## PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENDEKATAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL

## POVERTY ALLEVIATION THROUGH SOCIAL ENTREPRENEURSHIP APPROACH
Nur Firdaus Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10, Jakarta 12710 Indonesia Pos-el: nur.firdaus@outlook.co.id

## ABSTRAK
Kewirausahaan sosial merupakan gagasan perubahan sosial yang berlandasakan pada pendekatan kewirausahaan. Fenomena kewirausahaan sosial telah tumbuh dengan cepat seiring dengan upaya penyelesaian berbagai masalah sosial, seperti perbaikan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran kewirausahaan sosial dalam membangun ekonomi masyarakat yang berimplikasi pada pengurangan kemiskinan dengan berfokus pada social business . Entitas social business yang menjadi studi kasus adalah Bina Swadaya dan Mitra Bali. Analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Dari penelitian ini, kewirausahaan sosial menjalankan peran yang nyata dan penting dalam meyelesaikan masalah sosial. Penciptaan nilai sosial dan inovasi merupakan instrumen utama dalam kewirausahaan sosial. Bina Swadaya dan Mitra Bali telah berperan dalam mendorong perbaikan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan. Tujuan sosial dengan dampak keberdayaan masyarakat menjadi nilai penting dalam praktik kewirausahaan sosial.
Kata kunci : kemiskinan, kewirausahaan, kewirausahaan sosial, pembangunan ekonomi

## ABSTRACT
Social entrepreneurship is an idea of social change based on entrepreneurship approach. The phenomenon of social entrepreneurship has grown rapidly to solve various social problems, such as economic improvement and poverty allevation. This research aims to describe the role of social entrepreneurship in developing economic of poor people by focusing on social businesses. They are Bina Swadaya and Mitra Bali. Qualitative analysis was used in this research. The result is social entrepreneurship has played important role to solve social problems. Creating social value and inovativeness is the main instrument in social entrepreneurship. Bina Swadaya and Mitra Bali have boosted society economic improvement to alleviate poverty. Social purpose in form empowerment has become an important value in social entrepreneurship.
Keywords: poverty, entrepreneurship, social entrepreneurship, economic development

## PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendasar dalam pembangunan ekonomi, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya karena ketidakberdayaan dalam mengakses atau menguasai sumber-sumber ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan menjadi aspek yang penting dalam agenda kebijakan pemerintah.
Berbagai program atau pun kebijakan pengentasan kemiskinan telah dilakukan dan ini terbukti dengan adanya penurunan jumlah penduduk miskin. Merujuk pada Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami tren penurunan dari tahun 1999 hingga 2010 meskipun melambat, baik di kota maupun di desa (Gambar 1). Penurunan ini merupakan hasil dari pemulihan pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi tahun 1997. Namun, apakah kemiskinan di Indonesia memang benar mengalami penurunan mengingat adanya ukuran kemiskinan sifatnya multdimensi sehingga definisi dan ukurannya pun beragam (Bourguignon dan Chakravarty, 2003; Handayani, 2012).
Lebih lanjut, masalah kemiskinan tidak terlepas dari masalah ekonomi lainnya, yaitu ketimpangan pendapatan. Ada relasi yang kuat antara kemiskinan, ketimpangan, dan juga pertumbuhan ekonomi (Barro, 1999; Suryadarma et al., 2005). Ketimpangan pendapatan di Indonesia menunjukkan tren yang semakin melebar sebagaimana pada Gambar 2 yang menunjukkan tren rasio gini sebesar 0,308 pada tahun 1999 meningkat menjadi 0,413 pada tahun 2013. Peningkatan ini seiring dengan perlambatan penurunan kemiskinan yang terjadi. Hal ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang mengalami perbaikan tidak diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak mendukung pada penurunan angka kemiskinan mendorong pada semakin lebarnya disparitas pendapatan dan konsumsi antara kelompok miskin dengan kelompok kaya. Untuk itu, ketimpangan pendapatan merupakan aspek penting lainnya yang juga perlu mendapat perhatian lebih dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Untuk menekan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pemerintah dapat menjalankan strategi kebijakan yang mendukung kesejahteraan penduduk miskin ( pro poor ). Bank Dunia menilai bahwa untuk dapat memajukan ekonomi secara substansial, pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik yang efektif dengan cara menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil (World Bank, 2014). Strategi kemitraan penting untuk dilakukan agar tercipta sinergi dalam pembangunan ekonomi yang diharapkan secara inklusif dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, strategi penting lainnya adalah dengan cara membantu masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan ekonominya melalui penyediaan lapangan kerja.
Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan adalah masalah sosial yang harus diselesaikan dan ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Dari sisi peran pemerintah, berbagai program dan kebijakan pembangunan telah
Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (juta orang)
Sumber: Badan Pusat Statistik 1
Gambar 2. Rasio Gini Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik
dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, namun ini tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah sosial tersebut secara komprehensif. Menurut Yunus (2007), pada dasarnya pemerintah dapat melakukan banyak hal untuk menyelesaikan masalah sosial karena kemampuannya dalam mengakses dan mengelola sumber daya. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak demikian karena ada beberapa alasan yang mendasar. Pertama, pemerintah dapat berperilaku tidak efisien, lambat dalam bertindak, rentan terhadap tindak korupsi, birokratis, serta adanya kepentingan individual yang selalu melekat. Kedua, pemerintah seringkali memiliki kemampuan yang baik dalam membuat suatu kebijakan, namun tidak ketika mengeksekusinya.  Pemerintah juga tidak memiliki tekad yang kuat ketika ingin menghentikan suatu program pengentasan kemiskinan karena tidak lagi dibutuhkan atau justru menjadi beban bagi keuangan pemerintah. Ketiga, lingkungan pemerintah tidak terlepas dari politik. Politik seringkali mewarnai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya ada penyimpangan tujuan yang hendak dicapai sebab umumnya kelompok partai pemerintah memiliki kecenderungan untuk memperjuangkan kepentingan mereka saja.
