## IMPLEMENTASI PROGRAM PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMINAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KUTALIMBARU
Rahmah Fadlilatu Syahadah 1 ; Elva Hariyani 2 ; Naswa Fadila 3 ; Fitriani Pramita Gurning 4
1 rahmadila099@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2 elvahariyani24@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3 naswafadila13@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4 Fitrianigurning@uinsu.ac.id ,  Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

## Abstract
Health is a fundamental right of every citizen. Therefore, every individual, family, and community has the right to obtain protection for their health. The high number of BPJS participants in the PBI category reflects the significant need for health services among the poor. However, in reality, access to quality health services remains a challenge for  the  poor  in  Indonesia.  This  study  employs  a  qualitative  approach,  with  data  collection  conducted  through indepth interviews. The informants of this study include the head of the health center, recipients of health services, and  the  head  of  administration  at  the  KutaLimbaru  Health  Center.  The  results  of  this  study  indicate  that  the KutaLimbaru Health Center plays an essential role in providing health services without discrimination. Effective coordination and proactive attitudes of health workers are crucial factors. Challenges such as data inaccuracies and budget limitations were identified. The PBI JKN program has significantly improved access to health services for the poor. The conclusion of this study is that the KutaLimbaru Health Center plays a critical role in providing equitable health services for  both PBI and non-PBI participants. Good coordination, effective communication, optimal utilization of resources, and positive attitudes of health workers support the success of the program. Keywords: Community Health Centers, Health, Implementation, PBI, Program

## Abstrak
Kesehatan adalah hak fundamental setiap warga Oleh karenanya setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh  perlindungan  terhadap  kesehatannya.  Tingginya  jumlah  peserta  BPJS  dari  kategori  PBI menggambarkan      bahwa      tingginya  kebutuhan  layanan  kesehatan  bagi  masyarakat  miskin.  Namun,  pada kenyataannya   akses layanan kesehatan yang baik masih menjadi permasalahan    bagi    masyarakat    miskin    di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara  mendalam.  Informan  dari penelitian  ini  adalah  kepala  puskesmas,  penerima  layanan kesehatan  dan kepala tata usaha di Puskesmas Kuta Limbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan Puskesmas Kutalimbaru berperan penting dalam memberikan layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Koordinasi yang baik dan sikap proaktif petugas kesehatan  menjadi  faktor  krusial.  Kendala  seperti  ketidakakuratan  data  dan  keterbatasan  anggaran  ditemukan. Program PBI JKN memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kesimpulan penelitian ini bahwa Puskesmas. Kutalimbaru memainkan peran penting dalam menyediakan layanan  kesehatan  yang  setara  bagi  peserta  PBI  dan  non-PBI.  Koordinasi  yang  baik,  komunikasi  efektif, pemanfaatan  sumber  daya  yang  optimal,  dan  sikap  positif  dari  petugas  kesehatan  mendukung  keberhasilan program.
Kata Kunci: Implementasi, Program, PBI, Kesehatan dan Puskesmas

## PENDAHULUAN
Kesehatan  adalah  hak  fundamental  setiap  warga  Oleh  karenanya  setiap  individu, keluarga  dan  masyarakat  berhak  memperoleh  perlindungan  terhadap  kesehatannya.  Dalam Undang-Undang  menyatakan  Kesehatan  adalah  “keadaan  sehat,  baik  secara  fisik,  mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan  ekonomis.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  upaya  peningktan  pelayanan  kesehatan.  Upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan adalah dengan mengeluarkan Undang- Undang tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Salah satu bentuk program dari sistem jaminan SJSN yaitu sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Pamungkas & Inayah, 2020).
Puskesmas  merupakan  penyedia  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  bertujuan  untuk menyelenggarakan  kesejahteraan  masyarakat  dan  masyarakat  dengan  menitikberatkan  pada upaya  preventif  dan  promotif.  yang  berguna  untuk  meningkatkan  kesehatan  individu  atau kelompok di masyarakat. Individu yang telah mendaftar BPJS akan mendapatkan sponsorship dari  APBN  atau  APBD  yang  telah  melakukan  pelayanan  kesehatan  yang  telah  ditentukan
sebelumnya. Dengan demikian, peserta PBI akan dapat mengakses fasilitas pengobatan melalui puskesmas (Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2014).
Kemampuann  seseorang  atau  keluarga  dalam  mengakses/mencapai  pelayanan kesehatan adalah berbeda-beda. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor atau kendala. Adapun  beberapa  kendala  yang  dihadapi  masyarakat  dalam  mengakses/mencapai  pelayanan kesehatan  antara  lain  masyarakat  yang  tidak  mampu  mengakses  pelayanan  kesehatan  yang tersedia  karena  adanya  nilai  sosial  dan  budaya  masyarakat,  pelayanan  kesehatan  yang  tidak sesuai dengan kebutuhan/harapan, kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang rendah, serta sumber daya mencakup fasilitas-fasilitas, uang, waktu, dan tenaga. Semua itu berpengaruh terhadap perilaku seseorang atau kelompok masyarakat (Zelika & As’ari, 2022).
Dalam  penanganan  permasalahan  kesehatan,  suatu  badan  khusus  diharapkan mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi jaminan pelayanan kesehatan, dimana badan ini harus memberikan dukungan yang berkualitas sehingga pemenuhan pelayanan kesehatan dapat terlaksana. Di Indonesia, telah dibentuk Badan Pengawas Jaminan Kesejahteraan Sosial yang sesuai  dengan  standar  Asosiasi  Kesejahteraan  Dunia  dalam  menciptakan  jaminan  kesehatan bagi  seluruh  penghuninya.  Kesejahteraan  merupakan  kebebasan  dasar  dan  komponen keberhasilan  yang  harus  diakui  sesuai  dengan  tujuan  negara  Indonesia  yang  tertuang  dalam Pancasila dan Kata Pengantar UUD 1945 (Hasyim et al., 2019).
Upaya  pemerintah  ini  kemudian  disampaikan  dengan  diselenggarakannya  Program Kartu  Indonesia  Sehat  yang  kemudian  disingkat  menjadi  “KIS”.  Seperti  yang  kita  ketahui sebelum  Program  Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS)  menjadi  program  sah  Jaminan  Kesehatan Nasional,  BPJS  Kesehatan  telah  lebih  dahulu  melaksanakan  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional dan bertanggung jawab penuh kepada Presiden. Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) muncul sebagai bentuk penyempurnaan program BPJS Kesehatan khususnya peserta Penerima Bantuan  Iuran  (PBI).  Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS)  dikeluarkan  untuk  merekap  seluruh masyarakat  kurang  mampu  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan,  sehingga  dengan diterapkannya Program  Kartu  Indonesia Sehat  (KIS) ini diharapkan tidak ada lagi hambatan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Tingginya  jumlah  peserta  BPJS  (Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial)  dari  kategori PBI  (Penerima  Biaya  Iuran),  menunjukkan  urgensi  layanan  kesehatan  bagi  kelompok masyarakat  menengah  ke  bawah.  Tingginya  jumlah  peserta  BPJS  dari  kategori  PBI  juga menggambarkan  bahwa  tingginya  kebutuhan  layanan  kesehatan  bagi  masyarakat  miskin. Namun, pada   kenyataannya   akses layanan kesehatan yang baik masih menjadi permasalahan bagi masyarakat miskin di Indonesia (Nurmandhani & Prasetyo, 2019).
Adapun  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  implementasi  Program  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI)  Jaminan  Kesehatan  di Puskesmas Kutalimbaru.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam tentang implementasi program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Puskesmas Kuta Limbaru. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tiga informan yang terlibat langsung dalam program tersebut.  Informan dari penelitian ini adalah kepala  puskesmas,  penerima  layanan  kesehatan  dan  kepala  tata  usaha  di  Puskesmas Kutalimbaru.
Wawancara dilakukan secara langsung dan tatap muka untuk mendapatkan informasi yang lebih kaya dan nuansa yang lebih dalam dari pengalaman subjektif informan. Pertanyaan wawancara  dirancang  untuk  mengeksplorasi  persepsi,  pengalaman,  dan  tantangan  yang dihadapi oleh kedua informan dalam implementasi program PBI. Wawancara direkam dengan
persetujuan  informan  dan  transkrip  wawancara  dianalisis  untuk  mengidentifikasi  tema-tema utama.  Analisis  ini  membantu  dalam  memahami  dinamika  implementasi  program  PBI  serta dampaknya terhadap penerima manfaat.
Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari informan. Informasi pribadi informan dilindungi  dan  kerahasiaan  mereka  dijaga.  Semua  informan  memberikan  persetujuan  tertulis sebelum berpartisipasi dalam wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menganalisis  implementasi  program  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI) Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  di  Puskesmas  Kutalimbaru  menggunakan  teori implementasi  kebijakan  dari  George  C.  Edward  III,  yang  mencakup  empat  faktor  utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## Peran dan Tanggung Jawab Puskesmas dalam Implementasi Program PBI JKN
Puskesmas Kutalimbaru memiliki peran penting dalam mengimplementasikan program PBI JKN, termasuk tanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan bagi penerima PBI tanpa perbedaan dengan peserta non-PBI.
Berdasarkan  wawancara  dengan  kepala  Puskesmas  UPT  Puskesmas  Kutalimbaru, puskesmas  memiliki  tanggung  jawab  utama  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang sama kepada peserta PBI dan non-PBI. Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan, baik dalam pengobatan langsung maupun rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan dari Edward yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Komunikasi yang baik antara Puskesmas, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Dinas Sosial  sangat  krusial  dalam  memastikan  implementasi  program  berjalan  lancar.  Kepala Puskesmas  menyatakan  bahwa  mereka  terus  berkoordinasi  dengan  dinas  terkait  untuk memastikan bahwa data peserta PBI akurat dan terkini. Informasi ini diteruskan ke seluruh staf puskesmas agar semua memahami dan menerapkan kebijakan yang adil dalam pelayanan.
Sumber  daya  yang  memadai  sangat  penting  dalam  implementasi  program  PBI  JKN. Puskesmas  Kutalimbaru  memastikan  bahwa  layanan  kesehatan  diberikan  tanpa  pembatasan berdasarkan status peserta JKN. Pengalokasian sumber daya yang merata menunjukkan bahwa Puskesmas memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk melayani semua pasien dengan adil. Namun, kepala Puskesmas juga mengakui bahwa anggaran yang dialokasikan sering kali tidak  mencukupi,  meskipun  upaya  maksimal  tetap  dilakukan  untuk  memberikan  pelayanan terbaik.
Sikap dan komitmen dari pihak Puskesmas untuk melayani semua pasien dengan adil adalah  kunci  keberhasilan  implementasi  program  PBI  JKN.  Puskesmas  Kutalimbaru menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan kesehatan yang sama kepada semua peserta, baik PBI maupun non-PBI. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas berusaha memenuhi standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.
Struktur birokrasi yang jelas dan prosedur pelayanan yang tidak membedakan peserta memudahkan  pelaksanaan  program  PBI  JKN  di  Puskesmas  Kutalimbaru.  Prosedur  yang transparan  dan  terstruktur  membantu  Puskesmas  dalam  memberikan  layanan  yang  adil  dan efektif  kepada  semua  pasien.  Koordinasi  yang  baik  dengan  berbagai  instansi  terkait  juga mendukung kelancaran implementasi program ini.
Implementasi  program  PBI  JKN  di  Puskesmas  Kutalimbaru  menunjukkan  bahwa pelayanan kesehatan diberikan tanpa membedakan status peserta JKN. Koordinasi yang baik dan  dukungan  sumber  daya  yang  memadai  sangat  penting  untuk  keberhasilan  program  ini. Dukungan  berkelanjutan  dari  semua  pihak  terkait,  termasuk  pemerintah  pusat  dan  daerah, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program PBI JKN.

## Koordinasi dengan Stakeholder
Koordinasi yang efektif antara Puskesmas dengan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Dinas Sosial dalam implementasi Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) sudah berjalan dengan baik. Data peserta PBI yang diajukan oleh Puskesmas diverifikasi oleh Dinas Sosial dan pihak Kecamatan. Hal ini sejalan dengan teori Edward tentang pentingnya koordinasi dalam implementasi program publik.
Puskesmas  telah  aktif  berkoordinasi  dengan  dinas  terkait  untuk  memastikan  data penerima PBI tepat sasaran. Ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dapat memastikan efektivitas  program.  Kolaborasi  antara  lembaga  telah  memastikan  bahwa  sumber  daya digunakan  secara  efisien  dalam  proses  verifikasi  dan  pengajuan.  Ini  menunjukkan  bahwa penggunaan sumber daya yang tepat dapat meningkatkan efisiensi program. Sikap kerjasama antar lembaga menunjukkan komitmen untuk mengimplementasikan program dengan baik. Ini menunjukkan bahwa sikap positif dan kerjasama yang baik dapat mempengaruhi hasil program. Adanya  struktur  koordinasi  yang  jelas  telah  memudahkan  proses  verifikasi  dan  pengajuan peserta  PBI.  Ini  menunjukkan  bahwa  struktur  birokrasi  yang  baik  dapat  mempengaruhi efektivitas program.
Temuan di Puskesmas Kutalimbaru menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif dapat membantu  mengatasi  tantangan  verifikasi  data  dan  memastikan  penerima  manfaat  adalah mereka yang benar-benar membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa koordinasi yang baik dapat membantu  dalam  mengatasi  tantangan  dan  memastikan  efektivitas  program.  Hal  ini  sejalan dengan  penelitian  sebelumnya  oleh  huwaida  bahwa  Koordinasi  antar  sektor  menjadi  kunci dalam mengoptimalkan program-program kesehatan masyarakat, terutama di daerah terpencil dimana tantangan implementasi sangat unik dan kompleks (Huwaida, 2021). Koordinasi  antar sektor    dalam  pembangunan  kesehatan  ini  terlaksana  jika  sektor    kesehatan    mampu    untuk mempertemukan  pelaksana-pelaksana program yang  dikemukakan dengan  lintas sektor  yang berkaitan,  seperti  sektor pendidikan,  administrasi,  maupun  sosial (Sebayang, 2021).

## Kendala dalam Koordinasi
Dari hasil wawancara, beberapa masalah muncul terkait dengan ketidakakuratan data atau kesulitan dalam melacak peserta program. Misalnya, terdapat peserta yang telah pindah atau sulit ditemukan di alamat yang terdaftar. Hal ini memiliki keterkaitan dengan teori edward III, yang menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dalam konteks pelaksanaan program.
Ketidakakuratan data serta kesulitan dalam menemukan peserta telah menjadi kendala utama  dalam  komunikasi  antara  pihak-pihak  terkait.  Keterbatasan  sumber  daya,  termasuk waktu  dan  personel,  menambah  hambatan  dalam  proses  pembaruan  dan  pemantauan  data peserta.  Akibatnya,  informasi  yang  diterima  oleh  petugas  sering  kali  tidak  tepat  waktu  atau akurat, mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada peserta. Sistem birokrasi yang kompleks  turut  serta  menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaan  program.  Kurangnya  integrasi data  antarlembaga  menyebabkan  koordinasi  dan  pertukaran  informasi  menjadi  tidak  efektif, yang berujung pada kesulitan dalam mengelola dan memperbaharui data peserta secara efisien.
Menurut  kementerian  keuangan  (2021),  “ketidaktepatan  sasaran  penerima  bantuan merupakan salah satu masalah utama. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan koordinasi antarlembaga dan pengawasan yang lebih ketat dalam penyaluran bantuan untuk mengurangi celah korupsi dan memastikan distribusi yang lebih akurat” kemenkeu. (2021).
DPR  RI  (2021)  dalam  studinya  mengungkapkan  bahwa  “ketidakakuratan  data merupakan  persoalan  yang  sering  terjadi  selama  masa  pembatasan  kegiatan  masyarakat. Dukungan  dari  pemerintah  daerah,  perangkat  desa,  dan  masyarakat  sangat  diperlukan  untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dan memperbarui data secara lebih terbuka dan tepat.” DPR RI. (2021).
Hal  ini  menegaskan  bahwa  masalah  terkait  data  seringkali  menjadi  hambatan  utama dalam program  bantuan  sosial.  Namun,  solusi  telah diusulkan dan diimplementasikan dalam beberapa  kasus.  Koordinasi  yang  ditingkatkan  dengan  dapat  menjadi  langkah  yang  efektif dalam  mengatasi  hambatan  ini,  seperti  yang  terlihat  di  puskesmas  kutalimbaru.  Upaya  ini menunjukkan  pentingnya  kolaborasi  pihak  terkait  dalam  mengatasi  kendala  dalam implementasi program.

## Anggaran Program PBI JKN
Dari hasil wawancara dengan kepala puskesmas, disampaikan bahwa anggaran program PBI JKN sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan seluruh kelompok sasarannya. Meskipun demikian, Puskesmas melakukan upaya maksimal untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Hal ini sejalan dengan konsep-konsep yang dikemukakan dalam Teori Edward III.
Dalam komunikasi, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam program untuk saling memahami  mengenai  keterbatasan  anggaran  yang  ada.  Ini  memungkinkan  terciptanya pemahaman  bersama  dan  kerjasama  dalam  menghadapi  tantangan  tersebut.  Dalam  aspek sumber  daya,  keterbatasan  anggaran  menjadi  tantangan  utama  dalam  menyediakan  layanan kesehatan yang optimal. Anggaran yang terbatas mengakibatkan Puskesmas harus melakukan pengaturan  yang  cermat  terhadap  penggunaan  dana  untuk  memastikan  bahwa  setiap  aspek pelayanan kesehatan dapat tercakup seefisien mungkin. Ini mencakup pemilihan prioritas dalam pengadaan obat-obatan, perawatan medis, dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, keterbatasan  anggaran  juga  dapat  berdampak  pada  kemampuan  untuk  melakukan  perawatan preventif  dan  promosi  kesehatan  yang  lebih  luas  kepada  masyarakat.  Meskipun  demikian, meskipun  dihadapkan  pada  keterbatasan  tersebut,  Puskesmas  tetap  berkomitmen  untuk memberikan  layanan  kesehatan  yang  optimal,  dengan  memaksimalkan  penggunaan  sumber daya yang tersedia dan mencari cara kreatif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dalam hal struktur birokrasi, pentingnya memiliki struktur anggaran yang jelas  dan  transparan  diakui  sebagai  langkah  untuk  mengelola  dana  dengan  lebih  efisien.  Ini memungkinkan alokasi anggaran yang lebih tepat dan efisien.
Berdasarkan penelitian sebelumnya, anggaran Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memiliki dampak   terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Sebuah studi oleh The SMERU Research Institute menemukan bahwa bantuan iuran Program  JKN  memiliki  efek  positif  dalam  mengurangi  beban  ekonomi  bagi  kelompok masyarakat  tersebut.  Program  JKN-PBI  efektif  dalam  mengurangi  jumlah  penduduk  miskin, terdapat hubungan yang kuat antara bantuan sosial dan penurunan jumlah penduduk miskin dan efektivitas bantuan iuran JKN-PBI dalam mengurangi  kemiskinan lebih tinggi dibandingkan dengan program bantuan sosial lainnya.
Penelitian ini memberikan bukti bahwa alokasi anggaran yang tepat untuk Program PBI JKN dapat berkontribusi signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan mendukung pelayanan kesehatan yang berkelanjutan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu.
Masalah  anggaran  yang  tidak  memadai  adalah  masalah  umum  yang  dihadapi  dalam implementasi  program-program  kesehatan.  Perlunya  alokasi  anggaran  yang  lebih  tepat  dan efisien untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

## Efisiensi dan Ketepatan Sasaran
Dalam  implementasi  Program  Bantuan  Penerima  Iuran  Jaminan  Kesehatan  Nasional (PBI JKN), efisiensi dan ketepatan sasaran menjadi aspek yang penting. Meskipun dari hasil wawancara tidak terjadi pemborosan anggaran, penelitian menemukan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian sasaran di mana kartu BPI diberikan kepada individu yang seharusnya tidak memenuhi syarat atau bahkan kepada yang sudah meninggal namun datanya belum diperbarui. Hal ini memperlihatkan kompleksitas yang terjadi dalam pelaksanaan program. Penelitian ini
dapat dikaitkan dengan mengunakan Teori Edward III yang menyoroti pentingnya komunikasi yang  efektif,  pengelolaan  sumber  daya  yang  optimal,  serta  komitmen  yang  kuat  dari  pihak terkait.
Komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam memastikan pembaruan data penerima secara  berkala.  Dengan  adanya  sistem  komunikasi  yang  baik,  informasi  terkait  status  dan kelayakan  penerima  dapat  disampaikan  secara  tepat  dan  tepat  waktu  kepada  seluruh  pihak terkait.  Optimalisasi  penggunaan  sumber  daya  menjadi  langkah  penting  dalam  memastikan verifikasi  data  yang  tepat  dan  valid.  Sumber  daya  manusia  dan  teknologi  informasi  perlu digunakan  secara  efisien  untuk  melakukan  pembaruan  data  secara  berkala  dan  menyeluruh. Komitmen yang kuat dari pihak terkait untuk melakukan verifikasi dan pembaruan data secara berkala menjadi landasan utama dalam mengatasi ketidaksesuaian sasaran. Sikap proaktif dan kesadaran akan pentingnya keakuratan data harus dijunjung tinggi oleh seluruh petugas terkait. Adanya sistem verifikasi dan pembaruan data yang terstruktur dan terintegrasi menjadi kunci dalam  mengurangi  ketidaksesuaian  sasaran.  Struktur  birokrasi  yang  jelas  dan  transparan memungkinkan  pelaksanaan  proses  verifikasi  dan  pembaruan  data  berjalan  lebih  efisien  dan efektif.
Dalam  implementasi  Program  Bantuan  Penerima  Iuran  Jaminan  Kesehatan  Nasional (PBI JKN), efisiensi dan ketepatan sasaran menjadi aspek yang penting. Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa “'Bantuan yang diberikan dengan hati mungkin tidak cukup tanpa disertai dengan  sistem  yang  tepat.  Kita  harus  memastikan  bahwa  setiap  rupiah  yang  dikeluarkan pemerintah benar-benar mengurangi beban mereka yang terdampak” (Oktavia, Khairiyah dan Ilman, 2020).  Meskipun dari hasil wawancara tidak terjadi pemborosan anggaran, penelitian menemukan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian sasaran di mana kartu BPI diberikan kepada individu yang seharusnya tidak memenuhi syarat atau bahkan kepada yang sudah meninggal namun datanya belum diperbarui.
Penelitian ini menegaskan urgensi peningkatan efisiensi dan ketepatan sasaran dalam implementasi Program Bantuan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Dengan adanya  sistem  yang  terstruktur  dan  terintegrasi,  serta  komitmen  yang  kuat  dari  semua  pihak terkait,  diharapkan  masalah  ketidaksesuaian  sasaran  dapat  diminimalisir  sehingga  manfaat program dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih merata dan tepat sasaran.

## Proses Pendaftaran dan Verifikasi Peserta PBI JKN
Proses  pendaftaran  dan  verifikasi  peserta  Program  Bantuan  Pembiayaan  Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) menjadi titik fokus dalam memastikan kelancaran dan akurasi implementasi  program  ini.  Menurut  Kepala  Tata  Usaha  Puskesmas  Kutalimbaru,  proses  ini melibatkan pengajuan dari desa atau bidan desa, dengan kolaborasi antara dinas kesehatan dan dinas sosial. Dalam Teori Edward III, ada aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan.
Proses pendaftaran dan verifikasi memerlukan komunikasi yang jelas dan efektif antara desa, bidan desa, dan dinas terkait. Informasi mengenai syarat dan prosedur pendaftaran perlu disampaikan  dengan  tepat  kepada  masyarakat  agar  proses  ini  berjalan  lancar.  Keterlibatan sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kompetensi  yang  memadai  menjadi  kunci  dalam memastikan keakuratan proses verifikasi. Pelatihan dan pendidikan yang tepat perlu diberikan kepada staf terkait untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran dan verifikasi sangat penting. Sikap proaktif dan kesadaran akan pentingnya proses ini dalam mendukung keberhasilan program harus dijunjung tinggi.  Adanya  prosedur  yang  jelas,  terstruktur,  dan  terdokumentasi  dengan  baik  menjadi landasan dalam pelaksanaan proses pendaftaran dan verifikasi. Struktur birokrasi yang efisien dapat membantu meminimalisir potensi kesalahan dan meningkatkan akurasi data.
Dalam  keseluruhan,  pengelolaan  proses  pendaftaran  dan  verifikasi  peserta  PBI  JKN memerlukan pendekatan yang terintegrasi, komunikasi yang efektif, serta komitmen yang kuat
dari semua pihak terkait. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat memberikan manfaat yang  maksimal  bagi  masyarakat  sasaran  secara  efisien  dan  tepat  sasaran.  Berdasarkan Penelitian  oleh  Kartika  (2019)  menunjukkan  bahwa  proses  pendaftaran  yang  efisien  dan kolaborasi  antar lembaga sangat  penting dalam memastikan akurasi  dan kelancaran program PBI. Temuan di Puskesmas Kutalimbaru menekankan pentingnya peran desa dan bidan desa dalam proses ini.

## Tingkat Kepatuhan Peserta PBI JKN
Tingkat kepatuhan peserta Program Bantuan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) terhadap penggunaan kartu dan aturan program mencerminkan aspek penting dalam keberhasilan implementasi program ini. Meskipun hasil wawancara secara umum menyatakan tingkat  kepatuhan  cukup  tinggi,  beberapa  kasus  menunjukkan  bahwa  peserta  mungkin  ingin mendapatkan layanan yang tidak sesuai dengan diagnosa medis mereka. Dengan mengunakan Teori  Edward  III,  dapat  mempertimbangkan  faktor-faktor  seperi  komunikasi,  sumber  daya, disposisi dan struktur birokrasi.
Edukasi dan informasi yang jelas kepada peserta tentang aturan dan penggunaan kartu menjadi  sangat  penting  dalam  memastikan  tingkat  kepatuhan  yang  tinggi.  Komunikasi  yang efektif membantu peserta memahami dengan baik manfaat serta kewajiban yang terkait dengan program  ini.  Ketersediaan  sumber  daya  yang  cukup  untuk  edukasi  dan  sosialisasi  kepada peserta  menjadi  faktor  penting  dalam  meningkatkan  tingkat  kepatuhan.  Investasi  dalam program edukasi dan penyuluhan kepada peserta dapat memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan ketaatan mereka terhadap program. Sikap proaktif dari petugas kesehatan dalam memberikan informasi dan edukasi kepada peserta menjadi hal yang krusial dalam memastikan tingkat kepatuhan yang tinggi. Interaksi yang baik antara petugas kesehatan dan  peserta  dapat  membantu  memecahkan  kesalahpahaman  dan  meningkatkan  pemahaman peserta  tentang  pentingnya  kepatuhan  terhadap  aturan  program.  Adanya  prosedur  yang  jelas mengenai  penggunaan  kartu  dan  aturan  program  menjadi  landasan  dalam  memastikan kepatuhan peserta. Struktur birokrasi yang efisien dan transparan membantu peserta memahami dengan  jelas  langkah-langkah  yang  harus  mereka  ambil  untuk  mematuhi  aturan  program dengan benar.
Edukasi  merupakan  kunci  utama  untuk  meningkatkan  kepatuhan  dalam  penggunaan kartu  dan  aturan  program.  Pemahaman  yang  baik  atas  manfaat  dan  tata  cara  penggunaan program akan mendorong peserta untuk lebih patuh dan memanfaatkan program tersebut secara maksimal.  Edukasi  yang  efektif  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  cara,  seperti  sosialisasi langsung, materi cetak, atau media digital, yang semuanya bertujuan untuk memastikan peserta mendapatkan  informasi  yang  lengkap  dan  akurat  tentang  program  yang  mereka  ikuti.  Ini penting  agar  program  dapat  berjalan  dengan  efisien  dan  memberikan  manfaat  yang  sebesar- besarnya  bagi  masyarakat.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  sebelumnya  bahwa  "edukasi dengan  program  pemerintah  yang  sudah  terlaksana  saat  ini  dengan  memperhatikan  aspek sumber  daya  manusia  di  Puskesmas  maupun  aspek  pembiayaan  media  edukasi  yang dipergunakan,  agar dapat  semakin mendorong peningkatan kepatuhan (Agustina, Nursasi,  & Permatasari, 2023).”
Di  Puskesmas  Kutalimbaru,  upaya  dalam  meningkatkan  edukasi  dan  komunikasi dengan  peserta  dapat  menjadi  strategi  yang  efektif  untuk  meningkatkan  kepatuhan  mereka. Tingkat  kepatuhan  peserta  terhadap  program  PBI  JKN  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap keberhasilan program ini dalam memberikan manfaat kesehatan yang maksimal bagi masyarakat  sasaran.  Dengan  pendekatan  yang  holistik  yang  melibatkan  komunikasi  yang efektif,  alokasi  sumber  daya  yang  tepat,  sikap  proaktif  dari  petugas  kesehatan,  dan  struktur birokrasi  yang  jelas,  diharapkan  tingkat  kepatuhan  peserta  terhadap  program  ini  dapat  terus ditingkatkan untuk mencapai hasil yang optimal.
Di  Puskesmas  Kutalimbaru,  upaya  dalam  meningkatkan  edukasi  dan  komunikasi dengan  peserta  dapat  menjadi  strategi  yang  efektif  untuk  meningkatkan  kepatuhan  mereka. Tingkat  kepatuhan  peserta  terhadap  program  PBI  JKN  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap keberhasilan program ini dalam memberikan manfaat kesehatan yang maksimal bagi masyarakat  sasaran.  Dengan  pendekatan  yang  holistik  yang  melibatkan  komunikasi  yang efektif,  alokasi  sumber  daya  yang  tepat,  sikap  proaktif  dari  petugas  kesehatan,  dan  struktur birokrasi  yang  jelas,  diharapkan  tingkat  kepatuhan  peserta  terhadap  program  ini  dapat  terus ditingkatkan untuk mencapai hasil yang optimal.

## Tangapan Penerima Layanan Kesehatan Persyaratan dan Proses Pendaftaran Peserta PBI JKN
Berdasarkan wawancara dengan penerima layanan, persyaratan untuk menjadi peserta PBI  JKN  hanya  membutuhkan  fotokopi  KK  dan  KTP.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya  bahwa  “Proses  pendaftaran  kepesertaan  PBI  dilakukan  di  Dinas  Sosial  Kota Palembang  yang  mengacu  kepada  Peraturan  Menteri  Sosial  No.  5  Tahun  2016  bahwa  yang berwenang  melakukan  verifikasi  dan  validitas  data  kepesertaan  adalah  Dinas  Sosial.  Untuk melakukan pendaftaran dapat dilakukan melalui kelurahan ataupun langsung datang ke Dinas Sosial  Kota  Palembang  dengan  membawa  persyaratan  seperti  fotocopy  KK,  KTP  dan  surat keterangan  tidak  mampu  dari  kelurahan  atau  dari  RT  setempat  bagi  yang  melakukan pendaftaran  di  kelurahan ( Nirmalasari  dan  Safriantin,  2019).”    menunjukkan  bahwa  proses pendaftaran  sedikit  berbeda  namun  sederhana  dan  mudah  diikuti  oleh  masyarakat.  Informan juga  menyebutkan  bahwa  proses  pendaftaran  dan  verifikasi  menjadi  lebih  efisien  dengan adanya  akses  online,  yang  mendukung  temuan  penelitian  sebelumnya  bahwa  “puskesmas merupakan pelayanan negara yang harus menyiapkan pelayanan kesehatan secara maksimal, selain tenaga medis dan pelayanan kesehatan, Puskesmas juga harus memiliki sistem informasi yang terintegrasi (Rahman et al.2018).

## Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Informan  menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  oleh Puskesmas cukup baik. Dia merasa dilayani dengan baik tanpa ada perbedaan antara peserta PBI dan non-PBI. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa  “kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  diperoleh  oleh  setiap  individu  yang bernyawa tanpa adanya diskriminasi. Hal ini telah sesuai dengan Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa pasien berhak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminas (kemenkes, 2018).
3. Koordinasi Antar Stakeholder
Penelitian  sebelumnya  menekankan  pentingnya  koordinasi  antara  Puskesmas,  Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Dinas Sosial dalam pelaksanaan program PBI JKN. Meskipun ada beberapa kendala seperti ketidakakuratan data dan keterbatasan anggaran, koordinasi yang baik dapat memastikan bahwa peserta PBI JKN mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Pengalaman  informan  yang  merasa  proses  pendaftaran  berjalan  lancar  menunjukkan  bahwa upaya koordinasi ini telah memberikan hasil yang positif.

## 4. Efektivitas dan Efisiensi Program PBI JKN
Informan merasa bahwa layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta PBI JKN di Puskesmas  sesuai  dengan  standar  yang  diharapkan.  Puskesmas  Kutalimbaru  telah  berhasil menyediakan  layanan  kesehatan  yang  berkualitas  bagi  peserta  PBI  dan  non-PBI.  Namun, tantangan seperti inefisiensi dalam alokasi anggaran dan data penerima yang tidak tepat perlu terus diatasi untuk meningkatkan efektivitas program. Meskipun demikian, pengalaman positif Siti menunjukkan bahwa dari sisi penerima layanan, program ini sudah berjalan cukup baik dan memberikan manfaat yang signifikan.
Dari  hasil  wawancara  dengan  informan  dapat  disimpulkan  bahwa  meskipun  terdapat beberapa  tantangan  dalam  pelaksanaan  program  PBI  JKN,  Puskesmas  Kutalimbaru  berhasil menyediakan  layanan  kesehatan  yang  setara  dan  berkualitas  bagi  peserta  PBI  dan  non-PBI. Pengalaman  positif  informan  sebagai  penerima  layanan  mengkonfirmasi  bahwa  upaya koordinasi  yang  baik  dan  proaktif  dari  petugas  kesehatan  memainkan  peran  penting  dalam keberhasilan  program  ini.  Untuk  meningkatkan  efektivitas  program,  diperlukan  perbaikan dalam manajemen data dan alokasi anggaran, serta pemahaman yang lebih baik dari masyarakat mengenai aturan dan manfaat BPJS.

## Dampak dan Manfaat Program PBI JKN
Program  Penerima  Bantuan  Iuran  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (PBI  JKN)  telah menjadi  inisiatif  yang  signifikan  dalam  upaya  meningkatkan  akses  layanan  kesehatan  di Indonesia.  Terutama,  bagi  Puskesmas,  sebagai  penyedia  layanan  kesehatan  di  tingkat masyarakat, program ini memiliki dampak yang penting dalam memperluas cakupan pelayanan dan  meminimalkan  disparitas  dalam  akses  kesehatan.    penelitian  ini  menggali  lebih  dalam tentang manfaat dan dampak Program PBI JKN bagi Puskesmas. Dari hasil wawancara tidak ada dampak negatif yang dilaporkan. Namun dari penelitian sebelumnya menyatakan bahwa “ Pemanfaatan puskesmas oleh peserta PBI di Kabupaten Deli Serdang sangat rendah, hal ini dikarenakan  kurangnya  pemahaman  dari  peserta  PBI,  tentang  hak  dalam  pemanfaatan pelayanan Kesehatan (Meita, Zulfendri dan Khadijah, 2022).” Penelitian ini  dapat  dikaitkan dengan menggunakan Teori Edward III.
Komunikasi  yang  jelas  dan  efektif  tentang  manfaat  program  kepada  peserta  dan masyarakat  adalah  kunci  dalam  memastikan  pemahaman  yang  baik  tentang  hak-hak  dan keuntungan yang diperoleh dari Program PBI JKN. Puskesmas berperan sebagai agen penting dalam menyampaikan informasi ini kepada peserta dan masyarakat secara tepat dan terperinci. Upaya dalam komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan kesehatan dan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam program.
Puskesmas  memainkan  peran  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada  untuk memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  optimal  kepada  semua  peserta.    Dengan  mengelola sumber  daya  secara  efisien,  termasuk  tenaga  kerja,  peralatan  medis,  dan  infrastruktur, Puskesmas  dapat  memastikan  ketersediaan  dan  kualitas  layanan  yang  memadai  bagi  peserta Program PBI JKN. Kolaborasi dengan pihak terkait dan pengelolaan yang bijaksana terhadap anggaran juga merupakan faktor penting dalam pemanfaatan sumber daya yang optimal.
Sikap positif dari petugas kesehatan dalam melayani peserta tanpa diskriminasi adalah aspek kritis dalam keberhasilan Program PBI JKN. Melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan, Puskesmas dapat memastikan bahwa stafnya memiliki sikap yang inklusif dan empati  terhadap  kebutuhan  peserta,  tanpa  memandang  status  sosial  atau  ekonomi.  Ini  akan berkontribusi  pada  pengalaman  pelayanan  yang  positif  bagi  peserta  dan  memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program.
Adanya prosedur yang jelas dan transparan dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas sangat penting dalam mencapai tujuan Program PBI JKN. Dengan memastikan bahwa semua proses administratif dan kebijakan terkait program dikomunikasikan dengan baik kepada semua pihak terkait, Puskesmas dapat mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan efisiensi dalam  penyelenggaraan  program.  Hal  ini  akan  memperkuat  kepercayaan  masyarakat  dan memastikan bahwa manfaat program tersedia secara adil dan merata bagi semua peserta.
Meskipun  implementasi  Program  PBI  JKN  di  Puskesmas  Kutalimbaru  telah memberikan  manfaat,  masih  ada  beberapa  tantangan  yang  perlu  ditangani.  Peningkatan koordinasi  dan  komunikasi  antara  puskesmas,  dinas  kesehatan,  BPJS  Kesehatan,  dan  dinas sosial diperlukan untuk memastikan data yang akurat dan verifikasi yang efisien. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya “Salah satunya adalah masalah pengolahan.
Verifikasi Data Penting untuk melakukan validasi dan verifikasi data penerima bantuan sosial (Putra  dan  Dalilah,  2024).”  Selain  itu,  edukasi  yang  lebih  baik  kepada  peserta  tentang penggunaan kartu dan aturan program dapat meningkatkan kepatuhan, sementara  pembaruan data  secara  berkala  harus  dilakukan  untuk  menghindari  ketidaktepatan  sasaran.  Terakhir, penambahan  anggaran  untuk  program  PBI  JKN  juga  perlu  dipertimbangkan  agar  dapat mencukupi kebutuhan kesehatan seluruh kelompok sasaran.
Puskesmas Kutalimbaru berperan penting dalam memberikan layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Koordinasi yang baik dan sikap proaktif petugas kesehatan menjadi faktor krusial. Kendala seperti ketidakakuratan data dan keterbatasan anggaran ditemukan. Program PBI JKN memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.  Disarankan  peningkatan  koordinasi,  komunikasi,  dan  alokasi  anggaran  untuk meningkatkan efektivitas program.

## PENUTUP
Penelitian  ini  mengevaluasi  implementasi  Program  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI) Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  di  Puskesmas  Kutalimbaru.  Hasil  menunjukkan  bahwa Puskesmas  memainkan  peran  penting  dalam  menyediakan  layanan  kesehatan  tanpa diskriminasi kepada peserta PBI. Koordinasi yang baik, komunikasi efektif, dan sumber daya yang  cukup  adalah  kunci  keberhasilan  program.  Namun,  tantangan  seperti  ketidakakuratan data,  keterbatasan  anggaran,  dan  ketidaksesuaian  sasaran  masih  ada.  Meskipun  demikian, program  PBI  JKN  di  Puskesmas  Kutalimbaru  telah  memberikan  manfaat  signifikan  dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Perbaikan dalam koordinasi, komunikasi, dan alokasi anggaran diperlukan untuk lebih meningkatkan efektivitas program. Penelitian ini menunjukkan bahwa Puskesmas Kutalimbaru memainkan peran penting dalam menyediakan layanan kesehatan yang setara bagi peserta PBI dan non-PBI. Koordinasi yang baik, komunikasi efektif, pemanfaatan sumber daya yang optimal, dan sikap positif dari petugas kesehatan mendukung keberhasilan program.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, N. W. P. D., Nursasi, A. Y., & Permatasari, H. (2023). Edukasi Kesehatan dalam Meningkatkan Kepatuhan Minum Obat pada Lansia Hipertensi. Jurnal Keperawatan Silampari , 6 (2), 2049-2059. DOI: https://doi.org/10.31539/jks.v6i2.5961 . AgustinA., DesriyaniE., LimbongM. I., GintingN. A. R., SiraiS. I., ChaniagoT., & AgustinaD. (2023).  Analisis  Implementasi  Pelayanan  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI) di  Puskesmas Bromo Kecamatan Medan Denai. Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal , 6 (1), 1-13. DOI; https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i1.2679 Djafar, I., Irwan, I., & Amalia, L. (2023). PERSEPSI PASIEN PESERTA BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) TERHADAP KEPUASAN PELAYANAN KESEHATAN  DI  PUSKESMAS  TOTO  UTARA. Journal  Health  &  Science: Gorontalo Journal Health and Science Community , 7 (4), 315-327.
DOI: https://doi.org/10.35971/gojhes.v7i4.20596
Fadhillah, F. (2021). Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Sei Baung Palembang. Skripsi, Universitas Sriwijaya.
Hasyim,  A.,  Idrus,  M.,  &  Rizky,  S.  (2019).  Faktor-Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan Penunggakan  Pembayaran  Iuran  BPJS  Kesehatan  Mandiri  Di  Wilayah  Kerja Puskesmas Abeli Kota Kendari. Miracle Journal Of Public Health, 2(1), 1-9.
Husni  Zelika,  &  Hasim  As’ari.  (2022).  IMPLEMENTASI  PROGRAM  PENERIMA
BANTUAN IURAN
(PBI) JAMINAN KESEHATAN DI KOTA PEKANBARU. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL , 1 (4), 139–146.
DOI; https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.706
Huwaida,  N.  (2021).  ANALISIS  KOORDINASI  ANTARA  SEKTOR  DALAM  PROSES
PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA.
Kemenkeu.  (2021).  Efektivitas  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Pemerintah  untuk  Mengatasi
Dampak COVID-19 di
Indonesia.
Diakses dari
https://jmp.kemenkeu.go.id/index.php/
Meita,  P.  R.  R.,  Zulfendri,  &  Khadijah,  S.  (2022).  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi Pemanfaatan  Puskesmas  oleh  Peserta  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI)  Jaminan Kesehatan  Nasional  (JKN)  Kabupaten  Deli  Serdang  . Tropical  Public  Health Journal , 2 (2), 60-70. DOI: https://doi.org/10.32734/trophico.v2i2.8696
Nurmandhani,  R.,  &  Prasetyo,  I.  (2019).  Melaksanakan  Program  “RSUD  Kajen  Berbagi” Sebagai Upaya Pelayanan Kesehatan Gratis Di RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia , 14 (2), 7-12.
Oktavia,  L.,  Khairiyah,  F.,  &  Ilman,  M.  A.  (2020).  Efektivitas  Pelaksanaan  Bantuan  Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan  Kanor  Kabupaten  Bojonegoro. Spirit  Publik:  Jurnal  Administrasi Publik , 15 (2), 97-110. DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v15i2.43501
Pamungkas,  G.,  &  Inayah,  N.  N.  (2020).  Faktor-faktor  peserta  jaminan  kesehatan  nasional (jkn) penerima bantuan iuran (pbi) yang behubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di  wilayah kerja puskesmas mandala  mekar kota bandung . Jurnal sehat masada , 14(1), 51-63.
Perwita,  F.  D.,  Sandra,  C.,  &  Hartanti,  R.  I.  (2020).  Pengaruh  Pelayanan  Prima  Terhadap Kepuasan  Pasien  di  Instalasi  Rawat  Inap  Rumah  Sakit  Daerah  Kalisat  Kabupaten Jember. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat , 16 (1), 27-35. DOI: https://doi.org/10.19184/ikesma.v16i1.16925
Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2014
Putra, M., & Dalilah, D. (2024, March). Pendampingan Pengolahan Data Penerima Bantuan
Sosial  di  Kelurahan  Taba  Koji  Lubuklinggau.  In Journal  of  Social  Responsibility Projects by Higher Education Forum (Vol. 4, No. 3, pp. 160-168).
Rahman,  M.  T.,  Syahida,  N.  P.,  &  Isnaini,  Y.  (2018).  Implementasi  Sistem Informasi Administrasi  Dalam  Peningkatan  Pelayanan  Kesehatan  Pada Puskesmas Bayan. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 48-55.
Sinaga,  E.  S.,  Ginting,  I.  R.,  Kusumaratna,  R.  K.,  &  Marthias,  T.  (2021).  Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI, 10(3), 1-9.
Syafira,  M.,  Yoserizal,  Y.,  &  Putera,  R.  E.  .  (2023).  Analisis  Kinerja  Puskesmas  Seberang Padang Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan. Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) , 3 (1), 15–26.
The  SMERU  Research  Institute.  (2021).  Kajian  Dampak  Bantuan  Iuran  Program  Jaminan Kesehatan  pada  Masyarakat  Miskin  dan  Tidak  Mampu.  Diakses  dari https://smeru.or.id/id/research-id/kajian-dampak-bantuan-iuran-program-jaminan- kesehatan-pada-masyarakat-miskin-dan-tidak
Zebua, C. F. P., Ardhila, D., Yuriska, & Agustina, D. (2023). Peran sistem Informasi dalam Meningkatkan  Efisiensi  Administrasi  pada  Puskesmas:  Studi  Literatur. ARRAZI: Scientific Journal of Health , 1 (1), 1–9.
Zelika, H., & As’ari, H. (2022). Implementasi Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan  Di  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Hukum,  Politik  dan  Ilmu  Sosial ,  1(4),  139- 146.