## OVERRIDE PARADE: ISU-ISUPARIWISATA BERKELANJUTAN PADA DESTINASI KEPULAUAN DI INDONESIA
Putu Diah Sastri Pitanatri Politeknik Pariwisata Bali, Bali, Indonesia, Email:diahsastri@gmail.com

## ABSTRAK
Pariwisata  saat  ini  memiliki  masalah;  relatif  kecanduan  pertumbuhan, yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan  keberlanjutan.Meskipun  selama  lebih dari  tiga  decade  pariwisata  berkelanjutan  terus  didengungkan  sebagai bentuk  ideal  dari  pariwisata;  otoritas  pariwisata  di  seluruh  dunia  tetap mempromosikan  aspek-aspek  pertumbuhan  meskipun  keterbatasan ekologis dan social telah menjadi isu strategis di banyak negara.Selain itu  yang  menjadi  permasalahan  kemudian,  pariwisata  seringkali dikaitkan  dengan  berbagai  isu  yang  relative  memiliki  spectrum  yang jauh  dari  pariwisata  itu  sendiri. Dengan melakukan studi  literatur  dari 67  artikel  baik  dari  prosiding,  jurnal  nasional  dan  internasional,  buku, serta  laporan  dari  lembaga  nasional  dan  internasional,  artikel  ini melihat  bagaimana  sebenarnya  esensi  dasar  dari  permasalahan  utama  sector  ini di Indonesiaadalah overtourismdan tourism  leakage.Karena  itu tulisan ini  berpendapat  bahwa pariwisata  harus  dipahami  dan  dikelola  dengan  konteks  keberlanjutan  yang  lebih luas.Rekomendasi dari  tulisan  ini  diantaranya  dibutuhkan  riset-riset  terbarukan  seperti sustainable  mobilities melalui big  data sehingga beragam  pendekatan  untuk  strategi pariwisata dapat  dilihat  secara  real  time  dan  menyasar  langsung  pada  permasalahan pariwisata.
Keywords: pariwisata berkelanjutan, overtourism, tourism leakage, sustainable mobilities, big data

## OVERRIDE PARADE: SUSTAINABLE TOURISM ISSUES IN ISLANDS TOURISM DESTINATION IN INDONESIA

## ABSTRACT
Tourism  today  has  a  problem.  It  is  addicted  to  growth,  which  is  incompatible  with sustainability  goals.  Despite  three  decades  discussing  pathways  to  sustainable  tourism, tourism authorities worlwide has continue to promote tourism growth despite the ecological and  social  limits  of  living  on  a  finite  planet. Looking  to  it’ s  case  to  island  destination  in Indonesia overtourism  and  tourism  leakage  are  two  major  problem  the  industry  are facing.Therefore this  article  argues  that  tourism  must  be  understood  and  managed  with  a wider  context  of  sustainability.  Additionally,  strategic  approaches  to  transitioning  to  a sufficiency  approach  to  tourism  and  leisure  is  essential  if  sustainability  is  to  be  secured. Recommendations  include Sustainable  Mobilities, fostering  diverse  approaches  to  tourism strategies  for  development  and  regulating  and  managing  tourism. An  upgraded  reseach  in sustainable  mobility  through  big  data  is  reccomended  to  further  diverse  tourism  strategies from approach that be analyzed in real time and directly targeted at tourism and destination problems.
Keywords: sustainable tourism, overtourism, tourism leakage, sustainable mobilities, big data

## Histori Artikel
Submitted: 1 September 2019 Reviewed:
14 September 2019
Accepted:
1 Oktober 2019 Published: 15 November 2019
Media Wisata, Volume 17, Nomor 2, November 2019

## OVERRIDE PARADE: ISU-ISUPARIWISATA BERKELANJUTAN PADA DESTINASI KEPULAUAN DI INDONESIA
Putu Diah Sastri Pitanatri Politeknik Pariwisata Bali, Bali, Indonesia, Email:diahsastri@gmail.com

## ABSTRAK
Pariwisata  saat  ini  memiliki  masalah;  relatif  kecanduan  pertumbuhan, yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan  keberlanjutan.Meskipun  selama  lebih dari  tiga  decade  pariwisata  berkelanjutan  terus  didengungkan  sebagai bentuk  ideal  dari  pariwisata;  otoritas  pariwisata  di  seluruh  dunia  tetap mempromosikan  aspek-aspek  pertumbuhan  meskipun  keterbatasan ekologis dan social telah menjadi isu strategis di banyak negara.Selain itu  yang  menjadi  permasalahan  kemudian,  pariwisata  seringkali dikaitkan  dengan  berbagai  isu  yang  relative  memiliki  spectrum  yang jauh  dari  pariwisata  itu  sendiri. Dengan melakukan studi  literatur  dari 67  artikel  baik  dari  prosiding,  jurnal  nasional  dan  internasional,  buku, serta  laporan  dari  lembaga  nasional  dan  internasional,  artikel  ini melihat  bagaimana  sebenarnya  esensi  dasar  dari  permasalahan  utama  sector  ini di Indonesiaadalah overtourismdan tourism  leakage.Karena  itu tulisan ini  berpendapat  bahwa pariwisata  harus  dipahami  dan  dikelola  dengan  konteks  keberlanjutan  yang  lebih luas.Rekomendasi dari  tulisan  ini  diantaranya  dibutuhkan  riset-riset  terbarukan  seperti sustainable  mobilities melalui big  data sehingga beragam  pendekatan  untuk  strategi pariwisata dapat  dilihat  secara  real  time  dan  menyasar  langsung  pada  permasalahan pariwisata.
Keywords: pariwisata berkelanjutan, overtourism, tourism leakage, sustainable mobilities, big data

## OVERRIDE PARADE: SUSTAINABLE TOURISM ISSUES IN ISLANDS TOURISM DESTINATION IN INDONESIA

## ABSTRACT
Tourism  today  has  a  problem.  It  is  addicted  to  growth,  which  is  incompatible  with sustainability  goals.  Despite  three  decades  discussing  pathways  to  sustainable  tourism, tourism authorities worlwide has continue to promote tourism growth despite the ecological and  social  limits  of  living  on  a  finite  planet. Looking  to  it’ s  case  to  island  destination  in Indonesia overtourism  and  tourism  leakage  are  two  major  problem  the  industry  are facing.Therefore this  article  argues  that  tourism  must  be  understood  and  managed  with  a wider  context  of  sustainability.  Additionally,  strategic  approaches  to  transitioning  to  a sufficiency  approach  to  tourism  and  leisure  is  essential  if  sustainability  is  to  be  secured. Recommendations  include Sustainable  Mobilities, fostering  diverse  approaches  to  tourism strategies  for  development  and  regulating  and  managing  tourism. An  upgraded  reseach  in sustainable  mobility  through  big  data  is  reccomended  to  further  diverse  tourism  strategies from approach that be analyzed in real time and directly targeted at tourism and destination problems.
Keywords: sustainable tourism, overtourism, tourism leakage, sustainable mobilities, big data

## Histori Artikel
Submitted: 1 September 2019 Reviewed:
14 September 2019 Accepted:
1 Oktober 2019
Published: 15 November 2019
Media Wisata, Volume 17, Nomor 2, November 2019

## OVERRIDE PARADE: ISU-ISUPARIWISATA BERKELANJUTAN PADA DESTINASI KEPULAUAN DI INDONESIA
Putu Diah Sastri Pitanatri Politeknik Pariwisata Bali, Bali, Indonesia, Email:diahsastri@gmail.com

## ABSTRAK
Pariwisata  saat  ini  memiliki  masalah;  relatif  kecanduan  pertumbuhan, yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan  keberlanjutan.Meskipun  selama  lebih dari  tiga  decade  pariwisata  berkelanjutan  terus  didengungkan  sebagai bentuk  ideal  dari  pariwisata;  otoritas  pariwisata  di  seluruh  dunia  tetap mempromosikan  aspek-aspek  pertumbuhan  meskipun  keterbatasan ekologis dan social telah menjadi isu strategis di banyak negara.Selain itu  yang  menjadi  permasalahan  kemudian,  pariwisata  seringkali dikaitkan  dengan  berbagai  isu  yang  relative  memiliki  spectrum  yang jauh  dari  pariwisata  itu  sendiri. Dengan melakukan studi  literatur  dari 67  artikel  baik  dari  prosiding,  jurnal  nasional  dan  internasional,  buku, serta  laporan  dari  lembaga  nasional  dan  internasional,  artikel  ini melihat  bagaimana  sebenarnya  esensi  dasar  dari  permasalahan  utama  sector  ini di Indonesiaadalah overtourismdan tourism  leakage.Karena  itu tulisan ini  berpendapat  bahwa pariwisata  harus  dipahami  dan  dikelola  dengan  konteks  keberlanjutan  yang  lebih luas.Rekomendasi dari  tulisan  ini  diantaranya  dibutuhkan  riset-riset  terbarukan  seperti sustainable  mobilities melalui big  data sehingga beragam  pendekatan  untuk  strategi pariwisata dapat  dilihat  secara  real  time  dan  menyasar  langsung  pada  permasalahan pariwisata.
Keywords: pariwisata berkelanjutan, overtourism, tourism leakage, sustainable mobilities, big data

## OVERRIDE PARADE: SUSTAINABLE TOURISM ISSUES IN ISLANDS TOURISM DESTINATION IN INDONESIA

## ABSTRACT
Tourism  today  has  a  problem.  It  is  addicted  to  growth,  which  is  incompatible  with sustainability  goals.  Despite  three  decades  discussing  pathways  to  sustainable  tourism, tourism authorities worlwide has continue to promote tourism growth despite the ecological and  social  limits  of  living  on  a  finite  planet. Looking  to  it’ s  case  to  island  destination  in Indonesia overtourism  and  tourism  leakage  are  two  major  problem  the  industry  are facing.Therefore this  article  argues  that  tourism  must  be  understood  and  managed  with  a wider  context  of  sustainability.  Additionally,  strategic  approaches  to  transitioning  to  a sufficiency  approach  to  tourism  and  leisure  is  essential  if  sustainability  is  to  be  secured. Recommendations  include Sustainable  Mobilities, fostering  diverse  approaches  to  tourism strategies  for  development  and  regulating  and  managing  tourism. An  upgraded  reseach  in sustainable  mobility  through  big  data  is  reccomended  to  further  diverse  tourism  strategies from approach that be analyzed in real time and directly targeted at tourism and destination problems.
Keywords: sustainable tourism, overtourism, tourism leakage, sustainable mobilities, big data

