The Effectiveness of Law Application against the Crime of Narcotics Abuse of Category I According to Law Number 35 of 2019 concerning Narcotics (At BNNP Bengkulu)
Efektifitas Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika (Di BNNP Bengkulu)
Ferawati Royani 1) ; Widya Timur 2) ; Ana Tasia Pase 2) ; Dewi Lestari 2)
1,2) Fakultas  Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) fhferra3@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [27 Februari 2020] Revised [21 Maret 2020]
Accepted [2 April 2020]

## ABSTRAK
Narkotika    adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintesis maupun  semisentesis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan,  yang  dibedakan  kedalam  golongan-golongan  sebagai  mana  terlampir  dalam undang-undang Nomor  35 tahun  2009 Tentang Narkotika. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan Hukum.  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi Bengkulu  adalah  Lembaga  Pemerintah  vertikal  yang  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung jawab  kepada  Badan  Narkotika  Nasional merupakan  lembaga  yang  bertujuan  untuk melakukan Program Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui bidang  Pencegahan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat.Berdasarkan  penjelasan  di  atas  latar belakang,  maka  yang  menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  penerapan  hukum dalam  penanganan  penyalahgunaan  tindak  pidana  narkotika  golongan  I  di  BNNP  Bengkulu. Teori  sebab  kejahatan  adapun  beberapa  teori-teori  tentang  sebab-sebab  terjadinya  kejahatan, Jenis  penelitian ini merupakan  penelitian  empiris.  pidana  penyalahgunaan  Narkotika  golongan I di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)  dengan berbagai kegiatan melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat bidang  Rehabilitas  dan  Bidang  Penerapan  rencana  strategis  dan  rencana  kerja  di  bidang pertentangan  dan  pemberantasan  serta  peredaran  gelap  nsrkotika,Psikotropika,  prekusor  dan bahan  adiktif selain  bahan  adiktif untuk tembakau  dan  alkohol  yang  kemudian  disebut  P4GN  di Wilayah  Provinsi  Bengkulu.  Pelaksanaan  kebijakan  teknis  dalam  bidang  pemberdayan masyarakat, rehabilitas dan pemberantasan dalam Wilayah Provinsi Bengkulu.

## ABSTRACT
Narcotics  are  substances  or  drugs  derived  from  plants  or  non-plants,  both  synthetic  and semisynthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate  pain,  and  can  cause  dependence,  which  are  divided  into  groups  as  attached  in  Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Abuse is a person who uses narcotics without rights or against  the  law.  The  National  Narcotics  Agency  of  Bengkulu Province  is  a  vertical  Government Institution located under and responsible to the National Narcotics Agency which is an institution that  aims  to  carry  out  the  Drug  Prevention  and  Illicit  Trafficking  Program  (P4GN)  with  various activities through the field of Prevention and Community Empowerment. In hindsight, the problem in this research is the application of law in handling the abuse of narcotics crime class I at BNNP Bengkulu. Theories of the causes of crime as for several theories about the causes of crime, this type  of  research  is  an  empirical  research.  Narcotics  abuse  of  class  I  in  the  National  Narcotics Agency  of  Bengkulu  Province.  Drug  Abuse  and  Illicit  Trafficking  (P4GN)  with  various  activities through the field of prevention and community empowerment in the field of Rehabilitation and the Field  of  Implementation  of  strategic  plans  and  work  plans  in  the  field  of  opposition  and eradication and illicit trafficking of narcotics, psychotropics, precursors and addictive substances other  than  addictive  substances  for  tobacco  and  alcohol  which  was  later  called  P4GN  in  the Bengkulu  Province  Region.  Implementation  of  technical  policies  in  the  field  of  community empowerment, rehabilitation and eradication in the Bengkulu Province Region.

## KEYWORDS
Crime, Legal Reform.
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Penyalahgunaan  Narkotika  di  Indonesia  sangat  tinggi    banyak  sekali  orang-orang  yang  yang terjerumus  kedalam  penyalahgunaan  Narkotika  dari  Tahun  1971  Indonesia  Darurat  Narkotika,sampai sekarang    Indonesia  masih    darurat  Narkotika.  terutama  di  Provinsi  Bengkulu  termasuk  angka  tertinggi yang  menggunakan  Narkotika  Golongan  I.  Narkoba  tidak  lepas  dari  pola  hidup  masa  remaja  penuh tantangan  dan  gejolak,  dikarenakan  pengaruh  lingkungan  dan  pergaulan  tidak  hanya  itu  para  kolongrat sekalipun banyak yang terjerat dengan narkoba begitu banyak orang yang terjerumus kejalan yang salah terjerumus  dengan  bahan-bahan  yang  berbahaya  seperti  Narkoba.  kesehatan  merupakan  salah  satu
rahmat  Allah  yang  Maha  Esa    dan  karunia  Allah  yang  sangat  besar  yang  diberikan  kepada  manusia, karena kesehatan adalah modal utama bagi manusia dalam kehidupan. tanpa kesehatan manusia dapat melakukan  kegiatan  dan  tugas    serta  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  manusia, serta  menyangkut tugas  diri  sendiri,  keluarga,  masyarakat  dan  tugas  kewajiban  kepada  Allah  SWT.  sebagai  salah  satu sumber  daya  manusia  yang  mempunyai  potensi  dan  memiliki  peranan  strategis  dan  kedudukannya sebagai generasi penerus cita-cita bangsa keberadaan ditengah kehidupan masyarakat.

## LANDASAN TEORI

## Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
Istilah  tindak  pidana  merupakan  terjemahan  dari  bahasa  Belanda  yaitu  Strafbaarfeit  atau  delict yang berasal dari bahasa Latin delictum. Sedangkan perkataan ”feit” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti  ”sebagian  dari  kenyataan”  atau  ”een  gedeelte  van  werkelijkheid”  sedangkan  ”strafbaar”  berarti ”dapat  dihukum” , sehingga secara harfiah perkataan ”strafbaar feit ” itu dapat  diterjemahkan sebagai ” sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.4
Unsur-unsur  Tindak  Pidana  Menurut  pengetahuan  hukum  pidana  setiap  tindak  pidana  yang terdapat  di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  itu  pada  umumnya  dapat  dijabarkan  ke  dalam unsur-unsur  yang  pada  dasarnya  dapat  kita  bagi  menjadi  dua  macam  unsur,  yaitu  unsur  subyektif  dan unsur  objektif.  Namun  untuk  menjabarkan  rumusan  tindak  pidana  ke  dalam  unsur-unsurnya,  maka  hal pertama  adalah  perbuatan  atau  tindakan manusia  yang  dilarang  undang-undang. Unsur  subjektif  tindak pidana  adalah  unsur-unsur  yang  melekat  pada  diri  si  pelaku  atau  yang  berhubungan  dengan  diri  si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

## Tinjauan Umum Tentang kejahatan
Usaha  penanggulangan  kejahatan  yang  sebaik-baiknya  harus  meliputi  persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
a.  Sistem dan organisasi kepolisian yang baik b.  Peradilan yang objektif c.  Hukum dan perundang-undangan yang wibawa d.  Koordinasi anatara penagak hukum dan aparat pemerintah yang serasi e.  Pembinaan organiosasi kemasyarakatan
f.  Partisipasi masyarakat
Pengawasan dan siagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan, penaggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentukan undang-undang kejaksaan,  pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa. Hal ini sesuia dengan pendapat Soejono D. Yang merumuskan sebagai berikut :
“kejahatan  sebagai  perbuatan  yang  sangat  merugikan  masyarakat  dilakukan  oleh  anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat  secara  keseluruhan  ikut  bersama-sama  badan  yang  berwenang  menanggulangi  kejahatan. Berdasarkan uraian diatas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga dibebankan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menangulangi  kejahatan  semaksimal  mungkin.  Teori  Penanggulangan  Kejahatan  dalam  usaha  untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan).
Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan  terjadinya  kejahatan.  Menurut  A.  Qirom  Samsudin  M,  dalam  kaitannya  untuk  melakukan  tindakan preventif  adalah  mencegah  kejahatan  lebih  baik  dari  pada  mendidik  penjahat  menjadi  baik  kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini  lebih mudah  dan  akan mendapat  hasil  yang memuaskan  mencapai  tujuan.  Selanjutnya  Bonger  berpendapat  cara  menanggulangi  kejahatan  yang terrpenting adalah preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit:
Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
1.  Moralistik yaitu menyebar luaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan yang dapat terrhindar dari nafsu berbuat jahat
2.  Abolionistik  yaitu  berusaha mencegah  tumbuhnya  keinginan  kejahatan  dan  meniadakan  faktor-faktor yang  terrkenal  sebagai  penyebab  timbulnya  kejahatan,  misalnya  memperbaiki  ekonomi (pengangguran,kelaparan,mempertinggi peradapan, dan lain-lain)
Berusaha  melakukan  pengawasan  dan  pengontrolan  terhadap  kejahatan  dengan  berusaha menciptakan :
a.  Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik b.  Sistem peradilan yang objektif
c.  Hukum (perundang-undangan) yang baik
Mencegah    kejahatan  dengan  pengawasan  dan    patrol  yang  teratur,  pervensi  kenakalan  anak- anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.
Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana,  yaitu  antara  lain  dengan  memberikan  hukum  (pidana)  yang  setimpal  atas  perbuatannya.  Tidak sebenarnya juga dapat dipandang sebagai pencegah untuk masa yang akan datang, tindakan ini meliputi cara  aparat  penegak  hukum  dalam  melakukan  penyelidikan,  penyidikan  lanjutan,  penuntutan  pidana, pemeriksaan dipengadilan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  hukum  yang  digunakan  yaitu  empiris    pada    dasarnya  ialah  penggabungan antara  pendekatan  hukum  normatif  dengan  adanya  penambahan  dari  berbagai  unsur-unsur empiris.Dalam  metode  penelitian  normatif-empiris  ini  juga  mengenai  implementasi  ketentuan  hukum normatif  (undang-undang)  dalam  aksinya  disetiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif- empiris terdapat tiga kategori, yaitu:
a.  Non judicial  Case  Study  ialah  pendekatan  studi  kasus  hukum  yang  tanpa  ada  konflik  sehingga  tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan.
b.  Judicial  Case  Study  Pendekatan  judicial  case  study  ini  ialah  pendekatan  studi  kasus  hukum dikarenakan  adanya  konflik  sehingga  akan  melibatkan  campur  tangan  pengadilan  untuk  dapat memberikan keputusan penyelesaian.
c.  Live  Case  Study  Pendekatan  live  case  study  ini  ialah  pendekatan  pada  suatu  peristiwa  hukum  yang pada  prosesnya  masih  berlangsung  ataupun  belum  berakhir.7 tanya  jawab  secara  lisan  dimana  dua orang  atau  lebih  berhadapan  secara  langsung.  Dalam  proses  interview  atau  wawancara  ada  dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informan atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informan atau responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Menurut Studi Kriminologi (Di BNNP Bengkulu)
Penerapan  berdasarkan  putusan  hakim  ini  menggunakan  teori  pertanggungjawaban  pidana, adapun  yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan  yang obyektif yamg  ada  pada  tindak  pidana  dan  secara  subyektifnya  kepada  seorang  yang  memenuhi  syarat  untuk dijatuhi pidana karena perbuatannya.
Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya  wajib menjaga kemandirian pengadilan  didalam hal  ini  hakim  tidak  boleh  mengalami  intervensi  dari  pihak  manapun.  Hakim  harus    menyadari  bahwa tugasnya  menerapkan  hukum  dan  Undang-Undang  melalui  penafsirannya  menangani  kasus  yang dihadapinya membawa/mempengaruhi dampak pada perkembangan hukum.
lembaga  pemerintahan  vertikal  yang  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Badan  Narkotika  Nasional.  Badan  Narkotika  Nasional  merupakan  lembaga  yang  bertujuan  untuk melakukan  Program  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba (P4GN)    dengan  berbagai  kegiatan  melalui  bidang  pencegahan  dan  pemberdayaan  masyarakat  bidang Rehabilitas  dan  Bidang  Pemberantasan,  sebelum  vertikalisasi  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi Bengkulu  merupakan  sebuah  badan  SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah)  yang  beradah  di  bawah Pemerintahan  Provinsi  Bengkulu    adapun  tugas  sehari-hari  adalah  melaksanakan  fungsi  pelaksana
harian  gubernur  Bengkulu,  sedangkan  pegawai  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Bengkulu mengemban  tugas  sebagai  Koordinasi  antara  Lembaga  dalam  melaksanakan  Pencegahan  dan Pemberantasan  Narkoba  di  Provinsi  Bengkulu,  selain  itu  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Bengkulu sebagai ujung tombak pelaksanaan upaya pencegahan agar supaya masyarakat mempunyai daya cegah tangkal  dan  imun  terhadap  Penyalahgunaan  Narkoba,  tugas  tersebut  meliputi  upaya  Promotif  dan sosialisasi tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba(P4GN).
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  Pasal  6    menjelaskan  Golongan- golongan Narkotika:
1.  Narkotika sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan kedalam : a.  Narkotika Golongan I
b.  Narkotika Golongan II
c.  Narkotika Golongan III
2.  Penggolongan  Narkotika  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  untuk  pertama  kali  ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian  yang tak terpisahkan dari Undang- undang ini.
3.  Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Jenis-jenis Narkoba:
1.  Opium  getah  berwarnah  putih  yang  keluar  dari  kotak  biji  tanaman  paper  sammi  vervum  yanga kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam cokelat dan diolah menjadi candu kasar.
2.  Morpin  morphine  dalam  dunia  pengobatan  digunakan  untuk  bahan  obat  penenang  dan  obat  untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.
3.  Ganja    diistilahkan  dengan  marihuana  (marijuana),  yang  berarti  memabukkan  atau  meracuni  pohon ganja termasuk tumbuhan liar,  yang dapat tumbuh dai daerah tropis mauapun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat
4.  Cocaine  merupakan  tumbuh-tumbuhan  yang  dapat  dijadikan  obat  perangsang,  kebanyakan  cocaine tumbuh di Amerika Selatan, ceylon, india, dan jawa
5.  Heroin  tidak  seperti  Marphine  yang  masih  mempunyai  nilai  medis  heroin  yang  masih  berasal  dari candu, setelah melalui proses kimia
Dampak Pengguna Narkoba Terhadap fisik
1.  Gangguan pada sistem syaraf (neurogis) seperti: kejang-kejang halusinasi, gangguan kesadaran,kerusakan syaraf tepi
2.  Gangguan pada jantung dan pembulu darah (kardiovaskuler)
3.  Ganguan Pada kulit (dermatologis), seperti: penahanan, abses,eksim
4.  Gangguan  pada  paru-paru  (pulmoner),seperti:  mengatasi  fungsi  pernapasan,  kesukaran  bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
5.  Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
6.  Dampak  penurunan  narkoba  terhadap  kesehatan  reproduksi  adaalah  gangguan  padaendokrin, seperti:  penurunan  fungsi  hormon  reproduksi  (estrogen,  progesteron,  testosteron),  serta  gangguan fungsi seksi.
7.  Dampak  pembelian  obat terlarang untuk kesehatan  wanita  antara  lain  perubahan  priode  menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhen (tidak haid).
8.  Bagi  pengguna  narkoba  melalui  jarum  suntik,  jarum  suntik  bekas  pakai,  resikonya  adalah  tertular penyakit seperti B,C dan HIV yang sampai saat ini belum ada obatnya.
9.  Penyalahgunaan  narkoba  bisa  berakibat  fatal  terjadi  akibat  overdosis  konsumsi  obat  yang  melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya lebih dari dosis bisa menyebabkan kematian
Dampak  pengguna narkoba terhadap psikis:
1.  Lamban Kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisa
2.  Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
3.  Agitatif, mejadi ganas dan tingkah laku yang brutal
4.  Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
5.  Cenderung terluka, diri tidak aman, bahkan terluka
Faktor  yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba
1.  Faktor Individu
a.  Keinginan coba-coba
b.  Keinginan bersen ang-senang
c.  Keinginan untuk diterima dalam suatu golongan
d.  Kelelahan
e.  Tidak PD, tidak paham bahaya narkoba
f. Pelarian,(stres,bosan,kegetiran,tekanan hidup, dll)
2.  Faktor Lingkungan
a.  Keluarga yang bermasalah
b.  Sering berkumpul tempat hiburan
c.  Lingkungan yang bermasalah
3.  Faktor Kesediaan Narkoba
a.  Mudah diperolah
b.  Modus Operandi yang makin canggih
c.  Akses Internet yang memudahkan informasi narkoba
d.  Bisnis ilegal yang menggiyurkan.

## Sebab-sebab Terjadinya Penyalahgunaan  Narkoba
1.  Faktor subversi
Dengan  Jalan  masyarakat  narkoba  di  negara  yang  jadi  sasaran,  maka  praktis  penduduknya  atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara, subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial.
2.  Faktor ekonomi
Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkoba sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya  akan selalu  bertambah, dibandingkan dengan beberapa barang  dagangan lainnya.
3.  Faktor lingkungan
Faktor  diluar  lingkungan  keluarga,  Adanya  sendikat  narkoba  internasional  yang  berupaya  untuk menebus  setiap  tembok  penghalangan  di  negara  maupun  dengan  tujuan  untuk  mencari keuntungan/subversi,  dengan  jaringannya  yang  cukup  terorganisir  dengan  rapi,  sendikat-sendikat narkoba  berupaya  dengan  keras  untuk  menciptakan  konsumen-konsumen  dalam  mengembangkan pemasaran narkotika dan obat keras.
4.  Lingkungan  yang sudah mulai tercemar oleh kebiasan Penyalahgunaan narkotika dan obat keras, mudah sekali menyerap korban-korban baru disekitarnya, lingkungan ini biasanya tercipta oleh upaya pedagang obat keras dan narkotika sebagai agen.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Badan    Narkotika    Nasional  Provinsi  Bengkulu  adalah  Lembaga  Pemerintah  vertikal  yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga yang  bertujuan  untuk  melakukan  Program  Pencegahan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)  dengan berbagai kegiatan melalui  bidang Pencegahan dan  Pemberdayaan Masyarakat.Berdasarkan penjelasan di atas latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan hukum dalam penanganan penyalahgunaan tindak pidana narkotika golongan I di BNNP Bengkulu.  Teori sebab kejahatan adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan

## Saran
Memberikan  Edukasi  kepada  masyarakat  luas  terhadap  bahaya  penyalahgunaan  narkotika golongan 1.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi,  Arie,  kebijakan  Hukum  Pidana  (perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru  ) Kencana Prenada Media Group, Semarang 2008.
Bambang Sunggono. 1997. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Data Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan Anak (PPA) Provinsi Bengkulu tahun 2019. P.A.F. Lamintang, Hukum Pidana, 1997. Sawiltri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Psikoseksual, Refika Aditama Bandung 2005. Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2010,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Empiris  &  Normatif,  Pustaka Pelajar.