiap  individu  mengumpulkan  harta  secara  berlebihan  dan  mencegah  terjadi penumpukan harta, serta kesejahteraan individu dan sosial menjadi satu kesatuan, saling melengkapi dan bukan saling bersaing dan bertentangan (Rozalinda, 2016).
Menurut Kuran doktrin ekonomi Islam adalah sederhana, dimana memperkenalkan norma-norma Islam, perilaku ekonomi dan sistem redistribusi. Doktrin ekonomi  merupakan  refleksi  dari  opini  publik  dan  kekuatan  yang  membentuknya. Memiliki  pengaruh  yang  cukup  besar  terhadap  perilaku  ekonomi  di  dunia  Muslim (Kuran, 1983). Sebagai sebuah doktrin, ekonomi Islam merupakan doktrin modern yang menawarkan  alternatif  untuk  sistem  ekonomi  yang  dikembangkan  di  Barat  termasuk sistem Kapitalisme dan Sosialisme .  Walaupun  demikian,  tujuan  utama  ekonomi  Islam bukanlah  untuk  meningkatkan  kinerja  perekonomian.  Melainkan  hanya  untuk membantu  mencegah  Muslim  dari  berasimilasi  dengan  budaya  global  yang  sedang berkembang  dan  berafiliasi dengan Barat  (Kuran, 1997). Maka  ekonomi Islam  muncul dan  dikembangkan  dari  dorongan  untuk  memperbaiki  ketidakseimbangan  ekonomi, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan, melainkan untuk melayani tujuan budaya dan politik (Ibrahim, 2018)
Sedangkan  sistem  ekonomi  yang  berlaku  sekarang,  mengabaikan  dimensi  moral keberadaan  manusia  dan  menonjolkan  oportunisme  agresif,  ketidakjujuran,  dan ketidakpercayaan.  Membentuk  lingkaran  setan  dan  tidak  bisa  dihilangkan  sama  sekali. Alasan  utama  lingkaran  setan  ini  adalah  keegoisan  terinspirasi  oleh  individualisme Barat (Kuran, 1997).   Karena ekonomi  modern  jauh  lebih kompleks daripada ekonomi Arab  abad  ketujuh  yang  banyak  dijadikan  inspirasi  dan  model  Islamis  kontemporer perlu dikoreksi. Inspirasi pembangunan ekonomi semestinya datang dari luar Islam dan hal-hal  yang  telah  terjadi  dalam  Islam  (Ibrahim,  2018).  Selain  itu,  jika  teori  ekonomi Islam  itu  lebih  baik  dari  ekonomi  neoklasik,  maka  mengapa  kondisi  ekonomi  negara- negara  Islam  justru  tertinggal  dibandingkan  dengan  negara-negara  yang  mengadopsi sistem  ekonomi  neoklasik.  Bahkan,  sampai  saat  ini  tidak  ditemukan  praktik  ekonomi yang  benar-benar  murni  Islami  yang  dipraktikkan  oleh  masyarakat  muslim  di  dunia
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │ 221
sehingga hal ini menimbulkan pula pertanyaan besar tentang apakah yang menjadi tolak ukur ( benchmark ) untuk menilai kebenaran teori ekonomi Islam jika tidak teraktualisasi dalam praktik riil (Kuran, 1995).

## b) Kritik Model Pemikiran Ekonomi Islam
Menurut Kuran, ketika fuqaha atau sarjana-sarjana Muslim menuliskan pemikiran ekonomi  mereka  tidak  menyebutkannya  sebagai  ilmu  ekonomi  Islam.  Mereka  hanya mengkaji masalah-masalah ekonomi yang sedang berkembang di masyarakat Muslimim dan  menelaahnya  sebagai  sebuah  fenomena  sosial  apa  adanya.  Hanya  saja,  tulisan- tulisan  itu  juga  dimaksudkan  untuk  memberi  pemahaman  kepada  kaum  Muslimin mengenai  berlakunya  keimanan  dan  kehendak  Allah  dalam  urusan  kehidupan  umat manusia.  Oleh  karena  itu,  pemikiran  tentang  ekonomi  pun  dituliskan  berbaur  dengan tulisan-tulisan  yang  terkait  dengan tauhid,  syariah, maupun akhlak sebagaimana  yang ditulis  oleh  Abu  Yusuf,  Abu  Ubayd,  Al-Ghazali,  Ibn  Taimiyah,  dan  sebagainya (Hoetoro, 2017). Apalagi  sejak  awal  berdirinya, Islam telah terjalin  erat  dengan politik dan  hukum.  Banyak  literatur  yang  menganalisis  konsekuensi  ekonomi  Islam  secara alami  berfokus  pada  aspek  Islam  dan  institusi  Islam  ini  (Becker  et  al.,  2020).  Maka kemunculan  ekonomi  Islam  tidak  lain  hanya  bertujuan  politis  kultural  yaitu  sebagai upaya  menunjukkan  identitas  Islam  terhadap  pengaruh  budaya  Barat  terutama dilatarbelakangi  kondisi  politik  muslim  di  India  dan  Pakistan  tahun  1940-an.  Sebelum abad 20 tidak pernah dikenal label-label Islam seperti di masa Ibn Khaldun seperti ilmu sosiologi Islam, politik Islam atau ekonomi Islam. Selain itu, kajian ekonomi Islam juga dianggapnya tidak memenuhi standar ilmiah (Kuran, 1993).
Kritikan  Kuran  tidak  tepat,  karena  secara  historis  kesuksesan  intelektual  muslim menciptakan pemikiran ekonomi Islam tidak  lain karena adanya Alqur’an dan Sunnah Nabi  SAW  menjadi  rujukan  paling  otentik  bagi  intelektual  muslim  klasik  dalam membangun  pemikiran-pemikiran  ekonomi  dengan  berbagai  metodologi  yang dikembangkan  menurut  cara-cara  mereka  sendiri.  Sementara  Nabi  Muhammad  SAW tidak  hanya  mewariskan  sumber- sumber pengetahuan  yang tertulis di dalam  Alqur’an,
222 │ Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, Nur Khasanah, DARI KONSEP EKONOMI ISLAM SAMPAI ......
melainkan  sekaligus  memberikan  contoh  dan  teladan,  selanjutnya  para  sahabat meneruskan  tradisi  Nabi  Muhammad  SAW  ini  dan  memerbaharui  hal-hal  yang diperlukan lewat ijtihad agar nilai-nilai profetik dalam kehidupan ekonomi tetap sesuai dengan kemajuan zaman (Hoetoro, 2017).
Ketika  wilayah  Islam  semakin  meluas  dan  zaman  tidak  lagi  di  isi  para  sahabat, tradisi ijtihad tetap diteruskan para fuqaha, dan pada bidang ekonomi meraka termasuk fase  awal  untuk  formasi  ekonomi  Islam  yang  ditandai  dengan  pemikiran-pemikiran ekonomi  dari  para  fuqaha  seperti  Abu  Yusuf  (731-798),  al-Syaibani  (750-805),  Abu Ubaid  (774-838)  dan  masih  banyak  lagi.  Saat  Khalifah  Abbasiyah  berkuasa  dan menaruh  perhatian  besar  terhadap  perkembangan  dan  kemajuan  ilmu  pengetahuan, ekonomi  Islam  masuk  dalam  fase  kedua  formasi  ekonomi  Islam.  Mulai  lahir  pakar- pakar  ekonomi  Islam  seperti  al-Ghazali,  Al-Mawardi,  Al-Farabi,  Ibn  Sina,  dan sebagainya.  Masuk  fase  ketiga  terjadi  penerjemahan  besar-besaran  karya-karya intelektual  muslim  ke  dalam  khazanah  intelektual  Barat.  Tradisi  intelektualisme  Islam mengalami kemerosotan dan ditutup oleh Ibn Taimiyyah (1263-1328) dan Ibn Khaldun (1332-1406) (Hoetoro, 2017). Memasuki abad modern dan kontemporer, ilmu ekonomi Islam  hadir  dalam  rangka  menggali  kembali  warisan  intelektualisme  Islam  yang  telah lama  terkubur  oleh  peradaban  Barat  modern.  Kesadaran  bahwa  ilmu  ekonomi  modern pada  dasarnya  telah  terwujud  jadi socialized  intelligence atau  bahkan americanized inttelegence perlu  diimbangi  dengan  pengembangan islamized  inttelegence hingga sampai pada islamic knowledge (Hoetoro, 2017).

## c) Kritik Islamisasi Ilmu Ekonomi
Menurut  Kuran  terjadi  inkonsistensi  labelisasi  Islam  terhadap  disiplin  ilmu-ilmu sosial (ilmu ekonomi) modern. Islamisasi pengetahuan (dan ekonomi Islam) sebenarnya merupakan dampak dari kebangkitan  fundamentalisme Islam  yang tumbuh  subur sejak tahun 1940 di India. Hal ini disebabkan sebelum abad 20 tidak pernah terdengar istilah- istilah  ilmu  pengetahuan  yang  diembel-embel  label  Islam.  Oleh  karena  itu,  gagasan Islamisasi  pengetahuan  itu  muncul  sebagai  dampak  dari  tumbuh  suburnya fundamentalisme Islam yang dipelopori oleh Al-Maududi, Baqir Sadr, dan Sayyid Qutb. Akibatnya,  pengembangan  ilmu  pengetahuan  Islam  tampak  lebih  bermuatan  jargon-
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │ 223
jargon  ideologis-fundamentalis  dan  diliputi  kepentingan  politik  jangka  pendek  semata ketimbang  semangat  ilmiah  sebagaimana  yang  telah  dicapai  oleh  ilmu  pengetahuan Barat modern (Hoetoro, 2017).
Menurut  Kuran ekonomi Islam tidak berasal dari  ajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi merupakan 'tradisi yang diciptakan' yang muncul pada 1940-an di India oleh Abu A’la  al -Maududi  yang  bertujuan  untuk  meminimalkan  hubungan  dengan  non-Muslim, memperkuat  rasa  identitas  kolektif  Muslim,  memperluas  jangkauan  Islam  ke  daerah aktivitas  baru  manusia,  dan  modernisasi  tanpa  westernisasi.  Kuran  sampai  kesimpulan bahwa  kontribusi  awal  ekonomi  Islam  sebagian  besar  datang  dari  Pakistan,  setelah tulisan  awal  Maududi,  seorang  aktivis  Islam  terkenal.  Pada  tahun  1975,  sekitar  75 persen  kontribusi  untuk  ekonomi  Islam  dilakukan  oleh  orang  Pakistan  (Kuran,  1997). Sejak  tahun  1977,  di  mulai  dari  Pakistan,  diikuti  oleh  sejumlah  negara  yang  mencoba mengislamkan  sistem  ekonominya.  Islam  dapat  disajikan  dengan  menawarkan  jalan ketiga  antara  kapitalisme  dan  sosialisme  dan  tidak  hanya  tidak  dapat  dibedakan  tetapi juga  lebih  unggul  dan  lebih  efisien  dari  pada  kapitalisme  dan  sosialisme  (Maulidizen, 2017).
Euforia  ekonomi  Islam  lebih  merupakan  semangat  eksklusif  untuk  identitas  dan bukan pada substansialitas. Keunggulan ekonomi Islam berpusat pada kebutuhan untuk menghindari  transaksi  yang  melibatkan  riba  (riba)  yang  dilarang  dalam  Islam,  dan bahwa  ekonomi  Islam  harus  dapat  menjamin  kesejahteraan  melalui  lembaga  pajak agama  yang  disebut  zakat.  Dari  Maududi  hingga  saat  ini,  yang  paling  mendasar  dari karakteristik  ini  adalah  pelarangan  bunga.  Dua  lainnya  adalah  zakat,  yang  merupakan sistem redistribusi kuno, dan persyaratan bahwa keputusan ekonomi harus melalui filter moral  Islam    (Ibrahim,  2018).  Daya  tarik  ekonomi  Islam,  terutama  di  kalangan  umat Islam,  khususnya  dari  kelas  menengah  di  pusat-pusat  perkotaan  ditandai  dengan kepanikan moral atau moralismenya bahwa tatanan saat ini korup, berdosa dan merusak akidah  dan  kesejahteraan  umat  Islam    (Ibrahim,  2018).  Sedangkan  wacana  tentang ekonomi Islam tampaknya membuka pintu gerbang di mana hampir semua orang dapat berunding  tentang  hal  itu,  beberapa  dengan  pretensi  pietistik  untuk  menyerukannya
224 │ Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, Nur Khasanah, DARI KONSEP EKONOMI ISLAM SAMPAI ......
sebagai  bagian dari perjuangan Islam, seringkali  mengumpulkan eksposisi  mereka atas nama  "perspektif  Islam".  Di  satu  sisi,  antusiasme  terhadap  ekonomi  Islam  jelas merupakan  pertanda  baik  di  mana  umat  Islam  menaruh  perhatian  serius  dalam membangun ekonomi dan pembangunan mereka  (Ibrahim, 2018).

## d) Konsep Zakat Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial
Zakat  adalah  pilar  agama  Islam  ketiga  setelah  salat.  Jika  salat  dipahami  sebagai ibadah  badaniyah,  maka  zakat  dipahami  sebagai  ibadah  maliyah,  bahkan  dikatakan sebagai  ibadah maliyah  al- ijtima’iyyah ,  yaitu  ibadah  di  bidang  harta  yang  memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat (Rosadi  &  Athoillah,  2016).  Zakat  adalah  satu-satunya  ibadah  yang  bersentuhan langsung  dengan  kesejahteraan  kehidupan  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  melayani kebutuhan mendesak orang miskin (Michalopoulos et al., 2016).
Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan  miskin.  Disamping  itu,  diharapkan  juga  dapat  meningkatkan  atau  menumbuhkan perekonomian,  baik  pada  level  individu  maupun  pada  level  sosial  masyarakat. Disejajarkannya  perintah  zakat  dengan  kewajiban  utama  lainnya  seperti  salat  (seperti dalam  surat  al-Baqarah  [2]:43,  83,  dan  110),  menjadi  bukti  bahwa  Islam  sangat menekankan  kepada  para  penganutnya  untuk  memperhatikan  kondisi  kesejahteraan orang lain. Sebagai salah satu sistem distribusi, zakat adalah sistem distribusi yang telah ditentukan, baik nishab, kadar, dan terutama peruntukkannya. Merujuk kepada surat al- Taubah [9]:60 ada delapan golongan orang yang berhak untuk menerima zakat (Rosadi & Athoillah, 2016).
Zakar  berakar  dan  tumbuh  dari  cita-cita  dan  praktik  masyarakat  yang  tinggal  di Timur  Tengah  sekitar  waktu  Muhammad  mulai  menyebarkan  ajaran  agama  Islam (Kuran,  2019).  Penghimpunan  dan  penyaluran  zakat  dilakukan  oleh  pemerintah  yang ditunjuk secara terpusat dan efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi, zakat walaupun  menjadi  pilar  utama  Islam,  telah  kehilangan  makna  seiring  waktu  dan digantikan oleh bentuk-bentuk redistribusi lainnya  (Michalopoulos et al., 2016). Karena dari  tahun  660-an  hingga  zaman  modern,  praktik  perpajakan  Islam  berkembang  tanpa mengacu pada sistem yang diatur dalam Alquran (Kuran, 2019).
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │ 225
Untuk  itu,  zakat  harus  dikembalikan  kepada  konteksnya.  Pengaturan  dan pengelolaan  zakat  baik  secara  sentralisasi  dan  disentralisasi  perlu  segera  di  benahi, sehingga  tujuan  zakat  sebagai  salah  satu  instrumen  kesejahteraan  sosial  masyarakat dapat  terealisasikan  dengan  baik.  Sebagaimana  dinyatakan  Kuran  kesejahteraan  sosial hanya  dapat  dicapai  melalui  pembentukan  dua  kelembagaan  reformasi  yaitu  zakat  dan larangan bunga. Zakat merupakan sistem redistribusi yang ada di Arab empat belas abad yang  lalu.  Untuk  mempertahankan  progresivitasnya  sebagai  sistem  pajak,  tarif  zakat tradisional  harus  direvisi  dengan  memperhatikan  sumber  pendapatan  dan  bentuk kekayaan  yang  tidak  diketahui  di  Arab  selama  beberapa  dekade  awal  Islam.  Namun, cakupan zakat dari sisi penghimpunan tidak  meluas;  jika ada,  itu menjadi  lebih  sempit (Kuran, 2013). Adanya zakat mengharuskan pembayar pajak  juga harus mengeluarkan sebagian harta lagi untuk membayar zakat sekitar 5% sampai 20%. Apalagi para ulama memiliki  pemikiran  dan  pandangan  yang  berbeda-beda  tentang  zakat  baik  terhadap kategorinya  ataupun  jenis  harta  apa  saja  yang  wajib  zakat  maupun  dalam  menentukan nishab hartanya. Sehingga zakat dianggap indikator pemerataan pendapatan masih perlu diperdebatkan.
Adapun  argumen  yang  mendukung  kebangkitan  dan  penguatan  sistem  zakat adalah  bahwa  hal  itu  akan  memberikan  jaring  pengaman  yang  lebih  efektif  daripada sistem redistribusi sekuler yang ada (Kuran, 1997). Selain itu, menjaga tarif zakat tetap, dengan  cakupannya  yang  terbatas  pada  beberapa  komoditas,  membuatnya  tidak mungkin  untuk  terus  memperlakukannya  sebagai  sumber  pendapatan  pajak  utama, apalagi  satu-satunya  (Kuran,  2019).  Zakat  telah  terbukti  berdampak  positif  dan  secara signifikan  terhadap  pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi  seperti  di  Pakistan  dan banyak negara lainnya (Azam, 2014).

