Analysis  Of  Pematang  Sei  Baru  Village  Fund  Management  In  An  Islamic  Economic Perspective  (Study  On  Pematang  Sei  Baru  Village,  Tanjung  Balai  District,  Asahan Regency In 2018 – 2020)
Analisis Pengelolaan Dana Desa Pematang Sei Baru Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi  Pada  Desa  Pematang  Sei  Baru  Kecamatan  Tanjung  Balai  Kabupaten  Asahan Tahun 2018 – 2020)
Yolanda Sambas 1* , Sri Sudiarti 2 , Yenni Samri Juliati Nasution 3
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1,2,3 yolandasambas3@gmail.com 1 , srisudiarti@uinsu.ac.id 2 , yenni.samri@uinsu.co.id 3
* Corresponding Author

## ABSTRACT
Village funds as a from of government expenditure, one of the purposes for which they are used is to finance  the  needs  andrequirements  of  government  at  the  village  level.  government  spending    is  the consumtion  of  goods  and  services  by  the  government  as  well  as  financing  by  the  government  for  the purposes  of  government  administration  and  development  activities.  This  research  will  reveal  several explanations  regarding  how  village  funds  are  managed  according  to  the  law  and  activities  that  are evidance of the existence of village funds and finances and how accountability for village funds is. This researcher  wants  to  compare  the  problems  of  financial  management  by  referring  to  the  Law  of  the Repuplic  of  Indonesia  Number  6  of  2014  concerning  Village.  The  data  collection  tehnique  that  is observation or field observation. This study aims to find out how the management of village fund affects the satisfaction ofthe people of Pematang Sei Baru. Tanjung Balai Distric, Asahan Regency. As well as how  many  explanations  regarding  the  management  of  village  fund  from  an  islamic  economic perspective.
Keywords: Management, Village Funds,  Islamic Economic Perspective

## ABSTRAK
Dana  desa  sebagai  salah  satu  bentuk  dari  pengeluaran  pemerintah  salah  satu  tujuan  penggunaannya adalah  membiayai  kebutuhan  dan  keperluan  pemerintahan  di  tingkat  desa.  Pengeluaran  pemerintah adalah  konsumsi  barang  dan  jasa  yang  dilakukan  pemerintah  serta  pembiayaan  yang  dilakukan pemerintah  untuk  keperluan  administrasi  pemerintahan  dan  kegiatan  –  kegiatan  pembangunan Pemerintah  dalam  upaya  mempercepat  peningkatan  kesejahteraan  dan  pemerataan  pembangunan mulai  memberikan  perhatian.  Penelitian  ini  akan  mengungkap  beberapa  penjelasan  mengenai bagaimana pengelolaan dana desa Menurut UU dan kegiatan yang menjadi bukti adanya pengeluaran dana dan keuangan desa serta  bagaimana pertanggungjawaban atas dana desa. Penelitian ini termasuk dalam  penelitian  studi  kasus  dengan  analisis  komparatif  karena  peneliti  yang  ingin  membandingkan problematika pengelolaan keuangan dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  yaitu  pengamatan  atau  observasi  lapangan.  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  pengelolaan  dana  desa  terhadap  kepuasan  masyarakat  Pematang  Sei  Baru Kecamatan  Tanjung  Balai  Kabupaten  Asahan.    serta  berapa  penjelasan  mengenai  antara  pengelolaan dana desa perspektif ekonomi islam.
Kata kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Perspektif Ekonomi Islam

## 1. Pendahuluan
Era  desentralisasi  fiskal,  pemerintah  daerah  diberikan  kewenangan  dan  keleluasan untuk  mengelola  sumber  daya  daerahnya.  Kewenangan  pemerintah  daerah  tersebut  agar daerah  lebih  mandiri  dalam  mengelola  keuangannya  untuk  meningkatkan  pembangunan daerah.  Dana  transfer  pusat  digunakan  untuk  menstimulus  fiskal  untuk  daerah  dalam
meningkatkan  pembangunannya.  Upaya  Pemerintah  Pusat  dalam  memberikan  dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah dengan memberikan pendanaan kepada daerah untuk mengelola  serta  membiayai  kebutuhan  daerah  masing  -  masing.  Kebijakan  ini  merupakan kebijakan  fiskal  dari  Pemerintah  Pusat  ke  setiap  Pemerintah  Daerah  dalam  bentuk  dana pertimbangan.
Sejalan  dengan  amanah  Undang  –  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, kebijakan Dana Desa menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam mengalokasikan Dana  Desa  yang  meningkat  signifikan  tiap  tahun  pada  (2015  –  2019).  Dengan  alokasi  Dana Desa  yang  besar  tersebut  pemerintah  mengharapkan  adanya  pemerataan  pembangunan sebagai  komitmen  pemerintah  yang  tercantum  dalam  nawacita.  Desa  tidak  hanya  menjadi objek pembangunan tetapi juga menjadi subjek pembangunan. Desa berwenang mengatur dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  hak  tradisional.  Untuk  menunjang  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  desa  maka  disalurkanlah  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  APBN sejak  tahun  2015.  Tujuannya  antara  lain  mengentaskan  kemiskinan  dan  mengatasi ketimpangan pembangunan antar desa (Kementrian Keuangan, 2017).
Setiap  pengalokasian  dana  dari  Pemerintah  (APBN)  kepada  Daerah  (APBD)  sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk menambah kapasitas APBD-nya dalam mendukung tugas  dan  fungsi  pelayanan  publik.  Disisi  lain  pemerintah  juga  berkepentingan  untuk melakukan policy treatment agar peningkatan kemampuan fiskal antar daerah dengan segala karakteristiknya  di  Indonesia  berpengaruh  positif  terhadap  capaian  tingkat  kesejahteraan masyarakat.  Saat  ini,  persoalan  efektivitas  penggunaan  Dana  Desa  telah  menjadi  fokus perhatian publik.
