## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA DRIVER ONLINE GRAB DALAM TERJADINYA PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN DI KOTA SINGARAJA
Komang Mila Triana, Si Ngurah Ardhya, I Nengah Suastika
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
Email: {milatriana07@gmail.com, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id, nengah.suastika@undiksha.ac.id}

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  mengenai  akibat  hukum  terhadap  konsumen  yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak dalam hal menggunakan jasa driver online Grab di Kota  Singaraja  serta  (2)  mengetahui  mengenai  implementasi  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku usaha jasa driver online Grab dalam terjadinya pembatalan sepihak oleh konsumen di Kota Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel  yang  digunakan  adalah non  probability  sampling dengan  bentuk purposive  sampling yakni sampel  yang  akan  dipilih  berdasarkan  pertimbangan/penelitian  subjektif  dari  peneliti  dan snowball sampling yaitu  teknik  penentuan  sampel  yang  mula-mula  jumlahnya  kecil,  kemudian  membesar. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa akibat hukum terhadap konsumen yang melakukan pembatalan  perjanjian  secara  sepihak  dari  adalah  berupa  sanksi  serta  gugatan  ganti  kerugian  dari driver online . Adapun implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa driver online Grab belum dapat terimplementasi dengan baik, hal ini dipengaruhi oleh kurang optimalnya faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat serta faktor budaya.
Kata kunci: Driver Online , Konsumen, Pembatalan Sepihak

## Abstract
This study aims to (1) find out about the legal consequences for consumers who unilaterally cancel the agreement  in  terms  of  using  Grab  online  driver  services  in  Singaraja  City  and  (2)  find  out  about the implementation of legal protection for Grab online driver service business actors in the occurrence of unilateral  cancellation  by  consumers  in  Singaraja  City.  The  type  of  research  used  is  descriptive empirical legal research. Determination of the sample used is non-probability sampling in the form of purposive  sampling,  namely  the  sample  to be  selected  based  on  subjective  considerations/research from the researcher and snowball sampling, which is the technique of determining the sample which is initially  small  in  number,  then  enlarges.  Based  on  this  research,  it  can  be  seen  that  the  legal consequences for consumers who unilaterally cancel the agreement are in the form of sanctions and claims for compensation from online drivers. The implementation of legal protection for Grab's online driver  service  business  actors  has  not  been  implemented  properly,  this  is  influenced  by  the  lack  of optimal  law  enforcement  factors,  supporting  facilities  and  facilities,  community  factors  and  cultural factors.
Keywords: Driver Online, Consumer, Unilateral Cancellation

## PENDAHULUAN
Jual  beli  merupakan  salah  satu  jenis kegiatan  yang  sering  dilakukan  oleh manusia sebagai makhluk hidup untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya.
Transaksi jual beli pada umumnya tidak dapat  dihindari  dari  siklus  aktivitas keseharian  manusia.  Dalam  hal  ini artinya,  setiap  orang  pasti  akan melakukan  transaksi  jual  beli,  baik berupa  barang  maupun  jasa.  Dalam
melakukan  transaksi  jual  beli  maka akan timbul sebuah perjanjian. Pengertian  perjanjian  menurut  Pasal 1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau lebih.  Seiring  perkembangan  zaman, transaksi jual beli tidak hanya dilaksanakan  dengan  bertatap  muka secara  langsung  oleh  pihak  pembeli dan  pihak  penjual,  tetapi  sekarang transaksi  jual  beli  dapat  dilaksanakan tanpa  harus  bertatap  muka  secara langsung dengan memanfaatkan teknologi  informasi  dan  komunikasi. Transaksi ini disebut dengan transaksi jual  beli online atau  sering  disebut dengan electronic commerce . kemajuan  teknologi  informasi  dan komunikasi juga mempengaruhi dalam bidang  jasa.  Salah  satu  bentuk kegiatan jual beli online yang menggunakan jasa atau layanan dengan memanfaatkan aplikasi adalah Grab.  Grab  adalah  aplikasi  dari perusahaan  teknologi  asal  Malaysia yang  berkantor  di  Singapura  yang  kini hadir  juga  di  Indonesia  (PT.  Grab Indonesia).  Seiring perkembangannya, Grab  telah  memiliki  berbagai  macam fitur  layanan  yaitu  diantaranya  adalah Grab- Bike , Grab- Food , Grab- Car , Grab- Express , dan lain-lain.
Perkembangan Grab di Kota Singaraja dalam  beberapa  tahun  terakhir  sangat membantu  masyarakat  setempat  dan masyarakat pun menerima dengan baik perusahaan  Grab  ini,  karena  Grab adalah aplikasi jasa atau layanan yang pertama  kali  hadir  di  Kota  Singaraja. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 19  Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik adalah  bentuk  tanggung  jawab  yang harus  diemban  oleh  Negara  dalam
memberikan perlindungan hukum yang maksimal  agar  pemanfaatan  teknologi informasi  dan  elektronik  ini  berjalan dengan  baik  dalam  masyarakat  serta terhindar dari kejahatan dan penyalahgunaan teknologi, tetapi pada fakta  yang  ada  di  lapangan  masih banyak terdapat kejahatan atau pelanggaran  yang  dilakukan  oleh masyarakat.  Sama  halnya  dengan transaksi jual beli online yang memanfaatkan aplikasi Grab ini.
Semakin  berkembangnya  aplikasi  ini, maka  banyak  pula  tindakan  yang merugikan konsumen maupun driver nya.  Disini  peneliti  membahas mengenai  konsumen  yang  merugikan driver online . Berdasarkan hasil wawancara  dengan  salah  satu driver online Grab  yang  peneliti  temui  di Pangkalan  Grab  yang  berlokasi  di Jalan  Dewi  Sartika  Utara  No.  34, Kaliuntu, Kecamatan
Buleleng, Kabupaten  Buleleng  tepatnya  di  Mie Kober  Singaraja  yaitu  dengan  Bapak Made Darma Setiawan yang mengalami  kerugian  atas  pesanan Grab- Food dimana  pesanan  tersebut adalah orderan fiktif. Konsumen sengaja  memakai  alamat  yang  salah dan  ketika  pesanan  sudah  selesai konsumen tersebut tidak dapat dihubungi  oleh  pihak driver .  Oleh karena  tindakan  itu, driver sangat mengalami  kerugian  karena  makanan sudah  ada  di  tangan driver dan  tidak dapat dikembalikan. Pembatalan tersebut  sangat  merugikan driver karena tidak menerima uang ganti rugi yang telah dikeluarkan untuk membayar pesanan dan tidak mendapatkan upah seperti yang disepakati  pada  awal  pemesanan. Akibat  yang  ditimbulkan  serta  sangat dirasakan  oleh driver adalah  dari  segi tenaga,  finansial,  waktu  dan  performa menurun. Tampaknya akibat dari hal ini tidak dirasakan oleh konsumen (pelaku pembatalan).  Dari  pihak  konsumen terlihat seakan mempunyai kedudukan
yang  sangat  kuat  untuk  membatalkan pesanan  dan  mengingkari  kewajiban serta kesepakatan yang telah dibuatnya. Sehingga konsumen terlihat tidak  ada  itikad  baik  pada  saat melakukan  pemesanan  pada  aplikasi Grab.  Dalam  ketentuan  Pasal  5  huruf (b)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang  mengatur  mengenai  kewajiban konsumen  yang  menyatakan  bahwa konsumen  harus  beritikad  baik  dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ jasa. Sehingga pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam membatalkan pesanannya kepada driver online Grab  telah bertentangan dengan Pasal ini. Ditinjau pula  dari  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  pihak  konsumen  telah melanggar Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi  Elektronik.  Dimana  Pasal tersebut  mewajibkan  para  pihak  yang melakukan  transaksi  elektronik  untuk beritikad baik.
