JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 33 - 42
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## ANALISIS RESOLUSI KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI ACEH SINGKIL
Usup Supriatna 1 , Ragil Abimayu 2
1,2 Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran, Email: usup20001@mail.unpad.ac.id 1 , ragil20001@mail.unpad.ac.id 2 ,

## ABSTRAK
Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian  yang  sebelumnya  pernah  ditulis  dan  dianalisis  kembali  berdasarkan beberapa  aspek,  yaitu  peristiwa  dari  konflik,  pemicu  terjadinya  konflik,  penyebab  dari  konflik,  dampak  dari konflik, dan juga upaya resolusi konflik keagamaan Aceh Singkil. Metode yang digunakan dalam analisis tulisan ini  menggunakan  studi  kasus  dengan  pendekatan  kualitatif.  Data  yang  diperlukan  dikumpulkan  dengan menggunakan studi pustaka, dengan melakukan  pengamatan terlibat dan studi dokumentasi. Tujuan dari analisis terhadap tulisan ini adalah untuk mengetahui akar masalah konflik, dengan cara menelusuri budaya masyarakat, hubungan antara umat Muslim dan Kristen, benturan budaya dan kepentingan,serta kronologi konflik. Selanjutnya peneliti menawarkan resolusi konflik melalui pendekatan yang dilakukan terhadap tulisan sebelumnya.
Kata Kunci : Resolusi Konflik, Aceh Singkil, Agama.

## ABSTRACT
This paper is the result of research that was previously written and re-analyzed based on several aspects, namely: the events of the conflict, the triggers for the conflict, the causes of the conflict, the impact of the conflict, and also efforts to resolve the Aceh Singkil religious conflict. The method used in the analysis of this paper uses case studies with  a  qualitative  approach.  The  necessary  data  is  collected  using  literature  study,  by  conducting  involved observations and documentation studies. The purpose of the analysis of this paper is to find out the root causes of the conflict, by tracing the culture of society, the relationship between Muslims and Christians, clashes of cultures and interests, and the chronology of the conflict. Furthermore, the researcher offers conflict resolution through the approach taken from previous writings.
Keywords: Conflict Resolution, Aceh Singkil, Religion.

## PENDAHULUAN
Adanya  kerukunan  dalam  kehidupan beragama  merupakan  komponen  penting dalam mewujudkan kerukunan bangsa dan merupakan modal sosial  yang perlu dijaga dan  dikelola  sebagai  salah  satu  potensi pembangunan bangsa. Persoalan mengenai lokasi tempat ibadah kerap mempengaruhi kerukunan  antar  umat  beragama  dalam upaya mewujudkan kerukunan bangsa. Hal ini  disebabkan  dalam  beribadah  dan membangun tempat ibadah sedikit berbeda, sehingga  kerap  kali  sekelompok  orang beriman memiliki pendapat yang sama dan menganggap  bahwa  pembangunan  tempat ibadah  juga  merupakan  hak  pribadi. Sedangkan  urusan  mendirikan  gereja berada  di  luar  hak  individu,  karena  sudah berada di ranah sosial.
Kementerian  agama  telah  mengatur dalam  masalah  tempat  ibadah  yang difasilitasi pemerintah dalam
mengembangkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM)  No.  9  dan  8  tahun  2006.  Dengan diterbitkannya  PBM,  artinya  masalah tersebut  pendirian  tempat  ibadat  telah diselesaikan  yaitu  pendirian  tempat  ibadat melanggar PBM, adanya Peraturan Gubernur (Pergub) bersumber dari PBM. Terdapat  beberapa  ketentuan  yang bertentangan  dengan  pandangan  Peraturan Bersama  Menteri  Agama  (PBM),  secara khusus  menambah  persyaratan  terkait dengan  jumlah  orang  yang  menggunakan tempat  ibadah  dan  jumlah  pendukung. Dalam  PBM,  jumlah  masyarakat  yang menggunakan  tempat  ibadah  minimal  90 orang  dan  masyarakat  sekitar  60  orang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 33 - 42
(PBM Pasal 14 (2) huruf a dan b). Peraturan Gubernur  Aceh  Nomor  25  Tahun  2007 mensyaratkan  150  pengguna  dan  120 komunitas lingkungan pendukung.
Walaupun  Peraturan  Gubernur  Aceh memiliki  kerangka  hukum,  akan  tetapi dalam  Undang-undang  tidak.  Akan  tetapi, di  Aceh  Singkil  sendiri  masih  terdapat beberapa  rumah  ibadah  yang  tidak mengikuti PBM atau Pergub yang merupakan  turunan  dari  PBM  tersebut. Oleh  karena  itu,  pembangunan  sarana peribadatan  tanpa  izin  dapat  dianggap ilegal dan ditentang oleh masyarakat. Sejak tahun  1979,  di  Aceh  Singkil  terdapat tempat  ibadah  yang  tidak  berizin  dan ditolak  masyarakat  sehingga    telah menimbulkan  ketegangan  antara  Muslim dan Kristen.
Terdapat  dua  kesepakatan  umum  atau kesepakatan  damai  mengenai  pendirian tempat ibadah ini. Yang pertama, kesepakatan antara umat kristen pada tahun 1979 tidak akan melanjutkan pendirian/pemugaran gereja sampai dengan izin  Pemerintah  Daerah  Tingkat  II  Aceh Selatan, di bawah unsur menteri agama dan dalam  negeri.  Kedua,  pada  tahun  2001, ketika jumlah umat Kristen di Aceh Singkil meningkat, mereka  ingin  menambah jumlah gedung gereja/undung-undung atau sebutan  untuk  gereja-gereja  kecil  di  Aceh Singkil.
