JCRS (JOURNAL OF COMMUNITY RESEARCH AND SERVICE) Vol. xx No. x, February/August 20xx ISSN (print): 2549-1849 ISSN (online): 2549-3434 Available online at https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php
Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Kota Batam
1 Difa Cucu Sabrina, 2 Meyzi Heriyanto, 3 Hasim As’ari
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau difacucusabrina@gmail.com

## Abstrak
Air bersih memegang peranan penting dalam perkembangan Kota Batam, karena dengan adanya  sistem  air  bersih  maka  dapat  dilakukan  pengendalian  terhadap  perkembangan masyarakat .  Kota  Batam  hanya  mengandalkan  waduk  tadah  hujan  yang  dikelola  oleh  Badan Pengusahaan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Batam  dan  berkolaborasi dengan konsorsium PT Moya Indonesia yaitu PT Air Batam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengeksplanasi  dan  menganalisis collaborative  governance dalam  penyelenggaraan SPAM di Kota Batam dan faktor pendukung serta faktor penghambatnya. Teori yang digunakan adalah  teori  proses collaborative  governance yang  terdiri  dari  empat  tahapan  oleh  Ansell  dan Gash yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, design kelembagaan, dan proses kolaborasi. Hasil  dari  penelitian  ini  menemukan  bahwa collaborative  governance dalam  penyelenggaraan SPAM  di  Kota  Batam  yang  dilakukan  oleh  BP  Batam  melalui  Badan  Usaha  SPAM,  PT  Air Batam, akademisi, media massa dan lembaga swadaya masyarakat mulanya dilakukan dengan kegiatan perlelangan untuk kerjasama pengoperasian dan pemeliharaan SPAM Batam selama 15 tahun sejak 2020, kemudian kemenangan lelang yang diraih oleh PT Air Batam adalah bentuk kepercayaan  yang  diberikan  oleh  BP  Batam  dengan  tujuan  dapat  memenuhi  kebutuhan  air masyarakat Kota Batam, lalu untuk menjalankan kolaborasi dengan mitra kerjasama, BP Batam menerbitkan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 2 Tahun 2022 untuk mengatur pemeliharaan dan  pengoperasian  SPAM  di  Kota  Batam,  sehingga  jika  ketiga  unsur  tadi  sudah  optimal dilaksanakan,  maka  proses  kolaboratif  yang  terdiri  dari  dialog  tatap  muka,  membangun kepercayaan,  komitmen  terhadap  proses,  berbagi  pemahaman  bersama  dan  hasil  sementara mampu berjalan secara optimal. Namun, karena belum adanya Memorandum of Understanding menyebabkan kinerja dari para stakeholder dalam berkolaborasi tidak berjalan secara optimal dan maksimal.
Kata Kunci: Collaborative Governance ; Penyelenggaraan ; Sistem Penyediaan Air Minum .
Pendahuluan
Kota  Batam  memiliki  permasalahan  terkait  langkanya  air  bersih,  karena  kondisi hidrologi Batam yang hanya mampu menyerap air hujan sebesar 5% kedalam tanah dan sisanya  akan  melimpas  dan  mengalir  ke  laut.  Sumber  air  di  Kota  Batam  hanya mengandalkan waduk tadah hujan, yang mana waduk tersebut menjadi tanggung jawab Badan  Pengusahaan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Batam  (BP Batam) dan sesuai kewenangannya yakni untuk menjamin ketersediaan air minum bagi pemenuhan hak masyarakat dan pelaku usaha untuk kelangsungan perekonomian secara terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengelolaan dan penguasaan sumber daya air minum guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Adapun waduk yang diandalkan masyarakat Kota Batam yaitu:
Tabel 1. Waduk di Kota Batam
No. Waduk Kapasitas Tampungan Kapasitas Produksi Daerah yang di Suplai (Kecamatan) 1. Sei Ladi 9.448  Juta/m 3 270 liter/det Baloi, Nagoya dan Jodoh 2. Muka Kuning 6.3 Juta/m 3 600 liter/det Baloi, Nagoya dan Jodoh 3. Duriangkang 100,7 Juta/m 3 2.625 liter/det Sei Beduk, Tembesi, Batu Aji, Batam Kota, Lubuk Baja, Bengkong, Batu Ampar 4. Sei Harapan 3.637 Juta/m 3 210 liter/det Sekupang, Marina dan sebagian Tiban 5. Sei Nongsa 0,724 Juta/m 3 60 liter/det Nongsa dan Sekitarnya
Sumber: Pengling.bpbatam.go.id, 2021
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  salah  satu  waduk  dengan  kapasitas  tampungan paling  besar  adalah  waduk  Duriangkang  yang  terletak  di  kelurahan  Muka  Kuning, kecamatan Sei Beduk sementara kapasitas tampungan paling kecil adalah Sei Nongsa di kelurahan  Sambau,  kecamatan  Nongsa.  Untuk  mengelola  waduk  tersebut,  BP  Batam memiliki unit pelayanan khusus yaitu Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM)  untuk  menyediakan  dan  mewujudkan  pelayanan  air  minum  yang  berkualitas. Namun karena keterbatasan sumber daya, BP Batam melakukan lelang untuk kerja sama penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan SPAM Batam yang kemudian dimenangkan oleh  Konsorsium  PT  Moya  Indonesia  dan  PT  Pembangunan  Perumahan  (PP)  Persero. Setelah kemenangan tersebut PT Moya Indonesia dan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero mendirikan konsorsium yaitu PT Air Batam yang terdiri dari PT Air Batam Hulu dan PT Air Batam Hilir, dan pada penelitian ini peneliti menekankan kerja sama antara
BP Batam dengan PT Air Batam Hilir karena bertanggung jawab secara penuh terhadap pengoperasian sistem dan pelayanan kepada pelanggan.
