Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni  2019 | 109

## PERBUATAN MORAL DAN PERTIMBANGAN BATIN IDEAL:  MENELUSURI FILSAFAT ETIKA DI DALAM STUDI ISLAM
Nur Rahmad Yahya Wijaya Dosen STIT Al Karimiyyah Sumenep

## Abstract
Sebagai bagian dari kajian yang membicarakan segala sesuatu „sebagaimana seharusnya‟,  filsafat  etika  khusus  mempelajari  perbuatan  manusia.  Yang ditanyakannya  setidaknya  tiga  hal. Pertama ,  apa  ukuran  perbuatan  yang tepat? Kedua ,  „apa‟  yang  seharusnya  manusia  perbuat? Ketiga , „mengapa‟ manusia harus  berbuat? Pertanyaan kedua dapat dijawab dengan menjawab pertanyaan  pertama:  yang  harus  diperbuat  manusia  adalah  perbuatan  yang „benar‟,  atau  perbuatan  yang  „baik‟;  dua  hal  ini  merupakan  dua  hal  yang berbeda.  Sedangkan  pertanyaan  ketiga  dapat  dijawab  dengan  memberikan alasan  yang  menjelaskan  pertimbangan  batin  mengapa  perbuatan  itu dilakukan.  Untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  ini,  istilah-istilah  teknis di  dalam  kajian  etika,  baik  yang  berasal  dari  Islam  sendiri,  maupun  yang berasal  dari  Barat,  dipaparkan,  dan  untuk  selanjutnya  dijadikan  sebagai patokan ideal. Uraian singkat atas aliran-aliran etika dan model etika, baik di dalam  filsafat  etika  Barat,  maupun  filsafat  etika  Islam,  yang  ditemukan  di dalam  kajian  Ilmu  Kalam,  Filsafat  Islam,  Tasawuf,  dan  Ilmu  Akhlak demikian  juga,  dijabarkan.  Penjabaran  atas  aliran-aliran  dan  model-model etika  ini  selanjutnya  dianalisis,  dikritik,  dan  dicari  sintesisnya.  Setelah diuraikan  sintesisnya,  dirumuskan  kemudian  poin-poin  terbaik  di  antara pemikiran etika tersebut. Dan pertanyaan keempat yang ingin dijawab dalam tulisan  ini  adalah  apa  poin-poin  terbaik  di  antara  aliran-aliran  dan  model- model  etika  tersebut  yang  dapat  dirumuskan  menjadi  model  etika  utama  di dalam Islam?
Keywords: filsafat etika, etika, moralitas, moral, perbuatan moral
110 | Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni 2019

## Pendahuluan
Di  dalam  etika  Barat,  ada  dua  cara  untuk  mengukur  perbuatan  moral. Pertama , melalui kerangka baiknya perbuatan pada konsekuensinya, yang disebut kemudian sebagai pertimbangan batin. Di sini, perbuatan moral (baca: perbuatan yang benar) dicari di luar perbuatan karena hubungannya dengan kebaikan. Kedua , melalui  kerangka  benarnya  perbuatan,  menurut  prinsip-prinsip  universal-objektif, dan  syarat  bagi  perbuatan  moral  dicari  di  dalam  perbuatan an  sich karena hubungaannya  dengan  kewajiban.  Kedua  aliran  Etika  Teleologis  dan  Etika Deontologis  yang  saling  bertolak  belakang  ini  tidak  mampu  memberikan penjelasan mengenai dasar perintah dan kewajiban yang menuntut manusia untuk berlaku moral. Etika Teologis mengisi kekosongan kedua doktrin sebelumnya, dan menegaskan bahwa otoritas eksistensial yang berwibawa ini hanyalah Tuhan Yang Maha  Baik,  dan  karena  Dia  juga  merupakan  sumber  kebaikan.  Tetapi,  Etika Teologis gagal  mempertahankan  doktrin  tentang Kebaikan  Tuhan,  dan  di dalam sistemnya sendiri tidak dapat menunjukkan kriteria apa yang menetukan kebaikan dan keburukan, persis seperti yang dikehendaki Tuhan.
Etika,  dengan  demikian,  berhajat  pada  penjelasan  wahyu,  dan  Alquran beserta  Sunnah  Nabi-Nya,  di  dalam  Islam,  merupakan  pedoman  etika  yang lengkap di dalam sistemnya sendiri. Dari sinilah diketahui bahwa perbuatan moral bukan hanya ditentukan oleh prinsip-prinsip universal etika, tetapi juga sekaligus sesuai  dengan  Perintah  Allah,  karena  Dia  sendirilah  yang  menciptakan  akal manusia  untuk  dapat  menangkap  kebenaran,  Dia  juga  yang  menciptakan kebenaran,  dan  atas  kebenaran  yang  diciptakan-Nya  itulah  Perintah-Nya  sesuai dengan Kebenaran-Nya.
Di dalam Islam, perbuatan moral adalah perbuatan yang dilakukan hanya karena  mau  memenuhi  Perintah-Nya.  Perbuatan  seperti  ini  disebut  juga  sebagai perbuatan  akhlak,  atau  perbuatan  yang  dilakukan  tanpa  pertimbangan,  yang dalam bahasa agama disebut sebagai perbuatan ikhlas. Perbuatan ikhlas ini akan lebih baik, meskipun lebih sulit, jika diberi rasa cinta kepada Tuhan, satu-satunya alasan untuk berbuat moral. Perbuatan yang dilakukan hanya karena mengharap surga,  takut  akan  neraka,  atau  pertimbangan-pertimbangan  batin  lainnya,  meski dapat  menjadi  alasan-alasan  praktis  yang  baik  bagi  perbuatan  moral,  dengan demikian,  tidak  berstatus  moral  dan  tidak  dapat  dianggap  sebagai  perbuatan moral.
Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni  2019 | 111
Pengertian Akhlak, Moral, Moralitas, Etika, dan Filsafat Etika
Sebelum menjawab empat pertanyaan dalam tulisan ini, ada baiknya jika definisi filsafat  etika  dan pengertian  atas  beberapa istilah utama di  dalam  filsafat etika didedah terlebih dahulu. Ini amat penting mengingat pemaknaan atas istilah- istilah tersebut tidak selalu mencapai kesepakatan bulat di antara para ahli. Di sini, perselisihan atas perbedaan pengertian istilah-istilah tersebut agak dihindari, tetapi penegasan atas pemaknaan masing-masingnya mendesak dilakukan. Istilah-istilah yang sering digunakan di dalam kajian filsafat etika Islam dan Barat di antaranya adalah akhlak, moral, moralitas, etika, dan filsafat etika.
Di  dalam  kajian  Islam,  istilah  yang  paling  sering  digunakan  untuk menggambarkan perbuatan manusia adalah “akhlak”. 1 Dapat disimpulkan bahwa akhlak  bukanlah  perbuatan;  melainkan  suatu  keadaan  jiwa  yang  kokoh,  yang darinya  lahir  perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan  dengan  mudah  tanpa pertimbangan,  perenungan,  pemikiran,  dan  pilihan  –  singkatnya,  tanpa pertimbangan.  Keadaan  jiwa  yang  kokoh  ini,  pada  sebagian  orang  sudah merupakan  watak,  pembawaan,  atau  tabiat  asli;  tetapi,  pada  sebagian  lainnya,
1 Menurut  al-Faidh  al-Kasyani (w. 1091  H), akhlak adalah: “Ungkapan  tentang  bentuk  yang mandiri  di dalam jiwa yang darinya bersumber perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa perlu perenungan dan pemikiran.” (Lihat teks Arabnya dalam Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf (Bandung, Pustaka Setia, 2010), 14.). Menurut Ibn „Arabi (w.  1165-1240  M),  akhlak  adalah:  “Keadaan  jiwa  yang  dengannya  orang  melakukan  perbuatan-perbuatannya tanpa pertimbangan  dan  pilihan.  Akhlak  terkadang  pada  sebagian  manusia  adalah  watak  dan  tabiat,  dan  pada sebagian lainnya tidak terjadi kecuali dengan latihan dan perjuangan.” (Lihat teks Arabnya dalam ibid .). Menurut Ibn  Miskawaih  (941-1030  M),  akhlak  adalah:  “Keadaan  jiwa  yang  mendorong  untuk  melakukan  perbuatan- perbuatan tanpa pemikiran dan pertimbangan. Keadaan ini tebagi kepada dua bagian. Di antaranya adalah apa yang merupakan tabiat dari pembawaan asli..., dan di antaranya ada juga yang diperoleh dengan kebiasaan dan latihan,  dan  barangkali  permulaannya  adalah  (dengan)  pemikiran,  kemudian  terus-menerus  atas  keadaan  itu setahap demi setahap sehingga menjadi bakat dan akhlak.” (Lihat teks Arabnya dalam ibid ., 13.). Menurut  Imam al-Gazali  (1055-1111  M):  “Akhlak  adalah  suatu  perkataan  tentang  suatu  bentuk  yang  ada  di  dalam  jiwa  yang kokoh di mana perbuatan-perbuatan bersumber darinya dengan gampang dan mudah tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan.  Jika  bentuk  tersebut  menghasilkan  perbuatan-perbuatan  yang  baik  dan  terpuji  secara  akal  dan syara‟,  maka  bentuk  tersebut  disebut  akhlak  yang  baik.  Dan  jika  yang  kembali  dari  bentuk  tersebut  adalah perbuatan-perbuatan  yang  buruk,  maka  bentuk  yang  menjadi  sumber  tersebut  disebut  akhlak  yang  buruk. Sesungguhnya  kami  hanya  mengatakan  bahwa  akhlak  itu  adalah  bentuk  yang  kokoh,  karena  perbuatan mendermakan  harta  karena  nadzar  untuk  hajat  yang  dihajatinya  tidaklah  dikatakan  bahwa  akhlaknya  adalah dermawan,  selama  belum  benar-benar  sungguh  tetap  akhlak  kedermawanan  itu  di  dalam  jiwanya.  Dan sesungguhnya  kami  hanya  mensyaratkan  agar  perbuatan-perbuatan  itu  bersumber  dari  akhlak  dengan  mudah tanpa  pertimbangan,  karena  orang  yang  terbebani  dengan  mendermakan  hartanya,  atau  diam  ketika  marah, dengan  usaha  keras  dan  pertimbangan,  tidaklah  dikatakan  bahwa  akhlaknya  adalah  dermawan  dan  penyabar. Maka  di  sini  terdapat  empat  perkara:  Yang pertama ,  perbuatan  baik  dan  buruk; kedua ,  kemampuan  untuk melakukan keduanya; ketiga , pengetahuan tentang perbuatan yang baik dan buruk; dan yang keempat , bentuk jiwa yang dengannya cenderung pada salah satu sisi tersebut, dan salah satu dari urusan ini menjadi mudah dilakukan, apakah perbuatan baik atau perbuatan buruk.” (Al-Imam al-Gazali, Ihya’ ‘Ulum al-Din (Indonesia: Dar Ihya‟ al- Kutub al- ʻ Arabiyyah, tt.), 52.). Dan Ahmad Amin mengatakan: “Sebagian dari mereka memberikan pengertian akhlak bhawa akhlak itu adalah kehendak yang dibiasakan. Yaitu, sesungguhnya, jika kehendak itu membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itulah yang dinamakan sebagai akhlak.” (Lihat teks Arabnya dalam A. Mustofa, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 13.).
112 | Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
watak asli ini tidak terjadi kecuali dimulai dengan pertimbangan, melalui latihan, pembiasaan  diri,  dan  perjuangan  keras,  sampai  akhirnya  menjadi  bakat  dan akhlak. Melalui latihan dan pembiasaan diri, keadaan jiwa yang menjadi sumber perbuatan tanpa pertimbangan ini dapat terjadi, dan pada saat itulah akhlak mulai terbentuk.
Ada  tiga  hal  yang  perlu  ditekankan  tentang  pengertian  akhlak. Pertama , akhlak bukanlah perbuatan, melainkan sumber lahirnya perbuatan. Kedua , akhlak, sebagai sumber lahirnya perbuatan, disebut juga sebagai keadaan jiwa yang kokoh yang  melahirkan  perbuatan  tanpa  pertimbangan.  Singkatnya,  akhlak  adalah keadaan  jiwa  yang  merupakan  sumber  lahirnya  perbuatan  tanpa  pertimbangan. Ketiga ,  akhlak,  sebagai  keadaan  jiwa  yang  menjadi  sumber  lahirnya  perbuatan tanpa  pertimbangan  ini  dapat  dicapai  oleh  manusia,  baik  karena  tabiat  aslinya, atau  melalui  perjuangan  keras  sampai  akhirnya  perbuatan-perbuatan  yang dilahirkan  dari  jiwanya dilakukan tanpa  pertimbangan. Namun demikian, hanya satu hal yang paling esensial berkenaan dengan pengertian akhlak ini. Perbuatan yang lahir dari dalam jiwa tersebut, di mana perbuatan hanyalah manifestasi dari jiwa, haruslah dilakukan tanpa pertimbangan. Dengan kata lain, sebuah perbuatan dapat  dikatakan  sesuai  dengan  akhlak,  merupakan  akhlak,  sebagai  „perbuatan berakhlak‟, atau „perbuatan akhlak‟, jika perbuatan tersebut bersumber dari dalam batin  tanpa  pertimbangan.  Pertanyaannya  adalah:  apa  yang  dimaksud  dengan tanpa  pertimbangan,  sehingga tanpanya,  sebuah  perbuatan  dapat  disebut  sebagai perbuatan akhlak? Jawaban tegas atas pertanyaan ini dari sumber-sumber di atas tidak ditemukan, dan karenanya perlu dicarikan jawabannya dari sumber-sumber lain. Jawaban atas pertanyaan ini akan dijawab belakangan.
Istilah „moral‟ sendiri berasal dari bahasa Inggris: moral , dari bahasa Latin: moralis , berasal dari kata mos , moris (adat, istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku, kelakuan), atau mores (adat-istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, cara hidup). Setidaknya,  dua  pengertian  perlu  diungkapkan  di  sini. Pertama ,  moral  itu menyangkut  perbuatan-perbuatan  manusia  yang  dipandang  sebagai  baik  atau buruk,  benar  atau  salah,  tepat  atau  tidak  tepat. Kedua ,  moral  itu  adalah  sesuatu yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima menyangkut apa yang dianggap benar,  bajik,  adil  dan  pantas. 2 Ketiga –  agak  berbeda  dengan  yang  di  atas  yang mengatakan bahwa moral itu berkenaan dengan kedua kriteria tersebut, yaitu yang
2 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 2000), 672.
Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni  2019 | 113
baik atau buruk, atau benar atau salah – moral itu berkenaan dengan yang „benar‟ ( right ), sedangkan amoral ( immoral ) berkenaan dengan yang „salah‟ ( wrong ). 3
Sedangkan  istilah  „moralitas‟  (Inggris: morality ),  atau  sering  disebut ethos , ialah  „sikap‟  manusia  di  dalam  berbuat  berkenaan  dengan  hukum  moral  yang didasarkan  atas  keputusan  bebasnya. Ethos terkadang  diartikan  untuk menunjukkan  karakter  tertentu.  Sebuah  perbuatan  yang  baik  secara  moral  ialah perbuatan  bebas  manusia  yang  mengafirmasikan  nilai  etis  objektif  dan  yang mengafirmasikan  hukum  moral;  buruk  secara  moral  jika  perbuatan  tersebut bertentangan  dengan  nilai  etis  objektif  dan  hukum  moral;  dan  dikatakan  tidak peduli  atau  indiferen  secara  moral  jika  pelakunya  tidak  mau  tahu  berkenaan dengan  kesesuaian  atau  pertentangannya  dengan  nilai  etis  objektif  dan  hukum moral. Di dalam banyak pemakaian, istilah moralitas adalah sinonim istilah etika. 4
Istilah  „etika‟  berasal  dari  bahasa  Yunani: ethikos , ethos (adat,  kebiasaan, praktek).  Sebagaimana  digunakan  oleh  Aristoteles,  istilah  ini  mencakup  ide „karakter‟ 5 dan „disposisi‟ (kecondongan). Sedangkan kata moral, berasal dari kata moralis (Inggris: moral ),  yang  diperkenalkan  ke  dalam  kosa  kata  filsafat  oleh Cicero,  yang  baginya,  kata  ini  ekuivalen  dengan  kata ethikos yang  diangkat  oleh Aristoteles. 6
Dari  paparan  di  atas  dapatlah  diketahui  bahwa  “moral”  dapat  diartikan sebagai  sesuatu  yang  berkenaan  dengan  perbuatan  manusia  yang  dipandang sebagai perbuatan bernilai, apakah sebagai perbuatan yang benar, atau yang baik, karena  kesesuaiannya  dengan  kaidah-kaidah  perbuatan.  Tetapi,  di  situ  terdapat perselisihan. Pendapat lain mengatakan bahwa moral itu hanya berkenaan dengan yang  benar.  Dalam  hal  ini,  “yang  benar”  dan  “yang  baik”,  keduanya  harus dibedakan.  Dengan  perselisihan  ini,  maka  perkataan  seperti  “perbuatan  moral”
3 Lihat  misalnya  apa  yang  dikatakan  oleh  Louis  O.  Kattsoff  bahwa  etika  adalah  cabang  aksiologi  yang  pada pokoknya  membicarakan  masalah  predikat-predikat  nilai  „benar‟  ( right )  dan  „salah‟  ( wrong )  dalam  arti  „susila‟ ( moral ) dan „tidak susila‟ ( immoral )(Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat , terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 341.).
4 Lorens Bagus, Kamus Filsafat , 673.
5 Karakter  (Inggris: character ,  Yunani: charakter ,  dari charassein ,  yang  berarti  membuat  tajam,  membuat  dalam), memiliki  beberapa  pengertian.  Berikut  di  antara  pengertiannya. Pertama ,  nama  dari  jumlah  seluruh  ciri  pribadi yang meliputi hal-hal seperti prilaku, kebiasaan, kesukaan, ketidaksukaan, kemampuan, kecenderungan, potensi, nilai-nilai,  dan  pola-pola  pemikiran. Kedua ,  suatu  struktur  atau  segi  yang  relatif  mapan  dari  suatu  kepribadian yang menyebabkan ciri-ciri tersebut. Ketiga , suatu kerangka kepribadian yang relatif mapan yang memungkinkan ciri-ciri  semacam  ini  mewujudkan  dirinya. Keempat ,  pada  dasarnya,  karakter  bersifat  sosio-psikologis  dan dipengaruhi pandangan terhadap dunia yang dimiliki oleh seseorang, pengetahuan, dan pengalamannya. Ia juga dipengaruhi prinsip-prinsip yang diterima ( Ibid ., 392.).
6 Ibid ., 217.
114 | Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
(“ moral  act ”),  dengan  demikian,  masih  mengandung  pertanyaan,  apakah  yang dimaksud  adalah  perbuatan  yang  benar,  atau  perbuatan  yang  baik?  Sebelum menjawab pertanyaan ini, setidaknya, kata “ moral act ” harus dimaknai begitu saja sebagai perbuatan moral, karena kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah perbuatan. Sedangkan  “moralitas”,  yang  sebanding  dengan  “etika”,  ialah  sikap  manusia  di dalam melakukan perbuatan bebas yang dilakukannya. Sikap dari perbuatan bebas ini  berkenaan  dengan  karakter,  kecondongan,  watak,  atau,  pertimbangan  batin, yang melahirkan perbuatan.
Dari poin ini dapat dimengerti bahwa etika dan moralitas berbeda dengan akhlak.  Telah  dikatakan  bahwa  etika  dan  moralitas  adalah  pertimbangan  batin dari  perbuatan.  Kajian  filsafatnya  dapat  disebut  sebagai  filsafat  etika  dan  atau filsafat moralitas. Sedangkan akhlak, sebagaimana dijelaskan, adalah keadaan jiwa yang  tanpa  pertimbangan,  dan  dengan  tanpa  pertimbangan  tersebut,  perbuatan lahir dari jiwa yang seperti itu. Jika di dalam etika dan atau moralitas dibenarkan adanya – dan demikianlah pengertian keduanya dimaknai sebagai – pertimbangan batin  dari  perbuatan  moral,  di  dalam  akhlak  dikehendaki  sebaliknya.  Di  dalam akhlak,  perbuatan  yang  mengandung  motif,  alasan,  tujuan,  atau  pertimbangan batin, tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sesuai dengan akhlak. Jika etika membenarkan perbuatan dengan pertimbangan, akhlak menuntut perbuatan tanpa  pertimbangan.  Suatu  perbuatan  disebut  sebagai  perbuatan  akhlak,  jika perbuatan itu dilakukan tanpa pertimbangan apapun. Apa yang dimaksud bahwa perbuatan  akhlak  adalah  perbuatan  tanpa  pertimbangan  akan  dituturkan belakangan.
Aliran-aliran  Etika,  Ukuran  Perbuatan,  Yang Seharusnya  Dilakukan,  dan

## Alasan Pertimbangan Batin Perbuatan
Di  antara  pertanyaan  penting  di  dalam  filsafat  etika  adalah  „apa‟  yang seharusnya manusia perbuat? Apakah manusia harus berbuat yang baik, ataukah berbuat  yang  benar?  Apakah  perbedaan  di  antara  keduanya?  Sebenarnya, pembahasan pokok di dalam filsafat etika adalah membicarakan predikat-predikat nilai „benar‟ („ right ‟) dan „salah‟ („ wrong ‟) dalam arti „moral‟ („ moral ‟) dan „amoral‟ („ immoral ‟). 7 Perkataan  seperti  „perbuatan  moral‟,  dengan  demikian,  harus dimaknai sebagai perbuatan yang benar, dan „perbuatan amoral‟ sebagai perbuatan yang salah. Tetapi, apa syaratnya agar sebuah perbuatan dapat dianggap  sebagai
7 Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat , 341.
Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni  2019 | 115
perbuatan  yang  benar?  Apakah  syarat  itu  terdapat  di  dalam  perbuatan an  sich , ataukah harus dicari di luar perbuatan? Untuk itulah, maka di dalam filsafat etika, kedua kata ini, „baik‟ dan „benar‟ dibedakan sebagai dua kata kunci yang berbeda untuk menilai perbuatan, dan analisis filsafati cenderung berpusat pada keduanya. 8
Jika  filsafat  etika  mendasarkan  dirinya  pada  dua  kata  kunci  benar  atau baik,  maka  lahirlah  dua  aliran  besar  filsafat  etika.  Aliran  yang pertama ,  disebut Etika  Deontologis  atau  Etika  Formalistis,  mendasarkan  dirinya  pada  benarnya suatu  perbuatan. 9 Kata  „benar‟  (Inggris:  „ right ‟)  berasal  dari  bahasa  Latin,  „ rectus ‟ yang berarti lurus, dan di dalam pemakaian biasa mengandung arti „sesuai dengan suatu  ukuran‟. 10 Jika  kebenaran  dianggap  sebagai  kata  kunci  perbuatan  moral, maka  filsafat  etika  berkiblat  pada  ide  kewajiban  dan  tugas,  berkisar  pada pernyataan  tentang  prinsip-prinsip  perbuatan,  dan  bukan  pada  penelusuran konsekuensi-konsekuensi,  atau  pertimbangan-pertimbangan  batin.  Etika  yang menjadikan  kebenaran  sebagai  ukuran  perbuatan  moral  ini  disebut  deontologis (karena menekankan  kewajiban),  atau  formalistis (karena  menekankan  prinsip). 11
Pendapat  ini  menyatakan  bahwa di  dalam  bidang filsafat  etika,  benar  atau salah itu tidak  dapat  diperas menjadi  sesuatu  yang  lain, tetapi  dapat dimengerti  secara langsung. 12
Aliran  yang kedua ,  disebut  Etika  Teleologis  atau  Etika  Aksiologis, bertentangan dengan yang sebelumnya, menjadikan kebaikan sebagai ukuran atau pertimbangan batin dari perbuatan moral. 13 Kata “baik” (Inggris: good ) menunjuk pada sesuatu yang mempunyai kualitas yang diinginkan, memuaskan suatu hajat, dan  bernilai  bagi  manusia. 14 Filsafat  etika  yang  dihasilkannya  ditandai  dengan kepenuhan  nilai,  karena  kebenaran  menjadi  satu  aspek  dari  kepenuhan  tersebut, yaitu  seperangkat  kewajiban  kepada  yang  lain  yang  mesti  dihormati  dalam pencapaian  kebaikan.  Aliran  filsafat  etika  ini  berkiblat  pada  maksud  atau  tujuan akhir  (karenanya  disebut  teleologis),  atau  mendasarkan  dirinya  pada  nilai (karenanya  disebut  aksiologis)  dari  perbuatan  yang  mengarah  pada  kebaikan
8 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 2000), 217.
9 Ibid .,  218.  Untuk  penjelasan  lebih  lanjut  tentang  Filsafat  Etika  Deontologis,  terutama  melalui  Kant,  baca misalnya, Frans  Magnis-Suseno, 13  Tokoh Etika:  Sejak Zaman  Yunani sampai  Abad  Ke-19 (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 137-158.
10 Harold  H.  Titus,  Marilyn  S.  Smith,  dan  Richard  T.  Nolan, Persoalan-persoalan  Filsafat ,  terj.  H.  M.  Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 141. Selanjutnya akan disingkat Harold H. Titus dkk., Persoalan-persoalan Filsafat .
11 Lorens Bagus, Kamus Filsafat , 218.
12 Harold H. Titus dkk., Persoalan-persoalan Filsafat , 141.
13 Lorens Bagus, Kamus Filsafat , 218.
14 Harold H. Titus dkk., Persoalan-persoalan Filsafat , 141.
116 | Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
manusia. 15 Suatu  perbuatan  itu  benar  atau  salah,  tegasnya merupakan  perbuatan moral  atau  imoral,  dalam  hubungannya  dengan  maksud,  tujuan,  atau pertimbangan  batin  yang  dianggap  baik. 16 Tindakan  yang  benar,  menurut  aliran ini, harus memberi sumbangan bagi kebaikan manusia dan dunia. 17
Etika  Teleologis  mendasarkan  etikanya  pada  baiknya  perbuatan.  Suatu perbuatan  adalah  perbuatan  yang  benar,  karena  perbuatan  itu  adalah  perbuatan yang  baik.  Sesuatu  itu  baik,  karena  hubungannya  dengan  maksud,  tujuan, konsekuensi,  atau  pertimbangan  batin  yang  baik.  Jika  di  dalam  pertimbangan- pertimbangan  batin  bagi  perbuatan  terdapat  kebaikan  yang  dimaksudkan, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang benar (perbuatan moral). Jika hasil dari perbuatan  itu  adalah baik , maka perbuatan  itu  adalah  perbuatan  yang benar . Benarnya  suatu  perbuatan  dicari  di  luar  perbuatan  karena  hubungannya  dengan kebaikan yang dihasilkan.
Etika  Teleologis bersepakat  dalam  dua  hal. Pertama ,  mereka menyatakan bahwa  manusia  harus  berbuat  yang  benar. Kedua ,  pertimbangan  batin  yang menuntut  suatu  perbuatan  untuk  dilakukan  adalah  karena  perbuatan  itu menghasilkan kebaikan. Namun begitu, mereka berselisih dalam menafsirkan apa yang baik. Di antara mereka, ada yang menegaskan bahwa perbuatan baik adalah perbuatan yang memberikan kenikmatan jasmani (Hedonisme), yang memberikan kenikmatan  ruhani  (Epicureanisme),  atau  yang  membawa  manfaat  bagi  banyak orang (Utilitarianisme).
Pada  sisi  yang  berbeda,  Etika  Deontologis  mendasarkan  diri  pada benarnya perbuatan. Yang benar adalah sesuatu yang sesuai dengan suatu ukuran, atau apa yang disebut sebagai prinsip. Jika secara prinsip suatu perbuatan adalah perbuatan  yang  benar,  maka,  perbuatan  itu  adalah  perbuatan  yang  benar,  dan karenanya wajib dilakukan, terlepas dari konsekuensinya, baik atau buruk. Prinsip yang dimaksud secara subjektif disebut maxime ; dan maxime ini harus sama dengan apa yang secara objektif disebut sebagai prinsip penguniversalisasian, atau hukum moral. 18
Etika  Deontologis  menegaskan. Pertama ,  yang  harus  diperbuat  manusia adalah  perbuatan  yang  benar.  Syarat  bagi  benarnya  perbuatan  itu  haruslah
15 Lorens Bagus, Kamus Filsafat , 218.
16 Bandingkan Harold H. Titus dkk., Persoalan-persoalan Filsafat , 147.
17 Ibid ., 141.
18 Lihat  dalam  Franz  Magnis-Suseno, 13  Tokoh  Etika:  sejak  Zaman  Yunani  sampai  Abad  Ke-19 (Yogyakarta:
Kanisius, 2000), 147-148.
Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni  2019 | 117
ditemukan  di  dalam  perbuatan  itu  sendiri,  yaitu  yang  sesuai  dengan  prinsip. Dengan demikian, perbuatan moral ini ditegaskan sebagai bersifat ontologis, yang sepenuhnya bersifat objektif dan mandiri terhadap kecondongan dan kesenangan; tegasnya,  pertimbangan  batin  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  tertentu,  baik yang  terrendah  berupa  hasrat-hasrat  kebinatangan  dan  kenikmatan  material duniawi  (Hedonisme),  yang  menengah  untuk  memelihara  kesejahteraan  sosial (Utilitarianisme), atau yang paling tinggi untuk menggapai kebahagiaan abadi dan kesempurnaan  ruhani  (Idealisme  Amerika). 19 Perbuatan  moral  itu  tidaklah ditentukan  oleh  hasilnya,  maksudnya,  atau  apa  yang  mau  dicapai,  tetapi  pada kehendak yang ditentukan oleh kenyataan bahwa perbuatan itu adalah kewajiban. Kehendak  ini  disebut  sebagai  „otonomi kehendak‟,  karena  kehendak  sendirilah yang  memberikan  hukum.  Jika  suatu  perbuatan  ditinjau  dari  sisi  ontologisnya yang  memunculkan  akibat-akibat  (nyata  dan  objektif),  konsep-konsep  kewajiban dan  keharusan  terabstraksikan  darinya. 20 Kedua ,  oleh  karena  itu,  „pertimbangan batin‟ – walaupun istilah ini sulit dimengerti dalam kerangka Immanuel Kant, juru bicara  Etika  Deontologis  –  yang  menuntut  suatu  perbuatan  untuk  dilakukan adalah  karena  itu  adalah  kewajiban. 21 Dalam  bahasa  filsafat,  namun  demikian, kewajiban itu ditafsirkan sebagai kemestian nisbi. 22
Dari penjelasan  ini diketahui  bahwa baik  Etika  Teleologis maupun  Etika Deontologis sebenarnya sama-sama mengaku bahwa manusia harus berbuat yang benar;  perbuatan  moral  adalah  perbuatan  yang  benar.  Hanya  saja,  mereka berselisih  mengenai  syarat  bagi  benarnya  perbuatan.  Jika  Etika  Teleologis mencarinya  di  luar  perbuatan,  Etika  Deontologis  menemukannya  di  dalam perbuatan itu sendiri.
Dalam  kerangka  Etika  Deontologis,  semua  prinsip  yang  tidak  ditetapkan sendiri,  tetapi  mendahuluinya,  atau  mau  menentukannya  dari  luar,  bersifat „heteronom‟. Di dalam kehendak yang heteronom, kehendak berhadapan dengan hukum  yang  bukan  hukumnya  sendiri,  bukanlah  kehendak  otonom,  dan bertentangan dengan hakikat moralitas. Semua pertimbangan heteronom dari luar itu  disebut  „materi  kehendak‟.  Jika  materi  menentukan  kehendak,  kehendak
19 Bandingkan Muh}ammad  Taqi>  Mis}ba>h}  Yazdi>, Buku  Daras  Filsafat  Islam ,  terj.  Musa  Kazhim  dan  Saleh  Bagir (Bandung: Mizan, 2003), 157-158.
20 Ibid ., 158.
21 Lihat dalam Franz Magnis-Suseno, 13 Tokoh Etika ..., 143-144.
22 Bandingkan Muh}ammad Taqi> Mis}ba>h} Yazdi>, Buku Daras Filsafat Islam , 158.
118 | Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
berada  di  bawah  hukum  dari  luar,  dan  karena  itu  terkena  heteronomi  dan  tidak lagi berstatus moral, karena tidak lagi universal dan tidak lagi tidak bersyarat. 23
Di  atas  telah  dikatakan  bahwa  suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  sesuai dengan  akhlak  jika  perbuatan  tersebut  bersumber  dari  dalam  batin  yang  „tanpa pertimbangan‟.  Apa  yang  dimaksud  dengan  tanpa  pertimbangan  ini  dapat dimengerti melalui Kant.
Suatu  perbuatan  dikatakan  sesuai  dengan  akhlak,  jika  perbuatan  tersebut tidak  ditentukan  oleh  hasilnya,  maksudnya,  atau  apa  yang  mau  dicapai,  tetapi pada  kehendak  yang  ditentukan  oleh  kenyataan  bahwa  perbuatan  itu  adalah kewajiban.  Kehendak  ini,  dalam  bahasanya  Kant,  disebut  sebagai  „otonomi kehendak‟.  Sebaliknya,  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  pertimbangan,  dan karena  itu  tidak  susuai  dengan  akhlak,  adalah  perbuatan  di  mana  semua prinsipnya  tidak  ditetapkan  sendiri,  tetapi  mendahuluinya,  atau  mau menentukannya  dari  luar,  yang  dalam  bahasanya  Kant  disebut  bersifat „heteronom‟.  Kehendak  yang  heteronom  inilah  yang  di  dalam  Islam  disebut dengan  pertimbangan  batin,  dan  karena  itulah  bertentangan  dengan  hakikat akhlak.  Semua  pertimbangan  batin  yang  berasal  dari  luar  itu,  dalam  bahasanya Kant,  disebut  „materi  kehendak‟.  Jika  pertimbangan  batin  yang  seperti  ini menentukan  kehendak,  kehendak  berada  di  bawah  pertimbangan  batin,  dan karena  itu  tidak  lagi  tidak  bersyarat,  dan  karenanya  tidak  lagi  sesuai  dengan akhlak.  Otonomi  kehendak  ini,  yang  dalam  wacana  ilmu  akhlak  disebut  dengan „tanpa  pertimbangan‟,  dalam  bahasa  yang  berbeda  disebut  juga  sebagai ikhlas . Kehendak  yang  heteronom,  atau  yang  dalam  ilmu  akhlak  disebut  „dengan pertimbangan‟,  oleh  karena  itu,  dapat  disamakan  dengan  pamrih  atau  tanpa keikhlasan.
Setidaknya,  ada  dua  cara  untuk  mengklasifikasikan  model-model  etika. Pertama ,  objektivisme  moral  atau  subjektivisme  moral.  Di  sini  dikatakan  bahwa perbuatan baik maupun perbuatan benar dapat dilihat sebagai objektif, jika dilihat di  dalam  perbuatan  itu  sendiri  sebagai  mengandung  prinsip-prinsip  moral, menggantikan  faktor-faktor  real  lainnya  di  luar  perbuatan  itu  sendiri.  Dan  dapat dilihat  sebagai  subjektif,  jika  hanya  mewakili  proposal  manusia.  Dari  sini,  dua kecenderungan  harus  dibedakan:  objektivisme  moral  atau  subjektivisme  moral. 24
23 Lihat dalam Franz Magnis-Suseno, 13 Tokoh Etika ..., 149-150.
24 Lorens Bagus, Kamus Filsafat , 218.
Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni  2019 | 119
Jika menggunakan klasifikasi ini, Etika Teleologis menganut subjektivisme moral, dan Etika Deontologis memeluk objektivisme moral.
Kedua ,  etika  prinsip  atau  etika  sistem.  Di  sini  dimaksudkan  bahwa proposisi-proposisi  etika  (dan  hukum)  bisa  diungkapkan  dengan:  (1). Menerangkan kehakikian dan „perkaranya sendiri‟ (prinsip-prinsip universal moral [dan hukum]), terlepas dari benar-salahnya menurut sistem nilai tertentu. 25 Prinsip- prinsip ini bermuara pada proposisi-proposisi swabukti akal praktis. Sebagaimana proposisi-proposisi  swabukti  akal  teoretis,  mereka  berasal  dari  fitrah  dan  watak dasar  akal,  yang  tidak  membutuhkan  bukti  atau  dalil.  Kriteria  benar-salahnya adalah  kesesuaian  atau  pertentangannya  dengan  hati  nurani; 26 (2).  Menerapkan aturan-aturan  tertentu  dalam  suatu  sistem.  Kriteria  benar-salah  dalam  proposisi- proposisi  etika  ini  ialah  kesesuaian  atau  ketidaksesuaiannya  dengan  rujukan  dan sumber  etika  (dan  hukum)  tersebut.  Cara  mengetahuinya  ialah  dengan  merujuk langsung pada sumber-sumber yang terkait dengan sistem yang bersangkutan. 27 Di dalam klasifikasi ini, Etika Deontologis jelas menganut etika prinsip.
Sebelumnya  dikatakan  bahwa  Etika  Deontologis  menganut  objektivisme moral. Di dalam objektivisme moral, ide kewajiban ditemukan. Tetapi, kewajiban, dalam terang Etika Deontologis, hanya dapat ditafsirkan sebagai kemestian nisbi, dan  itu  adalah  kekurangan. 28 Kekurangan  ini  diisi  oleh  Etika  Teologis,  dan selanjutnya disempurnakan oleh doktrin-doktrin wahyu di dalam agama.
Bagi Etika Teologis (Etika Ketuhanan), kualitas penentu, ukuran kebaikan, atau  pertimbangan  batin  dari  perbuatan  moral,  semestinya  adalah  sesuatu  yang abadi,  yang  mutlak,  dan  yang  merupakan  satu-satunya  kebaikan  yang  sejak semula kebaikan sudah terkandung di dalam dirinya. Tuhan merupakan penentu kebaikan, karena Diri-Nya sendiri adalah kebaikan. 29
Menurut Etika Teologis, di dalam semua teori tentang hakikat tanggapan moral terdapat makna kewajiban dan perintah. Tetapi, dasar semua kewajiban itu
25 Muh}ammad Taqi> Mis}ba>h} Yazdi>, Buku Daras Filsafat Islam , 154. Yazdi> memberikan beberapa contoh proposisi hukum  moral:  “Keadilan  adalah  kebaikan”  atau  “Seseorang  tidak  boleh  berbuat  zalim  pada  sesamanya”  dan “Setiap manusia berhak hidup” atau “Tidak seorang pun boleh dibunuh tanpa alasan” ( Ibid ., 154-155.).
26 Ibid ., 156. 27 Ibid ., 154.
28 Itulah kekurangan pertama dari Etika Deontologis, bahwa ide kewajiban hanya bersifat kemestian nisbi. Melalui Etika Teologis ditemukan celah bahwa ide kewajiban tidak dapat memerintahkan manusia untuk berbuat moral. Kekurangan ini, yang mengusulkan perlunya suatu otoritas yang benar-benar existensial, tetapi juga berwibawa, yaitu  Tuhan.  Melalui  filsafat  etika  keagamaan  tertentu,  kekurangan  Etika  Deontologis  yang kedua ditemukan. Tentang ini, baca misalnya Muh}ammad Taqi> Mis}ba>h} Yazdi> , Buku Daras Filsafat Islam , 156-158.
29 Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat , 361.
120 | Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
tidak  selalu  jelas. 30 Apakah  yang  menyebabkan  manusia  merasa  dituntut  untuk berbuat  moral?  Dapatkah  kebaikan  atau  kewajiban  memaksa  orang  secara berwibawa  untuk  berbuat  moral?  Di  sini  dikehendaki  adanya  dasar  bagi  aturan moral  yang  di  dalamnya  sekaligus  sudah  terkandung  sumber  kewajiban.  Yang diperlukan bagi perbuatan yang berwibawa adalah suatu hal atau suatu kekuasaan yang  kewibawaannya  tidak  dapat  ditentang.  Dan  kekuasaan  itu  sendiri  haruslah baik,  merupakan  sumber  kebaikan,  dan  sekaligus  memerintahkan  agar  manusia berbuat  baik,  dengan  suatu  kewibawaan  yang  tidak  akan  ditentang  oleh  mereka yang mengakui kewibawaannya. Kiranya, hanya Tuhanlah yang memiliki syarat- syarat  tersebut,  dan  berhubung  karena  Dia  merupakan  sumber  kebaikan  yang sebenarnya. 31
Etika Teologis memang berhasil menunjukkan bahwa dasar yang sungguh eksistensial  atas  perintah  dan  kewajiban  perbuatan  moral  hanyalah  Tuhan. Namun,  di  dalam  Etika  Teologis  ini  beberapa  kegagalan  dapat  ditemukan. 32
Karena  hanya  mengandalkan  akal  semata,  Etika  Teologis  gagal  dalam mengungkapkan penerapan aturan-aturan moral di dalam sistemnya sendiri. Jika etika ini bersifat teologis (ketuhanan), semestinya ia mampu menunjukkan aturan- aturan yang semacam itu, persis seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri.
Etika  Teologis  benar  ketika  menyatakan  bahwa  ukuran  perbuatan  moral yang  tepat  tidak  ditentukan  oleh  benar-salahnya  suatu  perbuatan  (Etika Deontologis),  dan  tidak  juga  oleh  baik-burunya  perbuatan  (Etika  Teleologis), tetapi  oleh  suatu  otoritas  yang  berwibawa,  yaitu  Tuhan.  Kedua  macam  etika tersebut  tidak  mampu  menjawab  apa  dasar  dari  perintah  dan  kewajiban  yang menuntut  manusia  untuk  berbuat  yang  tepat  secara  moral.  Etika  Teologis menghendaki  perlu  adanya  suatu  dasar  moral,  atau  otoritas,  yang  di  dalamnya
30 Ibid . 31 Bandingkan ibid . 32 Berikut  adalah  di  antara  kegagalan  Etika  Teologis. Pertama ,  berkenaan  dengan  usaha  pendasaran  Tuhan  – tegasnya,  Kewibawaan  Tuhan  yang  memerintah  dan  mewajibkan  –  sebagai  ukuran  moral.  Usaha  ini  tidak berhasil karena tidak mampu menjawab apa makna Kebaikan Tuhan (Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat , 361- 364,  dan  Nur  Rahmad  Yahya  Wijaya, Kariman:  Jurnal  Pendidikan  dan  Keislaman ,  Volume  06,  Nomor  01,  Juni 2018, 153-154.). Kedua , etika yang semacam ini – yang hanya mengandalkan akal semata – hanya berlaku bagi paham yang mengakui keberadaan Tuhan dan beriman kepada-Nya (theisme), namun, tidak berlaku bagi paham yang  mengingkari  keberadaan-Nya  (atheisme),  dan  yang  menangguhkan  keputusan  tentang  ada  atau  tidak adanya Dirinya (agnostisme). Ketiga , adalah berkenaan dengan kemampuan di dalam menentukan kriteria moral perbuatan  manusia  di  dalam  sistemnya  sendiri,  persis  seperti  yang  dimaksudkan  oleh  Tuhan  sendiri.  Karena hanya menyandarkan pemikiran moral perbuatan pada akal semata, atas dasar apa filsafat etika yang semacam ini dapat memberitahukan jenis-jenis perbuatan mana yang moral dan amoral, persis seperti yang disetujui oleh Tuhan sendiri?
Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni  2019 | 121
sekaligus  sudah  terkandung  sumber  kewibawaan.  Otoritas  berwibawa  yang menuntut manusia untuk berbuat moral, menurut Etika Teologis, adalah Tuhan. Namun,  pertanyaan  apa  kriteria  moral  dari  perbuatan-perbuatan  tersebut, sehingga sesuai atau tidak sesuai dengan perintah atau larangan-Nya, tidak dapat dijawab  oleh  etika  ini  di  dalam  sistemnya  sendiri.  Dari  sinilah  dimulai  perlu adanya suatu etika yang didasarkan atas ajaran-ajaran agama tertentu, atau yang di sini disebut Scriptural Ethics Philosophy , karena hubungannya dengan kitab suci. Etika  Teologis, meskipun  merupakan  kajian  teologis (ketuhanan)  tentang etika,  tidaklah  berdiri  sendiri.  Ia  merupakan  bagian  dari  Teologi  Natural  Barat, yang  pemikiran-pemikirannya  tidak  didasarkan  pada  wahyu,  tetapi  kepada  akal semata.  Di  bawah  ini  akan  dibicarakan  aliran-aliran  etika  berdasarkan  pada wahyu di dalam Islam.
Di  dalam  Islam,  sebagian  besar  kontroversi  bidang  etika  bersumber  dari perdebatan-perdebatan teologis (baca: ilmu kalam) yang paling pokok. 33 Dan salah satunya  terjadi  antara  Asy ʻ ariyyah  dan  Mu ʻ tazilah  menyangkut  makna  soal-soal filsafat  etika. 34 Namun,  persoalan  ini  diawali  dengan  perselisihan  mengenai masalah  akal  dan  wahyu.  Yang  dipermasalahkan  adalah  sejauh  mana kesanggupan akal dan fungsi wahyu terhadap dua persoalan dalam agama, yaitu tentang Tuhan, dan tentang kebaikan dan keburukan. Ada empat pertanyaan yang diajukan  oleh  kedua  mazhab  teologi-dialektis  Islam  ini,  tetapi  hanya  satu  yang perlu  dikemukakan  di  sini.  Pertanyaannya  adalah:  Dapatkah  akal  mengetahui yang baik dan yang buruk? 35
Adagium terkenal  dari  Mu ʻ tazilah  mengenai  persoalan  ini  berbunyi: “kebaikan  dan  keburukan  bersifat  rasional  dan  intrinsik” ( al-h}usn  wa  al-qubh}  al- ‘aqliyya>n  al -z\atiyya>n) .  Sementara  antitesisnya,  Asy„ariyyah,  mengambil  posisi tradisionalistik dengan  menyatakan  bahwa yang  baik  dan  yang  buruk  ditetapkan oleh doktrin keagamaan dan tidak mesti rasional. 36
Bagi  Asy ʻ ariyyah,  jika  perbuatan  moral  dijalankan  menyimpang  dari keinginan  Allah,  itu  berarti  amoral.  Yang  dimaksud  dengan  moralitas  adalah bertindak sesuai dengan kehendak dan perintah Allah, sebagai lawan amoralitas, yang berarti larangan-larangan Allah. Jika kaidah ini tidak dimengerti, tidak ada
33 Lihat pendapat M. Fakhry ini dalam  Oliver Leaman, Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis , terj. Musa Kazhim dan Arif Mulyadi (Bandung: Mizan, 2002), 127.
34 Lihat pendapat George F. Hourani ini dalam ibid . 35 Lihat Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam ( Jakarta: UI-Press, 1986), 75-76.
36 Haidar Bagir, Buku Saku Filsafat Islam (Bandung: Mizan, 2006), 193.
122 | Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
peluang  untuk  berbuat  dengan  alasan  atau  pertimbangan  batin  yang  benar,  yang sangat  penting  bagi  watak  kebajikan.  Perbuatan  yang  dilakukan  dengan pertimbangan batin yang keliru tidaklah pantas. Sebaliknya, perbuatan salah yang dilakukan dengan pertimbangan batin yang benar, bisa dimaafkan. 37
Sebaliknya, Mu ʻ tazilah mengambil pendekatan berbeda. Menurut mereka, semua perintah Allah itu benar adanya, dan sifat Benar-nya terpisah dari Perintah- Nya.  Dia  memerintahkan  manusia  untuk  berbuat  sesuatu  yang  benar,  karena perbuatan  itu an  sich memang  perbuatan  yang  benar,  berdasarkan  landasan- landasan objektif; dengan kata lain, sesuai dengan prinsip-prinsip universal moral, dan bukan terutama karena itu merupakan Perintah-Nya. Dia tidak bisa menuntut manusia berbuat  sesuatu yang tidak  benar,  karena aturan-aturan moral bukanlah hal yang berada di bawah Kekuasaan-Nya. Memang, menurut Mu ʻ tazilah, Allah lebih  tahu  perbuatan  mana  yang  harus  dilakukan  oleh  manusia,  dan  manusia harus  terus  mencari  Bimbingan-Nya.  Hanya  saja,  yang  lebih  Dia  ketahui tinimbang  kita  hanyalah  menyangkut  jalan  menuju  kebajikan,  yang  disebut syari ʻ ah . Dia tidak mengetahui kebajikan dalam arti menciptakannya. Oleh karena itu,  peran  agama  adalah  menuntun  manusia  untuk  berbuat  sepatutnya.  Agama berperan  menyediakan  tata  aturan  dan  menunjukkan  bagaimana  seharusnya manusia  memikirkan  tugas-tugasnya,  namun  agama  tidak  menentukan  hakikat tugas  manusia.  Hakikat  tugas  manusia  ditentukan  oleh  prinsip-prinsip  universal moral itu sendiri. 38
Bagi Mu ʻ tazilah, misalnya, Allah harus mengganjar seorang saleh dengan pahala  atas  semua  perbuatan  baiknya.  Karena,  jika  Dia  tidak  membalasnya dengan pahala, berarti Dia telah berbuat zalim. Dia tidak mempunyai pilihan lain, selain  mengganjarnya  dengan  surga  kelak  di  hari  akhir  atas  semua  perbuatan baiknya  di  dunia.  Hal  sebaliknya  berlaku  bagi  orang  jahat.  Dengan  begitu,  Dia terpaksa berbuat dengan aturan tertentu. Karena, jika Dia bersifat adil  – dan Dia an sich bersifat adil –, Dia harus mengikuti tata aturan keadilan. 39
Namun  demikian,  menurut  Asy ʻ ariyyah,  Allah  mampu  melakukan  apa saja  yang  Dia  sukai.  Bisa  saja  Dia  menyiksa  orang  yang  tidak  berdosa,  dan memberi pahala kepada orang yang berdosa. Ini tidak berarti bahwa Dia zalim. Ini karena  semua  Perbuatan-Nya  pastilah  keadilan an  sich .  Makna  keadilan  adalah
37 Bandingkan pendapat D. Frank ini dalam Oliver Leaman, Pengantar Filsafat Islam ...,127-128.
38 Bandingkan Oliver Leaman, Pengantar Filsafat Islam ...,128.
39 Ibid .
Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni  2019 | 123
perbuatan yang dilakukan oleh-Nya. 40 Lebih jauh, Asy ʻ ariyyah mengklaim bahwa Dialah  yang  menentukan  makna  keadilan.  Dan,  begitulah  semestinya  jika  Dia betul-betul  Maha  Kuasa.  Dia  tidak  hanya  berkuasa  atas  segala  sesuatu,  karena semuanya  adalah  ciptaan-Nya  dan  milik-Nya,  tetapi  juga  harus  berkuasa menentukan semua makna. 41
Di  dalam  agama,  sebagaimana  telah  dikatakan,  dikehendaki  bahwa kriteria  kebenaran  dan  kesalahan  proposisi-proposisi  etika  ditentukan  oleh kesesuaian  atau  ketidaksesuaiannya  dengan  rujukan  dan  sumber  etika  yang dimaksud. Cara mengetahuinya adalah dengan merujuk langsung kepada sumber- sumber  yang  terkait  dengan  sistem  yang  bersangkutan.  Di  dalam  Islam,  cara mengetahui  benar-salahnya  kaidah-kaidah  etika  ialah  dengan  merujuk  langsung kepada Alquran dan Sunnah. 42
Di  dalam  Islam,  ukuran  yang  tepat  bagi  perbuatan  moral  bukanlah terutama  pada  benar-salah  atau  baik-buruknya  perbuatan.  Kedua  kriteria  ini, barangkali,  tidak  dibedakan  secara  tegas.  Ini,  terutama,  karena  manusia  tidak berhak  untuk  menentukan  ukuran  moral  atau  hukum  moral.  Ukuran  perbuatan moral  adalah  Otoritas  Allah,  yang  Kewibawaan-Nya  menuntut  manusia  untuk melakukan perbuatan yang tepat sesuai dengan Perintah-Nya. Ukuran perbuatan moral  adalah  Allah  Yang  Maha  Baik  dan  Maha  Benar,  yang  dengan  kedua sifatnya  itu  Dia  sendiri  yang  menentukan  baik-buruk  dan  benar-salahnya perbuatan.  Etika  Islam,  dengan  ini,  dapat  diklasifikasikan  pada  kategori theistic subjectivism . 43
40 Ibid . 41 Ibid ., 129.
42 Muh}ammad Taqi> Mis}ba>h} Yazdi>, Buku Daras Filsafat Islam ,154. 43 Klasifikasi  dan  kategori  etika  Islam  dengan  nama  seperti  di  atas  adalah  rumusan  George  F.  Hourani  (Lihat Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 63.). Mengenai  pengertian theistic  subjectivism  ethics atau  etika  subjektivisme  ketuhanan  ini,  berikut  penjelasannya. Menurut  Lorens  Bagus,  perbuatan  baik  maupun  perbuatan  benar  dapat  dilihat  sebagai  objektif,  jika  dilihat  di dalam perbuatan itu sendiri sebagai mengandung prinsip-prinsip moral, menggantikan faktor-faktor real lainnya di  luar  perbuatan  itu  sendiri.  Dan  dapat  dilihat  sebagai  subjektif,  jika  hanya  mewakili  proposal  manusia.  Dari sini,  dua  kecenderungan  harus  dibedakan:  objektivisme  moral  atau  subjektivisme  moral  (Bandingkan  Lorens Bagus, Kamus  Filsafat ,  218.).  Penggunaan  kedua  istilah  ini  agak  disetujui  oleh  Oliver  Leaman.  Pasalnya,  pada poin  tentang  subjektivisme  moral,  Leaman  tidak  memaknai  subjeknya  sebagai  manusia,  tetapi  Allah.  Menurut Leaman, makna moral murni bersifat subjektif, dalam arti bermakna dengan adanya subjek, jika penekanannya ditujukan pada subjek ini. Dan subjek yang dimaksud dalam hal ini adalah Allah. Etika yang seperti ini, dan ini berlaku  di  dalam  Etika  Keagamaan,  menegaskan  bahwa  satu-satunya  tujuan  di  dalam  bertindak  moral  adalah mematuhi Allah (Lihat  dan  bandingkan  Oliver Leaman, Pengantar Filsafat Islam ...,  127).  Dan  lihat penggunaan Leaman sendiri atas kedua istilah ini dalam ibid ., 127-139.
124 | Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
Namun  demikian,  bahwa  Etika  Islam  dapat  dimasukkan  sebagai theistic subjectivism , Mu ʻ tazilah dapat dijadikan sebagai pengecualian. Sebagaimana telah dikatakan,  Asy„ariyyah  mengambil  posisi  tradisionalistik  dengan  menyatakan bahwa  yang  baik  dan  yang  buruk  ditetapkan  oleh  doktrin  keagamaan  dan  tidak mesti  rasional.  Doktrin  ini  memang  bersifat theistic  subjectivism .  Namun, Mu ʻ tazilah  mengambil  posisi  yang  sama  sekali  berlawanan  dengan  mengatakan bahwa kebaikan dan keburukan itu rasional dan intrinsik.
Di  dalam  Asy ʻ ariyyah,  dan  di  dalam  Islam  secara  umum,  sumber  asal hukum  moral  itu  berasal  dari  aturan-aturan  tertentu  yang  telah  ditetapkan  oleh Tuhan  sendiri  di  dalam  sistem-Nya  (baca:  Wahyu-Nya).  Mu ʻ tazilah,  secara berbeda,  mengambil  posisi  minoritas  dengan  menegaskan  bahwa  itu  berasal  dari prinsip-prinsip universal moral. Pada sisi ini, Asy ʻ ariyyah mempertahankan etika sistem,  dan  Mu ʻ tazilah  menganut  etika  prinsip.  Pada  sisi  yang  lain,  Asy ʻ ariyyah mendukung  pandangan  subjektivisme  moral  –  terutama  jika  yang  dimaksud dengan subjek di sini adalah Tuhan, dan karenanya, etikanya lebih tepat disebut theistic  subjectivism .  Sedangkan  Mu ʻ tazilah,  sebaliknya,  mendukung  pandangan objektivisme  moral,  karena  perbuatan  moral  dilihat  sebagai  objektif,  di  dalam perbuatan itu sendiri, menggantikan faktor-faktor real lainnya di luar perbuatan.
Bagi Asy ʻ ariyyah, nilai moral itu murni bersifat subjektif. Maksudnya, bisa bermakna dengan  adanya  subjek,  yang  dalam  hal ini  adalah Allah.  Satu-satunya tujuan berbuat moral adalah mematuhi Allah. Tujuan berbuat moral yang lain  – yang muncul sebagai alasan-alasan praktis yang baik untuk berbuat, yang mungkin dapat juga menjadi faktor – tidak sejati sifatnya, dan bukan merupakan raison d’etre manusia di dalam berbuat moral. 44 Tujuan berbuat moral yang lain, alasan-alasan praktis  yang  baik,  dan  faktor-faktor  lainnya  inilah  yang  dalam  bahasanya  Kant disebut sebagai kehendak yang „ heteronomous’ .

## Sintesis
Melalui  Etika  Teologis  Barat  disadari  bahwa  semua  etika  yang mendasarkan  ukuran  perbuatan  moral  pada  baik  atau  benar  adalah  etika  yang rapuh.  Perbuatan  moral  membutuhkan  adanya  dasar  otoritas-eksistensial  yang berwibawa di dalam perintahnya, dan sekaligus juga merupakan sumber kebaikan dan kebenaran, dan itu adalah Tuhan.
Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni  2019 | 125
Di  dalam  Islam,  melalui  Asy ʻ ariyyah,  ditegaskan  bahwa    ukuran perbuatan moral bukanlah baik atau benar, melainkan Allah Yang Maha Baik dan Maha Benar. Ukuran yang tepat bagi perbuatan moral bukanlah baik-buruk atau benar-salah. Kedua kriteria ini mungkin tidak perlu dibedakan secara tegas, karena manusia  memang  tidak  berhak  untuk  menentukan  ukuran  moral  atau  hukum moral. Ukuran perbuatan moral adalah Allah Yang Maha Baik dan Maha Benar, yang  dengan  kedua  sifatnya  itu  Dia  sendiri  yang  menentukan  baik-buruk  dan benar-salahnya perbuatan. Pada sisi ini, Islam menganut etika theistic subjektivism , karena makna etika itu murni bersifat ketuhanan, dan satu-satunya tujuan berbuat moral  adalah  untuk  mematuhi  Perintah-Nya.  Baik-buruk  dan  benar-salahnya perbuatan  diketahui  melalui  sistem-Nya  (Wahyu-Nya)  sendiri  yang  serba mencukupi. Pada sisi ini, Islam menganut etika sistem.
Namun, meskipun Islam menganut etika theistic subjektivism dan sekaligus etika  sistem,  Allah  tidak  mungkin  memerintahkan  manusia  untuk  berbuat  yang buruk,  atau  berbuat  yang  salah,  yang  bertentangan  dengan  hakikat  dan  prinsip- prinsip  universal  moral.  Suatu  perbuatan  adalah  perbuatan  moral  karena perbuatan  itu  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  universal-objektif  yang  terdapat  di dalam  perbuatan  itu an  sich ,  dan  karena  itulah  perbuatan  itu  menjadi  Perintah- Nya. Kedua alasan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pada satu sisi, suatu perbuatan  moral  itu  benar  karena  itu  memang  perbuatan  yang  benar,  dan kebenarannya dibenarkan oleh akal manusia. Pada sisi lain, karena perbuatan itu adalah  perbuatan  yang  benar,  tentulah  Dia  memerintahkan  manusia  untuk melakukannya.
Dengan  demikian,  ketika  Allah  memerintahkan  manusia  berbuat  yang benar,  bukan  berarti  bahwa  sifat  Benar-Nya  terpisah  dari  Perintah-Nya.  Di  sini harus  dinyatakan  bahwa  Allah-lah  yang  menciptakan  akal  manusia  untuk  dapat menagkap kebenaran, Dia juga yang menciptakan kebenaran, dan atas kebenaran yang  diciptakan-Nya  itulah  Perintah-Nya  sesuai  dengan  Kebenaran-Nya.  Hanya dengan  pemahaman  demikianlah,  kiranya,  prinsip-prinsip  universal  moral  dapat diselaraskan dengan Kehendak Allah mengenai mana perbuatan moral dan mana perbuatan  amoral.  Mengenai  kejelasan  keduanya,  benar  dan  salah  di  dalam perbuatan,  Wahyu-Nya  –  yaitu  Alquran  dan  Sunnah  Nabi-Nya  –  tentu  menjadi satu-satunya pedoman yang baik, bukan hanya bagi manusia yang berakal, tetapi juga sekaligus mau beriman.
Melalui  al-Farabi  dimengerti  bahwa  kebaikan  itu  bukan  hanya  mengacu kepada  kebaikan  moral,  tetapi  terutama  juga  kepada  keimanan  kepada  Allah.
126 | Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
Ditegaskannya  bahwa  kekufuran  atau  penyangkalan  akan  eksistensi-Nya  juga merupakan keburukan. Dengan demikian, perbuatan moral itu, setidaknya, terdiri dari dua bagian: beriman kepada-Nya, dan mematuhi Perintah-Nya.
Satu-satunya  pertimbangan  batin  yang  tepat  bagi  manusia  dalam  berbuat moral  hanyalah  untuk  mematuhi  Perintah  Allah.  Etika  Deontologis,  terutama melalui Kant, menyadarkan bahwa kepatuhan ini haruslah dicari dari dalam diri sendiri sebagai kehendak yang otonom, dan bukan dari luar. Alasan-alasan praktis yang baik untuk bermoral, seperti agar terhindar dari siksa dan neraka, atau untuk mencari  kebahagiaan  duniawi  dan  kebahagiaan  di  hari  akhir,  tidaklah  sejati sifatnya. Ketaatan kepada Allah yang tidak dicari sumbernya di dalam diri sendiri melalui  kehendak  otonom,  adalah  heteronom  sifatnya,  tidak  bersifat  moral,  dan karena  itu  tidak  pantas.  Dengan  membebaskan  diri  dari  materi  kehendak, kehendak  yang  murni  inilah  yang  disebut  sebagai  akhlak,  dan  dalam  bahasa berbeda disebut sebagai ikhlas. Perbuatan ikhlas yang dibumbui rasa cinta kepada Tuhan,  sebagaimana  diajarkan  di  dalam  tasawuf,  terutama  oleh  Ra>bi ʻ ah  al- Adawiyyah, justru lebih baik daripada keikhlasan biasa yang tanpa rasa.

## Kesimpulan
Di dalam Islam, ukuran moral bukanlah baik atau benar, melainkan Allah Yang  Maha  Baik  dan  Maha  Benar.  Yang  harus  diperbuat  manusia,  terutama, bukanlah perbuatan yang baik, atau perbuatan yang benar, tetapi perbuatan yang diperintahkan-Nya.  Mematuhi  Perintah-Nya,  karena  itu,  adalah  satu-satunya tujuan, alasan, dan pertimbangan batin yang tepat di dalam berbuat moral. Allah, namun  demikian,  tidak  mungkin  memerintahkan  manusia  untuk  berbuat  yang buruk, atau berbuat yang salah. Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, atau  perbuatan  yang  benar,  tentulah  Allah  memerintahkan  manusia  untuk melakukannya.  Perintah-Nya  tentu  tidak  mungkin  bertentangan  dengan  hakikat moral atau prinsip-prinsip universal-objektif pada perbuatan. Mematuhi Perintah- Nya dengan kehendak yang murni, tanpa pertimbangan, atau dengan keikhlasan, merupakan etika atau moralitas ideal.
Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni  2019 | 127

## DAFTAR PUSTAKA
A. Mustofa, A., Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
Abdullah, Amin, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
Ali,  Yunasril,  “Tasawuf”  dalam  Taufik  Abdullah,  ed., Ensiklopedi  Tematis  Dunia Islam:  Jilid  4:  Pemikiran  dan  Peradaban (Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Voeve, tt.).
Anwar, Rosihon, Akhlak Tasawuf (Bandung, Pustaka Setia, 2010).
Bagir, Haidar, Buku Saku Filsafat Islam (Bandung: Mizan, 2006).
Bagus, Lorens, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 2000).
Bakar, Osman, Hierarki Ilmu: Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu Menurut Al- Farabi, Al-Ghazali, Quthb Al-Din Al-Syirazi , terj. Purwanto (Bandung: Mizan, 1997).
Gaza>li>,  Al-Ima>m  al-, Ih}ya>’  ‘Ulu>m  al -Di>n (Indonesia:  Da>r  Ih}ya>’  al -Kutub  al- ʻ Arabiyyah, tt.).
Kattsoff, Louis O., Pengantar Filsafat , terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004).
Leaman, Oliver, Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis , terj. Musa Kazhim dan Arif Mulyadi (Bandung: Mizan, 2002).
Magnis-Suseno, Frans, 13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani sampai Abad Ke-19 (Yogyakarta: Kanisius, 2001).
Nasution, Harun, Akal dan Wahyu dalam Islam ( Jakarta: UI-Press, 1986).
______, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya: Jilid II (Jakarta: UI-Press, 1985).
Schimmel, Annemarie, Dimensi Mistik dalam Islam , terj. Sapardi Djoko Damono dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).
Syukur, Amin, Menggugat Tasawuf: Sufisme dan Tanggung Jawab Sosial Abad 21 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
128 | Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
Titus, Harold H.,  Marilyn S. Smith, dan Richard T. Nolan, Persoalan-persoalan Filsafat , terj. H. M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
Wijaya, Nur Rahmad Yahya, Kariman: Jurnal Pendidikan dan Keislaman , Volume
06, Nomor 01, Juni 2018.
Yazdi>, Muh}ammad Taqi> Mis}ba>h} , Buku Daras Filsafat Islam , terj. Musa Kazhim dan Saleh Bagir (Bandung: Mizan, 2003).