## Analisis Implementasi Good Amil Governance
berdasarkan Zakat Core Principle di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta

## Hartomi Maulana & Muhammad Zuhri
Program Studi Manajemen, Universitas Darussalam Gontor Email: mhartomi@unida.gontor.ac.id

## Abstrak
Perkembangan  zakat  di  Indonesia  meningkat  secara  signifikan  pada  saat  UU  No.  38/1999  disahkan oleh  pemerintah.  Namun  masalah  muncul  seiring  bertumbuhnya  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  yang disebabkan  oleh  kurangnya  pemahaman  terhadap  peraturan  zakat,  sebagai  contohnya penyalahgunaan  terhadap  pendayagunaan  dana  zakat,  penyaluran  zakat  dalam  bentuk  uang pinjaman, dan menggunakan harta zakat untuk investasi. Sistem Good Corporate Governance (GCG) dan  Zakat  Core  Principle  (ZCP)  merupakan  sistem  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  pengelolaan lembaga  zakat  yang  mendorong  terbentuknya  pola  kerja  manajemen  yang  bersih,  professional  dan transparan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  menajemen  Tata  Kelola  Amil  yang baik dan juga menilai Tata Kelola Amil berdasarkan ZCP di LAZ Nurul Hayat Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Dalam mengumpulkan data, peneliti  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Tematik  analisis  digunakan sebagai  teknik  analisis.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  LAZ  Nurul  Hayat  Surakarta  telah  melakukan tata kelola amil yang cukup baik dan penerapan terkait zakat core principle sudah dilakukan dengan baik mengenai tata kelola amil di lembaga ini.
Kata  Kunci: Zakat  Core  Principle;  Good  Amil  Governance;  Lembaga  Amil  Zakat;  Nurul  Hayat Surakarta

## Abstract
The development of zakah in Indonesia increased significantly when Law no. 38/1999 was introduced by the government. However, problems arise with the growth of the Amil Zakat Institution (LAZ) due to  a  lack  of  understanding  of  zakat  regulations,  for  example  the  misuse  of  zakat  funds,  zakat distribution  in  the  form of  loan,  and  using  zakat  assets  for investment.  Good  Corporate  Governance (GCG)  and  Zakat  Core  Principle  (ZCP)  are  systems  that  aim  to  realize  good  management  of  zakat institutions  that  lead  to  manage  professionally  and  transparently.  The  purpose  of  this  study  is  to analyze good Amil Governance and also to assess Amil Governance based on ZCP in LAZ Nurul Hayat Surakarta.  This  study  uses  a  qualitative  method  with  interview,  observation,  and  documentation  as data collection techniques. Thematic analysis is used as an analysis technique. The results of the study concluded that LAZ Nurul  Hayat Surakarta has carried out a fairly good governance of amil and the implementation  of  the  zakat  core principle  has  been  carried out  well  regarding  amil  management  in this institution.
Keywords: Zakat Core Principle; Good Amil Governance; Zakat institutions; Nurul Hayat Surakarta
Al Tijarah : Vol. 6 No. 2, December 2020 (154-172) p-ISSN: 2460-4089 e-ISSN: 2528-2948 Available at: http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah

## A. PENDAHULUAN
Zakat  merukapakan  salah  satu  dari  lima  rukun  islam  dan  perintah  dalam  menunaikan  zakat sudah  tertera  dalam  al-Qur’an  sejak  zaman  Nabi  Muhammad Shallallahu  a’laihi  wasallam .  Perintah dalam  menunaikan  ibadah  zakat  ini  bertujuan  untuk  mengatasi  masalah  sosial  dan  kemaslahatan umat  manusia,  yang  tidak  lain  adalah  menangani  masalah  kemiskinan,  meratakan  pendapatan, meningkatkan  kesejahteraan  umat  dan  negara  (Al-Hamid  &  Al-Baiy,  2006).  Maka  dari  itu  betapa pentingnya melaksanakan perintah zakat yang merupakan salah satu rukun yang ada dalam islam.
Perkembangan  zakat  di  Indonesia  meningkat  secara  signifikan  pada  saat  UU  No.  38/1999 disahkan  oleh  pemerintah.  Berdasarkan  UU  tersebut,  zakat  dapat  dikelola  baik  oleh  lembaga  zakat yang  dibentuk  pemerintah  Badan  Amil  Zakat  (BAZ),  maupun  lembaga  zakat  yang  dibentuk  oleh masyarakat  (LAZ).  Namun,  perubahan  besar  pada  kerangka  regulasi  mengenai  zakat  di  Indonesia terjadi  saat  digantinya  UU  No.  38/1999  ini  dengan  UU  No.  23/2011  mengenai  Pengelolaan  Zakat. Salah satu hal yang cukup penting dalam UU ini adalah adanya aturan mengenai wewenang BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional (Nurhasanah, 2018).
Berbagai penelitian yang dilakukan terkait potensi dan masalah zakat sudah banyak dilakukan diantaranya,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Firdaus  et.al  (2012)  yang  menyebutkan  bahwa  potensi zakat di Indonesia adalah sekitar 217 triliun rupiah yang dihitung dari berbagai sumber, di antaranya dari  penghasilan  dan  perusahaan.  Besar  potensi  ini  setara  dengan  3,4%  PDB  Indonesia  pada  tahun 2010 (BAZNAS, 2019).
Pada tahun 2017, jumlah zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang terhimpun adalah sebesar 6,2 triliun (BAZNAS, 2018). Meskipun mengalami peningkatan sekitar 24% dari penghimpunan ZIS pada tahun 2016 yang berjumlah 5 triliun, tetapi penghimpunan tersebut bahkan masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan potensi penghimpunan zakat (BAZNAS, 2019)
Menurut Fadillah (2011), potensi zakat di Indonesia yang besar belum bisa  dikelola dengan baik  karena  beberapa  masalah.  Badan  pengelola  zakat  dianggap  tidak  professional  karena  belum menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi, belum  memiliki  sumber  daya  manusia  yang berkompeten,  dan  sistem  birokrasi  dan good  governance dalam  pengelolaan  zakat  masih  lemah (Fadhillah,  2011).  Selain  itu,  Mintarti  (2011)  mengungkapkan  organisasi  pengelola  zakat  masih banyak  yang  belum  memiliki  atau  tidak  memahami  pentingnya  sebuah  sistem  dalam  kinerja organisasinya.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  mempunyai  beberapa masalah  terkait  tata  kelola  amil (Amil  Governance) .  LAZ  membutuhkan  solusi  untuk  menyelesaikan masalah  tersebut,  dibutuhkan  penguatan  dari  sisi  kelembagaan.  Penguatan  posisi  lembaga  zakat dengan  meningkatkan  profesionalisme  dapat  diwujudkan  dengan  menerapkan  prinsip Good  Amil Governance ,  sehingga  LAZ  sebagai  lembaga  pengelolaan  zakat  dapat  menjalakan  tugasnya  dengan baik  sesuai  dengan  tujuan  dibentuknya  lembaga  tersebut.  Dengan  Good  Amil  Governance,  maka setiap  lembaga  zakat  dapat  dinilai  kualitas  tata  kelola  amilnya  sehingga  dapat  dilihat  baik  dan buruknya kinerja LAZ tersebut.
Undang-Undang  Zakat  pasal  2  No.  23  menyebutkan  bahwa  pengelolaan  zakat  harus berasaskan:  syariat  Islam,  amanah,  keadilan,  kepastian  hukum,  terintegrasi,  dan  akuntabilitas.  Dari enam  yang  disebutkan,  hal  ini  sesuai  dengan  adanya  5  prinsip Good  Corporate  Governance yang diantaranya adalah: transparency , akuntability , responsibility , independent , fairness . Good Corporate Governace merupakan sistem pengelolaan organisasi yang dapat mendorong terbentuknya pola kerja suatu manajemen yang bersih, transparan, dan professional (Kurniasari, 2013).
Selain Good  Corporate  Governance, sistem  yang  mengatur  terhadap  pengembangan Islamic social finance dan standar pengaturan zakat yang lebih baik terdapat pada Zakat Core Principle (ZCP). ZCP  bertujuan  untuk  mendorong  dan  mewujudkan  sistem  pengelolaan  zakat  yang  efektif  bagi kemaslahatan umat. ZCP adalah dokumen yang didalamnya terdapat 18 prinsip yang mengatur enam aspek utama pengelolaan zakat, diantaranya adalah ZCP 8 yang membahas terkait Tata Kelola Amil Zakat.  Timbul  pertanyaan,  seberapa  jauh  LAZ  menerapkan  tata  kelola  yang  baik  dalam  rangka meningkatkan pengelolaan organisasi yang akuntabel? Studi ini mencoba mengkaji implementasi LAZ dalam tata kelola amil zakat yang baik berdasarkan Zakat Core Principle 8.
Dalam  UU  No.  23  Tahun  2011  juga  dijelaskan  bahwa  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) dan  Lembaga  Amil  Zakat  Nasional  (LAZNAS)  merupakan  wadah  resmi  yang  terstruktur  untuk mendayagunakan  zakat  di  seluruh  Indonesia.  Terdapat  19  Lembaga  Amil  Zakat  Nasional  (LAZNAS) yang mendapat rekomendasi resmi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Kementerian Agama, 2015) dan salah satu diantaranya memiliki kantor cabang yang berada di Surakarta yaitu LAZ Nurul Hayat.
LAZ Nurul Hayat dalam dua tahun terakhir mendapatkan penghargaan berupa LAZ Terbaik di tahun 2018 dan LAZNAS dengan Program Pendayagunaan ZIS Terbaik di tahun 2019. Penghargaan ini diberikan  oleh  BAZNAS  dalam  bentuk  BAZNAS  Award,  diumumkan  di  puncak  acara  pada  Malam Anugerah BAZNAS Award ( Sharianews, 2019)
Dari  beberapa  penjelasan  diatas  maka  diperlukannnya  perhatian  lebih  terhadap  tata  kelola yang  ada  pada  lembaga  amil  zakat,  apakah  lembaga  amil  zakat  sudah  menerapkan Good  Amil Governance dalam  pengorganisasiannya.  Dengan  penerapan good  amil  governance dapat meningkatkan  profesionalisme  amil  sehingga,  tujuan  dari  dibentuknya  lembaga  amil  agar  dapat memaksimalkan  potensi  zakat  yang  secara  tidak  langsung  berimplikasi  pada  pengurangan kemiskinan. Maka disini perlu adanya penelitian terkait tata kelola amil. Oleh karena itu studi ini akan mencoba  menganalisis  implementasi  tata  kelola  amil  zakat  yang  baik  dan  tata  kelola  amil  zakat berdasarkan Zakat Core Principle (ZCP) 8 pada LAZ Nurul Hayat Surakarta.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Konsep Zakat
Menurut Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah  kadar  tertentu  dari  harta  milik  sendiri  kepada  orang  yang  berhak  menerimanya  menurut yang  ditentukan  syariat  Islam  (Sari,  2006).  Rofiq  (2004)  mendefinisikan  zakat  sebagai  ibadah  dan kewajiban  sosial  bagi  yang  berkecukupan,  setelah  kekayaannya  memenuhi  nishab  dan  haul. Tujuannya  untuk  mewujudkan  pemerataan  keadilan  dalam  ekonomi.  Menurut  Umar  bin  al-khathab, zakat  disyariatkan  untuk  merubah  mereka  yang  semula  (penerima)  zakat  menjadi (pemberi/pembayar  zakat)(Rofiq,  2004).  Sementara  itu,  menurut  Hafidhudin  (2002),  zakat  adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.
Dari  beberapa  pengertian  di  atas,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  zakat  merupakan harta  yang  dimiliki  umat  dan  digunakan  untuk  umat,  dan  orang  yang  berkecukupan  wajib membayarnya  kepada  orang  yang  berhak  menerimanya.  Zakat  dapat  membersihkan  jiwa  para muzakki  dari  sifat-sifat  kikir,  tamak  serta  membersihkan  diri  dari  dosa.  Dengan  zakat  dapat membentuk masyarakat Makmur, mengatasi dan menanggulangi kemiskinan negara.