Namun seiring berjalannya waktu, kolaborasi antara BP Batam dengan PT Air Batam Hilir  justru  tidak  memberikan  dampak  yang  baik  terhadap  penyelenggaraan  SPAM  di Kota Batam, terbukti dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Unit Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja BP Batam bekerja sama dengan para  akademisi  dari  Universitas  Internasional  Batam  sebagai  lembaga  penelitian terakreditasi  dan  memiliki  kredibilitas  yang  tinggi,  yang  menunjukkan  bahwa  Indeks Kepuasan Masyarakat yang diraih oleh BU SPAM dan PT Air Batam hanya 78,68 dengan predikat layanan Baik, dan indeks tersebut adalah terendah dari lima unit layanan lain yang  disurvei.  Adapun  peranan  dari  masing-masing  aktor  yang  baik  secara  langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab atas penyelenggaraan SPAM di Kota Batam: Tabel 2. Aktor Penanggung Jawab Penyelenggaraan SPAM Batam
No.
Instansi/Lembaga Peran Para Aktor Instansi yang Menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Monitoring  dan  mengevaluasi  kinerja  mitra  kerja sama penyelenggara SPAM. 2.  PT. Air Batam Hilir Badan  hukum  yang  bekerja  sama  dengan  BP Batam/BU  SPAM  untuk  penyelenggaraan  SPAM sesuai  perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh Kepala BP Batam. No. Instansi/Lembaga Peran Para Aktor 1. Akademisi / Perguruan Tinggi (Universitas Internasional Batam) Lembaga penelitian yang secara hukum berkedudukan di Indonesia memiliki kredibilitas dan akreditasi yang jelas  untuk  melaksanakan  Survei  Kepuasan Masyarakat  sebagai  bentuk  evaluasi  kinerja  mitra penyelenggara SPAM. 2.  Media Massa Menyediakan  informasi,  diskusi  dan  perdebatan terkait  permasalahan  SPAM  di  Kota  Batam,  dan menjadi  pemantau  pemerintah  dalam  penelitian  ini adalah  BP  Batam  dan  PT  Air  Batam  Hilir  sebagai mitra penyelenggara SPAM untuk mewakili rakyat 3. LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kepulauan Riau Wadah  untuk  meningkatkan  partisipasi  publik  agar aktif  dalam  menumbuhkan  kesadaran  akan  hak  dan kewajibannya  terhadap  kuantitas,  kualitas  dan kontinuitas air di Kota Batam.
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pembentukan struktur secara formal dan  informal  yang  mengakomodir  berbagai  sektor  SPAM  didasari  oleh  kebutuhan penyelenggaraan  SPAM  di  Kota  Batam  itu  sendiri.  Dengan  memperhatikan  berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses kolaborasi pada penyelenggaraan SPAM di Kota Batam  yang  dilakukan  oleh  aktor  pemerintah,  dan  aktor  swasta,  kurangnya  partisipasi yang aktif dari aktor masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa sulitnya menemukan solusi  yang  tepat  dalam  menangani  permasalahan  penyelenggaraan  SPAM  di  Kota Batam.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengeksplanasi  dan  menganalisis collaborative  governance dalam  penyelenggaraan SPAM di Kota Batam.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif,  yaitu  pendekatan penelitian  yang  diharapkan  mampu  menghasilkan  uraian  mendalam  tentang  ucapan, tulisan,  tingkah  laku  yang  diamati  dari  suatu  individu,  kelompok  baik  kelompok masyarakat maupun organisasi tertentu. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif kualitatif, Sarwono (2006:193) yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap sesuatu yang terjadi. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam  penelitian,  peneliti  melakukan  proses  wawancara,  dokumentasi  dan  observasi. Selanjutnya, dalam analisis data kualitatif peneliti menggunakan pemikiran dari sugiyono (2013) yaitu pengumpulan data, seleksi data, penyajian data dan gambaran kesimpulan atau  verifikasi.  Tujuan  dari  ini  adalah  untuk  mengeksplanasi  dan  menganalisis collaborative  governance dalam  penyelenggaraan  SPAM  di  Kota  Batam,  kemudian mengidentifikasi  faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat collaborative  governance yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas  Batam,  Badan  Usaha  Sistem  Pengelolaan  Air  Minum,  PT  Air  Batam  Hilir, akademisi yaitu Universitas Internasional Batam, komunitas masyarakat yaitu Lumbung Informasi Rakyat Kepri, dan media massa.

## Hasil dan Pembahasan
Collaborative governance dalam penyelenggaraan SPAM di Kota Batam dilakukan oleh PT Air Batam Hilir sebagai pemenang lelang SPAM Hilir yang dimumumkan oleh BP Batam melalui unit layanan BU SPAM. Pembahasan penelitian ini dibagi menjadi dua
bagian  yaitu  pembahasan collaborative  governance dalam  penyelenggaraan  SPAM  di Kota  Batam,  kemudian  pembahasan  faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat pelaksanaan collaborative  governance dalam  penyelenggaraan  SPAM  di  Kota  Batam. Kemudian untuk mengekspalasi dan menganalisis serta mendeskripsikan penelitian ini, peneliti menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007) yang terdiri dari 4 indikator, yaitu:
1. Kondisi awal
2. Kepemimpinan Fasilitatif
3. Desain Kelembagaan
4. Proses  Kolaboratif,  terbagi  atas  dialog  tatap  muka,  membangun  kepercayaan, komitmen terhadap proses, berbagi pemahaman, dan hasil antara.
Berikut  adalah  pembahasan  yang  peneliti  lakukan  untuk  mendapatkan  informasi lebih lanjut mengenai collaborative governance dalam penyelenggaraan SPAM di Kota Batam yang dilakukan oleh BP Batam. Badan Usaha SPAM sebagai aktor pemerintah, PT Air Batam Hilir sebagai aktor swasta, Akademisi Universitas Internasional Batam, Media  Massa  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  Lumbung  LIRA  sebagai  aktor masyarakat.

## Kondisi Awal
Berdasarkan  temuan  peneliti  dilapangan,  kondisi  awal  menjadi  indikator  utama  dalam collaborative  governance dalam  penyelenggaraan  SPAM  di  Kota  Batam,  adapun  sub indikator dari kondisi awal yang menjadi bahan analisis peneliti yaitu:
Sejarah kerja sama, yaitu dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara, kolaborasi antara  BP  Batam  dengan  mitra  pengoperasian  dan  pemeliharaan  SPAM  Batam  sudah berlangsung sejak tahun 2020 yaitu dimasa transisi. Komitmen awal kolaborasi antara BP Batam dengan PT Moya Indonesia adalah melalui penunjukkan PT Moya Indonesia pada 14 November 2020 sebagai mitra pengoperasian dan pemeliharaan SPAM sesuai pada Perjanjian Kerjasama Nomor 41/APJ/KA/A4/9/2020, Nomor : MI-BP
Batam/LGL/PJ/20.09/013 selama 6 bulan kedepan yaitu hingga 14 Mei 2021. Kemudian, kontrak  kerjasama  tersebut  diperpanjang  masanya  sebanyak  dua  kali,  yang  pertama
sampai  dengan  31  Oktober  2021,  dan  yang  kedua  diperpanjang  kembali  kontrak kerjasama nya sampai dengan 30 April 2022. Adanya permasalahan-permasalahan secara internal di BP Batam dalam penyusunan Memorandum of Understanding menyebabkan pengadaan  lelang  kerjasama  pengoperasian  dan  pemeliharaan  SPAM  di  Kota  Batam diundur dan berlarut-larut sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021 BP Batam akhirnya melakukan  pelelangan  prakualifikasi  ulang  kerjasama  penyelenggaraan  operasi  dan pemeliharaan SPAM Hilir melalui pengumuman Nomor : PQ-Hilir/22/10/2021. Lalu, 2 bulan  kemudian  panitia  lelang  mengumumkan  hasil  prakualifikasi  lelang  kerja  sama penyelenggaraan  operasi  dan  pemeliharaan  SPAM  Hilir  Batam  melalui  pengumuman Nomor  :  PQ-Hilir/36/12/2021,  dengan  empat  daftar  peserta  yang  lulus  prakualifikasi salah  satunya  adalah  konsorsium  PT  Moya  Indonesia  –  PT  Pembangunan  Perumahan (Persero).
Pada  Kamis,  21  April  2022,  panitia  lelang  mengumumkan  hasil  lelang  kerja  sama penyelenggaraan  operasi  dan  pemeliharaan  SPAM  Hilir  Batam  dan  menetapkan konsorsium  PT  Moya  Indonesia  dan  PT  Pembangunan  Perumahan  (Pesero)  sebagai pemenang lelang dengan nilai hasil evaluasi 96,62 dan harga jual air minum Rp 887,2/m 3 yang tercantum dalam pengumuman hasil lelang Nomor : PQ-Hilir/71/4/2022. PT Moya Indonesia  dan  PT  Pembangunan  Perumahan  (Persero)  menindaklanjuti  kemenangan tersebut dengan  mendirikan PT Air Batam Hulu dan PT Air Batam Hilir pada 25 Juli 2022.  Hal  ini  yang  menjadi  awal  mula  kerja  sama  pengoperasian  dan  pemeliharaan SPAM Batam antara BP Batam dan PT Air Batam, yang mana pada penelitian ini peneliti memfokuskan kolaborasi antara BP Batam dan PT Air Batam Hilir.
Sub indikator selanjutnya adalah ketidakseimbangan sumber daya, baik itu dari BP Batam maupun dari PT Air Batam Hilir. Dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara, PT Air  Batam  Hilir  sebagai  pihak  swasta  pengoperasian  dan  pemeliharaan  SPAM  belum memiliki sumber daya manusia yang memumpuni dibidangnya dan kegiatan pelatihan untuk  pegawai  SPAM  juga  belum  maksimal  dilakukan  yang  menyebabkan  buruknya pelayanan  SPAM,  dibuktikan  dengan  penilaian  masyarakat  melalui  survei  kepuasan masyarakat  bahwa  BU  SPAM  dan  PT  Air  Batam  Hilir  hanya  memperoleh  indeks kepuasan masyarakat 76,13 atau mutu layanan kurang baik berdasarkan penilaian pada
unsur  kompetensi  pelaksana.  Sehingga,  asset  BP  Batam  berupa  waduk  yang  dikelola untuk  kerjasama  operasi  dan  pemeliharaan  SPAM  yaitu  waduk  muka  kuning,  waduk duriangkang,  waduk  sei  harapan,  waduk  sei  ladi,  dan  waduk  nongsa  serta  6 water treatment plan yang dihubungi dengan pipa sepanjang 4.166 km dan reservoir sebanyak 16 tangki dengan kapasitas 61.300/m 3 , belum mampu di operasikan secara optimal untuk masyarakat pelanggan SPAM.

## Kepemimpinan
Tahapan ini sangat penting untuk memfasilitasi pemangku kepentingan untuk berunding dan  bernegosiasi  guna  mencegah  masalah  yang  akan  dimbul  dalam  proses  kolaborasi, sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh pemangku kepentingan sehingga dapat diandalkan sebagai mediator dalam kolaborasi. Berdasarkan hasil  observasi,  dokumentasi  dan  wawancara  terdapat  beberapa  sub  indikator  dari kepemimpinan yang menjadi bahan analisis peneliti yaitu:
Pemimpin  sebagai  pelayan,  BP  Batam,  BU  SPAM  dan  PT  Air  Batam  Hilir  sebagai pemimpin  yang  memfasilitasi  proses  kolaborasi  tidak  mampu  membangun  dan melindungi integritas proses kolaboratif, Koordinasi dan kerjasama dengan mitra dalam melindungi  proses  kolaboratif  dalam  penyelenggaraan  SPAM  di  Kota  Batam  belum menunjukkan output sebagaimana mestinya, hal ini diakui oleh Pihak dari BP Batam pada narasi  siaran  pers  BP  Batam  Nomor  8/SP-A1.5/1/2023  tanggal  19  Januari  2023. Pengakuan  tersebut  menunjukkan  tidak  akuratnya  BP  Batam  dalam  memberikan penilaian  atas  kemenangan  PT  Air  Batam  Hilir  sebagai  mitra  pengoperasian  dan pemeliharaan  SPAM  Batam.  Karena  syarat  utama  kualifikasi  adalah  “memiliki pengalaman  dan  kemampuan  dalam  pengelolaan  SPAM  di  Indonesia...dengan  rentang waktu 10 tahun terakhir”.
Selanjutnya,  adalah  Pempimpin  sebagai  mediator,  BP  Batam,  BU  SPAM  dan  PT  Air Batam Hilir sebagai pemimpin harus mampu memfasilitasi, memediasi dan  membina hubungan  antar  pemangku  kepentingan.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan dokumentasi, BP Batam sebagai pemilik asset SPAM sudah sering melakukan koordinasi
dengan PT Air Batam Hilir sebagai mitra kerjasama, namun prioritas tujuan  dari masing- masing pihak justru berbeda,
- Kepala BP Batam : Peremajaan pipa dan water treatment plan di beberapa waduk.
- Direktur  PT  Air  Batam  Hilir  :  Penambahan  produksi  air  dengan  membangun  waduk baru.
Sehingga,  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  indikator  Kepemimpinan  Fasilitatif  pada Collaborative Governance dalam penyelenggaraan SPAM di Kota Batam belum mampu mengatasi hambatan yang ada bahkan belum sepenuhnya bermanfaat dalam pemberian layanan  SPAM  di  Kota  Batam  karena  kurangnya  transparansi  sejak  awal  mula berkolaborasi.

