p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERABAIAN HAK-HAK ANAK PASCAPERCERAIAN
Oxsis Mardi, Fatmariza Fatmariza Universitas Negeri Padang, Padang oxsismardi@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  faktor-faktor  penyebab penelantaran  hak-hak  anak  pada  keluarga  yang  bercerai  di  Kecamatan  Lubuk Begalung Kota Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalah mengenai penelantaran hak-hak anak  yang ditemukan di Kecamatan  Lubuk  Begalung  Kota Padang.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  dilakukan  di Kecamatan Lubuk  Begalung  Kota Padang.  Kebaharuan dari penelitian ini adalah belum  adanya  penelitian  tentang  faktor  keterabaian  hak-hak  anak  pasca  putusan cerai yang ada di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal, yaitu: alasan orang tua menelantarkan hak-hak anak pada keluarga yang bercerai di Kecamatan Lubuk  Begalung  Kota  Padang  disebabkan  karena  suami  kebanyakan berpenghasilan  kecil  dan  tidak  memiliki  pekerjaan  yang  tetap  sehingga  dalam melaksanakan  kewajibanya  berupa  pemenuhan  hak-hak  anak;  Berdasarkan  hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penelantaran hak-hak anak disebabkan oleh faktor  ekonomi  sehingga  berdampak  pada  psikologis  anak  sehingga  diperlukan peran  optimal  dari  pengadilan  agama,    BP4,  keluarga,  dan  masyarakat  dalam mengentaskan permasalahan tersebut.
Kata kunci : Perlindungan; Hak Anak;  Perceraian.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## FACTORS CAUSING IMPOSSIBILITY OF THE RIGHTS OF THE POST-DIRECTION CHILDREN

## Abstract
This  study  aims  to  describe  the  factors  that  cause  neglect  of  children's  rights  in divorced  families  in  Lubuk  Begalung  District,  Padang  City.  This  research  is motivated  by  problems  regarding  neglect  of  children's  rights  found  in  Lubuk Begalung  District,  Padang  City.  This  type  of  research  is  a  qualitative  research conducted in Lubuk Begalung District, Padang City. The novelty of this research is that there is no research on the factor of neglect of children's rights after the divorce decision in the city of Padang. The results showed three things, namely: the reason why  parents  neglect  children's  rights  to  divorced  families  in  Lubuk  Begalung District,  Padang  City  is  becausehusbands  mostly  earn  little  and  do  not  have permanent  jobs  so  that  in  carrying  out  their  obligations  in  the  form  of  fulfilling children's  rights;  Based  on  the  results  of  the  research,  it  can  be  concluded  that neglect of children's rights is caused by economic factors that have an impact on children's psychology so that an optimal role is needed from the religious court, BP4, family and society in alleviating these problems.
Keywords: Protection; Children's Rights; Divorce.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Semakin  majunya  perkembangan  ilmu  dan  teknologi  dan  dampak  dari globalisasi  dunia  akan  memberikan  dampak  bagi  peradaban  manusia.  Dampak negatif  yang  timbul  antara  lain  kenakalan  remaja,  penyalahgunaan  narkotika, penyimpangan  orientasi  seksual,  pergaulan  bebas  dan  pernikahan  dini.  Pada akhrnya  dampak  negatif  tersebut  akan  masuk  pada  tatanan  keluaga.  Adanya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak-anak, dan tingginya angka perceraian. 1 Pasangan    suami  istri  ketika  masih  dalam  tahap  adaptasi  masing- masing masih memiliki rasa ego, sehingga diperlukan komunikasi dan komitmen yang kuat bagi pasangan suami istri. Ketika ego dari masing-maing pihak tidak ada yang mengalah dan hubungan komunikasi yang tidak harmonis maka akan terjadi perceraian. 2 Hal  ini  terbukti  dengan  tingginya  angka  perceraian  yang  terjadi  di masyarakat.  Perkawinan  idealnya  sebagai  upaya  dalam  membentuk  keluarga harmonis dan dipenuhi rasa kasih sayang malah berakibat adanya kekerasan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. 3
Data dari Kementerian Agama Sumatera Barat mencatat adanya 18.270 kasus perceraian yang terjadi mulai dari tahun  2013 sampai dengan tahun  2015. Angka perceraian  yang  paling  tinggi  berada  di  Kota  Padang  sebanyak  3.058  kasus, sedangkan angka perceraian terendah berada di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 467 kasus. Penyebab tingginya angka perceraian dalam 3 tahun terakhir ini yang paling banyak menjadi faktor penyebab perceraian adalah faktor ekonomi. Kepala Badan  Penasihatan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  Provinsi  Sumatera  Barat, Damri  Tanjung  mengatakan  Tingkat  perceraian  di  Provinsi  Sumatera  Barat melampaui Skala Nasional yakni 13,8%. Untuk Skala Nasional tingkat perceraian
1 Siti Chadijah, “ Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”, Jurnal Rausyan Fikr 14 (1), 2018, hal 113. DOI: http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676
2 Urip Tri Wijayanti, “ Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid- 19 Di Kabupaten Banyumas”, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen 14 (1), 2021, 14-26. DOI: https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14
3 Maisah , “Rumah Tangga dan Ham: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi”, Jurnal Musawa 15 (1), 2016, hal 125-128. DOI: https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.125-128
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
berada pada kisaran 11%. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan angka perceraian yang  mencapai    1.610  kasus.  Tingginya  angka  perceraian  tersebut  banyak disumbang oleh  perceraian di Kota Padang yang mencapai 1.823 kasus. Data pada tahun  2019  kasus  perceraian  di  Kota  Padang  mencapai  1765  kasus.    Tingginya angka perceraian di Kota Padang banyak disumbang oleh  perceraian yang terjadi di Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan  Lubuk Begalung.
