## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH
e-ISSN: 2502 – 4205 Vol.V., No.1, April 2020 http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw
PERENCANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI DANA DESA (DD) DI DESA AMASARA KECAMATAN BAITO KABUPATEN KONAWE SELATAN

## Oleh
Herwan Malengga 1 ,La Ode Geo 2 , Muh. Natsir 3
(Prodi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Pascasaraja, Universitas Halu Oleo)

## Abstract
This study aims to analyze: 1) Poverty level in Amasara Village, Baito District, South Konawe Regency; 2) Influence between poverty levels and village funds (DD) in Amasara Village, Baito District, South Konawe Regency; 3) Factors that influence the causes  of  poverty  in  Amasara  Village,  Baito  District,  South  Konawe  Regency;  and  4) Poverty  alleviation  plan  in  Amasara  Village,  Baito  District,  South  Konawe  Regency. The study uses quantitative and qualitative approaches. The sample (informants) of the study were 39 people who were determined purposively.The data analysis technique in the  study  was  carried  out  quantitatively,  0.6  eview  multiple  linear  regression  and ordinary  least  squares  (OLS)  and  qualitative  descriptive  analysis.  The  results  showed that the poverty level in Amasara Village, Baito District, South Konawe Regency was at a  moderate  level,  meaning  that  poverty  could  still  be  done  by  alleviation  through various  plans  for  policy  and  program  approaches.  In  aggregate,  poverty  in  Amasara Village, Baito District, Konawe Selatan District has a significant effect on the allocation of  village  funds  (DD)  of  87.99%.Partially,  the  allocation  of  village  funds  through  the construction  of  facilities  and  infrastructure  and  community  empowerment  has  a significant  effect  on  poverty  in  Amasara  Village,  while  the  allocation  of  village  funds (DD) for community development does not significantly influence poverty in Amasara Village. The main factors that influence the causes of poverty in Amasara Village, Baito District, Konawe Selatan District are; a) Low land ownership; b) Limited capital access; and c) Basic needs are limited. Poverty in Amasara Village is also supported by factors; a) Low education; b) Unemployment; c) Still traditional economic management; and d) Culture of saving that has not been developed. The poverty alleviation plan in Amasara Village,  Baito  Subdistrict,  Konawe  Selatan  District  for  a  short  scale  (priority)  is:  a) Hold entrepreneurial education and training and the like; b) Providing / facilitating the formation  of  new  employment  opportunities  through  capital  assistance;  c)  Providing creative  venture  capital  and  business  development  assistance;  d)  Providing  assistance for  basic  household  needs  that  have  not  received  food  assistance  and  others  from  the central  government;  and  e)  Counseling  (community  development)  and  facilitating community  financial  management  by  saving  money.  While  the  long-term  plan  is  a) Provision  of  business  areas  (temporary  rights  or  property  rights)  for  agricultural  or plantation  activities;  and  b)  Counseling  (guidance)  on  community  financial management.
Keywords: Poverty and Village Funds

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis:  1)  Tingkat  kemiskinan  di  Desa  Amasara Kecamatan  Baito  Kabupaten  Konawe  Selatan;  2)  Pengaruh  antara  tingkat  kemiskinan dengan dana desa (DD) di Desa Amasara Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan; 3)  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penyebab  kemiskinan  di  Desa  Amasara Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan; dan 4) Rencana pengentasan kemiskinan di  Desa  Amasara  Kecamatan  Baito  Kabupaten  Konawe  Selatan.  Penelitian menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dan  kualitatif.  Sampel  (informan)  penelitian sebanyak  39  orang  yang  ditentukan  secara purposive .  Teknik  analisis  data  dalam penelitian  dilakukan  secara  kuantiatif  yakni  regresi  linear  berganda eview  0,6 serta ordinary  least  squares (OLS)  serta  analisis  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Desa Amasara Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan berada pada level sedang, artinya kemiskinan yang terjadi masih dapat dilakukan  upaya  pengentasan  melalui  berbagai  rencana  pendekatan  kebijakan  dan program.    Secara  agregat,    kemiskinan  di  Desa  Amasara  Kecamatan  Baito  Kabupaten Konawe  Selatan  berpengaruh  signifikan  terhadap  peruntukan  dana  desa  (DD)  sebesar 87,99  %.    Secara  parsial,    peruntukan  dana  desa  melalui  pembangunan  sarana  dan prasaran  serta  pemberdayaan  masyarakat  berpengaruh  signifikan  terhadap  kemiskinan di  Desa  Amasara,  sedangkan    peruntukan  dana  desa  (DD)  untuk  pembinaan kemasyarakatan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Desa  Amasara. Faktor  utama  yang  mempengaruhi  penyebab  kemiskinan  di  Desa  Amasara  Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan adalah; a) Kepemilikan lahan rendah; b) Akses modal terbatas;  serta  c)  Kebutuhan  dasar  terbatas.    Kemiskinan  di  Desa  Amasara  juga didukung  oleh faktor;  a)  Pendidikan rendah;  b)  Pengangguran;  c) Pengelolan ekonomi masih  tradisional;  serta  d)  Budaya  menabung  yang  belum  berkembang.    Rencana pengentasan kemiskinan di Desa Amasara Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan untuk skala jangkla pendek (prioritas) adalah: a) Mengadakan pendidikan dan pelatihan (workshop)  wirausaha  dan  sejenisnya;  b)  Penyedian/menfasilitasi  terbentuknya lapangan  kerja  baru  melalui  bantuan  modal;  c)  Memberikan  bantuan  modal  usaha kreatif  dan  pengembangan  usaha;  d)  Memberikan  bantuan  kebutuhan  dasar rumahtangga  yang  belum  mendapatkan  bantuan  pangan  dan  lainnya  dari  pemerintah pusat;  dan e) Penyuluhan (pembinaan kemasyarakatan) dan memfasilitasi pengelolaan keuangan masyarakat dengan menabung.  Sedangkan rencana jangka panjangnya adalah a)  Penyediaan  area  berusaha  (hak  sementara  atau  hak  milik)  untuk  kegiatan  pertanian atau perkebunan; dan b) Penyuluhan (pembinaan) pengelolaan keuangan masyarakat.
