Voume :17, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Persfektif Hukum Islam
Dan Hukum Pidana
Oleh : Muhammad Ridwan Lubis 1

## Abstract
The  prohibition  of khalwat (or  lewd  acts)  as  the enforcement  of  the  Islamic  rules  and  customs among  people  in  Nangroe  Aceh  Darussalam Province  is  to  protect  the  community  from various  forms  of  destructive  activities  or  deeds, to  prevent  the  people  as  early  as  possible  from committing  adultery,  to  increase  community participation,  to  prevent  and  eradicate  the occurrence  of khalwat (or  lewd  acts),  and  to close the opportunity for moral damage.
The law enforcement apparatus found obstacles to  settle  the khalwat cases;  consequently,  the case  was  not  transferred  to  the Syar'iyah Court (a court based on Islamic rules). The constraints of  the  difference  to  categorize khalwat (or  lewd act)  are  due  to  the  customary  law  that  still prevails  in  society,  the  imperfect  law,  lack  of wilayatul  hisbah officers  (Islamic law  enforcers), lack  of  legal  awareness  and  knowledge,  and environmental factors.

## Abstrak
Larangan  khalwat  atau  mesum  adalah  yaitu menegakkan  syari’at  Islam  dan  adat  istiadat yang  berlaku  dalam  masyarakat  Provinsi Nangroe
Aceh Darussalam, melindungi masyarakat  dari  berbagai  bentuk  kegiatan dan/atau  perbuatan  yang  merusak  kehormatan, mencegah  anggota  masyarakat  sedini  mungkin dari  melakukan  perbuatan  yang  mengarah kepada zina, meningkatkan peran serta masyarakat  dan  mencegah  dan  memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum serta untuk menutup peluang terjadinya kerusakan moral.
Proses penyelesaian perkara khalwat ditemukan kendala-kendala  oleh  aparat  penegak  hukum sehingga  perkara  tersebut  tidak  dilimpahkan sampai  ke  Mahka mah  Syar’iyah.  Kendala-
1 Dosen tetap Universitas Muslim Nusantara
kendala  perbedaan  terhadap  pengkategorikan khalwat,  karena  masih  kentalnya  hukum  adat yang  berlaku  dalam  masyarakat,  hukum  yang masih  belum  sempurna,  masih  kurangnya petugas  wilayatul  hisbah,  masih  kurangnya kesadaran
dan
pengetahuan hukum masyarakat, dan faktor lingkungan.

## A.  Pendahuluan
Seperti  diketahui  bahwa  seks  bukanlah hal  yang  tabu  jika  dibicarakan    secara  ilmiah, karena  seks  merupakan  salah  satu  kebutuhan manusia  yang tidak  berbeda  dengan  kebutuhan pokok lainnya. Tetapi jika kebutuhan seksual ini disalurkan  dengan  jalan  yang  salah  dan  tidak sah  akan  menimbulkan  keresahan  di  dalam masyarakat.
Dari berbagai tindakan yang meresahkan  masyarakat  ini,  maka  kejahatan seksual  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  yang masih  dibawah  umur  akibat  pengaruh  internet merupakan bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi.
Kejahatan  seksual  berupa  pelecehan seksual akibat pengaruh internet terhadap pada saat  ini  telah  mencapai  ambang  batas  yang cukup  mengkhawatirkan,  dimana  pelecehan seksual  yang  dilakukan  anak-anak  ini  telah mengakibatkan  banyaknya  korban  mengalami kegoncangan  jiwa  dan  mereka  juga  mengalami kemunduran mental.
Pelecehan  seksual  akibat  pengaruh internet  telah  berkembang  menjadi  salah  satu patologi  sosial  yang  berdampak  negatif  pada bangsa dan negara. 2
Menurut  B.  Simanjuntak  bahwa  yang
2 hhtp;//www:pelecehan seksual.Sinar Harapan. com. Diakses tanggal 2 Maret 2013

## JURNAL HUKUM KAIDAH
dimaksud  dengan  patologi  sosial  adalah  gejala dimana  tidak  ada  persesuaian  antara  berbagai unsur  dari  suatu  keseluruhan,  sehingga    dapat membahayakan kehidupan atau sangat merintangi  pemuasan  keinginan  fundamental dari  anggota  masyarakat  dengan  akibatnya pengikatan sosial patah sama sekali. 2
Salah satu dari berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus  bertentangan  dengan  hukum,  dalam hal  ini  tindak  pidana  pelecehan  seksual.  Tindak pidana  kejahatan  seksual  pada  umumnya dialami  oleh  para  wanita.  Kejadian  ini  timbul dalam  masyarakat  tanpa  melihat  stratifikasi sosial  pelaku  maupun  korbannya.  Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan  maupun  latar  belakang  kejiwaan yang  mempengaruhi  tindak  tanduk  pelaku  di masa  lalu  maupun  karena  guncangan  jiwa akibat adanya rangsangan seksual.
Suatu  hal  yang  sangat  mengecewakan, justru  tindak  pidana  pelecehan  seksual  tersebut dilakukan  oleh  orang-orang  yang  dikenal  baik oleh  para  korban  misalnya  guru,  dokter,  teman dekat dan orang tua kandung. Pelaku perkosaan adalah  orang  yang  seharusnya  memberikan perlindungan kepada para korban dari gangguan keamanan lingkungan maupun tanggung  jawab  pendidikan  di  masa  yang  akan datang.
Kejahatan  pelecehan  seksual  terhadap anak-anak sering terjadi,  sehingga anak-anak di bawah  umur  yang  seharusnya  mendapat perlindungan  dari  masyarakat  menjadi  korban.
2 B.Simanjuntak., Pengantar  Kriminologi  dan Patologi Sosial , Tarsito, Bandung, 1990, h.263.
Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain  yang  mencari  pemenuhan  kepentingan  diri sendiri  atau  orang  lain  yang  bertentangan dengan  kepentingan  dan  hak  asasi  yang menderita.
Anak-anak  merupakan  manusia  yang secara  fisik,  mental  dan  sosial  belum  dewasa, dan  masih  lemah.  Akibat  kelemahanya  secara fisik,  mental,  dan  sosial  inilah  yang  membuat anak-anak  menjadi  rawan  terhadap  kekerasan dan  seringkali  menjadi  korban  tindak  pidana perkosaan  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa. Realitasnya,  kekerasan  seksual  terhadap  anak bisa  jadi  jauh  lebih  tinggi  dari  angka  kejahatan yang selama ini terungkap dan dapat diadili.
Pasal  285  KUHP  ditegaskan  bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan  dia  diluar  pernikahan,  diancam  karena melakukan  perkosaan  dengan  pidana  penjara selama- lamanya  dua  belas  tahun”.  Pasal  285 KUHP ini mengatur tentang perkosaan terhadap wanita secara umum (segala umur). Sedangkan perkosaan  terhadap  anak  (wanita  di  bawah umur)  diatur  dalam  Pasal  287  KUHP  yang dirumuskan sebagai berikut:
(1) Barangsiapa  bersetubuh  dengan  seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau  sepatutnya  harus  diduga  bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya  tidak  ternyata  belum  mampu dikawin,  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama Sembilan tahun.
(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan  kecuali  jika  umurnya  wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan 294.
Tindak  pidana  pelecehan  seksual  yang dilakukan  terhadap  anak-anak  diatur  secara

