## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 7 Nomor 1, September 2021 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE VILLAGE HEADMAN IN VILLAGE DEVELOPMENT IN INDRAGIRI HILIR REGENCY BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2014

## CONCERNING VILLAGES
IMPLEMENTASI TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

## TENTANG DESA 

## S. Samsul Hadi, Sudi Fahmi, Ardiansah
Prodi S2 Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Lancang Kuning * e-mail: ssamsulhadi.unilak@gmail.com 1
e-mail: sudifahmi@unilak.ac.id 2 e-mail: ardiansah@unilak.ac.id 3

## Abstract
Based on Article 26 paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages it is stated that  the  village  headman  is  in  charge  of  administering  village  government,  carrying  out  village development,  developing  village  communities,  and  empowering  village  communities.  The  method used  in  this  research  is  sociological  law  research.  The  implementation  of  the  village  headman's duties  in  village  development  in  Indragiri  Hilir  Regency  has  not  been  carried  out  as  regulated  in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The obstacles in implementing the duties of the village head  in  village  development  in  Indragiri  Hilir  Regency  are  the  low  quality  of  human  resources  of the  village  apparatus  in  Indragiri  Hilir  Regency,  the  lack  of  village  offices  and  representative meeting  rooms,  village  infrastructure  in  Indragiri  Hilir  Regency  looks  inadequate,  and  the  lack  of facilities  and  infrastructure  in  the  form  of  computer  technology  that  can  be  used  to  facilitate administrative services for the development of village development.
Keywords: Village; Village Development; Indragiri Hilir.

## Abstrak
Berdasarkan  Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa dinyatakan  bahwa  kepala  desa  bertugas  menyelenggarakan  pemerintahan  desa,  melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Implementasi tugas kepala desa  dalam  pembangunan  desa  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  belum  terlaksana  sebagaimana  yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hambatan dalam implementasi tugas  kepala  desa  dalam  pembangunan  desa  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  adalah  rendahnya kualitas  sumber  daya  manusia  aparatur  desa  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  minimnya  kantor  desa dan  ruang  pertemuan  yang  representatif,  infrastruktur  desa  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  terlihat kurang  memadai,  serta  kurangnya  sarana  dan  prasarana  berupa  teknologi  komputer  yang  dapat digunakan untuk memperlancar pelayanan administrasi demi perkembangan pembangunan desa.
Kata Kunci: Desa; Pembangunan Desa; Indragiri Hilir.
 Naskah diterima: 9 September 2021, direvisi: 23 September 2021, disetujui untuk terbit: 29 September 2021 Doi: 10.3376/jch.v7i1.410

## PENDAHULUAN
Kebijakan  pembangunan  nasional  di Indonesia  yang  dilakukan  selama  ini bersifat top down dan sektoral serta tidak terintegrasi.  Program  pemerintah  pusat dijalankan  oleh  setiap  kementerian  yang sifatnya  sektoral.  Selain  itu,  penyusunan program-program pemerintah pusat dilakukan  tanpa  melibatkan  pemerintah daerah  sehingga  permasalahan  yang terjadi  di  daerah  sulit  untuk  diselesaikan. Ditambah lagi permasalahan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya di Indonesia  berbeda-beda  (Anwar  Affandi dan Setia Hadi, 1996).
Pembangunan  nasional  yang  selama ini  dilaksanakan  oleh  pemerintah  lebih banyak  berpusat  di  kota-kota  besar  saja. Infrastruktur  dan  fasilitas  umum  yang dibangun  di  kota  terasa  sangat  lengkap untuk  menunjang  kehidupan  masyarakat mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan yang megah, fasilitas pendidikan  yang  berkualitas,  fasilitas kesehatan  yang  modern,  jaringan  listrik yang menyala 24 jam, transportasi umum yang  nyaman,  hingga  jaringan  internet yang  sudah  menjadi  kebutuhan  primer bagi  masyarakat  perkotaan.  Ironisnya, ternyata  masih  banyak  dijumpai  daerah- daerah yang belum tersentuh pembangunan,  terutama  di  perdesaan. Jangankan  menikmati  jaringan  internet, bahkan  masih  ada  desa  di  Provinsi  Riau yang  sama  sekali  belum  ada  jaringan listrik  (Hasnati,  Sandra  Dewi,  dan Andrew Shandy Utama, 2020).
