IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 24 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PEKIK NYARING KECAMATAN PONDOK KELAPA
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Oleh: Anwar Hamid 

## ABSTRAKSI
Pentingnya  Analisis  Implementasi  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  24  tentang Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di  Desa  Pekik  Nyaring  Kecamatan  Pondok  Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu guna menjauhkan praktik pnyelengaraan pemerintah desa yang tidak  sesuai  dengan regulasi  yang  ada. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  24  tentang  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di Desa  Pekik  Nyaring  Kecamatan  Pondok  Kelapa  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  menggunakan metode  kualitatif. Hasilnya  menunjukkan  dari  segi  akuntabilitas  Pemerintahan  Desa  masih terdapat kekeliruan dalam pembagian anggaran belanja desa yang kurang sesuai dengan peraturan pemerintah.  Dari  segi  profesionalitas,  kurang  disiplinnya  pegawai  dalam  bekerja  menimbulkan paradigma  dimasyarakat  bahwa  dengan  memberikan  upah  lebih  maka  urusan  akan  cepat  selesai. Dari  segi  partisipatif  dengan  dilibatkannya  unsur  masyarakat  dalam  kegiatan  yang  dilaksanakan desa terdapat celah oleh golongan masyarakat tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dan jalannya pemerintahan terhambat dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang lengkap dan memadai  seperti  kantor  desa  yang kecil, kualitas  SDM  dan  kendaraan  oprasional  untuk  kegiatan lapangan.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Undang-Undang Desa, pemerintahan Desa
 Dosen Tetap Prodi Ilmu Administrasi Negara STIA Bengkulu

## A. Pendahuluan
Pemerintahan Desa secara yuridis formal diakui  dalam  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah dan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa.  Desa  adalah  wilayah  yang penduduknya saling mengenal hidup bergotong-royong,  adat  istiadat  yang  sama, tata norma  dan  mempunyai  tata  cara  sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Di  samping  itu,  umumnya  wilayah  desa terdiri  atas  daerah  pertanian,  sehingga sebagian  besar  mata  pencariannya  adalah seorang petani.
Pembangunan  desa  dapat  dikatakan sebagai  upaya  peningkatkan  kualitas  hidup dan  penghidupan  masyarakat  desa  dimana dari pembangunan desalah terjadinya proses pemasukan  nilai-nilai  dari  berbagai  macam aspek  seperti  ekonomi,  agama,  budaya, hingga  norma  sosial  kepada  masyarakat serta  menempatkan  kemandirian  individu sebagai  modal  utama  dalam  pembangunan yang  menentukan  berhasil  atau  tidaknya penyelenggaraan  pemerintahan  di  desa  dan tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun  2014  paragraf  2  pasal  121  ayat  1-3 tentang pelaksanaan desa yang berbunyi:
1. Kepala  Desa  mengkoordinasi  kegiatan pembangunan  desa  yang  dilaksanakan perangkat desa.
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa  sebagaimana  dimaksud  ayat  1 ditetapkan  dengan  mempertimbangkan keadilan gender
3. Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  1  mengutamakan pemanfaatan  sumber  daya  manusia  dan sumber  daya  alam  yang  ada  di  Desa serta  mendayagunakan  swadaya  dan gotong royong masyarakat.
Dengan  adanya  Undang  Undang  Nomor 6  Tahun  2014  tentang  desa,  semoga membawa  perubahan  yang  mendasar  dalam sistem  dan  struktur  pemerintahan  pesa  serta membawa  dampak  yang  sangat  luas  bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan,  pengelolaan  keuangan,  dan sistem  penganggaran  dalam  menunjang penyelenggaraan pemerintahan di desa.
Implementasi  aturan  pemerintah  berupa undang undang tentang desa yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahaan  disusun  dengan  berbagai macam ketentuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menciptakan sistem Pemerintahan yang baik
(good  governance) .  Karena  hal  inilah  yang
menjadi  cita-cita  warga  negara.  Dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
Pemerintah  desa mempunyai  peran  yang sangat  besar  dalam  mewujudkan good governance karena  Pemerintahan  Desa berfungsi  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat berupa pelayanan publik, pembangunan,  dan  perlindungan  yang  dapat dipertanggung  jawabkan  semua  pihak, transparansi dalam penganggaran, perencanaan yang dilandasi dengan musyawarah,  serta  merasakan  hasil  yang bermanfaat. Berdasarkan  permasalahan  di  atas, maka  penelitian  ini  dapat  dirumuskan sebuah masalah berikut: Bagaimana Implementasi  Undang  Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di Desa  Pekik  Nyaring  Kecamatan  Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di
Desa  Pekik  Nyaring  Kecamatan  Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan  pendekatan deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan data  dilakukan  dengan  metode  wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah. Fokus penelitian ini yaitu pada Implementasi  Undang  Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Pasal 24 Tentang Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di Desa Pekik Nyaring. C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Implementasi Undang Undang Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  24 Tentang Penyelenggaraan Pemerinthan Desa a. Akuntanbilitas Pelaksanaan  asas  akuntabilitas  dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sudah tergolong cukup dalam melaksanakan pertanggungjawaban mengenai  beberapa  aturan  dan  mekanisme sudah  berjalan  sesuai  dengan  Undang-
Undang namun ada pula beberapa peraturan  yang  kurang  tepat  sasaran  yang mengacu  pada  Undang-Undang  seperti pengalokasian dana desa dimana peraturan pemerintah 43 tahun 2014 tentang
penyaluran  Anggaran  Dana  Desa  dimana 30%  dari  jumlah  anggaran  belanja  desa seharusnya  untuk  gaji  dan  oprasional Kepala  Desa,  Perangkat  Desa,  dan  BPD serta  insentif  RT  dan  RW,  namun  pada kenyataan  38%  hanya  digunakan  untuk gaji  Kepala  Desa,  Perangkat  desa  dan BPD .

## b. Profesionalisme
Asas  profesionalitas  aparatur  desa dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa Pekik  Nyaring  tergolong  cukup  baik  karena masih  ada  beberapa  hal  yang  menjadi kendala  mulai  dari  paradigma  masyarakat yang  berasumsi  dengan  memberikan  upah lebih  kepada  aparat  desa  agar  urusan  cepat selesai  dan  fenomena  ini  menjadi  budaya dimasyarakat sekitar sehingga masyarakatpun  berfikiran  pelayanan  yang diberikan  terkesan  diskriminatif  kemudian permasalahan kurang mendukungnya fasilitas lapangan maupun fasilitas penunjang  administrasi,  dan  yang  terakhir adalah masalah kedisiplinan pegawai.
c. Partisipatif
Mengenai  Asas  partisipasi  cukup  baik dimana  dalam  kegiatan  pembangunan  yang di  laksanakan  oleh  pemerintah  desa,  unsur masyarakat  desa  dilibatkan  mulai  dari penjaringan  aspirasi,  perencanaan  hingga ditunjuk  langsung  sebagai  pelaksana  proyek pembangunan  namun  dengan  kebijakan tersebut ternyata memiliki kelemahan dimana  terdapat  celah  oleh  beberapa golongan  unsur  masyarakat  yang  ingin mendapatkan  keuntungan  lebih  dengan  cara mengurangi komposisi material dalam suatu proyek,  kemudian  kurangnya  pemahaman masyarakat  tentang  fungsi  dan  keberadaan Badan  Permusyawaratan  Desa  yang  mana masyarakat jarang berkordinasi dengan BPD dalam  menyampaikan  keluhan  terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi
Kinerja Pemerintahan Desa
a. Faktor Pendukung Faktor pendukung dari penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pekik  Nyaring  adalah  sikap  aparatur  desa yang  memiliki  kecakapan  dan attitude yang baik  dalam  melayani  masyarakat  serta pertisipasi  kelembagaan  masyarakat  dan unsur  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa.

## b. Faktor Penghambat
Faktor  penghambat  penyelenggaraan pemerintahan di Desa  Pekik Nyaring adalah dibalik  kebijakan  yang  melibatkan  unsur masyarakat desa terdapat golongan- golongan masyarakat yang ingin mendapatkan  keuntungan  lebih  dari  proyek pembangunan desa sehingga target
pembangunan  kurang  tercapai  ditambah sarana  dan  prasarana  penunjang  kegiatan pemerintahan  yang  kurang  lengkap  dan memadai  seperti  kantor  desa  yang  kecil, ruangan  yang  sempit,  kualitas  SDM  yang kurang memadai.

## D. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat disimpulkan:
1. Akuntanbilitas sudah melaksanakan pertanggungjawaban dengan cukup baik dan telah mengikuti prosedur mulai dari tingkat  Kaur  hingga  LPJ  diserahkan kepada Bupati namun ada pula beberapa peraturan  yang  kurang  tepat  sasaran yang mengacu pada Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 43  Tahun  2014  tentang  peraturan pelaksanaan  Undan  Undang  Nomor  6
Tahun  2014  tentang  Desa  dimana kondisi real yang  terjadi  dilapangan 30%  dari  jumlah  anggaran  belanja desa seharusnya  untuk  gaji  dan  oprasional Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD serta  insentif  RT  dan  RW,  namun  pada kenyataan  38%  digunakan  untuk  gaji Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD.
2. Profesionalitas  aparat  pemerinah  desa cukup  berjalan  dengan  baik  karena pelayanan yang diberikan kepada masyarakat  sudah  ditingkatkan  dari tahun  tahun  sebelumnya  namun  ada beberapa  hal  yang  menjadi  kendala mulai  dari  paradigma  masyarakat  yang berasumsi  dengan  memberikan  upah lebih  kepada  aparat  desa  agar  urusan cepat  selesai  dan  fenomena  ini  menjadi budaya  dimasyarakat  sekitar  sehingga masyarakat  berfikiran  pelayanan  yang diberikan terkesan diskriminatif kemudian permasalahan kurang mendukungnya fasilitas lapangan maupun fasilitas penunjang administrasi,  dan  yang  terakhir  adalah masalah  kedisiplinan  aparatur  desa dalam hal jam masuk kerja.
3. Partisipatif  cukup  baik  dimana  dalam kegiatan pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah desa, unsur masyarakat  desa  dilibatan  mulai  dari penjaringan aspirasi, perencanaan hingga ditunjuk langsung sebagai pelaksana proyek pembangunan, namun dengan  kebijakan  tersebut  ternyata memiliki  kelemahan  dimana  terdapat celah  oleh  beberapa  golongan  unsur masyarakat  yang  ingin  mendapatkan keuntungan lebih dengan cara mengurangi  komposisi  material  dalam suatu  proyek,  kemudian  kurangnya pemahaman  masyarakat  tentang  fungsi dan keberadaan Badan Permusyawaratan  Desa  yang  mana masyarakat  tidak  pernah  berkordinasi dengan  BPD  dalam  menyampaikan keluhan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan  di  Desa  Pekik  Nyaring menjadi kurang maksimal.
4. Faktor  pendukung  dari  Implementasi Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Pasal  24  tentang  pemerintahan  desa  di Desa  Pekik  Nyaring  adalah  sikap aparatur  desa  yang memiliki  kecakapan dan attitude yang  baik  dalam  melayani masyarakat serta partisipasi kelembagaan  masyarakat  dan  unsur masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Faktor penghambat Implementasi Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Pasal  24  tentang  pemerintahan  desa  di Desa  Pekik  Nyaring  adalah  dibalik kebijakan yang melibatkan unsur masyarakat  desa  terdapat  golongan- golongan masyarakat yang ingin mendapatkan  keuntungan  lebih  dari proyek  pembangunan  desa  sehingga target  pembangunan  kurang  tercapai ditambah sarana dan prasarana penunjang  kegiatan  pemerintahan  yang kurang  lengkap  dan  memadai  seperti kantor  desa  yang  kecil,  ruangan  yang sempit, sehingga dalam pelaksanaannya aparat desa terkadang mengalami kendala.
2. Saran
1. Diharapkan  Pemerintah  Desa  Pekik Nyaring  dapat  lebih  memperjelas pembagian Alokasi Dana Desa dengan mengikuti peraturan perundang- undangan
2. Perlunya  perbaikan  dan  pegadaan sarana  dan  prasarana  seperti  kantor desa,  kendaraan  operasional,  dan kualitas SDM yang memadai.
3. Diharapkan  Pemerintah  Desa  dan masyarakat bisa bersinergi dan memanfaatkan Anggaran ADD dengan mempertimbangkan kepentingan  orang  banyak  bukan untuk kepentingan pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Daftar Pustaka
Buku-buku: Abidin, Said Zainal 2004. Kebijakan Publik. Jakarta:  Penerbit  Pancur  Siwah  Amal Ichlasul Adisasmita,  Rahardjo.  2006.  Pembangunan Pedesaan  dan  Perkotaan.  Graha  Ilmu.
Yogyakarta
Affandi,  Anwar  dan  Setia  Hadi.  1996. Perencanaan  Pembangunan  Wilayah dan Pedesaan. Prisma, Jakarta Agus, Dwiyanto. 1995. Pelayanan Organisasi Pelayanan Publik. Yogyakarta University Press, Yogyakarta Amirin,  Tatang,  M.  Drs.  1995.  Menyusun Rencana  Penelitian.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta Beratha, I Nyoman, Drs. 1991. Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan. Bumi Aksara, Jakarta Bayu Suryaningrat.  1976. Pemerintahan dan Administrasi  Desa.  Yayasan  Beringin Korpri Unit Depdagri, Jakarta Bratakusumah,  Dedy  Supriady  &  Riyadi.
2005. Perencanaan Pembanggunan
Daerah. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
HAW,  Widjaja.  2003. Otonomi  Desa
Merupakan  Otonom  Yang  Asli,  Bulat
Dan  Utuh. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada. Juliartha, Edward. 2009. Model Implementasi  Kebijakan  Publik. Jakarta : trio Rimba Persada
Kartohadikusumo  Soetardjo.  2003. desa . Jakarta : Penerbit Balai Sartika Ndaraha,  Taliziduhu.  2003. Kybernologi (Ilmu  pemerintahan  Baru). PT.Rineka Cipta : Jakarta Nurcholis,  Hanif.  2011. Pertumbuhan  dan penyelenggaraan  pemerintahan  desa. Jakarta: Erlangga
Nogroho,  R.  2004. Public  Policy ,  Jakarta  :
PT. Gramedia. Syaukani,  dkk.  2002. Otonomi  Daerah
Dalam  Negri  Kesatuan .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Peraturan Perundang-undangan : Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014. Tentang  Pemerintahan  Desa  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  tahun  2014 Tentang Desa