## Analisis  Spasial  Cakupan  Wilayah  Layanan  Sekolah  Dasar  di Kecamatan Kota Baru Jambi
Harmes 1 , Fetty Febriasti Bahar 2
1 Program Studi Teknik Sipil Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
2 Program Studi Teknik Sipil Universitas Jambi, Jambi, Indonesia Email: harmes@unja.ac.id

## Abstrak
Kecamatan Kota  Baru  merupakan  salah  satu  kecamatan  dengan  aktivitas tinggi di Kota Jambi. Pertumbuhan penduduk setiap tahunnya tentu harus diimbangi  dengan  pelayanan  fasilitas  publik  yang  layak,  serta  mampu melayani  seluruh  masyarakat  yang  berdomisili  di  kecamatan  tersebut. Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  menghitung  jumlah  rumah yang terlayani fasilitas publik berupa Sekolah Dasar (SD) yang terdapat di Kecamatan Kota Baru Jambi. Pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah deskriptif spasial dengan teknik analisis spasial buffering cakupan wilayah  yang  dilayani.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pada  jarak 1000 meter maka jumlah hunian yang terlayani adalah 4.376 unit rumah, dengan  jarak  layanan  750  M  akan  terlayani  sebanyak  3.833,  sedangkan dengan  jarak  layanan  500  Meter  maka  jumlah  rumah  terlayani  hanya mencapai 2.636 rumah. Berdasarkan hasil 3 kategori analisis buffer sesuai standar  pelayanan  fasilitas  pendidikan,  ternyata  terdapat  sebanyak  262 unit rumah yang tidak termasuk dalam kategori terlayani fasilitas Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Propinsi Jambi.
Kata kunci : Buffer , Sekolah Dasar; Kota Baru; Jambi
Abstract :
Kota Baru District is one of the districts with high cities activity in Jambi municipality.  The  growth  of  population  must  be  balanced  with  proper public  facility  services,  and  its  covered  all  people  who  live  in  the  sub- district.  This  paper  aims  to  analyze  and  calculate  the  number  of  houses served by public facilities in the form of Elementary Schools (SD) in Kota Baru  District,  Jambi.  The  approach  used  in  this  research  is  spatial descriptive  with  buffering  spatial  analysis  techniques  covering  the  area served.  The  results  showed  that  at  a  distance  of  1000  m,  the  number  of residential units served was 4,376 houses, with a service distance of 750 m  there  would  be  3,833  served,  while  with  a  service  distance  of  500 meters,  the  number  of  served  houses  only  reached  2,636  houses. According to educational facility service standards in Indonesia, it turns out  that  there  are  262  (5,9%)  housing  units  that  are  not  included  in  the category  served  by  Elementary  School  (SD)  in  Kota  Baru  Sub-district Jambi municipality.
Keywords : Buffer , Elementary School ; Kota Baru; Jambi

## Info Artikel
Diterima: 19 Desember 2019 Disetujui: 14 Januari 2020 Dipublikasikan: 27 Januari 2020
Alamat Korespondensi: penuliskorespondensi@gmail.c om
Copyright © 2020 Jurnal Engineering
This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

## Volume 5 Nomor 2, September 2023_
P-ISSN : 2461-0526
E-ISSN : 2623-1522

## 1. Pendahuluan
Pemanfaatan  data  spasial  dalam  menunjukkan  secara  visual  suatu  obyek  atau  tema  di  permukaan bumi  akan  lebih  informatif  dan  menarik  dibandingkan  dengan  penggunaan  data  numerik  dan  teks sebagaimana yang lumrah digunakan selama ini. BIG data spasial yang dibangun dengan biaya mahal dan disebarluaskan oleh pemerintah melaui situs layanan data geospasial seperti InaGeoportal, RBI, atau  di  situs  non  pemerintah  seperti  google  maps,  google  earth,  our  planets,  ESRI  dan  sebagainya, dapat menjadi sumber data yang tidak terbatas untuk memenuhi kebutuhan koleksi, pengolahan dan analisis yang berbasis spasial.
Salah  satu  kelebihan  analisis  spasial  adalah  analisis  lokasi  yang  menitik  beratkan  pada  tiga unsur jarak ( distance ), kaitan ( interaction ), dan gerakan ( movement ). Analisis spasial  sebuah sarana publik pada umumnya ditujukan untuk menentukan kondisi eksisting yang ada apakah obyek tertentu di  permukaan  bumi  sudah  menjangkau  seluruh  masyarakat  dalam  radius  layanan  sebuah  fasilitas publik.
Kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah,  berimplikasi  perlunya  pemerintah  daerah sebagai  penanggunggugat  dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  dan  kewenangan  sesuai  dengan standar  pelayanan  minimal  yang  ditentukan  oleh  pemerintah  pusat.  Dalam  upaya  memaksimalkan penggunaan  ruang  fasilitas  publik,  diperlukan  akses  yang  baik  (Lofti  &  Koohsari,  2009).  Dalam kawasan  permukiman,  harus  didukung  dengan  ketersediaan  fasilitas  umum  seperti  pendidikan, peribadatan, dan kesehatan (Pancarrani dan Pigawati, 2014).
Transformasi  digital  era  industry  4.0  melahirkan  lompatan  besar  berupa  terbangunnya  BIG DATA. Terdapat dua kategori BIG DATA yang berkembang pesat yakni big data statistik dan big data spasial.  Penggunaan  data  statistik  lebih  duluan  populer  dibandingkan  pemanfaatan  data  atau informasi geopasial (IG). Namun perkembangan teknologi informasi, survey dan pemetaan dilengkapi dengan  perubahan  adaptif  kebijakan  dan  pendekatan  pembangunan  spasial  mempercepat pemanfaatan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  bidang  informasi  geospasial dalam  kehidupan sehari- hari. Regulasi nasional berupa UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial (IG) mendorong pemanfataan IG hampir disemua sektor dan wilayah propinsi dan Kabupaten di Indonesia.
Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS) Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non- formal dan informal. Indonesia memiliki beberapa jenjang pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan. Menilik pasal 14, UU No. 20 tahun 2003, jenjang pendidikan formal terdiri dari: TK, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/  sederajat.  Sebagai  salah  satu  kebutuhan  dasar  masyarakat,  maka  sekolah  harus  mampu melayani sesuai yang diamanatkan aturan nasional tersebut.
Kecamatan  Kota  Baru  terletak  di  Kota  Jambi  Propinsi  Jambi,  yang  memiliki  luas  wilayah sebesar 35.15 KM2 dengan jumlah penduduk sebanyak 23.944 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.117 jiwa/km2 (BPS Kota Jambi, 2021). Salah satu layanan dasar berupa sekolah dasar (SD) menjadi  kewenangan  pemerintah  kota  Jambi  dalam  melayani  Masyarakat.  Ketersediaan  sebuah fasilitas publik khususnya sekolah dasar (SD), secara maknawi ditandai dengan terpenuhinya unsur jarak dari titik layanan ke warga yang dilayani. Jarak menjadi bentuk layanan yang memuaskan jika sesuai dengan standar yang ada. Interaksi antara tempat tinggal peserta didik dengan sekolah menjadi bagian  analisis  spasial  layanan  sekolah  dasar  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  transaksi  berupa bergeraknya seseorang pada sebuah lembaga pendidikan.
Data  geospasial  yang  sudah  diinisiasi oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  sejak  tahun 1970-an merupakan data yang inklud didalamnya  dengan  geometri  permukaan  bumi, sehingga dapat dilakukan analisa spasial dengan mudah.  Indonesia  melalui  situs  InaGeoportal sudah  memulai  penyediaan  kebutuhan  data geospasial bagi publik. Situs yang dinaungi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) ini menyediakan  data  geospasial  raster  dan  vektor dengan  skala  tertentu  untuk  memenuhi keperluan  pendidikan,  pembangunan  dan layanan  informasi  bagi  seluruh  lapisan masyarakat.  Salah  satu  data  geospasial  yang tersedia  adalah  data  geospasial  dasar  kota Jambi.  Berdasarkan  pengumpulan  data  sebaran sekolah dasar di Kota Jambi, dapat diidentifikasi secara  spasial  sebaran  lokasi  sekolah  dasar  di Kecamatan Kota Baru sebagaimana gambar 1.
Salah  satu  analisa  spasial  yang  biasa digunakan  untuk  melihat  secara  visual  wilayah terlayani  suatu  obyek  fasilitas  publik  adalah dengan  teknik  analisa  cakupan  layanan  berupa analisis  buffer.  Bentuk buffer yang  berasal  dari unsur  geografis  titik  dalam  data  geospasial, dapat  berhierarki  berdasarkan  skala  ketelitian tertentu. Hal ini untuk menunjukkan pengaruh suatu nilai terhadap area yang dilingkupinya (DeMers, 2009). Saat ini terdapat banyak aplikasi berbasis sistem informasi geografis yang sangat membantu para analis dalam melakukan analisis spasial secara cepat, akurat dan berbiaya murah dan umumnya memiliki  fitur  analisis  spasial buffer pada  tools  nya.  Secara  spesifik  data  geospasial  pada  gambar  1 akan di analisis dengan analisis buffer.

## 2. Metode Penelitian
Pendekatan dalam riset ini adalah  deskriptif dengan menggunakan data geospasial kota Jambi. Jenis data geospasial yang iklud dengan posisi geografis ini berbentuk vektor. Obyek spasial yang menjadi fokus  penelitian  adalah  sekolah  dasar  (SD)  yang  berada  di  setiap  kelurahan  dalam  kecamatan  kota Baru Kota Jambi. Sesuai dengan teknik analisis spasial buffer, maka substansi cakupan wilayah yang dilayani adalah obyek bangunan yang dikategorikan sebagai rumah penduduk disekitar lokasi sekolah.
Prahasta (2002) menyebutkan bahwa secara anatomis buffer menggambarkan sebentuk zona dengan arah keluar dari sebuah obyek data spasial baik dari bentuk titik, garis, ataupun area. Dengan membuat buffer ,  akan  terbentuk  suatu  area  yang  melingkupi  atau  melindungi  suatu  obyek  spasial dalam peta ( buffered object ) dalam radius jarak tertentu. Jangkauan jarak layanan fasilitas pendidikan merupakan  sebuah  usaha  yang  di  lakukan  secara  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi zona-zona yang terbentuk secara grafis ini digunakan untuk mengidentifikasi kedekatan spasial suatu obyek di permukaan bumi yang diteliti terhadap obyek-obyek yang berada di sekitarnya.
Gambar 2. Ilustrasi model buffer data geospasial titik Sumber: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/analysis/buffer.htm
Buffer yang  terbentuk  dari  titik  biasanya  menggambarkan  kondisi  mengenai  cakupan  atau jangkauan  pelayanan  dari  sebuah  fungsi  di  titik  tersebut  (Aqli,  2010).  Berdasarkan  acuan  SNI  03- 1733-1989,  tentang  tata  cara  perencanaan  kawasan  perumahan  kota,  radius  pencapaian  untuk pendidikan jenjang SD adalah 1000 M’ dengan jumlah penduduk pendukung adalah sebesar 1600 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk satu fasilitas pendidikan jenjang SD harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dasar bagi penduduk dalam radius jarak 1000 meter dan mampu memenuhi kebutuhan untuk 1600 penduduk pendukungnnya.
Cakupan  keterlayanan  sarana  sekolah  dasar,  ditunjukkan  dari  zona  yang  terbentuk  ke  arah luar  menuju  pemukiman  yang  dilayani.    Pedoman  jarak  atau  radius  layanan  sekolah  dasar  yang digunakan  sesuai  regulasi  standar  tata  cara  perencanaan  kawasan  perumahan  kota  di  Indonesia, sebagaimana SNI 03-1733-1989 pada tabel 1.
Tahap pertama kegiatan penelitian dilakukan dengan mengembangkan  data geospasial spasial dasar dan tematik terkait obyek spasial sekolah dasar (gambar 1) dan substansi wilayah layanannya. Data geospasial dasar yang digunakan adalah batas administrasi wilayah kelurahan dalam kecamatan Kota  Baru,  sedangkan  data  geospasial  tematik  memanfaatkan  hasil  survey  lapangan  sebaran  SD beserta  titik  koordinat  lokasinya,  sedangkan  untuk  penghitungan  jumlah  rumah  dan  bangunan terlayani  menggunakan  DG  tematik  bangunan  di  setiap  kelurahan.  Tahap  kedua  adalah  analisis jangkauan  layanan  yang  dikembangkan  dengan  tiga  kategori  jarak  dari  titik  lokasi  SD  yakni  1000 Meter,  750  Meter  dan  500  Meter.  Tahap  ketiga  melakukan  penghitungan  jumlah  unit  rumah  atau bangunan  yang  terlayani  dan  tidak  terlayani,  fungsi  dalam  dijalankan  adalah  teknik clipping yakni memotong  theme  sebaran  sekolah  dasar  berdasarkan  setiap  kelurahan  pada  kecamatan  Kota  baru. Langkah selanjutnya adalah menganalisis dan membahas hasil penelitian yang diperoleh.
Gambar 3. Ilustrasi fungsi clip DG titik menggunakan DG poligon Sumber: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/analysis/clip.htm

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam konteks spasial sesuai tahapan kedua penelitian, diperoleh hasil pada wilayah bagian selatan Kecamatan Kota Baru Jambi yang termasuk ke Kelurahan Kenali Asam Bawah memiliki jarak ke lokasi sekolah dasar melebihi standar jarak yang ditentukan, atau dikategorikan tidak sesuai dengan standar SNI 03-1733-1989. Hal ini terbukti dengan penggambaran atau pemetaan cakupan layanan SD sejauh 1000 Meter (lihat gambar 3) ternyata masih banyak rumah atau bangunan yang  berada diluar radius jangkauan  tersebut.  Berbeda  dengan  Kawasan  Selatan,  pada  wilayah  utara,  barat  dan  timur  yang meliputi  Kelurahan  Simpang  III  Sipin,  Sukakarya,  Pall  V  dan  Kenali  Asam  Atas,  seluruhnya  sudah sesuai dengan standar jarak layanan fasilitas sekolah dasar.
Pada Gambar 1 yang dikompilasi dari data geospasial tematik fasilitas umum Kota Jambi tahun 2021  serta  menggunakan  fungsi clip pada  aplikasi  ArGis  10.8,  terhitung  bahwa  di  Kecamatan  Kota Baru  Kota  Jambi  terdapat  24  fasilitas  pendidikan  jenjang  SD  yang  tersebar  pada  semua  kelurahan. Secara  spasial  fasilitas  ini  tersebar  di  Kelurahan  Simpang  IV  Sipin  sebanyak  7  unit  sekolah  dasar, Sukarya terdapat 4 unit SD, Pal V sebanyak 6 unit SD, Kenali Asam Atas 2 unit SD dan Kenali Asam Bawah sebanyak 5 unit SD.
Berdasarkan  analisis  buffer  pada gambar  4,  untuk  radius  jarak  sejauh  1000 meter  dari  sebuah  SD  maka  jumlah  hunian yang terlayani mencapai 4.376 unit rumah/bangunan,  dengan  jarak  layanan  750 M  akan  terlayani  sebanyak  3.833,  sedangkan dengan jarak layanan 500 Meter jumlah rumah terlayani  hanya  mencapai  2.636  unit rumah/bangunan.  Hasil  ketiga  kategori  jarak pada  analisis  buffer  berikut  menunjukkan bahwa  dari  seluruh  bangunan  yang  ada  di Kecamatan Kota Baru yakni 4.638 rumah/bangunan  yang  ada  di  Kawasan tersebut,  terdapat  262  unit  rumah/bangunan atau  sebanyak  5,65  persen  yang  belum termasuk dalam radius jarak cakupan layanan fasilitas Sekolah Dasar (SD).
Analisis  multi  buffering  mampu memberikan visual yang menarik dan hasilnya terdeteksi  secara  spasial.  Kerangka  penyajian grafis  kartografis  dari  eksplorasi  data  non spasial  dikembangkan  secara    konsepsional, Vasiliev  (1997)  mengembangkan  kerangka penyajian  grafis  pada  peta  statis.  Andrienko dkk  (2003)  melakukan  hal  yang  sama  dalam konteks  eksplorasi  data  geospasial  dengan fokus  pada  visualisasi  interaktif  dan  dinamis
data  spatio-temporal,  yang  juga  diperkuat  oleh  Pengdon  dkk  (2003).  Dalam  penelitian  ini  data geospasial dan statistik yang disajikan secara spasial dan tabular selain menunjukkan lokus dan fokus substantif  analisis,  juga  mampu  mengintegrasikan  kedua  data  tersebut  sesuai  dengan  area  yang dicover  dalam  cakupan buffering .  Integrasi  kedua  kategori  data  tersebut  memperkuat  hasil  analisis spasial dan statistik ke dalam suatu penyajian hasil yang terfragmentasi. Kemampuan seperti ini ada dalam sistem informasi geografis dengan salah satu sub sistem penting yang membedakannya dengan system informasi lainnya adalah data yang digunakan adalah data geospasial.

## Kesimpulan
Secara  metodologis  analis  spasial clipping dan buffering mampu  menunjukkan  distribusi  spasial sebaran sekolah dasar (SD) serta cakupan wilayah layanannya. Kesesuaian jaraknya dengan standar SNI  03-1733-1989  tentang    tata  cara  perencanaan  kawasan  perumahan  perkotaan  juga  dapat diperbandingkan  secara  spasial.  Pada  tahap  analisis clipping diperoleh  bahwa  jumlah  rumah  atau bangunan  di  Kota  Baru  mencapai  4.638  unit.  Melalui  analisis buffer jumlah  rumah  yang  termasuk dalam cakupan jarak layanan sekolah dasar mencapai 4.376 unit rumah, sedangkan sisa nya sebanyak 262 unit belum termasuk dalam standar jarak  layanan  SD. Fokus kajian bagi pembangunan fasilitas sekolah  dasar  dengan  tujuan  memenuhi  SNI  03-1733-1989,  tentu  kebijakannya  harus  diarahkan lokasinya di bagian Selatan Kota Baru yakni di Kelurahan Kenali Asam Bawah. Hal ini sesuai dengan hasil  penelitian  yang  menunjukkan  di  daerah  tersebut  banyak  rumah  berada  dalam  jarak  melebihi standar yang ada.

## Daftar Pustaka
[1] Andrienko N., Andrienko G.  2013. A  visual  analytics  framework  for  spatio-temporal  analysis  and modelling . Data Min. Knowl. Dis., 27 (1), 55-83,
[2] Aqli,  W.  2010.  Analisis  Buffer  dalam  Sistem  Informasi  Geografis  untuk  Perencanaan  Ruang Kawasan. INERSIA, 6 (2), 192-201
[3] Caitlin  Dempsey  (2019) Buffers  in  GIS,  Spatial  Analysis .  https://www.gislounge.com/buffers-in-gis/ (aksess, Oktober 2021).
[4] DeMers, Michael N. 2009. GIS For Dummies. Indianapolis: Wiley Publishing Inc.
[5] Harjanti  IM,  Aulianingtyas  S.  (2020). Identifikasi  Jangkauan  Pelayanan  Fasilitas  Publik  di Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. BHUMIPHALA, Jurnal Pengembangan Daerah.
[6] Lotfi,  S.,  Koohsari,  M.J.  2009. Analyzing  Accessibility  Dimension  of  Urban  Quality  of  Life :  Where Urban Designers Face Duality Between Subjective and Objective Reading of Place. Soc Indic Res 94, 417–435.
[7] Pancarrani,  GP.,  Pigawati,  B.  2014.  Evaluasi  Kesesuaian  Lokasi  dan  Jangkauan  Pelayanan  Sekolah Menengah  Umum  di  Kecamatan  Kebakkramat  Kabupaten  Karang  Anyar. Geoplanning:  Journal  of Geomatics and Planning , vol. 1 - 2, 65-73.
[8] Pengdong  dkk  (2003). An effective  buffer  generation method  in  GIS .  IEEE  International  Geoscience and  Remote Sensing  Symposium.  Proceedings.  IEEE  International  Geoscience  and  Remote  Sensing Symposium. - Toulouse, France (21-25 July 2003). IGARSS.
[9] Prahasta, Eddy. 2002. Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis. Informatika. Bandung
[10] Prahasta,  Eddy  (2014).  Sistem  Informasi  Geografis  (Konsep-konsep  Dasar  (Perspektif  Geodesi  & Geomatika) Edisi Revisi. Informatika – Bandung.
[11] Vasiliev, I.R., (1997). Mapping Time . Monograph 49, Cartographica 34.2
[12] Badan  Standarisasi  Nasional. 2004.  SNI  03-1733-2004  tata  cara  perencanaan  lingkungan  perumahan di perkotaan
[13] Badan  Standarisasi  Nasional.  1989.  SNI  03-1733-1989,  Tata  cara  perencanaan  kawasan  perumahan kota
[14] https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/analysis/clip.htm
[15] https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/analysis/buffer.htm
[16] UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS)
[17] UU Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial