## INNOVATIVE: Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022
Research & Learning in Primary Education

## Analisis Implementasi Hak Kesehatan Narapidana Sakit di Lapas Narkotika Purwokerto
Akbar Priambodo 1 , Padmono Wibowo 2
1,2, Program Studi Manajemen,Politeknik Ilmu Pemasyarakatan E-mail: akbarpriambodo4@gmail.com

## Abstrak
Lembaga  Pemasyarakatan  atau  Lapas  merupakan  lembaga  yang  dalam  hal  ini  memiliki  tugas  dan  pokok yaitu dapat melakukan program pembinaan terhadap pelaku pelanggar kejahatan atau narapidana. Dalam Undang – Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada pasal 14 telah diatur mengenai hak – hak  narapidana  yaitu  tentang  Hak  Pelayanan  Kesehatan  di  Lapas  atau  Rutan.  Berdasarkan  peraturan tersebut  telah  mengatur  segala  hak  tentang  kesehatan  khususnya  untuk  narapidana.  Penulisan  artikel  ini dilakukan dikarenakan untuk mempelajari dan mengetahui bagaimanakah implementasi pemenuhan untuk hak  kesehatan  narapidana  sakit  dan  bagaimana  mekanismenya  di  lapas  Narkotika  Purwokerto.  Metode penulisan  dalam  artikel  ini  yaitu  dengan  cara  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  dimana  teknik pengumpulan  data  yaitu  melalui  penelitian  pustaka  selain  itu  juga  pengamatan  langsung  dan  wawancara pada  lokus  penelitian  yaitu  Lapas  Narkotika  Purwokerto.  Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  ini,  dapat disimpulkan  bahwasanya  pemenuhan  hak  kesehatan narapidana  di  Lapas  Narkotika Purwokerto  ini  belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan beberapa faktor.
Kata Kunci: Narapidana, Kesehatan, Pelayanan

## Abstract
Correctional Institutions or  prisons  are  institutions which in  this case  have the main  task  and  are able  to  carry out coaching programs for criminal offenders or prisoners. In Law No. 12 of 1995 concerning Corrections, article 14 has regulated  the  rights of  prisoners,  namely the  right to  health services  in  prisons or  detention centers. Based on this regulation, it has regulated all rights regarding health, especially for prisoners. The writing of this article was carried out due  to  studying  and  knowing  how  to  implement  the  fulfillment  of  the  health  rights  of  sick  prisoners  and  how  the mechanism was in the Narcotics Prison in Purwokerto. The writing method in this article is by means of descriptive qualitative  research  methods  where  the  data  collection  technique  is  through  library  research  as  well  as  direct observation and interviews at the research locus, namely the Purwokerto Narcotics Prison. Based on the results of this study, it can be concluded that the fulfillment of the health rights of prisoners at the Narcotics Prison in Purwokerto has not been fully fulfilled due to several factors.