Dampak  negatif  dari  pembangunan besar-besaran yang dilakukan di
perkotaan menyebabkan aktivitas
perekonomian hanya terpusat di kota. Hal inilah  yang  memotivasi  masyarakat  desa untuk  merantau  ke  kota  dengan  harapan dapat memperbaiki nasibnya.  Di sisi lain, fenomena  ‘merantau  ke  kota’  tersebut mengakibatkan  kondisi  perdesaan  tidak tersentuh pembangunan, infrastruktur dasar  tidak  terpenuhi,  aktivitas  ekonomi terbatas,  peluang  usaha  kecil,  fasilitas kesehatan  terbatas,  serta  pendidikan  yang ada hanya pendidikan dasar dan menengah saja. Oleh karena itu, tidak ada pilihan  lain  bagi  masyarakat  perdesaan untuk memperbaiki nasibnya selain merantau ke kota.
Salah satu tujuan negara adalah untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Hal  ini  sebagaimana  yang  ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang  menyebutkan  bahwa  terdapat  empat tujuan dari didirikannya Indonesia sebagai sebuah  negara,  yaitu  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah
Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi,  dan  keadilan  sosial.  Konsep pembangunan nasional yang diimplementasikan  oleh  pemerintah  pada saat  ini,  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adalah kebijakan  membangun  Indonesia  dari desa.  Untuk  membangun  desa,  sejak tahun 2015,
pemerintah telah menyalurkan  dana  sebesar  lebih  kurang 187 triliun rupiah dari Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)
sebagai  amanah  dari  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa (Fahrial,  Andrew  Shandy  Utama,  dan Sandra Dewi, 2019).
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usulnya, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  di Indonesia.  Dasar  hukum  yang  mengatur desa di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa (Andrew Shandy Utama, 2017).
Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi
Riau sampai saat ini terdapat ketidakjelasan kewenangan dalam
membangun  desa  antara  Pemerintah Kabupaten  Indragiri  Hilir  dengan  kepala desa  dan  perangkatnya  yang  ada  di Kabupaten  Indragiri  Hilir.  Sedangkan, Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang
Desa mengatur bahwa
pembangunan  desa  merupakan  tugas  dari kepala  desa.  Berdasarkan  Pasal  26  ayat
(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa  dinyatakan  bahwa  kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat desa. Faktanya terdapat beberapa  desa  di  Kabupaten  Indragiri Hilir  yang  sama  sekali  tidak  tersentuh pembangunan  karena  minimnya  dana pembangunan  desa  yang  ada  pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum adalah suatu kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya (Soerjono Soekanto, 2007).  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum sosiologis.  Penelitian  hukum  sosiologis adalah  suatu  penelitian  yang  dilakukan dengan  cara  menganalisa  pelaksanaan peraturan  perundang-undangan  terhadap permasalahan  yang  terjadi  di  tengah- tengah  masyaraka  (Zainuddin  Ali,  2013). Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  Data  primer  yaitu  data  yang diperoleh  langsung  dari  hasil  observasi dan  wawancara  di  lokasi  penelitian; sedangkan  data  sekunder  yaitu  data  yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang- undangan.  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  observasi,  wawancara,  dan  studi kepustakaan.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi  Tugas  Kepala  Desa dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kabupaten  Indragiri  Hilir  merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau.  Kabupaten  Indragiri  Hilir  dibentuk
pada  tahun  1965  sebagai  pemekaran  dari Kabupaten  Indragiri.  Kabupaten  Indragiri Hilir  memiliki  luas  daratan  lebih  kurang 11.605  Km 2 dan  luas  perairan  lebih kurang  7.207  Km 2 .  Kabupaten  Indragiri Hilir  terletak  pada  0°36’  Lintang  Utara, 1°7’  Lintang  Selatan,  104°10’  Bujur Timur,  dan  102°30’  Bujur  Timur. Kabupaten Indragiri Hilir di sebelah utara berbatasan  dengan  Kabupaten  Pelalawan, di  sebelah  selatan  berbatasan  dengan Provinsi Jambi, di sebelah barat berbatasan  dengan  Kabupaten  Indragiri Hulu,  dan  di  sebelah  timur  berbatasan
dengan Provinsi Kepulauan Riau.
