## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  5  No  1  2024,  Hal.  914-925  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8586.914-925

## PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) BERSUBSIDI BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 37/Mc.01/Mem.M/2023
Achmad Yusuf 1 , Moh. Saleh 2
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Narotama yoshof1786@gmail.com 1 , saleh.nwa@gmail.com 2

## ABSTRAK
Salah  satu  tujuan  Good  Governance  adalah  terciptanya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dalam  hal pengaplikasian dan pelayanan. Penerapan Prinsip good governance yang baik tentunya akan berdampak baik juga pada kualitas pelayanan publik yang semakin baik yang dapat menekan angka penyimpangan dan pemerintahan semakin  peduli  terhadap  kepentingan  masyarakat  yang  luas.  Liquefied  Petroleum  Gas  (LPG)  bersubsidi merupakan  barang  yang  disediakan  secara  khusus  untuk  lapisan  masyrakat  tertentu  yang  penerapannya distribusinya diatur dalam Keputusan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/MC.01/MEM.M/2023. Sinkronisasi  Penerapan  Good  Governance  dalam  pendistribusian  Liquefied  Petroleum  Gas  (LPG)  bersubsidi tersebut agar pendistribusian Liquefied Petroleum Gas( LPG) 3kg bersubsidi terkontrol dan tepat sasaran. Berbeda dengan  peraturan  perundang  undangan,  Keputusan  menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor 37/MC.01/MEM.M/2023  merupakan  dalam  kategori  peraturan  kebijakan  (beleidsregel),  yang  dimaksud beleidsregel  yaitu  terletak  pada  sifatnya  yang  bukan  peraturan  perundang-undangan,  namun  tetap  memiliki relevansi hukum.
Kata Kunci : Good Governance, LPG Bersubsidi, Beleidsregel

## ABSTRACT
One of the objectives of Good Governance is the creation of good governance in terms of application and service. The application of good governance principles will certainly have a good impact on the quality of public services that  are  getting  better  which  can  reduce  the  number  of  irregularities  and  the  government  is  increasingly concerned  about  the  interests  of  the  wider  community.  Subsidised  Liquefied  Petroleum  Gas  (LPG)  is  an  item provided specifically for certain layers of society whose application of distribution is regulated in the Decree of the  Minister  of  Energy  and  Mineral  Resources  Number  37/MC.01/MEM.M/2023.  Synchronisation  of  Good Governance Implementation in the distribution of subsidised 3kg Liquefied Petroleum Gas (LPG) is so that the distribution of subsidised 3kg LPG is controlled and right on target. In contrast to statutory regulations, Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 37/MC.01/MEM.M/2023 is in the category of policy regulations (beleidsregel), what is meant by beleidsregel lies in its nature which is not statutory regulations, but still has legal relevance.
Keywords : Good Governance, LPG Bersubsidi, Beleidsregel

## I. PENDAHULUAN
Penggunaan  Liquefied  Petroleum  Gas  (LPG)  3  kg  telah  menjadi  kebutuhan  penting  dalam kehidupan  sehari-hari  masyarakat  Indonesia.  Sebelumnya,  mereka  lebih  cenderung  menggunakan bahan bakar minyak tanah untuk memasak. Namun, pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk menggeser penggunaan bahan bakar tersebut ke LPG subsidi 3 kg, yang dikenal sebagai LPG melon. Kebijakan ini diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada  bahan  bakar  minyak  tanah  serta  mendorong  penggunaan  LPG  yang  lebih  efisien  dan  ramah
lingkungan. Langkah ini mencerminkan respons pemerintah terhadap perubahan kebutuhan energi dan mendorong mereka untuk menerapkan solusi yang lebih berkelanjutan dalam sektor domestik.
Walaupun pemerintah menetapkan harga lebih rendah untuk LPG 3 kg yang bersubsidi daripada LPG non-subsidi, kebijakan ini tetap menghadapi tantangan dalam proses pendistribusiannya. Harga yang  terjangkau  memiliki  dua  dampak  yang  berlawanan;  sementara  memberikan  akses  lebih  mudah bagi  masyarakat,  juga  membuka  peluang  bagi  penyalahgunaan  seperti  produksi  dan  penjualan  LPG ilegal  yang  tidak  mendapat  subsidi.  Untuk  memastikan  distribusi  yang  merata  dan  pelayanan  yang optimal terhadap LPG 3 kg yang bersubsidi, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis melalui rilis Keputusan Menteri Energi dan  Sumber Daya Mineral Nomor 37/MC.01/MEM.M/2023. Meskipun  keputusan  ini  termasuk  dalam  kategori  kebijakan  administratif,  namun  memiliki  relevansi hukum  yang  tinggi  sebagai  pedoman  administratif  yang  berarti.  Langkah  ini  mencerminkan  tekad pemerintah  untuk  menangani  masalah  distribusi  yang  mungkin  timbul,  menjaga  integritas  program subsidi LPG 3 kg, dan memberikan arahan teknis yang dibutuhkan bagi pihak yang terlibat dalam rantai distribusi, guna menciptakan sistem yang lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Dalam  upaya  mencapai  distribusi  merata  dan  layanan  yang  optimal  untuk  LPG  3  Kg  yang bersubsidi,  pemerintah  Indonesia  mengambil  tindakan  strategis  dengan  menerbitkan  Keputusan Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  37/MC.01/MEM.M/2023.  Keputusan  ini  secara khusus  mengatur  aspek  teknis  dalam  proses  distribusi  isi  ulang  liquefied  petroleum  gas.  Meskipun dikategorikan sebagai beleidsregel atau kebijakan, keputusan tersebut merupakan peraturan umum yang terkait  dengan  pelaksanaan  kewenangan  pemerintahan  terhadap  masyarakat,  dan  ditetapkan  oleh instansi  pemerintah  yang  berwenang.  Meskipun  bukan  bagian  dari  peraturan  perundang-undangan, beleidsregel tetap memiliki signifikansi hukum yang besar dan merupakan jenis quasi-legislation yang memuat  norma  aturan  administratif  sebagai  panduan  operasional.  Keputusan  ini  mencerminkan komitmen  pemerintah  untuk  meningkatkan  distribusi  merata  dari  LPG  3  Kg  yang  mendapat  subsidi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Dengan memberikan panduan teknis yang jelas, kebijakan ini bertujuan  untuk  memastikan  pelaksanaan  yang  efisien,  mengurangi  risiko  penyalahgunaan,  serta meningkatkan  tingkat  pertanggungjawaban  dalam  jalur  distribusi.  Dengan  demikian,  Keputusan Menteri  tersebut  tidak  hanya  menjadi  alat  kebijakan,  tetapi  juga  menjadi  dasar  administratif  yang memperkuat pelayanan yang lebih baik dan terukur bagi masyarakat ( Asshiddiqie, 2006) .
