Sundari dan Suryati, Realisasi Demokrasi dan Konstitusi dalam Upaya Penguatan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Halaman 36-45

## REALISASI DEMOKRASI DAN KONSTITUSI DALAM UPAYA PENGUATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA
Sundari 1 dan Suryati 2
1 Universitas PGRI E-mail  : sundarinanung@gmail.com
2 Universitas PGRI E-mail  : suryatilasnai@gmail.com

## Abstract
The  purpose of  this  study  is  to  find out  the  extent of  the  role of  the  Constitutional Court  in Indonesia's constitutional life when it is associated with the  idea of constitutional democracy and  legal  state democracy.  The  method  used  in  this study  is normative  legal research  that focuses on positive legal norms. The Constitutional Court in Indonesia's constitutional system still needs to be given a record of improvement, especially regarding the ethical behavior of constitutional  judges who often give  information  to  the press about cases  that  will, are, or have been handled. It can often be witnessed, for example, that the Chief Justice commented on  the rulings  he had made.  Supposedly, constitutional  judges,  let alone  the  Chief  Justice, should be able to "live in silence" and place their verdicts as their representatives. Thus, there is no need for the Chief Justice to give additional information, clarification,  or whatever his name may be, on the judgment he has made. Nevertheless, in general, the Constitutional Court has succeeded in carrying out the mandate of the constitution.

## Keywords: Democracy; Constitution; Law

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana peran Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan  ketatanegaraan  Indonesia  terkait  dengan  gagasan  demokrasi  konstitusional  dan demokrasi  sebagai  negara  hukum.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yurisprudensi normatif, dengan fokus pada norma hukum positif. Mahkamah konstitusi dalam sistem  ketatanegaraan  Indonesia  masih  perlu  pembenahan,  terutama  etika  para  hakim konstitusi yang sering memberikan informasi kepada media tentang perkara yang akan, sedang ditangani, atau  sudah  ditangani.  Misalnya,  tidak  jarang  melihat Ketua  Mahkamah  Konstitusi mengomentari  keputusan  yang  diambilnya.  Hakim  konstitusi,  khususnya  Ketua  MK,  harus bisa hidup diam dan mengambil keputusan sebagai wakilnya. Oleh karena itu, Ketua MK tidak perlu  memberikan  keterangan  tambahan,  klarifikasi  atau  apapun  yang  seharusnya  tentang putusan  yang  telah  diambilnya.  Meskipun  demikian,  secara  umum  MK  telah  berhasil mengemban amanat konstitusi.
Kata Kunci : Demokrasi; Konstitusi; Hukum

## PENDAHULUAN
Demokrasi  adalah  pilihan  politik suatu bentuk pemerintahan atas bentuk pemerintahan  lainnya.  Namun,  ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika memilih strategi  ini.  Pertama,  demokrasi  sangat
menjunjung  tinggi  derajat  rakyat,  baik dalam proses demokrasi maupun dalam praktik kekuasaan negara pada umumnya. Kedua, demokrasi mencakup  sejumlah  nilai  yang  harus tercermin  dalam  praktik  demokrasi, seperti keadilan, keadilan, transparansi,
Sundari dan Suryati, Realisasi Demokrasi dan Konstitusi dalam Upaya Penguatan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Halaman 36-45
partisipasi, pemberdayaan, dan nondiskriminasi.  Jika  dua  poin  di  atas memang  menjadi  norma  pemimpin bangsa,  maka  kehidupan  berdemokrasi tidak  perlu  diisi  dengan  perkelahian, penipuan,  penindasan,  apalagi  korupsi di lingkaran  kekuasaan.
