Widiastuti Endah Febrianti, Jamiatur Robekha (2023) Pertanggungjawaban Pemilik Senjata Api Legal yang Disalahgunakan Oleh Orang Lain (8) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 10, Oktober 2023

## PERTANGGUNGJAWABAN  PEMILIK  SENJATA  API  LEGAL  YANG DISALAHGUNAKAN OLEH ORANG LAIN

## Widiastuti Endah Febrianti, Jamiatur Robekha
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: widiastutiendahf@gmail.com, jamiaturrobekha20@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi  dan  menganalisa  hukum mengenai  kepemilikan  senjata  api  legal  yang  disalahgunakan  oleh  orang  lain. Dengan menggunakan Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan  senjata api, baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan  TNI,  merupakan  salah  satu  penyebab  timbulnya  kejahatan-kejahatan  dengan penyalahgunaan  senjata  api  di  Indonesia.  Sementara  korban  yang  tewas  akibat kejahatan  ini  kebanyakan  adalah  warga  sipil.  Di  Indonesia,  angka  pasti  tentang perdagangan senjata api, legal maupun ilegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat  sipil  dipastikan  meningkat  tajam.  Karena  alasan  administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib dan pengawasannya, maka aparat kepolisian tidak  tahu  pasti  berapa  banyak  senjata  api  yang  beredar  di  masyarakat,  sehingga kepemilikan senjata api sulit sekali untuk dilacak. Beredarnya senjata api tentu akan menimbulkan  keresahan  di  masyarakat,  mengingat  senjata  api  sangat  berbahaya. Penggunaan senjata api ada yang legal alias berizin seperti yang dimiliki anggota kepolisian, TNI, Dinas/instansi dan masyarakat umum. Namun ada pula yang ilegal alias tidak berizin, melanggar hukum dan sangat berpotensi digunakan untuk aksi kejahatan. Penggunaan senjata api legal dalam prakteknya ternyata tidak lepas dari berbagai  masalah,  di  samping  ada  oknum  aparat  yang  menyalahgunakan  senjata apinya, masyarakat yang memiliki izin senjata api juga ada yang melanggar aturan, seperti untuk tindak kriminal.
Kata Kunci: Senjata Api, Kejahatan, Penyalahgunaan Senjata Api.

## Abstract
This study aims to obtain information and analyze the law regarding the ownership of  legal  firearms  that  are  misused  by  others.  Using  the  approach  method  in  this study is a normative juridical approach. The widespread spread of firearms among civilians  is  a  global  phenomenon.  The  lack  of  supervision  of  firearm  ownership, both legal and illegal owned by the general public, police and TNI, is one of the causes of crimes with misuse of firearms in Indonesia. While the victims who died as a result of this crime were mostly civilians. In Indonesia, exact figures on the
trade in firearms, legal or illegal, are difficult to obtain, although their circulation in  civil  society  is  certain  to  increase  sharply.  Due  to  the  lack  of  order  and supervision  of  firearm  administration,  police  officers  do  not  know  for  sure  how many  firearms  are  circulating  in the  community,  making  firearm  ownership very difficult  to  trace.  The  circulation  of  firearms  will  certainly  cause  unrest  in  the community, considering that firearms are very dangerous. The use of firearms is legal alias licensed as owned by members of the police, TNI, agencies / agencies and  the  general  public.  But there  are  also  illegal  alias  unlicensed,  unlawful  and very potentially used for crime. The use of legal firearms in practice is inseparable from  various  problems,  in  addition  to  unscrupulous  officers  who  misuse  their firearms, there are also people who have firearm permits who violate the rules, such as for criminal acts.

## Keywords: Firearms, Crime, Misuse of Firearms

## Pendahuluan
Maraknya kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil cukup meresahkan masyarakat (Yudistira, 2022). Hal ini karena kepemilikan tersebut tidak mustahil akan disalahgunakan  untuk  hal-hal  yang  bersifat  melawan  hukum,  seperti  mengancam, menakut-nakuti  bahkan  menggunakan  untuk  melakukan  kejahatan.  Razia  peredaran senjata api ilegal, termasuk senjata api rakitan telah dilakukan oleh aparat penegak hukum (Syahputra, 2019).
Kepemilikan  senjata  api  bukan  berarti  tak  diperbolehkan,  setiap  orang  yang memiliki  dan  memakai  senpi  harus  memenuhi  persyaratan  dan  mendapat  izin  dari lembaga  berwenang  (Septiandi,  2021).  Ada  sejumlah  dasar  hukum  yang  mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang- undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12  Tahun  1951  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1948  tentang  Pendaftaran  dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh  Kepolisian  yaitu  Surat  Keputusan  (Skep)  Kepala  Kepolisian  (Kapolri)  Nomor  82 Tahun  2004  tentang  Pelaksanaan  Pengawasan  dan  Pengendalian  Senjata  Non-Organik TNI/Polri dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol: 13/II/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian  Senjata  Api  Non  Organik  TNI/Polri  untuk  kepentingan  olahraga  (Leden Marpaung, 2002).