Philipus  M.  Hadjon  menjelaskan  bahwa  peraturan  kebijakan,  yang  juga  dikenal  sebagai beleidsregel atau kebijakan aturan, merupakan produk dari pegawai administrasi negara yang bertujuan utama  untuk  menjalankan  tugas-tugas  pemerintah.  Kehadiran  peraturan  kebijakan  ini  timbul  sebagai hasil  dari  prinsip  negara  hukum  kesejahteraan,  di  mana  pemerintah  bertanggung  jawab  secara  luas dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (welfare state). Dalam kerangka ini, peraturan kebijakan menjadi  alat  penting  yang  memberikan  struktur  bagi  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah.  Hadjon menyatakan bahwa agar pemerintahan berjalan secara efektif, penting bagi pemerintah untuk memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan yang  cocok dengan  realitas situasi dan kondisi yang ada. Oleh karena itu, peraturan kebijakan berperan sebagai instrumen yang memampukan pemerintah untuk menetapkan standar dan panduan administratif guna mencapai sasaran kebijakan yang telah ditentukan. Kewenangan  ini  juga  memberikan  ruang  bagi  pemerintah  untuk  menyesuaikan  kebijakan  dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian, kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pegawai  administrasi  negara  diimplementasikan  melalui  peraturan- peraturan  kebijakan  yang  menyediakan  fondasi  hukum  dan  panduan  praktis  untuk  menjalankan kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya peraturan kebijakan dalam membentuk struktur hukum  administratif  yang  mendukung  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  efisien  dan  tanggap terhadap kebutuhan masyarakat ( Sibuea, 2010) .
Dalam  ranah  hukum  administrasi  negara,  fokus  utama  teori  ini  adalah  konsep  tindakan pemerintah  yang  memiliki  kepentingan  besar  sebagai  inti  dari  pembahasan.  Konsep  ini  terkait  erat dengan  seluruh  kerangka  teori  dalam  hukum  administrasi  negara  yang  menggali  hubungan  antara pemerintah dan masyarakat (de relatie tussen overheid en bestuur). Tindakan pemerintah, yang dikenal sebagai  bestuurshandeling,  mengacu  pada  setiap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  badan  pemerintah (bestuursorgaan)  dalam  menjalankan  fungsi  administratif  (bestuursfunctie).  Menurut  HJ.  Romeijn, tindakan  hukum  pemerintah  adalah  manifestasi  keinginan  dari  bagian  administrasi  dalam  situasi tertentu,  dengan  tujuan  menghasilkan  efek  hukum  di  dalam  ranah  hukum  administrasi.  Dengan  kata lain,  tindakan  pemerintah  tak  hanya  mencakup  keputusan  resmi,  tetapi  juga  segala  macam  campur
tangan  atau  tindakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk  mencapai  sasaran  administratifnya. Pemahaman  mengenai  tindakan  pemerintah  sangat  penting  untuk  menguraikan  dinamika  hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta memberikan landasan hukum yang jelas untuk menilai dan menguji  validitas  serta  proporsionalitas  dari  tindakan-tindakan  tersebut  dalam  kerangka  hukum administrasi negara ( Tjandra, 2018) .
Peraturan  kebijakan,  yang  juga  dikenal  sebagai  beleidsregels,  walaupun  tidak  termasuk  dalam klasifikasi peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat (menggunakan asas presumtio justea causa). Ini berarti bahwa setiap keputusan  yang  diambil  oleh  lembaga  atau  pejabat  administrasi  negara  dianggap  sah  secara  hukum, kecuali  ada  pembuktian  sebaliknya  oleh  pengadilan  administrasi  negara.  Perbedaan  prinsipil  antara peraturan  kebijakan  dan  peraturan  perundang-undangan  terletak  pada  aspek  kewenangan pembentukannya.  Pembuat  peraturan  kebijakan  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menghasilkan peraturan  perundang-undangan  (legislative  authority),  namun  hanya  memiliki  wewenang  eksekutif. Peraturan kebijakan bisa berbentuk tertulis atau tidak tertulis, seperti aturan pedoman, pengumuman, surat  edaran,  instruksi  pelaksana  (juklak),  petunjuk  teknis,  dan  sejenisnya.  Sumber  kekuasaan  untuk membuat  peraturan  kebijakan  berasal  dari  diskresi  atau  freies  ermessen  yang  diatur  dalam  Pasal  22 hingga  Pasal  32  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan,  yang memberikan  kewenangan  kepada  Pejabat  atau  Badan  Administrasi  Negara  untuk  merumuskan peraturan kebijakan. Oleh sebab itu, adanya peraturan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di lingkup daerah, memiliki nilai penting yang diakui secara hukum dalam administrasi negara untuk  memastikan  kelancaran  tata  kelola  pemerintahan  dalam  memenuhi  kebutuhan  kesejahteraan masyarakat.
Walaupun  peraturan  kebijakan  tidak  masuk  dalam  kategori  peraturan  perundang-undangan ("algeme  verbindende  voorschrift"),  substansinya  mencakup  pengaturan  umum  ("besluit  algeme strekking")  seperti  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  konvensional  (Indroharto, 1992: 43-48). Meskipun substansi peraturan kebijakan bukan hasil dari proses formal dalam pembuatan peraturan oleh administrasi negara ("relegend daad van de administratie"), namun mencakup ketentuan yang bersifat umum dan berlaku untuk sebagian besar situasi atau subjek hukum tertentu.
Ketika badan atau pejabat administrasi negara membuat peraturan kebijakan, ini terkait dengan penggunaan  freies  Ermessen  atau  diskresi,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Indroharto  (ibid:  44). Penggunaan  diskresi  dalam  pembuatan  peraturan  kebijakan  menunjukkan  bahwa  kekuasaan administrasi  negara  bersifat  discretionair  ("pouvoir  discretionair").  Dengan  kata  lain,  proses penyusunan  peraturan  kebijakan  memungkinkan  badan  atau  pejabat  administrasi  negara  untuk membuat keputusan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap situasi atau kondisi tertentu, tanpa terikat pada ketentuan yang sangat kaku.
Dalam hal ini, peraturan kebijakan memiliki kapasitas untuk memberikan pedoman dan  arahan yang  lebih  luas,  mencakup  situasi  yang  mungkin  sulit  diatur  melalui  peraturan  perundang-undangan biasa. Meskipun bukan hasil dari proses formal dalam pembuatan peraturan, peraturan kebijakan masih memberikan  kerangka  hukum  yang  relevan  dan  mengikat,  berperan  penting  dalam  memberikan fleksibilitas  dan  adaptabilitas  pada  administrasi  negara  dalam  menghadapi  berbagai  perubahan  dan dinamika dalam memberikan layanan kepada publik ( Hadjon, 2012) .