## JURNAL HUKUM KAIDAH
lebih  khusus  dalam  Pasal  81  Undang-undang Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak yang dirumuskan sebagai berikut:
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan  dengannya  atau  dengan orang  lain,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp.  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah)  dan  paling  sedikit  Rp  60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud  dalam  ayat  (1)  berlaku  pula  bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan  persetubuhan  dengannya  atau dengan orang lain.
Salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat  adalah  pengaruh  dari  kemajuan teknologi  di  bidang  elektronik  seperti  surat kabar, film, televisi, (internet).  Dengan semakin banyaknya  tayangan-tayangan  atau  gambar- gambar dan hiburan-hiburan yang menampilkan adegan  pornografi  di internet  dan tanpa  adanya pengawasan  dari  orang  tua  menyebabkan banyaknya timbul kejahatan khususnya pelecehan seksual. Dengan adanya
penayangan  gambar-gambar  porno  tersebut menimbulkan  dan  mempengaruhi  cara  hidup dan  berpikir  seseorang,  dan  hal  ini  dapat membuat  kehilangan  keseimbangan  dalam  diri dan  apabila  hal  yang  demikian  tidak  diatasi, berlarut-larut  akan  menjadi  krisis  dalam  dirinya. Hal  yang  demikian  dapat  merusak  mental  dan tidak  jarang  disalurkan  dengan  hal-hal  yang bertentangan  dengan  hukum  yaitu  pelecehan seksual.
Dengan  adanya  perkembangan  dan kemajuan teknologi khususnya dibidang elektronik  seperti  internet  mempunyai  pengaruh yang    besar  terhadap  terjadinya  pelecehan seksual  di  kalangan  masyarakat  mulai  dari anak-anak  sampai  orang  dewasa.  Hal  ini disebabkan karena semakin banyaknya menonton  film-film  yang  menampilkan  adegan pornografi  sehingga  menyebabkan  timbulnya kejahatan seksual.
Adapun faktor yang  menyebabkan pelecehan  seksual  tersebut  adalah  disebabkan karena  seringnya  melihat  gambar-gambar  dan film-film  seks  di  internet  sehingga  menimbulkan rangsangan untuk mempraktekannya.
B.  Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual
Dalam  kehidupan  sehari-hari  istilah kejahatan  ini  merupakan  hal  yang  tidak  asing lagi.  Pada  prinsipnya  istilah  kejahatan  diberikan pada  suatu  perbuatan  manusia  tertentu  yang oleh  masyarakat  dianggap  sebagai  suatu perbuatan jahat.
Dengan bervariasinya kehidupan suatu
masyarakat, maka penilaiannya terhadap suatu perbuatan manusia pun akan bervariasi pula.
Maka  tidak  heran  jika  para  sarjana sendiri dalam memberikan pengertiannya terdapat perbedaan-perbedaan.
1.  R.  Soesilo,  membedakan  kejahatan  secara yuridis  dan  kejahatan  secara  sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan  adalah  suatu  perbuatan  tingkah laku  yang  bertentangan  dengan  undang- undang.  Ditinjau  dari  segi  sosiologis,  maka yang  dimaksud  dengan  kejahatan  artinya perbuatan  atau  tingkah  laku  yang  selain merugikan si penderita juga sangat

