## SANKSI PIDANA PELAKU POLIGAMI SIRI DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH JASSER AUDA
Galuh Retno Setyo Wardani, Khoirul Hidayah, Suwandi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
galuhretnosetya@gmail.com, khoirulhidayah55@gmail.com, dr.suwandi@yahoo.com

## Abstract
Indonesia strictly regulates polygamy procedures, which triggers many people to use secret marriage methods in second marriages. Of the cases that have been brought to court, the sanctions imposed have always been based on Article 279 of the Criminal Code regarding illegal polygamy. In fact, if studied further, this decision has a major impact on the recognition of the existence of secret marital status which should not be considered  by  the  state.  By  using  a  conceptual  approach  through  Jasser  Auda's perspective,  this  study  shows  that  the  status  of  secret  polygamy  committed  by  the perpetrators cannot be said to be legal, and the appropriate sanctions to punish the perpetrators should be based on Article 284 of the Criminal Code regarding infidelity.

## Keywords: Secret polygamy, Jasser Auda, Article 279 of the Criminal Code

## Abstrak
Indonesia  mengatur  ketat  dalam  prosedur  poligami  yang  memicu  banyak  oknum menggunakan metode nikah siri pada perkawinan kedua. Dari kasus yang selama ini diajukan ke peradilan, sanksi yang dijatuhkan selalu didasarkan atas Pasal 279 KUHP mengenai  poligami  ilegal.  Padahal  bila dikaji  lebih  jauh,  keputusan  ini  berdampak besar  pada  pengakuan  keberadaan  status  perkawinan  siri  yang  seharusnya  tidak dianggap  ada  oleh  negara.  Dengan  menggunakan  pendekatan  konseptual  melalui perspektif Jasser Auda, kajian ini menunjukkan hasil bahwa status poligami siri yang dilakukan  oleh  pelaku  tidak  dapat  dikatakan  sah,  dan  sanksi  yang  tepat  untuk menghukum para pelaku seharusnya disadasarkan atas Pasal 284 KUHP mengenai perselingkuhan.
Kata Kunci : Poligami Siri, Jasser Auda, Pasal 279 KUHP

## PENDAHULUAN

## Latar belakang
Indonesia  memiliki  UU  No.  1  Tahun  1974  sebagai  landasan  hukum  keluarga, mulai  dari  prosedur  dan  syarat  pra-perkawinan  hingga  pasca  perkawinan,  bahkan sampai perkawinan tersebut terputus. Tidak terkecuali dalam hal poligami. Selain itu,
terdapat  pula  Pasal  279  KUHP  yang  mengatur  mengenai  sanksi  poligami  dengan redaksi  yang  jelas  terhadap  batasan  yang  dilanggar  adalah  melakukan  pernikahan ketika ada pernikahan lain yang menjadi penghalang atasnya. Apabila merujuk pada perkawinan yang dimaksud dalam pasal 9 UU No. 1 tahun 1974, 1 adalah pernikahan yang  sah  dengan  seutuhnya  memenuhi  Pasal  2  UU  No.  1  Tahun  1974,  yakni  sah menurut agama dan adat juga dengan dicatatkan kepada pejabat yang berwenang.
Pada  perkara  nomor:  376  K/PID/2015  mengenai  kejahatan  perkawinan  yang merupakan  poligami  tanpa  izin  pengadilan  dan  istri  pertama,  para  terdakwa  yang melakukan nikah siri ketika pihak laki-laki masih terikat dengan pernikan lain dijatuhi hukuman masing-masing 8 bulan dan 6 bulan penjara setelah dituntut dengan pasal 279 KUHP  dengan  masa  percobaan  masing-masing  satu  tahun.  Vonis  yang  dijatuhkan dengan  dituntutnya  para  pihak  atas  pasal  279  KUHP,  secara  tidak  langsung menunjukkan bahwa hakim menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan para pihak adalah  sah  sehingga  memenuhi  unsur  dalam  pasal  tersebut.  Tentunya  hal  ini  akan menjadi  bertentangan  dengan  perkawinan  yang  dimaksud  dalam  pasal  9  UU  No.  1 Tahun 1974.
Kebiasaan masyarakat yang mencukupkan nikah siri meski telah diregulasi oleh negara dan sikap para penegak hukum yang sampai saat ini masih cenderung terlihat memaklumi hal tersebut baik secara tersirat maupun tersurat mengakibatkan ketertiban dalam hukum keluarga akan semakin sulit terwujud. Hukum akan terus menjadi abu- abu  tidak  akan  bisa  berjalan  dengan  baik  selama  pejabat  yang  berwenang  dan masyarakat tidak mengambil sikap yang tegas akan fenomena tersebut.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  tentang  bagaimana  tafsir  keabsahan perkawinan yang dibuat oleh hakim atas poligami siri tersebut dan bagaimana sanksi pidana  bagi  pelaku  poligami  siri  dalam  putusan  perkara  nomor:  379  K/PID/2015 perspektif maqashid syari’ah Jasser Auda.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  menjadikan  hukum sebagai  bangunan  dari  sistem  norma. 2 menggunakanpendekatan  konseptual  dengan merujuk kepada prinsip hukum yang diambil dari para sarjana atau doktrin hukum yang
1 Klausa Pasal 9 UU No. 1 tahun 1974. “Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.” Catatan: Pasal 3 dan 4 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai poligami dan prosedur poligami.
2 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal 34.
dalam penelitian ini adalah Jasser Auda, juga pendekatan kasus dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. 3

## PEMBAHASAN
Maqashid Syari’ah Jasser Auda
1. Biografi Jasser Auda
Jasser Auda merupakan cendekiawan muslim kontemporer kelahiran Kairo Mesir  tahun  1966.  Sejak  kecil,  jasser  Auda  sudah  tampa  memiliki  ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan. Beliau menghabiskan masa mudanya untuk belajar di Masjid  al-Azhar  untuk  menghafal  al-Qur’an.  Mengkaji  kitab-kitab  hadis  di antaranya  seperti  Shahih  Bukhori  dan  Muslim,  mempelajari  Fikih,  Isnad  dan Takharij, serta Ushul Fiqh. 4
Selain ilmu agama, Jasser juga belajar di jurusan Teknik Universitas Kairo pada tahun 1998. Meski beliau kelahiran Mesir, namun Jasser cukup lama tinggal di  barat,  bahkan  gelar  PhD  yang  dimiliki  beliau  didapatkan  dari  University  of Wales,  Inggris,  dalam  konsentrasi  Filsafat  Hukum  Islam  di  tahun  2008.  Jasser juga  memiliki  gelar  PhD  yang  didapatkan  dari  Univeritas  Waterloo,  Kanada, dengan kajian analisis sistem pada tahun 2006. Untuk gelar Master Fiqh, Jasser mendapatkannya  dari  Universitas  Islam  Amerika,  Michigan,  jurusan  Hukum Islam (Maqashid Syariah) pada tahun 2004. Gelar BA dari jurusan Islamic Studies di  Islamic  American  University,  USA  tahun  2001,  sedangkan  gelar  BSc didapatkan dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av. Tahun 1988. 5
Jasser  Auda  mendirikan  Maqashid  Recheach  Center  di  London,  Inggris, sekaligus  menjabat  sebagai  direkturnya.  Karir  beliau  meliputi  Presiden  Institut Maqashid Global yang tidak lain merupakan kelompok pemikir yang teraftar di Inggris, Amerika Serika, malaysia, juga Indonesia, yang mana kelompok ini juga memiliki sebuah program pendidikandan penelitian di sejumlah negara d dunia. Selain  itu,  Jasser  juga  merupakan  anggota  dari  Dewan  Fiqih  Amerika  Utara, Dewan  Fatwa  Eropa,  dan  seorang  rekan  di  Akademi  Fiqih  India.  Beliau  juga
3 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana), hal. 138.
4 Dikson  T.  Yasin,  2020,  “Teori  Sistem  Ijtihad  jasser  Auda,” Tasamuh, Volume  12,  Nomor  02 (September), hal. 394.
5 Ibid, hal. 395.
menjadi  profesor  dari  sejumlah  universitas  di  berbagai  negara. 6 Jasser  Auda memiliki  sekitar  25  karya  buku  yang  ditulis  dalam  bahasa  Inggris  dan  Arab, sebagian di antaranya telah diterjemahkan dalam 25 bahasa.

## 2. Maqashid Syariah dan Pendekatan Sistem
Maqashid  yang  tidak  lain  merupakan  bentuk  jamak  dari  maqshud  secara bahasa  memiliki  arti  “tujuan,  niat,  sasaran,  dan  maksud”.  Sedangkan  secara terminologi, 7 menurut Jasser Auda maqashid didefinisikan sebagai pemahaman makna  dan  sasaran  atau  tujuan  akhir  dari  sebuah  hukum.  Menurut  beberapa teoritikus  Islam,  maqashid  merupakan  pernyataan  alternatif  dari  mashalih  atau kemaslahatan-kemaslahatan. 8 Jadi  maqashid  atau  tujuan  yang  diinginkan menjadi hasilnya adalah kemashlahatan bagi segala aspek yang mempeerngaruhi keberlangsungan hidup umat Islam.
