## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2879/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Prototip Perilaku Pelayanan Publik Pemerintah Desa Kabupaten Minahasa Utara
Elvis M. C. Lumingkewas
Universitas Negeri Manado Article Info Abstract Article history: Received : 13 Januari 2022 Publish : 20 Januari 2022 This  journal  aims  to  find,  understand,  explain  phenomena  related  to  the  problem  of Public  Service;  a  study  of  public  service  behavior  of  the  Sampiri  village  government, Airmadidi District, North Minahasa Regency, and finding, understanding, explaining the factors  that  influence  the  study  of  public  service  behavior  of  the  Sampiri  village government, Airmadidi District, North Minahasa Regency. This research uses a type of research with a naturalistic qualitative approach. The naturalistic approach is intended to examine specifically, in detail and in depth a problem by seeking as much information as  possible  in  order  to  reveal  a  phenomenon.  While  the  results  of  the  study  can  be concluded several things regarding the Performance of the Village Apparatus including the following: 1. The behavior of the Sampiri Village apparatus in providing services to the  community  is  not  very  good,  it  can  be  seen  from  various  kinds  of  problems  and interviews that were found, which should be the apparatus whose job is to provide good service.  for  the  community  in  the  welfare  of  the  community  and  village,  but  this  is inversely. 2. Inhibiting factors The behavior of the apparatus where the level of discipline and low education of village office employees, the Sampiri village apparatus is not good enough in providing services to the community, this can be seen in the not yet optimally achieving  the  given  performance  seen  from  discipline,  working  hours  that  are  not  in accordance  with  the  rules  The  prevailing  regulations  and  the  slow  and  tiring  service process made it difficult for the community to resolve the issues they wanted to resolve.
Efforts to improve the behavior of employees of the Sampiri village office are to improve the education of village office employees, control the employees of the Sampiri village office, give severe sanctions to employees, and not only light sanctions because sanctions have  an  impact  that  the  apparatus  is  not  afraid  to  violate  applicable  rules,  sanctions should  be  that  apply  in  accordance  with  the  sanctions  for  violations  that  have  been carried out so that the apparatus is afraid to repeat disciplinary violations. As for the suggestions  in  the  research  above,  the  authors  recommend  in  the  form  of  several suggestions,  namely  as  follows:  1.  For  "services  provided  by  the  village  apparatus  in order  to  further  improve  performance  as  it  should  in  providing  services  to  the community"  for  the  implementation  of  good  governance  and  To  the  village  apparatus sampiri are expected to carry out their Main Duties and Functions as mandated by Law Number 6 of 2014 concerning villages, so that the governance of Sampiri village can run well. 2. To overcome the problem of the behavior of the village apparatus in providing administrative services to the community, they must be able to be heartened in accepting all kinds of input, criticism and suggestions to optimize the performance of the apparatus so that the services provided to the community are optimal. 3. For the people in Sampiri village to always support and of course provide advice to the apparatus in activities in the form of building a better Sampri village and the Sampiri village community should control  the  Sampiri  village  apparatus.  Because  with  the  control  of  the  community knowing about the running of the village government, it is hoped that village officials can provide good services to the community
Keywords: behavioral service,  public

## Info Artikel
ABSTRAK Article history: Diterima: 13 Januari 2022 Terbit: 20 Januari 2022 Jurnal  ini  bertujuan  menemukan,  memahami,  menjelaskan  fenomena-fenomena  yang bekaitan  dengan  masalah  Pelayanan  Publik;  suatu  kajian  prilaku  pelayanan  publik pemerintah  desa  Sampiri  Kecamatan  Airmadidi  Kabupaten  Minahasa  Utara,  dan menemukan, memahami, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kajian prilaku pelayanan publik pemerintah desa Sampiri Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif naturalistik. Pendekatan naturalistik dimaksudkan adalah untuk menelaah secara spesifik, rinci  dan  mendalam  suatu  permasalahan  dengan  mencari  informasi  sebanyak  mungkin agar  dapat  mengungkapkan  suatu  fenomena.  Sedangkan  hasil  penelitian    dapat disimpulkan  beberapa  hal  mengenai  Kinerja  dari  Aparatur  Desa  diantaranya  sebagai berikut:  1.  Perilaku  aparatur  Desa  Sampiri  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat sangat tidak baik terlihat dari berbagai macam masalah dan wawancara yang ditemukan, yang mana seharusnya aparatur yang tugasnya memberikan pelayanan yang baik bagi  masyarakat dalam  mensejahterakan  masyarakat dan desa namun hal tersebut berbanding balik . 2. Faktor penghambat Perilaku aparatur adimana tingkat displinan dan rendahnya  pendidikan  pegawai  kantor  desa,  aparatur  desa  Sampiri  tidak  cukup  baik
