## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 207207207

## MENGATASI KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE/GUNTAI
Oleh :
Dinalara Dermawati Butarbutar, SH., MH

## ABSTRAK
Tanah  merupakan  sumber  daya  yang  penting  bagi masyarakat,  baik  sebagai  media  tumbuh  tanaman,  maupun sebagai  ruang  atau  wadah  tempat  melakukan  berbagai kegiatan.  Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria (UUPA)   pemerintah   mengeluarkan   Undang-Undang   Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan  Pelaksanaan  PP  Nomor  224  Tahun  1961  tentang Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  dan  Pemberian  Ganti Kerugian, dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor  224 Tahun 1961 jo. Pasal 1 PP Nomor 41 Tahun 1964 diatur adanya larangan pemilikan  tanah  secara  absentee/guntai,  yang  menyatakan bahwa pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal  di  luar  kecamatan  tempat  letak  tanahnya  dilarang, yaitu  agar  petani  bisa  aktif  dan  efektif  dalam  mengerjakan tanah  pertanian  miliknya,  sehingga  produktivitasnya  bisa lebih  optimal.        Dan  dalam  kenyataannya  masih  banyak terdapat  orang  yang  memiliki  tanah  pertanian  secara absentee/guntai,  sehingga  dalam  prakteknya  adanya peraturan  mengenai  larangan  tanah  absentee/guntai  belum bisa  diterapkan  secara  efektif,  sehingga  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  faktor-faktor  yang menyebabkan terjadinya pemilikan tanah secara absentee/guntai,  sehingga dapat mencari jalan keluar untuk mengatasi kepemilikan tanah absentee/guntai.
Kata Kunci: Kepemilikan Tanah, Absente, masyarakat.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 208208208

## A.    Latar Belakang Masalah
Tanah  merupakan  salah  satu  sumber  utama  bagi kelangsungan    hidup    dan    penghidupan    bangsa    dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil dan merata, maka tanah adalah untuk diusahakan atau  digunakan  bagi  pemenuhan  kebutuhan  yang  nyata. Sehubungan    dengan    itu,    penyediaan,    peruntukan, penguasaan,  penggunaan  dan  pemeliharaannya  perlu  diatur agar  terjamin  kepastian  hukum  dalam  penguasaan  dan pemanfaatannya  serta  sekaligus  terselenggara  perlindungan hukum bagi rakyat banyak, terutama golongan petani, dengan tetap  mempertahankan  kelestarian  kemampuannya  dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan.
Di  samping  itu  tanah  merupakan  sumber  daya  yang penting   bagi   masyarakat,   baik   sebagai   media   tumbuh tanaman,  maupun  sebagai  ruang  (space)  atau  wadah  tempat melakukan  berbagai  kegiatan.   Tanah  juga  merupakan  salah satu   faktor   produksi   yang   sangat   vital   bagi   kehidupan manusia dan pembangunan suatu bangsa.  Tanah dalam masa pembangunan  bertambah  penting  artinya,  karena  adanya peningkatan  volume  pembangunan  dalam  bidang-bidang pertanian,  industri  modern,  perumahan,  kelestarian lingkungan  hidup,  pengamanan  sumber  kekayaan  alam, kesejahteraan  sosial  dan  lain-lain.  Hal  ini  semakin  komplek

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 209209209
bila  dikaitkan  dengan  pertambahan  penduduk  yang memerlukan  areal  yang  luas,  otomatis  mengakibatkan mengecilnya atau berkurangnya persediaan tanah.
Indonesia  telah  memiliki  ketentuan  khusus  yang mengatur  tentang  pertanahan,  yaitu  dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria  yang  biasa  disebut  UUPA,  yang  mulai  berlaku  sejak tanggal 24 September 1960.
Dalam  usianya  yang  mencapai  52  tahun,  ada  lima masalah  di  bidang  pertanahan  yang  sering  mencuat  ke permukaan,  yaitu  fungsi  sosial  tanah  (Pasal  6),  batas maksimum  pemilikan  tanah  (Pasal  7),  pemilikan  tanah absentee/guntai  (Pasal  10),  monopoli  pemilikan  tanah  (Pasal 13), dan penetapan ganti rugi tanah untuk kepentingan umum (Pasal  18).  Kelima  hal ini baik secara langsung maupun tidak memicu munculnya berbagai bentuk konflik pertanahan, yang tidak  mudah  diselesaikan.      Masalah  menjadi  semakin  rumit, karena  gencarnya  aktivitas  pembangunan  menyebabkan terlupakannya  unsur  keadilan  di  bidang  pertanahan. Penerapan   Pasal   6   UUPA   tentang   fungsi   sosial   tanah, misalnya,   masih   sering   bias   dalam   praktek   di   lapangan. Fungsi  sosial  tanah  berarti  hak  atas tanah apa pun yang ada pada  seseorang,  tidak  dapat  dibenarkan  tanahnya  itu  akan dipergunakan  (atau  tidak  dipergunakan)  semata-mata  untuk