Kata Kunci : Kemiskinan dan Dana Desa

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kemiskinan  merupakan  masalah lama  yang  pada  umumnya  dihadapi hampir di semua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia.
Kemiskinan seharusnya menjadi masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius,  kemiskinan  bukanlah  masalah pribadi,  golongan  bahkan  pemerintah saja,  akan  tetapi  hal  ini  merupakan masalah  setiap  kita  warga  negara Indonesia.  Kepedulian  dan  kesadaran antar  sesama  warga  diharapkan  dapat membantu  menekan  tingkat  kemiskinan di Indonesia.
Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Nasional tercatat bahwa penduduk miskin  Indonesia  tahun  2011  mencapai 29,89 juta jiwa atau sekitar 12,36 %, dan pada  tahun  2015  angka  kemiskinan berkisar  sekitar  28,51  juta  jiwa  atau sekitar  11,13  %.  Dalam  kurung  tiga tahun terakhir, penurunan angka kemiskinan  cenderung  cukup  baik,  hal ini  terlihat  dari  angka  kemiskinan  tahun 2016  sekitar  10,70  %,  turun  menjadi 10,12  %  dan  pada  tahun  2018  angka kemiskinan  diangka  9,84  %  atau  sekitar 25,99  juta  jiwa  dari  total  penduduk
Indonesia (BPS Nasional, 2018). Penduduk miskin di Indonesia umumnya tersebar  di  daerah  pedesaan  yang mencapai 13,23 %, sedangkan penduduk miskin  di  perkotaan  hanya  sebesar  7,03 % (BPS, 2018).
Salah satu kebijakan nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat  desa  adalah  dana  desa  yang diatur  dalam  Undang-Undang  (UU) Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Alokasi  dana  desa  setiap  cukup  besar dan  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya  (lebih  dari  50  %).    Data  dari Kementerian  Keuangan  RI  tercatat
bahwa  alokasi  dana  desa  tahun  2015 sebesar Rp 20,8 Triliun, naik menjadi Rp 47  Triliun  pada  tahun  2016  dan  pada tahun  2017  dialokasi  sebesar  Rp  60 Triliun  (Kementerian  Keuangan  RI, 2017).  Kementerian  Keuangan  RI  pada tahun  2018  juga  mengalokasi  dana  desa sekitar  Rp  60  Triliun  lebih,  dan  jika berjalan dengan baik, maka dimungkinkan  pada  tahun  2019  akan mengalami peningkatan.
Pada  tahun  2015,  dana  desa  di Kabupaten  Konawe  Selatan  sebesar  Rp 89  Miliar,  naik  menjadi  Rp  198  Miliar ditahun  2016.    Jumlah  tersebut  juga mengalami  peningkatan  ditahun  2017 yang  mencapai  Rp  252  Milair  dan  pada tahun  2018  dana  desa  sebesar  Rp  225 Miliar.    Jumlah  desa  di  Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 336 desa yang tersebar  pada  25  kecamatan  (BPMD Sultra, 2018), sehingga rata-rata per desa menerima dana desa sekitar Rp 669.692.720.  Namun  demikian,  angka kemiskinan masih relatif tinggi.
Berdasarkan data BPS Kabupaten Konawe  Selatan  tercatat  bahwa  hingga periode  maret-September  2018,  angka kemiskinan mencapai 13 % dan diprediksi  hingga  mencapai  15  %  pada desember 2018 (BPS Kabupaten Konawe  Selatan,  2018).    Pada  periode tahun 2015-2017 kemiskinan di Kabupaten  Konawe  Selatan  berkisaran antara 15-20 %. Angka tersebut merupakan angka kemiskinan terbesar di Sulawesi Tenggara.
