EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM DI  INDONESIA
Eka Susylawati
(Dosen Tetap Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan dan peserta Program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya)

## Abstrak
A  traditional  law  (hukum  adat)  is  a  law  reflecting  an Indonesian character; as a result it has been claimed as the law which is genuinely Indonesian. As an unwritten law, nowadays the existence of traditional law is questionable. It  has  been  judged  as  conservative,  stiff,  primitive  old fashioned  comparing  to  the  development  of  modern society.  Some  people  argue  that traditional  law  is  unable to  resolve  the problems  in  this  globalization  era.  In  facts, traditional law has become a basic principle to legalize the contemporary  laws.  For  instances,  traditional  laws inspires the law of UU. No 5 Th. 1960 about the major law of agrarian affairs and the la of UU. No. 1 Th. 1974 about marriage. The relevance of traditional law to current one is supported  by  the  existence  of  UU.  No.  4  Th.  2004  about the authority of judicial affairs, it opens the chance for the judges  to  execute  and  decide  a  case  based  on  traditional laws.
Kata Kunci:
hukum adat, adat, hukum agraria, dan harta perkawinan.

## Pendahuluan
Sejak  lahir  di  dunia,  manusia  telah  bergaul  dengan  manusia- manusia  lain  di  dalam  wadah  yang  disebut  masyarakat. 1 Semula hubungannya  hanya  terbatas  dengan  orang  tua,  dan  semakin  hari pergaulannya akan semakin luas. Dengan semakin luasnya hubungan antar  manusia  tersebut,  kemudian  dibuatlah  pedoman  yang merupakan aturan bagi masyarakat tersebut.
1 Soerjono  Soekanto,  Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum,  (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 1999), hlm. 1

## Eka Susylawati
Kaidah-kaidah  dan  nilai-nilai  yang  menjadi  pedoman  dalam mengatur  kehidupan  masyarakat  adalah  beraneka  ragam.  Norma hukum  merupakan  norma  yang  penting  disamping  norma  agama, kesopanan  dan  kesusilaan.  Norma  hukumpun  di  dalam  masyarakat beraneka  ragam,  yang  meliputi  hukum  tertulis  dan  hukum  tidak tertulis.
Setiap  masyarakat  di  seluruh  dunia  mempunyai  tata  hukum di  dalam  wilayah  negaranya.  Tidak  ada  suatu  bangsa  yang  tidak mempunyai  tata  hukum  nasionalnya.  Hukum  nasional  bangsa merupakan  cerminan  dari  kebudayaan  bangsa  yang  bersangkutan. Karena  hukum  merupakan  akal  budi  bangsa  dan  tumbuh  dari kesadaran  hukum  bangsa,  maka  hukum  akan  tampak  dari  cerminan kebudayaan bangsa tersebut. 2
Di  Indonesia, salah satu  hukum yang  merupakan  pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa  bangsa  tersebut  dari  abad  ke  abad. 3 Adat  yang  dimiliki  oleh daerah-daerah  adalah  berbeda-beda,  meskipun  dasar  serta  sifatnya satu yaitu ke-Indonesiaannya. 4 Oleh karena itu adat bangsa Indonesia dikatakan  merupakan  Bhinneka  Tunggal  Ika,  yang  artinya  berbeda- beda,  tetapi  tetap  satu.  Adat  tersebut  selalu  berkembang  dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya  dengan  tradisi  rakyat.  Dengan  demikian  adat merupakan  endapan  (renapan)  kesusilaan  dalam  masyarakat,  yang kebenarannya  telah  mendapat  pengakuan  umum  dalam  masyarakat tersebut.
Adat  istiadat  pada  hakikatnya  sudah  ada  pada  zaman  kuno, yakni pra masuknya agama Hindu ke Indonesia. Pada waktu itu adat yang berlaku adalah adat-adat Melayu–Polinesia. Lambat laun kultur Islam  dan  Kristen  juga  mempengaruhi  kultur  asli.  Pengaruh  kultur- kultur  pendatang  tersebut  di  atas  adalah  sangat  besar  sehingga akhirnya  kultur  asli  yang  sejak  lama  menguasai  tata  kehidupan masyarakat  Indonesia  itu  tergeser,  dan  adat  yang  berlaku  adalah merupakan akulturasi antara adat asli dengan adat yang dibawa oleh
2 Anto  Sumarman, Hukum  Adat  Perspektif  Sekarang  dan  Mendatang, (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2003), hlm.  1.
3 Surojo  Wignjodipuro,  Pengantar  dan  Azas-Azas  Hukum  Adat,  (Jakarta:  Gunung Agung, 1982), hlm. 1 4 Ibid.
agama  Hindu,  Islam  dan  Kristen.  Dengan  demikian  dalam perkembangan  hukum  adat  pun  di  masyarakat  sangatlah dipengaruhi oleh ketiga agama tersebut di atas. 5
Hukum adat  merupakan hukum yang tumbuh dari  kesadaran masyarakat,  yang  merupakan  pencerminan  dari  cita  rasa  dan  akal budi  budaya  bangsa.  Dalam  perkembangan  dan  pembangunan  di bidang hukum, sering timbul pernyataan, apakah dalam
pembentukannya  akan  menggunakan  bahan-bahan  hukum  adat, yang merupakan hukum sendiri, atau malahan menggunakan hukum dari luar (asing).
Ada  sebagian  para  sarjana  yang  meragukan  tentang kemampuan  hukum  adat  untuk  dijadikan  dasar  atau  landasan hukum  nasional.  Pendapat  ini  didasarkan  pada  pendapat  dan argumentasi  bahwa  hukum  adat  adalah  hukum  kuno,  dan  sering disebut  hukum  primitif,  yang  hanya  cocok  untuk  digunakan  pada masyarakat yang terbelakang. Pendapat ini menimbulkan konsekwensi  bahwa  hukum  adat  tidak  sesuai  lagi  bilamana digunakan  sebagai  hukum  bagi  masyarakat  peradaban  modern. Apalagi  jika  diberlakukan  pada  era  globalisasi  saat  ini,  dimana hubungan masyarakat antar negara tidak lagi ada pembatasan. 6
5 Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  hukum  adat  antara  lain:  magi  dan  aninisme, kekuasaan-kekuasaan  yang  lebih  tinggi  dari  persekutuan,  hubungan  dengan  orang- orang  dan  kekuasaan  asing,  dan  yang  paling  besar  pengaruhnya  adalah  agama, terutama  agama  Islam.  Pengaruh  terbesar  adalah  dalam  hukum  perkawinan, sehingga  hukum  perkawinan  Islam  sudah  menjadi  hukum  perkawinannya  sendiri (telah  terjadi  resepsi  hukum).  Bahkan  di  Jawa  dan  Madura  resepsinya  sudah  bulat, sehingga  perkawinan  baru  dianggap  sah,  apabila  akad  nikahnya  dilakukan  sesuai dengan  ketentuan hukum perkawinan Islam..
6 Seperti halnya dengan hukum yang lain, hukum adat pada awalnya juga mengenal pembidangan,  yakni  antara  lain:  hukum  negara  adat,  hukum  pidana  adat  (delik adat),  hukum antar  bangsa  adat  dan  hukum  perdata  adat. Hukum  negara  adat dan hukum  antar  bangsa  adat  sudah  tidak  berlaku  yaitu  sejak  bangsa  Indonesia mengalami  penjajahan  dan  terlebih  lagi,  sejak  negara  Indonesia  merdeka,  dengan konsep satu bangsa dan satu negara. Sedangkan dalam bidang pidana adat, sebagian besar  tergusur  dengan  berlakunya  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) dengan  asas  legalitasnya, yang menyatakan  bahwa  tidak ada  pidana,  jika  tidak ada peraturan  tertulis  yang  mengaturnya  terlebih  dahulu.  Sedangkan  hukum  perdata materiil adat yang eksis hingga saat ini antara lain dalam bidang waris, perkawinan, dan kekerabatan.

## Eka Susylawati
Di kalangan perguruan tinggi, baik di fakultas hukum maupun di jurusan syari’ah, sampai saat ini hukum adat masih menjadi salah satu  dari  mata  kuliah  yang  harus  ditempuh.  Lebih  dari  itu,  penulis juga  sering  mendengar,  baik  dari  kalangan  dosen  maupun mahasiswa,  yang  menyatakan  bahwa  hukum  adat  tidak  dapat dikategorikan  sebagai  hukum,  melainkan  hanya  sebagai  ‘kebiasaan” saja.  Realitas  tersebut  juga  didukung  dengan  fakta  bahwa  hukum adat  dewasa  ini  juga  banyak  tidak  diminati.  Hukum  adat  hanya dianggap sebagai hukum yang usang yang sepertinya tidak layak lagi dipelajari.  Sedikit  sekali  masyarakat  maupun  kalangan  perguruan tinggi  yang  berminat  untuk  menekuni  hukum  adat,  hal  ini  nampak bahwa  hasil  penelitian  tentang  hukum  adat  di  Indonesia  sangat minim. Dan buku-buku literatur hukum adat pun adalah buku-buku lama, yang hanya diperbaharui tahun penerbitannya saja.
Keadaan ini mengisyaratkan bahwa perkembangan hukum adat akan  semakin  suram  dan  kemungkinan  tidak  akan  diminati  lagi  di kalangan  masyarakat  akademik  pada  waktu  mendatang.  Untuk  itu perlu  diketengahkan  kembali  agar  hukum  adat  mendapatkan pemahaman secara lebih baik.

## Konsep Hukum Adat menurut Para Sarjana
Hukum adat adalah istilah yang  diberikan oleh kalangan ilmu pengetahuan  hukum  pada  masa  silam  kepada  kelompok,  pedoman- pedoman dan kenyataan yang mengatur dan menertibkan kehidupan rakyat Indonesia.  Kalangan  ilmuwan  pada  waktu  itu melihat  bahwa rakyat  Indonesia,  yang  hidup  di  pelosok-pelosok  hidup  dalam ketertiban  dan  mereka  hidup  tertib  dengan  berpedoman  pada peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri. 7
Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Adat Recht. Istilah ini terdapat dalam buku De Atjehers (Orang- orang Aceh), yang disusun oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1893. Istilah  tersebut kemudian  dipakai  oleh  Van  Vollenhoven,  yang  pada waktu  itu  memang sangat  intens  meneliti  tentang  hukum adat, 8 dan
7 M. Koesnoe, Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini  (Surabaya: Airlangga University Press, 1979), hlm 122.
8 Van  Vollenhoven adalah orang  Belanda  yang  ditugaskan di  Hindia  Belanda,  yang memiliki  ketertarikan  pada  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Buku  yang  pernah ditulis  tentang  hukum  adat,  salah  satunya  adalah  Het  Adat-Recht  van  Nederlandsch
hingga  saat  ini  istilah  hukum  adat  selalu  digunakan  sebagai  istilah teknis yuridis. 9 Saat ini hukum adat masih dalam pertumbuhan, maka tidak  dapat  dipungkiri  adanya  berbagai  pendapat  yang  berbeda dalam memahami dan memberikan pengertian tentang hukum adat, baik dari pandangan sarjana Barat dan sarjana Indonesia.
Menurut  Van  Vollenhoven,  hukum  adat  adalah  hukum  yang tidak  bersumber  kepada  peraturan-peraturan  yang  dibuat  oleh pemerintah  Hindia  Belanda  dahulu  atau  alat-alat  kekuasaan  lainnya yang  menjadi  sendirinya  dan  diadakan  sendiri  oleh  kekuasaan Belanda,  dan  berlaku  bagi  orang-orang  pribumi  dan  orang-orang Timur  Asing. 10 Selanjutnya  beliau  berpendapat  bahwa  untuk membedakan  antara  adat  dan  hukum adat  adalah  dilihat  dari  unsur sanksi,  sehingga  tidak  semua  adat  merupakan  hukum  adat.  Hanya adat yang bersanksi, yang dapat digolongkan sebagai hukum adat.
Pendapat  Van  Vollenhoven  tersebut  memperoleh  tanggapan dari  sarjana  hukum  adat  yang  lain,  terutama  karena  sanksi  sebagai kriteria  pembeda  antara  adat  dan  hukum  adat.  Sanksi  dalam  sistem hukum barat merupakan ciri utama dari hukum, sehingga jika sanksi dijadikan sebagai satu-satunya ciri untuk membedakan antara istilah adat  dan  hukum  adat,  maka  hal  tersebut  sangatlah  tepat. Permasalahannya,  sudah  tepatkah  kriteria  sanksi  tersebut  dijadikan dasar untuk memahami hukum adat yang sesungguhnya. 11
Menurut  M  Kosnoe, antara  konsep  hukum  Barat  dan  hukum adat  mempunyai  perbedaan.  Dalam  hukum  Barat,  individu dipandang  sebagai  mahluk  yang  merdeka  dan  bebas  serta mempunyai  kepentingan,dan  tiap  individu  tersebut  akan  berupa keras keinginannya dapat dipenuhi secara maksimal. Untuk itu perlu adanya sanksi sebagai syarat jaminan  agar  tidak  terjadi  pelanggaran terhadap hak orang lain. Hal ini berbeda dengan konsep hukum adat,
Indie (Hukum Adat Hindia Belanda). Dia juga yang memetakan bahwa hukum adat di  Indonesia  dapat  dikelompokan  dalam  19  lingkaran  hukum.  Karena  hal-hal tersebut  di  atas  Van  Vollenhoven  sering  disebut  sebagai  Bapak  Hukum  Adat Indonesia.
9 Bushar  Muhammad,  Azas-Azas  Hukum  Adat:  Suatu  Pengantar    (Jakarta:  Pradya Paramita, 1994), hlm. 1.
10 Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat,, hlm.15.
11 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 13