## JURNAL HUKUM KAIDAH
merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketenteraman dan ketertiban.
2.  M.A.  Eliot  mengatakan  bahwa  kejahatan artinya  suatu  problema  masyarakat  modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum  dapat  dijatuhi  hukuman  penjara, hukuman  mati  dan  hukuman  denda  dan seterusnya.
3.  W.A.  Bonger  mengatakan  bahwa  kejahatan adalah  perbuatan  yang  sangat  anti  sosial yang  memperoleh  tantangan  dari  negara berupa pemberian penderitaan.
4.  Noach  menyebutkan bahwa kejahatan adalah  setiap  perbuatan  yang  melanggar
Undang-Undang dan merugikan
masyarakat. 9
Dengan  melihat  pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa  kejahatan  itu  merupakan  perbuatan manusia  yang  merugikan  masyarakat  dan melanggar ketentuan undang-undang.
Menurut  Leden  Marpaung  pelecehan seksual  adalah  “perbuatan  keji  dan  kotor,  tidak
senonoh (melanggar kesopanan
dan kesusilaan). 10
Lebih  lanjut  menurut  Leden  Marpaung bahwa  pelecehan  seksual  dalam  lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya :
1.  Seorang  laki-laki  dengan  paksa  menarik tangan  seorang  wanita  dan  menyentuhkan pada alat kelaminnya.
2.  Seorang  laki-laki  merabai  badan  seorang anak  perempuan  dan  kemudian  membuka baju  anak  tersebut  untuk  dapat  mengelus buah  dadanya  dan  menciumnya.  Pelaku melakukan  hal  tersebut  untuk  memuaskan nafsi seksualnya. 11
Membicarakan masalah pelecehan seksual, maka    hal  ini  tidak  terlepas  dari  pergaulan
9 HM. Ridwan dan Ediwarman ., Asas-asas Kriminologi , USU Pers, Medan, 1994, h.46.
10 Leden Marpaung., Kejahatan Terhadap
Kesusilaan  dan  Masalah  Prevensinya ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2002, h.64
11 Ibid ., h.65
antara  wanita  dengan  laki-laki.  Di  samping itu  seksual  juga  merupakan  suatu  energi psikis  yang  ikut  mendorong  manusia  untuk aktif bertingkah laku. Tidak hanya di bidang seksual  saja,  yaitu  relasi  seksuil  atau senggama,  akan  tetapi  juga  kegiatan  non seksual,  seperti  ikut  mendorong  prestasi dibidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  agama, melakukan tugas-tuigas sosial dan sebagainya. 12
Achie  Sudiarti  Luhulima  mendefinisikan pelecehan  seksual  sebagai  berikut:  “Pelecehan seksual  adalah menundukan, memaksa  dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh”. 13
Wirdjono  Prodjodikoro mengungkapkan bahwa pelecehan seksual adalah: “Seorang laki- laki  yang  memaksa  seorang  perempuan  yang bukan  istrinya  untuk  bersetubuh  dengan  dia, sehingga  sedemikian  rupa  ia  tidak  dapat melawan,  maka  dengan  terpaksa  ia  mau melakukan persetubuhan itu”. 14
R.  Soesilo  mendefinisikan  pelecehan seksual  adalah  seorang  pria  yang  memaksa pada  seorang  wanita  bukan  istrinya  untuk melakukan  persetubuhan  dengannya  dengan ancaman  kekerasan,  yang  mana  diharuskan kemaluan  pria  telah  masuk  ke  dalam  lubang kemaluan  seorang  wanita  yang  kemudian mengeluarkan air mani. 15
Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan berpendapat  bahwa  pelecehan  seksual  adalah
12 Kartini Kartono., Psikologi Abnormal dan Patologi Seks,Alumni , Bandung, 1994, h.158 13 Achie  Sudiarti  Luhulima. Pemahaman  Bentuk-
Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Permasalahanya ,  Pusat  Kajian  Waita  dan  Jender  UI,
Jakarta, 2000, h.84
14 R.Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu  di  Indonesia .  Bandung:    Eresco,  Bandung,  1986, h.117.
15 R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana dengan Penjelasannya Pasal Demi Pasal , Politea, Bogor, 2002, h. 302

## JURNAL HUKUM KAIDAH
salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi  perempuan  terhadap  kepentingan  laki- laki. 16
Seks  juga  merupakan  mekanisme  bagi manusia  untuk  mengadakan  keturunan.  Karena itu  seks  dianggap  sebagai  mekanisme  yang vital,  dengan  mana  manusia  bisa  mengabdikan jenisnya.  Karenanya  hubungan  seks  itu  harus dilakukan  dalam  bentuk  yang  normal  dan bertanggung  jawab,  dimana  relasi  seks  itu dilakukan  antara  seorang  wanita  dengan seorang  pria  dalam  suatu  ikatan  yang  teratur yaitu dalam ikatan perkawinan yang sah.
Hubungan seksual yang normal itu mengandung pengertian sebagai berikut :
a.  Hubungan tersebut tidak menimbulkan efek- efek  merugikan,  baik  bagi  diri  sendiri maupun pasangannya.
b.  Tidak menimbulkan konflik-konflik psikis dan tidak bersifat paksaan atau perkosaan. Sedangkan relasi seksual yang bertanggung jawab  itu  mengandung  pengertian,  bahwa kedua belah pihak menyadari akan
konsekwensinya dan berani memikul tanggung jawab serta resiko dari padanya”. 17
Dengan  pengertian  bahwa  seks  normal, maka dapat ditarik suatu perbedaannya dengan relasi seks yang abnormal yaitu :
1. “Tidak bertanggung jawab.
2.  Didorong  oleh  kompulsi-kompulsi  (tekanan, paksaan).
3.  Didorong oleh impulsi-impulsi yang abnormal (dorongan seksual abnormal)”. 18

## Dengan  demikian  kejahatan  seksual  itu
16 Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Hukum Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat, Sinar  Baru, Bandung 1983, h. 65
17 Ibid , h.165.
18 Ibid ., h.166.
dapat  diartikan  yaitu  suatu  perbuatan  manusia yang  dilarang    oleh  norma  dan  hukum  yang berhubungan  dengan  pemuasan  nafsu  seksual yang  dilakukan  antara  laki-laki  dengan  wanita tanpa perkawinan yang sah.
Dengan memfokuskan kejahatan kesusilaan  pada  pelecehan  seksual,  maka melihat  pengertian  kejahatan  seksual,  secara garis besarnya bentuk-bentuk kejahatan seksual itu terdiri dalam dua bagian yaitu :
a. “Kejahatan seks dengan bentuk paksaan.
b. Kejahatan seks dengan bentuk komersial”. 19
Ad.a. Kejahatan seks dengan bentuk paksaan.
Kejahatan seksual dengan bentuk paksaan sering juga disebut perkosaan, dimana seorang  laki-laki  dengan  kekuatan  fisik  dan terkadang  dengan  ancaman  benda  tajam memaksa  seorang  perempuan  yang  bukan isterinya melakukan hubungan seksual. 20
Ad.b. Kejahatan seks dengan bentuk komersial.
Kejahatan seksual ini didasarkan kepada komersial, yaitu dilakukannya hubungan suami  isteri  antara  laki-laki  dengan  wanita dengan  mendapat  imbalan  berupa  uang  dari pihak laki-laki yang telah dilayani seksualnya. 21
Tindak pidana pelecehan seksual dalam KUHP  diatur  pada  Buku  II  Bab  XIV  tentang Kejahatan  terhadap  Kesusilaan.  Secara  singkat dan  sederhana,  delik  kesusilaan  adalah  delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan sebagai
19 Kartini Kartono., Patologi  Sosial , CV. Rajawali, Jakarta, 1993, h.168.
20 Ibid ., h.169
21 Ibid ., h.169