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dengan  beleidsregel  melibatkan  pihak  yang berbeda.  Peraturan  perundang-undangan  disusun  oleh  badan  legislatif  yang  memiliki  kewenangan legislatif, sementara beleidsregel dibuat oleh lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam ranah eksekutif.  Peraturan  perundang-undangan  mengatur  aturan  yang  lebih  mendasar  dalam  kehidupan masyarakat,  sedangkan  beleidsregel  berperan  sebagai  pelengkap,  pengkoreksi,  atau  sebagai  inovator bagi peraturan perundang-undangan.
Menurut  Jimly  Asshidiqie,  pemerintah  dapat  melegitimasi  peraturan  kebijakan  (beleidsregel) untuk  mencapai  tujuan  pemerintahan  atau  kepentingan  tertentu,  yang  didasarkan  pada  prinsip doelmatigheid  atau  efisiensi.  Prinsip  ini  memberikan  dasar  untuk  memberikan  kewenangan  lebih kepada  pemerintah  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya,  terutama  dalam  situasi  di  mana  hukum  yang kaku tidak selalu dapat segera mengakomodasi kebutuhan yang berkembang.
Prinsip  kebebasan  bertindak  ini  diberikan  kepada  pemerintah  melalui  peraturan  yang memberikan ruang fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Ini memungkinkan tanggapan yang cepat
terhadap  perubahan  yang  muncul  dalam  pemerintahan  serta  memberikan  kesempatan  untuk penyesuaian yang efisien. Dengan demikian, peraturan kebijakan atau beleidsregel menjadi alat yang memfasilitasi  kemampuan  pemerintah  dalam  menyesuaikan  diri  terhadap  perubahan  situasi, menjalankan tugas-tugas administratif secara  efektif, dan mencapai tujuan pemerintahan secara lebih efisien ( Asshidiqie, 2010) .
Menurut A. Hamid S. Attamimi, peraturan kebijakan memiliki kekuatan mengikat yang bersifat umum (algemeen bindend). Hal ini dikarenakan masyarakat, sebagai pihak yang langsung terdampak oleh peraturan tersebut, tidak memiliki alternatif lain kecuali untuk taat terhadapnya. Keberlakuan yang bersifat umum dari penerapan ini menandakan bahwa peraturan kebijakan memiliki peran sentral dalam membentuk  norma  dan  sistem  hukum  yang  mengikat  bagi  masyarakat.  Kekuatan  mengikat  secara umum dari peraturan kebijakan ini meningkatkan otoritas dan keberlakuan hukum administratif, karena menciptakan harapan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan diikuti dan dihormati oleh masyarakat. Dengan demikian, peraturan kebijakan bukan sekadar menjadi petunjuk praktis bagi jalannya pemerintahan, melainkan juga merupakan sarana yang efektif untuk menghasilkan konsistensi dan stabilitas hukum dalam lingkup administrasi negara ( Attamimi, 1993) .
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki landasan yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menerapkan prinsip Good Governance, terutama terkait implementasi Keputusan Menteri Energi dan Sumber  Daya  Mineral  Nomor  37/MC.01/MEM.M/2023  sebagai  kebijakan  dalam  penyelenggaraan fungsi  negara  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dan  barang  yang  memengaruhi  kesejahteraan masyarakat.  Penelitian  difokuskan  pada  evaluasi  penerapan  prinsip  Good  Governance  dalam  proses distribusi  Liquefied  Petroleum  Gas  (LPG)  bersubsidi,  dengan  Keputusan  Menteri  sebagai  pedoman utama.
Penelitian  ini  akan  menyelidiki  bagaimana  prinsip-prinsip  Good  Governance  tercermin  dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Selain  itu,  tujuan  penelitian  juga  melibatkan  analisis  terhadap  pengelolaan  distribusi  LPG,  dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Good Governance yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri yang sama. Harapannya, hasil penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai sejauh mana  kebijakan  distribusi  LPG  bersubsidi  memenuhi  prinsip-prinsip  Good  Governance,  serta memberikan gambaran mengenai tata kelola distribusi tersebut.
Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman yang  lebih  menyeluruh  tentang  hubungan  antara  prinsip-prinsip  Good  Governance  dan  pelaksanaan kebijakan  distribusi  LPG  bersubsidi  di  Indonesia.  Untuk  mencapai  tujuan  ini,  penelitian  akan menggunakan metodologi yang cermat dan komprehensif, termasuk pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan, analisis mendalam terhadap kebijakan yang ada, dan interpretasi temuan dengan merujuk pada kerangka prinsip Good Governance.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  diterapkan  dalam  karya  ilmiah  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif,  yang merupakan  jenis  penelitian  yang  mengandalkan  data  sekunder.  Pendekatan  ini  menitikberatkan  pada analisis  materi  hukum  utama,  yaitu  Keputusan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor 37/MC.01/MEM.M/2023. Dalam menerapkan pendekatan yuridis normatif, penulis melakukan telaah terhadap  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum,  serta  peraturan  perundang-undangan  yang relevan terkait dengan topik penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif, juga dikenal sebagai metode pustaka,  memungkinkan  penulis  untuk  mengumpulkan  informasi  yang  komprehensif  dan  mendalam melalui  referensi  buku,  peraturan  perundang-undangan,  serta  dokumen  terkait  untuk  mendukung analisis  penelitian.  Dengan  fokus  pada  Keputusan  Menteri,  pendekatan  ini  memungkinkan  penulis untuk  menguraikan  dan  mengevaluasi  aspek-aspek  hukum  yang  terdapat  dalam  kebijakan  tersebut. Dengan  metode  ini,  penelitian  dapat  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  dasar  hukum yang  menjadi  landasan  bagi  distribusi  Liquefied  Petroleum  Gas  (LPG)  bersubsidi,  serta  bagaimana prinsip-prinsip Good Governance tercermin dalam kerangka normatif kebijakan tersebut. Pendekatan yuridis  normatif  ini  memberikan  kerangka  kerja  yang  kuat  untuk  memahami  peraturan  hukum  dan dampaknya  terhadap  praktik  administratif  pemerintah  dalam  menyediakan  layanan  dan  barang  yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil
Dalam  kerangka  konseptualnya,  istilah  "baik"  (good)  dalam  Good  Governance  memiliki  dua dimensi  pemahaman  yang  saling  terkait.  Pertama,  nilai-nilai  ini  menekankan  pada  penghargaan terhadap  keinginan  dan  aspirasi  rakyat,  serta  pada  prinsip-prinsip  yang  mendorong  kemampuan masyarakat dalam mencapai tujuan  nasional, seperti kemandirian, pembangunan  yang berkelanjutan, dan  keadilan  sosial.  Dalam  dimensi  ini,  Good  Governance  dianggap  sebagai  sarana  untuk memberdayakan dan menghormati hak serta kebutuhan masyarakat.