Hal tersebut tidak lepas dari harapan bahwa Dana Desa dapat menjadi sebagian solusi terhadap masalah ketersediaan infrastruktur di tingkat Desa maupun persoalan pemberdayaan masyarakat  Desa.  Walaupun  harus  disedari  pula  bahwa  masalah  tersebut  tidak  dapat diselesaikan  hanya  dengan  satu  kebijakan.  Sejalan  dengan  regulasi  yang  ada,  secara peruntukan  diskresi  kewenangan  penggunaan  Dana  Desa  ada  di  level  pemerintah  desa sehingga  menambah  kapasitas  APBDesa,  namun  jika  dilihat  secara  utuh  dalam  konteks pemerintah  daerah  itu  sendiri,  khususnya  terkait  pelaksanaan  tugas  pembangunan  dan peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  yang  dapat  dilimpahkan  kepada  pemerintah  desa. Dalam  kaitan  ini,  implementasi  Dana  Desa  yang  sudah  berlangsung  selama  5  tahun,  adalah sesuatu  yang  penting  untuk  melihat  sejauh  mana  efektivitas  Dana  Desa  sebagai  salah  satu instrumen  anggaran  yang  ada  dalam  mempengaruhi  proses  pembangunan  di  desa  maupun pengurangan ketimpangan di desa.
Dalam  melakukan  program  pembangunan  baik  itu  pembangunan  pisik  maupun  Non pisik  Kepala  Desa  bekerja  sama  dengan  perangkat  desa  serta  masyarakat,  ini  merupakan cerminan semangat bersama , rasa kebersamaan, dan kesediaan berkorban untuk keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
Pengelolaan  dana  begitu  besar  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada  daerah melalui  otonomi  daerah  semestinya  mampu  memperbaiki  perekonomian  masyarakat setempat ke arah yang lebih baik. Namun, desentralisasi yang dijalankan selama ini ternyata belum  mampu  untuk  meningkatkan  kualitas  pertumbuhan  ekonomi  serta  mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat. Selain itu, jumlah penduduk di suatu daerah sebagai faktor lain yang mempengaruhi tingkat distribusi pendapatan.
Desa  Pematang  Sei  Baru  adalah  desa  yang  terletak  di  pesisir  Asahan  tepatnya  di Kecamatan  Tanjung  Balai  Kabupaten  Asahan.  Namun,  infrastruktur  di  desa  tersebut  masih sangatlah buruk dimana semua kegiatan terhambat bila sudah musim penghujan tiba. Ini juga menjadi  faktor  penghambat  kemajuan  dari  desa  tersebut.  pokok  permasalahannya  adalah kurangnya transparansi pemerintah terhadap pengelolaan dana desa pada masyarakat desa,
juga  kurangnya  integritas  serta  SDM    yang  kurang  optimal  yang  disebabkan  minimnya pelatihan  bekerja  di  desa  tersebut.  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Desa menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia oleh karena itu pemerintah  terus  berupaya  mendorong  ekonomi  desa  dengan  penyaluran  dana  desa  dan program  pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES).  Tujuan  bumdes  seperti  dalam permendesa    PDT  dan  transmigrasi  No.4/2015  adalah,  meningkatkan  perekonomian  desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
BUMDes merupakan aspek serta sarana untuk mendorong pembangunan ekonomi di pedesaan.  BUMDes  seharusnya  dimengerti  dan  diimplementasi  dengan  baik.  BUMDes  dapat menjadi  poros  perekonomian  warga  desa  untuk  terus  menguatkan  sektor  ekonomi  yang bersifat domestik. BUMDes seharusnya tidak hanya berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tetapi juga untuk meningkatkan skill sumber daya manusia di desa.
Selain itu juga mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan umum warga, membuka lapangan kerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.
Dari  uraian  diatas  maka  penulis  meneliti  analisis  pengelolaan  dana  desa  terhadap kepuasan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam (Studi Kasus Desa Pematang Sei Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan), yang bertujuan guna mengetahui Pengelolaan Dana  Desa  Terhadap  Kepuasan  Masyarakat  Pematang  Sei  Baru  Kecamatan  Tanjung  Balai Kabupaten  Asahan,  Pengelolaan  Dana  Desa  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Desa Pematang Sei Baru, Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif  Islam.  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  pengelolaan  dana  desa  terhadap kepuasan masyarakat Pematang Sei Baru, untuk mengetahui pengelolaan dana desa terhadap pertumbuhan  ekonomi,  pengaruh  pengelolaan  dana  desa  terhadap  pertumbuhan  ekonomi dalam perspektif islam.

## 2. Tinjauan Pustaka Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan  dana  desa  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Desa  memacu  kesiapan kepala desa dalam pelaksanaannya. Berbagai alasan dan faktor disampaikan oleh masyarakat terkait  dengan  kesiapan  kepala  desa  dan  aparatur  desa,  infrastruktur  desa  serta kepemimpinan  kepala  desa.  Namun  demikian,  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  bagaimana pemerintah desa melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam desa? Baik dalam pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran, maupun dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Sehingga  ketakutan  sebagian  kalangan  terhadap  pelaksanaan Undang-Undang Desa, terutama dalam pengelolaan sumber daya desa dapat berjalan dengan baik  dan  terhindar  dari  tindak  pidana  korupsi.  Pencegahan  terhadap  tindak  pidana  korupsi harus  terus  dilakukan,  sampai  ke  level  pemerintahan  yang  paling  rendah.  Sehingga terwujudnya ekonomi masyarakat desa yang meningkat dan tatanan pemerintahan yang baik dapat  terwujud.  Secara  otomatis  reformasi  birokrasi  dan  good  government  berjalan  paralel berdasarkan  fungsi  dan  kebutuhannya.  Membangun  negeri  desa  untuk  kesejahteraan  dan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.
Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas. Basis  kas  merupakan  pencataan  transaksi  pada  saat  kas  diterima  atau  dikeluarkan  dari rekening kas desa. pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem
informasi  yang  dikelola  Kementrian  Dalam  Negeri.  Asas  transparan,  akuntabel,  partisipasif serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran. APBDesa  merupakan  dasar  pengelolaan Keuanga  Desa  dalam  masa  1  (satu)  tahun  anggaran  mulai  tanggal  1  Januari  sampai  dengan tanggal 31 Desember.
Tujuan  Dana  Desa  yaitu  untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Oleh karena  itu  tujuan  dari  pemberian  dana  desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  Belanja  dan Pendapatan  Negara  memiliki  dua  prioritas  utama  yaitu  pembangunan  dan  pemberdayaan, maka  tidak  berarti  hanya  membangunan  fisik  saja  yang  diutamakan  namun  juga pemberdayaan  masyarakat  desa  sehingga  menumbuh  kembangkan  kemandirian  desa  dalam memenuhi  kebutuhan  dan  terlepas  dari  belenggu  kemiskinan.  Dari  hasil  penelitian  langsung dilapangan  dapat  dilihat  bahwa  perencanaan  program  meningkatkan  pemberdayaan masyarakat  dari  dana  desa,  masyarakat  belum  terilbat  aktif,  masyarakat  diundang  ke musyawarah  perencanaan  dan  pembangunan  desa  namun  usul  kegiatan  dan  tempat pelaksanaan kegiatan lebih banyak ditentukan oleh perangkat desa.
Tiap  proses  pengelolaan  keuangan  desa  mempunyai  beragam  ketentuan  yang  wajib ditetapkan  dan  dilakukan  berdasarkan  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Pemerintah  desa  wajib memiliki  tatanan  lembaga  pengelola  keuangan,  susunan  hak  dan  wewenang  serta  patokan yang menjadi titik tumpu dalam aktivitas pengelolaan keuangan desa. maka untuk melakukan pengelolaan keuangan desa dengan optimal maka harus di dukung oleh sumber daya yang baik dan bermutu dan susunan keuangan yang tepat. Untuk menyusun perencanaan,  pengendalian juga  pengambilan  keputusan  menjadi  alat  untuk  melakukan  evaluasi  atas  biaya  yang  terjadi pada tingkat aktivitas yang berbeda. Bendahara desa harus membuat pencatatan atas semua transaksi  yang  terjadi  berupa  pemasukan  maupun  pengeluaran.  Bendahara  desa  harus membuat pencatatan secara teratur dan rapi terhadap transaksi yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dibuat oleh bendahara desa dilaksanakan dengan cara sederhana seperti pembukuan  sebelum  menggunakan  jurnal  akuntansi.  Bendahara  desa  harus  bisa mempertanggungjawabkan catatan uang dengan laporan pertanggungjawaban yang diberikan tiap bulan kepada kepala desa dan maksimal 10 bulan selanjutnya.
Dalam  rangka  menciptakan  landasan  yang  kuat  dalam  melaksanakan  pengelolaan keuangan desa, pemerintah dan DPR Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Undang-undang  tersebut  mencantumkan  peraturan  mengenai keuangan desa dan aset desa. Pasal 72 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Untuk itu pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang kuat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang di maksud adalah Dana Desa (Abidin, 2015). Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di peruntukan bagi desa di transfer melalui Anggaran  dan  Pendapatan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota.  Dana  Desa  (DD)  dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa.
Pasca  UU  Desa  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  dana  desa  dirilis,  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  dalam  upaya  mengawal  transparansi  pengelolaan keuangan  desa,  BPKP  bersama  Kementerian  Dalam  Negeri  membangun  Aplikasi  SISKEUDES pada tahun 2015. Aplikasi SISKEUDES bersifat offline hanya dapat diakses oleh perangkat desa sendiri  yang  membuat  masyarakat  sebagai  salah  satu  pengawas  dana  desa  terhadap  tindak penggelapan  dana  atau  korupsi,  tidak  dapat  mengetahui  inormasi  mulai  dari  perencanaan, realisasi, hingga pertanggung jawabannya. Dengan adanya perancangan sistem ini, diharapkan dapat  bermanfaat  bagi  pemimpin  desa  dalam  mengelola  pelaksanaan  dana  desa  di  masing- masing daerah dan masyarakat dapat melihat informasi dana desa, sehingga bisa menambah efektifitas, efisiensi, serta transparansi dari pengelolaan keuangan yang ada di desa.
Pembangunan  desa  adalah  prioritas  pertama  dari  penggunaan  dana  desa  yang bertujuan untuk membangun desa mandiri. Optimalisasi penggunaan dana desa berorientasi pada  penekanan  angka  kemiskinan,  meningkatkan  pendapatan  rumah  tangga  desa, pemerataan  pembangunan  antar  desa  melalui  pembangunan  yang  berimbang,  serta meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  masyarakat  desa.  Indeks  Desa  Membangun  (IDM) merupakan rujukan untuk meningkatkan jumlah desa mandiri di seluruh Indonesia. Dana Desa mampu  memberikan  kesempatan  bagi  desa  dalam  mengembangkan  ekonomi  masyarakat. Pengembangan  tersebut  melalui  pelatihan  dan  pemasaran  kerajinan  masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Tujuan mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan oleh desa  dengan  memperhatikan  sentuhan  inisiasi,  inovasi,  kreasi  dan  kerjasama  antara  aparat desa dengan masyarakat.
