## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Taufik Gunawan, Cs: Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat ….  Page 155
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) (Studi pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Kelas IV Lhokseumawe)
Taufik Gunawan 1 , Rudi Kurniawan 2 , Muhaddis 3 Program Studi Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional
taufikgunawan67@gmail.com 1 , krudi7621@gmail.com 2 , almuhaddis5@gmail.com 3 ,

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk    mendeskripsikan  Implementasi  Kebijakan  dan  hambatan  dalam  penerbitan Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  kepada  perusahaan  pelayaran  pada  Kantor  Kesyahbandaran  dan Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Lhokseumawe.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik memperoleh data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Penelitian  ini  menggunakan  10  informan  yang  ditentukan  secara  purposive  terdiri    dari Kepala  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas   Pelabuhan Kelas  IV  Lhokseumawe  bersama jajarannya serta sebagian agen dari perusahaan pelayaran. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen Negara yang  dikeluarkan  oleh  Syahbandar  kepada  setiap  kapal  yang  akan  berlayar.  Hasil  penelitian menunjukkan  Implementasi  Kebijakan  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  pada  Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan  Kelas  IV  Lhokseumawe  sudah  sesuai  aturan  yang  berlaku namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pelayanan pembuatan SPB diselesaikan kurang lebih dalam waktu 3 jam setelah persyaratan diterima secara lengkap, bilamana permohonan tidak lengkap  akan  ditolak.  Hambatan  dan  upaya  dalam  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  pada Kantor  Kesyahbandaran  Dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Lhokseumawe  diantaranya:  Kurangnya pemahaman  pemohon  terhadap  prosedur  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  dan  Prosedur pelayanan  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  masih  manual  dan  terbatasnya  petugas  di lapangan, upaya yang dilakukan adalah terus melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa.
Keywords : Impelmentasi , Kebijakan , Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

## ABSTRACT
The purpose of this study is to describe the Implementation of Policies and obstacles in issuing Sailing  Approval  Letters  (SPB)  to  shipping  companies  at  Class  IV  Lhokseumawe  Port Authority and Harbor Authority Offices. This study uses a qualitative research method that is descriptive  by  using  techniques  to  obtain  data  through  observation,  interviews,  and documentation. This study used 10 informants  who  were determined purposively consisting of the Head of Class IV Lhokseumawe  Port Authority and Harbormaster Office along  with their staff  and  several  agents  from  shipping  companies.  Sailing  Approval  Letter  (SPB)  is  a  State document issued by Syahbandar to every ship that will sail. The results of the study show that the  Implementation  of  the  Policy  for  Issuing  Sailing  Permits  (SPB)  at  the  Class  IV Lhokseumawe  Port  Authority  and  Harbormaster  Office  is  in  accordance  with  applicable regulations,  but  there  are  still  several  obstacles  in  its  implementation.  SPB  making  services are  completed  in  approximately  3  hours  after  the  complete  requirements  are  received,  if  the application is incomplete it will be rejected. Obstacles and efforts in Issuing Sailing Approval Letters (SPB) at Class IV Lhokseumawe Port Authority and Harbor Authority Offices include: The  applicant's  lack  of  understanding  of  the  procedure  for  Issuing  Sailing  Approval  Letters (SPB) and Service Procedures for Issuing Sailing Approval Letters (SPB) are still manual and there  are  limited  officers  at  In  the  field,  the  efforts  made  are  to  continue  to  disseminate information to service users.
Keywords: Implementation, Policy, Sailing Approval Letter (SPB)

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Taufik Gunawan, Cs: Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat ….  Page 156
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  yang  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945  mempunyai  tujuan  dan  cita-cita  yang  hendak  dicapai  dengan  keinginan yang  kuat  yaitu  untuk  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur.  Salah  satu  usaha dalam  mewujudkan  tujuan  negara  adalah  dengan  meningkatkan  taraf  hidup  seluruh masyarakat    dengan    memanfaatkan    sumber    daya    manusia    dan  sumber  daya  alam sebaik-baiknya.  Selain  itu  negara  Indonesia  yang  dikaruniakan  oleh  Tuhan  dengan kekayaan  alam  yang  berlimpah  dan  berpenduduk  yang  banyak  boleh  berbangga  serta bersyukur  atas  rahmat  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Tetapi  bila  tidak  dikelola  dengan  baik dan benar, bukan tidak mungkin kita akan tetap menderita sebagai bangsa yang miskin.
Kekayaan  laut  merupakan  sebagian dari kekayaan  bangsa Indonesia  yang dalam fungsinya  sebagai  modal  Pembangunan  Nasional  memiliki  manfaat  yang  nyata  bagi kehidupan  dan  penghidupan  bangsa  Indonesia,  baik  manfaat  secara  ekologi,  sosial, budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Dimana dalam kedudukannya, perikanan laut merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan  berkelanjutan  serta  harus  dijaga    kelestariannya.    Pelayaran    merupakan    peranan penting    dalam    upaya  mencapai    tujuan    nasional    berdasarkan    Pancasila    dan Undang-Undang    Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  demi  mewujudkan Wawasan  Nusantara  serta  memantapkan  Ketahanan    Nasional    diperlukan  Sistem Pelayaran Nasional untuk  mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan  wilayah dan memperkukuh kedaulatan negara.
Dalam  Usaha  untuk  mewujudkan  keadaan  tersebut,  tentunya  pemerintah mempunyai  peran  penting  untuk  menunjang  kelancaran  pelayaran.  Melalui instansi pemerintah  yaitu  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV Lhokseumawe.    Pemerintah  secara  tidak  langsung  menangani  kegiatan  pelayaran  di Kota  Lhokseumawe.  Hal  ini  selaras  dengan  bunyi  UndangUndang  Nomor  17  Tahun 2008  Pasal  5  ayat  (1)  mengatakan  bahwa  pelayaran  dikuasai  oleh  negara  dan pembinaannya  dilakukan  oleh  pemerintah.  Salah  satu  pembinaan  yang  dilakukan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ayat (2) adalah fungsi pengaturan,  yakni  meliputi  penetapan  kebijakan  umum  dan  teknis,  antara  lain, penetuan  norma,  standar,  pedoman,  kinerja,  perencanaan,  dan  prosedur  termasuk, persyaratan, keselamatan, dan keamanan pelayaran serta perizinan.
Setiap      surat      persetujuan      berlayar      dapat      di      berikan      oleh      seorang Syahbandar  kepada  pengguna  atau  pemilik    kapal    apabila    kapal    tersebut  telah memenuhi    beberapa    syarat    penting    seperti    yang    tercantum    dalam    Pasal    117 Undang-Undang    RI    Nomor    17    Tahun  2008  dan  ketentuan  ketentuan  lainnya. Syahbandar  memerlukan  data  yang  di  peroleh  dari  Badan  Usaha  Milik  Negara

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Taufik Gunawan, Cs: Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat ….  Page 157
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
(BUMN)  yaitu Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang  merupakan  badan khusus untuk melakukan  pengawasan  terhadap  angkutan  laut  (kapal)  dalam  kontruksi  dan kelengkapan      kapal      agar      Syahbandar      dapat      mengeluarkan      surat-surat      atau dokumen-dokumen  yang  akan  digunakan  angkutan  laut  untuk  melakukan  pelayaran. Dokumen ini menjadi begitu penting karena menyangkut kelancaran operasional kapal serta keselamatan kapal, nakhoda maupun awak kapal.
Dasar  hukum  penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  diatur  dalam  beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain: (a) a.  Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran; (b)  Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  82  Tahun  2014   yang berisi tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar; (c) Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2002 tentang perkapalan
Menurut      Undang-Undang      di  atas,      yang      dimaksud      Surat      Persetujuan Berlayar    adalah    dokumen    Negara    yang    dikeluarkan    oleh    Syahbandar    kepada setiap  kapal  yang  akan  berlayar  meninggalkan  pelabuhan  setelah  kapal  memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban  lainnya. Pada titik  ini  peran  syahbandar begitu  penting,  diantaranya  memeriksa  kondisi  kapal  dan  memeriksa  segala  dokumen kapal, dan menetapkan izin berlayar. Sebagaimana tercantum dalam pasal 219 ayat (1) Undang-Undang  No.17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran,  Surat  persetujuan  berlayar merupakan  salah  satu  dokumen  penting  dan  wajib  yang  dikeluarkan  oleh  Syahbandar dan  harus  dimiliki  oleh  setiap  kapal  yang  melakukan  pelayaran  meninggalkan pelabuhan.
Berdasarkan  observasi  awal  yang  penulis  lakukan,  bahwa  perusahaan  pelayaran atau  pengguna  jasa  yang  mengurus  penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  tersebut, sering  dihadapkan  pada  begitu  banyak  ketidakpastian,  ketika  mereka  berhadapan dengan kepastian waktu, mereka sering mengalami keterlambatan penerbitan akibatnya jadwal  kapal  yang  akan  berlayar  pun  menjadi  terhambat.  Sikap  pemberi  pelayanan yang kurang tanggap kepada penerima pelayanan, dan juga adanya indikasi biaya lebih yang dikeluarkan masyarakat yang akan mengurus Surat Persetujuan Berlayar tersebut, diluar  ketentuan  yang  berlaku  dikarenakan  pengurusan  masih  menggunakan  sistem manual dan belum online.

## METODE PENELTIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  10  informan  yang  ditentukan  secara  purposive terdiri    dari    Kepala    Kantor    Kesyahbandaran    dan    Otoritas    Pelabuhan  Kelas  IV Lhokseumawe bersama  jajarannya serta sebagian  agen dari perusahaan pelayaran. Data dan  sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dalam  penelitian  ini  yaitu bersumber  yang  didapat  langsung  dari  responden  dengan  cara  melakukan  wawancara kepada  masyarakat  sedangkan  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  yang
Taufik Gunawan, Cs: Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat ….  Page 158
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
diperoleh  dengan  cara  mengumpulkan  dokumen-dokumen  atau  catatan  tertulis  baik berupa  data  statis  maupun  bersifat  dinamis  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini, yaitu tentang dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat tentang Implementasi Kebijakan   Penerbitan  Surat Persetujuan  Berlayar  (SPB) pada  Kantor  Kesyahbandaran Dan  Otoritas  Pelabuhan    Kelas    IV    Lhokseumawe.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi,  sedangkan  analisis  data dalam  penelitian  ini  meliputi  reduksi  data,  display  data/penyajian  dan  penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP )
Syahbandar dikenal sebagai orang nomor satu  di pelabuhan dengan di bantu  oleh pandu  bandar.  Lembaga kesyahbandaran  di  bentuk  sebagai  instasi pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran di kepalai oleh syahbandar. Syahbandar  melaksanakan  fungsi-fungsi  keselamatan,  dan  keamanan  meliputi pelaksanaan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  di  bidang  perkapalan,  kenavigasian, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. (dephub.go.id).
Kata Syahbandar menurut  etimologisnya terdiri dari kata Syah dan Bandar. Syah berarti penguasa dan kata Bandar berarti Pelabuhan-pelabuhan dan sungai- sungai yang digunakan  sebagai tempat kepil  atau tempat labuh, tempat-tempat kepil pada  jembatan punggah dan jembatan- jembatan muat, dermaga-dermaga dan tempat-tempat kepil lain yang  lazim  digunakan  oleh  kapal-kapal,  juga  daerah  laut  yang  dimaksudkan  sebagai tempat-tempat  kepil  kapal-kapal  yang  karena  saratnya  atau  sebab  lain,  tidak  dapat masuk  dalam  batas-batas  tempat-tempat  kepil  yang  lazim  digunakan.  Berdasarkan pengertian di atas terlihat beberapa unsur yang berhubungan langsung satu sama lainnya yaitu  adanya  penguasa  laut,  sungai,  dermaga,  dan  kapal.  Atau  dengan  kata  lain    ada unsur  manusia  (pengusaha/pemerintah)  dan  unsur  sarana  dan  prasarana  yaitu  laut  dan sungai,  dermaga  dan  kapal.  Sarana  dan  prasarana  harus  diatur  dan  di  tata  sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kelancaran lalulintas angkutan laut. (dephub.go.id).
Usulan      pembentukan      organisasi      Badan      Otoritas      Pelabuhan      (Port Authority) atau OP, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pelayaran No. 17 tahun 2008, telah disetujui. Pemerintah melalui Kementerian Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi,  merespons  positif  usulan  tersebut  dengan menerbitkan  surat  persetujuan  bernomor  B/2237  tertanggal  7  Oktober  2010.  Dalam surat  yang  ditandatangani  Menteri  EE  Mangindaan  itu  disebutkan,  pada  prinsipnya pemerintah  menyetujui  usulan  sistem  organisasi  dan  tata  kerja  tiga  Unit  Pelaksana Teknis  yang  terdiri  dari  Kantor  Otoritas  Pelabuhan  (OP),  Kantor  Syahbandar,  serta Kantor  Unit  Penyelenggara  Pelabuhan.  Surat  tersebut  merupakan  jawaban  atas  surat

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Taufik Gunawan, Cs: Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat ….  Page 159
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
yang disampaikan Menteri Perhubungan pada 6 Januari dan 27 September 2010, tentang permohonan  persetujuan  pembentukan  organisasi  dan  tata  kerja  Kantor  Otoritas Pelabuhan, Kantor Syahbandar dan Kantor  Unit  Penyelenggara  Pelabuhan.
Dengan    terbitnya    surat    persetujuan  tersebut,  maka  pihak  Direktur  Jenderal Perhubungan  Laut  Kemenhub  sebagai  regulator    teknis    pelayaran    nasional menetapkan    nomenklatur    tiga    lembaga  tersebut.  Hal  itu  untuk  mengganti  status Kantor  Administrator  Pelabuhan  dan  Kantor  pelabuhan  yang  selama  ini  menjalankan tugas  pemerintahan  di  pelabuhan.  “Pembentukan    Kantor    Otoritas    Pelabuhan    dan Syahbandar  tahap  awal  ada  di empat pelabuhan utama di Jakarta, Surabaya, Medan dan  Makassar,  Peraturan  Menteri  Perhubungan.  Dengan  adanya      kantor  otoritas pelabuhan,  maka posisi pemerintah  sebagai  regulator  di  pelabuhan,  dan  pengelola pelabuhan  (PT Pelabuhan Indonesia I – IV) sebagai operator.
Pendirian  Otoritas  Pelabuhan  (OP)  ini  ditegaskan  dalam  UU  No  17  Tahun  2010 tentang Pelayaran   dan   Peraturan   Pemerintah   No.61/2009   Kepelabuhan. Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi  pengaturan,  pengendalian,  dan  pengawasan  kegiatan  kepelabuhanan  yang diusahakan  secara  komersial.  Unit  Penyelenggara  Pelabuhan  adalah  lembaga pemerintah  di  pelabuhan  sebagai  otoritas  yang  melaksanakan  fungsi  pengaturan, pengendalian,  pengawasan  kegiatan  kepelabuhanan,  dan  pemberian      pelayanan      jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan  yang  belum diusahakan secara komersial. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan  yang   diangkat   oleh   Menteri dan  memiliki kewenangan  tertinggi  untuk  menjalankan  dan  melakukan  pengawasan  terhadap dipenuhinya  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  untuk  menjamin  keselamatan dan keamanan pelayaran.
Penetapan kantor Otoritas Pelabuhan (OP) dan kantor syahbandar sekaligus akan memisahkan    fungsi    syahbandar    yang    selama    ini    berada    di    dalam    lingkungan kantor  Administrator  Pelabuhan.  Pejabat  yang  mengisi  ketiga  UPT  tersebut berasal pejabat pemerintah. (dephub.go.id).
Visi dan Misi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
a. Visi Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Terselenggaranya  Pelabuhan  yang  kondusif,  efektif,  efisien,  dan  berdaya saing tinggi dalam menunjang perekonomian nasional di Era Globalisasi
b. Misi dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Menjamin  keamanan,  ketertiban,  dan    kelancaran    arus    barang  serta kelestarian   lingkungan pelabuhan

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Taufik Gunawan, Cs: Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat ….  Page 160
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
Mewujudkan  Standar  Kinerja  Operasional  Pelabuhan  sesuai  dengan kondisi fasilitas terminal
Menyediakan infrastruktur pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan sesuai dengan kebutuhan
Mewujudkan Tata Guna Lahan daratan dan perairan sesuai rencana induk pelabuhan dan DLKr/DLKp. (dephub.go.id)
Tugas Dan Tanggung Jawab Masing-Masing Bagian:
Berdasarkan    Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  76 Tahun  2018  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Kesyahbandaran  dan Otoritas  Pelabuhan,  serta  PM  76  Tahun  2018  tanggal  29  Agustus  tentang  Perubahan kedua  atas  Peraturan  Menteri  Perhubungan  PM.  36  Tahun  2012  tanggal  14  Juni  2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Pada (Pasal  2)  bahwa  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  mempunyai  tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran,  koordinasi  kegiatan  pemerintahan  di  Pelabuhan  serta  pengaturan, pengendalian   dan pengawasan kegiatan kepelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
Organisasi KSOP Kelas IV Lhokseumawe terdiri atas :
a. Kepala kantor
Melaksanakan pembinaan teknis, koordinasi dan merumuskan serta melaksanakan kebijakandaerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat b. Petugas Tata Usaha.
Mempunyai    tugas    melakukan    urusan    keuangan,    kepegawaian    dan    umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
c. Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal.
Mempunyai  tugas  melakukan  penyiapan  bahan  pengukuran,  pendaftaran,  balik nama,   hipotek   dan   surat   tanda   kebangsaan,   penggantian   bendera kapal serta pemasangan  tanda  selar  dan  melakukan  pemeriksaan,  penilikan  rancang  bangun  kapal, pengawasan  pembangunan,  perombakan  dan  docking          kapal,  pemeriksaan              dan pengujian nautis, teknis, radio, elektronika kapal, penghitungan dan pengujian stabilitas kapal,  percobaan  berlayar,  pengujian  peralatan,  veriflkasi  dan  penyiapan  bahan penerbitan  sertifikat  keselamatan  kapal,  sertiflkat  manajemen  keselamatan  dan pencegahan  pencemaran  dari  kapal,  pembersihan  tangki  serta  perlindungan  ganti  rugi pencemaran.
d. Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Patroli.

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Taufik Gunawan, Cs: Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat ….  Page 161
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
Mempunyai  tugas  melakukan  penilikan  pemenuhan  persyaratan  pengawakan kapal,  penyiapan  bahan  penerbitan  dokumen  kepelautan  perjanjian  kerja  laut  dan penyijilan    awak    kapal    serta    perlindungan    awak    kapal,    pelaksanaan  pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal ( shiffing ), pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk  kapal,  kapal  asing  (port  state control, flag state control dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan  penerbitan Surat  Persetujuan  Berlayar),  penjagaan,    pengamanan    dan    penertiban  embarkasi  dan debarkasi penumpang di pelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang  berbahaya,  pengisian  bahan  bakar  serta  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun (B3),  pembangunan  fasillitas  pelabuhan  serta  pengerukan  dan  reklamasi,  patroli  di perairan  pelabuhan,  pengawasan  dan  pengamanan  terhadap  keselamatan  kapal    yang masuk  keluar  pelabuhan,  kapal  sandar  dan  berlabuh,  penyiapan  bahan  koordinasi  dan pemberian  bantuan  pencarian  dan  penyelamatan  (Search  And  Rescue/SAR), penanggulangan pencemaran laut serta   pencegahan   dan   pemadaman   kebakaran   di perairan   pelabuhan, pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, pelaksanaan pemerlksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan  verifikasi  sistem  keamanan  kapal  dan  fasilitas  pelabuhan  (International  Ship  and Port  Facility  Security  Code/ISPS-Code),  penyiapan  bahan  pemeriksaan      pendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan.
Mempunyai  tugas  melakukan  penyiapan  bahan  pengaturan,  pengendalian  dan pengawasan  kegiatan  lalu  lintas  dan  angkutan  laut,  tenaga  kerja  bongkar  muat, pengawasan  kegiatan  keagenan  dan  perwakilan  perusahaan  angkutan  kapal  asing, penjaminan kelancaran arus barang, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, pengaturan dan  penyelenggaraan  lalu  lintas  kapal  keluar/masuk  pelabuhan    melalui    pemanduan kapal,    penyiapan    bahan    pengawasan    dan  evaluasi  penerapan  standar  penggunaan peralatan  kegiatan  bongkar  muat  serta  Tenaga  Kerja  Bongkar  Muat  (TKBM), penyusunan  Rencana  Induk  Pelabuhan,  rencana  dan  program  pembangunan  dan pemeliharaan  sarana  prasarana  pelabuhan,  penjaminan  dan  pemeliharaan  kelestarian lingkungan  di  pelabuhan,  program  pembangunan  dan    pemeliharaan    sarana    dan prasarana    pelayanan  jasa  kepelabuhanan  yang  belum  disediakan  oleh  Badan  Usaha Pelabuhan  serta penyusunan   desain   konstruksi   fasilitas   pokok   pelabuhan   dan fasilitas  penunjang  kepelabuhanan,  pelaksanaan  pengaturan,  pengendalian  dan pengawasan  penggunaan  lahan  daratan    dan    perairan  pelabuhan  serta  Daerah Lingkungan  Kerja  dan  Daerah  Lingkungan  Kepentingan  pelabuhan,  fasilitas  dan operasional  pelabuhan,  penetapan  dan  evaluasi  standar  kinerja  operasional  pelayanan jasa,  penyiapan  bahan  pemberian  rekomendasi  persetujuan  lokasi  pelabuhan,
Taufik Gunawan, Cs: Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat ….  Page 162
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
pengelolaan  terminal  untuk  kepentingan    sendiri    serta    peningkatan  kemampuan terminal  dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam, penyusunan pemberian konsesi,  atau  bentuk  lainnya  kepada  Badan  Usaha  Pelabuhan    serta    penyediaan    dan atau    pelayanan    jasa    kepelabuhanan    yang  belum  disediakan  oleh  Badan  Usaha Pelabuhan,      penyusunan  dan  pengusulan  tarif  penggunaan  daratan  dan/atau  perairan, fasilitas  pelabuhan  serta  jasa  kepelabuhanan,  analisa  dan  evaluasi  pembangunan penahan gelombang, alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran serta  sarana  dan  prasarana  pelayanan  jasa  kepelabuhanan  yang  diperlukan  oleh pengguna  jasa  yang  belum  disediakan  oleh  Badan  Usaha  Pelabuhan  dan  penyusunan sistem  dan  prosedur  pelayanan  jasa  kepelabuhanan,  usaba  jasa  terkait  dengan kepelabuhanan  dan  angkutan  di  perairan  serta  penyediaan  dan      pengelolaan  sistem informasi   angkutan   di   perairan   dan   sistem informasi pelabuhan. (dephub.go.id). Implementasi  Kebijakan  Tentang  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB) Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe
Hasil penelitian dan pembahasan pada Bab II (teori) serta pendapat para informan yang menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)  pada  Kantor  Kesyahbandaran  Dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Lhokseumawe sudah  sesuai  aturan  yang  berlaku  namun  masih  terdapat  beberapa  kendala  dalam pelaksanaannya.  Sejauh  ini  Kantor  Kesyahbandaran  Dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV Lhokseumawe  sudah  menerbitkan  Surat  Persetujuan  Berlayar  yang  diterbitkan  selama tahun 2020 sebanyak 415 SPB dengan jumlah isi kotor: 3.339.619 GT.
Implementasi  merupakan  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu  keputusan  kebijakan.  Akan tetapi  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan  juga  harus  mengkaji  terlebih  dahulu apakah  kebijakan  tersebut  dapat  memberikan  dampak  yang  buruk  atau  tidak  bagi masyarakat.      Hal  tersebut  bertujuan  agar  suatu  kebijakan  tidak  bertentangan  dengan masyarakat  apalagi  sampai  merugikan  masyarakat.  Implementasi  kebijakan  pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor:  PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar,  yang dimaksud dengan  Surat  Persetujuan  Berlayar  adalah  dokumen  Negara  yang  dikeluarkan  oleh Syahbandar  kepada  setiap  kapal  yang  akan  berlayar.  Melihat  dari  pengertian  tersebut maka Syahbandar memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar. Menurut Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2008 Pasal 219 ayat 1 menerangkan bahwa setiap kapal  yang  berlayar wajib  memiliki  surat persetujuan  berlayar  yang dikeluarkan oleh  Syahbandar.  Menurut  PM  82  Tahun  2014  fungsi  dari  Surat  Persetujuan  Berlayar (SPB)  merupakan  suatu  proses  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Syahbandar  terhadap kapal  yang  akan  berlayar  meninggalkan  pelabuhan  untuk  memastikan  bahwa  kapal,

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Taufik Gunawan, Cs: Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat ….  Page 163
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
awak kapal, dan muatannya secara teknis dan administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.
Hambatan  Dan  Upaya  yang  Dilakukan  dalam  Penerbitan  Surat  Persetujuan Berlayar  (SPB)  Pada Kantor  Kesyahbandaran  Dan  Otoritas  Pelabuhan Kelas  IV Lhokseumawe
Hasil penelitian dan pembahasan pada Bab II (teori) serta pendapat para informan yang  menyatakan  bahwa  hambatan  dalam  Implementasi  Kebijakan  Penerbitan  Surat Persetujuan  Berlayar  (SPB)  pada  Kantor  Kesyahbandaran  Dan  Otoritas  Pelabuhan Kelas  IV  Lhokseumawe  adalah  kurangnya  pemahaman  pemohon  dan  sosialisasi terhadap  prosedur  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB).  Dalam  penerapan kebijakan  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  pada  Kantor  Kesyahbandaran Dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Lhokseumawe,  prosedur  yang  diterapkan  sudah tertuang secara jelas dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM  82  Tahun  2014  Tentang  Tata  Cara  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  dan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Ketidakpahaman pengguna jasa dan  kurangnya  sosialisasi  dari  petugas  membuat  pengguna  jasa  harus  berhadapan dengan ketidakpastian waktu Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dikarenakan ada syarat administrasi dan syarat teknis yang belum terpenuhi.
Kendala  lainnya  yaitu  prosedur  pelayanan  penerbitan  Surat Persetujuan  Berlayar (SPB)  masih  manual  dan  terbatasnya  petugas  di  lapangan.  Jadwal  kapal  yang    tidak menentu  dengan  jam  kerja  petugas  Kantor  Kesyahbandaran  dan Otoritas Pelabuhan Kelas  IV  Lhokseumawe  dan  terbatasnya  jumlah  aparat  yang  bertugas,  khusunya  yang bertugas  di  pemeriksaan      cek  fisik  kapal  karena  pada  proses    inilah    pengguna    jasa sering    mengalami    keterlambatan    waktu    yang  dikarenakan  petugas  yang  ada  sangat terbatas.  Sehingga  membuat  ketidakpastian  waktu  dalam  penerbitan  Surat  Persetujuan Berlayar  (SPB),  dan  juga  pelayanan  yang  belum  online  dan  belum  menerapkan pelayanan  satu  pintu  sangat  rentan  terhadap    indikasi    biaya    lebih    yang    dikeluarkan pengguna    jasa    yang    akan  mengurus  Surat  Persetujuan  Berlayar  tersebut,  diluar ketentuan yang berlaku.
Adanya suatu kebijakan/peraturan baik itu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah,  tidak  akan  tercapai  apabila  tidak  ada  kerjasama  antara  pemerintah  dengan masyarakat/pengguna  jasa.  Misalnya  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik Indonesia Nomor: PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata  Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar  dan  Undang-Undang  No.17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran.  Ini  merupakan peraturan  yang  mengatur  suapaya  adanya  kemudahan  masyarakat  atau  pengguna  jasa untuk memahami prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
Berkaitan  dengan  kendala  tersebut  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan  Kelas  IV  Lhokseumawe  akan  terus  berupaya  melakukan  sosialisasi  kepada pengguna  jasa  agar  dapat  memahami  proses  penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar (SPB),  sehingga  pengguna  jasa  dapat  memahami  alur  proses  dalam  pembuatan  Surat

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Taufik Gunawan, Cs: Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat ….  Page 164
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
Persetujuan  Berlayar  (SPB).  Dan  juga  menambah  jumlah  aparat  yang  bertugas, khusunya  yang  bertugas  di  pemeriksaan  cek  fisik  kapal  karena  pada  proses  inilah pengguna jasa sering mengalami keterlambatan waktu yang dikarenakan petugas  yang ada sangat terbatas dan meningkatkan kompetensi dan kualitas  Sumber  Daya  Manusia (SDM) pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe.

## SIMPULAN
Bedasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab-bab  sebelumnya  serta pendapat  informan,  maka  pada  bab  ini  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut:  (1) Implementasi  Kebijakan  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB) pada Kantor Kesyahbandaran Dan  Otoritas Pelabuhan  Kelas IV Lhokseumawe sudah sesuai aturan yang  berlaku  namun  masih  terdapat  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaannya. Pelayanan  pembuatan  SPB  diselesaikan  kurang  lebih  dalam  waktu  3  jam  setelah persyaratan diterima secara lengkap, bilamana permohonan tidak lengkap akan ditolak. Sejauh  ini    Kantor    Kesyahbandaran    dan    Otoritas    Pelabuhan    Kelas    IV Lhokseumawe sudah  menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar  yang diterbitkan  selama tahun 2020 sebanyak 415 SPB dengan  jumlah isi kotor : 3.339.619 GT; (2) Hambatan dalam  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  Pada Kantor Kesyahbandaran Dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Lhokseumawe  adalah    kurangnya    pemahaman pemohon    terhadap    prosedur    Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB).  Dalam penerapan  kebijakan  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  pada  Kantor Kesyahbandaran  Dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Lhokseumawe,  prosedur  yang diterapkan sudah   tertuang   secara   jelas   dalam   Peraturan   Menteri   Perhubungan Republik  Indonesia  Nomor:  PM  82  Tahun  2014  Tentang  Tata  Cara  Penerbitan  Surat Persetujuan  Berlayar  dan  Undang-Undang  No.17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran. Ketidakpahaman  pengguna  jasa  dan  kurangnya  sosialisasi  dari  petugas  membuat pengguna  jasa  harus  berhadapan  dengan  ketidakpastian  waktu  Penerbitan  Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dikarenakan  ada  syarat  administrasi  dan  syarat  teknis yang  belum terpenuhi.  Prosedur  pelayanan  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar (SPB)  masih  manual  dan  terbatasnya  petugas  di  lapangan.  Jadwal  kapal  yang  tidak menentu  dengan  jam  kerja  petugas  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan Kelas IV  Lhokseumawe dan terbatasnya  jumlah  aparat  yang  bertugas, khusunya  yang bertugas  di  pemeriksaan      cek  fisik  kapal  karena  pada  proses  inilah  pengguna  jasa sering  mengalami  keterlambatan  waktu  yang  dikarenakan  petugas  yang  ada  sangat terbatas. Sehingga  membuat ketidakpastian  waktu dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar  (SPB),  dan  juga  pelayanan  yang  belum  online  dan  belum  menerapkan pelayanan  satu  pintu  sangat  rentan  terhadap  indikasi  biaya  lebih  yang  dikeluarkan pengguna  jasa  yang  akan  mengurus  Surat  Persetujuan  Berlayar  tersebut,  diluar ketentuan yang berlaku; (3) Upaya yang dilakukan dalam Penerbitan Surat Persetujuan

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Taufik Gunawan, Cs: Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat ….  Page 165
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
Berlayar  (SPB)  Pada  Kantor  Kesyahbandaran  Dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV Lhokseumawe adalah berupaya akan terus melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa agar  dapat  memahami  proses  penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB).  Dan  juga menambah  jumlah  aparat  yang  bertugas,  khusunya  yang  bertugas  di  pemeriksaan  cek fisik  kapal  karena  pada  proses  inilah      pengguna    jasa      sering      mengalami keterlambatan      waktu      yang  dikarenakan  petugas        yang  ada  sangat  terbatas  dan meningkatkan  kompetensi  dan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pada  Kantor Kesyahbandaran  Dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Lhokseumawe;  (4)  Pelaksanaan tugas Syahbandar dalam penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) sebaiknya beralih kesistem online, agar indikasi terjadinya pungli bisa terhindarkan, namun harus diikuti dengan  sosialisai  yang  giat  karena  tentunya  sistem  online  yang  nantinya  akan dilaksanakan  akan  membingungkan  para  pengguna  jasa  dengan  sosialisai  yang diberikan  tentunya  akan  mempermudah  bagi  pengguna  jasa;  (5)  Menambah  jumlah aparat  yang  bertugas, khusunya  yang  bertugas di  pemeriksaan   cek  fisik kapal karena pada  proses  inilah  pengguna  jasa  sering  mengalami  keterlambatan  waktu  yang dikarenakan  petugas      yang  ada  sangat  terbatas  dan  meningkatkan  kompetensi  dan kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pada  Kantor  Kesyahbandaran  Dan  Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainur,  Ahmad.  2010.  Reformasi  Pelayanan  Publik.  Averroes  Press.  Malang. Arikunto,  Suharsimi. 2013.  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Abbas  and  Syahruddin  Nawi  et  al .  2021.  A  Legal  Review  of  Sailing  Approval Letter: Systems and Procedures. JALREV Volume 3 Issue 01 ISSN: 2656-0461. Azzahro  dan  Rubiyanto.  2019. Upaya  Kantor  Kesyahbandaran  Dan  Otoritas Pelabuhan  Kelas  II  Tanjung Pinang Dalam Peningkatan    Pelayanan Penerbitansurat Persetujuan Berlayar.
Bharata,  Adya.  2016.  Dasar-dasar  Pelayanan  Prima.  Elex  Media  Komputindo. Jakarta.
Broto  Priyono,  et.al.  2020. Sailing  Approval  Letter .  Inland  Waterways  Journal (IWJ) Volume 2 No. 1 ISSN 2723-3642.
Dwiyanto,  Agus.  2014.  Mewujudkan  Good  Governance   Melalui  Pelayanan Publik. Gadja Mada University Press. Yogyakarta.
Istianto,  Bambang.  2011.  Manajemen  Pemerintahan  dalam  Perspektif  Pelayanan Publik. Jakarta : Mitra Wacana Media.
Moenir,  A.S.  2016.  Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia.  PT.  Bumi Aksara. Jakarta.
Mulyadi, Deddy. 2015. Study  Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Taufik Gunawan, Cs: Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat ….  Page 166
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
Mandala  dan  kawan-kawan.  2016. Implementasi  Kebijakan  Tentang  Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Studi   Kasus   di   Kantor   Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kijang).
Nugroho,  Riant.  2011.  Public  Policy:  Dinamika  Kebijakan,  Analisa  Kebijakan, Manajemen Kebijaka. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
Pasolong,  Harbani.  2013.  Metode  Penelitian  Administrasi  Publik.  Bandung : Alfabeta.
Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2012. Manajemen Pelayanan. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
Ramdhani,  A.  R.  M.  A.  (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal  Publik.  Ramdhani,  A.  R.  M.  A.  (2016).  Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan Publik. Jurnal Publik.
Subarsono.  2006.  Analisis   Kebijakan  Publik:   Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sugiyono.  2012.  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&B.  Bandung  : Alfabeta
Suharno, 2013. Dasar-Dasar Kebijaka Publik. Yogyakarta : Ombak. Sulistio,  E.B.  2012. Buku  Ajar  Studi  Kebijakan  Publik .  Bandar  Lampung : Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
Surjadi.   2012. Manajemen   Otonomi   Daerah:   Membangun   daerah   Berdasar Paradigma Baru . Semarang: CLOGAPPS Diponegoro University. Undang-Undang  No.17  Tahun  2008  tentang Pelayaran Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor:  PM  82  Tahun  2014  Tentang Tata  Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
Winarno,  Budi.  2014. Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta  : Media Presindo.