PENGGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PUTUSAN PERKARA PORNOGRAFI (STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PID SUS/2021/PN KUPANG DAN PUTUSAN NOMOR 162/PID.SUS/2020/PN KUPANG)
Karloswan Sersan Sedau 1* , Reny Rebeka Masu 2 , Ishak Alfred Tungga 3
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
Email: karlossedau@gmail.com
*Correspondence INFO ARTIKEL ABSTRAK Diterima  : 30-05-2023 Direvisi : 13-06-2023 Disetujui  : 14-06-2023 Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk:  pertama  menjelaskan  fungsi dokumen elektronik sebagai alat bukti oleh hakim dalam pertimbangan Putusan  Perkara  Pornografi  Nomor:  16/Pid.Sus/2021/PN  Kupang  dan Nomor:  162/Pid.Sus/2021/PN  Kupang.  Kedua,  untuk  mengetahui pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  Perkara  Pornografi  Nomor: 16/Pid.Sus/2021/PN  Kupang  dan  Nomor:  162/Pid.Sus/2021/PN Kupang.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Kupang, menggunakan  metode literature review yaitu pengumpulan intisari dari dokumen,  buku  jurnal,  majalah,  surat  kabar,  dan  sumber  yang  berasal dari  media  elektronik  atau  laporan-laporan  yang  berhubungan  dengan topik yang diteliti di mana teknik analisis bahan yang penulis gunakan adalah  teknik  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan penulis menunjukan bahwa: (1) Alat bukti berupa Informasi elektronik dan/atau  dokumen  elektronik,  bisa  berdiri  sendiri  sebagai  alat  bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016  tentang  ITE  dan  alat  bukti  yang  tidak  berdiri  sendiri  (pengganti surat  dan  perluasan  bukti  petunjuk)  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP.  (2) Disparitas dalam perkara pornografi Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2021/PN.Kpg  di  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun sedangkan Putusan Nomor: 162/Pid.Sus/2020/PN.Kpg dipidana penjara selama  9  (sembilan)  bulan.  Perbedaan  putusan  tersebut  merupakan pertimbangan hakim dilatar-belakangi oleh rasa keadilan yang berbeda yang kemudian dapat dibedakan sebagai pertimbangan yuridis dan non yuridis.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to:  first,  to  explain  the  function  of electronic documents as evidence by judges in the consideration of the Decision  on  Pornography  Case  Number:  16/Pid.Sus/2021/PN  Kupang and  Number:  162/Pid.Sus/2021/PN  Kupang.  Second,  to  find  out  the judge's  consideration  in  the  Decision  on  Pornography  Case  Number: 16/Pid.Sus/2021/PN  Kupang  and  Number:  162/Pid.Sus/2021/PN Kupang.  This  research  was  conducted  at  the  Kupang  District  Court, using  the  literature  review  method,  namely  collecting  digests  from documents,  journal  books,  magazines,  newspapers,  and  sources originating from electronic media or reports related to the topic under study  where  the  material  analysis  technique  the  author  uses  is descriptive analysis technique. The results of the research conducted by the author show that: (1) Evidence in the form of electronic information and / or electronic documents, can stand alone as evidence as stated in Article 5 of Law Number 19 of 2016 concerning ITE and evidence that does  not  stand  alone  (substitute  for  letters  and  expansion  of  clue evidence)  Article  184  paragraph  (1)  KUHAP.  (2)  Disparity  in pornography  cases  Decision  Number:  16/Pid.Sus/2021/PN.Kpg  was
Kata kunci : Penggunaan Dokumen Elektronik; Alat
Bukti;  Pertimbangan  Hakim; Putusan Perkara;  Pornografi.
Keywords:. Use of Electronic Documents; Evidence; Judges Consideration; Case Decisions; Pornography.
Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Perkara Pornografi (Studi Putusan Nomor 16/Pid Sus/2021/Pn Kupang Dan Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/Pn Kupang)
imprisoned for 1 (one) year while Decision Number:
162/Pid.Sus/2020/PN.Kpg  was  imprisoned  for  9  (nine)  months.  The difference in these decisions is the judge's consideration motivated by a different  sense  of  justice  which  can  then  be  distinguished  as  juridical and non-juridical considerations.

## Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Indonesia diakui sebagai negara hukum  sesuai  dengan ketentuan  yang tercantum dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3).  Ini berarti bahwa semua bidang kehidupan negara diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Hukum harus dilaksanakan dan  ditegakkan  (Heru  Kurniawan,  2020).  Semua  orang  berharap  bahwa  ketika  terjadi peristiwa nyata, hukum akan diterapkan dengan adil. Hukum dibuat untuk kepentingan manusia,  oleh  karena  itu,  implementasi  dan  penegakan  hukum  harus  memberikan manfaat  yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat (Moho, 2019). Peran yang sangat penting  dalam  negara  hukum  diemban  oleh  penegak  hukum,  terutama  hakim.  Tugas utama  hakim  meliputi  pemeriksaan,  pengadilan,  dan  memberikan  putusan  atas  perkara yang diajukan kepada mereka (Marsinah, 2018).
Terbitnya  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  merupakan  hasil  perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik.  Undang-Undang  tersebut  menjadi  dasar  hukum  yang  substantif dalam  mengatur  tentang  alat  bukti  elektronik  (Rajab,  2018).  Dalam  hal  ini,  Undang- Undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  memberikan  pengakuan  terhadap keberadaan  alat  bukti  elektronik,  menunjukkan  bahwa  alat  bukti  tidak  hanya  terbatas pada  yang  diatur  dalam  KUHAP.  Meskipun  demikian,  muncul  permasalahan  ketika persyaratan  formil  yang  diatur  dalam  KUHAP  diterapkan  pada  alat  bukti  elektronik (Pribadi, 2018).
Undang-Undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  sebagai  dasar hukum  untuk  alat  bukti  elektronik,  tidak  memberikan  ketentuan  yang  terperinci mengenai  prosedur  atau  tata  cara  pengajuan  alat  bukti  elektronik  di  Pengadilan. Akibatnya, seringkali alat bukti elektronik ini tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama  dengan  alat  bukti  konvensional  yang  diatur  dalam  KUHAP  (Riadi,  Rato,  & Susanti, 2022).
Pasal  183  KUHAP  menyatakan  bahwa  seorang  hakim  hanya  dapat  memutuskan seseorang bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana jika ia memiliki minimal dua alat bukti  yang  sah  yang  memberikan  keyakinan  bahwa  tindak  pidana  benar-benar  terjadi dan  terdakwa  yang  bersalah.  Alat  bukti  tersebut  diperoleh  melalui  pemeriksaan  di sidang  pengadilan,  yang  didasarkan  pada  surat  dakwaan  yang  diajukan  oleh  Penuntut Umum dan dilimpahkan ke pengadilan. Pasal 184 KUHAP juga menjelaskan bahwa alat bukti  yang  sah  termasuk  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan keterangan terdakwa (Pratiwi & Yulianti, 2022).
Penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam mengungkap kejahatan internet  dapat  dilihat  dalam  kasus  pornografi  (Daniel  Widya  Kurniawan,  2020). Pornografi  merupakan  permasalahan  sosial  yang  rumit,  terutama  karena  adanya peningkatan  kasus  pornografi  yang  terjadi  melalui  media  sosial  seperti  Facebook, Messenger,  WhatsApp,  dan  berbagai  platform  lainnya  yang  memanfaatkan  kemajuan teknologi.  Oleh karena itu, penggunaan dokumen elektronik  diharapkan dapat  menjadi alat  bukti  yang  efektif  dalam  membuktikan  kejahatan  pornografi  yang  semakin  marak saat ini (Frananda, 2021).
Hasil  pra-penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  di  Pengadilan  Negeri  Kupang mengungkapkan  beberapa  putusan  perkara  pornografi  yang  akan  disampaikan.  Salah satunya  adalah  putusan  perkara  dengan  nomor  16/Pid.Sus/2021/PN  Kupang  yang melibatkan terdakwa bernama Aprolus Afner Nalle, yang dihukum oleh majelis hakim dengan  pidana  penjara  selama  satu  tahun  (Banjarnahor  &  Faridah,  2023).  Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian dijelaskan dalam tulisan ini dengan judul "Penggunaan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti oleh Hakim dalam Pertimbangan  Putusan  Perkara  Pornografi  (Studi  Putusan  Nomor  16/Pid  Sus/2021/PN Kupang dan Putusan Nomor 162/Pid Sus/2020/PN Kupang)".

## Metode Penelitian
1. Spesifikasi Penilitian
Spesifikasi  penelitan  yang  calon  peneliti  kerjakan  yakni  bersifat  normatif  yakni menelaah sumber-sumber pustaka, putusan pengadilan, dokumen serta buku-buku.
2. Aspek Penelitian
a. Dokumen  Elektronik  sebagai  alat  bukti  oleh  hakim  dalam  perkara  pornografi putusan  nomor:  16/Pid.Sus/2021/PN  Kupang  dan  nomor  162/Pid.Sus/2021/PN Kupang.
b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap perkara pornografi dalam putusan  nomor:  16/Pid.Sus/2021/PN  Kupang  dan  nomor  162/Pid.Sus/2021/PN Kupang
c. Contoh kasus pidana dengan alat bukti Dokumen Elktronik;
d. Kasus pornografi pada putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang
e. Kasus pornografi pada putussan nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang
3. Metode  pendekatan.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  calon  peneliti  dalam penelitian ini adalah:
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  kasus  untuk  menganalisis  kasus- kasus  tindak  pidana  pornografi  yang  terdapat  dalam  Putusan  PN  Kupang  Nomor 16/Bis.Sus/2021/PN  Kupang  dan  Putusan  PN  Kupang  Nomor  162/Pid.Suss/2020/PN Kupang.  Pendekatan  studi  kasus  dilakukan  dengan  mengkaji  kasus-kasus  yang  terkait dengan  isu  yang  sedang  dihadapi,  dan  menganalisis  putusan  pengadilan  yang  telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Perkara Pornografi (Studi Putusan Nomor 16/Pid Sus/2021/Pn Kupang Dan Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/Pn Kupang)
Pendekatan  Undang-undang  yang  dimana  pendekatan  yang  dilakukan  menelaah semua  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkut-paut  dengan  isu  hukum  yang ingin diteliti.

## Hasil dan Pembahasan
1. Penggunaan  Dukumen  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  Oleh  Hakim  Dalam Pertimbangaan Putusan Perkara Pornografi
Pengertian pembuktian dalam kamus bahasa Indonesia merujuk pada proses atau metode  yang  digunakan  untuk  membuktikan  kebenaran  atau  ketidakbenaran  argumen terdakwa  dalam  sidang  pengadilan.  Menurut  (Nugroho,  2017),  Dari  perspektif  hukum, pembuktian  melibatkan  seperangkat  aturan  yang  menggarisbawahi  dan  memberikan panduan  tentang  metode  yang  sah  untuk  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan kepada terdakwa.
Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana  Indonesia  mengadopsi  pendekatan  pembuktian  negatif  (negatif  wettelijk)  atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian ini memiliki kesamaan  dengan  sistem  pembuktian  conviction  in  raison,  di  mana  hakim  dalam membuat  keputusan  mengenai  kesalahan  atau  tidaknya  seorang  terdakwa  terikat  oleh alat  bukti  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  dan  keyakinan  (nurani)  pribadi  hakim. Dalam  sistem  pembuktian  negatif,  terdapat  dua  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk membuktikan  kesalahan  terdakwa,  yaitu  adanya  alat  bukti  yang  sah  yang  ditentukan oleh undang-undang (wettelijk) dan keyakinan hakim (negatif).