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas pada latar belakang masalah,  dapat  dilihat  bahwa  telah terjadi  kesenjangan  antara  das  sollen dan  das  sein  sehingga  menyebabkan permasalahan hukum. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas serta meneliti  permasalahan  diatas  dengan mengangkat judul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha  Jasa Driver Grab  Dalam Terjadinya  Pembatalan  Sepihak  Oleh Konsumen d i Kota Singaraja”.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis  penelitian  hukum  empiris,  yaitu penelitian  dengan  adanya  data-data lapangan sebagai sumber data utama,
seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian  hukum  empiris  digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai  perilaku  masyarakat  yang berpola  dalam  kehidupan  masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek
kemasyarakatan  (Sunggono,  2016: 43).  Adapun  sifat  penelitian  dari penelitian  yang  dilakukan  ini  adalah bersifat  deskriptif,  karena  bermaksud menggambarkan  secara  jelas  tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang  diteliti  (Waluyo,  2002:  15-16). Data  yang  digunakan  adalah  data primer  ( Field  Research ),  yaitu  sumber data  yang  langsung  memberikan  data kepada  pengumpul  data  (Sugiyono, 2018:  456).  Data  Sekunder (Library Research) adalah metode yang digunakan  dalam  pengumpulan  data tersebut adalah dengan menggunakan studi  dokumen (document  study) atau studi  kepustakaan (library  research) . Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi dan teknik wawancara. Teknik pengambilan sampel  yang  digunakan  adalah  teknik non  probability  sampling yang  artinya dalam  penelitian  menggunakan  teknik yang  tidak  memberi  peluang  atau kesempatan  yang  sama  bagi  setiap unsur  atau  anggota  populasi  untuk dipilih  menjadi  sampel  (Sugiyono, 2018:  60).  Data-data  yang  terkumpul selanjutnya  dilakukan  penyajian  data secara deskriptif kualitatif dan sistematis untuk mendapatkan jawaban dari  permasalahan  yang  timbul  dalam penelitian.

## PEMBAHASAN
Akibat  Hukum  Terhadap  Konsumen
Yang
Melakukan Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Dalam Hal Menggunakan  Jasa  Driver  Online
Grab di Kota Singaraja
Layanan aplikasi Grab sangat membantu masyarakat, karena aplikasi Grab  menyediakan  berbagai  macam fitur yang akan membantu masyarakat. Dimulai  dari  Grab- Food ,  Grab- Bike , Grab- Car ,  Grab- Exspress ,  dan  masih banyak lagi. Sistem layanan pemesanan pada Grab oleh konsumen dan driver online yang dimana mereka melakukan  perjanjian  yang  harus terpenuhi dan dilaksanakan. Perjanjian yang  dilakukan  antara  kedua  pihak, baik  konsumen  dan driver online menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Perjanjian tersebut mengikat  pihak-pihaknya,  dan  tidak dapat  ditarik  kembali  atau  dibatalkan secara  sepihak  saja.  Suatu  perjanjian harus  memenuhi  syarat-syarat  agar keberadaan  suatu  perjanjian  diakui oleh  Undang-Undang.  Syarat  sahnya perjanjian  diatur  di  dalam  Pasal  1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang  menyebutkan  bahwa:  “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:
1.  Sepakat mereka yang
mengikatkan diri,
2.  Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
3.  Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal”.
Perjanjian yang dilakukan oleh konsumen  dan driver online sudah memenuhi empat syarat sahnya perjanjian.  Sehingga  hak-hak  dan kewajiban  dari  kedua  pihak  harus terpenuhi, akan tetapi dalam kronologi yang  dibahas,  konsumen  melakukan wanprestasi  yang  dimana  konsumen melakukan pembatalan orderan secara sepihak sehingga mengakibatkan kerugian  pada driver online dan driver online telah  melakukan  kewajibannya yaitu sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen. Terhadap perjanjian  yang  dibatalkan  secara sepihak  oleh  salah  satu  pihak  tanpa disertai alasan yang sah, maka apabila
perjanjian  tersebut  telah  berlangsung lama,  pihak  yang  dirugikan  atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak  yang  membatalkan  perjanjian tersebut  secara  sepihak.  Ganti  rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas pembatalan yang sepihak  tersebut  adalah  dapat  berupa biaya,  rugi,  maupun  bunga  atas kerugian yang dideritanya. Pihak driver online yang dirugikan akibat pembatalan  perjanjian  secara  sepihak oleh konsumen berhak menuntut pihak konsumen tersebut karena tidak melaksanakan perjanjian, dengan cara melaporkan di Pengadilan atau melalui saluran  hukum.  Tuntutan driver  online yang  mengalami  wanprestasi  yang dilakukan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang- Undang
Hukum Perdata yang menyatakan: “Penggantian biaya, kerugian  dan  bunga  karena  tak dipenuhinya  suatu  perikatan  mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan  lalai,  tetap  lalai  untuk memenuhi  perikatan  itu,  atau  jika sesuatu  yang  harus  diberikan  atau dilakukannya  hanya  dapat  diberikan atau  dilakukannya  dalam  waktu  yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” Selain itu, konsumen yang melakukan pembatalan orderan secara sepihak  tersebut  juga  mendapatkan akibat  hukum  atas  perbuatannya  dari penyedia layanan aplikasi Grab berupa sanksi yaitu:
a)  Konsumen  mengganti  kerugian materi dalam bentuk uang yang nantinya  akan  masuk  ke  dalam saldo driver online .
b)  Akun aplikasi Grab dari konsumen  akan  di  suspensi (penangguhan) akun.
Namun apabila pihak konsumen bersikeras tidak ingin melakukan ganti kerugian terhadap segala jenis kerugian  yang  dialami  pihak driver
online ,  maka  sudah  seharusnya  pihak yang  menaungi  dari driver  online tersebut yaitu Grab membantu pengurusan  terkait  kerugian  yang dialami dari driver online tersebut, baik berupa  pengembalian  sejumlah  biaya kerugian,  pencarian win-win  solution , maupun pengajuan sengketa di Pengadilan jika diperlukan. Selanjutnya hal ini akan memberikan efek jera bagi pemesan-pemesan  yang  melakukan wanprestasi.
Pembatalan  orderan  secara  sepihak tersebut bisa juga dilakukan oleh anak- anak  yang  dibawah  umur,  keadaan tersebut  dapat  terjadi  karena  yang menggunakan  aplikasi  Grab  dalam layanan ini bukan hanya orang dewasa tetapi  juga  anak-anak  dibawah  umur. Sehingga bisa saja terjadi pembatalan orderan  yang  dilakukan  oleh  anak dibawah  umur  yang  mengakibatkan kerugian  terhadap driver  online .  Anak dibawah  umur  yang  dimaksud  adalah yang  belum  dewasa,  belum  dewasa dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  adalah  mereka  yang  belum mencapai  umur  genap  21  (dua  puluh satu)  tahun,  dan  lebih  dahulu  telah kawin.  Dalam  sengketa  tersebut  salah satu  syarat  sahnya  suatu  perjanjian pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata tidak terpenuhi yaitu kecakapan  untuk  membuat  suatu perjanjian, yang dimana salah satu tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa.
Apabila terjadinya sengketa pembatalan  orderan  secara  sepihak yang  dilakukan  oleh  konsumen  yang dibawah  umur  atau  belum  dewasa yang  berakibat  kerugian  terhadap driver  online maka  pihak driver  online akan  meminta  pertanggungjawaban kepada  orang  tua  atau  walinya,  hal tersebut  diatur  dalam Pasal 1367  ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  menyatakan
bahwa: “Seorang tidak saja bertanggung  jawab  untuk  kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi  juga  untuk  kerugian  yang disebabkan  perbuatan  orang-orang yang  menjadi  tanggungannya  atau disebabkan  oleh  barang-barang  yang berada  di  bawah  pengawasannya. Orang tua dan wali bertanggung jawab atas  kerugian,  yang  disebabkan  oleh anak-anak  yang  belum  dewasa,  yang tinggal  pada  mereka  dan  terhadap siapa  mereka  melakukan  kekuasaan orang tua atau wali”.

## Implementasi  Perlindungan  Hukum
Terhadap Pelaku Usaha Jasa  Driver Online Grab Dalam Terjadinya Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen di Kota Singaraja
Suatu  transportasi online tentu  tidak terlepas  dari  aspek  hukum  perjanjian. Adanya  perikatan  pada  transportasi online diikuti  para  pihak,  yaitu  pihak perusahaan  angkutan  umum  dan konsumen.  Didefinisikan  dalam  Pasal 1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,  bahwa  perjanjian  adalah suatu  perbuatan  dengan  mana  satu orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih. Akibat hukumnya didasarkan pada kata sepakat  antara  dua  pihak  atau  lebih, sehingga  dapat  dibuat  perjanjian.  Jika dikaitkan  berdasarkan  pengertian  di atas  bahwa  PT  Grab  Indonesia  dan driver terjadi  peristiwa  hukum  yang didasari kesepakatan dengan melahirkan  perjanjian  karena  adanya hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian  melalui  media  elektronik adalah  suatu  hal  yang  memiliki konsekuensi  dari  kemajuan  teknologi dan  informasi  yang  terjadi  saat  ini,  di Indonesia  perjanjian  elektronik  sudah mendapatkan perlindungan hukum secara khusus dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Perjanjian  melalui  media  elektronik yang terjadi antara PT Grab Indonesia dengan driver sudah  diketahui  oleh driver sejak  awal  mendaftarkan  diri. Driver yang  mendaftarkan  diri  harus mengisi dan menyetujui semua peraturan di dalam perjanjian elektronik yang ada di smartphone .