Pada awal pembentukannya,
Kabupaten  Indragiri  Hilir  dibagi  menjadi delapan  kecamatan,  yaitu  Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Tempuling, Kecamatan  Kateman,  Kecamatan  Gaung Anak Serka, Kecamatan Mandah,
Kecamatan  Kuala  Indragiri,  Kecamatan Enok,  dan  Kecamatan  Reteh.  Seiring dengan  perkembangan  dan  kemajuan Kabupaten  Indragiri  Hilir,  saat  ini Kabupaten Indragiri
Hilir telah dimekarkan menjadi 20 kecamatan dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1

## Kecamatan serta Desa dan Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir
No. Kecamatan Jumlah Desa Kelurahan 1 Batang Tuaka 12 1 2 Concong 5 1 3 Enok 10 4 4 Gaung 15 1 5 Gaung Anak Serka 9 3 6 Kateman 8 3 7 Kempas 10 2 8 Kemuning 11 1 9 Keritang 16 1 10  Kuala Indragiri 7 1 11  Mandah 16 1 12  Pelangiran 15 1 13  Pulau Burung 14 - 14  Reteh 11 3 15  Sungai Batang 7 1 16  Tanah Merah 9 1 17  Teluk Belengkong 13 - 18  Tembilahan - 8 19  Tembilahan Hulu 4 2 20  Tempuling 5 4 Sumber: Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Sudut  pandang  dari  semua  pihak terhadap  upaya  pembangunan  desa  masih seperti  dulu,  yaitu  menempatkan  desa sebagai  suatu  objek  dengan  klasifikasi
rendah  sehingga  tidak  menjadi  prioritas dan  bersifat  seperlunya  saja.  Dengan memformulasikan  suatu  program  yang hanya  bersifat  charity,  dianggap  telah
memberikan  suatu  manfaat  yang  sangat besar  terhadap  desa.  Belum  terlihat adanya suatu pemahaman yang
menunjukan  bahwa  desa  merupakan sumber  utama  pembangunan  nasional sehingga  desa  patut  menjadi  sasaran utama pembangunan dan harus ditempatkan sebagai partner utama dalam sistem  pembangunan  nasional  (Rahardjo Adisasmita, 2006). Persoalan ketidakjelasan kewenangan yang ada pada pemerintah,  baik  pemerintah  provinsi maupun pemerintah kabupaten, menyebabkan  terdapat  berbagai  kesulitan bagi  pemerintah  dalam  menyusun  dan mengimplementasikan  kebijakan  desa terhadap  upaya  pembangunan  desa.  Hal ini  dapat  dibuktikan  dengan  belum diterbitkannya peraturan daerah di Kabupaten  Indragiri  Hilir  yang  mengatur secara  khusus  mengenai  pelaksanaan pembangunan  desa  yang  mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur  bahwa  pemerintahan  desa  bukan merupakan level administrasi yang menjadi  bawahan  pemerintah  daerah,
melainkan menjadi independent community  yang  masyarakatnya  berhak mengambil inisiatif untuk mengembangkan desanya. Di samping itu, pelaksanaan  tugas  dari  kepala  desa  dan perangkat  desa  lainnya  juga  menjadi variabel penting dari keberhasilan pembangunan desa. Kepatuhan dan ketaatan  masyarakat  dalam  merespon perubahan  sosial  yang  ada  tentunya merupakan  modal  sosial  yang  sangat
berharga,  seperti  yang  dikemukakan  oleh Satjipto Rahardjo bahwa ketaatan merupakan  variabel  penting  dan  ketaatan hukum  didasarkan  kepada  kepuasan  yang diperoleh dengan dukungan sosial
(Satjipto Rahardjo, 1988). Kepatuhan dan ketaatan  hukum  dapat  diketahui  melalui pelaksanaan  tugas  kepala  desa  dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan,  seperti  membuat  rencana anggaran,  administrasi  desa,  serta  tata kelola  pemerintahan  yang  bersih.  Dengan demikian,  langkah-langkah  yang  harus dilakukan  dalam  mengatasi  permasalahan pembangunan desa adalah perlunya segera disosialisasikan mengenai Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  agar  tugas-tugas  maupun  kewajiban seorang  kepala  desa  dapat  dijalankan dengan maksimal sesuai dengan mekanisme penyelenggaraan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan desa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Kepala  desa  merupakan  pemegang kendali  dalam  pembangunan  desa.  Oleh karena itu, kepala desa beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan sehingga maju atau mundurnya pembangunan desa tergantung dari kinerja kepala desa dalam mempengaruhi  masyarakat  untuk  turut serta di dalam pembangunan. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pembangunan Desa diatur bahwa pembangunan  desa  mencakup  bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan masyarakat desa.
Sekretaris Daerah Kabupaten
Indragiri  Hilir  menyampaikan  bahwa pembangunan desa yang ada sudah mulai meningkat  mengingat  saat  ini  beberapa desa  bisa  dikatakan  telah  menjadi  semi perkotaan karena secara geografis letaknya  tidak  jauh  dari  Kecamatan Tembilahan  sebagai  ibukota  Kabupaten Indragiri Hilir. Walaupun demikian, peran kepala  desa  tetap  sangat  penting.  Kepala desa berperan mengawal terselenggaranya pembangunan  yang  intensif.  Selain  itu, pelayanan  yang  baik  kepada  warga  juga harus  ditingkatkan  serta  bukalah  ruang yang sebebas-bebasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan
aspirasinya demi perkembangan desa.
Kepala  Desa  Mandah  di  Kabupaten Indragiri  Hilir  menyampaikan  bahwa Desa  Mandah  merupakan  desa  yang penduduknya  heterogen.  Hal  ini  menjadi tantangan  tersendiri  bagi  kepala  desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan  desa.  Untuk  pembangunan desa, kepala desa sifatnya hanya mengusulkan berbagai pembangunan fisik,  sementara  pelaksanaannya  tidak bisa  dipastikan  karena  semua  tergantung dari  anggaran  yang  diberikan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Indragiri  Hilir. Kepala  desa  hanya  bisa  mengawal jalannya pembangunan desa.
Hal  di  atas  menunjukkan  bahwa peranan  kepala  desa  dalam  pembangunan fisik di perdesaan hanya sebatas menjalankan  perintah  dari  pemerintah kabupaten.  Padahal  kedudukan  kepala desa  sebagai  kepala  pemerintahan  dan
pembangunan  serta  pemimpin  formal masyarakat  sangatlah  penting  di  dalam kelancaran pembangunan sehingga mengharuskan  kepala  desa  mempunyai aparatur yang ahli di bidangnya agar tugas pemerintahan  desa  dan  program-program pembangunan  dapat  dilaksanakan  dengan sebaik-baiknya (H.A.W. Widjaja. 2003).
Pembangunan desa tidak bisa dilepaskan  dari  membangun  masyarakat, yang artinya adalah memandirikan masyarakat  desa.  Proses  pembangunan desa  yang  dimulai  dengan  berpijak  pada pembangunan masyarakat diharapkan dapat  memacu  partisipasi  masyarakat dalam  proses  pembangunan.  Pemerintah desa  dapat  melakukan  kerja  sama antarpemerintah maupun dengan masyarakat  untuk  kegiatan  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  desa.  Hal  ini berkaitan erat dengan pembangunan  yang bersifat  non  fisik.  Bahkan,  kepala  desa dan  jajarannya  dengan  caranya  sendiri dapat  mempengaruhi  masyarakat  untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan  desa.  Dengan  demikian, masyarakat memperoleh berbagai manfaat, terutama dari sisi perekonomian.
Manfaat  yang  dapat  diperoleh  oleh masyarakat desa apabila terlibat langsung dalam  proses  pembangunan  desa  antara lain memperoleh pengalaman, meningkatkan  pengetahuan,  penguasaan teknologi, serta meningkatkan keterampilan  dan  kreativitas  masyarakat sehingga  memberi  nilai  tambah  bagi usaha-usaha masyarakat serta memperluas jaringan  komunikasi  dan  silaturrahmi antarwarga mengingat kegiatan pembangunan desa sebagian besar
dilaksanakan  terpusat  di  kantor  desa.  Ke semua  ini  merupakan  gerakan  ke  arah kemajuan  yang  erat  kaitannya  dengan pembangunan desa.
Pembangunan daerah, termasuk pembangunan  desa,  dilaksanakan  untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan, baik pembangunan jangka panjang maupun  pembangunan  jangka  pendek.
Tujuan  pembangunan  jangka  pendek adalah mendukung keberhasilan pembangunan proyek-proyek
pembangunan  di  desa,  sedangkan  tujuan pembangunan  jangka  panjang  adalah mengembangkan seluruh desa yang ada di Indonesia  menjadi  desa  swasembada melalui  tahap-tahap  desa  swadaya  dan swakarya serta memperhatikan keserasian pembangunan  antara  daerah  perdesaan dan  daerah  perkotaan,  keseimbangan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat, serta keterpaduan yang harmonis  antara  program  sektoral  atau regional  dengan  partisipasi  masyarakat yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan  pembangunan  di  seluruh Indonesia (Harry Hikmat, 2001).
Pembangunan  desa  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dan  kualitas  hidup  masyarakat  serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat, pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa, pengembangan  potensi  ekonomi  lokal, serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa sebaiknya mengedepankan kebersamaan,
kekeluargaan,  dan  kegotong-royongan
guna  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi seluruh masyarakat desa. Pembangunan  desa  di  Kabupaten Indragiri Hilir meliputi tahap perencanaan,  tahap  pelaksanaan,  dan tahap pengawasan. Dalam tahap perencanaan,  pemerintah  desa  menyusun program pembangunan desa sesuai dengan  kewenangannya  dengan  mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten  Indragiri  Hilir.  Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Pembangunan  Tahunan  Desa  atau  yang biasa  disebut  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa  yang  merupakan  penjabaran  dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  untuk  jangka  waktu  satu  tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan  melalui  peraturan  desa  dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan  di  desa  sebagai  pedoman dalam  penyusunan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan.
Pemerintah desa di Kabupaten Indragiri Hilir mengikutsertakan masyarakat desa dengan cara
menyelenggarakan musyawarah perencanaan  pembangunan  desa  untuk menetapkan  program  prioritas  desa  dan program pembangunan desa  yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa,  swadaya  masyarakat  desa, maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
Desa  memiliki  kewenangan  penuh untuk  membangun  karena  keberadaannya diakui  dan  diberi  otonomisasi  untuk memutuskan  serta  mengurus  kebutuhan lokalnya  sendiri.  Desa  juga  memiliki sumber  dana  yang  besar  dan  berhak mengurus dananya sendiri untuk percepatan pembangunan desa. Salah satu fenomena  saat  ini  adalah  menggeliatnya pembangunan  desa  sehingga  menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Derasnya  aliran  dana  yang  masuk membuka  peluang  bagi  desa  untuk  terus berkembang. Persoalannya, paradoks pembangunan  desa  tidak  terhindarkan. Bukannya  memanfaatkan  sumber  daya lokal sebagai modal pembangunan, pembangunan yang kasatmata dan padatmodal justru masih menjadi andalan desa  meski  telah  lima  tahun  Dana  Desa digelontorkan. Hingga tahun 2019, pembangunan  infrastruktur  desa  memang dioptimalisasikan menjadi kunci akselerasi  pertumbuhan  perekonomian.
Namun,  tanpa  diimbangi  upaya  untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup  dan  sosial,  efek  diskrepansi  mulai bermunculan.  Optimalisasi  pembangunan berkelanjutan  di  desa  dilaksanakan  demi kelancaran distribusi barang dan jasa dari dan  ke  desa.  Tahap  berikutnya  yang mungkin  dilakukan  adalah  meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan
sumber  daya  lokal  sekaligus  menjaga keberlangsungan  lingkungan  hidup  dan sosial sebagai upaya serius guna mempertahankan pertumbuhan pembangunan desa dalam jangka panjang
(Abustan, 2019).
Dengan telah diberlakukannya
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa, maka diperlukan pembinaan secara khusus terhadap peningkatan sumber daya manusia aparatur  desa  agar  mampu  mengelola dana desa yang diberikan kepada pemerintahan di desa (Yusnani
Hasjimzoem,  2014).  Salah  satu  sumber keuangan desa adalah dana desa.
Pemberian  dana  desa  baru  dilaksanakan pada  tahun  2015  dengan  dikeluarkannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara.  Prioritas  penggunaan  dana  desa adalah  untuk  membiayai  pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyaluran  dan  pemanfaatan  dana  desa sesungguhnya  diawasi  secara  berlapis oleh  banyak  pihak  agar  dana  desa  dapat dimanfaatkan  untuk  memajukan  desa  dan menyejahterakan  masyarakat  desa  (Agus Wibowo, 2019).
2. Hambatan  dalam  Implementasi
Tugas Kepala Desa dalam Pembangunan  Desa  di  Kabupaten Indragiri
Hilir Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa
Hambatan  dalam  implementasi  tugas kepala  desa  dalam  pembangunan  desa  di Kabupaten  Indragiri  Hilir  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  adalah  rendahnya  kualitas sumber  daya  manusia  aparatur  desa  di Kabupaten Indragiri Hilir serta kurangnya
sarana  dan  prasarana  berupa  teknologi komputer  yang  dapat  digunakan  untuk memperlancar pelayanan administrasi demi  perkembangan  pembangunan  desa. Walaupun demikian, terdapat pula beberapa  hal  yang  mendukung  peran kepala  desa  dalam  pembangunan  desa. Hal-hal  yang  mendukung  tersebut  antara lain  yaitu  adanya  partisipasi  masyarakat desa  berupa  kesediaan  masyarakat  untuk mengurus  sesuatu  yang  berkaitan  dengan pemerintahan dalam mendukung
terselenggaranya pembangunan desa serta adanya  kerja  sama  antar  desa  dalam mendukung pembangunan desa (Sayogya,
2002).
Kepala  Desa  Satu  di  Kabupaten Indragiri  Hilir  menyampaikan  bahwa pemerintah  desa  melaksanakan  fungsi pemerintahan sebagai
pengatur masyarakat desa. Sudah selayaknya apabila  seorang  kepala  desa  mengetahui keadaan  penduduknya  yang  sebenarnya. Dengan  mengetahui  keadaan  masyarakat yang  sebenarnya,  maka  dapat  diambil langkah-langkah yang tepat dalam membuat  suatu  kebijakan.  Jika  kepala desa  sebagai  pemimpin  tidak  mengetahui kondisi  masyarakat  maka  akan  memicu suatu  kesalahpahaman  yang  tidak  dapat diterima oleh masyarakat.
Kepala  Desa  Satu  di  Kabupaten Indragiri  Hilir  menambahkan  bahwa kondisi  penduduk  Desa  Satu  yang  cukup beragam  harus  diperhatikan  oleh  kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Warga yang  berwirausaha  sangat  sibuk  dengan usahanya  tentu  maunya  terima  beres  saja dengan  urusan  administrasi  desa  dan sangat  sulit  untuk  berpartisipasi  secara
langsung dalam kegiatan-kegiatan pembangunan  desa.  Begitupun  warga yang  berprofesi  sebagai  petani  dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah dan berpendidikan  rendah  pasti  sulit  untuk berpartisipasi  memberikan  pemikirannya bagi pembangunan desa.
Dalam menjalankan  tugasnya,  kepala desa membutuhkan peralatan dan fasilitas penunjang  lainnya  untuk  menunjang kelancaran  suatu  kegiatan  yang  akan dilaksanakan.  Salah  satu  faktor  tersebut adalah  tersedianya  kantor  desa  yang representatif  untuk  menyelenggarakan pemerintahan  desa  serta  sebagai  tempat bagi kepala desa beserta jajarannya dalam menjalankan tugas pengelolaan, pelaporan,  pencatatan,  dan  berbagai kegiatan administrasi lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hilir harus mengucurkan anggaran  untuk  membangun  maupun merenovasi  kantor-kantor  desa  yang  ada di  Kabupaten  Indragiri  Hilir.  Selain  itu, masyarakat desa juga sangat mengharapkan  adanya  ruang  pertemuan yang dilengkapi dengan peralatan pendukung untuk memperlancar kegiatan- kegiatan kemasyarakatan di desa.
Selain  minimnya  kantor  desa  dan ruang  pertemuan  yang  representatif, Kepala  Desa  Satu  di  Kabupaten  Indragiri Hilir juga menyampaikan bahwa infrastruktur  desa  di  Kabupaten  Indragiri Hilir  terlihat  kurang  memadai,  seperti banyak  jalan  yang  rusak,  masih  ada permukiman warga yang belum menikmati  air  bersih,  serta  belum  ada tempat  pembuangan  sampah.  Keinginan masyarakat  Desa  Satu  di  Kabupaten
Indragiri Hilir terhadap program pembangunan desa sangat banyak, sedangkan  dana  pembangunan  desa  yang tersedia relatif terbatas. Keinginan masyarakat  sangat  banyak  tetapi  tidak semuanya  merupakan  kebutuhan.  Kepala desa telah menyusun program pembangunan  desa  berdasarkan  skala prioritas  yang  benar-benar  dibutuhkan oleh masyarakat desa.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun
2014 tentang Desa memberikan kewenangan  pembangunan  desa  kepada pemerintahan  desa.  Namun,  banyaknya klausul pengaturan yang berkaitan dengan suprastruktur  desa  berimplikasi  pada kewenangan  pembangunan  desa  yang diberikan  menjadi  tidak  sepenuhnya menjadi  hak  pemerintahan  desa.  Secara administratif, pemerintahan desa disibukkan  dengan  pelaporan  yang  harus disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Permasalahan tersebut selain  dapat  menghambat  kemandirian desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang
didasarkan  pada  prakarsa  dan  potensi lokal,  juga  dapat  memunculkan  distraksi kewenangan  pembangunan  desa.  Oleh karena  itu,  penting  untuk  merevisi Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa terkait kewenangan
pembangunan  yang  telah  dilimpahkan kepada  desa.  Harus  ada  penguatan  dan pemberdayaan desa dalam rangka mewujudkan  kemandirian  pembangunan berdasarkan  kepada  prakarsa  dan  potensi desa (Dian Herdiana, 2020).

## SIMPULAN
Berdasarkan  Pasal  26  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  dinyatakan  bahwa  kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan
desa, pembinaan kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat desa. Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  sosiologis.  Implementasi  tugas kepala  desa  dalam  pembangunan  desa  di Kabupaten Indragiri Hilir belum terlaksana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa. Hambatan dalam implementasi  tugas  kepala  desa  dalam pembangunan desa di Kabupaten Indragiri Hilir  adalah  rendahnya  kualitas  sumber daya manusia aparatur desa di Kabupaten Indragiri  Hilir  minimnya  kantor  desa  dan ruang  pertemuan  yang  representatif, infrastruktur  desa  di  Kabupaten  Indragiri Hilir  terlihat  kurang  memadai,  serta kurangnya  sarana  dan  prasarana  berupa teknologi komputer yang dapat digunakan untuk memperlancar pelayanan
administrasi demi perkembangan pembangunan desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Telah selesainya penelitian ini tentunya  tidak  terlepas  karena  dukungan serta  bantuan  dari  berbagai  pihak.  Oleh karena  itu,  penulis  sampaikan  rasa  terima kasih kepada Rektor Universitas  Lancang Kuning  Dr.  Junaidi,  S.S.,  M.Hum.,
Direktur Program Pascasarjana Universitas  Lancang  Kuning  Prof.  Dr. Syafrani, M.Si., dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program
Pacsasarjana Universitas Lancang Kuning Dr.  Ardiansah,  S.H.,  M.Ag.,  M.H.  yang telah  memberikan  kesempatan  kepada penulis  untuk  melaksanakan  penelitian. Tidak  lupa  penulis  ucapkan  terima  kasih yang  sebesar-besarnya  kepada  Prof.  Dr. Sudi  Fahmi,  S.H.,  M.Hum.  dan  Dr. Ardiansah,  S.H.,  M.Ag.,  M.H.  yang  telah membimbing
penulis dalam menyelesaikan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar  Affandi  dan  Setia  Hadi.  1996.
Perencanaan Pembangunan Wilayah  dan  Pedesaan .  Jakarta:
Prisma.
Hasnati,  Sandra  Dewi,  dan  Andrew
Shandy Utama. 2020. Program CSR Perusahaan; Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  Desa. Jurnal  Comsep , Volume 1, Nomor 1.
Fahrial,  Andrew  Shandy  Utama,  dan Sandra  Dewi.  2019.  Pemanfaatan
Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa. Jurnal Wawasan  Yuridika ,  Volume  3, Nomor 2.
Andrew  Shandy  Utama.  2017.  Eksistensi Nagari  di  Sumatera  Barat  sebagai Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Jurnal Equitable , Volume 2, Nomor
1.
Soerjono  Soekanto.  2007. Pengantar Penelitian  Hukum .  Jakarta:  UI
Press.
Zainuddin  Ali.  2013. Metode  Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. Rahardjo Adisasmita. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Satjipto  Rahardjo.  1988. Hukum  dan Perubahan Sosial . Bandung: Angkasa.
H.A.W.  Widjaja.  2003. Otonomi  Desa Merupakan  Otonomi  yang  Asli, Bulat,  dan  Utuh .  Jakarta:  Raja
Grafindo Persada. Harry Hikmat. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat . Bandung: Humaniora Utama Press. Abustan.  2019.  Implementasi  Percepatan Pembangunan Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa. Jurnal  Gagasan Hukum , Volume 1, Nomor 2.
Yusnani  Hasjimzoem.  2014.  Dinamika Hukum  Pemerintahan  Desa. Jurnal Fiat Justisia , Volume 8, Nomor 3.
Agus  Wibowo.  2019.  Tinjauan  Hukum
Penyaluran  dan  Pemanfaatan  Dana Desa terhadap Prioritas Pembangunan. Jurnal Spektrum Hukum , Volume 16, Nomor 2.
Sayogya.  2002. Sosiologi  Pedesaan .
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Dian  Herdiana.  2020.  Urgensi  Revisi Undang-Undang  Nomor  6  Tahun
2014 tentang Desa Perihal Pembangunan  Desa. Jurnal  Hukum
dan  Pembangunan ,  Volume  50, Nomor 1.