Berdasarkan SK tahun 2004, persyaratan untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif  mudah.  Cukup  dengan  menyerahkan  syarat  kelengkapan  dokumen  seperti KTP, Kartu  Keluarga,  dan  lain-lain,  seseorang  berusia  24-65  tahun  yang  memiliki  sertifikat menembak dan juga lulus tes menembak, maka dapat memiliki senjata api. SK tersebut juga  mengatur  bahwa  individu  pemilik  senjata  api  untuk  keperluan  pribadi  dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal Letnan  Satu  untuk  kalangan  angkatan  bersenjata,  dan  pengacara  atas  rekomendasi Departemen Kehakiman.
Kepemilikan  senjata  api  diizinkan  untuk  masyarakat  umum,  namun  diawasi dengan  sangat  ketat,  melibatkan  pelaporan  pada  polisi,  tes  tertulis,  dan  serangkaian latihan  menembak,  selain  pemeriksaan  latar  belakang  yang  sangat  menyeluruh  dan
rencana  penyimpanan  yang  mendetail.  Berangkat  dari  kekhawatiran  penduduk  sipil terhadap  penggunaan  senjata api  oleh  kelompok  geng  lokal,  muncul  sebuah  keputusan oleh  pemerintah  terhadap  kepemilikan  senjata  api  (A  Josias  Simon  Runturambi  & Pujiastuti, 2015).
Maraknya  persebaran  senjata  api  di  kalangan  sipil  adalah  sebuah  fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu  penyebab  timbulnya  kejahatan-kejahatan  dengan  penyalahgunaan  senjata  api  di Indonesia  (Bernady,  2022).  Sementara  korban  yang  tewas  akibat  kejahatan  ini kebanyakan adalah warga sipil.
Di Indonesia, angka pasti tentang perdagangan senjata api, legal maupun ilegal sulit  diperoleh,  meski  peredarannya  di  masyarakat  sipil  dipastikan  meningkat  tajam. Karena  alasan  administrasi  kepemilikan  senjata  api  kurang  tertib  dan  pengawasannya, maka  aparat  kepolisian  tidak  tahu  pasti  berapa  banyak  senjata  api  yang  beredar  di masyarakat, sehingga kepemilikan senjata api sulit sekali untuk dilacak (Dudikoff, 2022).
Beredarnya  senjata  api  tentu  akan  menimbulkan  keresahan  di  masyarakat, mengingat  senjata  api  sangat  berbahaya.  Penggunaan  senjata  api  ada  yang  legal  alias berizin  seperti  yang  dimiliki  anggota  kepolisian,  TNI,  Dinas/instansi  dan  masyarakat umum.  Namun  ada  pula  yang  ilegal  alias  tidak  berizin,  melanggar  hukum  dan  sangat berpotensi  digunakan  untuk  aksi  kejahatan.  Penggunaan  senjata  api  legal  dalam prakteknya ternyata tidak lepas dari berbagai masalah, di samping ada oknum aparat yang menyalahgunakan  senjata  apinya,  masyarakat  yang  memiliki  izin  senjata  api  juga  ada yang  melanggar  aturan,  seperti  untuk  tindak  criminal  (A  Josias  Simon  Runturambi  & Pujiastuti, 2015).
Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas. Di lingkungan kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu  untuk  memiliki  senjata  api.  Di  lingkungan  masyarakat  sipil  juga  terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada di tangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan. Menurut pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukkannya.
Ketentuan  mengenai  pejabat  yang  diberikan  kewenangan  pemberian  izin kepemilikan senjata api ini diubah oleh Perpu No 20 Tahun 1960 untuk menyesuaikan penyebutannya. Pasal 1 Perpu No. 20 Tahun 1960 mengatur bahwa kewenangan untuk mengeluarkan  dan/atau  menolak  sesuatu  permohonan  perizinan  diberikan  kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu. Jadi
penyebutannya  bukan  oleh  Kepala  Kepolisian  Residen  sebagaimana  dalam  UU  No.  8 Tahun 1948.
Lebih lanjut, pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan Izin Khusus Senjata Api (IKSHA), dilakukan sesuai  ketentuan  Surat  Keputusan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  No.Pol  : Skep/82/II/2004. Maka dapat dilihat bahwa kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil jelas memerlukan prosedur permohonan izin tertentu mencakup syarat keterampilan dan psikologis (Mulkan & Wulandari, 2022).
Hal  ini  diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  di  atas.  Bahkan surat  izin  tersebut  harus  diperpanjang  per  jangka  waktu  tertentu.  Oleh  karena  itu, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil bukanlah hal yang sembarangan. Bahkan, kepemilikan tanpa hak atas senjata api dapat dijatuhkan sanksi pidana hingga hukuman mati. Hal ini terkait potensi besar penyalahgunaan senjata api ilegal yang bahkan dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara.
Kepolisian adalah pihak yang harus menindak tegas kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil ini (Andamari, 2011). Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  (Pasal  5  UU  No.2 Tahun 2002). Instrumen hukum yang lama dan tidak sesuai lagi juga harus diperbaharui (instrumen  undang-undang  tahun  1951  sebaiknya  diajukan  perubahan).  Selain  itu, tindakan  preventif  seperti  razia  senjata  api  juga  harus  terus  diupayakan.  Pengawasan peredaran  senjata  api  ilegal  harus  ditangani  serius  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan senjata api yang membahayakan masyarakat.
Jenis  senjata  api  tajam  diperbolehkan  untuk  kalangan  pejabat  pemerintah  yang diberi  izin  antara  lain  Menteri,  Ketua  DPR/MPR-RI,  Sekjen,  Irjen,  Dirjen,  Sekretaris Kabinet,  Gubernur,  Wagub,  Sekda/Wil  Prov,  DPRD  Provinsi,  Walikota  dan  Bupati, Pejabat  TNI/POLRI  dan  Purnawirawan,  harus  golongan  Perwira  Tinggi  dan  Pamen berpangkat paling rendah Kompo. Sedangkan untuk jenis senjata api karet, yang diberi izin adalah anggota DPRD Kota /Kabupaten, Camat di tingkat Kotamadya.
Instansi  pemerintah  paling  rendah  Gol  III  anggota  TNI/POLRI  minimal berpangkat  Ipda,  pengacara  dengan  skep  menteri  kehakiman/pengadilan,  dan  dokter praktek dengan skep menteri kesehatan. Kalangan swasta antara lain presiden komisaris, komisaris,  dirut,  direktur  keuangan,  direktur  bank,  PT,  CV,  PD,  Pimpinan perusahaan/organisasi,  pedagang  mas  (pemilik)  dan  manajer  dengan  SIUP  tbk/Akte pendirian perusahaan (PT, CV, dan PD).
Kalangan  swasta  yang  boleh  memiliki  senjata  api  tajam,  masing-masing komisaris, presiden komisaris, komisaris, presiden direktur, direktur utama, direktur dan direktur keuangan Golongan profesi, antara lain pengacara senior dengan skep menteri kehakiman/pengadilan,  dokter  dengan  skep  menteri  kesehatan  atau  Departemen Kesehatan. Kepemilikan senjata api perorangan untuk olahraga menembak sasaran/target, menembak  reaksi  dan  olahraga  berburu  harus  mengikuti  persyaratan  yang  telah ditentukan.  Untuk  menembak  sasaran  atau  target  (reaksi)  tiap  atlet  penembak/yang diberikan izin senjata api dan amunisi wajib menjadi anggota perbakin.
Mereka harus sehat jasmani dan rohani, umur minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun,  punya  kemampuan  menguasai  dan  menggunakan  senjata  api  (Wuwung,  2019). Dalam hal izin pembelian senjata api, juga harus mendapat rekomendasi Perbakin, surat keterangan  catatan  permohonan  ke  Kapolri  Up.  KabaIntelkam  Polri  dengan  tembusan Kapolda setempat untuk mendapat rekomendasi.
Salah satu contoh penyalahgunaan senjata api untuk melakukan kejahatan adalah yang  terjadi  di  Jakarta  Barat  yang  dilakukan  oleh  Partono  Alias  Tono  Bin  Kasmadi terbukti  secara  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasan  dan  tanpa  hak  kepemilikan  senjata  api  berdasarkan  putusan  Nomor 1206/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.
Bahwa pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa berangkat  bersama  dengan  Tugiman  Alias  Dudung,  Agus  Anshori  Alias  Anshori  Bin Syakur, Andre Hermawan Dan Rizki Andrea Alias Rizki ke lokasi Toko Emas Kasio dan Pelita Pasar Kemiri Jl. Basmol Raya Rt.011/044 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;Dimana setelah melihat situasi sekitar lokasi toko emas terlihat aman, terdakwa dan teman lainnya membagi tugas, kemudian sekira pukul 13.15 WIB terdakwa bersama dengan teman lainnya langsung melakukan aksinya, dimana saat itu terdakwa bertugas memantau dan melihat dari jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari toko emas sambil duduk diatas sepeda motor dalam keadaan mesin nyala.
Terdakwa beserta pelaku lainnya untuk melakukan aksi tersebut memiliki 2 (dua) pucuk  senjata  api  rakitan  dan  orang  yang  menyimpan  atau  menguasai  perhiasan  emas yang sebelumnya diambil secara paksa di Toko Emas Kasio dan Pelita dan juga orang yang memberikan tugas kepada terdakwa dan pelaku lainnya serta yang memberikan dan meminjamkan  terdakwa  senjata  api  saat  melakukan  aksinya  adalah  Tugiman  Alias Dudung.
Adapun  yang  menjadi  rumusan  masalahnya  adalah:  1)  Bagaimana Pertanggungjawaban  Pemilik Senjata Api Legal Yang disalahgunakan Oleh Orang Lain? 2) Bagaimana  Pertimbangan  hakim  dalam  Putusan
Nomor 1206/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt?

## Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  dilakukan  oleh  Penulis  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  implementasi terhadap  Pertanggungjawaban  Pemilik  Senjata  Api  Legal  Yang  disalahgunakan  Oleh Orang  Lain  secara  sistematis,  metodologis,  dan  konsisten  di  masa  yang  akan  datang. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soekanto, 1985).
Pendekatan  yuridis  adalah  pendekatan  yang  memakai  kaidah-kaidah  serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama, yaitu bahwa Penulis tidak perlu mencari data langsung ke lapangan.
Adapun  spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  dan  untuk menarik suatu kesimpulan dan hasil penelitian, maka data yang telah dikumpulkan oleh Penulis  dalam  penelitian  ini  kemudian  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif,  dengan mengacu  pada  data  sekunder  yang  Penulis  peroleh  dari  penelitian  kepustakaan,  baik terhadap peraturan perundangan maupun terhadap teori ataupun pendapat para pakar yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pemilik Senjata Api Legal Yang disalahgunakan Oleh  Orang  Lain,  yaitu  dengan  menyusun  secara  sistematis  yang  bertujuan  untuk dianalisis tanpa menggunakan angka-angka.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Pertanggungjawaban  Pemilik  Senjata  Api  Legal  Yang  disalahgunakan  Oleh Orang Lain
Senjata  Api  adalah  setiap  alat  baik  yang sudah  terpasang  ataupun  yang  belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan  dari  penyalaan  bahan  yang  mudah  terbakar  di  dalam  alat  tersebut,  dan termasuk  perlengkapan  tambahan  yang  dirancang  dan  dimaksudkan  untuk  di  pasang demikian.
Penyalahgunaan  senjata  api  dalam  kalangan  masyarakat  sipil  menjadi  kajian penting dalam ruang lingkup nasional dan internasional termasuk Indonesia sendiri dan dirasa masih belum dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan senjata api di kalangan masyarakat  sipil  yang  memiliki  tujuan  untuk  melakukan  tindakan  kejahatan  yang memiliki dampak menakutkan bagi masyarakat sipil lainnya, dikarenakan sampai pada saat ini kejahatan dengan menggunakan senjata api itu masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, tingkat pengangguran yang tinggi menjadi salah satu faktor tingkat kejahatan  ini  terus  bertambah  baik  menggunakan  senjata  api  ataupun  tidak  tindakan kejahatan  yang  sering  terjadi  itu  seperti  perampokan,  pencurian  bahkan  pelaku pembegalan  kendaraan  bermotor  pun  melakukan  kejahatan  tersebut  dengan menggunakan  senjata  api  tersangka  melakukan  pengancaman  terhadap  korban  atau bahkan  langsung  melepaskan  tembakan  ke  arah  korban  yang  mengakibatkan  korban terluka parah atau bahkan meninggal dunia.
Dalam  hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  masyarakat  sipil  dapat  memiliki  atau menggunakan  Senjata  Api  secara  legal  sesuai  dengan  peraturan  undang-undang  yang berlaku  di  Indonesia  sesuai  dengan  profesi  atau  pekerjaan  pemegang  izin  Senjata  Api tersebut serta penggunaan nya dan sesuai dengan kebutuhan nya apabila memang sangat dibutuhkan  bagi  masyarakat  sipil  dapat  mengajukan  perijinan  tersebut,  namun  kaliber peluru  yang  digunakan  untuk  Senjata  Api  yang  dipegang  oleh  masyarakat  sipil  ilu biasanya lebih kecil dari Senjata Api yang umumnya dipakai oleh alat pertahanan Negara TNI, POLRI. Senjata Api yang digunakan atau diperuntukan bagi masyarakat sipil hanya bersifat melumpuhkan bukan untuk membunuh.
Apabila kepemilikan senjata api yang legal tetapi digunakan oleh orang lain untuk melakukan  tindak  pidana  maka  pertanggungjawabannya  Akbar  (2023)  adalah  secara
umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan: “Barangsiapa, yang tanpa hak  memasukkan  ke  Indonesia,  membuat,  menerima,  mencoba  memperoleh, menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan,  menguasai,  membawa,  mempunyai persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam  miliknya,  menyimpan,  mengangkut, menyembunyikan,  mempergunakan  atau  mengeluarkan  dari  Indonesia  sesuatu  senjata api,  amunisi  atau  sesuatu  bahan  peledak,  dihukum  dengan  hukuman  mati  dan/atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.
Dalam pasal tersebut, terdapat pengertian yang sangat luas mengenai kepemilikan senjata  api.  Pasal  ini  meliputi  peredaran,  kepemilikan,  penyimpanan,  penyerahan,  dan penggunaan senjata api, amunisi, atau bahan peledak lainnya tanpa hak yang digolongkan ke  dalam  tindak  pidana.  Tindak  pidana  berarti  suatu  perbuatan  yang  pelakunya  dapat dikenakan pidana (Ruba’i, 2021). Pemerintah menganggap masalah kepemilikan senjata api oleh masyarakat sangatlah berbahaya bagi keamanan dan stabilitas negara. Jadi, bagi mereka  yang  melanggar  dan  akhirnya  dipidana,  berarti  dirinya  menjalankan  suatu hukuman  untuk  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  yang  dinilai  kurang  baik  da membahayakan kepentingan umum (Djamali, 2013).
Izin kepemilikan senjata api untuk tujuan bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu  (Aldwin  Rahadian  Megantara,  2021).  Menurut  ketentuannya,  mereka  harus dipilih secara selektif Karena pada dasarnya banyak terjadi penyalahgunaan kepemilikan Senjata Api oleh masyarakat sipil baik yang memiliki Senjata Api ilu secara legal maupun secara Ilegal, di Indonesia sendiri banyak terjadi kasus kejahatan dengan menggunakan Senjata Api seperti perampokan di jalanan yang saat ini sedang marak terjadi tidak jarang si perampok beraksi menggunakan Senjata Api untuk melukai korbannya.
Bahkan  hingga  menyebabkan  kematian  terhadap  korban,  atau  bahkan pembunuhan dengan Senjata Api yang beberapa waktu lalu pernah terjadi di Indonesia. Dan bahkan tidak jarang aparat penegak hukum menjadi korban dalam tindak kejahatan bersenjata api, dalam beberapa kasus kejahatan dengan Senjata Api yang pemah terjadi di Indonesia tersangka tidak segan-segan atau langsung melakukan penembakan terhadap korbannya hingga menyebabkan korban meninggal dunia.
Ada  sejumlah  dasar  hukum  yang  mengatur  mengenai  hal  ini,  mulai  dari  level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU No 8 Tahun 1948 dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.
Kepala  direktorat  intelijen  pengamanan  dalam  keputusan  menteri  pertahanan keamanan/panglima  angkatan  bersenjata  nomor  KEP/27/XII/1997  tentang  tuntunan kebijakan  untuk  meningkatkan  pengawasan  dan  pengendalian  senjata  api  sebagai pelaksanaan  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1976,  izin  untuk mengimpor,  memiliki  dan menguasai  serta  menggunakan  senjata  api  dan  atau  amunisi untuk perorangan dapat diberikan untuk keperluan:

## 1. Pembatasan senjata Api perorangan untuk bela diri
a. Izin untuk memasukkan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api dan atau  amunisi  untuk  perorangan  dibatasi  untuk  kepentingan  bela  diri  karena  untuk kepentingan  bela  diri  karena  untuk  menghadapi  ancaman  yang  nyata-nyata  dapat membahayakan keselamatan jiwanya.
b. Pemberian izin senjata api perorangan untuk membela diri tersebut dibatasi 1 (satu) pucuk senjata api dari jenis, macam dan ukuran/kaliber non standar TNI/POLRI dengan amunisi sebanyak untuk 1 magazin/silinder.
c.  Kepala  kepolisian  Republik  Indonesia  mengeluarkan  syarat–syarat  dan  ketentuan– ketentuan lainnya yang diperlukan agar pembatasan dapat dikendalikan.
d.  Izin  senjata  api  perorangan  untuk  bela  diri  sewaktu–waktu  dapat  dicabut  atau  tidak diperbaharui, apabila alasan tersebut tidak sesuai lagi.
Dalam  hal  dipandang  perlu  kepada  pejabat–pejabat  pemerintah  tertentu  dapat diberikan izin untuk menguasai dan atau menggunakan senjata api dan amunisi dari jenis, macam  dan  ukuran  standar  TNI/POLRI.  Senjata  api  yang  dimaksudkan  merupakan pinjaman dari departemen pertahanan dan keamanan yang diperoleh melalui permohonan diri yang berkepentingan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan bersenjata Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2. Pembatasan senjata api perorangan untuk olahraga
a) izin untuk memasukkan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api dan atau amunisi untuk olahraga dibatasi pada olahraga menembak sasaran dan atau berburu. b) Senjata api yang digunakan untuk olahraga tersebut adalah senjata api dari jenis,  macam  dan  ukuran/kaliber  yang  khusus  (original)  digunakan  untuk  olahraga tersebut  dan  bukan  berasal  dari  senjata  api  lain  yang  telah  dirombak.  c)  Setiap olahragawan  menembak  sasaran  dan  atau  berburu  diwajibkan  menjadi  anggota  dari persatuan  olahraga  menembak  dan  atau  berburu  yang  telah  mendapat  pengesahan dari komite olahraga nasional Indonesia.

## 3. Pembatasan senjata api perorangan untuk koleksi
a)  Izin  untuk  memasukkan,  memiliki,  menguasai,  senjata  api  untuk  keperluan koleksi  dibatasi  pada  senjata  api  antik  atau  senjata  api  lainnya  yang  mempunyai  arti khusus  bagi  si  kolektor.  b)  Senjata  api  koleksi  dibuat  menjadi  tidak  berfungsi  dengan diambil  pasak,  dan  pegas  pemalunya  atau  peralatan  vital  lainnya.  c)  Pasak  dan  pegas pemalu atau peralatan vital lainnya dari senjata koleksi tersebut wajib diserahkan kepada pihak  kepolisian  yang  memberikan  izin.  d)  Senjata  api  koleksi  tidak  dapat  digunakan untuk tujuan lain kecuali untuk koleksi semata – mata.
Atas diperolehnya surat izin atas kepemilikan senjata api oleh warga sipil, Pasal 13 UU No. 8 Tahun 1948 memberikan pembatasan atau hukuman kepada pemilik senjata api  yang  menyalahgunakan  penggunaan  senjata  api  yaitu  dengan  mencabut  surat  izin kepemilikan  senjata  api,  dinyatakan  bahwa  surat  izin  pemakaian  senjata  api  (termasuk
izin sementara) dapat dicabut oleh pihak yang berhak memberikannya apabila senjata api itu disalah pergunakan, dan senjata api tersebut dapat dirampas.
Hal ini pun selaras dengan Pasal 29 Perkap No. 18 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa  bagi  pemegang  surat  izin  senjata  api  non  organik  Polri/TNI  untuk  kepentingan bela  diri  yang  melakukan  penyimpangan atau  penyalahgunaan  izin,  menjadi  tersangka dalam  suatu  tindak  pidana,  wajib  menyerahkan  senjatanya  untuk  disimpan  di  gudang Polri  dan  surat  izin  pemilikan  dan  kartu surat  izin  penggunaan  senjata  apinya  dicabut. Dikarenakan  pada  persyaratan  yang  diwajibkan  oleh  Perkap  No.  18  Tahun  2015 diwajibkan  bagi  pemohon  (pemilik  senjata  api)  untuk  membuat  surat  pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan senjata api non organik Polri/TNI.
Kemudian akibat dari penyalahgunaan kepemilikan senjata api, Pasal 29 ayat (3) Perkap No. 18 Tahun 2015 menyatakan bahwa bagi pemilik yang pernah terlibat tindak pidana dan/atau penyalahgunaan senjata api, tidak dapat diberikan penggantian surat izin pemilikan  dan  tidak  dapat  diberikan  perpanjangan  kartu  surat  izin  penggunaan  senjata api. 9 Di  dalam  perundang-undangan  di  Indonesia  tidak  secara  langsung  menggunakan frasa  “bela  diri”  melainkan  Pasal  49  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP) menggunakan frasa “pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa”, dimana Pasal tersebut menyatakan  bahwa  tidak  dipidana,  barang  siapa  melakukan  perbuatan  pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
Kemudian, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh  guncangan  jiwa  yang  hebat  karena  serangan  atau  ancaman  serangan  itu,  tidak dipidana.  Pasal  ini  mengatur  alasan  penghapus  pidana  yaitu  alasan  pembenar  karena perbuatan pembelaan darurat bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Syarat- syarat  suatu  perbuatan  dikategorikan  sebagai  pembelaan  darurat  menurut  R.  Soesilo dalam  bukunya  yang  berjudul  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  serta  Komentar- komentar  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal,  disebutkan  3  (tiga)  syarat,  yaitu:10  1)  perbuatan yang  dilakukan  itu  harus  terpaksa  dilakukan  untuk  mempertahankan  (membela), pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain, dalam hal ini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya; 2)  Pembelaan  atau  pertahanan  itu  harus  dilakukan  hanya  terhadap  kepentingan  yang disebutkan dalam Pasal 49 KUHP saja yaitu badan, kehormatan, dan barang diri sendiri atau orang lain. 3) harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu juga Penguasaan senjata api yang diberikan peraturan kepada masyarakat sipil tentunya harus dengan batasan-batasan.
Cara kepemilikan senjata api harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini: 1) Pemohon izin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu.  Secara  medis  pemohon  harus  sehat  jasmani,  tidak  cacat  fisik  yang  dapat mengurangi  keterampilan  membawa  dan  menggunakan  senjata  api  dan  berpenglihatan normal; 2) Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang
dilaksanakan  oleh  tim  yang  ditunjuk  Dinas  Psikologi  Mabes  Polri;  3)  Harus  dilihat kelayakan,  kepentingan,  dan  pertimbangan  keamanan lain  dari calon  pengguna  senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain; 4) Pemohon  harus  berkelakuan  baik  dan  belum  pernah  terlibat  dalam  suatu  kasus  tindak pidana  yang  dibuktikan  dengan  SKKB;  5)  Pemohon  harus  lulus  screening  yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak; 6) Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; 7) Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus  Hak  Senjata  Api  (IKHSA).Penggunaan  senjata  api  oleh  sipil antara  lain  untuk kepentingan tertentu yaitu olahraga menembak dan/atau berburu, serta sebagai koleksi.

## B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1206/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt
Dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1206/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt diketahui  bahwa  Berita  Acara  Pemeriksaan  Senjata  Api  Barang  Bukti  tanggal  07  Juli 2020  yang  ditandatangani  oleh  Pemeriksa  AQQIL  SUAL  ALAYDRUS  dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pucuk senjata api tersebut adalah senjata air  gun  jenis  pistol  asli  buatan  pabrik  dan  senjata  api  tersebut  menggunakan  Gas CO2 untuk menggerakkan dan mendorong peluru (ball bearing) keluar dari laras, senjata air gun tersebut masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan atau ditembakan.
Secara keseluruhan 2 (dua) buah barang bukti senjata air gun tersebut dalam hal bentuk  dan  mekanisme  kerja  maupun  komponen  senjatanya  menyerupai  komponen senjata api jenis pistol. Senjata api airgun tersebut berbeda dengan airsoft gun, dimana senjata airsoft gun bisa digunakan untuk kepentingan olahraga menembak atau olahraga rekreasi dan atraksi/permainan, sedangkan senjata airgun tidak bisa. Walaupun dalam hal kepemilikan  dan  penggunaan,  pembawaan  dan  penyimpanan  senjata  tersebut  belum diatur dalam perundang-undangan atau ketentuan lainnya.
Namun  dilihat  dari  dari  akibat  penggunaannya  dapat  membahayakan  bagi keselamatan  jiwa  seseorang  dan  dapat  digunakan  untuk  melakukan  kejahatan,  maka untuk pemilikan dan penggunaannya diberlakukan senjata api, selain itu senjata tersebut adalah senjata yang digolongkan senjata api sesuai dengan pengertian senjata api dalam UU Darurat No 12 Tahun 1951. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu  senjata  api.  Bahwa  dengan  diperolehnya  fakta–fakta  tersebut,  maka  unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata api“ sebagaimana putusan hakim Nomor 1206/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt telah terpenuhi.
Terdakwa Partono Alias Tono Bin Kasmadi terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tanpa hak kepemilikan senjata api dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima)  tahun  dan  menyatakan  barang  bukti  1  (satu)  pucuk  senjata  api  jenis  revolver berlogo  WG  berwarna  silver  bergagang  plastic  warna  hitam  berikut  6  (enam)  butir selongsong peluru gotri, 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam bergagang kayu berwarna
coklat seluruhnya dipergunakan di dalam perkara Agus ansori bin syakur (untuk barang bukti perkara selanjutnya).

## Kesimpulan
Bahwa kepemilikan senjata api yang legal tetapi digunakan oleh orang lain untuk melakukan  tindak  pidana  maka  pertanggungjawabannya  adalah  secara  umum  diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan: “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam  miliknya,  menyimpan,  mengangkut,  menyembunyikan,  mempergunakan  atau mengeluarkan  dari  Indonesia  sesuatu  senjata  api,  amunisi  atau  sesuatu  bahan  peledak, dihukum dengan hukuman mati dan/atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.
Dalam pasal tersebut, terdapat pengertian yang sangat luas mengenai kepemilikan senjata  api.  Pasal  ini  meliputi  peredaran,  kepemilikan,  penyimpanan,  penyerahan,  dan penggunaan senjata api, amunisi, atau bahan peledak lainnya tanpa hak yang digolongkan ke  dalam  tindak  pidana.  Tindak  pidana  berarti  suatu  perbuatan  yang  pelakunya  dapat dikenakan  pidana.  Pemerintah  menganggap  masalah  kepemilikan  senjata  api  oleh masyarakat sangatlah berbahaya bagi keamanan dan stabilitas negara. Jadi, bagi mereka yang melanggar dan akhirnya dipidana, berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan  perbuatannya  yang  dinilai  kurang  baik  da  membahayakan kepentingan umum. Izin kepemilikan senjata api untuk tujuan bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif.
Bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1206/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tanpa hak kepemilikan senjata api telah terpenuhi dengan adanya Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang  atau  lebih  dengan  bersekutu  dan  mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh melakukan  atau  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan,  yang  tanpa  hak  menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata api.

## BIBLIOGRAFI
A  Josias  Simon  Runturambi,  MSi,  &  Pujiastuti,  Atin  Sri.  (2015). Senjata  Api  dan Penanganan Tindak Kriminal . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Akbar,  Muhammad  Ridho,  Jainah,  Zainab  Ompu,  &  Safitri,  Melisa.  (2023). Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi. PAMPAS: Journal of Criminal Law , 4 (1), 129–140.
Aldwin  Rahadian  Megantara,  S.  H.  (2021). Aspek  Hukum  Atas  Senjata  Api  Bela Diri . Deepublish.
Andamari,  Ricky.  (2011). PENYALAHGUNAAN  TERHADAP  IZIN  KEPEMILIKAN SENJATA API BAGI MASYARAKAT SIPIL DI DIY . UAJY.
Bernady,  Wahyu  Dwie.  (2022). Tinjauan  Yuridis  Tentang  Tindak  Pidana  Penguasaan Senjata Api Secara Illegal . Universitas Islam Kalimantan MAB.
Djamali, R. Abdoel. (2013). Pengantar Hukum Indonesia .
Dudikoff,  Luthfy  Abbad.  (2022). PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  ATAS KEPEMILIKAN  SENJATA  API  ILEGAL  OLEH  WARGA  SIPIL  BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  DARURAT  NOMOR  12  TAHUN  1951  TENTANG  SENJATA API (Studi Putusan No: 994/Pid. Sus. LH/2017/PN. Jkt. Sel Jo. Putusan No: 270/PID. SUS. LH/2018/PT. DKI) . Universitas Nasional.
Leden  Marpaung,  Jakarta.  (2002). Tindak  Pidana  Terhadap  Nyawa  dan  Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya . Ed.
Mulkan,  Hasanal,  &  Wulandari,  Mona.  (2022).  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal yang Disalahgunakan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang:  Criminal  Law  Enforcement  Against  Possession  of  Illegally  Abused Firearms that Causes Someone’s Death. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW , 5 (2), 275– 287.
Ruba’i,  Masruchin.  (2021). Buku  Ajar  Hukum  Pidana .  Media  Nusa  Creative  (MNC Publishing).
Septiandi,  Teja  Nanda.  (2021). PERTANGGUNG  JAWABAN  PIDANA  TERHADAP PELAKU  KEPEMILIKAN  SENJATA  API  ILEGAL .  Universitas  Islam  Kalimantan MAB.
Soekanto,  Soerjono.  (1985). Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Cet.
Syahputra,  Bagoes  Rendy.  (2019). PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  ATAS KEPEMILIKAN  SENJATA  API  TANPA  IZIN  BERDASARKAN  PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA . Universitas Airlangga.
Wuwung,  Marcelio  Mourits.  (2019).  HAK  DAN  PERLINDUNGAN  BAGI PENGGUNA  SENJATA  API  YANG  SUDAH  MEMPUNYAI  IJIN  PAKAI. Lex Crimen , 8 (4).
Yudistira, Nugroho. (2022). Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil. FENOMENA , 20 (2), 198–217.

## Copyright holder:
Widiastuti Endah Febrianti, Jamiatur Robekha (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia This article is licensed under: