“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 5, No. 2 Juni 2022 e-ISSN: 2614-6002

## Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi
Journal Hompage: http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index

## ETIKA PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTA BIMA

## Akhyar
Dosen Program Studi Ilmu Administrasi, STISIP Mbojo Bima
Email: akhyarstisip@gmail.com Info Artikel Abstrak Keywords: Etika, Pelayanan Publik, Persepsi Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  etika  pelayanan ditinjau  dari  persepsi  calon  tenaga  kerja  Indonesia  pada  kantor imigrasi  Kelas  III  Kota  Bima.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Jenis  data  penelitian  terdiri  dari  data  primer dan  data  sekunder.    Informan  penelitian  yaitu  calon  Tenaga  Kerja Indonesia  dan  pegawai  Kantor  Imigrasi  Kelas  III  Kota  Bima. Teknik  pemilihan  informan  yakni  secara purposive  sampling . Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara, dokumentasi,  dan  studi  pustaka.  Pemeriksaan  keabsahan  data dilakukan  dengan  triangulasi  ( triangulation ).  Teknik  analisis  data dilakukan  dengan  teknik  reduksi  data,  display  data,  dan verifikasi/penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menemukan bahwa  etika  pelayanan  publik  di  Kantor  Imigrasi  kelas  III  Kota Bima  ditunjukkan  adanya  sikap  jujur,  tanggung  jawab,  dan  sikap disiplin pegawai dalam memberikan pelayanan kepada calon tenaga kerja Indonesia. Sikap jujur ditunjukkan dengan kemampuan untuk tidak  menyalahgunakan  wewenang  dan  transparansi  dalam memberikan  pelayanan.  Sedangkan  sikap  tanggung  jawab ditunjukkan  dengan  adanya  ketepatan  waktu  dalam  pelayanan  dan menyadari  kepentingan  publik.  Sementara  sikap  kedispilinan pegawai  ditunjukkan  dengan  adanya  ketaatan  pada  peraturan  yang berlaku dan pelaksanaan tugas sesuai jam kerja.

## PENDAHULUAN
Etika  dalam  pelayanan  publik  di  Indonesia  menjadi  salah  satu  topik  yang  terus mendapat  perhatian,  baik  oleh  masyarakat  penerima  pelayanan  maupun  oleh  lembaga pelaksana atau pemberi pelayanan publik.  Salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah etika dari petugas pemberi pelayanan. Permasalahan mendasar  dalam  proses  pelayanan  publik  di  Indonesia  adalah  tentang  etika,  dimana tidak ada standar universal tentang norma atau etika serta sanksi yang mengatur secara khusus  untuk  pelanggaran  yang  dilakukan  aparat  dalam  pelayanan  publik  (Bisri  & Asmoro, 2019). Etika merupakan salah satu elemen yang sangat menentukan kepuasan publik  sekaligus  keberhasilan  organisasi  pelayanan  publik  itu  sendiri  (Tjandra,  dkk. 2005). Elemen etika ini harus diperhatikan dalam setiap tahapan pelayanan publik mulai
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 5, No. 2 Juni 2022 e-ISSN: 2614-6002
dari  penyusunan  kebijakan  pelayanan,  desain  struktur  organisasi  pelayanan,  sampai pada manajemen pelayanan untuk mencapai tujuan akhir dari pelayanan tersebut.
Etika  pelayanan  publik  sebagai  suatu  cara  dalam  melayani  publik  dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia  yang dianggap baik (Kumorotomo, 2007).  Etika  pelayanan  publik  adalah  suatu  cara  dalam  melayani  publik  dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma  yang  mengatur  tingkah  laku  manusia  yang  dianggap  baik  (Fadillah  dalam Darwin,  2008).  Para  pegawai  atau  pelaku  pelayanan  publik  perlu  mengutamakan kepentingan publik di  atas  kepentingan  yang lain dengan menjunjung  tinggi  nilai-nilai moral  yang  berlaku  umum.  Usman  (2006)  mengemukakan  nilai-nilai  moral  universal seperti  nilai  kebenaran  (truth),  kebaikan  (goodness),  kebebasan  (liberty),  kesetaraan (equality), dan keadilan (justice). Penerapan prinsip-prinsip etika yang terdiri dari jujur, integritas,  memegang  janji,  setia,  adil,  perhatian,  hormat,  kewarganegaraan  kaum profesional, keunggulan, akuntabilitas dan menjaga kepercayaan publik merupakan nilai yang dicerminkan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi publik (Adris et al., 2019).
