## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 3 Juli 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i3.2006 / http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
1 | Analisis Yuridis Pemberian Upah Di Bawah Umk Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit: Aris Prio Agus Santoso

## Analisis Yuridis Pemberian Upah Di Bawah UMK Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit
Aris Prio Agus Santoso 1 , Erna Chotidjah Suhatmi 2 , Indra Hastuti 3 , Zanuar Bayu Pamungkas 4 Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta Jl. Pinang Raya No. 47, Cemani, Grogol, Sukoharjo
Article Info Abstract Article history: Article Received:March 15 2021 Publised: July 02 2021 Article  88  (1)  Law  no.  13/2003  concerning  Manpower  explains  that  every worker/ laborer has the right to earn an income that fulfills a decent life for humanity. In  its  implementation,  many  health  workers  in  hospitals  earn  wages  far  below  the minimum wage. The problem in this research is how the remuneration for services under the Regency / City Minimum Wage is viewed from a legal point of view, and how is the government's accountability in implementing Article 28D Paragraph (2) of the 1945 Constitution. This research method uses a normative juridical approach, by  collecting  data  from  literature  studies.  .  The  data  obtained  were  analyzed qualitatively.  Based  on  the  research  results,  it  is  found  that  wages  for  health personnel  services below the Regency /  City Minimum Wage can be deferred from the minimum wage, and the difference in deferred wages is a hospital debt that must still be paid. If the hospital does not postpone the minimum wage for health workers who work in the hospital, then this is categorized as a crime. In addition, by law, the Government has carried out legal accountability to health workers as workers in the scope  of  hospital  health,  but  this  has  not  gone  smoothly  as  planned  due  to  the hospital's own factors.
Keywords:
Pay; Health Workers; Hospitals.
Article Info
Abstrak
Article history: Artikel diterima : Maret 15 2021 Publikasi : Juli 02 2021 Pasal 88 (1) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh  berhak  memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang layak bagi kemanusiaan. Dalam  implementasinya tenaga kesehatan di Rumah sakit masih  memperoleh  upah  jauh  dibawah  upah  minimum.  Permasalahan  dalam penelitian ini adalah bagaimana pengupahan jasa di bawah UMK ditinjau dari sudut pandang  hukum,  dan  pertanggungjawaban  Pemerintah  dalam  Implementasi  Pasal 28D  Ayat  (2)  UUD  1945.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif, dengan pengumpulan data dari studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  pengupahan  jasa tenaga kesehatan di bawah UMK dapat dilakukan penangguhan upah minimum, dan selisih upah yang ditangguhkan itu merupakan hutang Rumah Sakit yang tetap wajib dibayarkan. Apabila Rumah sakit tidak melakukan penangguhan upah minimum bagi tenaga kesehatan, maka hal tersebut dikategorikan tindak kejahatan. Secara legislasi Pemerintah telah melakukan pertanggungjawaban hukum kepada Tenaga Kesehatan Rumah Sakit, namun hal ini tidak dapat berjalan mulus karena faktor Rumah Sakit itu sendiri. Keywords: Upah; Tenaga Kesehatan; Rumah Sakit.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Aris Prio Agus Santoso
Fakultas  Hukum  dan  Bisnis,  Universitas  Duta Bangsa Surakarta Email: arisprio_santoso@udb.ac.id

## 1. PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang
Kesejahteraan  merupakan  dambaan  setiap  manusia  dalam  hidupnya.  Kesejahteraan  dapat dikatakan  sebagai  suatu  kondisi  ketika  seluruh  kebutuhan  manusia  terpenuhi.  Terpenuhinya kebutuhan manusia dari kebutuhan yang bersifat paling dasar hingga kebutuhan untuk diakui dalam kehidupan masyarakat.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau  memperolehnya  tanpa  bantuan  orang  lain,  sebagaimana  yang  ditegaskan  oleh  Ibnu  Khaldun dalam bukunya Muqaddimah bahwa “Manusia adalah makhluk sosial”, manusia akan membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya, seorang pedagang membutuhkan mitra dagang untuk  menjual  barang-barangnya  dan  juga  membutuhkan  pekerja  untuk  menyelesaikan  atau memproduksi bahan baku menjadi barang yang bisa dikonsumsi.
Tenaga  kesehatan  termasuk  rakyat  Negara  Indonesia  yang  juga  perlu  diperhatikan kesejahteraanya, karena tenaga kesehatan merupakan orang yang berprofesi untuk mengabdikan diri dalam  bidang  kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan  dan/atau  keterampilan  melalui  pendidikan  di bidang kesehatan dalam menjalankan upaya kesehatan bagi masyarakat. Berprofesi sebagai tenaga kesehatan sangatlah berat karena tanggungjawab yang dipikul begitu sulit dan  mengandung penuh risiko.
Jumlah  tenaga  kesehatan  berdasarkan  Pemetaan  SDMK  Badan  PPSDM  Kementerian Kesehatan  RI  tahun  2018,  antara  lain;  Medis  sejumlah  103.700  orang,  Keperawatan  sejumlah 296.876 orang, Kebidanan sejumlah 163.541 orang, Kefarmasian sejumlah 38.839 orang, Kesehatan Masyarakat sejumlah 22.949 orang, Kesehatan Lingkungan sejumlah 14.509 orang, Gizi sejumlah 18.232  orang,  Keterapian  Fisik  sejumlah 6.044  orang,  Keteknisian  Medis  sejumlah  23.117  orang, dan Teknik Biomedika sejumlah 32.308 orang. Kemudian Jumlah Fasyankes berdasarkan Cakupan Pemetaan SDM Kesehatan Berdasarkan Jenis Fasyankes, antara lain; Dinas Kesehatan sebanyak 548 unit,  Puskesmas  sebanyak 10.063  unit,  Rumah  Sakit  sebanyak 2.846  unit,  Balai  Pengobatan/ Kesehatan  Masyarakat  sebanyak 353  unit,  Gudang  Farmasi  sebanyak 8.226  unit,  Praktik  Dokter/ Praktik Dokter Gigi/ Bidan Mandiri sebanyak 7.814 unit, Optik sebanyak 454 unit, Klinik sebanyak 2.332 unit, dan Laboratorium Kesehatan sebanyak 627 unit.
Tidak  semua  yang  bekerja  pada  orang  lain  disebut  pekerja  atau  buruh.  Seseorang  disebut pekerja atau buruh adalah apabila terdapat suatu hubungan kerja yang di awali dengan perjanjian. Termasuk tenaga kesehatan, apabila mereka bekerja di sebuah instansi kesehatan maka mereka juga termasuk  pekerja  atau  buruh.  Hubungan  perburuhan  atau  hubungan  industrial  disebut  hubungan kerja. Hubungan kerja menurut Husni adalah:
“Hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian di mana pihak buruh mengikatkan dirinya pada pihak majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupanya untuk memperkerjakan si buruh dengan membayar upah”.
Memperoleh  penghidupan  yang  layak,  upah  kerja,  jaminan  kesehatan,  dan  jaminan  kerja merupakan  bagian  dari  kesejahteraan  sosial.  Tenaga  Kesehatan  merupakan  setiap  orang  yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya  kesehatan  di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan.  Tidak  hanya  masyarakat  umum,  setiap  orang termasuk profesi tenaga kesehatan berhak memperoleh kesejahteraan dalam melakukan pelayanan di Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan.  Akan  tetapi,  upah  jasa  yang  diperoleh  tidaklah  sebanding  dengan beban kerja yang dilakukan. Di samping itu, setiap tahunya banyak lulusan tenaga kesehatan yang saling  berebut  tempat  kerja.  Banyak  pula  yang  membanting  setir  menjadi  pedagang  karena  sulit mendapatkan pekerjaan, dan banyak pula yang menganggur karena persaingan global yang ketat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Seperti yang diberitakan di Portal Kesmas Indonesia tahun 2017, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat jumlah pengangguran tenaga kesehatan di Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini mencapai 50.000 orang. Seperti yang diberitakan di Warta Bromo tahun 2017, lebih dari 20.000 Perawat yang tersebar di hampir seluruh daerah wilayah Jawa Timur menganggur atau tidak  terserap  sebagai  tenaga  profesional  di  bidang  medis.  Kemudian  seperti  yang  diberitakan Elshinta.com  tahun  2017,  Data  yang  ada  saat  ini  diseluruh  Indonesia  terdapat  863.000  perawat sedangkan  yang  terserap  di  dunia  kerja  seperti  di  Rumah  Sakit,  Puskesmas maupun  Klinik  hanya sebanyak 439 .000 sedangkan sisanya menganggur. Kebijakan  up ah  minimum  merupakan  sistem  pengupahan  yang  telah  banyak  diterapkan  di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Kedua,  sebagai  alat  proteksi  bagi  perusahaan  untuk mempertahankan  produktivitas  pekerja.  Namun  kebijakan  tersebut  masih  belum  sepenuhnya diterapkan oleh pengusaha/ pemberi kerja.
Hasil pengolahan data dari Kementerian Kesehatan RI melalui program Risnakes pada tahun 2017 menunjukkan bahwa: Dari 65.646 perawat di seluruh Rumah Sakit di Indonesia, ternyata 28.4 persen gajinya masih di bawah UMP di daerahnya masing-masing . Hal ini menunjukkan bahwa  1  dari  4  perawat  gajinya  tidak  lebih  baik  dari  para  buruh  dengan  gaji  UMP  di  daerahnya. Penelusuran  lebih  lanjut  menunjukkan  bahwa  dari 70.748  bidan  yang  bekerja  di  Puskesmas  di Indonesia,  28.6  persen  masih  digaji  di  bawah  UMP  di  daerahnya  masing-masing .  Angka  ini hampir mirip dengan persentase gaji perawat yang di bawah UMP. Selain itu, ditemukan bahwa DKI Jakarta adalah tempat paling layak bagi tenaga puskesmas, mengingat hanya 0,3 persen yang digaji di  bawah  UMP.  Sedangkan  Sulawesi  Barat  merupakan  daerah  dengan  61,8  persen  dari  pegawai puskesmasnya digaji di bawah UMP. Hal ini menunjukkan adanya disparitas yang amat tinggi untuk tenaga  kesehatan  di  Indonesia.  Secara  rata-rata  nasional,  tenaga  puskesmas  yang  digaji  di  bawah UMP ada pada angka 34.5 persen. Kemudian dari 70.746 bidan yang disurvei, ternyata ditemukan bahwa banyak sekali provinsi yang memberikan upah minimal bidannya sebanyak Rp 50.000 saja per bulan , yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi  Selatan,  Sulawesi  Tenggara,  Kalimantan  Selatan  bahkan  Jawa  Timur  dan  Jawa  Barat, sedangkan untuk 65.646  perawat yang  disurvei, didapatkan bahwa gaji minimal Rp 50.000  per bulan ada  di  Aceh,  Riau,  Sumatera  Selatan,  Jawa  Timur,  Banten,  Kalimantan  Selatan,  Sulawesi Tengah,  Sulawesi  Tenggara,  dan  Sulawesi  Barat.  Sayangnya,  dari  semua  data  ini,  Kementerian Kesehatan hanya menyampaikan median dari gaji, bukan rata-rata/ mean dari gaji tersebut. Dengan banyaknya provinsi yang memberikan gaji minimal hanya Rp 50.000 per bulan, hal ini menunjukkan bahwa bargaining  position dari  tenaga  kesehatan  di  puskesmas  masih  sangatlah  lemah,  bahkan cenderung dapat dikategorikan sebagai bakti sosial/ volunteer .
Dengan fakta-fakta di atas, sangat terlihat sekali bahwa profesi sebagai tenaga kesehatan itu tidak semenjanjikan yang dibicarakan oleh masyarakat. Banyaknya tenaga kesehatan yang masih digaji  di  bawah  UMK,  bahkan  hanya  digaji  Rp  50.000  per  bulan  menunjukkan  sangat minimnya perlindungan terhadap hak dari tenaga kesehatan. Padahal saat ini tuntutan kewajiban tenaga  kesehatan  sangatlah  tinggi,  mulai  dari  kompleksitas  pengurusan  surat  tanda  registrasi  dan praktik,  diikuti  dengan  biaya  pendidikan  berkelanjutan  seperti  seminar  dan  pelatihan  yang  makin mahal, ditambah lagi dengan adanya akreditasi yang mengatur standar pelayanan serinci mungkin. Kesemuanya  memerlukan  biaya  yang  sangat  tinggi.  Ditambah  lagi  makin  mahalnya  sekolah kesehatan karena masih dianggap sebagai profesi tentunya hal ini membuat proses pendidikan tenaga kesehatan makin tereksploitasi.

## 1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengupahan jasa di bawah UMK ditinjau dari sudut pandang hukum.
2. Bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah dalam Implementasi Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Upah  menurut  UU  No.  13/2003  adalah  hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada  pekerja/buruh yang ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau  peraturan  perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Gaji atau upah menurut UU No. 40/2004 adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam  bentuk  uang  sebagai  imbalan  dari  pemberi  kerja  kepada  pekerja  ditetapkan  dan  dibayar menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau  peraturan  perundang-undangan,  termasuk tunjangan  bagi  pekerja  dan  keluarganya  atas  suatu  pekerjaan  dan  /atau  jasa  yang  telah  atau  akan dilakukan.
Upah menurut PP No. 78/2015 adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk  uang  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Menurut Sukirno, upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi, sehubungan dengan hal itu maka upah yang diterima pekerja dapat dibedakan dua macam yaitu:
1. Upah  Nominal,  yaitu  sejumlah  upah  yang  dinyatakan  dalam  bentuk  uang  yang  diterima  secara rutin oleh para pekerja;
2. Upah  Riil  adalah  kemampuan  upah  nominal  yang  diterima  oleh  para  pekerja  jika  ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  upah  adalah  hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan sebagai  bukti  jaminan  kesejahteraan  bagi  pekerja/buruh  yang  mampu  mencukupi  kebutuhanya sendiri dan keluarganya.
1. Sistem Pengupahan
Sistem  pengupahan  merupakan  kerangka  bagaimana  upah  diatur  dan  ditetapkan  agar  dapat meningkatkan  kesejahteraan  pekerja.  Menurut  Sumarsono,  pengupahan  di  Indonesia  pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah,  yaitu :
a. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya;
b. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang;
c. Menyediakan insentip untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja.
2. Kebijakan Pengupahan
Menurut Sinaga, kebijakan pengupahan tidak hanya bertujuan untuk melindungi tenaga kerja, tetapi  juga  untuk  menjamin  kelangsungan  usaha  dan  mendorong  pertumbuhan  lapangan  kerja produktif.  Pemerintah  menetapkan  upah  minimum  sebagai  jaring  pengaman  agar  upah pekerja/buruh  tidak  merosot  sampai  tingkat  yang  membahayakan  kesehatan  dan  gizi pekerja/buruh.  Disisi  lain  pengusaha  harus  menyusun  struktur  dan  skala  upah  sebagai  dasar penetapan upah di perusahaan. Pada praktiknya, upah minimum belum dapat berfungsi sebagai jaring  pengaman  karena  baru  menjangkau  sebagian  kecil  pekerja/buruh.  Di  sampaing  itu  upah minimum  juga  sering  digunakan  sebagai  upah  standar  sebagai  dasar  penetapan  upah  di perusahaan.
Menurut  Pasal  3  ayat  (1)  UU  PP  No.  78/2015,  Kebijakan  pengupahan  diarahkan  untuk pencapaian  penghasilan  yang  memenuhi penghidupan  yang  layak  bagi  Pekerja/Buruh.    Kebijakan Pengupahan meliputi;
a) Upah minimum;
b) Upah kerja lembur;
c) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
e) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f) bentuk dan cara pembayaran Upah;
g) denda dan potongan Upah;
h) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah;
i) struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
j) Upah untuk pembayaran pesangon; dan
k) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
Menurut  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  01/MEN/1999,  paling  tidak  ada  sepuluh prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam penetapan kebijakan upah minimum di Indonesia.
a. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
b. Upah minimum wajib dibayar kepada bekerja secara bulanan atau dengan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha misalnya untuk upah mingguan atau upah dua mingguan.
c. Besarnya  upah  pekerja  yang  berstatus  tetap,  tidak  tetap,  atau  dalam  masa  percobaan  adalah serendah-rendahnya sebesar upah minimum.
d. Upah minimum hanya berlaku untuk pekerja yang bekerja dibawah satu tahun.
e. Peninjauan upah dilakukan atas kesepakatan antara pekerja/serikat pekerja dan pengusaha.
f. Pekerja dengan sistem borongan atau dengan satuan hasil serendah rendahnya adalah sebesar upah minimum untuk upah bulanannya.
g. Upah pekerja harian lepas ditetapkan secara bulanan berdasar hari kehadiran (dengan pro rata basis).
h. Perusahaan  yang  telah  memberikan  upah  diatas  upah  minimum  tidak  diperbolehkan menurunkan upah.
i. Dengan  kenaikan  upah  minimum,  pekerja  diwajibkan  untuk  memelihara  prestasi  kerja (produktivitas) yang ukurannya dirumuskan bersama antara pekerja dan pengusaha.
j. Pengusaha yang tidak mampu menerapkan kebijakan upah minimum untuk pekerja diijinkan untuk melakukan penangguhan sementara kepada pemerintah atau pejabat yang ditunjuk.
3. Penghasilan yang Layak
Penghasilan  yang  layak  merupakan  jumlah  penerimaan  atau  pendapatan  Pekerja/Buruh  dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar. Penghasilan yang layak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
a. Upah
(1) Upah tanpa tunjangan;
(2) Upah pokok dan tunjangan tetap
Dalam  hal  komponen  Upah  terdiri  dari Upah  pokok  dan  tunjangan  tetap,  besarnya  Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.
(3) Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.
b. Pendapatan Non Upah
(1) Tunjangan hari raya keagamaan;
(2) Bonus;
(3) Uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau
(4) Uang servis pada usaha tertentu.
4. Penetapan Upah
Sesuai dengan PP No. 78/2015, upah ditetapkan Man pada struktur dan skala Upah. Struktur dan skala Upah wajib disusun oleh Pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
a. Satuan hasil
Upah  berdasarkan  satuan  ditetapkan  sesuai  dengan  hasil  pekerjaan  yang  telah  disepakati. Penetapan  besarnya  upah  dilakukan  oleh  Pengusaha  berdasarkan  hasil  kesepakatan  antara Pekerja/Buruh  dengan  Pengusaha.  Penetapan  Upah  sebulan  berdasarkan  satuan  hasil,  untuk pemenuhan  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  ditetapkan  berdasarkan Upah ratarata 3 (tiga) bulan terakhir yang diterima oleh Pekerja/Buruh.
5. Pembayaran Upah
Sesuai  dengan  PP  No.  78/2015,  pembayaran  Upah  oleh  Pengusaha  dilakukan  dalam  jangka waktu paling cepat seminggu 1 (satu) kali atau paling lambat sebulan 1 (satu) kali kecuali bila Perjanjian Kerja untuk waktu kurang dari satu minggu.  Pembayaran upah harus dilakukan dengan mata  uang  rupiah  Negara  Republik  Indonesia.  Upah  dapat  dibayarkan  secara  langsung  atau melalui Bank.
6. Upah Minimum
Pasal 41 ayat (1) PP No. 78/2015 menjelaskan bahwa Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai  jaring  pengaman.  Upah  minimum  merupakan  upah  bulanan  terendah  yang  terdiri  atas upah tanpa tunjangan dan upah pokok termasuk tunjangan tetap.
Upah  minimum  sebagaimana  dimaksud  dalam  hanya  berlaku  bagi  Pekerja/Buruh  dengan  masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan. Upah bagi Pekerja/Buruh dengan  masa  kerja  1  (satu)  tahun  atau  lebih  dirundingkan  secara  bipartit  antara  Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan.
Lebih lanjut tentang penetapan upah minimum terdapat pada Pasal 43 PP No. 78/2015:
a. Penetapan  Upah  minimum  dilakukan  setiap  tahun  berdasarkan  kebutuhan  hidup  layak  dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
b. Kebutuhan  hidup  layak  merupakan  standar  kebutuhan  seorang  Pekerja/Buruh  lajang  untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
c. Kebutuhan hidup layak terdiri atas beberapa komponen.
d. Komponen kebutuhan hidup layak terdiri atas beberapa jenis kebutuhan hidup ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
e. Peninjauan  komponen  dan  jenis  kebutuhan  hidup  dilakukan  oleh  Menteri  dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional.
f. Kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
g. Hasil  peninjauan  komponen  dan  jenis  kebutuhan  hidup  menjadi  dasar  perhitungan  upah minimum selanjutnya dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
h. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan hidup layak diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal  44  PP  No.  78/2015,  menjelaskan  bahwa  penetapan  upah  minimum  dihitung  dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum, dengan rumus sebagai berikut:
UM n = UM t + {UM t x (Inflasi t + % ∆ PDB t )}

## 3. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-
teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan dengan penelitian ini.  Peneliti memilih melakukan metode ini dengan pertimbangan karena situasi yang masih terkendala Covid-19 jika penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan empiris. Tipe desain  penelitian  yang  digunakan  adalah Descriptive  Design .  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  pengumpulan  data  sekunder  yaitu  yang  diperoleh  melalui kepustakaan. Sumber hukum dalam penelitian ini adalah UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, RI, UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, PP No. 39/2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, PP No. 78/2015 tentang Pengupahan, Permenakertrans No. 7/2013 tentang Upah Minimum. Selanjutnya data dianalisis  menggunakan  teknik  analisis  kulitatif,  yaitu  untuk  menjawab  permasalahan  bagaimana pengupahan  jasa  di  bawah  UMK  ditinjau  dari  sudut  pandang  hukum  dan  bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah dalam Implementasi Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.Pengupahan jasa Tenaga Kesehatan di bawah UMK ditinjau dari sudut pandang hukum Kesejahteraan  seseorang  akan  terpenuhi  jika  kebutuhan  mereka  tercukupi,  kesejahteraan sendiri  mempunyai  beberapa  aspek  yang  menjadi  indikatornya,  di  mana  salah  satunya  adalah terpenuhinya  kebutuhan  seseorang  yang  bersifat  materi,  kesejahteraan  yang  oleh  Al-ghazali dikenal  dengan  istilah  (al-mashlahah)  yang  diharapkan  oleh  manusia  tidak  bisa  dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.
Kesejahteraan seorang tenaga kerja dalam bekerja dapat dilihat dari besar penghasilan yang diterima dari tempatnya bekerja, karena sejatinya menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup  Pekerja/Buruh  dan  keluarganya  secara  wajar.  Hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  apabila penghasilan yang diterima tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja  dan keluarganya, maka dapat dikatakan bahwa tenaga kerja tersebut belumlah sejahtera.
Upah  merupakan  bagian  dari  penghasilan.  Upah  menurut  UU  No.  13/2003  adalah  hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau  peraturan  perundang  undangan,  termasuk  tunjangan  bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Dalam implementasinya ternyata tidak semua Rumah Sakit dapat memberikan upah sesuai dengan UMK. Tenaga Kesehatan sebagai tenaga kerja dalam lingkup kesehatan seharunya juga memperoleh imbalan yang setara dengan jasa yang mereka berikan di Rumah Sakit. Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa:
“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
Pasal  tersebut  diperkuat  dengan  Pasal  88  (1)  UU  No.  13/2003  tentang  Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa:
“Setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang layak bagi kemanusiaan”.
Jika dilihat pada pasal 90 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:
(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sdapat dilakukan penangguhan. Penjelasannya  Pasal  20  ayat  (2),  yaitu  memberikan  kesempatan  kepada  pengusaha  yang tidak mampu membayar upah minimum dapat melakukan penangguhan. Dalam penjelasannya
dikatakan  bahwa  penangguhan  ini  berbatas  waktu  tertentu,  jika  jangka  waktu  yang  diberikan sudah habis maka pengusaha wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu;
Hal tersebut telah melahirkan ketidakpastian, dimana upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan jaring pengaman (safety net) menjadi tidak pasti karena dimungkinkan untuk menyimpangi ketentuan tersebut sehingga upah yang diterima oleh pekerja/buruh menjadi dibawah standard Kebutuhan Hidup Layak hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
Berdasarkan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  72/PUU-XIII/2015,  menegaskan bahwa  penangguhan  pembayaran  upah  minimum  pada  dasarnya  tidak  serta-merta menghilangkan  kewajiban  pengusaha  untuk  membayar  selisih  upah  minimum  dengan pembayaran yang dilakukan  oleh pengusaha selama masa penangguhan tersebut. Dengan kata lain  selisih  upah  minimum  dengan  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  selama  masa penangguhan  adalah  hutang  pengusaha  yang  harus  dibayarkan  kepada  pekerja/buruh.  Hal tersebut demi memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pekerja/buruh untuk dapat menerima penghasilan yang layak bagi kemanusiaan sekaligus memberikan tanggungjawab kepada pengusaha agar yang bersangkutan tidak berlindung dibalik ketidakmampuan tersebut. Pembayaran    upah  dibawah  upah  minimum  oleh  pengusaha  yang  didasarkan  atas  penetapan pejabat  yang  berwenang/Gubernur  atas  permintaan  dari  pengusaha  sangat  rentan  terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa (abuse of power). Oleh karena itu upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha tetap menjadi kewajiban pengusaha untuk membayarnya.
Pasal 185 ayat (1) menyebutkan bahwa:
(1) Pengusaha  yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana pada pasal di atas merupakan tindak pidana kejahatan. Kemudian pada Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans No. KEP.231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum dijelaskan bahwa
“Permohonan  penangguhan  pelaksanaan  upah  minimum  diajukan  oleh  pengusaha  kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum”.
Pasal  4  (1)  Kepmenakertrans  No.  KEP.231/MEN/2003  Tentang  Tata  Cara  Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum menyebutkan bahwa:
Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai dengan:
a. Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan;
b. Laporan  keuangan  perusahaan  yang  terdiri  dari  neraca,  perhitungan  rugi/laba  beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir;
c. Salinan akte pendirian perusahaan;
d. Data upah menurut jabatan pekerja/buruh;
e. Jumlah  pekerja/buruh  seluruhnya  dan  jumlah  pekerja/buruh  yang  dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum;
f. Perkembangan  produksi  dan  pemasaran  selama  2  (dua)  tahun  terakhir,  serta  rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang; Ketentuan di atas dapat diartikan bahwa apabila pengusaha tidak melakukan permohonan penangguhan  kepada  Gubernur  melalui  Instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan  Provinsi,  maka  hal  tersebut  akan  menjadi  suatu  tindak  pidana  kejahatan sebagaimana Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU No.13/2003.
Kemudian pada Pasal 91 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:
(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan  yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal kesepakatan lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  perjanjian  antara  pekerja  dan  pengusaha  mengenai  upah harus dibuat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku karena kalau tidak maka perjanjian sebutakan  gugur  demi  hukum.  Dalam  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  terkait  upah haruslah disamakan dengan UMK kota/kabupaten di tempat berdirinya Rumah Sakit tersebut.
Dalam hal perjanjian kerja, Pimpinan Rumah Sakit juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena apabila perjanjian kerja tersebut mengandung pasal- pasal yang bertentangan dengan hukum maka perjanjian kerja itu juga akan gugur demi hukum. seperti halnya upah/gaji yang diterimakan, apabila di dalam perjanjian tersebut dijumpai bahwa upah/gaji tenaga kesehatan dibawah UMK maka hal tersebut dipastikan bertentangan dengan UU No.13/2003,  dan  apabila  dalam  perjanjian  tersebut  juga  tidak  ada  penjelasan  mengenai penangguhan  upah  minimum  mka  perjanjian  tersebut juga  akan  gugur  demi  hukum,  selain  itu Tenaga  Kesehatan  tersebut  juga  tidak  dilaporkan  kepada  Gubernur  melalui  Instansi  yang bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  Provinsi,  maka  dapat  dipastikan  bahwa  Rumah Sakit tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Dari  seluruh  uraian  tersebut  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pengupahan  jasa tenaga kesehatan di bawah UMK dapat dilakukan penangguhan upah minimum, dan selisih upah yang  ditangguhkan  itu  merupakan  hutang  Rumah  Sakit  yang  tetap  wajib  dibayarkan.  Apabila Rumah  sakit  tidak  melakukan  penangguhan  upah  minimum  kepada  tenaga  kesehatan  yang bekerja di Rumah Sakit, maka hal tersebut dikategorikan tindak kejahatan dengan sanksi pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
4.1.Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Implementasi Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 Dalam  hukum  administrasi  negara,  ada  beberapa  macam  tindakan  pemerintah  yang merupakan  pertanggungjawaban  hukum  dalam  rangka  menyelenggarakan  kepentingan  umum, yaitu:
a. Membebankan  kewajiban-kewajban  pada  organ-organ  itu  untuk  menyelenggarakan kepentingan umum;
b. Mengeluarkan undang-undang  yang bersifat melarang atau menyeluruh  yang ditujukan pada tiap-tiap warga negara untuk melakukan perbuatan (tingkah laku) yang perlu demi kepentingan umum;
c. Memberikan perintah atau ketetapan yang bersifat memberikan beban;
d. Memberikan subsidi atau bantuan kepada swasta;
e. Memberikan  kedudukan  hukum (rechtsatus) kepada  seseorang  sesuai  dengan  keingnanya sehingga orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban;
f. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swasta;
g. Bekerjasama dengan perusahaan lain dalam bentuk-bentuk yang ditentukan untuk kepentingan umum;
h. Mengadakan perjanjian dengan warga negara berdasarkan hal-hal yang diatur dalam hukum. Penyelenggaraan  kenegaraan  dan  pemerintahan,  pertanggungjawaban  itu  melekat  pada jabatan,  yang  secara  yuridis  dilekati  dengan  kewenangan.  Dalam  perpektif  hukum  publik, kewenangan  inilah  yang  memunculkan  adanya  pertanggungjawaban.  Pemberian  wewenang
tertentu  untuk  melakukan  tindakan  hukum  tertentu  menimbulkan  pertanggungjawaban  atas penggunaan wewenang itu. Menurut Suwoto, dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku prinsip bahwa setiap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam setiap pemberian kekuasaan  harus  sudah  dipikirkan  beban  tanggungjawab  bagi  setiap  penerima  kekuasaan. Kesediaan  untuk  melaksanakan  tanggungjawab  secara  inklusif  sudah  diterima  pada  waktu menerima  kekuasaan.  Dengan  demikian,  maka  penyelenggaraan  pemerintahan  tidak  boleh menimbulkan kerugian bagi warga negara.
Menurut Titmus, secara rinci ada tiga alasan utama yang perlu ditegaskan oleh negara dalam menjalankan fungsinya:
a. Negara harus menjamin tiap individu dan keluarga untuk memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan paling pokok.
b. Negara harus memberi perlindungan sosial jika individu dan keluarga ada dalam situasi rentan sehingga mereka menghadapi social contingencies seperti usia lanjut, menganggur miskin yang memicu pada krisis sosial.
c. Semua  warga  negara  tanpa  membedakan  status  dan  kelas  social  harus  dijamin  untuk memperoleh akses pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, pemenuhan gizi, sanitasi, dan air bersih.
Dalam bidang ekonomi, ada empat fungsi negara, yaitu; negara sebagai penjamin (provider) kesejahteraan  rakyat,  negara  sebagai  pengatur (regulator), negara  sebagai  pengusaha (entrepreneur) atau menjalankan sektor-sektor tertentu melalui BUMN, dan negara sebagai wasit (umpire) .  Sedangkan  tugas  dan  tanggungjawab  negara  adalah  mendukung  dan  secara  langsung menyediakan  berbagai  pelayanan  publik  berlandaskan  pada  apa  yang  menjadi  kebutuhan  dan kepentingan  publik  dalam  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  publik  (bidang  ekonomi,  politik, sosial, budaya, keamanan, dan sebagainya). Tugas negara dan pemerintah bukan menghilangkan atau  membatasi  perasaan  dan  paresiasi  masyarakatnya,  tetapi  mendukung  dan  menstimulasi masyarakat untuk ikut serta mengoptimalisasi kesejahteraanya.
Secara  legislatif,  sebenarnya  Pemerintah  telah  bertanggungjawab  atas  pemberian  upah minimum kepada tenaga kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15 Permenakertrans No.7/2013 yang berbunyi:
(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan.
(2) Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunya masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
Hal  ini  sebenannya  sudah  sesuai  dengan  implementasi  pasal  28D  ayat  (2)  UUD  1945. Meskipun demikian, kenyataan dalam penerapanya  penyebab tidak berjalanya peraturan di atas adalah  Rumah  Sakit  itu  sendiri.  Rumah  sakit  tidak  mengindahkan  peraturan  tersebut  sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Rumah Sakit tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan upah lebih rendah dari UMK dan tidak menangguhkannya pekerjanya kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi.
Dari  uraian  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  legislasi  Pemerintah  telah melakukan  pertanggungjawaban  hukum  kepada  Tenaga  Kesehatan  sebagai  pekerja  di  lingkup kesehatan Rumah Sakit, namun hal ini tidak dapat berjalan mulus sesuai rencana karena faktor Rumah Sakit itu sendiri.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan:
1. Bahwa  pengupahan  jasa  tenaga  kesehatan  di  bawah  UMK  dapat  dilakukan  penangguhan  upah minimum, dan selisih upah yang ditangguhkan itu merupakan hutang Rumah Sakit yang tetap wajib dibayarkan.  Apabila  Rumah  sakit  tidak  melakukan  penangguhan  upah  minimum kepada  tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit, maka hal tersebut dikategorikan tindak kejahatan dengan
sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling  sedikit  Rp.  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
2. Bahwa secara legislasi Pemerintah telah melakukan pertanggungjawaban hukum kepada Tenaga Kesehatan sebagai pekerja di lingkup kesehatan Rumah Sakit, namun hal ini tidak dapat berjalan mulus sesuai rencana karena faktor Rumah Sakit itu sendiri.

## SARAN
Selanjutnya,  sebagaimana  kesimpulan  yang  telah  peneliti  uraikan  tersebut  di  atas,  adapun saran dalam penelitian ini di antaranya:
1. Pemerintah  Daerah  sebagai  kepanjangan  tangan  dari  Pemerintah  Pusat  perlu  mengatur  secara khusus peraturan tentang ketenagakerjaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2. Dinas Ketenagakerjaan setempat perlu melakukan audit setiap tahunya di setiap Instansi Pelayanan Kesehatan meskipun tidak atau belum menerima laporan dari Instansi tersebut terkait penangguhan karyawanya.
3. Rumah Sakit perlu meninjau ulang Statuta Rumah Sakit terkait sistem penggajian karyawan, dan perlu  mengacu  kepada  segala  peraturan  di  bidang  ketenagakerjaan  daripada  hasil  pembuatanya nanti akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tenaga  kesehatan  sebagai  seorang  pekerja  di  lingkup  kesehatan  perlu  keberanian  untuk melaporkan jasa di bawah UMK yang dia terima kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA BUKU
Aris Prio Agus Santoso, 2020, Hukum Kesehatan, Jakarta: Trans Info Media. ----------,  2020, Hukum  Kesehatan  (Pengantar  Program  Studi  Sarjana  Hukum), Yogyakarta:  Pustaka Baru Press.
Aris Prio Agus Santoso, dan Erna Chotidjah Suhatmi, 2021, Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Yogyakarta: Nuta Media. Burhan Ashsofah, 2010, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rineka Cipta. Daryanto, 1997, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap , Surabaya: Apollo. Herabudin, 2016, Studi Kebijakan Pemerintahan dari Filosofi ke Implementasi, Bandung: Pustaka Setia. Luthfi, Oman, Abdussalam, dan Masduki, 2015, Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosia l, Malang: Intrans Publishing.
Marbun, 2015, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Indonesia , Yogyakarta: FK UII Press.
Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Rajawali Pers.
---------------, 2014, Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah , Yogyakarta: FH UII Press.
Sahya Anggara, 2018, Hukum Administrasi Negara , Bandung: Pustaka Setia . Salim dan Erlies, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi , Jakarta: Rajawali Pers
---------------, 2017, Penerapan Teori Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan , Jakarta: Rineka Cipta.
Sugiyono, 2010, Statistik Untuk Penelitian . Bandung: Alfabeta . Universitas Katolik Soegijapranata, 2015, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis , Semarang: Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
Titik Triwulan, dan Shinta Febran, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien , Jakarta: Prestasi Pustaka. Yohanes  Budi  Sarwo,  2012, Sistem  Jaminan  Sosial  Kesehatan  yang  Berkeadilan  dalam  Negara Kesejahteraan di Indonesia , Semarang: Unversitas Katolik Soegijapranata.
Zainudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika.

## JURNAL ILMIAH
Amirus  Sodiq, “Konsep Kesejahteraan dalam Islam”, dalam  Jurnal  Ekonomi  Syariah,  Vol.  3,  No.  2, 2015.
Aris Prio Agus Santoso, dan Erna Chotidjah Suhatmi, “Pemutusan Hubungan Kerja Di Tengah Pandemi Covid-19  Ditinjau  Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Ketenagakerjaan”, UNIFIKASI:  Jurnal  Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2021.
Aris  Prio  Agus  Santoso,  dan  Tatina  Siska  Wardani, “Analisis  Yuridis  Kewenangan  Perawat  Dalam Pemberian  Obat-Obatan  Label  Merah  Pada  Praktik  Keperawatan  Mandiri”, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6, No. 1, 2020. Aris  Prio  Agus  Santoso, et.all ,  “ Legal  Protection  of  Health  Workers  in  the  Task  Force  for  the Acceleration of Handling Covid-19 from a State Administrative Law Point of View”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Pendidikan, Vol. 5, No. 2, 2021. Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam”, dalam Jurnal Bisnis, Vol. 3, No. 2, 2017.
Beriya  Tangkari  Utama, “Kebijakan  Pemerintah  dalam  Pengaturan  Komponen  dan  Tahapan, Pencapaian  Hidup  Layak  Guna  Mewujudkan  Upah  Layak” ,  dalam  Jurnal  Hukum  Universitas Lampung, Vol. 4, No.1, 2017. Dian  Ferricha, “Peninjauan  Upah  Hukum  Positif  Perspektif  Doktrin Ekonomi  Islam  Mengenai  Upah Syariah”, dalam Jurnal An-Nisbah, Vo. 2, No. 1, 2015. Devanto  Shasta  Pratomo,  dan  Putu  Mahardika  Adi  Saputra,  “ Kebijakan  Upah  Minimum  untuk Perekonomian yang Berkeadilan”, dalam Journal of Indonesian Applied Economics , Vol. 5, No. 2, 2011.
Fenny  Natalia  Khoe, “Hak  Pekerja  yang  Sudah  Bekerja  namun  Belum  Menandatangani  Perjanjian Kerja  atas  Upah  Ditinjau  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan”, dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 2, No.1, 2013. Jordan Kenjiro, Arda Tri Angga, dan Aris Prio Agus Santoso, “ Hak Asasi Manusia Di Tinjau Dari Sudut Pandang Keadilan (Studi Kasus Munir)”, Prosiding HUBISINTEK, Vol. 1, 2020. Mustari, “Hak atas Pekerjaan Upah yang Seomban g ” , dalam Jurnal Supremasi, Vol. 9, No. 2, 2016. Rini Irianti Sundary, “Kebutuhan Meresepsi Kaidah-Kaidah Hukum Islam ke dalam Pengaturan Sistem Pengupahan bagi Para Pekerja di Indonesia”, dalam Jurnal Ethos, Vol. 3, No. 1, 2005. Rini Sulistiawati, “Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia” , dalam Jurnal EKSOS, Vol. 8, No. 3, 2012. Sri Dewi Yusuf, “Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam”, dalam Jurnal Al-Ulum, Vol. 10, No. 2, 2010.
Suyanto,  dan  Hendro  Widiatmoko, “Legal  Standing  dalam  Serikat  Pekerja  dalam  Proses  Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota” , dalam Jurnal Hukum Unigres, Vol. 20, No. 1, 2011. Vivie Kartika Ayu, “Proses Perumusan Kebijakan Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2016” , dalam Jurnal Hukum Undip, Vol. 13, No. 2, 2016. Zulkarnain  Ibrahim, “Eksistensi  Pengupahan  yang  Layak  Berdasarkan  Keadilan  Substantif”, dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 3, 2013. -----------, “Hukum  Pengupahan  yang  Berkeadilan  Substantif  (Kajian  Teoritis  Terhadap  Teori  Upah Teladan)”, dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 42, No. 2, 2013.

## PERATURAN
RI, Undang-Undang Dasar tahun 1945. RI, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. RI, Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. RI, Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
RI, Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. RI, Undang-Undang No. 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. RI, Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. RI, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. RI, Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. RI, Permenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum.

## INTERNET
Elshinta.com, 2017, 424.000 Perawat di Indonesia Menganggur, diakses dari: https://www.elshinta.com/news/102610/2017/03/24/424-ribu-perawat-di-indonesia-menganggur (Tanggal 13 Mei 2019).
Portal Kesmas Indonesia, 2017, Pengangguran Tenaga Kesehatan di Sultra Capai 50.000 orang , diakses dari: http://kesmas-id.com/wow-pengangguran-tenaga-kesehatan-di-sultra-capai-50-000-orang/
(Tanggal 13 Mei 2019).
Risnakes,  2017, Laporan  Riset  Ketenagaan  di  Bidang  Kesehatan  (RISNAKES)  2017, diakses  dari: http://labmandat.litbang.depkes.go.id/images/download/laporan/RIKHUS/2017/Laporan_RNK20 17_PKM.pdf (Tanggal 13 Mei 2019).
Warta  Bromo,  2017, 20.000  Tenaga  Perawat  Baru di  Jatim  Menganggur  Tak  Diserap ,  diakses  dari: https://www.wartabromo.com/2017/07/08/20-ribu-tenaga-perawat-baru-di-jatim-menganggur- tak-terserap/ (Tanggal 13 Mei 2019).