## 2. Pengelolaan Lembaga Amil Zakat
Berdasarkan  UU  No.  23  Tahun  2011  dinyatakan  bahwa  pengelolaan  zakat  adalah  kegiatan perencanaan,  pengorganisasian  dan  pengawasan  terhadap  pengumpulan  dan  pendistribusian  serta pendayagunaan  zakat.  Dengan  demikian  yang  dimaksud  pengelolaan  zakat  adalah  proses  dan pengorganisasian  sosialisasi,  pengumpulan,  pendistribusian,  danpengawasan  dalam  pelaksanaan zakat (Hasan, 2011). Dari pengertian pengelolaan zakat tersebut menjelaskan bahwa ada tiga unsur pengelolaan, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
Menurut  undang-undang  Nomor  38  Tahun  1999,  Lembaga  Amil  Zakat  adalah  institusi pengelolaan  zakat  yang  sepenuhnya  dibentuk  atas  prakarsa  masyarakat  dan  oleh  masyarakat  yang bergerak  di  bidang  dakwah,  pendidikan,  sosial,  dan  kemaslahatan  umat  Islam  (Soemitra,  2009). Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang melayani kepentingan public dalam penghimpunan dan  penyaluran  dana  umat.  Sebagai  organisasi  sektor  public  tentu  saja  LAZ  memiliki stakeholders yang  sangat  luas.  Konsekwensinya  LAZ  dituntut  dapat  memberikan  informasi  mengenai  pengelolaan kepada  semua  pihak  yang  berkepentingan.  Kemampuan  untuk  memberikan  informasi  yang  terbuka, seimbang dan merata kepada stake holders terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas Lembaga (Yulinarti, 2019).
Dalam  Keputusan  Menteri  Agama  RI  Nomor  581  Tahun  1999  tentang  Pelaksanaan  Undang- undang tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaga amil zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemashlahatan umat Islam.
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 581, dikemukakan bahwa Lembaga amil zakat harus memiliki beberapa persyaratan teknis, antara lain:
a. Berbadan hukum
b. Memiliki data muzakki dan mustahik
c. Memiliki program kerja yang jelas
d. Memiliki pembukuan yang baik
e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit
Tugas  pokok  dari  lembaga  amil  zakat  adalah  mengumpulkan,  mendistribusikan  dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Pengertian dari kegiatan pengelolaan zakat menurut UU No. 38 tahun 1999 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan  dan  pendistribusian  serta  pendayagunaan  zakat.  Dengan  demikian  dapat  dinyatakan bahwa  lembaga  amil  zakat  adalah  sebuah  lembaga  amil  zakat  yang  dibentuk  oleh  masyarakat, bertugas menghimpun zakat dari para muzaki (pemberi zakat), mengelola dan menyalurkan  kepada mustahik (penerima zakat) serta berkewajiban menginformasikan laporan keuangannya kepada publik melalui media komunikasi yang dimiliki LAZ tersebut (Yulinarti, 2019).
LAZ yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian dilakukan pengukuhan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, yaitu (Yulinarti, 2019):
a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

## 3. Good governance LAZ
LAZ  belum  mempunyai  pedoman  tersendiri  untuk  menerapkan Good  Governance .  Berbeda dengan perbankan dan BUMN yang telah mempunyai pedoman dalam mempraktikkan Good Corporate Governanc e  (Permana  &  Baehaqi,  2018),  perumusan  pedoman  prinsip Good  Governance pada  LAZ dapat  mengadopsi  dan  mengadaptasi  prinsip Good  Corporate  Governance pada  peraturan-peraturan yang telah disebutkan sebelumnya. Saat ini prinsip-prinsip Good Governance yang dapat diadopsi oleh LAZ  dan  dianggap  paling  mapan  baik  ditinjau  dari  teori  maupun  praktiknya  terdiri  atas  lima  aspek yang  disingkat  menjadi  TARIF,  yaitu:  keterbukaan  ( transparancy ),  akuntabilitas  ( accountability ), pertanggung  jawaban  ( responsibility ),  Independensi  ( independency ),  Keadilan  ( fairness ).  Kemudian ditambahkan dengan prinsip yang berkaitan dengan Good Governance di LAZ, yaitu prinsip kepatuhan Syariah ( sharia compliance ) (Permana & Baehaqi, 2018).

## 4. Zakat Core Principle (ZCP)
Kebutuhan terhadap Prinsip Inti Zakat (ZCP) diinisiasi oleh Indonesia, yang dipimpin oleh para ahli  dari  Bank  Indonesia,  BAZNAS,  dan  IRTI-IDB,  dalam  pertemuan  yang  diadakan  di  Jakarta,  28 Agustus  2014.  Pertemuan  ini  membicarakan  berbagai  masalah  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan zakat dan merumuskan prinsip-prinsip inti “sebagai titik awal untuk kerangka kerja dan standar tata kelola  zakat  berdasarkan  praktik  terbaik  dan  untuk  meningkatkan  kualitas  sistem  zakat  dengan mengidentifikasi kelemahan seperti yang ada dalam pengawasan dan regulasi”. Setelah melalui proses review  dan  diskusi  panjang,  workshop  diselenggarakan  sampai  empat  kali  hingga  oktober  2015, sehingga pada akhirnya, Zakat Core Principle (ZCP) diluncurkan pada World Humanitarian Summit of United Nations di Istanbul, Turki, pada 23 mei 2016 (DEKS BI, 2016).
Prinsip-prinsip  Inti  Zakat  tersebut  bertujuan  untuk  mendorong  dan  mewujudkan  sistem pengelolaan  zakat  yang  efektif  bagi  kemaslahatan  umat.  Pengelolaan  zakat  diharapkan  tidak  hanya bergantung  kepada  kondisi  personal  amil  atau  dukungan  politik,  namun  merupakan  suatu  hasil  dari tata  kerja  yang  tersistem,  yang  terencana  hingga  terawasi  secara  sistemik.  Hal  kedua,  pengelolaan zakat  diharapkan  bisa  memberikan  daya  guna  maksimal  bagi  masyarakat,  baik  muzaki,  mustahik ataupun masyarakat umum.

## a. Struktur ZCP
Struktur  dari  ZCP  dikelompokan  menjadi  18  prinsip  pokok.  Dari  18  prinsip  tersebut, dikategorikan menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama terkait dengan wewenang, tanggung jawab  dan  fungsi  pengawasan  zakat  yang  dijelaskan  pada  Prinsip  1  sampai 7,  sedangkan  peraturan kehati-hatian  dan  persyaratan  untuk  organisasi  pengelola  zakat  ada  pada  kelompok  kedua  dengan prinsip 8 sampai 18.
ZCP  standar  minimum  yang  harus  diterapkan  dalam  pengelolaan,  regulasi,  dan  pengawasan zakat.  Dalam  melaksanakan  kepatuhan  dipisahkan  antara  “kriteria  pokok”  dan  “kriteria  tambahan” pada setiap prinsip. Kriteria pokok adalah elemen yang harus  hadir dalam menilai kepatuhan penuh dengan prinsip zakat. Kriteria tambahan adalah elemen yang mungkin relevan dengan negara-negara dengan sistem tertentu. Tabel 1 berikut menjelaskan secara ringkas terkait struktur ZCP.
Tabel 1 Struktur ZCP No  Kode Aspek yang Diatur 1.   ZCP 1 Tujuan independen, dan otoritas 2. ZCP 2 Kegiatan amil yang diizinkan 3. ZCP 3 Kriteria Perizinan 4. ZCP 4 Pendekatan Pengawasan Zakat 5. ZCP 5 Teknik dan Instrumen Pengawasan Zakat 6. ZCP 6 Pelaporan Pengawasan Zakat 7. ZCP 7 Power Korektif dan Sanksi dari Otoritas Zakat 8.   ZCP 8 Tata Kelola Amil yang Baik 9. ZCP 9 Menejemen Penghimpunan 10.  ZCP 10 Menejemen Pendayagunaan 11.  ZCP 11 Risiko Negara dan Transfer 12.  ZCP 12 Risiko Reputasi dan Kerugian Muzaki 13.  ZCP 13 Risiko Pendayagunaan 14.  ZCP 14 Risiko Operasional 15.  ZCP 15 Pengawasan Syariah dan Audit Internal 16.  ZCP 16 Pelaporan Keuangan dan Audit Eksternal 17.  ZCP 17 Pengungkapan dan Transparasi 18.  ZCP 18 Penyalahgunaan layanan Zakat
Sebagaimana  dijelaskan  diawal,  struktur  ZCP  dikelompokan  menjadi  18  prinsip  pokok  yang mengatur 6 (enam) aspek utama pengelolaan zakat, yaitu hukum kelembagaan terdapat pada (ZCP 1 – ZCP 3), sedangkan pengawasan ada pada (ZCP 4 – ZCP 6), kemudian governance (ZCP 7 – ZCP 8), fungsi intermediasi (ZCP 9 – ZCP 10), manajemen risiko (ZCP 11  – ZCP 14) dan Sharia governance (ZCP 15 – ZCP 18). Dari beberapa kriteria diatas studi ini menggunakan salah satu kriteria yang ada pada ZCP terkait  dengan  governance  yang  terdapat  pada  ZCP  8  dengan  pembahasan  terkait  tata kelola  amil  zakat  (Beik  et  al.,  2016).  Struktur  ZCP  ditinjau  dari  6  aspek  utama  dalam  pengelolahan zakat digambarkan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2 Struktur ZCP ditinjau dari 6 aspek utama No Aspek ZCP 1. Hukum Kelembagaan ZCP 1-3 2. Pengawasan Zakat ZCP 4-6 3. Governance ZCP 7-8 4. Fungsi Intermediasi ZCP 9-10 5. Menejemen Risiko ZCP 11-14 6. Shariah Governance ZCP 15-18 Sumber: Beik et al. (2016)
b. Hukum Kelembagaan
Untuk  meletakkan  dasar  hukum  adalah  hal  yang  penting  untuk  kelangsungan  hidup  jangka panjang  lembaga-lembaga  zakat  di  yurisdiksi  masing-masing.  Kekuatan  dasar  hukum  tergantung pada  tahap  pengembangan  lembaga  zakat  yang  beroperasi  di  masing-masing  negara.  Karena berbagai tahap  pengembangan  lembaga  zakat  di  negara-negara  Muslim,  menetapkan  prinsip-prinsip inti  tentang  dasar  hukum  adalah  penting.  Dalam  hal  itu,  ZCP  1  -  3  bertujuan  untuk  mendefinisikan hukum  dan  kerangka  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  otoritas  zakat  terkait  untuk  kegiatan  lembaga zakat.

## c. Pengawasan Zakat
Pengawasan  zakat  belum  berkembang  dengan  baik  di  negara-negara  Muslim.  Karena keprihatinan itu, ZCP 4 - ZCP 6 dianggap penting untuk diamati oleh otoritas pengawas zakat untuk memiliki  lembaga  zakat  yang  sehat.  Oleh  karena  itu,  ZCP  4  -  ZCP  6  mempertimbangkan  dimensi aspek  pengawasan  institusi  pengawasan  zakat  yang  mencakup  pendekatan  pengawasan,  teknik  dan alat, dan pelaporan.

## d. Tata kelola Zakat
Tata  kelola  zakat  adalah  tulang  punggung  peraturan  zakat  karena  merugikan  untuk memastikan kegiatan zakat beroperasi sesuai dengan kebajikan Islam dan tindakan hukum domestik dan  kerangka  kerja  peraturan  zakat.  Dengan  melakukan  itu,  lembaga  zakat dapat  menjadi lembaga yang  dapat  dipercaya  untuk  mengumpulkan  dana  zakat  sehingga  tingkat  pengumpulan  zakat  yang optimal  dapat  tercapai.  Oleh  karena  itu,  ZCP  7  –  ZCP  8  mengatur  tata  kelola  yang  baik,  yang  juga menjadi perhatian penting untuk diangkat, bukan hanya institusi perusahaan.

## e. Fungsi Intermediasi
Lembaga  zakat  memiliki  fungsi  perantara  dengan  mengumpulkan  dana  zakat  dari  muzakki  dan mengucurkan  dana  zakat  ke  dalam  ashnaf  yang  memenuhi  syarat  dan  kegiatan  produktif.  Untuk memiliki fungsi perantara yang kuat, ZCP 9 - 10 penting untuk dipatuhi oleh otoritas pengawas zakat dan lembaga zakat.

## f. Menajemen Risiko
Sejalan  dengan  lembaga  keuangan,  lembaga  zakat  juga  terkena  berbagai  risiko.  Namun  demikian, jenis  eksposur  risiko  yang  dihadapi  oleh  lembaga  zakat  berbeda  dari  lembaga  keuangan  karena operasi yang berbeda antara kedua lembaga. Karena risiko masih timbul di lembaga-lembaga zakat, identifikasi  risiko, pengukuran,  dan  mitigasi  diperlukan  untuk  memiliki  lembaga-lembaga  zakat  yang beroperasi di negara-negara Muslim. Oleh karena itu, ZCP 11 - ZCP 14 menguraikan pedoman untuk otoritas pengawas zakat dan lembaga zakat dengan memperhatikan empat jenis eksposur risiko.

## g. Tata kelola Syariah
Tata  kelola  syariah  yang  mencakup  aspek  audit,  pengungkapan,  dan  transparansi  adalah dimensi penting untuk memastikan kepatuhan syariah dalam setiap aspek kegiatan zakat operasional. ZCP  15 -  ZCP  18  memberikan  panduan  komprehensif  untuk  manajemen  tingkat  atas  lembaga  zakat dalam melaksanakan tugasnya dalam  hal-hal yang  berkaitan dengan syariah. Sebagaimana studi ini akan membahas tentang Tatat Kelola Amil yang Baik (good amil governance) dengan menggukan ZCP 8  sebagai  indikator  dalam  penelitian  ini,    berikut  Tabel  3  menjelaskan  secara  ringkas  terkait  ZCP tersebut.
Tabel 3 ZCP No.8 tentang Tata Kelola Amil Zakat Core Principle Keywords ZCP 8 Tata kelola Amil (Good Amil Governance) Pengawas  zakat  menentukan  bahwa  pengelola  zakat  memiliki kebijakan  dan  proses  tata  kelola  amil  yang  kuat  yang  mencakup kepatuhan  syariah,  alat  strategis,  pengendalian  lingkungan, pengetahuan  manajemen  zakat,  dan  tanggung  jawab  Dewan lembaga zakat. Kriteria Inti 1.  Hukum,  peraturan,  dan  pengawas  zakat  syariah  menentukan
bahwa  konsep  dan  definisi  amil  masih  dapat  diterapkan  di lembaga  zakat  saat  ini.  Amil  berhak  mendapatkan  bagian  zakat dengan  tidak  lebih  dari  1/8  atau  12,5%  dari  total  zakat  yang dikumpulkan.  Jika  bagian  zakat  tidak  cukup  untuk  mendukung operasi  organisasi  zakat,  amil  dapat  dibayarkan  dari  kekayaan nonzakat seperti sedekah, infak, atau pajak atas persentase yang disepakati secara nasional.
2.  Pengawas  zakat  memberikan  bimbingan  kepada  organisasi pengelola zakat agar tercipta tata kelola amil yang baik.
3.  Pengawas  zakat  secara  teratur  menilai  kebijakan  dan  praktik dengan  ketentuan  yang  berlaku  Syariah  dan  pentingnya sistematik tata amil organisasi pengelola zakat ini.
4.  Pengawas  zakat  menetapkan  struktur  tata  kelola  amil  dan persyaratan tata kelola amil yang yang sesuai untuk pencalonan dan pengankatan tenaga seperti kejujuran, dapat dipercaya, dan berbudi luhur.
5. Pengawas zakat menentukan bahwa Dewan lembaga zakat:
a. menyetujui  dan  secara  aktif  mengawasi  pelaksanaan  arah pengawasan dan strategi zakat;
b. membangun dan mengkomunikasikan budaya dan nilai-nilai Islam melalui kode etik;
c. menetapkan  standar fit and proper dalam  memilih  petugas amil  yang  memiliki  karakter  yang  baik,  integritas,  dan  tiga pengetahuan  dasar  (pengumpulan  zakat,  pencairan  zakat,
dan manajemen keuangan);
d. menetapkan  kebijakan  konflik  kepentingan  dan  lingkungan kontrol yang kuat; dan
e. memastikan  efektivitas  tata  kelola  amil  terhadap  seluruh manajemen lembaga zakat. 5. Pengawas zakat memiliki kekuatan untuk untuk merekomendasikan perubahan dalam komposisi dewan lembaga zakat  jika  terbukti  secara  hukum  bahwa  setiap  individu  tidak memenuhi tanggung jawabnya. Kriteria Tambahan Pengawas  zakat  memiliki  rencana  dalam  pergantian  pengurus  guna memperbaiki kualitas pegawai amil melalui sertifikasi.

