Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 1. Januari-Juni 2019 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh

## Muhammad Yusuf
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: muhammadyf70@yahoo.co.id

## Abstrak
Efektif  tidaknya  sebuah  aturan  hukum  dapat  dilihat  seberapa banyak masyarakat mematuhi aturan tersebut, jika sebuah aturan hukum dipatuhi lebih dari 50 (limapuluh) persen masyarakat sudah dapat  dikatakan  aturan  tersebut  efektif.  Ukuran  lainnya    untuk melihat sebuah aturan hukum efektif adalah dari penurunan jumlah kasus pelanggaran hukum. Efektivitas sebuah aturan hukum sangat dipengaruhi  oleh  materi  hukum  itu  sendiri,  penegak  hukum  dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum. Dalam kajian ini, ukuran yang dipakai untuk melihat efektivitas  hukum adalah dari segi  jumlah  kasus  atau  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh masyarakat.  Kemudian  pengaruh    efektivitas  hukum  dikaji  dari sejauh  mana  pemahaman  masyarakat  terhadap  hukum  yang diberlakukan  kepada  mereka  khususnya  dalam  hal  ini  adalah tentang  hukum  jinayat.  Tingkat  pemahaman  masyarakat  sangat ditentukan  oleh  keseriusan  pihak  yang  bertanggungjawab mensosialisasikan  hukum  kedalam  masyarakat.  Khusus  untuk hukum jinayat yang diberlakukan di Aceh, maka pihak yang sangat bertanggungjawab melaksanakan sosialisasi hukum adalah Dinas Syari’at  Islam  sebagai  perpanjangan  tangan  Pemerintah  Aceh. Hasil  penelitian,    aktivitas  sosialisasi  hukum  jinayat  kepada masyarakat masih kurang sempurna, hanya dilakukan dengan satu metode  yaitu  ceramah  dan  media  yang  digunakan  juga  terbatas, sehingga  tidak  menjangkau  seluruh  masyarakat,  demikian  juga dengan  materi  sosialisasi  hanya  menyampaikan  poin-poin larangan dan ancaman hukumannya, sementara untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  yang  menjadi  cikal  bakal efektivitas hukum harus ditransfer informasi tentang seluk beluk hukum  terutama  yang  menyangkut  dengan  manfaat  hukum  itu diberlakukan,  sehingga  masyarakat  tidak  hanya  mengetahui kewajibannya  saja  akan  tetapi  masyarakat  juga  mengetahui  hak- haknya yang dilindungi oleh hukum.
Kata Kunci: Sosialisasi, Efektivitas,  Hukum Jinayat
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pendahuluan
Perjuangan menegakkan ajaran Islam di bumi Iskandar Muda ini telah  dilakukan  sejak  masa  penjajahan  sampai  Indonesia  merdeka  dan Aceh  bergabung  dengan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Namun  harapan  untuk  menegakkan  syariat  Islam  ini  tidak  kunjung diperoleh sampai konflik demi konflik terus berlangsung baik pada masa penjajahan Belanda maupun dengan Pemerintah Indonesia. Setelah Aceh menjadi bagian dalam NKRI juga tidak terlepas dari persoalan permintaan rakyat Aceh untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah . 1
Kewenangan  untuk  melaksanakan  syariat  Islam  pertama  sekali diberikan  melalui  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  dan Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  bagi Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  (kemudian  undang-undang  ini  diganti  dengan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 2 Berawal dari lahirnya  undang-undang tersebut telah  terbuka  peluang  bagi  Aceh  untuk dapat melaksanakan syai’at Islam secara kaffah. dalam  arti  ajaran  Islam dapat  dilaksanakan  dengan  sempurna  dalam  segala  aspek  kehidupan masyarakat  termasuk  aspek  jinayat  yang  sering  dipertentangkan  oleh sebagian kelompok dan kalangan masyarakat. Tindak lanjut dari lahirnya undang-undang tersebut telah melahirkan beberapa qanun di Aceh, khusus menyangkut  pengaturan  persoalan  jinayat  telah  melahirkan  tiga  qanun sejak  tahun  2003  yaitu,  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Maisir dan sejenisnya, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14  Tahun  2003  tentang  Khalwat.  Karena  masih  banyak  kekurangan- kekurangan  qanun-qanun  tersebut  selanjutnya  diganti  dengan  Qanun Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat,  dimana  ketiga  qanun
1 Kaffah dalam  Kamus  Populer  ditulis kafah artinya  puma  atau  sempurna  lihat, Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, Kamus Populer, (Surabaya: Sinar Terang, tt), hlm. 197.  Islam kaffah yang dimaksud di sini adalah hukum Islam tidak  sebagian saja, seperti hukum  peribadatan  dan  keluarga/perdata,  tetapi  juga  yang  menyangkut  segala  aspek termasuk hukum jinayat.
2 Menurut  Prof.  Dr.  Al  Yasa’  Abubakar,  MA dalam  memberikan  komentarnya tentang penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 bahwa undang-undang tersebut dibuat untuk menjalankan keistimewaan yang pernah diberikan pada tahun 1959 dahulu  dengan  penambahan  satu  keistimewaan  lagi  yaitu  peran  ulama  dalam  penetapan kebijakan  Daerah.  Lihat  Al  Yasa’  Abubakar, Syari’at  Islam di  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam:  Paradigma,  Kebijakan  dan  Kegiatan, (Banda  Aceh:  Dinas  Syari’at  Islam, 2006), hlm. 42
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sebelumnya  disatukan  menjadi  satu  qanun  dengan    penambahan  materi hukum menjadi sepuluh macam jarimah yang diatur di dalamnya.
