## ANALISIS PENCALONAN KEPALA DAERAH BERBASIS HUKUM TRANSENDENTAL
Ikhwanul Muslim *) im671@umkt.ac.id
Bayu Prasetyo *) bp996@umkt.ac.id
Rio Arif Pratama *) rap791@umkt.ac.id
(Diterima 09 Agustus 2021, disetujui 18 Agustus 2021)

## ABSTRACT
The  nomination  of  regional  heads  is  an  early  stage  in  the  process  of  political contestation  to  fight  for  democratic  and  constitutional  power  in  Indonesia.  The freedom to nominate themselves as regional heads can ultimately also give negative excesses  to  the  values  of  justice  and  democracy  itself,  even  though  the  regional heads  who  are  later  elected  are  the  results  of  elections  that  contain  democratic values such as direct, general, free, confidential, honest and fair. One example of the degradation  of  the  values  of  democracy  and  justice  resulting  from  the  freedom  to nominate  regional  heads  is  the  monopoly  of  regional  leadership  power  in  only  a handful of certain elites. Legally this can be justified because there are no rules that prohibit  it, but morally and ethically this cannot be justified because the potential for abuse  of  power  will  be  even  greater.  Looking  at  these  conditions,  it  seems  that  a different point of view is needed in responding to this so that democratic values and a sense of community justice can be maintained. That point of view is a legal concept that is transcendental, where to determine truth and justice in society, it does not only refer to material truth that comes from laws and regulations, but must also be based on moral, ethical and religious values.
Keyword : Head District, Transcendental, Democracy
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
*) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
*) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

## ABSTRAK
Pencalonan kepala daerah merupakan suatu tahapan awal dalam proses kontestasi politik  untuk  memperebutkan  kekuasaan  yang  demokratis  dan  konstitusional  di Indonesia.  Kebebasan  setiap  orang  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  kepala  daerah pada akhirnya dapat juga memberikan ekses negatif terhadap nilai-nilai keadilan dan demokrasi  itu  sendiri,  meskipun  kepala  daerah  yang  nantinya  terpilih  merupakan hasil dari pemilihan yang mengandung nilai-nilai demokrasi seperti, langsung, umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Salah  satu  contoh  adanya  degradasi  nilai  demokrasi dan  keadilan  yang  dihasilkan  dari  kebebasan  pencalonan  kepala  daerah  adalah adanya  monopoli  kekuasaan  kepemimpinan  daerah  pada  segelintir  elit-elit  tertentu saja.  Secara  hukum  hal  tersebut  dapat  dibenarkan  karena  tidak  ada  aturan  yang melarangnya, namun secara moral dan etik yang demikian itu tidak dapat dibenarkan karena  potensi  untuk  adanya  penyalahgunaan  kekuasaan  akan  menjadi  semakin besar.  Melihat  pada  kondisi  tersebut,  nampaknya  dibutuhkan  sudut  pandang  yang berbeda  dalam  menyikapi  hal  itu  sehingga  nilai  demokrasi  dan  rasa  keadilan masyarakat  dapat  terjaga.  Sudut  pandang  itu  ialah  konsep  hukum  yang  bersifat transendental,  dimana  untuk  menentukan  kebenaran  dan  keadilan  di  masyarakat bukan hanya mengacu terhadap kebenaran materil yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, namun juga harus berlandaskan nilai moral, etika dan agama.
Kata Kunci : Kepala Daerah, Transendental, Demokrasi

## I. Pendahuluan
Pasca  berakhirnya  rezim  orde  baru  yang  memunculkan  era  reformasi, terdapat  banyak  perubahan  yang  signifikan  di  dalam  sistem  ketatanegaraan bangsa  Indonesia.  Perubahan  sistem  tersebut  dapat  juga  terlihat  dalam mekanisme  penentuan  pemimpin  di  daerah.  Pada  masa  pra  reformasi, penentuan  pemimpin  (Kepala  Daerah)  sangat  didominasi  oleh  kekuasaan  pada level  pemerintah  pusat  dengan  tingkat  partisipasi  masyarakat  yang  sangat minim,  jauh  dari  nilai  demokrasi  sehingga  kepemimpinan  ketika  itu  cenderung menghasilkan pemimpin daerah yang otoriter (Diana, 2015: 90).
Maka pasca reformasi, penentuan kepala daerah kemudian menjadi salah satu agenda besar yang dimiliki oleh masyarakat di daerah, karena berdasarkan perubahan  kedua  Pasal  18  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dinyatakan  bahwa  “Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota masing-masing  sebagai  kepala  pemerintahan  daerah  provinsi,  kabupaten  dan kota dipilih secara demokratis”.
Apabila  merujuk  pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU- XI/2013,  makna  demokratis  di  atas  dapat  diartikan  sebagai  pemilihan  kepala daerah  yang  dilakukan  secara  langsung  oleh  rakyat  ataupun  pemilihan  yang dilakukan oleh badan perwakilan di daerah (Ali, 2016: 233).
Adanya  perubahan  pola  pemilihan  ini  kemudian  dapat  disebut  sebagai proses perubahan demokratisasi suatu negara yang menurut Samuel Huntington (Luthfi,  2012:  70)  perubahan  substantif  suatu  negara  dapat  terlihat  dari  adanya proses  perubahan  yang  memberikan  kesempatan  untuk  melibatkan  masyarakat secara  optimal  dengan  maksud  liberalisasi  politik  ke  arah  rezim  yang  lebih demokratis.
Demokratisasi  dalam  hal  pemilihan  kepala  daerah  di  Indonesia  dapat terlihat implementasinya ketika masyarakat di saat ini dapat menentukan sendiri pilihan calon kepala daerah yang ia kehendaki. Bahkan, pada akhirnya siapapun yang  memiliki  kompetensi  dan  memenuhi  persyaratan  dapat  mencalonkan  diri untuk  maju  dalam  kontestasi  pemilihan  umum  kepala  daerah  (Pemilukada).  Hal yang tentunya sulit untuk bisa diwujudkan pada era sebelum reformasi.
Namun  sayang,  perubahan  ke  arah  yang  lebih  demokratis  ini  menurut Mahfud  (2009:  339)  justru  semakin  menuju  ke  arah  yang  bersifat  oligarkis, dimana kekuasaan hanya dipegang atau dikuasai oleh para seglintir elite.
Pada  akhirnya  kepemimpinan  di  daerah  hanya  berkutat  pada  golongan tertentu  saja  meskipun  kepemimpinan  tersebut  dihasilkan  melalui  mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat. Sebagai contoh, salah satu daerah di Jawa Tengah  yakni  Kabupaten  Klaten  yang  sejak  tahun  2000  telah  dikuasai  oleh pasangan suami istri secara bergantian (Muslim, 2017: 7).
Secara normatif yuridis, apa yang terjadi di Klaten atau di berbagai daerah lain  di  Indonesia  yang  menunjukkan  bahwa  kepemimpinan  daerah  hanya berputar  pada  satu  golongan  kekuasaan  saja  tentu  bukanlah  hal  yang  dapat dikatakan  sebagai  sesuatu  yang  menyalahi  aturan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia. Terlebih kesemuanya itu merupakan hasil dari kontestasi politik yang telah menerapkan asas-asas pemilihan umum yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Akan  tetapi  jika  ditelaah  lebih  jauh,  penguasaan  kekuasaan  yang  hanya berada  di  segelintir  pihak  tentu  menyalahi  konsep  dari  demokrasi  itu  sendiri. Dimana  sebenarnya  pemerintahan  yang  demokratis  merupakan  anti  tesa  dari sistem  pemerintahan  yang  bersifat  tirani,  otokrasi,  despotisme,  totaliterisme, aristokrasi, oligarki dan teokrasi (Munir, 2010: 2).
Menggunakan  istilah  dari  Wasisto  (2013:  206,  bahwa  kekuasaan  yang termonopoli  dalam  suatu  lingkaran  golongan  tertentu  merupakan  praktik  dari
dinastik  politik  yang  terbentuk  baik by  design (secara  terencana)  maupun by accident (secara tiba-tiba).