Keywords: Prisoners, Health, Service

## PENDAHULUAN
Lembaga  pemasyarakatan atau Lapas merupakan sebuah institusi atau lembaga dibawah kementerian hukum  dan  ham  yang  memiliki  tugas  fungsi  pokok  yaitu  untuk  melakukan  pembinaan  terhadap  narapidana atau  para  pelanggar  hukum  yang  ada  di  Indonesia  (Situmorang,  2019).  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sendiri  berusaha  mewujudkan    dengan  cara  membuat  masyarakat  yang  adil  dan  juga  makmur  dengan berdasarkan  Pancasila.  Dalam  hal  ini  juga  sudah  dijelaskan  didalam  Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu  pada Alinea  Ke-Empat,  bahwasanya  negara  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kesejahterakan  untuk  kepentingan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud daalm hal ini yaitu bukan hanya masyarakat yang bebas saja, namun juga  termasuk  masyarakat  yang  kemerdekaannya  terampas  atau  masyarakat  yang  sedang  menjalani  masa pembinaan  di  penjara  sebagai  akibat  melakukan  pelanggaran-pelanggaran  atau  melanggar  hukum (narapidana)  (Lembaga  et  al.,  2017).  Narapidana  dalam  hal  ini  yaitu  orang – orang  yang  sedang  menjalani pidana  hilang  kemerdekaan  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  atau  Lapas.  Pembinaan  yang  dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan atau WBP dilakukan didalam Lapas. Definisi petugas pemasyarakatan sebagaimana yang disebutkan dalam UU No 12 Tahun 1995, Pasal 7 ayat (1) adalah pejabat fungsional sebagai penegak hukum yang memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan.  Sistem  pemasyarakatan  yang  terbentuk  dalam  hal  ini  memiliki tugas  pokok  dan  fungsi  yaitu  untuk  mempersiapkan  warga  binaan  pemasyarakatan  agar  nantinya  dapat
diterima  kembali  dan  dapat  menjadi  manusia  yang  normal  di  masyarakat  umum  sehingga  nantinya  dapat memiliki  kehidupan  yang  normal  kembali  dan  dapat  menjadi  manusia  yang  bisa  bertanggung  jawab  dan berlaku hidup normal lagi seperti masyarakat pada umumnya (Heliany & Manurung, 2019).
Sementara itu di dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan telah disebutkan bahwasanya narapidana dalam melaksanakan pembinaan memiliki  hak – hak diantaranya yaitu : hak perawatan baik jasmani maupun rohmani, hak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, dan  juga  lainnya  (Herliansyah,  2020).  Hak  perawatan  dalam  hal  ini  mencakup  bagaimana  narapidana memperoleh perhatian dan tercukupi kebutuhan pokok sehari – harinya dalam menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Perawatan tahanan maupun narapidana mestinya dilaksanakan sebaik – baiknya di dalam lapas atau  rutan  karena  ini  merupakan  hak  yang  mendasar  yang  harus  mereka  dapatkan  karena  ini  juga  sebagai bentuk sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Perlakuan terhadap narapidana sendiri dengan memenuhi dan juga  memberikan  pelayanan  yang  baik  terhadap  narapidana  dengan  tidak  memandang  batasan  dalam pemberiannya hukumnya sangat diizinkan. Hal ini akan memberikan kepuasan bagi narapidana sendiri dalam melaksanakan masa pembinaan di dalam lapas.
Pada pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 yang  dimana didalam pasal tersebut telah dijelaskan  mengenai  Pasal  21  PP  No  58  Tahun  1999  yang  di  dalam  pasal  tersebut  telah  memuat  mengenai persyaratan  dan  juga  tata  cara  pelaksanaan  wewenang,  serta  tugas  dan  juga  tanggung  Jawab  perawatan tahanan.  Dalam  Hal  ini  juga  telah  diatur  bahwa  kesehatan  yang  layak  wajib  untuk  diperoleh  bagi  setiap tahanan,  poliklinik  dan  juga  beserta  dengan  fasilitas  lainnya  dan  ditempatkan  sekurang-kurangnya  1  orang dokter dan tenaga kesehatan, namun  apabila jika di dalam Lapas dan Rutan belum tersedia Dokter dan juga tenaga kesehatan maka dalam hal ini pelayanan kesehatan ini dapat juga meminta bantuan dari rumah sakit atau Puskesmas terdekat (Firmansyah et al., 2019). Dengan melihat pasal tersebut, yang termasuk dalam salah satu hak bagi narapidana yang pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Lapas (Kalapas) itu termuat pada pasal 14 ayat (1) huruf D Undang – Undang tentang Pemasyarakatan yang mana disebutkan bahwasanya Narapidana dalam hal ini berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari pihak Lapas dan juga makanan yang  layak.  Terlebih  lagi  dalam  hal  ini  yaitu  bagi  mereka  narapidana  yang  mengalami  sakit  baik  jasmani maupun rohani mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal karena itu merupakan hak dasar bagi manusia meskipun mereka sedang menjalani masa pembinaan namun hak dasar itu tidak ikut dirampas juga melainkan tetap melekat pada mereka.