## e) Konsep Wakaf Sebagai Instrumen Perbaikan Ekonomi Masyarakat Miskin
Wakaf  merupakan  salah  satu  instrument  yang  banyak  di  kritik  Timur  Kuran. Eksistensi wakaf menjadi salah satu pemicu merosotnya peradaban Islam dan mengarah kepada  kemiskinan  dan  keterbelakangan  dalam  masyarakat  (Farida,  2017).  Wakaf
226 │ Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, Nur Khasanah, DARI KONSEP EKONOMI ISLAM SAMPAI ......
adalah  salah  satu  ajaran  penting  dalam  Islam.  Fakta  sejarah  memperlihatkan  bahwa wakaf  menunjukkan  berbagai  peran  penting  dalam  mengembangkan  berbagai  kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan (H Aravik et al., 2019). Bahkan, sejak dulu keberadaan  wakaf  berbanding  lurus  dengan  keberadaan  zakat,  infak,  maupun  sedekah. Akan  tetapi  berbeda  zakat,  infak  maupun  sedekah,  keberadaan  wakaf  belum  mampu menyentuh  esensi  penting  perekonomian  masyarakat.  Hal  ini  terjadi  karena  kajian- kajian tentang wakaf kurang dibahas secara intensif dan komprehensif.
Wakaf  merupakan  lembaga  dalam  Islam  yang  berorientasi  investasi  pada  sektor publik,  dengan  tujuan  untuk  amal  sholeh  selamanya.  Wakaf  didirikan  oleh  seseorang melalui  dana  abadi  yang  menghasilkan  pendapatan  untuk  memberikan  layanan  yang ditentukan  untuk  selamanya  (Kuran,  2019).  Tujuan  wakaf  adalah  harta  yang  akan dicatat hakim,  beserta harta yang akan  membiayai  jasanya, dan  bagaimana pendapatan yang dihasilkan dari harta itu akan dibelanjakan (Kuran, 2012). Wakaf bersifat sukarela dan  meningkatkan  kapasitas  produktif  penduduk  melalui  penyediaan  barang  publik seperti  pendidikan,  perawatan  kesehatan,  dan  utilitas  umum  (Michalopoulos  et  al., 2016) .
Kuran  (2012)    menyebut  wakaf  biasanya  didirikan  untuk  mendukung  masjid, sekolah,  air  mancur,  rumah  sakit,  dapur  umum,  pemandian,  dan  penginapan  serta bantuan  untuk orang  miskin  (Becker  et  al.,  2020). Sisi  keunikan  wakaf  adalah  bersifat sakral  dan  kebal  terhadap  perampasan.  Bahkan  aset  wakaf  dan  pendapatan  dibebaskan dari  pajak.  Hasil  dari  pertanian  milik  sekolah  yang  dikelola  wakaf  bebas  pajak,  begitu pula  gaji  guru  dan  layanan  pendidikan  yang  diberikan  kepada  siswa  (Kuran,  2012). Sebagai  pengganti  zakat,  wakaf  dapat  menjadi  instrumen  penyedia  barang  publik. Sehingga  dapat  memenuhi  berbagai  kebutuhan  sosial  yang  seharusnya  dapat  dipenuhi oleh zakat (Kuran, 2019). Tidak kalah penting, wakaf bisa mendorong gerakan politik di seluruh  wilayah  untuk  memajukan  kepentingan  bersama,  mempertahankan  hak istimewa yang dilembagakan, dan mengatasi keluhan secara bersama-sama. Sebagimana gerakan  buruh  dunia  yang  dapat  menghasilkan  ideologi  yang  mewakili  kepentingan buruh, maka wakaf dapat juga menghasilkan ideologi yang bermanfaat bagi wakaf dan penerima manfaatnya (Kuran, 2012).
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │ 227
Wakaf  termasuk  sistem  dalam  ekonomi  Islam  yang  tampaknya  telah  muncul sebagai  perangkat  komitmen  yang  kredibel  untuk  memberikan  pemilik  properti  suatu bentuk  keamanan  ekonomi  sebagai  imbalan  atas  pelayanan  sosial.  Pada  prinsipnya, manajer  wakaf  harus  mematuhi  ketentuan  dan  kemauan  pendirinya.  Tapi  dalam prakteknya,  arahan  petunjuk  pendiri  sering  dielakkan.  Konsekuensi  yang  tidak diinginkan  adalah  erosi  legitimasi  sistem  wakaf  ini.  Seperti  menjadi  semakin  jelas bahwa  sistem  wakaf  tidak  memiliki  fleksibilitas  yang  diperlukan  untuk  pemanfaatan sumber  daya  yang  efisien,  pemerintah  merasa  bahkan  lebih  mudah  untuk  menyita sumber daya mereka (Kuran, 2001).
Selain  itu,  ada  dua  masalah  wakaf  yang  menghalanginya  untuk  bertransformasi. Pertama, wakaf  menjadi  sarana  yang  menarik  untuk  menghindari  hukum  waris  Islam. Jika  seseorang  tidak  ingin  harta  warisan  mereka  dibagi  di  antara  banyak  ahli  waris, seseorang  dapat  memberikan  wakaf  dan  membayar  salah  satu  ahli  waris  mereka  gaji yang  besar untuk  menjalankannya. Ini  seolah-olah  mensyaratkan  menyalurkan warisan seseorang kepada satu (atau beberapa) ahli waris yang diinginkan. Kedua, hukum wakaf sangat membatasi sejauh mana seseorang dapat mengubah misi wakaf. Misalnya, wakaf yang didirikan untuk mendanai madrasah hanya diizinkan untuk mendanai madrasah itu untuk  selamanya,  bahkan  jika  penggunaan  alternatif  dana  tersebut  tersedia  seiring berjalannya waktu. Sifat wakaf yang membatasi ini berarti bahwa wakaf tidak mungkin digunakan untuk tujuan bisnis, yang membutuhkan lebih banyak fleksibilitas (Becker et al., 2020).
Wakaf  pada  dasarnya  sesuai  dengan  tujuan  ekonomi  modern  menjadi  cara  yang lebih baik untuk mendistribusikan pendapatan di masyarakat dengan memberikan solusi terhadap  pemenuhan  kebutuhan  publik  ( under-supply  publics  good ).  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan  memanfaatkan  wakaf  bagi  kepentingan  masyarakat  luas,  seperti halnya  penggunaan  dana  wakaf  untuk  menyediakan  air  bersih,  mendukung  terciptanya institusi  pendidikan,  riset  dan  perpustakaan  yang  akan  membantu  perkembangan kualitas sumber daya manusia (H Aravik et al., 2019).
228 │ Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, Nur Khasanah, DARI KONSEP EKONOMI ISLAM SAMPAI ......
Secara  ekonomi  penggunaan  harta  wakaf  untuk  pemerdayaan  masyarakat  dapat dilakukan  dengan  meningkatkan  ketrampilan  masyarakat  miskin.  Karena  harta  wakaf jangan sampai diberikan begitu saja kepada masyarakat miskin tetapi bagaimana mereka dapat  memanfaatkan  dana  itu  untuk  dikembangkan  ke  dalam  banyak  usaha  sebagai bekal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.  Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan  bidang  pertanian,  pertukangan,  manajemen,  bisnis,  biro  jasa  dan lain-lain  atau  mendirikan  lembaga-lembaga  pendidikan  dan  pelatihan,  rumah  sakit, lembaga keuangan mikro, bank wakaf dan lain sebagainya yang kesemuanya bertujuan untuk  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  agar  dapat  bersaing  pada  lapangan pekerjaan dan terentas dari kemiskinan (H Aravik et al., 2019).

## f) Konsep Riba dan Bunga
Riba pada  masa  pra-Islam adalah sistem di  mana  prinsipnya terus berlipat ganda setiap kali peminjam tidak dapat mengembalikannya. Pengaturan seperti itu sering kali mengakibatkan  pemenjaraan  atau  perbudakan  peminjam  (Michalopoulos  et  al.,  2016). Timur  kuran  berpendapat  bahwa  Al- Qur’an  melarang  praktek  riba  yang  melibatkan peracikan dari utang pinjaman yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran sesuai jadwal  yang  telah  di  tentukan.  Riba  merupakan  sumber  ketidakstabilan  politik.  Akan tetapi,  dalam  konteks  bunga,  Kuran  berpendangan  bunga  sangat  diperlukan  untuk kehidupan  ekonomi,  yang  berfungsi  untuk  mengalokasikan  modal  dan  risiko  secara lebih  efisien.  Pada  titik  ini  artinya,  Kuran  membedakan  antara  riba  dan  bunga, sementara  banyak  ilmuwan  muslim  yang  menyamakan.  Bunga  adalah  riba  dan sebaliknya.
