## Penegakan Hukum Dan Reformasi Birokrasi Berbasis Elektronik Pada Kejaksaan Republik Indonesia Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik
I Made Agus Mahendra Iswara Kejaksaan Negeri Gersik, Jawa Timur juzh_iswara@yahoo.com

## Abstrak
Kemajuan teknologi  industry 4.0 mendorong kejaksaan RI untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dengan sistem kerja yang ada. Penyesuaian dimaksud dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan  RI.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  Kejaksaan  RI  telah  melakukan  pemanfaatan  teknologi  dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik berupa aplikasi E-Budgeting, E-Payment, E-Performance, E-Controliing, E-Kepegawaian,  E-Register  dan  E-Surat/Disposisi.  Penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  kejaksaan  RI  juga mengimplementasikan  sistem  koordinasi  terpadu  (E-CJS),  pada  bidang  datum  dan  intelijen  tiap-tiap  tugas  dan fungsi  guna  mengoptimalkan  memanfaatkan  teknologi  dalam  memberikan  pelayanan  publik.  Langkah-langkah Kejaksaan  RI  dalam  memanfaatan  teknologi  elektronik  terbukti  menghasilkan  kinerja  yang  efesiensi  dan  efektif serta mencegah adanya penyelewengan layanan publik.
Kata kunci : Aplikasi elektronik; kinerja kejaksaan; kepercayaan publik

## Abstract
Progress  in  industrial  technology  4.0  has  prompted  the  Indonesian  prosecutors  to  adjust  technological developments  with  existing  work  systems.  The  adjustment  is  intended  to  increase  public  confidence  in  the performance of the RI Prosecutor's Office. The results of the analysis show that the Indonesian Prosecutor's Office has used technology in order to increase public trust in the form of E-Budgeting, E-Payment, E-Performance, E- Controliing, E-Employment, E-Register and E-Mail / Disposition applications. This research also shows that the RI prosecutor also implements an integrated coordination system (E-CJS), in the datum and intelligence fields of each task and function to optimize the use of technology in providing public services. The steps of the Indonesian Attorney  General's  Office  in  utilizing  electronic  technology  have  proven  to  produce  efficient  and  effective performance and prevent fraud from public services.
Keywords: Electronic applications; prosecutors' performance; public trust

## I.  PENDAHULUAN
Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat  yang  kehadirannya  tidak  mungkin terelakkan.  Birokrasi  adalah  sebuah  konsekuensi logis dari diterimanya suatu asumsi bahwa negara mempunyai  kewajiban  mulia  yaitu  untuk mensejahterakan  rakyatnya  melalui  media birokrasi.  Sebagai  perwujudan  dari  kewajiban tersebut,  maka  negara  dituntut  untuk  terlibat langsung  menyediakan  barang  dan  jasa  publik yang  diperlukan  oleh  rakyatnya (Samin,  2011) . Reformasi  birokrasi  adalah  perlu  diketahui
dengan  mengenali  apa  yang  disebut  sebagai pemicu  perubahan  (change  trigger).Dalam birokrasi  pemerintah,  pemicu  perubahan  (pemicu reformasi)  tersebut  dapat  bersumber  dari  internal maupun  eksternal  birokrasi,  dijumpai  dalam bentuk permasalahan, peluang dan kecenderungan  yangpotensial  mempengaruhi kinerja  organisasi  di  masa  depan (Idris,  2017) . Kemajuan  dibidang  teknologi  yang  berkembang pesat  dirasakan  membawa  manfaat  bagi kehidupan  masyarakat.  Teknologi  informasi merupakan  elemen  penting  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  peran  teknologi
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved Halaman 38
Published: 28/02/2019
How To Cite: Iswara, I, M, A, M . 2019. Penegakan Hukum Dan Reformasi Birokrasi Berbasis Elektronik Pada Kejaksaan Re- publik  Indonesia  Untuk  Meningkatkan  Kepercayaan  Publik .Volume  13,  Nomor  1.  Hal  38  -  44. http://dx.doi.org/10.22225/ kw.13.1.919.38-44
informasi memudahkan manusia dalam berinteraksi  dalam  masyarakat.  Perkembangan teknologi  diiukti  dengan  berkembangnya  format digitalisasi.  Perkembangan  teknologi  berakibat industi  mengalami  revolusi  menjadi  industi keempat  (industry  4.0).  Industri  4.0  merupakan trend  perkembangan  yang  serba  otomasi  dengan penggunaan  mesin,  sistem  kontrol  dan  teknologi informasi  untuk  optimalisasi  pelayanan.  Bahwa pelayanan berbasis industry 4.0 melingkup sistem siber-fisik,  internet  akses  untuk  segala  (loT), komputerisasi  awan  dan  komputasi  kognitif. Bahwa industry 4.0 menghasilkan “pabrik cerdas” yang  mempermudah  manusia  dalam  pelaksanaan kehidupannya  dalam  masyarakat.  Bahwa  konsep industry 4.0 dapat diterapkan bagi aparat penegak hukum  dalam  konteks  pelayanan  hukum  ( public service ),  penegakan  hukum,  ( law  enforcement ), dan reformasi birokrasi.
Salah  satu  lembaga  penegak  hukum  adalah Kejaksaan  Republik  Indonesia  (selanjutnya disebut  Kejaksaan  RI).  Kejaksaan  RI  dalam menjalankan  tugasnya  dituntut  memberikan pelayanan  prima  tidak  hanya  dalam  konteks pelayanan  hukum  dan  penegakan  hukum (ekstern)  namun  juga  terkait  reformasi  birokrasi dalam  tubuh  institusi  tersebut  (intern).  Melihat pada  hasil  survei  Poltracking  Indonesia,  terkait evaluasi lembaga Negara, institusi demokrasi dan penegakan  hukum  tahun  2017,  menyebutkan bahwa  tingkat  kepuasan  publik  terhadap  instansi kejaksaan  RI  masih  45  %,  dibawah  instansi penegakan  hukum  lainnya  yaitu  Mahkamah Agung  (46  %),  Kepolisian  Republik  Indonesia (51  %)  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  (59  %).  Bahwa  salah  satu  kendala  yang dihadapi  Kejaksaan  RI  dalam  mewujudkan pelayanan hukum, dikarenakan sistem kerja  pada Kejaksaan  RI  masih  bersifat  “konservatif”  atau manual  system yang  menitiberatkan pada system personal (kemampuan  manusia/SDM)  sehingga belum  mampu  mewujudkan  pelayanan  yang efesien  dan  efektif.  Hal  ini  berdampak  pada rendahnya citra kejaksaan dimata masyarakat.
Pada  penelitian  sebelumnya, Rustan  (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa reformasi  birokrasi  relatif  berperan  positif  dan signifikan  terhadap  progres  ekonomi  daerah.Dari ketiga komponen reformasi birokrasi yang dinilai, dua  diantaranya  (variabel  AKIP  dan  pelayanan publik)  memberikan  dampak  secara  statistik positif  dan  signifikan  terhadappertambahan  nilai PAD, dan setiap peningkatan PAD tersebut secara statistik positif-signifikan mempengaruhi
pertumbuhan  ekonomi  daerah  sebesar  1,1% (Rustan  &  Kusumaningrum,  2017). Yadiman (2013) menyatakan  Reformasi  penegakan  hukum merupakan  salah  satu  pilar  penting  dalam menguatkan  konsolidasi  demokrasi.  Tanpa penegakan  hukum  yang  benar,  adil,  dan profesional, konsolidasi demokrasi akan terganggu,  dan  tentu  berkorelasi  positif  dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Reformasi  birokrasi  tidak  akan  pernah  berhenti demi  tercapainya  suatu  pelayanan  yang  afektif dan  efesien  untuk  masyarakat,  Peningkatan pelayanan  haruslah  merata  di  berbagai  aspek, masyarakat  bukan  hanya  sebagai  pihak  yang dilayani  tetapi  juga  pengawas  pelayanan  maka pemerintah haruslah memperbaiki sistem pelayanan,  hal  ini  di  karenakan  takutnya  ketidak percayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  yang menjalankan  pelayanan,  pemerintah  haruslah memperhatinkan  pelayanan  yang  optimal  kepada masyarakat (Yadiman, 2013) . Suwandoko (2014) dalam penelitiannya menyatakan alasan diperlukan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat  Jenderal  Pajak  Jawa  Tengah  I  yaitu adanya pelaksanaan prinsip dasar Good Corporate Governance, adanya kelemahan dalam administrasi penerimaan pajak, mencegah adanya insiden korupsi, reformasi birokrasi dilaksanakan pada  struktur  organisasi,  Sumber  Daya  Manusia (SDM),  proses  bisnis,  teknologi  komunikasi  dan informasi,  sarana  dan  prasarana,  pelayanan kepada Wajib Pajak, sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan (Suwandoko, 2014).
Hal  ini  menjadi  persoalan  serius  bagi  instansi Kejaksaan  RI  dalam  mewujudkan  reformasi birokrasi yang profesional, pelayanan hukum dan penegakan  hukum  yang  prima  bagi  masyarakat dan  pencari  keadilan.  Oleh  karenanya,  perlu pemanfaatan  teknologi  elektronik  (teknologi informasi  yang  berbasis  digitalisasi)  dalam pelaksanaan  reformasi  birokrasi,  pelayanan hukum  dan  penegakan  hukum  guna  menciptakan pelayanan/kinerja  kerja  yang  berintegritas  dan professional sehingga meningkatkan kepercayaan publik kepada Kejaksaan RI.

## II.  METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum empiris,  yang  melakukan  pendekatan  masalah secara  yuridis  sosiologis  ,  yaitu  mengidentifikasi dan  mengkonsepkan  hukum  sebagai  suatu  hal yang  riil  dan  fungsional  dalam  sistem  kehidupan yang  nyata.  Sumber  data  yang  di  gunakan  oleh
Penegakan Hukum Dan Reformasi Birokrasi Berbasis Elektronik Pada Kejaksaan Republik Indonesia Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
penulis  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data primer  yang  diperoleh  langsung  dari  obyeknya yang berupa wawancara,responden,studi dokumen,serta  lokasi  penelitian  dan  juga bersumber  dari  data  sekunder  yang  merupakan bahan  hukum  yang  berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-  undangan  yang  berkaitan dengan pidana percobaan atau pidana bersyarat.

## III.PEMBAHASAN
Pelayanan  publik  merupakan  setiap  usaha/ kegiatan pemerintah dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Tujuan  dari pelayanan  publik  yaitu  memberikan  kualitas pelayanan  prima  kepada  masyakat.  Kualiatas pelayanan  publik  yang  prima,  tercermin  dari pelayanan  yang  transparan  (bersifat  terbuka), akuntabilitas  (dapat  dipertanggungjawabkan), kondisional (efisiensi dan efektifvitas), partisipatif  (peran  masyarakat),  kesamaan  hak (non  diskriminasi)  dan  keseimbangan.  Dalam mewujudkan  pelayanan  yang  prima,  maka diperlukan  upaya/strategi  guna  mewujudkan  hal tersebut.  Perkembangan  teknologi  memberikan kemudahan  bagi  kita  dalam  mengakses  segala hal.  Perkembangan  teknologi  sudah  berkembang hingga  industri  4.0  yang  pada  prinsipnya teknologi  membantu  suatu  organisasi/perusahaan dalam  memberikan  pelayanan,  adapun  konsep industri  4.0  yang  dapat  diaplikasikan  dalam memberikan pelayanan kepada publik, yaitu :
Interoperabilitas  (kesesuaian):  Kemampuan mesin,  perangkat,  sensor,  dan  manusia  untuk berhubungan  dan  berkomunikasi  dengan  satu sama  lain  lewat  Internet  untuk  segala  (IoT)  atau Internet untuk khalayak (IoP).IoT akan mengotomatisasikan  proses  ini  secara  besar- besaran.
Transparansi  informasi:  Kemampuan  sistem informasi  untuk  menciptakan  salinan  dunia  fisik secara  virtual  dengan  memperkaya  model  pabrik digital  dengan  data  sensor.  Prinsip  ini membutuhkan  pengumpulan  data  sensor  mentah agar  menghasilkan  informasi  konteks  bernilai tinggi.
Bantuan  teknis:  Pertama,  kemampuan  sistem bantuan  untuk  membantu  manusia  dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi  secara  menyeluruh  agar  bisa  membuat keputusan  bijak  dan  menyelesaikan  masalah genting  yang  mendadak.  Kedua,  kemampuan sistem  siber-fisik  untuk  membantu  manusia secara fisik dengan melakukan serangkaian tugas
yang  tidak  menyenangkan,  terlalu  berat,  atau tidak aman bagi manusia.
Keputusan mandiri: Kemampuan sistem siber- fisik  untuk  membuat  keputusan  sendiri  dan melakukan tugas semandiri mungkin. Bila terjadi pengecualian,  gangguan,  atau  ada  tujuan  yang berseberangan,  tugas  didelegasikan  ke  atasan. (https://id.wikipedia.org/wiki/Industri_4.0, diakses pada tanggal 06 Juni 2018)
Pelayanan  dengan  menggunakan  teknologi elektronik  (digitalisasi)  telah  diterapkan  oleh beberapa  lembaga  seperti  Kepolisian  dengan MNC  sistem  dalam  memantau  kondisi  jalan, Mahkamah Agung dengan SIPP (sistem informasi penelusuran  perkara)  bahkan  Mahkamah  Agung mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA)  Nomor  3  Tahun  2018  Tentang Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  Secara Elekronik.  Bahkan  KPK  sistem  kerjanya  sudah digitalisasi  semua  guna  mengurangi  celah penyalahgunaan kewenangan.
Bagaimana  dengan  Kejaksaan  RI?  Kejaksaan RI  yang  merupakan  “Lembaga  Pemerintahan yang  melaksanakan  kekuasaan  Negara  dibidang penuntutan  serta  kewenangan  lain  berdasarkan undang-undang. Kejaksaan RI dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  tidak hanya  berkaitan  dengan  ranah  bidang  hukum pidana,  namun  juga  masuk  pada  ranah  hukum perdata (di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan  RI  dengan  kuasa  khusus  dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk  dan  atas  nama  Negara  atau  pemerintah). Untuk  bidang  intelijen,  kejaksaan  melaksanakan fungsi  sebagai  Intelijen  Penegakan  Hukum ( intelligent  Justitia )  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Intelijen Negara. Sedangkan bagi bidang pembinaan  mengurusi  urusan  kepegawaian  dan reformasi  birokrasi.  Melihat  begitu  banyaknya tugas  dan  fungsi  Kejaksaan  RI,  maka  diperlukan sarana penunjang kinerja yaitu dengan pemanfaatan  media  teknologi  elektronik  dalam pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  tersebut. Adapun  konsep  industry  4.0  sebagaimana dijelaskan  diatas  dapat  dihubungkan  dengan instansi  kejaksaan  RI  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Sistem  kerja  yang berbasis  teknologi  akan  mempermudah  setiap stakeholder  baik  jaksa  maupun  pegawai  tata usaha  pada  instansi  kejaksaan  RI  untuk memberikan pelayanan berbasis kinerja ( performance ), kehandalan ( realibility ), kemudahan ( easy of use ) dan estitika ( esthetics ).
Penegakan Hukum Dan Reformasi Birokrasi Berbasis Elektronik Pada Kejaksaan Republik Indonesia Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Konsep penerapan teknologi pada sistem kerja Kejaksaan  RI,  dapat  dibedakan  menjadi  2  ( dua ) yaitu penerapan teknologi yang bersifat intern dan ekstern.  Penerapan  teknologi  yang  bersifat  intern merupakan penerapan teknologi untuk menunjang kinerja  pegawai  kejaksaan  RI  baik  itu  Jaksa maupun  pegawai  tata  usaha  dalam  mewujudkan reformasi  birokrasi  (bidang  kepegawaian), memberikan  pelayanan  hukum  dan  penegakan hukum adapun penerapan teknologi yang bersifat ekstern  merupakan  penerapan  teknologi  dalam konteks memberikan pelayanan kepada masyarakat  maupun  koordinasi  dengan  instansi/ lembaga  lainnya.  Penerapan  teknologi  yang bersifat  ektern  (keluar)  dapat  dibedakan  menjadi 3 ( tiga ) kelompok berdasarkan sifatnya yaitu : (1) Government  to  Government (G2G)  yaitu penerapan  teknologi  dalam  konteks  hubungan antar institusi, (2) Government to Business (G2B) yaitu penerapan teknologi terkait pelayanan yang bersifat  profit,  (3) Government  to  consumers (G2C)  yaitu  penerapan  teknologi  terkait hubungan  dengan  pelanggan  (pelayanan  umum kepada masyarakat).
Pemanfaatan Tekniologi Dalam
Reformasi Borokrasi
Kondisi birokrasi saat ini menyedihkan cukup banyka  permasalahan  yang  menjadi  isu  publik seperti tigginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan,  rendahnya  kinerja  sumberdaya aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan (organisasi)  dan  ketatalaksanaan  (manajemen) pemerintahan,  rendahnya  kesejahteraan  Pegawai, sistem mutasi yang patron-klien, serta banyaknya peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  tidak sesuai  dengan  perkembangan  keadaan  dan tuntutan  pembangunan.  Keberadaan  sejumlah permasalahan  dalam  birokrasi  pemerintah  yang dari tahun ke tahun menjadi isu publik merupakan indikasi  dari  lemahnya  kinerja  reformasi birokrasi.  Hal  ini  tentu  saja  menimbulkan pengaruh  terhadap  kualitas  pelayanan  publik. Padahal  idealnya  reformasi  birokrasi  yang dilakukan  bertujuan  untuk  menciptakan good governance sehinggga  kesejahteraan  umum  pun dapat  tercapai  sesuai  dengan  amanat  UUDNRI 1945.
Permasalahan birokrasi juga dialami Kejaksaan  RI  sebagaimana  gambaran  masalah birokrasi  yang  dijelaskan  diatas,  oleh  karenanya perlu  jalan  keluar  dalam  mewujudkan good government yang  salah  satunya  dengan pemanfaatan  teknologi  informasi.  Adapun
beberapa  konsep  teknologi  informasi  yang  dapat diterapkan  pada  Kejaksaan  RI  yaitu  :  (1)  Sistem Penyusunan  Anggaran  Secara  Elektronik  ( E- Budgeting )  bahwa  dalam  penyusunan  anggaran dapat dikaji bersama antara  kejaksaan RI dengan menteri  keuangan  dengan  supervisi  bisa  dari KPK,  akademisi  mapun  masyarakat  guna menyusun  anggaran  yang  efesien  dan  efektif.  (2) Sistem  pembayaran  secara  elektronik  ( E- payment ),  untuk  mencegah  penyalahgunaan keuangan  maka  diperlukan  adanya  system pembayaran  secara  elektronik  dengan  tujuan menutup celah penyalahgunaan keuangan Negara. (3)  Sistem  informasi  manajemen  kinerja  secara elekronik ( E-Performance ) dimana setiap pegawai  diwajibkan  membuat  rencana  kerja  dan melaporkan  hasil  kerjanya  tiap  harinya  guna menilai  kinerja  suatu  pegawai  terkait  dengan system Reward  and  punishment .  (4)  sistem pengendalian  kegiatan  secara  elektronik  ( E- Controlling) bertujuan untuk mengawasi/ mengendalikan  setiap  kegiatan  yang  ada  pada kantor/bidang  masing-masing,  hal  ini  sesuai dengan asas een on ondeelbaar (Jaksa itu satu dan tak  terpisah-pisahkan)  sehingga  setiap  kegiatan harus  diketahui  pimpinan  sebagai  bentuk tanggungjawab  dan  pengawasan  terhadap  para bawahan. (5) E-Kepegawaian merupakan pemanfaatan  teknologi  dalam  hal  kepegawaian (mutasi, demosi maupun prestasi), E- Kepegawaian bersinkronisasi dengan E- Peformance terkait  prestasi  kerja  pegawai, dimana pegawai yang kinerjanya baik mendapatkan  penghargaan  dengan  mutasi  atau promosi  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi  sedangkan pegawai yang kinerjanya buruk dikenakan demosi sehingga pegawai dapat berlomba-lomba memberikan kinerja  yang baik. Disamping itu E- Kepegawaian  dapat  dipergunakan  sebagai  wadah lelang jabatan, dimana setiap jabatan yang kosong pada  tiap  eselonnya  dilelang  dan  diperebutkan dengan  penilaian  yang  adil  (melibatkan  unsur pimpinan,  akademisi  dan  masyarakat)  dalam melakukan  penilaian  sehingga  setiap  lelang menghasilkan ( output ) pegawai yang bener sesuai dengan  posisi  yang  dilelangkan  ( right  man  to right  place ),  (6)  E-Register,  untuk  mewujudkan tata  persuratan  yang  terdata  dengan  baik  (sistem data  base),  (7) Sistem  E-Surat/E-Disposisi merupakan  perwujudan  konsep  Interoperabilitas (Kesesuaian) yang menekankan pada kemampuan mesin  (Bank  Data)  dalam  berhubungan  dan berkomunikasi  antar  manusia  (dalam  konteks  ini antara  pimpinan  dengan  bawahan)  sehingga tercipta efesiensi dan efektivitas dalam pelayanan
Penegakan Hukum Dan Reformasi Birokrasi Berbasis Elektronik Pada Kejaksaan Republik Indonesia Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
yang diberikan oleh kejaksaan. Dengan adanya E- Surat/E-Disposisi tidak  lagi  ada  surat-surat  yang telat  ( expired )  dikarenakan  belum  terdisposisi oleh pimpinan.

## Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengakan Hukum
Penerapan  teknologi  pada  bidang  penegakam hukum  sesuai  dengan  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diatur dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  2015- 2019,  yang  menyebutkan  salah  satu  arah kebijakan  dan  strategi  dalam  peningkatan penegakan  hukum  yang  berkeadilan  adalah “pembangunan  sarana  dan  prasarana  yang berbasis  teknologi  termasuk  system  informasi manajemen  penanganan  perkara  pidana  yang terintegrasi,  transparan,  dan  akuntabel  sehingga mendorong  adanya  efisiensi  dan  transparansi dengan didukung system pengawasan internal dan eksternal sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum”.  Secara  khusus  terkait  pencegahan  dan pemberantasan  korupsi,  berdasarkan  Instruksi Presiden  Nomor  7  Tahun  2015  tentang  aksi pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  than 2015 diamanatkan kepada aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan RI : menciptakan/ menggunakan  system  data  base  penanganan perkara  berbasis  teknologi  infromasi  yang terintegrasi  antar  aparat  penegak  hukum (penegakan hukum terpadu).
Dalam  konteks  penegakan  hukum  (khususnya hukum  pidana)  konsep  sistem  kerja  Kejaksaan yang  berbasis  pada  teknologi  industry  4.0  yaitu mengoptimalkan  pada  sistem  data  base  dan jaringan internet. Bahwa sistem data base tersebut tidak  bersifat  mandiri  namun  bersifat  terpadu antar  aparat  penegak  hukum  (baik  kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga
Pemasyarakatan,  KPK,  BNN,  bahkan  Lembaga Advokat/Bantuan  Hukum).  Koordinasi  antar aparat  penegak  hukum  merupakan  wujud  sistem peradilan  pidana  ( criminal  justice  system ). Pemanfaatan  teknologi  terkait  sistem  peradilan pidana  dapat  diwujudkan  dengan  konsep electronic-criminal justice system (Sistem Peradilan Pidana berbasis elektronik/E-CJS) yaitu hubungan  antar  penegak  hukum  dalam  konteks sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan  suatu  proses  hubungan/komunikasi antar  aparat  penegak  hukum  dalam  konteks penerapan peraturan perundang-undangan
(khususnya  terkait  Hukum  Acara  Pidana). Hubungan  antar  aparat  penegak  hukum  dalam pelaksanaan  hukum  acara  pidana  dilaksanakan pada  koridor  waktu  yang  dibatasi  oleh  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP/Peraturan  Perundang- undangan  khusus  lainnya).  Untuk  memudahkan koordinasi  antar  aparat  penegak  hukum  maka peran  sistem  dan  internet  menunjang  efesiensi suatu  koordinasi.  Dimulai  dengan  penyerahan SPDP,  maka  E-CJS  dapat  dipadukan  dengan  E- Surat/E-Disposisi  yang  mana  surat  terkait penegakan  hukum  (hukum  acara  pidana)  seperti SPDP  masuk  dalam  koridor  sistem  E-CJS. Penyerahan  SPDP  melalui  jaringan  E-CJS/E- Disposisi/E-Surat  akan  terekam  dalam  data  base kepolisian  dan  kejaksaan,  sehingga  batas  waktu penyerahan  SPDP  oleh  sistem  akan  dideteksi apakah  melebih  7  ( tujuh )  hari,  apabila  melebihi batas waktu maka oleh sistem akan ditolak. Setiap infromasi  dalam  SPDP  akan  terekam  secara otomatis  dalam  E-Register  dan  E-Laporan (sehingga Register dan laporan akan terisi secara otomatis/ one click system /sekali input data semua akses  laporan,  register  terisi  otomatis).  Terkait Prapenuntutan  antara  penyidik  dan  penuntut umum  dapat  berkoordinasi  terkait  petunjuk  / kekurangan  dalam  berkas  perkara  secara  cepat sehingga  mencegah  terjadinya  bolak-balik perkara.  Bahkan  ketika  suatu  tindak  pidana dilaporkan/diadukan,  pihak  kepolisian  selaku penyidik  dapat  berkoordinasi  dengan  pihak kejaksaan selaku penuntut umum terkait alat bukti yang  dibutuhkan  untuk  pemberkasan  yang dilakukan  oleh  penyidik  (seperti  zaman  HIR, kepolisian  sebatas  menyediakan  alat  bukti  yang dibutuhkan  oleh  Penuntut  Umum  dalam  proses pembuktian  dipengadilan).  Koordinasi  sebelum berkas  diserahkan  tersebut  dituangkan  dalam format  berita  acara  koordinasi  antara  penyidik dan  penuntut  umum.  Terkait  permohonan  upaya paksa  (misal  ijin  penyitaan,  penggeledahan, penahanan)  dapat  dilaksanakan  dengan  cepat melalui  forum  E-CJS  tersebut.  Mekanisme pelimpahan adanya koordinasi dengan mahkamah agung,  dimana  dapat  mekanisme  Administrasi Perkara  di  Pengadilan  Secara  Elekronik. Terhadap  pelaksanaan  putusan  dan  eksekusi dibuatkan  aplikasi  koordinasi  dengan  pihak Rumah  tahanan  (RUTAN)  /Lapas  terkait pelaksanaan  penetapan  hakim,  pelaksanaan putusan  (eksekusi)  hal  ini  membantu  bagi  satuan kerja  yang  tidak  memiliki  RUTAN/LAPAS diwilayah  kerjanya.  Coba  bayangkan  berapa efesiensi  anggaran  yang  dapat  diwujudkan dengan  penerapan  konsep  Interoperabilitas
Penegakan Hukum Dan Reformasi Birokrasi Berbasis Elektronik Pada Kejaksaan Republik Indonesia Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
(Kesesuaian)  yang  menitiberatkan  pada  akses internet  dan  database.  Tidak  ada  batas  jarak  dan waktu  ketika  teknologi  mendukung  terciptanya pelayanan hukum yang prima. Hal ini merupakan perwujudan  asas  trilogi  peradilan  (cepat, sederhana dan biaya ringan).
Terhadap  proses  penanganan  perkara  Tindak Pidana khusus E-CJS bersifat khusus dikarenakan adanya tahapan penyidikan disidik oleh Penyidik Kejaksaan  sehingga  koordinasi  dengan  pihak lainnya  seperti  ahli  keuangan  Negara,  ahli kontruksi  dapat  dibuatkan  aplikasi  khusus, sehingga  dokumen-dokumen  sebagai  dasar  ahli memberikan  keahliannya  dapat  diberikan  secara cepat  dan  lengkap.  Terhadap  perkara  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  proses penanganan  perkara  dari  penerimaan  SPDP (pidum)  atau  penerimaan  laporan  masyarakat (Pidsus)  hingga  pelaksanaan  putusan  (eksekusi) yang terekam dalam data base dapat dibuka untuk umum  sebagai  informasi  terbuka.  Sehingga masyarakat dapat mengevaluasi penanganan suatu perkara.
Disamping konsep E-CJS, konsep Bank Data / Data  Base  sumber  hukum  dapat  diaplikasikan dalam  penegakan  hukum  terkait  kinerja  Jaksa dalam  penanganan  perkara  baik  pidana  maupun perdata.  Sampai  dengan  sekarang  Kejaksaan masih minim Bank data / data base terkait sumber hukum  baik  regulasi,  yurisprudensi,  doktrin, traktat,  konvensi  internasional,  maupun  sumber hukum lainnya sebagai bahan referensi para jaksa dalam penanganan perkara. Bahkan Kejaksaan RI kalah  dengan  pemerintah  daerah  yang  telah memiliki  Jaringan  Dokumen  Informasi  Hukum (JDIH)  sebagai  sumber  informasi  hukum. Mengingat  peraturan  perundang-undangan  kita yang terus berkembang begitu pula perkembangan  putusan-putusan  peradilan  baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi yang  mana  seorang  penegak  hukum  (khususnya jaksa)  wajib  mengetahui  hukum,  hal  ini  penting terkait  penerapan  pasal  dalam  dakwaan,  replik, duplik,  tuntutan  yang  dibutuhkan  pengetahuan yang  luas.  Dengan  adanya  system  data  base, seorang  jaksa  dimudahkan  pengaplikasian  suatu peraturan,  yurisprudensi  maupun  teori/doktrin ilmu  hukum,  cukup  dengan  mengklik  kata  kunci tertentu, data-data terkait hal tersebut muncul dan menjadi  bahan  ( resource )  bagi  seorang  jaksa dalam  aplikasi  hukumnya,  system  ini  mirip aplikasi mendeley atau Microsoft  acces  (office 365 ) . Dengan  adanya  inovasi  tersebut  maka pelayanan hukum yang diberikan maksimal, tidak
lagi dikenal adanya berita “jaksa salah penerapan pasal”.
Untuk bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sama  seperti  bidang  pidana  dimana  konteks koordinasi  antar  pemohon  dan  Kejaksaan  RI dapat  menggunakan  sarana  teknologi  elektronik. Dimana tiap tata laksana bidang Perdata dan Tata Usaha  Negara  baik  penegakan  hukum,  bantuan hukum,pelayanan  hukum,  pertimbangan  hukum atau tindakan  lainnya dapat menggunakan sistem data  base  dan  komunikasi  via  internet.  Khusus pelayanan  hukum  berupa  bentuk  konsultasi, pendapat  hukum  dan  informasi  dapat  dibentuk aplikasi  konsultasi  datun  berbasis  android, bentuknya menyerupai aplikasi Quora .
Untuk  bidang  intelijen,  program  TP4 merupakan  primadona  dalam  pengawal  suatu kegiatan/proyek  sehingga  proses  pengawalan tersebut  harus  tersistem  dengan  baik.  Bahan- Bahan  kajian  pengawalan  dapat  diperoleh  dari sistem data base kejaksaa RI terkait materi-materi yang  dibuatkan  sebagai  bahan  pertimbangan ataupun  kertas  kerja.  Terkait  pengawasan  barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan  atau  penodaan  agama  dibuatkan sistem  pendataan  yang  bersifat  online  sehingga laporan ataupun data-data yang ada dapat terekam dalam  data  base  kejaksaan.  Penelitian  dan pengembangan  hukum  serta  statistic  criminal dibuatkan  berdasarkan  pada  analisa  bank  data (data  base)  yang  ada.  Terkait  peran  intelijen penegakan  hukum  yang  berkaitan  tidak  hanya pada aspek hukum namun juga epoleksosbudhankam  maka  diperlukan  suatu sistem  penyaring  data  dan  pembuat  kebijakan. Konsep  keputusan  mandiri,  merupakan  konsep teknologi  industri  4.0  yang  terasa  sulit  untuk diterapkan  pada  instansi  kejaksaan  yang menganut sistem centralistic ( jaksa satu dan tidak terpisahkan )  dan  berjenjang.  Konsep  teknologi yang  memudahkan  bagi  manusia  dalam mengambil  keputusan  berdasarkan  analisa  yang ada  pada  database.  Konsep  ini  sebenarnya  baik, yaitu mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan  dalam  mengambil  suatu  kebijakan. Keputusan  mandiri  ini  memberikan  batasan dalam  sistem  untuk  mencegah  pelaksana kebijakan mengambil kebijakan diluar dari sistem yang ada.
Semua bentuk aplikasi yang berbasis teknologi elektronik merupakan amanat reformasi birokrasi dan  transparansi  informasi  publik.  Peran masyarakat  dalam  pelibatan  reformasi  birokrasi
Penegakan Hukum Dan Reformasi Birokrasi Berbasis Elektronik Pada Kejaksaan Republik Indonesia Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
merupakan  wujud chech  and  balance dimana masyarakat  yang  menilai  kinerja  suatu  instansi. Dengan  keterbukaan  informasi,  maka  data  / informasi  yang  diperoleh  dapat  dijadikan  bahan kajian  untuk  evaluasi  dan  pengembangan  sistem yang lebih baik.

## IV. SIMPULAN
Kemajuan  teknologi  yang  telah  sampai  pada industry  4.0  mendorong  kejaksaan  RI  untuk menyesuaikan  perkembangan  teknologi  dengan sistem  kerja  yang  ada.  Teknologi  dapat dipergunakan  dalam  menunjang  pelaksanaan tugas  dan  fungsi  kejaksaan.  Reformasi  birokrasi kejaksaan  RI  melalui  pemanfaatan  teknologi dapat  diterapkan  dengan  penggunaan  aplikasi berupa  E-Budgeting,  E-Payment,  E-Performance, E-Controliing,  E-Kepegawaian,  E-Register,  E- Surat/Disposisi.  Sedangkan  dalam  penegakan hukum  pidana  dapat  dibuatkan  sistem  koordinasi terpadu (E-CJS), pada bidang datum dan intelijen tiap-tiap  tugas  dan  fungsi  dapat  memanfaatkan teknologi elektronik. Bahwa pemanfaatan teknologi elektroni disamping untuk efesiensi dan efektivitas  tenaga  dan  waktu  juga  mendorong peran  masyarakat  sebagai  media  control  dalam menilai  kinerja  Kejaksaa  RI  untuk  mencegah penyelewangan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Korupsi  Than 2015
Idris,  A.  (2017).  Bingkai  Reformasi  Birokrasi
Indonesia. Jurnal Paradigma , 2 (3), 352–357. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2015  Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
Rustan,  A.,  &  Kusumaningrum,  M.  (2017).  Efek Reformasi  Birokrasi  Terhadap  Kemajuan Ekonomi Daerah. Jurnal Borneo Administrator ,
12 (2),  191–210.  Https://Doi.Org/10.24258/ Jba.V12i2.240
Samin,  R.  (2011). Reformasi  Birokrasi . Jurmal  Fisip
Umrah (Vol. 02).
Suwandoko. (2014). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dalam  Rangka  Meningkatkan  Pajak  Di  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Unnes Law Journal , 3 (2), 9–23.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004  Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia (Selanjutnya Disebut Uu Kejaksaan Ri).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.
Yadiman, H. (2013). Reformasi Hukum Dan Birokrasi. Langlangbuana Jurnal Ilmiah .
Penegakan Hukum Dan Reformasi Birokrasi Berbasis Elektronik Pada Kejaksaan Republik Indonesia Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved