## INOVASI SEKTOR PUBLIK DALAM PENGELOLAAN JDIH (Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum) DI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
Raenaldi Ramanda Putra 1*) , Andre Ariesmansyah 1)
Universitas Pasundan 1),
Email: raenaldi107@gmail.com 1*)

## Abstract
Innovation  in  the  public  sector  is  one  way  or  even  a  breakthrough  to  overcome bottlenecks  and  stalemate  organizations  in  the  public  sector.  Public  sector  innovation  has become  an  important  discourse  in  various  countries,  especially  in  developing  countries because  public  sector  innovation  is  able  to  contribute  to  improving  the  quality  of  public services  and  being  a  solution  in  solving  public  problems.  Public  sector  innovation  is  very identical and often associated with changes made by the government which is known as the concept of e-government. The main thing that is an indicator that public service providers are responsive to the community is the emergence of service innovation. In the delivery of public services, innovation can also be interpreted as a process of thinking about and implementing original, important and impactful public policies.
Keywords: innovation, e-government, public sector

## Abstrak
Inovasi  di  sektor  publik  adalah salah  satu  jalan  atau  bahkan  breakthrough  untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan organisasi di sektor publik. Inovasi sektor publik telah menjadi  wacana  penting  diberbagai  negara,  terutama  di  negara  berkembang  karena  dengan adanya  inovasi  sektor  publik  dianggap  dapat  berkontribusi  dalam  peningkatan  kualitas pelayanan publik dan menjadi solusi dalam pemecahan masalah publik. Inovasi sektor publik sangat identik dan sering dikaitkan dengan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah yang dikenal  sebagai  konsep  e-government.  Hal  utama  yang  menjadi  indikator  bahwa  penyedia layanan  publik  telah  responsif  terhadap  masyarakat  adalah  munculnya  inovasi  pelayanan. Dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  inovasi  juga  bisa  diartikan  sebagai  proses memikirkan  dan  mengimplementasikan  kebijakan  publik  yang  original,  penting,  dan berdampak.
Kata Kunci: Inovasi, E-government , Sektor Publik

## ARTIKEL

## A. PENDAHULUAN
Inovasi sektor publik telah menjadi wacana penting diberbagai negara, terutama di negara berkembang karena dengan adanya inovasi sektor publik dianggap dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjadi solusi dalam pemecahan masalah publik. Inovasi sektor publik sangat identik dan sering dikaitkan dengan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah yang dikenal sebagai konsep e-government. Hal utama yang menjadi indikator bahwa penyedia layanan publik telah responsif terhadap masyarakat adalah munculnya inovasi pelayanan.  Dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  inovasi  juga  bisa  diartikan  sebagai proses memikirkan dan  mengimplementasikan kebijakan publik yang original,  penting, dan berdampak (Dani Darmawan, 2018).
Strategi  membangun  dan  mewujudkan  pemeirntahan  yang  baik (Good  governance) adalah  melibatkan  dan  mendorong  partisipasipasi  masyarakat  dalam  setiap  aktivitas penyelenggaraan  pemerintahan.  Demokrasi  sebagai  inti  dari  Good  Governance  menuntut keikutsertaan  seluruh  elemen  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,dan pembangunan, mulai  dari perumusan  pembuatan dan penyusunan  kebijakan  sampai  pada pelaksanaan    dan    pengendalian  pemerintahan.Partisipasi  publik  dalam  proses  pembuatan kebijakan  publik  menurut  Smith  dan  Ingram  (1993)  juga  akan  memberi  manfaat  bagi pemerintah. Sebab pemerintah akan menjadi lebih kuat dalam arti ada peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pembuatan kebijakan yang akan berimplikasi pada peningkatan dukungan publik  terhadap  pemerintah,  misalnya  pemberian  suara  pemilihan  umum.  Dewasa  ini masyarakat semakin sadar bahwa mereka memiliki hak untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga pemerintah seharusnya meresponsnya dengan baik dengan  melibatkan  mereka  dalam  berbagai  aktivitas  pemerintahan  dan  pembangunan (Ariesmansyah, A., 2022).
Adapun Peraturan Bupati mengenai JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) ahwa  dalam  mengelola  jaringan  dokumentasi  dan  informasi  hukum  yang  lengkap,  akurat, mudah,  dan  cepat  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sumedang,  diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan  baik,  Peraturan  Bupati  Nomor  15  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Jaringan Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum,  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  dan kebutuhan  hukum  masyarakat  sehingga  perlu  diganti.  Menurut  Pasal  2  Maksud diselenggarakannya  JDIH  Kabupaten  Sumedang  adalah  untuk  mengelola  Dokumen  Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat.
Teori  tersebut  terdapat  cara  atau  metode  untuk  membuat  produk  hukum  yang  baik menurut  Leopold  Pospisil  inovasi  sektor  publik  dalam  pengelolaan  JDIH  (Jaringan Dokumentasi dan Informas Hukum) yang baik. yang materinya sebanyak mungkin diambil dari common  law  (masyarakat)  tetapi  wadahnya  di  beri  bentuk  authoritarian  law.  Kemudian menurut  Formelle theorie oleh Rick Dikersoern  dan terakhir ialah Filosofische thoerie oleh Jeremy Bentham yang berpendapat bahwa suatu JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)  dapat  berlaku  lama  dan  dipatuhi  oleh  masyarakat  jika  memiliki  sifat  filosofis, sosiologis dan yuridis. Suatu regulasi yuridis memang harus mempertimbangkan banyak aspek dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini, karena daya berlakunya akan melibatkan banyak pihak dan berelasi dengan beragam kepentingan. Meskipun barangkali yang dijadikan target  adalah  satu  atau  beberapa  obyek,  namun  seringkali  konsekuensinya  dan  dampaknya bersifat meluas.

