Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## EKSAMINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

## Muh Nurisrahmat Amin, Ahlam Jayadi, Ashar Sinilele
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Muhnurisrahmatamin@gmail.com

## Abstract
The increase in corruption cases that have occurred in Indonesia shows the concern of this nation. Because the perpetrators  of  criminal  acts  of  corruption  in  Indonesia  have  been  mostly  committed  by  people  who  have authority in their positions. This can also be seen from the case in Decision Number 76 /Pid.Sus-TPK/ 2019 / PN.Mks, where the defendants are PNS (Civil Servants) decided by the Makassar District Court judges, that they are legally proven and to  convince them to  commit a criminal act  of  corruption so that they  are found guilty This defendant was exposed to a corruption case regarding the Village Fund in Bategulung during his tenure. The judge stated that the elements of the charge of misuse of village funds were part of the criminal act of  corruption,  which  was  in  accordance  with  Law  No.31  of  1999  concerning  Eradication  of  Corruption  in conjunction with Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code.  Based on the facts at the trial, the prosecutor has provided evidence and the witnesses, even the preachers, admitted their mistakes so that the judge decided to  be  in  prison  for  1  (one)  year  and  a  fine  of  Rp.  Rp.55,404,454,  -  in  accordance  with  the  minimum  limit stipulated  in  Article  2  Paragraph (1)  of  Law  No.20  of  2001  concerning  Amendments  to  Law  No.31  of  1999 concerning Eradication of Corruption in conjunction with Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code.. Keywords: Law, Islam, Constitution

## Abstrak
Meningkatnya  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  menunjukkan  keprihatinan  bangsa  ini.  Sebab  pelaku tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  sebagian  besar  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  memiliki  kewenangan dalam  jabatannya.  Hal  ini  juga  terlihat  dari  kasus  dalam Putusan  Nomor  76  /Pid.Sus-TPK  /  2019  /  PN.MK, dimana tergugat adalah PNS (PNS) yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar, bahwa mereka terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  mereka  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi  sehingga  dinyatakan bersalah Terdakwa ini terkena kasus korupsi terkait Dana Desa di Bategulung pada masa jabatannya. Hakim menyatakan  bahwa  unsur-unsur  dakwaan  penyalahgunaan  dana  desa  merupakan  bagian  dari  tindak  pidana korupsi,  yang  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi bersambung dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.  Berdasarkan fakta di persidangan, jaksa penuntut umum telah  memberikan  bukti  dan  para  saksi,  bahkan  para  pengkhotbah,  mengakui  kesalahannya  sehingga  hakim memutuskan untuk dipenjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. Rp.55.404.454, - sesuai dengan batas minimum yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersambung dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP ..
Kata Kunci:Hukum, Islam, Konstitusi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## PENDAHULUAN
Salah  satu  kejahatan  fenomenal  adalah  korupsi.  Korupsi  telah  menjadi  masalah  serius  bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah keseluruh ini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional. 1
Kasus  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  saat  ini  menjadi  salah  satu  penyebab  terpuruknya sistem perekonomian bangsa yang dibuktikan dengan semakin meluasnya tindak pidana korupsi dalam masyarakat  dengan  melihat  perkembangan  yang  terus  meningkat  dari  tahun  ketahun.  Hal  ini diakibatkan korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas dengan kurangnya pertanggung jawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh Para Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), orang-orang  yang  memiliki  kewewenang  yang  lebih  serta  peluang  untuk  melakukan  tindak  pidana korupsi,  akan  tetapi  Wiraswasta  pun  dapat  melakukan  tindak  pidana  korupsi  tersebut.  Mereka melakukan  dengan  baik  sebagai  yang  memiliki  kewewenangan  ataupun  hanya  sebagai  penerima kewewenangan untuk melakukan korupsi tersebut.
Selain dari data di atas berbagai macam bentuk korupsi yang telah terjadi di Indonesia misalnya: Korupsi  pengadaan  barang  dan  jasa  penggelapan,  mark  up  anggaran  proyek  fiktif  (20  kasus), Penyalahan  gunaan  anggaran  dan  suap,  bahkan  bantuan-bantuan  sosial  dan  bantuan  untuk  korban bencana alam-pun luput dari praktek korupsi.
Menurut, data Indonesian coruption watch (ICW), setalah melakukan pemantauan atas korupsi yang  terjadi  di  desa  selama  kurun  waktu  2015-2017.  Kasus  tindak  pidana  korupsi  didesa  semakin meningkat. Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 41 kasus. Pada tahun 2017 terjadi lonjakan kasus korupsi dua kai lipat dengan total 96 kasus. Dengan demikian dalam kurung waktu 3 tahun total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus korupsi tersebut, 127 kasus berasal dari korupsi anggaran desa, sementara sisanya 27 kasus berasal dari non- anggaran desa. Sementara 27 kasus berasal dari kasus non-anggaran desa, misalnya pungutan liar yang dilakukan aparat desa. Kepala desa merupakan aktor atau pelaku yang dominan terjerat kasus adalah kepala desa dengan jumlah 112 kepala desa yang terjerat kasus korupsi anggaran desa.

## METODE
Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat  deskriptif kualitatif. Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menitikberatkan  pada  keutuhan (entity) sebuah fenomena. 2 Dalam  rangka  mengkaji  perilaku  suatu  individu  atau  kondisi  sosialnya  dengan segala subjektifitas pemaknaanya, individu dalam pilihan sikap dan tindakanya tidaklah berdiri sendiri tapi memilki keterkaitan.
Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian  yang menghasilkan data deskriptif. Data-data  ini  berupa  naskah  wawancara,  catatan  lapangan,  foto,  dokumen  pribadi  ataupun dokumen  resmi lainnya.  Melalui   metode  ini  penulis  mengharapkan  dapat  memperoleh  data yang akurat dan lengkap berdasarkan fakta yang ada di lapangan.
1 Chaerudin, SH., MH, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana korupsi , Bandung, 2008.
2 Suwardi Endswarsa . Metodologi Penelitian Kebudayaan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h. 16.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Sudut Hukum
Berdasarkan  perkara  pada  putusan  PN  Makassar  No.76/  Pid.SuS-TPK  /  2019  /  PN.Mks. hakim  PT  Makassar  menyatakan  Terdakwa  MUH.  SAID  BIN  SANGKILANG  terbukti  bersalah melakukan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  yang  didakwakan  pada  dakwaan  subsidair  yakni Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 2 tersebut yaitu :
-  Setiap  OrangYang  dimaksud  setiap  orang  adalah  orang-perorangan  atau  termasuk korporasi. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan Terdakwa MUH. SAID Bin SAKILANG yang  di  muka  persidangan  menunjukkan  sehatmentalnya  serta  mampu  bertanggung  jawab  dan identitasnyasesuai dengan surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.
-  Secara  melawan  Hukum  melawan  hukum  yang  disebut  dalam  pasal  yang  bersangkutan harus dibuktikan melawan hukum formil dan materiilnya. Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana  korupsi  juga  mencakup  perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti  formil  maupun  dalam  arti materiil,  yakni  meskipun  perbuatan  tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturan  perundangundangan, namun  apabila  perbuatan  tersebut  dianggap  tercela  karena  tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan  atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
-  Melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri,  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah mendapatkan keuntungan atau kenikmatan yang sebelumnya tidak di dapatkan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menerima bantuan keuangan dari Pemkab Gowa sebesar Rp.55.404.054- (lima puluh lima juta empat ratus  empat  ribu  lima  puluh  empat  rupiah)  namun  tidak  melaksanakan  pembangunan  Drainase sebagaimana  peruntukan  bantuan  keuangan  tersebut.  Akan  tetapi  setelah  menarik  uang  bantuan tersebut  Terdakwa  memberikan  uang  itu  kepada  orang  bernama  Rusmin  dan  dari  uang  tersebut Terdakwa  diberikan  oleh  Rusmin  sebesar  Rp.6.000.000,-  (enam  juta  rupiah)  maka  perbuatan Terdakwa bertujuan memberikan keuntungan bagi orang lain dan Terdakwa sendiri. Sehingga unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” telah terpenuhi.
- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Kata “dapat” menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan  di  penuhinya  Unsur-Unsur  perbuatan  bukan  dengan  timbulnya  akibat,  sedangkan  yang dimaksud “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun baik yang di pisahkan  maupun  yang  tidak  dipisahkan.  Dan  yang  dimaksud  “perekonomian  Nega  ra”  adalah kehidupan  perekonomian  yang  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  asas  kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan  manfaat,  kemakmuran,  dan  kesejahteraan  kepada  seluruh  kehidupan  rakyat.  Maka perbuatan Terdakwa yang memperoleh Bantuan keuangan dari Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, ini berarti bersumber dari keuangan Negara. Denga tidak digunakannya bantuan keuangan tersebut  untuk  pembuatan  Drainase  sesuai  peruntukannya hal  ini  jelas  telah  merugikan  keuangan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Negara,  maka  unsur  “dapat  merugikan  keuangan  Negara  atau  perekonomian  Negara”  telah terpenuhi. Adapun unsur-unsur dalam Pasal Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana yaitu :
- Dalam hal perbuatan berlanjut ,harus memenuhi unsur.
1. Adanya kesatuan kehendak.
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis.
3. Hubungan Waktu (Waktu kejadian tidak terlalulama).
Dengan terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 2 maka Majelis Hakim menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MUH. SAID BIN SANGKILANG. berupa pidana penjara selama 4 (Tahun) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah). Dalam hal ini telah sesuai dengan batas minimum dan batas maksimum pidana penjara dan denda yang diatur dalam Pasal 2. Mengenai Pasal 18 Ayat (1) Huruf b yang berbunyi :
“Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.”
maka Terdakwa harus membayar Uang Pengganti sebesar Rp.55.404.054- (lima puluh lima juta  empat  ratus  empat  ribu  lima  puluh  empat  rupiah).  Sesuai  dengan  kerugian  Negara  yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya.
2. Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Pada Putusan PT Makassar No.76 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.Mks
a. Pertimbangan Hakim
Dalam skripsi ini Penulis mengambil putusan pemidanaan terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan yang di lakukan oleh Kepala Desa. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Terdakwa MUH. SAID BIN SAKILANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  UU  No.20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.31  Tahun  1999 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo  Pasal  64  Ayat  (1)  KUH  Pidana.  Adapun pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yakni sebagai berikut :
Menimbang, Terdakwa  diajukan ke  persidangan Oleh  Penuntut  Umum  berdasarkan  Surat Dakwaan Reg. Perkara : 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mks tertanggal 23 Agustus  2029. Menimbang bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  dakwaannya  Jaksa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  dan memperlihatkan barang berupa :
- 1 (Satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Satu tahun 2015 desa Bategulung, kec. Bontonompo, kab. Gowa (yang telah di legalisir)
- 1 (Satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa  (ADD)  Triwulan  Kedua  tahun  2015  desa  Bategulung,  kec.  Bontonompo,  kab.  Gowa  (yang telah di legalisir)
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
- 1 (Satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Tiga tahun 2015 desa Bategulung, kec. Bontonompo, kab.Gowa.
- 2 (dua) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan empat tahun 2015 desa Bategulung, kec. Bontonompo, kab. Gowa (yang telah di legalisir).
-  1  (Satu)  buah  buku  Tabungan  SIMPEDA  BANK  SUL-SEL  dengan  nomor  seri  :  8908, Nomor rekening : 131-201-000008908-3 nama Kepala Desa Bategulung alamat Kec. Bontonompo, kab. Gowa.
- 1 (satu) rangkap Penyaluran Dana ADD/ ADK untuk Triwulan I tahun 2015, tanggal 28 Mei 2015 (di legalisir).
- 1 (satu) rangkap Penyaluran Dana ADD/ ADK untuk Triwulan II tahun 2015, tanggal 10 September 2015 ( dilegalisir).
- 1 (satu) rangkap Penyaluran Dana ADD/ ADK untuk Triwulan III tahun 2015, tanggal 22 November 2015 ( dilegalisir).
- 1 (satu) rangkap Penyaluran Dana ADD untuk Triwulan IV tahun 2015, tanggal 31 Mei 2016 (di legalisir).
-  1  (satu)  rangkap  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  untuk  tiap  desa  sekabupaten  gowa  tahun anggaran 2015 (dilegalisir).
-  1  (satu)  buku  Tabungan  SIMPEDA  BANK  SULSEL  dengan  Nomor  Nasabah  : 13100010962, Nomor Rekening  :  0131-201-000009757-4,  Nama  Nasabah Desa  Bategulung  Kec. BT Nompo, Kecamatan Bontonompo Gowa.
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 28 Mei 2015 berserta lampiranya berupa 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran tertanggal 29 Mei2015 yang telah  di legalisir.
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 30 Agustus 2015  berserta  lampiranya  berupa  1  (satu)  lembar  foto  copy  Nota  Pembayaran  tertanggal  04 September 2015 yang telah di legalisir.
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) tertanggal 21 November 2015  berserta  lampiranya  berupa  1  (satu)  lembar  foto  copy  Nota  Pembayaran  tertanggal  20 November 2015 yang telah di legalisir.
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 11 Desember 2015  berserta  lampiranya  berupa  1  (satu)  lembar  foto  copy  Nota  Pembayaran  tertanggal  19 Desember 2015 yang telah di legalisir.
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 26 Desember 2015  berserta  lampiranya  berupa  1  (satu)  lembar  foto  copy  Nota  Pembayaran  tertanggal  28 Desember 2015 yang telah di legalisir.
Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan  dipersidangan  saksi-saksi  yang  telah  memberikan  keterangan  dibawah  sumpah. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
bukti surat serta di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum.
Menimbang,  bahwa  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  tersebut  disusun  dalam  bentuk subsidairitas,  maka  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  Dakwaan  Primair  terlebih  dahulu apabila Dakwaan Primair telah terbukti Dakwaan Subsidair tidak perlu di pertimbangkan lagi, tapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah dibuktikan Dakwaan Subsidair.
Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  UU  No.20  Tahun  2001  Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana. yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
Menimbang  bahwa  UU  No.31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  telah  mengatur  perbuatan  melawan hukum  dalam  pengertian  yang  luas  sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  dan melawan hukum dalam pengertian yang khusus atau spesifik sebagaimana dalam rumusan Pasal 3 UU  No.31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan UU No.20  Tahun 2001  yang  mengatur perbuatan  melawan  hukum  yang  berbentuk  penyalahgunaan  kewenangan,  kesempatan  dan  atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan.
Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi semua unsur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. pada perbuatan Terdakwa seperti uraian pertimbangan di atas. Dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan pula telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair.
Menimbang,  bahwa  mengenai  Pembelaan  Penasehat  Hukum  Terdakwa,  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa  karena  Nota  Pembalaan  Penasehat  Hukum  Terdakwa  berkaitan  dengan pembahasan unsur Pasal dari Dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, dan arena pertimbangan Majelis Hakim pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan Nota
Pembelaan  tersebut,  maka  Nota  Pembelaan  Penasehat  Hukum  Terdakwa  haruslah  di kesampingkan.
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan pemaaf ataupun pembenar pada diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.
Menimbang,  bahwa  sebelum  Majelis  Hakim  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Hal-hal yang memberatkan :
-  Bahwa  perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam  upaya memberantas Tindak Pidana Korupsi.
-  Terdakwa  bersikap  sopan  dan  mengakui  terus  terang  perbuatannya  sehingga  tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Pasal  yang  didakwakan  Penuntut  Umum  tersebut mengandung  ancaman  pidana  yang  bersifat  kumulatif,  yaitu  berupa  pidana  penjara  dan  pidana denda, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa selain di jatuhi pidana penjara maka di haruskan pula untuk membayar denda yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan.
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pasal 18 Ayat  (1)  Huruf  B  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat di kenakan kepada Terdakwa.
Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  18  Ayat  (1)  UU  No.31  Tahun  1999  sebagaimana  telah diubah dan di tambah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan sebagai pidana tambahan adalah :
a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak  bergerak  yang  digunakan  untuk  atau  yang  diperoleh  dari  Tindak  Pidana  Korupsi,  termasuk perusahaan milik Terpidana dimana Tindak Pidana Korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
b. Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.
c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
d.  Pencabutan  seluruh  atau  sebagian  hak-hak  tertentu  atau  penghapusan  seluruh  atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana.
Menimbang, bahwa  oleh karena  Terdakwa  dalam  perkara  ini  pernah  ditahan,  maka  masa tahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka Terdakwa patut di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar.
Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana, serta Pasal-Pasal dari ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
b. Analisis Penulis
Berdasarkan pemaparan di atas, hakim dalam memutus perkara pada Putusan PT Makassar No.5  /  Pid  /  2011  PT.Mks.  telah  menggunakan  pertimbangan  Yuridis  dan  Non-Yuridis.  Dimana
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan oleh Undang- Undang merupakan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya saja pertimbangan terhadap dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum,  Keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  barang  bukti,  keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Sedangkan pertimbangan Non-yuridis didasarkan pada latar belakang terdakwa,  akibat  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan  terdakwa,  serta  kondisi  atau  kemampuan bertanggung  jawab  terdakwa.  Dimana  pertimbangan  non-yuridis  biasanya  terdapat  pada  hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang terdapat dalam putusan.
Berdasarkan  Analisis  Penulis,  Penulis  berpendapat  bahwa  pertimbangan  yuridis  yang  di lakukan  hakim  telah  sesuai.  Namun,  dari  segi  pertimbangan  Non-Yuridis  penulis  menganggap pertimbangan hakim masih kurang utamanya dari segi hal-hal yang memberatkan.
Menurut Penulis hakim harusnya mempertimbangkan bahwa Tindak Pidana Korupsi tidak hanya menyangkut kerugian Negara akan tetapi perbuatan tersebut juga berdampak pada pelayanan publik (public service) yang tidak maksimal, ketika pelayanan publik tidak maksimal maka tujuan bernegara  untuk  mencapai  kesejahteraan  bersama  tidak  tercapai  dengan  demikian  perbuatan Terdakwa tidak mendukung hakikat hidup bernegara. Berdasarkan perkara korupsi yang dilakukan terdakwa seharusnya warga Desa Bategulungmendapatkan manfaat dari adanya bantuan keuangan untuk pembuatan drainase yang pastinya dapat menciptakan lingkungan yang bersih serta  sawah- sawah  mereka  dapat  dialiri  air  dengan  baik  jika  dana  bantuan  keuangan  tersebut  tidak  di  salah gunakan.
Selain itu jika dilihat dari latar belakang jabatannya, Terdakwa merupakan seorang Kepala Desa  yang  harusnya  sebagai  pemimpin  desa  ia  memberikan  contoh  yang  baik  kepada  warganya, bukan memberikan contoh yang tidak baik yang merupakan perbuatan yang tercela seperti korupsi ini.
- Selain itu harus dipahami bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) yang tergolong dalam kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang menurut penulis harusnya hukuman terhadap koruptor itu adalah hukuman luar biasa juga. Karena meskipun hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang berupa pidana penjara 1  (satu)  tahun  dan  denda  Rp.55.404.454,-  telah  sesuai  dengan  batas  minimum  yang  diatur  dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo  Pasal  64  Ayat  (1)  KUH  Pidana.  ,dan  menurut  Penulis pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  Terdakwa  MUH  SAID  BIN  SANKILANG  tersebut  sudah maksimal  dan  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat  utamanya  masyarakat  Desa  Bategulung Kec.Bontonompo Kab.Gowa

## KESIMPULAN
Kualifikasi  perbuatan  korupsi  Dana  desa  dipandang  dari  sudut  Hukum  Pidana,  Ialah  korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun  2001.  Berdasarkan  pasal-pasal  tersebut,  korupsi  dirumuskan  ke dalam  tiga  puluh  bentuk  atau jenis  tindak  pidana  korupsi.  Pasal-pasal  tersebut  menerangkan  secara  terperinci  mengenai  perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.
Ketiga  puluh  bentuk  atau  jenis  tindak  pidana  korupsi  tersebut  pada  dasarnya  dapat dikelompokkan sebagai berikut :
1) Kerugian Keuangan Negara
2) Suap – menyuap
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
3) Penggelapan dalam jabatan
4) Pemerasan
5) Perbuatan curang 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan 7) Gratifikasi
Karena adanya perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi serta adanya penyalahgunaan wewenang dan mengakibatkan kerugian negara pelaku korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dapat di tuntut dengan Pasal 2 ayat (1) memperkaya diri, Pasal 3 Menyalahgunakan wewenang serta  beberapa  pasal  lain  dalam  UU  No.  31  Tahun  1999  jo  UU  No.  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  antara  lain  Pasal  9  Tentang  Pemalsuan  dokumen  Pasal  10 tentang  Penggelapan  Dokumen  dan  pasal  18  tentang  Perampasan  dan  pengembalian  hasil  korupsi. Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi  juga  menggunakan  pasal  dalam  KUH  Pidana  antara  lain Pasal 55 tentang turut serta dan pasal 64 tentang perbuatan berlanjut.
Penerapan Hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana korupsi  dana  desa  di  Bategulung  Kec.  Bontonompo  Kab.  Gowa,  Ialah  majelis  hakim  melakukan pertimbangan Yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari dakwaan Jaksa Penuntut,  keterangan  saksi,  keterangan  ahli, barang  bukti, keterangan  terdakwa  dan  lain  sebagainya. Selain itu majelis hakim juga melakuan pertimbangan non-yuridis yang didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa.

## DAFTAR REFERENSI
Andi Hamzah, Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya, Jakarta, Gramedia, 1984.
Andi Hamzah, Perbandingan Korupsi diberbagai Negara , Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
Andi Sofyan,Hj.Nur Azisa, 2016, Buku ajar hukum Pidana, Pustaka Pena Press 2016. Artidjo  Alkostar,”Korupsi  Sebagai  Extraordinary  Crime”, makalah  disampaikan  pada  training pengarustamaan  pendekatan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia bagi Hakim Seluruh Indonesia Santika Premiere, Yogja, 18-21 november 2013.
Chaeruddin, SH., MH., Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana korupsi , Bandung, 2008.
Chairul huda, 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Penerbit Prenanda Media, Jakarta
Depertemen pendidikan dan kebudayaan , kamus besar bahasa indonesia , (jakarta:balai pustaka, 1989)
Djaja, Ermansyah. 2008. Memberantas Korupsi Bersama KPK, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian , PrestasiPustaka, Jakarta, 2009.
http://ridsabs.blogspot.com/2018/03/negara-paling-banyak-korupsi-di-dunia-.html
J. Supranto, Metode Riset, Aplikasinya dalam Pemasaran (Jakarta:Lembaga Penerbit FE-UI, 1998).
Laden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya,Jakarta, Sinar Grafika, 1992. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2009), h.129.
Muhibudin  Wijaya  Laksana ,  Psikologi  Komunikasi;  Membangun  Komunikasi  yang  Efektif  dalam Interaksi Manusia , Bandung: Pustaka Setia, 2015
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Pernyataan ini disampaikan oleh marzuki Ali pada saat mengeluarkan pernyataan sikap bersama para delegasi Asian Parliamentary Assembly (APA) menyambut hari anti korupsi sedunia tanggal 9 Desember 2009, di bandung, 9 Desember 2009.
Rusli  Effendy,  1986.  Azas-Azas  Hukum  Pidana,  Cetakan  III,  Lembaga  Percetakan  dan  Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPENUMI), Makassar.
Sujono,2017 , Mengembangkan Potensi Masyarakat Di Desa dan Kelurahan , Yogyakarta: Deepublish Pubisher
Suwardi Endswarsa . Metodologi Penelitian Kebudayaan , Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
Transparency internasional,”corruption
perceptions index 2001”, http://
www.transparency .Org/resrarch/cpi//cpi_2001. Akses, tanggal 10 februari 2016.