Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Maret 2021, Vol. 9 No.1, Hal.73-87

## POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DESA BANGKA LELAK KABUPATEN MANGGARAI

## Yulita Meilinda Kurnia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana yulinkurniaiping088@gmail.com
Karmila Dwi Lestari Mutia Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana milamutia@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  potensi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  di  Desa  Bangka  Lelak  Kabupaten  Manggarai.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  triangulasi  dengan  metode  analisis  data menggunakan model analitik yang digunakan oleh Miles dan Huberman. Dalam penelitian ini juga menggambarkan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bangka Lelak Kabupaten Manggarai sebesar Rp81.840.912 dan potensi kerugian Pajak Bumi dan Bangunan  sebesar  Rp76.093.689  karena  faktor  penghambat  yang  disebabkan  oleh pemerintah dan wajib pajak. Desa Bangka Lelak, Kabupaten Manggarai memiliki potensi pajak yang besar jika dilihat dari perubahan Pembangunan, Perekonomian Masyarakat dan Harga Jual Tanah.
Kata Kunci: Potensi, Pajak Bumi dan Bangunan.

## ABSTRACT
This research aims to determine the potential revenue from Land and Building Tax in Bangka Lelak Village, Manggarai Regency. The data used in this research is qualitative data with primary data sources and secondary data. The data collection technique in this research is triangulation with data analysis  methods using the analytical model used by Miles  and  Huberman.  In  this  research  also  illustrating  the  potential  revenue  from Land and Building Tax in Bangka Lelak Village, Manggarai Regency is IDR 81,840,912 and a potential loss of Land and Building Tax is IDR 76,093,689 due to inhibiting factors caused by the government and taxpayers. Bangka Lelak Village, Manggarai Regency has a large tax potential when viewed from changes in Development, Community Economy and Land Selling Price.
Keywords: Potential, Land and Building Tax.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan  Otonomi  daerah  adalah hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan. Pada  intinya  otonomi  yang  diberikan kepada kota/kabupaten menuntut adanya kemampuan untuk mengatur dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri. Salah  satu  faktor  kemampuan  daerah
Kurnia, et al: Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.........
yang mendukung pelaksanaan pemerintah  dan  pembangunan  di  daerah adalah tersedianya dana keuangan daerah yang memadai. Tuntutan dalam mengimplentasikan  Otonomi  Daerah yang  berarti  pentingnya  Pemerintah Daerah memperhatikan kemampuan “self supporting ” dalam bidang keuangan  salah  satu  pendapatan  yang diperoleh untuk meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah dengan meningkatkan pendapatan dalam sektor  pajak.  Sedangkan  disisi  lain,  kita mengetahui bahwa pajak sebagai sumber penerimaan  negara  yang  digunakan untuk  membiayai  pengeluaran  rutin  dan juga pembangunan.
Kerjasama  yang  baik  antara masyarakat dan pemerintah dapat memberikan efek positif dalam pembangunan  daerah.  Karena  dengan demikian tujuan pembayaran pajak yaitu untuk  memberikan  kemakmuran  dan kesejahteraan  masyarkat  secara  merata akan terwujud dalam bentuk pembangunan  diberbagai  sektor.  Untuk mendapatkan  jumlah  pendapatan  yang maksimal  dari  sektor  pajak  memerlukan metode  yang  tepat.  Salah  satu  peran pembayaran pajak adalah untuk meningkatkan pembangunan suatu daerah.  Namun  perlu  adanya  kesadaran masyarakat  dalam  pembayaran  Pajak
Bumi  dan  Bangunan  sehingga  tidak menyebabkan  jumlah  pendapatan  yang diperoleh  dari  sektor  ini  menurun  atau tidak  memenuhi  target  yang  ditentukan sebelumnya.
Hal  ini  tentunya  diharapkan diterapkan  di  seluruh  Wilayah  Republik Indonesia.  Mengingat  penerimaan  Pajak merupakan  salah  satu  penopang  paling penting  dalam  penerimaan  negara. Dengan  berpedomaan  pada  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah,  diharapkan  seluruh wilayah  Negara  Republik  Indonesia melakukan pemutakhiran data tiga tahun sekali  atau  untuk  daerah  tertentu  yang karena  perkembangan  pembangunannya mengakibatkan  kenaikan  Nilai  Jual Objek Pajak cukup besar, maka
penetapan  nilai  jual  ditetapkan  setahun sekali.  Karena  tertera  jelas  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  bahwa besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan  pada Nilai  Jual  Objek  Pajak. Pada  dasarnya  penetapan  Nilai  Jual Objek  Pajak  adalah  tiga  tahun  sekali. Namun  demikian  untuk  daerah  tertentu yang karena perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan  Nilai  Jual  Objek  Pajak  cukup besar,  maka  penetapan  nilai  jual ditetapkan  setahun  sekali.  Pemutakhiran data  secara  berkala  ini  selain  sebagai penerapan atas tuntutan  undang-undang, juga  merupakan  salah  satu  bentuk  kerja sama  antara  pemerintah  dan  masyarakat dalam  upaya  meningkatkan  penerimaan dari sektor pajak, mengingat Objek Pajak Bumi  dan  Bangunan  adalah  objek  yang Nilai  jualnya  dinamis  sesuai  dengan perkembangan.
Desa  Bangka  Lelak  merupakan salah  satu  desa  yang  terdapat  di Kecamatan Lelak Kabupaten Manggarai. Kecamatan  Lelak  sendiri  adalah  daerah dengan luas 65,85 km atau 650 Ha, yang terdiri  dari  10  desa  dengan  total  luas masing-masing  desa  adalah  sebagai berikut:
Tabel 1. Desa Kecamatan Lelak
Sumber: Pemerintah Kecamatan Lelak Tahun 2020
Dibandingkan dengan desa yang lain, Desa Bangka Lelak sendiri merupakan  pusat  dari  kota  Kecamatan No Nama Desa Luas/km 1 Desa Urang 15 km 2 Desa Ketang 6,50km 3 Desa Bangka Lelak 6,50km 4 Desa Gelong 5,95km 5 Desa Pong Umpu 4,50km 6 Desa Ndiwar 9,50km 7 Desa Nati 4,05km 8 Desa Bangka Desa 3,85km 9 Desa Lentang 7,50km 10 Desa Bangka Tonggur 2,50km
Lelak. Desa Bangka Lelak sebagian besar wilayahnya  berada  diposisi  yang  sangat strategis.  Selama  13  tahun  terakhir pembangunan  di  Desa  Banga  Lelak berkembang sangat pesat. Dimana disana didirikan  2  (dua)  Sekolah  Menengah Atas  dan  Rumah  Sakit.  Kondisi  ini menjadi  daya  tarik  penduduk  untuk menempati  kawasan  ini  dan  berakibat pada  peningkatan  kebutuhan  ruang. Peningkatan kebutuhan lahan dikawasan Desa  Bangka  Lelak  untuk  pemukiman dan  lokasi  usaha,  berakibat  pada peningkatan harga tanah. Perkembangan pemukiman  umumnya  berada  di  lokasi yang  memiliki  kedekatan  jarak  dari Rumah  Sakit,  Kantor  Camat,  ataupun dari  SMAN  1  Lelak  dan  SMAK  St.
Stefanus. Peningkatan harga tanah dikawasan  desa  Bangka  Lelak  disatu
pihak  akan  menguntungkan  masyarakat pemilik  tanah,  di  lain  pihak  pemerintah juga diuntungkan dengan adanya kenaikan  harga  tanah  dalam  bentuk peningkatan penerimaan pemerintah dari Pajak Bumi dan Bangunan. Tetapi sangat disayangkan  bahwa  kondisi  ini  kurang diperhatikan  oleh  pemerintah  daerah. Bahwasanya  pemungutan  pajak  di  Desa Bangka  Lelak  masih  berpedomaan  pada data dan tarif yang sudah ada sejak lama, berdasarkan  informasi  dari  informan bahwa pendataan terakhir dilakukan pada tahun  2006.  Belum  ada  pembaharuan data  perpajakan  yang  tejadi  disana selama  kurun  waktu  14  (empat  belas) tahun, Sehingga sering kali menimbulkan pajak  yang  tidak  tetagih  karena  wajib pajak  sudah  meninggal  dunia  atau berpindah domisili ataupun sudah dipindah tangankan karena dijual.
Tabel 2. Realisasi pajak di Desa Bangka Lelak Tahun 2016-2019
Sumber: Pemerintah Desa Bangka Lelak 2019
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, pemerintah seharusnya memiliki  pengaruh  yang  kuat  terhadap pemungutan  pajak  yang  dilakukan  di
Desa  Bangka  Lelak  ataupun  di  daerah yang  lain.  Desa  Bangka  Lelak  sendiri yang  merupakan  salah  satu  Desa  yang terdapat di Kabupaten Manggarai selama bertahun-tahun  tidak  pernah  dilakukan pendataan ulang terkait data Perpajakan. Semetara itu tuntutan berdasarkan Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  pasal  79 menyebutkan bahwa besarnya tarif Pajak Bumi  dan  Bangunan  didasarkan  pada Nilai  Jual  Objek  Pajak.  Pada  dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak adalah tiga tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunannya mengakibatkan  kenaikan  Nilai  Jual Objek Pajak cukup besar, maka penetapan  nilai  jual  ditetapkan  setahun sekali.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  jumlah dan  nama  Wajib  Pajak  yang  tidak berubah maupun bertambah setip tahunnya.  Berikut  ini  adalah  jumlah Wajib  Pajak  di  Desa  Bangka  Lelak selama 4 tahun.
Tabel  3.  Jumlah  Wajib  Pajak  Desa Bangka Lelak No Tahun Jumlah 1 2019 676 2 2018 676 3 2017 676 4 2016 676 Sumber: Pemerintah Desa Bangka Lelak, 2019
Tabel 3 dapat dilihat bahwa jumlah wajib  pajaknya  tidak  bertambah  atau berkurang.  Disini  peneliti  juga  dapat
No Tahun Target Realisasi % realisasi 1 2019 Rp 5.747.223 Rp 5.747.223 100% 2 2018 Rp 5.747.223 Rp 5.747.223 100% 3 2017 Rp 5.747.223 Rp 5.747.223 100% 4 2016 Rp 5.747.223 Rp 5.747.223 100%
Kurnia, et al: Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.........
memberikan bukti tidak dilaksanakannya
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak
Daerah  dan  Retribusi  Daerah  pasal  79, yaitu  munculnya  nama-nama  Wajib Pajak  yang  sudah  meninggal  dunia. Peneliti mengambil sampel pada RT 006 Desa Bangka Lelak Kabupaten Manggarai. Munculnya nama-nama wajib pajak yang  sudah  meninggal  pada  puluhan tahun yang lalu menunjukan bahwa tidak berjalannya  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 79.  Dengan  keadaan  sekarang  dimana Desa  Lelak  mengalami  kemajuan,  serta meningkatnya  kebutuhan  ruang,  tentu saja  berpengaruh  pada  harga  tanah  dan tentu  saja  nilai  jual  tanah  tidak  relevan lagi dengan nilai jual tanah pada 20 tahun yang  lalu.  Dengan  melihat  kondisi  ini,
peneliti  ingin  meneliti  berapa  besar potensi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di Desa Bangka Lelak. Berdasarkan latar belakang penelitian  yang  telah  dipaparkan  diatas, maka  peneliti  tertarik  untuk  meneliti masalah secara empiris dengan mengajukan pertanyaan  sebagai  berikut: Berapa  besar  potensi  penerimaan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  di  Desa  Bangka Lelak  Kabupaten  Manggarai?  Apa Faktor  Pendorong  dan  Penghambat Penerimaan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan Desa Bangka Lelak Kabupaten Manggarai?  Maka  judul  penelitian  yang diambil peneliti adalah Potensi Penerimaan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan Sektor  Perdesaan  Dan  Perkotaan  (Pbb P2)  Desa  Bangka  Lelak  Kabupaten
Manggarai.

## KAJIAN TEORI

## Pajak
Pajak  menurut  Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke  empat  belas  atas  Undang-Undang
Nomor  6  tahun  1983  tentang  Ketentua Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  pada pasal  satu  ayat  1  berbunyi  pajak  adalah
kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Pengertian  pajak  menurut  para ahli  antara  lain  adalah  sebagai  berikut (Priantara, 2016.2):
1. Sommerfel  Ray  M,  Anderson Herschel  M  dan  Brock Horace  R, pajak  diartikan  adanya  aliran  dari sektor  privat  ke  sektor  publik secara  dipaksa  yang  dipungut berdasarkan  keuntungan  ekonomi tertentu  dari  nilai  setara  dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek-objek sosial.
2. Prof.  Dr.  H.  Rochman  Soemitro. SH  diungkapkan  bahwa  pajak adalah  peralihan  kekayaan  dari sektor  swasta  ke  sektor  publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksa dengan tidak mendapatkan imbalan ( tegenprestatie ) yang secara langsung  dapat  ditunjukan,  yang digunakan untuk mebiayai keperluan  umum  dan  sebagai  alat pendorong, penghambat atau pencegah,  untuk  mencapai  tujuan yang  ada  diluar  bidang  keuangan negara.
3. Prof.  Dr.  P.  J.  A.  Adriani,  pajak adalah  iuran  masyarakat  kepada negara  (yang  dapat  dipaksa)  yang terutang oleh yang wajib membayarnya  menurut  peraturan- peraturan umum (Undang- Undang)  dengan  tidak  mendapat prestasi  kembali  yang  langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya  adalah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubung  tugas  negara  untuk menyelenggarakan pemerintahan. Jadi  dari  definisi-definisi  pajak tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  ciri- ciri  yang  melekat  pada  pengertian  pajak yaitu:
1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan- aturan  pelaksanaan  yang  sifatnya dapat dipaksa 2. Dalam  pembayaran  pajak  tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah 3. Pajak  dipungut  oleh  negara  baik itu  Pemerintah  Pusat  maupun Pemerintah Daerah. 4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran  pemerintah yang  bila pemasukannya masih surplus,
dapat digunakan untuk membiayai public investmen.

## Fungsi Pajak
Ada  beberapa  fungsi  pajak,  yaitu (Priantara, 2016:3):
1. Fungsi anggaran ( Budgetair ) yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu sumber  dana  bagi  pemerintah untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluarannya.
2. Fungsi  mengatur  ( Regulair) yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan  pemerintah  dalam bidang sosial dan ekonomi. Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah fiskus selaku pemungut  pajak  dengan  rakyat  sebagai Wajib  Pajak.  Ada  dua  macam  hukum pajak yaitu (Mardiasmo, 2016:7): 1. Hukum pajak Materiil Menurut norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak  (objek  pajak),  siapa  yang  dikenai pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang  dikenakan  (tarif  pajak),  segala sesuatu  tentang  timbul  dan  hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
2. Hukum pajak Formil
Membuat  bentuk  /tata  cara  untuk mewujudkan  hukum  materiil  menjadi kenyataan  (cara  melaksanakan  hukum pajak materiil). hukum ini memuat antara
lain:
1) Tata cara penyelenggaraan penetapan suatu utang pajak 2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap  para  Wajib  Pajak mengenai  keadaan,  perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. 3) Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak  Wajib  Pajak  misalnya mengajukan keberatan dan banding.

## Pengelompokan Pajak
Terdapat perbedaan atau penggolongan  jenis-jenis  pajak  yang didasarkan  pada  suatu  kriteria  tertentu. Berikut  beberapa  pengelompokan  pajak (Mardiasmo, 2016:7): 1. Menurut golongannya 1) Pajak  langsung,  yaitu  pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib  Pajak  dan  tidak  dapat dibebankan kepada orang lain. 2) Pajak  tidak  langsung,  yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan  atau  dilimpahkan kepada orang lain 2. Menurut sifatnya 1) Pajak  subjektif,  yaitu  pajak yang berpangkal atau berdasarkan  pada  subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.
2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa  memperhatikan  keadaan Wajib Pajak.
3. Menurut lembaga pemungutannya 1) Pajak  Pusat,  yaitu  pajak  yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah  dan  digunakan  untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak  Daerah  menurut  Peraturan Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur
Kurnia, et al: Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.........
Nomor  2  Tahun  2010  tentang  Pajak
Daerah, disebutkan bahwa Pajak Daerah yang  selanjutnya  disebut  Pajak  adalah kontribusi  Wajib  Pajak  kepada  Daerah yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan  Undang-Undang  dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan Pajak Daerah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan  daerah.  Terlebih  di  era otonomi  daerah,  dimana  kebutuhan danauntuk  melaksanakan  tugas-tugas pemerintah  dan  pembangunan  daerah cukup  besar,  sementara  sumber-sumber pendanaan yang tersedia sangat terbatas.
Daerah  secara  kreatif  dipacu  untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan  pengeluaran  daerah.  Fungsi pengaturan  dari  Pajak  Daerah  dapat dilakukan  dengan  mengenakan  Pajak Daerah  yang  tinggi  terhadap  kegiatan masyarakat  yang  kurang  dibutuhkan. Sebaliknya  untuk  kegiatan  perioritas yang  memberikan  dampak  positif  bagi pengembangan  ekonomi  masyarakat dikenakan pajak daerah yang rendah.
Dalam  berbagai  literatur  dan peraturan
perundang-undangan, peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah seolah-olah  terkait  secara  langsung dengan  kinerja  Pemerintah  Daerah. Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah sering  kali  digunakan  sebagai  indikator keberhasilan  daerah.  Hal  ini  mendorong pemerintah daerah berusaha menciptakan berbagai  jenis  pajak  daerah  yang berdasarkan  pemerintah  daerah  dapat meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah tanpa  mempertimbangkan  dampak  dari pengenaan pajak tersebut bagi
masyarakat  dan  bagi  kelangsungan kegiatan ekonomi di daerah.

## Jenis dan Objek Pajak Daerah
Pajak  Daerah  dibagi  menjadi  2 (dua) bagian yaitu (Priantara, 2016:556):
1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
1) Pajak Kendaraan Bermotor;
2) Bea  Balik  Nama  Kendaraan
Bermotor
3) Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor 4) Pajak Air Permukaan; dan
5) Pajak Rokok 2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari 1) Pajak Hotel
2) Pajak Restoran
3) Pajak Hiburan 4) Pajak Reklame 5) Pajak Penerang Jalan 6) Pajak  Mineral  Bukan  Logam dan Batuan 7) Pajak Parkir 8) Pajak Air Tanah
9) Pajak Sarang Burung Walet
10) Pajak  Bumi  dan  Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 55  Tahun  2016  Tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, jenis-jenis Pajak Daerah dikelompokan sebagai berikut: 1. Jenis  Pajak  Provinsi  yang  dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
1) Pajak Kendaraan Bermotor; 2) Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor;
3) Pajak Air Permukaan.
2. Jenis  Pajak  Provinsi  yang  dibayar sendiri  berdasarkan  perhitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:
1) Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan
Bermotor;
2) Pajak Rokok.
3. Jenis  Pajak  Kabupaten  /kota  yang dipungut  berdasarkan  penetapan
Kepala Daerah terdiri atas:
1) Pajak Reklame;
2) Pajak Air Tanah; dan
3) Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan Perkotaan. 4. Jenis  Pajak  Kabupaten/kota  yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:
1) Pajak Hotel;
2) Pajak Restoran;
3) Pajak Hiburan;
4) Pajak Penerangan Jalan;
5) Pajak  Mineral  Bukan  Logam dan Batuan;
6) Pajak Parkir;
7) Pajak  Sarang  Burung  Walet; dan
8) Pajak  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah dan Bangunan.

## Tarif Pajak Daerah
Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  Nomor  2  Tahun  2010
Tentang Pajak Daerah, Tarif untuk setiap jenis  Pajak  Provinsi  adalah  sebagai berikut:
1. Tarif  Pajak  Kendaraan  Bermotor ditetapkan sebesar: 1) 1,5%  (satu  koma  lima  persen) untuk  Kendaraan  Bermotor pribadi; 2) 1,0%  (satu  koma  nol  persen) untuk  Kendaraan  Bermotor angkutan umum; 3) 0,5%  (nol  koma  lima  persen) untuk  kendaraan  ambulans, pemadam  kebakaran,  sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah; 4) 0,2  %  (nol  koma  dua  persen) untuk  Kendaraan  Bermotor
alat-alat  berat  dan  alat-alat besar. 2. Tarif  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut: 1) Penyerahan  pertama  sebesar 15% (lima belas persen) 2) Penyerahan kedua dan seterusnya  sebesar  1%  (  satu persen) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat  berat  dan  alat-alat  besar yang  tidak  menggunakan  jalan umum tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut: 1) Penyerahan  pertama  sebesar 0,75%  (nol  koma  tujuh  puluh lima persen) 2) Penyerahan kedua dan seterusnya  sebesar  0,075%  ( nol koma  nol  tujuh puluh  lima persen) 3. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut: 1) Tarif  Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan  Bermotor  pribadi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 2) Khusus  tarif  Pajak  Bahan
Bakar  Kendaraan  Bermotor untuk  bahan  kendaraan  umum dapat  ditetapkan  sebesar  9% (sembilan persen). 4. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan  paling  tinggi  sebesar 10% (sepuluh persen). 5. Tarif  Pajak  Rokok  ditetapkan sebesar  10%  (sepuluh  persen)  dari cukai rokok. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah  Kabupaten  Manggarai  Nomor  2 Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah, mengatur tentang tarif Pajak Kabupaten/kota sebagai berikut:
1. Tarif  Pajak  Hotel  ditetapkan  paling tinggi 10% (sepuluh persen).
2. Tarif  Restoran  ditetapkan  paling tinggi 10% (sepuluh persen).
3. Tarif  Pajak  Hiburan  ditetapkan paling  tinggi  sebesar  35%  (tiga
puluh lima persen) 1) Khusus  untuk  hiburan  berupa tontonan film, pegelaran kesenian/musik/tari/busana, kontes  kecantikan,  binaraga, pameran,  diskotik,  karaoke, klab  malam,  sirkuit,  akrobat, sulap, permainan billyard/golf/boling, pacuan kuda,  kendaraan  bermotor  dan ketangkasan, panti pijat, refleksi  dan  mandi  uap/spa, ditetapkan  sebesar  15%  (lima belas persen) 2) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif  Pajak  Hiburan  paling tinggi  sebesar  10%  (sepuluh persen).
Kurnia, et al: Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.........
4. Tarif  Pajak  Reklame  ditetapkan sebesar  25  %  (dua  puluh  lima persen).
5. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapan  paling  tinggi  sebesar  8% (delapan persen) 6. Tarif  Pajak  Mineral  Bukan  Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar  25  %  (dua  puluh  lima persen).
7. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi  sebesar  30%  (tiga  puluh persen).
8. Tarif  Pajak  Air  Tanah  ditetapkan paling  tinggi  sebesar  20%  (dua puluh persen).
9. Tarif  Pajak  Sarang  Burung  Walet ditetapkan  paling  tinggi  sebesar 10% (sepuluh persen).
10. Tarif  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling  tinggi  sebesar  0,3%  (nol koma tiga persen).
11. Tarif  Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah  dan  Bangunan  ditetapkan paling  tinggi  sebesar  5%  (lima persen).

## Pajak Bumi dan Bangunan
Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  28  tahun 2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah,  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan adalah pajak atas bumi  dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi  atau  Badan,  kecuali  kawasan yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.  Bumi  adalah  permukaan bumi  yang  meliputi  tanah  dan  perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi  teknik  yang  ditanam  atau  di letakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Objek  dan  Subjek  Pajak  Bumi  dan Bangunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah
menyebutkan  Objek  Pajak  Bumi  dan Bangunan  adalah  Bumi  dan  atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi  atau  Badan,  kecuali  kawasan yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.  Sementara  itu  yang dimaksud dengan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan  adalah  orang  pribadi  atau
Badan  yang  secara  nyata  mempunyai suatu  hak  atas  Bumi  dan/atau  memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh Manfaat atas Bangunan. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 1) Letak 2) Peruntukan
3) Pemanfaatan 4) Kondisi  lingkungan  dan  lain- lain Dalam  menentukan  klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 1) Bahan yang digunakan 2) Rekayasa 3) Letak 4) Kondisi  lingkungan  dan  lain- lain
1. Pengecualian objek pajak, Objek  pajak  yang  tidak  dikenakan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah objek pajak yang: 1) Digunakan  semata-mata  untuk melayani  kepentingan  umum dan tidak untuk mencari keuntungan.
2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan  purbakala,  atau yang sejenis dengan itu.
3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan  yang  dikuasai oleh  desa,  dan  tanah  negara yang belum dibebani suatu hak. 4) Digunakan  untuk  perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan  asas  perlakuan timbal balik. 5) Digunakan  oleh  badan  atau perwakilan oraganisasi
internasional  yang  ditentukan oleh Menteri Keuangan. 2. Objek  pajak  yang  digunakan  oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah,  penentuan  pengenaan
pajaknya  diatur  lebih  lanjut  dengan Peraturan Pemerintah.

## Tarif Pajak Bumi dan Bangunan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah menyebutkan  bahwa  tarif  Pajak  Bumi dan  Bangunan  ditetapkan  paling  tinggi sebesar  0,3%  (nol  koma  tiga  persen). Dasar  pengenaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP),  Besaran  NJOP  ditetapkan  3 tahun kecuali  objek pajak  tertentu  dapat ditetapkan  setiap  tahun  sesuai  dengan perkembangan  wilayahnya.  Kemudian untuk  besarnya  Nilai  Jaul  Objek  Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan  paling  rendah  sebesar  Rp. 10.000.000.00  (sepuluh  juta  rupiah).
Untuk Tarif, NJOP dan NJOPTKP Pajak Bumi  dan  Bangunan  ditetapkan  dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Terkait Pajak Bumi dan Bangunan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai  Nomor  8  Tahun  2013 Tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  adalah  adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh  orang  pribadi  atau  Badan,  kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha  perkebunan,  perhutanan,  dan pertambangan.  Bumi  adalah  permukaan bumi  yang  meliputi  tanah  dan  perairan pedalaman serta laut
wilayah
kabupaten/kota.
Bangunan adalah konstruksi  teknik  yang  ditanam  atau  di letakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

## Potensi Penerimaan Pajak
Potensi  dapat  diartikan  sebagai something  possessing  the  capacyty  for growth  or  development. Potensi  adalah segala sesuatu yang memiliki kemampuan atau kapasitas untuk dikembangkan. Setelah potensi itu dapat dikembangkan,  maka  akan  mempunyai nilai  tambah.  Dengan  demikian  potensi juga  dapat  diartikan  sebagai  segala sesuatu  yang  memiliki  kapasitas  apabila dikembangkan  akan  mempunyai  nilai tambah. Potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah adanya kemampuan  atau  nilai  dari  Pajak  Bumi dan Bangunan yang memiliki kemungkinan  untuk  dikembangkan  atau ditingkatkan nilai perolehnya jika dieksploitasi secara maksimal (Sugiyono.2018.49). Potensi  pajak  merupakan  hasil temuan  pendataan  dilapangan  yang berkaitan  jumlah  serta  frekuensi  objek pajak  yang  kemudian  dikalikan  dengan tarif  dasar  pajak.    Potensi  pajak  sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut dengan demikian besarnya  potensi  pajak  perlu  diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan  pajak  pada  suatu  periode.
Hal  ini  akan  memudahkan  perencanaan perencanaan dan
mengendalikan pelaksanaan  pemungutan  pajak  tersebut (Mardiasmo 2000: 8). Untuk menghitung potensi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan digunakan
rumus perhitungan berdasarkan  yang  ditentukan  dalam Undang-Undang.
Gambar 1. Kerangka Berpikir

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  akan digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif.  Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  kualitatif.  Sedangkan  sumber  data berupa  sumber  primer  dan  sumber sekunder.  Penelitian  ini  di  lakukan  di Desa Bangka Lelak Kabupaten Manggarai.  Penentuan  informan  dalam penelitian  ini  dengan  menggunakan teknik nonprobability  sampling yaitu purposive sampling. Teknik pengumpulan  data  triangulasi  berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan  data  yang  berbeda-beda untuk  mendapatkan  data  dari  sumber yang  sama.  Sedangkan  Teknik  analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah  dengan  menggunakan  model analisis yang telah digunakan oleh Miles dan Huberman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan Desa Bangka Lelak Potensi  penerimaan  Pajak  Bumi dan Bangunan adalah adanya kemampuan  atau  nilai  dari  Pajak  Bumi dan Bangunan yang memiliki kemungkinan  untuk  dikembangkan  atau ditingkatkan  nilai  perolehanya  jika dieksploitasi  secara  maksimal.  Desa Bangka Lelak adalah sebuah desa dengan luas  6,5  km.  Diketahui  bahwa  dari  total luas  wilayah  Desa  Bangka  Lelak  6,5 yang terdaftar sebagai Objek Pajak yang kena  pajak  adalah  sebesar  571.216  m 2 yang  terbagi  dalam  47 Lingko (lahan komunal  milik  sebuah  kampung)  dan sebesar  44.000m2  merupakan Lingko yang  belum  terdaftar  dalam  objek  pajak yang kena pajak. Serta sebesar 34.784m 2 merupakan  objek pajak  yang  tidak  kena pajak.
Tahun  2006  merupakan  tahun pendataan  pajak  Bumi dan  Bangunan  di Kabupaten Manggarai. Target pajak yang berlaku  sampai  tahun  2019  adalah berdasarkan data yang dilakukan pendataan  pada  tahun  20006.  Sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah. Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak adalah tiga tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunannya Pajak Bumi dan Bangunan Objek  Pajak  Bumi  dan Bangunan yang terdaftar di Desa Bangka Lelak Perhitungan PBB Terutang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2013  Tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu:
PBB yang terutang: total NJOP - NJOPTKP  X 0,3% ( nol koma tiga persen )
Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bangka Lelak Kabupaten Manggarai
mengakibatkan  kenaikan  Nilai  Jual Objek Pajak cukup besar, maka penetapan  nilai  jual  ditetapkan  setahun sekali.  Hal  serupa  pun  terdapat  pada Peraturan  Daerah  Kabupaten  Manggarai
Nomor  8  Tahun  2013  Tentang  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan.  Jadi  untuk  pendataan  tahun 2006  tersebut  berlaku  untuk  jangka waktu  3  tahun  yaitu  tahun  2006,  2007, dan  2008.  Untuk  tahun  berikutnya dilakukan pendataan ulang terkait adanya perubahan  kepemilikan  ataupun  kondisi suatu daerah.
Target  sebesar  Rp.  5.747.223 pada tahun 2006 merupakan angka target yang berdasarkan kondisi dan pendataan terbaru pada tahun tersebut. Berdasarkan undang-undang  data  dan  target  tersebut berlaku  selama  3  tahun  berjalan.  Untuk tahun  berikutnya  dilakukan  pendataan ulang  meskipun  datanya  tetap  sama ataupun  berubah.  Harga  tanah  di  Desa Bangka Lelak tidak semerta-merta setiap tahun mengalami perubahan atau peningkatan. Cara  Perhitungan  Potensi  Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Manggarai Nomor  8  Tahun  2013  Tentang  Pajak
Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan adalah sebagai berikut:
1. Luas  tanah/  bangunan  X    NJOP/m 2
( tahun 2020 ) = Total NJOP ( tahun 2020 )
2. PBB  yang  terutang:  total  NJOP (tahun 2020 ) - NJOPTKP  X  0,3% ( nol koma tiga persen ) Untuk  mengetahui  NJOP/m 2 rata- rata  Desa  Bangka  Lelak  dapat  diketahi dengan  cara  membagi  total  harga  (b) dengan total luas tanah (a) sesuai dengan perhitungan pada tabel 4.3 yaitu:
NJOP/ m 2 =  Total (b) Total (a) =  615.500.000 12.850 NJOP/m 2 = Rp.47.896,8 atau dibulatkan menjadi Rp. 48.000
Untuk  mengetahui  NJOP  sebagai dasar  pengenaan  pajak  untuk  Desa Bangka  Lelak  adalah  dengan  cara
mengkalikan NJOP/m 2 dengan total luas wilayah  Desa  Bangka Lelak  Lelak  yang termasuk  dalam  Objek  Pajak  yang  kena pajak  baik  yang  terdaftar  maupun  yang tidak terdaftar, dikurangi fasilitas umum. Perhitunganya adalah sebagai berikut:
NJOP/m 2 ×  total  luas  wilayah  yang tergolong  dalam  Objek  Pajak  yang kena     pajak – fasilitas umum NJOP sebagai dasar pengenaan pajak adalah:
=  Rp.  48.000 ×(571.216m 2 +  44.000m2- 34.784m 2 )
= Rp. 48.000 X 580.432m 2
= Rp. 27.860.736.000
Jadi, NJOP sebagai dasar pengenaan  pajak  Bumi  dan  Bangunan adalah Rp. 27.860.736.000. Oleh karena itu,  besarnya  Pajak  terutang  untuk  Desa Bangka  Lelak  dihitung  sesuai  dengan rumus dalam Peraturan Daerah Kabupaten  Manggarai  Nomor  8  Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut:
PBB yang terutang : total NJOP
- NJOPTKP ×  0,3% ( nol koma tiga persen).
