Vol. 3, No. 1, Desember 2022 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## PEMBERDAYAAN MELALUI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

## DI DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN SIAK
Talenta Yohana 1 , Eka 2 , Kasih 3
Prodi Administrasi Publik, Universitas Riau, Jurusan Administrasi Publik, Universitas Lancang Kuning, email: talenta234.unri.ac.id

## Abstrak
Penelitian Ini dilaksanakan di Kantor Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Siak. Pemberdayaan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak. Teori yang digunakan adalah teori munawar noor yang meliputi beberapa komponen utama yaitu memampukan, memberdayakan, dan melindungi. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dianalisis berdasarkan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah masih kurang baik, karena terdapat beberapa kendala yaitu pelaku usaha belum memahami perkembangan teknologi, masih ada pelaku usaha  yang  tidak  mau  berdaya,  sulit  mendapatkan  izin,  sistem  perlindungan  hukum  yang belum  selesai, minimnya anggaran yang disediakan pusat
Kata kunci: Pemberdayaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

## Abstract
The  Cooperatives  and  MSMEs  Service  in  Siak  Regency  promotes  empowerment  through  Micro,  Small, and  Medium-Sized  Enterprises  (MSMEs).  The  theory  applied  is  the  Munawar  Noor  Theory,  which  has three primary parts: protecting, enabling, and empowering. The researcher employed qualitative research techniques  and  conducted  qualitative  descriptive  analysis.  The  findings  of  this  study  show  that  the implementation  of  the  micro,  small,  and  medium-sized  business  empowerment  program  is  still  not  good due  to  a  number  of  obstacles,  including  business  actors'  lack  of  understanding  of  technological developments,  their  continued  resistance  to  being  empowered,  their  difficulty  in  obtaining  permits,  the incompleteness of their legal protection systems, and the lack of funding provided by the center.
Keywords: Empowerment, Micro, Small and Medium Enterprises
Vol. 3, No. 1, Desember 2022 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Pemberdayaan  dari  Dinas  Koperasi  dan  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  Kabupaten  Siak akan  memberikan  wawasan  yang  luas  dan  secara langsung  melatih  para  pelaku  UMKM  agar  lebih berkompeten  dan  mampu  memunculkan  inovasi-inovasi baru dalam mendirikan usaha. UMKM memiliki peranan yang  sangat  penting,  karena  sebagian  dengan  uraian tersebut  diharapkan  kebijakan  yang  nantinya  akan dikeluarkan  oleh  pemerintah  khususnya  oleh  Dinas Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  Kabupaten  Siak  dapat  berpihak  pada  usaha mikro. pelaku usaha.  Dan untuk  membantu para  pelaku usaha  diperoleh  dengan  melakukan  kegiatan  sebagai berikut.
Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten  Siak merupakan  salah  satu  komponen  pemerintah  daerah dengan  tugas  pokok  pemberdayaan,  pendampingan pemberdayaan, pemberdayaan permodalan, dan pemberdayaan pemasaran; Oleh karena itu, peran Dinas Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten  Siak  sangat  penting. Pemberdayaan  yang  salah  satunya  adalah  program pengembangan  kewirausahaan  dan  11  pembiayaan kompetitif  bagi  usaha  kecil  dan  menengah  belum dilaksanakan secara optimal secara keseluruhan. Berikut jadwal  kerja  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten Siak:
Tabel 1.1 Program Pelatihan Yang Di Berikan Kepada Pelaku Usaha Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Siak Dari Tahun 2019
2021.
Sumber Data: Dinas Koperasi Dan UMKM Tahun 2021
UMKM dikategorikan sebagai perusahaan marjinal  karena  biasanya  berfokus  pada  pasar  lokal, menggunakan  teknologi  yang  relatif  belum  sempurna, memiliki tingkat modal yang rendah, dan memiliki akses kredit  yang  terbatas.  potensi  suatu  negara,  baik  yang sedang  berkembang  maupun  yang  sudah  berkembang, untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  signifikan  dari perkembangan ekonomi UMKM. Kabupaten Siak antara lain  meliputi  jenis,  barang,  dan  klasifikasi  perusahaan UMKM.
Pendataan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten  Siak  yang  terdiri  dari  berbagai  badan  usaha yang masih membutuhkan perhatian dan pengembangan lebih  dari  masyarakat  Siak,  untuk  dapat  menghasilkan identifikasi beberapa jenis, produk, dan kategori UMKM yang  berada  di  Kabupaten  Siak.  Tujuanya  agar  dapat meningkatkan  efektivitas  pelaku  usaha  yang  ada. Meskipun  tidak  semua  barang  UMKM  yang  dihasilkan oleh  banyak  pelaku  usaha  di  Kabupaten  Siak  dapat dijual,  namun  produk  tersebut  dipekerjakan  sebagai produk andalan masyarakat.
Pentingnya UMKM sebagai salah satu cara untuk meningkatkan  pendapatan  individu  melalui  usaha wirausaha  dalam  rangka  mendukung  pertumbuhan ekonomi  lokal,  khususnya  di  wilayah  Kabupaten  Siak. Selain itu, keberhasilan pengembangan UMKM sebagai program  pertama  dalam  pengembangan  ekonomi kerakyatan  didasarkan  pada  kompetensi  ini.  Sebuah organisasi  yang  bergerak  di  bidang  produk  dan  jasa, Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten  Siak  berdiri pada tahun 2001 dan saat ini berkedudukan di kompleks perkantoran  Tanjung  Agung,  Kecamatan  Mempura,
Kabupaten Siak. Inisiatif pemerintah untuk
meningkatkan  ekonomi  dan  kesejahteraan  rakyat diuraikan  di  atas.  Menerapkan  strategi  dapat  membantu Anda  mendapatkan  hasil  yang  Anda  cari  karena  dapat dimanfaatkan  untuk  menghasilkan  sumber  daya  dan menciptakan  peluang  bagi  organisasi  untuk  mencapai tujuan mereka.
Karena  fleksibilitas  anggaran  saat  ini,  koperasi dan  dinas  UMKM  di  Kabupaten  Siak  telah  menaikkan dan  menurunkan  program  dan  anggaran  pelatihan UMKM,  sehingga  perlu  diperkirakan  bahwa  pelatihan akan berlangsung. dijadikan sebagai pelaku usaha untuk memberdayakan  masyarakat.  Program  yang  seharusnya berjalan dengan dana yang dialokasikan berhenti bekerja sebagai akibatnya. Kemudian ada fenomena, khususnya penurunan  penggunaan  APBD  untuk  program  UMKM di koperasi jasa pelaku usaha.
Vol. 3, No. 1, Desember 2022 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
Pemerintah  telah  melakukan  sejumlah  inisiatif untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM).  Saat  ini Kabupaten  Siak  merupakan  salah  satu  daerah  di  Riau dengan  jumlah  penduduk  kurang  mampu  yang  cukup besar.  Pemerintah  telah  mengambil  tindakan  untuk memberdayakan  masyarakat  melalui  program  usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menanggapi kemiskinan yang ada saat ini. Mereka yang mendapat  bantuan  UMKM  dari  pemerintah  diharapkan nantinya mampu mengelola usaha yang telah dicanangkan  sejak  awal.  Oleh  karena  itu,  pemerintah diharapkan dapat memperkuat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam pelaksanaannya.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Program Pemberdayaan.
Program,  menurut  Muhaimin  (2009:349),  adalah pernyataan  yang  menarik  kesimpulan  dari  berbagai tujuan  yang  saling  berhubungan  untuk  mencapai  suatu tujuan.  Oleh  karena  itu,  tujuan  dari  program  ini  dapat disimpulkan sebagai pernyataan yang menarik kesimpulan  dari  sejumlah  tujuan  yang  harus  dicapai semuanya.
Berkenaan dengan pekerjaan, kegiatan sosial, dll, Totok  dan  Poerwoko  (2012:  27)  mendefinisikan pemberdayaan sebagai: upaya untuk memenuhi kebutuhan  yang  diinginkan  oleh  individu,  kelompok, dan  masyarakat  yang  lebih  besar  sehingga  mereka memiliki kekuatan untuk memilih dan memiliki kendali atas  lingkungan  mereka  untuk  memenuhi  keinginan mereka.  Agar  masyarakat  dapat  memenuhi  keinginan orang  secara  efektif  dan  menciptakan  dunia  yang  lebih makmur, ia harus mengeluarkan usaha atau kekuatan.
Penyediaan sumber daya, peluang, informasi, dan keterampilan  kepada  orang-orang  untuk  memperkuat kapasitas  mereka  dalam  menentukan  masa  depan mereka  dan  untuk  berpartisipasi,  pemberdayaan  ini definisikan oleh Ifa (2010: 182)
Dalam  sudut  pandang  pemberdayaan,  Sutrisno (2013, 185) mengatakan, masyarakat diberi kewenangan untuk mengurus sendiri pembiayaan pembangunan, baik dari  pemerintah  maupun  dari  pihak  lain,  selain  syarat harus mengikuti proses pemilihan. mengatur, melaksanakan, dan  memberi dampak bagi pertumbuhan dan kehidupan masyarakat.
Jika  program  direncanakan  dan  dilaksanakan secara berkelanjutan dari segi ekonomi dan sosial, maka pemberdayaan  masyarakat  sejalan  dengan  prinsip pembangunan  berkelanjutan.  Menurut  Munawar  Noor, prinsip  dasar  pengabdian  kepada  masyarakat  adalah kegiatan  pemberdayaan  dan  pembangunan,  yang  dapat dilihat dari tiga sudut, antara lain:
1. Pemungkinan  (enabling)  Yaitu  membuka  peluang bagi masyarakat untuk berkembang. Setiap komunitas  memiliki  kapasitas  untuk  mandiri  dan dapat berkembang lebih jauh.
2. Penguatan  (empowering)  Yaitu  mengendalikan  dan memanfaatkan potensi masyarakat dengan menyiapkan  infrastruktur  yang  dibutuhkan  dan menciptakan  kemungkinan  komersial  yang  akan memungkinkan  penduduk  setempat  untuk  mencari nafkah.  Untuk  meningkatkan  keterampilan  dan kemampuan  manajerial,  metode  yang  digunakan adalah capacity building atau pelatihan.
3. Perlindungan  (protecting)  Yaitu  membuat  batasan yang  jelas  dan  ketat  untuk  melindungi  yang  rentan, mencegah  persaingan  tidak  sehat  dan  eksploitasi terang-terangan  terhadap  yang  lemah,  dan  membela yang lemah.

## Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
Dalam  Bab  1  Pasal  1  UU  No.  20  Tahun  2008 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM) disebutkan bahwa:
1. Usaha mikro adalah usaha produktif yang diselenggarakan  oleh  orang  atau  badan  hukum perseorangan  yang  memenuhi  persyaratan  usaha mikro yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha  kecil  adalah  kegiatan  ekonomi  konstruktif yang  dilakukan  secara  mandiri  oleh  orang  atau organisasi  yang  bukan  merupakan  cabang  atau  anak perusahaan  dari  usaha  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau entah  bagaimana  terintegrasi  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Perusahaan  menengah  atau besar  yang  memenuhi persyaratan  untuk  perusahaan kecil berdasarkan undang-undang ini.
3. Usaha  menengah  adalah  Orang  perseorangan  atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang menguntungkan  yang  dilakukan  sendiri-sendiri  dan tidak dilakukan sebagai anak perusahaan atau cabang perusahaan  lain  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau
Vol. 3, No. 1, Desember 2022 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
diintegrasikan baik langsung maupun tidak langsung dengan  usaha  kecil  atau  usaha  besar  dengan  jumlah bersih aset atau hasil penjualan tahunan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ini.
Menurut Munawar Noor, kegiatan pemberdayaan dapat  dilihat  dalam  Konsep  Dasar  Pengabdian  Kepada Masyarakat:  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  (2020) dari tiga sudut yaitu:
a. Pemungkinan (enabling)
b. Penguatan (empowering)
c. Perlindungan (Protecting)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas  Koperasi  dan UMKM  Mempura,  Kabupaten  Siak,  Riau,  di  Jl.  Jalan tanpa  nama  di  dekat  Sungai  Mempura.  Karena  penulis mengangkat  studi  kasus  di  dinas  koperasi,  mikro,  kecil, dan menengah di Kota Pekanbaru dan juga menemukan masalah atau gejala di dinas koperasi, mikro, kecil, dan menengah  di  kabupaten  Siak,  maka  penulis  mengambil keputusan untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberdayaan  Melalui  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Siak.
Jika  program  dikembangkan  dan  dilaksanakan dengan pertimbangan yang memadai untuk keberlanjutan  dari  sudut  pandang  ekonomi  dan  sosial, maka  pemberdayaan  masyarakat  sejalan  dengan  prinsip pembangunan berkelanjutan.
Format  program  ini  adalah  pemberdayaan UMKM  melalui  produksi  olahan  hasil  bumi  seperti buah-buahan,  sayuran,  kerajinan,  dan  barang  lainnya. Oleh  karena  itu,  pemerintah  mendukung  para  pelaku UMKM  melalui  inisiatif-inisiatif  seperti  ini  yang memungkinkan masyarakat untuk berwirausaha; manfaat sosial yang terlihat adalah penciptaan lapangan kerja,  peningkatan  ekonomi  lokal,  dan  penurunan kemiskinan.
Peneliti  dalam  penelitian  ini  berkonsentrasi  pada bagaimana  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  di  Kabupaten Siak  melaksanakan  program  pemberdayaan  melalui usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM).  Harus mencapai target indikator yang tertuang dalam Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  UMKM, dengan  Turunan  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7
Tahun  2021  Tentang  Fasilitasi,  Perlindungan  dan Pemberdayaan UMKM, Sesuai Peraturan Bupati Nomor 24  Tahun  2021  Tentang  Penataan  Ruang,  Agar  Tertib untuk  Mendukung  Beroperasinya  UMKM  secara Optimal.  Strategi  Koperasi,  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  Kabupaten  Siak  Tahun  2016–2017  Peneliti menemukan  bahwa  ada  tiga  faktor  yang  mempengaruhi UMKM,  sesuai  dengan  gagasan  Munawar  Noor  yang disampaikan  dalam  buku  konsep  inti  pengabdian masyarakat:  pengembangan  dan  pemberdayaan  tahun 2020.

## 1. Pemungkinan (Enabling)
Masyarakat memiliki kapasitas untuk mengembangkan UMKM mereka, dan semua masyarakat  memiliki  kapasitas  untuk  menjadi  lebih mandiri  dan  berkembang.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti mengkaji lebih jauh potensi yang mungkin dimiliki oleh dinas koperasi dan UMKM di Kabupaten Siak.
Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten  Siak sangat  berperan  dalam  pengembangan  produk  UMKM di  Kabupaten  Siak  dengan  memanfaatkan  potensi  atau kemampuan  masing-masing  pelaku  usaha.  Dinas Koperasi menawarkan bantuan berupa inisiatif pemasaran  yang  dijalankan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Siak.
Dengan melakukan promosi untuk memperkenalkan  produk  UMKM  Kabupaten  Siak kepada pelaku usaha melalui event-event yang diadakan oleh  pemerintah  kabupaten  Siak,  para  pelaku  usaha dapat memaksimalkan usahanya sehingga lebih berkembang berkat dukungan yang diberikan oleh Dinas Koperasi  dan  UMKM  dalam  meningkatkan  UMKM  di masyarakat. . Melalui hal tersebut, inisiatif pemberdayaan  di  Dinas  Koperasi  dan  UMKM Kabupaten Siak dikatakan berhasil dari segi potensi atau kemampuan.
a. Mempunyai Kemampuan Untuk Mandiri
kemampuan  bertindak  mandiri  agar  Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Siak berhasil melaksanakan  Program  Pemberdayaan  melalui  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM).  Wawancara dengan  Direktur  Bidang  UMKM  Dinas  Koperasi  dan UMKM Kabupaten Siak menunjukkan hal tersebut.
Menurut  teori  Munawar  Noor,  pemberdayaan dapat  diwujudkan  kepada  beberapa  pelaku  usaha  yang ingin  mengembangkan  usahanya  dengan  kemampuan atau  potensi  kemandirian  pelaku  usaha  tersebut. Kemampuan  mandiri  dalam  Enabling  Indicator  yaitu
Vol. 3, No. 1, Desember 2022 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
pelaku  usaha  dapat  dikatakan  mandiri  dalam  hal kemampuan  atau  potensi  yang  dimiliki  oleh  masing- masing  pelaku  usaha  itu  sendiri.  Dengan  adanya sosialisasi  dan  edukasi  yang  diberikan  oleh  Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak melalui kemajuan teknologi  atau  digital  seperti  pelatihan  pengembangan usaha bagi masing-masing pelaku usaha yaitu pemasaran  di  bisnis  whatsapp,  marketplace  facebook, dan desain produk yang mulai meningkat kapabilitasnya. masing-masing  pelaku  usaha.  Namun,  tidak  semua pelaku  usaha  dalam  proses  pelatihan  mengetahui digitalisasi ini.

## 2. Penguatan (Empowering)
Mengelola dan memanfaatkan potensi masyarakat  dengan  menyiapkan  infrastruktur  dan fasilitas  yang  diperlukan  serta  menciptakan  peluang komersial yang memungkinkan masyarakat menghasilkan  uang.  Untuk  meningkatkan  kompetensi manajerial,  pendekatan yang digunakan  adalah  capacity building atau pelatihan.
a. Mengelola Dan Memanfaatkan Potensi
Agar  Indikator  Pemberdayaan  dapat  berfungsi dengan  baik,  maka  Dinas  Koperasi  dan  UMKM Kabupaten  Siak  harus  secara  efektif  mengelola  dan memanfaatkan  potensi  untuk  keberhasilan  pelaksanaan Program Pemberdayaan melalui UMKM. Hal ini terlihat dari perbincangan dengan Kepala Bidang UMKM Dinas Koper. Dengan menguasai dan memanfaatkan kemampuan  masing-masing  pelaku  usaha,  Dinas Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten  Siak  akan  terus mendorong  batas  kemampuannya.  Gagasan  yang dikemukakan  Munawar  Noor  yang  menekankan  pada penguatan  (empowerment)  mendukung  hal  tersebut. Dengan  meningkatkan  kemampuan  usahanya  melalui sosialisasi  atau  pelatihan  yang  ditawarkan  oleh  Dinas Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten  Siak,  para  pelaku usaha  dapat  lebih  memahami  keterampilan  yang dimiliki.

## KESIMPULAN
Badan  Pelaksana  Dinas  Koperasi  dan  UMKM Kabupaten Siak telah melaksanakan program Pemberdayaan  Melalui  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  di  Kabupaten  Siak  sesuai  dengan  ketentuan, namun  terdapat  beberapa  kendala  yang  menghambat pelaksanaannya secara maksimal.
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM) digunakan untuk melaksanakan Program Pemberdayaan. Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten  Siak  masih mengalami  berbagai  permasalahan  yang  menimbulkan klaim bahwa Program Pemberdayaan belum dilaksanakan  secara  efektif.  Masalah-masalah  ini termasuk  tantangan  dalam  menangani  izin  perusahaan dan  kurangnya  dana  dalam  anggaran  yang  dialokasikan oleh pusat. kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Siak.  Dalam  rangka  mendorong  potensi  pelaku  usaha, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak akan terus mengelola  dan  memanfaatkan  kapasitas  masing-masing pelaku  usaha  sekaligus  memberikan  pelatihan  dan pembinaan pemasaran digitalisasi agar dapat mengembangkan produk usahanya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  disampaikan  kepada  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Riau  yang  telah mendanai  keberlangsungan  jurnal  ini.memberi  bantuan pelaksanaan penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA
Edy Sutrisno. 2013. Budaya Organisasi . Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group.
Ismayanti, Pengantar Pariwisata , (Jakarta: PT Grafindo,
2010), hal. 4
Muhaimin, dkk. (2009). Manajemen Pendidikan Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato. 2015.
Pemberdayaan Masyarakat , Bandung: Alfabeta.
Tiktik Sartika Partomo&Abd. Rachman Soejoedono,
“ Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi” , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 13.
Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di
Indonesia:  Isu-Isu  Penting, (Jakarta:  LP3ES, 2012),
hal. 11.
Pandji Anoraga, Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana 2010), hal. 32 Ade Resalawati, Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia , (Skripsi: Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hal. 31. Anggraeni, Wilfarda Charismanur, Wulan Puspita Ningtiyas, and Nurdiyah Nurdiyah. " Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 di Indonesia ." Journal of Government  and  Politics  (JGOP)  3.1  (2021):  47- 65. EKA, Eka. Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Rumbai Pesisir . Jurnal Niara, 2017, 9.2: 100-109. Munawar Noor, Pemberdayaan Masyarakat , Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2,Juli 2011. Putra, Adnan Husada. " Peran UMKM dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Blora ." Jurnal Analisa Sosiologi 5.2 (2016): 40-52.
Sarfiah, Sudati Nur, Hanung Eka Atmaja, and Dian
Marlina Verawati. " UMKM sebagai pilar
membangun ekonomi bangsa. " Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) 4.2 (2019): 137-146. Suci, Yuli Rahmini. " Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia ." Jurnal ilmiah cano ekonomos 6.1 (2017): 51-58.