## ANALISIS KOMPARASI DAMPAK PEMBANGUNAN DESA DALAM PENGENTASAN MASALAH PENGANGGURAN

## COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IMPACT OF VILLAGE DEVELOPMENT IN ALLEVIATING THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT
Iman Rifai 1 dan Oki Oktaviana 2*
1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Indonesia *Email: oktavianaoki @gmail.com
disubmit: 27 Oktober 2023, direvisi: 1 Desember 2023, diterima: 7 Desember 2023

## ABSTRAK
Tingginya  tingkat  pengangguran  merupakan  indikator  yang  menjadi  salah  satu  permasalahan pembangunan  di  wilayah  provinsi  Banten.  Berbeda  dengan  kondisi  nasional,  pengangguran  di wilayah  perdesaan  di  provinsi  Banten  relatif  selalu  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  wilayah perkotaan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pengangguran di wilayah desa provinsi Banten  sebagai salah satu ukuran efektivitas pembangunan desa yang  selama  ini  dilakukan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif berdasarkan analisis komparasi data pengangguran di wilayah perdesaan dan perkotaan di provinsi Banten sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa . Hasil penelitian menunjukan trend penurunan pengangguran di wilayah perdesaan provinsi  Banten periode  2010-2014  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  periode 2015-2019.  Hal  ini menunjukan bahwa implementasi pembangunan desa pasca UU 6/2014 belum mampu menciptakan akselerasi pengentasan pengangguran di wilayah perdesaan. Belum optimalnya pembangunan desa dalam hal pengurangan pengangguran, disebabkan kurangnya keberpihakan penganggaran di Bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penganggaran pembangunan desa yang selama  ini  dilakukan  lebih  terkonsentrasi  pada  Bidang  Pelaksanaan  pembangunan  desa  dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Kata  kunci: Pengangguran  perdesaan,  Provinsi  Banten,  Undang-Undang  Desa,  Anggaran pembangunan

## ABSTRACT
The high unemployment rate is an indicator of one of the development problems in Banten province. Different with the national condition, unemployment in rural areas in Banten province is relatively always higher than in urban areas. Therefore, this study aims to analyze the unemployment problem in the rural areas of Banten province as a measure of the effectiveness of village development that has  been  carried  out.  This  research  is  a  descriptive  quantitative  study  based  on  a  comparative analysis of unemployment data in rural and urban areas in Banten province before and after the enactment  of  Law  No.  6/2014  on  Villages.  The  results  showed  that  the  downward  trend  of unemployment in rural areas in Banten province in the 2010-2014 period was faster than that in the 2015-2019 period. This shows that the implementation of village development after Law 6/2014 has not  been  able  to  create  an  acceleration  of  unemployment  alleviation  in  rural  areas.  The  lack  of optimization  of  village  development  in  terms  of  reducing  unemployment  is  due  to  the  lack  of alignment of budgeting in the field of community development and community empowerment. Village development  budgeting  that  has  been  carried  out  is  more  concentrated  in  the  fields  of  village development implementation and village government administration
Keywords : Rural unemployment, Banten Province, Village Law, Development budget

## PENDAHULUAN
Lebih  dari  sewindu  sudah  Undang- Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diimplementasikan.
Irawan (2017)
menyebutkan  bahwa  UU  nomor  6/2014 merupakan  salah  satu  kebijakan  afirmatif sebagai  bentuk  reorientasi  perlakuan  dari pemerintah kepada tata kelola pemerintahan terkecil  yang  disebut  dengan  desa.
Implementasi UU nomor 6/2014
melahirkan  perencanaan  desa  seutuhnya yakni village  self  planning yang  berdiri sendiri dan diputuskan secara mandiri oleh desa (Sutoro et al., 2014).
Semangat  membangun  desa  dengan pendekatan memandirikan desa berdasarkan  pengakuan  kedaulatan  dan pembagian  kewenangan  di  satu  sisi  telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, namun  di  sisi  lain  masih  menyisakan persoalan. Masih adanya persoalan tersebut memang sesuatu hal yang wajar mengingat pembangunan  tentu  saja  bersifat  dinamis dan  akan  terus  menuntut  penyempurnaan sepanjang kehidupan masih berlangsung.
Sudut pandang keberhasilan pembangunan  desa  salah  satunya  bisa merujuk  kepada  perbaikan  infrastruktur penunjang  aktivitas  ekonomi  masyarakat desa yang sebelumnya banyak dikeluhkan. Berdasarkan.  Kementerian  Desa,  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menyebutkan bahwa  dana  desa  yang  telah  disalurkan
sepanjang  2015-2020  telah  digunakan untuk  membangun  prasarana  penunjang aktivitas  ekonomi  masyarakat  maupun prasarana  untuk  meningkatkan  kualitas hidup  masyarakat  desa  seperti  jalan  desa sepanjang  261.877  kilometer,  jembatan sepanjang  1.494.804  meter,  pasar  desa 11.944  unit,  badan  usaha  milik  desa (BUMdes)  39.844,  tambatan  perahu  7.007 unit, embung 5.202 unit, irigasi 76.453 unit, dan sarana olahraga 27.753 unit (Purnamasari & Galih, 2015). Tidak hanya sampai  disitu,  argumentasi  keberhasilan pembangunan  juga  coba  diperkuat  dengan perkembangan jumlah pasar desa, posyandu,  sarana  olah  raga  desa  serta fasilitas  lainnya  yang  dianggap  dapat meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat desa (Yuwono, 2022). Realisasi Dana Desa berdampak pada pembangunan infrastruktur desa di Indonesia (Kurniawan, 2021). Klaim keberhasilan sebagaimana disampaikan  di  atas  tentu  saja  tidak membuat stakeholder pembangunan  desa berpuas diri. Masih banyak persoalan yang menggambarkan pencapaian pembangunan yang  selama  digulirkan  di  wilayah perdesaan belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan. Selain persentase kemiskinan wilayah perdesaan yang selalu lebih tinggi dibandingkan  dengan  wilayah  perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2021) permasalahan
masih tingginya tingkat urbanisasi sebagaimana  disampaikan  Herlindawati et al . (2018) menunjukkan belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah perdesaan. FAO (2016) menyebutkan bahwa kurangnya
kesempatan  kerja,  akses  terbatas  ke perlindungan sosial, penipisan sumber daya alam  dan  dampak  buruk  dari  degradasi lingkungan,  membuat  banyak  penduduk desa bermigrasi ke wilayah perkotaan untuk mencari  mata  pekerjaan.  Selain  itu,  kasus korupsi  yang  banyak  terjadi  dalam penggunaan Dana Desa (Primayoga, 2018) menambah panjang daftar upaya perbaikan yang  harus  negara  lakukan  agar  di  masa mendatang    penyalurannya  lebih  tepat sasaran dan secara efektif dapat berakselerasi  dalam  pencapaian  tujuan pembangunan baik di level pemerintah desa itu  sendiri,  Kabupaten,  Provinsi  bahkan sampai  pada  tingkat  pencapaian  tujuan pembangunan  nasional.  Pencapaian  tujuan pembangunan  ini  tentu  saja  mengacu kepada realisasi berbagai indikator strategis yang  selama  ini  tertuang  dalam  dokumen perencanaan  pembangunan  seperti  Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Terbuka  (TPT),  Gini  Rasio  dan  Laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE).
Tingginya tingkat pengangguran merupakan  indikator  yang  menjadi  salah satu permasalahan pembangunan di wilayah
provinsi Banten. Setiap rilis yang dilakukan oleh  Badan  Pusat  Statistik,  tingkat pengangguran  di  provinsi  ini  selalu  lebih tinggi  di  atas  nilai  nasional.  Oktaviana, (2023)  secara  lebih  spesifik  menyebutkan adanya  anomali  kondisi  pengangguran  di wilayah  provinsi  Banten  dibandingkan dengan  pengangguran  di  tingkat  nasional. Jika pengangguran di tingkat nasional lebih terkonsentrasi  di  wilayah  perkotaan,  hal berbeda terjadi dengan kondisi pengangguran di wilayah  provinsi Banten yang  justru  terkonsentrasi  di  wilayah perdesaan.