## JURNAL HUKUM KAIDAH
perbuatan  yang  berkaitan  dengan  adab  dan sopan  santun;  perilaku  susila.  Namun  untuk menentukan  seberapa  jauh  ruang  lingkupnya tidaklah  mudah,  karena  pengertian  dan  batas- batas  kesusilaan  itu  cukup  luas  dan  dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.
Penentuan delik-delik kesusilaan, menurut  Leden  Marpaung  hendaknya  tidak dibatasi  pada  pengertian  kesusilaan  dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk  dalam  penguasaan  norma-norma kepatutan  bertingkah  laku  dalam  pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu  ditolong,  penghinaan  dan  membuka rahasia. 22 Sementara  jika  diamati  berdasarkan kenyataan  sehari-hari,  persepsi  masyarakat tentang  arti  kesusilaan  lebih  condong  kepada kelakuan  yang  benar  atau  salah,  khususnya dalam  hubungan  seksual  ( behaviour  as  to  right or  wrong,  especially  in  relation  to  sexual matter ). 23
Tindak pidana pelecehan seksual termasuk salah satu kejahatan terhadap kesusilaan  yang  diatur  dalam Pasal  285  KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau  dengan  ancaman  kekerasan  memaksa seorang  wanita  bersetubuh  dengan  dia  di  luar pernikahan, diancam karena melakukan pelecehan  seksual,  dengan  pidana  penjara paling lama dua belas tahun ”.
Ketentuan  Pasal  285  di  atas  terdapat unsur-unsur  untuk  membuktikan  ada  atau
22 Leden Marpaung.. Kejahatan  Terhadap Kesusilaan  Dan  Masalah  Prevensinya ,  Jakarta:  Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.3.
23 Ibid . halaman 4
tidaknya  tindak  pidana  pelecehan  seksual, unsur-unsur  yang  dimaksud  adalah  sebagai berikut:
1.  Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan,  artinya  mempergunakan  tenaga atau  kekuatan  jasmani  tidak  kecil  secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau  dengan  segala  senjata,  menyepak, menendang,  dan  sebagainya  sampai  orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya.
2.  Memaksa seorang wanita
Memaksa  seorang  wanita,  artinya  dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa  perempuan  yang  bukan  iastrinya bersetubuh dengan dia.
3.  Bersetubuh  di  luar  perkawinan  dengan  dia (pelaku)
Bersetubuh  di  luar  perkawinan,  artinya peraduan  antara  kemaluan  laki-laki  dan perempuan  yang  biasa  dijalankan  untuk mendapatkan  anak,  jadi  anggota  kelamin laki-laki  harus  masuk  ke  anggota  kelamin perempuan,  sehingga  mengeluarkan  mani dengan wanita yang bukan istrinya.

## C.  Tinjauan  Tentang  Pencabulan  Menurut Hukum Islam
Tindak pidana pencabulan dalam hukum Islam  termasuk  dalam  perbuatan  yang  disebut khalwat  (mesum).  Pengertian  khalwat  diatur dalam  Pasal  1  angka  20  Qanun  No.  14  Tahun 2003  tentang  khalwat,  yaitu  yang  dimaksud dengan  Khalwat  adalah  perbuatan  bersunyi- sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan  jenis  yang  bukan  muhrim  atau  tanpa ikatan perkawinan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Dari  hasil  penelitian  lapangan  diperoleh perumusan  terhadap  kategori  Khalwat  adalah perbuatan  yang  dilakukan  berdua-duaan  antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dimana  perbuatan  tersebut  sudah  mengarah  ke perbuatan zina baik itu dilakukan di tempat yang sunyi maupun di tempat umum (ramai). 24
Dalam Syariat Islam Khalwat
merupakan  salah  satu  perbuatan  yang  sangat terkutuk dan tercela sehingga ia termasuk dalam kategori  jarimah  dan  hukuman  yang  dijatuhkan kepada  pelaku  adalah  hukuman  Ta’zir. Sehingga  terhadap  pelaku  perlu  diberikan hukuman  (sanksi)  yang  berat  dan  dapat membuat  pelaku  itu  jera  dan  dengan  adanya hukuman tersebut pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan dengan adanya hukuman yang  seperti  itu  bisa  menjadi  pelajaran  penting bagi  masyarakat  umum  agar  tidak  mencoba melakukan perbuatan tercela tersebut.
Suatu perbuatan baru bisa dikategorikan sebagai khalwat haruslah memenuhi unsur sebagai berikut :
a. Ditemukan  dalam  keadaan  lokasi  yang  sepi (sunyi) atau jauh dari keramaian ;
b. Ada pasangan yang bukan muhrim ;
c. Adanya  tanda-tanda  melakukan  perbuatan
yang mengarah ke zina. 25
Semua  perbuatan  yang  dilakukan  ditempat yang sunyi antara laki-laki dengan perempuan  yang  bukan  muhrim  tanpa adanya  penghalang  untuk  melakukan  zina sudah bisa dikatakan khalwat, karena unsur yang  penting  supaya  dapat  dikatakan melakukan perbuatan, khalwat berdasarkan
24 Hasil  Wawancara  Dengan  N.  Jamil,  Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Mei 2013 25 Hasil  Wawancara  Dengan  N.  Jamil,  Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Mei 2013
ketentuan  Qanun  Khalwat,  antara  lain  : para  pelaku  berada  dalam  ruangan  yang tertutup  atau  sepi  dimana  tempat  tersebut susah  dijangkau  oleh  orang  lain,  sedang melakukan  perbuatan  yang  pengarah  ke zina  atau  perbuatan  lainnya  yang  tidak seharusnya mereka lakukan. 26
Melakukan  suatu  perbuatan  yang  tidak sewajarnya  dilakukan  oleh  dua  orang  yang berbeda  jenis  kelamin  dimana  perbuatan tersebut  dilakukan  ditempat  yang  ramai  juga dapat  dikatakan  melakukan  khalwat  meskipun tempatnya  bukan  di  tempat  yang  sunyi  (sepi), seperti yang disebutkan oleh Abdullah, menurutnya :
Unsur  melakukan  khalwat  itu  tidak  mesti harus  ditempat  yang  sepi  (sunyi),  akan tetapi  melakukan  suatu  perbuatan  yang melanggar  Qanun  Syari’at  Islam  di  tempat umum  pun  bisa  dikatakan  khalwat  yang penting  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh dua  orang  mukallaf  atau  lebih  yang  bukan muhrim tanpa ikatan perkawinan yang sah, meskipun  saat  ditemukan  pelaku  tidak dalam keadaan tanpa busana. 27
Khalwat adalah semua perbuatan berdua-duaan  baik  itu  di  tempat  yang  sunyi maupun  di  tempat  yang  ramai  (terbuka)  antara dua  orang  mukallaf  yang  berbeda  jenis  kelamin dimana  perbuatan  tersebut  dilarang  oleh ketentuan Qanun.
Pelaku  khalwat  itu  tidak  mesti  harus  di temukan  dalam  keadan  sedang  melakukan atau  sudah  melakukan  perbuatan  yang dapat  dikatakan  zina  atau  harus  dalam keadaan  tanpa  busana,  karena  khalwat bukanlah  percobaan  zina  akan  tetapi dengan  kondisi  yang  ada  tersebut  dapat menimbulkan kesempatan untuk melakukan  percobaan  zina maka itu  sudah
26 Hasil  Wawancara  Dengan  N.  Jamil,  Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Mei 2013 27 Hasil  Wawancara  Dengan  N.  Jamil,  Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Mei 2013