= Rp. 48.000 ×  (571.216m 2 + 44.000m2
- 34.784m 2 ) × 0,3%
= Rp. 48.000 × 580.432m 2 ×  0,3%
= Rp. 27.860.736.000 ×  0,3 %
= Rp. 83.582.208
Total  PBB  yang  terutang  untuk  Desa Bangka Lelak adalah Rp. 83.582.208.
Berdasarkan perhitungan yang dijabarkan dapat diketahui bahwa Desa
Bangka  Lelak  memiliki  potensi  Pajak
Bumi  dan  Bangunan  sebesar  Rp. 83.582.208.  Menurut  data  Perpajakan Pemerintah  Desa  Bangka  Lelak  tahun 2019, sebanyak Rp.5.747.223 penerimaan  dari  Sektor  perpajakan
Kurnia, et al: Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.........
untuk periode tahun 2019. Dapat dilihat bahwa, terdapat sebanyak Rp. 77.834.985 (Rp.83.582.208- Rp. 5.747.223)  potensi  yang  hilang  dari Desa Bangka Lelak. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  Di  Desa  Bangka  Lelak Kabupaten Manggarai. 1) Pembuat Kebijakan
1. Tidak  dilakukan  pendataan secara berkala.
2. Kurang  berkoordinasi  dengan pihak pemerintah desa.
3. Tidak  melakukan  sosialisasi dengan Wajib Pajak 2)    Pemerintah  Desa , Kurang  Tegas dalam Menagih, Kurang Berkoordinasi dengan Pembuat Kebijakan 3)  Wajib Pajak 1. Tidak Tersampainya SPPT Tidak  tersampainya  SPPT  kepada
Wajib  Pajak  terjadi  karena  beberapa alasan, yaitu:
a. Wajib  Pajak  tidak  berdomisili pada Objek Pajak. Pemilik Objek Pajak bertempat tinggal ditempat lain, sedangkan tidak ada nomor yang  bisa  dihubungi  oleh  ketua RT.
b. Tanah warisan yang sertifikatnya sudah  dibagi  tetapi  NOP  PBB belum  dibagi.  Ketika  terjadi perpindahan nama sertifikat bukan berarti nama dalam SPPT PBB sudah berganti. c. Wajib Pajak tidak dikenal karena saat  pendataan  Wajib  Pajak hanya  bersifat  mengontrak  dan tidak adanya pendataan ulang.
2.  Wajib  Pajak  tidak  Membayar
PBB Karena Faktor Kesibukan. 3.    Kesadaran  Rendah  Dalam Membayar PBB.
4.  Tingkat  Pengetahuan  Tingkat pengetahuan Wajib Pajak
Faktor  Pendorong  Penerimaan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Desa  Bangka Lelak Kabupaten Manggarai 1. Perkembangan Pembangunan Sejak Desa Bangka Lelak menjadi ibu  kota  Kecamatan  Lelak,  ada  begitu banyak  perekembangan  dalam  segi pembangunan,  seperti  Rumah  Sakit  dan sekolah-sekolah.  Hal  ini  tentu  saja berpengaruh  terhadap  minat  masyarakat untuk berdomisili di Desa Bangka Lelak terkhusus di daerah-daerah yang memiliki kedekatan jarak tempuh dengan sekolah, Rumah Sakit dan Kantor Camat. Akibat  minat  masyarakat  tersebut  maka begitu  banyak  kebutuhan  ruang  di  Desa Bangka Lelak dan berpengaruh terhadap harga jual tanah.
2. Perekonomian Masyarakat. Berdasarkan  Hasil  wawancara selama penelitian oleh peneliti, ditemukan  fakta  bahwa  pada  waktu dilakukan  pendataan  pajak  20-an  tahun silam,  kebanyakan  masyarakat  pada waktu  itu  bekerja  sebagai  petani. Dibandingkan  dengan  kondisi  sekarang kehidupan  masyarakat  tidak  berputar pada  sektor  pertanian  saja.  Kehidupan masyarakat Desa Bangka Lelak berfariasi.  Sektor  pertanianpun  semakin maju. 3. Harga Jual Tanah Desa  Bangka  Lelak  pada  tahun
2020 adalah Desa yang memiliki banyak kemajuan  dibandingkan  pada  masa dimana  dilakukan  pendataan  pajak  oleh pemerintah.  Kondisi  sekarang  sudah sangat  mengangkat  harga  jual  tanah, misalnya  karena  kebutuahn  ruang  yang semakin  meningkat,  Harga  tanah  sudah sangat jauh lebih mahal.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka berikut adalah kesimpulan  untuk  menjawab  rumusan masalah yang ada: 1. Desa  Bangka  Lelak  memiliki Pajak  Terutang  sebanyak  Rp. 5.747.223  selama  periode  tahun 2019. Berdasarkan hasil pengolahan  data  penelitian,  Desa Bangka Lelak Kabupaten Manggarai memiliki potensi pajak sebanyak  Rp.  81.840.912  yang
diperoleh  dari  total  Nilai  Jual Objek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan dikurangi  Nilai  Jual  Objek  Pajak Tidak  Kena  Pajak  dikali  tarif Pajak  Bumi  dan  Bangunan  untuk Daerah  Kabupaten  Manggarai (47.000 X (571.216m 2 + 44.000m 2 – 34.784m 2 ) X 0,3%). Berdasarkan hasil  pengolahan  data  penelitian, Desa  Bangka  Lelak  Kabupaten Manggarai  mengalami  kehilangan potensi  sebanyak  Rp.76.093.689 (Rp.81.840.912  -  Rp.  5.747.223) yaitu total potensi Pajak Bumi dan Bangunan  Desa  Bangka  Lelak Kabupaten  Manggarai  dikurangi Pajak terutang untuk periode tahun 2019. 2. Terdapat  berbagai  faktor  yang menghambat  penerimaan  Potensi Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Desa Bangka Lelak Kabupaten Manggarai  seperti  dari  Pihak Pembuat  kebijakan  ataupun  dari Pemerintah  Desa  serta  Wajib Pajak itu sendiri. 3. Terdapat 3 faktor pendorong penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Desa  Bangka  Lelak Kabupaten Manggarai, yaitu: Perkembangan Pembangunan, Perekonomian  Masyarakat,  Harga Jual Tanah Berdasarkan kesimpulan dan hambatan  yang  dikemukakan,  peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut: 1) Pemerintah  Daerah  Kabupaten dalam  hal  ini  Badan  Keuangan Daerah Kabupaten Manggari harus  melakukan  pendataan  ulang terkait  Wajib  Pajak  dan  Besaran Nilai  Jual  Objek  Pajak  Bumi  dan Bangunan  di  Desa  Bangka  Lelak
Kabupaten  Manggarai  mengingat data  Wajib  Pajak  dan  Besaran
Nilai  Jual  Objek  Pajak  Bumi  dan Bangunan  di  Desa  Bangka  Lelak Kabupaten Manggarai masih menggunakan  data  yang  sudah lama. 2) Pemerintah  Daerah  Kabupaten Manggarai  dalam  hal  ini  Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai harus melakukan pendataan  secara  berkala  terkait Wajib  Pajak  dan  Besaran  Nilai
Jual  Objek  Pajak  Bumi  dan Bangunan  di  Desa  Bangka  Lelak Kabupaten  Manggarai  mengingat keadaan  yang  selalu  dinamis  dan berpengaruh terhadap kepemilikan
Objek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan serta Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan. 3) Meningkatkan  koordinasi  antara pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam  hal  ini  Badan  Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai atau koordinasi oleh Pemerintah Daerah  Kabupaten  Manggarai dalam  hal  ini  Badan  Keuangan Daerah  Kabupaten  Manggarai dengan  pemerintah  Desa  Bangka Lelak. Hal ini untuk mempermudah  dalam  bertukar data dan informasi 4) Melaksanakan  sosialisasi  dengan Wajib  Pajak  terkait  Pajak  Bumi dan  bangunan.  Hal  bertujuan untuk  meningkatkan  pengetahuan
Wajib Pajak mengenai Pajak Bumi dan  Bangunan.  Dari  pengetahuan tersebut akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan Pajak Bumi dan Bangunan. 5) Tegas Dalam Melakukan Penagihan 6) Memberikan  sanksi  yang  tegas, hal  ini  untuk  mengatasi  Wajib Pajak yang menunggak dan malas membayar pajak
Kurnia, et al: Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.........

## DAFTAR PUSTAKA
Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran  Pajak  Bumi  dan Bangunan Pemerintahan Kabupaten  Manggarai ,  Badan Keuangan Tahun 2017 Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran  Pajak  Bumi  dan Bangunan Pemerintahan Kabupaten  Manggarai, Badan Keuangan Tahun 2018 Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran  Pajak  Bumi  dan Bangunan Pemerintahan Kabupaten  Manggarai, Badan Keuangan Tahun 2019 Hatta  Fitriani,  Amelia.  (2005). Analisis Potensi  dan  Kontribusi  Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan  dan  Perkotaan  (PPB- P2)  di  Kabupaten  Gunungkidul . Jurnal Reksa: Rekayasa Keuangan, Syariah, dan Audit. Kumoro,  Marlinda.  (2017 ).  Potensi
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan  dan  Perkotaan  kota Yogyakarta  dan  Kontribusinya Terhadap  Kemandirian  Daerah. Riset  Akuntansi  dan  Keuangan Indonesia
Mardiasmo. (2000). Perhitungan Potensi
Pajak  dan  Retribusi  Daerah  di Kabupaten  Magelang.  Laporan
Penelitian. PAU  Studi  Ekonomi UGM. Yogyakarta
Mardiasmo.  (2016).  Perpajakan  Edisi Terbaru 2016, Yogyakarta: ANDY Muzdalifah.  (2018). The  Potential  Of Land and Building taxes in Urban and Rural (PBB-P2) of Banjarmasin  City.  Jurnal  Of Economic and Development Studies Putra,  Dahri  dan  Rusli.  (2019). Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Pasca Pengalihan Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah  (Studi  Empiris  Pada Pemerintah Kota Palopo). Bangaya  Journal  for  Research  in Accounting Peraturan Daerah Provisinsi Nusa Tenggara  Timur  Nomor  2  Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Peraturan  Mentri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018 Tentang Pedomaan  Penilaian  Pajak  Bumi dan Bangunan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  55  Tahun  2016 Tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Pemungutan  Pajak
Daerah.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Manggarai Nomor  2  Tahun  2011 Tentang Pajak Daerah
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Manggarai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan
Bangunan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Manggarai Nomor  8  Tahun  2013  Tentang Pajak Bumi dan Bnagunan Perdesaan dan Perkotaan Rahardjo,  Mudjia.  (2017). Studi  Kasus Dalam Penelitian Kualitatif; Konsep dan Prosedurnya, http://mudjiarahardj o.uin-malang.ac.id/studi-kasus- dalam-penelitian-kualitatif- konsep-dan-prosedurnya-revised- editio.html,  Diaksed  12  Februari 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) , Desa Bangka Lelak Perode 2017-2022
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian Kualitatif, Bandung: ALFABETA
Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pemerintah Kabupaten Manggarai, Badan Keuangan periode 2019 Susena, Karolina. (2016). Potensi
Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  di  Kota  Bengkulu.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Undang-Undang  Nomor 16  Tahun  2009 Tentang Penetapan  Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2008 Tentang  Perubahan  ke  Empat
Belas  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun1983  Tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2009  Tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014 Tentang Pemerintah Daerah .