Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Agustus 2013 VOL. XIV NO. 1, 24-42

## MENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

## Nurdin Mansur
Dosen Tetap pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

## Abstract
Administration has a wider meaning  than management, for management is the core of administration.  Educational  management  is  a  systematic  and  comprehensive  process  of cooperation to reach the goals of national education. Through educational management, everything related to the management process of education is done to achieve the goal of organization  either  for  short,  mid,  or  long  term  goals.  School  based  management  has several characteristics to empower many things, such as: small group formation, transfer of responsibility, leader made of participant, teacher as a facilitator, a democratic process and  flexible  relationship.  Everything  in  school-  based  management  is  decided  based  on mutual understanding among the equal participant through a democratic way. Through school-based  management  it  is  hoped  that  headmasters,  teachers,  administrative  staffs and  also  society  can  implement  the  education  based  on  the  era  development  and characteristic of the environment as well as the demand of global education.

## Abstrak
Administrasi  memiliki  pengertian  yang  lebih  luas  dari  pada  manajemen,  karena manajemen  merupakan  inti  dari  administras.  Manajemen  pendidikan  adalah  suatu proses kerjasama yang sistematik, sistemik dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan  pendidikan  nasional.  Melalui  manajemen  pendidikan  itu,  segala  sesuatu  yang berkenaan  dengan  pengelolaan  proses  pendidikan  untuk  mencapai  tujuan  suatu organisasi  dalam  tujuan  jangka  pendek,  menengah,  dan  tujuan  jangka  panjang. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)  yang memiliki karakteristik pemberdayaan dalam berbagai hal, seperti: (1) Penyusunan kelompok kecil. (2) Pengalihan tanggung jawab. (3) Pimpinan oleh para partisipan. (4) Guru sebagai fasilitator. (5) Proses bersifat demokratis dan  hubungan  kinerja  yang luwes.  Segala  sesuatu  dalam  Manajemen Berbasis  Sekolah (MBS)  dirundingkan bersama dalam kedudukan yang sederajat dan diputuskan melalui jalan  demokratis.Maka  melalui  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)    diharapkan  para kepala sekolah, guru dan personalia serta masyarakat mampu melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan zaman, karakteristik lingkungan dan tuntutan dunia  pendidikan global.
Kata Kunci : Penerapan MBS, dan Peningkatan Mutu

## PENDAHULUAN
Bahwa  istilah  manajemen  sekolah  sering  disandingkan  dengan  istilah administrasi  sekolah.  Berkaitan  dengan  itu,  terdapat  tiga  pandangan  berbeda: pertama,  pengertian  administrasi  lebih  luas  daripada  manajemen,  karena manajemen  merupakan  inti  dari  administrasi;  kedua,  melihat  manajemen  lebih luas  daripada  adminintrasi,  dan  ketiga,  menyatakan  bahwa  manajemen  identik dengan  adminitrasi.  Maka  dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  manajemen memiliki pengertian yang sama dengan kata administrasi (pengelolaan).
Pada  hakikatnya,  manajemen  pendidikan  adalah  suatu  proses  kerjasama yang  sistematik,  sistemik  dan  komprehensif  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan pendidikan  nasional.  Manajemen  pendidikan  juga  merupakan  segala  sesuatu yang  berkenaan  dengan  pengelolaan  proses  pendidikan  untuk  mencapai  tujuan yang  telah  ditetapkan,  baik  tujuan  jangka  pendek,  menengah,  maupun  tujuan jangka panjang. 1

## Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Menurut  Tim  Dosen  Administrasi  Pendidikan  Universitas  Pendidikan Indonesia,  Bandung  (publikasi  tahun  2009)  bahwa  manajeman  merupakan komponen  integral  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  proses  pendidikan  secara keseluruhan.  Karenanya  tanpa  manajemen  tidak  mungkin  tujuan  pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien. Konsep tersebut berlaku di sekolah yang memerlukan manajemen yang efektif dan efisien. Dalam  kerangka inilah  tumbuh  kesadaran  akan  pentingnya  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS) yang  memberikan  kewenangan  penuh  kepada  sekolah  dan  guru  dalam mengelola/mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi,  mengawasi,  mempertanggung  jawabkan,  dan  memimpin sumber  daya  manusia  dan  barang-barang  untuk  membantu  pelaksanaan pembelajaran  yang  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Manajemen Berbasis  Sekolah  (MBS)    juga  perlu  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  minat peserta didik,  guru-guru,  serta  kebutuhan masyarakat setempat. Maka untuk  itu, perlu dipahami bahwa fungsi pokok manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan,
1 Tim  Dosen  Administrasi  Pendidikan  UPI, Manajemen  Pendidikan, Bandung:  Alfabeta, 2009, hal. 27-29.
pengawasan,  dan  pembinaan.  Kemudian  dalam  prakteknya  keempat  fungsi tersebut merupakan suatu proses yang berkesinambungan.
