## KOLONIALISME DAN IDENTITAS KEBANGSAAN NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA

## Heri Susanto
Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Abstrak . Nasionalisme dapat dikategorikan menjadi civic nationalism dan ethnic nationalism. Eth- nic nationalism didefinisikan dalam konteks etnis dan keturunan dari generasi sebelumnya. Hal ini juga  mencakup gagasan budaya bersama antara anggota  kelompok, dan biasanya juga  mencakup bahasa yang sama. Sedangkan, civic nationalism adalah bentuk nasionalisme yang berasal dari legit- imasi politik dari  keikutsertaan aktif  masyarakat,  yang  mana  hal tersebut  merupakan  “the  will of people”.  Ethnic  nationalism  misalnya  ditunjukkan  oleh  Thailand,  sedangkan  civic  nationalism misalnya ditunjukkan oleh Philipina dan Indonesia.  Dalam  tinjauan  ini Malaysia dapat dikatakan mengalami kedua tipe identifikasi ini, ditengah upaya mengukuhkan identitas ke-Melayu-an, Ma- laysia  juga  harus  mampu  mengakoomodir  keinginan  warga  negara  lain  non  Melayu.  Meskipun demikian, bila dilihat dari sisi identitas nasional nation state, maka Indonesia dapat dikatakan satu- satunya negara di Asia Tenggara yang secara tegas menggunakan terminologi multikultural dalam penamaan negara. Ditinjau dari sejarah kawasan sangat jelas bahwa nasionalisme Indonesia tidak dibangun atas dasar budaya majemuk, akan tetapi keinginan bersama yang disebut civic nationalism murni.
Kata-kata kunci : kolonialisme, nasionalisme, identitas kebangsaan, Asia Tenggara
Abstract. Nationalism could be categorized by civic nationalism and ethnic nationalism. Ethnic na- tionalism is defined in the ethnical and descendant context. This will also cover the idea of collective culture between a member of group and commonly consists of the same language. Civiv nationalism is a form of nationalism derived from the political legitimation of social participation, as called the will of people. Ethnic nationalism, for example, is showed by Thailand and civic nationalism is rep- resented by Philipina and Indonesia. This study places Malaysia as both nationalism. They accom- modate  the  non-Malay  citizens  in  the  term  of  nation-state.  Indonesia  could  be  one  of  Southeast Asian countries using a multicultral perspective in naming a state. Based on the area history, Indo- nesian nationalisms are not shaped by multiculture, but the will to live together or the pure civic na- tionalism.
Keywords: colonialism, nationalism, national identity Southeast Asia
Nasionalisme  adalah  satu  paham  yang  mencip- takan  dan  mempertahankan  kedaulatan  sebuah negara  ( nation )  dengan  mewujudkan  satu  konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Na- sionalisme  tiap  bangsa  di  dunia  tercipta  melalui proses yang berbeda-beda, sehingga pada saat na- sionalisme tersebut  menampakkan wujudnya juga mempunyai bentuk dan ciri yang berbeda. Bangsa- bangsa di kawasan Asia Tenggara, pada umumnya mengalami proses pembentukan identitas kebang- saan  setelah  melalui  proses  yang  panjang  dalam pergulatan  politik  pada  pertengahan  abbad  ke-20. Tumbuhnya  nasionalisme  ini  dapat  dikatakan
merupakan  dampak  positif  [baca:  dipicu]  dari praktik kolonialisme.
Nasionalisme pada abad ke-20 dianggap se- bagai  senjata  terkuat  dalam  politik  internasional (Barrington,  t.t).  Akan  tetapi,  sampai  saat  ini pengertian nasionalisme sendiri sering dihadapkan pada perdebatan mengenai apa arti sebenarnya dari nasionalisme. Menurut Anderson (2008), nasional- isme  berasal  dari  kata  “nation”  yakni  komunitas orang-orang  yang  terikat  oleh  rasa  kebersamaan dan percaya untuk berbagi baik warisan masa lalu atau takdir untuk masa depan. Dari sudut pandang lain  istilah  “nasionalisme”  seringkali  digunakan untuk  menggambarkan  dua  fenomena;  yang  per-
tama  adalah  sikap  kepedulian  suatu  bangsa  ter- hadap  identitas  nasionalnya,  dan  yang  kedua  se- bagai  tindakan  suatu  bangsa  ketika  mencari  cara untuk  mencapai  atau  mempertahankan  nasibnya sendiri  ( self-determination )  (Kellas,  1998). Menurut Emerson (1946) menginterpretasikan na- sionalisme  sebagai  sebuah  fenomena  yang  terkait dengan  gagasan  yang  diwakili  oleh  kemampuan manusia  untuk  mengubah  dan  mengontrol  aspek sosial dan materiil dimana ia tinggal. Berbeda hal- nya  dengan  John  Plamenatz  (1973)  yang  me- nyebutkan  bahwa  “ nationalism  is  the  desire  to preserve  or  enhance  a  people’s  national  or cultural  identity  when  that  identity  is  threat- ened, or the desire to transform or even create it where it is felt to be inadequate or lacking ”. Dengan  demikian  menurut  Plamenatz  secara  na- sionalisme cenderung muncul ketika warga bangsa sadar  dan  kritis  akan  perubahan  dan  keragaman budaya.
Nasionalisme merupakan tali pengikat yang kuat, yakni paham yang menyatakan bahwa kese- tiaan individu harus diserahkan kepada negara ke- bangsaan,  sebagai  ikatan  yang  erat  terhadap tumpah  darahnya.  Keinginan  untuk  bersatu,  per- samaan  nasib  akan  melahirkan  rasa  nasionalitas yang  berdampak  pada  munculnya  kepercayaan diri,  rasa  yang  amat  diperlukan  untuk  memper- tahankan  diri  dalam  perjuangan  menempuh  suatu keadaan  yang  lebih  baik.  Dua  faktor  penyebab munculnya  nasionalisme,  yaitu  faktor  intern  dan ekstern.  Faktor  pertama  sebagai  bentuk  ketid- akpuasan  terhadap  penjajah  yang  menimbulkan perlawanan  rakyat  dalam  bentuk  pemberontakan atau peperangan. Sedang faktor kedua sebagai re- naissance yang dianggap simbol kepercayaan atas kemampuan diri sendiri (Perdanayudha, 2010).
Sejalan  dengan  kenyataan  tersebut  kita dapat memahami bahwa nasionalisme suatu bang- sa  dapat  terbentuk  apabila  terdapat  kriteria pengikat  yang  kuat  seperti  dijelaskan  oleh Hobsbawm(1990:5);  “a ttempts  to  establish  objec- tive criteria for nationhood, or to explain why cer-
tain  grouphs  have  become  ‘nations’  and  others not, have often been made, based on single criteria such as language or ethnicity or a combination of criteria  such  as  language,  common  territory, common history, cultural traits or whatever else”.
Terminologi  Hobsbawm  tentang  kriteria pengikat  ini  memberikan  arti  bahwa  untuk  mem- iliki  nasionalisme  atau  proses  pembentukan  na- sionalisme akan selalu didahului oleh proses pen- ciptaan, penemuan atau pemahaman identitas atau faktor-faktor lain yang dapat menjadi pengikat sua- tu bangsa. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa  untuk  memiliki  nasionalisme  yang  kuat, warga suatu bangsa harus  memiliki pertalian da- lam hal tertentu yang menjelaskan identitas mere- ka secara bersama sebagai sebuah nation.

## ETNISITAS, IDENTITAS, DAN NASIONAL- ISME BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA
Menurut  tinjauan  King  dan  Wilder  (2012) pembentukan  identitas  nation  bagi  negara-negara di kawasan Asia Tenggara, utamanya Indonesia di awali  dengan  proses  penyatuan  atau  rekonsiliasi etnik. Etnisitas dalam pandangan King dan Wilder bukan hanya  dipremiskan  pada kekekalan diri bi- ologis  namun  juga  pada  keanggotaan  bidang  in- teraksi dan komunikasi bersama berdasarkan pada nilai-nilai dan perilaku bersama. Proses ini terjadi dengan pola yang berbeda-beda pada tiang bangsa di  Asia  Tenggara.  Proses  penyatuan  ini  menurut Anderson (2008:8) diawali dari adanya perasaan/bayangan bersama sebagai sebuah bang- sa.  Bayangan  tentang  kebersamaan  inilah  yang kemudian  mewujudkan  semangat  nasionalisme. Nasionalisme  merupakan  salah  satu  unsur  dalam pembinaan  kebangsaan  atau nation-building .  Da- lam proses pembinaan kebangsaan semua anggota masyarakat bangsa dibentuk agar berwawasan ke- bangsaan  serta  berpola  tatalaku  secara  khas  yang mencerminkan  budaya  maupun  ideologi.  Proses pembinaan  kebangsaan  memang  unik  bagi  tiap bangsa. Bagi masyarakat bangsa yang plural akan tetapi  homogen,  seperti  Amerika  Serikat,  konsep
melting-pot dapat  diterapkan.  Namun  bagi masyarakat  Indonesia  yang  plural  dan  heterogen akan  lebih  mengedepankan  wawasan  kebangsaan yang  unsur-unsurnya  adalah  rasa  kebangsaan, faham kebangsaan, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme (Edi Sudrajat, 1998), dalam keadaan ini diperlukan nasionalisme yang toleran. Nasion- alisme  yang  toleran  adalah  nasionalisme  yang identitas  nasionalnya  diupayakan  untuk  bisa merasuk  kedalam  kehidupan  pribadi  dan  ke- budayaan, bukan dipolitisasi dan dijadikan hak da- sar hukum untuk memaksa(Diamond, 1998).
Hakikat  Indonesia  adalah  suatu  cita-cita politik  untuk  mempersatukan  unsur-unsur  tradisi dan inovasi serta keragaman etnis, agama, budaya, dan kelas sosial ke dalam suatu “botol baru” ber- nama  “negara-bangsa”.  Hasrat  persatuan  itu  me- mang  terjadi  secara  negatif,  didorong  oleh  ke- hendak  menghadapi  musuh  bersama  (negara  ko- lonial), dan secara positif, tercipta oleh hasrat un- tuk  mencapai  kebahagiaan  bersama  (Yudi, 2011:357).
Konsep  bangsa  yang  telah  dimiliki masyarakat sampai saat ini pada dasarnya merupa- kan penerusan dari konsep bangsa menurut faham nasionalisme  dari  pendiri  bangsa.  Visi  nasional- isme Indonesia pada masa pergerakan nasional dan perjuangan  kemerdekaan  secara  jelas  dirumuskan oleh  pendiri  bangsa  sebagai  orientasi  pemikiran perjuangan  untuk  mewujudkan  kemerdekaan  In- donesia dari belenggu penjajahan Belanda dengan mendirikan  negara  kesatuan,  baik  kesatuan  tanah air,  bangsa,  maupun  bahasa  dan  kebudayaannya. Karena  itu  ciri  dan  jiwa  nasionalisme  pada  masa pergerakan adalah sifat anti kolonial dan semangat untuk  membangun  persatuan  dan  kesatuan masyarakat tanah jajahannya dari kemajemukann- ya menjadi kesatuan bangsa motto Bhineka Tung- gal Ika dari masa Majapahit diangkat sebagai sem- boyan dalam upaya untuk mewujudkan terciptanya bangunan  bangsa  yang  dicita-citakan  (Djoko Suryo, 2003:5).
Soetjipto  Wirosarjono  (1998)  menjelaskan bahwa kesadaran dan semangat nasionalisme yang
tumbuh  dan  berkembang  di  Indonesia  berlatar belakang  kolonialisme.  Suku-suku  bangsa  yang ada di Indonesia disatukan oleh pengalaman yang sama  tatkala  sama-sama  dijajah  oleh  bangsa  Bel- anda. Tatkala Indonesia berdiri, suku-suku bangsa itu  kemudian  menjadi  bagian  dari  bangsa  dan negara Indonesia. Maka semua suku bangsa (dae- rah) yang ada di Nusantara itu disatukan oleh nasib dan perjuangan yang sama untuk melawan penja- jahan.
Nasionalisme merupakan jawaban dari tira- ni  bangsa  asing  atas  kehidupan  masyarakat  pada abad  ke  -  19  sampai  dengan  awal  abad  ke  –  20. Dalam  bukunya  Robert  Edward  Elson  menyebut- kan  bahwa  pertumbuhan  identitas  pribumi  di Hindia,  dirangsang  walau  bukan  diciptakan  oleh imperialisme  Belanda  (Elson,  2008:12).  Pendapat ini bukan tanpa alasan, karena dalam fakta sejarah sebelum  kedatangan  dan  kemudian  penguasaan bangsa  asing,  terutama  Belanda,  Nusantara  kita adalah kumpulan kepulauan yang didalamnya ter- dapat  banyak  negara-negara  tradisional  yang berdiri sendiri, bahkan cenderung saling bermusu- han.
Sebuah  contoh  ekstrem  mengenai  proses penciptaan  sebuah  bangsa  di  Asia  Tenggara  ini adalah  Laos,  masyarakat  Laos  dataran  rendah membentuk  sebuah  sebuah  kelompok  etnis terpisah  yang  menunjukkan  kebangsaan  Laos. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa negara Laos modern hanya ada karena proses pendudukan ko- lonial Perancis. Tanpa peran Perancis hampir bisa dipastikan bahwa daerah dataran rendah Laos akan menjadi bagian dari negara Thailand(King & Wil- der,  2012).  Pendudukan  Perancis  telah  menjadi jalan  bagi  masyarakat  Laos  untuk  membentuk identitas  bersama  sebagai  suatu  bangsa  yang merdeka.
Sementara itu di Malaysia etnisitas menjadi semakin berkaitan dengan identitas politik, di ma- na  orang-orang  Melayu,  Cina  dan  India  masing- masing  membentuk  partai-partai  berbasis  etnis atau komunal mereka sendiri. Perbedaan antar ke- lompok  ini  ditunjukkan  dalam  kaitannya  dengan
ketidakseimbangan  ekonomi,  khususnya  antara orang  Cina  dan  Melayu,  dalam  kaitannya  dengan hak-hak  istimewa  orang  Melayu  pribumi  dalam pekerjaan  sektor  publik,  pendidikan  dan  bidang ekonomi  umum  (Lee  dalam  King  &  Wilder, 2012).  Nagata  (1979)  dalam  tinjauannya  men- guraikan jawaban tentang bagaimana identitas ke- bangsaan Malaysia terbentuk; 1) asimilasi pada ke- Malaysia-an;  2)  penciptaan  budaya  nasional  Ma- laysia  dengan  mengakomodir  elemen-elemen  ke- lompok  etnis  yang  ada;  3)  setting  pluralistik  di mana  komunitas-komunitas  utama  menjaga  keu- nikan  kultural  mereka;  4)  asimilasi  pada  sebuah kebudayaan netral yang diwesternisasi melampaui identitas individual.
Beberapa contoh pembentukan identitas ke- bangsaan  tersebut  memperlihatkan  bahwa  pan- dangan Hobsbawm yang menyatakan bahwa selalu ada  semacam  kriteria  pengikat  suatu  kelompok masyarakat  untuk  menjadi  bangsa.  Kriteria  terse- but dapat berupa aktor alamiah atau sebuah kondisi yang terjadi dalam proses sejarah, maupun setting yang sengaja diciptakan untuk dipahami dan diiku- ti oleh  masyarakat suatu bangsa sehingga  mereka dapat  merumuskan  cita-cita  bersama  sebagai  se- buah bangsa.

## SIKAP ANTI KOLONIALISME DAN AWAL KESADARAN BERBANGSA DI KAWASAN ASIA TENGGARA
Secara umum pola nasionalisme di kawasan Asia Tenggara adalah reaksi untuk mengusir pen- jajah dari tanah mereka, akan tetapi adanya perbe- daan  corak  politik  dan  faktor-faktor  intern  tiap wilayah menyebabkan tidak mudah untuk membu- at generalisasi proses lahirnya nasionalisme nega- ra-negara  Asia  Tenggara  dengan  tepat.  Terlebih dalam konteks sejarah kawasan tidaklah adil apa- bila  kita  mengesampingkan  keunikan  dan  perjal- anan  historis  masing-masing  negara  tersebut.  Un- tuk dapat membuat perbandingan yang lebih jelas, maka  perlu  dilihat  perkembangan  nasionalisme
dan  pembentukan nation  state di  negara-negara kawasan Asia Tenggara.

## Philipina
Perjalanan nasionalisme Philipina tergolong nasionalisme tertua di Asia Tenggara dalam proses menentang penjajahan. Hal ini disebabkan  karena Philipina  mendapat  pendidikan  modern  tertua  di luar  Eropa.  Pendidikan  tersebut  diselenggarakan oleh Ordo Yesuit yang berkarya di Philipina. Kar- ya  Ordo  tersebut  dilindungi  oleh  pemerintah Spanyol  sebab  dinilai  turut  mengkonsolidasi kekuasaan pemerintah. Gerakan nasional yang per- tama  di  Philipina  adalah  Liga  Philipina  yang berdiri tahun 1880 dipimpin oleh Jose Rizal. Per- juangan  Rizal  melawan  pemerintah  Spanyol  di- propagandakan lewat dua novelnya yakni Noli me Tangere dan El Filibusterisme.
Sekitar  tahun  1890-an  gerakan  nasional Philipina  mulai  menunjukkan  sifat-sifat  radikal. Gerakan yang bersifat radikal tersebut berlanjut ke pergolakanpergolakan. Selama penjajahan Spanyol (1571-1898) ada sekitar 100 pergolakan  melawan pemerintah kolonial itu (Lightfoot, 1973: 92). Se- jak tahun 1897, dibawah pimpinan Emmilio Aqui- naldo  salah  satu  gerakan  yang  paling  keras  yaitu Katipunan  berubah  menjadi  gerakan  yang  sangat nasionalis. Katipunan berarti persekutuan tertinggi dan yang paling dihormati di antara putera-putera negeri.  Aquinaldo  membantu  Amerika  Serikat menumbangkan  pemerintah  Spanyol  di  Philipina (1898) dan memproklamasikan kemerdekaan Phil- ipina pada tanggal 12 Juni 1898. Namun Amerika Serikat tidak mengakui kemerdekaan Philipina itu tetapi justru menghancurkannya. Dari peristiwa itu kemudian  diketahui  motif  sebenarnya  Amerika adalah untuk mengambil alih kekuasaan di Philipi- na, bukan membebaskan negara itu dari penajahan.
Berada dibawah penajahan Amerika,  kaum nasionalis Philipina mengubah strategi perjuangan. Jalur  perjuangan  diplomasi  dilakukan  dengan mendirikan  partai  sebagai  wadah  perjuangan.  Ta- hun  1907  didirikan  Partindo  Nacionlista  (Partai Nasionalis) dengan pimpinan Sergio Osmena, Ma- nuel  Quezon  dan  Manuel  Roxas.  Partai  tersebut
menjadi  lembaga  politik  yang  besar  dan  bersifat kompromistis.  Dampak  positifnya  adalah  diberi kemudahan legislatif dan pelayanan sipil.
Kurun  waktu  1920an  teradi  krisis  perge- rakan  setelah  Amerika  berusaha  menghambat emansipasi,  berbagai  usaha  dilakukan  kaum  na- sionalis  antara  lain  melalui  usaha  mempengaruhi publik  lewat  seni,  pertunjukan  dan  upaya  diplo- masi  langsung  kepada  pemerintah  Amerika  agar memberikan  kemerdekaan  kepada  Philipina.  Os- mena dan Roxas pada tahun 1930-an ke Amerika, untuk  mendapat  dukungan  dan  upaya  tersebut didukung  oleh  tokoh-tokoh  Amerika  yang mempunyai  kepentingan  ekonomi.  Sebagai  tin- daklanjut  pada  tahun  1932  dibuat  RUU  Hare Haves Cutting yang menyatakan bahwa setelah 10 tahun  menjalani  masa  peralihan,  maka  Philipina akan dimerdekakan.
Undang-undang kemerdekaan Philipina ter- sebut  ditolak  oleh  Quezon  dengan  alasan  adanya syarat kemudahan militer Amerika Serikat setelah merdeka  berlawanan  dengan  harga  diri  bangsa Philipina.  Tahun  1934  Quezon  menyempurnakan RUU sebelumnya dengan eda kemerdekaan Phili- pina  12  tahun  kemudian,  perubahan  itu  men- dongkrak nama Quezon yang akhirnya membawa dirinya  menjadi  presiden  pertama  pemerintah otonomi tahun 1935. Pada masa peralihan itu me- letuslah  Perang  Dunia  II,  dan  Philipina  jatuh  ke tangan Jepang. Akan tetapi para pemimpin Philipi- na tetap setia kepada Amerika sehingga membantu Amerika melawan Jepang. Setelah Jepang menye- rah,  Amerika  kembali  ke  Philipina,  dan  menepati janjinya  yakni  memberi  kemerdekaan  Philipina pada tanggal 4 Juli 1946 dengan menjadikan Rox- as sebagai presidennya.

## Myanmar
Gerakan  nasional  Myanmar  dimulai  pada tahun  1906  yang  ditandai  dengan  pembentukan YMBA (Young Man Budhis Asociation) atau Per- satuan  Pemuda  Birma.  Mula-mula  organisasi  ter- sebut bergerak dalam bidang agama dan sosial se- hingga belum bercorak politik, tetapi lebih banyak
bergerak  dalam  bidang    pendidikan  (Donison, 1970: 102).
Perkembangan nasionalisme Myanmar mu- lai  kelihatan  setelah  Perang  Dunia  I,  terutama setelah Inggris memisahkan Myanmar dari konsti- tusi India (Inggris). PD I cukup mengguncangkan Myanmar  dan  segera  mendorong  lahirnya kesadaran  politik  yang  lebih  nasionalistis.  Hal  ini ditandai  dengan  berlangsungnya  pemogokan  di universitas, dan  kemudian dilanjutkan dengan pe- rubahan  YMBA  menjadi  GCBA  (Dewan  Umum Persatuan Burma) pada tahun 1921, yang merupa- kan organisasi politik nasionalis yang luas. Setelah gerakan nasional Burma menunjukkan tujuan poli- tik  yang  jelas,  maka  Inggris  mengubah  haluan politik  kolonialnya.  Tahun  1923  Inggris  mem- perkenalkan sistem  Dyarchy seperti  yang diterap- kan  di  provinsi  di  India.  Usaha  Inggris  itu  dapat memecah  GCBA  dalam  dua  partai  yaitu  Partai Dua  Puluh  Satu  yang  puas  dengan  perubahan  itu dan  bersedia  duduk  dalam  dewan  perundang- undangan  serta  Partai  U  Chit  Hlaing  yang  mem- bela prinsip non-koperasi dan ingin berjuang untuk memperoleh  konsesi  baru.  Dalam  perkem- bangannya,  maka  muncullah  tokoh-tokoh  nasion- alisme  Myanmar seperti DR Ba Maw dari Partai Sinyetha, U Ba Pe dari Partai Dua Puluh Satu, dan U Saw dari Partai U Chit Hlaing, kemudian mun- cul  pula  Thakin  Nu  dan  U  Aung  San  dari  Partai Thakin (Donison, 1970: 117).
Tahun  1930an  Komisi  Simon  mengajukan ide  untuk  pemisahan  Myanmar  dari  India.  Pada awalnya ide pemisahan tersebut berasal dari kaum nasionalis,  akan  tetapi  kemudian  kaum  nasionalis mencurigai  bahwa  Inggris  akan  mengambilalih Myanmar setelah India lepas dari Inggris. Karena pertimbangan tersebut, kemudian kaum nasionalis mendirikan  liga  anti  pemisahan.  Kaum  nasionalis berupaya  untuk  mempengaruhi  publik  Myanmar dan pada akhirnya berhasil memperoleh dukungan publik  setelah  diadakan  pemungutan  suara.  Peri- stiwa tersebut membuat Inggris marah dan memu- tuskan  untuk  mengadakan  memorandum  guna memilih  untuk  tetap  bersatu  dengan  India  atau
memisahkan diri dan menolak usul kaum nasional- is untuk menyutujui memasukkan Myanmar dalam federasi  India  dengan  hak  mengundurkan  diri. Pemisahan pun terjadi pada tahun 1935.
Pada  tahun  1935  lahir  organisasi  Dobama Asiayone (Kami Masyarakat Burma). Gerakan ini diilhami paham sosialis dan ajaran komunis, serta terpengaruh  modernisasi  Jepang  (Koen,  1956: 223).  Karena  para  anggotanya  saling  menyebut thakin  (tuan),  maka  partai  itu  juga  disebut  partai Thakin. Tujuan penyebutan itu adalah agar Inggris juga  menyebut  thakin  kepada  para  anggota  partai itu, misalnya Thakin Nu, Thakin U Aung San, dan lain-lain.  Dengan  demikian  secara  tidak  langsung Inggris  mengakui  kedudukan  yang  sama  dengan orang-orang  Myanmar.  Partai  Thakin  bersifat revolusioner,  tuntutannya  bersifat  radikal  karena mereka  menuntut  kemerdekaan  penuh  bagi  My- anmar.  Untuk  mencapai  tujuannya  itu,  partai Thakin bersedia  menerima  bantuan dari  manapun datangnya (Wiyono, 1982: 10).
Taktik  perjuangan  partai  Thakin  adalah membangkitkan  semangat  nasionalisme  rakyat dengan  mengorganisir  petani,  buruh  dan  gerakan pemuda.  Dengan  meningkatnya  agitasi  partai Thakin  maka  menjadi  semakin  besar  gerakan menentang Inggris dan secara tidak langsung men- jadi  penyebab  jatuhnya  kabinet  pertama  saat  itu. Saat itu sesungguhnya nasionalisme Myanmar be- rada di simpang jalan antara kelompok nasionalis moderat yang berkuasa  dengan kelompok nasion- alis  radikal  yang  mencoba  mencari  dukungan rakyat  guna  merebut  kepemimpinan  dari  tangan politisi  yang  lebih  tua.  Akhirnya  generasi  muda pimpinan  U  Aung  San  berhasil  merebut  kepem- impinan  pergerakan  di  Myanmar.  Setelah  Perang Dunia  II  Inggris  kembali  ke  Myanmar.  Gerakan politik  Myanmar  yang  dipimpin  U  Aung  San  di- ajak  berunding  tentang  kemerdekaan  Myanmar. Pada  saat  sidang  mempersiapkan  kemerdekaan Myanmar, tiba-tiba segerombolan orang bersenjata masuk  dan  membunuh  U  Aung  San.  Ternyata gerombolan tersebut atas suruhan U Saw, sehingga U  Saw  akhirnya  dihukum  mati.  U  Aung  San  di-
ganti  U  Nu  dan  pada  tanggal  4  Januari  1948  ke- merdekaan Myanmar diproklamasikan.

## Indocina
Seperti  pada  umumnya  daerah-daerah  lain di  Asia  Tenggara,  nasionalisme  di  Indocina dipelopori  oleh  kaum  intelektual  yang  telah mengenyam  pendidikan  Barat.  Gerakan  nasional di Indocina dipelopori oleh bangsa Vietnam, sebab penduduknya paling besar dan punya nasionalisme tradisional  (kebiasaan  mengusir  penjajah  dari Cina).
Gerakan  nasional  yang  tertua  di  Vietnam adalah  Vietnam  Restoration  League  (1907)  yang didirikan  oleh  Cong  De.  Kemudian  disusul berdirinya  Vietnam  Quak  Dan  Dang  yang  dalam perkembangannya  memimpin  pemberontakan kaum  nasionalis  tahun  1930.  Keduanya  gerakan non-komunis  yang  sering  terlibat  konflik  intern. Konflik-konflik itu banyak makan korban, sehing- ga kurang menarik hati rakyat. Para pemimpinnya cenderung akan menjadikan Vietnam sebuah nega- ra model Barat.
Akibat  pemberontakannya  tahun  1930, gerakan nasionalisme Vietnam ditindas dengan ke- jam oleh Prancis. Sisa-sisa gerakan tersebut tinggal kelompok-kelompok komunis yang militant. Pada tahun 1930 itu pula Nguyen Ai Quoc mengumpul- kan kelompok-kelompok komunis itu dan dibentuk menjadi Partai Komunis Indocina(Sardiman, 1983: 11). Nguyen Ai Quoc lalu berganti nama Ho Chi Minh (pencari kecerahan). Sedangkan nama kecil- nya  adalah  Nguyen  Tat  Tanh  dan  lahir  di  Kim Lien,  tanggal  19  Mei  1890.  Seperti  pemimpin- pemimpin  pergerakan  nasional  di  Indocina  sebe- lumnya,  maka  Ho  Chi  Minh  termasuk  pemimpin nasionalis  yang  mengenyam  pendidikan  Barat. Dengan demikian jelaslah bahwa nasionalisme Vi- etnam  tumbuh  dan  berkembang  setelah  Prancis mendirikan sekolah-sekolah di Vietnam (Karnow, 1975: 97).
Ho  Chi  Minh  menjadikan  teman-temannya sebagai  tangan  kanan.  Kebanyakan  dari  mereka pernah  dipenjarakan  oleh  Perancis.  Gerakan  ini berkembang  pesat  karena  didukung  oleh  kondisi
sosial  ekonomi  yaitu  propaganda  untuk  mengen- taskan rakyat dari kemiskinan. Pasca Perang Dunia II berakhir, Ho Chi Minh memproklamasikan ke- merdekaan  Vietnam  pada  tanggal  2  September 1945  dengan  wilayah  hanya  meliputi  Vietnam Utara, sedangkan Vietnam Selatan diduduki Pran- cis.  Karena  itu  Republik  Vietnam  pimpinan  Ho Chi  Minh  disebut  Vietnam  Utara  sedangkan  Vi- etnam Selatan dijadikan negara boneka Prancis.
Pasca  proklamasi  perang  Vietnam  dengan Perancis  masih  terus  berkobar.  Pada  pertempuran di  Dien  Bien  Phu  tahun  1953,  Prancis  menderita kekalahan  besar  dan  membawa  masalah  Vietnam ke Perjanjian Jenewa pada tahun 1954. Hasil per- janjian  tersebut  mengakui  lahirnya  negara-negara nasional  di  Indocina,  yaitu  Vietnam  Utara,  Vi- etnam Selatan, Laos dan Kamboja sebagai negara yang merdeka penuh. Di sisi lain, hasil perjanjian itu  memberi  peluang  bagi  Vietnam  Utara  untuk menguasai Vietnam Selatan. Dengan bantuan Ru- sia  dan  Cina,  Vietnam  Utara  terus  menekan  Vi- etnam  Selatan  yang  didukung  Amerika  Serikat. Akhirnya Amerika Serikat mengundurkan diri dari Vietnam Selatan sehingga dengan mudah Vietnam Utara  mencaplok  Vietnam  Selatan  pada  tahun 1975. Sejak itu Indocina hanya terdiri dari negara- negara  Vietnam,  Laos  dan  Kamboja  yang kesemuanya berpaham komunis.
Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam Masalah utama dalam upaya konsolidasi na- sional Malaysia adalah adanya perbedaan tiga etnis utama, yaitu Melayu, Cina dan India. Modernisasi yang  dihembuskan  oleh  pemerintah  kolonial Inggris  terhadap  Malaya  diterima  secara  tidak merata oleh ketiga etnis penghuni jazirah Melayu. Kecenderungan  elite  intelektual  yang  ingin  men- gadakan  modernisasi  di  antara  ketiga  etnis  besar (Melayu, Cina, dan India), terutama difokuskan ke masyarakatnya  sendiri.  Nasionalisme  orang  Cina dan  India dikaitkan dengan  perkembangan politik di  India  dan  di  Cina.  Orang  Melayu  setia  kepada kerajaan-kerajaan  Melayu,  mereka  menentang kedudukan  imigran  Asia  terutama  Cina,  bahkan
kurang  mempedulikan  daerahnya  yang  diduduki Inggris.
Pemerintah kolonial Inggris bisa memahami dengan cermat susunan masyarakat feodal di Ma- laya. Inggris mengerti bahwa orang-orang Melayu lebih  membenci  orang-orang  Cina  dari  pada Inggris.  Ada  ketakutan  dikalangan  orang-orang Melayu  jika  kemudian  hari  orang  Cina  dan  India menguasai  mereka.  Karena  itu  Inggris  terus  be- rusaha  melindungi  posisi  orang  Melayu  dengan cara memberikan posisi khusus pada mereka. Po- sisi  khusus  orang-orang  Melayu  itu  memberikan kesan bahwa satu-satunya yang mampu menjamin atau  melestarikan  masyarakat  Melayu  hanyalah Inggris,  dan perlindungan seperti itu cukup untuk mencegah  orang-orang  Melayu  memberontak pemerintah  kolonial  Inggris.  Sementara  itu  usaha Inggris  memberi  kondisi  dan  kesempatan  kepada pembangunan  ekonomi  secara  besar-besaran membuat  orang  Cinapun  tetap  tidak  menentang kekuasaan  Inggris.  Keberatan  mereka  adalah  ma- salah diskriminasi terhadap  hak  khusus dan  pern- yataan orang Melayu bahwa Malaya adalah sebuah negeri Melayu. Persimpangan jalan perkembangan nasionalisme  Malaya  tidak  hanya  diwarnai  oleh perbedaan  etnis,  tetapi  di  kalangan  orang-orang Melayu sendiri terdapat perbedaan konsep hari de- pan Malaya.
Perbedaan  konsep  ini  mencakup  identitas bangsa Melayu dan jalan politik yang harus mere- ka pilih di masa depan. Pada umumnya para Sultan merasa lebih aman di bawah Inggris sebab mereka khawatir  kalau  setelah  Malaya  merdeka  akan  ke- hilangan kekuasaaannya. Tokoh lain seperti Jacob Ibrahim, berkeinginan agar jajahan Belanda (Indo- nesia) dengan jajahan Inggris (Malaya) dikemudi- an hari dijadikan satu menjadi Indonesia Raya dan Melayu Raya sehingga bangsa Melayu akan men- jadi  bangsa  yang  besar  di  Asia  Tenggara.  Se- dangkan  Datuk  Onn  bin  Jaafar  ingin  membentuk Negara  Malaya  yang  mencakup  ketiga  etnis dengan Melayu sebagai pemegang kekuasaan poli- tik.
Berbeda dengan beberapa  kawasan di Asia Tenggara, di Malaya Perang Dunia II tidak mem- bawa dampak yang begitu berarti. Itulah sebabnya, Malaya  tergolong  lambat  perkembangannya  na- sionalismenya. Di bawah pimpinan Tengku Abdul Rahman,  Malaya  pada  tanggal  31  Agustus  1957 memperoleh kemerdekaannya.
Sementara itu Singapura dan Brunei Darus- salam  juga  bekas  rumpun  jajahan  Inggris  di  Ma- laya. Akan tetapi pada saat Malaya merdeka tang- gal  31  Agustus  1957  sebagai  PTM  (Persekutuan Tanah  Melayu),  Singapura  dan  Brunei  tidak  ikut merdeka.  Setelah PTM berkembang  menjadi Ma- laysia  pada  16  Sepetember  1963,  Singapura bergabung  dengan  Malaysia  tetapi  Brunei  tetap menjadi  protektorat  Inggris.  Pada  awalnya  tokoh Singapura  berpendapat  apabila  mereka  berdiri sendiri sebagai negara pulau kecil yang terletak di daerah yang strategis, maka akan merasa sulit un- tuk mempertahankan diri. Setelah masalah ras se- makin  memanas  di  Malaysia,  di  mana  ras  Cina banyak  dibatasi,  maka  Singapura  yang  mayori- tasnya  Cina  merasa  terancam.  Pada  tanggal  9 Agustus  1965  Singapura  di  bawah  Perdana  Men- teri Lee Kuan  Yew  memisahkan diri dari Malay- sia,  dan  Singapura  berdiri  sendiri  sebagai  negara republik.  Sementara  itu  raja  Brunei  yang  ditolak oleh  Malaysia  untuk  menjadi  Raja  Malaysia, akhirnya  tidak  mau  bergabung  dengan  Malaysia. Setelah  melalui  berbagai  perundingan  dengan Inggris,  pada  tanggal  1  Januari  1984  Brunei memproklamasikan kemerdekaannya. Gerakan na- sional  di  Singapura  dan  Brunei  memang  tidak sehebat  di  Indonesia  maupun  di  Vietnam,  namun proses  nasionalisme  tetap  ada,  yang  akhirnya  ter- wujud sebagai negara nasional Singapura dan Bru- nei Darussalam.

## Thailand
Gerakan  nasionalisme  yang  dilancarkan oleh  raja  dan  para  bangsawan,  bertujuan  untuk mempertahankan  kemerdekaan negeri itu dari an- caman  bangsa  Barat.  Nasionalisme  Thailand  ter- wujud dalam diplomasi dan  modernisasi.  Nasion- alisme Thailand tidak bertujuan mengusir penjajah
untuk  membentuk  negara  merdeka,  melainkan mempertahankan  kemerdekaan  dengan  jalan memajukan bangsa lewat diplomasi dan moderni- sasi.  Politik  diplomasi  Thailand  adalah  berusaha agar  jangan  sampai  kebijakan  Thailand  dapat  di- jadikan  alasan  bagi  bangsa-bangsa  Barat  untuk menyerang  Thailand.  Di  samping  membina  hub- ungan  baik  dengan  Inggris,  Thailand  juga  mem- bina  hubungan  baik  dengan  Amerika  Serikat, Denmark  (1858),  Belanda  (1860),  dan  Prusia (Jerman). Langkah tersebut terbukti sangat efektif membentuk image Thailand  sebagai  negara  yang bersahabat dengan Barat.
Selain  Inggris,  bangsa  Barat  yang  paling berbahaya  bagi  kemerdekaan  Thailand  adalah Prancis.  Untuk  mencegah  ancaman  Prancis,  raja Thailand  menghapus  sama  sekali  hak-hak  is- timewa  orang  Inggris  di  Thailand,  antara  lain orang  Inggris  bebas  berdagang  di  Thailand.  Hal tersebut  dilakukan  agar  tidak  menimbulkan kecemburuan  Prancis  sehingga  dijadikan  alasan menyerbu  Thailand.  Meskipun  hak-hak  istimewa Inggris  itu  sudah  ditukar  dengan  Malaya,  namun Inggris dan Prancis tetap menekan Thailand.
Tahun 1896 kedua bangsa Barat itu sepakat untuk menempatkan Thailand sebagai negara pem- isah  antara  kekuasaan  Inggris  di  Myanmar  dan Prancis di Indocina. Dengan demikian kedua nega- ra  Barat  itu  sungguh-sungguh  menghormati bahkan  menjaga  kedaulatan  Thailand.  Kehebatan politik diplomasi Thailand juga diperlihatkan pada masa  berikutnya,  sewaktu  Jepang  mulai  mengan- cam  Thailand,  maka  pada  tahun  1898  raja Chulalongkorn  mengadakan  perjanjian  dengan negeri  matahari  terbit  itu.  Sedangkan  untuk menghindari bangsa Barat yang lain, maka dalam Perang Dunia I Thailand memihak Sekutu sehing- ga  negeri  itu  benar-benar  terhindar  dari  ancaman bangsa Barat.
Dalam  rangka  untuk  mengimbangi  kema- juan  bangsa  Barat  maupun  Jepang,  Thailand melancarkan modernisasi di segala bidang, teruta- ma politik dan militer. Tindakan yang pertama yai- tu  menghapus  nama  Siam  (1939)  yang  biasa
digunakan  banyak  negara  untuk  menyebut  Thai- land  atau  Muangthai.  Adapun  alasan  penggantian nama tersebut karena Siam diartikan sebagai bang- sa budak, sedangkan Muangthai berarti negerinya orang-orang bebas (Kusumohamidjojo, 1985: 50).

## Indonesia
Elson  (2009:  22-23)  menjelaskan,  yang memberi  kekuatan  kepada  gagasan  Indonesia bukanlah  kesatuan  yang  dibangun  atas  solidaritas etnis atau ras, keterikatan keagamaan, atau bahkan kedekatan  geografis,  melainkan  rasa  kesamaan pengalaman dan solidaritas khusus yang mengalir darinya.
Sejarah  membuktikan,  nasionalisme  politik Indonesia  cukup  mampu  merajut  kepentingan masyarakat  plural  yang  sulit  menemukan  ke- hendak bersama. Akan tetapi, keampuhan nasion- alisme politik ini baru teruji sebagai kekuatan na- sionalisme negatif-defensif, ketika dihadapkan pa- da  keburukan  musuh  bersama  daru  luar  (penjaja- han). Padahal, dengan berlalunya kolonial, proyek kebangsaan  Indonesia  yang  berlandaskan  pada penemuan “batas” dan “lawan” dengan kolonial itu bersifat kadaluwarsa (Latif, 2011: 366).
Indonesia  sendiri  dari  sisi  istilah  baru  ada pada abad ke- 19 lebih tepatnya pada 1850 ketika seorang  pelancong  dan  pengamat  sosial  asal Inggris,
George Samuel Winsor Earl
menggunakan  kata “Indu-nesians” (Elson, 2008:2)  dalam  tulisannya.  Ini  pun  bukan  berarti dengan  sendirinya  bangsa  Indonesia  terbentuk secara  otomatis  setelah  nama  Indonesia  muncul. Semangat  nasionalisme  Indonesia  dimulai  justru ketika  munculnya  golongan  terpelajar  yang menyadari betapa pentingnya rasa identitas bersa- ma  sebagai  landasan  untuk  melawan  praktik  ko- lonialisme dan imperialisme bangsa asing.
Lebih  lanjut  Yudi  Latif  (2011:358)  me- maparkan;  bangsa  Indonesia  tidak  seperti  ke- banyakan  bangsa  yang  mengambil  namanya  dari kelompok  etnik  terdahulu:  England  dari  Angles, Finland dari Finns, France dari Franks, Rusia dari Rus,  Vietnam  dari  Viet,  Thailand  dari  Thai,  Ma- laysia  dari  Melayu,  dan  lain  sebagainya.  Ditinjau
dari  sudut  ini,  kesadaran  kebangsaan  Indonesia jelas  bukanlah  suatu  perpanjangan  dari  kesadaran etno-kultural.
Fakta  tersebut  menjelaskan  bahwa  secara sadar  Indonesia  adalah  negara  yang  disepakati akan  melindungi  dan  menempatkan  setiap  suku, ras dan etnis yang terdapat didalamnya secara se- jajar, tidak memihak etnis tertentu. Sikap nasional- isme yang dikembangkan para pendiri bangsa ter- sebut  tentu  saja  diantaranya  didasari  oleh  adanya persepsi  positif  terhadap  keberagaman  budaya bangsa.  Para  pendiri  bangsa  menyadari  bahwa keberagaman yang ada telah menjadi kekuatan da- lam perjuangan, terlebih pada masa revolusi.
Oleh  karena  itu,  untuk  mengerti  sifat  na- sionalisme  Indonesia  dan  gerakan  revolusioner  di mana  isme  itu  berkembang,  perlu  diliki  suatu pengetahuan  tentang  ciri-ciri  terpenting  dari  ling- kungan  sosial  yang  melahirkannya.  Lingkungan penjajahan  abad  keduapuluh  yang  menentukan tahap  nasionalisme  Indonesia  modern  yang  jelas dan  konkrit,  adalah  tahap  yang  menuntut  analisis menyeluruh. Akan tetapi, analisis semacam itupun tidak  akan  memuaskan  tanpa  adanya  pemahaman terlebih  dahulu  tetang  proses  historis  sebelumnya dari  pembentukan  ciri-ciri  lingkungan  yang  lebih menonjol (Kahin, 1995: 1).
Sehubungan  dengan  latar  belakang  sejarah nasionalisme Indonesia Sartono Kartodirjo (1998) menjelaskan,  pertumbuhan  negara-nasion  dalam abad  ke-19  bersamaan  dengan  perkembangan demokrasi, parlementarianisme dan konstitusional- isme,  kesemuanya  memantapkan  pembangunan civil  society .  Sejarah  perkembangan  nasionalisme di  dunia  ketiga  senantiasa  sebagai counter- ideology kolonialisme, sebagai ideologi yang ber- tujuan  memperjuangkan  kebebasan  untuk  mem- bangun negara nasion mencakup komunitas multi etnis sebagai kesatuan.
Sebagaimana  halnya  dengan  kebanyakan negara  baru  yang  berasal  dari  kancah  perjuangan menentang  kolonialisme  lainnya,  Indonesia  tidak tumbuh  dari  perpecahan  negara  yang  multi  etnis. Secara  simbolis  dapat  dikatakan  bahwa  kelahiran
Indonesia sebagai bangsa dan negara adalah hasil perjuangan  kaum  nasionalis  untuk  menciptakan sebuah bangsa yang bisa menjawab tantangan za- man modern (Taufik Abdullah, 1998).
Adanya  intervensi  dari  kekuatan  luar  telah menunjukkan  bahwa  kekuatan  nasionalisme  se- bagai ideologi yang disepakati menjadi penting un- tuk  membawa  bangsa  menuju  kemerdekaan (Hobsbawm, 1990). Dengan demikian jelas bahwa nasionalisme  Indonesia  merupakan  nasionalisme yang  terbentuk  melalui  suatu  proses  perjuangan dan  kesadaran.  Bukan  merupakan  nasionalisme yang  tumbuh  secara  alami  karena  persamaan  ras, suku,  atau  bahasa,  akan  tetapi  nasionalisme  yang muncul  karena  adanya  persamaan  nasib  dan sekaligus  merupakan  jawaban  atas  keinginan  me- mecah  belah  dan  menguasai  yang  dilakukan  oleh bangsa asing.
Gerakan  nasional  di  Indonesia  dimulai dengan  berdirinya  Budi  Utomo  pada  tahun  1908, yang  sekaligus  menandai  lahirnya  nasionalisme Indonesia  yang  pertama.  Wadah  kaum  nasionalis yang  pertama  ini  dalam  perkembangannya  men- galami pasang surut. Hal ini dapat kita lihat peri- stiwa  keluarnya  tokoh-tokoh  radikal  seperti  dr Cipto  Mangunkusumo  dan  Suwardi  Suryaningrat dari organisasi tersebut setelah Pangeran Notopro- jo dari Pakualaman memegang pimpinan pada ta- hun 1911(Niel, 1984: 94). Meskipun demikian da- lam  perkembangan  sejarah,  para  sejarawan mengkritik  jika  organisasi  ini  dijadikan  tonggak awal  gerakan  nasional  Indonesia  karena  sifatnya yang sangat eksklusif ke-Jawa-an.
Berikutnya  tercatat  Sarekat  Islam  yang moderat  tetapi  akhirnya  menjadi  radikal  setelah kemasukkan  Marxisme  dan  menjadi  oposisi pemerintah (1916), dengan anggota sekitar 960 ri- bu orang, Sarekat Islam itu menuntut pemerintahan sendiri  dan  pada  tahun  1919  dengan  jumlah  ang- gota  2,5 juta orang telah  mencantumkan program kemerdekaan penuh (Kahin, 1995). Selama antara setahun sampai dua tahun ada semacam kerjasama tertentu  antara  Sarekat  Islam  dan  Partai  Komunis (PKI). PKI itu berdiri pada tanggal 23 Mei 1920,
dan partai inilah yang melakukan infiltrasi ke da- lam  tubuh  Sareka  Islam.  Sebagai  akibat  infiltrasi komunis itu, maka akhirnya terjadi perbedaan pen- dapat  yang  memecah  Sarekat  Islam  pada  tahun 1921.  Usaha  ketua Sarekat Islam (Cokroaminoto) untuk  mengembalikan  Sarekat  Islam  gagal  total (Utrecht, 1984: 31).
Setelah  gerakan  nasional  yang  berdasarkan Islam  dan  komunis  mengendor,  maka  muncullah gerakan  nasional  yang  lebih  nasionalistis.  Dalam tahun  1927  Soekarno  mendirikan  PNI  yang berkarakteristik  agitasi  kuat  dan  sikap  non- kooperatif terhadap pemerintah Belanda. Akhirnya Belanda tidak menerima kegiatan semacam itu, ka- rena itu PNI kemudian dibubarkan dan para pem- impinnya  ditahan  (Moedjanto,  1988:  59-60). Penahanan  tersebut  tidak  mengakhiri  perjuangan nasionalisme  Indonesia,  berbagai  organisasi  dan gerakan-gerakan kelompok yang bercita-cita Indo- nesia merdeka terus berkembang meskipun banyak di antara tokoh mereka harus menerima nasib sep- erti Soekarno.
Pada  masa  perang  dunia  II  perjuangan  na- sionalisme  Indonesia  terus  berlangsung,  bahkan pada masa pendudukan Jepang perjuangan tersebut semakin  terstruktur.  Para  pemimpin  pergerakan seolah-olah  mau  bekerjasama  dengan  Jepang,  na- mun  mereka  menggunakan  organisasi-organisasi yang  didirikan  Jepang  untuk  melanjutkan  per- juangan  mencapai  kemerdekaan.  Setelah  Jepang menyerah kepada Sekutu (14 Agustus 1945), para pemimpin  pergerakan  nasional  mempersiapkan kemerdekaan,  dan  pada  tanggal  17  Agustus  1945 kemerdekaan Indonesia diproklamirkan.

## PENUTUP
Tipe  nasionalisme  secara  tradisional  dapat dibagi  menjadi  dua  yakni civic  nationalism dan ethnic nationalism (Barrington, t.t.). Dalam ethnic nationalism ,  bangsa  didefinisikan  dalam  hal  etnis dan  keturunan  dari  generasi  sebelumnya.  Hal  ini juga  mencakup  gagasan  budaya  bersama  antara anggota  kelompok,  dan  biasanya  juga  mencakup
bahasa  yang  sama.  Sedangkan, civic  nationalism adalah bentuk nasionalisme yang berasal dari legit- imasi  politik  dari  keikutsertaan  aktif  masyarakat, yang  mana  hal  tersebut  merupakan  “will  of  the people” (Kelas, 1998). Contoh dari civic nation- alism ini diantaranya adalah gerakan nasional In- donesia. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara bila diteliti mengalami kedua proses ini. Ethnic na- tionalism misalnya ditunjukkan oleh Thailand, se- dangkan civic  nationalism misalnya  ditunjukkan oleh  Philipina  dan  Indonesia.  Dalam  tinjauan  ini Malaysia  dapat  dikatakan  mengalami  kedua  tipe identifikasi  ini,  ditengah  upaya  mengukuhkan identitas  ke-Melayu-an,  Malaysia  juga  harus mampu  mengakoomodir  keinginan  warga  negara lain non Melayu. Meskipun demikian, bila dilihat dari sisi identitas nasional nation state , maka Indo- nesia dapat dikatakan satu-satunya negara di Asia Tenggara  yang  secara  tegas  menggunakan  termi- nologi  multikultural  dalam  penamaan  negara. Ditinjau  dari  sejarah  kawasan  sangat  jelas  bahwa nasionalisme  Indonesia  tidak  dibangun  atas  dasar etno-kultural, akan tetapi keinginan bersama yang dalam  pandangan  Barington  tersebut  merupakan civic nationalism yang murni.
Nasionalisme  yang  hadir  di  Asia  Tenggara yang menurut Chong (2009) juga dipengaruhi oleh tiga faktor yakni agama, pendidikan Barat, radical social dan  komunisme.  Faktor  terakhir  yakni komunisme menjadi faktor paling dominan dalam pembentukan  nasionalisme  di  Asia  Tenggara,  hal ini didukung fakta bahwa nasionalisme muncul se- bagai respon terhadap pemerintahan yang buruk di bawah kolonialisme dengan perlakuan eksploitatif dan  penindasan  oleh  para  penjajah.  Dalam  kasus Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  peran  besar  Is- lamisme  dalam  sejarah  pergerakan  nasional.  Vi- etnam dan Filipina adalah negara yang lebih dulu merasakan signifikansi dari nasionalisme. Rasa na- sionalisme  ini  kemudian  menimbulkan  berbagai signifikansi terhadap perubahan nasib bangsa yang terjajah tersebut. Pengalaman kolonial berdampak pada munculnya anti-kolonial serta anti-fasis yang
memiliki semangat nasionalis dengan menelurkan gerakan  kemerdekaan.  Agama  memainkan  peran penting dalam masyarakat Asia Tenggara. Agama dikombinasikan  dengan  kesadaran  budaya, menghasilkan  bentuk  kesadaran  nasional  yang khas. Dalam konteks regional tidak dapat diingkari pula bahwa nasionalisme di kawasan Asia Tengga- ra  terjadi  di  tengah  kemampuan  mengkombinasi- kan semangat anti kolonialisme dengan kemampu- an  menyerap  ide-ide/pemikiran  modern  tentang cita-cita bersama sebagai bangsa yang merdeka.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  T.  1998.  “Dinamika  Regionalisme  da- lam  Konteks  Negara  Nasional”,  da- lam Regionalisme,  Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional . Jogjakarta: UGM Press.
Anderson, B. 2001. Imagined Communities . Jogja- karta: Insist.
Barrington,  L.  W.  t.t. Nationalism  and  Independ- ence .  The  university  of  Michigan press.
Chong,T.  2009.  “Nationalism  in  Southeast  Asia: Revisiting  Kahin,  Roff,  and  Ander- son”. Journal  of  Social  Issues  in Southeast  Asia ,Vol.24,  No.1,  pp  1- 17.
Diamond, dkk. 1998. Nasionalisme, Konflik Etnis, dan  Demokrasi .  Bandung:  Penerbit ITB.
Donnison,  F.S.V.,  1970. Burma ,  London:  Ernest Benn Limited
Edi  S.  1998.  “Regionalisme,  Nasionalisme,  dan Ketahanan  Nasional:  Satu  Tinjauan dari  Segi  Strategi  Hankam”,  dalam Regionalisme,  Nasionalisme,  dan Ketahanan  Nasional .  Jogjakarta: UGM Press.
Elson, R.E. 2008. The Idea of Indonesia, Sejarah Pemikiran  dan  Gagasan .  Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
Emerson, R. 1946. “An Analysis of Nationalism in Southeast  Asia”. The  Far  Eastern Quarterly ,Vol. 5, No.2, pp 208-215.
Hobsbawm,  E.J.  1990. Nations  and  Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Real- ity . Cambridge: Cambridge Universi- ty Press.
Kahin,  G.  1995. Refleksi  Pergumulan  Lahirnya Repiblik, Nasionalisme  dan Revolusi di  Indonesia .  Surakarta:  UNS  Press dan Pustaka Sinar Harapan.
Karnaw, S. 1975. Vietnam  a History , New  York: The Niking Press
Kartodirdjo,  S.  1998.  “Kesukuan  dan  Masyarakat Adab”, dalam Regionalisme, Nasion- alisme,  dan  Ketahanan  Nasional . Jogjakarta: UGM Press.
Kellas, J. G. 1998. The politics of nationalism and ethnicity . New York: st martin press.
King, Victor T.  & Wilder,  William  D. 2012. An- tropologi  Modern  Asia  Tenggara,
Sebuah  Pengantar .  Yogyakarta:
Kreasi Wacana.
Koen, A.  Peng.  1956. Perang Pasifik 1941-1945 , Jakarta: Keng Po Kusumohamidjojo, B. 1985. Asia Tenggara dalam Perspektif    Netralitas  dan  Ne- tralisme , Jakarta: PT. Gramedia Latif,  Y.  2011. Negara  Peripurna:  Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasi- la . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Leightfoot,  K.  1973. The  Philippines ,  London:
Ernest Benn limited
Moedjanto, G. 1988. Indonesia Abad ke-20 , jilid I, Cetakan  I.  Yogyakarta:  Penerbit Kanisius Nagata,  J.  1979. Malaysian  Mosaic:  Perspectives from a Poly-Ethnic Society . Vancou- ver:  University  of  British  Columbia Press.
Niel, R. 1984. Munculnya Elite Modern Indonesia (terjemahan), Jakarta: Pustaka Jaya
Perdanayudha.  2010. Sikap  Nasionalisme  Bagi
Manusia . dalam
http://perdanayudha.wordpress.co m/2010/05/27/sikap- nasionalisme-bagi-manusia/ (di- akses Kamis 15 September 2011)
Plamenatz, J.  1973 “Two Types of Nationalism,” in Eugene Kamenka
(ed.), Nationalism,  The  Nature  and Evolution of an Idea . Canberra: ANU Press.
Sardiman  AM,  1983. Kemenangan  Komunis  Vi- etnam  dan  Pengaruhnya  Terhadap Perkembangan  Politik  di  Asia Tenggara , Yogyakarta: Liberty.
Suryo,  D.  2003.  “Pendidikan  Sebagai  Upaya Membangun Sikap Kebangsaan Me- lalui  Nilai-nilai  Pluralitas  Budaya Bangsa”, Historika Volum  1,  No.  1, Juli  2003.  Surakarta:  Program  Pas- casarjana Pendidikan Sejarah Univer- sitas Sebelas Maret.
Utrecht,  E.  1984. The  Muslim  Merchant  Class  in Indonesia ,  Belgia:  Sosial  Compass XXXI/1
Wirosarjono,  S.  1998.  “Budaya  Daerah  dan Ketahanan  Nasional”  dalam Region- alisme,  Nasionalisme,  dan  Ketahan- an Nasional . Jogjakarta: UGM Press. Wiyono,  1982. Sejarah  Asia  Tenggara  Modern ,
Yogyakarta:  Jur.Pensej,  IKIP  Sanata Dharma