## PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP JALANNYA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN
Oleh Munif Rachmawanto Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Sebagai  wakil  rakyat  di  daerah,  maka  DPRD  mempunyai  tanggung  jawab  yang besar  dalam  mengemban  aspirasi  rakyat  yang  diwakilinya.  Pembentukan  Badan Perwakilan Rakyat Daerah dapat pula dikatakan sebagai perwujudan dari Pasal 18 UUD 1945  yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang organiknya,  yaitu Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014,  menekankan  pentingnya  otonomi  daerah  dalam  rangka pemerataan  pembangunan  hingga  kedaerah-daerah,  demikian  juga  di  daerah  Kabupaten Lamongan.  Hal  ini  didasarkan  atas  asumsi  bahwa  masyarakat  daerah  yang bersangkutanlah yang lebih tahu dan lebih mengerti dinamika daerahnya.
Bahwa  sebelum  adanya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  kita  ketahui bahwa  peranan  DPRD  sangatlah  minim.  Artinya  seakan-akan  pengawasan  pelaksanaan DPRD  hanya  diberi  cap  persetujuan  oleh  para  anggota  DPRD  tanpa  adanya  suatu pertimbangan.  Dengan  adanya  Tap  MPR  Nomor  XI/MPR/1998  tentang  Penyelenggara Negara  yang  bersih  dan  bebas  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  serta  melalui  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  diharapkan  peranan  atau kinerja  para  anggota  DPRD  khususnya  Kabupaten  Lamongan  berjalan  dengan  baik  dan sesuai dengan harapan masyarakat Lamongan.
Kata Kunci : Dewan Perwakilan Rakyat Daearah, Pengawasan, Otonomi Daerah.

## A. Pendahuluan.
1. Latar Belakang Masalah
Sistem  pemerintahan  Indonesia dengan berdasarkan UUD 1945,
memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi  daerahnya.  Kemudian  guna menghadapi  perkembangan  yang  ada, baik  dalam  maupun  di  luar  negeri, serta persaingan global, maka dipandang  perlu  menyelenggarakan otonomi  daerah  dengan  memberikan kewenangan  yang  luas  nyata  serta bertanggung jawab terhadap daerah itu sendiri secara proporsional.
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  adalah  merupakan  salah  satu unsur Pemerintah Daerah yang
keaggotaannya  mencerminkan  kondisi perwakilan rakyat daerah yang
diwujudkan  dalam  fraksi-fraksi  dan bersama-sama  dengan  Kepala  Daerah menjalankan  tugas  dan  wewenang
Pemerintah Daerah di bidang legislatif. 1 Semenjak dahulu hingga
sekarang keberadaan Lembaga
Legislatif  Daerah  telah  mengalami perubahan  dan  pengembangan  yang sangat  pesat,  baik  dari  segi  hukumnya maupun  dari  segi  praktek  lembaga daerah  itu  sendiri. 2 Sebagai  wakil rakyat di daerah, maka DPRD mempunyai  tanggung  jawab  yang besar  dalam  mengemban  aspirasi rakyat  yang diwakilinya. Pembentukan Badan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
1 Achmad Fauzi dan Iskandar, Cara Membaca APBD, Universitas Sriwijaya, Malang, 192_ hlm 20
2 R N. Marbun, DPRD Pertumhuhan Masalah dan Masa Depannya, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 3
dapat pula dikatakan sebagai perwujudan  dari  Pasal  18  UUD  1945 yang lebih lanjut diatur dalam Undang- Undang  organiknya,  yaitu  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014, menekankan pentingnya otonomi daerah  dalam  rangka  pemerataan pembangunan hingga kedaerah-daerah, demikian  juga  di  daerah  Kabupaten Lamongan.  Hal  ini  didasarkan  atas asumsi bahwa masyarakat daerah yang bersangkutanlah  yang  lebih  tahu  dan lebih mengerti dinamika daerahnya.
Dengan landasan
itulah kemudian diletakkan hak dan
wewenang  pemerintah  daerah  otonomi dimana rakyat diikut sertakan, walaupun  tidak  secara  keseluruhan. Badan Perwakilan Rakyat, yang merupakan perwujudan partisipasi rakyat  dalam  pemerintahan  di  daerah,
yang merupakan perwujudan partisipasi  rakyat  dalam  pemerintahan di  daerah.  Dalam  Pasal  1  (b)  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan di daerah menyebutkan :
a. Pemerintah  Daerah  adalah  Kepala Daerah  beserta  Perangkat  Daerah (otonomi  yang  selain  sebagai Badan Eksekutif Daerah).
b. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah selanjutnya  disebut  DPRD,  adalah Badan Legislatif Daerah.
c. Pemerintah Daerah adalah
penyelenggara  Pemerintah  Daerah Otononi  oleh  Pemerintah  Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi. Mengenai ayat
tersebut pemerintah  daerah  otonomi,  demikian juga  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Lamongan  berkewajiban  memberikan keterangan  dan  pertanggung  jawaban kepada  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  tentang  pelaksanaan pemerintahan di daerah. Badan
Perwakilan Rakyat sebagaimana
tersebut di atas yang kemudian disebut Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
untuk Propinsi, dibentuk DPRD Tingkat  Propinsi  dan  DPRD  untuk Kabupaten  Kota,  dibentuk  DPRD Kabupaten/ Kota.

## 2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang  masalah  diatas,  dapatlah dirumuskan  beberapa  permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  di Kabupaten Lamongan?.
2. Apakah  faktor  penghambat  dari pelaksanaan  pengawasan  DPRD  di Kabupaten Lamongan?.
3. Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah diatas  maka  tujuan  akin  dari penelitian  yang  dilakukan  adalah sebagai berikut:
4. Untuk mengetahui  pelaksanaan pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  di Kabupaten Lamongan. 5. Untuk mengetahui faktor pendukung  dan  penghambat  dari pelaksanaan  pengawasan  DPRD  di Kabupaten Lamongan.
B. Kajian Teori.
1. Pengertian Pemerintahan Daerah Pengertian Pemerintahan
Daerah  sebagaimana  yang  tersebut dalam  ketentuan  umum  Undang- Undang  Nomor 23 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD menurut  asas  otonomi  seluas-luasnya dalam  sistem  dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan pengertian
Otonomi Daerah adalah yang memerintah  dan  mengurus  daerahnya
sendiri. 3 Adapun  yang  dimaksud Otonomi  Daerah  menurut  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2014  adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi  untuk  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.  Dalam  penyelenggaraannya dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsio-prinsip
demokrasi,  peran  serta  masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. 2. Pengertian Demokrasi
Dan
Perangkat Pendukungnya Sistem pemerintahan suatu negara  ada  yang  mengakui  hak segenap  anggota  masyarakat  untuk mempengaruhi  keputusan  politik  baik secara langsung maupun tidak langsung.  Yang  dimaksud  dengaa demokrasi  langsung,  yaitu  dimana suatu keputusan politik ditentukan oleh warga masyarakat dalam suatu pertemuan bersama, dan hanya dimungkinkan apabila jumlah penduduknya cuma sedikit. Demokrasi,  langsung  ini  dilaksanakan pada masa dahulu, sedikit pengaruhnya terhadap perkembangan demokrasi perwakilan  modern,  dimana  keputusan politik  dilaksanakan  oleh  wakil-wakil yang  dipilih  dan  bertanggung  jawab kepada pemilih.
Demokrasi perwakilan ini, mulai  dikenal  dan  berkembang  di berbagai  negara  pada  abad  ke  18  dan
3 Daryanto  SS.  Kamus  Bahasa  Indonesia Lengkap. Apollo. Bandung. 1997 hal 451
abad  ke  19  seperti  halnya  di  negara Inggris, negara-negara Eropa Barat dan Amerika  Serikat,  dengan  lembaga pusatnya  adalah  Dewan  Perwakilan (Repressentative  Parliament)  dimana keputusan  diambil  menurut  suara terbanyak. 4
Lembaga pemilihan yang hakiki  dalam  demokrasi  perwakilan adalah pemilihan secara teratur dengan kebebasan  untuk  memilih,  hak  pilih tersebut bagi orang dewasa, kebebasan untuk  berbicara  dan  kebebasan  pers, dan terakhir memelihara hak kemerdekaan sipil.