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 210210210
kepentingan   pribadinya,   apalagi   kalau   hal   itu   merugikan masyarakat. 1
Sementara  itu,  penerapan  Pasal  7  UUPA  tentang  batas maksimum  pemilikan  tanah,  dalam  kenyataannya  juga sering dilanggar.        Berbagai  kekisruhan  yang  terjadi  selama  ini mengindikasikan  terjadinya  penumpukan  pemilikan  tanah  di satu  pihak, sedangkan di pihak lain, banyak petani yang tidak mempunyai  tanah  dan  menggarap  tanah  milik  orang  lain. Ketidakseimbangan  dalam  distribusi  pemilikan  tanah  inilah baik  untuk  tanah  pertanian  maupun  bukan  pertanian  yang menimbulkan  ketimpangan  baik  secara  ekonomi,  politis maupun sosiologis. Pada akhirnya, petani lapisan bawah yang memikul  beban terberat akibat ketidakseimbangan distribusi ini.
Salah    satu    aspek    hukum    penting    dengan diundangkannya  UUPA  adalah  dicanangkannya  program landreform  di  Indonesia  yang  bertujuan untuk mempertinggi penghasilan  dan  taraf  hidup  para  petani  penggarap  tanah, sebagai  landasan  atau  prasyarat  untuk  menyelenggarakan pembangunan   ekonomi   menuju   masyarakat  yang   adil   dan makmur berdasarkan Pancasila. 2
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , (Jakarta : Djambatan, 2005), hal. 296.
2 Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, (Jakarta : Rajaw ali, 1986), hal. 122.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Pengaruh   “landreform”   dan   pertanian   secara   timbal balik, adalah jelas, karena salah satu tujuan landreform adalah peningkatan  produktivitas.      Dengan  pemilikan  tanah  yang luasnya    melampaui    batas    kemampuan    untuk    digarap, akhirnya  akan  mengakibatkan  produktivitas  menjadi  rendah. Lebih-lebih  apabila  pemiliknya  adalah  “absentee  landlors” (tuan  tanah),  yang  tidak  menggarap  sendiri  tanahnya,  tetapi penjagaan  dan  pengelolaannya  diserahkan  kepada  orang- orang  yang tinggal di daerah itu.   Pengolahan tanah tersebut tidak  dilakukan  secara  intensif,  cukup  sekedar  saja  karena biasanya  pemilik  tersebut  mempunyai  pekerjaan  lain  di  kota tempat ia bertempat tinggal.
Pelaksanaan  pembatasan  kepemilikan  tanah  hingga  52 tahun  usia  UUPA  masih  juga  belum  seperti yang diharapkan. Ini  tampak  dari  kepemilikan  tanah  secara  absentee/guntai, yang  seringkali  merupakan  hal  yang  diketahui,  tetapi  sulit untuk dibuktikan karena adanya berbagai alasan.  Sedangkan pemilikan    tanah    pertanian  secara  absentee/guntai,  secara tegas  dilarang  oleh  UUPA.      Larangan  ini  berkaitan  dengan ketentuan-ketentuan  pokok  landreform  yang  diatur  dalam Pasal  7,10  dan  17 UUPA.   Maksud dari pelarangan pemilikan tanah  secara  absentee/guntai  ini  agar  petani  bisa  aktif  dan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
efektif    dalam    mengerjakan    tanah    pertanian    miliknya, sehingga  produktivitasnya  bisa  tinggi  dan  melenyapkan pengumpulan tanah di tangan segelintir tuan-tuan tanah.
Sebagai  pelaksanaan  Pasal  7  dan  Pasal  17  UUPA  telah diundangkan  Undang-Undang  Nomor  56  Prp  Tahun  1960 tentang  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian.            Untuk melaksanakan  redistribusi  tanah  sebagaimana  diamanatkan Pasal  17  ayat  (3)  UUPA  jo.  Undang-Undang  Nomor  56  Prp Tahun 1960 tersebut,  telah ditetapkan  PP Nomor  224  Tahun 1961  tentang  Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  dan Pemberian Ganti Kerugian.    PP ini kemudian telah diubah dan ditambah dengan  PP  Nomor  41  Tahun  1964  tentang  Perubahan  dan Tambahan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  224  Tahun  1961 tentang  Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  dan  Pemberian Ganti Kerugian.      Dalam  rangka  untuk  kepastian  hukum  di  bidang pertanahan oleh pemerintah, maka tanah dapat dipergunakan untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat,  sehingga penguasaan  dan  pemilikan  tanah  yang  melebihi  batas  serta tanah  absentee/guntai  tidak  diperbolehkan.      Hal  ini  sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 224 Tahun 1961 jo. Pasal 1 PP Nomor 41 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa pemilikan tanah  pertanian  oleh  orang  yang  bertempat  tinggal  di  luar kecamatan  tempat  letak  tanahnya  dilarang.        Berhubung dengan  itu  ditetapkan,  bahwa  pemilik  tanah  pertanian  yang

