## PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH MELALUI POTENSI  PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JAYAPURA
Parson Horota 1 jurnalmkd@gmail.com Ida Ayu Purba Riani 2 pubariani@gmail.com Robert.  M. Marbun 3 robertmarbun@gmail.com

## Abstract
This study aims to analyze local revenue potential of Jayapura regency sourced from local  taxes  and  levies,  and  identify  the  obstacles  faced  so  that  the  contribution  has  not  yet been effectively implemented and also the strategies to overcome the constraints in order to increase local revenue (PAD) through the potential of local taxes and levies.
The  research  was  using  cluster  sampling  and  simple  random  sampling  methods. Data  gathering  technique  in  this  research  was  interview,  qusionary,  and  literature  study. Type and a source of the data were primary and secondary data.
The  result  of  this  research  showed  that  the  regional  taxes  and  levies  collection  in Jayapura  regency  have  not  yet  optimal,  so  that  the  contribution  to  PAD  are  still  relatively low.  Whereas  this  region  has  great  tax  potential,  especially  duties  on  land  and  building transfer  (BPHTB),  hotel  tax,  restaurant  tax,  parking  tax,  and  non  rock  and  metal  taxes, which  were  not  excavated  optimally.  Similarly  local  levies  which  has  large  potential, particularly  the  health  service  levy,  disturbance  permit,  and  garbage  service.  Hence, immediately  effective  strategy  implementation  to  improve  the  charges  result  according  to available potentials, that are able to encourage significantly PAD increase in the future.
Keyword: local revenue (PAD), obstacle factors, local taxes and levies potential increasing strategies

## PENDAHULUAN
Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur  penerimaan  daerah,  maka  kontibusi  PAD  dalam  struktur  APBD  harus senantiasa  ditingkatkan  karena  merupakan  salah  satu  tolok  ukur  kemampuan  dan cermin  kemandirian  daerah.  Minimnya  perolehan  PAD  masih  dianggap  sebagai hambatan  dan  ini  harus  segera  dievaluasi  secara  sungguh-sungguh  oleh  masing- masing  pemerintah  daerah  dalam  upaya  peningkatan  pelayanan  dan  fasilitasi kepada masyarakat.  Padahal,  kurang efektif  dan  efisiennya  target  untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah selama ini.
1 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
2 Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih
Sampai  saat  ini,  masih  belum  tergalinya  potensi  pendapatan  daerah  pada umumnya  disebabkan  oleh  faktor  kurangnya  kepekaan  Pemda dalam menemukan keunggulan  budaya  dan  potensi  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  kepatuhan  dan kesadaran  wajib  pajak/retribusi  yang  relatif  rendah,  lemahnya  sistem  hukum  dan administrasi  pendapatan  daerah,  kelemahan  aparatur,  kekhawatiran  birokrasi  akan kegagalan  dalam  menjalankan  programnya,  ketidakoptimisan  akan  hasil  yang mungkin dicapai.
Apabila  PAD    dapat  dioptimalkan  dan  dikelola  secara  profesional  dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh stakeholder , maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang pro - rakyat.
Sumber  penerimaan  daerah  mengacu  kepada  Undang-Undang  tentang perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah  yang  besarnya  disesuaikan  dan diselaraskan  dengan  pembagian  kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai urusan  pemerintahan  yang  diserahkan  yakni  kewenangan  memungut  sekaligus mendayagunakan  pajak  dan  retribusi  daerah,  hak  untuk  mendapatkan  bagi  hasil dari  sumbersumber  daya  nasional  yang  berada  di  daerah  dan  dana  perimbangan lainnya  serta  untuk mengelola  kekayaan  daerah  dan mendapatkan  sumbersumber pembiayaan  dengan  prinsip  dasarnya  uang  mengikuti  fungsi (Money  Follow Function) (Yuwono,2008).
Penerimaan  daerah  yang  bersumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) diwujudkan  di  masing-masing  daerah  melalui  kewenangan  untuk  memungut  pajak dan retribusi daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain    Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  yang  telah  diperbaharui  dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Dimana  Undang-Undang  Nomor  34  tahun  2000  telah  memberikan kewenangan  kepada  pemerintah  kabupaten/kota  untuk  memungut  7  jenis  pajak daerah  dan  25  jenis  retribusi  daerah  dan  setiap  daerah  masih  diberikan kewenangan untuk memungut retribusi lainnya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing ( open list ) sepanjang tidak bertentang dengan peraturan perundang- undangan  di  atas.    Demikian  pula  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009  telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota, termasuk pemerintah Kabupaten Jayapura, untuk memungut 11 jenis pajak daerah dan 30 jenis retribusi
daerah  ( sifatnya  close  list ).  Namun  demikian,  dengan  mempertimbangkan  potensi dan  kemajuan  pembangunan  daerah,  maka  Pemkab  Jayapura  saat  ini  hanya memungut 7 jenis pajak daerah.
Kemudian  dari  30  jenis  retribusi  daerah  yang  dicantumkan  dalam  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009,  hanya  ada  13  jenis  retribusi  yang  telah  dipungut oleh pemkab Jayapura dari masyarakat, sehingga masih terdapat 17 jenis retribusi yang  belum  sepenuhnya  dikelola.  Semestinya  dengan  mempertimbangkan  faktor perkembangan  aktivitas  pembangunan  ekonomi  Kabupaten  Jayapura  yang  sangat pesat, sepatutnya Pemkab Jayapura memungut pula 17 jenis retribusi tersebut.
Akibatnya,  meskipun  pemkab  Jayapura  telah  diberikan  kewenangan  yang lebih  besar  dan  luas  untuk  memungut  pajak  dan  retribusi  daerah  sesuai  dengan potensi  daerah  yang  dimiliki,  namun  terlihat  bahwa  kontribusi  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) dalam total pendapatan daerah ini masih relatif kecil,  yakni berkisar antara  3,5%  -  6,0%,  sehingga  belum  dapat  dikategorikan  sebagai  daerah  yang mandiri  dalam  memenuhi  kebutuhan  anggaran  pembiayaan  pembangunan daerahnya.
Di  era  otonomi  daerah  saat  ini,  setiap  pemerintah  daerah  kabupaten/kota, termasuk pemerintah Kabupaten Jayapura, diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, diantaranya kewenangan untuk  mengatur  keuangannya  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi pemerintahan,  aktivitas  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat. Tujuannya  antara  lain  adalah  untuk  lebih  mendekatkan  pelayanan  pemerintah kepada  masyarakat,  memudahkan  masyarakat  untuk  memantau  dan  mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  serta  untuk  mengeliminir  ketimpangan    antar  daerah  dan  mendorong timbulnya inovasi di masing-masing daerah.
Sejalan  dengan  kewenangan  tersebut,  maka  Pemda  diharapkan  lebih mampu  menggali  sumber-sumber  keuangan  daerahnya  masing-masing,  utamanya untuk memenuhi pembiyaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Oleh  karena  itu,  tuntutan  optimalisasi  penggalian potensi  PAD  di  setiap  daerah,  termasuk  di  Kabupaten  Jayapura,  semakin  besar seiring  dengan  semakin  banyaknya  kewenangan  pemerintahan  yang  dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  ini,  maka  pemkab  Jayapura  perlu  untuk segera melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong peningkatan PAD dari tahun ke tahun.  Salah satu bentuk upaya yang efektif dan urgen untuk diterapkan
saat  ini  adalah  menggali  dan  mengelola  potensi  PAD  Kabupaten  Jayapura  secara optimal, sehingga kontribusi PAD terhadap APBD dapat dioptimalkan di tahun-tahun mendatang.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  maka  penulis  melihat  urgensi  meneliti upaya  pemkab  Jayapura  untuk  meningkatkan    Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten  Jayapura    melalui  optimalisasi  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah. Berdasarkan  perspektif  pentingnya  penelitian  ini,  maka  penulis  memilih  topik  yang lebih spesifik, yakni : “ Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah  Melalui  Optimalisasi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  di  Kabupaten Jayapura ”.Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang,  maka  selanjutnya  dapat dirumuskan  beberapa  masalah  pokok  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini,  yakni:  (1) Bagaimana  potensi PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di  Kabupaten  Jayapura;  (2)  Faktor-faktor  apa  yang  menjadi  kendala,  sehingga Potensi  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura belum optimal; (3)  Strategi  apa  yang  efektif  diterapkan  untuk  meningkatkan  potensi  Pajak    dan Retribusi  Daerah  guna  mendorong  peningkatan  kontribusi  PAD  terhadap  total pendapatan  daerah  di  Kabupaten  Jayapura  di  masa  datang.  Sedangkan  tujuan penelitian adalah (1)  Mengalisis besarnya potensi PAD yang bersumber dari Pajak Daerah  dan Retribusi  Daerah di  Kabupaten Jayapura;  (2)  Mengetahui  faktor-faktor kendala,  sehingga  Pengelolaan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  di  Kabupaten Jayapura  belum  optimal;  (3)  Menyusun  strategi  yang  efektif  diterapkan    untuk mengoptimalkan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna mendorong peningkatan  kontribusi  PAD  terhadap  total  pendapatan  daerah  di  Kabupaten Jayapura di masa datang.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  bahan  masukan  atau referensi  bagi  pemkab  Jayapura  dalam  memformulasi  perencanaan  dan implementasi  kebijakan  dalam  bentuk  penetapan  strategi  atau  pendekatan  yang efisien  dan  efektif  diterapkan  dalam  rangka  mendorong  peningkatan  kontribusi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dalam  Total  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Jayapura  melalui  upaya  optimalisasi  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah    di  masa datang  sebagai  salah  satu  wujud  upaya  serius  pemerintah  Kabupaten  Jayapura untuk  mencapai  kemadirian  keuangan  daerah  ini  dalam  menjalankan  fungsi  dan tugas pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

## 1. Kebijakan Otonomi Daerah
Kebijakan  otonomi  daerah merupakan  kebijakan  yang menggeser  dominasi penyelenggaraan  pemerintahan  dari  pusat  ke  daerah.  Pergeseran  ini  memberikan
peluang  dan  sekaligus  tantangan  bagi  daerah  untuk  meningkatkan  kualitas penyelenggaraan kepemerintahaanya serta meningkatkan akselerasi pembangunan didaerahnya.  Tujuan  umum  dari  kebijakan  otonomi  daerah/desentralisasi sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 adalah :
•  Memberi  peluang  dan  kesempatan  bagi  terwujudnya  pemerintah  yang  baik dan bersih ( clean and good governance ) di daerah dalam pelayanan publik, yang  berarti  pelaksanaan  tugas  pemerintah  daerah  harus  didasarkan  atas prinsip : efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.
•  Meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dengan  selalu  memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
•  Menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah dengan daerah lainnya untuk  meningkatkan  kesejahteraan  bersama  dan  mencegah  ketimpangan antar daerah;
•  Menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  rangka  mewujudkan tujuan Negara.
•  Meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung ekonomi nasional.
Menurut  Saragih  (2003)  bahwa  salah  satu  tujuan  dari  kebijakan  otonomi daerah/desentralisasi  adalah  memberdayakan  masyarakat  lokal  (setempat) sehingga  memungkinkan  masyarakat  lokal  untuk  dapat  menikmati  kualitas kehidupan  yang  lebih  baik,  maju,  tenteram,  dan  sekaligus  memperluas  pilihan- pilihan ( choices ) yang dapat dilakukan masyarakat.
Salah  satu  aspek  yang  mendukung  berhasilnya  kebijakan  otonomi  daerah ( desentralisasi )  adalah  aspek  ekonomi,  yaitu  perlunya  dukungan  sumberdaya ( resources )  yang  memadai  dan  cukup.  Untuk  itu,  dikeluarkanlah  kebijakan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan “efektifitas” penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta sebagai langkah untuk mendukung  dan  meningkatkan  kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan otonomi.
Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan  yang  lebih  tinggi  kepada  pemerintahan  yang  lebih  rendah  untuk mendukung  fungsi  atau  tugas  pemerintahan  dan  pelayanan  publik  sesuai  dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan tergantung kepada
daerah  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  kreativitas,  kemampuan  organisasi pemerintahan daerah serta kondisi setiap daerah.
Dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dalam menjalankan  implementasi  otonomi  sepenuhnya  sangat  diperlukan  dana  yang memadai.  Oleh  karena  itu,  melalui  implementasi  Undang-Undang  Nomor  33  tahun 2004,  diharapkan  kemampuan  daerah  untuk  memperoleh  dana  atau  anggaran belanjanya  dapat  ditingkatkan  seiring  dengan  peningkatan  kebutuhan  daerah. Sebagai  daerah  otonom,  setiap  daerah  kabupaten/kota  dituntut  untuk  dapat mengembangkan  dan  mengoptimalkan  semua  potensinya  yang  dapat  digali  dari wilayah  daerah  bersangkutan  yang  terdiri  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi daerah,  pengelolaan  kekayaan  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli daerah  yang  sah  yang menjadi  sumber  PAD  dalam kaitannya dengan  pemenuhan kewajiban  pemerintah  untuk  meningkatkan  tingkat  kesejahteraan  rakyatnya  serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah:
(1)  Kemampuan  keuangan  daerah,  yang  berarti  daerah  tersebut  memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangannya, mengelolah dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya masing-masing; dan
(2)    Ketergantungan  kepada  sumber  keuangan  terbesar  yang  didukung  oleh kebijakan  perimbangan  keuangan pemerintah  pusat  dan  daerah sebagai prasyarat  dalam  sistem  pemerintahan  negara.  Dalam  artian  bahwa keberhasilan  pengembangan  otonomi  daerah  bisa  dilihat  dari  derajat otonomi  fiscal  daerah,  yakni  perbandingan  antara  PAD  dengan  total penerimaan daerah dalam APBD yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Penerimaan  Kabupaten/Kota  yang  tercermin  dalam  APBD  berasal  dari  PAD, yaitu  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  bagian  laba  BUMD,  penerimaan  dari  dinas- dinas  dan  penerimaan  lain-lain,  serta  penerimaan  dari  bagi  hasil  bukan  pajak, sumbangan  dan  bantuan,  baik  pemerintah  pusat maupun  dari  pemerintah  Provinsi sebagai atasannya serta penerimaan pembangunan berupa pinjaman daerah. Oleh karena  itu,  disamping  proyek  pemerintah  pusat  dan  proyek  pemerintah  Provinsi yang  berada  di  Kabupaten/Kota,  terdapat  pula  proyek  Kabupaten/Kota  yang tercermin dalam APBD Kabupaten/Kota bersangkutan, dimana didalamnya terdapat komponen  PAD  yang  bebas  dipergunakan  oleh  Kabupaten/Kota  tersebut  sesuai
dengan  skala  prioritasnya.  Bahkan  peranan  PAD  Kabupaten/Kota  dalam pembangunan  daerah  sangat  penting,  karena  kadang-kadang  diperlukan  sebagai dana pendamping untuk proyek pusat. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2004)  bahwa  di  sisi  penerimaan,  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah.Bahkan  masalah  yang  sering  muncul  adalah  rendahnya  kemampuan pemerintah daerah untuk meghasilkan prediksi (perkiraan) penerimaan daerah yang sangat akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

## 2. Pendapatan Daerah
Seluruh  jenis  pendapatan  yang  diterima  oleh  pemerintah  daerah  serta seluruh  jenis  pembiayaan  (pengeluaran)  daerah  yang  dilakukan  dalam  rangka menjalankan  tugas  pemerintahan  dan  program  pembangunan,  secara  jelas tercantum  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD)  yang  disusun setiap tahun oleh masing-masing daerah.
Secara  garis  besar,  sumber  pembiayaan  (pendapatan)  ini  dapat diklasifikasikan  ke  dalam  dua  kategori  sumber  pembiayaan,  yakni:  (1)  pendapatan yang  diperoleh  pemerintah  daerah  dari  sumber-sumber  di  luar  pemerintah  daerah ( external  source ).  Pendapatan  ini  merupakan  pendapatan  yang  diperoleh  dari  - sumber  yang  berasal  dari  pihak  luar  dan  tidak  secara  langsung  ditangani  sumber sendiri oleh pemerintah daerah. Pihak luar yang dimaksud adalah pihak-pihak yang berada  di  luar  pemerintah  daerah  yang  bersangkutan  (selain  pemerintah  daerah beserta perangkatnya) dan bukan merupakan penduduk daerah yang bersangkutan, seperti  pemerintah  pusat,  tingkatan  pemerintahan  yang  ada  di  atas  pemerintahan daerah  yang  bersangkutan,  negara  asing,  pihak  swasta,  dan  pihak  ketiga;  dan  (2) pendapatan  yang  diperoleh  pemerintah  daerah  dari  sumber-sumber  yang  dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri ( local source ). Kategori pendapatan yang kedua ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari  sumber-sumber  pendapatan  yang  terdapat  dalam  wilayah  yurisdiksinya. Pendapatan yang termasuk ke dalam kategori pendapatan ini adalah pajak daerah ( local  tax,  sub  national  tax ),  retribusi  daerah (local  retribution,  fees,  local  licence ) dan  hasil-hasil  badan  usaha  ( local  owned  enterprises )  yang  dimiliki  oleh  daerah. Ketiga  jenis  pendapatan  ini  merupakan  pendapatan  yang  digali  dan  ditangani sendiri  oleh  pemerintah  daerah  dari  sumber-sumber  pendapatan  yang  terdapat dalam wilayah yurisdiksinya.
Berkaitan  dengan  hal  ini,  maka  dalam  UU  No.  33  Tahun  2004  telah ditegaskan  bahwa  Pendapatan  daerah  adalah  semua  penerimaan  uang  melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak  pemerintah  daerah  dalam  1  (satu)  tahun  anggaran  yang  tidak  perlu  dibayar kembali  oleh  daerah.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  pendapatan  daerah  yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai  kekayaan  bersih  dalam periode  yang  bersangkutan.Semua barang dan  jasa  sebagai  hasil  dari  kegiatan-kegiatan  ekonomi  yang  beroperasi  di  wilayah domestik, tanpa memerhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh  penduduk  dae rah  tersebut,  merupakan  “Produk  Domestik  Regional  Bruto” (PDRB) daerah bersangkutan.Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan “Pendapatan Regional”. Selanjutnya, di dalam UU No 33  Tahun  2004  telah  ditegaskan  pula  bahwa  Sumber  Pendapatan  Daerah  terdiri dari;  a)  Pendapatan  Asli  Daerah,  b)  Dana  Perimbangan,  c)  Lain-lain  penerimaan yang sah.

## 3. Pendapatan Asli Daerah
Menurut  UU  No  33  tahun  2004,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  terdiri  dari  :  (a).  Pajak  daerah,  (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah
Insukindro,  dkk.(1994)  mengemukakan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dapat  dipandang  sebagai  salah  satu  indikator  atau  kriteria  untuk  mengukur tingkat  ketergantungan  suatu  daerah  kepada pemerintah  daerah.  Pada  prinsipnya, semakin  besar  sumbangan  PAD  kepada  APBD  akan  menunjukkan  semakin kecilnya  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  kepada  pemerintah  pusat. Dalam  rangka  implementasi  Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004  dan  Undang- Undang  Nomor  33  tahun  2004,  maka  salah  satu  faktor  yang  harus  dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah kemampuan keuangan daerah, sedangkan indikator yang  dipergunakan  untuk  mengukur  kemampuan  keuangan  daerah  tersebut  ialah rasio PAD dibandingkan dengan total penerimaan APBD (Kuncoro, 2005).
Dalam  perkembangan  selama  ini  terlihat  bahwa  diantara  semua  komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pajak daerah dan retribusi daerah merupakan
penyumbang  terbesar,  sehingga  muncul  anggapan  bahwasanya  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  identik  dengan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Oleh  karena  itu, dapat  dilihat  bahwa  pada  umumnya  pemerintah  daerah  lebih  cenderung  untuk menggenjot  secara  optimal  sumber-sumber  PAD  daerahnya  yang  diperoleh  dari sumber  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dibandingkan  dengan  sumber-sumber PAD  lainnya,  termasuk  laba  badan  usaha  milik  daerah,  meskipun  sumber-sumber lainnya tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di daerah bersangkutan.

## a. Pajak Daerah
Di dalam UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Selanjutnya,  di  dalam  UU  nomor  28  tahun  2009  ditegaskan bahwa pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa jenis, yakni:
•  Pajak Hotel,
•  Pajak Restoran,
•  Pajak Hiburan,
•  Pajak Reklame,
•  Pajak Penerangan Jalan,
•  Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan,
•  Pajak Parkir,
•  Pajak Air Tanah,
•  Pajak Sarang Burung Walet,
•  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
•  Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## b. Retribusi Daerah
Menurut  UU  Nomor  28  Tahun  2009  secara  keseluruhan  terdapat  30  jenis retribusi  yang  dapat  dipungut  oleh  daerah  yang  dikelompokkan  ke  dalam  3 golongan  retribusi,  yaitu  retribusi  jasa  umum,  retribusi  jasa  usaha,  dan  retribusi perizinan tertentu.
•  Retribusi  Jasa  Umum  yaitu  pelayanan  yang  disediakan  atau  diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi umum adalah;
(a) Retribusi layanan kesehatan; (b) Retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan;  (c).  Retribusi  penggantian  biaya  cetak  KTP  dan Akte  catatan  sipil;  (d)  Retribusi  Pelayanan  Pemakaman  dan  pengabuan mayat;  (e)  Retribusi  pelayanan  parkir  tepi  jalan  umum;  (f)  Retribusi pelayanan pasar; (g) Retribusi pengujian kenderaan bermotor;  (h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; (i) Retribusi penggantian biaya cetak peta;  (j)  Retribusi  penyediaan/penyedotan  kakus;  (k).  Retribusi  pengelolaan limbah cair; (l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang;  (m) Retribusi pelayanan pendidikan; dan (n) Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi.
•  Retribusi  Jasa  Usaha  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas jasa  usaha  yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  pemerintah daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.  Jenis  retribusi  jasa usaha  yakni:  (a)  Retribusi  pemakaian kekayaan  daerah;  (b)  Retribusi  pasar grosir/pertokoan; (c) Retribusi tempat pelelangan; (d) Retribusi Terminal; (e)
Retribusi tempat khusus
parkir; (f) Retribusi tempat
penginapanan/pesanggeraan/  villa;  (g).  Retribusi  rumah  potong  hewan;  (h).
Retribusi  pelayanan  kepelabuhan;  (i).  Retribusi  tempat  rekreasi  dan  oleh raga; (j). Retribusi penyeberangan air; dan (k). Retribusi Penjualan produksi usaha daerah.
•  Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.  Jenis  retribusi  perizinan tertentu yakni; (a) Retribusi  izin mendirikan bangunan; (b). Retribusi tempat penjualan  minuman  beralkohol;  (c).  Retribusi  izin  gangguan;  (d)  Retribusi Izin trayek; (e). Retribusi izin usaha perikanan.
Pungutan  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  berlebihan  dalam  jangka  pendek dapat  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah,  namun  dalam  jangka  panjang  dapat menurunkan  kegiatan  perekonomian,  yang  pada  akhirnya  akan  menyebabkan menurunnya  pendapatan  asli  daerah  (Brahmantio  ,2002).  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat  Mardiasmo  2002  yang  menyatakan  ;  Untuk  kepentingan  jangka  pendek pungutan  yang  bersifat  retribusi  lebih  relevan  dibanding  pajak.  Alasan  yang mendasari, pungutan ini secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan .
Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2004  mengklasifikasikan  jenis  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dirinci  menurut  objek  pendapatan yang  mencakup  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik daerah/BUMD,  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik negara/BUMN  dan  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik swasta  atau  kelompok  masyarakat.  Halim  (2004)  menyebutkan  bahwa  jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:
a). Bagian laba perusahaan milik daerah
b). Bagian laba lembaga keuangan bank.
c). Bagian laba lembaga keuangan non bank.
d). Bagian laba atas penyertaan modal/investasi

## d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Menurut  UU  No.  33  tahun  2004  menjelaskan  tentang  Pendapatan  asli  Daerah yang  sah,  disediakan  untuk  menganggarkan  penerimaan  daerah  yang  tidak termasuk  dalam  jenis  pajak  daerah,  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan.  Halim  (2004)  menyebutkan  jenis  pendapatan  ini  meliputi  objek pendapatan berikut;
a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
b) Penerimaan Jasa Giro
c) Pendapatan Bunga
d) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
e) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.
Halim (2004) membedakan 2 (dua) faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah  suatu  daerah,  yaitu  Faktor  Eksternal  dan  Faktor  Internal.  Faktor  eksternal terdiri dari investasi, inflasi, PDRB dan jumlah penduduk, sedangkan faktor Internal terdiri  dari  sarana  dan  prasarana,  insentif,  penerimaan  subsidi,  penerimaan pembangunan, sumberdaya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan.

## 4. Upaya Mendorong Peningkatan PAD Kabupaten/Kota
Di Indonesia saat ini, penarikan sumberdaya ekonomi melalui pajak  daerah dan  retribusi  daerah  di  setiap  daerah  dilakukan  dengan  berdasarkan  pada  aturan hukum yang jelas, yaitu dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati/Walikota, sehingga  dapat  diterapkan  untuk  memungut  pajak  dan  retribusi  daerah  sebagai salah  satu  sumber  penerimaan  daerah.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  persamaa
antara  pajak  dan  retribusi,  yaitu  pungutan  oleh  pemerintah  daerah  kepada masyarakat yang didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat.
Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 5 Th. 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan  di  Daerah,  telah  membawa  perubahan  dalam  penyelenggaraan tugas-tugas  pemerintahan  daerah  provinsi/kota/kabupaten.  Otonomi  daerah,  yang sedang  dilaksanakan  dewasa  ini,  sebagai  salah  satu  bentuk  reformasi penyelenggaraan  pemerintah  daerah  provinsi/kota/kabupaten,  dilakukan  oleh pemerintah  pusat  sebagai  jawaban  terhadap  tuntutan  masyarakat.Reformasi  ini pada hakekatnya bertujuan untuk memberdayakan pemerintah daerah provinsi/kota/kabupaten  dalam  mengurus  dan  menyelenggarakan  urusan-urusan rumahtangganya  sendiri  dalam  bingkai  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan rumahtangga daerah provinsi/kota/kabupaten  yang  meliputi  tugas  pemerintahan  umum,  pembangunan dan  pembinaan  kemasyarakatan  pemerintah  daerah  provinsi/kabupaten/kota, menurut  UU  No.  33  Tahun  2004  pada  Pasal  79  memiliki  sumber-sumber pembiayaan yang terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD):
1) Hasil Pajak Daerah
2) Hasil Retribusi daerah
3) Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan 4) Lain-lain PAD yang sah.
b. Dana Perimbangan
c. Pinjaman Daerah
d. Lain-lain Pendapatan Daerah sah.

