## PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH INDONESIA PADA ERA PASAR BEBAS ASEAN
Abdul Hakim 1 e-mail : abakim087@gmail.com

## UINSA SURABAYA
Abstrak : Pada era Pasar bebas Asean merupakan salah satu tuntutan globalisasi yang tidak terelakkan, sehingga kita harus siap menghadapinya dengan persiapan-persiapan ekstra  keras.  Kita  harus  proaktif  mengantisipasi  kemungkinan  dampak  pasar  bebas yang  mungkin  berdampak  negatif  terutama  bagi  pengembangan  usaha  rakyat  kecil, tetapi  kita  masih  memiliki  peluang  dimana  masih  luasnya  pasar  syariah  yang  belum digarap,  dapat  dilihat dari  fakta  bahwa  ada  lebih  dari  200  juta  Muslim  di  Indonesia dan terus meningkatnya muslim dunia yang senantiasa membutuhkan system keuangan syariah,  hal  ini  merupakan peluang  pasar  yang  lebar  bagi  industri  keuangan  syariah. Dan Lembaga perekonomian Islami merupakan salah satu instrument yang tepat untuk digunakan  mengatur  dan  mengembangkan  perekonomian,  dan  dismaping  sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut juga merupakan bagian dari keseluruhan sistem social yang ada.
Kata Kunci : Lembaga, Keuangan, Syari’ah

## A. PENDAHULUAN
Lembaga perekonomian Islami merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk  mengatur  dan  mengembangkan  ekonomi  Islam.  Sebagai  bagian  dari  sistem ekonomi,  lembaga  tersebut  merupakan  bagian  dari  keseluruhan  sistem  sosial.  Oleh karenanya,  keberadaannya  harus  dipandang  dalam  konteks  keseluruhan  keberadaan masyarakat  (manusia),  beserta  nilai-nilai  yang  melingkupinya.  Islam  menolak pandangan  yang  menyatakan  bahwa  ilmu  ekonomi  merupakan  ilmu  yang  netral  nilai. Padahal ilmu ekonomi merupakan ilmu yang sarat orientasi nilai.
Lembaga  perekonomian  Islam  terus  berupaya  dalam  berkontruibusi  terhadap pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi,  khususnya  terhadap  masyarakat  industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar  tidak  mungkin  dipenuhi  tanpa  bantuan  lembaga  keuangan.  Lembaga  keuangan merupakan  tumpuan  bagi  para  pengusaha  untuk  mendapatakan  tambahan  modalanya melalui  mekanisme  kredit  ataupun  pembiayaan  syariah,  juga  memperlancar  transaksi ekonomi,  sekaligus  menjadi  tumpuan  investasi  melalui  mekanisme  saving  atau  titipan.
1 Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya
Lembaga  keuangan  syariah  telah  memainkan  peranan  yang  sangat  besar  dalam mendistribusikan  sumber-sumber  daya  ekonomi  di  kalangan  masyarakat,  meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat yang luas.
Perkembangan  industri  keuangan  syariah  di  dunia  juga  terlihat  begitu  pesat. System dan industri keuangan syariah tidak lagi menjadi isu local yang sifatnya terbatas ada di antara negara-negara muslim saja, tetapi juga telah menjadi trend global dimana negara-negara non-muslim sudah mengambil posisi dan inisiatif untuk mengadopsi serta mengembangkan  sistem  sekaligus  industri  keuangan  syariah  ini.  Negara-negara  yang memiliki industri  keuangan  terkemuka seperti  Inggris, Prancis,  Jepang,  Hongkong dan Singapura  terlihat  berlomba-lomba  untuk  menjadikan  negara  mereka  sebagai  pusat keuangan syariah, baik di dunia maupun di kawasan regional. Bahkan lembaga-lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF) telah pula menyatakan bahwa pengembangan keuangan syariah telah menjadi  salah satu  program utama mereka 2
Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh dua factor: Pertama , semakin banyaknya Negara  baik  muslim  maupun  non-muslim  yang  mengembangkan  industri  keuangan syariah  dan  perkembangan  industri  tersebut  menunjukkan  angka  pertumbuhan  yang sangat  tinggi,  sehingga  diperkirakan  dalam  waktu  yang  tidak  lama  industri  ini  akan memainkan  peran  yang  signifikan  dalam  percaturan  industri  keuangan  dunia. Kedua, krisis keuangan yang menghantam banyak negara, tidak hanya negara-negara emerging market (1998 – 2005) tetapi juga negara-negara maju (2008 – 2011), dalam kurun waktu dua  dekade  terakhir  ini  mendorong  banyak  pihak  untuk  mencari  alternative  system keuangan  yang  lebih  kuat.  Alternative  system  keuangan  tersebut  diharapkan  bukan hanya tahan dari guncangan krisis tetapi juga mampu mencegah krisis itu terjadi.
Sementara  itu  sekitar  dua  dasawarsa  belakangan  ini,  kecenderungan  untuk mewujudkan  pasar  bebas  ( free  market )  juga  semakin  kuat.  Kecenderungan  itu  akan diwujudkan  pada  tingkat  internasional  dan  tingkat  regional.  Di  peringkat  internasional terlihat  pada  persetujuan  GATT  ( General  Agreement  on  Tariff  and  Trade ),  serta terbentuknya WTO ( World Trade Organization ). Di peringkat regional bisa dilihat dari makin  menguatnya  kerjasama  ekonomi  dalam  kawasan  tertentu  seperti  Uni  Eropa, AFTA,  NAFTA,  APEC  dan  terakhir  CAFTA.  CAFTA  kini  sudah  diterapkan  dengan segala  dampak  positif  dan  negatifnya.  Sedangkan  di  wilayah  Asia  Tenggara  sendiri dicanangkan  AFTA  (ASEAN  Free  Trade  Area)  dam  ASEAN  Economi  Community (AEC).
Era  pasar  bebas  di  antaranya  ditandai  dengan  adanya  fenomena  penting  dalam bidang  ekonomi.  Kegiatan  ekonomi  dunia  tidak  hanya  dibatasi  oleh  faktor  batas geografi,  bahasa,  budaya  dan  ideologi,  akan  tetapi  lebih  karena  faktor  saling membutuhkan dan saling bergantung  satu  sama lain.  Dunia menjadi  seakan-akan tidak ada  batas,  terutama  karena  perkembangan  teknologi  informasi  yang  begitu  pesat.
2 Muhamad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, UII Press Yogyakarta, 2000, hal 25
Keadaan  yang  demikian  melahirkan  banyak  peluang  sekaligus  tantangan,  terutamanya dalam upaya pengembangan ekonomi Islam. 3
Tujuan  pasar  bebas  secara  selintas  memang  positif,  yakni  agar  perekonomian suatu  negara  bisa  lebih  maju  dan  berkembang.  Berbagai  studi  memperlihatkan  bahwa perdagangan dunia akan meningkat dengan berlakunya sistem pasar bebas. Peningkatan volume  perdagangan  berarti  peningkatan  produksi,  yang  berarti  pula  peningkatan lapangan  kerja  dan  pada  akhirnya  peningkatan  pendapatarn  dan  kesejateraan.  Namun dalam  praktek  dan  perkembangannya  pasar  bebas  juga  dapat  menimbulkan  ekses nehgatif dan masalah baru.
Dalam menghadapi era pasar bebas tersebut, tentunya lembaga-lembaga keuangan syariah  akan  menghadapi  tantangan-tantangan  baru  di  samping  memiliki  peluang- peluang.  Oleh  karenanya  perlu  difikirkan  dan  disiapkan  langkah-langkah  antisipasi dalam  menghadapi  kondisi  tersebut.  Termasuk  akan  ada  kecenderungan  dalam perkembangan  ekonomi  pada  era  global  tersebut  untuk  lebih  memperhatikan  etika dalam aktivitas ekonomi.
