al-Ihkâ V o l . 1 3   N o . 1   J u n i   2 0 1 8 I DOI 10.19105/al-ihkam.v13i1.1187 i1.119118

## Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember
Abd. Syakur
(Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Jember, Jln. Kalimantan 37 Jember, Email: syakurjember@gmail.com)
Hary Yuswadi
(Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Jember, Jln. Kalimantan 37 Jember, Email: syakurjember@gmail.com)
Bagus Sigit Sunarko
(Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Jember, Jln. Kalimantan 37 Jember, Email: syakurjember@gmail.com)
Edy Wahyudi
(Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Jember, Jln. Kalimantan 37 Jember, Email: syakurjember@gmail.com)

## Abstrak
Wakaf  memiliki  kontribusi  solutif  untuk  mengatasi  persoalan  sosial ekonomi  masyarakat.  Namun  realitanya,  potensi  tanah  wakaf  di Kabupaten  Jember  yang  mencapai  141,  06  hektar  yang  tersebar  di 1.495  lokasi  masih  dikelola  secara  tradisional.  Penelitian  ini difokuskan pada implementasi kebijakan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  faktor-faktor  penghambat,  serta  alternatif solusi  untuk  mengatasinya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  yaitu  tata  kelola  wakaf  di Kabupaten  Jember  belum  terlaksana  dengan  baik,  yang  disebabkan karena belum dibentuknya BWI; ego ahli waris dari wakif yang ingin menguasai  tanah  wakaf  dan  merasa  tidak  cocok  dengan  nâzhir; sistem  kenâzhiran  yang  kurang  professional;  kurangnya  sosialisasi kebijakan  wakaf;  dan  diperparah  dengan  ketidak-patuhan  sebagian masyarakat terhadap kebijakan wakaf. Oleh karena itu, setiap nâzhir perlu  mewujudkan Good  Waqf  Governance dengan  menerapkan prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance (GCG) berbasis  Islam, karena GCG konvensional  saja  tidak  cukup  apabila  tidak  didukung dengan pelaku-pelaku yang jujur dan amanah.
Abd. Syakur, dkk.
Kata Kunci :
Implementasi Kebijakan, Tata Kelola, Wakaf, Kesejahteraan Masyarakat
Abstract
Wakaf  has  a  solute  contribution  to  overcome  the  socio-economic problems of  the  community.  However,  the  potential  of  waqf  land  in Jember  which  reaches  141.06  hectares  spread  over  1,495  locations  is still  managed  traditionally.  This  research  is  focused  on  the implementation  of  wakaf  policy  in  improving  community  welfare, inhibiting  factors,  and  alternative  solutions.  This  study  used descriptive  qualitative  method. The result of this research is  that the management  of  waqf  in  Jember  is  not  well  implemented,  which  is caused by the lack of establishment of BWI; the wishes of the heirs of the wakif who want to control the land of waqf and feel incompatible with  nâzhir;  less  professional  system  of  kenâzhiran;  lack  of socialization of wakaf policy; and the non-compliance of some people to  the  wakaf  policy.  Therefore,  every  nâzhir  needs  to  realize  Good Waqf  Governance  by  applying  the  principles  of  Good  Corporate Governance (GCG) based on Islam, because conventional GCG alone is not enough if it is not supported by honest and trustful actors.

## Keywords :
Policy Implementation, Governance, Waqaf, Public Welfare

## Pendahuluan
Wakaf merupakan salah ibadah berupa pengorbanan sebagian harta.  Jika  dilihat  dari  segi  pengorbanan  maka  wakaf  sepertinya identik  dengan  zakat.  Namun,  sebenarnya  memiliki  perbedaan. Seperti  yang  dikemukakan  Setiawan,  bahwa  ciri  utama  dari  wakaf adalah  ketika  wakaf  itu  telah  ditunaikan  maka  terjadi  pergeseran kepemilikan pribadi ( private ) menjadi kepemilikan masyarakat ( public ) yang diharapkan mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan. Wakaf  sebagai  instrumen  pendistribusian  manfaat  bagi  masyarakat secara  lebih  luas  atau  menggeser  „ private  benefit ‟  menjadi  „ social benefit ‟. 1 Wakaf  sebagai  satu  instrumen  ekonomi  dalam  kehidupan muslim yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Wakaf  juga  dipandang  sebagai  bentuk  instrumen  unik  yang  lebih
1 Budi Utomo Setiawan, Fiqh Aktual , (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 67.
mendasarkan  pada  unsur  kebijakan  ( birr ),  kebaikan  ( ihsan )  dan persaudaraan  ( ukhuwah ).  Sehingga  mengeluarkan  wakaf  selain beribadah  juga  mempunyai  dimensi  membantu  saudara  yang membutuhkan.
Di  Indonesia,  wakaf telah  dikenal  oleh  umat  Islam  sejak agama  Islam  masuk  Indonesia  pada  pertengahan  abad  XIII.  Wakaf telah  banyak  membantu  pembangunan  secara  menyeluruh  di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam  pembangunan  sumber  daya  sosial.  Tak  dapat  dipungkiri bahwa  sebagian  besar  rumah  ibadah  dan  lembaga-lembaga  Islam lainnya  dibangun  di  atas  tanah  wakaf.  Menurut  data  dari Kementerian  Agama,  aset  nasional  ekonomi  wakaf  sangat  besar mencapai  590  Triliun,  jika  dilihat  dari  angka  rata-rata  aset  lembaga wakaf dikalikan dengan jumlah lokasi wakaf. 2
Wakaf  mempunyai  kontribusi  solutif  terhadap  terhadap kesejahteraan  masyarakat,  khususnya  persoalan  sosial-ekonomi kemasyarakatan.  Kalau  dalam  tataran  ideologis  wakaf  berbicara tentang bagaimana nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh dan untuk  umat  Islam,  maka  pada wilayah  sosial-ekonomis,  wakaf  telah menjadi satu jawaban konkrit dalam realitas problematika kehidupan (sosial-ekonomis)  masyarakat.  Fungsi  sosial  dari  perwakafan  tanah mempunyai arti bahwasanya penggunaan hak milik tanah seseorang harus memberi manfaat secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat.  Dalam  ajaran  kepemilikan  harta  dalam  Islam, bahwasanya harta yang menjadi milik seseorang ada hak orang lain yang melekat pada harta benda tersebut.
Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Agama RI, jumlah lokasi tanah wakaf di Indonesia sebanyak 336.466 lokasi dengan luas tanah  49.608,72  hektar,  meliputi  19.099,59  hektar  sudah  tersertifikat dan  30.509,13  hektar  belum  tersertifikat.  Dari  seluruh  tanah  wakaf yang  tersebar  di  Indonesia  tersebut  44,96%  dimanfaatkan  sebagai masjid;  28,79%  sebagai  mushola;  10,41%  sebagai  sekolah/madrasah; 4,62%  sebagai  makam;  2,98%  sebagai  pesantren;  dan  8,24  sebagai
2 BWI, “ Tantangan  Wakaf  untuk  Keadilan  Sosial ” ,  2  Desember  2008, https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/berita-mainmenu-109/346-tantangan- wakaf-untuk-keadilan-sosial.html, (diakses tanggal 23 Februari 2018).
Abd. Syakur, dkk.
al- V o l . 1 3   N o . 1   J u n i   2 0 1 8 76
sarana prasarana sosial lainnya. 3 Sedangkan, khusus aset tanah wakaf di Kabupaten Jember saja keseluruhannya adalah 141,06 hektar yang tersebar  di  1.495  lokasi,  sudah  tersertifikasi  seluas  24,12  hektar,  dan 116,93  hektar  belum  tersertifikasi. 4 Berdasarkan  data  di  lapangan wakaf tersebut kebanyakan pengelolaannya masih bersifat tradisional yaitu untuk pembangunan masjid, mushola, madrasah, panti asuhan, dan makam.
Menurut Abu Azam Al-Hadi, beberapa hal berikut seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak dalam pengelolaan wakaf. Pertama, perhatian  yang  lebih  besar  bagi  pemberdayaan  wakaf  yang  belum produktif,  mayoritas  berbasis  masjid  dan  lembaga  pendidikan  serta memberdayakan  wakaf  yang  masih  terlantar. Kedua, peningkatan sumber  daya  manusia  berkaitan  dengan  persoalan  manajemen  dan profesionalisme  serta  keahlian  mengoptimalkan  potensi  ekonomi wakaf perlu menjadi prioritas. Ketiga, bersama-sama dengan lembaga nasional dan internasional penting memikirkan upaya pengembangan ekonomi wakaf dengan membuka jalur investasi pada wakaf yang strategis dan potensial. Keempat, hendaknya membangun kepercayaan  publik  ( public  trust )  dengan  meningkatkan  standar akuntabilitas  dan  transparansi  lembaga  wakaf. Kelima, pembuatan regulasi wakaf hendaknya didorong untuk mendukung pengembangan wakaf untuk tujuan keadilan sosial.
5 Oleh karena itu, upaya  pengembangan  wakaf  harus  dilakukan  dengan  pola  yang integratif  dan  terencana,  sehingga  wakaf  dapat  dikelola  secara optimal  dan  memberi  manfaat  yang  lebih  luas  bagi  kepentingan sosial.  Berbagai  upaya  tersebut,  salah  satunya  harus  dipelopori  oleh para pejabat teknis yang ada di lingkungan Kementerian Agama.
3 Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, “ Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia ” , http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php,  (diakses  tanggal  22
Februari 2018).
4 Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, “ Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia ” , http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?prov=35&kab=09, (diakses
tanggal 22 Februari 2018).
5 Abu  Azam  Al-Hadi, “ Upaya  Pemberdayaan  Tanah  Wakaf  Produktif  Bagi Kesejahteraan Ummat, ” Jurnal Islamica , Vol. 4 No. 1, (September, 2009),. 95.
Winajat 6 mengatakan bahwa sejalan dengan kedudukan wakaf sebagai  salah  satu  macam  sedekah.  Harta  wakaf  terlepas  dari  hak milik wakif (orang yang mewakafkan) dan tidak pula pindah menjadi milik  orang-orang  atau  badan-badan  yang  menjadi  tujuan  wakaf. Harta wakaf terlepas dari hak milik wakif sejak wakaf diikrarkan dan menjadi hak penerima wakaf. Dengan demikian harta wakaf menjadi amanat di tangan pengawas (nâzhir).
Kurniawati 7 juga  menjelaskan  bahwa  menurut  al-Syafii  tidak boleh  menarik  kembali  harta  yang  telah  diwakafkan  meskipun  itu digunakan  untuk  kepentingan  yang  baik.  Penarikan  kembali  yang dilakukan oleh orang yang mewakafkan tidak diperkenankan dalam Islam karena harta tersebut bukan hak miliknya.
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  ahli  waris  yang mengambil  kembali  harta  tersebut.  Ahli  waris  memiliki  hak  untuk memiliki  harta  atau  tanah  sesuai  dengan  bagian  yang  telah ditentukan.  Kasus  yang  ditemukan  tersebut  adalah  bahwa  harta  ini bisa  diambil  kembali  karena  tidak  memiliki  bukti  tertulis  atau  AIW (Akta  Ikrar  Wakaf).  Jika  tanah  tidak  memiliki  bukti  tertulis  maka tidak  memiliki  kekuatan  hukum.  Faktor  yang  mempengaruhi  hal tersebut  adalah  masalah  ekonomi  dan  kurangnya  pengetahuan agama.
Penelitian  ini  menggunakan  teori  Implementasi  Kebijakan Publik,  teori  Hak  Kepemilikan,  serta  teori Good  Corporate  Governance (GCG) .  Grindle  menyatakan  bahwa  implementasi  merupakan  proses umum  tindakan  administratif  yang  dapat  diteliti  pada  tingkat program tertentu. Ia juga menambahkan bahwa proses implementasi baru  akan  dimulai  apabila  tujuan  dan  sasaran  telah  ditetapkan, program  kegiatan  telah  tersusun  dan  dana  telah  siap  dan  telah disalurkan  untuk  mencapai  sasaran. 8 Friedrich  mendefinisikan kebijakan  sebagai  serangkaian  tindakan  yang  diusulkan  seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan  hambatan  dan  kesempatan-kesempatan  terhadap
6 Uden Winajat, “ Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur ” , (Tesis, STAIN Salatiga, 1996),. 32.
7 Lia Kurniawati, “ Penarikan Wakaf Tanah oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung) ” , (Tesis, STAIN Salatiga, 2012),. 98.
8 Merilee S. Grindle, Politics and Policy Implementation in the Third World , (New Jersey:
Princeton University Press, 1980), 7.
Abd. Syakur, dkk.
pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 9
Implementasi  kebijakan  menghubungkan  antara  tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Grindle bahwa tugas implementasi adalah membangun  jaringan  yang  memungkinkan  tujuan  kebijakan  publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan ( policy stakeholders ). Dari definisi yang telah diuraikan tersebut, menekankan implementasi tidak hanya melibatkan perilaku badan-badan administrasi yang bertanggungjawab  untuk  melaksankan  program  dan  menimbulkan ketaatan  pada  diri  kelompok  sasaran,  tetapi  juga  menyangkut jaringan  kekuatan  politik,  ekonomi,  dan  sosial  yang  dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan akhirnya berdampak  pada  diharapkan  maupun  yang  tidak  diharapkan  dari suatu program. 10
Menurut  Grindle  terdapat  dua  variabel  besar  yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan ( content of policy )  dan  lingkungan  implementasi  ( context  of  implementation ). Masing-masing  variabel  tersebut  masih  dipecah  lagi  menjadi beberapa  item.  Variabel  isi  kebijakan  ini  mencakup  (1)  sejauh  mana kepentingan  kelompok  sasaran  atau target  groups termuat  dalam  isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group ; (3) sejauh mana  perubahan yang diinginkan dari  sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan  implementornya  dengan  rinci;  (6)  apakah  sebuah program  didukung  oleh  sumber  daya  yang  memadai.  Sedangkan variabel  lingkungan  kebijakan  mencakup:  (1)  seberapa  besar kekuasaan,  kepentingan,  dan  strategi  yang  dimiliki  oleh  para  aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan  rejim  yang  sedang  berkuasa;  (3)  tingkat  kepatuhan  dan responsivitas kelompok sasaran. 11
Kebijakan  publik  merujuk  pada  konsep  untuk  menjelaskan
9 Hessel Nogi S. Tanguilisan, Teori dan Konsep Kebijakan Publik , (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), 1.
10 Grindle, Politics and Policy Implementation , 6.
11 Ibid., 6-10.
pilihan-pilihan tindakan tertentu yang spesifik, seperti  pada bidang- bidang  tertentu  dalam  sektor-sektor  fasilitas  umum,  transportasi, pendidikan,  kesehatan,  perumahan  atau  kesejahteraan.  Sebagai contoh, kebijakan sosial secara ringkas dapat diartikan sebagai salah satu  bentuk  kebijakan  publik  yang  mengatur  urusan  kesejahteraan. Kesejahteraan  dalam  hal  ini  erat  kaitannya  dengan  perekonomian. Konsep  yang  penting  dalam  perekonomian  adalah  konsep kepemilikan. Kepemilikan menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro,  baik  dalam  sistem  ekonomi  Islam  maupun  kapitalis  karena pembahasan  dalam  bidang  kepemilikan  tidak  hanya  berkaitan dengan  aspek  ekonomi  belaka,  tetapi  juga  aspek  sosial  dan  politik sehingga menjadi perhatian penting para pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.
Bromley  mencatat  empat  jenis  kepemilikan,  yaitu:  milik negara,  milik  bersama,  milik  privat,  dan  bukan  milik  siapa-siapa. 12 Dari  keempat  jenis  kepemilikan  tersebut,  hanya  kepemilikan  oleh privat yang bisa dikonsumsi secara eksklusif dan bias ditransfer pada orang lain. Sedangkan sumber daya milik negara dan milik bersama, tidak  bisa  dieksklusifkan  pengonsumsiannya  pada  orang-orang tertentu saja. Wakaf merupakan salah satu contoh tentang hak milik bersama/kolektif, yaitu ketika sebuah harta kekayaan disumbangkan untuk  tujuan  tertentu  atau  untuk  kelompok  masyarakat  tertentu, maka  ada  kewajiban  bahwa  harta  tersebut  harus  digunakan  sesuai dengan  maksudnya.  Namun,  Ibnu  Taimiyah  berpendapat  bahwa harta wakaf bisa digunakan untuk kepentingan lain apabila memberi manfaat yang lebih besar. 13
Penulis  juga  menggunakan  perspektif  teori Good  Corporate Governance (GCG) . GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem dan seperangkat  peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara  berbagai pihak yang berkepentingan ( stakeholders ) terutama dalam arti  sempit hubungan  antara  pemegang  modal  dan  dewan  pengelola  demi tercapainya  tujuan  organisasi. GCG dimasukkan  untuk  mengatur hubungan-hubungan  ini  dan  mencegah  terjadinya  kesalahan-
12 Daniel  Bromley, Economic  Interests  and  Institutions ,  (New  York:  Basil  Blackwell, 1989), 98.
13 Abdullah  Abdul  Husain  at-Tariqi, Ekonomi  Islam:  Prinsip,  Dasar  dan  Tujuan , (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 143.
Abd. Syakur, dkk.
kesalahan signifikan dalam strategi organisasi dan untuk memastikan bahwa  kesalahan-kesalahan  yang  terjadi  dapat  diperbaiki  dengan segera.
14 GCG terdiri  dari  prinsip: Transparancy,  Accountability, Responsibility , Independency ,  dan Fairness . Transparancy diartikan sebagai  keterbukaan  dalam  mengemukakan  informasi  yang  material dan  relevan  serta  keterbukaan  dalam  melaksanakan  proses pengambilan  keputusan. Accountability yaitu  kejelasan  fungsi  dan pertanggung-jawaban  sehingga  pengelolaannya  berjalan  efektif. Responsibility yaitu  kesesuian  pengelolaan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip-prinsip  yang  sehat.
Independency yaitu pengelolaan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.  Dan Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder . 15
Dengan  demikian,  maka  dapat  dipahami  bahwa  wakaf mempunyai  kontribusi  solutif  terhadap  persoalan-persoalan  sosial ekonomi  kemasyarakatan  dalam  arti  wakaf  tanah  mengandung potensi  sumber  daya  ekonomi  umat.  Wakaf  dalam  tataran  idiologis berbicara tentang bagaimana nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh  dan  untuk  umat  Islam,  sedangkan  pada  wilayah  paradigma sosial-ekonomis, wakaf menjadi jawaban konkrit dalam menghadapi realitas  problematika  kehidupan  masyarakat.  Salah  satu  konsep sumber  daya  ekonomi  apabila  dikaitkan  dengan  tanah  mungkin dapat  dipahami,  bahwa  tanah  merupakan natural  resources (sumber daya  alam),  sedangkan  manusia  sebagai human  resources (sumber daya manusia).

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan membuat  deskripsi  atas  suatu  fenomena  sosial  atau  fenomena  alam secara  sistematis,  faktual  dan  akurat. 16 Lokasi  penelitian  ini  di Kabupaten  Jember,  yang  difokuskan  di  Kecamatan  Jombang,
14 W Zarkasyi, Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya , (Bandung: Alfabeta, 2008), 98.
15 Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  (KNKG), Pedoman  Umum  Good  Corporate Governance Indonesia , (Jakarta: KNKG, 2006), 34-45
16 Matthew  B.  Miles  and  Huberman, Analisis  Data  Kualitatif:  Buku  Sumber  Tentang Metode-metode Baru , (terj.) Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992),. 15-16.
Tempurejo, dan Gumukmas. Lokasi tersebut dipilih karena beberapa alasan,  yaitu:  Dari  aspek  luasnya  tanah,  ketiga  lokasi  tersebut mempunyai  potensi  tanah  wakaf  yang  terbesar di  antara  kecamatan yang  lain.  Luas  tanah  wakaf  di  Kecamatan  Jombang  seluas  26,21 hektar,  Kecamatan  Gumukmas  seluas  31,92  hektar,  dan  Kecamatan Tempurejo seluas 12,40 hektar. 17
Dalam  penelitian  ini,  penentuan  informan  yang  digunakan dengan teknik purposive . Teknik Purposive adalah teknik pengambilan informan  dengan  beberapa  pertimbangan  tertentu. 18 Pertimbangan- pertimbangan  tersebut  diantaranya  yaitu  informan  yang  memahami dan  melaksanakan  pengelolaan  wakaf  di  Kabupaten  Jember. Informan  yang  dipilih  diantaranya:  Kepala  Kementerian  Agama Kabupaten  Jember,  Kepala  KUA,  nâzhir,  dan  wakif  di  Kecamatan Tempurejo,  Gumukmas,  dan  Jombang.  Prosedur  pengumpulan  data yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  instrumen wawancara, observasi, dan studi dokumenter.
Adapun  analisis  data  menggunakan  analisis  kualitatif  yang terdiri  dari  tiga  alur  kegiatan  yang  terjadi  secara  bersamaan,  yaitu: data condensation (kondensasi data), data display (penyajian data), dan conclusion  drawing/verifications (penarikan  kesimpulan). 19 Dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa kriteria untuk memeriksa keabsahan  data  yaitu:  memperpanjang  masa  observasi,  melakukan peerdebriefing, triangulasi, dan mengadakan member check. 20

## Hasil Penelitian

## 1. Implementasi  Kebijakan  Tata  Kelola  Wakaf  di  Kabupaten Jember
Sebelum  berlakunya  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004 tentang  wakaf,  lahirlah  peraturan  lainya  yang  juga  mengatur
17 Direktorat  Pemberdayaan  Zakat  dan  Wakaf  Kementerian  Agama  RI, “ Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia ” , http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?prov=35&kab=09, (diakses
tanggal 22 Februari 2018).
18 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D ,  (Bandung:  Alfabeta, 2008),. 218.
19 Metthew  B.  Miles,  A.  Michael  Huberman,  and  Johnny  Saldana, Qualitative  Data Analysis, A Methods Sourcebook , (Sage Publications, Inc., 2014),. 31-33.
20 Sugiyono, Metode Penelitian ,. 302-305.
Abd. Syakur, dkk.
keberadaan wakaf tersebut yaitu diantaranya diberlakunya Peraturan Pemerintah  No.  28  Tahun  1977,  dimana  dalam  dalam  PP  ini memberikan  pengertianya  mengenai  wakaf  yang  disebutkan  dalam pasal  1  ayat  (1)  yang  berbunyi  “Wakaf  adalah  perbuatan  hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaanya  yang  berupa  tanah  milik  dan  melembagakanya  untuk selama-lamanya  untuk  kepentingan  peribadatan  atau  keperluan umum lainya sesuai dengan ajaran agama Islam.
Namun, dalam perjalananya adanya ketentuan PP No. 28 Tahun 1977  ini  ternyata  dirasa  masih  kurang,  lebih-lebih  setelah  melihat kebutuhan  masyarakat  para  calon  wakif  yang  hendak  melakukan wakaf dalam jumlah nominal yang terbatas, mengingat PP ini hanya membatasi obyek wakaf hanya pada tanah hak milik saja yang tidak mencakup harta lainnya yang dimiliki oleh wakif.
Perjuangan  untuk  membuat  payung  hukum  kegiatan  wakaf dalam  bentuk  Undang-Undang  terus  digalakkan  oleh  berbagai kalangan.  Akhirnya,  pihak  Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004.  Peraturan  perundang-undang tersebut antara lain mengatur bentuk benda wakaf, yaitu benda tetap, dan  benda  tidak  tetap  dan  uang.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 s/d 31 UU No 41 Tahun 2004 dan Pasal 22 s/d 27 PP No 42 Tahun 2006.
Pengelolaan  wakaf  tanah  di  Kabupaten  Jember  telah disesuaikan  dengan  peraturan-peraturan  yang  berlaku,  walaupun sebagian besar dari tanah wakaf belum bersertifikat tanah wakaf atau belum terdaftar di Kantor Pertanahan, dalam arti  masih ikrar wakaf secara  lisan  dan  ada  yang  berbentuk  Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW)  saja, namun  semuanya  telah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang ada. 21
Peranan  Kementerian  Agama  Kabupaten  Jember  dalam perwakafan tanah sangat komplek, yaitu sebagai lembaga pemerintah yang menangani dan secara administratif berwenang untuk merubah atau  mengalihkan  tanah  wakaf.  Merubah/mengalihkan  disini maksudnya  bahwa  tanah  wakaf  yang  sudah  bersertifikat  kemudian
21 Abdullah, Kabid. Wakaf KUA Jombang, wawancara , (tanggal 19 Januari 2017).
dianggap  oleh  nâzhir  sudah  tidak  dapat  digunakan  sesuai  dengan peruntukannya lagi. Dalam hal ini Kementerian Agama mempunyai kewenangan  untuk  menyetujui  dalam  pengalihan  tanah  wakaf, sedangkan  nâzhir  hanya  sebagai  pengelola.  Kementerian  Agama berwenang  menyatakan  ini  tanah  wakaf  atau  bukan.  Kantor Pertanahan  kewenangannya  hanya  sekedar  membuatkan  bukti  hak milik tanah wakafnya. 22
Dilihat  dari  segi  pemanfaatannya,  wakaf  dibagi  menjadi  dua yaitu  konsumtif-tradisional  dan  produktif.  Wakaf  konsumtif- tradisional  yaitu  harta  benda  wakaf  dipergunakan  langsung  untuk kepentingan  umat.  Pada  umumnya  wakaf  digunakan  untuk pembangunan  masjid,  mushalla,  sekolahan,  rumah  yatim  piatu, makam.  Selama  ini  pemanfaatan  wakaf  dilihat  dari  segi  sosial, khususnya  untuk  kepentingan  peribadatan  memang  cukup  efektif. Akan  tetapi  dampaknya  kurang  berpengaruh  positif  dalam kehidupan  ekonomi  masyarakat  apabila  peruntuikan  wakaf  hanya terbatas pada hal-hal tersebut.
Tanah-tanah  wakaf  yang  ada  di  Kabupaten  Jember dimanfaatkan sebagian besar masih dengan cara tradisional,  seperti: pondok  pesantren,  masjid,  mushola,  dan  madrasah,  dan  hanya sebagian kecil saja yang dimanfaatkan dengan cara produktif, seperti: persawahan  dan  swalayan. 23 Meskipun  sebagaian  tanah  wakaf  telah dikelola  secara  produktif,  seperti  persawahan  dan  swalayan,  tetapi dalam  pengelolaannya  tidak  ditangani  oleh  majelis  wakaf,  seperti swalayan  dan  koperasi  di  Kecamatan  Tempurejo  yang  dikelola  oleh Yayasan  Baitul  Hikmah,  serta  persawahan  seluas  sekitar  11  hektar dikelola  oleh  Yayasan  Al-Ikhwaniyah  Kecamatan  Gumukmas,  dan madrasah  di  Kecamatan  Jombang  yang  ditangani  oleh  perorangan. Sehingga fungsi pemanfaatan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat belum optimal. 24
Sayang  sekali  aset  wakaf  yang  begitu  banyak  dan  potensial, pada  umumnya  pemanfaatannya  masih  bersifat  konsumtif-
22 Yusfi  Hadi,  Ketua  Yayasan  Baitul  Hikmah  Tempurejo, wawancara ,  (tanggal  26 Januari 2017).
23 Adnan Widodo, Kepala KUA Jombang, wawancara , (tanggal 19 Januari 2017).
24 Observasi  di  Yayasan  Baitul  Hikmah  Kecamatan  Tempurejo,  Yayasan  Al- Ikhwaniyah  Gumukmas,  dan  masjid  Darul  Falah  Kecamatan  Jombang  Kabupaten Jember, (tanggal 02-15 Februari 2017).
Abd. Syakur, dkk.
tradisional  dan  belum  dikelola  secara  produktif,  sehingga  belum menyentuh dan terasa manfaatnya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.  Dan  sedikit  sekali  tanah  wakaf  yang  dikelola  secara produktif  dalam  bentuk  suatu  usaha  yang  hasilnya  dapat dimanfaatkan  bagi  pihak-pihak  yang  memerlukan,  termasuk  fakir dan  miskin.  Pemanfaatan  wakaf  untuk  kepentingan  masjid, pesantren,  dan  madrasah  jika  dilihat  dari  segi  sosial,  khususnya untuk  kepentingan  keagamaan  memang  efektif,  tetapi  dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
Sebenarnya,  meskipun  pemanfaatan  wakaf  tetap  berorientasi untuk  kepentingan  masjid,  tetapi  seyogyanya  menggunakan  pola pengelolaan ke arah yang lebih produktif. Munawir mengemukakan model  yang  komprehensif  tentang  masjid: Pertama ,  mengembalikan fungsi  masjid  sebagaimana  zaman  awal  Islam  dengan  harapan kejayaan  Islam  dapat  tercapai; Kedua ,  membiarkan  masjid  seperti yang ada saat ini, tetapi dengan memperkuat peran dan fungsi masjid yang  sudah  ada  secara  maksimal  dalam  bentuk  dikotomis  dan terpisah;  dan Ketiga ,  mengakomodir  dengan  paling  tidak menghidupkan  kemabli  aspek  ibadah  dan  juga  memperhatikan fungsi sosial ekonominya. 25
Begitu  pula  hasil  penelitian  Miftahul  Huda,  yang  menggali tentang  model  kemandirian  masjid  berbasis  wakaf  di  Masjid  Besar Imam  Ulomo  Sampung  Ponorogo,  menemukan  bahwa  pola  atau model  kemandirian  masjid  berbasis  wakaf  yang  diterapkan  adalah kemandirian  aset  dengan  mengembangkan  aset-aset  wakaf  masjid secara  produktif  baik  di  bidang  pertanian,  perikanan,  maupun lainnya.  Namun,  pola  kemandirian  dari  sisi  penguatan  kapasitas nâzhir belum maksimal mengingat nâzhir yang dikembangkan adalah masih dalam kluster nâzhir perorangan. Sedangkan, pola kemandirian dari  sisi  manfaat  hasil  wakaf  yang  diperuntukkan  tidak  hanya kepentingan  masjid  tetapi  juga  kepentingan  jamaah  masyarakat sekitar yang membutuhkan. 26
25 M.  Fajrul  Munawir, “ Fungsi  Majid  Antara  Realita  dan  Idealita ” dalam  Fakultas Dakwah  UIN  Yogyakarta, Model-model  Kesejahteraan  Sosial  Islam ,  (Yogyakarta,    UIN Sunan Kalijaga, 2007),. 141-142.
26 Miftahul  Huda, “ Kemandirian  Berbasis  Wakaf  di  Masjid  Besar  Imam  Ulomo Sampung Ponorogo ” , dalam Al-Ihkam , Vol. 12, No. 2, (Desember 2017), hlm. 362.
Pengelolaan  wakaf  memiliki  perbedaan  dengan  pengelolaan zakat ataupun sedekah pada umumnya. Pengelola wakaf diutamakan untuk  menjaga  agar  harta  wakaf  tetap  utuh  namun  dikembangkan supaya  memberikan  hasil  yang  maksimal  kepada mauquf  alaih . Sementara  pengelolaan  zakat,  amil  dapat  mendistribusikan  semua harta zakat yang terkumpul kepada mustahiq . Oleh karena itu, bentuk dan manajemen pengelolaan wakaf berbeda dengan zakat. 27
Dibandingkan  zakat  dan  sedekah  pada  umumnya,  wakaf memiliki  beberapa  kelebihan,  antara  lain:  (1)  memberikan  pahala yang  berkesinambungan  kepada  pembayarnya  secara  berterusan walaupun kepemilikannya sudah berpindah dan pembayarnya sudah meninggal  dunia;  (2)  merupakan  wujud  konkrit  kemandirian masyarakat  Islam  dalam  menciptakan  kesejahteraan  dan  solidaritas sosial  diantara  mereka; (3)  salah satu  cara  melestarikan  pokok harta dari  kemusnahan;  (4)  menjadikan  manfaat  harta  wakaf  dapat dirasakan  oleh  generasi  mendatang,  dan  (5)  bermanfaat  bagi  orang- orang  yang  berhak  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka.  Jika  zakat ditujukan  untuk  menjamin  keberlangsungan  pemenuhan  kebutuhan pokok  kepada  „delapan  golongan‟  penerima,  maka  wakaf  lebih  dari itu. Hasil pengelolaan wakaf dapat dimanfaatkan oleh „semua lapisan masyarakat‟, tanpa batasan golongan untuk kesejahteraan umat. 28 Untuk  itulah  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  tentang Wakaf dirumuskan untuk menggerakkan seluruh potensi wakaf yang ada di tanah air secara produktif bersamaan dengan laju perubahan struktur  masyarakat  modern  yang  lebih  banyak  bertumpu  pada sektor  industri.  Wakaf  harus  dikembangkan  secara  optimal  dengan pengelolaan  profesional  produktif  untuk  mencapai  hasil  yang  nyata dalam kehidupan masyarakat banyak. Sehingga wakaf tidak berhenti menjadi  harta  kekayaan  umat  Islam  yang  „mandek‟  dengan  segala problematikanya yang ruwet.
Untuk saat ini, pengelolaan tanah wakaf untuk tujuan produktif belum dapat terlaksana secara maksimal.  Masih banyak tanah-tanah wakaf  yang  kosong  dan  terbengkalai  yang  belum  sepenuhnya
27 Rahmat  Dahlan, “ Analisis  Kelembagaan  Badan  Wakaf  Indonesia ” , Esensi:  Jurnal Bisnis dan Manajemen , Vol. 6, No. 1, (April 2016),. 116.
28 Ekawaty,  Marlina  dan  Anggi  Wahyu  Muda, “ Wakaf  Uang:  Tingkat  Pemahaman Masyarakat  &  Faktor  Penentunya  (Studi  Masyarakat  Muslim  Kota  Surabaya, Indonesia ” , Jurnal Iqtishoduna Vol. 11, No. 2, (Juli 2015),. 2.
Abd. Syakur, dkk.
digarap  oleh  nâzhir  di  Kabupaten  Jember.  Contohnya,  areal  tanah wakaf  di  daerah  strategis  dapat  dibuat  pertokoan,  di  sekitar  daerah pelayanan publik dibuat tempat parkir, dan di daerah pedesaan dapat ditanami  pohon  jati  atau  areal  persawahan,  dan  sebagainya. Sebagaimana  yang  telah  diterapkan  oleh  Yayasan  Baitul  Hikmah Tempurejo  yang  mengelola  tanah  wakaf  yang  awalnya  tidak dimanfaatkan  menjadi  swalayan  dan  koperasi.  Pendanaan  untuk membangun  dan  modal  awal  diberi  bantuan  oleh  Kementerian Agama. Namun, bentuk wakaf produktif yang berupa swalayan dan koperasi  seperti  ini  hanya  ada  satu  di  Kabupaten  Jember.  Bentuk wakaf  produktif  di  kecamatan  lain  masih  berupa  persawahan  dan perkebunan. Salah satu faktor penyebab hal ini terjadi karena kurang pahamnya  para  nâzhir  untuk  menyerap  bantuan  dari  pemerintah, khususnya Kementerian Agama. 29
Tanah wakaf yang ada di Kabupaten Jember cukup banyak dan tersebar  di  seluruh  kecamatan,  sehingga  terkadang  tidak  bisa dihindari  lagi  mengalami  beberapa  konflik  atau  sengketa  dengan pihak-pihak  tertentu.  Jumlah  sengketa  tanah  wakaf  di  Kabupaten Jember  masih  relatif  sedikit.  Sengketa  yang  dialami  kebanyakan terjadi  dengan  ahli  waris wâqif dengan nâzhir setelah  si wakif meninggal, atau dengan anggota masyarakat yang mengaku pemilik sah dari tanah wakaf tersebut. Misalnya, bentuk sengketa itu, si wakif mempunyai  tanah  seluas  1000  meter  dengan  1  sertifikat  utuh, kemudian ia mewakafkan sebagian tanah itu seluas 300 meter. Suatu ketika  si  wakif  meninggal  dunia,  hingga  ahli  warisnya  menuntut kembali tanah yang telah diwakafkan itu dengan dalih ia mempunyai bukti sertifikat utuh. 30
Meskipun  sering  terjadi  sengketa  tanah  wakaf,  sampai  saat  ini belum pernah penyelesaian persengketaan tersebut sampai dibawa ke Pengadilan Agama, biasanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila melalui jalan kekeluargaan tidak juga ditemukan jalan keluar dalam persengketaan tanah wakaf, biasanya dari pihak nâzhir sendiri akan  mengikhlaskan  tanah  wakaf  tersebut  untuk  diakui  oleh  si  ahli
29 Yusfi  Hadi,  Ketua  Yayasan  Baitul  Hikmah  Tempurejo, wawancara ,  (tanggal  26 Januari 2017)
30 Syamsul  Arifin,  Nadzir  di  Kecamatan  Jombang, wawancara ,  (tanggal  2  Februari 2017)
waris.  Hal  ini  dilakukan  karena  biasanya  tanah-tanah  wakaf  yang menjadi sengketa tersebut, dari nâzhir sendiri tidak mempunyai bukti seperti  sertifikat  tanah  wakaf  atau  ikrar  wakaf  yang  menyatakan bahwasanya  tanah-tanah  wakaf  tersebut  memang  tanah  wakaf  yang dikuasai oleh nâzhir. 31
Sengketa  tanah  wakaf  ini  seharusnya  diselesaikan  melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai mediator diantara pihak-pihak yang  mengalami  konflik.  Namun,  sampai  saat  ini  belum  dibentuk BWI  di  Kabupaten  Jember.  Ironis  jika  tanah  wakaf  yang  sifatnya permanen  untuk  selama-lamanya  berubah  kembali  pada  ahli  waris karena belum ada sertifikat tanah dan belum adanya mediator berupa BWI.
Dengan  demikian,  pembentukan  BWI  di  Kabupaten  Jember merupakan  suatu  keniscayaan.  Jika  BWI  di  Kabupaten  Jember nantinya telah dibentuk, maka sinergitas antar lembaga wakaf dapat tercipta  sehingga  tata  kelola  wakaf  dapat  diimplementasikan  secara maksimal.  Karena  sinergitas  yang  kuat  antara  nâzhir,  Kementerian Agama, BWI, wakif, dan  aparat penegak wakaf lain, seperti: Pejabat Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW),  juga  bisa  saling  bekerjasama agar  pengelolaan  wakaf  dapat  berjalan  secara  maksimal.  Sebagai badan  atau  lembaga  yang  berwenang  dan  lebih  besar  pengaruhnya, BWI-lah  yang  mempunyai  peran  penting  dalam  perwakafan  di Indonesia,  lembaga  tersebut  harus  punya  andil  dan  mengambil bagian yang besar dalam pola perwakafan. Lembaga tersebut punya peran sentral terhadap aparat penegak wakaf seperti: nâzhir , wâqif dan aparat yang lainnya. BWI dapat melakukan langkah-langkah seperti: membina,  memberikan  pelatihan,  pemahaman  terhadap  nâzhir ataupun  wakif  serta  membantu  segala  bentuk  pembiayaan  yang dibutuhkan  nâzhir  dalam  mengelola  harta  untuk  menunjang kepengelolaan  dan  kemudian  BWI  harus  mengawasi  segala  bentuk aktivitas kepengelolaan yang terjadi.
2. Faktor Penghambat Tata Kelola Wakaf di Kabupaten Jember
Faktor penghambat yang dihadapi  dalam perwakafan tanah di Kabupaten Jember berdasarkan hasil penelitian antara lain:
31 Khoiri, Nadzir di Kecamatan Gumukmas, wawancara , (tanggal 22 Januari 2017)
Abd. Syakur, dkk.
Hambatan  ditinjau  dari  segi  wakif,  yaitu: Pertama ,  pada umumnya setelah wakif meninggal dunia, ahli waris dari wakif tidak sesegera  mungkin  menyerahkan  berkas-berkas  tentang  perwakafan tanah  yang  dimiliki  oleh  ahli  waris  wakif  tersebut  ke  pihak  Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dengan anggapan bahwa tanah yang  sudah  diwakafkan  hubungannya  adalah  dengan  Allah  SWT sehingga  tidak  mungkin  diselewengkan,  oleh  karenanya  dianggap bukti  tertulis  mengenai  perwakafan  tanah  tersebut  tidak  diperlukan lagi  dalam  hal  ini; Kedua ,  terjadi  ketidaksesuaian  kehendak  antara wakif  dengan  nâzhir,  misalnya  wakif  menginginkan  pergelolaan wakaf seperti  ini,  sedangkan pihak masyarakat menghendaki  nâzhir melakukan pengelolaan dengan cara yang berbeda dengan kehendak wakif.  Sehingga  atas  dasar  hal  tersebut  wakif  kemudian  tetap menguasai  bukti  tertulis  atas  perwakafan  tanah  itu; Ketiga ,  adanya seorang  nâzhir  yang  telah  meninggal  dunia,  kemudian  digantikan oleh  ahli  warisnya  tetapi  tidak  segera  melakukan  perubahan  dalam sertifikasi wakaf, sehingga kemudian dianggap tanah wakaf tersebut sebagai waris turun-temurun.
Hambatan  ditinjau  dari  status  tanah  wakaf,  yaitu: Pertama , jumlah  tanah  wakaf  di  Kabupaten  Jember  mencapai  141,06  hektar, dan  116,93  hektar  diantaranya  belum  tersertifikasi,  bahkan  belum melakukan  Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW)  ke  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar Wakaf  (PPAIW)  dikarenakan  tidak  adanya  dana  untuk  pengurusan sertifikasi  tanah  wakaf; 32 Kedua ,  terdapat  ketidak-konsistenan  antara prosedur  yang  ada  di  KUA,  Kementerian  Agama,  dan  BPN,  yang menyebabkan para nâzhir yang mengurusi pengajuan sertifikat tanah wakaf  mengalami  kebingunan  bahkan  ada  yang  merasa  putus  asa, sehingga tanah wakaf dibiarkan terbengkalai tanpa sertifikat. 33
Hambatan  ditinjau  dari  segi  nâzhir,  yaitu: Pertama ,  pada umumnya  nâzhir  tidak  maksimal  mengelola  tanah-tanah  wakaf  itu, karena  kebanyakan  kemampuan  dan  pemahaman  masyarakat  yang menganggap  wakaf  hanya  identik  dengan  tempat  ibadah,  padahal dalam UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan wakaf tidak hanya ditujukan sebagai tempat ibadah saja, tetapi lebih mengarah ke pemberdayaan
32 Abdullah, Kabid. Wakaf di KUA Jombang, wawancara , (tanggal 19 Januari 2017)
33 Yusfi  Hadi,  Ketua  Yayasan  Baitul  Hikmah  Tempurejo, wawancara ,  (tanggal  26
Januari 2017)
wakaf  produktif  untuk  pengembangan  ekonomi  umat; 34 Kedua ,  para nâzhir  yang  sibuk  dengan  pekerjaan  masing-masing,  sehingga menjadikan  pengelolaan  tanah  wakaf  yang  produktif  menjadi tertunda atau terabaikan; 35 Ketiga , kurangnya modal untuk mengelola tanah  menjadi  produktif.  Meskipun  tanah  wakaf  yang  terdapat  di Kabupaten  Jember  itu  luas,  namun  jika  modal  awal  untuk mengelolanya kurang maka pengelolaan wakaf produktif tidak akan terlaksana dengan maksimal. 36
Hambatan  ditinjau  dari  segi  kebijakan  dan  birokrasi,  yaitu: Pertama ,  pihak  Kementerian  Agama  Kabupaten  Jember  yaitu kurangnya  mensosialisasikan  UU  No.  41  tahun  2014  dan  PP  No.  42 Tahun  2006,  khususnya  pentingnya  pengelolaan  wakaf  produktif kepada  lembaga  wakaf  dan  masyarakat; 37 Kedua ,  pihak  Kantor Pertanahan sendiri sama sekali tidak ada toleransi untuk tanah wakaf yang bentuknya masih belum sertifikat, sehingga dalam hal ini harus tetap  diproses  seperti  tanah  biasa  meskipun  sudah  ada  AIW-nya; 38 Ketiga ,  ketidak-pahaman  pihak-pihak  dalam  menjalankan  prosedur sertifikasi tanah wakaf tersebut. Padahal peranan dari PPAIW sangat tinggi dalam rangka penerbitan sertifikat wakaf sehingga tanah wakaf tersebut  mempunyai  jaminan  kepastian  hukum.  PPAIW  bukan  saja menyiapkan  dokumen  atau  administrasi  saja  sebagai  kelengkapan untuk  mengajukan  permohonan  pendaftaran  sertifikat  wakat  tetapi pejabat  yang  dianggap  mempunyai  kompetensi  untuk  mewujudkan jaminan  kepastian  hukum; 39 Keempat ,  tidak  semua nâzhir adalah orang-orang  yang  paham  tentang  prosedur  wakaf.  Begitu nâzhir menerima harta benda wakaf, yang dipahami hanya mengelola begitu
34 Abdullah, Kabid. Wakaf di KUA Jombang, wawancara , (tanggal 19 Januari 2017).
35 Kiai  Sudar,  Yayasan  Al-Ikhwaniyah  Gumukmas, wawancara ,  (tanggal  02  Februari 2017).
36 Yusfi  Hadi,  Ketua  Yayasan  Baitul  Hikmah  Tempurejo, wawancara ,  (tanggal  26 Januari 2017).
37 Adnan Widodo, Kepala KUA Jombang, wawancara , (tanggal 19 Januari 2017).
38 Abdullah, Kabid. Wakaf di KUA Jombang, wawancara , (tanggal 19 Januari 2017).
39 Prosedur pendaftaran harta benda wakaf ini secara detail dapat dilihat dalam UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 32-37; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 38-44; dan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN No. 422  dan  No.  3/SKB/2004  tentang  Sertifikat  Tanah  Wakaf;  atau  lihat  Abdul  Ghofur Anshori, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia , (Yogyakarta: Pilar Media, 2006),.
83-84
Abd. Syakur, dkk.
saja. Bisa jadi nâzhir juga tidak memahami antara hak dan kewajiban; ketentuan  yang  dibolehkan  dan  dilarang.  Sedangkan  penentuan nâzhir adalah hak mutlak dari wâqif .
Hambatan  ditinjau  dari  segi  kesadaran  masyarakat,  yaitu: Pertama ,  kesadaran  masyarakat  yang  rendah  untuk  melakukan kegiatan  pengelolaan  perwakafan  secara  transparan  dengan melibatkan  masyarakat  secara  luas.  Dari  pihak  Kementerian  Agama juga  kekurangan  tenaga  penyuluh  ke  masalah-masalah  yang berkaitan  dengan  masalah  perwakafan; 40 Kedua ,  adanya  ketidak- patuhan terhadap kebijakan yang berlaku. UU RI No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 justru dianggap bermasalah karena banyak pengelola wakaf dan masyarakat yang mempunyai pemahaman yang salah  kaprah,  yang  menganggap  bahwa  wakaf  hanya  berkaitan dengan  urusan  peribadatan,  tidak  boleh  dimanfaatkan  di  luar  ikrar awal, dan wakaf produktif bertentangan dengan hukum syari‟ah salaf atau  tradisional.  Sehingga  yang  muncul  justru  ketidak-patuhan  dan daya tanggap yang kurang dari masyarakat yang malah menciptakan konflik.
Minimnya  pelibatan  pemimpin/tokoh  lokal  oleh  pemerintah dapat  berakibat  pada  terhambatnya  implementasi  kebijakan  tata kelola  wakaf.  Kepercayaan  dan  kepatuhan  masyarakat  terhadap tokoh lokal ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kearifan lokal  biasanya  tercermin  dalam  keyakinan  dan  kebiasaan  hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat  tertentu.  Nilai-nilai  itu  menjadi  pegangan  kelompok masyarakat  yang  biasanya  akan  menjadi  bagian  hidup  tak terpisahkan  yang  dapat  diamati  melalui  sikap  dan  perilaku  sehari- hari. 41
Dengan demikian tampak, tampak bahwa variabel yang sangat mempengaruhi  keberhasilan  tata  kelola  wakaf  yaitu  adanya  peran kiai/pemimpin/tokoh  lokal  pengelola  wakaf  yang  dapat  dipercaya, kreatif,  dan  profesional.  Jika  dikaitkan  dengan  variabel  kontek
40 Yusfi  Hadi,  Ketua  Yayasan  Baitul  Hikmah  Tempurejo, wawancara ,  (tanggal  26 Januari 2017).
41 Abdul  Hakim, “ Kearifan  Lokal  dalam  Ekonomi  Islam  (Studi  Atas  Aplikasi  al-Urf Sebagai Dasar Adopsi) ” , Jurnal AKADEMIKA , Vol. 8, No. 1, (Juni 2014), 70
implementasi kebijakan ( context of implementation ) menurut Grindle 42 , maka terdapat kelemahan dari Teori Grindle tersebut karena ia tidak menyebutkan  secara  eksplisit  bahwa  faktor  kearifan  lokal  berupa pemimpin  lokal  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan implementasi  kebijakan.  Padahal  meningkatnya  aset  tanah  wakaf  di Kabupaten  Jember  dari  tahun  ke  tahun,  disebabkan  para  pemberi wakaf mau mewakafkan tanahnya karena masih memandang seorang pemimpin/tokoh  lokal  yang  mereka  anggap  dapat  dipercaya,  serta dapat mendatangkan barokah dan keselamatan.
3. Alternatif Solusi untuk Mengatasi Hambatan Tata Kelola Wakaf
Meskipun model yang digunakan dalam pengelola tanah wakaf di  Kabupaten  Jember  memang  mulai  merambah  pada  berbagai bidang, tetapi pengelolaannya masih belum berhasil menjadikan hasil dari  pengembangan  tanah  wakaf  secara  finansial.  Hambatan  yang ekstrim  yaitu  pada  umumnya  (a) nâzhir tidak  maksimal  mengelola tanah-tanah  wakaf  karena  pemahaman  terbatas  yang  menganggap wakaf  hanya  identik  dengan  tempat  ibadah,  (b) nâzhir menjalankan tugasnya  hanya  sebagai  tugas  sampingan,  (c)  pengangkatan nâzhir hanya didasarkan kepercayaan saja, (d) pelatihan nâzhir tidak secara menyeluruh,  (e)  pengawasan  yang  kurang  intensif,  dan  (f) nâzhir tidak melakukan pelaporan kegiatan secara rutin.
Manajemen lembaga wakaf menjadi bagian yang paling krusial dalam  memahami  persoalan  wakaf.  Manajemen  wakaf  berkaitan dengan nâzhir selaku pengelola wakaf, sistem pengelolaan wakaf, dan akuntabilitasnya.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kasdi, menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  lembaga  wakaf  dikelola  oleh perseorangan  (66%)  dan  selebihnya  dikelola  oleh nâzhir organisasi dan badan hukum. Dibandingkan nâzhir wakaf perseorangan, dalam berbagai  aspek,  ditemukan  bahwa  pengelolaan  wakaf  berbasis organisasi  dan  badan  hukum  secara  umum  lebih  memungkinkan untuk diupayakan ke arah pengembangan wakaf. Hal ini disebabkan adanya  fakta  di  mana  mayoritas  pengelola  wakaf    yang notabene nâzhir perseorangan bekerja paruh waktu (84%) dan tidak mendapat
42 Grindle, Politics and Policy Implementation , 6-10.
Abd. Syakur, dkk.
imbalan.  Di  samping  itu,  pola  penunjukan nâzhir yang  dominan adalah berdasarkan unsur kekerabatan. 43 Kegagalan  pada  tingkat nâzhir itu  disebabkan  oleh  buruknya sistem  manajemen  yang  dapat  dilihat  dari  buruknya  implementasi prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance (GCG)  yang  terdiri  dari:
Transparansi, Akuntabilitas,  Responsibilitas , Independensi , dan Fairness . 44 Temuan senada juga diungkapkan oleh Mardian dalam penelitiannya bahwa  dalam  konteks GCG dalam  perspektif  syariah  Islam,
pemenuhan prinsip syariah menjadikan konsep GCG yang lebih luas dari GCG konvensional. Dalam Islam, kepentingan utama yang lebih utama adalah penjagaan Islam itu sendiri.  Dengan kata lain, konsep GCG dalam Islam lebih komprehensif dari Franco German Model. 45 Ekspektasi yang tinggi dari stakeholders terhadap lembaga wakaf dapat  dimaklumi  mengingat  besarnya  aset  wakaf  yang  dimiliki. Namun  pengelolaan  yang  tidak  baik  dapat  meruntuhkan  ekspektasi tersebut sehingga menimbulkan gejolak dan kontroversi.  Temuan di lapangan menunjukkan bahwa besarnya aset wakaf tidak serta merta menjadikan lembaga wakaf itu berhasil mewujudkan misinya sebagai lembaga  yang  bergerak  dalam  bidang  pemberdayaan.  Maka  setiap nâzhir (baik  perseorangan,  organisasi,  maupun  badan  hukum)  harus siap  diaudit  secara  berkala  oleh  akuntan  publik  dan  diawasi  oleh lembaga  pengawasan  yang independen dan  masyarakat.  Pengawasan yang  bersifat  internal  sudah  menjadi  keharusan,  bersamaan  dengan kepedulian masyarakat sekitar untuk mengawasi kinerja nâzhir .
Mesir sekiranya dapat dijadikan sebagai percontohan tata kelola wakaf  yang  baik.  Mesir  adalah  negara  yang  terhitung  sukses  dalam pengelolaan  wakafnya. 46 Usaha  pertama  yang  dilakukan  oleh pemerintah Mesir adalah menertibkan tanah wakaf melalui penjagaan dan pemeliharaan serta diarahkan pada tujuan kemaslahatan umum. Selain  itu,  pemerintah  juga  memberikan  perlindungan  kepada  para
43 Abdurrahman  Kasdi, “ Peran  Nadzir  dalam  Pengembangan  Wakaf ” , Jurnal  Zakat dan Wakaf , dalam journal.stainkudus.ac.id, (Juni, 2016), 215
44 KNKG, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia , 34-45.
45 Sepky  Mardian, “ Studi  Eksplorasi  Pengungkapan  Penerapan  Prinsip  Syariah (Sharia Compliance) di Bank Syariah ” , SEBI Islamic Economics & Finance Journal , Vol 4,
No. 1, (Februari, 2011), 5.
46 Muhammad Qadr Basa, Qan û n al-Adl wa al-Inshaf fi al-Qadla ’ ala Musykil â t al-Awq â f , (Kairo: D â r as-Sal â m, 2006), 21.
mustahiq.  Langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  pemerintah  adalah membentuk dîwân  al-waqf yang  menjadi  cikal  bakal  Kementerian Wakaf. 47
Pengelolaan  wakaf  di  Mesir  sudah  mengarah  kepada pemberdayaan ekonomi. Sinergitas antara pemerintah, badan wakaf, perusahaan, bank, perguruan tinggi, dan lembaga terkait lain benar- benar  dilaksanakan  dengan  baik.  Badan  Wakaf  Mesir  membuat beberapa  kebijakan  seperti  menitipkan  harta  wakaf  di  bank  Islam, mengadakan  kerjasama  dengan  perusahaan-perusahaan bonafide , mengelola  tanah-tanah  kosong  secara  produktif  bahkan  membeli saham dan obligasi perusahaan yang kokoh. 48 Bahkan, dengan harta wakaf  yang  dimiliknya,  Universitas  al-Azhar  Kairo  memberikan beasiswa  bagi  ribuan  mahasiswanya.  Selain  itu,  juga  menerbitkan kitab  agama dan buku lainnya secara gratis. Al-Azhar selaku nâzhir atau  pengelola  wakaf  hanya  mengambil  hasilnya  untuk  keperluan pendidikan. 49
Sedangkan,  perwakafan  di  Indonesia  yang  sebenarnya  lebih potensial  malah  jauh  tertinggal  dibanding  negara-negara  yang mayoritas  berpenduduk  Islam  lain,  seperti  Mesir,  Aljazair,  Arab Saudi,  Kuwait,  dan  Turki.  Mereka  jauh-jauh  hari  sudah  mengelola wakaf  ke  arah  produktif.  Bahkan,  di  negara  yang  penduduk muslimnya  minor,  seperti  Singapura,  aset  wakafnya  jika  dikruskan sekitar  S$  250  juta.  Untuk  mengelolanya,  Majelis  Ugama  Islam Singapura  (MUIS)  membuat  anak  perusahaan  bernama Wakaf  Real Estate Singapura (WAREES) . 50

## Penutup
Tata  kelola  wakaf  di  Kabupaten  Jember  memang  telah disesuaikan  dengan  UU  No.  41  tahun  2004  dan  pedoman-pedoman
47 Uswatun  Hasanah, “ Peranan  Wakaf  dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan) ” , (Disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah, 1997), 81. 48 Hasanah, Peranan Wakaf , 81.
49 A. Chairul Hadi, “ Peluang Wakaf Produktif untuk Pembiayaan Pendidikan Islam ” , Jurnal TURATS , Vol. 5, No. 1, (Juni, 2009), 17.
50 Nur  Kholis, “ Wakaf  dan  Upaya  Pemberdayaan  Potensinya  Secara Produktif  di  Indonesia “ ,  dalam Pribumisasi  Hukum  Islam ,  (Yogyakarta:  PPs- FIAI UII, 2012), 491.
Abd. Syakur, dkk.
yang ada, namun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Faktor penghambat  perwakafan  tersebut  diantaranya:  belum  dibentuknya BWI  di  Kabupaten  Jember;  ego  ahli  waris  dari wâqif yang  ingin menguasai tanah wakaf dan merasa tidak cocok dengan nâzhir ; sistem pengangkatan  dan  pergantian nâzhir yang  kurang  prosedural; terdapat  ketidak-konsistenan  prosedur  antar  lembaga  terkait pengurusan sertifikat tanah wakaf; nâzhir masih kurang professional dan  nâzhir  menjalankan  tugasnya  hanya  sebagai  tugas  sampingan; kurangnya  sosialisasi  kebijakan  wakaf  kepada  para nâzhir dan masyarakat;  dan  diperparah  dengan  ketidak-patuhan  sebagian masyarakat  terhadap  kebijakan wakaf  yang  dirumuskan  pemerintah karena pemahaman yang rendah terkait pentingnya wakaf produktif.
Eksistensi  wakaf  dalam  konstalasi  sosial  masyarakat  sangat didambakan, sebab lembaga wakaf hakikatnya bukan hanya sebagai „ shock  breaker ‟  untuk  menanggulangi  kebutuhan  sesaat,  melainkan diharapkan sebagai sub-sistem lembaga keuangan lainnya. Wakaf jika dikelola  secara  profesional  akan  merupakan  sumber  dana  yang potensial  untuk  pembangunan  bangsa  dan  negara.  Oleh  karena  itu, setiap  nâzhir  perlu  mewujudkan Good  Waqf  Governance dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) berbasis
Islam,  karena GCG konvensional  saja  tidak  cukup  apabila  tidak didukung dengan pelaku-pelaku yang jujur dan amanah.

## Daftar Pustaka
Anshori,  Abdul  Ghofur, Hukum  dan  Praktek  Perwakafan  di  Indonesia ,
Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
Basa,  Muhammad  Qadr, Qanûn  al-`Adl  wa  al-Inshaf  fi  al-Qadla’  ala
Musykilât al-Awqâf , Kairo: Dâr as-Salâm, 2006.
Bromley,  Daniel, Economic  Interests  and  Institutions ,  New  York:  Basil Blackwell, 1989.
Grindle, Merilee S., Politics and Policy Implementation in the Third World , New Jersey: Princeton University Press, 1980.
Kholis,  Nur,  “Wakaf  dan  Upaya  Pemberdayaan  Potensinya  Secara
Produktif  di  Indonesia“,  dalam Pribumisasi  Hukum  Islam , Yogyakarta: PPs-FIAI UII, 2012.
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  (KNKG), Pedoman  Umum
Good Corporate Governance Indonesia , Jakarta: KNKG, 2006.
Miles,  Matthew  B.,  A.  Michael  Huberman,  and  Johnny  Saldana, Qualitative  Data  Analysis,  A  Methods  Sourcebook ,  Sage Publications, Inc., 2014.
Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif:
Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru , (Terj.) Tjetjep Rohendi
Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1992. Munawir,  M.  Fajrul,  “Fungsi  Majid  Antara  Realita  dan  Idealita” dalam  Fakultas  Dakwah  UIN  Yogyakarta, Model-model
Kesejahteraan  Sosial  Islam ,  (Yogyakarta,    UIN  Sunan  Kalijaga,
2007. Setiawan, Budi Utomo, Fiqh Aktual , (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2008.
Tanguilisan,  Hessel  Nogi  S., Teori  dan  Konsep  Kebijakan  Publik , Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004.
Tariqi,  Abdullah  Abdul  Husain, Ekonomi  Islam:  Prinsip,  Dasar  dan
Tujuan , Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
Zarkasyi, W., Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya , Bandung: Alfabeta, 2008. Dahlan,  Rahmat,  “Analisis  Kelembagaan  Badan  Wakaf  Indonesia”, ESENSI: Jurnal Bisnis dan Manajemen , Vol. 6, No. 1, (April, 2016). Ekawaty,  Marlina  dan  Anggi  Wahyu  Muda,  “Wakaf  Uang:  Tingkat Pemahaman  Masyarakat  &  Faktor  Penentunya  (Studi Masyarakat  Muslim  Kota  Surabaya,  Indonesia”, Jurnal IQTISHODUNA Vol. 11, No. 2, (Juli, 2015).
Hadi,  A.  Chairul,  “Peluang  Wakaf  Produktif  untuk  Pembiayaan
Pendidikan Islam”, Jurnal TURATS , Vol. 5, No. 1, (Juni, 2009). Hadi,  Abu  Azam.  “Upaya  Pemberdayaan  Tanah  Wakaf  Produktif Bagi  Kesejahteraan  Ummat,” Jurnal  ISLAMICA ,  Vol.  4  No.  1, (September, 2009).
Hakim,  Abdul.  “Kearifan  Lokal  dalam  Ekonomi  Islam  (Studi  Atas Aplikasi  al-Urf  Sebagai  Dasar  Adopsi)”, Jurnal  AKADEMIKA , Vol. 8, No. 1, (Juni, 2014).
Huda, Miftahul. “Kemandirian Berbasis Wakaf di Masjid Besar Imam
Ulomo Sampung Ponorogo”, dalam AL-IHKAM , Vol. 12, No. 2, (Desember, 2017).
Abd. Syakur, dkk.
Hariyanto,  Erie,  dan  Ni‟matunnuriyah.  “Advokat  Syariah  dalam Mediasi  Perkara  Perceraian  Menurut  Maqashid  Al  Syariah.” ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam Vol 18, No. 1 (31 Juli 2017).
Kasdi,  Abdurrahman,  “Peran  Nâzhir  dalam  Pengembangan  Wakaf”,
Jurnal  Zakat  dan  Wakaf ,  dalam  journal.stainkudus.ac.id,  (Juni,
2016).
Mardian, Sepky, “Studi Eksplorasi Pengungkapan Penerapan Prinsip
Syariah  (Sharia  Compliance)  di  Bank  Syariah”, SEBI  Islamic Economics & Finance Journal , Vol 4, No. 1, (Februari, 2011). Hasanah,  Uswatun,  “Peranan  Wakaf  dalam  Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)”, (Disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah, 1997).
Lia  Kurniawati,  “Penarikan  Wakaf  Tanah  oleh  Ahli  Waris  (Studi
Kasus di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung)”, (Tesis,
STAIN Salatiga, 2012).
Winajat,  Uden,  “Sertifikasi  Tanah  Wakaf  di  Kecamatan Warungkondang Kabupaten  Cianjur”,  (Tesis,  STAIN  Salatiga,
1996).
BWI,  “Tantangan  Wakaf  untuk  Keadilan  Sosial”,  2  Desember  2008, https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/berita-mainmenu-
109/346-tantangan-wakaf-untuk-keadilan-sosial.html,  (diakses tanggal 23 Februari 2018). Direktorat  Pemberdayaan  Zakat  dan  Wakaf  Kemenag  RI,  “Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia”, http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php, (diakses tanggal 22 Februari 2018). Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, “Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia”, http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?prov=35& kab=09, (diakses tanggal 22 Februari 2018).