## Gorontalo

## Law Review

## Volume 6 -  NO. 1 – April 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA ONLINE
Ajeng Ashari Kinanti Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Kinantiputri0812@gmail.com
Amshori Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM amsori07@iblam.ac.id

## Abstrak
Di  Indonesia,  prostitusi  dianggap  sebagai  kejahatan  terhadap  kesusilaan  atau kesusilaan  dan  ilegal.  Prostitusi  merupakan  salah  satu  bentuk  penyimpangan  sosial yang  sudah  ada  sejak  jaman  dahulu  dan  terus  ada  hingga  sekarang.  Keberadaan jaringan  internet  memberikan  beberapa  manfaat  bagi  penggunanya,  antara  lain kemampuan  untuk  memanfaatkannya  sebagai  sarana pendidikan atau pembelajaran,  pertumbuhan  ekonomi  berbasis  teknologi,  transaksi  komersial  online, berbagi  berita  dan  cerita,  interaksi  sosial,  dll.  Salah  satu  kejahatan  yang  dilakukan oleh  penjahat  yang  memanfaatkan  kemudahan  dalam  melakukan  transaksi  melalui internet.  Ketika  muncikari,  pekerja  seks,  dan  kliennya  memanfaatkan  internet  atau media  sosial  sebagai  sarana  interaksi  atau  komunikasi    satu    sama    lain    dalam konteks  prostitusi,  kami  menyebut  kegiatan  ini  sebagai  "prostitusi  online".  definisi masalah  Bagaimana  penegakan  hukum  pidana  yang  mengatur  prostitusi  online dipengaruhi  oleh  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Di  Indonesia,  apa  tanggung  jawab  hukum  dari  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam industri prostitusi? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif,  yang  pada  dasarnya  diterjemahkan  menjadi  penggabungan  bahan  primer dan  sekunder.  Sumber  primer  meliputi  bahan  pustaka  yang  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat,  sedangkan  sumber  sekunder  merangkum  sumber  hukum  primer, seperti  konsep  penting  dan  literatur  pendukung.  Sumber  primer  termasuk  makalah perpustakaan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat.  Hasil  penelitian  ini menemukan  bahwa  penegakan  hukum  terhadap  prostitusi  online,  termasuk kepolisian,  kejaksaan,  dan  kejaksaan,  dimana  pelakunya  dapat  dipidana  sesuai dengan  KUHP,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (ITE),  dan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pornografi. Penuntutan terhadap mereka yang melakukan kegiatan pornografi secara online,  menurut  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi.  Sanksi terhadap  prostitusi  di  internet  harus  diterapkan  kepada  semua  pihak  yang  terlibat, termasuk  klien,  muncikari,  pekerja  seks  komersial,  pemilik  website,  dan administrator server. Kemudian akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 45 ayat  (1),  yang  berbunyi:  “Barangsiapa  memenuhi  unsur-unsur  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1,  2,    3,    dan    4)    dipidana    dengan  pidana  penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.
Kata Kunci : Prostitusi Online, Tindak Pidana, Media Online.

## Abstract
In  Indonesia,  prostitution  is  considered  a  crime  against  decency  or  decency  and  is illegal.  Prostitution  is  a  form  of  social  deviation  that  has  existed  since  ancient  times and  continues  to  exist  today.  The  existence  of  the  internet  network  provides  several benefits  for  its  users,  including  the  ability  to  use  it  as  a  means  of    education    or learning, technology-based economic growth, online commercial transactions, sharing news  and  stories,  social  interaction,  etc.  One  of  the  crimes  committed  by  criminals who take advantage of the convenience of making transactions via the internet. When pimps,  sex  workers  and  their  clients  use  the  internet  or  social  media  as  a  means  of interaction or communication with one another in the context of prostitution, we call this activity "online prostitution". definition of the problem How is the enforcement of the  criminal  law  governing  online  prostitution  affected  by  Law  Number  19  of  2016 concerning  Amendments  to  Law  Number  11  of  2008  concerning  Information  and Electronic  Transactions?  In  Indonesia,  what  are  the  legal  responsibilities  of  various parties involved in the prostitution industry? This research method uses a  normative legal  research  approach,  which  basically  translates  into    a  combination  of    primary and secondary materials. Primary sources include library materials that have binding legal  force,  while  secondary  sources  summarize  primary  legal  sources,  such  as important concepts and supporting literature. Primary sources include library papers that  have  binding  legal  force.  The  results  of  this  study  found  that  law  enforcement against online prostitution, including the police,  prosecutors, and prosecutors, where the perpetrators can be punished according to the Criminal Code, Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning  Information  and  Transactions  Electronics  (ITE),  and  Law  Number  44  of 2008  concerning  Pornography.  Prosecution  of  those  who  carry  out  pornographic activities  online,  according  to  Law  Number  44  of  2008  concerning  Pornography. Sanctions against prostitution on the internet must be applied to all parties involved, including  clients,  pimps,  commercial  sex  workers,  website  owners,  and  server administrators. Then he will be subject to sanctions in accordance with Article of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of  2008  concerning Information and Electronic Transactions Number 45 paragraph  (1),  which  reads:  "Whoever  fulfills  the  elements  referred  to  in  Article  27 paragraph  (1,  2,  3  and  4)  shall  be  punished    with  a  maximum  imprisonment  of    six years and/or a maximum fine of one billion rupiahs.
Keywords: Online Prostitution, Crime, Online Media.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  kemajuan  teknologinya  sangat  pesat,  dan seiring  dengan  kemajuan  teknologi  tersebut  muncullah  internet.  Pada  saat  ini, memiliki  akses  ke  internet  telah  berkembang  menjadi  kebutuhan  mendasar  bagi kehidupan  manusia  modern.  Bahkan  saat  ini  masyarakat  dari  berbagai  kalangan sudah  menggunakan  internet,  termasuk  anak-anak  prasekolah,  orang  tua, pengusaha,  pegawai  instansi,  bahkan  ibu  rumah  tangga.  Tuntutan  keterbukaan informasi  ini  merupakan  salah  satu  efek  samping  dari  globalisasi,  salah  satunya disebabkan  oleh  kehadiran  internet.  Internet  telah  memperkenalkan  sesuatu  yang baru  ke  dalam  kehidupan  manusia  modern,  dan  karena  itulah  dunia  sekarang menuntutnya.  Oleh  karena  itu,  orang  dapat  melakukan  aktivitas  yang  secara tradisional  terbatas  pada  dunia  fisik,  seperti  melakukan  bisnis  online  (Rahmah, 2020).  E-mail,  Facebook,  Instagram,  Twitter,  e-Learning,  e-Banking,  Shopee,  dan Lazada  hanyalah  beberapa  dari  manfaat  yang  dihasilkan  dari  evolusi  teknologi (internet), yang juga membawa peluang baru. Di sisi lain, Internet juga merupakan rumah bagi banyak aspek yang tidak menguntungkan, termasuk Cyber Prostitution, Cyberporn, sex online dan cyber sex (Sodiki, 2005) .
Dalam  konteks  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  telah disalahgunakan  sebagai  sarana  kejahatan,  maka  sangat  penting  untuk mengantisipasi  bagaimana  kebijakan  hukum  yang  akan  diambil,  agar    kejahatan siber yang terjadi dapat diatasi. Hal ini berlaku baik dalam hal sistem pembuktian maupun  dalam  konteks  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  pada umumnya.  Hal  ini  penting  karena  dalam  penegakan  hukum  pidana,  kegiatan seseorang  dapat  dipersalahkan  pada  kekuatan  hukum  yang  ada  (asas  legalitas), serta  perbuatan  yang  didukung  oleh kekuatan  alat  bukti  yang  sah  dan  kepadanya. dapat  dipertanggungjawabkan.  Hal  ini  dinilai  sangat  signifikan  (elemen  error). Menurut  Pasal  1  Ayat  1  KUHP,  penerapan  konsep  legalitas  dalam  hukum  pidana (KUHP)  sejalan  dengan  pandangan  tersebut. “nullum  delictum  nulla  poena  sine praevia  lege  poenali” atau  dalam  istilah  lain  dapat  dikenal  “tiada  pidana  tanpa kesalahan” (Sodiki, 2005).
Kemajuan  teknologi  dan  informasi  tidak  hanya  berdampak  pada  perubahan sosial  yang  terjadi  dalam  suatu  masyarakat,  tetapi  juga  berpotensi  mempengaruhi proses  dimana  suatu  bangsa  menjadi  bangsa  yang  maju,  asalkan  bangsa  tersebut mampu  mengelola  kemajuan  ini  dengan  cara  yang  cerdas.  Di  sisi  lain,  jika  suatu negara tidak dapat mengelolanya secara bijaksana, situasinya akan sangat genting. Ketika  membahas  aktivitas  kriminal  dengan  media  berbasis  internet,  salah  satu kejahatan yang dikenal sebagai cybercrime muncul, yang saat ini mendapat banyak perhatian  dari  masyarakat  umum  dalam  berbagai  konteks.  Munculnya cybercrime adalah  konsekuensi  lain  yang  tidak  diinginkan  yang  muncul  sebagai  akibat  dari perkembangan  teknologi.  Terjadinya  tindak  pidana  di  dunia  maya  disebut  dengan cybercrime .  Sampai  sekarang,  ada  banyak  kejahatan  yang  memanfaatkan kemajuan  teknis  ini,  membuat  dunia  maya  menjadi  domain  yang  sangat  mudah untuk  melakukan  tindakan  ilegal.  Jenis  aktivitas  ilegal  lainnya  yang  dapat dilakukan  secara  online  termasuk  pornografi,  penipuan,  prostitusi  internet,  dan banyak  lainnya.  Pada  1960-an,  Amerika  Serikat  melihat  contoh  pertama  dari  apa yang sekarang dikenal sebagai cybercrime (Idik Saeful Bahri, 2020). Istilah cybercrime dapat dipahami dalam salah satu dari dua cara: baik dalam arti  terbatas  atau  luas.  Penggunaan  komputer  sebagai  sarana  atau  sasaran  untuk kegiatan  kriminal  adalah  ilegal  dalam  arti  tertentu.  Ini  berlaku  untuk  keamanan sistem dan data. Sedangkan dalam pengertian yang lebih umum, ini mengacu pada semua  jenis  aktivitas  kriminal  yang  menargetkan  komputer,    jaringan    komputer, dan  orang-orang  yang  menggunakannya,  serta  jenis  aktivitas  kriminal  yang  lebih tradisional yang melibatkan atau menggunakan peralatan computer (Ersya, 2017).
Dampak  yang  dapat  diperoleh  dari  kesederhanaan  teknologi  tersebut disalahgunakan  oleh  perusahaan  penyedia  jasa  terkait  prostitusi  online.  Di Indonesia,  prostitusi  adalah  ilegal  karena  dianggap  sebagai  kejahatan  terhadap kesusilaan  atau  kesusilaan  dan  karena  melanggar  hukum.  Sejak  zaman  dahulu, orang  telah  terlibat  dalam  perilaku  prostitusi  yang  menyimpang,  yang diklasifikasikan sebagai semacam penyimpangan social (Amalia, 2018).
Tindakan  prostitusi  adalah  sesuatu  yang  telah  ada  untuk  waktu  yang  cukup lama di setiap wilayah di dunia, termasuk Indonesia, dan ini tidak terkecuali pada aturan.  Pelacuran  memiliki  sejarah  panjang  di  Indonesia,  sejak  zaman    raja-raja Jawa,  yang  menjalankan  sistem  komoditas  feodal  dan  memanfaatkan  perempuan sebagai  bagian  darinya.  Masalah  prostitusi  adalah  salah  satu  yang  belum  cukup ditujukan  untuk  kepuasan  siapa  pun.  Mengingat  prostitusi  merupakan  salah  satu peradaban  tertua  di  dunia  dan  masih  dilakukan  di  masyarakat  hingga  saat  ini, prostitusi merupakan masalah sosial yang kompleks. Prostitusi masih dilakukan di masyarakat hingga saat ini (Sodiki, 2005).
Di  Indonesia  sudah  lama  membicarakan  prostitusi,  baik  secara  lisan  maupun tulisan  dalam  publikasi  seperti  surat  kabar  dan  majalah.  Namun,  sepanjang pengetahuan  penulis,  belum  ada  yang  membahasnya  secara  komprehensif  dan objektif,  hanya  secara  subjektif  dalam  bentuk  kritik  atau  hinaan.    mengutuk pelacur  dan  sering  membuat  sensasi  untuk  tujuan  tunggal  menghasilkan  bisnis, sementara  kelompok-kelompok  tertentu  berpandangan  bahwa  pelacur  adalah wanita  yang  tidak  bermoral,  tidak  dapat  mempertahankan  iman  mereka,  dan memiliki  berbagai  sikap  anti-pati  terhadap  “pelacur”,  karena  berbagai  alasan, memasuki  dunia  gelap  tanpa  memperhatikan  kaitan  dalam  kehidupan bermasyarakat  dengan  banyak  aspek  kehidupan  sehari-hari  di  lingkungan  yang terhubung dalam beberapa cara dengan keberadaan prostitusi (Anwar dan Adang, 2015).
Menurut  kriteria  yang  disebutkan  di  atas,  sebagian  besar  masalah  yang mengarah  pada  prostitusi  berasal  dari  masalah  ekonomi  dan  sosial.  Uang  atau kebutuhan  seseorang  berdampak  pada  variabel  ekonomi,  tetapi  lingkungan, pendidikan,  dan  elemen  sosial  lainnya  berdampak  pada  faktor  sosial.  Adalah mungkin  untuk  menyimpulkan  bahwa  penyebab  ekonomi  dan  sosial  yang  harus disalahkan  untuk  sebagian  besar  masalah  ini.    Akibatnya,    prostitusi    disebabkan oleh  kurangnya  kesejahteraan  jasmani  dan  rohani.  Tidak  akan  ada  kesejahteraan fisik  atau  spiritual  tanpa  memperhatikan  hak  orang  lain.  Ini  hanya  dapat  dicapai jika  kesadaran  publik  akan  perlunya  menghormati  hak  orang  lain  telah  dipahami dan dihayati dengan cara ini. untuk  memastikan bahwa semua anggota komunitas individu  mereka  memiliki  akses  terhadap  penegakan  hukum  dan  keadilan  yang berdasarkan kebenaran (Erdianti, 2020).
Masalah  prostitusi  adalah  masalah  multifaset  yang  mempengaruhi    orang dalam  berbagai  cara.  Isu-isu  moral  dan  teologis  serta  yang  terkait  dengan  isu-isu sosial  dan  gender  dapat  dimasukkan  dalam  daftar  ini.  Juga  termasuk  isu-isu  yang berkaitan dengan pendidikan dan ekonomi dan efek industrialisasi. Juga termasuk fitur  industrialisasi.  Karena  kompleksitas  masalah  dan  berbagai  faktor  yang terkait, masyarakat harus mencurahkan banyak fokus dan energi untuk mengatasi masalah  ini.  Orang-orang  yang  menjadi  pelacur  dan  kadang-kadang  disebut sebagai  pekerja  seks  bukanlah  satu-satunya  pihak  yang  terlibat  dalam  industri prostitusi  selain  pekerja  seks  komersial  dan  orang-orang  yang  menggunakan jasanya,  ada  juga  yang  menjadi  penyedia    atau    disebut    mucikari,    dunia    hitam selalu dikaitkan dengan bisnis prostitusi (Erdianti, 2022).
Prostitusi online merupakan kegiatan prostitusi melalui media elektronik dan kegiatan  prostitusi  online  ini  meruapakan  jenis  kejahatan  cyber  (Hehalatu  et  al., 2022). Prostitusi internet melibatkan penjahat dan korban dalam kasus khusus ini, dan itu  tidak  bisa  diabaikan.  Melalui penggunaan  perantara  media  sosial,  anak-
anak  dapat  dibujuk  dan  dipaksa  untuk  melakukan  hubungan  seksual  yang dimaksudkan  untuk  tujuan  seksual  komersial,  seperti  mengobrol  atau    terlibat dalam aktivitas online lainnya yang sengaja digunakan untuk menjajakan seks. Hal ini  tidak  menutup  kemungkinan  anak  menjadi  korban    tindak    pidana    prostitusi atau sejenisnya (Yuliartini, 2022).
Kejahatan  terhadap  moral  dan  kesusilaan  untuk  terlibat  dalam  prostitusi. Prostitusi adalah pelanggaran hukum Indonesia, yang memberikan hukuman berat bagi siapa pun yang tertangkap melakukan praktik ilegal. Pasal 296  maupun Pasal 506 KUHP negara ini memuat ketentuan yang melarang prostitusi di negara ini.
Pasal  298  KUHP  adalah  satu-satunya  pasal  hukum  pidana    universal    yang dapat  ditemukan  dalam  setiap  kitab  undang-undang.  Menurut  pasal  ini,    adalah ilegal  bagi  siapa  pun  untuk  mencari  nafkah  dari  mengambil  keuntungan  dari kegiatan  cabul  yang  dilakukan  oleh  orang  lain,  dan  hukuman  untuk melakukannya  bisa  sampai  satu  tahun  empat  bulan  penjara.  Para    ahli    hukum pidana  Indonesia  menafsirkan  ketentuan  ini  sebagai  ancaman  untuk  menghukum mucikari  serta  pemilik  dan  pengurus  rumah  berdiri.  Akibatnya,  artikel  ini memperjelas  bahwa  terlibat  dalam  prostitusi  dalam  bentuk  apa  pun  untuk mendapatkan  keuntungan  atau  mempertahankan  tingkat  kehidupan  saat  ini adalah  melanggar  hukum.  Tidak  hanya  mucikari  yang  divonis  seseorang  yang menyewakan  kamarnya  untuk  kegiatan  prostitusi  juga  telah  dihukum  oleh pengadilan  dalam  berbagai  putusan  pengadilan,  tetapi  seseorang  yang menyewakan  kamarnya  untuk  operasi  prostitusi  juga  telah  dihukum  oleh pengadilan.  Hal  ini  terjadi  meskipun  fakta  bahwa  individu  tersebut  bukan muncikari,  melainkan  mendapat  manfaat  dari  perilaku  tidak  menyenangkan  yang dilakukan oleh pelanggan industri pelacuran.
Perbuatan pelacuran yang terjadi antara seorang pelacur juga dikenal sebagai pekerja  seks  komersial  (PSK)  dan  pelanggannya  tidak  dianggap  sebagai  tindak pidana,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  KUHP.  Oleh  karena  itu,  segala  jenis prostitusi yang dikelola sendiri atau dikelola sendiri dan konsumennya tidak dapat dikategorikan  sebagai  pelanggaran  yang  diancam  dengan  hukuman.  Ini  berlaku untuk prostitusi internet ilegal yang dikendalikan sendiri sehubungan dengan klien atau pelanggannya.
Pasal  45  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik tidak memberikan ancaman pidana atas tindakan prostitusi online yang dilakukan  oleh  PSK  kepada  pelanggannya.  Ketentuan  ini  ditambah  sebagai  akibat dari  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Menurut  aturan  alinea  pertama  Pasal  27  UU    ITE,    satu-satunya    tindakan    yang dapat  mengakibatkan  ancaman  tindakan  hukum  adalah  yang  meliputi pendistribusian,  pengiriman,  atau  penyediaan  materi  elektronik  yang  melanggar kesusilaan.  Gambar,  film,  dialog,  animasi,  dan  sketsa  yang  menampilkan  konten cabul,  kekerasan  seksual,  atau  alat  kelamin  adalah  contoh  jenis  informasi elektronik  yang  menurut  penilaian  ilmuwan  hukum  pidana  melanggar  standar kesusilaan.  Tujuan  dari  perilaku  yang  tepat    ini    juga    harus    dikomunikasikan kepada  masyarakat  luas  melalui  berbagai  bentuk  media  elektronik  (email,  media sosial,  atau  layanan  pesan  instan).  Merujuk  pada  peraturan  UU  ITE,  apabila perbuatan  yang  dilakukan  mengandung  pesan  untuk  melacurkan  diri  tetapi  pesan tersebut  tidak  disampaikan  kepada  masyarakat,  maka  perbuatan  tersebut  tidak memenuhi syarat Pasal 27 ayat (1) UU ITE.
Perbuatan  prostitusi  melalui  internet  dilarang  oleh  KUHP,  UU  Teknologi Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  dan  UU  Pornografi.  Namun,  hukuman  untuk melanggar  masing-masing  undang-undang  yang  dijelaskan  di  atas  berbeda.  Istilah “prostitusi” tidak digunakan di mana pun dalam ketentuan apa pun yang
membentuk Undang-Undang No. 11  Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (UU  ITE).  Kecuali  pasal  27  ayat  1  yang  meliputi  perbuatan-perbuatan yang  dilarang,  setiap  ayat  dalam  pasal  ini  menyebutkan  istilah  kesusilaan  dalam kaitannya  dengan  pornografi.  Dalam  undang-undang  ini,  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  1  ayat  2,  prostitusi  disebut  sebagai  layanan  pornografi  (Pasal  27  UU ITE).  Pasal  4  ayat  2  huruf  d  yang  mengatur  tentang  perdebatan  dan  larangan prostitusi memberikan penjelasan tentang perbuatan prostitusi yang diatur dalam undang-undang  ini.  Hal  ini  diatur  sebagai  suatu  keharusan  bagi  pekerja komersial dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Pornografi  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun 2008,  dan  Pasal  30  undang-undang  tersebut  menjelaskan  sanksi  yang  dapat diterapkan untuk pelanggaran (Nuryamani, 2016).
Karena  kegiatan  prostitusi  ini,  baik  keadaan  bangsa  saat  ini  maupun prospeknya  di  masa  depan  akan  memberikan  damapak  buruk.    Namun,    terlepas dari  kenyataan  bahwa  negara  dan  agama  telah  melarang  prostitusi,  aktivitas tersebut  masih  berkembang  dan  meluas  di  masyarakat.  Hal  ini  dimungkinkan dengan menjamurnya fasilitas teknologi canggih. Oleh karena itu, bentuk prostitusi ini  harus  diberantas  sampai  masalah  mendasar  dari  individu  yang    bertindak sebagai  fasilitator  kegiatan  tersebut  yaitu  mereka  yang  menyediakan  pekerja  seks komersial dapat diselesaikan.
Mengingat  informasi  yang  disajikan  di  atas,  menarik  untuk  diteliti.  Adapun rumusan  masalahnya  adalah  : Pertama, bagaimana  Penegakan  Hukum  Pidana Prostitusi  Online  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    19 Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun    2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik?. Kedua, bagaimana Pertanggungjawaban Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi di Indonesia?.

## 2. METODE PENELITIAN
Seorang  ilmuwan  dapat  menggunakan  metode  penelitian  sebagai  panduan untuk  membantunya  belajar  dan  memiliki  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang situasi  yang  dihadapinya.  Oleh  karena  itu,  ketika  menerbitkan  jurnal  ini,  biasanya disebut  sebagai  penelitian  ilmiah,  dan  jika  sesuai  pendekatan    yang    digunakan, dapat  diandalkan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif, yang memerlukan penggalian melalui sumber sekunder seperti buku dan jurnal  untuk  menghasilkan  hipotesis  tentang  subjek  yang  ada  dan    kemudian menguji hipotesis tersebut dengan bukti aktual (Jaya, 2020).
3. HASIL DAN PEMBAHAAN
a. Penegakan  Hukum    Pidana    Prostitusi    Online    Ditinjau    Dari    Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19    Tahun    2016    tentang    Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik (ITE)
Penegakan  hukum  adalah  suatu  tindakan  atau  proses  yang  bertujuan  untuk melaksanakan  dan  menegakkan  norma  hukum  sebagai  pedoman  bagi  kehidupan masyarakat  dan  negara  sehari-hari.  Penegakan  hukum  tidak  hanya  mencakup penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  tetapi  juga penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  siapa  saja  yang    memiliki    kepentingan sesuai  dengan  kewenangannya  masing-masing  dan  sesuai  peraturan  perundang- undangan.  Penegakan  hukum  juga  mencakup  penegakan  hukum  yang  dilakukan oleh aparat penegak hukum (Utama, 2019).
Masalah  hukum  harus  selalu  diperhatikan  ketika  berbicara  tentang penegakan  hukum,  sebagai  seperangkat  aturan,  nilai,  dan  perilaku  yang digunakan  untuk  mengevaluasi  atau  menjadi  tolak  ukur  sikap  (Usman,  2015). Tujuan  utama  dari  undang-undang  ini  adalah  untuk  menjamin  bahwa  semua individu, dalam setiap aspek kehidupan mereka, memiliki tingkat akses yang sama ke  sistem  peradilan,  tanpa  memandang  status  sosial  ekonomi,  etnis,  agama,  atau jenis kelamin mereka (Fahlevi, 2015).
Tindakan  prostitusi  adalah  pelanggaran  undang-undang  pidana  federal  dan negara  bagian  (Soedjono  D,1997). Selanjutnya ,  prostitusi    melalui    penggunaan media  elektronik.  meluasnya  penggunaan  ponsel  yang  terhubung  ke  internet sebagai  alat  komunikasi  di  hampir  setiap  segmen  masyarakat.  Seperti  Twitter, Facebook,  Instagram,  dan  WhatsApp,  yang  akhir-akhir  ini  dimanfaatkan  oleh muncikari prostitusi online (juga dikenal sebagai uit lokken), yang dengan sengaja membujuk  atau  mempengaruhi  pengguna  lain  platform  media    sosial    tersebut untuk  terlibat  dalam  perilaku  ilegal  melalui  platform  tersebut.  Saat    ini,    aplikasi yang  sering  digunakan  untuk  praktek  prostitusi  online  ini  yang    paling    populer yakni  aplikasi  michat.  Dalam  aplikasi  michat  tersebut  para  pelaku  prostitusi menawarkan jasanya. Kemudahan dalam aplikasi michat ini yakni bisa mendeteksi jarak dengan pengguna.
Straafbar  feit digunakan  dalam  hukum pidana Belanda untuk menggambarkan  kejahatan  yang  tidak  didefinisikan  dalam  KUHP.  Teguh  Prasetyo adalah  salah  satu  ahli  hukum  yang  mendefinisikan  suatu  kejahatan.  Suatu kegiatan  yang  dilarang  oleh  undang-undang  dan  diancam  dengan  hukuman disebut  sebagai  kejahatan.  Dalam  konteks  ini,  istilah  perbuatan  lebih  dari  sekadar tindakan  aktif  (melakukan  sesuatu  yang  dilarang  oleh  undang-undang)  atau tindakan  pasif.  Kejahatan  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  yang  dilarang  oleh undang-undang  dan  diancam  dengan  hukuman  (tidak  melakukan  sesuatu  yang benar-benar diwajibkan oleh undang-undang) (Mandagie, 2020).
Pasal 296 dan 506 KUHP masing-masing mengatur prostitusi. Secara khusus, Pasal  295  KUHP  mendefinisikan  delik  secara  aktif  mendorong  atau  memfasilitasi kegiatan  yang  melanggar  kesusilaan  dengan  orang  ketiga.  Gerry  Muhamad  Rizki tahun  2008  mengemukakan  bahwa  “Barang  siapa  dengan  sengaja  menyebabkan atau  memudahkan  perbuatan  cabul  oleh  orang  lain,  dengan  menjadikan  sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling  lama  satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah” (Rizki, 2008). Hukum  di  suatu  negara  dirancang  untuk  melindungi  dan  mengatur warganya.  Tindakan  pencegahan  dilakukan  sebelum  masalah  menjadi  kenyataan, dan itu dimaksudkan untuk menjaga orang aman dari masalah di masa depan. Sebagai hasil dari perubahan lingkungan, masyarakat, dan teknologi, kehidupan menjadi lebih terstruktur bagi kebanyakan orang. Karena kemajuan teknologi, peningkatan  paling  signifikan  dalam  kehidupan  masyarakat  menjadi  lebih  mudah untuk diterapkan.
Pemerintah  Indonesia  saat  ini  telah  membatasi  penggunaan  internet  sesuai dengan  undang-undang  yang  disahkan  pada  tahun  2016  dan  mengubah  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE). Prostitusi dan kegiatan ilegal lainnya tidak dapat lagi dilakukan melalui internet di Indonesia,  berkat  disahkannya  undang-undang  ini.  Kejahatan  dunia  maya didefinisikan  dalam  undang-undang  ini  dan  dapat  dihukum  dengan  hukuman pidana.  Kata  “prostitusi"  dihilangkan  dari  daftar  alasan  yang    tercantum    dalam revisi UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hanya  dalam  Pasal  27  kata  "kesusilaan"  muncul  sehubungan  dengan  pornografi. Pasal 27 UU ITE berbunyi sebagai berikut:
1. Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan/atau  ceroboh  membuat  materi  elektronik atau  dokumen  yang  melanggar  martabat  dasar    manusia    tersedia    untuk umum,
2. Setiap  orang  melakukan  pelanggaran  pertama.  Konten  perjudian  tidak  boleh dibagikan atau dikirimkan secara ilegal melalui sarana elektronik, tetapi siapa pun  yang  melakukannya  dengan  sengaja  melanggar  hukum  dan mendistribusikan,  mengirimkan,  atau  menyediakan  materi  atau  dokumen elektronik  yang  menyinggung atau  memfitnah.  Siapa  pun  yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau memperoleh  akses ke  informasi
atau  dokumen  elektronik  yang  memeras  atau  mengancam,  melakukannya dengan sengaja dan tanpa izin.
Untuk  memastikan  bahwa  standar  hukum  digunakan  sebagai  pedoman dalam  hubungan  masyarakat  dan  pemerintah,  penegakan  hukum  adalah  suatu proses  atau  kegiatan.  Setiap  orang  yang  berkepentingan  dengan  penegakan hukum,  sesuai  dengan  kewenangannya  dan  persyaratan  hukum  yang  berlaku, termasuk dalam pengertian penegakan hukum (Harun M. Husen,1990).
Karena  banyaknya  keadaan  yang  berkontribusi,  ini  jelas  bukan  tugas  yang mudah  dalam  melaksanakan  penegakan  hukum.  Inilah  faktor-faktor  yang mempengaruhi,  ada  tiga  jenis  faktor  hukum:  a.  Faktor  hukum  itu  sendiri;  b.  Para pihak  yang  membuat  atau  menegakkan  hukum;  c.  Faktor  yang  mendorong penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik  tanpa sejumlah infrastruktur dan sistem pendukung infrastruktur tertentu;
b. Pertanggungjawaban Para Pihak Yang  Terlibat  Dalam Prostitusi Di
Indonesia Rumusan kebijakan suatu tindak pidana harus menjadi dasar pertanggungjawaban  pidana  dalam  keadaan  ini..  Untuk  mengetahui  siapa  yang bertanggung  jawab  atas  kejahatan  prostitusi  internet  yang  terjadi.    Akibatnya, sistem  hukum  atau  premis  di  mana  ia  dibangun  harus  dievaluasi.  Konsep    KUHP yang  Baru  memberikan  batasan-batasan  khusus  mengenai  pertanggungjawaban pidana  dalam  penyusunan  pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan  definisi pertanggungjawaban  pidana.  Jika  dibandingkan  dengan  hukum  pidana kontemporer,  ini  merupakan  penyimpangan  radikal  dari  apa  yang    dimaksud dengan istilah tanggung jawab pidana (Zaidan, 2022).
Hukum pidana adalah satu-satunya  bidang di mana kata "pidana" digunakan. Kejahatan  membawa  hukuman  paling  berat  jika  dibandingkan  dengan  disiplin hukum  lainnya  (Zaidan,  2022).  Tanpa  sanksi  pidana,  pelanggaran  hukum hanyalah  pelanggaran  hukum.  Istilah  kejahatan  dalam  bahasa  Inggris  berasal  dari frase Belanda "strafbaar Feit." Dalam bahasa Inggris dan Latin, "perilaku kriminal" diterjemahkan  menjadi  "actus  reus."  Jika  digabungkan,  definisi  literalnya  akan menjadi kenyataan atau perilaku sejati yang dapat dihukum.
Karena  pasal-pasal  dalam  KUHP  pada  umumnya  terdiri  dari  unsur-unsur kejahatan,  maka  seseorang  dapat  dinyatakan  bersalah  apabila  memenuhi  syarat- syarat  suatu  tindak  pidana  yang  telah  digariskan  dalam  KUHP.  Dengan  kata  lain, seseorang  dapat  dinyatakan  bersalah  jika  melakukan  tindak  pidana  yang memenuhi  syarat-syarat  yang  telah digariskan  dalam KUHP.  Hal  ini  sesuai  dengan apa yang telah dikemukakan oleh Lamintang sebelumnya (Lamintang,1997), yaitu:
a. Aspek subjektif adalah faktor yang terkait dengan ego aktor atau terikat pada pelaku, dan meliputi segala sesuatu yang ada di dalam hati.
b. Aspek  objektif  adalah  aspek  yang  berkaitan  dengan  keadaan,  atau  kondisi  di mana aktivitas pelaku harus dilakukan.
Namun,  secara  umum  diterima  bahwa  dalam  jenis  prostitusi  internet,  induk semang  atau  induk  semang  adalah  ungkapan  yang  digunakan  untuk menggambarkan  mereka  yang  berfungsi  sebagai  penjaga,  perantara,  atau  pemilik pelacur  komersial.  Terkait  perusahaan  seks  massal,  pekerja  seks  jarang berinteraksi  langsung  dengan  pelanggan.  Sebagai  penghubung  antara  pihak-pihak tersebut, muncikari akan menerima komisi dari penerimaan pekerja seks komersial yang  persentasenya  dibagikan  sesuai  kesepakatan.  Dalam  kemitraan  ini, muncikari  cenderung  menjadi  yang  paling  berkuasa  karena  banyak  pekerja  seks berutang  mata  pencaharian  kepada  mereka.  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa muncikari  mungkin  mengeksploitasi  anak  asuh  yang  mereka  pekerjakan,  mereka membantu  banyak  orang  yang  bekerja  di  industri  seks  komersial  keluar  dari kemiskinan.  Tidak  seperti  muncikari  di  dunia  pekerja  seks  internet,  orang-orang
ini  hanya  berfungsi  sebagai  perantara  antara  pekerja  seks  dan  klien  mereka,  dan bisa jadi mereka adalah penipu.
Di sinilah letak perbedaan antara bentuk prostitusi tradisional dan prostitusi yang dilakukan melalui internet. Orang dan organisasi lain terlibat dalam aktivitas tidak  etis  ini.  Pekerja  seks  komersial  mengandalkan  pihak-pihak  ini  untuk mempromosikan  diri  mereka  melalui  penggunaan  media  yang  disediakan  oleh pihak-pihak  tersebut.  Para  pemilik  website  atau  forum  tersebut  secara  tidak langsung  membantu  praktik  prostitusi  online  dengan  menggunakan  media  online seperti  website,  forum,  aplikasi,  dan  lain-lain.  Itu  tidak  berakhir  di  sana;  pemilik server tempat pemilik situs web atau forum menyimpan data mereka membuatnya tersedia  untuk  umum.  Akibatnya,  hubungan  antara  prostitusi  internet  dan    ini sangat luas.
Mereka  yang  mempromosikan  atau  memfasilitasi  prostitusi  online bertanggung  jawab  atas  tindakan  mereka  berdasarkan  pasal  4  ayat  (2)  huruf  d karena  memenuhi  persyaratan  bahwa  pihak  yang  memfasilitasi  praktik  prostitusi online  menyediakan  layanan  seksual.  Pasal  4  dan  Pasal  7  undang-undang pornografi  ini  tampaknya  telah  ditulis  secara  khusus  untuk  menargetkan  pemilik situs  web  untuk  memfasilitasi  penggunaan  pekerja  seks  komersial  oleh    orang- orang yang mencari layanan seksual, dan tampaknya pemilik situs web juga dapat dihukum  untuk  ini.  Hal  yang  sama  dapat  dikatakan  untuk  pemilik  server,  yang menyediakan lokasi bagi webmaster untuk meng-host konten yang pada  dasarnya menawarkan  pekerja  seks  komersial.  tidak  langsung.  Dalam  hal  ini  yang    tidak secara  langsung  membantu  prostitusi  internet  adalah  pemilik  server.  Sehingga operator  website  prostitusi  dapat  menambah  informasi  tentang  pelanggannya. Bukan  berarti  masalah  tersebut  tidak  akan  muncul  kembali  jika  pemilik  server ternyata adalah warga negara Indonesia.
Jika  situs  prostitusi  di-host  di  server  di  luar  Amerika  Serikat,  pelaku  dapat dibebaskan  dari  tuntutan.  Tidak  mungkin  memisahkan  posisi  kepemilikan  yang mengarah  pada  status  kewarganegaraan  dari  kehidupan  biasa.  Dengan  kata  lain, kewarganegaraan  orang  tersebut  terikat  dengan  lokasi  mereka  setiap  saat.  Istilah "kewarganegaraan  aktif"  digunakan  dalam  hukum  pidana  untuk  menggambarkan status pendudukan ini. Pelaku perbuatan melawan hukum adalah orang Indonesia yang  melakukan  kejahatan  di  luar  Indonesia,  menurut  Pasal  5  KUHP.  Akibatnya, hukum  pidana  Indonesia  dapat  digunakan  untuk  menghapus  pelakunya  dari persamaan.  Dalam  pasal  tersebut  disebutkan  bahwa  kejahatan  itu  juga  harus merupakan  kejahatan  di  negara  lain agar  dapat  diterima.  Satu masalah  dengan  ini adalah  bahwa  prostitusi  Indonesia  mungkin  berbeda  dari  yang    ditemukan    di negara  lain.  Sejak  Oktober  2000,  prostitusi  dilegalkan  di  Belanda.  Mengambil tindakan  terhadap  pemilik  server  di  Belanda  akan  sulit.  Orang  asing  yang melakukan  kejahatan  di  tanah  Indonesia  dapat  dikenakan  hukum  pidana Indonesia  sebagai  akibatnya.  Ketika datang  ke  kewarganegaraan  pasif,  inilah  yang harus  Anda  lakukan.  Hukum  Indonesia  dapat  digunakan  untuk  menangkap  pelaku asing  jika  negara  asal  pelaku  membuat  perjanjian  ekstradisi  dengan  Indonesia, tetapi pemilik server tidak akan dikenakan saksi jika Indonesia tidak mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara asal. dari Indonesia.
Namun,  pemilik  server  atau  situs  web  yang  menampung    materi  pornografi atau memfasilitasi prostitusi online tidak dapat dituntut begitu saja, seperti dalam kasus Twiteer atau program obrolan internet lainnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa  transaksi  seks  dilarang  dari  situs  web  atau  aplikasi.  Dalam  hal  prostitusi online,  pekerja  seks  komersial  biasanya  terlibat  dalam  dua  jenis  kegiatan  yang dilakukan  secara  independen  dari  fasilitator  pihak  ketiga  dan  yang    melibatkan pihak  ketiga  dalam  memfasilitasi  transaksi  seks,  seperti  situs  web    dan    forum. Dalam  kedua  keadaan  tersebut,  Pasal  8  undang-undang  pornografi  dapat digunakan untuk menangkap pekerja seks komersial melalui media online. Pasal 4
ayat (2), khususnya prostitusi online, yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf d dengan pidana penjara  paling  lama  6  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  3  miliar,    menjadi sasaran  sanksi  pidana  pasal  ini."  dari  fakta  bahwa  mereka  merujuk  kepada  siapa pun,  orang  Indonesia  atau  bukan,  mereka  adalah  pemilik  situs  web  atau  forum tempat  prostitusi  dipromosikan.  Pasal  35  juga  berlaku  untuk  muncikari  yang menjalankan  situs  webnya  sendiri.  Undang-undang  pornografi  pasal  9 mendefinisikan  muncikari  sebagai  mereka  yang  memanfaatkan  orang  lain  (PSK) sebagai  objek  atau  model  pornografi.  Menurut  pasal  tersebut,  muncikari  dapat menghadapi  hukuman  hingga  12  tahun  penjara  dan  denda  hingga  $6  miliar. Undang-undang  ini  juga  mengkriminalisasi  pemilik  server,  yang    diidentifikasi dalam  Pasal  7  undang-undang  pornografi.  sebagai  pihak  yang  membantu  praktik prostitusi berdasarkan Pasal 33. 15 tahun penjara dan/atau denda 7,5 miliar dolar adalah  kemungkinan  hukumannya.  Mereka  yang  bekerja  di  industri    prostitusi online  juga  terkena  aturan  baru  ini.  Pekerja  seks  di  Indonesia  terancam  hukuman 10 tahun penjara dan/atau denda 5 miliar rupiah dalam pasal ini.
Kejahatan pornografi dapat dituntut oleh KUHP jika disebarkan melalui media seperti  majalah  dan  surat  kabar,  namun  dengan  maraknya  kejahatan  pornografi melalui  teknologi  informasi  dan  adanya  pasal-pasal  yang  mengatur  tentang kejahatan  pornografi,  substansi  dan  proses  penegakan  hukum  harus  dievaluasi kembali.  Sulit  untuk  menerapkan  KUHP  pada  prostitusi online    di  lingkungan  saat ini,  apalagi  dengan  status  teknologi.  Namun,  KUHP  dapat  dimanfaatkan  sebagai roadmap untuk menjerat pelaku industri prostitusi online. Terlepas dari kenyataan bahwa  undang-undang  tambahan  diperlukan  untuk  melengkapi  sistem.  Untuk memahami  tujuan  KUHP,  adalah  tidak  dibuat  untuk  mengatasi  masalah  yang berkaitan  dengan  internet.  Kali  ini,  pembicaraan    difokuskan    pada    orang-orang yang  berisiko  dituntut  di  bawah  KUHP.  KUHP  merupakan  peninggalan  jajahan Belanda  yang  kemudian  diterima  oleh  Indonesia  menjadi  peraturan  perundang- undangan,  menjadikan  KUHP  ini  sudah  cukup  tua.  Ada  persepsi  bahwa  prostitusi online  sulit  ditangkap  karena  pada  saat  itu  belum  dipahami  dengan  baik. Muncikari,  yang  mendapat  untung  dari  praktik    prostitusi,    adalah    satu-satunya yang dihukum dalam kedua pasal tersebut. KUHP, di sisi lain, tidak mengatur pihak- pihak  seperti  pemilik  situs  web,  forum,  atau  bahkan  pemilik  server.  Alasan  kedua adalah kenyataan modern saat ini tidak sesuai  dengan  KUHP.  KUHP mengacu pada hubungan seksual atau persetujuan dasar, yang  dilakukan  oleh orang yang sudah menikah,  untuk  pekerja  seks  komersial  (permukaan,  overspel).  Memang,  seks terlarang  ini  adalah  akhir  dari  prostitusi  online.  Teliti  konsekuensi  hukum  yang tidak  terduga,  serta  yang  dimaksudkan.  Masih  ada  lubang  dalam  undang-undang ITE  modern  dan  pornografi  yang  telah  disahkan.  Hal  ini  disebabkan  oleh kenyataan  bahwa  pembuat  kebijakan  tampaknya  tidak  duduk  dan  mendiskusikan undang-undang  ini  dengan  para  ahli  yang  benar-benar  memahaminya.  KUHP, bagaimanapun,  dapat  dikesampingkan  ketika  berhadapan  dengan  masalah. Penuntut  dan  pengadilan  dapat  menggunakan  KUHP  sebagai  pedoman  ketika memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada para pelakunya.
Prostitusi  ini  juga  telah  berkembang  luas  sampai  kalangan  anak  di  bawah umur.  Anak  dieksploitasi  dalam  tindak  pidana  prostitusi  anak  yang  melanggar kesusilaan.  Prostitusi  tidak  diragukan  lagi  ilegal  jika  dilihat  dari  norma-norma masyarakat yang diterima. Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 oleh Penegak  Hukum  terhadap  mucikari  prostitusi  online  termasuk  anak  dalam pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  adalah  unik  (PTPPO).  Dalam tindak  pidana  prostitusi  online  ini,  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak akan  digunakan  untuk  mengadili  muncikari  yang  berusia  di  bawah  18  tahun,  saat ini  banyak  anak  di  bawah  umur  juga  menjadi  mucikari.  Menurut  prinsip  panduan Sistem Peradilan  Restoratif, Undang-Undang Sistem Peradilan  Pidana Anak
membatasi  penggunaan  hukuman  atau  penahanan  sebagai  pilihan  terakhir  bagi anak di bawah umur yang melanggar hukum.
Penangkapan  umumnya  dilakukan  di  hotel  dan  rumah  kos,  di  mana prostitusi  adalah  hal  biasa,  di  mana  polisi  melakukan  operasi.  Kantor    kejaksaan akan diberitahu jika bukti yang memadai ditemukan dalam penyelidikan prostitusi online  yang  melibatkan  anak-anak.  Pelacur  online,  muncikari,    dan    konsumen adalah  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  prostitusi  ini,  dan  penegak  hukum  harus menyadari hal ini.
Berikut  ini  adalah  rincian  tanggung  jawab  muncikari.  Pasal  2  UU Perdagangan Orang mendefinisikan mucikari sebagai pemberian pelayanan seksual dengan  memperdagangkan  orang  menjadi  pekerja  seks  dengan  menggunakan kekerasan,  penyerangan,  ijon,  dan  unsur-unsur  lain  dari  tindak  pidana perdagangan  orang  (UU  TIP).  Korban  perdagangan  manusia  harus  dilindungi, namun  pekerja  seks  tetap  dapat  berperan  dalam  penyidikan  prostitusi online/internet  dengan  menjadi  saksi  korban.  Dengan  mengacu  pada  Ayat  4  (d) Pasal  4  UU,  PSK  yang  bekerja  sendiri  menjajakan  atau  memberikan  jasa  seksual dengan  mengiklankannya  secara  langsung  atau  melalui  sarana  teknologi  seperti website,  chatting,  dan  sejenisnya  untuk  mendapatkan  klien.  Pasal  27  Ayat  (1)  jo. Pasal  45  UU  ITE  menjatuhkan  pidana  penjara  paling  lama    6    (enam)    tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp  1  miliar  bagi  siapa  saja  yang  terbukti melakukan pornografi. Pelanggan adalah kelompok ketiga. Pelanggan pekerja seks komersial  adalah  mereka  yang  menggunakan  jasanya.  Klien  seks  komersial  tidak secara  eksplisit  disebutkan  dalam  Pasal  295,  296,  297,  atau  506  KUHP. Perzinahan  dengan  pelacur  dapat  dihukum  jika  pelanggan  sudah  menikah  atau memiliki  kewajiban  hukum  untuk  tidak  melakukannya.  Pasal  284  KUHP mengizinkan  pasangan  yang  berzina  untuk  mengajukan  pengaduan  terhadap pasangannya  atas  kerugian  yang  dilakukan  terhadap  hubungan  mereka.  Penyewa jasa  pekerja  seks  adalah  titik  awal  transaksi  prostitusi  online  ini.  Terlepas  dari kenyataan  bahwa  pihak  lain  tidak  diragukan  lagi  merupakan  faktor  penyebab meningkatnya prostitusi. Pemilik situs web dan forum prostitusi online, di sisi lain, mencari  untuk  mempekerjakan  pekerja  seks  komersial  dari  penyewa  ini.  Alasan menjadi  pelacur  bervariasi  dari  pelacur  ke  pelacur.  Untuk  melakukan  suatu kejahatan,  pelakunya  termasuk  mereka  yang  melakukan  kejahatan  itu  sendiri mereka  yang  memerintahkan  kejahatan  untuk  dilakukan  dan  berpartisipasi  di dalamnya mereka yang memberikan sesuatu yang berharga dan menyalahgunakan kekuasaan  dan  martabat  mereka  untuk  mendorong  orang  lain  dan  memberikan kesempatan  untuk  bertindak  atau  informasi  yang  mendorong  mereka.  Pasal  56 KUHP  mendefinisikan  mereka  yang  dengan  sengaja  membantu  melakukan  suatu kejahatan  atau  yang  dengan  sengaja  memberikan  kesempatan,  fasilitas,  atau keterangan  untuk  itu.  Pelaku  bisnis  prostitusi  online  dapat  dimintai pertanggungjawaban  secara  hukum  pidana  berdasarkan  pasal  penyertaan berdasarkan  ketentuan  kedua  ayat  tersebut  di  atas.  Cukup  sulit  untuk  melacak sejarah  seseorang  yang  mengunjungi  prostitusi  karena  masalah  yang  jelas    dan saling terkait di sekitarnya.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penegakan  hukum  pidana  prostitusi ditinjau  dari  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  tahun  2016  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik sangat dibutuhkan di Indonesia mengingat status negara saat ini sebagai pemimpin dalam adopsi teknologi informasi, tetapi masih ada beberapa masalah  yang  perlu  ditangani,  terutama  yang  berkaitan  dengan  hukum  pidana hukum.  Semua  pelaku,  termasuk  mucikari,  pekerja  di  sektor  seks  komersial,  dan pemilik  server  dan  situs  web,  dikenakan  sanksi  dalam  memerangi  prostitusi internet.  Pasal  45  ayat  1  berbunyi,  “Barang  siapa  yang  memenuhi  unsur  pasal  27
ayat  (1,  2,  3,  4)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  enam  (enam)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  satu  miliar  rupiah.  Kemudian  pertanggungjawaban para  pihak  yang  terlibat  dalam  prostitusi  di    Indonesia    seharusnya    ada    upaya untuk  selalu  membangun  kerjasama  antara  masyarakat  dengan  instansi pemerintah  termasuk  kepolisian,  dan  ini  harus  dilakukan  dengan  cara  yang  baik. Harus  menjadikannya  prioritas  untuk  memelihara  pertumbuhan  baik  dalam partisipasi  maupun  kepercayaan  dengan  memperluas  keahlian  hukum  anggota masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Anwar, Y & Adang. (2015). Sosiologi Untuk Universitas . Erdianti, R. N. (2020). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Vol. 1). UMMPress. Idik  Saeful  Bahri,  S.  H.  (2020). CYBER  CRIME  DALAM  SOROTAN  HUKUM PIDANA (Vol. 159). Bahasa Rakyat.
Jaya, I. M. L. M. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori,
Penerapan, dan Riset Nyata . Anak Hebat Indonesia.
Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Bandung: Sinar Baru . Sodiki, A. (2005). Kejahatan Mayantara (cyber crime). Refika Aditama, Bandung . Yuliartini, N. P. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019. Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Kekerasan Seksual , 67 . Zaidan, M. A. (2022). Menuju pembaruan hukum pidana . Sinar Grafika.

## Skripsi
Rahmah, D. M. (2020). Sanksi pidana bagi pelaku prostitusi online menurut pasal 45 ayat  (1)  UU  ITE  perspektif  hukum  pidana  Islam (Doctoral  dissertation,  UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
Nuryamani,  H.  (2016). Tindak  Pidana  Prostitusi  Online  (Analisis  Komparatif  antara Hukum Nasional dan Hukum Islam) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) . Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik (UU ITE).

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jurnal  dan  Sumber  Lain
Amalia, M. (2018). Analisis terhadap tindak pidana prostitusi dihubungkan dengan etika  moral  serta  upaya  penanggulangan  di    kawasan    Cisarua    Kampung Arab. Jurnal hukum mimbar justitia , 2 (2), 861-880.
Ersya,  M.  P.  (2017).  Permasalahan  Hukum  dalam  Menanggulangi  Cyber  Crime  di Indonesia. Journal of Moral and Civic Education , 1 (1), 50-62.
Fahlevi,  R.  (2015).  Aspek  hukum  perlindungan  anak  dalam  perspektif  hukum nasional. Lex Jurnalica , 12 (3), 147255.
Hehalatu,  N.,  Hehanussa,  D.  J.  A.,  &  Supusepa,  R.  (2022).  Perlindungan  Hukum Terhadap      Anak      Korban      Prostitusi      Online      Melalui        Aplikasi Michat. PATTIMURA Legal Journal , 1 (1), 1-14.
Mandagie,  A.  S.  (2020).  Proses  Hukum  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lex Crimen , 9 (2). Rizki, G. M. (2008). KUHP & KUHAP, S urat P utusan MK nomor 6 (Vol. 2007). PUU.
Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya  negara  hukum  di  Indonesia. Jurnal  Wawasan  Yuridika , 30 (1),    26- 53.
Utama,  A.  S.  (2019).  Kepercayaan  Masyarakat  terhadap  Penegakan  Hukum  di Indonesia. Jurnal Ensiklopedia Social Review , 1 (3), 306-313.