Volume 6 Nomor 1, April 2024
1 Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Indonesia, hartanto.yogya@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Indonesia, aliacahya05@gmail.com
3 Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Indonesia, said_munawar15@yahoo.com
DOI :

## PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PASAL TERTENTU UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(UU ITE No.11 tahun 2008 dan No 19 tahun 2016)
Hartanto 1 Alia Cahya Hakimi 2
Said Munawar 3

## ABSTRACT
The  influence  of  social  developments  in  community  communication  is  then regulated legally and ethically to anticipate its development into a crime, and also to provide legal certainty to perpetrators who truly have evil intentions in using the internet. Threats of violence or defamation are ordinary criminal acts regulated in criminal  law  (KUHP),  but  when  the  same  act  is  carried  out  using  information technology  tools/equipment  (electronic  media),  the  governing  norms  use  special ITE criminal law. The government is trying to respond to various debates in society which apparently do not yet have a filter in selecting the use of internet technology, by reducing the threat of criminal sanctions. Two norms related to delicts related to the ITE Law are interesting to discuss, things that initially commonly occurred in society (social interactions) such as the terms huddle, confide, criticism and so on,  are  currently  facing  special  criminal  sanctions  related  to  electronics.  This research  uses  normative  juridical  methods,  examining  statutory  regulations  with positive legal theories relating to the problems being researched, namely related to the threat of violence and defamation, accompanied by a comparison of criminal sanctions from the 2008 ITE Law and the 2016 ITE Law which have been seen to realize  efforts  government  to  prevent  over-criminalization.  A  comparison  of criminal  sanctions  from  the  2008  ITE  Law  and  the  2016  ITE  Law  appears  to embody the government's efforts to prevent over-criminalization, while still trying to  educate  the  public.  According  to  the  author,  several  parties  who  want  this defamation  or  threats  of  violence  to  be  removed  are  not  in  line  with  efforts  to advance legal civilization and Indonesian society.
Keywords : Criminal Law, Technology, Electronic Information, Threats, Violence
Submitted Februari 11,2023  Revised April 24,2024   Accepted April 27,2024

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1  April, 2024

## ABSTRAK
Pengaruh  perkembangan  sosial  dalam  komunikasi  masyarakat  yang  kemudian diatur  secara  hukum  dan  etika  untuk  mengantisipasi  perkembangannya  menjadi sebuah kejahatan, dan juga untuk memberikan kepastian hukum pada para pelaku yang benar-benar bertujuan jahat dalam penggunaan internet. Ancaman kekerasan maupun pencemaran nama baik merupakan tindak pidana biasa yang diatur dalam hukum  pidana  (KUHP),  nemun  ketika  perbuatan  yang  sama  namun  dilakukan menggunakan alat/perangkat teknologi informasi (media elektronik), norma yang mengatur menggunakan hukum pidana khusus ITE. Pemerintah berusaha merespon berbagai perdebatan di  masyarakat  yang tampaknya belum memiliki filter dalam memilah penggunaan teknologi internet ini, dengan menurunkan ancaman sanksi pidananya.  Dua  buah  norma  terkait  delik  ( delict )  delict  terkait  UU  ITE  menarik untuk  dilakukan  pembahasan,  hal  yang  awalnya  biasa  terjadi  dimasyarakat (interaksi  sosial)  seperti  istilah ngerumpi,  curhat,  kritik dan  sebagainya,  saat  ini menghadapi  sanksi pidana khusus  terkait elektronik. Penelitian ini menggunakan metode  yuridis  normatif,  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  dengan  teori- teori  hukum  positif  yang  menyangkut  permasalahan  yang  sedang  diteliti,  yaitu terkait  ancaman  kekerasan  dan  pencemaran  nama  baik,  disertai  perbandingan sanksi pidana dari UU ITE 2008 dan UU ITE 2016 telah tampak mewujudkan upaya pemerintah  agar  tidak  terjadi  over  kriminalisasi  Perbandingan  sanksi  pidana  dari UU ITE 2008 dan UU ITE 2016 telah tampak mewujudkan upaya pemerintah agar tidak terjadi over kriminalisasi, sekaligus tetap berupaya mengedukasi masyarakat. Beberapa pihak yang ingin agar pencemaran nama baik atau ancaman kekerasan ini dihapuskan menurut penulis adalah tidak sejalan dengan upaya untuk memajukan perdaban hukum dan masyarakat Indonesia.
Kata  Kunci  : Hukum  Pidana,  Teknologi,  Informasi  Elektronik,  Ancaman, Kekerasan

