Volume 2, No 2, Juni 2021 (62-76)                                                                                          e-ISSN 2716-0556 http://sttikat.ac.id/e-journal/index.php/magnumopus p-ISSN 2502-2156

## Gereja dalam Keragaman dan Keharmonisan: Studi Sosioteologis Merawat Kerukunan Hidup Beragama

## Jefrie Walean Sekolah Tinggi Teologi Bala Keselamatan Palu, Sulawesi Tengah
Correspondence: jefrywalean@gmail.com

## Abstract
This  article  examines  inter-religious  relations  based  on  tolerance,  mutual  understanding  and  mutual respect in the practice of religious teachings and cooperation in social life. Religious harmony is determined by two factors, namely the behavior of religious people and state/government policies that are conducive to harmony. All religions teach religious harmony so that it functions as an integrative factor. Indonesia is a pluralistic nation consisting of various tribes, religions and races, but is known as a friendly and tolerant nation, including in terms of religious life. This study aims to present a sociological portrait of Indonesian society  in  carrying  out  religious  activities.  This  research  uses  a  qualitative  approach  and  collects  data through literature study. In this study it was found that the relationship between religious adherents in Indonesia has been very harmonious but in the reform era which incidentally supported freedom, various expressions of freedom emerged in the form of thoughts, political ideologies, religious beliefs, as well as in expressions of human rights. The urgency of opening a public dialogue space between the government and interfaith leaders is a necessity to maintain inter-religious harmony. Conflicts that occur between religious people are not purely caused by religious factors, but by political, economic or other factors which are then associated  with  religion.  The  conclusion  of  this  research  is  that  cultural  diversity,  language  does  not prevent church participation in creating a civil society that consistently applies democratic principles and respects the plurality of society. Efforts to make it happen is a necessity.
Keywords: church; diversity; harmony; religious harmony

## Abstrak
Artikel ini mengkaji hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan  saling  menghormati  dalam  pengamalan  ajaran  agama  serta  kerjasama  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Kerukunan  umat  beragama  itu  ditentukan  oleh  dua  faktor  yaitu  prilaku  umat beragama  dan  kebijakan  negara/pemerintah  yang  kondusif  bagi  kerukunan.  Semua  agama mengajarkan  kerukunan  beragama  sehingga  berfungsi  sebagai  faktor  integratif.  Penelitian  ini bertujuan  menampilkan  potret  sosiologis  masyarakat  Indonesia  dalam  menjalan  kegiatan keagamaan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  mengumpulan  data-data melalui  studi  pustaka.  Dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  relasi  antar  pemeluk  agama  di Indonesia  selama  ini  sangat  harmonis  namun  di  era  reformasi  yang  notabene  mendukung kebebasan  muncul  berbagai  ekspresi  kebebasan  dalam  bentuk  pikiran,  ideologi  politik,  faham keagamaan,  maupun  dalam  ekspresi  hak-hak  asasi.  Urgensi  terbukanya  ruang  dialog  publik pemerintah dan tokoh lintas agama adalah keniscayaan untuk merawat kerukunan hidup antar umat beragama. Konflik yang terjadi antar-umat beragama tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi oleh faktor politik, ekonomi atau lainnya yang kemudian dikaitkan dengan agama. Simpulan  dari  penelitian  ini  adalah  keragaman  budaya,  bahasa  tidak  menghalangi  partisipasi gereja untuk mewujudkan masyarakat madani yang konsisten menjalankan prinsip demokratis serta menghargai kemajemukan (pluralitas) masyarakat.
Kata kunci: gereja; keharmonisan; keragaman; kerukunan beragama

## PENDAHULUAN
Membahas tentang kerukunan dalam perspektif universalisme akan menjadi indah jika common sens e ditempatkan dalam frame equalitas humatitas. Mengapa menjadi urgen? Untuk  mengkaji  lebih  substansif  dan  reflektif  maka  kedalaman  memandang  manusia sebagai  mahluk  sosial  menjadi  ukuran.  Kerukunan  adalah  proses  terciptanya  relasi- relasi  sosial  keagamaan  untuk  hidup  berdampingan  secara  aman  tenteram.  Dalam konteks  toleransi,  sejatinya  posisi  tawar  agama  cenderung hybrid sehingga  beragama masuk dalam adaptasi hal positif yang mengutamakan equalitas dan menyamakan apa yang  sama  dari  agama-agama  lain.  Analoginya  demikian,  kendaraan  roda  dua  saya bermerek Yamaha. Tetapi karena pabrik sparepart motor telah mengeluarkan jenis-jenis asesoris  yang  mirip  bahkan  sama  maka  jika  salah  satu  onderdil  harus  diganti  maka tetap  disebut  merek  Yamaha.  Equalitas  agama  yang  berbasis  toleransi  memiliki karakteristik dan prilaku yang positif sehingga dapat terjalin komunikasi. Dalam suatu kesempatan, Romo Mangun menyapa Gus Dur memiliki karakteristik seorang Katolik hanya saja Gus Dur tidak dibabtis. Prilaku Gus Dur dianggap merepresentasikan nilai- nilai  yang  diajarkan  Yesus  Kristus.  Namun  dalam  kesempatan  lainnya,  Gus  Dur menyapa Romo Mangun seorang muslim tetapi tidak menyampaikan syahadat. Intinya bahwa  agama-agama  dalam  bingkai  Pancasila  sepatutnya  saling  menghormati  serta memberi ruang yang setara bagi pemeluk agama lain. agama mengundang kritik sosial yang  tajam  karena  agama  tidak  pernah  dapat  direduksikan  menjadi  sekumpukan dogma  yang  dimengerti  secara  mekanik” 1 Bertolak  dari  asumsi  Robert  Ackermann, agama-agama  memang  “agak”  sulit  dipersepsikan  sebagai  ilmu  pengetahuan  yang natural.  Hal  ini  dipahami  bahwa  sulit  memahami  pesan-pesan  agama  yang  lebih filosofis imanensi secara ilmiah. inilah yang membuat ilmu pengetahuan sulit menerima agama  sebagai  epistemology  yang  universal.  Agama  sebagai  kritik  juga  berlaku  pada agama Kristen khusunya tidak luput dari kritik sosial karena cirri ekslusifisme. Namun agama  juga  dapat  menjadi  kontrol  sosial.  Studi  komparasi  agama  dengan  kritik-kritik sosial mengindikasikan bahwa ada hal yang parsial yang penting untuk dikaji. Robert John menulis:
Dulu ilmu pengetahuan dan agama pernah berkompromi dengan menyepakati bahwa adanya  pencipta  atau  kemungkinan  adanya  pencipta  dapat  ditentukan  dengan pembacaan  seksama  atas  alam  raya,  sedangkan  seluk  beluk  pencipta  diuraikan dalamkonteks  iman.  sedangkan  seluk  beluk  alam  raya  lebih  banyak  dipercayakan kepada  ilmu  pengetahuan  dalam  lingkup  filosofis.  dalam  pandangan  filosofis, pengetahuan ilmiah telah menggantikan pengetahuan religius 2
Parsialisme  ini  menjadikan  agama  harus  dilihat  sebagai  pesan-pesan  filosofis imanensi.  Menurut  Robert  John  “dalam  tataran  teologi,  tradisi  agama  memajukan keyakinan dan sikap yang berlainan pada tingkat abstraksi” 3 Ajaran Agama seharusnya berorientasi  perubahan  karakter  umatnya  bukan  fanatisme  agama.  Kerukunan  umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan dalam beragama ditentukan oleh dua faktor yakni sikap dan perilaku dalam beragama serta kebijakan negara atau pemerintah yang kondusif. Sherien Sabbah, Paramita Ayuningtyas menulis
1 Robert John Achermen, Agama Sebagai Kritik, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), 5 2 Ibid., 12
Masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat  yang  kaya  akan  perbedaan  baik  dari  segi etnisitas,  budaya,  agama  dan  bahasa.  Istilah  yang  tepat  untuk  menggambar-kan kondisi  ini  adalah  masyarakat  multikultural  atau  plural.  Kondisi  kebera-gaman budaya  ini  sering  menimbulkan  konflik  karena  pemahaman  atau  pemikiran  yang bertentangan  dengan  ideologi  multikulturalisme  yang  merayakan  keberagaman dengan memahami budaya sebagai entitas yang cair atau tidak berbatas tegas. 4
Kerukunan  beragama  didefinisikan  keadaan  hubungan  antarumat  beragama  yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi  oleh  muatan  makna baik dan damai .  Marinda  Wiwi  Isnaini,  M.Ds.  Agustina Kusuma Dewi menulis
Toleransi adalah membiarkan orang lain berpendapat lain, melakukan hal yang tidak sependapat dengan kita, tanpa kita ganggu ataupun intimidasi. Istilah dalam konteks sosial,  budaya  dan  agama  yang  berarti  sikap  dan  perbuatan  yang  melarang  adanya diskriminasi  terhadap  kelompok-kelompok  yang  berbeda  atau  tidak  dapat  diterima oleh mayoritas dalam suatu lingkungan. 5

## Harudin1, Khaidir, H. Rodja Abdul Natsir menulis
Komitmen  hidup  secara  berdampingan  tanpa  mempersoalkan  agama  merupakan dambaan yang sejati. Hidup bersama dalam masyarakat dengan “kesatuan hati” dan “bersepakat”  untuk  tidak  menciptakan  perselisihan  dan  pertengkaran.  Demi suksesnya pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, kerukunan, toleransi dan harmoni antar umat beragama sehingga tercipta stabilitas nasional yang dinamis. 6
Kerukunan  merupakan  kebutuhan  bersama  yang  tidak  dapat  dihindarkan  di  tengah perbedaan. Dalam konteks Indonesia, kerukunan hidup beragama secara umum relatif kondusif.  Tetapi  kerukunan  mulai  mengalami  pergeseran  ditandai  adanya sindirsindiran  yang  terekspos  di  media  sosial  yang  intinya  menyinggung  serta menghina keyakinan agama lain.  Delfiyan Widiyanto menulis
Kenyataan kemajemukan menjadi aset bangsa bentuk dari kerifan lokal dapat dikelola untuk memperkokoh integritas nasional. Keragaman menjadi sebuah perbedaan yang mampu menyebabkan konflik dan disintegritas bangsa. Perselisi-han yang terdapat di masyakarat  berdasar  pada  isu  (SARA)  suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan. Perbedaan  SARA  dapat  me  nimbulkan  perselisihan  antarkelom-pok  maupun individu. 7
Usaha  rill  merawat  kerukunan  hidup  beragama  sejatinya  harus  menjadi  kalimat perintah  bagi  semua  warga  negara  untuk  bersepakat  menjaga  kerukunan  hidup beragama.  Tokoh  agama  beserta  penganutnya  (jemaat/jamaah)  harus  berkomitmen
4 Sherien Sabbah, Paramita Ayuningtyas, Pemahaman Identitas dan Toleransi Keberagaman Budaya Mahasiswa Sastra Inggris UAI Melalui Puisi Multikultural Kesusasteraan Inggris: Sebuah Kajian Multikulturalism, Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, Vol. 4, No. 2, September 2017, 96 5 Marinda Wiwi Isnaini, M.Ds. Agustina Kusuma Dewi, S.Sos, M.Ds.Meningkatkan Pemahaman Tentang Penerapan Toleransi Bereagama Pada Anak Sekolah Dasar Melalui Buku Interaktif, Jurnal Rekamakna PPN Institut Teknologi Nasional, 2
6 M. Harudin1, Khaidir, H. Rodja Abdul Natsir, MERAWAT KEBERAGAMAN MENJAGA TOLERANSI MENEROPONG PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN SIKKA, Academy of Education Journal Vol. 11 No 2 Tahun 2020, 168
7 Delfiyan Widiyanto, Pembelajaran Toleransi dan Keragaman dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar, Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III p-ISSN 2598-5973 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta e-ISSN 2599-008X 109
hidup  rukun  dalam  masyarakat  dengan  kesatuan  hati  dan  bersepakat  untuk mengurangi perpecahan. Chazali H. Situmorang menulis :
Ada apa dengan toleransi-intoleransi, dan kemajemukan kultur (multikultural), dalam kehidupan  nasionalisme  kita  (berbangsa  dan  bernegara).  Apa  benar  konsep  toleran dan  intoleran  berkaitan  dengan  bilangan  besar  dan  bilangan  kecil.  Apakah  ada hubungan  dan  bagaimana  hubungannya  antara  toleran-intoleran,  multi-kultural dengan  situasi  ekonomi  dan  pergesaran  nilai-nilai  budaya  dan  agama  bangsa  ini. Bagaimana  juga  kaitannya  dengan  kesenjangan  sosial,  partsipasi  sosial,  integrasi sosiial, kesalehan sosial dan keadilan sosial yang jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan  kecemburuan  sosial,  konflik  sosial,  pada  ujung-nya  terkait kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Welfare State merupakan suatu keniscayaan yang diamanatkan kepada negara ini sesuai dengan konstitusi. 8
Indonesia telah lama menampilkan “wajah toleransi” kerukunan antar warga sekalipun sejarah  mencatat  bahwa  tindakan  intoleransi  masih  saja  terjadi  di  berbagai  tempat  di wilayah  Indonesia.  Kerukunan  hidup  beragama  di  Indonesia  bertujuan  agar  kondisi sosial semua golongan agama bisa hidup bersama melaksanakan kewajiban agamanya. Mencapai  wajah  toleransi  sejatinya  harus  meminimalkan  friksi  dan miss komunikasi dengan pihak agama lain. Konflik yang terjadi antara umat beragama dalam masyarakat multikultural menjadi tantangan bagi masyarakat maupun pemerintah jika konflik tidak dikelola secara baik dan benar. Fakta sejarah mencatat bahwa terjadi seretetan konflik antar umat kristiani dan muslim di Ambon lalu merembet ke Poso, kemudian disusul dengan pengerusakan dan pengeboman beberapa tempat ibadah dan konflik antar suku dan ras diwilayah di sejumlah wilayah di Indonesia. Hidup bersama dalam masyarakat dengan  “kesatuan  hati”  dan  “bersepakat”  merupakan  keniscayaan  yang  wajib diusahakan  dan  konsekwen.  Kerukunan  beragama  merupakan  kebutuhan  bersama yang  tidak  yang  tidak  dihindarkan  ditengah  perbedaan  dalam  konteks  Indonesia. Muhammad Sabri menulis
Mengenai hubungan Kristen dan Islam Alwi Shihab berpandangan bahwa Islam dan Kristen telah bersentuhan lebih dari 14 abad. Buktinya adalah terjadinya perubahan dan adanya hubungan kebudayaan keduanya. Hubungan ini juga berdampak kepada terjadinya konfrontasi dan kerja sama yang produktif. Namun dengan isu keimanan juga terjadi permusuhan dan kebencian. 9
Konflik  doktrinal  antar  agama  yang  sudah  terjadi  selama  berabad-abad  harus segera  disudahi.  Penolakan  perilaku  fanatisme  dan  primordialisme  harus  bersifat otentik dan dinamis sebagai wajah agama damai dan perilaku santun. Sekalipun sejarah mencatat bahwa tindakan intoleransi masih saja terjadi di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Mencapai “titik” kerukunan hidup beragama memerlukan proses waktu dan dialog terbuka, menerima dan menghargai sesama. Perbedaan yang ada bukan merupa- kan  penghalang  untuk  hidup  rukun  dan  berdampingan  dalam  bingkai  persaudaraan dan  persatuan.  Kesadaran  akan  kerukunan  hidup  umat  beragama  harus  bersifat dinamis, humanis dan demokratis. Amir Abdullah menulis
Dinamika sosial politik dan keagamaan di negara-negara lain, lebih-lebih difasilitasi oleh  media  sosial  elektronik  seperti  saat  sekarang  ini  juga  sangat  berpengaruh  dan mempengaruhi  dinamika  sosial-politik-keagamaan  ditanah  air.  Badai  gurun  pasir alQaeda,  Taliban  dan  ISIS  dari  Timur  Tengah  selama  25  tahun  terakhir  belum  ada
8 Chazali H. Situmorang, jurnalsosialsecurity.com/news/toleransi-intoleransi-multikultural- sebagaifatamorgana-kehidupan
9 Muhammad Sabri, Nofri Andy. TOLERANSI ANTAR UMMAT BERAGAMA DALAM PERSFEKTIF HADIST, IAIN Bukittinggi, IAIN Bukittinggi, 20
tanda-tanda akan mereda. Geopolitik nasional dan internasio-nal terus berubah dan bergolak dan bergejolak secara dinamis dan itu berpenga-ruh besar pada ketahanan mental  beragama  dan  berpolitik  rakyat  dan  bangsa  Indonesia.  Debu-debu  panas pergolakan sosial politik dan sosial agama di negara-negara lain juga ikut bertebaran di  mana-mana  di  tanah  air.  Menjelang  dan  sesudah  terbentuknya  orde  Reformasi (1998)  terjadi  serentetan  konflik  antar  umat  Kristiani  dan  Muslim  di  Ambon,  lalu merembet  ke  Poso;  kemudian  disusul  dengan  pengrusakan  dan  pengeboman beberapa tempat ibadah dan konflik antar suku danras seperti di wilayah Kalimantan Barat dan wilayah Papua. Tahun 2001, terjadi peristiwa penghancuran dan runtuhnya gedung  World  Trade  Center  (WTC)  New  York,  disusul  tahun  2002  bom  Bali  I  dan tahun 2005 bom Bali II di Indonesia dan peristiwa peledakan bom di berbagai negara yang lain, maka sekarangpun dunia masih dibayang-bayangi oleh gerakan al-Qaeda dan belakangan disusul dengan deklarasi pembentukan Islamic State of Iraq dan Syria (ISIS) yang sebagian pendukungnya adalah juga warga Indonesia 9
Peristiwa-peristiwa  yang  dijabarkan  di  atas  mengindikasikan  bahwa  urgensitas memelihara  kerukunan  antar  anak  bangsa  merupakan  keniscayaan.  Sejatinya  semua agama  mengajarkan  kerukunan  universal  sehingga  agama  idealnya  berfungsi  sebagai faktor  integratif.  Kerukunan  hidup  beragama  memberi  ruang  untuk  berkomunikasi secara  konstruktif  tanpa  meninggalkan  kepercayaan  secara  inklusi.  Perilaku  toleransi mengajarkan  masyarakat  bersikap “open” menerima  segala  perbedaan  doktrin agamaagama.  Toleransi  yang  ideal  dapat  diaktualisasikan  melalui  sikap  saling menghormati dalam menjalankan peribadatan. Kerukunan hidup antar umat beragama sejatinya  dapat  menghindari  konflik  internal  agama  dan  eksternal  agama.  Pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dalam kedamaian, saling tolong menolong dan tidak saling bermusuhan agar agama  bisa  menjadi  pemersatu  bangsa  Indonesia  yang  secara  tidak  langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Event-event dialog antar-umat beragama dapat  memperkuat  tali  silahturahmi  sehingga  memperkuat  persaudaraan.  Indikator kerukunan  akan  berpengaruh  terhadap  stabilitas  keamanan  yang  berdampak  kepada kesejateraan  dan  rasa  aman  untuk  tinggal  dan  bersahabat  dengan  orang  lain  disuatu tempat tanpa ada gangguan-gangguan.  Weinata Sairin menulis
Kerukunan  antar  umat  beragama  menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting  untuk diwujudkan  dan  satu  satunya  pilihan.  Namun  yang  perlu  digarisbawahi  adalah bahwa kerukunan yang kita kembangkan bukanlah kerukunan artificial yang sekadar dibuat-buat atau kerukunan yang bersifat verbalistik semantic (hanya berucap dalam pidato-pidato) tetapi kerukunan yang benar-benar otentik dan dinamis yang bertolak dari refleksi dari ajaran agama yang kita anut 10
Dalam  rangka  mengsukseskan  kerukunan  antar  umat  beragama,  diperlukan komunikasi yang intens serta harmonis sehingga dapat menciptakan masyarakat yang bebas  dari  ancaman  disintegrasi  yang  diakibatkan  oleh  konflik  agama.  Salah  satu pemikir  Islam  yaitu  Quraish  Shihab  dalam  artikel  yang  diselenggarakan  Litbang  PGI memberikan  pendapat  terhadap  munculnya  pandangan-pandangan  agama  tertentu sehingga  ideology  politik  dan  teologi  harus  dipandang  secara  bijaksana.  Menurut Quraish  “terbentuknya  pintu  reaktualisasi  mengantar  pada  terbukanya  kemungkinan
9 Jurnal, Menengok Kembali Peran Agama Di Ruang Publik Oleh Amin Abdullah (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2017/Issn: 1978-4457 (P), 2548-477x (O)
10 Weinata Sairin, Gereja, Agama-Agama Dan Pembangunan Nasional, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000) 27
adanya  penafsiran  baru  bagi  keyakinan  dan  pelaksanaan  agama 11 Perlu  awasan  bagi semua  pihak  bahwa  ancaman  sikap  primordialisme  yang  berlebihan  dan  fanatisme sesungguhnya menjadi ancaman serius sekaligus menghambat terciptanya iklim sejuk menuju  masyarakat  madani.  Sikap  toleransi  orang-orang  percaya  dan  setiap  orang percaya yang tentunya akan menerima dan menghargai orang lain dengan perbedaan keyakinan  bahkan  dapat  memberitakan  kabar  keselamatan  sebagai  bukti  mengasihi Allah dan sesama 12 Perjumpaan  agama-agama  diharapkan  mewujudkan  kehidupan  yang  damai diantara pemeluk agama yang berbeda. Upgrade hubungan agama-agama selalu dinamis menuju arah trend positif seiring dengan arus modernisasi dan globalisasi. Sekat-sekat agamistis mulai dibuka untuk dilihat dan melihat bilik agama lain tanpa curiga.

## Kerukunan Beragama dalam Bingkai Pancasila
Eksistensi Pancasila di Indonesia menyuguhkan potret bingkai Indonesia raya. Pancasila berperan sebagai pemersatu masyaraat yang multikultual di Indonesia. Negara dalam frame  Pancasila  tidak  mengenal  sebutan  negara  agama  tertentu  karena  Pancasila menjadi payung besar secara juridis agama-agama yang diakui. Weinata Sairin menulis “Negara  Pancasila  tidak  mengenal  “negara  agama”  atau  agama  Negara.  Pandangan tentang Pancasila mengandung dua aspek mendasar yaitu bahwa tidak ada pemisahan yang  mutlak  antara  Negara  dan  agama  dan  bahwa  Negara  tidak  dapat  begitu  saja mengatur  dan  campur  tangan  terhadap  bidang-bidang  yang  menjadi  bagian  dan tanggungjawab  agama” 13 Weinata  berkata  bahwa  “Berbicara  tentang  Perjanjian  Lama moralitas  agama  dalam  konteks  Negara  Republik  Indonesia  berpancasila,  maka  mau tidak  mau  kita  harus  merujuk  pada  sila  ke-1  yaitu  ketuhanan  yang  maha  esa  dalam Pancasila” 14 Menurut  J ohn  A.  Titaley,  bahwa    Naskah  pembukaan  (preambule) yang kemudian dianggap sebagai suatu kesepakatan yang tinggi di antara pendukung paham nasionalis  dan  pendukung  Islam 15 selanjutnya  diuraian  John  Titaley  bahwa  Indonesia dengan dasar Pancasila sebagai identitas baru didirikan oleh masyarakat yang memiliki identitas  primordial  untuk  mencapai  kesatuan  sebagai  suatu  masyarakat.  Dapat dikatakan  bahwa  “Pancasila  menggambarkan  Realitas  Indonesia” 16 John  Titaley  juga menegaskan  bahwa  UUD  1945  mengakui  dan  menghormati  pluralisme  hukum  dalam masyarakat. 17 Departemen Agama RI, dalam buku “Bingkai Teologi” mengatakan bahwa “Bangsa Indonesia  adalah  suatu  bangsa  yang  beragama.  Setiap  warga  Negara  bebas  memilih agama  yang  diyakininya  sebagai  agama  yang  paling  tepat  untuk  dianut  dalam
11 Litbang PGI, Quraish Shihab, “Meretas Jalan Teologi Agama-Agama Di Indonesia , (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999) 138
12 Mario Chief Taliwuna dan Veydy Yanto Mangantibe, Toleransi Beragama Sebagai Pendekatan Misi Kristen Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)Volume 3, Nomor 1, (Juni, 2021): 33-47 ISSN: 2685-1393(p); ISSN:2685-1466 halaman 42
13 Weinata Sairin, Kerukunan Hidup Beragama ( Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002) 9
14 Ibid., 47 15 M. Aqil Irham, PENGAMANAN PILAR BANGSA DAN MASA DEPAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Volume 6 Nomor 1, Juni 2012182 125
16 Angel Ch. Latuheru, Izak Y. M. Lattu, Tony R. Tampake, PANCASILA SEBAGAI TEKS DIALOG LINTAS AGAMA DALAM PERSPEKTIF HANS-GEORG GADAMER DAN HANS KUNG Jurnal Filsafat, ISSN: 0853-1870 (print); 2528-6811(online) Vol. 30, No. 2 (2020), p. 150-180, doi: 10.22146/jf.49193
17 Siti Jahroh: Politik Keagamaan di Indonesia, ejournal.uin-suka.ac.id , 222
kehidupannya dan pemerintah menjamin kebebasan beragama tersebut (pasal 29 ayat 1,2) Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan hukum serta pandangan hidup bangsa. Sila  pertama  ketuhanan  yang  maha  esa  sangat  memberi  inspiratif  bahwa  Negara Indoneisia  adalah  Negara  religius  terbesar  di  dunia.  Kansil  dalam  buku “Empat  Pilar Berbangsa dan Bernegara” mengatakan bahwa
Alasan  sosiologis  untuk  mengokohkan  kerukunan  dalam  bidang  agama  ialah pembangunan  hidup  nasional,  yang  tidak  boleh  ditunda-tunda  dan  tidak  boleh diganggu  oleh  perselisihan  karena  agama.  Dari  kerukunan  dalam  bidang  agama, diharapkan lahir pengaruh baik pada pembangunan dalam arti umum 18
Victor Tanya menuliskan bahwa “Sila ke-1 ini adalah gagasan politik dan oleh sebab itu maksudnya  adalah  didalam  setiap  agama  para  pemeluknya  Tuhan  yang  maha  esa menurut  pandangan  agama  masing-masing.  Keesasan  ini  perlu  dipegang  untuk menghindari  adanya  kompromi  aqidah 19 Suwarno  menulis  bahwa  “Pancasila  sudah mengalami  proses  yaitu  dari  pancasila  material  menjadi  Pancasila  forma  yang  dapat dikatakan sebagai hasil pembudayaan masyarakat Indonesia dan dari pancasila formal akan dijabarkan lagi menjadi pedoman hidup bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam Negara Indonesia merdeka 20 Selanjutnya analisa Suwarno “perihal transformasi Pancasila dalam hidup bermasyarakat
Hidup bermasyarakat ialah hidup bersama. Kehidupan ini dapat dilihat dari beberapa segi  ekonomi  menampakkan  kegiatan  berproduksi  pembagian  dan  penggunaan barang  dan  jasa  segi  kehidupan  politik  menampakkan  kegiatan  penggunaan kekuasaan  dalam  masyarakat.  Dalam  kehidupan  bersama  Nampak  unsur-unsur sosiologi 21
Pidato  kenegaraan  Presiden  Soeharto  tanggal  16-8-1975  menegaskan  tentang Pancasila  bahwa  “Saya  mengajak  masyarakat  luas  untuk  memikirkan  dan mengusahakan rumusan-rumusan penjabaran Pancasila itu yang sederhana dan mudah dimengerti  sehingga  mudah  dihayati  dan  diamalkan  oleh  rakyat  Indonesia 22 Solarso Sopater menulis
Dalam zaman Indonesia merdeka ini dalam iklim Pancasila dimana kerukunan hidup beragama  dijadikan  sendi  dasar  hidup  bermasyarakat  umat  Perjanjian  Lama naturalistis sifatnya, pastilah gereja-gereja di Indonesia dapat belajar dari pengalaman sejarah dalam mengembangkan sikap yang positif. 23
Memahami  konteks  Indonesia  maka  diharapkan  perjumpaan  agama-agama  dalam kerangka  kebinekaan  Pancasila  dapat  menjadi  katalisator  perwujudan  masyarakat madani.  Wacana  mengubah  Pancasila  berpotensi  terjadi  friksi  dikalangan  masyarakat parlemen, masyarakat akademis, masyarakat secara umum. Finalitas Pancasila sebagai ideologi  bangsa  Indonesia  harus  dipertahankan.  Dengan  demikian  posisi  Pancasila dalam  bingkai  Negara  kesatuan  Repoblik  Indonesia  telah  terbukti  dan  teruji  sebagai pemersatu bangsa. Middya Boty menulis sebagai berikut
18 Christine Kansil, Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 195 19 Tanya, 47
20 Suwarno, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. , (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 67
21 Ibid., 133 22 Lihat Buku: Pandangan Presiden Sukarno Tentang Pancasila, (Jakarta: Yayasan Proklamasi, 1976, Sekertariat Negara RI)
23 Solarso Sopater, Inti Ajaran Aliran Valentinian, (Bandung: Bina Media Informasi, 2011), 208
Bahwa sesama manusia apapun agamanya sebaiknya saling hormat menghormati, itu adalah suatu kewajiban. Namu tidak berarti perbedaan agama tidak perlu dibahas, karena  inti  ajaran  beragama  adalah  menyembah  kepada  Tuhan  yang  benar  bukan kepada  Tuhan  yang  lain.  Agama  yang  baik  adalah  agama  yang  menuhankan  Tuhan yang  sebenarnya  dan  bukan  menuhankan  manusia,  bukan  menuhankan  uang  dan bukan  menuhankan  makhluk-makhluk  lainnya 24 Karakteristik  masyarakat  madani adalah  interaksi  yang  harmonis  diruang  publik  yang  bebas  sebagai  sarana  dalam mengemukakan  pendapat.  Setiap  warga  negara  berhak  melakukan  kegiatan  secara merdeka  dalam  menyampaikan  pendapat  berserikat,  berkumpul  serta  mempublikasi- kan  informasi  kepada  publik.  Warga  negara  memiliki  kebebasan  penuh  untuk meyakinkan aktifitas kesehariannya, termasuk berinteraksi dengan lingkungannya.

## Intoleransi dan Kemajemukan
Memposisikan agama dalam kajian holistik harus ditempatkan pada proporsinya yaitu sebagai  “hak  pribadi”  dan  berbeda  dengan  hak-hak  yang  lain  misalnya  hak  politik. Untuk  menjaga  indepedensi  maka  agama  dan  politik  tidak  boleh  dicampur  adukkan dengan  hak  politik,  budaya  karena  berpotensi  terjadi  konflik  kepentingan.  Bisa dibayangkan jika kekuatan politik menguasai hak beragama orang lain maka bisa terjadi “pemaksaan”  secara  administratif  berdasarkan  politik  identitas.  Pemaksaan  dapat memicu  perilaku  intoleransi  yang  sangat  membahayakan  keutuhan  berbangsa  dan bernegara. Secara sosiologis, terdapat peristiwa-peristiwa perlakukan intoleransi dalam komponen anak bangsa padahal secara hukum terdapat produk hukum yang mengatur hak  beragama  setiap  orang.  Setiap  kajian  religi  berusaha  memberikan  pemahaman tentang muatan-muatan teologi yang dianut suatu agama sebagai dasar perikehidupan. Menjamurnya  berbagai  institusi  dan  kelompok  keagamaan  di  Indonesia,  tidak berbanding  lurus  dengan  pertumbuhan  budaya  toleransi  dan  silaturahmi.  Eksistensi partai  politik  yang  berbasis  agama  berpotensi  menciptakan  ruang-ruang  tertutup, eksklusif dan intoleran.
Intoleransi mengalami pergeseran makna melegitimasi primordialisme. Disisi lain konteks kebinekaan, tindakan intoleransi menjadi “musuh” akut sehingga tidak boleh tumbuh dinegeri yang bernama nusantara. Peristiwa intoleransi merusak tatanan yang sudah  disepakati  dalam  bingkai  Pancasila.  Tokoh  masyarakat  harus  memberikan pemahaman secara jujur untuk mengarahkan umatnya untuk tidak terpancing terhadap isu-isu  yang  menyesatkan  sehingga  menyuburkan  sikap underestimate Terkait  dengan persoalan  agama,  munculnya  sikap  keagamaan  secara  radikal  sering  terjadi  tindakan intoleran  pada  sebagian  kecil  kelompok  agama  dengan  dalih  penodaan  agama/ penistaan agama. Menurut Shofiah Fitriani bahwa “Toleransi sebenarnya bukan hanya sekedar  menerima  perbedaan  tetapi  saling  mengakui,  saling  terbuka,  dan  saling mengerti  adanya  perbedaan  dan  tidak  mempersoalkan  perbedaan  tersebut  meski mereka  tidak  sepakat” 25 Di  sisi  lain,  persoalan  pendirian  rumah  ibadah  merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perselisihan atau sikap intoleransi. Sumartana menulis
Pengalaman  dialog  bukan  hal  baru  dimasyarakat  kita,  juga  bukan  hal  yang  sama sekali  baru  dalam  hubungan  antar  agama.  Namun  ketika  kita  didorong  untuk
24 Jurnal Istinbath Nomor 15/Th.Xiv/201535-50: Agama Dan Perubahan Sosial (Tinjauan Perspektif Sosilogi Agama) Middya Boty Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
25 Shofiah Fitriani, Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama Analisis: Jurnal Studi Keislaman Volume 20, No. 2, Tahun 2020 180-181
merumuskan  gagasan  secara  sistimatis  mengenai  dialog,  ia  muncul  sebagai  sebuah tantangan  yang  baru.  Karakteristik  dari  dialog  merupakan  suatu  percakapan  antara dua  pihak  atau  lebih  yang  mengandung  unsur  keterbukaan,  sikap  kritis  dan  upaya untuk saling mendengar, saling belajar dan memahami orang lain secara mendalam 26 Keberagaman  agama  yang  ada  di  Indonesia  merupakan  identitas  “natural”  yang menjadi ikon bangsa Indonesia. Keragaman tersebut dibingkai dalam Negara kesatuan dan mendapat perlindungan hukum. Pluralisme dimulai dari semangat pencerahan dan perlawanan  terhadap  otoritas  gereja  dan  agama  tradisional,  di  mana  pluralisme  pada tingkat  filosofi  gencar  dikumandangkan  oleh  beberapa  teolog  Kristen  untuk mengapresiasi  agama-agama  di  luar  Kekristenan  baik  itu  agama  kitab  atau  wahyu (Yahudi, Islam) maupun agama-agama Timur lainnya seperti Konfusianisme. Menurut kaum  pluralis,  hal  yang  sering  terlihat  sebagai  akibat  dari  hidup  bersama  secara majemuk adalah bahwa agama Kristen dalam upaya mengklaim kebenaran yang satu- satunya,  akhirnya  menjadi  upaya  penghakiman  agama  sehingga  memutuskan hubungan antaragama.  Alasan yang dikemukakan antara lain adalah, apabila berbicara tentang  membangun  jembatan  kerjasama  antaragama,  benturan  utama  yang  paling sering  menghambat  kebersamaan  agama-agama  dalam  kesatuan  adalah  berhubungan dengan ajaran Trinitas dalam agama Kristen. 27
Keberagaman merupakan rahmat yang harus dipelihara bersama oleh komponen bangsa karena keberagaman “menutup” pemaksaaan dogma kepada pihak lain.
Abdurahman  Wahid  menulis  lawan  besar  bagi  perkembangan  seperti  itu  adalah faham kebangsaan yang bertumpu pada pluralisasi. Pluralis factor-faktor kehidu-pan itu  terutama  berbentuk  penyamaan  hak-hak  dan  status  antara  golongan  mayoritas dan  golongan  minoritas  agama  dalam  kehidupan  bangsa.  Masyarakat  yang mengalami proses pluralisasi tentu saja menolak pemberlakuan syariah sebagai sistim perundangan-undangan  nasional,  menekan  diri  pada  pengem-bangan  nilai-nilai kemanusiaan  yang  universal  dan  memiliki  objektifitas  sangat  tinggi  dalam perlakuannya terhadap semua warga Negara tanpa melihat asal usul keagamaan atas etnis mereka 29
Secara defacto bahwa pengakuan atas negara meliputi pemerintah yang berdaulat, ada rakyat  dalam  wilayah  hunian  yang  jelas.  Dejure  bahwa  adanya  pengakuan  hukum dunia internasional yang mengakui bahwa Indonesia adalah negara berdaulat dan tidak ada  penjajahan.  Pengakuan  sosiologis  memberikan  kekuatan  bahwa  masyarakat dibentuk  dari  kesepakatan  identitas  dan  bersepakat  saling  menerima  dari  semua kepelbagaian. Dalam rangka mengsukseskan kerukunan antarumat beragama diperlu- kan  komunikasi  yang  intens  serta  harmonis  sehingga  dapat  menciptakan  masyarakat yang bebas dari ancaman disintergrasi yang diakibatkan oleh konflik agama.

## Fenomena Kebangkitan Agama
Fenomena  kebangkitan  agama  tertentu  mengandung  dimensi-dimensi  antagonisme yang  memicu  disintergrasi  di  sektor  profesi,  cendikiawan,  elite  politik  sampai masyarakat  marginal.  Kebangkitan  agama-agama  memiliki  efek  terhadap  perubahan perilaku beragama sehingga menjadi suatu kekuatan yang kuat untuk mempertahankan
26 Abdurahman Wahid Dkk, Dialog: Kritik Dan Identitas Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) Xxi
27 Fanny Yapi Markus Kaseke, subordinasi Allah Tritunggal dalam pengajaran pluralisme, Missio Ecclesiae| Volume 10, Nomor 1, (April, 2021)68 Missio Ecclesiae ISSN 2086-5368 (Print)ISSN 2086-5368 (Online)https://jurnal.i3batu.ac.id/index.php/meVol.10, No.1, pp. 68–82, 2021 29 Abdurahman Wahid Dkk, 9- 10
kekuasaan  sosial  atas  nama  agama.  Hal  itu  akan  menjadi  sangat  kuat  sehingga  bisa menjadi alat kekuasaan sekunder yang mengarah kepada mempertahankan status quo. Secara  doctrinal  perbedaan  semua  ajaran  agama  berpotensi  terjadinya  gesekan  atau fiksi.  Kebangkitan  penghayatan  terhadap  agama  sering  terjebak  kepada  fanatisme beragama yang kaku sehingga memicu konflik horizontal. Akselerasi dari kebangkitan agama-agama memiliki efek terhadap perubahan perilaku beragama sehingga menjadi suatu kekuatan yang kuat untuk mempertahankan kekuasaan sosial atas nama agama. Perilaku fanatisme doktrinal cenderung melemahkan nilai agama lain. Bahkan perilaku itu menumbuhkan antagonisme yang memanfaatkan syiar” dan dakwah agama secara frontal  melemahkan  agama  lain.  Faktanya  kebangkitan  agama  memasuki  tahap akulturasi  dan  adaptasi  ditengah  masyarakat.  Akibatnya  perbedaan  doktrinal  ajaran agama berpotensi terjadinya gesekan atau friksi.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan  pendekatan  naturalistik-kualitatif  berusaha  memahami  bahasa  dan  tafsiran mereka  tentang  dunia  sekitarnya)  Proses  penelitian  dilakukan  dalam  situasi  alami (natural  setting)  Dari  hasil  pengumpulan  data  kepustakaan,  observasi,  wawancara, diperoleh data bahwa gereja dalam keragaman dan keharmonisan memiliki perspektif dalam  eksisitensinya  di  negara  Indonesia.  Faktor  keragaman  yang  menjadi  wajah Indonesia yang sepatutnya menjadi isu kemajemukan yang pantas di negara Pancasila. Pemahaman keharmonisan dalam masyarakat adalah ujung tombak. Pluralisme harus ditempatkan  secara  proporsional  agar  tidak  disalahtafsirkan  oleh  kelompok  intoleran. Perilaku  nasionalismne  merupakan  syarat  warga  negara  di  Indonesia.  Pendekatan naturalistik-  kualitatif  digunakan  untuk  mendapatkan  dasar  filosofi  bahwa  Pancasila sudah final bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

## PEMBAHASAN

## Perspektif Alkitabiah sebagai Warga Negara
Alkitab  mengajarkan  untuk  menghormati  pemerintah  dan  menghormati  orang  lain. Yesus  berkata  bahwa  apa  yang  engkau  perbuat  kepada  saudaramu  yang  terkecil  dan hina  maka  engkau  akan  mendapat  ganjaran  dalam  kerajaan  sorga.  Salah  satu pengajaran  Yesus  dalam  Matius  22:21  ketika  Yesus  menegaskan  bahwa  berikalah kepada kaisar apa yang wajib diberikan kepada kaisar dan kepada Allah. Pesan Kristen tentang  membangun  hubungan  dengan  orang  lain  merupakan  salah  satu  inti  dari perbua-tan kasih yang tampak dari totalitas pesan Injil Kristus yaitu garam dan terang bagi  dunia.  Sebagai  warga  negara  yang  baik,  kita  wajib  membantu  tercipta kesejahteraan.  Ketaatan  terhadap  produk  hukum  serta  norma  yang  telah  di  susun pemerintah  menjadi  bukti  nyata  bahwa  orang  percaya  menghormati  kedudukan pemerintah. Gereja Tuhan sebagai bagian dari komponen bangsa ini memiliki tanggung jawab untuk membangun rasa nasionalisme umat, tidak hanya sekadar menjadikannya warga surga seperti idealisme teologi. 28
28 Harls Evan Siahaan, “Mengajarkan Nasionalisme Lewat Momentum Perayaan Paskah: Refleksi Kritis Keluaran 12:1-51,” DUNAMIS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani) Vol 1, no. 2 (2017): 39–54, www.sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis.
Uraian  teks  Roma  13:1  “tiap-tiap  orang  harus  takluk  kepada  pemerintah  yang diatasnya”,  berkonotasi  bahwa  warga  negara  wajib  tunduk  kepada  pemerintah  untuk mengatur tatanan kehidupan sejatinya selaras dengan kaidah firman Tuhan agar orang percaya menjauhan diri dari perbuatan melawan hukum. Pemerintah adalah satu badan yang  mengatur  jalannya  pemerintahan  suatu  Negara,  merekalah  yang  membuat peraturan dan mengatur tatanan yang ada dalam suatu Negara. Kedudukan pemerintah dalam prespektif Alkitab dapat dijelaskan Paulus kepada orang percaya di kota Roma bahwa  mereka  harus  tunduk  kepada  pemerintah  secara  “nation  state”.  Pemerintah merupakan  representatif  Tuhan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Intinya bahwa  Alkitab  tidak  membuat  polarisasi  yang  tajam  terkait  hubungannnya  dengan pemerintahan  sepanjang  masih  berada  dalam  koridor  membangun  spiritualitas  iman. Van den end menulis “pemerintah srebagai hamba Allah (diaken) 29
Teks  Yeremia  29  :7  perihal  himbauan  nabi  Yeremia  dengan  para  penguasa  dan rakyat  itu  menjadi  lebih  tegang  sampai  akhirnya  Yerusalem  jatuh,  seperti  yang  telah dinubuatkan.  Nabi-nabi  yang  optimis  sibuk  di  antara  orang-orang  Yehuda  yang dibuang ke Babel (yaitu, mereka yang dibawa sesudah serangan atas Yerusalem pada tahun 597 SM), juga di antara mereka yang tetap tinggal di Yerusalem. Maksud surat ini ialah membujuk orang-orang di pembuangan agar mendirikan pemukiman di Babel dan puas tinggal di sana; tidak diragukan surat ini ditulis beberapa tahun sesudah 597 SM. Yeremia memberikan saran kepada para raja bangsa-bangsa asing tersebut dan Zedekia untuk menghentikan persepakatan itu, karena mereka tidak ada harapan untuk sukses. Barangkali nasihatnya ada hasilnya. Setidak-tidaknya, kelihatan bahwa pemberontakan itu tidak terjadi pada masa ini. Peristiwa-peristiwa dalam Yeremia 27; 28 terjadi pada tahun  keempat  pemerintahan  Zedekia  (bdg.  tafsiran  atas  25:1);  sementara  peristiwa- peristiwa dalam Yeremia 29 terjadi pada suatu waktu dalam zaman yang sama. Mereka harus  berdoa  dan  mengusahakan  kesejahteraan  negeri  di  mana  mereka  dibuang,  jauh lebih besar lagi alasan bagi kita untuk mendoakan kesejahteraan negeri kelahiran kita, di  mana  kita  hidup  sebagai  orang-orang  merdeka  di  bawah  pemerintahan  yang  baik, sehingga dalam kesejahteraannya kita dan keluarga kita dapat sejahtera. Setiap penum- pang berkepentingan dalam keselamatan kapal. 30
Pemerintahan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  dipahami  sebagai  bagian  dari iman  kristen  terhadap  keharmonisan  hidup.  Dalam  ekristenan  percaya  bahwa keteraturan hidup dikerjakan dalam sebuah pemerintahan yang mengeluarkan regulasi peraturan,  norma-norma,  dan  melakukan  kebijakan-kebijakan  untuk  kesejahteraan rakyatnya. Orang Kristen sebagai warga Negara wajib membantu dan berdoa bagi kese- jahteraan kota.

## Demokrasi dan Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan  kewarganegaraan (civil  education) Indonesia  memasuki  gelombang demokrasi ketiga ( the third democracy ) sejak lengsernya resim orba 1998 maka dimulailah iklim  demokrasi.  Namun  ironisnya  iklim  demokrasi  tidak  berbanding  lurus  dengan kenyataan  dilapangan  karena  adanya  konflik  sosial,  praktik  KKN  yang  sangat  subur. Pendidikan  kewarganegaraan  bertujuan  agar  masyarakat  mengalami  kesejahteran, kenyamanan  dalam  berinteraksi  satu  sama  lain  tanpa  ada  ancaman-ancaman  dari kelompok  masyarakat  tertentu.  Ancaman  demokrasi  menjadi  ancaman  serius  bagi
29 Th Van den end, Tafsiran Alkitab surat Roma (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997) 602
bangsa Indonesia karena adanya iklim kebebasan. Demokrasi berarti masyarakat dapat berlaku  santun  dalam  pola  hubungan  berinteraksi  dengan  masyarakat  sekitarnya dengan  tidak  mempertimbangkan  suku,  ras,  dan  agama.  Proses  demokrasi  menjadi elemen yang sangat signifikan antar individu, etnis dan golongan mampu mengahrgai kebhinekaan  dan  menghormati  setiap  kebutuhan  yang  diambil  satu  golongan  atau individu. Masyarakat madani memiliki perspektif sendiri dalam perjuangan demokrasi dan memiliki spektrum yang luas dan berjangka panjang. Dalam perspektif masyarakat madani  demokratisasi  tidak  hanya  dimaknai  sebagai  posisi  diametral  dan  antitesa negara, melainkan bergantung pada situasi dan kondisinya. Konsep masyarakat madani selalu  berangkat  dari  permasalahan  dan  sekaligus  konsep  tentang  individu,  sehingga kalau individunya balk sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat madani maka masyarakatnya akan balk pula.
Gerrith  Singgih  menulis  “keberadaan  ekklesia  dan  eklektos  harus  dihubungkan dengan  konteks  penguraian  injil  matius  yang  menyinggung  mengenai  kotbah  dibukit pasal 5-7. Ringkasan Taurat mengenai mengasihi Tuhan dan sesama (Mat 22:37-40) dan menolong  mereka  yang  paling  hina  sebagai  wujud  pelayanan  ibadah  kepada  Yesus sendiri  (mat  25:31-46) 31 Stott  menyinggung  apakah  orang  Kristen  perlu  terlibat  dalam perubahan dunia? Stoot menulis” Dia Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan (kis 10:38) dan sepanjang sejarah kristiani pengikutNya berbuat sama yakni  memberitakan  injil  sambil  memerangi  berbagai  bentuk  kemelaratan  individual dan  ketimpangan-ketimpangan  sosial. 32 Selanjutnya  dikatakan  Stoot  bahwa  semua pekerjaan filiantropis 33 kita  artinya  pekerjaan  yang  diilhami  oleh  kasih  sayang  kepada manusia tergantung dari penilaian kita terhadap manusia. Semakin tinggi manusia itu kita  nilai,  semakin  besar  minat  kita  melayani  kepentingannya 34 Karel  Erari  menulis risalah  dalam  konferensi  nasional  gereja  di  Salatiga  bahwa  ada  usulan  rekomendasi peranan serta fungsi gereja yaitu
Gereja-gereja  supaya  bersikap  kritis  dalam  menganalisasi  serta  menilai  proses modernisasi  baik  dalam  segi-segi  positif  maupun  yang  negative.  Diserukan  agar gereja tetap waspada secara maksimal. Kepada gereja-gereja dianjukan agar menilai dirinya  sendiri  dan  secara  kritis  pula  memperhatikan  sifat  dan  hakikat  dari  gereja dalam hubungannya dengan masyarakat. Bagi gereja-gereja yang masih menghadapi tantangan berupa adat serta kebiasaan yang tidak menunjang partisipasi gereja dalam modernisasi supaya dapat diatasi melalui pembinaan dan pendidikan. Supaya dalam menjalankan  partisipasinya  dalam  modernisasi  dan  tugas  pembaharuan  gereja senantiasa menjadikan kasih Kristen sebagai norma. 35
TB Simatupang memandang bahwa Pancasila menjadi ukuran yang ideal dalam konteks Negara kesatuan repoblik Indonesia. Menurut Simatupang
Pancasila  lebih  dari  sekedar  sebuah  payung.  Ia  mempunyai  daya  tarik  nasionalnya tersendiri.  Ia  menjadi  sebuah  ideology  juga  sebagai  pandangan  hidup.  Tiga  dari kelima  sila  yang  ada  mengingatklan  kita  pada  tiga  sila  Sun  Yat  Sen:  nasionalisme, demikrasi dan sosialisme. 36
31 Abdurahman Wahid Dkk, 49
32 John Stott, Isu-Isu Global (Jakarta: Yayasan Bina Kasih OMF 1996) 9 33 Filiantropis adalah berdasarkan cinta kasih terhadap sesama manusia
34 John Stott, Isu-Isu Global, 9
35 Karel Erari, Supaya Engkau Membuka Belenggu Kemiskinan ) Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), 35
36 TB Simatupang, Iman Kristen Dan Pancasila . (Jakarta: BPK Gunung Muklia, 1984) 10 Paul Knitter,
S atu Bumi Banyak Agama, 21
Stephen  Suleeman,  dalam  presentasi  studi  institute  misology  persetia  berjudul mengupayakan  misi  gereja  yang  kontekstual,  editor  John  Cambell-Nelson,  Bendalina Souk  menulis  “Ada  pemahaman  pragmatism  yang  lebih  dalam  daripada  pendekatan yang  sangat  utilitarian  yaitu  suatu  pemahaman  yang  tidak  sekedar  mereduksi  agama kepada  realitas  praktikal,  tetapi  berusaha  menemukan  sintesis  agama  dan  praktek kehidupan yang sungguh-sungguh baik 37 Paul Kniter menulis
Saya lebih senang menamakan pendekatan atau model yang saya teliti dalam buku ini sebagai suatu dialog yang korelasional dan bertanggungjawab secara global di antara berbagai agama. saya akan mendesak agar umat beragama berupaya saling mengerti dan  berbicara  atas  dasar  komitmen  bersama  terhadap  kesejahtreaan  umat  manusia maupun  lingkungan.  Karena  itu  tanggungjawab  global  mengandung  pengertian pembebasan  seperti  yang  maksudkan  para  teolog  pembebasan  tradisonal  namun melampauinya  dalam  hal  mencari  bukan  hanya  keadilan  sosial  tetapi  keadilan  dan kesejahteraan umat manusia dan lingkungan ( eco human well being ). 38
Elisabet  menulis  bahwa  “agama  hanyalah  usaha  manusia  untuk  mengukur dalamnya  makna  dari  keberadaan  dirinya  dan  keberadaan  alam  semesta” 39 Universalisme dalam agama menurut Elsabet melahirkan pemikiran-pemikiran bersama sehingga dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang saling memahami (toleransi) Selanjutnya  Elisabet  menulis  “beribadat  bersama  memakai  lambang  keagamaan  telah mempersatukan  kelompok-kelompok  manusia  dalam  ikatan  yang  paling  erat  akan tetapi  perbedaan  agama  telah  membantu  timbulnya  beberapa  pertentangan 40 Selanjutnya  Elisabet  menulis  “konsepsi  tentang  agama  merupakan  bagian  tak terpisahkan dari pandangan hidup mereka sangat diwarnai oleh perasaan mereka yang khas terhadap apa yang dianggap sacral (suci sehingga sukar bagi kita sendiri sebagai orang-orang  modern  untuk  melihat  agama  dengan  kacamata  ilmiah  yang  jujur 41 Weinata  Sairin  menulis  bahwa  “rumusan  negara  dan  pemerintah  mengisyaratkan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing  dan  beribadat  menurut  agama  dan  kepercayaan  itu.  Disini  peran pemerintah tetap ditekankan sehingga tiap penduduk dapat memeluk agamanya tanpa rasa  takut,  tanpa  mengalami  diskriminasi  dan  sekaligus  dijamin  pula  untuk mengungapkan keberagamannya” 42
Menjadi  anggota  gereja  kristen  membutuhkan  perilaku  jujur  agar  bisa  menjadi “garam  dan  terang”  dalam  relasi  sosiologis  masyarakat  di  Indonesia.  Gereja  harus berfungsi  sebagai  pembawa  berita  kebenaran  dan  membawa  perubahan  dalam kerukunan.  Relasi-relasi  positif  dalam  mengupayakan  kesejahteraan  nasional  yang digagas oleh gereja akan memposisikan gereja sebagai salah satu agama yang nasionalis pancasilais.  Gereja  harus  tetap  menjalankan  Marturia-Diakonia-Koinonia  yang berimplikasi  kepada  pembangunan  manusia  rohani.  Dengan  demikian  ekpektasi mewujudkan  kerukunan  beragama  menjadi  urgen  dan  prioritas.  Pada  akhirnya implementasi semua orang bisa hidup bersama tanpa ada kecurigaan, dimana tumbuh sikap  saling  menghormati  dan  kesediaan  bekerja  sama  demi  kepentingan  bersama.
37 Stephen Suleeman, Mengupayakan Misi Gereja Yang Kontekstual, Studi Institute Misology Persetia, Editor John Cambell-Nelson, Bendalina Souk. Stephen Suleeman, Jakarta: Persetia, 1995) 91
38 Knitter, S atu Bumi Banyak Agama, 21
39 Elisabeth Nottingham, Agama Dan Masyarakat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
40 Ibid.
41 Ibid.
Mewujudkan  kerukunan  hidup  secara  bersama  berarti  sikap  hati  yang  terpancar  dari kemauan untuk berinteraksi satu sama lain sebagai manusia tanpa tekanan dari pihak manapun.  Semua  golongan  agama  bisa  hidup  bersama  tanpa  mengurangi  hak  dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya.

## KESIMPULAN
Masyarakat  madani  dan  kerukunan  beragama  adalah  keadaan  hubungan  antarumat beragama  yang  dilandasi  toleransi,  saling  pengertian  dan  saling  menghormati  dalam pengamalan  ajaran  agama  serta  kerjasama  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Mengembangkan  toleransi  merupakan  sikap  yang  dikembangkan  dalam  masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati. Membangun kesepahaman  bahwa  toleransi-intoleransi-multikultural  harus  dikelola  secara  benar untuk menciptakan keharmonisan sosial. Kemajemukan merupakan identitas Indonesia dan masuk penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menghindari kekakuan dalam dialog maka  Gereja  wajib  menerapkan  wawasan  kebangsaan  secara  utuh  sehingga  mampu menciptakan  iklim  yang  kondusif.  Gereja  mengasumsikan  bahwa  perspektif  Alkitab selaras dengan perintah menjaga kedamaian sosiologis. Gereja menebarkan benih cinta kasih serta menghormati pemerintah. Kerukunan antar beragama merupakan aset yang berharga  sekaligus  kearifan  budaya  original  Indonesia.  Tupoksi  untuk  menjaga  dan mengawal  kerukunan  merupakan  tanggung  jawab  semua  komponen  anak  bangsa termasuk gereja.

## REFERENSI
Abdurahman Wahid Dkk, Dialog: Kritik Dan Identitas Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) Xxi Chazali H. Situmorang, jurnalsosialsecurity.com/news/toleransi- intoleransimultikultural-sebagai-fatamorgana-kehidupan Christine Kansil, Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) Delfiyan Widiyanto, Pembelajaran Toleransi dan Keragaman dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar, Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III p-ISSN 2598-5973 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta e-ISSN 2599-008X 109
Elisabeth Nottingham, Agama Dan Masyarakat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994 Fanny Yapi Markus Kaseke, subordinasi Allah Tritunggal dalam pengajaran pluralisme, Missio Ecclesiae| Volume 10, Nomor 1, (April, 2021)68 Missio Ecclesiae ISSN 20865368 (Print)ISSN 2086-5368
(Online)https://jurnal.i3batu.ac.id/index.php/meVol.10, No.1, pp. 68–82, 2021
John Stott, Isu-Isu Global , (Jakarta: Yayasan Bina Kasih OMF 1996) Jurnal, Menengok Kembali Peran Agama Di Ruang Publik Oleh Amin Abdullah (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2017/Issn: 1978-4457 (P), 2548- 477x (O)Marinda Wiwi Isnaini, M.Ds. Agustina Kusuma Dewi, S.Sos,
M.Ds. Meningkatkan Pemahaman Tentang Penerapan Toleransi Bereagama Pada Anak Sekolah Dasar Melalui Buku Interaktif, Jurnal Rekamakna PPN Institut Teknologi Nasional, 2
Jurnal Istinbath Nomor 15/Th.Xiv/201535-50: Agama Dan Perubahan Sosial (Tinjauan Perspektif Sosilogi Agama) Middya Boty Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Negeri  Raden Fatah Palembang.
Karel Erari, Supaya Engkau Membuka Belenggu Kemiskinan ) Jakarta: BPK Gunung Mulia,
1994)
Litbang PGI, Quraish Shihab, “Meretas Jalan Teologi Agama-Agama Di Indonesia , (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999) Mario Chief Taliwuna dan Veydy Yanto Mangantibe, Toleransi Beragama Sebagai Pendekatan Misi Kristen Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)Volume 3, Nomor 1, (Juni, 2021): 33-47 ISSN: 2685-1393(p); ISSN:2685-1466 M. Harudin1, Khaidir, H. Rodja Abdul Natsir, Academy of Education Journal MERAWAT KEBERAGAMAN MENJAGA TOLERANSI MENEROPONG PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN SIKKA, Vol. 11 No 2 Tahun 2020, 168
Muhammad Sabri, Nofri Andy. TOLERANSI ANTAR UMMAT BERAGAMA DALAM PERSFEKTIF HADIST, IAIN Bukittinggi, IAIN Bukittinggi, 20
Robert John Achermen, Agama Sebagai Kritik, (Jakarta:BPK Gunung Mulia, 1993) 5 Sherien Sabbah, Paramita Ayuningtyas, Pemahaman Identitas dan Toleransi Keberagaman Budaya Mahasiswa Sastra Inggris UAI Melalui Puisi Multikultural Kesusasteraan Inggris: Sebuah Kajian Multikulturalism, Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, Vol. 4, No. 2, September 2017, 96
Shofiah Fitriani, Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama Analisis: Jurnal Studi Keislaman Volume 20, No. 2, Tahun 2020 180-181 Siahaan, Harls Evan. “Mengajarkan Nasionalisme Lewat Momentum Perayaan Paskah: Refleksi Kritis Keluaran 12:1-51.” DUNAMIS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani) Vol 1, no. 2 (2017): 39–54. www.sttintheos.ac.id/e- journal/index.php/dunamis.
Suwarno, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. , (Yogyakarta: Kanisius, 1993)
Solarse Sopater, Inti Ajaran Aliran Valentinian, (Bandung: Bina Media Informasi, 2011) Th Van den end, Tafsiran Alkitab surat Roma (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997) Aplikasi Alkitab tafsiran MYSABDA TB Simatupang, Iman Kristen Dan Pancasila . (Jakarta : BPK Gunung Muklia, 1984) 10 Paul Knitter, S atu Bumi Banyak Agama, Stephen Suleeman, Mengupayakan Misi Gereja Yang Kontekstual, Studi Institute Misology Persetia, Editor John Cambell-Nelson, Bendalina Souk. Stephen Suleeman, Jakarta: Persetia, 1995)
Weinata Sairin, Gereja, Agama-Agama Dan Pembangunan Nasional, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000) Weinata Sairin, Kerukunan Hidup Beragama ( Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002)