Padahal  bunga  ( interest )  yang  diidentikkan  dengan  riba,  hanya  mengaburkan pandangan  dan  pengertian  kita  tentang  tujuan  Islam  yang  sebenarnya.  Interest, keuntungan,  baik  dari    dagang  maupun  dari  pinjaman,  adalah  halal.  Tetapi  excessif profit  (termasuk  Excessif  interest)  yaitu  keuntungan  yang  berlebih-lebihan  yang diperoleh dengan  melanggar perikemanusiaan dan merusan alam  Allah,  inilah  riba dan inilah  yang  diharamkan  Allah.Riba  adalah  segala  bentuk  keuntungan  yang  diperoleh dengan: (a) Exploitation de l’homme par l’homme (penindasan dan pemerasan manusia oleh  sesame  manusia)  dan  (b) Abus  de  la  Nature  par  l’homme (penyalahgunaan  alam
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │ 229
oleh manusia). Riba itu hanya dapat dicegah, kalau manusia itu tujuan hidupnya adalah mengabdi  kepada  Allah  SWT  dan  berbuat  baik  terhadap  sesam  makhluk  sebagaimana yang diajarkan-Nya dalam Al- Qur’an dan dijelaskan dalam hadis Nabi SAW (Ibrahim, 2018).
Sebaliknya,  ekonomi  Islam  tidak  direduksi  dan  lebih  terpusatkan  hanya  pada upaya  membangun  bank-bank  syariah,  seterusnya  riba  hanya  ditinjau  dari  segi  bunga perbankan  saja.  Riba  justru  hidup  subur  di  dalam  sistem  ekonomi  yang  eksploitatori secara  luas,  yang  memelihara  dan  menumbuhkan  kesenjangan  ekonomi,  yang membiarkan terjadinya trade - off secara sistemik untuk kerugian si miskin dan si lemah, yang  subordinatif  dan  diskriminatori,  yang  membiarkan  brutalitas laissez-faire dalam arti  luas,  yang  justru  diabaikan  oleh  mereka  yang  lengah  karena  eforia  dalam mengembangkan bank-bank syariah, tanpa memperhatikan perlunya restrukrusisasi dan dekontruksi sistem ekonomi yang usurious .” (Ibrahim, 2018).

## Simpulan
Dari  berbagai  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Timur  Kuran merupakan  salah  satu  tokoh  yang  sangat  berperan  penting  dalam  perkembangan pemikiran  ekonomi  Islam  kontemporer.  Lewat  mazhab  alternatif  kritis  Kuran  beserta kolega-koleganya  memberikan  tawaran  alternatif  terhadap  berbagai  hasil  pemikiran ekonomi  Islam  yang  telah  ada.  Pemikiran  ekonomi  Timur  Kuran  dimulai  dengan pendapat bahwa sebagai sebuah doktrin, ekonomi islam adalah doktrin sederhana, hanya memperkenalkan  norma-norma  Islam,  perilaku  ekonomi  dan  sistem  redistribusi,  tentu saja  menjadi  alternatif  dari  sistem  ekonomi  kapitalis  dan  sosialisme.  Sedangkan  pada aspek  kemunculan  ekonomi  Islam  sebagai  sebuah  disiplin  ilmu,  Kuran  termasuk  yang tidak sepakat, menurutnya kemunculan ekonomi Islam hanya bertujuan politis kulturan, dimana  kontribusi  terbesar  dari  pemikiran  ekonomi  tersebut  justru  hanya  berasal  dari orang-orang Pakistan, bahkan pada masa ulama-ulama klasik tidak ada istilah ekonomi Islam,  dan  sebagainya.  Terlepas  dari  itu,  Kuran  termasuk  yang  sepakat  dengan  sistem zakat  dan  wakaf  sebagai  konsep  distribusi,  dimana  zakat  jauh  lebih  efektif  dari  sistem redistribusi  sekuler,  dan  sistem  wakaf  belum  memiliki  fleksibilitas  yang  diperlukan
230 │ Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, Nur Khasanah, DARI KONSEP EKONOMI ISLAM SAMPAI ......
