## Legalitas
Tanggung Jawab  Notaris dan PPAT Dalam Pembuatan APHT Berdasarkan SKMHT Pada Bank Mandiri di Kabupaten Labuhan Batu

## *Fikalya Anli, Ahmad Fauzi, dan Ferry Susanto Limbong
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara *Correspondence email: fikalyaanli@gmail.com
Abstrak . Penelitian ini bertujuan untuk mengetuahui tanggung jawab notaris dan ppat dalam pembuatan apht berdasarkan skmht pada  bank  mandiri  di  kabupaten  labuhan  batu.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normative.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang–undangan  (statute  approach),  serta  asas-  asas.  1.Dengan diberlakukannya  undang  Nomor  49  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang  menjadi  satu  –  satunya  Lembaga  hak  jaminan atas  tanah  dalam  hukum  tanah    nasional  yang  tertulis.    Dalam  proses  pemberian  Hak  Tanggungan  agar  memberikan  kepastian hukum menurut hukum wajib di hadiri oleh pemberi Hak Tanggungan atau debitur, penerima Hak Tanggungan atau kreditur guna menandatangani  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  dihadapan  PPAT.  Notaris  yang  berwenang  untuk  membuat  akta Notaris,  tapi  ternyata  membuat  SKMHT,  yang  merupakan  akta  yang  dibuat    diluar  kewenangannya,  tidak  mampunya  Notaris memahami  pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris  dan  cacat  bentuk  akta  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris,  maka    jika tindakan  Notaris  seperti  itu  telah  menimbulkan  kerugian  terhadap  pihak  yang  namanya  tersebut  dalam  akta,  yang  tadinya berharap akta yang dinginkan dalam bentuk akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. 3.  Terkait dengan penelitian menjelaskan bahwa pada perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) yang khususnya untuk jenis KPR bersubsidi dalam prakteknya hanya dipasang SKMHT saja tanpa perlu diikuti APHT.
Kata Kunci: Notaris, PPAT, APHT, SKMHT.
Abstract .  This  study  aims  to  determine  the  responsibilities  of  notaries  and  PPATs  in  making  apht  based  on  skmht  at  an independent  bank  in  Labuhan  Batu  district.  This  research  uses  normative  legal  method.  The  method  used  in  this  study  uses  a statute  approach,  as  well  as  principles.  1.  With  the  enactment  of  Law  Number  49  of  1996  concerning  Mortgage  Rights  which became the only institution for land security rights in written national land law. In the process of granting Mortgage in order to provide legal certainty according to law, it is mandatory for the Mortgage provider or debtor, Mortgage recipient or creditor to sign the Mortgage Granting Deed (APHT) before the PPAT. A Notary who is authorized to make a Notary deed, but turns out to have made an SKMHT, which is a deed made outside his/her authority, the Notary's inability to understand the implementation of the Notary's duties and defects in the form of the deed made by or before a Notary, then if such a Notary's action has caused a loss against the party whose name is in the deed, who previously hoped that the desired deed was in the form of a Notary deed that  had  perfect  evidentiary  power.  3.  Related  to  the  research,  it  is  explained  that  in  the  housing  loan  agreement  (KPR), especially for subsidized mortgages, in practice only SKMHT is installed without the need for APHT to be followed.
