AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 70-77 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.537

## AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam
Journal homepage: http://journal.stiba.ac.id/indek.php/tamam
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Pengadaan Barang (Studi Komparasi Antara Skema Murabahah Lil Wa’id Bisyira dan al-

## Ijarah Ma’al Wa’di Bil Hibah)
Review of Islamic Law on the Financing of Procurement of Goods (Comparative Study Between Murabahah Lil Wa'id Bisyira and al-Ijarah Ma'al Wa'di Bil Hibah Schemes)
Muhammad Shiddiq Abdillah a , Muh Fadel As’ad b
a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: ibnuhadiy.ma@gmail.com
b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muhfadelasad@gmail.com
A R T I C L E  I N F O

## A B S T R A C T
Article history: Received: 25 May 2022 Revised: 26 May 2022 Accepted: 26 May 2022 Published: 27 May 2022 This research was conducted with the following objectives: (1) to find out whether  the  murabahah  lil  wa'id  bisyira  and  ijarah  ma'al  wa'di  bil  grant schemes  can  be  a  sharia  solution  for  financial  institutions  seeking  profit from the circulation of funds or not; (2) to find out the difference between the murabahah lil wa'id bisyira and ijarah ma'al wa'di bil grant schemes. This  research  uses  a  qualitative  approach  with  library  research  method (library study). The results show that the murabahah lil wa'id bisyira and ijarah  ma'al  wa'di  bil  grant  schemes  can  be  a  sharia  solution  for conventional  financing  that  contains  usury.  Each  scheme  has  its  own character,  thus  presenting  options  for  financing  institutions  to  choose  the most according to the needs of the financing product. Keywords: al-murabahah, al-ijarah, pembiayaan syariah A B S T R A K
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) untuk mengetahui apakah skema murabahah lil wa’id bisyira dan ijarah ma’al wa’di bil hibah dapat menjadi solusi  syariat  untuk  lembaga  pembiayaan  yang  mencari  keuntungan  dari perputaran dana atau tidak; (2) untuk mengetahui perbedaan antara skema murabahah lil wa’id bisyira dan ijarah ma’al wa’di bil hibah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research (studi kepustakaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema " murabahah lil wa’id bisyira dan ijarah ma’al wa’di bil hibah dapat menjadi solusi syariah bagi  pembiayaan  konvensional  yang  mengandung  riba.  Setiap  skema memiliki  karakter  tersendiri,  sehingga  menghadirkan  opsi  pilihan  bagi lembaga pembiayaan untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan produk pembiayaannya.

## How to cite:
Muhammad Shiddiq Abdillah, Muh Fadel As’ad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Pengadaan Barang (Studi Komparasi Antara Skema Murabahah Lil Wa’id Bisyira dan a l-Ijarah Ma’al Wa’di Bil Hibah ), AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam 2, no. 1 (2022): 70-77. doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.537.