Secara  khusus,  dalam  lingkup  pemerintahan  desa,  penelitian  ini  bermaksud menjelaskan peranan kompetensi aparatur (Dewi, Ramadhanti, & Wiratno, 2014; Fajri, 2015; Ferina,  Burhanuddin,  &  Lubis,  2016;  Mada,  Sarifudin,  2017;  Makalalag,  Nangoi,  &  Karamoy, 2017),  pemanfaatan  teknologi  informasi  (Mayowan,  2016;  Yudianto  &  Sugiarti,  2017)  dan sistem  pengendalian  internal  (Widyatama  et  al.,  2017;  Yudianto  &  Sugiarti,  2017)  terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa.
Perbedaan  penelitian  ini  dari  penelitian  sebelumnya  terdapat  pada  modifikasi indikator yang membentuk kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP).  Indikator  kompetensi  aparatur  desa  pada penelitian ini mempertimbangkan ketentuan yang disebutkan pada Undang - Undang (UU) No. 6  tahun  2014.  Begitu  pula  indikator  pemanfaatan  teknologi  informasi  yang mempertimbangkan  diberlakukannya  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes),  salah  satunya merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 247/2015. Selanjutnya, pengembangan indikator  yang  membentuk  SPIP  merujuk  pula  pada  salah  satu  informasi  yang  tertuang  di Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 sebagai dasar pengembangannya (Azziz, 2019).

## Pengolahan Dana Desa Perpektif Ekonomi Islam
Desa  adalah  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  susunan  asli berdasarkan  hak  asal-usul  yang  bersifat  istimewa.  Landasan  pemikiran  dalam  mengenai pemerintahan  desa  adalah  keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi  dan pemberdayaan masyarakat. Karakteristik wilayah perdesaan sangat berbeda tipologinya baik karakteristik  sosial  budaya,  keadaan  infrastruktur  yang  ada,  keadaan  di  wilayah  perdesaan, tingkat  kesehatan  dan  gizi  sampai  dengan  karakteristik  kondisi  kemiskinannya.  Kerumitan tipologi  dan  karakteristik  ini  tidak  mungkin  digeneralisasikan  dalam  proses  pembangunan. Oleh  sebab  itu,  desentralisasi  menjadi  prinsip  utama  dalam  proses  pembangunan  agar pembangunan lebih cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat perdesaan.
Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh ummat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang  lengkap  dan  sempurna  (syumul).  Kesempurnaan  ajaran  Islam,  dikarenakan  Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga aspek mu’amalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran, yaitu aqidah, syari’ah dan akhlak. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an :
ﻗ َ ﺎ لَ ا ﺟْ ﻌَ ﻠ q rsِuْ ﻋَ w x ﺧَ ﺰَا { ﯨ} ﻦ• ا ﻻ َْ رْ ض • ۚ اِ „s ﱢ uْ ﺣَ ﻔِ ˆْ ﻆŠ ﻋَ ﻠِˆْ
ﻢٌ
“ Jadikanlah  aku  bendaharawan  negeri  (Mesir);  karena  sesungguhnya  aku  adalah  orang  yang pandai menjaga, dan berpengetahuan ”. (Q.S Yusuf Ayat 55).
Hubungan  antar  aqidah,  syari’ah  dan  akhlak  dalam  sistem  Islam  terjalin  sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif. Syariah Islam terbagi kepada dua yaitu  ibadah  dan  mu’amalah.  Ibadah  diperlukan  untuk  menjaga  ketaatan  dan  keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. Mu’amalah dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan  mengenai  hubungan  antar  manusia.    Sistem  ekonomi  islam  sangat  berbeda  dengan ekonomi  kapitalis,  sosialis  maupun  komunis.  Ekonomi  islam  bukan  pula  berada  di  tengah- tengah  ketiga  sistem  ekonomi  itu.  Sangat  bertolak  belakang  dengan  kapitalis  yang  lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta  komunis  yang  ekstrem,  ekonomi  Islam  menetapkan  bentuk  perdagangan  serta perkhidmatan.
Lembaga – lembaga syari’ah dengan dukungan pemerintah dan swasta perlu membuat suatu rancangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara sistematis dan terpadu, dilakukan  dengan  mensosialisasikan  sistem  ekonomi  islam  dalam  bentuk  pengkajian, penelitian,  penyuluhan,  pelatihan  dan  sebagainya.  Hal  tersebut  ditujukan  untuk  mendorong masyarakt  agar  berpartisipasi  aktif  dalam  proses  pemberdayaan  sistem  ekonomi  Islam  di Indonesia, sehingga potensi umat Islam dapat diarahkan untuk berpartisipasi membangun pilar – pilar ekonomi Islam.
Ekonomi Islam dalam tiga dasawarsa ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik dalam kajian akademis di perguruan tinggi maupun dalam praktek operasional. Dalam bentuk pengajaran, ekonomi Islam telah dikembangkan di beberapa universitas baik di negara-negara muslim,  maupun  di  negaranegara  barat,  seperti  USA,  Inggris,  Australia,  dan  lainnya.  Di Indonesia, perkembangan pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi islam juga telah mengalami kemajuan  yang  pesat.  Pembelajaran  tentang  ekonomi  islam  telah  diajarkan  di  beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Perkembangan  ekonomi  islam  telah  mulai  mendapatkan  momentum  sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992. Berbagai Undang-Undangnya yang mendukung tentang  sistem  ekonomi  tersebut  pun  mulai  dibuat,  seperti  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Harta – harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum  muslimin  yang  pengelolaannya  menjadi  wewenang  negara,  dimana  negara  dapat memberikan  kepada  sebagian  warga  negara,  sesuai  dengan  kebijaksanaannya.  Makna pengelolaan negara ini adalah kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelola harta – harta milik negara seperti fa’i, kharaj, jizyah dan sebagainya. Selain itu, negara juga meningkatkan sumber  penghasilan  dengan  mengenakan  pajak  warga  negaranya,  ketika  dibutuhkan  atau kebutuhannya  meningkat.    Kekayaan  negara  secara  aktual  merupakan  kekayaan  umum  dan kepala  negara  hanya  bertindak  sebagai  pemegang  amanah  dan  melindungi  hak  fakir  miskin. Karena  dilarangnya  penggunaan  kekayaan  negara  yang  berlebih  –  lebihan,  bahkan  negara wajib  mengembangkan  sistem  keamanan  sosial  dan  mengurangi  kesenjangan  pendapat masyarakat.
Dalam satu hadits Rasulullah mengatakan :
“Aku  mendengar  nabi  SAW  bersabda  barang  siapa  menahan  makanan  (keperluan) kaum muslimin, maka Allah SWT akan menimbulkan padanya kerugian dan kebangkrutan” (Hr. Ibnu Majah). Pada masa Khulafaur al Rashidin, masyarakat mencapai taraf kesejahteraan yang tinggi,  yang  semakin  bertambah  pada  masa  Umar  bin  Abdul  Aziz.  Ekonomi  Islam  mencapai puncak  kejayaannya  seiring  dengan  kejayaan  Islam  secara  keseluruhan  pada  masa  khalifah Harun  al-Rashid.  Pada  masa  ini,  aktivitas-aktivitas  komersial  berkembang  sampai  ke  Cina. Ketersediaan bantuan keuangan yang melimpah bagi para mahasiswa dan sarjana menjadikan dunia  muslim  sebagai  suatu  tempat  pertemuan  bagi  para  sarjana  dari  segala  bidang pengajaran dan berbagai aliran dan agama.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus dengan analisis komparatif karena peneliti  yang  ingin  membandingkan  problematika  pengelolaan  keuangan  dengan  mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  yaitu pengamatan  atau  observasi  lapangan.  Data  yang  bersumber  dari  kantor  Desa  Pematang  Sei Baru  Kecamatan  Tanjung  Balai  Kabupaten  Asahan  dijadikan  sebagai  objek  penelitian.  Data yang  dikumpulkan  berupa  data  primer  yang  bersumber  langsung  dari  narasumber  dengan teknik  pengumpulan  data  berupa  observasi  lapangan  dan  wawancara  pada  narasumber penelitian ini. Selain data primer, peneliti juga mengumpulkan data skunder yang bersumber dari literatur dan dokumen.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Kemunculan  ekonomi  Syariah  seolah  tampak  sebagai  suatu  bentuk  kombinasi  yang menggabungkan  keunggulan  antara  ekonomi  kapitalis  dan  sosialis  lalu  menghindarkan  sisi negatif  yang  ditimbulkan  dari  kedua  sistem  ekonomi  itu.  Ekonomi  Syariah  seolah  muncul sebagai  sistem  ekonomi  hybrid,  yang  memiliki  dimensi  tersendiri  yang  tidak  dimiliki  oleh ekonomi kapitalis maupun ekonomi sosialis, yaitu dimensi ketuhanan. Dimana setiap aktivitas perekonomian  senantiasa  dikaitkan  dengan  aspek-aspek  keimanan  dan  ketakwaan  yang bersumber dari wahyu Tuhan.
Penjelasan  singkat  diatas  akan  mengemukakan  secara  sederhana  tentang  landasan ekonomi Islam serta Maqaṣid al-Shari‘ah. Persoalan yang dianggap penting dalam Poin-poin ini meliputi  penjelasan  landasan  ekonomi  Islam  serta  prinsip-prinsip  yang  melandasi perkembangan Maqaṣid alShari‘ah sebagai tujuan penetapan hukum pada suatu masalah yang di  gunakan  untuk  mewujudkan  kebaikan,  dan  menghindari  terjadinya  keburukan.  Ekonomi Syariah  atau  Ekonomi  Islam  dibangun  berlandaskan  agama  Islam,  karena  aktivitas  ekonomi sesuatu  bagian  tidak  terpisahkan  dari  ajaran  agama  Islam.  Sebagai  derivasi  dari  instrumen Islam, berbagai aspek dalam bentuk ekonomi akan mengikuti aturan shariah dalam berbagai aspeknya.  Sebagai  sistem  kehidupan,  aktivitas  manusia  tidak  terlepas  dari  Al-  Qur’an  dan hadis,  dimana  Islam  menyediakan  berbagai  perangkat  aturan  yang  sempurna  bagi  keutuhan kehidupan manusia.
Islam sebenarnya telah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berpegang kepada sumber utama yaitu Qur’an dan Hadis. Setiap permasalahan apapun akan terselesaikan selama kita  berpegang  kapada  keduanya  apakah  bidang  sosial,  politik,  budaya,  hukum,  dan  lain-lain termasuk permasalahan dalam bidang ekonomi. Diantaranya adalah Islam telah mengajarkan moral  dan  metodologi  guna  membangun  sistem  ekonomi  yang  layak  untuk  menerapkan pedoman-pedoman dengan keabsahan cara dan juga legitimasi tujuan dengan landasan atas pertimbangan  etika  yang  jelas  dan  bemakna  dalam  keseluruhan  kerangka  tatanan  sosial, dengan pendekatan terhadap sistem ekonomi ini sangat relevan dan amat mendesak untuk di alamatkan pada syari’ah dengan sistem ekonomi Islam.
Sistem merupakan suatu kesatuan yang dijadikan landasan untuk melakukan sesuatu. Sistem  seringkali  juga  disebut  cara  melakukan  sesuatu.  Sistem  pula  yang  membedakan  apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ekonomi Islam di bangun untuk tujuan suci di tuntun  oleh  ajaran  Islam  dan  dicapai  dengan  cara-cara  yang  di  tuntunkan  pula  oleh  ajaran Islam.  Oleh  karena  itu,  kesemua  hal  tersebut  saling  terkait  dan  terstruktur  secara  hierarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi Islam tercermin dari tujuannya, dan ditopang oleh pilarnya, Tujuan  untuk  mencapai  falah  hanya  bisa  dengan  pilar  Ekonomi  Islam,  yaitu  nilai-nilai  dasar (Islamic  values),  dan  pilar  operasional,  yang  tercermin  dalam  prinsip-prinsip  ekonomi  (Islam principles).
Dari sinilah akan tampak suatu bangunan ekonomi Islam dalam suatu paradigma, baik paradigma  dalam  berpikir  dan  berperilaku  maupun  bentuk  perekonomiannya.  Kebahagiaan adalah tujuan utama dalam kehidupan manusia, kebahagiaan itu akan dicapai apabila segala kebutuhan  hidup  bisa  terpenuhi  baik  secara  spiritual  maupun  secara  material,  dalam  jangka pendek  maupun  jangka  panjang.  Dan  terpenuhinya  kebutuhan  material  inilah  yang  disebut dengan sejahtera.

## Laporan Data Keuangan Desa
Tabel 1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai
Laporan tahun 2018 Pagu Dana Desa :  Rp. 793.124.000,00 URAIAN PENERIMAAN (Rupiah) PENGELUARAN (Rupiah) SISA (Rupiah) 1 2 3 4 1. PENDAPATAN Dana Desa
- Penyaluran ke-1
- Penyaluran ke-2
- Penyaluran ke-3
2. BELANJA
Bidang  Pelaksanaan  Pembangunan Desa - - Kegiatan pembangunan jalan desa - Kegiatan Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan

## Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- -Kegiatan Pemberdayaan Posyandu,
UP2K dan BKBP
- -Kegiatan Fasilitasi Pemetaan dan Penegasan Batas Wilayah Desa
- Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Pengembangan Profil Desa
- Kegiatan Fasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan masyakarat
- Fasilitasi Pelayanan pendidikan dan kebudayaan
- Kegiatan pelatihan Paralegal
- Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMdes
- Kegiatan Pelatihan Penyusunan Produk hukum Desa
- Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Kegiatan Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- Penyertaan Modal BUMdes
3. PEMBIAYAAN
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - SILPA Dana Desa 793.124.000,00
158.624.800,00
317.249.600,00 317.249.600,00
26.922.000,00 599.199.800,00 456.152.800,00 45.000.000,00 98.047.000,00 218.446.200,00 10.264,000,00 45.000.000,00 41.128.000,00 9. 549. 000,00 10.000.000,00 5. 132.000,00 10.264.000,00 5. 132.000,00 33. 948.000,00 5.132.000,00 42.897.000,00
26.922.000,00 JUMLAH 820.046.000 817.646.000,00 2.400.000,00
PEMATANG SEI BARU, 23 FEBRUARI 2023
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Ii Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Laporan tahun 2019 Pagu Dana Desa :  Rp. 855.533.000,00
Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Desa  diberikan  kewenangan  dan  sumber  dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan Desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan  menjadi  subjek  dan  ujung  tombak  pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.  Desa  diberi  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

## Tabel 2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai
Laporan tahun 2020 Pagu Dana Desa :  Rp.  876.009.000,00 URAIAN PENERIMAAN (Rupiah) PENGELUARAN (Rupiah) SISA (Rupiah) 1 2 3 4 1. PENDAPATAN Dana Desa
- Penyaluran ke-1
- Penyaluran ke-2
- Penyaluran ke-3
- Penyaluran ke-4
- Penyaluran ke-5
- Penyaluran ke-1
2. BELANJAAN
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH  DESA
- Penyediaan  sarana (Aset Tetap) perkantoran/Pemerintah
- Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipasi BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah NonFormal Milik C
- Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- Pembagunan/Rehabilitasi/Peni ngkatan/Pengerasan Jalan Desa
- Pembagunan/Rehabilitasi/Peni
ngkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
- Pembagunan/Rehabilitasi/Peni
ngkatan Sumber Air Bersih Milik Desa 876.009.000,00 200.000.000,00 154.726.400,00 131.401.350,00 131.401.350,00 87.600.900,00 170.879.000,00 38.000.000,00 13.000.000,00 25.000.000,00 437.291.000,00 36.000.000,00 95.744.000,00 215.980.000,00 50.167.000,00

## BIDANG PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN
- Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- Pelatihan pembinaan lembaga
kemasyarakatan BIDANG PEMBERDAYA MASYARAKAT - Bantuan perikanan
(Bibit/Pakan/dll)
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESA
- Kegiatan Penanggulangan Bencana
- Penanganan keadaan mendesak
4. PEMBIAYAAN SILPA Tahun Sebelumnya - SILPA Dana Desa 44.764.000,00 44.764.000,00 48.696.000,00 31.800.000,00 16.896.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 355.400.000,00 200.000.000,00 155.400.000,00 JUMLAH 920.773.000,00 914.387.000,00 6.386.000,00 Pematang Sei Baru, 23 Februari 2023 Tabel 3. Pemasukan Selama 3 Tahun Pengeluaran Persentase Keterangan 820.046.000,00 (2018) 857.913.000,00 (2019 920.773.000,00 (2020) 817.646.000,00 813.149.000,00 914. 387.000,00 99% 99% 99% Maksimal Terpakai Maksimal Terpakai Maksimal Terpakai
Note: Jumlah Bagian dibagi Jumlah Total dikali 100 Pemasukan  yang  diterima  oleh D esa  Pematang  Sei  Baru  Kecamatan  Tanjung  Balai Kabupaten  Asahan jika  dilihat  berdasarkan  data  RAB  Desa , pada  dasarnya  sudah  memenuhi beberapa persyaratan mengenai penerimaan dan pengelolaan dana desa. Namun, Berdasarkan hasil  wawancara  kepada  masyarakat  bahwa  kurangnya  transparansi  pemerintah  desa  yang menyebabkan  tingginya  tingkat  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  hasil  pengelolaan  dana desa.

## 5. Penutup Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  Pertama,  ilmu  Ekonomi  Islam  bukan  hanya  sebuah  sistem  atau  norma  belaka sebagaimana yang pernah disangkakan orang di masa lampau, melainkan juga sebuah disiplin ilmu  yang  ditemukan  melalui  metodologi  keilmuan  ilmiah.  Akan  tetapi  sumber  ilmu pengetahuan dalam Islam bukan semata berupa rasio dan empiris sebagaimana yang diajarkan aliran  positivisme.  Ekonomi  Islam  memiliki  sumber  utama  yaitu  Alquran  dan  Sunah,  serta ijtihad (penggunaan rasio).
Ekonomi  Islam  dapat  menerima  metode  ilmiah  ekonomi  konvensional  yang berdasarkan rasio dan pengamalan empiris. Penerimaan ini karena Islam memberikan peluang ijtihad  bagi  manusia  untuk  melakukan  observasi  dan  penelitian  ilmiah  baik  melalui  deduktif maupun induktif. Kedua, kedudukan ilmu Ekonomi Islam diantara pengaruh ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah memunculkan permasalahan yaitu bagaimana memadukan antara pemikiran ilmu Ekonomi yang sarat dengan paham liberal dan kapitalis yang bersumber dari pemikiran manusia  dengan  pemikiran  sakral  yang  terdapat  dalam  Fikih  Muamalah  yang  sarat  dengan nilai-nilai ilahiyah yang didasarkan pada petunjuk Alquran dan Hadis-hadis nabi.
Perbedaan  sumber  ilmu  pengetahuan  ini  kemudian  menjadi  sebab  munculnya perbedaan  penilaian  terhadap  problematika  ekonomi  manusia.  Berdasarkan  perbedaan sumber  pengetahuan  dan  teori  kebenaran  yang  digunakan,  maka  pada  dasarnya  sulit  untuk memadukan antara ilmu Ekonomi dengan Fikih Muamalah.
Ketiga,  perbedaan  mendasar  antara  ilmu  Ekonomi  dan  Fikih  Muamalah  khususnya pada  spek  epistemologi  mengharuskan  adanya  pemikiran  untuk  mensinergikan  keduanya  ke dalam  disiplin  ilmu  Ekonomi  Islam  (sebagai  disiplin  ilmu  yang  memadukan  keduanya).  Jika perpaduan ini dilakukan, sikap bijak yang seyogyanya dapat diambil adalah salah satu dari opsi berikut, yaitu pertama, redefinisi terhadap ilmu Ekonomi, dimana materi bahasan dalam ilmu ekonomi  akan  bertambah  dengan  adanya  materi  dari  ilmu  Fikih  Muamalah,  ataupun  akan berkurang  dengan  adanya  pembatasan  materi  tertentu  yang  dianggap  tidak  relevan  dengan Syariah, atau kedua, redifinisi terhadap materi Fikih Muamalah di lembaga Pendidikan tinggi, dimana  materi  bahasannya  bertambah  dengan  analisa  hukum  terhadap  berbagai  konsep ekonomi modern.
Berdasarkan data RAB Desa, Pemasukan yang diterima oleh Desa Pematang Sei Baru pada  dasarnya  sudah  memenuhi  beberapa  persyaratan  mengenai  penerimaan  dan pengelolaan dana desa. namun bila dilihat berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat Desa Pematang Sei Baru, masih kurangnya transparansi pemerintah desa yang menyebabkan tingginya tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pengelolaan dana desa.
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  diberikan  beberapa  saran  yaitu,  harus  ada sosialisasi  secara  terbuka  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Pematang  Sei  Baru  untuk masyarakat  desa  agar  masyarakat  mengetahui  pengelolaan  alokasi  dana  desa  yang  akan dikelola  untuk  pembangunan  desa,  agar  masyarakat  juga  bisa  berperan  aktif  dalam pembangunan  desa,  dan  masyarakat  diharapkan  mampu  memberikan  sumbangan  materil maupun formil untuk kemajuan bersama. Anggaran yang dikelola oleh pemerinth desa harus tepat sasaran agar tidak ada kecurigaan dan ketimpangan sesama masyarakat desa. anggaran yang  ingin  dikelola  harusnya  memiliki  unsur  transparan,  akuntabel,  partisipasif,  tertib  dan disiplin  anggaran.  Maksudnya  pemerintah  desa  harus  terbuka  secara  langsung  dalam melaksanakan Musrembang, data dalam pengelolaan alokasi dana desa harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis, pemerintah harus memberdayakan masyarakat desa secara umum dalam  proses  pembangunan  desa,  serta  pemerintah  desa  dalam  melakukan  pembangunan harus tertib disiplin anggaran dan disesuaikan dengan pengelolaan dana desa yang tercantum dalam  UU  No.  6  Tahun  2014  dan  Permendagri  No.113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.

## Ucapan Terima kasih
Bismillahirrahmaanirrahiim Puji syukur saya haturkan kepada Allah Swt. Karena atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat  menyelesaikan  karya  tulis  ilmiah  ini.  Penulisan  karya  tulis  ilmiah  ini  dilakukan  dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Islam,  Universitas  Islam  Negeri  Sumatera  Utara.  Saya  menyadari  bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.  Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada :
1. Allah  Swt.  Yang  telah  memberikan  rezeki  serta  kesehatan  dalam  mengerjakan  karya  tulis ilmiah ini.
2. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA selaku ketua prodi Akuntansi Syariah.
3. Ibu  Dr.  Sri  Sudiarti,  MA  selaku  pembimbing  yang  telah  memberikan  bimbingan,  arahan, dukungan serta masukan kepada penulis.
4. Teristimewa  Bapak  Iskandar  Sambas  dan  Ibu  Yosi  Yusanti  Sinambela  selaku  orang  tua penulis yang telah banyak membantu membiayai dan  memberikan support dan semangat serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
5. Adik serta keluarga besar dirumah yang menjadi motivasi terbesar bagi penulis.
6. Kepada  teman,  sahabat  serta  kerabat  yang  selalu  memberikan  semangat  dan  selalu menemani penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak  DTM  Faisal  selaku  Kepala  Desa  Pematang  Sei  Baru  yang  telah  memberikan kesempatan dalam penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Terima  kasih  yang  spesial  untuk  semua  orang  yang  turut  mendoakan,  menemani  serta membantu  penulis  selama  mengerjakan  karya  tulis  ilmiah  dan  memotivasi  untuk  selalu memberikan yang terbaik dalam meraih impian.
9. Seluruh Mahasiswa/i Akuntansi Syariah 2019.
10. Last but not least, untuk diri saya sendiri. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini.
Penulis  menyadaridalam  penulisan  karya  tulis  ilmiah  inimasih  terdapat  kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

## Daftar Pustaka
Anggoro,  Bayu,  Fikri  Hamidy,  and  Ade  Dwi  Putra,  (2022).  Sistem  Informasi  Akuntansi Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus :  Desa  Isorejo  Kec.  Bunga  Mayang  Kab.  Lampung Utara)’, Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi , 2.254–61
Azziz, Muhammad Nur, and Sawitri Dwi Prastiti, (2019). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa’, Jurnal Akuntansi Aktual , 6.2, 334–44
Cahaya,  Nilam,  Hendra  Harmain,  and  Muhammad  Lathief  Ilhamy  Nasution,  (2023).  Analisis Pengembangan  Potensi  Ekonomi  Desa  Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Melalui Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Di  Desa  Kisam  Lestari  Kec.  Lawe  Sumur  Kab.  Aceh Tenggara’, Jurnal Manajemen Akuntansi , 3.3, 1397–1408
Cintia, Elin Dwi, (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam’,
Fadilah,  Nur,  (2020).  Konsep  Kesejahteraan  Sosisial  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam’, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam , 1.1, 49–67
Fitria, Tirta Nur, (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonommi Nasional’,
Jurnal Ilmu Ekonomi Islam , 2.3
Harahap,  Isnaini,  Yenni  Samri  Juliati  Nasution,  Marliyah,  and  Rahmi  Syahriza, (2017). Hadis - Hadis Ekonomi , ed. by Edisi Pertama Cetakan Kedua (KENCANA),
Hayat,  Mar’atul  Makhmudah.  (2016).  Pencegahan  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi Pemerintahan  Desa :  Kajian  Politik  Kebijakan  Dan  Hukum  Pengelolaan  Sumber  Daya Alam Desa’, Jurnal Hukum , 5.2), 361–75
Hulu, Yamulia, R Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasution, (2018). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa’, Jurnal Pendidikan Ilmu - Ilmu Sosial , 10.1 146–54
Kadir, Yusrianto, (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa’, IUS , 6 Lalira, Diyanti, Amran T Nakoko, and Ita Pingkan F Rorong, (2018). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi  Dana  Desa  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Di  Kecamatan  Gemeh  Kabupaten Kepulauan Talaud’, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 18.4
Maharani,  Dewi,  (2018).  Ekonomi  Islam :  Solusi  Terhadap  Masalah  Sosial-Ekonomi’, Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam , 10.1, 20–34
Mondale,  Teuku  Fitrawan,  Aliamin  Aliamin,  and  Heru  Fahlevi.  (2017).  Analisis  Problematika Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Studi  Perbandingan  Pada  Desa  Blang  Kolak  I  Dan  Desa
Blang  Kolak  II,  Kabupaten  Aceh  Tengah’, Jurnal  Perspektif  Ekonomi  Darussalam ,  3.2, 196–212 Nurohman, Yulfan Arif. (2019). Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro’, Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis , 7.1  35–43 Panjaitan,  Desi  Katriana,  Mustapa  Khamal  Rokan,  and  Laylan  Syafina.  (2023).  Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Dalam Upaya Optimalisasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Pantis Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara)’, Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi , 4.1, 1200–1209
Rohmati, Dani, Rachmasari Anggraini, and Tika Widiastuti, (2018). Maqasid Al-Shariah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam’, Jurnal Ekonomi Islam , 9.2, 295–317
Siregar, Maria Santia, Tri Inda Fadhila Rahma, and Kusmilawaty. (2023). Analisis Optimalisasi Pengelolaan  Dana  Desa  Untuk  Kepuasan  Masyarakat  Di  Desa  Teluk  Piai  Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara’, Jurnal Manajemen Akuntansi , 3.188–100
Sudiarti,  Sri.  (2016).  Strategi  Politik  Ekonomi  Islam’, Human  Falah ,  3.1    59 <http://www.jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/147>
Sulistiani,  Siska  Lis.  (2018).  Eksistensi  Filsafat  Hukum  Islam  Dalam  Pengembangan  Ekonomi Islam Indonesia’, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syari’ah , 2.1, 119–34
Zulfida, Ida. (2021). Membangun Desa Mandiri Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa’, Journal Liaison Academia and Society , 1.1, 19–22