## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 7 Nomor 1, September 2021 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLES IN CRIMINAL DECISIONS IN CREATING RESTORATIVE JUSTICE

## ASAS ULTIMUM REMEDIUM PADA PUTUSAN PIDANA ANAK DALAM MENCIPTAKAN KEADILAN RESTORATIF JUSTICE 
Rina Melati Sitompul 1 , Andi Maysarah 2
Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Jl. Kol. Yos Sudarso No. 224 Glugur Kota, Kec. Medan Barat, Medan, Sumatera Utara * e-mail: nari.melati@gmail.com 1 e-mail: andimaysarah@dharmawangsa.ac.id 2

## Abstract
Principles  are  the  heart  of  law,  where  their  application  becomes  a  form  of  awareness  for judges  in  making  decisions.  The  concept  of  this  study  analyzes  the  extent  to  which  the  ultimum remedium principle becomes the basic principle of judges to remove children from prison. Because the ultimate goal of achieving this principle is to encourage resolution of the problem by involving perpetrators, victims, and other parties  in seeking a just solution by emphasizing recovery back to its  original  state.  The  form  of  this  research  is  a  normative  juridical  study  with  a  descriptive analytical  approach,  which  takes  a  sample  of  7  (seven)  verdicts  in  child  criminal  cases  in  2  (two) jurisdictions,  namely  the  Medan District  Court  and  the Stabat  District  Court.  In  the  conclusion of the results formulating the provisions of Law no. 11 of 2012 becomes a form of certainty to make it easier  for  judges  to  make  the  best  decisions  for  children  as  the  principle  of  ultimum  remedium principle,  although  there  are  still  some  judges  acting  based  on  the  theory  of  retaliation  when concluding responsibility for children's mistakes.
Keywords : Principle of Ultimum Remedium; Child Criminal Justice; Restorative Justice.

## Abstrak
Asas  merupakan  jantungnya  hukum,  dimana  penerapannya  menjadi  satu  bentuk  kesadaran bagi hakim dalam mengambil keputusan. Konsep kajian ini menganalisis sejauh mana Asas ultimum remedium menjadi prinsip dasar hakim untuk  menjauhkan anak dari penjara. Karena tujuan akhir pencapaian  prisip  ini  adalah  terdorongnya  penyelesaian  masalah  dengan  melibatkan  pelaku, korban,  dan  pihak  lain  dalam  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan kembali  pada  keadaan  semula.  Bentuk  penelitian  ini  merupakan  kajian  yuridis  normatif  dengan pendekatan deskriptif analitis, yang mengambil sampel 7 (tujuh) putusan perkara pidana anak di 2 (dua) wilayah hukum yakni Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Stabat.  Kesimpulan hasil  merumuskan  ketentuan  UU  No.  11  Tahun  2012  menjadi  satu  bentuk  kepastian  untuk mempermudah  hakim  mengambil  keputusan  yang  terbaik  bagi  anak  sebagaimana  prinsip  Asas ultimum remedium, meskipun masih ada beberapa hakim dalam bertindak berlandaskan pada teori pembalasan saat menyimpulkan pertanggung jawaban atas kesalahan anak.
Kata Kunci: Asas Ultimum Remedium; Peradilan Pidana Anak; Restoratif Justice.
 Naskah diterima: 12 Januari 2021, direvisi: 11 September 2021, disetujui untuk terbit: 22 September 2021 Doi: 10.3376/jch.v7i1.324

## PENDAHULUAN
Asas  sama  dengan  prinsip  yang merupakan  sesuatu  yang  dapat  dijadikan sebagai  alas  dan  dasar,  sebagai  tumpuan dan  tempat  untuk  menyandarkan,  serta mengembalikan  sesuatu  hal,  yang  hendak dijelaskan. (Mahadi, 1991) Dalam pemahaman  AR.  Lacey  dalam “A Dictionary of Philosophynya ” menjelaskan  arti  asas  atau principle yakni: asas merupakan suatu hukum yang tinggi  letaknya  dan  padanya  dapat digantungkan,  disandarkan  disendikan banyak  hukum-hukum  lain.  (Mahadi, 1991)
Nilai  atau  Asas  hukum  merupakan jantungnya  peraturan  hukum,  sebagai landasan  yang  paling  luas  bagi  lahirnya suatu peraturan hukum, yang menyimpulkan alasan mengapa hukum itu perlu  dibuat  atau ratio  legis dari peraturan.  Dengan  kata  lain  asas  hukum itu  tidak  akan  pernah  habis  kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum  yang  akan  tetap  ada  untuk melahirkan aturan-aturan hukum lanjutan.
(Satijipto, 2000)
Paton  mengemukakan  asas  hukum merupakan  sarana  yang  membuat  hukum itu  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  ia juga  menunjukkan  bahwa  hukum  itu bukan  sekedar  kumpulan  dari  peraturan- peraturan  belaka.  Namun  ia  memiliki nilai-nilai  dan  tuntutan  etis  sebagai jembatan  dalam  penyambung  cita-cita sosial  dan  pandangan  etis  masyarakat. (Satijipto, 2000)
Tatanan  hukum  mengenal  adanya asas  ultimum  remedium  sebagai  salah
satu  asas  dalam  hukum  pidana  Indonesia yang  menyatakan  bahwa  pemidanaan hendaklah merupakan satu upaya terakhir dalam penegakan hukum pidana. (Sudikno Mertokusumo, 2005) Sebagaimana tujuan pemidanaan digambarkan konsep Ultimum Remedium dimana  penjatuhan  sanksi  pidana  dapat diberikan kepada orang yang tepat karena pelaku  tindak  pidana  juga  memiliki peluang  masa  depan  untuk  memperbaiki diri. (Novita Sari, 2017)
Hal  senada  menyimpulkan  Azas Ultimum  Remedium  merupakan  azas dalam hukum pidana dimana pemidanaanya  atau  sanksi  pidana  adalah merupakan  alternatif  atau  upaya  terakhir bukan  sebaliknya  yakni  bersifat ultimum premium yang  penegakan  pidana  lebih mengedepankan  sanksi  pidana  berupa pengenaan penderitaan terhadap seseorang. (Subyakto, 2015)
Konsep  penanganan  permasalahan anak  yang  berkonflik  dengan  hukum, dalam  tatanan  kebijakan  politik  hukum pidana  mendapat  sorotan  penting  dari waktu ke waktu. Berbagai upaya dilakukan  agar    keterlibatan  aparat penegak  hukum  sebagai  pengemban amanah  untuk  bisa  bijak  memberikan perhatian serius dalam penanganan penyelesaian kepada anak yang melakukan tindak kejahatan.
Disparitas  layanan  dalam  pencapaian keadilan seperti yang dikemukakan Muhaiman dalam artikelnya dengan judul “Restotratif  Justice  Dalam  Penyelesaian Tindak  Pidana  Ringan”  dalam  jurnal  De Jure,  No.  10  Tahun  2019,  cukup gamblang mengurai konsep yang
melatarbelakangi  penelitiannya  dalam pencapaian nilai keadilan, dimana
geraknya cukup cepat dan lebih tajam jika menyangkut  permasalahan  orang  kecil yang mempersoalkan kepentingan dengan orang  yang  berpengaruh  atau  orang penting.  (Muhaimin,  2019)  Tetapi  jika menyangkut keterkaitan dengan pelakunya  adalah  orang-orang  besar  dan kekuasaan  maka  hukum  seolah-olah lumpuh  dan  tumpul.  Hukum  tidak  akan mampu  menyentuh  dengan  alasan  tidak cukup bukti atau tidak ada pelanggaran.
Sudikno Mertokusumo (Sudikno
Mertokusumo,  2005)  menitik  tekankan hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan kepentingan manusia dalam
penegakannya  harus  memperhatikan  3 (tiga)  unsur  fundamental  hukum,  antara lain:  kepastian  hukum  ( Rechtssicherheit ), kemanfaatan ( Zweckmassigkeit ) dan keadilan ( Gerechtigkeit ). Oleh karena itu, dalam  menentukan  pemberian  sanksi pidana  dalam  suatu  undang-undang  perlu memperhatikan  ketiga  unsur  fundamental hukum  tersebut  karena  pada  dasarnya itulah  yang  menjadi  hakikat  dari  tujuan hukum.
Salah satu hal alasan yang mendorong percepatan pembaharuan sistem peradilan pidana anak, dari konsep UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak  kepada  UU  No.  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, karena  pandangan  kegagalan  pencapaian pemidanaan  tidak  sesuai  dengan  harapan dan tujuan, sebagaimana alasan
pemidanaan  yang  menjadi  tujuan  adalah: (PAF.Lamintang  dan  Theo  Lamintang,
2012)
1. Untuk  memperbaiki  pribadi  dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk  membuat  orang  menjadi  jera dalam melakukan kejahatan- kejahatan;
3. Untuk  membuat  penjahat  tertentu menjadi  tidak  mampu  melakukan kejahatan  yang  lain,  yakni  penjahat yang  dengan  cara-cara  yang  lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Atas  pandangan  tersebut  pemidanaan terhadap anak seyogianya menjadi alternatif terakhir sebagaimana pendekatan  pidana  dalam  konsep  SPPA harus  berbeda  dengan  penanganan  dalam UU  Pengadilan  Anak.  (M.  Nasir  Djamil, 2013)  Konsep  pendekatan  ini  juga diamini  bahwa  konsep  pemenjaraan adalah  merupakan  upaya  terakhir,  yang seyogianya mengedepankan pilihan secara pembinaan melalui jalur pendidikan  guna  masa  depan  anak. (Asliani Harahap, 2018)
Asas  Ultimum  Remedium  adalah merupakan  salah  satu  asas  dalam  hukum pidana yang menekankan proses penghukuman dengan pemidanaan adalah merupakan upaya terakhir dalam penegakan  hukum.  (Rahmi  &  Lubis, 2017) Terhadap anak sebagai pelaku yang dihadapkan  pada  permasalahan  hukum, pemenjaraan  harus  menjadi  satu  upaya terakahir.
Kejadian  tindak  pidana  memang dapat mengganggu stabilitas keseimbangan  dan  keselarasan,  namun pertanggung jawaban terhadap anak harus dibedakan sebagaimana
tujuan pemidanaan  adalah  untuk  memperbaiki kerusakan  individu  dan  masyarakat  yang
diakibatkan  oleh  tindak  pidana.  (Susanti, 2019) Lebih lanjut memposisikan ketentuan penegakan hukum sebagaimana konteks asas legalitas ketentuan perbuatan apa  yang  dilarang  harus  bersesuaian dengan asas pertanggung jawaban. (Susanti, 2019)
Perlakuan  layanan  bagi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  menjadi  satu pengkhususan sebagaimana anggapan bahwa  masa  depan  anak  masih  cukup panjang.  Maka  seyogianya  pertimbangan terbaik  yang  harus  dikedepankan  demi menjaga  tumbuh  kembang  si  anak. Sebagaimana  lahirnya  kebijakan  sistem peradilan  pidana  anak  menganut  tatanan sistem politik hukum yang responsif yang dilihat  dari  pemulihan  kedudukan  korban dan  pelaku  kedalam  bentuk  semula sebagaimana  pencapaian  dalam  wujud keadilan restoratif  justice. (M.  Nasir Djamil, 2013)
Sistem peradilan pidana anak sebagaimana  telah  diamanatkan  oleh  UU SPPA  merupakan  alternatif  penyelesaian terbaik  bagi  Anak  Berkonflik  Hukum (ABH)  karena  dalam  penerapannya  lebih mengutamakan prinsip kepentingan terbaik  bagi  anak  baik  dari  segi  fisik maupun psikologis anak dengan penerapan  diversi.  (Kristina  Agustiani Sianturi, 2016)
Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami  dan  melindungi  diri  dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan  tindakan,  karena  masa  anak- anak  suatu  masa  yang  sangat  rentan dengan  berbagai  keinginan  dan  harapan
untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan  sesuatu  (Rahmi  &  Lubis, 2017),  oleh  karena  itu,  pemeliharaan kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab  orang  tua  yang  tidak  boleh diabaikan. (Rahmi & Lubis, 2017)
Lebih  lanjut  dijelaskan  kembali p enjatuhan  pidana  penjara  bagi  anak  akan menempatkan  anak  untuk  tinggal  dan melangsungkan  kehidupannya  di  dalam penjara.  Seperti  yang  diketahui  bahwa masih kurangnya sarana maupun fasilitas di dalam  penjara  atau  sekarang  yang  lebih sering  disebut  lembaga  pemasyarakatan sangat  memprihatin-kan.  (Rahmi  &  Lubis, 2017)
Hakim  berfungsi  dalam  penyelesaian setiap  perkara,  yang  disebut  juga  sebagai pelaksana inti secara fungsional menjalankan kekuasaan kehakiman.
Dimana  keberadaan  hakim  berperan penting  dalam  penegakan  hukum  dan pencapaian  keadilan  dalam  putusan- putusannya.  (Bambang  Sutiyoso,  2006). Putusan  hakim  merupakan  satu  mahkota atau puncak dari satu perkara yang sedang diperiksa.  Oleh  karenanya  hakim  dalam membuat putusannya harus memperhatikan  segala  aspek  mulai  dari kehati-hatian, penghindaran ketidak cermatan,  dalam  hal  yang  bersifat  formal dan  materil  sampai  kepada  kecakapan tekhnik pembuatan.
Seorang  hakim  ketika  membuat putusan  saat  menjatuhkan  akan  selalu berusaha agar putusannya dapat berterima di  masyarakat,  setidak-tidaknya  berusaha agar  lingkungan  orang  dapat  menerima putusannya  seluas  mungkin.  Hakim  akan merasa  lebih  lega  mana  kala  putusannya
dapat  memberikan  kepuasan  kepada semua pihak dengan pertimbangan- pertimbangan  yang  sesuai  dengan  nilai- nilai  kebenaran  dan  keadilan.  (Ahmad Rifai, n.d.).
Mengukur  sejauh  mana  putusan- putusan  hakim  dalam  menyelesaikan perkara  pidana  anak  dalam  konteks memberikan  manfaat  bagi  semua  pihak, sebagaimana  upaya  pencapaian  keadilan restoratif  justice,  dilakukan  penelitian putusan-putusan  pidana  anak  di  2  (dua) Pengadilan  Negeri  yakni  Medan  dan Stabat,  dengan  satu  konsep  tolok  ukur bagaimana  pengaturan  asas  "ultimum remedium" dalam perundang-undangan di Indonesia  yang  terkait  pada  penyelesaian perkara  anak  yang  berkonflik  dengan dengan  hukum,  selanjutnya  bagaimana penerapan  asas  "ultimum  remedium" dalam menyelesaikan perkara pidana anak yang  berkonflik  dengan  hukum  dari  6 objek  Putusan  Pengadilan  Negeri  yang diteliti  dan  lebih  lanut  ingin  mengetahui apa  tujuan  konteks  keadilan  Restoratif justice  dari  6  Putusan  Pengadilan  Negeri itu tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipergunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif . Deskriptif analitis berarti menggambarkan  dan  melukiskan  sesuatu yang  menjadi  obyek  penelitian  secara kritis  melalui  analisis  yang  bersifat kualitatif.  Oleh  karena  yang  ingin  dikaji berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka  pendekatan  normatif  tersebut, meliputi:  asas-asas  hukum,  sinkronisasi
peraturan  perundang-undangan,  termasuk usaha  penemuan  hukum inconcreto. (Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji, 1985)
Di  dalam  suatu  penelitian yuridis normatif ,  maka  penggunaan  pendekatan perundang-undangan (statute  approach) adalah  suatu  hal  yang  pasti.  Dikatakan pasti,  karena  secara  logika  hukum, penelitian  hukum  normatif  didasarkan pada  penelitian  yang  dilakukan  terhadap bahan  hukum  yang  ada.  Meskipun misalnya  penelitian  dilakukan  karena melihat  adanya  kekosongan  hukum, namun  kekosongan  hukum  tersebut  dapat diketahui,  karena  sudah  adanya  norma- norma hukum yang mensyaratkan pengaturan  lebih  lanjut  dalam  hukum positif. (Peter Mahmud Marzuki, 2006)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Asas "Ultimum Remedium" dalam  Perundang- Undangan  Di  Indonesia  Terkait Penyelesaian  Perkara  Anak  Yang Berkonflik dengan Hukum
Van  Bemmelen  berpendapat Utimum remedium diartikan sebagai upaya ( middle) ,  bukan  merupakan  alat  untuk memulihkan  ketidakadilan  atau  untuk memulihkan  kerugian,  melainkan  upaya untuk  memulihkan  keadaan  yang  tidak tentram  di  dalam  masyarakat,  yang apabila  tidak  dilakukan  sesuatu  terhadap ketidakadilan  itu  dapat  menyebabkan orang main hakim sendiri. (Zainal Abidin Fadir, 2010)
Sudikno Mertokusumo  menjelaskan ultimum remedium merupakan istilah hukum  yang  biasa  dipakai  dan  diartikan
sebagai  penerapan  sanksi  pidana  yang merupakan  sanksi  pamungkas  (terakhir) dalam  penegakan  hukum.  (Rahmi  & Lubis,  2017)  Sebagaimana  dalam  acuan kebijakan  pidana  pembentuk  undang- undang  tidak  memberikan  penjelasan mengenai yang sebenarnya yang dimaksudkan  dengan  perkataan  tindak pidana,  maka  akhirnya  menimbulkan berbagai  doktrin  dan  pendapat  tentang maksud  dari  tindak  pindana  tersebut. (PAF Lamintang, 2011)
Pemahaman ultimum remedium sebagai  obat  terakhir,  dipertegas  Andi Hamzah yang menyatakan sedapat mungkin  dibatasi,  artinya  kalau  bagian lain  dari  hukum  tidak  cukup  untuk menegakan  norma-norma  yang  diakui oleh  hukum,  barulah  hukum  pidana diterapkan. (PAF Lamintang, 2011)
Pemidanaan  adalah  merupakan  suatu nestapa kepada yang melakukan
kesalahan  tetapi  tujuan  akhirnya  adalah berharap  memperbaki  atau  memberikan kesadaran bagi pembuat kesalahan. Artinya jika seorang anak yang melakukan  kesalahan  dimasukan  ke pendidikan  paksa  maksudnya  adalah untuk memperbaiki tingkah lakunya  yang buruk. (Andi Hamzah, n.d.) Konsep pemidanaan menitik beratkan kepada Reformation, Restraint, Restribution  dan  Deterrence yang  terdiri
atas individual  deterrence dan general deterrence (pencegahan  khusus  dan pencegahan umum). Reformasi maksudnya memperbaiki atau
merehabilitasi  penjahat  menjadi  baik  dan berguna  bagi  masyarakat.  Masyarakat akan  memperoleh  keuntungan  dan  tiada
seorangpun  yang  merugi  jika  penjahat menjadi  baik.  Reformasi  perlu  digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan  dimana  intensitas  latihan  di penjara lebih ditingkatkan.
Tujuan pemidanaan saat ini merupakan  variasi  dari  bentuk  penjeraan ( deterrent ) baik ditujukan kepada pelanggar  hukum  sendiri  maupun  kepada mereka  yang  yang  mempunyai  potensi penjahat. Perlindungan
kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan  ( reformasi )  kepada  penjahat yang  cukup  popular  dimana  bertujuan tidak  saja  kepada  perbaikan  pemenjaraan tetapi  juga  mencari  alternative  lain  yang bukan  bersifat  pidana  dalam  membina pelanggaran.
Konvensi hak anak (KHA) yang telah diratifikasi  melalui  Keputusan  Presiden No.  36  Tahun  1990  menjadi  salah  satu prinsip  yang  mendorong  peradilan  anak, dimana Negara wajib menjalankan tanggung  jawabnya  dalam  perlindungan terhadap  anak  dalam  bidang  kehidupan agama,  pendidikan,  kesehatan  dan  sosial. Konsekuensi  penandatangan  Konvensi Hak  Anak  ini  sebagai  bentuk  komitmen Negara  untuk  menjamin  pemenuhan  hak dasar  anak.  (Said,  2018)  Sebagaimana dalam  ketentuan  Konvensi  Hak  Anak penangkapan, penahanan atau penghukuman  anak  hanya  digunanakan sebagai  langkah  terakhir  untuk  masa depan anak.
Setelah  diundangkannya  UU  No.  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  peradilan Pidana  Anak  proses  penyelesaian  perkara anak  lebih  didahulukan  di  luar  jalur pengadilan  melalui  Diversi  dan  Keadilan
Restoratif.  Tuntutan  lebih  mengutamakan keadilan atas perlindungan anak dari pada kepastian hukum, sehingga sangat memerlukan  kesadaran  penuh  dari  aparat penegak hukum untuk proses penyelesaian diluar jalur pemidanaan atau
konsep ultimum remedium.
Pemenuhan  konsep  penanganan  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  dalam tatanan  UU  No.11  Tahun  2012  sebagai konsep  ultimum  remedium  dirangkum dalam skema yakni :
Skema 1 : Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Alur penanganan skema diatas, menitik tekankan adanya kepastian sebagai  mana  dimaksudkan  oleh  Teori perlindungan  sosial  dan  asas  restorative justice,  bagaimana  hukum  hadir  di masyarakat  untuk  dapat  diintegrasikan dan  dikoordinasikan  guna  kepentingan- kepentingan  melindungi  anak.  Terhadap hal-hal  yang  berbenturan  satu  dengan
yang lain mampu diminimalisir semaksimal mungkin. (Satijipto, 2000)
Pengedepanan  keadilan  restoratife justice  serta  penerapan  diversi  dalam sistem  peradilan  pidana  anak.  Keadilan restoratife  justice  adalah  penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan pelaku,  korban,  dan  pihak  lain  yang terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian yang adil dengan
Hakim Jaks a Pola Perlindungan Sistem Peradilan Pidana Anak Penggunaan Kebijakan Pidana DIVERSI Polisi Anak (Pelaku/Korban Orang Tua/wali) Pembimbing Kemasyarakata n Pekerja Sosial Profesional Tenaga Kerja Suka Rela/Masyaraka t Jaksa Penahanan Polis i Hakim 7 + 8 5 + 5 10 + 15 Telah 14 Tahun Ditempatkan di Ruang Pelayanan
Khusus
LPKS Sebelum Penggunaan Kebijakan Pidana Penerapan RESTRORATIF JUSTICE Penyelesaian perkara tindak pidana, dalam mencari penyelesaian secara adil, dengan pemenuhan kepada kondisi semula Hakim Banding 10 + 15 Hakim Kasasi 15 + 20 Putusan Pidana Pokok Pidana Tambahan 1. Pidana Peringatan 2. Pidana dengan syarat (pembinaan diluar pengadilan, pelayanan masyarakat dan pengawasan) 3. Pelatihan kerja
4. Pembinaan dalam keluarga dan 5. Penjara 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana, atau 2. Pemenuhan kewajiban adat
menekankan  pemulihan  kembali  pada keadaan  semula,  dan  bukan  pembalasan (Pasal  1  angka  6).  Undang-Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  ini memberikan  perlindungan  terhadap  hak- hak  anak  yang  dalam  kategori juvenile delinquency karena  adanya  penerapan diversi,  yaitu  penyelesaian  perkara  diluar jalur pengadilan, namun hal ini dilakukan selama ancaman hukuman tindak kejahatan  itu  dibawah  7  tahun  dan  bukan merupakan  tindak  kejahatan  yang  sudah dilakukan  berkali-kali  oleh  anak  tersebut. (Dian Ety Mayasari, 2012)
Pembatasan terhadap penetapan penahanan terhadap anak, dimana sebagai pertimbangan yang cukup penting sebagai dasar dalam pemastian demi perlindungan terhadap anak, sebagai mana konsep dasar Lili  Rasjidi  dan  Anthony  M.  Platt,  yakni upaya  penghindaran  penjara  terhadap anak  dan  pemenjaraan  itu  harus  mampu memprediksi  dan  mengantisipasi  sebagai bagian  yang  melindungi.  Dalam  kaitan pisau analisis tersebut, seyogianya ada hal yang  menjadi  pembatasan  sebagai  syarat yaitu: (Distia Aviandari, 2013)
1. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak
memperoleh  jaminan  dari  orang tua/wali dan/atau lembaga anak tidak akan  melarikan  diri,  tidak  akan mengulangi tindak pidana.
2. Penahanan  anak  dapat  dilakukan  jika memenuhi beberapa persyaratan,
yaitu  anak  telah  berumur  14  tahun atau  lebih,  diduga  melakukan  tindak
pidana  dengan  ancaman  pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
3. Masa  penahanan  untuk  tiap  tahapan peradilan  lebih  singkat  dibandingkan masa  penahanan  yang  diatur  dengan undang-undang sebelumnya.
Merujuk  Pasal  6  UU  No.  11  Tahun 2011  sebagai  mana  dalam  konsep pendekatan  melalui  penerapan  pidana. Terhadap  konsep  Diversi  sebagai  upaya proses  perdamaian  antara  korban  dan anak,  dalam  menyelesaikan  perkara  anak di  luar  proses  peradilan,  bertujuan penghindaran  anak  dari  perampasan kemerdekaan, dan mendorong masyarakat untuk  berpartisipasi  dan  menanamkan rasa tangung jawab kepada anak yang saat ini sudah mulai tergerus.
Otoritas  dalam  penerapan  Diversi berada  dalam  tataran  institusi  penegak hukum, baik Polisi, Jaksa maupun Hakim. Untuk  keterlibatan  masyarakat  dalam mewujudkan  perdamaian  antara  “pihak- pihak  yang  berkonflik”  menjadi  catatan tersendiri. Terhadap konsep pola penyelesaian  di  luar  pengadilan  ini, apakah  konteks  Diversi  dan  Restoratif Justice,  pada  masa  lampau  cukup  akrab dalam wilayah lingkungan tradisi masyarakat  Indonesia,  sebagai  praktik adat  dan  sosial  yang  konstruktif  dalam menangani kasus-kasus yang ada dikomunitas  tanpa  selalu  melibatkan lembaga peradilan formil. (Distia
Aviandari, 2013)
2. Penerapan
Asas "Ultimum Remedium"  dalam  penyelesaian perkara pidana anak yang
berkonflik  dengan  hukum  dari  6 Putusan Pengadilan Negeri
Kemaksimalan penerapan asas ultimum  remedium  terhadap  putusan hakim, untuk
memudahkan pencapaiannya  peneliti  mengambil  6
(enam)  sampel  putusan  hakim  dari pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri  Stabat.  Sejauh  mana  kebijakan Hakim dalam kemandiriannya
menerapkan  konsep  penyelesaian  perkara
pidana  anak  dengan  kepatuhan  terhadap konteks asas ultimum remedium. Alasan pengambilan tempat mengingat  Pengadilan  Negeri  Stabat merupakan wilayah pilot project Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia dalam  menjalankan  konsep  restoratif justice  sebagaimana aturan  kebijakan  UU No.  12  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan Pengadilan  Negeri  Medan  dikarenakan wilayah yang cukup pruralis dengan suku agama  dan  ras  yang  menetap  di  kota Medan.

## Tabel 1 Putusan Perkara Anak
Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Stabat No  Nomor Putusan Pengadilan  Hasil Putusan 1. Putusan No. 65/Pid.Sus- Anak/2015/PN.Mdn (Bebas) Medan Anak di bebaskan dari Dakwaan 2. Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2020/PN Mdn Medan Penjatuhan  Sanksi  Pidana  1  Tahun 4 Bulan terhadap Anak 3. Putusan  Nomor  4  /Pid.Sus- Anak/2019/PN Mdn Medan Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh  karena  itu  dengan  pidana pelatihan  kerja  selama  6  (enam) bulan  di  Rumah  Inspirasi  Training
Centre Yayasan Inspirasi Bangsa di Jalan Komplek Pondok Surya  Blok I  No.  40  Lk  I  Kelurahan  Helvetia
Timur  Kecamatan  Medan  dan pidana  pelatihan  kerja  selama  3 (tiga)  bulan  di  Dinas  Sosial Provinsi 4. Putusan  Nomor  13/Pid.Sus- Anak/2020/PN Mdn Medan Pidana  Penjara  3  Tahun  kepada anak 5. Putusan  Nomor  13/Pid.Sus- Anak/2020/PN Stb Stabat Pidana  10  (sepuluh)  bulan  dan pidana denda sebesar Rp  800.000.000,00  (delapan  ratus juta  rupiah)  dengan  ketentuan  jika denda  tersebut  tidak  dibayar  maka diganti  dengan  pelatihan  kerja selama 1 (satu) bulan 6. Putusan  Nomor  13/Pid.Sus- Anak/2020/PN Stb Stabat Pidana Penjara 10 (sepuluh) bulan
7. Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak/2015/PN. Stb Stabat Pidana bersyarat dengan pengawasan selama 6 (enam) bulan dengan  syarat  Anak  tidak  boleh melakukan  tindak  pidana  selama pengawasan Sebelum sampai kepada potret putusan hakim, perbandingan data sebagai flash  back  yang  dimiliki  pihak  BAPAS (Balai  Pemasyarakatan)  kota  Medan sebagai  lembaga  yang  selalu  hadir  dalam memberikan  analisa  sosial  tentang  status latar  belakang  dari  anak  kenapa  sampai terjerumus  masuk  dalam  permasalahan hukum.
Pentingnya  informasi  dari  Bapas  ini karena  Bapas  merupakan  lembaga  yang memiliki peran yang cukup penting dalam pemastian  alteratif-alternatif  pemberian tanggung  jawab  kepada  anak  sebagai pelaku.  Dimana  peran  startegis  Bapas  ini dalam  penyelesaian  permasalahan  anak berupa  upaya  permohonan  penangguhan
penahanan  maupun  penyelesaian  perkara dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan  restoratif  seperti  diversi,  dan dengan memberikan saran tindakan kepada  hakim  dalam  persidangan  anak yang  berdasarkan  pada  rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan
(Litmas) dari Bapas. (Anggara Dwi Putra,
2020)
Terangkum  dalam  Tebel  Klasifikasi data anak yang masuk dari tahun-ke tahun sebagaimana  data  menunjukkan  tingkat putusan pemenjaraan terhadap anak masih cukup tinggi.
Tabel 2.

## Data Penanganan Terhadap ABH (Anak Konflik Hukum) Sebagai Pelaku
No  Klasifikasi Putusan 2018 2019 2020 Jumlah 1 Akord/Diversi 33 12 19 64 2 Pidana Bersyarat 5 2 - 7 3 Tindakan 17 4 3 24 4 Pidana (LPKA) 112 101 50 263 *) Sumber BAPAS Kelas IA Medan, diakses pada tanggal 8 Nopember 2020 Hasil wawancara dengan pihak Bapas Medan, terhadap kepatuhan Hakim dalam proses penyelesaian terhadap
permasalahan anak yang berkonflik dengan  hukum  perbandingan  antara Hakim  Pengadilan  Negeri  Medan  dan Pengadilan Negeri Stabat, berbeda pandang  dalam  penerapan  Asas  Ultimum Remedium.  Pertimbangan  pengedepanan
asas  ultimum  remedium  sebagaimana
konsep  pencapaian  restoratif  justice  lebih banyak dijalankan hakim-hakim Pengadilan  Negeri  Stabat.  Jika  dilakukan persentase Pengadilan Stabat 10%
sedangkan kepatuhan Hakim di Pengadilan  Negeri  Medan  baru  5%, ungkap salah satu Bapas Medan memberikan  kesimpulan  antara  2  (dua)
pengadilan negeri tersebut.
Beberapa putusan hakim sebagaimana  yang  tergambar  dalam  tabel ditemukan  bentuk  penjatuhan  hukuman
Hakim berupa :
1. Mengembalikan  anak  kepada  orang tua untuk dibina dan diawasi.
2. Penempatan  anak  di  Balai  Latihan Kerja.
3. Putusan layanan sosial kepada masyarakat dengan melibatkan kepada  desa,  berupa  membersihkan rumah  Ibadah,  membersihkan  sarana umum yakni kantor kepala desa.
4. Pembebasan anak dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
5. Pemenjaraan  anak  sebagaimana  yang ditemukan dalam hasil putusan. Sampel putusan hasil temuan terkonfirmasi  antara  Pengadilan  Negeri Medan  dan  Pengadilan  Negeri  Stabat, konsistensi  penerapan  asas  restoratif justice tergantung sepenuhnya dari kemauan  dan  pemahaman  hakim  yang menyidangkan  berkas  perkara  anak. Dalam  menerapkan  Sistem  Peradilan Pidana Anak  Hakim-hakim di Pengadilan Stabat  lebih  konsisten  memberikan  hasil kesimpulan  putusan  yang  mengarah kepada  titik  tekan  pada  pelatihan  kerja. Sedangkan  putusan  di  Pengadilan  Negeri Medan  lebih  berpariasi,  dimana  masih terdapatnya  penjatuhan  hukuman  penjara yang  cukup  tinggi  yang  diterima  si  anak. Namun  disamping  itu  juga  ditemukan juga putusan pidana anak yang sebagaimana dalam pertimbangan putusan telah memaksimalkan pencapaian
restoriatif  justice,  yang  mengedepankan kepentingan  pemulihan  kepada  bentuk
semula.
3. Tujuan Konteks Keadilan
Restoratif  Justice  yang  Dituju  dari 6 Putusan Pengadilan Negeri
Proses  pencapaian  Teori Restoratif Justice ,  penyelesaian  pelanggaran  hukum tersebut  dilakukan  dengan  membawa korban  dan  pelaku  (tersangka)  untuk bersama-sama berbicara. Dimana mediator  akan  memberikan  kesempatan pada  pihak  pelaku  untuk  memberikan gambaran  yang  sejelas-jelasnya  tentang tindakan yang telah dilakukannya, sehingga  bisa  mendapatkan  perlakukan salah  dari  pelaku  sendiri.  Prosesnya semua  pihak  dilibatkan  memecahkan masalah  bagaimana  menangani  akibat  di masa yang akan datang. (Hambali, 2019)
Hariman  Satria  dalam  Jurnal  Media Hukum mengemukakan, selain pencapaian  keadilan  restoratif  justice, dalam  proses  menyelesaikan  masalah anak  juga  diharapkan  mampu  mencapai keadilan  masyarakat  ( community  justice ) yang  dikemukakan  oleh  Todd  R.  Clear keadilan  transisional  ( transit  ional  just ice )  yang  diprakarsai  oleh  Ruti  G.  Teitel dan keadilan transformatif
( transformative  just  ice )  dipelopori  oleh M. Key Harris. (Satria, 2018)
Sebelum  masuk  dalam  tahap  proses pemberkasan  semua  tingkatan  wajib terlebih  dahulu  melakukan  proses  diversi terlebih  dahulu.  Sehingga  Hakim  saat menerima  berkas  perkara  anak,  memiliki tanggung jawab untuk melihat kemungkinan  berkas  si  anak  apakah syaratnya  dapat  memenuhi  proses  upaya diversi  guna  mencari  kata  sepakat  untuk
tujuan  terciptanya  keadilan  restoratif justice.
Ditilik  dalam  konsep  pemahaman asas  ultimum  remedium,  syarat  diversi menjadi  satu  ketentuan  yang  pasti sehingga    hakim  yang  memeriksa  berkas pidana  anak  tidak  ragu-ragu  dalam memutuskan  keputusan  yang  terbaik terhadap anak. Syarat diversi
sebagaimana  dalam  Pasal  7  UU  No.  1 Tahun 2012 yakni :
a. Diancam  dengan  pidana  penjara  di bawah 7 (tujuh) tahun.
b. Bukan merupakan pengulangan. Satu  hal  menjadi  konsep  dalam mengukur bentuk kerugian yang diakibatkan  anak,  adalah  kerugian  yang diperbuat  oleh  anak  tidak  melebihi  upah minimum dari  tiap provinsi. Artinya nilai kerugian atas perkara yang dilakukan oleh si  anak  minimal  Rp.  1.500.000,-.  Hal yang  perlu  diperhatikan  juga  adalah dalam  pencapaian  proses  kata  sepakat antara  pelaku  anak  dan  korban  potensi pemaksaan dan intimidasi diperkecil win- win  solusi  yang  menjadi  titik  temu. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau  ditekan  agar  menyetujui  program- program  diversi.  Kesepakatan  Diversi harus  mendapatkan  persetujuan  korban dan/atau  keluarga  Anak  Korban  serta kesediaan Anak dan keluarganya.
Ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun  menjadi  satu  syarat  penting  yang wajib dijalankan, meskipun dalam konsep dakwaan  yang  disuguhkan  oleh  Jaksa penuntut umum mempergunakan dakwaan  alterbatif  atau  subsideritas. Maka selama ada Pasal yang mendudukan ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun penjara
maka  Hakim  wajib  terlebih  dahulu melakukan  upaya  Diversi.  Sebagaimana keterangan  yang  diperoleh  dari  salah seorang  Bapas  Kota  Medan,  salah  satu Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Medan, dikarenakan  adanya  peluang  ancaman dibawah  7  (tujuh)  tahun  dalam  subsider terendah, hakim melakukan Diversi kepada  anak.  Meskipun  tidak  berhasil, upaya  untuk  melakukan  diversi  wajib dilakukan.
Menilik  dari  ke-7  Putusan  sebagai objek penelitian masing-masing keputusan  yang  diambil  Hakim  cukup pariatif.  Pertanggung  jawaban  pidana badan  sebagaimana  yang  dicerminkan dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-
Anak/2020/PN  Mdn  dengan  hukuman  3 Tahun  penjara  analisis  putusan  lebih mentikberatkan kepada unsur pembalasan agar  si  anak  jera.  Konsep  pembalasan masih  menjadi  titik  point  yang  cukup penting  sebagaimana  kewenangan  hakim yang  memutus.  Disisi  lainya  terhadap putusan  Bebas  dalam  perkara  Nomor: 65/Pid.Sus-Anak/2015/ PN. Mdn kewenangan hakim berperan dalam melihat sisi keseimbangan antara keinginan masing-masing anak.
Sebagaimana  dakwaan  yang  cukup  tinggi yang  melibatkan  pertanggung  jawaban anak  yang  mengenyampingkan  unsur sebab  akibat.  Sehingga  ketika  Hakim mengambil  keputusan  bebas  mencoba menarik  satu  benang  merah  hakim mendudukkan
putusan dengan keleluasaanya dengan konteks
kemanfaatan  UU  No.  11  Tahun  2012, yang terbaik bagi anak.
Putusan lainnya yakni Putusan Nomor  1/Pid.Sus-Anak/2020/PN  Mdn,, Putusan Nomor 4 /Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn, Putusan Nomor 13/Pid.Sus- Anak/2020/PN  Stb,  Putusan  Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Stb, dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak/2015/PN. Stb  mencerminkan  proses  penerapan  asas ultimum  remedium  dalam  mencapai keadilan restoratif justice.
Bukti  penerapan  konsep  ultmum remedium  dalam  menciptakan  keadilan restoratif  justice,  terangkum  dalam  salah satu pertimbangan putusan hakim yakni: 1. Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka Hakim  sependapat  dengan  tuntutan Penuntut  Umum  sepanjang  analisis yuridis  tuntutan  Penuntut  Umum terkait  terbukti  bersalahnya  Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan  oleh  Penuntut  Umum akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan  jenis  dan  lamanya  pidana penjara yang diajukan oleh Penuntut  Umum  yang  menuntut agar Anak menjalani pidana penjara  selama  4  (empat  )  tahun  di dalam LPKA yang dipandang terlalu  berat  dengan  alasan  sebagai berikut:
2. Bahwa  jenis  pidana  penjara  terhadap Anak  yang  diajukan  oleh  Penuntut Umum  di  dalam  tuntutannya  tersebut dipandang telah mengabaikan martabat dan  hak  asasi  Anak  selaku    seorang Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum in casu berkonflik dengan hukum yang patut untuk mendapatkan perlindungan khusus karena sesuai dengan
pertimbangan sebelumnya bahwa Anak telah  diperalat  oleh  orang  dewasa untuk  terlibat  dalam  peredaran  gelap narkotika,  karena  sesuai  dengan  asas yang dianut di dalam Sistem Peradilan Pidana  Anak  sesuai  dengan  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  pada  huruf  i  bahwa  perampasan kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai upaya terakhir.

## KESIMPULAN
1. Pengaturan Asas "Ultimum Remedium" Dalam sistem
Perundang-Undangan  Di  Indonesia Terkait  Penyelesaian  Perkara  Anak Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum merupakan  satu  prinsip  dasar  untuk memastikan penyelesaian penanganan anak, penjara merupakan upaya  terakhir.  Untuk  kepastian ruang  gerak  bagi  aparat  penegak hukum  dalam  pencapaian  keadilan restoratif justice proses diversi menjadi  satu  jaminan  yang  harus dilalui  sebelum  memasuki  tahapan pemeriksaan  acara  pidana  untuk mencari  penyelesaian  secara  adil untuk  memulihkan  kepada  kondisi semula.
2. Penerapan  asas  "ultimum  remedium" dalam  penyelesaian  perkara  pidana anak  yang  berkonflik  dengan  hukum dari  7  (tujuh)  Putusan  Pengadilan Negeri tersimpulkan pemahaman prinsip  hakim  di  masing-masing putusan  masih  memiliki  perbedaan satu  sama  lainnya.  Tidak  semua hakim  yang  menangani  perkara  anak
diatas  mendasarkan  putusan  dengan prinsip  Asas  ultimum  remedium, masih  terdapatnya  hakim  dalam mengambil putusan berlandaskan kepada  teori  pembasalan  dalam menyimpulkan  kesalahan  terhadap anak.
3. Tujuan  keadilan  Restoratif  justice dari  7  Putusan  Pengadilan  Negeri, sebagai prinsip dasar dalam penerapan  asas  ultimum  remedium. Hakim lebih  dimudahkan dan leluasa merangkai pertimbangan ketika ingin menentukan  putusan  yang  terbaik bagi  anak,  sebagaimana  pertanggung jawaban  kesalahan  bagi  anak  yang melakukan  kesalahan  adalah  lebih mendudukan  kesadaran  anak  atas perbuatan yang dilakukannya  dimana pemenjaraan  bukan  hal  yang  utama dalam  memutuskan  kesalahan  dari anak.

## UCAPAN TERIMAKASI
Pada kesempatan ini penulis memberikan  penghargaan  yang  setinggi- tingginya  kepada  Yayasan  Universitas Dharmawangsa  yang  telah  memberikan kesempatan  bagi  para  dosen  di  jajajaran
Universitas Dharmwangsa untuk Anggaran  tahun  2020,  sehingga  menjadi pemacu  semangat  dalam  program  wajib dari Lembaga Penelitian. Selanjutnya para nasumber dari BAPAS (Balai Permasyarakatan Kelas IA Medan) terimakasih atas konstribusi dan masukan sehingga penulis bisa maksimal mengurai konsep pencapaian dalam jurnal ini.
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Rifai.  (n.d.). Penemuan  Hukum oleh  Hakim  dalam  persfektif  hukum Progresif . Sinar Grafka.
Andi  Hamzah.  (n.d.). Asas-asas  Hukum Pidana .
Anggara  Dwi  Putra.  (2020). Restoratif Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, Sesuai Dalam Undang – Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak . 4 , 1–10.
Asliani  Harahap.  (2018).  De  lega  lata.
Hukum , 3 (2), 204–216.
Bambang Sutiyoso: (2006). Metode Penemuan Hukum “upaya
mewujudkan  hukum  yang  pasti  dan berkeadilan”, . UII Pers Yogyakarta.
Dian  Ety  Mayasari.  (2012).  Perlindungan
Hak Anak Kategori Juvenile
Delinquency. UNICEF  Indonesia ,
Oktober (1), 109–128.
Distia Aviandari. (2013). Menuju
Pemberlakuan  UU  No.  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak. Pusaka Indonesia .
Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan dengan  Hukum  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  (  Diversions  for Children in Conflict with The Laws in  The  Criminal  Justice  System  ). Jurnal Ilmu Hukum , 13 , 15–30.
Kristina Agustiani Sianturi. (2016). Peradilan  Pidana  Anak  Melalui Diversi. De  Lega  Lata,  Volume  I, Nomor  1,  Januari  –  Juni  2016 , I , 184–210.
M.  Nasir  Djamil.  (2013). Anak  Bukan Untuk Dihukum .
Mahadi.  (1991). Falsafah  Hukum  Suatu Pengantar . Bandung, Penerbit Alumni.
Muhaimin.  (2019).  De  Jure  De  Jure.
Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 19 (10), 517–538.
file:///C:/Users/Bimby/Downloads/4 00-2712-1-PB.pdf Novita  Sari.  (2017). Penerapan  Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Narkotika . 17 (September), 351–363.
PAF.Lamintang  dan  Theo  Lamintang.
(2012). Hukum Penintensier Indonesia .
PAF  Lamintang.  (2011). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Citra Aditya.
Peter Mahmud Marzuki.
(2006).
Penelitian  Hukum,  kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,.
Rahmi,  A.,  &  Lubis,  S.  P.  (2017).
Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi Anak  Yang  Melakukan  Kekerasan Fisik  Terhadap  Pembantu  Rumah Tangga  (Analisis  Putusan  Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN). De  Lega  Lata , 2 (2),  262–284. https://doi.org/10.31219/osf.io/cr3sy
Said,  M.  F.  (2018).  Perlindungan  Hukum
Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif Hak  Asasi  Manusia. JCH  (Jurnal
Cendekia Hukum) , 4 (1), 141. https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97
Satijipto, R. (2000). Ilmu Hukum. In Ilmu Hukum .
Satria,  H.  (2018). Restorative  Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana .
2 (1), 111–123.
Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji.
(1985). Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Rajawali.
Subyakto,  K.  (2015).  Azas  Ultimum Remedium  Ataukah  Azas  Primum Remedium  Yang  Dianut  Dalam Penegakan  Hukum  Pidana  Pada Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup
Pada  Uu  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Jurnal  Pembaharuan  Hukum , 2 (2),
209–213.
Sudikno Mertokusumo. (2005). Mengenal Hukum Suatu Pengantar .
Yogyakarta:Liberty,.
Susanti,  D.  E.  (2019).  Pemidanaan Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku Tindak  Pidana  Studi  Kasus  Perkara Pidana No. 07/Pid-Sus- Anak/2017/Pn.Pdg. JCH  (Jurnal Cendekia Hukum) , 4 (2), 187. https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.10 3
Zainal  Abidin  Fadir.  (2010). Hukum Pidana I . Jakarta: Sinar Grafika.