Usaha-usaha  yang  dilakukan  oleh  pengusung  dan  yang  peduli dengan  syari’at  Islam  di  Aceh itu  dilakukan  untuk  menjawab  keinginan masyarakat  yang  menginginkan  syari’at  Islam  tersebut  menjadi  hukum yang  diakui  oleh  pemerintah  dan  menjadi  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat ( living law ). Namun ketika semua perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankan hukum jinayat itu sudah tersedia malah hukum itu tidak berjalan  efektif  dalam  masyarakat,  bahkan  tidak  hanya  dalam  bentuk pelanggaran-pelanggaran  yang  masih  marak  terjadi  dalam  masyarakat, akan tetapi masih ada penolakan-penolakan yang masih dilakukan dengan berbagai argument. 3
Dengan  demikian  perlu  adanya  usaha  lain  untuk  meningkatkan efektivitas  pemberlakuan  hukum  jinayat  dalam  masyarakat  Aceh. Perjuangan  masyarakat  muslim  di  Aceh  seharusnya  tidak  hanya  sebatas pada  positivikasi  hukum  jinayat  dan  penyediaan  perangkat  yang dibutuhkan  untuk  melaksanakan  hukum  jinayat  seperti  materi  hukum (Qanun  Hukum  Jinayat),  peradilan  (mahkamah  Syar’iyah)  dan  penegak hukum  (Wilayatul  Hisbah),  karena  perjuangannya  sampai  disitu  hanya untuk mendapat pengakuan tentang eksistensi masyarakat muslim di Aceh dengan  syari’at  Islam  sebagai  simbulnya,  sementara  fungsi  dari keberadaan syari’at Islam khususnya dalam hal ini adalah hukum jinayat sebagai  “ a  tool  of  social  engeneering” 4 untuk  membentuk  masyarakat sadar hukum tersebut tidak akan tercapai kalau pada tataran aplikasi tidak ada usaha meningkatkan efektivitas hukum jinayat dalam masyarakat agar hukum  jinayat  menjadi  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  sehingga terbentuk  masyarakat  yang  damai  dan  harmonis  sebagaimana  tujuan kemaslahatan yang ada dalam hukum tersebut.
Syamsul Anwar menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat sangat urgen  dalam  pelaksanaan  syari’at  Islam. 5 Kesadaran  hukum  merupakan salah satu faktor   menuju efektivitas hukum dalam masyarakat. Kesadaran
3 Banyak kasus pelanggaran dapat dilihat dari media massa dan penolakan juga dapat dilihat yang dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dengan mencari-cari kelemahan sampai  dengan  pembangkangan  dengan  dengan  melakukan  kejahatan  secara  terang- terangan dan terorganisir.
4 law as a tool of social engineering adalah teori yang dikembangkan oleh Roscoe Pound,  teori  ini  menjelaskan  bahwa  hukum  itu  harus  ditegakkan  di  dunia  nyata  untuk menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat agar tercapai keseimbangan yang  proporsional,  lihat  Bernard  L  Tanya  dkk, Teori  Hukum;  Strategi  Tertib  Manusia Lintas Ruang dan Generasi , cet. IV, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 139
5 Syamsul Anwar, Studi Hukm Islam Kontemporer, cet.I, (Jakarta: RM Book,2007), hlm.
22
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
hukum  dapat  membuat  orang  patuh  kepada  hukum  atau  menaati  hukum dan jika aturan hukum ditaati oleh sebagian besar masyarakat maka dapat dikatakan  bahwa  aturan  hukum  tersebut  adalah  efektif.  Jadi  terdapat hubungan  yang  erat  antara  kesadaran  hukum,  ketaatan  hukum  dan efektivitas hukum, sehingga dalam membicarakan efektivitas hukum tidak bisa mengabaikan unsur-unsur tersebut.
Berbicara efektivitas hukum tidak hanya melihat suatu aturan itu ditaati,  tetapi bagaimana orang menaati hukum sehingga dapat ditemukan derajad efektivitas aturan hukum tertentu dalam masyarakat. Menurut H.C. Kelman  ketaatan  hukum  dapat  dibedakan  kualitasnya  dalam  tiga  jenis yaitu:
1. Ketaatan  yang  bersifat compliance ,  ketaatan  seseorang  kepada aturan hukum karena takut terkena sanksi.
2. Ketaatan  yang  bersifat indentification, yaitu  ketaatan  seseorang kepada  aturan  hukum  hanya  untuk  menjaga  hubungan  baiknya dengan pihak lain.
3. Ketaatan  yang  bersifat  internalization,  yaitu  ketaatan  seseorang kepada hukum karena merasa bahwa aturan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. 6
Dengan demikian hal yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat setelah  formalisasi  hukum  jinayat  di  Aceh  adalah pertama ,  memahami dengan baik tentang segala hal yang menyangkut dengan hukum Jinayat. Dalam  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  dibutuhkan  peran pemerintah  untuk  melakukan  sosialisasi  hukum  jinayat  dengan  baik, dengan  menggunakan  berbagai  metode  sosialisasi  hukum  yang  sesuai dengan kondisi masyarakat dan dilakukan dengan sungguh-sungguh secara terus  menerus. Kedua ,  menumbuhkan  kepedulian  dan  dukungan sebagaimana mereka menyakini bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama  yang  benar  yang  di  dalamnya  terdapat  aturan-aturan  yang  harus diyakini  kebenarannya  juga. Ketiga ,  masyarakat  harus  mempunyai komitmen  untuk  menjalankan  hukum  jinayat  dan  merawatnya  sampai hukum terbentuk dalam jiwa masyarakat.
