## Identifikasi Potensi Ketersediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau Publik di Palmerah Jakarta Barat
Nanda Mahrunnisya, Dadan Mukhsin*
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article history : Received  : 12/9/2023 Revised : 12/12/2023 Published  : 24/12/2023
Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Volume : 3 No. : 2
Halaman  : 129 - 138 Terbitan  : Desember 2023

## A B S T R A K
Kurangnya eksisting ruang terbuka hijau terutama ruang terbuka hijau publik pada  kawasan  permukiman  padat  penduduk  di  perkotaan  akan  berdampak pada kualitas lingkungan dan kenyamanan kota. Urgensi penelitian ini untuk melihat eksisting, kebutuhan berdasarkan luas wilayah, serta potensi ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau publik yang berada di  Kecamatan  Palmerah. Teori yang dijadikan sebagai acuan untuk mengidentifikasi potensi ketersediaan lahan ruang terbuka hijau publik ini berdasarkan kebijakan Peraturan  Menteri ATR/KBPN RI Nomor 14 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Metode pendekatan yang dipakai yakni secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan data yakni secara  primer  (observasi  lapangan, dokumentasi) dan sekunder  (studi  literatur, survey instansional). Metode analisis yang digunakan yakni analisis geospasial untuk pemetaan eksisting ruang terbuka hijau publik, analisis kebutuhan ruang terbuka hijau publik dengan perhitungan statistik, dan overlay peta menggunakan arcgis  10.7.  Berdasarkan  hasil  analisis   menghasilkan  bahwa  lahan  yang potensial di untuk dijadikan ruang terbuka hijau publik memiliki luas total sebesar 17,5 Ha atau jika dipersentase yaitu sebesar 2% dari luas wilayah kecamatan.  Jika  dimaksimalkan  maka  lahan  dapat  menambah  eksisting  ruang terbuka  hijau publik yang  ada di Kecamatan  Palmerah  menjadi  32,5  Ha  atau bertambah menjadi 4% dari luas wilayah kecamatan.
Kata Kunci : Potensi; Ketersediaan; Ruang Terbuka Hijau Publik.

## A B S T R A C T
The lack of existing green open spaces, especially public green open spaces, in densely populated urban residential areas will have an impact on the quality of the environment and the city's comfort. The urgency of this research is to examine the existing situation, assess the area-based needs, and explore the potential availability of land for public green open spaces in Palmerah District. The theory used as a reference to identify the potential availability of land for public green open spaces is based on the policy of Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) Regulation Number 14  of  2022  concerning  the Provision  and  Utilization of Green Open Spaces. The research adopts a descriptive qualitative and descriptive quantitative approach with data collection methods including primary data (field observations, documentation) and secondary data  (literature  review,  institutional  surveys). The analysis methods used include geospatial analysis for mapping the existing public green open spaces, analysis of the area- based needs for public green open spaces using statistical calculations, and overlaying maps using ArcGIS 10.7. Based on the analysis, it is found that the potentially suitable land for public green open spaces has a total area of 17.5 hectares or approximately 2% of the district's total area. If maximized, the land can increase the existing public green open spaces  in  Palmerah  District  to  32.5  hectares  or  approximately  4%  of  the district's total area.
Keywords : Potential; Availability; Public Green Open Space.
@ 2023 Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota Press. All rights reserved.
Nanda Mahrunnisya et al . Identifikasi Potensi Ketersediaan Lahan, ....

