Nama jurusan/prodi/departemen/ lembaga, disusul dengan alamat lengkap lembaga hingga kode pos. Email: email dari pihak korespodensi/ yang mensubmit artikel.

## JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol.6, No. 2, 2021 DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11817

## Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua
Dafrin Muksin, 1 Sahrail Robo, 2 Ahmad Rizali Pawane, 3 Sahrul Pora 4
123 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Amal Ilmiah YAPIS Wamena
4 Megister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Dikirimkan: 25 Juli 2021 Direvisi: 25 September 2021 Diterbitkan: 30 September 2021

## Pendahuluan
Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Dari orde lama, orde baru, hingga reformasi dengan gaya pemerintah yang berbeda-beda. Di era orde lama dan orde baru dalam pengambilan kebijakan bersifat Top Down ,  di  mana  pemerintah  pusat  memiliki  peran  sentral  dalam  pelaksanaan pemerintahan.  Namun  pada  era  reformasi  1998,  mengarah  pada  pemerintahan  yang lebih  demokrasi  yakni  dalam  pengambilan  kebijakan  bersifat bottom up .  Dengan demikian, pemerintah dan elite lokal dapat berperan untuk mempengaruhi kebijakan. Sehingga,  dinamika  politik  lokal  memusatkan  banyak  perhatian  dari  berbagai  pihak

## INTISARI
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  motif  politik  rencana  pemekaran  daerah  otonomi  baru  di tanah  Papua.  Sebab,  pemekaran  daerah  otonomi  baru  tidak  selamanya  murni  untuk kesejahteraan  masyarakat,  melainkan  sangat  lekat  dengan  kepentingan  politik  yakni kekuasaan  dan  jabatan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitaitf.  Dimana menurut  John  W.  Creswell,  (2013)  bahwa  penelitian  kualitatif  merupakan  metode  yang digunakan untuk mengeksplorasi ataupun memahami individu atau kelompok yang dianggap berasal dari suatu masalah sosial. Lebih lanjut, untuk mengkaji motif politik dalam penelitian ini menggunakan strategi studi kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder diperoleh melalui media bereputasi dan dokumen berupa jurnal. Untuk  menganalisis data penelitian digunakan  Nvivo  plus  12.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  motif  politik  rencana pemekaran daerah otonomi baru di tanah Papua sangat sarat dengan motif intensif materil yakni    kepentingan  elit  politik  baik  pusat  maupun  daerah  guna  mendapatkan  imbalan, kedudukan, dan kekuasaan. Pada motif insentif idealisme terdapat narasi bahwa pemekaran daerah  guna  untuk  kepentingan  publik  yakni  memberikan  pelayanan,  pembangunan infrastruktur,  peningkatan  sumber  daya  manusia,  dan  pengentasan  kemiskinan.  Adapun sejumlah aktor yang terlibat dalam rencana pemekaran daerah otonomi baru yakni elit lokal, elit pusat, Polri, TNI, tokoh adat, dan tokoh agama sedangkan masyarakat sipil secara luas tidak dilibatkan sama sekali.

## KATA KUNCI
Motif Politik, Desentralisasi, Daerah Otonomi Baru, Papua
D. Muksin, S. Robo, A. Pawane, S. Pora
Motif  Politik  Rencana  Pemekaran  Daerah  Otonomi
Baru di Tanah Papua
terutama berkaitan dengan persoalan pemilihan kepala daerah dan pemekaran daerah (Agustino,  2020).  Dimulai  semenjak berlakunya  Undang-Undang  No  22  Tahun  1999 kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah,  memberikan  keleluasaan  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengatur urusannya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Meskipun demikian, pelaksanaan  otonomi  daerah  tidak  lepas  dari  hubungan  antara  pusat  dan  daerah.  Di mana kewenangan yang dimiliki daerah merupakan pemberian dari pemerintah pusat dan  presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sebagai kepala pemerintahan. Adapun tujuan dari otonomi daerah diantaranya: sebagai tujuan politik di mana otonomi daerah  dilakukan  untuk  mendistribusikan  kekuasaan  ke  tingkat  daerah,  membangun masyarakat  daerah,  dan  untuk  menjaga  kestabilan  pemerintahan  nasional.  Sebagai tujuan  ekonomi  yakni  untuk  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  kepada masyarakat (R. Siti Zuhro, 2015).
Dengan adanya konsep desentralisasi melalui otonomi daerah, memungkinkan terjadinya pemekaran daerah otonomi baru (DOB). Pentingnya DOB dilakukan karena alasan  mendekatkan  pelayanan  publik,  mengatasi  ketimpangan  pembangunan,  serta mewujudkan  politik  perwakilan    daerah.  Juga  untuk  menyerap  anggaran  pusat  yang bersumber dari APPBN dalam hal ini Alokasi Dana Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Qodir & Sulaksono, 2012).