“Kegagalan” dalam menyelesaikan permasalahan sosial tidak hanya dialami oleh pemerintah, tetapi juga mitra pemerintah, yaitu sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Yunus (2007) pun juga menjelaskan bahwa terdapat kelemahan dari program corporate social responsibility (CSR) yang dilakukan oleh sektor swasta. CSR merupakan konsep tanggung jawab bisnis secara sosial yang dilakukan dengan tujuan yang baik, namun dalam praktiknya terjadi penyalahgunaan, yaitu mencari keuntungan pribadi untuk perusahaan. Di sini terlihat bahwa perusahaan melakukan hal yang baik kepada masyarakat padahal kontribusi yang diberikan hanya sedikit karena tujuan lainnya adalah untuk memperoleh citra positif melalui publikasi kegiatan yang dilakukan ( window dressing ). Sementara itu, organisasi masyarakat sipil, seperti non-government organization (NGO), memiliki keterbatasan dalam upaya penyelesaian masalah sosial. Hal ini karena ketergantungan NGO terhadap sumber pembiayaan. NGO
sangat mengharapkan donor untuk pembiayaan. Artinya, ketika NGO tidak lagi memiliki donor, maka keberlangsungan penyelesaian masalah sosial akan terganggu. Kelemahan yang ada, baik pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil serta dinamika masalah sosial yang semakin kompleks mendorong pada suatu pendekatan penyelesaian yang inovatif, yaitu kewirausahaan sosial.
Upaya penyelesaian masalah sosial dengan menggunakan pendekatan kewirausahaan merupakan terobosan yang luar biasa. Ini telah dibuktikan dari berbagai praktik kewirausahaan sosial, seperti pembiayaan mikro Grameen Bank oleh Muhammad Yunus, jasa keuangan Aavishkaar di Singapura, pembangunan jaringan listrik di Brazil oleh Fabio Rosa, pembangunan ekonomi masyarakat desa di Afrika Selatan oleh Paul Cohen, unit dana pertanian ( Farm Shop ) di Kenya oleh Madison Ayer, dan wirausaha sosial lainnya. Kajian kewirausahaan sosial telah banyak dilakukan dalam menganalisis praktik kewirausahaan sosial, salah satunya seperti yang dilakukan oleh Perrini dan Vurro (2006). Perrini dan Vurro melakukan analisis teori dan praktik kewirausahaan sosial terhadap 35 ventura kewirausahaan sosial ( Social Entrepreneurship Ventures / SEVs). SEVs ini dianalisis dalam empat area, yaitu visi, misi, dan nilai-nilai organisasi, entrepreneurial opportunities and innovation , model kewirausahaan, serta luaran sosial dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Selain itu, Bornstein (2006) telah melakukan analisis terhadap wirausaha sosial di beberapa negara yang menjadi Ashoka fellow .
Di Indonesia, wirausaha sosial tumbuh dengan cepat seiring dengan keyakinan bahwa kewirausahaan sosial dapat mengatasi masalah- masalah sosial (Utomo, 2014). Ini terbukti dengan didirikannya Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI) pada tahun 2009. Kewirausahaan sosial telah menjadi kajian di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Haryadi dan Waluyo (2006), Rahmawati et al., (2011), Palesangi (2012), Situmorang dan Marzanti (2012), Pratiwi dan Siswoyo (2014), serta Utomo (2014). Namun, kajian yang telah dilakukan ini belum memfokuskan pada masalah kemiskinan dan pembangunan
ekonomi serta praktik kewirausahan dalam bentuk social business . Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran pendekatan kewirausahaan dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang berupa kemiskinan dengan menggunakan konsep social business .

## TINJAUAN PUSTAKA
Kewirausahaan sosial bukanlah suatu fenomena yang baru. Fenomena ini telah lama ada dan hingga kini terus berkembang. Namun demikian, secara konseptual, definisi kewirausahaan sosial masih dalam perdebatan. Ini karena apakah konsep kewirausahaan sosial diturunkan dari paradigma kewirausahaan “lama” atau merupakan bidang kajian yang berdiri sendiri. Mair (2006) menyatakan bahwa definisi konsep kewirausahaan sosial masih lemah dan dalam konteks kewirausahaan bisnis, definisinya pun masih kabur. Meskipun demikian, konsep ini telah banyak digunakan dalam memahami kajian ilmu kewirausahaan dalam kaitannya dengan pengurangan kemiskinan.
Konsep kewirausahaan sosial merupakan perluasan dari konsep dasar kewirausahaan yang secara historis telah diakui sebagai pengungkit ekonomi, terutama dalam menyelesaikan masalah sosial (Noruzi et al., 2010; Patra dan Nath, 2014). Meskipun bersifat multifacet, kewirausahaan merupakan serangkaian perilaku individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi melalui upaya pemanfaatan berbagai peluang untuk dapat menciptakan nilai. Dalam konteks kewirausahaan sosial, nilai yang dituju adalah nilai sosial sebab kewirausahaan sosial sangat menekankan bagaimana menciptakan ide atau gagasan yang bersifat inovatif dalam rangka menyelesaikan permasalahan sosial.
Kewirausahaan sosial merupakan fenomena global yang telah mendorong pada perubahan sosial. Nicholls (2006) menjelaskan bahwa kewirausahaan sosial didorong oleh gerakan dari orang-orang yang inovatif, pragmatis, dan aktivis sosial yang visioner, serta jaringannya. Kewirausahaan sosial menggabungkan konsep bisnis, amal, dan model pergerakan sosial untuk membangun solusi atas permasalahan sosial secara berkelanjutan dan menciptakan tatanan nilai sosial
( social value ). Aktivitas kewirausahaan sosial memiliki jangkauan yang luas. Bornstein (2006) menambahkan bahwa praktik kewirausahaan sosial telah memainkan peran penting dengan menggunakan pendekatan-pendekatan baru terhadap penyakit sosial melalui gagasan atau model baru dalam bentuk pengentasan kemiskinan, penciptaaan kekayaan, peningkatan kesejahteraan, pelestarian lingkungan, serta pendampingan hukum ( advocacy ).
