## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN : 2355-1550 (online), 1858-0246 (print) Akreditasi SK No. 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v18i1.1286 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH

## ANALISIS  PERANAN  DAN  STRATEGI  DALAM  MELAKSANAKAN PENGAWASAN  DAN  PENINDAKAN  KEIMIGRASIAN  TERHADAP ORANG ASING
Ridho Sadilah Ahmad a , Nabitatus Sa'adah b a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia b Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

## Abstrak
Kebijakan nasional yang secara selektif menentukan  warga negara asing yang boleh masuk atau keluar dari wilayah indonesia dan sanksi hukum apa saja yang  harus dikenakan terhadap warga negara asing tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yakni: Pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum 1  Poin  (31)  UU  Keimigrasian.  Permasalahan  terbesar  yang  dihadapi  oleh  Direktorat  Intelijen Keimigrasian  adalah  masih  kurangnya  produk  intelijen  yang  dihasilkan.  Padahal  produk  intelijen tersebut  akan  menjadi  dasar  bagi  para  pemangku  kepentingan  ( stakeholders )  untuk  mengambil keputusan. Mengingat Direktorat Intelijen Keimigrasian sebagai instansi strategis untuk melakukan deteksi dini ( early warning ) dalam pengamanan keimgrasian secara keseluruhan.
Kata  Kunci : Tujuan kemigrasian, Pengawasan dan penindakan warga Negara asing di semarang

