REKONSTRUKSI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) MELALUI KOPERASI KARYAWAN DALAM KAJIAN UNDANG – UNDANG NO.13 TAHUN 2003

## TENTANG KETENAGAKERJAAN
Nanang Setyono Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Pemerintah  telah  mengatur  setiap  pekerja  berhak  memperoleh  penghasilan  yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 88 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003),  hal  ini  yang  kemudian  dijadikan  dasar  penentuan  kebijakan  pengupahan,  salah satunya  adalah  penentuan  upah  minimum  yang  didasarkan  pada  penentuan  kebutuhan hidup  layak  dan  dengan  memperhatikan  produktivitas  serta  pertumbuhan  ekonomi  yang dirumuskan  melalui  Dewan  Pengupahan  (yang  unsurnya  terdiri  dari  Pakar,  Pekerja, Pengusaha  dan  Pemerintah).  Namun  dalam  implementasi  kebijakan  tersebut  tidak berjalan  mudah  dan  mulus  karena  dalam  mendefinisikan  unsur-unsur  kebutuhan  hidup layak pun selalu terdapat perbedaan sudut pandang, sehingga dalam merekomendasikan hasil rumusan upah dewan pengupahan seringkali tidak memuat rekomendasi yang satu suara  terkait  rumusan  pengupahan  namun  berisi  pendapat  masing-masing  (pekerja  dan pengusaha) dalam merumuskan upah.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  dimana dengan  bahan  pustaka  yang  ada  coba  diteliti  bagaimana  das  sollen  dan  das  sein  nya terkait  penentuan  upah minimum  yang  didasarkan  pada  standart  kebutuhan  hidup  layak yang akan diuji dengan beberapa teori yaitu teori kesejahteraan, teori keadilan, teori dan prinsip koperasi.
Kebutuhan  hidup  layak  dirumuskan  oleh  dewan  pengupahan  kabupaten/kota  dan dewan  pengupahan  provinsi  yang  direkomendasikan  kepada  gubernur  sebagai  dasar pertimbangan  penetapan  upah.  Upah  minimum  kabupaten/kota  dan  upah  minimum provinsi  tersebut  diperuntukkan  bagi  pekerja  atau  buruh  lajang.  Dalam  upaya meningkatkan  kesejahteraannya,  pekerja/  buruh  dapat  membentuk  koperasi  karyawan yang  difasilitasi  oleh  pengusaha.  Keberadaan  koperasi  karyawan  tidak  hanya  bisa memenuhi  komponen  kebutuhan  hidup  yang  dimaksud  didalam  PP  No.78  tahun  2015 tentang  pengupahan  Jo.  Permenaker  No.21  tahun  2016  tentang  Kebutuhan  hidup  layak tetapi  keberadaan koperasi  karyawan  juga  dapat menjawab  kebutuhan  hidup  riil  pekerja dan keluarganya diluar komponen kebutuhan hidup layak.
Kata kunci: kebutuhan hidup layak, koperasi, karyawan.

## ABSTRACT
The government has  arranged for  every worker to have the right to obtain income that fulfills decent livelihoods  for humanity (Article 88 paragraph 1 of Law No.  13  year  2003),  which  is  then  used  as  the  basis  for  determining  wage  policy. One of the policies is the determination of minimum wages based on determining living  necessities  feasible  and  by  paying  attention  to  productivity  and  economic growth formulated through the Wage Council (whose elements consist of Experts, Workers,  Entrepreneurs  and  Government).  However,  the  implementation  of  the policy did not run easily and smoothly because in defining the elements of decent living there were always different points of view. Therefore, in recommending the wage  formulation,  the  wage  council  often  did  not  contain  one  vote recommendations  related  to  wage  formulas  but  contained  opinions  of  each (workers and employers) in formulating wages.
This  research  was  conducted  by  using  normative  juridical  method,  where with  the  existing  literature  try  to  examine  how  das  sollen  and  das  sein  related  to the determination of minimum wages based on the standard of decent living needs to be tested with several theories namely welfare theory, justice theory, theory and cooperative principle.
Decent  living  needs  are  formulated  by  the  regency/city  wage  council  and  the provincial wage council recommended to the governor as a basis for consideration of  wage  setting.  District/city  minimum  wages  and  provincial  minimum  wages  are for  single  workers  or  laborers.  In  an  effort  to  improve  their  welfare, workers/laborers  can  form  employee  cooperatives  facilitated  by  entrepreneurs. The  existence  of  an  employee  cooperative  can  not  only  fulfill  the  components  of life necessities referred to in PP No. 78 year 2015 concerning wages jo. Minister of Manpower Regulation No.21 year 2016 concerning the need for decent living but the  existence  of  cooperative  employees  can  also  answer  the  real  life  needs  of workers and their families outside the components of decent living needs.
Keywords: the need for decent living, cooperatives, employees.

## I. PENDAHULUAN A.  LATAR BELAKANG
Problematika
ketenagakerjaan/perburuhan sepanjang  masa  tidak  pernah selesai, dari masalah perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, perselisihan hubungan  industrial,  pembinaan, dan pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini lebih diakibatkan kelemahan pemerintah secara sistemik dalam mengimplementasikan undang- undang  ketenagakerjaan,  bahkan cenderung ada penyimpangan, hal lain masalah koordinasi dan kinerja antar  lembaga  pemerintah  belum optimal dan masih sangat memprihatinkan. 1 Undang –
Undang  Dasar  1945  pasal  27 menetapkan  bahwa  tiap  warga negara  berhak atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan. 2 Ini berarti keharusan Upah adalah pembayaran  yang  diterima  buruh selama  ia  melakukan  pekerjaan atau
dipandang melakukan
pekerjaan. 3 Bagi  pekerja/  buruh upah  adalah  jumlah  uang  yang diterimanya  pada  waktu  tertentu atau  lebih  penting  lagi  adalah: jumlah  barang  kebutuhan  hidup yang dapat ia beli dari jumlah upah itu. 4 Pemerintah  telah  terlibat dalam menangani masalah pengupahan melalui berbagai kebijakan  yang  dituangkan  dalam peraturan perundang-undangan.
1 Adrian  Sutedi, Hukum  Perburuhan ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 142.
2 Ibid , Hlm. 138
3 Ibid , Hlm. 129
4 Zaeny Asyhadie, Op Cit , Hlm.76
Dalam  Undang-Undang  No.  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  Pasal  88  ayat  1, disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh  berhak  memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan. Untuk maksud tersebut, maka pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja/buruh.  Berdasarkan  Pasal 1  angka  2  Undang –  Undang  No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  yang  dimaksud dengan Pekerja/Buruh adalah setiap  orang  yang  bekerja  dengan menerima  upah  atau  imbalan dalam  bentuk  lain.  Salah  satu kebijakan pengupahan yang diberikan pemerintah adalah penetepan upah minimum. Pemerintah menetapkan upah minimum  berdasarkan  kebutuhan hidup layak dan dengan
memperhatikan  produktivitas  dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum tersebut dapat berupa : a.  upah  minimum  berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; b.  upah  minimum  berdasarkan sektor  pada  wilayah  provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum sebagaimana  dimaksud  di  atas diarahkan kepada pencapaian
kehidupan  yang  layak.  Pengusaha dilarang  membayar  upah  lebih rendah daripada minimum. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat  buruh  tidak  boleh lebih rendah dari ketentuan
pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5 Untuk meningkatkan kesejahteraannya para pekerja/ karyawan membentuk sebuah koperasi karyawan  sesuai  dengan  amanat dari  pasal  100  Undang –  Undang No.13 Tahun 2003: 1.  Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib  menyediakan  fasilitas kesejahteraan; 2.  Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1), dilaksanakan dengan memperhatikan  kebutuhan pekerja/buruh  dan  ukuran kemampuan perusahaan; 3.  Ketentuan  mengenai  jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh  dan  ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur  dengan  Peraturan Pemerintah. Dan  berdasarkan  pasal  101 Undang –  Undang  No.13 Tahun 2003 baik pekerja/buruh,  serikat  pekerja, Pengusaha maupun pemerintah  untuk  membentuk badan  usaha/  koperasi  untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja  adapun  bunyi  dari pasal 101 adalah:
5 Lalu  Husni, Hukum  Ketenagakerjaan Indonesia ,  Edisi  Revisi,  Rajawali  Pers, Jakarta, 2010, hlm. 159
1.  Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh,  dibentuk koperasi pekerja/buruh dan usaha - usaha produktif di perusahaan. 2.  Pemerintah,  pengusaha, dan  pekerja/buruh  atau serikat pekerja/serikat buruh berupaya menumbuh  kembangkan koperasi  pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha produktif sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1). 3.  Pembentukan  koperasi sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4.  Upaya –  upaya  untuk menumbuh  kembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (2),  diatur dengan Peraturan Pemerintah. 6

## II. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  di atas, maka dapatlah
dirumuskan permasalahan- permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana  Konstruksi  KHL sesuai  dengan  Undang – Undang No. 13 Tahun 2003? 2) Bagaimana Rekonstruksi KHL melalui Koperasi Karyawan dalam kajian 6 UU No. 13 Tahun 2003  Tentang Ketenagakerjaan
Undang –  Undang  No.  13
Tahun 2003? III. PEMBAHASAN A.  Konstruksi  KHL  Berdasarkan
Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Pemerintah  telah  terlibat dalam menangani masalah pengupahan melalui berbagai kebijakan  yang  dituangkan  dalam peraturan perundang-undangan. Dalam  Undang-Undang  No.  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  pasal  88  ayat  1, disebutkan  bahwa  setiap  pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan. Untuk maksud tersebut, maka pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja/ buruh. Berdasarkan Pasal 1  angka  2  Undang –  Undang  No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  yang  dimaksud dengan pekerja/buruh adalah setiap  orang  yang  bekerja  dengan menerima  upah  atau  imbalan dalam  bentuk  lain.  Upah  adalah diskursus  yang  sangat  sensitif, sehingga Pemerintah harus mengambil peran dalam menentukan kebijakan tentang pengupahan,  salah  satu  kebijakan pengupahan yang diberikan pemerintah adalah penetepan upah minimum. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan  produktivitas  dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum tersebut dapat berupa : a.  upah  minimum  berdasarkan wilayah provinsi atau
kabupaten/kota; b.  upah  minimum  berdasarkan sektor  pada  wilayah  provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum sebagaimana  dimaksud  di  atas diarahkan kepada pencapaian kehidupan  yang  layak.  Pengusaha dilarang  membayar  upah  lebih rendah daripada minimum. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara  pengusaha  dan  pekerja/ buruh  atau  serikat  pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. 7
Sistem pengupahan merupakan  kerangka  bagaimana upah diatur dan ditetapkan. Sistem pengupahan  di  Indonesia  pada umumnya  didasarkan  kepada  tiga fungsi upah yaitu:
1)  Menjamin kehidupan yang layak  bagi  pekerja/buruh  dan keluarganya;
2)  Mencerminkan  imbalan  atas hasil;
3)  Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktifitas kerja. 8 A.1. Hierarki Peraturan Kebijakan KHL Sistem pengupahan didalam  Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
7 Lalu Husni, op. cit. hlm. 159
8 Simanjuntak Payaman J, Pengantar Ekonomi  Sumber  Daya  Manusia,  (Jakarta  : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985), hlm.110.
