## Volume 9 Issue 2 (2024) Pages 91 - 105 Jurnal Mirai Management
ISSN : 2598-8301 (Online)
Pengaruh Komitmen Pemerintah Daerah ,  Kompetensi Dan Teamwork Terhadap Efektifitas
Penerapan Sistem

## Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (Sakip) Di Kota Payakumbuh
Irnaldi 1*, Yulihasri 2 , Dona Amelia 1,2, Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi

## Abstrak
Penelitian ini betujuan  untuk menganalisis  dan menguji pengaruh, komitmen pemerintah daerah, kompetensi dan kerjasama tim  terhadap efektifitas penerapan sistem akuntabilitas kineja instansi pemerintah (SAKIP) di Kota Payakumbuh, Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal  komparatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  ASN  yang  mengelola  Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 31 perangkat daerah di pemerintah Kota  Payakumbuh.  Metode pengambilan sampel  menggunakan  metode sensus,  dimana seluruh anggota dijadikan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui quisioner yang disampaikan secara langsung kepada Sekretaris OPD dan Kepala  Sub Bagian Program dan Keuangan dari setiap perangkat daerah, dari 62 quiseioner yang  disebar seluruhnya mengembalikan quisioner tersebut.  Data diolah dengan menggunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM) dan pengujian SEM ini menggunakan aplikasi SmartPLS . Hasil penelitian uji hipotesis menunjukan bahwa, komitmen pemerintah daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektifitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kompetensi berpengaruh negatif dan  signifikan  terhadap  efektifitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah (SAKIP) dan teamwork berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas penerapan  Sistem Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah (SAKIP)  Pemerintah  Kota Payakumbuh Kata Kunci: Komitmen Pemerintah Daerah, Kompetensi, Teamwork, Efektifitas Penerapan SAKIP
Copyright (c) 2024 Irnaldi Corresponding author : Irnaldi Email Address: aldi_psl@yahoo.com
PENDAHULUAN
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. SAKIP diimplementasikan berdasarkan landasan hukum yang kuat, dimulai dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lebih lanjut, pelaksanaan SAKIP diatur secara teknis melalui Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja.  Pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi pemeritah.
SAKIP bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja instansi pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sistem ini mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja, sehingga menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Di Kota Payakumbuh, sebagai salah satu daerah otonom di Sumatera Barat, implementasi SAKIP menjadi krusial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerapan SAKIP di tingkat daerah juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mengintegrasikan SAKIP ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
Namun, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), terdapat beberapa fenomena dan tantangan dalam penerapan SAKIP di Kota Payakumbuh yakni : Perencanaan Kinerja: Meskipun Pemerintah Kota Payakumbuh telah memperbaiki penjenjangan kinerja, masih terdapat kelemahan dalam indikator kinerja utama di level Perangkat Daerah yang belum SMART dan berorientasi hasil. Selain itu, pohon kinerja belum sepenuhnya menggambarkan  hubungan  sebab-akibat dan Critical Success Factors (CSF), Pengukuran Kinerja : Walaupun pengukuran pencapaian target dilakukan secara triwulan menggunakan teknologi informasi, masih terdapat kekurangan. Pemantauan dan evaluasi pada sebagian Perangkat Daerah masih berorientasi pada penyerapan anggaran, bukan pada kinerja. Aplikasi manajemen kinerja belum dimanfaatkan secara optimal oleh pimpinan untuk monitoring, evaluasi, dan pemberian rewards and punishment. Pelaporan Kinerja : Laporan kinerja pada sebagian Perangkat Daerah belum berkualitas, masih berfokus pada penyerapan anggaran dan kurang menjelaskan ketercapaian kinerja. Analisis mendalam tentang faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja masih kurang, sehingga umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan  strategi belum optimal. Evaluasi Kinerja : Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh Inspektorat belum secara signifikan memacu perbaikan akuntabilitas kinerja. Laporan hasil evaluasi internal belum memberikan rekomendasi yang cukup mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap perangkat daerah.
Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun SAKIP telah diterapkan di Kota Payakumbuh, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Hal ini menegaskan pentingnya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan SAKIP.  Tiga faktor utama yang diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan SAKIP di Kota Payakumbuh adalah komitmen pemerintah daerah, kompetensi aparatur, dan teamwork. Komitmen pemerintah daerah mencerminkan kesungguhan dan konsistensi pemimpin serta jajaran pemerintahan dalam mendukung implementasi SAKIP. Kompetensi merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh aparatur pemerintah dalam menjalankan SAKIP. Sementara itu, teamwork menggambarkan kerja sama dan sinergi antar unit kerja dalam mengimplementasikan sistem tersebut. Pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap efektivitas penerapan SAKIP di Kota Payakumbuh akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kota tersebut.
Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap efektivitas penerapan SAKIP mungkin bervariasi tergantung pada konteks dan karakteristik daerah yang diteliti. Hal ini memperkuat pentingnya melakukan penelitian spesifik di Kota Payakumbuh untuk memahami dinamika lokal dalam implementasi SAKIP.  Dengan mempertimbangkan fenomena yang terjadi di Kota Payakumbuh dan beragamnya hasil penelitian terdahulu, maka peneltian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Komitmen Pemerintah Daerah, Kompetensi, dan Teamwork terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kota Payakumbuh. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang relevan dengan konteks lokal dan membantu meningkatkan implementasi SAKIP di Kota Payakumbuh.

## TINJAUAN LITERATUR
Konsep Efektivitas
Konsep efektivitas merupakan elemen kunci dalam mengevaluasi keberhasilan penerapan SAKIP. Efektivitas secara umum mengacu pada sejauh mana suatu program atau kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi, Robbins dan Coulter (2016) mendefinisikan efektivitas sebagai "melakukan hal yang benar" atau menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan organisasi.  Berkaitan dengan efektivitas penerapan SAKIP, dapat merujuk pada definisi yang diajukan oleh Mahmudi (2015), yang menyatakan bahwa efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Suatu penerapan sistem dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.  Gibson et al. (2012) yang mengemukakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran menunjukkan tingkat efektivitas. Steers dalam Sutrisno (2015) menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan- tujuan organisasi, dan menggambarkan efektivitas sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.
Dalam konteks sektor publik, Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Dalam kaitannya dengan SAKIP, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan penerapan sistem dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, seperti meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2015) yang menyatakan bahwa efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.  Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, efektivitas penerapan SAKIP di Kota Payakumbuh dapat diukur dari sejauh mana implementasi sistem tersebut berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, termasuk peningkatan akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan dan pengukuran kinerja, serta peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen kunci dalam upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, SAKIP didefinisikan sebagai rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Mahmudi (2015) menjelaskan bahwa SAKIP adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. b. Lukito (2014) menekankan bahwa SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. c. Sedarmayanti (2012) menggambarkan SAKIP sebagai instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam  memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.
Komponen SAKIP: Menurut LAN dan BPKP (2000), SAKIP terdiri dari beberapa sub- sistem yang saling terkait, yaitu: a. Sistem Perencanaan Strategis b. Sistem Pengukuran Kinerja c. Sistem Pelaporan Kinerja. Tujuan SAKIP: Bastian (2010) menyatakan bahwa tujuan utama SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Implementasi
SAKIP: Akbar et al. (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa implementasi SAKIP di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya komitmen dari pimpinan, keterbatasan sumber daya manusia, dan kesulitan dalam menentukan indikator kinerja yang tepat.
SAKIP bukan hanya sebuah sistem pelaporan, tetapi juga merupakan siklus yang berkelanjutan dari perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan (Sofyani dan Akbar, 2013).
Komitmen Pemerintah Daerah
Komitmen Pemerintah Daerah merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan dan sistem di tingkat daerah, termasuk dalam penerapan SAKIP. Komitmen organisasi, yang dalam konteks ini adalah komitmen pemerintah daerah, didefinisikan oleh Robbins dan Judge (2013) sebagai suatu keadaan di mana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Sofyani dan Akbar (2013) dalam konteks pemerintahan daerah, menekankan bahwa komitmen manajemen, termasuk pimpinan daerah, sangat penting dalam implementasi sistem pengukuran kinerja. c. Cavalluzzo dan Ittner (2004) menemukan bahwa komitmen manajemen memiliki pengaruh positif terhadap pengembangan dan penggunaan ukuran kinerja dalam organisasi pemerintah. Komitmen dalam Konteks Pemerintah Daerah: Rahmannurrasjid (2008) menyatakan bahwa komitmen pemerintah daerah tercermin dari kesungguhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penerapan SAKIP, komitmen pemerintah daerah dapat diartikan sebagai kesungguhan dan konsistensi pimpinan serta seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mendukung, mengimplementasikan, dan memanfaatkan SAKIP untuk peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah daerah.
Kompetensi
Kompetensi merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja individu dan organisasi, termasuk dalam konteks pemerintahan daerah. Spencer dan Spencer (1993) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya.
Boyatzis (1982) menggambarkan kompetensi sebagai kapasitas yang ada dalam diri seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan. McClelland (1973) menekankan bahwa kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik.
Teamwork
Teamwork atau kerja sama tim merupakan aspek penting dalam efektivitas organisasi, termasuk dalam konteks pemerintahan daerah. Berikut adalah beberapa definisi dan literatur terkait teamwork: Scarnati (2001) mendefinisikan teamwork sebagai proses kerja sama yang memungkinkan orang biasa mencapai hasil yang luar biasa.  Robbins dan Judge (2013) menggambarkan tim sebagai kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. b. Cohen dan Bailey (1997) mendefinisikan tim sebagai kumpulan individu yang saling bergantung dalam tugas-tugas mereka dan yang berbagi tanggung jawab atas hasil yang diperoleh. Karakteristik Teamwork yang Efektif: Menurut Kreitner dan Kinicki (2010), karakteristik tim yang efektif meliputi: Tujuan yang jelas, Struktur yang berorientasi hasil, Anggota yang kompeten, Komitmen Bersama, Iklim kolaboratif, Standar keunggulan, Dukungan  dan pengakuan eksternal, Kepemimpinan yang kuat
Teamwork dalam Konteks Pemerintahan: Dwiyanto (2011) menekankan pentingnya teamwork dalam birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Manfaat Teamwork: West (2012) mengidentifikasi beberapa manfaat teamwork, termasuk peningkatan produktivitas, inovasi, kepuasan kerja, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalankan tugas organisasi dibutuhkan kerjasama tim dengan beberapa tahapan. Dalam hal ini pemimpin mempunyai tugas mengkolaborasikan bawahan agar bisa melewati tahapan-tahapan tersebut. Untuk mewujudkan kinerja yang maksimal dalam organisasi setiap pegawai harus mampu bekerjasama dengan mengungkapkan harapan yang positif, saling memotivasi dan membangun semangat dalam melaksanakan tugas
Kerangka Konseptual
Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka pikir penelitian
Adapun Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H1 : Komitmen Pemerintah berpengaruh terhadap efektifitas penerapan SAKIP di Pemerintah Kota Payakumbuh.
H2 : Kompetensi berpengaruh terhadap efektifitas penerapan SAKIP di Pemerintah Kota Payakumbuh H3  : Teamwork berpengaruh terhadap efektifitas penerapan SAKIP di Pemerintah Kota Payakumbuh
METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen pemerintah daerah, Kompetensi dan Teamwork terhadap efektivitas penerapan SAKIP di Kota Payakumbuh. Populasinya adalah seluruh PNS yang bertugas mengelola SAKIP dari 31 Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Payakumbuh. Dari tiap Perangkat Daerah terdapat 2 jabatan ASN yang menangani pengelolaan SAKIP di setiap Perangkat Daerah yaitu: Sekretaris dan Kapala Sub Bagian Program dan Keuangan, sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 62 orang responden. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode sensus. Teknik pengambilan sampel dengan metode sensus menjadikan semua anggota populasi menjadi sampel penelitian, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 62 orang responden.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis SEM (Structural Equation Modeling) berbasis varians Partial Least Square (PLS). SEM (Structural Equation Modeling) adalah suatu teknik stastistik yang menganalisis pola hubungan antara konstrak laten dan indikatornya, konstrak laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan
Teamwork (X 3 )
Efektivitas Penerapan SAKIP (Y)
Kompetensi
(X 2 ) Komitmen Pemerintah Daerah (X 1 )
pengukuran secara langsung. Pengujian SEM ini menggunakan aplikasi SmartPLS. Dalam analisis dengan PLS ada dua hal yang dilakukan diantaranya: 1. Evaluasi outer model disebut pula dengan evaluasi model pengukuran dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Outer model dengan indikator refleksif dievaluasi melalui convergent validity dan discriminat validity untuk indikator pembentuk konstruk laten, serta melalui composite reliability dan Cronbach alpha untuk blok indikatornya (Ghozali, 2015)
2. Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk atau variabel laten, yang dilihat dari nilai R-square dari model penelitian dan juga dengan melihat besar koefisien jalur strukturalnya. Semakin tinggi nilai R², berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Nilai R² digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten (independen) terhadap variabel laten (dependen) atau seberapa besar pengaruhnya. Diagram path untuk model persamaan struktural digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 2. Diagram Path Model Persamaan Struktural
Dari gambar di atas, dikonversi ke dalam persamaan sebagai berikut : Efektifitas Penerapan SAKIP = γ 1 Komimen Pemerintah Daerah + γ 2 Kompetensi + γ 3 Teamwork . Dimana :  γ 1, γ 2, γ 3 = nilai koefisien path
3. Model Pengujian Hipotesis. Pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik untuk menunjukkan tingkat signifikansi. Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai statistic maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96 melalui proses bootstrapping.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Evaluasi Measurement Model (Outer Model
1. Uji Convergent Validity (Validitas Konvergen)
Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstrak dengan indikatornya. Evaluasi ini melalui 2 tahap, yaitu evaluasi terhadap convergent validity (dilihat
berdasarkan loading factor untuk masing-masing konstruk) dan discriminate validity (melihat output composite realibility atau cronbach alpha). Berikut adalah tampilan hasil output SmartPLS:

## T ABEL 1. H ASIL L OADING F AKTOR S EBELUM MODIFIKASI
MATRIK EFEKTIFITA S PENERAPA N SAKIP KOMITMEN PD KOMPETENSI TEAMWORK EPS 2 0.881 EPS 3 0.902 EPS 4 0.862 EPS 5 0.647 EPS 6 0.335 EPS1 0.834 KOM1 0.345 KOM2 0.849 KOM3 0.51 KOM4 0.747 KOM5 0.885 KPD 2 0.935 KPD 3 0.294 KPD1 0.569 TW1 0.834 TW2 0.732 TW3 0.829 TW4 0.703 TW5 0.913 Sumber : Hasil Pengolahan data, 2024
Berdasarkan Tabel  1  diatas, dapat dilihat bahwa beberapa indikator variabel laten memiliki nilai loading faktor dibawah 0.5, ini menunjukkan beberapa indikator tidak memiliki validitas konvergen yang baik.

## Tabel 2. Nilai Loading Faktor Setelah Modifikasi
EFEKTIFITA S PENERAPA N SAKIP KOMITMEN PD KOMPETENSI  TEAM WORK EPS 2 0.891 EPS 3 0.910 EPS 4 0.871 EPS 5 0.641 EPS1 0.841
EFEKTIFITA S PENERAPA N SAKIP KOMITMEN PD KOMPETENSI  TEAM WORK KOM2 0.940 KOM5 0.949 KPD 2 0.937 KPD1 0.564 TW1 0.829 TW2 0.727 TW3 0.824 TW4 0.713 TW5 0.914

## Sumber: Hasil Pengolahan data, 2024
Nilai  loading faktor ditunjukkan pada Tabel 2 terlihat bahwa semua indikator mempunyai loading faktor lebih besar dari 0,5. Hasil ini menunjukkan bahwa semua indikator telah memiliki validitas konvergen yang baik. Dengan demikian, indikator valid dalam mengukur masing-masing variabel latennya.

## 2. Uji Average Variance Extracted
Tabel 3. Nilai AVE
Matrix Average Variance Extracted (AVE) Efektifitas penerapan SAKIP 0.699 Komitmen PD 0.598 Kompetensi 0.590 Teamwork 0.648

## Sumber: Hasil Pengolahan data, 2024
Dari tabel 3 diketahui bahwa nilai AVE masing-masing konstruk berada diatas 0,5. Oleh karenanya tidak ada permasalah konvergen validity pada model yang diuji sehingga konstruk dalam penelitian ini dapat dikatakan memiliki validitas diskriminan yang baik.

## 3. Uji Diskriminan Validity
Uji validitas diskriminan dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan nilai validitas suatu variabel bila dibandingkan dengan variabel lainnya. Pada pengujian discriminant validity dapat dilihat menggunakan output pengujian Crossloading Berikut hasil output uji diskriminan validity .
Tabel 4. Diskriminan Validity Variabel Laten dengan Fornell - Larcker Criterion
MATRIX EFEKTIFITAS PENERAPAN SAKIP KOMITMEN PD  KOMPETENSI TEAM WORK Efektifitas Penerapan Sakip 0.836
Komitmen PD 0.481 0.773 Kompetensi 0.548 0.517 0.768 Teamwork 0.775 0.469 0.793 0.805

## Sumber: Hasil Pengolahan data, 2024
Berdasarkan  Tabel 4  diatas menunjukkan nilai akar kuadrat AVE pada variabel efektifitas penerapan SAKIP sebesar 0.836. Nilai tersebut lebih besar dari nilai korelasi antara efektifitas penerapan SAKIP dengan variabel lainnya. Nilai akar kuadrat AVE pada variabel komimen pemerintah daerah sebesar 0.773. Nilai tersebut lebih besar dari nilai korelasi antara variabel laten lainnya. Begitupula nilai akar kuadrat AVE pada variabel Kompetensi, dan teamwork, lebih besar dari nilai korelasi antara variabel laten lainnya. Dengan demikian nilai akar kuadrat AVE lebih besar dari nilai korelasi antar variabel dengan variabel lainnya. Artinya bahwa seluruh variabel laten dalam penelitian ini mempunyai validitas diskriminan yang baik .
4. Uji Composite Reliability Outer model selain diukur dengan menilai convergen validity dan  discriminant validity juga dapat dilakukan dengan melihat reliabilitas konstruk atau variabel laten yang diukur dengan melihat nilai composite reliability dari blok indikator yang mengukur variabel laten. Hasil output PLS composite reliability dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 5. Hasil uji Composite Reability Matrix Composite Reliability Efektifitas penerapan SAKIP 0.920 Komitmen PD 0.737 Kompetensi 0.847 Teamwork 0.901
Sumber: Hasil Pengolahan data, 2024
Berdasarkan hasil tabel 5 nilai composite reliability diatas, model menunjukkan untuk semua konstruk atau variabel laten berada diatas  nilai 0,70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel laten memiliki reliabilitas yang baik sesuai dengan batas nilai minimum yang disyaratkan.
5. Uji Croanbach Alpha
Outer model selain diukur dengan menilai convergen validity dan  discriminant validity juga dapat dilakukan dengan melihat reliabilitas konstruk atau variabel laten yang diukur dengan melihat nilai cronbach alpha dari blok indikator yang mengukur variabel laten. Variabel laten dinyatakan reliabel jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60.
Tabel 6. Hasil Uji Croanbach Alpha Matrix Cronbach’ Alpha Efektifitas penerapan SAKIP 0.888 Komitmen PD 0.386 Kompetensi 0.752 Teamwork 0.864

## Sumber: Hasil Pengolahan data, 2024
Pada tabel 6 model menunjukkan nilai cronbach alpha yang mana semua konstruk berada diatas nilai 0,60, kecuali untuk variabel laten Komitmen PD dimana Cronbach Alpha nya 0,386. Dapat disimpulkan untuk variabel laten yang berada diatas 0,60 memiliki reliabilitas yang baik sesuai dengan batas nilai minimum yang disyaratkan.
B. Uji Inner Model (Structural Model)
Inner model bertujuan untuk melihat hubungan antar konstruk laten. Pengujian model struktural ( inner model ) dilakukan melalui:
1. Pengujian R-square
Nilai R-square merupakan hasil (berupa persentase) atas representasi variabel independen terhadap variabel dependen.
Tabel 7. Nilai R- Square R Square Matrix R Square R Square Adjustive Efektivitas Penerapan Sakip 0.639 0.620

## Sumber: Hasil Pengolahan data, 2024
Berdasarkan hasil pengolahan data nilai R 2 yang tertera pada output di atas dapat dijelaskan bahwa variabel Efektivitas Penerapan Sakip dijelaskan oleh variabel komitmen pemerintah, kompetensi dan teamwork sebesar 0.639 atau 63,9 persen sisanya 36,1 persen lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

## 2. Pengujian Q-square
Berdasarkan perhitungan diatas nilai Q-square sebesar 0.384 yang artinya komitmen pemerintah daerah, kompetensi dan teamwork dalam memprediksikan efektivitas penerapan sakip tergolong kedalam kategori kuat, yang berarti menunjukkan bahwa model  memiliki predictive relevance yang sangat baik.

## 3. Pengujian Hipotesis
Uji hipotesis ini merupakan analisis kausalitas yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Analisis kausalitas dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi antara variabel eksogen dengan variabel endogen. Variabel eksogen dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel endogen jika nilai t statistik > t table dan nilai P-value < alpha 0.05.  Hasil uji hipotesis dipaparkan pada gambar 2 dan Tabel 8 sebagai berikut.
Gambar 2. Diagram Jalur Hasil Hipotesis Sumber: Hasil Pengolahan data, 2024
Tabel 8. Hasil Path Coefficient model jalur Original sample (O) Sample mean (M) Standard deviation (STDEV) T statistics (|O/STDEV|)  P values KOMITMEN PD -> EFEKTIFITAS PENERAPAN SAKIP 0.173 0.190 0.121 1.431 0.152 KOMPETENSI  -> EFEKTIFITAS PENERAPAN SAKIP -0.222 -0.214 0.104 2.137 0.033 TEAMWORK -> EFEKTIFITAS PENERAPAN SAKIP 0.860 0.849 0.127 6.751 0
Keterangan:
1. Nilai sample mean sebesar 0,190 maka komitmen pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan Sakip, yang artinya setiap peningkatan komitmen pemerintah daerah 1 (satu) satuan, akan meningkatkan efektivitas penerapan sakip sebesar 0,190 satuan. Semakin  tinggi komitmen pemerintah, maka semakin tinggi efektivitas penerapan sakip. Nilai t statistik sebesar 1.431 lebih kecil dari t tabel (1,645) dan p-value 0.152 > alpha 0.05, maka Terima H 0 tolak H 1 artinya komitmen pemerintah tidak berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan sakip.
2. Nilai sample mean sebesar -0,214 maka kompetensi berpengaruh negatif terhadap efektivitas penerapan sakip. Setiap peningkatan kompetensi 1 (satu) satuan, akan menurunkan efektivitas penerapan sakip sebesar -0,214 satuan. Semakin tinggi kompetensi maka semakin turun efektivitas penerapan sakip. Nilai t statistik sebesar 2.137 lebih besar dari t tabel (1,645) dan p-value 0.033 < alpha 0.05, maka maka tolak H 0 terima H 1 artinya kompetensi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan sakip.
3. Nilai sample mean sebesar 0,849 maka Teamwork berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan sakip. Setiap peningkatan Teamwork 1 (satu) satuan, akan meningkatkan efektivitas penerapan sakip sebesar 0,849 satuan. Semakin tinggi Teamwork maka semakin tinggi efektivitas penerapan sakip. Nilai t statistik sebesar 6.751 lebih besar dari t tabel (1,645) dan p-value 0.000 < alpha 0.05, maka tolak H 0 terima H 1 artinya Teamwork berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan sakip.

## Pembahasan
Pengaruh Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Penerapan SAKIP Hasil pengujian pengaruh komitmen pemerintah daerah terhadap efektivitas penerapan SAKIP menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap efektivitas penerapan SAKIP pada pemerintah Kota Payakumbuh. Hal ini disebabkan belum optimalnya komitmen pemerintah daerah, dalam hal peran aktif pimpinan OPD dan pejabat terkait dalam penyusunan dokumen kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja. Kondisi saat ini penyusunan dokumen kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja dikerjakan oleh level kasubag dan jabatan pelaksana dan masih terdapat pimpinan OPD yang kurang berkontribusi terhadap penyusunan dokumen tersebut. Meskipun kurangnya komitmen pimpinan terhadap pengelolaan SAKIP namun tidak terlalu mempengaruhi terhadap efektifitas penerapan SAKIP di Kota Payakumbuh. Hal ini tercermin dari nilai Evaluasi Sakip Kota Payakumbuh dari tahun ketahun. Hal tersebut juga terlihat dari hasil pengujian TCR pada variabel komitmen pemerintah daerah diindikator pelaksanan pelatihan penyusunan laporan kinerja yang memadai dari segi intensitas dan kualitas pelatihan terkait SAKIP menunjukkan hasil dengan kriteria kurang baik sebagaimana tergambar pada tabel 4.7 diatas, kondisi ini terjadi karena kurangnya komitmen pimpinan dalam mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola SAKIP di Pemerintah kota Payakumbuh. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sukarno et al., 2020) yang menyimpulan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Implementasi SAKIP

## Pengaruh Kompetensi Terhadap Efektivitas Penerapan SAKIP
Hasil pengujian pengaruh kompetensi terhadap efektivitas penerapan SAKIP menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh negatif namun kompetensi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan SAKIP pada pemerintah Kota Payakumbuh.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: Suharno dan Syachbrani (2013) dalam penelitian mereka "Pengaruh Kompetensi SDM dan Komitmen Organisasi terhadap Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja" menemukan bahwa dalam beberapa kasus, tingkat kompetensi yang tinggi justru berkorelasi negatif dengan implementasi sistem pengukuran kinerja. Mereka berhipotesis bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh resistensi dari pegawai yang sangat kompeten terhadap perubahan sistem. Akbar et al. (2015) dalam studi mereka tentang implementasi pengukuran kinerja di pemerintah daerah, menemukan bahwa dalam beberapa kasus, pegawai dengan kompetensi tinggi cenderung lebih skeptis terhadap penerapan sistem baru seperti SAKIP, yang dapat menghambat efektivitas implementasinya. Nurkhamid (2008) dalam penelitiannya tentang implementasi inovasi sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah, mengemukakan bahwa terkadang pegawai dengan kompetensi tinggi merasa sistem baru seperti SAKIP membatasi kreativitas mereka, sehingga dapat mengurangi efektivitas penerapannya. Julianry et al. (2017) dalam studi mereka tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SAKIP, menemukan bahwa dalam beberapa instansi, pegawai dengan kompetensi tinggi cenderung lebih resisten terhadap perubahan, yang dapat berdampak negatif pada efektivitas penerapan SAKIP.
Pengaruh Teamwork Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Penerapan SAKIP Hasil pengujian pengaruh Teamwork terhadap efektivitas penerapan SAKIP menunjukkan bahwa Teamwork berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan SAKIP di Kota Payakumbuh. Hal ini relefan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al. (2021) dalam penelitian mereka " The Effect of Competence and Teamwork on the Effectiveness of SAKIP Implementation " menemukan bahwa teamwork berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi SAKIP. Putra & Ariyanto (2022) dalam studi "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan SAKIP pada Pemerintah Daerah" juga menyimpulkan pengaruh positif teamwork terhadap efektivitas penerapan SAKIP. Akbar et al. (2012) dalam penelitiannya tentang " Performance Measurement in Indonesia The Case of Local Government " menjelaskan pentingnya kolaborasi antar unit organisasi dalam implementasi sistem pengukuran kinerja Pemda. Sofyani et al. (2018) dalam penelitiannya tentang implementasi SAKIP di Pemerintah Daerah, menyoroti peran penting teamwork dalam meningkatkan efektivitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja. Julianry et al. (2017) dalam studi mereka "Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan serta Kinerja Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika" menggarisbawahi pentingnya teamwork dalam implementasi sistem manajemen kinerja di instansi pemerintah. Hasil penelitian ini konsisten dengan literatur manajemen kinerja yang lebih luas, yang menekankan pentingnya kolaborasi dan teamwork dalam implementasi sistem manajemen kinerja yang efektif. Dalam konteks Kota Payakumbuh, hasil ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan teamwork yang baik dapat menjadi strategi kunci dalam meningkatkan efektivitas penerapan SAKIP.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka dapat disimpulkan  bahwa Komitmen pemerintah daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap efektivitas penerapan SAKIP pada Pemerintah Kota Payakumbuh. Kemudian Kompetensi berpengaruh negative namun signifikan terhadap efektivitas penerapan SAKIP pada Pemerintah Kota Payakumbuh. Terakhir Teamwork berpengaruh positif  dan signifikan
terhadap efektivitas penerapan efektivitas SAKIP pada Pemerintah Kota Payakumbuh. Kemudian Implikasi dari penelitian ini adalah supaya hasil penetian yang sudah penulis lakukan bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam Upaya menikatkan efektifitas Perapan SAKIP dimasa yang akan dating, serta rekomendasi yang penulis tawarkan dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak yang membutuhkan hasil penelitian.

## Referensi :
Abdillah, Willy dan HM., Jogiyanto. 2015. Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis. C.V. ANDI OFFSET (Penerbit ANDI). Yogyakarta.
Akbar, Rusdi. 2011. Performance Measurement and Accountability in Indonesian Local Government . (www.espace.library.curtin.edu.au, diakses 12 Januari 2017). Bastian, Indra. 2009. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga. Jakarta. Bryson, John M. 2015.  Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. International Encyclopedia of the Social & Behavioral  Sciences, 2 nd edition , Volume 23. 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Darwanis dan Chairunisa, Sephi. 2013. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol. 6, No. 2, Juli 2013: 150 – 174
Djati, S. Pantja dan Khusaini 2003. Kajian Terhadap Kepuasan Kompensasi, Kominmen Organisasi dan Prestasi Kerja . (www.  jurnalmanajemen.petra.ac.id, diakses 21 Januari 2017)
Ghozali, Imam dan Latan, Hengky. 2015 Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. Edisi 2. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
Gowon, Muhammad dan Kusumastuti, Ratih. 2015. Tinjauan Literatur Terhadap Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja. Seminar Nasional dan The 2nd for Syariah Paper. ISSN 2460- 0784. (https://publikasiilmiah.ums.ac.id, diakses tanggal 23 Februari 2017). Halachmi, Arie. 2016. Performance Measurement, Accountability, and Improved Performance. Tennessee State University and Zhongshan University. (Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/mpmr20, diakses 2 April 2017) Ismanudin. 2012. Perencanaan Strategis Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Aspirasi Vol. 2 No.2 Februari 2012
Keathley, Heather dan Aken, Eileen Van.2013. Systematic Literature Review on the Factors that Affect Performance Measurement System Implementation. Proceedings of the 2013 Industrial and Systems Engineering Research Conference A. Krishnamurthy and W.K.V. Chan, eds . Kurniawan, D., Lubis, Rahman, A., Adam, M. 2012. Pengaruh Budaya Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan International Federation Red Cross (Ifrc) Banda Aceh. Jurnal Manajemen Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 1, No. 1, Agustus 2012 Sutrisno (2015) menyatakan bahwa budaya organisasi yang kuat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu organisasi
Lubis. Ade fatma. 2016. Metode Penelitian Akuntansi dan Format Penulisan Tesis. USU Press. Medan
Nababan, Marya Desyeni, 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Serdang Bedagai Dengan Budaya Kerja Sebagai Variabel Moderating [Tesis]. Medan: Universitas Sumatera Utara. Magister Akuntansi
Owino, Julius Awour. 2013. The Factors That Influence The Development Of Performance Measures In Texas Counties [Dissertation]. Texas: The University Of Texas At Arlington.
Riantiarno, Reynaldi dan Nur Azlina, 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). Pekbis Jurnal, Volume3, Nomor 3, November 2011: 560-568. Hafiez dan Akbar Rusdi, 2013.  Hubungan Faktor Internal Institusi Dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Desember 2013, Vol. 10, No. 2, hal 184 - 205
Syachbrani, Warka. 2014. Pengaruh Faktor-Faktor Teknis dan Keorganisasian Terhadap Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kantor Inspektorat Pemerintah Daerah Sleman). Jurnal SNA 17 Mataram, Lombok Universitas Mataram 24-27 September 2014.