## PENDAHULUAN
Pembaharuan
sistem birokrasi
ini ialah mentranformasikan sistem bisnis di perusahaan swasta
ke  dalam  sistem  birokrasi  sebuah  negara  yang dinamakan dengan Reinventing
Government (Mewiraswastakan  Birokrasi).  Dalam  konsep  ini  pula, para aparatur negara bukan diartikan menjadi seorang

## PENERAPAN REINVENTING GOVERNMENT (MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI) DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA
Community Participation in Development Planning of Banut Kalanaman Village, Katingan Hilir Subdistrict, Katingan District
Siren *

## Irwan Sinaga
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia email:
siren@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan Reinventing Government di  Kecamatan  Jekan  Raya  Kota  Palangka  Raya.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian  kulitatif,  dengan  menggunakan  teknik pengumpulan  data  wawancara,  dokumentasi,  dan  observasi.  Sumber  data  dalam penelitian ini adalah Camat beserta jajarannya dan masyarakat di wilayah administratif Kecamatan Jekan Raya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Reinventing Government  di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya masih belum dilakukan  secara  maksimal  dan  konsisten.  Dari  kesepuluh  prinsip  Reinventing Goverment,  ternyata  hanya  tiga  prinsip  yang  telah  benar  diterapkan  yaitu  prinsip Berorientasi Pada Hasil, Pemerintahan Antisipatif, dan Pemerintahan Desentralisasi. Ketujuh  prinsip  lainnya  yang  belum  secara  konsisten  diterapkan  yaitu  prinsip Pemerintahan  Katalis,  Pemerintahan  Milik  Masyarakat,  Pemerintahan  Kompetitif, Pemerintahan Berorientasi Misi, Pemerintahan Berorientasi Pelanggan, Pemerintahan Wirausaha,  serta  Pemerintahan  Berorientasi  Pasar.  Seharusnya  pihak  kecamatan dapat  menumbuhkan  minat  masyarakat  agar  dapat  aktif  berpartispatif  dalam program/kegiatan  Kecamatan,  dapat  berinisiatif  lebih  dulu  untuk  menggandeng instansi lain mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, adanya pegawai yang ditunjuk langsung  untuk  mengelola  kotak  saran,  dapat  memberi  tanggapan  untuk  aspirasi masyarakat, berorientasi pada misi, memberikan pelayanan yang benar-benar prima, mengurangi  dan  memberantas  praktek  pungli,  lebih  cermat  lagi  dalam  melihat potensi-potensi  yang  lebih  produktif,  dan  memberikan  berbagai  informasi  terkait kecamatan melalui berbagai media.

## Kata Kunci:
Penerapan
Reinventing Government Pemerintahan Wirausaha
Keywords : Application Reinventing Government Entrepreneurial Government
Accepted July 2017

## Published
October 2017

## Abstract
The purpose of this study was to find out the application of the Reinventing Government in the District of Jekan Raya, Palangka Raya City. The method used in this study is a qualitative research  method,  using  interview  data  collection  techniques,  documentation,  and observation. The data sources in this study were the Sub-District Head and his staff and the community in the administrative area of Jekan Raya Sub-District. Based on the results of the  study  show  that  the  implementation  of  the  Reinventing  Government  in  Jekan  Raya Subdistrict,  Palangka  Raya  City  is  still  not  done  maximally  and  consistently.  Of  the  ten Reinventing Government principles, it turns out that only three policies have been correctly implemented,  namely  the  Results-Oriented  law,  Anticipatory  Government,  and Decentralized  Government.  The  other  seven  principles  that  have  not  been  consistently applied  are  the  principles  of  Catalyst  Government,  Community  Ownership,  Competitive Government,  Mission  Oriented  Government,  Customer  Oriented  Government, Entrepreneurial Governance, and Market-Oriented Government. Subdistricts should be able to  foster  interest  in  the  community  so  that  they  can  actively  participate  in  district programs/activities,  can  take  the  initiative  to  collaborate  with  other  agencies  to  conduct socialization to the community, employees appointed directly to manage suggestion boxes, can  respond  to  community  aspirations,  are  mission-oriented  ,  providing  truly  excellent services,  reducing  and  eradicating  extortion  practices,  more  carefully  in  seeing  more productive  potentials,  and  providing  various  information  related  to  sub-districts  through multiple media.
pengusaha  yang  harus  berdagang.  Melainkan  adanya suatu  upaya  dari  para  aparatur  tersebut  untuk senantiasa  bekerja  keras  dan  bekerja  cerdas  dalam melihat  sumber-sumber  yang  berpotensi  ekonomi  di daerahnya agar yang tidak produktif menjadi produktif, dan yang produksinya rendah mampu lebih ditingkatkan keproduksi yang tinggi.
Namun  sayang  pada  kenyataannya  pemerintah  masih belum mampu menyediakan dan memberikan pelayanan yang  benar-benar  memuaskan  dan  memenuhi kebutuhan  pelanggannya  yaitu  masyarakat.  Masih terdapat  sistem  birokrasi  yang  berbelit-belit,  proses pelayanan  yang  membutuhkan  waktu  cukup  lama, kurang  responsif  terhadap  masyarakat  yang  dilayani, aparatur yang kurang disiplin, bahkan terkadang praktek pungutan liar (Pungli) masih bisa terjadi saat berurusan dengan  berbagai  pelayanan  pemerintahan.  Sehingga tercatat  metode  ini  sudah  cukup  lama  dibandingkan dengan  metode-metode  yang  muncul  di  era  modern saat ini. Walaupun tebilang cukup lama, namun metode ini  masih  sangat  ideal  jika  diterapkan  di  negara Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  karena  birokrasi pemerintahan di Indonesia sampai saat ini masih banyak terdapat birokrasi yang bersifat kaku, kurang efisien, dan sistem  administrasi  yang  rumit.  Oleh  karena  itu, penerapan Reinventing Government dirasa cocok untuk mengubah sistem birokrasi pemerintahan sebelumnya.
Hampir  semua  instansi  di  Indonesia  ini  mengalami masalah  klasik  seperti  di  atas.  Baik  dari  instansi  pusat hingga  instansi  yang  ada  di  daerah.  Tidak  terkecuali instansi – instansi yang ada di Kota Palangka Raya, yaitu ibu  kota  dari  provinsi  Kalimantan  Tengah,  terutama pada lingkup kecamatan.  Salah satu kecamatan di Kota Palangka Raya ialah Kecamatan Jekan Raya, yang mana menurut Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya tahun 2016  mengemukakan  bahwa  Kecamatan  Jekan  Raya adalah kecamatan terluas ke empat setelah Kecamatan Rakumpit,  Sabangau,  dan  Bukit  Batu.  Walaupun kecamatan  ini  terbilang  lebih  kecil  dibanding  ke  tiga
kecamatan  lainnya,  namun  jumlah  penduduk  di Kecamatan  Jekan  Raya  menduduki  urutan  pertama terbanyak  di  Kota  Palangka  Raya,  yaitu  berjumlah 135.129 jiwa atau sekitar 52 % dari jumlah keseluruhan penduduk di Kota Palangka Raya. Oleh sebab itu, akan sangat  berpotensi  menimbulkan  berbagai  problema  di dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Dengan  demikian tugas  pelayanan  dari  Kecamatan  Jekan  Raya  kepada masyarakatnya  pun  akan  benar-benar  komplek  dan memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  sehingga  prinsip reinventing  government    memang  sangat  cocok  jika diterapkan secara sungguh-sungguh dan konsisten dalam proses birokrasi di Kecamatan Jekan Raya.
Reinventing  Government  dapat  pula  diartikan  sebagai pembaharuan  birokrasi. Arti  pembaharuan dalam hal ini  menurut  Peter  Plastrik  &  David  Osborne  (2001) ialah:  “Transformasi  sistem  dan  organisasi  pemerintah secara  fundamental  guna  menciptakan  peningkatan dramatis  dalam  efektifitas,  efisiensi,  dam  kemampuan mereka  untuk  melakukan  inovasi.  Transformasi  ini dicapai  dengan  mengubah  tujuan,  sistem  insentif, pertanggung  jawaban,  struktur  kekuasaan,  dan  budaya sistem  dan  organisasi  pemerintah”.    Kemudian  Thoha (2014)  seorang  ahli  administrasi  negara  menjelaskan bahwa istilah ini sebenarnya sama halnya dengan upaya untuk    melakukan  pembaruan  di  bidang  birokasi pemerintah. Ada pun sepuluh prinsip yang digagas oleh David  Osborn  dan  Ted  Gaebler  (2014)  dalam  karya bukunya  yang  berjudul  Reinventing  Government: Mewirausahakan Birokrasi, ialah sebagai berikut:
1. Katalis
2. Milik Masyarakat
3. Kompetitif
4. Digerakan Oleh Misi
5. Berorientasi Hasil
6. Berorientasi Pelanggan
7. Wirausaha
8. Antisipatif
9. Desentralisasi
10. Berorientasi Pasar

## METODOLOGI
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode kualitatif  yang  mana  penulis  ingin  meneliti  lebih  dalam tentang penerapan reinventing government pada kantor Kecamatan  Jekan  Raya,  Kota  Palangka  Raya.  Sehingga dalam  penelitian  kualitatif  gejala  bersifat  holistik  atau menyeluruh  dan  tidak  dapat  dipisah-pisahkan  sehingga tidak  atau  menetapkan  penelitiannya  berdasarkan variabel penelitian, sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan  penelitian  hanya  berdasarkan  variabel penelitian, tetapi keseluruhan Situasi Sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas  (activity)  yang  berinteraksi  secara  sinergis (Sugiyono, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  penelitian  baik  dengan  menggunakan  teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan di lapangan, maka penulis  merasa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tekait penerapan prinsip reinventing government  di  Kecamatan  Jekan  Raya.  Belum optimalnya  penerapan  prinsip  ini  atau  terkesan  masih ”setengah  hati”  dan  tidak  sungguh -sungguh  dalam menerapkannya sehingga ada beberapa prinsip tidak bisa berjalan dengan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian ini,  terlihat  bahwa  prinsip-prinsip  reinventing government telah diterapakan dalam sistem administrasi di  kantor  Kecamatan  Jekan  Raya.  Hanya  saja  dalam penerapan  setiap  prinsip  ini  belum  dilakukan  dengan sungguh-sungguh  dan  menyeluruh  sehingga  hasil  atau dampak  positif  dari  penerapan  prinsip  reinventing government ini belum benar-benar dapat tercapai.

## Pemerintahan Katalis
Pemerintahan  katalis  dalam  prinsip  reinventing government  ialah  menempatkan  pemerintah  hanya sebagai pengarah, bukan sebagai pelaksana langsung dari
semua hal teknis pelayanan kepada masyarakat. Sehingga tujuan  dalam  penyampaian  program/kegiatan  kepada masyarakat  tidak  sepenuhnya  sampai  kepada  seluruh masyarakat yang berada di lingkungan Kecamatan Jekan Raya.  Hal  inipun  menjadi  kendala  untuk  terciptanya pemerintahan yang benar-benar katalis.   Kendala yang lain,  ialah  kurangnya  partisipasi  dari  masyarakat  untuk mengikuti  sosialisasi  yang  diadakan  oleh  pihak Kecamatan Jekan Raya.

## Pemerintahan Milik Masyarakat
Maka  dengan    hal  itu,  masyarakat  diberdayakan  agar dapat  mengontrol  pelayanan  pemerintahan  yang diberikan kepada mereka. Sesuai dengan teori di  atas, pihak kecamatan telah benar menerapkan prinsip yang ke dua  ini. Namun sayangnya sekali lagi penerapannya belum benar-benar maksimal. Terkait prinsip ke dua ini, pihak kecamatan telah menyediakan kotak saran untuk masyarakat,  agar  masyarakat  yang  mengeluhkan pelayanan  yang  diberikan  oleh  pihak  kecamatan  dapat memberikan  sumbangsih  saran  atau  kritik.  Namun  hal tersebut ternyata belum berjalan dengan maksimal juga. Semua usulan dan aspirasi masyarakat masih terabaikan.

## Pemerintahan Yang Kompetitif
Terkait  dengan  hal  itu,  pihak  kecamatan  telah menerapkannya  melalui  sebuah  kompetisi  atau perlombaan kebersihan tingkat RT hingga Kelurahan di mana  masyarakatlah  yang  menjadi  pesertanya.  Hal  ini bertujuan  agar  terciptanya  lingkungan  yang  bersih, indah, rapi, dan sehat melalui persaingan di lingkungan masyarakat. Namun proses kompetisi ini bisa dikatakan masih belum dapat berjalan sesuai dengan tujuan karena adanya  kendala-kendala  di  masyarakat  sebagai  peserta dan pihak kecamatan sebagai penyelenggara. Oleh sebab itu prinsip ke tiga inipun ternyata belum bisa diterapkan dengan maksimal pada kantor Kecamatan Jekan Raya.

## Berorientasi Misi
Prinsip  berikutnya  pada  reinventing  government  ialah pemerintahan  yang  berorientasi  pada  misi,  maksudnya
ialah    menempatkan  peranan  misi  pada  prioritas pelaksanaan  proses  birokrasi.  Pada  misi  ini  pihak kecamatan  masih  bisa  dikatakan  berhasil  membawa masyarakatnya  untuk  hidup  berdampingan  dan  saling mewujudkan kerukunan.  Dari semua misi yang ada di kantor  Kecamatan  Jekan  Raya,  sebagian  masih  belum bisa tercapai, sehingga dalam prinsip ini penerapannyapun dirasa belum maksimal juga.

## Berorientasi Hasil
Dalam prinsip pemerintahan yang berorietasi hasil para wirausaha  selalu  mendapati  lembaga-lembaga  yang berkinerja  kurang  bagus  jika  lembaga  tersebut  lebih memprioritaskan  masukan  dibanding  hasil.  Dengan begitu  prinsip  berorientasi  hasil  di  Kecamatan  Jekan Raya telah diterapkan dengan benar dan telah dirasakan dampak positif dari penerapan prinsip ini yang berupa para  pegawai  di  bawah  camat,  akan  berusaha semaksimal  mungkin  untuk  menyelesaikan  tugas  dan kewajibannya.

## Berorientasi Pelanggan
Kaitannya  dengan  prinsip  berorientasi  kepada pelanggan,  pihak  Kecamatan  Jekan  Raya  telah  berhasil memberikan  kepuasan  untuk  beberapa  layanan  yang mereka sediakan bagi masyarakat. Namun terkait hasil musrenbang yaitu di mana musrenbang adalah harapan masyarakat  agar  aspirasinya  dapat  terpenuhi,  tetapi nyatanya  aspirasi  masyarakat  tersebut  masih  hanya menjadi  sebuah  harapan  yang  tidak  tahu  kapan  akan terealisasi.

## Pemerintahan Wirausaha
Pada  prinsip  yang  ketujuh  dari  reinenting  government ini,  pemerintah  dituntut  untuk  cermat  dalam  melihat potensi-potensi  sumber  daya  yang  dapat  diunggulkan yang  berada  tepat  di  daerahnya.  Dengan  demikian prinsip  pemerintahan  wirausaha  ternyata  belum  pula diterapkan  secara  maksimal.  Karena  belum  ada  upaya sungguh-sungguh  dari  pihak  kecamatan  untuk  lebih
cermat melihat potensi-potensi yang dapat diciptakan di Wilayah Kecamatan Jekan Raya.

## Pemerintahan Antisipatif
Berdasarkan hal tersebut, maka pihak kecamatan cukup antisipatif  untuk  menjalankan  proses  layanan  serta menciptakan pegawai yang disiplin dan koperatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara.

## Pemerintahan Desentralisasi
Pemerintahan  desentralisasi  ialah  sebuah  strategi pemerintahan wirauasaha untuk membagikan wewenang  baik  dari  atasan  kepada  bawahan  ataupun dari pemerintah kepada masyarakat. Prinsip pemerintahan  desentralisasi  ini  telah  juga  diterapkan pada kantor Kecamatan Jekan Raya.

## Pemerintahan Berorientasi Pasar
Pada prinsip ini, pemerintah dapat memberikan berbagai informasi  kepada  masyarakat  baik  berbagai  pelayanan yang disediakan oleh pemerintah atau program apa saja yang  akan  dilaksanakan  oleh  pihak  pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan pihak Kecamatan Jekan Raya menyebutkan bahwa pihak mereka belum sepenuhnya melakukan hal tersebut. Baik informasi melalui website maupun media yang lainnya. Adapun  mereka  hanya  mengandalkan  spanduk  yang dipasang  di  depan  kantor  kecamatan  bila  ada program/kegiatan yang baru. Namun seiring perkembangan  jaman,  media  internet  sangat  efektif untuk  memberikan  informasi-informasi  dari  pihak kecamatan.  Namun  hal  tersebut  belum  benar-benar diterapkan  karena  kendala  pertama  ialah  keterbatasan sumberdaya manusianya.

## KESIMPULAN
Dalam  penerapan  prinsip  pemerintahan  katalis, sosialisasi setiap program/ kegiatan masih dirasa kurang karena pihak kecamatan belum mampu menumbuhkan
peran  partisipasi  masyarakat  serta  kurangnya  upaya untuk menyebarkan informasi tentang adanya sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian pada prinsip ke dua yaitu pemerintahan  milik  masyarakat,  pihak  kecamatan  juga belum  menerapkannya  dengan  baik.  Kotak  saran disediakan, namun pengelola kotak saran tidak ada serta musrenbang hanya sebagai formalitas penyerap aspirasi masyarakat.  Selanjutnya  pada  prinsip  pemerintahan kompetitif, pihak kecamatan belum mampu mensosialisasikan secara menyeluruh terhadap masyarakat  dan  belum  mampu  juga  menarik  minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam ajang lomba yang dibuat oleh pihak kecamatan. Oleh sebab itu prinsip ini pun  belum  diterapkan  secara  sungguh-sungguh.  Pada prinsip ke empat yakni pemerintahan berorientasi misi, ternyata  didapati  hanya  satu  misi  saja  yang  dapat terwujud.  kemudian  untuk  orientasi  mewujudkan  misi yang  lainnya,  pihak  kecamatan  masih  belum memprioritaskan  misi  yang  lain  agar  dapat  tercapai. Berorientasi pada hasil, pada prinsip ini pihak kecamatan telah  benar  menerapkannya  pada  sistem  birokrasi  di kantor  Kecamatan  Jekan  Raya.  Hal  ini  dapat  terlihat dengan adanya pemberian penghargaan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan atas prestasi kerja mereka. Kemudian  pada  prinsip  ke  enam  yaitu  berorientasi pelanggan, pihak kecamatan masih belum menerapkannya dengan sungguh-sungguh. Karena hasil aspirasi  masyarakat  pada  musrenbang  belum  juga terealisasikan  sepenuhnya.  Pemerintahan  wirausaha, bisa dikatakan telah diterapkan pada Kecamatan Jekan Raya  namunbelum  benar-benar  maksimal,  karena beberapa  potensi  di  wilayah  kecamatan  belum  benar- benar digali. Baik potensi pariwisata yang masih sebatas wacana, serta belum ada dukungan yang maksimal untuk para  wirausahawan  UKM  di  wilayah  Kecamatan  Jekan Raya.  Baik  berupa  dukungan  melalui  pembinaan, pemberdayaan,  seminar,  serta  modal  kerja.  Pihak kecamatan  telah  pula  menerapkan  prinsip  antisipatif dengan benar. Hal ini telah diterapkan melalui ketegasan seorang  atasan  kepada  bawahannya  serta  pelayanan
yang diberikan oleh pihak Kecamatan Jekan Raya kepada masyarakat  sebagai  pelanggannya.  Dalam  prinsip pemerintahan  desentralisasi,    pihak  kecamatan  juga telah  menerapkannya  dengan  benar  dan  sungguh- sungguh. Hal itu dapat terlihat dengan adanya pembagian wewenang dari atasan kepada bawahan serta dari pihak kecamatan kepada masyarakat. Pihak Kecamatan Jekan Raya  belum  menerapkannya  secara  maksimal.  Hal  itu dapat terlihat dari belum adanya upaya sungguh-sungguh dari  pihak  kecamatan  untuk  memberikan  berbagai informasi  kepada  masyarakat  melalui  berbagai  aspek serta menggunakan berbagai media.

## REFERENSI
Afifuddin  dan  Beni  Ahmad  Saebani.  2013. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Pustaka Setia.
Bernardianto,  R.B.,  Mulyani,  S.  2016.  Implementasi Kebijakan  Pengelolaan  Dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  dalam  Rangka Peningkatan Manajemen Sekolah di Madrasah Tsanawiyah 2 Palangka Raya. Pencerah Publik . 3(1):13-25.
Hoadley, Mason C. 2006. Quo Vadis Administrasi Negara Indonesia:  Antara  Kultur  Lokal  Dan  Struktur Barat . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Idrus,  Muhammad.2009. Metode  Penelitian  Ilmu  Sosial: Pendekatan  Kulitatif  dan  Kuantitatif .  Jakarta: Erlangga
Kalteng Pos. 2017. Tak Punya Produk Unggulan . 14 Maret 2017, hal 2.
Karyadi,  K.,  Siren,  S.  2016.  Analisis  Kinerja  Pelayanan Terpadu  Untuk  Perizinan  Usaha  Di Kabupaten Katingan. Pencerah Publik . 3(1):43- 52.
Lisnawati,  L.,  Abdullah,  M.,  Noknah,  Z.  2014.  Peran Komunikasi  Antrpersona  Dan  Kinerja Aparatur  Pemerintah  Desa  Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Kayu Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas. Al  Kalam  Jurnal  Komunikasi,  Bisnis  dan Manajemen . 1(2):4.
Muhammad, Fadel. 2008. Reinventing Local Government: Pengalaman  Dari  Daerah .  Jakarta:  PT.  Elex Media Komputindo
Osborn, David dan Ted Gaebler. 2014. Mewirausahakan Birokrasi:  Reinventing  Government .  Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
Plastrik,  Peter  dan  David  Osborne.  2001. Memangkas Birokrasi:  Lima  Strategi  Menuju  Pemerintahan Wirausaha . Jakarta: Teruna Grafica.
Rosidi,  Abidarin  dan  Anggraeni  Fajriani.  2013.
Reinventing  Government:  Demokrasi  dan Reformasi Pelayanan Publik . Yogyakarta: Andi.
Thoha,  Miftah.  2011. Ilmu  Administrasi  Publik Kontemporer . Jakarta: Prenada Media Group
Toun,  N.R.,  Candra,  E.S.  2016.  Model  Perumusan Kebijakan  Elit  Transformasional  Pada Perencanaan Pembangunan Masyarakat (Studi Perencanaan Pembangunan Di desa Tumbang Liting). Pencerah Publik . 3(2):9-18.
Sugiyono.  2011. Metode  Penelitian  Kombinasi  (Mixed Methods) . Yogyakarta: Alfabeta.
Suryana, Yuyus dan Kartib Bayu. 2013. Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses (Edisi 2) . Jakarta: Prenada Media Group
Wasistiono,  Sadu,  2009. Perkenbangan  Organisasi Kecamatan  Dari  Masa  Ke  masa .  Bandung: Fokusmedia.
Zukarnaini. 2013. Reinventing Kelembagaan Pemerintah Daerah  Yang  Ramping  Dan  Efesiensi. Jurnal Ekonomi . 21(4):1-6.