## SMART CITY KUTAI KARTANEGARA DENGAN PENDEKATAN FRAMEWORK CITIASIA: SEBUAH KAJIAN ANALISIS
Indah Fitri Astuti 1) dan Dedy Cahyadi 2)
1,2 Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Mulawarman Jalan Penajam, Kampus Gunung Kelua, Samarinda, 75000 E-mail : indahfitriastuti@unmul.ac.id 1) , dedy.cahyadi@unmul.ac.id 2)

## ABSTRAK
Kabupaten  Kutai  Kartanegara  di  provinsi  Kalimantan  Timur  adalah  salah  satu  dari  25  kabupaten/kota  yang  mendapat kesempatan  untuk  mulai  mengembangkan  Gerakan  100  Smart  City  yang  dicanangkan  pada  Smart  City  Summit  2017  di Makassar.  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RJPMD)  2016-2021  kemudian  memuat  perencanaan pembangunan  Samrt  City  yang  disepakati  dengan  istilah  Smart  Regency  Kutai  Kartanegara  dengan  visi terwujudnya masyarakat  kabupaten  Kutai  Kartanegara  yang  cerdas  dengan  sektor  pertanian  dan  pariwisata  sebagai  penggerak  utama yang  didukung  oleh  teknologi  informasi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menyusun  analisis  Smart  Regency  Kutai Kartanegara.
Metode  analisis  Smart  Regency  Kutai  Kartanegara  disusun  dengan  menggunakan  pendekatan  kerangka  kerja  Citiasia. Model  Citiasia  mempromosikan  kemajuan  bangsa  dengan  menyediakan  solusi  kota  pintar  yang  menggabungkan  model yang akurat dan kuat dengan dukungan teknologi canggih dan mudah digunakan. Terdapat enam aspek cerdas yang akan dianalisis dan dibangun,  yaitu smart governance, smart branding, smart economy, smart  living, smart  society, dan smart environment.
Penelitian  menghasilkan  dokumen  analisis  Smart  Regency  yang  telah  dilengkapi  dengan  analisis  gap  antar  aspek  cerdas, analisis pembangunan Smart Regency, sasaran, arah kebijakan, dan analisis kesiapan daerah.
Kata Kunci: analisis, smart city, kutai kartanegara

## 1. PENDAHULUAN
Gagasan Gerakan Menuju 100 smart city muncul dari berbagai kalangan, yaitu dari pemerintahan (Departemen Dalam  Negeri;  Kementerian  Kementerian  Komunikasi dan  Informatika;  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat;  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional; Kantor  Staf  Kepresidenan),  beberapa  tim  ahli  dari akademisi  dan  praktisi  (UI;  ITB;  UMN;  Perbanas; Citiasia;  dan  institusi  lainnya)  dan  perwaklian  dari beberapa  perusahaan  (seperti  Siemens;  Indosat  Ooredoo Business;  Lintasarta;  dan  Kompas  Gramedia).    Gerakan ini  resmi  diluncurkan  pada  acara  Indonesia  Smart  City Summit  2017  di  Makassar  pada  22-23  Mei  2017 bersamaan  dengan  penandatanganan  MoU  antara Pemerintah  dengan  25  Kepala  Daerah  yang  daerahnya telah  terpilih  untuk  menjadi  Pilot  Project  Smart  City  di tahun 2017 ini.
Kabupaten  Kutai  Kartanegara  (Kukar)  merupakan  1 dari 25 daerah yang telah lolos seleksi dan terpilih untuk melaksanakan  program  kerja  dari  Gerakan  100  Smart City (Surat Pemberitahuan Nomor 26.KOMINFO/DJAl/AI.01,05/05/2017). Kabupaten
Kutai  Kartanegara  (Kab.  Kukar)  dapat  memenuhi beberapa  hal  yang  dijadikan  parameter  penilaian  dalam proses assessment Smart City, yaitu visi, regulasi, SDM, serta potensi daerah. Terdapat beberapa faktor
pendukung  yang  dapat  mendorong  Kabupaten  dengan luasan  terbesar  ke-2  di  Kalimantan  Timur  dalam memenuhi  parameter  Smart  City,  antara  lain:  tempat sejarah  awal  pola  pemerintahan  (kerajaan)  di  Indonesia; merupakan Kabupaten di Kaltim dengan PDRB tertinggi; memiliki  tujuan  wisata  yang  relatif  lengkap;  memiliki sumber  daya  alam  yang  beragam;  terletak  di  daerah aliran  sungai  Mahakam  dan  Delta  Mahakam  yang merupakan  jalur  transportasi  dan  perekonomian  di Provinsi Kalimantan Timur.
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran  dari  visi  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah  terpilih,  yang  mendukung  pengembangan smart city .  Visi  menggambarkan  arah  pembangunan  atau kondisi  masa  depan  daerah  yang  ingin  dicapai  ( desired future )  dalam  masa  jabatan  selama  5  (lima)  tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan,  tantangan  dan  peluang  yang  ada  di Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  visi  yang  hendak  dicapai dalam periode 2016–2021 adalah  “Terwujudnya Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Yang  Maju,  Mandiri, Sejahtera,  Dan  Berkeadilan”.    Penjabaran  makna  dari Visi  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  yaitu,  maju,  mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.
Smart  Regency  Kutai  Kartanegara  ini  dianalisis dengan  menggunakan  metode  kerangka  kerja  Citiasia, karena Citiasia berfokus pada inisiatif untuk mewujudkan  kemajuan  bangsa  ( nation  advancement ). CCSN  berkomitmen  menjadi  yang  terdepan  dalam membantu klien untuk meningkatkan kapabilitasnya agar Siap  Pintar  menjadi  smart  city  ( smart  readiness )  dan meningkatkan  performa  smart  city  yang  direfleksikan pada tingkat kematangan kota (daerah) yang berada pada level  optimal  ( optimized ).  Melalui  pemahaman  ini  akan mendorong  sebuah  bangsa  untuk  maju  mencapai  tujuan utamanya  menjadi  sebuah  bangsa  yang  pintar  ( smart nation ).

## 2. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada:
1. Enam  aspek  kota  cerdas  dalam  kerangka  kerja Citiasia,  yaitu smart  governance,  smart  branding, smart  economy,  smart  living,  smart  society, dan smart environment.
2. Analisis  yang  dilakukan  mencakup  analisis  masa depan,  analisis  kesiapan  daerah,  dan  analisis  gap (kesenjangan).
3. Hasil  yang  diharapkan  yaitu  dokumen  hasil  analisis Smart Regency Kutai Kartanegara.
3. BAHAN DAN METODE
Konsep Smart  City telah  didengungkan  sejak pertengahan  tahun  1980-an.  Konsep  ini  dipicu  oleh makin  tingginya  jumlah  penduduk  yang  mendiami daerah perkotaan. Populasi ini selain  membawa  manfaat juga mengakibatkan beberapa kerugian dan dampak yang buruk bagi kota yang bersangkutan.
Menurut  data  dari  Badan  Pusat  Statiktik  Republik Indonesia  populasi  di  kawasan  perkotaan  mencapai 53,3%  di  tahun  2015.  Faktor  ini  menjadikan  konsep smart  city  sangat  relevan  untuk  diterapkan  di  Indonesia, melalui prinsip-prinsip pembangunan yang mengagumkan  dan  berkelanjutan  sehingga  menjadi sebuah bangsa yang terdepan (Citiasia Inc., 2016).

## 3.1 Citilization
Citilisasi ( Citilization )  merupakan  sebuah pergeseran baru  atas  proses  transformasi  masyarakat  ke  dalam  tiga karakteristik  yang  terdiri  atas  modernisasi  baru  ( new modernization ), digitalisasi baru ( new digitalization ), dan civilisasi  baru  ( new  civilization ). New  modernization adalah  percepatan  akselerasi  kemajuan/  kesejahteraan dengan  tetap  menjaga    nilai-nilai  tradisi  dan  identitas sebuah bangsa. New digitalization merupakan pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk memacu  kinerja  pelayanan  pemerintah  dan  mendorong warga  menjadi  lebih  bertanggung  jawab.  Sedangkan tujuan  akhir  dari  keduanya  adalah  tercapainya  new civilization,  yaitu  upaya  untuk  membangun  dan membentuk  sebuah  peradaban  masyarakat  sejahtera  dan
berkebudayaan  maju dan terdepan (Citiasia, 2016). Tiga komponen ini disajikan pada gambar 1.
Gambar 1. Smart Nation

## 3.2 Enam Elemen Kunci
Terdapat  enam  komponen  utaman  dalam  cita-cita Smart  City,  yaitu smart  governance,  smart  branding, smart  economy,  smart  living,  smart  society, dan smart environment . Smart  Governance merupakan  pondasi dasar  dari  model  smart  city  ( smart  region ). Smart Governance berperan sebagai mesin untuk
menggerakkan seluruh elemen smart city lainnya. Smart governance harus  diimplementasikan  dalam  tiga  fungsi governance, yaitu kebijakan publik, tata kelola birokrasi, dan pelayanan publik.
Smart  branding merupakan  elemen  terpenting  kedua dalam  model Smart  City .  Tujuan  dari Smart  Branding adalah  untuk  mempromosikan  nilai  sebuah  kota  atau daerah  kepada  warga,  wisatawan,  dan  pelaku  bisnis. Smart  branding harus  dilakukan  terhadap  tiga  atribut daerah yaitu pariwisata, bisnis dan image ( citra daerah ). Smart  economy merupakan  salah  satu  tanggung jawab  utama  sebuah  kota  (daerah)  adalah  untuk menciptakan  sistem  ekonomi  yang  smart  dengan membangun ekosistem industri yang tepat, meningkatkan  kesejahteraan  warganya,  dan  menyiapkan infrastruktur  transaksi  yang  mudah  dan  nyaman. Sedangkan  s mart  living adalah  gambaran  dari  sebuah lingkungan tempat tinggal yang layak bagi penduduknya. Parameter  kunci  dari smart  living adalah  adanya harmonisasi  dalam  kehidupan  masyarakat.  Harmonisasi tersebut haruslah tercermin dari lingkungan permukiman, fasilitas komersial, dan fasilitas rekreasi untuk masyarakat.
Selain  atribut  yang  telah  disebutkan,  sebuah  kota (daerah)  harus  mampu  untuk  menjamin  mobilisasi warganya dengan baik dengan sarana transportasi publik dan  transportasi  pribadi,  serta  menjamin  lancarnya mobilisasi  barang  dan  jasa  (logistik).  Lebih  lanjut  lagi, smart  living  dicerminkan  dari  kemampuan  sebuah  kota dan  kabupaten  menjamin  pelayanan  kesehatan  kepada segenap warganya.
Gambar  2  menyajikan  keterkaitan  antar  komponen tersebut.
Gambar 2. Enam elemen kunci Smart City (Sikor-Fernandez, 2016)
Smart  Society adalah  kondisi  ideal  di  mana  interaksi masyarakat  ada  pada  kumpulan  individu,  sosial,  dan digital.  Setiap  individu  dalam  masyarakat  harus diberikan  akses  terhadap  pendidikan  yang  didukung dengan  fasilitas  belajar  secara  digital.  Pemerintah memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  perlindungan terhadap  keselamatan  jiwa,  properti,  dan  risiko  bencana bagi masyarakat.
Smart environment menggambarkan komitmen sebuah  kota  (daerah)  terhadap  pelestarian  lingkungan, pengelolaan  limbah,  dan  penggunaan  energi.  Seluruh inisiatif  tersebut  harus  dapat  menyokong  kehidupan seluruh ekosistem yang ada (Citiasia, 2016).
Dalam  visi  sistem  dan  struktur  smart  cities  jangka panjang  akan  memantau  kondisi  sendiri  dan  melakukan perbaikan  diri,  sesuai  kebutuhan.  Lingkungan  fisik, udara,  air,  dan  ruang  hijau  di  sekitarnya  akan  dipantau dengan cara yang tidak menonjol untuk kualitas optimal, sehingga  menciptakan  lingkungan  hidup  dan  kerja  yang ditingkatkan  yang  bersih,  efisien,  dan  aman  dan  yang menawarkan  keunggulan  ini  dalam  kerangka  kerja penggunaan paling efektif dari semua sumber daya (Hall, 2014).

## 3.3. Analisis Masa Depan
Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dalam RPJMD  2016-2021  menetapkan  laju  pertumbuhan ekonomi sebesar 4,27%  pada tahun 2021 atau meningkat sebesar  1,5%  dari  tahun  2016  dan  terkoreksi  1,6%  pada tahun  2021  dari  prediksi  dalam  RPJPD  2005-2025. Sedangkan  laju  inflasi  tahun  2021  diharapkan  dapat ditekan  pada  6,94%.  Untuk  mencapai  hal  tersebut beberapa  program  kerja  dan  tujuan  pembangunan perekonomian diarahkan pada :
1 Meningkatkan  kemandirian  fiskal  daerah  dan kerjasama pembangunan daerah.
2 Mewujudkan  percepatan  kedaulatan  pangan  dan revolusi  pembangunan  pertanian  dalam  arti  luas sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah.
3 Mewujudkan  Kutai  Kartanegara  sebagai branding pariwisata unggulan di Kalimantan Timur.
4 Mewujudkan ekonomi pedesaan berbasis kelompok dan  kewirausahaan  yang  didukung  industri  dan perdagangan  potensial  daerah  berbasis  keterkaitan dan  keterpaduan  potensi  antar  wilayah  (Integrated Territorial Development)
5 Meningkatkan  pemanfaatan  potensi  sumber  daya alam dan lingkungan hidup.
Pada sektor pembangunan manusia, Indeks
Pembangunan  Manusia  (IPM)  pada  tahun  2021  dalam PRJMD Kabupaten Kukar diprediksi pada angka 77,21% atau meningkat sekitar 5,43% dari capaian IPM di tahun 2015.  Untuk  mendukung  peningkatan  angka  IPM tersebut,  Pemkab  Kukar  bertujuan  mewujudkan  sumber daya  manusia  yang  kompeten,  sehat,  berpendidikan, terampilan,  berakhlak  dan  berperilaku  mulia  melalui beberapa sasaran seperti meningkatnya daya saing tenaga kerja  serta  kesempatan  dan  perluasan  kesempatan  kerja, meningkatnya  aksesibilitas,  kualitas  dan  manajemen pendidikan, meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan  sosial,  meningkatnya  akses  dan  kualitas pelayanan kesehatan, meningkatnya keterpaduan pengentasan kemiskinan antarsektor antarwilayah.

## 3.4. Analisis  Kesiapan  Struktur,  Infrastruktur,  dan Suprastruktur
Berikut  dijabarkan  kesiapan  dari  KUKAR  dalam membangun smart city.

## 3.4.1. Kesiapan SDM
Berdasarkan  hasil  Proyeksi  Penduduk,  penduduk Kutai Kartanegara tahun 2016 adalah 735.016 Jiwa yang terdiri  atas  385.994  laki-laki  dan  349.022  perempuan. Pertumbuhan penduduk Kutai Kartanegara sebesar 2,4% pada tahun 2016 dan sebagian besar penduduk berada di ibukota  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  yaitu  Kecamatan Tenggarong  (16,3%),  dimana  hal  ini  masih  jauh  dari proyeksi  penduduk  pada  saat  100  kemerdekaan  RI, dimana sekitar 75-80% berada di perkotaan.
Sekitar  99,4%  penduduk  berumur  15  tahun  ke  atas dari keseluruhan penduduk di Kab. Kukar di tahun 2016 telah  memiliki  kemampuan  baca  dan  tulis  huruf  latin, 28,93% diatas umur 5 tahun berstatus bersekolah.
Tenaga  pengajar  di  Kutai  Kartanegara  untuk  semua jenjang  pendidikan  sudah  memadai  walaupun  pada tingkat  SD  mencatat  beban  guru  relatif  lebih  berat dibanding  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Rasio murid  guru  pada  Sekolah  Dasar  (SD)  Negeri  di  bawah Diknas  dalam  periode  2015/2016  berkisar  antara  10-17, artinya  seorang  guru  dalam  mengajar  harus  menghadapi sekitar 10-17 orang murid. Sedangkan beban yang harus dihadapi oleh seorang guru SLTP adalah 2-39 murid, dan
beban yang harus dihadapi guru SMU adalah 7-44 murid. Pada  jenjang  Perguruan  Tinggi,  terdapat  5  PTN/PTS  di Kabupaten  Kukar  mulai  dari  setingkat  Akademi  sampai dengan Universitas.
Pembangunan  yang  merata  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  sehingga  berdampak  pada penurunan  angka  kriminalitas.  Angka  kriminalitas  yang terjadi  di  Kab.  Kukar  tahun  2016  sebanyak  763  kasus menurun  jika  dibandingkan  dengan  tahun  2015  yang tercatat  1054  kasus.  Upaya  Pemkab  Kukar  dalam memelihara  kesehatan  Sumber  Daya  Manusia  di Kabupaten  Kukar  tercermin  dengan  pembangunan berbagai  fasilitas  kesehatan,  seperti  Rumah  Sakit  yang berjumlah  3  RSUD,  32  Puskesmas  dan  174  Puskesmas Pembantu  yang  tersebar  di  seluruh  kecamatan.  Tersedia 69  dokter  umum  dan  43  dokter  gigi  yang  melayani masalah  kesehatan  penduduk  di  puskesmas-puskesmas tersebut.

## 3.4.2. Kesiapan Birokrasi
Pemerintahan
Kabupaten Kutai Kartanegara didukung  dengan  16.126  orang  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) dan 4.799 orang tenaga honorer yang bekerja pada 22  Dinas,  7  Badan  dan  Dua  sekretariat,  Tiga  RSUD, Inspektorat  serta  Kesbangpol  dengan  jumlah  33 Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD).  Hak  perempuan untuk  mendapatkan  pekerjaan  di  pemerintahan  sebagai Pegawai  Negeri  Sipil  memiliki  kesempatan  yang  sama dengan pria, gap antargender tidak terlalu signifikan.
Porsi  pelaksana  tugas  atau  kegiatan  teknis  yang umumnya  ada  pada  jenjang  diploma  ke  bawah  tersedia dalam  jumlah  yang  cukup  banyak  jika  dibandingkan  di level  perencana  program  kerja  (jenjang  pasca  sarjana) atau  supervisor  (jenjang  S1/D4).    Berdasarkan  umur prosentase  terbesar  SDM  PNS  berada  pada  usia  yang relatif  produktif,  yaitu  pada  rentang  umur  31-50  tahun sebesar 74, 55% dari total PNS Pemkab Kukar.
3.4.3. Kesiapan Teknologi
Informasi dan

## Komunikasi
Hasil  survey  Sosial  Ekonomi  Nasional  tahun  2016 terdapat  sekitar  95,02  %  Penduduk  Kabupaten  Kukar berumur  5  tahun  ke  atas  mengakses  internet  dengan menggunakan  handphone/smartphone  dan  95,37%  akses dilakukan  dari  rumah.  Dari  data  ini  dapat  di  simpulkan bahwa  infrastruktur  seluler  menjadi  tumpuan  utama untuk  memperoleh  atau  bertukar  informasi  dari  internet. Mayoritas  pengguna  internet  di  Kukar  mengakses layanan  sosial  media,  berita  dan  hiburan,  sebagian  kecil menggunakan  internet  untuk  mengakses  layanan  email, mengerjakan  tugas  sekolah,  jual/beli  dan  layanan lainnya.  Jumlah  pemilik  komputer  di  rumah  sebanyak 22,68%  dari  total  penduduk  Kukar  dan  dari  angka kepemilikan  tersebut  hanya  16,34%  penduduk  yang menggunakan  komputernya,  sehingga  terdapat  6,34% komputer yang tidak digunakan.
Pemerintah  Kabupaten  Kukar  menunjang  kegiatan operasional  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di
pemerintahan dengan jaringan komputer lokal menggunakan  berbagai  media  transmisi  seperti  Fiber Optic, Wireless LAN dan Wire LAN. Selain itu tersedia kawasan-kawasan  tertentu  yang  di- cover oleh  layanan free  hotspot  oleh  Diskominfo  Kukar.  Untuk  mengcover wilayah yang cukup luas dan kontur bumi yang berbukit, Pemkab  Kukar  memiliki  22  Tower  yang  saling terkoneksi  dan  diawasi  dari  Network  Operation Center/NOC dan Data Center/DC di Kantor Diskominfo Kukar.  Terdapat  berbagai  Peralatan  Jaringan  Komputer dan Server untuk berbagai aplikasi layanan (internal/eksternal)  di  ruangan  NOC/DC.  Gambar  3 menyajikan  topologi optic  fiber di  kabupaten  Kutai Kartanegara.

## Gambar 3. Topologi Jaringan Serat Optic di Kabupaten Kutai Kartanegara
Dalam  proses  penilaian  Pemeringkatan  e-Gov Indonesia  (PeGI)  yang  dilakukan  oleh  Pemprov  Kaltim, pada tabel 1 Kabupaten Kukar mendapatkan skor sebesar 3,2  (dari  skala  0  -  4)  pada  dimensi  kebijakan,  artinya kebijakan Pemkab Kukar untuk mendukung implementasi TIK dalam business process pemerintahan sudah  sangat  baik,  sedangkan  untuk  mendukung terbentuknya Smart  Regency  Kutai  Kartanegara, beberapa  peraturan  telah  ditetapkan  melalui  keputusan DPRD  dalam  bentuk  Perda  dan  Surat  Keputusan  Bupati seperti  yang  dapat  dilihat  pada  tabel  1.    Perda  No.7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara telah memuat kebijakan tentang Smart City.
Tabel 1. Skor PeGI Kabupaten Kukar No.  Nama Dimensi PeGi Skor 1 Aplikasi 2,6 2 Infrastruktur 3,4 3 Kebijakan 3,2 4 Kelembagaan 2,7 5 Perencanaan 2,8 Rerata 2,94

## 3.5. Analisis Kesenjangan
Terdapat  berbagai  faktor-faktor  yang  dapat  menjadi titik  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman  dalam pelaksanaan  smart  regency  di  Kabupaten  Kukar.  Secara umum,  kawasan  Kutai  Kartanegara  masih  di  kenal masyarakat Indonesia sebagai wilayah yang kaya dengan Sumber Daya Alam berupa hasil migas dan
pertambangan.  Secara  historis,  Kabupaten  Kukar terdapat  Kerajaan  Kutai  di  kenal  sebagai  bentuk pemerintahan  kerajaan  pertama  yang  tercatat  dalam sejarah di Indonesia.
Kondisi Geografis Kukar cukup beragam,  mulai dari kawasan  pantai,  delta  sungai,  aliran  sungai  hingga pegunungan,  dengan  curah  hujan  yang  cukup  tinggi sepanjang  tahun,  hal  ini  memberikan  efek  positif  untuk pengembangan  jenis-jenis  usaha  di  bidang  pertanian, peternakan, perikanan dan wisata. Kabupaten Kukar juga berbatasan dengan dua kota yang cukup besar dan padat penduduknya,  yaitu  Samarinda  dan  Balikpapan,  serta  1 kota  berbasis  industri  yaitu  Bontang.  Ketiga  kota  ini memiliki  potensi  masing-masing  yang  juga  dapat menjadi ancaman bagi Kabupaten Kukar.

## 4. PEMBAHASAN
Kegiatan  analisis  yang  telah  dilakukan  secara kompleks  mulai  dari  aspek  kesiapan  masa  depan, struktur,  infrastruktur  dan  suprastruktur,  serta  analisis kesenjangan  bermuara  pada  perumusan  strategi  pada keenam elemen smart city yang meliputi aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
4.1. Smart Governance 4.1.1. Kekuatan Ketersediaan infrastruktur TIK, berupa jaringan  serat optik  yang  menjangkau  seluruh  OPD  di  kawasan  Ibu Kota  Kabupaten  dan  Tower  untuk  Jaringan  Wireless LAN  di  22  titik  kecamatan  serta  memiliki  berbagai macam  layanan  internal  pemerintahan  dan  layanan kepada  masyarakat  yang  telah  didukung  dengan Aplikasi/Sistem Informasi.

## 4.1.2. Kelemahan
Berbagai Sistem Informasi yang ada di OPD Pemkab Kukar  belum  terintegrasi,  sehingga  masih  terjadi duplikasi data atau proses.

## 4.1.3. Peluang
Pemerintah  menyediakan  proses  perizinan  dengan aplikasi  sampai  tingkat  kecamatan  dan  seluruh  proses gratis kecuali untuk keperluan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).  Berbagai  aplikasi  di  tingkat  kecamatan  dapat dihubungkan dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
Pemkab  Kukar  dapat  memanfaatkan  Infrastruktur yang ada untuk mengintegrasikan Sistem Informasi yang ada  di  semua  OPD.  Data-data  pada  aplikasi  perizinan dapat  menggunakan  data  yang  tersedia  pada  berbagai aplikasi/sistem  informasi  yang  telah  digunakan  untuk layanan masyarakat atau pemerintahan.

## 4.1.4. Ancaman
Tingginya  jumlah  kepemilikan  beberapa  perusahaan pada  sektor  strategis  (energi)  di  Kabupaten  Kukar  yang berasal  dari  investor  atau  perusahaan  dari  luar  negeri.
Dengan  memberikan  kemudahan  layanan  dalam  proses perizinan,  diharapkan  jumlah  investor  atau  perusahaan dalam negeri yang berinvestasi di Kabupaten Kukar akan meningkat.  Integrasi  Data/Sistem  Informasi  akan mengurangi  duplikasi  data  dan  proses  berulang  yang dapat terjadi dalam prosedur perizinan.

## 4.2. Smart Branding

## 4.2.1. Kekuatan
Telah  ditetapkan  Logo  dan  Jargon  Smart  Regency Kutai  Kartanegara  seperti  ditunjukkan  pada  gambar  4 yang  akan  menjadi  simbol  gerakan  smart  regency kabupaten Kukar dengan falsafah luhur menciptakan tata kelola  pemerintahan  yang  mampu  membawa  kabupaten menjadi daerah yang maju dengan kekuatan TIK.
Pemerintah  menyediakan  proses  perizinan  dengan aplikasi  sampai  tingkat  kecamatan  dan  seluruh  proses gratis kecuali untuk Ijin Mendirikan Bangunan.

## Gambar 5. Logo Smart Regency Kabupaten Kukar

## 4.2.2. Kelemahan
Produk  lokal  belum  punya  ciri  khas  yang  seragam serta  masih  banyak  UMKM  yang  belum  berizin  dan banyak  produk  makanan  yang  belum  memiliki  label PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga).
4.2.3. Peluang
1. Terdapat 38 ribu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan 2500 UMKM yang sudah berizin.
2. Setiap  produk  lokal  dari  Kabupaten  Kukar  akan menyertakan Logo atau Jargon Smart Regency.
3. Strategi  yang  dilakukan  adalah  mewajibkan  setiap pemohon untuk menyertakan logo dan jargon dalam produknya dalam proses perizinan.

## 4.2.4. Ancaman
1. Produk  sejenis  dari  luar  Kab  Kukar  banyak  yang telah  memiliki  PIRT  dan  berasal  dari  UMKM  yang memiliki izin.
2. jumlah  UMKM  yang  belum  berizin  dan  jumlah kepemilikan label PIRT.
4.3. Smart Economy
Ada  kawasan-kawasan  yang  telah  ditetapkan  secara legal  sebagai  kawasan  parkir  kendaraan.  Penetapan  ini akan  lebih  memudahkan  dalah  proses  kontrol  dan manajemen pemasukan kas daerah.

## 4.3.2. Kelemahan
Kelemahan  kabupaten  dalam  hal  ini  adalah  belum adanya  aplikasi  yang  menangani  masalah  parkir. Sedangkan  telah  ada  beberapa  pihak  swasta  yang menawarkan  diri  untuk  mengelola  secara  resmi  dan saling menguntungkan.

## 4.3.3. Peluang
Telah  terjalin  kerjasama  dengan  pihak  ketiga  dalam pengelolaan
parkir
yang
menunggu
untuk dikonsolidasikan.
4.3.4. Ancaman
1. Kehilangan potensi PAD, terutama dari pengelolaan parkir yang buruk
2. Kurangnya kesadaran pengguna kendaraan untuk membayar retribusi parkir resmi
3. Kehadiran  juru  parkir  liar  yang  mempengaruhi pemasukan daerah.
Strategi  yang  dirumuskan  untuk  aspek  ini  adalah menetapkan  target  bagi  hasil  dan  target  pencapaian pemasukan dari hasil pengelolaan parkir, sehingga pihak swasta  maupun  BUMN  dapat  menyediakan  aplikasi untuk  mendukung  pengelolaan  parkir  yang  baik, memperbaiki  pengelolaan  parkir  menggunakan  sistem parkir dengan dukungan teknologi informasi, menertibkan  kendaraan  yang  parkir  dan  juru  parkir  liar, serta  mulai  menggunakan  aplikasi  untuk  melaporkan kehadiran juru parkir liar dan kendaraan yang tidak mau membayar retribusi parkir.

## 4.4. Smart Living
4.4.1. Kekuatan
1. Terdapat kawasan Pulau Kumala untuk pusat rekreasi warga
2. Memiliki Museum Mulawarman
3. Memiliki  kawasan-kawasan  wisata  alam  yang lengkap
4. Tersedianya  infrastruktur  pendukung  di  kawasan- kawasan publik
4.4.2. Kelemahan
1. Kawasan  Pulau  Kumala  dan  objek  wisata  lainnya belum dikelola dengan baik
2. Belum  ada  dukungan  TI  untuk  memudahkan pengunjung
4.4.3. Peluang
1. Terdapat kesempatan mengadakan kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga.
2. Menarik pengunjung dari kota-kota sekitar Kab.Kukar  seperti  Samarinda,  Balikpapan  dan Bontang

## 4.4.4. Ancaman
1. Ancaman yang dialami oleh kabupaten Kukar adalah maraknya  perusakan  fasilitas  oleh  pengunjung tempat-tempat keramaian.
2. Munculnya  tempat  rekreasi  baru  di  daerah  lain  yang relatif bisa dijangkau (jarak dan biaya).
Strategi yang dirumuskan untuk aspek ini adalah:
1. Membuka wahana-wahana baru untuk menarik minat pengunjung
2. Meningkatkan jumlah fasilitas publik sehingga angka kunjungan  dari  wisatawan  lokal  dan  mancanegara dapat meningkat
3. Peningkatan  pengelolaan  dengan  pola  kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta
4. Menggunakan  TI  untuk  memudahkan  pengunjung pusat  rekreasi  dan  museum  mulawarman,  misalkan penggunakan e-ticke t  dan e-money yang  terintegrasi dalam sebuah smart card
5. Menggunakan  ketersediaan  infrastruktur  di  kawasan publik  untuk  membangun  sistem  keamanan  dan pengawasan terpadu.
6. Meningkatkan  promosi  dan  menggali  keunggulan- keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kabupaten Kukar.
7. Meningkatkan  tata  kelola  kawasan  rekreasi,  wisata dan  publik  terutama  dalam  hal  keamanan  dan ketertiban.
8. Mengimplementasikan layanan-layanan berbasis teknologi  informasi  seperti  penggunaan  QR  Code, Augmented  Reality,  IP  Cam  serta  menggunakan fasilitas promosi di media sosial.
4.5. Smart Society
4.5.1. Kekuatan
1. Mayoritas  pengguna  internet  di  Kukar  mengakses dari rumah dan  layanan  media sosial  yang terbanyak digunakan.
2. Daya  beli  masyarakat  untuk  ketersediaan  perangkat akses/gawai dan biaya akses/data relatif tinggi.
3. Ada  Dinas  yang  bertanggungjawab  sebagai  pusat pengelolaan IT di Kabupaten Kukar (Diskominfo)
4.5.2. Kelemahan
1. Tidak  memiliki  forum  komunikasi  khusus  warga Kukar  atau  wilayah-wilayah  tertentu  di  Kabupaten Kukar  (misalkan  Tenggarong)  untuk  bertukar informasi
2. Hanya  sedikit  yang  menggunakan  internet  untuk kegiatan belajar.
3. Kurang  keterlibatan  pemerintah  dalam  media  sosial atau forum komunikasi warga.
4.5.3. Peluang Peluang  aspek society kabupaten  Kukar  adalah adanya gedung Pusat Komunitas Kreatif di Sanga-sanga.

## 4.5.4. Ancaman
1. Hoax atau informasi yang menyesatkan warga.
2. Konten negatif yang masuk melalui internet.
Strategi yang dirumuskan dalam smart society ini adalah:
1. Meningkatkan literasi masyarakat tentang penggunaan Internet secara cerdas.
2. Menggunakan media sosial sebagai forum komunikasi  bersama  untuk  update  informasi  terkini di kabupaten Kukar.
3. Melalui Diskominfo dapat dilakukan penyaringan konten negatif bekerjasama dengan Kemenkominfo dan provider internet.
4. Membentuk forum-forum online sebagai wadah bertukar informasi.
5. Meningkatkan konten-konten pembelajaran agar dapat digunakan oleh warga Kukar.
6. Meningkatkan keterlibatan pemerintahan dalam media social atau forum online komunikasi warga.
4.6. Smart Environment
4.6.1. Kekuatan
1. Prosedur  dalam  perizinan  tambang  melibatkan Pemkab Kukar untuk proses keluarnya izin.
2. Ketersediaan infrastruktur TIK, berupa jaringan  serat optik yang menjangkau seluruh OPD di kawasan  ibu kota  kabupaten  dan  tower  untuk  Jaringan Wireless Local Area Network di 22 titik kecamatan.
4.6.2. Kelemahan
1. Belum memiliki sistem peringatan dini akan bahaya banjir.
2. Tidak  ada  proses  monitoring  dari  pemerintah dan/atau  pengawasan  masyarakat  setempat  untuk penggunaan lahan pasca tambang.
4.6.3. Peluang
1. Terdapat  sumber  daya  alam  migas  dan  nonmigas yang belum dimanfaatkan dalam jumlah yang banyak dan cukup beragam.
2. Kondisi  Geografis  dari  wilayah  pantai  hingga pegunungan  dan  daerah  aliran  sungai  Mahakam dengan  curah  hujan  tinggi  dan  penyebaran  yang merata sepanjang tahun

## 4.6.4. Ancaman
1. Lahan pasca tambang ditinggalkan tanpa pengelolaan untuk  proses  pemulihan/peralihan  menjadi  lahan produktif.
2. Curah  hujan  tahunan  tinggi  dan  daerah  aliran  sungai Mahakam  yang  dapat  menyebabkan  banjir  dalam jangka  waktu relatif lama dan luasnya kawasan yang tergenang.
Strategi  yang  dirumuskan  dalam  mewujudkan smart environment adalah:
1. Memberikan  kemudahan  layanan  dalam  proses perizinan  namun  tetap  memperhatikan  faktor/kondisi agar lingkungan tidak rusak/tercemar.
2. Menggunakan  ketersediaan  infrastruktur  TIK  untuk memantau kondisi geografis agar dapat dimanfaatkan sektor lain (misalkan pertanian dan pariwisata).
3. Melakukan  kerjasama  dengan  pihak  yang  akan mengelola/  memanfaatkan  SDA  untuk  membuat sistem peringatan dini dan pengawasan.
4. Perlu  ada  uang  jaminan  pemulihan  lahan  pasca tambang  pada  saat  proses  perizinan  tambang diberikan.
5. Terdapat  infrastruktur  TI  yang  dapat  dimanfaatkan untuk  implementasi  IoT  atau  sistem  peringatan  dini bahaya banjir.
6. Membangun  sistem  monitoring/pengawasan  lahan tambang
7. Membangun  sistem  peringatan  dini  akan  bahaya banjir  dan  mengolah  big  data  cuaca/iklim  dari berbagai sumber untuk penanganan banjir

## 5. KESIMPULAN
Penelitian  ini  meramu  dan  merumuskan  berbagai kebijakan  dan  program  kerja  yang  merupakan  hasil analisis  dan  kajian  mendalam  mengenai  semua  aspek kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  tantangan  yang dipunyai/dihadapi  kabupaten  Kutai  Kartanegara  yang mengacu pada kerangka kerja Citiasia yang berpilar pada enam  elemen  yaitu  pemerintahan, branding ,  ekonomi, kehidupan, masyarakat dan lingkungan.
6. SARAN Penelitian selanjutnya
sebagai penelitian
pengembangan  dapat  menelisik  lebih  dalam  keenam aspek  tersebut  untuk  kemudian  dirumuskan master  plan sebagai acuan pembangunan smart city untuk kabupaten Kutai Kartanegara.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Citiasia,  2015, Smart  Nation:  Mastering  Nation’s Advancement  from  Smart  Readiness  to  Smart City , Jakarta: 2016.
Hall,  R.E.,  Bowerman,  B.,  Braverman,  J.,  Taylor,  J., Todosow,  H.,  Von  Wimmersperg,  U.  The  Vision of a Smart City, 2nd International Life Extension Technology Workshop, Paris , 2000.
Sikora-Fernandez  D.,  Stawaz  D.,  The  Concept  of  Smart City  in  the  Theory  and  Practice  of  Urban Development Management , Romanian Journal of Regional Science , Vol 10 (1), 2016.