Hj.  Desmawaty  Romli  et.al,  Kewenangan  Kepala  Desa  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, Halaman 17- 30

## KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA
Hj. Desmawaty Romli, 1 Junaidi, 2 M. Martindo Merta 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti E-mail : romlidesmawati@yahoo.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti
E-mail: junaidievy@yahoo.com,
Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti E-mail: tindotindo531@gmail.com

## Abstract
Public  activities  are  never  separated  from  social  communication.  Village  community  groups adhere  to  the  characteristics  of  a  peaceful  and  serene  life,  it  cannot  be  separated  from differences  of  opinion.  Conflict  issues  that  arise  are  triggered  by  conflicts  of  interest  that cause debate. If this is allowed, it will damage the value of decency, social values  that cause disturbances in the security and comfort of the village community. The application of dispute resolution  or  violence  in  Indonesia,  culturally,  uses  a  lot  of  local  community  structures.  To maintain harmony, organize and improve life in the village, it is more important to prioritize solving  problems  by  consensus  around  people  where  there  is  a  conflict,  it  is  carried  out peacefully.  Ending  the  problem  that  was  carried  out  by  deliberation  and  consensus  was carried out to maintain a harmonious life as the duty of the Village Head to resolve conflicts among its citizens. The authority of the Village Head to be able to resolve customary cases in examining  and  adjudicating  according  to  their  customs  and  not  by  law.  The  village  head's obligation  does  not  cancel  the  wishes  of  several  individuals  if  they  wish  to  have  their  case resolved in court, where it has been determined that the village head's obligations are to carry out his duties in resolving every community conflict in his village. The role of the Village Head as a conflict resolution issuer is very much needed to create a working judiciary in Indonesia. Conflict  resolution  based  on  local  wisdom  as  explained  in  the  Town  Law  can  be  utilized  as much as possible in an effort to realize justice for the community.
Key words: Authority of the town head; debate goal; town law.

## Abstrak
Dalam aktivitas publik tidak pernah lepas dari komunikasi sosial.  Kelompok masyarakat desa yang benar-benar memegang teguh sifat-sifat kehidupan yang damai dan tenteram, tidak dapat dipisahkan dari perbedaan pendapat. Permasalahan konflik yang muncul dipicu oleh benturan kepentingan  yang  menimbulkan  perdebatan.  Jika  hal  ini  dibiarkan,  akan  merusak  nilai kesopanan,  nilai  sosial  yang  menyebabkan  gangguan keamanan  dan  kenyamanan  lingkungan masyarakat desa. Penerapan penyelesaian konflik sengketa atau kekerasan di Indonesia, secara kebudayaan  banyak  menggunakan  tatanan  lokal  masyarakat.  Untuk  menjaga  keharmonisan, menata dan memperbaiki kehidupan di desa lebih mengutamakan penyelesaian permasalahan secara  musyawarah  mufakat  disekitar  orang  dimana  sedang  berkonflik  dilakukan  dengan tentram.  Mengakhiri  permasalah  yang  dilakukan  dengan  musyawarah  mufakat  ini  dilakukan untuk  mempertahankan  kehidupan  harmonis.  Untuk  itu  merupakan  tugas  mendasar  Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik di antara warganya. Kewenangan Kepala Desa untuk dapat menyelesaikan  perkara  adat  dalam  memeriksa  serta  diadili  dengan  adatnya  tidak  dengan hukum.  Kewajiban  Kepala  Desa  tersebut  tidakla  mengurungkan  keinginan beberapa  individu apabila  berkehendak  dalam  penyelesaian  perkaranya  dilakukan  di  Pengadilan,  dimana  telah ditentukan  mengenai  kewajiban  Kepala  Desa  agar  melaksanakan  tugasnya  dalam menyelesaikan setiap konflik masyarakat di desanya. Peranan Kepala Desa sebagai penyelesai konflik permasalahan sangat diperlukan untuk menciptakan bekerjanya peradilan di Indonesia.
Hj.  Desmawaty  Romli  et.al,  Kewenangan  Kepala  Desa  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, Halaman 17- 30
Penyelesaian  konflik  yang  berbasis  kearifan  lokal  sebagaimana  telah  dijelaskan  Undang- Undang  Desa  dapat  didayagunakan  sebesarnya  dalam  usaha  mewujudkan  keadilan  bagi masyarakat.
Kata kunci: Otoritas Kepala Desa, Penyelesaian Sengketa, Hukum Desa

## PENDAHULUAN
Desa  adalah  unit  wilayah  lokal yang  sah  yang  memiliki  wilayah tertentu  dan  memiliki  posisi  untuk mengarahkan dan menangani
administrasinya sendiri, masalah wilayahnya yang diselesaikan tergantung  pada  hak-hak  konvensional dan  tambahan  standar  yang  dianggap dan  dianggap  dalam  otoritas  publik Republik dari Indonesia.