## Abstract
A national policy that selectively determines foreign nationals who may enter or leave the territory of Indonesia and what legal sanctions should be imposed on such foreign nationals. The method used in this writing is empirical juridical.Based on the result of this study are known: (1) To find out the Duties and Functions of Supervision of foreign citizens in Semarang conducted by the Office of Class I Immigration Semarang namely administrative supervision and field supervision. (2) To find out the obstacles faced by the Immigration Office of Semarang Class 1 in implementing the supervision of immigration against foreign citizens in Semarang.
Keywords : The purpose of migration, supervision and repression of foreign citizens in Semarang.
Penulis : a ridhosadillahahmad@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Pertama merupakan amanat undang-undang pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian,  khususnya  pada  Pasal  69  ayat  (1)  yang  menghendaki pengawasan orang asing dilakukan secara terkoordinir antara instansi pemerintah.. Kedua, untuk stabilitas nasional dan kepentingan Negara, kemudian untuk kewaspadaan terhadap dampak negatif dari lalulintas orang asing dan juga untuk menciptakan ketertiban umum dan keamanan di masyarakat, Hal yang diawasi adalah mengenai keberadaan dan aktifitas orang asing tersebut. kegiatan pengawasan terhadap orang asing itu berdasarkan konsep stabilitas dan faktor-faktor yang bisa berakibat disabilitas. Seperti,  ancaman terorisme,  kejahatan trans internasional,  dampak  globalisasi  dan  efek  pendatang  asing.  pengawasan  terhadap  orang asing  mutlak  dilakukan.  Ini  sebagai  fungsi  kewaspadaan  dini  terhadap  orang  asing  yang melakukan aktifitas di Indonesia. Gelombang globalisasi yang melanda seantero dunia sejak tahun 1980  jauh berbeda dari segi intensitas dan cakupannya. 1 Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin migratio yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke  tempat  atau  negara  lain.  Ada  istilah emigratio yang  mempunyai  arti  berbeda,  yaitu perpindahan  penduduk dari  suatu  wilayah atau  negara  keluar  menuju  wilayah  atau negara lain. Sebaliknya, istilah imigratio dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari  suatu  negara untuk  masuk ke  dalam negara  lain. 2 Selain  dari  istilah Imigrasi,  terdapat juga istilah yang kedengarannya hampir sama dengan istilah imigrasi tetapi berlainan artinya, yaitu emigrasi yang  artinya  pemboyongan  ke  luar  negeri  dan transmigrasi yang  artinya pemindahan dari daerah satu ke daerah lainnya di dalam negeri. 3 Secara etiomologi istilah emigrasi,  imigrasi,  dan  transmigrasi  ketiganya  berasal  dari  bahasa  Latin migration ,  yang berarti  perpindahan  penduduk. 4 Dengan  banyaknya  istilah  dan  tafsir  mengenai ini  maka mendefinisikannya  pun  berbeda  beda.  Paradigma  baru  melihat  bahwa  keimigrasian  itu bersifat multidimensional .  Baik  itu  dalam  tatanan  nasional  maupun  internasional.Hal  ini disebabkan  karena  masalah  keimigrasian  adalah  manusia  yang  dinamis,  sehingga  ruang lingkup keimigrasian mencakup dalam berbagai bidang. 5
Tindakan keimigrasian biasanya dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan  oleh  warga  Negara  asing  yang  tinggal  di  wilayah  Republik  indonesia.  Negara Indonesia memiliki sejuta pesona yang menyebabkan orang asing berkeinginan mengunjungi dan tinggal di Indonesia. Apalagi di era perdagangan bebas ini, banyak orang asing yang ingin mengembangkan  bisnis  di  Indonesia.  Mereka  menganggap  Indonesia  adalah negara  yang kaya  akan  sumber  daya  dan  masih  banyak  peluang  untuk  mengeksplorasi  kekayaan Indonesia  menjadi  sebuah  bisnis  yang  menjanjikan.  Sumber  daya  alam  yang  melimpah mempunyai nilai ekonomi serta keindahan panoramanya menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap  orang.  Tidak  mengherankan  apabila  Indonesia  merupakan  salah  satu  titik  sentral
1 Nunung Nugroho. 2017. Sistem perekonomian berbasis undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 . Jurnal Spektrum Hukum, (No. 2), hal 3.
2 Herlin Wijayanti, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Malang, Bayumedia Publishing, 2011, hal. 129.
3 Abdullah  Sjahriful, Memperkenalkan  Hukum  Keimigrasian, Ghalia  Indonesia,  Jakarta,  1993, hal. 7.
4 Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005, hal. 10
5 M. Imam Santoso, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Jakarta, UI Press, 2003, hal. 26.
perhatian Negara-negara lain baik bidang politik maupun bidang lain seperti sosial, ekonomi dan  keamanan.  Hal  inilah  yang  kemudian  membuat  warga  negara  asing  ingin  tinggal  di Indonesia. 6 Keberadaan  peraturan  keimigrasian  merupakan  atribut  yang  sangat  penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah territorial negara yang besangkutan,  dan setiap  warga  negara  asing  yang akan  masuk  atau  keluar  wilayah  suatu negara harus tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri. 7 Pengertian penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh  orang  orang  yang  berhubungan  sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing  menurut aturan hukum yang berlaku. 8
Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di indonesia. Bahkan merupakan subsistem dari hukum administrasi negara. Sebagai sebuah subsistem, hukum keimigrasian  di  indonesia  telah  ada  sejak  jaman  pemerintahan  kolonial  belanda. 9 Secara aktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi masyarakat.  Peningkatan  arus  warga  asing  ke  wilayah  RI  tentunya  akan  meningkatkan penerimaan uang  yang  dibelanjakan di  Indonesia,  meningkatnya  investasi  yang  dilakukan, serta  meningkatnya  aktivitas  perdagangan  yang  akan  meningkatkan  penerimaan  devisa. Namun  peningkatan  arus  lalu-lintas  barang,  jasa,  modal,  informasi  dan  orang  juga  dapat mengandung pengaruh negatif Dampak negatif ini akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional serta makro. Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat  mobilitas  manusia, baik  warga negara  Indonesia  maupun orang asing,  yang  keluar, masuk,  dan  tinggal  di  wilayah  Indonesia,  kemigrasian  harus  mempunyai  peranan  yang semakin besar. Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif membuat institusi imigrasi  Indonesia  memiliki  landasan  operasional  dalam  menolak  atau  mengizinkan  orang asing,  baik  dari  segi  masuknya,  keberadaannya,  maupun  kegiatannya  di  Indonesia. Selanjutnya jika di lihat dari sistem hukum keimigrasian pada dasarnya merupakan sebagian kebijakan  organ  administrasi  (negara)  yang  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan (administrasi  negara)  berupa  perbuatan  hukum  pemerintah  yang  dilakukan  negara  dalam keadaan bergerak ( staat in beweging ). 10 Hukum Keimigrasian termasuk juga dalam hukum publik  yaitu  hukum  yang  mengatur  hubungan  antar  individu  dan  negara  (Pemerintah). Keterkaitan  strategis  antara  kepentingan  negara  terhadap  ikhwal  keimigrasian  yang bersinggunan  dengan  aspek  pendekatan  keamanan  negara  dan  aspek  pendekatan kesejahteraan berakibat hukum keimigrasian bukan sebagai hukum administratif yang bersifat umum. 11
Berdasarkan  prinsip  kedaulatan  ini  memungkinkan  pemerintah  untuk  membuat  regulasi terkait  dengan  lalu  lintas  orang  asing  yang  masuk  dari  dan  ke  wilayahnya  juga  mengenai pengawasan  orang  asing  di  Indonesia.Orang  asing  di  Indonesia  wajib  untuk  menghormati
6 Dwidjowijoto, R.N. “ Analisa Kebijakan”. (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2007), hal. 24.
7 Yudha Bhakti, 2003, Hukum Internasional: Bunga Rampai, Alumni, Bandung, hal 17-19.
8 Soeryono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, hal 2.
9 M. Iman Santoso, “Persfektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional”, UI Press Jakarta, 2004, hal 1.
10 Bagir Manan, Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 22.
11 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung, Alumni, 1993), hal. 83.
hukum positif yang berlaku. Berdasarkan prinsip kedaulatan negara memiliki hak lain berupa kekuasaan yaitu: 12
a. Kekuasaan ekslusif untuk mengendalikan persoalan domestik
b. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing
c. Hak-hak istimewa perwakilan diplomatiknya di negara lain
d. Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.
Supramono  memberi  pengertian  orang  asing  adalah  orang  yang  bukan  warga  negara Indonesia  dan  sedang  berada  di  wilayah  indonesia  pengertian  oran  asing  termasuk  pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing. 13
Selain itu adapun tindakan hukum Administratid Negara berupa tindakan keimigrasian dalam bidang  keimigrasian  di  luar  proses  peradilan.  Termasuk  bagian  daripada  tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  contohnya    penyalah  gunaan  ijin  tinggal keimigrasian, overstay, imigran gelap dan lain sebaginya. 14
Konsepsi kebijakan keimigrasian di indonesia adalah merujuk pada tujuan nasional daripada mendirikan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  sebagaimana  dimaksud  alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini, menjadi dasar dan acuan bagi  penyelenggaraan  negara  khususnya  dalam  hal  merumuskan  kebijakan  di  bidang keimigrasian, kemudian politik indonesia dalam bidang keimigrasian sekarang bukan politik pintu terbuka tetapi politik saringan yang berarti bahwa pemerintah hanya mengizinkan masuk orang asing yang mendatangkan keuntungan untuk indonesia. 15
Pengaturan  lalu  lintas  keluar  masuk  wilayah  Indonesia  berdasarkan  hukum  internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Keimigrasian tidak membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, pengaturan lalu lintas keluar masuk wilayah indonesia ditetapkan harus melewati  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI),  yaitu  di  pelabuhan  laut,  bandar  udara,  atau tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia ( entry point ). Pelanggaran atas ketentuan ini di kategorikan  sebagai  tindakan  memasuki  wilayah  negara  Indonesia  tidak  melalui  Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), merupakan tindakan yang dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana oleh dinas terkait.
Dari pengertian keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia, pengertian pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang di tujukan untuk mengontrol
12 M. Imam Santoso, Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, Jakarta, PNRI, 2007, hal. 38.
13 Supramono, Gatot, 2012, Hukum Orang Asing di Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hal 4.
14 Wahyudin Ukun, “ Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian”, Jakarta, AKA Press, 2004.
15 Wahyudin Ukun, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian, Op Cit. hal. 8.
apakah keluar masuk nya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku.
Indonesia hanya mengenal Imigrasi yang diurus oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada dibawah Departemen Kehakiman Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan transmigrasi diurus  oleh  Departemen  Transmigrasi.  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  melaksanakan  tugas pokok  di  bidang  keimigrasian  yang  memiliki  fungsi  pelayanan,  penegakan  hukum  dan keamanan  bagi  negara,  maka  istilah  imigrasi  yang  digunakan  oleh  Direktorat  Jenderal Imigrasi  menutut  kacamata  Indonesia  artinya  juga  ikut  luas.  Jadi  janganlah  beranggapan bahwa karena istilah imigrasi secara harfiah sedemikian rupa, maka tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi diartikan pula hanya mengurus pemasukan orang asing ke indonesia yang berniat  menumpang  hidup  atau  mencari  nafkah  dan  sedikit  atau  banyak  yang  menjadikan negara itu untuk tempat berdiam atau menetap.
Seiring  dengan  perkembangan  jaman  dan  pengaruh  globalisasi  saat  ini  dengan  berbagai kepentingan kerjasama internasional antar negara, serta berbagai kepentingan pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian, maka dibentuklah Direktorat yang bernama Direktorat Kerjasama Luar Negeri. Saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat  Lalu  Lintas  Keimigtasian,  Direktorat  Ijin  Tinggal  Orang  Asing  dan  Status Kewarganegaraan,  Direktorat  Pengawasan  dan  Penindakan  Keimigrasian,  Direktorat Informasi Keimigrasian dan Direktorat Kerjasama Luar Negeri.
Hal  tersebut  tidak  berhenti  sampai  disitu  saja,  bahkan  dengan  semakin  meningkatnya kejahatan  internasional  atau  yang  dikenal  dengan  istilah Transnational  Organized  Crime ( TOC )  akhir  akhir  ini  seperti  terorisme,  penyeludupan  manusia  ( people  smuggling ), perdagangan  manusia  ( human  trafficking )  dan  sebagainya.  Direktorat  Jenderal  Imigrasi memandang perlu untuk membentuk Direktorat yang ruang lingkup dan tugas dan fungsinya untuk mengantisipasi terjadinya kegiatan-kegiatan kejahatan tersebut.
Sedianya  telah  direncanakan  Direktorat  baru  tersebut  dengan  nama  Direktorat  Intelejen Keimigrasian, dimana Direktorat ini dirasakan cukup penting dalam menunjang tugas-tugas keimigrasian dan  sekaligus  mengantisipasi  segala bentuk  kejahatan  internasional  tersebut. Akan tetapi hal tersebut masih dalam proses perencanaan pada Direktorat Jenderal Imigrasi

## PERMASALAHAN
Perumusan masalah dalam suatu penelitian di perlukan untuk memberi kemudahan bagi  penulis  dalam  membatasi  permasalahakan  yang  akan  di  telitinya  sehingga  dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang di harapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
1.  Bagaimanakah Peran dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang dalam melaksanakan Penindakan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Semarang.
2.  Apa  sajakah  Kendala  yang  dihadapi  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Semarang  dalam melaksanakan  tugas, fungsi  pengawasan dan penindakan  keimigrasian  terhadap  warga negara asing di Semarang dan solusinya.

## MOTODE PENELITIAN
Untuk dapat menghasilkan kajian terhadap permasalahan yang ada sehingga tercapai tujuan dan manfaat yang diharapkan maka diperlukan adanya data-data yang akurat yaitu sesuai dengan kebutuhan secara validitas (dipercaya) maupun reliabilitasnya ( keajegan ).Data yang akurat  tersebut  hanya  dapat  diperoleh  dengan  penelitian  yang  benar  dan  sesuai  dengan kebutuhan. Mengacu pada perumusan masalah, maka penulis menggunakan jenis penelitian studi  kasus,  Metode  studi  kasus  ialah  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  yang dilakukan terhadap  suatu  “kesatuan  system”, baik  itu  berupa program,  kegiatan,  peristiwa, atau  sekelompok  individu yang  terikat oleh  tempat ataupun  waktu. Penelitian  ini diarahkan untuk  menghimpun  data,  mengambil  makna,  dan  memperoleh  pemahaman  dari  kasus tersebut.Suatu  kasus  tidak  dapat  mewakili  populasi  dan  tidak  dimaksudkan  untuk memperoleh kesimpulan dari populasi.Kesimpulan studi kasus hanya berlaku bagi kasus yang diteliti. Karena tiap kasus bersifat unik dan memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu  dengan  yang  lain. 16 Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis empiris,  pendekatan  yuridis  empiris  yang  dimaksud  adalah  bahwa  dalam  menganalis permasalahan  dilakukan  dengan  cara  memadukan  bahan-bahan  hukum  (yang  merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan atau di lokasi penelitian 17

## PEMBAHASAN

## 1.  Peran dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Dalam Melaksanakan Penindakan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Di Kota Semarang
Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah  Indonesia  dalam  rangka  menjaga  ketertiban  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara menuju  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945. Perkembangan  global dewasa  ini  mendorong  meningkatnya  mobilitas  peduduk dunia  yang menimbulkan  berbagai  dampak,  baik  yang  menguntungkan  maupun  yang  merugikan kepentingan  dan  kehidupan  bangsa  dan  negara  Republik  Indonesia,  sehingga  diperlukan peraturan  perundang-undangan  yang  menjamin  kepastian  hukum  yang  sejalan  dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.
UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai  perkembangan  kebutuhan  pengaturan,  pelayanan,  dan  pengawasan  di  bidang Keimigrasian  sehingga  perlu  dicabut  dan  diganti  dengan  undang-undang  yang  baru  yang mampu menjawab tantangan yang ada, mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan persetujuan DPR RI dan Presiden Republik Indonesia  memutuskan  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2011  tentang keimigrasian, selanjutnya disingkat UU Nomor 6 Tahun 2011.
Dalam hal fungsi keimigrasian diatur pada UU Nomor 6 tahun 2011 pasal 1 ayat (3) , Adapun fungsi kantor imigrasi diatur pada UU Nomor 6 tahun 2011 Pasal 1 ayat (11), yang selanjutnya
16 Nazir, Muhammad, “Metode Penelitian” , Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003 hal.57
17 https://eprints.umk.ac.id
diperkuat dengan  terbitnya Keputusan Menteri Kehakiman RI. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor. 04.PR.07.10 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depkeh. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi berubah status menjadi Kantor Imigrasi  Semarang  yang  merupakan  Unit  Pelaksanaan  Teknis  dari  Kantor  Wilayah Departemen  Kehakiman  Jawa  Tengah.  Sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  R.I Nomor  M.02  PR.07.04  tahun  1983  tentang  Organisasi  Tata  Kerja  Kantor  Imigrasi  di lingkungan Kanwil Departemen Kehakiman R.I dan telah diperbaharui dengan SK. Nomor : M.03 PR.07.04 tahun 1991 dan saat itu Kantor Imigrasi Semarang mempunyai wilayah kerja 18 (delapan belas) Kabupaten dan 5 (lima) Kotamadya.
Pada  akhir  tahun  2002  terbit  SK  Menteri  Kehakiman  dan  HAM  R.I  Nomor  M.05.PR.07.04 tahun 2002 tentang pembentukan Kantor Imigrasi Pemalang, Wonosobo, dan Pati, dan sejak akhir  tahun  2002  dengan  sendirinya  terjadi  pengurangan  wilayah  kerja  Kantor  Imigrasi Semarang.  Wilayah  Kanim Klas  I Semarang  mulai  akhir  Desember 2002  menjadi 7  (tujuh) Kabupaten  /  Kota  di  Jawa  Tengah  yaitu  :  Kabupaten  Kendal,  Kota  Semarang,  Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus danKabupaten Purwodadi.
Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.03 PR 07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Melaksanakan  tugas  Keimigrasian  dibidang  Informasi  dan  Sarana  Komunikasi Keimigrasian
2. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Lalu Lintas Keimigrasian
3. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Status Keimigrasian
4. Melaksanakan  tugas  Keimigrasian  dibidang  Pengawasan  dan  Penindakan Keimigrasian.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Di dalam tugas sehari-harinya Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) dibantu oleh stafnya yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Tata Usaha Imigrasi
2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian
3. Seksi Status Keimigrasian
4. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
5. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
Tugas  dan  fungsi  seksi  pengawasan  dan  penindakan  keimigrasian  yaitu  melakukan Pengawasan  dan  penindakan  serta  penanggulangan  terhadap  WNA  dan  pemukim  gelap yang  melanggar  ketentuan  Keimigrasian  di  lingkungan  Kantor  Imigrasi  Semarang  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Dalam  seksi  Pengawasan  dan Penindakan Keimigrasian memiliki seksi bidang Pengawasan dan seksi bidang penindakan keimigrasian yang bertugas melaksanakan pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.
Pemantauan dan pengawasan orang asing meliputi pekerjaan, tindakan, dan kegiatan oleh orang asing yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan izin keimigrasian  yang  diberikan. Efektifitas  pemantauan  terhadap  keberadaan  dan  kegiatan orang  asing  adalah  merupakan  salah  satu  cara  atau  kegiatan  atau  upaya  yang  dilakukan
untuk  mengetahui  secara  dini  setiap  peristiwa  yang  diduga  mengandung  unsur-unsur pelanggaran atau kejahatan baik mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing.
Pemantauan  terhadap  keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing  dapat  ditinjau  dengan melakukan  pengawasan  admistratif  dan  lapangan  terhadap  izin  keimigrasian  orang  asing yang berada di wilayah Indonesia. Sesuai Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor  F338.IL.01.10  Tahun  1995  Tentang  Tata Cara  Pengawasan  Orang Asing.  Didalam pengawasan  terdapat  pula  prinsip-prinsip  yang  harus  diketahui.  Sebab  prinsip-prinsip pengawasan  merupakan  pedoman  yang  harus  dipegang  dan  sangat  berkaitan  dengan pencapaian  tujuan  organisasi.  Prinsip-prinsip  pengawasan  tersebut  menurut  pendapat Silalahi yakni:
1. Pengawasan harus berlangsung terus-menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
2. Pengawasan  harus  menemukan,  menilai,  dan  menganalisis  data  tentang pelaksanaan pekerjaan obyektif.
3. Pengawasan  bukan  semata-mata untuk  mencari kesalahan  tetapi  juga  mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
5. Pengawasan  tidak  menghambat  pelaksanaan  pekerjaan  tetapi  harus menciptakan efesiensi (hasil guna)
6. Pengawasan harus fleksibel
7. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (plan and objective oriented)
8. Pengawasan  dilakukan  terutama  pada  tempat-tempat  strategis  atau  kegiatan kegiatan yang sangat menentukan.
9. Pengawasan  harus  membawa  dan  mempermudah  melakukan  tindakan perbaikan.
Dalam  pengamatan  ini,  yang  dimaksud  adalah  mekanisme  pengawasan  dan  penindakan keimigrasian adalah cara kerja organisasi (dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang) dalam hal mengawasi orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia khususnya di kota  Semarang  dan  menindak  tegas  orang  asing  yang  melakukan  penyimpangan  dan pelanggaran keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan terhadap masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia dilakukan oleh  pejabat  Imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi.Pengawasan  terhadap  keberadaan orang asing menyangkut izin keberadaan atau izin tinggalnya di wilayah Indonesia diberikan oleh pejabat imigrasi, baik izin yang diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau di Kantor Imigrasi,  pengawasan  ini  merupakan  pengawasan  yang  bersifat  administratif  dengan  data yang lengkap yang berada di imigrasi. Sebagai tindak lanjut dari pengawasan orang asing, dilakukan tindakan jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing,  baik  yang  menyangkut  izin  keberadaannya  maupun  kegiatannya  selama  berada  di wilayah Indonesia.
Pengawasan  orang  asing  ini,  menjadi  tanggung  jawab  dan  wewenang  menteri  yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut menurut hasil wawancara dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, M. Hanif Rozariyanto yang menjabat pada saat itu:

## a.  Pengumpulan Data
Pengumpulan data orang asing ini dilakukan dengan cara menghimpun data dan informasi setiap  orang asing  yang  masuk  atau  keluar dari  wilayah  Negara  Republik Indonesia,  yang berada  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  serta  yang  melakukan  kegiatan  di  wilayah Negara Republik Indonesia ini.

## b.  Pendaftaran Orang Asing
Setiap orang asing yang telah di berikan izin keimigrasian (singgah, kunjungan, izin tinggal terbatas  dan  izin  tinggal tetap),  perlu diketahui  keberadaannya  selama  yang  bersangkutan berada  di  wilayah  Indonesia  dan  perubahan-perubahan  yang  terjadi  pada  dirinya  dan keluarganya.  Untuk  keperluan  itu,  setia  orang  asing  yang  berada  di  wilayah  Indonesia diharuskan mendaftarkan diri pada Kantor Imigrasi setempat di mana ia bertempat tinggal. Bagi  orang  asing  yang  kedatangannya  di  wilayah  Indonesia  dengan  izin  kunjungan  dan berada  di  wilayah  Indonesia  belum  90  (sembilan  puluh)  hari,  tidak  dikenakan  wajib melaporkan diri, tetapi ketika yang bersangkutan ingin tinggal melebihi waktu tersebut, baru dikenakan wajib melaporkan untuk mendaftarkan diri baginya dan keluarganya. Setiap orang yang  memberikan  kesempatan  orang  asing  menginap  di  tempat  kediamannya  wajib melapotkan  kepada  Kantor  Kepolisian  Republik  Indonesia  atau  Pejabat  Daerah  setempat dalam  jangka  waktu  24  (dua  puluh  empat)  jamsejak  kedatangan  orang  asing  tersebut. Pendaftaran terhadap orang asing dimaksudkan untuk:
1)  Kepentingan  orang  asing  yang  bersangkutan,  jika  terjadi  hal-hal  yang  menyangkut orang asing tersebut, seperti kecelakaan yang menimbulkan kehilangan data-data dari yang  bersangkutan,  maka untuk  mengidentifikasi  orang  asing tersebut  dapat dilihat dari  data-data  pendaftarannya  di  Kantor  Imigrasi,  atau  diperlukan  oleh  Perwakilan Negara  dari  orang  asing  tersebut,  dapat  dimintakan  dari  Kantor  Imigrasi  yang mendaftarkan orang asing tersebut.
2)  Untuk  kepentingan  pengawasan  terhadap  orang  asing  yang  berada  di  wilayah Indonesia.  Dengan  pendaftaran  itu,  instansi  Pemerintahan  atau  Perwakilan  Negara dari orang asing yang memerlukan data-data seorang asing yang berada atau pernah berada di wilayah Indonesia, bisa mendapatkan data-data pendaftaran orang asing.
Dengan  pendaftaran  orang  asing  akan  diketahui  identitas  seorang  asing  yang  berada  di wilayah Indonesia. Sejak kedatangannya, izin keimigrasian yang dimilikinya, status sipilnya, keluarganya,  pekerjaannya  baik  di  negaranya  atau  selama  berada  di  wilayah  Indonesia, sponsor yang menjaminnya di Indonesia dan lain-lain keterangan yang diperlukan mengenai kedudukan orang asing tersebut.
Orang  asing  dikenakan  wajib  melakukan  pendaftaran  ialah  orang  asing  yang  berada  di wilayah  Indonesia  lebih  dari  90  (sembilan  puluh)  hari  sejak  kedatangannya  di  wilayah Indonesia yang terdiri dari:
1)  Orang asing yang diberikan izin kunjungan lebih dari 90 (Sembilan puluh hari sejak kedatannya atau setelah mendapat perpanjangan izin kunjungannya yang melebihi 90 (Sembilan puluh) hari.
2)  Orang asing yang diberikan Izin Tinggal Terbatas
3)  Orang asing yang diberikan Izin Tinggal Tetap
Setiap ada perubahan terhadap data-data yang telah diisi dalam pendaftaran tersebut, harus dilaporkan kepada Kantor Imigrasi setempat dalam waktu 14 (empat belas) hari. Kewajiban melakukan  pendaftaran  orang  asing  tidak  diberlakukan  terhadap  orang  asing  dan keuangannya yang berada di wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomati atau konsuler.

## c.  Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing
Dalam  rangka  menghimpun  data  dan  informasi  mengenai  masuk  dan  keluar,  keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, Pejabat Imigrasi melakukan pemantauan  keimigrasian.  Dalam  rangka  pemantauan  keimigrasian  pejabat  Imigrasi berwenang:
1)  Menerima  laporan  dari  masyarakat  atau  Instansi  Pemerintah  tentang  adanya pelanggaran keimigrasian.
2)  Mendatangi  tempat-tempat  atau  hubungan  yang  diduga  dapat  ditemukan  bahkan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing.
3)  Memeriksa Surat Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian Orang Asing tersebut.
Pejabat Imigrasi berwenand di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi wajib melaksanakan pemeriksaan atas laporan yang diterima apabila ada pelanggaran di bidang Keimigrasian baik dari  masyarakat,  media  massa  maupun  instansi pemerintah  yang dituangkan  dalam Berita Acara Pemeriksaan.

## d.  Pengolahan Data dan Informasi Kegiatan Orang Asing
Setiap  kantor  wilayah dan  kantor  imigrasi  melakukan  pengolahan  dan  informasi  mengenai masuk atau keluar, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayahnya masing-masing. Hasil pengolahan  data  dan  informasi  tersebut  kemudian  dilaporkan  kepada  Direktur  Jenderal Imigrasi, ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengolahan data dan informasi serta pelaporan diatur dengan Keputusan Menteri.

## e.  Koordinasi dengan Badan atau Instansi Pemerintah
Pengawasan  terhadap  kegiatan orang  asing akan  menyangkut  Badan atau Instansi  terkait yang  mempunyai  tugas  melakukan  pengawasan  orang  asing  seperti  Departemen  Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan atau Instansi lainnya yang dapat dilakukan melalui Tim Koordinai Pengawasan Orang Asing.
Tindak  lanjut  dari  pengawasan  terhadap  keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing  akan dikenakan Tindakan baik dengan melalui proses peradilan atau Tindakan Keimigrasian non justisial. Pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:
Yaitu  pengawasan  yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan  data-data  administratif yang ada pada instansi yang melakukan pengawasan, dimana terdapat data-data yang berupa  catatan  dan  bahan-bahan  tertulis  yang  dikumpulkan  sejak  orang  asing mengajukan  visa,  saat  kedatangannya  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi,  ketika pemberian izin keimigrasian, pendaftaran dan lain yang bersifat administratif. Dari data- data tersebut  dapat  diketahui  keadaan  orang asing  yang  bersangkutan  sehingga  jika terjadi  penyimpangan,  instansi  tersebut  berdasarkan  data-data  yang  ada  padanya sudah  dapat  mengambil  langkah  penindakan  sesuai  dengan  penyimpangannya  dan berdasarkan peraturan yang berlaku.
2)  Pengawasan Koordinatif
Yaitu  pengawasan  terhadap  orang  asing  oleh  beberapa  instansi  yang  terkait  dalam pengawasan  dengan  saling  member  masukan  sesuai  dengan  bidangnya  masing- masing, sehingga dapat ditentukan secara koordinatif apakah terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh orang asing tersebut serta tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan  bidang  masing-masing  instansi  terkait  baik  secara  sendiri,  ataupun  secara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap instansi melihat pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang asing yang bersangkutan di bidangnya, sedang  data  lainnya  diperoleh  dari  instansi  yang  berkoordinasi.Sesuai  dengan peraturan yang berlaku, pengawasan koordinatif dilakukan secara bertingkat.
3)  Pengawasan di tempat dengan Suatu Operasi Lapangan Dilaksanakan oleh Imigrasi dan atau bersama dengan instansi terkait secara koordinatif, dimana suatu satuan atau tim mengadakan pengawasan dengan mendatangi tempat- tempat yang diduga terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang asing, baik yang menyangkut keberadaannya ataupun yang menyangkut kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia.
Dalam rangka memantapkan mekanisme koordinasi dan mekanisme operasi antara instansi terkait  dalam  pengawasan  orang  asing,  instansi-instansi  tersebut  diatas  akan  tetap melakukan  tugas  dan  wewenangnya  masing-masing  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan daya guna dan pengawasan terhadap orang asing. Sebagai tindak lanjut dari pengawasan orang asing, dilakukan tindakan jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing,  baik  yang  menyangkut  izin  keberadaannya  maupun  kegiatannya  selama  berada  di wilayah Indonesia.
Tindakan Keimigrasian yang dapat dikenakan terhadap orang asing adalah sebagai berikut yang  merupakan  wawancara  dengan  Kepala  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Semarang,  M.  Hanif Rozariyanto yang menjabat pada saat itu:
a.  Penolakan  pemberian  visa  yang  dilakukan  pada  Perwakilan  Republik Indonesia di luar negeri atau di tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia
b.  Penolakan  izin  masuk  ke  wilayah  Indonesia,  meskipun  yang  bersangkutan telah memiliki visa untuk masuk ke wilayah Indonesia. Visa belum menjamin bahwa yang bersangkutan secara otomatis mendapatkan izin masuk.
c.  Merubah,  membatasi  atau  membatalkan  izin  keimigrasian  yang  dimilikinya. Dalam hal ini Pejabaat Imigrasi yang berwenang dapat:
1)  Merubah  izin  tinggal  tetap  menjadi  izin  tinggal  terbatas,  atau  izin  tinggal terbatas menjadi izin kunjungan.
2)  Membatasi  berlakunya  izin  keimigrasian,  seperti  izin  kunjungan  yang seharusnya berlaku 3 (tiga) bulan dibatasi hanya berlaku 2 (dua) bulan.
3)  Membatalkan  izin  keimigrasiannya  dengan  mencabut  izin  keimigrasiannya, sehingga yang bersangkutan tidak mempunyai izin keimigrasian dan harus ke luar dari wilayah Indonesia.
d.  Melarang  orang  asing  berada  di  suatu  tempat  tertentu  di  Indonesia  atau mengharuskan orang asing berada di suatu tempatt yang ditentukan di wilayah Indonesia.
e.  Mengusir atau mendeportasi orang asing ke luar wilayah Indonesia.
f.  Menempatkan orang asing di Karantina Imigrasi dalam hal:
1)  Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah;
2)  Dalam  rangka  menunggu  proses  pengusiran  atau  lazim  di  sebut  dengan deportasi;
3)  Dalam rangka menunggu keputusan menteri atas pengajuan keberatan yang diajukan terhadap tindakan keimigrasian yang dikenakan terhadapnya.
Selain  visa  untuk  dapat  diberikan  izin  masuk,  pejabat  imigrasi  berwenang  menolak memberikan izin masuk terhadap orang asing yang tidak memenuhi lainnya sebagai berikut:
a.  Tidak mempunyai paspor yang sah dan masih berlaku
b.  Menderita  gangguan  jiwa  atau  penyakit  menular  yang  membahayakan kesehatan umum
c.  Ternyata telah memberikan keterangan tidak benar dalam memperoleh paspor dan atau visa
Tidak mempunyai biaya yang cukup untuk hidup selama di Indonesia dan tidak memiliki tiket untuk kembali ke negaranya atau ke Negara lain

## 2. Kendala  Yang  Dihadapi  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Semarang  Dalam Melaksanakan  Tugas,  Fungsi  Pengawasan  Dan  Penindakan  Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Di Semarang Dan Solusinya
Keimigrasian  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  juga  mengalami  beberapa  kendala. Kendala tersebut bisa berasal dari internal dan eksternal. Maksudnya internal yaitu berasal dari keimigrasian itu sendiri, sedangkan eksternalnya berasal dari luar sistem keimigrasian. Kendala-kendala  tersebut  yang  membuat  pengawasan  terhadap  ijin  tinggal  orang  asing  di Indonesia  sedikit  terganggu.  Kesulitan  ini  terwujud  dari  masih  minimnya  kuantitas  produk intelijen yang dihasilkan oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian. Sub Direktorat Produk Intelijen masih  kesulitan  menganalisis,  mengkaji,  dan  menghasilkan  produk  intelijen  yang  akuratif, karena  masih  minimnya  informasi  yang  masuk.  Analisa  intelijen  sangat  bergantung  pada informasi dan data, baik itu yang bersifat primer ataupun sekunder. Suplai data dan informasi itulah yang menjadi bahan untuk membuat produk intelijen.
Sejauh ini, permasalahan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian adalah masih  kurangnya  produk  intelijen  yang  dihasilkan.  Padahal  produk  intelijen  tersebut  akan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan ( stakeholders ) untuk mengambil keputusan. Ini  tentu  menjadi  tantangan  yang  harus  diselesaikan,  mengingat  Direktorat  Intelijen Keimigrasian sebagai instansi strategis untuk melakukan deteksi dini ( early warning ) dalam pengamanan keimgrasian secara keseluruhan.
Berikut  persoalan-persoalan  yang  menjadi  kendala  bagi  Direktorat  Intelijen  Keimigrasian dalam  melakukan  tugas  dan  fungsinya  menurut  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, M. Hanif Rozariyanto yang menjabat pada saat itu
Ego sektoral menjadi masalah klasik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Intelijen Keimigrasian.  Pengumpulan  informasi  sulit  terlaksana  apabila  masing-masing  instansi menutup  diri  untuk  saling  terbuka  memberikan  informasi.  Direktorat  Intelijen  Keimigrasian, sebagai  institusi  supervisi  yang  melakukan  pengumpulan  informasi  intelijen  keimigrasian harus dapat melakukan pendekatan ke berbagai institusi lain. Namun kenyataannya, masing- masing  institusi  terkait  malah  terkesan  menunjukkan  arogansinya.  Misalnya,  sejauh  ini Direktorat Intelijen Keimigrasian kesulitan mendapatkan data dan informasi keimigrasian yang berasal  dari  Direktotat  Sistem  Informasi  dan  Teknologi  Kemigrasian  (Dit.  Sistik).  Dit  Sistik selaku institusi yang mengelola pusat data informasi keimigrasian enggan untuk memberikan data  tersebut  karena  menganggap  Direktorat  Intelijen  Keimigrasian  tidak  berhak  dan berwenang untuk itu. Padahal dalam tugas dan fungsinya, Direktorat Intelijen Keimigrasian dapat meminta data dan informasi apapun kepada siapapun. Belum lagi, bila harus meminta data  dan  informasi  ke  instansi  di  luar  Direktorat  Jenderal  Imigrasi.  Setiap  instansi  merasa berkepentingan  untuk  menangani  suatu  kasus,  sehingga  menyulitkan  Direktorat  Intelijen Keimigrasian  melakukan  pengumpulan  bahan  dan  keterangan.  Seharusnya  dinas  terkait jangan mengedepankan ego sektoralnya karena akan sangat menghambat kinerja dinas itu sendiri  harus  ada  suatu  tindakan  yang  kompak  antar  dinas  terkait  menyangkut  betapa pentingnya aspek keimigrasian ini, jika dinas terkait kompak dan tidak mengedepankan ego sektoral  nya  maka  akan  terciptanya  sebuah  ikatan  yang  kuat  antar  dinas  tersebut  dan pengawasan  serta penindakan  keimigrasian akan  menjadi  lebih  baik  lagi  dari  sebelumnya. Berikut  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Semarang,  M.  Hanif Rozariyanto yang menjabat pada saat itu:

## 1.  Belum adanya Standard Operational Procedure (SOP)
Sampai  saat  ini  Direktorat  Intelijen  Keimigrasian  belum  memiliki  SOP  yang  mengatur bagaimana teknis operasi intelijen. Petugas Imigrasi akan menghadapi kesulitan apabila berhadapan  dengan  institusi  lain,  ketika  harus  menjelaskan  prosedur  teknis pengumpulan  bahan  tersebut.  Tidak  adanya  panduan  yang  konkrit  dan  praktis  dalam melakukan  operasi  intelijen,  tentu  saja  menyulitkan  Petugas  Imigrasi  dalam melaksanakan pengumpulan data dan informasi intelijen keimigrasian di lapangan.
Seharusnya  Direktorat  Intelijen  Keimigasian  harus  ada  SOP  yang  jelas  agar  bisa mengatur bagaimana teknis operasi intelijen tersebut, dengan ada nya SOP yang jelas dan  adanya  panduan  yang  konkrit  serta  praktis  dalam  melakukan  operasi  intelijen petugas imigrasi akan sangat mudah berhadapan dengan institusi institusi lainnya ketika harus menjelaskan prosedur teknis pengumpulan bahan yang di butuhkan oleh Direktorat Intelijen  Keimigrasian  dalam  melaksanakan  pengumpulan  data  dan  infomasi  intelijen keimigrasian di lapangan.

## 2.  Belum adanya Sistem Informasi Intelijen Imigrasi (Si3)
Direktorat  Intelijen  Keimigrasian  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  sangat bergantung pada data dan informasi keimigrasian yang berbasis pada teknologi. Hingga saat  ini,  Direktorat  Intelijen  Keimigrasian  menghadapi  kesulitan,  ketika  membutuhkan informasi keimigrasian secara tepat dan akurat. Hal tersebut tidak dapat terwujud apabila
belum ada pusat data yang dapat menjawab permasalahan itu. Misalnya, data perlintasan yang  hanya  dapat  diperoleh  secara  manual.  Data  keberadaan  orang  asing  di  wilayah Indonesia yang masih belum update , dan lain sebagainya.
Ketiadaan sistem semacam ini, akan menyulitkan gerak dan langkah petugas informasi dalam melakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Ditambah lagi, tekanan pimpinan yang menghendaki agar segera dilakukan analisis intelijen. Produk intelijen tentu akan kehilangan nilai ilmiahnya, bila tidak didukung dengan sistem data dan informasi intelijen keimigrasian  yang  terpadu.  Sehingga,  urgesi  atas  kebutuhan  Si3  menjadi  suatu keniscayaan  guna  menunjang  kinerja  dari  Direktorat  Intelijen  Keimigrasian.  Disinilah penyebab  yang  sangat  konkrit  mengenai  tugas  dan  fungsi  Direktorat  Intelijen Keimigrasian  itu  sendiri,  di  jaman  yang  serba  canggih  ini  seharusnya  data  data  yang bersifat manual sudah harus berbasis teknologi dan di simpan di suatu data base di pusat yang dapat dengan  mudah  di  akses  oleh  Direktorat  Intelijen  Keimigrasian  tanpa  harus mondar mandir mencari data manual yang sangat memakan banyak waktu.

## 3.  Dana yang terbatas
Ruang  lingkup  kegiatan  intelijen  keimigrasian  tidak  terbatas.  Begitu  juga  dalam  hal pendanaan. Dalam melaksanakan tugasnya, seharusnya dana yang dianggarkan untuk Direktorat Intelijen Keimigrasian bersifat unlimited . Hal ini disebabkan, kegiatan operasi intelijen  yang  berupa  pengumpulan  bahan  keterangan  memungkinkan  untuk  bekerja tanpa  hari  kerja,  dengan  kata  lain  setiap  waktu.  Sifat  pekerjaan  yang  tentatif  yang bertujuan untuk mendapatkan produk intelijen yang informatif tentu membutuhkan alokasi dana  yang  melimpah.  Belum  lagi  bila  harus  mencari  informasi  ke  instansi  lain,  atau bahkan  ke  daerah-daerah.  Dan,  melakukan  koordinasi  baik  secara  vertikal  atau  ke instansi  lain.  Pelaksanaan  semua  kegiatan  itu  menuntut  anggaran  yang  tidak sedikit.Namun,  realita  berbeda  dengan  idealita.  Kerap  kali,  kegiatan  dan  program Direktorat Intelijen Keimigrasian terhambat karena anggaran yang belum cair, atau sudah habis  sebelum  waktunya.  Kiranya,  ini  perlu  menjadi  perhatian  serius  bagi para stakeholder , mengingat tugas dan fungsi Direktorat Intelijen Keimigrasian yang vital dan strategis dalam rangka menjaga kedaulatan dan pengamanan negara. Hal ini ada benarnya  juga  karena  untuk  menyangkut  sebuah  dana  di  suatu  instansi  sebenarnya sudah ada  batas batasnya mungkin seharusnya bukan bersifat unlimited tapi dana yang sudah ada harus ada peningkatan mengingat memperoleh sebuah data dan informasi ke instansi  instansi  lain  atau  bahkan  ke  daerah  daerah  akan  sangat  membutuhkan  dana yang  begitu  besar,  dengan  anggaran  yang  di  tingkatkan  akan  sejalan  dengan peningkatan  koordinasi  yang baik  secara  vertikal  maupun horisontal  di  antara  instansi instansi terkait karena mengingat tugas dan fungsi Direktorat Intelijen Keimigrasian yang vital dan strategis dalam menjaga keutuhan NKRI.

## 4.  Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih minim
Kualitas dan kuantitas SDM yang minim tentu menjadi masalah klasik di semua instansi dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan Direktorat Intelijen Keimigrasian. Permasalahan intelijen keimigrasian merupakan masalah khusus yang butuh penanganan khusus dan berbeda dengan permasalahan serupa lainnya. Oleh karenanya, diperlukan SDM yang khusus  pula.  SDM  yang  mumpuni dan  mampu  menjawab  isu-isu  intelijen  keimigrasian yang  aktual.Faktanya,  minimnya  produktifitas  Direktorat  Intelijen  Keimigrasian  tidak
terlepas  dari  masih  minimnya  kompetensi  SDM  yang  dimiliki.  Telah  dijelaskan  diawal, bahwa penyelesaian masalah intelijen keimigrasian memerlukan SDM yang khusus dan terampil  dalam  bidang  intelijen.  Kompetensi  tersebut  tidak  dapat  dimiliki  dengan sendirinya,  melainkan  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  intelijen  yang  intensif.  Selain minat dan bakat, tentu secara formal setiap petugas imigrasi yang menjadi agen intelijen keimigrasian  harus  menempuh  dan  melewati  pendidikan  dimaksud.Alhasil,  sukses tidaknya Direktorat Intelijen Keimigrasian sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas petugas imigrasi yang memiliki pendidikan dasar inteijen keimigrasian. Direktorat Intelijen Keimigrasian membutuhkan petugas yang siap, terampil, dan terfokus di bidang intelijen keimigrasian.  Sehingga,  sangat  dibutuhkan  Petugas  yang  mampu  melakukan  operasi intelijen,  menganalisis,  serta  menghasilkan  produk  intelijen  yang  akuratif,  untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Intelijen Keimigrasian. Dalam hal SDM pula seharusnya ada sekolah sekolah lanjutan yang khusus di buat untuk bidang Keimigrasian agar  tercipta  SDM  yang  berkualitas  dan  berkompeten  di  bidang  keimigrasian  yang mampu  melakukan  operasi  intelijen,  menganalisa,  serta  menghasilkan  produk  intelijen yang akuratif dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Intelijen Keimigrasian.

## 5.  Koordinasi yang masih lemah
Koordinasi  menjadi  topik  permasalahan  yang  selalu  ditemui,  termasuk  dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Intelijen Keimigrasian. Koordinasi yang lemah menjadi akumulasi dari semua kendala dan hambatan yang terjadi. Misalnya, koordinasi yang lemah dapat terjadi karena adanya ego sektoral dari masing-masing instansi. Atau juga, dapat terjadi karena belum adanya SOP Operasi Intelijen (pulbaket) dan Si3.Lebih lanjut,  minimnya  dana  (anggaran)  dan  kompetensi  SDM  turut  memberi  sumbangsih terhadap lemahnya koordinasi yang dilakukan Direktorat Intelijen Keimigrasian dengan instansi lain. Selain itu juga, koordinasi membutuhkan sikap saling terbuka dan butuh satu sama lain. Koordinasi tidak dapat berjalan apabila masing-masing instansi saling tertutup dan menunjukan ego masing-masing. Arogansi sektoral demikian akan mematikan fungsi koordinasi yang menjadi bagian penting dalam setiap kegiatan dan program Direktorat Intelijen Keimigrasian.Oleh karenanya, diperlukan kesadaran pada setiap instansi bahwa masalah intelijen keimigrasian merupakan masalah bangsa yang memerlukan perhatian dan  kerja  keras  bersama.  Apalagi  isu  keimigrasian  dewasa  ini  menjadi  diskusi  serius, mengingat  semakin  meningkatnya  perlintasan  orang  keluar  dan  masuk  wilayah Indonesia.  Sehingga  dibutuhkan  koordinasi  yang  intensif,  guna  menunjang  kerja Direktorat  Intelijen  Keimigrasian  dalam  memberi  data  dan  informasi  yang  akurat  demi menjaga  kedaulatan  dan  keamanan  negara.  Hal  ini  berkaitan  dengan  masalah  ego sentral  sebelumnya  benar  adanya  dengan  mengesampingkan  ego  sentral  maka  akan terciptanya koodinasi yang baik secara terbuka satu sama lain di antara instansi terkait, hal ini sungguh vital adanya di karenakan jika tidak segera mengesampingkan ego sentral maka  tidak  akan  pernah  adanya  koordinasi  yang  intensif,  guna  menunjang  kerja Direktorat Intelijen Keimigrasian.

## 6.  Faktor jangkauan wilayah kerja dan luasnya wilayah operasi
Faktor penghambat Kantor Imigrasi kelas I Semarang dalam melaksanakan pengawasan warga Negara Asing, yaitu Faktor jangkauan wilayah kerja dan luasnya wilayah operasi. Dalam  pelaksanaannya  kadang  kala  ditemukan perusahaaan  Tenaga  Kerja  Asing  yang belum mengerti akan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi sehingga perlu menjelaskan tugas dan  fungsi  serta  maksud  kedatangan  petugas.  Selain  itu  kurangnya  personil  juga
menghambat  pelaksanaan  pengawasan  warga  Negara  Asing.  Faktor  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  Sumber  daya  Manusia  di  Kantor  Imigrasi  kelas  I  Semarang  ini  kurang didukung dari  Seksi  Pengawasan  dan Penindakan  Keimigrasian  (WASDAKIM),  sebagai gambaran  bahwa  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Semarang  mempunyai  personil  dari  seksi WASDAKIM ada 5 (lima) orang. Seksi WASDAKIM terdiri dari 1 Kepala Seksi, 2 personil seksi Pengawasan dan 2 Personil seksi Penindakan. Jadi dalam melakukan pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Semarang mengalami kesulitandikarenakan kurangnya SDM dari Kantor  Imigrasi  kelas  I  Semarang  yang  membantu  pengawasan.  Untuk  SDM  memang perlu  di  perbanyak  lagi  dilihat  dari  begitu  sedikitnya  SDM  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Semarang ini, bukan dengan memperbanyak SDM akan meningkatkan kinerja instansi ini namun di barengi dengan SDM yang bekualitas di bidang nya masing masing, kalau semua hal ini bisa tercapai maka akan sangat menguntungkan bagi sekali khususnya untuk Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dimana pembagian wilayah kerja akan sebanding dengan SDM yang ada tidak seperti sekarang ini yang wilayah kerja yang lebih banyak ketimbang SDM nya.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  penulis  dapat  disimpulkan  bahwa dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing di kota semarang serta peran dan fungsi Kantor Imigrasi kelas I Semarang adalah Sebagai berikut:
1.  Tugas dan Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yakni:  Pengawasan  administratif  dan  pengawasan  lapangan,  sebagaimana  diatur dalam  Ketentuan  Umum  1  Poin  (31)  UU  Keimigrasian.  Pengawasan  ini  dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi lainnya dan berkoordinasi tentang keberadaan dan  kegiatan  warga negara  asing di  kota  semarang.  Terkait  Tindakan  keimigrasian secara  administratif  dipilihlah  cara  deportasi  dimana  selama  tidak  ditemukan pelanggaran yang dikategorikan tindak pidana dan penyimpangan yang fatal.
2.  Kendala-Kendala  yang  dihadapi  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Semarang  dalam melaksanakan tugas, fungsi pengawasan penindakan keimigrasian terhadap  warga negara asing adalah:
a. Ego Sektoral
b. Belum adanya Standard Operational procedure (SOP)
c. Belum adanya Sistem Informasi Intelijen Imigrasi (Si3)
d. Dana yang terbatas
e. Kompetensi SDM yang masih minim
f. Koordinasi yang masih lemah
g. Jangkauan wilayah kerja dan luasnya wilayah operasi Kantor Imigrasi Kelas I Semarang

## Saran
Solusi-Solusi  yang  dapat  menghadapi  kendala-kendala  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Semarang dalam  melaksanakan  tugas,  fungsi  pengawasan  dan  penindakan  keimigrasian  terhadap warga Negara asing adalah
a.  Harus mengesampingkan ego sektoral tersebut
b.  Harus ada SOP yang jelas
c.  Harus  ada  (Si3)  yang  canggih  demi  mendukung  jalannya  pengawasan  dan penindakan
d.  Harus ada dana yang lebih besar dari pemerintah
e.  Memperbanyak SDM lagi demi menunjang wilayah kerja yang luas
f.   Koordinasi antar instansi harus lebih kompak lagi;
g.  Walau jangkauan wilayah yang luas dengan ada nya SDM yang memadai maka akan lebih tercover lagi.
Berdasarkan  pembahasan  dan  wawancara  langsung  yang  dilakukan  di  lapangan  terkait dengan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di semarang serta peran  dan  fungsi  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Semarang,  maka  peneliti  menyampaikan  saran- saran yang dikiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait,
Diharapkan Kantor Imigrasi Kelas I Semarang melakukan sosialisasi Peraturan Perundang- undangan  dan  memberikan  informasi  yang  jelas  kepada  warga  negara  asing.  Selain  itu, Perusahaan  yang  memperkerjakan  Tenaga  Kerja  Asing  dan  masyarakat  khususnya  agar dapat berperan aktif dalam mengawasi warga negara asing di kota Semarang ini.
1.  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Semarang  dapat  bekerja  lebih  Profesional;  membuat  SOP yang jelas, konkrit, dan praktis; membuat data base berbasis teknologi yang mudah diakses oleh Direktorat Intelijen; Meningkatkan anggaran tahunan; Peningkatan SDM yang berkualitas; dan menciptakan koordinasi yang baik antar instansi terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

## Artikel Jurnal
Abdullah Sjahriful, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
Bagir Manan, Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).
Herlin  Wijayanti, Hukum  Kewarganegaraan  dan  Keimigrasian, Malang,  Bayumedia Publishing, 2011.
M.  Imam  Santoso, Perspektif  Imigrasi  dalam  United  Nation  Convention  Against Transnational Organized Crime, Jakarta, PNRI, 2007.
Nunung  Nugroho.  2017. Sistem  perekonomian  berbasis  undang-undang  dasar  negara republik indonesia tahun 1945 . Jurnal Spektrum Hukum, (No. 2), hal 3.
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung, Alumni, 1993), hal. 83.
Supramono,  Gatot,  2012, Hukum  Orang  Asing  di  Indonesia. Jakarta  Timur:  Sinar Grafika.
Wahyudin Ukun, “ Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian”, Jakarta, AKA Press, 2004.