## Kapasitas Memerintah Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Potensi Lokal
Juang Gagah Mardhika 1)
1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Email: 1) j uanggagahmardhikastpmdapmd@gmail.com

## PENDAHULUAN
Desa  adalah  satu  kesatuan  hukum  dimana  bertempat  tinggal  suatu  masyarakat  yang  berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka peluang baru bagi sebagian besar aparat Pemerintah Desa dan masyarakat di desa, untuk dapat membuka ruang kreativitas dalam mengelola desa untuk lebih makmur dan maju sesuai dengan potensi yang dimiliki pada  tiap-tiap  desa  (Nasution,  2020). Desa  lebih  memiliki  kedaulatan  penuh  dalam  penyelenggaraan pemerintahannya sendiri karena memiliki asas tersendiri yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Supra Desa (Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pusat). Pasal 3 pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pertama Asas Rekognisi “pengakuan terhadap hak asal usul”.
Pemerintah  Indonesia  dalam  mengatur  terkait  soal  desa  harus  memperhatikan  dan  mengakui keberadaan  hak  asal-usul  desa,  karena  desa  sudah  ada  dan  terbentuk  sebelum  dan  sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Asas Subsidiaritas yaitu; “penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan  keputusan  secara  lokal  untuk  kepentingan  pemerintah  dan  masyarakat  desa”.  Asas Subsidiaritas  ini  mengandung  makna  bahwa  Pemerintah  Indonesia  harus  mengakui  dan  menetapkan adanya  kewenangan  berskala  lokal  serta  pengambilan  keputusan  secara  lokal,  hal  ini  bertujuan  untuk kepentingan  masyarakat  desa,  yang  mana  nantinya  diharapkan  dapat  memberikan  kesempatan  untuk pemerintah  desa  agar  berinovasi  dan  berinisiatif  dalam  mengambil  keputusan  desa  demi  kepentingan

## ARTICLE HISTORY
Received 02 januari 2023] Revised [31 Mei 2023]
Accepted [17 Juni 2023]

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui sejauh mana kapasitas pemerintah Desa dalam memerintah. Kapasitas memerintah merupakan hal yang sangat krusial dalam konteks  pemerintah  desa  saat  ini,  seiring  dengan  perubahan  pengaturan  tentang  desa melalui  regulasi  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Undang-Undang  ini memberi  kesempatan  emas  bagi  desa-desa  di  Indonesia  untuk  menjadi  lebih  maju  dan sejahtera,  menata  pemerintahan  desa  dengan  segala  potensi  lokal  bersama  dengan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada kapasitas pemerintah Desa Melikan, Kecamatan Wedi,  Kabupaten  Klaten.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif. Data primer yang diperoleh secara langsung dari informan melalui teknik wawancara. Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, peraturan perundang- undangan,  dokumen-dokumen  resmi,  dan  laporan  ilmiah  yang  berhubungan  dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kapasitas Memerintah Pemerintah  Desa  Melikan  belum  maksimal  dalam  mengatur  pemerintahannya.  Dalam membuat peraturan desa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan pada pengelolaan potensi lokal desa dimana Pemerintah Desa Melikan sebagai Pelaksana Pemerintahan  belum dapat menjalankan  roda pemerintahan secara maksimal dengan masyarakat untuk mengelola potensi lokal yaitu kekayaan wisata budaya gerabah. Apabila hal tersebut dikelola oleh desa dengan baik maka potensi lokal desa tersebut akan dapat mensejahterakan masyarakat desa Melikan.

## ABSTRACT
This study aims to see  and determine the extent of the  village government's capacity to govern.  The  ability  to  govern  is  crucial  in  the  context  of  the  current  village  government, along with changes in village regulations through Law no. 6 of 2014 concerning Villages. This law provides a golden opportunity for villages in Indonesia to become more advanced and  prosperous,  managing  village  governance  with  all  local  potential  together  with  the community. This research focuses on the capacity of the government of Melikan Village, Wedi District, Klaten Regency. This research uses a qualitative descriptive research type. Primary  data  was  obtained  directly  from  informants  through  interview  techniques. Secondary  data  were  obtained  from  literature  studies  in  the  form  of  books,  laws  and regulations, official documents, and scientific reports related to the problems studied. The results of this study indicate that the Governing Capacity of the Melikan Village Government needs to be maximized in managing its governance. In making village regulations which are  the main tasks and functions of the Village Consultative Body, and in managing the local  potential  of  the  village  where  the  Melikan  Village  Government  as  the  Executor  of Government  has  not  been  able  to  run  the  wheels  of  government  optimally  with  the community to manage local potential, namely the wealth of pottery culture tourism. If this is governed by the village properly, the village's local potential will be able to prosper the people of Melikan village..
KEYWORDS Kapasits Memerintah, Pemerintah Desa, Potensi Lokal This is an open access article under the CC –BY-SA license
masyarakat  desa. Menurut  Akhmad  Muqowam  (2019)  Undang-Undang  Desa  telah  menuju  konsolidasi desa secara utuh. Subsidiaritas dan kewenangan lokal berupaya merebut berbagai kewenangan sektoral berskala kecil untuk dipindahkan menjadi kewenangan lokal  berskala desa yang berarti institusi, kegiatan dan  pembiayaan  menjadi  otoritas  desa.  Undang-Undang  Desa  memandang  bahwa  kewenangan  desa berbasis  pada  kepentingan  masyarakat,  yang  tentu  bersifat  dinamis  dan  kontekstual,  sesuai  dengan prakarsa masyarakat dan diputuskan secara lokal melalui musyawarah desa.