untuk pemanfaatan sumber daya yang efisien. Dalam kasus riba, Kuran termasuk tokoh yang  sepakat  bahwa  riba  terlarang  karena  tidak  sesuai  dengan  tuntunan  Islam, sedangkan  pada  bunga,  Kuran  termasuk  yang  setuju  dengan  bebeberapa  catatan, termasuk tujuan ekonomi itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Aravik, H, Yunus, N. R., & Sulastyawati, D. (2019). Legal Politics of Waqf-Regulation
In Indonesia. Nur El- Islam: Jurnal … , 6 (April 2019). https://www.researchgate.net/profile/Havis_Aravik/publication/336870866_LEGA
L_POLITICS_OF_WAQF- REGULATION_IN_INDONESIA/links/5db7f9344585151435cea525/LEGAL- POLITICS-OF-WAQF-REGULATION-IN-INDONESIA.pdf
Aravik, Havis. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer . Kencana.
Azam,  M.  (2014).  Zakat,Infak  dan  Sedekah  and  Economic  Development :  Micro  dan
Macro Level Evidence. Jurnal Bulletin of Bussines and Economic , 85 – 95.
Becker, S. O., Woessmann, L., & Becker, S. O. (2020). DISCUSSION PAPER SERIES Religion in Eco nomic History : A Survey Religion in Economic History : A Survey . 13371 .
Crow,  K.  D.  (2013).  Islam  ,  Capitalism  And  Underdevelopment :  Timur  Kuran  and Murat  Çizakça  on  the  Great  Divergence. Islam  and  Civilisational  Renewal , 4 (3), 371 – 390. https://doi.org/10.12816/0009758
Farida,  U.  (2017).  Umer  Chapra  Contribution  in  Building  Muslim  Civilization. Addin , 11 (2), 267. https://doi.org/10.21043/addin.v11i2.3349
Hoetoro,  A.  (2017). Ekonomi  Islam;  Perspektif  Historis  dan  Metodologis . Intranspublishing.
Ibrahim,  A. (2018). The Call  for Islamic Economics:  Shades of Contestation. Shirkah: Journal of Economics and Business , 2 (2). https://doi.org/10.22515/shirkah.v2i2.163
Kuran, T. (1983). Behavioral Norms In the Islamic Doctrine of Economic:  A Critique. Journal of Economics Behavior and Organization , 4 , 353 – 379.
Kuran,  T.  (1993).  The  Economics  Impact  of  Islamic  Fundamentalism.  In Fundamentalism and the State, Remarking Polities, Economies and Militance . The University of Chicago Press.
Kuran, T. (1995). Islamic Economics and Islamic Subeconomy. Journal  of Economics Percpectives , 9 (4), 155 – 173. https://doi.org/DOI: 10.1257/jep.9.4.155
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │ 231
Kuran, T. (1997). Islamic Economics and the Clash of Civilizations. In Middle Eastern Lectures (Vol.  2).  The  Moshe  Dayan  Center  for  Middle  Eastern  and  African Studies.
Kuran, T. (2001). The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Wakaf System. Blackwell Publishing  on Behalf  of  the Law and Society Association , 35 (4).
Kuran, T. (2013). Religious Obstacles to Democratization in the Middle East: Past and Present *. Political Science , 39 (2013), 395 – 405.
Kuran,  T.  (2019).  Zakat:  Islam’s  Missed  Opportunity  to  Limit  Predatory  Taxation. SSRN Electronic Journal , 284 . https://doi.org/10.2139/ssrn.3368292
Maulidizen, A. (2017). a Critical Analysis of Islam, Economy and Finance in the Early 21 St Century. Jurnal
Hukum Islam , XVI (2), 132 – 151. https://doi.org/10.24014/hi.v17i2.4984
Michalopoulos,  S.,  Naghavi,  A.,  &  Prarolo,  G.  (2016).  Islam,  inequality  and  pre- industrial comparative development. Journal of Development Economics , 120 , 86 – 98. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2016.01.002
Rosadi, A., & Athoillah, M. A. (2016). Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan  desentralisasi. IJTIHAD  Jurnal  Wacana  Hukum  Islam  Dan  Kemanusiaan , 15 (2), 237. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.237-256
Rozalinda. (2016). Ekonomi Islam . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Savaş,  M.  K.  (2010).  Fundamentals  Of  Islamic  Economy  And  Finance:  Theo ry  And Practice. Electronic Journal of Social Sciences , 9 (31), 180 – 208. https://doi.org/10.17755/esosder.37742
232 │ Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, Nur Khasanah, DARI KONSEP EKONOMI ISLAM SAMPAI ......