Masyarakat Aceh yang telah lama menganut ajaran Islam tentunya telah  terbentuk  pola  pikir  masyarakat  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada dalam  ajaran    Islam,  kemudian  teraplikasi  dalam  budaya  masyarakat seharusnya menjalankan  ajaran Islam dengan penuh tanggungjawab dan tidak  menolak  kehadiran  hukum  Jinayat  yang  di  dalamnya  juga mengandung  kemaslahatan  bagi  mereka.  Masyarakat  Aceh  harus
6 Lihat  H.C.  Kelman  dalam  Ahmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  dan  Teori Peradilan , cet. V, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 348
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mempunyai  komitmen  dalam    mempertahankan  hukum  jinayat  sebagai sesuatu  yang  dibutuhkan  sebagai  pedoman  hidup  sehari-hari.  Hukum jinayat  seharusnya  berlaku  efektif  dalam  mengurangi  tindak  kejahatan (criminal) dalam masyarakat.
Namun  kenyataannya  yang  terjadi  di  Aceh  setelah  sekian  tahun hukum  jinayat  menjadi  hukum  yang  diakui  oleh  Negara  untuk diberlakukan  di  tengah  masyarakat  Aceh,  belum  menampakkan keefiktifitasnya  dalam  mengurangi  tindak  kejahatan  dalam  masyarakat khususnya  kejahatan  yang  diatur  dalam  hukum  jinayat  tersebut.  Masih banyak  ditemukan  pelanggaran-pelanggaran  dalam  masyarakat  bahkan masih ada penolakan oleh sebagian kecil masyarakat setelah sekian tahun hukum jinayat diberlakukan.
Permasalahan masih terkait dengan sosialisasi hukum yang perlu diperbaiki  dan  diperbaharui  dan  dilakukan  dengan  sungguh-sungguh secara  terus  menerus.  Demikian  juga  permasalahan  yang  ada  pada masyarakat itu sendiri, dimana dalam masyarakat masih dijumpai berbagai pelanggaran terus terjadi, hal ini dapat dilihat masih maraknya pelanggaran syari’at dan juga penolakan–penolakan yang dilakukan secara hukum yaitu melakukan  gugatan  terhadap  qanun  jinayat  ke  Mahkamah  Agung, kendatipun  kemudian  ditolak  oleh  Mahkamah  Agung. 7 Kemudian berbagai  kasus  pelanggaran  hukum  masih  sering  terpampang  di  media massa.  Hal  ini  menunjukkan  belum  redanya  pelanggaran  dalam  kasus tersebut dengan kata lain hukum jinayat belum efektif dalam mengurangi kejahatan khususnya yang diatur dalam qanun jinayat.
Pemberlakuan  hukum  jinayat  di  tengah-tengah  masyarakat memang sangat diharapkan oleh manyoritas masyarakat muslim di Aceh, namun disisi lain pelanggaranpun masih terus terjadi, sehingga kenyataan ini  tentunya  menimbulkan  pertanyaan  kenapa  disatu  sisi  masyarakat menginginkan hukum jinayat berlaku di Aceh dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, akan tetapi pada sisi lain setelah hukum jinayat menjadi hukum  positiv  di  Aceh  tidak  berlaku  efektif  dalam  mengurangi  tindak kejahatan dalam masyarakat.
Dengan  demikian,  berdasarkan  permasalahan  tersebut  penelitian ini  perlu  dilakukan  untuk  melihat  metode  sosialisasi  hukum  dan  tingkat kepatuhan hukum masyarakat, sehingga nantinya dapat diketahui derajad efektivitas  hukum  jinayat  di  Aceh  dengan  tujuan  dapat  ditemukan  atau ditentukan  sebuah  metode  sosialisasi  hukum  yang  sesuai  dengan
7 Berita  Harian  Serambi  Indonesia,  terbitan  senin  18  Juli  2016,  Nomor  9.650 THN. Ke 28
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
masyarakat  Aceh.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  timbullah pertanyaan penelitian yang menjadi rumusan masalah yaitu:
1. Bagaimana metode sosialisasi hukum jinayat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Tamiang?
2. Apakah hukum jinayat sudah berlaku secara efektif di Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Tamiang?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menjawab  pertanyaan  akademik berkaitan  dengan      hukum  dalam  masyarakat  yang  menyangkut  dengan efektivitas  hukum  sehingga  penelitian  ini  tergolong  dalam  penelitian yuridis-empiris. 8 Penelitian  yuridis  empiris  dimaksudkan  untuk melakukan  pengkajian  terhadap  sosialisasi  hukum  jinayat  di  Aceh  dan untuk melihat kenyataan hukum dalam masyarakat.
