## KASUS-KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENYELESAIAN YURIDISNYA DI PAMEKASAN

## Siti Musawwamah
(Dosen Tetap pada Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan dan alumni S2 Universitas Narotama Surabaya)

## Abstrak:
Artikel ini disarikan dari laporan penelitian 1 yang dilakukan di Pengadilan  Negeri  Pamekasan  dengan  3  fokus  penelitian, meliputi bentuk kasus-kasus KDRT, penyebab terjadinya kasus- kasus  KDRT,  dan  penyelesaian  yuridis  kasus-kasus  KDRT. Melalui  pendekatan  hukum  normatif  dengan  jenis  penelitian explorative ex-post facto atas produk putusan kasus-kasus  KDRT diperoleh  temuan,  yaitu:  (1)  bentuk  kasus-kasus  KDRT  berupa kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga yang dilakukan suami  kepada  istrinya;  (2)  penyebab  terjadinya  kasus-kasus KDRT  adalah  problema  relasi  suami  istri.  Suami  belum  dapat memosisikan istrinya sebagai “mitra” hidupnya, bahkan suami merasa  sebagai  pihak  yang  dominan/superior  dan  sebaliknya istri  dianggap  sebagai  pihak  yang  inferior;  (3)  Penyelesaian yuridis kasus-kasus KDRT menunjukkan ketidaknetralan hakim karena  hanya  memperhatikan  kepentingan  terdakwa/pelaku.
Hakim  belum  memiliki  perspektif  jender  yang  memadai, bahkan masih mengukuhkan, melanggengkan, dan membenarkan budaya patriarki/dominasi suami atas istri.
Kata Kunci: KDRT, kasus kekerasan, yuridis, dan rumah tangga.

## Pendahuluan
Tindak  kekerasan  pada  tahun-tahun  belakangan  ini  telah menjadi  populer  dalam  realitas  aktual  kehidupan,  terutama  setelah memasuki  wilayah  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  maupun
1 Diadaptasi  dari  naskah  laporan  hasil  penelitian  kolektif  yang  disusun  oleh  Siti Musawwamah  (ketua  tim),  Maimun,  dan  Sakinah  (masing-masing  sebagai  anggota tim)  dengan  judul Kasus-kasus  KDRT  dan  Penyelesaian  Yuridisnya  di  Pamekasan (Pamekasan: DIPA-STAIN, 2006).

## Siti Musawwamah
pemikiran  keagamaan.  Realitas  demikian  juga  telah  masuk  dalam wilayah  unit  sosial  terkecil  dan  eksklusif,  yaitu  kehidupan  rumah tangga  yang  pada  awalnya  dibangun  atas  dasar  cinta  dan  kasih sayang  dan  dipandu  oleh  nilai-nilai  religiusitas,  rasionalitas,  dan humanitas─yang secara teoretik seharusnya tidak terjadi “peristiwa” tindak  kekerasan  di  dalamnya.  Kenyataannya,  justru  terjadi sebaliknya.  Rumah  tangga  tidak  lagi steril dari  perilaku  maupun tindakan  kekerasan  yang  secara  faktual  dilakukan  oleh  anggota keluarga  di  dalamnya.  Pelaku  maupun  korbannya  berada  dalam lingkungan  rumah  tangga  itu,  yakni  terjadi  pada  suami,  istri,  orang tua,  anak,  sanak-kerabat,  dan/atau  orang-orang  yang  menetap  di dalamnya.
Dalam  kaitan  itu,  Komnas  Perempuan  mempublikasikan laporan  tentang  adanya  fakta  dan  data  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (untuk  selanjutnya  disebut  KDRT)  yang  telah  terjadi  dalam lingkungan eksklusif keluarga. Faktanya selalu meningkat dari tahun ke  tahun.  Pada  tahun  2004,  Komnas  Perempuan  menyebut  angka 5.934  kasus  KDRT  yang  ternyata  secara  kuantitas  meningkat dibandingkan  dengan  tahun-tahun  sebelumnya.  Tahun  2002  terjadi 3.169 kasus sedangkan tahun 2003 melonjak-naik menjadi 5.163 kasus KDRT. 2 Data statistik yang relatif lengkap mengenai  kasus KDRT di seluruh  Indonesia  memang  belum  tersedia,  sekurang-kurangnya sangat sulit diakses dan diperoleh.
Walaupun begitu, terdapat sejumlah informasi, fakta, dan data yang  berhasil  diungkap  oleh  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) dan Organisasi Perempuan yang secara khusus menerima pengaduan dan membantu korban KDRT. Mitra Perempuan, misalnya Lembaga Women’s  Crisis  Centre (WCC)  yang  berkedudukan  di  Jakarta, menyatakan  bahwa  selama  periode  antara  tahun  1997─2002  telah menerima pengaduan anggota masyarakat tentang kasus KDRT, yaitu sebanyak 879 kasus yang terjadi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan  sekitarnya.  Tindak  KDRT  terbanyak  dilakukan  oleh  suami kepada istrinya, yakni 69%─74%. Di antara sejumlah kasus itu, hanya 15,2% yang diselesaikan secara yuridis melalui jalur hukum oleh para istri  yang  tertimpa  tindak  KDRT.  Selebihnya  (45,2%)  mereka
2 N.  Saidah,   “KDRT  bukan  Masalah  Jender”, Al-Wa’ie ,  No. 66  Tahun  IV,  (Februari, 2006), hlm. 13.
Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaian Yuridisnya
mengatasinya dengan cara pindah rumah dan 10,9% sisanya memilih berdiam diri tanpa melakukan upaya apapun.
Rifka  Annisa,  salah  seorang  pengurus  WCC  yang  berlokasi  di Yogyakarta, juga pernah mempublikasikan laporannya bahwa selama tahun  1994─2000  telah  diterima  994  kasus  pengaduan  kekerasan terhadap  istri  yang  telah  dilakukan  oleh  para  suami  mereka  di Yogyakarta  dan  Jawa  Tengah.  Bahkan  Menteri  Pemberdayaan Perempuan  RI  menyatakan  bahwa  terdapat  11,4%  dari  217.000.000 penduduk Indonesia atau sekitar 24.000.000 perempuan di pedesaan mengaku  pernah  mengalami  kekerasan.  Peristiwa  kekerasan  yang paling banyak diderita oleh kaum perempuan itu berbentuk KDRT. 3 Menurut  Hussein  Muhammad,  penanganan  kasus-kasus  KDRT  itu mengalami  banyak  kendala  disebabkan,  antara  lain,  karena  masih kuatnya anggapan bahwa KDRT adalah urusan privat atau domestik kerumahtanggaan,  dianggap  lumrah  terjadi,  dan  bahkan  dibela  oleh pandangan keagamaan sebagian pihak serta ditoleransi oleh tatanan budaya masyarakatnya. 4
Meskipun  demikian,  tidak  berarti  bahwa  penanganan  kasus- kasus  KDRT  tersebut  tidak  pernah  menuai  hasil.  Sekurang- kurangnya,  terdapat  data  dari  Laporan  Tahunan  Pengadilan  Agama yang  dapat  dijadikan  bukti  bahwa  korban  KDRT  telah  menempuh jalur  hukum  dalam  bentuk  pengajuan  gugatan  perceraian  guna mengakhiri  kemelut  dan  problema  kerumahtanggaan  mereka. 5 “Keputusan  sulit”  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  (istri  atau  suami yang  tertimpa  persoalan  KDRT)  untuk  menyelesaikan  kasusnya dalam  bentuk  pengajuan  gugatan  perceraian  di  Pengadilan, sesungguhnya  merupakan  alternatif  dari  berbagai  pilihan  untuk mencari  solusi  dari  kemelut  problema  kerumahtanggaan  mereka yang rumit dan memuncak.
Dalam  Laporan  Tahunan  Pengadilan  Agama  Pamekasan disebutkan  bahwa  pada  tahun  2005  terdapat  567  perkara  yang diajukan  oleh  masyarakat  untuk  diselesaikan  melalui  Pengadilan
3 Anggarawati dan N.Saidah , “Isu KDRT: Antara Fakta dan Propaganda,” Al-Wa’ie ,
No. 66 Tahun IV, (Februari, 2006), hlm. 10.
4 Redaktur, “Pemerintah Belum Begitu Melek terhadap Persoalan KDRT”, Kompas, 26 November 2005, hlm.  42.
5 Departemen Kehakiman RI, Laporan Tahunan Perkara yang Diterima dan Diselesaikan .
(Pamekasan: Pengadilan Agama: 2005)

## Siti Musawwamah
Agama.  Di  antara  567  perkara  itu,  274  perkara  berbentuk cerai  talak dan  277  perkara  berbentuk cerai  gugat .  Dalam  istilah  lain,  dapat dinyatakan bahwa 97,2% perkara yang diterima untuk ditangani oleh Pengadilan  Agama  Pamekasan  itu  didominasi  oleh  persoalan perceraian  sebagai  salah  satu  bentuk  penyelesaian  yuridis  atas kemelut  dan  problema  kerumahtanggaan.  Sedangkan  2.8%  sisanya merupakan  perkara  permohonan  atau  penetapan  hukum.  Secara ringkas, laporan tahunan itu diungkapkan pada tabel berikut ini.
Tabel 1 Perkara yang Diterima oleh Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2005. No. Jenis Perkara yang Diajukan Masyarakat Jumlah Pengajuan Perkara Persentase Perkara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ijin Poligami Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Itsbat Nikah Wali Adhal Kewarisan Dispensasi Kawin 3 274 277 1 3 7 1 1 0.5% 48.3% 48.9% 0.2% 0.5% 1.2% 0.2% 0.2% Jumlah perkara keseluruhan 567 100% Sumber: Adaptasi data dari Departemen Kehakiman RI (2005).
Dalam sajian laporan tahunan itu, terdapat dominasi  kuantitas perkara  perceraian  yang  menarik  untuk  diperhatikan.  Kaum  istri menampakkan keberanian extraordinary (luar biasa) untuk “memecat” atau  “memberhentikan  tidak  dengan  hormat”  status  pasangan hidupnya  sebagai  suami  dan  kepala  rumah  tangga.  Mereka  dinilai powerful untuk memutus -batin dalam ikatan sakral yang sengaja telah dijalin  bersama  secara  kukuh  ( mitsâqan  ghalîdhân ).  Dalam  laporan tahunan itu tidak disebutkan secara eksplisit apa penyebab terjadinya cerai  talak maupun cerai  gugat itu.  Kendati  pun  demikian,  dapat dinyatakan  bahwa  masalah  pastinya  adalah  telah  terjadi  secara faktual  kemelut  dan  problema  dalam  kehidupan  kerumah-tanggaan di Pamekasan dalam kuantitas yang tergolong sangat tinggi.
Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaian Yuridisnya
Penyelesaian  finalnya  adalah  pemutusan  ikatan  perkawinan. Masalah tersebut tidak boleh berhenti atau dihentikan sampai di sini, karena  sesungguhnya  itulah  fenomena  dan  peristiwa  lanjutan  dari persoalan  fundamental  dan  esensial  yang  hingga  saat  ini  belum terungkap  dalam  rangkaian  panjang  problema  kerumahtanggaan. Jika  dicermati  secara  seksama  kasus-kasus  perceraian  itu,  terutama cerai-gugat  yang  terjadi  di  kabupaten  Pamekasan,  sesungguhnya lebih  banyak  terjadi  akibat  tindak  KDRT  dalam  segala  bentuknya, berupa kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual, dan penelantaran rumah tangga . 6
Informasi  hasil  penelitian  itu  cukuplah  dapat  dijadikan  dasar- justifikatif  sebagai  argumentasi  tentang  pentingnya  kajian  ini dilakukan. Oleh karena itu, terlebih dahulu perlu diidentifikasi sebab- sebab  KDRT  terjadi  dalam  kehidupan  rumah  tangga,  bagaimana bentuknya,  siapa  atau  apa  pemicunya,  kemungkinan  KDRT  itu diselesaikan  dengan  cara-cara  lain  yang  lebih  humanistik,  selain pemutusan  ikatan  perkawinan,  serta  bagaimana  penyelesaian yuridisnya.  Identifikasi  tentang  problema  KDRT  dalam  kehidupan rumah  tangga  di  Pamekasan  itu  perlu  memperoleh  perhatian  serius dan  penyelesaian  sesegera  mungkin  karena  akan  berdampak  luas kepada  praksis  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  dan  pengamalan nilai-nilai  aktual  keberagamaan.  Atas  dasar  itulah,    kajian  ini menampakkan  kaitan  relevansi  dan  nilai  signifikansi  untuk dilakukan.
Melalui penelitian ini diharapkan dapat diungkap secara tuntas penyebab  terjadinya  kemelut  dan  problema  dalam  kehidupan kerumahtanggaan  itu,  bentuk  kemelut  dan  problema  di  dalamnya, siapa  atau  apa  yang  menjadi  pemicunya,  siapa  pelaku  dan  siapa korbannya,  serta  cara-cara  lain  yang  lebih  humanistik  dalam menyelesaikan  problema  itu.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan bermanfaat dan bermakna, sebagai informasi dan balikan khususnya bagi:  (a)  Ketua  dan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Pamekasan, tentang  ragam  dan  bentuk  kasus-kasus  KDRT  di  Pamekasan  agar memperoleh  perhatian  antisipatif  tentang  penyelesaian  yuridisnya, (b)  Para  pihak  yang  terlibat  dalam  menangani  kasus-kasus  KDRT,
6 Siti  Musawwamah,  et.al., Cerai  gugat  di  Pengadilan  Agama  Pamekasan. Laporan Penelitian Kolektif, DIPA-2005 (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2005), hlm.  57.

## Siti Musawwamah
sebagai  pencerahan  dan  pengayaan  wawasan  yudisial  dalam mencermati  proses  peradilan,  terbitnya  putusan  perkara,  dan eksekusi  hasil  putusannya,  (c)  Para  akademisi  dan  Kiai,  sebagai informasi  tentang  realitas  tindak  KDRT  warga  Pamekasan,  ekses sosiokultural  dan  sosioreligius,  serta  penyelesaian  yuridisnya,  (d) Para  peneliti  dan  pemerhati  problema  sosial  kemasyarakatan khususnya dosen-dosen fakultas/jurusan Syariah, sebagai  gambaran tentang hasil kajian dan solusi yuridis atas kasus-kasus KDRT.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif dengan  jenis  penelitian explorative  ex-post  facto tentang  kasus  KDRT dan  penyelesaiannya,  baik  melalui  proses  persidangan  maupun  di luar  persidangan  di  Pengadilan  Negeri.  Pilihan  pendekatan  ini dipandang  sesuai  karena  bahan  hukum  primer  pada  kajian  utama penelitian  ini  adalah  dokumen-dokumen  hukum  tertulis, 7 berupa sejumlah  dokumen,  arsip  pengaduan  atau  pengajuan  kasus/perkara yang diajukan dan/atau diputus oleh lembaga peradilan umum atau Pengadilan Negeri.
Dengan kata lain, penelitian ini dapat juga diistilahkan sebagai kajian  isi  dokumen  perkara  ( law-documentary  content  study )  sebagai pendekatan  utamanya. 8 Penetapan explorative ex-post  facto  research
sebagai  jenis  penelitian  yang  dipilih  dalam  kajian  ini  dipandang relevan  digunakan  berdasarkan  argumentasi  antara  lain,  yaitu  (a) penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengeksplorasi  fakta  hukum  yang terjadi  pasca-penerbitan  UU  PKDRT,  (b)  peneliti  tidak  melakukan treatment apapun atas fakta dan data yang dikaji karena peristiwanya telah  berlangsung,  (c)  peneliti  mengeksplorasi  kinerja  aparat hukum dalam  penerapan  norma  hukum,  kaidah-kaidah  hukum,  dan  aturan perundang-undangan, baik yang menjadi pertimbangan dan landasan hukum  aparat  dalam  menerima  dan  menindaklanjuti  kasus/perkara KDRT  pada  dokumen  yang  telah  diterbitkan/tersimpan,  dan  (d)
7 Noeng  Muhadjir, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Yogyakarta:  Rake  Sarasin,  1989), hlm. 25; Baca juga Soejono & Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta,  2003),  hlm.  33;  dan  Amiruddin  &  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian Hukum (Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2004), hlm. 51.
8 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum (Jakarta:  UI  Press,  1986),  hlm.  42; Soejono & Abdurrahman, Metode Penelitian, hlm. 33.
Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaian Yuridisnya
peneliti  memeriksa  kesesuaian  antara  isi  dokumen  dan  hasil wawancara dengan sejumlah informan penelitian ini.
Penelitian  ini  menggunakan  orientasi  teoretik verstehen paradigm, yaitu  suatu  perspektif  subjektif  tentang  pengertian interpretatif  atas  pemahaman  fakta,  makna,  peristiwa  dan keterkaitannya  dalam  situasi  tertentu,  termasuk  di  dalamnya  adalah produk pikiran manusia dalam bentuk tulisan maupun lisan. 9 Dengan kata lain, pemaknaannya mengikuti pemahaman dalam bahasa subjek penelitian. Jenis produk tertulis tersebut misalnya berupa buku teks, jurnal,  majalah  ilmiah,  prosiding,  dokumen  resmi  lembaga/publik, dokumen pribadi, personal diary, arsip, artefaks, surat, riwayat hidup tokoh,  fotografis,  laporan  tahunan,  dan  data  statistik.  Telaah  atas makna  dan  pemahaman  interpretatif  subjek  penelitian  tentang kasus/perkara KDRT, dengan demikian, dapat mewadahi penelitian ini  sesuai  dengan  perspektif teoretik verstehen  paradigm . Pemahaman atas makna teks tertulis itu menjadi kajian pokok penelitian ini.
Data yang  dihimpun dari  dua sumber utama subjek penelitian ini  berupa  sumber  data  sekunder,  yaitu  dokumen  tercetak  dan sumber data tersier (penunjang). Posisi sumber data penunjang (yang dalam penelitian ini  diperlakukan sebagai  sumber tersier, walaupun dieksplorasi  langsung  dari  subjek  penelitian)  merupakan  bahan- bahan  yang  memberi  petunjuk  sebagai  acuan  atau  rujukan  atas sumber  data  sekunder,  bahan  hukum  primer,  dan  bahan  hukum sekunder  dalam  bentuk  konfirmasi  para  pihak  yang  terkait  dengan kasus/perkara KDRT yang telah diajukan maupun disidangkan oleh majelis hakim lembaga peradilan.
Dalam  penelitian  ini  digunakan  tiga  jenis  bahan  hukum,  yaitu bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier. Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari: (1) Dokumen putusan kasus KDRT, (2) UU Nomor 23/2004 tentang PKDRT, (3) UU Nomor 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (4) UU Nomor 5/1998 tentang  Konvensi  Perlawanan  terhadap  Penyiksaan  dan  Perlakuan atau  Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau
9 L.J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  1990), hlm. 44.

## Siti Musawwamah
Merendahkan Martabat Manusia. 10 Bahan hukum sekunder penelitian ini  meliputi:  (1)  Laporan  tahunan  Pengadilan  Negeri  pada  tahun- tahun terakhir atau yang berkaitan dengan KDRT, (2) Jurnal Mimbar Hukum, dan (3) referensi berupa buku-buku tentang teori-teori ilmu hukum.  Sedangkan  bahan  hukum  tersier  (penunjang/acuan  bahan hukum) meliputi: (1) Kamus hukum, (2) Direktori pengadilan, dan (3) referensi atau buku teks Metodologi Penelitian Hukum,
Sejalan dengan desain penelitian ini, data dikumpulkan dengan dua  metode. 11 Pertama, metode  non  interaktif,  yaitu  pengumpulan data  diarahkan  pada  akumulasi  isi  dokumen,  arsip,  maupun  data statistik  tentang  kasus/perkara  KDRT  yang  tersedia  dan/atau diterbitkan oleh Pengadilan Negeri. Data dokumentasi yang menjadi fokus  perhatian  utama  adalah  sejumlah  berkas  pengaduan  atau pengajuan  kasus/perkara  KDRT,  produk  putusan  majelis  hakim tentang  kasus/perkara  KDRT  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum tetap.  Dokumen  lainnya  diperlakukan  sebagai  pendukung  atau penguat data tentang kasus/perkara KDRT. Kedua, metode interaktif, yaitu  pengumpulan  data  diarahkan  pada  langkah-langkah konfirmatorik  dan  eksplanatif  atas  hasil  pelacakan,  pembacaan,  dan pemahaman  isi  dokumen.  Langkah  ini  diambil  untuk  menyamakan persepsi  sebagai  bahan dalam  menjustifikasi  perbuatan hukum  para pikak  yang  terlibat  kasus/perkara  KDRT  maupun  tindakan  majelis hakim  dalam  merespon persoalan  dan  menetapkan  putusan  tentang KDRT.
Pengumpulan  data  didasarkan  pada  pedoman  yang  telah disusun  dan  dipersiapkan  sebelumnya  sebagai  landasan  dalam mengidentifikasi  persoalan-persoalan  dalam  kasus/perkara  KDRT. Pedoman  tersebut  berupa  matriks  penelitian  yang  disusun  secara operasional,  meliputi  tema-tema  kajian,  rincian  tema,  dan  indikator.
10 Presiden  RI, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (Jakarta:  Setneg  RI,  2004);  Presiden  RI, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia (Jakarta:  Setneg  RI,  1999);  Presiden  RI, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun  1998  tentang  Konvensi  Perlawanan  terhadap  Penyiksaan  dan  Perlakuan  atau Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau  Merendahkan  Martabat  Manusia (Jakarta: Setneg RI, 1998).
11 N.K.  Denzin,  &  Y.S.  Lincoln, Handbook  of  Qualitative  Research (Thousand  Oaks, California:  SAGE  Publications,  Inc.,  1994),  hlm.  65;  R.K.Yin, Case  Studi  Research: Design and Methods. (Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1996), hlm. 53.
Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaian Yuridisnya
Penggunaan  teknik  observasi  dalam  bentuk  pengamatan  secara terlibat  ( participative  observation ),  sebagai  bagian  dari  kegiatan pengumpulan  data,  tidak  digunakan  dalam  penelitian  ini,  karena peristiwa hukumnya telah terjadi pada masa yang lalu. Oleh karena itu penggunaan teknik observasi dipandang tidak relevan dilakukan karena penelitian ini tergolong sebagai pengungkapan fakta dan data yang telah terjadi ( ex-post facto research ). 12
Data penelitian yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan  menggunakan  teknik content  analysis pada  dokumen  utama dan  dokumen  penunjang.  Analisis  ini  dilakukan  melalui  proses pelacakan  dan  pengaturan  secara  sistematik  atas  tema-tema konseptual  dan  indikator  yang  menjadi  fokus  perhatian  penelitian yang  terdapat  dalam  dokumen. 13 Data-data  tersebut  kemudian diinterpretasi  sebagai  temuan  hasil  penelitian.  Terhadap  temuan tersebut dilakukan teknik validitas data melalui teknik konfirmatorik, pembahasan dalam diskusi kolegial, analisis kasus-kasus negatif, dan pelacakan kesesuaian data. 14

## Hasil dan Analisis
Selama kurun waktu tahun 2005 Pengadilan Negeri Pamekasan telah  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  tiga  kasus  KDRT.  Dua kasus  di  antaranya  berupa  kasus  kekerasan  fisik  sedangkan  satu kasus  lainnya  berupa  penelantaran  rumah  tangga  atau  kehidupan keluarga. Berikut ini uraian selengkapnya:

## 1. Bentuk Kasus-kasus KDRT
Beberapa  bentuk  kekerasan  fisik  oleh  para  pelaku  KDRT  di antaranya  berupa  pemukulan  dengan  tangan  kosong  (tanpa menggunakan  alat)  dan  pemukulan  dengan  menggunakan  alat.
12 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Jakarta: Alfabeta, 1997), hlm. 24. 13 F.N. Kerlinger, 1986. Foundations of Behavioral Research (New York: Holt, Rinehart, and  Winston,  1973),  hlm  67;  E.Babbie, The  Practice  of  Social  Reasearch (California: Belmont  Publishing  Co.,  1986),  hlm.  77;  P.V.  Young, Scientific  Social  Surveys  and Research (New  Delhi:  Prentice-Hall  of  India,  1982),  hlm. 75;  Hadari  Nawawi, Metode Penelitian  Bidang  Sosial (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University  Press,  1983),  hlm.  52; Moleong, Metodologi , hlm. 54.
14 J.P.  Goetz,  &  M.D.  LeCompte,”Ethnographic  Research  and  The  Problem  of  Data Deduction.” Anthropology and Education quarterly, Vol. 12 No. 1 (1991),  hlm 70.

## Siti Musawwamah
Kasus-kasus  berikut  ini  menunjukkan  realitas  faktual  tentang kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Kasus  KDRT  yang  terjadi  antara Hariman (41/PNS) dan Wiwiek (bukan nama sebenarnya), misalnya, berupa  kekerasan  fisik  dengan  pemukulan  langsung  tanpa menggunakan  alat.  Pelaku  menempeleng  dan  memukul  korban secara  langsung  sebanyak  3  (tiga)  kali  mengenai  mulut,  pipi  kanan, mata,  dan  hidung  serta  mendorong  korban  hingga  terjatuh. Akibatnya,  korban  mengalami  luka-luka  sebagaimana  keterangan dalam visum  et  repertum dr.  R.  Budi  Santoso/Dokter  RSUD Pamekasan No: 445/04/441.441/III/2005 tanggal 03 Maretr 2005.
Hasil  pemeriksaan  dokter  menunjukkan  bahwa  korban  dalam kondisi  sadar;  kepala  dan  leher  bengkak,  terjadi  pendarahan  pada kelopak  mata  kanan  sepanjang  ½  Cm,  terdapat  bekas  darah mengering dari hidung kanan kiri dan bibir atas bawah; bahu kanan dan kiri, dada, dan punggung bengkak dan lecet sepanjang 1 Cm; dan tidak  didapatkan  kelainan  pada  perut  dan  anggota  gerak  atas  dan bawah.
Kasus KDRT lainnya terjadi antara Sayuti (46/PNS) dan Harifah (bukan nama sebenarnya) berupa kekerasan fisik dengan pemukulan menggunakan  alat.  Pelaku  menempeleng  dan  memukul  korban dengan  menggunakan  sepotong  kayu  sepanjang  73,5  cm  dan mengakibatkan  korban  terluka.  Kasus  KDRT  dalam  bentuk Penelantaran Rumah Tangga juga terjadi antara Jalal dengan Hasanah (bukan nama sebenarnya) berupa penelantaran rumah tangga. Pelaku menelantarkan  korban  (istri  dan  anaknya)  dengan  tidak  memberi nafkah.  Akibatnya,  korban  pulang  dan  menjadi  tanggungan  orang tuanya.
Sebenarnya,  dalam  menjalani  kehidupan  rumah  tangga, munculnya  ketegangan  maupun  konflik  suami  istri  merupakan  hal yang  biasa  terjadi.  Perselisihan  pendapat,  perdebatan,  pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki pasangan merupakan hal yang umum  terjadi.  Tetapi  semua  itu,  setelah  adanya  UU  PKDRT  dapat menjadi  bagian  dari  bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang dapat  diproses  secara  formal  melalui  peradian.  Dalam  istilah  lain dapat  dinyatakan  bahwa  persoalan  KDRT  tidak  lagi  menjadi persoalan  privat  suami  istri,  tetapi  telah  menjadi  persoalan  publik sebagaimana telah diatur dalam UU PKDRT, yaitu:
Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaian Yuridisnya
Setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga terhadap  orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya,  dengan  cara  kekerasan fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual,  atau  penelantaran  rumah  tangga (Pasal 5).
Kekerasan  fisik  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  5  huruf  a  adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6).
Setiap  orang  dilarang  menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah tangganya,  padahal  menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau  karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan keoada orang tersebut (Pasal 9).

## 2. Penyebab Terjadinya Kasus-kasus KDRT
Terjadinya kasus KDRT yang dilakukan oleh suami kepada istri dalam  penelitian  ini  pada  umumnya  bukanlah  merupakan  perilaku menyimpang  suami  yang  berdiri  sendiri  tetapi  akumulasi  dari beberapa  bentuk  kasus  kekerasan  yang  lain.  Kasus  KDRT  antara Hariman  dan  Wiwiek  (sebagai  pelaku  dan  korban)  disebabkan  oleh problema  relasi  suami  istri.  Hal  ini  ditandai  oleh  perilaku  mereka yang  belum  dapat  memosisikan  pasangannya  sebagai  “mitra” hidupnya  karena  ego  masing-masing  masih  sangat  mendominasi kehidupan  kerumahtanggaannya.  Problema  demikian  tambah diperparah  oleh  campur  tangan  pihak  ketiga,  yaitu  ibu  terdakwa karena mereka hidup serumah di rumah ibu terdakwa.
Problema sepele yang biasa terjadi antara menantu dan mertua telah menjadi pemicu terjadinya kasus KDRT oleh suami kepada istri. Saat  terjadi  perselisihan  antara  menantu  dan  mertua,  maka  suami serta merta membela orang tuanya dan langsung menempeleng dan memukul  istrinya  (korban)  sebanyak  3  (tiga)  kali  mengenai  mulut, pipi  kanan,  mata  dan  hidung  serta  mendorong  korban  hingga terjatuh.  Menyadari  perlakuan  suami  yang  dapat  mengancam jiwanya,  istri  (sebagai  pelaku  KDRT)  melaporkannya  ke  Polres Pamekasan.
Kasus KDRT yang terjadi antara Sayuti dan Harifah disebabkan oleh  problema  relasi  suami  istri.  Suami  merasa  sebagai  pihak  yang dominan/superior dan sebaliknya istri dianggap sebagai pihak yang inferior.  Dalam  perjalanan  hidup  suami  istri,  problema  relasi  ini

## Siti Musawwamah
sering  kali  menjadi  sebab  terjadinya  kasus-kasus  KDRT.  Sebagai pihak  yang  dominan/superior,  suami  sering  menghalalkan  segala cara  untuk  melanggengkan  posisinya.  Jika  terjadi  perselisihan  atau perbedaan  pendapat,  maka  suami  tidak  segan-segan  menggunakan cara-cara yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan. Saat terjadi  perselisihan,  suami  memukul  istri  dengan  menggunakan sepotong  kayu  sepanjang  73,5  cm  dan  mengakibatkan  istri  terluka. Menyadari perlakuan suami yang dapat membahayakan keselamatan dirinya, sang istri melaporkan suami ke pihak yang berwajib (Polres Pamekasan) sebagai pelaku KDRT.
Kasus  KDRT  antara  Jalal  dan  Hasinah  (sebagai  pelaku  dan korban)  disebabkan  oleh  problema  penetapan  tempat  kediaman bersama.  Masing-masing  suami  istri  bersikukuh  pada  pendiriannya untuk menentukan tempat kediaman bersama sesuai dengan pilihan dan  keinginannya.  Sebagai  seorang  kepala  keluarga,  suami  merasa lebih berhak menentukan tempat kediaman bersama. Demikian juga, istri  merasa punya hak memilih sesuai  dengan keinginannya, yaitu tetap  bersama  orang  tuanya.  Problema  ini  semakin  rumit  dan  tidak dapat  diselesaikan  karena  ada  campur  tangan  pihak  ketiga,  yaitu orang  tua  si  istri  dengan  melarangnya  mengikuti  keinginan  suami karena  dalam  waktu  yang  cukup  lama  sang  suami  telah meninggalkan  kewajibannya  sebagai  suami,  yakni  tidak  memberi nafkah  kepada  istri  dan  anaknya.  Akibatnya,  semua  kebutuhannya ditanggung oleh orang tua dari pihak istri. Menyadari perilaku suami yang tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga menyebabkan  istri  melaporkan  suami  sebagai  pelaku  KDRT penelantaran rumah tangga .
Pada umumnya, pemicu atau penyebab terjadinya kasus-kasus KDRT  berkaitan  erat  dengan  pola  relasi  suami  istri.  Jika  masing- masing  pihak  belum  dapat  memosisikan  pasangannya  sebagai “mitra”  hidupnya,  maka  kehidupan  rumah  tangganya  akan  rentan terjadi kekerasan. Penyebab kasus-kasus KDRT, terutama yang sering menimpa  istri  atau  para  individu  perempuan,  yaitu faktor  eksternal dan faktor  internal .  Dalam  faktor  internaldapat  dinyatakan  bahwa penyebab  timbulnya  tindak  KDRT  berkaitan  erat  dengan  problema struktural,  seperti  pemahaman  ajaran  agama  dan  peraturan perundang-undangan, maupun problema kultural, semisal pola relasi
Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaian Yuridisnya
kekuasaan  atau  kewenangan  suami-istri  dan  diskriminasi  jender dalam kehidupan budaya masyarakat.
Dalam  kehidupan  masyarakat  suamilah  yang  mempunyai kekuasaan  disebabkan  posisi inherent mereka  sebagai  kepala keluarga. Dalam istilah lain, hanya suamilah yang memiliki otoritas, pembuat  keputusan,  dan  memiliki  pengaruh  terhadap  istri  dan segenap anggota keluarga dalam kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa kekuasaan suami dalam lembaga perkawinan terjadi karena penerimaan unsur-unsur kultural yang di dalamnya  terdapat  norma-norma  yang  mengakui  kepemilikan pengaruh pada posisi khusus kepada suami itu.
Pembedaan  peran  dan  posisi  antara  suami  dan  istri  di  dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat diturunkan (diwariskan?) secara kultural kepadanya pada setiap generasi. “Pewarisan kultural” itu  bahkan  diyakini  sebagai  ideologi  berupa ketentuan  Tuhan atau keniscayaan agamawi yang permanen dan tidak bisa diubah. Keyakinan ideologis  tersebut  berimplikasi  pada  bagaimana  seharusnya perempuan  (istri)  dan  lelaki  (suami)  itu  berpikir,  berperilaku,  dan bertindak.  Hak-hak  istimewa  ( privileges )  yang  dilekatkan  kepada suami  ─sebagai  seorang  yang  mempunyai  kekuasaan  lebih  tinggi daripada  istri─  sesungguhnya  merupakan  produk  dari  konstruksi sosial.  Kenyataan  demikian  akhirnya  menghadirkan  diskriminasi atau ketidakadilan peran-peran sosial dan kultural (bias-bias jender). Ketidakadilan  akibat  bias  jender  itu  ternyata  termanifestasi  dalam berbagai  bentuk,  yakni  marjinalisasi  peran-peran  ekonomik,  politik, sosial  dan  budaya,  tindak  kekerasan,  pelabelan  ( stereotyping ), pencapan  ( stigmating ),  subordinasi,  dan  berbagai  perlakukan deskriminatif lainnya. 15
Pada  sisi  faktor  eksternal  dapat  dinyatakan  bahwa  penyebab timbulnya  tindak  KDRT  berkaitan  erat  dengan  kondisi  psikis  dan kepribadian suami. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa KDRT yang menimpa kaum perempuan/istri, antara lain, disebabkan oleh: (a)  Suami  menderita  sakit  mental,  (b)  suami  pecandu  alkohol  dan narkoba,  (c)  ketidakhirauan  sebagian  anggota  masyarakat  pada
15 Mansour  Fakih,  “Diskriminasi  dan  Beban  Kerja  Perempuan:  Perspektif  Gender,” dalam  Binar  (ed.), Wacana  Perempuan  dalam  Keindonesiaan  dan  Kemodernan (Yogyakarta: Pustaka Cidesindo, 1998), hlm. 26-31.

## Siti Musawwamah
tindak  KDRT,  (d)  arus  komunikasi  dua  arah  antara  suami  dan  istri buntu/terhalang,  (e)  penyelewengan  atau  perilaku  seksual,  (f)  citra diri  yang  rendah,  (g)  frustrasi,  (h)  perubahan  radikal  situasi  dan kondisi  dalam kerumahtanggaan,  dan (i) penyelesaian tindak KDRT dengan tindak KDRT serupa.

## 3. Penyelesaian Yuridis Kasus-kasus KDRT
Pengadilan Negeri Pamekasan telah memeriksa dan mengadili 3 kasus  KDRT  melalui  proses  persidangan  lazimnya  kasus-kasus pidana  lainnya.  Adapun  buku  rujukan  yang  dijadikan  pedoman adalah  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT).  Berikut  ini  adalah uraian putusan selengkapnya.
Putusan  Nomor:  75/Pid.B/2005/PN.Pks , merupakan  putusan kasus  KDRT  antara  Hariman  dan  Wiwiek  (sebagai  pelaku  dan korban)  berisi  tentang  tuntutan  Jaksa  kepada  Majelis  Hakim Pengadilan  Negeri  Pamekasan  untuk  memberi  putusan  sebagai berikut:
a) Menyatakan terdakwa HARIMAN bersalah melakukan perbuatan “KEKERASAN  FISIK  DALAM  LINGKUP  RUMAH  TANGGA” sebagaimana diatur dalam pasal 44 (1) UU RI No.23 Tahun 2004;
b) Menjatuhkan pidana terhadap HARIMAN dengan pidana penjara selama  2  (dua)  bulan  dikurangi  dengan  lamanya  terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
c) Menetapkan  agar  terdakwa  dibebani  membayar  biaya  perkara sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah) Kasus KDRT ini merupakan kekerasan fisik dengan pemukulan langsung  tanpa  menggunakan  alat.  Pelaku  menempeleng  dan memukul  korban  secara  langsung  sebanyak  3  (tiga)  kali  mengenai mulut, pipi kanan, mata dan hidung serta mendorong korban hingga terjatuh.  Akibatnya,  korban  mengalami  luka-luka  sebagaimana keterangan  dalam visum  et  repertum Rumah  Sakit  Umum  Daerah (RSUD) Kabupaten Pamekasan No: 445/04/441.441/III/2005 tanggal 03 Maret 2005, dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. Budi Santoso.
Beberapa  hal  yang  menjadi  pertimbangan  Majelis  hakim sebelum  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa.  Hal-hal  yang meringankan  adalah  bahwa  terdakwa  belum  pernah  dihukum, terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang dan tidak
Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaian Yuridisnya
berbelit-belit,  terdakwa  mempunyai  beban  tanggung  jawab  kepada Negara  selaku  Pegawai  Negeri  Sipil,  dan  terdakwa  menyesali perbuatannya  dan  tidak  akan  mengulangi  lagi  perbuatannya. Sedangkan  hal-hal  yang  memberatkan  adalah  bahwa  perbuatan terdakwa membahayakan jiwa orang lain.
Berdasarkan ketentuan pasal 44 (1) jo (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, majelis hakim mengadili:
a) Menyatakan  terdakwa  HARIMAN  terbukti  bersalah  melakukan tindak pidana kejahatan;
b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
c) Menetapkan  bahwa  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang telah  dijalani  oleh  terdakwa  dikurangi  seluruhnya  dari  lamanya pidana yang dijatuhkan;
d) Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
e) Membebankan  piaya  perkara  sebesar  Rp  1.000,-  (seribu  rupiah)
kepada terdakwa. Putusan  Nomor:  138/Pid.B/2005/PN.Pks merupakan  putusan kasus KDRT yang terjadi  antara Sayuti  dan Harifah (sebagai  pelaku dan  korban).  Tuntutan  Jaksa  kepada  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri Pamekasan sebagai berikut:
a) Menyatakan  terdakwa  SAYUTI,  bersalah  melakukan  perbuatan “KEKERASAN  FISIK  DALAM  LINGKUP  RUMAH  TANGGA” sebagaimana diatur dalam pasal 44 (1) UU RI No.23 Tahun 2004;
b) Menjatuhkan  pidana  terhadap  SAYUTI  dengan  pidana  penjara selama 2 (dua) bulan Dengan masa percobaan 4 (empat) bulan;
c) Menyatakan  barang  bukti  sebuah  potongan  kayu  dikemvalikan kepada terdakwa;
d) Menetapkan  agar  terdakwa  dibebani  membayar  biaya  perkara sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah). Kasus KDRT ini merupakan kekerasan fisik dengan pemukulan menggunakan  alat.  Pelaku  memukul  korban  dengan  sebuah potongan  kayu  sepanjang  73,5  Cm.  Beberapa  hal  yang  menjadi pertimbangan Majelis  hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.  Hal-hal  yang  meringankan,  bahwa:  terdakwa  belum pernah  dihukum,  terdakwa  sopan  di  persidangan  dan  mengakui terus  terang  dan  tidak  berbelit-belit,  terdakwa  mempunyai  beban tanggung  jawab  kepada  Negara  selaku  Pegawai  Negeri  Sipil,  dan

## Siti Musawwamah
terdakwa  menyesali  perbuatannya  dan  tidak  akan  mengulangi  lagi perbuatannya.  Sedangkan  hal  yang  memberatkan  adalah  bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban.
Berdasarkan ketentuan pasal 44 (1) jo (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, majelis hakim mengadili:
a) Menyatakan  terdakwa  SAYUTI  terbukti  bersalah  melakukan tindak pidana kejahatan;
b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
c) Menetapkan  bahwa  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang telah  dijalani  oleh  terdakwa  dikurangi  seluruhnya  dari  lamanya pidana yang dijatuhkan;
d) Memerintahkan barang bukti berupa sepotong kayu panjang 73,5 cm dirampas untuk dimusnahkan;
e) Membebankan biaya perkara sebesar Rp 1.000,- kepada terdakwa
Putusan  Nomor:  139/Pid.B/2005/PN.Pks, merupakan  putusan
kasus  KDRT  yang  terjadi  antara  Jalal  dan  Hasinah  (sebagai  pelaku dan  korban).  Tuntutan  Jaksa  kepada  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memberi putusan sebagai berikut:
a) Menyatakan  terdakwa  JALAL  bersalah  melakukan  perbuatan “KEKERASAN  FISIK  DALAM  LINGKUP  RUMAH  TANGGA”
sebagaimana  diatur  dalam  pasal  49  huruf a jo  pasal  9  (1)  UU  RI
No.23 Tahun 2004;
b) Menjatuhkan  pidana  terhadap  JALAL  dengan  pidana  penjara selama  6  (enam)  bulan  Dengan  masa  percobaan  10  (sepuluh) bulan;
c) Menyatakan  barang  bukti  berupa  kutipan  akta  nikah  nomor 394/05/II/1996 tanggal 5 Pebruari 1996 atas nama JALAL dengan HASINAH dikembalikan kepada saksi HASINAH;
d) Menetapkan  agar  terdakwa  dibebani  membayar  biaya  perkara sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah). Kasus KDRT ini merupakan penelantaran rumah tangga. Pelaku menelantarkan  istri  dan  anaknya  (korban)  dengan  tidak  memberi nafkah. Akibatnya, korban pulang ke rumah orang tuanya dan semua kebutuhannya menjadi tanggungan orang tua.
Beberapa  hal  menjadi  pertimbangan  majelis  hakim  sebelum menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa.  Hal-hal  yang  meringankan
Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaian Yuridisnya
bahwa  terdakwa  belum  pernah  dihukum,  terdakwa  sopan  di persidangan dan mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit, dan terdakwa  telah  menunjukkan  itikat  baik  kepada  korban  untuk  mau kembali lagi hidup dalam satu rumah tangga namun tidak direspon baik  oleh  HASINAH.  Sedangkan  hal  yang  memberatkan  adalah bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kesengsaraan orang lain.
Berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a jo pasal 9 (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, majelis hakim mengadili:
a) Menyatakan  terdakwa  JALAL  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  kejahatan “MENELANTARKAN  ORANG  LAIN  DALAM  LINGKUP
RUMAH TANGGA.”
b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
c) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila  di  kemudian  hari  ada  perintah  lain  dari  putusan  hakim karena  terpidana  belum  lewat  masa  percobaan  selama  10
(sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
d) Memerintahkan barang bukti berupa barang bukti berupa kutipan akta  nikah  nomor  394/05/II/1996  tanggal  5  Pebruari  1996  atas nama  JALAL  dengan  HASINAH  dikembalikan  kepada  saksi HASINAH;
e) Membebankan biaya perkara sebesar Rp 1.000,- kepada terdakwa
Putusan hakim atas kasus-kasus KDRT tersebut berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan apalagi dengan hukuman yang ditetapkan oleh UU PKDRT dan setelah dikonfirmasikan kepada para hakim yang memeriksa dan mengadili (Bapak Ahmad Subaidi, S.H dan bapak Selamet Riadi, S.H masing-masing sebagai ketua dan anggota majelis hakim) pada prinsipnya berpendapat bahwa:
a) Putusan  hakim  harus  netral,  yaitu  tidak  boleh  menunjukkan keberpihakan  kepada  pihak-pihak  yang  sedang  berperkara  di institusi Pengadilan sekalipun berposisi sebagai korban;
b) Para hakim berkeyakinan bahwa adanya kasus-kasus KDRT yang dilakukan  oleh  para  suami  pasti  tidak  muncul  secara  tiba-tiba, pasti ada pemicu dari para istrinya;
c) Penetapan  dan  penerapan  hukuman  oleh  majelis  hakim  kepada para  terdakwa  tidak  dimaksudkan  untuk  balas  dendam  atau

## Siti Musawwamah
menyengsarakan pihak pelaku sebagai terdakwa tetapi bertujuan untuk  mendidik  agar  di  masa  mendatang  terdakwa  tidak melakukan tindak pidana lagi.
Argumen  hakim  atas  penetapan  hukumam  minimal  kepada pelaku KDRT tersebut menunjukkan bahwa: a) Putusan  hakim  tidak  netral  karena  hanya  memperhatikan kepentingan terdakwa/pelaku;
b) Hakim belum memiliki perspektif jender yang memadai. Adanya keyakinan  bahwa  tindakan  suami  (pelaku)  karena  dipicu  oleh tindakan  istri  (korban)  dapat  difahami  bahwa  hakim  masih mengokohkan,  melanggengkan,  dan  membenarkan  budaya patriarki,  yakni  dominasi  laki-laki  atas  perempuan  atau  suami atas istri;
c) Jika penetapan hukuman dimaksudkan untuk memberi efek jera, maka  keefektifan  pelaksanaannya  masih  membutuhkan pembuktian yang terus menerus
Sebagai  salah  satu  lembaga  pelaksana  kekuasaan  kehakiman, Pengadilan  Negeri  mempunyai  tugas  pokok  untuk  menerima, memeriksa,  dan  mengadili  serta  menyelesaikan  setiap  perkara  yang diajukan  kepadanya  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasila  demi  terselenggaranya  negara  hukum, Republik  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  setiap  penetapan  atau  putusan Pengadilan  Negeri  harus  berkepala Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . 16
Ketentuan  tersebut  menjadi  dasar  bahwa  keadilan-  sebagai intisari  penegakan  hukum-  yang  seharusnya  diberikan  kepada pencari kebenaran dan keadilan, keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan  di  hadapan  All â h  swt.  atau  keadilan  yang berdasar Ketuhananan Yang Maha Esa. Keadilan seperti  inilah yang seharusnya  direfleksikan  oleh  setiap  badan  peradilan  dan  untuk  itu diperlukan  adanya  keberanian  hakim  untuk  menegakkan  hukum sebagai refleksi kebenaran dan keadilan. Hukum memang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus ditegakkan oleh aparat hukum. Salah satu cara  penegakan  hukum  adalah  melalui  penafsiran  perundang- undangan  yang  berlaku  sehubungan  dengan  perkara  yang  sedang
16 Presiden  RI, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan kehakiman, Pasal 1 dan 2 (Jakarta: Setneg RI, 2004),  hlm. 1.
Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaian Yuridisnya
ditangani.  Bahkan  jika  diperlukan  dalam  memutuskan  perkara, hakim  tidak  cukup  hanya  memegangi  ajaran  hukum  positif  yang membatasi diri pada law as it is written in the book 17 tetapi juga didasari oleh pemikiran yang seimbang dan bijaksana antara hukum dan etika.
Putusaan  hakim  yang  baik  harus  memenuhi  2  persyaratan, yaitu: Pertama, kebutuhan  teoritis,  isi  dan  pertimbangan  hukumnya harus  dapat  dipertanggungjawabkan  dari  segi  ilmu  hukum,  harus “juridisch  en  filosofis  veraantwoord, bahkan  sebagai  sebuah yurisprudensi, putusan hakim harus dapat menentukan hukum baru, merupakan sumber hukum. Kedua, kebutuhan praktis, putusan hakim harus dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh  mungkin  dapat  diterima  oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa maupun  masyarakat  pada  umumnya  karena  dianggap  adil,  benar, dan berdasarkan hukum. Dengan kata lain, ia dapat diterima secara sosiologis.
Putusan hakim yang sudah dikeluarkan tidak dapat diperbaiki atau  ditarik  kembali  dan  mengikat  pihak-pihak  yang  bersangkutan dan  dapat  dipaksakan  berlakunya  oleh  alat  kekuasaan  Negara.  Ia dianggap sebagai  “sabda Pandita  Ratu”. Oleh karenanya, penetapan putusan  hakim  harus  terlebih  dahulu  mempertimbangkan  segala sesuatunya dari berbagai segi, seobyektif, dan seadil mungkin.

## Kesimpulan dan Saran
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Bentuk  kasus-kasus  KDRT  di  Pamekasan  berupa  kekerasan  fisik dan  penelantaran  rumah  tangga.  Kekerasan  fisik  itu  dilakukan tanpa  menggunakan  alat  dan  dengan  menggunakan  alat.  Kasus pertama  dalam  bentuk  kekerasan  fisik  adalah  pelaku menempeleng dan memukul korban secara langsung sebanyak 3 (tiga)  kali  mengenai  mulut,  pipi  kanan,  mata  dan  hidung  serta mendorong  korban  hingga  terjatuh  dan  mengalami  luka-luka. Sedangkan  kasus kedua dalam bentuk yang sama adalah pelaku memukul  korban  dengan  sebuah  potongan  kayu  sepanjang  73,5 cm  dan  mengakibatkan  korban  terluka.  Sementara  untuk  kasus
17 Soertandyo Wignjosoebroro, HUKUM: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya,
Cetakan I (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2000), hlm. 190.

## Siti Musawwamah
penelantaran  rumah  tangga  adalah  pelaku  menelantarkan  istri dan anaknya (sebagai korban) dengan cara tidak memberi nafkah;
2. Penyebab  kasus-kasus  KDRT  adalah  problema  relasi  suami  istri.
Dalam  kaitan  ini,  suami  belum  dapat  memosisikan  istrinya sebagai  “mitra”  hidupnya,  bahkan  suami  merasa  sebagai  pihak yang  dominan/superior  dan  sebaliknya  istri  dianggap  sebagai pihak yang inferior.
3. Penyelesaian  yuridis  kasus-kasus  KDRT  menunjukkan  putusan yang  tidak  netral  karena  hakim  hanya  memperhatikan kepentingan terdakwa/pelaku. Hakim belum memiliki perspektif jender yang memadai, bahkan masih mengokohkan, melanggengkan,  dan  membenarkan  budaya  patriarki/dominasi laki-laki atas perempuan atau suami atas istri.
Berdasarkan  tiga  rumusan  kesimpulan  penelitian  tersebut,
peneliti  menyarankan,  khususnya  bagi:  (1)  Ketua  Pengadilan  Negeri Pamekasan,  hendaknya  memanfaanfaatkan  temuan  penelitian  ini sebagai  informasi-balikan,  bahan  evaluasi,  perbaikan  performansi, maupun  pengambilan  berbagai  keputusan  institusional  tentang kinerja internal majelis hakim dengan pembinaan para hakim dalam penanganan dan penyelesaian kasus-kasus KDRT; (2) Majelis Hakim Pengadilan  Negeri  Pamekasan,  hendaknya  temuan  penelitian  ini dijadikan bahan masukan dan evaluasi tentang kinerja para anggota Majelis  Hakim  dalam  proses  persidangan  dan  penetapan  hasil-hasil putusan,  (3)  Para  pihak  yang  terlibat  dalam  menangani  kasus-kasus KDRT,  hendaknya  memerhatikan  pentingnya  pencerahan  dan pengayaan  wawasan  yudisial  dalam  rangkaian  proses  peradilan kasus KDRT, (4) Para Cendekiawan Muslim (ulama/kiai), hendaknya dapat  mendayagunakan  informasi  proses  dan  produk  peradilan Negeri  itu  sebagai  kasus  yang  serius  dalam  KDRT,  dan  (5)  Para akademisi,  peneliti,  dan  pemerhati  problema  sosial  kemasyarakatan khususnya  dosen-dosen  fakultas/jurusan  Syari’ah,  agar  laporan penelitian  ini  dapat  ditindaklanjuti  dalam  kegiatan  yang  lebih operasional  sehingga  berhasilguna  bagi  kemaslahatan  hidup kerumahtanggaan, terutama yang sedang dalam penyelesaian kasus- kasus KDRT. Wall â h a’lam bi al-shaw â b.
Daftar Pustaka
Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaian Yuridisnya
Amiruddin  &  Zainal  Asikin. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2004.
Anggarawati  dan  Saidah,  N..  “Isu  KDRT:  Antara  Fakta  dan Propaganda,” Al-Wa’ie , No. 66 Tahun IV, (Februari, 2006).
Babbie,  E.. The  Practice  of  Social  Reasearch. California:  Belmont Publishing Co., 1986.
Denzin,  N.K.  &  Lincoln,  Y.S.. Handbook  of  Qualitative  Research .
Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc., 1994.
Departemen Kehakiman RI. Laporan Tahunan Perkara yang Diterima dan Diselesaikan . Pamekasan: Pengadilan Agama: 2005.
Fakih,  Mansour.  “Diskriminasi  dan  Beban  Kerja  Perempuan: Perspektif  Gender,”  dalam  Binar  (ed.), Wacana  Perempuan dalam  Keindonesiaan  dan  Kemodernan. Yogyakarta:  Pustaka Cidesindo, 1998.
Goetz,  J.P.  &  LeCompte,  M.D.,  ”Ethnographic  Research  and  The Problem  of  Data  Deduction.” Anthropology  and  Education
Quarterly, 12 (1). (1991)
Kerlinger,  F.N. Foundations  of  Behavioral  Research. New  York:  Holt, Rinehart, and Winston, 1973.
Redaktur.  “Pemerintah  Belum  Begitu  Melek  terhadap  Persoalan KDRT”, Kompas, 26 November 2005.
Moleong,  L.J., Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  Remaja
Rosdakarya, 1990.
Muhadjir,  Noeng. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Yogyakarta:  Rake Sarasin, 1989.

## Siti Musawwamah
Musawwamah,  Siti, et.al. Cerai  gugat  di  Pengadilan  Agama  Pamekasan. Laporan  Penelitian  Kolektif,  DIPA-2005.  Pamekasan:  STAIN Pamekasan, 2005.
Saidah,N. “KDRT bukan Masalah Jender”, Al-Wa’ie , No. 66 Tahun IV (Februari, 2006).
Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983.
Presiden  RI. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga .  Jakarta: Setneg RI, 2004.
---------. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Setneg RI, 1999).
---------.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2004 tentang Kekuasaan kehakiman. Jakarta: Setneg RI, 2004.
---------., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang
Konvensi  Perlawanan  terhadap  Penyiksaan  dan  Perlakuan  atau Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau
Merendahkan Martabat Manusia. Jakarta: Setneg RI, 1998.
Soejono  &  Abdurrahman, Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Rineka Cipta, 2003.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian  Hukum. Jakarta:  UI  Press,
1986.
Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi . Jakarta: Alfabeta, 1997.
Wignjosoebroro,  Soertandyo. HUKUM:  Paradigma,  Metode,  dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2000.
Yin,  R.K. Case  Studi  Research:  Design  and  Methods. Beverly  Hills,  CA: Sage Publications, 1996.
Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaian Yuridisnya
Young, P.V. Scientific Social Surveys and Research. New Delhi: Prentice- Hall of India, 1982.