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1  April, 2024

## A. Latar Belakang
Ketentuan  pidana  dalam  hukum  nasional  yang  sudah  diatur  secara  rinci dalam perundang-undangan pidana maupun dalam perundang-undangan khusus ataupun perundangan lainnya tentu menjadi hal ikhwal dalam suatu negara yang berlandaskan hukum.
Salah  satu  yang  menjadi  sorotan  satu  dekade  ialah  penerapan  aturan tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mana ini menjawab persoalan perubahan tindak pidana sesuai perkembangan jaman. Perkembangan teknologi informasi  yang  menjangkau  setiap  lini  kehidupan  dengan  pesat  telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Internet   berkembang   demikian   pesat menjadi budaya baru dalam masyarakat   moderen,   dikatakan sebagai  budaya (kultur)    karena    aktifitas    masyarakat cyber seperti    berpikir  dan  berkreasi, dapat  diekspresikan  didalamnya,  setiap  saat  dan  dimana  saja  menggunakan internet.  Ditemukannya  teknologi  internet,  seolah  telah  membentuk  dunia “baru”    yang    disebut     dunia  maya ( cyberspace )    atau    dunia    semu    yaitu sebuah  dunia  komunikasi  berbasis  komputer  yang menyajikan kenyataan baru berbentuk virtual (tidak  langsung  dan  tidak  nyata) 1 .  Menurut  penulis  dunia maya/ semua ini artifisial dan bukan dunia nyata.
Sanksi  pidana  yang  terkait  dalam  UU  No.  11  tahun  2008  dikaitkan ketentuan  UU  No.  19  tahun  2016,  memiliki  perbedaan;  dalam  hal  ini  ada beberapa  pasal  terkait  sanksi  pidananya  dirubah  ketentuannya  dari  yang  lama (2008)  ke  yang  baru  (2016).  Seperti  pasal  tentang  ancaman  kekerasan,  yang mana perubahan sanksi pidananya lebih ringan dibandingkan ketentuan UU ITE yang lama, dan juga yang menjadi hal ihwal dalam pasal ini ialah soal perilaku dalam  bermedia  sosial  yang  cendrung  agresif  yang  disebut  dengan  istilah cyberbullying dapat  dipersamakan  dengan  pencemaran  nama  baik  dan seringkali disertai ancaman kekerasan . Hal ini tentu menjadi suatu kajian yang menarik  untuk  menelaah  lebih  dalam  mengenai  penetuan  sanksi  pidana  ini. Perkembangan  teknologi   informasi  dan  komunikasi  dapat   mempermudah manusia  dan  menjalankan  aktivitasnya  namun  disisi  lain  dapat  menimbulkan berbagai  masalah  seperti  munculkan  bentuk  kejahatan  atau  tindak  pidana yang kompleks/bervariasi.  Media  elektronik berupa smartphone, android dan sejenisnya  merupakan  salah  satu  teknologi  yang  dipakai  manusia  untuk melakukan kejahatan  atau  tindak  pidana  seperti  ancaman  kekerasan  melalui layanan  internet ( whatsapp ). 2
Peristiwa  hukum  ancaman  kekerasan  melalui  media  sosial  saat  ini berkembang cepat, pada  ada tahun 2019, Kemenkominfo menerima lebih dari 430 ribu laporan konten berbahaya, dengan pornografi menempati urutan teratas,
1 Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 20
2 Resi Ratna Sari Br Sembiring, Haposan Siallagan, Roida Nababan, Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-Nakuti Melalui Media Sosial (Studi Putusan No.1210/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn) , PATIK, Vol. 9, No.3, 2020, Hlm 228

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1  April, 2024
diikuti  oleh  fitnah  (fitnah). 3 Registrasi  MA  menunjukkan  dalam  kurun  tahun 2011-2018,  perkara  terbanyak  pada  2018  yaitu  292,  angka  ini  meningkat dibanding  tahun  2017  sebanyak  140  kasus  terkait  perkara  ITE.  Perkara terbanyak  adalah  pidana  yang  berhubungan  dengan  penghinaan  ataupun pencemaran nama baik yaitu terkait pasal 27 (3) UU ITE dan diperingkat kedua perkara ujaran kebencian pasal 28 (2) 4 . Hal yang sederhana terjadi dimasyarakat kita adalah fenomena curhat/ngerumpi, dan pada saat diundangkannya UU ITE maka curhat/ngerumpi ini pun dapat menjadi sebuah peristiwa pidana. Ujaran kebencian atau fitnah seringkali digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab seperti  saat  pemilu  2019  dimana  pendukung  calon  tertentu  menyatakan  kalau calon lawannya menang, akan memusuhi kelompok agama tertentu. 5
Rumusan masalah yang penulis teliti adalah perbandingan sanksi pidana terkait  ancaman  kekerasan  dan  pencemaran  nama  baik  beserta  urgensi perubahan  ketentuan  sanksi  pidana  tentang  pencemaran  nama  baik  maupun ancaman kekerasan dalam UU No. 11 tahun 2008 dikaitkan UU No. 19 tahun 2016.

## B. Identifikasi Masalah
Bagaimana perbandingan sanksi pidana terkait ancaman kekerasan beserta urgensi perubahan ketentuan sanksi pidana dalam UU No. 11 tahun 2008 dengan UU.  No.  19  tahun  2016  dan  Bagaimana  perbandingan  sanksi  pidana  terkait pencemaran nama baik beserta urgensi perubahan ketentuan sanksi pidana dalam UU No. 11 tahun 2008 dengan UU. No. 19 tahun 2016

## C. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  dan  memahami  perbandingan sanksi  pidana  terkait  ancaman  kekerasan  dan  pencemaran  nama  baik,  serta urgensi  perubahan  ketentuan  sanksi  pidana  UU  No.  11  tahun  2008  dikaitkan perubahannya dalam UU No. 19 tahun 2016

## D. Metode Penelitian
Metode  penelitian    ini  mengkaji  norma  dalam    sudut    pandang    terapan tentang  pencemaran  nama  baik  dan  ancaman  kekerasan,  dalam  UU  No.  11 Tahun    2008    dibandingkan  UU  No.  19  tahun  2016. 6 Penelitian  yang menggunakan  metode  deskriptif  analisis,  yaitu  mengkaitkan  peraturan perundang-undangan  dengan  teori-teori  hukum  positif  yang  menyangkut permasalahan  yang  sedang  diteliti,  sedangkan  pendekatan  yang  digunakan
3 Faiz  Rahman,  et.al.  2022.  RegulatingHarmful  Content  in  Indonesia:  Legal  Frameworks, Trends and Concerns,  Center for Digital Society, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Hlm 2
4 Safenet.or.id /wp-content/uploads/2019/06/lapor  an-tahunan-SAFEnet-2018.pdf ,  diakses pada 16 Januari 2023
5 Hartanto,  M.  Afghan  Ababil,  “Party  Wing”  Organizations  as  Potential  Political  Party Lawbreakers, PENA JUSTISIA , Vol.22, No.2, 2023. hlm 367
6 Alifah Herawati, dkk, Penerapan UU ITE  dalam Kasus Pemerasan Dan Ancaman Melalui Media Sosial WhatsApp (WA), Lentera Pancasila , Vol.2, No.2, 2023, hlm. 116.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1  April, 2024
dalam adalah yuridis normatif. 7 Teknik pengumpulan data dalam Penelitian ini adalah studi kepustakaan maupun melalui internet, karena menggunakan teknik penelitian hukum normatif. 8 Data yang digunakan terbatas yang terkait dengan obyek penelitian
E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Ancaman Kekerasan
Indonesia  merupakan  negara  dengan  masyarakatnya  yang  sedang berkembang,  maka  cenderung  menerima  perubahan  dunia  melalui  internet yang merupakan hal baru tanpa ada filter atau pemilahan antara yang baik dan mana  yang  tidak  baik 9 ,  sedangkan  media  komunikasi  tanpa  batas  ini  juga diatur dalam hukum, secara khusus hukum pidana, dengan ancaman sanksi pidana.

## a. Perbandingan Sanksi Pidana
Ketentuan  dalam  hal  ancaman  kekerasan/menakut-nakuti  dalam Pasal 29 Undang-undang ITE sangat tegas menerangkan: “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak … yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti ditujukan secara pribadi .” 10
Ketentuan di  atas kemudian di  tegaskan terkait sanksi pidananya dalam pasal 45 (3) yang berbunyi: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  29  dipidana  dengan  …  12  tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,-.” 11
Perubahan UU ITE tersebut di tahun 2016 ketentuan pasal 29 tetap sama, yang dirubah ketentuannya sebatas sanksi pidana dalam pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE tahun 2008 diubah dengan ketentuan baru dengan  bunyi: “setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mengirimkan  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan pribadi … dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” 12
Kemudian  hal  yang  menjadi  hal  ikhwal  dalam  pasal  29  tersebut ialah soal cyberbullying. Pengertian cyberbullying didefinisikan sebagai: perilaku  agresif  yang  disengaja  dan  berulang  terhadap  korban  yang terdapat ketidakseimbangan kekuatan yang nyata atau dirasakan, korban
7 Zuraidah, Pidana Kerja Sosial Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Perkara Tindak Pidana KorupsI, Presumption Of Law, FH. Univ. Majalengka , Vol. 4 No. 1 April 2022, hlm. 39.
8 Otong Syuhada, Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya, Presumption Of Law, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Vol. 3 No. 1 April 2021, hlm. 8.
9 B. Ayu Soraya, D. Arum Permatasari, N. Yukamujrisa, Peran Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial Dan Kejahatan Dunia Maya, Jolsic, Vol.1, No.1, 2013, hlm. 133.
10 Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
11 Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
12 Pasal  45B  UU  No.  19  tahun  2016  tentang  Perubahan  UU.  No.  11  tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1  April, 2024
merasa  rentan  dan  merasa  tidak  berdaya  untuk  membela  diri  (posisi korban lebih lemah). 13
Pasal  29  UU  ITE  yang  meliputi cyberbullying, diartikan  sebagai tindak pidana kualifikasinya dipersamakan perundungan di dunia maya ( cyberbullying) telah  memenuhi  unsur-unsur  pengancaman  kekerasan atau menakut-nakuti, dan menimbulkan akibat hukum terhadap . Artinya istilah cyberbullying yang terjadi di ruang siber dalam bentuk perbuatan non-fisik  lain  misalnya  penyebaran  desas-desus,  mengeposkan  berita bohong/  tidak  benar,  pesan  singkat  yang  menyakitkan  perasaan, komentar  atau  foto  yang  memalukan  dan  mengarah  pencemaran  nama baik.  hingga  pengucilan  dari  suatu  kelompok,  tidak  masuk  dalam cakupan  tindak  pidana cyberbullying . cyberbullying walaupun  tidak dimasukkan  di  dalam  norma  atau  batang  tubuh  Pasal  29  namun  telah diatur dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga aturan yang diatur di dalam  Pasal  29  termasuk cyberbullying deliknya  menjadi  formil. 14
Pendapat penulis atas kualifikasi delik formil ini karena sebatas terpenuhi rumusan  norma  (pasal  dan  penjelasan)  tanpa  harus  melihat  hakikat apakah tindak pidan tersebut telah menimbulkan akibat (korban).

## b. Urgensi Perubahan Sanksi Pidana
Perbuatan  melanggar  hukum  menggunakan  teknologi  informasi elektronik  merupakan  fenomena  yang  mengkhawatirkan  mengingat bentuknya  tindakan carding,  hacking ,  penipuan,  terosisme  dan penyebaran  informasi  yang  berisifat  negatif  telah  menjadi  bagian  dari aktivitas  pelaku  kejahatan  baru  di  dunia  maya;  demi  terwujudnya kepastian  hukum  pemerintah  wajib  melakukan  mengatur  (regulasi) berbagai  kegiatan  para  pengguna  teknologi  informasi  dan  komunikasi tersebut 15 .
Pemerintah  RI  melalui  Menkominfo,  Jaksa  Agung,  dan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  telah  mengeluarkan  Surat Keputusan  Bersama  Menkominfo,  Jaksa  Agung  RI,   dan   Kapolri  No. 229 Tahun 2021, jo  Nomor 154 Tahun 2021, jo Nomor KB/2/VI/2021 mengenai Pedoman Implementasi Atas Pasal tertentu dalam UU No. 19 Tahun 2016. Pada SKB tentang UU ITE pasal tertentu, disebutkan bahwa Pasal 29 UU ITE difokuskan terhadap perbuatan mengirimkan informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti melalui sarana elektronik yang  ditujukan  secara  pribadi.  Perbuatan  pelaku  harus  adalah mengirimkan  pesan  sesuatu,  yang  dalam  bagian  pesan  tersebut  harus
13 Unicef  Indonesia,  Cyberbullying:  Apa  itu  dan  bagaimana  menghentikannya, https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying, diakses 2 Januari 2023
14 Adhigama  A.B,  Genoveva  Alicia,  Maidina  rahmawati,  Zainal  Abidin,  2021,  Mengatur Ulang  Kebijakan  Tindak  Pidana  di  Ruang  Siber,  Jakarta  Selatan:  Institute  for  Criminal  Justice Reform (ICJR) hlm. 53.
15 Siswanto  Sunarso,  Hukum  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Rineka  Cipta,  Jakarta, 2019, hlm. 40.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1  April, 2024
berisi ancaman kekerasan/ menakut-nakuti, dan harus ditujukan kepada orang  tertentu  (pribadi).  Pengancaman  meliputi  pesan/  surat/  symbol/ gambar/  tanda,  yang  dapat  dimengerti,  dengan  sifat  berupa  data elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik lainnya; sedangkan objek atau alat untuk menakut-nakuti atau ancaman kekerasan tersebut berupa pesan yang dikirimkan secara elektronik, pesan tersebut dapat berbentuk surat elektronik, gambar, suara, video, tulisan, dan/atau bentuk sejenisnya.
Penjelasan  Pasal  45  huruf  B  UU  ITE  merumuskan  pada  intinya
bahwa  ketentuan  pasal  ini  termasuk  kualifikasi  perundungan  di  dunia siber dikenal pula dengan istilah cyber bullying , yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik,  psikis,  dan/atau  kerugian  materiil.  Penjelasan  Pasal  45  huruf  B tersebut  hanya  menjelaskan  akibat  bukan  pengertian  dari  ancaman kekerasan  atau  menakut-nakuti.  Akibat  belum  jelasnya  tolok-ukur, menyebabkan  kualifikasi  ancaman  kekerasan/  menakut-nakuti  dapat menjadi  multi  tafsir  yang  mengakibatkan  ketidakpastian  hukum,  yang akhirnya melanggar prinsip negara hukum. 16
Ancaman kekerasan berbentuk tertulis/lisan, atau menunjukan niat untuk  mencelakakan  korban  dengan  melakukan  kekerasan  secara  fisik maupun psikis. Pesan yang dimaksud adalah berisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan harus memuat ancaman kekerasan.  Ancaman  tersebut  bisa  saja  ancaman  akan  pemukulan, penganiayaan,  atau  pembunuhan,  yang  pada  intinya  mengancam  fisik korban,  maupun  psikis,  yang  membuat  korban  menjadi  takut  akan ancaman tersebut 17 .
Hukuman  bagi  pelaku  teror online yang  bersifat  menakut-nakuti orang  lain  dalam  pasal  29  UU    No.  11  Tahun  2008  tentang  ITE  yaitu dengan  penjara  maksimal  12  tahun  dan  denda  maksimal  2  Milyar 18 . Kemudian  dengan  pembaruan  UU  No.  19  tahun  2016  tentang  ITE menjadi  penjara  maksimal  4  tahun  dan/atau  denda  maksimal Rp750.000.000,-. 19
Bermulai dalam konteks denda dan sanksi pidana dalam Undang- Undang  Informasi  &  Telekomunikasi  Elektronik  Tahun  2008  masih banyak kasus yang terjadi di kalangan masyarakat, padahal terkait denda dan  sanksi  pidana  yang  berat  tetap  dilakukan.  Namun  sekarang  dalam UU  ITE  No.  19  tahun  2016  denda  dan  sanksi  pidana  diperbarui  pasal tertentu  menjadi  lebih  rendah  dari  sebelumnya,  ini  merupakan
16 MKRI.com,  Anggap  Profesi  Terintimidasi,  Tujuh  Advokat  Uji  UU  ITE, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16444&menu=2,  diakses  pada  tanggal  26 Desember 2022
17 htlegalconsult.com,  Pengancaman  Secara  Online,  Mungkinkah  Dipidana?,  sumber: https://htlegalconsult.com/pengancaman-secara-online-mungkinkah-di-pidana/ diakses pada 16 januari 2023
18 Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik Nimor 11 Tahun 2008
19 Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi Elekronik Nomor 19 Tahun  2016

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1  April, 2024
penyesuaian  pemeritah  terhadap  fenomen  perkembangan  pemahaman masyarakat.
Tanggung jawab pidana yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana melalui media elektronik dapat  dilakukan  melalui upaya hukum penal dan non penal . Upaya penal adalah upaya dalam penanggulangan tindak  kejahatan  (pidana)  yang  bersifat  memberantasan/  menindak sesudah  kejahatan  terjadi.  Upaya  penyelidikan,  penyidikan  hingga penuntutan dan vonis pengadilan merupakan proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui media elektronik. 20 Upaya penal (represif)    dengan  cara  tindakan  yang  dilakukan  oleh  penegak hukum sesudah  terjadi  tindak pidana dengan cara menegakkan hukum sesuai  hukum  positif.  Tindakan non  penal merupakan  upaya  bersifat preventif,  yaitu  deteksi  dini  untuk  mencegah.  Tindakan  ini  berupaya mencegah dengan memberi sosialisasi/edukasi mengenai cara pemakaian alat komunikasi yang sehat. Penegak hukum dalam hal ini Polisi dalam sistem  peradilan  pidana  dapat  disebut  unsur  utama,  yang  memegang peran pula sebagai sarana pengendalian sosial. 21
Kekerasan dibedakan dalam dua jenis, yaitu kekerasan secara fisik yang  akibatnya  mudah  terlihat  dan  kekerasan  psikis  akibatnya  tidak mudah terlihat, melainkan timbulnya rasa ketakutan, kekhawatiran atau bahkan trauma pada diri korban. Ancaman dapat berupa ucapan, tulisan, gambar  baik  atau  bentuk  lain  yang  merupakan  simbol  yagn  dapat diketahui maknanya oleh orang  yang dituju. Ancaman ini dilakukan di media yang menggunakan internet, bersifat sengaja
menyalahgunakannya untuk mengirimkan pesan singkat dan pesan jenis lainnya,  yang  isinya  mengancam  dengan  kata-kata  kepada  orang  lain;
kata menakut-nakuti  adalah  perbuatan  dengan  menggunakan  sistem elektronik/ media elektronik agar timbul akibat seseorang menjadi takut; Menakut-nakuti/ancaman  dapat  secara  terang-terangan  (eksplisit) maupun tersembunyi. Ancaman kekerasan atau hal yang menakut-nakuti tersebut  harus  ditujukan  kepada  orang  tertentu  (pribadi)  dan mengakibatkan  dampak  negatif  secara  fisik  korban,  yang  atau  kondisi emosi korban.
Pasal  29  UU  ITE  hakekatnya  mengandung  subyektifitas,  dalam konteks  pihak  korban  yang  dapat  merasakan  atau  menentukan  adanya ancaman  atau  hal  yang  menimbulkan  ancaman  rasa  takut  (menakut- nakuti).  Subyektifitas  perasaan  perlu  dipahami  secara  kontekstual  dan dinilai  secara  ilmiah,  kemudian  timbulnya  dampak  negatif  yang signifikan  terhadap  emosi/psikologis  atau  kondisi  korban,  seperti mengakibatkan sakit atau khawatir atau ketakutan yang berkepanjangan yang dapat dijadikan tolok ukur/interpretasi.
20 Moh. K. Alweni, Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasar Pasal 368 Kuhp, Lex Crimen Vol . VIII, No. 3,2019, hlm. 49.
21 Hartanto,  Karakteristik  Penipuan  Sebagai  Kejahatan  Siber  Tertinggi  Di  Indonesia, DIKTUM , Vol 10 No. 2,2022, hlm. 230.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1  April, 2024
Pengancaman  pada  hakekatnya  merupakan  perbuatan  melanggar hukum;  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  di  akari  dari Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  khususnya  pada  Pasal 368  dan  Pasal  369  KUHP. 22 Peningkatan  penggunaan  media  daring (internet)  selama  pandemi  Covid-19  juga  menimbulkan  potensi meningkatnya  angka  kasus  pengancaman  di  ranah  dunia online ;  maka pemerintah mengatur dalam UU ITE khususnya pada Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU No.19/2016 dan Pasal 27 ayat (4) UU ITE jo . Pasal 45 ayat  (4)  UU  No.19/2016  mengenai  tindakan  pengancaman  melalui media online ,  maka  ini  merupakan  jenis  pengaturan  UU  ITE  yang bersumber  dari  KUHP,  dan  bukan  murni  menganai  norma  pengaturan ITE dalam konteks teknologi.
2. Penghinaan/Pencemaran Nama Baik
a. Perbandingan Sanksi Pidana
Pencemaran  nama  baik  dalam  bahasa  Inggris  umunya  disebut defamation dan penyebutan lain yaitu calumny , slander, dan vilification merupakan istilah untuk pencemaran nama baik secara lisan; pencemaran nama baik  secara  tertulis digunakan istilah libel 23 . Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, fefamation adalah mengubah reputasi seseorang dengan tujuan negatif;. pelanggaran mencederai karakter, ketenaran, atau reputasi  seseorang  dengan  pernyataan  palsu  dan  jahat;  istilah  ini tampaknya  mencakup  pencemaran  nama  baik  dan  fitnah. 24 .  Tujuan filosofis terkait aturan pencemaran nama baik atau penghinaan ini adalah keinginan melindungi  etika maupun moral  masyarakat,  dan konkritnya mengedukasi agar setiap orang wajib menghormati orang lain dan nama baiknya  dimata  orang  lain,  meskipun  orang  tersebut  telah  melakukan kejahatan  atau  pelanggaran.  Kehormatan  merupakan  sikap  batin  atau perasaan terhormat (subyektif) di mata orang lain/ masyarakat, dimana setiap  orang  memiliki  hak  untuk  diperlakukan  sebagai  bagian  dari masyarakat, yang terhormat 25 .
Pencemaran terhadap nama baik oleh UU ITE dirumuskan “ Setiap Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi
22 Legal  Content  –  Pengancaman,  https://bullyid.org/educational-resources/pengancaman/, diakses 1 Februari 2023
23 23 Ari Wibowo, Kebijakan Kriminalisas Delik Pencemaran Nama Baik diIndonesia, Jurnal Pandecta, Vol., 7, No., 1, 2012, hlm, 3.
24 The Law Dictionary, Featuring  Black’s  Law  Dictionary,  2nd  Ed. https://thelawdictionary.org/defamation/, diakses 3 Fberuari 2023
25 Saepul  Rochman,  dkk, Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Sosial:  Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam , Diktum Jurnal Syariah dan Hukum,  Vol 19 Nomor 1 Juli 2021 hlm: 32-42

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1  April, 2024
Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  …  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik.” 26
Ketentuan di  atas kemudian di  tegaskan terkait sanksi pidananya yang  berbunyi: “Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  atau  ayat  (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau …  Rp1.000.000.000,00”. 27
Dalam perubahan Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik tersebut di tahun 2016 ketentuan pasal 27 ayat (3) tetap sama, hanya dirubah ketentuannya terkait penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan perubahan sanksi  pidana  yang dimuat  dalam pasal  45 ayat (3) bahwa: “Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang … dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  …  pidana  penjara  paling  lama  4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp750.000.000,-”. 28
Perubahan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) UU. ITE 2016 terkait penghinaan dan pencemaran nama baik adalah lamanya pemidanaan yang berkurang dari pidana penjara 6 tahun menjadi  4 tahun dengan  sanksi pidana  yang awalnya 1.000.000.000 (1 Milyar) menjadi 750.000.000 (750 Juta).

## b. Urgensi perubahan sanksi pidana
Dewasa kini perkembangan teknologi dibidang informasi maupun berkomunikasi menjadi arus besar globalisasi, maka sebuah berita atau pernyataan  dalam  dunia  internet  baik  itu  melalui handphone hingga media sosial adalah keniscayaan dan akan selalu meningkat. Masyarakat dengan  latarbelakang  apapun  bahkan  tingkat  pendidikan  apapun  dapat bahkan  dengan  mudah  mengakses  internet  sebagai  sarana  komunikasi dan  berbagi  informasi  tanpa  batasan  waktu  maupun  tempat;  terdapat kekhawatiran  jika  anak-anak  atau  orang  tua  yang  tidak  mengerti  akan akibat yang dilakukan saat bermedia sosial dapat mengakibatkan mereka terkriminalisasi, sekalipun tanpa mereka sadari. Maka perubahan sanksi pidana ini sangatlah tepat, karena mengalami penurunan (lebih ringan).
Perubahan  dari  delik  umum  menjadi  delik  aduan  ini  sangatlah tepat, namun tetap menimbulkan beberapa potensi masalah, antara lain : Kurangnya  kepastian  hukum,  mengingat  delik  formil  yang  terdapat dalam rumusan pasal, sedangkan delik materiil belum dijelaskan, tentang akibat yang dirasakan korban.
Masyarakat  memiliki  hak  untuk  menyatakan  kritik  atau memberikan  saran  kepada  seseorang.  Kebebasan  mengekspresikan pikiran  dan  kebebasan  berpendapat  diatur  dalam  amanah  Pasal  28  dan
26 Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik Nimor 11 Tahun 2008
27 Ibid
28 Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi Elekronik Nomor 19 Tahun  2016

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1  April, 2024
Pasal  28E ayat  (3)   UUD  1945  yang menyatakan “setiap orang berhak atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat”; 29 Hak  memperoleh  informasi  menggunakan  atau  melalui  internet  untuk komunikasi,  untuk  kemajuan  tujuan  nasional  serta  memberikan  rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem  Elektronik  merupakan  penjelasan  umum  Undang-Undang Informasi  dan  Telekomunikasi  Elektronik  Tahun  2016. 30 Pendapat penulis atas perubahan ini berimplikasi kebebasan masyarakat menjadi lebih terjamin atau setidak-tidaknya lebih longgar.
Dewasa  kini  yang  kita  lihat  banyak  dari  sistem  pemerintahan Indonesia  yang  dirasa  netizen  tidak  memenuhi  untuk  semua  warga negara,  sehingga  warga  Negara  Indonesia  atau  netizen  bersuara menyatakan  kritikan  dan  saran  untuk  kebaikan  pemerintah,    namun kadang komentar netizen dianggap negatif oleh para pemerintah dan juga komentar  netizen  dianggap  dapat  menghina  atau  mencemarkan  nama baik para pelaku politik dalam pemerintahan. Dalam negara demokrasi kritik  dan  saran  itu  merupakan  dinamika  berbangsa  dan  bernegara, namun  sekarang  mengkritik  dan  memberi  saran  pemerintah  seolah dibatasi,  lalu  bagaimana  hak  kebebasan  berpendapat  bagi  warga Indonesia  jika  aturan  pemerintah  saja  seperti  itu.  Bukan  hanya  terkait pemerintahan  negara  namun  terkait  tempat  seperti  rumah  sakit,  rumah makan atau restoran, tempat berbelanja, hotel atau tempat  penginapan, transportasi  atau travel  agent ,  dll  yang  setiap  hari  digunakan  oleh masyarakat. Pastinya dalam proses pelayanan dirasa kurang dan bisa saja dianggap  tidak  memenuhi  standar  pelayanan  konsumen,  banyak konsumen  yang  mengkritik  atau  memberi  saran  melalui  media  sosial seperti mengunggah video, foto dan komentar di website tempat tersebut agar  semua  orang  tidak  mendapatkan  pengalaman  tersebut,  namun tindakan  tersebut  kadang  dianggap  mencemarkan  nama  baik  tempat tersebut, padahal konsumen tersebut hanya memberikan kritik dan saran. Maka  dari  itu  perubahan  UU  ITE  2016  ini  sudah  tepat  atau  memang diperlukan guna mendukung masyarakat untuk berpendapat secara aman dan  melindungi  masyarakat  yang  ingin  berpendapat  demi  kebaikan negaranya atau yang lainnya.
Era ini telah terjadi perbaikan dengan UU ITE No. 19 tahun 2016 telah  mempertimbangan,  ketentuan  pidananya  dalam  Pasal  45  ayat  (3) tentang penghinaan dan atau pencemaran nama diturunkan dari ancaman pidana  penjara  maksimal  6  tahun  menjadi  4  tahun,  dan  pidana  denda maksimal  1  milyar  rupiah  menjadi  750  juta  rupiah.  Perubahan  norma pasal tersebut menunjukkan adanya moderasi/solusi antara pihak setuju dan tidak setuju atas rumusan delik tersebut, dan tetap menghormat orang
29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
30 Riki  Perdana  R.  Waruwu,  Aspek  Hukum  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Facebook, https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-huku m/2452-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik- mela lui-facebook.html

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1  April, 2024
lain dengan tujuan memajukan demokrasi berpendapat. Perubahan pasal tersebut  merupakan  politik  hukum,  untuk  menghindari  perlunya penahanan  tersangka  agar  pasal  tersebut  tidak  menjadi  hambatan kebebasan  berpendapat  dalam  negara  demokratis;  lain  halnya  jika pendapat orang tersebut melanggar kehormatan orang lain, maka pelaku bisa dipidana atas pengaduan korban (delik aduan). Politik hukum atas perubahan/revisi  pasal  tersebut  sesuai  Pancasila  maupun  UUD  1945. Lebih lanjut dengan tujuan pasal yang diubah dilakukan denga konsisten hingga  nanti  penerapannya,  maka  perubahan  ancaman  pidana  tersebut tetap  dapat  mendukung  penerapan  prinsip  keseimbangan  antara  hak dengan kewajiban warga negara di negara demokrasi. 31
Pencemaran  nama  baik  Pasal  27  diubah  dengan  ditambah penjelasan  pada  ayat (1),  ayat  (3),  dan  ayat  (4)  agar  lebih  harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia, baik itu dilakukan  secara  langsung  maupun  melalui  media  sosial/internet dinyatakan  merupakan  delik  aduan.  Kepolisan  tidak  dapat  melakukan penyeledikan/penyidikan  tanpa  adanya  laporan  korban,  dan  hanya  bisa dilakukan penyidikan dalam batas waktu enam bulan sejak peristiwa itu terjadi. Artinya setelah lewat enam bulan pencemaran nama baik melalui media sosial atau langsung tidak bisa dilakukan penyidikan 32 . Perubahan tersebut  terdapat  beberapa  manfaat  bagi  negara  dan  masyarakat  yaitu meningkatkan peluang orang untuk turut serta dalam proses demokrasi melalui  cara  mengemukakan  pendapat  di  media virtual (dunia  maya)
dengan  tanpa  melanggar  kehormatan  orang  lain.  demokrasi  dapat mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan memaksimalkan  potensi  masyarakat  dan  kontrol  terhadap  kinerja penyelenggaraan negara. Peningkatan demokratisasi dapat terjadi dengan rasionalitas  bahwa  penegak  hukum  tidak  mengutmakan  menahan tersangka  yang  melakukan  penghinaan  dan/pencemaran  nama  baik menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, karena setelah  ada  perubahan  Pasal  45  ayat  (3)  tindak  pidana  tersebut  hanya diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  tahun,  sehingga berdasarkan  KUHAP,  pelaku  tindak  pidana  tersebut  tidak  memenuhi syarat  untuk  ditahan  karena  salah  satu  syarat  ojektif  penahanan  adalah jika pelaku kejahatan/kelalaian yang diancam penjara paling lama lima tahun/lebih.
Perubahan  hukum  dapat  mempercepat  terciptanya  tatanan masyarakat  yang  tertib,  adil,  dan  sejahtera  karena  ketertiban,  keadilan, dan kesejahteraan masyarakat hanya akan tercipta jika ada hukum yang dibuat  secara  responsif  kemudian  ditegakkan  secara  adil.  Ketertiban
31 Widodo, Politik  Hukum  Perubahan  Ancaman  Pidana  Terhadap  Pelaku  Penghinaan dan/atau  Pencemaran  Nama  Baik  Yang  Menggunakan  Informasi  Elektronik  dan/atau  dokumen Elektronik , Jurnal Maksigama, Vol 12 Nomor1 periode Mei 2018 Hal. 1-16
32 lsc.bphn.go.id, Konsultasi Hukum, https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1237, diakses pada 16 januari 2023

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1  April, 2024
tercipta  karena  UU  ITE  tersebut  mempunyai  efek  pencegahan mengedukasi  masyarakat  tentang  pentingnya  internet  sehat  dan komunikasi  yang bertika. Keadilan tercipta karena penyelesaian tindak pidana  penghinaan  melalui  sistem  peradilan  pidana  berupa  putusan pengadilan  dianggap  merepresentasikan  perlindungan  negara  terhadap pelaku dan korban tindak pidana. Kesejahteraan akan tercipta jika semua warga  negara  selalu  difasilitasi  oleh  negara,  baik  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  pembangunan  material  maupun  immaterial. Kesejahteraan  juga  akan  tercapai  jika  setiap  orang  memperoleh perlindungan atas kehormatannya.
Pembangunan  hukum  harus  demokratis  dan  merupakan  upaya mewujudkan  supremasi  hukum  berdasar  HAM  yang  bersumber  pada Pancasila dan UUD 1945.

## F. Kesimpulan
Perbandingan  sanksi  pidana  dari  kedua  UU  ITE  2008  pada  perubahan Penjelasan  Pasal  demi  pasal  27  ayat  (1),  (3),  (4)  telah  mencoba  memperbaiki sifat  materiil.  Perubahan  pada  pasal  45  ayat  (3)  sebatas  sanksi  pidana  yang diturunkan,  maka  UU  ITE  2016  telah  mengarah  kepada  perlindungan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  kepada  warga  negara,  pemerintah  telah  berupaya membentuk  hukum  dengan  mengakomodir  perkembangan  masayarakat  dalam perspektif hukum maupun pertimbangan sosial, maka perubahan ketentuan itu merupakan  respon  atas  kebutuhan  kondisi  yang  terjadi  (fenomena  sosial). Beberapa  ketentuan  pidana  di  11  tahun  2008  tentang  mengalami  rasionalisasi sanksi pidana bagi pelaku saat diundangkannya UU No 19 tahun 2016 tentang ITE 2016.  Penafsiran terkait ancaman kekerasan  ini tidak memiliki parameter masih belum pasti karena beum dikaitkan dengan materiil (akibat pada korban), sehingga ini akan menyebabkan masih tersisanya multitafsir atau bahkan dapat menjadi over kriminalisasi.

## G. Saran
Hukum  yang  akan  datang  diharapkan  perubahan  pasal  tersebut  tidak sebatas menurunkan sanksi atau membatasi dilakukannya penahanan tersangka oleh  penegak  hukum,  namun  interpretasi  penegak  hukum  harus  lebih  cermat dalam  menentukan  terpenuhi  tidaknya  suatu  unsur  (materiil)  dalam  sebuah laporan/aduan  kepada  Kepolisian  atas  sebuah  tindak  pidana  dibidang  ITE. Semoga UU ITE ini tidak menghambat warga negara berpendapat dalam upaya peningkatan demokratisasi dalam mengkritis penyelenggaraan negara. Sebagai penutup  maka  urgensi  perubahan  ketentuan  sanksi  pidana  dalam  UU  No.  11 tahun 2008 dengan UU No. 19 tahun 2016 sangat diperlukan.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1  April, 2024

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku:
Adhigama  A.B,  Genoveva  A.KS,  dkk, Mengatur  Ulang  Kebijakan  Tindak Pidana  di  Ruang  Siber ,  Institute  for  Criminal  Justice  Reform  (ICJR),
Jakarta Selatan, 2021
Agus  Rahardjo, Cybercrime  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan Berteknologi , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
Faiz  Rahman,  et.al. Regulating  Harmful  Content  in  Indonesia:  Legal Frameworks,  Trends  and  Concerns,    Center  for  Digital  Society , Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2022
Siswanto  Sunarso, Hukum  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik ,  Rineka  Cipta, Jakarta, 2019

## B. Peraturan perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
Undang-Undang No. 19 Tahuun 2016 tentang perubahan UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung Republik Indonesia,  dan  Kapolri No. 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor  KB/2/VI/2021  tentang  Pedoman  Implementasi  Atas  Pasal tertentu Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016

## C. Sumber lainnya
Ari  Wibowo, Kebijakan  Kriminalisas  Delik  Pencemaran  Nama  Baik diIndonesia , Jurnal Pandecta, Vol., 7, No., 1, 2012
Alifah  Herawati,  dkk,  Penerapan  UU  ITE    dalam  Kasus  Pemerasan  Dan Ancaman  Melalui  Media  Sosial  WhatsApp  (WA), Lentera  Pancasila , Vol.2, No.2, 2023
Hartanto, M. Afghan Ababil, “Party Wing” Organizations as Potential Political Party  Lawbreakers, PENA  JUSTISIA:  Media  Komunikasi  Dan  Kajian Hukum , Vol.22, No.2, 2023. Hartanto, Karakteristik  Penipuan  Sebagai  Kejahatan  Siber  Tertinggi  Di Indonesia , Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 2 | Nov. 2022 htlegalconsult.com,  Pengancaman Secara Online, Mungkinkah Dipidana?, sumber: https://htlegalconsult.com/pengancaman-secara-online-mungkinkah-di- pidana/ diakses pada 16 januari 2023

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1  April, 2024
Legal Content – Pengancaman, https://bullyid.org/educational- resources/pengancaman/, diakses 1 Februari 2023 lsc.bphn.go.id, Konsultasi Hukum, https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1237, diakses pada 16 januari 2023 Menkominfo,    Pasal  27  Ayat  3  UU  ITE  Tidak  Mungkin  Dihapuskan,
https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo %3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/ber ita_satker#:~:text=Menkominfo%3A%20Pasal%2027%20Ayat%203%
20UU%20ITE%20Tidak%20Mungkin%20Dihapuskan&text=Terlebih %20lagi%20jika%20diterapkan%20oleh,orang%2Dorang%20demi%20 membungkam%20kritik., siakses 24 Desember 2022 MKRI.com,  Anggap  Profesi  Terintimidasi,  Tujuh  Advokat  Uji  UU  ITE, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16444&menu=2,
diakses pada tanggal 26 Desember 2022
Moh.  K. Alweni,  Kajian Tindak Pidana Pemerasan  Berdasar Pasal  368 Kuhp, Lex Crimen Vol. VIII, No. 3, 2019
Otong Syuhada, Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya ,  Presumption  Of  Law,  Fakultas  Hukum  Universitas Majalengka, Vol. 3 No. 1 April 2021
Ratna,  R.,  S.Br.  Sembiring,  H.  Siallagan,  R.  Nababan, Pemidanaan  Pelaku Ancaman  Kekerasan  Dengan  Cara  Menakut-Nakuti  Melalui  Media Sosial  (Studi  Putusan  No.1210/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn) ,  PATIK,  Vol.  9, No.3, 2020
Riki  Perdana  R.  Waruwu,  Aspek  Hukum  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui Facebook,  https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-huku  m/2452- aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-mela lui-facebook.html, diakses 3 Januari 2023
Saepul  Rochman,  dkk, Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam , Diktum Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 19 Nomor 1 Juli 2021 Safenet.or.id /wp-content/uploads/2019/06/lapor an-tahunan-SAFEnet- 2018.pdf , diakses pada 16 Januari 2023
Soraya, Bintang A., Dika A. Permatasari, N.Yukamujrisa, Peran Hukum Dalam Menghadapi  Perubahan  Sosial  Dan  Kejahatan  Dunia  Maya ,  Jolsic, Vol.1, No.1, 2013
The  Law  Dictionary,    Featuring  Black’s  Law  Dictionary,  2nd  Ed. https://thelawdictionary.org/defamation/, diakses 3 Februari 2023
Unicef  Indonesia,  Cyberbullying:  Apa  itu  dan  bagaimana  menghentikannya, https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu- cyberbullying, diakses 2 Januari 2023
Widodo, Politik  Hukum  Perubahan  Ancaman  Pidana  Terhadap  Pelaku Penghinaan  dan/atau  Pencemaran  Nama  Baik  Yang  Menggunakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik , Jurnal Maksigama, Vol 12 Nomor1 periode Mei 2018

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1  April, 2024
Zuraidah,  Pidana  Kerja  Sosial  Sebagai  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Perkara Tindak  Pidana  KorupsI, Presumption  Of  Law,  FH.  Univ.  Majalengka , Vol. 4 No. 1 April 2022