## A. Pendahuluan
Wilayah  perkotaan  menjadi  pusat  berbagai  aktivitas  masyarakat,  termasuk  kegiatan  ekonomi,  sosial, perdagangan,  industri,  pendidikan,  kesehatan,  transportasi,  dan  sebagainya.  Seiring  dengan  semakin  banyaknya aktivitas  tersebut,  permintaan untuk mengembangkan  lahan  di perkotaan  juga  meningkat  guna  membangun fasilitas  penunjang  infrastruktur  perkotaan.  Namun, hal  ini  menyebabkan  peningkatan  kepadatan  penduduk dan perubahan penggunaan lahan di perkotaan, dengan mengalihfungsikan ruang terbuka hijau untuk penggunaan lainnya. Akibatnya, lahan untuk ruang terbuka hijau menjadi terpinggirkan.  Dalam upaya mewujudkan pembangunan  perkotaan  yang  optimal,  para  pemangku  kepentingan  perlu  memiliki  rancangan  tata  ruang sebagai  pedoman  untuk  mengurangi  permasalahan  yang  mungkin  timbul  dalam  proses  pembangunan  [1]. Ruang terbuka hijau, dengan fungsi ekologisnya, membantu dalam pemeliharaan ekosistem yang telah rusak atau hilang karena aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Dalam hal sifatnya, ruang terbuka hijau dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari ruang terbuka lingkungan [2].
Dalam  Peraturan  Menteri  ATR/KBPN  Nomor  14  tahun  2022  penyediaan  ruang  terbuka  hijau  paling sedikit 30% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan, terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang  terbuka  hijau  privat  [1].  Adanya  ruang  terbuka  hijau  dalam  suatu  perkotaan  memiliki  peran  penting dalam  menjaga  keseimbangan  antara  kebutuhan  ruang  untuk  aktivitas  masyarakat  dengan  keberlangsungan ekosistem lingkungan [2].
Kota  Jakarta  merupakan  kota  megapolitan  yang  perkembangan  pembangunan  fisiknya  berkembang dengan cepat. Seiring perkembangan pembangunan peningkatan jumlah penduduk di Kota Jakarta mengakibatkan semakin banyaknya aktivitas dan mengalami penurunan kualitas lingkungan karena bertambahnya lahan terbangun yang  mengakibatkan  lahan  untuk  ruang  terbuka  berkurang.  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  adalah  area  yang terbuka  untuk  umum,  dapat  dikunjungi  secara  bebas,  dan  difungsikan  sebagai  tempat  tumbuhnya  tanaman alami atau ditanami dengan sengaja[5]. Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi ekologi yang meliputi penjagaan dan  pemeliharaan  ekosistem  untuk  makhluk  hidup  yang  telah  banyak  rusak  atau  hilang  karena  aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Selain itu, RTH juga berperan sebagai pencegah degradasi lahan, peningkat daerah resapan air, dan pengatur kandungan karbon dioksida (CO2) dalam udara[6].
Pada wilayah DKI Jakarta, luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih jauh dari target 30% dari total luas Kota Jakarta. Hal ini disebabkan oleh keadaan saat ini di mana terdapat 168.646 bangunan yang berdiri di atas area yang seharusnya digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau, dimana seharusnya bangunan tidak diizinkan untuk berdiri di area yang ditetapkan sebagai zona Ruang Terbuka Hijau (RTH). Persentase lahan non-hijau yang berada di atas zona Ruang Terbuka Hijau adalah 19,9%, sedangkan lahan hijau yang masih berada di zona Ruang Terbuka Hijau mencapai 80,1%, dengan luas total 6.057,1 Ha (Buku Fakta RDTR DKI Jakarta, 2021) [3].  Karena  kondisi  tersebut,  proporsi  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  DKI  Jakarta  masih  belum  mencapai persentase minimal yaitu 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Kendala dan permasalahan dalam implementasi  penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  juga  menjadi  penyebab  belum  tercapainya  target penyediaan RTH dan fungsi RTH di permukiman[8].
Jakarta  Barat  merupakan  salah  satu  kota  yang  berada  di  Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  pembangunan yang pesat. Penggunaan lahan eksisting ruang terbuka hijau (RTH) pada kawasan Jakarta Barat hanya 4% atau sekitar 496,99 Ha dari total luasan kawasan Jakarta Barat yang sebesar 13119,30 Ha dengan 8 kecamatan. Dimana Jakarta Barat ini masih jauh dari kebijakan yang mengharuskan rth publik 20% dan rth privat 10%. Kurangnya eksisting RTH terutama RTH publik pada kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan akan berdampak pada kualitas lingkungan dan kenyamanan kota. Selain itu, sempitnya RTH pada suatu perkotaan juga  dapat mengakibatkan penurunan ketersediaan air tanah karena area tanah terbuka dapat menampung air hujan yang nantinya menembus ke lapisan tanah sehingga air tanah akan tersedia (Buku Analisis RDTR DKI Jakarta, 2021) [4].
Terdapat 8 Kecamatan di Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah adalah salah satu kecamatan yang memiliki klasifikasi  kepadatan  penduduk  padat yaitu  sebesar  289,36  jiwa/ha dengan  luas  wilayah  sekitar  751 ha dan jumlah  penduduk 217.310  jiwa  (Buku  Analisis  RDTR  DKI  Jakarta,  2021)  [4].  Melihat  kondisi  Kecamatan Palmerah  memiliki  kepadatan  penduduk  yang  padat  maka  dengan  mengidentifikasi  lahan  yang  berpotensi untuk RTH Publik di Kecamatan Palmerah ini dapat membantu untuk menambah eksisting ruang terbuka hijau
(RTH)  publik  serta  untuk  menyeimbangkan  kebutuhan  ruang  terbuka  hijau  (RTH)  publik  yang  sekaligus membantu ekosistem perkotaan juga dapat meningkatkan lingkungan sehat yang jauh dari berbagai permasalahan lingkungan.
Berdasarkan penelitian terdahulu (Fachriani, 2017) [2], menyatakan bahwa luas ruang terbuka hijau di Kecamatan  Palmerah  Jakarta  Barat  pada  tahun  2015  belum  memenuhi  standar  kriteria  yang  ditetapkan Undang-undang  No.26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  yaitu  luas  ruang  terbuka  hijau  di  kawasan perkotaan 30% dari luas wilayah. Dalam penelitian terdahulu menyarankan untuk diperlukannya upaya untuk menambah luas ruang terbuka hijau agar memenuhi ketentuan yang sudah diberlakukan, salah satu upayanya yaitu dengan menambah ruang terbuka hijau dengan memaksimalkan potensi lahan yang ada pada Kecamatan Palmerah.  Penelitian  ini  merupakan  salah  satu  upaya  melanjutkan  penelitian  sebelumnya  yang  pernah dilakukan yang bertujuan untuk melihat eksisting dan kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) Publik di Kecamatan Palmerah serta potensi ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH) publik yang berada di Kecamatan Palmerah Jakarta Barat.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  maka  pertanyaan  penelitian  dalam  penelitian  ini sebagai berikut: “Berapa kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat?” dan “Dimana lahan yang berpotensi untuk menambah ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.
Mengidentifikasi kebutuhan ruang terbuka terbuka hijau (RTH) publik di Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat dan Mengidentifikasi lahan yang berpotensi untuk menambah ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting yang ada pada Kecamatan palmerah, Kota Jakarta Barat.

## B. Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  campuran  (kualitatif  dan kuantitatif).  Peneliti  menggunakan  metode  pendekatan  deskriptif.  Penelitian  ini  dilakukan  pendekatan  data sebaran RTH publik  yang didapatkan dari survey instansional dan melakukan observasi dan dokumentasi lapangan untuk mengecek ulang data sebaran RTH publik dari dinas. Kemudian dipetakan menggunakan ArcGIS 10.7 untuk mempermudah mengetahui luasan, letak lokasi dan tipologi RTH publik (kawasan/zona RTH) yang ada di Kecamatan Palmerah.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi  lapangan,  survey instansional, studi literatur dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis geospasial untuk pemetaan eksisting (RTH) publik, analisis kebutuhan RTH publik berdasarkan luas wilayah dan overlay peta menggunakan arcgis 10.7.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
Data RTH publik eksisting yang diambil dilapangan dibatasi hanya tipologi kawasan/zona RTH. Hasil dari groundcheck yang dilakukan peneliti untuk RTH publik eksisting yang ada di Kecamatan Palmerah ini memiliki luas total sebesar 14 Ha atau seperti pada tabel 1 .