Menurut (Ramadhan, 2017), Sistem pembuktian negatif (negative wettelijkbewijstheorie)  atau  sistem  pembuktian  berdasarkan  undang-undang  secara negatif  menegaskan  bahwa  pemidanaan  bergantung  pada  pembuktian  ganda  (dubbel engrondslag:  Simons),  yaitu  berdasarkan  peraturan  undang-undang  dan  keyakinan hakim.  Keyakinan  hakim  didasarkan  pada  peraturan  undang-undang.  Oleh  karena  itu, dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim harus memiliki minimal 2 alat bukti dan  keyakinannya.  Keyakinan  hakim  harus  dibangun  dengan  memiliki  minimal  2  alat bukti. Tanpa adanya minimal alat bukti tersebut, keyakinan hakim tidak dapat terbentuk.
Mengenai  alat-alat  bukti  yang  dapat  digunakan  hakim  untuk  menentukan seseorang  bersalah  atau  tidak  telah  diatur  dalam  Pasal  184  KUHAP  yang  meliputi: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa (Hanafi & Pamuji, 2019).
Berdasarkan  Pasal  184  KUHAP,  bukti  elektronik  tidak  termasuk  dalam  kategori alat  bukti  yang  diakui  secara  sah.  Meskipun  demikian,  Mahkamah  Agung  dalam suratnya kepada Menteri Kehakiman pada tanggal 14 Januari 1988
No.39/TU/88/102/Pid  menyatakan  pandangannya  bahwa  microfilm  atau  microfiche dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan sebagai pengganti alat bukti surat. Namun, hal ini hanya berlaku jika microfilm atau microfiche telah dijamin keotentikasian dan dapat dilacak melalui registrasi dan berita acara. Dalam
pandangan  Mahkamah  Agung,  bukti  elektronik  berupa  microfilm  atau  microfiche memiliki status yang setara dengan bukti surat dan berfungsi dengan cara yang serupa.
Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai penggunaan bukti elektronik juga tercantum  dalam  beberapa  undang-undang  khusus,  seperti  Undang-Undang  RI  Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  telah  mengalami perubahan  dengan  Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2001,  Undang-Undang  RI Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang  telah  mengalami  perubahan  dengan  Undang-Undang  RI  Nomor  19  Tahun  2016, Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  Undang-Undang  RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,  serta  Undang-Undang  RI  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Dalam  Undang-Undang  pidana  khusus,  alat  bukti  elektronik  dirumuskan  secara tegas  dan  mempunyai  kekuatan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  (Kartika,  2019).  Namun, terdapat  perbedaan  kebijakan  dalam  perundang-undangan  pidana  mengenai  status  alat bukti  elektronik.  Beberapa  peraturan  menganggap  alat  bukti  elektronik  sebagai perluasan  dari  alat  bukti  surat  dan  petunjuk,  sementara  peraturan  lain  mengakui  alat bukti  elektronik  sebagai  entitas  yang  berdiri  sendiri.  Perkembangan  terbaru  dalam  hal alat bukti dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  ITE.  Undang-Undang  ini  merupakan respons  terhadap  perkembangan  kejahatan  berbasis  teknologi  informasi  (cybercrime) dan  memberikan  pengakuan  terhadap  alat  bukti  elektronik  yang  sangat  penting  dalam penanganan  kejahatan  tersebut,  seperti  informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik (Wijayanti & Pujiyono, 2012).
Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  informasi  elektronik  dan  dokumen elektronik, informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki kekuatan sebagai alat bukti  yang  sah.  Pasal  tersebut  juga  menjelaskan  bahwa  informasi  elektronik  dan dokumen  elektronik  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  diakui  secara  hukum dalam  proses  hukum  di  Indonesia.  Penegasan  mengenai  penggunaan  informasi elektronik  dan  dokumen  elektronik  sebagai  alat  bukti  juga  tercantum  dalam  Pasal  44 UU  No.  11  Tahun  2008,  yang  menyebutkan  bahwa  alat  bukti  dalam  penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  pengadilan  mencakup  alat  bukti  yang  diatur  dalam perundang-undangan,  serta  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  sebagai alat bukti tambahan.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 4, serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dapat disimpulkan bahwa bukti elektronik memiliki status sebagai alat bukti yang mandiri dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia. Oleh karena itu, bukti elektronik dapat digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam  persidangan.  Selain  itu,  status  bukti  elektronik sebagai  alat  bukti  yang  berdiri  sendiri  juga  berlaku  dalam  konteks  tindak  pidana
terorisme (Pasal 38 UU No. 9 Tahun 2013), tindak pidana pencucian uang (Pasal 73 UU No.  8  Tahun  2010),  tindak  pidana  narkotika  (Pasal  86  UU  No.  35  Tahun  2009),  dan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 20 UU No. 21 Tahun 2007).
Pasal  26A  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  menyatakan  bahwa  dalam kasus tindak pidana korupsi, bukti elektronik dapat dianggap sebagai perluasan dari alat bukti  yang  sah.  Pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  bukti  yang  diucapkan,  dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik melalui alat optic atau teknologi serupa, serta dokumen  yang  dapat  dilihat,  dibaca,  atau  didengar  baik  dalam  bentuk  fisik  maupun elektronik,  seperti  tulisan,  suara,  gambar,  dan  lainnya,  dapat  digunakan  sebagai  bukti yang memiliki makna dalam pengadilan.
Pasal  188  ayat  (1)  KUHAP  menyatakan  bahwa  petunjuk  merupakan  suatu peristiwa  atau  tindakan  yang  menunjukkan  adanya  tindak  pidana  dan  identitas pelakunya,  baik  melalui  korelasi  dengan  elemen-elemen  lainnya  dalam  kasus  tersebut. Pada  ayat  (2)  pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa  petunjuk  hanya  dapat  diperoleh  dari keterangan  saksi,  surat,  dan  keterangan  terdakwa.  M.  Yahya  Harahap  menyatakan bahwa  Pasal  182  ayat  (2)  KUHAP  memberikan  batasan  terhadap  kewenangan  hakim dalam memperoleh petunjuk  sebagai  alat bukti.  Sumber-sumber  yang dapat  digunakan untuk  membangun  petunjuk  terbatas  pada  alat-alat  bukti  yang  secara  spesifik  diatur dalam  Pasal  188  ayat  (2).  Ketentuan  ini  secara  tegas  menegaskan  bahwa  petunjuk "hanya" dapat diperoleh melalui: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
Dari  perkataan  “hanya”,  tampaknya  sudah  secara  “limitatif”  ditentukan,  yang berarti  dilarang  mencari  dan  memperoleh  petunjuk  dari  bukti  keterangan  ahli.  Apabila ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dikaitkan dengan Pasal 26A UU No. 20  Tahun  2001,  maka  saat  ini  alat  bukti  petunjuk  berasal  dari  keterangan  saksi,  surat, keterangan terdakwa, dan bukti elektronik berupa informasi dan dokumen.
Dengan  demikian,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  bukti  elektronik  berupa informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  memiliki  keabsahan  sebagai  alat  bukti  dalam proses  hukum  pidana.  Bukti  elektronik  memiliki  tiga  status,  yaitu  sebagai  pengganti surat, alat bukti yang mandiri, dan perluasan dari bukti petunjuk. Meskipun tidak diatur secara  eksplisit  dalam  KUHAP,  pengaturan  mengenai  status  bukti  elektronik  dapat ditemukan  dalam  undang-undang  khusus  dan  instrumen  hukum  yang  dikeluarkan  oleh Mahkamah Agung. Status-status tersebut dapat disederhanakan menjadi dua, yakni alat bukti  yang berdiri  sendiri  dan alat bukti  yang bukan berdiri  sendiri (sebagai  pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk).
Sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  dalam  hukum  acara  pidana,  bukti  elektronik memiliki keberlakuan yang sah sebagai alat bukti. Bukti elektronik memiliki dua status, yaitu  sebagai  alat  bukti  yang  mandiri  dan  sebagai  pengganti  surat  serta  perluasan  dari bukti  petunjuk.  Meskipun  tidak  diatur  secara  tegas  dalam  KUHAP,  penggunaan  bukti elektronik  diakui  dalam  praktik  peradilan  pidana  dan  diatur  dalam  undang-undang khusus  serta  instrumen  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung.  Undang- undang  khusus  tersebut  telah  menetapkan  penggunaan  bukti  elektronik  dalam
pembuktian  perkara  pidana,  baik  pada  tahap  penyidikan,  penuntutan,  maupun persidangan.
Pasal 5 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 menentukan, bahwa informasi elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  dinyatakan  sah  apa  bila  menggunakan  system  elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian ayat (4) pasal itu  menentukan,  bahwa  ketentuan  mengenai  informasi  dan/atau  dokumen  elektronik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku  untuk:  (a)  surat  yang  menurut undang  undang  harus  dibuat  dalam  bentuk  tertulis;  dan  (b)  surat  beserta  dokumennya yang  menurut  undang-undang  harus  dibuat  dalam  bentuk  akta  notaris  atau  akta  yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Menurut  Pasal  6  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  pornografi,  jika  tidak  ada ketentuan  lain  yang  mensyaratkan  bentuk  tertulis  atau  asli,  bukti  elektronik  berupa informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dianggap  sah  jika  dapat  diakses, ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Dalam  prinsip kesetaraan  fungsional,  informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  dianggap  setara  dengan bukti  tulisan  atau  surat.  Dalam  Pasal  5  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  Jo.  Pasal  6  UU  No.  11 Tahun 2008, dijelaskan bahwa bukti elektronik dianggap sah jika menggunakan sistem elektronik  yang telah ditentukan dan memenuhi persyaratan akses, tampilan, keutuhan, dan  pertanggungjawaban.  Pendapat  Debra  di  atas  juga  menyatakan  bahwa  bukti elektronik  yang dapat dipercaya, relevan, dan memiliki kekuatan materi harus diterima sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana di pengadilan. Dengan demikian, informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  diakui  sebagai  alat  bukti  yang  sah  untuk mengatasi  pelanggaran  dalam  sistem  elektronik  dan  transaksi  elektronik,  terutama dalam pembuktian tindak pidana yang melibatkan penggunaan sistem elektronik.
2. Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap perkara  pornografi  dalam  putusan  nomor  16/Pid.Sus/2021/PN  Kupang  dan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kupang
Dalam  menerapkan  hukum  positif,  penting  untuk  mempertimbangkan  prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat agar putusan hakim diterima dengan baik oleh semua  pihak.  Oleh  karena  itu,  hakim  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjamin kebenaran, kepastian hukum,  dan keadilan bagi  setiap individu.  Putusan hakim selama proses peradilan bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan memberikan manfaat  dari  hukum,  baik  untuk  masyarakat  maupun  pelaku  tindak  pidana.  Dalam memberikan  putusan,  hakim  perlu  mempertimbangkan  faktor-faktor  yang  dapat memberatkan  atau  meringankan  pidana,  seperti  usia  terdakwa  yang  sudah  lanjut  atau riwayat  kejahatan  sebelumnya.  Dalam  menentukan  sanksi  pidana,  hakim  harus mempertimbangkan  aspek-aspek  yuridis  dan  non-yuridis.  Pertimbangan  hakim  ini didasarkan  pada  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan,  yang  juga  disebut sebagai  pertimbangan  yuridis.  Pertimbangan  hakim  yang  bersifat  yuridis  ini  dapat diklasifikasikan berdasarkan:
1. Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  Dakwaan  ini  merupakan  acuan  hukum  acara pidana yang berisi identitas terdakwa serta tindak kriminal apa yang dilakukan oleh
Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Perkara Pornografi (Studi Putusan Nomor 16/Pid Sus/2021/Pn Kupang Dan Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/Pn Kupang)
terdakwa  beserta  uraiannya.  Dakwaan  ini  juga  digunakan  oleh  hakim  sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana.
2. Keterangan  terdakwa  merupakan  apa  saja  perkataan  terdakwa  dalam  persidangan berisikan perihal perbuatannya. Keterangan ini diatur dalam KUHAP Pasal 184
3. Keterangan Saksi, yaitu penjelasan perihal apa saja yang di dengar maupun dilihat saksi  secara  langsung  dan  disampaikan  dalam  persidangan  dengan  disumpah terlebih dahulu. Keterangan saksi ini dapat mengungkap perbuatan pidana apa yang terjadi.
4. Barang  Bukti  juga  dapat  menjadi  pertimbangan  dan  menambah  keyakinan  hakim untuk  menentukan  suatu  perbuatan  pidana  benar-benar  terjadi.  Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis sendiri yaitu dibagi berdasarkan: (a) Tujuan pelaku  melakukan  tindak  pidana  Saat  pelaku  melakukan  suatu  tindak  pidana  pasti ada tujuan  atau maksud  tertentu  yang ingin  dicapai  oleh terdakwa atau ada alasan tertentu  yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.  (b) Sikap pelaku  saat  dan  setelah  melakukan  tindak  pidana  Hal  ini  dapat  di  identifikasikan pada  saat  pelaku  dimintai  keterangan  tentang  perbuatannya,  jika  ia  menjelaskan dengan jelas dan tidak terbelit-belit, pelaku membenarkan tindakannya dan berjanji tidak  mengulangi  kembali,  maka  hakim  menilai  bahwa  pelaku  bertanggungjawab atas  perbuatan  yang  dilakukannya.  Hakim  juga  akan  mempertimbangkan  apakah pelaku  memberi  ganti  rugi  atau  uang  santunan  dan  melakukan  permintaan  maaf kepada  keluarga  korban.  (b)  Latar  belakang  kehidupan  pelaku  Kehidupan  pelaku pada  saat  sebelum  melakukan  tindak  pidana  juga  menjadi  dasar  hakim mempertimbangkan  hukuman  pidana  untuknya.  Misalnya,  jika  pelaku  belum bertindak  kriminal  sebelumnya  atau  kondisi  ekonomi  pelaku  yang  tergolong kedalam  kondisi  masyarakat  kurang  mampu,  maka  akan  menjadi  pertimbangan hakim untuk mengurangi sanksi yang akan diberikan.
Dalam  proses  pengadilan,  terkadang  terjadi  ketidaksesuaian  dalam  pemberian hukuman  pidana  yang  disebut  disparitas  pidana.  Disparitas  pidana  terjadi  ketika  dua pelaku  kejahatan  yang  melakukan  tindak  pidana  yang  sama  dan  dijerat  dengan  pasal yang sama, tetapi menerima hukuman yang berbeda. Disparitas juga bisa terjadi antara dua  pelaku  tindak  pidana  yang  berkomplot.  Peran  hakim  sangat  berpengaruh  dalam terjadinya  disparitas  pidana  karena  kurangnya  pedoman  yang  jelas  dalam  menentukan hukuman  pidana  dan  kebebasan  hakim  dalam  memutuskan  hukuman.  Faktor  ini mengindikasikan  perlunya  adanya  panduan  bagi  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan pidana  yang  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Disparitas  pidana  bisa  dibenarkan dalam  beberapa  kasus  tindak  pidana  yang  serius,  tetapi  perlu  adanya  asumsi  dan  latar belakang yang jelas dan dapat diterima.
Berikut  beberapa  perkara  terjadinya  disparitas  dalam  tindak  pidana  pornografi terjadi Di Pengadilan Negeri Kupang yang tertuang dalam putusan 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang dan tahun 2020 dengan putusan 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang. Kedua putusan tersebut sama-sama melanggar Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44
Tahun  2008  tentang  pornografi  yakni  membuat,  memperbanyak,  menggandakan, menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,  memperjual- belikan,  menyewakan  atau  menyediakan  pronografi  yang  secara  eksplisit  memuat persenggamaan,  termasuk  persenggamaan  yang  menyimpang,  kekerasan  seksual, masturbasi  atau  onani,  ketelanjangan  atau  tampilan  yang  mengesankan  ketelanjangan, alat  kelamin.  Berikut  ini  adalah  analisa  kasus  dan  pertimbangan-pertimbangan  hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi:
1. Kasus Posisi I putusan No.: 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang
Dalam perkara tindak pidana pornografi dengan nomor perkara 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang, terdakwa yang dikenal dengan nama Aprolus Afner Nalle alias Ap, seorang pria yang tinggal di Jln. Nikolas Penun Limau RT. 001 RW. 001 Kel. Naioni,  Kec.  Alak,  Kota  Kupang,  diduga  melakukan  tindakan  yang  melibatkan pengiriman  pesan  dan  konten  pornografi  melalui  akun  Facebooknya  kepada  korban bernama  Glory  Estevan  Hendrik,  yang  juga  memiliki  akun  Facebook  dengan  nama Glory  van  Louis.  Dalam  pesan  tersebut,  terdakwa  menawarkan  jasa  dengan  kalimat yang  merujuk  pada  kegiatan  seksual  dan  melampirkan  foto  alat  kelamin  pria  (milik terdakwa)  serta  video  porno  dengan  durasi  tertentu.  Terdakwa  juga  mengarahkan korban  untuk  bertemu  di  depan  Gereja  Koinonia,  meminta  korban  untuk  memotret dirinya  dalam  pose  telanjang,  dan  memberikan  alamat  terdakwa  di  jalur  40.  Setelah korban mencari tahu identitas pemilik akun Facebook bernama Bojan (yang digunakan terdakwa), korban melakukan percakapan dengan terdakwa yang mengakui identitasnya sebagai  Ap  dan  memberikan  nomor  WhatsApp  terdakwa.  Pada  tanggal  13  November 2020,  korban  datang  ke  tempat  terdakwa  dengan  didampingi  oleh  tiga  anggota kepolisian  dan  terdakwa  kemudian  diamankan.  Perbuatan  terdakwa  dianggap mengganggu dan membuat korban merasa malu, karena terdakwa adalah sepupu korban dan  memperlakukan  korban  seolah-olah  korban  adalah  seorang  pelacur.  Tindakan terdakwa  tersebut  melanggar  Pasal  29  Jo  Pasal  4  Ayat  (1)  huruf  e  Undang-undang  RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Dalam  mempertimbangkan  sanksi  pidana  terhadap  terdakwa  dalam  perkara Nomor  16/Pid.Sus/2021/PN  Kupang,  hakim  memiliki  beberapa  pertimbangan,  di antaranya:
a) Terpenuhinya  unsur  "setiap  orang"  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang- Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Unsur ini mencakup individu atau perusahaan  yang  identitasnya  telah  diuraikan  dalam  surat  dakwaan  yang  diajukan oleh  jaksa  penuntut  umum.  Dalam  kasus  ini,  Aprolus  Afner  Nalle  alias  Ap memenuhi unsur "setiap orang" sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.
b) Terpenuhinya  unsur  melakukan,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan materi pornografi yang secara eksplisit  mengandung  adegan  persenggamaan,  termasuk  persenggamaan  yang menyimpang,  kekerasan  seksual,  masturbasi  atau  onani,  ketelanjangan,  atau
Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Perkara Pornografi (Studi Putusan Nomor 16/Pid Sus/2021/Pn Kupang Dan Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/Pn Kupang)
tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin. Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi Facebook Messenger dengan kalimat "Bisa Bako’i ko? 1 jam 150, mau ko?" yang dilengkapi dengan foto alat kelamin terdakwa dan video porno berdurasi 1 menit 27 detik kepada korban.
Hakim  mempertimbangkan  berbagai  faktor  yang  menyebabkan  sanksi  yang diberikan  kepada  terdakwa  menjadi  lebih  berat  dalam  kasus  tindak  pidana  pornografi ini.  Tindakan  terdakwa,  seperti  mengirim  pesan  melalui  Facebook  Messenger  kepada akun  Facebook  milik  Glory  Estevan  Hendrik  dengan  kalimat  "Bisa  Bako'i  ko?  1  jam 150, mau ko?", serta melampirkan foto alat kelamin terdakwa dan video porno berdurasi 1  menit  17  detik,  telah  menimbulkan  rasa  malu  dan  ketidaknyamanan  pada  korban. Sebagai  faktor  yang  meringankan,  terdakwa  mengakui  perbuatannya.  Oleh  karena  itu, hakim  memutuskan  untuk  memberikan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  kepada terdakwa Aprolus Afner Nallealias Ap, serta menyita barang bukti yang terdiri dari satu unit  handphone  merk  Samsung  Galaxy  A6  dengan  nomor  IMEI  1:  357931093627003, nomor  IMEI  2:  357932093627001,  satu  buah  SIM  card  Telkomsel  dengan  nomor 082235504804  yang  terdapat  di  dalam  handphone,  18  lembar  print  out  percakapan messenger  dari  akun  Facebook  dengan  nama  Bojan,  dan  satu  buah  flashdisk  merk  HP berwarna putih biru  yang berisi video porno hasil unduhan dari pesan akun messenger Facebook dengan nama Bojan, berdurasi 1 menit 27 detik.
Penulis  memberikan  analisis  terhadap  Putusan  Nomor  16/Pid.Sus/2021/PN Kupang  yang  menyatakan  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana  pornografi dengan  memanfaatkan  orang  lain  sebagai  objek  yang  mengandung  konten  pornografi. Tindakan ini melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dalam memutuskan pidana, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Dari segi yuridis, terdakwa terbukti memenuhi unsur dakwaan yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum.  Terdakwa  juga  mengakui  perbuatannya berdasarkan  barang  bukti  dan  keterangan  saksi  yang  menyatakan  bahwa  terdakwa bersalah  melakukan  tindak  pidana  pornografi.  Dari  segi  non-yuridis,  hakim mempertimbangkan  bahwa  terdakwa  tidak  pernah  menjalani  masa  hukuman sebelumnya,  serta  sikap  terdakwa  yang  baik  dan  pengakuannya  selama  persidangan. Penulis  berpendapat  bahwa  vonis  hukuman  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  denda sebesar  Rp.  500.000.000,-  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  dalam  Undang-Undang  No  44  Tahun  2008  tentang  pornografi.  (Mahkamah Agung RI 2021)
2. Kasus Posisi II nomor perkara 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang
Dalam  putusan  dengan  nomor  perkara  162/Pid.Sus/2020/PN  Kupang,  terdapat kasus  kedua  tindak  pidana  pornografi  yang  melibatkan  Stevanus  Lere  Ri'a  sebagai terdakwa.  Kejadian  tersebut  terjadi  pada  tanggal  20  Mei  2020  di  kios  milik  terdakwa yang  berlokasi  di  jalan  Adisucipto,  Kelurahan  Oesapa,  Kecamatan  Kelapa  Lima. Awalnya,  terdakwa  melakukan  tindakan  dengan  membuka  celana  dan  mengambil beberapa  foto  kelaminnya  yang  sedang  tegang  menggunakan  handphone  Samsung
warna hitam model SM-J11 miliknya, lalu menyimpan foto-foto tersebut di dalam galeri handphone.  Selanjutnya,  terdakwa  membuka  akun  Facebook  dengan  nama  Stefanus Lere Ri'a menggunakan handphone pribadinya. Melalui Facebook Messenger, terdakwa mengirim  beberapa  foto  kelaminnya  yang  telah  disimpan  di  galeri  handphone,  serta menambahkan pesan teks pada foto-foto tersebut, kepada akun Facebook saksi bernama Yunita Kalelena. Terdakwa meminta saksi untuk datang ke kios miliknya dengan tujuan untuk melakukan hubungan intim. Perbuatan terdakwa ini merupakan pelanggaran yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
Pertimbangan  hakim  dalam  menentukan  hukuman  pidana  dalam  perkara  Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang didasarkan pada beberapa hal berikut:
1. Terpenuhinya  unsur  setiap  orang:  Dalam  kasus  ini,  terdakwa,  yang  bernama Stevanus  Lere  Ri'a,  memenuhi  kriteria  sebagai  individu  yang  didakwa  oleh  jaksa penuntut umum karena melakukan tindak pidana
2. Terpenuhinya  unsur  membuat,  memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi  yang  secara  eksplisit  memuat persenggamaan,  termasuk  persenggamaan  yang  menyimpang,  kekerasan  seksual, masturbasi  atau  onani,  ketelanjangan  atau  tampilan  yang  mengesankan ketelanjangan,  alat  kelamin.  Pada  saat  itu,  terdakwa  dengan  sengaja  mengirim pesan  melalui  aplikasi  messenger  kepada  korban  yang  merupakan  seorang wanita.Menurut penulis, hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada terdakwa selama 9 (sembilan) bulan menimbulkan disparitas, terlebih dalam kasus yang  pertama  terdakwa  dihukum  1  (satu)  tahun  penjara.  Seperti  sudah  dijelaskan dalam kasus posisi sebelumnya, dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No  44  Tahun  2008  perihal  pornografi,  hukuman  penjara  kepada  terdakwa  yang melakukan tindak pidana pornografi yang membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau  menyediakan pronografi yang secara    eksplisit  memuat  persenggamaan,  termasuk  persenggamaan  yang menyimpang,  kekerasan  seksual,  masturbasi  atau  onani,  ketelanjangan  atau tampilan  yang  mengesankan  ketelanjangan,  alat  kelamin  pornografi  dipidana dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan pidana denda Rp.500.000.000,-  (lima ratus  juta  rupiah).  Hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  dalam  kasus  ini  berarti lebih rendah dari hukuman minimal yang sudah ditentukan dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.
Hasil wawancara dengan Hakim Sarlota Marselina Suek, SH di Pengadilan Negeri Kupang  mengungkapkan  penggunaan  dokumen  elektronik  sebagai  bukti  dalam  kasus pornografi,  seperti  yang  terdapat  dalam  putusan  nomor  16/Pid.Sus/2021/PN  Kupang dan  putusan  nomor  162/Pid.Sus/2020/PN  Kupang.  Hakim  Ketua  menjelaskan  bahwa dakwaan  jaksa  penuntut  umum  dalam  kedua  putusan  tersebut  mencakup  pelanggaran pasal-pasal  terkait  pornografi  dan  informasi  dan  transaksi  elektronik.  Berdasarkan
Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Perkara Pornografi (Studi Putusan Nomor 16/Pid Sus/2021/Pn Kupang Dan Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/Pn Kupang)
dakwaan  tersebut,  majelis  hakim  menyimpulkan  bahwa  terdakwa  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  bersalah  dalam  tindak  pidana  pembuatan,  penyediaan,  dan penyebarluasan  pornografi.  Dalam  persidangan,  alat  bukti  yang  digunakan  adalah dokumen  elektronik,  yang  termasuk  dalam  definisi  dokumen  elektronik  sebagaimana diatur  dalam  undang-undang  nomor  19  tahun  2016  tentang  informasi  dan  transaksi elektronik.  Alat  bukti  tersebut  meliputi  18  lembar  cetakan  percakapan  messenger  dari akun  Facebook  dengan  nama  Bojan  dan  satu  flashdisk  yang  berisi  video  porno  yang diunduh dari pesan akun messenger Facebook dengan nama Bojan, berdurasi 1 menit 27 detik.
Dari alat bukti Dokumen Elektronik yang ada hakim mengatakan bahwa alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang terdapat pada pasal 184 KUHAP karena dalam pasal 5  ayat  (2)  undang-undang  ITE  mengatakan  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik  dan/atau hasil cetakannya sebagaimana di  maksud pada ayat  (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di indonesia. Serta  terdapat  beberapa  undang-undang  khusus  yang  mengatur  mengenai  alat  bukti elektronik  yakni  dalam  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 15 ayat (1) mengakui bahwa bukti elektronik yakni hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dilihat dari substansinya berupa dokumen elektronik  memuat  unsur-unsur  pengertian  surat  sehingga  kedudukannya  merupakan perluasan  alat  bukti  surat.  Selanjutnya  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang  Republik  Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 26A menyebut dengan tegas bahwa bukti elektronik perluasan dari alat bukti petunjuk yang diatur  dalam  Pasal  188  KUHAP.  Jadi  keabsahan  alat  bukti  yakni  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  sebagaimana  dapat  disebut  sebagai  perluasan  alat  bukti yang  sudah  ada  yang  diatur  dalam  KUHAP.  Perluasan  yang  dimaksud  telah  dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut: (a).Berfungsi sebagai perluasan alat-alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  hukum  acara  yang  berlaku  di  Indonesia. (b).Cakupan  alat  bukti  yang  telah  diatur  di  dalam  hukum  acara  pidana  diperluas  oleh hasil cetak dari informasi yang merupakan alat bukti surat serta alat bukti petunjuk.
Undang-Undang  sendiri  memberi  kebebasan  terhadap  hakim  dalam  menjatuhkan sanksi  pidana,  tetapi  kebebasan  seorang  hakim  yang  diperjelas  harus  relevan  terhadap Pasal 12 KUHP, yaitu: (1) Pidana penjara, memiliki arti sebagai pemenjaraan sepanjang usia pelaku atau selama waktu yang ditentukan sesuai ketentuan pengadilan, (2) Pidana penjara dalam kurun waktu tertentu, minimal satu hari, sedangkan maksimal lima belas tahun  berkala,  (3)Pidana  pemenjaraan  selama  kurun  waktu  tertentu  dapat  dijatuhkan selama  dua  puluh  tahun  secara  berkala.  Pemenjaraan  ini  dilakukan  pada  tindak kejahatan: pengadilan dapat menentukan pidana/hukuman mati, hukuman seumur hidup, maupun  hukuman  penjara  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Begitupun  dalam  batas  lima belas  tahun  terlampai  akibat  ada  tambahan  hukuman  karena  bersamaan,  pengulangan,
maupun yang ditetapkan oleh Pasal 52; 1) Pidana penjara selama kurun waktu tertentu acap kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. (Mahkamah Agama RI 2020)
Menurut  penulis,  terdapat  perbedaan  hukuman  yang  diberikan  dalam  dua  kasus yang disebutkan. Kedua putusan tersebut melanggar pasal yang sama dalam UU No 44 Tahun  2008  tentang  pornografi.  Disparitas  hukuman  dalam  kasus-kasus  serupa  tidak dilarang,  karena  berbedanya  penerapan  hukuman  terhadap  tindakan  yang  sama  dapat dibandingkan.  Di  Indonesia,  hakim  tidak  diikat  oleh  asas  "The  Binding  Force  of Precedent",  yang  berarti  mereka  tidak  diwajibkan  untuk  mengikuti  putusan  hakim sebelumnya dalam kasus yang serupa. Oleh karena itu, perbedaan putusan dalam kasus yang sama dianggap wajar.

## Kesimpulan
Informasi atau dokumen elektronik dianggap sebagai bukti yang sah dalam hukum acara  pidana  jika  isinya  dapat  diakses,  ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Dalam konteks hukum  acara pidana, bukti informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sebagai alat bukti yang mandiri, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik, sementara  ada juga jenis alat bukti lainnya seperti pengganti surat  dan perluasan bukti petunjuk  yang  diatur  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP.  Terjadi  perbedaan  hukuman dalam kasus tindak pidana pornografi antara putusan dengan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Kpg yang menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan putusan dengan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN.Kpg yang menjatuhkan hukuman penjara selama  9  (sembilan)  bulan.  Perbedaan  putusan  ini  mencerminkan  adanya  disparitas dalam penerapan pasal yang sama, yaitu Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1) UU No 44 Tahun 2008  tentang  pornografi,  namun  hukuman  yang  diberikan  berbeda.  Keputusan  hakim tersebut  didasarkan  pada  pertimbangan  yang  berbeda,  seperti  pertimbangan  tentang keadilan, alasan terdakwa melakukan tindak pidana, serta alasan yang meringankan dan memperberat, yang dapat dianggap sebagai pertimbangan hukum dan non-hukum.
Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Perkara Pornografi (Studi Putusan Nomor 16/Pid Sus/2021/Pn Kupang Dan Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/Pn Kupang)

## Bibliografi
Banjarnahor,  Andrew  Christian,  &  Faridah,  Hana.  (2023).  Tinjauan  Yuridis  Dalam Proses  Pembuktian  Cyber  Pornography  Yang  Dilakukan  Melalui  Media  Sosial Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia. Jurnal  Analisis  Hukum , 6 (1),  33–47. https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.3998
Frananda,  Dio.  (2021).  Strategi  Penyidik  Mengatasi  Kendala  Dalam  Mengumpulkan Alat Bukti Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik. UNES Journal of Swara Justisia , 5 (3), 210–217.
Hanafi, Hanafi, & Pamuji, Reza Aditya. (2019). Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem  Peradilan Pidana di  Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum , 11 (1), 81–90. https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i1.2020
Kartika, Pandoe Pramoe. (2019). Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. Indonesian Journal of Criminal Law , 1 (1), 33–46.
Kurniawan, Daniel Widya. (2020). Kekuatan Pembuktian Cetakan Media Sosial dalam Menyebarluaskan Konten Pornografi Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Verstek , 8 (1).
Kurniawan,  Heru.  (2020). Dokumen  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial . UMSU.
Marsinah,  Rahmah.  (2018).  Kesadaran  Hukum  Sebagai  Alat  Pengendali  Pelaksanaan Hukum Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 6 (2). https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.122
Moho, Hasaziduhu. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Warta Dharmawangsa , 13 (1). https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349
Nugroho, Bastianto. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. Yuridika , 32 (1), 17–36.
Pratiwi,  Feroca  Mevihanna  Noor,  &  Yulianti,  Sri  Wahyuningsih.  (2022).  Penilaian Kekuatan  Alat Bukti  Elektronik  Dalam  Pembuktian  Tindak  Pidana Penyebarluasan  Konten  Pornografi  Melalui  Media  Sosial. Verstek , 10 (1),  59–67. https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.63940
Pribadi, Insan. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana.
Lex Renaissance , 3 (1), 4. https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art4
Rajab,  Achmadudin.  (2018).  URGENSI  UNDANG-UNDANG  NOMOR  19  TAHUN 2016  TENTANG  PERUBAHAN  ATAS  UNDANG-UNDANG  NOMOR  11 TAHUN  2008  TENTANG  INFORMASI  DAN  TRANSAKSI  ELEKTRONIK
SEBAGAI  SOLUSI  GUNA  MEMBANGUN  ETIKA  BAGI  PENGGUNA MEDIA. Jurnal Legislasi Indonesia , 14 (4), 463–471.
Ramadhan, Rizki. (2017). Pembuktian Pasal 71 Ayat (1) JO Pasal 60 Ayat (4) JO Pasal 62  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1997  Tentang  Psikotropika  Dalam  Perkara Nomor: 1147/PID. B/2009/PN. JKT. UT . Universitas Islam Riau.
Riadi,  Rachmad  Yusuf  Augus  Theo,  Rato,  Dominikus,  &  Susanti,  Dyah  Ochtorina. (2022). Legalitas Kontrak Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Hukum Perdata .
Wijayanti,  Alcadini,  &  Pujiyono,  Bambang  Dwi  Baskoro.  (2012).  Perkembangan  Alat Bukti  Dalam  Pembuktian  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Undang  Undang  Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP. Diponegoro Law Journal , 1 (4), 1–11.