ketenagakerjaan secara khusus disebutkan    pada  pasal  88 sampai dengan pasal 98. sedangkan  diperaturan  lainnya bisa  dilihat  pada  Kepres  No. 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan Nasional, Permenaker No. 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak dan Peraturan Pemerintah  No.  78  tahun  2015 tentang  Pengupahan  belum termasuk peraturan daerah provinsi yang menetapkan besaran  upah  minimum  di masing-masing kota. Sebelum menganalisis lebih  dalam  tentang  kebutuhan hidup layak yang menjadi dasar kebijakan  pengupahan,  perlu kiranya  kita  melihat  struktur hierarki peraturan dan kebijakan  yang  menyangkut kebutuhan hidup layak menurut tata urutan perundang- undangan pada Undang- Undang  nomor  12  tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, hal ini penting dilakukan  untuk  memastikan kesesuaian antara jenis, hierarki,  dan  materi  muatan yang merupakan asas pembentukan peraturan perundangan. Pasal  7  ayat  (1 dan  2)  Undang-Undang  nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan: (1)  Jenis dan hierarki Peraturan Perundang- undangan terdiri atas: a. Undang-Undang  Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c.  Undang- Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f.  Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2)  Kekuatan  hukum  Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Sebagaimana  juga  disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 12  tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan dimana menyebutkan bahwa Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga dalam pengaturan dasar dari kebutuhan  hidup  layak  bisa  kita pastikan  terlebih  dahulu  di  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Perintah  UU. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang  kebutuhan  hidup  layak  yang menjadi dasar penghitungan kebijakan pengupahan dijalankan
melalui  Peraturan  Pemerintah  No.  78 tahun  2015  tentang  Pengupahan selanjutnya  melalui atribusi Menteri Ketenagakerjaan
mengeluarkan Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan No. 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup  Layak.  Kewenangan atribusi menurut  Indroharto  adalah  pemberian
wewenang  pemerintahan  yang  baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 9
Disisi  lain  pasal  8  Undang- Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan menyebutkan :
(1)  Jenis Peraturan
Perundang- undangan  selain  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah,  Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,
Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia, Menteri,  badan,  lembaga,  atau komisi yang setingkat yang dibentuk  dengan  Undang-Undang atau  Pemerintah  atas  perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,  Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
(2)   Peraturan  Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  diakui  keberadaannya  dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  No.  21  tahun  2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak berdasarkan  pasal  8  Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang
9 Indroharto, Usaha Memahami Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Pustaka Harapan, 1993, hlm 68.
Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
Setelah  kita  pahami  tentang hierarki peraturan dan kebijakan kebutuhan  hidup  layak,  selanjutnya kita  akan  coba  paparkan  kontruksi kebutuhan  hidup  layak  berdasarkan UU.  No.  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  berikut  peraturan kebijakan  dibawahnya  untuk  menjadi telaah.  Seperti  yang  telah  dipahami pada  table  1  diatas  bahwa  upah minimum  diarahkan  pada  pencapaian kebutuhan  hidup  layak. 10 Sedangkan terkait  dengan  kebijakan  pengupahan diatur  melalui  Peraturan  Pemerintah dalam  hal  ini  adalah  Peraturan Pemerintah  No.  78  tahun  2015 tentang Pengupahan dan secara lebih terperinci pengaturan tentang kebutuhan  hidup  layak  terdapat  pada Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan No. 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup  Layak  jo.  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan  Tahapan  Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak.

## A.2.  Pergeseran  Makna  KHM  Ke KHL
Sejarah  telah  mencatat  bahwa sebelum pertengahan akhir 2015 telah terjadi  tiga  kali  perubahan  kebijakan upah minimum. 11
Perubahan
10 Pasal 89 ayat (2) UU. No. 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan
11 Pertama, Kebijakan upah minimum diberlakukan  berdasarkan  Kebutuhan  Fisik Minimum  (KFM),  kebijakan  ini  berlaku  pada tahun  1969 –  1995. Kedua, Kebijakan  upah minimum  berdasarkan  Kebutuhan  Hidup Minimum  (KHM)  yang  berlaku  pada  tahun 1996 –  2005. Ketiga, Kebijakan  upah minimum  berdasarkan  Kebutuhan  Hidup
kebijakan  tersebut  pada  dasarnya merupakan  konsekuensi  logis  dari upaya  mendorong  agar  upah  dapat membawa  pekerja  dalam  taraf  hidup layak.  Kajian  mengenai  hidup  layak semakin  gencar  dilakukan  pada  awal masa reformasi sehingga menghasilkan Permenaker No. 17/VIII/2005. Adanya  peraturan  ini  sekaligus mengubah  kebijakan  upah  minimum yang semula didasarkan pada Kebutuhan  Hidup  Minimum  (KHM) beralih kepada KHL. Dalam peraturan tersebut juga
disebutkan 49 komponen  KHL. 12 Kajian  mengenai KHL terus berlanjut, bahkan pengertian KHL mengalami pergeseran  makna.  Dalam  Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun 2012 Tentang Komponen Dan
Pelaksanaan  Tahapan  Pencapaian Kebutuhan  Hidup  Layak  tersebut diatas  masih  menjadi  acuan  dalam menentukan  komponen  KHL  karena dalam  ketentuan  penutup  pasal  14 Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan No. 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, disebutkan :
“Pada  saat  Peraturan  Menteri ini  berlaku,  ketentuan  selain pasal 2 dan lampiran 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang
Layak  yang  berlaku  pada  tahun  2005-2015. Lihat  Sinaga,  T,  “Kebijakan  Pengupahan  di Indonesia” ,  Jurnal  Ketenagakerjaan ,  Volume 3, Februari 2008, hlm. 88-102
12 49  komponen  ini  merupakan  penjabaran dari  tujuh  kelompok  daftar  kebutuhan  yang meliputi  1)  Makanan  dan  Minuman,  2) Sandang,  3)  Perumahan,  4)  Pendidikan,  5)
Kesehatan,  6)  Transportasi,  dan  7)  Rekreasi dan Tabungan.
Lihat Lampiran
1
Permenakertas No.17/Men/VIII/2005
Komponen  Dan  Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707), dicabut  dan  dinyatakan  tidak berlaku.”

## A.3.  Kelayakan  Upah  Minimum Terhadap Pekerja
Pasal  1  angka  1  Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  No.  21 tahun  2016  tentang  Kebutuhan  Hidup Layak  memberikan  definisi  kebutuhan hidup layak :
“Kebutuhan    hidup    layak    yang selanjutnya    disingkat    KHL    adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh  lajang  untuk  dapat hidup    layak    secara  fisik    dalam    1 (satu) bulan.”
Upah minimum yang ditetapkan baik  upah  minimum  Provinsi  atau Kabupaten/  Kota  baik  yang  diuraikan untuk  pencapaian  KHL  maupun  yang ditetapkan berdasarkan KHL merupakan  standar  kebutuhan  untuk seorang  pekerja/buruh  yang  masih lajang  (tanpa  tanggungan)  seperti disebut  dalam  definisi  KHL  diatas, sehingga benar-benar hanya merupakan  kebutuhan  dasar  yang relatif  layak  secara  personal.  Menurut Silaban  (2012)  yang  dikutip  dalam
Tulus  T.H.  Tambunan  menyatakan bahwa upah minimum yang didasarkan  pada  KHL  yang  ditujukan untuk pekerja/buruh lajang tidak relevan  jika  dikaitkan  dengan  upah layak. Sasaran KHL bagi pekerja/buruh lajang berperan
sebagai jaring pengaman  sosial, dimana  konsep  tersebut  berbeda
dengan konsep upah layak. 13
Dengan  demikian,  agar  dapat mewujudkan  keadilan  dan  upah  layak maka  penerapan  KHL  sebagai  dasar UMP tidak diberlakukan secara universal, dan perlu optimalisasi pemberlakuan skala upah bagi seluruh  pekerja/  buruh  yang  tidak lajang. Komponen KHL sebagai pedoman  terhadap  penetapan  UMP yang  sesuai  dengan  kebutuhan  riil  di lapangan.  Akan  tetapi,  komponen KHL dari setiap rezim regulasi kebijakan pemerintah selalu memperoleh pertentangan dari pekerja/buruh. Tingginya tuntutan KHL oleh serikat pekerja yang menjadi dasar penetapan upah seringkali tidak diiringi dengan produktivitas pekerja/buruh  itu  sendiri.  Kondisi tersebut yang sering menjadi persengketaan  mengenai  penetapan upah  yang  sesuai  dan  adil  untuk kedua  belah  pihak  yaitu  pengusaha dan pekerja/ buruh.

## A.4.  Penetapan  Upah  Minimum Untuk Pencapaian KHL
Pemerintah  memutuskan  untuk menetapkan  formula  penentuan  upah minimum pekerja yang sederhana dan terukur.  Sistem  ini  dituangkan  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  78  Tahun 2015  Tentang  Pengupahan.  Adapun formulasi  pengupahan  sebagaimana disebutkan  dalam  pasal  44  ayat  (2) PP No. 78 Tahun 2015 adalah:
Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
13 Tulus  T,H,  Tambunan,  Globalisasi  dan Perdagangan  Internasional,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia), 2015, Hlm 268
sebagai  berikut  :  UM n =  UM t + {UM t x (Inflasi + % Δ PDB t )}. Dari Pasal tersebut dapat terlihat bahwa dasar untuk menentukan  formulasi  upah  minimum adalah  dengan  upah  minimum  tahun berjalan.  Upah  minimum  tersebut telah  merefeksikan  KHL  yang  sudah dikaji  Dewan  Pengupahan  Daerah sejak  tahun  sebelumnya.  Evaluasi KHL akan dilakukan setiap lima tahun sekali  karena  berdasarkan  survei Badan Pusat
Statistik (BPS), perubahan pola konsumsi masyarakat terjadi setiap lima tahun. Namun demikian,  kebijakan pemerintah ini sepertinya tidak berjalan  mulus.  Kalangan  pekerja menyatakan  penolakannya  terhadap kebijakan  tersebut.  Pekerja  menilai penggunaan  sistem  formula  tetap dalam penetapan upah minimum akan membatasi  kenaikan  upah  minimum pekerja  di  angka  10%  maksimal. Misalnya,  kenaikan  upah  minimum tahun  2018  di  Kota  Semarang  adalah upah minimum tahun berjalan sebesar Rp.2.125.000 ditambah inflasi sebesar 5%  ditambah  pertumbuhan  ekonomi 4,67%, maka kenaikan hanya sebesar 9.67%.  Kondisi  ini  jauh  dari  harapan pekerja.
Pekerja  juga  menyoroti  survei KHL  yang  selama  ini  dilakukan  oleh Dewan  Pengupahan  Provinsi  atau Dewan  Pengupahan  Kabupaten/Kota dengan  membentuk  tim  survei  yang terdiri  dari  unsur  tripartit  dan  unsur dari  perguruan  tinggi/pakar  yang jumlahnya sesuai kebutuhan.
Dengan  formula  pengupahan baru,  muncul  kekhawatiran  bahwa keterwakilan serikat pekerja dalam tim survei  Dewan  Pengupahan  hanya menjadi  formalitas  untuk  memenuhi kewajiban sesuai aturan yang berlaku.
Selain  itu, peninjauan komponen KHL dalam  jangka  waktu  5  tahun  sekali,
akan berdampak pada ketidaksesuaian  nilai  komponen  KHL dengan  kebutuhan  riil  masyarakat yang mudah berubah.
A.5.  Penetapan  KHL  Oleh  Dewan Pengupahan
Penetapan Upah Minimum yang menjadi kewenangan pemerintah  dalam  hal  ini  adalah Gubernur  perlu dibentuk  adanya
Dewan Pengupahan yang diatur dalam  Pasal  98  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan : “Untuk
memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan  pengupahan  yang  akan ditetapkan  oleh  pemerintah,  serta untuk pengembangan sistem
pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan  Nasional,  Propinsi  dan
Kabupaten/Kota ”.
