## Masa Depan Pluralisme Agama Sebagai Koeksistensi Umat Beragama Di Indonesia
Mawardi *1
1 Universitas Islam Negeri Ar-Raniriy, H9H8+JQW, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 24415, Indonesia *mawardi.ardi@ar-raniry.ac.id
Artikel History Submit: 8 November 2022 Review: 18 Desember 2022 Revised: 22 Desember 2022
Accepted: 30 Desember 2022
Abstract: This paper aims to analyze the future of religious pluralism as  religious  coexistence  in  Indonesia,  amidst  the  wave  of  religious conservatism  worldwide.  This  research  uses  a  library  research approach  to  explore  data  in  building  arguments  for  predicting  the coexistence of religious communities in Indonesia. This study found that  Islam  provides  freedom  to  choose  and  believe  and  worship according  to  their  respective  beliefs.  The  choice  of  a  belief  is  a  free personal choice, so the MUI's view regarding the haram of religious pluralism does not represent the views of Muslims in general. And the coexistence  of  religious  people  in  the  view  of  pluralists  is  very  wide open even in an era that leads to a conservative turn like today. But it could  fail  to  materialize  if  the  truth  claim  among  religious  people, especially  Muslims,  is  increasingly  crystallized  and  tends  to  lead  to extreme fanaticism. Keywords: Religious  Pluralism,  Coexistence,  Religious  People, Indonesia;
How  to  cite:  Mawardi.  (2022).  Masa  Depan  Pluralisme  Agama  Sebagai  Koeksistensi Umat Beragama Di Indonesia. Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial , 6 (1), 193 – 212. DOI: https://doi.org/10.30762/asketik.v6i2.759
© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution (CC  BY  SA)  license  (https://creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/).

## Pendahuluan
Pluralitas  adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang sejak  lahir  dihadapkan  dengan  berbagai  macam  perbedaan.  Pada  umumnya  semua manusia mempercayai bahwa Tuhan menciptakan alam ini di atas sunah pluralitas dalam sebuah  kerangka  kesatuan.(Saleh  et  al.,  2021).  Dengan  demikian  artinya  perbincangan terkait  dengan  pluralitas  adalah  setua  usia  manusia  dan  selamanya  akan  ada  selama kehidupan belum berakhir, hanya saja bisa terus menerus berubah, sesuai perkembangan zaman. Pluralitas pada hakikatnya merupakan realitas kehidupan itu sendiri, yang tidak bisa dihindari dan ditolak.(Kamali, 2009). Karena pluralitas merupakan sunatullah , maka eksistensi  atau  keberadaanya  harus  diakui  oleh  setiap  manusia.  Namun  pengakuan  ini dalam  tataran  realitas belum sepenuhnya  seiring  dengan  pengakuan  secara  teoritik  dan kendala-kendala masih sering ditemukan di lapangan.(Madjid, 1993).
Dalam  kehidupan  sehari-hari  sebelum  tercampur  dengan  kepentingan  ideologis, ekonomis, sosial-politik, agamis dan lainnya, manusia menjalani kehidupan yang bersifat pluralitas  secara  ilmiah,  tanpa  begitu  banyak  mempertimbangkan  sampai  pada  tingkat "benar tidaknya" realitas pluralitas yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Namun setelah manusia dengan berbagai kepentingannya (organisasi, politik, agama, budaya dan lainnya)  mulai  mengangkat  isu  pluralitas  pada  puncak  kesadaran  mereka  dan menjadikannya  sebagai  pusat  perhatian.  Maka  pluralitas  yang  semula  bersifat  wajar, alamiah berubah menjadi hal yang sangat penting.(Fata, 2018).
Seiring dengan maraknya proses liberalisasi sosial politik yang menandai lahirnya tatanan dunia abad modern, dan disusul dengan liberalisasi atau globalisasi (penjajahan model  baru)  ekonomi,  wilayah  agamapun  pada  gilirannya  dipaksa  harus  membukakan diri  untuk  diliberalisasikan.(Giovanola  &  Sala,  2022).    Agama  yang  semenjak  era reformasi  gereja  abad  ke-15  wilayah  juridiksinya  telah  diredusir,  dimarjinalkan  dan didomestikasikan  sedemikian  rupa,  yang  hanya  boleh  beroperasi  disisi  kehidupan manusia yang paling privat, ternyata masih diangap tidak cukup kondusif (atau bahkan mengganggu)  bagi  terciptanya  tatanan  dunia  baru  yang  harmoni,  demokratis  dan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  HAM  seperti  toleransi,  kebebasan, persamaan  dan  pluralisme.  Seakan-akan  semua  agama  secara  general  adalah  musuh demokrasi,  kemanusiaan  dan  HAM.  Sehingga  agama  harus  mendekonstruksikan  diri (atau didekonstruksikan secara paksa) agar, menurut bahasa kaum liberal , merdeka dan bebas dari kungkungan teks-teks dan tradisi yang jumud serta tidak sesuai lagi semangat zaman.(Galston, 2017).
Agama  sebagai  sebuah  tatanan  nilai,  sebenarnya  membutuhkan  medium  budaya agar  keberadaannya  membumi  dalam  kehidupan  umat  pemeluknya  dan  agama diharapkan  menjadi  institusi  bagi  pengalaman  iman  kepada  sang Khaliq .(Zahid  & Sulaeman,  2022).  Di  sini  agama  menawarkan  agenda  penyelamatan  manusia  secara universal, namun disisi yang lain agama sebagai sebuah kesadaran makna dan legitimasi tindakan  bagi  pemeluknya,  dalam  interaksi  sosialnya  banyak  mengalami  perbedaan hermeunetik  sehingga  tidak  pelak  memunculkan  konflik.  Pluralitas  agama  di  satu  sisi, dan hiterogenitas realitas social pemeluknya disisi yang lain, tidak jarang menimbulkan benturan-benturan dalam tataran tafsir atau dogma agama maupun dalam tataran  aksi. Disadari atau tidak, konflik kemudian menjadi problem kebangsaan dan keagamaan yang tidak  bisa  hanya  diselesaikan  lewat  pendekatan  teologi  normatif.(Schvarcz  &  Billig, 2022).
Akan  tetapi  diperlukan  pendekatan  lain  yaitu  sikap  kearifan  sosial  di  antara kelompok  kepentingan  dan  kalangan  pemeluk  paham  atau  agama.  Berkenaan  dengan munculnya  paham  pluralisme  terutama  pluralisme  agama  beberapa  tahun  terakhir  ini, maka  wacana  tentang  pluralisme  agama  menjadi  tema  penting  yang  banyak  mendapat sorotan dari sejumlah cendikiawan muslim sekaligus nampaknya juga memunculkan pro dan  kontra  dikalangan  para  pemikir,  cendikiawan  dan  para  tokoh  agama.(Setiawan, 2019).  Terlebih ketika MUI dalam Munas ke 7 pada bulan Juli 2005 yang lalu di Jakarta telah mengharamkan pluralisme agama, maka persoalan ini telah mencuat kepermukaan dan  telah  menghiasi  halaman-halaman  media  masa  cetak  maupun  elektronik.  Bila dicermati,maka  perbedaan  ini  nampaknya  berkaitan  dengan  term  pluralisme  agama- budaya, perbedaan di dalam memahami isyarat-isyarat ayat al-Qur'an tentang pluralitas maupun  tentang  klaim  kebenaran  dalam  suatu  agama.  Sehingga  dari  fatwa  ini memunculkan kelompok-kelompok agama Islam yang konservatif menentang pluralisme agama  sebagai  jalan  menciptakan  koeksistensi  umat  beragama  di  Indonesia.(Mun ’ im,
2021).
Beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  seperti  penelitian  Umi  Hanik  (Hanik, 2014)  menemukan  bahwa  pluralisme  agama  adalah  suatu  kenyataan  bahwa  kita  adalah berbeda-beda,  beragam  dan  plural  dalam  hal  beragama.  Pengakuan  terhadap  adanya pluralisme  agama  secara  sosiologis  ini  merupakan  pluralisme  yang  paling  sederhana, karena pengakuan ini tidak berarti mengizinkan pengakuan terhadap kebenaran teologi atau  bahkan  etika  dari  agama  lain.  Selain  itu,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ahmad
Khoirul  Fata  (Fata,  2018)  menyatakan  bahwa  gagasan  pluralisme  agama  dan membangun perspektif baru bahwa untuk menjalin harmoni hidup beragama tidak harus meyakini  keberadaan  kebenaran  pada  agama  dan  keyakinan  lain.  Sikap  beragama  yang eksklusif  juga  potensial  menjadi  dasar  hidup  harmoni  karena  sesungguhnya  agama (Islam)  telah  menyiapkan  seperangkat  doktrinal  agar  umatnya  tetap  ramah  dan  hidup damai bersama umat lain dengan tetap meyakini eksklusivitas kebenaran Islam.
Setelah  membaca  beberapa  literature  di  atas,  maka  bagi  penulis  tema  persoalan paham  pluralisme  agama  merupakan  persoalan  yang  sangat  mendasar  untuk  diangkat karena  persoalan  ini  sudah  masuk  pada  wilayah  yang  sangat  sensitive  yakni  dalam membangun  koeksistensi  umat  beragama  di  Indonesia.  Mengingat  begitu  pentingnya persoalan paham pluralisme agama-budaya ini, maka artikel ini mendiskripsikan tentang masa depan pluralisme agama, sejarah gagasan lahirnya pluralisme agama, sebagai dasar pembentuk koeksistensi umat beragama di Indonesia.

## Metodologi
Sesuai  dengan  permasalahan  penelitian  di  atas,  maka  penelitian  ini  dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berjenis library research yaitu mendiskripsikan hasil penelitian sesuai dengan tujuannya dan dengan analisis atau sering disebut dengan metode  analisis  deskriptif.  (Fadli,  2021).  Hal  ini  ditujukan  agar  memudahkan  para pembaca  untuk  mengkritisi  ataupun  meneruskan  harapan-harapan  peneliti  yang  belum tercapai. Selain itu, data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahap yaitu  reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan validasi.(Gunawan, 2022). Reduksi data adalah proses  pemilihan  dan  pemusatan  perhatian  penelitian  dengan  menyeleksi  secara  ketat sumber-sumber  yang  membahas  perkembangan  dari  pluralism  agama  yang  dijadikan sebagai dasar koeksistensi umat beragama di Indonesia.(Saragih et al., 2021).

## Hasil dan Pembahasan

## Pluralisme Agama Sebagai Ideologi
Secara etimologi, pluralisme agama, berasal dari dua kata, yaitu "pluralisme" dan "agama".  Dalam  bahasa  Arab  diterjemahkan  " al-ta'addudiyyah  al-diniyyah "  dan  dalam bahasa  Inggris  " religious  pluralism ".  Oleh  karena  istilah  pluralisme  agama  berasal  dari bahasa  Inggris,  maka  untuk  mendefinisikannya  secara  akurat  harus  merujuk  kepada kamus  bahasa  tersebut.  Pluralism  berarti  " jama' "  atau  lebih  dari  satu.(Toha  &  Muna,
2022).  Pluralism  dalam  bahasa  Inggris  menurut  Anis  Malik  Thoha  (Thoha,  2005)
mempunyai tiga pengertian. Pertama , pengertian kegerejaan: (i) sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, (ii) memegang dua jabatan atau  lebih  secara  bersamaan,  baik  bersifat  kegerejaan  maupun  non  kegerejaan. Kedua, pengertian filosofis; berarti system pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasarkan lebih dari satu.
Sedangkan ketiga ,  pengertian  sosio-politis:  adalah  suatu  system  yang  mengakui koeksistensi  keragaman  kelompok,  baik  yang  bercorak  ras,  suku,  aliran  maupun  partai dengan  tetap  menjunjung  tinggi  aspek-aspek  perbedaan  yang  sangat  kerakteristik  di antara  kelompok-kelompok  tersebut.  Adapun  tentang  agama  para  ahli  sosiologi  dan antropologi  cenderung  mendefinisikan  agama  dari  sudut  fungsi  sosialnya-yaitu  suatu system  kehidupan  yang  mengikat  manusia  dalam  satuan-sataun  atau  kelompok- kelompok sosial. Sedangkan kebanyakan pakar teologi, fenomenologi dan sejarah agama melihat agama dari aspek substansinya yang sangat asasi-yaitu sesuatu yang sakral. Dari definisi  di  atas,  maka  dapat  di  tarik  suatu  pengertian  bahwa  "pluralitas  agama"  adalah kondisi hidup bersama (koeksistensi) antar agama (dalam arti yang luas) yang berbeda- beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masiang-masing agama.(Tabrani & Walidin, 2017).
Namun dari segi konteks dimana "plurlisme agama' sering digunakan dalam studi- studi  dan  wacana  sosio-ilmiah  pada  era  modern  ini,  memiliki  definisi  yang  berbeda  . John Hick, yang dikutip Anis Malik Thoha (Thoha, 2005) misalnya menyatakan :
"…plura lisme  agama  adalah  suatu  gagasan  bahwa  agama-agama  besar  dunia merupakan persepsi dan konsepsi yang berbeda tentang, dan secara bertepatan merupakan  respon  real  atau  Yang  Maha  Agung  dari  dalam  pranata  cultural manusia  yang  bervariasi;  dan  bahwa  transpormasi  wujud  manusia  dari pemusatan-diri  menuju  pemusatan  hakiki  terjadi  secara  nyata  dalam  setiap masing-masing pranata cultural manusia tersebut dan terjadi, sejauh yang dapat diamati,  sampai  pada  batas  yang  sama".  Dengan  kata  lain,  Hick  menurut  Anis menegaskan  sejatinya  semua  agama  adalah  merupakan  manifestasi-manifestasi dari realitas yang satu. Dengan demikian, semua agama sama dan tak ada yang lebih baik dari yang lain.
Sedangkan  Majelis  Ulama  Indonesia  mendefiniskan  Pluralisme  Agama  secara berbeda yaitu:
"Pluralisme Agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar  sedangkan  agama  yang  lain  salah.  Pluralisme  juga  mengajarkan  bahwa semua  pemeluk  agama  akan  masuk  dan  hidup  berdampingan  di  surga".  Lebih
lanjut  Nurchalish  Madjid  yang  dikutip  Adian  Husaini,  dalam  majalah  Media Dakwah Edisi No. 358 tahun 2005 pluralisme agama adalah istilah khas dalam teologi.  Dia  juga  menyatakan  bahwa  ada  tiga  sikap  dialog  agama  yang  dapat diambil,  yaitu pertama ,  sikap  ekslusif  dalam  melihat  agama  lain  (agama-agama yang  lain  adalah  jalan  yang  salah,  yang  menyesatkan  bagi  pengikutnya; kedua, sikap inklusif (Agama-agama lain adalah bentuk inplisit agama kita); ketiga sikap pluralis  yang  biasa  terekspresi  dalam  macam-macam  rumusan,  misalnya  " Agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang  sama",  "Agama-agama  lain  berbicara  secara  berbeda,  tetapi  merupakan kebenaran-kebenaran  yang  sama  sah".  Atau  '  Setiap  agama  mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran".(Arifin, 2009).
Komarudin  Hidayat  (Komarudin,  1998)  mengatakan  bahwa  pluralisme  agama merupakan salah satu dari tipe sikap keberagamaan yang secara teologis pluralitas agama dipandang  sebagai  suatu  realitas,  masing-masing  berdiri  sejajar  sehingga  semangat missionaris atau dakwah diangap tidak relevan.

## Sejarah Gagasan Pluralisme Agama Sebagai Koesksistensi Umat Beragama
Untuk  memahami  pluralisme  agama,  perlu  ditelusuri  sejarahnya,  paling  kurang sejak  awal  abad  ke-20  .  Ketika  itu  seorang  teolog  Kristen  Jerman  bernama  Ernst Troeltsch  (Troeltsch,  2006)  mengungkapkan  perlunya  bersikap  pluralis  ditengah berkembangnya konflik internal agama Kristen maupun antar agama. Dalam artikelnya berjudul The  Place  of  Chritianity  among  the  Word  Relegions ,  ia  menyatakan,  umat  Kristiani tidak  berhak  mengklaim  paling  benar  sendiri.  Pendapat  senada  banyak  dilontarkan sejumlah pemikir dan teolog Kristen antara lain, seperti William E. Hocking (Fitriyani, 2011) dan sejarawan terkenal Arnold Toynbee (Thoha, 2005). Oleh karena itu gerakan ini dapat dikatakan sebagai "liberalisasi agama Kristen" yang telah dirintis dan diasaskan oleh tokoh Protestan liberal Friedrich Schleiremacher pada sekitar abad pertengahan ke- 19 lewat pergerakannya yang dikenal dengan Liberal Protestantism .(Oshatz, 2012). Konflik internal  Kristen  yang  hebat  ketika  itu  sampai  mendorong  Presiden  AS,  Grover Cleveland, turun tangan untuk mengakhiri perang antar aliran tersebut. Pada awal-awal abad ke-20 juga mulai bermunculan bermacam-macam aliran fundamentalis Kristen di Amerika  Serikat.  Jadi  selain  konplik  antar  aliran  Kristen,  ternyata  faktor  politik  juga sangat erat dengan latar belakang gagasan ini.(Pafford, 2013).
Sebagai  sebuah  bentuk  liberalisasi  agama,  Pluralisme  Agama  adalah  respon teologis  terhadap political  pluralism (baca  :  liberalisasi  politik)  yang  telah  cukup  lama digulirkan (sebagai wacana) oleh para peletak dasar-dasar demokrasi pada awal dan yang secara nyata dipraktikan oleh Amerika Serikat. Kecendrungan umum dunia Barat pada
waktu itu telah berusaha menuju modernisasi di segala bidang. Dan salah satu ciri dari modern  adalah  demokrasi,  globalisasi  dan  HAM.  Maka,  dari  sinilah  lahir  political pluralism.  Jika  dilihat  dari  konteks  itu,  maka Relegious  Pluralism pada  hakikatnya  adalah gerakan politik par excellen dan bukan gerakan agama. Setiap manusia dipandang sama " by virtue  of  being  human " , tidak  ada ras, suku,  angsa  atau  agama  yang  berhak  mengklaim bahwa dirinya paling unggul.(Giovanola & Sala, 2022).
Menurut  Anis  Malik  Thoha(Thoha,  2005),  wacana  pluralisme  lahir  dari  rahim paham  "liberalisme".  Maka  tidaklah  aneh  jika  kemudian  gagasan  pluralisme  agama  itu sendiri muncul dan hadir dalam kemasan "pluralisme politik "political liberalism". Jelas, faham  "liberalisme"  tidak  lebih  merupakan  respon  politis  terhadap  kondisi  sosial masyarakat Kristen Eropa yang plural dengan keragaman sekte, kelompok dan mazhab. Namun  kondisi  pluralistik  semacam  ini  masih  senantiasa  terbatas  dalam  masyarakat Kristen Eropa untuk sekian lama, baru kemudian pada abad ke -20 berkembang hingga mencakup komunitas-komunitas lain di dunia.
Dengan  demikian  menurut  Anis  Malik  Thoha(Thoha,  2005)  dapat  disimpulkan bahwa  gagasan  pluralisme  agama  sebenarnya  merupakan  upaya  peletakan  landasan teoritis dalam teologi Kristen untuk berinteraksi secara toleran dengan agama lain. Pada dataran  ini,  gagasan  plualisme  agama  bisa  dilihat  sebagai  salah  satu  elemen  gerakan reformasi pemikiran atau liberalisasi agama yang dilancarkan oleh Gereja Kristen pada abad  kesembilan  belas,  dalam  gerakan  yang  kemudian  dikenal  dengan  " Liberal Protestantism " yang dipelopori Friedrich Schleiremacher.
Lebih  lanjut  menurut  Adian  Husaini(Husaini,  2006),  bahwa  paham  pluralisme merupakan  bagian  dari  ajaran  pokok  Islam  Liberal.  Dalam  Disertasi  di  Monash University  Australia,  Greg  Barton  menjelaskan  beberapa  prinsif  gagasan  Islam  liberal yang  dikembangkan  di  Indonesia  :  (1)  pentingnya  kontekstual  ijtihad,  (b)  komitmen terhadap  rasionalitas  dan  pembaharuan,  (c)  penerimaan  terhadap  pluralisme  sosial  dan pluralisme agama-agama, (d) pemisahan agama dari partai politik dan adanya posisi non sektarian  negara.  Menurutnya  ada  4  tokoh  Liberal  di  Indonesia,  yaitu  Abdurrahman Wahid,  Nuchalis  Madjid  (alm),  Ahmad  Wahib,  dan  Johan  Efendi.  Lebih  lanjut  ia mengatakan ada beberapa pokok ajaran liberal, yaitu : (1) menghancurkan ajaran Islam dengan  menyebarkan  paham  pluralisme  Agama,  (2)  meruntuhkan  bangunan  syariat Islam dengan program "kontektualisasi ijtihad" dan penggunaan metodologi interpretasi hermeunetika  terhadap  al-qur'an,  (3)  membongkar  konsep  al-Qur'an  sebagai  wahyu
Allah, lafdzon  wa  ma'nan  minallah yang  suci  dari  kesalahan,  (4)  membongkar  konsep- konsep  dasar  Islam  seperti  makna  iman,  kufur,  murtad,  islam  dan  sebagainya,  (5) meruntuhkan  otoritas  ulama  dalam  pemahaman  Islam  dan  (6)  mendukung  kerusakan akhlak, dengan berpegang kepada paham liberalisme dan relativisme moral.

## Masa Depan Pluraisme Agama Sebagai Koeksistensi Umat Beragama
Paham  pluralisme  sekurang-kurangnya  memiliki  dua  aliran  yang  berbeda  tapi ujungnya sama : aliran kesatuan trasenden agama-agama ( transcendent unity of religion ) dan teologi  global  ( global  theology ).(Yunus,  2014).  Yang  pertama  lebih  merupakan  protes terhadap arus globalisasi, sedangkan yang kedua adalah kepanjangan tangan dan bahkan pendukung  gerakan  globalisasi,  dan  paham  yang  kedua  inilah  yang  kini  ujung  tomba gerakan  weternisasi.  Karena  pluralisme  ini  sejalan  dengan  agenda  globalisasi,  ia  pun masuk  kedalam  wacana  keagamaan  agama-agama  termasuk  Islam.  Ketika  paham  ini masuk  ke  dalam  pemikiran  keagamaan  Islam,  respon  yang  muncul  hanyalah  adopsi ataupun  modifikasi  dalam  takaran  yang  minimal  dan  lebih  cenderung menjustifkasi.(Armayanto,  2014).  Akhirnya  yang  terjadi  justru  peleburan  nilai-nilai  dan doktrindoktrin keagamaan Islam ke dalam arus pemikiran moderenisasi dan globalisasi. Caranya adalah dengan memaknai kembali konsep Ahlul Kitab dengan pendekatan Barat. Jika perlu makna itu di dekonstruksikan dengan menggunakan ilmu-ilmu Barat modern. Inilah  sebenarnya  yang  dilakukan  oleh  Muhammad  Arkoun  (Arkoun,  1994).  Ia mengusulkan misalnya agar pemahaman Islam yang dianggap ortodoks ditinjau kembali dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial historis Barat.
Terkait  dengan  pluralisme  agama  ia  mencanangkan  agar  makna  Ahlul  Kitab  itu didekonstruksikan agar lebih kontekstual. Dis itu ayat-ayat tentang Ahlul Kitab dijadikan alat justifikasi, meskipun terkadang dieksploitir tanpa memperhatikan konteks histories dan  metodologi  tafsir  standar. Mindset seperti  ini  jelas  sekali  telah  terhegemoni  oleh pemikiran  Barat.  Inti  doktrinnya  adalah  untuk  menghilangkan  sifat  ekslusif  umat beragama, khususnya Islam. Artinya dengan paham ini umat Islam diharapkan tidak lagi bersifat  panatik,  mempunyai  sikap  militansi,  merasa  benar  sendiri  dan  menganggap agama lain salah. John Hick, tokoh pluralisme agama, diantara prinsip pluralisme agama menyatakan  bahwa  agama  lain  adalah  sama-sama  jalan  yang  benar  menuju  kebenaran yang sama ( Other religions are equally valid ways to them same truth). (Sukron, 2022) .
Di  Indonensia  paham  ini  disebar  luaskan  oleh  Sekolah  Tinggi  Teologi  Kristen, dan diikuti oleh para cendikiawan muslim. Jadi pengembangan teologi pluralis itu sendiri
sebenarnya  merupakan  pelaksanaan  dari  teori  Samuel  Zwemmer  untuk  melemahkan umat  Islam,  Dengan  teologi  semacam  ini  ,  umat  Islam  sudah  terjebak  untuk  tidak meyakini kebenaran agamanya. Dampak yang lebih kongkrit dan berbahaya dari paham pluralisme  adalah  diplokramirkannya  praktek  kawin  beda  agama.  Untuk  itu  para cendikiawan  muslim  mencoba  merobah  konsep  Ahlul  Kitab  dalam  al-Qur'an  dan  al- Hadits, dengan memasukan semua agama adalah sama benarnya. Karena semua agama sama,  maka  muncullah  hukum  baru  yang  membolehkan  wanita  muslim  kawin  dengan laki-laki Kristen.(Mubarok, 2019).
Masalah kawin beda agama ini tercantum dalam Universal Declaration of Human Right (Morsink, 2010) pasal 16 ayat 1, yang berbunyi : "Pria dan wanita dewasa, tanpa dibatasi oleh  ras,  kebangsaan,  atau  agama,  memiliki  hak  untuk  kawin  dan  membangun  suatu keluarga. Mereka memiliki hak-hak sama perihal perkawinan, selama dalam perkawinan dan  sesudah  dibatalkannya  perkawinan."  Pasal  ini  sebenarnya  telah  ditolak  oleh  umat Islam melalui Memorandum Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dalam memorandum tersebut  ditekankan  perlunya  "kesamaan  agama"  dalam  perkawinan  bagi  muslimah, "Perkawinan  tidak  sah  kecuali  atas  persetujuan  kedua  belah  pihak,  dengan  tetap memegang teguh keimanannya kepada Allah bagi setiap muslim, dan kesamaan agama bagi setiap muslimat". (Miftah, 2014).
Oleh  karena  itu  penerimaan  paham  pluralisme  agama  berarti  penerimaan  agama lain  sebagai  sama  benarnya  dengan  Islam.  Ironisnya  gagasan  ini  mendapat  sambutan yang  positif  dari  sekelompok  cendikiawan  Muslim  yang  didukung  oleh  Universitas Paramadina.  Buku  yang  berjudul Fiqih  Lintas  Agama yang  diterbitkan  oleh  yayasan Paramadina  adalah  hasil  dari  pemikiran  pluralisme  agama  yang  disebarkan Barat.(Paramadina,  2005).  Islam  mengakui  adanya  pluralitas  agama  (keberagamaan agama)  tapi  menolak  ide  pluralisme  agama  (kesatuan  agama-agama).  Ada  beberapa kelemahan mendasar dari paham Pluralisme Agama. Pertama, Kaum pluralis mengklaim bahwa  pluralisme  menjunjung  tinggi  dan  mengajarkan  toleransi,  tetapi  justru  mereka sendiri  tidak  toleran  karena  menafikan  "kebenaran  ekslusif"  sebuah  agama.  Mereka menafikan klaim "paling benar sendiri" dalam suatu agama, akan tetapi justru faktanya "kaum  pluralis"lah  yang  mengklaim  dirinya  paling  benar  sendiri  dalam  membuat  dan memahami statemen keagamaan ( religion statement ). (Kurniawan, 2004)
Kedua ,  adanya  "pemaksaan"  nilai-nilai  dan  budaya  barat  (weternisasi),  terhadap negara-negara dibelahan dunia Timur, dengan berbagai bentuk dan cara, dari embargo
ekonomi sampai penggunaan senjata dan pengerahan militer secara besar-besaran seperti tengah  menimpak  Irak  saat  ini.  Mereka  merelatifkan  Tuhan-Tuhan  yang  dianggap absolute oleh kelompok-kelompok lain. Namun disaat yang sama "secara tanpa sadar" mereka  mengklaim  bahwa  Tuhan  mereka  sendiri  yang  absolute.(Syofrianisda,  2017). Tuhan yang absolute menurut mereka namanya seperti yang diusulkan John Hick,(Hick, 2010)  adalah  "The  Real",  yang  secara  kebetulan  ia  dapatkan  padanan  katanya  dalam tradisi Islam sebagai "al-Haq". Tapi anehnya ia menolak "al-Haq" ini sebagai "The Real" dengan alasan bahwa "al-Haq" telah mengalami akulturasi konseptual dalam kultur dan tradisi  tertentu,  yaitu  Islam.  Pluralisme  tidak  membenarkan  penganut  atau  pemeluk agama lain untuk menjadi dirinya sendiri, atau mengekspresikan jati dirinya secara utuh, seperti  mengenakan  simbul-simbul  keagamaan  tradisional.  Jadi  wacana  pluralisme sebenarnya  merupakan  upaya  penyeragaman  ( uniformity) atau  menyeragamkan  segala perbedaan dan keberagamaan agama. Dan secara antologi ini jelas bertentangan dengan sunatullah yang pada gilirannya akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri.(D ’ Costa et al., 1991).
Gagasan  penyamaan  agama  oleh  sebagian  kalangan  kemudian  dipopulerkan dengan  istilah  pluralisme  agama  yang  dikembangkan  sampai  ke  level  operasional kehidupan  sosial,  seperti  penghalalan  perkawinan  antar-agama  dan  sebagainya  tidak terlalu  tepat  disandarkan  pada  ide Trancendent Unity  of  Relegion yang  secara  sistimatis dikembangkan  oleh  Fritchof  Schuon.(Schuon,  1984).  Dengan  gagasan  ini  "Pluralisme Agama"  itu,  maka  tidak  boleh  ada  "truth  claim",  bahwa  hanya  satu  agama  saja  yang benar. Dengan gagasan itu, maka masing-masing agama tidak boleh mengklaim memiliki kebenaran secara mutlak, karena masing-masing mempunyai metode, jalan atau bentuk untuk  mencapai  Tuhan. Trancendent  of  Unity sendiri  berpendapat,  bahwa  semua  agama esensinya semua dianggap sama saja, sebab agama-agama itu didasarkan kepada sumber yang sama, Yang Mutlak. Bentuknya bisa berbeda karena manfestasi yang berbeda ketika menanggapi yang mutlak. Tapi semua agama dapat bertemu pada level esoteris, kondisi internal  atau  batin,  dan  berbeda  dalam  bentuk  lahirnya  (eksoteris)  saja.  Jika  dicermati, Pluralisme agama sebenarnya merupakan agama baru, dimana sebagai agama dia punya Tuhan  sendiri,  nabi  dan  kitab  suci  serta  ritual  sendiri,  sebagaimana  humanisme  juga merupakan agama, dan Tuhannya adalah nlai-nilai kemanusiaan, seperti yang dikatakan August Comte. John Dewey mengatakan demokrasi adalah agama dan Tuhannya adalah nilai demokrasi. (Saleh et al., 2021).
Menyikapi perkembangan tren pluralisme agama awal tahun 200-an, maka Majelis Ulama  Indonesia  (MUI),  sebagai  institusi  berkumpulnya  para  ulama  dan  cendekiawan muslim  dalam  Musyawarah  Nasional  (Munas)  ke-7  di  Jakarta,  24-  29  Juli  2005, mengeluarkan  11  fatwa.  Fatwa  itu  antara  lain  berkaitan  dengan  sesat  dan  haramnya ajaran  Liberalisme,  Pluralisme  dan  Sekularisme.  Dalam  kaitan  dengan  Liberalisme, Pluralisme  dan  Sekularisme  Agama  dalam  ketentuan  umumnya  dinyatakan  : Pertama, Pluralisme  Agama  adalah  suatu  paham  yang  mengajarkan  bahwa  semua  agama  adalah sama  dan  karenanya  kebenaran  setiap  agama  adalah  relatif;  oleh  sebab  itu,  setiap pemeluk  agama  tidak  boleh  mengklaim  bahwa  hanya  agamanya  saja  yang  benar sedangkan  agama  yang  lain  salah.  Pluralisme  juga  mengajarkan  bahwa  semua  pemeluk agama  akan  masuk  dan  hidup  berdampingan  di  surga". Kedua ,  Pluralitas  agama  adalah sebuah  kenyataan  bahwa  di  negara/daerah  tertentu  terdapat  berbagai  bentuk  pemeluk agama yang  hidup  secara  berdampingan. Ketiga ,  Liberalisme adalah  memahami  nas-nas agama  (al-Qur'an  dan  Sunnah)  dengan  menggunakan  akal  dan  pikiran  yang  bebas semata,  hanya  menerima  doktrin  agama  yang  sesuai  dengan  akal  dan  pikrian  semata; Keempat, Sekularisme  adalah  memisahkan  urusan  dunia  dari  agama.  Agama  hanya digunakan  untuk  mengatur  hubungan  pribadi  dengan  Tuhan,  sementara  hubungan dengan  sesama  manusia  diatur  hanya  dengan  berdasarkan  kesepakatan  sosial.(Mun ’ im,
2021).
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  maka  MUI  mengeluarkan  ketentuan  hukum: pertama ,  Pluralisme,  Sekularisme  dan  Liberalisme  agama  sebagaimana  dimaksud  dalam bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam; kedua , umat Islam haram  mengikuti  paham  pluralisme,  sekularisme  dan  liberalisme  agama. ketiga, dalam masalah  akidah  dan  ibadah,  umat  Islam  wajib  bersikap  ekslusif,  dalam  arti  haram mencampur adukan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain; keempat , bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama) dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan agama ibadah, umat Islam bersikap inklusif dalam artian tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak merugikan.(Noer, 2019).
Truth Claim Kebenaran Agama sebagai Ancaman Koeksistensi Umat Beragama di Indonesia
Padangan  yang  sepakat  adanya truth  claim berpendapat  bahwa  sebagai  penganut agama,  manusia  tidak  dapat  mengetepikan  hubungan  kitab  suci  dengan truth  claim , Agama  tanpa truth  claim ibarat  pohon  tak  berbuah.  Tanpa  adanya truth  claim yang  oleh Whitehead  (Whitehead,  2015)  disebut  dogma,  atau  Fazlur  Rahman  (Rahman,  2021) disebut normatif ( transcendent aspect ), maka agama sebagai bentuk kehidupan ( form of life ) yang distinctive tak akan punya kekuatan simbolik yang menarik pengikutmya. Whitehead (Whitehead, 2015) menyimpulkan bahwa baik dalam agama maupun ilmu pengetehuan, truth  claim yang  terbungkus  dogma  adalah  sah.  Dogma  dalam  agama  merumuskan kebenaran pengalaman beragama, sedang dogma dalam ilmu pengetahuan mengungkap kebenaran  pengamatan  rasional.  Klaim  kebenaran  ( truth – claim )  bagi  agama  adalah sesuatu  yang  alami  atau  natural.  Lebih  dari  itu  ia  merupakan  esensi  jati  diri  sebuah agama.  Oleh  karena  itu  solusi  apapun  yang  dimaksud  untuk  menyelesaikan  problem pluralitas  klaim  kebenaran  yang  saling  bertentangan  ( conflicting  truth  claim )  tidak  boleh menggangu gugat keunikan dan eksklusivitas ini, baik dengan cara reduksi, distorsi atau relativisasi, apalagi dengan negasi. Sebab hal ini akan membunuh karakter atau jati diri agama itu sendiri.
Islam  dengan  konsep  Hanifisme-nya  memberikan  solusi  teologis  yang  paling rasional  dan humane. Sedangkan  secara  praktis fiqhiyyah, Islam  memberikan  pula,  yaitu dengan konsep " plurality of laws " dimana setiap pemeluk agama menikmati pemerintahan "otonomi" sesuai dengan keyakinan masing-masing.(Sulaeman, 2019) Dengan demikian, Islam  telah  memberikan  "yang  paling  maksimal"  kepada  agama  lain  yang  tidak  ada bandingannya  dalam  sejarah.  Perbedaan  mendasar  antara  teori-teori  Islam  dan pluralisme  agama  dalam  hal  pendekatan  metodologis  terhadap  isu  dan  penomena pluralitas  agama.  Islam  memandangnya  sebagai  hakikat  ontologism  yang genuine, yang tidak  mungkin  dinafikan  atau  dinihilkan,  sementara  teori-teori  pluralis  melihatnya sebagai  keagamaan  yang  hanya  terjadi  pada  level  manifestasi  eksternal  yang  superfisial dan oleh karenanya tidak hakiki atau tidak genuine, .
Perbedan metodologis ini pada gilirannya akan mengiring pada perbedaan dalam menentukan  solusinya.  Islam  menawarkan  solusi  praktis  sosiologis-oleh  karenannya lebih bersifat fiqhiyah, sementara teori-teori pluralis memberikan solusi teologis efistimologis . Kelompok  yang  tidak  setuju,  berpendapat  bahwa  klaim  kebenaran  dan  eksklusifisme secara  sepihak,  dicela  oleh  Al-Qur'an  (Al-Baqarah  [2]:  113)  sebaliknya  al-Qur'an
mengajarkan  ingklusifitas  dalam  beragama  (QS  Ali  Imran  [3]:  84).  Hal  ini  didasarkan pada  pandangan  bahwa  adanya  perpecahan  dan  perbedaan  agama  tersebut  disebabkan oleh  wahyu-wahyu  Allah  yang  disampaikan  oleh  para  nabi,  yang  ini  merupakan  sunah dan  rahasia  Allah.  Al  Qur'an  mengajarkan  paham  kemajemukan  keagaman (religiousitas plurality ).  Ajaran  itu  tdak  perlu  diartikan  sebagai  secara  langsung  pengakuan  akan kebenaran  semua  agama  dalam  bentuk  yang  nyata  sehari-hari  (dalam  hal  ini  bentuk- bentuk nyata keagamaan orang-orang muslimpun banyak yang tidak benar, karena secara prinsipil  bertentangan  dengan  ajaran  dasar  kitab  suci  Al-Qur'an  seperti  sikap pengkultusan kepada sesama manusia dan makhluk lain (baik yang hidup maupun yang mati). (Sulaeman, 2020). Akan tetapi ajaran kemajemukan itu menandaskan pengertian dasar bahwa semua agama diberikan kebebasan untuk hidup, dengan resiko yang akan ditanggung oleh para penganut agama itu masing-masing baik secara pribadi/kelompok.
Mencermati  perjalanan  umat  beragama  di  Indonesia  30  tahun  terakhir, sebagaimana tercermin dalam tawaran pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh para intelektual Muslim Indonesia, tampak bahwa di kalangan umat beragama ada segudang persoalan. Persoalan-persoalan itu ada yang sudah terlesesaikan, ada yang masih dalam proses penyelesaian, dan ada juga yang belum terselesaikan.  Beberapa persoalan dalam hubungan  antar  umat  beragama  terasa  masih  berlanjut  sampai  masa  sekarang  dan mungkin sampai masa yang akan datang. Beberapa kasus yang menimpa umat beragama, seperti di Poso, adalah satu contoh yang masih hangat di telinga.
Di tengah umat beragama yang terbiasa melihat dunia hanya dari perspektif agama mereka  secara  spesifik  sehingga  memunculkan  Kristen-sentris  dan  Islam-sentris,  maka kebutuhan untuk belajar lebih banyak tentang agama orang lain adalah sangat penting. Kita  perlu  mengembangkan      kesada ran    konstruktif  mengenai  “agama - agama  lain”. Selain itu,  diskusi dan sikap menerima terhadap  masyarakat  yang pluralistik  menjadi sesuatu  yang  sangat  menentukan  pada  masa-masa  mendatang.  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan  kajian  agama  (studi  agama)  terhadap  persoalan-persoalan  yang  selama  ini terabaikan  dalam  konteks  relasi  antar  umat  beragama.  Kajian-kajian  itu  adalah  usaha untuk melakukan kritisisme situasi sejarah yang seringkali menunjukkan kesalahpahaman antar  umat  beragama.  Melalui  kajian-kajian  itu  dimungkinkan  tidak  hanya  dapat menemukan fakta-fakta tetapi juga meneliti fakta-fakta  yang berarti pada masa lalu atau berarti pada masa sekarang.
Hendaknya  studi agama-agama tidak hanya berkonsentrasi pada fakta-fakta agama tetapi juga pada hal-hal yang telah diinterpretasikan oleh pemeluk agama dalam semua varietasnya. Di Indonesia, perkembangan studi agama di beberapa pendidikan tinggi dan lembaga-lembaga  lain  menunjukkan  perkembangan  yang  cukup  menggembirakan, sehingga  pencarian  titik  temu  agama-agama  bisa  lebih  banyak  alternatif.  Seperti  yang dikemukakan  oleh  M.  Amin  Abdullah,  seorang  guru  besar  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta,  bahwa  pintu  masuk  titik  temu  agama-agama  bisa  melalui  etika  dan spiritualitas. Ia mengemukakan:
“Al -Q ur’an  hanya  mengajak  kepa da  seluruh  penganut  agama-agama  lain  dan penganut  agama  Islam  sendiri  untuk  mencari  “titik  temu”  ( kalimatun sawa’ )  di luar  aspek  teologis  yang  memang  sudah  berbeda  sejak  semula.  Pencarian  titik temu  lewat  perjumpaan  dan  dialog  yang  konstruktif  berkesinambungan merupakan  tugas  kemanusiaan  yang  perenial,  abadi,  tanpa  henti-hentinya. Pencarian  titik  temu  antar  umat  beragama  dapat  dimungkinkan  lewat  berbagai cara,  salah  satunya  lewat  pintu  masuk  etika,  karena  lewat  pintu  masuk  etika manusia beragama secara universal menemui tantangan-tantangan kemanusiaan yang sama.  Lewat pintu  masuk etika ini – untuk tidak mengatakan lewat pintu teologis — manusia  beragama  merasa  mempunyai  puncak-puncak  keprihatinan yang  sama.  Untuk  era  sekarang,  tantangan  scientisme  dengan  berbagai implikasinya,  tantangan  lingkungan  hidup,  menjunjung  tinggi  harkat kemanusiaan ( human dignity ), menghormati hak asasi manusia adalah merupakan agenda  bersama  umat  manusia tanpa  pandangan  “bulu”  kea gamaannya.  Lewat pintu etika ini, seluruh penganut agama- agama dapat tersentuh “relijiusitas”nya, untuk tidak hanya menonjolkan “ having a religion ”nya. Lewat pintu etika, dimensi spiritualitas  keberagamaan  lebih  terasa promising  and  challenging dan  bukannya hanya terfokus pada dimensi formalitas lahiriyah kelembagaan agama.” (Abdullah, 1993).
Keperluan  yang  urgen  untuk  melakukan  studi  agama  yang  mengkampayekan pluralisme  agama  sebagai  koeksistensi  umat  beragama  di  Indonesia  adalah  pada  tiga aspek. Pertama ,    mengkaji  sejarah  relasi-relasi  antar  umat  beragama.  Dialog  antar  umat beragama, sebagaimana yang pernah terjadi dalam rentang sejarah, harus dilihat sebagai momen yang istimewa dalam sejarah relasi umat beragama dan interaksi pada umumnya.
Kedua ,  mengkaji  relasi-relasi  yang  sedang  terjadi  pada  masa  sekarang ; misalnya  tentang perkembangan-perkembangan  pada  hari-hari  ini  dan  implikasi-implikasinya  bagi  relasi mereka. Ketiga ,  mengkaji  akar-akar  konflik  antara  komunitas-komunitas  beragama  dan mencari  solusi    yang  tepat  untuk  memecahkan  konflik  semacam  itu.  Dalam  studi semacam itu tentu saja diperlukan kontribusi  ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu humaniora untuk menghindari konflik-konflik di  masa depan.
Adanya  perbedaan  agama-agama  itu  bukan  berarti  tidak  ada “ti tik  te mu”  yang dapat  melahirkan mutual  understanding di  antara  mereka.  Titik  temu  itu  bisa  berupa kesatuan yang bersifat social, teologis dan etis (moral). Selain itu, titik temu bukan hanya berarti  dimensi  eksoteris  (lahiriyah)  agama-agama,  tetapi  juga  dimensi  esoterisnya (batinnya).  Dialog  antar  agama  bukanlah  sesuatu  yang  diharamkan.  Al- Qur’an  sebagai kitab suci kaum muslimin telah berdialog dengan agama-agama lain yang hadir sebelum datangnya. Pengakuan dan ajakan dialog itu bisa dilihat dalam surat Ali Imron ayat 64. Dalam  masalah  dialog  dan  hubungan  antar  agama,  tawaran  Al- Qur’an  adalah  teologi inklusif  yang  ramah,  dan  menolak  eksklusivisme.  Al- Qur’an  bersikap  positif  terhadap agama-agama lain.
Selain itu, penulis menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam mencari jalan keluar  untuk  mengembangkan  dialog  di  masa  depan.  Dalam  hal  ini  umat  beragama, khususnya  umat  Islam,  dapat  belajar  dari  pengalaman  Nabi  Muhammad  ketika mengimplementasikan  pengalaman  toleransi,  kerukunan  antar  umat  beragama  dan pengakuan akan pluralisme agama yang pernah dialami oleh umat beragama pada masa Nabi  Muhammad.  Pengalaman  Nabi  Muhammad  yang  paling awal  adalah pengalaman hidup  bersama  dengan  pemeluk  agama  lain.  Sebagaimana  dikatakan  Michael  H.  Hart (Hart,  1982)  bahwa  di  kota  Mekkah  sebelum  datangnya  Islam  ada  sejumlah  kecil pemeluk-pemeluk  Yahudi  dan  Nasrani,  serta  sejumlah  besar  penyembah  berhala.  Di antara mereka adalah Waraqah bin Naufal, Usman ibnu Huairis, Abdullah Ibnu Djahsy dan  Zaid  ibnu  Umar.(Dzakie,  2014).  Kontak  telah  terjadi  di  antara  mereka.  Di  antara pemeluk agama saat itu melihat ada kesamaan antara agama yang dibawa Musa. Tokoh yang  sempat  terekam  mengakui  kesamaan  apa  (wahyu)  yang  diterima  oleh  Nabi  dan Musa adalah Waraqa bin Naufal.