Lebih  lanjut  Wasisto  memberikan  penjelasan  bahwa  dalam  dinasti  politik yang  terbentuk by  design ,  praktik  tersebut  sudah  terbentuk  sejak  lama  dimana jejaring kekerabatan dalam pemerintahan sendiri sudah kuat terbentuk sehingga kerabat  yang ingin  masuk  dalam  pemerintahan  sudah  harus  dipersiapkan  sejak awal untuk menempati jabatan tersebut.
Adapun by accident sendiri terjadi dalam situasi pergantian kepemimpinan pemerintahan  yang  secara  tiba-tiba  (tanpa  direncanakan  sejak  awal)  memilih kerabat  untuk  menggantikannya  demi  menjaga  dan  meneguhkan  kekuasaan yang telah dimilikinya.
Selanjutnya  dapat  dikatakan  bahwa  kerangka  pemikiran  dari  tulisan  ini berawal  dari  landasan  konsep  demokrasi  yang  digagas  oleh  Aristoteles  (Luthfi, 2012: 62), yang diantaranya ialah:
1.  Bahwa  dalam  demokrasi  keputusan  tertinggi  ada  pada  mayoritas  yang kemudian dapat dikatakan sebagai keputusan yang adil;
2.  Bahwa dalam demokrasi tidak seorangpun dapat memerintah yang lainnya, namun apabila harus terjadi maka dilakukan secara bergiliran;
3.  Bahwa  dalam  demokrasi terdapat nilai-nilai  kesetaraan  dan  keadilan  yang sama di masyarakat.
Apabila  ditelaah  kembali  landasan  demokrasi  di  atas,  nampak  bahwa Pemilukada  merupakan  sarana  pengejawantahan  dari  nilai-nilai  demokrasi  itu sendiri. Akan tetapi dengan adanya hasil dari Pemilukada yang kemudian dapat menghasilkan  kekuasaan  yang  bersifat  oligarki  adalah  suatu  kenyataan  yang tidak dapat dipungkiri dan dapat merusak esensi dari nilai-nilai demokrasi (Nico, 2011: 138).
Melalui  tulisan  ini,  penulis  akan  mencoba  untuk  memberikan pandangannya  atas  pencalonan  kepala  daerah  berbasis  hukum  transendental atau  transendensi,  dimana  salah  satu  perspektif  atau  sudut  pandangnya  yang dijelaskan  oleh  Absori  (Triwahyuningsih,  2020:  73)  menegaskan  bahwa  dalam transendensi manusia memiliki ketergantungan yang besar terhadap penciptanya.  Dengan  begitu,  besar  harapan  tulisan  ini  nantinya  dapat memberikan  tambahan  pengetahuan  dan  wawasan  dalam  menjaga  iklim demokrasi di Indonesia agar tetap menjadi baik.
Dalam  tulisan  ini,  penulis  menggunakan  metode studi  literature  review (studi  kepustakaan)  dimana  demokrasi,  hukum  transendental  dan  peraturan tentang  pemilihan  kepala  daerah  menjadi  objek  kajian  pembahasan  utamanya. Oleh  karena  tipe  penulisan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  maka pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statue approach )  dan  juga  norma-norma.  Pendekatan  tersebut  melakukan  pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral tulisan.
Bahan  hukum  yang  digunakan  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  juga  bahan  hukum  tersier  (Jhony,  2006:  277)  dengan rincian sebagai berikut:
1.  Bahan  hukum  primer  yakni  bahan  hukum  yang  terdiri  atas  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pemilihan  umum  kepala daerah,  dimulai  dari  Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  2015  Tentang Pemilukada hingga keseluruhan undang-undang perubahannya;
2.  Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks  yang  ditulis  para  ahli  yang  berpengaruh  seperti  buku  Hukum Konstitusi  dan  Mahkamah  Konstitusi  (Abdul    Mukhtie  Fadjar),  buku  Teori dan  Hukum  Konstitusi  (Dahlan  Tahib),  buku  Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata Negara  (Jimly  Asshiddiqie),  buku  Muslim  Tanpa  Masjid  (Kuntowijoyo), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana, dan hasil simposium mutkahir yang berkaitan dengan topik analisis;
3.  Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia , dan lain-lain.
Metode  untuk  menganalisa  data  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini adalah  metode  kualitatif  yang  kemudian  dijelaskan  secara  deskriptif.  Sehingga dari  pembahasan  dan  analisis  ini  kemudian  akan  diperoleh  suatu  kesimpulan yang dihasilkan dalam tulisan ini.

## II.  Pembahasan

## 2.1.  Pencalonan Kepala Daerah
Pencalonan  kepala  daerah  dalam  sebuah  kontestasi  Pemilukada merupakan  tahapan  awal  yang  harus  dilalui  oleh  setiap  individu masyarakat jika ingin maju untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Pada  tahapan  inilah  setiap  individu  perlu  memperhatikan  dan  memenuhi segala  aspek  persyaratan  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  merupakan  indikator  atau  penentu  utama apakah  seseorang  dapat  maju  mencalonkan diri  sebagai  Gubernur, Wakil Gubernur,  Bupati,  Wakil  Bupati,  Walikota  atau  Wakil  Walikota  (Kepala Daerah).
Dalam  Pasal  7  ayat  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2015  tentang Pemilukada, telah ditetapkan bahwa sesungguhnya “Setiap warga negara berhak  memperoleh  kesempatan  yang  sama  untuk  mencalonkan  diri  dan dicalonkan  sebagai  Calon  Gubernur  dan  Calon  Wakil  Gubernur,  Calon Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati,  serta  Calon  Walikota  dan  Calon  Wakil Walikota.  Hal  ini  tentunya  menjadi  penegasan  bahwa  di  Indonesia, keterbukaan  peluang  untuk  menjadi  seorang  kepala  daerah  merupakan suatu kesempatan yang sama dimiliki setiap individu selama ia memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan pada ketentuan dari undang-undang ini.
Terdapat hal yang patut dicermati pada undang-undang Pemilukada ini  yang  merupakan  perubahan  dari  undang-undang  Pemilukada sebelumnya. Pada Pasal 7 huruf (r) UU No. 8 Tahun 2015 ini, dinyatakan bahwa siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah maka ia  harus  “tidak  memiliki  konflik  kepentingan  dengan  petahana”.  Dengan kata  lain,  apabila  seseorang  memiliki  hubungan  kekerabatan  atau persaudaraan terhadap seseorang lainnya yang sedang mempunyai kuasa dalam  sebuah  pemerintahan  pada  level  pemerintahan  daerah,  maka  ia akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang calon kepala daerah (Elizabeth, 2015).
Ketentuan  yang  terdapat  dalam  pasal  ini,  merupakan  salah  satu upaya dari para pembentuk undang-undang agar meminimalisir kekuasaan yang  terdapat  dalam  pemerintahan  daerah  dikuasai  hanya  oleh  segelitnir orang  saja  yang  sejatinya  telah  memiliki  pengaruh  kepemimpinan  yang mengakar  di  daerah  tersebut.  Hal ini  terlihat jelas  dalam  penjelasan  pada Pasal  7  huruf  (r)  UU  No.  8  Tahun  2015  yang  memberikan  definisi  bahwa “Yang  dimaksud  dengan  tidak  memiliki  konflik  kepentingan  dengan petahana  adalah  tidak  memiliki  hubungan  darah,  ikatan  perkawinan dan/atau  garis  keturunan  1  (satu)  tingkat  lurus  ke  atas,  ke  bawah,  ke
samping  dengan  petahana  yaitu  ayah,  ibu,  mertua,  paman,  bibi,  kakak, adik,  ipar,  anak,  menantu  kecuali  telah  melewati  jeda  1  (satu)  kali  masa jabatan”.
Akan  tetapi  semangat  yang  coba  ditularkan  para  legislator  melalui undang-undang  ini  pada  akhirnya  tidak  berlangsung  lama,  karena  empat bulan  setelah  undang-undang  tersebut  diundangkan,  seorang  anggota DPRD  Provinsi  Sulawesi  Selatan  mengajukan  judicial  review  ke Mahkamah Konstitusi yang menganggap norma hukum pada Pasal 7 huruf (r)  UU  No.  8  Tahun  2015  telah  bertentangan  dengan  konsitusi  Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Sebagai warga negara, ketentuan tersebut pada akhirnya membatasi ia untuk maju menjadi seorang calon kepala daerah, mengingat pada saat yang  sama  ia  memiliki  seorang  ayah  kandung  yang  ketika  itu  sedang menjabat  sebagai  seorang  Bupati  Gowa  dan  jika  mengacu  pada  Pasal  7 huruf  (r)  UU  No.  8  Tahun  2015,  maka  ia  akan  dianggap  tidak  dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi calon seorang kepala daerah.
Selanjutnya,  Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusan  Nomor  33/PUU- XIII/2015  memberikan  keputusan  untuk  menetapkan bahwa  Pasal  7 huruf (r)  UU  No.  8  Tahun  2015  tentang  Pemilukada  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat,  sehingga  berdasar  putusan  tersebut  siapapun  dapat mencalonkan  diri  menjadi  kepala  daerah  meskipun  memiliki  kerabat  atau hubungan keluarga yang ketika itu menjabat sebagai kepala pemerintahan pada level pemerintahan daerah.
Salah  satu  poin  pertimbangan  dari  Mahkamah  Konstitusi  dalam putusannya  atas  norma  tersebut  adalah,  bahwa  norma  “tidak  memiliki konflik  kepentingan  dengan  petahana”  sebagaimana  yang  tercantum dalam  Pasal  7  ayat  (r)  UU  No.  8  Tahun  2015  tentang  Pemilukada  akan sulit  untuk  dilaksanakan  dalam  tataran  praktik  atau  implementasinya. Sehingga  pada akhirnya  norma  tersebut  akan  memberikan  ketidakpastian hukum  bagi  masyarakat,  terutama  calon  kepala  daerah.  Padahal  dengan adanya norma tersebut dapat menjadikan seseorang dianggap memenuhi syarat  dan  tidak  memenuhi  syarat  untuk  menjadi  seorang  calon  kepala daerah  yang  secara  hakikat  merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh  seluruh warga negara serta dijamin oleh UUD 1945.
Kemudian,  dalam  rangka  menindaklanjuti  putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  diundangkanlah  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota  Menjadi  Undang-Undang  (UU  Pemilukada).  Dalam  UU Pemilukada tersebut ketentuan Pasal 7 mengalami perubahan menjadi:

## Pasal 7
(1) Setiap  warga  negara  berhak  memperoleh  kesempatan  yang  sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon  Wakil  Gubernur,  Calon  Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati,  serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil  Bupati,  serta  Calon  Walikota  dan  Calon  Wakil  Walikota sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  memenuhi  persyaratan sebagai berikut:
a. …
b. …
c. …
……
r. dihapus;
Pengakomodasian  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  sebuah peraturan  perundang-undangan  tersebut  semakin  menjelaskan  posisi  dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki daya ikat, atau yang menurut Maruarar  Siahaan  disebut  dengan  istilah  “Kekuatan  Mengikat”  (Maruarar, 2012:  212)  yang  diakibatkan  oleh  MK  dan  berlaku  sebagaimana  hukum diciptakan oleh para pembentuk undang-undang ( negative legislator) .
Inilah  yang  kemudian  yang  dimaksudkan  oleh  penulis  pada  bagian pendahuluan  di  atas,  bahwa  secara  normatif  yuridis  tidak  ada  larangan bagi  siapapun  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  kepala  daerah  meskipun
jika  nanti  hasil  dari  kontestasi  Pemilukada  tersebut  menetapkan  orang yang menjadi kepala daerah tersebut memiliki hubungan kekerabatan atau persaudaraan terhadap seseorang lainnya yang sedang mempunyai kuasa dalam  sebuah  pemerintahan  pada  level  pemerintahan  daerah.  Sehingga tidak  menutup  kemungkinan,  kepemimpinan  di  Pemerintah  Daerah  pada akhirnya hanya akan  dikuasai  oleh  segelintir  pihak  atau  elite-elite  tertentu saja.

## 2.2.  Hukum Transendental
Membahas  tentang  transendental  atau  transendensi  tidak  lengkap apabila  tidak  memaparkan  ulasan  Kuntowijoyo  (2018:  378)  yang memberikan  pemahaman  akan  transendental  dengan  mengutip  surat  Ali Imran [3]: 110, “Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta’muruna bilma’rufi wa tanhauna ‘anil mungkari wa tu’minuna billahi” yang memiliki arti “Kamu adalah  umat  terbaik  yang  dilahirkan  untuk  manusia,  menyuruh  kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah” . Setidaknya  terdapat  empat  hal  yang  dapat  ditemukan  dalam kandungan surat tersebut, yaitu:
1.  Konsep tentang umat terbaik
Konsep  tentang  umat  terbaik  ini  merupakan  suatu  akibat  yang dapat diraih jika seorang muslim melakukan tiga hal yang sudah tertera dalam ayat  tersebut  (menyuruh  kepada  yang  ma’ruf,  mencegah  dari yang munkar dan beriman kepada Allah).

## 2.  Aktivisme sejarah
Bekerja di tengah-tengah manusia ( ukhrijat linnas ) berarti bahwa yang  ideal  bagi  muslim  ialah  adanya  keterlibatan  dalam  suatu komunitas  masyarakat.  Karena  pada  hakikatnya  islam  adalah  agama amal .

## 3.  Pentingnya kesadaran
Nilai-nilai ilahiah ( ma’ruf, munkar, iman) merupakan tumpuan dari kesadaran yang perlu dimiliki oleh setiap muslim yang kemudian dapat membedakan dengan etika matrealistis.
4.  Etika profetik
Ayat  ini  berlaku  secara  umum,  bagi  siapa  saja  untuk mengamalkan  tiga  hal  penting  yang  kemudian  disebut  dengan  Ilmu Sosial Profetik (menyuruh kebaikan, mencegah kejelekan dan beriman kepada Allah).
Sederhananya,  epsitimologi  transendental  lebih  menekankan terhadap  adanya  integrasi  antara  ilmu  pengetahuan  dan  nilai-nilai  yang didasarkan  pada  kebenaran  yang  diperoleh manusia  melalui  perenungan, penalaran  dan  diskursus  yang  selama  ini  hidup  dan  berkembang  di masyarakat.  Sehingga dalam  konteks implementasi  hukum  pada  akhirnya akan  ditemukan  kebenaran  dan  juga  keadilan  yang  dapat  memberikan maslahat bagi seluruh manusia.
Selanjutnya,  paradigma  transendental  menjadi  menarik  dan  penting untuk  dijadikan  sudut  pandang  dalam  menganalisis  pencalonan  kepala daerah  sebagaimana  penulis  maksudkan  dalam  tulisan  ini.  Merujuk  pada apa  yang  disampaikan  oleh  Absori  (2015:  34)  bahwa  paradigma transendental  merupakan  cara  melihat  kepada  sesuatu  yang  jauh  lebih luas berupa nilai-nilai etika, agama, dan moralitas.
Penguasaan  kepemimpinan  yang  hanya  berkutat  pada  segelintir orang  saja  dapat  mencederai  nilai-nilai  keadilan  demokrasi  itu  sendiri, meskipun  kekuasaan  tersebut  diraih  oleh  cara-cara  yang  demokratis (Pemilukada) dan tidak melanggar hukum secara normatif yuridis. Maka itu disinilah  pentingnya  menggunakan  perspektif  hukum  transendental  dalam merespon  perkembangan  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat.  Terlebih, pentingnya  mengutamakan  unsur  nilai,  moral,  etika  dan  agama  dalam hukum  dan  politik  bukan  hanya  menjadi  kewajiban  seorang  muslim  saja. Akan  tetapi  itu  menjadi  kewajiban  setiap  orang  yang  beragama, sebagaimana  implementasi  dari  sila  pertama  Pancasila  selaku ground norm dari  bangsa  ini,  “Ketuhanan  yang  Maha  Esa”,  yang  mengharuskan adanya  pelibatan  nilai-nilai  profetik  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Sebagaimana yang disampaikan Franz Magnis Suseno (2016: 33)  bahwa  inti  paham  kekuasaan  religius  adalah  bahwa  hakikat  dari sebuah kekuasaan politik bersifat adiduniawi yang semuanya berasal dari yang  ghaib  (Tuhan),  sehingga  apabila  manusia  telah  berkuasa  maka
artinya  ia  bukan  manusia  biasa  lagi,  melainkan  medium  yang menghubungkan mikrokosmos manusia dan makrokosmos Tuhan.
Dalam  suatu  kaidah  hukum  islam,  terdapat  kaidah ushul  fiqh yang menyatakan  bahwa  “Jika  antara  menolak mudharat (kerusakan)  dan melakukan  kebaikan  saling  bertentangan,  maka  secara  umum  menolak mudharat mesti lebih  diutamakan.  Mencalonkan  diri untuk  menjadi  kepala daerah  merupakan  suatu  kebaikan  yang  jika mampu  dimaksimalkan  akan memberikan  banyak  manfaat  bagi  banyak  orang.  Akan  tetapi  di  sisi  lain, menghadirkan kekuasaan yang hanya dipegang oleh segelintir orang justru akan memberikan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Maka  akan  menjadi  lebih  arif  dan  bijaksana  jika  menolak  untuk mencalonkan diri sebagai  kepala daerah karena adanya potensi monopoli kekuasaan  dibandingkan  memaksakan  kehendak  untuk  berbuat  baik dengan  menjadi  kepala  daerah  meskipun  kekuasaan  tersebut  diraih dengan  cara  yang  demokratis  dan  tidak  melanggar  hukum  yang  saat  ini sedang  berlaku.  Pada  akhirnya  jika  mampu  melihat  sesuatu  dengan menggunakan  nilai-nilai  yang  berada  dalam  konteks  moral,  agama  dan etika  (transendental)  maka  dengan  sendirinya  nilai-nilai  keadilan  dalam konteks demokrasi itu akan terjaga.

## III.  Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  dalam  ketentuan  hukum  yang  ada  di  Indonesia,  untuk  mencalonkan  diri sebagai  kepala  daerah  merupakan  sesuatu  hak  yang  dapat  diraih  oleh  seluruh warga  negara  Indonesia.  Akan  tetapi  kebebasan  ini  dapat  memberikan  ekses negatif  terhadap  iklim  demokrasi  yang  ada,  ketika  pada  akhirnya  kekuasaan pemerintahan daerah hanya dikuasai oleh segelintir pihak tertentu saja. Maka hal tersebut  dapat  diminimalisir  dengan  pemahaman  konsep  hukum  yang  bersifat transendental, dimana untuk menentukan kebenaran dan keadilan di masyarakat bukan  hanya  mengacu  terhadap  kebenaran  materil  yang  bersumber  pada peraturan  perundang-undangan,  namun  juga  harus  berlandaskan  nilai  moral, etika dan agama.

## Daftar Pustaka

## A.  Buku
Fuady, Munir. 2010. Konsep Negara Demokrasi. Bandung: PT. Refika Aditama. Ibrahim, Jhony. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang:
Bayumedia Publishing.
Kuntowijoyo. 2018. Muslim Tanpa Masjid: Mencari Metode Aplikasi Nilai-Nilai Al Qur’an Pada Masa Kini. Yogyakarta: IRCiSoD.
Kurniawan, Luthfi J et.al. 2012. Negara, Civil Society dan Demokratisasi. Malang: Intrans Publishing.
Mahfud MD. 2009. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Press.
Siahaan, Maruarar. 2012. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Suseno,  Franz  Magnis.  2016.  Etika  Politik:  Prinsip-Prinsip  Moral  Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

## C.  Jurnal dan Prosiding
Absori.  2015.  Epsitimologi  Ilmu  Hukum  Transendental  dan  Implementasinya dalam  Pengembangan  Program  Doktor  Ilmu  Hukum.  Prosiding  Seminar Nasional. Universitas Muhammadiyah Surakarta: 34 – 49.
Djati, Wasisto Raharjo. 2013. Revivalisme Kekuatan Familisme dalam
Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. Jurnal Sosiologi Masyarakat. 18 (2).
Harjanto,  Nico.  2011.  Politik  Kekerabatan  dan  Institusionalisasi  Partai  Politik  di Indonesia. Analisis CSIS. 40 (2).
Marwan Hsb, Ali. 2016. Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU-IX/2013.  Jurnal  Legislasi Indonesia. 13 (3).
Muslim,  Ikhwanul.  2017. Tinjauan  Yuridis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 33/PUU-XIII/2015  dalam  Perwujudan  Indonesia  Sebagai  Negara Demokratis Atas Pencalonan Kepala Daerah. Masters Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Triwahyuningsih  &  Susena.  2020.  Kajian  Transendental  Tentang  Pergantian Kepemimpinan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat: Perspektif Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Prosiding  Seminar  Nasional Kewarganegaraan. Universitas Ahmad Dahlan: 71- 78.
Yusyanti,  Diana.  2015.  Dinamika  Hukum  Pemilihan  Kepala  Daerah  Menuju Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah. Jurnal RechtsVinding. 4 (1).
D.  Website
http://www.newyorker.com/news/news-desk/whats-wrong-with-dynastic-politics Diakses pada 9 Agustus 2021 Pukul 10.00 WITA.