## Eka Susylawati
yang  memandang  individu  sebagai  bagian  dari  masyarakat  dan mempunyai sifat kebersamaan dan komunal yang kuat. 12
Dalam hukum adat, sanksi (dalam hukum adat sering disebut sebagai  hukuman)  bukanlah  hal  yang  sangat  urgen,  karena  dalam hukum  adat,  hukuman  adalah  upaya  memulihkan  kembali keseimbangan  yang  terganggu  karena  adanya  pelanggaran  yang dilakukan oleh seseorang di masyarakat. Dan jika pembetulan hukum yang  dilanggar  sudah  dipulihkan  kembali  kepada  keseimbangan yang  semula,  maka  berarti  sudah  tidak  ada  permasalahan  lagi. Tindakan  koreksi  terhadap  pelanggar  hukum  tidak  selalu  diberikan oleh  petugas  hukum,  karena  koreksi  tersebut  juga  dapat  dilakukan sendiri,  misalnya  melarikan  gadis  di  suku  Dayak.  Perbuatan  itu mencemarkan  kesucian  masyarakat  yang  bersangkutan  serta melanggar  kehormatan  keluarga.  Maka  untuk  memulihkan keseimbangan  hukum  diperlukan  dua  macam  upaya,  yaitu pembayaran denda kepada keluarga dan penyerahan seekor binatang korban  kepada kepala persekutuan untuk dijadikan jamuan adat agar masyarakat menjadi bersih dan suci kembali.
Yang  kedua  adalah  pandangan  dari  Ter  Haar,  yang menyatakan  bahwa  hukum  adat  adalah  seluruh  peraturan  yang diterapkan  dalam  keputusan-keputusan  yang  penuh  wibawa  dan dalam  kelahirannya  dinyatakan  mengikat.  Pendapat  ini  terkenal dengan  teori  keputusan  (beslissingenleer).  Dengan  demikian  hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat hukum. Lebih dari itu, keputusan-keputusan fungsionaris hukum,  bukan  hanya  yang  dihasilkan  oleh  hakim,  tetapi  juga termasuk keputusan kepala adat, rapat desa, wali tanah dan petugas- petugas  desa  lainnya.  Keputusan  tersebut  juga  tidak  hanya  yang merupakan keputusan mengenai sengketa resmi, tetapi juga meliputi keputusan  yang  berdasarkan  nilai-nilai  hidup  yang  berlaku  dalam alam kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan. 13
12 Sifat kebersamaan dan komunal, nampak dalam nilai-nilai universal dari hukum adat,  yakni  antara  lain  asas  gotong  royong,  fungsi  sosial  manusia  dan  milik  dalam masyarakat,  asas  prsetujuan  sebagai  dasar  kekuasaan  umum  dan  asas  perwakilan dan  permusyawaratan  dalam  sistem  pemerintahan.  Lihat  M.  Koesnoe,  Catatan- Catatan, hlm. 6. dan Supomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, hlm 20.
13 Surojo Wignjodipuro, Pengantar, hlm.19.
Hal penting dari apa yang dikemukakan oleh Ter Haar, yang berkait dengan hukum adat adalah adanya keputusan. Latar belakang Ter  Haar  menyatakan  pendapat  tersebut  karena  “hukum”  adalah sesuatu  yang  diputuskan  oleh  pejabat-pejabat  masyarakat  yang bertugas menetapkan dalam bentuk keputusan. Dengan teori tersebut Ter  Haar  mempositifkan  hukum  adat  dan  berusaha  menemukan jawaban  secara  teoritis  tentang  kapan  timbulnya  hukum  adat tersebut. Pendapat Ter Haar tersebut dipengaruhi oleh pendapat John Chipman  Gray,  yang  terkenal  dengan  teorinya  “all  the  law  is  judge made  law ”  (semua  hukum  adalah  hukum  keputusan)  sebagaimana yang  dianut  oleh  negara-negara  Anglo  Saxon.  Logemann  tidak sependapat  dengan  Ter  Haar,  karena  hukum  tidak  bergantung kepada  keputusan.  Logemann  juga  tidak  sependapat  jika  adat  akan menjadi hukum adat apabila telah diputuskan oleh hakim. 14
Pengutamaan  keputusan  sebagai  kadar  untuk  mengetahui hukum  adat  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Ter  Haar,  membawa konsekwensi  dalam  usaha  untuk  mengetahui  hukum  adat.  Dengan demikian  dalam  teori  ini,  untuk  menemukan  hukum  adat  perlu dikumpulkan  keputusan-keputusan  petugas  hukum  yang  sudah tetap.  Hal  ini  berguna  untuk  dapat  memperoleh  kesimpulan  umum yang  terdapat  di  dalam  keputusan  yang  bersangkutan  agar  dapat mengetahui  persoalan  hukum  yang  tersirat  di  dalam  keputusan- keputusan yang bersangkutan.
Pandangan  sarjana  Indonesia  dalam  memberikan  pengertian tentang  hukum  adat  mengalami  suatu  perkembangan  dengan kesadaran mempunyai hukum sendiri mendorong para sarjana untuk melakukan  penelitian  untuk  menentukan  pengertian  hukum  adat yang  baru.  Salah  satunya  yang  diajukan  oleh    Supomo,  hukum  adat diartikan  sebagai  hukum  yang  tidak  tertulis  di  dalam  peraturan- peraturan  legislatif  (unstatutory  law)  meliputi  peraturan-peraturan hidup  yang  meskipun  tidak  ditetapkan  oleh  yang  berwajib,  tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan  tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum. 15 Pengertian  tersebut  diperkuat  oleh  pendapat  Sukanto,  yang menyatakan  bahwa  hukum  adat  adalah  kompleks  adat-adat  yang
14 Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat, hlm. 15
15 Wignjodipuro, Pengantar, hlm.14.

## Eka Susylawati
kebanyakan  tidak  dikitabkan,  tidak  dikodifikasi,  bersifat  paksaan, mempunyai  saksi  dan  mempunyai  akibat  hukum. 16 Dari  dua pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  adat  adalah hukum  yang  tidak  tertulis  dalam  hidup  bermasyarakat  maupun dalam lapangan ketatanegaraan.
Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  Hazairin, yang  menyatakan bahwa  terdapat  persesuaian  antara  hukum  dan  kesusilaan. 17 Dalam sistem  hukum  yang  sempurna  tidak  ada  tempat  bagi  sesuatu  yang tidak  selaras  atau  bertentangan  dengan  kesusilaan.  Istilah  hukum adat  tidak  dibutuhkan  oleh  rakyat  biasa  yang  memahami  sebutan “adat”  itu  dalam  atinya  sebagai  (adat)  sopan santun  atau  dalam  arti sebagai  hukum.  Hazairin  menegaskan  bahwa  adat  itu  adalah endapan  (renapan)  kesusilaan  dalam  masyarakat,  yaitu  bahwa kaidah-kaidah  kesusilaan  yang  kebenarannya  telah  mendapat pengakuan umum dalam masyarakat. Menurut Hazirin, hukum adat adalah hukum, baik dalam arti adat sopan santun maupun dalam arti hukum.  Dengan  demikian  Hazairin  tidak  membedakan  antara  adat dan hukum adat dan tidak membedakan antara hukum (yang tertulis) dengan kesusilaan (adat, kebiasaan).

## Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat di Indonesia
Untuk  menjelaskan  dasar  hukum  berlakunya  hukum  adat  di Indonesia,  idealnya  kita  mengetahui  dasar-dasar  yuridis  tentang berlakunya  hukum  adat,  dari  jaman  kolonial  hingga  pada  masa berikutnya sampai sekarang.
Pada  zaman  kolonial  Belanda  sumber  hukum  yang  pertama harus dilihat adalah pasal 75 Regerings Reglement baru (yang disingkat R.R  baru),  yang  berlaku  pada  tanggal  1  Januari  1920,  yang menyatakan bahwa Hukum Eropa akan berlaku bagi golongan Eropa berlaku  Hukum  Eropa  dan  bagi  orang  Indonesia  Asli,  namun menyatakan  dengan  sukarela  bahwa  ia  akan  menundukkan  diri hukum  Eropa.  Sedangkan  dalam  lapangan  perdata  bagi  golongan orang  Indonesia  yang  lain,  akan  berlaku  hukum  adat  dengan  syarat tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang diakui umum. Sebaliknya  apabila  peraturan  hukum  adat  bertentangan  dengan
16 Ibid.
17 Ibid., hlm. 16.
dasar-dasar keadilan  atau terdapat suatu masalah yang tidak diatur dalam  hukum  adat,  maka  hakim  wajib  memakai  dasar-dasar  umum hukum  perdata  Eropa  sebagai  pedoman.  Pasal  75  RR  tersebut dipertegas oleh pasal 130 IS yang menyatakan bahwa daerah-daerah diberi kebebasan untuk  menganut hukumnya sendiri. 18
Setelah  Indonesia  merdeka  pada  tanggal  17  Agustus  1945, sehari  berikutnya  tanggal  18  Agustus  1945  ditetapkanlah  Undang- Undang  Dasar  1945.  Dasar  hukum  berlakunya  hukum  adat  ketika jaman  penjajahan  masuk  ke  wilayah  setelah  Indonesia  merdeka melalui pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan  bahwa  segala  badan  negara  dan  peraturan  yang  ada masih  berlaku, selama  belum  diadakan yang  baru  menurut undang- Undang Dasar.
Pada  awal-awal  kemerdekaan  muncul  paham  yang  hendak memperjuangkan  terwujudnya  hukum  nasional  dengan  cara mengangkat  hukum  rakyat,  yaitu  hukum  adat,  menjadi  hukum nasional. 19 Pelopor  dari  ide  tersebut  mayoritas  adalah  golongan  tua, suatu  ide  yang  sejak  awal  dikemukakan  oleh  nasionalis-nasionalis generasi  sebelumnya,  yang  menyatakan  bahwa  hukum  adat  layak diangkat sebagai hukum nasional yang modern. 20
Dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit tidak ada satu  pasal  pun  yang  menyatakan  berlakunya  hukum  adat  di Indonesia.  Hal  ini  berbeda  apabila  dibandingkan  dengan  Konstitusi RIS, yang secara  konstitusional dapat diketemukan pasal-pasal yang merupakan  landasan  hukum  berlakunya  hukum  adat,  sebagaimana dinyatakan  dalam  pasal  146  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa keputusan  kehakiman  harus  berisi  alasan-alasan  dan  dalam  perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan hukum  adat  yang  dijadikan  dasar  hukuman  itu.  Pasal  146  ayat  (1) Konsitusi  RIS  tersebut  ditegaskan  kembali  dalam  pasal  104  (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
18 Ibid., hlm.55.
19 Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 240.
20 R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat  (Jakarta: Pradya Paramita, 2000), hlm. 3.

## Eka Susylawati
Pada  masa  sekarang  konfigurasi  hukum  telah  berubah  dan hukum  adat  adalah  bagian  organik  dari  hukum  negara. 21 Realisasi tersebut  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur di dalam pasal 25 ayat (1) yang  menyatakan  bahwa  segala  putusan  pengadilan  selain  harus memuat  alasan  dan  dasar  putusan  tersebut,  memuat  pula  pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber  hukum  tak  tertulis  yang  dijadikan  dasar  untuk  mengadili. Pasal  tersebut  diperkuat  oleh  pasal  28  yang  menyatakan  bahwa hakim  wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Dari 2 (dua) pasal tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa secara implisit hukum adat dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam  mengadili  dan  memutus  perkara  di  pengadilan,  karena  yang dimaksud sumber hukum tidak tertulis dalam pasal 25 ayat (1) adalah hukum adat. Dan yang dimaksud dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan  dalam  masyarakat,  salah  satunya  adalah  hukum  adat, dengan asumsi bahwa hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang  di  masyarakat.  Kedua  pasal  tersebut  memberikan kewenangan  kepada  hakim  dalam  memutus  perkara  dengan mendasarkan pada hukum adat.

## Hukum Adat dan Hukum Agraria
Salah  satu  realisasi  pemikiran  penggunaan  hukum  adat sebagai landasan Hukum Nasional tercermin dalam Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  atau yang lazim disebut sebagai UUPA. Di dalam pasal 5 Undang-Undang tersebut  dinyatakan  bahwa  hukum  agraria  yang  berlaku  atas  bumi, air  dan  ruang  angkasa,  berlaku  hukum  adat  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan  negara,  yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini  dan  dengan  peraturan  perundangan  lainnya,  segala  sesuatu dengan  mengindahkan  unsur-unsur  yang  bersandar  pada  hukum agama.
21 Satjipto Raharjo, Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Inventarisasi  dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat (Jakarta:Komisi  Nasional Hak Asasi Manusia, 2005), hlm. 47.
Di  dalam  hubungannya  dengan  konsep  atau  pengertian hukum  adat,  perumus  UUPA  mengartikan  hukum  adat  sebagai “hukum  yang  asli”  yang  sesuai  dengan  kesadaran  hukum  rakyat banyak. Hanya saja UUPA tidak menjelaskan hukum adat yang akan dijadikan  dasar,  mengingat  di  Indonesia  tiap  daerah  memiliki adatnya masing-masing.
Jadi  berdasarkan  ketentuan  pasal  5  UUPA,  untuk  hukum agraria  berlaku  hukum  adat  mengenai  tanah.  Artinya  bahwa  segala masalah  hukum  mengenai  tanah  harus  diselesaikan  menurut ketentuan-ketentuan  hukum  adat.  Namun  walaupun  menjadi  dasar dari  hukum  agraria  nasional,  tidak  semua  hukum  tanah  adat  yang asli  secara  langsung  dijadikan  dasar  melainkan  hukum  adat  yang tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan  negara.  Dan sebelum  dijadikan  dasar  UUPA,  Hukum  adat  tanah  terlebih  dahulu harus  disesuaikan  dan  disempurnakan  dalam  hubungannya  dengan negara modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional. Oleh  karena  itu  hukum  adat  yang  dijadikan  dasar  hukum  agraria nasional  adalah  hukum  adat  yang  telah  di-saneer,  yang  berarti  telah dibersihkan  cela-celanya  serta  ditambah  kekurangan-kekurangannya supaya dapat berlaku di seluruh wilayah Indonesia. 22
Hukum  adat  sebagai  dasar  pembentukan  hukum  agraria nasional menghadapi kendala-kendala tertentu, yang berkait dengan sifat pluralisme hukum adat, dimana masing-masing masyarakat adat mempunyai  hukum  adatnya  sendiri-sendiri,  yang  tentu  saja  di dalamnya  terdapat  perbedaan.  Untuk  itu  dicari  persamaan- persamaannya  yaitu  dengan  merumuskan  azas-azas/konsepsi lembaga hukum atau sistem hukumnya. 23 Hal-hal inilah yang diambil dalam hukum adat untuk dijadikan dasar utama dalam penbentukan hukum  agraria  nasional,  sehingga  hukum  agraria  nasional  dapat bercorak sederhana dan dapat menjamin kepastian hukum.

## Hukum Adat dan Hukum Harta Perkawinan
Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin
22 Urip  Santoso,  Hukum Agraria dan  hak-Hak  Atas Tanah  (Jakarta: Prenada  Media, 2006), hlm. 69
23 Ibid., hlm. 65

## Eka Susylawati
antara  seorang  pria  dan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Untuk  mencapai kebahagiaan  tersebut  salah  satu  faktor  yang  menentukan  adalah dibutuhkan  suatu  kekayaan  duniawi  guna  mencukupi  keperluan hidup  bersama-sama,  yang  nantinya  akan  dipergunakan  oleh  suami isteri  untuk  membiayai  ongkos  kehidupan  mereka  beserta  anak- anaknya.  Kekayaan  duniawi  tersebut  populer  dengan  istilah  “harta perkawinan”.
Salah  satu  materi  hukum  adat  asli  yang  dimasukkan  dalam Undang-Undang  perkawinan  adalah  pengaturan  hukum  harta perkawinan.  Secara  garis  besar  dalam  hukum  adat  parental,  harta perkawinan  dibagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  harta  asal  dan  harta bersama. 24 Pengaturan  harta  perkawinan  menurut  hukum  adat tersebut  kemudian  dituangkan  dalam  pasal  35  Undang-Undang Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  harta  benda  yang  diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.  Pasal tersebut dipertegas lagi  oleh  pasal  37  yang  menyatakan  bahwa  bila  perkawinan  putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing. Karenanya, di dalam praktik di masyarakat, yang dimaksud dengan  hukumnya  masing-masing  dalam  membagi  harta,  salah satunya adalah hukum adat tentang harta perkawinan.
Menurut  hukum  adat  di Indonesia,  apabila  terjadi  perceraian maka harta bersama pada umumnya dibagi antara suami isteri, yang pada  umumnya  masing-masing  menerima  setengah  bagian.  Namun di beberapa daerah mempunyai kebiasaan yang berbeda, misalnya di daerah  Jawa  Tengah  dikenal  asas  sagendong  sapikul,  yang  artinya suami  memperoleh  dua  pertiga  dan  isteri  memperoleh  sepertiga.  Di pulau  Bali  dikenal  asas  sasuhun  sarembat,  yang  membagi  harta bersama  seperti  yang  berlaku  di  daerah  Jawa  Tengah  tersebut. 25 Sesudah  perang  dunia  kedua,  perkembangan  menunjukan  bahwa kebiasaan  sagendong sapikul dan sasuhun sarembat di atas lambat laun
24 Harta  bersama  adalah  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan,  tanpa  melihat siapa  yang  memperoleh  harta  tersebut,  sedangkan  yang  disebut  sebagai  harta asal/bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan, yang nantinya baik suami  atau  isteri  dapat  bertindak  sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan  hukum mengenai harta bendanya.
25 Wignjodipuro, Pengantar, hlm.158.
tidak  berlaku,  dengan  semakin  tumbuhnya  keinsyafan  atas persamaan  hak  antara  wanita  dan  pria,  sebagaimana  keputusan Mahkamah  Agung  No.  387  K/Sip./1958,  tanggal  25  Pebruari  1959, yang  menyatakan  bahwa  di  Jawa  Tengah,  seorang  janda  mendapat separuh  dari  harta  gono-gini. 26 Perubahan  ini  merupakan  bukti bahwa  hukum  adat  bersifat  dinamis,  sehingga  ketika  keadaan  suatu masyarakat  berubah,  maka  akan  terjadi  perubahan  juga  terhadap hukum adatnya.

## Konsep Hukum Adat menuju Pembinaan Hukum Nasional
Hukum  adat  sebagai  hukum  asli  Indonesia  merupakan hukum  yang  senantiasa  mengikuti  jiwa  dari  bangsa  masyarakat Indonesia,  karena  senantiasa  tumbuh  dan  hidup  dari  kebudayaan masyarakat  tempat  hukum  adat  itu  berlaku.  Dan  hukum  adat merupakan salah satu penjelmaan dari kepribadian, jiwa dan struktur masyarakat/bangsa.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Von  Savigny, yang  menyatakan  bahwa  isi  hukum  ditentukan  oleh  perkembangan adat  istiadat  dan  isi  hukum  ditentukan  oleh  sejarah  masyarakat dimana hukum itu berlaku. 27
Sejak  Indonesia  merdeka  pada  tanggal  17  Agustus  1945, bangsa  Indonesia  merupakan  bangsa  yang  bebas  dan  mandiri  baik dalam  bidang  politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Dan  dengan disahkannya  Undang-Undang  Dasar  1945,  negara  Indonesia mempunyai  dasar-dasar  tertib  hukum  baru,  yang  mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini nampak dari Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, yang menyatakan secara tegas bahwa pembinaan hukum  Nasional  haruslah  memperhatikan  homogenitas  hukum dengan  memperhatikan  kenyataan-kenyataan  yang  hidup  di masyarakat  dan  harus  sesuai  dengan  haluan  negara  serta
26 Ibid.
27 Von  Savigny  mengajarkan  bahwa  hukum  mengikuti  volksgeist  (jiwa/semangat rakyat) dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Karena volksgeist masing-masing masyarakat berbeda, maka hukum masyarakat juga berbeda. Ajaran hukum ini lebih mengakui  eksistensi  dari  hukum  yang  timbul  dari  masyarakat,  jika  dibandingkan dengan  hukum  tertulis.  Alasan  utama  yang  mendasarinya  hal  tersebut,  karena hukum tertulis tidak selalu mencerminkan hukum yang hidup di masyarakat. Ajaran Von Savigny ini merupakan pencerminan berlakunya hukum adat di Indonesia.

## Eka Susylawati
berlandaskan  kepada  hukum  adat  yang  tidak  menghambat perkembangan masyarakat.
Dalam   seminar  Hukum  Adat  Nasional  pada  tanggal  15  –  17 Januari  1975  yang  diselenggarakan  oleh    Universitas  Gadjah  Mada dan Badan Pembina Hukum Nasional, hukum adat diartikan sebagai “hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang- undangan Republik Indonesia,yang di sana sini mengandung unsur- unsur  agama”.  Di  dalam  seminar  tersebut  dirumuskan  tentang konsep  hukum  adat  dalam  rangka  pembangunan  hukum  di Indonesia, antara lain: Pertama, bahwa pengambilan bahan-bahan dari hukum  adat  pada  dasarnya  menggunakan  konsepsi-konsepsi  dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma- norma  hukum  yang  memenuhi  kebutuhan  masyarakat;  kedua, penggunaan  lembaga-lembaga  hukum  adat  dimodernisir  dan disesuaikan  dengan  kebutuhan  zaman;  ketiga,  memasukan  konsep- konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru. 28 Dengan  demikian  hukum  adat  masih  relevan  hingga  saat  ini karena  keadilan  dan  kebenaran  yang  merupakan  tujuan  hukum, wajib  merupakan  kebenaran  dan  keadilan  yang  mencerminkan kebenaran dan keadilan yang hidup di dalam hati nurani rakyat.
Apabila di masyarakat ada sebagian yang berpendapat bahwa hukum  adat  sudah  mengalami  perlunakan  berlakunya  pada  era modern  seperti  ini,  memang  pendapat  tersebut  ada  benarnya.  Fakta ini  didukung  oleh  kenyataan  bahwa  sistem  hukum  yang  dipakai  di negara  kita  adalah  sistem  Eropa  Kontinental.  Pada  sistem  Eropa Kontinental,  hukum  tertulis  (peraturan  perundang-undangan)  lebih mempunyai  fungsi  yang  lebih  besar  di  dalam  penyelenggaraan negara  maupun  pengaturan  masyarakat,  jika  dibandingkan  dengan hukum yang tidak tertulis. Dengan sistem Eropa Kontinental tersebut, hukum  yang  lebih  dominan  adalah  yang  tertulis,  dan  hukum  yang tidak  tertulis  (termasuk  di  dalamnya  hukum  adat)  disebut  sebagai pelengkap  saja.  Akibatnya  selama  suatu  masalah  telah  diatur  di dalam perundang-undangan dan ternyata isinya
bertentangan/berbeda  dengan  hukum  adat,  maka  secara  yuridis formal, yang berlaku adalah  hukum tertulis.
28 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat, hlm. 32.
Namun  yang  perlu  diingat  bahwa  dalam  praktik  di masyarakat terkadang hukum tertulis tidak selamanya sejalan dengan perkembangan  di  masyarakat,  sehingga  aturan  yang  tertulis  tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan terkadang tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Jika hal ini terjadi, maka  berarti  terjadi  kesenjangan  antara  hukum  tertulis  dengan hukum  yang  hidup  di  masyarakat.  Pada  kasus  demikian,  maka hukum  tidak  tertulislah  (hukum  adat)  nantinya  yang  akan menyelesaikan  masalah  tersebut.  Hal  ini  nampak  dari  amanat Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  di  atas,  yang  memberikan keleluasaan  kepada  hakim  untuk  memahami,  menggali  dan mengikuti nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat.
Dengan demikian eksistensi hukum adat hingga saat ini tetap mempunyai  peranan  yang  penting,  terutama  dalam  pembentukan hukum nasional yang akan datang, terutama dalam lapangan hukum kekeluargaaan.  Hukum  adat  akan  menjadi  salah  satu sumber  utama dalam pembentukan hukum tertulis, sehingga aturan tertulis tersebut otomatis merupakan pencerminan dari hukum masyarakat. Dan tentu saja  dengan  harapan  ketika  hukum  tertulis  tersebut  sudah diberlakukan,  dalam    praktik  di    masyarakat  tidak    terjadi    lagi kesenjangan dengan law in action-nya.

## Penutup
Hukum  adat  sebagai  hukum  non  statutoir,  sesuai  dengan sifatnya  akan  secara  terus  menerus  tumbuh  dan  berkembang  di masyarakat.  Sebagai  hukum  tradisional  dan  asli  hukum  Indonesia, hukum  adat  digolongkan  sebagai  hukum  yang  primitif,  sehingga tidak  jarang  banyak  pihak  yang  meragukan  eksistensi  dan pendayagunaannya  pada  era  modern  seperti  saat  ini.  Pihak  yang meragukan  tersebut  menyatakan  bahwa  hukum  adat  adalah  hukum yang tidak tertulis, sehingga jika dibandingkan dengan hukum yang tertulis,  hukum  adat  dinilai  tidak  dapat  memberikan  jaminan kepastian  hukum.  Alasan  lainnya  adalah  karena  pada  era  unifikasi hukum, sangatlah sulit memadukan  atau memilih  hukum  adat  yang akan dijadikan patokan. Hal ini berdasarkan fakta bahwa hukum adat di tiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan.

## Eka Susylawati
Sedangkan  pihak  yang  lain,  masih  mengakui  eksistensi pentingnya  peran  hukum  adat  pada  era  modern  ini,  mengingat bahwa  tidak  selamanya  hukum  tertulis  yang  berupa  perundang- undangan, dapat selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Ketika terjadi kesenjangan seperti itu, maka peran hukum adat akan sangat penting,  dengan  mengacu  pada  sifat  hukum  adat  yang  bersifat dinamis.  Peran  penting  lainnya,  hukum  adat  sebagai  hukum  yang lahir, tumbuh dan berkembang di masyarakat, adalah sebagai sumber utama  dari  penyusunan  dan  perumusan  aturan  perundang- undangan.
Daftar Pustaka:
Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat. Bandung: Mandar
Maju, 1992.
Koesnoe,  M.  Catatan-Catatan  terhadap  Hukum  Adat  Dewasa  Ini. Surabaya: Airlangga University Press, 1979.
Muhammad, Bushar. Azas-Azas Hukum Adat: Suatu Pengantar.  Jakarta: Pradya Paramita, 1994.
Raharjo,  Satjipto.  “Hukum  Adat  Dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia”, dalam Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005.
Santoso,    Urip.    Hukum  Agraria  dan    hak-Hak    Atas  Tanah.  Jakarta: Prenada  Media, 2006.
Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 1999.
Soepomo,  R.  Bab-Bab  Tentang  Hukum  Adat.  Jakarta:  Pradya  Paramita, 2000.
Sumarman,  Anto.  Hukum  Adat  Perspektif  Sekarang  dan  Mendatang Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2003.
Wignjodipuro,  Surojo.  Pengantar  dan  Azas-Azas  Hukum  Adat.  Jakarta: Gunung Agung, 1982.
Wignjosoebroto,  Soetandyo.  Dari  Hukum  Kolonial  ke  Hukum  Nasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.