Kedua,  dimensi  fungsionalnya  mencakup  kemampuan  dan  efisiensi  pemerintah  dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Good Governance tidak hanya berfokus pada  aspek  moral  dan  normatif,  tetapi  juga  menuntut  kinerja  yang  efektif  dan  efisien  dari  lembaga- lembaga  pemerintahan.  Dalam  konteks  ini,  keberhasilan  Good  Governance  diukur  berdasarkan kemampuan  pemerintah  untuk  menyelenggarakan  layanan  publik  dengan  efisiensi,  memberikan keadilan, dan mencapai hasil optimal sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Sebagai  sebuah  konsep,  Good  Governance  menggabungkan  kedua  dimensi  ini,  menegaskan bahwa pemerintahan yang efektif harus mencerminkan nilai-nilai moral dan aspirasi masyarakat, sambil menjalankan  tugas-tugasnya  dengan  efisiensi  dan  efektivitas.  Oleh  karena  itu,  konsep  Good Governance  memberikan  dasar  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  responsif,  transparan,  dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta perkembangan nasional.
Dalam  perspektif  hukum  administrasi,  konsep  Good  Governance  berhubungan  erat  dengan pelaksanaan fungsi untuk mengatur kepentingan umum. Good Governance melibatkan pelaksanaan tiga tugas  utama  pemerintahan  yang  sangat  penting.  Pertama,  pemerintah  diharapkan  memainkan  peran yang signifikan dalam menjamin keamanan setiap individu dan keseluruhan masyarakat. Ini melibatkan usaha  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan  terlindungi,  sehingga  hak-hak  individu  tetap terjaga dan stabilitas sosial dapat tercapai.
Kedua, Good Governance menekankan perlunya manajemen  struktur yang efisien untuk sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah diharapkan berperan sebagai pengelola kerangka kerja yang  berjalan  secara  efektif  dan  adil,  memastikan  kerjasama  yang  harmonis  antara  sektor-sektor tersebut. Ini melibatkan koordinasi antar lembaga untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengabaikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Ketiga,  Good  Governance  mendorong  pemerintah  untuk  memainkan  peran  utama  dalam mencapai  tujuan  ekonomi,  sosial,  dan  lainnya  sesuai  dengan  harapan  masyarakat.  Ini  mencerminkan keinginan  akan  pemerintahan  yang  responsif  terhadap  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat,  sambil memastikan  keberadaan  kebijakan  dan  langkah-langkah  strategis  yang  mendukung  perkembangan nasional secara menyeluruh.
Secara keseluruhan, konsep Good Governance tidak hanya berkaitan dengan melaksanakan tugas administratif, tetapi lebih tentang bagaimana pemerintah dapat menjadi agen yang bertanggung jawab, efektif, dan responsif dalam memenuhi kebutuhan umum. Dengan menggabungkan aspek keamanan, manajemen  struktur  yang  efisien,  dan  pencapaian  tujuan  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat,  Good Governance membentuk dasar bagi pemerintahan yang inklusif dan efektif.
Prinsip-prinsip  Good  Governance  yang  teridentifikasi  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh United  Nations  Development  Programme  (UNDP)  pada  tahun  2000  dan  dirujuk  oleh  Lembaga Administrasi  Negara,  menyajikan  serangkaian  karakteristik  yang  menjadi  fondasi  bagi  tata  kelola pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi diakui sebagai prinsip utama, di mana diharapkan setiap warga  negara  terlibat  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  baik  secara  langsung  maupun  melalui representasi  kepentingan  yang  sah.  Ini  membentuk  dasar  bagi  pemerintahan  yang  responsif  terhadap kebutuhan masyarakat.
Kedua, prinsip Rule of Law menekankan urgensi sistem hukum yang adil dan diterapkan tanpa pilih  kasih,  khususnya  dalam  menjaga  hak  asasi  manusia.  Transparansi,  sebagai  prinsip  ketiga, didasarkan pada kebebasan informasi yang mengalir, memungkinkan akses terhadap proses, lembaga, dan informasi oleh pihak yang membutuhkan dengan cara yang dapat dipahami dan diamati.
Responsivitas, sebagai prinsip keempat, mewajibkan lembaga dan proses untuk melayani semua pihak  yang  memiliki  kepentingan.  Good  Governance  juga  ditujukan  pada  pencapaian  konsensus (prinsip kelima), di mana berbagai kepentingan harus dipertimbangkan untuk mencapai solusi terbaik
bagi  kepentingan  yang  lebih  luas.  Equality,  sebagai  prinsip  keenam,  menegaskan  hak  setiap  warga negara untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraannya tanpa memandang jenis kelamin.
Prinsip ketujuh dan kedelapan, yaitu efektivitas dan  efisiensi, menekankan perlunya mencapai hasil yang diinginkan menggunakan sumber daya yang tersedia, sedangkan akuntabilitas ditempatkan sebagai prinsip keempat belas, di mana para pengambil keputusan bertanggung jawab terhadap publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan jenis keputusan yang diambil.
Prinsip  terakhir  Good  Governance  melibatkan  visi  strategis  (prinsip  kesepuluh),  di  mana diharapkan  pemimpin  dan  masyarakat  memiliki  pandangan  yang  mendukung  Good  Governance  dan pembangunan  manusia.  Keseluruhan  prinsip-prinsip  ini  membentuk  landasan  untuk  menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan responsif, serta berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Setelah membahas konsep Good Governance, fokus penelitian akan difokuskan pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/MC.01/MEM.M/2023. Dalam kerangka peraturan ini,  terdapat  landasan  hukum  yang  lebih  spesifik  yang  dijelaskan  dalam  Peraturan  Menteri  Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG). Peraturan ini membagi pengguna LPG 3 kg menjadi dua kelompok utama, yaitu rumah tangga dan usaha mikro.
Pada  kategori  rumah  tangga,  penentuan  ini  berkaitan  dengan  golongan  ekonomi  yang  lebih rendah, dengan batasan pendapatan di bawah Rp. 1.500.000,- dan berlokasi di area yang tercakup dalam distribusi  Liquefied  Petroleum  Gas  (LPG)  3  kg.  Sementara  itu,  pengusaha  mikro  dalam  konteks  ini merujuk pada badan usaha yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan dalam produksinya, dengan pendapatan  dari  transaksi  jual-beli  yang  tidak  melebihi  300  juta  per  tahun,  memiliki  izin  usaha  dari pemerintah setempat, dan beroperasi di wilayah distribusi tersebut.
Distribusi  Liquefied  Petroleum  Gas  (LPG)  3  kg  dilakukan  melalui  penyalur  dan  sub-penyalur minyak tanah yang kemudian diubah menjadi agen dan pangkalan LPG 3 kg. Secara umum, mereka dikenal sebagai Agen dan Pangkalan LPG 3 kg. Oleh karena itu, peraturan ini memberikan kerangka kerja yang terperinci untuk distribusi LPG 3 kg, mempertimbangkan aspek ekonomi dan operasional yang  inklusif.  Ini  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  Good  Governance  yang  menekankan  partisipasi, kesetaraan, dan transparansi dalam penyediaan layanan publik.
Dengan  dikeluarkannya  Keputusan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor 37/MC.01/MEM.M/2023,  pemerintah  mengarahkan  distribusi  Liquefied  Petroleum  Gas  (LPG)  3  kg yang  disubsidi  secara  khusus  kepada  masyarakat  berpenghasilan  rendah,  yaitu  yang  pendapatannya tidak  melebihi  Rp.  1.500.000,-.  Langkah  ini  dijalankan  melalui  surat  edaran  terbaru  dari  Pertamina Patraniaga No. 1619/PND830000/2023-S3, di mana pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg diberikan petunjuk untuk mencatat transaksi pembelian LPG tabung 3 kg melalui website MAP. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, target-target khusus ditetapkan untuk pencatatan transaksi di platform tersebut. Pada Oktober 2023, pencatatan minimal sebesar 30% dari penyaluran LPG 3 kg dari kuota Pangkalan LPG 3 kg diharapkan tercatat di website MAP. Progress yang meningkat diatur untuk November 2023, dengan target pencatatan 60%, dan pada Desember 2023, seluruh penyaluran LPG 3 kg dari alokasi kuota Pangkalan LPG 3 kg diwajibkan tercatat di website MAP.
Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menerapkan Good Governance, yang  menekankan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  efisiensi  sebagai  landasan  utama.  Dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui platform MAP, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg, untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan benar-benar  mencapai  masyarakat  yang  memerlukan,  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  kebijakan  yang telah ditetapkan.
Dengan  memberikan  detail  tentang  konsep  dan  prinsip-prinsip  Good  Governance  yang  sudah dijelaskan  sebelumnya,  penulis  menguraikan  hubungan  antara  prinsip-prinsip  tersebut  dengan  dasar distribusi  yang  termuat  dalam  Keputusan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor 37/MC.01/MEM.M/2023. Terutama, prinsip Rule of Law tercermin dalam pelaksanaan kebijakan ini yang merujuk pada Keputusan Menteri dan ditujukan untuk konsumen tertentu, seperti kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.
Prinsip  kedua,  yaitu  Transparansi,  diwujudkan  melalui  peralihan  dari  pencatatan  manual  ke sistem  digital,  menciptakan  akses  yang  lebih  terbuka  dan  mudah  diakses  bagi  semua  pihak  yang memerlukan  informasi.  Selanjutnya,  prinsip  ketiga,  Keadilan,  tercermin  dalam  kebijakan  tersebut,
menggarisbawahi  tujuan  untuk  memberikan  layanan  yang  sama  kepada  penerima  subsidi  yang  tepat sasaran, tanpa adanya diskriminasi.
Prinsip  keempat,  yaitu  Efektivitas,  dapat  terlihat  dari  perubahan  sistem  pencatatan  pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi pada sub agen dari manual menjadi digital melalui aplikasi my  Pertamina.  Ini  mengakibatkan  percepatan  pencatatan  dan  pelaporan  penjualan  subsidi,  yang sebelumnya  dilakukan  secara  bulanan,  sekarang  dapat  diperbarui  setiap  hari.  Terakhir,  prinsip Accountability diterapkan melalui mekanisme pelaporan distribusi isi ulang Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu yang diwajibkan oleh Badan Usaha Penugasan kepada Direktur Jenderal setiap bulan, sesuai dengan panduan verifikasi isi ulang LPG tabung 3 kilogram yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Sebelumnya, Pertamina mencatat pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kg secara  manual  melalui  pengisian  log  book  oleh  sub  penyalur  LPG  bersubsidi,  yang  merupakan Pangkalan resmi yang terdaftar di Agen Pertamina setempat. Ini mengindikasikan langkah pemerintah dalam  meningkatkan  efisiensi,  akuntabilitas,  dan  transparansi  dalam  distribusi  LPG  3  kg  bersubsidi, sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance.
Rekomendasi  Surat  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  Nomor  T- 170/MG.05/MEM.M/2022,  terbit  pada  6  Juni  2022,  poin  2.b.  mendorong  Pertamina  untuk  mulai mencatat  konsumen  yang  menggunakan  LPG  PSO  (Subsidi)  sejak  tahun  2022  sebagai  langkah  awal menuju  pendistribusian  LPG  subsidi  yang  lebih  sesuai  sasaran.  Sebagai  tanggapan  terhadap rekomendasi  ini,  Pertamina  Patra  Niaga  melaksanakan  Keputusan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral Nomor 37/MC.01/MEM.M/2023, tanggal 27 Februari 2023, yang menetapkan Petunjuk Teknis Pendistribusian  Isi  Ulang  LPG  Tertentu  Tepat  Sasaran,  serta  Keputusan  Dirjen  Migas  Nomor 99.K/MG.05/DJM/2023,  tanggal  28  Februari  2023,  yang  mengatur  tahapan  dan  jangka  waktu pelaksanaan pendistribusian LPG Tertentu Tepat Sasaran.
Dalam  pertimbangan  Keputusan  Menteri  ESDM  Nomor  37.K/MG.05/MEM.M/2023, disampaikan  beberapa  aspek.  Pertama,  LPG  tabung  3  kilogram  ditujukan  khusus  untuk  konsumen tertentu,  seperti  kelompok  rumah  tangga,  usaha  mikro,  nelayan  sasaran,  dan  petani  sasaran.  Kedua, untuk memastikan distribusi LPG 3 kg yang sesuai sasaran, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan  pengawasan  dan  verifikasi  sesuai  dengan  aturan  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  104  Tahun  2007  tentang  Penyediaan,  Pendistribusian,  dan  Penetapan  Harga  LPG  Tabung  3 Kilogram  yang  telah  mengalami  perubahan  oleh  Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2021.  Ketiga,
untuk  memberikan  panduan  yang  jelas  dalam  pelaksanaan  pengawasan  dan  verifikasi,  diperlukan petunjuk  teknis  terkait  distribusi  isi  ulang  LPG  3  kg  yang  tepat  sasaran.  Berdasarkan  pertimbangan tersebut,  Keputusan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  mengenai  Petunjuk  Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran dibuat.
Petunjuk proses pelaksanaan digitallisasi registrasi telah di realease sebagai berikut :
1. Persiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Periksa informasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui situs web yang memberikan subsidi tepat di Pangkalan.
3. Jika NIK KPM belum terdaftar, lakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan menambahkan informasi Nomor Kartu Keluarga (KK) melalui situs web yang memberikan subsidi tepat di Pangkalan terdekat. Kemudian, pilih kriteria konsumen yang sesuai.
4. Setelah memilih kriteria konsumen, data akan disaring oleh tim verifikasi data.
5. Catat transaksi di Pangkalan Resmi yang terdaftar.
6. Proses tahapan selesai.
Sedarmayanti menyatakan bahwa prinsip Good Governance dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama dari pihak yang memiliki kepentingan, yakni Pemerintah/Negara, Sektor Swasta, dan Masyarakat Sipil.
Pertama,  Negara  atau  Pemerintah  memiliki  peranan  sentral  dalam  Good  Governance  melalui kebijakan  publik  yang  diterapkannya.  Keterlibatan  pemerintah  diperlukan  untuk  memastikan keberlangsungan  mekanisme  pasar  yang  adil  dan  untuk  mencegah  adanya  pelanggaran  di  dalamnya. Aspek  negara  ini  meliputi  lembaga  politik  dan  sektor  publik.  Dalam  konteks  distribusi  LPG,  peran pemerintah diwakili oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kedua,  Sektor  Swasta,  terutama  perusahaan-perusahaan,  memegang  peranan  penting  dalam dinamika  struktur  pasar.  Sektor  swasta  ini  meliputi  berbagai  sektor  ekonomi,  seperti  industri, perdagangan, sektor keuangan, dan segmen informal. Dalam konteks distribusi LPG, entitas dari sektor swasta  termasuk  Agen  LPG  dan  Pangkalan  LPG  yang  terlibat  secara  aktif  dalam  penyediaan  dan pendistribusian LPG.
Ketiga, kelompok Masyarakat Madani, atau civil society, merujuk pada sekelompok warga yang berada pada titik tengah antara pemerintah dan individu. Mereka terlibat dalam interaksi sosial, politik,
dan  ekonomi,  baik  dalam  skala  individu  maupun  kolektif.  Dalam  konteks  distribusi  LPG,  kelompok civil  society  ini  terdiri  dari  rumah  tangga,  usaha  mikro,  nelayan  sasaran,  dan  petani  sasaran  yang berpartisipasi dalam rangkaian distribusi LPG.
Prinsip  Good  Governance  menegaskan  bahwa  keterkaitan  dan  peran  ketiga  pihak  ini  saling berhubungan.  Pemerintah  bukanlah  satu-satunya  entitas  yang  memiliki  kendali  dalam  pelaksanaan Keputusan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  37/MC.01/MEM.M/2023.  Melibatkan negara,  sektor  swasta,  dan  masyarakat  madani  secara  seimbang  diharapkan  dapat  meningkatkan efektivitas dan kesetaraan dalam implementasi kebijakan distribusi LPG.
Panduan teknis untuk pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg yang tepat sasaran memaparkan peran sektor swasta sebagai berikut:
Pertama, Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu, yang dikenal  sebagai  Badan  Usaha  Penugasan,  merupakan  entitas  bisnis  yang  ditugaskan  oleh  Direktur Jenderal  di  bawah  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  untuk  menyediakan  dan mendistribusikan  isi  ulang  LPG  Tertentu.  Badan  Usaha  Penugasan  memiliki  peran  krusial  dalam mengkoordinasikan penyediaan dan distribusi LPG Tertentu.
Kedua, Penyalur LPG Tertentu terdiri dari  koperasi, usaha kecil, dan/atau badan  usaha swasta nasional yang dipilih oleh Badan Usaha Penugasan untuk menyalurkan LPG Tertentu kepada pengguna. Mereka berperan sebagai agen utama dalam penyediaan LPG Tertentu kepada masyarakat.
Ketiga,  Sub  Penyalur  LPG  Tertentu,  yang  meliputi  individu,  koperasi,  usaha  kecil,  dan/atau badan usaha swasta nasional, dipilih oleh Penyalur LPG Tertentu sebagai sub penyalur. Tugas utama Sub Penyalur adalah menjalankan distribusi  LPG Tertentu untuk memastikan kelancaran  penyediaan isi ulang LPG Tertentu kepada pengguna. Mereka memiliki peran penting dalam mendaftarkan keluarga penerima manfaat (KPM), memastikan bahwa subsidi LPG 3kg sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, struktur ini membentuk kerjasama terorganisir untuk menjamin distribusi LPG yang tepat sasaran dan efisien.

## 3.2 Pembahasan
Badan  Usaha  Penugasan  melaksanakan  Pendistribusian  Isi  Ulang  LPG  Tertentu  yang  Tepat Sasaran sesuai dengan beberapa peraturan sebagai berikut:
Langkah awal dalam distribusi LPG Tertentu dimulai dengan penugasan oleh Direktur Jenderal. Penugasan  tersebut  diberikan  kepada  Badan  Usaha  Penugasan  untuk  melakukan  Pendistribusian  Isi Ulang  LPG Tertentu kepada pengguna  LPG Tertentu  seperti Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran.
Kedua,  Setelah  menerima  penugasan,  Badan  Usaha  Penugasan  mengalihkan  tanggung  jawab distribusi isi ulang LPG Tertentu kepada Penyalur LPG Tertentu, yang selanjutnya bertanggung jawab untuk  menyebarkan  isi  ulang  LPG  Tertentu  hingga  mencapai  Sub  Penyalur  LPG  Tertentu.  Penyalur LPG  Tertentu,  yang  dapat  berupa  koperasi,  usaha  kecil,  atau  badan  usaha  swasta  nasional,  memiliki peran kunci dalam rangkaian distribusi ini.
Ketiga, Penentuan wilayah distribusi menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa distribusi LPG Tertentu berjalan sesuai dengan target  yang benar. Badan Usaha Penugasan bertanggung jawab menetapkan wilayah distribusi LPG Tertentu yang tepat sasaran bagi Penyalur LPG Tertentu, mengacu pada pedoman wilayah yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Keempat,  Pelaporan  rutin  menjadi  bagian  penting  dalam  proses  pengawasan  dan  evaluasi distribusi. Badan Usaha Penugasan harus secara berkala melaporkan daftar Penyalur LPG Tertentu dan Sub  Penyalur  LPG  Tertentu,  bersama  dengan  wilayah  distribusinya,  kepada  Direktur  Jenderal,  baik secara bulanan maupun jika ada kebutuhan khusus.
Kelima, Syarat dan tugas yang diberlakukan untuk Penyalur dan Sub Penyalur merinci pedoman operasional. Penyalur LPG Tertentu diharuskan memenuhi kriteria tertentu seperti persetujuan resmi, rekomendasi dari lembaga pemerintah, dan pembentukan kontrak kerja sama untuk mendistribusikan LPG  Tertentu.  Kewajiban  Penyalur  LPG  Tertentu  meliputi  tugas  distribusi  LPG  Tertentu,  pelaporan rutin mengenai volume transaksi, serta memastikan bahwa Sub Penyalur LPG Tertentu memiliki alat elektronik untuk Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu.
Keenam, Persyaratan dan tanggung jawab bagi Sub Penyalur LPG Tertentu memberikan panduan bagi pihak  yang menjadi penutup dalam pendaftaran penerima manfaat.  Sub Penyalur  LPG Tertentu diwajibkan  memenuhi  kriteria  seperti  pengangkatan  resmi,  rekomendasi  dari  otoritas  setempat,
perjanjian  kerjasama  dalam  distribusi,  serta  memiliki  perangkat  elektronik  untuk  distribusi  isi  ulang LPG  Tertentu.  Kewajiban  Sub  Penyalur  LPG  Tertentu  termasuk  dalam  hal  mendistribusikan  LPG Tertentu berdasarkan data yang tercatat, menampilkan informasi yang penting di lokasi, menyediakan layanan helpdesk, serta menjalankan distribusi sesuai peraturan yang berlaku.
Pelaksanaan  Tahap  I  Pendistribusian  Isi  Ulang  LPG  Tertentu  yang  Tepat  Sasaran  melibatkan serangkaian langkah yang dijelaskan dengan rinci sebagai berikut:
Pertama,  Distribusi  isi  ulang  LPG  Tertentu  ditujukan  untuk  penerima  manfaat  LPG  Tertentu, yang termasuk Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran.
Kedua, Pemberian Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu hanya diizinkan dilakukan oleh Sub Penyalur LPG Tertentu.
Ketiga,  Badan  Usaha  Penugasan  menciptakan  sistem  berbasis  web  atau  aplikasi  yang memudahkan pendaftaran dan pembelian LPG Tertentu bagi penerima manfaatnya.
Keempat, setiap penerima manfaat LPG Tertentu dikategorikan sebagai Rumah Tangga, Usaha Mikro,  Nelayan  Sasaran,  atau  Petani  Sasaran  dengan  menggunakan  satu  nama  dalam  Nomor  Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Keluarga (KK).
Kelima,  pencatatan  penerima  manfaat  LPG  Tertentu  didaftarkan  dalam  sistem  online  atau aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Usaha Penugasan. Proses pendaftaran melibatkan verifikasi data pengguna LPG Tertentu dengan informasi yang tersimpan dalam sistem, atau mereka diberi opsi untuk mendaftar sendiri melalui aplikasi atau platform web yang tersedia.
Keenam,  Badan  Usaha  Penugasan  memastikan  validitas  data  penerima  manfaat  LPG  Tertentu sesuai  dengan  kategorinya.  Verifikasi  dilakukan  berdasarkan  data  kependudukan  yang  valid  dan terverifikasi  untuk  kategori  Rumah  Tangga.  Pada  Nelayan  Sasaran,  verifikasi  mengacu  pada  data distribusi paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan yang disediakan oleh Pemerintah. Sedangkan untuk Petani Sasaran, verifikasi dilakukan dengan membandingkan data distribusi paket perdana LPG untuk mesin pompa air yang telah diberikan oleh Pemerintah.
Ketujuh,  Pengguna  LPG  Tertentu  diberi  kesempatan  untuk  memasukkan  informasi  mereka sendiri melalui platform web atau aplikasi, atau dapat melalui Sub Penyalur LPG Tertentu. Langkah- langkah ini termasuk pengisian data sesuai dengan kategorinya, menyertakan surat keterangan Usaha Mikro jika masuk dalam kategori Usaha Mikro, dan memberikan opsi kepada Pengguna LPG Tertentu untuk mengisi data mereka sendiri.
Kedelapan, Pengguna LPG Tertentu yang sudah terdaftar dapat melakukan pembelian isi ulang LPG Tertentu melalui Sub Penyalur LPG Tertentu menggunakan kartu identitas yang telah terdaftar.
Kesembilan, dalam menjalankan penjualan isi ulang LPG spesifik, Sub Penyalur LPG melakukan input NIK pada sistem online atau aplikasi, serta memverifikasi data dengan info yang ada pada KTP yang dibawa oleh Pengguna LPG.
Pendistribusian  tahap  kedua  Isi  Ulang  LPG  Tertentu  melibatkan  serangkaian  langkah  yang terperinci. Pertama, pengisian ulang khusus diberikan kepada pengguna LPG Tertentu, seperti Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran. Kedua, distribusi ini hanya dilakukan oleh Sub Penyalur LPG Tertentu, sesuai dengan penjelasan pada poin 3 huruf a. Dalam transaksi penjualan, Sub Penyalur LPG Tertentu harus memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada sistem online atau aplikasi, serta melakukan verifikasi data dengan info yang tertera pada kartu identitas yang dibawa oleh pengguna LPG Tertentu.
Setelah itu, Badan Usaha Penugasan memiliki tanggung jawab untuk memeriksa kesesuaian data pengguna LPG Tertentu yang telah terdaftar dalam sistem online atau aplikasi dengan Data By Name By Address. Untuk memastikan pembelian sesuai dengan regulasi yang ada, Badan Usaha Penugasan menerapkan  langkah-langkah  spesifik.  Pertama,  pembatasan  volume  pembelian  untuk  kelompok Rumah Tangga dan Usaha Mikro dilakukan dengan mengalokasikan per nomor Kartu Keluarga (KK). Kedua, untuk kelompok Petani Sasaran dan Nelayan Sasaran, pembatasan volume pembelian dilakukan dengan mengalokasikan per Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pembelian isi ulang LPG tertentu hanya diizinkan di Sub Penyalur LPG tertentu untuk pengguna yang  telah  tercatat  dalam  Data  By  Name  By  Address  setelah  proses  verifikasi  oleh  Badan  Usaha Penugasan.  Terakhir,  untuk  meningkatkan  layanan,  Badan  Usaha  Penugasan  menyediakan  fasilitas pengaduan  bagi  pengguna  LPG  yang  memiliki  hak  tetapi  belum  terdaftar  dalam  sistem  online  atau aplikasi. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi isi ulang LPG sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam sistem pendistribusian.
Pengawasan dalam Pendistribusian Isi Ulang LPG tertentu dijalankan melalui rangkaian langkah- langkah yang telah diatur untuk memastikan kelancaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Awalnya,  tim  yang  secara  khusus  ditunjuk  oleh  Direktur  Jenderal  memiliki  tanggung  jawab  utama dalam  mendukung  pelaksanaan  pengawasan  Pendistribusian  Isi  Ulang  LPG.  Tim  ini,  seperti  yang dijelaskan pada poin 1, memiliki peran krusial dalam menjalankan berbagai tugas pengawasan.
Langkah konkret yang dilakukan oleh tim pengawasan melibatkan pengawasan rutin berdasarkan laporan  yang  diterima  dari  Badan  Usaha  Penugasan.  Selain  itu,  tim  juga  bertanggung  jawab  untuk melakukan  pengawasan  insidental  dengan  melakukan  investigasi  lapangan  berdasarkan  laporan  dari masyarakat atau instansi terkait. Tindakan ini menunjukkan keseriusan dalam memastikan keterbukaan dan transparansi dalam semua tahapan distribusi LPG tertentu.
Selanjutnya,  Badan  Usaha  Penugasan  memiliki  peran  penting  dalam  memberikan  bimbingan serta menjalankan pengawasan terhadap Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)/Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji  (SPPBE), Penyalur LPG Tertentu, dan  Sub Penyalur LPG  Tertentu dalam proses  Pendistribusian  Isi  Ulang  LPG  Tertentu.  Selain  melakukan  pengawasan,  Badan  Usaha Penugasan  juga  memiliki  wewenang  untuk  memberikan  sanksi  ketika  terjadi  pelanggaran  terhadap regulasi  yang  berlaku.  Dengan  demikian,  sistem  pengawasan  yang  terintegrasi  ini  didesain  untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan yang optimal dalam proses distribusi LPG Tertentu.
Penerapan sanksi terhadap pelanggaran dalam distribusi LPG subsidi, sebagaimana diatur dalam Keputusan  Menteri  ini,  melibatkan  beberapa  mekanisme  yang  telah  ditetapkan.  Pertama,  Direktur Jenderal,  yang  bertindak  sebagai  perwakilan  Menteri,  memiliki  peran  dalam  memberlakukan  sanksi administratif  berupa  teguran  tertulis.  Langkah  ini  memberikan  dasar  hukum  untuk  secara  resmi memberikan peringatan kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran kebijakan distribusi LPG subsidi. Dengan  demikian,  teguran  tertulis  dari  Direktur  Jenderal  menjadi  langkah  awal  dalam  menegakkan disiplin dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Selanjutnya, dalam konteks penegakan sanksi, Badan Usaha Penugasan diberi kewenangan untuk mengatur  dan  menerapkan  sanksi  terhadap  Penyalur  LPG  Tertentu  dan  Sub  Penyalur  LPG  Tertentu yang terlibat dalam pelanggaran. Kewenangan ini mencakup berbagai tindakan disiplin dan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh entitas tersebut. Mengikutsertakan Badan Usaha Penugasan dalam pemberian sanksi menegaskan pendekatan yang terkoordinasi dan terstruktur dalam penanganan  pelanggaran  distribusi  LPG  subsidi,  yang  bertujuan  memastikan  kelangsungan  dan ketertiban dalam implementasi kebijakan tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  Keputusan  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/MC.01/MEM.M/2023 didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola  yang baik, dengan fokus utama untuk  menjaga kontrol dan ketepatan sasaran dalam distribusi LPG  subsidi.  Prinsip-prinsip  tersebut  termasuk  prinsip  Rule  of  Law,  yang  menegaskan  bahwa implementasi  kebijakan  ini  sesuai  dengan  panduan  yang  jelas  dalam  Keputusan  Menteri.  Selain  itu, prinsip  Transparansi  terwujud  melalui  penggunaan  aplikasi  yang  memungkinkan  pemantauan  dan pengawasan yang lebih mudah terhadap proses registrasi dan distribusi.
Prinsip  Equity  menjamin  bahwa  penerima  subsidi  memiliki  hak  yang  sama  tanpa  adanya perlakuan diskriminatif. Efisiensi juga merupakan bagian dari prinsip tata kelola yang baik ini, terlihat dari  penggunaan  teknologi  digital  dalam  pelaporan  yang  dapat  mengurangi  waktu  dan  upaya  dalam mencatat  penjualan  LPG  subsidi  dengan  efisien.  Prinsip  Accountability  menekankan  perlunya pertanggungjawaban yang konsisten dari para pelaksana kebijakan kepada para pemangku kepentingan.
Meskipun  demikian,  masih  ada  kelemahan  dalam  pengelolaan  Keputusan  Menteri  tersebut, terutama terkait transparansi dan efektivitas. Implementasi prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik, terutama  transparansi  dan  efektivitas,  menunjukkan  bahwa  aliran  informasi  terkait  pendaftaran  dan penjualan  LPG  3  kg  membutuhkan  sub  penyalur  yang  memiliki  akses  internet.  Kendala  seperti gangguan koneksi internet atau kehabisan kuota data oleh sub penyalur bisa menghambat penggunaan efektif dari aplikasi digital ini. Oleh karena itu, diperlukan usaha tambahan untuk mengatasi masalah tersebut dan memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat diterapkan secara optimal.

## 4.2 Saran
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/MC.01/MEM.M menandai kemajuan pemerintah  dalam  meningkatkan  ketepatan  distribusi  LPG  3kg  melalui  digitalisasi.  Pendekatan  ini bertujuan  untuk  menyederhanakan  proses,  meningkatkan  efisiensi,  dan  meningkatkan  transparansi dalam distribusi. Namun, pelaksanaan  kebijakan  ini mungkin mengalami  kesulitan jika  sub penyalur menghadapi kendala dengan perangkat dan akses internet. Untuk itu, peneliti menyarankan pemerintah untuk  mempertimbangkan  penyediaan  perangkat  khusus  dan  akses  internet  tanpa  biaya  bagi  sub penyalur.  Langkah  ini  diharapkan  dapat  memastikan  ketersediaan  konektivitas  yang  optimal, mengurangi risiko gangguan karena masalah teknis, dan mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly.  (2006) Konstitusi  Dan  Konstitusionalisme. Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Asshidiqie, Jimly. (2010). Perihal Undang-undang. Jakarta: Rajawali Pers.
Attamimi, A Hamid S. (1993). “Hukum tentang Peraturan Perundang-undnagan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)” (disampaikan pada Pidato Purnabakti Guru Besar Tetap FH UI, Depok, 20 September 1993).
Hadjon, P., Lotulung,  P. E., & Laica, H. M. (2012). Hukum administrasi  dan good governance , cet  2. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/14370 diakses 12 Oktober 2023
https://www.studocu.com/id/document/universitas-sebelas-maret/teknik-multimedia/format-logbook-terbaru- pangkalan-lpg-3-kg/22538249 diakses 16 oktober 2023.
KPK, Good Governance Dan Pelayanan Publik , cet 1. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
P.J.P Tak, Rechtsvorming in Nederland, Samsom H.D. Tjeenk Willink. (1991). Sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR (2006). Hukum Administrasi Negara. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Pasal 20.
Sibuea, Hotma P. (2010), Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan  & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik . Jakarta: Erlangga.
Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2004) Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , cet. 8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Tjandra, W. Riawan. (2018). Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Sinar Grafika.