## PEMBaGIaN Harta BErSaMa aKIBat PErCEraIaN

## dI PENGadILaN aGaMa KEdIrI

## NIKMatUN NUZULa
Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Kadiri email: nitunula@gmail.com
ABSTRACT
In a general way, the division of community property in divorce at Religion Justice of Kediri utilizes the aught rule on Section 97 Islamic Law Compilations, where is division in that section names that widow or divorce widower lives each get half of community properties. But then available a case where Judges in the Religion Justice of Kedir establish another, which deviates from aught rule in Section 97 Islamic Law Compilation which is, each one third part for husband, and two third part for wife of the community property.
This research focuses on 1) What do become the judge’s judgment in deciding matter Number 0168 / Pdt. G / 2014 / PA. Kdr in contrast to aught order in Section 97 KHI; 2) What implications of be applied contra legem in that verdict. In this research, the writer utilizes qualitative approach and field research. Meanwhile, in data collection utilizes interview and documentation. Data analysis uses content analysis of verdict through theory which is available with its practice at the site.
This observational result concludes that there is three prime factors of the judge’s judgment in deciding the division matter of the community property Number 0168 / Pdt. G / 2014 / PA. Kdr variably diffrent of section 97 Islamic Law Compilations, which is: 1 ) Since wife while parted by divorces by husband not charge iddah’s earningses, mut ’ ah and past earnings; 2 ) Since wife have greater contributions in render community property; 3 ) as patriarch that ought to meet the family needs, husband has pointed out accountability heaving full as head of family. So if Judge applies rule of law ground, which is by applying Section 97 Islamic Law Compilation are assessed wrongful. Judge moring to advance to perceive justice than rule of law. Therefore of that, Judges in deciding a matter don’t be glued on written order only. Contra legem is form Judge as enforcer of law and justice that not only advance rule of law ground but also utilize justice ground judgment and benefit. Contra legem’s implemented implication can evoke new law that its following can be made as jurisprudence if there is a similar case.
Key words: marriage, divorce, community property, contra legem
aBStraK
Pada umumnya pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kediri menggunakan ketentuan yang ada pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana pembagian dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat 1/2 dari harta bersama. Akan tetapi ada suatu kasus dimana Hakim Pengadilan Agama Kediri menetapkan lain, yaitu menyimpang dari ketentuan yang ada dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu, masing-masing 1/3 bagian untuk suami, dan 2/3 untuk istri dari harta bersama.
Penelitian ini memfokuskan pada 1) Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr berbeda dengan aturan yang ada dalam Pasal 97 KHI; 2) Apa implikasi dari diterapkannya contra legem dalam putusan tersebut. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Sedangkan dalam metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara atau interviewdan dokumentasi. Proses analisa data melalui analisis isi putusan dengan teori yang ada dengan prakteknya di lapangan.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) faktor utama pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara pembagian harta bersama nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr berbeda dari pasal 97 Kompilasi Hukum Islam,  yaitu:  1)  Karena  istri  saat  dicerai talak oleh suami tidak menuntut nafkah iddah,  mut’ah  dan  nafkah  lampau;  2) Karena istri mempunyai kontribusi lebih besar dalam mewujudkan harta bersama; 3) Sebagai kepala keluarga yang harusnya memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga, suami belum menunjukkan tanggung jawab penuh sebagai kepala rumah tangga. Sehingga apabila Hakim menerapkan asas  kepastian  hukum,  yaitu  dengan menerapkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinilai tidak adil. Hakim lebih mengedepankan kepada rasa keadilan daripada kepastian hukum. Maka dari itu Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak terpaku pada aturan tertulis saja. Contra legem adalah wujud Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang tidak hanya mengedepankan asas kepastian hukum,  namun  juga  menggunakan pertimbangan asas keadilan dan kemanfaatan. Implikasi penerapan contra legem dapat menimbulkan hukum baru yang nantinya dapat dijadikan sebagai yurisprudensi bila ada kasus yang serupa.
Kata kunci: perkawinan,  perceraian,  harta bersama, contra legem

## a.  Pendahuluan
Setiap orang yang mengikatkan diri sebagai  pasangan  suami  istri,  tentunya menginginkan kehidupan rumah tangganya  bisa  kekal,  bahagia  dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yang diisyaratkan Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 1 atau sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur’an surat Ar Ruum ayat 21.
Dengan adanya ikatan pernikahan
1 Lihat  Bab  1  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
tersebut, maka akan timbul yang namanya hak dan kewajiban antara suami istri. Di dalam  Pasal  34  Undang-  undang  Nomor 1  Tahun  1974  dijelaskan,  bahwa  suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya, sementara istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Dalam Pasal tersebut bisa dipahami bahwa suami mengambil tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan  rumah  tangga,  yang  artinya suami harus mencari nafkah sebagai tanggung jawab tersebut. Sedangkan bagi seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban seorang istri kepada suaminya. Dalam  perkawinan,  selain  muncul adanya hak dan kewajiban antara suami istri, ternyata akan muncul hal lain yang diantaranya mengenai harta benda dalam perkawinan dan sebagainya. Harta benda dalam  perkawinan  menurut  Pasal  35  UU Nomor1 Tahun 1974 dibagi menjadi 2 (dua) macam,  yaitu  harta  bersama 2 dan harta bawaan 3 . Selain disebutkan dalam Pasal tersebut diatas juga disebutkan didalam Pasal 85 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang intinya, bahwa harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing- masing suami istri. Secara  umum,  hukum  islam  tidak mengenal yang namanya harta bersama. Di dalam al-Qur’an dan hadits tidak diatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Pembicaraan tentang kajian harta bersama juga tidak kita jumpai dalam kitab-kitab ﬁqh  klasik.  Tetapi  Ulama  kontemporer
2 Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik harta yang didapat oleh suami ataupun istri.
3 Harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan.
memasukkan persoalan harta bersama dalam perkawinan dalam konsep syirkah 4 , dimana konsep syirkah adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam melakukan usaha ataupun permodalan. 5 Syirkah dalam perkawinan adalah percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami/istri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami istri sendiri- sendiri, atau usaha mereka bersama. 6 Pada dasarnya dalam masalah harta benda dalam perkawinan tidak ada pencampuran antara harta suami dengan istri,
Dalam menjalani kehidupan berumah  tangga,  setiap  pasangan  suami istri pastinya tidak akan lepas dari berbagai permasalahan rumah tangga. Permasalahan-permasalahan tersebut bisa jadi timbul dari dalam ataupun dari  luar  rumah  tangga,  namun  mereka dituntut untuk mampu memanage dan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya agar tujuan perkawinan tersebut dapat terwujud.
Didalam menghadapi permasalahan- permasalahan  rumah  tangga  tersebut, didalam masyarakat ternyata sering kita jumpai sejumlah pasangan suami istri yang tidak mampu memanage dan menyelesaikan berbagai permasalahan rumah  tangga  secara  baik,  bahkan  tidak sedikit ada sejumlah pasangan suami istri yang memilih jalan pintas dengan melakukan perceraian di pengadilan. Akibat dari perceraian tersebut, tentunya tidak hanya berdampak pada status putusnya  ikatan  perkawinan  saja,  akan tetapi bisa berdampak luas pada persoalan-
4 Menurut  Sayyid  Sabiq,  dalam  bukunya  Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa Syirkah berarti Ikhtilaath (pencampuran), para fuqoha mendeﬁnikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.
5 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan,  Hukum  acara  Peradilan  Agama  dan  Zakat. (Jakarta: Sinar Graﬁka,2006), 29.
6 Sayuti  Thalib,  Hukum  Kekeluargaan  Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1929),79
persoalan  hukum  lainnya,  seperti persoalan hukum mengenai penyelesaian pembagian harta benda dalam perkawinan dan sebagainya.
Ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan telah dijelaskan pada  Pasal  35,  36  dan  37  dalam  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan” yang intinya setiap harta benda yang diperoleh selama perkawinan, adalah menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing- masing  sebagai  hadiah  atau  warisan, adalah di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta bawaan suami atau istri, kembali kepada masing- masing yang membawa harta benda tersebut ke dalam perkawinan.
Pasal  37  Undang-undang  Nomor 1  Tahun  1974  telah  menjelaskan,  jika perkawinan  putus  karena  perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum  masing-masing,  dari  penjelasan tersebut dapat dipahami apabila suami istri  beragama  Islam  bercerai,  maka penyelesaian harta bersama sesuai Pasal 49  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dapat diajukan gugatan melalui Pengadilan Agama. Didalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan, bahwa pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing tanpa menyebutkan berapa bagiannya masing-masing dan ini baru dapat diketahui secara rinci pada  Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam, yang intinya janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pembagian harta bersama yang diatur
dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam didasarkan atas suatu kenyataan bahwa pada umumnya rumah tangga masyarakat Indonesia terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya,  sehingga  seorang  suami harus berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangganya sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga merawat dan mengasuh anak.
Seiring berkembangnya zaman, tugas suami sebagai pencari nafkah utama bagi rumah tangganya perlahan mulai tergeser. Saat ini banyak kita jumpai istri bekerja untuk membantu suami atau bahkan ada yang menjadi tulang punngung dalam keluarga. Apabila dihubungkan dengan permasalahan pembagian harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam KHI pasal 97 oleh masyarakat dirasa belum mencerminkan  rasa  keadilan,  karena dalam pembagian harta bersama tersebut tidak melihat siapa yang memiliki kontribusi besar dalam memperoleh harta bersama tersebut.
Dengan berkembangnya permasalahan yang ada, maka Peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama akibat perceraian, apakah Hakim masih menerapkan atau bahkan tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang-undangan? Dalam menjawab pertanyaan tersebut Peneliti melakukan riset di Pengadilan Agama Kediri.
Dalam melakukan riset tersebut peneliti menemukan putusan yang berbeda dengan putusan pembagian harta bersama  pada  umumnya,  yaitu  dalam putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr dimana hakim melakukan penyimpangan terhadap undang-undang yang ada (contra
legem) dimana dalam putusan tersebut dalam amar putusannya menyebutkan penggugat (suami) mendapat 1/3 bagian sedangkan tergugat (istri) mendapat 2/3 bagian dari harta bersama. Contra legem sendiri dapat diartikan sebagai putusan Hakim Pengadilan yang bertentangan dengan undang-undang. Terjadinya penyimpangan dalam putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0168/Pdt.G/2014/ PA.Kdr terhadap undang-undang inilah yang  ingin  Peneliti  kaji  lebih  jauh, tentang bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr.

## B.  Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. pendekatan perundangundangan (statue approach) yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan. 7 Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji aturan hukum  dan  penelitian  lapangan  (ﬁeld research) yang membutuhkan ketepatan pemahaman (subtilitas intellegend) serta ketepatan penjabaran (subtilitas explicand) sebagai relevansi hukum serta interpretasi untuk menerangkan dokumen hukum dan mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang- undangan. 8 Penelitian yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan Pengadilan. 9
Penelitian ini bersifat deskriptif
7 Jhonny Ibrahim, Theori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 294.
8 Amiruddin  dan  Zainal  Azikin,  Pengantar  Metode Penelitian  Hukum  (Jakarta:  PT  Raja  Graﬁndo  Persada, 2008), 166.
9 Zainudin  Ali,  Metode  Penelitian  Hukum,  cet.II, (Jakarta: Sinar Graﬁka, 2010), 105
analitis,  yaitu  jenis  penelitian  yang menggambarkan dan memberikan analisa terhadap peraturan Perundangundangan yang  berkaitan  dengan  harta  bersama, terkait dengan penetapan putusan Pengadilan Agama Kediri No. 0168/ Pdt.G/2014/PA.Kdr.

## C.  Kehadiran peneliti
Dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti merupakan instrument kunci dalam penelitian itu sendiri. Peneliti dalam hal ini terjun langsung melakukan riset untuk memperoleh data yang diperlukan,  menganalisis,  melakukan penafsiran data dan pada akhirnya melaporkan hasil penelitian.
d.  Lokasi Penelitian Lokasi objek dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kediri Jalan Sunan Ampel No.1 Kota Kediri. Dalam  melakukan  penelitian  ini,  obyek penelitian adalah putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri tentang penyelesaian gugatan harta bersama yaitu perkara No0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr.

## E.  Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data Primer. Sumber data tersebut diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi salinan putusan Gugatan Harta Bersama Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr dan data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang di Pengadilan Agama Kediri.
f.  teknik Pengumpulan data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu: dokumentasi dari dokumen-dokumen putusan Pengadilan Agama  Kediri,  yaitu  putusan  Pengadilan Agama Kediri tentang pembagian harta
bersama Perkara No. 0168/Pdt.G/2014/ PA.Kdr. Interview/Waawancara dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan yang mengetahui  tentang  perkara  tersebut, dan Peneliti juga menanyakan langsung kepada Hakim pengadilan Agama Kediri.

## G.  teknik analisa data
Berdasarkan sifat penelitian yang bersifat  deskriptif  analitis,  analisa  data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder dengan menggunakan analisa isi  (content  analisis),  yaitu  menganalisis isi putusan dengan teori yang ada dengan prakteknya  di  lapangan,  yang  kemudian dideskripsikan sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang objektif dan konkret sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

## H.  tahap-tahap Penelitian
Dalam penelitian ini terbagi menjadi empat tahapan diantaranya tahap sebelum lapangan, tahap kegiatan lapangan, tahap analisis data, tahap penelitian laporan. 10

## I.  PEMBaHaSaN
1.  analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembagian Harta Bersama Nomor 0168/ Pdt.G/2014/Pa.Kdr Berdasarkan Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
Amar putusan perkara pembagian harta bersama nomor 0168/Pdt.G/2014/ PA.Kdr adalah:
1.  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2.  Menetapkan harta bersama anatara Penggugat dan Tergugat
3.  Menetapkan bagian masing-masing
10 Andi  Prastowo,  Metode  Penelitian  Kualitatif. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2011), 178.
Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut dalam angka 2 adalah 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 bagian untuk Tergugat.
4.  Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian harta bersama yang telah ditetapkan dalam diktum angka 2 sesuai bagian yang disebut diktum angka 3, dan jika tidak dapat dibagi  secara  in  natura,  maka  harta bersama tersebut harus dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 untuk Tergugat.
5.  Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (marital beslag) yang telah diletakkan atas obyek sengketa oleh juru sita
6.  Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
Berdasarkan amar putusan dalam putusan tersebut, ada penetapan yang tidak sesuai  dengan  Pasal  37  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana apabila terjadi perceraian pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dan yang dimaksudkan dengan hukumnya masing- masing adalah hukum adat dan hukum lainnya. Karena pengajuan pembagian harta bersama perkara nomor 0168/ Pdt.G/2014/PA.Kdr diajukan di Pengadilan Agama,  maka  sudah  sewajarnya  untuk pembagian harta bersama merujuk kepada kompilasi Hukum Islam.
Terjadinya  perkawinan  yang  sah, yaitu perkawinan yang terjadi apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaan bukan hanya akan berakibat terciptanya ikatan lahir dan batin saja. Akibat lain yang ditimbulkan dari perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda dalam perkawinan.
Harta benda dalam perkawinan dibagi
menjadi  dua,  yaitu  harta  bersama  dan harta bawaan. Harta bersama sendiri adalah harta yang didapat selama dalam ikatan perkawinan dengan kata lain harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan mulai dari ijab Kabul sampai dengan putusnya perkawinan (baik karena kematian atau perceraian). Harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
Selain  harta  bersama,  dalam perkawinan juga terdapat harta bawaan. Harta bawaan sendiri adalah harta yang diperoleh dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan,  adalah  dibawah  penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bawaan  ini,  suami  istri  mempunyai  hak sepenuhnya atas perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Menurut  Pasal  35  Undang-undang Perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing- masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal  36  Undang-undang  Perkawinan disebutkan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian  kedua  belah  pihak,  mengenai harta  bawaan,  masing-masing  suami  dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila terjadi sengketa dalam pembagian harta bersama Pasal 37  Undang-Undang  Perkawinan  akibat perceraian, harta bersama diatur menurut
hukum  masingmasing  (hukum  agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya). Bagi umat Islam di Indonesia pada umumnya dan khusus bagi hakim-hakim Pengadilan Agama bila terjadi sengketa harta bersama merujuk kepada ketentuan yang ada di Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam,  yaitu  apabila  terjadi  perceraian maka masing-masing suami atau istri masing-masing mendapatkan seperdua dari  harta  bersama,  baik  cerai  mati maupun cerai hidup.
Pengajuan penyelesaian harta bersama dapat di ajukan di Pengadilan Agama,  hal  ini  merujuk  kepada  Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Hakim berperan penting dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini hakim harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan.
Mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kediri tidak semuanya menerapkan seperti apa yang tertuang dalam Pasal 97  KHI,  dimana  Janda  atau  Duda  cerai hidup masing-masing mendapatkan ½ (setengah) dari harta bersama. Pembagian harta bersama perkara nomor 0168/ Pdt.G/2014/PA.Kdr ini berbeda dengan perkara pembagian harta bersama lain yang diajukan di Pengadilan Agama Kediri. Dalam putusan tersebut pembagian harta bersama ditetapkan prosentase 1/3 bagian untuk suami, dan 2/3 untuk istri. Padahal apa yang dimaksudkan oleh Pasal 97 KHI sudah jelas.
Hakim di dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama nomor 0168/ Pdt.G/2014/PA.Kdr telah jelas melakukan tindakan contra legem. Dimana hakim mengambil putusan yang bertentangan
dengan pasal undang-undang yaitu Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Penetapan tersebut didasarkan kepada fakta bahwa berdasarkan alat bukti salinan putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal 21 Januari 2014 Nomor 299/Pdt.G/2014/ PA.Kdr menjadi bukti bahwa dalam perkara cerai talak yang di ajukan sebelum pengajuan perkara pembagian harta bersama Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr Termohon/Tergugat (istri) tidak meminta nafkah  Iddah,  Mut’ahdan  nafkah  lampau dan tidak pernah mendapatkan haknya sebagai istri yang diceraikan suaminya dalam  bentuk  nafkah  Iddah,  Mut’ahdan nafkah lampau.
Padahal apabila terjadi perceraian di Pengadilan Agama yang di ajukan oleh suami maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddahdan mut’ahyang layak kepada bekas istrinya dan istri berhak menuntut untuknya. Akan tetapi dalam kasus  ini,  istri  tidak  menuntut  nafkah tersebut. Pertimbangan selanjutnya adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara  Penggugat  dan  Tergugat,  peran Tergugat  sebagai  istri  telah  dilakukan, bahkan justru Tergugatlah yang sebagai PNS yang bersusah payah memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Semestinya Penggugat sebagai suami haruslah memikul tanggung jawab untuk memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga, sebagaimana Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam. Penerapan pasal 97 KHI terhadap perkara a quo Majelis Hakim berpendapat kurang  adil,  oleh  karena  itu  Hakim berpegang kepada asas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum, yang sesuai  ﬁrmah  Allah  dalam  surat  AnNisa’ ayat 58. Karena jika Pasal 97 KHI tersebut diterapkan tidak akan sesuai dengan rasa keadilan, Pasal 97 KHI biasa didasarkan atas suatu kenyataan bahwa pada umumnya
masyarakat Indonesia terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Sehingga suami harus berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangganya sedangkan istri bertugas untuk mengurus rumah tangga dan mengasuh anak.
Sementara dalam kasus ini suami istri  sama  sama  bekerja,  bahkan  istri berkontribusi lebih besar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maka dari itu majelis hakim berpendapat jika aturan yang adala dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat ½ bagian. Sehingga hakim lebih mengedepankan rasa keadilan ketimbang kepastian hukum, karena lebih dinilai sesuai dengan keadilan di masyarakat.
Dapat disimpulkan Hakim dalam memutuskan Perkara nomor 0168/ Pdt.G/2014/PA.Kdr tidak menerapkan Undang-undang secara tekstual. Hakim melakukan contra legem dalam memutuskan  perkara  tersebut,  dengan pertimbangan mengedepankan asas kedilan dan kemanfaatan ketimbang asas kepastian hukum.

## 2.  Implikasi Penerapan asas Contra
Legem pada Putusan Nomor 0168/ Pdt.G/2014/Pa.Kdr Penerapan contra legem Hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama perkara nomor 0168/Pdt.G/2014/ PA.Kdr tidak dapat sepanuhnya disalahkan. Sebagaimana penegasan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh- sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di  masyarakat,  sehingga  putusannya sesuai dengan rasa keadilan dan ini juga ditegaskan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang  Undang  Nomor  48  Tahun  2009
tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal ini menunjukkan secara tegas bahwa Hakim tidak hanya menjadi corong hukum, tetapi  hakim  wajib  menggali,  mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat, hal  ini  sesuai  pasal  28  ayat  1  Undang- undang No.4 Tahun 2004.
Sehubungan dengan tugas dan fungsi  Hakim,  dalam  penelitian  Penulis telah  memperoleh  data,  bahwa  hakim Pengadilan Agama Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (dalam memutus perkara pembagian harta bersama) telah melakukan diskresi hukum sebagaimana kehendaki Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam dan juga Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu tidak lagi menerapkan norma hukum yang ada sebagaimana dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam memberikan pertimbangan  hukumnya,  tetapi  majelis hakim tersebut telah menggunakan kontruksi hukum dengan logika, sehingga dalam pembagian harta bersama dalam perkara tersebut tidak lagi ½ bagian untuk Penggugat (duda) dan ½ bagian untuk  Tergugat  (janda),  tetapi  menjadi 1/3 bagian untuk Penggugat (duda) dan 2/3 bagian untuk Tergugat (janda). Hasil penelitian ini terdapat dalam putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr. Hakim Pengadilan agama Kediri sebelum  memutuskan  perkara,  pastinya sudah berﬁkir secara maksimal, dan telah melalui berbagai tahap. Yang pertama tahap  mengkonstatir,  hal  ini  dibuktikan dengan hakim untuk membuktikan berlandaskan pada alat bukti yang sah. Dalam kasus ini hakim memeriksa alat bukti tertulis yang telah berkekuatan hukum,  kemudian  memeriksa  para  saksi yang telah disumpah.
Selanjutnya hakim telah melalui tahap mengkualiﬁkasi, dimana
hakim  mengkualiﬁkasi  kasus  ini  dan mengelompokkan kedalam golongan atau peristiwa hukum apa. Hal ini bertujuan untuk mempermudah hakim dalam menerapkan hukum apa yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut. Tetapi  jika  aturan  hukumnya  tidak  jelas, hakim bukan lagi harus menemukan hukumnya  saja,  tetapi  lebih  dari  itu  ia harus menciptakan hukum. Dan hal tersebut telah dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Kediri yang dibuktikan dengan Hakim melakukan contra legem. Dan yang terakhir adalah tahap mengkonstituir. Hakim setelah melakukan proses yang panjang tentunya akan memberikan ketetapan hukum untuk kasus yang diajukan kepadanya. Dalam kasus pembagian harta bersama hakim telah memutuskan perkara sesuai dengan rasa keadilan para pihak yang bersangkutan.
Dari sikap dan tindakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri tersebut, dalam teori hukum disebut dengan contra legem,  artinya  Majelis  Hakim  dalam memutuskan perkara mengesampingkan atau tidak menggunakan norma hukum yang ada sebagai dasar pertimbangannya atau bahkan bertentangan dengan pasal undang- undang yang sudah ada sepanjang pasal di dalam undang- undang tersebut tidak sesuai dengan perekembangan dan rasa keadilan.
Berdasarkan paparan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya memutus perkara Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr tidak saja telah memanfaatkan ruang yang diberikan undang-undang untuk melakukan diskresi dalam menciptakan atau menemukan hukum,  tetapi  juga  telah  mengobarkan semangat dengan mengerahkan daya kemampuan untuk berijtihad dalam menciptakan dan atau menemukan hukum
baru demi terwujudnya rasa keadilan yang sesuai dengan berbagai persoalan hukum yang tumbuh dan perkembangan di masyarakat. Cara kerja atau proses berpikir hakim demikian dalam menentukan hukum, disebut juga dengan istilah konstruksi hukum yang terdiri dari  konstruksi  analogi,  penghalusan hukum dan argumentum a contrario dan langkah-langkah hakim tersebut temasuk langkah maju untuk berani melakukan diskresi/berijtihad dalam menciptakan/ menemukan hukum yang telah nyata tidak sesuai dengan rasa keadilan.
Namun meskipun demikian,
penerapan asas contra legem dalam pertimbangan hakim tidak serta merta dapat dipergunakan untuk semua perkara pembagian  harta  bersama,  tetapi  hakim harus melihat kasus perkasus artinya pada kasus- kausus tertentu saja (kasuistis). Intinya Hakim Pengadilan Agama Kediri dalam menerapkan asas contra legem sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara, hakim harus cermat dan selalu memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak, selanjutnya dalam memberikan putusan Hakim harus tetap mengacu pada asas kepatutan dan kelayakan dan memperhatikan asas kepastian  hukum  (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit).
Dalam hal ini meskipun hakim menetapkan berbeda dari undang- undang hakim tidak dapat sepenuhnya disalahkan atau putusan tersebut dianggap cacat karena tidak sesua aturan yang elah ditetapkan. Karena penetapan tersebut berdasarkan atas dasar pertimbangan hakim dan pertimbangan tersebut dilandaskan rasa keadilan dan kemanfaatan yang diyakini oeleh hakim. Pendapat hakim inilah sebagai wujud dari penerapan asas contra legem. Oleh karena
itu penulis dapat menarik kesimpulan bahwa putusan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr sudah benar dan telah memenuhi rasa keadilan, meskipun dalam penetapannya tidak sepenuhnya menggunakan  KHI,  karena  tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk terwujudnya  rasa  keadilan,  dan  keadilan adalah segala-galanya.
Implikasi penerapan asas contra legem berimbas nantinya bukan hanya berimbas kepada  pencari  keadilan  saja,  tetapi  juga berimbas pada hukum itu sendiri. Dengan adanya putusan ini berarti akan tercipta hukum baru. Penerapan asas contra legemdalam menangani perkara adalah untuk mewujudkan keadilan bukan sekedar kepastian  hukum  saja,  sehingga  para pihak yang mencari keadilan merasa telah terpenuhi rasa keadilan dan untuk hukum itu sendiri nantinya putusan ini dapat menjadi yurisprudensi pada kasus yang serupa.

## J. Kesimpulan
Berdasarkan setelah melakukan penelitian dan memfokuskan kepada poinpoin  penting  data  yang  ada,  dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:
1.  Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya terpaku pada aturan  tertulis  saja,  yaitu  undang- undang. Seperti halnya penyelesaian sengketa pembagian harta bersama dalam perkara nomor 0168/ Pdt.G/2014/PA.Kdr, hakim melakukan diskresi  terhadap  hukum,  dengan melakukan contra legem terhadap Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Contra legem ini adalah wujud hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang tidak hanya mengedepankan asas  kepastian  hukum,  namun  juga menggunakan pertimbangan asas keadilan dan kemanfaatan. Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara
yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh- sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di  masyarakat,  sehingga  putusannya sesuai dengan rasa keadilan.
2.  Penerapan contra legem oleh Hakim dalam kasus pembagian harta bersama nomor 0168/Pdt.G/2014/ PA.Kdr dapat ditoleransi karena mempunyai payung hukum yang jelas. Hakim diperbolehkan melakukan contra legem apabila aturan yang ada telah dianggap usang dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Penerapan contra legem dapat menimbulkan hukum baru yang nantinya dapat dijadikan sebagai yurisprudensi untuk menyelesaikan kasus yang serupa.

## daftar PUStaKa

## Al Qur’an dan Terjemahannya, Disalin dari
Naskah Departemen Agama Republik Indonesia,  Proyek  Pengadaan  Kitab Suci Al Quran.
Ali,  Achmad.  Keterpurukan  Hukum  di Indonesia. Bogor: Ghalia, 2005.
Ali,  Zainudin.  Metode  Penelitian  Hukum.
Jakarta: Sinar Graﬁka, 2010.
Andrea,  Fockema.  Kamus  Istilah  Hukum. Jakarta: Binacipta, 1983.
Asyrof, H.A. Mukhsin. Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim Dalam Proses Peradilan. Jakarta: Majalah Varia Peradilan, 2006.
Basyir , Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2004.
Djunaidi,  Ghony  dan  Fauzan  Almansur, Metode Penelitian Kualitatif.

## Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
Gono – Gini dalam Perspektif Hukum Islam oleh  Drs.  H.  Abd.  Rasyid  As’ad,  M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kraksaan) http://www.pamuarateweh.go.id/ images/stories/data_pdf/Artikel_

## Hukum/GONO.pdf, diakses tanggal 18
Mei 2016
Hamid,  Zuhri.  Pokok-pokok  Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
Ibrahim,  Johnny,  Teori  dan  Metodelogi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
Iskandar,
Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial. Jakarta: Refrensi,2013.
J.Satrio,  Hukum  Harta  Perkawinan. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1991.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  online, www.kbbi.web.id,  diakses  tanggal  18 mei 2016.
Kusuma, Hilman Hadi. Hukum

## Perkawinan Indonesia Menurut
PerundangUndangan  Hukum  Adat dan Hukum Agama.Bandung: Mandar Maju, 2003.
Luh  Gede  Siska  Dewi  Gelgel,  I  Made Sarjana,  Pelaksanaan  contra  Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Manaf, Abdul. Aplikasi asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung.Bandung: CV. Mandar Maju, 2006.
Manan,  Abdul.  Penerapan  Hukum  Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan
Agama.  Jakarta:  Yayasan  Al-Hikmah,

## 2000
Manan,  Abdul.  Aneka  Masalah  Hukum Perdata  Islam  Di  Indonesia,  Jakarta: encana, 2008.
Mertokusumo,  Sudikno.  dan  A.  Pilto, Bab-bab tentang Penemuan Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.1993.
Prastowo,  Andi.  Metode  Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2011.
Ramulyo, Mohd. Idris . Hukum Perkawinan, Hukum  Kewarisan,  Hukum  acara Peradilan Agama dan Zakat.Jakarta: Sinar Graﬁka,2006
Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam.  Jakarta:  Bumi  Aksara,1999. Saleh,  K.Wantjik  .  Hukum  Acara Perdata.  Jakarta:  Ghalia  Indonesia,
1981.
Salman,  Otje  dan  Mustofa  Haffas, Hukum  Waris  Islam.Bandung:  Reﬁka Aditama,2002.
Sopyan, Yayan. Metode Penelitian. Jakarta:
T.P, 2009.
Sugiono, Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi. Bandung: Alfabeta,2013.
Susanto,  Happy.  Pembagian  Harta  Gono- Gini Setelah Terjadinya Perceraian. Jakarta: Visimedia,2008.
Syarifuddin,  Amir.  Hukum  Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta:Prenada Media,2006.
Thalib, Sayuti.Hukum Keluarga Indonesia.
Jakarta:UI Press, 1986.