Salah  satu  keuntungan  besar dari demokrasi  adalah  memberikan  kendali penuh kepada yang diperintah. Rakyat, karena  mereka  sendiri  mengendalikan pemerintah,  membuat  undang-undang sendiri,  memutuskan  hak  apa  yang mereka  miliki,  kekuasaan  apa  yang dapat  dijalankan  oleh  pemerintah,  dan layanan  apa  yang  harus  disediakan pemerintah  untuk  mereka.  Dalam demokrasi,  rakyat  memiliki  kendali penuh  atas  mereka  yang  berkuasa,  dan bahkan  rakyat  dapat  memutuskan hukum dan hak apa yang harus mereka miliki. Rakyat juga memutuskan kekuasaan  apa  yang  harus  dijalankan pemerintah  dan  apa  yang  harus dilakukan  pemerintah  untuk  melayani rakyat. Sayangnya, peran vital masyarakat sering terabaikan.
Pemilihan  parlemen  yang  melibatkan generasi muda, termasuk kepala daerah, hanyalah sebagian kecil dari demokrasi yang  sesungguhnya.  Usai  pemilu, sebagian besar pejabat terpilih
cenderung lupa di mana dan bagaimana nasib  mereka  yang  mencoblos.  Maka jangan  heran  jika  banyak  yang  tidak mengubah kemiskinannya karena mereka  yakin  suara  mereka  hanya berarti mengubah nasib pejabat terpilih mereka. 1
Kini,  pemilihan  kepala  daerah (Pemilukada) langsung masih berlangsung  di  Indonesia.  Dalam pemilihan  langsung  saat  ini,  rakyat benar-benar  memiliki  otonomi  untuk menentukan  pemimpin.  Mandat  yang diberikan  kepada  pemimpin  terpilih menunjukkan  bahwa  pemilih  memiliki legitimasi  sejati. Jadi amanat ini bukan sekedar  perintah,  tapi  sebenarnya amanat  ini  adalah  amanat  langsung, sehingga  pemimpin  terpilih  harus  siap mempertanggungjawabkan amanat rakyatnya Pilkada adalah proses demokrasi dan amanat konstitusi. Oleh karena itu, pemilukada harus diselenggarakan  sesuai  dengan  standar demokrasi dan norma konstitusi. Namun,  pemilukada  di Indonesia  tidak sepenuhnya demokratis dan konstitusional,  dengan  penyimpangan administratif,  pidana,  atau  terkait pemilu  menjadi  sumber  pertengkaran
1 Ha rris  G.  Wa rrren,  Ha rry  D.  Le inenweber, dan  Ruth  O.M.  Andersen, Our  De mocracy  at Work (USA:  Prentice-Ha ll,Inc,  1963).
Sundari dan Suryati, Realisasi Demokrasi dan Konstitusi dalam Upaya Penguatan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Halaman 36-45
dan konflik horizontal. Meski aturannya sudah ada,
penyelenggaranya ditugaskan ke panitia khusus yang disebut KPU, KPU provinsi,  KPU  kabupaten/kota,  peserta dan tim  suksesnya  juga  tahu  isi  aturan pemilukada, tetapi deviasi pascakonflik. pemilihan kota Aturan masih ada, yang bahkan  mengarah  pada  pengajuan kasus ke MK.
Di MK, data tahun 2010 menunjukan  ada  230  perkara  sengketa hasil  Pemilukada  yang  diregistrasi. Dari jumlah tersebut, 224 perkara telah mendapat  putusan  yang  terdiri  dari  26 perkara dikabulkan, 149 perkara ditolak, 45 perkara tidak dapat diterima, dan  4  perkara  ditarik  kembali 2 . Banyaknya  kasus  yang  diajukan  ke Mahkamah  Konstitusi  dan  banyaknya putusan  yang  disetujui  menunjukkan
masalah demokratisasi dan
konstitusionalitas penyelenggaraan
pemilukada. Artikel ini mencoba mengkaji  dan  menegaskan  kembali pentingnya  memahami  dan  mencapai demokratisasi  dan  konstitusionalitas pemilihan  kepala daerah.
2 Sekreta ria t Jendera l da n Kepa niteraan Mahkamah  Konstitusi  RI,  “Membangun demokra si  Substantif  ,  Meneguhka n  integrita s Institusi,  La pora n  Ta huna n  2010”  (Ja ka rta , 2010).