Ketika itu, Nabi Muhammad menceritakan kepada istrinya Khadijah tentang apa yang  telah  dialaminya  di  Gua  Hira  ketika  didatangi  Malaikat  Jibril  dan  disampaikan wahyu dari Allah. Setelah Khadijah mendengar cerita dari Nabi Muhammad dan ketika Nabi Muhammad sedang tidur, Khadijah berkonsultasi dengan saudara sepupunya (anak pamannya) Waraqa bin Naufal perihal apa yang telah dialami Nabi Muhammad. Waraqa kemudian mengakui bahwa Muhammad adalah Nabi umat ini, meski ia belum bertemu dengan Muhammad. Kemudian ketika Nabi Muhammad bertemua dengan Waraqa bin Naufal  pada  saat  a kan  mengelilingi  Ka’bah,  Waraq a  mengingatkan  kepada  Nabi Muhammad  bahwa  beliau  adalah  Nabi  atas  umat  ini.  Dikatakannya  bahwa  Nabi
Muhammad  telah  menerima  Namus  besar  seperti  yang  pernah  disampaikan  kepada Musa.  Ia  juga  mengingatkan  bahwa  tantangan  Nabi  Muhammad  sangat  berat.(Haykal, 1976).
Pengalaman yang sangat berkesan dan memiliki bekas yang sangat berharga adalah ketika Nabi Muhammad menyarankan kaum Muslimin untuk pergi ke Abisinia (Habsyi atau  Ethiopia)  yang  penguasa  dan  rakyatnya  memeluk  agama  Kristen.  Pengalaman  itu menunjukkan betapa antar pemeluk agama bisa hidup rukun dan saling menerima antara satu dengan lainnya. Mereka tinggal di Abisinia sampai sesudah hijrah Nabi ke Yatsrib. Orang-orang Islam mendapat perlindungan keamanan Raja Najasy dari ancaman kaum kafir  Quraisy  yang  mengejar  sampai  ke  negeri  Abisinia.  Raja  Najasy  sempat  berdialog dengan  umat  Islam  berkenaan  dengan  keberadaan  agama  Islam  yang  menganjurkan untuk berlaku jujur, dapat dipercaya,  bersih, tidak  berdusta, menyambung silaturrahmi, menyudahi pertumpahan darah dan sebagainya. Dialog tersebut membahas juga tentang posisi  Islam  dan  Nasrani.  Mengenai  hal  ini,  Raja  Najasy  mengibaratkan  dengan menggoreskan  tongkat  di  tan ah  dan  dia  berkata,  “Antara  agama  tuan -tuan  dan  agama kami  sebenarnya  tidak  l ebih  dari  garis  ini.” Selama  di  Abisinia  kaum  muslimin  merasa aman dan tenteram.(Hodgson, 2009).
Pengalaman  ini  menunjukkan  bahwa  antara  agama-agama,  terutama  agama Ibrahimi  ( abrahamic  religions ),  memiliki  titik-titik  persamaan.  Titik-titik  persamaan  ini bahkan  sampai  pada  hal-hal  yang  bersifat  teologis,  misalnya  tentang  keesaan  Tuhan ( tauhid ). Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan moralitas dan etika dalam kehidupan sesama  manusia,  seperti  sopan  santun,  kejujuran,  keadilan,  kesejahteraan,  saling menghormati, saling menghargai dan lain-lain.
Pengalaman  berikutnya  adalah  pengalaman  ketika  umat  beragama  (umat  Islam, Nasrani  dan  Yahudi)  menjalin  hubungan  kehidupan  bernegara.  Ketika  pada  periode Madinah, hubungan umat Islam, umat Nasrani dan Yahudi ditandai terbentuknya negara kota  Madinah  yang  menjunjung  tinggi  pluralitas,  baik  agama,  suku  dan  golongan. Bahkan  sebelumnya,  ketika  umat  Islam  baru  saja  melalukan  hijrah  ke  Madinah, kesadaran  pluralitas  ini  terlihat  sangat  menonjol.  Hubungan  umat  beragama  waktu  itu diawali dengan kontak damai antara umat Islam dengan penduduk Madinah, baik yang sudah  menjadi  muslim  maupun  yang  masih  memegang  agama  dan  keyakinan sebelumnya.  Semua  penduduk  menyambut  kedatangan  umat  Islam  dengan  damai. Bahkan, orang-orang musyrik dan Yahudi menyambut kedatangan Muhammad dengan baik.(Lecker, 1985).
Kemudian,  dalam  bidang  politik  kenegaraan,  Nabi  Muhammad  memantapkan suatu tatanan kenegaraan yang luar biasa dengan mencoba melihat berbagai pihak dan berbagai kepentingan yang berkembang pada saat itu. Nabi lalu mewujudkan persatuan Madinah  dan  meletakkan  dasar  organisasi  politik  kenegaraan  dengan  mengadakan persekutuan yang kuat. Lalu disepakatilah Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah itu kaum  muslimin – Anshar  dan  Muhajirin — dengan  orang-orang  Yahudi  dan  penduduk Madinah  lainnya  membuat  perjanjian  tertulis  yang  berisi  beberapa  hal  yang  prinsip, seperti pengakuan atas agama mereka masing-masing dan harta  benda mereka. Dalam perjanjian  itu  disinggung  juga  tentang  kebebasan  beragama,  kebebasan  menyatakan pendapat, tentang keselamatan harta benda dan larangan orang melakukan kejahatan. Itu merupakan  sejarah  baru  dalam  kehidupan  politik  dunia  waktu  itu.  Secara  lengkap  isi perjanjian  Madinah  itu  dimuat  dalam  buku Sirah  Muhammad karya  Ibnu  Ishak,  yang banyak  dinukil  oleh  tokoh-tokoh  sejarah.(Ishaq,  1967).  Di  antara  isi  Piagam  Madinah adalah  bahwa  negara  mengakui  dan  melindungi  kebebasan  menjalankan  ibadah  agama masing-masing,  semua  orang  memiliki  kedudukan  yang  sama  sebagai  anggota masyarakat.  Dari  situlah  penduduk  Madinah  memiliki  rasa  nasionalisme  yang  tinggi, lintas agama dan lintas suku.
Pengalaman-pengalaman  di  atas  memberi  gambaran  bahwa  kemajemukan  agama tidak  menghalangi  untuk  hidup  bersama,  berdampingan  secara  damai  dan  aman. Bahkan,  kemajemukan  agama  tidak  menghalangi  umat  beragama  untuk  membangun suatu  negara yang bisa mengayomi dan menghargai keberadaan agama-agama tersebut. Adanya saling pengertian dan pemahaman yang dalam akan keberadaan masing-masing menjadi  modal  dasar  yang  sangat  menentukan.  Pengalaman-pengalaman  Nabi  di  atas mengandung  dimensi  moral  dan  etis.  Di  antara  dimensi  moral  dan  etis  agama-agama adalah  saling  menghormati  dan  menghargai  agama/pemeluk  agama  lain.  Jika  masing- masing  pemeluk  agama  memegang  moralitas  dan  etikanya  masing-masing,  maka kerukunan, perdamaian dan persaudaran bisa terwujud.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  dalam  hal  pluralitas  agama,  agama  Islam memberikan kebebasan untuk memilih dan meyakini serta beribadah menurut keyakinan masing-masing.  Pemilihan sebuah  keyakinan  merupakan  pilihan  bebas  yang  bersifat personal, sehingga pandangan MUI terkait haramnya paham pluralisme agama bukanlah mewakili  pandangan  umat  Islam  secara  umum.  Oleh  karena  itu,  masa  depan  paham
pluralism  agama  dalam  membentuk  koeksistensi  agama  di  Indonesia  masih  terbuka lebar.  Bahkan  koeksistensi  umat  beragama  di  kalangan  umat  Islam  sendiri  telah dicontohkan  oleh  Nabi  Muhammad  secara  langsung  di  kalangan  umat  beragama  yang lain keimanan. Serta koeksistensi umat beragama dalam pandangan para pluralis sangat terbuka lebar bahkan di era yang mengarah kepada conservatif turn seperti saat ini. Namun hal  tersebut  bisa  saja  gagal  terwujud  apabila  truth  claim  di  kalangan  umat  beragama, khususnya umat Islam, semakin mengkristal dan cenderung mengarah kepada fanatisme ekstrim.
Daftar Pustaka Abdullah, A. (1993). Ulumul Qur’an: Jurnal ilmu dan kebudayaan: Vol. IV (Jakarta; 4th ed.). Lembaga Studi Agama Dan Filsafat (LSAF). //library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=19794 Arifin, S. (2009). Kontruksi wacana pluralisme agama di Indonesia. Jurnal Humanity , 5 (1). Arkoun, M. (1994). Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers Today . Boulder: Westview. Armayanto, H. (2014). Problem Pluralisme Agama. Tsaqafah , 10 (2), 325 – 340.
D’Costa, G., Kelle nberger, J., & Hick, J. (1991). John Hick and religious pluralism: Yet another revolution. In Problems in the Philosophy of Religion (pp. 3 – 27). Springer. Dzakie,  F.  (2014).  Meluruskan  Pemahaman  Pluralisme  Dan  Pluralisme  Agama  Di Indonesia. Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama , 9 (1), 79 – 94. Fadli,  M.  R.  (2021).  Memahami  desain  metode  penelitian  kualitatif. Humanika,  Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum , 21 (1), 33 – 54.
Fata,  A.  K.  (2018).  Diskursus  dan  Kritik  Terhadap  Teologi  Pluralisme  Agama  di Indonesia. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , 42 (1), 105. Fitriyani, F. (2011). Pluralisme Agama-Budaya Dalam Perspektif Islam. Al-Ulum , 11 (2),
325 – 342. Galston, W. A. (2017). Value pluralism and political liberalism. In Philosophical dimensions of public policy (pp. 55 – 63). Routledge.
Giovanola, B., & Sala, R. (2022). The reasons of the unreasonable: Is political liberalism still an option? Philosophy & Social Criticism , 48 (9), 1226 – 1246. Gunawan, I. (2022). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan praktik . Bumi Aksara.
Hanik,  U.  (2014).  Pluralisme  agama  di  Indonesia. Tribakti:  Jurnal  Pemikiran  Keislaman , 25 (1). Hart,  M.  H. ;  D.  (1982). Seratus  Tokoh  yang  paling  berpengaruh  dalam  sejarah  /  Michael H.Hart;Terjemah;H.  Mahbub  Djunaidi (Jakarta).  Dunia  pustaka  jaya.
//library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=9568 Haykal, M. H. (1976). The life of Muhammad . American Trust Publications. Hick, J. (2010). Evil and the God of Love . Springer.
Hodgson, M. G. (2009). The Venture of Islam, Volume 1: The Classical Age of Islam (Vol. 1). University of Chicago press. Husaini, A. (2006). Hegemoni Kristen-Barat dalam studi Islam di perguruan tinggi . Gema insani. Ishaq, I. (1967). The life of Muhammad . Kamali, M. H. (2009). Diversity and pluralism: A Qur’anic perspective. ICR Journal , 1 (1). Komarudin,  H.  (1998). Atas  Nama  Agama:  Wacana  Agama  Dan  Dialog  Bebas  Konflik . Bandung: Pustaka Hidayah.
Kurniawan, H. (2004). Heboh Buku Fiqih Lintas Agama. Sabili, January , 30 .
Lecker, M. (1985). Muhammad at Medina: A geographical approach. Jerusalem Studies in Arabic and Islam , 6 , 29 – 62.
Madjid, N. (1993). Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan untuk Generasi Mendatang. Dalam Jurnal Ulumul Qur’an , 1 .
Miftah, Z. (2014). Pluralisme Agama Dalam Perspektif Islam. CENDEKIA , 6 (01).
Morsink, J. (2010). The universal declaration of human rights. In The Universal Declaration of Human Rights . university of Pennsylvania Press. Mubarok, H. (2019). Sejarah Advokasi Pluralisme Agama: Studi Kasus Advokasi Agama Leluhur di Indonesia. Dialog , 42 (2), 135 – 146. Mun’im, Z. (2021). Argumen Fatwa Mui Tentang Pluralisme Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Asy- Syari’ah , 23 (2), 205 – 228. Noer,  A.  (2019).  Pluralisme  Agama  Dalam  Konteks  Keislaman  Di  Indonesia. Religi: Jurnal Studi Agama-Agama , 15 (1), 51 – 75.
Oshatz,  M.  (2012). Slavery  and  Sin:  The  Fight  Against  Slavery  and  the  Rise  of  Liberal Protestantism . Oxford University Press. Pafford, J. M. (2013). The Forgotten Conservative:  Rediscovering  Grover Cleveland . Simon and Schuster.
Paramadina, T. P. (2005). Fiqih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis, cet. 7. Jakarta: Paramadina & The Asia Foundation . Rahman, F. (2021). Revival and reform in Islam: A study of Islamic fundamentalism . Simon and Schuster.
Saleh,  F.,  Maufur,  M.,  &  Sulaeman,  M.  (2021). Menarasikan  Islam,  Pluralisme,  Dan Keberagamaan  Di  Indonesia (M.  Maufur  &  M.  Sulaeman,  Eds.).  CAKRAWALA SATRIA MANDIRI. http://repo.iai-tribakti.ac.id/423/ Saragih, M. G., Saragih, L., Purba, J. W. P., & Panjaitan, P. D. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif: Dasar – Dasar Memulai Penelitian . Yayasan Kita Menulis. Schuon, F. (1984). The transcendent unity of religions . Quest Books.
Schvarcz,  B.,  &  Billig,  M.  (2022).  The  Froman  Peace  Campaign:  Pluralism  in  Judeo- Islamic Theology and Politics. Politics and Religion , 1 – 20.
Setiawan,  J.  (2019).  Pemikiran  Nurcholish  Madjid  tentang  Pluralisme  Agama  dalam Konteks Keindonesiaan. Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam , 5 (1), 21 – 38. Sukron,  M.  (2022).  Dialektika  Penafsiran  Ayat  Pluralisme  Agama  Nurcholish  Madjid Dan  Muhammad  Mutawalli  Al- Sya’rawi. Jurnal  El-Hamra:  Kependidikan  Dan Kemasyarakatan , 7 (1), 15 – 35. Sulaeman,  M.  (2019).  Permainan  Bahasa  Atas  Tuduhan  Gerakan  Fundamentalisme Islam Dalam Politik Barat. Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin , 7 (1), 55 – 72. Sulaeman, M. (2020). Pemikiran Hermeneutika Al- Qur’an Hasan Hanafi dalam Studi Al - Qur’an di Indonesia. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam , 1 (2), 1 – 26. Syofrianisda, S. (2017). Kajian Hadith Tentang Salam Dalam Buku Fiqih Lintas Agama (Fla). UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman Dan Kebudayaan , 11 (1).
Tabrani,  Z.  A.,  &  Walidin,  W.  (2017).  Hak-Hak  Non  Muslim  dalam  Pemerintahan:
Konsep  Dien  wa  Ni’mah  dan  Pluralisme  Ag ama  di  Indonesia. Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science , 3 (1), 15 – 28.
Thoha, A. M. (2005). Tren pluralisme agama: Tinjauan kritis . Gema Insani.
Toha, M., & Muna, F. (2022). Moderasi Islam Dan Aliran Pemikiran Pluralisme Agama. Journal of Education and Religious Studies , 2 (01), 22 – 28. Troeltsch, E. (2006). The Place of Christianity among the World-Religions. Fünf Vorträge Zu Religion Und Geschichtsphilosophie Für England Und Schottland , 134 – 148.
Whitehead, H. (2015). Reasonably fantastic: Some perspectives on Scientology, science fiction, and occultism. In Religious movements in contemporary America (pp. 547 – 588). Princeton University Press.
Yunus, F. M. (2014). Agama dan pluralisme. Jurnal Ilmiah Islam Futura , 13 (2), 213 – 229. Zahid, R., & Sulaeman, M. (2022, August 17). The Geneology of Islam Boarding:A Moderate Islam  in  Kediri .  Proceedings  of  the  6th  Batusangkar  International  Conference,
BIC  2021,  11  -  12  October,  2021,  Batusangkar-West  Sumatra,  Indonesia. https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.11-10-2021.2319521
©  2022  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).