Indeks Berseri, Trend Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Magelang
Endang Kartini Panggiarti 1 , Eva Wulandari 2 , Agustina Prativi Nugraheni 3
1 Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

## INFO ARTIKEL
JEL Classification :
H71, H25
Keywords :
local  tax,  original  local revenue, consciousness, compliance local tax

## ABSTRACT
The  destination  of  the  research  is  to  find  out  about development and trend of local taxes and retributions that can give influence toward Original Local Government Revenue in Magelang City. Local taxes and retributions are primary source besides another source of Original Local Government Revenue. The researcher want to know about increase and decrease trend of  Original  Local  Government  Revenue,  Local  Taxes  and Retributions. This research can be test with two way. First, the researcher to do quantitative method with glow indexes analysis and regression test. The conclusions of a glow indexes analysis is  original  local  government  revenue,  local  taxes,  and retributions are increasing. Beside of that the retributions are not as increase as original local government revenue and local taxes. That is make a different with local taxes that significantly increase with original local government revenue. That is give prove  that  the  original  local  government  revenue  can  be financed  by  local  taxes  that  accepted  in  Magelang  City Government. Second, test it to find out impact toward awareness or compliance of local taxpayer. The result shown that taxpayer awareness or compliance have increase are significantly. This proves that the most of society in Magelang City already have consciousness  and  compliance  of  local  taxpayer  and  exactly know  the  contributions  of  local  taxes  to  development  in Magelang City nevertheless are not give directly impact toward local taxpayer.

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui perkembangan  dan  tren  pajak dan retribusi  daerah  yang  dapat memberikan  pengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Pemerintah Kota Magelang. Pajak dan retribusi daerah adalah sumber  utama  selain  sumber  lain  dari  Pendapatan  Asli Pemerintah  Daerah.  Peneliti  ingin  mengetahui  tentang  tren peningkatan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah, Pajak, dan Retribusi  Daerah.  Penelitian  ini  dapat  diuji  dengan  dua  arah. Pertama, peneliti melakukan metode kuantitatif dengan analisis indeks Glow dan  uji  regresi.  Kesimpulan  dari  analisis  indeks Glow adalah pendapatan asli pemerintah daerah, pajak daerah, dan  retribusi  meningkat.  Selain  itu  retribusi  tidak  sebesar pendapatan  asli  pemerintah  daerah  dan  pajak  daerah.  Itu membuat perbedaan dengan pajak daerah yang meningkat secara signifikan  dengan  pendapatan  asli  pemerintah  daerah.  Itu membuktikan bahwa pendapatan asli pemerintah daerah dapat dibiayai oleh pajak daerah yang diterima di Pemerintah Kota
Magelang.  Kedua,  uji  untuk  mengetahui  dampaknya  terhadap kesadaran atau kepatuhan wajib pajak setempat. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  kesadaran  atau  kepatuhan  wajib  pajak mengalami  peningkatan  secara  signifikan.  Ini  membuktikan bahwa  sebagian  besar  masyarakat  di  Kota  Magelang  sudah memiliki kesadaran dan kepatuhan wajib pajak lokal dan tahu persis kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan di Kota Magelang namun tidak memberikan dampak langsung terhadap wajib pajak local.

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  sumber  pembangunan  suatu daerah  adalah  bersumber  dari  pajak. Pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk memungut pajak dari warga negaranya tanpa memberikan  imbalan  langsung  dan  warga Negara  juga  wajib  memberikan  pajaknya kepada  pemerintah  tanpa  mengharapkan imbalan  secara  langsung.  Pajak  yang dibebankan  kepada  warga  Negara  pada prinsipnya  ada  dua  jenis  yaitu  pajak  Negara dan pajak daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah  merupakan  sumber  pendapatan  asli daerah  yang  sangat  bermanfaat  untuk pembangunan  daerah.  Pada  penelitian  ini peneliti  ingin  mengetahui  trend  atau kecenderungan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  dan  pengaruhnya  terhadap  PAD  di Kota  Magelang  sejak  tahun  2008 – 2018.
Penerimaan  pajak  dari  kalangan  UMKM  di
Magelang, Jawa Tengah (menurut
Kompas.com)  relative  masih  kecil.  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Magelang mencatat tahun 2016, baru 5000 dari 15.000 UKM  yang  membayar  pajak  dengan  nilai sebesar  Rp16  miliar.  Angka  tersebut  hanya sekitar  2%  dari  total  penerimaan  pajak  ang masuk  KPP  Pratama  Magelang.  Adapun realisasi  penerimaan  pajak  tahun  2016  lalu sebesar  Rp788  miliar.  Langkah  pemerintah untuk  menyampaikan  sosialisasi  ke  UMKM sudah  sampai  ke  dinas-dinas  terkait.  Seperti yang  dilakukan  Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP)  Jawa  Tengah  1  menggandeng  Dinas Koperasi  dan  UKM  Provisi  Jawa  Tengah untuk mensosialisasikan penurunan tariff PPh final  bagi  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  (UMKM)  melalui  Peraturan
Pemerintah  (PP)  Nomor  23  Tahun  2018.  PP No 23 Tahun 2018 ini mengatur tentang Pajak Penghasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki Peredaran  Bruto  Tertentu.  Melalui  peraturan ini  pemerintah  menerapkan  tariff  0,5%  yang berlaku  efektif  mulai  1  Juli  2018  sebagia pengganti atas PP Nomor 46 tahun 2013 yang sebelumnya  menerapkan  tariff  PPh  Final  1 persen  untuk  UMKM.  Langkah  sosialisasi yang  dilakukan  adalah  DJP  Jateng  1 melakukan  jemput  bola  dengan  cara persuasive  bekerjasama  dengan  Dinas Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  dan  Kota  di Jawa  Tengah  agar  bisa  mengajak  UMKM binaan di setiap daerah untuk mendaftar dan membayar pajak. Selain itu, DJP Jateng I juga menggandeng perguruan tinggi yang memiliki tax  center  untuk  sama-sama  menyampaikan program  penurunan  pajak  0,5%  kepada UMKM  di  Jawa  Tengah.  DJP  Jateng  I mengatakan  penurunan  tariff  pajak  UMKM menjadi 0,5% ini bertujuan untuk meringankan pajak UMKM agar usaha mikro dapat  tumbuh,  loncat  menjadi  usaha  kecil, menengah serta bisa menjadi usaha besar.
Data sampai 31 Desember 2017 di Jawa Tengah  total  ada  43  juta  UMKM  dan  yang terdaftar di DJP Jawa Tengah 1 kurang lebih 100ribu  UMKM  dengan  total  setoran  pajak Rp281 miliar. Potensinya pajak UMKM Rp2 triliun  sehingga  diharapkan  di  2018  ini  bisa menambah lagi total pembayaran PPh menjadi Rp300 miliar.
Selain  itu  juga  ingin  mengetahui  apakah sejak  disosialisasikan  penurunan  tariff  pajak UMKM menjadi 0,5%, kepatuhan wajib pajak di  Kota  Magelang  semakin  meningkat. Karena  pertumbuhan  UMKM  khususnya  di
Kota  Magelang  sangat  pesat  dan  tentunya diharapkan  pajak  UMKM  yang  terkumpul dari  masyarakat  pun  semakin  besar.  Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, peneliti sangat tertarik untuk mengetahui trend pajak daerah,  retribusi  daerah  dan  pendapatan  asli daerah  di  Kota  Magelang  serta  pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Telaah  Teori  dan  Pengembangan Hipotesis
Pengertian Pendapatan Daerah Sonny  (2011:2)  menjelaskan  tentang pendapatan  daerah  adalah semua  hak  daerah yang  diakui  sebagai  penambahan  nilai kekayaan  bersih  dalam  periode  anggaran tertentu  (UU  No.    32  Tahun  2004  tentang pemerintah daerah). Sonny juga menjelaskan bahwa  pendapatan  daerah  berasal  dari penerimaan  dana  perimbangan  pusat  dan daerah,  juga  yang  berasal  dari  daerah  itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain- lain  pendapatan  yang  sah.  Pada  Undang- Undang  Nomor  32  tahun  2004  pasal  17 tentang  pemerintah  daerah  dan  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  pasal  3 tentang  perimbangan  keuangan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  menyebutkan sumber  dari  pendapatan  daerah  yaitu  1) Pendapatan  Asli  Daerah  (meliputi  pajak daerah,  retribusi  daerah,  hasil  perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain penerimaan yang sah); 2) dana perimbangan; 3)  pinjaman  daerah;  dan  4)  lain-lain penerimaan yang sah. Pajak daerah memiliki porsi pendapatan yang lebih besar dibandingkan  dengan  pendapatan  lainnya. Oleh  karena  itu  pajak  daerah  merupakan pendapatan yang paling potensial suatu daerah untuk penerimaan pendapatannya.

## Pengertian Pajak
Soemitro  dalam  Resmi  (2007:  1) menjelaskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa  timbal  balik  (kontraprestasi)  yang langsung  dapat  digunakan  untu  membayar pengeluaran umum. Resmi (2005)
mengatakan  bahwa  pajak  dipungut  oleh Negara  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah  berdasarkan  atau  dengan
kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya,  dimana  diperuntukkan  bagi pengeluaran-pengeluaran  pemerintah,  yang bila  dari  pemasukannya  masih  terdapat surplus,  dipergunakan  untuk  membiayai public investment.
Pajak merupakan penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan  yang  berasal  dari  beberapa sumber  yang  dapat  dibedakan  antara penerimaan  pajak  dan  bukan  pajak. Penerimaan bukan pajak salah satunya adalah penerimaan  pemerintah  yang  berasal  dari pinjaman  pemerintah,  baik  pinjaman  dalam negeri  maupun  pinjaman  luar  negeri  dan penerimaan  dari  badan  usaha  milik pemerintah  sedangkan  sumber  penerimaan yang  lainnya  adalah  berasal  dari  pajak (Suhendi,  2008).  Penerimaan  bukan  pajak yang merupakan penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang mekanismenya diatur tersendiri.
Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek,  dari  sudut  pandang  ekonomi  pajak merupakan alat untuk menggerakkan ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai motor penggerak kehidupan  ekonomi  rakyat.  Dari  sudut pandang  hukum  pajak  adalah  masalah keuangan  Negara,  sehingga  diperlukan peraturan-peraturan pemerintah untuk mengatur  permasalahan  keuangan  Negara (Lucia, 2017).

## Pengertian Pajak Daerah
Davey  mengemukakan  pendapatnya tentang pajak daerah yaitu: (a) pajak yang di pungut  oleh  pemerintah  daerah  berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri, (b pajak yang dipungut  berdasarkan  peraturan  pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, (c) pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah, (d) pajak  yang  dipungut  dan  diadministasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya  diberikan  kepada  pemerintah daerah. Berdasaarkan undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang  No.  18  Tahun  1997  tentang  pajak daerah maka ditetapkan pengaturan terhadap kewenangan pemungutan pajak dan retribusi sebagai berikut: (1) Pajak provinsi terdiri dari
Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan kendaraan  diatas  air,  Bea  Balik  Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan  di  atas  air,  Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan  Bermotor  (PBBKB)  dan  pajak pengambilan  dan  pemanfaatan  Air  Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPABT/AP); (2) Pajak Kabupaten/ Kota terdiri dari pajak hotel, pajak  restoran,pajak  hiburan,  pajak  reklame, pajak  penerangan  jalan,  pajak  pengambilan bahan galian golongan c dan pajak parkir; (3) Retribusi  daerah  terdiri  dari  retribusi  jasa umum,  retribusi  jasa  usaha  dan  retribusi perijinan tertentu.

## Pengertian Retribusi Daerah
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk kepentingan  orang  pribadi  atau  badan (Mardiasmo,  2018).  Retribusi  daerah  adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat  kita  manfaatkan  untuk  pembangunan daerah  di  Kota  Magelang.  Retribusi  daerah biasanya  menjadi  andalan  pemerintah  untuk pendapatan  setelah  pajak,  walaupun  tidak selalu  stabil  penerimaan  setiap  tahunnya karena banyak aspek-aspek yang berpengaruh diantaranya  adalah  andil  masyarakat  dan lingkungan di wilayahnya.

## Peranan Pajak Daerah dalam Mendukung Pembiayaan Daerah
Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta atau kontribusi masyarakat dalam pembangunan suatu daerah. Pajak daerah ini adalah sumber pendapatan daerah yang paling penting  untuk  membiayai  penyelenggaraan kepemerintahan  dan  pembangunan  suatu daerah.  Permasalahan  yang  umumnya dihadapi  adalah  upaya  menggali  potensi- potensi  strategis  pendapatan  daerah  yang biasanya  terbentur  aspek  lingkungan  dan penciptaan  sumber  daya  potensial  yang menghasilkan keuntungan atau fasilitas yang dinikmati  oleh  masyarakatnya.  Oleh  karena itu,  pemerintah  yang  ingin  meningkatkan PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah)  selalu melakukan inovasi dan kreativitas, menciptakan  lahan  atau  wilayah  yang dipunyainya  untuk  dikembangkan  dan menjadi  suatu  obyek  yang  dapat  dinikmati
oleh  masyarakat  dalam  daerah  atau  luar daerah.
Davey  (1998)  menjelaskan  tentang kriteria  pajak  daerah  secara  spesifik  terdiri dari empat hal yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah  daerah  berdasarkan  pengaturan dari  daerah  sendiri;  pajak  yang  dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah,  pajak  yang  ditetapkan  dan  atau dipungut  oleh  pemerintah  daerah,  dan  pajak yang  dipungut  dan  diadministrasikan  oleh pemerintah  pusat  tetapi  hasil  pungutannya diberikan  kepada  pemerintah  daerah.  Untuk mengaplikasikan teori ini pemerintah membuat peraturan daerah untuk melegalkan tentang  pemungutan  pajak  daerah  agar  legal secara hukum. Seperti Perda Kota Magelang No. 16 Tahun 2011 tentang Pajak Derah yang mengatur  adanya  pajak  hotel  termasuk  juga pajak rumah kost yang memiliki kamar lebih dari 10 kamar. Yang berisi antara lain pajak hotel adalah pajak pelayanan yang disediakan oleh hotel.

## Hipotesis
Selain  melakukan  analisis  diskriptif, peneliti juga mengajukan hipotesis berkenaan tingkat pajak daerah, tingkat retribusi daerah, tingkat  PAD,  tingkat  kesadaran  wajib  pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang diajukan  adalah:
H1 :   Tingkat  pajak  daerah  berpengaruh positif terhadap tingkat PAD.
H2  :  Tingkat  retribusi  daerah  berpengaruh positif terhadap tingkat PAD.
H3 :  Tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh  positif  terhadap  tingkat PAD.
H4 :  Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh  positif  terhadap  tingkat PAD.
H5 :   Tingkat  pajak  daerah,  tingkat  retribusi daerah  dan  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  daerah    berpengaruh  positif terhadap tingkat kesadaran wajib pajak daerah.
H6 :   Tingkat  pajak  daerah,  tingkat  retribusi daerah  dan  tingkat  kesadaran  wajib pajak  daerah  berpengaruh  positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak daerah.
Adapun  kerangka  berpikir  penelitiannya  ini adalah :

## 3. Metode Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan data kuantitatif berupa Daftar Rincian Penerimaan
Pendapatan  Daerah  Kota  Magelang  (2004- 2018) dari Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah  (BPKAD)  Kota  Magelang.  Sumber data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu  data  primer  dan  sekunder.  Peneliti menggunakan kuesioner dari wajib pajak yang merupakan  responden  untuk  mengetahui persepsi  mereka  tentang  kesadaran  dan kepatuhan wajib pajak.  Data sekunder berupa target  dan  realisasi  penerimaan  Pendapatan Asli Daerah mulai tahun 2004-2018.
Teknik  yang  digunakan  adalah  studi lapangan  di  BPKAD  Kota  Magelang  dan sekaligus  merupakan  objek  penelitian  ini untuk  mendapatkan  data  tentang  jumlah penerimaan PAD, pajak daerah dan retribusi yang diperoleh selama tahun 2004 – 2018 di
Kota  Magelang.  Pada  penelitian  ini  peneliti juga  melakukan  studi  lapangan  dengan menyebar  sebanyak  50  kuesioner  dengan kriteria  responden  bertempat tinggal  di  Kota Magelang  dan  memiliki  usaha  di  Kota Magelang.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan  mengujinya  dengan  analisis  statistik. Penelitian  kualitatif  menguraikan  dan menggambarkan  kondisi  perekonomian  dan pembangunan di Kota Magelang.
Penelitian ini menggunakan data primer dan  mengambil  sampel  50  orang  untuk dijadikan  responden.  Kriteria  responden adalah  pengusaha  atau  orang  yang  memiliki usaha  dan  bertempat  tinggal  di  Kota Magelang.  Lima  puluh  orang  untuk  sampel telah memenuhi kriteria central limit theorem dengan minimal n = 30.
Penelitian  ini  menggunakan  analisis statistik  yaitu  dari  statistic  diskriptif  untuk mendapatkan  nilai  rata-rata,  minimum  dan maksimum  dan  standar  deviasi,  kemudian melakukan analisis faktor, uji reliabilitas dan valididitas,  uji  asumsi  klasik  dan  analisis regresi. Maka model penelitian ini adalah:
Keterangan:
PAD     = Tingkat Pendapatan Asli Daerah PJKDae   = Tingkat Pajak Daerah
RetDae    = Tingkat Retribusi Daerah KepWP    = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KesWP    = Tingkat Kesadaran Wajib Pajak a = konstanta b = koefisien
e = residu
Untuk menghitung variable dependen dan independennya dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Tingkat PAD
Untuk  menghitung  tingkat  PAD  adalah perbandingan  antara  jumlah  PAD  ke-n  dan jumlah PAD selama 15 tahun dikalikan 100.

## 2. Tingkat Pajak Daerah
Untuk  menghitung  tingkat  pajak  daerah adalah dari perhitungan perbandingan jumlah pajak  daerah  tahun  ke-n  dan  jumlah  pajak daerah selama 15 tahun dikalikan 100.

## 3. Tingkat Retribusi Daerah
Untuk menghitung tingkat retribusi daerah adalah  perbandingan  jumlah  retribusi  daerah tahun  ke-n  dengan  jumlah  retribusi  daerah selama  15  tahun  yang  kemudian  dikalikan 100.

## 4. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak
Sebelum  menentukan  tingkat  kesadaran wajib  pajak,  peneliti  melakukan  analisis faktor  dan  menentukan  faktor  mana  yang dipilih.  Kemudian  memilih  faktor  yang memiliki loading faktor > 0,50. Untuk tingkat kesadaran wajib pajak ada 6 faktor. Dari enam faktor  tersebut  peneliti  membuat  rata-rata untuk masing-masing n sampel.
5. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Sebelum  menentukan  tingkat  kepatuhan wajib  pajak,  peneliti  melakukan  analisis faktor  dan  menentukan  faktor  mana  yang dipilih.  Kemudian  memilih  faktor  yang memiliki loading faktor > 0,50. Untuk tingkat kesadaran wajib pajak ada 6 faktor. Dari enam faktor  tersebut  peneliti  membuat  rata-rata untuk masing-masing n sampel.
Pada  penelitian  ini  juga  akan  menguji dengan  uji  regresi.  Pertama-tama  yang peneliti  lakukan  adalah  peneliti  akan mengklasifikasikan  jawaban  dari  responden sesuai  dengan  variable-variabel  untuk menjawab  hipotesis  peneliti.  Data  tersebut kemudian  diolah  dengan  program  statistic spss versi 20. Data dari responden kemudian diolah dan dihitung dengan memasukkan nilai variabel  baik  independen  dan  dependen  ke dalam  persamaan  regresi. Alat  statistik  yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji regresi dengan multiple regression.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Hasil yang Dicapai :
Hasil penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:
1.  Uraian  tentang  proses  pengambilan  data. Responden  diperoleh  meliputi  faktor- faktor  demografis  seperti  nama,  alamat rumah, nama usaha, dan alamat usaha.
2.  Analisis  diskriptif  yang  menunjukkan gambaran umum tingkat persepsi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta data-data  yang  diperoleh  dari  BPKAD Kota  magelang  yaitu  pajak  daerah, retribusi daerah dan PAD. Pada bagian ini juga  menampilkan  analisis  indeks  berseri dan  trend  pendapatan  asli  daerah  di  Kota Magelang. 3.  Analisis validitas dan reliabilitas instrument.
4.  Analisis  pengaruh  pajak  daerah,  retribusi daerah,  PAD,  kesadaran  wajib  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Proses Pengambilan Data
Data  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dan  data primer.  Data  sekunder  diperoleh  dari  Badan Pendapatan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPKAD) Kota Magelang diperoleh data-data mengenai  pajak  daerah,  retribusi  daerah  dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sejak  tahun 2004  hingga  tahun  2018  (15  tahun). Sedangkan  data  primer  diperoleh  dari responden. Calon responden yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini berjumlah 50  responden  dan  peneliti  gunakan  50 responden  agar  melebihi  dari  central  limit theorem sebanyak n = 30.