Menurut  Seelos  dan  Mair  (2004),  definisi kewirausahaan sosial terbagi ke dalam tiga bentuk. Pertama, kewirausahan sosial mengacu pada gagasan organisasi nirlaba yang berupaya mencari pembiayaan untuk aktivitasnya sehubungan dengan adanya penghentiaan dukungan finansial dari pemerintah, penghentian bantuan dari individu atau pun perusahaan sementara kebutuhan sosial terus meningkat. Bentuk pertama ini menggambarkan tuntutan agar bertindak inovatif untuk menyelesaikan permasalahan sehubungan dalam upaya mencari sumber pembiayaan agar aktivitas yang bertujuan sosial tetap berjalan. Kedua, kewirausahaan sosial menekankan pada aspek individual yang memiliki gagasan untuk memperjuangkan pengurangan permasalahan sosial. Aspek individual lebih melihat pada perilaku sebagai wirausaha sosial. Ini menggambarkan bagaimana ciri atau karakter dari seorang wirausaha sosial. Ada aspek kepemimpinan di dalamnya. Ketiga, kewirausahaan sosial dipandang sebagai praktik tanggung jawab sosial dari suatu entitas bisnis melalui mekanisme kerjasama dalam penyelenggaraannya. Bentuk ketiga ini lebih dikenal sebagai corporate social responsibility (CSR) dan kini berkembang sebagai corporate social entrepreneurship (CSE). Kewirausahaan sosial muncul karena beberapa alasan (Yunus, 2007; Jiao, 2011), pertama, ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan permasalahan sosial karena implementasi kebijakan yang saeringkali tidak efektif. Kedua, ketidakmandirian organisasi nirlaba secara keuangan untuk membiayai aktivitas sosial. Organisasi nirlaba hanya mengandalkan donor dalam kegiatan sosialnya. Konsep bantuan yang diberikan organisasi nirlaba pun dinilai kurang mampu menyelesaikan masalah sosial. Ketiga,
organisasi multilateral, seperti bank dunia atau bank regional yang sejatinya mendorong pertumbuhan ekonomi namun secara empiris inklusivitas pertumbuhan ekonomi belum menyentuh pada pengurangan kemiskinan ( pro poor growth versus anti-poor growth ). Keempat, kegiatan CSR dari sektor swasta belum mampu memberikan manfaat sosial yang besar karena hanya sedikit CSR yang benar-benar melakukan perubahan sosial.
Sebelumnya Nicholls (2006) telah membagi faktor pendorong tumbuhnya kewirausahaan sosial dari dua sisi, yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi penawaran, kesejahteraan masyarakat global dan bertambahnya masa usia produktif mendorong pada mobilitas sosial. Ini mengarah pada kesadaran kolektif untuk dapat memperbaiki kualitas hidup. Pemerintahan yang demokratis membuka peluang bagi organisasi non pemerintah maupun individu untuk aktif berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Selain itu, kekuatan perusahaan multinasional memainkan peran penting dalam dinamika ekonomi global, termasuk dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dunia serta konsep model bisnis yang dijalankan mampu meningkatkan skala pada penciptaan nilai sosial dan ekonomi. Perbaikan sistem komunikasi pun memperkuat jaringan komunikasi antar masyarakat dunia sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang cepat.
Dari sisi permintaan, kewirausahaan sosial muncul sebagai jawaban atas ketidakmerataan ekonomi. Berkembangnya ideologi pasar bebas serta perilaku kompetesi dalam pemanfaatan sumber daya menumbuhkan benih konsep kewirausahaan sosial dalam upaya mengatasi dampak pembangunan ekonomi yang tidak merata. Selain itu, pemerintah yang sedianya
memberikan berbagai bentuk pelayanan publik, justru  terkendala  pada  masalah  inefisiensi.  Ini tentunya mendorong pada semakin meningkatnya peran dari organisasi nirlaba.
Berdasarkan definsi yang ada, pada dasarnya kewirausahan sosial merupakan bentuk penggabungan antara konsep kewirausahaan yang mengedepankan pada kegiatan ekonomi yang mencirikan seorang wirausaha namun tujuan yang dicapai tidak hanya berorientasi pada profit, melainkan juga pada tujuan sosial (social value). Kewirausahaan sosial ini dapat menjadi jalan bagi seseorang untuk dapat melakukan perubahan sosial, seperti pengurangan kemiskinan dengan cara atau pendekatan kewirausahaan. Artinya konsep dasar kewirausahaan, seperti inovasi, berorientasi peluang ( opportunities seeker ),visioner, dan lain sebagainya untuk diimplementasikan dalam kerangka kegiatan sosial.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Neuman, 2007; Creswell, 2009) yang bersifat deksriptif. Penelitian kualitatif merupakan eksplorasi dan pemaknaan atas permasalahan atau fenomena sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah eksplorasi literatur dengan data yang diperoleh dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan teori dan aplikasi kewirausahaan sosial, serta laporan dari lembaga kewirausahaan sosial, seperti Ashoka Foundation dan Schwab Foundation. Ashoka Foundation dan Schwab Foundation merupakan organisasi yang fokus pada perkembangan praktik kewirausahaan sosial. Selain itu, pengumpulan informasi pun dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pelaku wirausaha sosial.