Ruang lingkup maqashid klasik adalah syari’ah secara keseluruhan, sehingga tidak  langsung  menunjuk  suatu  tujuan  spesifik  pada  sebuah  hukum  atau  teks dalam mengatur topik atau tema tertentu. Maqashid syariah klasik dibagi atas tiga jenjang,  yakni  dzaruriyat  (keniscayaan),  hajiyat  (kebutuhan),  dan  tahsiniyat (kemewahan).  Kemudian  keniscayaan  tersebut  dibagi  lagi  menjadi  lima,  yakni hifdz  al-din  (melestarikan  agama),  hifdz  al-nafs  (melestarikan  jiwa),  hifdz  mal (melestarikan  harta),  hifdz  ‘aql  (melestarikan  akal),  dan  hifdz  al--nasl (melestarikan keturunan). Sebagian ulama juga ada yang menambahkan hifdz al- ’ird (melestarikan kehormatan. 9
Jaser  Auda  dalam  bukunya  menuliskan  Al-Juwaini  sebagai  tokoh  yang pertama  kali  menawarkan  konsep  maqashid.  Terkadang  al-Juwaini  menyebut maqashid syariah dngan istilah mashlahah ammah (kemaslahatan umum). 10 Al- Ghazali  melihat  maqashid  sebagai  mashlahah  mursalah  yang  memiliki  tiga tingkatan,  yakni  primer,  skunder,  dan  tersier.  Sedangkan  ulama  lain  seperti  al-
6 Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, 2018, “Relevansi Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Islam Multi  Disipliner,” Ta’limuna, Volume  07,  Nomor  02  (September), hal. 93.
7 Muhammad Iqbal Fasa, 2016, “Reformasi Pemahaman Maqashid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda).” Hunafa: Jurnal Studi Islamika , Volume 13, Nomor 02 (Desember), hal. 220.
8 Jasser  Auda,  2013, Al-Maqashid  Untuk  Pemula, Terj.  Ali  Abdelmon’im  (Yogyakarta:  Suka Press), hal. 6.
9 Muhammad Iqbal Fasa, Hunafa: Jurnal Studi Islamika , op. cit, hal. 221.
10 Jasser Auda, Al-Maqashid Untuk Pemula , op. cit, hal. 38.
Thufi dan al-Qaraafi memiliki pendapat yang sama meski dengan redaksi yang berbeda.  Karenanya,  Jasser  Auda  juga  memandang  bahwa  maqashid  dan mashlahah sebagai dua hal yang sama. 11
Hal  yang  melatar  belakangi  Jasser  Auda  dalam  mengkaji  ulang  maqashid syariah sebagai bagian dari filsafat hukum Islam ini diawali oleh keresahan beliau yang  menganggap  bahwa  maqashid  syariah  yang  dicetuskan  oleh  para  ulama klasik  mulai  dirasa  tidak  relevan  dengan  situasi  dan  kondisi  jaman  yang  telah banyak  berubah.  Dengan  begitu,  tentu  dirasa  perlu  adanya  sebuah  revisi  atau reorientasi pada konsep maqashid syari’ah tersebut. 12
Beberapa  catatan  kritis  Jasser  Auda  yang  melandasi  anggapan  tersebut secara garis besar dapat diperinci menjadi empat poin. Pertama, teori maqashid klasik  bersifat  terlalu  golabal,  tidak  memberikan  rincian  dalam  cakupan  bab tertentu yang akan membuat kesulitan untuk memberi jawaban secara detail pada persoalan-persoalan  tertentu.  Kedua,  maqashid  syariah  klasik  cenderung mengarah  pada  kemashlahatan  secara  invidu,  bukan  masyarakat  secara  umum, perlindungan  yang  dinyatakan  dan  pelestarian  dari  poin-poin  maqas}id  klasik adalah perlindungan secara individu, belum merujuk pada cakupan umat manusia. Ketiga, klasifikasi maqas}id syariah klasik tidak mencakup prinsip utama yang lebih luas, seperti keadilan dan kebebasan berekspresi, atau selainnya. Terakhir, penetapan  maqashid  atau  tujuan  dalam  teori  maqashid  klasik  bersumber  dari warisan intelektual fikih oleh para ahli fikih, bukan diambil dari teks utama al- Qur’an dan al-sunnah. 13
Berangkat  dari  sana,  Jasser  Auda  memberikan  gagasan  untuk  maqashid sebagai filsafat hukum islam dengan pendekatan system, atau bisa juga dianggap sebagai maqashid based-ijtihad. Adapun pendekatan sistem yang beliau gunakan meliputi enam hal:
a. Menuju validasi seluruh kognisi ( Cognitif Natur of System ). Hal ini merupakan pendekatan  dengan  menyatakan  bahwaa  hasil  ijtihad  tidak  boleh  tegaskan
11 Jasser  Auda,  2007, Maqashid  Al  Shariah  As  Philosophy  Of  Islamic  Law: A  System  Approach (London:The International Institute of Islamic Thought), hal. 2-3.
12 Siti  Mutholingah  dan  Muh.  Rodhi  Zamzami,  2018,  “Relevansi  Pemikiran  Maqashid  Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multi Disipliner,” Ta’limuna , Volume 07, Nomor 02 (Desember), hal. 94.
13 Ratna Gumanti, 2018, “Maqashid al-Syari’ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam),” Jurnal Al-Himaya , Volume 02, Nomor 02 (Maret), hal. 98.
sebagai wujud dari perintah Tuhan meski didasarkan kepada ijmak atau qiyas, sebab hasil ijtihad diperoleh dari asumsi atau kesimpulan para mujtahid ketika mengkaji suatu nash yang akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat. Fakta tersebut  membuktikan  bahwa  kebenaran  yang  diperoleh  dari  ijtihad  tidak bersifat  mutlak. 14 Kemudian  mempertimbangkan  kognisi  atau  maksud  Nabi Muhammad Saw dengan memasukkan tradisi kenabian yang memiliki maksud tertentu yaitu perbuatan yang bersifat “nabi yang manusiawi atau manusia yang nabawi”. 15
b. Kebermaksudan  ( purposfulness ).  Setiap  tujuaan  memiliki  sesuatu  yang  ingin dicapai  ( output ).  Dalam  teori  sistem,  meksud  dibedakan  menjadi  dua,  yakni goal  ( al-hadad )  dan  purpose  ( al-ghoyah ).  Meletakkan  maksud  sebagai  fitur pokok sangat penting dalam suatu sistem. Sebuah sistem akan melahirkan goal dalam  situasi  yang  konstan  dan  bersifat  mekanik,  sayangnya  hanya  bisa menghasilkan  satu  tujuan.  Sedangkan  sistem  akan  menghasilkan  sebuah purpose apabila mampu melahirkan tujuan  dengan  cara  yang  berbeda  dalam satu  hal,  atau  menghasilkan  banyak  tujuan  dalam  berbagai  situasi.  Sebuah sistem  yang  fleksibel,  namun  tetap  berada  pada  koridor  yang tepat. 16 Sistem dalam  maqas}id  syariah  berada  pada  pengertian purpose yang  dalam realisasinya merupakan fundamental dalam hukum Islam dengan menggalinya kepada  teks  utama  al-Qur’an  dan  Hadis  tanpa  memiliki  kecenderungan terhadap  madzhab  tertentu.  Tujuan  utamanya  tentu  dikembalikan  kepada kemashlahatan masyarakat yang tidak hanya terbatas pada satu individu. 17 c. Menuju  holisme  atau  keutuhan  integritas  ( wholeness ).  Merujuk  pada  teori sistem,  setiap  hubungan  sebab  akibat  (kausalitas)  harus  dipandang  sebagai bagian  dari  gambara  keseluruhan  (holistik).  Hubungan  dari  setiap  bagian tersebut  memiliki  peran  dan  fungsi  yang  penting  dalam  sistem.  Hubugan tersebut  terjalin  secara  menyeluruh  dan  bersifat  dinamis,  bukan  hanya
14 Jasser Auda, 2015, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Terj. Rosidin dan Ali Abdul Mun’im (Bandung: Mizan Pustaka), hal. 252-253.
15 Syahrul  Sidiq,  2017,  “Maqashid  Syari’ah  &  Tantangan  Modernitas:  Sebuah  telaah  Pemikiran Jasser Auda,” IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Volume 07, Nomor 01 (November), hal. 149.
16 Syukur Prihantoro,  2017,  “Maqashid  Syari’ah  Dalam  Pandangan  Jasser  Auda  (Sebuah  Upaya Rekonstruksi  Hukum  Islam  Melalui  Pendekatan  Sistem,” Jurnal  At-Tafkir ,  Volume  10,  Nomor  07 (Juni), hal. 129.
17 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, op. cit, hal. 299-300.
merupakan sebuah kumpulan dari bagian-bagian yang statis. Prinsip dan cara berpikir  ini  sangat  penting  perannya  dalam  merumuskan  hukum  dari  isu-isu kontemporer  yang  dapat  menghasilkan  prinsip  permanen  dalam  hukum. Melalui  sistem  ini,  Jasser  Auda  berusaha  memperluas  maqasid  syariah  yang sebelumnya berdimensi individu kepada dimensi universal (maqasid ammah) agar manfaatnya bisa merambah kepada masyarakat umum, seperti dalam hal kebebasan  atau  keadilan. 18 Menurut  Amin  Abdullah  berpikir  holistik  dan sistematik  mampu  mengembangkan  pola  pemikiran  yang  tadinya  hanya berdasarkan logika bahasa sebab-akibat (illat), menuju pola pikir secara holistik yang menjangkau, mempertimbangkan, serta mencakup banyak hal lain yang sebelumnya berada pada luar jangkauan cara berpikir sebab akibat. 19
d. Keterbukaan  dan  pembaharuan  ( openness ).  Dalam  teori  sistem,  dibedakan antara sistem tebuka dan tertutup. Kemampuan suatu sistem untuk mencapai tujuan  dalam  bermacam-macam  situasi  adalah  tolak  ukur  dari  keterbukaan sistem itu sendiri. Sampai saat ini, dominasi budaya Arab dalam hukum Islam adalah  sesuatu  yang  tidak  dapat  dipungkiri,  banyak  sekali  yang  sulit membedakan  antara  kebudayaan  Arab  dan  syariat,  sehingga  banyak  sekali kalangan yang melupakan substansi dari hukum itu sendiri dengan haya melihat kulit luar dari suatu tindakan, sebuah aturan yang didasari dengan pandangan seperti ini akan melahirkan hukum yang diskriminatif. 20 Sistem yang terbuka adalah  sistem  yang  dapat  berinteraksi  dengan  lingkungan  luarnya  dengan cakupan cyang luas juga beragam. Keterbukaan ini tidak menyebabkan suatu perubahan,  adanya  keberagaman  makna  tanpa  keluar  dari  tujuan  yang sebenarnya  akan  memunculkan  pembaharuan  dan  memberikan  penjelasan baru. 21
e. Keterkaitan  (interelasi  hierarki).  Salah  satu  dari  ciri  sebuah  sistem  adalah adanya suatu hierarki. Sebuah sistem dibangun atas sub-sistem yang lebih keci di bawahnya. Interelasi atau keterkaitan ini menentukan fungsi dan tujuan dari
18 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, op. cit, hal.259-260.