Apabila kita menilik pada Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu pada pasal 1 angka  1  dijelaskan  bahwasanya  “kesehatan  ialah  keadaan  sehat,  baik  secara  fisik,  mental,  spiritual  maupun sosial  yang  memungkinkan  setiap  orang  untuk  hidup  produ ktif  baik  secara  sosial  dan  ekonomis.”  Dengan melihat kutipan pasal tersebut  dapat  dijabarkan bahwasanya beberapa hak  kesehatan  bagi narapidana yang wajib  sifatnya untuk  diberikan kepada narapidana  yaitu meliputi penyediaan alat – alat medis, obat-obatan, pemberian jasa tenaga medis yang lengkap, ahli gizi untuk masak di dapur, penyimpanan makanan yang layak, alat masak dan juga alat – alat makan yang layak (Enggarsasi, 2013).
Dengan  melihat  penjabaran  gambaran  beberapa  keadaan  yang  terjadi  di  lapangan  tersebut  peneliti memiliki ketertarikan untuk membahas hal ini khususnya impelementasi pelayanan kesehatan bagi narapidana dan juga bagaimana pelaksanakan rujukan narapidana sakit dan bagaimana penanganannya di lapas narkotika purwokerto dalam pelaksanaan teknis di lapangan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  penulisan  dan  juga  penelitian  ini  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana sumber  dari data dalam hal ini didapatkan  dari data primer dan juga sekunder sebagai acuan untuk dijadikan pembahasan dalam penelitian ini. Sumber data primer  didapatkan  dari  penulis  dengan  pengamatan  langsung  di  lapangan  sementara  data  sekunder  dalam penelitian ini didapatkan dari penelitian kepustakaan serta informasi – informasi data dukung yang diperoleh dari lapangan.
Adapun  sumber  data  primer  ini  peneliti  melihat  langsung  di  lapangan  di  UPT  dan  mengamati pelaksanaan  prosedur  narapidana  yang  sakit  serta  juga  peneliti  melihat  keadaan  pelayanan  kesahatan  yang
ada di lapangan. Selain itu untuk mendapat informasi lagi yaitu peneliti juga melakukan waawancara dengan petugas khususnya yang membidangi tentang perawatan tahanan atau narapidana di lapas maupun rutan.
Penelitian  artikel  dengan  cara  deskriptif  memiliki  ciri  yaitu  menjelaskan  situasi atau  kejadian  sehingga data  yang  diperoleh  dan  dikumpulkan  memiliki  ciri  yaitu  bersifat  deskriptif  sehingga  tidak  memiliki  maksud mencari atau mengumpulkan penjelasan, menguji pada hipotesis atau juga membuat beberapa poin prediksi, maupun  untuk  mempelajari  implikasi.  Penelitian  dengan  cara  pendekatan  deskriptif  ini  dapat  memberikan gambaran  dan  penjelasan    macam  -  macam  tipe – tipe  orang  atau  beberapa  aktivitas  sosial  di  lapangan tertentu  (Gunawan,  2013).  Melalui  pendekatan  deskriptif  ini  ditujukan  untuk  dapat  menggambarkan bagaimana  proses  kejadian  yang  terjadi  di  lapangan  serta  juga  untuk  menggambarkan  dari  adanya  kejadian atau gejala dan keadaan di lapangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Narapidana  merupakan  orang  yang  sedang  menjalani  masa  hukuman  di  dalam  penjara  akibat perbuatannya  yang melanggar  hukum  (Pemasyarakatan,  2021).  Maka  dari  itu  juga  narapidana  harus  tetap mendapat  hak – hak  dasar  nya  sebagai  manusia  yang  seutuhnya  dimana  saat  dia  menjalani  hukuman hanyalah hak kebebasannya untuk bergerak saja yang diambil, namun selebihnya dari itu seluruh hak – hak dasar mereka sebagai manusia juga harus tetap diberikan.

## A. Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana
Narapidana  merupakan  orang  orang  pelanggar  hukum  atau  terpidana  yang  dalam  hal  ini  sedang merasakan kehilangan kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan atau Lapas. Beberapa hak- hak  yang  dimiliki  oleh  narapidana  atau  warga  binaan  pemasyarakatan  ini  antara  lain  yaitu  hak untuk mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun juga jasmani, hak untuk mendapatkan pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang  layak  (UU  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan).  Dasar  hukum  internasional  yang  mengspesifikasikan  perlindungan  terhadap narapidana  yaitu  Standard  Minimum  Rules  for  the  Treatment  of  Prisoners  (SMR).  Banyak  hal-hal yang diatur dalam SMR ini (Nugraha, 2017).
B. Implementasi pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di Lapas Narkotika Purwokerto
Pelayanan kesehatan bagi narapidana haruslah sesuai dengan standar yang di atur dengan Undang- Undang kesehatan. Setiap tahanan dan narapidana harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal  dari  petugas kesehatan,  baik  Narapidana yang  sakit  ataupun  yang  sehat. Dengan melihat dan  setelah  memperoleh  keterangan  di  lapangan  yang  dilaksanakan  dengan  cara  wawancara terhadap  beberapa  responden  yaitu  Kasubsi  Perawatan  dan  perawat  di  Lapas  Narkotika Purwokerto,  pelaksanaan  pemeriksaan  kesehatan  dan  perawatan  oleh  tenaga  kesehatan  belum berjalan  sebagaimana  mestinya,  hal  ini  disebabkan  oleh  minimnya  dan  terbatasnya  sumber  daya tenaga  kesehatan  yang  bertugas  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  IIb  Purwokerto. Perawat  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  kelas  IIb  Purwokerto,  selain  bertugas  sebagai tenaga  kesehatan  yang  memberikan  pelayanan  kesehatan,  juga  terlibat  sebagai  tenaga pengamanan  yang  memeriksa  setiap  tamu  perempuan  yang  berkunjung  atau  membesuk narapidana.  Hal  ini  mengakibatkan  terganggunya  proses  pelayanan  kesehatan  yang  komfrehensif dan  menyeluruh  dan  diperparah  lagi  dengan  minimnya  alokasi  biaya  kesehatan.  Selain  itu  juga pelaksanaan  pemenuhan  kesehatan  di  Lapas  Narkotika  Purwokerto  pada  saat  ini  masih menunjukkan  keadaan  yang  belum  terpenuhi  dengan  baik  sesuai  dengan  aturan  yang  mengatur tentang  pelaksanaan  pemenuhan  hak  kesehatan  bagi  narapidana.  Dengan  melihat  tenaga  medis yang  ada  pada  Lapas  Narkotika  Purwokerto  ini  hanya  ada  seorang  perawat  saja,  Selain  itu  juga, fasilitas  ruangan  kesehatan  di  Lapas  Narkotika  Purwokerto  ini  juga  masih  menempati  ruangan medis  sementara  dikarenakan  beberapa  ruangan  masih  bersifat  sementara  karena  masih  dalam proses  pembangunan.  Dengan  melihat  beberapa  hal ini  menunjukakan  dan  juga  mengindikasikan hal  yang  kurang  efektif  dalam  pemenuhan  hak  kesehatan  bagi  Narapidana  di  Lapas  Narkotika Purwokerto.
C. Tinjauan pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana dengan dasar hukum pelayanan kesehatan narapidana di Lapas Narkotika Purwokerto
Dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan hal ini menunjukkan bahwasanya belum adanya kesesuaian  antara  dasar  hukum  pemenuhan  hak  kesehatan  narapidana  dengan  implementasi langsung  di  lapangan,  hal  ini  dapat  terlihat  dari  beberapa  kejadian  yang  ada  di  lapangan  seperti kekurangan tenaga medis selain itu juga perlengkapan obat yang masih belum memadai di Lapas Narkotika  Purwokerto. Dikarenakan  Lapas  Narkotika masih  tergolong  UPT  baru  yang  berdiri  pada pertengahan  tahun  2019  sehingga  masih  banyak  hal  yang    harus  dibenahi  oleh  Lapas  Narkotika Purwokerto sendiri  untuk dapat  melaksanakan  pemenuhan  hak – hak  kesehatan  bagi  narapidana pada khususnya.

## SIMPULAN
Dalam hal ini dapat disimpulkan dengan melihat penjabaran hasil dan pembahasan dari penulis dapat dibuat  kesimpulan  yang  secara  umum  bagaimana  pelaksanaan  hak – hak  pemenuhan  kesehatan  bagi narapidana  di  Lapas  Narkotika  Purwokerto  tergolong  belum  terlaksana  sepenuhnya  dikarenakan  beberapa kondisi  yang  menyebabkan  hal  ini  menjadi  beberapa  poin  hak – hak  narapidana  dalam  hal  ini  khususnya yaitu  pemenuhan  kesehatan  menjadi  belum  dapat  terpenuhi  sepenuhnya.  Namun  hal  ini  masih  dapat dibenahi  mengingat    Lapas  Narkotika  Purwokerto  ini  masih  tergolong  Lapas  baru,  apabila  nanti  sudah terpenuhi dan memiliki fasilitas serta juga tenaga kesehatan dan sumber daya manusia yag memadai maka pelaksanaan  pemenuhan  hak  kesehatan  narapidana  maka  akan  menjadi  terpenuhi  dan  narapidana  dapat merasakan pemenuhan hak kesehatan yang layak bagi mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Firmansyah, R., A.Rani, F., & Adwani, A. (2019). Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di  Lapas  dan  Rutan. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal) , 8 (3),  433.
https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p10 Gunawan, I. (2013). KUALITATIF Imam Gunawan. Pendidikan , 143. http://fip.um.ac.id/wp- content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
Heliany, I., & Manurung, E. H. (2019). Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Ditinjau  Berdasakan  Undang-Undang  No  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan. Prosiding  Seminar Nasional Cendekiawan , 2. https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5848
Herliansyah,  A.  R.  (2020).  Implementasi  Pemberian  Hak  Pelayanan  Kesehatan  Dan  Makanan  Yang  Layak  Bagi Narapidana. NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 7 (1), 212 – 221.
Lembaga,  N.,  Narkotika,  P.,  Iii,  K.,  Desa,  L.,  Kecamatan,  S.  L.,  Timur,  L.,  &  Langsa,  K.  (2017). Pemenuhan  Hak Kesehatan  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Langsa,  Aceh  the  Fulfillment  of  Prisoners Rights To Health At Correctional Institution of Langsa, Aceh . 1 (1), 157 – 168.
Nggarsasi,  U.  (2013).  Pola  Pembinaan  Narapidana  Dalam  Memberikan  Kontribusi  Keberhasilan  Pembinaan Narapidana Di Indonesia. Perspektif , 18 (3), 157. https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.27
Nugraha,  M.  (2017).  Pola  Pembinaan  Narapidana  di  Lapas  Paledang  Bogor  Sebagai  Pelaksanaan  Sistem Pemasyarakatan. Jurnal Yustisi , 4 (2), 15 – 27. Pemasyarakatan,  D.  L.  (2021). Dukungan  Keluarga Dengan  Tingkat  Stres  Narapidana  Article  history :  Public Health  Faculty  Received  in  revised  form  26  September  2020  Universitas  Muslim  Indonesia  Accepted  11 Oktober 2020 Address : Available Email : Phone : Narapidana mengalami penyesalan . 04 (01), 98 – 108. Situmorang,  V.  H.  (2019).  Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  Bagian  dari  Penegakan  Hukum. Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 (1), 85. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.85-98