DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 21 June 2024, Revised: 6 Agustus 2024, Publish: 7 Agustus 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Tanggung Jawab Hukum Perawat Terhadap Pelaksanaan Asuhan Keperawatan bagi Pasien di Ruang Vip Rumah Sakit Kharitas Bhakti Pontianak
Donny Harta Winata 1 , Irsyam Risdawati 2
1 Magister Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia, dhartawinata@gmail.com
2 Magister Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia
Corresponding Author: dhartawinata@gmail.com
Abstract: Nurses  have  legal  responsibilities  in  providing  safe,  high-quality  nursing  care  in accordance  with  applicable  service  standards.  This  study  aims  to  analyze  the  legal responsibilities of nurses in the implementation of nursing care for patients in the VIP room of Kharitas Bhakti Hospital Pontianak. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation studies. The results show that nurses in the VIP room have legal responsibilities to adhere to standard  operating  procedures,  document  nursing  care  completely  and  accurately,  obtain consent  for  actions  from  patients  or  their  families,  maintain  patient  confidentiality, coordinate  with  other  healthcare  professionals,  and  continuously  improve  their competencies. The challenges faced in fulfilling these legal responsibilities include a lack of understanding of laws and nursing practice standards, as well as a high workload. This study provides  recommendations  for  improving  nurses'  understanding  through  training  and socialization,  enhancing  human  resource  management  systems,  and  providing  adequate facilities and infrastructure support at the hospital.
Keyword: Legal Responsibility, Nurse, Nursing Care, Vip Room, Hospital.
Abstrak: Perawat memiliki tanggung jawab hukum dalam memberikan asuhan keperawatan yang  aman,  bermutu,  dan  sesuai  dengan  standar  pelayanan  yang  berlaku.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  tanggung  jawab  hukum  perawat  dalam  pelaksanaan  asuhan keperawatan  bagi  pasien  di  ruang  vip  rumah  sakit  kharitas  bhakti  pontianak.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data melalui  wawancara  mendalam,  observasi,  dan  studi  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa perawat di ruang vip memiliki tanggung jawab hukum untuk mematuhi standar  prosedur  operasional,  mendokumentasikan  asuhan  keperawatan  secara  lengkap  dan akurat,  memperoleh  persetujuan  tindakan  dari  pasien  atau  keluarga,  menjaga  kerahasiaan informasi  pasien,  berkoordinasi  dengan  tenaga  kesehatan  lain,  serta  meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan tanggung jawab
hukum antara lain kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan dan standar praktik  keperawatan,  serta  beban  kerja  yang  tinggi.  Penelitian  ini  memberikan  rekomendasi untuk  peningkatan  pemahaman  perawat  melalui  pelatihan  dan  sosialisasi,  perbaikan  sistem manajemen  sumber  daya  manusia,  serta  penyediaan  sarana  dan  prasarana  pendukung  yang memadai di rumah sakit.
Kata Kunci: Tanggung  Jawab Hukum, Perawat, Asuhan Keperawatan,  Ruang Vip, Rumah Sakit.

## PENDAHULUAN
Perawat  merupakan  salah  satu  tenaga  kesehatan  yang  memiliki  peran  penting  dalam memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  pasien.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  perawat memiliki  tanggung  jawab  hukum  untuk  memberikan  asuhan  keperawatan  yang  aman, berkualitas,  dan  sesuai  dengan  standar  praktik  keperawatan  yang  berlaku.  Tanggung  jawab hukum  ini  meliputi  kewajiban  untuk  mematuhi  peraturan  perundang-undangan,  kode  etik keperawatan, dan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh rumah sakit.
Rumah sakit kharitas bhakti pontianak merupakan salah satu rumah sakit swasta yang menyediakan  layanan  kesehatan  bagi  masyarakat,  termasuk  di  ruang  vip  yang  melayani pasien  dengan  fasilitas  dan  pelayanan  khusus.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis tanggung jawab hukum perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang vip rumah sakit kharitas bhakti pontianak.
Hukum  dalam  dunia  kesehatan  menjadi  sorotan  yang  sangat  di  perhatikan  oleh  para penggiat  hukum,  perkembangan  hukum  dalam  dunia  kesehatan  menjadi  hal  yang  pantas untuk di lakukan pengawasan, bahkan akhir – akhir ini setelah di berlakukannya pada tanggal 8  agustus  2023  uu  no  17  tahun  2023  tenang  kesehatan,  dimana  hukum  kesehatan  banyak dilakukan perubahan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi penyelenggara kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan.
Undang- undang yang telah di sahkan ini memberi dan memfasilitasi pemenuhan hak setiap  warga  negara  dalam  dunia  kesehatan,  melindungi,  dan  memberi  perlindungan  bagi kehidupan kesehatan masyarakat dan juga penyelenggara kesehatan di dalam masyarakat . Perubahan  hukum  kesehatan  di  indonesia,  sedikit  banyak  merubah  paradigma,  pola fikir  bahkan  asumsi  seseorang  dalam  memandang  hukum  kesehatan,  terlebih  masyarakat umum yang tidak begitu mengerti pola hukum undang-undang kesehatan.
Perlindungan  hukum  yang  di  tuangkan  dalam  undang-undang  mengatur  bagaimana tanggung  jawab  dalam  dunia  kesehatan  dapat  dilaksanakan  untuk  memberi  jaminan perlindungan  atas  tindakan  kesehatan,  tanggung  jawab  dalam  hal  ini  berupa  hak  dan kewajiban.  Hak  dan  kewajiban  tenaga  kesehatan  sebagai  pelayan  kesehatan  dan  hak kewajiban para penerima tindakan kesehatan.
Pelayanan  kesehatan  menurut  henrik  l.  Blum health  and  well  being  paradigm , merupakan  salah  satu  faktor  penentu  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat selain  prilaku,  keturunan  dan  lingkungan.  Pelayanan  kesehatan  meliputi  sumber  daya manusia dan sumber daya non manusia. 1
Dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 disebutkan “untuk membentuk  suatu  pemerintah  negara  indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” dimana kesehatan
1 Muninjaya. A. A. Gede, 2004, Manajemen Kesehatan edisi ke-2 , Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 13.
merupakan bagian dari unsur kesejahteraan yang harus di wujudkan dalam sistem kesehatan nasional.
Keberhasilan dalam terlaksananya pelayanan kesehatan tidak lepas dari peran tenaga kesehatan  yang  terdiri  dari  pelayan  kesehatan  medis  maupun  non  medis,  peran  serta  tenaga kesehatan  dalam  pelayanan  kesehatan  menjadi  tolak  ukur  dari  penilaian  pelayanan  yang  di berikan. Salah satu peran tenaga kesehatan yang sangat mempengaruhi nilai pelayanan dalam pelayanan kesehatan adalah peran perawat.
Perawat  adalah  seseorang  yang  telah  lulus  pendidikan  tinggi  keperawatan,  baik  di dalam maupun di iuar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2
Tanggung  jawab  seorang  perawat  dalam  menjalankan  pelayanan  di  pelayanan kesehatan dalam asuhan keperawatan di atur dalam pasal 29 dan 30 undang-undang nomor 38 tahun  2014  tentang  pemberian  asuhan  keperawatan.  Pasal  29  menyebutkan  dalam menyelenggarakan  praktik  keperawatan,  perawat  bertugas  sebagai  pemberi  asuhan keperawatan.  Dan  pasal  30  menyebutkan  dalam  menjalankan  tugas  sebagai  pemberi  asuhan keperawatan  dibidang  upaya  kesehatan  perorangan,  perawat  berwenang:  Melakukan pengkajian  keperawatan  secara  holistic;  Menetapkan  diagnosis  keperawatan;  Merencanakan tindakan  keperawatan;  Melaksanakan  tindakan  keperawatan;  Mengevaluasi  hasil  tindakan keperawatan; Melakukan rujukan; Memberikan tindakan pada keadaan  gawat  darurat  sesuai dengan  kompetensi;  Memberikan  konsultasi  keperawatan  dan  berkolaborasi  dengan  dokter; Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling; dan Melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas.
Dalam salah satu kewenangan tugas perawat adalah bertanggung jawab melaksanakan asuhan keperawatan, asuhan keperawatan  adalah  adalah rangkaian interaksi  perawat  dengan klien  dan  lingkungannya  untuk  mencapai  tujuan  pemenuhan  kebutuhan  dan  kemandirian klien dalam merawat dirinya.  yang dilaksanakan berdasarkan ilmu keperawatan yang bersifat kebutuhan objektif pada pasien untuk menangani masalah yang terjadi pada pasien.
Tanggung  jawab  perawat  dalam  menjalankan  asuhan  keperawatan  diatur  dalam undang-undang  yang  artinya  jika  terjadi  kesalahan/  kelalaian,  maka  perawat  harus bertanggung  jawab  dengan  apa  yang  telah  dilakukan,  pelayanan  asuhan  keperawatan  harus dilakukan  dengan  prosedur  sesuai  dengan  spo  (standart  prosedur  operasional)  yang  telah dibuat dan disahkan oleh masing-masing pelayanan kesehatan.
Tanggung  jawab  hukum  perawat  terhadap  asuhan  keperawatan  masih  membutuhkan kajian  yang  mendalam  dan  bersifat  komprehensif,  yang  artinya  sudut  pandang  tanggung jawab  hukum  tidak  hanya  dilihat  dari  satu  sisi  melainkan  harus  secara  menyeluruh  dengan sisi yang lain.
Begitu juga dalam menjalankan pelayanan keperawatan di rumah sakit kharitas bhakti pontianak, Rumah Sakit Kharitas Bhakti pontianak adalah salah satu rumah sakit swasta yang berada  di  kota  pontianak  kalimantan  barat,  rumah  sakit  yang  mempunyai  74  tempat  tidur. Berdiri dari tahun 1926 di bawah kepemimpinan yayasan cung hua yang ping suo kemudian berkembang menjadi  balai  pengobatan dan akhirnya menjadi  salah satu  rumah sakit swasta, rumah sakit kharitas bhakti saat ini memiliki 8 bed tempat tidur vip untuk perawatan pasien umum, berdasarkan hal-hal tersebut ini lah maka penulis melakukan penelitian dengan judul tanggung jawab hukum perawat terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan bagi pasien ruang vip  di  rumah  sakit  kharitas  bhakti  pontianak.  Dan  peneliti  mengambil  penelitian  pada  saat undang-undang  kesehatan  no  17  tahun  2023  telah  di  berlakukan  sehingga  peneliti  masih mengacu  dengan  undang-undang  sebelumnya  dikarenakan  undang-undang  keperawatan belum di atur khusus pada uandang-undang kesehatan no 17 tahun 2023.
2 Eni Suharti, 2014, Undang-Undang Keperawatan RI No. 38 Tahun 2014, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112-120

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  observasional,  yaitu  penelitian yang  menggunakan  metode  dimana  yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memberikan gambaran  atau  deskripsi  tentang  suatu  keadaan  secara  objektif,  tanpa  melakukan  intervensi atau  pengaruh  secara  langsung.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mengamati  dan  mencatat perilaku,  kejadian,  atau  karakteristik  tertentu  yang  terjadi  secara  alami  di  lingkungan  yang diteliti.
Pendekatan  penelitian  adalah  sebuah  metode  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan dan  menganalisa  data  agar  mudah  dipahami  sehingga  tujuan  penelitian  tercapai.  Dalam penelitian  ini,  pengumpulan  data  melibatkan  observasi  seuatu  kejadian  tanpa  melakukan manipulasi  dalam  variabelnya.  Untuk  mengumpulkan  data  penulis  menganalisis  dokumen kebijakan  serta  peraturan  perundang-undangan  dan  artikel  serta  data  melalui  interaksi langsung  peneliti  dan  responden  saat  melakukan  aktivitas  yang  akan  dinilai  /  diteliti. Kemudian melakukan pengamatan langsung terhadap subjek peneliti, dan observasi ini dapat dilakukan dengan atau tanpa keikutsertaan peneliti dalam kejadian yang di amati.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran  umum  pelaksanaan  asuhan  keperawatan  bagi  pasien  ruang  vip  di  rumah sakit kharitas bhakti pontianak
Di  rumah  sakit  Kharitas  Bhakti  Pontianak  pada  dasarnya  menyediakan  layanan perawatan yang unggul dan bermutu bagi para pasien. Sejak memasuki pintu depan, suasana yang  terbentuk  memberikan  kesan  eksklusif  dan  nyaman.  Pasien  disambut  oleh  perawat- perawat berpengalaman dengan seragam yang rapi, dengan sikap ramah dan profesional.
Setelah melakukan pendaftaran, pasien diarahkan menuju kamar perawatan  vip  yang dilengkapi  dengan  fasilitas  terkini.  Setiap  kamar  didesain  untuk  memberikan  privasi  dan kenyamanan maksimal bagi pasien. Peralatan medis terkini seperti tempat tidur khusus, alat pemantau,  dan  perangkat  pendukung  lainnya  tersedia  untuk  memastikan  perawatan  yang optimal.
Proses  asuhan  keperawatan  bagi  pasien  ruang  vip  dilakukan  secara  menyeluruh  dan berpusat  pada  pasien.  Perawat  yang  bertugas  di  ruangan  ini  telah  terlatih  dengan  baik  dan memiliki kompetensi tinggi dalam memberikan perawatan. Mereka melakukan penilaian awal yang komprehensif, menetapkan diagnosis keperawatan, merencanakan tindakan  yang tepat, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi asuhan keperawatan secara berkala.
Komunikasi yang efektif dan hubungan terapeutik menjadi kunci dalam pelayanan di ruang vip. Perawat senantiasa mendengarkan keluhan dan kebutuhan pasien dengan seksama, serta memberikan penjelasan dan edukasi yang dibutuhkan. Mereka membangun kepercayaan dan menghormati privasi serta kerahasiaan pasien.
Dari  komunikasi  antar  pelayan  kesehatan  dan  klien  ini  muncul  juga  hak  dan kewajiban  masing-masing  antara  subjek  dan  objek  tersebut.  Dalam  ilmu  hukum  perdata terdapat  dua  jenis  perjanjian  yaitu  perjanjian  resultaatsverbintenis  (perjanjian  berdasarkan hasil kerja) dan inspanningverbintenis (perjanjian berdasarkan usaha yang maksimal ikhtiar). 3 Semua tindakan dan perkembangan kondisi pasien dicatat secara lengkap dan akurat dalam rekam medis. Perawat juga berkoordinasi dengan tim kesehatan lain, seperti dokter dan ahli gizi, untuk memastikan perawatan terpadu dan optimal bagi pasien.
Dengan  standar  pelayanan  yang  tinggi,  fasilitas  yang  lengkap,  serta  kompetensi perawat  yang  mumpuni,  ruang  perawatan  vip  di  rumah  sakit  kharitas  bhakti  pontianak berupaya  memberikan  pengalaman  asuhan  keperawatan  terbaik  bagi  setiap  pasien  yang mereka layani.
3 Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Malang:Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 11
Analisa  tanggung  jawab  hukum  perawat  dalam  pelaksanaan  asuhan  keperawatan berdasarkan landasan hukum yang berlaku
Dalam  menganalisis  tanggung  jawab  hukum  perawat  dalam  pelaksanaan  asuhan keperawatan  di  ruang  vip  rumah  sakit  kharitas  bhakti  pontianak,  beberapa  aspek  penting perlu dipertimbangkan berdasarkan landasan hukum yang berlaku.
Pasal  23  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  tenaga  kesehatan  harus  dilaksanakan  dengan mengutamakan  kepentingan  dan  keselamatan  pasien  sesuai  dengan  standar  profesi,  standar pelayanan,  dan  standar  prosedur  operasional.  Kemudian  pada  pasal  58  mengatur  bahwa perawat  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  pelayanan  keperawatan  berdasarkan kualifikasi  pendidikan  dan  kewenangan  yang  diberikan.  Dan  pada  pasal  59  menyatakan bahwa  perawat  dalam  menjalankan  praktik  harus  sesuai  dengan  standar  profesi,  standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
Beberapa  peraturan  perundang-undangan  terkait  yang  mengatur  hal  tersebut  antara lain  undang-undang  nomor  38  tahun  2014  tentang  keperawatan,  pasal  32  mengatur  bahwa perawat dalam menjalankan praktik keperawatan harus memiliki surat tanda registrasi (STR) yang  sah  dan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Dan  pasal  37 menyebutkan  perawat  wajib  menyelenggarakan  praktik  keperawatan  sesuai  dengan  standar pelayanan  keperawatan  dan  standar  profesi,  kemudian  dalam  peraturan  menteri  kesehatan nomor  519/MENKES/PER/III/2011  tentang  pedoman  penyelenggaraan  pelayanan  di  rumah sakit  pada  pasal  9  menyebutkan  rumah  sakit  wajib  memiliki  standar  prosedur  operasional yang dijadikan acuan bagi  semua pihak terkait di  rumah sakit. Kemudian ditinjau dari kode etik  perawat  indonesia  mengatur  kewajiban  perawat  untuk  memberikan  pelayanan  sesuai dengan standar profesi dan etika keperawatan. Kewajiban berdasarkan landasan hukum pada asuhan keperawatan adalah sebagai berikut:
1. Kewajiban dalam melaksanakan asuhan keperawatan
a. Perawat  memiliki  kewajiban  untuk  melaksanakan  asuhan  keperawatan  sesuai  dengan standar profesi, kode etik, dan prosedur operasional yang berlaku di rumah sakit.