Nilai-nilai  yang demikian menjadi  ukuran dalam menempatkan personil  pegawai yang bertugas memberi  pelayanan.  Perbuatan melanggar moral  atau etika dalam  setiap pelayanan  publik  seringkali  muncul.  Ada  kebiasaan  dalam  masyarakat  yang  enggan membuka permasalahan  dalam etika pelayanan.  Masyarakat  kita  cenderung  “menutupi rahasia”  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  moral.  Masyarakat  cenderung menginginkan  kemudahan  dalam  memperoleh  pelayanan,  meski  melanggar  nilai-nilai moral,  sehingga  muncul  perilaku-perilaku  seperti:  sogok  menyogok,  manipulasi  data dan  sejenisnya.  Sementara  di  beberapa  hasil  kajian  bahwa  faktor  manusia  sebagai pemberi pelayanan berpengaruh terhadap kepuasaan masyarakat yang dilayani. Artinya kualitas pelayanan publik memberi pengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Termasuk didalamnya  penerapan  etika  pelayanan.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  etika  dan kualitas  pelayanan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepuasan  konsumen (Denni  et  al.,  2022).  Untuk  itu,  dalam  memberikan  layanan  hendaknya  mengacu  pada kepuasaan total pelanggan, menjadikan kualitas sebagai tujuan utama dalam pelayanan, membangun  kualitas  dalam  sebuah  proses,  menerapkan  filosofi  pelayanan,  berbicara berdasarkan  fakta,  dan  menjalin  kemitraan  baik  internal  maupun  eksternal  (Tjiptono, 2008). Kepuasan masyarakat menjadi indikator kesukses pelayanan publik. Kemampuan suatu lembaga memberikan pelayanan publik yang baik merupakan harapan masyarakat.
Demikian  halnya  pelayanan  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  III  Kota  Bima.  Pegawai yang  mendapatkan  kepercayaan  untuk  melayani  calon  tenaga  kerja  Indonesia  baik secara langsung, maupun tidak langsung perlu menyadari bahwa dirinya dituntut untuk memberikan  pelayanan  prima,  misalnya:  sensitif  dan  responsif  terhadap  calon  tenaga kerja yang dilayani, melakukan inovatif dan kreatif, serta berwawasan luas dan sistemik sehingga resiko yang bakal timbul akan diminimalisir.
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 5, No. 2 Juni 2022 e-ISSN: 2614-6002
Kantor  Imigrasi  Kelas  III  Kota  Bima  sebagai  institusi  pelaksana  teknis  dari Direktorat  Jenderal  Imigrasi  Departemen  Hukum  dan  HAM  merupakan  lembaga birokrasi  yang  mempunyai  tugas  kewenangan  di  bidang  pelayanan  publik,  seperti: memberikan  pelayanan  sekaligus  pengawasan  kepada  Warga  Negara  Indonesia  (WNI) dan  Warga  Negara  Asing  (WNA)  seperti  penerbitan  Surat  Perjalanan  Republik Indonesia  (SPRI),  VISA,  Izin  Tinggal  Orang  Asing,  dan  lain-lain.  Sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian,  pada  pasal  8  dikatakan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Setiap WNI apabila ingin melakukan perjalanan keluar negeri dengan alasan apapun harus memiliki paspor.
Hasil observasi pendahuluan di lokasi penelitian ini diketahui bahwa pada Kantor Imigrasi  Kelas  III  Kota  Bima  terdapat  kode  etik  pelayanan,  tata  tertib  pelayanan,  alur pelayanan,  ada  upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam  memberikan  pelayanan.  Meski demikian,  etika  pelayanan  dan  kualitas  pelayanan  masih  harus  dipelajari  lebih  lanjut terutama  terkait  dengan  dimensi  kejujuran,  tangung  jawab,  dan  disiplin.  Sementara disatu sisi hasil observasi menemukan tingginya mobilitas masyarakat yang melakukan pelayanan di kantor Imigrasi Kelas III Kota Bima, sehingga diharapkan pelayanan yang diberikan  semakin  baik.  Karena  tuntutan  terhadap  pelayanan  public  yang  berkualitas, maka diharapkan prosedur pelayanan dan kemampuan pegawai menentukan tercapainya pelayanan  yang  berkualitas,  sehingga  tujuan  pelayanan  public  dapat  tercapai,  yakni menyediakan  barang  dan  jasa  yang  terbaik  bagi  calon  tenaga  kerja  Indonesia.  Barang dan  jasa  yang  terbaik  adalah  yang  memenuhi  apa  yang  dijanjikan  atau  apa  yang dibutuhkan oleh calon tenaga kerja Indonesia. Dengan demikian pelayanan publik yang terbaik  adalah  yang  memberikan  kepuasan  terhadap  publik,  kalau  perlu  melebihi harapan publik.