## Desain Kelembagaan
Merupakan  sebuah  aturan  main  yang  sangat  fundamental  pada  proses collaborative governance yang sifatnya haruslah terbuka atau transparan. . Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara terdapat beberapa sub indikator dari desain kelembagaan yang menjadi bahan analisis peneliti yaitu:
Aturan  dasar  yang  mendukung  kolaborasi, collaborative  governance dalam penyelenggaraan  SPAM  di  Kota  Batam  memiliki  kesalahan  yang  fatal,  karena  saat pengumuman  lelang  sudah  diumumkan  dan  ditetapkan  pemenangnya  namun memorandum  of  understanding masih  dalam  tahap  penyusunan  sampai  saat  ini. Seharusnya  sesuai  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 59/PMK.06/2020  tentang  Tata  Cara  Pengelolaan  Aset  BP  Batam,  pasal  8  ayat  (1) “ Pengunaan asset dapat dilaksanakan dengan cara dioperasikan oleh pihak lain untuk menjalankan  pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi BP Batam”
kemudan diperjelas pada pasal 27:
“ Mitra  KSP  (Mitra  Kerjasama  Pemanfaatan)  dalam  rangka  proyek  kerjasama  dapat dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Kepala BP Batam dengan Badan Usaha Pelaksana”.
Namun,  saat  ini,  belum  ada  amandemen  Perjanjian  Kerjasama  setelah  pengumuman kemenangan lelang pada 21 April 2022. Meski demikian, BP Batam dan PT Air Batam Hilir tetap menjalankan kewajibannya yang tertera pada aturan yang diterbitkan oleh BP Batam:
- Peraturan Kepala BP Batam No. 2 Tahun 2022 : Penyelenggaraan SPAM di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- Peraturan Kepala BP Batam No. 3 Tahun 2022 : Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan BU SPAM
Kemudian sub indikator selanjutnya adalah Transparansi dalam proses kolaborasi, dari BP Batam, BU SPAM dan PT Air Batam Hilir tidak saling transparan dibeberapa kegiatan dan saling menutupi kesalahan dari kendala yang dihadapi.
Wawancara dengan pihak BU SPAM menyebutkan bahwa:
“ Saat ini perjanjian kerjasama antara BP Batam dan PT Air Batam Hilir belum ada, dan masih tahap penyusunan, sehingga kami juga tidak aktif melibatkan aktor lain, karena dari BP Batam dan ABH saja masih belum terkoordinir dengan baik”.
Belum adanya perjanjian kerjasama tersebut mengakibatkan BP Batam dan PT Air Batam Hilir saling menutupi kekurangan yang ada, dan menjadi keterbatasan peran dari masing- masing pihak yang berkolaborasi karena tidak mendapatkan hak nya untuk menciptakan pelayanan  SPAM  yang  lebih  baik.  Keterbatasan  aktor  masyarakat  seperti  LSM, Akademisi, dan Media Massa adalah bentuk tidak kuatnya Hak untuk ikut berkolaborasi dan PT Air Batam Hilir tidak terbuka kepada BP Batam dan BU SPAM terkait pelaporan kinerja  yang  seharusnya  dilaporkan  setiap  bulan  sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban atas  kinerja  yang  dikerjakan.  Oleh  karena  itu,  meski  sudah  ada  aturan  dasar  dalam berkolaborasi, karena belum adanya MOU menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban yang dituntut tidak terlaksana secara optimal dan maksimal karena adanya hambatan secara internal dari BP Batam.

## Proses Kolaboratif
Membangun tahapan ini dimulai dari face to face dialogue antar aktor, dengan tujuan adanya saling percaya antar aktor dan adanya tanggung jawab untuk menciptakan sebuah
kesepahaman  bersama.  Setelah  mampu  terlaksana  maka  tujuan  akhir  dari  sebuah kolaborasi  adalah  menemukan  titik  terang  atau  solusi  dari  suatu  permasalahan  yang dihadapi.  Berdasarkan  hasil  observasi,  dokumentasi  dan  wawancara  terdapat  beberapa sub indikator dari proses kolaboratif yang menjadi bahan analisis peneliti yaitu:
Pertama  adalah face  to  face  dialogue ,  yang  telah  dilakukan  secara  terjadwal  dan terorganisir  dengan  komunikasi  dua  arah,  antara  BU  SPAM  dan  PT  Air  Batam  Hilir. Namun hasil yang diharapkan belum sebagaimana mestinya, karena selain komunikasi perlu tindak nyata atau kinerja dari masing-masing aktor untuk menyempurnakan tujuan dari komunikasi. Serta belum terlibatnya dialog dengan aktor masyarakat menyebabkan tidak  sempurnanya  sebuah  komunikasi  untuk  berkolaborasi  dalam  menyelenggarakan SPAM Batam.
Kedua adalah membangun kepercayaan, dimana keberhasilan kolaborasi adalah dengan adanya  rasa  saling  percaya  antar  aktor  yang  didasari  oleh  hubungan  professional  atau sosial dengan keyakinan bahwa para aktor mempercayakan informasi atau upaya aktor lain dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan. Kepercayaan yang dibangun antara BP Batam melalui Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum dengan PT Air Batam Hilir adalah dengan memenangkan PT Air Batam Hilir sebagai pemenang lelang kerja sama pengoperasian  dan  pemeliharaan  SPAM  Hilir  Batam.  Selanjutnya,  kepercayaan  yang dibangun dengan aktor masyarakat yaitu akademisi dari Universitas Internasional Batam untuk  melaksanakan  survei  kepuasan  masyarakat  guna  mengetahui  indeks  kepuasan masyarakat  atas  kinerja  Badan  Usaha  SPAM  dan  PT  Air  Batam  Hilir  sebagai penyelenggara SPAM Batam. Sementara itu, kerjasama membangun kepercayaan dengan pihak  eksternal  lainnya  masih  jarang  dilakukan,  belum  pernah  dilakukannya  Forum Konsultasi Publik sesuai arahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  sebagai  bentuk  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  menyebabkan  tidak  selarasnya  kemampuan  penyelenggara  layanan SPAM  dengan  harapan  publik,  dan  lambat  dalam  meminimalisir  atau  menanggapi dampak  kinerja  yang  merugikan  masyarakat  Kota  Batam  sebagai  pengguna  layanan SPAM. Dari penjelasan tersebut, dalam membangun kepercayaan untuk penyelenggaraan SPAM  di  Kota  Batam  dapat  disimpulkan  belum  dilakukan  secara  efektif  ke  aktor
masyarakat karena terbatasnya hak aktor masyarakat untuk dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan  SPAM,  serta  belum  adanya  keterbukaan  informasi  dan  keyakinan bahwa SPAM adalah hal terpenting dari kebutuhan masyarakat.
Ketiga adalah komitmen terhadap proses yaitu kesepakatan untuk melaksanakan suatu prosedur  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  dan  tingkat  komitmen  pemangku kepentingan  terhadap  kolaborasi  yang  dilakukan  menjadi  variabel  penting  dalam menjelaskan  keberhasilan  atau  kegagalan  penerapan collaborative  governance .  Dari penjelasan  tersebut,  bentuk  komitmen  dari  BP  Batam  adalah  menganggarkan  satu Instalasi  Pengelolaan  Air  (IPA)  baru  berkapasitas  350  liter/detik  yang  dioperasikan  di waduk  duriangkang.  Selanjutnya  dari    Direktur  BU  SPAM  komitmen  yang  diberikan tercantum dalam indikator kinerja utama pada kontrak kinerja yang bertanggung jawab ke  Deputi  Bidang  Pengusahaan  yaitu  “Tercapainya  Kepuasan  Masyarakat  terhadap Pelayanan Air” dan menganggarkan rencana belanja untuk dukungan manajemen internal pengelolaan dan penyelenggaraan air minum, anggaran fasilitas penunjang operasional SPAM  Hilir,  dan  menganggarkan  belanja  operasional  dan  pemeliharaan  SPAM  Hilir, dengan  Total  anggaran  keseluruhan  :  Rp  26.820.064.360.  Adapun  komitmen  dari Direktur  PT  Air  Batam  Hilir  yaitu  menciptakan mobile  application air  minum  batam, website air minum batam, gerak cepat PT Air Batam Hilir, pengiriman truck tangki air, melakukan flushing (pembilasan  pipa)  untuk  menormalisasi  air  yang  berwarna,  dan investigasi  langsung.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  meskipun  belum memiliki Memorandum of Understanding, masing-masing stakeholder tetap menjalankan hak  dan  kewajibannya  dengan  keterbatasan  yang  ada  karena  mengingat  air  adalah kebutuhan  dasar  hidup  manusia  dan  tujuan  kolaborasi  ini  adalah  untuk  memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak masyarakat Kota Batam atas air.
Keempat  yaitu  berbagi  pemahaman  bersama,  untuk  mengidentifikasi  masalah  agar memiliki pemahaman yang sama antar stakeholder dan menyadari nilai-nilai dasar yang menjadi landasan kegiatan yang dilakukan bersama adalah dengan saling pengertian atas kegiatan  yang  ingin  dicapai  dan  yang  menjadi  tanggung  jawab  bersama.  Dari  hasil observasi, dokumentasi dan wawancara, pemahaman bersama telah dilakukan masing- masing pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan SPAM, ditunjukkan melalui
adanya koordinasi untuk bersosialisasi secara internal, bekerjasama dalam pelaksanaan bimbingan teknis guna mencapai kesepakatan bersama. Meski demikian, dalam hal lain aktor masyarakat yaitu akademisi, lembaga swadaya masyakat dan media massa jarang dilibatkan  dalam  mencari  pemahaman  bersama  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan bahwa  aktor  masyarakat  dalam  penelitian  ini  sering  tidak  sepaham  dengan  keputusan yang ambil oleh aktor pemerintah ( BP Batam / BU SPAM) dan aktor swasta (PT Air Batam  Hilir)  yang  kemudian  hal  ini  akan  mempersulit  para stakeholder dalam menemukan  solusi  yang  tepat  dan  tanggap  dalam  menangani  permasalahan  SPAM  di Kota Batam.