## JURNAL HUKUM KAIDAH
dikatakan sebagai khalwat. 28
Dari  hasil  penelitian  lapangan  yang  di kategorikan  sebagai  tindak  pidana  khalwat bukan  hanya  perbuatan  yang  di  lakukan ditempat  yang  sunyi  seperti  yang  diatur  dalam Qanun  khalwat,  tetapi  juga  semua  perbuatan yang  dilakukan  di  tempat  yang  terbuka  (ramai) antara  dua  orang  mukallaf  yang  bukan  muhrim tanpa ikatan perkawinan.

## D.  Tinjauan Tentang Anak dan Perlindungan Anak
Anak  dalam  artian  bahasa  sangat banyak  yaitu  “keturunan  yang  kedua,  manusia yang  masih  kecil,  orang  yang  berasal  dari  atau dilahirkan  di,  orang  yang  termasuk  dalam  satu golongan  pekerjaan  (keluarga  dan  sebagainya), bagian  yang  kecil  (pada  suatu  benda),  yang lebih kecil dari pada yang lain”. 29
Istilah  anak  mengandung  banyak  arti, apalagi  jika  kata  anak    itu  diikuti  dengan  kata lain,  misalnya  anak  turunan,  anak  kecil,  anak negeri,  anak  sungai,  dan  sebagainya.  Yang menjadi bahasan di sini adalah pengertian anak dalam  hukum  Islam  dan  hukum  keperdataan yang  dihubungkan  dengan  keluarga.  Anak dalam  hubungannya  dengan  keluarga,  seperti “anak  kandung,  anak  laki-laki  dan  anak perempuan, anak sah dan anak tidak sah, anak sulung  dan  bungsu,  anak  tiri  dan  anak  angkat, anak  piara,  anak  pungut,  anak  kemenakan, anak  pisang,  anak  sumbang  (anak  haram)  dan
28 Hasil  Wawancara  Dengan  N.  Jamil,  Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Mei 2013
29 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia Balai  Pustaka, Jakarta, 2002, h. 41.
sebagainya”. 30
Anak  dalam  bahasa  Arab  disebut “walad” , satu kata yang mengandung penghormatan,  sebagai  makhluk  Allah  yang sedang  menempuh  perkembangan  kearah  abdi Allah yang saleh.
Batas usia anak memberikan pengelompokan  terhadap  seseorang  untuk dapat  disebut  sebagai  anak.  Yang  dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia  maksimum  sebagai  wujud  kemampuan anak  dalam  status  hukum,  sehingga  anak tersebut  beralih  status  menjadi  usia  dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung  jawab  secara  mandiri  terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.
Untuk  menetapkan  ketentuan  hukum yang  lebih  berprospek  dalam  meletakkan  batas usia  maksimum  seorang  anak,  akan  ditemukan pendapat yang sangat beraneka ragam kedudukan  hukum  yang  diberikan  pada  status kedewasaan seseorang anak.
Untuk meletakkan batas usia seseorang yang  layak  dalam  pengertian  hukum  nasional, telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian  yang  diletakkan  oleh  spesifikasi hukum, seperti berikut ini :
a.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002
Tentang Perlindungan Anak
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Pasal 1  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud
30 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia , Alumni, Bandung, 1992, h. 23.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
dengan  anak  adalah  seseorang  yang  belum berusia  18  (delapan  belas  )  tahun,  termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Maulana  Hassan  Madong   menyatakan "pembicaraan  tentang  pengertian  anak  dalam kaitannya dengan perilaku anak nakal, biasanya  dilakukan  dengan  mendasarkan  pada tingkatan usia". 31
b.  UU  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Anak
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan :
(1)  Peeradilan  Anak  adalah  keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan  sampai  dengan  tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
(2)  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum adalah  anak  yang  berkonflik  dengan hukum,  anak  yang  menjadi  korban tindak  pidana,  dan  anak  yang  menjadi saksi tindak pidana
(3)  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum yang  selanjutnya  disebut  Anak  adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan  belas)  tahun  yang  diduga melakukan tindak pidana
(4)  Anak  yang  Menjadi  Korban  Tindak Pidana  yang  selanjutnya  disebut  Anak Korban  adalah  anak  yang  belum berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang mengalami  penderitaan  fisik,  mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
(5)  Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang  selanjutnya  disebut  Anak  Saksi adalah  anak  yang  belum  berumur  18 (delapan  belas)  tahun  yang  dapat memberikan
keterangan guna kepentingan  penyidikan,  penuntutan,
dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan
31 Maulana Hassan Madong., Pengantar Advokasi  dan  Hukum  Perlindungan  anak ,  Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000,h.39
tentang  suatu  perkara  pidana  yang didengar,  dilihat,  dan/atau  dialaminya sendiri.
c.  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  1999

## Tentang HAM
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  1999  Tentang  HAM  menyebutkan  anak adalah  setiap  manusia  yang  berusia  di  bawah 18  (delapan  belas)  tahun  dan  belum  menikah, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
d.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002
Tentang Perlindungan Anak.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18 (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang masih dalam kandungan.

