INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8487-8498 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerapan Restoractive Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi
Muhammad Iqbal 1 ✉ , Aprinelita 2 , Shilvirichiyanti 3 , Afrinald Rizhan 4
Universitas Islam Kuantan Singingi
Email: mhd85iqbal@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Hukum pidana ini merupakan salah satu hukum yang penerapan dilakukan secara paksa oleh Negara dan sanksinya di kenakan kepada orang dan badan hukum yang pertangung jawaban pidana nya tidak boleh di wakili. Penegakan Hukum di Indonesia kurang efektif bekerja dan seringkali terdapat masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian metode pendekatan  Sosiologis.  Metode  pengumpulan  data  penelitian  dengan  teknik  wawancara.  Jenis penelitian ini adalah Observational research yakni dengan cara survey dimana peneliti turun langsung ke lapangan mengadakan pengamatan korelasi antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan untuk keabsahan data dilaksanakan studi wawancara ( interview) Dalam penelitian didapatkan hasil penelitian sebagai berikut tindak pidana pencurian di sebabkan oleh faktor-faktor yang antara  lain  adalah  ekonomi,  Pendidikan  dan  lingkungan.penerapan  Restoractive  Justice  Pada  tindak pidana  pencurian  di  wilayah  hukum  resort  kuantan  singingi  :  Tersangka  melalui  kuasa  hukum  atau melalui dan bersama keluarga mengajukan Surat permohonan Restoractive Justice, melampirkan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, adanya pemulihan hak-hak korban, Jika syarat materiil dan formil di atas terpenuhi maka, pihak kepolisian (satuan terkait) melakukan klarifikasi terhadap berkas dan pihak terkait, antara lain tersangka, keluarga tersangka, korban/ keluarga korban dan pihak terkait, klarifikasi terhadap para pihak dan telah terpenuhi,Jika hasil musyawarah oleh pihak kepolisian terpenuhi maka akan menerbitkann surat penghentian penyidikan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana,Setelah terbitnya surat penghentian penyidikan di hentikan atas dasar restoractive justice terpenuhi maka tersangka akan di bebaskan/ di lepaskan.
Kata Kunci: Hukum Pidana, Pencurian, Restoractive Justice

## Abstract
The Criminal law is a law whose implementation is carried out forcefully by the state and sanctions are imposed  on  individuals  and  legal  entities  whosw  criminal  responsibility  cannot  be  represented.  Law encforcement in Indonesia is less effective and there are often problems and challenges faced by the community.  The  type  of  research  data  collection  method  using  interview  techniques.  This  type  of research is observational research, namely by means of a survey where the researcher goes directly to the field to observe the correlation between legal provisions and the reality occurs in society and for validity of the data an interview study is carried out. By factor which include economics, education and the environment. Application of Restoractive Justice in criminal act of theft in the jurisdiction of the kuantan singingi resort: The suspect, through his attorney or through and with his family, submits a letter of application for Restoractive Justice, Attaching a statement of peace and proff that he has the victims’s rights are restored, the victim’s rights are restored. If the material and formal requirements above are met, the police (relevant unit) will clarify the files and related parties, including the suspect’s family, the victim/Victims’s family and relate parties.clarification to the parties and has been fulfille d. If the result of deliberations by the police are fulfilled, they will issue a letter to stop the investigation, it is stopped on the basis of restoractive justice being fulfilled, the suspect will be released/released.
Keywords: Criminal Law, Theft, Restoractive Justice

## PENDAHULUAN
Hukum  pidana  ini  merupakan  salah  satu  hukum  yang  penerapan  dilakukan  secara paksa  oleh  Negara  dan  sanksinya  di  kenakan  kepada  orang  dan  badan  hukum  yang pertangung jawaban pidana nya tidak boleh di wakili.
Penegakan Hukum di Indonesia kurang efektif bekerja dan seringkali terdapat masalah dan  tantangan  yang  dihadapi  masyarakat.  Penegakan  Hukum  tersebut  mengacu  pada Sistem Peradilan Pidana, dimana orang yang melakukan perbuatan pidana yang ia lakukan. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem yang dibangun untuk menanggulangi dan mengendalikan kejahatan dalam batas – batas toleransi.( Mardjono Reksodiputro,2007).
Di  dalam  perkembangannya  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  ringan  melalui system  peradilan  yang  menekankan  pada  pembalasan  tidak  memberikan  kepuasan  dan keadilan di pihak korban maupun terdakwa. Para pihak merasa solusi yang adil ialah dengan melakukan kesepakatan perdamaian yang berorientasi kepada pemulihan kembali, bukan pembalasan.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor  :  131/KMA/SKB/X/2012,  Nomor  :  M.  HH-07.HM.03.02  Tahun  2012,
Nomor  :  KEP-06/E/EJP/10/2012,  Nomor  :  B/39/X  2012  tentang  Pelaksanaan  Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif ( Restorative Justice).
Maksud  dari  Nota  Kesepakatan  Bersama  Nomor  :  131/KMA/SKB/X/2012  ini  salah satunya  seperti  yang  dicantumkan  pada  pasal  2  ayat  (1)  huruf  b  yang  berisi  :  “Sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam  KUHP  ke  seluruh aparat penegak hukum”
Dapat  dipahami  bahwa  Nota  Kesepakatan  Bersama  yang  dibuat  dan  disetujui merupakan upaya sinkronisasi antar lembaga-lembaga penegak hukum dalam mendukung Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu.  Nota  Kesepakatan  Bersama  pelaksanaan  Peraturan Mahmakah Agung ini memiliki tujuan antara lain seperti tercantum pada pasal 2 ayat (2) huruf  e yakni  :  “Mengatasi  permasalahan  kelebihan  kapasitas  pada  LAPAS  atau  RUTAN untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia”.
Ketentuan penting lainnya yang diatur di dalam Nota Kesepakatan Bersama ini yaitu penerapan keadilan restoratif ( restorative  justice) terhadap perkara tindak pidana ringan seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat (2) yang berisi :  “Keadilan Restoratif (Restorative Justice)  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  ringan  yang  dilakukan  oleh  penyidik pada  tahap  penyidikan  atau  hakim  sejak  awal  persidangan  dengan  melibatkan  pelaku, korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  tokoh  masyarakat  terkait  untuk  bersama-sama mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan semula”.
Pasal 4 ayat (1) Nota kesepakatan Bersama ini juga menyebutkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.
Ketidakjelasan justifikasi undang-undang dalam upaya menerapkan konsep keadilan restoratif  tidak  menjadi  hambatan  karena  terdapat  aturan  lain  di  luar  undang-undang. Namun  dalam  praktiknya,  terhadap  tindak  pidana  ringan,  keadilan  restoratif  ini  tidak dilakukan ataupun tidak diterapkan secara optimal. Seperti dalam kasus pencurian Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 18.00 wib pelapor melihat pelaku dan kawannya melintas di jalan kebun sawit dengan membawa karung yang berisikan berondolan sawit dan  kemudian  dilakukan  pengejaran  dan  berhasil  mengamankan  pelaku,  BB  3  karung brondolan sawit ditaksir kerugian uang Rp.550.000,- dan Kasus pencurian Pada hari Jum’at tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 00.30 wib pelapor di telephone oleh Bambang bahwa
ayam saya telah di curi orang yang berada di kandang los pasar, kemudian saya mendatangi los pasar dan menemukan kandang telah terbuka dan 2 ekor ayam telah di ambil. tafsiran kerugian  Rp.100.000,-  Kasus  yang  dilakukan  oleh  R  tersebut  hanya  merupakan  suatu tindakan pencurian kecil saja, namun harus ditangkap.
Kasus – kasus  di  atas  sangat  meresahkan  masyarakat  yang  memunculkan  rasa ketidakpuasan  terhadap  penyelesaianya  dengan  menggunakan  sistem  peradilan  pidana atau melalui pengadilan ( litigasi). Sistem Peradilan Pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberi ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan  para  calon  terdakwa,  dengan  kata  lain  sistem  peradilan  pidana  yang  konvensional sekarang  ini  di  berbagai  Negara  di  dunia  kerap  menimbulkan  ketidakpuasan  dan kekecewaan (Nicola Lacey,2004)
Kondisi tersebut mendorong perlu dilakukannya perubahan terhadap sistem peradilan pidana, agar hak – hak korban dapat lebih diberdayakan kedalam sistem peradilan pidana pada umumnya, seperti yang telah terjadi di beberapa Negara yang telah menempatkan konsep pendekatan restorative justice ke dalam sistem hukum pidananya.
Pendekatan restorative  diperlukan  karena  sistem  peradilan  pidana  yang  selama  ini dianut  hakikatnya  lebih  mendepankan  keadilan retributive  (pembalasan)  dan  restitutive (ganti  rugi),  serta  memberikan  wewenang  yang  sangat  besar  kepada  Negara  dan/atau mendelegasikan  kepada  Aparat  Penegak  Hukum  (Polisi,  Jaksa,  dan  Hakim)  untuk menyelesaikan  seluruh  perkara  pidana  sehingga  dinilai  kurang  memuaskan  dan menimbulkan kejenuhan karena perkaranya senantiasa harus selalu dibawa ke Pengadilan untuk diproses.
Pendekatan restorative merupakan sebuah kerangka kerja dan paradigma baru yang diambil  dari  konsep  keadilan restorative,  dimana  dalam  proses  penyelesaiannya,  pelaku tindak pidana, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, masyarakat, dan pihak – pihak lain yang terkait dilibatkan secara aktif dalam menciptakan pemulihan melalui pendekatan yang adil, seimbang, dan tidak memihak
Tabel 1. Data penerapan Restoractive Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di wilayah hukum Kepolisian resort Kuantan Singingi
No Tahun Jumlah 1 2 3 2021 2022 2023 5 Kasus 3 Kasus 5 Kasus
Sumber : Polres Kuansing.
Penegakan  Hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  tegaknya  atau  berfungsinya norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  pelaku  dalam  lalu  lintas  atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Penegakan hukum  merupakan  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  dan  konsep-konsep  hukum  yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu  proses  yang melibatkan  banyak  hal.(  Dellyana,Shant.1988  )  Fungsi  utama  hukum  adalah  melindungi kepentingan yang ada  dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound ada tiga kepentingan yang harus di lindungi oleh hukum yaitu public interest, individual interestdan interest of personality. Rincian dari setiap kepentingan tersebut bukan merupakan daftar yang mutlak tetapi berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi sangat dipengaruhi oleh  waktu  dan  kondisi  masyarakat.  Apabila  kepentingan-kepentingan  tersebut  disusun sebagai  susunan  yang  tidak  berubah,  maka  susunan  tersebut  bukan  lagi  sebagai social engineering tetapi merupakan pernyataan politik (manifesto politic).
Tindak  pidana  merupakan  suatu  dasar  yang  pokok  dalam  menjatuhi  pidana  pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas  dasar pertanggung jawaban seseorang atas  perbuatan  yang  telah  dilakukannya,  tetapi    sebelum  itu  mengenai  dilarang  dan diancamannya  suatu  perbuatan  atau  mengenai  perbuatan  pidana  itu  sendiri  harus berdasarkan kepada asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak adanya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam  pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-undangan (Teguh Prastetyo, 2017).

## METODE PENELITIAN
Jenis dan sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian metode pendekatan Sosiologis. Metode pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara. Pendekatan empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang  nyata  atau  sesuai  dengan  kenyataan  hidup  dalam  lingkungan  masyarakat  (
Suharsimi,2002), penelitian dengan pendekatan empiris ini dilakukan dilapangan. Jenis penelitian ini adalah Observational research yakni dengan cara survey dimana peneliti turun  langsung  ke  lapangan  mengadakan  pengamatan  korelasi  antara  ketentuan hukum  dengan  kenyataan  yang  terjadi  di  masyarakat  dan  untuk  keabsahan  data dilaksanakan studi wawancara ( interview)
b. Sifat Penelitian
Penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif analisis, metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan realita,( Saifuddin Azwar, 1990) yaitu bertujuan dan menjelaskan secara sistematik, mengenai tindak pidana pencurian yang terdapat di wilayah hokum polres Kuantan singingi.  Dari  data  yang  diperoleh  tersebut  dapat  diketahui  dengan  jelas  tentang kesesuaian atau ketidaksesuian dengan KUHP dan Restorative justice
Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor kepolisian Resort Kuantan Singingi.

## Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  jumlah  keseluruhan  objek  yang  akan  diteliti  yang  mempunyai karakteristik yang sama. Sehubungan dengan penelitian ini maka yang dijadikan populasi dan sampel adalah :
1) KaPolres Kuansing.
2) Kasatreskrim Polres Kuantan Singingi.
3) Pelaku tindak pidana pencurian
Dalam  pengambilan  populasi  dan  sampel  penelitian,  penulis  memakai  beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling.
Purposive  sampling  adalah  pengambilan  sampel  dipilih  secara  khusus  berdasarkan tujuan penelitiannya. Untuk itu lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2. Populasi dan Sampel Penelitian NO Responden Populasi Sampel Persentase % 1 Kapolres Polres Kuantan singingi 1 orang 1 orang 100% 2 KaSatreskrim Polres Kuantan Singingi 1 orang 1 orang 100% 3 Tersangka 2 orang 1 orang 50% Jumlah 4 orang 3 orang
Sumber :Data Penelitian 2023
Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menajdi sebagai berikut:
a. Data Primer
Data Primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian secara langsung terhadap objek penelitian.
b. Data Sekunder
Data  Sekunder  antara  lain  mencakup  dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya yang terdiri dari:
1. Bahan Hukum Primer
1) Norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu Undang-undang Dasar 1945
2) Undang-undang  tahun  1946  Juncto.  Undang-undang  Nomor  73  tahun  1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuain Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
5) Peraturan  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restiractif.
2. Bahan  Hukum  Sekunder  yaitu  Bahan  hukum  yang  tidak  mengikat  tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum  primer  yang  didapat  dari buku-buku  dan internet.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa hasil penelitian yang berwujud laporan, buku- buku yang relevan dan mendukung penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Wawancara adalah pengambilan data dari responden dengan cara bertatap muka dan berdialog langsung maupun tidak langsung  dengan responden yang berpedoman  pada daftar-daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

## Analisis Data
Data-data  yang  terkumpul  akan  disusun  secara  deskriptif,  kemudian  peneliti  akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan  data-data  yang  diperoleh  dari  lapangan  baik  data  primer  maupun  data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusunsecara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat
suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian  dapat  dilakukan  pemecahan  masalah,  kemudian  peneliti  menarik  kesimpulan secara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal- hal yang bersifat umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian resort kuantan singingi  ?
Setiap  perbuatan  pidana  atau  tindak  pidana  pastinya  di  dahulu  adanya  motif  atau faktor  yang  mendorong  seseorang  melakukannya.  Jika  berkaitan  dengan  tindak  pidana yang berkaitan denga harta benda, salah satunya tindak pidana pencurian di sebabkan oleh faktor-faktor yang antara lain adalah ekonomi, Pendidikan dan lingkungan.
a. Ekonomi
Permasalahan ekonomi sering kali menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana yang di  lakukan  oleh  pelaku,  khususnya  dalam  hal  pencurian.  Para  pelaku  pencurian  hampir sebagaian besar di latari faktor ekonomi, untuk memnuhi biaya hidup ataupun gaya hidup.
Keadaan  ekonomi  yang  rendah  atau  bahkan  mendekati  kemiskinan  ini  akan berdampak kepada kejahatan karena banyak yang mencari jalan cepat untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan ekonomi baik diri sendiri maupun keluarga.
Pada perkara pencurian yang mendapatkan restoractive justice di Kepolisian Resort kuantan  singingi,  rata  rata  melakukan  tindak  pidana  pencurian  karena  untuk  memenuhi kebutuhan ekonomi baik untuk diri sendiri maupun keluarga.

## b. Pendidikan
Pendidikan merupan salah satu faktor yang  akan mengubah  pola  pikir yang untuk mengetahu  mana  yang  baik  dan  buruk  yang  akan  berdampak  kepada  kehidupan  sosial masyarakat.salah  satu  nya  berkaitan  dengan  perkara  hukum,  salah  satunya  adalah pencurian.
Pendidikan  merupakan  salah  satu  faktor  terjadinta  nya  tindak  pidana  pencurian, pendidikan  yang  rendah  baik  itu  pendidikan  akademik  di  sekolah,  maupun  pendidikan agama. Dengan rendahnya tingkat pendidikan akan berdampak kepada pola piker untuk melakukan sesuatu, salah satu nya pola pikir untuk melakukan kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Rendahnya tingkat pendidikan terkadang menimbulkan pikiran untuk mencari jalan pintas tanpa memikirkan dampak yang akan di terima ke depannya. Sedangkan dengan
rendahnya pendidikan agama juga salah satu faktor, karena ilmu agama mengajarkan mana suatu  perbuatan  mana  yang  baik  dan  buruk  serta  mana  yang  di  larang  yang  akan berdampak pada kehidupan maupun nantik di akhirat.

## c. Lingkungan
Lingkungan merupakansalah satu faktor terjadinya tindak pidana pencurian di polres kuansing,  lingkungan  sekitar  rumah  atau  lingkungan  pertemanan  maupun  lingkugan lainnya. Pada tindak pidana pencurian di polres kuansing,
Beberapa  perkara  terkait  dengan  pengaruh  lingkungan.  Salah  satu  contohnya pencurian yang tempat kejadian perkaranya di sealah satu sekolah di kuantan singingi yang di lakukan oleh anak yang lebih dari satu orang. Ini dilakukan Karena faktor lingkungan, karena adanya pengaruh dari teman untuk memenuhi kebutuhan maupun solidaritas atau kekompakan anatara teman.
Faktor lingkungan ini bukan hanya karena pengaruh dari teman saja, akan tetapi juga kurangnya pengawasan atau kurangg perhatian dari keluarga terhadap perilaku seseorang, khususnya anak-anak.
Bagaimana penerapan Restoractive Justice Pada tindak pidana pencurian di wilayah hukum resort kuantan singingi ?
Restoractive justice merupakan salah satu intrumen hukum, khusus nya hukum pidana yang  terbilang  bisa  di  katkan  baru  pada  penegak  hukum  kepolisian  republic Indonesia.Penerapan  restoractive  justice  ini  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mencapai keadilan  bagi  perkara-perkara  yang  kecil  atau  yang  masih  bisa  di  selesaikan  secara kekeluargam dam tidak menimbulka dampak yang besar baik sosial masyarakat. Selain itu agar mengurangi kapasitas Lapas atau penjara yang rata-rata di Indonesia telah overload atau kelebihan kapasitas dan berdampak pada biaya yang dikeluarkan oleh Negara.
Penerapan restoractive justice dasar hukum nya adalah Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restiractif. restoractive justice dapat dilaksankan dengan syarat memnuhi syarat formil dan materiil, adapuun syarat materiil yaitu :
1. Tidak menimbulkan keresahan masyarkat,
2. Tidak menimbulkan konflik sosial
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
4. Tidak bersifat radikalisme dan  separatism, dan
5. Bukan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan,
Sedangkan syarat formil
1. Perdamaian kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba.,
2. Pemenuhan  hak-hak  korban  dan  tanggung  jawab  tersangka,  kecuali  tindak  pidana narkoba.
Berdasarkan hal di atas tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang bisa mendapatkan Restoractive Justice, akan tetapi di lihat dulu kerugiannya, salah satu nilai kerugian nya adalah dibawah Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).,
Pada beberapa tindak pidana pencurian di polres kuansing yang kerugian di bawah Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).dan adanya perdamaian maka peluang atau adanya kesempatan untuk mengajukan Restoractive justice.
Penerapan restoractive justice dilaksanakan pada saat telah adanya proses penegakan hukum  dan  adanya  pihak  yang  bertangung  jawab  /  tersangka.  Penerapan  restoractive justice yang akan di akan lakukan oleh tersangka pada tahap penyidikan sebagai berikut :
1. Tersangak melalui kuasa hukum atau melalui dan bersama keluarga mengajukan Surat permohonan  Restoractive  Justice  kepada  kepala  Kepolisian  di  tempat  tersangka  di tahan,  apakah  itu  Maka  Besar,  Kepolisian  Daerah,  Kepolisian  Resort  dan  Kepolisian Sektor.
2. Dalam surat Permohonan itu pihak yang mengajukan di lengkapi/ melampirkan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
3. Setelah surat permohonan dan adanya perdamaian, serta adanya pemulihan hak-hak korban,  pihak  kepolisian  (  Satreskrim/Unit  Terkait)  melakukan  penelitian  terhadap berkas permohonan apakah telah memenuhi syarat Materil dan syarat Formil.
4. Jika syarat materiil dan formil di atas terpenuhi maka, pihak kepolisian (satuan terkait) melakukan klarifikasi terhadap berkas dan pihak terkait, antara lain tersangka, keluarga tersangka, korban/ keluarga korban dan pihak terkait. Apakah adanya perdamaian dan tidak adanya paksaan perdamaian serta apakah telah dilakukan pemulihan terhadap hak/kerugian terhadap korban. 2 (dua) syarat ini merupakan salah satu syarat dasar, karena dalam restoractive justice tujuan utama nya salah satunya adalah pemulihan hak korban agar terciptanya keadilan terhadap korban.
5. Setelah klarifikasi terhadap para pihak dan telah terpenuhi, maka pihak kepolisian akan melakukan  musyawarah/rapat  untuk  apakah  permohonan  restoractive  justice  telah terpnuhi atau tidak.
6. Jika hasil musyawarah oleh pihak kepolisian terpenuhi maka akan menerbitkann surat penghentian penyidikan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana.
7. Setelah  terbitnya  surat  penghentian  penyidikan  di  hentikan  atas  dasar  restoractive justice terpenuhi maka tersangka akan di bebaskan/ di lepaskan.
Penerapan restoractive justice ini dilakukan merupakan prosedur yang sah dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yang tujuan adalah untuk tercapainya keadilan bagi pelaku dan Korban.

## SIMPULAN
Terjadinya  tindak  pidana  pencurian  di  pengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  yaitu ekonomi,  pendidikan  dan  lingkungan  dan  Penerapan  restoractive  justice  di  lakukan dengan melakukan permohonan dengan memenuhi syarat materiil dan syarat formil.

## DAFTAR PUSTAKA
Erdianto Effendi, 2011. Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
Eva  Achajani  Zulfa, Pergeseran  Paradigma  Pemidanaan,  Lubuk Agung, Bandung
Mardjono  Reksodiputro,  2007, Mengembangkan  Pendekatan  Terpadu  Dalam  Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal) dalam kumpulan tulisan kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Pusat Pelayan Keadilan dan Pengabdian UI,
_________________,2007 Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Peran  Penegak  Hukum Melawan Kejahatan) dalam buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia)
Nicola Lacey, A Life of H.L.A Hart : 2009, The Nigthmare and The Noble Dream, (Oxpord :    Oxpord  University  Press,  2004),  sebagaimana  ditulis  dalam  buku  Eriyantouw Wahid, Keadilan  Restoratif  Dan  Peradilan  Konvensional  Dalam  Hukum  Pidana,
(Jakarta : Universitas Trisakti
Peter Muhmud Masuki, 2012. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
Rodliyah dan salim.HS, Hukum Pidana Khusus (unsur dan sanksi pidananya), Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
Saifuddin Azwar, 1990. Meteode Penelitian Di Bidang Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suharsimi Arikunto, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
Teguh Prasetyo, 2010. Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Undang-undang Dasar 1945
Undang-undang tahun 1946 Juncto. Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuain Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
Peraturan  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restiractif.