## PRAKTIK OMNIBUSLAW DI INDONESIA DILIHAT DARI SEGI PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI
Endro Tri Susdarwono  , M. Syamsul Rizal 
Universitas Peradaban, Universitas Selamar Sri

## Abstract
This study aims to describe the practice of omnibus law in Indonesia as seen from  the  development  of  economic  law.  This  research  includes  normative legal  research.  The  type  of  legal  research  is  a  comprehensive  analytical study of primary and secondary legal materials. The results of the study are presented in a complete, detailed, clear, and systematic manner as scientific work.  The  approach  method  used  is  a  normative  juridical  approach. Various studies of the relationship of law and economy show that economic progress will not be successful without the legal development that preceded it. Rules with the omnibus method reflect an integrated, codified rule where the ultimate goal is to streamline the application of these rules in practice. The  practice  of  omnibus  related  to  the  development  of  economic  law  in Indonesia has several advantages, namely (1) changes in policies related to the  economy  that  the  Government  and  /  or  the  DPR  want  to  make  will  be carried out more quickly using the omnibus method, compared to amending the  legislation  one  by  one,  (2)  because  the  process  is  faster,  this  method does  not  require  large  preparation  and  discussion  costs,  (3)  Omnibus  law can  assist  the  parliament  in  seeing  the  linkages  between  regulated provisions,  so  that  it  can  provide  a  more  comprehensive  picture  and therefore facilitate harmonization.
Keywords : economic law, development, omnibus law

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  praktik  omnibus  law  di Indonesia  dilihat  dari  pembangunan  hukum  ekonomi.  Penelitian  ini termasuk  penelitian  hukum  normatif.  Jenis  penelitiannya  adalah  kajian analitik  komprehensif  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Hasil kajian  disajikan  secara  lengkap,  rinci,  jelas,  dan  sistematis  sebagai  karya ilmiah.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis normatif.  Berbagai  kajian  tentang  hubungan  hukum  dan  ekonomi menunjukkan  bahwa  kemajuan  ekonomi  tidak  akan  berhasil  tanpa pembangunan hukum yang mendahuluinya. Aturan dengan metode omnibus mencerminkan  aturan  yang  terintegrasi  dan  terkodifikasi  di  mana  tujuan akhirnya  adalah  untuk  menyederhanakan  penerapan  peraturan  dalam praktiknya.  Praktik  omnibus  terkait  pembangunan  hukum  ekonomi  di Indonesia  memiliki  beberapa  keunggulan  yaitu  (1)  perubahan  kebijakan terkait perekonomian yang ingin dilakukan oleh Pemerintah dan / atau DPR lebih  cepat  dilakukan  dengan  metode  omnibus,  dibandingkan  dengan
 Alamat korespondensi: midas999saniscara@gmail.com
 Alamat korespondensi: rizalmuhammad.ma2009@gmail.com
amandemen undang-undang satu  persatu,  (2) karena prosesnya lebih cepat, cara ini tidak memerlukan biaya persiapan dan pembahasan yang besar, (3) Omnibus  law  dapat  membantu  parlemen  dalam  melihat  keterkaitan  antar ketentuan  yang  diatur,  sehingga  dapat  memberikan  gambaran  yang  lebih komprehensif dan oleh karena itu memfasilitasi harmonisasi.
Kata Kunci : hukum ekonomi, omnibus law, pembangunan

## A. Latar Belakang Masalah
Setiap perubahan dalam bidang ekonomi membawa perubahan dalam hukum  dan  praktik  hukum  karena  bagaimanapun  globalisasi  pada  sector ekonomi  membawa  perubahan  paradigma  hukum  (Widjaya,  21:  2008). Masuknya  berbagai  macam  pranata  hukum  asing  yang  lebih  didominasi menganut  sistem  hukum common  law secara  melekat  terbawa  oleh globalisasi dan secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap sistem hukum Indonesia yang notabene menganut sistem hukum civil law .
Reformasi  administrasi  publik  Indonesia  dicirikan  menjadi  elemen kunci dari kebijakan reformasi regulasi. Hambatan terhadap daya saing dan keberbukaan  pasar  dikurangi  dengan  adanya  reformasi  regulasi.  Reformasi regulasi  ini  juga  ditujukan  terhadap  dinamika  pasar  untuk  memastikan tercapainya  kesejahteraan  sosial.  Terutama  untuk  kalangan  pengambil kebijakan,  akademisi,  dan  praktisi, Omnibus  law menjadi  daya  tarik tersendiri  di  Indonesia.  Persaingan  selalu  dicirikan  dalam  iklim  usaha, menjadi kenyataan bahwa kondisi regulasi Indonesia terlalu banyak regulasi ( hyper regulation) dan regulasi tersebut juga tumpang tindih (overlap) antara satu  regulasi  dan  regulasi  yang  lain  ,  keberadaan  regulasi  yang  seperti  ini sudah sangat tidak sesuai dengan era Revolusi Industri Keempat yang harus dijalani  pada  masa  sekarang  (Mayasari,  1-15:  2020).  Penyederhanaan berbagai  regulasi  dan  terutama  pelaksanaan  deregulasi  menjadi  focus pemerintah  dalam  bidang  regulasi.  Keberadaan  adanya  praktik Omnibus Law dipandang  sebagai  penyelesaian  terhadap  penyederhanaan  regulasi utamanya  sebagai  prasyarat  dasar  sebagai  terciptanya  pendukung  iklim dunia usaha (Aedi et al, 1-18: 2020).
Barbara  Sinclair  memberikan  deskripsi  bahwa omnibus  bill dilihat sebagai  proses  yang bersifat  kompleks terkait dengan pembuatan peraturan dan  jika  dikaitkan  dengan  lamanya  waktu,  proses  ini  disebabkan  terlalu banyak  mengandung  materi  meskipun  subjek,  isu,  dan  programnya  juga tidak  selalu  terkait  (Sinclair,  33:  2012).  Dalam  hal  ini,  Barbara  menitik fokuskan omnibus bill sebagai proses dalam membentuk aturan hukum yang kompleks.  Pendapat  lain  menurut  Fachri  Bachmid  dinyatakan  bahwa omnibus  law adalah  suatu  konsep  dari  produk  hukum  yang  utamanya berfungsi  sebagai  pengkonsolidasian  berbagai  tema,  materi,  subjek,  dan peraturan  perundang-undangan  pada  setiap  sektor  yang  berbeda  untuk menjadi  satu  produk  hukum  besar  dan  holistik.  Menurut  Bivitri  Susanti, ruang  lingkup  omnibus  law  lazim  menyasar  isu-isu  besar  yang  terdapat dalam suatu negara (Fitryantica, 303: 2019).
Omnibus  Law  merupakan  gagasan  yang  ditujukan  dalam  rangka mengatasi  faktor  penghambat  dalam  masalah  investasi  terkait  dunia  usaha, penghambat  yang  dimaksud  adalam  permasalahan  meliputi  perizinan  yang rumit dan peraturan yang masih tumpang tindih. Omnibus Law diwujudkan dalam  bentuk  undang-undang  dengan  ketentuan  pembentukannya didasarkan  kepada  ketentuan  pembuatan  peraturan  perundang-undangan. Pada  pelantikan  Presiden  RI  Joko  Widodo,  Presiden  menyampaikan  suatu tema  mengenai Omnibus  Law dalam  pidato  kenegaraan  pada  20  oktober 2019  di  hadapan  sidang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR).  Tema terkait Omnibus  Law menjadi  fokus  presiden  dengan  memuat  kerangka tujuan  utama  dapat  terselesaikannya  permasalahan  regulasi  yang  tumpang tindih  dan  birokrasi  yang  masih  kompleks. Omnibus  Law diharapkan melalui  penerapannya  memberikan  perubahan  terhadap  iklim  usaha sehingga  mampu  memberikan  pelayanan  dengan  performa  baik  bagi pemerintah  dan  menjadi  suatu  hal  yang  menarik  investor  asing  untuk berinvestasi di Indonesia (Prabowo et al, 1-6: 2020).
Kerumitan dalam hal berinvestasi di Indonesia menjadi latar belakang munculnya  ide omnibus  law .  Beberapa  hal  yang  meliputi  perijinan, pengadaan  tanah,  perpajakan,  dan  hal  lain  terkait  investasi  menjadi kerumitan tersendiri di Indonesia. Adanya omnibus law tersebut diharapkan memberikan  factor  kemudahan  investor  dalam  melakukan  investasi  di Indonesia. Beberapa manfaat investasi bagi negara adalah (1) mendapatkan modal  baru  untuk  membantu  pemerintah  membangun  infrastruktur,  (2) membuka  lapangan  kerja,  (3)  kemajuan  bidang  tertentu,  (4)  meningkatkan pemasukan negara, dan (5) perlindungan negara.
Perdebatan  mengenai Omnibus  Law sebagai  sarana  utama  untuk penataan  regulasi,  mengemuka  ketika  metode Omnibus  Law yang sebelumnya tidak banyak dikenal di Indonesia, negara dengan sistem hukum Eropa  Kontinental,  menjadi  digunakan  dalam  penyususnan  Rancangan Undang-Undang  (RUU)  yang  sekarang  sudah  disahkan  menjadi  Undang- Undang (UU).
Peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  dengan  menggunakan metode  Omnibus  Law  dapat  menjadi  suatu  terobosan  hukum  terbaik  yang dapat  ditempuh  pemerintah  guna  mengatasi  obesitas  regulasi  khususnya berkaitan  dengan  prizinan  berusaha.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan iklim  berinvestasi  di  Indonesia  sebagai  upaya  pertmbuhan  ekonomi. Omnibus  Law  terkait  Cipta  Kerja  menjadi  langkah  strategis  yang  perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mengakomodir kebutuhan hukum yang diiringi oleh proses percepatan berusaha berbasis teknologi.
Omnibus  Law jika  dianalisa  merupakan  sebuah  praktik  dalam  hal penyusunan  peraturan  perundang-undangan,  yang  dilakukan  di  banyak negara  penganut  sistem  hukum Common  Law/Anglo  Saxon seperti  halnya lazim terdapat dalam negara Amerika, Kanada, Inggris, Filipina dan lainnya. Omnibus  Legislating merupakan  suatu  prosesnya  sedangkan Omnibus  Bill dimaknai  sebagai  produknya.  Frasa Omnibus dikenal  dalam  bahasa  Latin yang mempunyai arti semuanya atau segalanya ( for everything ).
Omnibus Law merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau
Undang-Undang  yang  terdiri  atas  banyak  subyek  atau  materi  pokok  untuk tujuan  tertentu  guna  menimpangi  suatu  norma  peraturan. Omnibus  Law berbeda  dengan  rancangan  peraturan  kebanyakan  dalam  hal  jumlah  materi muatan  yang  dicakup,  banyaknya  pasal  yang  diatur  (ukuran),  dan  terakhir dari  sisi  kompleksitas.  Sebuah Omnibus  Law mencakup  hampir  semua substansi  materi  yang  berhubungan-yang  mencerminkan  integrasi, kodifikasi  peraturan  yang  tujuan  akhirnya  adalah  untuk  mengefektifkan penerapan  peraturan  tersebut.  Metode  legislasi Omnibus  Law dari  segi teoretis maupun praktis masih belum terlalu dikenal di Indonesia.
Disimpulkan bahwa berdasarkan praktik penggunaan metode omnibus di  berbagai  negara, bahwa (1)  kelebihan menjadi  hal  khusus  dalam praktik penggunaan  metode  omnibus;  (2)  meskipun  memiliki  beberapa  kelebihan namun  praktik omnibus juga  mengandung  berbagai  kelemahan;(3)  adanya beberapa  persyaratan  yang  diatur  oleh  negara-negara  dalam  rangka pembatasan  penggunaan  metode omnibus ;(4)  dan  terdapat  beberapa alternatif  atau  solusi  yang  diterapkan  oleh  setiap  negara  untuk  mengatasi berbagai  kelemahan  dari  penggunaan  metode  omnibus.  Mendasarkan  pada latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang  praktik  omnibuslaw  di  Indonesia  dilihat  dari  sisi  pembangunan hukum ekonomi.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  paparan  di  atas,  penelitian  ini  berusaha  untuk  mencari jawaban  atas  pertanyaan:  bagaimana  praktik  omnibus  law  di  Indonesia dilihat dari sisi pembangunan hukum ekonomi?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  hukum  normatif  yang  mengkaji hukum  tertulis  dari  berbagai  aspek,  yaitu  aspek  teori,  sejarah,  filosofi, perbandingan,  struktur  dan  komposisi,  lingkup  dan  materi,  konsistensi, penjelasan  umum  dan  pasal  demi  pasal,  formalitas  dan  kekuatan  mengikat suatu  undang-undang,  serta  bahasa  hukum  yang  digunakan,  tetapi  tidak mengkaji  aspek  terapan  atau  implementasinya.  Tipe  penelitian  hukumnya adalah  kajian  komprehensif  analitis  terhadap  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah.
Metode  pendekatan  merupakan  sudut  pandang  atau  titik  tolak  dalam membahas  dan  menganalisis  permasalahan.  Metode  pendekatan  yang digunakan  adaah  metode  pendekatan  yuridis  normatif  analitis  substansi hukum ( approach of legal content analysis) . Karena penelitian ini termasuk penelitian  hukum  normatif,  pendekatannya  menggunakan  pendekatan normatif analitis, peneliti mengungkapkan secara komprehensif tidak hanya segi  kelemahan,  kekurangan,  kecerobohan,  dan  kerugian,  tetapi  juga keunggulan,  kelebihan,  keuntungan  atau  manfaat,  sekaligus  menunjukkan
solusi yang paling baik yang perlu dilakukan oleh pembuat undang-undang atau diambil oleh decision maker.
Spesifikasi  penelitian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif analitis, yaitu menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai  serta menganalisanya dari segi peraturan perundangan yang berlaku.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  pustaka  yang  meliputi bahan  hukum  primer  ( primary  law  material ),  bahan  hukum  sekunder ( secondary  law  material), dab  bahan  hukum  tertier  ( tertiary  law  material) yang  relevan  dengan  permasalahan.  Dalam  pelaksanaan  studi  pustaka, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut: 1) mengidentifikasi sumber  bahan  huum  di  mana  bahan  hukum  itu  akan  diperoleh  melalui katalog  perpustakaan  dan  langsung  pada  sumbernya;  2)  menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut;  3)  mencatat  dan  mengutip  bahan  hukum  yang  diperlukan  peneliti pada  lembar  catatan  yang  telah  disiapkan  secara  khusus  pula  dengan pemberian  tanda  pada  setiap  bahan  hukum  berdasarkan  klasifikasi  sumber bahan  hukumnya  dan  urutan  perolehannya;  4)  menganalisis  bahan  hukum yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.
Setelah  data  diolah,  peneliti  melakukan  analisis  data  dengan  jalan menguraikan  data  dalam  bentuk  kalimat  yang  baik  dan  benar,  sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) sehingga hasil analisis data memudahkan pengambilan kesimpulan secara induktif. Bahan hukum (data) hasil  pengolahan  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif  dan  kemudian dilakukan  pembahasan.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  kemudian  diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam  penyusunan  suatu  peraturan  dengan  metode  Omnibus  akan mencakup  hampir  semua  substansi  materi  yang  berhubungan  sehingga peraturan  tersebut  dapat  berdiri  sendiri  dan  tidak  bergantung  dengan peraturan  lain.  Peraturan  dengan  metode  omnibus  mencerminkan  sebuah integrasi,  kodifikasi  peraturan  dimana  tujuan  akhirnya  adalah  untuk mengefektifkan  penerapan  peraturan  tersebut  dilapangan  praktik.  Omnibus Law atau sering disebut juga Omnibus Bill adalah (Garner, 175: 2004):
1. Satu RUU berisi berbagai hal berbeda. Didesain dengan cara ini untuk memaksa  eksekutif  menerima  semua  ketentuan  minor  yang  tidak terkait atau memveto ketentuan utama.
2. RUU  yang  menangani  semua  draf  yang  berkaitan  dengan  subjek tertentu, seperti "RUU omnibus judgeship" yang mencakup semua draf untuk  jabatan  hakim  baru  atau  "RUU  kejahatan  omnibus"  yang memuat  topik  yang  berbeda  seperti  kejahatan  baru  ke  negara  bagian untuk kontrol kejahatan.
Pendapat serupa juga dinyatakan, bahwa Omnibus Law atau Omnibus Bill: just like a standard bill, omnibus bills are formal proposals to change laws  that  are  voted  on  by  rank  and  file  lawmakers  and  sent  off  to  the
executive  branck  for  final  approval.  The  difference  with  omnibus  bills  is they  contain  numerous  smaller  bills,  ostensibl  on  the  same  broad  topic. Take  the  omnibus  tax  bill  as  an  example:  It  may  include  changes  on everything from income, corporate, and sales, taxes, but all of those issues can fit under the large umbrella of taxes.
Penerapan omnibus  law menurut  Glen  S.  Krutz,  Hitching sesungguhnya sudah dipraktikan semenjak tahun 1970, untuk lebih jelasnya dipahami dari kutipan berikut: “omnibus legislation has “proliferated” since the1970s” (Hitching,  154:  2001). Di  Indonesia sendiri adanya keberlakuan penerapan  metode omnibus  law dalam  suatu  proses  pembentukan perundang-undangan,  baru  dilakukan  secara  khusus  dalam  teknis  legislatif dengan  ruang  lingkupnya  mengubah  norma-nomra  yang  ada  pada  undang- undang  yang  sudah  diundangkan.  Penerapan  metode omnibus  law dalam sistem hukum nasional disesuaikan berdasarkan pendekatan pertama dengan teori aliran dualisme hukum (Mauna, 12-13: 2013), kedua teori transplantasi hukum (Cotterrell, 109: 2006), yang pada pokoknya menyelaraskan dengan hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa literatur dapat disampaikan pengertian omnibus law sebagai berikut:
Tim  Perumus  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Cipta Kerja,  pada  pokoknya  sebagai  berikut:  “Omnibus  law  merupakan  sebuah praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang banyak dilakukan di  negara-negara  yang  menganut  sistem  common  law/anglo  saxon  seperti: Amerika, Kanada, Inggris, Filipina dan lainnya. Prosesnya disebut omnibus legislating  dan  produknya  disebut  omnibus  bill.  Kata  omnibus  berasal  dari bahasa latin yang artinya segalanya atau semuanya (for everything).”
Terkait  dengan  pemikiran  Jimly  Asshiddiqie, omnibus  law didefiniskan  sebagai  suatu  undang-undang  yang  cakupannya  menjangkau banyak  materi  atau  keseluruhan  materi  undang-undang  lain  yang  saling berkaitan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sebenarnya praktik omnibus  law dianggap  tidak  lazim  dalam  negara  yang  memiliki  tradisi Eropa  Kontinental  atau civil  law, tetapi  kemudian  praktik  tersebut dipandang  sebagai  sesuatu  yang  baik  dan  terus  dipraktikkan  sampai sekarang  dengan  sebutan  sebagai  “ omnibus  law ”  atau  UU  Omnibus (Asshiddiqie, 34: 2020).
Secara  sederhana  pendapat  mengenai Omnibus  Law di  atas disimpulkan  bahwa Omnibus  Law atau  dalam  kata  lain  dikenal  sebagai Omnibus  Bill merupakan  suatu  Undang-Undang  yang  dapat  mengubah banyak Undang-Undang.
Hubungan hukum dan ekonomi ditunjukkan dari berbagai studi bahwa kemajuan  ekonomi  tidak  akan  berhasil  tanpa  pembangunan  hukum  yang mendahuluinya.  Bahkan  dikatakan  bahwa  memperkuat  institusi-institusi hukum adalah “ precondition for economic change ”, “ crucial to the viability of new political systems ”, dan “ an agent of social change . Kondisi demikian tentunya  semakin  kentara  ketika  banyak  pakar  hukum  atau  para  legal consultant banyak dilibatkan dalam perancangan hingga penyusunan sebuah kontrak  bisnis  maupun  mengawal  kebijakan  ekonomi  yang  diaplikasikan.
Hubungan  demikian  sudah  sepatutnya  disadari  betul  oleh  para  ekonom bahwa  ranah  ekonomi,  bisnis,  maupun  keuangan  baik  dalam  skala  mikro maupun  makro  sarat  akan  muatan  hukum  sebagai  aturan  main  ( rule )  yang disepakati bersama oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.
Tidak  terkecuali  dalam  tataran  sistemik,  hukum  yang  merupakan sebuah sistem harus dinilai mempunyai koordinat titik temu sinergis dengan suatu  keberadaan  sistem  ekonomi.  Dengan  penilaian  dan  pemaknaan demikian,  sinergi  yang  dimaksud  diharapkan  dapat  memperkuat pembangunan  ekonomi  secara  sistematik  maupun  pembangunan  Sistem Hukum  Nasional,  sehingga  pada  akhirnya  baik  Sistem  Ekonomi  Nasional maupun  Sistem  Hukum  Nasional  akan  semakin  matang  sebagai  kerangka perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Pada kondisi yang bersamaan, menjadi  keharusan  bahwa  sistem  ekonomi  juga  diperlukan  dalam mendukung  pembangunan  sistem  hukum  secara  positif,  supaya  sistem hukum  tersebut  akan  lebih  mendukung  pembangunan  sistem  ekonomi nasional secara positif, dan begitu pula seterusnya.
Terkait  dengan  keberadaan  diatas  ekonomi  sendiri  merupakan  suatu sistem.  Prof.  Heinz  Lampert  dalam  buku  yang  berjudul  Ekonomi  Pasar Sosial:  Tatanan  Ekonomi  dan  Sosial  Republik  Federasi  Jerman membedakan  antara:  1)  tatanan  dari  suatu  perekonomian  nasional  yang sedang  berjalan  atau  tatanan  ekonomi  efektif  yang  menjabarkan  keadaan, kejadian,  dan  karena  itu  bersifat  deskriptif;  dengan  2)  tatanan  yang diharapkan,  atau  tatanan  ideal  atau  konsep  tatanan  kebijakan.  Tatanan ekonomi didasarkan pada hukum positif atau hukum yang berlaku ( Positive Law ).  Sedangkan  pengertian  terhadap  sistem  sebagai  tatanan  yang  ideal untuk  sebagian  berhubungan  dengan  konstitusi  dan  untuk  sebagian  lagi hukumnya  masih  harus  dibangun  untuk  mencapai  sistem  ekonomi  maupun sistem  hukum  yang  mendukungnya.  Selanjutnya  Heinz  Lampert mengatakan  bahwa  “Sifat  instrumental  haruslah  dimiliki  suatu  tatanan ekonomi  untuk  mengatasi  tiga  masalah  yang  terdapat  dalam  setiap masyarakat ekonomi, yaitu: pertama, fungsi perekonomian harus dijalankan dan  diamankan;  kedua,  semua  aktivitas  ekonomi  harus  dikoordinasikan dengan jelas; dan ketiga, tatanan ekonomi harus dijadikan sebagai alat bagi pencapaian tujuan-tujuan dasar politik.
Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan rendahnya peringkat kemudahan  berusaha  meliputi:  perizinan  yang  rumit  dalam  memulai berusaha, upaya terhadap pengadaan lahan ynag berbelit, akses pembiayaan yang  sulit  didapatkan,  dan  penyelesaian  kepailitan  yang  masih  rumit. Disamping  itu  efisiensi  terhadap  birokrasi  di  Indonesia  perlu  ditingkatkan sehingga  menjadi  modal  utama  dalam  meraih  tingkat  kepercayaan  asing untuk  berinvestasi  di  Indonesia.  Sehingga  menjadi  sudah  keharusan  untuk melakukan  perbaikan  iklim  investasi  dan  peningkatan  investasi  dalam rangka  mewujudkan  peningkatan  produktivitas  dan  daya  saing  untuk mendorong terciptanya lapangan kerja.
Metode  yang  dimiliki omnibus  law dipandang  dapat  mewujudkan upaya  kemudahan  dalam  berinvestasi  sehingga  dinilai  sebagai  jalan  keluar
untuk  menyelesaikan  persoalan  terkait  iklim  investasi.  Disamping  itu, omnibus  law juga  dinilai  sebagai  suatu  sarana  dalam  melakukan pengharmonisasikan terhadap berbagai aturan terkait banyak perizinan yang tumpang tindih berusaha di Indonesia.
Jika dimaknai lebih mendalam terhadap istilah pembangunan hukum, memiliki  makna  yang  cenderung  menyeluruh  dan  mendasar  apabila dibandingkan  dengan  istilah  pembinaan  hukum  atau  pembaharuan  hukum. Pemaknaan  terhadap  pembinaan  hukum  mengarah  pada  efisiensi,  dalam artian meningkatkan efisien hukum. Sedangkan pembaharuan hukum sendiri dimaknai sebagai upaya dalam penyusunan suatu tata hukum terkait dengan perubahan  masyarakat.  Sehingga  dari  pemaknaan  istilah-istilah  tersebut maka pembangunan hukum tidak hanya ditujukan pada aturan atau substansi hukum,  akan  tetapi  juga  struktur  atau  kelembagaan  hukum  serta  budaya hukum masyarat.
Terkait  peningkatan  daya  saing  bangsa,  politik  hukum  di  Indonesia sudah  seharusnya  diarahkan  kepada  pembangunan  hukum  dalam  rangka mendukung  terciptanya  pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan;  memberikan pengaturan permasalan terkait dengan ekonomi, utamanya dunia usaha dan industri;  serta  mewujudkan  terciptanya  kepastian  investasi,  berupa penegakan  dan  perlindungan  hukum.  Upaya  kea  rah  pembangunan  hukum terlihat lebih tepat dan relevan jika diarahkan terhadap pembangunan bidang hukum  ekonomi.  Sehingga  menjadi  landasan  untuk  mengetahui  terlebih dahulu  3  (tiga)  aspek  yang  mempengaruhi  konsep  dalam  pembangunan hukum  ekonomi  secara  langsung,  yang  meliputi  pertama,  peran  hukum dalam  bidang  ekonomi;  kedua,  pengaruh  globalisasi  hukum;  dan  ketiga, keberadaan sistem ekonomi.
Douglass  C.  North  yang  merupakan  pemenang  nobel  tahun  1993 dalam  bidang  Ilmu  ekonomi  mengungkapkan  dalam  sebuai  essei  dengan judul  “ Institutions  and  Economic  Growth:  An  Historical  Introduction” bahwa  kunci  dalam  memahami  pentingnya  peranan  hukum  dalam pengembangan  atau  bahkan  penekan  pertumbuhan  ekonomi  terdapat  pada pemahaman  sebuah  konsep  ekonomi  “ transaction  cost ”  atau  biaya-biaya transaksi. Transaction  cost yang  dimaksud  pada  konteks  ini,  merupakan biaya-biaya  non  produktif  yang  mesti  ditanggung  dalam  mencapai  suatu transaksi ekonomi. Secara lebih spesifik terdapat tiga komponen dasar biaya transaksi yang mencakup:
1. Ongkos untuk menggunakan pasar (market transaction costs) dan
2. Biaaya  melakukan  hak  untuk  memberikan  pesanan  (orders)  di  dalam perusahaan (managerial transaction costs).
Selain  itu,  cakupan  terhadap  rangkaian  biaya  yang  ditujukan menggerakkan  dan  menyesuaikan  sistem  yang  termanifestasikan  dalam kerangka politik kelembagaan ( political transaction costs ) harus terkandung dalam komponen yang ketiga. Sehingga beban masyarakat  konsumen yang disebabkan transaction  cost yang  tinggi  penyebab  dampak  peningkatan harga jual dapat dihindari (Sulistiyono & Rustamaji, 19: 2009).
Menurut  riset  studi  yang  dilakukan  Burg’s  terkait  hukum  dan pembangunan,  agar  hukum  tidak  menjadi  penghambat  ekonomi  harus melibatkan  5  (lima)  unsur  yang  wajib  dikembangkan,  yaitu  stabilitas ( stability ),  prediksi  ( predictability ),  keadilan  ( fairness ),  pendidikan ( education ),  dan  pengembangan  khusus  dari  sarjana  hukum  ( the  special developmetn  abilities  of  the  lawyer ).  Burg’s  menambahkan  bahwa keberadaan terhadap unsur pertama dan kedua di atas menjadi prasyarat agar sistem  ekonomi  berfungsi.  Dalam  hal  ini  stabilitas  berfungsi  sebagai pengakomodasian dan penghindaran adanya kepentingan-kepentingan yang saling  bersaing.  Sedangkan  prediksi  menjadi  kebutuhan  agar  dapat memperediksi  ketentuan-ketentuan  yang  berhubungan  dengan  ekonomi  di suatu negara.
Urgensi  menciptakan  kewibawaan  hukum  melalui  praktik omnibus law memainkan peranan hukum di bidang ekonomi terutama dalam rangka mencapai  tujuan  ekonomi  yaitu:  melahirkan  suatu  iklim  ekonomi  yang kondusif  dan  dapat  menciptakan  suatu  keadaan  yang  menarik  investasi, mewadahi dinamika kegiatan ekonomi, menciptakan kegiatan ekonomi yang efisien  dan  produktif,  dan  mewujudkan  daya  prediktabilitas  terhadap tantangan di masa mendatang.
Dilihat  dari  urgensi  pemahaman  konsep  ekonomi  “ transaction  cost ”, omnibus akan  dapat  berfungsi  menemukan  dan  menentukan  strategi pengembangan  maupun  penekanan  pertumbuhan  ekonomi  dengan mengendalikan  biaya-biaya  nonproduktif  yang  harus  ditanggung  untuk mencapai  suatu  transaksi  ekonomi.  Sedangkan  dilihat  berdasarkan  urgensi mempertahankan tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia omnibus diharapkan  mampu  mewujudkan  pengharapan  individu-individu  dalam kegiatan  ekonomi  modern  guna  menentukan  ekuilibrium  ekonomi  dan stabilitas ekuilibirum yang telah dicapai.
Terkait dengan prioritas pembangunan hukum (hukum ekonomi) oleh penguasa  (presiden)  maka  keberadaan  pratik omnibus  law sebagai  faktor pemand  u,  pembimbing,  dan  menciptakan  iklim  kondusif  pada  bidang ekonomi. Tarikan ke atas beragam bentuk model law , uniform law, the rules of  international  organizations ,  atau  konvensi  internasional  ini  harus  dikaji proses  pembentukannya,  pelaksanaannya,  penerapannya,  penemuannya, penelitiannya,  serta  secara  sistematik  cara  mempelajari  dan  pengarahan hukumnya,  jika  pengaruh  negatif  globalisasi  hukum  ingin  dinegasikan.
Pengembangan omnibus ini sangat mendesak untuk dilakukan.
Pembangunan  hukum  ekonomi  menempati  posisi  penting  untuk diprioritaskan  karena  fungsi  vital  yang  dikandungnya.  Setelah  mengurai ketiga  aspek  yang  secara  langsung  memepngaruhi  konsep  pembagnunan hukum  ekonomi,  dapat  diketahui  bahwa  konsep  pembangunan  hukum ekonomi  merupakan  titik  temu  antara  sistem  hukum  dan  sistem  ekonomi dalam upayanya mewujudkan pembangunan hukum  dan ekonomi di  dalam rangkaian penahapan pembangunan bangsa.
Reformasi  terhadap  substansi  hukum  ekonomi  atau  pembangungan dengan  mendasarkan  pada  perombakan  hukum  secara  mendasar  yang
memiliki  kualitas  paradigmatic  dapat  dimaknai  dalam  praktik omnibus  law di  Indonesia.  Kristalisasi  perebutan  bermacam  kepentingan  yang  lebih didominasi  kekuatan  politik  dan  kepentingan  bisnis  sebagai  hakikat  yang tidak  bisa  dihindari  dalam  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  di bidang  ekonomi.  Selain  itu,  juga  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  teknis pekerjaan  dalam  meramu  sistem  hukum  dan  sistem  ekonomi  yang diberlakukan di sautu negara. Ditinjau dari teori hukum menjadi jelas bahwa fenomena  tersebut  jauh  meninggalkan  kaidah  hukum  yang  baik  adalah hukum  yang  bersifat  netral  atau  objektif.  Dalil  tersebut  sebagaimana diketahui bersama merupakan roh paradigma positivism hukum yang kental. Kepastian hukum menurut penganut positivism hukum hanya akan terwujud seandainya  hukum  dianggap  sebagai  sistem  tertutup  dan  otonom  terhadap persoalan non legal lainnya.
Pengaruh  sistem  hukum  terkait  pembuatan  produk  perundang- undangan  dalam  bidang  ekonomi,  setidaknya  sistem  hukum  di  Indonesia pada  waktu  sekarang  ini  mengalami  dua  fenomena  kolaboratif  diametral yang  seringkali  lebih  tidak  menunjukkan  paduan  warna  yang  seirama. Fenomena  kesatu  adalah  suatu  keberadaan  dimana  satu  sisi  terjadi  tarikan dari  atas  dan  ke  bawah  terkait  sistem  hukum  di  Indonesia  oleh  adanya globalisasi  hukum,  dan  tentu  saja  di  sisi  lain  tidak  lepas  dari  otonomi daerah. Pengaruh terhadap pembangunan bidang hukum ekonomi tentu saja tidak  lepas  dari  kedua  tarikan  ini,  baik  dilihat  dari  tataran  konsep  maupun implementasi.  Sedangkan  fenomena  kedua  adalah  adanya  disharmoni  yang diakibatkan oleh dualisme sistem hukum  yang berlaku di  Indonesia berupa adanya pengaruh sistem hukum yang diberlakukan di Eropa Kontinental dan sistem  hukum  yang  dikenal  dengan Anglo  Saxon atau Common  law yang ikut  mewarnai  hukum  ekonomi  pada  waktu  sekarang  ini. Omnibus merupakan  praktik  yang  diharapkan  mampu  dalam  mengatasi  disharmoni akibat dualisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia ini.

## E. Kesimpulan
Faktor daya saing yang masih relative rendah, pertumbuhan ekonomi yang  disertai  perlambatan,  dan  kurang  meratanya  pertumbuhan  ekonomi menjadi  beberapa  tantangan  dalam  upaya  menjadikan  perekonomian Indonesia  maju  dan  berdaya  saing  sesuai  visi  2045.  Ketiga  persoalan tersebut  dianalisis disebabkan antara lain iklim berusaha di  Indonesia yang tidak  kondusif  serta  investasi  di  Indonesia  yang  rendah  dan  tidak  merata. Praktik  omnibus  terkait  pembangunan  hukum  ekonomi  di  Indonesia memiliki  beberapa  kelebihan  yaitu  bahwa  (1)  perubahan  kebijakan  terkait dengan perekonomian yang ingin dilakukan oleh Pemerintah dan/atau DPR akan  lebih  cepat  dilakukan  dengan  metode  omnibus,  dibandingkan  dengan melakukan  amandemen  peraturan  perundang-undangan  satu-persatu,  (2) karena  prosesnya  yang  lebih  cepat,  metode  ini  tidak  memerlukan  biaya penyusunan  dan  pembahasan  yang  besar,  (3)  keterkaitan  antara  ketentuan yang  diatur  melalui  Omnibus  law  dapat  dilihat  oleh  parlemen,  sehingga
dapat  memberikan  gambaran  yang  lebih  komprehensif  dan  karenanya memudahkan pelaksanaan harmonisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhi  Setyo  Prabowo  et  al.,  “Politik  Hukum  Omnibus  Law  di  Indonesia” Jurnal PAMATOR , Vol. 13, No.1, 2020.
Adi  Sulistiyono  &  Muhammad  Rustamaji, Hukum  Ekonomi  Sebagai  Panglima , Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009.
Agnes  Fitryantica,  “Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia melalui  Konsep  Omnibus  Law” Jurnal  Gema  Keadilan ,  Vol.  6,  No.3, 2019.
Ahmad  Uil  Aedi,  et  al.,  “Arsitektur  Penerapan  Omnibus  Law  melalui Transplantasi  Hukum  Nasional  Pembentukan  Undang-Undang” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , Vol. 14, No.1, 2020.
Barbara Sinclair, Unortodhox Lawmaking: New  Legislative Processes in  the U.S Congress , Los Angeles: Sage, 2012. Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global , Bandung: PT Alumni, 2013. Gunawan  Widjaya, Transplantasi  Trusts  Dalam  KUH  Perdata,  KUHD  dan Undang-Undang Pasar Modal , Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008. Hitching  Glen  S.Krutz, a  Ride:  Omnibus  Legislating  in  the  U.S ,  Congress  12, 2001.
Ima  Mayasari,  “Kebijakan  Reformasi  Regulasi  Melalui  Implementasi  Omnibus Law  di  Indonesia” Rechts  Vinding: Jurnal  Media  Pembinaan  Hukum Nasional , Vol. 9, No.1, 2020.
Jimly Asshiddiqie, “UU Omnibus law”, https://www.jimlyschool.c o m / b a c a / 3 4 / u u-o m n i b u s-o m n i b u s-l a w-p e n y e d e r h a n a a n-l e g i s l a s i-dan-k o d i f ik a s i-administratif, diakses 21 November 2020.
Roger Cotterrell, Law, Culture, and Society , England: Ashgate, 2006.