## KEPASTIAN HUKUM MAGANG CALON NOTARІS PADA DAЕRAH YANG MЕNЕTAPKAN PЕMBATASAN SOSІAL BЕRSKALA BЕSAR

## Muhammad Maghfur Agung
Fakultas Hukum Universitas Brawijawa Malang, Indonesia Email: magfurmuhammad@gmail.com

## Artikel info
Artikel history Diterima :11-12-2020 Diterima dalam bentuk revisi : 12-01-2021 Diterima dalam bentuk revisi :19-01-2021
Kata Kunci: kepastian hokum; magang calon notaris; pembatasan social berskala besar
Keywords: legal certainty; apprenticeship for prospective notaries; large- scale social restrictions

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  masalah  hukum  terkait kepastian hukum pemagangan calon notaris di daerah dengan batasan sosial skala besar. WHO telah menetapkan COVІD-19 sebagai badan layanan  kesehatan  masyarakat  yang  menjadi  perhatian  internasional (PHЕІC).  Pemerintah  Indonesia  telah  menerapkan  berbagai  strategi untuk  mengendalikan  penyebaran  Covd-19,  salah  satunya  dengan pembatasan  sosial  secara  besar-besaran.  Pembatasan  sosial  skala besar telah menyebabkan terjadinya liburan di tempat kerja. Kandidat notaris  yang  terlibat  dalam  pelatihan  magang  karena  pembatasan sosial  skala  besar  sedang  cuti.  Masalahnya,  jika  daerah  menetapkan batasan  sosial  skala  besar,  sehingga  menghilangkan  jumlah pemagangan  calon  notaris,  maka  hitungan  24  bulan  magang  bagi calon  notaris  akan  diabaikan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif.  Berdasarkan  metode  penelitian  di  atas,  penulis mengedepankan jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu di daerah dengan  batasan  sosial  yang  besar,  kepastian  hukum  pemagangan kuasi notaris berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Abstract
This study aims to discuss legal issues related to legal certainty of apprenticeship  for  notary  candidates  in  regions  that  have  large- scale social restrictions. WHO has set COVІD-19 as a Public Health Service of International Concern (PHЕІC). Controlling the spread of Covd-19  The  Indonesian  government  has  implemented  several strategies, one of which is the large-scale social restrictions. Large- scale  social  restrictions  result  in  workplace  vacations.  Notary candidates who carry out apprenticeships due to large-scale social restrictions  are  on  vacation.  The  problem  is  the  counting  of  24 months  of  apprenticeship  for  notary  candidates  if  the  region determines large-scale social restrictions so that the apprenticeship places  of  prospective  notaries  are  canceled.  This  research  is  a normative juridical research. From the results of the research with the  method  above,  the  authors  obtained  answers  to  the  existing

## Jurnal Indonesia Sosial Sains
http://jiss.publikasiindonesia.id/
problems  that  the  legal  certainty  of  the  apprenticeship  of prospective notaries in areas that set large-scale social restrictions is based on statutory regulations.
Correspondence author: Muhammad Maghfur Agung
Email: magfurmuhammad@gmail.com
artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA 2021

## Pendahuluan
Adanya  virus  corona  (Covіd-19)  membuat  dunia  saat  ini  menghadapi  tekanan  yang cukup  sulit.  Seperti  yang  kita  ketahui,  pada  awal  tahun  2020,  infeksi  Covіd-19  merupakan masalah  kesehatan  dunia.  Untuk  mengendalikan  penyebaran  COVID-19  Pemerintah Indonesia  telah  menerapkan  beberapa  strategi  untuk  mencegah  Covid-19.  Covіd-19 berdampak  pada  stabilitas  negara  dari  aspek  ekonomi  dan  pendidikan.  Masing-masing wilayah  wilayah  memiliki  keahlian  dalam  mencegah  penanganan  Covіd-19,  salah  satunya melalui penerapan batas sosial berskala besar.
Disebutkan  bahwa  “batas  sosial  pemerintah  yang  besar  merupakan  bentuk  pencegahan Covіd-19. Landasan hukum PSBB tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 tentang Kesehatan  dan  Karantina  Tahun  2018  (Sari,  2020).  Dengan  berlakunya  PSBB,  tempat  kerja akan libur, Pеraturan Mеntrі Nomor 9 Tahun 2020 Kеsеhatan Tеntang Pеdoman Pеmbatasan Sosіal  Bеrskala  Bеsar  Dalam  Rangka  Pеrcеpatan  Pеnanganan  COVІD-  19  Pasal  13  yaіtu Pеlaksanaan Pеmbatasan Sosіal Bеrskala Bеsar mеlіputі:
a. pеlіburan sеkolah dan tеmpat kеrja;
b. pеmbatasan kеgіatan kеagamaan;
c. pеmbatasan kеgіatan dі tеmpat atau fasіlіtas umum;
d. pеmbatasan kеgіatan sosіal dan budaya;
e. pеmbatasan moda transportasі; dan
f. pеmbatasan kеgіatan laіnnya khusus tеrkaіt aspеk pеrtahanan dan kеamanan.
Menurut  peraturan  ini,  empat  pekerjaan  dibebaskan.  Kantor  atau  badan  strategis  yang memberikan  layanan  terkait  keamanan  dan  keamanan,  barang  publik,  kebutuhan  pangan, bensin  dan  gas  alam,  utilitas  dan  utilitas  umum  tidak  termasuk  pekerjaan.  Kebutuhan  dasar lainnya.
Pasal  1 ayat  (1) Undang-Undang tentang Status  Notaris, Notaris adalah  pejabat  umum yang berhak membuat surat kuasa dan melakukan perbuatan melawan hukum lain yang diatur dalam  undang-undang  ini  atau  undang-undang  lain.  Keuntungan  dari  notaris  adalah  dapat membuat  surat  kuasa.  Masyarakat  saat  ini  sangat  membutuhkan  karya  notaris  dalam perkembangan  dunia.  Persyaratan  untuk  diangkat  sebagai  notaris  berdasarkan  Pasal  3  UU Status Notaris adalah:
a. warga nеgara Іndonеsіa;
b. bеrtakwa kеpada Tuhan Yang Maha Еsa;
c. bеrumur palіng sеdіkіt 27 (dua puluh tujuh) tahun;
d. sеhat jasmanі dan rohanі yang dіnyatakan dеngan surat kеtеrangan sеhat darі doktеr dan psіkіatеr;
e. bеrіjazah sarjana hukum dan lulusan jеnjang strata dua kеnotarіatan;
f. tеlah mеnjalanі magang atau nyata-nyata tеlah bеkеrja sеbagaі karyawan Notarіs dalam waktu palіng sіngkat 24 (dua puluh еmpat) bulan bеrturut-turut pada kantor Notarіs atas prakarsa  sеndіrі  atau  atas  rеkomеndasі  Organіsasі  Notarіs  sеtеlah  lulus  strata  dua kеnotarіatan;
Bagi  calon  notaris,  Pasal  3  UUJN  huruf  f  harus  memenuhi  salah  satu  syarat  sebagai berikut,  yaitu  pegawai  yang  telah  menjabat  sebagai  notaris  selama  24  bulan  berturut-turut (dua puluh menit) telah lulus pendidikan kedokteran yang kedua, menurut organisasi notaris. Saran.
Selama  pandemi  Covid-19,  untuk  wilayah  yang  belum  diundangkan,  "Greater  Social Restriction" tidak bermasalah karena keempat karya tersebut belum diklasifikasikan. Namun, untuk wilayah yang diidentifikasikan PSBB akan ada empat posisi. Berdasarkan Pasal 13 ayat 3  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020,  klasifikasi  jabatan  notaris  tidak mengecualikan empat pekerja. Calon notaris bukan merupakan staf kantor notaris, melainkan karena  adanya  kewajiban  magang,  oleh  karena  itu  calon  notaris  harus  mematuhi  semua ketentuan yang berlaku di lokasi calon notaris.
Seperti  terlihat  dari  penjelasan  di  atas,  untuk  sementara  ditetapkan  bahwa  notaris magang  di  daerah  ini  banyak  calon  magang  notaris.  UUJN  tidak  memiliki  peraturan  khusus tentang  jam  kerja  kantor  notaris.  Menurut  Pasal  59  (1)  Undang-Undang  Nomor  6  tentang Kesehatan dan Karantina Tahun 2018, pembatasan sosial skala besar merupakan bagian dari
tanggap darurat kesehatan masyarakat. Dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, liburan sekolah dan kerja menjadi yang pertama, diikuti dengan pembatasan kegiatan keagamaan, dan kedua, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
Oleh karena itu, terdapat permasalahan hukum  dari kajian ini,  yaitu jika  daerah menetapkan PSBB, tidak ada persyaratan dalam UUJN calon  notaris untuk mematuhi UUJN pasal 3f. Di daerah tempat PSBB dilaksanakan, alasan tidak adanya kuasi notaris  yang akan menerapkan peraturan dalam pemagangan adalah karena UUJN tidak mengaturnya. Pertanyaannya, apakah masa magang  calon  notaris akan dihitung jika berlibur di  tempat  kerja, belum ada kepastian hukum jika tidak ada ketentuan tentang magang calon notaris. Karena permasalahan tersebut, pemerintah  mengajukan  hak  kepastian  hukum  pemagangan  bagi  calon  notaris  di  daerah dengan batas sosial yang luas.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dan pembahasan ini adalah (studi pustaka),  atau  studi  pustaka  dengan  menggunakan  metode  pengumpulan  dan  pengolahan bahan  hukum.  Karena  ada  banyak  metode  dalam  penelitian  hukum,  metode  tersebut  harus mengikuti  berbagai  aturan  hukum.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  adalah hukum  perundang-undangan,  metode  konseptual,  yaitu  pengumpulan  data melalui kepustakaan  berupa  buku  ilmiah  dan  informasi  hukum,  menganalisis  dan  merumuskannya. Kemudian hubungkan gejala hukum yang muncul dengan masalah hukum.

## Hasil dan Pembahasan
Kelsen  percaya  bahwa  hukum  adalah  sistem  normatif.  Spesifikasi  tersebut menekankan  pada  pernyataan  "harus"  atau  "standar"  dengan  memasukkan  beberapa  aturan tentang pengoperasian. Norma adalah produk dari musyawarah dan perilaku manusia. Hukum yang memuat  aturan-aturan umum, baik itu hubungan dengan teman sebaya maupun dengan masyarakat,  dapat  dijadikan  pedoman  bagi  perilaku  individu  dalam  masyarakat.  Aturan- aturan tersebut menjadi beban sosial atau batasan atas tindakan individu. Adanya regulasi dan pelaksanaannya menciptakan kepastian hukum (Marzuki, 2008)
Kepastian  mengacu  pada  peraturan  tertentu  atau  hal-hal  yang  ditentukan  (syarat). Hukum harus bersifat deterministik dan adil. Tentunya ini adalah code of conduct dan code of fairness,  karena  code  of  conduct  tersebut  harus  mendukung  perintah  yang  dianggap  wajar. Hanya  jika  hukum  ditegakkan  secara  adil  dan  pasti  hukum  dapat  menjalankan  fungsinya.
Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan dari perspektif sosiologis (Rato, 2010)
Kepastian  hukum  merupakan  jaminan  hukum  yang  memuat  keadilan.  Norma  yang mempromosikan  keadilan  harus  benar-benar  menjadi  aturan  yang  harus  dipatuhi.  Dalam merumuskan  aturan  hukum,  prinsip  utamanya  adalah  menegakkan  kejelasan  peraturan perundang-undangan, yaitu kepastian hokum (Julyano & Sulistyawan, 2019). Menurut Gustav Radbruch,  keadilan  dan  kepastian  hukum  merupakan  bagian  permanen  dari  hukum.  Ia meyakini  bahwa  keadilan  dan  kepastian  hukum  harus  diperhatikan,  dan  kepastian  hukum harus  dijaga  demi  keamanan  dan  ketertiban  negara.  Terakhir,  hukum  positif  harus  selalu diperhatikan. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang harus diwujudkan yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan(Andyastuti & Husaini, 2013)
Menurut  teori  kepastian  hukum  yang  disebutkan  di  atas,  magang  diterapkan  kepada notaris  di  daerah  di  mana  pembatasan  sosial  skala  besar  ditentukan.  Karena  undang-undang Kantor  Notaris  tidak  menentukan  sistem  magang  notaris  saat  menghitung  masa  magang  24 bulan,  notaris  yang  menerima  magang  harus  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  sistem magang  untuk  notaris  yang  dituju.  Apakah  magang  termasuk  dalam  PSBB  karena  keadaan darurat kesehatan masyarakat? Apakah otoritas penerima magang notaris dihitung.
Contoh dari kejadian luar biasa yang mengakibatkannya pelaksanaan PSBB ini terjadi di  masa  Pandemi  Covid-19.  Penetpan  Covid-19  oleh  pemerintah  Indonesia  sebagai  bencana non  alam  mengakibatkan  beberapa  daerah  memberlakukan  PSBB.  dengan  ditetapkannya Covid-19  sebagai  jenis  penyakit  yang  menimbulkan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat, maka berimplikasi pula terhadap penegakan hukum pidana. Setiap orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan PSBB dapat dijerat dengan sanksi pidana.
PSBB  merupakan  bagian  dari  "Tanggap  Darurat  Kesehatan  Masyarakat",  yang bertujuan  untuk  mencegah  penyebaran  penyakit  saat  ini  di  antara  masyarakat  di  daerah tertentu. Pelaksanaan PSBB harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan semua pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Keadaan Darurat Kesehatan, pada dasarnya mengatur dua hal,
Pertama,  Covid-19  diakui  sebagai  penyakit  yang  menyebabkan  keadaan  darurat kesehatan masyarakat. Kedua, kondisi ini menimbulkan kewajiban untuk melakukan tindakan penanggulangan sesuai dengan ketentuan hukum (RI et al., 2020).
Kepastian Hukum Magang Calon Notarіs Pada Daеrah Yang Mеnеtapkan Pеmbatasan Sosіal Bеrskala Bеsar
Sesuai peraturan perundang-undangan, untuk menekan penyebaran penyakit virus Corona (COVID-19) pada 2019, Menteri Kesehatan dapat menetapkan batasan sosial berskala besar. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Pedoman Pembatasan Sosial Skala Besar Dalam  Rangka  Percepatan  Pengobatan  Penyakit  Coronavirus  2019  (COVID-19)  Untuk menetapkan  pembatasan  sosial  berskala  besar,  provinsi  /  wilayah  /  kota  harus  memenuhi kriteria sebagai berikut. :
a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain
Atau  kaidah-kaidah  sikap  dan  perilaku  yang  terwujud  dalam  terciptanya  keteraturan dalam  interaksi  sosial  antar  manusia  (Murino,  2017)  Mengenai  sistem  pemagangan  bagi kuasi-notaris pada saat pandemi, dan PSBB ditetapkan di daerah, undang-undang melindungi hak-hak  kuasi-notaris  agar  tidak  mengarah  pada  realisasi  hak-hak  tersebut.  Perlindungan hukum  merupakan  salah  satu  contoh  peran  fungsi  hukum  untuk  mencapai  tujuan  hukum (yaitu keadilan, kepentingan dan kepastian hukum).
Pada  dasarnya  setiap  orang  berhak  dilindungi  undang-undang.  Hampir  semua hubungan  hukum  harus  dilindungi  undang-undang.  Oleh  karena  itu,  terdapat  beberapa perlindungan  hukum.  Asas  perlindungan  hukum  dari  tindakan  pemerintah  berawal  dari konsep  pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia,  karena  menurut  sejarah  Barat, konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia lahir untuk membatasi dan mengatur kewajiban sosial. Dan pemerintah.
Menurut  (Halim,  2017)  Hukum  diyakini  dapat  digunakan  untuk  mencapai perlindungan, yang tidak hanya mudah beradaptasi dan fleksibel, tetapi juga bersifat prediktif dan  berwawasan  ke  depan.  Sunaryati  Hartono  berpandangan  bahwa  bagi  masyarakat  yang lemah secara sosial,  ekonomi dan politik namun  belum kuat  maka hukum diperlukan untuk memperoleh keadilan sosial (Ratnaningsih, 2016).
Memberikan penjelasan perlindungan hukum kepada calon notaris yang magang karena adanya  pembatasan  sosial  berskala  besar.  Calon  notaris  yang  memenuhi  persyaratan  hukum merupakan  salah  satu  persyaratan  notaris,  yaitu  masa  magang  selama  24  bulan  memerlukan aturan  yang jelas. Karena tidak ada persyaratan  khusus,  bisa jadi karena  masa  magang tidak disertakan PSBB. Patokannya, calon notaris wajib melaksanakan magang sesuai dengan Pasal 7  PERKUM  nomor:  10  /  PERKUM  /  INI  /  2018,  dimana  waktu  magang  adalah  setiap  hari kerja, paling sedikit  tiga hari per 1 (satu) minggu, dan paling sedikit  4 (empat) jam masing- masing. hari.
Perlu  dilindungi  sesuai  dengan  peraturan  terkait  tentang  magang.  Intinya,  setiap  orang berhak dilindungi undang-undang. Hampir semua hubungan hukum harus dilindungi undang- undang.  Termasuk magang, notaris kuasi ini perlu mendapatkan  perlindungan hukum sesuai
dengan  peraturan  perundang-undangan.  Perlindungan  hukum  preventif  dirancang  untuk mencegah  perselisihan  yang  menginstruksikan  setiap  tindakan  untuk  berhati-hati  saat mengambil keputusan. Perlindungan hukum preventif telah diterapkan dengan baik, sehingga hak-hak  calon  notaris  yang  magang  sangat  ditentukan.  Perlindungan  preventif  bagi  calon notaris  yang telah melaksanakan sistem pemagangan notaris selama 24 bulan adalah dengan merumuskan peraturan yang jelas tentang penyelenggaraan magang dalam peraturan perundang-undangan  untuk  melindungi  harkat  dan  martabat  calon  notaris  dan  menegakkan kepastian hokum.

## Kesimpulan
Kepastian  hukum  magang  calon  notaris  pada  daerah  yang  menetapkan  PSBB  yaitu karena  terjadi  peliburan  tempat  kerja,  maka  kantor  notaris  di  liburkan.  Calon  notaris berpotensi  tidak  mendapatkan  kepastian  hukum  mengenai  penghitungan  magang  24  bulan pada  daerah  yang  menetapkan  PSBB.  Contohnya  di  DKI  Jakarta  pengurus  wilayah  DKI Jakarta  ikatan  notaris  mengajukan  permohonan  terlebih  dahulu  kepada  pemerintah  provinsi DKI  Jakarta  agar  jabatan  notaris  dan  PPAT  kantornya  di  kecualikan  atau  tidak  di  liburkan. Ketidak jelasan mengenai konsep kantor notaris masuk di wilayah mana yang mengakibatkan banyak terjadi multi tafsir.
Akibat  hukum  dari pelaksanaan PSBB terhadap  calon  notaris  karena penetapan daerah Pembatasan  Soisial  bersekala  besar  yaitu  karena  adanya  kedaruratan  Kesehatan  makan mengakibatkan  peliburan  tempat  kerja.  Calon  notaris  yang  sedang  magang  di  kantor  notaris berpotensi  diliburkan  apabila  kantor  notaris  di  tetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan untuk  tutup.  Akan  tetapi  penghitungan  masa  waktu  magang  24  bulan  calon  notaris,  karena tidak  di  atur  secara  spesifik  dan  mengacu  pada  pasal  7  PERKUM  nomor: 10/PERKUM/INI/2018,  maka  penghitungan  waktu  magang  diberikan  sepenuhnya  kepada penanggung  jawab  magang  yaitu  notaris  penerima  magang.  Notaris  juga  dalam  hal  ini menjadi  penanggung jawab karena notaris  sebagai  pimpinan di  tempat  kerja. Apabila terjadi pelanggaran  terjadi  di  lingkungan  kerja  maka  pimpinan  tempat  kerja  atau  notaris mendapatkan sanksi berupa denda
Kepastian Hukum Magang Calon Notarіs Pada Daеrah Yang Mеnеtapkan Pеmbatasan Sosіal Bеrskala Bеsar

## Bibliografi
Andyastuti,  L.,  &  Husaini,  A.  (2013).  Pengaruh  Penyuluhan,  Pelayanan,  Pemeriksaan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi  (Studi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Malang  Utara). Jurnal Administrasi Bisnis , 2 (2), 182–191.
Halim,  D.  P.  (2017).  Tinjauan  Hukum  Dalam  Upaya  Mengatasi  Dan  Memberikan Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Studi Kasus Di Polresta Surakarta). Karya Ilmiah Mahasiswa Fak. Hukum , 3 (1).
Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Crepido , 1 (1), 13–22.
Marzuki,  P.  M.  (2008). Penelitian  Hukum,  Pengantar  Ilmu  Hukum .  Kencana  Prenda Media, Jakarta.
Murino,  B.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Hiv/Aids  Yang  Ditolak  Oleh Rumah Sakit. Jurnal Kertha Wicaksana , 1 (6).
Ratnaningsih,  E.  (2016).  Perubahan  Paradigma  Pembangunan  Hukum  Nasional  Pasca Amandemen Konstitusi. Pakuan Law Review , 4 (1).
Rato, D. (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Laksbang Pressindo, Yogyakarta .
RI, B. K. D. P. R., Lt, G. N. I., & Subroto, J. J. G. (2020). Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19 .