## ARTIKEL
Mewujudkan  JDIH  (Jaringan  Dokuumentasi  dan  Hukum)  yang  berkualitas  harus memiliki  kriteria  regulasi  tertib,  tidak  tumpang  tindih,  mampu  mengatur  lebih  baik  serta menjadi  multisistem  yang  kuat  untuk  perubahan  dalam  artian  aturan  yang  dibuat  memiliki kaitan dengan peraturan yang lain. beberapa syarat untuk membuat produk hukum berkualitas, yaitu  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  mempunyai knowledge,  skill,  attitude yang  baik. SDM yang memiliki integritas, jujur tidak punya kepentingan pribadi dan bertanggungjawab. Selain itu sarana prasarana yang memadai, referensi yang valid, data informasi yang update, anggaran yang cukup, strategi dan proses yang jitu, serta target produk yang berkualitas.
Adapun beberapa kendala dalam proses pembentukan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Hukum)  peraturan  perundang-undangan  dalam  peraturan  daerah  di  sekretariat  daerah Kabupaten  Sumedang,  diantaranya  Keterbatasan  Sumber  Daya,  Keamanan  Privasi  Data, Kesulitan Pengumpulan Data Hukum,Tantangan Teknologi,Regulasi dan Kepatuhan Hukum, Keterbatasan Aksesibilitas, Penyusutan Data Hukum. Pengatasiannya melibatkan Upaya untuk mengatasi  kendala-kendala  diatas  melalui  perencanaan  yang  matang,  kolaborasi  dengan pemangku kepentingan, pengelolaan sumber daya secara efisien, dan pembaruan teknologi dan kebijakan yang sesuai.

## B. KAJIAN PUSTAKA
inovasi yang telah dilakukan dalam sektor publik. Salah satunya penggunaan Jaringan Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  di  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Sumedang, yang dapat meningkatkan transparansi dan keamanan data. Selain itu, kajian ini juga menyoroti pegembangan aplikasi  untuk  analisis data dalam membuat  kebijakan public yang  lebih  efektif.  Inovasi  lainnya  termasuk  platform  partisipasi  public  online  yang memungkinkan  Masyarakat  untuk  berkontribusi  langsung  pada  proses  pembuatan  produk hukum.
Hal yang dapat kita indikasikan atau kategorikan sebagai inovasi yaitu pembaruan yang terjadi  karena  proses  pemikiran  atau  tindakan  manusia  dengan  menggunakan  atau memanfaatkan kemampuan sehingga menemukan sesuatu yang baru serta bermanfaat dalam kehidupan manusia. Inovasi sangat identik dan sering dikaitkan sebagai komponen strategis di banyak organisasi atau perusahaan untuk menanggapi kecepatan perkembangan dan perubahan teknologi yang tidak dapat diprediksi. Pengenalan teknologi baru, aplikasi baru dalam produk pelayanan, pengembangan pasar baru, hingga pengenalan bentuk baru organisasi, merupakan proses dalam berinovasi.
Jaringan dokumentasi dan informasi hukum adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mengelola,  dan  menyediakan  akses  terhadap  berbagai  informasi  hukum,  termasuk  undang- undang,  peraturan,  putusan  pengadilan,  panduan  hukum,  dan  literatur  lainnya.  Jaringan  ini bertujuan  untuk  menyediakan  layanan  yang  efisien  dalam  pengumpulan,  penyimpanan,  dan distribusi  data  hukum  yang  relevan  bagi  para  profesional  hukum,  akademisi,  peneliti,  dan masyarakat umum. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum, data hukum dikumpulkan dari berbagai  sumber,  baik  dari  sumber-sumber  pemerintah,  badan  hukum,  organisasi,  maupun lembaga akademis. Data kemudian diorganisasi dan dikelompokkan dengan baik agar mudah dicari dan diakses oleh pengguna. Jaringan ini sering kali dikelola dengan dukungan teknologi informasi, seperti basis data, perangkat lunak pengelolaan dokumen, platform daring, atau situs web hukum. Melalui jaringan ini, para pengguna dapat memperoleh akses terhadap informasi hukum  terkini  dan  akurat  yang  membantu  mereka  dalam  mengambil  keputusan  atau  dalam proses pengambilan keputusan hukum. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum memiliki