Dalam kaitannya dengan keempat fungsi pokok manajemen tersebut dapat dijelaskan  sebagai  berikut:  (1)  Perencanaan  adalah  proses  yang  sistematis  dalam pengambilan  keputusan  tentang  tindakan  yang  akan  dilakukan  pada  waktu  yang akan  datang.  Perencanaan  juga  merupakan  kumpulan  kebijakan  yang  secara sistematik disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja. Dalam perencanaan terkandung makna pemahaman terhadap apa yang telah dikerjakan, permasalahan  yang  dihadapi  dan  alternatif  pemecahannya,  serta  untuk melaksanakan  prioritas  kegiatan  yang  telah  ditentutan  secara  proporsional. Perencanaan  program  pendidikan  sedikitnya  memilki  dua  fungsi  utama,  yaitu: (a)perencanaan  merupakan  upaya  sistematis  yang  menggambarkan  penyusunan rangkaian  tindakan  yang  akan  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  atau lembaga  degan  mempertimbangkan  sumber-sumber  yang  dapat  disediakan,  dan (b)  perencanaan  merupakan  kegiatan  untuk  mengarahkan  atau  menggunakan sumber-sumber  yang  terbatas  secara  efisien  dan  efektif  untuk  mencapai  tujuan yang  telah  ditetapkan,  (2)  Pelaksanaan  adalah  kegiatan  untuk  merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Rencana yang telah disusun akan memiliki nilai jika dilaksanakan dengan efektif  dan  efisien.  Dalam  pelaksanaan,  setiap  organisasi  harus  memiliki kekuatan  yang  mantap  dan  meyakinkan  sebab  jika  tidak  kuat,  maka  proses pendidikan seperti yang diinginkan sulit terealisasi, (3) Pengawasan adalah upaya untuk mengamati secara  sistematis dan  berkesinambungan;  merekam,  memberi penjelasan, petunjuk, pembinaan dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat serta  memperbaiki  kesalahan.  Pengawasan  juga  murupakan  kunci  keberhasilan dalam  keseluruhan  proses  manajemen,  perlu  dilihat  secara  komprehensif, terpadu dan tidak terbatas pada hal-hal tertentu, (4) Pembinaan adalah rangkaian upaya  pengendalian  secara  profesional  semua  unsur  organisasi  agar  berfungsi sebagaimana,  mestinya  sehingga  rencana  untuk  mencapai  tujuan  dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Pelaksanaan manajemen sekolah yang efektif dan  efisien  menuntut  dilaksanakannya  keempat  fungsi  pokok  manajemen tersebut  secara  terpadu  dan  terintegrasi  dalam  pengelolaan  bidang-bidang kegiatan  manajemen  pendidikan.  Adanya  penerapan  manajemen  sekolah  yang
efektif  dan  efisien  tersebut,  diharapkan  dapat  memberikan  konstribusi  terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Fattah  (publikasi  tahun  2000)  mengatakan  bahwa  tugas  dalam peningkatan  kualitas pendidikan  bukanlah tugas yang ringan  karena tidak  hanya berkaitan dengan permasalahan teknis,  tetapi juga mancakup berbagai persoalan yang  sangat  rumit  dan  kompleks,  baik  yang  menyangkut  perencanaan, pendanaan,  maupun  efisiensi  dan  efektivitas  penyelengaraan  sistem  sekolah. Peningkatan  kualitas  pendidikan  juga  menuntut  manajemen  pendidikan  yang lebih  baik.  Sayangnya,  selama  ini  aspek  manajemen  pendidikan  pada  berbagai tingkat dan satuan pendidikan belum mendapat perhatian yang serius komponen sistem  pendidikan  kurang  berfungsi  dengan  baik.  Lemahnya  manajemen pendidikan juga memberikan dampak terhadap efisiensi internal pendidikan yang terlihat dari jumlah peserta didik yang mengulang kelas dan putus sekolah. 2
Departemen  Pendidikan  Nasional  (publikasi  tahun  2001)  mengatakan bahwa manajemen pendidikan merupakan alternatif strategi untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan.  Maka  dengan  demikian  dapat  dipahami bahwa  manajemen  sekolah  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi kualitas  pendidikan.  Manajemen  sekolah  secara  langsung  akan  mempengaruhi dan  menentukan  efektif  tidaknya  kurikulum,  berbagai  peralatan  belajar,  waktu mengajar  dan  proses  pembelajaran.  Dengan  demikian,  upaya  peningkatan kualitas  pendidikan  harus  dimulai  dengan  pembelajaran  manajemen  sekolah,  di samping peningkatan kualitas guru dan pengembangan sumber daya belajar. 3
Malayu  mengungkapkan  bahwa  dalam  manajemen  pendidikan  terdapat dua  mekanisme  pengaturan,  yaitu:  (1)  Sistem  sentralisasi  adalah  segala  sesuatu yang  berkenaan  dengan  penyelenggaraan  pendidikan  diatur  secara  ketat  oleh pemerintah  pusat,  dan  (2)  Sistem  desentralisasi  adalah  wewenang  pengaturan tersebut  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah.  Kedua  sistem  tersebut  dalam prakteknya tidak berlaku secara ekstrem, tetapi merupakan bentuk kontinum, dan dengan  pembagian  tugas  dan  wewenang  antara  pemerintah  pusat  dan
2 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hal. 67
3 Depdiknas, Konsep dan Pelaksanaan dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Jakarta: Depdiknas, 2001, hal. 15
pemerintah daerah (lokal). 4 Hal ini juga berlaku dalam manajemen pendidikan di Indonesia,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  bahwa  pendidikan  nasional  diatur  secara  terpusat (sentralisasi),  namun  penyelenggaraan  satuan  dan  kegiatan  pendidikan dilaksanakan  secara ticlak terpusat  (desentralisasi). Hal tersebut cukup  beralasan karena  masing-masing  mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan  sehingga  untuk memperoleh  manfaat  yang  sebesar-besarnya  dan  mengurangi  segi-segi  negatif, pengelolaan  pendidikan  tersebut  memaksudkan  sistem  sentralisasi  dan desentralisasi. 5
Sistem pengaturan yang sentralistik ditujukan untuk menjamin integritas, keturunan,  kesatuan,  dan  persatuan  bangsa.  Tilaar  (publikasi  tahun  2000) mengemukakan  bahwa  pendekatan  sentralistik  mempunyai  posisi  yang  sangat strategic  dalam  pengembangan  kehidupan  serta  kohesi  nasional  karena    peserta didiknya  adalah  kelompok  umur  yang  secara  pedagogik  sangat  peka  terhadap pembentukan  kepribadian.  Dalam  jenjang  pendidikan  inilah  dapat  diletakkan dasar-dasar  yang  kokoh  bagi  ketahanan  nasional,  apresiasi  kebudayaan  nasional dan  daerah,  serta  nilai-nilai  patriotisme  dan  cinta  tanah  air  sebagai  negara kesatuan.  Dalam  pelaksanaan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS),    pendekatan sentralistik  masih  diperlukan,  terutama  untuk  menentukan  kurikulum pendidikan nasional dan menetapkan anggaran agar dapat dicapai kesamaan dan pemerataan standar pendidikan di seluruh wilayah tanah air. 6
Menurut  Mulyasa  (publikasi  tahun  2002),  desentralisasi  pengelolaan sekolah perlu diletakkan dalam rangka mengisi kebhinekaan dalam wadah negara kesatuan  yang  dijiwai  oleh  rasa  persatuan  dan  kesatuan  bangsa;  bukan berdasarkan  kepentingan  kelompok  dan  daerah  secara  sempit.  Pelaksanaan desentralisasi  dalam  pengelolaan  sekolah  memerlukan  kesiapan  berbagai perangkat  pendukung  di  daerah.  Sedikitnya  terdapat  empat  hal  yang  harus dipersiapkan  agar  pelaksanaan  desentralisasi  berhasil,  yaitu  (1)  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  desentralisasi  pendidikan  dari  tingkat daerah,  provinsi  sampai  tingkat  kelembagaan;  (2)  pembinaan  kemampuan
4 Hasibuan  Malayu. Manajemen  Dasar,  Pengertian  dan  Masalah .  Jakarta:  Bumi  Aksara, 2003, hal. 46.
5 Depdiknas, Undang-UndangNomor  20  Tahun  2003  Sistem  Pendidikan  Nasional, Jakarta: Depdiknas, 2003, hal. 12.
6 H. A. R. Tilaar, Revormasi Pendidikan Nasional, Jakarta: Grasindo, 2000, hal. 22.
daerah;  (3)  pembentukan  perencanaan  unit  yang  bertanggung  jawab  untuk menyusun  perencanaan  pendidikan,  dan  (4)  perangkat  sosial,  kesiapan masyarakat  setempat  untuk  menerima  dan  menerima  dan  membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan desentralisasi tersebut. 7
Maka dengan demikian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memerlukan upaya-upaya  penyatupaduan  atau  penyelenggaraan  sehingga  pelaksanaan pengaturan  berbagai  komponen  sekolah  tidak  tumpang  tindih,  berbenturan, saling  melempar  tugas  dan  tanggung  jawab.  Dengan  begitu,  tujuan  yang  telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif.
Istilah  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)    merupakan  terjemahan  dari school-based  management .  Istilah  ini  pertama  kali  muncul  di  Amerika  Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan  perkembangan  masyarakat  setempat.  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS) merupakan  paradigma  baru  pendidikan,  yang  memberikan  otonomi  luas,  pada tingkat  sekolah  (partisipasi  masyarakat)  dalam  kerangka  kebijaksanaan pendidikan  nasional.  Otonomi  diberikan  agar  sekolah  leluasa  mengelola  sumber daya  dan  sumber  dana  dengan  mengalokasikannya  sesuai  dengan  prioritas kebutuhan,  serta  lebih  tanggap  terhadap  kebutuhan  setemapat.  Partisipasi (pelibatan)  masyarakat  dimaksudkan  agar  mereka  lebih  memahami,  membantu dan  mengontrol  pengelolaan  pendidikan.  Dalam  itu,  kebijakan  nasional  yang menjadi  prioritas  pemerintah  harus  pula  dilakukan  oleh  sekolah.  Pada  sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS),  sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.
Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)    merupakan  salah  satu  wujud  darn reformasi  pendidikan,  yang  menawarkan  kepada  sekolah  untuk  menyediakan pendidikan  yang  lebih  dan  memadai  bagi  para  peserta  didik.  Otonomi  dalam manajemen  merupakan  potensi  bagi  sekolah  untuk  meningkatkan  kinerja  para staf,  menawarkan  partisipasi  langsung  kelompok-kelompok  yang  terkait,  dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Sejalan dengan jiwa
7 E.  Mulyasa, Manajemen  Berbasis  Sekolah  Konsep,  Strategi  dan  Implementasi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 23.
dan semangat desentralisasi dalam bidang pendidikan, kewenangan sekolah jugs berperan  dalam  menampung  konsensus  umum  yang  meyakini  bahwa  sedapat mungkin  keputusan  seharusnya  dibuat  oleh  mereka  yang  memiliki  akses  paling baik terhadap informasi setempat, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan,  dan  yang  terkena  akibat  dari  kebijakan  tersebut.  Hal  yang  demikian seperti  berikut  ini:  (1)  Kebijaksanaan  dan  kewenangan  sekolah  membawa pengaruh  langsung  kepada  peserta  didik,  orang  tua,  dan  guru,  (2)  Bertujuan bagaimana  memanfaatkan  sumber  daya  local,  (3)  Efektif  dalam  melakukan pembinaan  peserta  didik  seperti  kehadiran,  hasil  belajar,  tingkat  pengulangan, tingkat  putus  sekolah,  moral,  guru  dan  iklim  sekolah,  dan  (4)  Adanya  perhatian bersama-sama  untuk  mengambil  keputusan,  memberdayakan  guru,  manajemen sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubahan perencanaan. 8
Maka  oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaannya  di  Indonesia,  perlu ditekankan  bahwa  kita  tidak  harus  meniru  persis  model-model  Manajemen Berbasis  Sekolah  (MBS)    dari  negara  lain.  Sebaliknya  Indonesia  akan  bejalar banyak  dari  pengalaman  penerapan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)    di negara lain, kemudian memodifikasi, merumuskan dan menyusun model dengan mempertimbangkan berbagai kondisi setempat seperti sejarah, geografi, struktur masyarakat, dan pengalaman pribadi di bidang pengelolaan pendidikan yang telah dan yang sedang berjalan.
Mulyasa (publikasi tahun 2002) menjelaskan bahwa  berbagai keuntungan dari  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)    di  lembaga  pendidikan,  yaitu:  (a) Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)    merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah untuk  mencapai  keunggulan  masyarakat  bangsa  dalam  penguasaan  ilmu  dan teknologi.  Hal  tersebut  diharapkan  dapat  dijadikan  landasan  dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan.Bahwa  Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang ditandai dengan otonomi  sekolah  dan  pelibatan  masyarakat  merupakan  respon  pemerintah terhadap  gejala-gejala  yang  muncul  di  masyarakat,  bertujuan  untuk meningkatkan  efisiensi,  mutu,  dan  pemerataan  pendidikan.  Peningkatan efisiensi,  antara  lain,  diperoleh  melalui  keleluasaan  mengelola  sumber  daya
8 Nanang  Fattah, Ekonomi  dan  Pembinyaan  Pendidikan, Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2000, hal.38.
partisipasi  masyarakat  dan  penyederhanaan  birokrasi.  Sementara  peningkatan mutu dapat diperoleh, antara lain, melalui pertisipasi orang tua terhadap sekolah fleksibilitas  pengelolaan  sekolah  dan  kelas,  peningkatan  profesionalisme  guru dan  kepala  sekolah,  berlakunya,  sistem  insentif  serta  disinsentif.  Peningkatan pemerataan  antara  lain  diperoleh  melalui  peningkatan  pertisipasi  masyarakat yang  mungkin  pemerintah  lebih  berkonsentrasi pada  kelompok tertentu.  Hal ini memungkinkan karena pada sebagian masyarakat tumbuh rasa kepemilikan yang tinggi  terhadap  sekolah,  dan  (b)  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS) memberikan  kebebasan  dan  kekuasaan  yang  besar  pada  sekolah,  disertai seperangkat  tanggung  jawab.  Dengan  adanya  otonomi  yang  memberikan tanggung  jawab  pengelolaan  sumber  daya  dan  pengembangan  strategi Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)    sesuai  dengan  kondisi  setempat,  sekolah dapat  lebih  meningkatkan  kesejahteraan  guru  sehingga  dapat  lebih berkonsentrasi  pada  tugas.  Keleluasaan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  dalam menyertakan  masyarakat  untuk  berpartisipasi,  mendorong  profesionalisme kepala  sekolah.  Dengan  diberikannya  kesempatan  kepada  sekolah  untuk menyusun  kurikulum,  guru  didorong  untuk  berinovasi,  dengan  melakukan berbagai  eksperimen  di  lingkungan  sekolahnya.  Dengan  demikian,  Manajemen Berbasis  Sekolah  (MBS)    mendorong  profesionalisme  guru  dan  kepala  sekolah sebagai  pemimpin  pendidikan  di  sekolah.  Melalui  penyusunan  kurikulum  yang efektif,  tanggap  dan  menjamin  layanan  pendidikan  sesuai  dengan  tuntutan peserta didik dan masyarakat sekolah. Prestasi peserta didik dapat dimaksimalkan melalui  peningkatan  partisipasi  orang  tua  misalnya,  orang  tua  dapat  mengawasi langsung prsoes belajar anaknya.
Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)    menekankan  keterlibatan  maksimal berbagai  pihak,  seperti  pada  sekolah-sekolah  swasta,  sehingga  menjamin partisipasi staf, orang tua, peserta didik, dan masyarakat yang lebih leluasa dalam perumusan-perumusan keputusan tentang pendidikan. Kesempatan berpartisipasi  tersebut  dapat  meningkatkan  komitmen  mereka  terhadap  sekolah. Selanjutnya,  aspek-aspek  tersebut  pada  akhirnya  akan  mendukung  efektivitas dalam  pencapaian  tujuan  sekolah.  Adanya  kontrol  dari  masyarakat  dan monitoring  dari  pemerintah,  pengelolaan  sekolah  menjadi  lebih  akuntabel, transparan,  egaliter,  dan  demokratis,  serta  menghapuskan  monopoli  dalam
pengelolaan  pendidikan.  Untuk  kepentingan  tersebut  diperlukan  kesiapan pengelola  pada  berbagai  level  untuk  melakukan  perannya  sesuai  dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. 9
Mulyasa  (publikasi  tahun  2002)  mengatakan  ada  beberapa  faktor  yang perlu  diperhatikan  sehubungan  dengan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS). Berbagai  faktor  tersebut  seperti  adalah:  (1)  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS) yang  menawarkan  keleluasan  pengelolaan  sekolah  memiliki  potensi  yang  besar dalam  menciptakan  kepala  sekolah,  guru,  dan  pengelola  sistem  pendidikan profesional.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaannya  perlu  disertai  seperangkat kewajiban, serta monitoring dan tuntutan pertanggungjawaban yang relatif tinggi, untuk  menjamin  bahwa  sekolah  selain  memiliki  otonomi  juga  mempunyai kewajiban  melaksanakan  kebijakan  pemerintah  dan  memenuhi  harapan masyarakat  sekolah.  Dengan  demikian,  sekolah  dituntut  mampu  menampilkan pengelolaan  sumber  daya  secara  transparan,  demokratis,  tanpa  monopoli,  dan bertanggung jawab baik terhadap masyarakat maupun pemerintah, dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap peserta didik, (2) Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan nasional berhak merumuskan kebijakan-kebijakan yang  menjadi  prioritas  nasional  terutama  yang  berkaitan  dengan  program peningkatan melek huruf dan angka, efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Dalam  hal-hal  tersebut,  sekolah  tidak  diperbolehkan  untuk  berjalan  sendiri dengan  mengabaikan  kebijakan  dan  standar  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah yang dipilih secara demokratis. 10
Agar  prioritas  pemerintah  dilaksanakan  oleh  sekolah  dan  semua  aktivitas sekolah  ditujukan  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  peserta  didik  sehingga dapat belajar dengan baik, pemerintah perlu merumuskan seperangkat pedoman umum  tentang  pelaksanaan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS).    Pedoman- pedoman tersebut, terutama dutujukan untuk menjamin bahwa hasil pendidikan ( student  outcome )  terevaluasi  dengan  baik,  kebijakan-kebijakan  pemerintah dilaksanakan  secara  efektif,  sekolah  dioperasikan  dalam  kerangka  yang  disetujui pemerintah,dan  anggaran  dibelanjakan  sesuai  dengan  tujuan,  (3)  Manajemen Berbasis  Sekolah  (MBS)    menuntut  dukungan  tenaga  kerja  yang  terampil  dan berkualitaas  untuk  membangkitkan  motivasi  kerja  yang  lebih  produktif  dan memberdayakan  otoritas  daerah  setempat,  serta  mengefisienkan  sistem  dan
9 E.  Mulyasa, Manajemen  Berbasis  Sekolah  Konsep,  Strategi  dan  Implementasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 45.
10 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah…, hal. 52.
menghilangkan  birokrasi  yang  tumpang  tindih.  Untuk  kepentingan  tersebut, diperlukan  partisipasi  masyarakat,  dan  hal  ini  merupakan  salah  satu  aspek penting  dalam  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS).    Melalui  dewan  sekolah, orang  tua  dan  masyarakat  dapat  berpartisipasi  dalam  pembuatan  berbagai keputusan.  Dengan  demikian,  masyarakat  dapat  lebih  memahami,  serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk kegiatan belajar- mengajar.  Besarnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  sekolah  tersebut, mungkin  dapat  menimbulkan  rancunya  kepentingan  antara  sekolah,  orang  tua dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah perlu merumuskan bentuk partisipasi (pembagian  tugas)  setiap  unsur  secara  jelas  dan  tegas,  dan  (4)  Manajemen Berbasis  Sekolah  (MBS)  menuntut  perubahan-perubahan  tingkah  laku  kepala sekolah,  guru,  dan  tenaga  administrasi  dalam  mengoperasikan  sekolah. Pelaksanaan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)    berpotensi  meningkatkan gesekan peranan yang bersifat profesional dan manajerial.
Untuk  memenuhi  persyaratan  pelaksanaan  pelaksanaan  Manajemen Berbasis  Sekolah,  kepala sekolah, guru,  dan tenaga, administrasi  harus memiliki kedua  sifat  tersebut,  yaitu  profesional  dan  manajerial.  Mereka  harus  memiliki pengetahuan  yang  dalam  tentang  peserta  didik  dan  prinsip-prinsip  pendidikan untuk  menjamin  bahwa  segala  keputusan  penting  yang  dibuat  oleh  sekolah, didasarkan  atas  pertimbangan-pertimbangan  pendidikan.  Kepala  sekolah khususnya,  perlu  mempelajari  dengan  teliti,  baik  kebijakan  dan  prioritas pemerintah  maupun  prioritas  sekolah  sendiri.  Dalam  kaitannya  dengan  hal  di atas,  maka  Kepala  Sekolah/Madrasah , harus:  (a)  Memiliki  kemampuan  untuk berkolaborasi  dengan  guru  dan  masyarakat  sekitar  sekolah,  (b)  Memiliki pemahaman dan wawasan yang luas tentang teori pendidikan dan pembelajaran, (c) Memiliki  kemampuan dan keterampilan untuk menganalisis situasi  sekarang berdasarkan apa yang seharusnya serta mampu memperkirakan kejadian di masa depan  berdasarkan  situasi  sekarang,  (d)  Memiliki  kemauan  dan  kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang berkaitan dengan efektivitas pendidikan  di  sekolah,  dan  (e)  Mampu  memanfaatkan  berbagai  peluang, menjadikan  tantangan  sebagai  peluang,  serta  mengkonseptualkan  cara  baru untuk perubahan. 11
Untuk itu, pemahaman terhadap sifat profesional dan manajerial tersebut sangat penting agar peningkatan  efisiensi,  mutu dan pemerataan  serta supervise
11 Nurkholis, Manajemen  Berbasis  sekolah:  Teori,  Model  dan  Aplikasi (Jakarta:  Grasindo. 2003), hal. 19.
dan  menitoring  yang  direncanakan  sekolah  betul-betul  untuk  mencapai  tujuan pendidikan sesuai dengan kerangka kebijakan pemerintah dan tujuan sekolah.
Dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS),  pemerintah harus menjamin bahwa  semua  unsur  penting  tenaga  kependidikan  menerima  pengembangan profesi  yang  diperlukan  untuk  mengelola  sekolah  secara  efektif.  Agar  sekolah dapat mengambil manfaat yang ditawarkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), perlu dikembangkan adanya pusat pengembangan profesi, yang berfungsi sebagai penyediaan  jasa  pelatihan  bagi  tenaga  kependidikan  untuk  Manajemen  Berbasis Sekolah  (MBS).    Selain  itu,  penting  untuk  dicatat  bahwa  sebaiknya  sekolah  dan masyarakat  perlu  dilibatkan  dalam  proses  menunggu,  tetapi  melibatkan  diri dalam  diskusi  tentang  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)    dan  berinisiatif untuk menyelenggarakan pelatihan tentang aspek-aspek yang terkait.
Orgnisasi Sekolah Proses Pembelajaran Sumber Daya Manusia Sumber Daya dan Administrasi Menyediakan manajemen organisasi kepemimpinan trasformasional dalam mencapai tujuan sekolah Meningkatkan Kualitas belajar siswa Memberdayakan Staf dan menempatkan personel yang dapat melayani kepeduan semua siswa Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan Menyusun Rencana sekolah dan merumuskan kebijakan untuk sekolahnya sendiri Mengembangkan Kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat sekolah Memilih staf yang memiliki wawasan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Mengelola dana Sekolah Mengelola kegiatan operasional sekolah Menyelenggara- kan pengajaran efektif Menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf Menyediakan dukungan administratif Menjamin adanya Komunikasi yang efektifantara sekolah/ dan masyarakat terkait (school community) Menyediakan program pengembangan yang dipedukan siswa Menjamin kesejahteraan staf dan siswa Mengelola dan memelihara gedung dan sarana lainnya
Menjamin akan terpeliharanya sekolah yang
bertanggung jawab (akuntabel kepada masyarakat dan pemerintah) Program pengembangan yang diperlujan siswa Kesejahteraan staf dan siswa Memelihara gedung dan sarana lainnya Tabel. 1. Ciri-ciri Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)  (MBS). 12
Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)    yang  ditawarkan  sebagai  bentuk operasional  desentralisasi  pendidikan  akan  memberikan  wawasan  baru  terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini yang diharapkan dapat membawa dampak terhadap  peningkatan  efisiensi  dan  efektivitas  kinerja  sekolah,  dengan menyediakan  layanan  pendidikan  yang  komprehensif  dan  tanggap  terhadap kebutuhan  masyarakat  sekolah  setempat.  Karena  peserta  didik  biasanya  datang dari  berbagai  latar  belakang  kesukuan  dan  tingkat  sosial,  salah  satu  perhatian sekolah  harus  ditujukan  pada  asas  pemerataan,  baik  dalam  bidang  sosial, ekonomi, maupun politik. Di sisi lain, sekolah jugs harus meningkatkan efisiensi, partisipasi,  dan  mutu,  serta  bertanggung  jawab  kepada  masyarakat  dan pemerintah.
Dari  uraian  di  atas,  maka  karakter  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS) diketahui    antara  lain  dari  bagaimana  sekolah  dapat  mengoptimalkan  kinerja organisasi  sekolah,  proses  belajar  mengajar,  pengelolaan  sumber  daya  manusia, dan pengelolaan sumber daya dan administrasi.

## Peningkatan  Mutu  Pendidikandalam  perspektif  Manajemen  Berbasis  Sekolah (MBS)
Pemberdayaan  dimaksudkan  untuk  mengangkat  harkat  dan  martabat masyarakat  dalam  perekonomiannya,  hak-haknya,  dan  memiliki  posisi  yang seimbang dengan golonganlain yang selama ini telah lebih mapan kehidupannya. Melalui pemberdayaan, para pejuang demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia menginginkan adanya tata kehidupan yang lebih adil, demokratis,  serta tegaknya kebenaran dan keadilannya.
12 Hasil adopsi dari Facus on School; The Future Organisation of Education services forStudent, Departemen of Education, Australia,1990.
Pemberdayaan  telah  merambah  berbagai  bidang  dan  aspek  kehidupan manusia, termasuk pendidikan, antara lain dikeluarkannya kebijakan Manajemen Berbasis  Sekolah  (MBS)  sebagai  paradigma , baru  manajemen  pendidikan. Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)    merupakan  konsep  pemberdayaan  sekolah dalam  rangka  peningkatan  mutu  dan  kemandirian  sekolah.  Dengan  Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)  diharapkan para kepala sekolah, guru dan personel lain di  sekolah  serta  masyarakat  setempat  dapat  melaksanakan  pendidikan  sesuai dengan kebutuhan, perkembangan zaman, karakteristik lingkungan dan tuntutan global.
Kindervatter  (publikasi  tahun  1979)  memberikan  batasan  pemberdayaan sebagai  peningkatan  pemahaman  manusia  untuk  meningkatkan  kedudukannya di  masyarakat.  peningkatan  kedudukan  ini  meliputi  kondisi-kondisi  sebagai berikut:  (1)  Akses,  memiliki  peluang  yang  cukup  besar  untuk  mendapatkan sumber  daya  dan  sumber  daya,  (2)  Daya  pengungkit,  meningkat  dalam  hal  daya tawar  kolektifnya,  (3)  Pilihan-pilihan,  mampu  dan  memiliki  peluang  terhadap berbagai  pilihan,  (4)  Status,  meningkatkanya  citra  diri,  kepuasan  diri,  dan memiliki perasaan yang positif atas identitas budayanya,  (5) Kemampuan refleksi kritis,  menggunakan  pengalaman  untuk  mengukur  potensi  keunggulannya  atas berbagai  peluang  pilihan  dalam  pemecahan  masalah,  (6)  Legitimasi,  ads pertimbangan  ahli  yang  menjadi  justifikasi  atau  yang  membenarkan  terhadap alasan-alasan  rasional  atas  kebutuhan  masyarakat,  (7)  Disiplin,  menetapkan sendiri  standar  mutu  untuk  pekerjaan  yang  dilakukan  untuk  orang  lain,  dan  (8) Persepsi  kreatif,  sebuah  pandangan  yang  lebih  positif  dan  inovatif  terhadap hubungan dirinya dengan lingkunganya. 13
Kondisi-kondisi  tersebut  dapat  dipandang  sebagai  hasil  dari  proses pemberdayaan.  Dengan perkataan  lain, pemberdayaan dikatakan berhasil apabila pada  diri  khalayak  sasaran  dapat  diamati  atau  dapat  menunjukan  permukaan (indikator) sebagaimana tersebut di atas.
Menurut  Mansoer  (publikasi  tahun  1989)  definisi  pemberdayaan  sebagai meliputi nilai penting untuk memperbaiki kinerja organisasi melalui penyebaran pembuatan  keputusan  dan  tanggung  jawab.  Maka  dengan  demikian,  akan
13 Suzanne  Kindervatter, Nonformal  Education  as  an  Empowering  Process, Massachusetts: Center for International Education University of Massachusetts, 1979, hal. 21.
mendorong  keterlibatan  para  pegawai  dalam  pengambilan  keputusan  dan tanggung  jawab.  Dalam  dunia  pendidikan  pemberdayaan  ditujukan  kepada  para peserta didik,  guru,  kepala  sekolah  dan  pegawai  administrasi.  Sebagai  ilustrasi pads  sebuah  sekolah  prestasi  belajar  para  peserta  didiknya  meningkat  tajam karena pihak manajemen dalam hal ini Kepala Sekolah memberikan kewenangan yang  leluasa  kepada  para  guru  untuk  mengambil  peran  dalam  pengambilan keputusan-keputusan  sehubungan  dengan  pekerjaannya  sehari-hari.  Salah  satu contohnya  adalah  guru  agama  yang  diberi  kewenangan  keputusan  dan  tindakan sehubungan  dengan  perilaku  peserta  didik.  Hal  tersebut  menunjukkan  para peserta  didik  merasa  puas  dan  berusaha  menjadi  peserta  didik  yang  berprestasi. Dengan  kebijakan  itu,  pengambilan  keputusan  terdistribusi  kepada  seluruh  staf sehingga  hal-hal  penting  membutuhkan  keputusan  dan  tindakan  cepat  tidak harus menunggu keputusan dari manajemen puncak (kepala sekolah). 14
Dalam  dunia  pendidikan  pemberdayaan  merupakan  cara  yang  sangat praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari Kepala Sekolah, para  guru,  dan  para  pegawai.  Proses  yang  ditempuh  untuk  mendapatkan  hasil terbaik  dan  produktif  tersebut  adalah  dengan  membagi  tanggung  jawab  secara proporsional kepada para  guru. Satu prinsip terpenting dalam pemberdayaan  ini adalah  melibatkan  guru  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  tanggung jawab.  Melalui  proses  pemberdayaan  itu  diharapkan  para  guru  memiliki kepercayaan diri ( self-reliance ).
Dalam  Manajemen Berbasis  Sekolah (MBS)   pemberdayaan dimaksudkan untuk  memperbaiki  kinerja  sekolah  agar  dapat  mencapai  tujuan  secara  optimal, efektif  dan  efesien.  Pada  sisi  lain,  untuk  memberdayakan  sekolah  harus  pula ditempuh  upaya-upaya  memberdayakan  peserta  didik  dan  masyarakat  setempat, disamping  mengubah  paradigma  pendidikan  yang  dimiliki  oleh  para  guru  dan kepala sekolah. Para guru dan kepala sekolah perlu lebih dahulu tahu, memahami akan  hakikat,  manfaat,  dan  proses  pemberdayaan  peserta  didik.  Manajemen Berbasis  Sekolah  (MBS)    sebagai  proses  pemberdayaan  merupakan  cara  untuk membangkitkan  kemauan  dan  potensi  peserta  didik  agar  memiliki  kemampuan mengontrol  diri  dan  lingkungannya  untuk  dimanfaatkan  bagi  guna  peningkatan kesejahteraan.
14 Hamdan Mansoer, Pengantar Manajemen, Jakarta: P2LPTK., 1989, hal. 60.
Pada  dasarnya  pemberdayaan  menurut  Sallis  terjadi  melalui  beberapa tahap,  yaitu:  (1)  masyarakat  mengembangkan  sebuah  kesadaran  awal  bahwa mereka  dapat  melakukan  tindakan  untuk  meningkatkan  kehidupannya  dan memperoleh  seperangkat  keterampilan  agar  mampu  bekerja  lebih  baik,  (2) mereka  akan  mengalami  pengurangan  perasaan  ketidakmampuan  dan mengalami  peningkatan  kepercayaan  diri,  dan  (3)seiring  dengan  tumbuhnya keterampilan  dan  kepercayaan  diri  masyarakat  bekerjasama  untuk  berlatih  lebih banyak  mengambil  keputusan  dan  sumber-sumber  daya  yang  akan  berdampak pada kesejahteraan mereka. 15
Depdiknas  (publikasi  tahun  2001)  menetapkan  bahwa  sedikitnya  terdapat delapan langkah pemberdayaan, dalam kegiatannya dengan Manajemen Berbasis Sekolah  (MBS),  yaitu: (a) menyusun  kelompok guru sebagai penerima awal atas rencana program pemberdayaan, (b) mengidentifikasi dan membangun kelompok peserta  didik  di  sekolah,  (c)  memilih  dan  melatih  guru  dan  tokoh  masyarakat yang  terlibat  secara  langsung  dalam  implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah (MBS),    (d)  membentuk  dewan  sekolah,  yang  terdiri  dari  unsur  sekolah,  unsur masyarakat  di  bawah  pengawasan  pemerintah  daerah,  (e)  menyelenggarakan pertemuan-pertemuan  para  anggota  dewan  sekolah,  (6)  mendukung  aktivitas kelompok  yang  tengah  berjalan,  (f)  mengembangkan  hubungan  yang  harmonis antara  sekolah  dan  masyarakat,  dan  (g)  menyelenggarakan  lokakarya  untuk evaluasi. 16
Nurkholis  mengatakan  bahwa  dalam  upaya  untuk  dapat  memahami  dan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)  sebagai proses, pemberdayaan terdapat  beberapa  hal  yang  perlu  mendapat  perhatian,  seperti  berikut  ini:  (1) Pemberdayaan berhubungan dengan upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk  memegang  kontrol  (atas  diri  dan  lingkungannya),  dari  konsep  itu  perlu dilakukan  upaya  yang  memperhatikan  prinsip-prinsip:  (a)  melakukan pembangunan yang bersifat lokal, (b) mengutamakan dan merupakan aksi sosial, (c)  menggunakan  pendekatan  organisasi  kemasyarakatan  setempat;  (2)  Adanya kesamaan  dan  kesepadanan  kedudukan  dalam  hubungan  kerja,  dari  konsep  itu
15 Edward  Sallis, Total Quality  Management  in  Education ,  Alih  Bahasa  Ahmad  Ali  Riyadi Yogyakarta: Irci sod, 2000, hal. 232.
16 Depdiknas, Konsep  dan  Pelaksanaan  dalam  Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis Sekolah, Jakarta: Depdiknas, 2001, hal.19.
perlu  dilakukan  upaya  yang  memperhatikan  prinsip-prinsip:  (a)  manajemen swakelola  oleh  para  guru  dan  kepala  sekolah,  (b)  kepemilikan  oleh  masyarakat (tumbuhnya  rasa  memiliki  pada  masyarakat  terhadap  program  sekolah),  (c) pemantauan langsung oleh pemerintah daerah, (d) tumbuhnya rasa kebersamaan ( collectives ),  dan  (e)  bekerja  secara  kolaborasi  antara,  berbagai  pihak  yang berkepentingan dengan sekolah, baik dari pihak sekolah, masyarakat, pemerintah, lembaga  swasta  maupun  pihak-pihak  lain;  (3)  Menggunakan  pendekatan partisipatif.  Dari  konsepsi  tersebut  beberapa  prinsip  yang  perlu  diaktualisasikan adalah  (a)  merumuskan  tujuan  bersama,  antar  sekolah  dan  masyarakat,  (b) menyikapi  proses  peluncuran  program  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS) sebagai  sebuah  proses  dialog,  dan  (c).  melakukan  pembangunan  sendiri;  (4) Pendidikan  untuk  keadilan.  Dari  konsep  itu  beberapa  prinsip  yang  perlu diimplementasikan adalah (a) mengembangkan kesadaran kritis, (b) menggunakan metode diskusi dalam kelompok kecil, (c) menggunakan stimulus berupa  masalah-masalah,  (d)  menggunakan  sarana  seperti  permainan,  sebagai alat untuk membantu masyarakat melihat kembali dan membuat refleksi tentang realitas  yang  dihadapi,  (e)  memutuskan  perhatian  pada  pengembangan  sistem sosial  daripada  individu-individu,  (f)  mengutamakan  penyelesaian  konflik  secara win-win  solution ,  (g)  menjalin  hubungan  antar  manusia  yang  bersifat  non hierarkhis,  termasuk  melalui  dialog  dan  pembagian  kepemimpinan  dan  (h) menggunakan fasilitator yang komit terhadap pembebasan. 17
Kindervatter  (publikasi  tahun  1979)  mengatakan  bahwa  ciri  proses pemberdayaan  meliputi  (a) community  organization ,  (b) self-management and collaboration ,  (c) participatory  approaches ,  dan  (d) education  for  justice .  Ciri-ciri tersebut  merupakan  tahapan  dasar  dalam  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS). Adapun  yang  dimaksud  dengan  karakteristik  pemberdayaan,  yaitu:  (1) Penyusunan  kelompok  kecil.  Pemberdayaan  menekankan  akitivitas  dalam kelompok  kecil  yang  mandiri.  Kelompok-kelompok  yang  tumbuh  secara  alamiah akan  menguat  atau  terbentuk  dengan  basis  minat  masyarakat.  Bahwa perkumpulan  juga  perlu  dibentuk  di  antara  para  anggota  kelompok,  (2) Pengalihan  tanggung  jawab. Dalam  Manajemen Berbasis  Sekolah  (MBS)  terjadi pengailihan  dari  pemerintah  kepada  sekolah  untuk  memberdayakan  diri  dan
17 Nurkholis, Manajemen  Berbasis  sekolah:  Teori,  Model  dan  Aplikasi, Jakarta:  Grasindo. 2003, hal. 28.
lingkungannya. Dalam  tahap-tahap awal  kegiatan,  masyarakat  barangkali enggan untuk terlibat. Namun, pengalaman yang positif akan menanggulangi kemalasan tersebut,  (3)  Pimpinan  oleh  para  partisipan  dengan  latihan  mengontrol  atau mengambil keputusan dalam tingkat yang tinggi (akan) mendorong semua aspek aktivitas  organisasi.  Kepemimpinan  dan  pemimpin  akan  muncul  secara  alamiah atau  dengan  dipilih  oleh  masyarakat  sendiri,  (4)  Guru  sebagai  fasilitator.  Guru sebagai  fasilitator  merupakan  pembimbing  proses,  sumber,  orang  yang menunjukkan  dan  mengenalkan  kepada  peserta  didik  tentang  masalah-masalah yang  dihadapi.  Komitmen  guru  dan  kepala  sekolah  sebagai  fasilitator  adalah terhadap  keberhasilan  tujuan  pemberdayaan  dan  melaksanakan  peran  dasarnya sebagai  pendukung  masyarakat  agar  bisa  bekerja  secara  mandiri,  dan  (5)  Proses bersifat  demokratis  dan  hubungan  kinerja  yang  luwes.  Segala  sesuatu  dalam Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)    dirundingkan  bersama  dalam  kedudukan yang sederajat dan diputuskan melalui pemungutan. 18

## SIMPULAN
Bahwa  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)    merupakan  paradigma  baru pendidikan,  yang  memberikan  otonomi  luas,  pada  tingkat  sekolah  dalam kerangka  kebijaksanaan  pendidikan  nasional.  Otonomi  diberikan  agar  sekolah leluasa  mengelola  sumber  daya  dan  sumber  dana  dengan  mengalokasikannya sesuai  dengan  prioritas  kebutuhan,  serta  lebih  tanggap  terhadap  kebutuhan setempat.  Partisipasi  masyarakat  dimaksudkan  agar  mereka  lebih  memahami, membantu  dan  mengontrol  pengelolaan  pendidikan.  Kebijakan  nasional  yang menjadi  prioritas  pemerintah  harus  pula  dilakukan  oleh  sekolah.  Pada  sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS),  sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan  pemberdayaan  sumber,  baik  kepada  masyarakat maupun pemerintah.
Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)    merupakan  konsep  pemberdayaan sekolah  dalam  rangka  peningkatan  mutu  dan  kemandirian  sekolah.  Dengan Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)    diharapkan  para  kepala  sekolah,  guru  dan
18 Suzanne  Kindervatter, Nonformal  Education  as  an  Empowering  Process, Massachusetts: Center for International Education University of Massachusetts, 1979, hal. 30.
personel  lain  di  sekolah  serta  masyarakat  setempat  dapat  melaksanakan pendidikan  sesuai  dengan  kebutuhan,  perkembangan  zaman,  karakteristik lingkungan dan tuntutan global.
Hal tersebut menunujukkan para peserta didik merasa puas dan berusaha menjadi  peserta  didik  yang  berprestasi.  Dengan  kebijakan  itu,  pengambilan keputusan terditsribusi pads seluruh staf sehingga hal-hal penting membutuhkan keputusan  dan  tindakan  cepat  tidak  harus  menunggu  keputusan  dari  Kepala Sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
______,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Sistem  Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas, 2003.
Depdiknas,  Konsep  dan  Pelaksanaan  dalam  Manajemen  Peningkatan  Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: Depdiknas, 2001.
Diadopsi dari Facus on School; The Future Organisation of Education services for Student, Brisbane: Departement of Education, 1990.
Edward,  Sallis,  Edward  Total  Quality  Management  in  Education.  Alih  Bahasa Ahmad Ali Riyadi: Irci sod, 2000.
Fattah,  Nanang,  Ekonomi  dan  Pembinyaan  Pendidikan.  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2000.
Kindervatter,  Suzanne,  Nonformal  Education  as  an  Empowering  Process. Massachusetts:  Center  for  International  Education  University  of Massachusetts, 1979.
Malayu,  Hasibuan,  Manajemen  Dasar,  Pengertian  dan  Masalah.  Jakarta:  Bum Aksara, 2003.
Mulyasa,  E.,  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  Konsep,  Strategi  dan Implementasi. Bandung: Remaja   Rosdakarya, 2002.
Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): Teori, Model dan Aplikasi, Jakarta: Grasindo. 2003.
Tilaar, H. A. R., Revormasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Grasindo, 2000.
Tim  Dosen  Administrasi  Pendidikan  UPI,  Manajemen  Pendidikan,  Bandung: Alfabeta, 2009.