Pada  tahun  itu,  terdapat  kesepakatan untuk  memutuskan  dalam  penambahan jumlah  gereja  dengan  satu  gedung  gereja. Meski telah ditandatangani dua kesepakatan  bersama,  pembangunan  dan renovasi  bangunan  keagamaan  tanpa  izin tetap  berlangsung.  Barangsiapa  yang menentang  keberadaan  tempat  ibadah tersebut  berulang  kali  melakukan  protes dan  unjuk  rasa  terhadap  pemerintah Kabupaten
Aceh Singkil. Ketika Pemerintah  daerah  Aceh  Singkil  setuju tentang  penertiban  rumah  ibadah  tanpa IMB,  masih  terdapat  kontroversi  hari  “H” atas  pelaksanaan  penertiban  rumah  ibadat, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah  daerah
dan memicu tindakan-tindakan yang bersifat provokatif.
Permasalahan  yang  terjadi  diantara  ke pihak  Islam  dan  Kristen  pun  tidak  dapat terhindarkan sehingga menyebabkan jatuhnya  korban  tewas  &  luka-luka. Dikarenakan terjadinya perseteruan
tersebut,
Presiden Joko Widodo memerintahkan Menko Polhukam Luhut B. Panjaitan  &  Kapolri  Jenderal  (Pol) Badrodin
Haiti buat menangani penyelesaian  kasus  tersebut.  Kemudian pemerintah  mengambil  langkah-langkah cepat dalam menghentikan kekerasan untuk mengklaim perlindungan bagi setiap rakyat negara  dalam  membentuk  perdamaian  & kerukunan bersama. Presiden menghimbau supaya insiden itu tidak menyebar ke setiap lapisan  masyarakat  dan  dapat  diselesaikan secara adil dan tepat.
Sebagai  bentuk  kesepakatan  antara Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Singkil dengan berbagai lapisan masyarakat, maka didirikanlah  beberapa  rumah  ibadah  tanpa IMB,  yang  diharapkan  konflik  masalah rumah  ibadah  dapat  terselesaikan.  Dalam kenyataannya, keberatan dan keraguan dari kedua belah pihak masih saja terjadi,  baik tentang hasil pelaksanaan maupun tindakan pemerintah  setelah  penertiban  tempat ibadah.  Dibalik  pelaksanaan  penertiban tempat  tersebut,  nampaknya  masih  ada beberapa permasalahan yang perlu dibicarakan supaya dapat menemukan akar permasalahan yang menyebabkan sengketa rumah  ibadah  di  Aceh  Singkil  tersebut. Atas  dasar  itu,  perlu  dilakukan  penelitian untuk  mengetahui  akar  penyebab  konflik, menelusuri  budaya  masyarakat  Aceh Singkil,  sejarah  agama  Kristen,  hubungan Islam  dan  Kristen,  benturan  budaya  dan kepentingan, serta serta kronologis sengketa  dan  penawaran  penyelesaian sengketa alternatif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian Resolusi Konflik ini merupakan studi kasus dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Data yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 33 - 42
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
dikumpulkan menggunakan metode wawancara, pengamatan terlibat, dan studi dokumentasi. Narasumber merupakan informan kunci, yakni siapa saja yang dapat memberikan  informasi  terkait  masalah penelitian ini. Pengamatan terlibat (participant observation) dilakukan dengan mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan  Pemda  maupun  pihak- pihak  tertentu,  dan  pengamatan  secara insidental,  misalnya  mengamati  fenomena hubungan antarumat beragama, khususnya Muslim  Kristen,  serta  fenomena  yang berkembang  di  masyarakat  pasca  terjadi konflik. Studi dokumentasi yaitu mempelajari  bahan-bahan  tertulis  non pustaka  yang  ada  kaitannya  dengan  studi ini.

## HASIL DAN ANALISIS Gambaran Umum Aceh Singkil
Aceh Singkil pada awalnya merupakan bagian  dari  wilayah  Kabupaten  Aceh Selatan  pada  provinsi  Aceh.  Namun dikarenakan inisiatif Almez, seorang putra Meukek yang menginisiatif upaya pemekaran Singkil menjadi kabupaten yang independen  dari  kabupaten  awalnya  yakni kabupaten  aceh  selatan.  Upaya  tersebut terus  berlanjut  sehingga  pada  tahun  1957 dibentuk Panitia Aksi Penuntut Kabupaten Otonomi  Singkil  (PAKSOS).  Dan  upaya tersebut membuahkan hasil walaupun harus menunggu  lama  bahkan  sampai  42  tahun, tepatnya  pada  20  April  1999,  berdasarkan UU  No.  14  Tahun  1999,  Singkil  menjadi kabupaten sendiri dengan nama Kabupaten Aceh Singkil (Al Fairusy, 2015: 46 dalam Ahmad A, H, 2016: 48-49)
Secara  letak  geografisnya,  Kabupaten Aceh Singkil merupakan kabupaten terjauh dari  pusat  pemerintahan  Provinsi  Aceh. Kabupaten ini terletak berada di dekat garis perbatasan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi  Aceh.  Tepatnya  wilayah  bagian selatan Kabupaten Aceh Singkil berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat,
Tapanuli  Tengah,  dan  Dairi,  Sumatera Utara  (BPS  Kabupaten  Aceh  Singkil, 2014). Sehingga, untuk memenuhi
kebutuhan  sehari-hari  masyarakat  Aceh Singkil  lebih  banyak  berhubungan  dengan masyarakat  maupun  kegiatan  pasar  di Sumatera Utara dibandingkan harus dengan masyarakat maupun kegiatan pasar ke Aceh (Fatirrahman, wawancara 15 Oktober 2015 dalam Ahmad A, H, 2016: 48-49)).
Menurut Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun  2015  tentang  Penetapan  Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019, Kabupaten Aceh  Singkil  merupakan  satu-satunya daerah  tertinggal  dan  termiskin  yang terdapat  di  provinsi  Aceh.  Walaupun demikian, Kabupaten Aceh Singkil memiliki  potensi  Sumber  daya  alam  yang tinggi  baik  itu  pertanian,  khususnya perkebunan  kelapa  sawit  (Lubis,  13 Desember 2016). Oleh karena itu, wilayah Kabupaten  Aceh  Singkil  sangat  menarik bagi para pendatang, khususnya dari daerah perbatasan di bagian selatan, terutama dari Pakpak Barat, Dairi dan Tapanuli Tengah. Penduduk Aceh Singkil berjumlah 102.302 jiwa.  Berdasarkan  agama  yang  dianut, mereka  terdiri  dari  penganut  agama  Islam 90.508 jiwa (88,47%), penganut Kristen 10. 715  jiwa  (10,47%),  Katolik  816  jiwa (079%),  lain-lain  260  jiwa  (0,25%)  (BPS Kabupaten  Aceh  Singkil,  2014).  (Hartani M, Nulhaqim SA, 2020).
Relasi  Antar  Umat  Beragama  di  Aceh Singki l
Pada  awal  kedatangan  agama  Kristen, hubungan  antara  umat  Islam  dan  Kristen cukup  baik  dan  harmonis.  Hubungan  dari kedua  pihak  ini  tergambarkan  pada  waktu pembangunan  gereja  pertama  di  Kuta Kerangan  dan  gereja-gereja  lain  yang dulunya  dibuat  menggunakan  bahan  kayu. Gereja-gereja  tersebut  merupakan  hasil karya  seorang  haji  yang  merupakan  ahli pertukangan. Selanjutnya, dari daerah Lipat Kajang yang merupakan desa berpenduduk muslim  yang  merupakan  desa  terdekat dengan Kuta Kerangan tempat pemukiman orang-orang  Kristen  terdapat  seorang  raja yaitu Raja Dayo. raja Dayo ini ketika setiap tahun  baru  selalu  mengunjungi  gereja  dan menyampaikan  salam  kepada  orang-orang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 33 - 42
Kristen  agar  hidup  rukun  dan  kerja  keras. (Hartani M, Nulhaqim SA, 2020)
Kebudayaan yang terdapat Aceh
Singkil  seperti  perkawinan  menjadikan adanya persilangan antar marga dan agama, dimana persilangan antar marga dan agama itu menjadi modal sosial untuk menghubungkan  antara  umat  muslim dengan  umat  kristen.  Dengan  adanya  hal tersebut, menjadikan hubungan antara umat Islam  dan  Kristen  di  kabupaten  Singkil sejak zaman awal kedatangan umat kristen hingga sekarang pada dasarnya cukup baik. Al Fairusy menyebutkan bahwa ikatan clan dan  identitas  sesama  “Orang  Singkil” berfungsi  untuk  merajut  kesadaran  dan keberlangsungan  aktivitas  sosial  dalam bingkai  damai,  sebagaimana  ungkapan yang  berkembang  di  masyarakat,  “Kami berdamai karena klan dan marga kami” (Al Fairusy, 2015:43).
Binsar  (2017)  mengatakan  bahwa hubungan umat beragama di  Aceh Singkil sangat harmonis. Masyarakat saling menghargai  dan  menghormati  antar  kedua pemeluk  agama  Islam  dan  Kristen, masyarakat juga telah mewujudkan kehidupan beragama yang tertib, aman dan rukun.  Dalam  hal  ini,  masyarakat  dituntut untuk menghindari sikap egois, iri, dengki dan sikap yang membawa pengaruh negatif bagi  kelangsungan  umat  beragama  di tempat tersebut. Di beberapa waktu pernah terjadi  konflik  terkait  agama,  namun konflik tersebut sudah selesai dan masyarakat  kembali  hidup  rukun  bahkan penduduk  di  sini  saling  menjaga  dan mentaati  aturan  yang  ditetapkan  oleh kepala desa.
Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil a. Kronologi dan Pemicu Konflik Aceh Singkil
Serambi  mekkah,  itulah  sebutan  bagi aceh  dikarenakan  mayoritas  budaya  serta tradisi  islam  serta  kesultanan  aceh  pada zaman dahulu mengalami puncak kejayaan di  aceh,  selain  itu,  pada  awal  abad  ke  17 pengaruh  agama  dan  kebudayaan  islam
begitu  besar  dalam  kehidupan  masyarakat aceh  termasuk  wilayah  aceh  singkil. Namun sejak kedatangan kolonial Belanda pada  tahun  1933,  kolonial  belanda mengusahakan  dengan  mendatangkan  100 kepala  keluarga  non-muslim  termasuk diantaranya  penganut  kristen  ke  aceh singkil untuk melatih masyarakat setempat untuk  kegiatan  pertanian  dan  bercocok tanam  lainnya.  Meski  dianggap  sinis  oleh masyarakat  karena  mereka  menganggap pekerjaan  tersebut  sudah  turun  temurun dilakukan  dan  mereka  merasa  tidak  ada permasalahan yang terjadi  terkait keahlian dalam  pertanian  masyarakat  di  Aceh Singkil tersebut. Sejalannya waktu akhirnya  masyarakat  muslim  dan  warga pendatang non-muslim hidup
berdampingan satu sama lain. (Hartani  M, Nulhaqim SA, 2020)
Selama  hidup  berdampingan,  umat muslim dan umat kristiani pada sejalannya waktu tidak terpungkiri menghadapi konflik. Tak lain salah satu faktornya ialah karena tradisi beribadah diantara dua umat yang memiliki perbedaan namun penduduk umat  muslim  sebagai  penduduk  tetap  dan mayoritas  muslim.  Konflik  Aceh  Singkil bermula  pada  tahun  1979,  yaitu  karena faktor  kebutuhan  umat  kristiani  di  Aceh Singkil  akan  tempat  peribadatan  yakni gereja ataupun undung-undung, perwakilan tokoh  kristen  Aceh  Singkil  mengusulkan kepada pemerintah terkait yang mengusulkan rencana pembangunan Gereja Tuhan Indonesia (GTI) dan isu kristenisasi di  Aceh  Singkil.  Kemudian  kedua  hal  itu kemudian menimbulkan reaksi di kalangan umat
Muslim
setempat yang mengakibatkan terjadinya pembakaran gereja.  Akhirnya  setelah  buntut  dari kejadian  tersebut,  seluruh  umat  beragama yang  berkonflik  melalui  tokoh  agamanya mengadakan  Ikrar  Kerukunan  Bersama yang  dilaksanakan  pada  tanggal  13  Okt 1979 (Laporan Kementerian Agama Kabupaten  Aceh  Singkil,  2016).  (Ahmad
AH, 2016 :51)
Di  tahun  2001  kembali  terjadi  gejolak namun tidak sampai menimbulkan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 33 - 42
kekerasan.  Gejolak  ini  disebabkan  umat Kristen  menginginkan  adanya  tambahan jumlah gereja. Pada waktu itu umat Muslim memberi  toleransi  dengan  menambah  satu gereja  serta  empat  undung-undung.  Lalu karena  hal  tersebut  Umat  Kristen  berjanji apabila  jumlah  gereja  dan  undung-undung yang  melanggar  kesepakatan,  mereka  siap untuk  membongkar sendiri  gereja maupun undung-undung walau telah beres dibangun.  (Dokumen  Ikrar  Kerukunan Bersama  Tahun  2001)  (Ahmad  AH,  2016 :51).
Pada  tahun  2012,  di  Aceh  Singkil ditemukan  selebaran  yang  isinya  sama dengan  selebaran  yang  dilakukan  oleh Antonius Bawengan di Temanggung, Jawa Tengah  yang  isinya  provokasi  melalui pelecehan  terhadap  umat  muslim.  Tak cukup  itu  saja,  adapula  isu  pembakaran gereja  namun  pada  faktanya  tidak  ada gereja  yang  dibakar.  Selain  itu,  ada  juga demo  yang  dilakukan  oleh  Front  Pembela Islam  (FPI)  karena  banyak  gereja  yang dibangun  melanggar  ikrar  damai  (Fact Finding Kerusuhan di Aceh Singkil Tahun 2012) (Ahmad AH, 2016 :52).
Kemudian,  kejadian  yang  menjadi rentetan  konflik  ini  kembali  terjadi  tahun 2015.  Masalah  muncul  terjadi  di  Desa Silulusan yang dibangun gereja tanpa IMB, dan juga ada ternak babi liar di lingkungan Muslim  (Rashiduddin,  wawancara  17 Oktober 2015), sebagaimana yang terjadi di sepanjang  rel  kereta  api  (KA)  pinggiran Kota  Medan.  Hasil  penelitian  Lembaga Penelitian  (Lemlit)  IAIN  Sumatera  Utara Medan,  tentang  “Ternak  Babi  Liar  di Lingkungan Muslim di Sepanjang Rel KA di  Pinggiran  Kota  Medan”  menunjukkan hal  itu  merupakan  strategi  penggusuran terhadap umat Muslim. Umat Muslim yang merasa  tidak  betah  tinggal  di  lingkungan yang  banyak  babi  berkeliaran  akhirnya dengan  terpaksa  menjual  tanahnya  tentu saja  dengan  harga  yang  relatif  murah  dan pembelinya  dari  kalangan  Kristen  (Lemlit IAIN  Sumatera  Utara  Medan,  1992). (Ahmad AH, 2016 :52).
Terakhir, kejadian terjadi  pada tanggal 13  Oktober  2015  yang  mana  terjadi pembakaran  gereja  di  Suka  Makmur Gunung Meriah. Di hari yang sama oknum umat kristiani yang tidak terima gerejanya dibakar,  dengan  melakukan  penembakan dengan senapan airgun yang biasa digunakan  untuk  memburu  babi  liar  yang ditembakkan  kepada  umat  muslim  yang mengakibatkan  jatuhnya  satu  korban  jiwa dan empat orang luka-luka dan keseluruhan korban  di  pihak  Muslim  di  Desa Dangguran.  Selain  karena  faktor  tadi, keberanian  umat  Kristiani  melakukan penyerangan  dengan  menggunakan  airgun – menurut beberapa informan menyebutkan bahwa  mereka  termotivasi  selebaran  yang dikeluarkan  Gereja  Kristen  Pakpak  Dairi (GKPPD) beralamatkan di Sidikalang Dairi Sumatera  Utara,  yang  ditandatangani  oleh Pimpinan Pusat GKPPD, Bishop, Pdt. Elias J.  Solin  dan  Sekjen,  Pdt.  Johnson Anakampun. Terlepas apakah selebaran ini benar-benar  dikeluarkan  oleh  GKPPD Sidikalang Dairi Sumatera Utara atau tidak, tetapi  selebaran  tersebut  sudah  beredar  di masyarakat  dan  telah  berhasil  memotivasi keberanian  umat  Kristen  (yang  notabene nya  minoritas)  di  Desa  Dangguran melawan,  bahkan  menembak    pihak Muslim  hingga  seorang  meninggal  dan empat  orang  luka-luka.  Isi  selebaran  itu antara lain:
a) Mengajak  umat  Kristen  bersatu melawan umat Islam;
b) Dihembuskan semangat keberanian dengan  mengatakan  umat  Islam Aceh  Singkil  sudah  tidak  sekuat dahulu;
c) Umat  Kristen  di  Dairi,  Pakpak Barat, Tapanuli Tengah dan seluruh Indonesia telah berkomitmen siap membantu perjuangan  umat  Kristen  di  Aceh Singkil dalam hal apapun;
d) Permasalahan ini telah disampaikan kepada pimpinan gereja-gereja  di  seluruh  Indonesia dan  dunia.  Mereka  siap  membantu dalam  hal  apapun,  bahkan  dana
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 33 - 42
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
untuk perjuangan ini telah dipersiapkan oleh Persekutuan Gereja Indonesia (PGI);
e) Ambon  dulunya  80%  Muslim  bisa kita  hancurkan,  kenapa  Aceh Singkil yang kecil itu kita takut;
f) Jika perjuangan di Singkil berhasil, maka  jalan  untuk  menguasai  Aceh telah terbuka. Setelah itu ,kita akan membuka  jalan  dengan  menguasai Aceh Tenggara;
g) Jika  kita  bersatu  maka  target  kita 15-20 tahun ke depan Muslim Aceh akan tinggal 8%:
h) Hal  itu  telah  tersusun  rapi  dalam program kerja PGI (dok.
Selebaran) (Ahmad AH, 2016 :52) Masih  serangkaian  dengan  puncak kejadian  konflik  antar  umat  beragama  di Aceh  Singkil  pada  tahun  2015,  konflik mengakibatkan masyarakat kristen terpaksa mengungsi  karena  situasi  yang  mencekam dan diluar kendali dan mereka kembali saat kondisi  benar-benar  sudah  kondusif  dan aman untuk semua.

## b. Dampak Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil
Bila  diamati,  konflik  antar  umat beragama  yang  terjadi  di  Aceh  Singkil mengakibatkan  kerugian  dalam  berbagai aspek  baik  kerugian  fisik,  psikis  maupun secara segi ekonomi. Salah satu diantaranya yang  tercatat  adalah  rusaknya  satu  gereja yang  tidak  memiliki  IMB  di  Desa  Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah akibat dibakar massa, dan beberapa gereja lainnya yang  tercatat  juga  menjadi  amukan pembakaran massa. Kerugian secara psikis juga tentu dirasakan baik oleh umat muslim maupun umat kristen karena disaat konflik sedang memuncak membuat mereka menjadi  cemas  serta  khawatir  karena keselamatan  serta  nyawa  mereka  yang terancam  karena  kejadian  tersebut.  Selain itu kerugian lain juga ialah jatuhnya korban di pihak Muslim, yakni seorang meninggal dunia,  dua  luka  berat  yang  dirujuk  ke  RS Zaenal  Abidin  Banda  Aceh,  dan  dua  luka ringan (Rasyidudin, wawancara, 17
Oktober 2015). Yang perlu digaris bawahi atas  jatuhnya  korban  tersebut  yaitu  tidak adanya upaya balas dendam.  Sikap seperti ini patut untuk dihargai. Karena jika sampai terjadi  aksi  balas  dendam  dalam  suatu konflik,  menurut  Miall  dan  Kim,  pihak yang berkonflik akan terjebak dalam ‘spiral conflict’  (konflik  spiral),  yaitu  suatu kondisi yang membuat para pihak berkonflik  terus  melakukan  aksi  balasan (lihat  Susan,  2010:  155).  Konflik-konflik yang  pernah  terjadi  di  negeri  ini,  seperti konflik  Ambon  dan  Poso,  berlangsung cukup lama karena antara dua belah pihak yang  berkonflik  saling  balas-membalas. Namun beruntung pada konflik antar umat beragama di Aceh Singkil ini yang terakhir kali terjadi pada tahun 2015 hingga saat ini tidak  kembali  muncul  dan  menimbulkan kerugian bagi masyarakat Aceh Singkil.