## E.  Upaya  Pencegahan  Terhadap  Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur
Syari’at  Islam  secara  umum  melarang melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman di akhirat. ”Sejalan dengan itu, ’uqubat dapat  pula  menyingkirkan  diri  dari  kejahatan. Kemudian menetapkan hubungan duniawi untuk kejahatan-kejahatan tertentu, di samping adanya  azab  akhirat”. 40 Dengan  demikian, sanksi agama dengan sanksi kekuasaan (dunia) dapat  bahu  membahu  menyingkirkan  kejahatan dan mencegah manusia mengerjakannya.
Kejahatan-kejahatan  yang  tersembunyi, yang  tidak  mungkin  dikontrol  dan  dibuktikan
40 Hasil  Wawancara  Dengan  N.  Jamil,  Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Mei 2013.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kenyataannya  dengan  pasti  seperti  bergunjing (gibhah) ,  mengumpat,  dengki (hasad) ,  benci,
dendam, dan dusta yang lebih erat hubungannya  dengan  susila  maka  kejahatan yang  serupa  itu  cukup  dengan  ancaman  di akhirat  berdasarkan  kepercayaan  kepada  Allah yang mengetahui isi hati setiap hamba-Nya.
Kejahatan  yang  ada  hubungannya dengan  pergaulan  dan  kepentingan  umum  dan mengakibatkan  pengaruh  buruk  terhadap  hak- hak  perorangan  dan  masyarakat  serta  telah begitu  meluas  dan  mendalam  dampaknya, syari’at Islam menetapkan untuk kejahatan yang demikian  itu  hukuman  duniawi  yang  tepat  dan pelaksanaannya  diserahkan  kepada  penguasa atau  hakim  atau  mereka  yang  memiliki kekuasaan yudikatif.
Upaya yang ditempuh dalam
penanggulangan  tindak  pidana  Khalwat  adalah sebagai berikut :
1.  Upaya Preventif
Upaya  preventif  adalah  tindakan  yang dilakukan  sebelum  terjadinya  tindak  pidana, antara lain dengan cara : a.  Melakukan Sosialisasi
Sebelum  terjadinya  tindak  pidana yang  dapat  meresahkan  masyarakat,  maka dalam  hal maraknya  perkara  khalwat  dalam masyarakat  Kuala  Simpang  menjadi  tugas utama  bagi  Dinas  Syari’at  Islam  untuk melakukan  sosialisasi  Qanun  Khalwat  agar semua  masyarakat  khususnya  para  remaja mengetahui akan adanya larangan terhadap perbuatan  khalwat  seperti  yang  telah disebutkan  dalam  Qanun  No.  14  Tahun 2003.
Menurut  N.  Jamil,  Hakim  Mahkamah Syar’iyah  Kuala  Simpang,  menyebutkan bahwa :
Pihaknya  sudah  melakukan  beberapa kali  sosialisasi  Syari’at  Islam  baik  itu mengenai  Qanun  Khalwat  maupun Qanun  lainnya  yang  berhubungan dengan  pelaksanaan  Syariat  Islam, sehingga  dengan  adanya  sosialisasi tersebut  dapat  mengurangi  terjadinya perbuatan  khalwat  di  Kuala  Simpang dalam  melakukan  sosialisasi  tersebut pihaknya  lebih  memfokuskan  kepada kalangan  remaja  dimana  usia  remaja adalah  usia  yang  sangat  rentan  akan terjadinya  perbuatan  khalwat.  Adapun cara yang ditempuh adalah mendatangi sekolah-sekolah yang ada di  kota  Kuala  simpang  walaupun sampai  saat  ini  belum  semua  sekolah sudah  kita  datangi  untuk  melakukan sosialisasi Qanun Syari’at Islam. 41
b. Melakukan Razia
Upaya  untuk  mengurangi  praktek khalwat  dalam  masyarakat  pihak  Dinas Syari’at  Islam  yang  terdiri  dari  petugas Wilayatul Hisbah dan dibantu oleh beberapa  Anggota  polisi    dari  Polresta Kuala  Simpang  melakukan  razia  rutin terhadap pelanggaran Qanun Syari’at Islam baik itu Qanun Khalwat maupun Qanun lain seperti Qanun Maisir, Khamar dan lainnya.
Tujuan  melakukan  razia  tersebut menurut  N.  Jamil,  Hakim  Mahkamah Syar’iyah  Kuala  Simpang  adalah  untuk mengurangi  praktek  perbuatan  khalwat sehingga  dengan  adanya  razia  tersebut tidak  lagi  terdapat  kasus  yang  melanggar ketentuan  syari’at  Islam  yang  berlaku
41 Hasil  Wawancara  Dengan  N.  Jamil,  Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Mei 2013..