## PEMBAHASAN
Anarkisme  muncul  ketika  cita- cita demokrasi tidak diwujudkan dalam kerangka simbol-simbol hukum; sebaliknya, ketika undang-undang (baca:  undang-undang  dan  peraturan) disahkan tanpa melalui proses demokrasi, ada pembatasan seksual dan represi Hukum koersif tindakan kekuasaan. Dengan kata lain, demokrasi  itu  sendiri  bukanlah  ide yang  sempurna,  begitu  pula  hukum. Keduanya  harus  dipahami  sebagai  dua hal  yang  saling  melengkapi  dan melengkapi  satu  sama  lain. 3 Oleh karena itu, menurut Asshiddiqie,
Indonesia  menganut  paham  “negara hukum yang demokratis”
( democratische  rechtsstaat )  sekaligus paham “negara demokrasi yang berdasar  atas  hukum”  ( constitutional democracy ). 4
Demokrasi dan supremasi hukum adalah  dua  sisi  mata  uang  yang  sama (seperti dua sisi mata uang yang sama). Dengan  demikian,  setiap  negara  yang mengklaim  dirinya  sebagai  negara demokrasi,  baik  dalam  tradisi  nasional negara  hukum  (untuk  tradisi  hukum
3 A.  Ahsin  Thoha ri, Demokrasi  Sekaligus Nomokrasi (Ja ka rta : Kompas, 2003).
4 Jimly Assh iddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme (Ja ka rta :  Konstitusi  Press, 2004).
Sundari dan Suryati, Realisasi Demokrasi dan Konstitusi dalam Upaya Penguatan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Halaman 36-45
sipil)  maupun  negara  hukum  (untuk tradisi  hukum  umum),  secara  hakiki telah  memiliki  hukum.  sebagai  salah satu  elemen  pentingnya.  Sebagaimana kita  ketahui  bersama,  dalam  kajian hukum  tata  negara,  unsur-unsur  yang harus  dimiliki  oleh  suatu  negara  yang berdasarkan hukum adalah:
(1) pengakuan  hak-hak  asasi  manusia ( grondrechten );
(2) pemisahan  kekuasaan  ( scheiding van machten );
(3) pemerintahan berdasar atas undang-undang  ( wetmatigheid  van het bestuur ); dan
(4) peradilan administrasi ( administratieve  rechtspraak ).
Sedangkan unsur-unsur yang
harus terdapat dalam rule of law adalah (1) supremasi  hukum  ( supremacy  of law );
(2) persamaan di depan hukum ( equality  before the law ); dan
(3) konstitusi  yang  berdasarkan  atas hak-hak asasi manusia
( constitution  based  on  human rights ). 5
Oleh  karena  itu,  tidak  ada  alasan untuk  memahami  demokrasi  negara atau  kedaulatan  rakyat  secara  terpisah
5 Robert  Mohl, Two  Concepts  of  the  Rule  of Law (India na polis: Liberty Fund Inc, 1973).
dari negara hukum atau negara hukum, atau sebaliknya.
Negara  hukum  yang  demokratis sangat erat kaitannya dengan konstitusionalisme dalam proses perkembangannya. Sebagaimana ditegaskan oleh Charles Howard McIlwain,  konsep  konstitusionalisme mensyaratkan  adanya  2  (dua)  unsur esensial,  yaitu  batas  kekuasaan  hukum dan  tanggung  jawab  politik  penuh pemerintah  kepada  yang  diperintah. Selain itu, perkembangan konstitusionalisme modern telah menentukan bahwa suatu sistem politik setidaknya  harus  memiliki  empat  hal berikut sebelum dapat disebut konstitusionalisme:
(1) prosedur hukum yang memberikan wewenang kepada pejabat;
(2) batasan  yang  efektif  terhadap penggunaan kekuasaan;
(3) prosedur yang dilembagakan untuk menjamin pertanggungjawaban pejabat; dan
(4) sistem  jaminan  hukum  bagi  hak- hak warga negara. 6
Gerakan reformasi nasional dengan  corak  politik  otoriter  diwarnai
6 Sheldon  S.  Wolin, Politics  and  Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought (Boston:  Little  Brown  a nd Compa ny, 1960).
Sundari dan Suryati, Realisasi Demokrasi dan Konstitusi dalam Upaya Penguatan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Halaman 36-45
dengan dinamika demokrasi konstitusional yang turut menumbuhkan  kesadaran  akan  adanya lembaga-lembaga
yang mampu mendukung gagasan demokrasi konstitusional. Dalam kaitan ini, idealnya  Mahkamah  Konstitusi  bisa menjadi alat untuk membenahi praktik- praktik pemerintahan agar tidak kembali terpuruk dalam otoritarianisme. Oleh  karena  itu,  Mahkamah  Konstitusi merupakan simbol yang sangat penting bagi  sebuah  negara  yang  sedang mengalami  transisi  dan  konsolidasi demokrasi,  tidak  terkecuali  Indonesia. Dalam  semangat  ini,  negara-negara yang bangkit dari rezim politik otoriter memberlakukan konstitusi yang ditegakkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi dalam sistem konstitusi mereka.
Penulis  termasuk  yang  percaya bahwa  selama  ini,  secara  umum, dengan  segenap  catatan  pro  maupun kontra  dari  berbagai  kalangan,  MK telah  cukup  berhasil  mengokohkan demokrasi  konstitusional  di  Indonesia. Apa  yang  diidealkan  oleh  Penjelasan Umum  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  (UU  MK)  sedikit  ataupun banyak  telah  berhasil  direalisasikan
oleh  MK 7 .  Dalam  Tafsir  Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikemukakan  bahwa  salah  satu  isi penting  dari  Perubahan  UUD  1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi  sebagai  lembaga  negara yang fungsinya menyelesaikan persoalan  tertentu.  Pemerintah  negara. Bertanggung  jawab  untuk  menegakkan konstitusi dan menyesuaikannya dengan  kehendak  rakyat  dan  cita-cita Mahkamah  Konstitusi.  -  Cita-cita demokrasi. Tujuan keberadaan Mahkamah  Konstitusi  tidak  hanya untuk menjaga terselenggaranya stabilitas ketatanegaraan nasional, tetapi juga untuk menelaah pengalaman kehidupan  ketatanegaraan  masa  lalu akibat  berbagai  penafsiran  terhadap UUD.
Semangat  pembuatan  Mahkamah Konstitusi  Indonesia  nyatanya  sejalan dengan  pemikiran  pemikir  hukum Austria  Hans  Kelsen  buat  dipastikan efisien.  Terlepas  dari  apakah  sesuatu undang- undang cocok dengan konstitusi, bila bagi tubuh ini inkonstitusional,  undang-  undang  itu tidak hendak ditegakkan. Tubuh spesial, semacam  majelis  hukum  spesial  yang
7 Republik Indonesia, “Undang-Undang tenta ng Ma hka mah Konstitusi” (2003).
Sundari dan Suryati, Realisasi Demokrasi dan Konstitusi dalam Upaya Penguatan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Halaman 36-45
diucap  MK,  bisa  jadi  dibangun  buat tujuan  ini 8 .  Pemikiran  brilian  ala Kelsen ini mendapat tanggapan positif, terlebih  di  negara-negara  yang  baru melepaskan diri dari dekapan otoritariansime  dan  sedang  menapaki alam demokrasi. 9
Oleh karena itu, dibentuknya MK dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia tidak jauh berbeda dengan pembentukan  MK  di  negara  dengan corak  demokrasi  konstitusional  yang lain. Menurut Moh. Mahfud MD :
“The  importance  of  the Court’s  establishment  cannot be separated from the importance  of  judicial  review
in any democratic constitutional  state.  This  is based  on  the  theory  that because  laws  are  political products  the  law  may  reflect the  interests  of  dominant political  power,  which  may not  be  in  accordance  with,  or even  contradictory  to  the
8 Jimly  Asshiddiq ie  da n  M.  Ali  Sa faa t, Teori Hans Kelsen tentang Hukum (Ja ka rta : Setjen &
Kepa nitera a n MK-RI, 2006).