## PENDAHULUAN
Pergerakan  gaya  hidup  yang  begitu  cepat  di  era  5.0  menjadikan  tingkat  kebutuhan individu  meningkat  setiap  waktu.  Namun  pergerakan  tersebut  tidak  diimbangi  dengan pertumbuhan  pendapatan  setiap  kapita.  Sehingga  banyak  kebutuhan  yang  tidak  dapat
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 70-77 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.537
dipenuhi  secara  langsung  dan  membutuhkan  talangan  dana  untuk  menghadirkannya. Maka  kondisi  ini  menjadi  peluang  bagi  lembaga-lembaga  pembiayaan  untuk meningkatkan  neraca  pendapatan  melalui  profit  (keuntungan)  pembiayaan  barang  atau objek tertentu.
Konsep  konvensional  yang  banyak  digunakan  pada  lembaga-lembaga  keuangan  di Indonesia adalah pencairan dana dalam bentuk pinjaman berbunga setelah menganalisis kekuatan  keuangan  user  dan  mengetahui  persentase  peluang  pengembalian  dana.  Jika ditinjau  menggunakan  sudut  pandang  hukum  islam,  maka  konsep  pinjaman  yang menghasilkan  profit  (keuntungan)  termasuk  dalam  larangan  riba. 1 Kaidah  fikih mengatakan:
بر وهف اعفن رج ضرق لك
Terjemahnya:
Setiap pinjaman yang mempersyaratkan keuntungan (bunga) adalah riba. 2
Allah swt. berfirman:
َبِّ رلا َمَّرَحَو َعْيَ بْلا َُّللَّا َّلَحَأَو
Terjemahnya:
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. 3
Oleh  karenanya,  pembiayaan  dengan  konsep  pinjam-meminjam  uang  jika  ditinjau dari  sisi  hukum  islam  tidak  dapat  menghasilkan  keuntungan  bagi  lembaga  keuangan. Maka sebagai lembaga yang profit oriented diharuskan menghadirkan suatu konsep yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu syariah namun menghasilkan.
Rambu-rambu penting yang harus di perhatikan dalam meracik konsep pembiayaan syariah untuk pengadaan barang, sebagai berikut:
1. Haramnya riba qard (pinjam-meminjam berbunga); sebagaimana dijelaskan diatas.
2. Larangan jual beli barang yang belum dimiliki; sebab Rasulullah melarang menjual barang yang belum dimiliki.
3. Dharar dan gharar .
Berdasarkan uraian di atas penulis menitik beratkan pada dua rumusan masalah, yaitu:
1. Apakah skema “ Murabahah lil Wa’id bisyira” dan “Ijarah Ma’al Wa’di bil Hibah”, dapat  menjadi  solusi  syariat  untuk  lembaga  pembiayaan  yang  mencari  keuntungan dari perputaran dana?
2. Apa perbedaan antara skema “ Murabahah lil Wa’id bisyira” dan “Ijarah Ma’al Wa’di bil Hibah”?
Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:
1. Untuk mengetahui apakah skema “ Murabahah lil Wa’id bisyira” dan “Ijarah Ma’al Wa’di  bil  Hibah”  dapat  menjadi  solusi  syariat  untuk  lembaga  pembiayaan  yang mencari keuntungan dari perputaran dana atau tidak;
2. Untuk  mengetahui  perbedaan  antara  skema  “ Murabahah  lil  Wa’id  bisyira” dan “ Ijarah Ma’al Wa’di bil Hibah ”.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research (studi  kepustakaan)  yaitu  penulis  berusaha  membaca  dan  menelaan  sejumlah  literatur pada buku, artikel ilmiah, maupun tulisa-tulisan yang relevan sesuai tujuan penelitian. 4
1 Sulaiman Rasjid, Fikih Islam , cet. LIX (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 290.
2 Daud Rasyid, Aisyah Daud Rasyid, “Riba al-Qard fi al-Mu’amalat al-Mu’ashirah fi Mizan al-Iqtisad al-Islamiy” , Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, no. 2 (2017), h. 480.
3 Al-Qur’an, Surah al-Baqarah: 275.
4 Kartini Kartono, Meotdologi Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1991), h. 32.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 70-77 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.537
Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan  analisis  deskriptif,  yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasikan secara objektif dan menginterpretasikan serta menganalisis data yang telah diperoleh 5 .