Kapasitas  Memerintah  (Governability)  sangat  erat  kaitannya  dengan  governance  dan  fungsi governing,  menurut  mereka  kapasitas  yang  adaptif  dari  institusi-institusi  politik  merupakan  suatu  aspek yang  sangat  penting  dari  governance terutama  bagi  negara  (state)  untuk  dapat menyediakan  arah,  arti, dan koherensi dalam governing (Piere dan Peters, 2005), kemampuan memerintah merupakan “ Flip side” of  governance,  oleh  karena  itu  dimensi  dari  governability  tidak  hanya  memfokuskan  pada  keberadaan society yang merupakan governed, tetapi lebih penting dari itu adalah hubungan terkait antara state dan society.  Beberapa  unsur  governability  tersebut  merupakan  kepercayaan  dalam  institusi.  Jaringan,  civil society dan regulasi . Sehingga Governability merupakan kapasitas pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus  dirinya  sendiri  serta  untuk  mengatur  masyarakat  yang  ada di  suatu  wilayah tersebut  sebagai hubungan  antara  pemerintah  dan  masyarakat  yang  mempunyai  pola  saling  ketergantungan  dan membutuhkan.  Pola  tersebut,  berasal  dari  adanya  regulasi  dan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  setempat.  Sehingga,  dengan  adanya  regulasi  dan  peraturan  tersebut  pemerintah  mampu mengatur  dan  mengurus  segala  kebutuhannnya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya (Gustomy, 2021).
Agar desa menjadi desa yang mandiri dan kuat, maka pemerintah desa harus melakukan beberapa macam penguatan kapasitas yang harus dilakukan yaitu diantaranya adalah (Setiawan, 2021); Pertama , kapasitas dalam regulasi (mengatur) yaitu kemampuan pemerintah desa mengatur kehidupan desa beserta isinya  (wilayah,  kekayaan,  dan penduduk)  dengan  peraturan  desa berdasarkan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat setempat. Kedua , kapasitas ekstraksi yaitu kemampuan untuk mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan aset - aset yang dimiliki desa meliputi aset fisik, aset alam, aset manusia, aset sosial, aset  keuangan  dan  aset  politik.  Termasuk  kemampuan  ekstraksi  adalah  kemapuan  pemimpin  terutama Kepala  Desa  melakukan  konsolidasi  terhadap  berbagai  aktor  baik  BPD  maupun  lembaga  desa,  tokoh masyarakat  dan  warga  masyarakat. Ketiga ,  kapasitas  distributif  yaitu  kemampuan  pemerintah  desa membagi sumber daya secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Keempat ,  kapasitas  responsif  yaitu  kemampuan  untuk  perhatian  atau  memiliki  daya  tanggap  terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan desa. Kelima , kapasitas membangun kerjasama yaitu kemampuan pemerintah desa dalam pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak dari luar pemerintah desa untuk mendukung kapasitas ekstraktif.
Dari kelima kapasitas tersebut harus dikembangkan secara sistemik baik secara individual maupun institusional agar pemerintahan desa mampu menjalankan fungsinya secara maksimal untuk terciptanya desa mandiri dan kuat. Desa Melikan adalah desa yang memiliki potensi berskala lokal yang sangat luar biasa yaitu memiliki potensi wisata budaya religi kerajinan gerabah putaran miring yang sudah ada sejak penyebaran dakwah Islam di mulai di Tanah Jawa. Kerajinan Gerabah tersebut ada sebelum era Sunan Pandanaran  dan  mulai  dikenal  sejak  kerajinan  Gerabah  Gentong  digunakan  sebagai  tempat  berwudhu Sunan  Pandanaran  dengan  nama  Gentong  “Sinogo”.  Gerabah  di  desa  Melikan  dalam  sejarah perkembangannya sangat terkenal dari dalam negeri hingga ke luar negeri (Sari, 2016).
Desa  Melikan  terdapat  243  KK  yang  menjadi  pengrajin  gerabah.  Sejak  terjadinya gempa tahun 2006  jumlah  pengrajin  gerabah  yang ada  di Melikan  meningkat  tajam.  Selain  jumlah  pengrajin  gerabah yang  meningkat  jumlahnya,  varian  gerabah  yang  dihasilkan  juga  semakin  kreatif.  Jika  dahulu  kerajinan gerabah  hanya  untuk  kebutuhan  lokal  (desa)  dan  jenisnya  yang  terbatas  pada  perabot  rumah  tangga, namun saat ini banyak tengkulak yang membeli gerabah untuk dijual ke daerah lain. Hingga saat ini jumlah Pengrajin  Gerabah  yang  ada  di  Melikan  sebanyak  311  orang  dengan  masing-masing  rata-rata memiliki jumlah  tenaga  kerja  sebanyak  5  orang,  sehingga  daya  serap  sektor  kerajinan  gerabah  mencapai  1500 orang  dari  total  Jumlah  penduduk di  desa  Melikan  3597  penduduk,    atau  sekitar  42 persen  dari  jumlah penduduk  desa  Melikan.  Gerabah  dari  Desa  Melikan  juga  pernah  di  ekspor  ke  Jepang,  Australia  dan Belanda.  Di  balik  terkenalnya  gerabah  di  desa  Melikan  tersebut  sangat  berbanding  terbalik  dengan kesejahteraan  masyarakatnya,  desa  Melikan  mendapat  predikat  desa  dengan  kemiskinan  ekstrim  dari pemerintah pusat (Prakoso, 2022). Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah para pemangku kebijakan di desa dalam menjalankan roda Pemerintahannya.
Pemerintahan desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang perwujudanya diwujudkan melalui Kepala Desa dan perangkatnya. Pemerintah Desa diharapkan mampu bertindak dalam menjalankan peran nya sebagai struktur pemerintahan, sebagai pelayan dan sebagai agen penggerak perubahan masyarakat desa agar sejahtera (Ash-shidiqqi, 2018). Sebagai upaya untuk mendukung desa menjadi sejahtera maka
diperlukan kapasitas memerintah pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam proses penyelenggaraan  pemerintahan  sangat  diperlukan  kapasitas  memerintah,  jika  hal  itu  tidak  dimiliki  oleh Pemerintah  Desa  yang  terdiri  dari  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  sebagai  eksekutif  serta  Badan Permusyaratan  Desa  sebagai  legislatif,  maka  akan  terjadi  kesemrawutan  dalam  menjalankan  dan mengelola  kewenangan  desa  tersebut.    Sehingga  desa  yang  seharusnya  memiliki  potensi  untuk  dapat sejahtera dan mandiri, tetapi karena lemahnya kapasitas memerintah pemerintah Desa, maka Desa akan menjadi tidak berkembang atau jalan ditempat bahkan menjadi kemunduran. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  sejauhmana  kapasitas  memerintah  pemerintah  Desa  Melikan,  Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam mengelola potensi lokal yang ada.

## LANDASAN TEORI

## Kapasistas Memerintah
Kooiman (2010) menjelaskan bahwa governability merupakan suatu ekspresi governance dalam arti  penyesuaian  yang  absah  (legitimate)  dan  efektif  atas  governing  needs  to  capacities  dan  governing capacities to needs. Menurutnya needs bukan sekedar sesuatu di dalam masyarakat dan capacity bukan sekedar  menunjukan  pemerintah.  Jadi  needs  dan  capacity  dalam  porsinya  (dinamika  dan  interaksi), polanya (kompleksitas dan saling ketergantungan dan aktor yang dilihat pada waktu yang sama sebagai sosial,  publik,  politik  dan  privat,  negara  dan  masyarakat  dalam  hubungan  yang  saling  memiliki ketergantungan  (Kooiman,  2010;  Kooiman,  2016).  Pierre  dan  Peters  mengemukakan  hal  yang  sama seperti Kooiman terkait governability. Bahwa governability sangat erat kaitannya dengan governance dan fungsi  governing,  menurut  mereka  kapasitas  yang  adaptif  dari  institusi-institusi  politik  merupakan  suatu aspek yang sangat penting dari governance terutama bagi negara (state) untuk dapat menyediakan arah, arti, dan koherensi dalam governing. Governability menurut Pierre dan Peters merupakan “ Flip side” of governance, oleh karena itu dimensi dari governability tidak hanya memfokuskan pada keberadaan society yang merupakan governed, tetapi lebih penting dari itu adalah hubungan terkait antara state dan society. Beberapa unsur governability tersebut merupakan kepercayaan dalam institusi. Jaringan, civil society dan regulasi (Piere dan Peters, 2005).
Maka dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa governability merupakan terkait tentang otoritas pemerintah untuk memerintah suatu wilayah, namun governability juga dapat  dimaknai  hubungan  antara  pemerintah  dan  masyarakat  yang  memiliki  pola  yang  saling membutuhkan  dan  ketergantungan,  pola  tersebut  berasal  dengan  adanya  regulasi  dan  peraturan  yang ditetapkan dan disepakati bersama. Adanya regulasi yang mengatur dan mengurus segala sesuatu guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi di dalam masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan kekayaan alam dan asset yang ada pada suatu wilayah khususnya desa.

## Pemerintah Desa
Pemerintah desa yaitu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintah  desa.  Pemerintah  desa  itu  sendiri  menunjuk penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kepala desa/ desa adat atau yang disebut dengan  nama  lain  merupakan  kepala  pemerintahan  desa/desa  adat  yang  memimpin  penyelenggaraan Pemerintah  desa  (Nasution,  2020).  Pemerintah  Desa  yang  dipimpin  oleh  kepala  desa  dibantu  oleh sekretaris  desa  dan  perangkat  desa.  Perangkat  desa  terdiri  dari  kepala-kepala  urusan  yaitu  pelaksana urusan  dan  kepala  dusun.  Kepala  urusan  membantu  sekretaris  desa  menyediakan  data  informasi  dan memberikan layanan. Pelaksana urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa dilapangan.  Kepala  dusun  adalah  wakil  kepala  desa  di  wilayahnya.  Untuk  mengatur,  mengurus  dan pengurusan  urusannya,  maka  pemerintah  desa  membuat  peraturan  desa,  peraturan  desa  dibuat  oleh kepala  desa  dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Peraturan  Desa  Dilaksanakan  oleh  Kepala Desa dan di pertanggungjawabkan kepada Rakyat melalui BPD (Saputra, 2019).
Beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan dan dipahami bahwa pemerintah desa merupakan seorang  atau  sekelompok  unsur  penyelenggara  yang  memerintah  dan  memiliki  wewenang  untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Dalam melakukan tindakan memerintah tersebut terdapat syarat- syarat  yang  harus  dipenuhi  sebagai  seorang  kepala  desa  maupun  perangkatnya  dan  bersama  dengan BPD membuat aturan atau peraturan desa untuk melayani masyarakat serta memiliki kewenangan penuh menentukan  arah  kebijakan,  mengelola  aset  dan  potensi  desa,  memberdayakan  masyarakat  serta menjaga  setiap  lapisan  masyarakat  desa  agar  tercipta  kondisi  pemerintahan  yang  transparan, berintegritas,  kredibel  dan  berkapasitas  guna  kesejahteraan  masyarakat  menuju  desa    mandiri  sesuai dengan asas rekognisi dan asas subsidiaritas yang tertuang dalam Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 (Kushandajani & Alfirdaus , 2019).

## Potensi Lokal
Potensi Lokal adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang  mempunyai  kemungkinan  untuk  dapat  dikembangkan  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua yaitu; Pertama , potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua , potensi  nonfisik  berupa  masyarakat  dengan  corak  dan  interaksinya,  lembaga-lembaga  sosial,  lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa (Ainan & Marhendi, 2022). Dalam proses analisis sosial dan proses beradaptasi dengan alam, masyarakat desa akan dapat memiliki cara dan  pengetahuan  tentang  pemanfaatan  sumberdaya  yang  ada.  Dapat  dikatakan  agar  dapat  mencapai tingkat  kesejahteraan  masyarakat  desa  perlu  menggali  potensi  lokal  yang  ada  di  desa  tersebut,  baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Potensi lokal yang berupa sumber daya manusia dalam pemberdayaan  masyarakat  sebagai  subyek pembangunan  yang  mengetahui  permasalahan  masyarakat sendiri sedangkan sumber daya alam adalah bonus kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengangkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa itu sendiri (Hajar, 2017).

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Penelitian ini, menggunakan metode kulitatif untuk mendapatkan data secara holistik dalam melihat fenomena sosial. Kondisi tersebut, penting untuk menjawab masalah - masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini. Selain itu, dalam penelitian kualitatif terdapat penelitian studi kasus yang digunakan peneliti dalam menganalisis topik tersebut (Creswell, 2016) . Adapun waktu penelitian ini pada Maret – September Tahun  2022  di  Desa  Melikan,  Kecamatan  Wedi,  Kabupaten  Klaten.  Informan  penelitian  ditentukan berdasarkan  pertimbangan  atas  orang  yang memiliki  kaitan  atau  mengetahui  tentang  objek  yang  diteliti yakni : Pemerintah Desa Melikan yang terdiri dari: Kepala Desa Melikan, Sekretaris Desa Melikan, BPD Desa Melikan, Kepala Dusun (Kadus), Kepala Urusan bidang Pemerintahan, Pengurus Bumdesa dan dari unsur masyarakat seperti tokoh pemuda atau karangtaruna, penambang bahan baku tanah liat kerajinan gerabah,  pengrajin  gerabah,  Kelompok  sadar  wisata  (Pokdarwis)  dan  masyarakat  yang  dianggap memahami masalah penelitian.
Tahapan  dalam  penelitian  ini  melalui  wawancara  Mendalam  (indepth  interview)  untuk  dapat mencapai informasi yang spesifik dan mendalam, untuk menjawab pertanyaan penelitian sekaligus sebagai bentuk konfirmasi atas dokumen-dokumen yang didapatkan melalui dokumentasi, maka wawancara dalam penelitian ini mutlak dilakukan. Wawancara dilakukan secara terfokus dan mendalam, guna efisiensi dan efektivitas  waktu  dalam  penelitian  ini.  Selain  itu,  observasi  langsung  Observasi  dalam  penelitian  ini bertujuan  untuk  melihat  dan  mengamati  secara  langsung  kegiatan-kegiatan  pemerintah  desa  yang berkaitan  dengan  masalah  penelitian.  Lebih  lanjut,  dokumentasi  dilakukan  karena  topik  pembahasan penelitian mengenai  Kapasitas/Kemampuan Memerintah Pemerintah Desa. Data yang diperoleh melalui dokumen adalah data-data dan dokumentasi yang terkait kegiatan-kegiatan pemerintah desa Melikan di Kabupaten  Klaten,  Jawa  Tengah.  Serta  notulen-notulen  rapat  maupun  regulasi  yang  berkaitan  dengan topik dan masalah penelitian (Moleong, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemerintah Desa Melikan dalam Pengelolaan Potensi Lokal
Pada tahun 2006 setelah terjadinya gempa bumi, para pengrajin gerabah di Desa Melikan pada tahun  2006  mengalami  peningkatan,  seiring  dengan  meningkatnya  pengrajin  gerabah  membuat penggunaan tanah liat sebagai sumber utama untuk membuat gerabah semakin meningkat. Tanah liat dari Desa Melikan memiliki kualitas tekstur tanah yang bagus untuk dibuat gerabah. Dalam wawancara dengan Widodo sebagai pengrajin sekaligus penambang tanah liat bahwa tanah liat tersebut memiliki kandungan yang  berbeda  dengan  tanah  liat  lainnya,  bila  dibakar  tidak  mudah  retak  atau  pecah.  Widodo  pernah mengambil  tanah  liat  dari  desa  tetangga  untuk  dibuat  gerabah  tetapi  hasilnya  setelah  melalui  proses pembakaran gerabah yang dihasilkan retak-retak dan gerabah yang dihasilkan banyak yang pecah.
Tanah liat yang digunakan sebagai bahan baku untuk kerajinan gerabah merupakan tanah liat yang berasal  dari  tanah  bengkok  desa.  Tanah  Bengkok  adalah  tanah  desa  yang  diperuntukkan  bagi  Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai kompensasi atas jabatan yang diemban, maka apabila Kepala Desa dan  perangkat  desa  tidak menjabat  lagi,  maka  tanah  bengkok  akan  diserahkan  kembali  kepada  Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menggantikannya (Prasetyo, 2018).  Tanah liat yang berasal dari tanah
bangkok tersebut memiliki keunikan tersendiri dan berbeda dengan daerah lain sehingga dijadikan bahan baku andalan untuk kerajinan gerabah. Sehingga bermunculan penambang liar (illegal) di tanah bengkok Desa.  Dalam  kemandirian  Desa  terdapat  beberapa  bentuk  kemampuan  (kapasitas)  yang  perlu dikembangkan  desa,  yaitu:  kapasitas  regulasi  bagaimana  kemampuan  dalamhal  pengaturan,  kapasitas ekstraksi  bagaimana  kemampuan  mengarahkan,  kapasitas  ditribusi  bagaimana  kemampuan  membagi sumberdaya yang seimbang, kapsitas responsive bagaimana daya tanggap dan kapasitas jaringan yaitu bagaimana kemampuan membangun kerjasama dengan pihak lain (Sidik, 2015).
Pemerintah  Desa  Melikan  memiliki  potensi  lokal  tanah  liat  yang  berasal  dari  tanah  bengkok perangkat  desa,  agar  potensi  desa  tanah  liat  tersebut  tidak  dimanfaatkan  atau  disalahgunakan  oleh penambang liar (illegal) yang dapat merugikan desa, maka perlu  adanya aturan main atau regulasi yang mengatur  terkait  penggunaan  tanah  bengkok  tersebut.  Sehingga  masyarakat  dan  Pemerintah  desa memperoleh kebermanfaatan dalam penggunaan potensi lokal dan aset desa tersebut. Dari keterangan para pengrajin dan penambang tersebut sebetulnya mereka menginginkan aturan yang jelas dari desa. Hal ini  membuktikan  bahwa  selama  ini  desa  belum  dapat  berkomunikasi  dan  mengorganisasi  masyarakat mencari  solusi  terkait  kebutuhan  masyarakat  akan  ketersediaan  bahan  baku.  Hal  tersebut  diakui  oleh Kepala Desa Pak Purwanta dalam wawancara bahwa untuk mengatur masyarakat terkait bahan baku yang diambil secara ilegal dari para penambang cukup sulit padahal bahan baku tersebut dari tanah bengkok kami.  Pak  Purwanta  juga  mengaku  bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa  mengalami  kesulitan membuat peraturan desa untuk melindungi aset desa dan mengatur harga bahan baku yang dibutuhkan oleh para pengrajin gerabah di desanya. Sekretaris Desa Pak Sukanta dalam wawancara juga menjelaskan bahwa di Desa Melikan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 hanya ada peraturan desa terkait Peraturan Desa yang mengatur APBDes dan APBDes Perubahan. Terkait peraturan desa yang mengatur aset desa, bahan baku gerabah, penebangan pohon belum ada dan proses tersebut mandeg di tengah jalan.
Selama ini Pemerintah Desa Melikan belum menerima manfaat dari hasil penambangan potensi lokal sumber daya alam tanah liat dari tanah bengkok tersebut. Para penambang dalam menambang tanah liat tersebut belum mengurus izin ke pemerintah desa, mereka menambang secara liar dan di jual kepada pengrajin  gerabah.  Alasan  mereka  menambang  secara  liar  adalah  sudah  dari  ratusan  tahun  yang  lalu secara  turun  menurun  melakukan  penambangan  tanah  liat  di  tanah  bengkok  tersebut.  Sejak  berlakuya Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Pasal 77 ayat 1, 2, 3 Pemerintah Desa berhak mengelola kekayaan milik desa untuk kemaslahatan masyarakat di Desa nya. Tanah bengkok adalah kekayaan milik desa, maka penggunaannya dapat diatur oleh pemerintah desa melalui peraturan desa. Jika dirasa para penambang tersebut merugikan dapat diatur melalui peraturan desa, agar dari Peraturan Desa tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya para pengrajin gerabah.
Dalam membuat Peraturan Desa membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya, hal ini tentunya dimaksudkan agar hasil akhir dari peraturan desa yang dirancang tersebut dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan dari pembentukannya (Nasution, 2020). Karena kekuatan hukum dan efektifitas perundang-undangan akan terjadi jika memenuhi tiga daya laku sekaligus  yaitu  filosofis,  yuridis  dan  sosiologis.  Tidak  dipenuhinya  ketiga  unsur  tersebut  akan  berakibat tidak  berlakunya  hukum  dan  perundang-undangan  secara  efektif  (Rosidin,  2019).  Dalam  wawancara dengan  Pak  Ahmad  selaku  pengrajin  gerabah  bahwa  selama  ini  belum  ada  peraturan  dari  desa  yang mengatur terkait dengan penambangan dan penjualan tanah liat kepada pengrajin. Pak Ahmad bersedia bila ada peraturan desa tersebut, karena selama ini dia membeli tanah dari penambang liar dengan harga yang  cukup  lumayan  mahal  yaitu  seratus  dua  puluh  ribu  rupiah  per  satu  motor  viar.  Pak  Ahmad  juga menyadari bila membeli tanah dari penambang liar adalah haram hukumnya, dikarenakan penambang liar tidak memiliki ijin untuk mengambil bahan baku tanah liat dari tuan nya sama saja halnya dengan mencuri. Namun, mau bagaimana lagi karena butuh untuk produksi jadi terpaksa membeli. Seharusnya pihak desa mengumpulkan  masyarakat  dan  berkomunikasi  dengan  masyarakat  terkait  bahan  baku  tersebut, masyarakat siap ada retribusi untuk desa asalkan terjangkau. Ahmad yakin jika pihak desa berkomunikasi untuk  rembug  terkait  bahan  baku  tersebut  dengan  masyarakat,  pasti  masyarakat  akan  setuju.  Namun selama ini tidak ada komunikasi dari desa untuk rembug terkait bahan baku tanah liat tersebut.
Wawancara  dengan  Lilik  selaku  Pengrajin  Gerabah  dia  mengatakan  bahwa  jika  desa berkomunikasi  dengan  warga  akan  siap  mendukung  apa  yang  dilakukan  pemerintah  desa,  karena  bila penambang  liar  dibiarkan  begitu  saja  akan  memonopoli  harga  semaunya  penambang  sendiri.  Harga tersebut  sangat  jauh dibanding  mengambil  di  Desa  Bayat,  Klaten.  Di  Desa  Bayat  harga  satu  colt  diesel tanah liat hanya tiga ratus ribu rupiah. Jika dibanding dengan motor viar harga tersebut lebih murah. Satu colt diesel tanah liat bisa tiga kali lipat dari motor viar. Artinya jika beli pada penambang liar harga selisih enam puluh ribu rupiah lebih mahal. Begitu pula menurut pengakuan Widodo selaku penambang bahan baku  tanah  liat,  widodo  mengatakan  seharusnya  desa  lebih  pro  aktif  menjalin  komunikasi  dengan penambang, ketika Pak Kades mengumumkan kepada kami para penambang untuk memberikan retribusi kepada  desa.  Pada  akhirnya  kami  menaikkan  harga,  kan  tau  sendiri  mas  untuk  biaya  transportasi  dan
membayar  buruh  yang  bekerja  untuk menaikkan  dan  menurunkan  tanah  liat  ke  motor  viar  mereka  para buruh saya juga butuh dibayar. Seharusnya desa memberikan aturan yang jelas agar sama-sama enak. Ketika saya menaikkan harga karena diminta retribusi dari desa akhirnya para pengrajin protes ke desa, kemudian desa membatalkan retribusi tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  Pemerintah  Desa  seharusnya  melakukan  pendekatan  dan berkomunikasi  untuk  mencari  solusi  terkait  permasalahan-  permasalahan  yang  ada  di  wilayahnya. Pemerintah Desa juga dapat bekerjasama dengan akademisi yang paham terkait tentang Desa dan Tata kelola Desa dalam untuk membuat regulasi yang solutif bagi masyarakatnya agar roda pemerintahan dapat berjalan  dengan  baik  serta  mampu  dalam  mengelola  dan  menjaga  aset-aset  kekayaan  desa  nya  dari kepentingan-kepentingan yang merugikan desa dan masyarakat Desa Melikan tersebut. Di Desa Melikan gerabah  masih  dalam  bentuk  sederhana  dan  tradisional,  meskipun  sekarang  para  pengrajin  di  Desa Melikan sudah memulai melakukan inovasi agar nilai gerabah menjadi lebih menarik peminat yaitu dengan cara  di  cat  untuk  dijadikan  souvenir  pernikahan.  Kebutuhan  akan  gerabah  dari  waktu  ke  waktu  akan berubah,  gerabah  harus  lebih  inovatif  dan  berdaya  saing  agar  tetap  laku  di  pasaran  dengan  harga  jual tinggi  yaitu  dengan  dijadikan  kerajinan  keramik  tanah  liat.  Selain  itu  pemerintah  desa  juga  harus menemukan formulasi baru untuk membantu masyarakatnya jika tanah bengkok tersebut habis karena di eksploitasi secara terus menerus oleh penambang untuk dijadikan bahan baku gerabah.
Potensi Lokal adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang  mempunyai  kemungkinan  untuk  dapat  dikembangkan  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  (Soleh,  2017).  Mengidentifikasi  potensi  lokal  perlu  memperhatikan  tiga  hal  yaitu,  pertama dalam mengidentifikasi terkait dengan kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan  dan  perubahan  sejalan  dengan  perubahan  dan  perkembangan  masyarakat  (Herdiana, 2019).  Pemerintah  Desa  harusnya  lebih  mendorong  para  pengrajin  untuk  melakukan  inovasi  terkait gerabah  tersebut.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  salah  satu  pengrajin  gerabah  Marjuki  dalam  wawancara bahwa dia melakukan pengecetan gerabah atas idenya sendiri agar lebih menarik dan belum ada pelatihan dari  desa  untuk  mengembangkan  gerabah  menjadi  bernilai  lebih  tinggi.  Pemerintah  Desa  Melikan seharusnya dapat membantu pelatihan tersebut karena memiliki laboratorium yang dibangun oleh Profesor Chitaru Kawasaki dan dapat bekerjasama dengan Institusi lain seperti Universitas yang bergerak di bidang seni ataupun bekerjasama dengan desa lain yang sudah berjalan dalam membuat keramik dari tanah liat. Dan  sampai  sekarang  belum  ada  campur  tangan  Pemerintah  Desa  untuk  melakukan  pelatihan pengembangan potensi lokal kerajinan gerabah tersebut.
Kedua, identifikasi potensi, sumberdaya dan peluang yang juga selalu berkembang. Tanpa adanya kegiatan tersebut maka potensi dan sumberdaya yang ada akan tetap bersifat laten dan tidak teraktualisasi bagi pemenuhan kebutuhan. Kegiatan identifikasi, perlu dilakukan sebagai salah satu pengetahuan dari prinsip  pengutamaan  potensi  dan  sumberdaya  lokal  dalam  pemberdayaan  masyarakat.  Identifikasi  ini diperlukan  untuk  melihat  keseluruhan  potensi  dan  sumberdaya  yang  tersedia,  baik  berupa  sumberdaya alam, sumber daya manusia, maupun sumberdaya sosial. Sumberdaya sosial memiliki tingkat signifikansi yang tidak kalah penting dari sumberdaya lainnya. Dalam mengembangkan kerajinan gerabah masyarakat dan Pemerintah Desa dapat bersatu dan gotong royong dalam membangun pusat kerajinan gerabah, tanah kas  desa  lain  nya  yang  berada  di  tepi  jalan  utama  dapat  dijadikan  galeri  untuk  memamerkan  proses pembuatan  dan  hasil  karya  dari  seluruh  pengrajin  gerabah  di  Desa  Melikan  agar  para  wisatawan  yang berkunjung  dapat  melihat  secara  langsung  kerajinan  gerabah  tersebut  (Putri,  2022).  Menurut  Ketua Pokdarwis  Marjuki  dalam  wawancara  bahwa  terdapat  7000-10.000  wisatawan  yang  datang  ke  Desa Melikan setiap tahun untuk belajar membuat gerabah dan setelah mereka belajar membuat gerabah para wisatawan  biasanya  belanja  hasil  kerajinan  gerabah.  Jika  Pemerintah  Desa  dan  masyarakat  bersinergi dalam  mengelola  galeri  tersebut  semua  potensi  lokal  terutama  sumberdaya  manusia  dan  sumberdaya sosial  dapat  tumbuh  bersama  untuk  menggerakan  roda  kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Melikan. Namun hal tersebut belum mampu direalisasikan oleh Pemerintah Desa Melikan bersama para pengrajin gerabah.  Para  pengrajin  berjalan  sendiri  dalam  memasarkan  hasil  gerabahnya  dan  hanya  kelompok tertentu saja yang dapat menikmati dari kunjungan wisatawan tersebut ke Desa Melikan. Hal ini tentunya akan menjadi bom waktu jika sumberdaya sosial tidak dapat diolah dengan baik, akan terjadi kecemburuan sosial yang mengakibatkan terjadinya hubungan kurang harmonis antara para pengrajin dengan kelompok Pokdarwis Desa Melikan.
Ketiga, proses dan upaya untuk mencari cara yang lebih menguntungkan dalam memanfaatkan potensi  dan  sumberdaya  yang  ada.  Melalui  proses  belajar  sosial  dan  proses  adaptasi  dengan lingkungannya, masyarakat akan menemukan cara dan pengetahuan tentang pemanfaatan sumberdaya yang tersedia (Endah, 2020). Pemerintah Desa masih memiliki potensi lokal jika bekas tambang tersebut habis  untuk  dijadikan  bahan  baku.  Tanah  seluas  8  hektar  tersebut  yang  telah menjadi  kubangan  besar dapat  dijadikan  Wisata  Air,  tempat  pemancingan,  budidaya  ikan  air  tawar  dan  warung-warung  makan olahan ikan air tawar sehingga masyarakat dan Pemerintah dapat terus memanfaatkan tanah aset desa
tersebut demi untuk keberlangsungan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Seperti aspirasi dari penambang Pak Sugiono yang menyatakan bahwa jika bahan baku tanah liat yang ada habis kami tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan lagi dari usaha menambang dan menjual tanah liat. Kami akan dapat terus hidup jika di lahan bekas galian yang kami tambang ini dialihkan menjadi kolam ikan atau dibuat menjadi tempat pemancingan yang dapat memberikan sumber pendapatan baru. Namun kondisi pada saat ini ada beberapa lubang besar bekas galian sedalam 5 meter masih belum tertangani dengan baik oleh Pemerintah Desa Melikan .

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kapasitas  Memerintah  seharusnya  dapat  dijalankan  oleh  Pemerintah  Desa  Melikan  secara maksimal,  mengingat  dalam  Undang-Undang  Desa  Nomer  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  Pemerintah memiliki asas rekognisi dan subsidiaritas yang berarti Desa memiliki kewenangan mengatur sepenuhnya potensi  lokal  untuk  kepentingan  masyarakat  setempat.  Namun  jika  dilihat  dari  cara  Pemerintah  Desa Melikan dalam mengatur potensi lokal baik fisik maupun non fisik, Pemerintah Desa Melikan masih belum maksimal  dalam  pengelolaan  potensi  lokal  tersebut.  Pemerintah  Desa  Melikan  masih  belum  maksimal dalam membuat regulasi, menjaga aset desa, membagi sumber daya secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa, menyerap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat, dan masih belum maksimal melakukan pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak dari luar pemerintah desa untuk menjaga aset desa yang berupa aset alam, aset manusia, aset sosial, aset keuangan dan aset politik.
Setelah berlakunya Undang-Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa Melikan  dari  tahun  2015  hingga  2022  belum  pernah  membuat  regulasi  berupa  peraturan  desa  terkait mengatur  penambangan  bahan  baku  tanah  liat  untuk  gerabah,  mengatur  harga  bahan  baku  gerabah, mengatur penggunaan aset desa dan mengatur terkait pengelolaan wisata budaya gerabah. Pemerintah Desa Melikan hanya membuat Peraturan Desa terkait Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Peraturan Desa terkait Anggaran Pendapat Belanja Desa Perubahan. Hal ini mengakibatkan aset desa berupa tanah bengkok di tambang secara liar oleh para penambang. Desa dan masyarakat tidak memperoleh manfaat. Harga diatur oleh para penambang liar yang mengakibatkan terjadinya monopoli harga oleh penambang liar. Akibatnya desa tidak dapat membagi sumber daya bahan baku secara seimbang dan merata. Dalam mengelola kunjungan wisata, desa juga tidak memiliki regulasi terkait pengelolaan wisata. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang dibentuk oleh Pemerintah Desa tidak merangkul seluruh pengrajin gerabah yang ada  di  Desa  Melikan  dalam  mengembangkan  dan  memasarkan  gerabah  kepada  para  wisatawan  yang berkunjung  ke  Desa  Melikan.  Akibatnya  terjadi  kecemburuan  sosial  yang  merusak  hubungan  antara pengrajin  yang  bergabung  dalam  Pokdarwis  dengan  yang  tidak  bergabung.  Tentunya  dari  hal  tersebut merusak  aset  sosial  hubungan  masyarakat  menjadi  tidak  harmonis  baik  secara  kelembagaan  maupun individu.

## Saran
Apabila  Pemerintah  Desa  ingin  desa  nya  mandiri  dan  masyarakatnya  sejahtera  maka  sebaiknya pemerintah  desa  merangkul  akademisi  yang  ahli  terkait  dengan  tata  kelola  desa  untuk  merumuskan regulasi dan menata ulang terkait dengan kebijakan yang dibuat. Pemerintah Desa harus lebih pro aktif membangun komunikasi dan partisipasi masyarakat agar lebih terlibat dalam perumusan membuat regulasi dan  kebijakan  sehingga  Potensi  lokal  desa  baik  fisik  maupun  non  fisik  dapat  terkelola  dengan  baik mengingat potensi lokal di Desa Melikan sangat luar biasa baik dari hasil alam, sumber daya manusia nya banyak menjadi pengrajin gerabah, serta kunjungan wisatawan ke desa tersebut sangat luar biasa dalam satu tahun. Pemerintah desa harus mengundang dan bekerjasama dengan para seniman yang ahli dalam memodifikasi kerajinan gerabah untuk memberikan pelatihan para pengrajin gerabah agar gerabah yang dihasilkan lebih bernilai jual tinggi. Karena selama ini gerabah di Desa Melikan masih sangat tradisional dan nilai jual gerabah tersebut masih sangat murah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainan,  M.,  &  Marhendi,  M.  (2022).  Oyster  Mushroom  Cultivation  As  Islamic  Educational  Tourism  Of Banjardowo Village Semarang City. International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues , 2 (2), 28- 39.
Ash-shidiqqi,  E.  A.,  &  Wibisono,  H.  (2018).  Corruption  and  village:  Accountability  of  village  fund management  on  preventing  corruption  (problems  and  challenges). Journal  of  Indonesian  Legal Studies , 3 (2), 195. Creswell,  J.  W.,  &  Poth,  C.  N.  (2016). Qualitative  inquiry  and  research  design:  Choosing  among  five approaches . Sage publications.
Endah, K. (2020). Pemberdayaan  masyarakat: Menggali potensi lokal desa. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 6 (1), 135-143.
Gustomy,  R.  (2021).  Governability,  New  Development,  and  Rural  Economy  at  Sanankerto  Village, Indonesia. Journal of Governance , 6 (1).
Hajar, S., Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2017, October). Empowerment of Coastal Community Through Village Potential. In International Conference on Public Policy, Social Computing and Development 2017 (ICOPOSDev 2017) (pp. 297-299). Atlantis Press.
Herdiana, D. (2019). Pengembangan konsep smart village bagi desa-desa di Indonesia (Developing the smart village concept for Indonesian villages). JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi) , 21 (1), 1-16.
Kooiman,  J.  (2010).  Governance  and  governability.  In The  New  Public  Governance? (pp.  88-102). Routledge.
Kooiman,  J.  (2016).  Interactive  governance  and  governability.  In Critical  Reflections  on  Interactive Governance (pp. 29-50). Edward Elgar Publishing.
Kushandajani, & Alfirdaus, L. K. (2019). Women’s empowerment in village governance transformation in Indonesia:  Between  hope  and  criticism. International  Journal  of  Rural  Management , 15 (1),  137- 157.
Moleong, L. J. (2013). Qualitative research methodology revised edition. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset Publisher .
Muqowam, A. (2019). Membangun atau merusak desa . Dewan Perwakilan Daerah, Republik Indonesia. Nasution, F. A., & Taher, Z. (2020). Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Membuat Peraturan Desa di Desa Bandar Khalipah Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora , 4 (2), 55-60.
Pierre, J., & Peters, B. (2005). Governing complex societies: Trajectories and scenarios . Springer. Prakoso,  T.  S.  (2022).  5  Desa  di  Wedi  Klaten  Miskin  Ekstrem,  Camat  Ini  Tak  Tahu  Kriterianya.
Solopos.com.  Retrived  from  https://www.solopos.com/5-desa-di-wedi-klaten-miskin-ekstrem- camat-ini-tak-tahu-kriterianya-1294040
Prasetyo, A. B. (2018). Mengenal Karateristik Pengaturan Tanah Bengkok Di Indonesia. Law, Development and Justice Review , 1 (1), 97-104.
Putri,  D.  A.  P.  A.  G.  (2022).  Green  Tourism  Sebagai  Kunci  Pariwisata  Berkelanjutan. Pariwisata Nusantara , 49 .
Rosidin,  U.  (2019).  Partisipasi  Masyarakat  Desa  dalam  Proses  Pembentukan  Peraturan  Desa  yang Aspiratif. Jurnal Bina Mulia Hukum , 4 (1), 168-184.
Saputra, K. A. K., Sara, I. M., Jayawarsa, A. K., & Pratama, I. G. S. (2019). Management of village original income  in  the  perspective  of  rural  economic  development. International  Journal  of  Advances  in Social and Economics , 1 (2), 52-59.
Sari,  L.  P.  (2016).  Hubungan  Pendapatan  Industri  Kerajinan  Gerabah  Dengan  Tingkat  Kesejahteraan Rumah  Tangga  Pengrajin  Di  Desa  Melikan  Kecamatan  Wedi  Kabupaten  Klaten. Geo Educasia , 1 (8).
Setiawan,  H.,  &  Sulistyo,  N.  W.  (2021).  Strengthening  the  Capacity  of  Village  Community  Institutions through  Village-Owned  Enterprises  in  Sumbermulyo  Village  Bantul,  Yogyakarta. Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan , 95-120. Sidik,  F.  (2015).  Menggali  potensi  lokal  mewujudkan  kemandirian  desa. JKAP  (Jurnal  Kebijakan  dan Administrasi Publik) , 19 (2), 115-131.
Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. Jurnal Sungkai , 5 (1), 32-52.