## Histori Artikel
Submitted: 1 September 2019 Reviewed:
14 September 2019
Accepted:
1 Oktober 2019
Published: 15 November 2019

## PENDAHULUAN
Sejak dijadikannya sebagai  sektor  unggulan pembangunan nasional, pemerintah Indonesia  melalui  program  Nawa  Citta menjadikan pariwisata sebagai salah satucore economy.  Pariwisata  dianggap  sangat  vital untuk  pembangunan  ekonomi  karena  dapat menciptakan  lapangan  kerja,  meningkatkan pendapatan bisnis lain, dan dapat mendorong pemerintah daerah membangun dan memelihara infrastruktur.Keseriusan pemerintah  ditandai dengan  penerbitan Peraturan  Presiden  (Perpres)  No.  3  Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis  Nasional. Melalui  Perpres  ini, pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, listrik  dan  air  bersih  guna  menunjang pengembangan
kawasan
pariwisata unggulan.
Selain itu, didasarkan  amanat RPJMN 2015- 2019 bidang infrastruktur,
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)  mendukung  pengembangan ekonomi  lokal  dan  pariwisata melalui  dua jenis  dukungan.  Pertama,  sebagai  pelaku langsung ekonomi, yang mencakup penyediaan  ruang  terbuka  publik/hijau, pengembangan gedung hijau, dan mendorong ekonomi lokal melalui penyediaan infrastruktur.Kedua, sebagai pendukung pengembangan ekonomi, antara lain meliputi penyediaan  infrastruktur  permukiman  pada kawasan  ekonomi  kreatif  (air  minum, sanitasi, jalan lingkungan), penerapanbantuan Gedung,  dan  Fasilitasi Pemda melalui program Kota Hijau dan Kota Pusaka.
Pariwisata disebut mampu  menghadirkan belanja  wisatawan  yang  langsung diterima oleh  masyarakat  lokal  sehingga  diproyeksi dapat  menjadi  alat  pemerataan  ekonomi paling  ampuh  yang  mampu  menyentuh hingga ke level bawah masyarakat.Pariwisata juga diyakini sebagai komoditas  yang paling berkelanjutan dan menyentuh hingga ke level bawah  masyarakat.  Setiap  tahun,  performa pariwisata  Indonesia  menanjak  di  saat
beberapa komoditas lain, seperti minyak, gas, batu bara, serta kelapa sawit terus merosot.Dalam  angka, untuk  tahun  2019  ini pariwisata diproyeksikan mampu menyumbang produk domestik bruto sebesar 15%, Rp 280 triliun untuk devisa negara, 20 juta  kunjungan  wisatwan  mancanegara,  275 juta  perjalanan  wisatawan  nusantara  dan menyerap  13  juta  tenaga  kerja  pada tahun 2019 (Kompas,  2018; SindoNews,  2018). Lebih  jauh,  sektor  pariwisata  diyakini mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan  ekonomi  yang  tersebar  di seluruh negeri.Sebagai sek tor “super”, pariwisata  juga  diharapkan  mampu  berperan sebagai “ pil-ajaib ” yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit kronis Negara ini.
"Diharapkan  pula  mampu  memutus rantai  kemiskinan,  pengangguran,  juga kesenjangan  dengan  cepat  dan  tepat,"
Arief Yahya, Menteri Pariwisata
(Republika, 2017)
Over-promise inilah  yang kemudian menjadi titik  awal permasalahan  pengembangan kepariwisataan  di  Indonesia  yang  menjadi terlalu addicted  to  growth. Seringkali  saat sebuah  destinasi  populer  karena  pariwisata, maka  seluruh  permasalahan  akan  ditujukan pada  sektor ini.  Mulai  dari  kemacetan, narkoba,  seks  bebas, isu  lingkungan  seperti sampah  dan  alih  fungsi  lahan  sampai perubahan budaya menjadi “karena pariwisata”.Pertayaannya  kemudian,  kemana sector-sektor  lainnya?Sebagai  contoh,  saat sebuah  destinasi  kesulitan  air,  maka  yang bermasalah  adalah  pariwisata.  Sedikit  sekali yang melihat permasalahan ini sebagai akibat dari  pertumbuhan  penduduk,  perusahaan  air mineral  dalam  kemasan  dan climate  change yang  menyebabkan  perubahan  iklim  global sehingga air menjadi sulit.
Memang  tidak  dapat  dipungkiri  pariwisata tentu  memberi  dampak  baik  positif  maupun negative  pada  sebuah  destinasi,  namun sebagai peneliti pariwisata maka permasalahan seharusnya dilihat dari kacamata pariwisata. Selain itu, dalam studi-
studi  sebelumnya  cukup  banyak  literatur yang  menekankan adanya multiplyer  effect dari  pariwisata  (Hughes,  1994;  Adams  dan Parmenter, 1995; Zhou et al, 1997; Dwyer et al, 2000; Blake dan Sinclair, 2003; Dwyer et al,  2006;  Blake  et  al,  2008;  Pratt  dan  Blake, 2009). Oleh sebab itu, artikel hanya ini akan membahas dua pokok permasalah sebagai dampak langsung dari pertumbuhan pariwisata  yang  terlalu  pesat  di  suatu destinasi  sehingga  berimpliasi  terhadap keberlanjutannya, yaitu: overtourism dantourism leakageUntuk mempertajam bahasan,  artikel  ini  hanya  membatasi  pada konteks destinasi kepulauan di Indonesia.