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini terlihat pada belum tercapainya secara  optimal  kenirja  yang  diberikan  dilihat  dari  kedisiplinan,  jam  kerja  yang  tidak sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dan  proses  pelayanan  yang  lambat  dan  melelahkan membuat  masyarakat  kesulitan  dalam  menyelesaikan  perkara-perkara  yang  ingin diselesaikan. 3. Upaya dalam meningkatkan Perilaku pegawai kantor desa sampiri adalah meningkatkan  pendidikan  pegawai  kantor  desa,  melakukan  kontrol  terhadap  pegawai kantor  desa  Sampiri,  memberikan  sanksi  yang  berat  kepada  pegawai,  dan  tidak  hanya sanksi yang ringan karna sanksi berdampak aparatur tidak takut untuk melanggar aturan yang berlaku, harusnya sanksi yang berlaku  sesuai dengan sanksi pelanggaran yang telah dilakukan agar aparatur takut untuk mengulangi pelanggaran kedisiplinan. Adapun Saran dalam  penelitian  di  atas,  maka  penulis  merekomendasikan  berupa  beberapa  sara  yakni sebagai berikut : 1. Untuk”pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa agar dapat lebih meningkatkan  kinerja  sebagaimana  mestinya  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat”agar terselenggaranya pemerintahan yang baik dan Kepada perangkat desa sampiri diharapkan dapat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  sehingga  tata pemerintahan  desa  Sampiri  dapat  berjalan  dengan  baik.  2.  Untuk  mengatasi  masalah
Perilaku  dari  aparatur  desa  di  dalam  memberikan  pelayanan  administrasi  kepada masyarkatat haruslah bisa berbesar hati dalam menerima segala macam bentuk masukan, kritik  dan  serta  saran  untuk  mengoptimalkan  kinerja  aparatur  agar  pelayanan  yang diberikan  kepada  masyarakat  optimal.  3.  Untuk  mayarakat  di  desa  sampiri  agar  dapat selalu  mendukung  dan  tentunya  memberikan  nasehat  kepada  aparatur  dalam  kegiatan yang berbentuk membangun desa Sampri menjadi agar lebih baik dan masyarakat desa sampiri hendaknya  melakukan kontrol kepada perangkat desa Sampiri. Karena dengan adanya kontrol masyarakat tahu mengenai jalannya pemerintahan desa maka  diharapkan perangkat desa dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Elvis M. C. Lumingkewas Universitas Negeri Manado Email : elvislumingkewas@unima.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  (Kepmen  PAN)  Nomor  63Tahun 2004,  dikemukakan  tentang  pengertian  pelayanan  publik.  Adapun    Pelayanan  publik dimaksudkan  adalah  pemberian  pelayanan  yang  prima  kepada  masyarakat  yang  merupakan perwujudan  suatu  kewajiban  aparatur  pemerintah  sebagai  abdi  masyarakat”.  Hal  ini  sejalan dengan pendapat dari  Pasolong(2010:199) bahwa pelayanan publik adalah melayani keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan  tata  cara  yang  telah  ditetapkan.  Pelayanan    dalam  hal  ini  diberikan  dalam  rangka  untuk mewujudkan  kesejahteraan  dan  pembangunan  dalam  masyarakat.  Aparat  pemerintah  desa merupakan  anggota  masyarakat  yang  telah  dipilih  oleh  masyarakat  dan  yang  secara  hukum dikukuhkan  sebagai  abdi  masyarakat  yang  bertanggungjawab  terhadap  tugas  dan  wewenang sesuai    bidangnya.Sebagai  abdi  masyarakat,  aparat  pemerintah  desa  berperan    penting  dalam menyampaikan aspirasi  masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratifyang disediakan oleh penyelenggara publik.
Sebagai Pelayan Publik bahwa aparatur desa merupakan lini terdepan ( front line) dalam birokrasi pemerintahan dalam mewujudkan amanah undang-undang dan Kepmenpan. Sementara dalam  prakteknya  masih  terjadi  pelayanan  yang  pilih  kasih  dengan  membeda-bedakan  klien ( client )  dan  pelanggan  ( customer )  membuat  birokrasi  menjadi  semakin  jauh  dari  masyarakat. Akses pelayanan yang diberikan kepada publik sering berbeda  satu dengan yang lain. Perlakuan pelayanan  istimewa  terhadap  koneksi,  keluarga,  kenalan  dekat,  elit  politik,  orang-orang  yang dekat  dengan  birokrasi,  orang  yang  memberikan  jasa  khusus  atas  pelayanan,  merupakan indikator-indikator  ketidakadilan  pelayanan  publik.  Masyarakat  yang  menghendaki  birokrasi
publik harus netral, objektif, tidak pilih kasih serta dapat memberi respon yang tepat dan cepat terhadap  tuntutan  mereka    menjadi    kecewa.  Berbagai  fenomena  tersebut  menunjukan  betapa rapuhnya kepercayaan birokrasi pemerintah dimata publik. Budaya  kerja  lama    membuat birokrat pemerintahan lebih senang menempatkan diri sebagai penguasa dan memandang serta memperlakukan bawahan dan para pengguna jasa sebagai objek pelayanan yang membutuhkan bantuan.    Keengganan  pelimpahan  wewenang  atasan  kepada  bawahan  mengakibatkan pemberdayaan ( empowerment ) bawahan belum efektif. Perilaku demikian membuat pelayanan publik menjadi terganggu, lamban, kaku, tidak efisien, pilih kasih, kurang responsif, rendahnya tingkat  kejujuran,  keadilan  belum  berlangsung,  belum  ada  keterbukaan  dan  akuntabilitas ( transpanrancy and accountability ) yang tidak jelas.
Penyebab  utama  adalah  keengganan  atasan  mendelegasikan  tugas  dan  tanggungjawab kepada bawahan. Pimpinan tingkat atas cenderung hanya memberikan tugas, tetapi tidak diikuti dengan  pemberian  wewenang  untuk  memutuskan  sendiri  apa  yang  sebaiknya  dilaksanakan berdasar visi, misi dan tujuan organisasi. Di pihak bawahanpun enggan melakukan inisiasi untuk melakukan kebijakan sesuai lingkup tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Struktur birokrasi hirarkhis yang panjang dan ketat azas menghendaki semua pejabat birokrasi tingkat bawah  harus berhubungan langsung dengan pimpinan puncak semakin membuatnya tidak efisien. Mekanisme dan  prosedur  kerja  birokrasi  demikian  adalah  pertanda  bahwa  birokrasi  yang  secara  langsung berhadapan dengan masyarakat pelanggan ( street level bureaucracy ) sebagai pengguna jasa tidak diberi  wewenang    yang  memadai  untuk  merespon  dinamika  dan  tuntutan  yang  berkembang dalam penyelenggraan pelayanan.
Sikap birokrasi level bawah yang berada pada garis lini ( street level bureaucracy )  tidak berani  mengembangkan  kreativitas,  inisiasi  dan  inovasi,  semakin  memperlambat  pelayanan masyarakat.  Birokrasi  sebagai  pelayan  publik  dalam  melakukan  tugas  dan  fungsinya  selalu mengacu pada juklak. Tidak mempunyai kemampuan untuk menerapkan aturan sesuai dengan konteks pelayanan  yang sedang berlangsung. Aparat birokrasi hanya memahami aturan secara kaku dan tekstual, tidak mampu berinisiatif dan menerjemahkan aturan sesuai dengan situasi dan kondisi atau konteks pelayanan sehingga menyebabkan pelayanan menjadi kakau, lamban, boros dan tidak efisien.
Pelayanan  birokrasi  yang  pilih  kasih  dengan  membeda-bedakan  klien  ( client )  dan pelanggan  ( customer )  membuat  birokrasi  menjadi  semakin  jauh  dari  masyarakat.  Akses pelayanan  yang  diberikan  kepada  publik  sering  berbeda    satu  dengan  yang  lain.  Perlakuan pelayanan  istimewa  terhadap  koneksi,  keluarga,  kenalan  dekat,  elit  politik,  orang-orang  yang dekat  dengan  birokrasi,  orang  yang  memberikan  jasa  khusus  atas  pelayanan,  merupakan indikator-indikator  ketidakadilan  pelayanan  publik.  Masyarakat  yang  menghendaki  birokrasi publik harus netral, objektif, tidak pilih kasih serta dapat memberi respon yang tepat dan cepat terhadap  tuntutan  mereka    menjadi    kecewa.  Berbagai  fenomena  tersebut  menunjukan  betapa rapuhnya kepercayaan birokrasi pemerintahan dimata publik. Berdasarkan uraian permasalahan pada  latar  belakang  diatas  maka  penulis  dapat  mengidentifikasi  masalah  dalam  penelitian  ini Adanya  akses  pelayanan  publik  yang  masih  berbeda  satu  dengan  lainnya  yang  menyebabkan adanya  ketidak  adilan  pelayanan  public  di  Kabupaten  Minahasa  Utara  Berdasarkan  pada gambaran  permasalahan  tersebut  diatas  maka  untuk  permasalahan  dalam  penelitian  ini  di fokuskan  pada    perilaku  pelayanan  publik  Pemerintah  Desa  Sampiri  di  Kabupaten  Minahasa Utara.    Berdasarkan  uraian  dari  permasalaan  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  di  simpulkan rumusan masalah  yaitu; Apa saja fenomena-fenomena yang berkaitan dengan masalah pelayanan publik  di  Kabupaten  Minahasa  Utara?,  Apa  saja  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perilaku pelayanan publik di Desa Sampiri Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara
Penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan  manfaat  secara  teoritis  maupun  secara praktis.  Secara  Teoritis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambahkan  khazanah  kilmuan khusunya  di  bidang  Ilmu  Administrasi  Negara  serta  juga  sebagai  sarana  untuk  melatih  dan mengembangkan  kemampuan  Berfikir  alamiah,  dan  Kemampuan  Untuk  menuliskanya  dalam bentuk karya tulis ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi ilmu yang diperoleh selama
proses  perkuliah  di  jurusan  Ilmu  Administrasi  Publik  khususnya  mata  kuliah  Manajemen  dan Pelayanan  Publik.  Secara  Praktis,  diharapkan  penelitian  ini  mampu  memberikan  informasi kepada masyarakat khusunya Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara terkait masalah pelayanan publik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif  naturalistik. Pendekatan naturalistik dimaksudkan adalah untuk menelaah secara spesifik, rinci dan mendalam suatu  permasalahan dengan mencari informasi sebanyak mungkin  agar dapat  mengungkapkan suatu  fenomena.  Dalam  penelitian  ini  instrument  penelitian  yang  utama  adalah  peneliti  itu sendiri.  Penulis  sendiri  yang  melakukan  pengamatan,  wawancara,  pengumpulan  data  dan menganalisis  data.  Penelitian  ini  dapat  dibantu  dengan  alat-alat  untuk  mempermudah  proses penelitian, seperti Camera Digital, Handphone, dan alat-alat bantu lainnya..

## 3. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Fenomena-Fenomena yang Berkaitan dengan Masalah Pelayanan Publik
Pada dasarnya setiap dari manusia membutuhkan pelayanan bahkan pada kenyataannya dapat  dikatakan  bahwa  sebuah  pelayanan  tidak  akan  dapat  dipisahkan  dengan  kehidupan manusia.  Masyarakat  senantiasa  selalu  membutuhkan  pelayanan  publik  yang  baik  dan berkualitas dari pemerintah, walaupun tuntutan tersebut seringkali tidak sesuai dengan setiap harapan karena berdasarkan dengan pelayanan yang terjadi selama ini masih sangat berbelit- belit,  mahal,  lambat,  dan  amat  melelahkan.  Fungsi  dari  aparatur  pemerintahan  desa  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat aparatur desa harus mempunyai tugas-tugas antara lain  ialah  meningkatkan  kesejahteraan  dari  masyarakat,  memelihara  ketentraman  dan ketertiban dalam masyarakat, melaksanakan prinsip tata dalam pemerintahan desa yang bersih dan  bebas  dari  kolusi  dan  nepotisme  (KKN),  dan  serta  menyelenggarakan  administrasi pemerintahan  yang  baik.    Para  aparatur  desa  yang  seharusnya  datang  tepat  waktu  yang seharusnya  menjalankan  sesuatu  sesuia  prosedurnya  hal  ini  berdasarkan  dengan  MENPAN Tahun 2003, dalam proses kegiatan pelayanan publik diatur juga mengenai prinsip pelayanan sebagai berikut:
a. Kesederhanaan Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
b. Kejelasan . Persyaratan teknis dan administrasif pelayanan publik; unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan pelayananan public;
c. Kapisitas  waktu  Pelaksanaan  pelayanan  dapat  di  selesaikan  dalam  kurun  waktu yangditentukan;
d. Akurasi Produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum;
e. Keamanan Proses dalam pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum;
f. Tanggung  jawab  Pemimpin  penyelenggaraan  pelayanan  publik  bertanggung  jawab  atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelakasanaan pelayanan public;
g. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyelesaian sarana teknologi telekomunikasi dan informatika;
h. Akses  tempat  dan  lokasi  sarana  pelayanan  yang  memadai,  mudah  dijangkau  oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomuikasi dan informatika;
i. Kedisiplinan  Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pemberi pelayanan harus bersikap disiplin sopan dan santun, dan memberikan pelayanan dengan ikhlas;
j. Kenyamanan  Lingkungan  pelayanan  harus  tertib,teratur,  disediakan  ruang  tunggu  yang nyaman.