Sosialisasi  hukum  jinayat  dalam  masyarakat  Aceh  merupakan persoalan  bagaimana  hukum  tersebut  diinformasikan kepada masyarakat sehingga dapat diberlakukan secara efektif,  persoalan ini dapat dijelaskan dengan  menggunakan  pendekatan  hukum  sosiologis  ( Sosiological jurisprudence), sedangkan  hal  yang  berkaitan  dengan  kenyataan  hukum dalam  masyarakat,  apa  makna  hukum  bagi  masyarakat  atau  bagaimana masyarakat  mematuhi  hukum.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  struktur, interaksi,  fakta  dan  sikap  masyarakat  terhadap  hukum,  sehingga  hal  ini dapat dijelaskan dengan pendekatan sosiologi hukum ( Sociology of law). Pengkajian  terhadap  kenyataan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat tersebut dilakukan di Aceh.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan  sumber  data  sekunder.  Sumber  data  primer  merupakan  sumber  data didapat langsung dari interaksi antara peneliti dengan narasumber, yakni tokoh masyarakat, institusi pemerintah daerah yakni Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar’iyah, Satpol PP/WH dan akademisi. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari literatur kepustakaan yang berupa arsip, kitab- kitab  fiqh,  buku,  jurnal,  majalah,  Koran  dan  peraturan  perundang- undangan.
Untuk  mengumpulkan  data  primer  dalam  penelitian  ini,  maka menggunakan  beberapa  teknik  meliputi: observasi  ( pengamatan) , interview (wawancara). Teknik observasi ( pengamatan) dilakukan secara langsung  dan  berstruktur,  teknik  ini  digunakan  untuk  memperoleh  data
8 Menurut Ewick dan Silbey yang dikutip oleh Achmad Ali, menyebutkan bahwa kesadaran  hukum  terbentuk  dalam  tindakan,  persoalan  hukum  sebagai  perilaku  bukan hukum sebagai aturan, norma atau asas, dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris, lihat Achmad Ali, Menguak Teori Hukum …….hlm. 298-299
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
tentang  perilaku  masyarakat  yang  tampak  dan  kasus-kasus  tentang pelanggaran  qanun  jinayat  yang  dilakukan  oleh  masyarakat.  Sedangkan teknik interview (wawancara)  dilakukan dalam bentuk semi struktur atau campuran melalui tatap muka, hp, email dll, digunakan untuk mendapatkan data  tentang  factor-faktor  yang  mempengaruhi  ketaatan  hukum masyarakat.  Sedangkan  Data  sekunder  merupakan  data  yang  diolah melalui dokumen-dokumen baik berupa peruaturan perundang-undangan ataupun dokumendari institusi pemerintahan daerah.
Data  yang  sudah  berhasil  dikumpulkan  melalui  pengamatan lapangan  dan  kajian  pustaka  diolah  agar  menjadi  ringkas  dan  sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut: meringkaskan data, pengkodean, membuat  catatan  obyektif,  membuat  catatan  reflektif,  membuat  catatan marjinal,  menyimpan,  membuat  memo,  analisis  antar  lokasi  jika diperlukan dan membuat ringkasan. 9 Data tersebut selanjutnya ditafsirkan untuk  menemukan  makna  dari  penemuan-penemuan  tersebut  dan menghasilkan  konsep  yang  bersifat  menerangkan  dan  menjelaskan. 10
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metodologi eksplanatif.  yaitu  mencoba  menghubungkan  atau  mencari  sebab  akibat antara dua atau lebih konsep (variabel) yang akan diteliti.

## Sosialisasi Hukum dalam Meningkatkan Pemahaman Hukum Jinayat pada Masyarakat  Aceh
Sosialisasi  dalam  Kamus  Populer  diartikan  sebagai  suatu  proses pembentukan  sikap atau  perilaku  seseorang  anak  sesuai  dengan  perilaku atau  norma-norma  dalam  kelompok. 11 Lebih  umum  disebutkan  bahwa sosialisasi  adalah  proses  belajar  bersama  antar  manusia  untuk menyesuaikan  tingkah  laku  dengan  norma-norma,  cara  hidup,  maupun nilai-nilai  yang  berlaku  di  suatu  tempat  agar  diterima  oleh  masyarakat. Dalam  proses  sosialisasi  terjadi  saling  mempengaruhi  antar  individu sehingga  terbentuk  suatu  kebiasaan,  tentang  sikap,  cara  bertingkah  laku seseorang. 12
Menurut Charlotte Buchler, sosialisasi adalah sebuah proses untuk membantu  seseorang  dalam  mempelajari  maupun  menyesuaikan  diri dengan  masyarakat  tentang  bagaimana  cara  hidup  dan    berpikir  yang
9 Lihat Noeng Muhajir, Metodologi Keilmuan; Paradigma kualitatif, kuantitatif, dan Mixed , edisi V, (Yogyakarta:Rake Serasin, 2007),h. 45-46
10 Moh. Nazir, Metode…,h. 374
11 Susilo  Riwayadi  dan  Suci  Nur  Anisyah,  Kamus  Populer  Ilmiah  Lengkap,
(Surabaya: Sinar Terang, tt) hlm. 454
12 http://www.sekutukeadilan.com diunduh pada tanggal 16 Julil 2018
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bertujuan untuk mendapatkan peran dalam suatu kelompok masyarakat. 13
Jadi  yang  dimaksud  sosialisasi  di  sini  adalah  sosialisasi  hukum  yaitu sebuah proses transfer informasi tentang hukum kepada masyarakat untuk membiasakan  dan  membentuk  masyarakat  agar  bertingkah  laku  sesuai dengan hukum.
Sosialisasi hukum merupakan bagian sistematis  alur implementasi sebuah hukum dalam masyarakat. Fiksi yang mengatakan bahwa sebuah hukum atau peraturan perundang-undangan dianggap sudah dipahami oleh masyarakat  apabila  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  tersebut sudah diundangkan dalam lembaran Negara merupakan suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. 14 Dimana masyarakat masih banyak yang  tidak  mengetahui  hukum  apalagi  untuk  memahaminya.  Begitu banyak  produk  hukum  yang  dilahirkan  oleh  pemerintah  tentunya  tidak mudah dapat diketahui oleh masyarakat luas, lebih-lebih bagi masyarakat terisolir  dan  jauh  dari  informasi.  Oleh  karena  itu  sosialisi  hukum  baru kepada  masyarakat  merupakan  suatu  keharusan  untuk  memberi pengetahuan  kepada  masyarakat  bahwa  hukum  itu  ada  dan  memberi pemahaman  kepada  masyarakat    tidak  hanya  yang  menyangkut  dengan kewajiban masyarakat untuk menyesuaikan sikap dan perilakunya dengan hukum  tetapi  juga  harus  diberi  pemahaman  tentang  hak-hak  masyarakat yang terlindungi dengan adanya hukum tersebut.
Sebagai daerah modal dalam pelaksanaan syariat Islam, provinsi Aceh  dapat  menjadi  contoh  dalam  penerapan  syariat  Islam  tersebut. Syari’at Islam yang akan dilaksanakan di Aceh adalah syari’at Islam yang kaffah dalam arti semua aspek kehidupan masyarakat harus sesuai dengan syari’at Islam termasuk hukum jinayat yang selama ini banyak mendapat tantangan  ketika  hukum  tersebut  diterapkan  dalam  masyarakat.  Hal  ini disebabkan oleh kekeliruan dalam memahami hukum jinayat, seolah-olah hukum jinayat itu kejam dan tidak cocok lagi dengan zaman modern, maka tiang utama yang harus dibangun adalah sosialisasi mengenai pelaksanaan hukum jinayat, agar hukum tidak hanya sekedar tertulis di atas kertas.
Dalam  melaksanakan  fungsi  penyuluhan  atau  dalam  bahasa sosiologi  disebut  dengan  sosialisasi  hukum,  maka  Dinas  Syariat  Islam menjadi institusi penting di Aceh yang melaksanakan tugas tersebut. Dinas Syariat Islam merupakan institusi pemerintah daerah Aceh sebagai tangan
13 http://www.sekutukeadilan.com diunduh pada tanggal 16 Juli 2018
14 Menurut  Soetandyo,  pengabaran  atau  pengumuman  telah  diundangkannya hukum baru tidaklah akan menjamin bangkitnya kesediaan warga untuk mematuhi aturan undang-undang  tanpa  reserve.  Lihat  Soetandyo  Wignjosoebroto,  Hukum  Dalam Masyarakat  Perkembangan  dan  Masalah:  Sebuah  Pengantar  Ke  Arah  Kajian  Sosiologi Hukum, cet.II, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 161
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pemerintah untuk pelaksanaan syariat Islam dan khususnya dalam hal ini adalah  hukum  jinayat.  Secara  yuridis,  Dinas  Syariat  Islam  sangat  jelas disebutkan bahwasanya, Dinas Syariat Islam merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang Pelaksanaan Syariat Islam, dan juga Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Syariat  Islam  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 15
Seperti yang telah disebutkan pada paragraph di atas, bahwsanya Dinas Syariat Islam memiliki posisi sentral dan penting dalam pelaksanaan syariat  Islam  di  Aceh.  Kemudian  ditambah  lagi  dengan  adanya  amanah yang  disebutkan  secara  jelas,  bahwasanya  Dinas  Syariat  Islam  memiliki tugas  untuk  melaksanakan  sosialisasi  kepada  masyarakat  dan  penegak hukum. 16
Maka  sangat  jelas  yang  melaksanakan  fungsi  sosialisasi  syariat Islam  di  Aceh  khususnya  Aceh  adalah  Dinas  Syariat  Islam  baik  yang berada  di  tingkat  provinsi  maupun  di  tingkat  Kabupaten-Kota.  Dengan demikian  jika  ditafsirkan  secara  kalimat  yang  tertulis  dalam  regulasi tersebut, pelaksanaa syariat Islam di Aceh sangat bergantung pada Dinas Syariat  Islam.    Untuk  menjawab  dan  melaksanakan  tugas  yang diamanahkan,  Dinas  Syariat  Islam  kabupaten  Aceh  Selatan  dan  Aceh Tamiang telah melakukan beberapa upaya agar masyarakat Aceh Selatan dan Aceh Tamiang mampu dan dapat memahami hukum Islam khususnya hukum jinayat.
Upaya dilakukan oleh Dinas Syariat Islam kabupaten Aceh Selatan dan  Aceh  Tamiang  dalam  melaksanakan  sosilasisasi  adalah  sebagai berikut: 17
a. Mengirim  penceramah  ke  kecamatan-kecamatan  dalam wilayah administrative Kabupaten Aceh Selatan
b. Membangun  komunikasi lintas  institusi  baik institusi  daerah ataupun institusi vertical
c. Pada  bulan  suci  ramadhan  melaksanakan  program  safari ramadhan,  dan  mengirim  para  penceramah  ke  wilayah- wilayah tertentu di kabupaten Aceh Selatan.
15 Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  131  Tahun  2016  Tentang    Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh.
16 Lihat  Pasal  15  huruf  d  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  131  Tahun  2016 Tentang    Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi  Dan  Tata  Kerja  Dinas  Syariat Islam Aceh.
17 Wawancara dengan Bapak Indra Hidayat, M. Ag sebagai kepala bagian hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 13 Julil 2018 di DInas Syariat Islam
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
d. Melaksanakan  sosisalisasi  ke  sekolah-sekolah,  khususnya sekolah menengah di kabupaten Aceh Selatan.
e. Melaksanakan sosialisasi Qanun Jinayat perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Selatan.
f. Mengundang para guru-guru agama sekolah SLTP dan SLTA untuk mendengarkan sosialisasi. 18
Selain  dari  upaya  di  atas,  pihak  Dinas  Syariat  Islam  juga melakukan  upaya  lainnya  dengan  cara  mengundang  para  pakar  sebagai pemateri dari berbagai kalangan dan instansi, yakni:
a. Dari  kalangan  akademisi,  Dinas  Syariat  Islam  Kabupaten Aceh Selatan mengundang dari pihak kampus UIN Ar-raniry Banda Aceh, dari STAI TapakTuan.
b. Dari kalangan birokrasi Dinas Dyariat Islam juga mengundang Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi, dari pihak kejaksaan dan dari kepolisian.
c. Memasang  baliho  dan  famplet-famplet  di  tempat-tempat tertentu  yang  mudah  dilihat  dengan  pesan  isi  qanun  jinayat lengkap dengan ancamannya
Dari  data  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  Dinas  Syariat  Islam Kabupaten  Aceh  Selatan  telah  berupaya  dalam  melaksanakan  fungsi sosialisasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 Tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi  Dan  Tata  Kerja  Dinas  Syariat  Islam  Aceh.    Namun  usaha-usaha tersebut  jika  dilihat  dari  segi  metode  sosialisasi  hukum  yang  baik  dapat dikatakan  belum  berpariasi  dalam  menggunakan  metode.  Metode sosialisasi  hukum  yang  baik  adalah  yang  bervariatif  dan  yang  sesuai dengan  masyarakat  yang  menjadi  arah  sosialisasi.  Sosialisasi  yang dilakukan  hanya  menggunakan  metode  ceramah  atau  penyampaian informasi  langsung  secara  lisan.  Sementara  banyak  sekali  metode  yang dapat  digunakan  sebagaimana  yang  telah  dipraktekkan  oleh  pemerintah pusat  dalam  melakukan  sosialisasi  hukum. 19 namun  demikian  dalam
18 Konfirmasi  ulang  keakuratan  data  melalui  via  telepon  dengan  Bapak  Indra Hidayat, M. Ag sebagai kepala bagian hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 14 September 2018
19 Usaha-usaha  sosialisasi  hukum  telah  dilakukan  pemerintah  pusat  dengan bergabagi  cara  atau  metode  seperti  pembentukan  keluarga  sadar  hukum,  pembentukan desa/kelurahan  sadar  hukum,  talkshow, Legal  Voice ,  film  documenter,  mobil  penyuluhan hukum  keliling  dan  lain  sebagainya  yang  bersifat  komunikatif  dan  adaptif.  Untuk menjangkau  sasaran  yang  lebih  luas  telah  digunakan  berbagai  media  atau  teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang ada pada saat ini berupa televise, radio, internet, dan media cetak lainnya
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sosialisasi  hukum  jinayat  dalam  masyarakat  Aceh  harus  terlebih  dahulu dipahami  kondisi  masyarakat  baru  kemudan  ditentukan  metode  yang tentunya  juga  harus  bervariasi  agar  tidak  menoton  dengan  salah  satu metode saja.
Demikian  juga  dari  segi  media  yang  digunakan  masih  sangat sederhana,  hanya  dalam  bentuk  famplet  dan  baliho,  sementara  media internet  belum  digunakan.  Kondisi  masyarakat  Aceh  khususnya  lebih banyak      mengaskses  informasi  dari  internet  ketimbang  alat  informasi lainnya,  sehingga  pemanfaatan  media  ini  selain  dapat  memudahkan masyarakat juga dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat, sehingga sudah  menjadi  keharusan  bagi  pelaku  sosialisasi  hukum  untuk memanfaatkan  media  internet  sebagai  alat  transfer  informasi  hukum kepada masyarakat.

## Pengaruh Sosialisasi Hukum terhadap Efektivitas Hukum Jinayat di Aceh
Efektivitas  hukum  merupakan  sebuah  pernyataan  tentang bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat  dengan  baik  setelah  dilakukan evaluasi  bahwa  sesuatu  hukum  ditaati  oleh  sebagian  besar  masyarakat. Untuk menyatakan sebuah hukum itu efektif harus terlebih dahulu melihat ke belakang tentang sejauh mana warga masyarakat menaati hukum dan kenapa  warga  masyarakat  menaati  hukum  tersebut.    Menyangkut  sejauh mana  masyarakat  mentaati  hukum  dapat  dijelaskan  dengan  teori  H.C Kelman  tentang  derajad  kepatuhan.  Apakah  masyarakat  patuh  hukum karena  takut  ancaman  hukuman  atau  karena  menjaga  hubungan  baik dengan pihak lain atau karena hati nuraninya yang memilih untuk mentaati hukum.