Perjanjian  kemitraan  yang  terjadi antara  PT  Grab  Indonesia  dengan driver merupakan  perikatan  yang  lahir dari  perjanjian  atas  berbagai  layanan yang disediakan oleh PT Grab Indonesia.  Dalam  kegiatan  bisnis, banyak yang memilih perjanjian kemitraan  sebagai  bentuk  perjanjian. Perjanjian  kemitraan  antara  PT  Grab Indonesia dan driver menyetujui perjanjian yang ditandatangani dan klik secara elektronik pada tanggal penandatanganan  perjanjian,  berlaku selama satu tahun. Perjanjian elektronik  yang  diatur  oleh  PT  Grab Indonesia  memuat  hak  dan  kewajiban para  pihak,  yakni  PT  Grab  Indonesia dan  mitra  atau driver. Di  Indonesia dikenal dengan dua macam perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.
Perlindungan hukum
preventif
dirancang untuk mencegah
perselisihan.  Sementara  perlindungan hukum  yang  represif  dimaksudkan sebagai  perlindungan  akhir,  berupa sanksi,  seperti  denda,  kurungan,  dan sanksi tambahan jika terjadi perselisihan  atau  pelanggaran  hukum. Artinya dapat dikatakan suatu perlindungan hukum dipandang sebagai suatu gambaran yang independen  dari  fungsi  hukum  itu sendiri,  dan  konsepnya  adalah  hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kepentingan dan kedamaian.
Hubungan  hukum  yang  terjadi  antara PT  Grab  Indonesia  dengan  mitra  atau driver adalah  hubungan  kemitraan,
karena  tidak  adanya  unsur  upah  dan perintah melainkan kesetaraan.
Sedangkan,  hubungan  hukum driver dengan  konsumen  adalah  sebagai penyedia layanan sekaligus pelaksana dan  konsumen  sebagai  pengguna layanan  tersebut.  Hubungan  hukum yang terjadi antara PT Grab Indonesia dengan  mitra  atau driver adalah hubungan  kemitraan,  karena  tidak adanya  unsur  upah  dan  perintah melainkan  kesetaraan.  Sedangkan, hubungan hukum driver dengan konsumen  adalah  sebagai  penyedia layanan  sekaligus  pelaksana  dan konsumen  sebagai  pengguna  layanan tersebut.
Ketika ingin mengetahui efektivitas dari hukum,  maka  harus  mengukur  sejauh mana  hukum  itu  ditaati  oleh  sebagian besar  target,  sehingga  nanti  dapat dikatakan aturan hukum yang bersangkutan efektif. Menurut Soerjono Soekanto  tolak  ukur  efektivitas  dalam penegakan hukum ada 5 (lima) yaitu:
1.  Faktor Hukum
Hukum berfungsi untuk
keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan  ada  kalanya  terjadi pertentangan  antara  kepastian hukum  dan  keadilan.  Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat konkret. Faktor hukum  disini  adalah  aturan- aturan  yang  dimana  mampu mengatur kehidupan masyarakat  seperti  Undang- Undang.  Dalam  hal  kerugian yang  dialami driver  online Grab dalam  hal  pembatalan  secara sepihak  yang  dilakukan  oleh konsumen  di  Kota  Singaraja,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  serta aturan  yang  dibuat  oleh  pihak
PT.  Grab  Indonesia  menjadi aturan  yang  dimana  mampu mengatur kehidupan masyarakat.  Dalam  hal  faktor hukum  itu  sendiri  tidak  ada masalah,  permasalahan  yang timbul dapat diselesaikan menggunakan  Undang-Undang serta aturan dari pihak PT. Grab Indonesia yang sudah diciptakan. 2.  Faktor Penegakan Hukum Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak  hukum  memainkan peranan penting. Apabila peraturan  sudah  baik,  tetapi kualitas  petugas  kurang  baik maka  terdapat  permasalahan.
Dalam  kerugian  yang  dialami driver  online Grab  dalam  hal pembatalan secara sepihak yang  dilakukan  oleh  konsumen di Kota Singaraja, belum terdapat  badan-badan  terkait yang mendukung untuk merealisasikan Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Namun  bilamana  terjadi  suatu permasalahan, maka permasalahan  tersebut  dapat diselesaikan di Pengadilan. Dalam
pelaporan yang dilakukan  oleh driver  online Grab,  maka  pihak  Grab  akan menyelesaikan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.  Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan di kota Singaraja,  terlihat  jelas  bahwa belum ada badan-badan hukum yang  secara  khusus  dapat mendukung  faktor  penegakan hukum tersebut.
3.  Faktor  Sarana  dan  Fasilitas Pendukung Menurut Soerjono Soekanto bahwa  penegak  hukum  tidak dapat  bekerja  dengan  baik
apabila  tidak  dilengkapi  dengan alat-alat yang memadai, keuangan  yang  baik,  kualitas sumber daya manusia, organisasi  yang  baik  dan  lain sebagainya.  Maka  sarana  atau fasilitas  mempunyai  peranan yang  sangat  penting  dalam penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kerugian  yang  dialami driver online Grab  di  Kota  Singaraja, faktor  sarana  dan  fasilitas  yang diberikan  pihak  Grab  yaitu dalam  melakukan  pengawasan terhadap konsumen yang melakukan  pembatalan  secara sepihak terlalu minim atau kecil. Selanjutnya  pelayanan  yang diberikan  oleh  pihak  Grab  yang ada  pada  aplikasi  yang  berupa fitur  Pusat  Bantuan  apabila terjadi permasalahan sering membuat driver  online Grab ragu.  Hal  ini  terjadi  karena seringkali respon yang diberikan oleh  pihak  Grab  terasa  lambat dan  terkadang  tidak  sesuai dengan  apa  yang  diharapkan yaitu  mendapat  ganti  kerugian yang  masuk  ke  dalam  saldo apabila terjadi pembatalan secara  sepihak  yang  dilakukan oleh konsumen. Hal ini mencerminkan bahwa perlu adanya  upaya  yang  lebih  nyata kepada driver online Grab.
4.  Faktor Masyarakat Penegak  hukum  berasal  dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai  kedamaian  di  dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit  banyaknya  mempunyai kesadaran  hukum.  Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan  hukum  yang  tinggi, sedang,  atau  kurang.  Adanya derajat kepatuhan hukum
masyarakat  terhadap  hukum merupakan  salah  satu  indikator berfungsinya hukum
yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian di Kota Singaraja bahwa  masyarakat  tepatnya konsumen  yang  menggunakan layanan  aplikasi  Grab  memiliki kepatuhan terhadap hukum yang  masih  kurang.  Karena terlihat dari perbuatan masyarakat yang tidak bertanggungjawab  dan  tidak beritikad baik sehingga
memberikan  kerugian  kepada driver online Grab.
5.  Faktor Kebudayaan Kebudayaan  pada  dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai  apa  yang  dianggap baik  sehingga  diikuti  dan  apa yang  dianggap  buruk  maka dihindari. Berdasarkan hasil penelitian  di  Kota  Singaraja, dapat dikatakan bahwa konsumen masih memiliki kesadaran  yang  rendah  akan kewajiban-kewajiban yang
dimiliki oleh seorang konsumen. Tindakan  yang  dilakukan  oleh pihak  Grab  untuk  melindungi para drivernya harus lebih tegas, agar  perilaku  konsumen  yang merugikan driver  online tidak terus menerus menjadi kebiasaan  yang  nantinya  akan membudaya  sehingga  dapat merugikan beberapa pihak.
Kelima  faktor  diatas  saling  berkaitan dengan  eratnya,  karena  menjadi  hal pokok  dalam  penegakan  hukum  dan sebagai  tolak  ukur  dari  efektivitas penegakan  hukum.  Berdasarkan  hasil penelitian  yang  dilakukan  di  Kota Singaraja  bahwa  efektivitas  hukum belum dapat dikatakan berjalan dengan
baik  karena  pada  faktor  penegakan hukum,  faktor  sarana  dan  fasilitas pendukung,  faktor  masyarakat  serta faktor kebudayaan belum dapat terealisasi secara maksimal mengingat masih  adanya  hal  yang  harus  lebih ditekankan dan direalisasikan.

## SIMPULAN
Konsumen
yang melakukan pembatalan  orderan  secara  sepihak tersebut  mendapatkan  akibat  hukum atas  perbuatannya  dari  penyedia layanan  aplikasi  Grab  berupa  sanksi yaitu:  konsumen  mengganti  kerugian materi  dalam  bentuk  uang  yang nantinya  akan  masuk  ke  dalam  saldo driver  online serta  akun  aplikasi  Grab dari  konsumen  akan  di  suspensi (penangguhan) akun. Selain itu, mengacu  pada  ketentuan  Pasal  1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka  konsumen  berkewajiban  untuk mengganti kerugian yang diderita oleh driver  online Grab.  Dan  sebaliknya, pelaku  usaha  jasa  Grab  berhak mengajukan  tuntutan  ganti  kerugian terhadap konsumen.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  di  kota  Singaraja  bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap  pelaku  usaha  jasa driver online Grab  dalam  hal  terjadinya pembatalan  sepihak  oleh  konsumen belum dapat dikatakan berjalan dengan baik  dilihat  pada  faktor  penegakan hukum,  faktor  sarana  dan  fasilitas pendukung,  faktor  masyarakat  serta faktor  kebudayaan  yang  belum  dapat terealisasi secara maksimal.

## SARAN
1.  Kepada  pihak  Grab,  harus memberi  sanksi  tegas  kepada konsumen yang melakukan pembatalan  pesanan  secara sepihak.  Sanksi  bisa  berupa
pemblokiran  akun  konsumen apabila  pembatalan  dilakukan secara sengaja dan tanpa alasan  yang  jelas.  Selain  itu, pemberian  sanksi  juga  harus berorientasi  pada  perlindungan terhadap driver .  Selain  itu  juga,
pemberian ganti kerugian
terhadap driver harus  diproses secara cepat.
2.  Kepada Pemerintah, agar
kedepannya  pemerintah  segera membuat peraturan khusus tentang standarisasi usaha jasa atau layanan online agar terstandarisasi  secara  khusus oleh  instansi  yang  berwenang. Sudah  semestinya  pemerintah memberikan perlindungan terhadap para driver yang kerap mengalami kerugian dalam kasus pembatalan pesanan
Grab secara sepihak. Sejauh ini belum  ada  upaya  serius  dari pemerintah  dalam  kaitannya dengan  perlindungan  hak  para driver Grab. 3.  Kepada Masyarakat, Masyarakat  harus  lebih  peduli lagi terhadap kesejahteraan para driver Grab.  Selain  itu, tindakan-tindakan  yang  tidak bertanggung jawab harus sebisa mungkin dihindari. Harus disadari  bahwa  tindakan  yang tidak  bertanggung  jawab  dari konsumen yang melakukan pembatalan sepihak akan merugikan pihak driver .

## DAFTAR PUSTAKA
Barkatullah, Abdul Halim. 2019. Hukum  Transaksi  Elektronik  di Indonesia  (Sebagai  Pedoman dalam  Menghadapi  Era  Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia). Bandung: Nusa
Media.
Khalid, Z. (2019). Perlindungan
Hukum  terhadap  Pengemudi
Jasa Transportasi Online di Kota Medan.  RESAM  Jurnal  Hukum, 5(1), 57-73.
Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata
Langi,  M.  (2016).  Akibat  Hukum Terjadinya  Wanprestasi  Dalam Perjanjian Jual Beli. Lex Privatum, 4(3), 99-106. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan  Transaksi  Elektronik ( Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2019 Nomor 185). Perdana,  A.,  &  Dahlan,  M.  (2014). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli
Melalui  Media  Elektronik.  Jurnal Ilmu Hukum, 2(1). Sidabalok,  Janus.  2014. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti.
Soekanto,  Soerjono.  2019. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: Rajawali Pers.
Subekti.  2008. Hukum  Perjanjian . Jakarta: Intermasa.
Sugiyono.  2018. Metode  Penelitian
Kuantitatif . Bandung: Alfabeta.
Sunggono, Bambang. 2016. Metodologi  Penelitian  Hukum .
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4843). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93). Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun  1999  Nomor  42, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Nomor 3821).