## LITERATIR REVIEW
Pentingnya  aspek  keberlanjutan  pada  sector pariwisata telah menjadi prioritas oraganisasi dunia  seperti  United  Nations,  Bank  Dunia, Organisasi  Pariwisata  Dunia  (UNWTO), World  Travel  &  Tourism  Council  (WTTC) dan  World  Wide  Fund  for  Nature.  Menurut Saarinen  (2006), 'istilah  dan  gagasan keberlanjutan  dialihkan  ke  pariwisata  dari ideologi  pembangunan  berkelanjutan  setelah publikasi  laporan  Komisi  Brundtland pada Stockholm  Conference  on  Human  and Environment “Our Common  Future” pada tahun  1987',  mendefinisikan  pembangunan berkelanjutan sebagai  berikut: sustainable development  is  defined  as  a  process  of meeting the present needs without compromising  the  ability  of  the  future generations  to  meet  their  own  needs (WCED,1987).
Secara  singkat  dapat  dijelaskan  bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan suatu  proses  pembangunan  yang  berusaha untuk  memenuhi  kebutuhan  (segala  sesuatu yang  kita  nikmati)  sekarang  dan  selanjutnya diwariskan kepada generasi mendatang. Jadi, dengan  pola  pembangunan  berkelanjutan generasi  sekarang  dan  generasi  yang  akan datang  mempunyai  hak  yang  sama  untuk menikmati alam beserta isinya ini.
Dalam  laporan  yang  sama  disebutkan  juga konsep  pembangunan  berkelanjutan sebagai
suatu  proses  yang  memenuhi  kebutuhan generasi  sekarang  tanpa  membahayakan kemampuan  generasi  mendatang  untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (WCED,  1987).  Dalam  konsep  ini,  prinsip- prinsip keberlanjutan dirancang untuk memanfaatkan  sumber  daya  secara  optimal sambil  secara  simultan  melindungi  dan meningkatkannya  (Butler,  1999;  Saarinen, 2006; Cawley dan Gillmor, 2007).
… the  drive  towards  sustainable  tourism has  been  prompted  by  concerns  about the  tourismenvironment  relationship  as well  as  interest  in  developing  concepts that  might  help  bring  this  relationship more  in  line  with  the  ideology  of  “Our Common Future” (WCED, 1987).
Jika  merujuk  pada lingkup akademis; Bramwell  dan  Lane  (1993)  menyebutkan bahwa istilah pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) pertama kali ada dalam publikasi di tahun 1973 (oleh Dasmann et al., 1973)  yang  kemudian  menjadi  salah  satu pertimbangan  politis  di  tahun  1980  dalam World Conservation Strategy (IUCN,
1980dalam Mihalic  2016). Semenjak  saat itu, pariwisata model ini digaungkan sebagai prinsip-pripsip pembangunan
yang bertemakan keberlanjutan. Prinsip ini – yang kemudian  dikenal  dengan  istilah the  three pillars atau the three elements of sustainability merupakan prinsip yang diadopsi  dari  pembangunan  berkelanjutan (UNEP  &  WTO,  2005). Ketiga  prinsip  itu ekonomi,  lingkungan  serta  keberlanjutan sisial  budaya  kemudian  menjadi  konsep dasar  penelitian-penelitian  yang  bertemakan pariwisata berkelanjuan.
Lebih  lanjut,  United  Nation  Environmental Programme  (UNEP,  2009)  menekankan perbedaan  antara  pertumbuhan  pariwisata (tourism growth) dan pembangunan pariwisata (tourism development).Secara ringkas,  penambahan  jumlah  pengunjung adalah indikator utama pertumbuhan pariwisata.Sementara pembangunan pariwisata ditandai dengan terjadinya pertumbuhan  pendapatan  dan  penyerapan tenaga  kerja  lokal  serta  manfaat  lingkungan
yang  disebabkan  karena  aktivitas  pariwisata yang  dilakukan  berdasarkan  daya  dukung lingkungan.Perbedaan  antara  pertumbuhan dan
pembangunan pariwisata mengimplikasikan bahwa pembangunan pariwisata  adalah  pariwisata  berkelanjutan, sementara  pertumbuhan  pariwisata  belum tentu berkelanjutan.
UNWTO  (2011)  menekankan  suatu  kondisi ideal, yaitu bahwa semua pariwisata seharusnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan.Namun  yang terjadi  yaitu masih  banyak  negara,  daerah  dan  entitas resmi yang belum memahami hal ini.Sebagai akibatnya, keuntungan yang sebesar- besarnya  dikejar  dengan  cara  mengorbankan
dan  pada  akhirnya  merusak  sumberdaya pariwisata.Dunia kemudian mengenal pariwisata dua kutub  yaitu konvensional dan berkelanjutan.
Sesungguhnya  terdapat  perbedaan  yang substansial  antara  pariwisata  biasa  atau konvensional  dan  pariwisata  berkelanjutan. Inti  pariwisata  berkelanjutan  yaitu  bahwa kegiatan  pariwisata  secara  lingkungan  tidak merusak alam, secara budaya dan sosial tidak mengubah  tatanan  masyarakat,  dan  secara ekonomi  memberikan  dampak  positif  bagi masyarakat  lokal.  Dilihat  dari  beberapa indikator, berikut perbedaan antara pariwisata konvensional dan berkelanjutan. Tabel 1. Perbedaan Pariwisata Konvensional dengan Pariwisata Berkelanjutan Indikator Pariwisata Konvensional Pariwisata Berkalanjutan 1. Tujuan Utama Profit sebagai satu-satunya tujuan utama Direncanakan dengan tiga tujuan, yaitu keuntungan, lingkungan, dan masyarakat 2. Perencanaan (planning) Seringkali tidak dirancang sebelumnya baik oleh penyedia jasa maupun pengunjung Umumnya memiliki proses perencanaan yang baik, jauh hari sebelum destinasi itu dibuka untuk turis dan umumnya melibatkan berbagai pihak 3. Orientasi Kepuasan pengunjung/wisatawan saja Berorientasi kepentingan bersama, terfokus pada kepentingan lokal 4. Fungsi Kontrol Dikontrol orang luar/investor yang mengutamakan profit Dikontrol dan dikelola sebagian besar atau seluruhnya orang lokal atau “green investor” yang mengutamakan keuntungan bagi orang lokal 5. Fokus kunjungan Fokus untuk menyenangkan wisatawan – yang seringkali menciptakan tourist bubble pada destinasi tersebut (misal membuka restoran khusus untuk wisatawan dari Negara A) Fokus untuk memberi pengalaman kepada pengunjung (creating experiences) dimana wisatwan misalnya diajak untuk menikmati makanan lokal 6. Aspek Konservasi lingkungan Konservasi bukan menjadi prioritas Konservasi merupakan prioritas 7. Masyarakat lokal Masyarakat lokal bukan prioritas pengembangan. Hal ini sering berujung pada tenaga kerja yang bukan dari mayarakat lokal karena pengalaman yang ingin diciptakan bukan local expertise dari destinasi tersebut Masyarakat adalah prioritas karena merekalah yang berperan dalam penciptaan experience untuk wisatawan. Oleh sebab itu ada apresiasi akan budaya lokal. 8. Profit sharing Lebih besar porsi keuntungan dinikamti orang luar sebagai investor dan operator Porsi pendapatan terbesar mengalir ke masyarakat lokal Dari berbagai sumber, konstruk penulis, 2019 Meskipun  demikian,  secara  empiris  dapat dilihat bahwa penekanan terhadap keberlanjutan ekonomis di industry pariwisata mendapat prioritas tertingi sementara  aspek  lingkungan  merupakan prioritas  terendah (Blackstock  et  al.,  2008;
Bohdanowicz  et  al.,  2005;  Bramwell  et  al., 2008;  Mihaliec  et  al.,  2012). Seolah-olah lebih mudah menerapkan agenda keberlanjutan bagi sector public dibandingkan swasta karena bagainapun juga keuntungan  perusahaan  adalah top  notch priority dibandingkan lainnya.
Berbeda  halnya  dengan  turunan  dari  prinsip keberlanjutan  seperti  konsep the  triple bottom  line (TBL) atau  corporate  social responsibility  (CRS) yang  sejatinya  lebih mendekati industry sehingga dapat diadaptasikan dan diaplikasikan secara langsung.Keengganan industry untuk berbicara  keberlanjutan  melahirkan  istilah baru  seperti green  tourism,sebagai  sinonim dari  terminology  ini.  Dalam  konsep  modern diskusi dan debat terkait perbedaan sustainable, CSR, TBL ataugreen tourismmenjadi  kontra  produktif  karena sejatinya  seluruh  terminologi  ini  merujuk pada ketiga pilar yang sama.
Yang  menarik,berkembang    juga  konsep yang disebut sebagai pariwisata bertanggung jawab atau responsible tourism yang menjadi warna  dari  pariwisata  berkelanjutan.  Jika sustainable  tourism  lebih  kepada  konsep makro,  maka  responsible  tourism  lebih kepada  aspek  bisnisnya. Konsep  ini    telah ada sejak tahun 1980an, dengan kajian-kajian yang berfokus pada permasalahan lingkungan dalam lingkup pariwisata (Bramwell  et  al.,  2008;  Butler,  1995; Chettiparamb and Kokkranikal, 2012; Goodwin, 2011; Leslie, 2012b, 2012c).
Bertentangan  dengan  konsensus  relatif  pada makna tiga pilar pada pariwisata berkelanjutan,  yang  diamati  sebagai  sebuah konsep, gagasan pariwisata yang bertanggung jawab (atau responsible tourism)  belum  begitu  kuat  atau  sering diterapkan. Menurut beberapa penulis, responsibility dan responsible  tourismdapat berarti "apa saja" (Chettiparamb dan Kokkranikal, 2012, hlm. 302; van Marrewijk, 2003),  dan  penggunaannya  tidak  menambah pemahaman  konseptual  tentang  pariwisata. Literatur  dan studi yang  ada  tentang pariwisata yang bertanggung jawab
mengungkapkan  banyak  pemahaman  yang: bervariasi mengenai apakah subjeknya adalah  konsep,  teori  atau  praktik  (Leslie, 2012a,  b,  c); apakah  kemudian melibatkan berbagai  pemangku  kepentingan  dan  tujuan yang berbeda; ataukah model inimenciptakan pariwisata  yang  ramah  lingkungan  atau menciptakan tempat  yang  lebih  baik  bagi masyarakat  lokal  untuk  tinggal dan turis untuk berkunjung (RTP, 2002). Dalam kajian literature lebih lanjut, ditemukan pemahaman bahwa  pariwisata  model  ini  berfokus  pada konsumsi dan proses produksi yang bertanggung jawab (Budeanu, 2005; Stanford,  2008;  Bramwell  et  al.,  2008;  Hall, 2012, Kusworo, 2015). Penekanan ini berarti baik  masyarakat  lokal,  turis,  penyedia amenitas  pariwisata  serta  pemerintah  lokal memiliki  relasi  atau nexus  yang  kuat  dalam mewujudkan  pariwisata  yang  bertanggung jawab.
Oleh sebab itu, pariwisata  yang bertanggung jawab  bukan  sinonim  untuk  pariwisata berkelanjutan.  Pariwisata  yang  bertanggung jawab membahas wacana pariwisata berkelanjutan  dalam  implementasi  dan  lebih merupakan ungkapan untuk menggambarkan pariwisata  yang  berkelanjutan  karena  ia “bertindak”  berkelanjutan.  Ini  bukan  hal yang  baru,  bukan  alternatif  baru  untuk bentuk  pariwisata  lain  atau  cara  baru "melakukan" pariwisata berkelanjutan, seperti  yang  dinyatakan  oleh  beberapa penulis (Blackstock et al., 2008).
Dengan demikian, pariwisata yang bertanggung  jawab  dibangun  di  atas  strategi dan  kebijakan  berbasis  keberlanjutan  yang tepat  dan  menambahkan  perilaku  yang sesuai, yang berarti tindakan yang berkelanjutan  (kembali)  atau,  sesuai  dengan konsep Goodwin, dimana kemampuan merespon, didukung oleh kesadaran dan etika dalam lingkungan  pariwisata itu  sendiri (Fennell,  2006). Lebih  lanjut,  Mihalic (2016)  menyebutkan  penggabungan  antara pariwisata  berkelanjutan  dengan  pariwista yang bertanggung jawab kemudian melahirkan terminology yang disebut sebagai responsutabletourism sebagaimodel  baru
yang dapt menjadi jembatan antara gap yang muncul  dari responsible dengan sustainable tourism.
Merging the words responsible (behaviour-based) and sustainable (concept and values-based) produces the new  term  responsustable  tourism.  It  is argued  that  this  new  term  fully  reflects the  academic  and  practical  debate  and action  that  is  increasingly  labelled
“responsible”  tour ism,  yet  de  facto based on sustainability (Mihalic, 2016).
Koneksi antara pariwisata bertanggung jawab yang  keberlanjutan  ini  diilustrasikan  pada Gambar. 1  dibawah  ini  di  mana  pilar pembangunan  berkelanjutan  berdiri  di  atas persyaratan  pariwisata  berkelanjutan.Atap struktur  disebut  pariwisata responsustable (responsibility & sustainability), yang menunjukkan tanggung jawab dan keberlanjutan dalam perilaku pariwisata.
Gambar 1. Model Responsustable Tourism Sumber:  Mihalic, (2016)
Tidak  hanya  konsep responsustable; sampai saat  ini  begitu  banyak  publikasi  yang menuliskan pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan. Ada yang menghubungkannya  dengan  United  Nations Sustainable  Development  Gaals  (UN-SDG); ada  juga  yang  melihatnya  dalam  aspek aplikatif  sehingga  menghasilkan  berbagai model  pariwisata  baru  seperti  ecotourism, pilgrimage tourism, bahkan walking tourism. Di  satu  sisi,  konsep  keberlanjutan  telah berfungsi  untuk  beberapa  orang  sebagai
magic  wand yang  mengarah  ke  model  dan bentuk  pengembangan  pariwisata  yang  lebih berkelanjutan,  ramah  lingkungan  dan  sosial (Ritchie  dan  Crouch,  2000;  Swarbrooke, 1999).  Di  sisi  lain,  konsep  ini  terus-menerus dikritik  karena  cacat  dan  tidak  memadai (Higgins-Desbiolles,  2010).  Dengan  kata lain,  diskusi  keberlanjutan  telah  membantu menarik perhatian pada perlunya keseimbangan  antara  kepentingan  ekonomi dan lingkungan dalam pariwisata.
Media Wisata, Volume 17, Nomor 2, November 2019
yang dapt menjadi jembatan antara gap yang muncul  dari responsible dengan sustainable tourism.
Merging the words responsible (behaviour-based) and sustainable (concept and values-based) produces the new  term  responsustable  tourism.  It  is argued  that  this  new  term  fully  reflects the  academic  and  practical  debate  and action  that  is  increasingly  labelled
“responsible”  tour ism,  yet  de  facto based on sustainability (Mihalic, 2016).
Koneksi antara pariwisata bertanggung jawab yang  keberlanjutan  ini  diilustrasikan  pada Gambar. 1  dibawah  ini  di  mana  pilar pembangunan  berkelanjutan  berdiri  di  atas persyaratan  pariwisata  berkelanjutan.Atap struktur  disebut  pariwisata responsustable (responsibility & sustainability), yang menunjukkan tanggung jawab dan keberlanjutan dalam perilaku pariwisata.
Gambar 1. Model Responsustable Tourism Sumber:  Mihalic, (2016)
Tidak  hanya  konsep responsustable; sampai saat  ini  begitu  banyak  publikasi  yang menuliskan pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan. Ada yang menghubungkannya  dengan  United  Nations Sustainable  Development  Gaals  (UN-SDG); ada  juga  yang  melihatnya  dalam  aspek aplikatif  sehingga  menghasilkan  berbagai model  pariwisata  baru  seperti  ecotourism, pilgrimage tourism, bahkan walking tourism. Di  satu  sisi,  konsep  keberlanjutan  telah berfungsi  untuk  beberapa  orang  sebagai
magic  wand yang  mengarah  ke  model  dan bentuk  pengembangan  pariwisata  yang  lebih berkelanjutan,  ramah  lingkungan  dan  sosial (Ritchie  dan  Crouch,  2000;  Swarbrooke, 1999).  Di  sisi  lain,  konsep  ini  terus-menerus dikritik  karena  cacat  dan  tidak  memadai (Higgins-Desbiolles,  2010).  Dengan  kata lain,  diskusi  keberlanjutan  telah  membantu menarik perhatian pada perlunya keseimbangan  antara  kepentingan  ekonomi dan lingkungan dalam pariwisata.
Media Wisata, Volume 17, Nomor 2, November 2019
yang dapt menjadi jembatan antara gap yang muncul  dari responsible dengan sustainable tourism.
Merging the words responsible (behaviour-based) and sustainable (concept and values-based) produces the new  term  responsustable  tourism.  It  is argued  that  this  new  term  fully  reflects the  academic  and  practical  debate  and action  that  is  increasingly  labelled
“responsible”  tour ism,  yet  de  facto based on sustainability (Mihalic, 2016).
Koneksi antara pariwisata bertanggung jawab yang  keberlanjutan  ini  diilustrasikan  pada Gambar. 1  dibawah  ini  di  mana  pilar pembangunan  berkelanjutan  berdiri  di  atas persyaratan  pariwisata  berkelanjutan.Atap struktur  disebut  pariwisata responsustable (responsibility & sustainability), yang menunjukkan tanggung jawab dan keberlanjutan dalam perilaku pariwisata.
Gambar 1. Model Responsustable Tourism Sumber:  Mihalic, (2016)
Tidak  hanya  konsep responsustable; sampai saat  ini  begitu  banyak  publikasi  yang menuliskan pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan. Ada yang menghubungkannya  dengan  United  Nations Sustainable  Development  Gaals  (UN-SDG); ada  juga  yang  melihatnya  dalam  aspek aplikatif  sehingga  menghasilkan  berbagai model  pariwisata  baru  seperti  ecotourism, pilgrimage tourism, bahkan walking tourism. Di  satu  sisi,  konsep  keberlanjutan  telah berfungsi  untuk  beberapa  orang  sebagai
magic  wand yang  mengarah  ke  model  dan bentuk  pengembangan  pariwisata  yang  lebih berkelanjutan,  ramah  lingkungan  dan  sosial (Ritchie  dan  Crouch,  2000;  Swarbrooke, 1999).  Di  sisi  lain,  konsep  ini  terus-menerus dikritik  karena  cacat  dan  tidak  memadai (Higgins-Desbiolles,  2010).  Dengan  kata lain,  diskusi  keberlanjutan  telah  membantu menarik perhatian pada perlunya keseimbangan  antara  kepentingan  ekonomi dan lingkungan dalam pariwisata.
Penetrasi  aktual  pariwisata  berkelanjutan  ke dalam strategi dan kebijakan telah menghasilkan  banyak  implikasi  baik  seperti penghematan energi, daur ulang, pengurangan  limbah  dan  emisi  dan  upaya untuk meningkatkan mata pencaharian penduduk  lokal.Namun,  ada  juga  bukti signifikan  dari  efek  sebaliknya.  Wheeler berpendapat bahwa konsep pariwisata berkelanjutan yang “menarik secara intelektual”  memiliki  aplikasi  praktis  yang sangat  rendah  karena  berada  dalam tataran konsep dan perdebatan akademis tanpa solusi aplikatif — sehingga pada dasarnya memungkinkan  perilaku  yang  sama  seperti sebelumnya (Wheeller, 1993).
Memang,  konsensus  tentang  keefektifan pengembangan pariwisata berkelanjutan tetap  sulit  dipahami  (Chettiparamb  dan Kokkranikal,  2012),  dan  implementasinya dalam praktiknya tetap sulit, sehingga sampai saat  ini meninggalkan  banyak  industri pariwisata menjadi "... sangat tidak berkelanjutan"  (Higgins-Desbiolles,  2010, hlm. 117)

## METODE
Untuk mendapatkan  gambaran komprehensif terhadap  permasalahan  yang  ada,  artikel  ini mempergunakan metode  deskriptif  analitis dengan dukungan rujukan dari sumber berita online  yang  kredibel,  analisa  perkembangan pembangunan  pariwisata  dari  Bapenas  dan Kementerian  Pariwisata yang  diperkuat dengan pendalaman materi melalui pengumpulan  data  sekunder  yang  diperoleh daridesk study.
Studi  literature  mempergunakan 67 artikel baik  dari  prosiding,  jurnal  nasional dan internasional,buku, serta laporan dari BAPPENAS, Badan Pariwisata Internasional (UNWTO)  dan  World  Economy  Forum (WEF). Didalam melakukan resensi publikasi, tulisan ini dibantu dengan program Mendeley  sehingga  kajian  literatur  dapat dibuat dengan padat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fenomena Overtourism  dan  Destinasi Kepulauan
Fenomena overtourism saat  ini  diindikasi telah  terjadi  di  banyak  destinasi  dunia. Secara  awam overtourism dimaknai  sebagai angka  turis  yang  sangat  tinggi  dan  melebihi daya tampung ekosistem pariwisata di tempat itu,  namun  apa  sebenarnya overtourism masih  menjadi  sebuah  perdebatan  sampai saat  ini  karena  termilogi  tersebut  sangat mirip  dengan  apa  yang  telah  lebih  dulu dikenal  oleh  dunia  akademisi  sebagai over carrying capacity.
Jika  merujuk  kebelakang,  istilah  ini  pertama kali  muncul  sebagai (hashtag) #overtourism di Twitter pada 2012. Istilah tersebut menjadi populer dan mengacu pada destinasi di mana turis,  tuan  rumah,  dan  warga  lokalnya merasakan  adanya  terlalu  banyak  turis sehingga kualitas kehidupan di daerah itu dan pengalaman di destinasi itu telah menurun di luar batas yang bisa diterima.
Destinasi  seperti  Mallorca  dan  Barcelona  di Spanyol,  New  Orleans  di  AS,  Santorini  di Yunani,  dan  Reykjavik  di  Islandia  menjadi beberapa destinasi yang
‘terpapar’ overtourism Pada  Mei  2016  pemerintah Thailand  juga  menutup  secara  sementara Pulau  Koh  Tachai,  yang  terkenal  sebagai destinasi  menyelam  dan  pantai  yang  indah, karena kerusakan lingkungan dan sumberdaya  alam  akibat  terlalu  banyaknya wisatawan yang datang ke destinasi tersebut.
Overtourism sendiri menjadi cukup fenomenal  setela  cukup  banyak  publikasi yang  mulai  menjadikan  terminology  ini sebagai  rujukan  bagi  destinasi  yang  terpapar pariwisata  yang  terlalu  besar,  sehingga menimbulkan  permasalahan  bagi  destinasi dan  masyarakat  lokal (Capocchi,  Vallone, Pierotti,  &  Amaduzzi,  2019;  Innerhofer, 2018;  Séraphin,  Zaman,  Olver,  Bourliataux- Lajoinie,  &  Dosquet,  2019).  Sebelumnya, hubungan “putus nyambung” antara host dan guest  telah menjadi  teori-teori  fenomenal seperti  Tourism  Area  Life  Cycle  (TALC) Butler dan Doxey Irritation Index.
Overtourism merangkum  narasi  tentang persepsi negatif terhadap turis dan turisme di banyak  tempat  di  Eropa.  Amsterdam, Venezia, Dubrovnik, Barcelona, dan Islandia adalah  beberapa  nama  yang  sering  muncul dalam bahasan (yang mengkritisi) pertumbuhan  pariwisata  yang  berlebihan sehingga  berdampak  negatif  bagi  destinasi tersebut.  Dampaknya  adalah  masyarakat lokal  tidak  lagi  nyaman  tinggal  di  destinasi tersebut.  Penyebabnya  bisa  beragam — mulai dari  ada  kerumunan  turis  yang  ‘mengambil alih’  jalan -jalan  tempat  mereka  biasa bersepeda  dan  berjalan  kaki,  atau  karena harga  sewa  rumah  dan  tanah  melonjak  naik akibat mekanisme bisnis pariwisata (Capocchi,  et  all,  2019;  Séraphin,  et  all, 2019; Condé Nast Traveler,2018; Innerhofer, 2018).
Selain  itu,  bagi  sebuah  negara  dengan  basis kepulauan  terbesar  di  dunia,  telah  cukup banyak kritisi terhadap pengembangan destinasi  kepulauan  yang  terlalu  “Bali  dan Jawa  sentris”.Beberapa  destinasi  disinyalir berada pada ambang overtourism seperti Bali (CNTraveler,  2018),  Labuan  Bajo  (Cole, 2017) dan Kepulauan Gili (Budilestari, et all, 2014; Hampton & Jeyacheya, 2015; Kurniawan, et  all,  2016,  2019;  Pitanatri, 2018).
Pariwisata sebagai sebuah industri merupakan  sebuah  sistem  yang  kompleks dan  melibatkan  banyak  elemen.    Mengelola
potensi  pulau-pulau  kecil  di  Indonesia  yang demikian  terisolir  dan  susah  dijangkau menjadi  semakin  mendekati  momentumnya. Pasalnya,  selain  memiliki  nilai  strategis, muncul  kecenderungan  perubahan  titik episentrum  ekonomi  dunia, yang  kini semakin  bergeser  dari  kawasan  petro-dollar di  Timur  Tengah  ke  kawasan  Pasifik  yang potensial.  Pakar  futurologi  John  Hay  dalam Naisbitt dan Aburdene (1990) mengungkapkan,  "Atlantik  adalah  samudra masa  lampau,  Mediterania  (laut  tengah) adalah samudra masa kini, dan Pasifik adalah samudra masa depan atau ocean of the future. Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi  peluang namun  sekaligus  tantangan  bagi  pengelolaan destinasi kepulauan di Indonesia kedepannya.
Sebagai  contoh, berikut  komparasi  foto Aerialkepulauan  Gili  pada  tahun  2010,  2014 (diambil  oleh  Kurniawan  et  all) dan google Earth  2019  yang  menunjukkan  bagaimana kepadatan  pembangunan  di  kepulauan  ini. Padahal di tiga pulau ini terdapat pelarangan kendaraan  bermotor  dan  seluruh  bahan bangunan berasal dari pulau seberang.Hal ini relatif  menyulitkan  pembangunan  bangunan, namun  hal  tersebut  tidak  menyurutkan pertumbuhan  pembangunan  akomodasi  dan hotel  di  kawasan  ini — dapat  dibayangkan bagaimana  dengan  pertumbuhan  kepadatan di  pulau-pulau  lain  yang  tidak memiliki pelarangan seperti di kepulauan Gili.
Gambar 2. Pertumbuhan Kepadatan Kepulauan Gili 2010, 2014 (atas) dan 2019 (bawah) Sumber: Kurniawan et al. 2016; Google Earth, 2019.
Padahal,  United  Nation  World  Tourism Organization  (UNWTO)  pada  tahun  1988 telah mendeklarasikan pariwisata berkelanjutan sebagai suatu upaya pengelolaan  yang  terarah  atas  seluruh sumberdaya sedemikian rupa sehingga
139
https://amptajurnal.ac.id/index.php/MWS Gambar 2. Pertumbuhan Kepadatan Kepulauan Gili 2010, 2014 (atas) dan 2019 (bawah) Sumber: Kurniawan et al. 2016; Google Earth, 2019.
Padahal,  United  Nation  World  Tourism Organization  (UNWTO)  pada  tahun  1988 telah mendeklarasikan pariwisata berkelanjutan sebagai suatu upaya pengelolaan  yang  terarah  atas  seluruh sumberdaya sedemikian rupa sehingga
139
https://amptajurnal.ac.id/index.php/MWS Gambar 2. Pertumbuhan Kepadatan Kepulauan Gili 2010, 2014 (atas) dan 2019 (bawah) Sumber: Kurniawan et al. 2016; Google Earth, 2019.
Padahal,  United  Nation  World  Tourism Organization  (UNWTO)  pada  tahun  1988 telah mendeklarasikan pariwisata berkelanjutan sebagai suatu upaya pengelolaan  yang  terarah  atas  seluruh sumberdaya sedemikian rupa sehingga
kebutuhan ekonomi, sosial dan estetika dapat dipenuhi  sambil  mempertahankan  integritas budaya,  proses  ekologi, keragaman  biologi dan  sistem  yang  mendukung  kehidupan. Dalam  pelaksanaannya,  UNWTO  UNWTO menilai  begitu  pentingnya  menentukan Kawasan Konservasi Perairan (Marine Protected Area) sebagai elemen penting  dari pariwisata bahari. Selain itu, budaya masyarakat lokal  serta  pentingnya  kegiatan pariwisata  bagi  ekonomi  lokal  adalah  juga unsur  penting  dan  perlu  dipertimbangkan setiap  saat  dalam  pembangunan  pariwisata berkelanjutan.
Permasalahan overtourism jika tidak ditanggulangiakan  menjadi bom bunuh  diri bagi  pariwisata Indonesia. Tawaran  dari konsep sustainable dan responsible tourismdapat menjadi obat penawar menangani  kesemrawutan  akibat  pariwisata; namun seperti yang telah didiskusikan diatas sata ini yang dibutuhkan adalah implementasi  bukan  sekedar  konsep  dan teori.Bagaimanapun juga kelestarian lingkungan,  keterlibatan  masyarakat,  dan peningkatan  ekonomi  adalah  faktor  kunci yang  harus  mendapat  perhatian dalam pengembangan  destinasi  kepualauan  di Indonesia.
Kebocoran  Pariwisata  akibat  Indikator yang Salah?
Permasalahan kedua yang selanjutnya menjadi isu strategis pengembangan pariwisata  adalah  isu  kebocoran  pariwisata atau  disebut  sebagai tourism  leakage.Isu  ini merupakan implikasi langsung dari pertumbuhan pariwisata yang tidak berkelanjutan  dimana  aktivitas pariwisata tidak  dirancang  dan  dilaksanakan  secara berkelanjutan  dan  pada  akhirnya  mengalami kemunduran atau stagnasi.
Dalam lingkup makro, salah satu penyebabnya adalah kinerja pariwisata diukur  dengan  menggunakan  indikator- indikator  yang  tidak  tepat  maka  sebagai akibatnya  pembangunan  pariwisata  menjadi masalah karena pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendalikan.Sebagai contoh pertumbuhan pariwisata  di suatu daerah atau
negara  biasanya  diukur  dengan  empat indikator  utama  yaitu: Jumlah  kunjungan wisatawan, Nilai pengeluaran per wisatawan, Lama tinggal, Pendapatan pemerintah.
Jumlah  kunjungan  wisatawan  (numbers  of tourist),  baik  secara  absolut  maupun  relatif terhadap  jumlah  penduduk,  atau  juga  relatif terhadap pada periode sebelumnya.
Nilai  pengeluaran  per  wisatawan (tourist expenditure).  Angka  ini  sering  digunakan sebagai  indicator  yang menunjukkan  kelas ekonomi wisatawan. Di saat  yang  sama pengeluaran per wisatawan ini menggambarkan  daya  saing  suatu  daerah terhadap daerah lain. Semakin besar pengeluaran  atau  belanja  wisatawan  untuk jenis  jasa  dan  produk  yang  sama  di  suatu daerah  dapat  menggambarkan  kurangnya daya saing daerah tersebut. Nilai pengeluaran per  wisatawan  juga  merupakan  potensi penerimaan  atau  pendapatan  daerah  tujuan wisata.
Lama tinggal di suatu daerah (length of stay). Indikator  ini  biasanya  diukur  dalam  satuan hari.  Semakin  lama  wisatawan  tinggal  di suatu  daerah  merupakan  proksi  dari  daya tarik  daerah  tersebut.  Lama  tinggal  suatu daerah  berkorelasi  positif  dengan  jumlah pengeluaran pariwisata.
Pendapatan pemerintah pada tingkat nasional maupun  daerah Gross  National  Product dan Gross  Domestic  Product).  Indikator  ini adalah  hasil  perkalian  dari  tiga  indikator sebelumnya. Poin  ini  sering  dipakai sebagai indikator makro pertumbuhan pariwisata.
Pertanyaannya  kemudian,  apakah  keempat indikator ini sudah cukup untuk menggambarkan pariwisata berkelanjutan?Bila  yang  dievaluasi  adalah pertumbuhan  pariwisata  maka  keempat indikator  sudah  sangat  tepat  sebagai  alat ukur.Namun demikian, keempat indikator ini hanya mengukur pertumbuhan pariwisata.Secara  konvensional,  keempat indikator ini memang selalu digunakan untuk mengukur  perkembangan  atau  keragaan pariwisata  pada  umumnya.Sesungguhnya keempat  indikator  ini  belum  cukup  untuk
mengukur atau mengevaluasi kinerja pariwisata berkelanjutan.
Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Carbone (2005),  keberlanjutan  ekonomi misalnya, harus mengacu  pada  pendapatan  tambahan yang  diberikan  kepada  penduduk  setempat untuk  mengkompensasi  mereka  atas  beban yang  mungkin  ditimbulkan  oleh  kehadiran wisatawan.Selain  itu,  keberlanjutan  ekonomi dari  pertumbuhan  pariwisata dapat  disebut sebagai peningkatan ekonomi bagi masyarakat lokal  yang  dapat  dihasilkan  oleh pengembangan  pariwisata  dalam  jangka panjang,  dengan  mempertimbangkan  semua dampak beragam yang mempengaruhi berbagai sektor dan industri.
Namun demikian, keberlanjutan pengembangan  pariwisata  secara  umum,  dan khususnya keberlanjutan ekonomi dari pertumbuhan  pariwisata,  harus  diukur  agar bermanfaat  (Garrigós  et  all,  2004),  dan meskipun  pertanyaan  dan  tantangannya adalah apakah ini mungkin dilakukan?(Buckley,  1999). Garrigós  et  al (2004) menyatakan bahwa pengukuran keberlanjutan seharusnya mengukur berbagai faktor berpengaruh sehingga dapat meningkatkan perencanaan dan proses manajerial, serta mampu meningkatkan level keberlanjutan  suatu  wilayah  (Cooper  et  al, 1998). Jika  berbicara  keberlanjutan  maka pengukuran yang  tepat menjadi sangat penting  dalam  industri  pariwisata, apalagidi destinasi  dan  Negara  yang  menjadikan pertumbuhan dan indikator-indikator ekonomis  sebagai  capaian  pembangunan sector ini.
Whether  the  benefits  of  tourism  as  an economic base are equivalent to those of other  sectors  depends  on  the  degree  of linkage  within  or  leakage  from  the regional economy (Haddad et al, 2013)
Sebagaimana  yang  disebutkan  oleh    Haddad et all (2013) pariwisata ‘layak’ diukur dalam basis ekonomi jika manfaatnya juga perhitungannya juga mempertimbangkan kebocoran yang muncul. Masalah utama dari keberlanjutan  ekonomi  atau  pertumbuhan ekonomi  adalah  meskipun  pendapatan  yang
dihasilkan  oleh  pariwisata  melimpah  tetapi seringkali bocor keluar dari wilayah tersebut karena  impor,  atau  kepemilikan  asing  atas fasilitas wisata di destinasi tersebut (Budeanu,  2007).Oleh  karena  itu,  menurut Sheng  dan  Tsui  (2009),  pendapatan  bersih pariwisata sebenarnya adalah jumlah pengeluaran  wisatawan  yang  tinggal  di destinasi  setelah  dikurangi  keuntungan  dan upah  dibayarkan  di  luar  daerah  dan  setelah impor  dibeli.    Jumlah  yang  harus  dikurangi inilah disebut sebagai “kebocoran”
The  real  tourism  revenue  is  the  amount of  tourist  spending  that  remains  locally after profits and wages are paid outside the  area  and  after  imports  are purchased. The amounts to be subtracted are  called  leakage (Sheng  and  Tsui,
2009)
Kebocoran dapat didefinisikan sebagai 'kegagalan  pengeluaran  wisatawan  untuk tetap berada dalam ekonomi tujuan' (Sandbrook,  2010,  hal  125),  atau  'hilangnya valuta  asing  dan  biaya  tersembunyi  lainnya yang  berasal  dari  kegiatan  terkait  pariwisata' (Cernat dan Gourdon, 2005). Semakin tinggi kebocoran  sebuah  destinasi,  maka  akan semakin rendah dampak ekonomi pariwisata; dimana  manfaat  dari  sector  ini  tidak “tinggal”  di  destinasi.  Sebagai  contoh,  di beberapa  daerah,  penduduk  lokal  tidak memperoleh  manfaat  yang  cukup  dari pengembangan  pariwisata  ketika  manajer hotel  lebih  suka  mempekerjakan  pekerja asing  daripada  pekerja  lokal  (Hohl  dan Tisdell,  1995).  Hal  yang  sama  juga  terjadi jika  operator  brand  hotel  internasional beroperasi  di  destinasi  tersebut,  maka  dapat dipastikan  porsi  yang  cukup  besar  akan kembali  ke negara  asal  operator  tersebut beroperasi.
Selain  itu,  kadang-kadang  hanya  sebagian kecil  dari  nilai  produktif  sektor  pariwisata tetap  ada  di  daerah  setempat,  dan  banyak pengeluaran  wisatawan  kembali  ke  daerah asal  (misalnya,  ketika  turis  membeli  produk impor,  atau  ada  sedikit  pajak)  atau  tidak pernah  meninggalkan  negara  asal (Lejarraga dan Walkenhorst, 2010). Misalnya
kecenderungan  wisatawan  Jepang  yang mempergunakan  agen  perjalanan,  operator tur, maskapai penerbangan bahkan hotel asal Jepang.Dalam  istilah  akademis,  kondisi  ini lazim  disebut  sebagai “tourist  bubble” (Pitana  &  Gayatri  2005). Seperti  misalnya yang terjadi  di beberapa  destinasi  di Bali, yang seringkali terlalu mengakomodir tourist bubblesehingga  yang  banyak  berkembang justru  restoran-restoran  Jepang,  Italia  atau Prancis — yang  tentu  membutuhkan  impor bahan dan tenaga kerja (Pitanatri, 2016).
Ada  yang  disebut  sebagai  kebocoran import dan  kebocoran eksport dan  kebocoran  yang sifatnya  tidak  terlihat  atau invisible  leakage. Biasanya  kebocoran  import  terjadi  ketika terjadinya  permintaan  terhadap  peralatan- peralatan  yang  berstandar  internasional  yang digunakan  dalam  industry  pariwisata,  bahan makanan  dan  minuman  import  yang  tidak mampu  disediakan  oleh  masyarakat  lokal atau  dalam  negeri.  Sedangkan  kebocoran eksport seringkali terjadi pada pembangunan destinasi  wisata  khususnya  pada  negara miskin  atau  berkembang  yang  cenderung memerlukan  modal  dan  investasi  yang  besar untuk  membangun  infrastruktur  dan  fasilitas wisata  lainnya.  Kondisi  seperti  ini,  akan mengundang  masuknya  penanaman  modal asing  yang  memiliki  modal  yang  kuat  untuk membangun  resort  atau  hotel  serta  fasilitas dan infrastruktur pariwisata, sebagai imbalannya,  keuntungan  usaha  dan  investasi mereka  akan  mendorong  uang  mereka kembali  ke  negara  mereka  tanpa  bisa dihalangi,  hal  inilah  yang  disebut  dengan kebocoran eksport
Ada  banyak  faktor  yang  menyebabkan peningkatan  kebocoran  suatu  daerah.Faktor- faktor  ini  sesuai  dengan  beberapa  situasi seperti  perencanaan  liburan,  transportasi  dan akomodasi  (Supradist,  2004). Salah  satu situasi  ini  adalah  ketika  perusahaan  asing mencoba  menjual  kepada  wisatawan  semua paket inklusif untuk memaksimalkan keuntungan  mereka.Selain  itu,  ada  faktor- faktor  lain  yang  mempengaruhi  kebocoran seperti tenaga  kerja,  infrastruktur,  teknologi,
dan  barang  dan  jasa  yang  diimpor  (Thomas et al, 2005).
Economic  leakage  ini  dianggap  paling  sulit untuk mengatasinya karena sangat sulit untuk mengukur secara pasti. Permasalahan in juga ditambah  dengan  kondisi pembangunan pariwisata paling memungkinkan terbukanya proses  liberalisasi  sehingga  kemungkinan terjadinya economic  leakage padasetiap aktivitas  perekonomian  yang  terjadi menjadi sangat besar.
Pertanyaannya
sekarangbukanlah apakah hal tersebut memang  dimungkinkan,  tetapi  jika  hal tersebut  memangterjadi,  apakah  industri pariwisata Indonesia akan mampu menguasai pasar?
Jika  dilihat  dari  aspek  tingkat  leakage (kebocoran devisa), sejumlahpendapat mengatakan  bahwa  pariwisata  Indonesia menciptakan  leakage  antara  50%hingga 80%.Jika  data  tersebut  akurat,  makaleakage yang  terjadi  di  Indonesia  tergolong cukup besar.  Sebagai komparasi sembilan negara di kepualauan  Karibia  memiliki  import  rate pada kisaran 45% hingga 90% sehingga pada kondisi  ini,  economic  leakages  terjadi padapersentase  yang  sangat tinggi  (Ramjee Singh  2008).  Hasil  penelitian  yang  berbeda di New Zealand dan Philippines menunjukkan economic  leakages terjadi sangat  rendah  yaitu  kisaran  11  hingga  20% hal  ini  disebabkan  kebutuhan  komponen import relative rendah.
Destinasi kepulauan memiliki potensi leakage yang  sangat  besar  karena  memiliki ketergantung import yang tinggi karena tidak memiliki kapasitas produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan  oleh  sektor  pariwisata.Selain  itu destinasi  kepulauan  juga  relatif  memiliki keterbatasan  Infrastruktur  sehingga  justru membuka  masuknya  perusahaan  asing  ke dalam  negeri  (Karagiannis,  2003).  Dan akhirnya sumberdaya domestik tidak mampu memenuhi  kebutuhan  sektor  pariwisata,  dan sektor pendukung pariwisata seperti pertanian tidak efisien bahkan justru berbiaya tinggi  sehingga  import  dianggap  menjadi alternatif yang lebih baik.

## Alernatif Solusi
Apa  yang  kemudian  menjadi  permasalahan di  banyak  destinasi  sebenarnya  adalah adanya  ego  sektoral  dalam  pengembangan pariwisata.Penta  helix  (Akademisi-Bisini- Government-Community  dan  Media)  juga seringkali tidak berjalan dengan sinergis.Sebagai  contoh,  hasil  penelitian  dari akademisi  yang  sering  menjadi  menara gading sehingga sulit diakses dan dilaksanakan  masyarakat  dan  pelaku  usaha pariwisata.
Selain  itu,  salah  satu  permasalahan  utama dalam  pengelolaan  pariwisata  adalah  tidak terjadinya  simbiosis  antara  pengembangan pariwisata  di  destinasi  dengan  masyarakat lokal.Pariwisata  yang  diharapkan  sebagai katalis pembangunan, malah berbalik menimbulkan  konflik  antara  wisatawan, masyarakat  lokal,  dan  investor;  yang  kini juga  berpotensi  terpapar overtourism dan potensi leakage yang besar. Alhasil, berbagai permasalahan ekonomi-social-budaya seringkali  dikaitkan  sebagai  imbas  dari perkembangan  sector  pariwisata  di  destinasi tertentu.
Penerapan  ambang  batas  daya  dukung pariwisata  sebenarnya  telah  tertuang  dalam Peraturan  Pemerintah  50  Tahun  2011 mengenai  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan  Nasional  Tahun  2010-2025.
Peraturan ini menjelaskan strategi pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi wilayah yang sudah melampaui  ambang  batas  dengan  menyusun regulasi perijinan demi menjaga daya dukung lingkungan.Hanya saja implementasi kebijakan  ini  belum  banyak  diterapkan  di daerah-daerah
wisata.Pembangunan
pariwisata  jangka  pendek  yang  hanya mementingkan jumlah wisatawan bisa dikatakan hanya target politik belaka.Pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebaiknya melakukan investasi melalui  pembelajaran  dan  pendampingan, dan  menyiapkan  agar  masyarakat  di  daerah tujuan wisata mampu masuk dan bertahan di industri ini.Yang terpenting adalah bagaimana melihat pariwisata dapat bermanfaat  untuk  kesejahteraan  rakyat  dan kelestarian alam.
Solusi  aplikatif  yang  ditawarkan  adalah kembali ke fitrah awal, menciptakan ekosistem  yang  harmonis  antara host  and guest.  Dalam  kaitannya  dengan  potensi overtourism Capocchi  et  al.,  (2019) menyebutkan  sekurang-kurangnya  ada  tiga alasan  mengapa  terjadi  overtourism  di  suatu destinasi  yaitu  ketidakseimbangan  antara growth, concentration dan governance sebagaimana  yang  tampak  pada  gambar  1 berikut ini.
Gambar 3. Faktor Pencetus Overtourism Sumber: Capocchi et al (2019)
Concrentration dapat diurai dengan memanfaatkan  teknologi  yang  ada,  misalnya Mobile  Data  Positioning  (MDP)  yang melihat  pola  pergerakan  wisatawan  secara real  time  .  Mengetahui  pola  pergerakan wisatawan  akan  memberi  kesempatan  bagi destinasi  untuk  melihat  pola  dan  “memeca h konsentrasi” dengan penciptaan produk yang sesuai  dengan  pola  pergerakan  tersebut. Regulasi  kemudian  haruslah  mengikuti  apa yang  menjadi  temuan  dari  penelitian- penelitian  berbasis  MDP.    Selain  itu  MDP memberi kesempatan bagi system kepariwisataan destinasi kepulauan di Indonesi  untuk  mengurai  benang  kusut sehingga  terjadi  keimbangan  antara tourist generating  areas dengan tourist  receiving detinations.
MDP  juga  dapat  disandingkan  dengan program Sustainable Tourism for Development  (STDev)  yang  dituangkan dalam  Peraturan  Menteri  Nomor  14  Tahun 2016  tentang  Pedoman  Destinasi  Pariwisata Berkelanjutan  yang  mengadopsi  standar internasional dari Global Sustainable Tourism  Council  (GSTC).  Kriteria  GSTC berfungsi  sebagai  standar  dasar  global  untuk keberlanjutan dalam pariwisata.Kriteria digunakan untuk pendidikan dan peningkatan kesadaran, pembuatan kebijakan untuk bisnis dan lembaga pemerintah dan jenis organisasi lainnya,  pengukuran  dan  evaluasi,  dan sebagai dasar untuk sertifikasi.

## SIMPULAN
Penerapan pariwisata berkelanjutan seharusnya menyesuaikan  karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh destinasi.Masyarakat  lokal  sangat  didorong untuk  ambil  bagian  dalam  pengelolaan pariwisata  sekitar  tempat  tinggal  mereka terutama  masyarakat  di  pedesaan,  tujuannya untuk  mencegah  masyarakat  menjadi  orang- orang  yang  dikalahkan  oleh  investasi pemodal  besar.Masyarakat  harus  menjadi konseptor  yang  mengambil  peran  atas pengelolaan  fasilitas  utama  (contoh:  situs wisata)  maupun  pendukung  (contoh:  hotel, restoran) di lingkungan mereka
tinggal.Pelibatan  ini  jangan  hanya  dimaknai menjadi  perekrutan  masyarakat  lokal  yang kemudian  sekadar  dipekerjakan  sebagai pegawai  rendahan  pada  perusahaan  yang dimiliki  investor  besar  diluar  masyarakat lokal.
Pengembangkan pariwisata di masa mendatang juga sangat perlu memperhatikan kelestarian  lingkungan.Dunia  sudah  semakin ‘sakit - sakitan’ akibat peradaban manusia kini yang selalu menghasilkan ekses destruktif.Adanya  peran  masyarakat  lokal dalam pengelolaan pariwisata tentu membuat langkah  ini  lebih  mudah.  Masyarakat  lokal lebih memperhatikan aksi yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak  apa  yang  terjadi  dalam  kehidupan sehari-hari.
Mengawal kelestarian lingkungan  menjadi  lebih  mudah  apabila sedari awal telah dibuat peta jalan konservasi alam,  pengolahan  limbah,  dan  perihal  lain yang seringkali tidak sejalan dengan industri pariwisata. Perencanaan perlindungan lingkungan menjadi lebih mudah bila dimulai sebelum gelombang kedatangan arus wisatawan yang semakin besar.
Pariwisata berkelanjutan berpijak pada pembangunan sektor pariwisata yang meningkatkan  pendapatan  ekonomi  yang melibatkan aspek sosial terutama masyarakat lokal  sekitar  destinasi  wisata  dan  tentunya bersahabat  dengan  lingkungan  hidup.Perlu diingatkan  kembali  pariwisata  berkelanjutan yang  dengan  pijakan  yang  adiluhung  diatas tentu harus membawa pengalaman lebih baik bagi  wisatawan  yang  berkunjung,  karena hakikat  manusia  berwisata  adalah  untuk mendapat kesenangan.
Rekomendasi ini didasarkan atas pemahaman bahwa  index  kebahagiaan  masyarakat  lokal akan berkontribusi positif terhadap pengalaman  wisatawan  saat  mengunjungi destinasi tersebut (Croes, Ridderstaat, & van Niekerk,  2018;  Croes,  Rivera,  Semrad,  & Khalizadeh,  2017).    Oleh  sebab  itu penelitian-penelitian solusi overtourism dantourism  leakage haruslah  menjadi top- notchpriority bagi pengembangan kepariwisataan  di  Indonesia. Selain  itu,
dukungan  politis  serta  komitmen  dari pemerintah  pusat  sampai  daerah  sangat dibutuhkan  dalam  proses  pembangunan pariwisata berkelanjutan, sehingga pariwisata sebagaimana  yang  dicita-citakan — dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan lapangan pekerjaan, melestarikan
budaya, melestarikan lingkungan serta penghapusan kemiskinan.

## REFERENSI
Adams, P.D., and Parmenter, B.R. (1995), ‘An applied general equilibrium analysis of the economic effects of tourism in a quite small, quite open economy’, Applied Economics, Vol 27, pp 985 – 994.
Blackstock, K.L., White, V., McCrum, G., Scott, A., Hunter, C., (2008). Measuring re- sponsibility: an appraisal of a Scottish National Park's sustainable tourism indicators. J. Sustain. Tour. 16 (3), 276-297.
Blake, A., and Sinclair, M.T. (2003),
‘Tourism crisis manageme nt US response to September 11. Annals of Tourism Research, Vol 30, No 4, pp 813 – 832.
Blake, A., Arbache, J.S., Sinclair, M.T., and Teles, V. (2008) , ‘Tourism and poverty relief’. Annals of Tourism Research, Vol 35, No 1, pp 107 – 126.
Bohdanowicz, P., Simanic, B., Martinac, I.V.O., (2005). Environmental training and measures at scandic hotels,
Sweden. Tour. Rev. Int. 9 (1), 7-19.
Bramwell, B., Lane, B., (1993). Sustainable tourism: an evolving global approach. J. Sustain. Tour. 1 (1), 1-5
Bramwell, B., Lane, B., McCabe, S.,
Mosedale, J., Scarles, C., (2008).
Research per- spectives on responsible tourism. J. Sustain. Tour. 16 (3), 253-
Budilstari, N., Hutomo, M., & Ardiwidjaja, R. (2014). Permasalahan Lingkungan Di Sempadan Pantai Taman Wisata Perairan Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat. Jurnal Kepariwisataan Indonesia, 9(1), 91- 107.
Budeanu, A., (2005). Impacts and responsibilities for sustainable tourism: a tour operator's perspective. J. Clean. Prod. 13 (2), 89-97.
Butler, R. (1999). Sustainable tourism: a state-of-the-art review. Tourism Geographies, Vol 1, pp 7 – 25.
Butler, R., (1995). Introduction. In: Butler,
R., Pearce, D. (Eds.), Change in
Tourism: People, Places and Processes. Routledge, New York, pp. 1-11.
Capocchi, Vallone, Pierotti, & Amaduzzi.
(2019). Overtourism: A Literature Review to Assess Implications and Future Perspectives. Sustainability, 11(12), 3303. https://doi.org/10.3390/su11123303
Carbone, M. (2005), ‘Sustainable tourism in developing countries: poverty alleviation, participatory planning, and ethical issues’, European Journal of Development Research, Vol 17, No 3,
pp 559 – 565.
Cawley, M., and Gillmor, D.A. (2007),
‘Integrated rural tourism: concepts and practice’, Annals of Tourism Research,
Vol 35, No 2, pp 316 – 337.
Chettiparamb, A., & Kokkranikal, J. (2012). Responsible tourism and sustainability: the case of Kumarakom in Kerala, India. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 4(3), 302-326.
Cernat, L., and Gourdon, J. (2005), ‘Is the concept of sustainable tourism sustainable?’, Developing the Sustainable Tourism Benchmarking Tool, MPRA Paper No 4178 (http://mpra.ub.uni- muenchen.de/4178/, accessed 20 October 2019).
Cole, S. (2017). Water worries: An intersectional feminist political ecology of tourism and water in Labuan Bajo, Indonesia. Annals of Tourism Research, 67, 14-24.
Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D.,
Shepherd, R., and Wanhill, S. (1998),
Tourism Principles and Practice, 2nd edn, Longman, Harlow.
CNTraveler. (2018). 15 Beloved Places Struggling With Overtourism. Retrieved October 2, 2019, from https://www.cntraveler.com/galleries/2 015-06-19/barcelona-bhutan-places- that-limit-tourist-numbers
Dasmann, R.F., Freeman, P.H., Milton, J.P., (1973). Ecological Principles for
Economic Development. John Wiley &
Sons, Washington.
Dwyer, L., Forsyth, P., Madden, J., and Spurr, R. (2000 ), ‘Economic impacts of inbound tourism under different assumptions regarding the macroeconomy’, Current Issues in
Tourism, Vol 3, No 4, pp 325 – 363.
Dwyer, L., Forsyth, P., and Spurr, R. (2006),
‘ Assessing the economic impacts of events: a computable general equilibrium approach’, J ournal of Travel Research, Vol 45, No 1, pp 59 –
66.
Fennell, D.A., (2006). Tourism Ethics. Channel View, Clevedon.
Fennell, D., Malloy, D., 2007. Codes of
Ethics in Tourism. Practice, Theory, Synthesis. Channel View Publications, Clevedon.
Garrigós Simon, F., Narangajavana, Y., and Marques, D. (2004), ‘Carrying capacity in the tourism industry: a case study of Hengistbury Head’, Tourism
Management, Vol 25, No 2, pp 275 –
283.
Goodwin, H., (2011). Taking Responsibility for Tourism. Goodfellow Publishers Limited, Oxford.
Haddad, E.A., Porsse, A.A., and Rabahy, W. (2013), ‘Domestic tourism and regional inequality in Brazil’, Tourism Economics, Vol 19, No 1, pp 173 – 186.
Hall, M., (2012). Governance and responsible tourism. In: Leslie, D. (Ed.), Responsible Tourism. Concepts, Theory and Practice. CABI, Wallingford, pp. 107-118.
Hampton, M. P., & Jeyacheya, J. (2013).
Bio-rock and roll? Dive tourism and island communities: the case of Gili Trawangan, Indonesia.
Hohl, A.E., and Tisdell, C.A. (1995), ‘Peripheral tourism: development and management’, Annals of Tourism Research, Vol 22, No 3, pp 517 – 534.
Hughes, H.L. (1994), ‘Tourism multiplier studies: a more judicious approach’, Tourism Management, Vol 15, No 6, pp 403 – 406.
Higgins-Desbiolles, F., 2010. The elusiveness of sustainability in tourism: the culture-ideology of consumerism and its implications. Tour. Hosp. Res. 10 (2), 116-115.
Lejarraga, I., and Walkenhorst, P. (2010), ‘On linkages and leakages: measuring the secondary effects of tourism’,
Applied Economics Letters, Vol 17, pp 417 – 421.
Karagiannis, N. (2003).Tourism, linkages, and economic development in Jamaica. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15(3), 184- 187.
Kurniawan, F., Adrianto, L., Bengen, D. G.,
& Prasetyo, L. B. (2016). Patterns of landscape change on small islands: A case of Gili Matra Islands, Marine Tourism Park, Indonesia. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 227,
553-559.
Kusworo, H. A. (2015). Framing poverty: an institutional entrepreneurship approach to poverty alleviation through tourism. University of Groningen.
Leslie, D., (2012a). Responsible Tourism. Concepts, Theory and Practice. CABI, Wallingford
Leslie, D., (2012b). Introduction. In: Leslie, D. (Ed.), Responsible Tourism. Concepts, Theory and Practice. CABI, Wallington, pp. 1e16.
Leslie, D., (2012c). The responsible tourism debate. In: Leslie, D. (Ed.), Responsible Tourism. Concepts, Theory and Practice. CABI, Wallingford, pp. 17e42. Mc Gugan, S., 2002. Asynchronous computer mediated conferencing to
Mihalic, T. (2016). Sustainable-responsible tourism discourse – Towards
‘responsustable’ tourism. Journal of
Cleaner Production, 111, 461-470.
Mihalič, T., Žabkar, V., & Cvelbar, L. K.
(2012). A hotel sustainability business model: evidence from Slovenia. Journal of Sustainable Tourism, 20(5), 701-719.
Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005).
Sosiologi Pariwisata: Kajian sosiologis terhadap struktur, sistem, dan dampak- dampak pariwisata. Andi.
Pitanatri, P.D. S. (2018). Learn to Earn: Assessing Economic Impact of Community Based Tourism in Gili Trawangan, Indonesia. International Journal Of Multidisciplinary Educational Research, 7 (1). Pp 220- 236
Pitanatri, P. D. S., & Putra, I. N. D. (2016). Wisata kuliner: atribut baru destinasi Ubud. JagatPress bekerja sama dengan
Program Studi Magister Kajian Pariwisata, Universitas Udayana. Pratt, S., and Blake, A. (2009), ‘The economic impact of Hawaii’s cruise industry’ , Tourism Analysis, Vol 14,
No 3, pp 337 – 352.
Republika (2017).Prestasi Pariwisata Sumbang Suksesi Pembangunan Nasional. Retrieved October 14, 2019, from https://gayahidup.republika.co.id/berita /gaya-hidup/pesona- indonesia/ov14x5280/prestasi- pariwisata-sumbang-suksesi- pembangunan-nasional
Ritchie, J.R.B., Crouch, G.I., 2000. The competitive destination: a sustainable perspective. Tour. Manag. 21 (1), 1-7.
RPJMN 2015-2019 bidang infrastruktur,
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (KemenPUPR)
RTP, (2002). Cape Town Declaration on Responsible Tourism. Responsible
Tourism Partnership.  Retrieved
October 14, 2019 from: http://www. responsibletourismpartnership.org/RT World.html.
Saarinen, J. (2006). Traditions of sustainability in tourism studies. Annals of Tourism Research, 33(4), 1121 – 1140.
Sandbrook, C.G. (2010), ‘Putting leakage in its place: the significance of retained tourism revenue in the local context in rural Uganda’ , Journal of International Development, Vol 22, No 1, pp 124 – 136.
Séraphin, H., Zaman, M., Olver, S., Bourliataux-Lajoinie, S., & Dosquet, F. (2019). Destination branding and overtourism. Journal of Hospitality and Tourism Management, 38 (November 2018), 1 – 4. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.11. 003
Sheng, L., and Tsui, Y. (2009),’ Taxing tourism: enhancing or reducing welfare?’, Journal of Sustain- able Tourism, Vol 17, No 5, pp 627 – 635.
SindoNews. (2018). Kontribusi Pertumbuhan Pariwisata di Sektor Ekonomi Terbesar... Retrieved October 14, 2019, from https://ekbis.sindonews.com/read/1231 216/34/kontribusi-pertumbuhan- pariwisata-di-sektor-ekonomi-terbesar- dan-tercepat-1502940648
Singh, D. R. (2008). Small Island Developing States (SIDS): tourism and economic development. Tourism Analysis, 13(5-6), 629-636.
Stanford, D., (2008). Exceptional visitors: dimensions of tourist responsibility in the context of New Zealand. J. Sustain. Tour. 16 (3), 258-275
Su pradist, N. (2004). ‘Economic leakage in
tourism sector’, IIIEE master’s theses (http://luplub.lu.se/luur/download?func =downloadFileandrecordOId=1329250 andfileOId=132925, accessed 21 October 2019).
Swarbrooke, J., 1999. Sustainable Tourism Management. CABI, Wallingford.
Thomas, R.N., Pigozzi, B.W. and Sambrook, R.A. (2005), ‘Tourist carrying capacity measures: crowding syndrome in the Caribbean’, The Professional Geographer, Vol 57, pp 13 – 20.
United Nation World Tourism Organization.
(2011). Sustainable Development and
Tourism Program. Brochure. 2 p.
United Nation Environmental Programme.
(2009). Sustainable Coastal Tourism. An Integrated Planning and
Management Approach. Nairobi, Kenya, 164p.

## United Nations Environment Programme dan
United Nation World Tourism Organization (2005). Making Tourism More Sustainable. Paris: United Nations Envi- ronment Programme. World Tourism Organization, Madrid. UNWTO,
United Nations Environment Programme. (2010). Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Products and Materials, A Report of the Working Group on the Environmental Impacts of Products and Materials to the International Panel for Sustainable Resource Management. Hertwich, E., van der Voet, E., Suh, S., Tukker, A.,
Huijbregts M., Kazmierczyk, P.,
Lenzen, M., McNeely, J., Moriguchi, Y.
WCED, 1987. Our Common Future. Oxford
University Press, Oxford.
Van Marrewijk, M., 2003. Concepts and definitions of CSR and corporate sustain- ability: between agency and communion. J. Bus. Ethics, 44 (23), 95-105.
Zhou, D., Yanagida, J.F., Chakravorty, U., and Leung, P. (1997), ‘Estimating economic impacts from tourism’, Annals of Tourism Research, Vol 24, No 1, pp 76 – 89.

## BIODATA PENULIS
Putu  Diah  Sastri  Pitanatri, adalah dosen Politeknik  Pariwisata  Bali Bali  yang  saat  ini sedang  melanjutkan  studi  doctoral  pada kajian  Pariwisata  Universitas  Gadjah  Mada. Selain aktif dalam berbagai asosiasi nasional dan  internasional,  Diah  telah  menulis beberapa buku diantaranya Mozaik Pariwisata  Berbasis  Kerakyatan  (2018,  eds bersama  I  Wayan  Mertha),  dan  bersama  I Nyoman  Darma  Putra  menulis  buku  Wisata Kuliner Atribut Baru Destinasi Ubud (2016). Penghargaan  yang  pernah  diterima  antara lain dosen terbaik di Kementerian Pariwisata dalam  Win  Way  Award  (2018)  dan  best paper  presenter  dalam  1st  International Conference OBOROT-Palembang (2018) Id Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=9G HeVtkAAAAJ&hl=en