## EDITORIAL:

## Sustainable Development Goals
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan global sebelumnya yaitu MDGs atau Milennium Development  Goals ,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  pada  Bulan  September  2015 meluncurkan  SDGs  atau Sustainable  Development  Goals yang  berlaku  sampai  dengan tahun  2030.  SDGs  berisi  seperangkat  tujuan  transformatif  yang  disepakati  oleh pemimpin-pemimpin  dari  189  negara  dan  berlaku  bagi  seluruh  bangsa  di  dunia  tanpa terkecuali.  SDGs  sebagai  agenda  pembangunan  berkelanjutan  untuk  kemaslahatan manusia  dan  planet  bumi  berdasarkan  hak  asasi  manusia  dan  kesetaraan  yang mendorong  pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang lebih baik. SDGs diberlakukan  dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk  meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No-one Left Behind".
Jika sebelumnya MDGs memiliki 8 tujuan yang ingin dicapai masyarakat global, antara lain; 1) Menangulangi kemiskinan dan kelaparan, 2) Mencapai pendidikan dasar secara  universal,  3)  Mendorong  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan,  4) Menurunkan  angka  kematian  anak,  5)  Meningkatkan  kesehatan  ibu,  6)  Memerangi HIV/AIDS,  Malaria,  dan  penyakit  menular  lainnya,  7)  Menjamin  daya  dukung lingkungan  hidup,  8)  Mengembangkan  kemitraan  global  untuk  pembangunan. SDGs  memiliki 17 tujuan dan 169 capaian atau target yang ingin dicapai oleh masyarakat dunia,  antara  lain;  1)  Tanpa  kemiskinan,  2)  Tanpa  kelaparan  3)  Kehidupan  Sehat  dan
Volume 3, No. 1, November 2018 (1-8) doi:10.24198/intermestic.v3n1.1
Sejahtera, 4) Pendidikan Berkualitas, 5) Kesetaraan Gender, 6 ) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 7) Energi Bersih dan Terjangkau, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 9)  Industri,  Inovasi  dan  Infrastruktur,  10 ) Berkurangnya  Kesenjangan,  11)  Kota  dan Pemukiman yang Berkelanjutan, 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, 13)  Penangan  Perubahan  Iklim,  14)  Ekosistem  Lautan,  15)  Ekosistem  Daratan,  16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Hirauan  terhadap  SDGs  menjadi  tema  khusus  dalam  penerbitan  e-jurnal Intermestic Volume 3, Nomor 1 kali ini. Tiga dari  17 Tujuan SDGs ini menjadi fokus bahasan artikel para kontributor penulis, yaitu Tujuan nomor 05, Tujuan nomor 07 dan Tujuan nomor 09.
Tujuan SDGs nomor 05 , yakni Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Tujuan ini memiliki 9 target yang ingin dicapai secara global. Tujuan 05 berbicara  tentang  mengakhiri  kekerasan  dan  diskriminasi  terhadap  perempuan  dan memastikan  mereka  memiliki  kesempatan  yang  sama  dalam  segala  aspek  kehidupan. Caranya  adalah  pengupayaan  ragam  cara  tercapainya  kesetaraan  gender  dan memberdayakan kaum perempuan (dewasa dan anak gadis). Berdasarkan fakta di dunia bahwa  masih  banyak  ragam  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan  (fisik,  seksual, emosional,  ekonomi)  baik  di  ranah  privat  maupun  ranah  publik  selama  hidupnya, khususnya di  negara-negara berkembang ketimbang di  negara-negara maju. Kekerasan ini  menyebabkan  ketertinggalan  dan  ketidaksetaraan  perempuan  dalam  pembangunan dibandingkan  tidak  hanya  daripada  kemajuan  kaum  lelaki  tetapi  juga  daripada keberdayaan kaum perempuan sendiri di negara yang lebih maju.
Salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  perempuan  dalam  pembangunan  pada umumnya dan menjadi hirauan Tujuan 05 SDGs adalah apa yang disebut dengan ‘ glass ceiling’ . Glass  ceiling (langit-langit  kaca)  adalah  metafora  yang  mengacu  pada penghalang  buatan  yang  mencegah  perempuan  dan  minoritas  untuk  dipromosikan  ke posisi  manajerial  dan  eksekutif  dalam  suatu  organisasi.  Parafrasa  langit-langit  kaca digunakan  untuk  menggambarkan  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  perempuan  ketika mencoba untuk pindah ke peran yang lebih tinggi dalam hierarki yang didominasi laki-
laki.  Pada  umumnya  kendala  bagi  perempuan  bukan  dari  kebijakan  yang  tertulis melainkan melalui norma-norma yang diterima dan bias secara implisit. Meskipun bias gender yang diterima sebagai norma seperti itu tampak terdapat di mana saja di seluruh dunia,  namun  gender  yang  berbasis  konstruksi  budaya  memungkinkan  terdapatnya perbedaan tersendiri di setiap wilayah, salah satunya di negara Filipina.
Seperti paparan dari hasil penelitian yang ditulis oleh Michael Earl B. Castroverde dari Filipina dalam artikel berjudul  “ A Crack in the Glass Ceiling: A Study on Promotion Bias  to  Top-level  Management  Positions  Associated  with  Diversity  Management  in Tacloban  Academes ”.  Castroverde  menyatakan  bahwa  perempuan  harus  memiliki  hak yang sama untuk bekerja dan bahwa setiap tindakan diskriminasi yang diambil terhadap karyawan  perempuan  karena  seksnya  adalah  pelanggaran  Undang-Undang  Republik Filipina  6725.  Meskipun  terdapat  klaim  penghapusan  “ glass  ceiling ”,  namun  dari  100 lembaga pendidikan di Kota Tacloban yang telah diamati secara konsisten, sebagian besar pemimpin  pendidikannya  adalah  laki-laki  meskipun  memiliki  mayoritas  pendidiknya adalah perempuan. Kenyataan ini menciptakan perspektif yang bias pada citra pendidikan dan merupakan  indikasi  diskriminasi gender  yang  mengkhawatirkan untuk posisi  yang berbayar  tinggi.  Castroverde  dalam  artikelnya  menyebut  tujuan  penelitiannya  adalah untuk menemukan  masih ada atau tidaknya " the glass ceiling ” di salah satu lingkungan kerja utama di Visayas Timur, Kota Tacloban; serta untuk mendapatkan wawasan tentang salah satu penyebabnya, terkait Manajemen Keragaman Tenaga Kerja yang tidak efektif. Penelitiannya  menggunakan  teknik  wawancara  semi-terstruktur  untuk  mengumpulkan data  dengan  Pengukuran  Tendensi  Sentral  ( the  Measures  of  Central  Tendency )    untuk memastikan  keberadaan,    dalam  periode  10  tahun,    dalam  hal  (1)  ketidakadilan  upah antara  laki-laki  dan  perempuan  dan  (2)  frekuensi  manajer  tingkat  atas  perempuan. Temuan  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  1  dari  3  manajer  tingkat  atas  di  lembaga pendidikan di Tacloban, adalah perempuan; dengan 90% diposisikan di sekolah berbiaya rendah. Hasilnya menunjukkan bahwa diskriminasi  gender dalam pekerjaan ini berasal dari salah satu dari  pendekatan organisasi terhadap keragaman. Artikel penelitian yang ditulis oleh Michael Earl B. Castroverde  dari Filipina ini memberikan informasi sekaligus pemahaman bahwa  hambatan “ glass ceiling ”  bagi perempuan setipis apapun masih ada.
Artikel ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Filipina dalam mewujudkan capaian Tujuan 05 SDGs, khususnya di lembaga pendidikan tersebut.
Tujuan  SDGs  nomor  07  menjadi  tema  bahasan  berikutnya.  Tujuan  07  SDGs adalah  memastikan  akses  terhadap  energi  yang  terjangkau,  dapat  diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua. Tujuan ini terdiri dari 7 target dan sangat penting karena terkait dengan tujuan-tujuan SDGs lainnya. Energi sangat diperlukan bagi hampir setiap tantangan dan peluang utama yang dihadapi dunia saat ini. Akses ke energi, baik itu  untuk  pekerjaan,  keamanan,  perubahan  iklim,  produksi  makanan  atau  peningkatan pendapatan, sangat penting.  Sampai saat ini banyak orang di seluruh dunia, khususnya di negara-negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil, dan negara berkembang  terkungkung  daratan,  yang  tidak  memiliki  akses  ke  solusi  memasak  yang bersih,  bebas  dari  polusi  udara  yang  berbahaya,  maupun  kegiatan  pemborosan  energi. Selain itu, masih cukup banyak penduduk dunia yang berfungsi atau beraktivitas tanpa listrik.  Perluasan  akses  ke  listrik,  bahan  bakar  dan  teknologi  yang  bersih,  serta meningkatkan  efisiensi  energi  dan  pangsa  energi  terbarukan  memerlukan  kerja  sama antarnegara. Oleh karena itu, sangat penting kesediaan negara-negara untuk merangkul teknologi  baru  dan  memperbanyak  kerja  sama  internasional  untuk  memfasilitasi  akses terhadap riset dan teknologi  energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi dan  teknologi  bahan  bakar  fosil  yang  lebih  maju  dan  bersih,  dan  mendorong  investasi dalam infrastruktur energi dan teknologi energi bersih. Semua kemajuan di semua bidang ini dibutuhkan untuk mencapai Tujuan pada tahun 2030.
Terkait  dengan  Tujuan  SDGs  nomor  7,  khususnya  mengenai  kerja  sama antarnegara  dalam  permasalahan  energi  dibahas  dalam  artikel  berjudul  “ Asean-U.S Cooperation on Renewable Energy: Asean’s Response to Climate Change Phenomenon ” oleh  Dewi  Agha  Putri.  Diawali  dengan  fenomena  perubahan  iklim  yang  telah  menjadi salah  satu  isu  terbanyak  diperbincangkan  dalam  Perhimpunan  Bangsa-Bangsa  Asia Tenggara  (ASEAN).  ASEAN  sebagai  salah  satu  organisasi  kawasan  yang  paling berpengaruh berusaha untuk memerangi perubahan iklim dengan pengembangan energi terbarukan  dan  penciptaan  standar  kehidupan  di  dalam  wilayahnya.  Untuk  menggapai ambisi ini, ASEAN bekerjasama dengan Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu mitra dialog  ASEAN  dalam  implementasi  ASEAN  Plan  of  Action  for  Energy  Cooperation
(APAEC)  2016-2025.  Dewi  Agha  Putri  berusaha  menjelaskan  bagaimana  kooperasi ASEAN-AS  membantu  ASEAN  untuk  memerangi  perubahan  iklim  tersebut  dengan bekerja  sama  dalam  hal  energi  terbarukan,  perencanaan  investasi,  serta  pertukaran teknologi dan informasi.
Tujuan  SDGs  yang  menjadi  tema  artikel  selanjutnya  dan  terakhir  dalam penerbitan kali ini adalah Tujuan nomor 09.  Tujuan 09 SDGs berkaitan dengan Industri, Inovasi  dan  Infrastruktur  dan  memiliki  9  target.  Pada  intinya  adalah  membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu  mengembangkan  penelitian dan inovasi  di  negara-negara berkembang,  dan secara siginifikan meningkatkan akses informasi dan teknologi komunikasi, menyediakan akses universal dan terjangkau ke internet di negara-negara berkembang pada tahun 2020. Upaya yang dapat dilakukan negara-negara berkembang untuk menjadi negara maju yang setara adalah melakukan pembangunan yang terencana dan menyeluruh, khususnya bagi negara  kepulauan  atau  yang  memiliki  hambatan  topografi.  Salah  satunya  yang  paling krusial  adalah  membangun  infrastruktur  yang  berkualitas,  dapat  diandalkan, berkelanjutan dan berketahanan untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang terpisah, termasuk  infrastruktur  wilayah  dan  lintas  batas.  Tujuannya  adalah  untuk  mendukung pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  manusia,  dengan  fokus  pada  akses  yang terjangkau  dan  sama  rata  bagi  semua.  Infrastruktur  juga  untuk  meningkatkan  akses industri rumah tangga dan usaha skala kecil lainnya terhadap layanan pendanaan seperti kredit  yang  terjangkau  dan  menggabungkan  mereka  ke  dalam  pasar  dan  rantai  nilai. Selain  itu  didahului  oleh  edukasi  pentingnya  penguasaan  atas  teknologi  informasi  dan komunikasi masa kini dalam melancarkan dan memudahkan segala aktivitas dan transaksi lintas batas, selain penyediaan prasarana bagi akses mereka terhadap internet itu sendiri. Dengan membangun infrastruktur yang berkualitas akan mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi yang kreatif.
Terkait  Tujuan  09  SDGs,  Marjorie  D.  Resuello  menulis  artikel  hasil  penelitian berjudul  “ Hard  Infrastructure  as  Local  Economic  Development  (LED)  Enabling Environment  in  Selected  Local  Governments  in  Aichi  Prefecture,  Japan ”.  Dalam tulisannya ia memaparkan bahwa   pengembangan ekonomi lokal atau Local Economic
Development (LED)  muncul  untuk  membangun  kapasitas  ekonomi  lokal  dalam meningkatkan masa depan ekonomi dan kualitas hidup. Dasar rujukan bagi lingkungan yang memungkinan  LED adalah United Nations Human Settlement Programme, 2005 , mengenai intervensi pemerintah dan penggunaan sumber daya lokal untuk meningkatkan lingkungan bisnis dan pembangunan yang menjangkau semua lapisan masyarakat. Kajian penelitian Resuello adalah mengidentifikasi lingkungan yang memungkinkan LED dalam mendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Nagoya, Kota Ichinomiya, dan Kota  Kota  di  Prefektur  Aichi,  Jepang.  Penelitiannya  dengan    menggunakan  metode penelitian observasi partisipan di pemerintah nasional, regional, prefektur, kota, daerah, lembaga akademis dan penelitian, UKM, kamar dagang, asosiasi bisnis, dan komunitas di  Prefektur  Aichi.  Temuan  penelitian  mengungkapkan  bahwa  pemerintah  Jepang memberikan  dukungan  bisnis  untuk  UKM  sebagai  kekuatan  di  balik  ekonomi  dengan industri  UKM  yang  berkembang  pesat.  Dukungan  terhadap  infrastruktur  keras diidentifikasi  sebagai  lingkungan  yang  memungkinkan  LED  untuk  mendorong keterhubungan, inovasi, dan penciptaan nilai untuk daya tarik UKM, pertumbuhan, dan ekspansi global. Hal ini, menurut Resuell, adalah hal yang umum di antara pemerintah daerah  yang  dipilih  untuk  membangun  daya  saing  lokal,  menangani  pekerjaan  dan penciptaan  kekayaan,  dan  mempromosikan  kelayakan  hidup  melalui  pembangunan infrastruktur  yang  sulit.  Studi  ini  layak  untuk  dilihat  oleh  negara-negara  berkembang, terutama di Wilayah ASEAN, dalam menangani pengurangan kemiskinan dan penciptaan kekayaan.
Selain ketiga artikel kontributor mengenai Tujuan-tujuan SDGs itu, terdapat dua artikel lainnya yang berkontribusi bagi terbitan e-jurnal Intermestic Volume 3 nomor 1 kali ini. Dua artikel tersebut adalah mengenai intervensi suatu negara terhadap wilayah lain  berdasarkan  perlindungan  terhadap  identitas  etnis  yang  sama,  dan  terakhir  adalah mengenai kepentingan negara dalam pencabutan ekspor senjata.
Artikel mengenai intervensi suatu negara terhadap wilayah lain mengambil fokus konteks konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina dan berakhir dengan lepasnya wilayah Krimea. Rizky Widiasa memberi judul artikelnya itu “ Bingkai Identitas Dalam Konflik Geopolitik: Intervensi Militer Rusia Di Ukraina” . Intinya, tulisan Rizky Widiasa adalah jawaban atas pertanyaan yang ingin diungkap dalam tulisannya adalah mengapa suatu identitas yang dimiliki bersama oleh negara dengan negara lainnya dapat digunakan
sebagai isu krusial untuk menjustifikasi tindakan unilateral terhadap negara lain dalam kerangka identitas. Untuk itu Rizky Widiasa memaparkan aksi yang dapat dikategorikan sebagai sebuah intervensi oleh suatu negara, yaitu Rusia, yang mengemukakan alibi dan justifikasi  bahwa  aneksasinya  terhadap  Krimea  adalah  upaya  membebaskan  wilayah tersebut. Selain itu aksi Rusia itu bertujuan untuk melindungi mayoritas warga etnisnya dari  dampak  ketidakstabilan  politik  yang  terjadi  di  Ukraina  akibat  munculnya  gerakan revolusioner. Dengan memandang identitas sebagai pemicu tindakan unilateral, makalah ini secara umum berargumen bagaimana secara historis kesamaan identitas dapat menjadi faktor yang mendukung tindakan opresif yang dilakukan oleh suatu negara dalam meraih ambisi geopolitiknya. Analisis Rizky Widiasa secara khusus menitik beratkan pada faktor kesamaan  identitas  dari  warga  Ukraina  di  Krimea  dengan  orang-orang  Rusia.  Namun, kesamaan itu bukanlah hal yang luar biasa mengingat Ukraina sebelumnya adalah bagian dari Uni Soviet. Hanya saja ketika Ukraina semakin menunjukan kedekatannya dengan Uni-Eropa,  Federasi  Rusia  seolah  menampakan  persepsi  terancam  secara  geostrategis oleh  NATO  (mengingat  Ukraina  terletak  diantara  Eropa  dengan  Federasi  Rusia), persamaan identitas dimanfaatkan oleh Rusia untuk melakukan strategic denial .
Artikel  terakhir  pada  edisi  e-jurnal  Intermestic  ini  adalah  hasil  penelitian mengenai kepentingan negara dalam pencabutan ekspor senjata yang ditulis oleh Rafyoga Jehan Pratama Irsadana dan Tulus Warsito . dengan Judul “ Japan Military Export Ban Lift In 2014 Under Shinzo Abe Administration” mereka menganalisis mengenai kepentingan Jepang  dalam  pencabutan  larangan  ekspor  senjata  di  tahun  2014,    meskipun  negara tersebut  diuntungkan di  bawah naungan pasifisme selama tujuh dekade terakhir. Salah satu manifestasi paham pasifis tersebut adalah larangan ekspor senjata parsial (1967) dan total (1976). Dalam menjawab anomali tersebut, artikel ini menggunakan konsep klasik Realisme Balance  of  Power yang  dicetuskan  oleh  Hans Joachim Morgenthau . Dengan kerangka konsep ini, penelitian menemukan bahwa visi utama Shinzo Abe untuk terlibat dalam ekspor dan transfer persenjataan adalah mengimbangi asertifitas Republik Rakyat China di Laut China Timur dengan (1) meningkatkan aliansi militer dan (2) memperkuat kekuatan  militer  dalam  negeri.  Hubungan  keamanan  dengan  negara  aliansi  dipererat dengan  mendistribusikan  persenjataan  kepada  negara-negara  yang  bersengketa  dengan Republik  Rakyat  China  dan  meningkatkan  kerjasama  militer  dengan  Amerika  Serikat. Penguatan  kekuatan  militer  internal  dapat  tercapai  karena  ekspor  militer  menstimulus
pengembangan  industri  militer  domestik.  Hal  tersebut  juga  memicu  pertumbuhan ekonomi dalam program Abenomics, yang juga ditujukan untuk meningkatkan anggaran militer.
Bersamaan  dengan  publikasi  e-jurnal  Intermestic  Volume  3  Nomor  1  kali  ini, kami  menghaturkan  ucapan  terimakasih  tak  terhingga  atas  kesediaan  tiga  penelaah sejawat atau mitra bestari ( peer reviewer ) lama dan baru, yaitu: Assoc. Prof. Dr. Ahmad Bashawir bin  Hj.  Abdul  Ghani, University  of  Northern  Malaysia,  Malaysia,  Dra. Sukawarsini  Djelantik,  M.A., Ph. D.,  Universitas Katolik  Parahyangan,  Indonesia, dan Drs.  Abubakar  Eby  Hara,  Ph.D., Universitas  Jember,  Indonesia.  Dengan  kepakaran masing-masing  dalam  ragam  ilmu  dan  konsentrasi  khususnya  akan  memperkuat kredibilitas dan kualitas serta posisi dan arah jurnal ini.
Hormat Kami,
Arry Bainus dan Junita Budi Rachman
Pimpinan Redaksi dan Wakil Pimpinan Redaksi