## 5. Penelitian Terdahulu
Penelitian-penelitian terkait tata kelola amil zakat pada lembaga amil zakat di Indonesia dapat dikatakan  belum  terlalu  banyak.  Chotib  (2019)  dalam  penilelitiannya,  mencoba  menganalisis Implementasi  Good  Governance  Amil  Pada  Lembaga  Amil  Zakat  di  Kabupaten  Jember.  Dengan menggunakan  metode  kualitatif  dan  pendekatan  studi  kasus,  studi  ini  menyimpulkan  bahwa pelaksanaan lima prinsip tata kelola amil yang baik di Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember telah dilakukan,  namun  masih  belum  optimalnya  pelaksanaan  tata  kelola  amil  yang  baik  pada  Lembaga Amil  Zakat  di  Kabupaten  Jember  yang  ada  karena  beberapa  faktor,  antara  lain:  1).  Tata  kelola Lembaga  Amil  Zakat  belum  sepenuhnya  profesional  dalam  pengelolaannya,  2).  Kurangnya  kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di setiap Lembaga Amil Zakat yang penulis review, 3). Kurangnya dukungan  publik,  khususnya  masyarakat  Muslim  yang  ada  di  pedesaan  (kearifan  lokal),  karena masyarakat  biasanya  Muslim  di  daerah  pedesaan  cenderung  menyalurkan  zakat  pada  masjid  dan pemimpin  agama  pribadi.  Faktor  ketiga  di  atas,  mengurangi  pendapat  Badan  Amil  Zakat  Nasional yang  menyatakan  bahwa  baik  amil  governance  akan  terwujud  ketika  ada  aspek  transparansi, akuntabilitas,  kepatuhan,  keadilan,  manfaat  dan  shari  dilakukan.  Namun  dalam  realitas  empiris  di tempat  penulis  studi,  transparansi,  akuntabilitas,  kepatuhan,  keadilan,  kemakmuran  dan  syiar  tidak
faktor  dominan  yang  menyebabkan  penerapan  tata  amil  yang  baik  di  Lembaga  Amil  Zakat  di Kabupaten Jember (Chotib, 2018)
Abdurahim et.al (2018) menganalisis tentang membangun Good Governance di Lembaga Amil Zakat,  Infaq  dan  Sadaqah  (LAZ):  Pengalaman  Dua  LAZ  Besar  di  Indonesia.  Dengan  menggunakan teknik wawancara dan observasi, hasil penelitian menunjukan bahwa, terdapat beberapa persyaratan yang  menjadi  kendala,  yakni:  terdaftar  sebagai  lembaga  kemasyarakatan  Islam  yang  mengelola bidang  pendidikan,  dakwah  dan  sosial  atau  lembaga  berbadan  hukum,  memiliki  rencana  program yang  terencana  dan  terstruktur,  memiliki  kemampuan  teknis,  administratif  dan  keuangan  untuk melaksanakan  kegiatannya,  kedua  LAZ  memiliki  pola  yang  hampir  sama  dalam  menyiasatinya, mengadopsi  praktik  New  Public  Management,  sinergi  dengan  berbagai  pihak,  memanfaatkan kemajuan teknologi informasi (Abdurahim et.al, 2018)
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Susilowati  dan  Setyo  (2018),  dengan  judul  Efektivitas Tata  Kelola  Dana  Zakat,  menyimpulkan  bahwa  adanya  informasi  yang  nyata  tentang  efisiensi  dan efektivitas  penyaluran  zakat  dapat  mewujudkan good  zakat  governance .  Implikasinya,  BAZ  tiap Kabupaten perlu meningkatkan efisiensi untuk biaya adminstrasi dan mengupayakan penyaluran dana zakat pada sektor produktif. Selain itu, masyarakat golongan asnaf fakir, miskin, amil, dan fisabilillah harus diprioritaskan dalam pendistribusian dana zakat (Susilowati dan Setyo, 2018)
Permana dan Baehaqi (2018) dalam penelitiannya menguji manajemen pengelolaan Lembaga Amil  Zakat  dengan  prinsip  Good  Governance.  Mereka  menyimpulkan  bahwa  tata  kelola  yang  baik diperlukan  oleh  LAZ  untuk  meningkatkan  kinerja  profesional  untuk  memenuhi  kepentingan  para pemangku  kepentingan.  Penerapan  Prinsip-prinsip  Tata  Kelola  yang  Baik  dalam  pengelolaan  zakat adalah  sebagai  berikut:  Transparansi,  artinya  LAZ  harus  menerapkan  prinsip  keterbukaan  informasi kepada  para  pemangku  kepentingan.  Akuntabilitas,  itu  artinya  LAZ  harus  memegang  prinsip kepercayaan  (akuntabel)  dalam  mengelola  dana  zakat.  Tanggung  jawab,  itu  berarti  bahwa  LAZ bertanggung  jawab  untuk  mendistribusikan  dana  zakat  hingga  mustahiq.  Independensi,  itu  berarti bahwa LAZ dikelola secara independen dan tidak memiliki ketergantungan pada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Keadilan, itu berarti bahwa LAZ harus melakukan segala upaya untuk bersikap adil dalam mendistribusikan dana zakat bagi mereka yang berhak atasnya. Kepatuhan Syariah, itu berarti bahwa  pengumpulan  dan  distribusi  dana  zakat  yang  dikelola  oleh  LAZ  harus  sesuai  dengan  koridor Islam.
Studi  tentang  Good  Amil  Governance  juga  diteliti  oleh  Anggara  dan  Hastuti  (2018).  Mereka menguji tentang performance of comparison Amil Zakat Institutions on Ponorogo towards good Amil governance.  Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  mereka  menyimpulkan  bahwa perbandingan  kinerja  antara  lembaga  amil  zakat  di  Ponorogo  dapat  dilihat  dari  beberapa  faktor, antara lain: 1). Tata kelola Amil Zakat Institute belum sepenuhnya profesional dalam manajemennya, 2).  Kurangnya  kuantitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  di  setiap  Lembaga  Amil  Zakat  yang penulis  ulas,  3).  Kurangnya  dukungan  publik,  terutama  komunitas  Muslim  yang  ada  di  pedesaan (kearifan lokal).
Dari beberapa peneitian yang sudah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan terhadap penelitian sebelumnya. Perbedaan yang ada dalam penelitian ini dapat dilihat  dari  indikator  penelitian  yang  mana  penelitian  sebelumnya  menggunakan  teori Good Coorporate  Governance (GCG)  dalam  meneliti Good  Amil  Governance .  Disini  peneliti  menggunakan indikator Zakat  Core  Principle (ZCP)  yang  memebahas  tentang  tata  kelola  amil  ( Good  Amil Governance ).  Alasan  peneliti  menggunakan  indikator  ini  dikarenakan  masih  sedikit  yang menggunakan indikator ZCP terhadap penelitian Good Amil Governance . Penelitian ini berfokus pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Surakarta sebagai objek penelitian.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  lapangan  yang  bersifat  kualitatif.  Sebagai  penelitian lapangan  maka  yang  dicari  adalah  data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksakan di  Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Hayat Surakarta untuk mengetahui sejauh mana penerapan tata kelola amil zakat yang ada berdasarkan zakat core principle (ZCP).  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada
kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Kondisi alamiah adalah kondisi sebagaimana adanya, peneliti tidak melakukan hal-hal yang dapat mempengaruhi keilmiahan objek  yang  diteliti  (Sugiyono,  2018).  Alasan  penulis  memilih  jenis  penelitian  kualitatif  yaitu  agar peneliti bisa langsung mendapatkan data yang akurat berdasarkan sumber yang dapat dipercaya dari pihak yang terkait secara langsung.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  berupa  data  primer.  Dalam  teknik  pengambilan  sampel, studi ini menggunakan teknik purposive sampling, sebagai teknik utama pengambilan sampel dengan jumlah enam responden yang teridiri dari Manajer, Staf lembaga, dan Pengawas Lembaga Amil Zakat Nurul  Hayat  Surakarta.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode wawancara  semi  berstuktur  untuk  mendapatkan  data  yang  dibutuhkan,  dan  wawancara  ini  sebagai teknik pengumpulan data utama selain observasi dan dokumentasi.
Wawancara  semi  berstruktur  dalam  pelaksanaanya  lebih  bebas  bila  dibandingkan  dengan wawancara terstruktur, dan dapat menghemat waktu dalam proeses wawancara (Holloway & Wheeler, 1996).  Selain  itu,  wawancara  semi  berstruktur  ini  tidak  harus  menggunakan  pedoman  wawancara, sekuensi  pertanyaan  tidaklah  sama  pada  tiap  partisipan  bergantung  pada  proses  wawancara  dan jawaban  tiap  individu,  dan  dapat  menemukan  hasil  serta  permasalahan  secara  lebih  terbuka  dari pihak  yang  diwawancarai.  Akhirnya  reduksi,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan  digunakan sebagai teknik analisis dalam studi ini (Sugiyono, 2018).

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  sejauh  mana  penerapan  tata  kelola  amil  di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Surakarta berdasarkan ZCP. Untuk mencapai tujuan tersebut hasil dan pembahasan akan dijelaskan dalam bab ini. Bab ini mendiskusikan secara ringkas terkait dengan gambaran  umum  institusi.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  profil  responden.  Pembahasan  terkait implemantasi tata kelola amil dan tata kelola amil berdasarkan ZCP akan dibahas pada bab ini.

## 1. Sejarah Singkat Perusahaan
Berawal  dari  CSR  PT.  Firdha  Prima  kemudian  menjadi  Yayasan  Panti  Asuhan  Nurul  Hayat. Yayasan  Nurul  Hayat  berdiri  pada  tahun  2001,  bergerak  dalam  bidang  layanan  sosial  dan  dakwah. Pada tahun 2004 Yayasan Nurul Hayat mengukuhkan diri menjadi lembaga profesional milik ummat, di  tahun  ini  pertama  kalinya  bulletin/Majalah  Nurul  Hayat  terbit.  Pada  tahun  2008  secara  perlahan Yayasan Nurul Hayat mulia membuka cabang di Jawa Timur.
Nurul  Hayat  sejak  awal  didirikan  sudah  dicita-citakan  untuk  menjadi  lembaga  yang  mandiri. Lembaga  milik  ummat  artinya  lembaga  yang  dipercaya  oleh  ummat  karena  mengedepankan transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  dana-dana amanah ummat.  Sedangkan  Lembaga  yang mandiri  artinya  hak  kami  sebagai  amil  (gaji  karyawan)  tidak  mengambil  dana  zakat  dan  sedekah ummat. Kami berusaha memenuhi gaji karyawan secara mandiri dari hasil usahanya.
Bedasarakan  surat  BAZNAS  nomor 4  tahun  2015 tentang  rekomendasi  Yayasan  Nurur  Hayat menjadi Lembaga Amil Zakat berskala nasional. Yayasan Nurul Hayat secara resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 224 tahun 2015. Sampai saat ini Nurul Hayat memiliki 33 cabang yang tersebar di 9 provinsi se-indonesia dan  salah  satunya  berada  di  Solo  yang  beralamatkan  di  Jalan  Brigjen  Katamso  No.62  F.  Jebres Surakarta. Lembaga Amil Zakat Solo ini didirikan pada tahun 2015 (www.nurulhayat.org).