Baru  dapat  dikatakan  bahwa  masyarakat  mempunyai  kepatuhan yang  tinggi  terhadap  hukum  jika  masyarakat  dalam  mematuhi  hukum karena  hati  nuraninya  yang  menentukan  dirinya  untuk  mematuhi  atau mentaati  hukum.  Berbicara  hati  nurani,  berarti  memasuki  wilayah kesadaran  hukum  masyarakat.  Kesadaran  hukum  adalah  nilai-nilai  yang terdapat pada diri manusia tentang hukum. 20 Kesadaran hukum masyarakat sangat  ditentukan  oleh  pemahaman  tentang  hukum  dan  komitmen  untuk mematuhi  hukum.  pemahaman  berada  pada  domain  kognitif  sedangkan komitmen  itu  berada  pada  domain  afektif. 21 Oleh  karena  itu  dapat
20 Ahcmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  dan  Teori  Peradilan,  cet.  V, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 299
21 Soetandyo Wignjosubroto, Hukum Dalam Masyarakat …, hlm. 158-159
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dikatakan  efektifitas  hukum  berawal  dari  kesadaran  hukum  menuju kepatuhan hukum dan akhirnya hukum menjadi efektif.
Untuk mengukur efektifitas hukum salah satunya dapat dilihat dari sedikit banyaknya kasus-kasus pelanggaran, semakin sedikit pelanggaran hukum  atau  tidak  ada  pelanggaran  hukum  sama  sekali  menunjukkan menunjukkan hukum tersebut efektif.  Oleh  karena  itu  alat  ukur  ini  yang digunakan nuntuk melihat efektifitas hukum jinayat di Aceh khususnya di Aceh  Selatan  dan  Aceh  Tamiang.  Berdasarkan  data  penelitian menunjukkan  bahwa  di  Aceh  Selatan  adanya  penurunan  pelanggaran hukum setiap tahunnya dari tahun 2016-tahun 2018. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tahun
2016 2017 2018 Jumlah Kasus 12 10 7
Demikian  juga  di  wilayah  Aceh  Tamiang  ditemukan  adanya penurunan  pelanggaran  setiap  tahunnya,  sebagaimana  yang  tergambar dalam tabel dibawah:
Rekapitulasi  Putusan  Mahkamah  Syariyah  Aceh  Tamiang  2016-
Juni 2018 N o Tahun Maisir Khamar Ikhtilath Jumlah 1 2016 28 3 - 31 2 2017 21 2 1 24 3 2018 14 2 - 16 Total Putusan Kasus Jinayat pada  MS Kuala Simpang 71
Data  ini  berdasarkan  kasus-kasus  yang  masuk  ke  Mahkamah Syar’iyah. Sementara adakalanya pelanggaran hukum jinayat yang tidak sampai ke Mahkamah Syar’iyah. Menurut hasil wawancara banyak kasus yang  diselesaikan  di  tingkat  Gampong  dan  di  tingkat  Wilayatul  Hisbah terutama kasus ikhtilath dan khalwat serta kasus-kasus ringan lainnya. Di luar itu juga banyak pelanggaran-pelanggaran hukum jinayat sebagaimana yang sepuluh poin yang diatur dalam qanun jinayat dibiarkan terjadi tanpa
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
adanya  penangan  baik  oleh  masyarakat  atau  penegak  hukum. 22
Berpedoman  pada  hasil  wawancara  tersebut  maka  dapat  dikatakan  juga bahwa hukum jinayat belum bisa menurunkan angka kejahatan di kedua wilayah  tersebut  dengan  kata  lain  hukum  jinayat  belum  berlaku  secara efektif. Hal ini juga dibuktikan dengan tata cara penyelesaian kasus dalam masyarakat dengan cara menggelar “peradilan masyarakat” dimana kalau ada yang leanggar hukum jinayat ditangkap, dimandikan dan disuruh bayar denda  untuk  menyucikan  Gampong  yang  telah  mereka  kotori  dengan berbuat  maksiat,  biasanya  denda  satu  ekor  kambing  diserahkan  ke Gampong tempat terjadinya perkara kejahatan. 23 Proses peradilan seperti ini  tentunya  tidak  di  atur  dalam  hukum  acara  jinayat  sehingga  dapat dikatakan sudah menyalahi aturan yang berlaku.
Kondisi  tersebut  menunjukkan  bahwa  masyarakat  masih  kurang memahami  seluk  beluk  hukum  jinayat  di  dua  daerah  tersebut,  untuk meningkatkan  pemahaman  masyarakat  itulah  perlu  adanya  sosialisasi hukum kepada masyarakat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terus  menerus.  Dengan  demikian  dapat  dirumuskan  bahwa  sosialisai hukum  sangat  berpengaruh  pada  efektifitas  hukum  dalam  masyarakat. bagaimana  masyarakat  dapat  memahami  hukum  kalau  tidak  ada  yang menyampaikan  informasi  tersebut  kepada  mereka,  membiarkan masyarakat mencari dan belajar sendiri tentang hukum merupakan suatu fiksi yang tidak pernah menjadi kenyataan apalagi untuk masyarakat yang berada di wilayah yang sedang membangun yang serba kekurangan.