Penelitian ini mengkaji tentang etika pelayanan publik pada Kantor Imigrasi Kelas III  Kota  Bima,  ditinjau  dari  persepsi  calon  tenaga  kerja  Indonesia,  dengan  fokus penelitian  meliputi:  kejujuran  dalam  pelayanan,  tanggung  jawab  pelayanan,  disiplin pelayanan.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi  masukan  kepada  pihak  kantor Imigrasi  Kelas  III  Kota  Bima  dalam  rangka  memperbaiki  pelayanan  yang  diberikan kepada masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yaitu  kualitatif  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  yaitu  suatu metode  dalam  meneliti  status  sekelompok  manusia,  objek,  kondisi,  suatu  sistem pemikiran  ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang  (Danim,  2012).  Tujuan penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai etika pelayanan public pada kantor imigrasi kelas III Kota Bima menurut persepsi calon tenaga  kerja  Indonesia.  Jenis  data  penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dan  data sekunder. Informan penelitian yaitu calon Tenaga Kerja Indonesia dan pegawai Kantor
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 5, No. 2 Juni 2022 e-ISSN: 2614-6002
Imigrasi  Kelas  III  Kota  Bima.  Teknik  pemilihan  informan  yakni  secara purposive sampling . Informan kunci dalam penelitian yaitu Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kota Bima.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  meliputi  observasi,  wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi  ( triangulation ).  Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  teknik  reduksi  data, display data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan (Milles & Huberman, 2009).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Di  era  keterbukaan  informasi  publik  seperti  sekarang  ini,  kontrol  masyarakat semakin  tinggi  terhadap  kinerja  aparatur  negara.  Sehingga  para  pejabat  birokrasi dituntut untuk memapu memberikan pelayanan yang terbaik sesuai harapan masyarakat. Dalam  praktek  pelayanan  publik  saat  ini  di  Indonesia,  para  pemberi  pelayanan  publik harus mempelajari norma-norma etika  yang bersifat  universal,  karena dapat  digunakan sebagai penuntun tingkah lakunya (Jumiati, 2012).
Setelah melakukan berbagai  kegiatan pengumpulan dan analisis  data, maka hasil penelitian menemukan beberapa aspek dalam etika pelayanan publik di kantor Imigrasi Kelas III Kota Bima, yaitu: adanya kejujuran, adanya tanggung jawab, dan adanya sikap disiplin  pegawai  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  calon  tenaga  kerja  Indonesia. Adapun deskripsi data hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

## 1. Kejujuran dalam pelayanan
Kejujuran  merupakan  aspek  fundamental  yang  terdapat  dalam  diri  manusia sebagai  bentuk  kefitrahan  manusia.  Kejujuran  bagi  manusia  sekarang  adalah  sesuatu sulit  untuk  dicari.  Begitulah  anggapan  dasar  setiap  orang.  Meski  demikian,  kejujuran yang  dimiliki  oleh  setiap  orang  menjadi  nilai  lebih  bagi  yang  memilikinya.  Hasil penelitian  ini  menemukan  bahwa  kejujuran  dalam  pemberian  pelayanan  ditunjukkan melalui dua indikator, yakni: tidak menyalahgunakan wewenang dan transparansi dalam pelayanan. Data hasil wawancara terhadap indikator tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

## a. Tidak menyalahgunakan wewenang dalam pelayanan
Untuk  mengetahui  bahwa  pegawai  tidak  menyalahgunakan  wewenang  dalam pelayanan  dapat  ditunjukkan  dengan  hasil  wawancara  dengan  para  informan  berikut. Hasil  wawancara  dengan  Bapak  SHD  sebagai  salah  satu  calon  tenaga  kerja  Indonesia yang  melakukan  pengurusan  administrasi  pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  III  Kota    Bima, mengungkapkan bahwa petugas atau pegawai pada kantor imigrasi kelas III Kota Bima sejauh ini belum pernah menyalahgunakan kewenangan. Sebagai terungkap berikut:
“ Alhamdulillah,  selama  saya  melakukan  pengurusan  administrasi  di  Kantor Imigrasi  Kelas  III  Kota    Bima  ini,  saya  menilai  petugas  tidak  menyalahgunakan wewenang  dalam  pelayanan.  Artinya,  mereka  tetap  santun  dan  tidak  sewenang- wenang.  Tidak  saling  caplok  tugas  petugas  lainnya.  Ini  pengalaman  saya,  dan saya tidak tahu kalau orang lain ” (Wawancara, Mei 2022).
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 5, No. 2 Juni 2022 e-ISSN: 2614-6002
Hal  yang  sama  juga  terungkap  dari  hasil  wawancara  lain  dengan  Bapak  KR  sebagai salah seorang calon tenaga kerja Indonesia yang mengungkapkan bahwa setiap pegawai harus melaksanakan wewenangnya dengan baik. Menurut pengamatan informan bahwa petugas telah melaksanakan wewenangnya dengan baik.