Dalam  tulisan  ini,  akan  diungkap  lebih  lanjut  tentang  kecenderungan  dan perkembangan  ekonomi  era  globalisasi  sekaligus  mengungkapkan  peluang  dan tantangan  pengembangan  lembaga  keuangan  syariah  dalam  konteks  trend perkembangan ekonomi era global tersebut. Secara khusus tulisan ini mengupas tentang bagaimana  peluang-peluang  dan  tantangan-tantangan  yang  dihadapi  oleh  lembaga- lembaga  keuangan  syariah  Indonesia  pada  era  pasar  bebas  ASEAN  2015  agar  dapat terus eksis dan bahkan mengalami kemajuan.

## B. LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

## 1. Pengertian
Lembaga  keuangan  adalah  semua  badan  yang  kegiatannya  bidang  keuangan, melakukan  penghimpunan,  dan  penyaluran  dana  kepada  masyarakat,  terutama  guna membiayai  investasi  perusahaan  (SK  Menkeu  RI  No  792/90).  Sering  juga  disebut sebagai  suatu  lembaga  yang  melancarkan  pertukaran  barang  dan  jasa  dengan penggunaan  uang  atau  kredit  dan  membantu  menyalurkan  tabungan  sebagian masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dana untuk investasi
Sedang  Lembaga  Keuangan  Islam  atau  yang  lebih  popular  disebut  Lembaga Keuangan Syari'ah adalah suatu lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip  syari'ah  Islamiah. Dalam operasionalnya lembaga keuangan  Islam ini harus menghindari unsur riba, gharar, maisir dan akad-akad yang bathil. 4
Tujuan  utama  pendirian  lembaga  keuangan  Islam  adalah  untuk  menunaikan perintah  Allah  dalam  bidang  ekonomi  dan  muamalah  serta  membebaskan  masyarakat Islam  dari  kegiatan-kegiatan  yang  dilarang  oleh  agama  Islam.  Untuk  melaksanakan
3 Muhamad, Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Quran, UII Press Yogyakarta, 2000, hal 5
4 Andri Soemitro, Bank & Lembaga Keuangan Syariah , KPM Group, Jakarta 2009.h. 27
tugas mulia ini sekaligus untuk menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam, bukanlah hanya menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim. 5
2. Bentuk-bentuk Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia
1. Perbankan Syariah
Adalah  bank  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip syariah. Menurut jenisnya bank syariah dibedakan menjadi Bank Umum Syariah (BUS),  Unit  Usaha  Syariah  (UUS),  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS). Saat ini keberadaan Bank Syariah diatur dalam UU. No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah.
Bank  Syariah  melakukan  bentuk  kegiatan  usaha  yang  hampir  sama dengan  bank  konvensional,  yaitu  melakukan  penghimpunan  dana  dari masyarakat  dan  penyaluran  dana  pada  masyarakat.  Bank  syariah  juga menyediakan  jasa  keuangan  lainnya.  Perbedaannya  adalah  bahwa  semua kegiatan  tersbut  dilakukan  oleh  bank  syariah  dengan  berdasarkan  pada  prinsip syariah. Implikasinya bank syariah memiliki berbagai variasi akad sebagaimana yang lazim dalam fiqh muamalat. 6
2. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)
Baitul  Maal  wat  Tamwil  (BMT)  atau  Balai  Usaha  Mandiri  Terpadu, adalah  lembaga  keuangan  mikro  yang  dioperasikan  dengan  prinsip  bagi  hasil, menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir  miskin,  ditumbuhkan  atas  prakarsa  dan  modal  awal  dari  tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada system ekonomi yang salam.
Keberadaan  BMT  dapat  dipandang  memiliki  dua  fungsi  utama,  yaitu sebagai  media  penyalur  pendayagunaan  harta  ibadah,  serta  bergerak  di  bidang investasi yang berifat produktif sebagaimana layaknya bank.
BMT  bersifat  informal  karena  lembaga  ini  didirikan  oleh  Kelompok Swadaya  Masyarakat  (KSM)  yang  berbeda  dengan  lembaga  perbankan  dan lembaga keuangan lainnya. 7
3. Asuransi Syariah
Asuransi  Syariah  adalah  asuransi  yang  dijalankan  berdasarkan  prinsip takaful,  yaitu  suatu  skema  kerjasama  yang  dilandasi  oleh  nilai-nilai  ukhuwah, solidaritas, saling menjamin untuk memberikan bantuan finansial kepada peserta takaful  jika  membutuhkannya  dan  mereka  sepakat  untuk  memberikan konstribusi untuk tercapainya tujuan tersebut.
Menurut Fatwa DSN MUI N0, 21 tahun 2001 tentang Asuransi Syariah, dijelaskan  bahwa  Asuransi  Syariah  adalah  usaha  saling  melindungi  dan  tolong menolong  di  antara  sejumlah  orang/pihak  melalui  investasi  dalam  bentuk  asset
5 Veithzal Rival. Islamic financial Management . Jakarta: Galia Indonesia 2010.
6 Andri Soemitro,.h. 61
7 http://anshorudin.blogspot.com/2012/03/lembaga-ekonomi-islam.html.Dikutip tgl. 19 Desember 2013
dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. 8
4. Reksadana Syariah
Menurut  pengertian  hukum  di  Indonesia  reksa  dana  adalah  wadah  yang dipergunakan  untuk  menghimpun  dana  dari  masyarakat  pemodal  untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
Penyerahan  dana  yang  dilakukan  oleh  investor  memerlukan  jaminan bahwa  pengelola  dana  tidak  melakukan  tindakan  tidak  terpuji.  Oleh  karena  itu diperlukan  suatu  lembaga  yang  menjadi  penjaga  harta  yang  berbentuk  efek. Lembaga itu disebut custodian yang merupakan sebuah bank, karenanya disebut bank custodian.
Sedangkan  Reksa  Dana  Syariah  merupakan  sarana  investasi  campuran yang  menggabungkan  saham  dan  obligasi  syariah  dalam  satu  produk  yang dikelola  oleh  manajer  investasi.  Manajer  investasi  menawarkan  Reksa  Dana Syariah kepada para investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan.
Payung  hukum  Rekasadana  Syariah  adalah  UU  No.  8  tahun  1995 Tentang Pasar Modal dan Fatwa DSN MUI No. 20/DSN/MUI/IX/2000. Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah. 9
5. Pegadaian Syariah
Menutut  KUH  Perdata  Pasal  1150  disebutkan,  Gadai  adalah  suatu  hak yang  diperoleh  seorang  yang  berpiutang  atas  suatu  barang  bergerak,  yang diserahkan  kepadanya  oleh  seorang  berutang  atau  oleh  seorang  lain  atas namanya,  dan  yang  memberikan  kekuasaan  kepada  kepada  orang  yang berpiutang  itu  untuk  mengambil  pelunasan  dari  barang  tersebut  secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk  melelang  barang  tersebut  dan  biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk menyelamatkannya  setelah  barang  itu  digadaikan,  biaya-biaya  mana  harus didahulukan.
Gadai  Syariah  (Rahn)  adalah  menahan  salah  satu  bentuk  harta  milik nasabah  atau  Rahin  sebagai  barang  jaminan  atau  marhun  atas  hutang/pinjaman atau  marhun  bih  yang  diterimanya.  Marhun  tersebut  memiliki  nilai  ekonomis sehingga  pihak  yang  menahan  memperoleh  jaminan  untuk  mengambil  kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 10
Pegadaian  Syariah  menjalankan  operasinya  berdasarkan  prinsip  syariah. Payung hukum  Pegadaian Syariah di  Indonesia  adalah Fatwa DSN MUI  No.25 tahun  2002.  tentang  Rahn,  yang  menyatakan  bahwa  pinjaman  dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.
6. Pasar Modal Syariah
Istilah  sekuritas  (securities)  seringkali  disebut  juga  dengan  efek,  yakni sebuah  nama  kolektif  untuk  macam-macam  surat  berharga,  misalnya  saham,
8 Wirdyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, Kencana Prenanda Media, Jakarta, 2005, h.179.
9 Abdul Ghafur Anshori, Aspek Hukuk Reksadana Syariah Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 71.
10 Sasli Rais, Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer, UI Press, Jakarta, 2005. h. 38.
obilgasi,  surat  hipotik,  dan  jenis  surat  lain  yang  membuktikan  hak  milik  atas sesuatu barang. Dengan istilah yang hampir sama, sekuritas juga dapat dipahami sebagai promissory notes/commercial bank notes yang menjadi bukti bahwa satu pihak mempunyai tagihan pada  pihak lain.