Persebaran  penduduk  miskin  di Kabupaten  Konawe  Selatan  terdapat pada  17  kecamatan  dari  total  25 kecamatan  yang  ada  salah  satunya adalah  Kecamatan  Baito.    Pada  Tahun 2017,  jumlah  penduduk  miskin  di Kecamatan  Baito  sebanyak  1.005  KK atau sekitar 46,48 % dari total penduduk Baito  yang  mencapai  2.162  KK.  Salah
satu desa denga jumlah penduduk miskin cukup  tinggi  adalah  Desa  Amasara, dimana dari total 357 KK ada sekitar 127 KK  atau  sekitar  35,57  %  merupakan penduduk miskin (BPS Konawe Selatan, 2017).
Melihat  fenomena  tersebut,  maka penggunaan dana desa khususnya dalam masalah  kemiskinan  harus  benar-benar dilakukan  secara  baik  mulai  dari  aspek perencanaan,  organisasi,  pelaksanaan dan  pengawasan  sehingga  pelaksanaan pembangunan  oleh  dana  desa  tepat sasaran,  sesuai  dengan  target  sasaran yang  direncanakan.    Berangkat  dari uraian  dan  fakta-fakta  tersebut,  maka penulis menemukan permasalahan untuk dikaji  dalam  penelitian  terkait  dengan “Perencanaan  Pengentasan  Kemiskinan Melalui  Dana  Desa  (DD)  Di  Desa Amasara,  Kecamatan  Baito  Kabupaten Konawe Selatan”.
1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui; 1) Tingkat
kemiskinan di Desa Amasara Kecamatan Baito  Kabupaten  Konawe  Selatan;  2) Pengaruh  antara  tingkat  kemiskinan dengan  dana  desa  (DD)  di  Desa Amasara  Kecamatan  Baito  Kabupaten Konawe  Selatan;  3)  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  penyebab  kemiskinan  di Desa Amasara Kecamatan Baito Kabupaten  Konawe  Selatan;  dan  4) Rencana  pengentasan  kemiskinan  di Desa Amasara Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan.

## II. KAJIAN TEORI
2.1 Kemiskinan Menurut  Perpres  Nomor  13  Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, pemahaman mengenai kemiskinan
mestilah beranjak dari pendekatan berbasis  hak  ( right  based  approach ).
Dalam  pemahaman  ini  harus  diakui bahwa seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun  perempuan,  mempunyai  hak- hak  dasar  yang  sama.  Oleh  karena  itu, apabila  ada  kondisi  dimana  seseorang atau sekelompok laki-laki dan perempuan,  tidak  terpenuhi  hak-hak dasarnya  untuk  mempertahankan  dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat maka hal itulah yang disebut dengan  kemiskinan  (Badrudin,  2012). Kemiskinan juga harus dipandang sebagai  masalah multidimensional,  tidak lagi dipahami hanya
sebatas ketidakmampuan  ekonomi,  tetapi  juga kegagalan  dalam  memenuhi  hak-hak dasar  dan  perbedaan  perlakuan  bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupannya secara
bermartabat.
Kemiskinan  menurut  BPS  adalah suatu    kondisi  seseorang  yang  hanya dapat  memenuhi  makanannya  kurang dari  2100    kalori  per  kapita  per  hari” (Tibyan,  2010). World  Bank,  juga mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut:  “kemiskinan  adalah  keadaan tidak  tercapainya kehidupan yang layak dengan  penghasilan  USD  2,00  per  hari( 1US$  =    Rp.  10.000,00)  (Yulianto,
2005). Selanjutnya, Bappenas
mendefinisikan    kemiskinan  adalah “kondisi  di  mana  seseorang  atau sekelompok  orang,  laki-laki    dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya  untuk  mempertahankan    dan mengembangkan kehidupan yang
bermartabat”. 2.2 Penyebab Kemiskinan Penyebab kemiskinan menurut masyarakat miskin sendiri adalah
kurangnya
modal, pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja; dan rendahnya  pendapatan  (Yulianto,  2005). Sahdan (2005) menge mukakan penyebab  kemiskinan  di  desa  yang
hingga  saat  ini  tetap  menjadi    kantong utama kemiskinan dimana 60% penduduk miskin di Indonesia tinggal di daerah  perdesaan.  Penyebab  utama kemiskinan  desa  adalah:  (1)  pendidikan yang
rendah; (2) ketimpangan kepemilikan  modal  dan  lahan  pertanian;
(3)  ketidak merataan investasi  di  sektor pertanian;  (4)  alokasi  anggaran  kredit yang
terbatas; (5) terbatasnya ketersediaan  bahan  kebutuhan  dasar;  (6) pengelolaan  ekonomi secara tradisional;
(7) rendahnya produktivitas dan pembentukan  modal;    (8)  budaya menabung  yang  belum  berkembang;  (9) tidak  adanya  jaminan  sosial  bagi masyarakat  desa;  dan  (10)  rendahnya jaminan kesehatan.
2.3 Dana Desa
Dana  Desa  adalah  Dana  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang diperuntukan  bagi  Desa  yang  ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten  dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Anggaran danadesa yang bersumber dari  APBN  (Dana  Desa)  dihitung berdasarkan jumlah desa dan
dialokasikan dengan memerhatikan jumlah  penduduk,  angka kemiskinan, luas  wilayah,  dan  tingkat  kesulitan geografis, dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Kementerian
PPN/Bappenas  RI  (2017)  mencatat, hingga  tahun  2016,    84  %  dana desa digunakan  untuk  pembangunan  sarana dan  prasarana  fisik pedesaan,  sebanyak 6,5  %  untuk  pemberdayaan  ekonomi masyarakat,  dan  sisanya  untuk  kegiatan
pemerintahan dan social
kemasyarakatan.