Tabel 1. Tipologi RTH Publik Eksisting Kecamatan Palmerah
RTH Publik Eksisting Luas (Ha) Taman Kota 3,2 Taman Lingkungan 1,9 Taman RW 0,6 Taman RT 0,6
Nanda Mahrunnisya et al . Identifikasi Potensi Ketersediaan Lahan, ....
Tabel 1. Tipologi RTH Publik Eksisting Kecamatan Palmerah
RTH Publik Eksisting Luas (Ha) Taman Lainnya 0,3 Lapangan Olahraga 1,1 Pemakaman 2,1 Jalur Hijau 4,0 Total 14

## Sumber: Data Penelitian, 2023.
Pada tabel  2 terdapat  tabel  ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  (RTH)  publik  eksisting  di  Kecamatan Palmerah  dengan  dibandingkan  luas  wilayah  kelurahan,  kecamatan  dan  kota  yang  bertujuan  untuk  melihat persentase ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting.

## Tabel 2. Ketersediaan RTH Publik Eksisting Kecamatan Palmerah
No. Kelurahan
Luas
Wilayah (Ha) Luas RTH Publik Eksisting (Ha) Persentase Terhadap Luas Wilayah Kelurahan Persentase Terhadap Luas Wilayah Kecamatan Luas Wilayah Kota (Ha) Persentase Terhadap Luas Wilayah Kota 1 Jati Pulo 83,5 0,6 1% 0,08% 2500,3 0,024% 2 Kemanggisan 210,1 7,2 3% 0,98% 2500,3 0,288% 3 Kota Bambu Utara 58,5 0,3 1% 0,05% 2500,3 0,014% 4 Kota Bambu Selatan 66,6 0,9 1% 0,13% 2500,3 0,037% 5 Palmerah 220,5 4,4 2% 0,60% 2500,3 0,177% 6 Slipi 97,5 0,3 0% 0,04% 2500,3 0,013% Total 736,8 14 2% Total 0,6 %
Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2023.
Dari  tabel  di  atas,  ruang  terbuka  hijau  (RTH)  publik  eksisting  yang  ada  pada  Kecamatan  Palmerah memiliki luas sebesar 14 Ha. Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting Kecamatan Palmerah yaitu sebesar 2% dari luas wilayah kecamatan dan 0,6% dari luas wilayah kota. Persentase tersebut masih jauh dari ketentuan minimal ruang terbuka hijau (RTH) publik sebesar 20%. Maka dari itu Kecamatan Palmerah perlu  menambah  ruang  terbuka  hijau  (RTH) publik  eksisting  untuk menyeimbangkan  ekosistem  perkotaan. Pada  penelitian  ini  memiliki  ruang  lingkup  wilayah  mikro  Kecamatan  Palmerah,  data  yang  dipakai  dan difokuskan  untuk  analisis  adalah  data  luas  ruang  terbuka  hijau  (RTH)  publik  berdasarkan  luas  wilayah kecamatan. Untuk melihat pemetaan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting di 6 kelurahan yang ada pada Kecamatan Palmerah dapat dilihat pada gambar 1 .
Gambar 1. Pemetaan RTH Publik Eksisting Kelurahan di Kecamatan Palmerah
Nanda Mahrunnisya et al . Identifikasi Potensi Ketersediaan Lahan, ....

## Kebutuhan RTH Publik Kecamatan Palmerah
Analisis kebutuhan RTH publik berdasarkan luas wilayah ini ditujukan untuk melihat berapa kebutuhan ruang terbuka  hijau  publik  yang  harus  dipenuhi  sesuai  Peraturan  Menteri  ATR/KBPN  No.14  tahun  2022.  Pada peraturan tersebut RTH paling sedikit 30% dari luas  wilayah kota atau kawasan perkotaan yang terdiri dari 20%  RTH publik dan  10% RTH privat,  yang  mana pada  eksisting  RTH  publik  di Kecamatan  Palmerah  ini masih < 20% dari luas wilayahnya, maka diperlukan peningkatan kuantitas RTH publik. Berikut ini adalah hasil perhitungan kebutuhan RTH publik berdasarkan luas wilayah di Kecamatan Palmerah.
Kebutuhan RTH Publik = 20/100 x luas wilayah Kebutuhan RTH Publik = 20/100 x 736,8 Ha = 147,4 Ha
Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan RTH publik di Kecamatan Palmerah, total RTH publik yang harus tersedia yaitu minimal sebesar 147,4 Ha atau 20% dari luas wilayah Kecamatan Palmerah yang sebesar 736,8 Ha. Adapun RTH publik eksisting yang sudah tersedia di Kecamatan Palmerah ini sebesar 14 Ha atau sekitar 2% dan total kekurangan sebesar 133,4 Ha atau 18% dari luas wilayah Kecamatan Palmerah.

## Analisis Potensi Lahan RTH Publik Kecamatan Palmerah
Analisis  Potensi  Lahan  RTH  publik  ini dilakukan dengan  cara  overlay  3  peta  yaitu  peta  penggunaan  lahan tidak terbangun yang berada pada Kecamatan Palmerah, peta pola ruang RDTR Kecamatan Palmerah dan peta status  hak  kepemilikan  lahan.  Sebelum  melakukan  overlay  3  peta,  untuk  data  penggunaan  lahan  sudah dilakukan  validasi  terlebih  dahulu  dengan  cara  groundcheck  lapangan  yang  kemudian  menghasilkan  data penggunaan  lahan  tidak  terbangun  yang  berada  di  Kecamatan  Palmerah.  Lalu  untuk  data  status  hak kepemilikan lahan yang dioverlay adalah hanya status hak kepemilikan lahan tidak terbangun yang berada di Kecamatan  Palmerah.  Data-data  tersebut  yang  kemudian  akan  dioverlay  dengan  peta  pola  ruang  RDTR Kecamatan Palmerah. Berikut pada gambar 2 merupakan ilustrasi overlay peta dalam penelitian ini.
Gambar 2. Ilustrasi Overlay Peta Penelitian
Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  melakukan  overlay  peta  menggunakan  ArcGIS  10.7  terdapat  2 kategori  yaitu  memiliki  potensi  dan  tidak  memiliki  potensi.  Pada tabel  3 berikut  merupakan  hasil  overlay dalam penelitian ini.
Tabel 3. Hasil overlay Penggunaan Lahan Tidak Terbangun Status Hak Kepemilikan Pola Ruang RDTR Luas (Ha) Luas (Ha) Hasil
Lahan Kosong Hak Guna
Bangunan Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi 1,665 14,11 5 Memiliki Potensi Perdagangan dan Jasa Skala Kota 4,21 Perdagangan dan Jasa Skala WP 8,24 Hak Milik Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi 2,106 3,38 Tidak Memiliki Potensi Perdagangan dan Jasa Skala Kota 0,16 Perdagangan dan Jasa Skala WP 0,932 Perdagangan dan Jasa Skala SWP 0,182 Hak Pakai Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi 0,136 0,136 Memiliki Potensi
Belum
Terdaftar Jalur hijau
0,95 3,271
Memiliki Potensi
Perdagangan dan
Jasa Skala WP 0,064 Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi 2,194 Perdagangan dan Jasa Skala SWP 0,063
Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2023.
Nanda Mahrunnisya et al . Identifikasi Potensi Ketersediaan Lahan, ....
Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 tahun 2022 penggunaan lahan yang sesuai untuk ruang terbuka  hijau  (RTH)  yaitu  area  memanjang/jalur  dan/atau  mengelompok  dan  yang  penggunaannya  bersifat terbuka,  tempat  tumbuh  tanaman,  baik  yang  tumbuh  secara  alamiah  maupun  yang  sengaja  ditanam. Dikarenakan  lahan  tidak  terbangun  yang  berada  di  Kecamatan  Palmerah  ini  lahan  kosong  yang  mana merupakan suatu area tanah terbuka yang sifatnya terbuka, maka dari itu lahan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku  yang  dapat  dijadikan  lahan  potensial  untuk  ruang  terbuka  hijau  (RTH).  Kemudian untuk status hak kepemilikan lahan yang dapat dijadikan potensi yaitu lahan tidak terbangun yang memiliki hak guna bangunan, hak pakai dan lahan yang belum terdaftar. Karena dalam peraturan undang-undang RI no 5 tahun 1960, hak guna bangunan dapat sewaktu-waktu ditarik menjadi milik pemerintah untuk dikelola sesuai kebutuhan dan dapat berubah hak jika hak tersebut diubah menjadi hak milik. Kemudian untuk hak pakai  dapat dijadikan potensi lahan ruang terbuka hijau (RTH) publik karena hak pakai dapat diberikan sesuai keputusan pejabat  berwenang  atau  berdasarkan  kesepakatan  dengan  pemilik  tanah,  dan  lahan  yang  belum  terdaftar sertifikatnya dapat dijadikan potensi lahan ruang terbuka hijau (RTH) publik terutama jika pemerintah dengan cepat langsung mengurus pembuatan surat sertifikat lahan agar lahan tersebut dapat dikelola pemerintah [5]. Hak milik tidak dapat dijadikan potensi untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) publik  karena hak milik merupakan hak atas tanah yang paling kuat dan paling penuh dari hak-hak lainnya yang dimiliki orang atas tanah dan sudah bersurat secara resmi [5].
Berdasarkan  hasil  overlay  peta,  lahan  tidak  terbangun  di  Kecamatan  Palmerah  yang  teridentifikasi memiliki  peruntukan pola  ruang RDTR  yakni  Perumahan  Kepadatan  Sangat  Tinggi, Perdagangan  dan  Jasa Skala  Kota, Perdagangan  dan  Jasa  Skala  WP,  Perdagangan dan  Jasa  Skala  SWP, dan  Jalur  Hijau.  Menurut Peraturan Menteri ATR/KBPN RI No. 14 tahun 2022 [1] mengenai program perwujudan pola ruang pada kawasan/zona  lainnya,  peruntukan kawasan/zona  lainnya  dapat ditetapkan  untuk  memiliki  fungsi  tambahan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) akan tetapi tanpa mengurangi fungsi utamanya. Maka meski peruntukan lahan tidak untuk ruang terbuka hijau (RTH), lahan yang tidak terbangun yang ada pada Kecamatan Palmerah ini memiliki potensi untuk ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik.
Dari  hasil  analisis  dengan  overlay  peta  yang  telah  dilakukan  peneliti,  untuk  lahan  yang  berpotensi dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) publik memiliki luas total sebesar 17,5 Ha atau jika di persentase yaitu sebesar 2% dari luas wilayah kecamatan. Maka dari itu jika lahan yang berpotensi dimaksimalkan untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) publik, luas 17,5 Ha atau 2% bisa menambah eksisting ruang terbuka hijau (RTH) publik yang ada di Kecamatan Palmerah menjadi  31,5 Ha atau bertambah menjadi 4% dari lu as wilayah kecamatan.  Sehingga  jika  lahan  yang  tidak terbangun  dijadikan  ruang  terbuka hijau  (RTH)  publik  total kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kecamatan Palmerah berkurang menjadi 115,9 Ha atau 16% dari luas wilayah kecamatan. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4 dan gambar 3 untuk lahan potensial RTH publik di Kecamatan Palmerah.
