Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 2 September 2022 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN
: 2654-5837, Hal 543 – 550

## THE EFFECT OF THE NUMBER OF MANPOWER AND GENERAL ALLOCATION FUNDS ON INEQUALITY IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF WEST SULAWESI PROVINCE IN
THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMICS IN 2016-2020
Oleh:
Ummul Husnul
Ekonomi dan Bisnis/Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Muslim Indonesia Email: husnulummul@gmail.com Junaiddin Zakaria
Ekonomi dan Bisnis/Universitas Muslim Indonesia
Email: junaiddinzakaria@gmail.com Dahlia Baharuddin Ekonomi dan Bisnis/Universitas Muslim Indonesia dahliah.dahliah.@umi.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  16  Agustus - 2022 Accepted  25 Agustus - 2022 Available Online 30  September - 2022
How Islamic Economics View Inequality in Economic Development in West Sulawesi Province in 2016-2020. This study uses secondary data, which was obtained from the total number of regencies/cities in West Sulawesi Province from the 2016-2020 period. The results of  this  study  indicate  that:  (1)  the  number  of  workers  has  a significant positive effect on inequality in economic development in Sulawesi province. West, (2) The Allocation of General Assistance Funds Has a Significant Positive Effect on Economic Development Inequality in West Sulawesi Province 2016.2020. The results of this study show that: the number of workers has an effect on the number of  unemployed  so  that  it  has  an  impact  on  the  growth  rate  of inequality  in  economic  development  in  the  province  of  West Sulawesi,  then  the  amount  of  the  allocation  of  general  aid  funds that  are  not  evenly  distributed  causes  development  gaps  in  the regions,  so  this  has  an  impact  on  the  growth  rate  of  inequality. Economic Development in West Sulawesi Province 2016-2020. Keyword : Number of
Manpower,
Allocation  of  General  Funds, Inequality of
Economic
Development

## 1. PENDAHULUAN
Secara  umum,  pembangunan  ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita atau pendapatan masyarakat meningkat  dalam  jangka  waktu  yang  lama. Menurut  Sen,  pertumbuhan  ekonomi  tidak  boleh dilihat  sebagai  tujuan,  pembangunan  harus  lebih memperhatikan  upaya  peningkatan  kualitas  hidup dan kebebasan. Pemerataan pembangunan merupakan  salah  satu  indikator  yang  digunakan dalam menilai keberhasilan pembangunan di suatu negara.
Pembangunan merupakan suatu proses yang multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan  mendasar  dalam  struktur sosial,  tingkah  laku  sosial,  dan  institusi  sosial,  di
samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan  kemiskinan.  Pembangunan  itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Istilah  pembangunan  bisa  saja diartikan  berbeda-beda  (Michael  &  Stephen, 2011).
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  syarat yang  diperlukan  untuk  pengentasan  kemiskinan. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus menyebar ke semua kelompok pendapatan, termasuk masyarakat  miskin.  Perekonomian  yang  semakin maju dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan  perubahan  struktur  perekonomian suatu  wilayah.  Dalam  hal  lain  menigkatnya  dan menurunya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah
di pengengaruhi oleh penyerarapan Angkatan kerja (Fahrizal, Zamzami & Muhammad, 2021).
Pertumbuhan  ekonomi  menurut  (Sukirno  et al.,  2011).    adalah  proses  kenaikan  output  per kapita  secara  konstan  dalam  jangka  panjang. Peningkatan  output  merupakan  akibat  dari peningkatan aktivitas produksi secara keseluruhan. Pertumbuhan  ekonomi  pada dasarnya,  merupakan hal  yabng  sangat  fluktiuatif,  atau  tidak  menentu, tergantung  bagaimana  pemerintah  suatu  wilayah melihat  potensi  dan  melaukan  pengelolaan  yang produktif  pada  potensi  suatu  daerah,  menurut Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan  barang  dan  jasa  yang  diproduksi dalam  masyarakat  bertambah  dan  kemakmuran masyarakat  meningkat.  Pertumbuhan  ekonomi bukan  hanya  aktifitas  produksi  saja,  lebih  dari  itu pertumbuhan ekonomi merupakan aktifitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat  dengan  keadilan  distribusi.  Pertumbuhan bukan  hanya  persoalan  ekonomi,  melainkan aktifitas  manusia  yang  ditujukan  untuk  kemajuan sisi materil danspiritual manusia (Huda, 2015).
Pendapat ahli di atas memberikan gambaran bahwa  pemerimtah  memmegang  kendali  penuh atas peningkatan pertumbuhan ekonomi, salah satu peran nya adalah kebijakan mengenai pembangunan infrastruktur suatu wilayah, melauai pemberikan alokasi data bantuan untuk pembangunan suatu daerah.
Peran  alokasi  bantuan  untuk  pertumbuhan sautu  wilayah  termaktub  dalam  aturan  pemrintah Dana  Bantuan  Pembangunan  adalah  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  55  Tahun  2005  tentang Dana Perimbangan, Menteri keuangan menetapkan alokasi  Dana  Alokasi  Khususs  (DAK)  dan Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2014  tetang Dana  Alokasi  Umum  Daerah  Provinsi  dan Kabupaten / Kota. Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi  Umum,  yakni  Dana  Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN  yang  terdiri  atas  Dana  Bagi  Hasil  (DBH), Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen Dana Perimbangan  ini  merupakan  sistem  transfer  dana dari  Pemerintah  serta  merupakan  satu  kesatuan yang  utuh.  Dari  hal  ini  dapat  diasumsikan  tinggi alokasi  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  suatu daerah  akan  meberikan  dampak  pertumbuhan ekonomi yang positif.
Dilihat  dari  segi  wilayah,  Sulawesi  barat merupakan  salah  satu  wilayah  dalam  negara Republik  Indonesia,  memiliki  struktur  wilayah yang cukup berpotensi, namun memiliki pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup  berpluktuatif, beberapa  hal  yang  meemiliki  peran  dalam
pertumbuhan  ekonomi  yakni,  mumlah  Angkatan kerja,  serta  persentase  alokasi  dana  bantuan pemerintah  di  sektor  pembangunan  ekonomi  di wilayah  Sulawesi  barat.  Berikut  tabel  yang memperlihatkan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat:
Tabel 1. Pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat 2016-2020 Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) 2016 6,01 2017 6,39 2018 6,26 2019 5,56 2020 -2,40 (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021) Berdasarkan Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi  di  Provinsi  Sulawesi  Barat  2016-2020 cenderung  berfluktuatif  dapat  dilihat  pada  tahun 2016  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  6,01%  dan mengalami  peningkatan  pada  tahun  2017  sebesar 6,39%.  Kemudian  terjadi  penurunan  pada  tahun 2018  sebesar  6,26%  dan  kemudian  kembali mengalami  penurunan  sebesar  5,56%  pada  tahun 2019,  hingga  tahun  2020  terus  menurun  sebesar  - 2,40%.
Meskipun Provinsi Sulawesi Barat memiliki persentase  pertumbuhan  ekonomi  yang  fluktuatif, Provinsi  Sulawesi  Barat  merupakan  salah  satu provinsi yang kaya akan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan  masyarakatnya,  untuk  membantu meningkatkan  pembangunan  daerah. Secara umum,  pembangunan  daerah  difokuskan  pada pembangunan ekonomi. Untuk memajukan pembangunan  ekonomi,  diperlukan  peningkatan pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi suatu wilayah dapat diukur dengan melihat PDRB dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Berikut ini table 2. PDRB wilayah Sulawesi Barat, tahun 2016-2020:
Kabupaten dan Provinsi Tahun 2016 2017 2018 2019 2020* (1) (2) (3) (4) (5) (6) Majene 2992,32 3180,58 3373,36 3572,16  3522,82 Polewali Mandar  7784,97 8330,45 8846,18 9390,94  9243,36 Mamasa 1881,28 1995,43 2116,20 2240,36  2211,84 Mamuju 6974,98 7470,71 7921,24 8335,09  8146,54 Pasangkayu 6257,31 6655,78 7006,93 7315,34  7115,89 Mamuju Tengah 1902,19 2005,78 2120,42 2230,79  2207,93
Sulawesi Barat 27524,77  29282,49  31114,14  32843,81  32054,50 (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021)
Berdasarkan  table  2.  di  atas,  maka  table tersebut memberikan gambaran mengenai
pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif, namuan dapat  dilihat  juga  bahwa  Provinsi  Sulawesi  Barat mempunyai PDRB per kapita yang terus meningkat setiap  tahunnya.  Dapat  dilihat  dalam  tabel  pada tahun 2017 PDRB Provinsi Sulawesi Barat sebesar 29 282,49,  dan  selalu  mengalami  peningkatan hingga  tahun  2018  sebesar  31 114,14. Dan  nagka pada  tahun  2020  sebesar,  32 874,63,  sehingga pertumbhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dari athun 2016-2020 dikategorikan mengalami peningkatan. Penyebab ketimpangan antar wilayah di  Provinsi  Sulawesi  Barat  diantaranya  adalah perbedaan  kandungan  sumber  daya  alam,  sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja, investasi yang berbeda-beda antar wilayah, mobilitas barang dan  jasa,  alokasi  dana  bantuan  pembangunan anatar wilayah, dan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah.
Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih menekankan pada efisiensi dan produktivitas penduduk.  Jumlah  penduduk  yang  terlalu  banyak atau kepadatan penduduk yang tinggi akan menjadi penghambat  pembangunan  ekonomi  di  negara berkembang  (Suprianto,  Binar  &  Julia,  2015). Tujuan  utama  dari  upaya  pembangunan  ekonomi selain  menciptakan  pertumbuhan  yang  setinggi- tingginya juga harus menghilangkan dan mengurangi  tingkat  kemiskinan,  ketimpangan pendapatan  dan  pengangguran.  Kesempatan  kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Bagi  daerah  yang  sudah  lebih  dulu membangun  tentunya  lebih  banyak  menyediakan sarana  dan  prasarana,  misalnya  iklim  usaha  yang baik,  layanan  perbankan  yang  baik  sehingga menarik  investor  untuk  menanamkan  modalnya. Proses  ini  menunjukkan  bahwa  kesenjangan pembangunan antar daerah sebenarnya merupakan akibat  dari  proses  pembangunan  itu  sendiri. Berdasarkan penyebab ketimpangan wilayah antar wilayah  dari  tahun  ke  tahun  yang  cenderung melebar,  maka  dapat  dibuat  asumsi,  yakni ketimpangan pembangunan ekonomi yang dipengaruhi  oleh  Jumlah  Tenaga  Kerja  dan  Dana Alokasi Umum. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis  tertarik  melakukan  penelitian  tentang ketimpangan  pembangunan  ekonomi  di  Provinsi Sulawesi  Barat  dengan  judul  penelitian  sebagai berikut “Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Dan Dana Alokasi Umum
Terhadap Ketimpangan
Pembangunan  Ekonomi  Provinsi  Sulawsi  Barat Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam  Tahun  2016- 2020”.
2. KAJIAN PUSTAKA

## DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Tenaga Kerja
Tenaga  kerja  adalah  penduduk  dalam  usia kerja  atau  jumlah  seluruh  penduduk  dalam  suatu negara  dalam  memproduksi  barang  atau  jasa, tenaga kerja yang dalam usia kerja yaitu antara 15- 64  tahun.  Menurut  pendapat  Simanjuntak  (2002), tenaga kerja adalah penduduk yang berumur diatas 10 tahun atau lebih. Menurut UU Nomor 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun untuk masyarakat. Lewis mengemukakan teorinya mengenai ketenagakerjaan yaitu, kelebihan pekerja merupakan  kesempatan  dan  bukan  masalah. Kelebihan  pekerja  satu  sektor  akan  memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja  di  sektor  lain.  Selanjutnya  Lewis mengemukakan  bahwa  ada  dua  sektor  di  dalam perekonomian  negara  sedang  berkembang,  yaitu sektor  modern  dan  sektor  tradisional.  Sektor tradisional  tidak  hanya  berupa  sektor  pertanian  di pedesaan, melainkan juga termasuk sektor informal di  perkotaan  (pedagang  kaki  lima,  pengecer, pedagang  angkringan).  Sektor  informal  mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada selama berlangsungnya  proses  industrialisasi,  sehingga disebut katub pengaman ketenagakerjaan. Dengan terserapnya  kelebihan  tenaga  kerja  disektor industri  (sektor  modern)  oleh  sektor  informal, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat.  Menurut Imam  Syaibani kerja merupakan  usaha  untuk  mendapatkan  uang  atau harga dengan cara halal. Dalam islam kerja sebagai unsur  produksi  didasari  konsep  istikhaf,  dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertaggungjawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah SWT untuk menutupi kebutuhan  manusia.  Islam  mendorong  umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang  yang  mampu,  lebih  dari  itu  Allah SWT  akan  memberikan  balasan  yang  setimpal yang  sesuai  dengan  amal/kerja  sesuai  dengan firman Allah dalam Q.S An-Nahl ayat 97:
Artinya:  “Barang  siapa  yang  mengerjakan  amal saleh,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan  kepadanya  kehidupan  yang  baik  dan Sesungguhnya  akan  Kami  beri  Balasan  kepada
mereka  dengan  pahala  yang  lebih  baik  dari  apa yang telah mereka kerjakan”.
Menurut  Hasan,  tenaga  kerja  dalam  islam adalah  tenaga  kerja  yang  memiliki  nilai  positif yaitu  Bekerja  keras  dengan  ikhlas  dan  mencintai pekerjaanya,  Hidup  tertib  dan  penuh  disiplin, Menjalin ukhuwah islamiyah dan suka berjamaah, Berlaku  jujur,  pandai  bersyukur,  memuliakan mitra,  memaksimalkan  ikhtiar  dan  doa,  mampu mengembangkan  potensi  diri,  menepati  janji,  taat beribadah,  istiqomah  menghindari  kemungkaran, bekerja dengan tulus, bersahabat dengan lingkungan,  suka  belajar  dari  pengalaman, menganut pola hidup hemat, berlaku amanah, dan percaya diri.

## 2. Dana Alokasi Bantuan Pembangunan
Dana  alokasi  bantuan  pembangunan  daerah merupakan  salah  satu  sumber  keuangan  untuk melakukan  pembangunan  daerah.  Pada  dasarnya dalam  melaksanakan  pembangunan  diperlukan sumber  dana.  Untuk  mencapai  keberhasilan  suatu program  pembangunan  sangat  tergantung  pada pemanfaatan  sumber  daya  yang  tersedia.  Namun potensi  dan  pemanfaatan  sumber  daya  tersebut bervariasi  antar  daerah.  Sejalan  dengan  hal tersebut,  menurut  Marisa  dan  Hutabarat  (1988) serta  Nurmanah  (1989)  dalam  Hartono  (2008) mengidentifikasikan  bahwa  ketimpangan  dan variasi distribusi pendapatan mempunyai hubungan yang positif dengan distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dengan demikian  tidak  mengherankan  bila  keberhasilan pembangunan antar daerah berbeda-beda. Sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah pusat untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, misal dengan memberikan  bantuan  kepada  daerah  untuk mempercepat pembangunan daerah.
Dana  alokasi  bantuan  dari  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  merupakan pengeluaran  pembangunan  pemerintah  pusat  ke daerah  kabupaten/kota.  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah,  “Dana  Perimbangan adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan APBN  yang  dialokasikan  kepada  Daerah  untuk mendanai  kebutuhan  Daerah  dalam  rangka pelaksanaan  Desentralisasi”.  Dana  Perimbangan disebut  juga  transfer  atau  grants.  Transfer merupakan  konsekuensi  dari  tidak  meratanya keuangan  dan  ekonomi  daerah.  Selain  itu  tujuan transfer  adalah  mengurangi  keuangan  horizontal antar  daerah,  mengurangi  kesenjangan  vertical Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik  antar  daerah,  dan  untuk  menciptakan
stabilitas  aktivitas  perekonomian  di  daerah.  Dana perimbangan  terdiri  dari,  Bagi  Hasil  Pajak/Bukan Pajak,  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana Alokasi Khusus (DAK).

## Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah berdasarkan  angka  presentase  untuk  mendanai kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi.  Dana  bagi  hasil  ini  bersumber  dari pajak dan kekayaan daerah. Dimana menurut Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari : “1) Pajak Bumi dan  Bangunan  (PBB),  2)  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB),  3)  Pajak Penghasilan  (PPh)  Pasal  25  dan  Pasal  29  Orang Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21”.  Sedangkan  pada  pasal  11  ayat  2  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004,  Dana  Bagi  Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari “1) kehutanan, 2) pertambangan umum, 3) perikanan, 4)  pertambangan  minyak  bumi,  5)  pertambangan gas bumi, 6) pertambangan panas bumi”.

## Dana Alokasi Umum
Dana  alokasi  bantuan  pembangunan  daerah merupakan  salah  satu  sumber  keuangan  untuk melakukan  pembangunan  daerah.  Pada  dasarnya dalam  melaksanakan  pembangunan  diperlukan sumber  dana.  Untuk  mencapai  keberhasilan  suatu program  pembangunan  sangat  tergantung  pada pemanfaatan  sumber  daya  yang  tersedia.  Dana alokasi  umum  adalah  dana  yang  bersumber  dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  dengan tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Sugeng, 2013). Dana Alokasi Umum merupakan block grants yang diberikan  kepada  semua  kabupaten/kota  untuk tujuan  mengisi  kesenjangan  antara  kapasitas  dan kebutuhan  fiskalnya.  Penggunaan  Dana  Alokasi Umum  ditetapkan  oleh  daerah.  Penggunaan  Dana Alokasi  Umum  dan  penerimaan  umum  lainnya dalam  APBD  harus  tetap  pada  kerangka pencapaian  tujuan  pemberian  otonomi  kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan  masyarakat  yang  semakin  baik, seperti  pelayanan  di  bidang  kesehatan  dan pendidikan.

## Dana Alokasi Khusus (DAK)
Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 39 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada Daerah  tertentu  untuk  mendanai  kegiatan  khusus yang  merupakan  urusan  daerah  sesuai  dengan
Tenaga Kerja (TK) Dana Alokasi Umum (DAU) Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi (IW) Analisis Dalam Perspektif ekonomi Islam
fungsi  yang  ditetapkan  dalam  APBN.  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  ditujukan  untuk  daerah khusus  yang  terpilih  untuk  tujuan  khusus,  karena itu  alokasi  yang  didistribusikan  oleh  pemerintah pusat  sepenuhnya  merupakan  wewenang  pusat untuk tujuan nasional khusus. Ada tiga kreteria dari kebutuhan  khusus  seperti  ditetapkan  dalam peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu: a. Kebutuhan  tidak  dapat  diperhitungkan  dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
b. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
c. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dana penghijauan oleh daerah penghasil.
Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan  kepada  daerah  dengan  tujuan pemerataan  kemampuan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan  pembangunan  untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi.  Tarqiqi  mengemukakan mengenai beberapa karakteristik dalam pertumbuhan  ekonomi  islam  yaitu,  bahwa pertumbuhan  lebih  dari  sekedar  materi  dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientalis terbatas yang ingin dicapai  oleh sistem-sistem kontemporer yaitu untuk menciptakan  keadilan  sosial.  Islam  berada  dalam posisi  lebih  utama  di  mana  yang  ingin  diciptakan yaitu  masyarakat  yang  sama  dari  semua  aspek (Nurul, 2015).

## Ketimpangan Ekonomi
Menurut  Mudrajad  Kuncoro,  kesenjangan mengacu  pada  standar  hidup  relatif  dari  seluruh masyarakat. Sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (endowment  factor).  Perbedaan  inilah  yang menyebabkan  tingkat  pembangunan  di  berbagai wilayah  dan  daerah  berbeda-  beda,  sehingga menimbulkan  gap  atau  jurang  kesejahteraan  di berbagai  wilayah tersebut. Menurut Hipotesa Neo Klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara,  ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah cenderung  meningkat.  Proses  ini  akan  terjadi sampai  ketimpangan  tersebut  mencapai  titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan  menurun.  Teori  ketimpangan  dan  disparitas antar  wilayah  dikemukakan  oleh  Jeffrey  G. Williamson yang menganalisa ditribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada tinggkat  regional pada  suatu  negara,  ternyata  dijumpai  dalam  suatu negara terdapat suatu wilayah berpendapatan tinggi yang selalau diikuti sekelompok wilayah berpendpatan menengah dan rendah. Islam sebagai sistem  hidup  (way  of  life)  dan  merupakan  agama
yang  universal  sebab  memuat  segala  aspek kehidupan  baik  yang  terkait  dengan  aspek ekonomi,  sosial,  politik  dan  budaya.  Seiring dengan  maju  pesatnya  kajian  tentang  ekonomi islam  dengan  menggunakan  pendekatan  filsafat dan  sebagainya  mendorong  kepada  terbentuknya suatu  ilmu  ekonomi  berbasis  keislaman  yang terfokus  untuk  mempelajari  masalah-masalah ekonomi  rakyat  yang  di  ilhami  oleh  nilai-nilai Islam.
Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran  maka  hubungan  antara  variabel independen  (bebas)  dengan  variabel  (terikat) dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Berdasarkan  Pembahasan  serta  kerangka konseptual  pada  gambar  1,  maka  hipotesis  dalam penelitian kami adalah:
H1:  Jumlah  Tenaga  Kerja  berpengaruh  negatif terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sulawesi barat. H2: Dana Alokasi Umum Pembangunan berpengaruh  negatif  terhadap  Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi  Sulawesi Barat.
H3:  Jumlah  Tenaga  Kerja  dan  Dana  Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan  Pembangunan  Ekonomi  Di Provinsi Sulawesi Barat.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  kami  menggunakan  metode pendekatan  penelitian  secara  kuantitatif,  metode kuantitatif  adalah  metode  yang  penyajian  datanya di dominasi dalam bentuk angka dan analisis data yang  digunakan  bersifat  statistik  dengan  tujuan untuk  menguji  hipotesis  yang  telah  ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat yang  meliputi  seluruh  6  kabupaten/kota  dengan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan, dimulai dari bulan  Juni  2022  sampai  dengan  Juli  2022.  Jenis data  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  kuantitatif, yaitu  data  yang  berbentuk  angka.  Sumber  data dalam  penelitian  ini  yaitu  data  sekunder.  Data sekunder  merupakan  data  yang  diterbitkan  atau digunakan oleh organisasi yang bukan
pengolahnya. Dalam penelitian ini kami mendapatkan  data  sekunder  dengan  mengutip literatur dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian data-data dari instansi pemerintah  yang diterbitkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Provinsi Sulawesi Barat.
Populasi  bersumber  dari  data sekunder  (time  series)  tahun  2016-2020,  yang mana  data  ini  diperoleh  dari  akumulasi  Jumlah Tenaga  Kerja  dan  Dana  Alokasi  Umum  terhadap Ketimpangan  Pembangunan  Ekonomi  di  Provinsi Sulawesi  Barat.  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  sampel  lima  tahun  yaitu  dari  tahun 2016-2020.  Metode  yang  digunakan  dalam pengambilan  sampel  penelitian  ini  adalah  metode sensus  hal  ini  berdasar  pada  jumlah  populasi relative sedikit yakni 6 populasi, kemudian metode sensus  layak  digunakan  karena  populasi  sangat bervariasi,  atau  bersifat  heterogen,  sehingga penarikan  sampel  dalam  peneltian  ini  dilakuan dengan pendekatan metode sensus.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptip dengan menginterprestasikan  nilai  rata-rata  dari  masing- masing  indikator  pada  variabel  penelitian  ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai  indikator  apa  saja  yang  membangun konsep  model  penelitian  secara  keseluruhan. Berdasarkan data yang diperoleh diharapkan dapat diketahui  bagaimana  pengaruh  variabel  Jumlah jumlah  Tenaga  Kerja  dan  Dana  Alokasi  Bantuan Pembangunan terhadap Ketimpangan Pembangunan  Ekonomi  di  Provinsi  Sulawesi Barat, dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dalam hal ini data yang diperoleh dari laporan tahunan selama lima  tahun  (2016-2020)  yang  ada  di  Badan  pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat.

## Jumlah Tenaga Kerja (X1)
Penyerapan  tenaga  kerja  adalah  banyaknya lapangan  kerja  yang  sudah  terisi  yang  tercermin dari  banyaknya  pertumbuhan  penduduk  bekerja. Penduduk  yang  bekerja  terserap  dan  tersebar  di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja di berbagai sektor dan lapangan usaha  disebabkan  oleh  adanya  permintaan  akan tenaga  kerja.  Oleh  karena  itu,  penyerapan  tenaga kerja  dapat  dikatakan  sebagai  permintaan  tenaga kerja (Kuncoro, 2002). Dengan tersedianya tenaga kerja  yang  berkualitas  akan  dapat  meningkatkan produktivitas,  dan  produksi  akan  naik,  sehingga laju  pertumbuhan  juga  akan  meningkat.  Adapun data  tenaga  kerja  selama  tahun  2016-2020  di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:
Tabel 23. Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2016-2020).
No Tahun Tenaga kerja 1 2016 624,182 2 2017 595,004 3 2018 640,885 4 2019 660,481 5 2020 672,986
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  hasil  ini mennujukkan  bahwa  angka  jumlah  tenaga  kerja tinggi  pada  2020,  dengan  persentase  sebesar, 672,986  dan  angka  jumlah  tenaga  kerja  terendah berada pada tahun 2017 sebesar 595,004 sehingga dapat  di  asumsikan  bahwa  adanya  peningkatan jumlah  tenaga  kerja  pada  provnsi  Sulawesi  Barat dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

## Dana Alokasi Umum (X2)
Realisasi  pembangunan  daerah  di  sektor ekonomi  tidak  terlepas  dari  hal  bantuan  dana alokasi  bantuan  pemenritah,  hal  ini  tentunya menjadi  efek  yang  penting,  Dalam  melaksanakan pembangunan  suatu  daerah  maka  diperlukan sumber dana, untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan  daerah  tersebut  bergantung  kepada sumber  daya  yang  tersedia  pada  daerah  tersebut. Adapun Dana Alokasi Umum di Provinsi Sulawesi Barat  dalam  kurun  waktu  2016-2020  adalah sebagai berikut:
Tabel 24. Dana Alokasi Umum Sulawesi Barat Tahun (2016-2020).
No Tahun DAU 1 2016 3 224 886 149 2 2017 3 187 547 830 3 2108 3 199 855 201 4 2019 3 335 199 028 5 2020 3 052 024 229
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  hasil  ini menunjukkan  bahwa  untuk  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  di  Provinsi  Sulawesi  Barat,  tahun  2016- 2020,  dengan  demikian  dapat  dilihat  bahwa Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016- 2020  tidak  merata,  hal  ini  ditunjukkan  dengan adanya  daerah  yang  menerima  bantuan  relatif tinggi dan relatif rendah.

## Pengujian Hipotesis
Berdasarkan  model  empirik  yang  diajukan dalam  penelitian  ini  dapat  dilakukan  pengujian terhadap  hipotesis  yang  diajukan  menlalui pengujian  koefisien  jalur  pada  model  persamaan struktural.  Dimana  hasil  analisis  secara  lengkap dapat dilihat pada tabel 29. berikut:
1) H1: Jumlah  Tenaga  Kerja  berpengaruh  negatif terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di  Provinsi  Sulawesi  barat.  Pada  hasil  uji
persamaan  linier,  maka  diperoleh  hasil  nilai signifikansi untuk variable tenaga kerja sebesar, 0,533, di mana angka ini lebih besar dari angka probabilitas  (0,533  >0,05),  sehingga  dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1 di tolak.
2) H2:  Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di  Provinsi  Sulawesi  Barat.  Pada  hasil  uji persamaan  linier,  maka  diperoleh  hasil  nilai signifikansi untuk variable alokasi dana alokasi umum  sebesar,  0,769, di  mana  angka  ini  lebih besar  dari  angka  probabilitas  (0,769  >0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H2 di tolak.
3) H3:  Jumlah  Tenaga Kerja dan Alokasi Umum negatif  terhadap  Ketimpangan  Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Barat. Pada hasil uji  persamaan  linier,  maka  diperoleh  hasil  uji model atau dalam hal ini disebut dengan uji F, dimana  nilai  signifikansi  untuk  variable independent  (tenaga  kerja  dan  alokasi  dana alokasi  umum)  sebesar,  0,249,  di  mana  angka ini  lebih  besar  dari  angka  probabilitas  (0,0249 >0,05),  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis H3 di tolak.

## Pembahasan
Pembahasan  ini  difokuskan  pada  keputusan yang  dihasilkan  dari  pengujian  hipotesis,  sebagai upaya  untuk  menjawab  perumusan  masalah penelitian.  Hasil  analisis  dari  pengujian  hipotesis dijabarkan sebagai berikut:
1. Analisis  Pengaruh  Tenaga  Kerja  Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam
Untuk  menjawab  rumusan  masalah  dan hipotesis  pertama  dapat  diamati  dari  hasil  uji persamaan  linier  pada  Tabel  29.  Dari  Tabel tersebut  menunjukkan  tenaga  kerja  berpengruh positif,  tidak  signifikan  tehadap  ketimpangan pembangunan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat. Hasil  temuan  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah tenaga kerja pada Sulawesi Barat, akan memberikan  nilai  pengurangan  dari  jumlah penganguuran,  sehingga  hal  ini  berdampak  pada adanya  penekanan  mengenai  laju  ketimpangan pembangunan ekonomi Di wilayah Barat Sulawesi Barat.  Bertambahanya  Angkatan  kerja,  tentunya sejalan  dengan  laju  pertumbuhan  pengangguran, secara hafiah akan berdampak pula pada daya beli masyarakat  yang  tinggi  serta  akan  memberikan peningkatan  pada  pendapatan  masyarakat.  Hasil peneltian di atas, memeiliki kesamaan dengan hasil peneltian yang dilakukan oleh Feni Nursetianingrum  (2018),  yang  menemujkan  hasil bahwa,  tenaga  kerja  berpangaruh  positif  terhadap
ketimpangan  pembanguan  ekonomi  Di  Provinsi Lampung.
2. Analisis  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum Terhadap Ketimpangan Pembangunan

## Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam.
Untuk  menjawab  rumusan  masalah  dan hipotesis  pertama  dapat  diamati  dari  hasil  uji persamaan  linier  pada  Tabel  29.  Dari  Tabel tersebut menunjukkan alokasi dana alokasi umum berpengaruh  positif,  tidak  signifikan  terhadap ketimpangan  pembangunan  ekonomi  di  provinsi Sulawesi  Barat.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa beasaran dari alokasi bantuan umum di sector real untuk pembangunan ekonomi berdampak pada laju ketimpangan  pembangunan  ekonomi  di  provinsi Sulawesi Barat. Kemudian bila dilihat dari sikslus tahun  2016  hingga  tahun  2020,  laju  ketimpangan pembangunan ekonomi sangat bergerak pluktuatif, hal  ini  di  sebabkan  oleh  besaran  alokasi  bantuan yang setiap tahunnya mengalami perubahan sesuai dengan  rancangan  penganggaran  dan  kebutuhan pembangunan  di  provinsi  Sulawesi  barat.  Akibat dari besaran alokasi yang tidak merata, mengakibatkan pembanagunan di daerah kabupaten  atau  kota  mengalami  perbedaan peningkatan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zul  Hazmi Alfurqani,  Dwi  Widiarsih,  Jeki  Algusri  (2021) yang  menemukan  bahwa  Tingkat  ketimpangan pembangunan  antar  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Riau diukur dengan Indeks Williamson pada tahun 2011-2013  mengalami  ketimpangan  sedang, kemudian memasuki tahun 2014-2020
ketimpangan di Provinsi Riau tergolong ketimpangan  rendah.  Ketimpangan  pembangunan di Provinsi Riau dipengaruhi oleh DAU.

## 5. KESIMPULAN
1. Tenaga  kerja  berpengaruh  positif,  tidak segnifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi  di  Provinsi  Sulawesi  Barat,  dengan nilai  keofisein  regresi  sebesar,  0,823,  nilai  ini menunjukkan  semakin  tingginya  angkatan kerja, maka akan mengurangi angka pengangguran,  yang  berefek  mpada  laju pertumbuhan ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat.
2. Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh positif,  tidak  segnifikan  terhadap  ketimpangan pembangunan  ekonomi  di  Provinsi  Sulawesi Barat,  dengan  nilai  keofisein  regresi  sebesar, 0,674,  nilai  ini  menunjukkan  semakin  bahwa dana alokasi umum (DAU), di sector real untuk pembangunan  ekonomi  berdampak  pada  laju
ketimpangan pembangunan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat.
3. Berdasarkan uji pengukuran tingkat pembangunan  ekonomi  di  Provinsi  Sulawesi Barat  tahun  2016-2020,  dengan  Menggunakan Pengkuruan  Indeks  Willamson,  maka  di sumphkan  bahwa  ketimpangan  pembangunan ekonomi  terendah  terjadi  pada  tahun,  2016 dengan angka sebesar, 0,024, sedangkan untuk ketimpangan  pembanguna  eonomi  tetinggi terjadap pada tahun 2017, dengan angka sebesar 0,807
6. REFERENSI
BPS.  2015.  Produk  Domestik  Regional  Bruto menurut Lapangan Usaha Sumatera Selatan.
Fahrizal,  Zamzami,  Muhammad  Safri  (2021)
Analisis  Pengaruh  Jumlah  Tenaga  Kerja, Tingkat  Pendidikan  Dan  Investasi  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Melalui  Kesempatan Kerja  Di  Provinsi  Jambi,  Jurnal  Paradigma Ekonomika Vol.16. No. 1.
Feni  Nursetianingrum.  2018.  Pengaruh  Jumlah
Penduduk,  Tenaga  Kerja,  Dan  Dana  Alokasi Bantuan Pembangunan Terhadap Ketimpangan Pembangunan  Ekonomi  Provinsi  Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-
2016. Lampung.
Huda,  N.  (2015).  Ekonomi  Pembangunan  Islam. Jakarta: Prenadamedia Group. Sukirno,  S.  (2011).  Ekonomi  Pembangunan:
Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Kencana.
Suprianto,  Binar  Dwiyanto  Pamungkas,  Julia Zikriana.  2017.  Analisis  Pengaruh  Jumlah Penduduk,  Tingkat  Pendidikan  dan  Kesehatan
Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Di  Kabupaten Sumbawa  Tahun  2010-2015.  Penerbit,  Jurnal Ekonomi  dan  Bisnis  Vol.  14,  No.  2Q. Sumbawa.
Wihastuti,  Rahmatullah.  2017,  Upah  Minimum Provinsi (UMP) dan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Jurnal Gama Societa, Vol.1, No.1.
Zebua  Widya  Ningsih.  Djaimi  Bakce,  Syaiful Hadi.  2015.  Analisis  Faktor-Faktor  Dominan Yang  Mempengaruhi  Kemiskinan  di  Provinsi Riau. Penerbit, Jurnal Agribisnis Ekonomi Vol. 6, No. 2, Riau
Zuriah  Nurul.  Metode  Penelitian  Sosial,  dan Pendidikan Teori-Aplikasi.   Penerbit, Bumi Aksara. Jakarta.
Zul  Hazmi  Alfurqani,  Dwi  Widiarsih,  Dan  Jeki
Algusri, (2021) Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja  Modal  Dan  Investasi  Terhadap Ketimpangan
Pembangunan
Antar
Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau, Vol. 1 No. 1,
September 2021.