Received: 7-10-2023
Revised: 11-11-2023 Accepted: 8-12-2023
Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Djuhandhani Rahadjo Puro, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105

## Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

## Djuhandhani Rahadjo Puro, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia djuhandaniusm@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengkaji  pengaturan  pelaksanaan  hukuman  mati  dan  pemutusan hukuman  mati  terhadap  pembunuhan  berencana.  Urgensi  penelitian  ini  adalah  bagaimana penerapan  hukuman  mati  pada  kasus  pembunuhan  berencana  terbukti  kurang  mampu  menjamin keadilan hukum bagi korban. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Kerangka hukum penerapan hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 KUH Pidana. Untuk kasus pembunuhan berencana terhadap S dan anaknya MF pada akhirnya terdakwa D dijatuhi hukumam pidana seumur hidup. Terdakwa D dikenai Pasal 340 KUHP, Pasal 80 juncto 76c  UU  RI  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak.  Penerapan  hukuman  mati  pada tindak  pidana  pembunuhan  berencana  jarang  diputuskan  oleh  hakim.  Dalam  putusannya  Hakim menggunakan pidana seumur hidup atau hukuman penjara 20 tahun.
Kata kunci: Pembunuhan Berencana; Pidana Mati

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  examine  the  implementation  of  the  death  penalty  and  the commutation of death sentences for premeditated murder cases. The urgency of this research lies in  how  the  application  of  the  death  penalty  in  proven  premeditated  murder  cases  may  fail  to ensure legal justice for the victims. This type of research adopts a socio-legal research approach. The legal framework for the application of the death penalty in Indonesia is governed by Article 10 and Article 11 of the Criminal Code (KUH Pidana). In the case of premeditated murder of S and  her  child  MF,  the  defendant  D  was  ultimately  sentenced  to  life  imprisonment.  Defendant  D was charged under Article 340 of the KUHP (Criminal Code), Article 80 in conjunction with 76c of Law Number 35 of 2014 concerning child protection in Indonesia. The imposition of the death penalty  for  premeditated  murder  cases  is  rarely  decided  by  judges.  In  their  judgments,  judges often opt for life imprisonment or a 20-year prison sentence . Keywords: Death Penalty; Premeditated Murder
Received: 7-10-2023
Revised: 11-11-2023 Accepted: 8-12-2023
Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Djuhandhani Rahadjo Puro, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Sejarah  panjang  kemanusiaan  dan  hukum  pidana,  sesunguhnya  telah memperdebatkan  hukuman  mati  dan  tidak  kunjung  henti,  baik  dari  sisi  teori pemidanaan  dengan  prevensi  atau deterrence  effect ,  maupun  dari  sisi  filosofis teologis  tentang  hak  menjatuhkannya,  sedangkan  dari  sisi  hak  asasi  manusia dengan  instrument  HAM  internasional,  maupun  regional,  setelah  terbentuknya Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB). 1 Dalam  hukum  pidana,  hukuman  mati berfungsi  sebagai  tindakan  pidana  dan  pencegahan  untuk  menghentikan  perilaku kriminal.  Misi  hukuman  hukum  pidana modern berpendapat  bahwa  tujuannya lebih  dari  sekedar  mengatur  pelanggaran  pidana  dan  hukuman  yang  terkait dengannya.  Inilah  yang  mendasari  pembenarannya  terhadap  hukuman  ini. Sebaliknya,  tujuan  peraturan  ini  adalah  untuk  melindungi  masyarakat  dari konsekuensi negatif dari aktivitas ilegal. Reformasi hukum pidana dimulai sebagai akibat  dari  peristiwa-peristiwa  tersebut.  Reformasi  ini  memfokuskan  pada tindakan  pencegahan  daripada  hanya  menangani  tindakan  dan  pelaku.  Hukuman mati, yang merupakan bentuk hukuman yang paling berat, dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini. Faktanya, ini memenuhi tujuan hukuman mati. 2
Hukuman  mati  merupakan  jenis  hukuman  yang  paling  berat  dan menimbulkan efek keji dengan menghilangkan nyawa bagi pelanggarnya dan efek jera bagi siapapun yang melanggar pasal yang tuntutannya adalah hukuman mati. 3 Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia, dalam Undang-undang  No  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  juga  dalam perkembangan  amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  ke-2  dari  pasal 28A-28J  yang  pokoknya  membahas  tentang  Hak  Asasi  Manusia. 4 Penerapan hukuman  mati  mungkin  merupakan  hukuman  yang  lebih  berat  dan  memberikan efek jera dibandingkan dengan sanksi penjara yang terus diterapkan di yurisdiksi ini.  Hukuman  mati  dalam  hukum  pidana  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  bentuk pemidanaan,  namun  juga  sebagai  tindakan  preventif  yang  bertujuan  untuk mengekang perilaku kriminal dalam masyarakat.
Penelitian  ini  mengangkat  tema  tentang  pelaksanaan  hukuman  mati  bagi pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  memiliki  beberapa  bentuk  atau  kualifikasi (penamaan),  di  antaranya  adalah  tindak  pidana  pembunuhan  dan  tindak  pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal
1 Bungasan  Hutapea,  “Alternatif  Penjatuhan  Hukuman  Mati  Di  Indonesia  Dilihat  Dari  Perspektif HAM,” Jurnal HAM 7, no. 2 (2017): 69, https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.69-83.
2 Gabrielle  Aldy  Manoppo,  Jolly  Pongoh,  and  Grace  Yurico  Bawole,  “Analisis  Pidana  Mati Berdasarkan  Pasal  100  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-  Undang  Hukum Pidana,” Lex Administratum 13, no. 1 (2023).
3 Anis  Nur  et  al.,  “Analisis  Penerapan  Hukuman  Mati  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BDG),” Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 12 (2022): 969–87.
4 Herliana  Heltaji,  “Dilema  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Hukum  Mati  Dalam  Konstitusi  Indonesia,” Pamulang Law Review 4, no. 2 (2022): 157, https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17747.
Received: 7-10-2023
Revised: 11-11-2023 Accepted: 8-12-2023
Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Djuhandhani Rahadjo Puro, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105
340  KUHP  dengan  studi  kasus  pembunuhan  berencana  dengan  korban  S  dan anakanya MF yang ditemukan dibuang di jalan Tol Semarang Solo dengan nomor perkara  Perkara  LP/161/SPKT/2022/Polda  Jateng  dengan  tersangka  D.  Urgensi penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukuman mati pada kasus pembunuhan berencana terbukti kurang mampu menjamin keadilan hukum bagi korban.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  relevan  denagn  penelitian  ini  antara lain penelitian oleh Permaqi (2018) yang mengkaji bagaimana hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika merupakan salah satu hukuman yang selama ini di tentang  oleh  berbagai  negara  di  dunia  internasional  khususnya  di  negara Indonesia,  begitu  besar  reaksi  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  bahkan  dunia internasional  dalam  menanggapi  dan  mengintervensi  terhadap  penjatuhan  sanksi hukuman  mati  tersebut  dengan  berbagai  alasan  dasar  bahwa  hukuman  mati merupakan salah satu hukuman yang sangat kejam, sadis dan tidak bermartabat. 5 Penelitian  oleh  Sipayung  (2023)  mengakji  tentang  kedudukan  pidana  mati dalam perspektif  hak asasi  manusia  di  Indonesia yang di  dalamnya juga terdapat perbandingan  sistem  hukum  dengan  negara  lain.  Penelitian  ini  menggunakan metode doktrinal, yang menggunakan studi literatur peraturan perundangundangan  yang  berlaku,  pendapat  ahli,  kesenjangan  penelitian terdahulu,  dan  analisis  dampak  pasca  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP  Nasional) terhadap pidana mati. 6 Keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia masih dipertahankan, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan hukum (KUHP dan  peraturan  perundang-undang  lainnya).  Diundangkannya  KUHP  baru,  maka pidana  hukuman  mati  tidak  lagi  merupakan  pidana  pokok  melainkan  pidana khusus (narkotika, terorisme, korupsi, dan hak asasi manusia).
Terakhir  penelitian  oleh  Roring  (2023)  mengkaji  tentang  hukuman  mati yang  memiliki  implikasi  serius  terhadap  hak  asasi  manusia  lainnya,  seperti  hak untuk  mendapatkan  pengadilan  yang  adil  dan  hak  untuk  dianggap  tidak bersalah sampai  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan.  Dalam  sudut  pandang  hak  asasi manusia,  alternatif  hukuman  yang  lebih  manusiawi  harus  ditemukan  dan  upaya harus  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah  kejahatan  tanpa  melanggar  hak  asasi manusia.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  hukuman  mati  di Indonesia  akan  mengurangi  kredibilitas  Indonesia  untuk  berbicara  tentang  HAM dalam  level  regional  dan  global,  termasuk  menyelamatkan  nyawa  warga  negara Indonesia yang terancam hukuman mati di negara lain. 7
5 Farhan  Permaqi,  “Hukuman  Mati  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  Dalam  Perspektif  Hukum  Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif),” Legislasi Indonesia 53, no. 9 (2015): 2.
6 Baren  Sipayung,  Sardjana  Orba  Manullang,  and  Henry  Kristian  Siburian,  “Penerapan  Hukuman Mati  Menurut  Hukum  Positif  Di  Indonesia  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia,” Jurnal Kewarganegaraan 7, no. 1 (2023): 141.
7 Friska Rosita Roring, “Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” Lex Privatum 11, no. 4 (2023): 1–12.
Received: 7-10-2023
Revised: 11-11-2023 Accepted: 8-12-2023
Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Djuhandhani Rahadjo Puro, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  bahwa penelitian  ini  fokus  mengkaji  tetang  penerapan  hukuman  mati  bagi  pelaku pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP dengan mengangkat studi kasus  pembunuhan  berencana  dengan  nomor  perkara  LP/161/SPKT/2022/Polda Jateng.  Hakim  pada  putusannya  tersebut,  terdakwa  tidak  divonis  hukuman  mati. Putusan  tersebut  tidak  menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku  pembunuhan.  Tujuan penelitian  ini  untuk  mengkaji  pengaturan  pelaksanaan  hukuman  mati  dan pemutusan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana.

## 2. METODE
Metode  penelitian  ini  menggunakan  yuridis  sosiologis . Penelitian  hukum sosiologis  atau  empiris  ini  menjelaskan  bahwa  penelitian  hukum  tersebut dilakukan  dengan  cara  meneliti  data  primer. 8 Pendekatan  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  studi  kasus  pembunuhan  berencana  dengan  nomor perkara  LP/161/SPKT/2022/Polda  Jateng  dan  pendekatan  undang-undang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer berupa wawancara  dengan  penyidik  kasus  ini  dan  data  sekunder  berupa  bahan  hukum perimer  yaitu  peraturan  perundang-undangan.  Bahan  hukum  sekunder  yang dipergunakan  dipenelitian  ini  meliputi  buku  dan  jurnal  yang  berkaitan  dengan penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  dasarnya,  Pancasila  berfungsi  sebagai  falsafah  bangsa  dan  negara. Secara  konseptual,  Pancasila  mengakomodasi  semua  aspek  kemanusiaan  sebagai individu  dan  makhluk  sosial.  Sila  kedua  Pancasila  secara  eksplisit  mengakui pentingnya  HAM. 9 Konstitusi  Republik  Indonesia  Undang-Undang  Dasar  1945 menjamin  Hak  Asasi  Manusia  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28A-28J.  UUD 1945  tersebut  menjelasakan  bahwa  Hak  Asasi  Manusia  sangat  dijunjung  tinggi bagi  setiap  orang.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Indonesia, stelsel pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan ada 2 jenis pidana yaitu: (1) Pidana Pokok, yang terdiri dari: (a) pidana mati, (b) pidana penjara, (c) pidana  kurungan,  dan  (d)  pidana  denda;  (2)  Pidana  Tambahan,  yang  terdiri  dari: (a)  pencabutan  hak  tertentu,  (b)  perampasan  barang  tertentu,  (c)  pengumuman putusan  hakim;  (3)  Pidana  Tutupan,  dengan  dasar  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. 10
Hukum  mencakup  aturan  hidup  yang  berfungsi  sebagai  pedoman  bagi masyarakat. Hukuman dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari  segala  bentuk  tidak  kejahatan,  baik  umum  maupun  individu.  Sanksi
8 Manoppo,  Pongoh,  and  Bawole,  “Analisis  Pidana  Mati  Berdasarkan  Pasal  100  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.”
9 Widhy  Andrian  Pratama,  “Penegakan  Hukuman  Mati  Terhadap  Pembunuhan  Berencana,” SIGn Jurnal Hukum 1, no. 1 (2019): 29–41, https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.34.
10 Amelia  Arief,  “Problematika  Penjatuhan  Hukuman  Pidana  Mati  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia Dan Hukum Pidana,” Kosmik Hukum 19, no. 1 (2019),
https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086.
Received: 7-10-2023
Revised: 11-11-2023 Accepted: 8-12-2023
Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Djuhandhani Rahadjo Puro, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105
administrasi  dan  pidana  adalah  dua  jenis  ancaman  hukum. 11 Pelaksanaan hukuman  mati  di  Indonesia  menjadi  bahan  pembicaraan  yang  cukup  aktual  dan polemik  yang  berkepanjangan  bagi  negara-negara  yang  beradad.  Hal  ini didasari pada  penerapan  hukuman  mati  yang  dinilai  tidak  sesuai  dengan  falsafah  negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang  adil  dan  beradab. 12 Pidana  mati  tidak  terdapat  dalam  urutan  jenis  pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan  bahwa jenis pidana ini   benar-benar   bersifat   khusus   sebagai   upaya terakhir   untuk mengayomi      masyarakat.  Pidana  mati    adalah    pidana    yang    paling    berat    dan harus  selalu  diancamkan  secara  alternatif  dengan  pidana  penjara    seumur    hidup atau  pidana  penjara  paling lama 20 (dua puluh) tahun. 13
Penjatuhan pidana mati menyebabkan banyak perdebatan. Hak hidup adalah hak  yang  tidak  dapat  dicabut  berdasarkan  konsep  HAM.  Hak  hidup  yang tercantum  dalam  Deklarasi  HAM  ( Declaration  of  Human  Rights )  dan  ICCPR didukung  oleh  instrumen  internasional.  Demikian  pula,  Pasal  28  A  UUD  1945 menegaskan hak asasi setiap orang untuk hidup, serta hak untuk mempertahankan hidupnya,  dan  Pasal  28  I  menegaskan  bahwa  hak  untuk  hidup  adalah  hak  asasi yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apa  pun. 14 Keterlibatan  pidana  mati dengan  hak  asasi  manusia  sangat  erat  karena  penjatuhan  pidana  mati  terkait  erat dengan hak yang paling penting bagi  manusia. Dalam kasus  tertentu,  penjatuhan pidana  mati  harus  dikaji  secara  menyeluruh  karena  merupakan  pidana  yang terberat  karena  pelaku  akan  kehilangan  nyawanya,  yang  merupakan  hak  yang tidak  dapat  dipertahankan. 15 Sedangkan Tim  Perumus  RKHUP  membuat  konsep alternatif  pidana  mati  yang  kontradiktif  karena  mempertahankan  pidana  mati tetapi  menyulitkan  hakim  untuk  membuat  keputusan  dan  jaksa  untuk menjalankannya. 16
Korban  kejahatan  yang  terjadi  mencakup  berbagai  macam  individu,  tanpa memandang  tingkatan  sosial  atau  faktor  pembeda  lainnya.  Ini  termasuk  individu dari  kelas  menengah  ke  bawah,  anak-anak,  orang  tua,  serta  perwakilan  dari pemerintah  negara  bagian.  Inilah  konteks  di  mana  sistem  penegakan  hukum  di Indonesia  menangani  permasalahan  pidana.  Tidak  jarang  para  pelaku  menerima
11 Cahyani  Gisella  Tiara  and  Sholehah  Siti  Bilkis,  “Analisa  Hukuman  Mati  Di  Indonesia  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum,” Jurnal : Al-Qisth Law 7, no. 1 (2023): 6.
12 M.  Zen  Abdullah,  “Pelaksanaan  Hukuman  Mati  Di  Indonesia  Telaah  Dalam  Konteks  Hak  Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi , 2018, 61.
13 Manoppo,  Pongoh,  and  Bawole,  “Analisis  Pidana  Mati  Berdasarkan  Pasal  100  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.”
14 Arief, “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana.”
15 Melisa  Dewi  Nur  Aeni  and  Bambang  Tri  Bawono,  “Hukum  Penjatuhan  Pidana  Mati  Dalam Perspektif  Hak  Asasi  Manusia,” Prosiding  Konferensi  Ilmiah  Mahasiswa  Unissula  (KIMU)  4 ,  2020, https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1585.
16 Rani Hendriana, Dwiki Oktobrian, and Muhammad Isa Abdillah, “Proyeksi Ke Depan Pelaksanaan Pidana  Mati  Di  Indonesia  Dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,” Jurnal  Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 68, https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4906.
Received: 7-10-2023
Revised: 11-11-2023 Accepted: 8-12-2023
Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Djuhandhani Rahadjo Puro, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105
hukuman  mati  sebagai  hukuman,  yang  mencerminkan  beratnya  pelanggaran mereka dan kerugian signifikan yang ditimbulkan pada beberapa orang lainnya.
Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan hukuma mati tehadap terdakwa D  yang  melanggar  Pasal  340  KUHP  tentang  pembunuhan  berencana  dengan korban S yang merupakan kekasihnya dan MF anak dari S dengan nomor perkara LP/161/SPKT/2022/Polda  Jateng.  Kasus  ini  bermula  dari  S  yang  menanyakan keberadaan  anaknya  yang  ditipkan  kepada  D.  Karena  panik  dan  ketakutan kemudian  D melakunan pembunuhan yang dilakukan di  Permata Hotel.    Dalam kasus  tersebut  jelas  bahwa  tindakan  D  rentan  terhadap  hukuman  mati,  yang merupakan hukuman paling berat dan berat dalam sistem peradilan pidana. Topik penghukuman sangat erat kaitannya dengan keberadaan individu dalam  kerangka masyarakat,  khususnya  dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  hak-hak  dasar hukum yang paling penting bagi fungsi komunal, yaitu kehidupan dan kebebasan individu.
Hukuman mati, kadang-kadang disebut hukuman mati, adalah tindakan atau hukuman  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan,  baik  melalui  prosedur hukum  atau  dalam  kasus-kasus  tertentu,  tanpa  pengadilan,  dan  dianggap  sebagai bentuk hukuman yang paling berat. Hukuman mati mengacu pada praktik hukum di  mana  suatu  negara  memberikan  sanksi  dan  melakukan  pembunuhan  yang disengaja  dan  direncanakan  terhadap  seseorang.  Perbuatan  ini  dilakukan  secara metodis  dan  cermat,  baik  sebagai  hasil  persiapan  yang  matang  maupun  sebagai bentuk hukuman yang sah yang dijatuhkan oleh negara. Untuk kasus pembunuhan berencana  terhadap  S  dan  anaknya  MF  pada  akhirnya  terdakwa  D  dijatuhi hukumam pidana seumur hidup. Terdakwa D dikenai Pasal 340 KUHP, Pasal 80 juncto  76c  UU  RI  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak. Hakim menilai perilaku terdakwa itu tergolong sadis dan tak berperikemanusiaan. Selain itu, Hakim juga menganggap tak ada hal yang meringankan terdakwa 17
Salah  satu  putusan  hukuman  mati  terhadap  pembunuhan  berencana  yang diputus oleh hakim dalam kasus terbunuhnya Sisca Yofie yang pelakunya adalah Wawan  dipidana  oleh  Mahkamah  Agung  melalui  putusannya  pada  tanggal  11 November 2014 dari pidana seumur hidup menjadi pidana mati. Pertimbangannya adalah  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  terhadap  korban  dengan  cara  yang sadis  dan  untuk  memberikan  efek  jera  serta  agar  masyarakat  menghargai  hak hidup orang lain. 18
Penjatuhan  pidana  mati  sebagai  akibat  hukum  atas  perbuatan  yang  dengan sengaja  dan  sengaja  menghilangkan  nyawa  orang  lain.  Dalam  karyanya  yang
17 Kholid Hazmi, “Tok! Pria Asal Rembang Pembunuh Bidan Sweetha Dan Anaknya Divonis Seumur Hidup,” Radar  Kudus ,  November  2022,  https://radarkudus.jawapos.com/rembang/691650760/tok-pria-asal- rembang-pembunuh-bidan-sweetha-dan-anaknya-divonis-seumur-hidup.
18 Joko  Sadewo,  “Dua  Pembunuh  Sisca  Dituntut  Hukuman  Mati  Dan  Seumur  Hidup,” Republika , March  2014,  https://news.republika.co.id/berita/n20omc/dua-pembunuh-sisca-dituntut-hukuman-mati-dan- seumur-hidup#:~:text=Dua  Pembunuh  Sisca  Dituntut  Hukuman  Mati  dan  Seumur  Hidup,-Red%3A  Joko Sadewo&text=Wawan (40) alias Awing yang,Pengadilan Negeri (PN) Bandung.
Received: 7-10-2023
Revised: 11-11-2023 Accepted: 8-12-2023
Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Djuhandhani Rahadjo Puro, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105
bertajuk  “Kejahatan  Pembunuhan  Berantai”,  Pangestu  Jiwo  Agung  menegaskan bahwa  pembunuhan  adalah  suatu  perbuatan  yang  disengaja  dengan  tujuan  untuk merenggut  nyawa  orang  lain.  Pangestu  menegaskan  bahwa  karena  besarnya dampak  buruk  yang  terkait  dengan  pembunuhan,  tidak  mengherankan  jika tindakan  menghilangkan  nyawa  orang  lain  secara  tegas  dilarang  oleh  undang- undang.  Sesuai  Pasal  340  KUHP,  pelaku  pembunuhan  berencana  dapat  diancam dengan pidana mati.
Selain itu, patut diperhatikan bahwa Pasal 338 KUHP juga mengatur tentang pembunuhan berencana. Ketentuan ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja  menyebabkan  kematian  orang  lain,  diancam  dengan  pidana  yang  berat, yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Namun demikian, Pasal 338 KUHP  memberikan  kemungkinan  untuk  mengganti  hukuman  mati  dengan hukuman penjara seumur hidup, tergantung pada pengakuan pengadilan terhadap keadaan-keadaan tertentu yang relevan.
Tindak  pidana  pembunuhan  pada  hakekatnya  merupakan  suatu  perbuatan yang  secara  teknis  melanggar  batasan-batasan  undang-undang  yang  telah ditetapkan.  Pada  dasarnya,  hal  ini  menyiratkan  bahwa  melakukan  tindakan pembunuhan  merupakan  tindakan  yang  bertentangan  dan  melanggar  undang- undang  hukum  terkait.  Selain  itu,  penting  untuk  mempertimbangkan  dimensi material  dari  situasi  tersebut,  karena  tindakan  tersebut  berpotensi  menimbulkan korban  jiwa.  Terjadinya  hukuman  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan diharuskan oleh kedua unsur tersebut.
Dalam  upaya  menjelaskan  komposisi  suatu  tindak  pidana,  yang  sering disebut  delik,  aspek  pertama  yang  ditemui  adalah  penegasan  bahwa  seseorang telah  melakukan  suatu  kegiatan  yang  dilarang  oleh  undang-undang.  Menurut bidang  hukum  pidana,  suatu  perbuatan  dapat  dikategorikan  sebagai  "een  doen" atau " een niet doen ", yang masing-masing berarti perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. 19
Dikaji  dengan  analisis  sosiologis,  terlihat  jelas  bahwa  hukuman  mati mempunyai  manfaat  dan kerugian. Hal  ini terutama disebabkan karena hukuman mati dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia.  Undang-undang  ini  secara  tegas  melarang  penangkapan, penahanan,  atau  pembatasan  kebebasan  individu,  dan  juga  melarang  penerapan hukuman  surut.  Selain  itu,  negara  berkewajiban  untuk  menjamin,  menjaga,  dan menegakkan berbagai hak dasar. KUHP  Indonesia telah melihat semakin banyak ketentuan yang mengatur kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman mati.
Sesuai dengan semangat UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dalam  Pasal  36  dan  Pasal  37  UU  Pengadilan  HAM  secara  tegas  mengakomodir hukuman  mati  artinya  pidana  mati  tidak  melanggar  hak  asasi  manusia.  Namun demikian,  menurut  UU  ini  penerapan  hukuman  mati  tersebut  hanya  untuk
19 Lamintang Herman, Hukum Pidana Di Indonesia (Semarang: Pustaka Ilmu, 1951).
Received: 7-10-2023
Revised: 11-11-2023 Accepted: 8-12-2023
Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Djuhandhani Rahadjo Puro, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105
beberapa  jenis  kejahatan  yaitu  kejahatan  genosida  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida yang dimaksud dalam UU ini berupa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau  sebagian  kelompok  bangsa,  ras,  kelompok  etnis,  kelompok  agama,  dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang  berat  terhadap  anggota-anggota  kelompok,  menciptakan  kondisi  kehidupan kelompok  yang  akan  mengakibatkan  kemusnahan  secara  tidak  baik  seluruh  atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. 20
Kerangka hukum penerapan hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 KUH Pidana. Hukuman mati masih menjadi ciri menonjol dalam Hukum  Pidana  Indonesia.  Pasal  10  mencakup  dua  kategori  hukuman  yang berbeda,  termasuk  hukuman  utama  dan  hukuman  tambahan.  Bentuk  hukuman yang  mendasar  meliputi  hukuman  mati,  penahanan,  penjara,  dan  denda uang.Hukuman  tambahan  terdiri  dari:  Pencabutan  hak  tertentu,  perampasan barang  tertentu  dan  pengumuman  putusan  hakim.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal 270  KUHAP  dapat  diketahui  bahwa  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dilakukan  oleh  jaksa,  yang  untuk  itu  panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Dalam pengertian yuridis, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 21
Pasal  11  KUHP  mengatur  tentang  tata  cara  pelaksanaan  hukuman  mati  di Indonesia  yang  dapat  dilaksanakan  dengan  cara  ditempat  gantungan  dengan menjeratkan  tali  yang  terikat  di  tiang  gantungan  pada  leher  terpidana  kemudian menjatuhkan  papan  tempat  terpidana  berdiri.  Selain  itu  tata  cara  pelaksanaan hukumana mati diatur dalam Hal ini telah diatur dalam Penetapan Presiden No 2 tahun  1964  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pidana  Mati  yang  Dijatuhkan  oleh Pengadilan di  Lingkungan  Peradilan Umum  dan Militer. Sedangkan pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan  militer,  dilakukan  dengan ditembak  sampai  mati.  Pasal  1  Penpres 2/1964  menentukan  bahwa  pidana  mati  dengan  cara  ditembak  dilakukan  dengan cara ditembak hingga mati. Kalimat ini menimbulkan pengertian bahwa kematian yang  akan  diterima  oleh  Terpidana  tidak  sekaligus  terjadi  dalam  “satu  kali tembakan”,  namun  harus  dilakukan  secara  berkali-kali  hingga  mati.  Dengan demikian,  terjadi  penderitaan  yang  amat  sangat  sebelum  terpidana  akhirnya  mati Pengaturan  yang  lebih  teknis  mengenai  eksekusi  pidana  mati  diatur  dalam Peraturan  Kapolri  No  12  Tahun  2010   tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hukuman Mati.
20 Sipayung,  Manullang,  and  Siburian,  “Penerapan  Hukuman  Mati  Menurut  Hukum  Positif  Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.”
21 Paulinus Soge, “Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia,” Yustisia Jurnal Hukum 1, no. 3 (2012), https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10092.
Received: 7-10-2023
Revised: 11-11-2023 Accepted: 8-12-2023
Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Djuhandhani Rahadjo Puro, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105
Eksistensi  pidana  mati  harus  didasarkan  pada  beberapa  konsep  teoretis mengenai  tujuan  pemberian  sanksi  pidana  seperti  teori  retributif,  teori  teleologis dan teori retributif teleologis. Menurut para pendukung teori retributif pemberian sanksi pidana terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana itu adil karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang telah dirusak oleh kejahatan. Orang baik  akan  berbahagia  dan  orang  jahat  akan  menderita  karena  perilakunya  yang jahat.  Akan  terjadi  ketidakseimbangan  apabila  pelaku  kejahatan  gagal mendapatkan  penderitaan  karena  perbuatan  jahatnya.  Keseimbangan  moral  akan tercapai  apabila  pelaku  kejahatan  diberi  sanksi  pidana  dan  korban  mendapatkan kompensasi. 22
Penerapan  hukuman  mati  sangat  jarang  terjadi  pada  kasus  pembunuhan berencana.  Penerapan  Pasal  340  KUHP  relatif  lunak  sehingga  berpotensi memberikan  celah  bagi  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  dan  mengurangi  efek jera.  Penerapan  hukuman  mati  memunculkan  perspektif  positif  dan  negatif  di kalangan  pakar  hukum,  termasuk  para  filosof  dan  penganut  agama.  Keuntungan dan  kerugian  hukuman  mati  menimbulkan  sudut  pandang  yang  berbeda.  Ada pendukung  hukuman  mati  yang  berargumentasi  bahwa  hukuman  mati  berfungsi sebagai efek jera dan menimbulkan rasa takut di kalangan calon pelanggar, namun menegaskan  bahwa  penerapannya,  jika  dilakukan  dengan  baik,  akan menghasilkan  proses  yang  relatif  tidak  menyakitkan.  Kritik  terhadap  tindakan hukuman,  termasuk  hukuman  mati,  berpendapat  bahwa  hal  ini  dapat menyebabkan  ketidakadilan  dan  tidak  efektif  sebagai  sarana  rehabilitasi.  Hal  ini disebabkan  karena  tindakan  kriminal  seringkali  didorong  oleh  emosi  yang  kuat dan perilaku impulsif yang melampaui kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Terdapat negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati,  namun  pelaksanaan  hukuman  mati  menjadi  lebih  rumit,  sehingga penggunaannya menurun. Kebijakan publik tentang ancaman pidana mati sebagai sanksi  pidana  pembunuhan  berencana  harus  dipertahankan.  Pada  pelakasanaan putusan Hakim sering mengubah hukuman mati  menjadi hukuman seumur hidup atau penjara. 23
Dalam  kaitannya  dengan  penjatuhan  pidana,  Anselm  von  Feuerbach mengatakan bahwa dasar umum tentang perlu-tidaknya suatu hukuman dijatuhkan dan  tentang  adanya  suatu  hukuman  itu  sendiri  adalah  kebutuhan  untuk memelihara kebebasan semua orang secara timbal balik, dengan meniadakan niat orang  untuk  melakukan  tindakantindakan  yang  bersifat  melanggar  hukum.  Oleh karena  itu,  Feuerbach  menngetengahkan  bahwa  merupakan  suatu  asas  yang penting bagi pemberian ancaman hukuman di dalam hukum pidana, yaitu bahwa setiap  penjatuhan  hukuman  oleh  hakim  haruslah  merupakan  suatu  akibat  hukum
22 Muladi,  “Pidana  Mati  Ditinjau Dari  Sudut Tujuan Pemidanaan,”  Simposium  Nasional  (Surakarta, 1989).
23 Krisnadi  Bremi,  “Politik  Hukum  Pidana  Terhadap  Pidana  Mati  Pelaku  Pembunuhan  Berencana Pasal 340 KUHP Pidana,” Jurnal Ilmiah Publika 9 (2021): 42–59.
Received: 7-10-2023
Revised: 11-11-2023 Accepted: 8-12-2023
Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Djuhandhani Rahadjo Puro, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105
dari  suatu  ketentuan  menurut  undang-undang,  yakni  dengan  maksud  menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. 24
Penerapan  pidana  mati  tidak  akan  dapat  memasyarakatkan  terpidana  dan menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana.  Mengingat  sanksi pidana  penjara  sebagai  alternatif  pidana  mati  memiliki  dampak  yang  buruk  bagi terpidana  maka  perlu  dikembangkan  alternatif  pidana  lainnya.  Karena  berkaitan dengan  hal  tersebut  maka  beberapa  negara  telah  memilih  untuk  menghapuskan hukuman  mati,  antara  lain  Belanda,  Jerman,  Italia,  Portugal,  Austria,  Swiss,  dan berbagai negara Skandinavia. Namun perlu dicatat bahwa negara-negara tertentu, seperti  Rusia  dan  Republik  Rakyat  Tiongkok,  sebelumnya  telah  menghapuskan hukuman  mati  dan  kemudian  menerapkannya  kembali.  Selain  itu,  ada  negara- negara yang terus menerapkan hukuman mati bagi individu yang dihukum karena pelanggaran  berat,  seperti  perampokan  bersenjata,  pembunuhan,  pemerkosaan, dan korupsi.
Meskipun  terdapat  kritik  yang  berkembang  mengenai  hukuman  mati, dikatakan  bahwa  Indonesia  kini  mengandalkan  hukuman  semacam  ini  untuk melindungi  masyarakat  dari  penjahat  yang  mengancam  eksistensi  bangsa  dan kesejahteraan  individu.  Penting  bagi  setiap  individu  untuk  memiliki  kapasitas untuk terlibat dalam pemikiran holistik ketika menangani masalah hukuman mati, karena prinsip dasar yang mendasari sistem hukum adalah upaya untuk mencapai keadilan.  Perwujudan  kepastian  dan  kemanfaatan  secara  simultan  merupakan suatu  upaya  yang  penuh  tantangan,  khususnya  dalam  konteks  filosofi  penerapan hukuman  mati.  Tujuan  utama  dari  pendekatan  ini  adalah  untuk  memberantas pelanggaran  berat,  sehingga  menjamin  keadilan  dan  manfaat  sosial  dalam  skala yang  lebih  luas,  bahkan  jika  hal  tersebut  memerlukan  pengorbanan  nyawa seseorang.  Mencapai  kesempurnaan  adalah  tantangan  yang  berat.  Namun demikian,  masuk  akal  untuk  berargumentasi  bahwa  sistem  hukum  mempunyai potensi  mendekati  kesempurnaan  dengan  menggunakan  standar  keadilan  yang didasarkan  pada  rasionalitas  dan  pedoman  moral  individu.  Alternatif  penegakan hukum lainnya untuk mengatasi hukuman mati ini, perlu melibatkan banyak aspek dan  komponen  dalam  suatu  negara,  yang  bertujuan  bahwa  hukum  tersebut  dapat membuat efek takut dan jera kepada pelaku pidana. 25

## 4. PENUTUP
Kerangka hukum penerapan hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 10 dan pasal 11 KUH Pidana. Tata cara pelaksanaan hukumana mati diatur dalam Hal ini telah diatur dalam Penetapan Presiden No 2 tahun 1964. Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2010  tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati. Penerapan hukuman
24 F. T Lamintang, P. A. F., & Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
25 Gisella  Tiara  and  Siti  Bilkis,  “Analisa  Hukuman  Mati  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum.”
Received: 7-10-2023
Revised: 11-11-2023 Accepted: 8-12-2023
Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Djuhandhani Rahadjo Puro, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105
mati  sangat  jarang  terjadi  pada  kasus  pembunuhan  berencana.  Penerapan  Pasal 340 KUHP relatif lunak sehingga berpotensi memberikan celah bagi pelaku tindak pidana  pembunuhan  dan  mengurangi  efek  jera.  Penerapan  hukuman  mati memunculkan  perspektif  positif  dan  negatif  di  kalangan  pakar  hukum,  termasuk para  filsuf  dan  penganut  agama.  Untuk  kasus  pembunuhan  berencana  terhadap Sweetha  dan  anaknya  MF  pada  akhirnya  terdakwa  D  dijatuhi  hukumam  pidana seumur hidup. Terdakwa D dikenai Pasal 340 KUHP, Pasal 80 juncto 76c UU RI Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak.  Penerapan  Pasal  340  KUHP relatif  lunak  sehingga  berpotensi  memberikan  celah  bagi  pelaku  tindak  pidana pembunuhan  dan  mengurangi  efek  jera,  sehingga  penerapan  hukuman  mati  pada tindak pidana pembunuhan berencana jarang diputuskan oleh hakim.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  Zen.  “Pelaksanaan  Hukuman  Mati  Di  Indonesia  Telaah  Dalam Konteks Hak Asasi Manusia.” Jurnal Ilmiah Universitas Jambi , 2018, 61. Aeni, Melisa Dewi Nur, and Bambang Tri Bawono. “Hukum Penjatuhan Pidana
Mati  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia.” Prosiding  Konferensi  Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4 , 2020. https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1585.
Arief, Amelia. “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana.” Kosmik Hukum 19, no. 1 (2019). https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086.
Bremi,  Krisnadi.  “Politik  Hukum  Pidana  Terhadap  Pidana  Mati  Pelaku Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Pidana.” Jurnal Ilmiah Publika 9 (2021): 42–59.
Gisella  Tiara,  Cahyani,  and  Sholehah  Siti  Bilkis.  “Analisa  Hukuman  Mati  Di Indonesia  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Alternatif  Penegakan Hukum.” Jurnal : Al-Qisth Law 7, no. 1 (2023): 6. Hazmi,  Kholid.  “Tok!  Pria  Asal  Rembang  Pembunuh  Bidan  Sweetha  Dan Anaknya  Divonis  Seumur  Hidup.” Radar  Kudus ,  November  2022. https://radarkudus.jawapos.com/rembang/691650760/tok-pria-asal- rembang-pembunuh-bidan-sweetha-dan-anaknya-divonis-seumur-hidup.
Heltaji,  Herliana.  “Dilema  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Hukum  Mati  Dalam Konstitusi  Indonesia.” Pamulang  Law  Review 4,  no.  2  (2022):  157. https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17747.
Hendriana,  Rani,  Dwiki  Oktobrian,  and  Muhammad  Isa  Abdillah.  “Proyeksi  Ke Depan  Pelaksanaan  Pidana  Mati  Di  Indonesia  Dalam  Rancangan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 68. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4906.
Herman, Lamintang. Hukum Pidana Di Indonesia . Semarang: Pustaka Ilmu, 1951.
Hutapea,  Bungasan.  “Alternatif  Penjatuhan  Hukuman  Mati  Di  Indonesia  Dilihat Dari  Perspektif  HAM.” Jurnal  HAM 7,  no.  2  (2017): 69. https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.69-83.
Lamintang,  P.  A.  F.,  &  Lamintang,  F.  T. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
Manoppo,  Gabrielle  Aldy,  Jolly  Pongoh,  and  Grace  Yurico  Bawole.  “Analisis
Received: 7-10-2023
Revised: 11-11-2023 Accepted: 8-12-2023
Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Djuhandhani Rahadjo Puro, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105
Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Tentang  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Pidana.” Lex  Administratum 13, no. 1 (2023).
Muladi.  “Pidana  Mati  Ditinjau  Dari  Sudut  Tujuan  Pemidanaan.”  Simposium Nasional. Surakarta, 1989.
Nur,  Anis,  Istiqomah,  Diah  Ayu,  Fella  Fahita  Ayu,  and  Filzah  Ilda.  “Analisis Penerapan  Hukuman  Mati  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BDG).” Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 12 (2022): 969–87.
Permaqi,  Farhan.  “Hukuman  Mati  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  Dalam Perspektif  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  (Dalam  Tinjauan  Yuridis Normatif).” Legislasi Indonesia 53, no. 9 (2015): 2.
Pratama,  Widhy  Andrian.  “Penegakan  Hukuman  Mati  Terhadap  Pembunuhan
Berencana.” SIGn Jurnal Hukum 1, no. 1 (2019): 29–41. https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.34.
Rosita  Roring,  Friska.  “Penerapan  Hukuman  Mati  Di  Indonesia  Dalam  Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” Lex Privatum 11, no. 4 (2023): 1–12.
Sadewo,  Joko.  “Dua  Pembunuh  Sisca  Dituntut  Hukuman  Mati  Dan  Seumur Hidup.” Republika , March 2014. https://news.republika.co.id/berita/n20omc/dua-pembunuh-sisca-dituntut- hukuman-mati-dan-seumur-hidup#:~:text=Dua  Pembunuh  Sisca  Dituntut Hukuman  Mati  dan  Seumur  Hidup,-Red%3A  Joko  Sadewo&text=Wawan
(40) alias Awing yang,Pengadilan Negeri (PN) Bandung.
Sipayung,  Baren,  Sardjana  Orba  Manullang,  and  Henry  Kristian  Siburian. “Penerapan  Hukuman  Mati  Menurut  Hukum  Positif  Di  Indonesia  Ditinjau Dari  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia.” Jurnal  Kewarganegaraan 7,  no.  1 (2023): 141.
Soge, Paulinus. “Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia.” Yustisia Jurnal Hukum 1, no. 3 (2012). https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10092.