## GERAKAN ORGANISASI BERBASIS KEAGAMAAN MELAWAN HIV/AIDS DI INDONESIA: PENILAIAN PADA WILAYAH JAWA TENGAH DAN BALI
Anna Marie Wattie
Departemen Antropologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Nono S. A. Sumampouw Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi nono_yoi@yahoo.co.id
Abstract. This article aims to understand the approach used by Faith Based Organization (FBO) in the tackling and handling program of HIV and AIDS, in relation to the  prevention, infection, as well as the treatment in social-cultural perspective. The data collecting is done through profound interview and observation in two research areas: North-Beach Areas (Pantai Utara), Central Java and  Denpasar,  Bali.  Both  locus  were  chosen  and  compared  based  on  the  differences  in  socio- cultural formation, particularly in the religious background majority which in control of the social life.  It  is  found  that  the  involvement  of  both  the  institution  and  religious  leaders  in  the countermeasures  of  HIV  and  AIDS  has  a  strategical  value  either  directly  or  indirectly.  The involvement of religious organizations in these two areas, even though differ in effectiveness, scale of  implementation,  problems  encountered,  value  approach,  intervention  and  organizational attachment, and the social-cultural construction of the society has adduced changes in discourse and practices related to the HIV and AIDS issues, either in the circle of the religious leaders and the community in general. The North-Beach area in Central Java which only for the past five years go through with the countermeasures program of HIV and AIDS formally, structurally, direct, and organizational by FBO in this case Nahdlatul Ulama (NU), has the effectivity and acceptance for different people and slower that what has happened in Bali, where the FBO tends to be involved through non-organizational network.
Keywords: HIV, AIDS, ODHA, Religion, Moslem, Hindu-Bali, FBO, NU, Banjar
Abstrak. Artikel  ini  bertujuan  memahami  pendekatan  yang  dilakukan  Lembaga  Berbasis Keagamaan  atau  Faith  Based  Organization  (FBO)  dalam  program  penanggulangan  dan penanganan  HIV  dan  AIDS,  baik  terkait  dengan  pencegahan,  penularan  maupun  perawatan dalam perspektif sosial-budaya. Pengumpulan data dilakukan lewat wawancara mendalam dan observasi di dua wilayah penelitian, yaitu: daerah Pantai Utara, Jawa Tengah dan Denpasar, Bali. Kedua lokus dipilih dan dibandingkan dengan alasan memiliki formasi sosio-kultural berbeda terutama  dalam  latar  belakang  agama  mayoritas  penduduk  yang  mengatur  kehidupan bermasyarakat.  Ditemukan  bahwa  pelibatan  lembaga  dan  tokoh  keagamaan  dalam penanggulangan  HIV  dan  AIDS  punya  nilai  strategis,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Pelibatan  organisasi  keagamaan  di  dua  daerah  ini,  sekalipun  berbeda  dalam  hal efektifitas,  skala  pelaksanaan,  masalah  yang  dihadapi,  pendekatan  nilai,  intervensi  dan keterikatan  organisasional  serta  konstruksi  sosial-budaya  masyarakat  telah  menunjukkan adanya  perubahan  wacana  dan  praktek  terkait  dengan  isu  HIV  dan  AIDS,  baik  di  kalangan pemuka agama dan masyarakat luas. Daerah Pantai Utara Jawa Tengah yang kurang-lebih baru saja lima tahun melaksanakan program penanganan HIV dan AIDS secara formal, struktural, langsung dan organisasional oleh FBO dalam hal ini Nahdlatul Ulama (NU), memiliki efektifitas dan penerimaan di kalangan masyarakat yang berbeda serta lebih lambat daripada yang terjadi di Bali, dimana FBO cenderung dilibatkan lewat jejarang non-organisasional.
Kata Kunci: HIV, AIDS, ODHA, Agama, Islam, Hindu-Bali, FBO, NU, Banjar

## Pendahuluan
Sejak  laporan  awal  mengenai kemunculannya  pertama  kali  pada 1980an  di  Amerika  Serikat,  HIV/AIDS telah  menyebar  dan  ditemukan  di berbagai  wilayah  dunia.  Sebagai  salah satu  epidemi  yang  dianggap  paling berbahaya  dan  mematikan,  berbagai riset,  program  dan  kebijakan  telah dilaksanakan  untuk  mengetahui  pola persebaran  penyakit,  hubungannya dengan  perilaku  masyarakat  dalam tujuan  mencari  obat  atau  metode penyembuhan,  penanggulangan  serta pencegahan  paling  efektif.  Hal-hal tersebut  tidak  hanya  terbatas  pada persoalan  medis  murni  semata,  tetapi terutama  menyangkut  aspek-aspek sosial,  kultural,  ekonomi  dan  politik. Dengan  kata  lain,  epidemi  ini  terutama dilihat dalam kerangka relasi antar aktor yang terlibat, termasuk dengan berbagai metode dan media yang digunakan. Hal ini  tentu  saja  terhubung  dengan berbagai  macam  konteks  sosio-kultural secara  luas  yang  melatar-belakangi suatu  masyarakat  dimana  HIV/AIDS ditemukan  baik  dalam  tingkat  akar rumput  hingga  dalam  struktur  yang lebih kompleks ataupun tinggi . Bagi  Indonesia,  persoalan HIV/AIDS  sendiri  telah  lama  mendapat perhatian  khusus  oleh  pemerintah dengan berbagai program dan kerjasama  yang  melibatkan  berbagai pihak dengan perspektif beragam, tidak semata  perspektif  medis.  Hal  tersebut dilakukan mengingat tingginya kuantitas  penduduk  dan  kualitasnya akan  HIV/AIDS  yang  masih  rentan. Indonesia  dikenal  sebagai  sebuah negara dengan prevalensi HIV dan AIDS yang paling cepat meningkat. 1 Sekalipun angka  kematian  karena  HIV/AIDS menurun  2%,  namun  penambahan
1 Ford,  K., Voluntary,  HIV  Testing, Disclosure  Among  Injections  Drug  Users  in  Bali , (AIDS; Education and Prevention, Vol. 16, No. 6, 2004),  h. 487-498.
infeksi baru masih tingga antara 20.000- 25.000  penderita  per  tahun. 2 Hal  ini berarti  ancaman  HIV  dan  AIDS  masih serius dan memerlukan perhatian serta tindakan berkesinambungan.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan untuk mengatasinya, dari sisi pemerintah  diawali  dengan  penguatan regulasi  sejak  lebih  dari  dua  dekade yang  lalu,  kemudian  ditandai  dengan pembentukan  Komisi  Penanggulangan HIV/AIDS  (KPA)  di  tiap  provinsi  sejak tahun 2006. Selain itu, adanya dukungan dari  lembaga  donor  telah  membuat kelompok civil  society ,  baik  LSM  lokal dan internasional, organisasi sosial dan keagamaan menaruh perhatian pada isu ini  dengan  berbagai  kekayaan  metode dan  variasi.  Kelompok-kelompok  ini juga, baik didukung oleh lembaga donor, bekerja-sama dengan pemerintah maupun bergerak secara mandiri, telah berpengaruh  besar  terhadap  upaya penanggulangannya.  Berbagai  riset, survey,  evaluasi  dan  pengembangan juga  dilaksanakan  untuk  menilai  serta meningkatkan  efektifitas  serta  variasi usaha penanganan HIV/AIDS.
Hal  tersebut  telah  menimbulkan suatu  kesadaran  akan  aksi-reaksi terhadap  HIV/AIDS  di  Indonesia  yang pada  dasarnya  beragam  dan  mengikuti heterogenitas komposisi serta pengetahuan  penduduk.  Ini  menuntut pendekatan penanggulangan tidak harus  selalu  dari  sudut  padang  medis, tetapi  juga  sosial  dan  budaya.  Karena menyadari  pentingnya  hal  ini,  dimana agama  dan  tokohnya  merupakan  unsur penting
yang
mempengaruhi masyarakat, maka sejak awal pemerintah telah melibatkan Kementerian Agama untuk mengintegrasikan  isu  HIV  dan  AIDS
2 https://www.ugm.ac.id/berita/10789.angkainf eksi.baru.hivaids.di.indonesia.capai.25.ribu.per.t ahun , diakses 31 Agustus, Pukul 1.28 WITA.
dalam  kurikulum  sekolah  (Stevens, 1994).
Penjelasan di atas dapat dimaknai  sebagai  adanya  adaptasi penerimaan (institusi) keagamaan terhadap keberadaan orang dengan HIV dan  AIDS  (ODHA)  yang  seringkali merupakan  kelompok  marjinal  dalam struktur  masyarakat.  Dalam  berbagai kasus,  nilai-nilai  dan  norma-norma keagamaan serta sosial budaya berdampak  penting  dalam  strategi penanganan HIV/AIDS. Dengan demikian,  sangat  relevan  untuk  secara kontinyu  mengetahui  perkembangan relasi  antara  sudut  pandang  agama  di mata  masyarakat  serta  organisasi keagamaan  dalam  menanggulangi  HIV dan AIDS di Indonesia.
Namun  begitu,  selain  Papua, HIV/AIDS  di  Indonesia  cenderung digambarkan  (hanya)  sebagai  epidemi di  negara  berpenduduk  Islam  dan mengabaikan  struktur  populasi  umat beragama  yang  lain  dan  bagaimana warga  umum  serta  berbagai  kelompok civil  society seperti  LSM  dan  lembaga keagamaan  meresponsnya.  Karena  itu, artikel  ini  bermaksud  melihat  dan membandingkan  isu  ini  dalam  dua wilayah  dengan  karakteristik  sosial- budaya yang berbeda, yaitu Pantai Utara Provinsi  Jawa  Tengah  dan  Bali.  Kedua wilayah  terkenal  dengan  aktivitas pariwisata  dan  mobilitas  manusia  yang berperilaku beresiko tertular HIV/AIDS. Bali dikenal sebagai kantong umat Hindu Indonesia, dimana wilayah Pantai Utara merupakan  kantong  umat  Islam,  yang mana  kami  bermaksud  untuk  melihat apakah perbedaan agama juga memberikan  karakteristik  khusus,  unik dan  tingkat  efektifitas  tertentu  dalam menangani  isu  HIV/AIDS.  Dengan  latar pertimbangan  tersebut,  pertanyaan utama  dalam  penelitian  ini  ialah bagaimana  institusi  keagamaan,  warga serta para tokoh agama Islam dan Hindu
di Indonesia merespons bahaya HIV dan AIDS?.
Pertanyaan inti di atas mendorong beberapa pertanyaan spesifik  yang  bisa  membantu  melihat berbagai  persoalan  dalam  artikel  ini, yaitu:  (1)  Bagaimana  respon  warga, institusi  keagamaan  dan  tokoh  agama Islam  serta  Hindu  terhadap  HIV  dan AIDS?; (2) Bagaimana institusi keagamaan  Islam  di  Pantura  terlibat dalam  program  penanggulangan  HIV dan  AIDS?;  (3)  Bagaimana  institusi keagamaan Hindu di Bali terlibat dalam program  penanggulangan  HIV  dan AIDS?.
Sementara itu, artikel ini bertujuan untuk memahami pendekatan yang dilakukan oleh institusi keagamaan,  didalamnya  tokoh  dan masyarakat terkait penanganan isu HIV dan  AIDS  dalam  perspektif  sosial budaya.  Melalui  kajian  di  dua  wilayah, hasil  penelitian  diharapkan  memberi penjelasan  dan  pemahaman  memadai tentang  perspektif  dan  peran  institusi keagamaan serta tokoh agama Islam dan Hindu  dalam  program  penanggulangan HIV  dan  AIDS.  Termasuk  menjelaskan beragam aspek terkait dengan perspektif kelembagaan maupun individual,  identifikasi  program  dan kegiatan, pendanaan, jejaring, hambatan, dukungan dan pencapaian.
HIV AIDS dan Institusi Keagamaan
Sejak awal kemunculan kasusnya, perkembangan program penanganan  HIV  dan  AIDS  sudah berjalan  hampir  tiga  dekade,  para  ahli sepakat tentang kompleksitas permasalahan  HIV  dan  AIDS  terlebih bahwa  ini  bukan  persoalan  biomedis semata, tapi menyangkut juga persoalan sosial.  Bahkan,  ketika  masyarakat mempunyai  pengetahuan  memadai tentang  HIV  dan  AIDS,  masih  ada beragam aspek sosial budaya yang akan menentukan  perilaku.  Hal  ini  seragam
GERAKAN ORGANISASI KEAGAMAAN MELAWAN HIV/AIDS … - - Anna Marie Wattie & Nono S. A. Sumampouw
dengan  asumsi  dasar  Antropologi Kesehatan  mengenai  hubungan  antara Kebudayaan,  Perilaku  dan  Kesehatan dalam kaitan untuk merancang program penanganan,  yaitu: before  asking    a group to assume new health habits, it is wise to ascertain the existing habits, how this habits are linked to one another, what functions  they  perform  and  what  they mean  to  those  who  practice  them . 3 Sehingga,  mempelajari  fenomena  ini dalam  masyarakat,  penting  untuk mengerti  pandangan  sosial-budaya mereka terhadap HIV/AIDS atau hal-hal yang terkait dengannya.
Selain  itu  ada  juga  pendapat bahwa  penanggulangan  HIV  dan  AIDS dengan  basis  promosi  kesehatan  tidak dapat berhenti pada usaha
menyebarkan  informasi  yang  benar tentang  virus  dan  penyakit  ini  sendiri. 4 Asumsi dasar promosi kesehatan bahwa dengan  pengetahuan  yang  cukup, seseorang  dengan  mudah  dan  otomatis mengubah perilakunya seringkali memperoleh  halangan.  Pendekatan promosi  kesehatan  terpusat  pada individu,  seseorang  memanfaatkan pilihan rasionalnya berdasarkan pengetahuan tentang kesehatan yang ia dapatkan.  Padahal,  secara  empirik  dan didasarkan  pada  studi-studi  lanjutan, persepsi soal apa yang menguntungkan bagi  kesehatan  dan  yang  merugikan (faktor  risiko)  tidak  terbentuk  semata- mata oleh proses kognitif individu, tapi dipengaruhi  pula  oleh  faktor  lain  dari lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan politik  di  mana  individu  hidup. 5 Hasil
3 Hyder, Adnan Ali and Richard Morrow, Culture, Behavior and Health , in Michael Merson, et.  al.  (Eds.), International  Public  Health: Diseases,  Programs,  Systems  and  Policies , (Sudbury: Jones and Bartlet Publishers, 2006), h. 41-66. 4 Rhodes,  Tim  and  Alan  Quirk, Heroin, Risk  and  Sexual  Safety:  Some  problems  for interventions encouraging community change” . In Tim  Rhodes  and  and  Richard  Hartnoll  (eds) . AIDS,  drugs  and  prevention:  perspectives  on
studi juga menunjukkan bahwa petugas medis  dalam hal  ini perawat  juga  tidak secara otomatis mempraktekkan kemampuan kognisinya dan mengurangi  stigma  ketika  harus berhadapan  dengan  pasien  HIV  dan AIDS. 6
Karena  adanya  kesadaran  akan persoalan  ini,  timbul  pendekatan promosi kesehatan berbasis komunitas, contohnya  mensyaratkan  penggunaan kondom  di  lokalisasi.  Tetapi,  muncul pula argumen bahwa kedua pendekatan tersebut akan dihadapkan lagi pada pola relasi  struktural  yang  ada  di  atasnya, misalnya  terkait  kebijakan  kesehatan, regulasi,  bahkan  kesediaan  institusi keagamaan menerima program promosi kesehatan yang diusulkan.
Pelibatan  institusi  keagamaan, termasuk  memanfaatkan  dalil-dalil agama  untuk  menanggulangi  epidemi HIV  dan  AIDS  menjadi  penting,  karena pada  dasarnya  mayoritas  penduduk dunia  terhubung  dengan  institusi keagamaan  serta  ajarannya  dalam  arti struktural,  komunal  dan  bahkan  psiko- kultural.  Ini  dapat  terlihat  bahwa  HIV dan  AIDS  cenderung  dikaitkan  dengan keyakinan  bahwa  penyakit  tersebut adalah kutukan Tuhan terhadap sekelompok  orang  yang  berperilaku melanggar ajaran agama. Secara religius, institusi  keagamaan  sering  mengaitkan penyebutan  “kelompok  berisiko”  pada kategori  WPS  (Wanita  Pekerja  Seks), LBT  (Lelaki  Berisiko  Tinggi),  Penasun (pengguna Narkoba suntik), Waria, dan LSL  (Lelaki  Seks  dengan  Lelaki)  yang
individual  and  community  action, (London  dan New York: Routledge, 1996), h.161-185.
5 Nasir.  dan  Rosenthal, The  Social Context of Initiation Into Injecting Drugs In The Slums  of  Makassar ,  (International    Journal  of Drug Policy, Vol. 20, 2009), h. 237-243.
6 Agung  Waluyo;  Gabriel  J.  Culbert; Judith Levy RN; Kathleen F. Norr, Understanding HIV-Related  Stigma  Among  Indonesian  Nurses , (Journal  Of  The  Association  Of  Nurses  In  Aids Care, 2014), h. 1-12.
JURNAL AQLAM  -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 1, Juni 2018
menjadi  sasaran  utama  program pencegahan HIV dan AIDS.
Hal  di  atas  menjadi  perhatian penting  dalam  melihat  relasi  antara stigma  HIV/AIDS  di  masyarakat  dan terutama  dari  sudut  pandang  institusi keagamaan,  yang  telah  berpengaruh secara  luas  dan  mendalam  bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu  yang  dianggap  rentan  dengan penyakit  ini.  Kondisi  ini  mendorong usaha untuk merubah sasaran program dari “ kelompok  berisiko ” ke “ perilaku berisiko ” . Lewat penggeseran istilah dan sasaran  tersebut,  stigma  HIV/AIDS sebagai kutukan Tuhan yang digaungkan sejak tahun 1980-an. 7 Diharapkan dapat tereduksi.
Menimbang
kondisi masyarakat  yang  sangat  terikat  dengan nilai-nilai agama, maka peran (institusi) agama  menjadi  makin  penting  dalam implementasi program pencegahan HIV dan AIDS secara khusus, serta program penanggulangan  HIV  dan  AIDS  secara umum.
Penjelasan-penjelasan sebelumnya  memberi  indikasi  bahwa hubungan wacana dan praktik keagamaan dengan
program penanggulangan HIV dan AIDS bukan hal baru  dalam  literatur  akademik  dan empiris di berbagai belahan dunia. Kelly dalam  studi  tentang  gereja  Katolik  di Papua  New  Guinea  menulis  bahwa institusi  gereja  sangat  besar  berperan dalam  penanggulangan  HIV  dan  AIDS. Berbagai  penelitian  dan  laporan kegiatan  menunjukkan  hubungan  erat antara lembaga keagamaan dan perkembangan program penanggulangan HIV dan AIDS, khususnya  di  negara-negara  Afrika.
7 Kelly  A., The  Body  of  Christ  has  AIDS: The Catholic Church Responding Faithfully to HIV and    AIDS  in  Papua    New  Guinea ,  (Journal  of Religion and Health, No. 48, 2009), h. 16-28.
8 Ruth  Prince,  Denis  Philippe  and  Rijk van Dijk, Introduction", in Engaging Christianities: Negotiating HIV/AIDS, Health and
Berdasarkan  studi  yang  dilakukan  di beberapa  negara  Afrika  bagian  timur dan  selatan,  besarnya  perkembangan pemahaman  dan  peran  beragam organisasi gereja dalam kurun waktu 10 tahun,  timbul  perkiraan  bahwa  sekitar 30-70%  infrastruktur  kesehatan  di Afrika  dimiliki  oleh  organisasi  berbasis agama. 8 Tahun 2007, WHO
mempublikasikan  hasil  riset  di  Zambia dan  Lesotho  mengenai  peran  penting organisasi  berbasis  agama  dan  agen kesehatan publik dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus HIV dan  AIDS.  Dalam  riset  ini,  sekitar  40% jasa  dan  fasilitas  perawatan  di  Lesotho hampir  sepertiga  dijalankan  oleh organisasi berbasis agama, rumah sakit serta pusat kesehatan Kristen.
Relasi  institusi  agama  dengan HIV  dan  AIDS  juga  terlihat  di  Senegal yang  sekitar  95%  penduduknya  adalah Muslim.  Pihak-pihak  berwenang  di bidang  keagamaan,  bersama  bergerak memperjuangkan
penanggulangan AIDS.  Workshop  dan  penyuluhan diadakan  serta  melibatkan  pihak-pihak dari berbagai agama untuk mendiskusikan  masalah  HIV  dan  AIDS.
Dalam kampanye yang mereka lakukan, memang kebanyakan dari mereka tidak secara eksplisit menganjurkan penggunaan kondom. Kebanyakan lebih menekankan  pada  aspek  kesetiaan  dan abstinensi.  Selain  itu,  banyak  dari organisasi berbasis agama ini mengadakan program konseling dan tes HIV dan AIDS bagi warga sekitar sebagai upaya  penanganan  serta  dukungan (mental)  terhadap  mereka  yang  akan melakukan  tes,  keluarga  penderita, bahkan penderita itu sendiri. 9
Social  Relations  in  East  and  Southern  Africa , (Africa Today, Special Issue, Vol. 56, N0. 1, 2009), h. v-xviii.
9 Feirus Surur dan  Kaba Mirgissa, “ The Role of Religious Leaders in HIV/AIDS Prevention, Control,  and  Patient  Care  and  Support:  A  Pilot
Sejalan  dengan  itu,  esensi  nilai- nilai  agama  yang  diyakini  warga  juga berperan penting. Studi di Etiopia yang melibatkan  tokoh  Muslim  dan  Kristen Ortodoks  menunjukkan  bahwa  dengan pelatihan  memadai,  para  tokoh  agama merupakan  mitra  penting  dalam  usaha penanggulangan HIV dan AIDS terutama terkait  dengan  penyadaran,  perubahan perilaku  dan  penghapusan  stigma  bagi ODHA. Perbandingan yang dilakukan di tiga  negara  berpenduduk  mayoritas Muslim: Bangladesh; Indonesia; dan Iran menemukan  ada  asosiasi  antara  afiliasi keagamaan Islam dengan prevalensi HIV dan  AIDS  sehingga  afiliasi  keagamaan harus  diperhitungkan  sebagai  faktor penting  dalam  penurunan  HIV  dan AIDS. 10 Selain hubungan struktural dengan  pendekatan  organisasional semacam itu, relasi asosiatif stigma HIV, AIDS dengan agama juga nampak dalam kasus  Asia  Tenggara,  secara  khusus  di Malaysia  misalnya.  Menggambarkan persebaran  HIV  yang  dibaca  secara sosial  sebagai  akibat  dari  hubungan sexual  campur  antar  bangsa  dan  ras yang  berbeda  latar  belakang  kultural, agama  namun  bekerja  di  wilayah industri Malaysia, dimana salah satunya adalah para pekerja Indonesia, pendekatan  dan  penjelasan-penjelasan dengan  nilai-nilai  keagamaanlah  yang sering  digunakan  untuk  menghadapi fenomena  HIV  dan  AIDS,  hal  mana langsung dihubungkan dengan persoalan moral sebagai narasi besar.
Project  in  Jimma  Zone ” ,  (in Northeast    African Studies , Vol. 7, No. 2, 2000), h. 59-79. 10 Monshipouri,  Mahmood  and  Travis Trapp, HIV/AIDS, Religion, and Human Rights: A Comparative  Analysis  of  Bangladesh,  Indonesia, and Iran , ( Human Rights Review No. 13, 2012), h.
187 – 204. 11 Crisovan, P.  ' Risky' Business: Cultural Conception  of  HIV/AIDS  in  Indonesia. PhD Dissertation.  (Graduate  Faculty  of  the Department of Anthropology, School of Arts and Sciences, University of Pittsburgh, 2006).
Kasus  Indonesia  juga  tidak  jauh berbeda.  Jogjakarta  sebagai  wilayah berpenduduk mayoritas muslim, konsep kultural masyarakat menganggap bahwa  HIV/AIDS  adalah  persoalan moralitas dan penyakit kutukan sebagai akibat dari rendahnya praktek penderita terhadap nilai-nilai keagamaan. 11 Bahkan  dalam  diskursus  umum  umat Islam  yang  dijadikan  Fatwa  oleh  MUI (Majelis  Ulama  Indonesia),  warga muslim yang hidup dengan HIV dan AIDS dijadikan  kategori  tersendiri  dan akhirnya  mereproduksi  kategori  kelas sosial baru serta meruncingkan diskriminasi 12
Begitu juga halnya yang terjadi di daerah  Papua,  sebuah  wilayah  di Indonesia  dengan  penduduk  mayoritas Kristen, dimana secara umum penderita HIV  dan  AIDS  mendapat  diskriminasi karena  dianggap  sebagai  sebuah penyakit moral. Namun begitu, organisasi  berbasis  keyakinan  (FBO – Faith Based Organization -) adalah salah satu  ujung  tombak  dalam  memerangi persoalan  ini  lewat  pendampingan  dan edukasi,  yaitu  Yayasan  Kesehatan Bethesda. 13 Pengalaman-pengalaman  yang disajikan  dalam  berbagai  studi  di  atas, pada  dasarnya  memberi  penjelasan bahwa dalam tingkatan global, nasional, regional hingga lokal, institusi keagamaan  memiliki  relasi  signifikan dengan berbagai upaya penanggulangan atau  bahkan  pembentukan  diskursus mengenai HIV dan AIDS dalam berbagai
12 Ahmad  Syams Madyan,  “The Reproduction  of  Discourse,  The  Exercise  of Power and Creation of Piety In The Issue of HIV an AIDS and Islam in Indonesia”, (Religio: Jurnal Studi  Agama-agama,  Vol.  3,  No.  2,  September, 2013), h. 131-154.
13 Bani Cheema, Combating HIV/AIDS in Marginalized  Communities:  Papua  and  West Papua  Provincies ,  Master  Thesis,  University  of San Fransisco, 2014.
tingkatan,  termasuk  di  Indonesia  baik sejak  tingkat  nasional  hingga  lokal. Secara  khusus,  dalam  kasus  HIV  dan AIDS  Indonesia,  yang  paling  sering mendapat tempat
untuk dikomparasikan secara akademik adalah  wilayah-wilayah  dengan  latar belakang penduduk
mayoritas beragama Islam dan Kristen. Sementara, komparasi antara wilayah berpenduduk mayoritas  Muslim  dengan  mayoritas beragama  Hindu  kurang  mendapat perhatian  akademis,  dimana  artikel  ini bermaksud mengambil tempat tersebut.
HIV dan AIDS di Indonesia: Kehadiran dan  Partisipasi  Organisasi  Berbasis Keagamaan
Kasus AIDS pertama di Indonesia ditemukan  tahun  1987  dan  baru pertengahan  tahun  1990-an  ada peningkatan tajam penularan di kalangan  pengguna  narkoba  dan  zat adiktif  lewat  jarum  suntik  (Penasun) 14 . Selama  lebih  dari  10  tahun  setelah  itu, perkembangan  kasus  HIV  dan  AIDS meningkat  tajam,  tidak  hanya  di kalangan  yang  dianggap  berperlaku berisiko  tinggi,  tapi  juga  warga  yang sebelumnya tidak diperhitungkan menjadi  pengidap,  yaitu  ibu  rumah tangga, bayi dan anak-anak.
Respons  pemerintah  terhadap kondisi
ini ditandai dengan pembentukan  Komisi  Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) pada tahun 1994 dengan Keputusan Presiden No. 36/1994  yang  dilengkapi  dengan penetapan Strategi Nasional Penanggulangan  AIDS  1994.  Kemudian, seiring meluasnya epidemi HIV dan AIDS sampai ke seluruh Indonesia menyebabkan munculnya upaya
penanggulangan  HIV  dan  AIDS  melalui Perpres  75/2006  tentang  Komisi Penanggulangan  AIDS  Nasional  (KPAN)
yang  secara  formal  bertugas  untuk “meningkatkan  upaya  pencegahan  dan penanggulangan  AIDS  yang  lebih intensif,  menyeluruh,  terpadu  dan terkoordinasi ”  serta  langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. KPAN dalam Perpres 75/2006 melakukan penambahan anggota selain dari sektor pemerintah sipil dan militer, juga  dari  organisasi  ODHA  nasional, perwakilan  dari  komunitas  LSM  AIDS dan  organisasi  profesi  serta  swasta. Selain menunjukkan adanya peningkatan  perhatian  pemerintah terhadap bahaya HIV dan AIDS, KPAN ini juga  menjanjikan  kerjasama  antar lembaga yang peduli terhadap persoalan ini.
Pada  saat  bersamaan  banyak pihak  yang  peduli  dan  tergerak mendirikan  yayasan  atau  lembaga. Dalam kerjanya ada spesifikasi pendekatan  tertentu  serta  kelompok sasaran.  Metode  paling  umum  adalah lewat  promosi  kesehatan.  Selain lembaga-lembaga  yang  terjun  langsung mendampingi  kelompok  yang  dianggap berisiko  menularkan  atau  tertular  HIV dan AIDS, ada juga kelompok-kelompok yang  mendukung  kegiatan  ini  melalui aktivitas  penelitian  dan  advokasi kebijakan pada level pemerintah daerah (Wattie,  1998).  Kebangkitan  lembaga- lembaga  ini,  diikuti  antusiasme  pihak pendonor  baik  dalam  maupun  luar negeri yang berminat memberi dukungan  finansial.  Ini  secara  timbal balik menyebabkan
semakin menjamurnya organisasi peduli HIV dan AIDS  yang  sudah  mulai  bermunculan sejak awal 1990-an.
Lembaga-lembaga  yang  muncul, mulai berperan dan mendapatkan donor dalam  memerangi  HIV  dan  AIDS, kemudian  tidak  selalu  berbasis  pada gerakan  dengan  isu  kesehatan  murni,
GERAKAN ORGANISASI KEAGAMAAN MELAWAN HIV/AIDS … - - Anna Marie Wattie & Nono S. A. Sumampouw
tetapi juga mulai berbagai menyasar isu- isu sosial budaya, terutama yang paling menonjol  adalah  lembaga-lembaga berbasis  keagamaan  atau Faith  Based Organization (FBO).  Kemudian,  peran serta organisasi, tokoh serta masyarakatnya dalam usaha ini terindikasi dari salah satu pemberi dana terbesar untuk program penanggulangan  HIV  dan  AIDS  di Indonesia saat ini, yakni Global Fund for AIDS, Tubercolosis and Malaria (GFATM) yang  sejak  tahun  2011  mendanai organisasi  berbasis  agama  Islam terbesar  di  Indonesia,  Nahdlatul  Ulama (NU).  Selain  NU,  organisasi  keagamaan Kristen,  yaitu  Persekutuan  Gereja Indonesia  dan  Church  World  Service serta beberapa organisasi yang berafiliasi  dengan  agama  lainnya  juga terlibat  pada  program  penanggulangan HIV dan AIDS.
GFATM  lewat  skema  program Indonesian’s  Response  to  HIV memberi donor kepada Pengurus Besar Nadhlatul Ulama  (PBNU)  sebagai  salah  satu organisasi Muslim terbesar di Indonesia bersama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana  Indonesia  (PKBI),    Komisi Penanggulangan  AIDS  Nasional  (KPAN) dan  juga  Kementerian  Kesehatan sebagai  penerima  utama  ( principal recipient )  untuk  pendanaan  periode 2010-2015  dengan  besaran  mencapai 2.000.000 USD.
NU  membawahi  tiga  sub- recipient  (SR)  yakni  Yayasan  Spritia, Yayasan  Pelita  Ilmu  dan  Yayasan Kusuma  Buana.  Pada  gilirannya,  setiap SR  ini  akan  membawahi  SSR  ( sub-sub recipient ) lokal pada tiap wilayah kerja. Dalam masa kerjanya, NU dengan SR dan SSR-nya  telah  mengimplementasikan intervensi  program  HIV  dan  AIDS  pada 21  provinsi.  Salah  satunya  adalah dengan  pembuatan  pusat  rehabilitasi narkoba.  Selain  itu,  ada  juga  program pengintegrasian  edukasi  HIV  dan  AIDS di pesantren-pesantren. Seperti,
pengguna Napza suntik dapat dirujuk ke pesantren-pesantren  tertentu  dengan tujuan  memperoleh  konseling  religius. Ini  menunjukkan  kaitan  NU  sebagai organisasi berbasis agama dan kontribusinya terhadap promosi kesehatan  berbasis  komunitas,  yakni program  pencegahan  HIV  dan  AIDS. Salah satu daerah yang menjadi sasaran program adalah Jawa Tengah.
Sementara  itu,  wilayah-wilayah dengan  mayoritas  penduduk  non- Muslim dan bukan sasaran program NU, pembiayaan  yang  bersumber  dari GFATM dikelola oleh PKBI, salah satunya di  Bali.  Sementara  KPAD  Bali  dan  Kota Denpasar  serta  lembaga  atau  yayasan yang  bergerak  dalam  penanggulangan HIV  dan  AIDS  juga  memiliki  sumber pembiayaan  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  serta sumber-sumber lain. Sekalipun kadangkala tidak secara formal, implementasi program di Bali seringkali melewati dan memperoleh bantuan dari komunitas  dan  institusi  keagamaan, seperti  melalui  tokoh  PHDI  (Parisada Hindu  Dharma  Indonesia)  ataupun melalui pranata-pranata sosial- keagamaan  lainnya,  seperti  Desa  Adat. Lewat  metode-metode  seperti  ini, institusi,  tokoh,  masyarakat  dan  nilai keagamaan  yang  ada  secara  langsung dapat  terhubung  dengan  implementasi program penanganan HIV dan AIDS.

## Pengalaman FBO Dalam Penanganan HIV  dan  AIDS  di  Pantai  Utara  Jawa Tengah
Sebagaimana  telah  dijelaskan, donor  yang  diperoleh  oleh  PBNU dilaksanakan untuk menangani HIV dan AIDS  di  21  Provinsi.  Ada  pendekatan struktural  berjenjang  yang  digunakan dalam  mengoperasionalisasi  program ini.  Pelaksanaan  program    di  tingkat provinsi diberikan wewenangnya kepada  Pengurus  Wilayah  Nahdlatul Ulama (PWNU) yang diposisikan sebagai
Sub-Recipient. Tiap
provinsi mempunyai  pendekatan  dan  cara  kerja yang  disesuaikan  dengan  potensi masing-masing,  salah  satunya  Jawa Tengah  wilayah  dengan  proporsi implementasi pendanaan terbesar yaitu mencakup  46%  dari  jumlah  program terkait yang diterima PBNU.
Di  Jawa  Tengah,  SR  atau  Sub- Recipient  ada  pada  PWNU  Jateng. Kemudian turun  ke SSR, yang meliputi:
Fatayat  (organisasi  sayap  NU  bidang Perempuan Muda) tingkat Kabupaten/Kota,  Muslimat  (Organisasi Sayap  bidang  Perempuan),  Kalandara,
Spekham.  Dalam  beberapa  kasus, pendekatan  struktural  yang  hirarkis semacam  ini  tidak  hanya  menjangkau SSR tetapi juga dapat menyentuh hingga Implementing  Unit  (IU).  Komposisi anggota inti dan pendukung SSR melalui pertimbangan-pertimbangan  tertentu, dikombinasikan  dengan  mengambil unsur  pekerja  LSM  internasional  yang memiliki pengalaman dalam menangani isu  ini  dan  ada  dari  internal  organisasi NU. Masing-masing SSR terdiri dari tiga personil  inti:  Koordinator,  bidang Monitoring  dan  Evaluasi  (Monev)  dan Keuangan  ( Finance ).  Meskipun  Fatayat dan  Muslimat  adalah  Banom  (Badan Otonom)  atau  organisasi  sayap  NU, namun  dalam  praktek,  penjangkau lapangan yang dipilih adalah yang sudah memiliki pengetahuan dalam isu HIV & AIDS,  tentu  dikombinasikan  dengan kader-kader  internal.  Beberapa  kader yang dianggap potensial diberi pelatihan khusus  untuk  menjadi  penjangkau lapangan  dengan  maksud  sebagai langkah  internalisasi  pengetahuan  dan kelangsungan  program  bagi  internal organisasi.
Strategi  dimaksud,  digunakan karena dalam masa-masa awal pelaksanaan  program,  PWNU  Jateng sadar  belum  punya  pengalaman  dalam mengelola  program  HIV  AIDS  dan merasa  kebingungan,  apalagi  setelah
mengetahui  menerima  proporsi  yang lebih besar dibandingkan PWNU lain. NU memiliki  LK  (Lembaga  Kesehatan), namun baru berdiri selama lima tahun, sehingga  ada  kesadaran  bahwa  mereka kurang  berpengalaman  dalam  program ini,  karena  sekalipun  memiliki  banyak dokter, namun tidak secara serta-merta dapat dimobilisasi untuk bekerja dalam program  ini.  Namun  begitu,  ini  juga dianggap sebagai momentum, karena:
“jika selama ini NU hanya mengurusi tahlilan, doa, pengajian dan sebagainya,  itu  tidak  ada  efek langsung dalam kemanusiaan, kepada  mereka  yang  hidup.  Kalau tahlilan kan ngurusin yang mati. Nah, ini momentum untuk itu” (Wawancara, Teddi, koordinator SR- PWNU, 4 April 2015) Kesadaran bahwa tidak mungkin mengimplementasi  program  dengan hanya  bergantung  pada  sumberdaya internal,  membuat  PWNU  Jateng merangkul  pihak-pihak  yang  punya pengalaman.
Sehingga, muncullah keputusan bahwa tim inti dikombinasikan  dari  kader  NU  dengan mereka yang memiliki pengalaman  dan reputasi kerja dalam program penanggulangan  HIV  dan  AIDS  di  Jawa Tengah  yang  umumnya  berasal  dari berbagai  lembaga.  Kolaborasi  ini dianggap  dibutuhkan  agar  mampu menutup  kekurangan  masing-masing. Kader NU diharapkan menjadi jembatan antara  program  dengan  pengurus. Sementara,  aktivis  dari  luar  yang  telah terbiasa  mengerjakan  program  bisa menjaga  alur  program  agar  tetap  pada koridor  implementasi  penanggulangan yang efektif.
Dalam  awal  masa  kerja  NU menangani  program  ini,  pada  tahun 2012  Kota  Pekalongan  mendapatkan MDG ’ s award 2012 karena keberhasilan mereka  mengurangi  angka  penularan HIV  dan  AIDS  pada  tahun  sebelumnya. Ada  asumsi  awal  bahwa  penurunan
GERAKAN ORGANISASI KEAGAMAAN MELAWAN HIV/AIDS … - - Anna Marie Wattie & Nono S. A. Sumampouw
angka  ini  karena  Pekalongan  dikenal sebagai kota santri dan juga merupakan wilayah  kerja  NU.  Ini  muncul  dengan anggapan  bahwa  institusi  keagamaan berperan  penting  dalam  membentuk opini mengenai HIV dan AIDS, sehingga terjadi  penurunan  angka  dimaksud. Namun  begitu,  kota  ini  bukan  wilayah kerja  PWNU  dan  PKBI  Jawa  Tengah. Karena, jika satu kota/kabupaten bukan wilayah  kerja  PWNU,  maka  itu  akan merupakan  wilayah  kerja  PKBI  karena pada  dasarnya  PWNU  yang  merupakan Main Recipient Global Fund mengerjakan wilayah yang belum “disentuh” program PKBI.  Anggapan  paling  masuk  akal dalam  penurunan  angka  ini  adalah karena  kasus  HIV  dan  AIDS  di Pekalongan  termasuk  kecil,  sehingga penurunan angka mengakibatkan penurunan  persentase  terhitung  yang signifikan.  Alasan  kecilnya  angka  HIV dan  AIDS  tersebut,  sangat  mungkin merupakan sebab dari tidak dimasukkannya Pekalongan dalam wilayah  kerja  kedua Main  Recipient  GF
tersebut, yaitu PWNU dan PKBI Jateng.
Jika melihat kebelakang, keterlibatan  organisasi  berbasis  agama sebesar  NU  secara  formal  dalam penanggulangan  HIV  dan  AIDS  belum pernah  terjadi  di  Indonesia,  apalagi  di daerah  Jawa  Tengah.  Hal  ini  dapat mengindiksikan pergeseran cara pandang  pemuka  agama  terhadap  HIV dan  AIDS.  Keterlibatan  NU  dalam program  HIV  dan  AIDS  di  Indonesia diapresiasi positif oleh aktivis bidang ini. NU  berperan  penting  terutama  dalam internalisasi  edukasi  pada  kader-kader mereka,  sehingga  dalam  tingkat  lokal, telah  ada  kelompok  terlatih  dalam  isu HIV dan AIDS. Dengan demikian, ketika ada  permasalahan,  misalnya  dalam urusan  pemandian  dan  penguburan jenazah,  anggota  LSM  atau  Kelompok Dampingan Sebaya (KDS) dapat bekerja sama  dengan  kader-kader  NU  untuk mengurangi  terjadinya  diskriminasi  di
lapangan (Wawancara, Anonim, Yayasan Peduli Kasih Semarang, Juli 2014). Meski begitu,  timbul  pula  rasa  khawatir  jika nantinya  setelah  selesai  dilatih  dan kembali  ke  daerahnya  masing-masing, kader-kader  ini  akan  kehilangan  minat baik  karena  kekurangaktifan  mereka sendiri  atau  karena  kurangnya  dana operasional.
Pola  hubungan  patronistik  yang terjadi di kalangan NU, terutama antara pemuka  agama  dan  santri-santri  serta warga pada umumnya dianggap sebagai pintu masuk untuk membangun diskursus yang lebih seimbang dan non- diskriminatif  di  kalangan  masyarakat. Pengetahuan  tokoh  agama  mengenai HIV  dan  AIDS  dibangun  dari  beragam pelatihan dan penerbitan buku panduan, misalnya  buku  AIDS  dalam  Perspektif NU.  Pada  level  praktek,  terselenggara kegiatan pendampingan terhadap ODHA dengan  melibatkan  tokoh  agama  pada kegiatan  yang  langsung  bersentuhan dengan  kasus-kasus  HIV  dan  AIDS misalnya  dalam  bentuk  kunjungan pasien.
Dalam  kasus  pengembangan diskursus  untuk  mengenai  HIV  dan AIDS,  NU  juga  mengadakan  sebuah sidang  yang  diikuti  para  kyai,  untuk membahas Fiqh (tafsiran dan pandangan)  terkait  HIV  dan  AIDS.
Hasilnya adalah buku Panduan Penanggulangan AIDS Perspektif
Nahdlatul  Ulama.  Hal  tersebut  juga diikuti seorang kader NU dari Kebumen yang  menulis  sebuah  buku  semi  novel edukatif  berjudul  “Surga  Untuk  ODHA”. Hal-hal  tersebut,  jelas  merupakan bagian dari strategi PWNU Jateng adalah mengkombinasikan  kekuatan  pengaruh tokoh agama dalam sosialisasi mengenai HIV  dan  AIDS  di  kalangan  masyarakat umum.
Selain  dapat  dilihat  sebagai sinyalemen positif
dalam penanggulangan HIV dan AIDS, keterlibatan  FBO  Muslim  dalam  hal  ini
mayoritasnya diperankan oleh NU yang pengaruhnya sangat kuat dalam wilayah-wilayah  santri  seperti  daerah Pantura,  seringkali  juga  bisa  berarti paradoksal.  Pada  sisi  lain,  diskursus keagamaan yang
seringkali meruncingkan diskriminasi, justru direproduksi karena pandangan- padangan sosio-kultural yang diperoleh dan  disebarkan  lewat  tokoh-tokoh  dan mereka yang terlibat dalam FBO. Cerita mengenai  diskriminasi  berasal  dari pemuka  agama  merupakan  hal  yang umum  didengar  dan  merembes  dalam kehidupan keluarga, lingkungan tempat tinggal dan bekerja. Hal ini nampak dari aktivis  FBO  yang  juga  merupakan seorang ODHA, yaitu:
“saya  belum  pernah  mengalami perlakuan  diskriminasi,  ataupun stigma,  sehingga  kurang  bisa merasakan.
Tetapi
banyak diceritakan  oleh  teman-temen  di lapangan.  Misalnya  seorang  ibu rumah  tangga  yang  sudah  positif. Terus  diketahui,  entah  bagaimana caranya,  beredar  info  kalau  dia terinfeksi HIV dan biasanya kebocoran  status  itu  dari  oknum institusi  kesehatan  malahan  di rumah  sakit  atau  puskesmas  yang memberitahukan  ke  masyarakat dimana ia biasa tinggal. Ibu tersebut kebetulan  aktif  kegiatan  pengajian, secara  serta  merta  ketika  dia diketahui  terjangkit,  dia  tidak diundang lagi ke pengajian lagi oleh masyarakat  sekitar  (Wawancara, Anonim, Juli 2014) ” Informan  ini  merupakan  tokoh dalam  KDS  yang  kini  aktif  dengan  LSM berbasis  komunitas  ODHA  dengan beberapa  rekannya  di  Semarang  yang terhubung dengan program dari PWNU, dimana  lembaganya  menjadi  Sub-Sub Recipient  (SSR)  dari  kerjasama  GF  dan NU  di  bawah  Yayasan  Spirita  Jakarta untuk  pendampingan  ODHA.  Ia  juga melanjutkan  ada  banyak  pengalaman
terdahulu yang memperlihatkan bagaimana  jenazah  ODHA  kerap didiskriminasi yang diinisiasi oleh tokoh agama,  bahkan  untuk  urusan-urusan yang  terkait  ritual  keagamaan  seperti pemandian  jenazah  dan  acara  doa tahlilan.  Meskipun  secara  pribadi, sebagai  ODHA  ia  belum pernah  merasa didiskriminasi oleh tokoh agama, namun ini  dimungkinkan  karena  ia  sangat berhati-hati dan rahasia dalam menjaga serta  membagikan  statusnya  sebagai ODHA.
Pengalamannya sebagai pendamping sesama ODHA menunjukkan  bahwa  diskriminasi  dan stigma  justru  direproduksi,  salah satunya oleh tokoh umat beragama baik di  tingkat  lokal  dan  kemudian  secara luas  disebarkan  warga  beragama  lewat pertemuan-pertemuan, seperti pengajian,  arisan  ataupun  dalam khotbah-khotbah.
Sebelum  keterlibatan  FBO  atau dalam  hal  ini  NU  secara  formal,  pada dasarnya  hubungan  dengan  komunitas LSM  yang  bergerak  dalam  bidang penanggulangan  HIV  dan  AIDS telah terbentuk lebih awal, kemudian berlanjut  ketika  FBO  dalam  hal  ini  NU secara formal telah terlibat dalam usaha- usaha  ini.  Berbagai  kelompok  yang bekerja dalam bidang ini telah berperan banyak  dalam  edukasi  kepada  para tokoh  agama,  setidaknya  pada  level lokal.  Sementara,  program  sejenis  yang diinisiasi  negara  atau  pemerintah seringkali  belum  menyentuh  aspek  ini. Padahal, tokoh agama lewat pengalaman empirik  sering  didengar  sebagai referensi  utama  dan  penting  dalam melaksankan perlakuan tertentu terhadap  ODHA  atau  jenazahnya, sebagaimana  terlihat  dalam  pendapat dari informan yang merupakan pengelola  program  penanggulangan HIV/AIDS dari FBO di daerah Pantura:
“ Pernah  ada  kejadian  orang  AIDS meninggal  dan  tokoh  agama  yang biasanya  mencuci  jenazah  justru
tidak mau melakukannya. Kemudian, dia  justru  bilang  kepada  keluarga agar  jenazah  jangan  dipegang  nanti menular.  Padahal  karena  kedekatan keluarga, apapun namanya, keluarga kan  biasanya  tidak  terpengaruh. Tapi,  karena  tokoh  bilang  begitu, keluarga  akhirnya  mengikuti.  Ini berarti  tokoh  agama  di  tingkatan lokal ternyata didengar oleh masyarakat.  Akhirnya,  Kelompok
Dukungan Sebaya yang ada waktu itu melakukan pendekatan dan advokasi,  bahkan  membawa  lurah bicara kepada tokoh agama bersangkutan  sekaligus  dilakukan edukasi,
pendekatan serta pendampingan beberapa kali.
Akhirnya, tokoh
agama bersangkutan,  sekarang  keliling  dan memberikan  informasi  mengenai bahwa jenazah ODHA tidak masalah dimandikan  dengan  teknik  tertentu untuk  mengurangi  ketakutan.  Ini dilakukan dari mulut ke mulut. Jadi, jika  sekarang  menunggu  program nasional  atau  pemerintah  misalnya, itu  akan  sulit  untuk  bisa  sampai  ke grassroot .  Tapi  kalau  kita  potong kompas  itu  bisa  dilakukan  sedini mungkin,  sekalipun  ada  kesan terlambat, karena memang kebanyakan  muncul  kasus  duluan. Memang  kita  seperti  pemadam kebakaran istilahnya, ada kasus baru datang,  walaupun  kami  ingin lingkungan  menjadi  lebih  kondusif dan  juga  nyaman  untuk  ODHA,  tapi ke  arah  sana  masih  dibutuhkan perjuangan  panjang”  (Wawancara, Anonim, Juli 2014)
Dalam  wilayah  Pantura,  tokoh agama  yang  dirangkul  oleh  FBO  dalam usaha  membangun  suatu  lingkungan yang  lebih  sadar  akan  bahaya  HIV  dan AIDS  serta  lebih  ramah  kepada  ODHA, juga kadangkala muncul seperti pedang bermata  dua.  Ada  peluang  bagi  mereka untuk  teredukasi  lebih  baik,  sehingga
secara strategis berperan penting dalam mengurangi diskriminasi dan menyebarluaskan  informasi  yang  tepat tentang HIV dan AIDS. Namun juga, tak hilang  kesempatan  bagi  para  tokoh  ini untuk  ikut  meruncingkan  diskriminasi secara lebih luas ke masyarakat.
Hal  di  atas  nampak  seperti pengalaman  ketika  diadakan  program edukasi dalam bentuk diskusi, beberapa tokoh  pesantren  diundang.  Tetapi, pembicara  yang  diundang  oleh  PWNU sebagai  aktifis  HIV  dan  AIDS  serta memberi  testimoni  selaku  ODHA kemudian disudutkan. Tokoh pesantren yang  selanjutnya  bicara,  mengawali perbincanganya  dengan:  “jadi,  yang anda  alami  adalah  bagian  dari penebusan  dosa,  itu  harus  diterima”, dimana sang tokoh tidak menggunakan bahasa yang merangkul tetapi menyudutkan (Wawancara, Anonim, Juli 2014).  Dalam  hal  ini,  pendekatan  yang dilakukan FBO untuk merangkul tokoh- tokoh  agama  jelas  penting  karena mereka  punya  kekuatan  sosial  yang potensial  untuk  didengar  warga,  tetapi juga  seringkali  memberi  permasalahan dalam menghadapi opini yang diskriminatif  para  tokoh  agama  sendiri yang  secara  potensial  bisa  meluas  di tengah masyarakat.
Civil  Society dan  Pengalaman  FBO Dalam  Penanganan  HIV  dan  AIDS  di Bali
HIV  dan  AIDS  di  Bali  mulai berkembang  setidaknya  tahun  1997 dimulai  saat  seorang  wisatawan  asal asal  Eropa  yang  diduga  menjadi pembawa virus pertama. Sejak saat itu, lembaga civil society yang mengkhususkan  diri  untuk  mengelola isu  ini  mulai  bermunculan,  antara  lain Yayasan  Citra  Usada  Indonesia  (YCUI), Yayasan Kerti Praja (YKP), Yayasan Dua Hati (YDH), Yayasan Spirit Paramachita (YSP). Lembaga-lembaga tersebut memulai  programnya  dengan  dana
swadaya  ataupun  donor  dari  dalam maupun  luar  negeri.  Kerjasama  antar lembaga  yang  bergerak  di  bidang  ini terus  berkembang  serta  menjadi  lebih terfasilitasi  sejak  tahun  2006  ketika KPAD  Provinsi  Bali  terbentuk  dan menjalankan fungsi koordinasinya.
Tiap lembaga memiliki segmentasi tersendiri dalam
menjalankan  program,  ada  yang  fokus kepada  para  Pekerja  Seks,  kalangan LGBTQ,  Remaja,  Pemakai  Jarum  Suntik dan masyarakat umum. Perbedaan fokus secara tidak langsung membantu KPAD Bali dalam menjalankan fungsi koordinasi dan memantau jumlah kasus di  tiap  kelompok  yang  dianggap berperilaku berisiko.
Hal menarik bahwa lembaga dan yayasan yang menangani kasus HIV dan AIDS  di  Bali  tidak  secara  tegas  dan bahkan  menolak  menyebutkan  afiliasi organisasi  dengan  agama  mayoritas, yaitu  Hindu  Bali.  Lembaga-lembaga  ini cenderung bersifat sekuler dan inklusif,
seluruh program kegiatan diselenggarakan dalam kerangka medis atau kesehatan. Pihak YKP menjelaskan bahwa  tidak  strategis  menggunakan pendekatan  agama  Hindu  dalam mengelola  isu  ini  di  Bali,  karena    90% Pekerja  Seks  berasal  dari  luar  Bali (Wawancara,  Anonim,  Juli  2014).  YCUI juga  menganggap  pendekatan  agama dikhawatirkan  membuat  masyarakat tidak  mendapat  informasi  lengkap tentang  HIV  dan  AIDS  serta  bagaimana cara  menanggulanginya  (Wawancara, Anonim, April 2015).
Namun  demikian,  kerjasama dengan kelompok-kelompok keagamaan yang  terafiliasi  dengan  komunitas  adat pasti terjadi dalam beberapa kesempatan.  Ada  kebutuhan  bahwa dalam  kegiatan  tertentu,  tokoh  agama Hindu  perlu  terlibat.  Terutama  untuk
15 Clifford Geertz, “Form and Variation in Balinese  Village  Structure”, (Journal  American Anthropologist, Vol. 61, 1959), h. 991-1021.
menyampaikan pesan-pesan moral yang terkandung di dalam sloka-sloka di kitab suci  yang  berguna  bagi  kesehatan  dan kehidupan manusia yang terkait dengan penanganan  HIV  dan  AIDS.  Dari  sini, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat terlihat bahwa hubungan yang terjalin dengan FBO atau oknum di dalamnya terjadi secara tidak langsung.
Sekalipun  FBO  diikutsertakan secara non-organisasional, bukan berarti  pranata  keagamaan  dalam mengelola  isu  HIV  dan  AIDS  di  Bali memiliki nilai yang lemah. Tetapi, justru ini  karena  tidak  mungkin  melepaskan nilai  Hindu-Bali  dalam  penanganan  isu HIV  dan  AIDS  dalam  konteks  lokal. Hindu  dan  Bali  merupakan  dua  entitas identitas  dan  sistem  nilai  sebagai kesatuan  yang  tidak  bisa  dipisahkan, tentu dalam arti sistem kepercayaan dan adat  istiadat  yang  mengikat  komunitas ini  dalam  berbagai  aspek  hidup. Prakteknya,  pengaturan  kehidupan religi  dan  adat  dibasiskan  pada  setiap desa adat atau Banjar.
Banjar  mengatur  regulasi  lokal atau awig-awig yang  berkaitan  dengan adat,  dalam  kepercayaan  ini  siapa  saja yang berani melanggar atau mencederai peraturan  dan  mengganggu  hubungan religius  yang  harmonis  dengan  para leluhur serta dewa-dewa akan tertimpa wabah  penyakit  dan  konflik,  sehingga dipercaya  mengatur  relasi  antara kehidupan  leluhur  yang  masih  hidup dan  leluhur  telah  tiada. 15 Keterikatan yang  begitu  besar  dengan  adat, membuat  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  masalah  HIV/AIDS  di  Bali mengembangkan setidaknya dua program utama melibatkan Banjar, yang dapat  dianggap  sebagai  FBO  yang mengatur  satuan  komunitas  teritorial berdasarkan  nilai  religius  Hindu-Bali. Program  tersebut  adalah  pembentukan
Kader  Desa  Peduli  AIDS  dan  Narkoba (KDPAN) dan Kader Sekolah Peduli AIDS dan  Narkoba  (KSPAN)  yang  bertujuan mendampingi  masyarakat  dan  ODHA serta  membantu  berbagai  program pemerintah  terkait  HIV  dan  AIDS. Program ini dibentuk tahun 2011 lewat ide  yang  diinisiasi  YCUI.  Sumber pendanaan melalui pemerintah Provinsi dan  teknisnya  dilaksanakan,  oleh:  1) KPAD Provinsi Bali; 2) Dinas Kesehatan;
3) Dinas Pariwisata; 4) Dinas
Pendidikan; dan 5) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali.
KDPAN dibentuk di setiap Banjar di  Bali,  tiap  desa  adat  memiliki  lima belas  orang.  Kader  diberi  pelatihan mulai  dari  bagaimana  mendata  warga yang terkena HIV dan AIDS, merujuknya ke  PUSKESMAS  atau  Rumah  Sakit terdekat,  memberi  informasi  tentang penyakit ini pada warga desa dan teknik bagaimana memandikan jenazah ODHA. Informasi  yang  diberikan  diharapkan diaplikasikan  dalam  desa  adat  ketika menemui kasus di lapangan. Pendekatan program ini, terutama dari aspek medis, namun  dalam  kasus  upacara  Kematian, dilakukan  pendekatan  dan  kerjasama khusus  dalam  sosialisasi  dan  edukasi dengan  Pemangku  agama  di  Banjar setempat.
Kematian  bagi  ODHA  dengan latar  belakang  Hindu-Bali  memiliki posisi  penting  dalam  sistem  nilai  lokal, selain  kelahiran  dan  pernikahan. Kematian  menjadi  tolak-ukur  dan simbol bagaimana kehidupan seseorang selama di dunia, hal mana dapat terlihat dari  ritual  kematian  Hindu  Bali. Kematian dipercaya sebagai bagian dari siklus  hidup  warga  Hindu-Bali  dan  ada dua  cara  kematian  yang  tidak  normal yaitu yang sengaja mencari mati dengan cara  perbuatan  bunuh  diri  ( ulah  pati ) dan  seseorang  yang  yang  meninggal
16 Warren, Carol, Indonesia Development Policy  and  Community  Organization  in  Bali ,
tidak  mengikuti  ketentuan  aatau menyimpang  dari  proses  alami  ( salah pati )  contohnya  akibat  kecelakaan. Dalam  banyak  kasus  warga  lokal, mengidap  HIV  dan  AIDS  seringkali dianggap  berpotensi  meninggal  dalam cara tidak normal atau salah pati.
Hal  mengenai  Kematian  ini menjadi  sangat  terkait  dengan  proses edukasi, penerimaan bahkan diskriminasi  ODHA  di  tengah-tengah masyarakat  Hindu-Bali  dan  disinilah peran  Banjar  sebagai  FBO  menjadi sangat  strategis  dalam  membentuk diskursus mengenai HIV dan AIDS dalam tataran lokal, walaupun mereka terlibat secara tidak langsung. Bagi warga lokal, tidak  diterimanya  seseorang  saat meninggal  dunia,  menjadi  momok menakutkan terutama bagi yang tinggal di  luar  desa  adatnya,  entah  hanya berbeda  kota  maupun  sampai  ke  luar pulau. Hal ini sering menghantui warga dengan  penyakit  tertentu  yang  sengaja pergi  dari  rumah  demi  menutupi sakitnya  dari  orang-orang  terdekat. Alam  kematian  sangat  terkait  dengan Banjar,  bagi  orang  Bali,  jika  seseorang meninggal  dunia  ia  akan  ditanyai  oleh Tuhan,  “apakah  kamu  diantarkan  oleh warga  Banjarmu saat  kamu mati?”, jika jawabannya  tidak,  maka  ia  akan dikembalikan  ke  bumi. 16 Ketakutan seperti  ini  dirasakan  ODHA  di    Bali, karena sebagian besar mereka terinfeksi saat  sedang  merantau  ke  luar  daerah dan dengan begitu mereka tidak terlibat langsung  dengan  kehidupan  Banjar asalnya.
Kekhawatiran
seperti ini seringkali  muncul  pada  ODHA  dimana mereka  cenderung  kembali  ke  Banjar mereka  jika  telah  mengetahui  positif terjangkit.  Dalam  beberapa  kesaksian yang diperoleh dari ODHA, warga Banjar pada  awalnya  sulit  menerima  ODHA.
(Contemporary    Southeast    Asia,  Vol.  8,  No.  3, 1993), h. 213-230.
Dalam  kasus  semacam  ini,  pemangku adat  di  Banjar  masing-masing  ataupun Pandita  seringkali  dihubungi  untuk menjalin  komunikasi,  misalnya  dengan memberikan penjelasan dengan mengatakan  bahwa  setiap  orang  akan meninggal dengan jalan masing-masing,
termasuk  melalui  HIV  dan  AIDS (Wawancara,  Anonim,  Juli  2014).  Ada pula kasus meskipun kalangan pemangku sudah bisa menerima kondisi ODHA, namun masyarakat masih banyak yang  belum  menerima  (Wawancara, Anonim, Juli 2014). Namun lewat proses komunikasi,  saat  ini  kebanyakan masyarakat  sudah  terbiasa  dalam menghadapi  ODHA  di  Banjar  masing- masing dan diskriminasi yang dirasakan semakin berkurang (Wawancara, Anonim,  Juli  2014).  Bagi  informan, penerimaan masyarakat
lebih bergantung  pada  perilaku  ODHA terhadap  kegiatan  masyarakat  adat terutama  di  Banjar  masing-masing, semakin  intensif  partisipasi  ODHA dalam  kegiatan  adat  maka  semakin mungkin  mereka  diterima  masyarakat (Wawancara, Anonim, Juli 2014). Persoalan yang kemudian timbul adalah  ketika  ODHA  meninggal  dan jenazahnya  harus  dimandikan  yang seringkali  warga  dan  pemangku  adat serta  agama  enggan  melakukannya. Ketika  masalah  ini  terjadi,  awalnya warga  ODHA KDS Kasih Karunia sering sekali dimintai bantuan karena masyarakat masih enggan memandikan jenazah  dengan  HIV  dan  AIDS.  Dalam momen-momen  semacam  inilah,  KDS ODHA, lembaga yang bergerak di bidang ini  dan  KDPAN  mengambil  peran
17 Dalam  kasus  ODHA  jenazah  harus didiamkan  selama  empat  jam  sebelum dimandikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa virus-virus yang ada dalam tubuh jenazah mati terlebih dahulu. Orang yang memandikan  harus  menggunakan  sarung tangan, dan tidak boleh memiliki luka di seluruh tubuhnya.  Bahan  yang  digunakan  untuk memandikan jenazah adalah air yang dicampur
sosialisasi memandikan jenazah dengan aman  sekaligus  memberi  contoh  pada masyarakat,  misalnya  dengan  menaruh jenazah di balai duka dengan alas plastik dan  mempraktekan  bagaimana  cara memandikannya. Dengan begitu, masyarakat  bisa  melihat  langsung proses pemandian tersebut.
Upacara  memandikan  jenazah adalah  salah  satu  bagian  dari  upacara Pitra  Yadnya  yang  penting  bagi masyarakat  Hindu-Bali.  Upacara  ini lebih banyak meritualkan pemeliharaan badan  secara  baik  karena  diharapkan mereka  meninggal  setelah  dimandikan akan  menghadap  Tuhan  dengan  bersih dan dapat bereinkarnasi lebih sempurna dari  sebelumnya.  Bagi  ODHA,  tanpa mengurangi  esensi  ritual,  pemangku adat  sebagai  orang  yang  akan memandikan  jenazah  dan  pemimpin ritual  diberi  tambahan  edukasi  dan pelatihan  mengenai  teknik  pemandian Jenazah 17 .  Sekaligus  mereka  juga diharapkan  dapat  meyakinkan  warga mengenai keamanan berinteraksi dengan ODHA dan memandikan jenazah mereka.
Proses  memandikan  jenazah merupakan  hal  paling  sulit  dalam pelatihan  KDPAN,  terutama  bukan karena  hal  teknis  namun  membangun keyakinan  kader  dan  warga  bahwa mereka tidak akan tertular hanya karena memandikan  jenazah  ODHA.  Sebelum KDPAN  dibentuk,  KPAD  provinsi  Bali telah membuat buku berjudul ‘Tata Cara Nyiramang  Layon”  atau  Tata  Cara Memandikan Jenazah, khususnya jenazah  yang  semasa  hidup  terinfeksi HIV/AIDS.  Dimana,  karena  terkait dengan  larutan  natrium  hipoklorida  (zat pemutih  pakaian)  dengan  perbandingan  1:10. Jika  terdapat  luka  pada  tubuh  jenazah,  bagian luka  ditutup  dengan  plester  kedap  air.  Setiap lubang  tubuh  ditutup  dengan  kapas  yang  telah dibasahi  dengan  natrium  hipoklorida  dan jenazah  harus  diawetkan  dengan  formalin berkadar 4%.
dengan aspek ritual Hindu-Bali, buku ini disusun  dengan  bantuan  pemangku agama.  Respons  terhadap  buku  ini ternyata  cukup  baik,  terutama  untuk internalisasi  menurunkan  rasa  takut dalam  memandikan  jenazah  ODHA,  hal mana membuat KPAD
Bali mengeluarkan  buku  ini  secara  reguler untuk dibagikan seluas mungkin kepada warga,  terutama  lewat  lembaga- lembaga  yang  menangani  isu  HIV  dan AIDS,  pemangku  agama  dan  pemangku adat di tiap Banjar, KDPAN serta KSPAN. Proses-proses kerjasama program antara pemerintah, civil society lewat lembaga dalam bidang HIV/AIDS, serta pemangku adat dan agama di tiap desa  adat,  telah  semakin  membentuk kesadaran  dan  diskursus  berimbang, bahwa harus hati-hati terhadap penyakit  ini  tetapi  tidak  perlu mendiskriminasi  dan  bergaul  menjauhi ODHA.  Mayoritas  informan  ODHA menyatakan bahwa saat ini mereka lebih nyaman  di  masyarakat  karena  telah dianggap  sebagai  sosok  yang  tak  perlu lagi  harus  dihindari.  Mereka  lebih memiliki kepercayaan diri untuk tampil di  depan  publik  untuk  kepentingan positif,  memberi  memotivasi  sesama ODHA sekaligus sebagai contoh tentang ODHA  yang  tetap  bisa  melanjutkan hidup dan melakukan kegiatan-kegiatan produktif.

## Kesimpulan
Artikel  ini  menjelaskan  bahwa, pada  dasarnya  dalam  masing-masing wilayah  telah  ada  perubahan  persepsi terhadap  kasus  HIV  dan  AIDS  dari kalangan  masyarakat  beragama  dalam memberi  respons  terhadap  HIV  dan AIDS baik secara kelembagaan maupun individual,  entah  itu  khalayak  umum atau para pemuka agama.
Daerah  Pantai  Utara  Jawa Tengah,  lewat  mekanisme  introduksi pendanaan internasional, secara kelembagaan telah mulai menerima diri
untuk  menerima  isu  HIV  dan  AIDS sebagai salah satu pokok perhatian kerja pembentukan wacana dan praktek non- diskriminatif serta pendampingan kepada  ODHA.  Dimana  ini  merupakan pemberian  perhatian,  pengelolaan  dan penerimaan  program  pertama  secara langsung FBO berbasis Islam sebesar NU terhadap isu HIV dan AIDS, dalam hal ini PBNU  dan  lebih  khusus  PWNU  Jawa Tengah.  Dari  sini  dapat  disimpulkan bahwa  program  kerja  dan  jejaring lembaga  di  Pantura  berjalan  karena ikatan pada sumber dana yang sama dan lewat  pendekatan  struktural  atau organisasional.
Lewat  program-program  yang dilaksanakan, memang telah ada proses penerimaan  non  diskriminatif  dari warga,  termasuk  para  pemuka  dan penggiat  agama  yang  umumnya  masih relatif  muda,  yaitu  antara  20an  sampai 40an  tahun.  Namun,  perkembangan  ini tidak dapat dianggap terlalu menggembirakan atau cukup signifikan, karena  nyatanya  masih  terlalu  umum ditemukan  warga  dan  pemuka  agama yang  melakukan  praktek  diskriminasi dan  menyudutkan  ODHA  dalam  artian wacana  dan  praktek sosial.  Hal  ini juga memperlihatkan, bahwa proses penerimaan  masyarakat  dan  pemuka agama  terhadap  isu  HIV  dan  AIDS  di daerah Pantura Jawa Tengah cenderung lebih kaku dan sulit. Namun, mempertimbangkan  bahwa  program kesigapan  terhadap  isu  HIV  dan  AIDS oleh  FBO  yang  sangat  berpengaruh seperti  NU  baru  dimulai  sekitar  lima tahun,  maka  bisa  dianggap  bahwa wacana  dan  praktek  sosial  yang terbentuk  sejauh  ini  masih  merupakan sebuah  rintisan.
Sebaliknya, kasus
Bali
menunjukkan  bahwa  FBO  berbasis komunitas  teritorial  yang  terutama dalam  bentuk  Banjar  atau  desa  adat diikutsertakan  secara  tidak  langsung dan  tidak  terafiliasi  secara  formal
JURNAL AQLAM  -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 1, Juni 2018
dengan lembaga yang bekerja di bidang HIV  dan  AIDS  baik  LSM  maupun pemerintah  khususnya  KPAD.  Dalam kata  lain,  FBO  diikutsertakan  sebagai pendukung  pada  kegiatan-kegiatan spesifik,  seperti  tata  cara  memandikan jenazah. Selain itu, kegiatan implementasi  program  justru  bergerak dengan  sumber  dana  beragam,  dimana lembaga  peduli  HIV  dan  AIDS  di  Bali mampu  beroperasi  cukup  sinergis, termasuk  bekerjasama  dengan  seluas mungkin  lapisan  masyarakat  hingga  ke tingkat desa adat atau Banjar.
Pada  posisi  ini,  disimpulkan bahwa pemahaman serta praktek sosial masyarakat  terhadap  kasus  HIV  dan AIDS  sudah  berjalan  baik  dalam  skema kerjasama  yang  cukup  matang,  walau bersifat  tentatif  sesuai  program.  Salah satunya karena peran lembaga keagamaan  PHDI  (Parisada  Hindu
Dharma Indonesia) Bali dalam program terkait  HIV  dan  AIDS  yaitu  melalui kerjasama penerbitan
buku pemulasaraan  jenazah  yang  sejauh  ini cukup efektif membangun praktek non- diskriminatif terhadap ODHA. Termasuk secara struktural dalam mempengaruhi praktek  penerimaan  pemuka  agama kepada ODHA hingga ke tingkat Banjar. Dapat  dikatakan,  secara  sosio- kultural  dan  kelembagaan  hingga tingkatan akar rumput, masyarakat Bali cukup  mudah,  luwes  dan  terbuka menerima program dan memperbaharui wacana  mengenai  HIV  dan  AIDS, termasuk berlaku secara sosial terhadap ODHA.  Kondisi  mana  memperlihatkan bahwa pada dasarnya warga telah cukup terinternalisasi  dengan  pengetahuan memadai  mengenai  HIV  dan  AIDS, sehingga  halangan-halangan  sosial  dan kultural  dalam  berlaku  diskriminatif pada  ODHA  relatif  lebih  mudah direduksi. Hal ini juga bisa dimungkinkan,  karena  secara  sosio- kultural,  ODHA  dapat  membangun komunikasi secara lebih terbuka dengan
pemangku  adat  dan  agama  serta masyarakat  setempat  soal  kondisi mereka.  Apalagi,  komunikasi  dapat dibangun  secara  simbolis  melalui keikutsertaan  secara  intensif  pada kegiatan adat dan keagamaan di Banjar masing-masing  yang  mempermudah penerimaan  sosial.  Tetapi  bisa  pula digarisbawahi, bahwa program penanganan  HIV  dan  AIDS  di  Bali  yang berjejaring dengan lembaga keagamaan pada  dasarnya  telah  berjalan  kurang lebih  dua  dekade,  sehingga  dalam  hal skema,  perencanaan  dan  jejaring lembaga  sudah  relatif  terbentuk  lebih matang.  Apalagi,  didukung  oleh  faktor kondisi dimana masyarakat lebih adaptif dalam menerima isu HIV dan AIDS.
Secara komparatif, ada beberapa perbedaan  mendasar  dalam  mengelola isu  HIV  dan  AIDS  oleh  FBO  di  daerah Pantura  Jawa  Tengah  dan  Bali,  baik secara  internal  dan  eksternal.  FBO  di Jawa  tengah  terlibat  dan  mengelola secara  langsung  dimana  ini  terjadi karena  pendekatan  yang  dilakukan adalah secara struktural dan organisasional,  salah  satunya  karena terikat  pada  sumber  pendanaan  yang sama,  sekalipun  tetap  juga  mencoba membangun jejaring dengan pihak lain, namun itu dilakukan dengan mengikutsertakan  pihak  luar  ke  dalam struktur  pengelolaan  program.  Ini terlihat,  selain  dari  program  yang dilaksanakan  yang  pada  umumnya melibatkan  santri,  kader  dan  jejaring organisasional,  tetapi  juga  SSR  dan  IU yang  mengimplementasikan  program merupakan  sayap  organisasi  ataupun lembaga,  seperti  Fatayat  dan  Muslimat. Sementara di Bali, pelibatan FBO terjadi secara  tidak  langsung  dan  programnya cenderung  lewat  jejaring  berbasis informal  yang  diambil  dari  sumber- sumber  eksternal  pengelola.  Hal  ini terjadi,  selain  karena  telah  dahulu melaksanakan  program  HIV  dan  AIDS, tetapi  juga  karena  di  Bali  memiliki
segmentasi sasaran program yang lebih spesifik dan berbeda, tetapi juga sumber pendanaan  mereka  lebih  variatif  dan tidak  hanya  bersumber  dari  donor tunggal,  dimana  pemerintah  juga memainkan  peran  koordinasi  lewat KPAD Bali.
Dalam  hal  penerimaan  program, latar  belakang  kondisi  masyarakat dengan  agama  dominan  yang  diyakini masing-masing  serta  peran  para pemukanya  juga  telah  berpengaruh dalam  menginternalisasi  wacana  serta membangun  respons  sosial  mengenai HIV  dan  AIDS  serta  terhadap  ODHA. Pantura  Jawa  Tengah  cenderung  lebih religius  dalam  hal  pendekatan  dan segmentasi program, dimana warga dan para  pemuka  agama  cenderung  lebih kaku  menerima  wacana  program, kecuali  kelompok-kelompok  pemuka dan  penggiat  keagamaan  yang  lebih muda  dan  adaptif.  Sementara  di  Bali, sekalipun  tidak  mengenyampingkan aspek keagamaan,
pendekatan dilakukan  cenderung  lebih  sekuler, egaliter dan personal. Dimana, struktur masyarakat secara luas dan  mendalam lebih mudah menerima wacana HIV dan AIDS serta berpraktek atas hal tersebut. Hal  mana  dimungkinkan  karena  pada dasarnya, program penanganan HIV dan AIDS  ini  telah  berlangsung  lebih  lama, yaitu kurang lebih dua dekade.

## DAFTAR PUSTAKA
Crisovan,  P.,  ' Risky'  Business:  Cultural Conception of HIV/AIDS in Indonesia. Ph.D Dissertation. Graduate Faculty of the
Department  of  Anthropology, School  of  Arts  and  Sciences, University of Pittsburgh, 2006. Cheema,  Bani, Combating  HIV/AIDS  in Marginalized Communities: Papua and West Papua Provincies , Master Thesis,
University of San
Fransisco, 2014.
Ford,  K., Voluntary,  HIV  testing, disclosure  among  injections  drug users  in  Bali,  Indonesia, AIDS ; Education and Prevention, 2014. Geertz,  Clifford  (1959 )  “Form  and Variation  in  Balinese  Village Structure” , Journal American Anthropologist, No. 61, 1959.
Hyder,  Adnan  Ali  and  Richard  Morrow, “Culture,  Behavior  and  Health” ,  in Michael  Merson,  et.  al.  (Eds.), International Public Health: Diseases,  Programs,  Systems  and Policies ,  Sudbury:  Jones  and Bartlet Publishers, 2006.
Ibrahim,  K.,  Songwathana,  P.,  and Boonyasopun,  U, The  HIV/AIDS epidemic  in  Indonesia:  Does primary  health  care  as  a prevention and intervention strategy  work? “ International
Journal of Nursing Practice , 2010. Kelly, A., The Body of Christ has AIDS: The Catholic Church Responding Faithfully to HIV and AIDS in Papua New  Guinea ,  Journal  of  Religion and Health, No. 48, 2009. Kroeger,  K.  A., Risk,  Boundary  Making and the Social Order: Understanding the social construction of AIDS and sexuality in  Indonesia .  Ph.D  dissertation. Washington:  Graduate  School  of
Arts  and  Sciences  of  Washington
University. 2000.
Madyan, Ahmad Syams, The Reproduction  of  Discourse,  The Exercise  of  Power and  Creation  of
Piety  In  The  Issue  of  HIV  an  AIDS and  Islam  in  Indonesia” ,  Journal Religio:  Jurnal  Studi  Agama- agama,  Vol.  3,  No.  2,  September 2013.
Monshipouri,  Mahmood  and  Travis Trapp, HIV/AIDS,  Religion,  and Human  Rights:  A  Comparative Analysis of  Bangladesh,  Indonesia, and  Iran ,  Human  Rights  Review, No. 13, 2012. Nasir,  S.  dan  D.  Rosenthal, The  social context  of  initiation  into  injecting drugs  in  the  slums  of  Makassar , Indonesia: International Journal of Drug Policy, No . 20 , 2009.
Rhodes,  Tim  and  Alan  Quirk,  “Heroin,
Risk  and  Sexual  Safety:  Some problems for interventions encouragin g  community  change”. In  Tim  Rhodes  and  and  Richard Hartnoll  (eds) .  AIDS,  drugs  and prevention:
perspectives
on individual  and  community  action London dan New York: Routledge, 1996. Surur,  Feirus  dan    Mirgissa  Kaba, The Role  of  Religious  Leaders  in HIV/AIDS Prevention, Control, and Patient  Care  and  Support:  A  Pilot Project  in  Jimma  Zone ,  Journal Northeast  African  Studies, Vol. 7, No. 2, 2000. Waluyo,  Agung;  Gabriel  J.  Culbert;  RN Judith  Levy;  Kathleen  F.  Norr, Understanding HIV-Related Stigma Among Indonesian Nurses , Journal Of  The  Association  Of    Nurses  In Aids  Car e , 2014. Warren, Carol,  Indonesia  Development Policy and Community Organization in Bali ,
Contemporary    Southeast  Asia, Vol. 8, No. 3, 1993.
Wattie,  Anna  Marie, “A  Fresh  Look  At Sexuality and HIV/AIDS: Indonesian  Experience”  in  a  Fresh Look at Sexuality and HIV/AIDS in Asia  and  the  Pacific ,  Proceedings of  the  Satellite  Workshop  on Sexuality,  Task  Force  on  Social Science  and  Reproductive  Health Social  Development  Research Center College of Liberal Arts. De La  Salle  University,  Philippines, 1998. https://www.ugm.ac.id/berita/10789.a ngkainfeksi.baru.hivaids.di.indon esia.capai.25.ribu.per.tahun , diakses  31  Agustus,  Pukul  1.28 WITA.
http://www.aidsindonesia.or.id/conten ts/1/3/Sejarah#sthash.nplcJdBn. dpuf , Diakses pada 14 September 2017, Pukul 5.54 WITA.
GERAKAN ORGANISASI KEAGAMAAN MELAWAN HIV/AIDS … - - Anna Marie Wattie & Nono S. A. Sumampouw