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
bertempat  tinggal  di  luar  kecamatan  tempat  letak  tanahnya tersebut, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas  tanahnya  kepada  orang  lain  di  kecamatan  tempat  letak tanah  itu  atau  pindah  ke  kecamatan  letak  tanah  tersebut kecuali  jarak  kecamatannya  berbatasan  antara  pemilik  dan tanahnya,  sehingga  masih  dimungkinkan  untuk  mengerjakan tanah tersebut secara efisien.
Apabila  kewajiban  ini  tidak  dilaksanakan,  maka  tanah pertanian  itu  akan  diambil  pemerintah  dan  selanjutnya dibagikan  kepada  para  petani  yang  belum  memiliki  tanah pertanian.  Sehubungan  dengan  itu,  maka  perlu  bagi  para pemilik tanah pertanian bertempat tinggal di kecamatan letak tanah,  agar  dapat  mengerjakan  sesuai  dengan  asas  yang terdapat dalam Pasal 10 UUPA yang menetapkan bahwa :
(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu  hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan  mengerjakan  atau  mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan;
(2)  Pelaksanaan dari pada ketentuan ayat (1) akan diatur       lebih       lanjut       dengan       peraturan perundangan;
(3) Pengecualian dari pada  asas  tersebut  pada  ayat (1) ini diatur dalam peraturan perundangan.
Dalam  kenyataannya,  sekalipun  larangan  ini  masih berlaku,   pemilikan   dan/atau   penguasaan   tanah   pertanian

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
secara  absentee/guntai  juga  banyak  dijumpai.   Pemilik  tanah pertanian secara absentee/guntai bukanlah para petani tetapi orang-orang    kota    yang    bukan    merupakan    penduduk setempat,  yang mendapatkan tanah tersebut melalui jual beli, pewarisan  atau  cara-cara  lainnya,  dan  penggunaan  tanah itu bukan   untuk   diolah   sebagaimana   peruntukkan   tanahnya tetapi  hanya  sebagai  sarana  investasi  dan  nantinya  dijual kembali setelah harganya tinggi.  Tanah pertanian masih tetap djadikan  obyek  spekulasi  yang  mengakibatkan  luas  tanah pertanian  semakin  berkurang  karena  dialih  fungsikan. Sehingga  secara  yuridis,  permasalahan  ini  terletak  pada efektivitas  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur program  landreform  itu  sendiri,  yang  salah  satu  asasnya adalah  larangan  pemilikan  tanah  secara  absentee/guntai. Sehingga dapat dikatakan bahwa gagalnya landreform karena larangan  pemilikan  tanah  secara  absentee/guntai  yang didasarkan    pada    batas    maksimum  tanah  pertanian  tidak dapat  dilaksanakan  dengan baik.     Sehubungan dengan latar belakang  di  atas,  maka  mendorong  penulis untuk melakukan kajian  bagaimana  cara  Mengatasi  Kepemilikan  Tanah Absentee/Guntai.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :

## B.    Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut :
1.    Apa      faktor-faktor      yang      menyebabkan      terjadinya pemilikan  tanah  secara  absentee/guntai  di  Kabupaten Bogor ?
2.      Bagaimana  cara  mengatasi  atau  menyelesaikan  masalah kepemilikan tanah-tanah absentee/guntai?

## C.      Analisis dan Pembahasan
Pada  umumnya  tanah-tanah  pertanian  letaknya  adalah di  desa,  sedang  mereka  yang  memiliki  tanah  secara absentee/guntai  umumnya  bertempat  tinggal di  kota.   Orang yang   tinggal   di   kota   memiliki   tanah   pertanian   di   desa tentunya  tidak  sejalan  dengan prinsip tanah pertanian untuk petani.      Orang   yang   tinggal   di   kota   sudah   jelas   bukan termasuk  kategori  petani.    Tujuan melarang pemilikan tanah pertanian  secara  absentee/guntai  adalah  agar  hasil  yang diperoleh  dari  pengusahaan  tanah  pertanian sebagian besar dapat  dinikmati  oleh  masyarakat  petani  yang  tinggal  di pedesaan, bukan dinikmati oleh orang kota yang tidak tinggal di desa.
Menurut  Boedi  Harsono,  tujuan  adanya  larangan  ini adalah agar hasil  yang diperoleh dari  pengusahaan  tanah  itu

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
sebagian  besar  dapat  dinikmati  oleh  masyarakat  pedesaan tempat  letak  tanah  yang  bersangkutan,  karena  pemilik tanah akan  bertempat  tinggal  di  daerah  penghasil. 3 Hal  itu  tidak sesuai  dengan  tujuan  landreform  yang  diselenggarakan  di Indonesia,  yaitu  untuk  mempertinggi  penghasilan  dan  taraf hidup para petani penggarap tanah dan sebagai landasan atau persyaratan untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila. 4
Adapun  larangan  pemilikan  tanah  secara  absentee berpangkal  pada  dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA, yaitu sebagai berikut :
“Setiap  orang  dan  badan  hukum  yang  mempunyai sesuatu  hak  atas  tanah  pertanian  pada  asasnya diwajibkan  mengerjakan  atau  mengusahakannya sendiri  secara  aktif,  dengan  mencegah  cara-cara pemerasan”.
Untuk  melaksanakan  amanat  UUPA,  maka  Pasal  3  ayat (1) PP Nomor 224 Tahun 1961 jo. PP Nomor 41 Tahun 1964 menentukan sebagai berikut :
“Pemilik  tanah pertanian yang  bertempat  tinggal  di luar    Kecamatan   tempat    letak    tanahnya,   dalam
3 Boedi Harsono, Op. Cit ., hal. 385.
4 Effendi Perangin, Loc. Cit.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
jangka  waktu  6  bulan  wajib  mengalihkan  hak  atas tanahnya  kepada  orang  lain  di  Kecamatan  tempat letak  tanah  itu  atau  pindah  ke  kecamatan  letak tanah tersebut”.
Selanjutnya  Pasal 3d PP Nomor 224 Tahun 1961 jo. PP Nomor 41 Tahun 1964 menentukan :
“Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan  hak  baru  atas  tanah  pertanian yang mengakibatkan  pemilik  tanah  yang  bersangkutan memiliki bidang tanah di luar kecamatan di mana ia bertempat tinggal”.
Dengan    demikian,    terdapat    beberapa   esensi    yang merupakan ketentuan dari absentee, antara lain :
1.  Tanah-tanah  pertanian  wajib dikerjakan atau diusahakan sendiri secara aktif;
2.   Pemilik   tanah   pertanian   wajib   bertempat   tinggal   di kecamatan tempat letak tanahnya;
3.  Pemilik  tanah  pertanian  yang  bertempat  tinggal  di  luar kecamatan tempat letak tanahnya, wajib mengalihkan hak atas  tanahnya  atau  pindah  ke  kecamatan  letak  tanah tersebut;
4.    Dilarang memindahkan  atau mengalihkan  hak atas tanah pertanian    kepada    orang    atau    badan    hukum    yang

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
bertempat  tinggal  atau  berkedudukan  di  luar  kecamatan tempat letak tanahnya;
5.    Larangan    pemilikan    tanah    secara    absentee    hanya mengenai tanah pertanian.
Sehingga   berdasarkan   hal   tersebut    diketahui   yang menjadi     faktor     penyebab     terjadinya     tanah     pertanian absentee/guntai adalah :
1.    Faktor  masyarakat,  yaitu  kurangnya  kesadaran  hukum dari masyarakat
Di dalam masyarakat, ketertiban tentunya merupakan hal yang  sangat  diperlukan  terutama  untuk  menciptakan kedamaian  dalam  pergaulan  hidup  manusia,  bahwa kedamaian  tersebut  berarti  adanya  ketertiban  (yang bersifat  lahiriah)  dan  ketentraman  (bersifat  batiniah) Indikator    yang    terdapat    dalam    kesadaran    hukum. Menurut Soerjono Soekanto ada 4 macam, yaitu :
a.     Pengetahuan hukum b.      Pemahaman hukum c.     Sikap hukum
d.     Perilaku hukum
Dalam hal ini, walaupun pemerintah telah berusaha untuk mencegah  terjadinya  pemilikan  tanah  pertanian  secara absentee/guntai, namun hal ini tidak lepas pula dari peran serta  masyarakat  untuk  mematuhi  peraturan-peraturan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 219219219
yang  telah  ada.   Hal  ini  tidak lepas dari itikad seseorang yang  sudah  mengetahui  tentang  peraturan  adanya larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai  tersebut,  mereka  sengaja  melanggar peraturan    tersebut    demi  keuntungan  ekonomi  diri sendiri.
Tanah  pertanian absentee/guntai yang terjadi karena jual beli  di  bawah  tangan,  pada  umumnya  oleh  pemiliknya dihasilkan  pada  penduduk  setempat  sebagai  petani penggarap.   Hubungan  hukum  seperti  ini  sudah berlaku umum  dan  bagi  penduduk  setempat,  khususnya  para petani  penggarap  dirasakan  cukup  menguntungkan  baik dari    segi    ekonomi    maupun    hubungan sosial/kekeluargaan.
2.    Faktor Budaya
Dalam   kaitannya   dengan   faktor   penyebab   terjadinya tanah  absentee/guntai  dari  aspek  kebudayaan,  yaitu karena  adanya  pewarisan.      Hal  pewarisan  ini  sebagai wujud kelakuan berpola dari manusia sendiri.  Pewarisan sebenarnya menjadi peristiwa hukum yang lumrah terjadi dimana-mana  di  setiap  keluarga,  akan  tetapi  peristiwa hukum  ini  menjadi  penting  diperhatikan  sehubungan dengan   adanya   larangan   pemilikan   tanah   pertanian secara  absentee/guntai, apalagi jika ahli  warisnya berada

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 220220220
jauh  di  luar  kecamatan  letak  tanah  pertanian  tersebut berada.              Kepemilikan  tanah  pertanian  secara absentee/guntai itu sebenarnya bisa dihindari dengan ahli waris itu pindah ke kecamatan di mana tanah warisan itu berada,    atau    tanah    warisan    itu    dialihkan    kepada penduduk yang berdomisili di kecamatan itu.
Oleh karenanya alternatif secara yuridis yang ditawarkan dalam  rangka  menghindarkan  diri  dari  ketentuan  tanah absentee/guntai  sulit  untuk  dapat  dipenuhi.      Namun, walaupun  terjadi  demikian,  para kepala desa atau aparat desa  umumnya  melindungi  pula  kepentingan  para  ahli waris  itu.      Pertimbangan  yang  dijadikan  dasar  untuk berbuat  demikian  antara  lain  karena  mereka  mengenal baik  pewaris  maupun  ahli  warisnya.      Para  ahli  waris umumnya    menyatakan    ingin    tetap    memiliki    tanah warisan  itu  sebagai  penopang  kehidupan  di  hari  tua. Kehendak  merantau  bagi  mereka  adalah  untuk memperbaiki kehidupannya, dan setelah tua mereka ingin menghabiskan sisa hidupnya  di  daerah  asalnya.   Dengan alasan  seperti  itu,  maka  aparat  desa  tidak  pernah melaporkan  terjadinya  tanah  absentee/guntai  karena pewarisan itu.
Kalaupun  ada  pewarisan,  ahli  waris  yang  berada  dalam perantauan    itu    selalu    dianggap    penduduk    desanya.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 221
Dengan  demikian,  tanah-tanah  absentee/guntai  yang secara materiil memang ada dan terjadi karena pewarisan itu,   secara   formal   tidak   pernah   diketahui   datanya, sehingga  lolos  dari  kemungkinan  ditetapkan  pemerintah sebagai obyek landreform.
3.    Faktor Hukum
Telah  diketahui  sebelumnya  bahwa  ketentuan  larangan pemilikan   tanah   absentee/guntai   termasuk   ketentuan hukum    yang    bersifat    memaksa,    dengan    kata    lain ketentuan-ketentuan   dalam   Pasal   10   UUPA   termasuk peraturan-peraturan yang tidak boleh dikesampingkan. Undang-undang  ini  dari  segi  hukumnya,  jelaslah  bahwa secara formal keseluruhan peraturan perundangan yang mengatur       adalah       sah,       karena       dibentuk       oleh pejabat/instansi       yang        berwenang       dan        dalam pembentukannya telah melalui  proses sebagaimana yang ditentukan.      Namun,   dari   segi   materiil,   keseluruhan peraturan        yang        mengatur        tentang        larangan pemilikan/penguasaan        tanah        pertanian         secara absentee/guntai    adalah   produk   sekitar   tahun   60-an. Sehingga   pemikiran-pemikiran   pada   saat   itu,   ternyata dalam   kenyataannya   sudah   tidak   sesuai   lagi   dengan kondisi   dan   kebutuhan   masyarakat   saat   ini.     Dengan demikian,  jelaslah  terbukti  bahwa  ketentuan-ketentuan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 222222222
larangan  pemilikan/penguasaan  tanah  pertanian  secara absentee/guntai  yang  ada  pada  saat  ini  masih  perlu ditinjau    kembali    untuk    disesuaikan    dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada saat ini.
4.    Faktor Sarana dan Prasana
Selama  ini  Kantor  Pertanahan    tidak  mempunyai  data yang  akurat  tentang  adanya  pemilikan  tanah  pertanian secara  absentee/guntai  tersebut,  yaitu  tidak  adanya laporan-laporan  yang  bersifat  membantu  dalam menanggulangi  terjadinya  pemilikan/penguasaan  tanah absentee/guntai  dari  aparat  di  tingkat  kelurahan/desa dan  kecamatan.  Kurangnya  koordinasi dan kerjasama ini justru  menimbulkan  bentuk  pelanggaran  yang  semakin besar   terhadap   larangan   pemilikan   tanah   pertanian secara absentee/guntai tersebut.
5.    Faktor Aparat atau Penegak Hukumnya
Mengenai persoalan dan permasalahan tanah absentee/guntai,  sebenarnya  keberadaan  Camat/Kepala Desa  sangat  strategis  dalam  membantu  terlaksananya ketentuan masalah tanah absentee/guntai .  Namun, peran yang  strategis  ini  tidak  dapat  berjalan  sebagaimana mestinya  bahkan  kadang  saling  berbenturan.  Misalnya aparat  desa  dan  kecamatan  dianggap  sebagai  penyebab terjadinya  pemilikan  KTP  ganda,  sehingga  menyebabkan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 223223223
adanya  peralihan  tanah  pertanian  pada  pihak  lain  yang secara  fisik  tidak  bertempat  tinggal  di  kecamatan  yang sama  tetapi  secara  materiil  telah  sah  adanya  jual  beli tanah  tersebut.      Ternyata  pemilikan  KTP  ganda  ini  sulit untuk  dipantau  karena  dari  kantor  pertanahan  sendiri tidak  dapat  mengetahui  secara  pasti  apakah  KTP  itu  asli atau  palsu.  Pada  prinsipnya  kantor  pertanahan  hanya memproses  berkas  yang  sudah memenuhi syarat formal, yaitu  salah  satunya  dengan  adanya  bukti  identitas  dari pemilik  tanah  yang  bersangkutan.   Sehingga hal tersebut berakibat  banyaknya  tanah-tanah  absentee/guntai  yang terselubung.
6.    Faktor Ekonomi
Sebagaimana  diketahui  bahwa  tanah  mempunyai  nilai yang  sangat  penting  karena  memiliki  nilai  ekonomis. Perhatian  masyarakat  kota-kota  besar  yang  kondisi ekonominya   cukup   baik   dan   bermodal   kuat   untuk membeli dan menjadikan tanah tersebut sebagai investasi di  hari tuanya nanti, karena mereka mempunyai harapan tanah  tersebut  harganya  akan  selalu meningkat.   Seperti yang  telah  diuraikan  di  atas,  bagi  seorang  petani,  tanah pertanian   adalah   suatu   sumber   kehidupan,   lambang status  dalam  masyarakat  agraris.  Karena  itu,  seorang petani  tidak  mungkin  meninggalkan  tanah  pertaniannya,

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
membiarkan  tanahnya  menjadi  tanah  absentee/guntai. Selain  itu,  data  menunjukkan  bahwa yang memiliki tanah pertanian  secara  absentee/guntai,  bukanlah  para  petani, tetapi  orang-orang  kota  yang  membeli  tanah  pertanian. Tanah  itu  dibeli  bukan  untuk  diolah  sebagaimana peruntukkan  tanahnya,  tetapi  dibeli  sebagai  sarana investasi dan dijual kembali setelah harganya tinggi.
Untuk       mengatasi       kepemilikan       tanah       secara absentee/guntai ini dapat dilakukan, sebagai berikut:
1.     Melibatkan Peran Notaris/PPAT
Maka  kepada PPAT perlu memperhatikan Pasal 39 ayat  (1)  huruf  g  PP  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :
“PPAT menolak untuk membuat akta, jika tidak dipenuhi  syarat  lain  atau  dilanggar  larangan yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan yang bersangkutan”.
Sanksi bila PPAT mengabaikan ketentuan dimaksud terdapat  dalam  Pasal  62  PP  Nomor  24  Tahun1997 tersebut.      Sementara  di  dalam  UUJN  tidak  ditentukan secara  eksplisit  seperti  pada  PP  Nomor 24 Tahun 1997. Bahkan dalam Pasal 17 UUJN tentang larangan pun tidak ada    ketentuan    tersebut.         Namun    secara    implisit

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
ketentuan  itu  terdapat  dalam  Pasal 16 ayat  (1)  huruf d, yaitu :
“Dalam  menjalankan  jabatannya,  notaris berkewajiban  memberikan  pelayanan  sesuai dengan  ketentuan  dalam  undang-undang  ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”.
Sementara di dalam penjelasannya dikatakan:
“Yang  dimaksud  dengan  alasan  untuk menolaknya    adalah    alasan    yang mengakibatkan  notaris  tidak  berpihak,  seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris  sendiri  atau  dengan  suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak  untuk  melakukan  perbuatan,  atau hal  lain  yang  tidak  dibolehkan  oleh  undang- undang”.
Yang  dimaksud  dengan  hal  lain  yang        tidak dibolehkan oleh undang-undang tentunya tidak terbatas pada    UUJN,    tetapi    pengertiannya    luas,    termasuk larangan  tentang  kepemilikan  tanah  secara  absentee sebagaimana   diuraikan   di   atas.   Kalau   tidak,   maka notaris  yang  bersangkutan  melanggar  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Jadi,  tidak  dapat dibenarkan  bila  ada  perjanjian  ikatan  jual  beli  yang objeknya  adalah  tanah  pertanian  (sawah)  tetapi pembelinya  berkedudukan  absentee.    Perjanjian  ikatan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
jual  beli  sekalipun  merupakan  perjanjian  permulaan, tetapi  pada  hakikatnya  adalah  jual-beli.    Tidak ada satu pasal  pun  dalam  peraturan perundang-undangan  yang mengecualikan  diperbolehkan  dibuat  perjanjian  ikatan jual  beli  terhadap  kepemilikan  tanah  absentee.   Dibuat perjanjian  ikatan  jual  beli  karena  ada  beberapa  syarat yang  belum  bisa  dipenuhi,  tetapi  bukan  berarti  belum dipenuhinya  syarat  itu  (misalnya  status  objek  masih berupa tanah sawah) maka dibuat perjanjian yang isinya justru  melanggar  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  (larangan  pemilikan  tanah  absentee).    Hal ini akan  menjadi  problem  di  kemudian  hari  apabila  si pembeli    hendak    menindaklanjuti   dengan  pembuatan akta  jual  beli.   Sesuai  dengan  amanat Pasal 15  ayat  (2) huruf  e  UUJN,  seharusnya  notaris  menjelaskan (memberikan  penyuluhan  hukum)  kepada  para  pihak tentang larangan tersebut.
Ada    dua    cara    untuk    mengatasi    masalah kepemilikan  tanah  secara  absentee  bagi  calon  pembeli, yaitu:
a.   Pemohon   (calon   penerima   hak)   bertempat  tinggal secara nyata di kecamatan tempat letak obyek.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
b.  Status   tanah   sawah   (pertanian)   tersebut   diubah dahulu  menjadi  tanah  pekarangan.      Hal  ini  biasa dikenal dengan izin pengeringan.
Apabila  tanah  sawah  yang  dimaksud  sudah  tidak produktif,  maka  tidak  ada  masalah  jika  diberikan  izin pengeringan.   Namun apabila ternyata tanah pertanian (tanah  sawah)  itu  masih  produktif  tetapi  dapat diberikan  izin  pengeringan,  maka  program  landreform untuk kesekian kalinya akan kandas di tengah jalan.
2.   Melibatkan peran Kantor Pertanahan
Agar,  pihak  kantor  pertanahan  semaksimal  mungkin melakukan  tertib  administrasi  khususnya  dalam  hal pembuatan  sertifikat  tanah,  yang  sebelumnya  akan dilihat  terlebih  dahulu  mengenai  domisili  dari  pemilik tanah   tersebut   apakah   berada   di   satu   kecamatan dengan   tanah   yang   bersangkutan.       Jika   memang terbukti  letak tanah tersebut berada di luar kecamatan atau dengan jarak lebih dari 5 Km dalam hal letak tanah itu  berbatasan  antar  kecamatan,  maka  tidak  akan diproses  dalam  pembuatan  sertifikatnya.  Tapi  yang kemudian  terjadi  adalah,  orang-orang  yang  ditolak tersebut  akan  datang  kembali  dengan  membawa  KTP daerah  tempat  tanah  itu  berada,  sehingga  kantor pertanahan   tidak   berani   menolak   untuk   memproses

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 228228228
berkas-berkas  tersebut,  karena  secara  formal  semua syarat  sudah  terpenuhi.                Di  sini  pihak  kantor pertanahan  tidak  memiliki  kewenangan  yang  terlalu jauh  dalam  meneliti  apakah  KTP  tersebut  asli  atau tidak.
Sejalan  dengan  tujuan  yang  hendak  dicapai  melalui Program  Catur  Tertib  Pertanahan,  khususnya  tertib hukum   pertanahan   dan   tertib   penggunaan   tanah, Kantor  Pertanahan  harus  melakukan  upaya,  yaitu penertiban  hukum  dengan  mengadakan  penyuluhan hukum    yang    terarah    dan    diselenggarakan    terus menerus  secara  luas.      Penyuluhan  diadakan  dengan datang  ke  lapangan  untuk  mengumpulkan  atau memantau  keadaan  inventarisasi  ke  daerah-daerah yaitu  memantau  seperti  di  kecamatan-kecamatan, dimana  kecamatan  merupakan  sentral  daripada peralihan  hak  supaya  tidak  dilakukan  jual  beli  tanah secara absentee/guntai.
Dengan       adanya       penyuluhan       tersebut       dapat dikembangkan   disiplin   hukum,   yaitu   bahwa   para pejabat  yang  berkaitan  dengan  masalah  pertanahan mematuhi  dan  menerapkan  hukum  pertanahan  yang berlaku,  dan  masyarakat  dengan  pengetahuannya atas hukum  pertanahan  akan  mematuhinya,  maka  hal  ini

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 229229229
apabila terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku  dapat  diluruskan  kembali  sebagaimana mestinya.  Hanya  saja  pemerintah  di  sini  belum  bisa menerapkan    secara    tegas    mengenai    sanksi sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam  PP  Nomor 224 Tahun 1961 pada Pasal 19 mengenai sanksi pidana bagi  pemilik  tanah  yang  memperoleh  atau  dengan sengaja  menghalang-halangi  pengambilan  tanah  oleh pemerintah dan pembagiannya, yaitu :
(1)   Pemilik  tanah yang menolak atau dengan sengaja  menghalang-halangi  pengambilan tanah oleh pemerintah dan pembagiannya, sebagai  yang  dimaksud  dalam Pasal 2 ayat (2),  dipidana  dengan  hukuman  kurungan selama-lamanya  3  bulan  dan/atau  denda sebanyak-banyaknya  Rp.  10.000,-  sedang tanahnya  diambil  oleh  pemerintah  tanpa pemberian ganti rugi;
(2) Barang siapa  dengan  sengaja  menghalang- halangi terlaksananya peraturan pemerintah  ini  dipidana dengan  hukuman kurungan       selama-lamanya       3       bulan dan/atau   denda  sebanyak-banyaknya  Rp. 10.000,-;
(3)   Tindak  pidana yang  dimaksudkan  dalam ayat     (1)     dan     (2)     pasal     ini     adalah pelanggaran.”
Maka     berdasarkan     hal     tersebut,     sebaiknya dilakukan  danya  penerapan sanksi  pidana  tersebut  di

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 230230230
atas.  Agar  penegakan hukum terhadap larangan tanah absentee/guntai    tersebut    tegas.    Selain    itu    juga mengenai  adanya  sanksi  denda  sebesar  Rp.  10.000,- tersebut,  untuk  keadaan  saat  ini  sudah  tidak  relevan lagi  karena  terlalu  ringan,  sehingga  akan  mudah dilanggar,  karena  dibuat  pada  tahun  1961 dan sampai saat ini belum adanya perubahan.

## D.   Kesimpulan
Ketentuan-ketentuan larangan pemilikan tanah absentee/guntai yang ada pada saat ini masih perlu ditinjau kembali  untuk  disesuaikan  dengan  perkembangan  dan kebutuhan  masyarakat  saat  ini.      Dalam  hal  ini  perlu dipertimbangkan  kembali  mengenai  jarak  antara  domisili pemilik  tanah  dan  letak  tanah  mengingat  kemajuan  di bidang   teknologi   transportasi,   jarak   antar   kecamatan sudah  tidak  menjadikan  suatu  hambatan  terhadap efektifitas    dan    produktivitas    secara    optimal    tanah pertanian untuk dapat diolah. Hendaknya ketentuan sanksi terhadap pelanggaran larangan pemilikan tanah absentee/guntai  diperbaharui  dan  disesuaikan  dengan perkembangan  kemajuan  pembangunan  sekarang  ini,  dan pelaksanaannya  agar  lebih  dipertegas.      Oleh  karena  dari segi   materiil,   keseluruhan   peraturan   yang   mengatur tentang  larangan  pemilikan  tanah  absentee/guntai  adalah

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
produk  sekitar  tahun  1960-an,  sehingga  pemikiran- pemikiran    pada   saat  itu  ternyata  dalam  kenyataannya sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  kondisi  dan  kebutuhan masyarakat saat ini.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :

## DAFTAR PUSTAKA

## Harsono,  Boedi.  Hukum  Agraria  Indonesia,  Himpunan
Peraturan-Peraturan  Hukum  Tanah.        Jakarta  : Djambatan, 2006.
.Hukum   Agraria   Indonesia,   Sejarah   Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.   Jakarta : Djambatan, 2005.
Hasni.      Hukum  Penataan  Ruang  dan  Peñatagunaan  Tanah dalam  Konteks  UUPA,  UUPR,  UUPLH.  Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2008.
Jaya,    I  Nyoman  Budi.  Tinjauan  Yuridis  tentang  Restribusi Tanah  Pertanian  Dalam  Rangka  Pelaksanaan Landreform.  Yogyakarta: Liberty, 1989.
Perangin,  Effendi.  Hukum  Agraria  di  Indonesia,  Suatu  Telaah dari  Sudut  Pandang  Praktisi  Hukum.        Jakarta  : Rajawali, 1986.
Prakoso, Djoko dan Budiman Adi Purwanto.   Eksistensi Prona sebagai  Pelaksanaan  Mekanisme  Fungsi  Agraria. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
Ruchiyat,   Eddy.   Politik   Pertanahan   Nasional   sampai   Orde Reformasi.  Bandung : Alumni, 1999.
Saleh,  K.  Wantjik.    Hak  Anda  Atas  Tanah.    Bandung  :  Ghalia Indonesia, 1985.
Salindeho, John.  Masalah Tanah dalam Pembangunan.  Jakarta : Sinar Grafika, 1993.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :

## Sumardjono,    Maria    S.W.    Kebijakan    Pertanahan,    Antara
Regulasi  dan  Implementasi.    Jakarta  : Penerbit Buku Kompas, 2005.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :