## Equator Journal of Management and Entrepreneurship
Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Vol.11, No.03 (Juli 2023): (146-161)

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kualitas Layanan sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak)
Rangga Deseverians
a Magister Manajemen Universitas Tanjungpura, Jl. Adi Sucipto, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat *Email : b2041211009@student.untan.ac.id
(Diterima 13 Februari 2023; Disetujui 24 Juli 2023; Dipublikasikan 28 Juli 2023)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak, sanksi  perpajakan,  dan  pemeriksaan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  kualitas layanan  sebagai  variabel  moderasi.  Pengambilan  sampel  menggunakan Purposive  Sampling, yaitu  salah  satu  jenis non-probability  sampling yang  dalam  teknik  penentuan  sampelnya menggunakan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Sampel pada penelitian ini di ambil 5 orang  setiap  hotel  sehingga  jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  220  orang.  Teknik analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan moderate regression analysis (MRA)  dengan software SPSS  25.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sanksi  perpajakan  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak akan tetapi arah hubungannya negatif. Pemeriksaan pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Kualitas  layanan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.  Kualitas  layanan  tidak  memoderasi  pengaruh  pemeriksaan  perpajakan  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Layanan

## PENDAHULUAN
Memasuki  pembangunan  jangka  panjang,  pemerintah  Indonesia  berusaha menghilangkan sumber penerimaan pemerintah terutama dari sektor pajak yang menjadi sumber  utama.  Langkah  pemerintah  dimulai  dengan  reformasi  perpajakan  yang komprehensif  pada  tahun  1983,  dan  sejak  itu  Indonesia  telah  mengadopsi  sistem Self- Assessment ,  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberikan  wewenang  kepada  wajib  pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang (Lesmana & Setyadi, 2020). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran  umum.  Pajak  juga  merupakan  sumber  penerimaan  negara  disamping penerimaan  dari  sumber  migas  dan  non  migas.  Adanya  beban  tanggung  jawab  yang dipikul  oleh  masing-masing  pemerintah  daerah  dengan  tujuan  untuk  dapat  memenuhi kebutuhannya  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009,  pajak  hotel  sendiri  diartikan sebagai  pajak  atas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  hotel.  Sedangkan  hotel  adalah  suatu bangunan  khusus,  termasuk  bangunan  lain  yang  terpadu,  dikelola  dan  dimiliki,  dalam
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak) Rangga Deseverians
rangka menyediakan akomodasi/peristirahatan, pelayanan dan/atau fasilitas lain dengan akomodasi/istirahat berbayar. Dari sekian banyak sumber pendapatan asli daerah, pajak merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  yang  sangat  penting  karena  setiap tahunnya  pajak  daerah  mampu  memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar  terhadap pendapatan daerah.
Hal  ini  membuktikan  bahwa  kepatuhan  pajak  para  pelaku  bisnis  perhotelan merupakan faktor utama yang menentukan besarnya penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  merupakan  masalah  yang  sangat penting di Indonesia karena wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan  berdampak  negatif  bagi  pemerintah  yaitu  penurunan  penerimaan  kas  pemerintah (Ariyanto, Andayani, & Putri, 2020). Menurut Devos & Zackrisson (2015) Kepatuhan wajib pajak  dapat  dikatakan  kepatuhan  terhadap  kewajiban  pelaporan  pajak  jika  wajib  pajak memenuhi  dan  melaporkan  kewajibannya  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor, internal dan eksternal.
Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dipengaruhi  beberapa  faktor,  salah  satunya  adalah kedasaran  wajib  pajak.  Kesadaran  wajib  pajak  merupakan  faktor  yang  dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Andreas & Savitri (2015) kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan melaksanakan kewajiban pajak dengan sukarela. Semakin  tinggi  kesadaran  wajib  pajak  maka  pemahaman  dan  pelaksanaan  kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Juliantari, Sudiartana, & Dicriyani (2021), Arini & Sumaryanto (2019), dan Perdana & Dwirandra (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Untuk  menjamin  ketertiban  dan  ketertiban  dalam  perpajakan,  maka  ditetapkan sanksi  perpajakan  bagi  mereka  yang  melanggar  perpajakan.  Sanksi  perpajakan  adalah tindakan  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  mengenai  pajak  yang  sengaja  atau  tidak sengaja dilanggar. Sanksi ini juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengidentifikasi wajib  pajak  yang  melanggar  peraturan  kewajiban  (Darmayanti,  2016).  Hal  ini  didukung oleh  penelitian  yang  dilakukan  Juliantari,  Sudiartana,  &  Dicriyani  (2021)  dan  Artha  & Setiawan  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pemeriksaan pajak merupakan kunci kepatuhan wajib pajak, karena pemeriksaan pajak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Pemeriksaan pajak  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  karena  salah  satu  tujuan penting  dari  pemeriksaan  adalah  untuk  memeriksa  kepatuhan  wajib  pajak,  yang  akan berdampak  pada  peningkatan  penerimaan  pajak.  Menurut  Dewi  &  Sukartha  (2015) pemeriksaan  merupakan  suatu  cara  bagi  Wajib  Pajak  untuk  menjaga  koridor  peraturan perpajakan dan fiskus dalam memenuhi kewajibannya tidak hanya untuk kegiatan resmi, tetapi  juga  untuk  meningkatkan  memperkuat  kebenaran  transaksi  dan  mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Wajib Pajak patuh. melaksanakan tugas  kedinasan  dan  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  pembayaran  pajak.  Hal  ini didukung  oleh  penelitian  Suryani  &  Saleh  (2018)  dan  Arini  &  Sumaryanto  (2019)
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak) Rangga Deseverians
menyatakan  bahwa  pemeriksaan  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan fiskus dalam proses perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak.  Karena  pelayanan  pajak  sangat  efektif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam pembayaran  pajak,  maka  kantor  pajak  harus  selalu  memberikan  pelayanan  yang  ramah, adil  dan  sehat  kepada  wajib  pajak  dan  dapat  meningkatkan  kesadaran  akan  tanggung jawab  wajib  pajak  (Harefa,  Rimbun,  &  Sidabutar,  2021).  Hasil  penelitian  Harefa  & Sidabutar  (2021),  dan  Putri  &  Hunein  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  kualitas  layanan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KAJIAN LITERATUR Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan ketaatan dan kesadaran atas pembayaran dan  pelaporan  yang  benar  atas  kewajiban  perpajakan  reguler  dan  tahunan  wajib  pajak yang  bersangkutan  berupa  sekelompok  orang  dan/atau  modal  yang  sesuai  dengan ketentuan  perpajakan  yang  berlaku.  Pengertian  kepatuhan  wajib  pajak  menurut  Gunadi (2013)  berarti  bahwa  wajib  pajak  bersedia  memenuhi  kewajiban  perpajakan  nya  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku  tanpa  perlu  dilakukan  pemeriksaan,  penyidikan, peringatan atau ancaman serta penerapan sanksi hukum dan administratif.
Rahayu  (2017)  kepatuhan  pajak  adalah  ketaatan,  kepatuhan  dan  kepatuhan  dan pelaksanaan  ketentuan  perpajakan.  Dengan  demikian,  wajib  pajak  yang  patuh  adalah wajib  pajak  yang  taat,  memenuhi,  dan  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  nya  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Dari  pengertian  tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah suatu tindakan wajib dan ketaatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan nya, seperti mengisi formulir  perpajakan  secara  lengkap  dan  jelas,  menghitung  jumlah  pajak  yang  terutang dengan  benar  dan  membayar  pajak  yang  terutang  tepat  pada  waktunya.  sesuai  dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  adalah  elemen  yang  ada  untuk  memahami  bagaimana  berperilaku dengan  orang-orang  atau  bagaimana  bereaksi  terhadap  kenyataan.  Menurut  Nurlaela (2013)  ada  tiga  jenis  kesadaran  tentang  pembayaran  pajak.  Pertama,  kesadaran  bahwa pajak  merupakan  bentuk  partisipasi  untuk  mendukung  pembangunan  negara,  pajak digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua,  kesadaran  bahwa  keterlambatan  pembayaran  pajak  dapat  merugikan  negara. Wajib pajak membayar pajak karena memahami bahwa keterlambatan pembayaran pajak dapat  menghambat  pembangunan  negara.  Ketiga,  kesadaran  bahwa  pajak  ditetapkan dengan  undang-undang  dan  dapat  ditegakkan.  Wajib  pajak  membayar  pajak  karena membayar  pajak  didasarkan  atas  dasar  hukum  yang  kuat  dan  merupakan  kewajiban mutlak bagi setiap warga negara.
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak)

## Rangga Deseverians
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan  dimana  wajib  pajak  mengetahui,  menghormati  dan  mematuhi  ketentuan perpajakan  yang  berlaku  serta  memiliki  kemauan  dan  keinginan  untuk  memenuhi kewajiban  perpajakan  nya.  Besarnya  pajak  dihitung  oleh  wajib  pajak  sendiri,  kemudian membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## Kualitas Layanan
Berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jendral  Pajak  Nomor  PER-02/PJ/2014  Pasal  1 Ayat 2, pengertian pelayanan perpajakan adalah Pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di  lingkungan  Direktorat  Jendral  Pajak  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan perpajakan  yang  berlaku.  Standar  kualitas  pelayanan  prima  kepada  Wajib  pajak  akan terpenuhi  bilamana  Sumber  Daya  Manusia  aparat  pajak  dapat  melaksanakan  tugasnya secara professional, disiplin dan transparan, dalam Kondisi Wajib Pajak merasa puas atas pelayanan  yang  diberikan  maka  cenderung  akan  melaksanakan  kewajiban  membayar pajak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Berdasarkan  dari  pengertian  diatas  maka dapat  disimpulkan  bahwa  kualitas  pelayanan  pajak  adalah  kegiatan  pelayanan  yang dilakukan  oleh  instansi  pemerintah  beserta  aparat  pajak  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  (Wajib  Pajak)  dengan  memberikan  sikap  yang  baik  dan  menarik untuk mencapai kepuasan masyarakat (Wajib Pajak).
Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan pajak adalah suatu keunggulan dan pemenuhan kebutuhan dalam memberikan perlakuan yang  baik  agar  masyarakat  (wajib  pajak)  mencapai  kepuasan  dalam  layanan  di  kantor pajak. Sedangkan indikator kualitas layanan dalam penelitian ini adalah: Keandalan, Daya tanggap, Jaminan, Empati, dan Bentuk fisik (Kusuma, 2016).

## Sanksi Perpajakan
Mardiasmo  (2018)  Sanksi  Perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Sari (2016) Sanksi Perpajakan merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  akan dipatuhi  atau  akan  dipatuhi.  Atau  dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan  merupakan pencegah  bagi  wajib  pajak  untuk  tidak  melanggar  norma  perpajakan.  Rahayu  (2017) Sanksi Perpajakan seperti pengendalian atau pemeriksaan pemerintah untuk memastikan warga  negara  mematuhi  peraturan  agar  tidak  melanggar  kinerja  wajib  pajak  dari kewajiban perpajakannya.
Meiranto  (2017)  Sanksi  Perpajakan  merupakan  efek  jera  bagi  wajib  pajak  untuk tidak  melanggar  aturan  perpajakan.  Wajib  Pajak  yang  tidak  mematuhi  peraturan  yang berlaku  akan  dikenakan  sanksi.  Berdasarkan  pengertian  Sanksi  Perpajakan  yang dikemukakan  oleh  para  ahli  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  Sanksi  Perpajakan  adalah jaminan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan perpajakan,  pelanggaran  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  oleh  Wajib  Pajak  yang  tidak patuh.
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak) Rangga Deseverians

## Pemeriksaan Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2018)  pengertian  pemeriksaan  pajak  adalah  serangkaian kegiatan  untuk  mencari,  mengumpulkan,  mengelola  data  dan  atau  keterangan  lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Menurut  Ilyas  &  Wicaksono  (2015)  pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan menghimpun  dan  mengolah  data,  keterangan,  dan/atau  bukti  yang  dilakukan  secara objektif  serta  profesional  dengan  berdasarkan  standar  pemeriksaan  untuk  mengetahui kepatuhan  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan/atau  untuk  tujuan  lain  dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.
Hipotesis Penelitian:
H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak H3: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak H4:  Kualitas  layanan  memoderasi  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak
H5: Kualitas layanan memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
H6: Kualitas layanan memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Kesadaran Wajib Pajak (X 1 )
Pemeriksaan Pajak (X 3 ) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kualitas Layanan (Z) H1 H2 H3 H4 H5 H6 Sanksi Perpajakan (X 2 )
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak) Rangga Deseverians

## METODE PENELITIAN
Pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling, yaitu salah satu jenis non- probability  sampling yang  dalam  teknik  penentuan  sampelnya  menggunakan pertimbangan  tertentu  (Sugiyono,  2014).  Sampel  pada  penelitian  ini  di  ambil  5  orang setiap hotel sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 220 orang. Teknik analisis data  dalam  penelitian  ini  menggunakan moderate  regression  analysis (MRA)  dengan software SPSS 25.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Validitas Variabel Item Pernyataan Item Total Correlation Kesadaran Wajib Pajak (X1) X1.1 0,907 X1.2 0,587 X1.3 0,936 X1.4 0,937 X1.5 0,389 Sanksi Perpajakan (X2) X2.1 0,816 X2.2 0,839 X2.3 0,642 X2.4 0,722 X2.5 0,626 Pemeriksaan Pajak (X3) X3.1 0,641 X3.2 0,821 X3.3 0,641 X3.4 0,821 X3.5 0,783 X3.6 0,673 X3.7 0,821 X3.8 0,783 Kualitas Pelayanan (Z) Z1.1 0,952 Z1.2 0,934 Z1.3 0,716 Z1.4 0,952 Z1.5 0,952 Z1.6 0,716 Z1.7 0,952 Z1.8 0,934 Z1.9 0,716 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Y1.1 0,709 Y1.2 0,841 Y1.3 0,737
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak) Rangga Deseverians
Variabel Item Pernyataan Item Total Correlation Y1.4 0,919 Y1.5 0,734
Berdasarkan hasil uji validitas dapat dilihat bahwa semua item pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid karena nilai item total correlation memiliki nilai lebih besar dari 0.3.

## Uji Reliabilitas
Berdasarkan  hasil  uji  reliabilitas  menunjukan  bahwa  variabel store  atmosphere, harga,  kualitas  produk,  kepuasan  konsumen,  dan  loyalitas  pelanggan  memiliki  nilai cronbach’s alpha >0.6 yang berarti semua  variabel dalam penelitian ini reliabel sehingga item  dapat  memperlihatkan  konsistensi  apabila  instrumen  diukur  dalam  waktu berikutnya dengan kondisi yang tetap.
Variabel Penelitian Cronbach’s Alpha Keterangan Kesadaran Wajib Pajak (X1) 0,797 Reliabel Sanksi Perpajakan (X2) 0,771 Reliabel Pemeriksaan Pajak (X3) 0,884 Reliabel Kualitas Pelayanan (Z) 0,961 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,850 Reliabel Uji Asumsi Klasik
Pengujian Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardize d Residual N 220 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation  3,90155644 Most Extreme Differences Absolute ,117 Positive ,077 Negative -,117 Test Statistic ,117 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c Sumber: Output SPSS 25, 2023
Berdasarkan  hasil  uji  normalitas  menunjukan  bahwa  nilai Asymp.  Sig  (2-tailed) sebesar  0.200  yang  berarti  lebih  besar  dari  0.05.  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  data dalam penelitian ini berdistribusi normal.
Pengujian Multikolinieritas
Variabel Penelitian Tolerance VIF Kesadaran Wajib Pajak (X1) 0,713 1,402 Sanksi Perpajakan (X2) 0,781 1,280
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak) Rangga Deseverians
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/ejme.v10i01.62947
Pemeriksaan Pajak (X3) 0,860 1,162 Kualitas Pelayanan (Z) 0,871 1,148
Berdasarkan  hasil  uji  multikolinieritas  dapat  dilihat  bahwa  nilai tolerance tiap variabel lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF dari masing-masing variabel lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas.
Pengujian Heteroskedastisitas Variabel Penelitian Signifikansi Kesadaran Wajib Pajak (X1) 0,067 Sanksi Perpajakan (X2) 0,185 Pemeriksaan Pajak (X3) 0,843 Kualitas Pelayanan (Z) 0,153
Berdasarkan  hasil  uji  heteroskedastisitas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  signifikansi semua variabel lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini.
Koefisien Determinasi
Model Summary b Model  R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of the Estimate 1 ,615 a ,378 ,370 3,482 Sumber: Output SPSS 25, 2023
Berdasarkan  nilai adjustet  R  square adalah  sebesar  0,370  yang  berarti  bahwa variabel  kesadaran  wajib  pajak,  sanksi  perpajakan,  dan  pemeriksaan  pajak  dapat mempengaruhi  perubahan  kesadaran wajib  pajak  sebesar  37%,  sedangkan  sisanya 63% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.
Uji Kelayakan Model (uji f)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square  F Sig. 1 Regression  1594,059 3 531,353 43,830 ,000 b Residual 2618,573 216 12,123 Total 4212,632 219 Sumber: Output SPSS 25, 2023
Berdasarkan  tingkat  signifikansi  F  sebesar  0,000  dimana  angka  tersebut  kurang dari 0,05. Dalam  hal ini  hasil menunjukan dukungan statistik terhadap model riset yang diajukan dalam penelitian ini atau dengan kata lain model riset tersebut terdukung secara empiris dan teoritis atas variabel-variabel (bebas dan terikat) yang diajukan karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% sehingga model riset telah menunjukan goodness of fit yang baik.
Pengujian Hipotesis Hipotesis Variabel Penjelas Variabel Respon Koef. Jalur Sig. Keterangan
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak)

## Rangga Deseverians
H1 Kesadaran Wajib Pajak (X1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,028 0,660 ditolak H2 Sanksi Perpajakan (X2) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) -0,281 0,000 ditolak H3 Pemeriksaan Pajak (X3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,589 0,000 diterima H4 Interaksi X1*Z Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,291 0,041 diterima H5 Interaksi X2*Z Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,325 0.000 diterima H6 Interaksi X3*Z Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,041 0,612 ditolak
1. Nilai koefisien kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,028 dengan nilai signifikansi sebesar 0,660 yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari  0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  H1:  Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.
2. Nilai  koefisien  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sebesar  - 0,281 dengan nilai signifikan 0,000 yang berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  negatif  signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.
3. Nilai  koefisien  pemeriksaan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sebesar 0,589 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikansi lebih kecil dari  0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pemeriksaan  pajak  berpengaruh  positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. H3: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
4. Nilai  koefisien  interaksi  X1*Z  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sebesar  0,291 dengan nilai signifikansi sebesar 0,041 yang berarti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari  0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kualitas  layanan  memoderasi  pengaruh kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  H4:  Kualitas  layanan memoderasi  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak diterima.
5. Nilai  koefisien  interaksi  X2*Z  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sebesar  0,325 dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  yang  berarti  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari 0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kualitas  layanan  memoderasi  pengaruh  sanksi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  H5:  Kualitas  layanan  memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
6. Nilai  koefisien  interaksi  X3*Z  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sebesar  0,041 dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,612  yang  berarti  nilai  signifikansi  lebih  besar dari 0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kualitas  layanan  tidak  memoderasi  pengaruh pemeriksaan  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  H6:  Kualitas  layanan memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak)

## Rangga Deseverians

## Pembahasan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  berdasarkan  Nilai koefisien  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sebesar  0,028 dengan nilai signifikansi sebesar 0,660 yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak  ditolak.  Jika  seseorang  hanya  mengetahui  dan  tidak  memahami serta  tidak  melaksanakan  ketentuan  berarti  kesadaran  hukum  orang  tersebut  masih rendah.  Memahami  pengertian  dan  manfaat  pajak  dapat  meningkatkan  kesadaran wajib pajak.  Ketertarikan  masyarakat  dalam  membayar  pajak  disebabkan  oleh  meningkatnya insiden  yang  sering  terjadi  terutama  di  bidang  perpajakan.  Kondisi  tersebut  dapat mempengaruhi  kepatuhan,  karena  wajib  pajak  tidak  ingin  pajak  yang  dibayarkannya disalahgunakan  oleh  fiskus  itu  sendiri  (Arum,  2017).  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan Juliantari, Sudiartana, & Dicriyani (2021), Arini & Sumaryanto (2019), dan Perdana & Dwirandra (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  menunjukan  bahwa  sanksi  perpajakan berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  akan  tetapi  arah  hubungannya negatif. Hal ini berdasarkan Nilai koefisien sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak  adalah  sebesar  -0,281  dengan  nilai  signifikan  0,000  yang  berarti  nilai  signifikansi lebih  kecil  dari  0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh negatif  signifikan  terhadap  kesadaran  wajib  pajak.  H2:  Sanksi  Perpajakan  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.
Sanksi  perpajakan  merupakan  akibat  yang  diberikan  oleh  Kantor  pajak  kepada wajib  pajak  yang  melanggar  peraturan  perpajakan.  Dalam  hal  ini  sanksi  yang  diberikan wajib  pajak  ini  tidak  dapat  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Hal  ini  dikarenakan  sanksi  pajak  yang  diberikan  bagi wajib  pajak  yang  melanggar  peraturan  perpajakan  tidak  membuat  wajib  pajak  menjadi jera  untuk  tidak  mengulangi  nya  lagi.  Hal  ini  terjadi  karena  sanksi  perpajakan  hanya legalitas  dalam  peraturan,  untuk  tindakan  atas  pelanggaran  tersebut  belum  ditindak secara tegas oleh aparat pemerintah. Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan  Juliantari,  Sudiartana,  &  Dicriyani  (2021)  dan  Artha  &  Setiawan  (2016)  yang menyatakan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.

## Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  menunjukan  bahwa  Nilai  koefisien  pemeriksaan pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sebesar  0,589  dengan  nilai  signifikansi sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak) Rangga Deseverians
bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. H3: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
Pemeriksaan pajak merupakan kunci kepatuhan wajib pajak, karena pemeriksaan pajak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Pemeriksaan pajak  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  karena  salah  satu  tujuan penting  dari  pemeriksaan  adalah  untuk  memeriksa  kepatuhan  wajib  pajak,  yang  akan berdampak  pada  peningkatan  penerimaan  pajak.  Menurut  Dewi  &  Sukartha  (2015) pemeriksaan  merupakan  suatu  cara  bagi  Wajib  Pajak  untuk  menjaga  koridor  peraturan perpajakan dan fiskus dalam memenuhi kewajibannya tidak hanya untuk kegiatan resmi, tetapi  juga  untuk  meningkatkan  memperkuat  kebenaran  transaksi  dan  mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Wajib Pajak patuh. melaksanakan tugas  kedinasan  dan  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  pembayaran  pajak.  Hal  ini didukung  oleh  penelitian  Suryani  &  Saleh  (2018)  dan  Arini  &  Sumaryanto  (2019) menyatakan  bahwa  pemeriksaan  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.

## Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi
Hasil  pengujian  hipotesis  keempat  menunjukan  bahwa  Nilai  koefisien  interaksi X1*Z  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sebesar  0,291  dengan  nilai  signifikansi sebesar  0,041  yang  berarti  bahwa  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  kualitas  layanan  memoderasi  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  H4:  Kualitas  layanan  memoderasi  pengaruh  kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
Kesadaran  wajib  pajak  merupakan  kondisi  dimana  wajib  pajak  mengetahui,  mematuhi, dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak semakin  tinggi  sehingga  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  perpajakannya. Kualitas  pelayanan  sangat  penting  diberikan  kepada  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Kesadaran  wajib  pajak  akan  lebih  efektif  jika  Direktorat Jenderal  Pajak  memberikan  kualitas  pelayanan  yang  baik.  Dengan  kualitas  pelayanan, maka  wajib  pajak  akan  mendapatkan  pengertian,  informasi,  dan  pembinaan  sehingga dapat  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  Harefa  &  Sidabutar  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  kualitas  layanan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi
Nilai  koefisien  interaksi  X2*Z  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sebesar 0,325 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kualitas  layanan  memoderasi  pengaruh  sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. H5: Kualitas layanan memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
Pada  saat  ini  perkembangan  pelayanan  pajak  sejalan  dengan  sanksi  pajak  yang tegas.  Pemerintah  semakin  mempermudah  wajib  pajak  untuk  melaporkan  SPT  dengan
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak) Rangga Deseverians
adanya  E-pajak,  yakni  mulai  dari  pembuatan  faktur menggunakan  e-faktur,  pembayaran menggunakan  e-billing  dan  pelaporan  pajak  menggunakan  e-filing.  Hasil  penelitian  ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Harefa & Sidabutar (2021) yang menyatakan bahwa  kualitas  layanan  memoderasi  pengaruh  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi
Hasil  pengujian  hipotesis  keenam  menunjukan  bahwa  Nilai  koefisien  interaksi X3*Z  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sebesar  0,041  dengan  nilai  signifikansi sebesar 0,612 yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa  kualitas  layanan  tidak  memoderasi  pengaruh  pemeriksaan  wajib  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  H6:  Kualitas  layanan  memoderasi  pengaruh  pemeriksaan  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.
Wajib  Pajak  sering  membandingkan  kualitas  pelayanan  yang  mereka  terima dengan harapan atau keinginan yang ada pada persepsi mereka. Apabila pelayanan pajak yang  diterima  sesuai  atau  diatas  harapan  Wajib  Pajak,  maka  Wajib  Pajak  mengatakan bahwa  kualitas  pelayanan  fiskus  adalah  baik.  Sebaliknya  jika  Wajib  Pajak  menerima pelayanan  yang  kurang  sesuai  dengan  harapan  mereka  maka  Wajib  Pajak  menyebut pelayanan  fiskus  tersebut  tidak  baik.  Sehingga  hal  ini  dapat  mendorong  dalam peningkatan  pengaruh  pemeriksaan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  hasi  penelitian  Putri  &  Hunein  (2021)  yang menyatakan bahwa kualitas layanan memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  menggunakan software SPSS  25  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Hasil  pengujian  hipotesis  pertama  menunjukan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berdasarkan Nilai koefisien kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sebesar  0,028  dengan  nilai signifikansi sebesar 0,660 yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.
2. Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  menunjukan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  akan  tetapi  arah  hubungannya  negatif.  Hal  ini berdasarkan  Nilai  koefisien  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  adalah sebesar  -0,281  dengan  nilai  signifikan  0,000  yang  berarti  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari 0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  negatif  signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.
3. Hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  menunjukan  bahwa  Nilai  koefisien  pemeriksaan  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,589 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang  berarti  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Hasil  pengujian  hipotesis  keempat  menunjukan  bahwa  Nilai  koefisien  interaksi  X1*Z terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,291 dengan nilai signifikansi sebesar 0,041 yang  berarti  bahwa  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak) Rangga Deseverians
kualitas  layanan  memoderasi  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
5. Nilai koefisien interaksi X2*Z terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,325 dengan nilai  signifikansi  sebesar  0,000  yang  berarti  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05.  Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Hasil  pengujian  hipotesis  keenam  menunjukan  bahwa  Nilai  koefisien  interaksi  X3*Z terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,041 dengan nilai signifikansi sebesar 0,612 yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan  tidak  memoderasi  pengaruh  pemeriksaan  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.

## REFERENSI
Agung,  D.A.,  Komala  S.I.,  &  Putu,  S.E.  (2016).  Pengaruh  Kesadaran,  Kualitas  Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana  Vol.17.1.  Oktober  (2016):  84- 111 .
Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: Reactions and reflections . Psychology and Health, 26(9), 1113 1127.
Andreas & Savitri. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax  ID  Number  and  Service  Quality  on  Taxpayers  Compliance  With  Taxpayers Awareness as Mediating Variables. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 211 (2015) 163 – 169.
Arini,  N.A.,  &  Sumaryanto  (2019)      Pengaruh  Kewajiban  Moral,  Pemahaman  Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Kondisi  Keuangan,  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan .
Arini,  N.A.,  &  Sumaryanto.  (2019).  Pengaruh  Kewajiban  Moral,  Pemahaman  Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Kondisi  Keuangan,  dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan. Repository Universitas Ahmad Dahlan .
Ariyanto,  D.,  Andayani, G.  W.,  &  Putri,  I. G.  A.  P.  (2020).  Influence  of  Justice,  Culture and Love  of  Money  Towards  Ethical  Perception  on  Tax  Evasion  with  Gender  as Moderating Variable. Journal of Money Laundering Control, 23(1), 245 – 266.
Artha,  K.G.W.,  &  Setiawan,  P.E.  (2016)  Pengaruh  Kewajiban  Moral,  Kualitas  Pelayanan, Sanksi  Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  KPP  Badung  Utara. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.17.2.
Arum, A. (2017). Audit Laporan Keuangan. Pekalongan: Bumi Aksara.
Biru,  A.M.  (2020). Factors  That  Affect  Tax  Compliance  Behavior  of  Small  and  Medium Enterprises:  Evidence  from  Nekemte  City .  European  Journal  of  Business  and Management, Vol.12, No.19.
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak) Rangga Deseverians
Bohari. (2012). Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi 9 . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Darmayanti, S. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan, Dan Investment Opportunity  Set  Terhadap  Nilai  Perusahaan. E-Jurnal  Manajemen  Unud,  Vol.  5, No.7.
Devos,  K.  &  Zackrisson,  M.  (2015).  Tax  Compliance  and  The  Public  Disclosure  of  Tax Information : an Australia/Norway Comparison. eJournal of Tax Research, Vol. 13,
No. 1.
Fikri,  Z.,  &  Mardani,  R.  M.  (2017).  Pengaruh  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Dan  Pajak Hiburan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Batu .  e – Jurnal  Riset Manajemen.
Ghozali,  I.  (2016). Aplikasi  Analisis  Multivariete  Dengan  Program  IBM  SPSS  23 (Edisi  8). Cetakan ke VIII . Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan . Jakarta: Bee Media Indonesia.
Handke,  L.,  &  Barthauer,  L.  (2019).  Heider  (1958):  The  Psychology  of  Interpersonal Relations (pp. 259 – 262). https://doi.org/10.1007/978-3-658- 21742-6_59 .
Harefa, M.S., & Sidabutar, R.C.D. (2021). Efek Moderasi Kualitas Pelayanan Atas Pengaruh Kesadaran Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Journal Of Economics and Business Vol.02, No.02 .
Ilyas, W.B., & Wicaksono, P. (2015). Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Juliantari, N.K.A., Sudiartana, I.M., & Dicriyani, N.L.G.M. (2021) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan  Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. JURNAL KHARISMA, VOL. 3 No. 1.
Kock, N. (2015). WarpPLS  5.0 User Manual. ScriptWarp System. Laredo, Texas. USA.
Kuncoro, M. (2013). “ Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi ” Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
Layata,  S.,  &  Setiawan,  P.E.  (2013)  Pengaruh  Kewajiban  Moral,  Kualitas  Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.2.
Lesmana,  A.L.,  &  Setyadi,  B.  (2020).  Pengaruh  Pemeriksaan,  Pengetahuan  Wajib  Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 17 No. 01.
Mandagi,  C.,  Harijanto  S.,  Tirayoh,  V.  (2014).  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak TerhadapTingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Dalam  Memenuhi  Kewajiban Perpajakannya  Pada  KPP  Pratama  Manado. Jurnal  EMBA.  Volume  2.
No.3.September. Penerbit Universitas Sam Ratulangi.
Mardiasmo. (2013). Perapajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018 . Yogyakarta: Penerbit Andi
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak)

## Rangga Deseverians
Meiranto,  W.,  Prasetyo,  &  Agung.  (2017).  Pengaruh  Corporate  Social  Responsibility Terhadap  Kinerja  Keuangan  Perusahaan  Manufaktur  Yang  Terdaftar  Di  Bei Tahun 2013 - 2015”, Jurnal Of Accounting , Vol. 6, No 3. 3.
Muliari N.K., & Setiawan, P.E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur. Jurnal akuntasi bisnis Vol.6 .
Nabila, Z.D., & Isroah (2019) Pengaruh Kewajiban Moral Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pengusaha. Jurnal Nominal / Volume VIII Nomor I .
Noviyanti & Novita S, R. (2013). Kepatuhan wajib pajak dan kemandirian bangsa .
Nurlaela,  S.  (2013).  Pengaruh  Pengetahuan  dan  Pemahaman,  Kesadaran,  Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan  Bebas. Jurnal Paradigma Vol. 11 No. 02 Agustus 2013 – Januari 2014: 89-101 .
Palil,  M.R.,  Akir,  M.R.Md.,  &  Fadillah,  W.  (2013). The  Perception  of  Tax  Payers  on  Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity . ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting 1 (1).
Perdana, E.S., & Dwiranda, A.A.N.B. (2020) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E-JA e- Jurnal Akuntansi, Vol. 30 No. 6.
Pinasti,  W.F.,  &  Mustikawati,  I.  (2018)  Pengaruh  Car,  Bopo,  Npl,  Nim  Dan  Ldr  Terhadap Profitabilitas  Bank  Umum  Periode  2011-2015. Jurnal  Nominal  /  Volume  VII Nomor 1 .
Puspita, A.E. (2014). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC Pada  Bank  BUMN  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Periode  2011-2012. Universitas Muhammadiyah Surakarta .
Putri, D.N., & Hunein, H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Pemoderasi. SCIENTIFIC  JOURNAL  OF  REFLECTION:  Economic,  Accounting,  Management  and Business Vol. 4, No. 3.
Rahmanto,  B.W.  (2015).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Pajak,  Sanksi  Denda,  dan Kesadaran  Wajib  Pajak,  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Yogyakarta  Pada  Tahun  2014 .  Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas negeri Yogyakarta.
Rahmayanti,  Sutrisno,  &  Prihatiningtias  (2020) Effect of tax penalties, tax audit, and tax payers  awareness  on  corporate  taxpayers’  compliance  moderated  by  compliance intentions. International Journal Of Research In Business And Social Science 9(2).
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak) Rangga Deseverians
Resmi,  S.  (2017). Perpajakan  Teori  dan  Kasus (Edisi  ke  10  Buku  1).  Jakarta:  Salemba Empat.
Safri, N. (2013). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit. Sinta.
Sapriadi,  &  Setiawan.  (2014).  Tanggung  jawab  Moral,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi Perpajakan  dan  Kualitas  Pelayanan  Pada  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak Badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.Vol. 7. 2. hal. 431-443 .
Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS3.0 Untuk Hubungan Nonlinear dalam Penelitian Sosial dan Bisnis . Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Sista, N.P.A. (2019) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen, Vol. 1, No. 1 .
Solimun, A.A., Fernandes, F., & Nurjannah. (2017) . Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural SEM, Pendekatan WarpPLS jilid 2. Malang : UB Press.
Sugiyono.  (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif ,  dan  R&D.  Bandung  :  Alfabeta, CV.
Suryani  &  Saleh,  M.  (2018)  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pemeriksaan  Pajak  Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Hotel Dalam Membayar Pajak Hotel. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 3, No. 2 .
Wibowo,  S.  &  Yenni,  M.  (2013).  Analisis  faktor-faktor  yang  memotivasi  manajemen perusahaan dalam melakukan Tax Planning. Surabaya. Universitas Kristen Petra.
Wulandari,  D.A.,  &  Kartika,  A.  (2021).  Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Hotel  Dan  Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Manajemen, Vol. 15 No. 2.