9 A Ahsin Thoha ri, “Ma hkama h Konstitusi Da n Pengokoha n  Demokra si  Konstitusiona l  Di Indonesia,” Mahkamah Konstitusi Dan Pengokohan  Demokrasi  Kontitusional  Di
Indonesia 6,  no.  3  (2009):  95–108,  https://e- jurna l.pera tura n.go.id/index.php/jli/a rticle/view file/330/214.
Constitution. Thus, it is necessary to have a mechanism  to  anticipate  or overcome  such  issue  through judicial  review.” 10
UUD 1945
membagikan kewenangan serta tugas kepada Mahkamah  Konstitusi  yang  sangat dekat  dengan  gagasan  serta  aplikasi demokrasi.  Perihal  ini  diakibatkan sebab  tujuan  pembuatan  Mahkamah Konstitusi merupakan buat membagikan  jaminan  untuk  penguatan negeri  hukum  yang  demokratis  serta demokrasi  konstitusional  dan  buat menghasilkan check and balances antar cabang  kekuasaan  negeri.  Perihal  lain yang  sangat  positif  untuk  negara- negara  yang  mempunyai  MK  dalam sistem  ketatanegaraannya  merupakan kalau MK bisa menolong memantapkan ikatan antara negeri serta warganya dengan lebih baik. 11
10 Moh.  Ma hfud  Md,  “The  Role  of  The Constitutiona l  Court  in  The  Development  of Democracy  in  Indonesia,”  paper  presented  in the World Conference on Constitutiona l Justice, Ca pe Town (Ca pe Town, 2009).
11 Dieter  C.  Umba ch,  “Kisa h  Keberha silan Eropa -Ma hka mah  Konstitusi,  Bebera pa   Aspek Teoretis,”  in Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi  di  Negara-negara  Transformasi dengan  Contoh  Indonesia (Ja ka rta:  Konra d Adena uer Stiftung, 2005).
Sundari dan Suryati, Realisasi Demokrasi dan Konstitusi dalam Upaya Penguatan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Halaman 36-45
Perihal  ini  pasti  saja  hendak sangat  terasa  spesialnya  di  negara- negara  yang  MK-  nya  mempunyai wewenang mengadili keluhan konstitusional( constitutional  complain ) ataupun  keluhan  masyarakat  negeri terhadap  aplikasi  penyelenggara  negeri yang  dikira  melanggar  konstitusi, sesuatu wewenang yang tidak dipunyai MK di Indonesia.
Satu  hal  yang  bisa  diperhatikan, kalau  sehabis  pembuatan  Mahkamah Konstitusi,  baik  Republik  Demokratik ataupun  Presiden  menyadari  kalau undang-  undang  sudah diadopsi  secara efisien, cocok dengan standar demokrasi serta hak asasi manusia serta tidak terpaut dengan UUD 1945. selaku konflik kode hukum paling tinggi( supreme  law  of  the  land ).  DPR serta  Presiden  pula  telah  mulai  yakin kalau  bila  MK  melaporkan  poin-  poin tertentu  apalagi  lebih  banyak  undang- undang yang berlawanan dengan UUD 1945 sehingga tidak berkekuatan hukum  senantiasa,  hingga  perihal tersebut  bisa  dikira  selaku  catatan politik  kelam  yang  bisa  merendahkan statusnya.  dalam  keyakinan  publik. Inilah salah satu keberhasilan MK yang dialami  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia.
Bukti  lain  bahwa  MK  telah cukup berhasil mengokohkan demokrasi  konstitusional  di  Indonesia adalah  Presiden  tidak  lagi  terancam pemakzulan ( impeachment ) karena alasan-alasan  yang  bersifat  politis. Presiden hanya dapat dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah  adanya  “ forum  previlegiatum ” di  MK.  Oleh  karena  itu,  keberadaan MK  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia  adalah  memerankan  fungsi untuk mendorong  dan mengawal demokrasi konstitusional, sehingga demokrasi ( people’s sovereignty ) bersinergi  dengan  nomokrasi  ( the sovereignty  of law ). 12
Berbicara  tentang  peran  penting MK,  peneliti  MK  Indonesia  Petra Stockman  mengatakan  bahwa  MK telah  menjadi  arena  baru  di  mana organisasi masyarakat  sipil  dapat mengekspresikan diri. MK juga berperan  sebagai  wadah  partisipasi warga  negara  dalam  proses  reformasi peradilan,  sehingga  MK  juga  turut memperkuat  unsur  demokrasi  dalam sistem pemerintahan Indonesia. 13
12 Umba ch.
13 Petra Stockma nn, The Indonesian Constitutional Court, a Study  into its Beginnings  and  First  Years  of  Work (Ja ka rta :
Ha ns Seidel Founda tion, 2007).
Sundari dan Suryati, Realisasi Demokrasi dan Konstitusi dalam Upaya Penguatan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Halaman 36-45
Di  sinilah  Mahkamah  Konstitusi sering  disebut  sebagai  Mahkamah Konstitusi, lembaga negara yang diberi wewenang oleh Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hukum. Badan yudikatif  ini  dapat  membantu  setiap orang atau kelompok masyarakat untuk menggugat  keberlangsungan  kebijakan publik (baik eksekutif maupun legislatif)  yang  dirumuskan  dalam bentuk  undang-undang  (dalam  konteks hukum  Indonesia).  Secara  konseptual, MK ini memuat 2 (dua) fungsi strategis, yaitu  (1)  perlindungan  hak-hak  dasar rakyat  dan  (2)  pengawasan  kegiatan legislasi.  Jika  Anda  terus  melakukan ini,  Anda  akan  mencapai  puncak  dari apa  yang  dikenal  sebagai  "keadilan konstitusional". 14
Tentu  tidak  semua  putusan  MK disambut baik oleh masyarakat.
Beberapa putusan MK tentang kesesuaian undang-undang dengan UUD  sempat  menuai  kontroversi karena  dianggap  mengandung  ultra petitas (putusan yang bukan permintaan).  Beberapa  keputusan  yang mungkin  mengandung  unsur  ultra petita adalah keputusan yang
14 Ahma d Syahriza l, Peradilan Konstitusi,Suatu  Studi  tentang  Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme
Penyelesaian  Sengketa  Normatif (Ja ka rta : Pra dnya  Pa ra mita, 2006).
bertentangan dengan UU No. 20 untuk listrik,  rumput.  Nomor  40  Tahun  2004 tentang Jaminan Sosial Negara, UU No. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2004  tentang  Majelis  Hakim  dan Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2004  tentang  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi.
Salah satu masalah yang diidentifikasi sebagai penyebab kekurangan MK adalah ketidakmampuan
Mahkamah Konstitusi,  apalagi  setelah  Mahkamah Konstitusi  mengadili  begitu  banyak perkara  dalam  enam  tahun  terakhir. Dalam  kaitan  ini,  Federasi  Reformasi Hukum  Nasional  sejak  awal  mengakui bahwa  UU  MK  memiliki  beberapa kekurangan. Oleh karena itu, diusulkan untuk  mengubah  UU  MK  dengan ketentuan  sebagai  berikut:  1.  Situasi dan  akibat  dalam  praktek  dalam Administrasi  MK  dan  akibat-akibatnya harus diatur secara rinci dalam undang- undang.  (2)  Banyak  kaitan  dan  lubang yang  lemah  dalam  isi  undang-undang MK;  (3)  Adanya  putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  mengusulkan  untuk mengubah atau menyempurnakan
Sundari dan Suryati, Realisasi Demokrasi dan Konstitusi dalam Upaya Penguatan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Halaman 36-45
undang-undang
Mahkamah
Konstitusi. 15

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kehadiran  Mahkamah  Konstitusi dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia masih menyisakan sesuatu yang diinginkan,  terutama  terkait  perilaku etis  para  hakim  konstitusi  yang  kerap memberikan  informasi  kepada  pers tentang kasus-kasus yang tertunda atau yang  sudah  lewat.  Misalnya,  Presiden Mahkamah  Konstitusi  sering  terlihat mengomentari  keputusannya.  Hakim konstitusi, khususnya Ketua MK, harus bisa  diam  dan  mengambil  keputusan atas  nama  dirinya.  Oleh  karena  itu, Ketua  Mahkamah  Konstitusi  tidak perlu memberikan keterangan tambahan,  penjelasan  atau  keterangan lain  tentang  putusan  yang  dibuatnya. Namun, MK sangat berhasil melaksanakan  amanat konstitusinya.
15 Firma nsyah  Arifin, Menggapai  Keadilan Konstitusi,  Suatu  Rekomendasi  untuk  Revisi
UU Mahkamah
Konstitusi (Ja ka rta :
Konsorsium  Refoma si  Hukum  Na siona l  da n Democra tic Reform Support Progra m, 2008).

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Firmansyah. Menggapai Keadilan Konstitusi, Suatu Rekomendasi  untuk  Revisi  UU
Mahkamah  Konstitusi .  Jakarta:
Konsorsium  Refomasi  Hukum Nasional  dan  Democratic  Reform Support Program, 2008.
Asshiddiqie,  Jimly. Konstitusi  dan Konstitusionalisme . Jakarta:
Konstitusi Press, 2004.
Asshiddiqie,  Jimly,  dan  M.  Ali  Safaat.
Teori Hans Kelsen tentang Hukum . Jakarta:  Setjen  &  Kepaniteraan MK-RI, 2006.
Md,  Moh.  Mahfud.  “The  Role  of  The Constitutional Court in The Development  of  Democracy  in Indonesia.” paper presented in the World Conference on Constitutional Justice, Cape Town.
Cape Town, 2009.
Mohl,  Robert. Two  Concepts  of  the Rule of Law . Indianapolis: Liberty Fund Inc, 1973.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (2003). Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. “Membangun demokrasi Substantif , Meneguhkan integritas Institusi, Laporan Tahunan 2010.” Jakarta, 2010. Stockmann,  Petra. The  Indonesian Constitutional Court, a Study into its  Beginnings  and  First  Years  of Work . Jakarta: Hans Seidel
Foundation, 2007. Syahrizal, Ahmad. Peradilan Konstitusi,Suatu  Studi  tentang
Sundari dan Suryati, Realisasi Demokrasi dan Konstitusi dalam Upaya Penguatan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Halaman 36-45
Adjudikasi  Konstitusional  sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif . Jakarta:
Pradnya Paramita, 2006. Thohari, A. Ahsin. Demokrasi Sekaligus Nomokrasi . Jakarta:
Kompas, 2003.
Thohari, A Ahsin. “Mahkamah Konstitusi Dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia.” Mahkamah  Konstitusi Dan Pengokohan Demokrasi
Kontitusional  Di  Indonesia 6,  no.
3 (2009): 95–108. https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jl
i/article/viewfile/330/214. Umbach, Dieter C. “Kisah Keberhasilan Eropa-Mahkamah Konstitusi, Beberapa Aspek Teoretis.” In Tugas dan Tantangan  Mahkamah  Konstitusi di  Negara-negara  Transformasi dengan  Contoh  Indonesia ,  7. Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005. Warrren, Harris G., Harry D. Leinenweber,  dan  Ruth  O.M. Andersen. Our  Democracy  at
Work .  USA:  Prentice-Hall,Inc,
1963.
Wolin, Sheldon S. Politics and Vision: Continuity  and  Innovation  in Western Political Thought . Boston:
Little Brown and Company, 1960.