## ARTIKEL
peran penting dalam mendukung keberlangsungan sistem hukum dan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas terhadap informasi hukum bagi seluruh masyarakat.
Inovasi  tidak  akan  bisa  berkembang  dalam  kondisi  status  quo  atau  keadaan  tetap sebagaimana  keadaan  sekarang  atau  sebagaimana  keadaan  sebelumnya.  Rogers  (2003) menjelaskan  prinsip-prinsip  inovasi,  yaitu  “ Relative  adventage,  compatibility,  complexity, triability, observability” .
Coyne dalam Kurniawati (2010) inovasi dilakukan dengan tujuan menurunkan tingkat biaya,  meningkatkan  efisiensi,  menyampaikan  kualitas  yang  baik  pada  harga  yang  sesuai, kemungkinan memperoleh provit dan pertumbuhan. Sumber – sumber inovasi menurut coyne dapat  diciptakan  melalui  Penciptaan  iklim  yang  kondusif,  apabila  ide  karyawan  tersebut, konstribusinya dihargai,  maka hal ini akan memicu organisasi untuk kreatrif  dan Menerima kesalahan, apabila ide kreatif dan pemikiran yang berani merupakan elemen yang penuh resiko, jangan menghukum sebuah kesalahan dari ide kreatif, hal ini menghilankan kreatifitas, seperti yang dikatakan William Mc. Knight dari 3M, “management that’s destructive critical when mistakes are made kills initiative” (manajemen merusak secara kritis apabila kesalahan yang dibuat membunuh inisiatif).
Tony  Davila  dalam  Kurniawati  (2010)  mengungkapkan  bahwa  proses  inovasi  diawali dengan menghasilkan ide-ide kreatif, ide tersebut selanjutnya diseleksi dan disesuaikan dengan kebutuhan ide yang terseleksi selanjutnya direalisasikan dalam bentuk penciptaan nilai yang kreatif,  yang  dapat  dikomersilkan.  Proses  inovasi  menurut  Davila  dan  Jerald  memiliki kesamaan, proses inovasi diawali dengan penciptaan ide – ide kreatif dalam suatu organisasi dikembangkan dan diujikan ke pasar sampai menghasilkan produk baru yang benar – benar dapat memenuhi kebutuhan pasar.
Greenberg  &  Baron  dalam  Kurniawati  (2010)  memberikan  gambaran  proses  inovasi melalui lima tahap, yang melibatkan motivasi, aktivitas individu dan kelompok sumber dan skill.  pemikiran  James  Brian  Quinn  (1995)  faktor-faktor  pendukung  untuk  tercapainya keberhasilan  penerapan  Inovasi  harus  berorientasi  pasar.  Banyak  inovasi  yang  sekedar memecahkan masalah secara kreatif tetapi tidak mempunyai keunggulan bersaing di pasaran. Pasar  berubah  disebabkan  oleh  faktor  1.  aktor  berikut  yakni  faktor  perubahan  teknologi, perubahan  ekonomi,  perubahan  perilaku  sosial  dan  budaya,  perubahan  iklim  dunia,  serta perubahan  peraturan  pemerintah,  Inovasi  harus  mampu  meningkatkan  nilai  tambah perusahaan. Ada nilai tambah (value added) sehingga bisa menjadi pendongkrak pertumbuhan dan  perkembangan  perusahaan. Terdapat  unsur  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  satu  inovasi. Tanpa faktor efisiensi dan efektivitas, sebuah inovasi, tidak akan mempunyai arti atau dampak yang  berarti  bagi  kemajuan  perusahaan,  inovasi  harus  mampu  meningkatkan  efesien  dan efektivitas, baik dari sudut waktu maupun biaya, Inovasi harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Inovasi harus sejalan dengan misi dan visi usaha sehingga tidak menyimpang dari Kemampuan inovasi suatu organisasi atau lembaga dalam sektor publik dapat diukur dari sejumlah  faktor  yang  disebut  sebagai  dimensi  inovasi,  adapun  dimensi  inovasi  yang dikembangkan dalam sektor publik menurut Halvorsen yang dikutip Suwarno (2008) ialah “a) inovasi konseptual, b) inovasi delivery, c) inovasi interaksi .” Untuk lebih jelasnya sebagai Inovasi konseptual dalam pengertian memperkenalkan ide baru atau strategi baru yang rasional  atau  hasil  dari  inovasi  konseptual  adalah  kemunculan  paradigma,  ide,  gagasan, pemikiran, dan terobosan baru. Hal yang menjadi tolak ukur dari inovasi konseptual ini adalah ide atau gagasan baru di dalam sebuah manajemen organisasi dalam memberikan layanan, serta sejauh mana ide atau gagasan tersebut dapat bermanfaat bagi
Inovasi  delivery  Yaitu  Termasuk  cara-cara  baru  atau  cara  yang  diubah  dalam menyelesaikan  masalah,  memberikan  layanan  atau  berinteraksi  dengan  klien  untuk  tujuan pemberian layanan khusus. Hal yang menjadi tolak ukur dalam inovasi delivery ini adalah cara atau metode baru di dalam penyampaian informasi mengenai penyelenggaran sebuah inovasi kepada pelanggan agar sistem layanan berjalan secara efektif.
Inovasi interkasi sistem Yaitu cara-cara baru atau yang diubah dalam berinteraksi dengan organisasi  atau  sebagai  bentuk  dan  mekanisme  baru  dalam  berhubungan  dengan  pihak  lain demi  tercapainya  tujuan  bersama.  Keberhasilan  sebuah  program  sangat  dipengaruhi  oleh bagaimana sistem interaksi yang ada didalamnya, antara tiap unit dan stakeholder dalam sebuah organisasi.  Hal  yang  menjadi  tolak  ukur  dalam  inovasi  interaksi  ini  adalah  koordinasi  dan komunikasi dalam penyelenggaraan inovasi agar layanan yang diberikan dapat berjalan dengan baik.
James Brian Quinn (1995) untuk mengemukakan beberapa factor yang mempengaruhi terhadap tercapainya keberhasilan penerapan Inovasi harus berorientasi pasar. Banyak inovasi yang sekedar memecahkan masalah secara kreatif tetapi tidak mempunyai keunggulan bersaing di  pasaran.  Pasar  berubah  disebabkan  oleh  faktor  1.  faktor  berikut  yakni  faktor  perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perubahan perilaku sosial dan budaya, perubahan iklim dunia, serta perubahan peraturan pemerintah
Inovasi harus mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan. Ada nilai tambah (value added) sehingga  bisa  menjadi  pendongkrak  pertumbuhan  dan  perkembangan  Perusahaan. Terdapat  unsur  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  satu  inovasi.  Tanpa  faktor  efisiensi  dan efektivitas, sebuah inovasi, tidak akan mempunyai arti atau dampak yang berarti bagi kemajuan perusahaan, inovasi harus mampu meningkatkan efesien dan efektivitas, baik dari sudut waktu maupun biaya.
Inovasi harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Inovasi harus sejalan dengan misi dan  visi  usaha  sehingga  tidak  menyimpang  dari  pertumbuhan  usaha (contra  productive) . Inovasi harus bisa diinovasikan lagi sehingga terjadi inovasi yang berkelanjutan (continuous improvement) hingga perusahaan tumbuh menjadi lebih baik dan lebih berkembang.

## ARTIKEL

## Gambar 1. Kerangka Berpikir

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  pelaksanaan pembuatan inovasi sektor publik dalam pembuatan produk hukum di bagian hukum Sekretariat Daerah  Kabupaten  Sumedang.  Untuk  mencapai  tujuan  dari  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  penulisan  deskriptif.  Pada  dasarnya penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dapat Menjelaskan dan menganalisis fenomena individu dan kelompok, peristiwa kegiatan sosial, sikap, keyakinan, persepsi dan pemikiran. Metodologi  adalah  hal  yang  sangat  penting  dan  berdampak  signifikan  terhadap  berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama dalam hal pengumpulan data.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang dimana peneliti melakukan observasi  lapangan  untuk  mendapatkan  informasi  tentang  inovasi  sektor  publik  dalam pembuatan produk hukum di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. faktor penghambat  serta  upaya  dalam  mengatasi  pelaksanaan  pembuatan  produk  hukum  tersebut. Peneliti  juga  menggunakan  metode  penulisan  secara  deskriptif.  Penelitian  secara  deskriptif dipilih atas dasar pertimbangan sehingga dapat  mendeskripsikan dan menggambarkan suatu masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat  diperoleh data secara akurat dan dapat mengeksplorasi  sejauh  mana  pelaksanaan  inovasi  sektor  publik  dalam  pembuatan  produk hukum  di  bagian  hukum  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Sumedang.  Metode  deskriptif menggambarkan keadaan objek atau subjek yang ditinjau dengan apa adanya.
Penelitian  deskriptif  merupakan  cara  yang  dipakai  dalam  menggambarkan  atau menganalisis  suatu  hasil  penelitian  tetapi  tidak  digunakan  untuk  menarik  kesimpulan  yang lebih luas (Sugiyono, 2011). Penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk menemukan dan memahami apa yang diyakini oleh beberapa individu atau kelompok orang yang berasal dari

## ARTIKEL
masalah  sosial  atau  kemanusiaan  (Creswell  2016:).  Penelitian  ini  dilaksanakan  untuk memdapatkan  gambaran  yang  luas  mengenai  pelaksanaan  inovasi  sector  publik  dalam pembuatan produk hukum pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. yang dilihat dari 4 faktor keberhasilan inovasi sektor publik menurut Dani Darmawan dan Humaedi Suhada dkk yaitu, Data, dokumentasi, observasi, dan wawancara.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  memahami  fenomena  yang didapatkan melalui potret aktual di lapangan, sehingga landasan, proses, kegiatan, keadaan dan hubungan antar fenomena bisa dibangun dan dipahami atas dasar  fakta dan informasi yang diperoleh  dari  kata-kata,  tindakan  dan  gambar.  Jadi,  pendekatan  kualitatif  dengan  metode penulisan  deskriptif  dirasa  akan  sesuai  dan  cocok  untuk  mendeskripsikan  mengenai pelaksanaan  inovasi  sektor  publik  dalam  pembuatan  produk  hukum  di  bagian  hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Inovasi sektor publik dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di bagian  hukum  sekretariat  daerah  kabupaten  Sumedang  di  Kabupaten  Sumedang  pada  era digital  saat  ini  dari  mulai  proses  pengajuan  sampai  publikasi  produk  hukum  daerah  sudah menggunakan sistem elektronik berbasis internet dalam tahap pengajuan bagian hukum dimana itu suatu sistem pelayanan pengajuan perundang-undangan sehingga rancangan produk daerah yang diajukan bagian tubuh disampaikan melalui aplikasi tersebut berbeda dengan sebelumnya yang disampaikan langsung oleh perangkat daerah hukum begitupun dalam komunikasi produk hukum  daerah  telah  dibangun  aplikasi  atau  website  jaringan  dokumentasi  dan  informasi sebagai  hukum  daerah  sehingga  masyarakat  atau  pihak-pihak  yang  berkepentingan  apabila memerlukan suatu aturan dapat mencari dan mendownloadnya di website. Faktor-faktor yang menjadi  kendala  dalam  pengelolaan  jaringan  dokumentasi  dan  informasi  hukum  di  bagian hukum  sekretariat  daerah  kabupaten  Sumedang  yang  dihadapi  diantaranya  diantaranya terjadinya error pada kedua aplikasi tersebut sehingga penyampaian rancangan produk hukum dan pencarian produk hukum terganggu.
Pelaksanaan  jaringan  dokumentasi  dan  informasi  hukum  melibatkan  proses mengumpulkan,  menyimpan,  mengatur,  dan  menyediakan  informasi  hukum  dalam  suatu system yang terorganisir dan terstuktur. Ini mencakup pengelolaan dokumen hukum, regulasi, keputusan hukum, serta informasi-informasi penting lainnya. Tujuannya adalah memastikan akses mudah dan cepat terhadap informasi hukum yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat di berbagai bidang yang terkait dengan hukum.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan sistem pendayagunaan, yang artinya memerlukan pendayaan koleksi secara bersama untuk masyarakat luas, saling merujuk, berbagai  informasi  serta  saling  mengirim  koleksi  yang  dimiliki.  Dalam  pendayagunaan bersama  bentuk  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  dokumentasi  hukum  lainnya memiliki  makna  bahwa  Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  merupakan  suatu jaringan peraturan di pusat dan di daerah serta bahan dokumentasi hukum lainnya seperti buku- buku  tentang  hukum,  majalah  tentang  hukum,  artikel-artikel  surat  kabar  berkaitan  dengan bidang hukum maupun dokumentasi lainnya berupa gambar, foto, kaset, CD, VCD maupun berbasis Website yang bermaterikan tentang hukum.
Semakin  lengkap  koleksi  yang  dimiliki  tentunya  semakin  besar  peluang  untuk memberikan  layanan  informasi  hukum  yang  diperlukan  oleh  masyarakat  (aparatur  negara, kalangan  akademisi  dan  profesi  hukum),  namun  jika  koleksi  yang  dimiliki  terbatas  maka

## ARTIKEL
layanan  informasi  hukum  yang  diperlukan  oleh  masyarakat  juga  akan  terbatas.  Salah  satu indikator  berjalannya  layanan  pemberian  informasi  hukum  kepada  pengguna  hukum  adalah kemudahan untuk menemukan atau memperoleh informasi hukum di dalam koleksi peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum lainnya. Tentunya dalam memberikan pelayanan tersebut terkait dengan persoalan teknis.
Pemahaman  akan  keberadaan  Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  pada Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Sumedang  masih  belum  berjalan  secara  optimal  meskipun payung hukum dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum itu telah ada yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012. Meskipun demikian, Sekretariat Daerah Kabupaten  Sumedang  telah  berusaha  semaksimal  mungkin  dalam  mengelola  Jaringan dokumentasi dan informasi hukum dalam rangka penyebarluasan kepada seluruh anggota JDIH dan  masyarakat.  Membentuk  peraturan  perundang-undangan  daerah  merupakan  salah  satu kewenangan  yang  dimiliki  oleh  daerah  sejak  adanya  otonomi  daerah.  Proses  pembentukan peraturan perundang-undangan daerah ini disebut juga dengan proses inovasi sektor publik . Pada proses inovasi sektor publik tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur, sehingga peraturan perundang-undangan daerah yang dihasilkan juga akan memiliki kualitas yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat.
Hal-hal yang perlu dilakukan dalam mencapai suatu proses inovasi sektor publik yang ideal  yaitu  dengan  melakukan  kajian  yang  memadai,  pemahaman  tentang  materi  muatan peraturan  perundang-undangan  yang  baik,  pemahaman  asas-asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan, peran serta masyarakat, harmonisasi dan sinkronisasi, serta pemakaian bahasa  yang  tepat  dan  substansi  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  bertentangan dengan peraturan di atasnya, sehingga didapatkan hasil yang optimal dari proses inovasi sektor publik tersebut. Jadi untuk menghasilkan inovasi sektor publik yang berkualitas, maka dalam proses legislasi daerah idealnya dengan dukungan data dan informasi hukum yang lengkap dan akurat yang berasal dari dokumentasi hukum, sehingga produk hukum yang dihasilkan tersebut mempunyai kualitas yang baik. Artinya substansi dari produk hukum tersebut tidak tumpang tindih dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.
Keberadaan  informasi  dan  dokumen  hukum  sangat  dibutuhkan  untuk  dimanfaatkan dalam proses legislasi daerah. Namun saat ini masih saja terjadi permasalahan yang berkaitan proses legislasi daerah khususnya pada substansi hukum di daerah, diantaranya seperti masih ada  Peraturan  Daerah  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi  di  atasnya,  serta  banyak  produk  hukum  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah  yang  tidak sinkron  dengan  peraturan  lain,  baik  yang  setara  maupun  yang  lebih  tinggi  kedudukannya. Kondisi  tersebut  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  yang  salah  satunya  adalah  akibat  tidak lengkapnya  data  peraturan  perundang-undangan  yang  dimiliki  sehingga  proses  harmonisasi perundang-undangan sering mengalami kendala.
Permasalah  tersebut  dapat  di  atasi  dengan  baik  apabila  ketersediaan  dokumen  dan informasi  hukum  dikelola  dengan  baik.  Sesungguhnya  dalam  konsep  dokumentasi  dan informasi hukum, di mana dokumen peraturan yang lebih tinggi dihimpun, diolah, disimpan disebarluaskan serta informasi hukum yang dapat diakses dengan cepat dan mudah, ada sebuah wadah yang disebut dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Jaringan ini merupakan  suatu  kesatuan  tatanan  yang  terdiri  atas  organisasi,  manajemen,  himpunan  data, teknologi, dan sumber daya manusia yang mampu menghasilkan dan menyampaikan informasi secara cepat, tepat, lengkap dan akurat untuk mendukung berbagai upaya dalam mewujudkan sasaran yang hendak dicapai termasuk diantaranya adalah pembentukan peraturan daerah.

## ARTIKEL

## D. SIMPULAN
Inovasi  dalam  sektor  publik  dalam  pengelolaan  jaringan  dokumentasi  dan  informasi hukum membawa perubahan yang signifikan dalam cara informasi hukum diakses, disimpan, dan digunakan oleh berbagai pihak. Transformasi digital, pemanfaatan teknologi canggih, serta pendekatan baru dalam administrasi hukum telah mengubah paradigma pengelolaan informasi hukum.  Dampak  dari  inovasi  ini  sangat  luas  dan  mencakup  berbagai  aspek  penting  dalam sistem hukum dan layanan publik.
Inovasi ini memberikan manfaat berikut:
1) Aksesibilitas dan Efisiensi: Pemanfaatan teknologi digital dan alat pencarian canggih memungkinkan  akses  lebih  mudah  dan  efisien  terhadap  informasi  hukum.  Para profesional hukum,  peneliti, dan masyarakat  umum dapat  dengan cepat  menemukan informasi yang relevan.
2) Transparansi dan Akuntabilitas: Jaringan ini meningkatkan transparansi proses hukum dan aktivitas pemerintah dengan memberikan akses terbuka kepada informasi hukum yang  diperlukan.  Ini  juga  membantu  meningkatkan  akuntabilitas  dalam  tindakan hukum.
3) Pengembangan Hukum yang Lebih Baik: Dengan akses mudah ke informasi hukum yang terverifikasi, inovasi ini mendukung peningkatan kualitas keputusan hukum dan perkembangan ilmu hukum secara keseluruhan.
4) Partisipasi Masyarakat: Masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi hukum, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam proses hukum dan pembuatan kebijakan.
5) Keamanan  dan  Integritas  Data: Teknologi  seperti  blockchain  dan  metode  keamanan lainnya  meningkatkan  keamanan  dan  integritas  informasi  hukum,  mencegah manipulasi dan pemalsuan.
6) Peningkatan  Kualitas  Layanan  Publik:  Inovasi  ini  dapat  mendukung  penyediaan layanan  publik  yang  lebih  baik  dan  responsif,  termasuk  layanan  perizinan,  bantuan hukum, dan informasi hukum bagi masyarakat.
7) Peningkatan  Efisiensi  Birokrasi:  Automatisasi  proses  administratif  dan  berbagi informasi antarlembaga dapat mengurangi beban administratif dan birokrasi.