## PEMBAHASAN

## Tinjauan Teoritis Akad Murabahah
Murabahah  adalah  akad  jual  beli  amanah  (kepercayaan)  antara  pihak-pihak  yang bertransaksi dengan menyebutkan nilai modal dan keuntungan di saat transaksi terjadi. 6 Maka  yang  menjadi  pembeda  antara  jual  beli  biasa  dengan  akad  jual  beli  murabahah terletak pada penyebutan nilai modal; pada jual beli murabahah harus disebutkan dengan jujur, sedangkan pada jual beli biasa tidak dipersayaratkan hal tersebut.
Merujuk pada pemahaman akad murabahah diatas maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pokok pembentuk akad ini ada 3 hal:
1. Pihak-pihak  yang  bertransaksi; penjual  dan  pembeli.    Penjual  dan  pembeli merupakan  seorang  yang  memenuhi  kriteria  dasar  dibolehkannya  bertransaksi; mukallaf, merdeka, dan paham esensi transaksi, serta tidak dalam tekanan pihak lain. 7
2. Objek transaksi; barang dan harga Amanah ; Barang dan alat tukar yang menjadi objek  transaksi  harus  halal  dan  merupakan  hak  milik  pihak  yang  bertransaksi  atau orang  yang  diwakilinya.  Adapun  harga  Amanah  yang  dimaksud  disini  adalah  nilai modal  sebenarnya,  ditambah  keuntungan  yang  disepakati  kedua  belah  pihak  pada transaksi tersebut. Maka jika tidak disebutkan nilai modal pada saat transakasi tidak disebut akad Murabahah. 8
3. Ijab dan Kabul; penawaran dan persetujuan ; Penawaran dari penjual baik secara lisan,  tulisan  atau  cara  lainnya  yang  dipahami  oleh  pembeli  sebagai  penawaran disebut ijab. Kabul adalah persetujuan dari pembeli terhadap penawaran yang datang. Maka ijab selalu mendahului kabul dalam setiap transaksi dan harus terjadi sebelum pihak-pihak terkait berpisah, sebab tidak ada persetujuan sebelum ada penawaran.
Kabul harus sesuai dengan isi ijab; sebab jika isi kabul bertentangan dengan ijab maka menunjukkan penolakan terhadap penawaran yang diajukan, dan tidak dapat dikatakan persetujuan. 9
Maka jika instrumen-instrumen pokok diatas beserta persyaratannya terpenuhi, dapat dikatakan  jual  beli  murabahah  telah  sah  dan  kedua  objek  transaksi  telah  berpindah kepemilikan. Sebagaimana contoh kasus berikut: “Budi berkata kepada Adi; Saya jual buku ini 120.000, modalnya 100.000, Adi berkata: Oke, saya beli.” Maka transaksi inilah yang  disebut  sebagai  Murabahah  yang  termaktub  pada  kitab-kitab  fikih  klasik.  Yang mana  terdapat  transparansi  modal  dan  keuntungan  yang  diperoleh  oleh  penjual  objek transaksi.
Konsepsi Pembiayaan Syariah dengan Skema “Akad Murabahah lil wa’id Bisyira”
5 Bambang Sumbono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 37.
6 Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyud  al-Qurtubi al-Andalusi, Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid Jilid III, (Kairo: Dar al-Hadis, 1425 H/2004 M), h. 229.
7 Abdurahman bin Hamud al-Mutairi, Fikih al-Muamalat al-Muyassar, (cet. 2; Kuwait: 1437 H/2016 M), h. 38. Dengan beberapa penyesuaian.
8 Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyud  al-Qurtubi al-Andalusi, Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid” , Jilid III, h. 229. Dengan beberapa penyesuaian.
9 Abdurahman bin Hamud al-Mutairi, Fikih al-Muamalat al-Muyassar , h. 34. Dengan beberapa penyesuaian.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 70-77 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.537
Konsep  dasar  pembiayaan  di  setiap  lembaga  keuangan  adalah  bagaimana memperoleh  keuntungan  sebesar-besarnya  dari  perputaran  dana  yang  dikelola.  Maka unsur-unsur  yang  perlu  diperhatikan  oleh  konseptor  ketika  merancang  konsep pembiayaan yang sesuai syariat, sebagai berikut:
1. Objek transaksi bukan milik pembiaya.
2. Costumer tidak mampu membayar tunai.
3. Tidak melanggar syariat (seperti riba, gharar, menjual barang yang belum dimiliki dan lain sebagainya).
4. Menghasilkan keutungan.
5. Tingkat risiko rendah.
Poin-poin diatas bisa terpenuhi dengan skema “ murabahah lil wa’id bi syira ” (akad murabahah bagi yang berjanji membeli), sebagaimana pada tahapan-tahapan berikut: Pertama :  Costumer  mendatangi  lembaga  pembiayaan  dan  menyatakan  keinginannya untuk memiliki suatu produk, lalu berjanji membeli produk tersebut setelah diadakan oleh pihak pembiaya dengan keuntungan yang disepakati.
Kedua : Pihak pembiaya membeli produk yang diminta oleh costumer. Ketiga :  Setelah  produk  menjadi  milik  pembiaya,  barulah  dilakukan  akad  jual  beli murabahah, dengan pembayaran berangsur sesuai kesepakatan.
Dengan skema ini pihak pembiaya dapat menghasilkan keuntungan melalui akad jual beli yang sah, dan terhindar dari  riba bunga pinjaman pada pembiayaan yang berasaskan pinjam-meminjam. Juga terhindar dari jual-beli barang yang belum dimiliki, Rasulullah -shallalahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
:لي لاقف ؟يلع مريح امو ،لي ليح امف ،ًاعويب يترشا نيإ الله لوسر يا :تلق :لاق ،مازح نب ميكح نع ( اذإ
10 ) هضبقت تىح هعبت لاف ًاعيب تعب
Terjemahnya:
Hakim bin Hizam berkata: Wahai Rasulullah, saya berjual beli, maka apa saja yang halal dan haram bagiku?, Rasulullah bersabda: “Jika engkau membeli sesuatu, maka janganlah menjualnya hingga engkau menggenggamnya (memilikinya). Maka skema diatas dapat menjadi solusi dengan catatan:
1. Transaksi  jual-beli  tidak  dilakukan  kecuali  setelah  objek  transaksi  menjadi milik pihak pembiaya.
2. Pembicaraan Awal hanya perjanjian untuk bertransaksi setelah semua instrumen akad terpenuhi. 11
10 Sulaiman bin Daud. Abu Daud al-Thayalisi. Musnad Abi Daud al-Thayalisi , Jilid II, )Mesir: Dar Hajar, 1999). H. 655.
11 Sa’ad bin Turki al-Khaslan. Fikih al-Muamalat al-Maliyah al-Mu’ashirah , (cet. IV.Riyadh: Dar As Shamimi: 1437 H/ 2016 M). Hal. 110-111.
Janji beli (pembiaya dengan costumer) Beli barang
(pembiaya membeli produk) Murabahah (pembiaya menjual ke costumer dengan dicicil)
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 70-77 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.537

## Tinjaun Teoritis Akad Ijarah (Sewa Menyewa)
Ijarah  adalah  transaksi  terhadap  manfaat  yang  jelas  dan  terukur,  serta  digunakan berkali-kali. 12 Maka objek transaksi  pada akad ijarah adalah manfaat  dari objek dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, dengan tidak berpindahnya kepemilikan terhadap objek tersebut. Akad ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad -shallallahu ‘alaihi wa salam-, sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Bukhari -rahimahullah-:
( ُلوُسَر َرَجْأَتْسا ٍرْكَب وُبَأَو َمهلَسَو ِهْيَلَع ُهللَّا ىهلَص ِهللَّا ًلاُجَر ْنِم ِنَِب ، ِليِ دلا ًياِداَه اًتيِ رِخ )... 13
Artinya:  “Rasulullah  -shallallahu  ‘alaihi  wasallam-  dan  Abu  Bakar  pernah  menyewa seorang penunjuk jalan dari bani ad dil yang menguasai seluk beluk (jalan yang dilalui).
Berdasarkan ulasan di atas, ijarah adalah transaksi yang dibenarkan dalam syariat dan terbentuk dengan terpenuhinya instrumen-instrumen pokok sebagai berikut:
1. Pihak-pihak yang bertransaksi : al muajjir (yang menyewakan) dan al mustajir (yang  menyewa).  Keduanya  merupakan  seorang  yang  memenuhi  kriteria  dasar dibolehkannya bertransaksi; mukallaf, merdeka, dan paham esensi transaksi, serta tidak dalam tekanan pihak lain.
2. Objek  Transaksi  (manfaat  dan  biaya  sewa); manfaat  dan  biayanya  dapat diketahui melalui 2 cara:
a. Tradisi suatu komunitas.
b. Dengan menyebutkan sifat-sifatnya dan biaya yang disepakati.
3. Ijab dan Kabul; penawaran manfaat dan persetujuan dari pihak penyewa .
Transaksi sewa-menyewa bisa dipahamai melalui contoh kasus berikut: “Coki sedang berlibur  dan  membutuhkan  tempat  menginap.  Lalu  Anwar  menawarkan  penginapan dengan biaya sewa Rp 500.000/malam. Cokipun menerima tawaran tersebut dan berhak atas manfaat penginapan selama satu malam.
Konsepsi Pembiayaan Syariah dengan skema “Al Ijarah Ma’al wa’di bil Hibah”
Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya 14 ,  bahwa  seorang  konseptor  perlu memerhatikan  unsur-unsur  dasar  yang  dibutuhkan  pada  suatu  pembiayaan  dan  tidak menyelisihi aturan-aturan syariat. Juga menyiapkan berbagai opsi yang memungkinkan untuk diterapkan pada pembiayaan syariah.
Diantara skema lainnya yang ditawarkan oleh para ulama konseptor muamalat syariah adalah skema Al Ijarah ma’al wa’di bil hibah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: Pertama : Costumer mendatangi pembiaya dan menyatakan keinginannya membutuhkan suatu produk, dan berjanji akan menyewanya.
Kedua : Pembiaya mengadakan produk yang diminta, dengan membelinya. Ketiga :  Setelah  pembiaya  memiliki  barang  tersebut,  dilangsungkanlah  transaksi  sewa- menyewa dengan costumer, dan berjanji menghadiahkannya jika costumer menyewanya terus-menerus sesuai dengan waktu yang disepakati. 15
12 Abdurahman bin Hamud Al Mutairi. “Fikih Al Muamalat Al Muyassar”. Hal. 328.
13 Muhammad bin Ismail Al Bukhari. Shahih Al Bukhari, cet. 5. (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993 H/1414 M). Jilid 2, hal. 790, nomor 2145.
14 Lihat subjudul “Konsepsi Pembiayaan syariah dengan skema al-murabahah lil wa’id bisyira”.
15 Rabitah al-‘Alam al-Islami. Qararat al-Majma’ al-Fiqhi al-Islami – 10, 11, dan 12-. (Makkah: Rabitah al-‘Alam al-Islami, 1408-1411 H. Tentang: al-Ijar al-Muntahi bit Tamlik.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 70-77 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.537
Skema ini terhindar dari pelanggaran syariaat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Transaksi sewa-menyewa harus dilakukan setelah objek menjadi milik pembiaya.
2. Pada transaksi ini, objek tetap menjadi milik pembiaya dan tidak berpindah hingga dihadiahkan di kemudian hari.
3. Segala kerusakan pada objek menjadi tanggung jawab pemilik barang (pembiaya), kecuali jika kerusakan disebabkan kelalaian penyewa.
Contoh  kasus  untuk  skema  ini  sebagaimana  berikut;  Bejo  membutuhkan  rumah  untuk kediamannya  Bersama  keluarga,  maka  ia  mendatangi  lembaga  pembiayaan  syariah  dan menjelaskan  kriteria  rumah  yang  diinginkan.  Pembiayapun  membeli  rumah  tersebut  dan menyewakannya  kepada  Bejo, selama  10 tahun  dengan  harga  sewa  1 juta/bulan,  serta  berjanji akan menghadiahkan rumah tersebut jika lancar membayar sewa rumah setiap bulannya selama 10 tahun. Maka Bejo bisa menempati rumah tersebut berdasarkan biaya sewa yang ia bayar setiap bulannya.

