Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS/2007 tentang Sistem Penilaian Ting- kat  Keshatan  Bank  Syariah.  Diakses  pada  6  Januari  2012  dari  http:
//www.bi.go.id
Website: http://www.bankmegasyariah.co.id http://www.bmi.co.id http://www.bsm.co.id

## SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA ISLAM
Muh. Fudhail Rahman 
Abstract: The Sources of Islamic State Revenue and Expenditure. The State is a place for some people to realize a better life. One of the most urgent instrument is the existence of government as manager of the State. Through the  national  budget  of  a  state,  it  taps  revenues  and  expenditures  will  be managed in a planned manner with the aim at prosperity of all people. For example, increasing the rate of economic growth (pro-growth), expanding new  jobs  (pro-job),  and  improve  protection  programs  for  the  poor  (pro- poor). In the classical discourse, Islamic government that had been present in the scene of history, has also pointed out the state opinion forms. This article briefly describes the ratio of budget revenues and expenditures bet- ween Islam and the Indonesian government system.
Keywords: state revenue, state expenditure, Islamic states
Abstrak: Sumber-sumber  Pendapatan  dan  Pengeluaran  Negara  Islam. Negara adalah wadah dan tempat bagi sebagian orang untuk mewujudkan kehidupannya  ke  arah  yang  lebih  baik.  Salah  satu  instrumen  yang  sangat urgen  adalah  keberadaan  pemerintah  yang  bertugas  dan  berfungsi  untuk mengelola negara. Melalui APBN suatu negara, maka kran-kran pendapatan dan  belanja  akan  dapat  dikelola  secara  terencana  yang  endingnya  untuk kemakmuran  seluruh  rakyat.  Misalnya  meningkatkan  laju  pertumbuhan ekonomi (pro-growth), memperluas lapangan kerja baru (pro-job) , dan me- ningkatkan  program  perlindungan  kepada  masyarakat  miskin (pro-poor) . Dalam  wacana  klasik,  pemerintah  Islam  yang  pernah  hadir  dalam  pentas sejarah, juga telah mencontohkan bentuk-bentuk pendapat negara. Artikel ini  mendeskripsikan  secara  sekilas  perbandingan  anggaran  pendapatan dan belanja negara antara sistem pemerintahan Islam dan Indonesia.
Kata Kunci: pendapatan negara, pengeluaran negara, negara Islam
Naskah diterima: 7 Januari 2013, direvisi: 10 Juni 2013, disetujui: 20 Juni 2013.
 Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta.  Jl.  Ir.  H.  Juanda  95,  Ciputat, Jakarta. E-mail: mfudhailrahman@gmail.com
Muh. Fudhail Rahman: Sumber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam 238

## Pendahuluan
Isu  peran  negara  dalam  pembangunan  ekonomi  melalui  pelbagai  inter- vensi  pada  pasar  berupa  kebijakan-kebijakan  tertentu,  telah  menjadi  perhatian yang hangat dalam diskusi-diskusi ekonomi konvensional, demikian pula dalam alur  pemikiran  cendekiawan  Muslim.  Bahkan  bahasan  ini  menjadi  salah  satu faktor  utama  yang  membelah  pemikiran  ekonomi  konvensional  menjadi  dua mazhab, yaitu klasik dan keynessian.
Klasik  yang  garapan  utamanya  di  sekitar  ekonomi  mikro,  konsisten  de- ngan kepercayaan bahwa kekuatan pasar adalah kekuatan yang menyeimbang- kan. Kekuatan pasar adalah kekuatan yang tidak boleh diganggu oleh siapapun, sekalipun  negara.  Pasar  memiliki  kemampuannya  (melalui  jargon  saktinya invisible hand )  mengefisiensikan ekonomi. Dengan demikian, klasik menempat- kan negara pada posisi peran yang minimalis dalam perekonomian. Klasik yang dikenal  pula  sebagai  basis  awal  tumbuhnya  kapitalis  adalah  mazhab  yang  de- wasa  ini  tengah  menjadi mainstream pembangunan  ekonomi  dunia,  terlihat dalam perwujudan kampanye globalisasi ekonomi.
Sedangkan,  mazhab  Keynessian  yang  dipandang  sebagai  neo  kapitalis lebih  berpihak  pada  ekonomi  makro.  Mazhab  ini  berkeyakinan  bahwa  pasar tidak  selalu  sempurna  sehingga  diperlukan  peran  negara  dalam  pembangunan ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang mereduksi distorsi pasar, asimetris informa- si,  distribusi  dan  alokasi  sumber  daya  sangat  diperlukan  bagi  berlangsungnya ekonomi yang lebih adil dan sempurna. Pasar diyakini tidak sempurna memas- tikan kesempurnaan interaksi ekonomi seperti yang dimaksud klasik. Dibuktikan oleh gejala kegagalan globalisasi dewasa ini.
Mengingat peran dan posisi negara menjadi objek perdebatan yang mena- rik  bagi  pakar  ekonom,  menimbulkan  pertanyaan.  Bagaimana  Islam  meman- dang peran dan campur tangan negara dalam roda perekonomian. Paling kurang ada  dua  pendapat  dari  kalangan  cendekiawan  Muslim  antara  yang  mengingin- kan adanya campur tangan pemerintah yang menganggap tidak perlu. Pertama , meniadakan  campur  tangan  negara  dalam  urusan  ekonomi.  Imam  al-Ghzâlî menafikan  campur  tangan  pemerintah  secara  berlebihan  dalam  dalam  per- ekonomian  karena  persaingan  bebas  yang  terjadi  di  pasar  akan  menemukan efektivitasnya  dan  pada  akhirnya  akan  menemukan  keadilan. 1 Menurutnya, bahwa  biarlah  pasar  sendiri  melalui  aktivitas  individu-individu  berjalan  secara
1 Abû Hâmid al-Ghazâlî, Ihyâ ‘Ulûm al-Dîn, (Bayrût: Dâr al-Ma‘rifah, t.th.), Juz III, h. 83-87.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013

## Pendahuluan
Isu  peran  negara  dalam  pembangunan  ekonomi  melalui  pelbagai  inter- vensi  pada  pasar  berupa  kebijakan-kebijakan  tertentu,  telah  menjadi  perhatian yang hangat dalam diskusi-diskusi ekonomi konvensional, demikian pula dalam alur  pemikiran  cendekiawan  Muslim.  Bahkan  bahasan  ini  menjadi  salah  satu faktor  utama  yang  membelah  pemikiran  ekonomi  konvensional  menjadi  dua mazhab, yaitu klasik dan keynessian.
Klasik  yang  garapan  utamanya  di  sekitar  ekonomi  mikro,  konsisten  de- ngan kepercayaan bahwa kekuatan pasar adalah kekuatan yang menyeimbang- kan. Kekuatan pasar adalah kekuatan yang tidak boleh diganggu oleh siapapun, sekalipun  negara.  Pasar  memiliki  kemampuannya  (melalui  jargon  saktinya invisible hand )  mengefisiensikan ekonomi. Dengan demikian, klasik menempat- kan negara pada posisi peran yang minimalis dalam perekonomian. Klasik yang dikenal  pula  sebagai  basis  awal  tumbuhnya  kapitalis  adalah  mazhab  yang  de- wasa  ini  tengah  menjadi mainstream pembangunan  ekonomi  dunia,  terlihat dalam perwujudan kampanye globalisasi ekonomi.
Sedangkan,  mazhab  Keynessian  yang  dipandang  sebagai  neo  kapitalis lebih  berpihak  pada  ekonomi  makro.  Mazhab  ini  berkeyakinan  bahwa  pasar tidak  selalu  sempurna  sehingga  diperlukan  peran  negara  dalam  pembangunan ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang mereduksi distorsi pasar, asimetris informa- si,  distribusi  dan  alokasi  sumber  daya  sangat  diperlukan  bagi  berlangsungnya ekonomi yang lebih adil dan sempurna. Pasar diyakini tidak sempurna memas- tikan kesempurnaan interaksi ekonomi seperti yang dimaksud klasik. Dibuktikan oleh gejala kegagalan globalisasi dewasa ini.
Mengingat peran dan posisi negara menjadi objek perdebatan yang mena- rik  bagi  pakar  ekonom,  menimbulkan  pertanyaan.  Bagaimana  Islam  meman- dang peran dan campur tangan negara dalam roda perekonomian. Paling kurang ada  dua  pendapat  dari  kalangan  cendekiawan  Muslim  antara  yang  mengingin- kan adanya campur tangan pemerintah yang menganggap tidak perlu. Pertama , meniadakan  campur  tangan  negara  dalam  urusan  ekonomi.  Imam  al-Ghzâlî menafikan  campur  tangan  pemerintah  secara  berlebihan  dalam  dalam  per- ekonomian  karena  persaingan  bebas  yang  terjadi  di  pasar  akan  menemukan efektivitasnya  dan  pada  akhirnya  akan  menemukan  keadilan. 1 Menurutnya, bahwa  biarlah  pasar  sendiri  melalui  aktivitas  individu-individu  berjalan  secara
1 Abû Hâmid al-Ghazâlî, Ihyâ ‘Ulûm al-Dîn, (Bayrût: Dâr al-Ma‘rifah, t.th.), Juz III, h. 83-87.
normal  dan  menemukan  keadilannya,  pasar  sendiri  tidak  memiliki  kekuasaan untuk menetapkan jenis-jenis yang bisa dikonsumsi maupun diproduksi.
Ibn Taymiyyah berada pada posisi yang sama. Namun, beliau menegaskan bahwa  intervensi  boleh  dilakukan  ketika  dalam  keadaan  pasar  berjalan  secara tidak normal. Dalam kondisi tidak ada penyelewangan maupun distorasi harga, negara tidak boleh ikut campur. 2 Kedua , pendapat  al-Bâjî  ketika  mengutip  sikap  ‘Umar  ibn  al-Khaththâb yang  menegur  seorang  pedagang  yang  menetapkan  harga  murah  barang  da- gangannya di bawah dari harga pasar, ‚Naikkan harga barang daganganmu atau tinggalkan pasar kami‛. Teguran ‘Umar ini menunjukkan bahwa perekonomian yang adil akan terbentuk bila tidak pihak yang memaminkan harga. Dan ini juga menjadi dalil bahwa kontrol dalam arti pengawasan diperlukan dari pemerintah, atau penguasa yang berjalan. 3
Bangunan  ekonomi  secara  garis  besar  dibagi  menjadi  dua  sektor 4 ,  yaitu sektor swasta dan sektor publik. sektor swasta beraktivitas ekonomi secara be- bas yang tergambar pada mekanisme penentua harga, alokasi SDA, redistribusi pendapatan  dan  kekayaan,  keseimbangan  tergantung  pada  ingkat supplay dan demand pasar.  Sementara,  sektor  publik  berfungsi  melakukan  koreksi-koreksi ketika swasta  tidak mampu melayani dinamika ekonomi.
Ditambahkan oleh Farid 5 , bahwa selain dua sektor di atas, ada lagi sektor sukarela atau sesial. Sektor ini berfungsi ketika memang kedua sektor terdahulu tidak  berfungsi  dengan  baik.  Bahkan  diyakini  bahwa  sektor  sosial  ini  menjadi penopang  akhir  dari  perekonomian  dalam  menghadapi  kegagalan  kebijakan pada dua sektor sebelumnya.
Dalam  Islam,  selain  kebijakan  dari  para  pemain  atau  pihak-pihak  sentral ekonomi yang memang diharapkan dapat memberikan kestabilan dan kesejah- teraan  ekonomi,  sistem  ekonominya  juga  diyakini  memiliki  mekanisme  sendiri dalam upaya menjaga kestabilan ekonomi. Dan memang dalam beberapa instru- men  yang  bisa  berjalan  setelah  ada  keikutsertaan  negara.  Misalnya,  pember-
2 Dipaparkan oleh al-Ghazzi, Tanwir al-Absar, Juz. IV, h. 399. 3 Abû Wâlid Sulaymân ibn Khalâf ibn Sa‘ad al-Bâjî, al-Muntaqâ Syarh al-Muwaththa’, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1332 H), Juz V, h. 18.
4 Ali Sakti, Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007), Cet. I, h. 356.
5 F.R. Farid, A Theory of fiscal Policy in An Islamic State, Reading in Public Finance in Islam, Islamic Research dan Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB), 1996. (Dikutip dari Ali Sakti: Ekonomi Islam)
lakuan zakat  serta  pelarangan  praktik  riba, yang  bisa  dikatakan  tidak  akan  ber- jalan tanpa adanya campur tangan pemerintah.

## Peran dan Fungsi Negara
Fungsi  negara  adalah  untuk  mengatur  dan  menjembatani  interaksi-inter- aksi manusia yang ada di dalamnya. Negara menjadi partner bagi segenap ma- syarakatnya dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan bersama.
Dalam  institusi  negara  tidak  lepas  dari  konsep  kolektif  yang  ada  dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, kepemimpinan (khilâfah), tawshiyah, dan  seterusnya  menjadi  bagian  dari  fungsi  berdirinya  suatu  institusi negara  Islam.  Kesuksesan  negara  Islam  dalam  lukisan  sejarah  telah  menjadi bukti  nyata  dapat  membawa  kepada  kesejahteraan  masyarakat  secara  umum, Muslim maupun non Muslim, tepatnya pada  era al-Khulafâ’ al-Râsyidîn, Dawlah ‘Umawiyah di Syam serta Dawlah ‘Abbâsiyah di Baghdag.
Ibn  Taymiyyah 6 ,  sebagaimana  para  pemikir  Islam  lainnya,  memandang pemerintah  sebagai  institusi  yang  sangat  penting.  Dengan  bekal  moralitas  dan religiusitas  manjadi  instrumen  pokok  dalam  proses  pengambilan  kebijakan, "Tujuan  terbesar  dari  negara  adalah  mengajak  penduduknya  melaksanakan kebaikan dan mencegah mereka berbuat munkar".
Amar ma'ruf nahi munkar adalah tujuan yang sangat kompleks. Termasuk tentunya  dalam  mengajak  manusia  dalam  setiap  aktivitas  ekonominya.  "Kamu adalah  umat  yang  terbaik  yang  dilahirkan  untuk  manusia,  menyuruh  kepada yang  makruf,  dan  mencegah  dari  yang  munkar,  dan  beriman  kepada  Allah. sekiranya  ahli  Kitab  beriman,  tentulah  itu  lebih  baik  bagi  mereka,  di  antara mereka  ada  yang  beriman,  dan  kebanyakan  mereka  adalah  orang-orang  yang fasik". (Q.s. Âli ‘Imrân [3]: 110).
Fungsi  ekonomi  dari  negara  dan  pelbagai  kasus  di  mana  negara  berhak melakukan  intervensi  terhadap  hak  individu  untuk  mendapatkan  manfaat  yang lebih  besar.  Misanya,  upaya  bersama  untuk  memerangi  kemiskinan  dan ketertinggalan  secara  ekonomi,  mengatur  regulasi  kebijakan  moneter,  peren- canaan ekonomi, dll.
Imam  al-Ghazâlî 7 menyatakan  bahwa  agama  adalah  dasar  atau  pondasi. Sementara  kekuasaan,  dalam  hal  ini  negara,  adalah  berfungsi  untuk  menjaga
6 Euis  Amalia, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  dari  Masa  Klasik  hingga  Kontemporer,
(Jakarta: Granada Press, 2007), Cet. II, h.179.
7 Imam al-Ghazâlî, Ihyâ’ ‘Ulum al-Dîn, 1990.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013
lakuan zakat  serta  pelarangan  praktik  riba, yang  bisa  dikatakan  tidak  akan  ber- jalan tanpa adanya campur tangan pemerintah.

## Peran dan Fungsi Negara
Fungsi  negara  adalah  untuk  mengatur  dan  menjembatani  interaksi-inter- aksi manusia yang ada di dalamnya. Negara menjadi partner bagi segenap ma- syarakatnya dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan bersama.
Dalam  institusi  negara  tidak  lepas  dari  konsep  kolektif  yang  ada  dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, kepemimpinan (khilâfah), tawshiyah, dan  seterusnya  menjadi  bagian  dari  fungsi  berdirinya  suatu  institusi negara  Islam.  Kesuksesan  negara  Islam  dalam  lukisan  sejarah  telah  menjadi bukti  nyata  dapat  membawa  kepada  kesejahteraan  masyarakat  secara  umum,
Muslim maupun non Muslim, tepatnya pada  era al-Khulafâ’ al-Râsyidîn, Dawlah ‘Umawiyah di Syam serta Dawlah ‘Abbâsiyah di Baghdag.
Ibn  Taymiyyah 6 ,  sebagaimana  para  pemikir  Islam  lainnya,  memandang pemerintah  sebagai  institusi  yang  sangat  penting.  Dengan  bekal  moralitas  dan religiusitas  manjadi  instrumen  pokok  dalam  proses  pengambilan  kebijakan,
"Tujuan  terbesar  dari  negara  adalah  mengajak  penduduknya  melaksanakan kebaikan dan mencegah mereka berbuat munkar".
Amar ma'ruf nahi munkar adalah tujuan yang sangat kompleks. Termasuk tentunya  dalam  mengajak  manusia  dalam  setiap  aktivitas  ekonominya.  "Kamu adalah  umat  yang  terbaik  yang  dilahirkan  untuk  manusia,  menyuruh  kepada yang  makruf,  dan  mencegah  dari  yang  munkar,  dan  beriman  kepada  Allah. sekiranya  ahli  Kitab  beriman,  tentulah  itu  lebih  baik  bagi  mereka,  di  antara mereka  ada  yang  beriman,  dan  kebanyakan  mereka  adalah  orang-orang  yang fasik". (Q.s. Âli ‘Imrân [3]: 110).
Fungsi  ekonomi  dari  negara  dan  pelbagai  kasus  di  mana  negara  berhak melakukan  intervensi  terhadap  hak  individu  untuk  mendapatkan  manfaat  yang lebih  besar.  Misanya,  upaya  bersama  untuk  memerangi  kemiskinan  dan ketertinggalan  secara  ekonomi,  mengatur  regulasi  kebijakan  moneter,  peren- canaan ekonomi, dll.
Imam  al-Ghazâlî 7 menyatakan  bahwa  agama  adalah  dasar  atau  pondasi.
Sementara  kekuasaan,  dalam  hal  ini  negara,  adalah  berfungsi  untuk  menjaga
6 Euis  Amalia, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  dari  Masa  Klasik  hingga  Kontemporer,
(Jakarta: Granada Press, 2007), Cet. II, h.179.
7 Imam al-Ghazâlî, Ihyâ’ ‘Ulum al-Dîn, 1990.
dasar tersebut. Model hubungan yang adalah (simbiosis mutualime) . Pada satu sisi,  agama  menjadi  pondasi  negara  dalam  menyebarkan  nilai-nilai  kesejah- teraan  buat  rakyatnya.  Sedangkan  negara  bagi  agama  adalah  alat  agar  agama dapat menyebar secara benar dan efesien.
Nejatullah  Siddiqi 8 menegaskan  bahwa  masyarakat  tidak  akan  dapat diorganisasi  atau  diatur  menggunakan  prinsip-prinsip  Islam  kecuali  mengguna- kan  negara  sebagai  media.  Seperti  mekanisme  pembayaran  zakat  dan  peng- hapusan praktik riba.
Era  kepemimpinan  Rasulullah  pasca  beliau  diangkat  jadi  Rasul  otomatis memegang  tampuk  kekuasaan  yang  sangat  besar.  Beliau  selain  sebagai pemimpin agama, juga selaku pemimpin negara. Kedua bidang garapan tersebut secara  lengkap  setelah  beliau  berhijrah  ke  kota  Madinah.  Apa  yang  telah dilakukan  beliau  adalah  untuk  menjalankan  misi  ketahuidan  dengan  jalan mensejahterakan  umat,  sejahtera  di  dunia  dan  sejahtera  di  akhirat.  Di  sektor politik,  beliau  telah  merancang  sebuah  bentuk  dakwah  yang  secara  simultan sangat dapat mempengaruhi kesuksesan penyebaran Islam. Di antaranya dengan mengirim  utusan-utusan  diplomatik  ke  negara-negara  tetangga.  Pada  sektor ekonomi,  sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas,  adalah  mengurus  hal-hal penting di mana keterlibatan pemerintah cukup urgen supaya program tersebut dapat berjalan dengan baik.
Secara  garis  besar,  Yûsuf  al-Qaradhawî  mengemukakan  fungsi  negara dalam  beberapa  poin.  Pertama,  negara  menjamin  segala  kebutuhan  pokok masyarakat.  Fungsi  ini  dimaksudkan  bahwa  negara  harus  menyediakan  dan menjaga  tingkat  kecukupan  kebutuhan  minimun  masyarakat.  Terkecuali,  bagi yang  mampu  secara  ekonomis,  pemerintah  hanya  berfungsi  untuk  meme- nuhinya dan dapat dijangkau oleh mereka. Sedangkan, bagi yang tidak mampu, atau  yang  masuk  dalam  golongan mustahiq ,  negara  harus  dapat  menamin kebutuhan masyarakat.
Kedua,  negara  berfungsi  mendidik  dan  membina  masyarakat.  Dalam kerangka  ini,  negara  dibebankan  untuk  menyiapkan  fasilitas  infrastruktur, regulasi, institusi, sumber daya manusia, pengetahuan sekaligus kualitasnya. Se- hingga keilmuan yang luas dan mendalam serta menyeluruh (syâmil mutakâmil) tersebut  berkorelasi  positif  pada  pelestarian  dan  peningkatan  keimanan  yang telah dimunculkan oleh poin pertama.
8 M. Nejatullah Siddiqi, Role of The State in The Economy: an Islamic Perspective, (Leicester UK: The Islamic Fondation, 1996).
Muh. Fudhail Rahman: Sumber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam 242
Menurut  Hasanuzzaman 9 ,  segala  fungsi  negara  ditujukan  untuk  memas- tikan  bahwa  keadilan  dan  keseimbangan  di  masyarakat  dapat  terjaga.  Di antaranya:  membuat  kebijakan  dan  legislasi,  pertahanan  negara,  pendidikan, dan penelitian, pembangunan dan pengawasan moral sosial masyarakat, mene- gakkan  hukum,  menjaga  ketertiban  dan  menjalankan  hukum,  kesejahteraan publik, dan hubungan luar negeri.
Termasuk di antara fungsi negara adalah mencetak  mata uang yang ber- edar resmi dalam negara. Dalam sejarah, tercatat bahwa yang pertama mence- tak  nilai  mata  uang  yang  resmi  bersumber  dari  pemerintah  Islam  adalah  pada era Khalifah ‘Alî ibn Abî Thâlib. Karena sebelum itu, yang digunakan adalah mata uang yang berasal dari negara lain. Dinar emas berasal dari kerajaan Byzantium dan Dirham perak dan kerajaan Sassanian 10 .
Dari penjelasan di atas, tampak bahwa peran negara cukup intensif dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sifat pemenuhan itu sendiri tidak statis, yang bisa jadi berubah sesuai dengan kebutuhan pokok. Boleh jadi pada masa itu, kebutuhan pokok yang disebutkan bersifat primer, namun pada saat lain, ia bersifat sekunder. Demikian pula sebaliknya.
Anaz Zarqa 11 mengklasifikasikan kebutuhan dasar menjadi dua kelompok, yaitu  kebutuhan  untuk  hidup (necessary  needs) dan  kebutuhan  yang  layak (needs) .  Lebih  lanjut  Zarqa  berpendapat,  sepatutnya  negara  dapat  memenuhi kebutuhan warganya minimal pada tingkat hidup yang laik, bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan untuk dapat hidup.

## Anggaran Pendapatan Negara
Dalam  struktur  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  terdapat beberapa  cara  yang  digunakan  untuk  menghimpun  dana  guna  menjalankan pemerintahan. 12 Pertama, melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti  perusahaan  lainnya,  misalnya  dengan  mendirikan  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN).  Seperti  halnya  perusahaan  lain,  dari  perusahaan  negara  ini
9 Hassanuzaman, Economic  Functions  of  An  Islamic  State (The  Early  Experience),  The Islamic Foundation, Leicester UK, 1991.
10 Mahmood M. Sanusi, Gold Dinar, Paper Currency and Monetary Stability, An Islamic View, International Conference on Stable and Just Global Monetary System, Viability of The Islamic Dinar, (Kuala Lumpur-Malaysia, 2002).
11 Anaz  Zarqa, A  Partial  Relationship  in  A  Muslim's  Utility  Function,  Readings  in  Micro- economics: An Islamic Perspectivew, Longman Malaysia, (Kuala Lumpur, 1992).
12 Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), Cet. II, h. 255-257.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013
Menurut  Hasanuzzaman 9 ,  segala  fungsi  negara  ditujukan  untuk  memas- tikan  bahwa  keadilan  dan  keseimbangan  di  masyarakat  dapat  terjaga.  Di antaranya:  membuat  kebijakan  dan  legislasi,  pertahanan  negara,  pendidikan, dan penelitian, pembangunan dan pengawasan moral sosial masyarakat, mene- gakkan  hukum,  menjaga  ketertiban  dan  menjalankan  hukum,  kesejahteraan publik, dan hubungan luar negeri.
Termasuk di antara fungsi negara adalah mencetak  mata uang yang ber- edar resmi dalam negara. Dalam sejarah, tercatat bahwa yang pertama mence- tak  nilai  mata  uang  yang  resmi  bersumber  dari  pemerintah  Islam  adalah  pada era Khalifah ‘Alî ibn Abî Thâlib. Karena sebelum itu, yang digunakan adalah mata uang yang berasal dari negara lain. Dinar emas berasal dari kerajaan Byzantium dan Dirham perak dan kerajaan Sassanian 10 .
Dari penjelasan di atas, tampak bahwa peran negara cukup intensif dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sifat pemenuhan itu sendiri tidak statis, yang bisa jadi berubah sesuai dengan kebutuhan pokok. Boleh jadi pada masa itu, kebutuhan pokok yang disebutkan bersifat primer, namun pada saat lain, ia bersifat sekunder. Demikian pula sebaliknya.
Anaz Zarqa 11 mengklasifikasikan kebutuhan dasar menjadi dua kelompok, yaitu  kebutuhan  untuk  hidup (necessary  needs) dan  kebutuhan  yang  layak (needs) .  Lebih  lanjut  Zarqa  berpendapat,  sepatutnya  negara  dapat  memenuhi kebutuhan warganya minimal pada tingkat hidup yang laik, bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan untuk dapat hidup.

## Anggaran Pendapatan Negara
Dalam  struktur  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  terdapat beberapa  cara  yang  digunakan  untuk  menghimpun  dana  guna  menjalankan pemerintahan. 12 Pertama, melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti  perusahaan  lainnya,  misalnya  dengan  mendirikan  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN).  Seperti  halnya  perusahaan  lain,  dari  perusahaan  negara  ini
9 Hassanuzaman, Economic  Functions  of  An  Islamic  State (The  Early  Experience),  The Islamic Foundation, Leicester UK, 1991. 10 Mahmood M. Sanusi, Gold Dinar, Paper Currency and Monetary Stability, An Islamic View, International Conference on Stable and Just Global Monetary System, Viability of The Islamic Dinar, (Kuala Lumpur-Malaysia, 2002).
11 Anaz  Zarqa, A  Partial  Relationship  in  A  Muslim's  Utility  Function,  Readings  in  Micro- economics: An Islamic Perspectivew, Longman Malaysia, (Kuala Lumpur, 1992).
12 Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), Cet. II, h. 255-257.
diharapkan  memberikan  keuntungan  yan  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu sumber pendapatan negara.
Kedua, pajak. Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara  menarik  pajak  dari  masyarakat.  Pajak  dikenakan  dalam  pelbagai  bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain- lain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan.
Dalam  sistem  dan  tradisi  kepemimpinan  Islam,  yang  paling  dipentingkan dalam  pajak  adalah  faktor  distribusi  yang  harus  dibangun  di  atas  prinsip penyamarataan dan netralitas. Di sisi lain, juga menekankan pada prinsip-prinsip kemudahan dan produktivitas.
Menurut  Ibn  Khaldûn,  penetapan  pajak  harus  didasarkan  pada  prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. 13 Seperti pada pajak, tanah, kharâj, jizyah , dan lain-lain. Semua itu memiliki batas yang tidak dapat dilebihkan. 14 Beliau juga menganalisis  efek  dari  pengeluaran  belanja  pemerintah  dalam  perekonomian, yang nantinya diikuti oleh Keyness. Ia berpendapat, "Penurunan dalam pengha- silan  pajak  disebabkan  juga  oleh  penurunan  belanka  pemerintah".  Alasannya adalah  negara  sebagai  pasar  paling  besar,  ibu  semua  pasar,  dasar  semua perdagangan, substansi dari semua pemasukan dan pengeluaran. Apabila bisnis pemerintah  merosot  dan  volume  perdagangan  kecil,  secara  alami  pasar  yang tergantung akan menunjukkan hal yang sama, atau lebih hebat lagi. Selanjutnya, uang  selalu  beredar  di  antara  raja  dan  rakyatnya.  Oleh  karena  itu,  apabila  raja menyimpan atau menahan uangan, maka kerugian akan menimpa rakyat. Sunah Allah berlaku atas hamba-hamba-Nya. 15
Ketiga,  meminjam  uang.  Sebagaimana  dipahami  sekarang  ini  pada perekonomian  modern,  utang  merupakan  instrumen  yang  sangat  lazim  terjadi, sehingga seakan-akan tidak akan ada pembangunan bila tidak ditunjang dengan utang  luar  negeri.    Perlu  dipahami  bahwa  dalam  perekonomian  saat  ini,  utang sebagai  kebijakan  pembangunan  bukan  hanya  timbul  akibat  kebutuhan  yang berlebihan  daripada  penerimaan,  namun  juga  akibat  kelaziman  yang  telah
13 Lihat  Ibnu  Hazm, Risalah  al-Naql  al-Arus  fi  Tawarikh  al-Khulafa, (Bayrût:  Mu’assasah  al- ‘Arabiyah, 1987), Jil. VIII, S. Rizwan 'Ali Rizvi, Nizam al-Mulk Tusi, (Lahore: Pakistan : Sh. Muhammad Asraf, 1978). 14 Ibn  Khaldûn, Muqaddimah, Edisi  Indonesia,  pener,  Ahmad  Thaha,  (Jakarta:  Pustaka Firdaus, 2000), h. 348.
15 Ibn Khaldûn, Muqaddimah, h. 360.
mentradisi,  sehingga  mau  tidak  mau  sebuah  negara  akan  sulit  keluar  atau bahkan menghindari kondisi utang.
Dalam  Islam,  sangat  dianjurkan  untuk  tidak  berutang,  baik  individu maupun kolektif (negara). Apalagi dalam konteks negara, kita dihadapkan pada situasi  di  mana  sebuah  negara  Islam  memiliki  fungsi  untuk  menyebarkan  dak- wah Islam dalam diplomatik internasional secara mandiri dan bebas. Fungsi ini sangat menuntut kondisi negara Islam yang memiliki integritas tinggi. Bagaimana mungkin suatu negara dapat menjalankan fungsinya seperti itu bila kemandirian dan integritas sebagai bangsa tidak ada akibat dililit oleh utang.
Bagi pemerintah di suatu negara dapat saja meminjam dana dari masya- rakat atau sumber-sumber lainnya, namun harus dikembalikan di kemudian hari. Dan masyarakat perlu mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka akan membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjam hari ini. Meminjam uang hanya sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus.

## Anggaran Pendapatan Pemerintah Islam
Sumber-sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah Saw. tidak hanya terbatas  pada  zakat  semata,  namun  ada  beberapa  pos  lain  yang  tidak  kalah pentingnya dalam menyokong keuangan negara. Zakat sendiri baru disyariatkan pada  tahun  kedelapan  Hijriyah. 16 Pertama,  zakat.  Pada  masa  awal-awal  Islam, penerimaan  pendapatan  negara  yang  bersumber  dari  zakat  berupa  uang  tunai, hasil  pertanian  dan  hasil  peternakan.  Zakat  merupakan  unsur  penting  karena sistemnya  penunaiannya  yang  bersifat  wajib (obligatory  zakat  system) ,  sedang- kan tugas negara adalah sebagai ‘âmil dalam mekanismenya. Zakat merupakan kewajiban bagi golongan kaya untuk memberikan perimbangan harta di antara sesama  masyarakat.  Dalam  negara  yang  memiliki  sistem  pemerintahan  Islam, maka  negara  berkewajiban  untuk  mengawasi  pemberlakuan  zakat.  Negara memiliki  hak  untuk  memaksa  bagi  mereka  yang  enggan  berzakat  jika  mereka berada  pada  taraf  wajib  untuk  mengeluarkan  zakat.  Apalagi  jika  mempertim- bangkan keadaan masyarakat yang secara umum lemah perekonomiannya. 17
16 Disebutkan dalam kitab Mabâdî' al-Iktishâdi fi al-Islâm , instrumen-instrumen pemasukan dan  pendapatan  negara  di  atas,  telah  diberlakukan  semenjak  era  Nabi  dan  Abû  Bakr  al-Shiddîq. Sedangkan unsur lain, seperti kharraj dan usyûr baru diberlakukan pada era pemerintahan Amîr al- Mu'minîn, ‘Umar ibn al-Khaththâb.
17 ‘Alî ‘Abd al-Rasûl, Mabâdi' al-Iqtishâdî fi al-Islâm, (al-Qâhirah: Dâr Fikr al-Arabî, 1980), Cet. II, h. 323.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013
mentradisi,  sehingga  mau  tidak  mau  sebuah  negara  akan  sulit  keluar  atau bahkan menghindari kondisi utang.
Dalam  Islam,  sangat  dianjurkan  untuk  tidak  berutang,  baik  individu maupun kolektif (negara). Apalagi dalam konteks negara, kita dihadapkan pada situasi  di  mana  sebuah  negara  Islam  memiliki  fungsi  untuk  menyebarkan  dak- wah Islam dalam diplomatik internasional secara mandiri dan bebas. Fungsi ini sangat menuntut kondisi negara Islam yang memiliki integritas tinggi. Bagaimana mungkin suatu negara dapat menjalankan fungsinya seperti itu bila kemandirian dan integritas sebagai bangsa tidak ada akibat dililit oleh utang.
Bagi pemerintah di suatu negara dapat saja meminjam dana dari masya- rakat atau sumber-sumber lainnya, namun harus dikembalikan di kemudian hari.
Dan masyarakat perlu mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka akan membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjam hari ini. Meminjam uang hanya sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus.

## Anggaran Pendapatan Pemerintah Islam
Sumber-sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah Saw. tidak hanya terbatas  pada  zakat  semata,  namun  ada  beberapa  pos  lain  yang  tidak  kalah pentingnya dalam menyokong keuangan negara. Zakat sendiri baru disyariatkan pada  tahun  kedelapan  Hijriyah. 16 Pertama,  zakat.  Pada  masa  awal-awal  Islam, penerimaan  pendapatan  negara  yang  bersumber  dari  zakat  berupa  uang  tunai, hasil  pertanian  dan  hasil  peternakan.  Zakat  merupakan  unsur  penting  karena sistemnya  penunaiannya  yang  bersifat  wajib (obligatory  zakat  system) ,  sedang- kan tugas negara adalah sebagai ‘âmil dalam mekanismenya. Zakat merupakan kewajiban bagi golongan kaya untuk memberikan perimbangan harta di antara sesama  masyarakat.  Dalam  negara  yang  memiliki  sistem  pemerintahan  Islam, maka  negara  berkewajiban  untuk  mengawasi  pemberlakuan  zakat.  Negara memiliki  hak  untuk  memaksa  bagi  mereka  yang  enggan  berzakat  jika  mereka berada  pada  taraf  wajib  untuk  mengeluarkan  zakat.  Apalagi  jika  mempertim- bangkan keadaan masyarakat yang secara umum lemah perekonomiannya. 17
16 Disebutkan dalam kitab Mabâdî' al-Iktishâdi fi al-Islâm , instrumen-instrumen pemasukan dan  pendapatan  negara  di  atas,  telah  diberlakukan  semenjak  era  Nabi  dan  Abû  Bakr  al-Shiddîq.
Sedangkan unsur lain, seperti kharraj dan usyûr baru diberlakukan pada era pemerintahan Amîr al- Mu'minîn, ‘Umar ibn al-Khaththâb.
17 ‘Alî ‘Abd al-Rasûl, Mabâdi' al-Iqtishâdî fi al-Islâm, (al-Qâhirah: Dâr Fikr al-Arabî, 1980), Cet. II, h. 323.
Mencoba  memperbandingkan  dengan  sistem  konvensional,  maka  pema- sukan  zakat  sangat  tergolong  kecil.  Meskipun  demikian,  negara  Islam  tidak berada pada posisi yang terbebani, karena secara mendasar, sistem zakat telah secara  langsung  dan  signifikan  telah  mengurangi  beban  negara  dari  spesifikasi syariat yang ada dalam aturan aplikasinya, yaitu menanggulangi kecenderungan negatif  dan  pengangguran,  kemiskinan  dan  masalah-masalah  sosial  lainnya.  Di lain  sisi,  zakat  merupakan  ujung  tombak  pertama  dari  negara  yang  berfungsi untuk menjamin kebutuhan minimal rakyat.
Kedua, ghanîmah . Ghanîmah merupakan  pendatan  negara  yang  dida- patkan  dari  hasil  kemenangan  dalam  peperangan.  Distribusi  hasil ghanîmah secara  khusus  diatur  langsung  dalam  Alquran  surah  al-Anfâl  ayat  41.  empat perlima  dibagi  kepada  para  prajurit  yang  ikut  dalam  perang,  sedangkan seperlimanya  sendiri  diberikan  kepada  Allah,  Rasul-Nya,  karib  kerabat  Nabi, anak-anak  yatim,  kaum  miskin  dan  ibnu  sabil.  Dalam  konteks  perekonomian modern,  pos  penerimaan  ini  boleh  saja  menggolongkan  barang  sitaan  akibat pelanggaran hukum antar negara sebagai barang ghanîmah . Ketiga, khumus . Khumus atau seperlima bagian  dari pendapat ghanîmah akibat ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah, dan kemudian oleh negara dapat  digunakan  sebagai  biaya  pembangunan.  Meskipun  demikian,  perlu  hati- hati dalam penggunaannya karena aturan pembagiannya telah jelas, seperti pada ayat di atas. Khumus , juga bisa diperoleh dari barang temua (harta karun) seba- gaimana terjadi pada periode Rasul.
Ulama  Syiah  mengatakan  bahwa  sumber  pendapatan  apa  pun  harus dikenakan khumus sebesar 20%. Sedangkan ulama sunni, beranggapan bahwa ayat  ini  hanya  berlaku  untuk  harta  rampasan  perang  saja.  ‘Uman  Abû  'Ubayd menyatakan bahwa yang dimaksud khumus itu bukan hasil perang saja, tapi juga barang temuan dan barang tambang. Dengan demkian, di kalangan ulama sunni ada sedikit perkembangan dan memaknai khumus . Keempat, fay’ . Fay’ adalah sama dengan ghanîmah . Namun bedanya, gha- nîmah diperoleh  setelah  menang  dalam  peperangan.  Sedangkan, fay’ tidak dengan pertumpahan darah.
Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, harta fay’ adalah pendapatan ne- gara  selain  dari  zakat.  Jadi  termasuk  di  dalamnya: kharâj,  jizyah , ghanîmah , ‘usyur , dan pendapatan-pendapatan dari usaha komersil pemerintah. Definisi ini lebih mempertimbangkan  kondisi ekonomi kontemporer saat ini yang struktur- nya cukup berbeda dengan keadaan pada masa Rasulullah.
Muh. Fudhail Rahman: Sumber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam 246
Kelima, jizyah . Jizyah merupakan  pajak  yang  hanya  diberlakukan  bagi warga negara non-Muslim yang mampu. Bagi yang tidak mampu seperti mereka yang sudah uzur, cacat, dan mereka yang memiliki kendala dalam ekonomi akan terbebas dari kewajiban ini. Bahkan untuk kasus tertentu, negara harus meme- nuhi  kebuhhuhan  pendiudik  bukan  Muslim  tersebut  akibat  ketidak  mampuan mereka  memenuhi  kebutuhan  minimalnya,  sepanjang  penduduk  tersebut  rela dalam  pemerintahan  Islam.  Hal  ini  berkaitan  erat  dengan  fungsi  pertama    dari negara.  Jadi  pemenuhan  kebutuhan  tidak  terbatas  hanya  kepada  penduduk Muslim saja.
Jizyah ini bisa disebut pula dengan istilah pajak perlindungan. Ketika non- Muslim  hidup  dengan  tenang  dan  mendapat  jaminan  perlindungan  dari  peme- rintah  Islam,  maka  dengan jizyah tersebut  bisa  menjadi  imbalannya.  Perlin- dungan yang dimaksud baik dalam maupun gangguan-gangguan dari pihak luar. Dan ini sejalan secara adil dengan penduduk Muslim sendiri, yang telah dibebani beberapa instrumen biaya yang harus dikeluarkan ke negara, seperti zakat.
Keenam, kharâj.  Kharâj merupakan  pajak  khusus  yang  diberlakukan Negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Pada era awal Islam, kharâj sebagai  pajak  tanah  dipungut  dari  non-Muslim  ketika  Khaybar  ditakluk- kan. Tanahnya diambil alih oleh orang  Muslim dan pemilik menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberi- kan  sebagian  hasil  produksi  kepada  negara.  Jumlah  dari kharâj bersifat  tetap, yaitu setengah dari hasil produksi. 18
Kharâj adalah pajak terhadap tanah, yang bila dikonversi ke Indonesia, ia dikenal  sebagai  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB).  Oleh  karena  itu,  perbedaan mendasar  antara  sistem kharâj dan  sistem  PBB  adalah kharâj ditentukan  ber- dasarkan  tingkat  kesuburan  produktivitas  dari  tanah (land  productivity) ,  dan bukan berdasarkan zona sebagaimana dalam aturan sistem PBB (zona strategi) . Hal  ini  bisa  jadi  dalam  sistem kharâj ,  tanah  yang  bersebelahan,  yang  satu ditanami  buah  kurma  dan  tanah  lainnya  ditanami  buah  anggur,  mereka  harus membayar kharâj yang berbeda.
Yang  menentukan  jumlah  besar  pembayaran kharâj adalah  pemerintah. Secara spesifik, besarnya kharâj ditentukan berdasarkan tiga hal 19 , yaitu: karak-
18 Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI)  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta, Bank Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Edisi I,  h. 488.
19 Adiwarman Karim, Ekonomi, h. 257.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013
Kelima, jizyah . Jizyah merupakan  pajak  yang  hanya  diberlakukan  bagi warga negara non-Muslim yang mampu. Bagi yang tidak mampu seperti mereka yang sudah uzur, cacat, dan mereka yang memiliki kendala dalam ekonomi akan terbebas dari kewajiban ini. Bahkan untuk kasus tertentu, negara harus meme- nuhi  kebuhhuhan  pendiudik  bukan  Muslim  tersebut  akibat  ketidak  mampuan mereka  memenuhi  kebutuhan  minimalnya,  sepanjang  penduduk  tersebut  rela dalam  pemerintahan  Islam.  Hal  ini  berkaitan  erat  dengan  fungsi  pertama    dari negara.  Jadi  pemenuhan  kebutuhan  tidak  terbatas  hanya  kepada  penduduk Muslim saja.
Jizyah ini bisa disebut pula dengan istilah pajak perlindungan. Ketika non- Muslim  hidup  dengan  tenang  dan  mendapat  jaminan  perlindungan  dari  peme- rintah  Islam,  maka  dengan jizyah tersebut  bisa  menjadi  imbalannya.  Perlin- dungan yang dimaksud baik dalam maupun gangguan-gangguan dari pihak luar.
Dan ini sejalan secara adil dengan penduduk Muslim sendiri, yang telah dibebani beberapa instrumen biaya yang harus dikeluarkan ke negara, seperti zakat.
Keenam, kharâj.  Kharâj merupakan  pajak  khusus  yang  diberlakukan Negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Pada era awal Islam, kharâj sebagai  pajak  tanah  dipungut  dari  non-Muslim  ketika  Khaybar  ditakluk- kan. Tanahnya diambil alih oleh orang  Muslim dan pemilik menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberi- kan  sebagian  hasil  produksi  kepada  negara.  Jumlah  dari kharâj bersifat  tetap, yaitu setengah dari hasil produksi. 18 Kharâj adalah pajak terhadap tanah, yang bila dikonversi ke Indonesia, ia dikenal  sebagai  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB).  Oleh  karena  itu,  perbedaan mendasar  antara  sistem kharâj dan  sistem  PBB  adalah kharâj ditentukan  ber- dasarkan  tingkat  kesuburan  produktivitas  dari  tanah (land  productivity) ,  dan bukan berdasarkan zona sebagaimana dalam aturan sistem PBB (zona strategi) . Hal  ini  bisa  jadi  dalam  sistem kharâj ,  tanah  yang  bersebelahan,  yang  satu ditanami  buah  kurma  dan  tanah  lainnya  ditanami  buah  anggur,  mereka  harus membayar kharâj yang berbeda.
Yang  menentukan  jumlah  besar  pembayaran kharâj adalah  pemerintah.
Secara spesifik, besarnya kharâj ditentukan berdasarkan tiga hal 19 , yaitu: karak-
18 Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI)  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta, Bank Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Edisi I,  h. 488.
19 Adiwarman Karim, Ekonomi, h. 257.
teristik  tanah/tingkat  kesuburan  tanah,  jenis  tanaman  (termasuk marketability dan quantity ), dan jenis irigasi.
Kharâj ini  dibayarkan  oleh  seluruh  anggota  masyarakat  baik  orang-orang Muslim  maupun  orang-orang  non-Muslim.  Pertama, ‘usyur . ‘usyur merupakan pajak  khusus  yang  dikenakan  atas  barang  niaga  yang  masuk  ke  dalam  negara Islam  (barang  impor).  Pada  masa  Rasul, ‘usyur hanya  dibayar  sekali  dalam setahun  dan  hanya  berlaku  pada  barang  yang  nilainya  lebih  dari  200  dirham. Rasulullah  Saw.  berinisiatif  mempercepat  peningkatan  perdagangan,  walaupun menjadi  beban  pendapatan  negara.  Ia  menghapusksan  semua  bea  masuk  dan dalam  banyak  perjanjian  dengan  pelbagai  suku  menjelaskan  hal  tersebut. Barang-barang milik utusan dibebaskan  dari bea impor di wilayah  Muslim, bila sebelumnya telah terjadi tukar-menukar barang. 20
Menurut ‘Umar ibn al-Khaththâb, ketentuan ini berlaku sepanjang ekspor negara  Islam  kepada  negara  yang  sama  juga  dikenakan  pajak  ini.  Dan  jika dikenakan besarnya juga harus sama dengan tarif yang diberlakukan negara lain atas barang Islam yang diekspor.
Kedua, infak, sedekah, dan wakaf. Infak, sedekah, dan wakaf merupakan pemberian  sukarela  dasri  rakyat  demi  kepentingan  umat  untuk  mengharapkan ridha Allah Swt. semata. Namun, oleh negara dapat dimanfaatkan untuk melan- carkan proyek-proyek pembangunan Negara. Penerimaan ini sangat tergantung pada  kondisi  spiritual  masyarakat  secara  umum.  Diyakini  ketika  keimanan masyarakat  begitu  baik,  maka  penerimaan  negara  melalui  instrumen  ini  akan besar.  Sebaliknya  jika  keimanan  masyarakat  buruk,  maka  penerimaan  negara melalui instrumen ini akan relatif kecil.
Ketiga, lain-lain. Masa Rasul, selain diperoleh dari pendapatan primer, ada pula yang didapatkan dari peroleh sekunder. Fiskal pemerintahan masa Rasul, di antaranya:  Pertama,  uang  tebusan  untuk  para  tawanan  perang.  Pada  perang Hunain, enam ribu tawanan dibebaskan tanpa uang tebusan. Kedua, pinjaman- pinjaman  (setelah  penaklukan  kota  Mekah)  untuk  pembayaran  uang  pembe- basan  kaum  Muslimin  dari  Judhaimah  atau  sebelum  pertempuran  Hawazin 30.000  dirham  dari  Abdullah  bin  Rabiah  dan  meminjam  beberapa  pakaian  dan hewan-hewan tunggangan  dari  Sofwan bin Umaiyyah  (sampai waktu tidak ada perubahan) 21 .  Ketiga, nawaib ,  yaitu  pajak  yang  jumlahnya  cukup  besar  yang
20 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Univ. Islam Indonesia Yogya- karta-Bank Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Edisi I,  h. 489.
21 Shibli Nomani, Seeratun-Nabi (urdu) Matbee Maarif Azamgarh, 6t h print, 1962, Vol. I, h. 573.
dibebankan pada kaum Muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluar- an negara selama masa darurat. Dan ini pernah terjadi pada masa perang tabuk. Keempat, amwâl  fadhlâ, yaitu  bersumber  dari  harta  kaum  Muslimin  yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris. Atau bisa pula bersumber dari kaum muslilmin  yang  meninggalkan  tanah  kelahirannya  tanpa  ada  kabar  berita maupun wasiat. Kelima, bentuk lain bisa diperoleh dari kurban dan kaffârah. 22
Penerimaan  negara  dapat  juga  bersumber  dari  variabel  seperti  warisan yang  memiliki  ahli  waris,  hasil  sitaan,  denda,  hibah,  atau  hadiah  dari  negara sesama Islam serta bantuan-bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat, baik dari negara luar maupun lembaga-lembaga keuangan dunia.
Dalam konteks ekonomi modern saat ini, tentu saja negara akan memiliki pos  penerimaan  yang  cukup  variatif.  Misalnya  berupa  penerimaan  devisa  dan berupa keuntungan dari badan usaha milik negara (BUMN). BUMN tersebut tentu saja harus dikelola secara profesional dan efesien sehingga dapat mendatangkan hasil yang optimal.
Dalam  khasanah  ideal  pemerintah  Islam,  pengelolaan  usaha-usaha  milik negara  tidak  melibatkan  penguasa  secara  langsung  dalam  kegiatan  perekono- mian pasar. Hal tersebut akan cenderung membuat pasar tidak berjalan secara wajar dan efesien. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme relatif akan terjadi, jika para pemimpun atau pejabat negara juga berperan sebagai pelaku pasar.
Abû  Bakr  al-Shiddiq,  sebagai  khalifah  pertama,  pernah  mengingatkan  sa- habatnya  ‘Umar  ibn  al-Khaththâb  untuk  tidak  berniaga  (bertani),  karena  cukup baginya upah sebagai pejabat negara yang diberikan oleh bayt al-mâl kepadanya. Abû  Bakr  al-Shiddiq  menyadari  betul  bahwa  sukar  bagi  siapapun  untuk  dapat berlaku  adil  dan  maksimal  pada  masing-masing  perannya,  jika  pada  saat  yang sama seseorang berperan ganda, sebagai pemegang otoritas politik dan sebagai saudagar.

## Pengeluaran di Negara Islam
Dalam pos pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara Islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahan- an dan keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain.
22 Kaffârat merupakan  pembayaran  sebagai  bentuk  hukuman  atau  sanksi  yang  berlakukan kepada kaum musilmin yang melanggar aturan syariah. Misalnya, kaffarat yang bersenggama suami istri pada bulan Ramadan siang hari, atau denda terhadap mereka yang melanggar aturan syar’î pada saat melaksanaakan prosesi ibadah haji.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013
dibebankan pada kaum Muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluar- an negara selama masa darurat. Dan ini pernah terjadi pada masa perang tabuk. Keempat, amwâl  fadhlâ, yaitu  bersumber  dari  harta  kaum  Muslimin  yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris. Atau bisa pula bersumber dari kaum muslilmin  yang  meninggalkan  tanah  kelahirannya  tanpa  ada  kabar  berita maupun wasiat. Kelima, bentuk lain bisa diperoleh dari kurban dan kaffârah. 22
Penerimaan  negara  dapat  juga  bersumber  dari  variabel  seperti  warisan yang  memiliki  ahli  waris,  hasil  sitaan,  denda,  hibah,  atau  hadiah  dari  negara sesama Islam serta bantuan-bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat, baik dari negara luar maupun lembaga-lembaga keuangan dunia.
Dalam konteks ekonomi modern saat ini, tentu saja negara akan memiliki pos  penerimaan  yang  cukup  variatif.  Misalnya  berupa  penerimaan  devisa  dan berupa keuntungan dari badan usaha milik negara (BUMN). BUMN tersebut tentu saja harus dikelola secara profesional dan efesien sehingga dapat mendatangkan hasil yang optimal.
Dalam  khasanah  ideal  pemerintah  Islam,  pengelolaan  usaha-usaha  milik negara  tidak  melibatkan  penguasa  secara  langsung  dalam  kegiatan  perekono- mian pasar. Hal tersebut akan cenderung membuat pasar tidak berjalan secara wajar dan efesien. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme relatif akan terjadi, jika para pemimpun atau pejabat negara juga berperan sebagai pelaku pasar.
Abû  Bakr  al-Shiddiq,  sebagai  khalifah  pertama,  pernah  mengingatkan  sa- habatnya  ‘Umar  ibn  al-Khaththâb  untuk  tidak  berniaga  (bertani),  karena  cukup baginya upah sebagai pejabat negara yang diberikan oleh bayt al-mâl kepadanya.
Abû  Bakr  al-Shiddiq  menyadari  betul  bahwa  sukar  bagi  siapapun  untuk  dapat berlaku  adil  dan  maksimal  pada  masing-masing  perannya,  jika  pada  saat  yang sama seseorang berperan ganda, sebagai pemegang otoritas politik dan sebagai saudagar.

## Pengeluaran di Negara Islam
Dalam pos pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara Islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahan- an dan keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain.
22 Kaffârat merupakan  pembayaran  sebagai  bentuk  hukuman  atau  sanksi  yang  berlakukan kepada kaum musilmin yang melanggar aturan syariah. Misalnya, kaffarat yang bersenggama suami istri pada bulan Ramadan siang hari, atau denda terhadap mereka yang melanggar aturan syar’î pada saat melaksanaakan prosesi ibadah haji.
Ada  hal-hal  tertentu  yang  perlu  dipahami  di  negara  Islam  terkait  dengan pemasukan  dan  pengeluaran  anggaran.  Khususnya  pada  pengeluaran,  ada  ke- khususan  atau  karakteristik  tersendiri  terkait  dengan  pengeluaran.  Karakteristik tersebut  sangat  menonjol  pada  perhatian  yang  besar  pada  belanja  atau  penge- luaran bagi masyarakat yang tidak mampu. Alokasi dengan dasar ketikdakmam- puan  menjadi  barometer  yang  cukup  membedakannya  dengan  sistem  belanja pada  ekonomi  konvensional.  Di  konvensioanl,  terlihat  jelas  ketergantungan perekonomian terhadap mekanisme pasar begitu dominan. Bahkan sudah men- jadi suatu idiologi bahwa penyerahan perekonomian  pada pasar  akan  berakhir pada kesejahteraan rakyat.
Karakteristik  dalam  sistem  Islam,  paling  tidak  dapat  dibagi  dua.  Yaitu, karakateristik  pengeluaran  terikat  dan  pengeluaran  yang  tidak  terikat.  Penge- luaran  yang  terikat  adalah  di  mana  distribusi  pengeluaran  dari  penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu. Misalnya: zakat, khumus, dan wakaf. Pada  pos  zakat,  akumulasi  dana  yang  terhimpun  tidak  dibenarkan  oleh  syariat untuk  dipergunakan  selain  kepada  delapan  golongan  mausia  yang  berhak  atas zakat, atau yang dikenal dengan mustahiq . Sementara, pengeluaran tidak terikat, sesuai kondisi dan kebutuhan an sich .
Tabel Anggaran Penerimaan dan Balanja Negara Islam
Penerimaan Pengeluaran Jenis Regulasi Zakat Kebutuhan dasar Kharâj Kesejahteraan sosial Jizyah Pendidikan dan penelitian ‘usyur Infrastruktur (fasilitas publik) Jenis sukarela Dakwah Islam Infak-sedekah Administrasi negara Wakaf Pertahanan dan keamanan Hadiah – hibah Jenis kondisional Khumus
Pajak (Nawaib) Keuntungan BUMN Dan lain-lain
Sumber: Adiwarman Karim, modul ISEG-UNPAD, 1997.
Muh. Fudhail Rahman: Sumber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam 250
Muhammad Nejatullah Siddiqi 23 , berpendapat bahwa besar subjek pembe- lanjaan  publik  oleh  suatu  negara  yang  menerapkan  ekonomi  Islam  tidaklah tetap.  Hal  ini  berkaitan  dengan  fungsi  negara  yang  bersifat  fungsional.  Siddiqi menjelaskan  karakterisitik  belanja  publik  sesuai  dengan  tiga  macam  fungsi negara.  Pertama,  fungsi  negara  berdasarkan  syariah  yang  bersifat  permanen. Kedua, berdasarkan turunan syariah yang ditentukan oleh ijtihad dengan melihat keadaan  pada  saat  itu.  Ketiga,  fungsi  negara  pada  satu  waku  dan  keadaaan berdasarkan kemauan masyarakat melalui sebuah keputusan syura.

## Pembiayaan Defisit
Anggaran  pendapat  dan  belanja  yang  baik  adalah  apabila  terjadi  ke- seimbangan antara angggaran pendapatan dan pengeluaran negara. Namun, bila terjadi  penerimaan  kurang  daripada  pendapatan  maka  akan  terjadi  defisit. Sebaliknya, pengeluaran lebih sedikit daripada pendapatan maka terjadi surplus.
Masalah  muncul  bila  yang  terjadi  adalah  defisit.  Oleh  karena  itu,  harus mengambil dari biaya defisit. Di kalangan ekonom  Muslim, terdapat perbedaan pandangan,  ada  yang  membolehkan,  dan  ada  pula  yang  tidak.  Menurut  Abd. Mannan,  tidaklah  pantas  menolak  pembiayaan  defisit  sebagai  suatu  ketentuan. Karena  hasil  dari  pada  biaya  defisit  tersebut  diperuntukkan  buat  kesejahteraan masyakat  serta  membuka  lapangan  kerja  yang  luas.  Mekanisme  yang  dapat diambil ditempuh dalam pembiayaan defisit adalah dengan mekanisme Mudhâ- rabah, Musyârakah, dan Murâbahah. Dengan demikian, pola tersebut dapat pula diatur berdasarkan laba dan partisipasi sosial. Di samping itu, pemerintah Islam juga  dapat  mengumpulkan  dana  dengan  menerbitkan  sertifikat  investasi  atau obligasi bersasarkan pembagian laba dan kerugian. 24

## Penutup
Pada masa awal-awal Islam, pendapatan negara bersumber dari beberapa instrumen  yang  dianggap  sebagai  pajak,  di  antaranya:  zakat, ghanîmah , jizyah, dan ‘ usyur . Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah Islam boleh saja  mengambil  unsur-unsur  pendapatan  lainnya  bila  dibutuhkan  (mendesak). Penggunaan dana ini diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan dan program pokok  pemerintah.  Sedangkan  sumber  dana  lain  dianggap  sebagai  unsur
23 Lihat Muhammad Akram Khan, An Introduction to Islamic Economics, (IIIT, 1981) h. 158-
159.
24 Abd. Mannan, Islamic Economics, Theory and Practice. (Alih bahasa: Drs. M. Nastangin, dengan judul: Teori dan Praktik Ekonomi, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997). H. 237.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013
Muhammad Nejatullah Siddiqi 23 , berpendapat bahwa besar subjek pembe- lanjaan  publik  oleh  suatu  negara  yang  menerapkan  ekonomi  Islam  tidaklah tetap.  Hal  ini  berkaitan  dengan  fungsi  negara  yang  bersifat  fungsional.  Siddiqi menjelaskan  karakterisitik  belanja  publik  sesuai  dengan  tiga  macam  fungsi negara.  Pertama,  fungsi  negara  berdasarkan  syariah  yang  bersifat  permanen.
Kedua, berdasarkan turunan syariah yang ditentukan oleh ijtihad dengan melihat keadaan  pada  saat  itu.  Ketiga,  fungsi  negara  pada  satu  waku  dan  keadaaan berdasarkan kemauan masyarakat melalui sebuah keputusan syura.

## Pembiayaan Defisit
Anggaran  pendapat  dan  belanja  yang  baik  adalah  apabila  terjadi  ke- seimbangan antara angggaran pendapatan dan pengeluaran negara. Namun, bila terjadi  penerimaan  kurang  daripada  pendapatan  maka  akan  terjadi  defisit.
Sebaliknya, pengeluaran lebih sedikit daripada pendapatan maka terjadi surplus.
Masalah  muncul  bila  yang  terjadi  adalah  defisit.  Oleh  karena  itu,  harus mengambil dari biaya defisit. Di kalangan ekonom  Muslim, terdapat perbedaan pandangan,  ada  yang  membolehkan,  dan  ada  pula  yang  tidak.  Menurut  Abd.
Mannan,  tidaklah  pantas  menolak  pembiayaan  defisit  sebagai  suatu  ketentuan.
Karena  hasil  dari  pada  biaya  defisit  tersebut  diperuntukkan  buat  kesejahteraan masyakat  serta  membuka  lapangan  kerja  yang  luas.  Mekanisme  yang  dapat diambil ditempuh dalam pembiayaan defisit adalah dengan mekanisme Mudhâ- rabah, Musyârakah, dan Murâbahah. Dengan demikian, pola tersebut dapat pula diatur berdasarkan laba dan partisipasi sosial. Di samping itu, pemerintah Islam juga  dapat  mengumpulkan  dana  dengan  menerbitkan  sertifikat  investasi  atau obligasi bersasarkan pembagian laba dan kerugian. 24

## Penutup
Pada masa awal-awal Islam, pendapatan negara bersumber dari beberapa instrumen  yang  dianggap  sebagai  pajak,  di  antaranya:  zakat, ghanîmah , jizyah, dan ‘ usyur . Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah Islam boleh saja  mengambil  unsur-unsur  pendapatan  lainnya  bila  dibutuhkan  (mendesak).
Penggunaan dana ini diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan dan program pokok  pemerintah.  Sedangkan  sumber  dana  lain  dianggap  sebagai  unsur
23 Lihat Muhammad Akram Khan, An Introduction to Islamic Economics, (IIIT, 1981) h. 158- 159.
24 Abd. Mannan, Islamic Economics, Theory and Practice. (Alih bahasa: Drs. M. Nastangin, dengan judul: Teori dan Praktik Ekonomi, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997). H. 237.
pelengkap yang dapat digunakan untuk kemasalahatan umum masyarakat war- ga  negara.  Sumbernya  yang  bersifat  sukarela  adalah  untuk  menambal  pos-pos anggaran  yang  masih  kekurangan  dana.  Ada  pula  sumber  lain  yang  sifatnya kondisional, sesuai dengan situasi dan perkembangan keadaan, seperti pemba- gian harta rampasan perang yang seperlimanya diperuntukkan buat negara. []

## Pustaka Acuan
Buku/Artikel: Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islam , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007. Amalia,  Euis, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  dari  Masa  Klasik  hingga Kontemporer, Jakarta: Granada Press, 2007. Bâji,  al-,  Abû  Walid  Sulaymân  ibn  Khalaf  ibn  Sa’ad, al-Muntaqâ  Syarh  al- Muwaththa’, Bayrût: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1332H. Farid, F.R., A Theory of fiscal Policy in an Islamic State, Reading in Public Finance in  Islam,  Islamic  Research  dan  Training  Institute  (IRTI), Islamic Development Bank (IDB), 1996. Ghâzzi, al-, Tanwîr al-Abshâr, Juz. IV Hassanuzaman, Economic Functions of An Islamic State (The Early Experience), The Islamic Foundation , Leicester UK, 1991. Ibn Hazm, Risâlah al-Naql al-Arus fi Tawârikh al-Khulafâ’, (Bayrût: Mu’assasah al- ‘Arabiyyah, 1987. Ibn Khaldûn, Muqaddimah , Edisi Indonesia, penerjemah Ahmad Thaha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000. Imam al-Ghazâlî, Ihyâ ‘Ulûm al-Dîn, al-Syifâ, 1990. Mannan,  Abd., Islamic  Economics,  Theory  and  Practice, alih  bahasa:  Drs.  M. Nastangin,  dengan  judul: Teori  dan  Praktik  Ekonomi ,  Yogyakarta:  Dana Bhakti Prima Yasa, 1997. Muhammad Akram Khan, An Introduction to Islamic Economics, IIIT, 1981.
Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI)  Univ.  Islam Indonesia Yogyakarta-Bank Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, ed.1, 2008.
Rasûl, al-,  ‘Alî ‘Abd, Mabâdi' al-Iktishâdî fi al-Islâm , al-Qâhirah: Dâr Fikr al-‘Arabî,
1980.
Rizvi,  S.  Rizwan  'Ali, Nizhâm  al-Mulk  Tusi ,  Lahore,  Pakistan:  Sh.  Muhammad Asraf, 1978.
Sakti,  Ali, Ekonomi  Islam:  Jawaban  atas  Kekacauan  Ekonomi  Modern, Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007.
Muh. Fudhail Rahman: Sumber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam 252
Sanusi,  Mahmood  M., Gold  Dinar,  Paper  Currency,  and  Monetary  Stability , An Islamic View, International Conference on Stable and Just Global Monetary System, Viability of The Islamic Dinar , Kuala Lumpur-Malaysia, 2002. Siddiqi, M. Nejatullah, Role of The State in The Economy: An Islamic perspective, The Islamic Fondation, leicester UK, 1996. Zarqa,  Anaz, A  Partial  Relationship  in  a  Muslim's  Utility  Function,  Readings  in Microeconomics:  An  Islamic  Perspectivew, Longman  Malaysia,  Kuala Lumpur, 1992.

## Peraturan Perundang-undangan:
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 15 Ayat 4. UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010. Pasal 23 Ayat 2 & 3.