## Analisis  Diskriptif  dan  Analisis  Indeks Berseri
Analisis  diskriptif  diperoleh  dari  data yang  bersifat  sekunder  yaitu  data  tentang pajak  daerah,  retribusi  daerah  dan  PAD selama  tahun  2004  sampai  dengan  2018  di Kota Magelang. Pada bagian ini peneliti juga akan melakukan analisis indeks berseri untuk melihat trend penerimaan PAD, pajak daerah dan  retribusi  daerah.  Berikut  ini  adalah  data tentang  pajak  daerah,  retribusi  daerah  dan pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun 2004
sampai dengan tahun 2018 yang dapat dilihat pada tabel 1.
Analisis  diskriptif  untuk  PAD,  pajak daerah,  dan  retribusi  daerah  Kota  Magelang terdiri dari rata-rata, minimal, dan maksimal. Data  penelitian  ini  selama  15  tahun menampilkan  bahwa  rata-rata  PAD  yang diperoleh  yaitu  Rp103.936.672.856,  dengan minimal  sebesar  Rp22.628.250.565  dan maksimal  sebesar  Rp249.877.424.347.  Pajak daerah  rata-rata  yang  diperoleh  sebesar Rp14.384.834.715, minimal sebesar Rp3.846.703.926 dan maksimal yang diperoleh sebesar Rp34.283.039.991. Sedangkan  retribusi  daerah  rata-rata  yang diperoleh sebesar Rp10.275.882.066, minimal sebesar  Rp4.489.923.608  dan  maksimal sebesar Rp21.525.877.597.
Untuk  analisis  indeks  berseri  yang meliputi  trend  penerimaan  pajak  daerah, retribusi daerah dan PAD di Kota Magelang terbagi menjadi 3 tahapan yaitu 5 (lima) tahun tahap  1,  5  (lima)  tahun  tahap  ke  dua  dan  5 (lima) tahun tahap ketiga. Untuk tahap 5 tahun pertama,  baik  PAD,  pajak  daerah,  dan retribusi daerah mengalami kenaikan, namun relative  pada  lima  tahun  terakhir  untuk retribusi  daerah.  Pada  tahap  5  tahun  kedua, PAD  dan  pajak  daerah  mengalami  kenaikan yang  cukup  signifikan  tapi  relative  untuk retribusi  daerah.  Pada  tahap  5  tahun  ketiga, PAD  dan  pajak  daerah  meningkat  relative dengan  perubahan  tahun  dasar  pada  tahun 2014, namun retribusi daerah menurun sedikit demi sedikit. Berikut ini akan dijelaskan lebih terperinci pada masing-masing bagian.
Pada  lima  tahun  tahap  pertama  dengan menggunakan  angka  indeks  100  pada  tahun 2004  sebagai  tahun  dasar,  PAD  Kota Magelang meningkat dari 100 menjadi 163 di tahun 2006. Namun pada tahun 2007 sampai dengan  tahun  2008  menurun  relative  yaitu menjadi  151  pada  tahun  2009.  Untuk  pajak daerah  dengan  menggunakan  tahun  2004 sebagai  tahun  dasar,  angka  indeks  pajak daerah  Kota  Magelang  meningkat  signifikan dari  100  menjadi  130.  Sedangkan  untuk retribusi  daerah  dengan  menggunakan  tahun 2004  sebagai  tahun  dasar,  angka  indeks retribusi  daerah  meningkat  dari  100  menjadi 128  pada  tahun  2008,  pernah  meningkat sedikit yaitu menjadi 138 di tahun 2007.
Pada lima tahun tahap ke dua, PAD, pajak daerah  dan  retribusi pajak daerah meningkat pesat.  Dengan  tahun  2010  sebagai  tahun dasar,  PAD  Kota  Magelang,  meningkat  dari 100 menjadi 462. Pajak daerah meningkat dari 100  menjadi  315  dan  retribusi  daerah meningkat dari 100 menjadi 164.
Pada lima tahun tahap ke tiga, PAD, pajak daerah  dan  retribusi  pajak  daerah  dengan menggunakan  tahun  2014  sebagai  tahun dasar.  Data  indeks  berseri  PAD  meningkat dari tahun 2014 sebagai tahun dasar menjadi 152 pada tahun 2018, pajak daerah meningkat dari  100  pada  tahun  dasar  2014  meningkat menjadi  155,  namun  pada  retribusi  daerah dengan  tahun  dasar  100  pada  tahun  2014 mengalami penurunan menjadi 93 pada tahun 2018,  sempat  naik  pada  tahun  2016  tapi menurun kembali pada tahun-tahun berikutnya.  Hal  ini  terjadi  karena  ada beberapa  pos  di  retribusi  daerah  yang  tidak sesuai  target  yang  telah  ditetapkan  BPKAD Kota  Magelang.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Indeks Berseri Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD Kota Magelang tahun 2004 – 2018
Untuk grafik analisis indeks berseri untuk 5  tahun  tahap  pertama  dapat  dilihat  pada gambar 1 di bawah ini. Pada gambar grafik 1 dapat  terlihat  bahwa  pajak  daerah,  retribusi daerah dan PAD dapat meningkat beriringan. Namun hal ini berbeda dengan 5 tahun tahap ke dua. Jarak peningkatan PAD menjauh dari pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Bahkan
pada  5  tahun  ke  tiga,  retribusi  mengalami penurunan, hal ini berkebalikan dengan PAD dan pajak daerah yang beriringan mengalami peningkatan.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat dilihat pada grafik 1 – 3.
Peneliti  juga  ingin  menggali  informasi tentang  tingkat  kesadaran  wajib  pajak  dan tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yang  berasal dari  responden  yang  dikumpulkan.  Tabel  5 menunjukkan  tingkat  kesadaran  wajib  pajak responden  yang  terdiri  11  butir  indicator. Secara umum, tingkat kesadaran wajib pajak responden cenderung moderat (rata-rata 3.31 dengan  skala  1  -  5)  dengan  minimal  1  dan maksimal  5, artinya tidak terlalu  rendah  dan tidak terlalu tinggi.
Gambar 1. Grafik 5 tahun tahap 1
Gambar 2. Grafik 5 tahun tahap 2
Indicator-indikator  yang  memiliki  skor rata-rata tertinggi berkaitan dengan
memahami manfaat pembayaran pajak (3,78) dan memahami kewajiban warga negara yang taat  membayar  pajak  (3,6).  Sedangkan indicator  yang  memiliki  skor  rata-rata terendah berkaitan dengan budaya masyarakat kebanyakan tidak mempengaruhi pembayaran pajak  (2,4).  Hal  ini  berarti  faktor  budaya dalam  hal  pembayaran  pajak  masih mempengaruhi  perilaku  wajib  pajak  tentang kesadarannya  membayar  pajak.  Sedangkan faktor-faktor  lainnya  yang  perlu  mendapat perhatian  adalah  pendaftaran  diri  sebagai wajib pajak daerah, pemilikan NPWP Daerah, pemilikan  NPWP  daerah  bagi  pengusaha UMKM,  jarak  antara  tempat  tinggal  dengan tempat pembayaran pajak ataupun pelaporan pajak,  pembayaran  pajak  sebagai  suatu kewajiban, dan pemahaman membayar pajak daerah.

## Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji  validitas  dan  reliabilitas  merupakan tahapan  awal  sebelum  pengujian  pengaruh antarvariabel.  Uji  validitas  dilakukan  untuk memastikan bahwa indicator yang digunakan benar-benar  mengukur  variable  yang  akan diukur.  Uji  reliabilitas  dilakukan  untuk memastikan  konsistensi  instrument  di berbagai  responden  penelitian.  Uji  validitas penelitian  ini  menggunakan  analisis  faktor dan uji reliabilitasnya menggunakan koefisien Cronbach Alpha .
Kemudian  peneliti  melakukan  analisis faktor  konfirmatori  untuk  menguji  apakah suatu konstruk mempunyai
unidimensionalitas  atau  indicator-indikator yang  digunakan  dapat  mengkonfirmasikan sebuah  konstruk  atau  variable.  Jika  masing- masing  indikator  merupakan  infikator pengukur  konstruk  variable  maka  akan memiliki  nilai  loading  faktor  yang  tinggi (Ghozali, 2005).
Hasil  uji  validitas  dan  reliabilitas  diatas untuk tingkat kesadaran wajib pajak valid dan reliable seperti yang dapat dilihat pada tabel 2 dan 3 di bawah ini.
100 127 163 158  151 100 109 115 131  130 100 109 125 138  128 1 2 3 4 5 Lima tahun pertama (2004 -2008) 100 255 272 391 462 100 113 159 210 315 100 103 118 155  164 1 2 3 4 5 Lima tahun kedua (2009 - 2013) 100 113 134 142  152
100 118 117 141  155 100 116 110 103 93
1 2 3 4 5 Lima tahun ke tiga
(2014-2018)
Tabel 2. Hasil uji validitas tingkat kesadaran pajak

## Tabel 3. Hasil uji reliabilitas tingkat kesadaran wajib pajak
Hasil  uji  validitas  dan  reliabilitas  untuk tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  valid  dan reliable seperti yang dapat dilihat pada tabel 4 dan 5 di bawah ini.
Tabel 4. Hasil uji validitas tingkat kepatuhan wajib pajak
Tabel 5. Hasil uji reliabilitas tingkat kepatuhan wajib pajak
Sedangkan  hasil  validitas  untuk  variable tingkat  kepatuhan  pajak  dapat  dilihat  dari beberapa  tabel  di  bawah  ini.  Setelah melakukan analisis faktor yang hasilnya dapat
dilihat  pada  tabel  25  di  bawah  ini,  peneliti menemukan bahwa hanya 6 indikator dari 11 indikator yang memiliki loading faktor diatas 0,50  untuk  tingkat  kesadaran  wajib  pajak daerah dan hanya 7 indikator yang memiliki loading  faktor diatas  0,50  untuk  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  daerah.  Hasil  secara keseluruhan  untuk  tingkat  kesadaran  wajib pajak yaitu bahwa wajib pajak telah memiliki kesadaran  untuk  membayar  pajak  dan menyadari  bahwa  pembayaran  pajak  adalah suatu  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh seorang  wajib  pajak  daerah.  Hal  ini  juga didukung  dengan  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  daerah  yang  tinggi.  Mereka  telah memahami dan melakukan perhitungan serta pelaporan  pajaknya  sesuai  ketentuan  dan memahami  betul  dokumen  serta sanksi  yang akan  diterima  jika  mereka  lalai  dalam pembayaran dan pelaporan pajaknya.

## Tabel 6. Hasil Uji Validitas dengan
Loading Faktor

## Analisis Uji Pengaruh Antar Variabel
Uji  pengaruh  antarvariabel  dilakukan menggunakan  analisis  multiple  regression. Peneliti  ingin  melakukan  pengujian  apakah pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi  peningkatan  PAD  di  Kota Magelang. Setelah dilakukan pengujian SPSS versi  20  dengan  regresi  ternyata adjusted  R square -nya  sangat  tinggi  yaitu  0,973  dan standar error of the estimates 0,13791274093. Selain  itu  pengujian  simultan  ini  sangat signifikan  yaitu  di  bawah  0,00.  Walaupun peneliti kurang yakin karena jumlah tahun n = 15,  tapi  bisa  dipastikan  bahwa  pajak  daerah
memberikan proporsi utama terhadap PAD di Kota  Magelang.  Tabel  26  adalah  hasil  uji SPSS.

## Tabel 7. Hasil uji SPSS
Untuk  melihat  hasil  uji  antar  variable dengan  n  =  15,  peneliti  melakukan  uji pengaruh dengan regresi SPSS versi 20 yang dapat  dilihat  pada  tabel  27  di  bawah  ini. Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  dilihat bahwa  variable  pajak  daerah  memberikan pengaruh yang cukup signifkan terhadap PAD Kota Magelang sebesar 0,00 dengan koefisien 7,732.  Sedangkan  untuk  retribusi  daerah, memberikan  hampir  pengaruh  signifikan sebesar 0,540 dengan koefisien 0,450.
Tabel 8. Hasil uji antar variable
Kemudian terakhir, peneliti ingin menguji apakah  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak di  Kota  Magelang.  Hasilnya  tingkat kepatuhan wajib pajak mempengaruhi tingkat kesadaran  wajib  pajak  secara  signifikan dengan adjusted R square sebesar 0,547. Hal ini dapat dilihat pada tabel 28 di bawah ini.
Tabel 9. Hasil uji pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap tingkat kesadaran wajib pajak

## Analisis Data dan Pembahasan
Pada  penelitian  ini  memang  memiliki kelemahan  yaitu  jumlah  sampel  yang  tidak sama.  Peneliti  tidak  melakukan  uji  asumsik klasik, karena n = 15, di mana data merupakan jumlah  PAD,  jumlah  Pajak  Daerah  dan Jumlah  Retribusi  Daerah  selama  15  tahun.
Selain itu, juga memperoleh data dengan cara menyebar  kuesioner  untuk  mengetahui persepsi  responden  tentang  kesadaran  dan kepatuhan pajak.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisa data  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  pajak daerah  mempengaruhi  sebagian  besar  secara siginifikan  PAD  selama  15  tahun  ini  yang diperoleh  dari  BPKAD  Kota  Magelang. Sedangkan  Retribusi  Daerah  memberikan pengaruh  yang  relative  signifikan  terhadap kontribusi PAD di Kota Magelang. Ternyata hal  ini  dikarenakan  sebagian  besar  warga daerahnya telah memiliki kesadaran dan patuh taat  membayar  dan  melaporkan  pajak daerahnya. Terbukti tingkat kepatuhan wajib pajaknya  sangat  signifikan  terhadap  tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

## Hasil  Uji  Hipotesis  1  sampai  dengan hipotesis 4
Langkah  selanjutnya  untuk  menguji hipotesis, peneliti mencoba menguji pengaruh secara  simultan  dan  parsial  semua  variable terhadap  tingkat  kesadaran  wajib  pajak  dan tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dengan mengurangi  jumlah  responden  menjadi  15 agar  bisa  diuji  secara  regresi.  Hipotesis  1 sampai  dengan  4  adalah  menguji  apakah tingkat  pajak  daerah  (H1),  tingkat  retribusi daerah  (H2),  tingkat  kesadaran  wajib  pajak (H3) dan tingkat kepatuhan wajib pajak (H4) berpengaruh  terhadap  PAD  di  Kota Magelang. Hasil regresi linear di SPSS dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini.
Tabel 10. Hasil H1 – H4
Berdasarkan tabel 29 dapat dilihat bahwa adjusted  R  square -nya  sangat  tinggi,  berarti model ini dapat dikatakan valid untuk menguji PAD,  tingkat  pajak  daerah,  tingkat  retribusi daerah,  tingkat  kesadaran  wajib  pajak  dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Model ini juga sangat  signifikan  atau  semua  variable  secara bersama-sama  dapat  mempengaruhi  variable dependen secara simultan dan secara statistic signifikan.  Seperti  hasil  yang  dapat  dilihat pada tabel 11.
Tabel 11. Hasil Uji Anova H1 – H4
Jika  diuji  secara  parsial  untuk  masing- masing variable, hanya variable tingkat pajak daerah saja yang memberikan pengaruh secara signifikan  menurut  statistic  dengan  tingkat siginifikansi di bawah 0,05, berarti hipotesis 1 diterima  dengan  koefisien  1,065.  Tingkat retribusi  daerah  tidak  memberikan  tingkat signifikan karena di atas 0,578 atau hipotesis 2  diterima  dengan  koefisien  0,045  namun tidak  signifikan  secara  statistik.  Begitu  juga dengan  tingkat  kesadaran  wajib  pajak  (H3) yang  hipotesisnya  H3  nya  diterima  secara statistic  namun  tidak  signifikan  dengan koefisien 0,087. Sedangkan tingkat kepatuhan wajib  pajak  (H4)  tidak  memberikan  tingkat signifikan  dan  H4  tidak  diterima  karena koefisiennya  -0,107.  Hasil  dari  uji  ini  dapat dilihat pada tabel 12 di bawah ini.
Tabel 12. Hasil Uji secara Parsial Antar Variabel pada H1-H4

## Hasil Uji Hipotesis 5
Untuk hipotesis 5 adalah menguji apakah pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat  kesadaran  wajib  pajak  di  Kota Magelang. Hasil regresi linear di SPSS dapat dilihat pada tabel 13 di bawah ini.

## Tabel 13. Hasil hipotesis 5
Berdasarkan tabel 32 dapat dilihat bahwa adjusted  R  square nya  relative  tinggi  yaitu
sebesar  0,639,  berarti  model  ini  dapat dikatakan  hanya  sebesar  63,9%  saja  mampu mempengaruhi pajak daerah, retribusi daerah, PAD, dan tingkat kepatuhan wajib pajak, dan sisanya  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain. Model ini juga sangat signifikan atau semua variable secara bersama-sama dapat mempengaruhi  variable  dependen  secara simultan  dan  secara  statistic  signifikan. Seperti hasil yang dapat dilihat pada tabel 14 di bawah ini.

## Tabel 14. Hasil Uji Anova Hipotesis 5
Jika  diuji  secara  parsial  untuk  masing- masing  variable,  hanya  variable  tingkat kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh secara  signifikan  menurut  statistic  dengan tingkat siginifikansi di bawah 0,5% terhadap tingkat  kesadaran  pajak.  Variable  pajak daerah dan retribusi daerah tidak memberikan tingkat  signifikan  karena  diatas  0,05.  Hasil dari uji ini dapat dilihat pada tabel 15 di bawah ini.

## Tabel 15. Hasil Uji secara Parsial Antar Variabel pada Hipotesis 5

## Hasil Uji Hipotesis 6
Untuk hipotesis 6 adalah menguji apakah pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  tingkat kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di  Kota Magelang. Hasil regresi linear di SPSS dapat dilihat pada tabel 16 di bawah ini.
Tabel 16. Hasil hipotesis 6
Berdasarkan tabel 16 dapat dilihat bahwa adjusted  R  square -nya  relative  sedang  yaitu sebesar  0,615,  berarti  model  ini  dapat dikatakan  hanya  sebesar  64,8%  saja  mampu mempengaruhi pajak daerah, retribusi daerah, dan tingkat kesadaran wajib pajak, PAD, dan sisanya  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain.. Model ini juga sangat signifikan atau semua variable secara bersama-sama dapat mempengaruhi  variable  dependen  secara simultan dan secara statistic signifikan karena di bawah 0,05. Seperti hasil yang dapat dilihat pada tabel 17 di bawah ini.

## Tabel 17. Hasil Uji Anova Hipotesis 6
Jika  diuji  secara  parsial  untuk  masing- masing  variable,  hanya  variable  tingkat kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh secara  signifikan  menurut  statistic  dengan tingkat  siginifikansi  di  bawah  0,05  terhadap tingkat  kepatuhan  pajak.  Variable  pajak daerah dan retribusi daerah tidak memberikan tingkat  signifikan  karena  diatas  0,05.  Hasil dari uji ini dapat dilihat pada tabel 18 di bawah ini.
Tabel 18. Hasil Uji secara Parsial Antar Variabel pada Hipotesis 6
5. Kesimpulan, Keterbatasan dan

## Implikasi Hasil Penelitian
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah:
1.  Hipotesis  1  -  4  diterima  yaitu  variable pajak  daerah,  retribusi  daerah,  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dan  tingkat kesadaran  wajib  pajak  secara  simultan mempengaruhi PAD di Kota Magelang dan secara  statistic  signifikan.  Namun  hanya H1  saja  yang  diterima  secara  statistic signifikan, sedangkan hipotesis H2 dan H3
diterima namun tidak signifikan. Untuk H4 tidak  diterima,  berarti  tingkat  kepatuhan wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap PAD di Kota Magelang.
2.  Hipotesis 5 yaitu menguji variable tingkat pajak daerah, tingkat retribusi daerah, dan tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  secara simultan  berpengaruh  positif    terhadapa tingkat  kesadaran  wajib  pajak  dan memberikan secara statistic signifikan. Hal ini berarti H5 diterima.
3.  Hipotesis 6 yaitu menguji variable tingkat pajak daerah, tingkat retribusi daerah dan tingkat  kesadaran  wajib  pajak  secara simultan berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan  wajib  pajak  yang  memberikan secara  statistic  signifikan.  Hal  ini  berarti H6 diterima.
Implikasi hasil penelitian ini yaitu:
1. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  gambaran  dan  menjadi  hasil evaluasi  bagi  BPKAD  untuk  menilai tentang  pelayanan  dan  pendapatan  pajak daerah selama ini.
2. Hasil  penelitian  ini  bermanfaat  bagi kebijakan pajak daerah di masa depan bagi pemerintah Kota Magelang.
3. Dapat  sebagai  wawasan  dan  pengetahuan tentang  perkembangan  pendapatan  pajak daerah, retribusi dan PAD Kota Magelang yang  bermanfaat  untuk  meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan meningkatkan pembangunan kota di masa depan. Saran  yang  diharapkan  peneliti  untuk penelitian selanjutnya adalah: 1.  Dapat menambah variable yang
mempengaruhi  variable  tingkat  kesadaran wajib  pajak  atau  tingkat  kepatuhan  wajib pajak.  Serta  mampu  menemukan  model yang  tepat  yang  dapat  diimplementasikan agar  masyarakat  yang  belum  sadar  pajak menjadi  sadar  pajak,  yang  belum  patuh atau  taat  bayar  atau  lapor  pajak  menjadi patuh bayar lapor pajak.
2.  Peran aktif pemerintah daerah daerah lebih proaktif  dalam  melayani  masyarakat, sehingga  hasil  pajak  daerah  yang disetorkan  oleh  masyarakat  ke  daerah mampu dirasakan oleh masyarakat.
3.  Untuk  ke  depan  diharapkan  pemerintah daerah  mampu  menemukan  peluang  baru untuk  meningkatkan  PAD  dari  sumber lain,  sehingga  masyarakat  menjadi  lebih sejahtera karena pembiayaan pembangunan  yang  bermanfaat  dan berkontribusi.
Keterbatasan  penelitian  ini  diantaranya adalah:
1. Variable  yang  digunakan  hanya  3  yaitu pajak  daerah,  retribusi  daerah  dan  PAD, serta  kepatuhan  dan  kesadaran  pajak daerah,  bisa  ditambahkan  variable  lain seperti faktor demografi, edukasi dan lain- lainnya.
2. Sampel yang diambil hanya 50 sampel dan responden  hanya  untuk  wajib  pajak  yang patuh,  mungkin  ke  depan  bisa  lebih diperluas  dengan  menambah  sampel  dan menambah  klasifikasi  pekerjaan  atau daerah  tertentu  di  Kota  Magelang,  untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak di masing-masing daerah.

## Daftar Pustaka
Devas,  N.  (1989). Keuangan  pemerintah daerah di Indonesia . Penerbit Universitas Indonesia.
Ghozali,  I.  (2005).  Aplikasi  analisis multivariate  dengan  SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP .
Ghozali,  I.  (2009).  Ekonometrika:  teori,
konsep  dan  aplikasi  dengan  SPSS
17. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro .
Harahap  Sofyan,  S.  (2001).  Teori  Akuntansi Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta .
Horngren, C. T. H., Walter, T., & Bamber, L.
S.  (2009).  Akuntansi,  Edisi  ke-6,  Jilid 1. PT Indeks, Jakarta .
Indonesia,  R.,  &  Nomor,  P.  P.  (2000). Undang-Undang  No.  34  Tahun  2000 Tentang. Pajak dan Retribusi Daerah .
Indonesia, R. (2005). Undang-Undang No. 33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Indonesia,  R.,  &  Nomor,  U.  U.  (28).  Tahun 2009  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi daerah. Undang-Undang Nomor , 33 .
Indrawati, L. R., Panggiarti, E. K., & Laut, L.
T.  (2017).  Perspektif  Pajak  Daerah  Bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. Jurnal  REP  (Riset  Ekonomi Pembangunan) , 2 (1), 139-150.
Ilyas, W., & Burton, R. (2011). Hukum Pajak dan  Perpajakan. Edisi  Kelima.  Jakarta: Salemba Empat .
Jerry, J., Weygandt, D. E. K., & Pauld, D. K.
(2008).  Pengantar  Akuntansi  Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat . Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu
Manajemen .
Mardiasmo.  (2018),  Tax,  Revisi  2018, Yogyakarta : Penerbit Andi .
Memah,  E.  W.  (2013).  Efektivitas  dan Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Hotel  dan Restoran terhadap PAD Kota
Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan Akuntansi , 1 (3).
Pemerintah  Kabupaten  Badung  Dinas Pendapatan  Daerah.  (2012). Peraturan Daerah Kabupaten Badung. Badung.
Perda  No.  11  Tahun  2016  Kota  Magelang, tentang Pajak Daerah.
Resmi, S. (2007). Perpajakan Teori dan Kasus Jilid  2. Edisi  Keenam.  Salemba  Empat,
Jakarta .
Siahaan,  M.  P.  (2010).  Pajak  daerah  dan retribusi  daerah  edisi  revisi. Jakarta: Rajawali Pers .
Stice, E. K., Stice, J. D., & Skousen, F. (2009).
Akuntansi Keuangan Menengah, Edisi 16, Buku 2. Edisi Bahasa Indonesia.
Terjemahan  Oleh  Ali  Akbar.  Salemba
Empat. Jakarta .
Sukrisno,  A.,  &  Trisnawati,  E.  (2010).
Akuntansi Perpajakan Edisi 2
Revisi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat . Undang-undang,  Republik  Indonesia  Nomor
34  Tahun  2004  tentang. Pemerintahan Daerah .
Wirawan,  N.  (2001).  Statistik  1  (Statistik
Deskriptif). Denpasar. Keraras Emas .