## PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN KUALITAS KINERJA YANG LEBIH BAIK DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
OLEH: ELBERT AGUSTA & IMANUEL JAYA

## Abstrak
Dalam upaya pelayanan aparatur pemerintah daerah perlu adanya peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) sarana dan prasarana perlu ditingkatkan sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas. Dalam  hal ini kita ketahui kinerja aparatur pemerintah daerah ini  masih  banyak  yang  perlu  dibenahi  Rendahnya  profesionalisme  dan  kompetensi  PNS Masih banyaknya tumpang tindih kewenangan antar instansi, aturan  yang tidak sinergis dan tidak relevan dengan perkembangan aktual,dan masalah-masalah lainya. Persoalan reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan publik atau good governance (pemerintahan yang baik) selalu dikaitan  dengan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  pengelola  administrasi  negara.  Good Governance  adalah  tata  pemerintahan  yang  baik,  bersih  dan  berwibawa  dengan menitikberatkan pemerintah yang bersih (clean government) dan bebas KKN.

## Kata Kunci : aparatur, pemerintah, kinerja, kualitas, kebijakan pembangunan

## PENDAHULUAN
Tuntutan  perubahan  sering  ditujukan  kepada  aparatur  pemerintah  menyangkut  pelayanan publik  yang  diberikan  kepada  masyarakat.  Satu  hal  yang  hingga  saat  ini  seringkali  masih menjadi  masalah  dalam  hubungan  antara  rakyat  dan  pemerintah  di  daerah  adalah  dalam bidang  public  service  (pelayanan  umum),  terutama  dalam  hal  kualitas  atau  mutu  pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah sebagai service provider (penyedia jasa) bagi  masyarakat  dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  yangsemakin  berkualitas.  Apalagi dalam menghadapi kompetisi di era globalisasi, kualitas pelayanan aparatur pemerintah akan semakin  ditantang  untuk  semakin  optimal  dan  mampu  menjawab  tuntutan  yang  semakin tinggi dari masyarakat, baik dari segi kualitas maupun dari segi pelayanan. Pelayanan publik pada  dasarnya  menyangkut  hubungan  antara  lembaga  pemberi  jasa  pelayanan  dengan masyarakat  yang  membutuhkan.  Dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang sesuai  dengan  amanat  UUD  1945  maka  pemerintah  pusat  memberikan  kewenangan  kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan kepemerintahannya. Untuk menciptakan  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  pemerintah  daerah  melakukan  strategi melalui  pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat.  Salah  satu  dari  strategi pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  salah  satunya  pelayanan  publik.  Pelaksanaan otonomi  daerah  yang  luas,  nyata,  dan  bertanggung  jawab  di  awal  reformasi  tidak  dapat dipisahkan  dari  keinginan  untuk  menciptakan  tatanan  kepemerintahan  yang  demokratis, khususnya  tatanan  kepemerintahan  yang  lebih  banyak  memberikan  kewenangan  kepada daerah  dan  rakyat  untuk  mengelola  dan  mengatasi  persoalan  daerahnya.  Sejak dikeluarkannya  UU  No.22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah,  yang  kemudian  direvisi dengan  UU  No.  32  Tahun  2004,  Pemerintah  Daerah  secara  terus  menerus  meningkatkan pelayanan publik.
Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah diberikan keleluasaan lebih besar untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Seiring  dengan  hal  itu  tuntutan  masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya  kesadaran  bahwa  warga  negara  memiliki  hak  untuk  dilayani  dan  kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan. Menurut pasal 14 ayat (1) UU No 32 tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  yang  berbunyi  “Urusan  wajib  yang  menjadi kewenangan  pemerintahan  daerah  untuk  kabupaten/kota  merupakan  urusan  yang  berskala kabupaten/kota  meliputi:  perencanaan  dan  pengendalian  pembangunan;  perencanaan, pemanfaatan,  dan  pengawasan  tata  ruang;  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan ketentraman  masyarakat;  penyediaan  sarana  dan  prasarana  umum;    penanganan  bidang kesehatan;  penyelenggaraan  pendidikan;  penanggulangan  masalah  sosial;  pelayanan  bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; pengendalian lingkungan  hidup  pelayanan  pertanahan;  pelayanan  kependudukan,  dan  catatan  sipil; pelayanan  administrasi  umum  pemerintahan;  pelayanan  administrasi  penanaman  modal; penyelenggaraan  pelayanan dasar lainnya;  dan urusan wajib lainnya  yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan”.
Pelayanan  administrasi  merupakan  kewenangan  wajib  daerah  kabupaten  atau  kota.  Sesuai dengan  semangat  demokrasi  dan  upaya  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang bertanggung jawab maka posisi masyarakat lokal harus dipandang sebagai subjek dan mitra utama dalam pembangunan, termasuk dalam hal kebijakan investasi daerah. Tantangan yang dihadapi  dalam  pelayanan  publik  bukan  hanya  menciptakan  sebuah  pelayanan  yang  efisien, tetapi juga bagaimana pelayanan juga dapat dilakukan dengan tanpa membeda-bedakan status dari  masyarakat  yang  dilayani.  Dengan  kata  lain,  bagaimana  menciptakan  pelayanan  yang adil  dan  demokratis.  Salah  satu  filosofi  dari  otonomi  daerah  adalah  semakin  mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap  masyarakat,  selayaknya  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  persoalan-persoalan  yang dihadapi  oleh  masyarakat.  Setelah  permasalahan  pelayanan  masyarakat  diinventarisir  dan dilakukan  analisis,  maka  perlu  dilakukan  strategi  pelayanan  yang  efektif  dan  sesuai  dengan karakteristik  wilayah  dan  penduduknya.  Pada  bidang  pemerintah,  kegiatan  pelayanan  lebih menyangkut pada kepentingan umum sehingga sering disebut dengan pelayanan publik.
Demikian pula dalam penyelenggaraan suatu  pelayanan publik  yang berkualitas, hendaknya aparatur negara sebagai abdi masyarakat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sangat menginginkan pelayanan publik  yang  cepat,  menyenangkan,  tidak  mengandung  kesalahan,  mengikuti  proses  dan prosedur  yang telah ditetapkan.  Dengan pemberian pelayanan  yang baik  kepada masyarakat maka  pemerintah  akan  dapat  mewujudkan  tujuan  negara  yaitu  menciptakan  kesejahteraan masayarakat.  Pelayanan  kepada  masyarakat  tersebut  terintegrasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan.  Pelayanan  publik  berhubungan  dengan  pelayanan  yang masuk  kategori  sektor  publik  bukan  sektor  privat.  Pelayanan  tersebut  dilakukan  oleh pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan  BUMN/BUMD.  Ketiga  komponen  tersebut menangani  sektor  publik  menyediakan  pelayanan  publik.  Pelayanan  yang  diberikan  oleh pemerintah  daerah  untuk  memenuhi  kepentingan  publik  disebut  pelayan  publik.  (Hanif Nurcholis, 2007:286-290).
Tuntutan  masyarakat  mengenai  perbaikan  kualitas  pelayanan  publik  ditanggapi  oleh pemerintah dengan serius. Dengan dikeluarkannya UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  merupakan  salah  satu  upaya  perbaikan  pelayanan  publik.  Selain  itu,  disebutkan  juga
mengenai standar pelayanan yang merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  wajib  ditaati  oleh  pemberi  dan  penerima  pelayanan.  Dalam  pasal  5 UU  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  ruang  lingkup  pelayanan  publik  meliputi pelayanan barang dan publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan pemerintahannya sendiri.
Dalam hal menyikapi paradigma perubahan terhadap undang-undang yang telah berlaku saat ini adalah bahwa kemudian diperlukannya kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan apa yang menjadi tujuan dari pencapaian sasaran lembaga-lembaga pemerintah yang ada dan juga  bagaimana  pemerintah  menyiapkan  peran-peran  yang  akan  menjalankan  amanat  yang telah dibebankan dalam undang-undang tersebut. Namun pemerintah khususnya daerah harus melihat  terlebih  dahulu  bagaimana  atau  sejauh-mana  kesiapan  tiap-tiap  lembaga  dalam menyiapkan  hal  utama  yang  akan  dibenahi.  Kalau  kemudian  kita  berbicara  mengenahi  hal utama  apa  yang  harus  dibenahi  dalam  melakukan  kesiapan  ini  adalah  bagaimana  kita mepersiapkan  sumberdaya  aparaturnya  karena  individu-individu  inilah  yang  akan  menjadi subjek  maupun  objek  dalam  melakukan  perubahan  ini  karena  pembenahan  aparatur merupakan komponen utama dalam proses pembangunan daerah.
Untuk  itu   jika  dilihat  dalam  berbagai  kajian  dilihat  bahwa,  kritik  masyarakat  terhadap semakin  buruknya  kinerja,  produktivitas,  serta  motivasi  aparatur  pemerintahan  daerah Kabupaten  diseluruh   Indonesia  mulai  dari  pemerintah  level  atas   hingga  pemerintah  level paling bawah (kepala kampung) sebagai penyedia layanan (service provider) bagi  masyarakat antara lain di sebabkan karena kurangnya kesiapan Sumber Daya Manusia bagi aparatur pemerintahan daerah.
Oleh  karena  itu,  diharapkan  pemerintah  daerah  dapat  mengambil  langkah-langkah  konkrit untuk  perbaikan  kinerja  aparatur  pemerintah  sebagai  penyedia  layanan  terhadap  masyarakat melalui   peningkatan  kualitas  sumber  daya  aparatur  pemerintahan  secara  profesional  dan terencana  serta  adanya  kebijakan-kebijakan  khusus  dalam  meningkatkan  kualitas  sumber daya aparatur pemerintahan sebagai penyedia layanan (service provider) tersebut.

## Rumusan Masalah
Dilihat  dalam  berbagai  kajian  dilihat  bahwa,  kritik  masyarakat  terhadap  semakin  buruknya kinerja,  produktivitas,  serta  motivasi  aparatur  pemerintahan  daerah  Kabupaten diseluruh  Indonesia mulai dari pemerintah level atas  hingga pemerintah level paling bawah (kepala  kampung)  sebagai  penyedia  layanan (service  provider) bagi   masyarakat  antara  lain di  sebabkan  karena  kurangnya  kesiapan  Sumber  Daya  Manusia  bagi  aparatur  pemerintahan daerah.
Oleh  karena  itu,  diharapkan  pemerintah  daerah  dapat  mengambil  langkah-langkah  konkrit untuk  perbaikan  kinerja  aparatur  pemerintah  sebagai  penyedia  layanan  terhadap  masyarakat melalui   peningkatan  kualitas  sumber  daya  aparatur  pemerintahan  secara  profesional  dan terencana  serta  adanya  kebijakan-kebijakan  khusus  dalam  meningkatkan  kualitas  sumber daya aparatur pemerintahan sebagai penyedia layanan (service provider) tersebut.
Untuk  itu,  pada  kesempatan  ini  peneliti  ingin  menekankan  dua  faktor  mendasar  yang  dapat mempengaruhi peningkatan kualitas kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten di seluruh Indonesia dalam meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat

## Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
- Mengkaji  kebijakan-kebijakan    para  aparatur  pemerintah  di  daerah  rangka  dalam pelayanan kepada masyarakat
- Ingin  mendalami  arti  luas  pemerintah  daerah  maupun  SDM  (sumber  daya  manusia) ataupun penyelenggarannya dalam menjalankan birokrasi pemerintahan
- Memberikan  motivasi  kepada  para  aparatur  pemerintah  daerah  agar  kualitas  kerjanya lebih baik

## Pembahasan
Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pelayanan publik  yang  baik,  efisien,  efektif  dan  berkualitas  tentunya  perlu  didukung  adanya  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  aparatur  khususnya  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  profesional, bertanggungjawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, PNS dalam menjalankan  tugas  tentunya  harus  berdasarkan  pada  profesionalisme  dan  kompetensi  sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya.
Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi,  mengatakan  bahwa  dari 4,7  juta  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  sebanyak  95%  PNS  tidak  kompeten,  dan  hanya  5% yang  memiliki  kompetensi  dalam  pekerjaannya.  Pernyataan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  ini  merupakan  salah  satu  bahan  introspeksi  diri untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  kompetensi  bagi  kalangan  PNS,  karena  PNS berkedudukan  sebagai  unsur  aparatur  negara  yang  bertugas  untuk  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  secara  profesional,  jujur,  adil,  dan  merata  dalam  penyelenggaraan  tugas negara,  pemerintahan,  dan  pembangunan.  Rendahnya  kinerja  birokrasi  (PNS)  tentu  akan mengakibatkan  rendahnya  kualitas  pelayanan  publik.  Gambaran  buruknya  birokrasi  (kinerja PNS  yang  rendah)  disebabkan  kurangnya  atau  bahkan  tidak  kompetennya  sebagian  pejabat struktural  di  lingkungan  pemerintah.  Dapat  dibayangkan  kalau  seandainya  PNS  ini  tidak memiliki  kompetensi,  akan  berakibat  atau  berpengaruh  terhadap  pelayanan  kepada masyarakat,  misanya  pelayanan  menjadi  lambat,  bekerja  asal-asalan,  tidak  maksimal,  tidak efisien  dan  hasilnya  tidak  sesuai  dengan  standar  operasional  prosedur  (SOP)  yang  telah ditentukan.
Untuk  mewujudkan  SDM  aparatur  (PNS)  yang  profesional  dan  berkompetensi,  sebenarnya pemerintah  sudah  mengupayakan  berbagai  program  dan  kegiatan,  seperti  melakukan reformasi  birokrasi,  berbagai  Diklat  dalam  jabatan,  berbagai  Diklat  fungsional,  berbagai Diklat teknis, workshop, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya. sistem birokrasi di Indonesia. Banyak  hal  yang  harus  dilakukan  oleh  Pemerintah  dalam  rangka  reformasi  birokrasi. Reformasi  birokrasi  pada  suatu  organisasi  pada  hakekatnya  adalah  menata,  mengubah, menyempurnakan  danmemperbaiki  birokrasi  agar  lebih  efisin  efektif  dan  lebih  produktif. Hal-hal  yang  harus  dilakukan  tersebut  diantaranya  adalah  memperbaiki  kinerja  PNS  dalam melaksanakan  pelayanan  publik,  merubah  perilaku  pejabat  untuk  menghindarkan  tindak pidana korupsi, dan menata jumlah PNS agar disesuaikan dengan pekerjaan yang ada. Sudah saatnya pemerintah memperbaiki dan memiliki program untuk meningkatkan profesionalitas
dan produktivitas kinerja PNS. Dalam perekrutan dan penyelesaian CPNS, pemerintah harus mempunyai  standar  baku  yang  mesti  dinilai  berdasarkan  kompetensi,  keahlian,  serta profesionalitas  mereka  sehingga  menghasilkan  PNS  yang  benar-benar  dapat  diandalkan. Dalam  reformasi  birokrasi  ini  harus  ditinjau  ulang  mengenai  tugas  PNS  di  setiap  lembaga. Pemerintah  harus  meninjau  berapa  PNS  yang  benar-benar  dibutuhkan  dalam  setiap  institusi sehingga  tidak  ada  lagi  yang  menganggur.  Menurutnya  pemerintah  belum  menyelesaikan berbagai  masalah  yang  muncul  seputar  birokrasi  secara  menyeluruh  dan  belum  terlalu memperhatikan  PNS.  Menurut  Miftah  Toha  (Guru  Besar  Ilmu  Pemerintahan),  hanya  40 persen  pegawai  negeri  yang  benar-benar  bekerja,  sisanya  hanya  sekedar  datang  kekantor tanpa melakukan pekerjaan yang berarti.
Kemudian  di  era  globalisasi  yang  penuh  persaingan  ini,  telah  terjadi  reformasi  di  berbagai bidang  kehidupan  sebagai  konsekuensi  dari  pesatnya  pembangunan  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi (IPTEK).  Komunikasi dan informasi telah menimbulkan dampak yang signifikan di  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat  berbangsa  dan  bernegara.  Reformasi  pemerintahan yang  terjadi  di  Indonesia  telah  mengakibatkan  terjadinya  pergeseran  paradigma penyelenggaraan  pemerintahan  dari  paradigma  senteralistis  ke  arah  desentralisasi  yang ditandai  dengan  pemberian  otonomi  yang  luas  dan  nyata  kepada  daerah  dengan diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah. Berdasarkan   Undang-Undang  tersebut  dimana  pemerintah  memberikan  kepada  daerah otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, sehingga kondisi ini merubah konfigurasi penyelenggaraan  manajemen  pemerintahan  di  daerah.  Pemberian  otonomi  daerah  ini diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan,  pemberdayaan  ( empowering ),  dan  peran  serta  masyarakat  dalam  menata pembangunan daerah. Disamping itu, melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan  daya  saing  dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip  demokrasi,  pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.Dalam  menyikapi  perubahan  yang  terjadi  mengiringi diberlakukannya   Undang-Undang  dimaksud,  diperlukan  kesiapan  daerah  dalam  berbagai bidang  pembangunan  untuk  membangun  dan  mengembangkan  potensi  daerahnya.  Kesiapan daerah  dari  segi  Sumber  Daya  Manusia  khususnya  dalam  bidang  aparatur  pemerintahan daerah sebagai subjek dan objek dari pelayanan dan pembangunan daerah, serta dalam bidang pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal sebagai faktor terpenting dalam  proses  pembangunan  daerah  menuju  kesejahteraan  masyarakat.  Artinya  dalam  hal dalam menyikapi  paradigma perubahan terhadap undang-undang  yang telah berlaku saat  ini adalah  bahwa  kemudian  diperlukannya  kesiapan  pemerintah  dalam  mengimplementasikan apa yang menjadi tujuan dari pencapaian sasaran lembaga-lembaga pemerintah yang ada dan juga  bagaimana  pemerintah  menyiapkan  peran-peran  yang  akan  menjalankan  amanat  yang telah dibebankan dalam undang-undang tersebut
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  berdasarkan  analisis  yang  diuraikan  diatas  adalah bagaimana  untuk  meningkatkan  kualitas  sumberdaya  aparatur  tidak  hanya  diperlukan  untuk bagaimana merubah individunya saja tetapi juga bagaimana merubah sistem dalam organisasi tersebut  atau  dengan  kata  lain  dapat  dikatakan  dapat  diawali  dengan  merubah  dari organisasinya  dulu  karena  jika  organ-organ  dari  organisasi  tersebut  dapat  dibenahi  terlebih dahulu  misalnya  aturan-aturan  dari  organisasi,  struktur  organisasinya,  atau  dapat  dikatakan pembenahan  dalam  kelembagaan  organisasi  tersebut  terlebih  dahulu  karena  apa  kalau kemudian  perubahan  pertama  kali  di  lakukan  kepada  aparaturnya,  maka  apabila  organisasi tersebut  tidak  mengginginkan  untuk  berubah  maka  sama  saja  dengan  akan  tidak  berguna karena pasti  aparaturnya tersebut  juga akan secara tidak langsung atau lama kelamaan  akan
mengikuti  organisasinya  tersebut.  Atau  kemudian  jika  pimpinan  dalam  organisasi  tersebut juga tidak menggigkan untuk berubah maka aparatur tersebut juga tidak akan dapat menolak, karena  pasti  sebagai  pimpinan  orang  tersebut  juga  menginginkan  bagaimana  aparatur pegawainya  juga  mengikuti  prosedur  yang  diterapkan,  inilah  beberapa  hal  yang  dikuatirkan jika  dalam  sebuah  oranisasi  atau  lembaga  publik  pembenahan  sumber  daya  yang  dibenahi terlebih dahulu adalah pada aparaturnya karena diyakini mereka tidak akan dapat menghindar dari lingkaran keburukan organisasi

## ANALISIS

## Perubahan dan perkembangan kebijakan pembangunan
RPJM  telah  mengidentifikasi  11  (sebelas)  permasalahan  pembangunan  yang  dihadapi  lima tahun  kedepan,  salah  satu  diantaranya  adalah  permasalahan  sumber  daya  manusia  aparatur termasuk  di  dalamnya  adalah  PNS.  Permasalahan  tersebut  adalah  rendahnya  kualitas pelayanan  umum  antara  lain  karena  tingginya  penyalahgunaan  kewenangan  dan penyimpangan,  rendahnya  kinerja  sumber  daya  aparatur,  belum  memadainya  sistem kelembagaan  (organisasi)  dan  ketatalaksanaan  (manajemen)  pemerintahan,  rendahnya kesejahteraan PNS, serta banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan  perkembangan  keadaan  dan  tuntutan  pembangunan.  Untuk  itu  salah  satu  agenda pembangunan  nasional  yang  disusun  adalah  Menciptakan  Tata  Pemerintahan  Yang  Bersih dan  Berwibawa.  Upaya  untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  disusun  arah  kebijakan pembangunan penyelenggaraan negara tahun 2004-2009, yang ditetapkan sebagai berikut: 1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN melalui: Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance), Pemberian  sanksi  yang  berat  bagi  pelaku  KKN,  Peningkatan  efektivitas  pengawasan aparatur,  Peningkatan  budaya  kerja  aparatur,  Percepatan  tindak  lanjut  hasil-hasil pengawasan;
2. Meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  administrasi  negara  melalui:  Penataan  kembali fungsi-fungsi  kelembagaan  pemerintahan  agar  dapat  lebih  memadai,  efektif  dengan struktur  lebih  ramping,  luwes  dan  responsif,  Peningkatan  efektivitas  dan  efisiensi ketatalaksanaan  pada  semua  tingkat  dan  lini  pemerintahan,  Penataan  dan  peningkatan kapasitas  SDM  aparatur  agar  lebih  profesional,  Peningkatan  kesejahteraan  pegawai  dan memberlakukan  sistem  karier  berdasarkan  prestasi,  optimalisasi  pengembangan  dan pemanfaatan  e-Government  dan  dokumen/arsip  negara  dalam  pengelolaan  tugas  dan fungsi pemerintahan;
3. Meningkatkan  keberdayaan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pembangunan.  Dua  dari tiga  arah  kebijakan  pembangunan  nasional  penyelenggaraan  negara  tersebut  diatas mengamanatkan  dilakukannya  upaya-upaya  yang  difokuskan  pada  dua  aspek pembangunan yaitu aspek kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur. Maksud dari arah  kebijakan  tersebut  yaitu  agar  pembangunan  penyelenggaraan  negara  mampu mewujudkan  aparatur  yang  profesional,  aparatur  yang  akuntabel,  dan  aparatur  yang sejahtera  serta  kelembagaan  yang  efisien  dan  tanggap  terhadap  perubahan.  Dengan terwujudnya  kondisiaparatur  sebagai  tersebut  diatas,  diharapkan  dapat  mengantarkan upaya  pembangunan  nasional  penyelenggaraan  negara  mencapai  tujuan  agenda pembangunan nasional: Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa. Itu sebabnya diperlukan sebuah aturan agar bagaimana nantinya terwujud pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang dapat dipantau oleh seluruh masyarakat.
Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi.
Globalisasi  dan  revolusi  teknologi  informasi-komunikasi  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi birokrasi dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan berwibawa.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  birokrasi  secara  tepat  guna,  dengan didukung kualitas sumber daya manusia yang baik akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas  birokrasi  untuk  meningkatkan  kinerjanya.  Namun  demikian  apabila  ketersediaan sarana  tersebut  tidak  dapat  dimanfaatkan  secara  tepat  guna  dan  tidak  didukung  dengan sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  baik,  maka  hal  tersebut  hanya  akan  menciptakan inefisiensi dan akan menghambat sistem manajemen secara keseluruhan. Permasalahan klasik kepegawaian  yang  sering  timbul  berkaitan  dengan  kurang  berdayanya  sistem  informasi manajemen kepegawaian adalah :
 Kesalahan  data  PNS  pada  surat  keputusan  mutasi  kepegawaian  yang  ditetapkan  oleh pejabat  kepegawaian,  hal  demikian  terjadi  (pada  umumnya)  dikarenakan  dalam  proses pembuatan keputusan tersebut tidak didukung dengan data yang akurat dan mutakhir.
 Belum berdayanya sistem informasi kepegawaian untuk menghadirkan data dan informasi PNS  secara  cepat,  tepat  dan  akurat,  setiap  saat  diperlukan  dalam  rangka  pembuatan keputusan-kebijakan  kepegawaian  nasional.  Sedangkan  pemeliharaan  data  PNS  secara manual  kurang dapat  mengimbangi  percepatan perubahan dan perkembangan lingkungan yang terjadi.
Dalam hal ini agar kinerja yang dihasilkan dapat bermanfaat atau dapat dicapai dengan cepat, tepat  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat  untuk  itu  para  pegawai  harus  didukung  dengan penerapan teknologi dalam hal ini misalnya pengunaan komputer/ laptop. Peran teknologi ini sangat  penting  disamping  untuk  mengikuti  perkembangan  teknologi  juga  untuk  bagaimana memanfaatkan   teknologi  tersebut  untuk  kelancaran  kerja  agar  nantinya  pekerjaan  tersebut dapat  terselesaikan  dengan  cepat  dan  akurat.Tetapi  yang  lebih  utama  adalah  bagaimana menerapkan  teknologi  tersebut  dengan  benar  atau  sesuai  prosedur  agar  tidak  terjadi penyimpangan dan disalah gunakan.

## Peluang Kepegawaian Ke Depan
Keberadaan  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  aparat  birokrasi  yang  berasal  dari  jalur  karier kepegawaian ( non political appointees ) selalu dijumpai di setiap pemerintahan suatu negara, dan  keberadaannya  akan  terus  eksis  selama  pemerintahan  negara  tersebut  masih  ada. Keberadaan PNS dibutuhkan oleh pemerintah dan negara ( stakeholder ), dimana PNS selaku pelaksana  kebijakan  untuk  menggerakan  birokrasi,  dan  dibutuhkan  oleh  masyarakat  secara umum ( customer ) dalam wujud pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat (fungsi public  service ).  Oleh  karena  itu  Pegawai  Negeri  Sipil  disebut  “ public  servant atau civil servant ,” yang selalu dibutuhkan oleh Pemerintah/Negara, dan Masyarakat sebagai pengguna jasa PNS.
Perubahan dari dua  faktor utama (pemerintah selaku stakeholder dan PNS selaku pelaksana kebijakan/penyelenggara birokrasi serta penyedia pelayanan kepada masyarakat) diperlukan, karena  dipengaruhi  oleh  dinamika  perubahan  di  berbagai  bidang,  seperti:  POLEKSOS, demografi,  dan  meningkatnya  tuntutan  publik  kepada  PNS,  serta  pengaruh  global.  Dari  sisi pemerintah,  perkembangan  dan  perubahan  lingkungan  yang  terjadi  telah  disikapi  dengan berbagai upaya penyesuaian arah kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan penyelenggaraan  negara,  diarahkan  untuk  menciptakan  Pemerintahan  Yang  Bersih  dan berwibawa  sebagaimana  tertuang  dalam  RPJM.Sejahtera,  dimana  penghasilan  PNS  dapat memenuhi  tingkat  hidup  layak  bagi  diri  dan  keluarganya,  yang  didukung  dengan  sistern
penghargaan  non  materiil  yang  adil  dan  rasional,  sehingga  mampu  menumbuhkan  motivasi yang  selanjutnya  memacu  peningkatan  kinerja,  dan  terciptanya  aparatur  yang  bersih  dari KKN.
Sedangkan  penyesuaian  yang  harus  dilakukan  oleh  kepegawaian  adalah  menyelaraskan program-program  kepegawaian dengan arah kebijakan pembangunan nasional  serta tuntutan stakeholder  (pemerintah)  dan  masyarakat  yang  menghendaki  terwujudnya  PNS  yang profesional,  dan  bersih  dari  KKN,  sehingga  mampu  menghadirkan  pelayanan  terbaik  bagi masyarakat dan mendorong terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu masih terbuka peluang bagi kepegawaian di masa depan, apabila mampu mengembangkan sistem  manajemen  kepegawaian  yang  ada,  sehingga  dapat  mewujudkan  PNS  sebagaimana diharapkan oleh stakeholder dan customernya.
Sistem  manajemen  kepegawaian  yang  berawal  dari  sistem  perekrutan,  promosi  dan mobilisasi,  esolonisasi,  renumerasi,  pendidikan  dan  pelatihan,  kesejahteraan  pegawai, disiplin,  dan  pensiun.  Memerlukan  perbaikan  manajemen  kepegawaian  yang  terintegral  dan komprehensif.  Maka  hendaknya  instansi  yang  menangani  manajemen  kepegawaian  seperti Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  (menpan),  Badan  Kepegawaian  Negara (BKN),  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD),  lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  sebagai pengelola PNS untuk bisa duduk bersama memperbaiki manajemen kepegawaian yang lebih baik. Ada beberapa masukan untuk memperbaiki manajemen kepegawaian sebagai berikut :
 Manajemen  kepegawaian  (PNS)  yang  cenderung  menggunakan  system  tertutup karena  akibat  dari  desentralisasi  dan  otonomi  daerah,  maka  perlu  dikembalikan  ke system  manajemen  nasional  yang  terpadu  dan  terbuka  sehingga  memungkinkan semua orang bisa memasuki atau menjadi pegawai pemerintah tanpa dihalangi oleh asal  usul  etnis  dan  kedaerahannya.  Dengan  demikian,  hal-hal  yang  bisa  dibantu antara  lain  menata  dan  mereformasi  manajemen  kepegawaian  secara  menyeluruh dengan menggunakan system yang tepat untuk wilayah Indonesia yang luas;
 Pengembangan  Pendidikan  dan  Pelatihan  PNS  tidak  lagi  dititkberatkan  kepada Diklat  Struktural  yang  cenderung  menjadikan  orientasi  pegawai  hanya  untuk mendapatkan  jabatan  struktural,  namun  Diklat  diarahkan  untuk  meningkatkan keahlian dan kecakapan pegawai;
 Dalam  pelaksanaan  Otonomi  Daerah,  pengelolaan  Manajemen  kepegawaian  di daerah  dilakukan  secara  otonom  oleh  daerah  mulai  dari  rekrutmen  sampai  dengan pensiun.  Perlu  adanya  restrukturisasi  kelembagaan  dalam  manajemen  kepegawaian di  daerah  tidaknya  bersifat  administratif,  namun  perlu  struktur  kelembagaan  baru yang diarahkan dan berorientasi terhadap pengembangan potensi dan profesionalisme  pegawai,  memberi  pelayanan  yang  opimal  kepada  masyarakat. Maka perlu kiranya manajemen kepegawaian dibantu melakukan analisis organisasi, analisis jabatan yang tepat bagi pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai.

## Prespektif  Perbaikan  Kinerja  Untuk  Mewujudkan  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang Baik
Aparatur negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik ( Good  Governance). Kepemerintahan  yang  baik  (g ood  governance) bukan  hanya  konsep yang perlu disosialisasikan, namun perlu diterapkan pada semua level pemerintah di manapun berada.  Penerapan  konsep good  governance untuk  kasus  pemerintah  di  Indonesia diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI No.  IX/MPR/1998  tentang Penyelenggaraan Negara
Yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme.  Kemudian  pemerintah  Indonesia juga  mengeluarkan  Undang-Undang  No.  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara yang Bersih dan Bebas dri Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.
Beberapa  poin  penting  yang  terkait  dengan  implementasi  prinsip-prinsip  Good  Governance merupakan  pegangan  bagi  birokrasi  publik  dalam  melakukan  transformasi  manajemen pemerintahan. Menurut Tjokroamidjojo, tuntutan ke arah Good Governance juga lahir akibat kualitas pelayanan publik yang rendah.
Untuk itu diharapkan adanya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik tingkat kompetensi aparatur seperti misalnya dengan memiliki pegangan seperti antara lain:
 Insentif dan responsive terhadap peluang dan tantangan baru yang timbul.
 Tidak  terpaku  pada  kegiatan-kegiatan  rutin  yang  terkait  dengan  fungsi  instrumen birokrasi,  akan  tetapi  harus  mampu  melakukan  terobosan  melalui  pemikiran  yang kreatif dan inovatif
 Mempunyai wawasan yang luas dan jauh kedepan.
 Memiliki  kemampuan untuk  mengantisipasi,  mempertimbangkan dan meminimalkan resiko
 Tanggap terhadap peluang dan potensi yang dapat dikembangkan.
 Memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber potensial
Disini diharapkan kepada bagaimana sumberdaya aparatur yang dalam hal ini adalah pegawai negeri  untuk  bagaimana  memberikan  pelayanan  dan  kinerja  yang  betanggung  jawab  agar bagaimana  dapat  mencerminkan  tata  pemerintahan  yang  baik,  dalam  hal  ini  pegawai  tidak hanya  menunggu  apa  kemudian  langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk  memperbaiki kinerjanya  tersebut  namun  bagaimana  para  pegawai  tersebut  nantinya  dapat  mengambil peluang  tersendiri  untuk  bagaimana  memciptakan  sebuah  terobosan-terobosan  yang  dapat memperbaiki kualitasnya atau kinerjanya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

## KESIMPULAN
Dari  diskusi  diatas  dapat  diambil  sebuah  kesimpulan  yakni  bagaimana  akan  pentingnya sumberdaya  aparatur  yang  dalam  hal  ini  adalah  pegawai  negeri  untuk  bagaimana memperbaiki kinerjanya misalnya mulai dari perekrutan pegawai baru, seleksi, penetapan dan pelatihan  setelah  dan  sebelum  menjadi  pegawai   yang  selama  ini  dipandang  dalam masyarakat sangat rendah karena  kualitas pelayanan, kineja dan profesionalisme yang masih kurang  dan  terkesan  setelah  menjadi  pegawai  mereka  tambah  malas  .  banyak  masyarakat yang  mengeluhkan  akan  hal  ini.  Sehingga  aparatur  pemerintahan  ini  selalu  mendapatkan kritikan, karena inilah para pegawai diharapkan untuk nantinya dapat menciptakan tata kelola pemerintahan  yang  baik  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  tertuang  dalam  Good Governance,  dan  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  kunci   perubahan  sumberdaya  aparatur antara lain:
- Besarnya political  will/government  will secara  konsisten,  sungguh-sungguh,  dan  serius dalam pemberantasan KKN serta perubahan mind-set ;
- -Meningkatnya kesamaan persepsi dalam tujuan, pola tindak serta rencana;
- Memanfaatkan teknologi informasi ( e-gov, e-procurement ) dalam pemberantasan KKN;
- -Adanya kesepakatan penerapan single identity number (SIN);
- Pembaharuan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;
- Penataan criminal justice system.
Dalam  hal  ini  tidak  hanya  pemerintah  tapi  aparaturnya  yang  dalam  hal  ini  adalah  pegawai negeri  haruslah  sudah  siap  dan  benar-benar  bersungguh-sungguh  untuk  merubah  kinerjanya dalam  berbagai  aspek,  dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita  bersama  yakni  penciptaan  tata kelola pemerintahan yang baik bersih dari unsur KKN.

## DAFTAR PUSAKA
Bratakusumah, Otonomi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah. PT.  Gramedia,  Jakarta. 2002.
Carol  S.  Dweck,  Change  Your  Mindset  Change  Your  Life,   PT  Serambi  Ilmu  Semesta, Jakarta. 2007.
Dwiyanto,  Agus,  dkk. Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik .  Gajah Mada Press, Yogyakarta. 2006.
Ife,  Jim.  1995,  Commutity  Development,  creating  community  alternatives  Visions  analisis and practices, Australia : Logman Inc.
Saiful  H.  Djarot,  Manajemen  Pelayanan  Publik  Dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  dan Penataan Kelembagaan di Pemerintah.
Sandy Mac Gregor. Piece of Mind, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
Suhendra.2006, Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat, bandung : Tria Kencana.
Teguh  Sulistiyani,  Ambar.  2004,  Memahami  Good  Governance  Dalam  Prespektif Sumberdaya Manusia.