## 2. Profil Responden
Wawancara  dilaksanakan  dengan  menggunakan  wawancara  tidak  berstruktur  yang  dilakukan terhadap  6  orang  narasumber.  Untuk  memfasilitasi  pengumpulan  data,  wawancara  tatap  muka direkam dan durasinya sekitar  10 hingga 40 menit. Untuk menjamin privasi  dan kerahasiaan,  nama orang  yang  diwawancarai  telah  diubah.  Adapun  narasumber  yang  diwawancarai  adalah  sebagai berikut:
Tabel 4 Profil Responden No Responden Bagian Pendidikan

## 3. Implementasi Tata Kelola Amil
Berdasarkan transkip wawancara, maka di temukan beberapa dimensi didalam tata kelola amil pada  lembaga  ini.  Kategori  yang  didapatkan  berkaitan  dengan  transparansi,  keadilan,  kemandirian, akuntabilitas, dan kepatuhan Syariah.
Hasil dari wawancara yang didapatkan menyatakan bahwa dimensi transparansi dalam sebuah tata  kelola  memiliki  arti  yang  penting  dan  utama.  Untuk  menjaga  objektivitas  dalam  menjalankan bisnis,  perusahaan/organisasi  harus  menyediakan  informasi  yang  material  dan  relevan  dengan  cara yang mudah diakses dan  dipahami oleh pemangku kepentingan.  Oleh karena itu semua menejemen dan  turunan governance dan  tata  kelola  yang  baik  ditemukan  dalam  penelitian  ini  bahwa  tata  amil membutuhkan transparansi yang baik.
Berikut  pandangan  yang  diungkapkan  oleh  beberapa  orang  yang  diwawancarai  terkait transparansi:
“Jadi kita punya penghubung majalah ke donatur dengan hard file dan soft file juga ada dan itu yang kita  kasih  ke  donatur.  Di  majalah  itu  ada  proyek  keuangan  tetapi  itu  secara  global  atau  Nasional, kalo cabang biasanya kita tidak spesifikasi seperti itu, kita kumpulkan admin se-Indonesia kemudian laporannya ke pusat” (Responden A)
“Alhamdulillah kalau di lembaga ini selalu terbuka entah itu keuangannya, kinerjanya semuanya kita terbuka.  Soalnya  sudah  ada  group  disitu  tempat  kita  untuk    laporan-laporan  apa  saja  buat kedepannya saran sama kritik misalnya” (Responden C)
“Untuk transparansinya inshaallah semuanya di nurul hayat terbuka […]. Kita kan banyak program- programnya dan misalkan jenengan sudah berdonasi di kami inshaallah ada laporan-laporan baik itu via  WA  ataupun  yang  lainnya  jadikan  inshaallah  dengan  adanya  pelaporan  tersebut  donatur  akan sangat senang” (Responden D)
“Kalo  untuk  pelaporan  keuangan  di  majalah  insyaallah  kita  sudah  ada  pelaporan  keuangan  umum, sudah tertera di majalah” (Responden F)
Empat  dari  enam  responden  yang  ada  menyatakan  bahwa  lembaga  Nurul  Hayat  sudah melakukan bentuk Transparansi. Terkait dengan pentingnya transparansi dalam tata kelola amil akan memberikan kepercayaan terhadap donatur dan masyarakat, dalam upaya mewujudkan transparansi pada  sebuah  lembaga  amil  zakat  ada  beberapa  cara  yang  di  lakukan.  Nurul  Hayat  melakukan penyebaran  informasi  dengan  berbagai  cara  sehingga  para  donatur  dan  masyarakat  umum  sadar, misalnya  dengan  semua  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Nurul  Hayat  maka  di  buat  pemberitahuan dengan menggunakan media sosial online dan yang utama adalah majalah yang nantinya di laporkan secara rutin terhadap donator atau muzaki yang ada di Nurul Hayat.
Kemandirian dapat dikatakan juga sebagai suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional  tanpa  benturan  kepentingan  dan  pengaruh/tekanan  dari  pihak  manajemen  yang  tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.  Kemudian  untuk  dimensi  kemandirian  pada  Nurul  Hayat  merupakan  salah  satu  cita-cita lembaga ini  sejak  pertama  mereka  berdiri  dan  terlaksana  hingga  saaat  ini.  Berikut  pandangan  yang diungkapkan oleh beberapa orang yang diwawancarai terkait kemandirian:
“[…]  di  nurul  hayat  sendiri  alhamdulillah  sejak  awal  kita  dibentuk  LAZ  kita  sudah  mencanangkan kemandirian,  karena  memang  awalnya  kita  bukan  lembaga  LAZ  dulu,  tetapi  lebih  dulu  lembaga
1 Responden A Kepala Cabang Sarjana 2 Responden B Jemput Donasi SMA 3 Responden C Zakat Advisor SMA 4 Responden D Zakat Advisor SMA 5 Responden E Staff Program KMI Gontor 6 Responden F Staff Admin Sarjana
usahanya  yakni  aqiqahnya  […],  aqiqahnya  jalan  dulu  dapat  customer  aqiqah  kemudian  kita  tawari untuk berzakat, bersedekah, berinfak di Nurul Hayat” (Responden A)
“ada  unit  usaha  di  Nurul  Hayat  yaitu  aqiqah,  jadi  aqiqah  itu  bisa  mengcover  gaji  karyawan” (Responden B)
Kalau kemandiriannya disini kita tidak memekai uang ZIS untuk gaji karyawan tapi dari hasil usaha aqiqoh mas” (Responden C)
Untuk kemandirain kita tidak ambil gaji karyawan dari dana ZIS mas tapi kita amibil dari hasil usaha kita aqiqoh” (Responden D)
“Untuk kemandiriannya kita gaji tidak mengambil dari zakat, uang zakat infaq dan shodaqpoh murni untuk  mustahik  dan  untuk  gaji  karyawan  di  ambil  dari  laba  usaha  yang  ada  di  Nurul  Hayat  ini” (Responden E)

## “Ia sudah dari aqiqahnya untuk kemandiriannya” (Responden F)
Hasil  yang  didapatkan  dari  penelitian  ini  terkait  kemandirian  yang  ada  di  Nurul  Hayat Surakarta berupa penerapan kemandirian dengan cara penggajian karyawan yang ada di Nurul Hayat tidak  menggunakan  biaya  zakat,  infaq,  dan  sedekah,  melainkan  dengan  hasil  usaha  yang  mereka jalankan yaitu aqiqoh.
Untuk dimensi akuntabilitas yaitu dimensi yang mana  kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban  organ  organisasi  sehingga  pengelolaan  oranisasi  terlaksana  secara  efektif. Pandangan responden terhadap akuntabilitas pada lembaga ini sebagai berikut:
“Jadi  masing-masing  punya  KPI  ( key  performance  index ),  KPI  ini  isinya  adalah  kinerja  mereka selama satu bulan, tiap bulan ada raportnya” (Responden A)
“Untuk setiap karyawan punya job description masing-masing, pertanggungjawaban nya ya ketika job description itu terpenuhi” (Responden B)
“Disini sudah ada job description -nya ya dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar” (Responden C)
Dari beberapa pendapat responden di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas yang ada di lembaga ini sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan ketetapan dan ketentuan yang ada.
Selanjutnya dalam dimensi keadilan hasil yang di dapatkan dari proses wawancara sebagian responden memiliki pernyataan sebagai berikut:
“misalnya ada pengajuan mustahiq ya , kemudian mustahiq ini ingin mengajukan jadi anak yatim, nah  kita  kan  perlu assesment untuk  memastikan  bener  tidak  anak  ini  anak  yatim  […]  sehingga untuk memastikan ini, Nurul Hayat harus survei ke lapangan, tidak bisa kita hanya percaya dengan dokumen yang dikumpulkan kita tetap harus survey […]” (Responden A)
“Untuk  keadilannya  tetap  di  kita  mempertimbangkan mustahik yang  akan  kita  beri  dengan  apa, dengan adanya survei biar adil ya itu layak kita bantu atau tidak kita bantu […]  (Responden E)
Keadilan  menurut  (Kaihatu,  2006)  merupakan  perlakuan  yang  adil  dan  setara  didalam memenuhi  hak-hak  stakeholder  yang  timbul  berdasarkan  perjanjian  serta  peraturan  perundangan yang berlaku. Jadi pengaplikasian terhadap dimensi keadilan yang ada di lembaga ini dengan adanya survei  yang  di  lakukan  setiap  ada  pengajuan  dari  pihak mustahik untuk  memeriksa  kebenaran mustahik layak  atau  tidak  untuk  menerima  donasi.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  lembaga  ini sudah mengaplikasikan keadilan dalam kegiatan lembaganya.
Kepatuhan Syariah disini masuk dalam dimensi tata kelola amil yang mana kepatuhan Syariah berfokus sebagai aturan perjanjian yang berdasarkan hukum syariah. Pandangan responden mengenai kepatuhan Syariah dapat dilihat sebagai berikut:
“ Dan terkait kepatuhan hukum-hukum Syariah yang ada sudah ditetapkan dari pusat dan selalu di awasi dari pihak DPS” (Responden A)
“Kalau  setahu  saya  itu  kita  kan  terdaftar  secara  nasional  di  BAZNAS,  kalau  BAZNAS  itu  kan otomatis yang mengawasi pemerintah” (Responden B)
“Untuk kepatuhan syariah-nya inshaallah sudah sesuai dengan prosedur nya kan ada kebijakannya juga dan dalam agama islam juga itu ada yang tentang 8 asnaf itu juga, dan mengacu pada Qur'an dan hadits” (Responden C)
“Untuk kepatuahn Syariah kita di sini langsung menjalakan apa yang sudah menjadi SOP dari pusat yang sesuai dengan ketentuan islam mas, yang tidak sesuai tidak kita lakukan” (Responden E)
“Kalo untuk kepatuhan syariahnya inshaAllah kalo untuk kita juga kalo untuk aqiqahnya itu sendiri juga sudah terdaftar di badan halal MUI sudah terdaftar, kalo untuk ZIS nya inshaallah juga sudah di BAZNAS nya itu tadi pemerintah insyaallah sudah terdaftar juga” (Responden F)
Pernyataan-pernyataan yang sudah di jelaskan di atas mendukung argument dari Moch Chotib et al. (2018) terkait tata kelola amil yang baik, temuan dalam penelitian tersebut berupa pelaksanaan tata kelola amil seperti transparansi, akuntabilitas, kemandirian, keadilan dan kepatuhan Syariah yang ada  di  lembaga  amil  zakat  di  kabupaten  jember.  Secara  keseluruhan  lembaga  amil  zakat  ini  sudah menjalankan walaupun masih ada kekurangan.

## 4. Implementasi Tata Kelola Amil berdasarkan Zakat Core Principle (ZCP)
Hukum, peraturan, dan pengawas zakat syariah menentukan bahwa konsep dan definisi amil masih  dapat  diterapkan  di  lembaga  zakat  saat  ini.  Amil  berhak  mendapatkan  bagian  zakat  dengan tidak  lebih  dari  1/8  atau  12,5%  dari  total  zakat  yang  dikumpulkan.  Jika  bagian  zakat  tidak  cukup untuk  mendukung  operasi  organisasi  zakat,  amil  dapat  dibayarkan  dari  kekayaan  nonzakat  seperti sedekah, infak, atau pajak atas persentase yang disepakati secara nasional.
Hasil  dari  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dengan  informan  internal  dapat  disimpulkan bahwa  hukum, peraturan  dan pengawasan yang ada di lembaga ini masih diterapkan dengan acuan al-qur,an dan fiqih zakat yang mencakup 8 asnaf dengan pengawasan yang dilakukan oleh pusat dan dewan Syariah yang ada. LAZ Nurul Hayat ini memiliki cita-cita kemandirian yang terlaksanakan yaitu tidak  mengambil  hak  amil  untuk  penggajian  karyawan  melainkan  dengan  hasil  usaha  yang  ada  di lembaga. Hal ini dapat di buktikan dari pendapat yang di ungkapkan oleh beberapa responden yang memiliki pernyataan sebagai berikut:
“Setiap  lembaga  pasti  memiliki  dewan  syariah,  dewan  syariah  memang  berfungsi  sebagai  wasit dalam  setiap  pertandingan  jadi  jika  muncul  satu  program  yang  baru  maka  semua  program  itu dikomunikasikan  dengan  dewan  pengawas  Syariah  […],  Alhamdulillah  selama  ini  kita istiqomah , Allah memberi kemudahan tidak ambil gaji dari zakat tapi dari laba usaha” (Responden A)
“Pengawasan  itu  sangat  ketat  menurut  saya,  jadi  setiap  bulan  itu  ada  audit  dari  pusat  yang dilakukan oleh orang-orang pusat yang ada di surabaya […], kalo dari segi Syariah nya saya rasa lembaga ini bagus, karena 100% dana zakat itu disalurkan, karena ada unit usaha di Nurul Hayat yaitu aqiqah” […] (Responden B)
“Kalo  sistem  pengawasannya  tetap  ada  DPS  ya  (dewan  pengawas  syariah)  dan  DNS  (dewan nasional syariah) itu setiap lembaga zakat […] mereka wajib mengadakan audit kepatuhan syariah itu setiap bulan sekali di masing-masing cabang […], Untuk gaji karyawan di ambil dari laba usaha yang ada di Nurul Hayat ini” (Responden E)
Pengawas zakat memberikan bimbingan kepada organisasi pengelola zakat agar tercipta tata kelola amil yang baik. Berikut merupakan pandangan dari beberapa responden terkait bimbingan yang lakukan oleh pengawas zakat agar tercipta tata kelola yang baik:
“ Setiap tahun mesti ada agenda dimana semua kinerja satu tahun itu dikritisi  secara syariahnya, semua direktur diundang kemudian pengurus yayasan dan dewan pengawas berkumpul di sana […] kemudian dewan pengawas syariah mengkritisi” (Responden A)
“Jadi  setiap  bulan  itu  ada  audit  dari  pusat  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  pusat  yang  ada  di surabaya, setiap divisi karyawan itu pasti dapat audit” (Responden B)
“Jadi  itu  kan  dari  2  ya  arahnya  internal  dan  eksternal,  kalo  yang  internal  kita  sudah  dari  pusat pengawasan setiap bulan kita di audit […] untuk external nya juga ada pengawasan dari MUI sama lembaga BAZNAS” […] (Responden C)
“Kalo  untuk  pengawasan  ini  langsung  dari  pusat,  ada  dari  team  program  biasanya  juga  datang untuk  pengecekan  ada  juga  divisi  ataupun  direktur  eksekutif  dan  dari  ZIS  nya  juga  biasanya datang” (Responden D)
“Dan kita disini ada namanya KPI itu semacam SOP dan tanggung jawab kita di setiap bagian yang harus kita kerjakan dan itu nanti di laporkan dan di periksa setip bulannya” (Responden E)
“ Kalo kita terpusat si mas, kita laporannya jadi kita setiap satu bulan sekali kita laporan ke pusat […] kalo cabang-cabang kita mengirimkan ke pusat, dan pusatnya itu nanti yang di audit langsung dari pemerintah sana” (Responden F)
Hasil  dari  wawancara  yang  dilakukan  dengan  informan  internal  dapat  disimpulkan  bahwa pengawas zakat yang ada di pusat dan dewan pengawas syariah telah memberikan bimbingan kepada Lembaga  Nurul  Hayat  dengan  diadakannya  audit  dan  kumpul  tahunan  sebagai  evaluasi  bagi  semua cabang Lembaga Nurul Hayat agar tercipta tata kelola amil yang baik.
Pengawas zakat secara teratur menilai kebijakan dan praktik dengan ketentuan yang berlaku Syariah  dan  pentingnya  sistematik  tata  amil  organisasi  pengelola  zakat  ini.  Hasil  yang  didapat  oleh peneliti  menyatakan  bahwa  semua  responden  meyatakan  bahwa  pengawas  zakat  secara  teratur menilai kebijakan dan praktik dengan ketentuan Syariah yang berlaku dan pentingnya sistematik tata amil organisasi pengelola zakat ini. Hal ini dapat di buktikan dari pendapat responden sebagai berikut:
“Kalau  yang  pertemuan  antara  direktur  ketua  yayasan  dan  dewan  syariah  itu  setahun  sekali. Program kan sifatnya itu kondisional, ketika ada suatu kondisi yang membutuhkan program yang baru yang kemudian sesuai dengan kondisi lapangan maka ini dibahas di tataran direktur dan itu mengundang dewan syariah, jadi kebutuhannya by calling seperti itu.” (Responden A)
“Dewan  syariah  kami  kan  semuanya  di  surabaya  dan  kita  selalu  mengikut  dari  sana,  semua  hal yang terkait dengan ke-syariah-an di Nurul Hayat inshaallah sudah melalui proses ijtihad mereka” (Responden B)
“Ia mas untuk pengawasan nya sudah ada waktu-waktu tertentu” (Responden C)
“Ia ada pengecekan rutin dari pusat” (Responden D)
“Kalo yang saya rasakan sendiri ya hampir mendekati syariah karena kadang gini yang ditanyakan itu  kadang  bukan  berkenaan  dengan  program,  program  apa  yang  sudah  dilakukan  kadang  tidak seperti  itu,  kadang  kita  ditanyakan  kedepannya  mau  ngapain?  Jadi  tidak  rutin  tiap  bulan  itu pertanyaannya tentang program, kadang juga kita cuma dimotivasi” (Responden E)
“Jadi kita terpusat di surabaya, dan itu setiap bulan” (Responden F)
Hasil  dari  wawncara  yang  dilakukan  peneliti  dengan  informan  internal  dapat  disimpulkan bahwa  pengawas  zakat  yang  berada  dipusat  sudah  secara  teratur  melakukan  penilaian  terhadap kebijakan  dan  praktik  yang  ada  di  Lembaga  Nurul  Hayat  Surakarta  melalui  pertemuan  dan perkumpulan yang di lakukan secara terjadwal dan kondisional langsung dari pihak pusat.
Pengawas zakat menetapkan struktur tata kelola amil dan persyaratan tata kelola amil yang sesuai  untuk  pencalonan  dan  pengangkatan  tenaga  seperti  kejujuran,  dapat  dipercaya,  dan  berbudi
luhur.  Hasil  dari  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dengan  informan  internal  dapat  disimpulkan bahwa  Lembaga  Nurul  Hayat  Surakarta  berpusat  dengan  Lembaga  Nurul  Hayat  pusat  yang  ada  di Surabaya  baik  dalam  pengawasan  dan  penetapan  struktur  tata  kelola  amil  serta  persyaratan pencalonan  amil  dan  pengangkatan  amil  dengan  proses  seleksi  dan  musyawarah  dari  pihak  Kepala cabang dan HRD pusat. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil interview terhadap responden yang mana lima dari enam responden memberikan pernyataan sebagai berikut:
“Untuk  pemilihan  karyawan  itu  diangkat  langsung  dari  kepala  cabang,  tetapi  tetap  rekomendasi dari HRD pusat, artinya kita hanya merekomendasikan saja, dengan tetap bermusyawarah dalam penentuannya” (Responden A)
“Perekrutan  karyawan  sesuai  dengan  kebutuhan  lembaganya  seperti  apa,  misal  kita  butuh karyawan untuk mencari donatur kita tambah lagi, nah kepala cabang ini ngomong ke pusat kan ada alurnya sendiri ada sistemnya harus laporan dulu, tidak semena-mena kepala cabang langsung rekrut  dia  harus  laporan  dulu  ke  pusat  jika  pusat  meng  iakan,  keputusan  tetap  dari  pusat” (Responden C)
“Dan pengangkatan karyawan ini dimusyawarahkan juga dengan pihak pusat mas jadi pusat juga berhak untuk menentukan” (Responden D)
“Ada tes seleksi kemudian nanti akan ada training di kantor pusat, nah disana diuji skill dan dengan musyawarah antara kepala cabang dan pihak pusat” (Responden E)
[…] “Tapi tetap dengan persetujuan dari pusat mas, dari pihak kepala cabang nanti bermusyawarah dengan pihak pusatnya” (Responden F)
Jadi  secara  kesimpulan  dalam  pencalonan  dan  pengankatan  tenaga  amil  di  Nurul  Hayat Surakarta tetap dengan musyawarah dan persetujuan pihak pengawas yang ada di pusat. Pengawas zakat menentukan bahwa Dewan lembaga zakat:
 menyetujui dan secara aktif mengawasi pelaksanaan arah pengawasan dan strategi zakat;
 membangun dan mengkomunikasikan budaya dan nilai-nilai Islam melalui kode etik;
 menetapkan  standar fit and proper dalam  memilih  petugas  amil  yang  memiliki  karakter  yang baik,  integritas,  dan  tiga  pengetahuan  dasar  (pengumpulan  zakat,  pencairan  zakat,  dan manajemen keuangan);
 menetapkan kebijakan konflik kepentingan dan lingkungan kontrol yang kuat; dan
 memastikan efektivitas tata kelola amil terhadap seluruh manajemen lembaga zakat.
Hasil  dari  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dengan  pihak  informan  internal  dapat disimpulkan  bahwa  Lembaga  Nurul  Hayat  Surakarta  menyetujui  pengawasan  secara  teratur  yang dilakukan  oleh  Dewan  Lembaga  Zakat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pendapat  responden  yang berpendapat sebagai berikut:
“Ada dan memang ada evaluasi rutin itu ada, dan kita jajaran kepala cabang ada pertemuan rutin entah itu hanya lewat zoom dan tidak harus kopi darat (bertemu langsung)” (Responden A)
“Ia mas secara teratur kita di awasi mas oleh pusat.  Jadi pengawasan disini sangat ketat, secara tidak langsung lembaga ini diawasi secara rutin oleh pusat” (Responden B)
“Ia mas untuk pengawasan nya sudah ada waktu-waktu tertentu” (Responden C)
“Ia ada pengecekan rutin dari pusat” (Responden D)
“Jadi  memang  setiap  bulan  itu  namanya  ada  audit  dari  pusat  itu  kita  wajib  melaporkan  kegiatan apa, dan SOP apa yang sudah dilakukan, penyaluran ini bagaimana itukan salah satu pengawasan dari DPS sana” (Responden E)
“Ia mas untuk setiap bulan pasti ada audit yang langsung dilakukan oleh pusat” (Responden F)
Seluruh  responden  menyatakan  setuju  terhadap  pengawasan  yang  dilakukan  dari  pihak pengawas  dan  diperkuat  oleh  pendapat  yang  diungkapkan  Responden  A  yang  menyatkan  bahwa pengawasan rutin yang dilakukan bertujuan untuk evaluasi.
Selanjutnya dalam pengkomunikasian budaya dan nilai-nilai islam yang ada pada lembaga ini, masing -masing Responden memiliki jawaban yang baik dan lembaga ini secara aktif menjalakan kode etik dan nilai-nilai islam yang ada. Hal ini dapat dilihat dari pendapat yang di ungkapkan oleh setiap responden sebagai berikut:
“Kemarin  di  tahun  2019  ada  kewajiban  ubudiah  atau  yang  disebut  GIS  (gerakan  ihyaus  sunnah) tetapi sekarang di 2020 itu tidak masuk kewajiban tetapi masih masuk dalam penggajian. GIS ini setiap  karyawan  wajib  melaporkan  setiap  hari.  Ada  10  kegiatan  GIS  dan  wajib  mengerjakan minimal  6,  jika  rata2  sebulan  tidak  sampai  6  nanti  ada  surat  teguran  langsung  dari  pusat  yang diberikan oleh HRD” (Responden A)
“Kalo budaya Islam yang diterapkan disini itu kita setiap hari ada GIS, jadi ada 10 kriteria di dalam GIS ini dan setiap hari itu kita harus absen dan setiap bulan direkap” (Responden B)
“Ya  seperti  jika  ada  adzan  kita  berhenti  dan  langsung  ke  masjid  dan  kita  juga  plus  nya  di  Nurul Hayat ada namanya Ihyau as-sunnah didalamnya ada sholat malam, puasa, dzikir pagi dll itu untuk nilai plusnya” (Responden C)
“[…] solat dhuhanya, zikir paginya terus membaca Al-Qur’an, solat sunnahnya dan semua sunnah- sunnah itu kita kerjakan dan di pantau melalui Nurul Hayat. Ibaratnya  ini juga termasuk budaya islam yang kental” (Responden D)
“Kalo di kita kan ada namanya GIS ya, dimana itu ada aplikasinya android itu kita mengisi setiap hari sunnah apa yang sudah kita lakukan” (Responden E)
“[…] Dan kita setiap karyawan itu diwajibkan pelaporan GIS yaitu untuk penunjang ihyau sunnah sehari-hari  kita  jadi  selain  kerja  kita  ibadahnya  juga  kita  dapat  meskipun  tidak  diwajibkan  tapi harus wajib setoran sunnah apa yang dilaksanakan setiap harinya […]” (Responden F)
Pengkomunikasian  budaya  dan  nilai-nilai  islam  yang  dijalankan  di  Lembaga  ini  terlaksana dengan  baik  dengan  adanya  kode  etik  yang  disebut  dengan  Gerakan Ihyau  As-sunnah (GIS)  dalam penerapan budaya dan nilai-nilai islam yang ada.
Hasil  yang  didapat  peneliti  dari  responden  terkait  penetapan  dalam  memilih  petugas  amil dalam lembaga ini menyatkan bahwa dalam perekrutan dan penetapan karyawan tetap menggunkan proses  rekrutmen  seperti  lembaga  lain  pada  umumnya,  dengan  penilaian  dan  pelatihan  yang  di berikan  kepada  calon  petugas  amil  dengan  standar  yang  berlaku  pada  lembaga  terkait  karakter, integritas  dan  pengetahuan  terkait  zakat.  Hal  ini  diperkuat  dengan  pendapat  yang  ungkapkan  oleh beberapa responden sebagai berikut:
“Kalo  kriteria  khusus  ada,  misalkan  open  rekrutmen  karyawan  admin  itu  harus  dari  lulusan akuntansi karena admin itu menyangkut dengan urusan keuangan” (Responden B)
“Untuk  perekrutan  karyawan  disini  ada  kriterianya  juga,  tapi  kita  kan  tidak  bisa  menguasai semuanya  harus  ada  belajar  dulu  dari  orang  yang  ahli.  Tetapi  kriteria  seperti  lulusan  apa  sudah sampai mana pemahaman tentang zakat itu ada” (Responden C)
“Untuk rekrutmen karyawan insyaallah kita tidak muluk-muluk yang penting yang pertama ya jelas beragama  islam  terus  juga  taat  dan  berakhlak  karimah,  tetapi  kalau  untuk  mengetahui  tentang zakatnya  nanti  kita  bisa  pelajari  bersama-sama,  dan  nanti  kita  bersama-sama  di  training  oleh pusat” (Responden D)
“Kalau  untuk  perekrutan  karyawan  tetap  ada  tetap  ada  kriterianya  sesuai  dengan  bidang kemampuan  yang  dimiliki,  kalau  untuk  staff  rata-rata  beda-beda  ya  kalau  untuk  admin  harus lulusan s1 akuntansi. Kalau untuk staff program sendiri tidak ada yang khusus tidak harus s1 cuma dia harus ini aja paham tentang tata kelola zakat” (Responden E)
“Kalo  dari  saya  pribadi  dulu  itu  yang  fokuskan  di  bagian  keuangannya  soalnya  disini  merangkap jadi harus bisa ini program keuangannya” (Responden F)
Hasil  yang  didapat  peneliti  berdasarkan  responden  internal  terkait  peningkatan  dan memastikan efektivitas yang ada di lembaga sebagai berikut:
“Jadi  masing-masing  punya  KPI  ( Key  Performance  Index ).  KPI  ini  isinya  adalah  kinerja  mereka selama satu bulan, tiap bulan ada raportnya” (Responden A)
“Jadi disini kita ada KPI. KPI digunakan untuk menilai kinerja karyawan mas” (Responden B) “Itu nanti punya kriteria mulai tahun ini kan dihapuskan kalau dulu jadi KPI dengan 60% itu kita dapat reward gaji lagi tambahan gaji, tapi kalo kurang kita potong gaji” (Responden E)
“Jadi setiap orang itu ada penilaian sendiri-sendiri kinerjanya dan itu terkontrol. Setiap seminggu sekali kita ada rapat” (Responden F)
LAZ Nurul Hayat memastikan efektivitas tata kelola amil dengan menggunakan standar yang mereka miliki yang disebut dengan Key Performance Index (KPI) untuk memastikan kinerja dan tugas karyawan yang ada pada LAZ Nurul Hayat dijalankan dengan baik agar tercipta tata kelola amil yang efektif.  Selain  dengan  adanya  KPI  di  lembaga  ini  juga  mengadakan  sharing  dan  studi  banding terhadap  lembaga  lainnya  agar  bisa  meningkatkan  efektifitas tata  kelola  amil  di  setiap  kegiatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat responden yang diwawancarai.

## “Kalo untuk meningkatkan kita juga ada semacam study banding, ngobrol sharing dengan lembaga lain” (Responden C)
Pengawas  zakat  memiliki  rencana  dalam  pergantian  pengurus  guna  memperbaiki  kualitas pegawai amil melalui sertifikasi. Hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak informan internal  dapat  disimpulkan  bahwa  pergantian  pengurus  guna  memperbaiki  kualitas  pegawai  amil melalui  sertifikasi  hanya  sedikit  yang  mengetahui  dan  belum  semua  dijalankan.  Hal  ini  dapat  dilihat dari hasil interview terhadap responden yang ada dilembaga sebagai berikut:
“Jadi sejak 2019 kemarin ada namanya sertifikasi amil, ini diadakan oleh FOZ (forum zakat) dan BAZNAS.  Sertifikasi  amil  ini  tujuannya  untuk  meyakinkan  masyarakat  supaya  masyarakat  yakin bahwa  yang  mengelola  zakat  ini  bukan  orang  yang  sembarangan.  Yang  kedua  sertifikasi  ini digunakan untuk lembaga-lembaga LAZ yang belum resmi secara hukum” (Responden A)
“Sebenarnya kita ada training untuk amil zakat […], emm dan kita ada SK karyawan […] jadi setiap karyawan  itu  mengisi  formulir  yang  berisi  pertanyaan2  tentang  zakat  dan  nanti  ada  penilaian  di situ” (Responden B)
“Ada  SK  itu  yang  memberi  langsung  dari  pusat,  untuk  sertifikat  itu  tidak  ada  yang  penting mengetahui  tentang  ilmu-ilmu  zakat  dan  nanti  ada  training  tersendiri,  tapi  kalo  ada  training biasanya kan ada muncul sertifikasi” (Responden C)
“Untuk sertifikasi itu seperti SK mas dan itu pihak pusat nanti yang memberikan” (Responden D)
Dari  beberapa  pendapat  yang  di  paparkan  oleh  responden  di  atas  sebagian  pendapat menguatkan  penelitian  yang  sudah  dilakukan  oleh  Susilowati  dan  Setyo  (2018)  yang  berpendapat bahwa  kejujuran  merupakan  syarat  utama  selain  kecakapan  dalam  pengelolaan  dana  zakat  untuk mendapatkan  kepercayaan  dari  muzakki  serta  kopetensi  sumberdaya  manusia  yang  ada  pada lembaga amil juga harus kompeten dalam bidang yang di lakukan agar terciptanya efesiensi amil pada menejemen tata kelola amil.
Setelah  melakukan  pengamatan  hasil  wawancara  dan  observasi  dengan  Kepala  Cabang  dan Staf Karyawan, peneliti menemukan bahwa tata kelola amil yang diterapkan sesuai dengan pedoman Zakat  Core  Principle dan  hanya  sedikit  yang  belum  diterapkan.  Untuk  mempermudah  pemahaman
mengenai  hasil  yang  didapatkan  dilapangan,  peneliti  menyajikan  data  dalam  bentuk  chart berdasarkan  indikator  (kriteria  inti  dan  tambahan) zakat  core  principle pada  manajemen  tata  kelola amil sebagai berikut:
Tabel 5 Indikator ZCP pada Manajemen Tata Kelola Amil
No Informan Keterangan Indikator  Zakat  Core  Principle pada Manajemen Penghimpunan 1 2 3 4 5 6 1 Responden A Kepala Cabang LAZ Nurul Hayat Surakarta u u u u u u
2 Responden B  Staff Jemput Donasi u u u s u u
3 Responden C  Staff Zakat Advisor s u u u u u
4 Responden D  Staff Zakat Advisor s u u u u ü 5 Responden E  Staff Program u u u s u s 6 Responden F  Staff Admin s u u u u
s
Sumber: Hasil wawancara dengan Kepala Cabang dan Staff Karyawan inti di Nurul Hayat Surakarta.
Keterangan: u = Jawaban sesuai indicator; s = Jawaban tidak sesuia indikator
Tabel 6 Persentase indikator ZCP pada Manajemen Tata Kelola Amil Zakat di Lembaga Zakat Nurul Hayat Surakarta. Faktor Dimensi Jumlah Persentase % Indikator Zakat Core Principle pada Menejemen Tata Kelola Amil 1 3 50% 2 6 100% 3 5 83,3% 4 5 83,3% 5 6 100% 6 6 100% 7 6 100% 8 6 100% 9 4 66,6%