Kelima  adalah  hasil  sementara  yang  ditafsirkan  sebagai  hasil  proses  yang  signifikan untuk membangun momentum yang dapat mengarah pada kolaborasi yang sukses meski pada kenyataannya hasil sementara dapat mewakili hasil yang sebenarnya. Adapun hasil sementara  yang  diraih  melalui  kolaborasi  penyelenggaraan  SPAM  Batam  adalah  BP Batam membuat tujuh rencana solusi jangka pendek sebagai upaya mencapai tujuan dari penyelenggaraan SPAM yang dikerjasamakan di Kota Batam. Lalu PT Air Batam Hilir memproyeksikan penambahan kapasitas pompa pendorong atau mini booster disejumlah wilayah  di  Kota  Batam  dan  saat  ini  PT  Air  Batam  Hilir  berhasil  mengalirkan  air  di Perumahan  Puri  Pesona  Putra  Jaya  secara  bertahap.  Kemudian,  dari  hasil  tersebut diperoleh juga penurunan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SPAM di Kota Batam  dalam  tiga  tahun  berturut  yaitu  tahun  2021  meraih  indeks  80,87,  tahun  2022 meraih indeks 78,68 dan tahun 2023 meraih indeks 76,24 dengan mutu layanan kurang baik.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  antara  dalam collaborative governance penyelenggaraan  sistem  penyediaan  air  minum  (SPAM)  di  Kota  Batam belum mendapatkan hasil yang optimal. Meskipun BP Batam dan BU SPAM serta PT Air  Batam  Hilir  telah  berupaya  untuk  menjamin  suplai  air  bersih  namun  dilihat  dari indeks  kepuasan  masyarakat  yang  turun  selama  3  tahun  berturut-turut  menunjukkan perlunya  dilakukan  evaluasi  serta  perbaikan  segala  aspek  terhadap  penyelenggaraan SPAM di Kota Batam demi pengelolaan yang lebih baik.
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pada Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan SPAM di Kota Batam

## Terdapat Komitmen
Adanya  komitmen  dari  BP  Batam,  dan  PT  Air  Batam  Hilir  dalam  penyelenggaraan SPAM di Kota Batam yang tercantum dalam Key Performance Indicator atau indikator kinerja  utama  pada  Kontrak  Kinerja  Antara  Anggota  Bidang  Pengusahaan  dengan Direktur Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum BP Batam.

## Transparansi dalam Pelaporan Capaian Kinerja
Transparansi  dalam  Pelaporan  Capaian  Kinerja  Badan  Usaha  SPAM  adalah  bentuk tanggung jawab BP Batam sebagai pemilik asset SPAM, dimana dalam laporan tersebut berprinsip  pada  kejujuran,  objektif  dan  akurat  serta  menyajikan  keberhasilan  maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## Adanya Regulasi yang Mengatur Kolaborasi
Sejumlah regulasi di tingkat nasional yang mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan SPAM  di  Kota  Batam  dituangkan  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 59/PMK.06/2020 tentang Tata cara pengelolaan aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Batam  oleh  Kementerian  Keuangan  R.I. Selanjutnya, Peraturan Kepala BP Batam Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem  Penyediaan  Air  Minum  di  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas Batam oleh BP Batam, dan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan tarif layanan dan tata cara pengadministrasian keuangan badan usaha Sistem Pengelolaan Air Minum yang diterbitkan oleh BP Batam.
Selain  faktor  pendukung  diatas,  terdapat  faktor  penghambat  dalam collaborative governance penyelenggaraan  sistem  penyediaan  air  minum  (SPAM)  di  Kota  Batam, seperti:

## MoU (Memorandum of Understanding) dalam Tahap Penyusunan
Belum  rampungnya  MOU  antara  BP  Batam  dan  PT  Air  Batam  Hilir  dalam penyelenggaraan SPAM, dimana masih terdapat perbedaaan kesepakatan atau pemikiran sehingga menyebabkan rendahnya komitmen dari pihak-pihak yang menyelenggarakan SPAM Batam.

## Kurangnya Partisipasi Aktor Masyarakat
Masyarakat  tidak  dilibatkan  dalam  penyusunan  standar  pelayanan  SPAM,  kemudian Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi tidak diikut sertakan dalam satu forum yang sama terkait pembahasan pelayanan SPAM, sehingga proses komunikasi menjadi kurang efektif  dan  tidak  jarang  penyelenggara  SPAM  lambat  dalam  merespon  pengaduan masyarakat dan respon yang diberikan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

## Tidak Tegasnya Pengawasan oleh BP Batam
Kurang tegasnya pengawasan dan tindaklanjut oleh BP Batam dan Badan Usaha SPAM dalam  mengevaluasi  kinerja  PT  Air  Batam  Hilir  yang  bertanggung  jawab  dalam mengoperasikan dan memelihara SPAM menyebabkan kurang optimalnya kinerja dari mitrakerjasama tersebut.

## Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  temuan-temuan  di  lapangan  mengenai collaborative  governance dalam  penyelenggaraan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum (SPAM) di Kota Batam, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan SPAM di Kota Batam melibatkan beberapa pemangku kepentingan yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Batam  (BP  Batam),  Badan  Usaha  Sistem Penyediaan  Air  Minum  (BU  SPAM),  sebagai  aktor  pemerintah,  PT  Air  Batam  Hilir sebagai aktor swasta, Akademisi dari Universitas Internasional Batam, Media Massa dan Lembaga  Swadaya  Masyarakat  Lumbung  Informasi  Rakyat  Provinsi  Kepulauan  Riau sebagai aktor masyarakat. Collaborative govermance dalam menyelenggarakan SPAM di Kota Batam, dinilai tidak berjalan dengan optimal, setelah dikaji lebih rinci menggunakan teori Ansell dan Gash dimana para stakeholder belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat Kota Batam sebagai pengguna layanan SPAM. Meski memiliki aturan dasar dalam berkolaborasi, dan sumber daya yang cukup memadai, hal ini tidak menutup  kenyataan  bahwa  terdapat  hambatan  utama  yaitu  rendahnya  komitmen  dari pihak-pihak  yang  menyelenggarakan  SPAM  Batam  yang  dikarenakan  belum  adanya MoU ( Memorandum of Understanding ) sebagai kesepakatan masing-masing stakeholder
dan partisipasi aktor lain seperti belum pernah terlaksananya Forum Konsultasi Publik yang  seharusnya  disediakan  BP  Batam  dam  PT  Air  Batam  Hilir  sebagai  media masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kolaborasi

## Referensi
Alfiandri,  D.  A.  (2019). Collaborative  Governance  Suatu  Konsep  Penguatan Kelembagaan dalam Dunia Investasi. Tanjung Pinang : UMRAH PRESS.
Avianti, I. d. (2020). Digital Governance (Inovasi dengan Etika dan Integritas) . Jakarta : PT. Kaptain Komunikasi Indonesia.
B, G. (1989). Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems. Jossey- Bass Publishers.
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. (2021). Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 BP Batam. Kota Batam : Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja .
Carl E Larson, C. D. (1994). Collaborative Leadership: How Citizens and Civic Leaders Can Make A Difference . San Francisco : Jossey Bass.
Creswell, J. W. (2014). Research Design. California: SAGE Publications.
Emerson, K. T. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory , 3.
Hardani,  d.  (2020). Metode  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif  . Yogyakarta  :  CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta .
Maksudi, B. (2018). Dasar-Dasar Administrasi Publik (Dari Klasik ke Kontemporer). Depok : Rajawali Pers .
Moleong, L. J. (2011). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
.
Muhammad Noor, F. S. (2022). Collaborative Governance . Bandung: BILDUNG.
Rahim,  Z.  d.  (2022). Collaborative  Governance  Model  Kolaborasi  antar  Stakeholder dalam Pengelolaan Sungai/Parit Sebagai Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya . Surabaya : Scopindo Media Pustaka .
Statistik, B. P. (2022). Kota Batam Dalam Angka 2022. Batam: Badan Pusat Statistik.
Sudarmo. (2011). Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance . Solo: Smart Media .
Syahrir, I. A. (2020). Digital Governance Inovasi dengan Etika dan Integritas . Jakarta :
PT. Kaptain Komunikasi Indonesia .
Dewi, S. A. (2018). Collaborative Governance dalam Program Rintisan Desa Inklusif di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman . Journal Student UNY , 316-331.
Dadang Mashur, M. T. (2023). Global Literature Trend on Collaborative Governance.
Jurnal Ilmiah Peuradeun , 101-116.
Elya  Septiani,  M.  M.  (2021).  Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Collaborative Governance dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu Utara
. Journal of Public Policy and Management , 1-6.
Emerson, K. T. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory , 3.
Ervianti, M. (2018). Faktor-Faktor yang Menghambat Collaborative Governance dalam implementasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kota Pekanbaru. JOM FISIP UNRI , 1-13.
Hussein,  S.  S.  (2019).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Collaborative  Governance dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah di Kota Tanjung Pinang . Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA , 80-9
Irawan,  D.  (2018).  Collaborative  Governance  Studi  Deskriptif  Proses  Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya . Jurnal Unair , 1-11.
Khairurrasyid, A. D. (2022). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Objek Wisata Bahari  Wilayah  Kawasan  Ekonomi  Khusus  Mandalika  di  Kabupaten  Lombok Tengah Tahun 2020-2021. JPK Jurnal Pemerintah dan Kebijakan Vol 3 No. 2.
Richard D, M. (2001). Komitmen Organisasi terhadap manajemen yang terintegrasi dan kolaboratif. Pengelolaan Lingkungan Hidup , 28:421-31.
Sigit  Sepriandi,  R.  H.  (2019).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Collaborative Governance  dalam  . JPPUMA:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  dan  Sosial  Politik UMA , 81-91.
Soetarto, I. S. (2021). Collaborative Governance dalam Pencegahan Penyebaran COVID- 19 Melalui Program Kampung Tangguh Semeru di Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep. Prosiding Webinar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2021 dengan tema Pandemi Sebagai Momentum Menuju Indonesia
Ombudsman  Perwakilan  Kepulauan  Riau.  (2022,  Oktober  Wednesday). Hasil  Survei Ombudsman  RI  Layanan  SPAM  Bermasalah .  From  Ombudsman.go.id:
(https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwksiaran--hasil-survey- ombudsman-ri-kepri-layanan-spam-batam-bermasalah-)