## Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup

## Mahrus Ali, Irwan Hafid
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. mahrus_ali@uii.ac.id

## Abstrak
Upaya kriminalisasi yang dilakukan melalui proses legislasi, tidak hanya sekedar membatasi perilaku tetapi juga memberi ancaman hukuman bagi pelanggarnya. Mengingat urgensi kriminalisasi adalah pembatasan hak, maka legislatif dalam merumuskan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus mengacu pada prinsip- prinsip  pembatasan  hak  asasi  manusia.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  diskursus  teoretik  tentang kriminalisasi  berbasis  hak  asasi  manusia  dalam  undang-undang  bidang  lingkungan  hidup.  Sebagai penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  konseptual  dan  perundang-undangan,  penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  proses  penetapan  suatu  perbuatan  sebagai  tindak  pidana  oleh  negara  harus  sesuai dengan batas kemampuan hukum pidana. Kriminalisasi merupakan tindakan kekuasaan negara yang paling mengganggu terhadap kebebasan perilaku sosial masyarakat. Rumusan kriminalisasi dalam undang-undang bidang  lingkungan  hidup  telah  merefleksikan  prinsip  tujuan  yang  sah  dalam  hukum,  tetapi  belum sepenuhnya  mencerminkan  prinsip  pembatasan  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat  yang  demokratis. Kajian ini berkaitan dengan prinsip proporsionalitas dan ultimum remidium dalam hukum pidana. Penelitian ini merekomendasikan agar kriminalisasi undang-undang bidang lingkungan hidup perlu mengakomodasi prinsip pembatasan hak asasi manusia.
Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Kriminalisasi; Pembatasan; Lingkungan Hidup

## Human Rights-Based Criminalization In Environmental Legislation

## Abstract
The  aim  of  this  research  is  to  examine  the  discourse  of  criminalization  based  on  human  rights  in environmental laws. It is undertaken using a conceptual and statutory approach as normative legal research. According to the findings of the study, the process of creating offenses or criminalization must be done within  the  boundaries  of  criminal  law's  ability.  Criminalization  is  a  government  action  that  obstructs people's freedom the greatest. The process of drafting a criminal act (legislation) not only restricts behavior but also threatens punishment for those who break it. The urgency of criminal law is the limitation of rights, so the offense must be defined in accordance with the principle of human rights limitation. The principle of legitimate purposes in the law has been reflected in the formulation of criminalization in environmental law, but it has not fully reflected the principle of limitation based on the demands of a democratic society. The notion of proportionality and the ultimum remidium in criminal law are discussed in this paper. This study  recommends  to  adopt  principle  of  human  rights  limitation  as  the  theoretical  base  to  criminalize conducts in the field of environment.
Keywords: Human Rights; Criminalization; Limitation; Environment
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pilihan untuk mengatur perilaku dan kebebasan sipil warga negara melalui sarana kriminalisasi merupakan suatu hal lazim yang dipraktikkan oleh berbagai negara modern termasuk  Indonesia. 1 Karakteristik  hukum  pidana  yang  bersifat  memaksa  menjadi argumen dasar yang dapat dimengerti apabila pemerintah menggunakan jenis hukum ini sebagai  salah  satu  strategi  kontrol  negara  untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat. Penggunaan sarana kriminalisasi ini berkorelasi erat dengan pelanggaran hak sipil warga negara. 2 Seringan  apapun  sanksi  yang  diterapkan  dalam  proses  kriminalisasi,  pada hakikatnya tetap merupakan pencabutan hak dasar manusia.
Proses kriminalisasi yang berlangsung secara terus menerus saat ini dilakukan tanpa penilaian  yang  teruji. 3 Apakah  kriminalisasi  benar-benar  dibutuhkan  atau  tujuan  yang hendak  dicapai  sudah  dapat  terwujud  tanpa  harus  menggunakan  sarana  kriminalisasi, misalnya cukup dengan sarana lain di luar hukum pidana seperti bidang administrasi dan perdata.  Poin  ini  esensinya  menegaskan  bahwa  pembatasan  hak  melalui  proses kriminalisasi tidak lebih dari yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai  dari  legislasi. 4 Batasan  dalam  mengkriminalisasi  merupakan  suatu  persoalan krusial dalam proses legislasi. 5 Dalam mengatur perilaku sosial masyarakat, negara harus proporsional  menempatkan  sarana  yang  tepat  untuk  digunakan  dengan  tujuan  yang hendak dicapai. Prinsip ini dilanggar apabila masih ada alternatif lain yang tersedia untuk mencapai tujuan yang sama yang memiliki efek lebih kecil tapi tindakan legislatif tetap dilakukan. 6 Jika  negara  ingin  mengurangi  kebebasan  hak  sipil,  maka  sepatutnya  juga dilandasi dengan pembatasan sesuai prinsip hak asasi manusia untuk mencegah timbulnya kewenang-wenangan. 7
Proses kriminalisasi oleh negara harus dilakukan sesuai dengan batas kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. 8 Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil  atau  sub-sistem  dari  sarana  kontrol  sosial  yang  tidak  mungkin  mengatasi  semua masalah  kejahatan,  kemanusiaan,  dan  kemasyarakatan  yang  begitu  kompleks. 9 Oleh karena  itu,  pendayagunaan  tertib  hukum  lain  perlu  ditempatkan  diawal,  seperti  sanksi hukum administrasi atau litigasi hukum perdata. Hukum pidana tidak boleh digunakan
1 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005): 126.
2 Nils Jareborg, “Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio),” Ohio State Journal of Criminal Law 2 (2005): 525.
3 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara , Cet. Ketiga (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000): 38.
4 Imer B Flores, “Proportionality in Constitutional and Human Rights Interpretation,” Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper , no. 7 (2013): 105.
5 Andrew P Simester and G.R Sullivian, Criminal Law Theory: Doctrines of The General Part (Oxford: Hart Publishing, 2002): 6.
6 Dan Meagher, “The Common Law Principle of Legality in the Age of Rights.,” Melbourne University Law Review 35, no. 2 (2013): 470.
7 Nina Persak, Criminalising Harmful Conduct: The Harm Principle, Its Limits and Continental Counterparts (New York: Springer Science & Business Media, 2007): 6.
8 Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara , 4.
9 David Garland, The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society (Oxford: Oxford University Press, 2001): 167.
e-ISSN : 2621-4105
untuk  mengatur  suatu  perbuatan  yang  secara  efektif  dapat  diatur  oleh  bidang  hukum lain. 10 Kriminalisasi tidak digunakan apabila cara di luar hukum pidana secara preventif mampu mencegah timbulnya kejahatan dan perbuatan yang dilarang. 11
Kajian terhadap undang-undang bidang lingkungan hidup dalam riset ini dilakukan karena  beberapa  alasan.  Secara  filosofis,  lingkungan  merupakan  anugerah  tuhan  yang harus  dijaga  dan  dilestarikan  sebagai  tempat  tinggal  semua  makhluk  hidup. 12 Secara sosiologis,  bahwa  agenda  pembangunan  yang  digadang-gadang  akan  membawa kemajuan  besar  dalam  peradaban  suatu  bangsa,  ternyata  juga  akan  mengorbankan kelestarian lingkungan. 13 Secara yuridis, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin oleh instrumen HAM Internasional maupun nasional.
Kajian  terkait  kriminalisasi  secara  parsial  telah  beberapa  kali  dilakukan,  namun studi  tersebut  belum  ada  yang  mengaitkannya  dengan  hak  asasi  manusia  dan penerapannya  dalam  legislasi  bidang  lingkungan.  Salman  Luthan  meneliti  asas  dan kriteria  kriminalisasi.  Riset  ini  menyimpulkan  bahwa  perbuatan  yang  layak dikriminalisasi  adalah  perbuatan  yang  tidak  dikehendaki  menurut  rasa  keadilan masyarakat. Kriminalisasi juga harus memperhatikan kemampuan hukum pidana dalam mengatasi kejahatan, keseimbangan antara sarana dan hasil, manfaat yang diperoleh dari kriminalisasi,  dampak negatif dari kriminalisasi,  dan kemampuan badan  peradilan dan aparatur  penegak  hukum  menegakkan  perbuatan  yang  dikriminalisasi. 14 Marthen  H. Toelle  meneliti  kriminalisasi  ditinjau  dari  perspektif  teori  hukum  pidana.  Keputusan legislator untuk mengkriminalkan suatu tindakan melalui undang-undang perlu dibatasi karena  sangat  mempengaruhi  kebebasan  individu.  Riset  ini  merekomendasikan  agar keputusan  untuk  melakukan  kriminalisasi  harus  dilakukan  secara  sah supaya  undang- undang pidana yang dihasilkan dalam proses kriminalisasi mengandung kebenaran. 15
Penelitian  ini  difokuskan  pada  enam  undang-undang  bidang  lingkungan  hidup, diantaranya UU PPLH, 16 UU KTA, 17 UU Tata Ruang, 18 UU Kelautan, 19 UU Minerba, 20 dan  UU  Perkebunan. 21 Kajian  terhadap  undang-undang a  quo juga  telah  disesuaikan dengan perubahan pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja, 22 khususnya dalam UU PPLH, UU
10 Douglas Husak, “Applying Ultima Ratio: A Skeptical Assessment,” Ohio State Journal of Criminal Law , (2005): 537. Mahrus Ali, Overcriminalization: Teori, Dampak, Dan Pencegahan (Yogyakarta: FH UII Press, 2019): 38.
11 Manfred Nowak, Pengantar Pada Rezim Hukum HAM Internasional (Inggris: Martinus Nijhoff Publishers, 2003): 60.
12 Pan  Mohamad  Faiz,  “Perlindungan  Terhadap  Lingkungan  dalam  Perspektif  Konstitusi  (Environmental Protection in Constitutional Perspective),” Jurnal Konstitusi 13, no. 4 (2016): 767.
13 Mira Rosana, “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia,” Kelola: Jurnal Sosial Politik 1, no. 1 (2018): 149.
14 Salman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 16, no. 1 (2009): 1–17.
15 Marthen H. Toelle, “Kriminalisasi Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory),” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2014): 115–132.
16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
17 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air.
18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
20 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009  Tentang Pertambangan  Mineral dan  Batubara Sebagaimana  Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
e-ISSN : 2621-4105
Penataan Ruang, UU Minerba, dan UU Perkebunan. Materi yang diatur dalam undang- undang  bidang  lingkungan  hidup  mengandung  segi-segi  hukum  perdata,  hukum administrasi  negara,  hukum  pidana,  serta  hukum  lingkungan  sehingga  meniscayakan adanya  keterjalinan. 23 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kriminalisasi  dalam undang-undang  bidang  lingkungan  hidup  berdasarkan  prinsip  pembatasan  hak  asasi manusia.
2. METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena yang dikaji adalah asas dan norma hukum. Kajian ini difokuskan pada kajian teoretik kriminalisasi dan prinsip limitasi hak asasi  manusia. Pentingnya kajian ini karena persoalan kriminalisasi  harus diuji  sesuai  kaidah  hukum  pidana  sejak  tahap  perumusan.  Jika  sejak  perumusan bermasalah,  maka  dalam  tahap  implementasi  kebijakan  juga  berpotensi  menimbulkan masalah.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  konseptual.  Pendekatan  perundang-undangan  terkait  dengan  pasal-pasal limitasi  dalam  instrumen  hak  asasi  manusia,  sementara  pendekatan  konseptual  terkait dengan sudut pandang analisa permasalahan menggunakan elemen kunci konsep dasar kriminalisasi dan prinsip limitasi hak asasi manusia dalam delik lingkungan. Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  utama  yang  bersifat  otoritatif  berupa  UU PPLH,  UU  KTA,  UU  Tata  Ruang,  UU  Kelautan,  UU  Minerba,  dan  UU  Perkebunan. Sementara bahan hukum sekunder berupa literatur, olahan pendapat, pikiran para pakar atau ahli, buku-buku, makalah, dan jurnal ilmiah yang secara khusus membahas limitasi hak  asasi  manusia  dan  model  perumusan  delik  lingkungan.  Bahan  hukum  dalam penelitian  ini  dikumpulkan  melalui  studi  literatur  dan  studi  dokumen,  yang  kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tiga alur kegiatan secara bersamaan (reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum, dan penarikan kesimpulan).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Studi ini menegaskan bahwa pembatasan ini dalam diskursus teoretik hukum hak asasi manusia dikenal dengan istilah limitasi ( limitation ) atau suatu bentuk kewenangan negara untuk membatasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam  kondisi  dan  syarat  tertentu. 24 Pembatasan  hak  asasi  manusia  dapat  dilakukan dengan  tetap  menghormati  beberapa  prinsip,  seperti  alasan  pembatasan  harus didefinisikan secara ketat, bukan dalam kerangka mengurangi substansi penghormatan terhadap  hak  tersebut,  pembatasan  tersebut  tidak  boleh  sewenang-wenang  dan diskriminatif, dan harus  dilakukan sesuai dengan prasyarat  yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. 25
Syarat-syarat pembatasan hak asasi manusia oleh negara secara normatif  tercantum dalam pelbagai instrumen internasional dan perundang-undangan, diantaranya Pasal 29
23 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013): 28–29. Mahrus Ali, Hukum Pidana Lingkungan (Depok: Rajawali Press, 2020): 5.
24 Nataruddin,  dkk., Pengembangan  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  untuk  Pendidikan  dan  Pelatihan  Polri (Yogyakarta: Pusham UII, 2017): 42–43.
25 Knut D Asplund, dkk., Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Pusham UII, 2008): 51.
ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 12 ayat (3) Kovenan Internasional tentang  Hak  Sipil  dan  Politik, Pasal  70  UU  Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia;  serta  Pasal  28  J  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945. Berdasarkan isi ketentuan pasal di atas, secara umum hak asasi manusia dapat dibatasi dengan tiga syarat, yakni pembatasan berdasarkan hukum (by law), pembatasan dengan tujuan  yang  sah  ( legitimate  aim ),  dan  pembatasan  karena  kebutuhan  masyarakat demokratis  ( necessary  in  a  democratice  society ).  Ketiga  syarat  ini  dan kontekstualisasinya  dengan  kriminalisasi  dalam  Undang-undang  bidang  lingkungan hidup dielaborasi secara komprehensif berikut ini.
Syarat pertama adalah bahwa kriminalisasi harus berdasarkan hukum ( by law ), dan ini hanya dapat dilakukan dengan hukum nasional yang proses penyusunannya dilakukan secara demokratis. Pengertian law dalam sistem hukum Indonesia harus dimaknai sebagai hukum tertulis berupa undang-undang . 26 Pembatasan harus dalam bentuk undang-undang karena  materi  pembatasan  haruslah  mendapatkan  persetujuan  dari  publik  (kehendak rakyat), yang dalam prosesnya diwakili oleh para legislator. Peraturan di bawah undang- undang tidak boleh memuat pembatasan, tetapi hanya memuat  operasional atau teknis implementatif  dari  tindakan  pembatasan  yang  dilakukan.  Ketentuan  ini  untuk menghindari kemungkinan pembatasan oleh eksekutif.
Proses ini terkait dengan hukum formil (prosedural) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Aturan kriminalisasi yang dirumuskan dalam proses legislatif tidak boleh  dibuat  dan  diterapkan  secara  sewenang-wenang. 27 Tahap  ini  meliputi  proses perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan,  dan  pengundangan.  Tahap pengundangan  berkorelasi  dengan  ketentuan  bahwa  aturan  hukum  harus  dibuat  secara terbuka serta dapat diakses publik. Hal ini diperlukan oleh negara untuk mengumumkan pembatasan. 28 Rumusan  undang-undang a  quo telah  memenuhi  syarat  hukum,  karena perumusannya sesuai dengan proses pembentukan perundang-undangan yang baik (good process) dan hukum nasional yang demokratis. 29
Pertama, UU PPLH diusulkan oleh DPR pada tahun 2009 untuk  mulai  dibahas. Tujuan pengusulan karena banyaknya kelemahan yang menghambat penegakan hukum lingkungan.  Pembahasan  UU  PPLH  melibatkan  banyak  pihak  seperti  Kementerian Lingkungan  Hidup,  perguruan  tinggi,  dan  para  pakar.  UU  PPLH  disetujui  tanggal  8 September  2009  dalam  Rapat  Paripurna  DPR,  disahkan  tanggal  3  Oktober  2009  oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekaligus diundangkan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia (Menkumham) Andi Mattalatta. UU PPLH terdaftar dalam Lembaran
26 Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Formulasi  Ketentuan  Pidana  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan (Semarang: Pustaka Magister, 2012): 133.
27 Machmud  Aziz,  “Landasan  Formil  dan  Materiil  Konstitusional  Peraturan  Perundang-Undangan,” Jurnal Legislasi Indonesia 6, no. 4 (2009): 587.
28 Abdul Gani Abdullah, “Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan,” Jurnal Legislasi Indonesia 1, no. 2 (2004): 10.
29 Abdul Basyir, “Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif,” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 2, no. 5 (2014): 287.
e-ISSN : 2621-4105
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. 30
Kedua, UU KTA diusulkan oleh DPR pada tahun 2014 untuk mulai dibahas. Tujuan pengusulan karena tanah dan air merupakan sumber daya alam yang mudah terdegradasi fungsinya  sehingga  perlu  dilindungi.  Pembahasan  UU  KTA  dilakukan  secara  lintas sektoral dengan beberapa kementerian dengan leading sektor Kementerian Kehutanan, meliputi  Menteri  Pertanian,  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan,  dan  Menteri Perindustrian. 31 UU KTA disetujui tanggal 29 September 2014 dalam Rapat Paripurna DPR,  disahkan  tanggal  17  Oktober  2014  oleh  Presiden  SBY  serta  diundangkan  oleh Menkumham  Amir  Syamsudin.  UU  KTA  terdaftar  dalam  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608.
Ketiga, UU Tata Ruang diusulkan oleh pemerintah pada tahun 2007 untuk dibahas bersama  dengan  DPR.  Tujuan  pengusulan  karena  pemahaman  masyarakat  terhadap penataan  ruang  telah  berkembang  sehingga  perlu  pengaturan  guna  menjamin  efisiensi pembangunan yang berkelanjutan. Pembahasan UU Tata Ruang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum RI, Bappenas, Badan Pertanahan Nasional, instansi perguruan tinggi, dan asosiasi terkait. 32 UU Tata Ruang disetujui tanggal 27 Maret 2007 dalam Keputusan DPR RI, disahkan tanggal 26 April 2007 oleh Presiden SBY sekaligus diundangkan oleh Menkumham  Hamid  Awaludin.  UU  Tata  Ruang  terdaftar  dalam  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.
Keempat, UU Kelautan diusulkan oleh pemerintah pada tahun 2014 untuk dibahas bersama  DPR.  Tujuan  pengusulan  agar  pengelolaan  sumber  daya  kelautan  dilakukan melalui sebuah kerangka hukum yang memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat. Pembahasan dilakukan DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 33 UU Kelautan disetujui  tanggal  26 September 2014 dalam Rapat  Paripurna DPR, disahkan  tanggal  17  Oktober  2014  oleh  Presiden  SBY  sekaligus  diundangkan  oleh Menkumham Amir Syamsudin. UU Kelautan terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.
Kelima, UU Minerba diusulkan perubahannya oleh pemerintah pada 2020 untuk dibahas bersama DPR. Tujuan pengusulan karena pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara masih belum menjawab kebutuhan hukum kedepan. Pembahasan dilakukan  DPR  bersama  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  dan  kementerian
30 DPR-RI,  “Risalah  Sidang  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,” dpr.go.id, 2018, http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20181101-084027-8249.pdf.
31 DPR-RI,  “Risalah  Rapat,”  dpr.go.id,  2018,  http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20181022- 050528-2560.pdf.
32 DPR-RI, “Risalah Rapat Kerja Dengan Menteri Pekerjaan Umum RUU Tentang Penataan Ruang,” dpr.go.id, 2017, http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170607-020800-4154.pdf.
33 DPR-RI, “Risalah Rapat.”
e-ISSN : 2621-4105
terkait lainnya. 34 UU Minerba disetujui tanggal 12 Mei 2020 dalam Rapat Paripurna DPR, disahkan tanggal 10 Juni 2020 oleh Presiden Joko Widodo sekaligus diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly. UU Minerba terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.
Keenam, UU Perkebunan diusulkan pemerintah pada 2014 untuk dibahas bersama DPR.  Tujuan  pengusulan  karena  perkebunan  berperan  penting  dalam  perekonomian nasional, sementara penyelenggaraannya belum memberikan hasil optimal. Pembahasan dilakukan  DPR  dengan  kementerian  terkait,  diantaranya  Menteri  Kehutanan,  Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perindustrian. 35 UU Perkebunan disetujui tanggal 29 September 2014 dalam Rapat Paripurna DPR, disahkan tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden SBY sekaligus diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin. UU Perkebunan terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613.
Syarat kedua adalah bahwa pembatasan berdasarkan tujuan yang sah ini mengacu kepada sejumlah tujuan yang oleh hukum dibenarkan dalam kerangka pembatasan hak asasi  manusia,  antara  lain  ketertiban  umum,  kesehatan  masyarakat,  moral  publik, keamanan nasional, keselamatan publik, serta hak dan kebebasan orang lain atau reputasi orang lain. 36 Berdasarkan hasil kajian penulis, bahwa rumusan delik dalam enam undang- undang bidang lingkungan hidup telah mencerminkan prinsip kriminalisasi berdasarkan alasan  tujuan  yang  sah  ini.  Delik a  quo umumnya  dirumuskan  dengan  alasan  untuk menjaga dan melindungi ketertiban umum, kesehatan masyarakat, keselamatan publik, dan keamanan nasional.
Pertama, ketertiban  umum,  dimaknai  sebagai  seperangkat  aturan  hukum  yang menjamin bekerjanya masyarakat  dan seperangkat  aturan sehingga masyarakat  merasa nyaman,  aman  dan  teratur. 37 Alat  negara  yang  bertugas  mengontrol  ketertiban  umum harus dikontrol kekuasaannya melalui parlemen, pengadilan dan agen-agen independen lainnya. 38 Misalnya instansi Kepolisian RI dikontrol oleh Komisi Kepolisian Nasional, DPR, Ombudsman, atau Komnas HAM Rumusan delik yang mengacu pada alasan ini diantaranya delik UU PPLH (Pasal 113, 114, dan 115), delik UU Minerba (Pasal 159 dan 162), serta delik UU Perkebunan (Pasal 110, 111, dan Pasal 112).
Kedua, kesehatan  masyarakat,  negara  diberi  kewenangan  untuk  membatasi  hak asasi manusia dengan alasan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Hak seseorang dapat dibatasi dengan alasan untuk menjaga tidak meluasnya virus, penyebaran penyakit
34 DPR-RI, “Risalah Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” dpr.go.id, 2019, https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ4-20190722-032454-2371.pdf.
35 DPR-RI,  “Risalah  Rapat  Panitia  Kerja  Pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Perkebunan,” dpr.go.id, 2020, http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200805-034303-2453.pdf.
36 Barda  Nawawi  Arief, Pembangunan  Sistem  Hukum  Nasional  (Indonesia) (Semarang:  Pustaka  Magister, 2015): 13.
37 Imelda Onibala, “Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional,” Jurnal Hukum Unsrat 1, no. 2 (2013): 124.
38 Christiani  Junita  Umboh,  “Penerapan  Konsep  Trias  Politica  dalam  Sistem  Pemerintahan  Republik Indonesia,” Lex Administratum 8, no. 1 (2020): 132–133.
e-ISSN : 2621-4105
menular dan perawatan bagi mereka yang sakit dan terluka, yang sepenuhnya merujuk pada ketentuan World Health Organizatio . Alasan ini juga terkait dengan ancaman zat atau  limbah  beracun  yang  timbul  akibat  aktivitas  industri  dan/atau  aktivitas  yang membahayakan  lainnya. 39 Rumusan  delik  yang  mengacu  pada  alasan  ini  diantaranya delik UU PPLH (Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), 99 ayat (2) dan ayat (3), 109, dan 112) serta delik UU Tata Ruang (Pasal 69 ayat (3) dan 70 ayat (3)).
Ketiga, moral publik, ketentuan ini pasti berbeda antara satu daerah dengan yang lain. Moral seringkali dimaknai dalam kerangka lokalitas tertentu, baik berdasar agama, atau politik. Negara yang akan melakukan pembatasan berdasarkan moral publik harus mendefinisikan  secara  ketat. 40 Ukuran  moralitas  publik  bervariasi  dari  dari  budaya ke budaya lain atau dari negara ke negara lain. Moralitas publik mengacu pada standar moral dan  etika  yang  ditegakkan  dalam  masyarakat/hukum  yang  diterapkan  pada  kehidupan publik sesuai  dengan konsep margin of  appreciation . Konsep ini menghendaki  bahwa negara  atau  pengadilan  nasional  memiliki  pengetahuan  yang  lebih  baik  untuk merumuskan  aturan  hukum  sesuai  tradisi,  nilai,  dan  kebutuhan  lokal  di  wilayahnya masing-masing . 41
Keempat, keamanan nasional, dapat digunakan sebagai alasan pembatasan dalam rangka melindungi keberadaan bangsa atau integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap kekerasan atau ancaman kekerasan. Keamanan nasional tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan tindakan pembatasan yang sewenang-wenang. 42 Alasan pembatasan  hak  dengan  dasar  keamanan  nasional  ini  semata-mata  untuk  menjunjung tinggi  kepentingan  bangsa  dan  negara  dari  gangguan  yang  datang  dari  internal  atau eksternal. 43 Delik yang mengacu pada alasan ini ialah Pasal 49 UU Kelautan dan Pasal 104 UU Perkebunan.
Kelima, keselamatan  publik,  adalah  perlindungan  terhadap  bahaya  yang mengancam  keselamatan  orang,  hidup  atau  integritas  fisik,  atau  kerusakan  serius  atas harta benda mereka. 44 Keselamatan ini umumnya didefinisikan sebagai evaluasi dampak dari  adanya  resiko  kematian,  cedera,  kerusakan  pada  manusia  atau  benda.  Kondisi  ini mensyaratkan  keadaan  aman  bagi  publik,  baik  aman  secara  fisik,  sosial,  spiritual, finansial,  emosional,  dan  seterusnya.  Rumusan  delik  yang  mengacu  pada  alasan  ini diantaranya delik UU PPLH (Pasal 98 hingga 112), delik UU KTA (Pasal 59 hingga 64), delik UU Tata Ruang (Pasal 69, 70, 71, dan 73 ayat (1), delik UU Minerba (Pasal 158, 160 ayat (2), 161, 161A, dan 161B ayat (1)), serta delik UU Perkebunan (Pasal 103, 106, 107, 108, dan 110).
39 Siti Aisah, dkk., Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 2 Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan (Jakarta: Komnas HAM RI, 2020): 22–23.
40 William  J  Butler, Siracusa  Principles:  On  the  Limitation and  Derogation  Provisions  in  the  International Covenant on Civil and Political Rights (New York: American Association for The International Commisions of Jurists, 1985): 8.
41 Nowak, Pengantar Pada Rezim Hukum HAM Internasional , 63–64.
42 Butler, Siracusa Principles: On the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights , 8.
43 Muladi, Naskah Akademik Sistem Keamanan Nasional (Jakarta: Lemhanas, 2008): 3–4.
44 Butler, Siracusa Principles: On the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights , 9.
e-ISSN : 2621-4105
Keenam, Hak dan kebebasan orang lain atau reputasi orang lain, dimaknai bahwa reputasi  atau  nama  baik  dan  kebebasan  seseorang  dapat  digunakan  sebagai  alasan pembatasan hak asasi manusia. Alasan reputasi orang lain tidak boleh digunakan untuk melindungi pejabat negara dari opini dan kritisisme yang muncul dari masyarakat. Ketika ada  konflik  antara  hak  yang  dilindungi  dan  hak  yang  tidak  dilindungi  kovenan,  maka pengakuan  seharusnya  diberikan  kepada  hak  dan  kebebasan  yang  paling  mendasar. 45 Pengakuan  terhadap  hak  ini  dapat  didasarkan  pada  hukum  yang  hidup  di  masyarakat. Kovenan ini tidak hanya membatasi pada hukum yang tertulis, tetapi juga berdasarkan hukum tidak tertulis.
Syarat ketiga adalah bahwa pembatasan hak asasi manusia harus dilakukan dalam kerangka untuk menjaga agar demokrasi tetap berjalan dengan baik. Pembatasan  yang dilakukan dengan cara dan tujuan yang merusak demokrasi harus dinyatakan tidak sah. 46 Tidak ada model tunggal mengenai masyarakat demokratis. Luasnya definisi ini dapat ditafsirkan sesuai standar setiap negara dengan mengacu pada nilai dan tradisi nasional sepanjang  diperhitungkan  dampaknya  dan  tidak  bertentangan  dengan  demokrasi  atau dikenal  sebagai  konsep margin  of  appreciation . 47 Pembatasan  hak  asasi  manusia  oleh negara  juga  harus  mempertimbangkan  prinsip  proporsionalitas 48 yang  memuat  tiga kriteria,  yaitu:  (i)  cara-cara  yang  digunakan  untuk  membatasi  hak  asasi  warga  negara harus  secara  rasional  berkaitan  dengan  tujuan  yang  hendak  dicapai;  (ii)  hak  harus dikurangi sekecil mungkin untuk mencapai tujuan; dan (iii) harus terdapat keseimbangan antara efek pembatasan terhadap hak dan tujuan yang hendak dicapai dari pembatasan. 49
Jika  masih  ada  alternatif  lain  yang  tersedia  untuk  mencapai  tujuan  yang  sama  yang memiliki efek lebih kecil tapi tindakan legislatif tetap dilakukan, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas. 50
Tindakan  pembatasan  hak  harus  dikurangi  sekecil  mungkin  atau  terkait  dengan ultimum remidium .  Hukum pidana dalam undang-undang bidang lingkungan hidup harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam kriminalisasi. Hukum pidana dapat diberdayakan jika  cara  lain  melalui  non-hukum  pidana  telah  diupayakan  namun  tidak  menunjukkan hasil yang maksimal. Mekanisme hukum administrasi, hukum perdata, ataupun alternatif penyelesaian  sengketa  lainnya  diluar  pengadilan  harus  diutamakan.  Jika  penyelesaian dengan  cara-cara  tersebut  tidak  mampu  menyelesaikan  pelanggaran,  maka  mekanisme hukum pidana mutlak diterapkan sebagai sarana utama (premum remidium) .
Delik dalam undang-undang bidang lingkungan hidup cukup banyak diatur melalui instrumen  hukum  administrasi. 51 Berbagai  ketentuan  dalam  undang-undang  sektoral seperti perkebunan, kehutanan, minerba, kelautan, tata ruang, ataupun perikanan selalu
45 Butler, 9.
46 Nataruddin, dkk., Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia untuk Pendidikan dan Pelatihan Polri , 46. 47 Nowak, Pengantar Pada Rezim Hukum HAM Internasional , 60. Basic Law Bulletin Issue, The Principle of Proportionality and the Concept of Margin of Appreciation in Human Rights Law , (2013): 9.
48 Nowak, Pengantar Pada Rezim Hukum HAM Internasional , 60.
49 Flores, “Proportionality in Constitutional and Human Rights Interpretation,” 102–103.
50 Meagher, “The Common Law Principle of Legality in the Age of Rights.,” 470.
51 Nagara,  “Perkembangan  Sanksi  Administratif  dalam  Penguatan  Perlindungan  Lingkungan  Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, Dan Kehutanan),” 32.
e-ISSN : 2621-4105
menyertakan  ketersediaan  sanksi  administratif  untuk  memastikan  perlindungan  dari upaya perusakan lingkungan hidup. Karakteristik delik lingkungan yang demikian dapat dikelompokkan dalam administrative dependent crimes dan administrative independent crimes. 52 Administrative  independent  crimes diartikan  sebagai  suatu  perbuatan  dapat dikategorikan  sebagai  delik  tanpa  harus  melihat  ada  atau  tidaknya  pelanggaran administrasi  terlebih  dahulu. 53 Pidana  dapat  diterapkan  tanpa  harus  bergantung  ada tidaknya  upaya  administrasi.  Model  ini  didasarkan  pada  rumusan  delik  materiil. Administrative dependent crimes diartikan sebagai suatu perbuatan yang kategori tindak pidananya bergantung pada pelanggaran administratif, seperti pelanggaran izin. 54 Sanksi pidana dapat diterapkan apabila upaya administratif yang tersedia tidak dipatuhi. Model ini didasarkan pada rumusan delik formil.
Ciri  dasar administrative  dependent  crimes ialah  delik  yang  sasarannya  pada perbuatan bukan akibat. Rumusan ultimum remidium berlaku terhadap delik lingkungan yang  memiliki  karakteristik administrative  dependent  crimes yang  dirumuskan  secara formil. 55 Keterlibatan  hukum  pidana  dalam  pelanggaran  administratif  hanya  bersifat komplementer,  karena  dalam  konsep ultimum  remidium hukum  pidana  hanya  sebagai penunjang  penegakan  di  bidang  hukum  administrasi. Ultimum  remidium seharusnya dapat diterapkan dalam model delik bahaya abstrak, bahaya nyata, dan kerugian nyata, karena  hanya  ketiga  model  itu  yang  memenuhi  syarat  sebagai  delik administrative dependendet crimes . Pasal 100 UU PPLH telah tepat dirumuskan sebagai delik ultimum remidium. 56 Alasannya  karena  isi  rumusan  pasal  dalam  delik  tersebut  memiliki karakteristik administrative dependendet crimes. Pasal a quo merupakan delik kategori model bahaya nyata dengan rumusan formil. Sayangnya, terhadap delik yang memiliki rumusan  sama  atau  delik  lain  yang  memenuhi  karakteristik administrative  dependent crime, yakni model bahaya abstrak, bahaya nyata, dan kerugian nyata kebanyakan tidak dirumuskan secara ultimum remidium, tetapi dengan rumusan premum remidium.
Tabel 1. Delik-Delik yang Perlu Dirumuskan Secara Ultimum Remidium UU Pasal Rumusan Model Karakteristik UU PPLH 111, 114 Formil Bahaya abstrak Dependent UU PPLH 100 ayat (1), 101, 103, 104 Formil Bahaya nyata Dependent UU PPLH 109 & 102 Materiil Kerugian nyata Dependent UU PPLH 98 & 99 Materiil Polusi serius Independent UU PPLH 105, 106, 107, 108 Formil Polusi serius Independent UU KTA 59, 60, 61, 62, 63, 64 Materiil/ Formil Polusi serius Independent UU Tata Ruang 73 ayat (1) Formil Bahaya abstrak Dependedent
52 Niessen and Faure, Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience , 190–196.
53 Nagara,  “Perkembangan  Sanksi  Administratif  dalam  Penguatan  Perlindungan  Lingkungan  Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, Dan Kehutanan),” 37.
54 Nagara, 37.
55 Federico Picinali, “The Denial of Procedural Safeguards in Trials for Regulatory Offences: A Justification,” Criminal Law and Philosophy 11, no. 4 (2017): 685.
56 Pasal 100 UU PPLH berbunyi: (i) setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun  amdal...;  (ii)  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  dapat  dikenakan  apabila  sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih satu kali.
e-ISSN : 2621-4105
UU Tata Ruang 69, 70, 71 Materiil Kerugian nyata Dependedent UU Kelautan 49 Formil Bahaya nyata Dependent UU Minerba 161 A & 162 Formil Bahaya abstrak Dependent UU Minerba 158, 160 ayat (2), 161, 161 B ayat (1) Formil Bahaya nyata Dependent UU Perkebunan 103, 106 Formil Bahaya abstrak Dependent UU Perkebunan 104, 107 Formil Bahaya nyata Dependent UU Perkebunan 108 Formil Polusi serius Independent UU Perkebunan 110 Materiil Polusi serius Independent
Sumber: Data diolah (2021).
Berdasarkan  tabel  1  tentang  delik-delik  yang  perlu  dirumuskan  secara  ultimum remedium di atas, delik-delik dalam UU PPLH (Pasal 111, 114, 101, dan 103), UU Tata Ruang (Pasal 73 ayat (1)), UU Kelautan (Pasal 49), UU Minerba (Pasal 161A, 162, 158, 160 ayat (2), 161, dan 161B ayat (1)), serta UU Perkebunan (Pasal 103, 106, 104, dan107) masih dirumuskan secara premum remidium. Rumusan tersebut menimbulkan problem teoritik,  karena  terhadap  delik  formil  dalam  model  bahaya  abstrak,  bahaya  nyata,  dan kerugian nyata harus bersifat ultimum remidium. Jika dari model itu dirumuskan secara materiil, maka masih tepat dirumuskan secara premum remidium, seperti Pasal 109 dan Pasal 102 UU PPLH atau Pasal, 69, Pasal 70, dan Pasal 71 UU Tata Ruang. Tindakan pembatasan hak juga harus sesuai/seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai atau terkait dengan prinsip proporsionalitas. Dalam perspektif hak asasi manusia, proporsionalitas  dimaknai  sebagai  konsep  yang  meniscayakan  adanya  hubungan proporsional  antara  tujuan  yang  hendak  dicapai  dengan  langkah  yang  diambil  beserta akibat.  Pembatasan  oleh  negara  sejatinya  diperlukan,  tetapi  tindakannya  harus  terukur sesuai  dengan  tujuan  yang  hendak  dicapai.  Tujuan  ini  mengacu  pada  empat  rumusan model  delik  lingkungan,  yaitu  model  bahaya  abstrak , bahaya  nyata , kerugian  nyata ( administrative  dependent  crimes), serta  model  polusi  lingkungan  yang  serius ( administrative independent crimes).
Delik yang bersifat administrative dependent crimes sangat bergantung pada aturan administratif dan erat kaitannya dengan keberadaan sanksi administrasi sebagai wujud dari  hukuman  pelanggaran  administratif.  Sanksi  pidana  dalam  rumusan  delik  sangat bergantung pada dipatuhi tidaknya sanksi administrasi. Hukum pidana digunakan hanya apabila sanksi administrasi tidak dipatuhi. Tersedianya kedua model sanksi (administrasi dan  pidana)  merupakan  suatu  keharusan (complementary) dalam  kriminalisasi . Pengabaian terhadap hal tersebut dapat melanggar prinsip proporsionalitas. Rumusan delik model bahaya abstrak, model bahaya nyata, dan model kerugian nyata harus mengikuti administrative dependent crimes. Kriminalisasi diperlukan apabila cara  yang  digunakan  sesuai  dan  seimbang  dengan  tujuan  yang  hendak  dicapai. Penggunaan hukum pidana dinilai tidak sesuai/seimbang dengan tujuan administrative dependent  crimes jika  upaya  administratif  dikesampingkan  dalam  kriminalisasi. Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap penggunaan upaya administratif tanpa pidana
e-ISSN : 2621-4105
terhadap perbuatan yang melibatkan kontak langsung dengan lingkungan, seperti dalam model bahaya nyata dan kerugian nyata.
Delik yang bersifat administrative independent crimes tidak mensyaratkan upaya administrasi dalam penggunaan hukum pidana. Kriminalisasi diperlukan jika perbuatan yang dilakukan merusak lingkungan secara serius. Hukum pidana dalam konteks ini harus ditempatkan  sebagai premum  remidium dalam  perumusan  delik.  Proporsionalitas terpenuhi hanya dengan penetapan perbuatan sebagai tindak pidana yang disertai dengan rumusan  sanksi  pidana.  Sebaliknya,  proporsionalitas  dilanggar  apabila  perumusan deliknya hanya mencantumkan upaya administratif dan mengabaikan penggunaan hukum pidana. Administrative independent crimes ini harus diterapkan terhadap rumusan delik model  polusi  lingkungan  yang  serius.  Ciri  utama  model  ini  ialah  mengeliminasi  izin sebagai  pelindung  dan  sifat  melawan  hukum  sebagai  elemen  dari  delik  lingkungan. Sekalipun  pembuat  delik  telah  mematuhi  izin  beserta  peraturan  administratif  lainnya, tetap saja perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana apabila menimbulkan akibat  yang  serius  terhadap  lingkungan. 57 Bahkan,  sekalipun  jika  perbuatan  tersebut dilakukan  dengan  tidak  melawan  hukum  tetapi  menimbulkan  dampak  yang  serius terhadap lingkungan.
Untuk  menjamin  terpenuhinya  prinsip  proporsionalitas,  maka  harus  terdapat keseimbangan antara cara dan tujuan yang hendak dicapai. Cara pidana diperlukan jika berkaitan dengan tujuan rumusan delik model polusi lingkungan yang serius, tetapi cara pidana juga harus disertai dengan cara administrasi apabila digunakan untuk mencapai tujuan rumusan delik model bahaya abstrak, bahaya nyata, dan kerugian nyata. Dalam konteks  itu  penggunaan  cara  pidana  dibenarkan  hanya  jika  telah  ditempuh  cara administrasi.  Penggunaan  cara  administrasi  saja  tanpa  cara  pidana  melanggar keseimbangan dalam prinsip proporsionalitas.
Proporsionalitas  rumusan  delik  dalam  undang-undang  bidang  lingkungan  hidup tergambar dalam tabel berikut ini:
Tabel 2. Delik-Delik yang Perlu Dirumuskan Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas
Model Delik UU Pasal Instrumen Sanksi Proporsionalitas Administrasi Pidana Ya Tidak Bahaya abstrak PPLH 111 - √ - √ Bahaya abstrak PPLH 114 √ √ √ - Bahaya abstrak Tata Ruang 73 ayat (1) - √ - √ Bahaya abstrak Minerba 161A, 162 - √ - √ Bahaya abstrak Perkebunan 103, 106 - √ - √ Bahaya nyata Kelautan 49 √ - - √ Bahaya nyata PPLH 100 ayat (1) √ √ √ - Bahaya nyata PPLH 101, 103, 104 - √ - √ Bahaya nyata Minerba 158, 160 ayat (2), 161, 161B ayat (1) - √ - √ Bahaya nyata Perkebunan 104, 107 - √ - √ Kerugian nyata PPLH 109, 112 - √ - √
57 Mandiberg and Faure, “A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in the United States and Europe,” 478.
e-ISSN : 2621-4105
Kerugian nyata Tata Ruang 69, 70, 71 √ √ √ - Polusi serius PPLH 98, 99, 105, 106, 107, 108 - √ √ - Polusi serius KTA 59, 60, 61, 62, 63, 64 - √ √ - Polusi serius Perkebunan 108, 110 - √ √ -
Sumber: Data diolah (2021).
Berdasarkan  uraian  pada  tabel  2  tentang  delik-delik  yang  perlu  dirumuskan berdasarkan  prinsip  proporsionalitas  di  atas,  masih  banyak  ditemukan  rumusan  delik yang disusun secara tidak proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai. Diantaranya delik dalam UU PPLH (Pasal 111, 101, 103, 104, 109, dan 112), delik UU Tata Ruang (Pasal 73 ayat (1)), delik UU Minerba (Pasal 161A, 162, 158, 160 ayat  (2), 161, dan 161B ayat (1)), serta delik UU Perkebunan (Pasal 103, 104, 106, dan 107). Delik-delik a quo termasuk  dalam  karakteristik  delik administrative  dependent  crimes yang mensyaratkan adanya upaya administrasi dalam rumusan delik. Tersedianya instrumen administrasi sebelum pidana esensinya ialah sejalan dengan tujuan ultimum remidium. Tujuan tidak tercapai atau upaya perumusan delik tidak proporsional apabila instrumen administrasi diabaikan sehingga hukum pidana menjadi premum remidium .
4. PENUTUP
Kriminalisasi berbasis hak asasi manusia menghendaki bahwa kriminalisasi harus berdasarkan hukum , kriminalisasi berdasarkan alasan tujuan yang sah , dan kriminalisasi berdasarkan kebutuhan masyarakat  yang demokratis. Syarat terakhir ini terkait dengan prinsip  proporsionalitas  dan ultimum  remidium dalam  hukum  pidana. Delik-delik lingkungan telah mencerminkan penerapan syarat kriminalisasi berdasarkan hukum dan kriminalisasi dengan alasan tujuan yang sah, namun belum sepenuhnya memperhatikan kriteria  kriminalisasi  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat  yang  demokratis . Perumus undang-undang  tidak  secara  konsisten  menerapkan ultimum  remidium dan proporsionalitas  dalam  undang-undang  bidang  lingkungan  hidup.    Riset  ini merekomendasikan  agar  prinsip  pembatasan  hak  asasi  manusia  perlu  diadopsi  dalam kebijakan kriminalisasi undang-undang bidang lingkungan hidup di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Abdul Gani. “Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Legislasi Indonesia 1, no. 2 (2004). Aisah, Siti, dkk. Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan . Jakarta: Komnas HAM RI, 2020. Ali, Mahrus. Hukum Pidana Lingkungan . Depok: Rajawali Press, 2020.
———. Overcriminalization:  Teori,  Dampak,  dan  Pencegahan .  Yogyakarta:  FH  UII Press, 2019.
Arief,  Barda  Nawawi. Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan Pidana Penjara. Cet. Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
e-ISSN : 2621-4105
———. Kebijakan  Formulasi  Ketentuan  Pidana  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan . Semarang: Pustaka Magister, 2012.
———. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
———. Pembangunan  Sistem  Hukum  Nasional  (Indonesia)  ( Semarang:  Pustaka Magister, 2015)
Asplund, Knut D, dkk. Hukum Hak Asasi Manusia . Yogyakarta: Pusham UII, 2008. Aziz,  Machmud.  “Landasan  Formil  dan  Materiil  Konstitusional  Peraturan  Perundang- Undangan.” Jurnal Legislasi Indonesia 6, no. 4 (2009). Basic Law Bulletin Issue. The Principle of Proportionality and the Concept of Margin of Appreciation in Human Rights Law , 2013.
Basyir,  Abdul.  “Pentingnya  Naskah  Akademik  dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 2, no. 5 (2014). Butler, William J. Siracusa Principles: On the Limitation and Derogation Provisions in the  International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights .  New  York:  American Association for The International Commisions of Jurists, 1985.
DPR-RI.  “Risalah  Harmonisasi  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Pertambangan Mineral Dan Batubara.” dpr.go.id, 2019. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ4-20190722-032454-2371.pdf. ———. “Risalah Rapat.” dpr.go.id, 2018.
http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20181022-050528-2560.pdf.
———. “Risalah Rapat Kerja Dengan Menteri Pekerjaan Umum RUU Tentang Penataan Ruang.” dpr.go.id, 2017. http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170607- 020800-4154.pdf.
———. “Risalah Rapat Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perkebunan.”  dpr.go.id,  2020.  http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1- 20200805-034303-2453.pdf.
———.  “Risalah  Sidang  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup.” dpr.go.id, 2018. http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20181101-084027-8249.pdf.
Faiz, Pan Mohamad. “Perlindungan Terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi (Environmental  Protection  in  Constitutional  Perspective).” Jurnal  Konstitusi 13, no. 4 (2016).
Flores,  Imer  B.  “Proportionality  in  Constitutional  and  Human  Rights  Interpretation.”
Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper , no. 7 (2013). Garland,  David. The  Culture  of  Control:  Crime  and  Social  Order  in  Contemporary Society . Oxford: Oxford University Press, 2001.
Husak, Douglas. “Applying Ultima Ratio: A Skeptical Assessment.” Ohio State Journal of Criminal Law , (2005).
Jareborg, Nils. “Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio).” Ohio State Journal of Criminal Law 2 (2005). Luthan, Salman. “Asas dan Kriteria Kriminalisasi.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 16, no. 1 (2009).
Mandiberg,  Susan  F,  and  Michael  G  Faure.  “A  Graduated  Punishment  Approach  to
Environmental  Crimes:  Beyond  Vindication  of  Administrative  Authority  in  the
e-ISSN : 2621-4105
United States and Europe.” Columbia Journal of Environmental Law 34 (2009). Meagher,  Dan.  “The  Common  Law  Principle  of  Legality  in  the  Age  of  Rights.” Melbourne University Law Review 35, no. 2 (2013). Muladi. Naskah Akademik Sistem Keamanan Nasional . Jakarta: Lemhanas, 2008. Nagara,  Grahat.  “Perkembangan  Sanksi  Administratif  dalam  Penguatan  Perlindungan Lingkungan  Terkait  Eksploitasi  Sumber  Daya  Alam  (Studi  Kasus:  Sektor Perkebunan,  Pertambangan,  Dan  Kehutanan).” Jurnal  Hukum  Lingkungan Indonesia 3, no. 2 (2017). Nataruddin, dkk. Pengembangan Perspektif  Hak Asasi Manusia  untuk Pendidikan  dan Pelatihan Polri . Yogyakarta: Pusham UII, 2017. Niessen, Nicole, and Michael Faure. Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience . United Kingdom: Edward Elgar Publishing, 2006. Nowak, Manfred. Pengantar Pada Rezim Hukum HAM Internasional . Inggris: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.
Onibala,  Imelda.  “Ketertiban  Umum  Dalam  Perspektif  Hukum  Perdata  Internasional.” Jurnal Hukum Unsrat 1, no. 2 (2013). Persak,  Nina. Criminalising  Harmful  Conduct:  The  Harm  Principle,  Its  Limits  and Continental Counterparts . New York: Springer Science & Business Media, 2007. Picinali,  Federico.  “The  Denial  of  Procedural  Safeguards  in  Trials  for  Regulatory Offences: A Justification.” Criminal Law and Philosophy 11, no. 4 (2017). Rahmadi,  Takdir. Hukum  Lingkungan  Di  Indonesia .  Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2013.
Rosana, Mira. “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia.” Kelola: Jurnal Sosial Politik 1, no. 1 (2018). Simester, Andrew P, and G.R Sullivian. Criminal Law Theory: Doctrines of The General Part . Oxford: Hart Publishing, 2002.
Toelle,  Marthen  H.  “Kriminalisasi  Ditinjau  dari  Perspektif  Teori  Hukum  Pidana (Criminal Law Theory).” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2014). Umboh, Christiani Junita. “Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.” Lex Administratum 8, no. 1 (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.