## KEBIJAKAN REFORMASI AGRARIA PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DITINJAU DARI KAJIAN HAM DAN GENDER

## Erlina
Email : erlina_fhunlam@yahoo.co.id

## Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

## Abstrak
Reformasi  Agraria,  salah  satu  prasyarat  dalam  mengorganisir  pembangunan ekonomi  menuju  masyarakat  adil  dan  sejahtera  berbasis  Pancasila,  namun  masih ada permasalahan pada tingkat kebijakan yang ditafsirkan sebagai produk hukum, strategi,  program  dan  implementasinya,  terutama  dilihat  dari  hak  asasi  manusia dan  studi  gender.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian  normatif  dengan pendekatan hukum dan doktrinal, ditemukan bahwa kebijakan Pembaruan Agraria di  era  Pemerintahan  Joko  Widodo  sebagai  produk  hukum  dan  strategi  dan program  telah  mengakomodasi  perlindungan  hak  asasi  manusia  meski  belum maksimal;  Kebijakan  reformasi  agraria  yang  dikembangkan  di  era  Pemerintahan Joko Widodo sebagai produk hukum telah mengakomodasi kesetaraan gender dan keadilan  meski  belum  maksimal,  namun  karena  strategi  dan  program  belum tercermin pada keadilan dan kesetaraan gender.
Kata Kunci : Kebijakan, Reformasi Agraria, Hak Asasi Manusia, Gender.

## Abstract
Agrarian  Reform,  one  of  the  prerequisites  in  organizing  economic  development towards  a  just  and  prosperous  society  based  on  Pancasila,  but  there  are  still issues  at  the  level  of  policy  that  is  interpreted  as  a  product  of  law,  strategy, program and its implementation, especially viewed from human rights and gender studies. Using normative research methods with legal and doctrinal approach, it was found that the policy of Agrarian Reform in Joko Widodo Government era as a  product  of  law  and  strategy  and  program  has  accommodated  human  rights protection  protection  although  not  maximal  yet;  The  agrarian  reform  policy developed  in  the  era  of  Joko  Widodo  Government  as  a  legal  product  has accommodated gender  equality and justice although not  yet  maximized, but  as a strategy and program has not reflected on justice and gender equality.
Keywords : Policy, Agrarian Reform, Human Rights, Gender .

## A. Latar Belakang Masalah
Pada  tahun  2016,  Konsorsium Pembaruan  Agraria  atau  dikenal KPA merilis data, terjadi paling tidak 450  konflik  agraria  pada  wilayah seluas  1,2  juta  ha  dan  melibatkan 86.745 kepala keluarga yang tersebar
di seluruh wilayah Indonesia.
Meningkat  dari  252  konflik  pada 2015.  Jika  di  rata-rata  setiap  hari terjadi  satu  konflik  agraria  dan 7.756  ha  lahan  terlibat  konflik. 1
1 Iwan Nurdin, Mempercepat Reforma Agraria, Kompas, Kamis 16 Februari 2017.
Merebaknya
konflik agraria, perampasan  tanah  dan  perusakan lingkungan  telah  membuat  daya saing  produk  industri  perkebunan dan  kehutanan  Indonesia  mudah diboikot  oleh  organisasi  konsumen global dan dibebani aneka beban non tarif dalam perdagangan
internasional  karena tidak memenuhi standar  global  terkait  lingkungan hidup  dan  HAM. 2 Hal  tersebut tentunya kontraproduktif dengan
cita-cita  luhur  bangsa  Indonesia untuk menyejahterakan masyarakatnya. Karena itu, reformasi  atau  pembaruan  agraria
menjadi  suatu  keniscayaan  untuk dilaksanakan. Sepanjang tahun 2016, Pemerintahan  Joko  Widodo-Jusuf Kalla belum secara maksimal mendorong  implementasi  reforma agraria.  Di  sisi  lain,  berbagai kebijakan  agraria  yang  memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat  untuk  menegaskan  dan menguatkan hak-haknya  atas sumber agraria tak kunjung
diimplementasikan. 3
2 Ibid.
3 Konsorsium  Pembaruan  Agraria, Catatan Akhir  Tahun  2016,  Liberalisasi  Agraria
Berdasarkan  sejarah  panjang dalam perjuangan pembaruan agraria,  peran  perempuan  sangat besar  mulai  dari  penguasaan  lahan sampai  pada  penataan  produksi  dan upaya  mempengaruhi  kebijakan  baik tingkat desa maupun tingkat nasional. Upaya keterlibatan perempuan  dalam  organisasi  sangat penting  dan  upaya  keterlibatan  ini bisa  dilihat  dalam  musyawarah- musyawarah organisasi. 4
Pada banyak komunitas pedesaan perempuanlah yang melakukan  sebagian  besar  kegiatan pertanian.  Akan  tetapi,  ketika  tanah berada di bawah tekanan negara atau eksploitasi  perusahaan,  seringkali perempuan  memiliki  kontrol  yang lebih  rendah  dibandingkan  dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi tanah dan sumber daya alam mereka. 5
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan permasalahan yang akan  dikaji
diperhebat,  Reforma  Agraria  dibelokkan, hlm.11.
4 http://www.sapa.or.id/lp/116-pjb/836- kedudukan-perempuan-dalam perjuangan- pembaruan  agraria,  diakses  tanggal  17  Mei 2017.
5 Perempuan, tanah dan sumber daya alam, Down to Earth No 63, November 2004.
sebagai berikut :1. Apakah kebijakan
Reformasi Agraria
pada era kepemimpinan  Joko  Widodo  sudah memuat  jaminan  perlindungan  Hak Asasi  Manusia  (HAM)?  2.Apakah kebijakan  reformasi  agraria  pada  era kepemimpinan  Joko  Widodo    sudah menjamin  kesetaraan  dan  keadilan gender?

## B.     Metode Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah    penelitian  hukum  normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan doktrinal yang dilakukan  untuk  menjawab  dua permasalahan  yang  dikemukakan dalam  penelitian  ini,  yakni  tentang bagaimana arah kebijakan
pembaharuan  agraria  ditinjau  dari aspek  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) dan gender dengan mengkaji peraturan  perundang-undangan  dan teori-teori yang terkait.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Kebijakan Reformasi Agraria  ditinjau  dari  Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan perlindungan, pemajuan, penegakan dan
pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia
(HAM)  adalah  tanggung  jawab negara,  terutama  pemerintah.  Di dalam
Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945 sendiri  memuat  beberapa  ketentuan yang menjamin perlindungan, pemenuhan  dan  penghormatan  hak asasi manusia, yaitu  Pasal 1 ayat (2) tentang  Negara  Indonesia  ialah negara  hukum;  Pasal  18B  (2)  terkait dengan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak masyarakat  hukum  adat  dan  hak-hak tradisional yang melekat sebagaimana    yang  diatur  didalam undang-undang;  Pasal  28F  tentang hak  setiap  orang  berkomunikasi  dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan  sosialnya,  serta  hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan  informasi  dengan menggunakan  semua  jenis  saluran yang  tersedia  dan  Pasal  33  ayat  (3) terkait  bumi  dan  air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Pengaturan  yang  berdimensi HAM  pada  Undang-Undang  Nomor
5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  dapat dilihat pada Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal  10  ayat  (1),  Pasal  11  ayat  (1), Pasal 13 dan Pasal 17. Sedangkan di dalam  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  terkait  hak  atas  tanah dimuat  di  dalam  Pasal  6  ayat  (2), Pasal  19  ayat  (1)  dan    Pasal  36  ayat (1).  Dan  jaminan  terhadap  hak masyarakat  hukum  adat  dimuat  di dalam  Pasal  67  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  yaitu  terkait  :  a).  hak untuk  menggunakan  hasil  hutan untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidup sehari-hari;  b).kegiatan  pengelolaan hutan  berdasarkan  dengan  hukum adat setempat yang tidak bertentangan dengan Undang-
undang.
Pasal 11 Kovenan Internasional Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya mengakui  hak  dasar  setiap  orang atas  standar  hidup  yang  layak  bagi diri  dan  keluarganya,  termasuk pangan,    sandang,  dan  perumahan dan  atas  perbaikan  kondisi  hidup terus  menerus,  bebas  dari  kelaparan, harus  mengambil  langkah-langkah yang diperlukan, termasuk
menyelenggarakan  program  khusus, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, untuk  memperbaiki  metode  produksi konservasi  dan  distribusi  pangan dengan  memanfaatkan  sepenuhnya pengetahuan  teknis  dan  ilmiah, dengan  penyebarluasan  pengetahuan prinsip-prinsip ilmu gizi, dan dengan pengembangan dan pemanfaatan sumber    daya  alam  yang  paling efisien.
Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  2014  tentang  Perkebunan pada  Pasal  12  mengatur  kewajiban musyawarah  antar  pelaku  usaha  dan masyarakat hukum adat apabila tanah untuk  usaha  perkebunan  merupakan milik  masyarakat  hukum  adat.  Pasal 17  melarang  pejabat  berwenang menerbitkan  izin  usaha  perkebunan di  atas  tanah  hak  ulayat  masyarakat hukum adat sebelum ada persetujuan antara  pihak  yang  terlibat.  Pasal  58 mewajibkan perusahaan  memberikan paling  sedikit  20%  lahan  kepada masyarakat  dari  total  lahan  milik perusahaan.  Pasal  103  setiap  pejabat yang mengeluarkan izin di atas tanah masyarakat  adat  dapat  dipidana dengan  penjara  paling  lama  5  tahun
atau  denda  paling  banyak  5  miliar rupiah.
Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi  Nomor  35/PUU-X/  2012, Mahkamah  Konstitusi  menegaskan bahwa  hutan  yang  berada  di  dalam wilayah hukum adat bukan lagi hutan negara.  Dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  tadi  menyebutkan  bahwa Pasal  1  angka  6  UU  No  41  Tahun 1999 tentang kehutanan bertentangan dengan  UUD  1945,  menghapus sebagian  kalimat  pada  Pasal  4  ayat (3)  UU  No  41  Tahun  1999  yang tertulis  :”sepanjang  kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta  tidak  bertentangan    dengan kepentingan nasional; dan menambah  kategori  kategori  “hutan adat”  pada  Pasal  5  ayat  (1);  serta menghapus Pasal 5 ayat (2).
Kewajiban penghormatan. Negara  wajib  menghormati  hak warga  negara  atas  sumber  daya agraria sebagai sumber pokok kehidupannya.  Negara  tidak  dapat
melakukan  penggusuran  atas  tanah- tanah masyarakat dengan mengatasnamakan pembangunan secara sepihak. Negara harus menghormati penguasaan dan pengelolaan  sumber  daya  agraria
oleh  masyarakat.  Selain  hak  atas sumber  daya  agraria,  negara  juga wajib menghormati hak warga negara untuk mengembangkan budidaya  pertanian,  berhak  untuk bebas  menentukan  jenis  dan  varietas tanaman  dan  hak  atas  kebebasan berorganisasi bagi petani.
Kewajiban perlindungan.
Negara  wajib  melindungi  warga negara atas sumber daya agraria dari ancaman pihak non-negara.
Mencegah dan menindak pihak  yang melanggar.  Kewajiban  pemenuhan. Negara  wajib  memenuhi  hak  warga negara  terkait  dengan  usaha-usaha pertanian  Negara.  Kegagalan  negara melaksanakan kewajibannya, merupakan  bentuk  pelanggaran  hak asasi  manusia.  Negara  bertindak secara aktif dalam melakukan pelanggaran  hak  asasi  manusia  ( by commission ), dan melakukan pembiaran  terhadap  pelanggaran  hak asasi  manusia  yang  terjadi  ( by ommission ).
