Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020 (Firly Saputri, Nanu Hasanuh, Sri suartini) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index

## THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE ON TAX AVOIDANCE ON MANUFACTURING
COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE 2018-2020
Firly Saputri 1 , Nanu Hasanuh 2 , Sri Suartini 3 1,2,&3 Universitas Singaperbangsa Karawang Email: 2010631030077@student.unsika.ac.id

## ABSTRACT
Taxes  are  an  influential  aspect  to  support  the  state  budget.  In  Indonesia,  taxes  are  the  highest  percentage  of other income. Therefore, taxes are required for individuals who meet subjective and objective requirements. One of the tax subjects is the company, therefore the way the company carries out its tax obligations is influenced by the existence of corporate governance. The purpose of this study is to prove the effect of corporate governance on tax avoidance. The data used comes from secondary data in the form of financial reports obtained from the IDX website for the 2018-2020 period. The statistical method used is multiple linear regression analysis using SPSS  version  25.  This  study  involved  18  manufacturing  companies.  The  sampling  technique  used  is  purposive sampling  technique.  The  results  of  the  study  prove  that  institutional  ownership,  the  proportion  of  independent commissioners, audit quality, and the audit committee have no significant effect on tax avoidance.
Keywords: corporate governance; tax avoidance
PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-
2020

## ABSTRAK
Pajak merupakan aspek yang berpengaruh untuk menompang anggaran negara. Di Indonesia, pajak merupakan persentase tertinggi dari pendapatan lain. Oleh karena itu, pajak diwajibkan bagi orang pribadi yang memenuhi syarat subjektif dan objektif.  Salah  satu subjek pajak adalah perusahaan, oleh sebab  itu cara perusahaan untuk menjalankan kewajiban perpajakannnya dipengaruhi oleh keberadaan corporate governance. Tujuan penelitian ini  ialah  agar  membuktikan  pengaruh  tata  kelola  perusahaan  terhadap  penghindaran  pajak.  Data  yang  dipakai berasal dari data sekunder berbentuk laporan keuangan yang didapat dari website BEI pada periode 2018-2020. Metode statistik yang dipakai ialah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25. Penelitian  ini  melibatkan  18  perusahaan  manufaktur.  Teknik  pengambilan  sampel  yang  dipakai  yakni  teknik purposive  sampling .  Hasil  penelitian  membuktikan  bahwasanya  kepemilikan  institusional,  proporsi  dewan komisaris  idependen,  kualitas  audit,  dan  komite  audit  tak  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap tax avoidance .
Kata kunci: tata kelola perusahaan; penghindaran pajak
e-ISSN: 2685-5607

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan aspek  yang berpengaruh untuk menompang anggaran negara. Di Indonesia, pajak merupakan persentase tertinggi dari pendapatan lain. Oleh karena itu, pajak diwajibkan bagi orang pribadi yang memenuhi syarat  subjektif  dan  objektif. Corporate  Governance adalah  administrasi  perusahaan  yang  menggambarkan hubungan  antara  individu  yang  berbeda  di  dalam  perusahaan  yang  memutuskan  jalannya  kegiatan  perusahaan (Haruman,  2008).  Saat  Indonesia  terkena  krisis  ekonomi  yang  berkelanjutan  di  tahun  1998  menjadi  awal terjadinya  masalah corporate  governance .  Di  tahun  1999,  konsep corporate  governance diperkenalkan  di Indonesia ketika pemerintah mendirikan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). Di tahun 2000, KNKCG menerbitkan pedoman, yang akhirnya direvisi pada tahun 2006 (Marwiyah, 2019).
Salah  satu  subjek  pajak  adalah  perusahaan,  oleh  sebab  itu  cara  perusahaan  untuk  menjalankan kewajiban  perpajakannnya  dipengaruhi  oleh  keberadaan corporate  governance ,  di  lain  sisi  perencanaan  pajak didasarkan pada dinamika corporate governance dalam suatu entitas (Friese et al., 2006). T ax  avoidance yakni  rencana  pajak  yang  sedikit  agresif  yang  sering  dilaksanakan  oleh  perusahaan untuk  mengecilkan  kewajiban  pajak  mereka  dan  menumbuhkan  resiko  seperti  denda  dan  eminensi  perusahaan buruk  dimata  khalayak  (Annisa,  2012). Tax  avoidance ini  tak  melanggar  UU  perpajakan,  karena  praktik penghindaran ini diyakini memanfaatkan celah perpajakan yang berdampak pada penerimaan negara dari bidang perpajakan. Maka dari itu, penghindaran pajak adalah masalah yang kompleks dan spesifik. Di satu sisi, tindakan ini diizinkan, tetapi di lain sisi, tindakan ini tak diharapkan.
Menurut (Sartori, 2010), mengenai strategi perpajakan terhadap corporate governance, telah dijelaskan bahwasanya  mempunyai  susunan corporate  governance yang  tersusun  secara  rapi  akan  sebanding  dengan ketaatan  terhadap  kewajiban  perpajakan  perusahaan.  Otoritas  pajak  tampaknya  telah  melakukan  yang  terbaik untuk  menegakkan  garis  tegas  pada  upaya  perencanaan  pajak  antara  pencegahan  pajak  dan  manipulasi  pajak, otoritas  pajak  juga  memastikan  agar  pembayar  pajak  tidak  jatuh  ke  dalam  lubang  ketidakjelasan  yang diakibatkan peraturan perpajakan (Bovi, 2005).
Perkembangan  penerapan  penghindaran  pajak  didukung  oleh  perkembangan  teknologi  informasi  dan perekonomian  negara  yang  kian  terbuka.  Hal  ini  dapat  memberi  banyak  peluang  pengembangan  usaha  bagi perusahaan.  Ketika  dunia  bisnis  menjadi  semakin  kompetitif,  pengusaha  berusaha  untuk  memaksimalkan keuntungan  dan  meningkatkan  efisiensi  pajak  agar  semakin  mudah  memperluas  usaha  mereka  hingga  ke  luar negeri. Tata kelola perusahaan mempengaruhi perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak (Annisa, 2012).
Ada beberapa riset yang menyelidiki dampak tata kelola perusahan terhadap penghindaran pajak. Hasil riset  (Winata,  2014)  menunjukkan  bahwa tax  avoidance terpengaruh  secara  signifikan  oleh  komisaris independen  dan  komite  audit.  Sementara  itu tax  avoidance tak  terdampak  secara  signifikan  oleh  kepemilikan institusional dan kualitas audit. Bertentangan dengan (Alviyani, 2016), terdapat bukti bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional . Namun, hasil ini tak sejalan dengan riset yang dilaksanakan (Sandy &  Lukviarman, 2015),  yang  menunjukkan  bahwasanya komisaris  independen tak  mempengaruhi penghindaran pajak.  Riset  tersebut  tak  sejalan  dengan  riset  (Alviyani,  2016)  dan  (Winata,  2014),  yang  menunjukkan bahwasanya  komisaris  independen  berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak. Dalam  penelitian  ini, ukuran corporate  governance bisa  dicapai  memakai  berbagi proxy yakni:  kepemilikan  institusional,  struktur dewan  komisaris,  komite  audit,  dan  kualitas  audit.  Indikator-indikator  tersebut  bisa  dipergunakan  untuk menggambarkan  dasar-dasar  tata  kelola  perusahaan:  keadilan,  transparansi,  akuntabilitas,  tanggung  jawab,  dan independensi. Sedangkan proxy yang dipergunakan untuk menaksir penghindaran pajak adalah book tax gap . Pada studi ini, diharapkan corporate governance dapat mengalahkan spekulasi bahwa pajak merupakan kewajiban  dan  bukan  beban.  Bersumber  pada  permasalahan  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  membahas  dampak tata  kelola  perusahaan  terhadap  aktivitas  penghindaran  pajak  pada  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Theory Agency
Teori  keagenan  adalah  jaringan  antara shareholder selaku  principal  dan  manajemen  selaku  agen.  Pihak  yang diharapkan  oleh shareholder dalam  bertindak  berdasarkan  kepentingannya  adalah  manajemen.  Menurut (Brigham  &  Houston,  2014),  manajer  diberdayakan  oleh  pendiri  perusahaan  untuk  mengambil  ketetapan. Kondisi  ini  membentuk  kapasitas  pertikaian  kepentingan  yang  diketahui  selaku  teori  keagenan.  Teori  ini menggambarkan realitas yang ada, maka dari itu teori ini merupakan teori yang lebih luas.
Teori  keagenan  melandaskan  ide  tata  kelola  perusahaan  dan  kebutuhan  untuk  memantau  dan mengendalikan  manajemen  perusahaan  untuk  memastikan  bahwa  manajemen  dilakukan  dengan  sepenuhnya mematuhi  aturan  dan  peraturan  yang  berlangsung  (Hanum,  2013).  Teori  keagenan  menciptakan  selisih kepentingan antara pemegang saham serta manajer. Banyak manajer kadang kala menutupi informasi yang benar dari pemegang saham, menjaga kepentingan mereka, dan merugikan kepentingan shareholder yang semestinya
menerima informasi yang benar. Masalah yang muncul antar manajer dan pemegang saham membuat timbulnya biaya (Meilinda, 2013). Riset ini mengkaji apakah tata kelola perusahaan bisa mempengaruhi pencegahan pajak.

## Corporate Governance
Good  Corporate  Governance (GCG)  dijadikan  salah  satu  asas  sistem  ekonomi  pasar  berdasarkan  Komite Nasional  Kebijakan Governance (KNKG). Tata kelola perusahaan disangkutpautkan  oleh  keyakinan  baik pada entitas  yang  melakukannya  ataupun  dalam  dunia  bisnis  di  suatu  negara.  Pelaksanaan  GCG  memperkuat kompetensi  yang solid serta  membangun lingkungan bisnis yang unggul. GCG yakni  suatu bentuk pengelolaan dan  pengendalian  yang  ketat  terhadap  suatu  perusahaan  untuk  mewujudkan  nilai  tambah  bagi  semua shareholder .

## Tax Avoidance
Tax avoidance ialah suatu usaha pencegahan yang sah dan aman bagi Wajib Pajak (WP), sebab cara dan metode yang  dipakai  cenderung  memanfaatkan  kelemahan  ( grey  area )  peraturan  UU  perpajakan  dan  tidak  bertolak belakang dengan peraturan perpajakan itu sendiri  (Shafer & Simmons, 2006). Sementara itu, menurut (Suandy, 2008) penghindaran pajak  ialah usaha untuk  mencegah pajak  yang diberlakukan  dengan sah  dan aman, karena WP  terikat  oleh  undang-undang  perpajakan.  Akibatanya,  metode  yang  digunakan  pada  umumnya  akan menggunakan  kelemahan  ( grey  area )  yang  ada  di  dalam  aturan  perundang-undangan  perpajakan  itu  sendiri, untuk meminimalkan besarnya biaya yang belum dibayar. Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa penghindaran pajak  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  atau  dapat  dilaksanakan  oleh  subjek  pajak  menggunakan  kelemahan hukum yang berlaku untuk mengurangi beban pajak pada perusahaan.

## Kepemilikan Institusional
Kepemilikan  institusional  yakni  rasio  pemilik  saham  yang  dimiliki  oleh founder serta  pemegang  blok  di  akhir tahun. Institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, dan institusi sejenis perusahaan lainnya (Tarjo, 2008). Pemilik blok, di sisi lain, berarti kepemilikan individu yang mewakili lebih dari 5% pemilik non- manajerial .  Pemegang  saham blockholder termasuk  dalam  kelompok  pemegang  saham  korporasi  karena pemegang saham blockholder yang memiliki > 5% saham memiliki tingkat aktivitas yang lebih tinggi daripada pemiliki  saham  korporasi  yang  mempunyai  <  5%  saham.  Kepemilikan  institusional  bisa  diukur  oleh  jumlah pemegang saham investor institusional atas total saham yang diterbitkan (Khurana, 2009).

## Dewan Komisaris Independen
Komisaris independen ialah orang yang tak ada hubungannya dengan investor pengendali, tak ada hubungannya dengan direksi atau dewan komisaris, dan tak berprofesi menjadi direktur pada suatu entitas yang terafiliasi oleh pemiliknya, berdasarkan aturan yang diterbitkan BEI, total komisaris independen dimiliki oleh pemegang saham non-administratif ,  menggunakan  ketetapan  total  komisaris  independen  minimal  30%  dari  segenap  anggota komisaris, sebanding dengan kuantitas saham.

## Komite Audit
Komite  Audit  ialah  dewan  pengawas  yang  berkewajiban  untuk  mengelola  audit  eksternal  perusahaan  dan menjadi  penghubung  antar  auditor  dan  entitas.  Taksiran  komite  audit  ialah  total  anggota  komite  pada  suatu entitas. (Pohan H. T., 2008) dalam penelitiannya dikatakan bahwasanya Direksi harus membangun komite audit minimal  3  anggota  yang  ditunjuk  dan  dibubarkan  serta  bertanggung  jawab  terhadap  Direksi.  Komite  audit dengan  total  anggota  yang  lebih  minim  biasanya  akan  bekerja  makin  produktif,  tetapi  mungkin  juga  memiliki kekurangan,  seperti  kurangnya  kemahiran  anggota  sehingga  anggota  komite  audit  cukup  mempunyai pemahaman  lengkap  mengenai  penyusunan  laporan  keuangan  serta  asas-asas  pengendalian  internal.  Kriteria utama anggota komite audit ialah akal sehat, kecerdasan, dan perspektif independen.

## Kualitas Audit
Salah  satu  faktor  terpenting  dalam  tata  kelola  perusahaan  adalah  transparansi.  Transparansi  bagi shareholder bisa  diperoleh  dengan  menyampaikan  persoalan  pajak  di  pasar  modal  dan  RPS.  Otoritas  publik  semakin menuntut  peningkatan  transparansi  kepada  pemegang  saham  dalam  hal  pajak  (Sartori,  2010).  Ini  karena implikasi  dari  perpajakan  yang  berat  adalah  untuk  mengasumsikan  bahwa shareholder tak  menginginkan perusahaan  mereka  menyentuh  posisi drastis dalam  hal  perpajakan, serta  akan  menghindari  langkah  seperti  itu bila mereka mengetahuinya sebelumnya.

## HIPOTESIS
Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance
Di  dalam  perusahaan,  tiap-tiap  golongan  memiliki  kepentingannya  masing-masing,  sehingga  perusahaan  harus mampu  menghindar  dari  permasalahan  antar  golongan-golongan  yang  bisa  berdampak  pada  penurunan  nilai
e-ISSN: 2685-5607
perusahaan.  Maka  dari  itu,  perusahaan  membutuhkan  pengawasan  eksternal  untuk  memantau  masing-masing golongan dengan kepentingan yang berbeda. Yang dimaksud golongan eksternal ialah kepemilikan institusional. Sebuah studi yang dilakukan oleh (Shafer & Simmons, 2006) mendapati bahwasanya kepemilikan institusional berperan penting pada pengawasan, disiplin dan pengaruh regulator pada administrasi perpajakan.
H1: terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan tax avoidance
Pengaruh Prosentase Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance
Komisaris independen adalah orang yang tak ada hubungannya dengan  yang memegang pengendali saham, tak ada  hubungannya  dengan  pimpinan,  dan  tidak  berprofesi  sebagai  direktur  di  suatu  entitas  yang  terafiliasi  oleh pemiliknya.  Beberapa  studi  sebelumnya  membuktikan  bahwasanya  proporsi  dewan  komisaris  independen mempunyai dampak yang signifikan atas penghindaran pajak.
H2: terdapat pengaruh yang signifikan antara dewan komisaris independen dengan tax avoidance
Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap Tax Avoidance
Komite audit yakni individu atau sekelompok individu yang ditunjuk secara bebas pada suatu entitas dan terdiri dari  setidaknya  tiga  orang  independen  dengan  kualifikasi  akuntansi  dan  keuangan.  Tugas  komite  audit  adalah menyampaikan  pandangan  atas  hal-hal  yang  bersangkutan  dengan  prosedur  keuangan,  akuntansi  serta pengendalian internal perusahaan. Peneliti sebelumnya telah membuktikan bahwasanya komite audit mempunyai dampak yang signifikan atas penghindaran pajak (Annisa & Lulus, 2012).
H3: terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah komite audit dengan tax avoidance
Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance Entitas yang melakukan pengauditan di The Big Four Akuntan Publik (KAP) seringkali memiliki kualitas audit yang  lebih  efektif,  serta  kebijakan  pencegahan  pajak  menjadi  semakin  susah  dilakukan.  Dengan  demikian, semakin  baik  kualitas  audit  suatu  entitas  maka  semakin  kecil  probabilitas  entitas  tersebut  memanipulasi  laba untuk  tujuan  perpajakan  (Cai  &  Liu,  2009).  Peneliti  sebelumnya  telah  membuktikan  bahwa  kualitas  audit mempunyai dampak yang signifikan atas penghindaran pajak (Annisa & Lulus, 2012). H4: terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas audit dengan tax avoidance

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini mempunyai satu variabel terikat serta empat variabel bebas. Tax avoidance merupakan  variabel  terikat,  sedangkan  kepemilikan  institusional,  prosentase  dewan  komisaris independen,  kualitas  audit,  serta  jumlah  komite  audit  merupakan  variabel  bebas.  Data  kuantitatif  merupakan jenis data yang dipergunakan dan berasal dari data sekunder berupa laporan keuangan dari website BEI periode 2018-2020. Penelitian ini melibatkan 18 perusahaan manufaktur yang tercantum di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.  Teknik  pengambilan  sampel  yang  dipakai  yakni  teknik purposive  sampling, artinya  dipilih berdasarkan prosedur tertentu. Dalam penelitian ini ditentukan kriteria sebagai berikut:
1. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018-2020;
2. Laporan keuangan tersebut disajikan dalam rupiah;
3. Perusahaan manufaktur yang meperoleh keuntungan pada tahun 2018-2020;
4. Perusahaan  yang  mempunyai  data  kepemilikan  institusional,  komisaris  independen,  komite  audit,  dan informasi KAP perusahaan audit.
Metode  statistik  yang  dipergunakan  ialah  analisis  regresi  linier  berganda  dengan  menggunakan  program  SPSS versi 25. Persamaan regresi berganda digambarkan dalam bentuk sebagai berikut yaitu:

## TA = α + β₁KI + β₂DKI + β₃KUA + β₄KA   + ε
Keterangan: TA = Tax Avoidance
KI
= Kepemilikan Institusional DKI = Prosentase Dewan Komisaris Independen
KUA = Kualitas Audit KA = Jumlah Komite Audit ε = Error term

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas Dilihat melalui grafik Histogram memberikan pola distribusi yang tidak merata.

## Sumber: Data Olahan, 2022
Gambar 1: hasil Uji Normalitas
Dari grafik di atas terlihat grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang tidak merata (kurtosis positif), ini menunjukan bahwa data berdistribusi normal.
Hasil Uji Multikolinearitas Tabel 1: Hasil Uji Multikolinearitas
Tolerance VIF KI ,847 1,181 DKI ,893 1,120 KUA ,728 1,373 KA ,765 1,307
Sumber: Data Olahan, 2022
Bersumber  pada  tabel  di  atas,  bisa  disimpulkan tolerance  value >  0,10  dan  VIF  <  10.  Oleh  karena  itu,  semua variabel bebas tidak memiliki hubungan multikolinearitas dan bisa digunakan pada penelitian ini.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Gambar 2: Hasil Uji Heteroskedastisitas

## Sumber: Data Olahan, 2022
Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwasanya titik-titik terdistribusi secara acak serta tersebar baik di atas maupun di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwasanya  model  regresi  yang dipergunakan tak memiliki tanda-tanda gejala heteroskedastisitas.
e-ISSN: 2685-5607
Hasil Uji Autokorelasi Tabel 2: Hasil Uji Autokorelasi
Model Durbin-Watson 1 1,748

## Sumber: Data Olahan, 2022
Bersumber  pada  hasil  uji  autokorelasi  di  atas,  diketahui  bahwa  nilai  4-dU  adalah  2,252.  Pada  signifikansi  5% diketahui  bahwa  n  =  54,  k  =  4,  sehingga  menghasilkan  nilai dL  =  1,4069  dan  dU  =  1,7234.  Dari  sini  dapat disimpulkan bahwasanya model regresi tak memiliki gejala autokorelasi.

## Hasil Uji Hipotesis
Hasil Uji Koeefisiem Determinasi Tabel 3: Hasil Uji Koeefisiem Determinasi
R R Square Adjusted R Square ,180 a ,032 -,047
Sumber: Data Olahan, 2022
Bisa dilihat pada tabel di atas, pada nilai R Square yaitu sebesar 3,2%. Hasil ini menunjukkan bahwasanya 3,2% praktik penghindaran pajak bisa dijelaskan oleh variabel dependen.
Hasil Uji t Tabel 4: Hasil Uji t
B Std. Error t Sig. (Constant) ,569 ,436 1,304 ,198 KI ,088 ,145 ,611 ,544 DKI -,290 ,268 -1,085 ,283 KUA ,032 ,066 ,491 ,626 KA -,070 ,125 -,561 ,577
Sumber: Data Olahan, 2022
Jika  tingkat  signifikansi  <  0,05  (5%),  maka  variabel  independen  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap variabel  dependen.  (a)  hipotesis  diterima  jika  nilai  signifikansinya  <  0,05  dan  (b)  hipotesis  ditolak  jika  nilai signifikansinya > 0,05.

## PEMBAHASAN
Pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance Dalam  penelitian  ini,  hasil  hipotesis  memperlihatkan  bahwasanya  kepemilikan  institusional  tak  mempunyai pengaruh  signifikan  terhadap tax  avoidance ,  karena  pada  nilai  signifikan  varibel  kepemilikan  institusional sebesar 0,544 > 0,05. Maka dari itu, hipotesis yang dibentuk dalam penelitian tersebut ditolak dan tidak terbukti. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasanya tinggi rendahnya perbedaan tax avoidance tak dipengaruhi oleh kepemilikan  institusional.  Maka  dari  itu,  tinggi  rendahnya  rasio  saham  korporasi  terhadap  jumlah  saham  yang ditempatkan  atau  beredar  tak  berpengaruh  signifikan  terhadap  perilaku tax  avoidance .  Hasil  riset  ini  sinkron dengan riset yang dilakukan oleh (Annisa & Lulus, 2012).
Pengaruh prosentase dewan komisaris independen terhadap tax avoidance Dalam  penelitian  ini,  hasil  hipotesis  memperlihatkan  bahwasanya  prosentase  dewan  komisaris  independen  tak mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap tax  avoidance ,  karena  pada  nilai  signifikansi  variabel  prosentase dewan  komisaris  independen  adalah  0,283  >  0,05.  Maka  dari  itu,  hipotesis  yang  dibentuk  dalam  penelitian tersebut  ditolak  dan  tidak  terbukti.  Hasil  riset  ini  sinkron  dengan  riset  yang  dilakukan  oleh  (Annisa  &  Lulus, 2012).
Pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance
Dalam penelitian ini, hasil hipotesis memperlihatkan bahwasanya kualitas audit tak  mempunyai pengaruh  yang signifikan  terhadap tax  avoidance, karena  nilai  signifikansi  variabel  kualitas  audit  adalah  0,626  >  0,05.  Maka dari itu, hipotesis yang dibentuk dalam penelitian tersebut ditolak dan tidak terbukti. Hasil riset ini tidak sinkron dengan riset yang dilakukan (Annisa & Lulus, 2012).
Pengaruh jumlah komite audit terhadap tax avoidance
Dalam  penelitian  ini,  menunjukkan  bahwasanya  jumlah  komite  audit  tak  mempunyai  pengaruh  signifikan terhadap tax  avoidance, karena  nilai  signifikansi  variabel  komite  audit  adalah  0,577  >  0,05.  Maka  dari  itu, hipotesis yang dibentuk dalam penelitian tersebut ditolak dan tidak terbukti. Hasil riset ini tidak sinkron dengan riset yang dilakukan (Annisa & Lulus, 2012).

## PENUTUP
Bersumber pada hasil analisis serta pembahasan penelitian yang diuraikan, dapat dilihat bahwa hasil signifikansi seluruh  variabel  bebas  >  0,05,  yang  berarti  bahwa  H1,  H2,  H3,  H4  ditolak.  Jadi  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan yakni: kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris independen, jumlah komite audit serta kualitas audit tidak berpengaruh singnifikan terhadap penghindaran pajak.
Penelitian ini  memiliki beberapa keterbatasan dan harus dipertimbangkan  oleh peneliti  selanjutnya.  Di bawah ini beberapa keterbatasan pada penelitian ini: Rentang waktu penelitian hanya tiga tahun, yaitu 2018-2020 dan  dapat  dikatakan  singkat  untuk  dilakukan  penelitian.  Ukuran  variabel  bebas  menggunakan  kepemilikan institusional,  proporsi  dewan  komisaris  independen,  jumlah  komite  audit,  kualitas  audit,  dan  pengukuran penghidaran  pajak  menggunakan  CETR.  Digunakan  empat  variabel  pada  penelitian  ini  yakni:  kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit.
Untuk menjadikan penelitian ini lebih baik di masa mendatang, berdasarkan keterbatasan penelitian, di bawah ini merupakan beberapa rekomendasi dari peneliti: Diharapkan periode penelitian diperpanjang, sehingga hasil  penelitian  dapat  digeneralisasikan  dan  menjadi  lebih  baik.  Untuk  hasil  penelitian  selanjutnya  yang  lebih baik, disarankan untuk menggunakan ukuran lain untuk mengukur tata kelola perusahaan, sepert i disclosure, dan menggunakan ukuran lain untuk penghindaran pajak, seperti ETR. Untuk hasil penelitian masa depan yang lebih baik, variabel independen seperti karakteristik perusahaan harus ditambahkan.

## DAFTAR RUJUKAN
Alviyani,  K.  (2016). PENGARUH  CORPORATE  GOVERNANCE,  KARAKTER  EKSEKUTIF,  UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) . 3 (1), 2540–2554.
Annisa, N. A., & Lulus, K. (2012). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP . 8 (2), 123–136. Bovi, M. (2005). Book-Tax Gap An Income Horse Race (Issue December).
Cai,  H.,  &  Liu,  Q.  (2009). COMPETITION  AND  CORPORATE  TAX  AVOIDANCE :  EVIDENCE  FROM CHINESE INDUSTRIAL FIRMS * (Vol. 119, Issue 2007). Friese, A., Link, S., Mayer, S., Planck, M., & Property, I. (2006). Taxation and Corporate Governance Working paper . 1–99. Hanum,  H.  R.  (2013). PENGARUH  KARAKTERISTIK  CORPORATE  GOVERNANCE  TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE ( ETR ) . Universitas Diponegoro Semarang.
Haruman, T. (2008). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap keputusan keuangan dan nilai perusahaan . Khurana, I. K. (2009). Institutional Ownership and Tax Aggressiveness * . 573 , 0–42. Meilinda,  M.  (2013). PENGARUH  CORPORATE  GOVERNANCE  TERHADAP  MANAJEMEN  PAJAK  (Studi Empiris  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2009-2011) . Universitas Diponegoro Semarang.
Sandy,  S.,  &  Lukviarman,  N.  (2015). PENGARUH  CORPORATE  GOVERNANCE  TERHADAP  TAX AVOIDANCE : STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR . 19 (2). Sartori,  N.  (2010). EFFECTS  OF  STRATEGIC  TAX  BEHAVIORS  ON  CORPORATE  GOVERNANCE . https://www.ssrn.com/
Shafer,  W.,  &  Simmons,  R.  (2006). SOCIAL  RESPONSIBILITY  ,  MACHIAVELLIANISM  AND  TAX AVOIDANCE : A STUDY OF HONG KONG TAX PROFESSIONALS (Issue 5). Winata,  F.  (2014). PENGARUH  CORPORATE  GOVERNANCE  TERHADAP  TAX  AVOIDANCE  PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013 . 4 (1).