TITIK SINGGUNG KERAGAMAN SISTEM HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN SERIAL

## Yunanto
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang yun_yunanto@yahoo.com

## Abstract
Reality shows inconsistencies in interpreting and sharing marital assets due to a variety of rules, especially in serial marriage. The formulation of the problem in this study relates to the point of reference in the similarity of the meaning and nature of the distribution of marital assets in the diversity of the legal system of marriage assets; and the completion of the distribution of marital assets in serial marriage based on a variety of rules in practice in court. The approach method used  in  this  study  is  an  empirical  juridical  method.  The  results  of  the  study  show:  there  are similarities in the meaning and nature of the distribution of marital assets in the diversity of the legal system of marital wealth in assets acquired during marriage outside of assets acquired due to  inheritance  and  grants;  and  in  a  serial  marriage  each  group  of  separate  and  independent marriages is formed.

## Abstrak
Realitas  menunjukkan  adanya  inkonsistensi  dalam  memaknai  dan  melakukan  pembagian  harta kekayaan  perkawinan  akibat  adanya  keragaman  aturan  khususnya  dalam  perkawinan  serial. Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  terkait  titik  singgung  kesamaan  makna  dan  hakikat pembagian  harta  kekayaan  perkawinan  dalam  keragaman  sistem  hukum  harta  perkawinan;  dan penyelesaian pembagian harta kekayaan perkawinan dalam perkawinan serial berbasis keragaman aturan  dalam  praktik  di  pengadilan.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan:  terdapat  kesamaan  makna  dan hakikat pembagian harta kekayaan perkawinan dalam keragaman sistem hukum harta kekayaan perkawinan pada  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  di  luar  harta  yang  diperoleh  karena warisan  dan  hibah ; dan  dalam  perkawinan  serial  terbentuk  masing-masing  kelompok  harta kekayaan perkawinan yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri.
Kata Kunci : harta perkawinan, perkawinan serial, keragaman aturan.

## A. Pendahuluan
Indonesia adalah negara yang majemuk,  termasuk  kemajemukan  dalam sistem  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat. Realitas adanya pluralitas tersebut kemudian sering dimaknai bertentangan dengan ideologi sentralisme hukum. Ideologi
sentralisme hukum ( legal centralism ) diartikan  sebagai  suatu  ideologi  yang menghendaki  pemberlakuan  hukum  negara ( state law ) sebagai satu satunya hukum yang mengikat  semua  warga  masyarakat.  (Tanya, 2011)
Di Indonesia ketentuan tentang perkawinan  diatur  dalam  UU  No.  1  tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975  yang  merupakan  hukum  materiil perkawinan. (Sirajudin, 2015) Dalam konteks  hukum  harta  kekayaan  perkawinan, kemajemukan bidang hukum tersebut terpancar  dalam  berbagai  peraturan  yang masih berlaku sampai saat ini, seperti dalam hukum  adat,  Kompilasi  Hukum  Islam, KUH.Perdata,  dan  UU  No.  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan  (UUP)  sebagai  hukum positif. Dalam hukum adatpun  antara daerah yang  satu  dengan  yang  lainnya  juga  masih terdapat  pluralitas  hukum,  yang  didasarkan pada  garis patrilineal,  matrilineal dan parental .
Dalam praktik, persoalan terkait dengan  harta  kekayaan  suami  istri  tidak hanya terjadi akibat  adanya pluralitas aturan hukum  harta  kekayaan  perkawinan  tersebut yang  menyebabkan  terjadinya  inkonsistensi dalam penerapan hukumnya. Juga, terdapatnya  percampuran  harta  kekayaan  ke dalam  perkawinan  lain  akibat  adanya perkawinan lebih dari satu kali (perkawinan serial),  yang  membawa  kesulitan  didalam memaknai  dan  melakukan  pembagian  harta tersebut.
Sebenarnya undang-undang telah memberikan  jalan  keluar  dengan  memberi kebebasan  pada  calon  suami  istri  untuk mengatur harta kekayaan perkawinan mereka sendiri  atas  dasar  kesepakatan  dengan
menyimpangi  ketentuan  undang-undang. Instrumen  hukum  yang  digunakan  adalah dengan  membuat  perjanjian  kawin.  Dengan perjanjian  kawin  ini  bisa  disepakati  adanya pemisahan  harta,  yang  berarti  persatuan ditiadakan  sama  sekali  ( algehele  uitsluiting van de gemeenschap );  atau dengan persatuan terbatas,  yang  bisa  berupa  persatuan  untung dan rugi ( gemeenschap van winst enverlies ), dan persatuan hasil dan pendapatan ( gemeenschap  van  vruchten  en  inkomsten ), atau  bentuk-bentuk  lainnya  yang  dlandasi oleh kesepakatan calon suami istri.
Hanya  saja,  pembuatan  perjanjian kawin dalam praktik belum terlalu membudaya  di  masyarakat  dengan  berbagai alasan  di  antaranya  hal  tersebut  merupakan hal  yang  masih  tabu  untuk  dilakukan.  Pada hal  pembuatan  perjanjian  kawin  merupakan hal yang relaitas yang bisa meredam konflik sengketa pembagian harta kekayaan perkawinan jika kemudian perkawinan putus terutama karena perceraian. Selain itu adanya perjanjian  kawin  juga  tidak  menghilangkan hak-hak  untuk  mewaris.  Artinya,  perjanjian kawin  ini  hanya  berdaya  guna  ketika perkawinan  putus  karena  perceraian.  Jika perkawinan berjalan selamanya dan berakhir karena  kematian,  perjanjian  kawin  tidak terlalu berdaya guna.
Pengaturan  bidang  perkawinan  dan khususnya bidang harta kekayaan perkawinan dalam perundang-undangan berarti peraturan tersebut ditanggapi sebagai
norma yang berlaku secara yuridis. Memahami  hukum  sebagai  norma  berarti juga memahami hukum sebagai sesuatu yang seharusnya  ( das  sollen ).  Memahami  hukum sebagai das  sollen berarti  juga  menginsyafi bahwa  hukum  merupakan  bagian  dari kehidupan  kita  yang  berfungsi  sebagai pedoman yang harus diikuti dengan maksud supaya  kehidupan  kita  diatur  sedemikian rupa sehingga hak-hak dan kewajiban orang dibagi  sebagaimana  mestinya.  (Anshori, 2006)
Jika  sudah  bicara  tentang  hukum sebagai  suatu  sistem  norma,  Hans  Kelsen dengan Stufenbau  theorie -nya  berpendapat bahwa  suatu  norma  dibuat  menurut  norma yang  lebih  tinggi,  dan  norma  yang  lebih tinggi  ini  pun  dibuat  menurut  norma  yang lebih  tinggi  lagi,  dan  demikian  seterusnya sampai  kita  berhenti  pada  norma  yang tertinggi  yang  tidak  dibuat  oleh  norma  lagi melainkan ditetapkan terlebih dahulu keberadaannya oleh masyarakat  atau rakyat, yang disebut sebagai Grundnorm atau Basic Norm (norma  dasar),  dan Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah.  (Pudjirahayu, 2005)
Dengan  terbitnya  UUP  diharapkan akan terjadi perubahan dalam masyarakat, di mana  masyarakat  diharapkan  bertindak sesuai  dengan  apa  yang  dikehendaki  dalam ketentuan UUP. Hal ini karena UUP sebagai norma  hukum  dalam  pembentukannya  juga telah memperhatikan dan mengadopsi
berbagai  kepentingan  golongan  msyarakat, yang bersumber dari berbagai sistem hukum yang selama ini berlaku.
Namun  apa  yang  dikehendaki  dengan diundangkannya UUP tersebut dalam implementasinya tidak selalu sinergis dengan tujuannya. Apa yang diharapkan tidak sejalan dengan  praktiknya,  yang  oleh  Seidman banyak  faktor  yang  meliputi  kekuatan personal  dan  sosial  yang  mempengaruhi bekerjanya  hukum.  Dalam  tataran  empiris, implementasi hukum harta kekayaan perkawinan,  tidak  hanya  berupa  upaya menerapkan unifikasi hukum  dalam realitas kemajemukan hukum, namun juga bagaimana  menciptakan  keadilan  dalam pembagian  harta  kekayaan  perkawinan terutama dalam perkawinan serial.
Adanya    problem  dalam  penerapan hukum  harta  kekayaan  perkawinan  dalam realitas  kemajemukan  membawa  pemikiran bagaimana  mewujudkan  aturan  yang  baku sebagai  pedoman  dalam  menyelesaikan sengketa harta kekayaan perkawinan dengan mengoptimalkan  ketentuan-ketentuan  yang telah  ada  dalam  berbagai  sistem  hukum. Untuk itu, adanya keragaman sistem hukum harta  perkawinan  tersebut  selain  yang  pasti tentu  terdapat  perbedaan  antara  ketentuan satu  sistem  dengan  sistem  hukum  lainnya bahkan  mungkin  bertentangan,  perlu  dicari titik  singgung  kesamaan  di  antara  mereka yang kiranya bisa menjadi dasar pembentukan hukum harta kekayaan
perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga masyarakat.
Atas dasar apa yang diuraikan tersebut, permasalahan  yang  dapat  diangkat  dalam tulisan ini adalah :
1. Adakah  titik  singgung  kesamaan makna  dan  hakikat  pembagian  harta kekayaan perkawinan dalam keragaman sistem hukum harta kekayaan?
2. Bagaimana  penyelesaian  pembagian harta  kekayaan  perkawinan  dalam perkawinan  serial  berbasis  keragaman aturan dalam praktik di pengadilan? Rumusan  permasalahan  tersebut  akan penulis  jabarkan  dalam  metode  yuridis empiris,  yaitu  suatu  pendekatan  masalah dengan  cara  meninjau  peraturan-peraturan yang  telah  diberlakukan  dalam  masyarakat sebagai  hukum  positif  dengan  peraturan pelaksanaannya  termasuk  implementasinya di  lapangan.  Paradigma  pemikiran  yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme  atau  lebih  tepatnya  pada aliran legal contructivism . Dalam konstruktivisme  realitas  bisa  dipahamai dalam  bentuk  kontruksi  mental  yang bermacam-macam  dan  tak  dapat  diindra, yang didasarkan secara sosial dan pengalaman,  berciri  lokal  dan  spesifik  dan bentuk serta isinya bergantung pada manusia atau  kelompok  individual  yang  memiliki kontstruksi tersebut. (Guba & Lincoln, 2009)

## B. Pembahasan
1. Titik  Singgung  Kesamaan  Makna dan  Hakikat  Pembagian  Harta dalam  Keragaman  Sistem  Hukum Harta  Kekayaan Perkawinan
Dalam  UUP  harta  benda  dalam perkawinan  atau  lazim  disebut harta kekayaan perkawinan diatur pasal 35 sampai dengan  37.  Namun  tidak  diatur  lebih  lanjut dalam  peraturan  pelaksanaannya  (PP  No.  9 tahun  1975).  Ketentuan  hukum  harta kekayaan perkawinan sebelum UUP adalah : KUH.Perdata,  Hukum  Islam  dan  Hukum Adat. Jadi, ada hukum positif (UUP) di satu sisi, dan hukum lama di sisi lain.
Jika  suatu  ketentuan  dalam  UUP dinyatakan  belum  berlaku  efektif,  dapat diterapkan  ketentuan  lama  dengan  dasar Pasal 66 UUP, yang menjelaskan :
”Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang  berhubungan  dengan  perkawinan berdasarkan  atas  undang-undang  ini,  maka dengan  berlakunya  undang-undang  ini ketentuan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ),  Ordonansi  Perkawinan  Indonesia Kristen  ( Huwelijks  Ordonantie  Christen Indonesiers S.  1933  No.  74),  Peraturan Perkawinan  Campuran  ( Regeling  op  de Gemengde Huwelijken S.1898 No. 158), dan peraturan-peraturan  lain  yang  mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang  ini  ,  dinyatakan  tidak berlaku”.
Ketentuan demikian dipertegas dengan Surat  MA  tertanggal  20  Agustus  1975    No. MA/Pemb/0807/75 tentang Petunjuk petunjuk MA mengenai Pelaksanaan UU No. 1  tahun  1974  dan  PP  No.  9  tahun 1975.(Satrio, 1991) Dalam Surat Edaran MA tersebut  di  antaranya  menyebutkan  (dalam sub  4)  “bahwa  ….  tentang  Harta  Benda Perkawinan…… ternyata tidak diatur dalam PP  karenanya  belum  dapat  diperlakukan secara  efektif  dan  dengan  sendirinya  untuk hal-hal  itu  masih  diperlakukan  ketentuan- ketentuan  hukum  dan  perundang-undangan lama.
Dalam  menyikapi  Surat  Edaran  MA tersebut kemudian muncul Putusan MA No. 726  K/Sip/1976  tanggal  15  Februari  1977, yang masih menggunakan dasar hukum lama dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  para pihaknya  tunduk  pada  KUH.Perdata.  Selain itu  ada  juga  yang  menafsirkan  bahwa ketentuan harta kekayaan  perkawinan dalam UUP  sudah  berlaku  dengan  menggunakan peraturan lama sebagai peraturan pelaksanaannya.
Pada akhirnya dalam praktik ditemukan  inkonsistensi  dalam  penerapan aturan hukum untuk menyelesaikan sengketa harta  kekayaan  perkawinan  yang  tercermin dari karagaman penggunaan dasar hukum di antara UUP, KUH.Perdata, Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  dan  hukum  adat.  Di antara  keragaman  sistem  hukum  tersebut
tentu  terdapat  perbedaan  dan  kesamaan makna  dan  hakikat  dalam  pembagian  harta kekayaan  perkawinan  termasuk  dalam perkawinan serial.
Pengertian  harta  kekayaan  menurut UUP  dapat  dilihat  dalam  Pasal 35 menyatakan :
(1).  Harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan  isteri  dan  harta  benda  yang  diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah  dibawah  penguasaan  masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ketentuan di dalam UUP menyatakan bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan akan menjadi harta bersama, harta yang diperoleh sebelum  perkawinan  menjadi  harta  asal. (Judiasih,  2018)  Dari  apa  yang  ditentukan dalam  pasal  tersebut,  bisa  disimpulkan bahwa  UUP  membedakan  kelompok  harta perkawinan  menjadi  kelompok  “harta bersama”  dan  kelompok  “harta  pribadi”. Penggunaan  istilah  “harta  bersama  dalam UUP  ditujukan  untuk  menyamakan  istilah yang  beragam  yang  terdapat  dalam  hukum adat di berbagai wilayah Indonesia, seperti : harta  gono  gini (Jawa), harta  seharkat (masyarakat Aceh), harta suarang (Minangkabau), harta syarikat (suku melayu), harta  guna  kaya (Sunda) ,  barang perpantangan (Kalimantan),  dan druwe gabro (Bali).
Namun  demikian,  apabila  melihat dalam  praktik  masih  terlihat  penggunaan beragam istilah tersebut. Misalnya pengadilan  yang  berada  di  daerah  Jawa Madura  masih  lebih  suka  mempergunakan istilah  “harta  gono  gini”,  dan  pengadilan yang  berada  di  daerah  Aceh  masih  tetap dipengaruhi  istilah  hukum  adat  masyarakat, yaitu istilah “harta seharkat”.(Harahap, 1997) Penggunaan  istilah  yang  berasal  dari lingkungan adat menunjukkan bahwa dalam realitasnya hukum harta kekayaan
perkawinan masih menunjukkan kemajemukan hukum.
Ketentuan  pasal  35  (1)  UUP  yang mengatur tentang harta benda yang diperoleh selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama (suami  isteri),  lebih  didasarkan  pada pengaturan  harta  kekayaan  perkawinan dalam  masyarakat  parental,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  konsep  harta  bersama dalam  UUP  mengambil  oper  konsep  harta benda  perkawinan  dari  hukum  adat  yang sifatnya parental. Ketentuan demikian berbeda dengan pengaturan dalam masyarakat  yang  menggunakan  sistem kekeluargaan matrilineal, atau patrilineal.
Dalam  konsepsi  hukum  adat  tentang harta  bersama  yang  ada  di  nusantara  ini banyak  ditemukan  prinsip  bahwa  masing- masing  suami  isteri  berhak  menguasai  harta bendanya sendiri dan ini berlaku sebagaimana sebelum mereka menjadi suami isteri.  Hanya  saja  apabila  ditinjau  dari
pendekatan  filosofis,  dimana  perkawinan tidak  lain  dari  ikatan  lahir  bathin  di  antara suami isteri guna mewujudkan rumah tangga yang  kekal  dan  penuh  dalam  suasana kerukunan, maka hukum adat yang mengharapkan  komunikasi  yang  terbuka dalam  pengelolaan  dan  penguasaan  harta pribadi tersebut, sangat perlu dikembangkan sikap saling menghormati, saling membantu, saling  bekerjasama,  dan  saling  bergantung. Dengan  demikian  keabsahan  menguasai harta pribadi masing-masing pihak itu jangan sampai  merusak  tatanan  kedudukan  suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. (Manan, 2006)
Terbentuknya kelompok harta bersama dalam  perkawinan  adalah  sejak  saat  tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan  itu  bubar.  Penegasan  seperti  itu nampak  pada  putusan  MA  tgl  9  November 1976  No.  1448  K/Sip/1974.  Dalam  putusan itu ditegaskan : “Sejak berlakunya UU No. 1 tahun  1974,  harta  benda  yang  diperoleh selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama, sehingga  pada  saat  terjadinya  perceraian harta  bersama  tersebut  dibagi  sama  rata antara bekas suami dan isteri”. Jadi, patokan untuk menentukan apakah suatu barang atau harta  termasuk  atau  tidak  dalam  kelompok harta  bersama  suami  istri,  ditentukan  oleh faktor  ‘waktu’  selama  perkawinan  antara suami  isteri  berlangsung,  dengan  sendirinya harta  tersebut  menjadi  harta  bersama. Pengecualiannya : Jika harta yang diperoleh
berupa  warisan  atau  hibah,  maka  harta tersebut  tidak  masuk  harta  bersama,  tetapi merupakan harta pribadi si penerima.
Dengan  demikian  yang  dimaksud dengan  harta  bersama  adalah  harta  yang diperoleh  sepanjang  perkawinan  baik  yang diperoleh  suami  atau  isteri,  dan  tidak dipersoalkan  harta  tersebut  diatasnamakan sisuami  atau  isteri.  Untuk  kepentingan pembuktian di pengadilan apakah suatu harta termasuk  harta  bersama  atau  bukan  cukup dengan  menunjukkan  tanggal  perkawinan dan  tanggal  perolehan  harta,  kecuali  harta tersebut diperoleh secara cuma-cuma seperti karena  hibah,  warisan  atau  hadiah,  maka harta  ini  termasuk  harta  pribadi.  Selain  itu hasil  yang  diperoleh  dari  harta  pribadi  juga masuk  menjadi  harta  bersama.  Hal  ini didasarkan  pada  prinsip  dari  fungsi  harta pribadi  dalam  perkawinan  adalah ikut menopang  dan  meningkatkan kesejahteraan keluarga .  Sekalipun  hak  dan  kepemilikan harta  pribadi  mutlak  berada  di  bawah kekuasaan  pemiliknya,  namun  harta  pribadi tidak  terlepas  fungsinya  dari  kepentingan keluarga.  Barang  pokoknya  memang  tidak boleh  diganggu  gugat.  Hal  itu  sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.
Jadi  komponen  harta  bersama  terdiri dari:
a. Harta yang diperoleh/dibeli oleh suami
sepanjang perkawinan
b. Harta  yang  diperoleh/dibeli  oleh  isteri sepanjang perkawinan, dan
c. Hasil  dari  harta  pribadi  baik  milik suami atau isteri.
Sedangkan  harta  yang  dimilki  suami atau  isteri  sebelum  perkawinan,  dan  harta yang  diperoleh  suami  atau  isteri  karena warisan  atau  hibah  sepanjang  perkawinan, menjadi  harta  pribadi  masing-masing  (Pasal 35 ayat 2 UUP). Jadi komponen harta pribadi terdiri  dari  :  harta  bawaan  (harta  yang  ada sebelum  perkawinan),  dan  harta  dari  hibah atau warisan (diperoleh setelah perkawinan).
Dari ketentuan tersebut, terlihat adanya perlindungan hukum secara otomatis terhadap  harta  pribadi.  Dalam  konteks demikian,  apabila  suatu  perkawinan  tidak dibuat  perjanjian  kawin,  maka  dalam perkawinan  tersebut  bisa  terdiri  dari  tiga komponen harta, yakni : harta bersama suami isteri, harta pribadi suami, dan harta pribadi isteri.  Dalam  hal  posisi  harta  pada  saat perkawinan  dilangsungkan,  menurut  UUP selalu  dalam  posisi  nol  (posisi  tidak  ada harta).  Selain  itu,  ada  pengaruh  terhadap usaha dari orang tua dalam kaitannya dengan pemberian  aset  (harta  kekayaan)  terhadap anak-anaknya.  (Fafchamps  &  Quisumbing, 2005)

## Tabel 1.

## Persamaan dan Perbedaan Harta Dalam Perkawinan
No Jenis Harta Hukum Adat (parental) UUP KUH.Perdata 1 Harta Bawaan : Harta Bawaan Suami Harta Bawaan isteri Harta gono suami Harta gini isteri Harta pribadi suami Harta pribadi isteri Harta Persatuan Harta persatuan 2 Hutang Bawaan : Hutang bawaan suami Hutang bawaan isteri Beban pribadi suami Beban pribadi isteri Beban pribadi suami Beban pribadi suami Beban persatuan Beban persatuan 3 Harta Cuma-Cuma : Warisan/hibah yang diterima suami Warisan/hibah yang diterima isteri Harta pribadi suami Harta pribadi isteri Harta pribadi suami Harta pribadi isteri Harta persatuan Harta persatuan 4 Harta Perolehan atau Pembelian selama Perkawinan : Pembelian suami Pembelian isteri Harta gono gini (harta bersama) Harta gono gini (harta bersama) Harta bersama Harta bersama Harta persatuan Harta persatuan 5 Hutang / kerugian yang Dibuat selama perkawinan : Yang dibuat suami Yang dibuat isteri Beban bersama Beban bersama Beban bersama Beban bersama Beban persatuan Beban persatuan
Dari  tabel  di  atas  bisa  diketahui,  jika menyangkut  harta  yang  diperoleh  selama perkawinan  dan  hutang  atau  kerugian  yang terjadi  selama  perkawinan,  ketiga  aturan menunjukkan kesamaan. Perbedaannya, menyangkut  harta  bawaan  dan  harta  yang diperoleh  karena  hibah  dan  warisan. Sedangkan  semua  yang  ada  dalam  tabel tersebut  yang  terkait  dengan  hukum  adat (parental)  dan  UUP  adalah  sama,  karena UUP mengambil oper konsep hukum adat.
Dengan  demikian,  untuk  semua  harta yang  diperoleh  selama  perkawinan  yang tidak  terkait  dengan  harta  yang  diperoleh
secara cuma-cuma baik berupa hibah ataupun warisan,  dari  keragaman  sitem  hukum  harta kekayaan  memiliki  konsep  makna  dan pembagian yang  sama.  Artinya,  jika menyangkut harta tersebut, apapun hukumnya dan dari golongan manapun para pihaknya,  penerapan  ketiga  aturan  tersebut tidak  membawa  persoalan,  karena  terdapat kesamaan.
2. Penyelesaian Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan Dalam Perkawinan Serial Berbasis
Keragaman  Aturan  Dalam  Praktik di Pengadilan
Perkawinan  dapat  putus  di  antarnya karena  kematian  dan  perceraian.  Putusnya perkawinan  akan  membawa  akibat  hukum. Dampak  perceraian  bisa  terjadi  pada pendapatan  rumah  tangga  setelah  beberapa waktu  perceraian.  (de  Vaus,  Gray,  Qu,  & Stanton,  2014)  Dalam  memutuskan  perkara pembagian  harta  kekayaan  perkawinan, hakim dituntut untuk menyelesaikan pembagian  secara  adil.  Untuk  mewujudkan keadilan dalam putusan  bagi para pihak tentu tidak mudah, karena  keadilan bagi satu pihak bisa  dirasakan  tidak  adil  bagi  pihak  lain. Keadilan  memang  merupakan  salah  satu tujuan hukum, selain kepastian dan kemanfaatan.
Sebagaimana  prinsip  tiga  nilai  dasar yang  harus  diwujudkan  dalam  penerapan hukum  oleh  Gustav  Radbruch,  yakni  :  nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam teori Radbruch, keadilan sebagai core dari tata hukum. Tujuan Radbrbruch dengan proposal  keadilannya  itu  adalah  untuk menjamin  agar  tata  hukum  benar-benar berfungsi  sebagai  penjamin  kehidupan  dan martabat manusia. Keadilan menjadi landasan  moral  dan  sekaligus  tolok  ukur sistem  hukum  positif.  Kepada  keadilan hukum  positif  berpangkal.  Keadilan  juga bersifat  konstitutif,  karena  keadilan  harus menjadi  unsur  mutlak  bagi  hukum  sebagai
hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. (Tanya, 2011)
Untuk menghadapi dilema karena tidak bisa mewujudkan tiga nilai dasar hukum dari Gustav  Radbruch,  yakni  keadilan,  kepastian dan  kemanfaatan  sebagai  satu  kesatuan, maka  penggunaan  tiga  nilai  dasar  tujuan hukum  tersebut  harus  menggunakan  asas prioritas.  Prioritas  pertama  keadilan,  baru kemanfaatan  kemudian  kepastian.(Riyanto, 2009)  Idealnya,  hukum  memang  harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, semestinya merupakan resultante dari ketiganya,  meskipun  itu  sulit  diwujudkan karena  untuk  mewujudkan  salah  satunya terkadang  harus  meminggirkan  tujuan  yang lainnya.
Muara  semua  itu  adalah  mewujudkan keadilan  substantial.  Pada  judul  kepala putusan  yang  berbunyi  :  “Demi  Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”, secara tersirat dapat dijadikan landasan untuk mewujudkan keadilan substansial. Selain itu juga  terdapat  pedoman  yang  diberikan Mahkamah Agung RI, bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat  yuridis,  filosofis,  dan  sosiologis, sehingga  keadilan  yang  ingin  dicapai, diwujudkan,  dan  dipertanggungjawabkan dalam  putusan  hakim  adalah  keadilan  yang berorientasi  pada  keadilan  hukum  ( legal justice ),  keadilan  moral  ( moral  justice ),  dan keadilan  masyarakat  ( sosial  justice ).  (Rifai,
2010)  Namun  kedua  hal  tersebut  sering terabaikan, untuk mengejar keadilan formal.
Dengan  demikian  peluang  untuk menegakkan  keadilan  substantif  dalam praktik di pengadilan masih sulit diwujudkan,  karena umumnya hakim masih memegang  tradisi yang  kuat  dengan melandaskan  pada  paradigma  positivisme yang  menekankan  pada  prosedur  dan memandang  hukum  sebatas  aturan  belaka, sehingga  yang  terwujud  adalah  keadilan prosedural, bukan keadilan substansial.
Secara  normatif  keadilan  formal  yang terwujud  dalam  pembagian  harta  kekayaan perkawinan  adalah  apabila  telah  dilakukan pembagian  secara  seimbang  masing-masing suami  istri  mendapatkan  bagian  setengah bagian.  Dasar  pembagian  demikian  adalah asas  keseimbangan  kedudukan  suami  istri; Pasal  128  KUH.Perdata;  dan  yurisprudensi sebagaimana  putusan  Mahkamah  Agung tertanggal  9  November  1976  No.  1448 K/Sip/1974  yang  menyatakan  harta  benda yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian  harta  bersama  tersebut  dibagi sama rata antara bekas suami isteri.
Pada  hal,  pembagian  demikian  belum tentu mencerminkan keadilan yang sebenarnya,  kalau  ternyata  harta  kekayaan perkawinan  yang  menjadi  obyek  sengketa walaupun terbukti secara formal tetapi secara materiil sebenarnya merupakan harta pribadi. Oleh karena itu penegakan asas
keseimbangan  atau  asas  equalitas  dalam pembagian harta kekayaan perkawinan harus diikuti dengan pembagian secara proporsional,  demi  terwujudnya  keadilan substansial. Pembagian proporsional ini tidak harus dalam proporsi 1/2 : 1/2, tetapi bisa 1/3
: 2/3, atau 1/4 : 3/4 dan sebagainya.
Ada  sifat  khas  apabila  membicarakan harta  kekayaan  perkawinan.  Hal  ini  tidak lepas  dari  sifat  harta  kekayaan  perkawinan sebagai “ milik  bersama  terikat ” ( gebonden mede  eigendom ),  yaitu  suatu  bentuk  milik bersama dimana suami isteri secara bersama- sama  menjadi  pemilik  dari  harta  persatuan perkawinan.  Dengan  sifat  demikian,  maka masing-masing  suami  isteri  tidak  dapat menuntut  pembagian  atau  pemecahan  atas bagiannya  dalam  persatuan  harta  kekayaan sebelum  persatuan  itu  bubar.  Hal  demikian berbeda dengan dengan milik bersama bebas ( vrije mede eigendom ). Dalam milik bersama bebas,  misalnya  beberapa  orang  secara bersama-sama  membeli  sebidang  tanah. Maka dalam hal ini masing-masing pembeli memperoleh bagian atas tanah tersebut, atau menuntut di depan hakim supaya tanah dijual dan ia mendapatkan bagiannya.
Dengan  demikian  ketika  perkawinan putus,  baru  bisa  dilakukan  pembagian  harta kekayaan  perkawinan.  Dalam  kehidupan  di masyarakat bentuk perkawinan pada umumnya  adalah  monogam,  tetapi  juga  ada perkawinan lebih dari satu kali yang disebut perkawinan serial. Tentu saja cara pembagian
harta kekayaan perkawinan antara perkawinan  monogam  dengan  perkawinan serial berbeda. Cara pembagian yang terakhir tentu  lebih  kompleks  dari  yang  pertama, karena terkait dengan keberadaan anak-anak perkawinan pertama yang harus mendapatkan  perlindungan  hukum.  Selain itu,  dengan  fakta  keragaman  sistem  hukum harta kekayaan perkawinan, pembagian harta kekayaan  perkawinan  dalam  perkawinan serial  juga  didasarkan  pada  para  pihaknya tunduk pada hukum apa.
Dalam  UUP  tidak  secara  tegas mengatur pembagian harta kekayaan perkawinan dalam perkawinan kedua. Namun  apabila  mencermati  ketentuan  yang terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b UUP yang  menyatakan,  “isteri  yang  kedua  dan seterusnya  tidak  mempunyai  hak  atas  harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan  isteri  kedua  atau  berikutnya  itu terjadi”.  Selanjutnya  dalam  huruf  c dinyatakan,  “semua  isteri  mempunyai  hak yang  sama  atas  harta  bersama  yang  terjadi sejak  perkawinan  masing-masing”.  Dapat diambil  kesimpulan  bahwa  hakikat  pasal tersebut  bisa  digunakan  untuk  penyelesaian pembagian  harta  kekayaan  perkawinan  baik atas  dasar  perkawinan  serial  maupun  atas dasar poligami.
Ketentuan tersebut menegaskan adanya beberapa  asas,  yakni  pertama,  dalam perkawinan serial ataupun poligami terbentuk  beberapa  paket  harta  bersama.
kedua,  terwujudnya  harta  bersama  terhitung mulai  tanggal  perkawinan  dilangsungkan. Ketiga, masing-masing harta bersama tersebut  terpisah  dan  berdiri  sendiri-sendiri. (Manaf, 2006)
Ada  beberapa  yurisprudensi  yang terkait  dengan  hal  di  atas,  yakni  :  Putusan MA  No.  248  K/Sip/1958  tanggal  10 September  1958,  antara  lain  menegaskan bahwa  bilamana  seorang  laki-laki  kawin dengan  lebih  dari  seorang  perempuan, sedangkan ada pula lebih dari satu gono gini, maka  gono  gini  itu  dipisahkan.  Kemudian Putusan MA No. 3581 K/Pdt/1989 tanggal 2 Februari  1995,  yang  menyatakan:  bahwa barang yang diperoleh dari perkawinan isteri pertama yang telah wafat, kemudian dibawa ke  dalam  perkawinan  kedua,  maka  barang tersebut  adalah  harta  bawaan,  bukan  harta bersama  dengan  isteri  kedua.  Selanjutnya, Putusan MA No. 343 K/AG/1995 tanggal 30 Oktober  1996,  yang  menyatakan  :  karena uang  yang  digunakan  untuk  membeli  tanah dan  rumah  adalah  milik  isteri  yang diperolehnya  dari  pembagian  harta  bersama dengan  bekas  suaminya  terdahulu,  maka tanah dan rumah tersebut adalah milik isteri, bukan  sebagai  harta  bersama  dengan suaminya yang kedua. (Manaf, 2006)
Konsep  penyelesaian  sengketa  harta kekayaan  perkawinan  dalam  perkawinan kedua  dan  seterunya  sebagaimana  di  atas, berbeda  dengan  apa  yang  diatur  dalam KUH.Perdata. Menurut ketentuan
KUH.Perdata,  pada  dasarnya  hukum  harta kekayaan  dalam  perkawinan  kedua  sama dengan  harta  kekayaan  pada  perkawinan pertama. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  180  KUH.Perdata, “dalam  perkawinan  untuk  kedua  kali  dan selanjutnya  berlakulah  demi  hukum  suatu persatuan harta kekayaan bulat antara suami dan  isteri,  sekedar  mengenai  itu  dengan perjanjian  kawin  tidak  diadakan  ketentuan lain.    Ketentuan  Pasal  180  KUH.Perdata tersebut senafas dengan ketentuan Pasal 119 KUH.Perdata,  yang  mengatur  ketentuan harta kekayaan perkawinan dalam perkawinan pertama.
Pembuat undang-undang tidak menghendaki, bahwa suami atau isteri kedua karena perkawinan itu memperoleh keuntungan terlalu banyak, sehingga merugikan  anak-anak  atau  keturunan  dari perkawinan pertama. Agar supaya anak-anak dari  perkawinan  pertama  tidak  dirugikan terlalu  banyak  pembuat  undang-undang membatasi keuntungan yang mungkin diperoleh si isteri atau sisuami kedua. Untuk itu undang-undang memberikan batasan yang diatur dalam empat pasal, yakni :
1. Pasal 181 dalam hal ada persatuan harta kekayaan
2. Pasal  182  dalam  hal  ada  perjanjian kawin.
3. Pasal  852a  dalam  hal  warisan  tanpa testamen.
4. Pasal 902  dalam  hal diberikan keuntungan-keuntungan dengan testamen.
Dalam  hal  keempat  pasal  tersebut, keuntungan  yang  mungkin  diterima  oleh suami/isteri  dalam  perkawinan  kedua  dan seterusnya dibatasi oleh dua hal, yakni : 1. Tidak  boleh  labih  besar  dari  bagian terkecil  yang  diterima  anak  atau keturunannya dari perkawinan pertama.
2. Tidak  boleh  lebih  besar  dari  1/4  harta suami/isteri  yang  kawin  berulang tersebut.
Selanjutnya ditentukan bahwa keuntungan  yang  mungkin  diperoleh  karena keempat sebab tersebut di atas bersama-sama tidak boleh melebihi kedua batasan tersebut. Ketentuan-ketentuan  ini  disebut Lex  Hac Edictali .
Dalam  hal  seseorang  kawin  untuk kedua  kalinya  dengan  persatuan  bulat  dan dari perkawinan pertama ada anak, kemudian perkawinan putus karena kematian dan tidak ada  testamen,  maka  suami  atau  isteri  yang hidup  terlama  dalam  mendapatkan  hak  atas harta  peninggalan  simati  (pewaris)  diatur dalam Pasal 181 dan Pasal 852a
KUH.Perdata.  Kedua  pasal  tersebut  intinya membatasi bagian  yang diterima suami atau isteri  dalam  perkawinan  kedua,  yakni bagiannya  tidak  boleh  melebihi  bagian terkecil anak, dan tidak boleh lebih besar dari sepermpat harta peninggalan.
Pembagian harta kekayaan apabila ada suami  atau  isteri  dalam  perkawinan  kedua dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :
1. Pembagian  harta  kekayaan  dalam  hal tidak ada persatuan harta;
2. Pembagian  harta  kekayaan  dalam  hal ada harta persatuan;
3. Pembagian  harta  kekayaan  dalam  hal ada harta persatuan dan keuntungan;
4. Pembagian  harta  kekayaan  dalam  hal ada harta persatuan dan kerugian;
5. Pembagian  harta  kekayaan  dalam  hal ada  harta  persatuan  dan  ada  anak  luar kawin yang diakui.
Dalam hal perkawinan kedua dilakukan dengan  perjanjian  kawin,  yang  berisi pemisahan harta, maka di antara suami isteri tersebut  tidak  ada  persatuan  yang  harus dibagi, karena yang ada adalah harta pribadi masing-masing.  Namun  demikian,  adanya perjanjian kawin yang berisi pemisahan harta perkawinan  tersebut,  tidak  menghilangkan kedudukan suami stau isteri tersebut sebagai ahli waris. Oleh karena itu, suami atau isteri yang  melangsungkan  perkawinan  dengan perjanjian  kawin,  akan  tetap  memperoleh haknya  sebagai  ahli  waris  manakala  suami stau  isterinya  meninggal  dunia.  Dalam  hal demikian,  apabila  menyangkut  perkawinan kedua,  maka  bagian  suami  atau  isteri  yang hidup  terlama  dibatasi  oleh  kedua  batasan tadi.
Dalam  hal  perkawinan  kedua  dengan persatuan bulat, maka penyelesain
pembagian  harta  kekayaannya  harus  dicari “manfaat”.  Manfaat  suami  atau  isteri  yang hidup  terlama  adalah  akibat  dari  kedudukan suami atau isteri yang hidup terlama tersebut sebagai  ahli  waris  sekaligus  berhak  atas setengah  harta  warisan  apabila  perkawinan mereka  dulu  dilangsungkan  tanpa  didahului dengan perjanjian kawin. (Amanat, 2000)

## C. Simpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan dalam  artikel  ini,  penulis  dapat  menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam keragaman aturan hukum harta kekayaan  perkawinan  di  Indonesia, ditemukan kesamaan dalam memaknai dan  melakukan  pembagian  harta kekayaan perkawinan. Kesamaan makna  terkait  dengan  semua  harta kekayaan  yang  diperoleh  selama perkawinan  di  luar  harta  warisan  dan hibah. Terhadap harta tersebut merupakan  harta  bersama  suami  istri dan  ketika  perkawinan  putus,  maka dilakukan  pembagian  yang  sama bagian antara suami istri tersebut.
2. Dalam  penyelesaian  pembagian  harta kekayaan dalam perkawinan labih dari satu atau serial, berpedoman pada asas bahwa  dalam  perkawinan  lebih  dari satu  atau  serial  terbentuk  masing- masing  kelompok  harta  perkawinan yang  terpisah  dan  berdiri  sendiri- sendiri. Masing-masing kelompok
harta  perkawinan  tersebut  merupakan hak  ahli  waris  dari  perkawinan tersebut,  sehingga  ada  perbedaan jumlah  yang  diterima  masing-masing ahli  waris  sesuai  dengan  besarnya kelompok  harta  yang  tercipta  dalam perkawinan tersebut.
Sedangkan
menurut KUH.Perdata, terdapat
pembatasan  yang  diterima  isteri  atau suami dalam perkawinan kedua.
Keuntungan  yang  mungkin  diterima oleh  suami/isteri  dalam  perkawinan kedua dan seterusnya dibatasi oleh dua hal  :  Tidak  boleh  labih  besar  dari bagian terkecil yang diterima anak atau keturunannya dari perkawinan pertama,  dan  tidak  boleh  lebih  besar dari  1/4  harta  suami/isteri  yang  kawin berulang  tersebut,  sedangkan  untuk bagian anak-anak baik dari perkawinan pertama atau kedua bagiannya sama. Selanjutnya penulis dapat memberikan saran bahwa sampai saat ini, penyelesaian  sengketa  harta  kekayaan perkawinan  baik  dalam  perkawinan monogam  maupun  dalam  perkawinan serial  masih  terdapat  pluralitas  aturan. Hal  tersebut  seringkali  menimbulkan inkonsistensi dalam menerapkan aturan yang  membawa  akibat  pada  adanya ketidakadilan  bagi  para  pihak  yang bersengketa apabila salah dalam menerapkan  hukum.  Untuk  itu  perlu segera diatur ketentuan harta kekayaan
perkawinan dalam peraturan pelaksanaan  sebagai  langkah  awal sebelum membenahi ketentuan tersebut dalam  aturan  yang  lebih  rinci  dalam undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Amanat,  A.  (2000). Membagi  Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal BW . Jakarta:
Rajawali Press.
Anshori,  A.  G.  (2006). Filsafat  Hukum . Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
de Vaus, D., Gray, M., Qu, L., & Stanton, D.
(2014).  The  Economic  Consequences of  Divorce  in  Australia. International Journal of Law, Policy and the Family ,
28 (1), 26–47.
http://doi.org/10.1093/lawfam/ebt014 Fafchamps,  M.,  &  Quisumbing,  A.  (2005).
Assets  at  marriage  in  rural  Ethiopia. Journal  of  Development  Economics ,
77 (1),
1–25. http://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2004. 02.003 Guba & Lincoln. (2009). Berbagai Paradigma yang  Bersaing  dalam
Penelitian Kualitatif. In Hand Book Of Qualitative  Research .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Harahap, M. Y. (1997). Kedudukan
Kewenangan  dan  Acara  Peradilan
Agama . Pustaka Kartin.
Judiasih,  S.  D.  (2018).  Model  Perjanjian
Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  69/Puu-Xiii/20151.
Masalah-Masalah Hukum , 47 (3), 253–
267. Retrieved from
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ mmh/article/view/17297/14072%0D Manaf,  A.  (2006). Aplikasi  Asas  Equalitas Hak  Dan  Kedudukan  Suami  Isteri Dalam  Penjaminan  Harta  Bersama Pada  Putusan  Mahkamah  Agung .
Bandung: Mandar Maju.
Manan,  A.  (2006). Aspek  Aspek  Pengubah
Hukum . Jakarta: Kencana.
Pudjirahayu,  E.  W.  (2005). Pranata  Hukum Sebuah  Telaah  Sosiologis .  Semarang:
Suryandaru Utama.
Rifai,  A.  (2010). Penemuan  Hukum  Oleh
Hakim  Dalam  Perspektif  Hukum
Progresif . Jakarta: Sinar Grafika.
Riyanto,  R.  B.  (2009). Kebebasan  Hakim .
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Satrio, J. (1991). Hukum Harta Perkawinan,
Bandung .  Bandung:  Citra  Aditya
Bhakti.
Sirajudin.  (2015).  KONSTRUKSI  HUKUM
KELUARGA ISLAM DI INDONESIA : Analisis terhadap
Undang-Undang RI No . 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Istinbath
Jurnal Hukum Islam , 14 (2), 159–175. Tanya, B. L. (2011). Politik Hukum: Agenda kepentingan  bersama .  Yogyakarta:
Genta Publishing.