Sejumlah besar pada
kenyataannya tinggal di daerah pedesaan.  Hubungan  individu  yang tinggal  di  pedesaan  diikat  dengan adanya kesamaan dan solidaritas dalam kehidupan  sosial  masyarakat  yang bersifat homogen .  Kehidupan  di  desa adalah  masyarakat  yang  rukun  dan bersahabat  atau  biasa  disebut  sebagai daerah  setempat  ( gemeinschaft ).  Pada tingkat  dasar,  wilayah  desa  memiliki atribut  khusus  termasuk  memiliki kehidupan dan pengalaman yang tenang,  tenteram  dengan  penghuni individu, memiliki koneksi yang nyaman  dan  rasa  solidaritas,  sehingga mereka  saling  mengenal  dan  saling
membantu  dalam  kehidupan  masing- masing  yang  didasari  oleh  sikap toleransi musyawarah. 1
Keberadaan kawasan desa, yang secara  sosial  bekerja  sama  di  antara warga  desa  sebenarnya,  tidak  pernah lepas dari persoalan kehidupan, persoalan  yang  sering  terjadi  dan dihadapi antara lain persoalan bentrokan,  perdebatan,  dan  berbagai aktivitas  yang  dapat  mengganggu ketertiban  dan  keamanan  masyarakat desa.  Permasalahan  konflik  kelompok masyarakat  desa  dapat  pelanggaran kehormatan,  nilai  sosial  dan  berbagai elemen kehidupan sehingga mempengaruhi kenyamanan dan ketenangan  penduduk  desa  tersebut. Manusia  adalah  makhluk  konfliktis ( homo  konflikus )  yang  terus-menerus terlibat  dengan  kontras,  bentrokan  dan persaingan dengan cara sukarela ataupun terpaksa.
Menurut  Soerjono  Soekanto, sebab-sebab atau dasar-dasar pertentangan itu antara lain: 2
1 Darsono  Wisadirana, Sosiologi  Pedesaan Kajian  Kultural  dan  Struktural  Masyarakat Pedesaan (Malang: UMM Press, 2005).
Hj.  Desmawaty  Romli  et.al,  Kewenangan  Kepala  Desa  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, Halaman 17- 30
1. Perbedaan karekter penduduk
Perselisihan  ini  terjadi  karena konflik  kontras  dalam  standar, mentalitas  dan  sentimen  di  antara mereka.
2. Perbedaan kebudayaan
Jaringan  yang  hidup  berinteraksi dan berbaur, tradisi atau
masyarakat yang berbeda bergabung  satu  sama  lain,  dengan cara ini memengaruhi kecenderungan individu untuk bergaul dalam aktivitas publik.
3. Perbedaan kepentingan
Kepentingan individu setiap individu beragam dalam
kerjasamanya,  baik  itu  moneter, politik,  dll  sehingga  dapat  memicu bentrokan.
4. Perubahan sosial
Perubahan ramah yang sangat cepat dan  kecenderungan  penyesuaian jangka waktu yang singkat, menghasilkan  pertemuan  khusus yang memiliki kontras dalam hidup mereka.
Timbulnya  konflik  yang  terjadi dalam  kehidupan  sosial  bermasyarakat di desa, hal ini menuntut adanya solusi dalam  mengatasi  permasalahan  yang
2 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
terjadi  agar  dapat  diselesaikan  dalam waktu yang sesingkatnya untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam masyarakat desa itu sendiri.  Dituntut  kemampuan  dan kapabilitas terhadap permasalahan bentrokan  yang  terjadi  di  wilayah pedesaan  setempat,  jelasterletak  pada Pundak  Kepala  Desa.  Apabila  terjadi konflik  permasalahan  masyarakat  desa idealnya yang bertindak terlebih dahulu adalah  Kades  sebagai  delegasi  atau perantara  dalam  menangani  masalah apa pun yang terjadi.
Pasal  26  ayat  (4)  huruf  k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Pedesaan  mengatur  bahwa Kades wajib menyelesaikan perdebatan daerah  di  Pedesaan.  Untuk  mengekang kapasitas  Kades  sebagai  tujuan  debat, maka Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Pedesaan dikuatkan tentang pengesahan, khususnya:
(1) Kepala Pedesaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  26  ayat  (4) dan  Pasal  27  bergantung  pada persetujuan  regulator  baik  sebagai pemberitahuan lisan maupun pemberitahuan tertulis.
(2) Karena persetujuan otoritatif sebagaimana  disinggung  dalam ayat (1) tidak dilakukan, penghentian  sementara  selesai  dan dapat dilanjutkan dengan akhir.
Hj.  Desmawaty  Romli  et.al,  Kewenangan  Kepala  Desa  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, Halaman 17- 30
Pentingnya kapasitas dan fungsi Kepala  desa  dalam  menyelesaikan konflik yang terjadi diantara warganya. Dalam membekali Kepala  desa dengan kapasitas untuk penyelesaian konflik/bentrokan  antara  warganya, diperlukan  kapasitas  sebagai  mediator, oleh  karena  itu  diadakan  diperlukan Pendidikan dan Pelatihan Kepala Desa. Tujuannya adalah untuk dapat diselesaikan dengan cepat, hal ini akan memperkuat  rasa  persatuan  daerah yang  telah  ditegaskan  dalam  Undang- Undang  Desa.  Penyelesaian  konflik oleh  Kepala  Desa  tidak  dilakukan secara  langsung  dan  tanpa  penawaran atau dalam hal apa pun, berbeda halnya apabila diupayakan melalui litigasi. 3
Dalam
kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan rasa kekeluargaan dan persaudaraan, dimana  memiliki  hubungan  yang sangat  erat  dan  rasa  persatuan  serta saling  tolong  menolong  dalam  segala hal didasarkan pada musyawarah untuk mufakat. Berdasarkan hal ini seharusnya  setiap  konflik  sengketa
3 Moh.  Jamin,  Anti  Mayastuti,  Mulyanto “Pemberdayaan  Fungsi  Kepala  Desa  sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, Jurnal  Parental  Hukum  dan  Budaya , Volume 3 Nomor 2, Oktober 2015: 55
yang  terjadi  dapat  diselesaikan  secara musyawarah,  tidak  seharusnya  sampai di  pengadilan.  Sebagai  warga  desa yang  memiliki  rasa  kerukunan  dan persaudaraan dalam penyelesaian sengketanya dapat dilaksanakan dengan cara yang damai.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  suatu kegiatan yang dilakukan dalam melakukan  suatu  tindakan  atau  tujuan yang  ingin  dicapai 4 .  Jenis  eksplorasi yang  diterapkan  dalam  penyusunan makalah  logis  ini  adalah  yuridis normatif,  khususnya  penilaian  unik yang dilakukan berpusat pada pemeriksaan  penggunaan  aturan  atau standar dalam hukum positif. 5
Metodologi  yang  digunakan adalah  pendekatan  aturan,  dilakukan dengan  menggali  semua  hukum  dan pedoman  yang  diidentifikasi  dengan masalah yang sah yang sedang ditangani. 6
4 Wiryono  Surachmand, Pengantar  Penelitian Ilmiah (Bandung : Tarsio, 1991).
5 Jhoni  Ibrahim, Teori  &  Metode  Penelitian Hukum Normatif (Malang : Bayu Media, 2005).
6 Peter  Mahmud, Penelitian  Hukum (Jakarta  : Kencana Pradana Media Grup, 2008).
Hj.  Desmawaty  Romli  et.al,  Kewenangan  Kepala  Desa  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, Halaman 17- 30

## PEMBAHASAN
A. Kewenangan  Kepala  Desa  dalam Menyelesaikan Perselisihan Masyarakat berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa Kades adalah komponen
penting  dalam  pemerintahan  pedesaan dan  merupakan  individu  utama  yang menerima posisi berpengaruh di pedesaannya. Di sinilah Kades memiliki  kewajiban  dan  komitmen untuk dapat menerima dan menyelesaikan  semua  konflik  yang terjadi dalam masyarakat desa. Mengingat  beban  tugas  yang  berat selaku  Kepala  Desa  sehingga  dituntut memiliki  kemampuan  yang  tangguh dalam melaksanakan kewajibannya.
Penyelesaian  sengketa  yang biasa digunakan adalah: 7 a. Konsiliasi (perdamaian) merupakan mekanisme  dalam  penyelesaian sengketa  dengan  mempertemukan para  pihak  yang  berkonflik  untuk mencapai  kata  sepakat  bersama menuju perdamaian;
b. Mediasi  merupakan  salah  satu  cara dalam menyelesaikan permasalahan
7 Bambang  Sugeng, Penanganan  Konflik Sosial (Bandung: Pusat Bencana dan Pengungsi (PUSKASI) STKS, 2011).
dengan menggunakan seorang penghubung/perantara (mediator); c. Arbitrase  merupakan  suatu  sistem penyelesaian sengketa melalui pengadilan  dengan  otoritas  yang ditunjuk  (wasit)  yang  bertindak sebagai pemimpin; dan
d. Koersi  adalah  sistem  penyelesaian sengketa  memanfaatkan  paksaan fisik atau mental.
Kades  didalam  menjalankan tugas  dan  kewajibannya  memiliki kewenangan sebagai berikut:
1) Melakukan  penyelesaian  dalam tindakan urusan pertanahan, dikarenakan tanah memiliki hubungan  yang  sangat  erat  dengan kemitraan  (perkumpulan  manusia) yang menguasai tanah;
2) Sebagai penyelenggara hukum yang  berperan  dalam  mencegah terjadinya pelanggaran hukum sehingga  hukum  dapat  dijalankan sebagaimana mestinya;
3) Penyelenggara hukum dalam upaya pemulihan  hukum  apabila  hukum tersebut telah dilanggar.
Kepala Desa
dalam menciptakan  rasa  aman  dan  tertib  di masyarakat  desa  sesuai  denga  napa yang  dikehendaki  oleh  Pemerintah, sehingga  tidak  semua  konflik  yang
Hj.  Desmawaty  Romli  et.al,  Kewenangan  Kepala  Desa  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, Halaman 17- 30
terjadi harus diselesaikan di pengadilan disebabkan  adanya  perkara  konflik yang  dapat  diselesaikan  oleh  hakim perdamaian  desa.  Peranan  kepala  desa yang  penting  mengenai  pelaksanaan pekerjaan  di  lapangan  ( represieve rechtsorg ) yaitu sebagai hakim perdamaian  desa  ( dordsjustitie ).  Jika terjadi sengketa warga masyarakat desa dan  adanya  tindakan-tindakan  sebagai lawan dari hukum baku, kades berperan  untuk  membangun  kembali kerukunan standar, menjaga keseimbangan di pedesaan dan menegakkan kembali hukum ( rechtsherstel ).
Kewajiban  Kepala  Desa  Dalam penyelesaian  bentrokan  antar  warga, diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  yang menyatakan bahwa :
(4)   Dalam melakukan usaha sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), kades wajib:
a. memelihara  dan  mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta  menjaga  dan  menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; b. mengerjakan bantuan pemerintah kelompok
masyarakat pedesaan;
c. menjaga kerukunan dan kendali dalam  kelompok  masyarakat pedesaan;
d. setuju  dengan  dan  menerapkan hukum dan pedoman;
e. melaksanakan kehidupan
berdasarkan  suara  dan  seks yang adil; f. melaksanakan standar Pemerintahan  pedesaan  yang bertanggung jawab, lugas, cakap, layak dan efektif, sempurna dan bebas dari persekongkolan, pencemaran nama baik, dan nepotisme;
g. mengatur kolaborasi dan koordinasi  dengan  semua  mitra pedesaan;
h. mengatur organisasi Pemerintah pedesaan besar;
i. mengawasi  dana  dan  sumber daya pedesaan;
j. menyelesaikan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pedesaan;
k. menyelesaikan perdebatan daerah lokal di pedesaan;
l. membina  perekonomian  daerah pedesaan;
m. menumbuhkan
dan menyelamatkan  kualitas  sosial- sosial  kelompok  masyarakat pedesaan;
n. memungkinkan  area  lokal  dan fondasi area lokal di pedesaan;
o. menumbuhkan kemampuan aset reguler dan menjaga iklim;
p. berikan  data  ke  area  lokal pedesaan.
Komitmen Kades perihal menyelesaikan  konflik  penduduk  di desa, harus adanya suatu gagasan kades bertindak  selaku  pencegah  konflik  di desa.  Problematika  konflik  ini  tidak
Hj.  Desmawaty  Romli  et.al,  Kewenangan  Kepala  Desa  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, Halaman 17- 30
hanya  sebatas  dalam  hubungan  ikatan hukum  keperdataan,  namun  juga  dapat dilihat  dari  berbagai  aturan  hukum lainnya 8 .  Kepala  desa  memegang peranan  sebagai  hakim  perdamaian untuk masyarakat desa dalam upayanya membuat sarana hukum yang mengatur hak-hak istimewa dan komitmen warga dalam melakukan kebebasan dan komitmen  tersebut  secara  akurat  dan tepat.  Hukum  juga  memiliki  fungsi sebagai  instrumen  yang  melindungi subjek hukum itu sendiri.
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang pedesaan diarahkan dalam Undang-Undang Nomor  43  Tahun  2014  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Kependudukan, yang  sedikit  banyak  menjelaskan perbedaan  ruang  perkara/bentrokan, instrumen,  struktur,  barang.  terjadi karena pilihan hanya sebagai hasil yang sah  dari  alasan  kompromi  oleh  Kepala pedesaan. Sementara itu, aturan administrasi  otoritas  publik  tidak menentukan  apakah  kepala  pedesaan bertindak sebagai hakim  pedesaan atau sebagai  arbiter  seperti  dalam Elective
8 Samuel Dharma Putra Nainggolan,
“Kedudukan  Kepala  Desa  sebagai  Hakim Perdamaian,” Jurnal  UBELAJ ,  Volume  3 Nomor 1, April 2018: 59
Question  Goal .  Jika  untuk  keadaan  ini ia  berjalan  sebagai  perantara,  ia  dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Intervensi  dan Tujuan  Pertanyaan  Pilihan,  seperti halnya  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hukum. Dalam  kedudukannya  sebagai  hakim pedesaan, upaya penyelesaian perkara/bentrokan dengan lancar pernah  dikuasai  pada  masa  Hindia Belanda  yang  disebut  Pengadilan pedesaan ( dorpsjustitie ) dalam Pasal 3a RO yang tidak dicabut. 9
Pasal  3a  menyatakan  bahwa para  petinggi  bertindak  sebagai  hakim kerukunan desa ( dorpsjustitie ), misalnya  dalam  hal  terjadi  pertikaian antara  penduduk  desa,  dalam  hal  ada kegiatan  yang  bertentangan  dengan hukum adat, para petinggi itu bertindak untuk  menegakkan  kembali  kerukunan di alam desa untuk menegakkan hukum. ( rechtsherstel ). 10
Rachmadi  Usman  mengatakan, seorang  kepala  pedesaan  tidak  hanya dipercaya  untuk  menangani  urusan pemerintah,  tetapi  juga  dibagikan dengan menyelesaikan perdebatan yang muncul  di  wilayah  hukum  standarnya.
9 Samuel Dharma Putra Nainggolan
10 Samuel Dharma Putra Nainggolan
Hj.  Desmawaty  Romli  et.al,  Kewenangan  Kepala  Desa  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, Halaman 17- 30
Pada akhirnya, kepala desa melaksanakan  tugasnya  sebagai  hakim perdamaian  desa  ( dorpsjuttie ).  Untuk alasan  ini  dia  akan  mencoba,  hal-hal berikut ini: 11
a. menerima  dan  memeriksa  semua laporan  keberatan  yang  diajukan kepadanya.
b. Meminta  otoritas  pedesaan  atau kepala vila untuk menyelidiki kasus ini, dengan mengunjungi
pertemuan  yang  dimaksud  dalam laporan.
c. Menyelenggarakan  tentukan  juga jam penyisihan dan areanya di lobi pedesaan.
d. Menyambut  para  senior  pedesaan yang  akan  pergi  dengan  kepala pedesaan untuk mengarahkan pendahuluan, dan orang-orang penting lainnya.
e. Menghadirkan  pertemuan  hingga pertengkaran,  saksi  dengan  tujuan agar  pernyataan  mereka  dapat didengar.
f. Pembukaan pertemuan dan
rekonsiliasi  antar  pertemuan,  bila dianggap
penting, dapat diselesaikan secara pribadi.
11 Rachmadi  Usman, Pilihan  Penyelesaian Sengketa  di  Luar  Pengadilan (Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
g. Lihat  kasus,  perhatikan  penjelasan saksi,  penilaian  sesepuh  pedesaan, pucuk  desa  yang  bersangkutan  dan lain-lain.
h. Pertimbangkan  &  tentukan  pilihan tergantung  pada  persetujuan  para pihak.
i. Strategi  penyelesaian  konflik  oleh kepala  pedesaan  sebagai  kepala pedesaan dan sebagai hakim kerukunan pedesaan, misalnya, "perjalanan  antara"  di  mana  kepala pedesaan  bertindak  sebagai  pihak yang tidak memihak yang membantu  dua  pertemuan  yang bentrok  dalam  tujuan  kompromi yang diselesaikan melalui pertimbangan untuk mencapai kesepakatan  .  Untuk  keadaan  saat ini  kepala  pedesaan  tidak  memiliki kemampuan untuk memilih. Kepala pedesaan hanya membantu pertemuan  yang  bentrok  dalam mengamati jawaban yang memuaskan pertemuan.
Strategi  yang  dilakukan  dalam penyelesaian  permasalahan  dinatara para penduduk dapat dilakukan melalui hukum adat yang berasaskan kerukunan,  kepatutan  dan  keselarasan.
Hj.  Desmawaty  Romli  et.al,  Kewenangan  Kepala  Desa  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, Halaman 17- 30
Hal  ini  dapat  dijelaskan  sebagai berikut: 12

## a. Asas Rukun
Menurut  istilah  adat  hukum,  rukun merupakan  suatu  kaidah  dimana berfungsi  yang  mengisi  sebagai kaidah-kaidah  dalam  penyelesaian sengketa  adat.  Standar  keserasian adalah  pedoman  yang  substansinya secara  tegas  diidentikkan  dengan cara pandang hidup masing-masing dalam iklim yang satu dengan yang lain, untuk mewujudkan masyarakat  yang  aman,  tenteram, dan  sejahtera.,  dan  pengakuan koneksi  yang  menyenangkan  di antara warga desa.
b. Asas Patut
Patut  adalah  kesepakatan  yang menyinggung gagasan keadilan dan penilaian yang baik, yang ditujukan untuk  menilai  suatu  peristiwa sebagai  demonstrasi  atau  keadaan manusia.  Pendekatan  asas  patut harus dapat menyelesaikan sengketa adat dengan tetap mengikuti  nama  besar  masing- masing  pihak,  jadi  tidak  ada  yang merasa  status  dan  kehormatannya diremehkan atau diremehkan.
12 I  Nyoman  Sirtha, Aspek  Hukum  dalam Konflik Adat di Bali (Bali: Udayana University Press, 2008).
c. Asas Laras
Pedoman  laras  dalam  hukum  baku digunakan  secara  cerdik  dalam menyelesaikan  pergulatan  standar yang  substansial,  dengan  tujuan agar afiliasi yang bersangkutan dan kelompok  masyarakat  asli  merasa puas.  Penggunaan  pendekatan  rule of  amicability  dilakukan  dengan mempertimbangkan  tempat,  waktu, dan  kondisi  (pedesaan,  kala,  patra) dengan  tujuan  agar  pilihan-pilihan pada  pertanyaan  standar  dirasakan oleh  perkumpulan  dan  daerah setempat.
Kapasitas Kepala pedesaan sebagai  kompromi  pada  dasarnya adalah  orang  tengah  yang  memiliki komunitas  informal  perantara  dan arbiter  yang  sah.  Pada  umumnya  batas ini  dikenal  dengan  istilah  hakim pengadilan pedesaan ( dorpjustitie ). Batasan kepala pedesaan sebagai kompromi  sesuai  dengan  pedoman dalam  Pasal  26  ayat  (4)  huruf  k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pedesaan tidak dapat dipisahkan  dari  kenyataan  yang  dapat ditunjukkan  bahwa  pada  masa  lalu  di tingkat  pedesaan  dan  standar  jaringan hukum  telah  dikenal  oleh  eksekutif
Hj.  Desmawaty  Romli  et.al,  Kewenangan  Kepala  Desa  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, Halaman 17- 30
hukum. pedesaan serta eksekutif hukum adat. 13
Kewenangan kades dalam menjalankan  hukum  di  desa  adalah cara untuk mengontrol dan memperbaharui masyarakat desa.
Pendekatan  yang  sah  ini  dijalankan dalam  penerapan  penyelesaian  konflik oleh Kepala desa. 14

## B. Kekuatan  Hukum  dari  Hasil Mediasi Penyelesaian Perselisihan Masyarakat oleh Kepala Desa
Gagasan  penyelesaian  konflik melalui perundingan musyawarah telah cukup  sejak  lama  dikenal  oleh  hukum baku  daerah  jauh  sebelum  komponen gugatan  diajukan  oleh  pemerintah perintis  Belanda. 15 Syafaat  adalah pekerjaan untuk menentukan pertanyaan di antara pertemuan- pertemuan  yang  mencari  pemahaman bersama  melalui  seorang  perantara yang  memiliki  sikap  tidak  memihak yang  tidak  memiliki  atau  menentukan
13 Sri  Lestari  Rahayu,  Mulyanto,  Anti Mayastuti,  “Penguatan  Fungsi  Kepala  Desa sebagai  Mediator  Perselisihan  Masyarakat  di Desa,” Jurnal  Yustisia ,  Volume  5  Nomor  2, Mei-Agustus 2016: 349.
14 Samuel Dharma Putra Nainggolan, “Kedudukan  Kepala  Desa  sebagai  Hakim Perdamaian.”
15 Nurnaningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2012).
pilihan  atau  tujuan  pertemuan,  yang merupakan  tanggung  jawab  fasilitator demi  tercapainya  kesepakatan  diantara para pihak dalam keadaan yang terbuka, kejujuran  dan  saling  berbagi  pendapat agar tercapainya mufakat.
Kedudukan Kades sebagai hakim kerukunan dalam menyelesaikan bentrokan yang terjadi di desa merupakan  upaya  diskresi/kebijakan dari lembaga eksekutif dalam mengakui penyelenggaraan pemerintahan  bagi  warganya.  Dengan adanya  diskresi  ini,  tidak  dapat dipisahkan  dari  pedoman  dan  undang- undang  yang  memberikan  batasan dalam penerapannya 16 .
Kepala desa adalah  tokoh daerah  yang  sangat  dihormati  oleh daerah setempat, sehingga ia memainkan peran penting dalam menyelesaikan  konflik  adat,  terutama sebagai  mediator.  Mengingat  Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  pedesaan  disebutkan  bahwa kepala  pedesaan  adalah  pimpinan pemerintahan pedesaan yang mempunyai  kedudukan  yang  setara kokoh  dan  definitif,  hal  ini  dapat berkuasa dalam menyelesaikan
16 Samuel Dharma Putra Nainggolan, “Kedudukan  Kepala  Desa  sebagai  Hakim Perdamaian.”
Hj.  Desmawaty  Romli  et.al,  Kewenangan  Kepala  Desa  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, Halaman 17- 30
tugasnya  sebagai  mediator  yang  dalam penyelesaian konflik. 17
Dengan adanya mekanisme mediasi  tersebut  sehingga  timbulnya persetujuan, maka pihak yang berkonflik
menandatangani kesepakatan dan
harus mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri dalam  waktu  30  hari  sejak  penandaan. Tindakan ini, mengingat Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Penegasan  dan  Tujuan Pertanyaan  Pilihan,  bersifat  konklusif dan  membatasi.  Namun,  jika  di kemudian  hari  ada  pihak-pihak  yang keluar  untuk  tidak  menyelesaikan kesepakatan  tersebut,  maka  pada  saat itu  kesepahaman  yang  mereka  buat meskipun telah didaftarkan ke pengadilan, sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk eksekutorial 18 .
Persetujuan atau perjanjian perdamaian yang terjadi karena adanya intervensi  yang  telah  ditegaskan  dan statusnya sebagai akta kerukunan ( acte van dading ) mempunyai kekuatan yang
17 Sri  Lestari  Rahayu,  Mulyanto,  Anti Mayastuti,  “Penguatan  Fungsi  Kepala  Desa sebagai  Mediator  Perselisihan  Masyarakat  di Desa.”
18 Sri Hajati, Agus Sekarmadji, dan Sri Winarsi,
Model  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan Melalui  Mediasi  Berkepastian  Hukum ,  Jurnal Dinamika  Hukum,  Volume  14,  Nomor  1,  201: 40.
sangat  besar  sebagai  suatu  putusan pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan legitimasi  yang  bertahan  lama,  maka pada saat itu pilihan kerukunan tersebut mempunyai  3  (tiga)  kemampuan  yang substansial.  seperti  membatasi  dan kekuatan terakhir, kekuatan pembuktian  yang  luar  biasa,  dan kekuatan utama. Pembatasan menyimpulkan  bahwa  segala  sesuatu yang telah diselesaikan dan dinyatakan dalam akta perdamaian dapat diselesaikan  dengan  dieksekusi  oleh pengadilan, dengan jelas mengasumsikan  salah  satu  majelis mengingkarinya. Sementara yang terakhir  menyarankan  bahwa  dengan memperluas  situasi  dengan  perjanjian non-agresi  menjadi  akta  kerukunan, semua  upaya  hukum  yang  dilakukan oleh  pertemuan-pertemuan  itu  telah ditutup pihak 19 .
Penegasan  tersebut  diharapkan dapat memperoleh  kekuasaan yang sah dan dapat mengikat pertemuan- pertemuan  yang  bentrok  dari  suatu perjanjian  non  agresi.  Hal  ini  sesuai Pasal  27  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
19 Indriati  Amarini, Penyelesaian  Sengketa Yang  Efektif  dan  Efisien  Melalui  Optimalisasi Mediasi di Pengadilan, Jurnal Kosmik Hukum, Volume 16, Nomor 2, 2016: 94.
Hj.  Desmawaty  Romli  et.al,  Kewenangan  Kepala  Desa  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, Halaman 17- 30
Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa: 1) Jika  Mediasi  Secara  efektif setuju,  Pertemuan  dengan bantuan orang Tengah diperlukan  untuk  merinci pengaturan  yang  tersusun dalam perjanjian Non agresi yang didukung oleh Pertemuan  dan  Perjalanan antara. 2) Dalam  membantu  merinci perjanjian Non agresi, Arbiter  wajib  menjamin bahwa perjanjian Non- agresi tidak memuat pengaturan-pengaturan
yang:
a. bertentangan dengan
hukum,  permintaan  publik, serta konvensionalitas; b.  menyakiti  orang  luar; atau c. tidak bisa dilaksanakan.
3) Dalam proses Mediasi ditangani  oleh  agen  yang sah, persetujuan Kesepakatan Harmoni harus dilakukan jika ada pernyataan tertulis dari Pertemuan yang berisi kesepakatan tentang kesepakatan. 4) Para Pihak melalui Mediator  dapat mengajukan perjanjian Non-agresi kepada  Hakim  Pemeriksa Kasus untuk diperkuat dalam Akta Kerukunan.
5) Dalam  hal  Pertemuan  tidak perlu diperkuat dengan Akta Kerukunan dalam Perjanjian Non-Agresi,
maka perjanjian Non-Agresi harus memuat pengingkaran perkara.
6) Mediator  harus  melaporkan dicatat  sebagai  hard  copy pencapaian Intervensi kepada  Hakim  Pemeriksa Kasus  dengan  bergabung dalam perjanjian Non agresi.
Hal  ini  sesuai  Pasal  1858  ayat (1)  dan  (2)  Common  Code  dan  Pasal 130  HIR/Pasal  154  RBg  ayat  (2)  dan (3)  yang  mengatur  perjanjian  non- agresi.  Dalam  perincian  Pasal  1858 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata dinyatakan:
a.   Semua harmoni antara pertemuan memiliki kekuatan seperti pilihan juri di tahap terakhir. b.   Kerukunan tidak dapat dipertanyakan  atas  dasar kesalahan  dalam  hukum atau  karena  salah  satu perkumpulan terluka.
Selain  itu,  Pasal  130  HIR/154
RBg ayat (2) dan (3) menyatakan:
a. Seandainya terjadi kompromi  seperti  itu,  maka pada  saat  itu,  pada  jam pertemuan, dibuat suatu akta  yang  dengannya  kedua pemain itu diperlukan untuk memenuhi kesepahaman yang  telah  dibuat,  maka pada  saat  itulah  surat  (akta) itu  akan  dibuat.  substansial
Hj.  Desmawaty  Romli  et.al,  Kewenangan  Kepala  Desa  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, Halaman 17- 30
dan  akan  dilakukan  sebagai pilihan otoritas yang ditunjuk bersama. b. Tentang  pilihan  seperti  itu tidak bisa ditanyakan banding.
Kedua  pasal  tersebut  pada intinya  menjelaskan  bahwa  pilihan harmoni memiliki kekuatan yang sama dengan  pilihan  hakim  (pengadilan) pada tahap terakhir, sehingga memiliki kekuatan  keaslian  yang  sangat  tahan lama, dan terhadap pilihan ini tidak ada daya pikat atau kasasi. Oleh karena itu, akta  kerukunan  yang  ditegaskan  dalam pilihan kerukunan yang telah diperiksa di  bawah  pengawasan  majelis  hakim memiliki  kepastian  hukum  yang  sah seperti  halnya  pilihan  standar  yang memiliki  kekuatan  hukum  super  tahan lama,  khususnya  kekuatan  membatasi dan  terakhir,  kekuatan  pembuktian yang luar biasa, dan kekuasaan utama.

## KESIMPULAN
Penyelesaian  sengketa  secara alternatif  penyelesaian  yang  dilakukan desa  merupakan  bentuk  kemandirian dan  keistimewa  desa.  Kepala  Desa mempunyai kewenangan sebagai hakim perdamaian dalam upaya memberikan  pelayanan  publik  bagi warga  desa.  Penyelesaian  sengketa
dengan cara non litigasi dalam Common  law  dikenal  dengan Elective Question  Goal ,  sedangkan  dalam hukum  pidana  dikenal Elective  Debate Goal dengan mediasi  penal .  Apabila tercapai  kata  sepakat  dalam  upaya penyelesaian sengketa tercapainya perdamaian,  kemudian,  pada  saat  itu, perkumpulan-perkumpulan itu menyetujui  pengaturan  itu  dan  harus mendaftarkannya ke Pengadilan Wilayah  dalam  waktu  30  hari  sejak penandaan, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Sugeng, Penanganan Konflik Sosial, Bandung: Pusat Bencana dan Pengungsi (PUSKASI) STKS, 2011. Darsono Wisadirana, Sosiologi Pedesaan  Kajian  Kultural  dan Struktural Masyarakat Pedesaan , Malang: UMM Press, 2005.
I  Nyoman  Sirtha, Aspek  Hukum  dalam Konflik  Adat  di  Bali, Bali:
Udayana University Press, 2008.
Indriati
Amarini, Penyelesaian
Sengketa  Yang  Efektif  dan Efisien  Melalui  Optimalisasi Mediasi  di  Pengadilan, Jurnal Kosmik  Hukum,  Volume  16, Nomor 2, 2016: 94.
Hj.  Desmawaty  Romli  et.al,  Kewenangan  Kepala  Desa  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, Halaman 17- 30
Jhoni  Ibrahim, Teori  &  Metode Penelitian  Hukum  Normatif ,
Malang : Bayu Media, 2005. Moh. Jamin, Anti Mayastuti, Mulyanto “Pemberdayaan  Fungsi  Kepala Desa sebagai Mediator Penyelesaian  Sengketa  Pasca Undang-Undang Nomor 6
Tahun  2014  tentang  Desa”,
Jurnal  Parental  Hukum  dan
Budaya ,  Volume  3  Nomor  2,
Oktober 2015: 55.
Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2012. Peter  Mahmud, Penelitian  Hukum , Jakarta: Kencana
Pradana Media Grup, 2008. Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
Samuel  Dharma  Putra  Nainggolan,
“Kedudukan Kepala Desa
sebagai  Hakim  Perdamaian,”
Jurnal  UBELAJ ,  Volume  3
Nomor 1, April 2018: 59
Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Suatu Pengantar, Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada, 2006.
Sri  Hajati,  Agus  Sekarmadji,  dan  Sri
Winarsi, Model  Penyelesaian Sengketa  Pertanahan  Melalui Mediasi  Berkepastian  Hukum , Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, Nomor 1, 201: 40. Sri  Lestari  Rahayu,  Mulyanto,  Anti Mayastuti,  “Penguatan  Fungsi
Kepala  Desa  sebagai  Mediator
Perselisihan Masyarakat di
Desa,” Jurnal Yustisia , Volume
5  Nomor  2,  Mei-Agustus  2016:
349.
Wiryono Surachmand, Pengantar Penelitian  Ilmiah ,  Bandung:
Tarsio, 1991.