## Penutup
Efektivitas  sebuah  aturan  hukum  diawali  oleh  kesadaran  hukum masyarakat  kemudian  menuju  kepatuhan  hukum  dan  akhirnya  hukum berlaku  efektif  dalam  mengurangi  tingkat  kejahatan  dalam  masyarakat. Semakin  tinggi  tingkat  pemahaman  masyarakat  terhadap  hukum  maka semakin  tinggi  tingkat  efektivitas  sebuah  aturan  hukum.  Pemahaman masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh sejauhmana sebuah aturan hukum itu disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hukum jinayat di wilayah Aceh belum menunjukkan adanya penurunan, sehingga dapat dikatakan  bahwa  hukum  jinayat  tidak  berlaku  efektif  di  kedua  wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurang sempurnanya sosialisasi hukum jinayat  karena  terkendala  oleh  kurangnya  anggaran  dan  fasilitas  yang
22 Wawancara  dengan  Tgk.  Ismail  tokoh  masyarakat  Kejuruan  Muda  Aceh Tamiang
23 Wawancara dengan Mukhlis tokoh pemuda Gampong
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mendukung  sosialisasi  hukum  serta  terbatasnya  Sumber  Daya  Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Syari’at Islam baik dari segi jumlahnya maupun dari segi kualitasnya.

## Daftar Pustaka
Abdul Gani Isa, Formalisasi Syari’at Islam di Aceh dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Indonesia . Banda Aceh. Abdul  Halim, Politik  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Ciputat  Press,
2005
Abdul  Manan, Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006) Abdullah Ahmad An-Na’im, Islam dan Negara Sekuler, Menegosiasikan Masa  Depan  Syari’ah, terj.  Sri  Murniati,  (Bandung:  Mizan, 2007). Abi  Ishaq  al-Syatibi, Muwafaqat  fi  Ushul  al  Syari’ah, (Bairut:  Dar  al-
Mu’arafah, tt)
Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad Dimasyqi, Terj. Salim Bahreisi dan  Said  Bahreisi, Tafsir  Ibnu  Katsir ,  (Surabaya:  Bina  Ilmu,
2004) AL-Yasa’ Abubakar, Metode Istishlahiah; pemanfaatan Ilmu Pengetahuan  dalam  Ushul  Fiqh ,  (Banda  Aceh,  Bandar Publishing, 2012) Al-Yasa’  Abubakar, Penerapan  Syari’at  Islam  di  Aceh;  Upaya Penyusunan  Fiqh  Dalam Negara  Bangsa,  ( Banda  Aceh:  Dinas Syari’at Islam, 2013).
Berita Harian Serambi Indonesia, terbitan senin 18 Juli 2016, Nomor 9.650 THN. Ke 28 Bernard L Tanya dkk, Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , cet. IV, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013)
C.S.T  Kansil, Pengantar  ILmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  cet.
VII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986 Departeman  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia , (Balai Pustaka: Jakarta, 1996
E.K.M.  Masinambow, Hukum  dan  Kemajemukan  Budaya, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003
H.A.R. Gibb, The Modern Trends in Islam , (Chicago: The University of Chicago Press, 1950), hlm. 120
Ibnu  Qayyim, I’lam  al-Muwaqqi’in  ‘an  Rabb  al-“alamin ,  juz.  3  tahqiq ‘Isham al-Din al-Shababati, (Kairo: Daral-Hadits, 1997)
Jalaludin. Psikologi Agama. (Jakarta:   Raja Grafindo Persada,  2000)
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) Kamsi, Politik  Hukum  dan  Positivikasi  Syariat  Islam  di  Indonesia, (Yogyakarta: Suka Press, 2012).
Krabbe dalam Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan , cet. V, (Jakarta: Kencana, 2013 Lawrence Meir Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Terj. M. Khozim, Cet. III, (Bandung: Nusa Media, 2009) Noeng Muhajir, Metodologi Keilmuan; Paradigma kualitatif, kuantitatif, dan Mixed , edisi V, (Yogyakarta:Rake Serasin, 2007) Nurcholish  Madjid, Cita-Cita  Politik  Islam  Era  Reformasi ,  (Jakarta: Paramadina, 1999)
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Rahmat  Rosyadi  dan  Rais  Ahmad, Formasilisasi  Syariat  Islam  dalam Perspektif  Tata  Hukum  Indonesia, Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2006 Rusjdi  Ali  Muhammad, Revitalisasi  Syari’at  Islam  di  Aceh,  Problema, Solusi dan Implementasi , (Jakarta: Logos, 2003) Samsul  Bahri, Membumikan  Syari’at  Islam ,  (Semarang:  Pustaka  Rizki Putra, 2007) Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah , cet. II, ( Yogyakarta: Genta Publishing, 2010) Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum  dalam  Masyarakat;  Perkembangan dan  Masalah  Sebuah  Pengantar  ke  Arah  Kajian  Sosiologi Hukum , cet.II (Malang: Bayumedia Publishing, 2008) Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum  dalam  Masyarakat;  Perkembangan dan  Masalah  Sebuah  Pengantar  ke  Arah  Kajian  Sosiologi Hukum , cet.II (Malang: Bayumedia Publishing, 2008) Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum  dalam  Masyarakat;  Perkembangan dan  Masalah  Sebuah  Pengantar  ke  Arah  Kajian  Sosiologi Hukum , cet.II (Malang: Bayumedia Publishing, 2008) Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, Kamus Populer, (Surabaya: Sinar Terang, tt). Syahrizal  Abbas, Syari’at  Islam  di  Aceh , Ancangan  Metodologis  dan Penerapannya ,  (Banda  Aceh,  Dinas  Syari’at  Islam  Provinsi Aceh, 2009),
Taufiq Adnan Amal dan Samsu Rizal, Politik Syari’at Islam dari Indonesia hingga Nigeria, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum; Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman , cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Yasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah,Pendekatan Sistem , terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mu’im (Bandung: Mizan, 2008). Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, cet. V, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Zakiah Daradjad, Ilmu Jiwa Agama , cet. 15, (Jakarta: Bulan Bintang,1996)