Pemekaran  daerah  diyakini  mampu  memberikan  dampak  positif  bagi masyarakat melalui pembangunan serta pengembangan wilayah. Namun, pemekaran DOB tidak selalu berjalan normal. Pasalnya, pemekaran DOB diiringi dengan konflik baru antardaerah. Jika wilayahnya semakin meluas, kemungkinan terjadinya konflik spasial akibat masalah kependudukan dan  batas wilayah semakin besar. Konflik kewilayahan akibat  dari  DOB  memberikan  dampak  secara  ekonomi,  politik,  dan  sosial  budaya (Muksin  &  Robo,  2021).  Sehingga,  agenda  pemekaran  harus  dibarengi  dengan pertimbangan  konflik  yang  akan  terjadi  karena  tidak  menuntut  kemungkinan, pemekaran  daerah  akan  menjadi  sumber  konflik  terutama  konflik  keruangan.  Jika pemekaran  daerah  dilakukan,  maka  jumlah  garis  batas  laut  dan  darat  antara  daerah semakin  bertambah.  Hal  itulah  yang  nantinya  menjadi  pemicu  konflik  keruangan antardaerah (Harmantyo, 2010)
Di sisi lain,  kebijakan pemekaran daerah tidak berjalan maksimal karena sangat didominasi  oleh  kepentingan  politik  (Muqoyyidin,  2013).  Dengan  adanya  distribusi kekuasaan  di  ranah  lokal  membuka  ruang  persaingan  baru  bagi  aktor  politik  untuk memperoleh  kekuasaan.  Politik  di  aras  lokal  pascareformasi,  dengan  adanya desentralisasi  mendorong  lahirnya  praktik  dinasti  politik.  Di  mana  elite  politik  yang memiliki modal sosial, ekonomi, politik, dan sosial budaya cenderung mengendalikan kekuasaan di tingkat lokal (Muksin, Purwaningsih, & Nurmandi, 2019). Dalam konteks pusat  dan  daerah,  pemekaran  adalah  upaya  para  elite  politik  lokal  untuk  merebut kekuasaan  yang  ada  pada  pemerintahan  pusat,  sehingga  kesan  dari  pemekaran hanyalah arena pertarungan dan pembagian kekuasaan (Riwanto Tirtosudarmo, 2007).
Berdasarkan  narasi  di  atas,  secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa pemekaran  yang  terjadi  tidak  selamnya  didasarkan  pada  kepentingan  masyarakat melainkan adanya kepentingan kuasa dari elite politik. Karena alasan inilah, sehingga rencana pemekaran selalu menemui pro dan kontra. Hal itu sebagaimana terjadi pada
rencana  pemekaran  DOB  di  tanah  Papua  yang  memicu  perdebatan  publik.  Sebagian tokoh Papua merasa khawatir dengan adanya pemekaran DOB akan melahirkan konflik terutama antara masyarakat dengan pihak militer. Pemekaran daerah juga dinilai tidak dapat dinikmati oleh masyarakat asli Papua (BBC News Indonesia, 2019).
Sebagai  bukti  nyata,  pemekaran  Provinsi  yaitu  Papua  dan  Papua  Barat  yang sedang  berjalan  selama  ini  belum  mampu  memberikan  dampak  yang  maksimal  bagi kesejahteraan masyarakat. Pemekaran Papua, misalnya yang sudah berjalan sejak 1969 kurang  lebih  52  tahun,  namun  belum  memberikan  dampak  kesejahteraan  bagi masyarakat Papua. Hal itu secara sederhana dapat dilihat dari indikator pembangunan manusia  yang  belum  memadai  serta  angka  kemiskinan  yang  semakin  meningkat. Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tentang  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  Tahun  2020  atar  provinsi  belum  mengalami  perubahan  yang  besar. Provinsi  Papua  masih  berada  pada  IPM  terendah  dengan  angka  60,44.  Begitu  juga dengan angka kemiskinan, Papua masih berada dalam daftar kategori angka kemiskinan terbesar.  Sebagaimana  dalam  data  BPS,  penduduk  miskin  berdasarkan  pulau, september 2020, Maluku dan Papua memiliki penduduk miskin terbesar yang berada pada angka 20,65 persen.
Kondisi ini sering kali dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan lokal, TNI/Porli, kelompok bisnis, dan elite politik. Sehingga, menjadi hal wajar apabila ada penolakan dari masyarakat Papua terhadap rencana pemekaran DOB di Papua (Brata, 2016). Untuk itu,  rencana  pemekaran  DOB  di  tanah  Papua  tidak  bisa  dilihat  sebagai  suatu  aspirasi masyarakat, namun sangat lekat dengan kepentingan politik. Elite politik baik pusat dan lokal terus mendorong pemekaran di tanah Papua dengan menjanjikan kesejahteraan. Yaitu  dengan  melihat  luasnya  wilayah  Papua  serta  untuk  mendekatkan  pelayanan kepada  masyarakat.  Namun,  pada  kenyataannya  pemekaran  hanya  membawa  angin segar  berupa  keuntungan  sosial  dan  ekonomi  para  elite,  kemudian  kepentingan masyarakat menjadi terabaikan. Di sisi yang lain, memperlebar konflik antara sesama penduduk lokal dalam memperebutkan sisa-sisa kekuasaan dari para elite. Meminjam bahasa I Ngurah Suryawan, (2020) pemekaran adalah siasat elite mencuri kuasa.