Berbagai  studi  tentang  pembangunan desa  dalam  hal  pengentasan  masalah pengangguran  lebih  banyak  dilakukan melalui pendekatan korelasi antara penggunaan  dana  desa  dengan  indikator pengangguran atau pun indikator pembangunan  lainnya  seperti  pengentasan kemiskinan  atau  pun  ketimpangan,  tanpa melakukan  perbandingan  antara  sebelum dan  sesudah  implementasi  UU  6/2014. Hasil penelitian Yacoub (2023) menyebutkan bahwa dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran  namun  berpengaruh  negatif dan  signifikan  kemiskinan  di  Kalimantan Barat.  Penelitian  lainnya  menyebutkan Dana  desa  sudah  memiliki  pengaruh terhadap  penurunan  tingkat  kemiskinan  di Indonesia walaupun hasilnya belum terlalu signifikan  karena  dana  desa  belum
berkontribusi  besar  terhadap  penurunan
kemiskinan di beberapa
daerah
kabupaten/kota  (Fitria et  al., 2021).
Pelaksanaan  penggunaan  dana  desa  dalam pembangunan  di  wilayah  perdesaan  masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya  kapasitas  dan  kapabilitas pemerintah  desa  serta  belum  terlibatnya peran  serta  masyarakat  secara  aktif  (Aziz, 2016).  Alvaro  &  Christianingrum  (2020) menyampaikan  hal  yang  sama  yakni  dana desa  belum  sepenuhnya  optimal  dalam memutar  roda  perekonomian  di  desa.  Hal ini diperkuat hasil penelitian Wijaya et al.
(2020) tentang faktor penyebab pengangguran di Desa Tamansari Kecamatan  Karangmoncol  Kabupaten Purbalingga  yang  menyebutkan  bahwa pembangunan desa belum mampu mengatasi minimnya lapangan pekerjaan di Desa.    Beberapa  penelitian  tersebut menggambarkan keberagaman
hasil pembangunan desa setelah adanya implementasi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Berbagai hasil pembangunan
desa selama ini meskipun sudah menunjukan  hasil  yang  lebih  baik  namun menuntut  berbagai  upaya  perbaikan  agar hasilnya  lebih  optimal.  Berdasarkan  hal tersebut,  penulis  memandang  perlu  untuk mengangkat permasalahan pengangguran di wilayah  perdesaan  provinsi  Banten  dilihat dari  aspek  efektivitas  pembangunan  desa yang  selama  ini  dilakukan  berdasarkan
komparasi  sebelum  dan  sesudah  adanya Dana Desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kuantitatif  berdasarkan  analisis komparasi  data  pengangguran  di  wilayah perdesaan dan perkotaan di provinsi Banten sebelum  dan  sesudah  diundangkannya Undang-Undang  nomor  6  tahun  2014 tentang  Desa.  Selain  itu  dilakukan analisis terhadap penganggaran bidang pembangunan desa antar wilayah kabupaten di  provinsi  Banten  serta  rata-rata  alokasi penganggaran  bidang  pembangunan  di tingkat  nasional.  Data  yang  digunakan merupakan data sekunder yang dikeluarkan oleh  institusi  yang  memiliki  kewenangan melakukan  publikasi  berdasarkan  regulasi Pemerintah  seperti  Badan  Pusat  Statistik untuk data pengangguran serta data Statistik Keuangan  Desa.  Data  Pengangguran  yang digunakan  merupakan  data  bulan  Februari dan Agustus dengan data time series mulai tahun  2010.  Penggunaan  tahun  awal  dan rentang  waktu  2010-2014  dengan  2015- 2019 dimaksudkan sebagai data pembanding sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengangguran menjadi permasalahan serius  yang  perlu  mendapatkan  perhatian
Pemerintah  Provinsi  Banten  mengingat TPT di wilayah provinsi Banten selalu lebih tinggi  dibandingkan  dengan  Nasional. Bahkan  data  BPS  beberapa  tahun  terakhir senantiasa  menempatkan  provinsi  Banten dalam peringkat tiga besar diantara provinsi lainnya  di  Indonesia  dalam  hal  tingginya persentase TPT.
Selain tingginya tingkat persentase
pengangguran,  permasalahan  lainnya  yang dijumpai adalah anomali kondisi pengangguran yang justru relatif terkonsentrasi  di  wilayah  perdesaan Oktaviana  (2023).  Data  Badan  Pusat Statistik  Provinsi  Banten  menunjukan bahwa  berdasarkan  kriteria  wilayah, pengangguran di wilayah perdesaan relatif selalu  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan wilayah  perkotaan.  Hal  ini  jauh  berbeda dengan  kondisi  pengangguran  di  tingkat
nasional  yang  lebih  terkonsentrasi  di wilayah  perkotaan.  Secara  lebih  lengkap tingkat pengangguran berdasarkan klasifikasi daerah disajikan pada Gambar 1.
Berdasarkan  Gambar  1  terlihat bahwa pengangguran di wilayah perdesaan provinsi Banten menunjukan kondisi selalu lebih tinggi juga lebih fluktuatif dibandingkan dengan tingkat pengangguran wilayah perdesaan secara nasional. Hal ini menunjukan  bahwa  potensi  sumber  daya alam  yang  tersedia  di  wilayah  perdesaan belum  dapat  menyediakan  lapangan pekerjaan  yang  dapat  menyerap  dan menarik minat angkatan kerja yang tersedia di desa sebagaimana disampaikan Suasih & Karmini  (2022)  atau  pun  Wijaya et  al.
(2020) yang menyebutkan faktor penyebab pengangguran di wilayah perdesaan antara lain  lapangan  pekerjaan  di  desa  dianggap
Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Klasifikasi Daerah Sumber: BPS Banten 2023 (Diolah) 4,5 4,59 4,45 5,08 4,48 4,81 4,32 4,93 4,35 4,51 4 4,01 3,72 4,04 3,45 3,99 3,49 4,71 4,11 4,17 3,72 3,43 3,42 9,74 9,4 10,9410,92 9,32 10,5610,53 11,24 9,71 10,54 8,39 10,73 8,47 10,77 7,91 9,48 7,6 10,65 10,02 9,24 8,76 7,95 7,73 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fe b ru ar i
A gu st u s Fe b ru ar i
A gu st u s Fe b ru ar i
A gu st u s Fe b ru ar i
A gu st u s Fe b ru ar i
A gu st u s Fe b ru ar i
A gu st u s
Fe b ru ar i A gu st u s Fe b ru ar i
A gu st u s Fe b ru ar i
A gu st u s Fe b ru ar i A gu st u s Fe b ru ar i A gu st u s Fe b ru ar i 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Perkotaan Nas Perdesaan Nas Nasional Perkotaan Ban Perdesaan Ban Banten
kurang  menjanjikan  karena  kecilnya pendapatan yang diterima. Sektor pertanian sebagai  sektor  utama  masyarakat  Desa sebagai  sumber  penghasilan,  kurang diminati  oleh  para  pemuda  desa  karena dianggap kurang menjanjikan kesejahteraan dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Para pemuda desa lebih berminat untuk bekerja di  berbagai  industri  yang  terdapat  di  kota. Oleh  karena  itu,  kebijakan  pembangunan desa  perlu  diarahkan  kepada  upaya peningkatan nilai tambah produk pertanian sehingga dapat mengatasi minimnya minat generasi  muda  untuk  bekerja  di  sektor tersebut.
Permasalahan  pengangguran  di wilayah perdesaan di provinsi Banten juga nampak  dari  trend  penurunan  TPT  yang mengalami  perlambatan  dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya.
Periodesasi (2010-2014)
sebelum implementasi Undang-Undang Desa, trend penurunan pengangguran yang tampak pada Gambar  3  menunjukan  kondisi  yang  lebih curam dibandingkan dengan trend penurunan  pengangguran  periode  setelah implementasi Undang-Undang Desa (2015- 2019).
Gambar  2  menunjukan  bahwa selama  periode  Februari  2010  sampai dengan  Februari  2014  terjadi  penurunan pengangguran  wilayah  perdesaan  sebesar 3,11%. Pada februari 2010 TPT di wilayah perdesaan  sebesar  13,67%  menurun menjadi 10,56% di tahun 2014 bulan yang sama. Trend penurunan tersebut mengalami perlambatan  jika  kita  melihat  data pengangguran di wilayah perdesaan periode 2015-2019.  Selama  periode  tersebut penurunan tingkat pengangguran di wilayah

## Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten Menurut Klasifikasi Daerah Tahun 2010-2014
Sumber: Sumber: BPS Banten 2023 (diolah)
9,88 7,12 5,6 4,81 7,41 5,94 14,45 8,39 13,67 10,56 14,13 9,07
Feb Ags Feb Ags Feb Ags Feb Ags Feb Ags 2010 2011 2012 2013 2014 Perkotaan Nas Perdesaan Nas Nasional Perkotaan Ban Perdesaan Ban Banten

## Gambar 3. Tingkat Pengangguran
Terbuka di Provinsi Banten Menurut Klasifikasi Daerah Tahun 2015-2019
10,53 11,24 9,71 10,54 8,39 10,73 8,47 10,77 7,91 9,48 6 7 8 9 10 11 12 Feb Ags Feb Ags Feb Ags Feb Ags Feb Ags 2015 2016 2017 2018 2019
Perkotaan Ban
Perdesaan Ban Banten
perdesaan  hanya  mencapai  1,05%  atau menurun menjadi 9,48% pada bulan agustus tahun  2019  dibandingkan  februari  2015 yang mencapai 10,53%.
Gambaran terjadinya trend perlambatan  penurunan  pengangguran  di wilayah  perdesaan  di  Provinsi  Banten sebagaimana ditujukan pada gambar di atas menunjukan  bahwa  pembangunan  desa selama ini belum membuka peluang tercipta pasar  kerja  di  wilayah  perdesaan.  Badan Kebijakan  Fiskal  (2018)  menyebutkan bahwa  semakin  tingginya  alokasi  Dana Desa per kapita tidak selalu meningkatkan kesempatan  kerja.  Untuk  itu  diperlukan
reorientasi arah pembangunan desa agar di masa mendatang dapat mengatasi permasalahan  pengangguran  di  wilayah perdesaan khususnya serta provinsi Banten pada umumnya. Paradigma urban bias yang merupakan  cara  pandang  dan  kebijakan yang  memprioritaskan  peran  daerah perkotaan  dibandingkan  perdesaan  sudah selayaknya  ditinggalkan  (Anggraini et  al.,
2021).
Alokasi Anggaran Pembangunan Perdesaan di Provinsi Banten Pada pembahasan sebelumnya
disampaikan  bahwa  pembangunan  desa  di
Gambar 4. Alokasi Penganggaran Berdasarkan Bidang Pembangunan Desa Tahun 2018-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)
32,79 29,17 37,04 39,06 33,99 34,69 33,42 35,54 37,77 36,08 32,79 37,40 30,28 38,74 34,68 34,69 39,63 29,30 44,46 31,40 34,36 51,77 46,5245,87 59,89 34,93 59,72 48,43 51,8657,34 34,36 38,14 39,6717,6632,78 34,93
42,80
33,82 31,63 36,42 4,33 15,38 13,42 8,16 1,64 6,02 3,33 11,62 6,26 1,86 4,33 2,44 1,10 1,79 3,40 6,02 2,31 0,93 3,70 2,94 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 Na si o n al P an d e gl an g
Le b ak Ta n ge ra n g Se ra n g Na si o n al P an d e gl an g
Le b ak Ta n ge ra n g
Se ra n g Na si o n al P an d e gl an g
Le b ak Ta n ge ra n g
Se ra n g N as io n al P an d e gl an g
Le b ak Ta n ge ra n g
Se ra n g 2018 2019 2020 2021 1 .  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2 . Pelaksanaan Pembangunan Desa 3.  Pembinaan Kemasyarakatan 4. Pemberdayaan Masyarakat 5. Tak Terduga
provinsi  Banten  belum  cukup  efektif
membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Adanya gap antara pasar tenaga  kerja  dan  lapangan  kerja  tersedia perlu  menjadi  perhatian  Pemerintah  Desa agar program dan kegiatan yang digulirkan dapat mengatasi permasalahan tersebut.
Gambar  4  menunjukan  adanya perbedaan  alokasi  anggaran  pembangunan desa secara rata-rata nasional dibandingkan dengan  alokasi  anggaran  pembangunan desa  di  Provinsi  Banten.  Penganggaran pembangunan  desa  di  Provinsi  Banten memberikan  porsi  yang  cukup  dominan pada  Bidang  Pelaksanaan  Pembangunan
Desa dan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  dan  sangat  sedikit memberikan alokasi anggaran
pembangunan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat  dan  Bidang  Pembinaan Kemasyarakatan.  Perhatian  pemerintah desa  dalam  perencanaan  pembangunan masih  tertuju  pada  pemenuhan  kebutuhan fasilitas/infrastruktur dasar (SMERU, 2018)
.  Hal  ini  terjadi  karena  Pemerintah  Desa beranggapan bahwa kebutuhan pemenuhan infrastruktur  dapat  dirasakan  oleh  banyak orang  dibandingkan  dengan  kegiatan  yang secara  langsung  menyasar  kelompok marginal.  Kondisi  ini  terjadi  karena umumnya Pemerintah Desa belum memiliki kapasitas  sumber  daya  manusia  yang berpikir  jangka  panjang  dan  berkelanjutan (Anggraini et al., 2021). Analisis anggaran
pembangunan  desa  sebagaimana  tersaji pada  gambar  4  menunjukan  perubahan alokasi  anggaran  Bidang  Pelaksanaan Pembangunan  Desa.  Perubahan  ini  terjadi akibat  adanya  kewajiban  pengalokasian anggaran  untuk  kejadian  tidak  terduga mulai  tahun  anggaran  2020  akibat  adanya
Pandemi Covid-19
dan upaya penanggulangan dampak yang terjadi akibat
Pandemi Covid.
Fenomena  lainnya  yang  terlihat adalah adanya penganggaran untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Menurut permendagri 114 tahun 2014 kegiatan yang termasuk  dalam  Bidang  Pemberdayaan Masyarakat antara lain: 1) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; 2) Pelatihan  teknologi  tepat guna;  3)  Pendidikan,  pelatihan,  dan penyuluhan  bagi  kepala  Desa,  perangkat Desa,  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa; dan  4)  Peningkatan  kapasitas  masyarakat, antara lain: kader pemberdayaan masyarakat Desa; kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok  nelayan,  kelompok  pengrajin, kelompok  pemerhati  dan  perlindungan anak,  kelompok  pemuda;  dan  kelompok lain  sesuai  kondisi  Desa. Keberhasilan perkembangan Bumdes di berbagai daerah dalam optimalisasi sumber daya yang ada di desa  hendaknya  dijadikan  rujukan  agar Pemerintah  Desa  di  Banten  lebih  peduli
dalam  penyertaan  modal  bagi  Bumdes. Rahayuningsih et al.,  (2019) menyebutkan bahwa Bumdes di Desa Sukaratu, Kecamata Cikeusal, Kabupaten   Serang, tidak hanya berkontribusi pada peningkatan Pendapatan
Asli Desa maupun perekonomian masyarakat,  namun  lebih  jauh  kebedaraan Bumdes  di  desa  tersebut  mampu melahirkan  inovasi  dan  peningkatan kehidupan sosial dalam masyarakat. Hal ini menunjukan  bahwa  optimalisasi  potensi ekonomi desa atau pun angkatan kerja yang ada  di  desa  membutuhkan  keberpihakan penganggaran pembangunan desa.
Mencermati berbagai bentuk kegiatan  dalam  bidang  pembangunan tersebut  nampaknya  memiliki  keterkaitan yang  erat  dengan  penciptaan  pasar  kerja atau  pun  peningkatan  kualitas  masyarakat agar  terserap  pasar  kerja.  Untuk  itu,
diperlukan
peningkatan kapasitas pemerintahan  desa  sehingga  tumbuh pemahaman dan kesadaran dari kepala desa serta  aparatur  desa  untuk  meningkatkan alokasi penganggaran pada bidang tersebut. Novianto et  al. (2015)  menyebutkan terdapat dua hal pokok yang menjadi fokus pengembangan  kapasitas  dan  kinerja pemerintah desa. Pertama, kapasitas dalam pemetaan sosial dan perencanaan pembangunan desa. Kedua, kapasitas dalam mengelola  dan  mengalokasikan  anggaran desa  untuk  kepentingan  masyarakat  luas. Dengan  demikian,  pemberian  kewenangan
kepada  desa  sebagaimana  diamanatkan Undang-Undang  nomor  6/2014  tetap memerlukan  pendampingan  dari  berbagai lembaga supra  desa untuk  mengatasi hambatan  keterbatasan  sumber  daya manusia  aparatur  desa.  UU  No.  6/2014 memberikan amanat perlunya pendampingan untuk desa berupa pembinaan  dan  pengawasan  sebagai langkah penting mengawal perubahan desa (Sutoro et  al., 2014).  Keberadaan Pendamping  Lokal  Desa  (PLD)  sebagai salah  tenaga  profesional  yang  bertugas mendampingi  pemerintahan  desa  perlu lebih  diberdayakan  sehingga  penyusunan perencanaan lebih optimal hasilnya.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI Simpulan
Berdasarkan  data  times  series  2012- 2023,  TPT  wilayah  perdesaan  di  Provinsi Banten  menunjukan  nilai  yang  lebih fluktuatif  dibandingkan  TPT  wilayah Perdesaan  nasional.  Trend  penurunan pengangguran  di  wilayah  perdesaan provinsi  Banten  periode  2010-2014  lebih cepat  dibandingkan  dengan  periode  2015- 2019.  Hal  ini  menunjukan  bahwa implementasi pembangunan desa pasca UU 6/2014  belum  mampu  menciptakan akselerasi  pengentasan  pengangguran  di wilayah perdesaan di Provinsi Banten.
Belum  optimalnya  pembangunan desa dalam hal pengurangan pengangguran,
disebabkan kurangnya keberpihakan penganggaran  di  bidang  pembinaan kemasyarakatan
dan pemberdayaan masyarakat.  Penganggaran  pembangunan desa  yang  selama  ini  dilakukan  lebih terkonsentrasi  pada  bidang  Pelaksanaan pembangunan  desa  dan  Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

## Rekomendasi
Perlunya  peningkatan  pemahaman Kepala  Desa  beserta  aparaturnya  agar orientasi perencanaan penganggaran pembangunan desa tidak hanya
terkonsentrasi kepada bidang pembangunan desa  khususnya  penyediaan  infrastruktur tetapi juga memberi perhatian bagi bidang Pemberdayaan masyarakat. Adanya keberpihakan  penganggaran  dalam  bidang pemberdayaan  masyarakat  diharapkan dapat mengatasi
permasalahan pengangguran  di  wilayah  perdesaan  di Provinsi  Banten.  Peningkatan  pemahaman ini  dapat  dilakukan  melalui  kegiatan pendampingan  yang  lebih  intensif  dari pemerintahan supra desa serta Pendamping Lokal  Desa  (PLD)  dalam  setiap  proses penyusunan  perencanaan  pembangunan  di desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  Provinsi  Banten  yang  telah
memberikan  kesempatan  kepada  penulis untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang  telah  memberikan  informasi  terkait dengan permasalahan pembangunan desa di wilayah provinsi Banten.

## DAFTAR PUSTAKA
Alvaro, R., & Christianingrum, R. (2020). Menakar Peran Dana Desa dalam Menekan Kemiskinan Desa. In Analisis RKP dan Pembicaraan Pendahuluan APBN .
Anggraini, E., Rustiadi, E., Syuaib, M. F., Mulyati, H., Widyastutik, Indrawan, R. D., Djuanda, B., & Tonny, F. (2021). Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Perdesaan. In T. Panandita (Ed.), IPB Press (Cetakan I, Issue Cetakan I). IPB Press.
Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik , 13 (2), 193 – 211. Badan Kebijakan Fiskal. (2018). Kajian dana desa Analisis empiris badan usaha milik desa, kesempatan kerja, infrastuktur pada seribu desa di Indonesia . https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/doc ument/2019/kajian/Kajian_dana_desa. pdf
Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2021. In Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2021 (Issue Februari 2022). Badan Pusat Statistik.
FAO. (2016). Addressing the root causes of migration and harnessing its potential for development . http://www.fao.org/3/a-i6064e.pdf
Fitria, S., Sebayang, A. F., & Julia, A.
(2021). Pengaruh Dana Desa, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia …. Prosiding Ilmu Ekonomi . https://karyailmiah.unisba.ac.id/index. php/ekonomi/article/view/25683
Herlindawati, A., Trimo, L., & Noor, T. I.
(2018). Analisis Tekanan Penduduk Terhadap Petani Padi Sawah (Suatu Kasus di Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat)Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat). Mimbar Agribisnis , 4 (1), 12 – 24. https://media.neliti.com/media/public ations/259238-analisis-tekanan- penduduk-terhadap-petan- 4ac1f883.pdf
Kurniawan. (2021). Impact of the village fund on village infrastructure development in Indonesia. Forum Ekonomi , 23 (3), 513 – 522.
Novianto, W., Sutrisno, E., Hermawan, R.,
Nurjaman, R., & Suprihartini, A. (2015). Telaahan Isu-Isu Strategis (M. I. A. Nasution (ed.); Cetakan I). Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara.
Oktaviana, O. (2023). Analisis Problematika Pengangguran di Provinsi Banten . https://birokratmenulis.org/analisis- problematika-pengangguran-di- provinsi-banten/
Rahayuningsih, Y., Budiarto, S., & Isminingsih, S. (2019). Peran Bumdes Dalam Penguatan Ekonomi Desa Sukaratu Kabupaten Serang, Banten.
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah , 3 (2), 80 – 87. https://doi.org/10.37950/jkpd.v3i2.63
SMERU. (2018). Pemanfaatan Dana Desa. Buletin SMERU No.2 , 2 , 1 – 16.
Suasih, N. N. R., & Karmini, N. L. (2022). Identifikasi Permasalahan Pengangguran di Pedesaan: Study Kasus di Pedesaan (Desa Selat Kabupaten Klungkung). Buletin Studi Ekonomi , 27 (1), 1 – 8.
Sutoro, E., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., Hastowiyono, Suharyanto, & Kuriniawan, B. (2014). Desa Membangun Indonesia. In Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) (Cetakan Pe). Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
Wijaya, P. A., Suprihanto, J., & Riyono, B. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran dan Urbanisasi Pemuda di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha , 12 (1), 117 – 129. https://doi.org/10.23887/jjpe.v12i1.24 503
Yacoub, Y. (2023). Pengaruh Dana Desa Terhadap Pengangguran Perdesaan dan Kemiskinan Perdesaan Kalimantan Barat . December 2022 . Yuwono, T. P. (2022). Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022 . Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/ berita/lainnya/opini/3840-membedah- potensi-dan-tantangan-dana-desa- tahun-2022.