Pembangunan  desa melalui  dana desaa bertujuan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  desa  dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan  potensi  ekonomi  lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

## III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Desain Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantiatif dan kualitatif dengan menggunakan  desain  survey  deskriptif ( descriptive survey method ) yaitu penelitian  yang  memaparkan  secara murni hasil dari objek yang diamati.
3.2 Informan Penelitian
Informan dalam penelitian sebanyak 39  orang  yang  dipilih  secara purposive sampling .

## 3.3 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah:
a. Analisis kuantiatif untuk menganalisis  hubungan  kemiskinan dengan  dana  desa  (DD)    dengan teknik regresi linear berganda dengan alat bantu eview 0,6 adalah:
Y = a+β 1 ln(X 1 )+β 2 ln(X 2 )+β 3 ln(X 3 )+e
Dimana: Y = Kemiskinan sebagai variabel terikat ( dependen variabl e) a = Nilai konstanta ( Intercept )
β( 1-3 ) = Koefisien regresi
X 1 = Dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana
X 2 = Dana desa untuk pemberdayaan masyarakat
X 3 = Dana desa untuk pembinaan kemasyarakatan e = Eror
b. Analisis  deskriptif  digunakan  untuk menganalisis  secara  deskriptif  terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat  Desa  Amasara  sehingga dapat merumuskan arahan perencanaan  pengentasan  kemiskinan di Desa Amasara.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Tingkat  Kemiskinan  Di  Desa Amasara
Analisis  tingkat  kemiskinan  rumah tangga  miskin  di  Desa  Amasara.
Analisis ini dilakukan dengan pemberian skor pada setiap indikator yang dikategorikan  pada  tingkat  kemiskinan; sangat miskin/buruk; miskin/sedang; dan cukup  miskin/rendah.  Hasil  analisis tingkat  kemiskinan  rumah  tangga  di Desa Amasara disajikan pada Tabel 4.1. Tabel  4.1Tingkat  Kemiskinan  pada
Rumah  Tangga  Miskin  Desa Amasara, 2019 No. Aspek Penilaian Indikator Kategori Skor 1.  Tingkat pendapatan Rp 246.667- 373.332) Sedang  2 2.  Tingkat pengeluaran Rp 373.333- >500.000) Tinggi 1 3.  Pendidikan >60% Jumlah Anggota Keluarga Tamat SD/SMP) Rendah  3 4.  Kesehatan >50% Jumlah anggota keluarga sering sakit Baik 1 5.  Kondisi rumah  Tidak permanen  Buruk 3 6.  Fasilitas rumah  Tidak lengkap Buruk 3 Jumlah Skor 13
Sumber : Data Primer Diolah Maret, 2019.
Hasil  analisis  tingkat  kemiskinan tersebut  diperoleh  bahwa  jumlah  adalah 13,  sehingga  berdasarkan  klasifikasi tingkat  kemiskinan  dalam  penelitian bahwa skor 11-14 berada pada level atau dikategorikan  miskin/sedang.    Artinya bahwa masyarakat (rumah tangga)
miskin  di  Desa  Amasara  berada  pada level  atau  dikategorikan  sedang,  artinya kemiskinan  yang  terjadi  masih  dapat dilakukan  upaya  pengentasan  melalui berbagai  rencana  pendekatan  kebijakan dan program.
4.2 Pengaruh Antara Tingkat Kemiskinan  Dengan  Dana  Desa
(DD) Di Desa Amasara
Analisis  hubungan  kedua  variabel tersebut  dianalisis  dengan  pendekatan regresi  liner  berganda  dengan  bantuan EViews 0,6 serta Ordinary Least Squares (OLS).  Analisis  dengan  pendekatan  ini menggunakan time series antara kemiskinan  sebagai  variabel  Y  dan peruntukan  dana  desa  (DD)  sebagai variabel  X  (X1,  X2  dan  X3).  Variabel dan  data  time  series  tersebut  disajikan pada Tabel 4.2.
Tabel  4.2.  Varibael  dan  Time  Series
Analisis Hubungan Kemiskinan dan Dana Desa Di  Desa  Amasara  Tahun
2015-2019
No Varibael Y (Kemiskinan) Varibael X (Dana Desa) X1 X2 X3 1. 127 KK 908,000,000  838,000,000  30,000,000  40,000,000 2. 127 KK 733,936,000  476,261,000  252,225,000  5,450,000 3. 125 KK 764,494,000  764,494,000  46,397,432  13,450,000 4. 121 KK 745,620,000  591,988,100  151,631,900  14,953,000 5. 121 KK* 770,065,000  604,957,000  145,543,000  19,565,000
* Jumlah  KK  Miskin  tahun  2019  belum  ada, sehingga  dianggap  sama  dengan  tahun sebelumnya (2018)
Regresi  Linier  Berganda  yang  akan disimulasikan
pada bagian ini menggunakan pendekatan Ordinary
Least  Squares (OLS).  Penjelasan  akan dibagi menjadi tiga (3) tahapan, yaitu:
1. Pengujian Asumsi Klasik
2. Uji  Kelayakan  Model  ( Goodness  of Fit Model )
3. Intepretasi  Model  Regresi  Linier (Berganda)

## 4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik
Pengujian  terhadap  asumsi  klasik yang akan dilakukan meliputi multikolinieritas, autokorelasi, normalitas, linieritas dan heteroskedastisitas. Tabel 4.3. Uji Multikolinieritas Variabel Coefficient variance Uncentered VIF Centered VIF C 0.000550 728544.7 NA LOG(X1) 1.02E-06 555458.0 4,22085 LOG(X2) 4.77E-08 21375.89 4,41817 LOG(X3) 7.83E-09 2844.418 4,28679 Sumber : Data Primer, Diolah April 2019
Hasil  uji  multikolinieritas,  dapat dilihat  pada  tabel  kolom Centered VIF. Nilai VIF untuk variabel Dana
Pembangunan Sarana dan Prasaran (X1), Pemberdayaan  Masyarakat  (X2)  dan Pembinaan  Kemasyarakatan  (X3)  sama- sama  bernilai  4,  karena  nilai  VIF  dari ketiga  variabel  tidak  ada  yang  lebih besar dari 10 atau  5 (banyak buku yang menyaratkan tidak lebih dari 10, tapi ada juga  yang  menyaratkan  tidak  lebih  dari 5)  maka  dapat  dikatakan  tidak  terjadi multikolinieritas  pada  ketiga  variabel bebas tersebut. Dengan demikian, model di  atas  telah  terbebas  dari  adanya multikolinieritas .
Jika  kita    uji  berdasarkan  tabel Dubin  Watson  diatas  maka  dicari terlebih  dahulu  nilai  dl  dan  du  pada  α= 0,05 dengan n= 5 dan k (jumlah variabel independen)= 3 yaitu dl=0,367 dan du = 2,287 sehingga didapat:
Positif
Auoto korelasi Tidak tentu Tidak ada autokorelasi Tidak tentu Negatif Auotokorelasi 0 dl=0,367 du=2,287  2,72  4-du=1,713 4-dl=3,633
Nilai Durbin-Watson (DW)  hitung sebesar  2,72  lebih  besar  dari  2,287  dan lebih  kecil  dari  1,713  yang  artinya berada pada daerah tidak ada autokorelasi.  Apabila  nilai  Prob.  F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05
(5%)  maka  model  regresi  memenuhi asumsi  linieritas  dan  sebaliknya,  apabila nilai Prob. F hitung lebih kecil dari 0,05 maka  dapat  model  tidak  memenuhi asumsi  linieritas.  Hasil  analisis  regresi linier  berganda,  pengujian  terhadap linieritas  dapat  menggunakan  Ramsey Reset Test . Disajikan pada Tabel 4.5.
Tabel 4.5. Ramsey Reset Test Uji Linearitas Value df Probability t-statistic 11.55474 1 0.0550 F-statistic 133.5120  (1, 1) 0.0550 Likelihood ratio 24.50827 1 0.0620

## Sumber : Data Primer, Diolah April 2019
Nilai  Prob.  F  hitung  dapat  dilihat pada  baris  F-statistic  kolom  Probability. Pada  kasus  ini  nilainya  0,0550  lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan  bahwa  model  regresi  telah memenuhi asumsi linieritas.
Apabila  nilai  Prob.  F  hitung  lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka H0  diterima  yang  artinya  tidak  terjadi heteroskedastisitas,  sedangkan  apabila nilai  Prob.  F  hitung  lebih  kecil  dari  dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka H0 ditolak yang  artinya  terjadi  heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas melalui Heteroskedasticity  Test Glejser dapat disajikan pada Tabel 4.6
Tabel 4.6 Uji Heteroskedasticity Test: Glejser
F-statistic 6.177232 Prob. F(3,1)  0.2856 Obs*R-squared 4.744006 Prob. Chi- Square (3) 0.1915 Scaled explained SS 1.154287 Prob. Chi- Square (3) 0.7640
Sumber : Data Primer, Diolah April 2019
Nilai  Prob.  F  hitung  sebesar  0.2856 lebih  besar  dari  tingkat  alpha  0,05  (5%) sehingga,  berdasarkan  uji  hipotesis,  H0
diterima  yang  artinya  tidak  terjadi heteroskedastisitas.

## 4.42.2 Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Model)
Uji  keterandalan  model  atau  uji kelayakan model atau yang lebih populer disebut  sebagai  uji  F  (ada  juga  yang menyebutnya sebagai uji simultan model) merupakan tahapan awal mengidentifikasi  model  regresi  yang diestimasi layak atau tidak.
Uji  F  dinyatakan  layak  apabila nilai Prob .  F  hitung  lebih  kecil  dari tingkat  kesalahan/error  (alpha  yakni 0,05)  yang  telah  ditentukan  (<0,05), artinya  bahwa  model  regresi  yang diestimasi  baik,  sedangkan  apabila  nilai prob .  F  hitung  lebih  besar  dari  tingkat kesalahan  0,05  (>0,05),  maka  dapat dikatakan  bahwa  model  regresi  yang diestimasi  tidak  layak.    Hasil  analisis (Uji F) disajikan pada Tabel 4.7.
Tabel 4.7 Keterandalan Model (Uji F)
Variable Coefficien t Std. Error  t-Statistic Prob. C 28.78940  0.023447  1227.836 0.0005 LOG(X1)  -0.993315  0.001009  -984.0033 0.0016 LOG(X2)  -0.245706  0.000218  -1124.868 0.0006 LOG(X3)  0.042296  8.85E-05  1.093455 0.1352 R-squared 0.969999 Mean dependent var 4.830886 Adjusted R- squared 0.879998 S.D. dependent var 0.039315 S.E. of regression 6.14E-05 Akaike info criterion -16.56693 Sum squared resid 3.77E-09 Schwarz criterion -16.87938 Log likelihood 45.41733 Hannan-Quinn criter. -17.40551 F-statistic 546215.7 Durbin-Watson stat 2.725864 Prob(F- statistic) 0.000995 Sumber : Data Primer, Diolah April 2019
Hasil  uji  F  dapat  dilihat  nilai Prob . F ( Statistic ) sebesar 0.000995 lebih kecil dari  tingkat  signifikansi  0,05  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi linear  berganda  yang  diestimasi  layak digunakan  untuk  menjelaskan  pengaruh dana  pembangunan  sarana  dan  prasaran (X1), pemberdayaan  masyarakat  (X2) dan  pembinaan  kemasyarakatan  (X3) terhadap jumlah penduduk miskin (Y).
Hasil  uji  t  dapat  dilihat  pada  Tabel
4.7,  maka  diperoleh  Uji  t  dalam  regresi berganda adalah:
1. Nilai Prob. t hitung dari variabel dana pembangunan  sarana  dan  prasaran (X1)  terhadap  variabel  kemiskinan (Y)  sebesar  0.0016  yang  lebih  kecil dari  (<)  0,05  sehingga  variabel  bebas dana pembangunan sarana dan prasaran  (X1)  berpengaruh  signifikan terhadap  variabel  terikat  kemiskinan
(Y). 2. Pada  uji  t  variabel  pemberdayaan masyarakat (X2) berpengaruh signifikan  terhadap  kemiskinan  (Y) pada  taraf  keyakinan  95%  yaitu 0.0006  lebih  kecil  dari  (<)  0,05 sehingga terdapat penguruh signifikan antara variabel pemberdayaan masyarakat (X2) terhadap kemiskinan (Y).
3. Pada uji t pengaruh variabel
pembinaan kemasyarakatan (X3) terhadap kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap
kemisikinan  hal  ini  ditandai  dengan nilai  t  hitung  0.1352,  lebih  besar  dari (>)  0,05,  sehingga  dapat  disimpulkan tidak  ada  pengaruh  signifikan  antara variabel  pembinaan  kemasyarakatan (X3) terhadap kemiskinan (Y).
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi liner berganda hubungan antara kemiskinan  dengan  peruntukan  dana desa  (DD)  yakni  pembangunan  sarana dan prasaran (X1), pemberdayaan
masyarakat (X2) dan pembinaan
kemasyarakatan  (X3)  di  Desa  Amasara Kecamatan  Baito  tahun  2015-2019 diperoleh bahwa:
a. Secara agregat, peruntukan dana desa (DD)  yakni  pembangunan  sarana  dan prasarana (X1), pemberdayaan masyarakat  (X2)  dan  pembinaan kemasyarakat  (X3)    perpengaruh terhadap  kemiskinan  (Y)  sebesar 87,99  %,  sedangkan  sisanya  (12,01
%)  dipengaruhi  oleh  variabel  lain yang tidak ada didalam model regresi.
b. Secara  parsial,  pembangunan  sarana dan prasaran (X1) dan pemberdayaan masyarakat (X2) berpengaruh signifikan  terhadap  kemiskinan  di Desa Amasara, artinya ketika peruntukan dana desa meningkat akan mengurangi angka kemiskinan. Sedangkan pembinaan kemasyarakatan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di  Desa Amasara, artinya meskipun  peruntukan  dana  desa meningkat  tidak  akan  mengurangi angka  kemiskinan,  bahkan  akan meningkatkan  jumlah  kemiskinan karena  telah  mengurangi  peruntukan dana  desa  pada  pembangunan  sarana dan prasarana dan/atau pemberdayaan masyarakat.
4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Penyebab  Kemiskinan  Di  Desa
Amasara
Berdasarkan data-data faktor penyebab  kemiskinan,  maka  dapata diketahui faktor-faktor penyebab kemiskinan di Desa Amasara, yaitu: 1. Penyebab utama terjadinya
kemiskinan  di  Desa  Amasara  adalah kepemilikan  lahan  rendah;  akses modal terbatas; serta kebutuhan dasar terbatas.
2. Penyebab  yang  pendukung  terjadinya kemiskinan  di  Desa  Amasara  adalah
pendidikan  rendah;  pengangguran; pengelolan ekonomi masih tradisional;  serta  budaya  menabung yang belum berkembang.
3. Faktor  ketidakadanya  jaminan  sosial dan kesehatan oleh masyarakat miskin  di  Desa  Amasara  bukan sebagai penyebab kemiskinan, karena saat  ini  masyarakat  telah  memiliki bantuan sosial berupa Program
Keluarga  Harapan  (PKH)  dan  kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
4.4 Rencana Pengentasan Kemiskinan Di Desa Amasara Beberapan rencana program
pengentasan  kemiskinan  melalui  dana desa  (DD)  di  Desa  Amasara  yakni;  1)
Mengadakan  pendidikan  dan  pelatihan (workshop) wirausaha dan sejenisnya; 2) Penyedian/menfasilitasi terbentuknya lapangan  kerja  baru  melalui  bantuan modal;  3)  Memberikan  bantuan  modal usaha  kreatif  dan  pengembangan  usaha; 4) Memberikan bantuan kebutuhan dasar rumahtangga  yang  belum  mendapatkan bantuan  pangan  dan  lainnya  dari pemerintah  pusat;    dan  5)  Penyuluhan (pembinaan kemasyarakatan) dan memfasilitasi pengelolaan keuangan masyarakat  dengan  menabung.  Kelima (5) rencana program tersebut merupakan masalah mendasar  (penyebab utama dan pendukung)  terjadinya  kemiskinan  di Desa Amasara, sehingga rencana tersebut sebagai program jangka pendek. Rencana program lain yang dinggap responden kurang tepat (jawaban kurang setuju/tidak  setuju/sangat  tidak  setuju) sebagai  program  jangka  panjang.    yang meliputi;  1)  Penyediaan  area  berusaha (hak  sementara  atau  hak  milik)  untuk kegiatan pertanian  atau  perkebunan; dan 2)  Penyuluhan  (pembinaan)  pengelolaan keuangan  masyarakat.      Hal  ini disebakan  karena  kedua  faktor  tersebut
hanya  sebagai  faktor  mendukung  dalam penyebab kemiskinan sebagaimana telah diungkap sebelumnya (baca factor-faktor penyebab).
Rencana program pengentasan kemiskinan  di  Desa  Amasara  melalui dana  desa  (DD)  akan  menjadi  dasar perumusan rencana pembangunan jangka
pendek  tahunan  desa  (RKPDes)  dan menengah  desa  (RPJMDes),  atau  dalam rencana  pembangunan  jangka  panjang desa  (RPJMDes).  Distribusi  rencana pembangunan  pengentasan  kemiskinan tersebut  menurut  rencana  program  dan capainya disajikan pada Tabel 4.9.

## 4.8  Distrubusi Jawaban Responden Perencanaan Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Desa (DD) Di Desa Amasara, 2019
Penyebab Upaya Pengentasan Kemiskinan Alternatif Jawaban Jumlah SS/% S/% KS/% TS/% STS/% Pendidikan rendah Mengadakan pendidikan dan pelatihan (workshop) wirausaha dan sejenisnya 9 14 11 4 1 39 23,08 35,90 22,45 10,26 2,56 100 Kepemilikan lahan rendah Penyediaan  area  berusaha (hak  sementara  atau  hak milik) untuk kegiatan pertanian atau perkebunan - - 19 17 3 39 - - 48,72 43,59 7,69 100 Pengangguran    Penyedian/menfasilitasi terbentuknya  lapangan  kerja baru melalui bantuan modal 7 12 7 8 5 39 17,95 30,77 17,95 20,51 12,82 100 Akses  modal terbatas Memberikan  bantuan  modal usaha kreatif dan pengembangan usaha 11 21 7 - - 39 28,21 53,85 17,95 - - 100 Kebutuhan dasar terbatas Memberikan bantuan kebutuhan  dasar  bagi  RT yang  belum  mendapatkan bantuan  pangan  dan  lainnya dari pemerintah pusat 19 17 1 2 - 39 48,72 43,59 2,56 5,13 - 100 Pengelolaam ekonomi tradisional Penyuluhan (pembinaan) pengelolaan keuangan masyarakat 10 11 18 - - 39 25,64 28,21 46,15 - - 100 Budaya menabung rendah Penyuluhan dan memfasilitasi (pembinaan kemasyarakatan) pengelolaan keuangan masyarakat dengan menabung 9 13 10 5 2 39 23,08 33,33 25,64 12,82 5,13 100 Tidak ada jaminan  sosial dan kesehatan Memberikan bantuan kesehatan dan jaminan sosial lainnya Bukan sebagai faktor penyebab Bukan sebagai faktor penyebab Keterangan: SS (Sangat setuju); S (Setuju); KS (Kurang setuju); TS (Tidak setuju) dan STS (Sangat tidak setuju)
Sumber : Data Primer Diolah April, 2019

## Tabel  4.9.  Rencana  Pengentasan  Kemiskinan  Melalui  Dana  Desa  (DD)  Di  Desa Amasara Menurut Program dan Capaian
Rencana Program Rencana Pembangunan Jangka Pendek/Menengah Desa (RPJMDes)/Tahun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJPDes) Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5 5 Thn Ke-1 5 Thn Ke-2 5 Thn Ke-3 5 Thn Ke-4 5 Thn Ke-5 Mengadakan  pendidikan  dan  pelatihan  (workshop) wirausaha dan sejenisnya
Penyedian/menfasilitasi terbentuknya lapangan kerja baru melalui bantuan modal Memberikan bantuan modal usaha kreatif dan pengembangan usaha
Memberikan bantuan kebutuhan dasar rumah tangga yang belum  mendapatkan  bantuan  pangan  dan  lainnya  dari pemerintah pusat Penyuluhan (pembinaan kemasyarakatan) dan
memfasilitasi  pengelolaan  keuangan  masyarakat  dengan menabung Penyediaan area berusaha (hak sementara atau hak milik) untuk kegiatan pertanian atau perkebunan Penyuluhan (pembinaan) pengelolaan keuangan
masyarakat
Sumber : Data Primer Diolah April, 2019.

## V. KESIMPULAN
1. Tingkat kemiskinan di Desa Amasara Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan  berada  pada  level  sedang, artinya  kemiskinan  yang  terjadi masih dapat dilakukan upaya pengentasan melalui berbagai rencana pendekatan kebijakan dan program;
2. Kemiskinan di Desa Amasara
Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan berpengaruh signifikan terhadap  peruntukan  dana  desa  (DD) sebesar  87,99  %.  Secara  parsial, peruntukan dana desa melalui pembangunan  sarana  dan  prasaran serta pemberdayaan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Desa Amasara, sedangkan    peruntukan  dana  desa (DD) untuk pembinaan kemasyarakatan  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  kemiskinan  di Desa Amasara.
3. Faktor  utama  yang  mempengaruhi penyebab kemiskinan di Desa Amasara Kecamatan Baito
Kabupaten  Konawe  Selatan  adalah; kepemilikan  lahan  rendah;  akses modal terbatas; serta kebutuhan dasar terbatas,  dan  didukung  oleh  faktor; pendidikan  rendah;  pengangguran;  c) pengelolan ekonomi masih tradisional;  serta  budaya  menabung yang belum berkembang.
4. Rencana  pengentasan  kemiskinan  di Desa  Amasara  Kecamatan  Baito Kabupaten  Konawe  Selatan  untuk skala  jangkla  pendek  (prioritas) adalah    a)  Mengadakan  pendidikan dan  pelatihan  (workshop)  wirausaha dan sejenisnya; b) Penyedian/menfasilitasi  terbentuknya lapangan  kerja  baru  melalui  bantuan modal; c)  Memberikan  bantuan modal usaha kreatif dan pengembangan usaha; d) Memberikan bantuan kebutuhan dasar rumahtangga yang belum mendapatkan  bantuan  pangan  dan lainnya dari pemerintah pusat;  dan e) Penyuluhan (pembinaan kemasyarakatan)  dan  memfasilitasi
pengelolaan  keuangan  masyarakat dengan menabung. Sedangkan rencana jangka panjangnya adalah  a) Penyediaan area berusaha (hak sementara  atau  hak  milik)  untuk kegiatan  pertanian  atau  perkebunan; dan  b)  Penyuluhan  (pembinaan) pengelolaan keuangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (BPMD) Provinsi Sulawesi Tenggara. 2018. Kendari. Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten
Konawe Selatan. 2018. Kabupaten Konawe  Selatan  dalam  Angka 2018 .  BPS  Kabupaten  Konawe Selatan. Andoolo.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Nasional.
2018. Penghitungan Angka Kemiskinan  Tahun  2018 .  BPS.
Jakarta.
Badrudin, Rudi. 2012. Ekonomi Otonomi
Daerah . UPP STIM
YKPN.
Yogyakarta.
Kementerian  Keuangan  RI.  2017. Buku Pintar  Dana  Desa;  Dana  Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat . Kementerian Keuangan RI. Jakarta.
Kementerian  PPN/Bappenas  RI.  2017.
Analisa  Kebijakan;  Dana  Desa dan  Penanggulangan  Kemiskinan . Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas  dengan  Kompak dan Australian Government. Jakarta. Sahdan, Gregorius. 2005. Menanggulangi  Kemiskinan  Desa . Jurnal  Ekonomi  Rakyat.  Ekonomi
Rakyat  dan  Kemiskinan,  Edisi Maret 2005.
Tibyan, 2010. Analisis Program Penanggulangan  Kemiskinan  Di Kabupaten    Sragen . Tesis .  (Tidak diterbitkan).  Universitas  Sebelas Maret. Surakarta.
Yulianto,  T.  2005. Fenomena  Program- Program Pengentasan Kemiskinan
Di  Kabupaten Klaten (Studi Kasus Desa Jotangan Kecamatan Bayat). Tesis Program Pascasarjana Magister  Teknik  Pembangunan Wilayah  dan  Kota.  Universitas Diponegoro. Semarang.