“ Hemat  saya,  wewenang  harus  dilaksanakan  dengan  baik.  Jadi  tidak  boleh menyalahgunakan wewenang dalam hal apapun termasuk dalam pelayanan kepada calon  tenaga  kerja  Indonesia.  Pengalaman  dan  pengamatan  saya,  petugas  di  sini telah melaksanakan tugas sesuai dengan bagiannya masing-masing. Sehingga kami yang melakukan pengurusan merasa aman dan nyaman, sehingga pengurusan kami tidak banyak terganggu ” (Wawancara, Mei 2022).
Demikian halnya Bapak MU, SH sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kota  Bima:
“ Ya, kami selaku petugas pelayanan selalu berlaku jujur, kapan dan dalam kondisi bagaimanapun. Bagi kami kejujuran dalam memberikan pelayanan sudah menjadi harga  mati.  Selaku  senior,  saya  selalu  meminta  kepada  adik  yunior,  agar  tetap memberikan pelayanan yang terbaik ” (Wawancara, Mei 2022).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  informan  tersebut  diketahui  bahwa sejauh  ini  para  pegawai  tidak  menyalahgunakan  wewenang  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Hasil  wawancara  di  atas  didukung  oleh  observasi  yang dilakukan oleh penulis bahwa para pegawai Kantor Imigrasi Kelas III Kota Bima dalam memberikan pelayanan kepada calon tenaga kerja Indonesia telah menunjukkan kinerja yang baik,  yakni aktivitas pelayanan berjalan sesuai peraturan pelayanan yang terdapat di  kantor  tersebut.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  salah  satu  aspek  penting kejujuran  telah  ditunjukkan  oleh  petugas  pemberi  pelayanan.  Sebagaiman  diketahui bahwa  kejujuran  menempati  kedudukan  istimewa  dalam  ajaran  Islam,  karena merupakan  perintah  Allah  sebagai  petunjuk  jalan  kebaikan  bagi  manusia.  ''dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan  orang-orang  yang  dianugerahi  nikmat  oleh  Allah,  yaitu  para  nabi  dan  orang- orang  yang  menetapi kebenaran'' (Q.S.  An-Nisa:  69).  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  penerapan  prinsip-prinsip  etika  yang  terdiri  dari  jujur,  integritas,  memegang janji,  setia,  adil,  perhatian,  hormat,  kewarganegaraan  kaum  profesional,  keunggulan, akuntabilitas dan menjaga kepercayaan publik merupakan nilai yang dicerminkan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi publik oleh para aparatur (Adris et al., 2019).

## b. Transparansi dalam pelayanan
Keterbukaan merupakan salah satu bentuk kejujuran seseorang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Transparansi adalah salah satu prinsip dalam tata kelola birokrasi pemerintahaan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, untuk mengetahui sikap transparan  pegawai  dalam  pelayanan  tergambar  dari  hasil  wawancara  dengan  para informan penelitian. Hasil wawancara dengan Ibu A sebagai salah seorang calon tenaga kerja  Indonesia  mengungkapkan  sikap  transparan  telah  ditunjukkan  dengan  baik  oleh pegawai yang memberikan pelayanan:
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 5, No. 2 Juni 2022 e-ISSN: 2614-6002
“ Saya kira, petugas di sini sangat terbuka dalam memberikan pelayanan. Bahkan, biaya-biaya  administrasi  yang  harus  kami  bayar,  telah  sesuai  dengan  aturan yang berlaku. Urusan mahal itu relatif  menurut saya. Tapi,  yang pasti  dan jelas petugasnya terbuka ” (Wawancara, Mei 2022).
Demikian pula dengan Bapak MS mengungkapkan:
“ Ini  mungkin  pengalaman  pribadi  yang  sangat  relatif  kebenarannya.  Saya  tidak sedang  subyektif.  Menurut  saya,  para  pegawainya  di  sini  sangat  terbuka. Mungkin hal ini terjadi, karena tempat pelayanan mereka yang terbuka. Maksud saya,  tidak  dalam  satu  kamar  masing-masing.  Tapi  ini  baru  pengalaman  dan pengamatan  saya.  Mungkin  saja,  bagi  orang  lain  dan  pada  kesempatan  lain, mereka tidak terbuka. Tapi, untuk sementara yang saya rasakan sangat terbuka ” (Wawancara, Mei 2022).
Sementara Bapak L.L.SE salah seorang pegawai mengungkapkan:
“ Ini komentar  berdasarkan yang kami lakukan dan berdasarkan SOP pelayanan pada  kantor  kami  ya.  Pelayayan  itu  harus  terbuka  pada  siapapun.  Prosedur pelayanan  harus  dibuat  dalam  bentuk  bagan  alir.  Maksud  saya,  prosedur pelayanan itu adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain,  dan  tidak  ada  yang  ditutup-tutupi.  Semunya  terbuka ”  (Wawancara,  Mei 2022).
Berdasarkan hasil wawancara  dengan para informan dan juga observasi  langsung yang  dilakukan  penulis  terungkap  bahwa  sikap  transparan  dalam  pelayanan  telah ditunjukkan  dengan  baik  oleh  para  pegawai.  Hasil  observasi  mengungkapkan  bahwa dalam  memberikan  pelayanan  kepada  calon  tenaga  kerja  Indonesia dilakukan berdasarkan  alur  pelayanan  yang  terdapat  dalam  SOP,  adanya  keterbukaan  dalam prosedur  atau  tatacara  pelayanan,  persyaratan,  satuan  kerja,  dan  pejabat  penanggung jawab  pemberian  pelayanan  umum.  Termasuk  waktu  penyelesaian  dan  rincian  biaya wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah dan diketahui oleh masyarakat. Sikap pelayanan  public  sebagai  diketahui  dalam  penelitian  ini  mempertegas  hasil  penelitian Kusumawati  (2004)  yang  mengungkapkan  bahwa  ketika  pejabat  publik  tidak  mampu memisahkan  secara  tegas  antara  domain  publik  dan  pribadi,  maka  akan  berkorelasi negatif terhadap pelayanan publik.

## 2. Tanggung jawab pelayanan
Tanggung  jawab  adalah  sesuatu  yang  harus  dilakukan  sesuai  dengan  tugas  dan kewajiban, sehingga orang lain memperoleh haknya. Sikap tanggung jawab merupakan perbuatan  penting  untuk  ditunjukkan  oleh  setiap  orang  dalam  kehidupan  sehari-hari, karena  tanpa  tanggung  jawab,  semuanya  menjadi  sia-sia.  Aspek  tanggung  jawab  yang ditemukan dalam penelitian ini ditunjukkan dengan adanya ketepatan dalam pelayanan, dan  menyadari  kepentingan  publik.  Adapun  data  hasil  penelitian  terhadap  beberapa temuan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

## a. Ketepatan dalam pelayanan
Setiap pelayanaan  yang  diberikan oleh lembaga  pemberi  pelayanan publik, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah ketepatan, baik dari segi sasaran maupun dari
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 5, No. 2 Juni 2022 e-ISSN: 2614-6002
waktu.  Oleh  karenanya,  pelayanan  yang  tepat  sasaran  dan  tepat  waktu  merupakan harapan semua orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan  Bapak ABR sebagai salah seorang  calon  tenaga  kerja  Indonesia  mengungkapkan  bahwa  dari  aspek  waktu, pelayanan telah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan:
“ Alhamdulillah,  saya  telah  beberapa  kali  mengurus  kebutuhan  saya  dan keluarga  di  sini.  Ada  kalanya  tepat  waktu,  tapi  tidak  jarang  tidak  tepat  waktu terutama  jika  calon  tenaga  kerja  Indonesia  itu  berjubel-jubel.  Namun,  pada beberapa kali saya melakukan pengurusan, saya nilai cukup tepat waktu dalam penyelesaiannya.  Karena,  Kantor  Imigrasi  Kelas  III  Kota    Bima  itu  mengurus masyarakat. Ya harus tepat waktu ” (Wawancara, Mei 2022).
Sementara wawancara dengan Bapak IBR mengungkapkan:
“ Saya  rasa,  sama  dengan  calon  tenaga  kerja  Indonesia  yang  lain  ya.  Maunya saya,  mengurus  keperluan  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  III  Kota  Bima  ini  harus tepat  waktu.  Tapi  tetap ada  kendala.  Misalnya,  lagi  mati  lampu.  Petugas  yang kita  butuhkan  lagi  di  luar.  Tapi  secara  keseluruhan,  saya  menilai  pegawai  di sini selalu memberikan pelayanan tepat waktu ” (Wawancara, Mei 2022).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  informan  tersebut  diketahui  bahwa ketepatan dalam pelayanan menurut penilaian informan telah dilaksanakan dengan baik sesuai yang diharapkan. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa para pegawai  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  calon  tenaga  kerja  Indonesia dilakukan dengan tepat waktu,  meski  masih  terdapat  adanya  kendala  waktu  pelayanan.  Para informan  juga  mengungkapkan  bahwa  pelayanan  yang  diberikan  sesuai  dengan  jenis pelayanan  yang  ingin  didapatkan.  Sehingga  masyarakat  merasa  puas.  Hasil  penelitian lain membuktikan bahwa kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh etika pelayanan (Nelya & Buulolo, 2021).

## b. Menyadari kepentingan publik
Menyadari  kepentingan  publik  merupakan  salah  satu  bentuk  tanggung  jawab dalam  pelayanan.  Setiap  pegawai  diharapkan  memahami  dan  menydari  kepentingan publik di atas segala-galanya. Untuk mengetahui kemampuan pegawai dalam menyadari kepentingan publik tergambar dari hasil wawancara dengan para infroman berikut. Hasil wawancara dengan Ibu SW salah seorang calon tenaga kerja Indonesia yang melakukan pengurusan  pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  III  Kota    Bima,  mengungkapkan  bahwa pegawai yang memberikan pelayanan menunjukkan kepedulian kepada masyarakat:
“ Yang  saya  amati  dan  saya  rasakan,  para  pegawai  cukup  peduli  kepada  calon tenaga kerja Indonesia yang melakukan pengurusan. Mereka cukup sopan. Cukup hangat, dan punya kepedulian kepada kami sebagai calon tenaga kerja Indonesia yang dilayani. Mungkin ini yang saya alami. Mudah-mudahan calon tenaga kerja Indonesia  yang  lain  merasakan  seperti  apa  yang  saya  rasakan.  Bukan  hanya untuk  segelintir  orang  atau  orang-orang  tertentu  pelayanan  terbaik  diberikan ” (Wawancara, Mei 2022).
Hal yang sama juga terungkap dari hasil wawancara lain dengan Bapak M.Y:
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 5, No. 2 Juni 2022 e-ISSN: 2614-6002
“ Saya  sudah  beberapa  kali  melakukan  pengurusan  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  III Kota  Bima ini. Bukan hanya urusan prubadi. Tapi beberapa teman dan keluarga yang  saya  bantu.  Yang  saya  rasakan,  cara  pelayanan  cukup  bagus.  Mudah- mudahan bukan saya saja yang merasakan seperti ini. Semoga calon tenaga kerja Indonesia  lain  yang  melakukan  pengurusan  merasakan  juga  seperti  apa  yang saya  rasakan.  Memang,  tidak  semua  orang  bisa  merasa  puas  atas  pelayanan pegawai.  Karena  ukurannya  berbeda.  Bergantung  pada  orangnya.  Bagi  saya sudah  cukup,  tapi  bagi  yang  lain  sangat  kurang.  Ini  relatif  menurut  saya ” (Wawancara, Mei 2022).
Sementara itu, wawancara dengan Bapak YDS salah seorang pegawai:
“ Bagi kami. Tanggung jawab itu sangat penting. Jika tidak. Kami tidak dipercaya lagi.  Olehnya  itu,  pimpinan  selalu  meminta  kepada  kami  semua,  baik  yunior maupun senior, agar tetap bisa bertanggugjawab dalam bertugas. Tidak boleh di antara  petugas  yang  saling  lempar  tanggung  jawab.  Calon  tenaga  kerja Indonesia  adalah  tamu  dan  raja  bagi  kami.  Maka  kami,  memberikan  pelayanan dengan penuh tanggung jawab ” (Wawancara, Mei 2022).
Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas, diketahui bahwa para pegawai  menyadari  kepentingnya    memperhatikan kepentingan masyarakat.  Sementara hasil  observasi  mendalam  penulis  mengungkapkan  bahwa  selama  kegiatan  penelitian, para pegawai pegawai telah memperlihatkan hal-hal yang menjadi hak masyarakat. Para pegawai  bekerja  sesuai  dengan  tugasnya  masing-masing  dan  tidak  ada  yang  saling melempar  tanggung  jawab.  Terkait  dengan  temuan  tersebut,  hasil  penelitian  Jumiati, 2012) mengungkapkan bahwa penerapan etika seyogyanya memperhatikan konteks atau dimana  kita  bekerja  atau  berada,  mendahulukan  orang  atau  suku  sendiri  merupakan tindakan  tidak  terpuji  bila  itu  diterapkan  dalam  konteks  organisasi  publik  yang menghendaki perlakuan yang sama kepada semua suku.

## 3. Disiplin pelayanan
Sikap  disiplin  dalam  pelayanan  publik  merupakan  aspek  penting  yang menentukan kesuksesan pelayanan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kedispilinan pegawai  ditunjukkan  dengan  adanya  ketaatan  pada  peraturan  yang  berlaku  dan pelaksanaan tugas sesuai jam kerja. Adapaun data hasil penelitian terkait dengan temuan tersebut tergambar dari hasil wawancara dengan para informan berikut.

## a. Ketaatan pada peraturan yang berlaku
Berdasarkan  beberapa  hasil  kajian  literatur,  bahwa  untuk  melihat  kinerja pelayanan  publik  salah  satu  alat  ukurnya  adalah  adanya  ketaatan  pegawai  terhadap peraturan  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengetahui  ketaatan  pegawai  terhadap peraturan yang berlaku dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian.  Hasil  wawancara  dengan  Bapak  MA  seorang  calon  tenaga  kerja  Indonesia mengungkapkan bahwa pegawai pemberi pelayanan telah menunjukkan sikap ketaatan, seperti memperlakukan calon tenaga kerja dengan baik dengan menunjukkan  berbagai persyaratan yang diperlukan, biaya yang harus dikeluarkan dan lain sebagainya.
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 5, No. 2 Juni 2022 e-ISSN: 2614-6002
“ Para  pegawai,  selama  saya  mengurus  administrasi  kebutuhan  saya  kaitan dengan  kebutuhan  saya  di  kantor  ini,  sangat  taat  pada  peraturan  yang  berlaku. Misalnya,  biaya-biaya  administrasi  telah  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku. Nah, itu yang saya rasakan. Tapi tidak jarang, ada calon tenaga kerja Indonesia yang diperlakukan tidak adil. Boleh saja karena calon tenaga kerja Indonesia itu sendiri atau bagaimana, ya. Tapi, tidak pernah saya temukan di Kantor Imigrasi Kelas III Kota  Bima ini ” (Wawancara, Mei 2022).
Hal yang sama juga terungkap dari Ibu St.H:
“ Mungkin  saya  sependapat  dengan  beberapa  calon  tenaga  kerja  Indonesia lainnya,  memang  agak  sulit  menerapkan  peraturan  yang  berlaku  dengan  baik. Mungkin bahasa kerennya taat asas. Yang saya rasakan di Kantor Imigrasi Kelas III  Kota    Bima  ini  sudah  baik.  Tapi,  siapapun,  tetap  menginginkan  pelayanan yang  terbaik,  baik  menyangkut  keamanan,  kenyamanan,  keterbukaan,  dan  lain sebagainya.  Di  Kantor  Imigrasi  Kelas  III  Kota    Bima  ini,  saya  rasakan  masih cukup baik dalam memberikan pelayanan ” (Wawancara, Mei 2022).
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  diketahui  bahwa  ketaatan  pegawai  pada peraturan yang berlaku telah ditunjukkan dengan baik. Hasil observasi langsung penulis diketahui  beberapa  dimensi  yang  diperhatikan  yaitu:  akurasi  pelayanan  sesuai  dengan ketentuan  pelayanan  yang  terdapat  dalam  SOP,  termasuk  adanya  kemudahan  dalam mendapatkan pelayanan.

## b. Pelaksanaan tugas sesuai jam kerja
Pelaksanaan  tugas  sesuai  jam  kerja  yang  telah  ditentukan  menjadi  indikator penting yang menentukan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan tugas sesuai jam kerja merupakan bentuk  nyata dari disiplin  dalam pelayanan. Disiplin  merupakan keteguhan pada prinsip-prinsip kerja suatu organisasi yang menentukan kemajuan suatu organsiasi. Untuk  mengetahui  pelaksanaan  tugas  sesuai  jam  kerja  yang  ditentukan  terlihat  dari tanggapan para informan berikut. Hasil wawancara dengan Ibu MSH mengungkapkan:
“ Pada  instansi  pemerintah,  yang  saya  rasakan,  susah  bagi  seorang  pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai jam kerja. Ini menjadi penyakit di mana-mana. Mereka biasa terlambat masuk, tapi cepat pulang. Tapi di Kantor Imigrasi Kelas III  Kota    Bima  ini  saya  rasakan  jauh  berbeda  seperti  yang  saya  alam  waktu pengurusan di tempat lain. Hal ini saya bisa rasakan karena sudah beberapa kali saya  melakukan  pengurusan  kaitan  dengan  kebutuhan  saya  dan  keluarga. Harapan  saya,  terus  ditingkatkan  pelayanan  kepada  calon  tenaga  kerja Indonesia.  Memang,  sulit  bagi  pegawai  kita  untuk  bekerja  dengan  tepat  waktu. Biasa  pegawai  di  negara  kita,  suka  ngobrol  yang  bukan-bukan,  kendati  waktu melayani orang. Di Kantor Imigrasi Kelas III Kota  Bima ini, menurut saya sudah cukup  bagus,  tapi  perlu  terus  ditingkatkan  kualitas  pelayanannya ” (Wawancara, Mei 2022).
Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Abd.M juga mengungkapkan:
“ Kantor  Imigrasi  Kelas  III  Kota  Bima  itu  tempat  pelayanan  masyarakat.  Saya sependapat  dengan  calon  tenaga  kerja  Indonesia  yang  telah  memberi  komentar tadi.  Sebenarnya,  mereka  bisa  selesaikan  urusan  dengan  tepat  waktu.  Tapi, kadangkala  mereka  suka  undur-undur  waktu  baik  yang  disengaja  maupun  tidak.
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 5, No. 2 Juni 2022 e-ISSN: 2614-6002
Misalnya,  mereka  sering  bercerita  sambil  bekerja,  sehingga  tidak  fokus pekerjaannya.  Seharusnya,  rencanakan  waktu  dan  kerjakan  sesuai  waktunya. Orang  yang  gagal  membuat  rencana  sebenarnya  sedang  merencanakan kegagalannya sendiri. Demikian kata bijak, yang pernah saya baca ” (Wawancara, 5 Mei 2022).
Sementara itu, wawancara dengan Bapak KA salah seorang pegawai mengungkapkan:
“ Kami  selalu  meminta  kepada  teman-teman  agar  selalu  tegakkan  disiplin  kerja. Ya,  salah  satu  bentuk  kedisiplinan  pegawai  adalah  ketaatan  terhadap  peraturan yang  telah  ditetapkan.  Baik  itu  ketaatan  terhadap  jam  kerja,  ketaatan  terhadap pimpinan,  maupun  ketaatan  terhadap  prosedur  dan  metode  kerja ”  (Wawancara, Mei 2022).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  informan  di  atas,  bahwa  pemberian pelayanan  dilakukan  sesuai  dengan  jam  kerja,  meskipun  masih  terdapat  sebagian pegawai  yang  terlambat  masuk  kantor.  Tetapi  secara  umum,  pegawai  bekerja  sesuai ketentuan  jam  kerja  yang  telah  diatur.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  kedisiplinan memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  sikap  mental  dan  moral  yang  melekat  pada  diri seseorang.  Sehingga  di  beberapa  hasil  riset,  kedispilinan  kerja  mempengaruhi  kualitas hasil  kerja.  Disiplin  kerja  dan  pelayanan  pegawai  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kepuasan masyarakat (Momot et al., 2021).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  deskripsi  data  dan  pembahasan  hasil  penelitian,  hasil  penelitian menyimpulkan  bahwa  etika  pelayanan  publik  di  Kantor  Imigrasi  kelas  III  Kota  Bima ditunjukkan  adanya  sikap  jujur,  tanggung  jawab,  dan  sikap  disiplin  pegawai  dalam memberikan  pelayanan  kepada  calon  tenaga  kerja  Indonesia.  Sikap  jujur  ditunjukkan dengan  kemampuan  untuk  tidak  menyalahgunakan  wewenang  dan  transparansi  dalam memberikan  pelayanan.  Sedangkan  sikap  tanggung  jawab  ditunjukkan  dengan  adanya ketepatan waktu dalam pelayanan dan menyadari kepentingan publik. Sementara sikap kedispilinan pegawai ditunjukkan dengan adanya ketaatan pada peraturan yang berlaku dan pelaksanaan tugas sesuai jam kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Adris, Amir, M., & Kadir, A. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Dalam Pelayanan Publik Kabupaten Bombana (Application of Ethical Principles in Public Service in the  Population  and  Civil  Service  of  Bombana  Regency). Publica :  Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik , 10 (2), 48–59.
Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. Journal of Governance Innovation , 1 (1), 59–76. https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298
Denni, D., Robin, R., Irwadi, I., Hendy, H., & Victor, V. (2022). Pengaruh Etika Bisnis Dan Kualitas Pelayanan  Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Pt  Rolimex Medan. Sebatik , 26 (1), 231–238. https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i1.1839
Jumiati, I. E. (2012). Dimensi Etika Dalam Pelayanan Publik, Arti Penting Dilema dan
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 5, No. 2 Juni 2022 e-ISSN: 2614-6002
Implikasinya  Bagi  Pelayanan  Publik  di  Indonesia. Administrasi  Publik , 3 (1),  25– 31. http://repository.fisip-untirta.ac.id/1431/
Kusumawati,  M.  P.  (2004).  Harmonisasi  Antara  Etika  Publik  dan  Kebijakan  Publik. Jurnal Yuridis , 6 (1), 1–23. https://doi.org/10.1002/0471684228.egp09588
Kumorotomo, Wahyudi. 2007. Etika administrasi Negara . Jakarta: Rajawali Pers.
Milles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). Analisis Data Kualitatif . Jakarta: UI Press.
Momot,  Y.  F.,  Wangsi,  M.  M.,  Kamaluddin,  &  Jamil,  A.  (2021).  Pengaruh  Disiplin Kerja  dan  Pelayanan  Pegawai  Terhadap  Kepuasan  Masyarakat  Pada  Kantor Kelurahan  Klamana  Kota  Sorong. Jurnal  Perkusi:  Pemasaran,  Keuangan  Dan SUmber Daya Manusia , 1 (4), 457–463. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Sorong Nelya,  B.,  &  Buulolo,  Y.  (2021).  Pengaruh  Etika  Pelayanan  Pemerintah  Terhadap Kepuasan Masyarakat  Di  Desa Sifalago Susua Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan. Jurnal Governance Opinion , 6 (2), 157–168.
Tjandra,  W.  Riawan,  dkk.  2005. Peningkatan  Kapasitas  Pemerintah  Daerah  dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
Tjiptono, F. 2008. Prinsip-prinsip Total Quality Service . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Usman, H. 2006. Birokrasi dan Pelayanan . Yogyakarta: Penerbit Andi.