## JURNAL HUKUM KAIDAH
khususnya kasus khalwat. 42

## 2. Upaya Represif
Upaya  represif  adalah  tindakan yang  dilakukan  untuk  menangani  suatu perbuatan  atau  tindakan  yang  dilakukan setelah  terjadinya  tindak  pidana,  upaya tersebut antara lain :
a. Melakukan Penangkapan
Apabila  ada  perkara  khalwat  yang terjadi maka  petugas Wilayatul  Hisbah yang  dibantu  oleh  Polisi  segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku. 43 Penangkapan dilakukan setelah adanya
laporan dari masyarakat  setempat  sehingga  aparat Wilayatul Hisbah dapat bergerak langsung menuju lokasi.
b. Memberi Pembinaan
Setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku selanjutnya  para  pelaku  tersebut  di bawa  ke  Kantor  Dinas  Syari’at  Islam dimana  sesuai  dengan  tugas  pokok dari Petugas Wilayatul Hisbah
berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka 11  maka,  “Wilayatul  Hisbah  bertugas membina,  melakukan  advokasi,  dan mengawasi pelaksanaan amar mak’ruf nahi  munkar  dan  dapat  berfungsi sebagai penyidik”.
Setiap pelaku diberikan pembinaan  oleh  Petugas  Wilayatul Hisbah  sebanyak  3  kali  dalam  kasus
42 Hasil  Wawancara  Dengan  N.  Jamil,  Hakim Ma hkamah Syar’iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Mei 2013.
43 Hasil  Wawancara  Dengan  N.  Jamil,  Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Mei 2013.
yang  sama,  pembinaan  seperti  ini diberikan  terhadap  kasus-kasus  yang masih ringan dimana perbuatan pelaku belum mengarah ke zina. 44
c.  Mengajukan  pelaku  ke  Mahkamah Syar’iyah
Apabila
perbuatan yang dilakukan  sudah  mengarah  ke  zina atau  terhadap  pelaku  tersebut  sudah dilakukan  pembinaan  sebanyak  3  kali dalam  kasus  yang  sama,  maka
Petugas
Wilayatul
Hisbah
menyerahkan  kasus  tersebut  kepada penyidik  Polrestas  untuk  diajukan  ke Mahkamah  Syar’iyah  yaitu  dengan cara:
1) Polisi melakukan penyidikan terhadap  perkara  tersebut  dan setelah  semua  bukti  yang  di perlukan  cukup  maka  selanjutnya perkara  tersebut  di  lanjutnya  ke Penuntut Umum. 45
2) Penuntut Umum melakukan upaya represif dengan cara mengajukan pelaku ke Mahkamah Syar’iyah sesuai dengan Berkas Acara Pemeriksan
(BAP)  dan  menuntut  si  pelaku dengan  tuntutan  pidana  sesuai dengan  Qanun  No.  14  Tahun 2003. 46

## F.  Sanksi  Bagi  Pelaku  Pelecehan  Seksual Terhadap  Anak  Dibawah  Umur  Dalam
44 Hasil  Wawancara  Dengan  N.  Jamil,  Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Mei 2013.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Persfektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum Pidana.
Pelecehan  seksual  merupakan  suatu perbuatan  yang  biasanya  dilakukan  pria,  dan ditujukan  kepada  wanita  dalam  bidang  seksual, yang  tidak  dikehendakinya,  sebab  ia  merasa terhina  namun  kalau  perbuatan  itu  ditolak  ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya.
Tindak  pidana  pencabulan  terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu dari kejahatan  kesusilaan  yang  terjadi  pada  anak. Kejahatan  ini  sangat  meresahkan  masyarakat dan  tidak  bisa  dibiarkan  begitu  saja.  Selain  itu kejahatan  tersebut  akan  menimbulkan  dampak negatif  kepada  korban  yang  masih  di  bawah umur.  Dampak  tersebut  dapat  berupa  trauma psikologis  dalam  jangka  waktu  yang  cukup lama.  Korban  akan  mengalami  depresi  atau goncangan jiwa yang akan mempengaruhi masa depan seorang anak dalam menjalani kehidupannya.
Secara umum tindak pidana pencabulan adalah  suatu  perbuatan  seksual  yang  dilakukan oleh  seorang  laki-laki  atau  beberapa  orang  laki- laki  atas  diri  seorang  wanita  secara  paksa dengan  tindak  kekerasan.  Sedangkan  dari aspek  juridis  (hukum)  tindak  pidana  pencabulan dirumuskan  dalam  Pasal  285  KUHP  yang menyatakan: ”Barang  siapa  dengan  kekerasan atau  dengan  ancaman  kekerasan  memaksa perempuan  yang  bukan  istrinya  bersetubuh dengan  dia,  dihukum,  karena  memperkosa, dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  dua belas  tahun.”  Pasal  285  KUHP  ini  mengatur tentang  pencabulan  terhadap  wanita  secara umum  (segala  umur).  Sedangkan  perkosaan
(persetubuhan)  terhadap  anak  (wanita  dibawah umur)  diatur  dalam  Pasal  287  KUHP  yang dirumuskan sebagai berikut:
1.  Barangsiapa  bersetubuh  dengan  seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau  sepatutnya  harus  diduga  bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya  tidak  ternyata  belum  mampu dikawin,  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama Sembilan tahun.
2.  Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan  kecuali  jika  umurnya  wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan 294
Tindak  pidana  tersebut  hanya  mungkin dilakukan oleh seorang laki-laki atas diri wanita. Tidak dipermasalahkan apakah si laki-laki sudah terikat  dalam  perkawinan  atau  tidak.  Demikian juga halnya dengan sang korban masih dibawah umur  (belum  dewasa)  atau  telah  dewasa. Tindak  pidana  pencabulan  tersebut  dilakukan dengan suatu paksaan, seperti menarik sembari melucuti  celana  si  wanita,  kemudian  wanita tersebut  dibanting  ke  tanah  atau  ke  tempat  lain sejenis, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya dipegang dan pelaku memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan si wanita itu.
Tindak pidana pencabulan yang dilakukan  terhadap  anak-anak  diatur  secara lebih  khusus  dalam  Pasal  81  Undang-undang No  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak yang dirumuskan sebagai berikut:
1.  Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan  dengannya  atau  dengan orang  lain,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp.  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

## JURNAL HUKUM KAIDAH
2.  Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud  dalam  ayat  (1)  berlaku  pula  bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan  persetubuhan  dengannya  atau dengan orang lain.
Pencabulan  menurut  konstruksi  yuridis peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia (KUHP  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak)  adalah perbuatan  memaksa  seorang  wanita  yang bukan  istrinya  untuk  bersetubuh  dengan  dia dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan. Kata- kata  “memaksa”  dan  “dengan  kekerasan atau ancaman kekera san” disini sudah menunjukkan  betapa mengerikannya  perkosaan (persetubuhan)  tersebut.  Pemaksaan  hubungan kelamin  pada  wanita  yang  bukan  istrinya  untuk bersetubuh  dan  tidak  dikehendakinya  akan menyebabkan  kesakitan  hebat  pada  korban. Gambaran  penderitaan  fisik  korban  perkosaan (persetubuhan)  diperoleh  dengan  melihat  luka- luka  yang  terdapat  pada  tubuh  korban  yang didapat dari visum et repertum.
Dalam  hukum  Islam,  tindakan  kriminal yang  menyangkut  darah,  harta  dan  kehormatan merupakan  bahaya  besar,  karena  itu  Allah menetapkan  hukum  tentang  itu,  dan  hukum yang  menyangkut  kriminal  itu  dapt  dicabut  atau dibatalkan  dengan  ijtihad  seseorang,  karena manusia mengganti dengan hukuman yang lebih ringan, dengan dalih belas kasihan.
Tindakan  kriminal  yang  menyangkut kehormatan adalah perbuatan khalwat,
sehingga  terhadap  perbuatan  tersebut  harus diberikan  sanksi  hukuman  terhadap  pelakunya. Pemberian hukuman kepada pelaku
pelanggaran  dalam  Qanun  Khalwat,  dalam Pasal  22  Qanun  No.  14  Tahun  2003  tentang Khalwat ditegaskan sebagai berikut :
(1)  Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5, diancam  dengan ’uqubat  ta’zir berupa dicambuk  paling  tinggi  9  (sembilan)  kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan / atau denda paling  banyak  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh juta  rupiah),  paling  sedikit  Rp.  2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
(2)  Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6 diancam  dengan ’uqubat  ta’zir berupa kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan, paling  sedikit  2  (dua)  bulan  dan  /  atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas  juta  rupiah),  paling  sedikit  Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
(3)  Pelanggaran terhadap
larangan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  5  dan
6 adalah jarimah ta’zir. Dalam Pasal 24 Qanun Khalwat ditegaska n  bahwa  ”Pengulangan  pelanggaran terhadap  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 22, ’uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari ’uqubat maksimal”.
G. Penutup
1.  Upaya penanggulangan tindak pidana khalwat dilakukan dengan upaya:
a. Preventif    yaitu  dengan  melakukan sosialisasi dan melakukan razia
b. Upaya  represif  yaitu  dengan  cara melakukan  penangkapan,  memberikan pembinaan  dan  mengajukan  pelaku  ke Mahkamah Syar’iyah.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Dalam  upaya  penanggulangan  khalwat terdapat kendala dalam penyelesaian
perkara  khalwat  sehingga  perkara  tersebut tidak  dilimpahkan  sampai  ke  Mahkamah Syar’iyah disebabkan :
a.  Perbedaan  terhadap  pengkategorikan khalwat
b.  Karena  masih  kentalnya  hukum  adat yang berlaku dalam masyarakat
c.  Hukum yang masih belum sempurna d.  Masih  kurangnya  petugas  wilayatul hisbah
e.  Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat
f.  Faktor lingkungan.
2.  Sanksi  bagi  pelaku  pelecehan  seksual terhadap  anak  dibawah  umur  dalam  hukum pidana  yang  dilakukan  terhadap  anak dibawah  umur  diatur  dalam  Pasal  285 KUHP  tentang  pencabulan  terhadap  wanita secara  umum  (segala  umur).  Sedangkan pencabulan  terhadap  anak  (wanita  dibawah umur)  diatur  dalam  Pasal  287  KUHP  dan secara  lebih  khusus  diatur  dalam  Pasal  81 Undang-undang  No  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Dalam  hukum  Islam sanksi  terhadap  pelaku  tindak  pidana
pencabulan (khalwat) berpedoman berdasarkan  pada  Qanun  Nomor  14  tahun 2003  tentang  Khalwat  dan  hukuman  yang dijatuhkan kepada Pelaku kejahatan
tersebut adalah hukuman Ta’zir.

## DAFTAR BACAAN A.  Buku
Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung 1983. Arif Gosita., Persyaratan Pembuatan Peraturan Perundangan-Undangan Anak  Yang  Baik ,  Lembaga  Advokasi Anak Indonesia, Medan, 2001
Achie Sudiarti  Luhulima., Pemahaman  Bentuk- Bentuk  Tindak  Kekerasan  Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya ,  Pusat  Kajian  Wanita dan Jender UI, Jakarta, 2000
Azis.  Aminah, Aspek  Perlindungan  Anak , Usaha Nasional, Surabaya, 1998
B.  Simanjuntak., Pengantar  Kriminologi  dan Pathologi  Sosial ,  Tarsito,  Bandung, 1992.
--------; Pengantar  Psikologi  Kriminal ,  Tarsito, Bandung, 1991.
Chainur  Arrasyid., Suatu  Pemikiran  Tentang Psikologi  Kriminal ,  FH.  USU,  Medan, 1999.
D. Soejono., Psikologi dan Ruang Lingkupnya , Tarsito, Bandung, 1994. --------; Penanggulangan Kejahatan , Alumni,Bandung, 1993
GW.  Bawengan., Psikologi  Kriminal ,  Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
HM.  Ridwan  dan  Ediwarman .,  Asas-asas Kriminologi , USU Pers, Medan, 1994
Irma  Setyowati  Soemitro., Aspek  Hukum
Perlindungan Anak , Bumi Aksara, Jakarta, 1990 Kartini  Kartono., Psikologi  Abnormal  dan Patologi Seks,Alumni , Bandung, 1994 ---------; Patologi    Sosial ,  CV.  Rajawali, Jakarta,
1993

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Leden Marpaung., Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2002
Moelyatno., Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1998 Maulana Hassan Madong., Pengantar Advokasi  dan  Hukum  Perlindungan anak , Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.
Paulus  Hadisuprapto, Peradilan  Restoratif  : Model  Peradilan  Anak  Indonesia Masa  Datang . Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang, 2006
R.Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia . Bandung:
Eresco, Bandung, 1986,
W.  Friedmann., Teori  dan  Filsafat  Hukum, Idealisme  Filosofis,  dan  Problema
Keadilan ,  PT.  Rajalawali  Pers,  Jakarta, 1990

## B. Undang-Undang
R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  dengan  Penjelasannya  Pasal Demi Pasal , Politea, Bogor, 2002.
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5  Tahun  2000  tentang  Pelaksann  Syariat Islam.
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)

## C. Internet
hhtp;//www: perbuatan cabul .Sinar Harapan. com.diakses tanggal 2 Maret 2013
www://Kompas.com.  diakses  tanggal  2  Maret 2013

## JURNAL HUKUM KAIDAH