Dari data awal yang diperoleh dalam penelitian ini menemukan bahwa masih banyak  anak  yang  terlantar  dan  tidak  mendapatkan  hak-haknya  sebagai  seorang anak.  Selain  itu,  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Badan  Penasihatan  dan Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  Provinsi  Sumatera  Barat,  Damri  Tanjung menunjukkan  bahwa  ada  lima  kasus  yang  cenderung  terjadi  pada  anak  pasca perceraian  orang  tua.  Berdasarkan  hasil  wawancara  tidak  terstruktur  dengan beberapa  orang  narasumber  di  daerah  Lubuk  Begalung,  padang  pada  tanggal  15 hingga  21  Desember  2017,  maka  dapat  dipahami  bahwa  perceraian  yang  terjadi pada keluarga sering berpengaruh terhadap perilaku anak sehingga kecenderungan yang terjadi adalah anak bermasalah dalam pendidikan dan putus sekolah di usia wajib  belajar.  Narasumber  menuturkan  bahwa  faktor  ekonomi  menyebabkan banyaknya  anak  bermasalah  dengan  keluarga  dan  guru  di  sekolah.  Selain  itu, narasumber menambahkan bahwa terdapat lima masalah penting yang terjadi pasca perceraian.  Salah  satu  dampak  yang  sering  terjadi  dalam  kasus  perceraian  adalah hak-hak  anak  yang  tidak  diberikan.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  banyaknya penelitian  mengenai  perlindungan  hak-hak  anak  mengenai  hak  pemberian  nafkah anak pascaperceraian telah banyak dimuat pada jurnal-jurnal hukum.
Sudah ada beberapa penelitian sebelumnya sebelumnya yang relevan dengan penelitian  ini  diantaranya  penelitian  oleh  Stepani  (2015),  pada  penelitian  nya tersebut  Stepani  mengkaji  tentang    hak  yang  dapat  diperoleh  anak  pasca  putusan cerai  dan  bagaimana  kewajiban  dari  orang  tua  pasca  putusan  cerai.  Penelitian tersebut  berlokasi  di  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Walaupun  hak-hak  anak  sudah terlindungi tetapi pada implementasinya masih ada hak-hak anak yang terabaikan. Setelah putusan cerai ditetapkan oleh pengadilan orang tua juga masih mempunyai kewajiban  dan  tanggung  jawab  terhadap  anak-anaknya,  tetapi  pada  penelitian
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
tersebut  masih  ditemukan  penyimpangan  yang  terjadi  dalam  kewajiban  dan tanggungang jawab orang tua terhadap anak-anaknya. 4
Penelitian  serupa  juga  diteliti  oleh  Salma  dan  Djalal  (2017)  melakukan penelitian  tentang  “Perlindungan  Hukum  bagi  Perempuan  dan  Anak  (Analisis Putusan  Hakim  tentang  Nafkah Madhiyah pada  Pengadilan  Agama  di  Sumatera Barat)”. Penelitian tersebut lebih fokus mengkaji  penyebab terjadinya perbedaan- perbedaan  putusan  hakim  di  seluruh  pengadilan  agama  Sumatera  Barat  tentang nafkah madhiyah . Bagaimana akibat dari perbedaan putusan tersebut menyebabkan terabainya  hak-hak  isteri  dan  anak.    terhadap  nafkah  menjadi  terabaikan.  Ketika isteri meminta haknya berupa nafkah yang kemudian diabaikan oleh suami, hakim pengadilan agama di Sumatera Barat memberikan putusan yang berbeda-beda, ada yang  ditolak  dan  ada  yang  diterima  dengan  nominal  yang  sangat  kecil.  Hal  ini menyebabkan  beban  yang  berat  yang  harus  menjadi  tanggungan  istri  dengan menanggung beban dan biaya hidup anaknya. 5
Selanjutnya,  penelitian  mengenai  hak  anak  telah  dilakukan  Nandang Ihwanudin  (2016)  yang  berjudul  “Pemenuhan  Kewajiban  Pasca  Perceraian  Di Pengadilan Agama”. Penelitian tersebut fokus mengkaji tentang bagaimana suami dalam  memenuhi  kewajibannya  terhadap  anak  dan  istrinya  dijalankan  dengan sukarela pasca penetapan cerai dari pengadilan agama. Penelitian ini juga mengkaji tentang adanya solusi dalam menerapkan pemberian nafkah tersebut dapat berjalan dengan adil dan memberikan manfaat. 6
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini , maka terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian  relevan  dengan  penelitian  ini  adalah  sama-sama  meneliti  tentang perlindungan  hak-hak  anak  pasca  perceraian  yang  didasarkan  pada  Undang-
4 Stepani, “ Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Sulawesi Utara”, Lex et Societatis 3 (3), 2015, hal 116-123.
5 Salma,  Elfia  dan  Afifah  Djalal,    “ Perlindungan  Hukum  bagi  Perempuan  dan  Anak (Analisis  Putusan  Hakim  tentang  Nafkah  Madhiyah  pada  Pengadilan  Agama  di  Sumatera Barat”, Istinbath Journal of Islamic Law 16 (1), 2017, hal 168-208. DOI: https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.77
6 Nandang  Ihwanudin,  “ Pemenuhan  Kewajiban  Pasca  Perceraian  Di  Pengadilan Agama”, Jurnal Adliya 10 (1), 2016, hal 51-68. DOI : 10.15575/adliya.v10i1.5146
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Undang  Perlindungan  Anak.  Perbedaan  penelitian-penelitian  di  atas  dengan penelitian  ini  adalah  pada  rumusan  masalah.  Penelitian  ini  diorientasikan  pada permasalahan  yang  lebih  kompleks,  yaitu  persoalan  perlindungan  hak-hak  anak yang  mencakup  banyak  hal,  seperti:  hak  mendapat  kasih  sayang,  hak  mendapat pendidikan, hak kesehatan, dan lain-lain sehingga dapat direkomendasikan sebagai pertimbangan dan pengawasan bagi pengadilan agama maupun masyarakat untuk dapat  memberikan  hak-hak  anak  pasca  perceraian  secara  adil.    Penelitian  ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  faktor-faktor  penyebab  penelantaran  hak-hak anak pada keluarga yang bercerai di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

## B. PERMASALAHAN
1. Faktor-faktor  apakah  yang  menjadi    penyebab  penelantaran  hak-hak  anak pada keluarga yang bercerai di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang?

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  tipe studi kasus yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Sumber data penelitian ini didapatkan dari  hasil  wawancara  dengan  narasumber.  Narasumber  dalam  penelitian  ini ditentukan secara purposive sampling . Narasumber penelitian ini berasal dari empat keluarga di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang yang mengalami perceraian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya: teknik observasi  langsung,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Data  yang  telah  dikumpulkan kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  pengabsahan  data  secara triangulasi. Selanjutnya, tahapan dalam penganalisisan data yang telah diabsahkan, yaitu: tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

## II. PEMBAHASAN
Memiliki sebuah  keluarga  sakinah adalah idaman  setiap keluarga,  untuk mewujudkan  suatu  keluarga  sakinah  baukan  merupakan  suatu  hal  yang  mudah, terdapat  halangan  dan  rintangan  dalam  menuju  proses  keluarga  yang  sakinah. Hambatan  dan  godaan  yang  muncul  sesuai  denganperkembangan  zaman  dan tekhnologi adalah salah satu  tantangan dalam mewujudkan kelaurag yang sakinah saat ini.  Kunci dari terbentuknya keluarga sakinah adalah dengan tetap menerapkan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
nilai-nilai  ajaran  agama,  budi  pekerti  yang  luhur  dan  norma  yang  berlaku  di masyarakat. 7
Setiap  pasanagan  suami  istri  pasti  mempunyai  masalaha  dalam  kehidupan pribadi dan rumah tangganya,  semuanya tergantung dari bagaimana setiap suami istri dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Perselisihan dalam rumah tangga jika terus dibiarkan akan menimbulkan rasa permusuhan dan akan berakhir dengan perceraian.  Perceraian  diantara  suami  istri  akan  dimulai  dengan  adanya  konflik- konflik kecil sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga. 8
Sedangkan  dari  data  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ernawati  dan  Ritta  Setiyati (2016)  menyebutkan  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  perceraian antara lain perjodohan, ekonomi, dan perselisihan dalam rumah tangga serta adanya orang ketiga. 9
Data  dari  penelitian  mengenai faktor  penyebab  keterabaian  hak  anak  pada keluarga  yang  bercerai  di  Kecamatan  Lubuk  Begalung  Kota  Padang,  dari  hasil wawancara  dengan  narasumber  menunjukkan  faktor  penyebab  orang  tua mengabaikan  hak  anak  yang  seharusnya  mereka  dapatkan  menurut  Undang– Undang  Perlindungan  Anak  dalam  pasal  14  ayat  1  No  35  Tahun  2014,  seperti berhak untuk di lindungi, berhak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, berhak  untuk  tumbuh  kembang,  berhak  untuk  mendapatkan  pembiayaan  serta memperoleh hak lainya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terabainya hak- hak anak pasca putusan cerai antara lain :
1. Faktor Pekerjaan (Ekonomi)
Dalam membangun sebuah rumah tangga, masing-masing  suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban.   Kewajiban   suami   terhadap isterinya  antara  lain memberi  nafkah lahir dan batin, tetapi pada pelaksanaannya tidak adanya tanggung
7 Farah Chalida Hanoum, “Implementasi    Agama    dalam    Mewujudkan Keluarga Sakinah” , AS-SYAR’I:  Jurnal  Bimbingan  &  Konseling Keluarga 1 (1), 2019, hal 58-75. DOI https://doi.org/10.47467/as.v1i1.48
8 Andi  Kasmawati,  Sumarni  B,  Bakhtiar, “Faktor  Penyebab  Perceraian  Di  Kota Makassar  (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Klas I A Makassar)”, Jurnal Supremasi 11 (1), 2016, hal 37-46. 10.26858/supremasi.v11i1.10025
9 Ernawati dan Ritta Setiyati, “ Pandangan Masyarakat Minangkabau Di Nagari Ulakan Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama ”,  Jurnal Lex Jurnalica 13 (3), 2016, hal 209-222.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
jawab dari suami dalam meberikan nafkah kepada istri yang salah satunya karena tidak adanya pekerjaan yang cukup memadai. Hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab dari gugatan cerai yang diajukan oleh istri. 10
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang mantan suami yang telah bercerai yang bernama Beni Agus Syafria di Pengambiran, dapat dijelaskan bahwa alasan tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian adalah faktor ekonomi. Beni Agus Syafria merupakan seorang  yang berprofesi sebagai supir angkutan kota di Padang  yang  tidak  memiliki  penghasilan  tetap  karena  hanya  menjadi  supir pengganti.  Ia  menuturkan  bahwa  karena  tidak  memiliki  kecukupan  penghasilan sehingga  tidak  dapat  memberikan  uang  bulanan  kepada  anaknya.    Selanjutnya, narasumber mengatakan bahwa biasanya ia hanya bisa memberi uang jajan Rp5.000 atau Rp10.000 kepada anaknya.
Selanjutnya,  hasil  wawancara  dengan  Robby  Rulence  di  Cengkeh menunjukkan bahwa faktor ekonomi, khususnya pekerjaan menjadi alasan utama tidak  terpenuhinya  hak  nafkah  anak  atas  suami  yang  telah  bercerai.  Narasumber menyatakan  bahwa  ia  memiliki  pekerjaan  sebagai  seorang  wiraswasta  dan  tidak memiliki  penghasilan  yang  tetap.  Narasumber  menambahkan  bahwa  biasanya  ia hanya  mampu  memberikan  kewajiban  nafkah  berkisar  antara  50.000  sampai 150.000  yang  ditujukan  untuk  uang  jajan  sekolah  anaknya.  Hal  ini  diakui  oleh narasumber  dan  menyatakan  bahwa  besaran  kewajban  nafkah  yang  diberikan kepada anaknya pasca bercerai belum mampu mencukupi kebutuhan anaknya. Oleh sebab  itu,  narasumber  secara  jujur  mengatakan  kepada  anak  bahwa  kondisinya belum  bisa  sepenuhnya  dalam  memberikan  kewajiban  nafkah  kepada  anak pascabercerai.
Ruslan seorang narasumber yang beralamat di Cengkeh menuturkan bahwa ia menyadari bahwa pekerjaan yang tidak tetap membuat ia tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya pasca bercerai. Narasumber menambahkan bahwa ia sekarang tinggal bersama orang tuanya dan tidak dapat berbuat banyak untuk melaksanakan
10 Wahyu  Sururie,  Harry  Yuniardi,  “ Perceraian  Dalam  Keluarga  Muslim  Di  Jawa Barat”, Jurnal Al Manahij 12 (2), 2018,  hal 268 . DOI https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1361
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
kewajiban sebagai seorang ayah berupa pemenuhan hak nafkah kepada anaknya. Selain itu, beberapa kali ia telah memberikan uang jajan kepada anaknya dengan kisaran Rp20.000 dan kalau ada rezeki lebih ia dapat memberikan mainan kepada anaknya.
Ketika  memasuki  bahtera  rumah  tangga,  akan  menimbulkan  beban  dan tanggung  jawab  yang  baru  bagisetiap  pasangan  suami  istri.  Suami  mempunayi kewajiban  memberikan  nafkah  terhadap  keluarganya  dan  istri  berkewajiban mengurus  rumah  tangga  dan  mengasuh  anak-anak.  Ketika  timbul  permasalahan ekonomi akan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dari istri terhadap suami. Jika keadaan ini dibiarkan akan membuat perselisihan di antara mereka. 11
2. Faktor Komunikasi
Faktor komunikasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak nafkah terhadap anak. Disharmonisasi hubungan suami dengan istri yang telah bercerai berdampak kepada anak. Seorang  kerabat/ keluarga dekat yang bernama Patma  tanggal  2  Januari  2019  di  rumahnya  menuturkan  bahwa  narasumber merupakan  keluarga  dari  pihak  istri  yang  telah  merawat  dari  proses  perceraian. Artinya,  anak  menetap  di  rumah  narasumber  karena  telah  bercerai.  Narasumber mengetahui  bahwa alasan  perceraian antara  orang  tua  anak  dikarenakan  ayahnya tidak  bekerja  dan  sering  terjadi  perselisihan  sehingga  perceraian  tidak  bisa dihindarkan. Narasumber menambahkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak belum dipenuhi oleh Aaahnya dan hanya beberapa kali orang tua memberi jajan.
Selanjutnya, Patma menuturkan bahwa sudah 6 tahun tidak terdengar kabar keberadaan  ayah  si  anak.  Hal  tersebut  menyebabkan  anak  tidak  mendapat  hak nafkah  dari  ayahnya.  Ia  menuturkan  terkahir  kali  ayah  si  anak  datang  ke  rumah memberikan hak nafkah kepada anak terjadi perselisihan dengan istri karena uang yang diberikan belum cukup memenuhi kebutuhan anak. Hal tersebut berdampak
11 Afgan  Nugraha,  Amiruddin  Barinong  &  Zainuddin,  “ Faktor  Penyebab  Terjadinya Perceraian  Rumah Tangga  AKibat  Perselingkuhan”, Vol.  2  No.  1  (2020):  Kalabbirang  Law Journal 2 (1), 2021, hal 53-68. DOI : https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang30
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
kepada  hubungan  keduanya  dan  sampai  5  tahun  ayah  si  anak  tidak  lagi mengunjungi dan memberikan uang nafkah kepada anak.
Mantan  suami  diduga  telah  melakukan  penelantaran  hak  berupa  nafkah kepada  anak  sehinga  belum  memenuhi  kebutuhan  anak.  Padahal,  anak  sangat membutuhkan  keperluan-keperluan,  seperti:  uang  sekolah,  makan,  berobat,  dan pakaian-pakaian.  Selain  itu,  narasumber  menuturkan  bahwa  biasanya  wali menanggulangi  kebutuhan-kebutuhan  anak  karena  mendapat  penghasilan  dari menjual barang dagangan. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penelantaran hak  berupa  nafkah  anak  oleh  orang  tua  pascabercerai  dapat  berdampak  secara psikologis  bagi  anak.  Narasumber  mengatakan  bahwa  tidak  terpenuhinya kebutuhan anak berdampak tidak baik bagi tumbuh kembang anak sehingga sering termenung dan tidak beraktivitas.
Dari  penelitian  yang  dilakukan  Bernhardt  Siburian  (2017)  menyebutkan bahwa  komunikasi  yang  kurang  menyebabkan  terjadinya  perselisihan  dalam keluarga.  Adanya  salah  satu  pihak  dari  pasanagan  suami  istri  yang  mengajukan gugatan  cerai  karena adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah  tangga. Tidak  terjalinya  komunikasi  yang  baik  antar  pasangan  suami  istri  menyebabkan setiap perselisihan dan pertengkaran tidak dapat terselesaikan dengan baik dan pada akhirnya berujung pada gugatan cerai. 12
Selanjutnya hasil wawancara dengan salah seorang kerabat dekat anak yang bernama Desi di rumahnya di Piai Bawah, Lubuk Begalung menunjukkan bahwa ayah si anak tidak lagi memberikan hak nafkah kepada anak selama 3 tahun karena telah pindah ke Jati. Narasumber merupakan wali kerabat dekat dari pihak istri dan telah  mengetahui  perceraian  yang  dialami  oleh  kerabatnya.  Narasumber mengetahui  bahwa  alasan  penelantaran  hak  nafkah  anak  terjadi  karena  sering terjadinya  pertengkaran  antara  orang  tua  yang  bercerai.  Selain  itu,  pertengkaran tersebut  sering  dipicu  oleh  masalah  komunikasi.  Mantan  suami  dari  kerabatnya
12 Bernhardt  Siburian,  “ Analisis  Faktor-Faktor  Penyebab  Perceraian  Berdasarkan Keputusan  Pengadilan  Negeri  Balige  Tahun  2017”, JIREH-Jurnal  Ilmiah  Religiosity  Entity Humanity 1 (1), 2019, hal 31-39. DOI: https://doi.org/10.37364/jireh.v1i1.5
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
belum memiliki penghasilan yang tetap dan sering tidak memberikan hak nafkah kepada anak sehingga terjadilah pertengkaran tersebut.
Narasumber  mengetahui  bahwa  anak  belum  mendapat  nafkah  untuk memenuhi kebutuhannya dari orang tua pasca bercerai namun hanya bisa pasrah. Ia menambahkan  bahwa  anak  sangat  membutuhkan  keperluan-keperluan,  seperti: makan, biaya sekolah, membeli buku dan baju, serta berobat. Menurut narasumber, belum ada usaha yang dilakukan pihak keluarga jika anak tidak mendapat nafkah dari orang tuanya. Keluarga hanya menjalani kehidupan seperti apa adanya tidak melakukan  penuntutan  kepada  orang  tua  anak  dalam  mendapatkan  hak  nafkah. Bahkan,  narasumber  juga  menyatakan  bahwa  pihak  keluarga  mengetahui  bahwa penelantaran hak anafkah anak berdampak terhadap anak jika nafkah dari orang tua pascabercerai  tidak  diberikan.  Dampat  tersebut  berupa  dampak  psikologis,  yaitu anak jadi sering murung dan mengeluh.
3. Faktor Kurangnya Kesadaran dan Tanggung Jawab
Faktor  tidak    ada    tanggungjawab  adalah  “perbuatan      yang    membiarkan pasangan dan   anggota   lainnya   dalam   keadaan tidak   dipelihara”.   Dalam praktiknya   di pengadilan agama, tidak ada tanggung jawab disebabkan  salah  satu pihak    terutama    suami    meninggalkan isteri   tanpa   alasan   yang   jelas,   tidak memberi   nafkah   kepada   isteri   seperti pada  putusan Pengadilan  Agama  Bogor Nomor   446/Pdt.G/2011/   PA.Bgr,   dan putusan     Pengadilan Agama     Garut Nomor   64/Pdt.G/2015/PA.Grt   tentang ketiadaan    tanggungjawab    suami    di dalam memberi nafkah. 13
Faktor  yang dapat memicu terjadinya penelantaran hak nafkah anak adalah faktor  kurangnya  kesadaran  dan  tanggung  jawab  ayah.  Beberapa  kasus  yang ditemukan  di  Lubuk  Begalung  menunjukkan  bahwa  terdapat  faktor  rendahnya kesadaran dan tanggung jawab ayah dalam memenuhi kebutuhan anaknya.  Ayah berdalih  bahwa  ia  juga  menanggung  biaya  keseharian  karena  telah  menikah  dan mempunyai anak dari hasil pernikahan yang kedua. Hal tersebut berdampak pada pemenuhan hak nafkah anak dari hasil pernikahan yang pertama.
13 Op. Cit Wahyu Sururie, hal 271.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Kasus pertama mengenai kurangnya kesadaran dan tanggung jawab mantan suami terhadap pemenuhan hak nafkah anak terjadi di Piai Bawah Lubuk Begalung. Salah seorang kerabat dekat anak yang bernama Roslaini menuturkan bahwa ayah si  anak  tidak  pernah  memberikan  hak  nafkah  untuk  memenuhi  kebutuhan- kebutuhan  anak  karena  ayahnya  telah  menikah  kembali  tiga  bulan  setelah perceraian  terjadi.  Narasumber  menuturkan  bahwa ayah  si  anak  masih  tinggal  di Padang dan seharusnya masih dapat mengunjungi anaknya untuk memberikan hak nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya rasa tanggung jawab dan kesadaran mantan  suami  padahal  pemenuhan  hak  nafkah  kepada  anak  pascabercerai merupakan  suatu  kewajiban  sebagai  seorang  ayah.  Padahal,  anak  sangat membutuhkan  keperluan-keperluan,  seperti:  uang  sekolah,  makan,  berobat,  dan pakaian-pakaian.  Selain  itu,  narasumber  menuturkan  bahwa  biasanya  wali menanggulangi  kebutuhan-kebutuhan  anak  karena  mendapat  penghasilan  dari menjual barang dagangan.
Hal serupa terjadi di Sungai Beremas seperti yang dituturkan oleh Yeni Tata. Ia menuturkan bahwa anaknya tidak mendapat hak nafkah dari mantan suaminya. Narasumber menambahkan bahwa mantan suaminya telah menikah lagi sehingga beralasan tidak mampu memberikan uang atau nafkah untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan  anaknya.  Narasumber  menyatakan  bahwa  mantan  suami  memiliki pekerjaan  tidak  tetap  dan  kesulitan  untuk  menanggung  dua  biaya  dari pernikahannya. Namun, narasumber mengatakan walaupun mantan suaminya telah bekeluarga  lagi  seharusnya  juga  masih  memberikan  hak  nafkah  kepada  anaknya yang  pertama.  Ia  menilai  bahwa  mantan  suaminnya  kurang  bertanggung  jawab padahal  sudah  ditelepon  oleh  anak  untuk  membeli  pakaian,  uang  jajan,  dan keperluan sekolah.
Beberapa kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang  adalah  adanya  hambatan  dalam  pemenuhan  hak  nafkah  terhadap  anak. Hambatan yang sering dijumpai karena keterbatasan ekonomi dari mantan suami. Penelantaran hak nafkah anak setelah orang tua bercerai merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin masa depan anak. Berdasarkan temuan penelitian melalui wawancara dengan  narasumber, dapat dijelaskan alasan orang tua menelantarkan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
hak-hak  anak  pada  keluarga  yang  bercerai  di  Kecamatan  Lubuk  Begalung  Kota Padang.  Informasi  yang  didapatkan  dari  hasil  wawancara  dengan  narasumber menunjukkan  bahwa  kasus-kasus  perceraian  yang  dijalani  orang  tua  disebabkan oleh faktor ekonomi.
Faktor  ekonomi  mengakibatkan  suami  istri  sering  bertengkar,  perselisihan, dan bahkan tidak jarang istri juga mendapat perlakuan kekerasan fisik dari mantan suaminya.  Selain  itu,  pada  hakikatnya,  kekerasan  dan  perselisihan  tersebut merupakan dampak dari status pekerjaan suami yang berpenghasilan tidak tetap dan sebahagian  tidak  bekerja  sehingga  tidak  mampu  memberikan  nafkah  kepada keluarganya.  Seharusnya,  perkawinan  dibalut  dengan  rasa  harmonis  agar  tidak terjadi  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  berakhir  dengan  perceraian. 14 Pada hakikatnya,  ajaran  agama  Islam  telah  mensyariatkan  sebuah  perkawinan  dengan tujuan untuk menjalin rumah tangga yang bahagia secara lahiriah dan batiniah, serta hidup dalam keharmonisan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua keluarga hidup dalam keadaan bahagia dan harmonis.
Data menunjukkan bahwa suami kebanyakan berpenghasilan kecil dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Hal tersebut berdampak besar dalam melaksanakan kewajibanya  berupa  pemenuhan  hak  nafkah  anak.  Namun,  pada  satu  sisi  lain, kewajiban  seorang  ayah  dalam  memenuhi  hak  anak  tetap  melekat  demi kelangsungan hidup anaknya. Hasil temuan penelitian menegaskan bahwa terdapat tiga  corak  suami  tidak  mampu  menafkahi  anak-anaknya,  yaitu:  (1)  suami  yang menolak  untuk  melakukan  tanggung  jawab  dalam  memberikan  nafkah  untuk anaknya.  Kasus  ini  sering  terjadi  terutama  ketika  suami  istri  yang  telah  tinggal terpisah atau mantan suami secara sengaja meninggalkan istri dan anak-anaknya; (2) suami yang lalai dalam menunaikan kewajiban dalam menafkahi anaknya; dan (3)  suami  yang  gagal  untuk  menunaikan  kewajiban  dalam  menafkahi  anaknya. Seorang  suami  dikatakan  gagal  dalam  menunaikan  tanggung  jawabnya  telah berusaha secara maksimal namun hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkannya.
14 Op.Cit, Maisah
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, tanggung jawab biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian pada prinsipnya dibebankan kepada orang  tua  laki-laki.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  tentang  pemeliharaan  anak Pasal 104 ayat 1 dinyatakan bahwa “ Semua biaya penyusuhan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuhan diberikan kepada orang yang berkewajiban member i nafkah kepada ayahnya atau walinya ”. Oleh sebab itu, seorang ayah harus berusaha mencarikan dan  memenuhi  hak  nafkah  untuk  anaknya  karena  hal  tersebut  merupakan  suatu kewajiban bagi seorang ayah meski sudah bercerai. Selain itu, pada peraturan yang berlaku seorang ayah juga mempunyai kewajiban-kewajiban, seperti: (1) memberi upah penyusuhan dan pengasuhan atas anaknya, (2) membayar sewa rumah apabila si  ibu  tidak  mempunyai  rumah,  (3)  memenuhi  kebutuhan  dasar  atau  pokok  anak kecil, seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya yang memang dibutuhkan oleh anak.
Hasil  wawancara  dengan  narasumber  menunjukkan  bahwa  kesanggupan suami  untuk  memberikan  kewajiban  nafkah  berkisar  antara  Rp20.000  sampai Rp400.000/  bulan.  Namun  kisaran  tersebut  tidak  dipenuhi  secara  berkelanjutan sehingga istri mengandalkan hasil pendapatannya dari berjualan atau bekerja serta bantuan  dari  kerabat  dekatnya.  Biasanya  tanggungan  suami  digunakan  untuk keperluan  uang  jajan  sekolah  anaknya.  Hal  ini  tentu  bertentangan  dengan pandangan hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 yaitu: dalam  huruf  (c)  biaya  pemeliharaan  ditanggung  oleh  bapaknya.  Oleh  sebab  itu, dalam  hal  nafkah  tetap  menjadi  kewajiban  seorang  ayah  walaupun  sudah  terjadi perceraian.  Selain  itu,  dalam  Al-Qur’an  Surat  Al  Baqarah  Ayat  233  ditegaskan tentang kewajiban ayah atau orang tua laki-laki untuk menafkahi anaknya.
Selanjutnya, banyak ditemukan pada kasus-kasus perceraian dari pihak suami menikah lagi setelah terjadi perceraian. Hal ini akan mempersulit bagi ayah untuk tetap memberikan hak-hak nafkah anak. Apabila ayah memiliki keluarga baru, tentu dapat berdampak bagi pemenuhan hak anak karena ia harus membiayai keluarganya yang baru. Selain itu, tidak terpenuhinya hak-hak anak oleh ayah dapat disebabkan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
karena  istri  baru  tidak  memberikan  izin  untuk  menafkahi  anak  dari  perkawinan yang terdahulu sehingga ayah tidak lagi menjalankan kewajibannya.
Sesuai dengan tuntunan yang diajarkan   dalam agama  Islam,  bahwa untuk membangun  sebuah keluarga  terhormat tidak  perlu  harus mempunyai materi yang cukup  atau  jabatan  dan  pangkat  yang  tinggi.  Mengingat  banyak  orang  kaya  dan mempunyai  jabatan  yang  tinggi  tetapi  tidak  terhormat  karena  hasil  dari kekayaannya  berasala  dari  hasil  korupsi.  Bahkan  keluarga  yang  mereka  bangun, kehormatan dan keharmonisan tidak terwujud. Dalam membentuk sebuah keluarga yang utuh, harmonis dan bahagia cukup dengan memiliki dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, norma agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 15
Mempersiapkan  generasi  emas,  yang  mempuni,  cerdas,  terampil  (mahir) sangat  penting    bagi    orang    tua.    Karena    anak    akan   membawa  martabat    dan kemuliaan  leluhurnya.   Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Mawarid  (2017)  yang menyatakan  bahwa  “salah  satu  fungsi  dalam keluarga  adalah fungsi  edukatif. Fungsi    ini    terkait    dengan    perannan  keluarga  dalam  memberikan  pendidikan kepada  anggotanya,  terutama  kepada      anak-anak      agar      anak-anak      tumbuh menjadi      anak      yang  mempunyai    budi    pekerti    luhur.    Sehingga    keluarga merupakan  tempat pendidikan yang paling utama”. 16
Pendidikan agama dan pendidikan umum yang cukup mempunyai peran yang penting dalam membangun sebuah keluarga. Pasangan suami istri yang mempunyai latar belakang pendidikan dan usia yang cukup akan mengantarkan pasangan suami istri menuju perkawinan yang stabil dan tangguh dalam mengelola konflik yang ada dalam  perkawinan.  Andaikan  dalam  perkawinan  mereka  berakhir  karena  suatu sebab  yang  menjadi  perbedaan  diantara  mereka.  Adanya  kesadaran  dari  mereka akan apa yang menjadi kewajiban akan dipenuhi, sehingga hak-hak anak-anak dan
15 Zainal  Arifin,  “ Tantangan  Membentuk  Keluarga  Sakinah  Pada  Generasi  Milenial”, Jurnal Wahana Islamika 6 (2), 2020, hal 187-211.
DOI https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v6i2.91
16 Amirah Mawarid ,  “Pendidikan  Pra  Nikah;  Ikhtiar  Membentuk  Keluarga Sakinah” , Jurnal Tarbawi 2 (2), 2017, hal158-168. DOI: https://doi.org/10.26618/jtw.v2i02.1036
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
istri  tidak  diabaikan  sehingga  terjalin  hubungan  yang  harmonis  diantara  mereka pasca terbitnya putusan   perceraian.

## III. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  pembahasan  tersebut  dapat  disimpulkan  tiga  hal  yang menjadi faktor penyebab perceraian di  Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang adalah faktor ekonomi, alasan orang tua menelantarkan hak-hak anak pada keluarga yang  bercerai  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi.  Data  menunjukkan  bahwa  suami kebanyakan berpenghasilan kecil dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Kedua, terdapat  dampak-dampak  psikologis  penelantaran  hak-hak  terhadap  anak  pada keluarga yang bercerai di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Banyak anak yang cukup terpukul dan sedih terkait perceraian orang tuanya. Bahkan anak kurang merasakan kasih sayang dari ayahnya setelah orang tuanya bercerai. Ketiga, upaya atau solusi orang tua dalam memberikan hak-hak terhadap anak pada keluarga yang bercerai  di  Kecamatan  Lubuk  Begalung  Kota  Padang  adalah  istri  memutuskan untuk bekerja sendiri dan meminta bantuan pada kerabat dekat.  Selain itu, solusi yang dapat direkomendasikan dalam menangani kasus penelantaran hak-hak anak adalah mengoptimalkan peran pengadilan agama dan BP4.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
L. Ifadah,  (2017), “ Diary  Book:  Sebagai  Alat  Ungkap  Masalah  pada  Remaja Introvert” , Yogyakarta, Trussmedia.

## Jurnal
Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong & Zainuddin, “ Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga AKibat Perselingkuhan”, Vol. 2 No. 1 (2020): Kalabbirang Law Journal 2 (1), 2021. DOI : https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang30
Andi  Kasmawati,  Sumarni  B,  Bakhtiar, “Faktor  Penyebab  Perceraian  Di  Kota Makassar  (Studi  Pada  Kantor  Pengadilan  Agama  Klas  I  A  Makassar)”,
Jurnal Supremasi 11 (1), 2016. 10.26858/supremasi.v11i1.10025
Amirah  Mawarid ,    “Pendidikan    Pra    Nikah;    Ikhtiar    Membentuk    Keluarga Sakinah” , Jurnal Tarbawi 2 (2), 2017.
DOI: https://doi.org/10.26618/jtw.v2i02.1036
Bernhardt  Siburian,  “ Analisis  Faktor-Faktor  Penyebab  Perceraian  Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017”, JIREH-Jurnal  Ilmiah Religiosity Entity Humanity 1 (1), 2019. DOI: https://doi.org/10.37364/jireh.v1i1.5
Ernawati  dan  Ritta  Setiyati,  “ Pandangan  Masyarakat  Minangkabau  Di  Nagari Ulakan Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama ”,  Jurnal Lex Jurnalica 13 (3), 2016.
Farah  Chalida  Hanoum, “Implementasi       Agama       dalam      Mewujudkan Keluarga  Sakinah” ,  AS-SYAR’I:    Jurnal    Bimbingan    &    Konseling Keluarga 1 (1), 2019. DOI https://doi.org/10.47467/as.v1i1.48
Maisah ,  “Rumah  Tangga  dan  Ham:  Studi  atas  Trend  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga di Provinsi Jambi”, Jurnal Musawa 15 (1), 2016. DOI: https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.125-128
Salma, Elfia dan Afifah Djalal,  “ Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak (Analisis  Putusan  Hakim  tentang  Nafkah  Madhiyah  pada  Pengadilan Agama di Sumatera Barat”, Istinbath Journal of Islamic Law 16 (1), 2017. DOI: https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.77
Siti Chadijah, “ Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”, Jurnal Rausyan Fikr 14 (1), 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676
Stepani,  “ Pemenuhan  Hak  Anak  Pasca  Perceraian  (Studi  Kasus  Di  Sulawesi Utara”, Lex et Societatis 3 (3), 2015. Urip  Tri  Wijayanti,  “ Analisis Faktor Penyebab  Perceraian Pada  Masa  Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas”, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen 14 (1), 2021. DOI: https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14
Wahyu  Sururie,  Harry  Yuniardi,  “ Perceraian  Dalam  Keluarga  Muslim  Di  Jawa Barat”, Jurnal Al Manahij 12 (2), 2018.
DOI https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1361
Zainal  Arifin,  “ Tantangan  Membentuk  Keluarga  Sakinah  Pada  Generasi Milenial”, Jurnal Wahana Islamika 6 (2), 2020.
DOI https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v6i2.91
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Instruksi Presiden Republik Indonesia No. I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).