Dapat dilihat dari berbagai uraian diatas dapat bahwa yang mana seharusnya  diterapkan oleh peragkat desa Sampiri, namun hal tersebut berbanding balik dengan apa yang masyarakat
harapkan, pelayanan tidak tampak dilakukan dengan baik dan malah berbanding balik dengan apa  yang  diharapkan.  Peneliti  berwawancara  hal  ini  dengan  Heri    anggota  masyarakatia mengatakan bahwa : “Mereka tidak ada ditempat saat jam kerja berlangsung dan kadang sering ditemui kantor desa tutup bukan pada waktunya.”Membangun sebuah dearah sangat diperlukan seseorang  yang  berkualitas,  sehingga  pembangunan  dapat  tercapai  dalam  segala  sektor. Aparatur desa sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat.
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kajian Prilaku Pelayanan Publik Pemerintah Desa Sampiri Kabupaten Minahasa Utara.
Aparatur desa harus mengetahui tugas dan fungsinya dalam organisasi agar dapat tercapai tujuan dalam pelaksanaan pemerintahan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Saat  peneliti  menanyakan  kepada  salah  satu  perangkat  desa  bagian  kasi  pemerintahan  desa Sampiri Bapak Jems  tugas dan fungsi dari beberapa aparatur bahwa ; Wawancara dengan Ibu Heni, Selaku masyarakat Desa Sampiri, Pertama ia menjelaskan : “saya tidak tahu apa tugas dan fungsi dari aparatur, saya sendiri tidak tahu tugas saya sendiri itu apa coba cari di google saja  itukan  ada”.  Tugas  dan  fungsi  kepala  seksi  pemerintahan,  kesejahteran  rakyat  dan pelayanan yaitu :
a. Kepala seksi berkedudukan sebai unsur pelaksana teknis
b. Membantu kepala desa
c. Kepala  seksi  pelayanan  memiliki  fungsi  penyuluhan  dan  motivasi  terhadap  pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partipasi masyarakat. Peneliti mencoba menggali dan menanyakan kembali kepada perangkat desa tersebut ibu Maya  dan  akhirnya  ia  mengatakan.  “tugas  saya  yaitu  membantu  kinerja  kepala  desa  dalam perihal penyelesaian administrasi kependudukan (KK), Kartu Tanda pendudukan (KTP) dan lain sebaginya”. Selanjutnya  wawancara  yang dilakukan dengan sekretaris  desa  Ibu Merry terkait dengan tugas dan fungsi aparatur desa ia mengatakan bahwa: “tugas dan fungsi aparatur desa  melaksanakan  ketatausahaan  semacam  mengurus  administrasi  surat  menyurat,arsip, melaksanakan  urusan  umum  penataan  administrasi  perangkat  desa,  menyediakan  prasarana contoh  penyiapan  reapat,  pengadministrasian  aset  desa,  dan  pelayanan  umum.  Pelaksanaan tugas  diperlukan  koordinasi  antar  aparatur  desa  untuk  Wawancara  dengan  Jems  Selaku perangkat desa kasi pemerintahan Desa Sampiri, Wawancara dengan Ibu Henny menjalankan pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugas pemerintahan masyarakat desa saling sebagian besar  hanya  mengetahui  kepala  desa,  sekretaris,  dan  kepala  jaga  yang  menjalankan  tugas pemerintahan. Selanjutnya wawancara dengan salah satu aparatur desa  yaitu silvia ketika di wawancarai terkait tugas dan fungsi aparatur ia juga bingung dan tidak tahu mau menjawab apa dan dia juga tidak tau apa tugas dan fungsinya ia mengatakan bahwa : “Saya saja tidak tahu sebenarnya saya itu di posisikan sebagai apa saya bingung apakah saya ini staf BPD atau malah perangkat Desa.” Dapat di amati bahwasanya dengan perangkat desa saja tidak mengerti apa tugas  dari  merela  sendiri  dengan  begitu  ini  dapat  disebut  dega  ketidak  siapan  diri  dalam megemban tugas dan hal tersebut tentunya sangat merugikan masyarakat ataupun kepentingan umum,  berdasarkan  pada  pasal  51  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  Perangkat  Desa dilarang:
1. Merugikan kepentingan umum
2. Membuat  keputusan  yang  menguntungkan  diri  sendiri,  anggota  keluarga,  pihak  lain, dan/atau golongan tertentu
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa
6. Melakukan  kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme,  menerima  uang,  barang,  dan/atau  jasa  dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang  akan dilakukannya. Dari  pengamatan  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  aparatur  desa,  belum dilaksanakan dengan baik dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa ada beberapa aparatur yang kurang  memahami  akan  tugas  dan  fungsi  dari  aparatur  desa  sehingga  menyebabkan  tidak
profesionalnya  aparatur  dalam  mencapai  tujuan  pelaksanaan  pemerintahan  yaitu  untuk kesejahteraan masyarakat.”Tugas dan fungsi kepala Desa beserta perangkat Desa Sudah sangat dijelaskan di UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tetag Pemerintahan Desa.  Sebagai  aparatur  yang  baik  dan  bertanggung  jawab  seharusnya  sebelum  menerima jabatan dan untuk menjalankan tugas di suatu pemerintahan haruslah tahu apa saja tugas da fungsi sebagai seorang sosok aparatur pemerintahan.  2. Faktor Penghambat  Perilaku Pegawai di  Kantor  Desa  Sampiri  Kecamatan  Airmadidi  Kabupaten  Minahasa  Utara  meliputi  (1) Kedisiplinan  Pegawai  Kantor  Desa  Disiplin  kantor  apabila  dikembangkan  dan  diterapkan dengan baik, dengan konsisten dan konsekuen akan berdampak positip bagi pegawai, disiplin dapat  mendorong  mereka  kerja  dengan  konkrit  dan  praktrik  hidup  dikantor  tentang  halhal positif,  melakukan  hal-hal  yang  lurus  dan  benar  dan  menjahui  hal-hal  yang  negatif  pula. Dengan pemberlakuan disiplin ini pegawai dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baik itu, sehingga  muncul  kesinambungan  dari  dalam  hubungan  dengan  orang  lain.  Namun,  hal  ini belum begitu optimal pelaksanaannya dan 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Perangkat  Desa  38  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1979  Tetang Pemerintahan Desa.  penerapannya dikantor desa Sampiri sehingga menjadi salah satu kendala yang dihadapi, disiplin dapat menata prilaku seseorang dalam hubungannya ditengah-tengah lingkungannya.
Salah satu masyarakat desa yaitu Ongki ia mengatakan bahwa: “Seringkali ditemui saat jam kantor perangkat desa di tempat yang bertugas tidak ada seperti sekertaris desa, dan kepala desa,  sehingga  saya  harus  menunggu  kepala  desa  pulang  dalam  pengurusan  surat  yang membutuhkan tanda tangan kepala desa, dan jujur saya juga tidak mengetahui siapa perangkat- perangkat  desa  Sampiri  karena  sering  sekali  terjadi  pergantian  perangkat  Desa  ”.  Pendapat tersebut juga di dukung Oleh salah satu anggota BPD yaitu Ibu Henny ia mengatakan bahwa: “kalau masalah jam kerja jangan ditanya lagi sudah dapat gaji baru ngantor yang jelas kalau sudah dapat gaji baru sibuk mau ke kantor dan kalau hari biasa kadang sehari ke kantor dua harinya  libur  kadang  Cuma  sekali  seminggu”.  Melihat  dari  kinerja  yang  diberikan  oleh perangkat  desa  dalam  memberikan  pelayanan  administrasi  kepada  masyarakat  berlangsung dengan tidak baik dengan hal tersebut para perangkat desa dapat di berhentikan apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan melanggar larangan sebagai perangkat desa hal tersebut berdasakan dengan Pemedegri Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 5 angka d dan e tentang pemberentian perangkat  desa. Menurut peneliti dalam menjalankan tugasnya kepala desa tidak dapat. Wawancara dengan Ibu Jeni, Selaku Masyarakat Desa Sampiri,  Pemedegri Nomor  83  Tahun  2015  Pasal  5  angka  d  dan  e  tentang  pemberentian  perangkat  desa. mempengaruhi  bawahannya  dalam  meningkatkan  kinerja  organisasi  pemerintahan  tersebut sehingga  aparat  pemerita  desa  dapat  dinalai  belum  profesional  dalam  menjalankan  tugas pemerintahan. ” (2) Rendahnya Pendidikan Pegawai kantor Desa Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual di dalam kepribadian manusia.
Notoatmojo  mengatakan  pedidikan  bagi  suatu  orgaisasi  antara  lain:  (a)  Sumber  daya manusia atau karyawan yang menduduki suatu jabatan tertentu dalam organisasi, belum tentu mempunyai  kemampuan  yang  sesuai  dengan  persyaratan  yang  diperlukan  dalam  jabatan tersebut.  Hal  ini  terjadi  karena  sering  seseorang  menduduki  jabatan  tertentu  bukan  karena kemampuannya, melainkan karena tersedianya formasi. Oleh sebab itu karyawan atau staf baru ini perlu penambahan kemampuan yang mereka perlukan. (b) Dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi, jelas akan mempengaruhi suatu organisasi atau instansi. Oleh sebab itu jabatan- jabatan  yang  dulu  belum  diperlukan,  sekarang  diperlukan.  Kemampuan  orang  yang  akan menempati jabatan tersebut kadang-  kadang  tidak  ada.  Dengan  demikian,  maka  diperlukan penambahan atau peningkatan kemampuan yang diperlukan oleh jabatan tersebut. (c) Promosi dalam  suatu  organisasi  atau  institusi  adalah  suatu  keharusan,  apabila  organisasi  itu  mau berkembang.  pentingnya  promosi  bagi  seseorang  adalah  sebagai  salah  satu  reward  dan insentive (ganjaran dan perangsang). Adanya  ganjaran dan perangsang yang berupa promosi
dapat meningkatkan produktivitas kerja bagi seorang karyawan. Kadang-kadang kemampuan seorang karyawan yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan ini masih belum cukup. Untuk  itukah  maka  diperlukan  pendidikan  atau  pelatihan  tambahan.  (d)  Di  dalam  masa pembangunan ini organisasi- organisasi atau instansi-instansi, baik pemerintah maupun swasta merasa terpanggil untuk  menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi  para  karyawannya agar diperoleh efektivitas dan efisiensi kerja sesuai dengan masa pembangunan.
Tingkat Pendidikan dari para perangkat desa di Desa Sampiri dapat di lihat dari struktur organisasi pemerintahan rata-rata dari aparatur pemerintahan lulusan SMP dan SMA, dengan pendidikan  yang  rendah  ini  sangat  mempengaruhi  kinerja  dari  perangkat  desa  dan  sangat mungkin  terjadinya  tidak  optimalnya  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat.  Hal  ini disadari oleh masyarakat desa Sampiri yang mana saudara Rifki mengaktakan bahwa: “Tingkat pendidikan  sangatlah  penting  dan  berpengaruh  dalam  dunia  kerja  kerena  dengan  banyak pengalaman serta pengetahuan yang di dapat  menentukan kualitas diri dengan begitu ketika bekerja  kita  sudah  tahu  apa-apa  saja  yang  harus  dilakukan”.    Pendapat  tersebut  di  atas merupakan  ,    wawancara  dengan  masyarakat  desa  mengenai  permasalahan  dalam  kinerja pegawai Desa. . Upaya Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Desa Sampiri  dari aspek. Tingkat Pendidikan Pegawai; Wawancara dengan Ibu Cicin, Resli, Metsen, Ongki Selaku Masyarakat Desa Sampiri.
Tingkat pendidikan dan Kinerja pegawai yang optimal secara umum dapat dicapai apabila seseorang pegawai dalam menjalankan tugasnya memiliki perasaan aman, nyaman dan bahagia pada saat  melaksanakan  tugas  atau pekerjaan  yang menjadi tanggung jawabnya. Kinerja itu sendiri  dapat  dicapai  dan  ditingkatkan  dengan  dukungan  faktor-faktor  organisasi  dan  SDM pegawainya. Disadari bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor dan tolak ukur dari  kinerja  dan  menentukan  keberhasilan  seorang  pesonil/aparatur  dalam  melaksanakan kewajiban dalam pelaksanaan program pembangunan pemerintah. Kesempatan yang diberikan sebesar-  besarnya  terhadap  aparatur  pemerintahan  untuk  menuntut  ilmu  dan  meningkatkan pengetahuannya  sesuai  dengan  kebutuhan  instansi/organisasi  dimana  aparatur  tersebut bertugas yang nantinya diharapkan dapat bersaing. Tingkat pendidikan pegawai disini adalah pendidikan terakhir yang diperoleh oleh pegawai, sehingga dia mampu menjadi tenaga kerja yang  baik  dan  dapat  memberikan  tanggung  jawab  dan  kepercayaan  untuk  melaksanakan kegiatan  kerja  dikantor  desa  seling.  Berdasarkan  uraian  penjelasan  di  atas  terkait  tingkat pendidikan  pegawai  ini,  maka  wawancara  dengan  bapak  Noch  sebagai  Kepala  BPD,  Feibe sebagai tokoh agama, Edwin sekalu pendidik Desa Sampiri yang mana ia mengatakan bahwa: “Pendididikan pegawai adalah salah satu tolak ukur kinerja pegawai, karena semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh oleh seseorang pegawai, maka semakin dalam dan luaslah pengetahuannya.  Sementara  itu  salah  satu  kendala  yang  dihadapi  oleh  kepala  desa  dalam meningkat  kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya adalah masih rendahnya pendidikan para pegawai di kantor desa”
Menghindari  tidak  optimalnya  kinerja  pegawai  kantor  desa  diharapkan  kepada pemerintahan  desa  atau  kepala  desa  untuk  kebih  jeli  lagi  dalam  mengrekrut  para  perangkat desa saya rasa begitu jika tidak begitu selamanya akan begitu”. Peningkatan produktivitas kerja ditunjukkan oleh kinerja seseorang  yang optimal. Kinerja  yang optimal merupakan masalah yang sering dihadapi oleh para pegawai  yang sedang bekerja. Demikian pula halnya dengan perangkat desa yang bekerja sebagai aparatur pemerintah di Desa Sampiri. Agar tercipta suatu sistem kinerja yang optimal, para pegawai harus berusaha dalam meningkatkan pengetahuan dan pendidikan dari para aparatur desa, sehingga dapat lebih meningkatkan motivasi, prestasi dan  out  put  yang  diharapkan.  Kinerja  yang  optimal  secara  umum  dapat  dicapai  apabila seseorang pegawai dalam menjalankan tugas tersebut memiliki perasaan yang aman, nyaman dan  bahagia  pada  saat  melaksanakan  atau  menjalanka  tugas  atau  pekerjaan  yang  menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Kinerja itu sendiri dapat dicapai dan ditingkatkan dengan dukungan faktor-faktor organisasi.
Untuk  dapat  menjalankan  tugas  pemerintahan  yang  baik  di  dalam  roda  pemerintahan
sangat  penting  dan  sangat  perlu  adanya  pengalaman  dan  pendidikan  dengan  Pendidikan Sampiri  kecamatan  Airmadidi  Kabupaten  Minahasa  Utara    serta  pengalaman  yang  ada  agar mana dapat nantinya bagi pegawai kantor desa melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat terselenggara pemerintahan yang baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat desa Sampiri maka perlu adanya:1. l Kontrol dalam Perilaku aparatur desa sangat diperlukan, Adanya aturan- aturan dalam kerja  yang telah dibuat oleh pemerintah untuk aparatur harusnya dilaksanakan sesuai dengan tugas dari masing-masing jabatan maka disini perlunya pengawasan-pengwasan dari pemerintah untuk para aparatur agar aturan-aturan tersebut terlaksanakan dengan baik dan juga agar tidak terjadinya pelanggaran norma dan nilai.
Pengawasan  terhadap  pemerintah  desa  ini  bisa  terlaksana  pabila  saling  bekerja  sama antara aparatur dalam mengerjakan tugas masing-masing begitu pula dengan masyarakat. Hal di atas berdasarkan juga dengan apa yang disampaikan oleh kepala desa ia mengatakan bahwa: “Nantinya saya akan lebih jeli lagi dalam mengawasi atau mengontrol para pagawai dan juga akan memberikan arahan kepada para pegawai agar dapat saling bekerja sama dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi  perangkat  desa Sampiri,  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  belum  berjalan  secara  maksimal.  Agar pemerintahan  desa  Sampiri  dapat  berjalan  dengan    baik  maka  diperlukan  kontrol  dari masyarakat.  Secara  konsep  hukum  adminintrasi  negara  kontrol  rakyat  sebagai  suatu  proses aktif dimana rakyat mengawasi perilaku pemerintah.
Analisa  hukum  menunjukan  bahwa  kekuasaan  yang  dimiliki  penguasa  bukanlah segalanya. Masyarakat punya hak dalam mengawasi kinerja dari pemeritahan desa terkususnya para  peragkat  desa  kerena  sebuah  pelayanan  yang  baik  dapat  tercipta  itu  tergaatung  dengan pemerintahan  desa  seling.  Berdasarkan  juga  wawancara  dengan  sala  satu  masyarakat  yakni saudari  Robert  ia  mengatakan  bahwa:  “Nantinya  masyarakat  harus  lebih  berani  dan  dapat mengawasi  setiap  kinerja  dari  pegawai  kantor  desa  seling  agar  pemeritahan  dapat  berjalan dengan  baik”.  2.  Sanksi  Sanksi  merupakan  bagian  yang  penting  di  dalam  hukum.  Hal  ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara terhadap negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, atau larangan-larangan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan  yang dikeluarkan oleh  administrasi  negara.  Adapun  bentuk  Jenis-Jenis Sanksi  Administrasi  adalah  :  Sanksi  Hukum  Administrasi,    merupakan  inti  dari  penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. dalam penggunaan sanksi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal  dari  aturan  hukum  administrasi  tertulis  dan  tidak    Adapun  jenis-jenis  dari  sanksi administrasi  dilihat  dari  segi  sasarannya  yaitu  :  1.  Sanksi  reparatoir  artinya  sanksi  yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, 2. Sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif, 3. Sanksi  regresif  adalah  sanksi  yang  diterapkan  sebagai  reaksi  atas  ketidak  patuhan  terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.
Hubungan  sanksi  dengan  kinerja  adalah  apabila  sanksi  yang  diberikan  lebih  tegas  dan benar-benar di realisasikan maka tindakan pelanggaran terhadap tugas-tugas yang semestinya tidak akan terjadi. Sanki terhadap tindakan kinerja di gunakan untuk memberi sanksi kepada aparatur  terhadap  pelanggaran  atas  aturanaturan  kerja  dan  sanksi  berperan  dalam melaksanakan  kinerja  aparatur.”  Berdasarkan  pada  Pasal  52  Undang-Undang  No.  6  Tahun 2014, sanksi perangkat desa yaitu: 1. Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  dikenai  sanksi  administratif  berupa  teguran  lisan  dan/atau  teguran tertulis.    2.  Dalam  hal  sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  tidak dilaksanakan,  dilakukan  tindakan  pemberhentian  sementara  dan  dapat  dilanjutkan  dengan pemberhentian. Seperti yang dijelaskan oleh kepala desa ia mengatakan bahwa: “Saya akan menghukum  dan  memberikan  sanksi  yang  berat  dan  tegas  kepada  pegawai  yang  melanggar aturan-aturan  yang berlaku sehingga mereka jera dan bisa berkerja dengan baik kedepannya sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu ”7 Dengan adanya sanksi yang berat dan tegas,
aparatur akan semakin takut untuk melanggar peraturan kantor dan serta kinerja aparatur dapat di tingkatkan lagi. ” pemerintahan desa sudah memang seharusnya dapat memberikan suatu pelayanan yang baik kepada masyarakat, sebab pelayanan merupakan salah satu prinsip untuk mewujudkan  kepemerintahan  yang  baik  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat, pemerintahan desa harus didukung oleh perangkatperangkat yang handal atau akuntabel atau bertanggung  jawab.  Perangkat  yang  handal  serta  akuntabel  merupakan  perangkat  desa  yang harus memahami dan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai  dengan bidang tanggung  jawab  yang  diberikan  kepada  aparat  pemerinta  desa  Disamping  itu,  mereka  tentu harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang tanggung jawab  yang dibebankan kepadanya. Disamping itu, mereka tentu harus memiliki komitmen dan tanggung jawab moral terhadap  masyarakat dalam memberika pelayanan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan dari penelitan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Kinerja dari Aparatur Desa diantaranya sebagai berikut: 1. Perilaku aparatur Desa Sampiri dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  sangat  tidak  baik  terlihat  dari  berbagai  macam  masalah  dan wawancara  yang  ditemukan,  yang  mana  seharusnya  aparatur  yang  tugasnya  memberikan pelayanan  yang baik  bagi  masyarakat  dalam  mensejahterakan masyarakat dan desa namun  hal tersebut berbanding balik . 2. Faktor penghambat Perilaku aparatur adimana tingkat displinan dan rendahnya  pendidikan  pegawai  kantor  desa,  aparatur  desa  Sampiri  tidak  cukup  baik  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini terlihat pada belum tercapainya secara optimal kenirja yang diberikan dilihat dari kedisiplinan, jam kerja yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan proses pelayanan yang lambat dan melelahkan membuat masyarakat kesulitan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ingin diselesaikan. 3. Upaya dalam meningkatkan Perilaku pegawai kantor desa sampiri adalah meningkatkan pendidikan pegawai kantor desa, melakukan kontrol terhadap pegawai kantor desa Sampiri, memberikan sanksi yang berat kepada pegawai, dan tidak hanya sanksi yang ringan karna sanksi berdampak aparatur tidak takut untuk melanggar aturan yang berlaku, harusnya sanksi yang berlaku  sesuai dengan sanksi pelanggaran yang telah dilakukan agar aparatur takut untuk mengulangi pelanggaran kedisiplinan.
Adapun Saran dalam penelitian di atas, maka penulis merekomendasikan berupa beberapa sara  yakni sebagai berikut : 1. Untuk”pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa agar dapat lebih  meningkatkan  kinerja  sebagaimana  mestinya  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat”agar terselenggaranya pemerintahan yang baik dan Kepada perangkat desa sampiri diharapkan dapat  melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai  dengan  yang diamanatkan oleh  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  sehingga  tata  pemerintahan  desa Sampiri dapat berjalan dengan baik. 2. Untuk mengatasi masalah Perilaku dari aparatur desa di dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarkatat haruslah bisa berbesar hati dalam menerima segala macam bentuk masukan, kritik dan serta saran untuk mengoptimalkan kinerja aparatur agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat optimal. 3. Untuk mayarakat di desa sampiri agar dapat selalu mendukung dan tentunya memberikan nasehat kepada aparatur dalam kegiatan yang berbentuk membangun desa Sampri menjadi agar lebih baik dan masyarakat desa sampiri  hendaknya  melakukan  kontrol  kepada  perangkat  desa  Sampiri.  Karena  dengan  adanya kontrol masyarakat tahu mengenai jalannya pemerintahan desa maka  diharapkan perangkat desa dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

## 5. DAFTAR  PUSTAKA
Blau, Peter. M. & M. Mashall, W.  Meyer. (2000). Bureauracy in Modern Society, Slamet Rijanto (Penterjemah) . Penerbit Prestasi Pustakaraya. Jakarta. Indonesia. Block,  Peter.  (1999).  Stewardship  – Sikap  Melayani,  Memilih  Pelayanan  di  atas  Kepentingan Pribadi, Alih bahasa Clara Suwondo . Interaksasa Batam Centre. Caiden, Gerald, E. (1991). Administrative Reform Comes of Age,  Walter de Gruyter Berlin . New York.
Denhardt,  Robert.  B.  (1991). Public  Administration,  An  Action  Orientation,  Brooks/Cole Publishing Company, A Devision of Wadswoth, Inc . Belmont, California. Dwiyanto,  A.  (2002). Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia,  Pustaka  Studi  Kependudukan dan Kebijakan.  Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Dwiyanto,  A.  (Editor)  (2005). Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik, Cetakan Pertama, Gadjah Mada Universityy Press . Yogyakarta. Grindle, Merilee. S. (1997). Getting Good Government. Capacity Building In The Public Sectors Of  Developing  Countreis,  The  President  and  Fellows  of  Harvard  College. Rights reserved.
Handi,  Irawan,  D.,  (2006). Paradigma  Baru  Merebut  Hati  Pelanggan  Untuk  Memenangkan Persaingan, 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan . Cetakan ke-7, Gramedia. Jakarta. Hardjosoedarmo, S. (2002). Total Quality Management . Penerbit Andi, Yoyakarta. Hariyoso, S. (2002). Pembaharuan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik, Peradaban, Bandung. Kaloh, J. (2002). Mencari Bentuk Otonomi Daerah .  Rineka Cipta. Jakarta. Milles,  M.B.  &  Huberman.  A.  M.(1984). Qualitative  Data  Analisis  A  Sources  Book  of  New Method ,  Beverly Hill, C.A. Sage Publication. Sedarmayarti. (2003). Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah ,  Mandar Maju. Bandung. Thoha, M. (2003). Birokrasi dan Politik Di Indonesia . PT GrajaGrafindo Persada, Jakarta. United Nations Development Programme (UNDP). (2002). Menuju Konsensus Baru Demokrasi dan Pembangunan Manusia Indonesia , Laporan Pembangunan Manusia, Jakarta. Zauhar, Soesilo. (1996). Reformasi Administrasi . Bumi Aksara. Jakarta
Zhang,  Zhijian.,  Raul  P.  D.  Gizman.  (1992). Administrative  Reform  Towards  Promoting Productivity in Bureaucratic Performance , Eropa Secretariat General, Manila, Philipp Sumber Jurnal
Budiyanto, M. (2002). Reformasi Administrasi Negara, Jurnal, Universitas Sriwijaya ,  Volume 8. Palembang.

## Undang-undang
Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Th. 1999, No. 25 Thn 1999. Penerbit Arkola Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia. No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003. Penerbit Cintra Umbara. Bandung.
Work, Macmillan Press Ltd, London, England. Sumber lain -------,  (1999). Profesionalisasi  Pelayan  Publik .  Makalah  Pelatihan  Strategi  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Aparatur  Pemerintahan  Daerah  di  Kab.  Daerah  Tingkat  II Prenggalek.
Islamy,  M.  Irfan.  (1998).    Agenda  Kebijakan  Reformasi    Administrasi  Negara. Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  dalam  Ilmu  Kebijakan  Publik  Pada  Fakultas  Ilmu Administrasi , Malang Universitas Brawijaya.
Work, Macmillan Press Ltd, London, England.