Keywords : Notary, PPAT, APHT, SKMHT

## PENDAHULUAN
Menurut  ketentuan  pasal  1  angka  2  Undang  –  undang  nomor  10  tahun  1998  tentang  perbankan, 1 pengertian bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan/  atau  bentuk  –  bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf kehidupan  rakyat  yang  lebih  baik.  Dalam  hal  ini  fungsi  Bank  sebagai  perantara  keuangan,  sebagai  prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. 2
Pemberian kredit diatur lebih lanjut dalam pasal 8 ayat (1) undang  – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan  Atas  Undang  –  undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan. 3 Salah  satu  prinsip  perkreditan  yang paling penting adalah Jaminan atau agunan. Dalam kegiatan perkreditan yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa  umumnya  sering  dipersyaratkan  adanya  penyerahan  agunan  utang  oleh  pihak  debitur  kepada  pihak  Kreditur. Agunan  kredit  akan  mempunyai  beberapa  fungsi  dan  salah  satunya  adalah  untuk  mengamankan  pelunasan  kredit apabila pihak debitur cidera janji. 4 Jaminan dalam kredit merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditur serta kepastian  dalam  pelunasan  utang  –  utang  oleh  si  debitur.  Obyek  yang  menjadi  jaminan  kredit  bank  itu  haruslah disesuaikan  dengan  pedoman  yang  digunakan  oleh  bank  yang  bersangkutan,  antara  lain  mengenai  agunan  yang
1 Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
2 Klaudius Ilkam Hulu, 2021, Problematika Perjanjian Kredit . Lutfi Gilang, Jawa Tengah, p.2.
3 Republik Indonesia. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
4 M. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia , RajaGrafindo Persada, Jakarta, p.5.
diperbolehkan  untuk  suatu  pemberian  kredit,  sehingga  agunan  tersebut  benar  -  benar  dapat  menjadi  alat  pelunasan kredit yang efektif apabila terjadi wansprestasi yang dilakukan debitur, maka sudah menjadi keharusan jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.
Hak  Tanggungan  adalah  suatu  hak  kebendaan  yang  harus  dibuat  dengan  akta  otentik  dan  didaftarkan  serta bersifat assessoir dan eksekutorial ,  yang  diberikan  oleh  debitur  kepada  kreditur  sebagai  jaminan  atas  pembayaran utang – utangnya yang objeknya berupa tanah dengan atau tanpa segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut. 5 Esensi dari definisi Hak Tanggungan adalah pada penguasaan hak atas tanah yang  merupakan wewenang untuk menguasai hak atas tanah, penguasaan hak atas tanah oleh kreditur bukan untuk menguasai secara fisik, namun untuk menjualnya jika debitur cedera janji. 6 Salah satu produk yang dikeluarkan oleh Notaris atau PPAT dalam proses KPR yaitu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). 7 Peran Notaris atau PPAT dalam proses pemberian KPR menjadi begitu  penting  mengingat  kedua  profesi    tersebut  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  akta  sebagai  bukti  telah dilakukannya  perbuatan  hukum  mengenai  hak  atas  tanah.  Kewenangan  tersebut  dapat  membuat  surat  kuasa membebankan  hak  tanggungan  (SKMHT)  dapat  dilakukan  dengan  membuat  akta  notaris  sendiri  atau  dengan menggunakan Blanko akta yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI).
Menurut  Pasal  15  ayat  (5)  UUHT  menentukan  bahwa  ketentuan  Pasal  15  ayat  (3)  dan  (4)  tersebut  tidak berlaku  bagi  Surat  kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  untuk  jenis  kredit  tertentu,  yaitu  KUK,  KUT, KPR.  Menurut  Pasal  1  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  Nomor  4  tahun  1996  tentang  Penetapan  Batas  Waktu penggunaan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  untuk  menjamin  pelunasan  kredit-kredit tertentu, jangka  waktu  berlakunya  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan  (SKMHT) sampai  saat  berakhirnya perjanjian  pokok  yang  bersangkutan.  Berdasarkan  ketentuan  ini,  Notaris  mempunyai  kewenangan  untuk  membuat SKMHT  dengan  akta.  Artinya  SKMHT  yang  dibuat  oleh  Notaris  tersebut  harus  dibuat  dalam  bentuk  akta,  namun praktiknya  mengisi  blangko/isian/formulir  yang  sudah  disediakan  instansi  pertanahan. 8 Dikarenakan  Labuhanbatu sedang  berkembang  pesatnya  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  setempat  yang  dalam  hal  ini  tentunya membutuhkan dana yang besar yang dapat diperoleh dari perjanjian kredit perbankan dengan jaminan Akta Pemberian Hak  Tanggungan  (APHT)  yang  diikuti  dengan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  dengan bantuan Notaris maupun PPAT dalam membuat perjanjian kredit tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Tanggung  Jawab  Notaris  Dan  PPAT  Dalam  Pembuatan  APHT Berdasarkan SKMHT Pada Bank Mandiri Di Kabupaten Labuhan batu ”. Permasalahan dalam maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu, Bagaimana fungsi kedudukan SKMHT dalam perjanjian Kredit Setelah berlakunya  Undang  -  undang  Hak  Tanggungan ?  Bagaimana  Tanggung  Jawab    PPAT  dalam  pembuatan  APHT berdasarkan  SKMHT  pada  Bank?  Bagaimana  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  Apabila  SKMHT  yang  tidak  diikuti dengan APHT?

