## UPAYA KONSERVASI INDONESIA ATAS SUMBER DAYA IKAN DI LAUT LEPAS
Indonesia Conservation Efforts to Resources of Fish in the High Seas
Muhammad Insan Tarigan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta email: insantarigan02@gmail.com

## abstract
The principle of freedom of fishing on the high seas was recognized as one of the principles in customary international law, the Geneva Convention on the  High  Seas1958,  and  Part  VII  of  UNCLOS  1982.  Regarding  to  thehigh level  of  utilization  of  fish  led  to  the  crisis  of  fishery  resources,  then  the responsible  fisheries  management  becomes  a  common  agenda  of  the international  community.  Thisresearch  is  a  normative  legal  research,  data collection  was  done  through  studyliterature  and  documentaries  on  the primary  and  secondarylegal  materials  related  to  this  problem.After conductedthe  identification  and  classification  of  the  data,  then  data  was analysed  normatively.  There  are  some  international  conventions  as  a  basis for maintainingthe conservation of fish on the high seas. UNCLOS 1982, the 1993  FAO  Compliance  Agreement,  the  Code  of  Conduct  for  Responsible Fisheries (CCRF) in 1995, the IPOA-IUU Fishing, 2001. The result showed thatIndonesia  has  had  several  regulations  concerning  to  fisheries,  such  as Law  Number  31  of  2004  concerning  to  Fisheries  and  Law  Number  45  of 2009  concerning  to  Fisheries,  and  the  Minister  of  Marine  and  Fisheries Regulation Number PER.03/MEN/2009 on Fishing and/or Transporting Fish on  the  High  Seas  and  the  Ministerial  Regulation  Number  Per.12/Men/2012 concerning  toEnterprises  Capture  Fishery  on  the  High  Seas.  The Government  of  Indonesia  should  be  able  to  take  advantage  of  such participation  and  to  improve  the  exchange  of  information,  data,  research fisheries, combating illegal arrests, and other forms of cooperation.
Keywords: High Seas, Fish Resources, Indonesia, conservation

## abstrak
Prinsip  kebebasan  menangkap  ikan  di  laut  lepas  memang  diakui  sebagai salah  satu  prinsip  yang  dijamin  dalam  kebiasaan  hukum  internasional, the Geneva Convention on the High Seas 1 958, dan Bagian VII UNCLOS 1982. Dengan  berkaca  pada  tingginya  tingkat  pemanfaatan  ikan  yang
dikhawatirkan  berujung  pada  krisis  sumber  daya  ikan,  maka  pengelolaan perikanan  yang  bertanggung  jawab  telah  menjadi  agenda  bersama masyarakat  internasional.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif ( normative  legal  research ),  dengan  teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui  studi  pustaka  dan  dokumenter  terhadap  bahan  hukum  primer maupun  bahan  hukum  sekunder  yang  terkait  dengan  permasalahan  ini. Setelah  dilakukan  proses  identifikasi  dan  klasifikasi,  dilakukan  analisis normatif atas data-data tersebut. Ada beberapa peraturan internasional yang dapat  dijadikan  sebagai  dasar  bagi  setiap  pihak  yang  memiliki  kapasitas untuk  menjaga  konservasi  ikan  di  laut  lepas.  UNCLOS  1982,  FAO Compliance  Agreement 1993, Code  of  Conduct  for  Responsible  Fisheries (CCRF)  1995,  IPOA-IUU  Fishing  2001.  Indonesia  telah  membuat  regulasi tentang  perikanan  melalui  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan  dan  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2009 tentang  Penangkapan  Ikan  dan/atau  Pengangkutan  Ikan  di  Laut  Lepas  dan Peraturan Menteri Nomor Per.12/Men/2012 tentang Usaha Perikan Tangkap di  laut  lepas.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Indonesia  memiliki kedudukan  setelah  bergabung  dengan  beberapa  organisasi  regional  dalam upaya konservasi sumber daya ikan di laut lepas. Pemerintah Indonesia harus mampu memanfaatkan keikutsertaan dalam organisasi regional tersebut serta meningkatkan  pertukaran  informasi,  data,  riset  perikanan,  pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, dan bentuk-bentuk kerja sama lainnya.
Kata Kunci: Laut Lepas, Sumber daya Ikan, Indonesia, konservasi

## A. Pendahuluan
Indonesia  sebagai  sebuah  negara  kepulauan  yang  sebagian  besar wilayahnya  terdiri  dari  laut,  memiliki  potensi  perikanan  yang  sangat  besar dan  beragam.  Potensi  perikanan  yang  dimiliki  merupakan  potensi  ekonomi yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  masa  depan  bangsa,  sebagai  tulang punggung  pembangunan  nasional.  Pemanfaatan  secara  optimal  diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang  ada  dan  kelestariannya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat, meningkatkan  taraf  hidup  nelayan  kecil  dan  pembudi  daya  ikan  kecil, meningkatkan  penerimaan  devisa  negara,  menyediakan  perluasan  dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil  perikanan  serta  menjamin  kelestarian  sumber  daya  ikan,  lahan pembudidayaan  ikan  serta  tata  ruang.  Hal  ini  berarti  bahwa  pemanfaatan sumber  daya  perikanan  harus  seimbang  dengan  daya  dukungnya,  sehingga diharapkan dapat memberikan  manfaat secara terus menerus. Salah satunya
dilakukan  dengan  pengendalian  usaha  perikanan  melalui  pengaturan pengelolaan perikanan.
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  ( archipelagic  state )  terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar dapat dipastikan bahwa sumber daya  ikan  juga  melimpah  didalamnya.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada produksi  perikanan  pada  tahun  2014  mencapai  20,72  juta  ton,  yang  terdiri dari  produksi  perikanan  tangkap  sebesar  6,72  juta  ton  dan  produksi perikanan  budidaya  sebesar  14,52  ton. 1 Bahkan,  Indonesia  juga  dapat memanfaatkan  sumber  daya  ikan  di  perairan  laut  lepas  ( high  seas ).  Hal  ini dikarenakan,  posisi  perairan  Indonesia  yang  berhadapan  langsung  dengan dua  perairan  internasional,  yaitu  Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik. Tentu saja, pemanfaatan sumber daya ikan  di perairan laut lepas oleh suatu negara pantai ( coastal state ) di dasarkan pada asas kekebasan yang melekat pada rezim laut lepas.
Terkait kegiatan penangkapan ikan, FAO memperkirakan bahwa pada tahun 2006 terdapat kapal-kapal penangkap ikan bermesin sebanyak 2,1 juta, di  mana  70%nya  terkonsentrasi  di  Asia  dan  sisanya  tersebar  di  Afrika, Eropa,  Timur  Dekat,  Amerika  Latin  dan  Karibia.  90%  dari jumlah  tersebut didominasi  oleh  kapal-kapal  yang  berukuran  kurang  dari  12  meter, khususnya  di  wilayah  Asia,  Afrika  dan  Timur  Jauh,  sedangkan  kapal-kapal di kawasan Pasifik, Oceania, Eropa dan Amerika Utara umumnya terdiri dari kapal-kapal yang berukuran lebih besar.
Dalam  kurun  waktu  40  tahun,  sejak  1950–1990,  diperkirakan  hasil tangkapan ( total landings ) perikanan laut meningkat lima kali lipat. Namun demikian,  upaya  penangkapan  ikan  tidak  mampu  mengimbangi  permintaan yang  semakin  meningkat  sementara  banyak  dari  perikanan  laut  telah melampaui  batas  penangkapan  ( overfished ).  FAO  memperkirakan  dalam periode  1990–1997,  konsumsi  ikan  meningkat  sebesar  31%  sementara pemenuhan dari tangkapan ikan hanya bertambah sebesar 9%. Hal ini pada gilirannya telah meningkatkan tekanan pada usaha-usaha penangkapan ikan komersial. Diperkirakan bahwa hampir setengah dari seluruh perikanan laut telah tereksploitasi dan 70% diantaranya membutuhkan pengelolaan segera. Selanjutnya, pada tahun 2002 total penangkapan perikanan laut 84,5 juta ton. Setelah  mencapai  angka  80  juta  ton  pada  tahun  1980-an,  tangkapan perikanan  laut  dunia  berfluktuasi  antara  77  dan  86  juta  ton  dengan  catatan tertinggi  86,8 juta ton pada  tahun  2000  dan  menurun  menjadi  81,5 juta  ton pada tahun 2003. Informasi lain yang diperoleh dari data statistik perikanan FAO tahun 2007 adalah, total produksi perikanan tangkap dunia sejak tahun 2000  berkisar  di  atas  angka  90%  dari  total  produksi  perikanan  dunia,  yaitu
1 Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  25/Permen-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.
tahun  2000  (95,6%),  2001  (93,1%),  2002  (93,3%),  2003  (90,5%),  2004 (95,0%),  dan  2005  (93,8%). 2 Selain  itu,  data  FAO  menyebutkan  bahwa sekarang  ini  gejala  tangkap  lebih  ( overfishing )  di  tingkat  internasional semakin meluas, yaitu 17% overexploited , 52% fully exploited , 7% depleted , 1% underexploited , 20% moderatley exploited , dan 1% slowly recovering . 3
Ekosistem ikan juga mengalami krisis yang diakibatkan oleh polusi air dan  degradasi  habitat,  di  mana  kapal-kapal  melakukan  pencemaran  di  laut dengan  membuang  sampah  dan  limbah  serta  terjadinya  tumpahan  minyak oleh kapal. Beberapa kasus penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat tangkap  yang  bersifat  destruktif  juga  membawa  akibat  merugikan  pada lingkungan  laut.  Penggunaan tropical  shrimp  trawling ,  misalnya,  tidak hanya  mampu  menangkap  ikan  namun  juga  dapat  mengakibatkan  ikut terbawanya  penyu  laut  sebagai bycatch . 4 Para  nelayan  juga  banyak menggunakan bottom  trawling ,  yaitu  penggunaan  jaring  besar  yang ditebarkan hingga ke dasar laut sehingga menjaring tidak hanya ikan namun juga  hewan  laut  dan  organisme  lainnya  seperti  terumbu  karang  yang mengancam keanekaragaman hayati ( biodiversity ) serta lingkungan laut. 5 Prinsip  kebebasan  menangkap  ikan  di  laut  lepas  memang  diakui sebagai  salah  satu  prinsip  yang  dijamin  dalam  kebiasaan  hukum internasional, the  Geneva  Convention  on  the  High  Seas ,  dan  Bagian  VII UNCLOS  1982.  Prinsip  ini  misalnya  dapat  dirujuk  dalam  putusan  arbitrase Behring Sea Fur Seals (1893) yang menolak klaim Inggris atas kapasitasnya untuk  menahan  kapal  Amerika  Serikat  yang  melakukan  penangkapan fur seal di laut lepas, berdasarkan peraturan perlindungan dan konservasi. 6
Namun  demikian,  tarik  menarik  antara  kebebasan  menangkap  ikan dan  kebutuhan  penerapan  aturan  konservasi  di  laut  lepas,  sebagaimana diilustrasikan dalam kasus laut Behring tersebut, kiranya telah menjadi kunci dalam  memahami  dua  perkembangan  hukum  penting  yang  terjadi  hingga saat ini. Pertama, adanya perubahan aturan mengenai perikanan di laut lepas oleh regional  treaties untuk  menjamin  konservasi,  pembangunan  stok  ikan
2 Akhmad Solihin, “ Perikanan Indonesia dalam Kepungan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional dan  Internasional ”, www.pksplipb.or.id, diakses pada pukul 13.08 WIB, tanggal 30 Januari 2016.
3 James H. Tidwell & Geoff L. Allan, Ecological and economic impacts and contributions of fish  farming  and  capture  fisheries ,  http://www.nature.com/embor/journal/v2/n11/full/ embor285.html, diakses pada pukul 13.30 WIB, tanggal 10 Juni 2015.
4 Global  fisheries  face  the  ecosystem  challenge.  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/aj982e/aj982 e09.pdf, diakses pada pukul 14.00 WIB, tanggal 10 Juni 2015.
5 Conservation  Science  Institute, Destructive  Fishing  Practices ,  2009,  http://www.conser vationinstitute.org/ocean_change/Fisheries/destructivefishingpractices.htm,  diakses  pada pukul 14.25 WIB, tanggal 10 Juni 2015.
6 Oppenheim’s, International law , Ninth Edition 1996, Edited by Sir Robert Jennings QC and Sir Arthur Watts KCMG QC, Volume 1, Longman, hlm. 757.
( fish  stocks ),  dan  distribusi  hasil  laut  yang  lebih  adil.  Kedua,  perluasan yurisdiksi perikanan nasional oleh negara pantai sampai dengan 200 mil dari garis batas laut teritorial, atau yang dikenal dengan zona ekonomi eksklusif. 7 Bagi  negara-negara  berkembang  yang  berpantai,  perluasan  laut wilayah sejauh 200 mil laut merupakan reaksi atas prinsip kebebasan di laut dari  kapal-kapal  penangkap  ikan  negara-negara  maritim  besar  yang mengarungi  semua  lautan  dan  samudera  dan  melakukan  kegiatan- kegiatannya  di  laut-laut  dekat  perairan  nasional  negara-negara  pantai. Selanjutnya, dikarenakan negara-negara pantai tersebut merasa lebih berhak dari  negara-negara  lain  telah  memutuskan  untuk  mencadangkan  kekayaan- kekayaan  laut  yang  berdekatan  dengan  perairannya  untuk  kesejahteraan rakyat  mereka. 8 Dengan  demikian,  konsepsi  ZEE  merupakan  manifestasi dari  usaha-usaha  negara-negara  pantai  untuk  melakukan  pengawasan  dan penguasaan terhadap segala macam sumber kekayaan yang terdapat di zona laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut wilayahnya. 9
Dalam  konteks  regional,  pada  beberapa  negara  pantai  yang  sedang berkembang  di  kawasan  Asia  Selatan  dan  Asia  Tenggara,  seperti Bangladesh,  Brunei  Darussalam,  Kamboja,  India,  Indonesia,  Srilanka, Thailand  dan  Vietnam,  total  tangkapan  hasil  perikanan  meningkat  dari  5,5 juta  ton  pada  tahun  1970  menjadi  15,6  juta  ton  pada  tahun  2000. 10 Namun demikian, peningkatan produksi perikanan di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara,  pada  beberapa  negara  telah  terjadi  penurunan  tangkapan  sejak tahun 1990, seperti India, Filipina dan Thailand. 11
Dengan  berkaca  pada  tingginya  tingkat  pemanfaatan  yang dikhawatirkan  berujung  pada  krisis  sumber  daya  ikan,  maka  pengelolaan perikanan  yang  bertanggung  jawab  telah  menjadi  agenda  bersama masyarakat  internasional.  Hal  ini  dikarenakan,  terganggunya  kelestarian sumber  daya  ikan  di  satu  negara  akan  mempengaruhi  kondisi  perikanan global dan dapat menyebabkan stok ikan di negara lain juga ikut terganggu, khususnya  jenis-jenis  ikan  yang  bermigrasi  jauh  ( higly  migratory  species ) dan  jenis-jenis  ikan  yang  bermigrasi  terbatas  ( straddling  fish  stock )  yang memunyai  kemampuan  untuk  melintasi  batas-batas  wilayah  suatu  negara ( transboundary ).  Dengan  demikian,  masyarakat  internasional  tidak  selalu berurusan  dengan  kepentingan  individu  dari  setiap  anggotanya,  demikian
7 Ibid.
8 Boer  Mauna, Hukum  Internasional,  Pengertian  Peranan  dan  Fungsi  Dalam  Era  Dinamika Global , Edisi ke-2, (Penerbit PT. Alumni, 2005), hlm. 359.
9 Ibid.
10 Purwito  Martosubroto, Implementing  of  the  Code  of  Conduct  for  Responsible  Fisheries  in the  Marine  Fisheries  Sector ,  Lembaga  Pengkajian  Hukum  Internasional,  Jakarta,  Jurnal Hukum Internasional, Vol 2, No. 3, April 2005, hlm. 5.
11 Ibid.
juga  setiap  anggota  masyarakat  internasional  tidak  selalu  berurusan  dengan kepentingan  nasionalnya,  melainkan  ada  pula  saat  yang  mengharuskan mereka  berurusan  dengan  kepentingan  bersama,  masalah-masalah  bersama, yang harus dipecahkan secara bersama-sama. 12
Asas  kebebasan  di  laut  lepas  sebagaimana  yang  disebutkan  di  atas harus mengindahkan kepentingan negara lain dalam melaksanakan hak yang sama dan ketentuan internasional lain yang berlaku di atasnya. Khusus untuk kegiatan  penangkapan  ikan,  diperkuat  lagi  hak  dari  suatu  negara  untuk mengirimkan  armada  perikanan  nasionalnya  ke  laut  bebas  (Pasal  116 UNCLOS  1982).  Akan  tetapi,  pelaksanaan  kebebasan  ini  harus  dibarengi dengan  diindahkannya  ketentuan  mengenai  langkah-langkah  konservasi sumber  daya  hayati  di  laut  lepas.  Langkah  ini  dapat  dilakukan  secara unilateral maupun bekerja sama dengan negara lain. Dorongan adanya kerja sama  antara  negara-negara  yang  memanfaatkan  sumber  daya  hayati  di  laut lepas  yang  sama  ditekankan  dalam  Pasal  118  UNCLOS  1982,  di  mana negara-negara  harus  mengatur  pengelolaan  dan  konservasi  tersebut,  apabila memungkinkan  dengan  membentuk  organisasi-organisasi  pengelolaan perikanan regional ( Regional Fisheries management Organizations /RFMOs) di  berbagai  kawasan  yang  memunyai  aturan  sendiri  dalam  mengelola kegiatan perikanan.
Hingga  saat  ini,  terdapat  13 Regional  Fisheries  Management Organizations (RFMOs) di seluruh dunia. Pada kawasan Samudera Atlantik terdapat North-West  Atlantic  Fisheries  Organization (NAFO), North-East Atlantic  Fisheries  Convention (NEAFC), North  Atlantic  Salmon Conservation  Organization (NASCO), International  Commission  for  the Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT), Fishery Committee for the Eastern Central  Atlantic (CECAF), Western  Central  Atlantic  Fishery  Commission (WECAFC), dan South-East Atlantic Fisheries Organization (SEAFO). 13
Pada kawasan Mediterania terdapat General Fisheries Council for the Mediterranean (GFCM),  Samudera  Hindia  memiliki Indian  Ocean  Tuna Commission (IOTC)  dan Commission  for  the  Conservation  of  Southern Blufin  Tuna (CCSBT),  serta  Antartik  memunyai Commission  for  the Conservation  of  Antartic  Marine  Living  Resources (CCAMLR).  Sementara itu,  di  Samudera  Pasifik  dapat  pula  dijumpai Commission  for  the Conservation  and  Management  of  Highly  Migratory  Fish  Stocks  in  the Western and Central Pacific Ocean (WCPFC) dan Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC). 14
12 Ibid.
13 Hari  Yulianto, Qua  Vadis  Arah  Kebijakan  Perikanan  Indonesia?  Tantangan  Dalam Perspektif Hukum dan Kepentingan Nasional (bagian I) , Opinio Juris, Vol. I, Januari-Maret 2010, hlm. 12.
14 Ibid.
Selain  merupakan  lintas  perjalanan  ikan-ikan  yang  berupaya  jauh, perairan  Indonesia  juga  merupakan  tempat  pemijahan,  misalnya southern bluefin tuna yang berada di Samudera Hindia sebelah selatan Jawa dan Bali. Indikasi  menunjukkan  bahwa  tangkapan  ( catch  rate )  baik  di  Samudera Hindia  maupun  Samudera  Pasifik  terlihat  lebih  tinggi  di  laut  lepas dibandingkan  ZEEI  sehingga  hal  itu  mendorong  kapal-kapal  Indonesia banyak menangkapnya di laut lepas. Adapun sumber daya highly migratory fish stock ini secara global sudah hampir jenuh dieksploitasi. Hal ini ditandai dengan  penurunan  hasil  tangkapan,  rata-rata  ukuran  ikan  yang  tertangkap semakin kecil, serta daerah penangkapannya semakin jauh. 15
Peraturan  mengenai  sumber  daya  perikanan  yang  dimiliki  Indonesia saat  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  118).  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2004  merupakan  rujukan  dari  diratifikasinya UNCLOS  1982  dengan  Undang-Undang  No.  17  Tahun  1985  tentang Pengesahan United  Nations  Convention  on  The  Law  of  the  Sea (Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Tentang  Hukum  Laut).  Sebagai  konsekuensi hukum  diratifikasinya  UNCLOS  1982,  Indonesia  memiliki  hak  untuk melakukan  pemanfaatan,  konservasi,  dan  pengelolaan  sumber  daya  ikan  di ZEEI dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. 16
Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan, tujuan  pengelolaan  perikanan  antara  lain  adalah  menjamin  kelestarian sumber  daya  ikan,  lahan  pembudidayaan  ikan,  dan  tata  ruang.  Dalam Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004,  ketentuan  mengenai  pengelolaan perikanan  diatur  dalam  Bab  IV  tentang  pengelolaan  perikanan.  Mengenai kerja sama internasional pengelolaan sumber daya perikanan terdapat dalam Pasal  10,  antara  lain  kewajiban  negara  dalam  mempublikasikan  secara berkala hal-hal yang berkenaan dengan langkah konservasi dan pengelolaan sumber  daya  ikan,  dan  juga  keikutsertaan  pemerintah  dalam  keanggotaan organisasi atau badan pengelolaan perikanan regional maupun internasional. Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  mencoba  melakukan  penelitian  yang akan dituangkan dalam bentuk makalah dengan judul “Indonesia dan Upaya Konservasi Sumber Daya Ikan di Laut Lepas”. Adapun masalah yang dapat ditelusuri  lebih  jauh  berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  di  atas  adalah sebagai  berikut:  1)  Bagaimanakah  pengaturan  hukum  internasional  tentang konservasi  stok  ikan  di  laut  lepas?;  dan  2)  Bagaimanakah  kedudukan Indonesia terhadap upaya perlindungan stok ikan di laut lepas?
15 Marhaeni  Ria  Siombo, Hukum  Perikanan  Nasional  dan  Internasional ,  (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 85.
16 Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  normative,  yaitu penelitian  yang  mengaji  hukum  tertulis  dari  berbagai  aspek-aspek  seperti aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan  materi,  konsistensi,  penjelasan  umum  dan  pasal  demi  pasal,  serta formalitas  dan  kekuatan  mengikat  suatu  peraturan  perundang-undangan, penelitian ini juga sering disebut penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum  teoretis. 17 Penelitian  hukum  normatif  dalam  penelitian  ini menggunakan  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  sebagai  sumber utama.  Bahan  pustaka  merupakan  data  dasar  dalam  penelitian  ini  atau digolongkan  sebagai  data  sekunder  dalam  ilmu  penelitian.  Data  sekunder yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi,  konvensi  internasional, peraturan perundang-undangan Indonesia, buku-buku termasuk skripsi, tesis, dan desertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui  kegiatan  studi  pustaka  baik  di  perpustakaan  umum  maupun perpustakaan  khusus  di  bidang  hukum.  Data-data  yang  telah  terkumpul, maka selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Jenis penelitian ini adalah  penelitian  hukum  normatif,  maka  data-data  yang  terkumpul  dalam penelitian  hukum  ini  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif,  yaitu  dengan melalukan  analisis  yang  pada  dasarnya  dikembalikan  kepada  tiga  aspek, yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan.

## B. Pembahasan

## 1. Instrumen Hukum Internasional tentang Konservasi Stok Ikan Laut di Laut Lepas
Laut  lepas  merupakan  semua  bagian  dari  laut  yang  tidak  termasuk dalam  zona  ekonomi  eksklusif,  laut  teritorial,  perairan  pedalaman  suatu negara,  atau  dalam  perairan  kepulauan  suatu  negara  kepulauan.  Implikasi dari definisi tersebut membuat laut lepas menjadi kawasan yang terbuka bagi setiap negara dan tidak ada negara yang mengklaim bahwa kawasan tersebut berada  di  bawah  yurisdiksinya. 18 Jawahir  Thontowi  dan  Prannoto  Iskandar dalam  bukunya  menyatakan  bahwa  pada  prinsipnya  di  laut  lepas  tidak berlaku  kedaulatan,  hak  berdaulat  atau  yurisdiksi  suatu  negara,  laut  lepas merupakan res  communi s,  yaitu  laut  yang  terbuka  dan  bebas  bagi  semua negara. 19 Rezim  yang  melekat  ini  menjadikan  laut  lepas  dapat  digunakan atau dimanfaatkan oleh negara manapun.
17 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
2004), hlm. 101-102.
18 R.R. Churchill and A.V. Lowe, T he Law Of The Sea , (Manchester: Manchester University Press, 1983), hlm. 204.
19 Jawahir  Thontowi  dan  Pranoto  Iskandar, Hukum  Internasional  Kontemporer ,  (Bandung, PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 189.
Pengaturan  laut  lepas  ( high  seas ) terdapat  dalam  Konvensi-Konvensi Jenewa  yang  merupakan  hasil  dari  Konferensi  PBB  tentang  Hukum  Laut (UNCLOS)  I  tanggal  24  Februari-27  April  1958.  Pasal  1  Konvensi Jenewa 1958  tersebut  memberikan  pengertian  laut  lepas  yang  berbunyi  bahwa  laut lepas  adalah  semua  bagian  laut  yang  tidak  termasuk  laut  teritorial  atau perairan  pedalaman  suatu  Negara.  Konvensi  Jenewa  1958  ini  sudah  tidak berlaku  lagi  karena  ada  yang  baru,  yaitu  Konvensi  Hukum  Laut  1982. Konvensi  Hukum  Laut  1982  dalam  Pasal  86  menyatakan  pengertian  laut lepas sebagai berikut yaitu bahwa laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak  termasuk  zona  ekonomi  eksklusif,  laut  teritorial  atau  perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan.
Pengertian laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982 ini sangat jauh statusnya dengan pengertian laut lepas menurut Konvensi Jenewa 1958. Laut  lepas  menurut  Konvensi  Jenewa  1958  adalah  hanya  3  mil  dari  laut teritorial, sedangkan laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982 adalah dimulai  dari  zona  ekonomi  eksklusif  yang  berarti  dimulai  dari  200  mil. Menurut Konvensi Hukum  Laut 1982, laut teritorial yang sejauh 12 mil itu tunduk  pada  kedaulatan  penuh  suatu  Negara,  sedangkan  zona  ekonomi eksklusif  yang  sejauh  itu  memunyai  status sui  generic ,  yaitu  bahwa  sifat khusus  yang  bukan  bagian  dari  kedaulatan  negara,  tetapi  juga  tidak  tunduk pada  rezim  internasional.  Dalam  zona  ekonomi  eksklusif,  setiap  negara memunyai hak-hak berdaulat dan yurisdiksi sebagaimana dijelaskan di atas.
Laut  lepas  adalah res  nullius ,  konsep  ini  diajukan  oleh  orang-orang Belanda  ajaran  Grotius,  menurut  mereka,  laut  tidak  bertuan,  jadi  siapapun boleh  mengarungi  lautan,  tanpa  keberatan  dari  pihak  manapun.  Dengan konsep  inilah  pelaut-pelaut  Belanda  bisa  pergi  ke  seberang  lautan,  mencari dan  menyusuri  apa  saja  yang  penting  bagi  mereka.  Alhasil  mereka menemukan  Tazmania,  Ambon,  Maluku,  dll.  Itulah  latar  belakang  singkat terbentuknya  VOC  yang  kerjanya  cari  komoditas  untuk  diperdagangkan (mencari  untung).  Dan  kecuali  apabila  terdapat  aturan-aturan  pengecualian dan  batasan-batasan  yang  diterapkan  untuk  kepentingan  negara-negara,  laut lepas  tidak  merupakan  wilayah  negara  manapun.  Doktrin  laut  bebas ( freedom of the sea ) berarti bahwa kegiatan-kegiatan di laut dapat dilakukan dengan  bebas  dengan  mengindahkan  penggunaan  laut  untuk  keperluan lainya. 20
Istilah  laut  lepas  yang  dikenal  dengan  sebutan high  seas atau open seas merupakan bagian wilayah laut yang tidak termasuk laut teritorial atau laut  intern,  yaitu  laut  yang  termasuk  ke  dalam  garis  dasar  laut  teritorial. Secara historis, pernah ada sejumlah negara yang ingin menguasai samudera,
20 Chairul  Anwar, Hukum  Internasional  Horizon  Baru  Hukum  Laut  Internasional  Konvensi Hukum Laut 1982, (Jakarta, Penerbit Djambatan, 1989), hlm. 62.
seperti  Portugal  di  Samudera  Hindia,  Spanyol  di  Samudera  Pasifik,  Inggris di  Terusan  Inggris.  Namun,  Grotius  keberatan  dengan  menyatakan  bahwa laut lepas tidak selayaknya berada di bawah yurisdiksi suatu negara dengan alasan:
1.  samudera  tidak  dapat  menjadi  milik  sesuatu  negara,  karena  tiada  negara dapat menduduki secara efektif; dan
2. alam  tidak  memperbolehkan  seseorang  memiliki  sesuatu  yang  dapat dipergunakan oleh setiap negara. Laut lepas dinamakan pula res gentium atau res extra commercium.
Sejumlah ketentuan di laut lepas sebagaimana dikemukakan oleh J.G Starke sebagai berikut: 21
1. bahwa laut lepas tidak dapat diletakkan di bawah kedaulatan suatu negara tertentu. bahwa terdapat kebebasan mutlak menangkap ikan di laut lepas ini bagi kapal-kapal semua bangsa, baik niaga maupun kapal perang;
2. bahwa  pada  umumnya,  suatu  negara  tidak  boleh  menjalankan  yurisdiksi atas kapal yang tidak memakai bendera negaranya;
3. bahwa  negara  hanya  dapat  menjalankan  yurisdiksi  atas  kapal  tertentu yang mengibarkan benderanya;
4. bahwa  setiap  negara  dan  warganya  berhak  menggunakan  laut  lepas, misalnya untuk memasang kawat/kabel serta pipa di dasar laut ( freedom of immersion ); dan 5. bahwa  terdapat  kebebasan  mutlak  penerbangan  di  atas  laut  lepas  bagi semua pesawat.
Berdasarkan  prinsip  kebebasan,  semua  negara  baik  negara  berpantai atau  tidak,  dapat  menggunakan  laut  lepas  dengan  syarat  mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh konvensi atau ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya. Menurut Pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982, kebebasan tersebut meliputi:
1. freedom of navigation;
2. freedom of overflight;
3. freedom to lay submarine cables and pipelines, subject to Part VI;
4. freedom  to  construct  artificial  islands  and  other  installations  permitted under international law, subject to Part VI;
5. freedom of fishing, subject to the conditions laid down in section 2; and
6. freedom of scientific research, subject to Parts VI and XIII.
Kebebasan-kebebasan  tersebut  harus  dilaksanakan  oleh  setiap  negara dengan  memperhatikan  hak  negara  lain  dalam  melakukan  hak-hak kebebasan  di  laut  lepas  berdasarkan  syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan ketentuan lain dalam Hukum Internasional. Laut  lepas  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  87  UNCLOS  merupakan
21 J.G.Starke, An Introduction to International law . (London, Butterworths, 1988), hlm. 57.
laut  yang  terbuka  bagi  semua  negara,  sehingga  memungkinkan  terjadinya suatu  tindak  pidana  pada  kawasan  tersebut,  seperti  pembajakan  kapal, perdagangan gelap dan penyiaran yang tidak sah. Dalam hal ini setiap negara berkewajiban  untuk  bekerja  sama  di  laut  manapun  di  luar  yurisdiksi  suatu negara termasuk di laut lepas dalam pemberantasan penangkapan ikan yang berlebihan, pembajakan kapal, perdagangan gelap obat narkotik dan bahan- bahan  psikotropis,  serta  siaran  gelap. 22 Dampak  yang  paling  rentan  dari segala tindakan di laut lepas yaitu berkurangnya stok sumber daya hayati.
Dari  enam  prinsip  kebebasan  di  laut  lepas  tersebut,  salah  satunya adalah  prinsip  kebebasan  melakukan  penangkapan  ikan.  Kebebasan- kebebasan  tersebut  bukan  merupakan  sebuah  kebebasan  yang  memberikan kekuasaan  bagi  pihak  manapun,  tetapi  kebebasan  diberikan  dengan  konsep perlindungan, sehingga  kegiatan yang dilakukan di wilayah laut lepas tidak sampai merusak perairan dan sumber daya alam hayatinya.
Menurut  sejarah,  pada  tanggal  28  September  1945  Presiden  AS, Trauman,  memproklamasikan  penangkapan  ikan  di  laut  lepas.  Proklamasi tersebut  dikeluarkan  demi  kepentingan  melindungi  sumber-sumber perikanan dari penangkapan yang destruktif. Presiden Trauman menetapkan pembentukan  daerah-daerah  perlindungan  perikanan  ( conservation  zone )  di wilayah  laut  lepas  yang  bersambungan  dengan  pantai  AS  dan  kegiatan menangkap ikan di wilayah itu hanya diperbolehkan bagi warga negara AS. Klaim  terbesar  setelah  proklamasi  Trauman  dilakukan  oleh  Chili,  Equador, Peru,  dan  Costa  Rica.  Pada  tahun  1952  negara-negara  tersebut  menyatakan kedaulatan  penuh  dan  yurisdiksi  atas  zona  sejauh  200  mil  dari  pantai. 23
Negara  pantai  dapat  berpartisipasi  dalam  upaya  menjaga  ekosistem  ikan  di laut lepas dengan menentukan kebijakan nasional yang berkaitan.
Masyarakat  internasional  kemudian  berinisiatif  untuk  membuat peraturan-peraturan  hukum  internasional  tentang  perlindungan  perikanan  di laut.  Insiatif  tersebut  muncul  dari  kesadaran  negara-negara  di  dunia  akan pentingnya  upaya  untuk  melindungi  sumber  daya  ikan  di  laut.  Peraturan- peraturan  hukum  internasional  yang  terkodifikasi  dan  disepakati  bersama oleh  masyarakat  internasional  merujuk  pada  kebiasaan-kebiassan  negara- negara  tertentu  dalam  upaya  melindungi  sumber  daya  ikan  di  wilayahnya. Perlindungan  oleh  masyarakat  internasional  tidak  hanya  terhadap  ikannya semata  tetapi  lingkungan  laut  juga  penting  untuk  dijaga  kelestariannya. Beberapa  peraturan  hukum  internasional  yang  dianggap  penting  untuk melindungi perikanan di laut adalah sebagai berikut:
22 Tjondro  Tirtamulia, Zona-Zona  Laut  UNCLOS ,  (Surabaya:  Brilian  Internasional,  2011), hlm. 72.
23 Op. Cit., Marhaeni Ria Siombo, hlm. 122.
a. United Nations Convention on The Law of Sea (UNCLOS) 1982
Instrumen-instrumen  hukum  internasional terkait  dengan  pengelolaan perikanan tersebut di atas, kiranya perlu terlebih dahulu merujuk pada awal perkembangan  hukum  laut  modern.  Hugo  Grotius  (1583-1645)  telah meletakkan  prinsip Mare  Liberum ( freedom  of  the  seas )  yang  menyatakan bahwa  setiap  negara  bebas  menggunakan  laut,  termasuk  sebagai  jalur perdagangan.  Prinsip  tersebut  memperoleh  perlawanan  dari  John  Selden (1584-1654),  yang  berpendapat  bahwa  laut  dapat  menjadi dominion dan property dari  suatu  negara  seperti  halnya  darat,  atau  yang  dikenal  dengan prinsip Mare  Clausum .  Dalam  perkembangannya  kemudian,  konsep kebebasan  di  laut  ini  lebih  mendapat  tempat  sebagai  hukum  kebiasaan internasional di bidang hukum laut. 24
Pasca  Perang  Dunia  II,  terdapat  kesadaran  untuk  melakukan pemutakhiran  dan  kodifikasi  hukum  kebiasaan  internasional.  Dengan maksud  tersebut  maka  diadakan  Konferensi  Hukum  Laut I pada 1958 yang kemudian  menghasilkan  empat  Konvensi  yang  dikenal  dengan  “Konvensi Jenewa 1958”. Konvensi tersebut meliputi the Convention on the Territorial Sea  and  the  Contiguous  Zone ; the  Convention  on  the  High  Seas ; the Convention  on  the  Continental  Shelf ;  dan the  Convention  on  Fishing  and Conservation of the Living Resources of the High Seas . 25
Dalam  perkembangannya,  Konvensi  Jenewa  1958  mendapat pertentangan  keras  dari  negara-negara  pantai.  Pada  1970an  terdapat ketidakpuasan  negara-negara  berkembang  atas  rezim  perikanan  yang  ada, sehubungan  dengan  fakta  bahwa  kapal-kapal  dari distant  developed  states , yang dilengkapi dengan teknologi terbaru, melakukan kegiatan penangkapan ikan  di laut lepas  yang  jauh  dari  pantainya.  Pada  saat  yang  sama,  beberapa negara maju menyuarakan hal yang sama, terkait dengan  keinginan mereka untuk  memperoleh  akses  yang  lebih  besar  atas  sumber  daya  perikanan  dan ketidakpercayaan  atas  kemampuan  komisi  perikanan  internasional  untuk mengatur penangkapan ikan di tengah tekanan atas stok ikan akibat semakin intensifnya metode penangkapan ikan. 26
Dalam  Konferensi  III  Hukum  Laut, the  Sea  Bed  Committee mengungkapkan tiga pendekatan terkait dengan perikanan. Pertama, negara- negara  berkembang  menginginkan  yurisdiksi  yang  luas  bagi  negara  pantai atas  perikanan  (suatu  ide  yang  kemudian  berkembang  dalam  proposal mengenai  Zona  Ekonomi  Eksklusif/ZEE).  Kedua,  Amerika  Serikat  dan Kanada,  mengusulkan  pendekatan  manajemen  perikanan  berdasarkan
24 William  Tetley, International  Maritime  and  Admiralty  Law ,  (International  Shipping Publication, Les Editions Yvon Blais Inc, 2002), hlm. 630-631.
25 Ibid.
26 Op. Cit., RR Churchill and A.V Lowe, hlm. 288.
karakteristik  migrasi  spesies  yang  berbeda,  di  mana  spesies  ikan  yang bermigrasi jauh akan diatur oleh organisasi perikanan internasional. Ketiga, Jepang  dan  Uni  Soviet  memilih status  quo ,  yaitu  menginginkan  sedikit perubahan  dari  rezim  yang  ada,  dan  berpendapat  bahwa  negara-negara pantai/berkembang  seharusnya  menikmati  hak-hak  preferensial  dalam perairan yang dekat dengan pantainya. 27
Ketentuan-ketentuan  dalam  UNCLOS  1982  mengenai  perikanan memang pada akhirnya merefleksikan pendekatan yang pertama dari negara- negara  berkembang,  namun  demikian  elemen-elemen  pendekatan  spesies dapat pula ditemukan.
UNCLOS 1982 merupakan konvensi internasional yang mengatur hak ( right )  dan  kewajiban  ( obligation )  berbagai  negara  di  dalam  melakukan berbagai  aktivitas  di  berbagai  zona  laut.  UNCLOS,  1982  merupakan instrumen  hukum  internasional  yang  bersifat  mengikat  ( legally  binding instrument ).  Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi  internasional  ini  melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention  on  the  Law  of  the  Sea .  Beberapa  ketentuan  UNCLOS,  1982 terkait pengawasan sumber daya perikanan adalah sebagai berikut: 28
1) Pasal 61 ayat (2) mengatur negara pantai ( coastal state ) harus melakukan konservasi  dan  pengelolaan  sumber  daya  hayati  di  zona  ekonomi eksklusif agar tidak rusak karena pemanfaatan yang berlebihan;
2) Pasal 62 ayat (4) menyatakan warga negara lain yang menangkap ikan di zona  ekonomi  eksklusif  harus  mematuhi  tindakan  konservasi,  ketentuan dan  persyaratan  lainnya  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan negara pantai;
3) Pasal  63  ayat  (2)  mengamanatkan  di  mana  setiap  stok  ikan  yang  sama atau  setiap  stok  jenis  ikan  yang  termasuk  dalam  jenis  yang  sama  yang terdapat  baik  dalam  zona  ekonomi  eksklusif  maupun  di  luar  daerah  dan yang  berbatasan  dengan  zona  tersebut,  maka  negara  pantai  dan  negara yang  menangkap  persediaan  jenis  ikan  demikian  di  daerah  yang berdekatan, harus berusaha baik secara langsung atau  melalui organisasi sub-regional  atau  regional  yang  bersangkutan  untuk  mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang diperlukan untuk konservasi  setiap stok jenis ikan di daerah yang berdekatan tersebut;
4) Pasal 64 ayat (1) menentukan negara pantai dan negara lain yang warga negaranya  melakukan  penangkapan  ikan  di  kawasan  untuk  jenis  ikan yang  berimigrasi  jauh,  harus  bekerja  sama  secara  langsung  atau  melalui
27 Ibid.
28 Pandapotan  Sianipar, Aspek  Legal  Instrumen  Hukum  Internasional  Implementasi
Pengawasan  Sumberdaya  Perikanan ,  http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/file/137/ aspek-legal-instrumen-hukum-internasional-implementasi-pengawasan-sumberdaya- perikanan.pdf/, diakses pada pukul 13.43 WIB, tanggal 11 Juni 2015.
organisasi  internasional  yang  terkait  dengan  tujuan  untuk  menjamin konservasi  dan  meningkatkan  tujuan  pemanfaatan  optimal  jenis  ikan demikian  di  seluruh  kawasan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  zona ekonomi eksklusif;
5) Pasal  73  ayat  (1)  menyatakan  negara  pantai  dalam  melaksanakan  hak berdaulatnya  untuk  melakukan  eksplorasi,  eksploitasi,  konservasi  dan pengelolaan  sumber  daya  hayati  di  zona  ekonomi  eksklusif  dapat mengambil  tindakan,  termasuk  menaiki  kapal,  inspeksi,  menangkap  dan melakukan  proses  peradilan,  sebagaimana  diperlukan  untuk  menjamin ditaatinya  peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkannya  sesuai dengan ketentuan konvensi ini;
6) Pasal  94  ayat  (1)  mengatur  kewajiban  negara  bendera  harus melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasannya dalam bidang administratif, teknis, dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya;
7) Pasal  117  menyatakan  semua  negara  termasuk  negara  pantai  memunyai kewajiban untuk mengambil tindakan atau kerja sama dengan negara lain dalam  mengambil  tindakan  demikian  berkaitan  dengan  warga  negara masing-masing yang dianggap perlu untuk konservasi sumber daya hayati di laut lepas;
8) Pasal  118  mengatur  negara-negara  harus  melakukan  kerja  sama  satu dengan lainnya dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut  lepas.  Negara-negara  yang  warga  negaranya  melakukan  eksploitasi sumber daya hayati yang sama atau sumber daya hayati yang berlainan di wilayah yang sama, harus mengadakan perundingan dengan tujuan untuk mengambil  tindakan  yang  diperlukan  untuk  konservasi  sumber  daya hayati  yang  bersangkutan.  Mereka  harus  menuntut  kebutuhan,  bekerja sama  untuk  menetapkan  organisasi  perikanan  sub-regional  atau  regional untuk kebutuhan ini; dan
9) Pasal 218 menentukan apabila suatu kendaraan air secara sukarela berada di  suatu  pelabuhan  atau  berada  pada  suatu  terminal  lepas  pantai  suatu negara,  maka  negara  pelabuhan  ( port  states ) tersebut dapat  mengadakan inspeksi.  Jika  terdapat  bukti-bukti  yang  cukup  kuat,  mengadakan penuntutan berkenaan dengan setiap pelepasan dari kenderaan air tersebut di  luar  perairan  pedalaman,  laut  teritorial  atau  zona  ekonomi  eksklusif dari  negara  yang  melanggar  ketentuan-ketentuan  dan  standar-standar internasional  yang  berlaku  dan  ditentukan  melalui  organisasi-organisasi internasional yang kompeten atau konferensi diplomatik yang umum.
Pembahasan  tentang  kerja  sama  pengelolaan  dan  konservasi  sumber daya  perikanan  dalam  UNCLOS  1982  diatur  dalam  Bab  V  tentang  Zona Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  khususnya  Pasal  61  sampai  dengan  Pasal  67. Pasal 61 ayat 2 UNCLOS secara jelas mengamanatkan adanya kerja sama di antara negara pantai dan organisasi internasional untuk melakukan tindakan
pengelolaan dan konservasi perikanan berdasarkan bukti ilmiah yang terbaik ( best  scientific  evidence ).  Lebih  lanjut  Pasal  63  dan  Pasal  64  UNCLOS memberikan  pengaturan  tentang  stok  jenis  ikan  yang  terdapat  terdapat  di zona ekonomi eksklusif dua negara pantai atau lebih atau baik di dalam zona ekonomi  eksklusif  maupun  di  dalam  suatu  daerah  di  luar  serta  berdekatan dengannya, dan jenis ikan yang bermigrasi jauh ( highly migratory species ). Kedua  pasal  tersebut  menekankan  adanya  organisasi  baik  sub-regional, regional,  dan  global  untuk  menjamin  tindakan  yang  perlu  bagi  kegiatan konservasi dan pengelolaan kedua jenis ikan tersebut.
Dalam  bagian  ini  juga  diamanatkan  kerja  sama  negara-negara  dalam konservasi  dan  pengelolaan  sumber  kekayaan  hayati  di  laut  lepas sebagaimana yang tertuang pada Pasal 117 dan Pasal 118. Kerja sama yang dimaksud termasuk juga terhadap warga negara masing-masing negara untuk juga  melakukan  tindakan  pengawasan  dan  pengelolaan  sumber  kekayaan hayati  di  laut  lepas.  Diharapkan  ada  perundingan  antar  warga  negara  dari masing-masing  negara  yang  melakukan  tindakan  eksploitasi  sumber  daya hayati di laut lepas.

## b. Agreement  to  Promote  Compliance  with  International  Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (FAO Compliance Agreement) 1993
Persetujuan ini berlaku untuk semua kapal perikanan dengan maksud untuk  meningkatkan  penaatan  kapal-kapal  perikanan  terhadap  ketentuan- ketentuan  konservasi  sumber-sumber  perikanan  di  laut  lepas  terutama berkaitan  dengan  praktik  pembenderaan  atau  pembenderaan  semua  kapal- kapal  penangkap  ikan.  Latar  berlakang  dibuatnya  persetujuan  ini  adalah adanya  kekhawatiran  terhadap  pengurangan  ikan  di  laut  lepas  akibat  dari peningkatan  IUU.  Secara  khusus  persetujuan  ini  mencoba  mengatasi masalah reflagging dan flag of convenience terkait dengan kapal-kapal yang melakukan IUU fishing . 29
Perjanjian  ini  ditujukan  kepada  negara  bendera  ( flag  states )  dan dilatarbelakangi  oleh  penurunan  stok  sumber  daya  perikanan  di  laut  lepas dan banyaknya kapal perikanan flag of convenience (FOC) yang beroperasi di  laut  lepas  untuk  melemahkan  efektifitas  konservasi  dan  pengelolaan perikanan  di  laut  lepas.  Perjanjian  ini  merupakan  instrumen  hukum internasional yang bersifat mengikat ( legally binding instrument ). Indonesia
29 Melda Kamil Ariadno, Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas , dalam  Jurnal  Hukum  Internasional  ( Indonesian  Jurnal  of  International  Law ),  Volume  2 Nomor 3 (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, April 2005), hlm. 513.
sedang memproses ratifikasi perjanjian ini. Beberapa ketentuan perjanjian ini terkait dengan pengawasan sumberdaya perikanan adalah sebagai berikut: 30
1) Pasal  III  ayat  (1)  poin  a  menyatakan  bahwa  tanggung  jawab  negara bendera ( flag  states )  untuk  mengambil  langkah  penting  untuk  menjamin kapal  penangkap  ikan  yang  ditentukan  mengibarkan  benderanya  tidak terlibat  aktivitas  yang  melemahkan  efektifitas  langkah  konservasi  dan pengelolaan internasional;
2) Pasal  III  ayat  (7)  mengatur  agar  setiap  pihak  akan  menjamin  kapal penangkap  ikan  yang  ditentukan  mengibarkan  benderanya  akan menyediakan  informasi  tentang  operasinya  ketika  diperlukan  untuk memampukan  pihak  tersebut  memenuhi  kewajibannya  di  bawah perjanjian  ini,  termasuk  informasi  khusus  terkait  dengan  area  operasi penangkapan ikannya, tangkapan, dan pendaratannya;
3) Pasal  III  ayat  (8)  menentukan  setiap  pihak  akan  mengambil  langkah penegakkan terkait kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya yang  mana  bertindak  bertentangan  dengan  ketentuan  perjanjian  ini, termasuk,  ketika  tepat,  melakukan  pelanggaran  ketentuan  demikian  di bawah  peraturan  perundang-undangan  nasional.  Sanksi  yang  berlaku terkait  dengan  pelanggaran  demikian  harus  memberi  efek  yang  cukup efektif  dalam  menjaga  kepatuhan  pada  kebutuhan  perjanjian  ini  dan membuat efek jera terhadap pelanggar yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal mereka;
4) Pasal  V  ayat  (1)  menyatakan  semua  pihak  harus  bekerja  sama  ketika perlu  di  dalam  implementasi  perjanjian  ini,  dan  akan,  secara  khusus, bertukar  informasi,  termasuk  materi  bukti,  sehubungan  dengan  aktivitas kapal penangkap ikan untuk  membantu negara bendera mengidentifikasi kapal  penangkap  ikan  yang  mengibarkan  benderanya  yang  dilaporkan terlibat  dalam  aktivitas  yang  melemahkan  langkah  konservasi  dan pengelolaan internasional;
5) Pasal  V  ayat  (2)  juga  mengatur  ketika  kapal  penangkap  ikan  secara sukarela  berada  di  pelabuhan  dari  suatu  pihak  yang  bukan  negara bendera, pihak tersebut, di mana memiliki alasan yang masuk akal untuk mempercayai  bahwa  kapal  penangkap  ikan  tersebut  telah  melakukan aktivitas  yang  melemahkan  efektifitas  langkah  konservasi  dan pengelolaan  internasional,  akan  segera  memberitahu  negara  bendera terkait. Negara pihak dapat  membuat kesepakatan terkait perlakuan oleh negara  pelabuhan  tentang  langkah  penyidikan  demikian  ketika dibutuhkan  untuk  menentukan  apakah  kapal  penangkap  ikan telah  benar melanggar ketentuan perjanjian ini; dan
30 Op. Cit. , Pandapotan Sianipar, hlm. 3.
6) ketentuan  sistem  pemantauan  kapal  ( vessel  monitoring  system /VMS) telah  dicantumkan  pada  lampiran  untuk  mendukung  konservasi  dan pengelolaan sumber daya perikanan di laut lepas.
Negara  bendera  atau  setiap  pihak  dapat  melakukan  tindakan  yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hayati di laut lepas sebagaimana telah  diatur  dalam  Pasal  III  ayat  (1),  (7),  (8)  FAO Compliance  Agreement 1993.  Pasal  III  ayat  (8)  bahkan  memberikan  kewenangan  kepada  setiap pihak yang mengetahui ada kapal berbendera yang melakukan penangkapan ikan  secara  berlebihan  dan  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  ini.  Sanksi  yang diberikan dapat menjadi cara yang efektif untuk menjaga sumber daya hayati di  laut  lepas.  Negara-negara  pihak  harus  melakukan  kerja  sama  untuk mencegah  terjadinya  pelemahan  upaya  konservasi  dan  pengelolaan  sumber daya perikanan di laut lepas berdasarkan ketentuan Pasal V ayat (1).
Tujuan  ditetapkannya  FAO Compliance  Agreement 1993  ini  adalah untuk  meletakkan  dasar-dasar  praktik  penangkapan  ikan  di  laut  lepas  dan menerapkan  langkah-langkah  konservasi  sumber  daya  hayati  laut  dengan meningkatkan  peranan  organisasi  perikanan  multilateral.  Tujuan  lainnya adalah untuk pembuatan database otorisasi kapal perikanan yang ada di laut lepas dan tukar menukar informasi. Aturan mengenai pentingnya kerja sama internasional  dalam  pengelolaan  perikanan  tertuang  pada  Pasal  5,  bahwa semua  pihak  diizinkan  apabila  diperlukan  membuat  persetujuan  bersama atau  persetujuan  kerja  sama  menguntungkan  secara  global,  regional,  sub- regional  atau  bilateral  basis  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  hasil  dari persetujuan  ini.  Selain  itu,  diatur  juga  mengenai  kerja  sama  dengan  negara berkembang  sebagaimana  yang  tertuang  pada  Pasal  8  yang  menyebutkan bahwa, “semua pihak akan bekerja sama secara global, regional, subregional atau  pada  tingkat  yang  melibatkan  dua  belah  pihak  dengan  dukungan  FAO dan  organisasi  regional  atau  internasional  lain  sebagai  penyedia  bantuan, termasuk  bantuan  teknis  kepada  pihak  negara  berkembang  dalam  rangka membantu pelaksanaan kewajiban mereka sesuai persetujuan ini”.
Persetujuan ini berlaku untuk semua kapal perikanan dengan maksud untuk  meningkatkan  penaatan  kapal-kapal  perikanan  terhadap  ketentuan- ketentuan  konservasi  sumber-sumber  perikanan  di  Laut  Lepas  terutama berkaitan  dengan  praktik  pembenderaan  atau  pembenderaan  semua  kapal- kapal  penangkap  ikan.  Latar  berlakang  dibuatnya  persetujuan  ini  adalah adanya  kekhawatiran  terhadap  pengurangan  ikan  di  laut  lepas  akibat  dari peningkatan  IUU.  Secara  khusus  persetujuan  ini  mencoba  mengatasi masalah reflagging dan flag of convenience terkait dengan kapal-kapal yang melakukan IUU fishing . 31
31 Op. Cit. , Melda Kamil Ariadno, hlm. 513.
c. Agreement  for  the  Implementation  of  the  United  Nations  Convention on  The  Law  of  The  Sea  of  10  December  1982  Relating  to  The Convention  and  Management  of  Stadding  Fish  Stocks  and  Highly Migratory Fish Stocks (UN Fish Stocks Agreement) 1995
Pengaturan  dalam  UNCLOS  berkaitan  dengan  pengelolaan  dan konservasi  sumber  daya  perikanan  tidak  mengatur  secara  rinci  tentang  hak dan kewajiban negara yang memanfaatkan stocks ikan yang beruaya terbatas dan stocks ikan  yang  beruaya  jauh,  hal  tersebut  menimbulkan  potensi munculnya  sengketa  antara  negara  pantai  dengan  negara  pantai  atau  antara negara  pantai  dengan  negara  penangkap  ikan  jarak  jauh  ( distant  fishing country ) mengenai eksploitasi stocks ikan tersebut secara berlebihan. Disisi lain  permasalahan  yang  muncul  adalah stocks sumber  daya  perikanan terutama stocks ikan  yang  beruaya  terbatas  dan stocks ikan  yang  beruaya jauh terus mengalami penurunan secara drastis.
UNCLOS  1982  telah  memuat  ketentuan  mengenai  pengaturan pengelolaan  sumber  daya  ikan  yang  bermigrasi  jauh  ( highly  migratory ). Namun  pengaturan  yang  termuat  pada  Pasal  64  UNCLOS  1982  tersebut hanya berlaku di zona ekonomi eksklusif, di mana negara pantai memunyai hak  berdaulat  secara  eksklusif  untuk  mengeksplorasi,  mengeksploitasi, melindungi,  dan  mengatur  perikanan  di  wilayahnya  sejauh  200  mil  laut. Dengan  demikian,  adanya kekosongan  aturan  tentang  persediaan jenis-jenis ikan  yang  bermigrasi  jauh  ( higly  migratory  fish  stocks /HMFS)  serta  jenis- jenis ikan yang bermigrasi terbatas ( straddling fish stock /SFS) laut lepas. Tanggal 4 Desember tahun 1995 dalam UN Conference on Straddling Fish  Stocks  and  Highly  Migratory  Fish  Stocks sesi  ke  6,  PBB  berhasil mengadopsi  suatu  persetujuan  untuk  mengimplementasikan  ketentuan tersebut  di  atas  dalam  bentuk Agreement  for  the  Implementation  of  the Provisions  of  the  UNCLOS  of 10  Desember  1982 relating  to  the Conservation  and  Management  of  Straddling  Fish  Stocks  and  Highly Migratory  Fish  Stocks ( United  Nations  Fish  Stocks  Agreement )  1995. Persetujuan  tersebut  merupakan  upaya  untuk  menumbuhkan  kesadaran global akan pentingnya konservasi jenis ikan-ikan yang bermigrasi jauh dan bermigrasi terbatas, serta dalam kerangka  mengimplementasikan ketentuan- ketentuan  Konvensi  Hukum  Laut  1982  yang  memiliki  keterkaitan  dengan jenis ikan-ikan yang telah disebutkan sebelumnya.
Beberapa ketentuan perjanjian ini terkait dengan pengawasan sumber daya perikanan adalah sebagai berikut: 32
1) Pasal 8 ayat (1) mengatur negara pantai dan negara yang menangkap ikan di  laut  lepas,  sesuai  dengan  UNCLOS,  1982,  melakukan  kerja  sama terkait dengan stok ikan beruaya terbatas dan stok ikan beruaya jauh baik
32 Op. Cit , Pandapotan Sianipar, hlm. 4
secara  langsung  atau  melalui  organisasi  atau  kerja  sama  pengelolaan perikanan sub-regional atau regional, sesuai dengan karakteristik spesifik sub-regional  atau  regional  tersebut,  untuk  memastikan  konservasi  dan pengelolaan yang efektif stok demikian.
2) Pasal  10  poin  h  menyatakan  negara-negara  di  dalam  memenuhi kewajiban mereka untuk bekerja sama melalui organisasi atau kerjasama pengelolaan perikanan regional, akan membentuk mekanisme kerja sama yang  cocok  untuk  pemantauan  ( monitoring ),  pengendalian  ( control ), pengawasan ( surveillance ), dan penegakan ( enforcement ).
3) Pasal 18 ayat (2) menentukan negara bendera yang memiliki kapal yang menangkap  ikan  di  laut  lepas  harus  mengambil  langkah  untuk memastikan  kapal  yang  mengibarkan  benderanya  patuh  pada  langkah konservasi  dan  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  sub-regional  dan regional,  sehingga  kapal  tersebut  tidak  terlibat  aktivitas  yang melemahkan efektifitas langkah demikian.
4) Pasal  19  ayat (2)  mengatur  semua  investigasi  dan  proses  peradilan  akan dilaksanakan  secepatnya.  Sanksi  yang  berlaku  sehubungan  dengan pelanggaran harus cukup efektif di dalam menjamin kepatuhan dan untuk mencegah  pelanggaran  di  manapun  mereka  terjadi  dan  akan  memberi efek  jera  bagi  pelanggar  yang  memperoleh  keuntungan  dari  aktivitas ilegal mereka.
5) Pasal  20  menentukan  negara–negara  akan  bekerja  sama,  baik  secara langsung  atau  melalui  organisasi  atau  kerja  sama  pengelolaan  perikanan sub-regional  dan  regional,  untuk  memastikan  kepatuhan  pada  dan penegakan langkah konservasi dan pengelolaan sub-regional dan regional untuk stok ikan beruaya terbatas dan stok ikan beruaya jauh.
6) Pasal  21  ayat  (4)  menyatakan  sebelum  mengambil  aksi  di  bawah  pasal ini, negara pengawas ( inspecting states ) akan, baik secara langsung atau melalui  organisasi  atau  kerja  sama  pengelolaan  perikanan  sub-regional atau  regional,  menginformasikan  semua  negara  yang  memiliki  kapal penangkap ikan di laut lepas di dalam sub-regional atau regional tersebut form  identifikasi  yang  diterbitkan  ke  inspektur  yang  diotorisasi.  Kapal yang  digunakan  untuk boarding dan  inspeksi  akan  ditandai  secara  jelas dan dapat diidentifikasi sebagai dinas pemerintah.
7) Pasal 21  ayat (5)  mengatur,  menindaklanjuti boarding dan  inspeksi, ada alasan  yang  masuk  akal  untuk  mempercayai  bahwa  suatu  kapal  telah terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan langkah konservasi dan pengelolaan,  negara  pengawas  ( inspecting  state )  akan,  di  mana  tepat, mengamankan  bukti  dan  akan  segera  memberitahu  kepada  negara bendera dinyatakan adanya pelanggaran.
8) Pasal  23  menentukan  bahwa  negara  pelabuhan  memiliki  hak  dan  tugas untuk  mengambil  langkah,  sesuai  dengan  hukum  internasional,  untuk
mempromosikan  keefektifan  langkah  konservasi  dan  pengelolaan  sub- regional,  regional,  dan  global.  Ketika  mengambil  tindakan  demikian, negara  pelabuhan  tidak  akan  diskriminasi  dalam  prosedur  atau  tindakan terhadap kapal semua negara.
Pasal 8 menyebutkan bahwa hanya negara yang menjadi anggota dari organisasi atau pengaturan perikanan sub-regional atau regional, dan bekerja sama  dalam  penerapan  ketentuan  konservasi  dan  pengelolaannya,  memiliki hak  akses  untuk  memanfaatkan  jenis-jenis  ikan  yang  beruaya  terbatas  dan jenis-jenis  ikan  yang  beruaya  jauh  di  laut  lepas.  Lebih  jauh,  untuk melaksanaan  hak  akses  tersebut,  negara  yang  telah  menjadi  anggota organisasi  perikanan  regional  disyaratkan  untuk  menyetujui  jumlah tangkapan yang diperbolehkan ( Total Allowable Catch /TAC) dan Levels of Fishing  Effort ,  serta  telah  mempersiapkan  mekanisme  kerja  sama  dalam kegiatan Monitoring  Control  and  Surveillance /MCS  dan  penegakan hukumnya secara efektif.
Bab  III  Perjanjian  ini  menyebutkan  bahwa,  “mekanisme  untuk  kerja sama internasional dalam pengelolaan jenis-jenis ikan yang bermigrasi jauh dan jenis-jenis ikan yang bermigrasi terbatas, baik secara langsung maupun tidak  melalui  kesepakatan  atau  organisasi  pengelolaan  perikanan  regional dan  sub-regional”.  Beberapa  tujuan  dilakukannya  kerja  sama  adalah  agar negara-negara  menyepakati  untuk  melakukan  tindakan  konservasi  dan pengelolaan dalam rangka menghindarkan dari over fishing . Dalam Pasal 24 UN Fish Stocks Agreement 1995 juga diatur mengenai pengakuan persyaratan-persyaratan khusus untuk negara-negara berkembang termasuk  bentuk  bentuk  kerja  sama  dengan  negara-negara  berkembang. Selain  itu  Bagian  VII  memberikan  secara  rinci  prosedur  penyelesaian sengketa  secara  damai.  Selain  itu  juga  disebutkan  bahwa  dalam  hal  batas penerapan prosedur penyelesaian sengketa berlaku ketentuan Pasal 297 ayat 3 UNCLOS 1982.
Satu  hal  yang  menarik  dari UN  Fish  Stocks  Agreement 1995  adalah ketentuan  mengenai  kewenangan  dari  negara  peserta suatu  RFMOs  melalui inspektur yang berwenang dapat menaiki kapal milik negara peserta maupun negara bukan peserta dari RFMOs untuk memastikan penaatan tindakan dan konservasi yang di tetapkan oleh RFMOs tersebut sebagaimana diatur dalam pasal  21 UN  Fish  Stocks  Agreement .  Tindakan  tersebut  dapat  melanggar salah  satu  prinsip  yang  dikenal  dalam  hukum  perjanjian  internasional  yaitu “ pacta  tertiis  nec  nocent  nec  prosunt ”. Dari sisi kepentingan pembangunan perikanan  berkelanjutan  hal  tersebut  memang  bisa  dibenarkan  namun  disisi lain ketentuan tersebut akan menimbulkan sengketa. 33
33 Op. Cit., Boer Mauna, hlm. 143,
UN  Fish  Stocks  Agreement 1995  adalah  salah  satu  kerangka pengaturan  perikanan  laut  lepas  yang  signifikan,  sebagai  pengaturan pelaksanaan  UNCLOS  1982.  Ketentuan UN  Fish  Stocks  Agreement 1995 banyak mengacu pada ketentuan UNCLOS 1982 dan merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan konservasi sumber daya perikanan yang diatur dalam UNCLOS 1982. UN Fish Stocks Agreement mulai berlaku tanggal 11 Januari 2001  ditandantangani  oleh  59  negara  dan  telah  diratifikasi  oleh  77  negara termasuk  Indonesia.  Dengan  demikian UN  Fish  Stocks  Agreement telah sukses  dalam  misinya  untuk  mendukung  UNCLOS  1982  dan  memberikan koreksi  terhadap  kelemahan  konvensi  tersebut  yang  berkaitan  dengan pengelolaan perikanan di laut lepas. 34

## d. FAO Code Conduct For Responsible Fisheries (CCRF) 1995
CCRF  disusun  berdasarkan  rekomendasi  yang  muncul  dari  diskusi dalam Committee  on  Fisheries (COFI)  pada  bulan  maret  1991.  Dalam pertemuan  di  Cancun,  Mexico  pada  tahun  1992  dihasilkan  suatu  dekalarasi (Deklarasi  Cancun  1992)  yang  memberikan  mandat  kepada  FAO  untuk menyusun suatu perikanan yang betanggung jawab. Dalam deklarasi tersebut terdapat beberapa poin yang merupakan dasar bagi dibentuknya CCRF. 35
Beberapa  ketentuan  FAO  CCRF,  1995  terkait  dengan  pengawasan  sumber daya perikanan adalah sebagai berikut: 36
1) Paragraf  8.1.1  mengamanatkan  semua  negara  harus  memastikan  bahwa hanya  operasi  penangkapan  yang  diijinkan  oleh  mereka  dilaksanakan  di dalam  perairan  di  bawah  yurisdiksi  mereka  dan  operasi  tersebut dilakukan dalam cara yang bertanggung jawab;
2) Paragraf  8.1.4  menyatakan  bahwa  negara-negara  harus,  sesuai  dengan hukum  internasional,  dalam  kerangka  kerja  organisasi  atau  kerja  sama pengelolaan  perikanan  regional,  bekerja  sama  untuk  membentuk  sistem untuk pemantauan ( monitoring ), pengendalian ( control ), dan pengawasan ( surveillance ) dan penegakan ( enforcement ) langkah yang berlaku terkait dengan operasi penangkapan ikan dan aktivitas yang berkaitan di perairan di luar yurisdiksi nasional mereka;
3) Paragraf  8.2.7  mengatur  agar  negara  bendera  harus  mengambil  langkah penegakan terhadap kapal penangkap ikan yang ditentukan mengibarkan bendera  mereka  yang  telah  ditemukan  melakukan  tindakan  yang berlawanan  dengan  langkah  konservasi  dan  pengelolaan  yang  berlaku,
34 Op.Cit, Melda Kamil Ariadno, hlm. 511
35 Lucky  Andrianto, Implementasi  Code  of  Conduct  For  Responsible  Fisheries dalamPerspektif  Negara  Berkembang ,  Jurnal  Hukum  Internasional  ( Indonesian  Jurnal ofInternational  Law ),  Volume  2  Nomor  3,  (Jakarta:  Lembaga  Pengkajian  Hukum InternasionalFakultas Hukum Universitas Indonesia, April 2005), hlm. 473
36 Op. Cit , Pandapotan Sianipar, hlm. 5
jika  perlu  termasuk  menganggap  ketidakpatuhan  tersebut  sebagai  suatu pelanggaran menurut peraturan perundang-undangan nasional;
4) Paragraf  8.3.1  mengamanatkan  negara  pelabuhan  harus  mengambil, melalui  prosedur  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan nasional mereka, sesuai dengan hukum internasional, termasuk perjanjian atau  kerja  sama  internasional  yang  berlaku,  langkah  demikian  ketika perlu  untuk  mencapai  dan  membantu  negara  lain  di  dalam  mencapai tujuan kode ini, dan harus memberitahu negara lain perincian regulasi dan langkah yang telah mereka tentukan untuk tujuan ini. Ketika mengambil langkah  demikian  negara  pelabuhan  harus  tidak  diskriminasi  dalam prosedur atau tindakan terhadap kapal-kapal negara lain;
5) Paragraf  8.3.2  menyatakan  bahwa  negara  pelabuhan  harus  menyediakan bantuan kepada negara bendera jika perlu, sesuai dengan hukum nasional negara pelabuhan dan hukum internasional, ketika kapal penangkap ikan sukarela di pelabuhan atau di terminal lepas pantai negara pelabuhan dan negara bendera kapal tersebut meminta bantuan negara pelabuhan terkait ketidakpatuhan  pada  langkah  konservasi  dan  pengelolaan  sub-regional, regional atau global atau dengan standar minimum yang disetujui secara internasional untuk pencegahan, dari pencemaran dan untuk keselamatan, kesehatan serta kondisi kerja di atas kapal penangkap ikan; dan
6) Paragraf 11.1.11 menentukan negara harus memastikan perdagangan ikan dan  produk  perikanan  internasional  dan  domestik  sesuai  dengan  praktik konservasi  dan  pengelolaan  yang  layak  melalui  peningkatan  identifikasi asal ikan dan produk perikanan yang diperdagangkan.
CCRF  1995  merupakan  buku  petunjuk  yang  sangat  penting  bagi seluruh  masyarakat  perikanan,  baik  nasional  maupun  internasional  untuk menjamin kegiatan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di wilayah pesisir dan laut. Berdasarkan Pasal 12 bahwa menyepakati standar- standar untuk efektivitas pengelolaan dan konservasi sumber daya laut serta perikanan  bertanggung  jawab.  CCRF  merupakan  tempat  terbaik  RFMO dalam  melaksanakan  pengelolaan,  meskipun  pelaksanaan  CCRF  bersifat sukarela.
Asas umum  dari Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) adalah: 37
1) negara-negara  dan  pengguna  sumber  daya  hayati  akuatik  harus melakukan konservasi ekosistem akuatik terutama dalam hal menangkap ikan  dan  wajib  melakukan  konservasi  dengan  cara  yang  bertanggung jawab;
2) pengelolaan  harus  menjamin  mutu,  keanekaragaman,  dan  ketersediaan sumber daya perikanan untuk generasi kini dan yang akan datang;
37 Op. Cit , Marhaeni Ria Siombo, hlm. 65.
3) negara-negara  harus  mencegah  penangkapan  ikan  yang  melebihi kapasitas,  dan  menjamin  penangkapan  yang  seimbang  dan  pemanfaatan yang lestari;
4) negara  harus  memberikan  prioritas  kepada  peneliti  dalam  meningkatkan pengetahuan ilmiah, teknis perikanan dan interaksinya dengan ekosistem serta mendorong kerja sama bilateral dan multilateral; dan
5) negara  harus  memperlakukan  pendekatan  kehati-hatian  terhadap konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.

## e. FAO  International  Plan  of  Action  for  Illegal,  Unreported,  and Unregulated, Fishing
Illegal,  unreported,  and  unregulated (IUU) fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan illegal , tidak dilaporkan ( unreported ), dan tidak diregulasi ( unregulated ) di laut lepas atau perairan yurisdiksi negara pantai. IUU fishing merusak  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan,  sehingga melemahkan efektifitas konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan. Semua  negara  harus  mendukung  pemberantasan IUU  fishing .  FAO  IPOA- IUU Fishing , 2001 merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat sukarela ( voluntary instrument ) dan mengatur tanggung jawab ( responsible ) berbagai  negara  dalam  pemberantasan  IUU fishing .  Beberapa  ketentuan FAO  IPOA-IUU Fishing ,  2001  terkait  dengan  pengawasan  sumber  daya perikanan adalah sebagai berikut: 38
1) Paragraf  10  menyatakan  semua  negara  harus  memberi  efek  penuh terhadap  norma  hukum  internasional  yang  terkait,  khususnya  yang ditunjukkan  dalam  UNCLOS,  1982,  untuk  mencegah  ( preventing ), menghalangi ( detering ) dan mengeliminasi ( eliminating ) IUU fishing ;
2) Paragraf  21  mengatur  agar  semua  negara  harus  menjamin  bahwa  sanksi untuk  kapal IUU  fishing dan,  memberikan  sebesar  mungkin  bagi warganya  di  bawah  yurisdiksinya  sanksi  yang  cukup  efektif  untuk mencegah,  menghalangi  dan  mengeliminasi IUU  fishing secara  efektif dan  menghindarkan  pelanggar  dari  keuntungan  yang  diperoleh  dari penangkapan  ikan  demikian.  Hal  ini  mungkin  termasuk  menerapkan rezim  sanksi  sipil  berdasarkan  pada  skema  sanksi  administratif.  Negara harus menjamin penerapan sanksi secara transparan dan konsisten;
3) Paragraf  24  mengamanatkan  bahwa  negara-negara  harus  melakukan pemantauan  ( monitoring ),  pengendalian  ( control ),  dan  pengawasan ( surveillance )  yang  komprehensif  dan efektif, dari  mulai  keberangkatan, melalui titik pendaratan, sampai ke tujuan akhir;
4) Paragraf  25  mengatur  negara-negara  harus  mengembangkan  dan mengimplementasikan, sesegera mungkin tetapi tidak lebih lambat dari 3
tahun  setelah  adopsi  IPOA,  rencana  aksi  nasional  ( national  plan  of action ) untuk lebih lanjut mencapai tujuan IPOA dan memberi efek yang penuh ke ketentuannya sebagai bagian terpadu dari program pengelolaan perikanan dan anggaran mereka;
5) Paragraf  28  menyatakan  bahwa  negara  harus  berkoordinasi  dan  bekerja sama  dalam  aktivitas  mereka  secara  langsung,  dan  ketika  tepat  melalui organisasi  pengelolaan  perikanan  regional  yang  terkait,  di  dalam mencegah, menghalangi, dan mengeliminasi IUU fishing ;
6) Paragraf  34  menentukan  agar  negara  bendera  harus  menjamin  bahwa kapal  penangkap  ikan  yang  ditentukan  mengibarkan  bendera  mereka tidak terlibat dalam atau mendukung IUU fishing ;
7) Paragraf  51  menyatakan  di  dalam  menegakkan  hak  kedaulatan  negara pantai untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi, melakukan konservasi, dan  mengelola  sumber  daya  hayati  laut  di  bawah  jurisdiksi  mereka,  di dalam  kepatuhan  pada  UNCLOS  1982  dan  hukum  internasional,  setiap negara  pantai  harus  mengimplementasikan  langkah  untuk  mencegah, menghalangi, dan mengeliminasi IUU fishing di zona ekonomi eksklusif. Di  antara  langkah  yang  mana  negara  pantai  harus  mempertimbangkan, konsisten  dengan  peraturan  perundang-undangan  nasional  dan  hukum internasional;
8) Paragraf 55 mengatur agar sebelum  mengijinkan kapal akses pelabuhan, negara  pelabuhan  harus  meminta  kapal  penangkap  ikan  dan  kapal  yang terlibat  dalam  aktivitas  terkait  penangkapan  ikan  yang  meminta  ijin masuk  ke  pelabuhan  mereka  memberikan  pemberitahuan  alasan  yang masuk  akal  masuknya  mereka  ke  pelabuhan,  salinan  ijin  untuk menangkap ikan mereka, perincian perjalanan penangkapan ikan mereka dan  jumlah  ikan  di  atas  kapal,  dengan  memperhatikan  kebutuhan kerahasian,  untuk  menentukan  apakah  kapal  tersebut  mungkin  telah terlibat dalam, atau mendukung IUU fishing ;
9) Paragraf  56  menyatakan  bahwa  ketika  negara  pelabuhan  memiliki  bukti yang  jelas  bahwa  suatu  kapal  yang  telah  diberi  akses  ke  pelabuhannya telah  terlibat  dalam  aktivitas IUU  fishing ,  negara  pelabuhan  harus  tidak mengijinkan  kapal  tersebut  mendaratkan  atau  memindahkan  ikan  di dalam  pelabuhannya,  dan  harus  melaporkan  masalah  tersebut  ke  negara bendera kapal tersebut;
10) Paragraf  66  menentukan  bahwa  negara  mengambil  semua  langkah  yang penting,  konsisten  dengan  hukum  internasional,  untuk  mencegah  ikan yang  ditangkap  oleh  kapal  yang  teridentifikasi  oleh  organisasi pengelolaan  perikanan  regional  telah  terlibat  dalam IUU  fishing sedang diperdagangkan  atau  diimpor  ke  dalam  wilayah  mereka.  Identifikasi kapal  tersebut  oleh  organisasi  pengelolaan  perikanan  regional  harus dibuat  melalui  prosedur  yang  disetujui  dalam  cara  yang  fair, transparan,
dan tidak diskrimanasi. Langkah sehubungan perdagangan harus diadopsi dan  diimplementasikan  sesuai  dengan  hukum  internasional,  termasuk prinsip, hak dan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian WTO, dan diimplementasikan  dalam  cara  yang  fair,  transparan  dan  tidak diskriminasi; dan
11) Paragraf  69  mengatur  bahwa  langkah  terkait  perdagangan  untuk mengurangi  atau  membatasi  perdagangan  ikan  dan  produk  perikanan yang  diperoleh  dari IUU  fishing dapat  termasuk  adopsi  kebutuhan dokumentasi  dan  sertifikasi  tangkapan  multilateral,  di  samping  langkah multilateral terkait lain yang tepat seperti kontrol atau pelarangan impor dan  ekspor.  Langkah  demikian  harus  diadopsi  dalam  cara  yang  fair, transparan  dan  tidak  diskriminasi.  Ketika  langkah  demikian  diadopsi, negara harus mendukung implementasinya yang konsisten dan efektif.

## 2. Kedudukan  Indonesia  dalam  Upaya  Konservasi  Stok  Ikan  di  Laut Lepas
Kedudukan  Indonesia  dalam  hal  ini  adalah  status  sebagai  negara kepulauan  membuat  Indonesia  harus  berperan  penting  dalam  tindakan konservasi  sumber  daya  ikan  di  laut.  Peranan sektor perikanan  bagi  bangsa Indonesia juga sangat besar. Indonesia adalah negara kepulauan, dengan 2/3 (dua pertiga) wilayahnya berupa laut. Lebih dari 60% masyarakat Indonesia hidup  di  wilayah  pesisir  dengan  mata  pencaharian  dari  laut.  Mereka  bukan saja  para  nelayan  atau  para  pembudi  daya  ikan,  tetapi  juga  yang berhubungan  tidak  langsung  dengan  laut  seperti  pedagang  atau  jasa-jasa lainnya. Pada wilayah pesisir dan pantai tersebut terdapat lebih dari 100 juta penduduk Indonesia bermukim. 39
Perairan  Indonesia  dan  ZEE  Indonesia  (Samudera  Hindia  dan Samudera  Pasifik)  merupakan  lintasan  ikan-ikan  yang  beruaya  jauh  yang termasuk ke dalam kelompok tuna besar ( large tuna ) dan paruh panjang ( bill fish ). 40 Kelompok tuna besar adalah : a. Madidihang/ Yellowfin / Thunus Albacares; b. Mata Besar/ Big Eye / Thunus Obesus; c. Albacaro/ Albacore / Thunus Alalunga;
d. Tuna Sirip Biru Selatan/ Southern Bluefin Tuna / Thunus Tonggol; dan e. Cakalang/ Skipjack/Katsowonnus Pelamis.
Kelompok paruh panjang adalah:
a. Ikan Layaran/ Sail Fish / Istiophonus Platypterus; b. Ikan Pedang/ Swordfish / Xiphias Gladius;
39 Op. Cit. , Hari Yulianto, hlm. 13.
40 Op. Cit. , Marhaeni Ria Siombo, hlm 85.
c. Satuhuk/ Marlin / Makaira Spp; dan d. Setuhuk Loreng/ Stripped Marlin / Terapturus Audaxs.
Wilayah  nusantara  juga  merupakan  daerah  yang  cocok  bagi  kegiatan pemijahan ikan, salah satunya berada pada wilayah perairan ZEE Indonesia yaitu pada perairan selatan Jawa dan Bali (8º LS - 50ºLS), di mana ikan tuna sirip  biru  melakukan  pemijahan  pada  bulan  September-April.  Secara geografis,  wilayah  Indonesia  merupakan  wilayah  kepulauan  terbesar  dan teragam  di  dunia  dengan  lebih  dari  17.000  pulau  dan  memiliki  garis  pantai sepanjang  95.181  km.  Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik,  yang mengapit wilayah Indonesia, juga membawa pengaruh bagi biodiversity laut terluas  di  dunia  dan  terumbu  karang  yang  menopang  berlimpahnya  sediaan ikan yang beragam. 41
Bentuk  kepedulian  dan  kepentingan  Indonesia  terhadap  laut  sangat signifikan, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang begitu besar. Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  keikutsertaan  Indonesia  dalam  beberapa persetujuan  instrumen  hukum  internasional.  UNCLOS,  1982  merupakan konvensi internasional yang mengatur hak ( right ) dan kewajiban ( obligation ) berbagai negara di dalam melakukan berbagai aktivitas di berbagai zona laut. UNCLOS,  1982  merupakan  instrumen  hukum  internasional  yang  bersifat mengikat ( legally binding instrument ). Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional  ini  melalui  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1985  tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea .
Usaha  negara  Indonesia  dalam  menjaga  dan  melindungi  stok  sumber daya  ikan  di  laut  lepas  dapat  dilihat  dari  Indonesia  telah  meratifikasi perjanjian  ini  melalui  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2009  tentang Pengesahan Agreement  for  The  Implementation  of  The  Provisions  of  The United  Nations  Convention  on  The  Law  of  The  Sea  of 10  Desember  1982 Relating  to  The  Conservation  and  Management  of  Straddling  Fish  Stocks and  Highly  Migratory  Fish  Stocks .  Perjanjian  ini  ditujukan  kepada  negara pantai  ( coastal  states )  dan  negara  bendera  ( flag  states ).  Perjanjian  ini dilatarbelakangi  oleh  penurunan  stok  ikan  beruaya  terbatas  ( straddling migratory  fish  stock )  dan  stok  ikan  beruaya  jauh  ( highly  migratory  fish stocks ) di laut lepas dan zona ekonomi eksklusif negara pantai. Perjanjian ini merupakan  instrumen  hukum  internasional  yang  bersifat  mengikat  ( legally binding instrument ).
Indonesia  juga  telah  mengadopsi  ketentuan-ketentuan  CCRF  dalam peraturan  perundang-undangan  dalam  bidang  perikanan.  Di  Indonesia pengaturan  tentang  pengelolaan  dan  konservasi  sumber  daya  perikanan  di zona  ekonomi  ekslusif  dan  laut lepas  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  2004  tentang  Perikanan  yang  merupakan  Undang-Undang
41 Ibid.
pengganti Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985. Salah satu alasan strategis diadakannya perubahan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 adalah adanya perkembangan  objektif  mengenai  IPTEK,  tata  ruang,  perkembangan  sosial ekonomi  regional  dan  lokal,  serta  tuntutan  internasional  memerlukan pengaturan yang jelas di bidang perikanan.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang Nomor 45 Tahun 2009  merupakan  cerminan  politik  hukum  Indonesia  untuk  menjadi  anggota dari Regional Fisheries Management Organization (RFMOs) dan ikut serta dalam  pengelolaan  dan  konservasi  sumber  daya  perikanan  di  laut  lepas  hal tersebut  tercermin  dalam  Pasal  10  ayat  (2)  yang  secara  tegas  menyatakan bahwa pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi  regional  dan  internasional  dalam  rangka  kerja sama pengelolaan perikanan regional dan internasional.
Berdasarkan  ketentuan  hukum  internasional,  konservasi  dan pengelolaan jenis-jenis  ikan  yang  beruaya  terbatas  maupun jenis-jenis  yang bermigrasi jauh dimandatkan untuk diatur lebih lanjut dalam RFMOs. Pada saat  ini  telah  berdiri  beberapa  RFMOs  yang  berada  di  sekitar  Indonesia, antara  lain  Komisi  Tuna  Samudera  Hindia  ( India  Ocean  and  Tuna Commision /IOTC),  Komisi  Perikanan  Untuk  Pasifik  Barat  dan  Tengah ( Western and Central Pasific Fisheries Commision /WCPFC), dan Konvensi tentang  Konservasi  Tuna  Sirip  Biru  ( Convention  on  The  Conservation  of Southern Bluefin Tuna /CCSBT). 42
Sejumlah  inisiatif  telah  diambil  Indonesia,  diantaranya  dengan mengadopsi  sejumlah  ketentuan  internasional  yang  diharapkan  dapat memperbaiki  situasi  pengelolaan  dan  pelestarian  perikanan  nasional.  Saat ini,  Indonesia  telah  menjadi  pihak  pada  dua  RFMO  yang  ada,  yaitu Indian Ocean  Tuna  Commission (IOTC)  dan Commission  for  the  Conservation  of Southern  Blufin  Tuna (CCSBT),  serta  menjadi cooperating  non-members pada  Commission  for  the  Conservation  and  Management  of  Highly Migratory  Fish  Stocks  in  the  Western  and  Central  Pacific  Ocean (WCPFC). 43 Keputusan  Presiden  Nomor  109  Tahun  2007  tentang Pengesahan Convention  for  the  Conservation  of  Southern  Bluefin  Tuna , maka  pelarangan  impor  tersebut  telah  berhasil  dibuka  kembali  mulai  tahun 2007.
Peran  Indonesia  dapat  dilihat  dari  keikutsertaan  organisasi internasional  maupun  regional  serta  meratifikasi  beberapa  peraturan internasional  yang  berkaitan  dengan  konservasi  sumber  daya  ikan  di  laut. Indonesia juga telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang
42 Op. Cit. , Marhaeni Ria Siombo, hlm. 86.
43 Op. Cit. , Hari Yulianto, hlm. 14.
mengatur  tentang  perlindungan  sumber  daya  ikan  di  laut,  khususnya perlindungan ikan di laut lepas.

## a. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan merupakan Undang-Undang (UU) pengganti UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Perubahan  tersebut  meliputi  beberapa  aspek  penting  yang  masih  dianggap lemah  yaitu  masalah  penegakan  hukum  dan  pengawasan,  masalah pengelolaan  perikanan  termasuk  konservasi  dan  perizinan. 44 Perubahan beberapa  aspek  dalam  UU  tersebut  sebagai  sebuah  upaya  untuk  mengatasi isu-isu  dalam  pembangunan  perikanan  yang  perlu  mendapatkan  perhatian dari semua pihak baik masyarakat, swasta dan pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan.
UU  ini  mengatur  beberapa  poin  yang  berkaitan  dengan  konservasi sumber  daya  ikan.  Konsep  konservasi  sumber  daya  ikan  di  dalam  UU  ini adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk  ekosistem,  jenis  dan  genetik  untuk  menjamin  keberadaan, ketersediaan,  dan  kesinambungannya  dengan  tetap  memelihara  dan meningkatkan  kualitas  nilai  dan  keanakaragaman  sumber  daya  ikan. 45
Penjelasan  tentang  konsep  konservasi  dalam  UU  tersebut  tidak memfokuskan  pada  wilayah  tertentu,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa konservasi dalam UU ini meliputi perairan laut lepas.
Ketentuan-ketentuan  dalam  UU  ini  yang  mengatur  tentang  upaya konservasi  sumber  daya  ikan  di  laut  lepas.  Pasal  27  angaka  1  mengatur tentang  kewajiban  bagi  setiap  orang  yang  mengoprasikan  kapal  penangkap ikan  berbendera  Indonesia di  wilayah  peraiaran  Negara  Republik  Indonesia dan/atau  di  laut  lepas  wajib  memiliki  Surat  Izin  Penangkapan  Ikan  (SIPI). Pasal 36 kewajiban bagi setiap kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan  di  laut  lepas  wajib  didaftarkan  terlebih  dahulu  sebagai  kapal perikanan  Indonesia.  Jika  kapal  yang  dioprasikan  menangkap  ikan  di  laut lepas tanpa SIPI, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.2.000.000.000,-  (dua  miliar rupiah). 46
Pengaturan  konservasi  sumber  daya  ikan  di  laut  lepas  masih  sangat lemah  di  dalam  UU  ini.  UU  ini  tidak  mengatur  tentang  pembatasan penangkapan  ikan  oleh  kapal  penangkap  ikan  di  laut  lepas,  sehingga  hal dapat  menyebabkan over  fishing di  laut  lepas.  UU  ini  juga  tidak  mengatur kapal  perikanan  milik  orang  asing  yang  melakukan  pelanggaran
44 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
45 Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
46 Pasal 93 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
penangkapan  ikan  di  laut  lepas.  Berdasarkan  Pasal  117  dan  118  UNCLOS 1982  bahwa  negara  pantai  dapat  mengambil  tindakan  pengawasan  dan pengelolaan  sumber  kekayaan  hayati  di  laut  lepas. UN  Fish  Stocks Agreement  1995 juga  memiliki  ketentuan  mengenai  kewenagan  negara peserta untuk mengambil tindakan terhadap kapal peserta atau bukan peserta yang  melakukan  pelanggaran  penangkapan  ikan.  Indonesia  merupakan peserta peratifikasi Agreement tersebut.
UU ini juga tidak  mencantumkan jenis ikan yang harus dilindungi di laut  lepas. UN  Fish  Stocks  Agreement  1995 menjelaskan  bahwa  jenis  ikan yang  harus  dilindungi  di  laut  lepas  adalah  ikan  beruaya  jauh  dan  ikan beruaya terbatas.
b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. PER.03/MEN/2009 tentang Penangkapan
Ikan dan/atau

## Pengangkutan Ikan
Peraturan Menteri ini merupakan bagian dari tindak lanjut pemerintah setelah  Indonesia  bergabung  dengan  menjadi  anggota  pada  beberapa organisasi  pengelolaan  perikanan  regional.  Peraturan  ini  secara  khusus mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan  ikan  oleh  orang  atau  badan  hukum  Indonesia  dan/atau  kapal perikanan  berbendera  Indonesia  di  laut  lepas.  Dalam  Peraturan  Menteri  ini diatur mengenai perizinan penangkapan ikan di laut lepas dan juga hak dan kewajiban bagi setiap orang atau badan hukum  Indonesia, kapal penangkap ikan  dan  kapala  pengangkut  ikan  yang  melakukan  kegiatan  penangkapan ikan di laut lepas dan/atau pengangkutan ikan di laut lepas.
Beberapa poin dalam peraturan ini telah disesuaikan dengan peraturan internasional  yang  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia.  Poin-poin  yang dimaksud  dan  belum  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan sebelumnya yaitu sebagai berikut:
1) bahwa setiap kapal penangkap dan pengangkut ikan berbendera Indonesia harus terdaftar pada organisasi pengelola perikanan regional; dan
2) bahwa peraturan ini juga mengharuskan kapal penangkap dan pengangkut ikan  berbendera  asing  memperoleh  izin  dari  kepala  pelabuhan  setempat yang ada di Indonesia.
Poin-poin  di  atas  dianggap  penting  dalam  upaya  konservasi  sumber daya ikan di laut lepas. Seperti yang telah di bahas di atas bahwa dalam UU No.  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan  belum  mengatur  kedua  poin  di  atas. Salah  satu  yang  menarik  untuk  diperhatikan  adalah  diaturnya  definisi pengertian  tentang  RFMOs  yang  lebih  sederhana  dari  yang  diatur  dalam CCRF dan hanya terbatas pada kegiatan pengelolaan perikanan di laut lepas. Seluruh  hak  dan  kewajiban  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  ini  telah sesuai  dengan  pengaturan  internasional  tentang  pengelolaan  dan  konservasi
sumber  daya  perikanan  yang  ada.  Akan  tetapi,  Peraturan  Menteri  ini  juga belum  dianggap  cukup  untuk  menjaga  konservasi  sumber  daya  ikan  di  laut lepas karena masih ada beberapa kelemahan. Bentuknya yang hanya sebatas Peraturan Menteri menyebabkan keberlakuannya tidak begitu efektif.
Peraturan Menteri ini tidak menyebutkan pembatasan ikan yang boleh ditangkap  di  laut  lepas.  Selain  itu,  peraturan  ini  juga  belum  menyebutkan jenis ikan yang tidak boleh ditangkap. Sedangkan untuk sanki, peraturan ini hanya bisa memberikan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran di laut lepas.

## c. Peraturan  Menteri  Nomor  Per.12/Men/2012  tentang  Usaha  Perikan Tangkapdi Laut Lepas
Setalah  pengesahan  peraturan  menteri  di  atas,  kemudian  dibuat  juga Peraturan Menteri Nomor Per.12/Men/2012 tentang Usaha Perikan Tangkap di  Laut  Lepas.  Peraturan  menteri  ini  berlaku  bagi  setiap  orang  atau  setiap kapal  berbendera  Indonesia  yang  melakukan  penangkapan  ikan  dan/atau pengangkutan  ikan  di laut lepas  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  2.  Terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi setiap individu atau perusahaan yang ingin  menangkap  ikan  di  laut  lepas.  Peraturan  Menteri  ini  sebagaian  besar mengatur  hal-hal  yang  bersifat  administratif,  seperti  pendaftaran,  izin, pengadaan dan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan. Selain itu, peraturan ini  juga  memuat  aturan  tentang  penanaman  modal  bagi  setiap  orang  yang ingin berusaha dalam bidang perikanan.
Peraturan  ini  tidak  hanya  mengatur  hal-hal  yang  berkaitan  dengan bisnis  perikanan  di  laut  lepas,  tetapi  peraturan  ini  juga  mengatur  tentang upaya  konservasi  sumber  daya  ikan  di  laut  lepas.  Pada  Bab  IX  Peraturan Menteri ini dapat ditemukan berbagai tindakan yang harus dilakukan sebagai bentuk konservasi sumber daya ikan di laut lepas.
Peraturan  ini  mengatur  jenis  ikan  yang  tidak  boleh  ditangkap sebagaimana  telah  ditentukan  dalam  Pasal  73  ayat  (1)  bahwa  setiap  kapal penangkap  ikan  yang  memiliki  Surat  Izin  Penangkapan  Ikan  (SIPI)  di Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik  Indonesia  wajib melakukan  tindakan  konservasi  terhadap  jenis  spesies  tertentu  yang  terkait secara  ekologi  dengan  tuna,  yang  ditetapkan  oleh Regional  Fisheries Management Organization . Spesies yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1) ikan  hasil  tangkap  sampingan  ( bycatch )  berupa  hiu  monyet  ( thresher shark );
2) non-ikan  yang  tertangkap  secara  tidak  sengaja  ( incidental  catch )  berupa burung laut, penyu laut, dan mamalia laut termasuk paus; dan
3) hasil  tangkap  sampingan  ( bycatch )  yang  secara  ekologi  terkait  dengan perikanan pukat udang dan perikanan pukat berupa ikan campur.
Tindakan  konservasi  terhadap  spesies  yang  telah  disebutkan  di  atas meliputi: 47
1) melepaskan ikan yang tertangkap jika masih dalam keadaan hidup;
2) melakukan  penanganan  dan/atau  menyiangi  ikan  yang  tertangkap  dalam keadaan mati dan mendaratkannya dalam keadaan utuh;
3) melakukan  pencatatan  jenis  ikan  yang  tertangkap  dalam  keadaan  mati, dan  melaporkannya  kepada  Direktur  Jenderal  melalui  kepala  pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI; dan
4) khusus  untuk  spesies  perikanan  pukat  udang  dan  perikanan  pukat  ikan campuran  yang  dimanfaatkan  untuk  kebutuhan  konsumsi  dan  sebagai bahan  baku  tepung  ikan,  maka  nahkoda  perlu  melapor  kepada  Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sesuai dengan SIPI.
Sanksi yang diberikan terhadap kapal penangkap ikan yang melanggar hal-hal yang telah ditentukan di atas maka akan dikenai sanksi administratif. Kelemahan  peraturan  ini  yaitu  sulit  untuk  membuktikan  ikan  yang merupakan  hasil  tangkap  sampingan  atau  tidak  sengaja.  Hal  tersebut  dapat dijadikan  alasan  untuk  menangkap  ikan-ikan  yang  dilindungi.  Peraturan  ini juga  tidak  mengatur  tentang  pengawasan  bersama  dengan  organisasi regional.

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pada  bagian  pembahasan  di  atas,  maka  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. ada  beberapa  peraturan  internasional  yang  dapat  dijadikan  sebagai  dasar bagi setiap pihak yang memiliki kapasitas untuk menjaga konservasi ikan di  laut  lepas.  Pasal  117  dan  Pasal  118  UNCLOS  1982  bagian  ini  juga mengamanatkan  kerja  sama  negara-negara  dalam  konservasi  dan pengelolaan  sumber  kekayaan  hayati  di  laut  lepas.  Negara  bendera  atau setiap  pihak  dapat  melakukan  tindakan  yang  berkaitan  dengan perlindungan  sumber  daya  hayati  di  laut  lepas  sebagaimana  telah  diatur dalam Pasal III ayat (1), (7), (8) FAO Compliance Agreement 1993. Bab III UN  Fish  Stocks  Agreement 1995  menyebutkan  bahwa,  “mekanisme untuk  kerja  sama  internasional  dalam  pengelolaan  jenis-jenis  ikan  yang bermigrasi jauh dan jenis-jenis ikan yang bermigrasi terbatas, baik secara langsung maupun tidak melalui kesepakatan atau organisasi pengelolaan perikanan  regional  dan  sub-regional. Code  of  Conduct  for  Responsible Fisheries (CCRF)  1995  merupakan  buku  petunjuk  yang  sangat  penting
47 Pasal 73 ayat (3) dan Pasal 74 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Nomor Per. 12/ Men / 2012 Tentang Usaha Perikan Tangkap di Laut Lepas
bagi  seluruh  masyarakat  perikanan,  baik  nasional  maupun  internasional untuk menjamin kegiatan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab  di  wilayah  pesisir  dan  laut.  FAO  IPOA-IUU Fishing 2001 merupakan  instrumen  hukum  internasional  yang  bersifat  sukarela ( voluntary  instrument )  dan  mengatur  tanggung  jawab  ( responsible ) berbagai negara dalam pemberantasan IUU fishing . b. Indonesia  telah  membuat  regulasi  tentang  perikanan  melalui  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta membuat peraturan menteri tentang penangkapan ikan di laut lepas yaitu Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  PER.03/MEN/2009 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan di Laut Lepas dan Peraturan  Menteri  Nomor  Per.12/Men/2012  tentang  Usaha  Perikan Tangkap  di  Laut  Lepas.  Indonesia  telah  meratifikasi  beberapa  peraturan internasional  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  stok  ikan  di  laut  lepas serta Indonesia juga telah bergabung dalam beberapa organisasi regional yang bergerak dalam bidang pengelolaan konservasi ikan di laut lepas.
c. Indonesia  memiliki  kedudukan  untuk  berperan  penting  menjaga konservasi sumber daya ikan di laut. Indonesia telah menjadi pihak pada dua RFMOs yang ada, yaitu Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dan Commission  for  the  Conservation  of  Southern  Blufin  Tuna (CCSBT), serta  menjadi cooperating  non-members  pada  Commission  for  the Conservation  and  Management  of  Highly  Migratory  Fish  Stocks  in  the Western and Central Pacific Ocean (WCPFC).

## 2. Saran
Pemerintah  Indonesia  harus  mampu  memanfaatkan  keikutsertaan tersebut  serta  meningkatkan  pertukaran  informasi,  data,  riset  perikanan, pemberantasan  penangkapan  ilegal,  dan  bentuk-bentuk  kerja  sama  lainnya. Pemerintah Indonesia seharusnya tidak sebatas menghadiri setiap pertemuan yang  dilakukan  oleh  organisasi  regional/multilateral  tersebut,  tetapi sekembalinya dari pertemuan tersebut menghasilkan dalam kebijakan teknis untuk mengatasi permasalahan perikanan yang sampai saat ini belum tuntas.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Anwar,  Chairul,  1989, Hukum  Internasional  Horizon  Baru  Hukum  Laut Internasional  Konvensi  Hukum  Laut  1982, Jakarta: Penerbit
Djambatan.
Churchill,  R.  R,  and  A.V.  Lowe,  1983,  T he  Law  Of  The  Sea ,  Manchester: Manchester University Press.
Mauna,  Boer,  2005, Hukum  Internasional,  Pengertian  Peranan  dan  Fungsi Dalam  Era  Dinamika  Global ,  Edisi  ke-2,  Bandung:  Penerbit  PT. Alumni. Siombo, Marhaeni Ria, 2010, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Starke,  J.G.,  1988, An  Introduction  to  International  Law ,  London: Butterworths.
Thontowi,  Jawahir  dan  Pranoto  Iskandar,  2006, Hukum  Internasional Kontemporer , Bandung: PT. Refika Aditama. Tetley,  William,  2002, International  Maritime  and  Admiralty  Law . International Shipping Publication, Les Editions Yvon Blais Inc. Tirtamulia,  Tjondro,  2011. Zona-Zona  Laut  UNCLOS ,  Surabaya:  Brilian Internasional.

## B. Jurnal
Delgado,  C.L,  N.  Wada,  M.W.  Rosegrant,  S.  Meijer  and  M.  Ahmed  dalam Purwito  Martosubroto, Perkembangan  Pengelolaan  Perikanan Global .  Jurnal  Hukum  Internasional  ( Indonesian  Jurnal  of International Law ). Volume 1 Nomor 3. April 2004. Yulianto, Hari, Qua Vadis Arah Kebijakan Perikanan Indonesia? Tantangan dalam  Perspektif  Hukum  dan  Kepentingan  Nasional  (bagian  I) . Opinio Juris, Vol. I. Januari-Maret 2010. Andrianto, Lucky, Implementasi Code of Conduct For Responsible Fisheries dalam  Perspektif  Negara  Berkembang ,  Jurnal  Hukum  Internasional
( Indonesian  Jurnal  of  International  Law ),  Volume  2  Nomor  3.  April 2005. Ariadno,  Melda  Kamil. Kepentingan  Indonesia  Dalam  Pengelolaan Perikanan Laut Bebas .Jurnal Hukum Internasional ( Indonesian Jurnal of International Law ). Volume 2 Nomor 3 April 2005. Martosubroto,  Purwito, Implementing  of  the  Code  of  Conduct  for Responsible  Fisheries  in  the  Marine  Fisheries  Sector ,  Jurnal  Hukum Internasional, Vol 2. No. 3, April 2005.

## C. Internet
James H. Tidwell & Geoff L. Allan, Ecological and economic impacts and contributions of fish farming and capture fisheries , http://www.nature.com/embor/journal/v2/n11/full/embor285.html Global fisheries face the ecosystem
challenge. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/aj982e/aj982e09.pdf, diakses pada tangal 10 Juni 2015
Conservation  Science  Institute, Destructive  Fishing  Practices ,  2009, http://www.conservationinstitute.org/ocean_change/Fisheries/destructi vefishingpractices.htm Pandapotan  Sianipar,
Aspek  Legal  Instrumen  Hukum  Internasional Implementasi Pengawasan Sumberdaya Perikanan ,
http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/file/137/aspek-legal- instrumen-hukum-internasional-implementasi-pengawasan- sumberdaya-perikanan.pdf/

## D. Peraturan Hukum Internasional
United Nations Convention on The law of Sea (UNCLOS) 1982 Agreement  to  Promote  Compliance  with  International  Conservation  and Management  Measures  by  Fishing  Vessels  on  the  High  Seas  (FAO Compliance Agreement) 1993
Agreement for the Implementation of the United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Convention and Management  of  Stadding  Fish  Stocks  and  Highly  Migratory  Fish Stocks (UN Fish Stocks Agreement) 1995
Code  of  Conduct  for  Responsible  Fisheries,  Food  andAgriculture
Organization 1995
Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal,
Unreported  and  Unregulated  Fishing,  Food  and  Agriculture Organization 2009;

## E. Peraturan Hukum Nasional
Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  154,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  No.
PER.03/MEN/2009 Tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan Peraturan  Menteri  Nomor  Per.  12/  Men  /  2012  Tentang  Usaha  Perikan
Tangkapdi  Laut  Lepas  (  Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2013 Nomor 81)