## 5. Penilaian Kinerja Sektor Publik
James  B  Whittaker  dalam  Indra  Bastian  (2001)  menyatakan  pengukuran/ penilaian  kinerja  adalah  suatu  alat  manajemen  untuk  meningkatkan  kualitas pengambilan  keputusan  dan  akuntabilitas.  Kinerja  sektor  publik  bersifat multidimensional,  sehingga  tidak  ada  indikator  tunggal  yang  dapat  digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komperhensif. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud antara lain :
a.  Untuk  membantu  memperbaiki  kinerja  pemerintah,  sehingga  akan meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  organisasi  sektor  publik  dalam pemberian pelayanan publik.
b.  Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
c.  Untuk  mewujudkan  pertanggung  jawaban  publik  dan  memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Pengukuran  kinerja  dalam  sektor  publik  sangat  penting  dilakukan  untuk menilai  akuntabilitas  organisasi  dan  manajemen  dalam  menghasilkan  pelayanan publik  yang  lebih  baik.  Akuntabilitas  bukan  sekedar  kemampuan  menunjukkan bahwa uang publik di belanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Mardiasmo (2009)  menjelaskan  sistem  pengukuran  sektor  publik  adalah  suatu  sistem  yang bertujuan    untuk    membantu  manajer    publik    menilai    pencapaian  suatu  strategi melalui  alat  ukur  finansial  dan  non-finansial.  Tujuan  sistem  penilaian  kinerja adalah:
a.  Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik;
b.  Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang;
c.  Untuk  mengakomodasikan  pemahaman  kepentingan  manajer  level menengah      dan      bawah      serta      memotivasi      untuk      mencapai goal congruence;
d.  Sebagai      alat      untuk      mencapai      kepuasan      berdasarkan      pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.
Selanjutnya dapat diuraikan mengenai manfaat pengukuran kinerja, antara lain :
a.  Memberikan  pemahaman  mengenai  ukuran  yang  digunakan  untuk  menilai kinerja manajemen.
b.  Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
c.  Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya  dengan  tingkat  kinerja  serta  melakukan  tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
d.  Sebagai  dasar  untuk  memberikan  penghargaan  dan  hukuman  ( reward  and punishment )  secara  objektif  atas  pencapaian  prestasi  yang  diukur  sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
e.  Sebagai  alat  komunikasi  antara  bawahan  dan  pimpinan  dalam  rangka memperbaiki kinerja organisasi.
f.  Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
g.  Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
h.  Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

## 6. Penelitian Terdahulu
Berkaitan  dengan  rencana  pelaksanaan  penelitian  tentang  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dalam  rangka  otonomi  daerah  di  Kabupaten Jayapura,  maka  terdapat  beberapa  kegiatan  penelitian  terdahulu  yang  relevan untuk  diuraikan  pada  bagian  ini.    Hasil-hasil  penelitian  yang  relevan  tersebut, diantaranya  yang  dapat  dikemukakan  adalah  hasil  penelitian  Subhan  Purwadinata pada  tahun  2010  tentang  Analisis  Potensi  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Strategi Peningkatan  Kemampuan  Keuangan  Daerah  (Studi  Di  Kabupaten  Sumbawa). Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penggalian potensi pendapatan  daerah  yang  ditinjau  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan komponen pendukungnya, termasuk administrasi pajak daerah, tingkat kemampuan keuangan  daerah;  dan  (2)  sejauhmana  peran  dan  strategi  pemerintah  daerah meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa:  (1)  Potensi  pendapatan  Kabupaten  Sumbawa  didominasi  dari  sektor retribusi daerah sedangkan pajak daerah mengikuti tetapi keseluruhan pendapatan masih  banyak  dipenuhi  oleh  dana  perimbangan  dari  pusat  dan  kontribusi  PAD belum  mampu  membentuk  kemandirian  daerah.  (2)  Penataan  administrasi  pajak daerah  terkendala  oleh  belum  optimalnya  pelaksanaan  Sosialisasi,  Mendata, Menagih  tiap  hari  dalam  kegiatan  pemungutan  pajak  daerah.(3)  Kemampuan keuangan dari potensi PAD sangat rendah dan membutuhkan pemanfaatan optimal potensi  yang  dimiliki  daerah.  (4)  Kontribusi  komponen  PAD  yang  mengalami penurunan drastis yakni dari sektor pajak, dan kontribusinya jauh lebih rendah dari kontribusi  retribusi  daerah.  (5)  Pemerintah  daerah  dalam  kebijakannya memperioritaskan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah.
Kegiatan  penelitiaan  lainnya  yang  relevan  telah  dilaksanakan  pula  oleh Mohammad  Riduansyah  pada  tahun  2003  dengan  topik  Kontribusi  Pajak  Daerah Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Dan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah  (Studi  Kasus  Pemerintah  Daerah  Kota  Bogor).  Masalah  yang  dikaji  dalam penelitian  ini adalah sejauhmana kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah  terhadap  perolehan  pendapatan  asli  daerah,  khususnya  pada  Pemerintah Daerah  Kota  Bogor  sebagai  studi  kasus.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Kontribusi penerimaan pajak daerah dan  retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah  Kota  Bogor  dalam  kurun  waktu  Tahun  Anggaran  (TA)  1993/1994 – 2000  cukup  signifikan  dengan  rata-rata  kontribusi  sebesar  27,78%  per  tahun. Kontribusi  penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap  total  perolehan
penerimaan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bogor  tercermin  dalam  APBD-nya,  dikaitkan dengan  kemampuannya  untuk  melaksanakan  otonomi  daerah  terlihat  cukup  baik. Komponen  pajak  daerah  dalam  kurun  waktu  TA  1993/1994 –  2000  rata-rata pertahunnya  memberikan  kontribusi  sebesar  7,81%  per  tahun  dengan  rata-rata pertumbuhan  sebesar  22,89%  pertahunnya.  Sedangkan  pendapatan  yang  berasal dari  komponen  retribusi  daerah,  pada  kurun  waktu  yang  sama,  memberikan kontribusi  rata-rata  per  tahunnya  sebesar  15,61%  dengan  rata-rata  pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun.

## 7. Kerangka Konseptual
Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian
Sumber: Kerangka Pikir Penulis, 2015

## METODE PENELITIAN

## 1. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  melalui  Optimalisasi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  di  Kabupaten Jayapura  sebagai  bagian  dari  hasil  upaya  untuk  mendorong  peningkatan  efisiensi dan  efektivitas  pemungutan  dan  pengelolaan  PAD  serta  optimalisasi  capaian realisasi selama ini.  Oleh karena itu, ruang lingkup kegiatannya meliputi:
a)  Pengumpulan  data  sekunder  pada  instansi  terkait  serta  dari  hasil-hasil kajian sebelumnya yang relevan.
b)  Pengumpulan  data  primer  dengan  menggunakan  instrumen  kuesioner  dan interview langsung dengan para responden.
c)  Identifikasi  dan  analisis  mengenai  kondisi existing atau  potret  kondisi aktivitas pemungutan dan pengelolaan PAD di Kabupaten Jayapura saat ini, baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi;
d)  Analisis  perbandingan  antara  hasil  capaian  realisasi  PAD  dengan  potensi PAD yang tersedia;
e)  Kajian dan analisis terhadap kemampuan menggali PAD sesuai potensi yang ada pada setiap sumber PAD;
f)  Identifikasi  dan  analisis  mengenai  ketersediaan  dan  daya  dukung sumberdaya,  utamanya  SDM,  serta  infrastruktur  terhadap  aktivitas pemungutan dan pengelolaan PAD di Kabupaten Jayapura saat ini;
g)  Pelaksanaan  presentasi  dan  diskusi  (FGD)  dalam  rangka  sosialisasi  dan pembahasan  hasil  pekerjaan  kepada Stakeholder di  Kabupaten  Jayapura guna  memperoleh  masukan  bagi  penyempurnaan  laporan  akhir  hasil kegiatan.
h)  Identifikasi dan analisis terhadap  kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam  pelaksanaan  aktivitas  pemungutan  dan  pengelolaan  PAD  di Kabupaten Jayapura.
i)  Pemetaan  potensi  PAD  Kabupaten  Jayapura  berdasarkan  klasifikasi  dan jenis penerimaan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data, Jenis dan Sumber Data serta Metode Penarikan Sampel
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah;  wawancara,  kuesioner, dan  studi  literatur.  Jenis  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  dikumpulkan  secara  langsung  dari  para responden  melalui  wawancara,  baik  dengan  menggunakan  kuesioner  maupun dengan cara wawancara langsung tanpa kuesioner (interview).  Selain itu, jenis data primer  dapat  pula  diperoleh  dari  hasil  observasi  atau  pengamatan  langsung terhadap aktivitas usaha yang dikelola oleh wajib pajak dan retribusi serta aktivitas pemungutan PAD yang dilaksanakan oleh para aparat pemungut pajak daerah dan retribusi daerah di lapangan.
Selanjutnya,  data  sekunder  diperoleh  dari  instansi  terkait,  seperti  Bappeda, Kantor  Statistik,  Dinas  Pendapatan  Daerah,  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Daerah,  Dinas  Perhubungan,  serta  SKPD-SKPD  lainnya  yang  menjadi  pemungut dan pengelola PAD di Kabupaten Jayapura.
Populasi  merupakan  seluruh  pelaku  ekonomi  yang  terlibat  dalam pelaksanaan  aktivitas  usaha  pada  setiap  sektor  ekonomi  di  Kabupaten  Jayapura. Oleh  karena  karakteristik  anggota  populasi  relatif  heterogen,  maka  pengambilan sampel akan dilaksanakan melalui beberapa tahap dan menerapkan 2 metode yaitu Metode Cluster Sampling dan Metode Simple Random Sampling.

## 3.  Teknik Analisis Data
Setelah  data  dan  informasi  yang  diperoleh  dari  para  informan  diolah,  maka selanjutnya perlu  dianalisis untuk dapat mengetahui dan menganalisis peningkatan pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten  Jayapura  dalam  era  otonomi  daerah  ini. Untuk  menganalisis  data-data  dan  informasi  yang  diperoleh  dalam  peneltian  ini, maka  digunakan  metode  analisis  statistik  deskriptif  dengan  menggunakan  skala Likert.

## 4. Model Analisis
Potensi  suatu  penerimaan  pajak  dapat  dihitung  dengan  mengalikan  tarif suatu pajak dengan basis pajak (dasar pengenaan pajak) sebagaimana ditentukan dalam undang-undang atau peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pungutan tersebut (Hasan, 2003).
Secara  umum,  dalam  perencanaan penerimaan  pajak daerah  dan  retribusi  daerah terdapat  2  (dua)  pendekatan,  yaitu:  pendekatan  makro  dan  pendekatan  mikro. Kedua pendekatan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Pendekatan Makro.
Hasan  (2003)  berpendapat  bahwa  teknik  ini  digunakan  untuk  mengestimasi sumber  sumber  penerimaan  yang  kecil  yang  tidak  berdampak  banyak  terhadap seluruh  penerimaan.  Secara  matematis,  persamaan  garis  trend  dapat  ditulis sebagai berikut:
Dimana:
Y = Nilai Trend X = Periode waktu a = Konstanta, prediksi besaran Y pada periode dasar
Potensi  Penerimaan = Tarif x Basis
Y = a + bX

## b = Koefisien trend, yang menunjukkan perkembangan/penurunan

## 2.  Pendekatan Mikro
Pendekatan  mikro  dilakukan  dengan  menghitung  masing-masing  potensi dengan  cara  menyusun  suatu  formula  atau  rumus  masing-masing  jenis  pajak  dan retribusi.  Sehingga  formula  untuk  satu  jenis  pajak  atau  retribusi  akan  berbeda dengan formula jenis pajak atau retribusi lainnya. Potensi potensi pajak daerah atau retribusi daerah ditentukan oleh:
a. Jenis Pajak/Retribusi . Jenis pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang- Undang  No.28  Tahun  2009  yang  dijabarkan  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten atau Peraturan Bupati.
b. Tarif  pajak/retribusi .  Besarnya  tarif  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  atau Peraturan  Bupati  Kabupaten  Jayapura  yang  mengacu  pada  UU  No.28 Tahun 2009.
c. Data  Obyek  Pajak . Salah  faktor  yang   menentukan besar  kecil  penerimaan pajak daerah adalah jumlah objek pajak.
Sebagai  contoh  metode  perhitungan  dengan  menggunakan  metode  mikro adalah metode perhitungan Pajak Hotel dan Restoran (Jamil dan Rahayu, 1997 dan Mardiasmo dan Ahmad, 2000) sebagai berikut:
a.  Pajak Hotel
  hari i i i n i j Y 365 1       
    Dimana :
Y j = Potensi pajak hotel j selama satu tahun
 i = Tarif kamar untuk jenis kamar i
 i = Jumlah kamar unuk jenis kamar i
 i = Tingkat hunian ( occupancy rate ) untuk jenis kamar i
 = Tarif pajak sesuai Perda No.7 Tahun 2012 yaitu 10 persen
X = Total potensi pajak hotel selama satu tahun

## b.  Pajak Restoran/ Rumah Makaan
Untuk  mengetahui  potensi  pajak  restoran  maka  digunakan  rumus  Potensi Pajak Restoran, sebagai berikut.
V k = 365 
    
    m j j Y 1
   l k k V Z 1
Dimana :
V k = Potensi pajak restoran k selama setahun
 = Rata-rata jumlah pengunjung
  Rata-rata harga menu
 = Tarif pajak restoran sesuai Perda No.7 Tahun 2012 yaitu 10 persen
Z = Total potensi pajak restoran selama setahun
Kemudian  untuk  menentukan  peta  potensi  penerimaan  jenis  pajak  dan retribusi  dilakukan  pendekatan  dengan  menggunakan  matriks  (Jamil  dan  Rahayu, 1997 dan Mardiasmo dan Ahmad, 2000) seperti berikut:
Rasio Pertumbuhan Rasio Proporsi Xi/X ≥ 1(Tinggi) Xi/X ≤ 1 (Rendah) dXi/dX ≥ 1 (Tinggi) Sumber Unggulan (Prima) Sumber Berkembang dXi/dX ≤ 1 (rendah) Sumber Potensial Sumber Terbelakang
Keterangan:
a.  Rasio Proporsi
Penentuan Rasio Proporsi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan  pajak/retribusi  dengan  rata-rata  penerimaan  pajak/retribusi daerah.  Rata-rata  pajak/retribusi  daerah  diperoleh  dari  perhitungan  seluruh penerimaan  pajak/retribusi  daerah  dibagi  dengan  jumlaj  jenis  pajak/retribusi daerah.
b.  Rasio Pertumbuhan
Penentuan rasio pertumbuhan dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan jenis pajak/retribusi tertentu dengan pertumbuhan total pajak/retribusi daerah.
Berdasarkan  analisis  tersebut  dirumuskan  kebijakan  yang  dapat  digunakan dalam  rangka  peningkatan  potensi  penerimaan  PAD  yang  bersumber  dari  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Penilaian  kinerja  melalui  perspektif  kepuasan  wajib  pajak/retribusi  daerah dengan  variabel  bukti  langsung,  keandalan,  daya  tanggap  empati  akan  dinilai  dari pernyataan  positif (+)  dan  negatif  (-).  Menurut  Niven  (dikutip dari Wardika,   2004) pengukuran      kinerja      masing-masing      variabel      dapat  dilakukan  dengan  dasar adanya pernyataan positif (ya) dan negatif (tidak).
Dalam penelitian ini jawaban yang terdiri dari empat kategori yakni : a) sangat setuju,  b)  setuju,  c)  tidak  setuju,  dan  d)  sangat  tidak  setuju  akan  digolongkan
menjadi  dua  pernyataan  dari  empat  kategori  tersebut.  Untuk  kategori  pernyataan positif  (ya)  meliputi  jawaban  dengan  sangat  setuju  dan  setuju,  sedangkan  untuk pernyataan negatif  (tidak)  meliputi  jawaban  tidak setuju dan sangat tidak setuju.
Selanjutnya untuk mengetahui kinerja aspek non finasial dilakukan perhitungan efektivitas kinerja (Devas, dkk; 1989 dan Mahmudi, 2009) dengan rumus:
Realisasi
Efektivitas  =       ----------------------------------  x 100%
Target
Dimana :
Realisasi     =  Pedagang atau sampel yang menjawab pernyataan positif Target         =  Jumlah total pedagang atau sampel
Pengukuran  tingkat  efektivitas  non-keuangan  menggunakan  standar sesuai  dengan  acuan  Litbang  Depdagri  Republik  Indonesia  tahun  1991  sebagai berikut:
a.  Rasio efektif dibawah 40 persen = sangat tidak efektif b.  Rasio efektivitas antara 40 – 59,99 persen = tidak efektif c.  Rasio efektivitas antara 60-79,99 persen = cukup efektif d.  Rasio efektivitas diatas 80 persen = sangat efektif

## 5. Defenisi Operasional
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  perlu dijabarkan  variabel-variabel  yang  digunakan  dalam  kegiatan  penelitian  ini  agar dapat  tercipta  pemahaman  yang baik.    Oleh    karena  itu,  pada  bagian  ini  diuraikan mengenai definisi operasional variabel-variabel tersebut sebagai berikut:
1.  Pendapatan  Daerah  adalah  hak  pemerintah  Kabupaten  Jayapura  yang diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  daerah  ini  dalam  periode yang bersangkutan.
2.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  yang  diperoleh pemerintah  Kabupaten  Jayapura  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari: (a) pajak daerah; (b) retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain PAD yang sah.
3.  Pajak  Daerah  adalah  kontribusi  wajib  masyarakat  kepada  daerah  yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.
4.  Retribusi Daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah Kabupaten Jayapura atas pelayanan yang disediakan atau diberikan untuk pemenuhan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
5.  Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  adalah  pendapatan daerah  yang  diperoleh  pemerintah  Kabupaten  Jayapura  dari  sumber  objek pendapatan  yang  mencakup  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada perusahaan  milik  daerah/BUMD,  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada perusahaan  milik  negara/BUMN  dan  bagian  laba  atas  penyertaan  modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.
6.  Lain-lain  pendapatan asli  daerah  yang  sah  adalah  Pendapatan  asli  Daerah yang  sah  disediakan  untuk  menganggarkan  penerimaan  daerah  yang  tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang  dipisahkan.  jenis  pendapatan  ini  meliputi  objek  pendapatan  dari:  (a)
Hasil  penjualan  kekayaan  daerah  yang  tidak  dipisahkan;  (b)  Penerimaan Jasa  Giro;  (c)  Pendapatan  Bunga;  (d)  Denda  keterlambatan  pelaksanaan pekerjaan;  dan  (e)  Penerimaan  ganti  rugi  atas  kerugian/kehilangan kekayaan daerah.
7.  Potensi PAD adalah kapasitas potensial sumber-sumber PAD yang tersedia di  Kabupaten  Jayapura  yang  dapat  digali  oleh  pemerintah  Kabupaten Jayapura untuk mengoptimalkan penerimaan PAD daerah ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura.
Dalam  kerangka  pembangunan  daerah  yang  dijiwai  oleh  Otonomi  Daerah, Pendapatan  Asli  Daerah    merupakan  pilihan  utama  bagi  setiap  daerah  sebagai sumber  pembiayaan  pengeluaran  pembangunan.  Pemerintah  daerah  selalu memanfaatkan  potensi  yang  dimilikinya  guna  menunjang  kontribusi  PAD  terhadap total  pendapatan  daerah.  Dalam  pengelolaan  PAD  ada  beberapa  komponen  yang mendukung  namun  dalam  pembahasan  ini  lebih  menekankan  pada  potensi  pajak
dan  retribusi  daerah  sebagai  sektor  yang    lebih  dominan  potensinya.  Pajak  dan retribusi daerah mempunyai hubungan yang kuat dimana kedua sumber ini menjadi penyumbang utama bagi komponen PAD namun keduanya juga memiliki perbedaan dimana pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan tanpa diminta walaupun pemerintah  tidak  menyediakan  infrastrukturnya.  Sedangkan  retribusi  akan dilaksanakan penarikan apabila pemerintah menyediahkan infrastruktur pendukungnya.  Kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  total  pendapatan daerah dari  masing – masing sumber berbeda, tergantung kondisi daerah tersebut. Kontribusi  PAD  dari  pajak  daerah  lebih  besar    sumbangannya  bila  dibandingkan dengan  kontribusi  dari  sektor  retribusi.  Kondisi  ini  dibarengi  dengan  pertumbuhan ekonomi  yang  didukung  oleh  pihak  swasta  cukup  dominan,  sedangkan  retribusi belum  terlalu  besar  kontribusinya    terhadap  PAD  karena  pemerintah  belum maksimal  menyediahkan  infrastruktur  pendukung  pengelolaan  retribusi  daerah. Oleh karena itu diperlukan pengkajian yang mendalam untuk menentukan langkah- langkah kebijaksanaan yang tepat dalam upaya mendorong peningkatan kontribusi Pendapatan  Asli  Daerah    pada  kedua  sektor  tersebut,  dimasa  yang  akan  datang dengan  memanfaatkan  potensi  pajak  dan  retribusi  ,  sehingga  pada  saatnya  nanti dapat menjadi andalan pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan.
Berdasarkan  pada  gambaran  komposisi  sumber  pendapatan  asli  daerah yang  telah  dijelaskan  pada  sub  bab  sebelumnya,  maka  pada  bagian  ini  akan dianalisis  potensi    pendapatan  dari  masing-masing  pembentuk  PAD  di  Kabupaten Jayapura berdasarkan sumber penerimaan khusus pada pajak daerah dan retribusi daerah.

## 2. Potensi Pajak Daerah Kabupaten Jayapura.
Pajak  Daerah  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  yang  potensial bagi  Kabupaten  Jayapura.  Berdasarkan  perkembangan  target  dan  realisasi penerimaan  PAD  Kabupaten  Jayapura  selama  lima  tahun  terakhir  mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2010-2014.
Tabel 4.1
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun 2010-2014 Tahun Target Realisasi % 2010 3,020,000,000 4,701,707,092 155.69 2011 4,755,982,898 5,493,359,441 115.50
2012 5,516,630,000 8,593,187,623 155.77 2013 8,321,200,000 11,371,630,738 136.66 2014 23,694,153,907 28,247,804,695 119.22 Rata-Rata Realisasi 136.57
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (Data diolah), Tahun 2015
Pada  Tabel  4.1  di  atas  nampak  bahwa  realisasi  pendapatan  asli  daerah Kabupaten Jayapura yang bersumber dari Pajak Daerah selalu melebihi target yang ditetapkan  dengan  rata-rata  realisasi  136,57  persen  dari  tahun  2010-2014.  Pada tahun  2010  dan  2012  besarnya  realisasi  pendapatan  asli  daerah  yang  bersumber dari  pajak  daerah  berada  diatas  150  persen  dari  target  yang  telah  ditetapkan. Capaian  realisasi  tersebut jika  dilihat  dari  perbandingan antara  target  dan  realisasi maka  secara  sederhana  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  pelakasana  pengelolah PAD  khususnya  yang  mengelolah  penerimaan  pajak  daerah  menunjukkan  kinerja yang cukup tinggi. Akan tetapi jika dianalisis secara mendalam, maka realisasi yang selalu  melampauhi  target  tersebut  bisa  jadi  sebabkan  karena  penentuan  target terlalu  rendah  sehingga  dengan  mudah  dapat  dicapai  atau  dilampauhi.  Sebagai bukti nyata selama lima tahun terakhir realisasi penerimaan melampuhi target yang ditetap. Hal tersebut mengindisikan bahwa target yang ditetapkan tidak berdasarkan pada potensi yang dimiliki oleh daerah.
Untuk  itu  pada  periode  mendatang  penentuan  target  penerimaan  hendaknya memperhatikan terlebih dahulu potensi yang dimiliki oleh daerah.

## 3. Potensi Retribusi Daerah
Retribusi daerah adalah  suatu pembayaran dari  rakyat kepada pemerintah daerah  dalam  bentuk  balas  jasa  yang  langsung  diterima  dengan  adanya pembayaran retribusi tersebut. Retribusi  Daerah Kabupaten Jayapura diatur dalam tiga perda yakni Perda No. 8 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, Perda No.9 Tahun  2012  tentang  retribusi  jasa  usaha  dan  Perda  No.  10  Tahun  2012  tentang perizinan  tertentu.  Ketiga  perda  tersebut  adalah  penjabaran  dari  UU  No.28  Tahun 2009.  Dengan  demikian  retribusi  merupakan  potensi  ekonomi  yang  cukup  berarti dalam  penerimaan  daerah.  Sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan  daerah,maka penggalian  dan  pemanfaatan  potensi  retribusi  daerah  perlu  senantiasa dimaksimalkan pengelolaannya.
Berdasarkan data publikasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura, nampak  bahwa  selama  periode  tahun  2010-2014,  realisasi  penerimaan  retribusi daerah  mengalami  kenaikan  dari  tahun  ke  tahun  kecuali  pada  tahun  2012 mengalami  penurunan  dari  tahun  sebelumnya.  Sementara  realisasi  tertinggi  terjadi
pada tahun 2014 yakni sebesar Rp. 20.556.692.293 atau hampir tiga kali lipat pada tahun  2010  (lihat  Tabel  4.2).  Untuk  menganalisis  potensi  retribusi  daerah  di Kabupaten Jayapura di bagi atas tiga bagian berdasarkan jenis retribusi.
Tabel 4.18
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010-2014 Tahun Target Realisasi % 2010 7,407,505,638 8,549,482,206 115.42 2011 8,449,693,300 7,992,062,457 94.58 2012 6,452,491,921 5,759,178,355 89.26 2013 7,050,771,815 8,466,385,867 120.08 2014 18,128,288,591 20,556,692,293 113.40
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (data diolah), Tahun 2015

## 4.  Faktor-faktor Kendala
Pemkab Jayapura dalam mengidentifikasi dan menggali serta  memanfaatkan potensi-potensi PAD melalui efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, memiliki keterkaitan yang kuat terhadap peningkatan kinerja pemerintah itu sendiri.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara  peningkatan  mobilisasi  kinerja pelayanan  pada  instansi-intansi  pemerintah  yang  mempunyai  konektifitas  kuat terhadap pemberdayaan potensi-potensi PAD. Kendala-kendala dalam meningkatkan pelayanan tersebut dapat berupa:
a)  Penetapan  target  capaian  pengelolaan  pajak  dan  retribusi  yang  tidak menggunakan analisa yang akurat;
b)  Masih  rendahnya  kepekaan  pemerintah  dalam  mengidentifikasi  potensi-potensi sumber peningkatan PAD;
c)  Masih  rendahnya  sumberdaya  manusia  atau  kompetensi  pengelola  pajak  dan retribusi daerah;
Selain  penentuan  target  capaian  dan  peningkatan  kepekaan  dalam mengidentifikasi potensi sumber pendapatan, penelitian ini juga membahas tentang pentingnya  peningkatan pendapatan melalui  pengembangan  SDM  pengelola  pajak dan  retribusi.  Baiknya  pelayanan  yang  ditunjukan  oleh  pengelola  perpajakan  dan retribusi  dapat  pula  menjadi  salah  satu  sumber  penciptaan  citra  yang  baik dikalangan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap
kinerja  pemerintah  dalam  upaya  peningkatan  pendapatan  daerah.  Secara  spesifik ada  beberapa  dilema  terkait  kemampuan  pengelolaan  potensi  pajak  dan  retribusi daerah, seperti:
1.  Sekalipun  terdapat  potensi  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  tinggi,  masih terdapat  kemampuan  pengelolaan  yang  rendah  atau  dengan  kata  lain  proses intensifikasi belum diimplementasikan secara baik;
2.  Kurangnya  promosi  dan  ekspansi  bilamana  terdapat  potensi  tinggi  dan kemampuan  mengelola  yang  tinggi  akan  potensi  pajak  dan  retribusi  daerah yang berhasil diidentifikasi;
3.  Jika  terdapat  kemampuan  pengelolaan  potensi  yang  memadai,  kuantitas potensi  akan  pajak  yang  ada  berbanding  terbalik  dengan  kemampuan pengelolaan yang tinggi, dan hal ini tidak didukung pula dengan adanya proses ekstensifikasi yang efektif;
4.  Rendahnya  potensi  pajak  yang  teridentifikasi,  ditopang  juga  dengan kemampuan  mengelola  yang  rendah.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  belum dilaksanakannya  edukasi  dan  pengembangan  kapasitas  serta  kapabilitas pengelola pajak dan retribusi daerah secara berkesinambungan

## 5. Strategi Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah
Keberhasilan  pengelolaan  penerimaan  daerah  tidak  hanya  semata  diukur dari  jumlah  penerimaan  yang  dapat  dicapai,  tetapi  sejauh mana  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  serta  sumber  penerimaan  lainnya  dapat  berperan  mengatur perekonomian  masyarakat  agar  dapat  bertumbuh  kembang.yang  pada  gilirannya dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah.  Secara  teoritis kemampuan  keuangan  daerah  dapat    ditingkatkan  dengan  intensifikasi  dan  atau ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi adalah upaya perluasan jenis pungutan. Upaya intensifikasi  adalah  upaya  meningkatkan  kemandirian  penerimaan  daerah  dengan meningkatkan  kinerja  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  ada.  Upaya  ini  menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengidentifikasi secara sahib potensi penerimaan daerah dan kemudian mampu memungutnya dengan berdasar pada asas manfaat dan asas keadilan.Lebih lanjut, untuk mencapai hal tersebut  berbagai sumber daya ( software dan hardware ) yang digunakan untuk memungut dan strategi pemungutan perlu segera disiapkan.
Dalam  jangka  pendek  kegiatan  yang  paling  mudah  dan  dapat  segera dilakukan adalah melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah  yang  sudah  ada  melalui  penghitungan  potensi  dengan  penyusunan  sistem
informasi  basis  data  potensi.  Dengan  melakukan  efektifitas  dan  efisiensi  sumber atau  obyek  pendapatan  daerah,  maka  akan  meningkatkan  produktivitas penerimaan  daerah  tanpa  harus  melakukan  perluasan  sumber  atau  obyek pendapatan bare yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Estimasi potensi  melalui  penyusunan  basis  data  yang  dibentuk  dan  disusun  dari  variabel- variabel yang merefleksikan masing-masing jenis penerimaan. (pajak, retribusi dan penerimaan  lain-lain)  sehingga  dapat  menggambarkan  kondisi  potensi  dari  suatu jenis penerimaan.
Secara  umum,  upaya  yang  perlu  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam rangka  meningkatkan  pendapatan  daerah  melalui  optimalisasi  intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
1. Memperluas basis penerimaan . Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi  dianggap  potensial,  antara  lain  yaitu    mengidentifikasi  pembayar pajak  baru/potensial  dan  jumlah  pembayar  pajak,  memperbaiki  basis  data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat  proses  pemungutan,  yaitu  antara  lain  mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif khususnya tarif retribusi.
3. Peningkatan  kapasitas  pengelola  penerimaan  daerah .  Kapasitas  pengelola penerimaan  daerah  merupakan  salah  satu  kunci  keberhasilan  optimalisasi penerimaan daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui
a.  Menyeimbangkan kebutuhan pengelola secara kualitatif dan kuantitatif,
b.  Penerimaan tenaga pengelola.
c.  Pelatihan tenaga pengelola
d.  Pemenuhan  aspek  kesejahteraan  tenaga  pengelola  (gaji,  upah  pungut, karir dan sistem pensiun).
4. Meningkatkan  pengawasan. Hal  ini  dapat  ditingkatkan  yaitu  antara  lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses  pengawasan,  menerapkan  sanksi  terhadap  penunggak  pajak  dan sanksi  terhadap  pihak  fiskus,  serta  meningkatkan  pembayaran  pajak  dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Upaya yang  dapat dilakukan antara lain:
a.  Pengawasan terencana.
b.  Inspeksi mendadak.
c.  Konsistensi penerapan sanksi.
5. Meningkatkan  efisiensi  administrasi  dan  menekan  biaya  pemungutan. Tindakan  yang  dilakukan  oleh  daerah  yaitu  antara  lain  memperbaiki prosedur  administrasi  pajak  melalui  penyederhanaan  admnistrasi  pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan..
6. Meningkatkan  kapasitas  penerimaan  melalui  perencanaan  yang  lebih  baik. Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  koordinasi  dengan  instansi terkait di daerah.
7. Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi. Perlu dilakukan penumbuhan kesadaran  bahkan  kebanggaan  WP/WR  membayar  pajak/retribusi  sebagai andil mereka membangun daerahnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah :
a.  Melalui pendekatan persuasif-partisipatif,
b.  Melakukan penyuluhan pajak dan retribusi,
c.  Pelaksanaan pelayanan prima.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan :
a.  Kontribusi  PAD  yang  masih  relatif  rendah  disebabkan  oleh  kurangnya pemanfaatkan  sumber-sumber  potensi  PAD,  terutama  pajak  dan  retribusi daerah.  Padahal  Kabupaten  Jayapura  memiliki  potensi  pajak  daerah  yang cukup  besar  tapi  belum  dikembangkan  dan  dioptimalkan  pemungutannya selama ini.
b.  Kabupaten  Jayapura  memiliki  pula  potensi  retribusi  daerah  yang  cukup besar tetapi belum dikembangkan dan dioptimalkan pemungutannya selama ini,  sehingga  belum  mampu  memberikan    kontribusi  kepada  PAD  secara signifikan  selama  ini.  Jenis-jenis  retribusi  daerah  ini  yang  cukup  potensil tersebut adalah Retribusi pelayanan kesehatan, izin gangguan, dan retribusi pelayanan persampahan.
c.  Ada  beberapa  faktor  kendala  yang  dihadapi,  sehingga  kontirbusi  pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD belum optimal selama ini, yakni:
 Manajemen pengumpulan pajak yang kurang baik sebagai akibat dari masih  rendahnya  kepekaan  pemerintah  dalam  mengidentifikasi potensi-potensi sumber peningkatan PAD,
 Data  tentang  obyek  pajak  kurang  akurat  sebagai  akibat  dari  masih rendahnya  kompetensi  SDM  aparatur  pengelola  pajak  dan  retribusi daerah,
 Penetapan  target  tidak  berdasarkan/tidak  sesuai  dengan  kenyataan yang ada di lapangan (berdasarkan potensi) dan tidak menggunakan analisis yang akurat, tetapi hanya berdasarkan pada data historis dan perkiraan-perkiraan dari tahun sebelumnya,
 Adanya  penghindaran  pajak (tax  aversion) oleh  wajib  pajak  karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak,
 Kurangnya  kerjasama  dengan  pihak  yang  terkait  dalam  penentuan target dan perealisasian pajak,
 Daya  tanggap  dan  empati  petugas  terhadap  wajib  pajak/retribusi belum  maksimal  yang  dibutikan  oleh  tanggapan  responden  pada kategori  sangat  tidak  efektif  dan  tidak  efektif  atau  sebagian  besar responden menilai negatif,
 Rendahnya  potensi  pajak  yang  teridentifikasi,  ditopang  juga  dengan kemampuan  mengelola  yang  rendah.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena belum dilaksanakannya edukasi dan pengembangan kapasitas serta kapabilitas pengelola pajak dan retribusi daerah secara berkesinambungan.
d.  Beberapa  bentuk  strategi  yang  efektif  diterapkan  untuk  meningkatkan kontribusi  penerimaan  dari  Pajak  Daerah    dan  Retribusi  Daerah  terhadap PAD di masa datang adalah:
 Penetapan  target  penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah dilaksanakan  menerapkan  gabungan  metode  Incremential  dan kemampuan  merealisasikan  target  pada  tahun  sebelumnya  yang ditopang dengan hasil analisis potensi yang akurat dan valid,
 Penguatan  kerjasama  dan pelibatan  stakeholder  dalam  pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah,
 Peningkatan  intensitas  sosialisasi  kepada  wajib  pajak  dan  retribusi mengenai pajak daerah dan retibusi daerah yang menjadi kewajiban mereka untuk membayarnya,
 Pengembangan  penggalian  potensi  jenis-jenis  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  yang  belum  tergali  secara  optimal,  sebagaimana yang  telah  ditetapkan  dalam  UU  No.  28  tahun  2009  tentang  Pajak
daerah dan Retribusi Daerah,
 Peningkatan profesionalisme SDM aparatur pemungut dan pengelola pajak daerah dan retribusi daerah,
 Pengutan  fungsi  pengawasan  terhadap  wajib  pajak  dan  retribusi daerah serta terhadap SDM aparatur pemungutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriansyah,  2003. Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  dalam  Kerangka Pelaksanaan Otda. UPP-YKPN, Yogyakarta
Amstrong, Michael (1994), Performance Management, England : Clays, St Ives Plc Arikunto,  Suharsimi  (2002),  Prosedur  Penelitian,  Suatu  Pendekatan  Praktek,  Rireka Cipta, Jakarta
Bacal,  Robert  (2002),  Performance  Management  ,  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta
Bernardin,  Jhon  H.  And  Russel  (1993),  Human  Resource  Management,  MC  Graw- Hill, Inc, Singapore
Brarata, A.A (2003), Dasar – dasar Pelayanan Prima, Gramedia, Jakarta Bresser F.K, Rudi dan Klermens Millonog (2003), Institutional Capital: Competitive Advantage  in  light  of  the  new  instituitiolism  in  organizationa  theory, scharmalenbach business review, Vol 55 July. PP.220-241
Cullen  and  D‟innocenzo  (2004)  Memaksimalkan  Kinerja  Alih  Bahasa  Andi,  Tugu Publisher, Yogyakarta
Deddy  S,  Bratakusumah  dan  D,  Solihin,  2001. Otonomi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Devas,  Nick,  dkk  (1989)  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia  (terjemahan oleh Masri Maris), UI-Press, Jakarta.
Dwiyanto,  Agus,  2002,  Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia,  Cetakan  Pertama,
Galang Printika, Yogyakarta
Elita Dewi, Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
Halim,  Abdul.  2004. Bunga  Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah . UPP-YKPN, Yogyakarta.
Hasan, Iqbal. 2003. Statistik Deskriptif . Cetakan kedua, Bumi Aksara, Jakarta .
Hoessein,  Bhenyamin,  2002. Perspektif  Jangka  Panjang  Desentralisasi  dan  Otda . Gramedia Pustaka, Jakarta.
Husaini,  Martani  (1997)  Balanced  Scorecard  Penyeimbang  Pengukuran  Kinerja Organisasi, dalam Majalah Manajemen dan Usahawan Indonesia Nomor, 06/th XXVI Juni 1997
Implementasi Balanced Scorecard ( No. 04 Tahun 2004), Majalah Human Capital Implementasi Balanced Scorecard pada Bank Indonesia ( No. 16 Juli 2005) Majalah Human Capital
Insukindro,  Mardiasmo.,  Wahyu  Widayat,  Wihana  Kirana  Jaya,  Purwanto,  Abdul Halim,  John  Suprihanto,  Budi  Purnomo.  (1994). Peranan  Pengelolaan Keuangan  Daerah  dalam  usaha  peningkatan  PAD . Laporan  hasil  penelitian KKD . FE – UGM, Yogyakarta.
Jamil dan Rahayu, (1997). Analisis Pajak Pembangunan I Perhotelan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah, JEP Vol.2 No.3, Hal 310-323.
Jhonson,  Redmon  Mawhinney  (2004),  Hand  Book  of  Organizational  Performance, Analisis  Perilaku  dan  Manajemen  Alih  Bahasa  Andi  Tugu  Publisher, Yogyakarta
Kaplan,  R.S  dan  Norton  D.P  (1996)  Konsep  Manajemen  Baru  Mencapai  Kinerja dengan  Integritas,  alih  bahasa  Edy  Sukarno  dan  V,  Djemadu  PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Kasim  (1993),  Pengukuran  Efektifitas  dalam  Organisasi  Universitas  Indonesia, Jakarta
Keban,  T.  Yeremias  (1995),  Indikator  Kinerja  Pemerintah  Daerah  :  Pendekatan Manajemen  dan  Kebijakan,  Makalah  Seminar  Sehari  Fisipol  UGM Yogyakarta
Kotler,  Philip  (1995)  Manajemen  Pemasaran  Analisis,  Perencanaan  Implementasi dan Pengendalian Edisi Indonesia Salemba Jakarta
Kumorotomo,  Wahyudi  (2003),  Etika  Administrasi  Negara,  Raha  Grafindo  Persada Jakarta
Kuncoro,  Mudrajat,1995, Desentralisasi  Fiskal  di  Indonesia,  Dilema  Otonomi  dan Ketergantungan , Journal : Prisma, No.4, hal. 3-17. Lovelock,  C.H  (1992),  Managing  Service  Marketing,  Operation  and  Human Resource, New Dehli, Pretince Hill
Lubis,  H  dan  Husaini,  M  (1987),  Teori  Organisasi  Pendekatan  Makro,  FE Universitas Indonesia, Jakarta
Ma‟arif  Syamsul,  Tanjung  Hendri  (2003),  Teknik  –  teknik  kuantitatif  untuk Manajemen, Grasindo Jakarta
Mahmudi (200(. Manajemen Keungan Daerah, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Mahsun, Mohamad (2009), Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE, Yogyakarta Mardiasmo.  (2004). Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah . Penerbit  Andi, Yogyakarta.
Mardiasmo  dan  Ahmad  M  (2000).  Perhitungan  Potensi  Pajak  dan  Retribusi  Daerah di  Kabupaten  Magelang,  Laporan  Akhir.  Kerjasama  Pemerintah  Daerah Kabupaten Magelang dengan PAU-SE UGM, Yogyakarta.
Mirza,  Teuku,  (1994)  Balanced  Scorecard  Dalam  Majalah  Manajemen  dan Usahawan Indonesia Nomor 06/Th XXVI JUni 1994
Mulyadi  (2005),  Sistem  Manajemen  Strategik  Berbasis  Balanced  Scorecard,  UPP- AMP YKPN, Yogyakarta
Mulyadi  (2007),  Sistem  Terpadu  Pengelolaan  Kinerja  Personel  Berbasis  Balanced Scorecard, UPP-STIE YKPN, Yogyakarta
Noor Fuad (2004), Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasi Kompas, Jakarta
Nordiawan, Deddi (2006) Akuntasi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta
Osbome  (1999)  Mewirausahakan  Birokrasi,  Alih  Bahasa  Abdul  Rosyid,  Pustaka Binaman Presindo, Jakarta
Pedoman  Penulisan  Usulan  Penelitian  (Proposal)  &  Thesis  Program  Magister Manajemen Universitas Sam Ratulangi Manado.
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  8  Tahun  2006,  Tentang  Pelaporan  Keuangan  dan Instansi Pemerintah
Prasetya,  Edy  (2004)  Penyusunan  dan  Analisa  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah, Andi Effset, Yogyakarta
Prianto, Agus (2006), Menakar Kualitas Pelayanan Publik, In-trans, Malang Propovich,  M.G  (1998)  Creating  High  Performance  Government  Organization,
Allieance for Redesingning Government
Purwadarminto, Kamus Lengkap Inggris – Indonesia
Purwadinata, Subhan (2010) “Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Strategi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah” , Studi di Kabupaten Sumbawa, Indonesia.
Rampersad,  Hubert  K.  (2005),  Total  Performance  Scorecard,  Konsep  Manajemen Baru  Mencapai  Kinerja  dengan  integritas,  Alih  Bahasa  Edy  Sukarno  dan Djemanu, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Ratminto,  Atik  Septi  Winarsih,  2005,  Manajemen  Pelayanan  Cetakan  I,  Pustaka pelajar, Yogyakarta
Razak,  Rahman,  Abd.  2009.  Esensi  Pembangunan  Ekonomi  Daerah.  Nala  Cipta Litera, Makassar.
Republik  Indonesia.  (2004).  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah . Sinar Grafika, Jakarta.
Republik  Indonesia.  (2004).  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah.  Sinar  Grafika, Jakarta.
Riduansyah,  Muhammad  (2003),  „ Kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD’) , Indosnesia, Jakarta.
Robin, Stephen P (2006) Perilaku Organisasi Indeks Jakarta Ruky, Achmad (2004), Sistem Manajemen Kinerja, Gramedia Jakarta Salomo,  Roy  (2003)  Anggaran  yang  Berorientasi  pada  kinerja  dan  Kepemerintahan yang baik, Majalah Inovasi Vol. 5 Desember – Februari 2003
Salusu,  J,  2003,  Pengambilan  Keputusan  Strategik  untuk  Organisasi  Publik Nonprofit, Pt, Grasindo, Jakarta
Sandra  S.  Lang  (1999),  Balanced  Scorecard  dan  Government  Entities,  Moving Forward at the lilinois Departement of Transportation.
Saragih, Juli Panglima. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi . Ghalia Indonesia, Jakarta
Saunders (2006), Strategi Penilaian Kinerja Karyawan, Alih Bahasa At‟s Line Tugu Publisher Yogyakarta
Siagian  Sondang  (1985),  Analisis  Perumusan  Kebijakasanaan  dan  Starategi Organisasi, Gunung Agung, Jakarta
Sidik, Machfud, 2003. “Format Hubungan  Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Yang  Mengacu  Pada  Pencapaian  Tujuan  Nasional”. Bunga  Rampai Desentralisasi Fiskal . Departemen Keuangan, Jakarta.
Simanjuntak  Payaman  (2005),  Manajemen  dan  Evaluasi  Kinerja,  FE  Universitas Indonesia, Jakarta
Subagyo (2004), Metode Penelitian, Asdi Mahasatya, Jakarta
Sugiyono (1997), Statistika untuk penelitian, CV. Alfa Beta Bandung Sugiyono (1999), Metode Penelitian Bisnis, CV. Alfa Beta Bandung Sugiyono (2003), Metode Penelitian Admnistrasi, CV. Alfa Beta Bandung Sukses Dengan Balanced Scorecard (Juli 2005), Majalah Human Capital Sulistiyani  dan  Rosidah  (2003),  Konsep  Teori  dan  Pengembangan  dalam  Konteks Organisasi Publik, Graha Ilmu Yogyakarta
Suwandi Made (2003), Penilaian Kinerja Pelayanan Publik
Thoha  Miftah  (2005),  Manajemen  Kepegawaian  Sipil  di  Indonesia,  Prenada  Media Jakarta
Tika  Pembudu  (2006),  Budaya  Organisasi  dan  Peningkatan  Kinerja  Perusahaan, Bumi Aksara, Jakarta
Tjandra Riawan (2006), Hukum Keuangan Negara Grasindo, Jakarta
Umar  Hussein  (1999),  Riset  Sumber  Daya  Manusia  dalam  Organisasi,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  130,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Vincent  Gasperz  (2006),  Sistem  Manajemen  Kinerja  Terintegrasi  Balanced Scorecard  dengan  Six  Sigma  untuk  OrganisasiBisnis  dan  Pemerintah,  PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Wardono,  Aditya,  et.  al  (2012 ),  Kajian  Pemetaan  dan  Optimalisasi  Potensi  Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember , Indonesia.
Winarno,  Budi  (2004),  Teori  dan  ProsesKebijakan  Publik,  Media  Pressindo, Yogyakarta
Yani, Ahmad, 2008, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
Yuwono,  Seny,  Jukarno,  Ikhsan  (2003),  Petunjuk  Praktis  Penyusunan  Balanced Scorecard,  menuju  organisasi  yang  berfokus  pada  strategi,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.