## METODE
Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian  adalah  untuk  mengungkapkan  suatu  kebenaran  secara  sistematis,  metodologis  dan  konsisten. 9 Penelitian hukum  normatif  juga  mengacu  kepada  aturan-aturan  hukum,  Data  penelitian  berupa  data  dari  bahan  hukum  yang digunakan melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (centent analysis method) yang dilakukan dengan  mendeskripsikan  materi  peristiwa  hukum  atau  produk  hukum  secara  detail  guna  memudahkan  interpretasi dalam pembahasan. 10 Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk dokumentasi, yaitu pedoman yang digunakan dalam bentuk catatan atau kutipan, mencari literatur hukum, buku-buku
5 Munir Fuady, 2013, Hukum Jaminan Hutang . Erlangga, Jakarta, p.69.
6 Salim HS. 2005. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia .  Ed. 1-2, Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm 97.
7 Stefani  Waringga  Y.  2020 . Tanggung  Jawab  Notaris  yang  memiliki  Kewenangan  PPAT  dalam  Pembuatan  Surat  Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Jurnal Privat Law , 8 (2), 310.
8 Habib  Adjie,  1999, Pemahaman  Terhadap  Bentuk  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan ,  Citra  Adiya  Bakti, Bandung, p. 9.
9 Lubis,  T.  H.,  &  Koto,  I.  (2020).  Diskursus  Kebenaran  Berita  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2), 231-250.
10 Ida  Hanifah  &  Ismail  Koto.  (2021).  Problema  Hukum  Seputar  Tunjangan  Hari  Raya  Di  Masa  Pandemi  COVID-19. Jurnal Yuridis , 8 (1), 23-42.
dan  lain-lain  yang  berkaitan  dengan  identifikasi  masalah  dalam  penelitian  ini  baik  offline  maupun  online. 11 Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik. 12

## HASIL DAN PEMBAHASAN FUNGSI KEDUDUKAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG HAK TANGGUNGAN
SKMHT merupakan akta yang dibuat dan ditetapkan oleh Pejabat Umum, dalam hal ini yang disebut sebagai Notaris ataupun PPAT, sehingga secara formal bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) telah mempunyai kekuatan yang mengikat dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna.      Bentuk dan isi  didalam  SKMHT  telah  diseragamkan  atau  disamakan  dengan  blanko  akta  SKMHT  yang  dibuat  dan  dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Menterti Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertifikat Hak Tanggungan.
SKMHT yang telah berakhir yang dalam kondisi dan keadaan tertentu dapat dikecualikan terdapat penjelasan didalam  Pasal  15  (5)  dengan  kata  lain  tidak  perlu  untuk  mentaati  jangka  berlakunya  surat  kuasa,  dalam  hal  untuk menjamin  kredit  tertentu  yang  diterapkan  dalam  peraturan  perundang  –  undangan,  kredit  kecil,  kredit  kepemilikan rumah  dan  lain  –  lain.  Yaitu  dengan  berakhirnya  masa  berlakunya  perjanjian  pokok  yang  bersangkutan.  Dapat disimpulkan  bahwa  akan  berakhirnya  pemberi  kuasa  dalam  kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  yang  bersifat khusus  dan limitatif ,  artinya  akan  berakhir  dalam  keadaan  yang  sudah  ditentukan  berakhirnya,  tapi  dalam  keadaan tertentu kuasa ini akan tetap merujuk pada berakhirnya kuasa seperti yang tercantum dalam KUH Perdata, misalnya pemberi  kuasa  meninggal  dan  atas  tanah  yang  dijadikan  tanggungan  belum  dilaksanakan  pembuatan  APHT. 13 Sehingga berakhirnya kuasa tersebut bersifat saling melengkapi (komplementer). 14
Secara  garis  besar,  dalam  pengadaan  perumahan  kota  bagi  masyarakat  berpenghasilan  redah  sangat dipengaruhi  oleh  aspek  kebijakan  yang  menyangkut  pemuatan  kebijakan  oemerintah,  undang  –  undang,  peraturan, kelembagaan  dan  program  pemerintah  di  bidang  perumahan  dan  aspek  pelaksanaanya  atau.  Pemberian  Hak Tanggungan  terhadap  hak  –  hak  atas  tanah  yang  disebut  juga  sebagai  objek  Hak  Tanggungan  yang  dalam pelaksanaanya  terdapat  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang diberikan  langsung  oleh  pemberi  Hak  Tanggungan  itu  sendiri.  Menurut  Boedi  Harsono,  “Pada  dasarnya  Hak Tanggungan  bersifat  ikutan  ( accessoir )  dimana  kelahiran,  eksistensi,  peralihan,  eksekusi  dan  hapusnya  suatu  Hak Tanggungan ditentukan oleh adanya, peralihan dan hapusnya piutang yang dijamin.
Hak  atas  tanah  yang  di  jaminkan  dalam  perjanjian  KPR,  masih  digabung  belum  ada  pemecahan  secara individual,  sedangkan  proses  pemecahan  tersebut  memerlukan  waktu  yang  lama,  karena  melihat  kenyataan  bahwa sumber  daya  manusia  di  BPN  yang  bertugas  dalam  pembuatan  sertifikat  sedikit,  dibandingkan  pekerjaan pensertifikatan hak atas tanah. Oleh sebab itu SKMHT dalam perjanjian KPR tidak dapat dipasang Akta Pemberian Hak  Tanggungan  karena  pemecahan  hak  atas  tanah  belum  dilakukan.  Dapat  di  Tarik  kesimpulan  bahwa  Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan program Kementrian Perumahan untuk menyediakan pinjaman KPR  rumah  subsidi  dan  rumah  murah  dengan  tingkat  bunga  yang  terjangkau  untuk  para  MBR  (masyarakat berpenghasilan rendah) dan MBM (masyarakat berpenghasilan menengah bawah).
Dibuatnya  SKMHT  untuk  pihak  debitor  yang  tidak  dapat  hadir  nantinya  pada  saat  proses  penandatanganan APHT, serta untuk mengantisipasi tidak jelasnya status tanah yang akan dijadikan objek Hak Tanggungan. Dalam hal status  tanah  yang  tidak  jelas  dapat  dikategorikan  belum  mempunyai  sertifikat  dank  arena  hampir  habis  jangka waktunya  (misalnya  terhadap  HGB  dan  HGU  yang  akan  dijadikan  objek  Hak  Tanggungan).  Untuk  pemasangan SKHMT perlu dilakukan dihadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan di lakukan setelah adanya perjanjian  pokok  sebagai  perjanjian  pokok  yang  membuat  kesepakatan  –  kesepakatan  oleh  para  pihak  tentang meminjam uang dengan memasang hak tanggungan sebagai jaminan atas hutangnya. Pemasangan saatu atau dua hak atas tanah dalam satu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dapat dilakukan oleh Notaris atau pun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan memperhatikan kepemilikan terhadap hak – hak atas tanah yang akan di
11 Mhd Teguh Syuhada Lubis & Ismail Koto. (2022). Model Pembelajaran Hukum Acara Pidana Berbasis Bedah Perkara dalam Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). JEHSS: Journal of Education, Humaniora and Social Sciences , 4 (3), 1432-1439.
12 Rahimah  &  Ismail  Koto.  (2022).  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2), 129-133.
13 Habib Adjie, 2019, Pemahaman terhadap bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan , Cet.I,  Bandung, CV. Mandar Maju, p.17.
14 Ibid .,
pasng  SKMHT,  Notaris  atau  PPAT  harus  memperhatikan  atas  nama  siapa  terhadap  hak  –  hak  atas  tanah  yang  akan dipasang SKMHT tersebut. Apabila satu atau lebih hak atas tanah tersebut dibuat dalam Komparisi SKMHT sebagai pemberi kuasa.
SKMHT  merupakan  suatu  proses  yang  ditempuh  dalam  peralihan  hak  atas  tanah  yang  dijadikan  sebagai jaminan  Hak  Tanggungan  melalui  suatu  proses  pemberian,  pendaftaran,  dan  pencoretan  Hak  Tanggungan  tersebut. Oleh  sebab  itu,  sistem  dan  prosedur  menjadi  penting  dalam  penyelenggaraan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan  tersebut.  Mekanisme  pemberian  Hak  Tanggungan  dalam  SKMHT  merupakan  kunci  terjadinya  proses pelimpahan kepada pihak ketiga, karena di dalamnya terdapat janji pelunasan utang. Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UUHT bahwa: Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan  pelunasan  utang  tertentu,  yang  dituangkan  di  dalam  dan  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  perjanjian utang-piutang  yang  bersangkutan  atau  perjanjian  lainnya  yang  menimbulkan  utang  tersebut.  Pemberian  Hak Tanggungan  dilakukan  dengan  pembuatan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  oleh  PPAT  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## TANGGUNG  JAWAB  PPAT  DALAM  PEMBUATAN  APHT  BERDASARKAN  SKMHT  PADA PEMBUATAN AKTA KPR DI PERBANKAN
Pada dasarnya PPAT hanya berwenang untuk membuat akta mengenai  tanah atau satuan rumah susun yang terletak dalam daerah kerjanya, kecuali jika telah ditentukan dalam hal lain. Pelanggaran dalam Batasan kewenanga PPAT tersebut mengakibatkan akta yang dibuat oleh PPAT menjadi tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran. Karakteristik jabatan PPAT sebagai jabatan tata usaha negara yang dapat dilihat dari ruang lingkup tugas pokok  dan  kewenangan  PPAT.    PPAT  memiliki  tugas  pokok  dalam  melaksanakan  “sebagian  kegiatan  pendaftaran tanah”. 15 Dengan adanya tugas pokok tersebut, maka kewenangan PPAT adalah untuk membuat akta  – akta autentik yang  mengenai  perbuatan  hukum  tertentu  yaitu,  jual  beli,  tukar  –  menukar,  hibah,  pemasukan  kedalam  perusahaan ( inberg ), pembagian hak Bersama, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan dan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.
Bentuk  hukum  dalam  pengaturan  blangko  akta  PPAT  telah  dituangkan  kedalam  peraturan  BPN,  sehingga tugas, kewenangan dan tanggungjawab dalam pengadaan dan pendistribusian blangko PPAT berada di tangan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Fungsi blangko Akta PPAT adalah sebagai syarat untuk dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran  perubahan  data  pendaftaran  tanah,  hal  ini  telah  ditegaskan  dalam  Pasal  96  ayat  (3)  Peraturan  Menteri Agraria/Kepala  BPN  Nomor  3/1997,  blangko  akta  PPAT  hanya  berfungsi  sebagai  syarat  Konstitutif  pendaftaram perubahan  data  pendaftaran  tanah  yang  artinyanakta  –  akta  PPAT  tanpa  menggunakan  blangko  akta  yang  telah disediakan  BPN  atau  instansi  lain  yang  ditunjuk,  tidak  dapat  dijadikan  dasar  pendaftarannya  di  Kantor  Badan Pertanahan  setempat.  Larangan  Notaris  merupakan  suatu  tindakan  yang  dilarang  oleh  Notaris.  Jika  larangan  ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Dalam hal ini ada suatu Tindakan yang perlu ditegaskan mengenai substansi Pasal 17 Huruf b, yaitu meninggalkan  wilayah  jabatannya  lebih  dari  tujuh  hari  berturut  –  turut  tanpa  alasan  yang  sah.  Bahwa  notaris mempunyai wilayah jabatan satu provinsi (Pasal 18 ayat (2) UUJN) dan mempunyai tempat kedudukan pada satu kota atau  kabupaten  pada  provinsi  tersebut  (pasal  18  ayat  (1)  UUJN),  yang  sebenarnya  dilarang  adalah  meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa noatris tidak dilarang untuk meninggalkan wilayah kedudukan Notaris (Kota/Kabupaten) yang lebih dari tujuh hari kerja.
Disinilah  pentingnya  tujuan  pengawasan  untuk  pencegahan  terjadinya  pelanggaran  yang  ditimbulkan  dan mengakibatkan  kerugian  bagi  para  pihak.  Didalam  UUJN  menyebutkan  bahwa  sanksi  yang  paling  ringan  adalah teguran  secara  lisan.  Sanksi  kedua  adalah  teguran  secara  tertulis,  dan  yang  ketiga  adalah  pemberhentian  sementara maksimal  selama  6  bulan.  Sanksi  yang  terakhir  adalah  pemecatan  dalam  jabatan  profesinya  baik  secara  hormat maupun  secara  tidak  hormat. 16 Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  harus  dapat  bersikap  professional  dengan dilandasi  kepribadian  yang  luhur  dan  senantiasa  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  peraturan  perundang  – undangan  serta  menjunjung  tinggi  kode  etik  profesi  Notaris  yang  dapat  dijadikan  acuan  dalam  menjalankan  tugas jabatannya.  Dalam  menjalakan  tugas  jabatannya,  seorang  Notaris  harus  memperhatikan  hal  –  hal  yang  dapat mempengaruhi  dan  mendukung  pelaksanaan  jabatannya  itu.  Sanksi  administrasi  terhadap  pelanggaran  ketentuan  di dalam  Pasal  85  UUJN  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah.  Namun  dalam  kehidupan  sehari  –  hari ditemukan  bahwa  suatu  tindakan  hukum  atau  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  notaris  sebenarnya  dapat  dijatuhi sanksi  administrasi,  perdata,  maupun  kode  etik  jabatan  notaris,  kemudian  dapat  dikualifikasikan  sebagai  tindak pindana  yang  dilakukan  oleh  notaris.  Pengkualifikasian  pelanggaran  tersebut  berkaitan  dengan  beberapa aspek  yang telah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.
15 Hatta  Isnani  Wahyu  Utomo,  2020, Memahami  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah ,  Cet.1,  Kencana, Jakarta, p.29.
16 Johannes Ibrahim kosasih, 2020, Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan , Sinar Grafika, Jakarta, p.6.
Secara  umum  Notaris  memiliki  kewajiban  untuk  merahasiakan  segala  keterangan  sehubungan  dengan  akta yang  dibuat  dihadapannya,  dengan  batasan  bahwa  hanya  undang-undang  saja  yang  dapat  memerintahkan  seorang Notaris  untuk  membuka  rahasia  tersebut.  Hal  ini  dinamakan  sebagai  kewajiban  ingkar  ( verschoningsplicht ). Kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Namun dalam keadaan tertentu, dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan  – alasan tertentu yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN. Selain  kewajiban  untuk  melakukan  hal-hal  yang  telah  diatur  dalam  undang  -  undang,  Notaris  ataupun  PPAT  masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah atau janji Notaris dan PPAT yang berisi bahwa Notaris ataupun PPAT akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris maupun PPAT. Secara umum, Notaris dan PPAT wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan  akta  notaris,  kecuali  diperintahkan  oleh  undang-undang  bahwa  notaris  tidak  wajib  merahasiakan  dan memberikan  keterangan  yang  diperlukan  yang  berkaitan  dengan  akta  tersebut.  Dengan  demikian,  hanya  undang- undang  saja  yang  dapat  memerintahkan  notaris  untuk  membuka  rahasia  isi  akta  dan  keterangan/pernyataan  yang diketahui  oleh  notaris  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  akta  yang  dimaksud.  Hal  ini  dikenal  dengan  “Kewajiban Ingkar”  notaris.  Instrumen  untuk  ingkar  bagi  Notaris  ditegaskan  sebagai salah satu  kewajiban  Notaris  yang  disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas jabatan notaris. Kewajiban  ingkar  ini  mutlak  harus  dilakukan  dan  dijalankan  oleh  notaris,  kecuali  ada  undang-undang  yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan notaris yang  bersangkutan. AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN APABILA SKMHT YANG TIDAK DIIKUTI DENGAN APHT
Terkait dengan penelitian menjelaskan bahwa pada perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) yang khususnya untuk  jenis  KPR  bersubsidi  dalam  prakteknya  hanya  dipasang  SKMHT  saja  tanpa  perlu  diikuti  APHT.  Sehingga SKMHT untuk jenis KPR bersubsidi jangka waktu berlakunya selama masa kredit itu berlangsung. Artinya SKMHT akan  berakhir  apabila  perjanjian  kredit  tersebut  telah  berakhir  atau  adanya  pelunasan  oleh  debitur  atas  beban kreditnya.  Dalam  hal  ini  dipertegas  dalam  penjelasan Peraturan  Menteri  Negara Agraria/badan  Pertanahan Nasioanl Nomor  4  Tahun  1996  Pasal  1  tentang  Penetapan  Batas  Waktu  Penggunaan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan (SKMHT) untuk menjamin pelunas kredit - kredit tertentu.
Jadi  notaris  dan  PPAT  mempunyai  peran  dan  tanggung  jawab  dalam  membuat  akta  kuasa  menjual,  surat keterangan membebankan hak tanggungan (SKMHT), dan bilamana terjadinya debitur wanprestasi maka oleh Pihak Bank Mandiri Cabang Rantauprapat Kab.Labuhanbatu mengajukan permohonan kepada Notaris ataupun PPAT untuk meningkatkan  Surat  Keterangan  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  ke  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (APHT),  yang  selanjutnya  oleh  Notaris  ataupun  PPAT  didaftarkan  ke  Kantor  Pertanahan  untuk  diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan.
Apabila  terjadi  wanprestasi,  maka  untuk  membuktikannya  harus  ada  somasi  atau  peringatan  dari  kreditur kepada  debitur  untuk  memenuhi  prestasinya.  Dalam  hal  tdak  pernah  dilakukan  somasi  atau  pemberian  surat peringatan,  tetapi  kreditur  terus  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan,  maka  debitur  baru  dianggap  melakukan wanprestasi sejak gugatan didaftarkan di pengadilan, bukan sejak debitur lalai melaksanakan prestasi tersebut.

## SIMPULAN
Dengan  diberlakukannya  undang  Nomor  49  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang  menjadi  satu  – satunya  Lembaga  hak  jaminan  atas  tanah  dalam  hukum  tanah    nasional  yang  tertulis.  Dalam  proses  pemberian  Hak Tanggungan agar memberikan kepastian hukum menurut hukum wajib di hadiri oleh pemberi Hak Tanggungan atau debitur,  penerima  Hak  Tanggungan  atau  kreditur  guna  menandatangani  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT) dihadapan  PPAT.  Notaris  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  Notaris,  tapi  ternyata  membuat  SKMHT,  yang merupakan  akta  yang  dibuat  diluar  kewenangannya, tidak  mampunya  Notaris memahami  pelaksanaan  tugas jabatan Notaris dan cacat bentuk akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, maka  jika tindakan Notaris seperti itu telah menimbulkan kerugian terhadap pihak yang namanya tersebut dalam akta, yang tadinya berharap akta yang dinginkan dalam bentuk akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, tetapi karena melanggar ketentuan Pasal  1869  KUHPerdata,  menjadi  akta  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan,  maka pihak  yang  namanya  tersebut  dalam  akta  dapat  mengajukan  gugatan  perdata  kepada  pengadilan  negeri  terhadap Notaris, agar Notaris dijatuhi sanksi perdata, berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.   Tetapi jika  masih  ingin  memaksakan  untuk  mengisi  blangko  SKMHT,  buat  saja  dalam  kedudukan  sebagai  PPAT,  bukan sebagai  Notaris.  Terkait  dengan  penelitian  menjelaskan  bahwa  pada  perjanjian  kredit  pemilikan  rumah  (KPR)  yang khususnya  untuk  jenis  KPR  bersubsidi  dalam  prakteknya  hanya  dipasang  SKMHT  saja  tanpa  perlu  diikuti  APHT. Sehingga SKMHT untuk jenis KPR bersubsidi jangka waktu berlakunya selama masa kredit itu berlangsung. Artinya SKMHT akan berakhir apabila perjanjian kredit tersebut telah berakhir atau adanya pelunasan oleh debitur atas beban
kreditnya. Namun apabila secara umum SKMHT dibatasi jangka waktu berlakunya untuk hak atas tanah yang belum dilakukan pendaftaran hanya berlaku selama 3 (tiga) bulan. Apabila tidak terpenuhinya jangka waktu tersebut, maka akan batal demi hukum. Artinya surat kuasa tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam Pembuatan APHT, maka akan diberlakukanya ketentuan jaminan umum yang terdapat dalam Fungsi dari SKMHT sendiri sebagai pengganti apabila pemberi  Hak  Tanggungan  tidak  dapat  hadir  dihadapan  para  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  Artinya  SKMHT  akan berakhir apabila perjanjian kredit tersebut telah berakhir atau adanya pelunasan oleh debitur atas beban kreditnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  H.  1999. Pemahaman  Terhadap  Bentuk  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan .  Citra  Adiya  Bakti, Bandung.
Adjie,  H,  2019, Pemahaman  terhadap  bentuk  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan ,  Cet.I,    CV.  Mandar Maju, Bandung.
Bahsan, M. 2007. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia . RajaGrafindo Persada, Jakarta. Fuady, M. 2013. Hukum Jaminan Hutang , Erlangga, Jakarta.
Hanifah, I & Koto, I. (2021). Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Yuridis , 8 (1). Hulu, K. I. 2021. Problematika Perjanjian Kredit . Lutfi Gilang, Jawa Tengah. Kosasih, J.I, 2020, Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan , Sinar Grafika, Jakarta.
Lubis,  T.  H.,  &  Koto,  I.  (2020).  Diskursus  Kebenaran  Berita  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2).
Lubis,  M.T.S  &  Koto,  I.  (2022).  Model  Pembelajaran  Hukum  Acara  Pidana  Berbasis  Bedah  Perkara  dalam Mendukung  Program  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  (MBKM). JEHSS:  Journal  of  Education, Humaniora and Social Sciences , 4 (3).
Rahimah  &  Koto,  I.  (2022).  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2). Salim HS. 2005. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia .  Ed. 1-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Stefani W.Y. (2020) . Tanggung Jawab Notaris yang memiliki Kewenangan PPAT dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Jurnal Privat Law , 8 (2). Utomo, H.I, 2020, Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah , Cet.1, Kencana, Jakarta.