b. Perawat  harus  memberikan  perawatan  dengan  penuh  kehati-hatian,  ketelitian,  dan keterampilan  yang  memadai  sesuai  dengan  tingkat  pendidikan  dan  kompetensi  yang dimilikinya.
c. Perawat  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  keselamatan  pasien  dan  mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian dalam memberikan asuhan keperawatan.
2. Kewajiban dalam dokumentasi asuhan keperawatan
a. Perawat  wajib  mendokumentasikan  semua  tindakan  asuhan  keperawatan  yang dilakukan terhadap pasien secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dalam rekam medis.
b. Dokumentasi  yang  baik  merupakan  bagian  dari  tanggung  jawab  hukum  perawat  dan menjadi bukti tertulis atas perawatan yang diberikan.
c. Kelalaian  dalam  mendokumentasikan  asuhan  keperawatan  dapat  menjadi  dasar  untuk tuntutan hukum jika terjadi masalah atau keluhan dari pasien.
3. Kewajiban dalam menjaga kerahasiaan pasien
a. Perawat  memiliki  kewajiban  untuk  menjaga  kerahasiaan  informasi  medis  dan  data pribadi pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Pembocoran  informasi  pasien  tanpa  izin  dapat  mengakibatkan  tuntutan  hukum  atas pelanggaran privasi dan kerahasiaan pasien.
4. Kewajiban dalam melakukan tindakan sesuai kompetensi
a. Perawat  hanya  boleh  melakukan  tindakan  keperawatan  yang  sesuai  dengan  lingkup kompetensi  dan  kewenangan  yang  dimilikinya  berdasarkan  pendidikan  dan  pelatihan yang telah diikuti.
b. Tindakan  di  luar  kompetensi  dapat  menjadi  dasar  untuk  tuntutan  hukum  jika  terjadi kesalahan atau merugikan pasien.
5. Kewajiban dalam mengikuti Standar Prosedur Operasional (SPO)
a. Rumah sakit memiliki sop yang harus dipatuhi oleh seluruh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, termasuk di ruang vip.
b. Penyimpangan dari SPO yang berlaku dapat menjadi dasar untuk tuntutan hukum atas kelalaian atau kesalahan prosedur yang dilakukan.
Dalam  pelaksanaannya,  perawat  harus  senantiasa  mematuhi  landasan  hukum  yang berlaku,  seperti  undang-undang  keperawatan,  peraturan  rumah  sakit,  dan  kode  etik  profesi keperawatan.  Dengan  mematuhi  tanggung  jawab  hukum  ini,  perawat  dapat  melindungi  diri dari  risiko  tuntutan  hukum  serta  memberikan  asuhan  keperawatan  yang  aman,  berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab hukum perawat.
Dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  hukum  perawat  dalam  memberikan  asuhan keperawatan, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhinya, antara lain: 1. Kompetensi perawat
a. Tingkat pendidikan dan pelatihan yang dimiliki perawat.
b. Pengetahuan dan keterampilan terkini dalam praktik keperawatan.
c. Kemampuan dalam menerapkan standar profesi dan kode etik.
d. Pengalaman dalam menangani kasus-kasus khusus.
2. Beban kerja
a. Rasio perawat terhadap jumlah pasien yang ditangani.
b. Jumlah jam kerja dan shift jaga yang dijalani.
c. Tingkat kompleksitas kasus dan kondisi pasien
d. Ketersediaan tenaga pendukung (asisten perawat, dll.).
3. Sumber daya
a. Ketersediaan fasilitas dan peralatan medis yang memadai.
b. Akses terhadap teknologi informasi dan sistem pencatatan medis.
c. Dukungan dari manajemen rumah sakit dalam pengadaan sumber daya
d. Anggaran dan alokasi dana untuk kebutuhan perawatan pasien
4. Lingkungan kerja
a. Budaya keselamatan pasien yang diterapkan di rumah sakit
b. Dukungan dan kerja sama tim dari tenaga kesehatan lain.
c. Kebijakan dan prosedur operasional yang jelas dan tersosialisasi dengan baik.
d. Iklim kerja yang kondusif dan bebas dari tekanan berlebihan.
5. Faktor individu perawat
a. Motivasi dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik.
b. Kemampuan manajemen stres dan pengelolaan emosi.
c. Integritas dan tanggung jawab profesi.
d. Kesehatan fisik dan mental perawat.
Faktor-faktor  tersebut  saling  terkait  dan  dapat  memengaruhi  kualitas  pelaksanaan tanggung  jawab  hukum  perawat  dalam  memberikan  asuhan  keperawatan  yang  aman, berkualitas,  dan  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  rumah sakit  untuk  memperhatikan  dan  mengelola  faktor-faktor  tersebut  secara  optimal  agar tanggung jawab hukum perawat dapat terpenuhi dengan baik.

## Pemahaman perawat tentang tanggung jawab hukum
Sebagian  besar  perawat  di  ruang  vip  memahami  tanggung  jawab  hukum  mereka dalam memberikan asuhan keperawatan. Mereka menyatakan bahwa tanggung jawab hukum
tersebut  meliputi  kewajiban  untuk  mematuhi  peraturan  perundang-undangan,  kode  etik keperawatan, dan standar prosedur operasional rumah sakit. Namun, masih terdapat beberapa perawat yang memiliki pemahaman yang kurang memadai mengenai tanggung jawab hukum tersebut.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  ditemukan  bahwa  pemahaman  perawat tentang tanggung jawab  hukum  dalam pelaksanaan asuhan keperawatan  di  ruang vip  rumah sakit kharitas bhakti pontianak masih belum optimal. Berikut adalah beberapa temuan terkait pemahaman perawat tentang tanggung jawab hukum:
1. Sebagian  besar  perawat  memiliki  pemahaman  yang  cukup  baik  tentang  tanggung  jawab hukum  secara  umum.  Mereka  menyadari  bahwa  dalam  melaksanakan  tugas  sebagai perawat,  terdapat  tanggung  jawab  hukum  yang  harus  dipenuhi  untuk  melindungi  pasien dan diri mereka sendiri.
2. Pemahaman  perawat  tentang  peraturan  perundang-undangan  spesifik  yang  mengatur tanggung  jawab  hukum  mereka  masih  kurang.  Hanya  sebagian  kecil  perawat  yang  dapat menyebutkan peraturan seperti undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan dan  peraturan  menteri  kesehatan  nomor  26  tahun  2019  tentang  peraturan  pelaksanaan undang-undang keperawatan.
3. Perawat  yang  memiliki  pendidikan  dan  pengalaman  kerja  yang  lebih  tinggi  cenderung memiliki  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  tanggung  jawab  hukum  dibandingkan dengan perawat yang berpendidikan lebih rendah dan baru memulai karir.
4. Perawat  kurang  memahami  secara  mendalam  tentang  konsekuensi  hukum  yang  dapat timbul  akibat  kelalaian  atau  kesalahan  dalam  pelaksanaan  asuhan  keperawatan.  Mereka cenderung  hanya  memahami  tanggung  jawab  hukum  secara  umum  tanpa  mengetahui secara rinci mengenai aspek-aspek hukum yang terkait.
5. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari pihak rumah sakit tentang tanggung jawab hukum perawat  menjadi  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  kurangnya  pemahaman  perawat dalam aspek ini.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan  pemahaman  perawat  tentang tanggung  jawab  hukum  mereka.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  program  pendidikan  dan pelatihan  yang  berkelanjutan,  serta  sosialisasi  yang  intensif  dari  pihak  rumah  sakit. Pemahaman  yang  baik  tentang  tanggung  jawab  hukum  akan  membantu  perawat  dalam melaksanakan asuhan keperawatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar profesi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pelaksanaan  asuhan  keperawatan  di  ruang  VIP  Rumah  Sakit  Kharitas  Bhakti Pontianak
Berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan,  ditemukan  bahwa  pelaksanaan  asuhan keperawatan di ruang VIP rumah sakit kharitas bhakti pontianak memiliki beberapa ciri khas. Pertama, perawat di ruang vip dituntut untuk memberikan layanan dengan kualitas yang lebih tinggi  dibandingkan  ruangan  lain.  Hal  ini  mencakup  perhatian  khusus  pada  kebutuhan  dan keinginan pasien, komunikasi yang lebih intens, serta penanganan yang cepat dan tanggap.
Kedua, perawat harus menjamin kerahasiaan data dan informasi pasien, serta menjaga privasi  pasien  dengan  baik.  Ruang  vip  biasanya  dilengkapi  fasilitas  yang  lebih  privat  dan eksklusif untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi pasien.
Ketiga,  perawat  di  ruang  vip  dituntut  memiliki  kemampuan  komunikasi  yang  baik, terutama dalam menjelaskan informasi kepada pasien dan keluarga. Ini penting karena pasien di ruang vip seringkali memiliki latar belakang yang beragam dan membutuhkan penjelasan yang lebih rinci.
Keempat,  perawat  harus  memahami  budaya  dan  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  pasien yang beragam.  Hal  ini bertujuan untuk  memberikan layanan  yang lebih  personal  dan sesuai dengan preferensi pasien.
Kelima, ruang vip biasanya dilengkapi fasilitas dan peralatan yang lebih lengkap dan modern untuk mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan yang optimal. Namun, penelitian ini  menemukan  bahwa  terkadang  fasilitas  dan  peralatan  yang  tersedia  belum  sepenuhnya memadai.
Keenam,  rasio  perawat  terhadap  pasien  di  ruang  vip  biasanya  lebih  tinggi dibandingkan  ruangan  lain.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  lebih intensif dan personal kepada pasien.
Dalam  melaksanakan  asuhan  keperawatan  di  ruang  vip,  perawat  harus  memenuhi tanggung  jawab  hukum  dengan  memberikan  asuhan  keperawatan  yang  kompeten, berkualitas, dan sesuai standar profesi. Meskipun terdapat tantangan dan kendala, upaya terus dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  di  ruang  vip  rumah  sakit  kharitas  bhakti pontianak.
Pelaksanaan  asuhan  keperawatan  di  ruang  vip  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  indonesia,  terutama  undang-undang  nomor  36  tahun 2009 tentang kesehatan dan undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan.
Beberapa  ketentuan  yang  mengatur  pelaksanaan  asuhan  keperawatan  di  ruang  vip menurut  undang-undang  kesehatan  dimana  dalam  undang-undang  kesehatan  mewajibkan setiap  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  termasuk  ruang  vip  di  rumah  sakit,  untuk  memberikan pelayanan  yang  aman,  bermutu,  antidiskriminasi,  dan  efektif  dengan  mengutamakan kepentingan  pasien.  Pelayanan  harus  diberikan  sesuai  dengan  standar  pelayanan  yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pada pasal 32 undang-undang kesehatan mengatur tentang hak-hak pasien, seperti hak atas  informasi  tentang  diagnosis  dan  tata  cara  tindakan  medis,  hak  untuk  mendapatkan pelayanan  yang  aman  dan  berkualitas,  serta  hak  atas  kerahasiaan  data  dan  informasi  medis. Perawat di ruang vip harus menghormati dan memenuhi hak-hak pasien ini.
Pasal 58 undang-undang kesehatan tahun 2009 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan, termasuk  perawat,  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  aman, bermutu,  antidiskriminasi,  dan  efektif.  Perawat  di  ruang  vip  harus  memenuhi  kewajiban  ini dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien.
Dari segi standar kompetensi perawat, undang-undang keperawatan mengatur bahwa perawat  harus  memiliki  kompetensi  dan  kualifikasi  yang  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan.  Perawat  di  ruang  vip  harus  memenuhi  standar  kompetensi  ini  agar  dapat memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasien.
Undang-undang keperawatan juga mengatur tentang tanggung jawab hukum perawat dalam  melaksanakan  praktik  keperawatan.  Perawat  di  ruang  vip  harus  memahami  dan memenuhi  tanggung  jawab  hukum  ini,  seperti  memberikan  asuhan  keperawatan  sesuai dengan standar profesi, menjaga kerahasiaan pasien, dan menghormati hak-hak pasien.
Dengan  mematuhi  ketentuan  dalam  undang-undang  kesehatan  dan  keperawatan, perawat  di  ruang  vip  dapat  memberikan  asuhan  keperawatan  yang  aman,  berkualitas,  dan sesuai  dengan  standar  profesi  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini penting  untuk  melindungi  kepentingan  dan  keselamatan  pasien,  serta  menjaga profesionalisme dan integritas perawat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Berdasarkan  observasi  peneliti  amati  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  umum pelaksanaan  asuhan  keperawatan  di  ruang  vip  rumah  sakit  kharitas  bhakti  pontianak  sudah cukup  baik,  namun  masih  terdapat  beberapa  area  yang  perlu  ditingkatkan.  Berikut  adalah analisis dan rekomendasi yang dapat diberikan:
1. Komunikasi antara perawat dan pasien komunikasi yang efektif antara perawat dan pasien sangat  penting  untuk  membangun  hubungan  terapeutik  yang  baik  dan  memastikan kepatuhan  pasien  terhadap  rencana  asuhan  keperawatan.  Kurangnya  komunikasi  dapat menyebabkan  kesalahpahaman  dan  menurunkan  kualitas  pelayanan.  Rekomendasi  dari permasalahan  komunikasi  antara  perawat  dan  pasien  yaitu  memberikan  pelatihan  kepada perawat  tentang  komunikasi  efektif  dan  keterampilan  interpersonal,  mendorong  perawat untuk selalu menjelaskan setiap tindakan keperawatan kepada pasien dan meminta umpan balik  dari  pasien,  menyediakan  fasilitas  atau  ruangan  yang  mendukung  komunikasi  yang lebih pribadi dan nyaman antara perawat dan pasien.
2. Dokumentasi  asuhan  keperawatan  yang  lengkap  dan  akurat  sangat  penting  untuk memastikan  kesinambungan  asuhan  keperawatan  dan  menjadi  bukti  hukum  jika  terjadi masalah  atau  tuntutan.  Dokumentasi  yang  kurang  lengkap  dapat  menyebabkan  kesulitan dalam  mengevaluasi  efektivitas  asuhan  keperawatan  dan  berpotensi  menimbulkan  risiko hukum.  Rekomendasi  yang  dapat  dilakukan  dalam  masalah  dokumentasi  ini  adalah memberikan  pelatihan  kepada  perawat  tentang  pentingnya  dokumentasi  asuhan keperawatan  dan  teknik  dokumentasi  yang  baik,  menyediakan  format  dokumentasi  yang standar  dan  mudah  digunakan  oleh  perawat,  melakukan  audit  secara  berkala  terhadap kelengkapan  dan  kualitas  dokumentasi  asuhan  keperawatan,  mengintegrasikan  sistem dokumentasi  elektronik  untuk  memudahkan  perawat  dalam  melakukan  pencatatan  dan meningkatkan akurasi data.
Dengan  mengatasi  masalah  komunikasi  dan  dokumentasi,  diharapkan  pelaksanaan asuhan  keperawatan  di  ruang  vip  rumah  sakit  kharitas  bhakti  pontianak  dapat  lebih  optimal dan  sesuai  dengan  standar  profesi  serta  tanggung  jawab  hukum  perawat.  Keterlibatan  dan komitmen dari seluruh perawat,  manajemen  rumah sakit, serta dukungan sumber daya  yang memadai sangat diperlukan untuk mewujudkan pelayanan keperawatan yang berkualitas dan aman bagi pasien.

## Analisa dan rekomendasi pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang VIP
Pelaksanaan  asuhan  keperawatan  di  ruang  vip  rumah  sakit  kharitas  bhakti  pontianak masih  menghadapi  beberapa  kendala  yang  dapat  mempengaruhi  kualitas  pelayanan  dan tanggung  jawab  hukum  perawat.  Kendala-kendala  tersebut  seperti  supervisi  dari  kepala ruangan atau tim keperawatan masih kurang optimal. Kurangnya pengawasan dan bimbingan dapat  menyebabkan  perawat  kurang  memahami  dan  melaksanakan  tanggung  jawab  hukum mereka  dengan  baik.  Rumah  sakit  perlu  memperkuat  sistem  supervisi  dan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  asuhan  keperawatan  di  ruang  vip.  Kepala  ruangan  dan  tim  supervisor harus secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi, serta memberikan bimbingan kepada perawat dalam menjalankan tanggung jawab hukum mereka.
Catatan  medis  dan  dokumentasi  asuhan  keperawatan  yang  kurang  lengkap  dapat menjadi  permasalahan  hukum  jika  terjadi  kasus  terkait  perawatan  pasien.  Perawat  masih mengalami  kesulitan  dalam  melakukan  dokumentasi  yang  lengkap  dan  akurat.  Rumah  sakit perlu  mengadakan  pelatihan  khusus  mengenai  dokumentasi  asuhan  keperawatan  secara berkala.  Selain  itu,  dapat  diberikan  pendampingan  oleh  perawat  senior  atau  petugas  khusus untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan dokumentasi.
Sumber  daya  yang  terbatas,  seperti  kurangnya  peralatan  medis  dan  fasilitas penunjang, dapat menghambat pelaksanaan asuhan keperawatan yang aman dan berkualitas, rumah sakit perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengadaan peralatan medis dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan di ruang vip. Hal ini akan mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan yang aman dan berkualitas sesuai dengan standar yang berlaku.
Rumah  sakit  perlu  mendorong  peningkatan  komunikasi  dan  kerja  sama  tim  antara perawat,  dokter,  dan  tenaga  kesehatan  lainnya  di  ruang  vip.  Komunikasi  yang  efektif  dan
koordinasi  yang  baik  akan  membantu  mencegah  terjadinya  kesalahan  atau  insiden  dalam pelaksanaan asuhan keperawatan.
Rumah sakit perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan standar prosedur operasional yang berlaku terkait pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang vip. Jika diperlukan, perbaikan atau revisi dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan.
Rumah  sakit  perlu  memberikan  sosialisasi  dan  edukasi  secara  berkelanjutan  kepada perawat  mengenai  tanggung  jawab  hukum  mereka  dalam  memberikan  asuhan  keperawatan. Hal  ini  akan  meningkatkan  kesadaran  perawat  dan  mendorong  mereka  untuk  melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dengan  menerapkan  rekomendasi-rekomendasi  tersebut,  diharapkan  pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang vip rumah sakit kharitas bhakti pontianak dapat lebih optimal, berkualitas, dan sesuai dengan tanggung jawab hukum perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

## Perlindungan  hukum  bagi  perawat  terhadap  pelaksanaan  asuhan  keperawatan  bagi pasien di ruang VIP RS Kharitas Bhakti Pontianak
Peraturan  menteri  kesehatan  (permenkes)  no.  7  tahun  2021  tentang  pelayanan keperawatan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  perawat  dalam  menjalankan  asuhan keperawatan  perlindungan  hukum  bagi  perawat  dan  tenaga  kesehatan  di  rumah  sakit  sangat penting  untuk  menjamin  keamanan  dan  kenyamanan  dalam  menjalankan  tugas  profesinya. Dengan perlindungan hukum yang memadai, perawat dapat memberikan asuhan keperawatan dengan lebih baik tanpa kekhawatiran yang berlebihan terhadap risiko hukum yang mungkin timbul, beberapa perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi perawat dalam menjalankan tugasnya dapat di lihat dari undang-undang kesehatan pada tahun 2014 perlindungan hukum bagi  tenaga  kesehatan  diberlakukan  dengan  adanya  surat  tanda  registrasi  atau  str  tenaga kesehatan  hal  ini  menjadi  bukti  tenaga  kesehatan  terkhususnya  perawat  telah  memenuhi persyaratan dan berwenang untuk memberikan pelayanan keperawatan.
Kemudian  tersedianya  pedoman  dan  acuan  dalam  pelaksanaan  asuhan  keperawatan berupa standart operasional prosedur setiap tindakan keperawata. Menjadi pelindung perawat dalam melakukan tindakan keperawatan.
Berlakunya informed  consent pada  sebuah  pelayanan  kesehatan  sesuai  tercantum dalam  permenkes  No.  7  tahun  2021  tentang  pelayanan  keperawatan  pasal  15  perawat memperoleh  persetujuan  tindakan  dari  pasien  atau  keluarga  sebelum  melakukan  tindakan keperawatan  dikarenakan inform  consent merupakan  bentuk  penghormatan  terhadap  hak pasien dan melindungi perawat dari tuntutan hukum.
Pemberlakuan  pencatatan  dokumentasi  juga  mejadi  perlindungan  hukum  yang  dapat melindungi  perawat  peraturan  menteri  kesehatan  (permenkes)  no.  7  tahun  2021  tentang pelayanan keperawatan pasal 14 menjelaskan tenaga kesehatan disuatu pelayanan kesehatan, perawat  harus  mendokumentasikan  asuhan  keperawatan  yang  dilakukannya  dengan  lengkap dan akurat untuk melindungi perawat dari tuntutan hukum
Pada  perkembangannya  fasilitas  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kesehatan  juga dapat berupa asuransi profesi yang pada saat ini belum banyak tenaga profesi kesehatan yang belum  mengetahui  hal  ini.  Beberapa  rumah  sakit  atau  institusi  kesehatan  menyediakan asuransi profesi bagi perawat untuk melindungi dari risiko hukum dalam menjalankan tugas profesinya, asuransi profesi dapat memberikan perlindungan hukum dan bantuan hukum bagi perawat jika terjadi tuntutan hukum terkait pelaksanaan asuhan keperawatan.
Perlindungan  hukum  bagi  perawat  ditekankan  pada  aspek  kepatuhan  terhadap kewenangan, kompetensi, dan standar pelayanan keperawatan, kewajiban mendokumentasikan  tindakan,  memperoleh  persetujuan  tindakan,  menjaga  kerahasiaan
pasien,  serta  tersedianya  sarana  dan  prasarana  pendukung.  Dengan  mematuhi  regulasi  ini, perawat  akan  mendapatkan  perlindungan  hukum  dalam  menjalankan  asuhan  keperawatan bagi pasien.

## KESIMPULAN
Tanggung  jawab  hukum  perawat  di  ruang  vip  meliputi  kepatuhan  terhadap  standar prosedur operasional, dokumentasi asuhan keperawatan secara lengkap dan akurat, perolehan persetujuan  tindakan  ( informed  consent )  dari  pasien  atau  keluarga,  penjagaan  kerahasiaan informasi  pasien,  koordinasi  dengan  tenaga  kesehatan  lain,  serta  peningkatan  kompetensi secara berkelanjutan.
Kendala utama dalam pemenuhan tanggung jawab hukum perawat di ruang vip adalah kurangnya  pemahaman  tentang  peraturan  perundang-undangan  dan  standar  praktik keperawatan, serta beban kerja  yang tinggi.  Hal  ini dapat menghambat kualitas pelaksanaan asuhan keperawatan dan meningkatkan risiko tuntutan hukum terhadap perawat.
Untuk  mengatasi  kendala  tersebut,  diperlukan  upaya  peningkatan  pemahaman perawat melalui pelatihan dan sosialisasi secara berkala, perbaikan sistem manajemen sumber daya  manusia  di  rumah  sakit,  serta  penyediaan  sarana  dan  prasarana  pendukung  yang memadai.  Dengan  demikian,  perawat  di  ruang  vip  dapat  memenuhi  tanggung  jawab hukumnya secara optimal dan memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas tinggi bagi pasien.
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pemenuhan  tanggung  jawab  hukum  perawat dalam  pelaksanaan  asuhan  keperawatan  di  ruang  vip  rumah  sakit  kharitas  bhakti  pontianak membutuhkan  komitmen  dari  berbagai  pihak,  baik  perawat  itu  sendiri  maupun  pihak manajemen  rumah  sakit.  Hanya  dengan  upaya  bersama,  tanggung  jawab  hukum  perawat dapat  dipenuhi  dengan  baik,  sehingga  memberikan  perlindungan  bagi  hak-hak  pasien  dan menjamin keselamatan serta kesejahteraan pasien.

## REFERENSI
Amir  &  Hanafiah,  1999,  Etika  Kedokteran  dan  Hukum  Kesehatan,  edisi  ketiga:  Jakarta: EGC, hlm.15.
Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia 2005 Eni  Suharti,  2014,  Undang-Undang  Keperawatan  RI  No.  38  Tahun  2014,  Sinar  Grafika,
Jakarta, hlm. 112-120
Muninjaya.  A.  A.  Gede,  2004, Manajemen  Kesehatan  edisi  ke-2 ,  Buku  Kedokteran  EGC, Jakarta, hlm. 13
Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta Nursalam, 2008. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian. Jakarta : Salemba Medika Hidayat, 2008. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, Hlm. 55
Sugeng  Istanto,  Hukum  Internasional,  Cet.2,  (Yogyakarta:  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta, 2014), hal. 77
Titik  Triwulan  dan  Shinta  Febrian,  Perlindungan  Hukum  bagi  Pasien,  Prestasi  Pustaka: Jakarta, 2010, Hlm. 48.
Youky Surinda, Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum Arrie  Budhiartie,  2009,  Pertanggungjawaban  Hukum  Perawat,  Jurnal  Penelitian  Universitas Jambi
L Alfies Sihombing, Yeni Nuraeni, Wiwin Triyunarti. "Pertanggungjawaban Profesi Perawat Terhadap Keterlambatan Penanganan Pasien", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2022
Niko  Sutrisno,  Keksi  Girindra  Swasti,  Wastu  Adi  Mulyono.  "Pengetahuan,  Persepsi  Dan Sikap Perawat Rsud Arjawinangun Tentang Asuhan Keperawatan Spiritual", Journal of Bionursing, 2019
Uly  Purnama  Nasution.  "Efektivitas  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Medis  (Studi Lapangan  Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping  Sleman)",  Widya  Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 2021
Fitrianola  Rezkiki,  Annisa  Ilfa.  "Pengaruh  Supervisi  Terhadap  Kelengkapan  Dokumentasi Asuhan Keperawatan Di Ruangan Non Bedah", Real in Nursing Journal, 2018
Ulfah  Hidayah  Almadany,  Siti  Zahara  Nasution,  Isti  Ilmiati  Fujiati.  "Analisis  Perbedaan Tingkat  Kepuasaan  Pasien  terhadap  Pelayanan  Perawat  di  Rawat  Inap  VIP  dan Bangsal", Journal of Telenursing (JOTING), 2023
Ontran  Sumantri  Riyanto,  Hetty  W.A.  Panggabean,  Erik  Adik  Putra  Bambang  Kurniawan, Monika  Hitauruk.  "Kedudukan  Hukum  Perawat  Bedah  Pasca  Pembedahan  dalam Sengketa  Medis  di  Rumah  Sakit",  AL-  MANHAJ:  Jurnal  Hukum  dan  Pranata  Sosial Islam, 2022
Undang-undnag nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan Undang -undang Nomor 13 tahun 2022 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Permenkes No 20 Tahun 2019 Naskah akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kesehatan www.jurnal-mhki.or.id repo.poltekkes-palangkaraya.ac.id.