Sebagaimana  pada  penelitian  terdahulu  di  atas,  pemekaran  daearah melahirkan dinasti politik, untuk pertarungan  politik dan pembagian kekuasaan,   dan melahirkan konflik spasial di antara daerah. Namus, secara ideala pemekaran daerah untuk  meningkatkatn  ksesejahteraan  masyarakat  melalui  pembangunan  serta pengembangan  wilayah.  Olehnya  itu,  penelitian  ini  tidak  melihat  dampak  dari pemekaran,  namun  mengkaji  tentang  motif  atapun  alasan-alasan    yang  melatara belakangi pemekaran daerah otonomi baru. Hal itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap rencana pemekaran DOB di tanah Papua yaitu berupaya untuk mengkaji motif politik rencana pemekaran DOB di tanah Papua. Dengan rumusan masalah: bagaimana motif politik dan siapa aktor yang paling dominan dalam rencana pemekaran DOB di tanah Papua ?

## Dinamika Politik Rencana Pemekaran DOB
Dinamika Politik di tanah Papua berjalan sangat dinamis, terutama sekali dengan adanya pemberian otonomi khusus. Hal itu membuka ruang kontestasi bagi para elite lokal untuk memperebutkan  kekuasaan dan jabatan politik. Di sisi lain, membuka ruang
D. Muksin, S. Robo, A. Pawane, S. Pora
Motif  Politik  Rencana  Pemekaran  Daerah  Otonomi
Baru di Tanah Papua
investasi bagi pengusaha untuk meraut keuntungan sebesar-besarnya. Dalam kontestasi politik dan pemekaran daerah, elite lokal menggunakan politik identitas dan pendekatan budaya guna mendapatkan dukungan publik. Namun, pada banyak kasus elite politik lokal Papua memakai politik identitas dan budaya tetapi tidak untuk kepentingan publik melainkan untuk kepentingan secara kelompok dan individu. Pada akhirnya, otonomi khusus,  kontestasi  Pilkada,  dan  pemekaran  daerah  hanyalah  memenuhi  kepentingan elite Papua untuk menguasai sumber daya ekonomi – politik yang   dibangun atas dasar jejaring suku dan marga (Suryawan, 2011).
Dinamika politik identitas dan budaya di tanah Papua masih berlangsung hingga hari  ini.  Kontestasi  Pilkada  dan  pemekaran  daerah  sangat  sarat  dengan  kepentingan politik,  sehingga  memicu  konflik  antara  elite  dengan      elite,  serta  elite  dengan masyarakat Papua. Hal itu sebagaimana terlihat pada rencana pemekaran DOB di tanah Papua.  Kunjungan Presiden Jokowi ke Papua pada 2019 lalu memicu lahirnya rencana pemekaran DOB di tanah Papua yakni pembentukan provinsi Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Selain itu, rencana DOB juga diperkuat dengan kehadiran sejumlah tokoh yang  mengklaim  sebagai  representasi  masyarakat  Papua  mendatangi  Presiden  untuk menyampaikan aspirasi perlunya pemekaran terhadap Provinsi Papua dan Papua Barat (Kompas.com, 2019). Rencana pemekaran dimunculkan ditengah-tengah konflik Papua yang sedang berkecamuk, sehingga dinilai tidak aspiratif di mana rencana pemekaran tidak  melibatkan  masyarakat  Papua  melainkan  hanya  kelompok  elite  tertentu (Kompas.com, 2019).
Perlunya  pemekaran  sejatinya  untuk  kepentingan  kesejahteraan  masyarakat, sehingga dalam arti yang sebenarnya  pemekaran harus memiliki legitimasi yang kuat dari  masyarakat.  Pemekaran  haruslah  menjadi  aspirasi  bersama  yang  jauh  dari kepentingan  kelompok,  suku,  dan  elite  politik.  Adanya  pro  dan  kontra  menunjukkan adanya  konflik-konflik  di  dalam  masyarakat  yang  belum  terselesaikan.  Untuk  itu, pemekaran  tidak  bisa  dilihat  sebagai  suatu  distribusi  kekuasaan  tetapi  juga kesejahteraan kepada masyarakat. Yakni pemekaran harus melalui pendekatan otonomi khusus  dengan  harapan  pemekaran  dapat  menyentuh  masyarakat  Papua  secara keseluruhan (Republika.co.id).
Rencana  pemekaran  daerah  Papua  itu  memicu  perdebatan  publik.  Sebagian tokoh Papua merasa khawatir dengan adanya pemekaran DOB akan melahirkan konflik terutama antara masyarakat dengan pihak militer. Pemekaran daerah juga dinilai tidak dapat dinikmati oleh masyarakat asli Papua (BBC News Indonesia, 2019). Kekhawatiran sejumlah tokoh Papua sangat rasional, sebab Sumber Daya Manusia di Provinsi Papua belum memadai, sehingga pemekaran DOB bisa saja tidak di nikmati oleh masyarakat Papua. Di mana kondisi masyarakat yang tidak berdaya sering kali dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan lokal, TNI/Polri, kelompok bisnis, dan elite politik dengan tujuan merealisasikan kepentingan politik. Sehingga, menjadi hal wajar apabila ada penolakan dari masyarakat Papua terhadap rencana pemekaran DOB di Papua (Brata, 2016).
Untuk  itu,  rencana  pemekaran  DOB  di  tanah  Papua  tidak  bisa  dilihat  sebagai suatu aspirasi masyarakat, namun sangat lekat dengan kepentingan politik. Elite politik baik pusat dan lokal terus mendorong pemekaran di tanah Papua dengan menjanjikan kesejahteraan. Yaitu dengan melihat luasnya wilayah Papua serta untuk mendekatkan pelayanan  kepada  masyarakat.  Namun,  pada  kenyataannya  pemekaran  hanya
membawa  angin  segar  berupa  keuntungan  sosial  dan  ekonomi  para  elite,  kemudian kepentingan  masyarakat  menjadi  terabaikan.  Di  sisi  yang  lain,  memperlebar  konflik antara  sesama  penduduk  lokal  dalam  memperebutkan  sisa-sisa  kekuasaan  dari  para elite. Hal itu sangat bertentangan dengan semangat otonomi daerah yakni peningkatan kesejahteraan  masyarakat  di  tingkat  lokal.  Sangat  tidak  mungkin  kemiskinan  dan pengangguran  dapat  dihilangkan  jika  sumber  daya  yang  terbatas  hanya  dikelola  dari sekelompok elite dan untuk kepentingan elite.

## Motif Politik Rencana Pemekaran DOB
Dalam sejarah desentralisasi yang melahirkan otonomi diwarnai tarik ulur antara kepentingan  pusat  dan  daerah.  Di  mana  pemerintah  pusat  kehilangan  kendali  atas daerah,  sehingga  desentralisasi  sering  kali  menjadi  sumber  masalah.  Bahkan desentralisasi  juga  merupakan  konsep  yang  belum  final  karena  latar  belakang kelahirannya  dipenuhi  dengan  gejolak  sosial  yang  ada  dalam  masyarakat.  Misalnya, kelahiran  desentralisasi  disebabkan  karena  kemarahan  masyarakat  terhadap  rezim Soeharto lewat reformasi 1998 kemudian konsep desentralisasi dituangkan dalam UU Nomor 22 tahun1999 (Pratikno, 2003)
Pelaksanaan  otonomi  daerah  masih  menjadi  polemik  dalam  melaksanakan pemerintahan.  Hal  itu  karena  respons  daerah  atas  kewenangan  yang  diberikan  oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sangat beragam. Pada perkembangannya, misalnya  Aceh  dan  Papua  yang  memiliki  hasrat  yang  kuat  dalam    melaksanakan referendum  untuk  menentukan  nasib  sendiri  ataupun  membentuk  negara  sendiri. Kondisi  tersebut  menjadikan  pemberian  otonomi  daerah  seluas-luasnya  mejadi  jalan tengah  untuk  menyelesaikan  polemik  kedaerahan.  Di  sisi  yang  lain,  dalam mempertahankan integritas bangsa pendekatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat mestinya  menjadi  prioritas  utama  juga  memberikan  rasa  aman  dengan  tidak menyebarkan ketakutan di daerah-daerah dengan menodong senjata ke kepala warga daerah. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat  untuk  merumuskan  suatu  format  politik  yang  dapat  memfasilitasi  hasrat  dan harapan daerah-daerah dalam bingkai negara kesatuan (Cornelys Lay, 2003).
Dengan adanya konsep desentralisasi melalui otonomi daerah, memungkinkan terjadinya pemekaran daerah otonomi baru (DOB). Pentingnya DOB dilakukan karena alasan  mendekatkan  pelayanan  publik,  mengatasi  ketimpangan  pembangunan,  serta mewujudkan  politik  perwakilan    daerah.  Juga  untuk  menyerap  anggaran  pusat  yang bersumber dari APPBN dalam hal ini Alokasi Dana Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)  (Qodir  &  Sulaksono,  2012).  Pemekaran  daerah  diyakini  mampu  memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui pembangunan serta pengembangan wilayah. Tetapi  pada  kenyataannya  pemekaran  daerah  belum  memberikan  dampak  yang  baik bagi masyarakat. Kebijakan pemekaran daerah tidak berjalan maksimal karena sangat didominasi  oleh  kepentingan  politik  (Muqoyyidin,  2013).  Dengan  adanya  distribusi kekuasaan  di  ranah  lokal  membuka  ruang  persaingan  baru  bagi  aktor  politik  untuk memperoleh  kekuasaan.  Dalam  konteks  pusat  dan  daerah,  pemekaran  adalah  upaya para elite politik lokal untuk merebut kekuasaan yang ada pada pemerintahan pusat, sehingga kesan dari pemekaran hanyalah arena pertarungan dan pembagian kekuasaan (Riwanto Tirtosudarmo, 2007).
D. Muksin, S. Robo, A. Pawane, S. Pora
Motif  Politik  Rencana  Pemekaran  Daerah  Otonomi

## Baru di Tanah Papua
Menurut Bank Dunia dalam (Nunik Retno Herawati, 2011) bahwa pemekaran daerah  didorong  oleh  empat  faktor  utama  yaitu:  1)  Motif  efektifitas  administrasi pemerintah  dengan  mempertimbangkan  luasnya  wilayah,  kepadatan  penduduk,  dan minimnya pembangunan. 2) Homogenitas di mana pemekaran terjadi karena dorongan agama, etnis, bahasa, urban rural, dan tingkat pendapatan. 3) Motif Fiskal yaitu dengan adanya pemekaran guna menyerap anggaran dari pemerintah pusat melalui DAU dan DAK. 4) Motif  pemburu rente di mana pemekaran terjadi karena adanya hasrat untuk berkuasa dan memegang jabatan.  Selanjutnya Tri Ratnawati (2009: 15) dalam (Nunik Retno Herawati, 2011) menjelaskan bahwa ada  motif tersembunyi dalam pemekaran daerah  di  Indonesia  diantaranya:  1)  pemekaran  terjadi  karena  adanya  kepentingan partai  politik.  2)  Pemekaran  daerah  berorientasi  pada  bisnis.  3)  Pemekaran  daerah (meredam  separatisme  etnis  dan  agama)  guna  melindungi  kepentingan  elite  pusat maupun lokal.
Saputra & Al-Hamdi dalam (Beck & J.Sorauf, 1992: 115-126) motif politik erat kaitannya  dengan  upaya  seseorang  untuk  mewujudkan  segala  kepentingannya  demi mencapai tujuan tertentu.  Lebih lanjut, motif politik dapat dikaji melalui tiga indikator yakni motif insentif materil, motif intensif solidaritas, dan motif insentif idealisme. Motif insentif materil dapat dilihat melalui suatu tindakan yang dilakukan guna mendapatkan imbalan, kedudukan, dan kekuasaan. Motif insentif solidaritas berkaitan dengan upaya untuk  memperoleh  pergaulan  dengan  kelompok  yang  baru  yang  berkaitan  dengan hubungan emosional maupun moral.  Sedangkan motif insentif idealisme merupakan upaya  untuk  mewujudkan  ataupun  mengutamakan  kepentingan  publik  daripada kepentingan  individu.  Dengan  demikian,  untuk  menguraikan  motif  politik  rencana pemekaran  DOB  di  tanah  Papua  dapat  dianalisis  melalui  motif  insentif  materil, motif intensif solidaritas, dan motif insentif idealisme sebagaimana pada gambar berikut ini:
Gambar 1. Analisis Motif Politik Pemekaran DOB di Tanah Papua
Sumber : Dikelola oleh penulis menggunakan Nvivo 12 Plus Dari hasil analisis di atas, terlihat jelas bahwa motif politik rencana pemekaran DOB di tanah Papua sangat dipengaruhi oleh motif insentif materil dan motif insentif idealisme. Pada motif insentif materil, rencana pemekaran DOB sangat dipengaruhi oleh kepentingan  elite  pusat  dengan  presentasi  39.00%.  Kepentingan  pusat  tergambarkan melalui  respons  sejumlah  elite  nasional  yang  mendukung  pemekaran  Papua  tanpa mempersoalkan  moratorium.  Di  mana  pembatasan  pemekaran  DOB  melalui moratorium terkesan tidak berlaku bagi Papua. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh
Mendagri bahwa pemekaran Papua dapat dilakukan tanpa membatalkan moratorium, sebab sudah diatur dalam kebijakan strategis nasional (Kompas.com, 2019). Untuk itu, apabila pemekaran Papua dilakukan akan memberikan dampak kecemburuan kepada daerah  lain,  sebab  hingga  saat  ini  rencana  pemekaran  DOB  yang  diterima  oleh kementerian  terdapat  314  usulan.  Dengan  demikian,  Pemekaran  Papua  di  tengah berlakunya moratorium akan memicu masalah baru dalam politik lokal (Republika.co.id, 2019).
Di sisi lain, rencana pemekaran DOB dipengaruhi oleh kepentingan elite lokal dengan  presentasi  30.00%,  mendapatkan  kedudukan  dan  kekuasaan  15.00%,  serta mendapatkan  imbalan  15.00%.  Di  mana  kehadiran  sejumlah  tokoh  yang  mendatangi Presiden untuk menyampaikan aspirasi perlunya pemekaran terhadap Provinsi Papua dan  Papua  Barat  tidak  representasi  dari  masyarakat  Papua,  sebab  hanya  melibatkan kelompok elite lokal tertentu. Inilah yang menjadi pemicu pro dan kontra  dikalangan masyarakat atas rencana pemekaran DOB di tanah Papua.
Selanjutnya,  dilihat  dari  motif  insentif  idealisme  rencana  pemekaran  DOB dilihat dari indikator kepentingan publik memiliki presentasi 30.00%, pelayanan publik 21.00%, peningkatan SDM 17.00%, pengentasan kemiskinan 13.00%, dan pembangunan 13.00%. Dengan demikian, motif politik rencana pembangunan sangan didominasi oleh motif  insentif  materil  yakni  kepentingan  elite  pusat  dan  elite  lokal.  Dari  aspek  motif insentif  solidaritas  tidak  memiliki  pengaruh  dalam  rencana  pemekaran  DOB  di  tanah Papua. Dengan demikian, pemekaran daerah  untuk memberikan pelayan publik yang lebih  baik,  meningkatkan  partisipasi,  dan  membangun  harmonis  antara  masyarakat dengan birokrasi hanyalah suatu janji manis yang sering diberikan kepada masyarakat. Pemekaran  yang  merupakan  bagian  dari  demokrasi  lokal  telah  dikendalikan  oleh kepentingan  penguasa  lokal  ataupun  pemekaran  daerah  melahirkan local  strongmen yang menguasai daerah (Agustino, 2020)

## Keterlibatan Aktor
Pemekaran daerah sudah dimulai sejak Orde Lama di mana pemekaran yang dilakukan lebih banyak di luar Pulau Jawa yakni pemekaran Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan karena dianggap memiliki keadaan geografi yang luas.  Pun demikian pada  masa  Orde  Baru  juga  terjadi  proses  pemekaran  tetapi  dengan  jumlah  yang terbatas.  Pemekaran  yang  terjadi  pada  masa  Orde  Lama  dan  Orde  Baru  bersifat top down dalam  artian  bahwa  yang  menjadi  aktor  pemekaran  menjadi  hak  mutlak pemerintah  pusat.  Sementara  itu,  pada  masa  reformasi  pemekaran  daerah  marak terjadi karena kebijakan pemekaran daerah bersifat bottom up yang dipengaruhi oleh proses  politik.  Sehingga,  pemerintah  pusat  bukanlah  satu-satunya  aktor  politik pemekaran,  tetapi  berbagai  pihak  dapat  berperan  ataupun  menjadi  aktor  dalam pemekaran  daerah  (Nunik  Retno  Herawati,  2011).  Sehingga,  pemekaran  DOB  erat kaitannya dengan aktor politik dalam hal ini Pemerintah Daerah, Akademisi, Pengusaha, dan Masyarakat yang dapa melakukan jejaring, dengan kepentingannya masing-masing guna mempengaruhi kebijakan percepatan pemekaran DOB sebagaimana yang terjadi pada pembentukan Garut Selatan (Diki Suherman et al., 2021). Untuk itu, dalam rencana pemekaran  DOB  di  Papua  juga  melibatkan  banyak  aktor  sebagaimana  terlihat  pada gambar analisis berikut:

## Gambar 2. Keterlibatan Aktor Pada Wacana Pemekaaran DOB Papua
Sumber : Dikelola oleh penulis menggunakan Nvivo 12 Plus
Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas,  rencana  pemekaran  DOB  ditahan  Papua melibatkan beberapa aktor ataupun elite politik diantaranya: Elit pusat, elite lokal, tokoh adat,  tokoh  agama,  TNI,  dan  Polri.  Secara  presentasi,    keterlibatan  elite  lokal  sangat dominan dengan presentasi mencapai 29% sedangkan elite pusat mencapai 25% dengan kategori  presentasi  yang  dominan  setelah  elite  lokal.  Aktor  elite  lokal  dalam  hal  ini adalah bupati, gubernur, anggota partai, dan DPRD.  Pada elite pusat adalah presiden, anggota DPRRI, MPR, dan Kementerian. Terlepas dari elite pusat dan lokal, rencana DOB juga melibatkan Polri dengan presentasi 20% lebih dominan dibandingkan dengan TNI yang  berada  pada  angka  8%.  Keterlibatan  tokoh  agama  jauh  lebih  kecil  dengan presentasi 4 % dibandingkan dengan toko adat yang memiliki presentasi 12 % sedangkan masyarakat sipil berada pada partisipasi 0.00%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada analisis Word Frequency Query berikut ini:
Gambar 6. Word Frequency Query  Rencana DOB Papua
Sumber : Dikelola oleh penulis menggunakan Nvivo 12 Plus
Dengan demikian, rencana pemekaran DOB sangat didominasi oleh elite pusat dan daerah. Sehingga, rencana pemekaran sangat sarat dengan kepentingan elite pusat juga Polri dan TNI. Sebab, rencana DOB tidak terlegitimasi oleh keterlibatan masyarakat sipil ataupun rencana DOB tidak didasari pada kepentingan masyarakat secara luas. Di mana kelompok elite politik baik pusat dan lokal terus mendorong pemekaran di tanah Papua dengan menjanjikan kesejahteraan, luasnya wilayah, serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tidak semua agenda pemekaran DOB adalah kebijakan yang  tepat,  sebab  pemekaran  daerah  yang  terjadi  belum  mencapai  pada  sasaran subtansi yakni kesejahteraan masyarakat. Olehnya itu, alasan pemekaran daerah harus berdasarkan  pada  kesejahteraan  masyarakat  dari  pada  kepentingan  elite  secara kelompok maupun individu (Evana & Tarmizi, 2019). Pemekaran hanya membawa angin segar  berupa  keuntungan  sosial  dan  ekonomi  para    elite,  kemudian  kepentingan masyarakat  menjadi  terabaikan.  DOB  juga  memperlebar  konflik  antara  sesama penduduk  lokal  dalam  memperebutkan  sisa-sisa  dari  kekuasaan  dari  para  elite, pemekaran hayalah siasat elite untuk mencuri kuasa.

## Penutup
Rencana pemekaran DOB di tanah Papua sangat sarat dengan motif intensif materil yaitu kepentingan elite politik baik pusat maupun daerah guna mendapatkan imbalan, kedudukan,  dan  kekuasaan.  Pada  motif  insentif  idealisme  terdapat  narasi  bahwa pemekaran  daerah  guna  untuk  kepentingan  publik  yakni  memberikan  pelayanan, pembangunan  infrastruktur,  untuk  peningkatan  SDM,  dan  pengentasan  kemiskinan. Namun,  pada  kenyataannya  beberapa  pemekaran  DOB  di  tanah  Papua  belum memberikan dampak kepada masyarakat Papua. Di mana kemiskinan dan angka SDM masih  menjadi  masalah  di  tanah  Papua.  Dengan  demikian  pemekaran  DOB  dalam konteks Papua bukanlah kebijakan yang tepat, sebab pemekaran  daerah yang terjadi belum  mencapai  pada  sasaran  subtansi  yakni  kesejahteraan  masyarakat.  Maka, pemekaran daerah seharusnya ditik beratkan pada kesejahteraan masyarakat dari pada kepentingan  elite  secara  kelompok  maupun  individu.  Adapun  sejumlah  aktor  yang terlibat dalam rencana pemekaran DOB yakni elite lokal, elite pusat, Polri, TNI, tokoh adat, dan tokoh agama sedangkan masyarakat sipil secara luas tidak dilibatkan sama sekali . Hal itu  juga  menegaskan  bahaw  orientasi  rencana  DOB  di  tanah  Papua  bukan untuk  kepentingan  masyarakat  melainkan  didominasi  oleh  kepentingan  elite  Papua untuk memperebutkan kekuasaan dan menguasai sumber daya ekonomi. Pemekaran DOB di tanah Papua tidak bisa dilihat sebagai suatu aspirasi masyarakat, namun sangat lekat  dengan  kepentingan  politik.  Dengan  demikian,  DOB  akan  melahirkan  konflik kepentingan atara elite dengan elite setra elite dengan masyarakat Papua serta akan memicu konflik keruangan atara daerah. rencana

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  menyampaikan  rasa  terima  kasih  kepada  para  Dosen  Ilmu  Pemerintahan Universitas  Amal  Ilmiah  YAPIS  Wamena  atas  kesediaannya  meluangkan  waktu  untuk berdiskudi serta memberikan saran dan masukan selama penelitian.
D. Muksin, S. Robo, A. Pawane, S. Pora

## Pendanaan
Penulis  tidak  menerima  bantuan  pembiayaan  untuk  penelitian,  kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Agustino,  L.  E.  O.  (2020).  Pilkada  dan  Pemekaran  Daerah  dalam  Demokrasi  Lokal  di Indonesia:  Local  Strongmen  dan  Roving  Bandits. Jebat:  Malaysian  Journal  of History, Politics and Strategic Studies , 37 , 86 – 104. Badan Pusat Statistik. (2020). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020, (97). Badan Pusat Statistik. (2021). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020, (16), 1 – 12.
BBC News Indonesia. (2019). Wacana pemekaran wilayah Papua Selatan: “Hanya akan memper panjang masalah.” Diakses
21 Juni 2021, dari bbc.com:
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50245129, 50245129.
Brata,  A.  G.  (2016).  Pemekaran  Daerah  di  Papua :  Kesejahteraan  Masyarakat  vs  . Kepentingan  Elit  Pemekaran  Daerah  di  Papua :  Kesejahteraan  Masy arakat  vs  . Kepentingan Elit.
Cornelys Lay. (2003). Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dafrin  Muksin  &  Sahrail  Robo.  (2021).  DAMPAK  SENGKETA  WILAYAH  KABUPATEN HALMAHERA  BARAT  DAN  HALMAHERA  UTARA  TERHADAP  PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DI DESA BOBANEIGO, 6 (42), 143 – 155.
Diki  Suherman  et  al.  (2021).  Aktor  Politik  dan  Kolaborasi  Quadruple  Helix  dalam Pembentukan  Daerah  Otonomi  Baru  Kabupaten  Garut  Selatan. … :  Jurnal  Ilmu
Politik , 3 (1), 60 – 87. Retrieved from http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon/article/view/11197
Evana, E., & Tarmizi, R. (2019). Efektivitas 20 Tahun Implementasi Pemekaran Daerah Di Indonesia, 04 (September), 181 – 185.
Harmantyo,  D.  (2010).  PEMEKARAN  DAERAH  DAN  KONFLIK  KERUANGAN  Kebijakan Otonomi  Daerah  dan  Implementasinya  di  Indonesia. MAKARA  of  Science  Series , 11 (1), 16 – 22. https://doi.org/10.7454/mss.v11i1.220
I Ngurah Suryawan. (2020). Siasat Elite Mencuri Kuasa, Dinamika Pemekaran Daerah di Papua . Basabasi.
John W. Creswell. (2013). Research Desain: Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, dan Mixed (Edisi Keti). Yogyakarta.
Kompas.com. (2019a). Mendagri Sebut Usulan Pemekaran Papua dan Papua Barat Tak Terhambat Moratorium. Diakses 21 Juni 2021, dari kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2019/09/11/13241991/mendagri-sebut- usulan-pemekaran-papua-dan-papua-barat-tak-terhambat, 6. Kompas.com.  (2019b).  Polemik  Pemekaran  Tanah  Papua,  dari  Konflik  Sosial  hingga Anggaran. Diakses 21 Juni, dari kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2019/11/01/18180491/polemik-pemekaran- tanah-papua-dari- konflik-sosial-hingga-anggaran?page=all, 18180491.
Kompas.com.  (2019c).  Rencana  Pemekaran  Wilayah  Papua  Selatan,  Aspirasi  Siapa? Diakses 21 Juni 2021, dari kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2019/11/01/09190001/rencana-pemekaran- wilayah-papua-selatan- aspirasi-siapa-?page=all, 9190001.
Muksin, D., Purwaningsih2, T., & Nurmandi, A. (2019). Praktik Dinasti Politik Di Aras Lokal Pasca Reformasi : Studi Kasus Abdul Gani Kasuba Dan Ahmad Hidayat Mus Pada Pilkada Provinsi Maluku Utara. Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 - 9185 : E -ISSN: 2549-2969 , 4 (2), 133 – 144.
Muqoyyidin, A. (2013). Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia:  Konsep,  Fakta  Empiris  Dan  Rekomendasi  Ke  Depan. Jurnal  Konstitusi , 10 (2), 287 – 310.
Nunik Retno Herawati. (2011). PEMEKARAN DAERAH DI INDONESIA, 2 (7), 57.
Pratikno.  (2003). Kompleksitas  Persoalan  Otonomi  Daerah  di  Indonesia (Pertama). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Qodir, Z., & Sulaksono, T. (2012). Politik Rente dan Konflik di Daerah Pemekaran: Kasus Maluku Utara, 1 – 54.
R. Siti Zuhro. (2015). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia, 1 – 28. Republika.co.id.  (n.d.).  Pengamat:  Wacana  Pemekaran  Papua  Harus  Dalam  Konteks Otsus. Diakses 21 Juni 2021, dar republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/q6txd0428/pengamat-wacana-pemekaran- papua-harus-dalam- konteks-otsus, 428. Republika.co.id. (2019). Pemekaran Papua Disebut akan Picu Kecemburuan Daerah lain. Diakses 21 Juni 2021, dari republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/q0dwoz318/pemekaran-papua-disebut-akan- picu- kecemburuan-daerah-lain, 2021.
Riwanto  Tirtosudarmo.  (2007).  PARADIGMA  DALAM  KEBIJAKAN  DESENTRALISASI  DI INDONESIA:  SEBUAH  KRITIK  TERHADAP  DOMINASI  PUBLIC  ADMINISTRATION SCHOOL, 10 (38), 1 – 5.
Saputra, A. A., & Al-Hamdi, R. (2020). Motif Politik dalam Kelahiran dan Pembentukan Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi). Politika: Jurnal Ilmu Politik , 11 (2), 163 – 182. https://doi.org/10.14710/politika.11.2.2020.163-182
Suryawan, I. N. (2011). Komin Tipu Komin: Elit Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 15 (2), 140 –
153. Retrieved from https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/12338 430/JSP_NOVEMBER_2011_setelah_revisi_%281%29.pdf?response-content- disposition=inline%3B filename%3DRedefinisi_Perbatasan_dan_Keamanan_di_As. pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOW

## Tentang Penulis
Dafrin  Muksin adalah  dosen  Ilmu  Pemerintahan,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik, Universitas Amal Ilmiah YAPIS Wamena, Papua.
Sahrail  Robo adalah  dosen  Ilmu  Pemerintahan,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik, Universitas Amal Ilmiah YAPIS Wamena, Papua.
D. Muksin, S. Robo, A. Pawane, S. Pora Motif  Politik  Rencana  Pemekaran  Daerah  Otonomi Baru di Tanah Papua
Ahmad Rizali Pawane adalah dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Amal Ilmiah YAPIS Wamena, Papua.
Sahrul Pora adalah Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiya Yogyakarta