Selain itu, Analisis Konflik antar umat beragama di Aceh Singkil dapat dilakukan dengan menggunakan teori yang tepat dari banyaknya  teori  dari  tokoh  yang  beragam tentang  analisis  konnflik.  Dalam  karya ilmiah Hartani M, Nulhaqim SA pada tahun 2020  diperlukannya  suatu  analisis  yang cermat  dalam  menghadapi  suatu  konflik seperti  halnya  pada  konflik  antar  umat beragama  di  Aceh  Singkil.  Hal  ini dilakukan agar ditemukan pemahaman baik itu  mengenai  latar  belakang  dan  sejarah suatu  situasi  yang  menimbulkan  konflik, memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang, mengidentifikasi kelompok yang  terlibat  dan  mengidentifikasi  faktor- faktor  yang  mendasari  terjadinya  suatu konflik.  Adapun  pada  tulisan  ini  peneliti menggunakan  analisis  konflik  dengan  alat bantu analisis konflik yang diciptakan oleh Simon  Fisher  serta  Dekha  Ibrahim  dkk dalam bukunya yang berjudul “Mengelola Konflik” yang diterbitkan pada tahun 2001. Alat  bantu  analisis  konflik  antar  umat beragama di Aceh Singkil yang digunakan peneliti  pada  tulisan  ini  yaitu  analisis penahapan konflik. Alat bantu ini berupaya menunjukkan  peningkatan  dan  penurunan intensitas  konflik  yang  digambar  dalam skala  waktu  tertentu,  selain  itu  juga  alat
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 33 - 42
bantu ini dapat melihat seperti apa tahapan- tahapan  dan  siklus  peningkatan  dan penurunan  konflik,  membahas  ditahap mana  situasi  yang  terjadi  sekarang  dan berusaha  meramal  pola-pola  intensitas konflik di masa depan dengan tujuan untuk menghindari  pola-pola  tersebut  terjadi. (Hartani M, Nulhaqim SA, 2020).

## Analisis Penahapan Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil Tahap Pra Konflik
Pada tahap ini dicirikan dengan periode yang  mana  terdapat  suatu  ketidaksetujuan maupun ketidaksesuaian diantara dua pihak atau  lebih  sehingga  menimbulkan  konflik. Apabila melihat dari konflik agama di Aceh Singkil, tahap pra konflik atau awal konflik ini  terjadi  disebabkan  oleh  maraknya pendirian  rumah  ibadah  gereja.  Pendirian gereja  yang  menjadi  awal  konflik  yang dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  rumah ibadah  gereja  yang  tidak  sesuai  dengan keputusan  pemerintah  yaitu  izin  pendirian gereja  hanya  dikeluarkan  untuk  lima  unit gereja  saja  yakni  gereja  yang  terletak  di kecamatan  Gunung  Meriah,  Danau  Paris, Suro  dan  Simpang  Kanan.  Selain  karena faktor  tersebut,  awal  mula  konflik  juga dikarenakan beredarnya buku tanpa penerbit yang mana buku tersebut dianggap berisikan  penghinaan  terhadap  islam  dan umat islam.

## Tahap Konfrontasi
Setelah tahap awal mula konflik terjadi, selanjutnya  terjadi  tahap  dimana  keadaan konflik semakin terbuka. Salah satu cirinya dimana pihak-pihak yang memiliki ketidaksamaan  pendapat  melakukan  aksi demonstrasi  atau  perilaku  konfrontatif lainnya.Jika  melihat  pada  konflik  agama yang  terjadi  di  Aceh  Singkil  ini,  tahap konfrontasi ini dicirikan oleh kejadian aksi demonstrasi  oleh  umat  muslim  yang memaksa  pemerintah  untuk  menertibkan pembangunan  rumah  ibadah  gereja  yang tidak  memiliki  izin  mendirikan  bangunan (IMB)  yang  mana  pada  saat  itu  sedang maraknya  pembangunan  ilegal  di  tujuh
kecamatan di Aceh Singkil. Dan penertiban yang  diharapkan  dilakukan  pemerintah  ini dilakukan  di  tujuh  kecamatan  tersebut dengan sebanyak 27 bangunan gereja yang telah dibangun namun izin pembangunannya masih diragukan sehingga  umat  muslim  aceh  singkil  di beberapa wilayah melakukan aksi demonstrasi.

## Tahap Krisis
Pada  tahap  ini  merupakan  puncak konflik terjadinya ketegangan dan kekerasan  antar  pihak,  biasanya  setelah tahap konfrontasi tidak dapat terselesaikan dengan  baik  biasanya  akan  mengarahkan konflik antara pihak-pihak yang berkonflik itu  ke  tahap  puncak  konflik.  Jika  melihat pada konflik agama di Aceh Singkil, tahap puncak  konflik  ini  terlihat  pada  kejadian pembakaran  gereja  yang  dilakukan  oleh oknum umat muslim yang tidak setuju akan pembangunan  rumah  ibadah  gereja  yang tidak memiliki izin. Dan kejadian ini telah terjadi  mulai  tahun  1995  hingga  terakhir kalinya terjadi pada tahun 2015.

## Tahap Akibat
“Suatu  Krisis pasti akan menimbulkan suatu akibat. Satu pihak mungkin menaklukan  pihak  lain,  atau  mungkin melakukan  gencatan  senjata  (jika  perang terjadi)”.  (Fisher  dkk,  2001:19).  Dalam tahap  ini  merupakan  tahap  dimana  setelah konflik  terjadi  maka  akan  menimbulkan dampak  akibat  dari  kejadian  konflik  baik konflik  yang  melibatkan  kekerasan  fisik maupun kekerasan lainnya akan menimbulkan akibat, contoh kecilnya ialah kerusakan  bangunan  dll.  Apabila  melihat dari konflik  agama di Aceh Singkil,  tahap akibat  ini  menimbulkan  banyak  korban akibat  konflik  ini.  Pada  tahun  2005, masyarakat  yang  menjadi  korban  konflik ini terpaksa harus mengungsi ke Sumatera Utara  dan  dalam  surat  kabar  juga memberitakan  kondisi  mencekam  di  Aceh Singkil  terjadi  hingga  tengah  malam bahkan  salah  satu  wartawan  menjadi sasaran  amukan  massa.  Selain  itu,  tercatat
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 33 - 42
sedikitnya  satu  korban  jiwa  dari  umat muslim  yang  tercatat  selama  konflik berlangsung dan empat orang umat muslim yang  terluka  dari  kejadian  penembakkan oleh oknum umat kristiani dalam perlawanan  terhadap  umat  muslim  pada 2015.  Pemerintah  dan  stakeholder  setelah kejadian  terakhir  hingga  saat  ini  berupaya untuk menegakkan aturan serta kesepakatan  bersama  serta  mendukung keharmonisan  agar  konflik  antara  umat muslim dan umat kristiani di Aceh Singkil ini tidak kembali terjadi dan menimbulkan korban jiwa.

## Tahap Pasca Konflik
Pada tahap terakhir ini, setelah konflik memuncak  dan  menimbulkan  akibat  baik korban  jiwa  maupun  keharmonisan  di antara  kedua  pihak  yang  berkonflik, selanjutnya biasanya akan terjadi kemungkinan baik timbulnya solusi sebagai akhir  konflik  ataupun  menimbulkan  awal konflik  kembali  atau  tahap  pra  konflik. Tahap ini adalah tahap akhir dimana situasi diselesaikan  dengan  cara  mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang hubungan antara dua
pihak mengarah ke arah yang lebih normal. Namun  jika  isu-isu  dan  masalah  yang timbul saling bertentangan, tahap ini sering kembali  menjadi  ke  situasi  pra  konflik. Dilihat  di  konflik  Aceh  Singkil  terakhir pada  tahun  2015,  hubungan  kedua  belah pihak  baik  umat  muslim  maupun  umat kristiani  kini  mulai  kembali  normal. Walaupun,  tak  terpungkiri  sering  terjadi konflik  dalam  skala  kecil  di  antara  umat beragama  di  Aceh  Singkil  namun  tidak seintensif  seperti  sebelum  tahun  2015  dan kini  hubungan  masyarakat  dapat  terjalin harmonis.
Selain  dengan  melakukan  penahapan konflik,  adapun  alat  bantu  analisis  konflik lain yang dipakai dalam menangani konflik antar  umat  beragama  di  Aceh  Singkil  ini yakni  alat  bantu  analisis  urutan  kejadian. Alat  bantu  ini  berupa  grafik  yang menunjukkan kejadian-kejadian yang telah ditempatkan menurut waktu. Alat bantu ini digunakan  agar  dapat  lebih  memahami konflik  yang  terjadi.  Selengkapnya  dapat dilihat analisis konflik antar umat beragama di Aceh Singkil berdasarkan analisis urutan kejadiannya sebagai berikut:

## Tabel 1. Urutan Kejadian Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil
Tahun Kejadian 1979 1. Adanya  rencana  pembangunan  Gereja  Tuhan  Indonesia  (GTI)  dan  Isu kristenisasi di Aceh Singkil
2. Setelah GTI dibangun terjadi pembakaran gereja sebagai akibat penolakan warga
3. Adanya  ikrar  kerukunan  bersama  sebagai  upaya  resolusi  konflik  setelah terjadinya pembakaran gereja
1995 Pembakaran  dua  gereja  di  dua  kecamatan  namun  beruntung  karena  bantuan warga api bisa dipadamkan dan tidak menimbulkan kerusakan yang berat
1997 Pembakaran  gereja  kristen  GKPPD  oleh  oknum  yang  tidak  dikenal  yang mengakibatkan sebagian dinding gereja terbakar
2001 1. Pihak gereja kristen GKPPD mengusulkan penambahan jumlah gereja dan karena  hal  tersebut  terjadi  gejolak  namun  tidak  menimbulkan  kekerasan fisik  dan  umat  muslim  memberikan  toleransi  dengan  penambahan  satu gereja dn empat undung-undung
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 33 - 42
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
2. Adanya penutupan sepuluh gereja yang melanggar aturan
2006 Pembakaran gereja kristen protestan pakpak dairi (GKPPD) oleh oknum warga yang tidak setuju rumah digunakan sebagai tempat peribadatan
2015 1. Pembangunan gereja tanpa surat izin mendirikan bangunan (IMB)
2. Adanya pembakaran gereja di Desa Suka Makmur Gunung Meriah
3. Perlawanan oknum umat kristiani sebagai akibat pembakaran gereja yang melakukan  penembakan  lima  warga  umat  muslim  yang  dimana  satu diantaranya  tewas  dan  empat  lainnya  luka-luka  dengan  menggunakan airgun
4. Pemda Aceh Singkil melakukan penertiban gereja dan undung-undung yang tidak memiliki IMB dan sebagaimana kesepakatan sebelumnya

## Resolusi Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil
Setelah  lama  konflik  antar  umat beragama di Aceh terus terjadi tentu upaya penyelesaian  konflik  atau  resolusi  konflik terus  dilakukan  baik  oleh  para  pemangku kepentingan di  Aceh Singkil  maupun oleh pemerintah  pusat.  Dalam  upaya  resolusi konflik keagamaan di Aceh Singkil, secara baik  dan  adil  sebagaimana  instruksi Presiden  Joko  Widodo  (Waspada,  15 Oktober  2016),  dalam  penelitian  yang dilakukan oleh Hartani M & Nulhaqim SA tahun  2020,  menawarkan  resolusi  konflik Aceh  Singkil  menggunakan  pendekatan budaya dominan dengan mencontoh implementasi  budaya  dominan  Bali  yang telah  berhasil  menciptakan  kerukunan  dan memposisikan  Provinsi  Bali  termasuk sepuluh besar daerah paling toleran (Survei Kerukunan Puslitbang Kehidupan Keagamaan  Tahun  2016).  Hartani  M, Nulhaqim SA, 2020
Apabila budaya dominan di daerah Aceh Singkil  dapat  dilaksanakan  seperti  hanya yang  dilakukan  pada  masyarakat  Bali dengan  budaya  dominan  agama  Hindu. Penduduk  di  Aceh  Singkil  mayoritasnya Muslim  dan  juga  memiliki  hukum  formal tertulis berupa Peraturan Gubernur No. 25 tahun  2007,  yang  salah  satu  pasalnya tentang  ketentuan  jumlah  pengguna  dan pemberi izin (150 orang pengguna dan 120 orang pemberi izin), berbeda dengan PBM (90 orang pengguna dan 60 orang pemberi izin). Akan tetapi, di Provinsi Aceh terdapat
payung  hukum  UU  No.  11/2002.  Hanya saja,  pelaksanaan  Pergub  tersebut  tidak dikawal  oleh  Kepala  Daerah  Tingkat  II, sehingga mudah dilanggar.
Di  samping  itu,  untuk  membangun budaya dominan di Aceh Singkil, terdapat kesepakatan bersama yaitu Ikrar
Kerukunan  Bersama  pada  tanggal  13 Oktober  1979  dan  tahun  2001,  yang menyepakati 1 (satu) gereja dan 4 (empat) undung-undung. Juga, kesepakatan terakhir menjelang  konflik  akhir  tahun  2015,  yang menyepakati  pembongkaran  10  (sepuluh) gereja/undung-undung yang tidak memiliki izin  dan  menyisakan  14  (empat  belas) gereja/undung-undung. Namun, kesepakatan tersebut tidak diterima dengan tulus  oleh  umat  Kristen  dan  pihak  Pemda juga  tidak  bisa  mengawal  kesepakatan tersebut  dengan  baik.  Sebagai  budaya dominan  yang  berlaku  di  Aceh  Singkil tentu budaya tradisi serta aturan yang kuat berlaku di daerah tersebut yakni budaya dan aturan  islam  maka  sesuai  dengan  budaya bali  seluruh  penduduk  diharapkan  dapat mematuhi  dan  menghormati  aturan  yang terkuat  di  suatu  daerah,  dan  hal  ini  juga tentu  tanpa  melupakan  budaya  ataupun aturan  untuk warga  minoritas  agar terciptanya  lingkungan  yang  harmonis. Penting  untuk  dicatat  juga  bahwa  upaya pelaksanaan  budaya  dominan  ini  tidak dapat  berlaku  serentak  instan  berhasil melainkan memerlukan waktu. Diharapkan setidaknya  sejalannya  waktu  kehidupan antar umat beragama di Aceh Singkil dapat
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 33 - 42
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
menghormati sesamanya dan tidak melanggar  hak  dan  kewajiban  masing- masing selaku warga dalam suatu kesatuan wilayah  dan  agar  hidup  menjunjung toleransi  yang  tinggi  untuk  sesama masyarakat.

## KESIMPULAN
Letak Aceh Singkil yang jauh dari pusat pemerintahan  Provinsi  Aceh,  dan  juga penduduknya juga lebih dekat dengan etnis Batak,  membuat  masyarakat  Aceh  Singkil berbeda dengan orang Aceh pada umumnya. Penduduk Aceh Singkil
mayoritas  beragama  Islam  (88,47%), sedangkan  penganut  Kristen  merupakan salah  satu  kelompok  minoritas  (10,47%). Hubungan antara dua kelompok agama ini terbilang cukup baik,  bahkan pasca terjadi konflik  hubungan  mereka  juga  masih berlangsung dengan baik. Budaya dominan Bali yang dijadikan model resolusi konflik di  daerah  ini,  meliputi  hukum  formal tertulis, kesepakatan sosial bersama, hukum dan ajaran agama, serta tradisi budaya yang dibangun oleh mayoritas masyarakat Hindu Bali  begitu  dipatuhi  oleh  kelompok minoritas, sehingga masyarakat Bali mendapat  label  sebagai  masyarakat  yang rukun dan toleran.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  H.  A.  (2016).  Resolusi  Konflik Keagamaan  di  Aceh  Singkil  dalam Perspektif Budaya Dominan. Harmoni ,
15 (3), 45-59.
Hartani,  M.,  &  Nulhaqim,  S.  A.  (2020). Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di  Aceh  Singkil. Jurnal  Kolaborasi
Resolusi Konflik , 2 (2), 93-99.
Akbar,  A.  (2018).  Kontradiktif  Kebijakan Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Singkil Tentang  Izin  Pendirian  Gereja  (Studi
Kasus: Desa Suka Makmur, Kecamatan
Gunung Meriah). Jurnal Ilmiah
Mahasiswa  Fakultas  Ilmu  Sosial  & Ilmu Politik , 3 (3).
Al  Fairusy,  M.  (2015).  Model  Konsensus dan  Rekonsiliasi  Konflik  Antar-Umat Beragama  di  Aceh  Singkil. Al-Ijtimai:
International  Journal  of  Government and Social Science , 1 (1), 41 Simon Fisher dan Dekha I. Abdi dkk, 2000. “Mengelola  Konflik Keterampilan dan strategi  untuk  Bertindak”  The  British, Jakarta.