19 Syukur Prihantoro, 2017, “Maqashid al-Syari’ah Dalam pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi  Hukum  Islam  Melalui  Pendekatan  Sistem),” Jurnal  At-Tafkir ,  Volume  10,  Nomor  01 (Juni), hal. 126.
20 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, op. cit, hal. 263-265.
21 Muhammad  Kholil,  2018,  “Analisis  System  Metodologi  dan  Filsafat  Hukum  Islam  (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda),” Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman , Volume 05, Nomor 01 (Februari), hal. 36.
sistem itu sendiri. Dalam membagi dari sistem yang utuh ke dalam bagian yang lebih kecil tidak lain adalah proses untuk memisahkan anatara persamaan dan perbedaan di antara sekian banyak bagian sistem yang ada. Keberadaan bagian terkecil  merupakan  representasi  dari  bagian  yang  lebih  besar,  begitu  pula sebaliknya. 22 Jasser  Auda  meninjau  ulang  klasifikasi  maqashid  klasik  yang disesuaikan  dengan  konteks  masa  kini.  Beliau  mencoba  untuk  membagi hierarki  dalam  maqashid  menjadi  3  bagian.  Pertama  maqashid  ammah  atau kemaslahatan umum yang mencakup seluruh maslahah yang bersifat universal seperti  keadilan,  toleransi,  persamaan,  kemudahan,  dan  segala  aspek dharuriyyat dalam maqashid klasik. Kedua, maqashid khassah atau maqashid dengan  sasaran  yang  lebih  spesifik  pada  masalah  tertentu,  seperti  larangan menyaiti perempuan dalam keluarga atau melakukan penipuan dalam bentuk apa  pun  ketika  berdagang.  Ketiga,  maqashid  juz’iyah,  atau  maqashid  yang paling  inti  dari  sebuah  peristiwa  hukum.  Contohnya  seperti  kebutuhan  atas kejujuran  dan  ingatan  yang  kuat  dalam  persaksian.  Dalam  kasus  pidana modern, bisa jadi keberadaan satu saksi yang adil dan ingat secara pasti tentang perkara yang disaksikannya, serta menunjukkan sikap yang jujur dan data yang valid  mungkin  bisa  dianggap  cukup  meski  tidak  ada  saksi  kedua  melakukan konfirmasi atas kesaksian tersebut. 23
f. Multi-dimensi. Dalam sebuah sistem, selalu ada struktur yang koheren (serasi atau  kompak  dengan  adanya  koordinasi),  hal  ini  disebabkan  karena  sistem selalu memiliki banyak bagian yang tak jarang menjadi cukup kompleks, dan juga  memiliki  spektrum  dimensi  yang  beragam. 24 Hal  ini  merupakan  fitur utama  yang  lain  dari  suatu  sistem.  Dengan  pikiran  yang  selalu  terkoneksi kepada kehidupan sehari-hari, berpikir secara bertahap dan berkesinambungan melalui spketrum-spektrum yang ada, akan menghasilkan banyak kesimpulan tanpa  harus  mengubah  tujuan.  Ketika  multidimensional  dikombinasikan dengan maqashid, maka akan banyak memunculkan solusi teoritis atas dilema terhadap dalil atau atauran yang tampak bertentangan. 25
22 Muhammad Kholil, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman , op. cit, hal. 37.
23 Syukur Prihantoro, Jurnal At-Tafkir , op. cit, hal. 128.
24 Syukur Prihantoro, Jurnal At-Tafkir , op. cit, hal. 129.
25 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, op. cit, hal. 290.
Maqashid  klasik  yang  dikawinkan  dengan  teori  sistem  menciptakan pergeseran paradigma pada maqashid kontemporer. Maqashid klasik yang poin utamanya  terletak  pada  perlindungan  dan  pelestarian,  menuju  maqashid  klasik yang titik tekannya adalah pengembangan dan pengutamaan hak. Perbedaan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
No. Maqashid Klasik Maqashid Kontemporer 1. Menjaga agama (hifdz al-din) Menjaga,  melindungi,  dan  meghormati  hak kebebasan beragama dan kepercayaan. 2. Menjaga  jiwa  (hifdz al-nafs) Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia. 3. Menjaga  akal  (hifdz al-’aql) Menjaga  kebebasan  berpikir  dan  hak  untuk memperoleh pendidikan, melipatgandakan polapikir dan riset ilmiah.
4. Menjaga  keturunan (hifdz al-nasl) Berorientasi atas perlindungan keluarga, kepedulian terhadap institusi keluarga. 5. Menjaga harta (hifdz al-mal) Meningkatkan kepedulian sosial, dan
memperhatikan  perkembangan  ekonomi  dan kesejahteraan manusia.

## Poligami Siri
1. Poligami dan Regulasinya
Pembahasan mengenai poligami tidak pernah luput dari pro dan kontra. Bagi kalangan  yang  pro  dengan  poligami  berdalih  bahwa  poligami  merupakan  salah satu  syariat  bahkansunnah  Rasul.  Sedang  bagi  kalangan  yang  kontra  akan menyatakan  bahwa  poligami  merupakan  suatu  tindakan  yang  diskriminatif terhadap  perempuan.  Poligami  sendiri  berakar  dari  Bahasa  Yunani,  yakni  kata “polus” yang artinya banyak, dan kata “gomus” yang memiliki arti perkawinan. Dalam  Bahasa  Arab,  poligami  disebut  dengan  istilah  “ta’adud  al-zaujah”  atau yang  jika  diterjemahkan  dalam  Bahasa  Indonesia  memiliki  arti  “beristeri  lebih dari satu.” 26
26 Azkiya  Hikmatiar,  “Konsep  Poligami  Dalam  Al-qur’an  (Aplikasi  Semiotika  Roland  Barthes Terhadap Q.S an-Nisa’[4]: 3),” QAF, Volume 03, Nomor 01 (Januari 2019), 56.
Poligami selalu menjadi isu yang banyak didiskusikan, diperdebatkan, dan menarik perhatian, baik oleh kaum adam maupun kamu hawa. Menanggapai fakta seperti  ini,  beberapa  pakar  hukum  Islam  kontemporer  mulai  bergerak  untuk menelisik  kembali  mengenai  hukum  poligami  dan  bentuk  legalitasnya  dalam agama Islam.
Seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridha, dan Muhammad al-Madan yang memperketat  penafsiran  mengenai  poligami.  Muhammad  Abduh  sempat mengharamkan  poligami  dengan  melihat  kondisi  Mesir  pada  masa  itu  (1899). Kemudian  Noor  Chozin  Agham  juga  mengeluarkan  fatwa  serupa  dengan melakukan  peninjauan  berdasarkan  hukum  fiqh,  kajian  ushul  fiqh,  analisis maslaha  mursalah,  dan  kacamata  sosiologis.  Ada  juga  Muzdah  Mulia  yang merupakan  sosok  feminis  dari  Indonesia  menyatakan  bahwa  poligami  adalah bentuk perselingkuhan yang legal. Salah satu negara Islam yang mengharamkan poligami  adalah  Maroko.  Meski  sebagian  besar  negara-negara  Islam  masih memperbolehkan  praktek  poligami,  namun  dalam  pelaksanaannya  mulai diregulasi oleh pemerintah dengan ketentuan dan prosedur tertentu. 27
Dalam  Islam  sekali  pun,  poligami  tidak  bisa  serta  merta  dilakukan  begitu saja. Ada syarat dan batasan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Seperti harus berbuat adil dan hanya boleh mengumpulkan maksimal empat isteri. Jika syarat adil tidak dapat dipenuhi maka hendaknya hanya menikahi satu wanita saja. 28 Hal ini sesuai dalam nash al-Qur’an surat an-Nisa ayat 3: 29
عابر و ثلاثو ىنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكن اف ىمتيلا يف اوطسقت لاأ متفخ نإف
مكنميأ تكلم ام وأ ةدحاوف اولدعت لاأ متفخ نإف
Artinyanya:  “Apabila  kamu  tajut  tidak  dapat  berlaku  adil  terhadap perempuan yatim (yang kamu kawini) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu  senangi,  dua,  tiga  atau  empat.  Kemudian  jika  kamu  takut  tidak  dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budakmu....” 30
27 Siti Ropiah, 2018, “Analisis Kritis Poligami Dalam Islam (Alasan Pro dan Kontra Poligami),”
Al-Afkar: Journal For Islamic Studies, Volume 01, Nomor 01 (Januari), hal. 89-90.
28 Andi  Intan  Cahyani,  2018,  “Poligami  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam,” Jurnal  Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Volume 05, Nomor01 (Juni), hal. 274.
29 Al-Qur’an, 4:3.
30 Departemen Agama RI, 2002, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Surabaya: Al-Hidayah), hal. 99.
Membahas mengenai keadilan yang menjadi syarat, Murtadha Muthahhari memberikan beberapa konsep mengenai keadilan di antaranya yaitu: 31
a. Adil adalah keseimbangan, artinya situasi dan kondisi di mana masyarakat memiliki  keinginan  untuk  menetap  dan  bertahan,  maka  masyarakat  harus berada dalam keadaan yang simbang.
b. Adil  artinya  menjaga  hak  individu  dengan  memberikan  hak  kepada  setiap orang yang memang berhak menerimanya.
c. Adil adalah persamaan posisi atau kepemilikan etika hak yang dimilikinya juga sama.
d. Adil adalah menjaga hak atas keberlanjutan keberadaan.
Beberapa  ulama  seperti  Imam  Syafi’i,  al-Sarkhasi,  dan  al-Kasani menjelaskan  bahwa  arti  sebenarnya  dari  istilah  adil  dalam  poligami  adalah keadilan lahiriyah atau secara fisik, seperti giliran kunjungan, nafkah, dan lain- lain. Bukan keadilan bathiniah seperti perasaan cinta dan kasih sayang. 32
Menurut Jumhur Ulama, ayat poligami ini diturunkan setelah perang Uhud, di mana saat itu umat Islam mengalami kekalahan dan banyak sekali jatuh korban. Sehingga  janda  dan  anak  yatim  begitu  banyak  karena  hal  ini.  Salah  satu  jalan keluar  untuk  membantu  para  janda  dan  anak  yatim,  juga  melindungi  hak-hak mereka  agar  tidak  disalah  gunakan  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggungjawab adalah dengan melakukan poligami. 33
Jadi  dapat  dipahami  bahwa  hukum  poligami  sebenarnya  tidak  serta  merta hanya  merujuk  kepada  nash,  akan  tetapi melihat  kondisi  sosial,  ruang  lingkup, dan waktu di mana hukum itu akan dijalankan. Sudah seharusnya hukum yang berlaku harus selalu sesuai dengan prinsip syariat, yakni kemaslahatan, keadilan, dan tidak membawa kerusakan. 34
Pada  dasarnya  asas  perkawinan  yang  dianut  indonesia  adalah  asas monogami, 35 di mana baik suami atau isteri hanya boleh memiliki satu pasangan
31 Murtadha Muthahhari, 1995, Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam (Bandung: Penerbit Mizan), hal. 53.
32 Hamdani,  2019,  “Persyaratan  Adil  Dalam  Poligami  Menurut  Hukum  Islam,” Jentara  Hukum Borneo, Volume 03, Nomor 02, hal. 173.
33 Muhamad  Mas’ud  dkk,  2019,  “Poligami/Poligini  Perspektif  Hukum  Islam,” Islamika:  Jurnal Agama, Pendidikan, dan Budaya, Volume 13, Nomor 02, hal. 57.
34 M. Ichsan, 2018, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah),” Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 17, Nomor 02 (Juli-Desember), hal. 159.
35 Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 rahun 1974 tentang perkawinan.
pada waktu yang sama. Akan tetapi, asas monogami yang berlaku di Indonesia adalah  asas  monogami  terbuka,  hal  ini  menandakan  masih  ada  celah  untuk melakukan  poligami  oleh  suami  dengan  beberapa  alasan  dan  melalui  prosedur tertentu  yang  telah  diregulasi  dalam  undang-undang.  Artinya,  kebolehan berpoligami  tidak  serta  merta  secara  mutlak  bisa  begiu  saja  dilakukan  dengan bebas. 36
Regulasi mengenai poligami tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum positif, juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum materil yang digunakan oleh para hakim sebagai hukum terapan di Pengaadilan Agama. 37 Prosedur yang ditetapan pemerintah  adalah  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  menunjukan  semangat pembatasan perizinan poligami, dan untuk praktek poligami yang tidak melalui prosedur  perizinan  secara  otomatis  menjadi  poligami  liar  atau  ilegal.  Dalam undang-undang pernikahan, pemerintah menerapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi  ketika  seorang  laki-laki  mengajukan  permohonan  poligami  kepada pengadilan, dengan alasan yang dibenarkan juga oleh hukum positif. 38
Dalam  undang-udang,  pengaturan  mengenai  poligami  termaktub  dalam Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 yang dituangkan dalam redaksi sebagai berikut: 39 a. (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  Undang-Undang  ini,  maka  ia  wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
b. (2)  Pengadilan  dimaksud  dalam  ayat  (1) Pasal  ini  hanya  memberikan  izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagi isteri;
2) Isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan;
3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
36 Budimansyah  dan  Syarifah  Arabiyah,  2018,  “Status  Keabsahan  Hukum  Perkawinan  Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama,” Jurnal Hukum Media Bakti, Volume 02, Nomor 02 (Desember), hal. 117.
37 Dikson  T.  Yasin,  2018,  “Menelisik  Pesan  Sosial  Poligami  Dalam  KHI,” Jurnal  Alhimayah, Volume 02, Nomor 01 (Maret), hal. 78.
38 Khoirul  Amru  Harahab,  2019,  “Kebijakan  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Hukum  Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan,” Volkgeis, Volume 02, Nomor 01 (Juni), hal 92-93.
39 Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.
Alasan  yang  disebutkan  dalam  KHI  yang  sekaligus  menjadi  pintu  darurat kebolehan  melakukan  poligami tercantum  dalam  pasal  57 menggunakn redaksi yang sama sebagaimana undang-undang yang meliputi: 40
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
b. Iisteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;
Kelanjutan dalam persyaratan poligami dilanjutkan pada Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 dengan ketentuan sebagai berikut:
a. 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat- syarat berikut:
1) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
2) Adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak mereka;
3) Adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  isteri- isterinya dan anak-anak mereka.
b. 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi  seorang  suami  apabila  isteri/isteri-isterinya  tidak  mungkin  dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena  sebab-sebab  lainnya  yang  perlu  mendapat  penilaian  dari  Hakim Pengadilan.
Setelah  memenuhi  segala  persyaratan  yang  dibutuhkan,  pihak  suami menyerahkan permohonannya kepada pengadilan yang nantinya akan diperiksa oleh  hakim  yang  bertugas  dengan  waktu  selambat-lambatnya  terhitung  30  hari setelah diterimanya tugas. 41
Akibat dari adanya suatu aturan yakni adanya sanksi bagi yang tidak taat atau melanggar  aturan  tersebut.  Sebelumnya  sempat  sedikit  disinggung  mengenai poligami liar atau poligami ilegal, atau praktek poligami yang tidak mengajukan permohonan  kepada  pengadilan  terlebih  dahulu.  Selanjutnya,  untuk  sanksi
40 Kompilasi Hukum Islam Pasal 57.
41 Aisyah,  2019,  “Konsep  Hukum  Prosedur  Mengajukan  Izin  Poligami Pada  Pengadilan  Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia,” Jirnal Ilmiah Advokasi, Volume 07, Nomor 01 (Juni), hal. 50.
terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran ini bisa dituntut dengan Pasal 279 KUHP. 42 Dan  untuk  dapat  dituntut  dengan  pasal  ini,  maka  pelaku  harus memenuhi  beberapa  unsur  yang  disebutkan  dalam  Pasal  279  KUHP  dengan redaksi sebagai berikut: 43
a. 1)  Unsur  subjektif,  yaitu  “barang  siapa”.  Barang  siapa  ini  menyebutkan orang  sebagai  subjek  hukum  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban didepan hukum;
b. 2)    Unsur objektif, yaitu:
a) Mengadakan perkawinan. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang menikah lagi  dengan  wanita  lain  yang  perkawinannya  dipandang  sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
b) Mengetahui  perkawinan-perkawinannya  yang  ada.  Unsur  ini menyebutkan seorang suami yang melakukan perbuatan sebagaimana disebut pada huruf (a), tapi ia secara sadar mengetahui bahwa ia sedang dalam ikatan perkawinan;
c) Mengetahui perkawinan-perkawinan pihak lain. Unsur ini menyebutkan  calon  mempelai  pasangannya  mengetahui  bahwa  calon pasangannya masih dalam ikatan perkawinan yang sah;
d) Adanya  penghalang  yang  sah.  Unsur  ini  menyebutkan  bahwa  kedua calon  mempelai  memang  sudah  mengetahui  bahwa  perkawinan  yang akan  mereka  langsungkan  memiliki  halangan  yang  sah,  karena  calon suaminya dalam ikatan perkawinan yang sah.
Sampai di sini dapat dipahami bahwa praktek poligami tanpa izin pengadilan agama, tanpa melakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku merupakan suatu tindak pidana yang berasal dari masalah perdata. Tindak pidana ini termasuk pada delik aduan, sehingga si pelaku harus dimintai pertanggung jawaban melalui jalur hukum dengan adanya laporan. 44

## 2. Nikah Siri dan Regulasinya
42 Sri  Roslinda,  2019,  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Dalam  Perkawinan  Poligami Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia,” Legalitaas, Volume 11, Nomor 01 (Juni), hal. 38.
43 Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai poligami ilegal.
44 Sri Roslinda, Legalitaas, op. cit, hal. 42.
Nikah  siri  yang  dimaksud  oleh  para  ulama  klasik  adalah  pernikahan  yang memenuhi  syarat  dan  rukun,  akan  tetapi  tidak  ada  walimah  untuk memberotahukan kepada masyarakat dan saksi juga diminta untuk merahasiakan terjadinya  pernikahan  ini.  Berbeda  dengan  pengertian  nikah  sirri  yang  dikenal oleh masyarakat Indonesia, yakni suatu bentuk pernikahan yang memenuhi syarat rukun, hanya saja tidak dilakukan didepan Petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang merupakan aparat resmi dari pemerintahan. Jadi dari pihak mempelai tidak menyimpan data pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi non Islam. 45
Pencatatan  perkawinan  merupakan  suatu  kunci  yang  menjadikan  status pernikahan  sebagai  pernikahan  yang  legal  atau  liar  (siri).  Melihat  tujuan diadakannya  pencatatan  itu  sendiri  adalah  sebagai  wujud  untuk  menciptakan ketertiban  pada  masyarakat  melalui  peraturan  perundang-undangan.  Dengan mencatatkan pernikaha kepada PPN, maka pihak suami maupun isteri memiliki bukti otentik berupa akta yang diberikan oleh negara untuk menjaga hak masing- masing. 46 Akta  tersebut  dapat  ijadikan  sebagai  bukti  yang  memiliki  ekuatan hukum  dan  mengantisipasi  jika  kelak  terjadi  hal-hal  yang  tidak  di  inginkan, seperti perselisihan mengenai asal usul anak, gugatan harta gono-gini, sengketa kewarisan,  dan  perkara  lain  yang  berhubungan  dengan  hukum  keluarga  dan pernikahan. 47
Meski dalam Islam sendiri tidak pernah menyinggung mengenai pencatatan perkawinan, akan tetapi melihat urgensi dari pencatatan itu sendiri maka hukum nikah  tanpa  mencatatkannya  bisa  memiliki  hukum  yang  berbeda  dalam pandangan Islam. Menghadirkan kemaslahatan dan ketaraturan kepada keluarga adalah  sesuatu  yang  diharuskan, apalagi  jika  kemaslahatan  tersebut  bergantung atas keberadaan dari pencatatan ini, maka hukumnya bisa menjadi wajib, sebab wujudnya  perkara  yang  mengantarkan  kepada  sempurnanya  perkara  wajib hukumnya juga wajib. 48 Hal ini sesuai dengan kaidah:
45 Abdullah  Jawawi,  2018,  “Nikah  Sirri  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam,  Kristen,  Dan  Hukum Positif Indonesia,” Ekspose, Volume 17, Nomor 02 (Juli-Desember), hal. 712.
46 Nur Aisyah, 2018, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Volume 05, Nomor 02 (Desember 2018), hal. 263.
47 Arsyad  Said,  2018,  “Nikah  Dibawah  Tangan  Dalam  Perspektif  Islam,” Maleo  Lawa  Jurnal, Volume 02, Nomor 0, hal. 7.
48 Ahmad Shobari, 2013, “Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam,” Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun, Volume 01, Nomor 01, hal. 54.

## بجو وهف هب لاإ بجولا متي لا ام
Artinya: “Perkara yang tidak akan sempurna adanya perkara wajib kecuali dengan keeberadan perkara tersebut, maka hukumnya menjadi wajib.”
Perspektif  lain  yang  dapat  digunakan  yakni  sad  adz-dzari’ah,  yakni mencegah  hal-hal  yang  bisa  mengantarkan  kepada  kerusakan  dengan  menutup jalan menuju kerusakan tersebut. Kaidah yang biasa digunakan dalam perspektif ini adalah:

## حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا عفد
Artinya:  “Menolak  kerusakan  lebih  diutamakan  dari  pada  mengambil kemaslahatan.”
Dapat dimengerti jika dengan menolak kerusakan yang ada, secara otomatis hal  tersebut  menjadi  suatu  maslahat.  Demikian  pula  dengan  keberadaan pencatatan  perkawinan. 49 Nikah  sirri  yang  dikenal  oleh  masyarakat  Indonesia adalah pernikahan yang tidak dilakukan di depan PPN sebagaimana yang telah dijelaskan  sebelumnya.  Undang-undang  yang  mengatur  tentang  perkawinan yakni  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  sendiri  lahir  pada  tanggal  2  Januari 1974, lalu berlau secara efektif terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1975 dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan UU No. 1  Tahun  1974  sebagai  hukum  positif  dan  berlaku  secara  universal  di  negara Indonesia. 50
Undang-undang ini mengatur segala aspek mengenai perkawinan, prosedur dan  persyaratan  sebelum  perkawinan,  kewajiban  dan  hak  selama  pernikahan, hingga  akibat  setelah  putusnya  perkawinan,  termasuk  mengenai  pencatatan pernikahan. Tepatnya disebutkan pada Pasal 2 ayat 2 yakni perkawinan yang sah adalah  perkawinan  yang  tercatat  pada  lembaga  yang  berwenang. 51 Akan  tetapi dalam  prakteknya,  masyarakat  masih  banyak  yang  tidak  memperhatikan mengenai  ayat  tersebut  dan  sudah  merasa  cukup  dengan  perkawinan  yang dinyatakan sah menurut agama mengikuti pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No/  1  Tahun  1974  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  yang  sah  adalah
49 Ahmad Shobari, Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun, op. cit, hal. 55.
50 Marita laila Rahma, 2018, “ Nikah Sirri: Keabsahan dan Akibatnya,” Al-Hikmah:  Jurnal  Studi Keislaman, Volume 08, Nomor 01 (Maret), hal. 128.
51 Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.
perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing, yang dalam prakteknya disebut dengan nikah sirri. 52
Undang-undang  dapat  berlau  secara  efektif  ketika  masyarakat  memberi dukungan  untuk  melaksanakannya,  dan  untuk  mencapai  hal  ini  dibutuhkan kesadaran akan pentingnya penerapan undang-undang yang ada agar tidak timbul ketimpangan hukum nantinya antara hukum positif yang legal dan yang berlaku di  masyarakat.  Sayangnya  tidak  demikian  kepada  pasal  yang  menyebutka mengenai kewajiban untuk mencatatkan pernikahan ini. Seolah masyarakat telah memberikan  justifikasi  bahwa  hal  itu  bukan  merupakan  keharusan,  sehingga praktek pernikahan sirri masih banyak dilakukan. 53
Memahami  ketentuan  pasal  2,  jika  ayat  satu  dan  dua  dipahami  secara terpisah,  maka  keabsahan  pernikahan  menurut  undang-undang  sama  dengan keabsahan  nikah  menurut  syariat,  lalu  pasal  kedua  mengenai  pencatatan merupakan proses dari peristiwa hukum yang berdiri sendiri yang derajatnya sama dengan pencatatan kematian, kelahiran, dan lain sebagainya.
Akan tetapi jika melihat pada PP No. 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan undang-undang  pernikahan,  pada  pasal  10  ayat  3  dijelaskan  bahwasannya perkawinan  dilakukan  menurut  agama  masing-masing,  di  hadapan  PPN  dan dihadiri oleh dua saksi. Jika demikian, maka syarat yang menentukan keabsahan suatu  perkawinan  adalah  dilakukan  sesuai  agama  masing-masing,  dilakukan  di depan  PPN,  dan  dicatat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. 54
Perkawinan yang tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang akn dianggap tidak ada (tidak sah) dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun.

## Keabsahan poligami Siri
Amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat kasasi untuk Putusan Pekara  Nomor:  376  K/PID/2015  berakhir  tidak  memberikan  perubahan  secara signifikan kepada putusan-putusan sebelumnya dengan isi yang menyebutkan bahwa kasasi  ditolak  dengan  memperbaiki  pidana  yang  dijatuhkan,  Terdakwa  dipidana
52 Lydya Arfina, 2019, “Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga di Indonesia,” Jurnal Privat Law, Volume 07, Nomor 01 (Januari-Juni), hal. 7.
53 Supriyadi, 2018, “Perkawinan Sirri Perspektif Hukum di Indonesia,” Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 08, Nomor 01 (Juni), hal. 2.
54 Sarifudin,  2018,  “Ambiguitas  Pasal  2  UU  No.  1  Tahun  1974:  Dalam  Perspektif  Metode Penafsiran Historis Undang-Undang,” I’tibar, Volume 06, Nomor 11 (November), hal. 92-93.
masing-masing 8 bulan penjara bagi Jon dan 6 bulan penjara bagi Tety karena terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana: “Mengadakan perkawinan padahal mengetahui  bahwa  perkawinan  atau  perkawinan-perkawinan  yang  ada  menjadi penghalang  yang  sah  untuk  itu”,  memerintahkan  bahwa  amar  tersebut  tidak  perlu dijalani  kecuali  bila  para  terdakwa  di  kemudian  hari  ditentukan  lain  berdasarkan pertimbangan hakim sebelum masa percobaan satu tahun berakhir melakukan tindak pidana lainnya.
Dalam  kasus  ini,  para  terdakwa  yang  menikah  siri  tanpa  adanya  izin  dari  istri pertama, Jon dijerat atas pasal 279 KUHP yang dalam klausulnya menyatakan bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.
Sekilas  mungkin  tidak  ada  yang  janggal,  namun  melihat  lebih  jauh  mengenai istilah  “mengadakan  perkawinan”  yang  dimaksud  dalam  pasal  ini,  tentunya  sama dengan perkawinan yang dimaksud dalam pasal-pasal lain yang dimuat oleh UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Sebab kejahatan perkawinan yang tertuang dalam pasal 279 KUHP, maka sudah seharusnya memperhatikan juga kepada aturan-aturan mengenai poligami dan ruang lingkupnya yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1974.
Regulasi mengenai larangan dan prosedur yang menyangkut poligami pada pasal- pasal tersebut selalu merujuk pada perkawinan yang memenuhi poin pada Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 secara sempurna. Tanpa memenuhi Pasal 2 secara sempurna, secara otomatis regulasi pada pasal-pasal yang lain yang telah disebut sebelumnya tidak akan bisa dilaksanakan.
Tanpa  adanya  legalitas  dari  negara  berupa  akta  nikah,  prosedur  dalam  Pasal  4 tidak  akan  terlaksana,  sebab  tujuan  dari  permohonan  izin  polgami  itu  sendiri  untuk melegalkan perkawinan kedua sesuai hukum yang berlaku. Begitu juga pada ketentuan Pasal 9 yang pelanggarannya hanya bila tidak memenuhi prosedur pada Pasal 3 dan Pasal  4,  namun  tetap  membutuhkan  bukti  pelanggaran  dengan  pemenuhan  Pasal  2, serta  Pasal  15  hanya  bisa  dilakukan  apabila  perkawinan  kedua  si  suami  memenuhi keseluruhan  ayat  dari  Pasal  2.  Karena  tentunya  untuk  melarang  atau  membatalkan poligami  tanpa  izin  oleh  istri  pertama  dibutuhkan  bukti  bahwa  perkawinan  kedua memag ada.
Melihat banyaknya kasus perkawinan siri dianggap sudah cukup dan sah karena masyarakat  mengambil  referensi  melalui  fikih  klasik  yang  merupakan  hasil  ijtihad ulama-ulama terdahulu. Tidak sedikit juga orang yang salah memahami bahwa fikih merupakan bagian dari syariat yang diwahyukan sehingga menganggap bahwa hukum dari fikih adalah sakral dan paten sebagaimana Al-Qur’an dan Hadis. 55 Menanggapi hal  ini,  dibutuhkan  pengkajian  ulang  dengan  kacamata  kontemporer  yang  sesuai dengan konteks pada masa ini, salah satunya dengan menggunakan pendekatan teori sistem atau maqashid syari’ah Jasser Auda.
Elemen  pertama  dalam  teori  sistem  atau  maqasid  syari’ah  Jasser  Auda  adalah memisahkan  antara  wahyu  ilahiyah  dan  kognisinya,  melakukan  validasi  mana  yang merupakan  syariat  dan  mana  yang  merupakan  produk  ijtihad  ( cognitif  Natur  of system ). 56 Hal ini dilakukan demi menghasilkan hukum yang adil, bermanfaat, serta kontekstual.
Al-qur’an merupakan wahyu ilahiyah dan merupakan syariat sebagaimana Hadis atau sunnah Rasul. Akan tetapi untuk Sunnah Rasul sekalipun hanya sebagian yang termasuk dalam syariat dan harus diikuti, dan sebagian lain adalah merupakan tindakan Rasul  sebagai  manusia  yang  boleh  diikuti  dan  boleh  tidak,  sebagian  lagi  adalah tindakan-tindakan  yang  hanya  dikhususkan  bagi  Rasul  sekaligus  tidak  boleh  diikuti oleh manusia lain.
Rukun nikah dalam fikih klasik bab munakahat memang hanya mencakup kedua mempelai,  wali,  saksi,  dan  akad.  Namun  kembali  lagi  harus  dingat  bahwa  fikih munakahat juga merupakan produk ijtihad yang akan terus berkembang seiring dengan berjalannya  waktu  dengan  menyesuiakan  pada  kebutuhan  dari  konteks  yang  ada. Menggunakan maqasid syariah akan mempermudah untuk menisahkan antara sarana dan  tujuan  yang  sering  kali  disalah  artikan.  Dengan  kesadaran  akan  hal  ini  akan membuka  lebih  banyak  peluang  untuk  mendapatkan  berbagai  alternatif  dari  hasil ijtihad. 57
Quraish  Shihab  mencatat  adanya  mufakat  dari  para  ulama  untk  tidak merahasiakan  perkawinan  berdasarkan  dengan  sabda  Nabi  Muhammad  untuk mengabarkan peristiwa tersebut, di samping itu juga, pernikahan bawah tangan jelas-
55 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, op. cit, hal. 102.
56 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, op. cit, hal. 252
57 Jasser Auda, Al-Maqasid Untuk Pemula, op. cit, hal. 76.
jelas bertetangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan dalam  Al-Qur’an  sendiri  diperintahkan  untuk  mentaati  pemerintah  selama  tidak melenceng dari prinsip syari’at yang dalam kasus ini sendiri, pencatatan perkawinan jelas sejalan dengan semangat yang telah termaktub dalam Al-Qur’an. 58
Elemen  selanjutnya  dalam  teori  sistem  yakni  kebermaksudan  ( purposefulness ) yang  tidak  lain  juga  merupakan  pengikat  bagi  fitur  sistem  yang  lain.  Setiap  sistem sudah seharusnya memiliki goal (tujuan) yang hendak dicapai dengan memanfaatkan sarana yang ada. 59 Salah satunya yakni mengenai perkawinan.
Sejak  awal  sudah  ditegaskan  bahwa  hukum  Islam  adalah  hukum  yang  bersifat universal yang mana aturan dan perintahnya dapat diterapkan secara menyeluruh bagi umat manusia. Akan tetapi kebiasaan dan kondisi manusia yang terus berubah akan mengakibatkan pernyataan tersebut menjadi mustahil tanpa adanya suatu fleksibelitas dalam sistemnya. Oleh karena itu, mengambil referensi dari Ibn ‘Asyur dalam buku Jasser  Auda  memberikan  keterangan  dari  “universalitas”  yang  dimaksud  adalah menggunakan metode di mana ketika melakukan interpretasi terhadap dalil haruslah melalui pemahamanan konteks kebudayaan pada saat itu, alih-alih memberlakukannya sebagai aturan yang absolut dan mutlak. 60
Tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahatan sebagai keluarga yang sakinah, namun apabila sarana yang mengantarkan kepada tujuan ini justru malah menghasilkan  kontradiksi  terhadap  maksud  yang  hendak  dicapai,  tentunya  telah terdapat error dalam sistem tersebut.
Elemen ketiga dari teori sistem adalah menuju holisme atau keutuhan integritas. Dengan  melihat  hukum  kausalitas  (sebab-akibat)  sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak mungkin dipisahkan. Hubungan dari setiap fitur dan bagian-bagian dalam sistem selalu memiliki peran dan fungsi yang penting. Saling terjalin secara dinamis, bukan hanya merupakan  kumpulan  bagian  statis  atau  pasif. 61 Sederhananya,  sarana  yang merupakan  bagian  dari  sebab  untuk  memperoleh  tujuan  yang  diinginkan  sebagai bentuk dari akibat dari sebab tersebut.
58 M. Quraish Shihab, 1996, Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu‘i atas Pelbagai Persoalan Ummat (Bandung: Mizan), hal. 204.
59 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, op. cit, hal. 294.
60 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, op. cit, hal. 312-313.
61 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, op. cit, hal. 263-256.
Pada  tahun  2012  LSM  Pemberdayaan  Perempuan  Kepala  Keluarga  (Pekka) melakukan sensus, hasilnya sekitar 25% masyarakat Indonesia melakukan nikah siri (sacara agama atau adat) . Sensus ini dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi. Adapun beberapa  provinsi  yang  memiliki  angka  nikah  siri  paling  tinggi  adalah  NTT  78%, Banten 65%, dan NTB 54%. 62 Sampai saat ini belum ada publikasi mengenai grafik atau  presentasi  sensus  terbaru  yang  mencakup  seluruh  Indonesia,  akan  tetapi menjamurnya  masalah  akibat  perkawinan  siri  tentunya  bukan  sesuatu  yang  bisa dihindari dengan menutup mata.
Jumlah perkawinan siri tersebut tentunya tidak hanya mencakup satu kasus saja, di antaranya jelas merupakan kejahatan perkawinan dengan melakukan poligami siri yang berakhir dengan pidana maupun berakhir dengan isbat. Perbandingan di antara kedua alternatif penyelesaian kasus ini juga sangat timpang, sejauh ini tercatat sejak tahun 2012 hingga 2021, kasus pemidaan bagi pelaku poligami siri hanya mencakup sekitaran 340 kasus yang telah inkrah, 63 sedangkan untuk isbat nikah sendiri dengan durasi periode yang sama mencapai pada angka 18.509 kasus yang telah inkrah. 64
Isbat  nikah  dari  para  pasangan  yang  nikah  siri  ini  hampir  tidak  ada  yang merupakan  perkawinan  pertama,  jadi  isbat  nikah  yang  dilakukan  adalah  untuk mengesahkan poligami sirinya terlepas dari segala perkara yang telah terjadi di luar meja  hijau.  Dirjen  Bimas  Islam  Kementrian  Agama  Machasin  mendasarkan  hal tersebut  kepada  hasil  survei  isbat  nikah  yang  dilakukan  oleh  Kemenag. 65 Tentunya angka-angka tersebut hanya sebagian yang dilaporkan dan berhasil diidentifikasi.
Elemen  yang  keempat  adalah  ketebukaan  ( openness )  dalam  teori  sistem merupakan  elemen  yang  sangat  penting  di  mana  keterbukaan  sistem  ini  sendiri merupakan tolak ukur dari kemampuan sistem untuk mencapai tujuan dalam berbagai situasi. Sistem yang baik, sistem yang terbuka, adalah sistem yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. Dalam bab sebelumnya sempat digambarkan sebagaimana Arab yang masih mendominasi Islam di Indonesia sehingga masih banyak masyarakat yang sulit membedakan antara mana yang hanya merupakan budaya Arab dan mana yang
62 https://m.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html diakses pada 26 Mei 2021.
63 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=poligami&jenis_doc=putusan&cat=&jd =&tp=2&court=&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=    diakses pada 20 Juli 2021.
64 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=isbat&jenis_doc=&cat=abdcf7b26c04c7 2f7fda1b4fa3bc540e&jd=&tp=&court=&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr= diakses pada 20 Juli 2021.
65 https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-kebanyakan-kasus-nikah-siri-untuk- poligami.html diakses pada 20 Juli 2021.
merupakan  syari’at  Islam  sehingga  substansi  dari  hukum-hukum  yang  ada  semakin pudar karena masyarakat hanya melihat kepada kulit luarnya saja. 66
Keterbukaan sistem tidak menyebabkan perubahan terhadap pondasi dari syari’at. Sebaliknya,  dengan  keterbukaan  ini,  akan  memberikan  keberagaman  makna  tanpa keluar  dari  batas-batas  yang  seharusnya  dengan  memberikan  penjelasan  baru  yang cocok dengan berbagai konteks. 67
Syarat  dan  rukun  nikah  yang  ada  lima  dalam  fikih  klasik  dirumuskan  sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat pada masa itu. Dalam al-Qur’an maupun Hadis  memang  tidak  pernah  dijelaskan  secara  tersurat  mengenai  pencatatan perkawinan,  masyarakat  muslim  pada  awal  Islam  juga  tidak  memberikan  perhatian khusu  untuk  hal  ini,  apalagi  pada  masa  itu  Nabi  Muhammad  SAW  melarang  untuk menulis  sesuati  selain  al-Qur’an  karena  kekhawatiran  akan  tercampurnya  al-Qur’an dengan  yang  ini. 68 Sebagai  gantinya,  Nabi  Muhammad  sangat  menganjurkan  untuk mengumumkan apabila terjadi peristiwa perkawinan untuk menghindari fitnah dan hal- hal  yang  tidak  diinginkan.  Peraturan  untuk  mencatatkan  perkawinan  pada  masa  itu memang  belum  dicetuskan,  akan  tetapi  subtansi  dari  pencatatan  perkawinan  sendiri sebenarnya  sudah  ada  sejak  dahulu. 69 Tentu  saja  konteks  ini  tidak  boleh  diabaikan dalam mempertimbangkan hukum pencatatan perkwainan.
Elemen  selanjutnya  adalah  keterikatan  (interelasi  hierarki),  yakni  bangunan sistem yang dibangun tas kumpulan sub-sistem yang lebih kecil. Secara tidak langsung, hal  ini  menunjukan  bahwa  tidak  boleh  adanya  pertentangan  atau  interpretasi  yang berbeda  baik  dari  bagian  yang  lebih  besar  maupun  sebaliknya,  sebab  dibangun  atas satu substansi yang memiliki suatu maksud yang sama meski kulitnya mungkin terlihat berbeda. 70
Jasser Auda membagi hierarki maqashid menjadi tiga bagian sebagaimana yang sempat  disinggung  dalam  bab  sebelumnya.  Mencakup  maqashid  ammah  atau kemaslahatan umum, maqashid khasshah atau kemaslahatan yang lebih spesifik, dan maqashid juz’i alias maqashid yang paling inti dari peristiwa hukum. 71
66 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, op. cit, hal. 263-265.
67 Muhammad Kholil, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, op. cit, hal. 36.
68 Toha Ma’arif, 2019, “Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Dzari’ah, Maslahah Mursalah, dan Hukum Positif di Indonesia),” Asas, Volume 11, Nomor 01, hal. 126.
69 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana), hal. 135.
70 Muhammad Kholil, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, op. cit, hal. 37.
71 Syukur Prihantoro, Jurnal At-Tafkir , op. cit, hal. 128.
Dari pembagian ini dapat dilihat bagaimana suatu sistem dibangun atas bagian- bagian  yang  lebih  kecil  dan  spesifik.  Apabila  kaitannya  dengan  perkawinan  dan pencatatan perkwainan maka urutannya akan menjadi UUD 1945 Pasal 28B, UU No. 1 Tahun 1974 yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak,  dan  Rujuk,  kemudian  PP  No.9  Tahun  1975  yang  mana  substansinya  tidak berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Elemen yang terakhir dari maqashid syari’ah Jasser Auda yakni multi-dimensi. Dalam sistem yang terdiri atas kelompok-kelompok sub-sistem yang kompleks, yang bekerja secara kompak dengan adanya koordinasi. Membuka berbagai kemungkinan terhadap  konteks  dan  dapat  menyesuaikan  kondisinya  tanpa  harus  melewati  norma- norma syari’ah. Dengan mengaplikasikan fitur ini dan menghubungkannya dengan hal- hal  yang  terjadi  sehari-hari  dalam  kehidupan,  secara  bertahap  pemikiran  akan membuka  pintu-pintu  kemungkinan  yang  dapat  digunakan  sebagai  sarana  untuk memperoleh  tujuan,  kemudian  memilih  alternatif  yang  hasilnya  paling  maksimal. Multidimensional yang dikombinasikan dengan maqashid akan banyak memunculkan solusi  teoritis  terhadap  hal-hal  atau  dalil  yang  mulanya  dianggap  rumit  bahkan bertentangan. 72
Majelis hakim yang memutuskan para terdakwa bersalah atas Pasal 279 KUHP, meski  perkawinan  yang  dilakukan  para  terdakwa  adalah  perkawinan  siri  tanpa memenuhi  persyaratan  sebagaimana  yang  tertera  dalam  PP  No.  9  Tahun  1975 mengenai  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Pasal  yang  selama  ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau dianggap tidak ada.
Pencatatan  perkawinan  adalah  salah  satu  dari  alternatif  sarana  untuk  menuju maksud utama dari sebuah perkawinan dari sekian banyak alternatif sarana yang ada. Dipilih  berdasarkan  seberapa  efektif  peraturan  tersebut  dapat  digunakan  untuk mengatur  mengenai  ketertiban  administrasi  perkawinan  dalam  suatu  negara  melalui sebuah  regulasi,  di  mana  akhirnya  menjadikan  pilihan  ini  sebagai  salah  satu  syarat utama yang menentukan keabsahan suatu perkawinan.

## Sanksi Poligami Siri
Sanksi  merupakan  suatu  tindakan  atau  tanggungan  untuk  mengikat  kepatuhan pada undang-undang yang berlaku. Suatu bentuk imbalan negatif yang ditetapan oleh
72 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, op. cit, hal. 290.
hukum. 73 Sebagai  negara  hukum,  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  tidak akan berjalan secara efektif bila tidak disertai dengan adanya sanksi dalam penegakan hukumnya. Sanksi hukum yang diberikan juga bisa berbagai macam bentuknya, seperti sanksi  pidana,  perdata,  bahkan  administratif.  Tentunya  pemberian  sanksi  juga disesuaikan dengan substansi dan peraturan yang termaktub dalam undang-undangnya sendiri. 74
Poligami siri tidak hanya melanggar pasal mengenai prosedur poligami yang ada dalam  UU  No.  1  Tahun  1974.  Dengan  terjadinya  peristiwa  ini,  akan  terjadi  pula serangkaian pelanggaran terhadap pasal-pasal yang lain. Seperti undang-undang yang mengatur  mengenai  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  yang  termaktub  dalam UU No. 23 Tahun 2004 Pasal Pasal 5 huruf (c) dan (e) yang menyatakan bahwasannya kekerasan yang dimaksud dalam pasal aturan ini bukan hanya mengenai fisik namun juga termasuk pada kekerasan psikis dan penelantaran. Belum lagi pelanggaran pada Pasal  45  ayat  (1)  huruf  (a)  PP  No.  9  Tahun  1975  mengenai  pelaksanaan  UU  No.  1 Tahun 1974 Pasal 3 dan 10 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan di depan pejabat yang berwenang. 75
Pembahasan  mengenai  status  keabsahan  perkawinan  pada  putusan  perkara nomor: 376 K/PID/2015 telah dikupas pada poin sebelumnya. Hasil dari pembahasan tersebut  menunjukkan  bahwa  pencatatan  perkawinan  termasuk  pada  prosedur  wajib yang  tidak  boleh  dilewatkan  hanya  dengan  dalih  bahwa  fikih  klasik  tidak menjadikannya  sebagai  syarat.  Mencatatkan  perkawinan  kepada  pejabat  yang berwenang  adalah  keharusan  untuk  menetapkan  status  perkawinan  tersebut  sebagai perkawinan yang sah. Tanpa pencatatan perkawinan, maka perkawinan yang dilakukan oleh para terdakwa yang dalam kasus ini adalah Jon dan Tety dianggap tidak ada. 76
Mengikuti prinsip dalam maqasid syari’ah Jasser Auda dan keenam elemen dalam sistemnya, dakwaan atas Pasal 279 KUHP atas kasus poligami siri akan meninggalkan lubang dan banyak celah yang menunjukkan ketidakcocokan. Bagaimanapun, sebuah
73 KBBI Daring Kemendikbud, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi diakses pada 11 Februari 2021.
74 Wicipto Setiadi, 2009, “Sanksi Admisnistratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam  Peraturan  Perundang-undangan,” Jurnal  Legislasi  Indonesia ,  Volume  06,  Nomor  04 (Desember), hal. 603.
75 Sartini  dkk,  2016,  “Kriminalisasi  Nikah  Siri  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana,” Legalitas, Volume VIII, Nomor 01 (Juni), hal. 5-6.
76 Nur  Khamidyah  dan  Hertina,  2020,  “Itsbat  Nikah  Dalam  Pernikahan  Siri  Dalam  Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid As-Syari’ah,” Sharia: Journal of Indonesia Comparative of Sharia Law, Volume 03, Nomor 01 (Juni), hal. 17.
sistem  harus  bekerja  secara  utuh  dan  selaras  untuk  memperoleh  maksud  yang diharapkan. Begitu juga untuk melihat ke dalam sistem hukum Indonesia.
Maksud yang ingin dicapai oleh pernikahan tentunya menyangkut hifdz al-nasl yang  dalam  bab  sebelumnya  telah  disepakati  mencakup  pada  kepedulian  terhadap instansi  keluarga,  beorientasi  atas  perlindungan  keluarga,  dan  kesejahteraan  setiap anggota  keluarga.  Dengan  tujuan  tersebut,  maka  menjaga  keluarga  termasuk  pada mencegah kerusakan yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang mulai dari akibat pelanggaran  dan  kelalaian  terhadap  prosedur-prosedur  yang  telah  ditetapkan  dalam hukum keluarga hingga akibat kejahatan perkawinan yang lain.
Dalam  putusan  perkara  nomor:  376  K/PID/2015  memutuskan  para  terdakwa bersalah  atas  Pasal  279  KUHP  akan  memberikan  dampak  yang  berbeda  apabila dakwaan  yang  dijatuhkan  berdasarkan  atas  Pasal  284  KUHP.  Sebab,  selain  sanksi pidana  yang memang  sudah  menjadi  tanggungan  wajib  atas  perbuatan mereka  yang melawan hukum,  sanksi moral juga akan didapatkan karena tindakan para terdakwa dianggap sebagai perselingkuhan ( overspel ) bukan perkawinan.

## KESIMPULAN
Setelah  membahas  dan  mengkaji  lebih  jauh  pada  poin-poin  sebelumnya,  dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan dalam perkawinan memang tidak menjadi syarat dalam  fikih  klasik  yang  merupakan  produk  ijtihad  para  ulama  dengan  mengikuti konteks dan budaya timur tengah pada masa itu. Sedangkan apabila mengikuti prinsip dari  enam  elemen  teori  sistem  dari  Jasser  Auda  dan  mengupas  satu-persatu  sembari memperhatiakan konteks keindonesiaan dan dinamika sosial pada masa ini, pencatatan perkawinan  menjadi  salah  satu  prosedur yang  penting  untuk  mencapai  maksud  atau tujuan  utama  dari  perkawinan  itu  sendiri.  Jadi  dengan  pencatatan  perkawinan merupakan  suatu  hal  wajib  untuk  dilakukan  yang  mana  apabila  dilewatkan,  status perkawinan itu sendiri menjadi tidak ada. Dengan begini perkawinan siri pada putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015 tidak dianggap ada.
Mengenai  sanksi  pidana  poligami  siri,  dengan  jelasnya  status  perkawinan  siri pada putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015 yang dianggap tidak ada, maka dakwaan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim atas Pasal 279 KUHP bagi pelaku poligami siri dirasa tidak pada tempatnya. Pasal 279 KUHP jelas-jelas merujuk pada perkawinan dengan  definisi  yang  sama  pada  UU  No.  1  Tahun  1974,  perkawinan  yang  juga
dianggap  sah  oleh  negara.  Dari  kajian  yang  dilakukan  mengikuti  perinsip  dari maqashid syari’ah Jasser Auda, pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat yang harus ada Oleh karena itu, terlepas dari lamanya masa hukuman yang diterima oleh terdakwa,  Pasal  284  KUHP  mengenai  tindakan  perselingkuhan  ( overspel )  adalah landasan yang lebih cocok dijadikan sebagai dakwaan atas perbuatan melawan hukum yang berupa  kejahatan perkawinan semacam ini (poligami siri). Sebab selain sanksi pidana yang diterima terdakwa, dakwaan atas Pasal 284 KUHP juga akan memberikan sanksi moral yang bisa memberikan dampak besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah (2019) “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama  Berdasarkan  Hukum  Positif  di  Indonesia.”  Jirnal  Ilmiah  Advokasi.
Volume 07. Nomor 01. Juni.
Aisyah,  Nur.  (2018)  “Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Perkawinan  Dibawah Tangan.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam. Volume 05. Nomor 02. Desember 2018.
Arfina, Lydya (2019) “Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga di Indonesia.” Jurnal Privat Law. Volume 07. Nomor 01. Januari-Juni.
Auda, Jasser (2007) Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach. London:The International Institute of Islamic Thought.
Auda,  Jasser  (2013):  Al-Maqashid  Untuk  Pemula,  Terj.  Ali  Abdelmon’im. Yogyakarta: Suka Press.
Auda,  Jasser  (2015):  Membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqasid  Syariah,  Terj. Rosidin dan Ali Abdul Mun’im. Bandung: Mizan Pustaka.
Bahrum, Mukhtaruddin (2019) “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri.” Jurnal Al- Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. Volume 04. Nomor 02. Juli.
Budimansyah dan Syarifah Arabiyah (2018) “Status Keabsahan Hukum  Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama.” Jurnal Hukum Media Bakti. Volume 02. Nomor 02 .Desember.
Cahyani,  Andi  Intan  (2018) “Poligami  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam.”  Jurnal  Al- Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Volume 05, Nomor 01. Juni.
Departemen Agama RI (2002): Al-Qur’an dan Terjemahanya. Surabaya: Al-Hidayah.
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad (2010): D ualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fasa, Muhammad Iqbal (2016) “Reformasi Pemahaman  Maqashid Syariah (Analisis Pendekatan  Sistem  Jasser  Auda).”  Hunafa:  Jurnal  Studi  Islamika.  Volume  13.
Nomor 02. Desember.
Gumanti,  Ratna  (2018)  “Maqashid  al-Syari’ah  Menurut  Jasser  Auda  (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” Jurnal Al-Himay. Volume 02. Nomor 02. Maret. Hamdani (2019) “Persyaratan Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam.” Jentara Hukum Borneo. Volume 03. Nomor 02.
Harahab,  Khoirul  Amru  (2019)  “Kebijakan  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan Hukum  Islam  Mengenai  Poligami:  Sebuah  Kajian  Perbandingan.”  Volkgeis. Volume 02. Nomor 01. Juni.
Hikmatiar,  Azkiya  (2019)  “Konsep  Poligami  Dalam  Al-qur’an  (Aplikasi  Semiotika Roland  Barthes  Terhadap  Q.S  an-Nisa’[4]:  3).”  QAF.  Volume  03.  Nomor  01.
Januari 2019.
Ichsan,  M.  (2018)  “Poligami  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Kajian  Tafsir Muqaranah).” Jurnal Ilmiah Syariah. Volume 17. Nomor 02. Juli-Desember.
Jannah,  Cut  Raudhatul  (2018)  “Poligami  Secara  Nikah  Sirri  Ditinjau  Dari  Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Penelitian di Wilayah  Kabupaten  Aceh  Besar).”  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syi’ah Kuala. Volume 02. Nomor 03.
Agustus.
Jawawi, Abdullah (2018) “Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam, Kristen, Dan Hukum Positif Indonesia.” Ekspose. Volume 17. Nomor 02. Juli-Desember.
Khamidyah,  Nur  dan  Hertina  (2020)  “Itsbat  Nikah  Dalam  Pernikahan  Siri  Dalam Kompilasi  Hukum  Islam  Perspektif  Maqasid  As-Syari’ah.”  Sharia:  Journal  of Indonesia Comparative of Sharia Law. Volume 03. Nomor 01. Juni.
Kholil, Muhammad (2018) “Analisis System Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis  Terhadap  Pemikiran  Jasser  Auda).”  Jurnal  Penelitian  dan  Pemikiran Keislaman. Volume 05. Nomor 01. Februari.
Kompilasi Hukum Islam.
Ma’arif,  Toha  (2019)  “Pencatatan  Pernikahan  (Analisis  Dengan  Pendekatan  Qiyas, Istihsan, Sadd Dzari’ah, Maslahah Mursalah, dan Hukum Positif di Indonesia).” Asas. Volume 11. Nomor 01.
Marzuki, Peter Mahmud (2010): Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Mas’ud,  Muhamad  dkk,  (2019)  “Poligami/Poligini  Perspektif  Hukum  Islam.”
Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan, dan Budaya. Volume 13. Nomor 02.
Muthahhari,  Murtadha  (1995):  Keadilan  Ilahi  :  Azas  Pandangan  Dunia  Islam.
Bandung: Penerbit Mizan.
Mutholingah, Siti dan Muh. Rodhi Zamzami (2018) “Relevansi Pemikiran Maqashid Syariah  Jasser  Auda  Terhadap  Pendidikan  Islam  Multi  Disipliner.”  Ta’limuna. Volume 07. Nomor 02. September.
Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan (2004): Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana.
Sidiq,  Syahrul  (2017)  “Maqashid  Syari’ah  &  Tantangan  Modernitas:  Sebuah  telaah Pemikiran  Jasser  Auda.”  IN  RIGHT:  Jurnal  Agama  dan  Hak  Asasi  Manusia. Volume 07. Nomor 01. November.
Prihantoro, Syukur (2017) “Maqashid Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem.” Jurnal At-Tafkir. Volume 10. Nomor 07. Juni.
Rahma,  Marita  Laila  (2018)  “Nikah  Sirri:  Keabsahan  dan  Akibatnya.”  Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman. Volume 08. Nomor 01. Maret.
Resmini, Wayan dkk (2019) “Implikasi yuridis Perkawinan Poligami Dibawah Tangan Di  Desa  Senggigi,  Kecamatan  Batu  Layar,  Lombok  Barat,  NTB.”  Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Beremajuan. Volume 02. Nomor 02. Mei.
Ropiah,  Siti  (2018)  “Analisis  Kritis  Poligami  Dalam  Islam  (Alasan  Pro  dan  Kontra Poligami).”  Al-Afkar:  Journal  For  Islamic  Studies.  Volume  01.  Nomor  01.
Januari.
Roslinda, Sri (2019) “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia.” Legalitas. Volume 11. Nomor 01. Juni.
Said, Arsyad (2018) “Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Islam.” Maleo Lawa Jurnal. Volume 02. Nomor 02.
Sarifudin.  (2018)  “Ambiguitas  Pasal  2  UU  No.  1  Tahun  1974:  Dalam  Perspektif Metode  Penafsiran  Historis  Undang-Undang.”  I’tibar.  Volume  06.  Nomor  11. November.
Sartini  dkk  (2016)  “Kriminalisasi  Nikah  Siri  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana.”
Legalitas. Volume VIII. Nomor 01. Juni.
Setiadi,  Wicipto  (2009)  “Sanksi  Admisnistratif  Sebagai  Salah  Satu  Instrumen Penegakan  Hukum  Dalam  Peraturan  Perundang-undangan.”  Jurnal  Legislasi Indonesia. Volume 06. Nomor 04. Desember.
Shihab,  M.  Quraish  (1996):  Wawasan  al-Quran:  Tafsir  Maudhu‘i  atas  Pelbagai Persoalan Ummat. Bandung: Mizan.
Shobari,  Ahmad  (2013)  “Nikah  Sirri  Dalam  Perspektif  Islam.”  Mizan:  Jurnal  Ilmu Syariah. FAI Universitas Ibn Khaldun. Volume 01. Nomor 01.
Supriyadi (2018) “Perkawinan Sirri Perspektif Hukum di Indonesia.” Yudisia. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Volume 08. Nomor 01. Juni.
Syarifah, Masykurotus (2018) “Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.”  Jurnal  Yustisia. Volume 19. Nomor 01. Mei.
Yasin,  Dikson  T.  (2018)  “Menelisik  Pesan  Sosial  Poligami  Dalam  KHI.”  Jurnal Alhimayah. Volume 02. Nomor 01. Maret.
Yasin, Dikson T. (2020) “Teori Sistem Ijtihad jasser Auda.” Tasamuh. Volume 12.
Nomor 02. September.