## E. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  di  dapatkan,  sebagian  besar  responden  memberikan pernyataan  yang  baik  terhadap  tata  kelola  amil  yang  mereka  jalankan  saat  ini  dan  sesuai  dengan dengan beberapa ketentuan yang ada pada zakat core principle. Dengan kata lain walaupun sebagian besar mereka tidak mengerti secara teori tentang good amil governance tetapi dalam penerapannya Lembaga  Amil  Zakat  Nurul  Hayat  Surakarta  sudah  menjalakan  tata  kelola  amil  sesuai  dengan ketentuan  yang  ada  pada zakat  core  principle. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pendapat  yang  dipaparkan oleh para responden terkait pengawasan, sistem, tata kelola dan menejemen yang mereka jalankan di lembaga tersebut, semua kegiatan terkait tata kelola amil yang ada pada lembaga amil Nurul Hayat Surakarta langsung diawasi dan dipantau oleh pihak pengawas pusat. Dengan adanya pelaporan rutin yang  wajib  mereka  lakukan  dan  sistem  penilaian  terhadap  individu  yang  di  terapkan  serta  budaya
islam  yang  mereka  jalankan  sebagai  salah  satu  nilai  tambah  dalam  sistem  penilaian  individu  maka akan menciptakan tata kelola amil yang efektif.
Sebagai nilai tambah yang ada pada LAZ Nurul Hayat ini adalah mereka tidak menggunakan dana  zakat,  infaq,  dan  sedekah  untuk  pembiayaan  atau  gaji  pada  karyawan  melainkan  dengan  laba yang  diperoleh  dari  usaha  atau  program-program  yang  mereka  lakukan.  Untuk  saat  ini  LAZ  Nurul Hayat  Surakarta  menggunaka  laba  usaha  yang  didapatkan  dari  Aqiqah.  Sedangkan  untuk  hak  amil yang  di  peroleh  dari  para muzakki mereka  gunakan  untuk  biaya  oprasional  kegiatan  yang  merekan jalankan bukan untuk penggajian karyawan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem tata kelola amil yang di lakukan oleh lembaga ini cukup baik dan sejauh ini penerapan lembaga terhadap sistem tata kelola amil yang ada pada zakat corre principle sebagian besar sudah dijalankan dalam prakteknya di lembaga ini.

## 2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan maka saran peneliti terhadap LAZ Nurul Hayat Surakarta  yaitu  perlu  adanya  pelatihan  dan  pembelajaran  lebih  lanjut  terkait  sistem  dan  tata  kelola amil guna menambah pengetahuan dan wawasan terkait tata kelola amil secara teori dan pemahaman lebih  lanjut  terkait ZCP yang  sudah  menjadi  ketetapan  dalam  sistem  zakat  yang  ada.  Agar  setiap individu maupun kelompok yang ada di lembaga dapat menjalakan sistem dan tata kelola yang lebih teratur secara efektif dan efisien dalam setiap kegiatannya.
Saran  untuk  peneliti  selanjutnya  agar  dapat  memahami  terkait  indikator  lain yang  ada  pada ZCP dan  agar  dapat  membandingkan  dengan  nilai-nilai  serta  standar  lain  terkait  tata  kelola  amil. Sehingga  bisa  menjadi  temuan  baru  dalam  penelitian  dan  dapat  digunakan  sebagai  titik  acuan terhadap peneliti selanjutnya.

## Referensi
Abdurahim. A., Sofyani. H., & Wibowo. S.A. (2018). Membangun Good Governance Di Lembaga Amil Zakat,  Infaq  dan  Sadaqah  (LAZ):  Pengalaman  Dua  LAZ  Besar  di  Indonesia ,  Jurnal  Inferensi , Vol. 12 No.1.
Al-Hamid.  A.,  &  Al-Baiy.  M.  (2006). Ekonomi  Zakat:  Sebuah  Kajian  Moneter  dan  Keuangan  Syariah Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Ahmad. B. (2013). Manajemen Penelitian . Bandung: CV Pustaka Setia
Anggara.  F.S.A.,  &  Hastuti.  E.W.  (2018).  Performance  of  comparison  of  Amil  Zakat  Institutions  in Ponorogo towards Good Amil Governance, Al Tijarah , Vol. 4 No. 2.
Basel  Committee  on  Banking  Supervision.  (2012).  Core  Principles  for  Effective  Banking  Supervision. Bank for International Settlements.
BAZNAS. (2019). Outlook Zakat Indonesia . Baznas Center of Strategic studies
Chotib  M.  (2018).  Implementation  of  Good  Amil  Governance  At  Amil  Zakat  Institution. International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI) , Vol. 07 No. 01.
DEKS  (2016).  Pengelolaan  zakat  yang  efektif:  Konsep  dan  Praktik  di  Beberapa  Negara,  Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
Hafidhudhin. D. (2002). Zakat dalam Perekonomian Moderni , Jakarta: Gema Insani
Hasan. M., (2011). Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif . Yogyakarta: Idea Press.
Harsono  (2011) Etnografi  pendidikan    sebagai  desain  penelitian  kualitatif. Skripsi  tidak  diterbitkan. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta
Holloway, I., & Wheeler, S. (1996). Qualitative research for nurses . London: Blackwell Science.
Ilhami,  H.  (2009).  Pertanggungjawaban  Dewan  Pengurus  Syariah  Sebagai  Otoritas  Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah. Mimbar Hukum . Vol 21, No 23
Kaihatu,  T.S.  (2006).  Good  Corporate  Governance  dan  Penerapannya  di  Indonesia. Manajemen  dan Kewirausahaan . Vol 8.
Kurniasari  S.  (2013).  Analisis  Implementasi  Good  Corporate  Governance  Pada  organisasi  pengelola zakat di yogyakarta, Journal of Chemical Information and Modeling , Vol. 53 No. 9
Lexy. J., & Moleong, M.A. (2014). Tetode penelitian kualitatif edisi revisi. Gudang penerbit.
Luthfinanda,  A.,  &  Sinarasri,  A.  (2014).  Analisis  Pengaruh  Pengungkapan  Syari'ah  Compliance Terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah Pada Prinsip Syariah. Maksimum , vol 4, no 1.
Mahmudi.  (2009).  Penguatan  Tata  Kelola  dan  Reposisi  Kelembagaan  Organisasi  Pengelola  Zakat. Ekonomi dan Bisnis Islam , Vol. 4 No. 1
Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat dalam memaksimalkan Potensi, Zakat. Jurnal Ilmu Akuntansi , Volume 11 No. 2
Permana.  A.,  &  Baehaqi.  A.  (2018).  Manajemen  Pengelolaan  Lembaga  Amil  Zakat  Dengan  Prinsip Good Governance, Al-Masraf ( Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan ), Vol 3 No 2
Rofiq. A., (2004). Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial , Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sari. E.K. (2006). Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf , Jakarta: PT. Grasindo
Susilowati.  D.,  &  Setyo.  C.T.  (2018).  Efektivitas  Tata  Kelola  Dana  Zakat, Jurnal  Akuntansi Multiparadigma , Volume 9 Nomor 2.
Sugiyono (2018 ). Metode Penelitian Manajemen . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
Sutama. (2011). Penelitian pendidikan: Kuantitatif dan kualitatif. PTK dan R&D.
Soemitra. A. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , Jakarta : Kencana Prenada.
Widuri, R. & Paramita, A. (2007). Analisis HubunganPeranan Budaya Perusahaan Terhadap Penerapan Good Coporate Governance pada PT. Aneka Tambang Tbk. The Winner , Vol. 8 No.2
Zuhri.  S.  (2012).  Zakat  di  Era  Reformasi  (Tata  Kelola  Baru),  Semarang:  Fakultas  Tarbiyah  IAIN Walisongo.
www.nurulhayat.org , diakses pada 05 maret 2020, jam 11:00 WIB. digilib.uinsby.ac.id , 3 desember 2019 jam 10: 43 WIB