Demokrasi  adalah  suatu  gejala masyarakat  yang  berhubungan  erat dengan  perkembangan  suatu  negara, mempunyai  sifat  dengan  berbagai jenis,  yang  masing-masing  terlihat pada  sudut  kemasyarakatan  yang ditinjaunya  terutama  dalam  keputusan para  ahli  di  Perancis,  berbagai  sifat demokrasi  itu  dapat  ditinjau  seksama oleh  para  ahli  ilmu  kenegaraan. Pertama-tama pengertian demokrasi itu timbul  bermacam-macam  pendapat. Perkataan  demokrasi  berasal  dan  kata Demos  berarti  rakyat  dan  krateins berarti  memerintah,  yang  maknanya adalah  “Cara  memerintah  negara  oleh rakyat”.  Perkembangan  pengertiannya sendiri  dari  perkataan  demokrasi  yang pada  asasnya  tidak  terjadi  perubahan, yaitu suatu sistem pemerintahan dimana  dipegang  oleh  rakyat  atau setidak-tidaknya  rakyat  diikut  sertakan dalam  suatu  pembicaraan  masalah pemerintahan.  Yang  dimaksud  dengan rakyat  atau  masyarakat  negara  disini adalah rakyat dalam arti keseluruhannya sebagai satu kebulatan. Akan  tetapi  akibat  dari  perkembangan zaman,  sudah  barang  tentu  membawa pengaruh terhadap cara-cara pemerintahan,  sehingga  menimbulkan
4 AW. Wijaya, Demokrasi dan Aktualisasi Pancasila, Penerbit Alumni, Bandung. 1984, hlm 5
perbedaan di dalam cara melaksanakan atas  demokrasi  tersebut  di  atas, asasnya  sama  tetapi  cara  mekanisme pelaksanaan  pemerintahannya  yang kemudian mengalami perbedaan.
Sistem perwakilan rakyat dalam  arti  dernokrasi  ini  dalam  arti kata  yang  sebenarnya,  seperti  yang dipergunakan  pada  masa  dahulu  atau masa  Yunani  kuno  yaitu  rakyat  secara menyeluruh memang benar-benar diajak  serta  dalam  membicarakan masalah-masalah  pemerintahan.  Oleh karena  itu  sistem  perwakilan  rakyat pada masa dahulu disebut juga dengan sistem  demokrasi  secara  langsung, sedang  pemerintahan  rakyat  yang demokrasi  dimana  rakyat  menunjuk wakil-wakilnya disebut demokrasi dengan sistem perwakilan. 5
Sedangkan perangkat dari demokrasi  tersebut  antara  lain,  rakyat yang diberi kebebasan dalam menjalankan  hak  asasinya  dengan dilindungi  aturan  hukum  yang  jelas, sistem  pemilihan  wakil  rakyat  yang bebas,  perangkat  pemerintahan  yang menjalankan  harus  adil,  dan  aturan perundang-undangan  yang  adil,  tidak sebatas untuk orang atas saja.

## 3. Kedudukan DPRD sebagai Sarana
Proses Demokrasi di Daerah.
1. Kedudukan legislative Legislatif  adalah  salah  satu
pilar  dalam  teori  Trias  Politica bersama  eksekutif  dan  yudikatif.
Sebagai Badan  Perwakilan Rakyat, legislatif  juga  dikenal  sebagai badan pembentuk Undang-Undang.
Dalam mekanisme demokrasi legislatif  mempunyai  kedudukan yang  tinggi  karena  merupakan perwujudan kedaulatan rakyat.
Badan  perwakilan  rakyat  adalah
5 Juniarto, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 2
lembaga  tempat  sekelompok  orang yang mewakili kelompok masyarakat yang  lebih  besar, bertugas  menjalankan  tugasnya sebagai wakil. 6
Merurut Hanna Panicel
Pitkin, perwakilan politik adalah :
“Proses  mewakili  dimana wakil bertindak dalam raugka  mewakili,  dimana wakil bertindak dalam rangka bereaksi kepada kepentingan  yang  diwakili. Walaupun  wakil  bertindak secara  bebas  tetapi  harus bijaksana dan penuh pertimbangan  serta  tidak hanya melayani, wakil bertindak  sedemikian  rupa sehingga antara dengan terwakili tidak terjadi konflik,  dan  jika  terjadi maka penjelasan harus mampu meredakannya”. 7
2. Hubungan Wakil dan Terwakili Teori klasik mengenai hubungan  antara  wakil  dengan yang diwakili adalah :
a. Teori  mandat,  wakil  adalah terima mandat untuk mewujudkan kekuasaan terwakili  dalam  proses  politik, karenanya  maka  wakil  harus berpandangan dan bersikap dan bertindak sejalan dengan mandat yang diterimanya. Pandangan  pribadi  wakil  tidak bolah dipergunakan dalam melaksanakan tugas
perwakilannya.
b. Teori  kebebasan,  wakil  dalam mempunyai  kebebasan  untuk merumuskan sikap dan
6 Mashuri Mashab, Kinerja legislatif, Work Shop Anggota DPRD Lombok, Hotel Radison, Yogyakarta, Juli 2000.
7 Arbi Sanit, Teori-Teori Demokrasi, Bina Aksara, Jakarta, hlm.43.
pandangannya  tentang  masalah yang  dihadapi  tanpa  terikat secara  ketat  kepada  wakil, karena  dia  telah  memperoleh kepercayaan selaku wakil.
Dalam praktek kedua
macam teori tersebut bisa
dikombinasikan  dalam  berbagai bentuk, baik yang mendekati model utusan,  maupun  kepada  model wali. 8

## C. Metode Penelitian.
1. Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  hukum yang  dilakukan  adalah  Yuridis
Normatif. Metode penelitian hukum  normatif    adalah  suatu prosedur  penelitian  ilmiah  untuk menemukan  kebenaran  logika keilmuan  dari  sisi  normatif 9 . Oleh karena itu, penelitian
hukum  ini  difokuskan  untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum
positif.
2. Pendekatan Masalah Tipe penelitian yang digunakan  adalah  tipe  penelitian yuridis normatif, maka pendekatan masalah yang digunakan  adalah  pendekatan perundang-undangan (Statute Approach).  Pendekatan  tersebut adalah dengan melakukan pengkajian  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  pokok permasalahan. hukum yang dipraktikkan sesuai dengan ketetapan.
3. Bahan Hukum
8 K. Probopranoto, Beberapa Catatan Tentang Demokrasi dan Hukum, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 17.
9 Johny  Ibrohim,  Teori  Metode  Hukum  Normatif.
Banyu Media Publishing, Malang tahun 2005 hal 47
Sumber  bahan  hukum yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Bahan  Hukum  Primer,  yakni bahan  hukum  yang  diperoleh dari  peraturan  perundang- undangan.  Di  antaranya  : Undang-Undang  Dasar  1945,
Undang-Undang  Nomor  23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu  bahan  hukum  yang diperoleh  dari  buku  teks, jurnal-jurnal,  pendapat  para sarjana, dan kasus-kasus hukum.
c. Bahan  Hukum  Tersier,  yakni bahan hukum  yang mengarah pada petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap data primer  dan  sekunder,  seperti kamus  hukum,  majalah,  dan lain-lain.
4. Prosedur Pengumpulan Bahan
Hukum Pengumpulan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun  bahan  hukum  sekunder dikumpulkan menurut topik permasalahan yang telah dirumuskan  dan  diklasifikasikan berdasarkan sumber dan hierarkinya  untuk  dikaji  secara komprehensif.
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum Adapun  bahan  hukum yang  diperoleh  dalam  penelitian adalah  studi  kepustakaan  dan aturan  perundang-undangan  yang penulis  paparkan  dan  dikaitkan sedemikian rupa, sehingga disajikan  dalam  penulisan  yang lebih  sistematis  guna  menjawab permasalahan  yang  dirumuskan. Cara  pengolahan  bahan  hukum dilakukan  secara  deduktif  yakni
menarik  kesimpulan  dari  suatu permasalahan yang bersifat umum  terhadap  permasalahan nyata  yang  dihadapi,  selanjutnya dianalisa sehingga dapat diperoleh  gambaran  jelas  tentang pengawasan DPRD terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pelaksanaan  Bentuk  Pengawasan Yang  Dilakukan  Oleh  DPRD  Dalam Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah di Kabupaten Lamongan.
Kabupaten  Daerah  Lamongan adalah  salah  satu  daerah  Kabupaten  di Indonesia  yang  diberi  hak  otonom, maka  dalam  hal  ini Kabupaten Lamongan diberi wewenang dan mempunyai kewajiban mengatur rumah  tangganya  sendiri.  Hak  otonom merupakan realisasi dari system pemerintahan desentralisasi yaitu penyerahan  urusan  pemerintahan  dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada  daerah  tingkat  dibawahnya, menjadi  urusan  rumah  tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Diambilnya
sistem pemerintahan saat ini tidak lain adalah untuk  tercapainya  proses  demokrasi dalam  pemerintahan  di  daerah  dan akan  kesempatan  yang  lebih  luas kepada  rakyat  untuk  berperan  serta dalam mewujudkan pembangunan. Sehingga  dengan  sistem  tersebut, muncul  daerah-daerah  yang  diberi otonomi untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.
Dengan demikian daerah otonom dalam menjalankan kewenangannya  harus  sesuai  dengan kebijaksanaan dan kemampuannya sendiri dan ini dilakukan dengan biaya dari  daerah  sendiri.  Sehingga  perlu diadakan  pengawasan  yang  dilakukan
legislative  daerah  terhadap  jalannya pemerintahan.
Pengawasan  yang  dilakukan oleh  DPRD  harus  sesuai  dengan  nilai demokrasi  rakyat,  maksudnya  dalam pengambilan  Keputusan  Pemerintah harus  mendaya  gunakan  suara  rakyat. Perangkat-perangkat  yang  mendukung nilai  demokrasi,  antara  lain  partai, lembaga-lembaga  swadaya  masyarakat yang ada di masyarakat. Lembaga yang ada  dilingkungan  masyarakat  sebagai penyerap, penyalur aspirasi masyarakat dan  kadang-kadang  juga  menindak lanjuti jika terdapat permasalahan.
Berikut  ini  adalah  Peraturan Perundang-undangan  yang  berkenaan dengan  masalah  otonomi  di  daerah, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014,  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2014,  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014, UndangUndang Nomor  4  Tahun  2014,  Peraturan Pemerintah  Nomor  105  Tahun  2014, Peraturan  Pemerintah  Nomor  106 Tahun  2014,  Peraturan  Pemerintah Nomor  107  Tahun  2014,  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2014.
Didalam  pembahasan  peranan dalam  pengawasan  dan  pengendalian DPRD yang diemban oleh DPRD, bisa dimaknai  sebagai  peran  keperentaraan, DPRD  bukan  hanya  menjadi  perantara yang  menjembatani  ketegangan  dari berbagai  sekmen  dalam  masyarakat yang saling memperjuangkan kepentingannya  sendiri.  Terserapnya kepentingan masyarakat/partai kedalam  lembaga  perwakilan  rakyat ini,  secara  normatif  harus  dimaknai mekanisme penyerapan konflik-konflik yang  ada  di  masyarakat  agar  dapat dipecahkan  secara  politik  melalui peran  kepentaraan  anggota  DPRD. Pada  sisi  lain  DPRD  diberikan  peran yang  lebih  luas  menurut  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  peran pengawasan terhadap kinerja
Pemerintah Daerah. Peran pengawasan itu  dilakukan  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  berdasarkan  Pasal  112 sampai  Pasal  114  dimana  disitu  diatur mengenai pembinaan pengawasan penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah dan  Keputusan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten  Lamongan Nomor  09/KEP/DPRD/2014,  pasal  4 sub  e  dimana  disitu  diatur  mengenai  : Melaksanakan,  pengawasan  terhadap : 10
1. Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  dan Peraturan perundang-undangan lain,
2. Pelaksanaan  Keputusan  Kepala Daerah,
3. Pelaksanaan APBD,
4. Kebijakan Pemerintah Daerah,
5. Pelaksanaan kerja sama internasional di Daerah.
Disamping  itu  maksud  dari pembinaan itu adalah, upaya
memfasilitasi
dalam rangka pemberdayaan
daerah otonom.
Sedangkan pengawasan lebih ditekankan  pada  pengawasan  represif untuk  lebih  memberikan  kebebasan kepada daerah otonom dalam mengambil
keputusan serta
memberikan  peran  kepada  DPRD dalam  mewujudkan  fungsinya,  sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Dalam hal itulah maka peraturan  yang  ditetapkan  oleh  daerah otonomi tidak memerlukan pengesahan terlebih  dahulu  oleh  pejabat  yang berwenang.  Ketentuan  dalam  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  itu memberikan gambaran bahwa
mekanisme  pengawasan  di  dalam
Undang-Undang tersebut
lebih sederhana,  dalam  upaya  memberikan kemandirian  dan  keleluasaan  bagi daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus penyelenggaraan pemerintahan.
10 Sumber: Wawancara Dengan DPRD Kabupaten Bojonegoro, 23  Maret 2011.
Dalam  hal  pengawasan  ini  kita kenal  ada  2  bentuk  pengawasan  yaitu pengawasan  yang  bersifat  preventif dan  represif  Pengawasan  preventif mengandung  prinsip  bahwa  Peraturan Daerah  dan  Keputusan  Kepala  Daerah mengenai  pokok  ketentuan  baru  yang berlaku setelah ada pengesahan pejabat yang  berwenang,  yaitu  Menteri  Dalam Negeri  bagi  Peraturan  Daerah  dan Keputusan Kepala Daerah. 11
Tugas  pokok  DPRD  adalah menetapkan  kebijaksanaan  Daerah, sedangkan tugas pokok Kepala Daerah adalah Sebagai pelaksanaan kebijaksanaan Daerah atau administator. Kebijaksanaan itu diwujudkan  dalam  bentuk  Peraturan Daerah, maupun APBD. Disamping itu seperti tertera juga dalam Pasal 18 sub d  dan  e  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014, menyatakan bahwa DPRD menyusun APBD dan Peraturan Daerah. Kemudian dalam Pasal 43 sub g  UU  No  23  Tahun  2014  ditetapkan pula  bahwa  Kepala  Daerah  dengan persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah.
2. Faktor Penghambat Dari

## Pelaksanaan Pengawasan DPRD
Didalam pelaksanaan
pengawasan  yang  dilakukan  oleh DPRD  Kabupaten  Lamongan  terhadap jalannya  otonomi  daerah  di  daerah Kabupaten Lamongan, khususnya yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintahan Daerah tentunya terdapat faktor-faktor  yang  mendukung  dan faktor-faktor  yang  menghambatnya. Karena  tidak  mungkin  sesuatu  hasil yang  baik  bisa  berjalan  dengan  baik tanpa adanya suatu permasalahan.
Oleh  karena  itu  kita  lihat faktor-faktor mana saja yang merupakan  faktor  pendukung  dan faktor yang merupakan faktor
11 Sumber : Wawancara Dengan Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro 23Maret 2011
penghambat.
Faktor-faktor penghambat dalam pengawasan DPRD bisa  saja  disebabkan  oleh  kurangnya SDM  jajaran  aparatur  Pemerintah Daerah sehingga pada waktu pengajuan  rancangan  suatu  Peraturan Daerah  yang  bertujuan  untuk  otonomi daerah  lebih  dominan  dilakukan  oleh aparatur  Pemerintah  Daerah,  pada  hal sebagai wakil suara rakyat adalah suara dari  anggota  legislative,  sehingga pengawasan  yang  dilakukan  oleh DPRD  tidak  bisa  berjalan  dengan seoptimal  mungkin.  Kemudian  faktor lain  kemungkinan  disebabkan  oleh tanggung  jawab  jalannya  otonomi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, seharusnya Pemerintah Daerah bertanggungjawab  pada  DPRD,  tidak bertanggungjawab  pada  Pemerintah Pusat, sehingga hal tersebut
menyulitkan pengawasan yang dilakukan  oleh  anggota  legislative daerah.
Kemudian  dilain  pihak  kita lihat faktor pendukung dalam pengawasan  yang  dilakukan  oleh DPRD,  yaitu  salah  satunya  adalah perubahan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  pada  saat  ini. Yaitu Peraturan tentang otonomi daerah.  Dalam  perubahan  tersebut kurang  lebih  sangat  berpengaruh  pada pengawasan  yang  ada,  karena  fungsi pengawasan yang dipunyai oleh DPRD lebih besar.
Disamping  itu  masih  ada  lagi salah  satu  fungsi  DPRD  yang  bersifat mandiri yakni mengadakan
pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan  daerah  yang  dilakukan oleh  Kepala  Daerah.  Hal  ini  dapat disimpulkan dari ketentuan dari ketentuan  dalam  Pasal  18  sub  f Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014.  Jadi  secara  ringkas,  DPRD mempunyai dua fungsi, yakni :
a. Sebagai  partner  Kepala  Daerah dalam  merumuskan  kebijaksanaan daerah, dan
b. Sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah. Untuk  menjalankan  dua  fungsi tersebut DPRD mempunyai
kewenangan  tertentu  atau  hak-hak untuk  melakukan  tindakan  tertentu agar tugas/fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan  fungsi  pertama  yaitu menetapkan  peraturan  Daerah  dan APBD, DPRD mempunyai hak prakarsa,  hak  anggaran,  dan  hak amandemen,  sedangkan  untuk  fungsi kedua  yaitu  menjalankan  pengawasan, DPRD  memiliki  hak  mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, meminta keterangan,
mengajukan  pernyataan  pendapat,  dan mengadakan penyelidikan.
Untuk dapat menentukan kebijaksanaan  yang  sesuai  dengan kehendak  rakyat  yang  diwakilinya, DPRD  harus  dapat  memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat. Kepentingan  dan  aspirasi  rakyat  ini beraneka  ragam,  baik  karena  jumlah rakyat  yang  sangat  besar,  maupun karena  rakyat  terdiri  dari  berbagai lapisan yang masing-masing mempunyai kepantingan sendiri- sendiri.  Aspirasi  atau  kepentingan rakyat  dapat  terwujud  material  seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan seterusnya,  maupun  yang  bersifat spiritual seperti pendidikan, kebebasan, keadilan,  keagamaan,  dan  sebagainya. Kadang-kadang keinginan tersebut saling bertentangan satu sama lain.
Untuk  dapat  merealisasikan fungsinya dengan baik, dengan sendirinya  mutu  atau  kualitas  anggota DPRD
sangat menentukan.
Penyusunan kebijaksanaan daerah yang  tepat  sangat  tergantung  pada kecakapan anggota DPRD untuk
memecahkan masalah-masalah
kehidupan yang dihadapi rakyat. Pengetahuan dan kecakapan itu diperoleh  dengan  melalui  pendidikan dan pengalaman. Demikian juga dalam menjalankan fungsi pengawasan, maka diperlukan pula pendidikan dan pengalaman  pendidikan,  karena  hal  itu sangat penting sebab : 12
a. Dapat  memberikan  pengetahuan yang  luas  dan  mendalam  tentang bidang  yang  dipilih  atau  yang dipelajari seseorang.
b. Melatih  manusia  untuk  berpikir secara  rasional  dan  menggunakan kecerdasan  kearah  yang  tepat, melatih manusia menggunakan akalnya  dalam  kehidupan  sehari- hari baik dalam berpikir, menyatakan pendapat rnaupun bertindak.
c. Memberikan kemampuan dan ketrampilan  kepada  manusia  untuk merumuskan pikiran, pendapat ang hendak  disampaikan  kepada  orang lain  secara  logis  dan  sistematis sehingga mudah untuk dimengerti.
Ketiga hal tersebut akan diperoleh  anggota  DPRD  bila  mereka memperoleh  pendidikan  yang  cukup. Ketiga hal tersebut sangat penting bagi mereka agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
E. Penutup.

## Kesimpulan
Dari  tulisan  tersebut  di  atas,
maka  penulis  mengambil  beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.Pelaksanaan pengendalian pengawasan  yang  dilakukan  oleh DPRD Kabupaten Lamongan adalah dilakukan pada setiap program yang dimulai sejak
perencanaan  hingga  ke  perumusan dan  sampai  akhir  tahun  anggaran, hal tersebut dilakukan mulai :
12 Sumber : Wawancara Dengan Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, 23 Maret 2011
a. Awal  mulainya  melalui penyusunan Panitia Anggaran dan alat perlengkapan Dewan yang lain. b. Mengevaluasi laporan yangmasuk dari pelaksanaan di lapangan,  bentuk  dari laporan tersebut itu adalah laporan triwulan. Evaluasi tersebut dengan mengadakan koordinasi dengan jajaran instansi pemerintah. c. Melakukan  konsolidasi mendadak atau peninjauan mendadak ke  lokasi  yang  menjadi obyek pemeriksaan.
Disamping  itu  kita  tidak bisa melupakan tugas dan kewajiban  DPRD  yang  essensial, yaitu  adalah  membentuk  komisi- komisi  bidang  pengawasan  serta pengendalian yang hasilnya dilaporkan  pada  Sidang  Paripurna Dewan  untuk  mengevaluasi  hasil yang didapatkan di lapangan.
2.  Faktor-faktor  yang    yang menghambat
pelaksanaan
pengawasan DPRD terebut adalah:
a. Kurangnya  kualitas  sumber daya  manusia  dari  anggota
Dewan, dibandingkan dengan aparatur Pemerintah Daerah.
b. Belum  atau  terlambatnya izin  yang  dibrrikan  oleh jajaran  Kepala  Pemerintah Daerah, jika akan mengadakan pengawasan langsung.
c. Kurangnya pemahaman dari  anggota  Dewan  akan obyek  yang  diteliti  atau dengan  istilah  lain  tidak
siapnya  obyek  yang  akan diteliti atau sedang diteliti.
Saran
Pihak Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten  Lamongan hendaknya  mensosialisasikan  terlebili dahulu  setiap  Rancangan  Peraturan Daerah yang akan dibuat atau disahkan,  agar  masyarakat  lebih  dapat memahami.
Hendaknya  setiap  temuan  yan didapatkan  oleh  Dewan  di  lapangan diberikan ke mas media untuk diberitakan,  agar  masyarakat  dapat mengetahui  hasil  kerja  Dewan  sebagai wakil rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA LITERATUR
Arbi  Sanit.  Sistem  Politik  Indonesia,
Kestabilan Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan, CV. Rajawali, Jakarta, 1981. Ateng  Syafruddin,  Hubungan  Kepala Daerah Dengan DPRD, Cetakan Pertama, Tarsito,Bandung, 1982. Achmad Fauzi dan Iskandar, Cara
Membaca  APBD,  Universitas Brawijaya, Malan, 1982. Arifin  P.  Soeria  Atmaja,  Mekanisme Pertanggung jawaban Keuangan Negara, PT. Gramedia, Jakarta, 1986. BN. Marbun, DPRD, Pertumbuhan
Masalah  Dan  Masa  Depannya,
Jakarta. Ghalia. Indonesia, 1992. Dahlan  Thalib,  DPRD  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Liberty Yogyakarta, 1994. Djoefri Abdullah, Pokok-Pokok Bekerjanya Garis Edar Anggaran Daerah, Cipta Rukun
Sarana, Jakarta, 1984. Djoko Prakoso, Proses Pembuatan Peraturan Daerah Dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya,