## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN POLRESTABES MAKASSAR DALAM PENGAMBILALIHAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLSEK TAMALANREA
Andi Nur Ramadhan 1 , Muh. Amiruddin 2 1,2 Universitas Islam Negeri Makassar andinurramadhan94@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  mekanisme  pengambilalihan  Penyidikan  dari POLSEK  ke  POLRESTABES  dan  hal-hal  apa  saja  yang  menjadi  pertimbangan  POLRESTABES  sehingga melakukan  pengambilalihan  penyidikan  suatu  kasus  yang  sedang  ditangani  oleh  POLSEK.  Penelitian  ini dilaksanakan di POLRES Makassar Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara  dengan  pihak  yang  berkompeten.  Selain  itu  dilakukan  penelitian kepustakaan    dengan    mempelajari    dokumen-dokumen,    serta    peraturan  perundang-undangan.  Analisis  data dilakukan  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  :  1)  Sebelum  diambilalih  Penyidikannya oleh  POLRESTABES  suatu  kasus    akan  melalui  proses    Gelar  perkara,  gelar  perkara  dilakukan  di POLRESTABES Makassar. Jika perkara tersebut dianggap perlu untuk ditarik ke POLRESTABES maka pihak POLRESTABES  Makassar  dalam  hal  ini  Kapolrestabes  atau  pihak-pihak  yang  berwenang  di  jajaran POLRESTABES  akan  melayangkan  surat  perintah  kepada  Kapolsek  atau  pihak-pihak  yang  berwenang  di POLSEK terkait agar segera mengirimkan seluruh berkas perkara atau berkas pemeriksaan kasus yang dimaksud ke  POLRESTABES  Makassar  untuk  segera  ditindak  lanjuti  .  2)  Ada  5  hal      yang      menjadi      pertimbangan POLRESTABES      dalam      mengambilalih  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  POLSEK  yaitu:  1.  Pertimbangan pimpinan,  2.  Kasus  tersebut  menjadi  perhatian  masyarakat  banyaK,  3.  Dialihkan  karena  locus  delictinya,  4. Penyidikan  yang berlarut-larut oleh POLSEK, 5. Karena di POLSEK tidak mempunyai unit khusus.

## Kata Kunci :Tinjauan Yuridis, Kewenangan Polrestabes, Pengambilalihan Penyidikan

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  how  the  mechanism  of  taking  over  of  investigations  from  POLSEK  to POLRESTABES  and  what  matters  are  considered  by  POLRESTABES  so  as  to  carry  out  an  investigation takeover  of  a  case  that  is  currently  being  handled  by  POLSEK.  This  research  was  conducted  at  POLRES Makassar. Types and data sources are primary data and secondary data with data collection techniques through interviews with competent parties. In  addition,  library research  is  carried out by studying documents and  laws and regulations. The data analysis was done qualitatively. The results of this study indicate that: 1) Before taking over the investigation by POLRESTABES, a case will go through the process of a case title, the title of the case is carried out at the Makassar Police. If the case is deemed necessary to be withdrawn to POLRESTABES, the Makassar  POLRESTABES  in  this  case  the  Kapolrestabes  or  other  authorized  parties  in  the  POLRESTABES ranks will send an order to the Kapolsek or the authorized parties at the relevant POLSEK to immediately send all case files or examination files. the case referred to the Makassar POLRESTABES for immediate follow-up. 2) There are 5 things that are taken into consideration by POLRESTABES in taking over investigations carried out  by  POLSEK,  namely:  1.  Leadership  considerations,  2.  The  case  is  of  concern  to  the  public,  3.  Diverted because of its locus delictions, 4. Prolonged investigation by POLSEK, 5 Because the POLSEK does not have a special unit.
Keyword : Juridical Overview, Polrestabes Authority, Investigation Takeover

## PENDAHULUAN
Keluarnya  Ketetapan  MPR  RI  No.  VI/MPR/2000  tentang  pemisahan  Tentara  Nasional Indonesia  dan  Kepolisian  negara  Republik  Indonesia  Dapat  memberikan  perbedaan  yang bersifat  principal  bagi  lembaga  Kepolisian  Negara  Repoblik  Indonesia  dan  juga  sekaligus memberikan  perbedaan  dan  menegaskan  sistem  kerja  kepolisian  dengan  tentara,  sehingga tidak  ada  lagi  lembaga  Angkatan  Bersenjata  Repoblik  Indonesia  (ABRI)  sebagai    satu kesatuan  Tentara  Nasional  Indonesia  dengan  Kepolisian  Negara  Repoblik  Indonesia 1 . Didalam  menjalankan  tugas-tugasnya  sebagai  pemelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  pada  masyarakat kepolisian  negara  Republik  Indonesia  bekerja  berdasarkan  pembagian  wilayah  hukum. Pembagian  wilayah  hukum  sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  6  ayat  (2)  Undang- undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 2
” pembagian  wilayah  hukum  adalah  wilayah  atau  daerah  dengan  menentukan  batas  daerah yang  menjadi  batas  daerah  yang  menjadi  area  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenang untuk melakukan tindakan hukum dan menjadi tanggungjawabnya.”
Dengan  demikian  batas  wilayah  suatu  hukum  sangat  berkaitan  dengan  suatu  wilayah Kepolisian  yang  telah  ditentukan  batasnya  sehingga  dalam  lingkup  wilayah  yang  telah ditentukan menjadi beban dan tanggung jawab satu kesatuan kepolisian. Luas wilayah dalam suatu  daerah  provinsi  merupakan  wilayah  hukum  Kepolisian  Provinsi  (Polda)    sehingga dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
Dengan  adanya  pembagian  kerja  dan  atau  kewenangan  suatu  kepolisian  berdasarkan luas  wilayah  semakin  kecil  wilayahnya  maka  semakin  kecil  pula  daerah  hukumya  dan semakin terbatas wewenangnya . Pembagian  tugas  dan  wewenang  dilakukan  secara berjenjang,  seperti  tugas  dan  wewenang  kepolisian  pusat  (Mabes)  delegasi  tugas  dan wewenang  kepada  kepolisian  propinsi  (Polda),  tugas  dan  wewenang  kepolisian  propinsi sebagian didelegasikan kepada kepolisian wilayah (Polwil) dan selanjutnya kepada kepolisian kabupaten/kota  (Polres/Polresta),  polres  kepada  kepolisian  sektor  (Polsek)  demikian seterusnya.
Tak jarang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepolisian tingkat daerah sering mendapatkan  campur  tangan  dari  kepolisian  pusat  atau  kepolisian  yang  lebih  diatas kedudukannya atau seringkali terjadi pengambilalihan pemeriksaan suatu perkara yang sedang
1 https://m.hukumonline.com/ _mpr_2000-tahun-2000-pemisahan-tentara-nasional-indonesia-dan- kepolisian-negara-republik-indonesia#
2 http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_02.htm
diperiksa  Polres  oleh  Polda  dan  pemeriksaan  yang  dilakukan  Polda  diambilalih  oleh  Mabes Polri
Kenyataan-kenyataan  ini  memperlihatkan  bahwa  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya  terkadang  kepolisian  daerah  sering  mendapat  intervensi  dari  kepolisian  pusat atau atasannya, hal ini dapat dimaklumi karena kepolisian adalah suatu lembaga yang bekerja dengan  pendelegasian  tugas  dan  wewenang  yang  dimana  yang  lebih  rendah  jabatannya bertanggungjawab pada atasannya.
Lembaga  kepolisian  adalah  merupakan  organisasi  yang  disusun  secara  berjenjang  dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, artinya kepolisian pusat dan kepolisian daerah memiliki keterkaitan dan hubungan yang tidak terpisahkan. Bahkan dapat dikatakan kepolisian tingkat daerah  merupakan  perpanjangan  tangan  dari  kepolisian  tingkat  pusat  dalam  menjalankan tugas dan wewenang.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah    Tipe  Penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  Yuridis  Normatif.  Terkait    dengan    penelitian    hukum    ini,    norma-norma hukum    yang    menjadi  bahan  kajian  peraturan  perundang-undangan.  Penelitian  ini perkeinginan  untuk  mengungkap  data  atau  informasi  sebanyak  mungkin  mengenai proses  atau  mekenisme  pengambil  alihan  kasus    dalam  menyelesaikan  suatu  perkara secara adil.
Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni Yuridis Normatif, antara lain case approach, conseptual approach  dan  statute  approach. Case approach   yaitu  pendekatan dengan    cara    melakukan    telaah    terhadap    kasus-  kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  yang dihadapi.  pendekatan  sosiologis  ( statute  approach ).  Pendekatan  perundang-undangan merupakan  pendekatan  yang  digunakan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  asas  dan sinkronisasi  semua  perundang-undangan  (baik  horizontal  maupun  vertikal)  serta  peraturan lainnya yang bersangkut paut dengan masalah yang diteliti, sedangkan statute approach yaitu pendekatan   yang   dilakukan   dengan   menelaah   semua   undang-undang   dan regulasi yang menyangkut isu hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Dasar Hukum Pengambilalihan Penyidikan Dari POLRES Ke POLSEK
Menurut H. Andi Abu Ayyub Saleh (2005 : 8)  :“Pada tindakan Penyelidikan penekanan diletakan pada, tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap, atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan Penyidikan titik beratnya diletakan pada tindakan mencari dan mengumpulkan barang bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang serta dapat mencari dan menemukan pelakunya 3 .
Ketentuan–ketentuan  yang  menjelaskan  rumusan  tersebut  dapat  dilihat  dalam  Pasal  7 ayat (1) Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan peran  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Pasal  5  ayat  (2)  Undang–Undang  No.  2 Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Mengacu  pada  rumusan Kepolisian  Nasional  maka  implikasinya  Polri  Adalah  suatu  kesatuan  Institusi  yang  dimiliki oleh  bangsa  dan  negara  Indonesia  yang  berpusat  di  Mabes  Polri,  sedangkan  pelaksanaan kepolisian  dilakukan  dengan  pendelegasian  tugas  dan  kewenangan  dari  Mabes  Polri  hingga Kepolisian  tingkat  daerah  (Polda),  selanjutnya  tugas  dan  kewenangan  Polda  didelegasikan kepada  Kepolisian  Resort  Kabupaten/Kota  (POLRES/POLRESTA),  tugas  dan  kewenangan Polres/Polresta didelegasikan kepada Kepolisian Sektor (POLSEK) dan hingga pada personil- personil  kepolisian.  Dalam  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  kepolisian  menggunakan sistem kontrol dari atas ke bawah dimana kepolisian yang berada dibawah bertanggungjawab pada  kepolisian  yang  berada  diatas  dimana  dia  menerima  pendelegasian  tugas  dan kewenangannya.
Demikian  juga  dalam  Pasal  26  ayat  (1)  Keputusan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2002 tentang  Organisasi  dan  Tatakerja  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  disebutkan  bahwa Polda  bertugas  menyelenggarakan  tugas  Polri  pada  tingkat  kewilayahan  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dilanjutkan dalam Pasal 27 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi  dan  Tatakerja  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  ditambahkan  bahwa  setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan,  agar  mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3 Andi  Abu  Ayyub.  2006.  Tamasya  Perenungan  Hukum  Dalam  “Law  In Book Dan Law In Action” Menuju Penemuan Hukum. Jakarta: Yarsif Watampone.

## B. Mekanisme    Pengambilalihan    Penyidikan  dari  POLSEK  ke  POLRESTABES Makassar
Dalam kegiatan gelar perkara akan dibahas perlukah kasus yang sedang ditangani oleh POLSEK  untuk  ditarik  agar  bisa  dilanjutkan  Penyidikannya  dengan  lebih  serius  oleh POLRESTABES  Makssar.  Jika  Perkara      tersebut      dianggap      perlu  untuk  ditarik  ke POLRESTABES  Makassar  maka  pihak  POLRESTABES  Makassar  dalam  hal  ini Kapolrestabes  atau  pihak-pihak  yang  berwenang  di  jajaran  POLRESTABES  akan melayangkan surat perintah kepada Kapolsek atau pihak-pihak yang berwenang di POLSEK terkait agar segera mengirimkan seluruh berkas perkara atau berkas pemeriksaan kasus  yang dimaksud  ke  POLRESTABES  Makassar  agar  Penyidik  POLRESTABES  yang  mempunyai keahlian khusus dibidang tersebut dapat menindak lanjuti dan sesegera mungkin melanjutkan Penyidikan yang dilakukan oleh POLSEK dimana kasus itu disidik sebelumnya.
Perlu  ditekankan  bahwa  setelah  Penyidikan  suatu  kasus  diambil  alih  oleh POLRESTABES  Makssar,  kasus  tersebut  tetap  terdaftar  di  POLSEK        yang  memeriksa sebelumnya,  namun  didalam  proses  Penyidikan  yang  sepenuhnya  berwenang  adalah  pihak POLRESTABES  Makassar,  tetapi  pihak  POLSEK  tetap  memberikan  Back  Up  bagi POLRESTABES  sampai  selesainya  proses  Penyidikan.  Proses  Ini  ditandai  dengan  terbitnya Surat  Pemberitahuan  Dimulai  Penyidikan  (SPDP)  yang  dikeluarkan  POLRESTABES Makassar.
Setelah  seluruh  berkas-berkas  pemeriksaan  dari  Penyidik  POLSEK  diterima  oleh Penyidik POLRESTABES Makassar maka dimulailah Penyidikan oleh pihak POLRESTABES  yang  pada  Intinya  adalah  melanjutkan  pemeriksaan  yang  dilakukan Penyidik  Polres,  disini  perlu  ditekankan  bahwa  pengambilalihan  Penyidikan  oleh POLRESTABES Makassar hanya sebatas melanjutkan Penyidikan yang telah dilakukan oleh POLSEK.

## C. Pertimbangan POLRESTABES Makassar Mengambilalih Penyidikan Suatu Kasus Yang Sedang Ditangani Oleh POLSEK
Keputusan    Presiden  Nomor    70    Tahun    2002    tentang    Tatacara    Kerja    Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2)  yang substansinya adalah (1) Unsur pimpinan, unsur pembantu, dan pelaksana staf, pelaksan staf khusus, unsur pelaksana  utama  dan  satuan  penunjang  Lainnya  serta  organisasi  POLRI  tingkat  kewilayaan dalam  melaksanakan  tugasnya    wajib    melakukan    koordinasi,    integrasi    dan    sinkronisasi baik  dalam  lingkungan  sendiri  maupun  hubungan  dengan  instansi  lain.  (2)  Setiap  pimpinan
organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan , agar mengambil langkah-langkah  yang  diperlukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan POLRESTABES Makassar dalam pengalihan Penyidikan suatu kasus dari POLSEK kepada POLRESTABES, hal-hal  tersebut  penulis  ketahui  berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  AIPDA Awaluddin Baminopsreskrim POLRESTATABES Makassar.
Berdasarkan pemaparan beliau hal tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pertimbangan pimpinan
b. Kasus tersebut menjadi perhatian masyarakat banyak
c. Dialihkan karena locus delicti
d. Penyidikan yang berlarut-larut oleh POLSEK
e. POLSEK tidak  mempunyai Unit  Khusus  yang Menangani Kasus tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi.  2005.  Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I  (Stelsel  Pidana,  Tindak    Pidana, Teori-Teori  Pemidanaan  dan  Batas  Belakunya
Hukum          Pidana). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Andi  Abu  Ayyub.  2006.  Tamasya  Perenungan  Hukum  Dalam  “Law  In Book Dan Law In Action” Menuju Penemuan Hukum. Jakarta: Yarsif Watampone.
Andi  Hamzah.  2010.  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia.  Jakarta:  Sinar Grafika.
----------------. 1986. Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik. Gowa. Galia.
Anton  Tabah.  1994.  Polisi,  Budaya  dan  Politik.  Yogyakarta:  PT  Sahabat.  Bryan,  A  Garner. 2008.  Blacks  Law  Dictionary.  USA:  Thomson  West.  D.P.M.  Sitompul  dan  Edward Syahperenong. 1985. Hukum Kepolisian di
Indonesia  (Suatu  Bunga  Rampai).  Cetakan  pertama.  Bandung: Tarsito.
Gerson Bawengan 1977 . Penyidikan Perkara  Pidana. Jakarta. Pradnya Paramita
H.M.A.  Kuffal.  2002.  Penerapan  KUHP  Dalam  Praktik  Hukum.  Malang:  Universitas Muhammadiyah Malang.
Hadi Warsio Utomo. 2002. Hukum Kepolisian di Indonesia. Yogyakarta: LPIP
Hilman  Hadikusuma.  2005.  Bahasa  Hukum  Indonesia.  Bandung:  PT Alumni.
Kepolisian  RI.  2000.  Buku  Petunjuk  Lapangan  Tentang  Penyelidikan. Jakarta: Polri.
Kepolisian    RI.    2001.    Himpunan    Bujuklak,    Bujuklap,    Bujukmin    Proses  Penyidikan Tindak Pidana. Jakarta: Polri.
Kunarto. 2001. Management Kepolisian Proactif. Jakarta: Cipta Manungal. Lexi  J.  Moleang.
2010  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT Remaja     Rosdakarya.
Momo Kelana. 1984. Hukum Kepolisian. Jakarta, PTIK.
Moelyatno.  2002.  Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Jakarta:  PT.  Rineka  Cipta.  Moylan,  S  J.  1953.
The Police Of Britain. Majalah Bhayangkari No.1
Prints, Darwan. 1989. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Pertja.
Purwodarminto, W.J.S. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai  Pustaka.
R Soesilo. 1979. Hukum Acara Pidana. Bandung: PT Karya Nusantara. Romli  Atmasasmita. 2001.  Reformasi  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  dan Penegakan    Hukum. Jakarta: CV Mandar Maju.
Sadjijono.  2006.  Mengenal  Hukum  kepolisian  (Perspektif  Kedudukan  dan  Hubungannya dalam Hukum Administrasi). Surabaya: Laksbang Mediatama.
---------, 2005. Fungsi kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance.
Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
Soenarto  Soerodibroto.  2002.  KUHP  dan  KUHAP.  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada. Soetomo. 1990. Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek. Jakarta: Pustaka Kartini.
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Fuady,  M.I.N.  (2016)  Diskresi  Kepolisian  Dalam  Memberantas  Aksi  Kriminal  Geng  Motor. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang      No.      13      tahun      1961      Tentang      Ketentuan-ketentuan  Kepolisian Negara.
Undang-Undang    RI    No.    28    Tahun    1997    tentang    Kepolisian    Negara  Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang    RI    No.    2    Tahun    2002          tentang    Kepolisian    Negara  Republik Indonesia. Bandung: Citra Umbara.
Peraturan Pemerintah   RI   No.   27   Tahun   1983   Tentang   Peraturan pelaksanaan Kitab undang-undang hukum acara pidana.
Peraturan Pemerintah RI  No .58 Tahun 2010 Tentang perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983
Peraturan pelaksanaan Kitab undang-undang hukum acara pidana.
Peraturan  Pemerintah  RI      No.  23  Tahun  2007  Tentang  Daerah  Hukum  kepolisian  Negara Republik indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
Keputusan Presiden RI No. 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kepolisian Negara    Republik    Indonesia.    Jakarta: Pranadnya Paramita.