Adapun,yang  dimaksud  dengan  sekuritas  syariah  atau  efek  syariah adalah  efek  sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  perundang-undangan  di bidang  pasar  modal  yang  akad,  pengelolaan  perusahaan,  maupun  cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.
Dengan demikian Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme  kegiatannya  terutama  mengenai  emiten,  jenis  efek  yang diperdagangkan,  serta  mekanisme  perdagangannya  sendiri  telah  sesuai  dengan prinsip-prinsip syariah.
7. Pasar Uang Syariah
Merupakan  mekanisme  yang  memungkinkan  lembaga  keuangan  syariah untuk  menggunakan  instrument  pasar  dengan  mekanisme  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsip  syariah  baik  untuk  mengatasi  persoalan  kekurangan  likuiditas maupun kelebihan likuiditas.
Kebijakan  mengenai  Pasar  Uang  Syariah  di  Indonesia  didasarkan  pada Peraturan Bank Indonesia No.10/36/PBI/2008 tentang Operasi Moneter Syariah yang  merupakan  pengejawantahan  pengendalian  moneter  berdasarkan  prinsip syariah dalam rangka mendukung tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 11
8. Dana Pensiun Syariah
Menurut  UU  No.  11  tahun  1992  tentang  Dana  Pensiun,    dijelaskan bahwa  Dana  Pensiun  adalah  badan  usaha  yang  menjalankan  program  untuk memberikan  manfaat  pensiun.  Sedang  Dana  Pensiun  Syariah  adalah  dana pensiun yang dikelola berdasarkan prinsip syariah.
Dana  Pensiun  Syariah  Untuk  memperoleh  uang  pensiun  setelah  purna tugas merupakan harapan yang ideal bagi setiap pekerja. Apalagi setelah sekian tahun  mencurahkan  tenaga,  waktu  dan  pikirannya  bagi  perkembangan  dan kemajuan  perusahaan  tempatnya  bekerja,  dan  wajar  kiranya  saat  usianya  sudah lanjut  dan  tidak  produktif  lagi  perusahaannya  masih  mengingat  jasanya  dalam bentuk  pemberian  pensiun.  Namun  tidak  semua  perusahaan  menyediakan pensiun dan hanya sedikit sekali perusahaan memberikannya.
9. Leasing Syariah
Perusahaan  Sewa  guna  usaha lebih  ditekankan  kepada  pembiayaan terhadap barang-barang modal tahan lama atau jangka panjang yang diinginkan oleh  nasabahnya  dengan  system  syariah,  dalam  hal  ini  bersendikan  konsep ijarah.
10. Modal Ventura Syariah
Bila  mau  berkaca,  maka  ada  pelajaran  penting  yang  dapat  diambil  dari pengalaman  venture  capital.  Venture  capital  pada  hakekatnya  tidak  berbeda
11 Andri Soemitro, h.203.
secara  substantif  dibandingkan  dengan  musyarakah.  Pengalaman  di  banyak tempat  dan  banyak  negara,  termasuk  negara  maju,  membuktikan  betapa  besar dan  pentingnya  peran  yang  disumbangkan  oleh  jenis  usaha  venture  capital  ini pada  pengembangan  usaha  dengan  basis  yang  lebih  adil,  dibandingkan  praktik perbankan konvensional.
Sudah umum diketahui, betapa sejumlah perusahaan kaliber dunia seperti Microsoft  dan  Macintosh  computer  memulai  usahanya  dengan  bekerjasama modal  bersama  perusahaan  Venture  Capital.  Di  dunia  barat  pada  umumnya, cukup  tinggi  pengakuan  akan  peran  dan  kontribusi  jenis  perusahaan  Venture Capital sebagai mitra usaha dalam permodalan. Terbukti kemudian bahwa usaha yang  dibantu  seperti  Microsoft  dan  Macintosh  melejit  menjadi  perusahaan raksasa kaliber dunia, dan usaha-usaha jenis  Venture Capital  tetap bisa survive dalam posisi mereka sebagai perusahaan mitra modal.
Seperti  diungkapkan  di  muka,  bahwa  pada  hakekatnya  tidak  ada perbedaan substansi antara praktik venture capital dan musyarakah. Oleh karena itu,  mestinya  perlu  menjadi  pertanyaan  dan  pelajaran  bagi  dunia  perbankan syariah,  mengapa  hal  ini  tidak  dijadikan  insipirasi,  sehingga  salah  satu kelemahan  perbankan  syariah  dalam  “potofolio  produk”  dan  sekaligus rendahnya peran bank syariah dalam mendorong pertumbuhan sektor riel  dapat diatasi.  Di  sisi  lain,  memperbesar  porsi  musyarakah  dapat  pula  memberikan potensi keuntungan yang jauh lebih besar bagi bank syariah. 12
11. Anjak Piutang Syariah
Perusahaan Anjak Piutang, perusahaan yang usahanya adalah mengambil alih  pembayaran  kredit  suatu  perusahaan,  terutama  dengan  cara  mengambil kredit  bermasalah  dengan  mekanisme  syariah.  Dalam  hal  ini  Anjak  Piutang Syariah  dijalankan  dengan  berdasar  pada  prinsip  akad  hiwalah  dalam  fiqh muamalat.
12. Koperasi Syariah
Saat  ini  beroperasinya  koerasi  syariah  lebih  banyak  mengambil  bentuk Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS).  Sistem  ini  memperbaiki  sistem Simpan Pinjam konvensional yang berusaha menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan  kembali  kepada para  anggota koperasi  dan masyarakat. Simpan pinjam konvensional dijalankan dengan penerapan bunga.
13. Lembaga ZISWA
Lembaga  Zakat,  Infak,  Shadaqah  dan  Waqaf.  Lembaga  ini  merupakan lembaga  yang  hanya  ada  dalam  system  keuangan  Islam,  karena  Islam mendorong  umatnya  untuk  menjadi  sukarelawan  dalam    beramal  (volunteer). Dana ini hanya bisa dialokasikan untuk kepentingan social atau peruntukan yang telah digariskan menurut syariah Islam.
Secara  khusus  pengelolaan  zakat  adalah  kegiatan  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pendayagunaan zakat. 13
12 Soemitro, h. 307
13 Ibid. h. 408

## 3. Mekanisme Operasional Lembaga Keuangan Syariah
Secara  umum  mekanisme  operasional  dari  lembaga-lembaga  keuangan  syariah tersebut  adalah  menerapkan  prinsip-prinsip  akad  dalam  fiqih  muamalat  yang  pada intinya  adalah  menghindari  unsure  riba,  maisir,  gharar,  dan  akad  yang  bathil.  Prinsip- prinsip akad yang biasanya diterapkan adalah:
1. Musyarakah
Adalah  akad  kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha tertentu,  dimana  masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana  dengan ketentuan  bahwa  keuntungan  dibagi  berdasarkan  kesepakatan  sedangkan  risiko berdasarkan porsi kontribusi dana. 14
2. Mudharabah
Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama  (pemilik  dana)  menyediakan  seluruh  dana,  sedangkan  pihak  kedua (pengelola  dana)  bertindak  selaku  pengelola,  dan  keuntungan  usaha  dibagi  di antara  mereka  sesuai  kesepakatan  sedangkan  kerugian  finansial  hanya ditanggung  oleh  pengelola  dana.  Prinsip  akad  mudharabah  banyak  dalam perbankan syariah. 15
3. Ijarah
Adalah  akad  pemindahan  hak  guna  (manfaat)  suatu  barang  atau  jasa dalam  waktu  tertentu  dengan  adanya  pembayaran  upah  (ujrah),  tanpa  diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.
Kegiatan  ijarah  ini  dalam  perbankan  syariah  dijalankan  dengan menyewakan  simpanan  (safe  deposit  box)  dan  jasa  tata-laksana  administrasi dokumen  (custodian),  dalam  hal  ini  bank  mendapatkan  imbalan  sewa  dari  jasa tersebut. Leasing (Sewa Guna Usaha) menerapkan akad ijarah ini.
4. Wadiah
Penerapan prinsip  wadiah yang dilakukan adalah wadiah yad dhamanah yang  diterapkan  pada  rekaning  produk  giro.  Berbeda  dengan  wadiah  amanah, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada wadiah amanah  harta  titipan  tidak  boleh  dimanfaatkan  oleh  yang  dititipi.  Akad  wadiah banyak diterapkan dalam perbankan syariah.
5. Rahn
Adalah  penyerahan  barang  yang  dilakukan  oleh  muqtaridh  (orang  yang berhutang)  sebagai  jaminan  atas  hutang  yang  diterimanya.  Dengan  demikian pihak  yang  member  hutang  memperoleh  jaminan  untuk  mengaambil  kembali seluruh  atau  sebagian  piutangnya  apabila  peminjam  tidak  mampu  membayar hutangnya. Prinsip akad ini diterapkan dalam Pegadaian Syariah.
6. Hiwalah
Adalah  akad  pengalihan  tanggungan  hutang  dari  pihak  pertama  kepada pihak kedua yang memiliki hutang pada pihak pertama. Akad ini menjadi dasar Lembaga Anjak Piutang Syariah,
7. Wakalah
14 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Gema Insani: Jakarta) 2001,
90 .
15 Ibid. h. 95.
Yaitu akad pemberian kuasa dari seorang muwakkil (Yang mewakilkan) kepada  penerima  kuasa  (wakil)  atas  nama  muwakkil  (pemberi  kuasa).  Prinsip akad  ini  hampir  digunakan  atau  diperlukan  dalam  operasional  semua  jenis lembaga keuangan syariah.
8. Kafalah
Kafalah  merupakan  jasa  jaminan,  yaitu  kesanggupan  untuk  memenuhi hak  yang  telah  menjadi  kewajiban  orang  lain.  Atau  kesanggupan  untuk mendatangkan  barang  yang  ditanggung  atau  untuk  menghadirkan  orang  yang mempunyai  kewajiban  terhadap  orang  lain.  Prinsip  akad  ini  utamanya  menjadi landasan dalam operasioanl lembaga Asuransi Syariah
9. Bai’.
Merupakan  akad  jual  beli,  yaitu  tukar  menukar  harta  dengan  harta  lain melalui  cara-cara  yang  ditentukan  oleh  syara’.  Akad  bai’  dapat  digunakan sebagai  sarana  untuk  memiliki  barang  atau  manfaat  dari  suatu  barang  untuk selama-lamanya. Akad bai’ memiliki beberapa bentuk di antaranya :
• Murabahah,  yaitu  akad  jual  beli  barang  dengan  menyatakan  harga  dan keuntugan yang disepakati antara penjual dan pembeli.
• Salam, yaitu penjualan suatu barang dengan menggunakan lafadz salam atau salaf,  meyebut  sifat-sifatnya  sebagai  persyaratan  jual  beli,  sedangkan barangnya masih dalam tanggungan penjual.
• Istisna’,  yaitu  akad  jual  beli  dengan  ketentuan  bahwa  penjual  ditugaskan untuk membuat suatu barang oleh pemesan, dengan bahan baku atau modal pembuatan dari produsen (penjual) dengan mengikuti cara-cara tertentu.
10. Qardh
Yaitu  memberikan  atau  menghutangkan  harta  kepada  orang  lain  tanpa mengharapkan  imbalan,  untuk  dikembalikan  kepada  pemberi  pinjaman  dengan pengganti  yang  sama  dan  dapat  ditagih  atau  diminta  kembali  kapan  saja penghutang  menghendaki.  Akad  ini  diperbolehkan  bahkan  dianjurkan  dengan tujuan menolong atau meringankan beban orang lain. 16

## 4. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia
Perkembangan  industry  keuangan  syariah  dinilai  cukup  menggembirakan.  Hal ini  antara  lain  dapat  dilihat  dari  berbagai  pertumbuhan  yang  dicapainya.  Kepala Eksekutif  Industri  Keuangan  Non  Bank  (IKNB)  OJK  Firdaus  Jaelani  mengungkapkan bahwa  sampai  tahun  2007  total  asset  lembaga  keuangan  syariah  baru  mencapai  38 trilyun, sedangkan pada tahun 2012 sudah mencapai 247 trilyun. Porsi keuangan syariah meningkat  dari  4,9  persen  menjadi  19,2  persen  tahun  2012,  Pada  mulanya  hanya didominasi  oleh  perbankan  syariah  tapi  sekarang  lembaga  yang  lain  juga  cukup berkembang,  terutama  Asuransi  Syariah,  lembaga  pembiayaan  syariah,  lembaga penjaminan syariah, pegadaian syariah dan peruasahaan modal ventura syariah.
16 Dumairi Nor Dkk . Ekonomi Syariah Versi Salaf, (Pustaka Sidogiri: Pasuruan), 2008. h.100
Mempertegas  hal  tersebut  ketua  MUI  KH.  Ma’ruf  Amin    juga  menyatakan bahwa  pertumbuhan  lembaga  keuangan  syariah  yang  mencapai  34%  telah  melebihi pertumbuhan lembaga keuangan konvensional yang hanya 15 -20% saja. 17
Dasar pemikiran dikembangkannya lembaga keuangan Islam di Indonesia adalah untuk  memberikan  pelayanan  kepada  sebagian  masyarakat  IndonesiaIndonesia,  karena bank-bank  tersebut  menjalankan  sistem  bunga.  Sebagian  masyarakat  Indonesia  yang mayoritas  muslim,  meyakini  bahwa  aktivitas  lembaga  keuangan  yang  menjalankan praktek  bunga  tidak  sesuai  dengan  prinsip  Syari'ah  Islamiyah,  sehingga  keikutsertaan mereka  dalam  sektor  keuangan  tidak  optimal.  Dengan  dikembangkannya  lembaga keuangan  yang  dijalankan  dengan  prinsip-prinsip  Syari'ah  diharapkan  seluruh  potensi ekonomi masyarakat Indonesia yang belum dioptimalkan dapat dioptimalkan.
Adapun  secara  khusus  yang  menjadi  leading  sector  sekaligus  perintis Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Indonesia  adalah  perbankan  syariah. Perkembangan  mutakhir  perbankan  syariah  di  Indonesia  dapat  dilihat  pada  tabel  di bawah ini. 18

## Perkembangan Lembaga Keuangan (Perbankan) Syariah Di Indonesia
No  Aspek Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 Jumlah Bank 29 32 31 34 34 35 2 Jumlah Kantor 568 790 998 1.477 1.702 2.227 3 Penyaluran Dana (Milliar) 32.304 48.264 64.355 94.884 140.980 188.562 4 Aset Perbankan Syariah (Milyar) BUS UUS 27.286 9.252 34.036 15.529 48.014 18.076 79.186 18.333 116.930 28.536 145.924 51.064 5 Total DPK (Milliar) 36.852 52.271 76.036 115.415 147.512 150.795

## C. PASAR BEBAS ASEAN

## 1. Pengertian
Pasar  bebas  adalah  sebuah  konsep  ekonomi  yang  mengacu  pada  penjualan produk  antar  negara  tanpa  pajak  ekspor-impor  atau  hambatan  perdagangan  lainnya. Perdagangan  bebas  dapat  juga  didefinisikan  sebagai  tidak  adanya  hambatan  buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.
17 compass.com. ekonomi 25/11/2013
18 Sumber data: Statistik Bank Indonesia, Vol.11, No.3 Februari 2013
Perdagangan  Internasional  sering  dibatasi  oleh  berbagai  pajak  negara,  biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga  regulasi  non tarif pada barang  impor.  Secara  teori,  semuha  hambatan-hambatan  inilah  yang  ditolak  oleh perdagangan  bebas.  Namun  dalam  kenyataannya,  perjanjian-perjanjian  perdagangan yang  didukung  oleh  penganut  perdagangan  bebas  ini  justru  sebenarnya  menciptakan hambatan  baru  kepada  terciptanya  pasar  bebas.  Perjanjian-perjanjian  tersebut  sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar.

## 2. Organisasi Pasar Bebas ASEAN

## 1. AFTA
Secara  khusus,  Kawasan  Perdagangan  Bebas  ASEAN  (Bahasa  Inggris: ASEAN  Free  Trade  Area  atau  AFTA)  adalah  sebuah  persetujuan  oleh  ASEAN mengenai  sektor  produksi  lokal  di  seluruh  negara  ASEAN.  Proses  perintisannya dicanangkan  sejak  KTT  ASEAN  di  Singapura  tahun  1992.  Sedangkan  realisasinya pada  mulanya  disepakati  berlaku  ntahun  2008,  tapi  kemudian  diajukan  AFTA disepakati berlaku tahun 2003.
Ketika  persetujuan  AFTA  resmi  ditandatangani,    ASEAN  baru  memiliki enam  Negara  anggota,  yaitu,  Brunei,  Indonesia,  Malaysia,  Filipina,  Singapura  dan Thailand.  Vietnam  bergabung  pada  1995,  Laos  dan  Myanmar  pada  1997  dan Kamboja pada 1999. AFTA sekarang terdiri dari sepuluh negara ASEAN. Keempat pendatang baru tersebut dibutuhkan untuk menandatangani persetujuan AFTA untuk bergabung  ke  dalam  ASEAN,  namun  diberi  kelonggaran  waktu  untuk  memenuhi kewajiban penurunan tarif AFTA. 19
Tujuan Pasar Bebas ASEAN
• Meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam pasar dunia melalui penghapusan bea dan halangan non-bea dalam ASEAN
• Menarik investasi asing langsung ke ASEAN
2. ASEAN Economic Community (AEC) / Mayarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Cikal  bakal  disepakatinya  AEC  adalah  ditandatanganinya  ASEAN
Charter di Singapura. UUD ASEAN ini diratifikasi oleh setiap parlemen negara- negara  ASEAN  pada  tanggal  11  November  2008.  Selanjutnya  diberlakukannya ASEAN Charter tersebut pada tanggal 15 Desember 2008. 20
Kita akan menghadapi ASEAN Economic Community (AEC), atau yang lebih  dikenal  sebagai  Pasar  Bebas  ASEAN  2015.  AEC  akan  aktif  diterapkan pada  1  Januari  2015,  dan  itu  artinya  hanya  tinggal  beberapa  bulan  lagi. Sayangnya,  gaung  Pasar  Bebas  ASEAN  2015  seolah  begitu  sayup  terdengar, padahal  kita  tidak  mudah  menghadapi  AEC.  Pada  saat  itu,  kita  akan berkompetisi  dengan  semua  negara  di  ASEAN,  karena  mereka  bebas  masuk  di pasar Indonesia, dan itu merupakan persaingan yang berat.
AEC  terdiri  dari  tiga  pilar  utama  yang  saling  terintegrasi  yaitu  ASEAN Scurity    Community,  ASEAN  Economic  Community,  dan  ASEAN  Socio Culture Community. Tujuan utama AEC adalah untuk mendorong efisiensi dan
19 Bob  Widyahartono  Dari  AFTA  menuju  Komunitas  ekonomi  ASEAN.www.unisosdem.org.Diakses tanggal 5 Februari 2014.
20 Kompasiana.com.mudi 2012.
daya  saing  ekonomi  kawasan  ASEAN,  seperti  yang  tercermin  dalam  blueprint AEC yaitu:
1. Menuju  single market  and production base (arus perdagangan bebas untuk sector barang, jasa, investasi, pekerja trampil dan modal)
2. Menuju  penciptaan  kawasan  regional  ekonomi  yang  berdaya  saing tinggi
3. Menuju  kawasan  dengan  pembangunan  ekonomi  yang  merata melalui pengembangan UKM dan program-program lainnya
4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global
Mungkin  pada  saat  ini,  kita  tidak  terlalu  banyak  memiliki  kompetitor,
namun pada 2015, boleh jadi kita akan berkompetisi dengan begitu banyak pihak dari  sejumlah  negara.  Kompetisi  itu  lebih  dari  sekedar  soal  harga,  ongkos  atau biaya,  namun  juga  menyentuh  soal  kualitas  atau  standarisasi.  Yah,  kita  harus bersiap mulai dari saat ini.
Perbedaan utama antara AFTA da AEC adalah kalau AFTA baru upaya pemebebasab beban tarif perdagangan antar negara, sementara AEC/MEA 2003 adalah bentuk kerjasama yang berusaha membebaskan tarif dan non tariff. 21

## 3. Peluang-peluang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pasar Bebas ASEAN
Indonesia  akan  menjadi  lahan  yang  subur  bagi  pertumbuhan  ekonomi  Islam. Pasalnya,  Indonesia  memiliki  potensi  yang  besar  untuk  itu.  Beberapa  potensi  tersebut antara lain,  keikutsertaan Indonesia dalam  berbagai  kelompok negara, seperti G20 dan APEC.  Selain  itu,  Indonesia  merupakan  negara  Muslim  terbesar  di  dunia,  Indonesia juga memiliki pengalaman pembangunan yang  cukup lama dengan mengadopsi sistem sosialis  dan  kapitalis  dan  ini  menjadi  aset  untuk  membangun  sistem  perekonomian Indonesia yang berdasarkan pada agama dan kepribadian budaya.
Selain  itu,  bangunan  konstitusi  negara  dan  ideologi  ekonomi  Pancasila  sudah sejalan  dengan  ekonomi  Islam.  Bahkan,  perkembangan  kelembagaan  ekonomi  Islam dan perundang-undangan yang di Idnonesia cukup marak dalam 10 tahun terakhir," jelas Islamic  Development  Bank  (IDB)  Field  Representative  for  Indonesia,  M  Makhlani, dalam Stadium General Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). 22
MEA  2015  dapat  memberikan  peluang  dan  sekaligus  tantangan  untuk mengembangkan  pasar  bagi  industri  keuangan  syariah,  sehingga  industri  keuangan syariah  bisa  beroperasi  lintas  negara  ASEAN.  Dalam  menghadapi  MEA  2015,  kami juga  menerapkan  kebijakan  dan  regulasi  yang  mendukung  industri  keuangan  syariah Indonesia,"  ujar  Muchlasin  ketika  ditemui  dalam  Dialog  Keuangan  Syariah  di  Menara Anugerah, Jakarta, Kamis (19/9/2013). 23
21 Petikdua.wordpress.com/2009/11/11/Regionalism  di  kawasan  Asia  Tenggara.Diakses  tanggal  2 Februari b2014.
22 Harian Republika.Co.Id, Yogyakarta, Kamis, 20 September 2012.
23 http://bisnis.liputan6.com/read/697566/5-cara-lembaga-keuangan-syariah-bersaing-di- asean-2015
Prospek  Industri  keuangan  syariah  nasional  saat  ini,   sangat  baik  dan  cukup cerah,  baik  perbankan  syariah  maupun    asuransi  syariah  maupun  yang  lain.  Asset industri  keuangan  syariah  terus  meningkat  secara  signifikan.  Untuk  beberapa  tahun  ke depan diprediksi masih  berpeluang besar untuk terus meningkat. Saat ini market share perbankan syariah hampir 4 persen, dan di tahun depan diperkirakan mencapai 5 persen. Prediksi ini didasarkan pada trend pertumbuhan industri keuangan syariah selama ini.
Yang  paling  penting  dicatat,  pasar  Indonesia,  masih  terbuka  luas.  Inilah  yang membedakan Indonesia dengan Timur Tengah, Eropa dan Malaysia. Jika Timur Tengah tergantung  pada  produksi  minyak,  demikian  pula  Eropa,  Bank-bank  Eropa  banyak menampung  dana  dari  pengusaha  minyak  Timur  Tengah,  sehingga  tetap  tergantung pada  produksi  minyak  Timur  Tengah,  Karena  itu  trend  pertumbuhannya  belakangan biasa-biasa, saja, berkisar 10 sd 15 persen setahun. Sementara  Malaysia perkembangan keuangan syariah banyak didukung pemerintah. Dana yang dikelola lembaga keuangan syariah  di  negeri  jiran  ini  banyak  berasal  dari  dana  pemerintah,  Dari  asset  perbankan syariah yang mencapai Rp 600 triliun, 90 persennya adalah dana pemerintah (BUMN), Jadi hanya 10 persen dana masyarakat sekitar Rp 60 triliun.
Jika  dibanding  dengan  Indonesia,  dana  pihak  ketiga  bank  syariah  di  negeri  ini, masih jauh lebih banyak daripada dana pihak ketiga bank syariah di Malaysia.
Masih luasnya pasar syariah yang belum digarap, dapat dilihat  dari fakta bahwa, ada  lebih  dari  200  juta  Muslim  di  Indonesia  dan  kesadaran  akan  keislamannya  terus meningkat. Hal ini merupakan  peluang pasar yang lebar bagi industri keuangan syariah. Permintaan  terhadap  kehadiran  lembaga  keuangan  syariah  di  berbagai  tempat  terus meningkat.  Sejalan  dengajn  itu,  momentum  krisis  keuangan  global  membawa  hikmah bagi perkembangan industri syarioah di Indonesia.
Krisis  ekonomi  akhir-akhir  ini  memperlihatkan  bahwa  dunia  dan  Indonesia memerlukan  konsep  lain  dalam  menata  perekonomiannya.  Lembaga  ekonomi  syariah adalah pilihan yang paling tepat. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pasar, di samping juga mendidik masyarakat, diperlukan lebih banyak bank dan asuransi  syariah, dan alhamdulillah  kini telah banyak  bermunculan asuransi syariah sebagai counterpart- nya yang jumlahnya malah melebihi jumlah lembaga perbankan syariah. 24

## 4. Tantangan-tantangan LKS dalam Pasar Bebas
Oleh  karena  pasar  bebas  merupakan  tuntutan  globalisasi,  maka  kita  harus menerimanya  dengan  persiapan-persiapan  ekstra  keras.  Kita  harus  proaktif mengantisipasi  kemungkinan  dampak  pasar  bebas  yang  merugikan,  terutama  bagi pengembangan usaha rakyat kecil.
Secara teori, antisipasi sederhana, yakni meningkatkan daya saing. Peningkatan daya  saing  ini  harus  bersumber   dari  peningkatan  efisiensi  dan  produktivitas (peningkatan  nilai  tambah),  dan  tidak  bisa  melalui  cara  lain.  Proteksi  untuk  sementara
24 Wawancara Ekslusif dengan Bapak Agustianto, Ketua I IAEI, https://www.google.com/#q=prospek+dan+tantangan+lembaga+keuangan+syariah+di+indone sia
masih bisa digunakan untuk menopang daya saing di pasar dalam negeri. Itu pun secara bertahap harus dilepaskan. Lebih  cepat,  lebih  baik, karena proteksi  membuat  beberapa lini ekonomi berproduksi secara efisien. 25
Peningkatan  daya  saing  untuk  memenangkan  pertarungan  pasar  bebas  di  pasar dunia,  dapat  diwujudkan  dengan  beberapa  faktor,  di  antaranya  peningkatan  kualitas SDM,  penguasaan  teknologi  dan  penguatan  kelembagaan.  Seluruh  kebijaksanaan ekonomi,  baik  makro  maupun  sektoral,  baik  moneter,  fiskal  maupun  sektor  riel,  harus diarahkan dalam kerangka yang demikian.
Pemerintah daerah di era otonomi harus proaktif melakukan terobosan-terobosan konstruktif  untuk  mengantisipasi  pasar  bebas,  di  antaranya  dengan  penetapan core bisnis dan  produk  unggulan  yang  tepat  dari  suatu  daerah.  Pemda  mestinya  proaktif menyelenggarakan  pelatihan  SDM  dan  harus  bekerja  sama  dengan  perguruan  tinggi dalam  melaksanakan  program  itu.  Dengan  demikian  ekonomi  rakyat  bisa  berdaya memasuki pasar bebas. 26
Menurut Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah OJK, Moch. Muchlasin, sedikitnya ada lima tantangan bagi industri jasa keuangan, yaitu:
1. Produk  yang  sesuai  untuk  pasar  ASEAN,  artinya  LKS  harus  mampu menyediakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar ASEAN.
2. Tingkat  kesehatan  perusahaan,  LKS  harus  benar-benar  memiliki  perusahaan yang sehat, modal cukup, hutang proporsional, dan kinerja lancer.
3. Efisiensi usaha, LKS harus mampu beroperasi secara efisien.
4. Daya  saing  sumber  daya  manusia  (SDM),  LKS  harus  memiliki  SDM  yang handal, professional, dan amanah.
5. Menjaga  kepentingan  bisnis  dan  kepentingan  nasional.  LKS  harus  mampu mengemban tugas untuk menjaga kepentingan bisnis dan kepentingan nasionaol secara harmonis, proporsional, dan bertanggung jawab.
Khusus  untuk  industri  keuangan  syariah,  harus  ada masterplan dalam menghadapi MEA 27
Berkaitan  dengan  dinamika  gerakan  ekonomi  Islam  sendiri,  Sesuai  dengan perkembangan  ekonomi  global  dan  semakin  meningkatnya  minat  masyarakat  terhadap ekonomi dan perbankan Islam, ekonomi Islam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan-tantangan yang besar. Dalam usia yang masih muda tersebut, setidaknya ada lima  problem dan  tantangan yang dihadapi ekonomi Islam saat ini, yaitu : pertama, masih minimnya pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif. .
Kedua , ujian atas kredibiltas sistem ekonomi dan keuangannya,
25 Jhamtani,  Hira.  2005. WTO  dan  Penjajahan  Kembali  Dunia  Ketiga .  Insist  Pers.Yogyakarta.  Lihat  juga Fakih, Mansour. 2003. Bebas dari Neoliberalisme . Insist Pers. Yogyakarta
26 http://www.agustiantocentre.com/?p=695
27 Dialog Keuangan Syariah: ‘Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pasar Bersama ASEAN 2015′ di Jakarta, Kamis, 19 September 2013.
ketiga ,  perangkat  peraturan,  hukum  dan  kebijakan,  baik  dalam  skala  nasional  maupun internasional masih belum memadai .
Keempat ,  masih  terbatasnya  perguruan  Tinggi  yang  mengajarkan  ekonomi  Islam  dan masih  minimnya  lembaga  tranining  dan  consulting  dalam  bidang  ini,  sehingga  SDI  di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang memadai.
Kelima ,  peran  pemerintah  baik  eksekutif  maupun  legislatif,  masih  rendah  terhadap pengembangan  ekonomi  syariah,  karena  kurangnya  pemahaman  dan  pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam. 28
Sementara  itu  dalam  ahli-ahli  yang  lain,  Robert  Hormats,  seorang  Vice Chairman dari sebuah bank investasi multi nasional yang berkantor di pusat New York, secara  jujur  mengatakan,  “volatilitas  international  telah  menjadi  sedemikian  rupa, sehingga  pasar  bebas  kapitalisme  menjadi  deskrutif”.  Pernyataan  lain  yang  serupa dituturkan Anthoni Giddens, Direktur London School of Economics, menurutnya, di era pasar global dan pasar bebas, banyak masyarakat di berbagai negara yang akan tergilas dan tak terlindungi.
Seorang intelektual Perancis yang memiliki pengikut besar, Piere Bourdie, yang bahkan disebut sebagai figur terdekat Jean Paul Sartre berpendapat bahwa tujuan sentral dari  logika  murni  sistem  pasar  adalah  melemahkan  setiap  kolektif  group,  apakah  itu negara,  bangsa,  serikat  buruh,  koperasi,  organisasi  corporasi-untuk  diganti  dengan  apa yang  disebut  sebagai  kekuasaan  mendunia  dari  fleksibelitas  yang  mutlak,  di  mana modal dan perusahaan-perusahaan mendikte term-term dari pekerjaan dan upah. Dengan lugas  di  menuliskan  refleksinya  terhadap  dunia  dewasa  ini,  “Dunia  kita  adalah  dunia Darwinisme  yang  selalu  tak  aman  dan  senantiasa   rawan  stress,  di  mana  ancaman permanen akan kehilangan pekerjaan, menciptakan keresahan yang permanen pula”.
Di  Seatle,  AS,  jaringan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  paling  berpengaruh  di dunia  melakukan  demontrasi  besar-besaran  menggugat  globalisasi  perdaganganbebas yang  dirunding  WTO.  Menurut  mereka,  konsep  pasar  bebas  adalah  sebuah  kezaliman dan  jelas-jelas  tidak  akan  membawa  keadilan,  karena  lebih  menguntungkan  negara maju, terutama AS. Malah globalisasi arus modal telah melahirkan krisis moneter, mulai dari  Eropa,  Amerika  Latin,  hingga  Asia.  Meskipun  pemerintah  AS  tidak  mengakui demo tersebut, tapi Presiden  Clinton membuat statemen bahwa dirinya merasa simpati terhadap demo tersebut.
Kecenderungan  liberalisasi  ekonomi  di  satu  pihak  ingin  menciptakan pertumbuhan  ekonomi  tinggi,  tetapi  di  lain  pihak  membawa  pula  kecenderungan meningkatnya  ketimpangan  pendapatan.  Ketimpangan  ini  terjadi  karena  berbedanya kemampuan  golongan  masyarakat  dalam  memanfaatkan  kesempatan  yang  diciptakan oleh  mekanisme  pasar.  Bagi  golongan  ekonomi  kuat,  liberalisasi  ekonomi  berarti kesempatan  untuk  tumbuh  dengan  cepat,  sedangkan  bagi  ekonomi  lemah  berbagai hambatan  permodalan,  sumber  daya  manusia,  keterampilan  dan  kelembagaan
28 Agustianto, Tantangan Ekonomi Syariah dan Peran Ekonom Muslim, Artikel Islamic Economic, 2013.
(manajemen)  tidak  memungkinkan  mereka  mendapatkan  kesempatan  yang  sama. Masalah  ini  harus  diselesaikan  sehingga  pertumbuhan  yang  berjalan  bersama-sama. Hanya  dengan  pertumbuhan  yang  berjalan  dengan  seiring  dengan  pemerataan,  maka pembangunan nasional dapat sinambung.
Sementara  itu  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mengingatkan  agar  Industri Keuangan  Non  Bank  (IKNB)  syariah,  seperti  Asuransi  Syariah,  Multifinance  Syariah, dan  lain-lain  untuk  mempersiapkan  diri  menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN (MEA) pada 2015. Pasalnya, jika tidak menganggapnya serius, IKNB syariah nasional akan  kalah  diserbu  pihak  asing.  Direktur  IKNB  Syariah  OJK  Mochammad  Muchlasin mengatakan,  saat  ini  ‘ancaman’  terbesar  untuk  pasar  keuangan  syariah  nasional  yaitu berasal  dari  Malaysia,  Brunei  Darussalam,  dan  Singapura.  Pasalnya,  ketiga  negara tersebut telah memiliki industri keuangan syariah yang telah berkembang pesat.
Penduduk Indonesia ada 250 juta orang, rasanya terlalu menggiurkan kalau tidak dimasuki oleh mereka. Apalagi, mayoritas pasar kita di mikro, jadi ada tantangan bagi industri untuk mempersiapkan diri. 29
Namun,  dia  tidak  memungkiri,  kendati  terdapat  kemudahan  regulasi  untuk ekspansi  IKNB  syariah  di  Malaysia  dan  Singapura,  contohnya,  banyak  hal-hal  tidak tertulis yang cenderung menyulitkan. Sebab itu, menurut Muchlasin, sangat perlu untuk industri nasional mempersiapkan diri dan menjaga pasarnya di dalam negeri. Tentunya sebisa mungkin kami tidak segampang itu membiarkan mereka (asing) masuk.
Untuk memperkuat IKNB syariah domestik, lanjutnya, OJK telah mengeluarkan aturan  bagi  Asuransi  Syariah  untuk  meningkatkan  modalnya  menjadi  Rp  50  miliar untuk  perusahaan  terbatas  (PT)  full  fledge  dan  Rp  25  miliar  untuk  unit  usaha  syariah (UUS)  milik  asuransi  konvensional.  OJK  juga  telah  mengeluarkan  aturan  rasio solvabilitas (risk based capital/RBC) Asuransi Syariah.
Menurut dia, jika perusahaan Asuransi Syariah lokal kuat dan sehat, maka akan lebih  siap  untuk  bersaing  dengan  pihak  asing.  Tidak  hanya  dari  sisi  perusahaan,  OJK mendorong  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  Asuransi  Syariah. Sekarang standar kompetensi asuransi syariah sudah ada, termasuk konvensional. Yang belum ada itu lembaga untuk sertifikasi profesinya. Kami masih membahasnya dengan asosiasi,” ujar Muchlasin. 30
OJK mengungkapkan sejumlah langkah yang disiapkan tersebut adalah pertama, mengembangkan  kerangka  regulasi  yang  mendukung  pengembangan  pasar  modal  dan IKNB  syariah. Kedua, mengembangkan  produk  pasar  modal  dan  jasa  keuangan  non bank syariah. Selain dua strategi itu, OJK juga akan mengupayakan kesetaraan produk keuangan  syariah  dengan  produk  konvensional,  meningkatkan  pengembangan  sumber daya manusia di pasar modal dan IKNB syariah, serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola perusahaan yang baik.
29 Muchlasin, dalam Dialog Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pasar Bersama ASEAN 2015 , Jakarta, Kamis (19/8).
30 ww.beritasatu.com/ekonomi/139355-iknb-syariah-diminta-persiapkan-diri-hadapi-pasar-bebas- asean.html
Muchlasin  menegaskan,  selain  program  pengembangan  masterplan,  Otoritas Jasa Keuangan juga akan melakukan beberapa kegiatan dalam menghadapi MEA 2015 seperti  memberikan  edukasi  dan  promosi  industri  keuangan  syariah,  meningkatkan akses  informasi  terhadap  produk-produk  industri  keuangan  non  bank  syariah  dan mengembangkan kerangka pengawasan dan pembinaan yang mendukung bisnis industri keuangan non bank syariah. 31

## D. PENUTUP
Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal di bawah ini : Lembaga  Keuangan  Islam  atau  yang  lebih  popular  disebut  Lembaga  Keuangan Syari'ah  adalah  suatu  lembaga  keuangan  yang  prinsip  operasinya  berdasarkan  pada prinsip-prinsip  syari'ah  Islamiah. Bentuknya dapat  meliputi: Perbankan Syariah, BMT, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah, Pasar uang Syariah, Anjak Piutang  Syariah,  Koperasi  Syariah,  Lembaga  Zakat,  Infaq,  Shadaqah  dan  Wakaf, Pegadaian Syariah, Leasing Syariah, Modal Ventura Syariah dan Dana Pensiun Syariah. Dalam  operasionalnya  lembaga  keuangan  Islam  ini  harus  menghindari  unsur  riba, gharar,  maisir  dan  akad-akad  yang  bathil.  Adapun  akad-akad  utama  yang  digunakan adalah:  Musyarakah,  Mudharabah,  Wadiah,  Ijarah,  Rahn,  Kafalah,  Wakalah,  Hiwalah, Bai’ dan Qardh.
Pasar  bebas  ASEAN  adalah  perdagangan  yang  dilakukan  oleh  penduduk  di dalam  negara-negara  anggota  ASEAN  dengan  berbagai  kemudahan  dan  kebebasan hambatan  baik  tariff  maupun  non  tariff,  baik  secara  regional,  bilateral  maupun multilateral.  Organisasi  Pasar  bebas  ASEAN  meliputi  AFTA  dan  AEC.  AFTA  atau dalam  bahasa  Inggrisnya  ASEAN  Free  Trade  Area,  adalah  sebuah  persetujuan  oleh ASEAN  mengenai  sektor  produksi  lokal  di  seluruh  negara  ASEAN.  Sedangkan  AEC (ASEAN  Economic  Community  /  Mayarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA).  Cikal  bakal disepakatinya  AEC  adalah  ditandatanganinya  ASEAN  Charter  di  Singapura.  UUD ASEAN  ini  diratifikasi  oleh  setiap  parlemen  negara-negara  ASEAN  pada  tanggal  11 November 2008. Selanjutnya diberlakukannya ASEAN Charter tersebut pada tanggal 15 Desember 2008
AFTA dan MEA 2015 dapat memberikan peluang dan sekaligus tantangan untuk mengembangkan  pasar  bagi  industri  keuangan  syariah  di  Indonesia,  karena  industri keuangan syariah akan beroperasi dengan lintas negara ASEAN.
Peluang-peluang  Lembaga  Keuangan  Syariah  Dalam  Pasar  Bebas  ASEAN antara lain: Indonesia akan menjadi lahan yang subur bagi pertumbuhan ekonomi Islam. Pasalnya,  Indonesia  memiliki  potensi  yang  besar  untuk  itu  seperti  keikutsertaan Indonesia  dalam  berbagai  kelompok  negara,  semisal  G20  dan  APEC.  Selain  itu, Indonesia  merupakan  negara  Muslim  terbesar  di  dunia,  Indonesia  juga  memiliki pengalaman  pembangunan  yang  cukup  lama  dengan  mengadopsi  sistem  sosialis  dan
31 http://bisnis.liputan6.com/read/697566/5-cara-lembaga-keuangan-syariah-bersaing-di- asean-2015
kapitalis  dan  ini menjadi  aset  untuk  membangun sistem  perekonomian  Indonesia  yang berdasarkan pada agama dan kepribadian yang berbudaya.
Masih luasnya pasar syariah yang belum digarap, dapat dilihat  dari fakta bahwa, ada  lebih  dari  200  juta  Muslim  di  Indonesia  dan  kesadaran  akan  keislamannya  terus meningkat. Hal ini merupakan  peluang pasar yang lebar bagi industri keuangan syariah. Permintaan  terhadap  kehadiran  lembaga  keuangan  syariah  di  berbagai  tempat  terus meningkat.  Di samping itu, momentum krisis keuangan global membawa  hikmah bagi perkembangan industri syariah di Indonesia.
Tantangan-tantangan LKS dalam Pasar Bebas Oleh  karena  pasar  bebas  merupakan  tuntutan  globalisasi,  maka  kita  harus menerimanya  dengan  persiapan-persiapan  ekstra  keras.  Kita  harus  proaktif mengantisipasi  kemungkinan  dampak  pasar  bebas  yang  mungkin  merugikan,  terutama bagi pengembangan usaha rakyat kecil. Sedikitnya ada lima tantangan bagi industri jasa keuangan, yaitu: Pertama , Produk yang sesuai untuk pasar ASEAN, artinya LKS harus mampu  menyediakan  produk-produk  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pasar  ASEAN. Kedua ,Tingkat  kesehatan  perusahaan,  LKS  harus  benar-benar  memiliki  perusahaan yang  sehat,  modal  cukup,  hutang  proporsional,  dan  kinerja  lancer. Ketiga ,  Efisiensi usaha, LKS harus mampu beroperasi secara efisien. Keempat , Daya saing sumber daya manusia  (SDM),  LKS  harus  memiliki  SDM  yang  handal,  professional,  dan  amanah. Kelima ,  Menjaga  kepentingan  bisnis  dan  kepentingan  nasional.  LKS  harus  mampu mengemban tugas untuk menjaga kepentingan bisnis dan kepentingan nasionaol secara harmonis,  proporsional,  dan  bertanggung  jawab.  Khusus  untuk  industri  keuangan syariah, harus ada masterplan dalam menghadapi MEA tersebut.
Sementara  berkaitan  dengan  dinamika  gerakan  ekonomi  Islam  sendiri, setidaknya ada lima  problem dan  tantangan yang dihadapi oleh gerakan ekonomi Islam saat  ini,  yaitu  : pertama, masih  minimnya  pakar  ekonomi  Islam  berkualitas  yang menguasai  ilmu-ilmu  ekonomi modern dan ilmu-ilmu  syariah secara integratif. Kedua , ujian  atas  kredibiltas  sistem  ekonomi  dan  keuangannya. ketiga ,  perangkat  peraturan, hukum  dan  kebijakan,  baik  dalam  skala  nasional  maupun  internasional  masih  belum memadai. Keempat ,  masih  terbatasnya  perguruan  Tinggi  yang  mengajarkan  ekonomi Islam  dan  masih  minimnya  lembaga  tranining  dan  consulting  dalam  bidang  ini, sehingga  SDI  di  bidang  ekonomi  dan  keuangan  syariah  masih  terbatas  dan  belum memiliki pengetahuan  ekonomi syariah yang memadai. Kelima , peran pemerintah baik eksekutif  maupun  legislatif,  masih  rendah  terhadap  pengembangan  ekonomi  syariah, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam.
Ternyata di tengah  beragamnya keuntungan yang bisa kita peroleh, pasar bebas ASEAN  2015  juga  secara  nyata  mengandung  berbagai  pengaruh  negatif  di  dalamnya. Pengaruh  tersebut  berdampak  pula  terhadap  kondisi  kestabilan  perekonomian  bangsa. Oleh  karenanya  kawalan  terhadap  pasar  bebas  pun  akhirnya  diperlukan  dalam  rangka mengantisipasi pengaruh buruk yang bias timbul bagi bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghafur Anshori, Aspek Hukuk Reksadana Syariah Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008
Andri Soemitro, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, KPM Group, Jakarta, 2009.
Bob Widyahartono Dari
AFTA menuju Komunitas ekonomi ASEAN. www.unisosdem.org.Diakses tanggal 5 Februari 2014
Bob Widyahartono, Dari AFTA Menuju Komunitas Ekonomi ASEAN. www.unisosdem.org.
Dialog Keuangan Syariah: ‘Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pasar Bersama ASEAN 2015′ di Jakarta, Kamis, 19 September 2013.
Dumairi Nor Dkk . Ekonomi Syariah Versi Salaf, Pustaka Sidogiri, Pasuruan, 2008.
HA.Djazuli  dan  Yadi  Janwari, Lembaga-Lembaga  Perekonomian  Umat,  Sebuah Pengenalan, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
Harian Republika.Co.Id, Yogyakarta, Kamis, 20 September 2012.
Harian Republika.Co.Id, Yogyakarta, Kamis, 20 September 2012.
http://anshorudin.blogspot.com/2012/03/lembaga-ekonomi-islam.html.Dikutip  tgl.  19 Desember 2013
http://anshorudin.blogspot.com/2012/03/lembaga-ekonomi-islam.html.  Dikutip:  Ahad  9 Desember 2012
Jhamtani,  Hira. WTO  dan  Penjajahan  Kembali  Dunia  Ketiga Insist  Pers.Yogyakarta.
2005.
Kompasiana.com.mudi 2012.
Mansour Fakih. Bebas dari Neoliberalisme . Insist Pers. Yogyakarta. 2003
Muhamad, Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Quran, UII Press Yogyakarta, 2000.
Muhammad  Nejatullah  Ash-Shiddiqy, Economic  Though  of  Abu  Yusuf ,  ,  Aligarh,  In Fikri wa Najjar,  vol. 5 No 1, Januari 1964
Muhammad  Syafi’I  Antonio, Bank  Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktek, (Gema  Insani: Jakarta) 2001
Muhammad. Manajement  Bank  Syari’ah. (Yogyakarta:  Unit  Penerbit    dan  Percetakan,
2012).
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomin Islam (P3EI) UII   Yogyakarta Atas Kerja  sama  dengan  Bank  Indonesia. Ekonomi  Islam .  Jakarta:Raja  Grafindo Persada. 2000.
Sasli  Rais, Pegadaian  Syariah:  Konsep  dan  Sistem  Operasional  (Suatu  Kajian Kontemporer, UI Press, Jakarta, 2005.
Statistik Bank Indonesia, Vol.11, No.3 Februari 2013
Veithzal Rival. Islamic financial Management . Jakarta: Galia Indonesia 2010.
Wirdyaningsih, Bank  Dan  Asuransi  Islam  Di  Indonesia, Kencana  Prenanda  Media, Jakarta, 2005,
www.beritasatu.com/ekonomi/139355-iknb-syariah-diminta-persiapkan-diri-hadapi- pasar-bebas-asean.html