## Studi  Komparasi  antara  Skema  Murabahah  lil  Wa’id  bisyira  dan  Skema  Ijarah Ma’al Wa’di bil Hibah
Kedua  skema  yang  diatas  dapat  menjadi  solusi  bagi  lembaga-lembaga  pembiayaan dengan terpenuhinya unsur-unsur dasar yang diinginkan setiap lembaga yang berorientasi pada  keuntungan  untuk  setiap  dana  yang  dikucurkan.  Juga  terhindar  dari  pelanggaran- pelanggaran syariat pada sistem konvensional. Namun kedua skema ini memiliki karakter masing-masing  yang  harus  diperhatikan  oleh  setiap  lembaga  pembiayaan  ketika memutuskan skema mana yang akan ditawarkan sebagai produk pembiayaan syariah.
Studi  komparasi  dua  skema  ini  dapat  memudahkan  lembaga  pembiayaan  untuk mengenali hakikat dari solusi yang ditawarkan. Sehingga dapat menjadi patokan untuk memulai melakukan studi kelayakan produk pembiayaan syariah yang akan dipasarkan.
Penulis  akan  membandingkan  kedua  skema  dari  berbagai  sisi,  dengan  melihat persamaan  dan  perbedaan  mendasar  yang  mempengaruhi  neraca  kelayakan  produk pembiayaan syariah, diantaranya:

## 1. Perjanjian untuk Bertransaksi
Hal  ini  adalah  unsur  terpenting  pada  kedua  skema  pada  tulisan  ini.  Sebab,  jika transaksi  dimulai  dengan  akad  jual-beli  atau  sewa-menyewa,  akan  terjatuh  pada pelanggaran  syariat;  bertransaksi  terhadap  objek  yang  belum  ada.  Juga  dengannya menjadi  dasar  bagi  pembiaya  untuk  membeli  objek  yang  diinginkan  sebelum  terjadi transaksi yang sesungguhnya.
2. Ketersedian  Objek  Transaksi  dan  Status  Kepemilikan  Objek  Sebelum Transaksi
Pada kedua skema, objek akan diadakan setelah terjadi perjanjian untuk bertransaksi antara  pembiaya  dan  costumer,  sebagaiman  tabiat  pembiayaan  untuk  pengadaan  suatu objek pada umumnya.
Janji sewa (costumer terhadap pembiaya) Beli barang (pembiaya membeli produk) Janji hadiah (pembiaya menjanjikan hadiah, diakhir masa penyewaan) Menyewakan (pembiaya menyewakan objek untuk waktu tertentu)
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 70-77 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.537

## 3. Status Kepemilikan Objek Setelah Transaksi
Status  kepemilikan  objek  pada  skema  murabahah  menjadi  milik  costumer  sebagai konsekuensi dari transaksi jual-beli murabahah dengan pembayaran dicicil. Adapun pada transaksi ijarah, costumer hanya memiliki pemanfaatan terhadap objek, dan kepemilikan tetap pada pembiaya.
4. Status Dana Angsuran.
Dana  angsuran  pada  jual-beli  murabahah  terhitung  sebagai  hutang  dari  penjualan objek. Adapun pada akad ijarah, dana tersebut berstatus biaya sewa untuk manfaat yang diperoleh.

## 5. Tanggungan Kerusakan Objek Diluar Kelalaian Costumer
Kerusakan dan perawatan objek menjadi tanggung jawab pemilik barang; maka pada skema  murabahah  menjadi  tanggungan  costumer  sebagai  pemilik  objek,  adapun  pada akad ijarah, menjadi tanggungan pembiaya sebagai pemilik objek.

## 6. Kemungkinan Penyitaan Ketika Terjadi Penunggakan
Pada  jual-beli  murabahah  pembiaya  tidak  berhak  menyita  objek  ketika  terjadi penunggakan, sebab objek adalah milik costumer. Adapun pada ijarah maka objek bisa diambil kembali oleh pembiaya, sebab kepemilikan miliknya.

## 7. Pengembalian Dana Ketika Objek Disita
Pada transaksi murabahah, objek di lelang untuk mendapatkan dana yang menutupi sisa  hutang  dan  jika  tersisa  dikembalikan  kepada  costumer.  Adapun  padan  transaksi ijarah, tidak ada pengembalian dana, sebab dana yang desetorkan adalah biaya sewa dari pemanfaatan objek.
Berdasarkan uraian di atas maka terdapat beberapa persamaan antara kedua skema, yaitu:
a. Dimulai dengan perjanjian bertransaksi.
b. Objek belum diadakan.
c. Objek harus dimiliki oleh pembiaya sebelum transaksi yang sesungguhnya.
d. Pembayaran costumer kepada pembiaya, dapat diangsur.
Adapun perbedaan diantara kedua skema diatas, sebagaimana pada tabel berikut:
Uraian Murabahah lil Wa’id bisyira Ijarah Ma’al Wa’di bil Hibah Kepemilikan objek setelah transaksi Milik costumer Milik pembiaya Dana Setoran Angsuran hutang Biaya sewa Tanggungan kerusakan objek tanpa kelalaian costumer Atas costumer Atas  pembiaya Penyitaan objek Tidak bisa, dijual Bersama untuk menutupi hutang Objek dikembalikan kepada pembiaya Pengembalian dana, setelah barang disita Dikembalikan jika hasil lelang melebihi jumlah sisa hutang Tidak dikembalikan

## PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Skema  “ Murabahah  lil  Wa’id  bisyira” dan “Ijarah  Ma’al  Wa’di  bil Hibah” ,  dapat  menjadi  solusi  syariaat  untuk  lembaga  pembiayaan  yang mencari keuntungan dari perputaran dana.
2. Kedua skema memiliki kesamaan dan perbedaan, yang menjadi bahan kajian dan  pilihan  opsi  bagi  lembaga  pembiayaan  untuk  merancang  suatu  produk pembiayaan yang tidak melanggar syariat.

## B. Saran
Penulis memandang masih banyak pembahasan terkait yang belum tercantum pada tulisan ini yang bisa dikembangkan, seperti:
1. Tinjauan hukum islam terhadap denda keterlambatan cicilan.
2. Tinjauan hukum islam terhadap asuransi yang menjamin objek.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Andalusi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyud al-Qurtubi,
Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid Jilid 3, Kairo: Dar al-Hadis, 1425 H/2004 M.
Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari , Jilid 2. cet. V. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993 H/1414 M.
al-Islami, Rabitah al-‘Alam. Qararat al-Majma’ al-Fiqhi al-Islami. Makkah: Rabitah al- ‘Alam al-Islami, 1408-1411 H.
Al-Khaslan,  Sa’ad  bin  Turki. Fikih  al-Muamalat  al-Maliyah  al-Mu’ashirah ,  cet. IV.Riyadh: Dar As Shamimi, 1437 H/ 2016 M.
Al-Mutairi, Abdurahman bin Hamud. Fikih al-Muamalat al-Muyassar, Cet. 2, Kuwait: 1437 H/2016 M.
Al-Qur’an
Daud,  Sulaiman  bin.  Abu  Daud  al-Thayalisi. Musnad  Abi  Daud  al-Thayalisi ,  Jilid  2, Mesir: Dar Hajar, 1999.
Rasjid, Sulaiman. Fikih Islam , cet. LIX, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
Rasyid,  Daud,  Aisyah  Daud  Rasyid,  “Riba  al-Qard  fi  al-Mu’amalat  al-Mu’ashirah  fi Mizan al-Iqtisad al-Islamiy” , Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, no. 2 (2017).