## Tabel 1. Faktor Pendorong Tumbuhnya Kewirausahaan Sosial
Sisi Penawaran Sisi Permintaan 1.  Meningkatnya kesejahteraan global dan perbaikan mobilitas sosial
2. Bertambahnya masa usia produktif
3. Pemerintahan yang demokratis 4. Meningkatnya kekuatan perusahaan multinasional
5.  Membaiknya sistem komunikasi
1. Ketidakmerataan ekonomi
2.  Krisis lingkungan dan kesehatan
3. Tidak efisiennya pemerintah dalam memberikan pelayanan umum
4.  Berkembangnya ideologi pasar bebas
5.  Peran organisasi nirlaba yang semakin meningkat
6. Kompetisi sumber daya
Sumber: Nicholls (2006)
Praktik kewirausahaan sosial dalam penelitian ini berfokus pada pembangunan ekonomi, khususnya terkait masalah kemiskinan. Praktik kewirausahaan sosial yang dijadikan studi kasus adalah yang berbentuk social business . Social business menggunakan pendekatan konsep kewirausahaan dalam upaya membangun ekonomi masyarakat miskin.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Ashoka Foundation dan Schwab Foundation, wirausaha sosial yang bergerak di bidang pembangunan ekonomi sebanyak 27 orang (lihat Tabel 2). Kedua organisasi ini memiliki kriteria dalam menentukan wirausaha sosial. Kriteria ini mencakup gagasan atau ide yang baru terhadap perubahan sosial dan transformatif, kreatif, kualitas kewirausahaan, dampak sosial dari gagasannya, serta keberlanjutan praktik kewirausahaan sosial. Dari 27 wirausaha sosial ini kemudian dipilih yang berbentuk social business. Definisi social business merujuk pada Yunus (2007), yaitu suatu cara baru dengan pendekatan bisnis yang kreatif untuk mengatasi permasalahan sosial. Karakteristik social business adalah (1) menjual
produk dengan tujuan untuk pembiayaan secara mandiri untuk keberlanjutan ( self-sustaining ), (2) pemilik perusahaan dapat memperoleh kembali dana yang telah diinvestasikan selama periode tertentu, tapi keuntungan yang diperoleh tidak dalam bentuk dividen, dan (3) laba yang diperoleh tetap dipertahankan untuk perusahaan dan digunakan untuk keberlanjutan usaha atau pun perluasan usaha. Berdasarkan karakteristik social business dan ketersediaan informasi, ada dua wirausaha sosial yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu Bina Swadaya dan Mitra Bali.
Kedua aspek ini menjadi nilai strategis untuk membangun model bisnis dengan berlandasakan pada misi utama, yaitu penyelesaian masalah kemiskinan. Pada model bisnis, ada beberapa indikator yang digunakan, yaitu keterampilan kewirausahaan, entrepreneurial opportunities , orientasi pemasaran, serta networking . Dari model bisnis yang dibangun, outcome -nya adalah kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta kohesi sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

## Tabel 2.
Wirausaha Sosial Bidang Pembangunan Ekonomi di Indonesia No. Nama Nama Organisasi No. Nama Nama Organisasi 1. Nani Zulminarni Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) 15. Masril Koto Agribusiness Microfinance Institution (LKMA) 2. Ewa Wojkwoska Kopernik 16. Kasmiati Yayasan Koperasi ANNISA 3. Dodo Juliman Widianto COMBINE 17. Jumadi SORAK 4. Enny Soekoer Yabaka 18. Bambang Ismawan Bina Swadaya 5. P. Sarijo Lesman 19. Ali Hasan Yayasan Bissma 6. Iwan Saktiawan Yayasan PERAMU 20. Panut Hadisiswoyo Orangutan Information Centre 7. Yani Sagoroa Lembaga Olah Hidup 21. Suprio Guntoro Bali Tekno Hayati Foundation 8. Shemmy Rory Paguyupan Penata Parkir Surakarta 22. Gunardo Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia 9. Ratna Refida Yayasan Kerja Pemukiman Rakyat (YKPR) 23. Stepanus Djuweng Institute of Dayakology Research and Development 10. Onno Purbo - 24. Ronny Dimara - 11. Tri Mumpuni - 25. Rossana Dewi Yayasan Gita Pertiwi 12. Iwan Mucipto Moeliono Futura Hijau Lestari 26. Agung Alit Mitra Bali 13. Hamzah M. - 27. Pamikatsih InterAksi 14. Maria Loretha Yayasan Cinta Alam Pertanian
Sumber: Ashoka Foundation dan Schwab Foundation

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewirausahaan sosial telah disadari memberikan dampak sosial yang besar, terutama dalam mengentaskan kemiskinan. Inovasi dan ide yang di luar  batas pemikiran umum ( out of the box ) menjadi instrumen utama. Selain itu, kecerdasan emosional yang dimiliki oleh wirausaha sosial terus mendorong untuk mencari peluang dalam melakukan perubahan sosial. Karakteristik seorang wirausaha yang berani mengambil risiko menandakan sebagai seseorang yang tangguh dalam upaya menyelesaikan permasalahan sosial.
Pembangunan ekonomi yang berkeadilan, terutama bagi masyarakat miskin menjadi pendorong untuk melakukan perubahan yang signifikan  melalui  inovasi  sosial.  Pendekatan kewirausahaan membuka jalan bagi pemerataan distribusi ekonomi. Selain itu, gagasan baru yang
kreatif dalam konsep kewirausahaan seringkali melewati batas-batas tradisi dalam aktivitas ekonomi yang berlaku secara konvensional. Kemunculan konsep kewirausahaan telah meretas asumsi yang ada dalam teori ekonomi neo klasik. Merujuk pada Schumpeter, kewirausahaan didefinisikan sebagai “ creative destruction ” (Drucker, 1985). Definisi ini menekankan bahwa konsep kewirausahaan bersifat kreatif. Kreativitas mendorong pada inovasi dan menjadi alat utama dalam memanfaatkan peluang yang ada. Wirausaha akan selalu mencari perubahan dan meresponnya, serta memanfaatkannya sebagai peluang untuk menciptakan nilai dan menyelesaikan masalah.
Merujuk dari Tabel 2, di Indonesia wirausaha sosial yang berfokus dalam pembangunan ekonomi berjumlah 27 orang. Dari jumlah ini, yang merupakan social business dan menjadi unit Gambar 3. Proses Kewirausahaan Sosial
Sumber: Adaptasi dari Perrini dan Vurro (2006), Austin (2006)
analisis adalah Bina Swadaya dan Mitra Bali. Bina Swadaya merupakan organisasi kewirausahaan sosial yang memberikan pleayanan kepada petani untuk dapat meningkatkan perekonomiannya melalui bantuan keuangan dan juga pembentukan organisasi yang berfokus pada pengembangan pertanian secara berkelanjutan. Pada awalnya, Bina Swadaya merupakan sebuah organisasi yang bernama Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang berfokus pada pengembangan sektor pertanian yang meliputi (1) intensifikasi pertanian, (2) ekstensifikasi pertanian, (3) pendidikan dan pelatihan, (4) pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta (5) advokasi (Ismawan, 2012; Ismawan, 2013; www.binaswadaya.org ). Selanjutnya, pada era Presiden Soeharto tahun 1974, IPP harus melebur dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Namun, dalam perkembangannya pegiat IPP membentuk Bina Swadaya yang bergerak dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Bina Swadaya awalnya didanai oleh lembaga donor. Akan tetapi, seiring dengan dinamika politik yang berkembang, terdapat perubahan orientasi lembaga donor untuk memberikan bantuan yang menyangkut isu-isu politik, demokrasi, dan hak asasi manusia. Sebagai responnya, Bina Swadaya berupaya untuk tidak lagi bergantung pada sumber pembiayaan lembaga donor. Bina Swadaya kemudian berkembang menjadi lembaga yang mandiri dengan menumbuhkan nilai-nilai kewirausahaan dalam kegiatan sosialnya.
Pendekatan kewirausahaan yang dilakukan oleh Bina Swadaya dalam bentuk social business merupakan bentuk kemandirian secara finansial untuk mendukung kegiatan sosialnya. Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas wirausaha dikembangkan dan disitribusikan kembali kepada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berisiko (masyarakat miskin) melalui kegiatan yang berdampak sosial atau positif (Haryadi dan Waluyo, 2006). Selain itu, Bina Swadaya juga mengembangkan pendekatan development  finance dengan business  finance untuk program pengembangan masyarakat. Ini sejalan dengan Seelos dan Mair (2006) yang menjelaskan bahwa pendekatan kewirausahaan sosial mendorong sebuah gagasan bagi organisasi
nirlaba untuk berupaya mencari pembiayaan untuk aktivitas sosialnya sehubungan dengan keterbatasan dana yang diperoleh dari donor. Di sini Bina Swadaya telah bertransformasi menjadi organisasi yang mandiri dan telah membuktikan keberhasilannya dalam mengimplementasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam aktivitasnya.
Keberhasilan Bina Swadaya sebagai social business yang mengimplementasikan praktik kewirausahaan sosial tidak terlepas dari keyakinan bahwa pendekatan kewirausahaan dapat menjadi jalan sebagai pengungkit ekonomi dalam upaya penyelesaian masalah sosial (Noruzi et al., 2010; Patra dan Nath, 2014; Utomo, 2014). Pencipataan nilai sosial tetap menjadi tujuan utama dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Merujuk pada Haryadi dan Waluyo (2006), ada tiga hal yang menjadi kunci keberhasilan Bina Swadaya dalam mempraktikan kewirausahaan sosial. Pertama, adanya komitmen yang kuat dari pendiri dan pengurus bahwa pendirian Bina Swadaya ditujukan untuk dapat membantu atau memberdayakan masyarakat miskin dan terpinggirkan. Ada internalisasi nilai-nilai kewirausahaan sosial dalam organisasi Bina Swadaya. Kedua, adanya kesadaran dalam organisasi yang menekankan bahwa Bina Swadaya bukanlah bertujuan untuk mencari keuntungan, namun bukan berarti menolak untuk memperoleh keuntungan. Penekanannya adalah Bina Swadaya dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dari keuntungan yang diperolehnya. Keuntungan yang diperoleh Bina Swadaya disirkulasikan untuk tujuan organisasi, yaitu memberdayakan masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas hidup. Ketiga, Bina Swadaya senantiasa berfokus pada tujuan organisasi. Bina Swadaya harus tetap pada jalur yang telah ditetapkan, yaitu penciptaan nilai sosial.
Selanjutnya, social business yang kedua adalah Mitra Bali.  Mitra Bali merupakan organisasi yang berdiri sejak 1993 yang berfokus pada pembangunan sosial dan ekonomi dengan melakukan pemberdayaan kelompok pengrajin ( www.en.mitrabali.com ). Latar belakang berdirinya Mitra Bali adalah praktik perdagangan tidak adil ( unfair trade ) yang dirasakan oleh pengrajin. Praktik ini sangat merugikan  pengrajin karena seringkali pengrajin dieksploitasi oleh
perantara (tengkulak) perdagangan. Kegiatan ekonomi bidang kerajinan pada dasarnya memainkan peran penting bagi perekonomian masyarakat Bali. Hal inilah yang mendorong Mitra Bali untuk membantu pengrajin dalam
memberikan pemahaman dan mengembangkan model perdagangan yang adil ( fair trade ) sehingga dapat kembali memberikan keuntungan kepada pengarajin.

## Tabel 3. Analisis Wirausaha Sosial
No. Aspek Kewi- rausahaan
Sosial Wirausaha Sosial ( Social Business ) Bina Swadaya Mitra Bali 1. Social value creation Memberikan pelayanan kepada para petani untuk dapat meningkatkan pertanian dengan berfokus pada peningkatan pertanian, pembiayaan mikro, pembangunan perdesaan, serta pendidikan. Membantu pengrajin yang dalam mengakses pasar sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan. 2. Inovasi Membangun ekonomi petani melalui pembentukan unit usaha yang bergerak di bidang pertanian serta pendidikan dan pelatihan (inovasi ini di luar pemikiran dasar sebagai LSM yang menjalankan kegiatan bisnis) Implementasi model bisnis fair  trade dalam perdagangan hasil kerajinan. 3. Model bisnis 1. Pemberdayaan masyarakat yang mencakup pelati - han, fasilitasi, dan konsultasi.
2.  Memberikan jasa keuangan mikro dalam bentuk koperasi simpan pinjam dan bank perkreditan rakyat. 3.  Membangun bisnis pertanian yang mencakup proses dan pemasaran produk maupun peralatan pertanian. 4.  Membangun komunikasi dalam bentuk publikasi majalah, buku, dan penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan program pembangunan.
5. Membangun  pariwisata  alternatif  dalam  bentuk cultural, environmental, and developmental expo - sure program (CEDEP).
6.  Membangun jejaring kerjasama, baik nasional maupun internasional, dalam bentuk community forestry  network, AKSI ( Indonesia  Social  Entre - preneurship Association ), program Bina Desa dan
Gema PKM (pergerekan pengembangan kredit mikro). 7.  Memberikan bantuan fasilitas untuk penyeleng- garaan  konferensi,  program  peatihan,  workshop, serta seminar. 1.  Menciptakan peluang pasar yang adil kepada pengrajin
2.  Pemberian bantuan pinjaman bebas bunga ( soft loans )
3.  Mendirikan koperasi bagi pengrajin dalam mendukung kegiatan perda- gangan dalam skema kerjasama antara Mitra Bali dan pengrajin.
4.  Membangun jejaring kerjasama dengan organisasi Fair Trade lokal (Rumah Fair Trade Indonesia) dan internasional ( World Fair Trade Organization ) 4. Transformasi Melepaskan ketergantungan pembiayaan dari lembaga donor untuk menjamin keberlanjutan kegiatan sosialnya dengan cara memandirikan lembaga melalui aktivitas wirausaha. Mengimplementasikan praktik fair trade sebagai  bentuk  perhatian  terhadap pengarajin dengan tujuan memperbaiki perekonomian keluarga pengrajin dalam bentuk bantuan fasilitas perdagangan hasil produk kerajinan dan bantuan pembiayaan. 5. Dampak sosial ( outcome ) 1.  Peningkatan kapasitas ekonomi petani 2.  Peningkatan keberdayaan masyarakat 3.  Kohesi sosial petani 1.  Peningkatan pendapatan pengrajin 2.  Mengatasi masalah kemiskinan pengrajin 3.  Menciptakan pengrajin yang sukses dalam menjalankan usaha dan mem- berikan kontribusi ekonomi yang lebih baik kepada keluarga 4.  Kohesi sosial di antara pengrajin
Sumber: Data olahan, 2015
Mitra Bali memberdayakan pengrajin dalam bentuk model bisnis yang berupaya untuk memberikan pembelajaran kepada pengrajin terkait kelemahan mereka dalam perdagangan dan cara mengatasi permasalahan tersebut. Implementasi model bisnis perdagangan yang adil ( fair trade ) yang digagas oleh Mitra Bali ini merupakan inovasi sosial yang memberikan dampak pada perbaikan ekonomi pengarajin. Dalam konsep kewirausahaan sosial, inovasi sosial merupakan elemen penting. Wirausaha sosial dituntut untuk senantiasa membangun gagasan yang inovatif karena menjadi pijakan dalam upaya penyelesaian masalah sosial.
Lebih lanjut, praktik kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh Mitra Bali adalah melalui strategi pemberdayaan kelompok yang inovatif ( innovative community development program ). Pemberdayaan ini berbentuk forum diskusi yang membahas permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin, seperti bagaimana menghadapi pembeli yang tidak jujur, kekurangan permodalan, hingga pada membangun akses informasi pemasaran. Selain itu, pengrajin juga diberikan pembelajaran terkait mengelola bisnis. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Mitra Bali ini merupakan suatu bentuk revitalisasi ekonomi dan kesejahteraan.
Keberhasilan Mitra Bali dalam menjalankan kegiatan sosialnya dengan pendekatan kewirausahaan tidak terlepas dari prinsip kemandirian organisasi. Mitra Bali memiliki prinsip self-sufficiency dan independence . Prinsip ini merupakan karakteristik dasar sebagai social business. Ini telah dilakukan oleh Mitra Bali dengan dibentuknya badan usaha, yaitu PT Teduh Mitra Utama. Badan usaha ini merupakan perusahaan non profit yang keuntungannya diinvestasikan kembali ke dalam program Mitra Bali. Sejalan dengan Yunus (2007), social business pada dasarnya adalah perusahaan yang berupaya melakukan aktivitas bisnis namun laba yang diperoleh tetap dipertahankan untuk perusahaan dan digunakan untuk keberlanjutan usaha atau pun perluasan usaha. Dalam konteks Mitra Bali, keuntungan usaha yang diperoleh didistribusikan kembali untuk tujuan sosial dan keberlanjutan kegiatan ( sustainability ).
Menjadi social business merupakan suatu strategi untuk mendukung keberlanjutan organisasi agar misi sosial terwujud. Nilai-nilai kewirausahaan menjadi pendorong bagi organisasi dalam membangun kemandirian. Ini yang membedakan antara praktik kewirausahaan sosial dengan kewirausahaan komersial. Kewirausahaan sosial berupaya untuk menciptakan nilai, bukan “menangkap” nilai (Santos, 2012). Penciptaan nilai sosial dilakukan dengan mengimplementasikan praktik kewirausahaan.  Kewirausahaan sosial sangat menekankan bagaimana memaksimalkan dampak sosial (Bornstein dan Davis, 2010). Namun, di sini kewirausahaan sosial dalam bentuk social business tidak menampikkan upaya untuk memperoleh keuntungan. Artinya, kewirausahaan sosial mengkombinasikan tujuan sosial dengan motif keuangan.
Dari kedua social business, baik Bina Swadaya dan Mitra Bali menunjukkan bahwa pendekatan kewirausahaan dapat digunakan dalam upaya mengatasi permasalahan sosial. Bina Swadaya dan Mitra Bali, keduanya menjalankan praktik kewirausahaan sebagai katalisator perubahan sosial. Kewirausahaan telah diakui berperan penting dalam perekonomian. Kewirausahaan dapat mendorong pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Asumsi ini didasarkan bahwa kewirausahaan mendorong pada penciptaan ide dan pembentukan peluang pasar baru (Henrekson, 2005). Bina Swadaya dan Mitra Bali memiliki sense of business dalam melakukan pemberdayaan.
Mair dan Noboa (2006) serta Swedberg (2009) menjelaskan bahwa dalam bukunya Schumpeter, The Theory of Economic Development , kewirusahaan pada dasarnya mencakup aktivitas tidak hanya ekonomi saja melainkan juga non ekonomi. Kewirausahaan sosial dikategorikan sebagai kewirausahaan non ekonomi. Kewirausahaan sejatinya adalah mechanism of economic change selanjutnya telah bergeser dan membuka konsep baru menjadi mechanism of social change .  Dalam konteks Bina Swadaya dan Mitra Bali menunjukkan keduanya sebagai wirausaha yang merupakan agen ekonomi dengan memanfaatkan daya inovasinya sebagai kekuatan pendorong untuk menciptakan ide baru dalam produknya disertai
dengan keberanian mengambil risiko atas apa yang dilakukan (Ebner, 2005). Kreft dan Sobel (2005) dengan merujuk pada Schumpeter menjelaskan bahwa karakteristik dari wirausaha adalah inovator, berani mengambil risiko, dan memiliki kemampuan dalam mengalokasikan sumber daya yang ada secara efisien.
Lebih lanjut, Austin (2006) menekankan ada dua elemen penting kewirausahaan sosial, yaitu inovasi dan penciptaan nilai sosial ( social value creation ). Inovasi mengacu pada konsep kewiarusahaan yang menekankan pentingnya aktivitas inovasi dalam upaya memanfaatkan setiap peluang untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Alvord et al., (2004) menjelaskan ada tiga tipe inovasi yang mencirikan kewirausahaan sosial, yaitu transformasional, ekonomi, dan politik. Swedberg 34 menambahkan dengan merujuk pada definisi kewirausahaan sosial dari Schumpeter, inovasi terdiri dari gabungan lingkup politik, seni, ilmiah, serta kehidupan sosial ( moral considerations ). Sementara itu, elemen kedua, yaitu penciptaan nilai sosial merupakan elemen yang membedakan kewirausahaan sosial dengan konsep kewirausahaan secara umum yang berorientasi pada keuntungan ( profit motivation ). Kedua elemen ini dimiliki oleh Bina Swadaya dan Mitra Bali.
Perrini dan Vurro (2006) manambahkan bahwa kewirausahaan sosial secara aktif berkontribusi terhadap perubahan sosial dengan kreativitas dan inovasi yang berlandaskan pada praktik kewirausahaan. Di sini wirausaha sosial menjadi penggerak perubahan, pioner dalam berinovasi dalam bidang sosial dengan kualitas kewirausahaan yang mencakup pemecahan masalah, peningkatan kapasitas, dan mempertunjukkan kualitas gagasan secara konkrit sehingga dapat mengukur dampak sosialnya.
Kewirausahaan sosial menjadi alternatif dalam upaya membangun ekonomi masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif ataupun terhadap sumber- sumber ekonomi. Inklusivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sejatinya menghadapi berbagai kendala, seperti kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, kebijakan yang belum tepat sasaran, minimnya pendanaan untuk infrastruktur, dan lain
sebagainya. Pendekatan kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi masyarakat miskin yang dilakukan oleh agen perubahan sosial ( social business ) telah terbukti kebermanfaatannya. Meskipun demikian, dampaknya belum secara meluas dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, semakin bertumbuhnya wirausaha sosial diharapkan akan dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan terutama pada pengentasan kemiskinan.

## KESIMPULAN
Kewirausahaan sosial memainkan peran penting berupa terobosan dalam upaya pengurangan kemiskinan. Manifestasi social business semakin menguatkan bahwa kewirausahaan menjadi pengungkit ekonomi bagi masyarakat untuk memperbaiki perekonomian dan meningkatan pendapatan. Selain itu, kewirausahaan sosial mendorong pada pembangunan ekonomi meskipun masih dalam jangkauan yang terbatas, namun dalam jangka panjang agenda pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Di sini, gagasan inovatif dan keberanian mengambil risiko atas apa yang dilakukan karena menggabungkan konsep sosial dan bisnis serta memanfaatkan peluang kewirausahaan memberikan harapan pada upaya penyelesaian masalah sosial.
Bina Swadaya dan Mitra Bali sebagai pelaku kewirausahaan sosial berperan dalam mendorong perbaikan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan. Program yang berbasiskan pada pendekatan kewirausahaan telah terbukti secara nyata pada kemandirian ekonomi masyarakat. Keberdayaan masyarakat menjadi nilai penting sebagaimana dalam konsep kewirausahan sosial, penciptaan nilai sosial adalah tujuan utamanya dengan menggabungkannya dengan aktivitas inovatif.
Kewirausahaan sosial yang muncul sebagai respon atas kegagalan pemerintah menjadi signal bahwa peran pemerintah dalam upaya pengurangan kemiskinan diharapkan lebih nyata. Keberadaan pelaku praktik kewirausahaan sosial dapat menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi di masa yang akan datang sehingga upaya percepatan pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Kerjasama dan insentif pemerintah
dapat diarahkan pada praktik kewirausahaan sosial yang sudah terbukti dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masayarakat sehingga model-model wirausaha sosial akan banyak bermunculan dan tumbuh dengan subur.

## DAFTAR PUSTAKA
Alvord, S., Brown, L., dan Letts, C.  (2004). Social Entrepreneurship and Societal Transformation: An Exploratory Study. Journal of Applied Behavioral Science,
40(3): 260-283.
Artha, D. R. P., dan Dartanto, T. (). Multidimensional Approach to Poverty Measurement in Indonesia. LPEM-FEUI Working Paper 002 . Austin, J. E., 2006. Three Avenues for Social Entrepreneurship Research. Dalam. J. Mair, J. Robinson, dan K. Hockerts (Ed.). Social Entrepreneurship : 22-33. New York (USA): Palgrave Macmillan.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  (http://www.bps. go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_ subyek=23)
Barro, R., 1999. Inequality, Growth, and Investment. NBER Working Paper No. 7038. National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Bornstein, D., 2006. How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas (Terj. Kusumawijaya, M.). Yogyakarta: INSISTPress-Nurani Dunia.
Bornstein, D., dan S. Davis, 2010. Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know. New York: Oxford University Press Bourguignon, F., dan Chakravarty, S. R. (2003).
The Measurement of Multidimensional Poverty. The Journal of Economics Inequality , Vol. 1(1), pp. 25-49. Creswell, J. W., 2009. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd Ed.). SAGE.
Drucker, P. F., 1985. Innovation and Entrepreneurship. New York: Harper & Row.
Ebner, A., 2005. Entrepreneurship and Economic Development: From Classical Politcal
Economy to Economic Sociology. Journal of Economic Studies, 32(3): 256-274.
Handayani, I. P. (2012). Beyond Statistics of Poverty. The Jakarta Post. Diakses dari http://www.thejakartapost.com/ news/2012/02/13/beyond-statistics- poverty.html.
Haryadi, E., dan S. J. Waluyo, 2006. Kewirausahaan Sosial LSM Bina Swadaya: Refleksi  Perjalanan  dalam  Menjalankan Misi Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Galang, 1(4): 109-124. Henrekson, M., 2005. Entrepreneurship: A Weak
Link in the Welfare State?. Industrial and Corporate Change , 14(3): 437-467.
Ismawan, B., 2012. Bina Swadaya-45 Years (1967-2012). Diunduh dari http:// asiadhrra.org/wordpress/wp-content/ u p l o a d s / 2 0 1 3 / 0 6 / B i n a _ S w a d a y a - 45Tahun_ENG.pdf.
_____, 2013. Empowering Society: Bina Swadaya Experience in Indonesia. Materi disampaikan dalam APEC SME Summit (diunduh dari http://www.mbc.com.ph/ engine/wp-content/uploads/2013/01/ APEC-SME-Summit-Bambang-Ismawan. pdf).
Jiao, H., 2011. A Conceptual Model for Social Entrepreneurship Directed Toward Social Impact on Society. Social Enterprise Journal, 7(2): 130-149.
Kreft, S. F., dan R. S. Sobel, 2005. Public Policy, Entrepreneurship, and Economic Freedom. Cato Journal, 25(3): 595-616.
Mair, J., 2006. Exploring the Intentions and Opportunities Behind Social Entrepreneurship. Dalam. J. Mair, J. Robinson, dan K. Hockerts (Ed.). Social Entrepreneurship : 89-94. New York (USA): Palgrave Macmillan.
Mair, J., dan E. Noboa, 2006. Social Entrepreneurship: How Intentions to Create a Social Ventures are Formed. Dalam. J. Mair, J. Robinson, dan K. Hockerts (Ed.). Social Entrepreneurship : 121-135). New York (USA): Palgrave Macmillan.
Neuman, W. L., 2007. Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approach (2nd Ed.). Pearson Education Inc.
Nicholls, A., 2006. Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change . New York: Oxford University Press.
Noruzi, M. R., J. H. Westover, dan G. R. Rahimi, 2010. An Exploration of Social Entrepreneusrhip in the Entrepreneurship Era. Asian Social Science , 6(6): 3-10.
Palesangi, M., 2012. Pemuda Indonesia dan Kewirausahaan Sosial. Bandung, Universitas Katolik Parahyangan.
Patra, S. K., dan S. C. Nath, 2014. Social Transformation through Social Entrepreneusrhip: An Exploratory Study. The IUP Journal of Entrepreneurship Development, XI(1): 7-17.
World Bank. 2014. Penurunan Kemiskinan di Indonesia Melambat, Ketimpangan Meningkat. Diakses dari http:// www.worldbank.org/in/news/press- release/2014/09/23/poverty-reduction- slows-inequality-increases-world-bank- reports pada 12 Januari 2014.
Perrini, F., dan C. Vurro, 2006. Social Entrepreneurship: Innovation and Social Change Across Theory and Practice. Dalam. J. Mair, J. Robinson, dan K. Hockerts (Ed.).
Social Entrepreneurship : 57-85. New York (USA): Palgrave Macmillan.
Pratiwi, Z. S., dan T. Siswoyo, 2014. Perancangan
Kampanye Peningkatan Kesadaran Berwirausaha Sosial: Generasi Pengubah”. Jurnal Tingkat Saraja Senirupa dan Desain, 3(1): 1-6.
Rahmawaty, P., 2011. Pengembangan Metode Pembelajaran Pendidikan Karakter melalui Kewirausahaan Sosial ( Sociopreneurship ). Jurn al Pendidikan Inovatif , 1(2): 1-15.
Santos, F. M., 2012. A Positive Theory of Social Entrepreneurship. Journal of Business
Ethics , 111(3): 335-351. Seelos, C., dan J. Mair, 2004. Social Entrepreneurship: The Contribution of Individual Entrepreneurs to Sustainable Development. Barcelona: Center for Business Society, IESE Business School- University of Navarra.
Situmorang, D. B. M., dan I. R. Mirzanti,
2012. Social Entrepreneurship to Develop Ecotourism. Procedia Economics and Finance , 4: 398-405
Suryadarma, D., et al., 2005. A Reassessment of Inequality and Its Role in Poverty Reduction in Indonesia. SMERU Working Paper ,
Swedberg, R., 2009. Schumpeter’s Full Model of Entrepreneurship: Economic, Non- economic and Social Entrepreneurship. Dalam R. Ziegler (Ed.). An Introduction to Social Entrepreneurship: Voices, Preconditions, Contexts : 77-106. Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing Limited.
Utomo, H., 2014. Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial. Among Makarti , 7(14): 1-16.
Yunus, M., 2007. Creating a World without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism. New York (USA): Perseus Books Group. www.ashoka.org www.schwabfound.org http://binaswadaya.org/ http://en.mitrabali.com/