## SARAN
1) Kebijakan  Privasi  dan  Keamanan  Data:  Pengelolaan  data  sensitif  hukum  harus mematuhi standar keamanan dan privasi yang ketat untuk melindungi informasi pribadi dan rahasia.
2) Pelatihan  dan  Kesadaran:  Melatih  pengguna  dalam  pemanfaatan  inovasi  ini  adalah kunci untuk memaksimalkan manfaatnya dan mengurangi potensi kesalahan.
3) Kolaborasi Lintas Departemen: Kerjasama antara departemen dan lembaga yang terkait penting untuk memastikan penggunaan yang optimal dari inovasi ini.
4) Evaluasi Berkelanjutan: Terus memantau dampak inovasi ini dan mengubahnya sesuai dengan umpan balik pengguna dan perkembangan teknologi.
Dengan memanfaatkan inovasi dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, sektor publik dapat menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi efisiensi sistem hukum, partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang lebih baik.

## REFERENSI
Ancok, Djamaludin. 2012. Psikologi Kepemimpinan & Inovasi. Jakarta: Erlangga.
Ariesmansyah,  A.  (2022).  Creativity  to  innovation:  What  lesson  learned  from  digital transformation  in  financial  accountability  in  government  practices. Budapest International  Research  and  Critics  Institute-Journal  (BIRCI-Journal) , 4 (4),  14061- 14072.
Ariesmansyah, A.,  Rosid, A.,  & Arifin,  R.  K.  (2023). Analysis  of  Employee  Performance Assessment the Office of Regional Development Planning Agency, Pangandaran, West Java, Indonesia. Formosa Journal of Multidisciplinary Research , 2 (2), 507-514.
Ahmad, A. W., Muspawi, M., Ariesmansyah, A., Chakim, M. H. R., & Yodiansyah, H. (2021). Identification  of  Data-Based  Public  Administration  Governance  Strategies: Opportunities and Challenges. Budapest  International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal), Humanities and Social Sciences , 4 (4).
Bustomi,  T.,  Ariesmansyah,  A.,  &  Kusdiman,  A.  (2022).  Partisipasi  Publik  Dalam Collaborative  Governance  Pada  Program  Sister  City  Bandung  Dan  Jepang  Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 13(1), 48-64.
Creswell, john W. 2016. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, Terjemahan Oleh Achmad Fawaid Dan Rianayati Kusmini Pancasari, Edisi Keempat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Darmawan,  D.,  Sakawati,  H.,  &  Ismail,  I.  (2018). Inovasi  Sektor  Publik  Dalam  Pelayanan Pembayaran  Pajak  Kendaraaan  Bermotor  Kota  Makassar (Doctoral  dissertation, Universitas Negeri Makassar).
Dewi, F. R., Ariesmansyah, A., Ariffin, R. H. B., & Vaughan, R. (2022). Implementation E- Government In Employment Management Information Systemin The Regional Office Of  The  Ministry  Of  Law  And  Human  Rights  West  Java,  Indonesia. International Journal of Social Science , 1 (5), 533-540.
LAN. 2007. Dimensi Pelayanan Publik dan Tantangannya dalam Administrasi Negara (Publik) di Indonesia. Jakarta: Bagian Humas dan Publikasi.
LAN. 2007. Dimensi Pelayanan Publik dan Tantangannya dalam Administrasi Negara (Publik) di Indonesia. Jakarta: Bagian Humas dan Publikasi.
Mulyadi,  Deddy,  dkk.  2016.  Administrasi  Publik  Untuk  Pelayanan  Publik.  Bandung:  CV Alvabeta.
Sugiono.  2017  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D  Cet.  Ke-25”,  Bandung: Penerbit Alfabeta.
Suwarno, Yogi. 2008. Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA-LAN Press.