Dalam konteks pembaruan agraria, pelanggaran hak asasi manusia adalah pelanggaran hak atas tanah dan sumber daya alam kepunyaan rakyat beserta
pelanggaran  hak  asasi  manusia  lain
yang menyertainya, yang diakibatkan oleh penggunaan dan penyalahgunaan kewenangan
pemerintahan  di  masa  lampau  dan pembiaran  pemerintahan  terhadap pihak  non-pemerintahan  melanggar hak tersebut.
Secara  garis  besar  terdapat
empat kelompok pelaksanaan reformasi agraria di berbagai negara, yaitu Radical  Landereform,  Land restitution,  land  colonization dan Market  Based  Land  Reform 6 .  Di Indonesia,  konsep  dasar landreform adalah redistribusi tanah yang merupakan  pembagian  tanah  yang dikuasai Negara  maupun  tanah kelebihan maksimum, tanah absentee dan  tanah  Negara  lainnya  (eks  Hak Guna  Usaha,  tanah  terlantar)    yang telah ditetapkan menjadi tanah obyek landreform , kepada petani penggarap dan petani dengan tanah yang sempit sebagai penerima redistribusi. 7
Tujuan utama reforma agraria yang  lahir  seiring  terbitnya  Undang- Undang  Pokok  Agraria  Tahun  1960 adalah  menata  ulang  struktur  agraria yang  timpang  menjadi lebih
6 Risnarto, Landreform  Plus  di  Indonesia, Bulletin  LMPD  LAND,  Edisi  04,  Agt-Okt 07, hlm 12.
7 Ibid.
berkeadilan,  menyelesaikan  konflik agraria  dan  menyejahterakan  rakyat setelah  reforma  agraria  dijalankan. 8
Arah kebijakan Pembaharuan Agraria  dinyatakan  dalam  Pasal  5 ayat  (1)  Tap  MPR  Nomor  IX  Tahun 2001,  yang  meliputi  :  1)  Melakukan pengkajian  ulang  terhadap  berbagai peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan agraria; 2).Melaksanakan  penataan  kembali penguasaan,  pemilikan,  penggunaan dan pemanfaatan tanah; 3).Menyelenggarakan pendataan
pertanahan  melalui  inventarisasi  dan registrasi  penguasaan,  pemilikan, penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah; 4)  Menyelesaikan  konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria; 5).Memperkuat kelembagaan pertanahan
dalam rangka
mengemban  pelaksanaan  pembaruan agraria  dan  menyelesaikan  konflik;
6).Meningkatkan sumber daya manusia  yang  professional  dalam bidang agraria/ pertanahan  dan 7).Mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan  program  pembaruan agraria  dan  penyelesaian  konflik pertanahan.
8 Lalu  Rahadian, Demo  Tani  :  Reforma Agraria  Bukan  Sekedar  Sertifikasi  Tanah, CNN Indonesia, Rabu, 27 September 2017.
Pada  Pasal  4  Tap  MPR  ini memuat  tentang    prinsip-prinsip pembaruan  agraria  dan  pengelolaan sumber  daya  agrarian,  khusus  angka 2  menyebutkan  :  “menghormati  dan
menjunjung tinggi hak asasi manusia”  dan  Pasal  5  huruf  j menyebutkan “Pengakuan dan penghormatan hak masyarakat hukum  adat  atas  sumber  daya  alam dan  agraria.”  Dalam  perjalanannya,
Konsorsium Pembaruan Agraria
(KPA)  menilai,  program  reforma yang  diusung  Presiden  Joko  Widodo kian  jauh  dari  landasan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria  yang  lahir  pada  era Presiden Sukarno. 9
Ketika  tanah  dikaitkan  dengan Hak  Asasi  Manusia  sebagai  hak dasar  untuk  memenuhi  suatu  batas minimum  mempertahankan  hidup dan  kesehatan  yang  dibawa  manusia sejak  lahir  sebagai  anugerah  Tuhan Yang  Maha  Esa,sebagai  salah  satu hak  yang  harus  ada,  bersifat  kodrati dan  universal  yang  harus  dipenuhi dalam  berbagai  aspek  kehidupan manusia  agar  manusia  dapat  hidup
9 Yuliyanna  Fauzi, Reforma  Agraria  ala Jokowi  kian  jauh  dari  Pemikiran  Sukarno,
CNN Indonesia, 24 September 2017.
layak.  Apakah  pemerintah  sebagai perwujudan  kekuasaan  berwenang mengatur  dan  menetapkan  kebijakan untuk  pengimplemetasian  nilai-nilai filosofis penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya tanah telah menjalankan amanah  Rakyat,  Bangsa  dan  Negara untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat?  Secara  empiris data struktur penguasaan pemilihan tanah maupun data kemiskinan penduduk menunjukkan bahwa amanah tersebut  belum  terwujud,  bahkan cenderung  akses  rakyat  terhadap tanah semakin
menjauh. 10
Pertanyaan berikutnya, apakah Pembaharuan  Agraria  yang  sudah menjadi  pemerintah  tersebut    dapat berfungsi  mewujudkan kesejahteraan rakyat  yang  hidupnya  bergantung sepenuhnya atau sebagian dari sumber  daya  tanah  itu?  Seyogyanya dapat,  karena  setidaknya  ada  tiga alasan  mendasar 11 Pertama, situasi ketimpangan  struktur  penguasaan pemilikan  tanah  dan  kemiskinan dewasa  ini  sedemikian  besarnya, ditambah lagi dengan semakin maraknya  jumlah  kasus  sengketa
10 Risnarto, Op.cit.
11 Ibid.
tanah  dan  luas  tanah  yang  terlibat  di dalamnya sehingga jika tidak ditangani  secara  sungguh-sungguh akan mempengaruhi kerawanan sosial  dan  mengganggu  stabilitas ekonomi,  keamanan  dan  politik.
Kedua, rakyat  dewasa  ini  sedang dalam  kesadaran  untuk  melakukan pemberdayaan  ( empowerment )  guna memperoleh  hak-hak  sipil  mendasar, hak-hak politik, serta hak-hak sosial, ekonomi  dan  budaya  sebagaimana dalam  Deklarasi  Umum  HAM, diantaranya hak atas standar kehidupan  yang  memadai,  yang dalam  konteks  ini  penghasilan  yang langsung atau tidak langsung bersumber dari tanah. Ketiga,
analisis “ face value” tentang kesamaan  semangat,  visi  dan  misi UUPA  dengan  semangat,  visi  dan misi  reformasi  yang  tertuang  dalam Pembaharuan Agraria adalah gerakan tranformasi struktur pertanahan untuk  meletakkan  pondasi  bagi pembangunan  masyarakat  Indonesia yang modern, makmur, sejahtera dan adil.
Reformasi agraria menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution
adalah proses alokasi dan konsolidasi
kepemilikan, penguasaan dan penggunaan  lahan,  baik  tanah  di hutan ataupun di desa-desa. Terdapat dua hal yang diperhatikan pemerintah, yaitu tanah objek reforma agraria (TORA) dan perhutanan sosial. 12 Melalui
kebijakan  ini,  pemerintah  ingin:  (a) menciptakan dan mempercepat pemerataan  akses  dan  distribusi  aset sumber daya hutan;
(b) menyelesaikan  konflik  tenurial  di kawasan  hutan;  dan  (c)  mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal  di  dalam  dan  di  sekitar kawasan  hutan.  Dalam  konteks kebijakan,  redistribusi  9  juta  hektar di  era  Joko  Widodo  tergolong sebagai kebijakan incremental, yakni melanjutkan dari kebijakan sebelumnya  di  era  SBY  yang  belum tuntas. 13
Beberapa  indikasinya  antara lain, Pertama ,
Jokowi-JK
menggunakan  basis  asumsi  layaknya
12 Ridwan  Aji  Pitoko, Reforma  Agraria, Program  Pemerataan  Ekonomi  Era  Jokowi, Kompas.com,  26  Maret  2017,  diakses tanggal 1 Agustus 2017.
13 Menyoal  “Reforma  Agraria  Jokowi-JK,
http:// www.kpa.or.id/news/blog/menyoal- reforma-agraria-jokowi-jk/ , diakses  tanggal 10 Agustus 2017.
SBY,  dimana  redistribusi  hanya dilaksanakan diatas tanah-tanah yang bebas  konflik  dan  cenderung  tidak merumuskan  strategi  penyelesaian konflik. Kedua ,  masih  diadopsinya metode transmigrasi untuk menerapkan redistribusi bagi masyarakat  di  Jawa.  Padahal,  dalam beberapa  studi  dikatakan  bahwa program transmigrasi cenderung gagal. Ketiga ,  masih  diberikannya hak-hak  atas  tanah  pada  PTPN, Perhutani  atau  perusahaan  swasta secara  luas  di  Jawa.  Serta  belum dievaluasinya  berbagai  hak-hak  atas tanah  yang  telah  melekat  pada berbagai  institusi  secara  keseluruhan di  seluruh  daerah. Keempat ,  belum digagasnya  bank  tanah  maupun sertifikat  komunal. Kelima ,  tidak terdapat strategi efektif dalam akurasi  dan  pemutakhiran  data, terutama  terkait  tanah  objek  dan subjek  penerima.  Tanpa  pembaruan strategi,  maka  proses  redistribusi berpeluang salah sasaran, sebagaimana implementasi terdahulu. Keenam, strategi implementasi masih cenderung sektoral  dan  reformis,  dalam  arti kelembagaan implementor belum
lintas kementerian dan tidak
melibatkan organisasi tani. Kemudian,  belum  terdapat  panitia adhoc yang  bertugas  secara  spesifik untuk  melaksanakan  redistribusi  dan mengawal pelaksanaan. Ketujuh, pendekatan  agrobisnis  yang  masih digunakan dalam access reform. 14
Tujuh indikasi tersebut menunjukan bahwa Jokowi-JK masih terjebak  pada  intensi  yang  sama dengan  rezim  sebelumnya.  Padahal, KPA  mencatat  terdapat  berbagai terobosan  strategi  yang  sebenarnya berpeluang  dilakukan  pemerintah dalam  kebijakan  redistribusi  9  juta hektar, agar setidak-tidaknya kebijakan  mampu  berjalan  efektif dan  tidak  melenceng  terlampau  jauh dari  amanat-amanat  UUPA  1960. Beberapa  inovasi  tersebut  adalah, pematangan rencana redistribusi, termasuk  didalamnya  pembahasan terkait  konflik,  bank  tanah  hingga sertifikasi.  Kemudian,  evaluasi  hak- hak  atas  tanah  di  Jawa,  sekaligus meminimalisir penguasaan tanah dari PTPN, Perhutani dan swasta,
mengingat jumlah penduduk di Jawa sangat padat. 15
14 Ibid.
UUPA  dan  TAP  MPR  No.IX/ 2001  merupakan  kebijakan  nasional yang  mendukung  upaya  pembaruan agraria, namun keduanya telah diabaikan oleh negara dengan diimplementasikannya kebijakan sektoral  agraria  yang  bertentangan dengan  prinsip-prinsip  pembaruan agraria.  Negara  tidak  memberikan penghormatan, pemenuhan dan
perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia  kaum  tani.  Sebaliknya, negara justru melakukan
penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap pemilik modal besar  untuk  melakukan  ekspansi modalnya. Negara telah
mengeluarkan  lebih  dari  2000  izin pertambangan  dan  perkebunan  yang berada  di  kawasan  hutan  yang diterbitkan tidak sesuai prosedur. 16
Reforma  Agraria  di  bawah pemerintahan Presiden Jokowi dilaksanakan oleh Kementerian
Koordinator  Bidang  Pertanian  dan dibantu kementerian teknis (Kementerian  LHK,  Kementerian ATR/  BPN,  Kementerian  Pertanian, Kementerian BUMN dan Kementerian Desa PDT dan
16 Berry  Nahdian  Furqon,  Media  Indonesia, 19 Januari 2012.
Transmigrasi).  Hal  ini  juga  menjadi hal yang dipertanyakan karena mengindikasikan kebijakan
Reformasi  Agraria  yang “profit oriented” .
Hal  lain  yang  menjadi  sorotan saat  ini  adalah  penunjukan  WWF Indonesia  pada  19  Oktober  2017 yang  lalu  sebagai  mitra  untuk membentuk sekretariat bersama
Kementeriaan  Koordinator  Bidang Perekonomian sebagai Project Management  Office (PMO). 17 WWF selama  ini  dikenal  sebagai  NGO yang  fokus  di  bidang  konservasi lingkungan dan hewan, tidak bekerja untuk  isu  tanah  dan  hak  asasi manusia.
2. Kebijakan Reformasi Agraria Ditinjau dari Perspektif Gender Tiap-tiap warga negara
Indonesia,  baik  laki-laki  maupun wanita mempunyai  kesempatan  yang sama untuk  memperoleh sesuatu  hak atas  tanah  serta  untuk  mendapat manfaat dan hasilnya,  baik bagi diri
17 Menko Perekonomian Evaluasi kerjasama dengan  WWF  soal  Reforma  Agraria, BBC Indonesia, 23 Oktober 2017.
sendiri  maupun  keluarganya. 18 Dari ketentuan  tersebut  dapat  dilihat bahwa Prinsip kesetaraan dan
keadilan gender secara tegas
tercantum  di  dalam  UUPA.  Dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan  (CEDAW)  yang  sudah diratifikasi Indonesia
melalui
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1984  diterangkan  bahwa  negara- negara  pihak  dari  konvensi  untuk mendapat    akses  atas  kredit  dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran,  teknologi  yang  tepat guna  dan  perlakuan  dalam  reformasi pertanahan  dan  agraria  serta  dalam rencana-rencana
pemukiman
kembali. 19
Mempertegas  hak  keluarga, lebih khusus perempuan untuk memiliki properti dan hak perumahan  yang  layak  bisa  dilacak
pada  beberapa  instrument  HAM Internasional,  khususnya  Pasal  25 ayat  1  dan  2  Deklarasi  Universal HAM, Pasal 11 Kovenan
Internasional  Hak-Hak  Ekonomi,
18 Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.
19 Menemukan  Hak  Atas  Tanah  pada Standar Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Kontras, 2015 , hlm.75.
Sosial  dan  Budaya  dan  Pasal  14 huruf  g  Konvensi  Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. 20
Since  the  1990s  ,  several  land distribution and titling programmes  have  tried  to increase  women‟s  access  to land.  However,  looking  at available  data  the  success  of these  initiatives has  been limited. 21
Hal  tersebut  belum  terjadi  pada program reformasi agrarian di Indonesia, baik pada masa Pemerintahan  Joko  Widodo  maupun sebelumnya.
Policy  makers  need  to  address the multiple layers that impede gender  equality  in  land  rights. The  new  FAO  Gender  and Land  Rights  Database  helps  to better  understand  tha  social, economic, political and cultural dimensions of women‟s access to land, which is  crucial  to  design  better policies. Following considerations seem key 22 :
a. Inclusiveness;  women‟s  access to  land  can  be  increased  if  the gender dimension is considered in  the  early  stages  of  a  reform programme.  Involving  a  large range  of  stakeholders  secure
20 Ibid.
21 Gender  and  Land  Rights,  Understanding Comlexities; Adjusting Policies, Policy Brief 8, Food and Agriculture Organization of the United Nations, March 2010, p.1.
22 Ibid, p.2.
the  necessary  level  of  support. Sensitizing  land  administration officers,  informing  the  public and  mobilizing  civil  society organizations  all  promise  to facilitate  the  reform  process. Improving  the  production  and availability of sex disaggregated data is an important step in this regard.
b. Complexity;  land  rights  are governed  by  different  nested, and  often  contradictory  or ambiguous  laws  and  legal provision.  Policy  makers  need to recognize that legal pluralism  creates  complexities in land reforms and administrations  as  well  as discrepancies between constitutional,  statutory  and customary  law.  These  need  to be addressed if women‟s rights to land are to be protected and access improved.
c. Comprehensiveness ; improving  women‟s  education, their knowledge of legal matters  and  their  voice  can contribute  to  raising  women‟s
access to land. Another strategy is to increase women‟s representation within land administration institutions, such  as  titling  and  registration agencies  as  well  as  village councils. Sensitizing land courts, the media and decentralized government authorities about the importance  of  women‟s  lnad rights will be equally important.  Affirmative  action may  be  required  to  counteract the  effect  of  discriminatory social norms and practices.
Strategi-strategi
kunci yang diidentifikasi  oleh  FAO  tersebut belum  diadopsi  oleh  Indonesia,  hal ini  terlihat  dari  tidak  dilakukannya analisis gender pada tingkat perencanaan.  Tidak  ada  perumusan tujuan reforma agraria yang responsif gender,  tidak  ada  rumusan  indikator gender  untuk  setiap  program,  tidak ada data statistik yang tersedia untuk dapat menghasilkan indikator gender, dan  tidak  ada  informasi  dasar  dan tolak  ukur  untuk  pemantauan  dan evaluasi program.
Increasing women‟s access to land can be a powerful tool to fight  poverty  and  hunger. However,
supporting
measures  need  to  ensure  that women also have the capacities  to  effectively  use the  land.  Efforts  to  improve access  to  other  resources, such as financial, technological  and  extension services  as  well  as  markets are therefore important complements  to  any  reform program 23 Peningkatan kapasitas
perempuan menjadi keniscayaan untuk meningkatkan akses perempuan  terhadap  tanah  sebagai upaya untuk
memberantas kemiskinan.  Seperti yang ditegaskan
di  atas,  upaya  untuk  memperbaiki akses  terhadap  sumber  daya  lain, seperti  layanan  keuangan,  teknologi
dan penyuluhan serta pasar merupakan  pelengkap  penting  bagi setiap program reformasi.
Policy action is urgently needed,  especially  considering that  gender  disparities  in  land access are unlikely to disappear  within  the  existing legal,  institutional,  social  and cultural  framework  and  under current  economic  trends.  In fact,  the  commercialization  of agriculture risks excluding women  further  as  it  reinforces land tenure concentration. Which  usually  favours  male heads of larger farm households. 24 Sebuah studi Internasional tentang  Administrasi    pertanahan, kesetaraan  gender  dan  kerjasama pembangunan  yang  dilaksanakan  di 15  negara  di  sub-Sahara  Afrika, Amerika Latin dan Asia  oleh Danish Institute  dan  dipublikasikan  di  tahun 2013 menyebutkan ;
Most  land  reforms  seek  to enhance tenure security, encourage investments and thus promote economic growth. In addition, recent land reforms increasingly also attempt to secure women‟s and other vulnerable groups‟ access  to  land.  This  report
24 Ibid.
examines
the role of development  cooperation  in land  reforms  and  the  extent  to which donor organizations have addressed concerns related to gender equality. 25
Donor organizations have played  an  important  role  in land  law  reforms  but  also  in related  legal  reforms  such  as succession  law  or  marriage law,  which  have  an  important impact  on  women‟s  access  to and ownership of land. Legislation  upholding  gender equality  is  now  present,  albeit in  different  degrees,  in  most  of the countries examined. However,  the  implementation of  these  legislative  frameworks often  does  not  follow  suit,  and women still face discrimination,  in  part  due  to social  and  cultural  barriers and the inaccessibility of institutions  able  to  support them. Moreover, gender concerns  are  also  increasingly “evaporating‟  in  development cooperation policies. This illustrated by the limited funding  allocated  to  gender issues outside the „soft‟ sectors of health and education and the weak implementation of gender mainstreaming  in  policicies.
The  current  inadequacy  og gender-disaggregated data both in development cooperation  and  in  national statistic e.g on issues related to land  tenure  hampers  efforts  to
25 Rachel Spichiger, dkk, Land Administration, Gender Equality and Development Cooperation, Lessons Learned and  Challenges  Ahead, Danis  Institute  For Internasional Studies (DIIS) ReCom Publication, 2013, P.5.
effenctively address issues related  to  gender  equality  and should therefore be corrected. 26 Inti dari reforma agraria adalah landreform dalam  pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah. Meskipun
demikian landreform tidak  akan berhasil  jika  tidak  didukung  oleh program-program  penunjang  seperti pengairan,  perkreditan,  penyuluhan, pendidikan, pemasaran dan
sebagainya. 27
Melalui  bukunya  “ A  Field  of One‟s Own, Gender and Land Rights in  South  Asia”, Bina  Argawal, intelektual  terkemuka  dari  Institute of  Economic  Growth,  University  of Delhi  menekankan  pentingnya  hak efektif  bagi  perempuan  atas  tanah, bukan  hanya  memiliki  tanah  di  atas kertas  (atau  berbagai  kepemilikan tanah bersama pasangan lelakinya) di atas  kertas  ( legal  rights ),  tapi  harus ada  hak  kontrol  perempuan  terhadap tanah. 28 Tiga hal yang perlu
26 Ibid.
27 Dianto  Bachriadi, Reforma  Agraria  untuk Indonesia, tulisan untuk bahan diskusi dalam Pertemuan  Organisasi-organisasi  Rakyat  se- Jawa di Magelang, 6-7 Juni 2007, hlm.4.
28 Gender  dan  Hak  Atas  Tanah, Siaran  Pers Sajogyo Insititute No 04/Sains/PP/09/ 2016 .
dipahami terkait hak perempuan atas tanah. Pertama, perbedaan  antara pengakuan  hukum  dan  pengakuan sosial. Kedua, perbedaan  antara kepemilikan  dan  kemampuan  untuk mengelola tanah. Ketiga, perlu membedakan  hak  perempuan  atas tanah  sebagai  individu  dan  hak perempuan sebagai anggota
kelompok keluarga atau istri. Dimensi gender
harus diintegrasikan  dengan  pemahaman komunitas riset maupun donor untuk menjadi  komitmen  yang  serius. Perjanjian  tentang  tanah  tidak  boleh terisolasi, lingkungan harus diciptakan,  sehingga  perjanjian  atas tanah  bisa  lebih  memiliki  kesetaraan gender dan dapat memberikan manfaat  baik  bagi  laki-laki  maupun perempuan  yang  miskin.  Komunitas internasional,  pemerintah,  investor, dan  komunitas  lokal  memainkan peranan  yang  penting  untuk  bisa menciptakan kondisi ini. 29 Rekomendasi tersebut diberikan
berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Julia Behrman dkk di Indonesia  dan  Afrika.  Di  Indonesia, khususnya  di  Sanggau  Kalimantan
29 Dwi  Wulan  Pujiriyani, Land  Grabbing Bibliografi  Beranotasi, Yogjakarta  :  STPN Press, hlm.249.
Barat, tempat riset dilakukan,
perempuan  tidak  memiliki  peran dalam  kepemimpinan  di dalam masyarakat,  sehingga  mereka  tidak bisa  ikut  ambil  bagian  dalam penandatanganan  perjanjian  yang dilakukan  oleh  pimpinan  laki-laki.
Perempuan juga tidak bisa mengambil manfaat dari  posisi pekerjaan  yang  lebih  tinggi  karena pekerjaan  yang  kurang.  Perempuan hanya  disewa  untuk  pekerjaan- pekerjaan harian yang tidak
menjamin  keamanan  kontrak  yang lebih permanen. Hilangnya biodiversitas karena produksi tanaman monocrop berarti perempuan  tidak  punya  akses  lagi pada  bahan  mentah  untuk  membuat kerajinan dari rotan yang sebenarnya dapat menambah penghasilan keluarga.  Hak  perempuan  untuk memiliki  dan  menggunakan  tanah
juga menjadi terbatas,  karena praktik perusahaan yang biasanya mengatasnamakan  pendaftaran  tanah pada laki-laki. Dampak pada komunitas,  pembukaan  perkebunan biasanya  diiringi  dengan  sejumlah café  sex  komersil  yang  biasanya dijalankan oleh
perempuan-
perempuan lokal yang berarti
meningkatkan resiko penularan penyakit. 30
Berdasarkan  sejarah  panjang dalam perjuangan pembaruan agraria,  peran  perempuan  sangat besar  mulai  dari  penguasaan  lahan sampai penataan produksi  dan upaya mempengaruhi kebijakan baik tingkat desa maupun nasional. Upaya keterlibatan perempuan dalam organisasi  sangat  penting  dan  upaya keterlibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan  organisasi  mulai pendidikan sampai pengambilan keputusan. 31 Munculnya  pemimpin- pemimpin  perempuan  di  desa  adalah keharusan. Pelibatan perempuan secara  aktif  mulai  menentukan  bibit tanaman, pengolahan dan pemeliharaan  tanaman,  panen  dan sampai pemasaran bersama. 32
Kapasitas  perempuan  sebagai pemimpin, indikatornya sebagai berikut 33 :
30 Ibid, hlm.248-249.
31 Kedudukan Perempuan dalam Perjuangan
Pembaruan Agraria, http://www.sapa.or.id/lp/116-pjb/836-
kedudukan-perempuan-dalam-perjuangan- pembaruan-agraria, diakses tanggal 1 September 2017.
32 Ibid.
33 Perempuan  dalam  Gerakan  Reformasi Agraria,
1. Mampu  menganalisis  masalah agraria,  khususnya  tantangan perempuan dalam mengembangkan sumber penghidupannya;
2. Memiliki keberanian untuk
melawan ketidakadilan terutama  hak  perempuan  atas tanah; 3. Memiliki kemampuan
mengadvokasi  kebijakan,  baik di tingkat lokal maupun nasional serta mampu membangun  jaringan  dengan kelompok  lain  dalam  rangka memperbesar pengaruh perempuan  terhadap  gerakan reforma agraria; 4. Mampu  melakukan  aktifitas- aktifitas yang berkesinambungan secara mandiri dan pengorganisasian. Kebijakan  Reforma  Agraria yang  dijalankan  oleh  Pemerintahan Joko Widodo dilaksanakan berdasarkan  prinsip-prinsip  utama, yaitu keadilan, keberlanjutan,
sinergisitas, pemberdayaan, dan
http://www.kpa.or.id/news/blog/perempuan- dalam-gerakan-reforma-agraria.
kesetaraan hak berdasarkan gender. 34
Prinsip keadilan mensyaratkan pelaksanaan program reforma agraria dilakukan untuk memberikan keadilan akses
penguasaan, pemanfaatan, penggunaan, dan pemilikian hak atas tanah yang sama bagi  setiap  warga  negara.  Prinsip keberlanjutan mensyaratkan program yang  terkait  dengan  pelaksanaan reforma  agraria  dilakukan  dengan memperhatikan daya dukung ekosistem  di  setiap  lokasi.  Prinsip sinergisitas
mensyaratkan
terbangunnya  sinergi,  koordinsi,  dan kerja sama yang professional, berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing institusi dan lembaga terkait agar sepenuh upaya mendorong  terlaksananya  reforma agraria. 35 Prinsip pemberdayaan mensyaratkan program reforma agraria dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pelaksana di  pusat  maupun  di  daerah  dalam melaksanakan tugasnya masing- masing,  dan  bagi  penerima  manfaat dalam  rangka  meningkatkan  kualitas
34 KSP  RI, Pelaksanaan  Reforma  Agraria, Arahan  Kantor  Staf  Presiden,  :  Prioritas
Nasional  Reforma  Agraria  dalam  Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2017, hlm.16.
35 Ibid.
hidupnya menjadi lebih baik. Prinsip kesetaraan  hak  berdasarkan  gender mensyaratkan
setiap program
reforma agraria yang dilakukan harus memperhatikan  hak-hak  yang  sama antara  perempuan  maupun  laki-laki dalam  mengakses  sumber-sumber daya  agraria,  baik  dalam  konteks penguasaan, pemanfaatan, penggunaan  maupun  pemilikan  hak
atas tanah. 36
Mencermati prinsip-prinsip
yang  dirumuskan  tersebut  tersurat bahwa  gender  menjadi  salah  satu arus utama dalam pelaksanaan reforma  agraria,  hanya  kemudian yang  menjadi  pertanyaan  apakah prinsip  tersebut  sudah  terjabarkan  di dalam program-program konkret yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah atau  sekedar  menjadi  slogan  yang tidak  memberikan  makna  di  tataran implementasinya.  Berdasarkan  teori yang  sudah  dipaparkan  sebelumnya, kebijakan  reformasi  agraria  yang disusun  pada era Pemerintahan Joko Widodo  sebagai  sebuah  strategi  dan
36 Ibid, hlm.17.
program 37 belum  merefleksikan kesetaraan dan keadilan gender.

## D. Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  telah dilakukan dapat disimpulkan:
1. Kebijakan  Reformasi  Agraria pada  era  Pemerintahan  Joko Widodo sebagai sebuah produk hukum,  strategi  dan  program sudah  mengakomodir  jaminan perlindungan
Hak Asasi Manusia walaupun belum
maksimal;
2. Kebijakan  reformasi  agraria yang  disusun    pada  era Pemerintahan  Joko  Widodo sebagai  sebuah  produk  hukum sudah mengakomodir kesetaraan dan keadilan gender walaupun masih belum maksimal,  kebijakan  reformasi agraria  sebagai  sebuah  strategi dan program belum merefleksikan  keadilan  dan kesetaraan gender.
Dalam  hal,  ini  memberikan
beberapa saran terkait dengan permasalahan yang telah diteliti:
37 Strategi  Nasional  Pelaksanaan  Reforma Agraria 2016-2019, Arahan dari Kantor Staf Presiden, Jakarta, 28 April 2016,hlm.1.
1. Penyusunan atau revisi peraturan  yang  memberikan perlindungan  dan  jaminan  hak masyarakat atas
tanah,
termasuk  hak-hak  perempuan serta  sinergisitas  kebijakan  di bidang pertanahan, antara pemerintah  pusat  dan  daerah, lintas sektor dan lembaga;
2. Penataan dan penguatan
kelembagaan untuk pelaksanaan reformasi agraria; 3. Aparatur pelaksana
(profesional, pro rakyat,
responsif  gender,  bijaksana,
tangguh dan kompak);
4. Sarana prasarana yang memadai;
5. Penguatan kelompok
masyarakat  sipil,  kelompok perempuan  dan  masyarakat
adat.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Arizona,  Yance Konstitusionalisme
Agraria, Yogyakarta  :  STPN Press, 2014.
Bachriadi, Dianto, Reforma Agraria untuk Indonesia, tulisan untuk  bahan  diskusi  dalam Pertemuan Organisasi- organisasi  Rakyat  se-Jawa  di Magelang, 6-7 Juni 2007. Fauzi,  Yuliyanna Reforma  Agraria ala  Jokowi  kian  jauh  dari Pemikiran  Sukarno, CNN Indonesia, 24 September 2017. Firdaus,  Muhammad  Syafari  dkk, Pembangunan  Berbasis  Hak Asasi Manusia, Sebuah Panduan, Komnas HAM 2013. Furqon, Berry Nahdian Media Indonesia, 19 Januari 2012 Harsono,  Boedi Hukum  Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan, Undang- Undang  Pokok  Agraria,  Isi dan  Pelaksanaannya,  Jilid  I Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan, 2008. Herry, Musleh Penataan Kewenangan Pemerintahan Daerah  Bidang  Pertanahan di Masa Mendatang, de Jure,
Jurnal  Syariah  dan  Hukum, Volume  6  Nomor  1,  Juni 2014.
Konsorsium Pembaruan Agraria, Catatan  Akhir  Tahun  2016, Liberalisasi Agraria diperhebat,  Reforma  Agraria dibelokkan. KSP  RI, Pelaksanaan  Reforma Agraria,  Arahan  Kantor  Staf Presiden,:  Prioritas  Nasional Reforma Agraria dalam Rencana  Kerja  Pemerintah Tahun 2017.
Manan,  Bagir Pertumbuhan  dan Perkembangan
Konstitusi
Suatu Negara, Jakarta: Mandar Maju, 1995. Nurdin,  Iwan Mempercepat  Reforma Agraria, Kompas,  Kamis  16
Februari 2017.
Setiawan, Pitoko, Ridwan Aji Reforma  Agraria,  Program Pemerataan  Ekonomi  Era Jokowi, Kompas.com, 26 Maret 2017 Pujiriyani,  Dwi  Wulan,  dkk  Land Grabbing Bibliografi Beranotasi, Yogjakarta: STPN Press Rahadian, Lalu, Demo Tani:
Reforma Agraria Bukan Sekedar  Sertifikasi  Tanah, CNN  Indonesia,  Rabu,  27 September 2017. Risnarto, Landreform plus di Indonesia, Bulletin  LMPD LAND, Edisi 04, Agt-Okt 07.
Safitri,  Myrna  A.  (Ed), Untuk  apa Pluralisme Hukum? Regulasi, Negosiasi  dan  Perlawanan dalam  Konflik  Agraria  di Indonesia, Jakarta :  Epistema Institute, Huma, Forest People Programme, 2011. Spichiger,    Rachel  dkk, Land Administration, Gender Equality  and  Development Cooperation, Lessons Learned and Challenges Ahead, Danis  Institute  For
Internasional  Studies  (DIIS) ReCom Publication, 2013.
Supriadi, Hukum  Agraria, Jakarta:
Sinar Grafika, 2016.
Wibowo,  Eddi,  dkk,  2004,  Hukum dan Kebijakan Publik, Yogyakarta  :  Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

## B. Jurnal
Gender  dan  Hak  Atas  Tanah, Siaran
Pers  Sajogyo  Insititute  No 04/Sains/PP/09/ 2016.
Gender  dan  Pembangunan:  Konsep- konsep  Dasar, Bulletin  DTE (Down  to  Earth)  99-100.
Oktober 2014. Gender and Land Rights, Understanding  Comlexities; Adjusting  Policies, Policy Brief 8, Food and Agriculture Organization  of  the  United Nations, March 2010. Kedudukan Perempuan dalam Perjuangan Pembaruan Agraria, http://www.sapa.or.id/lp/116-
pjb/836-kedudukan-
perempuan-dalam-
perjuangan-pembaruan-
agraria Menemukan  Hak  Atas  Tanah  pada Standar Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Kontras, 2015. Menko Perekonomian Evaluasi kerjasama dengan WWF soal Reforma Agraria, BBC Indonesia, 23 Oktober 2017. Perempuan,  tanah  dan  sumber  daya alam, Down  to  Earth  No  63,
November 2004.
Tim  Penyusun  Bappenas  dan  CIDA,
Indikator Gender untuk
Perencanaan  Pembangunan, Pengalaman Repelita VI, Jakarta  :  Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan Women‟s  Support
Project II- CIDA, 2001. Menyoal  “Reforma  Agraria  Jokowi- JK, http://
www.kpa.or.id/news/blog/me nyoal-reforma-agraria-
jokowi-jk/

## C. Peraturan
Perundangan-

## Undangan
UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan  MPR  Ketetapan  MPR  RI
No.IX/MPR/2001
tentang Pembaharuan  Agraria  dan
Pengelolaan  Sumber  Daya Alam;
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1984 tentang Pengesahan Kovenan Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan;
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi Manusia;
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999 tentang Kehutanan;
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang  Hak  Ekonomi,  Sosial dan Budaya; Peraturan  Bersama  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Nomor 20  Tahun  2012  dan  Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia  dalam  Pembentukan Produk Hukum Daerah.