Tabel 4. Hasil data Luas Wilayah Kecamatan Palmerah (Ha) Kekurangan RTH Publik Kecamatan Palmerah (Ha) Lahan Potensial RTH Publik Kecamatan Palmerah (Ha) RTH Publik Eksisting Kecamatan Palmerah (Ha) 736,8 133,4 17,5 14 100% 18% 2% 2%
Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2023.
Gambar 3. Lahan Potensial

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  menyimpulkan  sebagai  berikut,  Menurut Peraturan Menteri ATR/KBPN No.14 tahun 2022 kewajiban minimal kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting berdasarkan luas wilayah pada Kecamatan Palmerah yaitu sebesar 147,4 Ha atau 20% dari luas wilayah Kecamatan Palmerah. Adapun jika diselisihkan dengan luas ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting sebesar 14 Ha atau 2% dari luas Kecamatan Palmerah, hasil selisih yaitu sebesar 133,4 Ha atau 18%.
Hasil overlay peta penggunaan lahan tidak terbangun yang berada pada Kecamatan Palmerah, peta pola ruang RDTR Kecamatan Palmerah dan peta status hak kepemilikan lahan terdapat 2 kategori yaitu memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Lahan yang potensial untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) publik memiliki luas total sebesar 17,5 Ha atau dipersentase yaitu sebesar 2% dari luas wilayah kecamatan. Jika lahan yang berpotensi dimaksimalkan untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) publik, luas 17,5 Ha atau 2% bisa menambah eksisting ruang terbuka hijau (RTH) publik yang ada di Kecamatan Palmerah menjadi  32,5 Ha atau bertambah menjadi 4% dari luas wilayah kecamatan. Untuk titik lahan yang berpotensi dapat dilihat pada gambar 3.

## Daftar Pustaka
[1] P.  Handayani,  Nazarudin,  and  Nuribadah,  “Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  (JIM  FH) Implementasi Ruang Terbuka Hijau Publik (Suatu Tinjauan Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bireuen),” Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Fakultas Hukum  (JIM  FH) ,  vol.  4,  no.  3,  2021,  [Online].  Available:  http://iyan88simple.blogspot.com /2012/09/penataan-
[2] E. Budihardjo and D. Sujarto, Kota Yang Berkelanjutan . PT Alumni, 2005.
[3] Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesi  Nomor  14  Tahun  2022  tentang  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau,” Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Republik  Indonesi  Nomor  14  Tahun  2022  tentang  Penyediaan  dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau , pp. 1–13, 2022.
[4] N.  Fachriani, Analisis  Ketersediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  Dengan  Menggunakan  Aplikasi  Sistem Informasi Geografis (Sig) Di Kecamatan Palmerah Jakarta Barat . 2017.
[5] A. U. Nurhasan and V. Damayanti, “Evaluasi Fungsi Ekologis Taman Kota dalam Upaya Peningkatan Kualitas Ruang Perkotaan,” Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota , vol. 1, no. 2, pp. 149–158, Feb. 2022, doi: 10.29313/jrpwk.v1i2.479.
Nanda Mahrunnisya et al . Identifikasi Potensi Ketersediaan Lahan, ....
[6] M.  W.  Purnamaselfi  and  H.  Widyasamratri,  “Studi  Literatur :  Analisis  Penyediaan  Ruang  Terbuka Hijau di Wilayah Urban,” Jurnal Kajian Ruang , vol. 1, no. 1, 2021.
[7] Buku Fakta RDTR DKI Jakarta, Buku Fakta Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta , vol. 89, no. 2. 2021.
[8] Indah Susilowati and Nurini, “Konsep Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)padaPermukiman Kepadatan Tinggi,” Jurnan Pembangunan Wilayah dan Kota , vol. 9, no. 4, 2013.
[9] Buku Analisis RDTR DKI Jakarta, Buku Analisis Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta . 2021.
[10] BPK, “Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria,” Undang-Undang No.5 Tahun 1960 , no. 1, pp. 1–5, 2004.