## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi
Muhammad Ridho Akbar, Zainab Ompu Jainah, Melisa Safitri. Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung Author’s Email Correspondence: Ridhoakbarrr06@gmail.com

## ABSTRAK
Tindak  pidana  merupakan  suatu  perbuatan  yang  tidak  boleh  untuk dilakukan karena merupakan suatu kejahatan. Seseorang harus dihukum karena  melakukan  kejahatan.  Tindak  pidana  sebagai  akibat  dari  suatu perilaku  yang  melanggar  hukum    yang  dilakukan  oleh  seseorang. Pertanggungjawaban  pidana  hanyalah  sebuah  mekanisme  respons  yang diciptakan  oleh  hukum  pidana  untuk  mengatasi pelanggaran  janji  untuk tidak  melakukan  tindakan  tertentu.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa pertanggungjawaban  pidana  dimaksudkan  untuk  menilai  keadaan seorang pelaku sehubungan dengan dapat atau tidaknya dijatuhi pidana atas  kejahatan  yang  dilakukannya.  Salah  satu  tindak  pidana  yang  dapat didakwakan kepada seseorang adalah tindak pidana.

## KATA KUNCI :
Pertanggungjawaban, Senjata Api, Tindak Pidana. KEYWORDS: Crime, Firearms, Liability.

## ABSTRACT
A  crime  is  an  act  that  is  not  permissible  to  do  because  it  is  a  crime. Someone  must  be  punished  for  committing  a  crime.  The  research method  used  is  normative  research.  Criminal  acts  as  a  result  of  a behavior that violates the law committed by someone. Criminal liability is  simply  a  response  mechanism  created  by  criminal  law  to  address breaches of promises not to commit certain acts. So that it can be said that  criminal  responsibility  is  intended  to  assess  the  condition  of  an offender in relation to whether or not he can be sentenced to a crime for  the  crime  he  has  committed.  One of  the  criminal  acts  that  can  be charged against someone is a crime.

## A. PENDAHULUAN
Tindak  pidana  yang  disebut  juga  dengan  tindak  pidana  adalah  suatu perbuatan  yang  tidak  sah  untuk  dilakukan  karena  merupakan  kejahatan.  Seorang penjahat  harus  dihukum  jika  terbukti  bersalah.  Definisi  hukum  dari  tindak  pidana adalah perilaku manusia yang melawan hukum, pantas dihukum, dan dilakukan secara tidak sengaja.
Jika  penjahat  membuat  kesalahan,  mereka  akan  tetap  dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka.
Konsep pertanggungjawaban pidana, atau teorekenbaarddheid dalam bahasa asing,  inilah  yang  menentukan  apakah  seorang  terdakwa  atau  tersangka  dimintai pertanggungjawaban  atau  terjadi  atau  tidaknya  suatu  tindak  pidana.  Konsep  ini mengarah pada hukuman bagi pelakunya. 1
Tanggung jawab pidana adalah konsep bahwa seseorang bertanggung jawab atas  kejahatan  yang  telah  dilakukannya.  terjadinya  pertanggungjawaban  pidana
1 H.A. Zainal Abidin Farid. 2010. Hukum Pidana 1 . Jakarta.  Sinar Grafika. hlm 222.
sebagai  akibat  dari  suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan.  Pada  hakekatnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme tanggapan yang diciptakan oleh hukum pidana untuk mengatasi pelanggaran suatu komitmen untuk tidak melakukan suatu  perbuatan  tertentu.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan pelaku terhadap dapat atau tidaknya pelaku dijatuhi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Kepemilikan senjata api adalah salah satu pelanggaran yang dapat dituntut.
Senjata  api  adalah  alat  yang  sebagian  besar  atau  seluruhnya  terbuat  dari logam  dan  memiliki  bagian  atau  perangkat  mekanis  seperti  laras,  palu  atau  pelatuk, pelatuk,  pegas,  dan  ruang  peluru  yang  dapat  menembakkan  gas  atau  peluru  melalui laras  dengan  bantuan  bahan  peledak.  Amunisi  adalah  benda  balistik  yang  dapat diisi dengan  bahan  peledak  atau  bubuk  mesiu  dan  ditembakkan  atau  dilontarkan  dengan menggunakan senjata atau alat lainnya.
Dalam  Pasal  1  Angka  1  Peraturan  Menteri  Pertahanan  Republik  Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Perizinan,  Pengawasan  Dan  Penertiban  Senjata  Api Berstandar  Militer  Di  Luar Kementerian  Pertahanan  dan  Tentara  Nasional Indonesia, disebutkan bahwa Senjata Api adalah alat yang biasanya terbuat dari logam atau fiber yang  digunakan  untuk  melontarkan  peluru.  Berdasarkan  Peraturan  Perijinan, Pengawasan  dan  Penertiban  Senjata  Api  dan  Peralatan  Pengamanan  Non  Organik Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia/TNI  Nomor  1  Tahun  2022  yang  dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Senjata api didefinisikan sebagai alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari  logam  dan  memiliki  bagian  atau  perangkat  mekanis,  seperti  laras, pemukul/pemicu, pelatuk, pegas, dan ruang peluru, yang dapat mengeluarkan peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Secara umum, senjata api legal untuk  pertahanan  diri,  tetapi  tidak  boleh  digunakan  atau  dikendalikan  tanpa  izin. Menggunakan  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1951  Tentang  Perubahan “Ordonnantie  Tijdelijke  Bijzondere  Strafbepalingen”  (Stbl.  1948  Nomor  17)  dan Peraturan  Undang-Undang  I.  Sebelumnya,  Nomor  8  Tahun  1948,  barang  siapa membuat,  menerima,  mencoba  memperoleh,  menyerahkan  atau  mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai perbekalan pada dirinya atau dalam penguasaannya,  mengangkut,  menyembunyikan,  menggunakan,  atau  mengeluarkan senjata api, amunisi, atau bahan peledak dari Indonesia diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana maksimal dari 20 tahun penjara. 2
Oleh  karena  itu,  hukum  Indonesia  secara  tegas  mendefinisikan  memiliki senjata api tanpa izin sebagai kejahatan. Senjata juga dapat disalahgunakan karena hal tersebut dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Topik perbincangan hangat adalah kontroversi seputar kepemilikan senjata api ilegal. Istilah “ilegal” di sini berarti  tidak  sah  atau  tidak  sah  menurut  undang-undang.  Penjahat  melihat kepemilikan  senjata  api  ilegal  tidak  hanya  sebagai  pelanggaran  hukum  tetapi  juga sebagai  bentuk  aktivitas  kriminal  yang  berpotensi  berbahaya.  Hal  ini  sejalan  dengan maraknya  kejahatan  yang  terjadi  di  sekitar  kita,  termasuk  penembakan  oleh  orang yang  tidak  berkepentingan,  penembakan  teroris  di  berbagai  tempat  umum,  dan
2 Sujatmoko,  Andrey.  Pengadilan  Campuran  ("  Hybrid  Tribunal")  Sebagai  Forum  Penyelesaian  Atas Kejahatan Internasiona. Teras Law Review , 2019, 3.5.
kejahatan  yang  diikuti  dengan  ancaman  atau  bahkan  pembunuhan  dengan menggunakan senjata api tersebut.
Kepemilikan  senjata  dikontrol  dengan  ketat.  Ada  aturan  yang  mengatur praktik  kepemilikan  dan  persyaratan  khusus  kepemilikan  senjata  api  di  lingkungan Polri dan TNI. Selain itu, ada formalitas untuk memiliki senjata api secara legal dalam masyarakat  sipil.  Proses  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Penggunaan Senjata Api pada Pasal 5 ayat (1) yang mewajibkan setiap senjata api yang ada di tangan orang yang bukan anggota TNI atau Polri harus didaftarkan oleh Kapolres dan dalam Pasal 9 disebutkan bahwa setiap orang atau warga sipil yang memiliki dan menggunakan senjata api harus memiliki izin penggunaan senjata api sesuai dengan pola yang ditetapkan oleh Kapolri. Kepala Polres atau orang yang ditunjuknya mengeluarkan izin kepemilikan senjata api tersebut. Salah  satu  bentuk  tindak  pidana  kepemilikan  senjata  api  dan  amunisi  yakni dalam  Putusan  Nomor  679/Pid.Sus/2022/PN  Tjk  dimana  Terdakwa  telah  terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api dan amunisi. Atas perbuatan Terdakwa Hakim Pengadilan Negeri  Tanjung  Karang  memberikan  putusan  pidana  penjara  terhadap  Terdakwa dengan  pidana  penjara  selama  7  bulan.  Perbuatan  terdakwa  dilakukan  sekira  jam 19.30 WIB terdakwa tiba dirumah saksi Zeffri Oktavea Bin Zainal (Alm) yang beralamat di Jalan ST. Selamat No.72 RT.006 Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, Ketika terdakwa akan masuk rumah saksi Zeffri Oktavea Bin Zainal (Alm),  tiba-tiba  terdakwa  bersama  saksi  Belly  Adji  Pani  diamankan  oleh  saksi  Okta Piyanto  Bin  Supeno  dan  saksi  Yonny  Rizkodyansyah  Bin  Kn.  Saputra    Anggota Satnarkoba  Polresta  Bandar  Lampung,  pada  saat  dilakukan  pemeriksaan  dan penggeledahan  terhadap  terdakwa  ditemukan  barang  bukti  1  (satu)  buah  tas  warna hitam berisikan 1 (satu) unit Handphone berikut Simcard, 1 (satu) puncuk Senjata Api jenis  Revolfer  berikut  4  (empat)  butir  Amunisi  yang  disimpan  didalam  1  (satu)  unit kendaraan  Roda  Empat  warna  putih  merk  Tayota  Rush  milik  terdakwa,  selanjutnya terdakwa  bersama    saksi  Zeffri  Oktavea  Bin  Zainal  (Alm)  dan  saksi  Belly  Adji  Pani berikut  barang  bukti  dibawa  ke  Polresta  Bandar  Lampung  untuk  dilakukan pemeriksaan  lebih  lanjut  dan  diperoleh  keterangan  bahwa  terdakwa  memiliki  dan membawa 1 (satu) puncuk Senjata Api jenis Revolfer berikut 4 (empat) butir Amunisi tidak  memiliki  Kartu  Ijin  Membawa  Senjata  Api  dan  Menggunakan  Senjata  Api  yang diterbitkan  oleh  Kepala  Biro  Logistik  Polda  Lampung,  sehingga  terdakwa  menguasai senjata api tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
Berdasarkan  Berita  Acara  Hasil  Pemeriksaan  Senjata  Api  dengan  Nomor  : BA/87/VII/2021/BRIMOB  tanggal  05  Juli  2021  yang  ditandatangani  oleh  IPTU  Ade Kusnadi,  dengan  kesimpulan  sebagai  berikut  :    Senjata  Api  Genggam  jenis  Revolver mirip  Revolver  Organik  Standar  TNI/POLRI  (Pabrikan  Amerika  Serikat  merk  Colt Cobra) berwarna hitam ; Amunisi kaliber 38 Special sebanyak 4 (empat) butir terdiri dari  2  (dua)  butir  Kode  Pabrikan  “PP-YU  38  Special”,  1  (satu)  butir  Kode  Pabrikan “S&W 38 SPL” dan 1 (satu) butir Kode Pabrikan “SFM 38 SPL”. 1 (satu) butir amunisi Kode  Pabrikan  “PP-YU  38  Special”  dalam  keadaan  terpukul  namun  tidak  meledak, sedangkan  3  (tiga)  butir  lainnya  masih  dalam  keadaan  utuh/tidak  terpukul  (aktif). Hasil penelitian secara spesifik benda tersebut sudah memenuhi kategori “Senjata Api”, karena terdiri dari Laras, silinder, pelatuk, pemukul, rangkaian peledak pemukul, dan keberadaan peluru (amunisi) semuanya masih berfungsi dan "sangat berbahaya" jika
dipegang atau digunakan secara tidak benar oleh orang yang ceroboh. Senjata api dan amunisi juga masih berfungsi. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang  Darurat  Nomor  12  Tahun  1951  Tentang  Senjata  Api  dan  Bahan  Peledak  dan diancam dengan pidana.
Masalah  dalam  tulisan  ini  telah  dirumuskan  berdasarkan  informasi  latar belakang  yang  diberikan  di  atas.  yaitu  apa  saja  faktor  penyebab  terjadinya  tindak pidana  tanpa  hak  membawa  dan  menguasai  senjata  api  dan  amunisi  dalam  putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Tjk dan bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana terhadap  pelaku  tanpa  hak  membawa dan  menguasai  senjata  api  dan  amunisi dalam putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Tjk.

## B. METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  adalah  rencana  tindakan  atau  kerangka  kerja  yang meneliti  sesuatu  secara  sistematis  dan  metodis  menjadi  kesimpulan  penelitian  yang tepat. 3 Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yang  mengacu  pada penelitian  hukum  kepustakaan  yang  membahas  tentang  norma-norma  hukum  yang terdapat  dalam  undang-undang  dan  peraturan  internasional.  Studi  ini  berfokus  pada hukum positif, yang didefinisikan sebagai hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu  dan  dibuat  resmi  oleh  penguasa.  Selain  hukum  tertulis,  ada  norma-norma sosial yang tidak terkodifikasi dalam hukum yang secara efektif mengontrol bagaimana anggota masyarakat berperilaku. 4

## C. PEMBAHASAN
1. Faktor  Penyebab  Terjadinya  Tindak  Pidana  Tanpa  Hak  Membawa Dan  Menguasai  Senjata  Api  Dan  Amunisi  Dalam  Putusan  Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Tjk.
Tindakan yang dilarang adalah kejahatan, dan siapa pun yang melakukannya menghadapi  hukuman  pidana.  Karena  senjata  api  sangat  nyaman  digunakan  dan dibawa,  dan  karena  dapat  dengan  cepat  melukai  musuh,  beberapa  orang  mungkin menyalahgunakan kepemilikan senjata api. Penyalahgunaan kepemilikan senjata dapat mengakibatkan kejahatan lain seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan yang dilakukan  dengan  senjata.  Keputusan  679/Pid.Sus/2022/PN  Tjk  bahwa  amunisi  dan senjata yang ditemukan dalam tas hitam milik terdakwa adalah milik Briptu RI, rekan kerja  terdakwa  yang telah  meninggal dunia.  Ketika  terdakwa  bertemu  dengan Briptu RI,  rekan  terdakwa,  di  pinggir  jalan  di  lingkungan  Kemiling  Kota  Bandar  Lampung, sekitar  tahun  2018,  Pak  RI  menginstruksikan  terdakwa  untuk  memegang  senjata  api dan demikianlah yang dilakukan oleh terdakwa. satu senjata jenis revolver dan empat butir amunisi.
3 Jimmly Asshiddiqie. 2005. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta. Konstiusi Press. hlm. 160.
4 Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan  Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan  Secara  Berulang  Kali  Terhadap  Perpindahan  Hak  Tanggungan  Milik  Debitur. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , 2021, 1.1.
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022 tentang  Perizinan,  Pengawasan,  dan  Pengendalian  Senjata  Api  Standar  Polri,  Senjata Api Non Organik Polri/TNI, dan Alat Pengamanan Tergolong Senjata Api menyatakan bahwa  berdasarkan  Pasal  4  Senjata  Api  Standar  Polri  yang  disebut  juga  Senjata  Api Organik Polri adalah senjata api dengan kaliber 5 koma  5 milimeter atau lebih  besar dan sistem kerja manual, semi otomatis, atau otomatis yang telah dimodifikasi dengan dilengkapi  amunisi,  granat  ,  dan  bahan  peledak  untuk  keselamatan  dan  ketertiban umum.  Menurut  Pasal  5,  senjata  api  nonorganik  bagi  Polri/TNI  adalah  senjata  api dengan kaliber 4 koma 5 milimeter atau lebih dan sistem kerja manual dan/atau semi otomatis untuk pertandingan olahraga, pertahanan diri, dan tugas kepolisian lainnya. Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022  tentang Perizinan,  Pengawasan,  dan  Penertiban  Senjata  Api  Standar  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  Senjata  Api  Non  Organik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia/TNI,  dan  Alat  Keamanan  Yang  Tergolong  Senjata  Api  menyebutkan  dalam Pasal  2  yaitu  terhadap  senjata  api  organik  yang  digunakan  oleh  anggota  Polri  untuk menjalankan tugas Polri, Polri melakukan prosedur perizinan.
Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senjata Api Organik Polri meliputi:
a) senjata api yang bisa dibawa di tangan;
b) senjata api dengan senapan mesin ringan;
c) Senjata serbu;
d) senapan mesin, baik ringan maupun berat;
e) senjata digunakan sebagai penembak jitu;
f) senjata untuk penembak jitu ;
g) Pelemparan Senjata Api;
h) Senjata dengan laras halus.
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Penertiban Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik  Indonesia,  Senjata  Api  Non  Organik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia/TNI,  dan  Alat  Pengamanan  Tergolong  Senjata  Api  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  14  ayat  (1)  bahwa  Senjata  Api  Polri/TNI  Non  Organik  untuk  keperluan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf A senjata api dengan kaliber  9x21  (sembilan  kali  dua  puluh  satu)  millimeter,  Senjata  api  kaliber  22  (dua puluh dua butir), 222 (dua ratus dua puluh dua), dan kaliber 12 (dua belas) 0,32 (tiga puluh dua butir), 0,25 (dua puluh lima butir), dan 0,22 (dua puluh dua butir)  senjata peluru  karet  kaliber  9  (sembilan)  mm,  Revolver  kaliber  9  mm  atau  pistol  yang menembakkan peluru karet kalau tidak pistol peluru dengan gas.
Kepemilikan  senjata  bukan  hanya  milik  aparat  TNI/Polri.  Senjata  api  untuk membela diri dapat dimiliki oleh warga negara berdasarkan Peraturan Kapolri. Namun, undang-undang  dan  peraturan  mengontrol  kondisi  untuk  memilikinya.  Peraturan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Perizinan, Pengawasan  dan  Penertiban  Senjata  Api  Standar  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  Senjata  Api  Non  Organik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia/TNI,  dan Alat  Pengamanan  Yang  Digolongkan  Senjata  Api  menyatakan  sebagai  berikut persyaratan dapat memiliki dan/atau menggunakan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk Kepentingan Bela Diri:
a) warga  negara  Indonesia,  yang  ditunjukkan  dengan  kartu  identitas  dan  kartu keluarga;
b) berumur  sekurang-kurangnya  24  (dua  puluh  empat)  tahun  yang  dibuktikan dengan akta kelahiran;
c) surat  keterangan  dokter  polisi  yang  menyatakan  sehat  jasmani  dan rohani;
d) menurut keterangan psikolog polisi, sehat secara kejiwaan;
e) memiliki kecakapan senjata api yang dibuktikan dengan surat keterangan menembak dari Polri;
f) menyelesaikan  kuisioner  lamaran  ke  Polda  dan  berhasil  menyelesaikan wawancara  dengan  Direktorat  Intelijen  Keamanan,  yang  kemudian mengeluarkan  surat  rekomendasi,  untuk  mengetahui  lebih  jauh  tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang senjata api.
g) Jika Anda seorang pengusaha, dapatkan izin usaha perdagangan atau akta pendirian perusahaan Anda dari notaris.
h) Bagi  perseorangan  yang  ingin  mengajukan  permohonan  kepemilikan senjata api hidup kelas IV dari Polri, TNI, PNS, atau pegawai Badan Usaha Milik  Negara.  A.  atau  pangkat  Komisaris  Polisi,  Mayor  TNI,  atau  yang sederajat, yang ditunjukkan dengan Surat Keputusan Pangkat atau Jabatan atau  Surat  Keterangan  Pengangkatan  pada  jabatan  pejabat  yang berwenang;  9.  Bagi  perorangan  yang  ingin  mengajukan  kepemilikan Senjata Api Peluru Karet dengan golongan serendah-rendahnya III, antara lain  anggota  Polri,  TNI,  PNS,  atau  Pegawai  Badan  Usaha  Milik  Negara.  a atau  berpangkat  Inspektur  Polisi,  Letnan  TNI,  atau  yang  setara  yang dibuktikan dengan a Pangkat atau Jabatan Surat Keputusan atau Sertifikat penunjukan jabatan pejabat yang berwenang;
i) Bagi  perseorangan  yang  ingin  mengajukan  permohonan  kepemilikan senjata api peluru gas golongan serendah-rendahnya II, meliputi anggota Polri,  TNI,  PNS,  dan  pegawai  BUMN  atau  pangkat  Brigadir  Polisi,  Sersan TNI, atau yang setara, yang ditunjukkan dengan Surat Keputusan Pangkat atau Jabatan atau Sertifikat penunjukan jabatan pejabat yang berwenang;
j) Untuk  anggota  legislatif,  pejabat  tinggi  negara,  dan  kepala  daerah diperlukan surat keputusan atau surat pengangkatan;
k) memiliki surat perintah, surat penunjukan, atau rekomendasi dari instansi yang berwenang dalam hal tenaga profesional.
l) Menurut keterangan dari berkas polisi, mereka saat ini tidak ditahan atau terlibat dalam proses hukum;
m) tidak pernah melakukan tindak pidana kekerasan atau tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan senjata api;
n) pernyataan  kesengajaan  untuk  tidak  menyalahgunakan  senjata nonorganik milik TNI.
Terdapat  banyak  faktor  yang  dapat  membuat  sesorang  memiliki  senjata  api dengan secara tidak sah atau illegal.
1. Faktor Ego
Senjata  merupakan  suatu  alat  yang  dapat  digunakan  untuk  melukai, menghancurkan. Selain itu senjata juga dapat dipergunakan untuk menyerang atau mempertahankan  diri. Dengan adanya kepemilikan senjata api tentunya sesorang akan  merasa  aman  ketika  memiliki  senjata  api  dikarenakan  se4njata  api  dapat
digunakan  untuk  dmempertahankan  diri  bahkan  menyerang  orang  lain.  Sehingga apabila sesorang memiliki senjata api tentunya dirinya akan merasa aman.
2. Rendahnya kesadaran hukum.
Dalam  banyak  kasus,  sulit  untuk  menghentikan  peredaran  senjata  api  ilegal  di masyarakat karena masyarakat tidak menyadari perlunya menyerahkan senjata api ilegal kepada penegak hukum. Orang sering menyimpan senjata api ilegal di rumah dan di tempat tinggal mereka.
3. Aspek lingkungan. Faktor  lingkungan  memainkan  peran  penting  dalam  memotivasi  orang  untuk terlibat  dalam  tindakan  yang  melanggar  hukum  dan  tindakan  yang  dapat mengakibatkan  kejahatan  seperti  kepemilikan  senjata  api  secara  ilegal.  Karena semakin besar pergaulan maka semakin besar  pula godaan untuk melakukan atau mencoba hal-hal baru, meskipun hal tersebut merugikan dan bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku umum di masyarakat.
4. Faktor Kesempatan Kesempatan  merupakan  faktor  situasi  dan  kondisi  dimana  Terdakwa  memiliki kesempatan  untuk  dapat  memiliki  atau  menguasai  senjata  api  ilegal.  Situasi  dan kondisi  di  sini  adalah  faktor-faktor  atau  keadaan-keadaan  yang  memungkinkan pelaku untuk dapat memiliki senjata api ilegal.
Berdasarkan  uraian-uraian  diatas  maka dapat  dismpulkan  bahwa  salah  satu faktor  yang  dapat  menyebabkan  sesorang  memiliki  senjata  api  ilegal  yakni  karena faktor  ego,  faktor  rendahnya  kesadaran  hukum,  faktor  lingkungan  dan  juga  adanya faktor  kesempatan  sesorang  dapat  memiliki  dan  menguasai  senjata  api.    Penyebab terdakwa menguasai  1  (satu)  pucuk  senjata  api  rakitan jenis revolver  dan  4  (empat) butir  amunisi  tersebut  karena  pada  sekira  tahun  2018  ketika  terdakwa  bertemu dengan rekan terdakwa yang bernama Briptu RI di pinggir jalan daerah Kemiling Kota Bandar  Lampung,  pada  saat  itu  saudara  RI  mengatakan  kepada  Terdakwa  untuk diberikan kesempatan memegang senjata api miliknya.
2. Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tanpa  Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Dan Amunisi Dalam Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Tjk.
Seorang pejabat peradilan negara dengan otoritas hukum untuk memberikan keputusan,  hakim.  Hakim wajib  menerima,  memeriksa,  dan  memutus  perkara  pidana berdasarkan  nilai-nilai  kebebasan,  integritas,  dan  objektivitas selama pemeriksaan  di pengadilan  dengan  cara  yang  diperbolehkan  oleh  undang-undang.  Menurut  UU Kekuasaan  Kehakiman  No.  48  Tahun  2009  Pasal  1  Ayat  1,  Negara  Hukum  Republik Indonesia diwujudkan dengan kemampuan negara merdeka untuk menyelenggarakan keadilan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berikut  ini  tertuang  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman.
a. Terlepas dari siapa yang diadili, pengadilan harus mengikuti hukum.
b. Untuk memberikan keadilan yang lugas, cepat, dan terjangkau, pengadilan bekerja dengan  mereka  yang  mencarinya  dan  melakukan  segala  upaya  untuk  mengatasi hambatan yang mungkin mereka hadapi.
Hakim  dan  hakim  konstitusi  harus  menyelidiki,  menjunjung  tinggi,  dan memahami  asas-asas  hukum  yang  berwawasan  kemasyarakatan  dan  rasa  keadilan. Hakim,  khususnya  yang  bertugas  sebagai  hakim  konstitusi,  haruslah  orang  yang berbudi pekerti luhur, amanah, adil, dan memiliki keahlian hukum. Kode Etik dan Tata Tertib Hakim harus dipatuhi oleh para hakim, termasuk hakim konstitusi. Berikut ini tertuang  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman.
a. Sebelum  putusan  pengadilan  menyatakan  seseorang  bersalah  dan  memperoleh akibat  hukum  yang  tetap,  setiap  orang  yang  disangka  melakukan  kejahatan  dan ditangkap,  ditahan,  dituntut  karena  melakukan  kejahatan,  atau  diajukan  ke pengadilan harus dianggap tidak bersalah.
b. Hakim  harus  mempertimbangkan  sifat-sifat  positif  dan  negatif  terdakwa  ketika memutuskan seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkan.
Salah  satu  faktor  yang  sangat  menentukan  dalam  menentukan  nilai  putusan hakim  yang  mengandung  keadilan  (ex  aequo  et  bono),  kepastian  hukum,  serta kemanfaatan  bagi  para  pihak  yang  terlibat  adalah  pertimbangan  hakim.  Alhasil, pertimbangan hakim ini harus disikapi secara cermat, baik, dan hati-hati.
Saat  meninjau  suatu  kasus,  hakim  juga  meminta  bukti,  dan temuan  bukti diperhitungkan  saat  membuat  keputusan.  Seorang  hakim  tidak  dapat  menghukum seseorang  tanpa  setidaknya  dua  alat  bukti  yang  dapat  diandalkan,  sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP. Ia memperoleh kepastian bahwa suatu kejahatan benar-benar telah dilakukan dan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan itu.  Hakim  dapat  mempertimbangkan  beberapa  hal,  antara  lain  alat  bukti  yang dihadirkan di persidangan, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa. Menurut Pasal 184  KUHAP,  berikut  adalah  alat  bukti  yang  sah  yang  harus  dipertimbangkan  oleh hakim sebelum memutuskan terdakwa bersalah adalah:
a. Alat bukti yang sah meliputi
b. Keterangan Saksi
c. Opini Spesialis
d. Surat
e. Petunjuk
f. Pernyataan Tergugat.
Tidak  perlu  membuktikan  hal-hal  yang  diterima  secara  umum.  Pasal  197 ayat  1  huruf  d  menyatakan  bahwa  dasar  untuk  menentukan  kesalahan  terdakwa adalah kumpulan singkat dari fakta dan keadaan, serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang. Hakim berwenang untuk menghukum terdakwa jika hukuman telah  diputuskan  terhadap  mereka.  Pasal  193  KUHAP  menyatakan  sebagai  berikut, yang  benar.  Pengadilan  harus  menjatuhkan  hukuman  jika  menentukan  bahwa terdakwa  melakukan  kejahatan  yang  didakwakan  kepadanya.  Jika  terdakwa  tidak ditahan, pengadilan masih dapat memutuskan. Jika persyaratan dipenuhi, perintahkan agar  terdakwa  ditahan.  Ada  cukup  alasan  dalam  Pasal  21.  Jika  terdakwa  ditahan, pengadilan dapat memutuskan ketika membuat keputusan apakah akan menahannya atau  membebaskannya  jika  ada  alasan  kuat  untuk  melakukannya.  Dalam  putusan
679/Pid.Sus/2022/PN  Tjk,  mempertanggungjawabkan  perbuatan  terdakwa  terhadap korban.
a. Bukti
b. Keterangan saksi.
Dalam  proses  penyelesaian  tindak  pidana,  saksi  yang  dihadirkan  dapat saling  berbagi  informasi  tentang  peristiwa  hukum  yang  didengar,  disaksikan,  dan dialaminya  sendiri.  Mereka  juga  dapat  berbagi  informasi  dengan  orang-orang  yang memiliki  pengetahuan  khusus  tentang  topik  tertentu.  Menimbang  ringkasan  tersebut di  atas,  argumentasi  hukum  yang  mendukung  terdakwa  didukung  oleh  bukti-bukti persidangan,  keterangan  saksi,  dan  keterangan  terdakwa  sendiri.  Majelis  Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diketahui di persidangan. Menurut dakwaan, JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  dengan  “mencoba  menyerahkan, membawa, memberikan kepadanya atau menguasai, menyimpan, senjata api Undang- Undang Nomor 12 tahun 1951.
Menurut  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  1951  Barangsiapa  tanpa  izin  masuk  ke  Indonesia,  membuat, menerima,  mencoba  memperoleh,  menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan, menguasai,  membawa,  mempunyai  perbekalan  kepadanya  atau  berada  dalam penguasaannya,  menyimpan,  mengangkut,  menyembunyikan,  menggunakan,  atau mengeluarkan  senjata  api  apapun  dari  Indonesia  ,  amunisi,  atau  bahan  peledak, dipidana  dengan  pidana  mati,  pidana  penjara  seumur  hidup,  atau  pidana  kurungan sementara, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
a. Barangsiapa
b. Unsur-unsur  tanpa  hak  untuk  membuat,  menerima,  mencoba  memperoleh, menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan,  menguasai,  membawa,  memiliki, mengangkut,  menyembunyikan,  menggunakan,  atau  mengeluarkan  bahan  peledak atau senjata api dari Indonesia.
Berdasarkan  bukti-bukti  yang  sah,  juga  diketahui  bahwa  terdakwa memasukkan  senjata  dan  amunisi  ke  Indonesia  tanpa  izin,  dan  bahwa  terdakwa membuat,  menerima,  mencoba  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengangkut, menggunakan,  atau  mengeluarkannya  dari  Indonesia.  tanpa  otorisasi.  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  “Tanpa  hak  membawa  dan  menguasai  senjata  api  dan amunisi”  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dalam satu dakwaan yang didasarkan atas uraian keseluruhan pertimbangan unsur-unsur di atas. Suatu pelanggaran hukum, baik dilakukan  dengan  sengaja atau  tidak,  telah  dinyatakan  sebagai  suatu  perbuatan  yang diancam dengan undang-undang.
Tanggung  jawab  pidana  membutuhkan  lebih  dari  sekedar  melakukan kejahatan;  juga  harus  ada  kesalahan  manusia.  Tanggung  jawab  pidana,  juga  dikenal sebagai  toereken-baarheid,  mengacu  pada  kewajiban  seseorang  untuk  bertanggung jawab  atas  tindakannya  setelah  melakukan  kesalahan  atau  pelanggaran.  Ada  banyak cara untuk memberi sanksi atau menghukum penjahat agar mereka bertanggung jawab
atas hasil tindakan mereka. Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa berikut ini merupakan hukuman.
a. Pidana pokok yang terdiri dari :
1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidanakurungan;
4. Pidanadenda;
5. Pidana Tutupan.
b.  Pidana Tambahan yang terdiri dari :
1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
2. Perampasan Barang-Barang Tertentu;
3. Pengumuman Putusan Hakim.
Sistem  peradilan  pidana  Indonesia  memasukkan  penjara  sebagai  salah  satu bentuk  hukuman.  Penjara  adalah  kejahatan  karena  membatasi  kebebasan  bergerak narapidana  dengan  mengunci  mereka  di  lembaga  pemasyarakatan  dan  membuat mereka  mematuhi  semua  aturan  dan  pedoman  yang  berlaku  di  sana  dan  diperlukan bagi  mereka  untuk  bertindak  secara  tertib.  yang  mengabaikan  peraturan  tersebut. Padahal,  hukuman  atas  pelanggaran  Pasal  12  Ayat  (1)  dan  (2)  KUHP  adalah  pidana seumur hidup dan pidana penjara selama-lamanya. Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menangani masalah kejahatan, termasuk tindak pidana penyalahgunaan  kepemilikan  senjata  api  dan  amunisi  adalah  pidana  penjara. Sehubungan  dengan  perkara  pidana  nomor  679.  Sus/2022/PN  Tjk  bahwa  dalam pemeriksaan  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  pembenaran  atau  alasan bagi  Terdakwa  untuk  melakukan  tindak  pidana  yang  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan,  dan  bahwa  Terdakwa  harus  ditahan  mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang sepadan dengan kesalahan perbuatannya tanpa hak untuk memiliki dan menguasai senjata api dan amunisi.
Dalam  situasi  ini,  pengenaan  kejahatan  lebih  dari  sekedar  sarana  untuk menghukum  mereka  yang  melanggar  hukum;  itu  juga  berfungsi  sebagai  sarana pendidikan, di satu sisi, untuk membantu mereka yang melanggar hukum memahami kesalahan  mereka  dan  mencegah  terulangnya  kembali  di  masa  depan.  Hal-hal  yang memberatkan  atau  meringankan  terdakwa  harus  dipertimbangkan  sebelum  majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.
a. Perbuatan  Terdakwa  merupakan  keadaan  yang  memberatkan  yang  dapat membahayakan orang lain.
b. Faktor-faktor  yang  meringankan  situasi  antara  lain  kesopanan  terdakwa, keterbukaan dalam pengakuannya, dan ungkapan penyesalan.
Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  hukuman  pidana  yang  dijatuhkan  kepada Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam putusan di bawah ini adalah adil dan patut mengingat kesalahan Terdakwa setelah mempertimbangkan semua faktor tersebut di atas. Barang  bukti  berupa  :  -  1  (satu)  buah  tas  hitam  berisi  1  (satu) senjata api jenis revolver  dan  4  (empat)  butir  peluru,  untuk  dimusnahkan  karena  merupakan  barang milik  yang  dimiliki  oleh  terdakwa  secara  tidak  sah.  Majelis  hakim  Pengadilan  Negeri Tanjung  Karang  memutuskan  bahwa  terdakwa  harus  mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.
1. Menyatakan  bahwa  surat  dakwaan  tunggal  dari  Kejaksaan  membuktikan dengan  tidak  dapat  disangkal  bahwa  terdakwa  IE  Bin  SY  melakukan  tindak pidana  tanpa  memiliki  kewenangan  hukum  untuk  membawa,  memiliki,  atau memiliki senjata api atau amunisi.
2. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman 7 (tujuh) bulan penjara.
3. Menetapkan 1 (satu) tas hitam yang dirampas untuk dimusnahkan yang berisi sepucuk senjata jenis revolver dan 4 (empat) butir peluru.
4. Dituntut  biaya  perkara  sebesar  Rp  2.000,00  (dua  ribu  rupiah)  kepada terdakwa.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Majelis Hakim Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  menjatuhkan  hukuman  7  (tujuh)  bulan  penjara dengan  barang  bukti  berupa  1  (satu)  tas  berwarna  hitam  yang  berisi  1  (satu)  pistol, jenis  senjata  api  dan  4  (empat)  butir  peluru  serta  dirampas  untuk  dimusnahkan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di  persidangan  dengan  melihat  barang  bukti  berupa  1  (satu)  tas  hitam berisi  1  (satu)  senjata  api  jenis  revolver  dan  4  (empat)  butir  peluru.  dan mendengarkan  keterangan  saksi,  untuk  mempertanggungjawabkan  akibat perbuatannya yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak untuk memiliki dan menguasai senjata api dan amunisi, berdasarkan Pasal 1 ayat (1).

## D. SIMPULAN
Sesuai  dengan  temuan  penelitian  dan  analisis  yang  dilaporkan  dalam Keputusan  Nomor  679/Pid.Sus/2022/PN  Tjk  menarik  kesimpulan  bahwa  alasan Terdakwa  menguasai  1  (satu)  senjata  api  rakitan  jenis  revolver  dan  4  (empat)  butir peluru  pada  tahun  2018  ketika  bertemu  dengan  temannya  dan  menerima  tawaran tersebut  memegang  dan  menyimpan  senjata  api  dan  amunisi  yang  bukan  miliknya yang sah. Terdakwa dimintai pertanggungjawaban atas akibat perbuatannya tanpa hak membawa dan menguasai senjata api dan amunisi maka berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di persidangan dengan melihat barang bukti berupa 1 (satu) tas hitam berisi 1 (satu) senjata api jenis revolver beserta 4 (empat) butir peluru dan mendengar keterangan saksi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Farid, H.A. Zainal Abidin. Hukum Pidana 1 . Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Huda,  Chairul. Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan . Jakarta: Kencana, 2006.
Asshiddiqie,  Jimmly.  Konstitusi  Dan  Konstitusionalisme  Indonesia.  Jakarta:  Konstiusi Press, 2005.

## B. SUMBER LAINNYA
Adistie,  Novelia.  Anwar,  Jarkasi.  Hubungan  Keabsahan  Pengalihan  Piutang  (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , 2021, 1.1.
Sujatmoko,  Andrey.  Pengadilan  Campuran  ("  Hybrid  Tribunal")  Sebagai  Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasiona. Teras Law Review , 2019, 3.5.