Ayat  (2)  :  “Keanggotaan  Dewan Pengupahan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  terdiri  dari  unsur pemerintah,  organisasi  pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi dan pakar .” Ayat  (3)  :  “Keanggotaan  Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden,  sedangkan  keanggotaan Dewan Pengupahan Propinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota .” Ketentuan  mengenai  tata  cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta  tugas  dan  tata  kerja  Dewan Pengupahan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  diatur dengan  Keputusan  Presiden  hal  ini
disebutkan  dalam  Pasal  98  ayat  (4) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
KHL  sebagai  dasar  dalam penetapan Upah Minimum merupakan peningkatan  dari  kebutuhan  hidup minimum (KHM) yang besarnya diperoleh  melalui  survei  harga.  Survei harga  dilakukan  oleh  tim  yang  terdiri dari  unsur  tripartit  yang  dibentuk  oleh Ketua  Dewan  Pengupahan  Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga  non  struktural  yang  bersifat tripartit,  dibentuk  oleh  Gubernur/ Bupati/ Walikota dan bertugas memberikan saran serta pertimbangan kepada Gubernur/
Bupati/  Walikota  dalam  penetapan Upah Minimum.
Dan dalam Pasal 22 Keputusan Presiden No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan yaitu : “Dalam  melaksanakan  tugas,  Dewan Pengupahan  Provinsi  dapat  bekerja sama, baik dengan instansi Pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu”. Dewan  Pengupahan  Provinsi punya  wewenang  yang  lebih  special dari pada  Dewan Pengupahan tingkat Kabupaten/ Kota, seperti dalam
Permenakertrans  No.  13  Tahun  2012 tentang  Komponen  dan  Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak yang mencantumkan hal- hal  yang  dapat  dilakukan  Dewan Pengupahan. Selain yang diatur dalam Keputusan  Presiden  No.  107  Tahun 2004, yakni bahwa Dewan
Pengupahan  Provinsi  dan  Dewan Pengupahan  Kabupaten/  Kota  dapat membentuk gugus tugas dalam komisi dan mengatur lebih lanjut tentang tata
kerjanya,  Permenakertrans  No.  13 Tahun 2012 juga memberikan peluang  kewenangan.  Kewenangan melalui Permenakertrans adalah menetapkan  kualitas  dan  spesifikasi teknis  masing-masing  komponen  dan jenis KHL, membentuk tim survey KHL
serta menetapkan nilai KHL.
Dalam rangka proses pemberian rekomendasi upah minimum  kepada  gubernur,  Dewan Pengupahan Provinsi mempertimbangkan  Kebutuhan  hidup layak (KHL), produktivitas dan pertumbuhan ekonomi; Usulan penetapan upah minimum  dirumuskan  oleh  Dewan Pengupahan Provinsi dengan mempertimbangkan hal-hal diatas dan kemudian disampaikan
kepada Gubernur. yang kemudian Upah minimum  ditetapkan  oleh  Gubernur dengan  memperhatikan  rekomendasi dari  Dewan  Pengupahan  Provinsi dan/atau  Bupati/Walikota,  demikian ketentuan  Pasal  89  ayat  (3)  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam merekomendasikan  upah  minimum kepada Gubernur, Dewan Pengupahan  belum  bisa  mendorong pemerintah  untuk mengeluarkan upah yang  layak  bagi  buruh.  Lembaga  ini juga “gagal” membuat usulan UMP/UMK  yang  layak  yang  bisa diterima  buruh.  Hal  ini  disebabkan salah  satunya  adalah  Keanggotaan Dewan  Pengupahan  mulai  tingkat pusat,  Provinsi  sampai  Kab/Kota, unsurnya  berasal  dari  pemerintah, organisasi  pengusaha  dan  serikat pekerja,  dengan  Komposisi  2  :  1  :  1,
sedangkan perguruan tinggi
jumlahnya disesuaikan dengan
kebutuhan yang ada. Dengan komposisi  tersebut  dalam  membuat rekomendasi untuk Gubernur/ Walikota/ Bupati seringkali mengalami deadlock ,  apabila  hal  ini  terjadi  maka dalam  membuat  rekomendasi  dibuat dalam bentuk berita acara yang isinya rekomendasi dari masing-masing unsur  (biasanya  yang deadlock dari unsur pengusaha dan serikat pekerja). 14
Berita acara yang berisi rekomendasi  masing-masing  unsur  di dewan pengupahan Kota/Kab. tersebut kemudian diajukan ke Walikota/Bupati untuk dirumuskan besaran  upah  minimumnya.  Usulan upah minimum Kota/Kab. oleh Walikota/Bupati direkomendasikan kepada Gubernur sesuai pasal 46 dan pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 78
Tahun  2015  Tentang  Pengupahan disebutkan :
Pasal 46
(1)  Gubernur  dapat  menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.
(2)  Upah  minimum  kabupaten/kota sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  harus  lebih  besar  dari Upah  minimum  provinsi  di provinsi yang bersangkutan.
Pasal 47
(1) Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  46 dihitung  berdasarkan  formula perhitungan  Upah minimum sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 44 ayat (2).
(2) Dalam  hal  telah  dilakukan peninjauan  kebutuhan  hidup layak  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  43  ayat  (5),
14 hasil interview dari anggota dewan pengupahan kota Semarang unsur pekerja Ahmad Zainudin, A.Md
gubernur  menetapkan  Upah minimum kabupaten/kota dengan memperhatikan rekomendasi bupati/walikota serta  saran  dan  pertimbangan dewan pengupahan provinsi. (3) Rekomendasi bupati/walikota sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) berdasarkan saran dan pertimbangan
dewan
pengupahan kabupaten/kota. (4) Rekomendasi bupati/walikota
serta  saran  dan  pertimbangan dewan  pengupahan  provinsi sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) dan saran dan pertimbangan dewan pengupahan kabupaten/kota sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  didasarkan  pada  hasil peninjauan  kebutuhan  hidup layak  yang  komponen  dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Rekomendasi  KHL  dan  Upah minimum  yang  diajukan  Walikota/ Bupati  kemudian  diajukan  kepada Gubernur untuk menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah  minimum,  meskipun  dewan pengupahan provinsi ikut memberikan arahan  serta  pertimbangan  dalam penetapan upah minimum berdasarkan kewenangan yang dimiliki Gubernur berwenang menetapkan apakah sesuai atau tidak dengan  rekomendasi  upah  minimum dari  Walikota/  Bupati  yang  pasti  tidak melebihi nilai upah minimum
Kota/Kab.  Hal  ini  yang  menjadi kekawatiran  kelompok  pekerja  karena kewenangan  Gubernur  yang  tidak bisa diintervensi tersebut akan
berpihak kepada
kelompok pengusaha. B.  Rekonstruksi KHL melalui Koperasi Karyawan dalam kajian Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Perdebatan mengenai penetapan  UMP  dan  KHL  selalu muncul setiap tahun. Meskipun pemerintah  melalui  Menteri  Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengeluarkan  Permenakertrans  No. 13  Tahun  2012  yang  mencakup  60 komponen  dalam  penetapan  KHL, namun  dalam  kenyataannya  buruh menilai  bahwa  jumlah  komponen tersebut masih kurang (baca Tabel 2). Disisi  lain  pengusaha  sebagai  pihak yang membayar upah menilai komponen  terbaru  tersebut  sudah tepat. Upah minimum yang seharusnya  menjadi  jaring  pengaman dalam implementasinya dijadikan dasar  dalam  penetapan  upah  oleh perusahaan kepada seluruh karyawan.  Permenakertrans  No.13
Tahun 2012 dalam Pasal 1 disebutkan KHL  standar  kebutuhan  seorang pekerja/buruh  lajang  untuk  dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan  1  (satu)  bulan.  Upah  yang dibayar  untuk  buruh  lajang  jelas  tidak sesuai  jika  diterapkan  terhadap  buruh yang  sudah  berkeluarga.  Secara nyata  kebutuhan  buruh  berkeluarga sangat kompleks yang tidak tercantum dalam 60 komponen KHL berdasarkan lampiran 1
Permenakertrans  No.13  Tahun  2012, misalnya  ketika  kita  bicara  kebutuhan buruh  berkeluarga  adalah  sekolah anak  atau  kebutuhan-kebutuhan  lain sesuai  perkembangan  zaman  yang harus dipenuhi buruh seperti kendaraan  bermotor,  gadget,  kulkas
dan  sebagainya  yang  tidak  mungkin bisa terpenuhi dengan hanya mengharap  pada  upah  minimum berdasarkan  standart  KHL  yang  telah ditetapkan.
Pemerintah  sebenarnya  telah
memahami bahwa dengan upah minimum yang telah ditetapkan belum menjawab  standart  kehidupan  yang layak  untuk  para  pekerja,  sehingga pada  Undang-Undang nomor  13 tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan dimasukkan  pasal  100  dan  101  yang berbunyi:
Pasal 100 (1)  Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib  menyediakan  fasilitas kesejahteraan. (2)  Penyediaan fasilitas kesejahteran  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1), dilaksanakan dengan memperhatikan  kebutuhan pekerja/buruh  dan  ukuran kemampuan perusahaan. (3)  Ketentuan  mengenai  jens dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan  kebutuhan  pekerja/ buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2), diatur  dengan  Peraturan Pemerintah. Penjelasan pasal 100 ayat (1) Yang  dimaksud  dengan  fasilitas kesejahteraan antara lain pelayanan  keluarga  berencana, tempat penitipan anak,
perumahan
pekerja/buruh,
fasilitas  beribadah,  fasilitas  olah
raga,  fasilitas  kantin,  fasilitas kesehatan, dan fasilitas rekreasi.
Pasal 101 (1)  Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/ buruh dan  usaha-usaha  produktif di perusahaan.
(2)  Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh berupaya menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3)  Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang berlaku. (4)  Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/ buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal  100  dan  101  Undang- Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diatas cukup menjelaskan bahwa buruh atau pekerja perlu ditingkatkan kesejahteraannya yaitu dengan mewajibkan  pengusaha/  perusahaan menyediakan  fasilitas  kesejahteraan, dalam kerangka peningkatan kesejahteraan pemerintah memberikan ruang pembentukan koperasi  pekerja  dan  usaha-usaha produktif di perusahaan.
B.1. Koperasi Sebagai Solusi Pemenuhan KHL Bagi Pekerja Ekonomi kerakyatan merupakan sebuah sistem perekonomian  yang  ditujukan  untuk mewujudkan  kedaulatan  rakyat  di bidang ekonomi,  memiliki  prinsip bahwa perekonomian disusun sebagai usaha berdasarkan
azas kekeluargaan,  serta menginginkan kemakmuran  rakyat.  Bila  dilihat  dari definisi diatas, prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan  bersinergi  dengan  prinsip – prinsip koperasi.
Dalam konteks ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilaksanakan  oleh  rakyat  dan  untuk rakyat,  sementara  pengelolaannya dipimpin oleh rakyat itu sendiri. Begitu juga  salah  satu  prinsip  yang  dianut oleh koperasi yaitu “pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis”,  yang  mengandung  arti koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh anggotanya. Anggota  berpartisipasi  aktif  dalam menentukan  kebijakan  dan  membuat keputusan.  Jadi,  prinsip  demokrasi ekonomi  yang  dimaksudkan  di  atas hanya dapat diimplementasikan dalam wadah  koperasi  yang  berazaskan kekeluargaan.
Dari  tujuan  tersebut,  dapat
dipahami  bersama  bahwa  koperasi memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Koperasi merupakan
satu-satunya badan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang mengedepankan prinsip kekeluargaan dan kesejahteraan anggota. Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tertuang
tujuan  koperasi  Indonesia  seperti berikut : “Memajukan
kesejahteraan anggota  pada  khususnya  dan masyarakat  pada  umumnya serta  ikut  membangun  tatanan perekonomian  nasioanal  dalam rangka mewujudkan masyarakat  yang  maju,  adil, dan makmur berlandaskan
Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945”
Sesuai pasal  3  tersebut  tujuan koperasi  sudah  sangat  tepat  dan apabila  diterapkan  dalam  koperasi karyawan  sudah  bisa  dipastikan  akan menjawab serta menunjang kebutuhan hidup layak para pekerja. Koperasi berdasarkan
kepentingannya ada bermacam- macam  jenisnya  seperti  koperasi produksi,
koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam,  dan  sebagainya.  Sehingga apabila dikaitkan dengan 60 komponen KHL lampiran 1 Permenakertrans  No.13  Tahun  2012, koperasi karyawan akan menyesuaikan pemenuhan kebutuhan pekerja dengan mekanisme pengelolaan  yang  disepakati  antara perusahaan,  pengurus  koperasi  dan anggotanya. Penulis mengambil contoh Koperasi  karyawan  Bitrajaya  di  PT. Bitratex Industries Semarang 15 , berdasarkan  data  Kopkar  Bitrajaya, Koperasi  tidak  hanya  bisa  memenuhi 60  komponen  KHL,  namun  juga  bisa memenuhi kebutuhan lain yang
15 Kopkar Bitrajaya didirikan oleh karyawan PT. Bitratex Industries Semarang pada tahun 1986 dan sudah berbadan hukum, sampai sekarang anggotanya mencapai 2200 anggota yang seluruhnya adalah  PT. Bitratex
Industries Semarang.
dianggap  penting  oleh  pekerja  diluar 60 komponen tersebut, bahkan
Kopkar  Bitrajaya  juga  menjalankan program simpan pinjam untuk anggota.  Pemenuhan  kebutuhan  oleh
Kopkar  Bitrajaya  kepada  pekerja apabila  dibandingkan  dengan  upah minimum kota Semarang yaitu
Rp.2.310.087,50,- dimana pekerja harus memenuhi semua kebutuhannya adalah suatu ketidakmungkinan dan menjadi kenyataan ketika pemenuhan
kebutuhan  pekerja  tersebut  dilakukan oleh koperasi.
C.  Kerangka  Teoretik  Rekontruksi KHL melalui Koperasi Karyawan Membahas  KHL  dan  Koperasi ada benang merah yang bisa menjadi kata  kunci  yaitu  kesejahteraan  dan keadilan. Kesejahteraan yang
dimaksud adalah kesejahteraan  untuk pekerja  yang  merupakan  anggota koperasi  juga  dan  keadilan  bagi pekerja  dalam  penetapan  kebijakan KHL.
Konsep  kesejahteraan  menurut Nasikun,  dapat  dirumuskan  sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indicator adalah: Rasa aman (security); Kesejahteraan  ( welfare); Kebebasan ( freedom); Jati diri ( Identity). 16 Kesejahteraan  mendapat posisi  yang  sama  dengan  3  indikator lainnya ketika bicara tentang martabat manusia yang harus terpenuhi.
Sedangkan menurut Friedlander, kesejahteraan sosial adalah  sistem  yang  terorganisasi  dari pelayanan  -  pelayanan  sosial  dan institusi  -  institusi  yang  di  rancang
16 Nasikun, Urbanisasi  dan  Kemiskinan  di Dunia  Ketiga (Yogyakarta  PT.  Tiara Wacana, 1996), hlm. 70.
untuk  membantu  individu-individu  dan kelompok-kelompok  guna  mencapai standar  hidup  dan  kesehatan  yang memadai  dan  relasi-relasi  personal dan  sosial  sehigga  memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya. 17 Mengacu pada pendapat Nasikun  dan  Friedlander,  amanat kesejahteraan  telah  teradopsi  pada Undang-Undang  No.  13  tahun  2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang- Undang  No.  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian  yaitu  penetapan  upah minimum
diarahkan kepada pencapaian  kebutuhan  hidup  layak dan  tujuan  koperasi  adalah  untuk mensejahterakan anggotannya.
Namun  apabila  kita  bicara tentang keadilan hal ini menjadi suatu penerimaan yang relatif, adalah sesuatu  yang  mutlak  bahwa  keadilan harus  ditegakkan  namun  keadilan yang bagaimana yang harus ditegakkan  serta  keadilan  dari  sudut pandang siapa yang harus ditegakkan? Keadilan merupakan suatu hasil  pengambilan  keputusan  yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan  dan  memperlakukan  setiap manusia  pada  kedudukan  yang  sama didepan  hukum.  Perwujudan  keadilan dapat  dilaksanakan  dalam  ruang lingkup kehidupan masyarakat,
bernegara dan kehidupan  masyarakat internasional, ditunjukkan melalui sikap  dan  perbuatan  yang  tidak  berat sebelah  dan  memberikan  sesuatu kepada  orang  lain  yang  menjadi
17 Ibid , hlm. 9.
haknya. 18 Keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan  pada  norma-norma,  baik norma agama maupun norma hukum.
Hans Kelsen berpendapat keadilan  dapat  dimaknai  sebagai legalitas,  Keadilan  dalam  arti  legalitas adalah  suatu  kualitas  yang  tidak berhubungan  dengan  isi  tata  aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut  legalitas,  pernyataan  bahwa tindakan  individu  adalah  adil  atau tidak adil berarti legal atau ilegal , yaitu tindakan  tersebut  sesuai  atau  tidak dengan  norma  hukum  yang  valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum  positif.  Hanya  dalam  makna legalitas  inilah  keadilan  dapat  masuk ke dalam ilmu hukum. 19
Ditetapkannya  upah  minimum dan  KHL  oleh  Gubernur  setidaknya harus  memenuhi  rasa  keadilan  yang obyektif,  mengapa  keadilan  obyektif ini  perlu  disampaikan  karena  sering kali keadilan diputuskan hanya semata-mata  mencari  jalan  tengah meskipun  tidak  mengikuti  kebenaran obyektif.  Misalnya  ketika  tidak  ada kesepahaman  tentang  rumusan  KHL dan  usulan  upah  minimum  dari  unsur serikat  pekerja  dan  pengusaha  di dewan  pengupahan  maka  masing- masing rekomendasi dari unsur serikat  pekerja  dan  pengusaha  akan dibuatkan  berita  acara  dan  diajukan kepada Gubernur, selanjutnya kebiasaan yang sudah terjadi
pemerintah  mengambil  nilai  tengah-
18 Sudikno  Mertokusumo  dalam  H.  Salim  HS, 2010, Perkembangan  Teori  Dalam  Ilmu
Hukum ,  PT  Rajagrafindo  Persada,  Jakarta, hlm. 82.
19 Ibid, hlm 23
tengah  antara  usulan  serikat  pekerja dan asosiasi pengusaha. 20

## IV. KESIMPULAN
1.  Pekerja/  buruh  berhak  atas upah  layak  hal  tersebut  di  atur di  dalam  undang –  undang No.13  tahun  2003  tentang ketenagakerjaan.  Upah  layak selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dengan rumusan: kebutuhan  hidup  layak  dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, hal tersebut sesuai dengan PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan dalam
permenaker  No.21  tahun  2016 tentang  kebutuhan  hidup  layak sebagai  aturan  pelaksana  dari PP  No.78  tahun  2015    tentang pengupahan.  Kebutuhan  hidup layak  yang  dimaksud  adalah upah tahun berjalan, sementara inflasi dan pertumbuhan ekonomi  adalah data dari BPS. Kebutuhan hidup layak dirumuskan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota dan dewan pengupahan provinsi yang direkomendasikan kepada gubernur sebagai dasar pertimbangan  penetapan  upah. Dewan  pengupahan  terdiri  dari unsur: pekerja, pengusaha, pemerintah dan akademisi/pakar, dalam menetapkan  kebutuhan  hidup layak dewan pengupahan melakukan  sidang  pleno  untuk mendengarkan  pendapat  dan usulan  masing –  masing  unsur yang  hasilnya  menjadi  sebuah
20 hasil interview dari anggota dewan pengupahan kota Semarang unsur pekerja Ahmad Zainudin, A.Md
berita acara untuk direkomendasikan kepada dewan pengupahan kabupaten/kota kepada bupati/walikota  untuk  kemudian menjadi  dasar  usulan  kepada gubernur kemudian dewan pengupahan provinsi merekomendasikan  kebutuhan hidup  layak  kepada  gubernur, selanjutnya gubernur menetapkan  upah  minimum kabupaten/kota dan upah minimum provinsi. Upah minimum  kabupaten/kota  dan upah minimum provinsi tersebut  diperuntukkan  bagi pekerja atau buruh lajang.
2.  Koperasi memiliki peranan
dalam  pembangunan  ekonomi berbasis  kerakyatan,  koperasi merupakan  satu –  satunya badan  usaha yang  sesuai prinsip –  prinsip  ekonomi kerakyatan yang mengedepankan prinsip kekeluargaan dan kesejahteraan  anggota.  Dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya, pekerja/buruh dapat membentuk  koperasi  karyawan yang difasilitasi oleh pengusaha  hal  tersebut  sesuai dengan  ketentuan  pasal  101 undang –  undang  no.13  tahun 2003 tentang ketenagakerjaan . keberadaan  koperasi  karyawan tidak  hanya  bisa  memenuhi komponen  kebutuhan  hidup yang  dimaksud  didalam  PP No.78  tahun  2015  tentang pengupahan  Jo.  Permenaker No.21  tahun  2016  tentang Kebutuhan  hidup  layak  tetapi keberadaan  koperasi  karyawan
juga dapat menjawab kebutuhan  hidup  riil  pekerja dan keluarganya diluar
komponen  kebutuhan  hidup layak.

## V. SARAN
1. Seharusnya  perumusan  KHL sebagai  dasar  penetapan  upah dilakukan  dengan  mekanisme survey yang objektif (menyangkut tempat, waktu dan  merk  barang)  oleh  dewan pengupahan  terhadap  seluruh komponen KHL mengingat harga setiap komponen kebutuhan terjadi fluktuasi dalam setiap waktu. Di samping itu Gubernur dalam menetapkan  upah  juga  harus mengacu  kepada  100%  hasil survey dewan pengupahan dengan mempertimbangkan prediksi  inflasi  tahun  upah diberlakukan.  Di  sisi  lain  dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh pemerintah perlu bertindak tegas terhadap pengusaha agar  benar –  benar  dapat memfasilitasi karyawannya
dalam membentuk koperasi sebagaimana  mandat  dalam pasal  101  undang –  undang No.13  tahun  2003  tentang ketenagakerjaan. 2. Sebagai upaya untuk mensejahterakan anggotanya yang  notabene  pekerja  maka seharusnya  koperasi  karyawan harus  bisa  mengembangkan usahanya untuk melakukan kerjasama  dengan  pengusaha dan lembaga – lembaga keuangan/  pembiayaan  agar bisa  lebih  berkembang/  maju
serta dapat memenuhi kebutuhan  hidup  anggotanya, baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, transportasi,  pendidikan  dan sosial.
3. Dalam membentuk sebuah koperasi yang berbadan hukum syarat dan ketentuannya cukup didirikan  oleh  20  (dua  puluh) orang dalam membentuk kepengurusan. Untuk itu seharusnya para pekerja/ buruh harus  berani  untuk  bersama –
sama mendirikan koperasi karyawan sebagai upaya gotong royong dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

## DAFTAR PUSTAKA A.  BUKU - BUKU
Adrian  Sutedi,  2011, Hukum Perburuhan , Sinar Grafika, Jakarta. Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang- Undang Tentang Peradilan  Tata  Usaha Negara , Pustaka Harapan, Jakarta. Lalu  Husni,  2010, Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia ,  Edisi  Revisi,
Rajawali Pers, Jakarta.
Nasikun, 1996, Urbanisasi dan
Kemiskinan  di  Dunia Ketiga , PT. Tiara Wacana, Yogyakarta. Simanjuntak Payaman J, 1985, Pengantar Ekonomi Sumber  Daya  Manusia , Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Sudikno  Mertokusumo  dalam H.  Salim  HS,  2010, Perkembangan Teori Dalam  Ilmu  Hukum ,  PT
Rajagrafindo Persada, Jakarta. Tulus  T,H,  Tambunan,  2015, Globalisasi dan Perdagangan Internasional ,
Ghalia Indonesia, Jakarta.

## B.  UNDANG - UNDANG
Permenakertas No.17/Men/VIII/2005 UU. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan