CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Suwarno & Bramantyo, Yudha, Rizki. (2020). Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah.
Cendekia , 14(2), 137-152. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.628.
Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah
Suwarno 1 & Rizki Yudha Bramantyo 2
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kadiri, Indonesia
2 Fakultas Hukum, Universitas Kadiri Indonesia Email: suwarno@unik-kediri.ac.id ; rizki_bramantyo@unik-kefiri.ac.id

## Abstract
The purpose of this study describes: 1) the social role of the school committee in improving  the  quality  of  education,  and  2)  the  form  of  instilling  democratic values  in  schools  through  cooperation  of  school  and  school  committee.  This research  uses  a  descriptive  study  with  a  qualitative  research  approach.  Data were  collected  using  participatory  observation  techniques,  in-depth  interviews, and  documentation.  Data  analysis  using  four  steps  of  qualitative  research includes  data  collection,  data  reduction,  data  classification,  and  drawing conclusions.  Based  on  the  process  of  data  collection  and  analysis,  it  can  be concluded  that  the  school  committee's  social  role  is  as  a  liaison  between  the school  and  the  community  in  all  matters.  School  committees  can  instill democratic  values  in  schools  through  sharing  meetings  since  the  formation  of the  board,  program  formulation,  implementation,  monitoring,  and  program evaluation all emphasize deliberation to reach consensus.
Keywords: Social role, school committee, planting democratic values

## 1.  PENDAHULUAN
Di  antara  sekian  banyak  problem  dalam  sistem  pendidikan  di  Indonesia, problem yang paling mendasar adalah demokratisasi di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena  itu,  proses  penanaman  nilai-nilai  demokrasi  harus  dilakukan  oleh  semua  pihak yang terkait dengan pendidikan. Salah satu pihak yang perlu untuk membantu sekolah mewujudkan demokratisasi adalah komite sekolah.
Begitu  juga,  konsep  desenetralisasi  pendidikan  dalam  pendidikan  muncul sejalan  dengan  perkembangan  pola  pikir  masyarakat  sebagai  salah  satu  dampak pembangunan  demokratisasi  pendidikan  di  daerah.  Pemberian  otonomi  sekolah  dalam bentuk  manajemen  berbasis  sekolah  dan  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan merupakan  bentuk  demokratisasi  pendidikan.  Begitu  juga  pemberian  kewenangan kepada  sekolah  dalam  penentuan  kelulusan  siswa  bukan  berdasarkan  nilai  ujian nasional juga merupakan bentuk nyata demokratisasi pendidikan tingkat nasional.
Keberadaan  komite  sekolah  sebagai  masalah  baru  bagi  orang  tua  wali  murid yang  tidak  lagi  bisa  menikmati  sekolah  gratis,  karena  sekolah  tetap  saja  melakukan
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Suwarno & Bramantyo, Yudha, Rizki. (2020). Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah.
Cendekia , 14(2), 137-152. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.628.
penarikan  dana  dengan  dalih  uang  komite  yang  sesungguhnya  sangat  memberatkan orang tua wali murid.
Kehadiran  komite  sekolah  bukan  hanya  sebagai  stempel  sekolah  yang mengesahkan  seluruh  kebijakan  sekolah.  Namun,  organisasi  sebagai  organisasi  yang benar-benar  bermaksud  menanamkan  muatan  muatan  positif  dari  sebuah  proses demokratisasi yang tidak dapat diabaikan oleh sekolah.
Sebagai wadah penyaluran aspirasi, komite sekolah akan selalu berusaha untuk dapat  membuat  keputusan  bersama  dengan  sekolah  tanpa  ada  paksaan.  Konsep manajemen  berbasis  sekolah,  komite  sekolah  mempunyai  peran  sebagai  organisasi mitra  sekolah  yang  memiliki  peran  sangat  strategis  dalam  mengembangkan  mutu pendidikan  di  sekolah  termasuk  dalam  menanamkan  nilai-nilai  demokratis  di  sekolah (Hendarmoko dan Samsudin, 2008).
Komite sekolah mempunyai peran yang sangat besar dalam proses peningkatan mutu  sekolah  termasuk  dalam  penanaman  nilai-nilai  demokrasi  di  sekolah.  Proses penanaman  nilai-nilai  demokrasi  di  sekolah  sesungguhnya  dapat  termasuk  proses pembelajaran  organisasi  dalam  lembaga  pendidikan  sekolah.  Peran  komite  selama  ini dibatasi  dalam  proses  menjebatani  komunikasi  antara  sekolah  dan  orang  tua  dalam segala  hal.  Sesungguhnya  peran  itu  sangat  terbuaka  luas  untuk  ditingkatkan  dalam bentuk pembelajaran demokrasi pada tataran sekolah.
Nini (2019) menjelaskan bahwa iklim sekolah K-7 merupakan salah satu bentuk kebijakan  sekolah  yang  secara  bersama-sama  telah  diputuskan  bersama  komite  skolah dalam  rangka  membentuk  suasana  sekolah  yang  kondusif,  aman,  nyaman,  dan  layak untuk terselenggaranya proses belajar mengajar yang layak dan representatif.
Zuhroh  (2015)  untuk  mewujudkan  sekolah  yang  berkualitas  maka  sekolah dalam  hal  ini  bekerja  sama  dengan  komite  sekolah  dapat  merumuskan  layanan  yang memuaskan  kepada  siswa  dan  seluruh  stakeholdrs  sekolah.  Kontrol,  evaluasi,  dan perbaikan  dan  kerjasama  yang  kuat  antara  komite  sekolah  dangan  unsur  pimpinan sekolah akan mampu meningkatkan mutu sekolah secara keseluruhan.
Banyak sekali berbagai kebijakan yang harus dirumuskan oleh sekolah bersama komite  sekolah.  Terkadang,  sekolah  dalam  kapasitasnya  sebagai  lembaga  resmi  yang dilindungi  oleh  undang-undang  dalam  membuat  keputusan  yang  akan  diterapkan kepada  seluruh  siswa  lebih  bersifat  pro  aktif,  tanpa  mau  mendengarkan  bebrapa aspriasi, masukan, kritik dari pihak lain termasuk dari komite sekolah.
Banyak sekali orang tua yang langsung menyalahkan komite sekolah ketika ada kebijakan sekolah yang tidak berpihak kepada orang tua wali murid. Banyak juga orang tua  siswa  yang  mengatakan  bahwa,  ‘komite  sekolah  hanya  sebagai  lembaga  pemberi stempel  kepada  seluruh  kebijakan  sekolah.  Seolah-olah  komite  sekolah  bisa  didekte oleh  sekolah.  Bahkan  ada  juga  yang  mengatakan  bahwa  komite  sekolah  telah  bekerja sama dengan sekolah dalam pembuatan kebijakan yang menguntungkan sekolah.
Di  sinilah  pintu  masuk  bagi  komite  skolah  untuk  menanamkan  nilai-nilai demokrasi  dalam  bentuk  latihan  bermusyawarah  antara  sekolah  dan  komite  sekolah. Permasalahan  lain  yaitu  adanya  indikasi  menguatnya  peran  sekolah  dalam
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Suwarno & Bramantyo, Yudha, Rizki. (2020). Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah.
Cendekia , 14(2), 137-152. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.628.
pembentukan  komite  sekolah  dalam  memilih  personil  yang  yang  akan  menjadi pengurus  komite  sekolah  (Muhi,  2008).  Permasalahan  lain  yang  dihadapi  sekolah adalah pengurus komite sekolah tidak pernah lengkap saat rapat, dan semua keputusan komite  sekolah  yang  berkaitan  dengan  pendanaan  sekolah  yang  bersumber  dari  dana masyarakat,  selalu    mendapat  penolakan  dan  keberatan  dari  orang  tua  wali  murid (Septiana, dkk, 2018).
Saat ini, banyak sekali pengurus komite sekolah  yang tidak mengetahui secara persis  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  orang  tua  wali  murid,  sehingga  mereka  lebih condong pada kehendak sekolah. Komite sekolah disinyalir banyak yang acuh dan tidak peduli dengan permasalahan pendidikan.
Seluruh permasalahan di atas apabila dirunut lebih detail, ternyata terjadi karena kurangnya koordinasi dan kerjasama yang lebih mendalam dalam wadah rapat bersama yang  dilakukan  secara  demokratis.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  hendak  menjawab permasalahan  bagaimanakan  peran  sosial  komite  sekolah  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan,  dan  bagaimanakan  pran  komite  sekolah  dalam  menanamkan  nilai-nilai demokrasi  pada  satuan  pendidikan  bersama-sama  dengan  seluruh  pemangku kepentingan yang ada.  Novelty penelitian ini terletak pada peran sosial komite sekolah yang  sama  sekali  belum  pernah  dilakukan  penelitian  oleh  peneliti  sebelumnya,  dan peran  komite  sekolah  dalam  proses  internasilisasi  nilai-nilai  demokrasi  pada  satuan pendidikan.

## 2.  TEORI
Komite  sekolah  dibentuk  berdasarkan  UU  No  25  tahun  2000  tenang  Program Pembangunan  Nasional  (Propoenas).  Komite  sekolah  rupakan  badan  usaha  mandiri yang  mewadahi  peran  serta  masyarakat  dalam  rangka  meingkatkan  mutu  pemerataan dan  efisiensi  pengelolaan  pendidikan  di  satuan  pendidikan  (Kepmendiknas,  no 044/U/2002. Dalam Kepmendiknas tersebut, komite sekolah mempunyai peran sebagai: 1)  pemberi  pertimbangan  .dalam  penentuan  dan  pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  di satuan pendidikan, 2) memberi dukungan baik berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  satuan  pendidikan,  3)  pengontrol  dalam rangka  transparansi  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan  dan  keluaran  pendidikan  di satuan pendidikan, dan 4) mendiator antara pemerintah (executive) dengan masyarakat di satuan pendidikan.
Pasal  1  Ayar  (2)  Permendiknas  No  044/U/2002  menjelaskan  bahwa, Pembentukan  Dewan  PEndidikan  dan  Komite  Sekolah  dapat  menggunakan  acuan pembentukan  dewan  pendidikan  dan  Komite  Sekolah  sebagaimana  tercantum  dalam Lampiran I dan II keputusan ini.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muhi  (2008)  menyimpulkan  bahwa, kebijakan pembentukan komite sekolah tidak serta merta memenuhi fungsinya sebagai lembaga  yang  mampu  memanifestasikan  keterwakilan  stakeholder  dalam  membenahi dan memajukan pendidikan.
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Suwarno & Bramantyo, Yudha, Rizki. (2020). Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah.
Cendekia , 14(2), 137-152. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.628.
Tahap-tahap  yang  dapat  dilakukan  oleh  komite  sekolah  dalam  melaksanakan program  kerja  adalah.  1)  identifikasi  masalah.  Setiap  sekolah  memiliki  masalah  yang berbeda-besa, sehinga komite sekolah dapat melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi  sekolah.  2)  menentukan  prioritas.  Permasalahan  yang  berhasil  diidentifikasi perlu  disusun  skala  prioritasnya  dengan  melakukan  musyawarah  untuk  mencapai mufakat.  Dengan  demikian,  program  yang  dipilih  oleh  sekolah  benar-benar  hasil kesempakatan  bersama  denan  komite  sekolah.  3)  analisis  masalah.  Dalam  rangka mengetahui  secara  lebih  mendalam  tentang  masalah  yang  terjadi,  perlu  dilakukan analisis  masalah.  Masalah  yang  benar-benar  membutuhkan  pemecahan  merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan baik (Depdikbud, 2006).
Jones  (2015)  menjelaskan  bahwa  keberhasilan  dalam  pembelajaran  sangat tergantung  pada  efektivitas  perencanaan  serta  seberapa  baik  menempatkan  rencana tersebut  ke  dalam  tindakan.  Perencaan  dianggap  baik  manakala  disusun  secara demokratis dari seluruh pihak yang terlibat.
Kawaliauskiene  (2011)  sebagai  suatu  system,  sekolah  dalam  membuat perencanaan yang baik harus melibatkan perwakilan guru dan orang tua siswa. Dengan demikian  pada  saat  pelaksanaan  program  akan  mendapat  dukungan  dari  orang  tua siswa, guru, dan semua pihak yang terkait.
Guskey  (2001)  juga  menyelaskan  bahwa  masyarakat  mempunyai  kewajiban untuk  membantu  sekolah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  sejak  perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  program.  Begitu  juga  Berg  (2006)  menjelaskan  bahwa kemitraan  antara  sekolah  dan  keluarga  serta  masyarakat  secara  umum  dapat menhasilkan solusi kreatif kebutuhan siswa, guru, dan sekolah pada umumnya, hingga akhirnya  mampu  membangun  insan  dan  ekosismte  pendidikan  yang  berbudaya  serta berkarakter berdasarkan gotong royong yang demokratis.
Bryan  dan  Henry  (2012)  menjelaskan  bahwa  ketika  pemangku  kepentingan yaitu  sekolah,  orang  tua,  keluarga,  dan  masyarakat  saling  berkontribusi  membangun kemitraan maka akan muncul efek positif dan kedisiplinan dalam berdemokrasi.
UU  no  20  tahun  2003  pasal  56  ayat  (3)  menyatakan  bahwa,  komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu  pelayanan  dengan  memberi  pertimbangan  secara  demokratis  serta  memberi arahan dan dukungan tenaga, saran, dan prasarana serta pengamawan pendidikan pada satuan pendidikan secara demokratis.
Pantjastuti  (2008)  mengungkapkan  bahwa,  komite  sekolah  dan  sekolah memiliki  kemandirian  masing-masing  tetapi,  sebagai  mitra,  maka  komite  sekolah  dan sekolah harus bekerja samadalam konsep manajemen berbasis sekolah di mana seluruh kesepakatan yang dihasilkan merupakan hasil dari proses demokratisasi.
Terdapat  lima  elemen  gambaran  kerja  sama  orang  tua  dan  sekolah  secara demokratis  yaitu:  1)  komunikasi  yang  efektif,  2)  pembangunan  komunitas  belajar,  3) menjalin hubungan antara sekolah dan masyarakat luas, 4) mengmabil keputusan secara demokratis,  5)  turut  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  pelaksanaan  program  (Mustadi, et.al, 2019).
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Suwarno & Bramantyo, Yudha, Rizki. (2020). Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah.
Cendekia , 14(2), 137-152. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.628.
Mustadi,  et.al,  (2019)  menjelaskan  bahwa  komite  sekolah  dalam  menjalankan fungsinya  secara  mandiri  dan  professional  tidak  boleh  mengesampingkan  masukan, saran,  kritik,  maupun  aspirasi  masyarakat.  Komite  sekolah  setelah  mendengarkan aspirasi masyarakat, harus menindaklanjuti dengan cara mendiskusikan dengan sekolah tentang  program  tindak  lanjut  yang  dapat  dilakukan  sekolah  secara  demokratis  tanpa ada pemaksaan kehendak.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Santoso  (2007)  komite  sekolah mempunyai  peran  dalam  peningkatan  mutu  pendidikan,  khususnya  melalui  kegiatan- kegiatan  yang  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  Komite  Sekolah  yaitu  sebagai penghubung antara sekolah dengan orang tua wali murid maupun sekolah.
Rehberg  (2008)  menjelaskan  bahwa  komite  sekolah  sebagai  badan  kemitraan sekolah berusha mewadahi konektivitas antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena  itu,  komite  sekolah  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  proses penanaman  nilai-nilai  demokrasi  khususnya  dalam  memberiann  masukan  kepada sekolah  akan  berbagai  kebijakan  yang  akan  dibuat,  serta  memberi  penilaian  secara obyektif  dan  demokratis,  serta  memberikan  masukan  dan  usul  secara  demokratis tentang sumber dana pendidikan.
Hal  ini  juga  sesuai  dengan  pendapat  Mulyasa  (2009)  bahwa  komite  sekolah mempunyai peran yang sangat dalam proses peningkatkan mutu pendidikan di sekolah, mulai  dari  pemberian  pendapat,  masukan,  saran  dan  rekomendasi  yang  semuanya dilakukan  secara  demokratis  dan  transparan.  Komite  sekolah  juga  mempunyai  peran dalam  memperkokoh  tujuan  serta  meningkatkan  mutu  kerjasama  antara  sekolah  dan masyarakat yang dilakukan secara demokratis, tanpa melalui pemaksaan kehendak.
Surjana  (2017)  menjelaskan  bahwa  keberhasilan  komite  sekolah  dalam meningkatkan serta mengembangkan mutu pendidikan karena adanya faktor pendukung dari orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat sehingga proses pemberian masukan yang dilakukan secara demokratis dapat berjalan dengan baik. Berbagai rapat- rapat yang dilakukan oleh komite sekolah dengan sekolah serta seluruh orang tua wali murid  yang  didukung  dan  dihadiri  oleh  tokoh  pemuda,  tokoh  karangtaruna,  tokoh masyarakat, tokoh darmawanita, tokoh agama, tokoh adat dan seluruh unsut masyarakat dapat  berjalan  dengan  baik,  karena  komite  sekolah  selalu  menekankan  musyawarah untuk mencapai mufakat dalam memutuskan segala kebijakan  yang akan diambil oleh sekolah bersama komite sekolah.
Tujuan  partisipasi  masyarakat  dalam  pendidikan  adalah  untuk  memajukan kualitas pendidikan, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak, meningkatkan  keserasian  kehidupan  sekolah  dan  kehidupan  masyarakat,  memotivasi masyarakat  dalam  membantu  program  sekolah,  dan  mewujudkan  tanggung  jawab bersama antara pihak sekolah dan msyarakat (Erdawati & Muhidin, 2008).
Bentuk  partisipasi  msayrakat  dalam  pendidian  antara  lain  adalah  kesamaan persepsi masyarakat dan pihak sekolah tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat, keterlibatan  sekolah  dalam  perencanaan  dan  pengambilan  keputusan  tentang pengembangan sekolah, keterlibatan dalam pelaksanaan program sekolah, dan pelibatan
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Suwarno & Bramantyo, Yudha, Rizki. (2020). Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah.
Cendekia , 14(2), 137-152. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.628.
dalam pertanggungjawaban atas mutu atau kualitas pendidikan (Erdawati dan Muhidin, 2008).
Kegiatan  pendidikan  pada  umumnya  tidak  pernah  bisa  lepas  dari  masyarakat terutama  wali  murid  dan  masyarakat  di  sekitar  sekolah.  Di  sana  ada  hubungan  saling memberi,  saling  mendukung,  dan  saling  menguntungkan  antara  lembaga  pendidikan dengan masyarakat (Hasan, 2014).
Menurut Usman (2009) peran masyarakat dalam pendidikan tidak terlepas dari salah  satu  bentuk  manajemen  mutu  terpadu  dari  sebuah  fungsi  holistic  sekolah. Kepuasan  masyarakat  tehradap  sekolah  sangat  tergatung  pada  mutu  sekolah, produktivitas sekolah, dan budaya mutu yang dibangun.
Maya  (2012)  juga  menjelaskan  bahwa,  dalam  penyelenggaraan  pendidikan, peran  serta  masyarakat  sangat  penting  sebagai  salah  satu  elemen  pendukung terwujudnya  pendidikan  berbasis  masyarakat  yang  demokratis  dan  bermutu.  Hal  ini sekaligus  membuktikan  bahwa  manfaat  pendidikan  benar-benar  telah  dirasakan  oleh masyarakat khususnya mereka yang peduli pendidikan.
Komite sekolah sebagai salah satu pihak yang peduli terhadap mutu pendidikan, berkomitmen untuk membantu menyediakan pendidikan yang bermutu baik dari aspek manajemen  maupun  sarana  prasarana  yang  dimiliki  sekolah.  Komite  sekolah  juga berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan orang tua wali murid akan program-program  sekolah  yang  telah  ditetapkan  secara  demokratis  bersama  komite sekolah.
Secara  teoritik,  komite  sekolah  diharapkan  dapat  menjembatani  antara  sekolah dan  masyarakat,  akan  tetapi  realitasnya,  hal  itu  belum  dapat  terwujudkan.  Komite sekolah yang sudah terbentuk tidak berfungsi secara maksimal. Komite sekolah laksana hanya  papan  nama,  kehadirannya  hanya  bersifat  formalitas  semata,  bahkan  dengan adanya  komite  sekolah  terjadi  persengkongkolan  baru  antara  sekolah  dan  komite (Hasan, 2014).
Pembentukan  komite  sekolah  menurut  Kompri  (2014)  bertujuan  untuk membantu  kelancaran  penyelenggaraan  pendidikan,  memelihara  peningkatan  dan pengembangan  sekolah,  memantau  mengawasi,  dan  mengevaluasi  penyelenggaraan pendidikan  di  sekolah.  Triwiyanto  (2018)  menyebutkan  pentingnya  komite  sekolah dalam  menggerakkan  masyarakat,  sehingga  dibuthkan  figure,  kompetansi  kepala sekolah dalam pencarian dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Hasil penelitian Firdiana (2012) bahwa kekuatan komite sekolah dalam program sekolah  yaitu  kesigapan  komite  sekolah  dalam  menindaklanjuti  sutau  informasi  yang didapat berkaitan dengan mutu sekolah, rasa kekeluargaan yang tinggi, koordinasi yang baik.  Kesigakan  komite  sangat  terkait  dengan  tindak  lanjut  atas  keluhan,  kritik,  dan masukan masyarakat.Hasil penelitian Dwiningrum (2011) partisipasi pendidikan dalam bentuk  keterlibatan  mental  dan  emosi  serta  fisik  dalam  menggunakan  segala kemampuan  yang  dimiliki  (inisiatif)  dalam  segala  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Suwarno & Bramantyo, Yudha, Rizki. (2020). Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah.
Cendekia , 14(2), 137-152. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.628.
Benty  dan  Gunawan  (2015)  juga  menjelaskan  bahwa  untuk  meningkatkan partisipasi  masyarkat  perlu  upaya  persuasi  kepada  masyarakat  bahwa  dengan keikutsertaan dalam peningkatan mutu pendidikan akan sangat berguna bagi kemajuan suatu bangsa. Susanto (2016) menyatakan bahwa pendidikan yang bermutu hanya dapat diwujudkan  manakala  mendapat  dukungan  dari  masyarakat.  Selanjutnya  sekolah  yang mempunyai mutu yang bagus akan mampu meningkatkan akuntabilitas sekolah.

## 3.  METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Pemilihan  metode  ini  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  data  yang  memberikan gambaran  dan  melukiskan  realitas  sangat  komplek  dan  seluruhnya  bersifat  konkret (Meleong,  2013).  Metode  kualitatif  sangat  tepat  karena  daya  yang  diperoleh  bersifat naratif baik lesan maupun tulisan. Penelitian ini berusaha menyajikan hasil analisis data kualitatif  dalam  bentuk  interpretasi  dan  berusaha  memahami  fenomena  tentang  apa yang dialami oleh informan (Basrowi & Suwandi, 2012).
Tempat  penelitian  yaitu  di  SMAN  7  Kota  Kediri,  Jawa  Timur,  Indonesia. Instrument  utama  penelitian  adalah  peneliti  itu  sendiri.  Otulan  sebabnya,  menurut Sugiono  (2010)  kehadiran  peneliti  dalam  penelitian  kualitatif  menjadi  sangat  penting, karena  akan  mampu  merasakan  apa  yang  dirasakan  oleh  informan  atau  subyek penelitian.  Peneliti  melakukan  pengamatan  partisipatif  dan  wawancara  mendalam kepada key informant dan supported informant seperti pengurus Komite sekolah, kepala sekolah,  guru,  orang  tua,  dan  siswa.  Peneliti  berinteraksi  dengan  subyek  penelitian  di lapangan secara wajar menyesuaikan kondisi lapangan.
Sumber data penelitian adalah manusia dan nonmanusia (Miles dan Huberman, 1998).  Sedangkan  menurut  Sugiyono  (2007)  sumber  data  utama  dalam  penelitian kualitatif adalah manusia dalam bentuk kata, ucapan, dan tindakan. Selebihnya data non manusia dapat dikategorikan sebagai data tambahan seperti dokumen tertulis dan benda lainnya.
Tabel 1. Data Informan Penelitian No Informan (Jabatan) Jumlah kode 1 Kasek 1 KS 2 Wakasek 3 WKS 3 Guru maple 10 GM 4 Guru BK 3 BK 5 Komite 4 KOM 6 Orang tua wali murid 4 Ortu 7 Siswa 15 Sis 8 Tenaga kependidikan 2 Tendik 9 Tokoh masyarakat 4 Masy
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Suwarno & Bramantyo, Yudha, Rizki. (2020). Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah.
Cendekia , 14(2), 137-152. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.628.
Hasil  wawancara  dalam  bentuk  transkrip  wawancara,  dan  hasil  pengamatan dalam bentuk deskripsi pengamatan, kedunya merupakan data primer. Selanjutnya, data skunder  seperti  dokumentasi,  bahan  literatur,  dan  jurnal  merupakan  data  pendukung data  primer  yang  sama-sama  dianalisis.  Peneliti  melakukan grand  tour  question, focused and selection , pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, dan penarikan kesimpulan.
Reduksi  data  merupakan  proses  pemilihan,  pemusatan,  perhatian  pada penyederhanaan, pengabstraksian, da transformasi data yang yang belum valid menjadi benar-benar  dapat  dipercaya.  Proses  reduksi  data  berlangsung  terus  menerus,  hingga mendapatkan  kejenuhan  data.    Klasifikasi  data  lebih  banyak  berupa  kegiatan menelusuri  tema-tema  yang  muncul,  membuat  gugus-gugus,  membuat  partisi, mengkode, dan membuat kategori-kategori.
Penarikan kesimpulan dimulai sejak mendapatkan data  yang cukup, hanya saja kesimpulan  yang  didapatkan  hanya  bersifat  sementara  dan  akan  terus  menerus diperbaiki  hingga  ditemukan  kesimpulan  akhir  yang  benar-benar  dapat  diandalkan. Kesimpulan akhir diperoleh setelah data bersifat jenuh, artinya setiap kali mendapatkan data sudah mirip dengan data yang diperoleh sebelumnya.

## 4.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Usaha Komite Sekolah Menggalang Dana Secara Demokratis
Komite  sekolah  di  SMA  Negeri  7  telah  ada  sejak  pemerintah  mewajibkan pembentukan  komite  sekolah  di  semua  satua  pendidikan.  Komite  sekolah  di  SMA Negeri  7  telah  melaksanakan  seluruh  peran  dan  fungsinya.  Pembentukan  komite sekolah di SMAN 7 adalah bertujuan untuk: 1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa  masyarakat  dalam  melahirkan  kebijakan  dan  program  di  tingkat pendidikan;tujuan  ini  sangat  tepat  manakala,  komite  sekolah  dapat  menanamka  nilai- nilai  demokratis  kepada  seluruh  warga  sekolah  dan  wali  murid  secara  keseluruhan,  2) meningkatkan  tanggung  jawab  dan  peran  serta  aktif  dari  seluruh  lapisan  masyarakat dalam  penyelenggaraan  pendidikan;  peran  ini  dapat  secara  langsung  dikaitkan  dengan peran  komite  dalam  melatif  seluruh  aspek  yang  ada  di  sekolah  untuk  secara  bersama- sama dalam menanamkan kesadaran berdemokrasi. 3) menciptakan kondisi transparan, akuntabilitas,  dan  demokrasi  dalam  penyelenggaraan  dan  pelayanan  pendidikan  yang bermutu  di  satuan  pendidikan;  peran  ini  secara  langsung  berkaitan  dengan  penciptaan kondisi  demokrasi  di  sekolah,  karena  komite  sekolah  dan  kepala  sekolah  termasuk seluruh  guru  selalu  melakukan  koordinasi  dalam  bentuk  rapat  dan  musyawarah  untuk menghasilkan kesepakatan yang bersifat mengikat pada semua pihak yang terlibat.
Di dalam pasal 10, 11, 12, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75  tahun  2016  dijelaskan  bahwa,  komite  sekolah  maupun  pihak  sekolah  sama  sekali tidak  boleh  melakukan  pungutan  kepada  wali  murid.  Namun  demikian,  berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, komite sekolah SMAN 7 Kota Kediri bersama dengan sekolah sangat rapih dalam menggalang dana pendidikan, tanpa menimbulkan  gejolah yang  berarti.  Pertentangan  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  wali  murid  tetap  saja  ada,
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Suwarno & Bramantyo, Yudha, Rizki. (2020). Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah.
Cendekia , 14(2), 137-152. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.628.
akan  tetapi  dengan  kesungguhan  dalam  melakukan  negosiasi  secara  demokratis  dan partisipatoris, maka proses penggalangan dana dapat terlaksana dengan transparan baik besaran yang diterima maupun seluruh alokasi penggunaan dana tersebut.
Ketiadaan  penolakan  dari  seluruh  unsur  ekternal  SMAN  7  dapat  diwujudkan karena komite sekolah dan sekolah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi  selalu  dilakukan  secara  demokratis  dan  logis.  Logis  karena  seluruh  kegiatan yang  dilakukan  komite  sekolah  seluruhnya  kembali  ke  siswa  dalam  bentuk  pelayanan yang  bermutu,  pembelajaran  yang  bermutu,  sarana  dan  prasarana  pendidikan  yang bermutu.  Sama  sekali  tidak  ada  pemaksaan  baik  besaran  dana  maupun  waktu pengumpulan. Semuanya sangat fleksibel. Tidak ada penagihan kepada orang tua wali murid yang tidak berkenan untuk melakukan iuran.
Di  era  demokrasi,  maka    partisipasi,  transparansi,  dan  akuntabilitas  pendidikan tidak hanya terletak pada tangan sekolah, namun saat ini semua komponen harus secara menyeluruh  dapat  terlibat  secara  aktif  sesuai  perannya  masing-masing  dalam peningkatan  mutu  pendidikan.    Halim  (2008)  menyebutkan  bahwa  sektor  publik termasuk  sekolah  mempunyai  peran  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat secara  demokratis.  Entitas  Sekolah  dan  Komite  sekolah  sebagai  bagian  dari  lembaga pelayan public harus mampu secara demokratis meningkatkan mutu layanannya dalam ranka  meningkatkan  kepuasan  masyarakat.  Masyarakat  secara  demokratis  juga  dapat menyampaikan  masukan  saran,  dan  harapannya  kepada  lembaga  pemberi  layanan publik melalui jalur yang sudah tersedia secara demokratis dan transparan dalam rangka perbaikan bersama.

## 4.2 Peran Komite dalam Penyusnan Rencan Kerja dan Anggaran Sekolah secara Demokratis
Di SMAN 7 Kota Kediri, dalam setiap membuat program pembangunan baik fisik maupun  non  fisik  seluruhnya  telah  dilakukan  secara  musyarakah  dengan  komite sekolah.  Ketika  ada  program  kerja  yang  belum  disyahkan  oleh  komite  sekolah  maka dapat  dikatakan  bahwa  program  sekolah  tersebut  belum  syah  sebagai  sebuah  program yang dapat dibiayai.
Menurut  Kepala  sekolah  SMAN  7  Kota  Kediri,  penentuan  arah  kebijakan sekolah,  perlu  dilakukan  secara  demokratis  dengan  komite  sekolah.  Komite  sekolah bukan  hanya  sebagai  pengumpul  dana  dari  masyarakat,  tetapi  komite  sekolah  harus mengajak  seluruh  orang  tua  wali  murid  untuk  berdiskusi,  berembug  bersama  dalam menentukan  besaran  sumbangan  dana  komite  sekolah  yang  tidak  ditentukan,  tetapi sangat tergantung pada keikhlasan orang tua.
Pemberian  masukan  tentang  rencana  anggaran  pendidikan,  kriteria  tenaga kependidikan,  kriteria  fasilitas  pendidikan,  dan  proses  pembelajaran  seluruhnya  atas sepengetahuan  komite  sekolah.  Di  SMAN  7  Kota  Kediri,  komite  sekolah  dalam meningkatkan  mutu  sekolah  telah  melakukan  perannya  dengan  baik.  Sebagaimana pendapat  Febriana,  (2019) komite sekolah  akan  dapat berperan dengan baik makanala
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Suwarno & Bramantyo, Yudha, Rizki. (2020). Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah.
Cendekia , 14(2), 137-152. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.628.
mampu  sebagai  lembaga  pertimbangan  ( advisory  agency ),  pendukung  ( supporting agency ), pegontrol ( Controlling agency ) dan sebagai mediator ( excutive agency ). Pertama , dalam menjalankan perannya sebagai advisory agency , komite sekolah di SMAN 7 Kota Kediri berperan dalam memberikan pertimbangan setiap perencanaan dan  program  yang  di  susun  sekolah.  Hal  ini  sejalan  dengan  Kepmendikbud  No 044/U/2002 yang mengatakan bahwa komite sekolah sebagai mitra sekolah yang harus diajak  bermusyawarah  tentang  masa  depan  sekolah.    Segala  program  yang  akan dilaksanakan  oleh  sekolah,  harus  terlebih  dahulu  dikonsultasikan  dengan  komite sekolah,  sebagai  segala  kebijakan  yang  akan  diterapkan  ataupun  yang  akan dilaksanakan tidak terlepas dari partaisipasi masyarakat internal dan ekstenal sekolah.
Komite  sekolah  di  SMAN  7  Kota  Kedirijuga  dapat  menanamkan  nilai-nilai demokrasi  pada  saat  mengidentifikasi  berbagai  sumber  daya  yang  dapat  digali  dalam rangka membantu sekolah dalam proses pembangunan. Sebagaimana diketahui bahwa mutu pendidikan dapat ditingkatkan manakala sarana dan prasarana pendidikan bersifat lengkap  dan  berkualitas  tinggi.  Oleh  karena  itu,  komite  sekolah  dapat  menanamkan nilai-nilai  demokrasi  dalam  menggali  sumber-sumber  dana  masyarakat  yang  berisat tidak membebani, tidak mengikat, dan bersifat suka rela.
Komite  sekolah  di  SMAN  7  Kota  Kediri  juga  telah  memberi  pertimbangan khususnya  dalam  upaya  peningkatkan  mutu  penddikan  seperti  dalam  hal  pengadaan peralatan  laboratorium,  rehap  ruang  kelas,  pembangunan  gedung  baru.  Hal  ini  sejalan dengan  pendapat  yang  mengatakan  bahawa,  proses  diskusi  sebelum  proses  berjalan merupakan bentuk demokrasi yang ditanamkan oleh komite sekolah (Febriana, 2019).
Kedua,  Komite  sekolah  di  SMAN  7  Kota  Kediri,  dalam  menjalankan  perannya sebagai supportingagency , maka komite skolah  selau memberi support kepada sekolah terhadap  seluruh  upaya  peningkatan  mutu  sekolah,  dalam  bentuk  dukungan  tenaga, dana, dan pemikiran.
Ketiga  dalam  menjalankan  peran controlling  agency ,  komite  sekolah  di  SMAN  7 Kota  Kediri  selalu  mengawasi  seluruh  kebijakan  yang  diambil  oleh  sekolah.  Dalam proses pengawasan, komite sekolah mengambil peran memberi masukan manakala ada pelaksanaan program yang kurang atau tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun bersama  dengan  sekolah.  Hal  itu  dilakukan  untuk  menghindari  kesalahan  yang  lebih besar  di  kemudian  hari.  Dengan  mengetahui  kesalahan  di  awal,  kerugian  yang  terjadi dapat ditekan seminimal mungkin.
Keempat,  dalam  menjalankan  prannya  sebagai mediator  agency ,  maka  komite sekolah di SMAN 7 Kota Kediri mempunyai peran sebagai penghubung antara aspirasi orang  uta  masyarakat,  terhadap  pihak  sekolah.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  Mujtadid (2010)  bahwa  komite  sekolah  dalam  memediasi  antara  kepentingan  masyarakat  dan sekolah  dapat  berjalan  efektif  manakala  kedua  belah  pihak  sama-sama  mau  menerima keputusan  yang  telah  ditetapkan  bersama,  tanpa  ada  keluhan  di  kemudian  hari.  Segala usul,  masukan  dan  saran  dapat  dikemukan  pada  saat  perencanaan,  sehingga  setelah rencana  tersebut  dapat  direalisasikan,  maka  tidak  ada  lagi  yang  mengkomplain  hasil yang sudah terwujud.
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Suwarno & Bramantyo, Yudha, Rizki. (2020). Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah.
Cendekia , 14(2), 137-152. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.628.

## 4.3 Peran Komite dalam Peningkatkan Mutu Sekolah Secara Demokratis
Untuk  meningkatkan  mutu  sekolah  di  SMAN  7  Kota  Kediri,  perlu  ada pembenahan  proses  pembuatan  keputusan  sekolah  agar  tidak  mendapat  penentangan dari guru, siswa maupun orang tua. Hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan peran komite sekolah dapat proses penanaman nilai-nilai demokrasi kepada sekolah.
Proses  penanaman  nilai-nilai  demokrasi  di  SMAN  7  juga  dapat  mulai diwujudkan  sejak  proses  pemilihan  anggota  komite  dan  pengurus  komite.Proses pemilihan  ini  dilakukan  secara  musyawarah.  Pada  saat  pembentukan,  sekolah mengundang wali murid, dan agar pemilihan anggota komite dan kepengurusan komite ini  bersifat  transparan    semuanya  diserankan  kepada  wali  murid.  Guru  dan  kepada sekolah tidak boleh bersifat dominan dalam proses pemilihan tersebut.
Adapun perwakilan yang diundang saat pembentukan komite sekolah di SMAN 7    yaitu:  1)  perwakilan  orang  tua/wali  murid  berdasarkan  jenjang  kelas  yang  dipilih secara  demokratis,  2)  tokoh  masyarakat  (ketua  RT/RW/RK,  kepala  dusun,  ulama, budayawan,  dan  pemuka  adat)  yang  dipilih  juga  secara  demokratis,  3)  tokoh masyarakat yang peduli terhadap peningkatan mutu pendidikan, 4) pejabat pemerintah setempat (Kepala desa, lurah, kepolisian, koramil, depnaker, Kadin, dan instansi lain), 5)  dunia  usaha  dan  industi,  asosiasi,  dan  lain-lain,  6)  pakar  pendidikan,  7)  organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain), 8) perwakilan siswa yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas, 9) perlawkilan forum alumni.
Seluruh  unsut  di  atas  sudah  sesuai  dengan  pendapat  Misbah  (2009)  yang mengatakan  bahwa  seluruh  eleman  masyarakat  harus  terwakili  dalam  proses pembentukan  komite  sekolah.  Agar  dalam  proses  pembuatan  keputusan  tidak mendominasi,  maka  perwakilan  dari  unsur  dewan  guru/yayasan  /Badan  Pertimbangan Desa  sebanyak-banyaknya  tiga  orang.  Agar  setiap  rapat  dapat  berjalan  secara demokratis,  maka  jumlah  komite  sekolah  sekurang-kurangnya  berjumlah  sembilan orang  dan  jumlahnya  harus  gasal.  Syarat-syarat,  hak,  dan  kewajiban,  serta  masa keanggotaan Komite Sekolah ditetapkan secara demokratis di dalam AD/ART (Misbah, 2009).
Dengan  demikian,  proses  pembentukan  kepengurusan  anggota  komite  sekolah di  SMAN  7  lebih  bersifat  musyawarah  dan  demokratis  sesuai  dengan  prinsip pembentukan  komite  sekolah  yang  transparan,  akuntabilitas,  dan  demokratis  serta merupakan mitra pendidikan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitin  Makmun,  Sumadi,  &  Ambarita (2017)  bahwa  pembentukan  komite  sekolah  telah  mengacu  pad  ketentuan  peraturan perundang-undangan  dan  melibatkan  unsur  dewan  guru,  masyarakat,  pemerintah,  dan kalangan dunia usaha dan industry. Peran komite sekolah yang paling menonjol adalah pemberian  pertimbangan  dan  dukungan  sedangkan  peran  komite  sebaai  pengontrol masih terbatas dalam anggaran sekolah dan kurang menyentuh pada masalah akademik dan  evaluasi  kinerja  sekolah.  Peran  mediasi  diudukung  oleh  stakeholder  sudah  dapat berpean denan baik.
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Suwarno & Bramantyo, Yudha, Rizki. (2020). Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah.
Cendekia , 14(2), 137-152. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.628.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  juga  dengan  pendapat  Sagala  (2009)  yang menjelaskan  bahwa  komite  sekolah  mempunyai  fungsi  yaitu  sebagai  pembeli pertimbangan, pendukung, pengontrol, atau mediator. Pemberi pertimbangan dalam hal program  dan  kegiatan  yang  disusun  dalam  rencana  pembangunan  pendidikan  tingkat satuan pendidikan yang semua itu dilakukan secara demokratis.
Komite sekolah di SMAN 7 Kediri juga berperan dalam memberi pertimbangan secara  demokratis  kepad  guru  dalam  pelaksanaan  tugas  supaya  tidak  terjadi  proses pembelajaran  yang  tidak  demokratis  seperti  kesewenang-wenangan  terutama  dalam menangani siswa bermasalah khususnya dalam hal pemberian hukuman.
Komite  sekolah  di  SMAN  7  Kediri  juga  berperan  dalam  meningkatan demokratisasi  khususnya  dalam  hal  peningkatkan  disiplin  guru  dalam  memberi  solusi terhadap  berbagai  kesulitan  belajar  siswa,  misalnya  dalam  keikutsertaan  siswa  dalam kegiatan les dan perlombaan antar siswa.
Fungsi  komite  sekolah  di  SMAN  7  Kediri  dalam  proses  pemberian  dukungan dilakukan  secara  demokratis  terutama  dalam  mendukung  guru  untuk  melakukan pendidikan  dan  latihan  berkaitan  dengan  mata  pelajaran  dan  peningkatan  layanan pendidikan kepada siswa, mendukung kegiatan pesantren kilat, mendukung pembuatan kebun  percontohan,  dan  secara  demokratis  juga  mendorong  siswa  untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran operasional sekolah dari berbagai sumber resmi.
Sebagai  pengontrol,  komite  sekolah  di  SMAN  7  secara  demokratis  dapat melakukan pengontrolan atas berbagai proses pembelajaran agar sesuai dengan standar pendidikan  nasional  yang  dipersyaratkan,  mengontrol  pelaksanaan  Rencana  Kegiatan Sekolah  (RKS),  dan  rencana  kegiatan  tahunan,  ikut  terlibat  secara  partisipatoris  dan demokratis tentang penggunaan dana BOS.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Kanfer  (1987)  yang  menyebutkan  bahwa,  ada lima  aspek  penting  dari  peran  komite  sekolah  yaitu  peran  yang  bersifat  impersonal, posisi  peran  itu  sendiri  akan  menentukan  harapannya  bukan  individunya,  2)  peran  itu berkaitan  dengn  perilaku  kerja  ( task  behaviour )  yaitu  perilaku  yang  diharapkan  pada suatu  pekerjaan  tertentu,  3)  peran  itu  sulit  dikendalikan  ( role  clarity dan role ambiguity ),  4)  peran  dapat  dipelajari  dengan  cepat  dan  dapat  menghasilkan  beberapa perubahan  perilaku  utama,  5)  peran  dan  pekerjaan  ( job ),  di  mana  seseorang  yang melakukan suatu pekerjaan dapat memainkan beberapa job .
Dengan  adanya  peraturan  pemerintah  tentang  SNP,  di  SMAN  7  telah  mampu menjawab persoalan  yang menyangkut pengeloalan sekolah sebagaimana diamanatkan dalam  PP  Nomor  47  tahun  2008,  tentang  Wajib  Belajar.  Seperti  yang  dijelaskan  pada pasal 13 ayat (10 hurub b bahwa bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat antara lain ikut  berperan  serta  memberikan  dukungan  sumber  daya,  dana,  sarana  dan  prasarana, dan tenaga serta penyelenggaraan manajemen menjadi orang tua asuh.
Di  dalam  PP  No  48  tahun  2008  tentang  pendanaan  pendidikan,  juga  menjelaskan jenis-jenis  dana  pendidikan,  serta  peran  serta  dan  tanggung  jawab  masing-masing pemangku  kepentingan.Apa  yang  terjadi  di  SMAN  7  juga  sesuai  dengan  teori  yang dikemukakan oleh Harton and Hunt (1993) yang menyatakan bahwa,“ A person may not
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Suwarno & Bramantyo, Yudha, Rizki. (2020). Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah.
Cendekia , 14(2), 137-152. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.628.
see  a  role  in  the  same  way  as  other  people  see  it.  A  person's  personality  traits  will influence how that person perceives the role. The role of the committee in the research location  is  a  reflection  of  the  expected  behavior  in  accordance  with  its  position  as outlined in government regulations. The school committee is an independent body that accommodates and bridges community participation in order to improve the quality of education in educational units.”
Dapat  dimaknai  bahwa,  seseorang  mungkin  tidak  melihat  peran  dengan  cara  yang sama  seperti  yang  dilihat  orang  lain.  Ciri-ciri  kepribadian  seseorang  akan mempengaruhi  cara  orang  tersebut  memandang  peran  tersebut.  Peran  panitia  di  lokasi penelitian merupakan cerminan perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisinya yang tertuang  dalam  peraturan  pemerintah.  Komite  sekolah  merupakan  badan  independen yang  menampung  dan  menjembatani  peran  serta  masyarakat  dalam  rangka meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  pendapatHorton  and  Hunt  (1993)  bahwa, “A person's  behavior  is  influenced  by  factors  of  resources,  level  of  education  and commitment and loyalty in carrying out roles. With an understanding of the role of the school  committee,  it  is  hoped  that  conflicts  between  the  school  and  the  community (student  guardians),  the  school  committee  and  the  school,  and  the  school  and  the government  can  be  avoided  so  that  there  is  harmony  between  the  school,  school committee,  community  and  government.  The  harmonious  relationship  is  expected  to support  the  improvement  of  education  quality.” Hal  ini  menunjukkan  bahwa,  perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor sumber daya, tingkat pendidikan dan komitmen serta loyalitas dalam menjalankan peran. Dengan pemahaman tentang peran komite sekolah, diharapkan konflik antara sekolah dengan masyarakat (wali siswa), komite sekolah dan sekolah,  serta  sekolah  dan  pemerintah  dapat  dihindari  sehingga  terjalin  keharmonisan antar  sekolah,  komite  sekolah,  masyarakat  dan  pemerintah.  Hubungan  yang  harmonis diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  temuan  Berlo  (1960) “Social  system  will perform  the  same  role  as  the  expected  and  determined  roles.  If  there  are  significant differences  it  causes  an  imbalance  in  the  system.” Hal  ini  berarti,  suatu  sistem  sosial akan menjalankan peran yang sama dengan peran yang diharapkan dan ditentukan. Jika terdapat  perbedaan  yang  signifikan  maka  menyebabkan  ketidakseimbangan  dalam sistem.
Seperti  yang  terjadi  pada  Komite  Sekolah  di  SMAN  7,  dapat  dikatakan  telah berperan  sebagai  sistem  sosial  yang  memiliki  peran  yang  sudah  sesuai  dengan Kepmendiknas  044/U/2002,  dan  ada  peran  yang  diharapkan.  Seperti  halnya  indikator kinerja  dan  acuan  operasional,  namun  dalam  aktualisasi  di  sekolah  peran  komite sekolah dilaksanakan secara berbeda.
Dengan  kata  lain,  pemberdayaan  dapat  diartikan  sebagai  proses  peningkatan kapasitas  individu  atau  kelompok  untuk  membuat  pilihan  dan  mengimplementasikan pilihan  tersebut  ke  dalam  kegiatan  dan  hasil  yang  diharapkan.  Dalam  konteks kelembagaan  komite  sekolah,  peningkatan  kapasitas  yang  dimaksud  adalah  anggota
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Suwarno & Bramantyo, Yudha, Rizki. (2020). Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah.
Cendekia , 14(2), 137-152. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.628.
komite  sekolah  agar  dapat  menjalankan  perannya  secara  optimal  untuk  meningkatkan mutu sekolah.

## 5.  SIMPULAN
Komite  sekolah  sebagai  salah  satu  wadah  masyarakat  dalam  berpartisipasi terhadap peningkatan mutu pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah memiliki peran sebagai advisory agency, supporting agency, controlling agency, dan mediator agency. Dalam  kaitannya  dengan  proses  penanaman  nilai-nilai  demokrasi  di  sekolah,  dapat dilakukan pada saat pembentukan komite sekolah, pelaksanaan peran dan funsi komite sekolah, dan kegiatan lain yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
Sebagai  realisasi  dan  manifestasi  sistem  pendidkan  yang  demokratis,  komite sekolah selalu menanam kegiatan musyawarah mufakat, serta transparansi dalam semua aspek, mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan yang disusun secara  bersama-sama  dengan  sekolah,  tanpa  ada  yang  merasa  dominan,  lebih  penting, lebih berkuasa, dan kelebihan lainnya. Semua berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi  masing-masing,  agar  mutu  lapanan  pendidikan  yang  disuguhkan  kepada  siswa dapat meningkat, yang semuanya didasarkan pada nilai-nilai demokrasi.
Dengan  demikian,  kemajuan,  keberhasilam  serta  kelebihan  sekolah  diletakkan dalam  kerangka  demokrasi,  serta  menjunjung  hak  dan  kewajiban  masih-masing  pihan yang  terlibat  ( stakeholder )  yang  didasari  oleh  nilai-nilai  kebersamaan,  gotong  royong, musyawarah mufakat, dengan tetap menunjung kearifan bersama.
Solusi  atau  jalan  keluar  dalam  mengatasi  segala  permasalahan  yang  dihadapi sekolah seluruhnya dipercahkan secara musyawarah, dengan tetap menunjung hak-hak menyampaikan  pendapat  kepada  orang  lain,  dan  tetap  berusaha  semaksimal  mungkin untuk kesuksesan serta peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Basrowi & Suwandi. (2012). Manajemen Penelitian Kualitatif , Jakarta: Rineka Cipta. Benty, D, N dan Gunawan, I.  (2015). Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat . Malang UM Press.
Bryan, J. & Henry, L. (2012). A Model for Building School-Family Community Partnership: Principles and process. Journal of Counseling & Development . 90(4), 408-420.
Depdikbud,  (2006). Sistem  Penyelenggaraan  Sekolah  Bertaraf  Inernasional .  Jakarta Ditjen Manajemen Dikdasmen.
Dwiningrum,  S.I.  (2011). Desentralisasi  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis dan Empirik. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Febriana, L. (2019). Peranan Komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendiikan di MAN 1 Palembang, Jurnal PAI Raden Fatah , 1(2), 152-263.
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/pairf/article/view/3234
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Suwarno & Bramantyo, Yudha, Rizki. (2020). Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah.
Cendekia , 14(2), 137-152. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.628.
Firdiana,  W.  (2012).  Partisipasi  Komite  Sekolah dalam  Pelaksanaan  Program  Sekolah di  SMP  Negeri  1  Bakung,  Kab.  Blitar. Skripsi .  Malang:  FIP  Universitas  Negeri Malang.
Hasan,  H.  (2014).  Fungsi  Komite  Sekolah  dalam  Perkembangan  dan  Implementasi Program sekolah di SD Negeri 19 Kota Banda Aceh, Jurnal Pesona Dasar , 2(3),
1-14. http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/PEAR/article/viewFile/7546/6213 Hendarmoko  dan  Samsudin,  (2008).  Efektivitas  peran  dan  Fungsi  Komite  Sekolah.
Jurnal Lingkaran Mutu . 1(2). Jones, K. 2004. Planning for Mathematics Learning . Routledge.
Kawaliauskiene.  (2011).  Life  long  Learning  Srategies. Socialiniu  Mokslu  Studijjos Societal Studi . 3(4), 1253-1267. Kemendikbud. (2016). Kemitraan Sekolah dengan Keluarga dan Masyarakat . Jakarta: Ditjen PAUDI dan Penmas.
Kompri. (2014). Manajemen Pendidikan 2 . Bandung: Alfabeta. Makmun, Sumadi, & Ambarita, A. (2017). Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Manajemen Mutu Pendidikan: Studi Kasus di SMKN 2 Metro. Laporan Hasil Penelitian . Bandar Lampung: FKIP Universitas Lampung Miles, B.M. & Huberman, M.A. (1992). Analisis Data Kualitatif . Penerjemah Rohadi, R.T. Jakarta: Universitas Indonesia.
Meleong, L. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung . Remaja Rosda Karya. Misbah, (2009). Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan. 14(1), 68-91. Muhi, H. (2008). Eksistensi Komite Skeolah , Makalah tidak diterbitkan.
Mujtahid. (2010). Pemberdayaan Komite Sekolah. http: Mujtahid- komunitaspendidikan.blogspot.com/2010/05/pemberdayaan-komite-sekolah.html. diakses 6 April 2017.
Mulyasa, E. (2006). Manajemen Berbasis Sekolah , Bandung: Remaja Rosda Karya.
Mustadi, et.al, (2016). Eran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jurnal.Cakrawala Pendidikan . 35(3), 312-21. https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/10578/pdf
Panjastuti, S.R. (2008). Komite Sekolah , Yogyakarta: Hikayat Publishing.
Penjastuti,  S.R.  et.al.  (2009).  Resensi:  Komite  Sekolah,  Sejaran,  dan  Prospeknya  di Masa Depan. Hasil penelitian . Solo: FKIP UNS. http://guru.fkip.uns.ac.id.
Permendikbud No 75 tahun 2016. Tentang Komite Sekolah Permendiknas No 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Rehberg,  M.  (2008). School  Committee  of  the  Town  of  Burlingkton  v.  Departmen  of Education . SAGE Publication. Inc. Sagala, S. (2009). Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan . Bandung: Alfabeta.
Santoso,  A.B.  (2007). Peran  Komite  Sekolah  dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan dasar di Kota Madiun . Madiun: FBS IKIP PGRI Madiun.
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Suwarno & Bramantyo, Yudha, Rizki. (2020). Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah.
Cendekia , 14(2), 137-152. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.628.
Septiana, D.N., Bafadal, I, & Kusumaningrum, D.E. (2018). Pelibatan Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal Administrasi dan manajemen Pendidikan. 1(3), 293-301. Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D . Bandung:
Alfabeta.
Surjana,  L.  (2017).  Fungsi  dan  peran  Komite  sekolah  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan:  Studi  di  SMK  Neeri  2  dan  SMK  Negeri  3  Tasikmalaya, Indonesia Journal of Education Manajemen & administration Review . 1(2), 119-124.
Susanto,  P.  (2016). Produktivitas  sekolah.  Teori  untuk  Praktik  di  tingkat  Satuan pendidikan di sekolah. Bandung: Alfabeta.
Triwiyanto,  T.  (2018).  Hambatan  Implementasi  Program  Kerja  Komite  Sekolh  untuk Meningkatkan  Peran  Serta  Masyarakat. Jurnal  Manajemen  dan  Supervisi Pendidikan . 2(2), 131-134. UU No 25 tahun 2000 tenang Program Pembangunan Nasional (Propenas).