Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Asas Peradilan Cepat Dalam Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Lokasi Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta)

## Puti Mayang Seruni
Faculty of Law, Universitas Islam Riau . e-mail: putimayangseruni@law.uir.ac.id
Abstract: This legal research aims to identify the relation between the speedy administration of justice  in the  industrial  relations  court and the implementation  of  the  time limit  for  termination of  employment relationship cases at the Yogyakarta industrial relations court in 2017 with the speedy administration of justice  and the legal consequences if the time limit provisions cannot be met. This legal research is a empirical  research  that  used  primary  and  secondary  data  obtained  from  literature  and  field  research. There are 3 (three) conclusions that can be drawn from the result of this research. First, the application of the speedy administration of justice  in the industrial relations court can be found in art Number 2 of 2004 on Industrial relations dispute settlement act, which must be resolved within 50 days since the first trial. Second,  the  implementation  of  the  time  limit  for  termination  of  employment  relationship  cases  at  the Yogyakarta industrial relations court in 2017 is  sufficient in accordance with art Number 2 of 2004 on Industrial relations dispute settlement act, as many as 6 out of 11 cases can be completed on time. Third, there are no legal consequences that occur if the time limit provisions cannot be met.
Keywords: The speedy Administration of Justice; Industrial Relations Court
Abstrak: Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas peradilan cepat di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  (PHI)  dan  bagaimana  implementasi  ketetuan  batas waktu  penyelesaian  perkara  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  di  PHI  Yogyakarta berkaitan dengan asas peradilan cepat, serta akibat hukum apabila ketentuan batas waktu tersebut tidak dipenuhi. Penelitian ini  adalah penelitian  empiris. Jenis data berupa data primer  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  dan  kepustakaan. Berdasarkan  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  ditarik  tiga  kesimpulan.  Pertama, penyelesaian  sengketa  di  PHI  harus  diselesaikan  dalam  50  hari  kerja.  Kedua, implementasi  ketentuan  batas  waktu  pada  tahun  2017  untuk  kasus  PHK  di  PHI Yogyakarta cukup baik. Ketiga, tidak ada akibat hukum apabila ketentuan batas waktu tidak  terpenuhi.  Saran  yang  diberikan  dalam  penulisan  hukum  ini  ada  tiga.  Pertama, penyelesaian  sengketa  di  PHI  diharapkan  dapat  selesai  dalam  50  hari  kerja.  Kedua, Mahkamah  Agung  diharapkan  dapat  menempatkan  lebih  banyak  Hakim  Ad-Hoc  di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta. Ketiga, para pihak dapat melakukan kasasi apabila ketentuan batas waktu tidak terpenuhi.
Kata Kunci: Asas Peradilan Cepat, Ketentuan Batas Waktu, Pengadilan Hubungan Industrial
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## 1. Pendahuluan
Negara Indonesia  berdasarkan  Pasal 1 ayat (2)   Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Th.1945)  adalah  Negara  Hukum.  Artinya disini  adanya  supremasi  hukum  untuk  menegakan  kebenaran  dan  keadilan,  serta tidak  ada  kekuasaan  yang  tidak  bisa  dipertanggungjawabkan. 1 Sebagai  Negara hukum,  tentunya  Negara  harus  konsisten  dalam  menjamin  penegakan  dan pelaksanaan hukum yang berlaku. Cerminan dari konsistensi  penegakan hukum salah satunya  yakni  melalui  sistem  peradilan  yang  baik  melalui  lembaga  peradilan. Kehadiran  lembaga  peradilan  dalam  kehidupan  masyarakat  tidak  hanya  sekedar menerima  dan  menyelesaikan  sengketa,  akan  tetapi  mengandung  makna  filosofis yang lebih dalam dari itu yakni Pengadilan bertindak sebagai wali bagi masyarakat. 2 Untuk  mewujudkan  hal  tersebut    melalui  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) yang di muat dalam  Pasal  2  ayat  (4)  menentukan  bahwa  peradilan  dilakukan  dengan  sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
Penjelasan  dalam  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana yakni pemeriksaan dilakukan dengan cara efisien dan efektif, kemudian  yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara dapat dipikul oleh rakyat dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam  mencari  kebenaran  dan  keadilan. Pengertian  dari  kata  cepat tersebut   tidak dijelaskan dalam undang-undang ini, namun tetap dapat ditafsirkan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan (SEMA No.2 Tahun 2014) .
Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas pengadilan yang jika benar  benar  diterapkan  maka  akan  memberikan  kenyamanan  bagi  para  pencari keadilan. Asas-asas tersebut diterapkan dengan harapan akan terpenuhinya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di mata hukum. 3
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  apa  yang  diatur  dalam  Peraturan  Sekretaris Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  002  Tahun  2012  tentang  Pedoman Penyusunan  Standar  Operasional  Prosedur  di  Lingkungan  Mahkamah  Agung  dan
1 Nur Hidayat, “Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga,” Uir Law Review 1, no. 2 (2017): 191–200.
2 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
3 Puti Mayang Seruni, “Implementasi Ketentuan Batas Waktu Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Dalam Kaitanya Dengan Asas Peradilan Cepat” (Universitas Gadjah Mada, 2019),
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=9AsaRy4AAAAJ&citation_for _view=9AsaRy4AAAAJ:u5HHmVD_uO8C.
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Badan  Peradilan  Yang  Berada  di  Bawahnya  Tertanggal  24  Mei  2012,  pada lampirannya, Angka 2 tentang tujuan, dijelaskan bahwa Standar operasional prosedur yang  disusun  oleh  setiap  satuan  kerja  di  lingkungan  Mahkamah  Agung  dan  Badan Peradilan  yang  berada  di  bawahnya,  diharapkan:  Memberikan  kepastian  dan keseragaman  dalam  proses  pelaksanaan  suatu  tugas  dan  pemberian  pelayanan kepada  masyarakat;  Menunjang  kelancaran  dalam  proses  pelaksanaan  tugas  dan kemudahan pengendalian; Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur; Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam melaksanakan  tugas  umum  di  bidang  peradilan;  Memberikan  informasi  mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparatur peradilan secara proporsional.
Asas peradilan cepat tidak hanya berlaku pada lingkup peradilan umum, namun berlaku  pula  pada  peradilan  khusus  termasuk  Pengadilan  Hubungan  Industrial. Hubungan  industrial  berdasarkan  Undang-Undang  No.  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  (Undang-Undang  Ketenagakerjaan),  dalam  Pasal  1  angka    16 merupakan  suatu  sistem  hubungan  yang  terbentuk  antara  para  pelaku  dalam produksi  barang  dan  jasa  yang  terdiri  dari  unsur  pengusaha,  pekerja/buruh,  dan pemerintah yang didasari nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Th. 1945. Pekerja/buruh, serikat  pekerja/buruh  serta  pengusaha  dan  organisasi  pengusaha  dan  pemerintah memiliki peranan masing-masing dalam pelaksanaan hubungan industrial. Bilamana fungsi  dan  peran  itu  telah  terlaksana  dengan  baik,  maka  terwujudlah  suatu keharmonisan dalam hubungan industrial. Upaya menciptakan hubungan industrial adalah dalam rangka mencari keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha dan  pemerintah,  karena  ketiga  komponen  ini  mempunyai  masing  masing kepentingan. 4
Kepentingan yang dimaksud diatas yaitu bagi pekerja perusahaan merupakan tempat untuk bekerja yang nantinya setelah terpenuhi kewajibannya untuk bekerja akan timbul hak untuk mendapatkan gaji dari perusahaan tersebut sebagai sumber penghasilan yang menghidupi dirinya beserta keluarga. 5 Bagi pengusaha perusahaan merupakan  wadah  untuk  mengeksploitasi  modal  guna mendapat  keuntungan  yang sebesar besarnya. 6 Bagi pemerintah perusahaan penting artinya karena perusahaan bagaimanapun  kecilnya  merupakan  bagian  dari  kekuatan  ekonomi  yang menghasilkan  barang  atau  jasa    untuk  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat,  karena itulah  pemerintah  mempunyai  kepentingan  dan  bertanggung  jawab  atas kelangsungan dan keberhasilan setiap perusahaan. 7
4 Zainal Asikin et al., Dasar Dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  di  Pengadilan  Hubungan Industrial berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  memakai  Hukum  Acara  Perdata  sebagaimana  yang  digunakan  dalam lingkungan peradilan umum. Terdapat perbedaan penafsiran serta tenggang waktu penyelesaian  perkara  yang  terkait  dengan  asas  cepat  pada  peradilan  umum  dan peradilan  khusus  perselisihan  hubungan  industrial  meskipun  keduanya  memakai Hukum Acara yang sama.
Lembaga  peradilan  dalam  pelaksanannya  sering  kali  mendapatkan  kritik  dari berbagai yang disebabakan adanya berbagai masalah kompleks yang membelit dunia peradilan di Indonesia, antara lain proses penyelesaian yang lambat, biaya beracara di  pengadilan  yang  mahal  dan  pengadilan  yang  dianggap  kurang  responsif  dalam penyelesaian  perkara,  sehingga  putusan  cenderung  tidak  mampu  menyelesaikan masalah,  serta  terjadi  penumpukan  perkara  di  tingkat  Mahkamah  Agung  tidak terselesaikan. 8 Persoalan penumpukan  perkara di Mahkamah Agung lebih banyak disebabkan oleh mekanisme proses peradilan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan wewenang Mahkamah Agung. 9
Kritik  yang  di  layangkan  berbagai  pihak  juga  sering  kali  di  alamatkan  kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Kritik yang muncul terhadap Pengadilan Hubungan Industrial  berkaitan  dengan  lambannya  penyelesaian  upaya  hukum  ke  Mahkamah Agung,  padahal  eksistensi  Pengadilan  Hubungan  Industrial diharapkan  untuk mewujudkan  administrasi  peradilan  yang  cepat  dengan  tetap  berpedoman  pada keadilan  substansial  atau  hukum  materiil  yang  terdapat  pada  Undang-Undang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  yang  mengatur  batas  waktu  yang harus ditaati oleh lembaga peradilan. 10
Penerapan  asas  peradilan  yang  cepat  di  pengadilan  hubungan  industrial Yogyakarta  terhadap  perkara  pemutusan  hubungan  kerja  yang  didaftarkan  pada tahun 2017 masih ada yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang.  Salah  satu  contohnya  adalah  pengadilan  hubungan  industrial  Yogyakarta pada waktu itu hanya mampu menyelesaikan 6 dari 11 perkara pemutusan hubungan kerja  secara  tepat  waktu,  sementara  5  perkara  lainnya  diselesaikan  melebihi ketentuan waktu yang ditentukan dalam undang-undang. 11 Artinya,  nyaris setegah
8 Achmad Sanusi, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Bandung: Penerbit tarsito, 2002).
9 Ibid.
10 Gloria, “PHI Belum Jadi Pilihan Utama Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,”
Universitas Gadjah Mada , last modified 2016, https://ugm.ac.id/id/berita/12083-phi-belum-jadi-pilihan- utama-dalam-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial/.
11 Pengadilan Negeri Yogyakarta, “Daftar Perkara Pengadilan Hubungan Industrial,” last modified 2018, http://sipp.pn- yogyakota.go.id/list_perkara/page/1/KzFIM2I4bllRVWFNUkU2bUxpNXFSN2ZXVU9MUlFkYlpYVm5
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
kasus  Pemutusan  Hubungan  Kerja  di  pengadilan  hubungan  industrial  diselesaikan melebihi dari ketentuan batas waktu yang ditentukan.
Penerapan  asas  peradilan  cepat  yang  tidak  dapat  terpenuhi  ini  tentu berdampak secara langsung kepada para pihak yang berperkara. Justice delayed is justice denied yang merupakan adagium yang berkaitan dengan asas peradilan cepat yang  artinya  keadlian  yang  tertunda  merupakan  keadilan  yang  ditolak.  Terlambat memberi keadilan merupakan bentuk lain ketidakadilan karena sesungguhnya telah terjadi  sebuah  penolakan  terhadap  keadilan  tersebut.  Ketua  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Periode 2012-2017 yakni Hatta Ali mengibaratkan suatu perkara layaknya sebuah benda, saat perkara terjadi benda tersebut memiliki nilai ekonomi tertentu, tetapi karena menunggu perkara selesai diputus barang tersebut menjadi tak  bernilai  lagi  karena  inflasi  puluhan  tahun  menunggu  putusan. 12 Perumpamaan tersebut merupakan salah satu bukti pentingnya penyelesaian perkara dilaksanakan secara tepat waktu, agar apa yang menjadi cita-cita dari disusunnya ketentuan batas waktu penyelesaian perkara  dalam undang-undang dapat terwujud.
Artikel  ini  akan  membahas  dan  menggambarkan  mengenai  bagaimana penerapan  asas  peradilan  cepat  dalam  sengketa  pemutusan  hubungan  kerja  di Pengadilan Hubungan Industrial dan bagaimana implementasi ketentuan batas waktu yang terkait dengan asas peradilan cepat tersebut. Artikel ini juga akan membahas mengenai akibat hukum yang  diterapkan apabila ketentuan dalam asas pengadilan yang cepat tersebut tidak dapat dipenuhi. Penelitian untuk membahas masalah dalam penulisan hukum ini akan dilakukan di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta.

## 2. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menitikberatkan data primer sebagai  data  utama,  serta  data  sekunder  sebagai  data  pelengkap.  Data  sekunder diperoleh  dari  wawancara  hakim  pengadilan  industrial  Jogjakarta  dan  LBH  Sikap sebagai kuasa hukum yang berkepentingan. Sementara data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Bahan hukum sekunder menggunakan hasil penelitian dan buku-buku untuk  melengkapi  dan  menjelaskan  data  primer.  Hasil  penelitian  kemudian  di tuangkan dan dianalisis dalam bentuk deskriptif analitis. Kemudian kesimpulan ditarik dengan logika induktif.
vd2ptQXQ3MjZlakY3M2ljWW9ZRDl1MGY2RjhseUFUbW1uYU9GMEt0YlJtZE80MzV6N3c9PQ==/ key/col/2.
12 Hatta Ali, “Terlambat Beri Keadilan Adalah Ketidakadilan Juga,” last modified 2018, http://alumni.unair.ac.id/site/article /read/422/terlambat-beri-keadilan-adalah-ketidakadilan-.html.
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
3. Pembahasan
A. Penerapan Asas Peradilan Cepat Dalam Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial
Penafsiran  mengenai  asas  cepat  didalam  Pengadilan  Hubungan  Industrial dapat  dilihat  dari  pengaturan  mengenai  jangka  waktu  penyelesaian  perkara melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 103  Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) mengatur bahwa Majelis Hakim wajib memberikan  putusan  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial    dalam waktu    paling  lambat  50  hari  kerja,  terhitung  sejak  saat  sidang  pertama berlangsung apabila perkara diperiksa dengan acara biasa. Adapun penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan  ini  prosedurnya  mengikuti  ketentuan  dalam KUHPerdata dengan beberapa kekhususan. 13 Panitera muda kemudian membuat salinan putusan yang jangka waktunya tidak boleh lebih dari 14 hari kerja setelah putusan  dijatuhkan.  Hal  tersebut  dilakukan  agar  tidak  merugikan  para  pihak, sebagaimana  telah  diatur  dan  dijelaskan  dalam  Pasal  106  UU  PPHI  beserta penjelasannya. Ratio mengapa pada Pengadilan Hubungan Industrial ditetapkan jangka  waktu  50  kerja  sesungguhnya  tidak  terdapat  dalam  UU  PPHI.  Semakin cepat  perkara  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  ini  diselesaikan  maka  akan semakin baik. 14
Ketentuan  50  hari  kerja  tersebut  mendapatkan  pengecualian  apabila terdapat  kepentingan  dari  para  pihak  yang  cukup  mendesak,  yaitu  dapat mengajukan permohonan untuk pemeriksaan dengan acara cepat. Dalam perkara perdata  pada  umumnya  tidak  dikenal  acara  pemeriksaan  cepat,  pemeriksaan cepat  dikenal  dalam  perkara  pidana  untuk  pemeriksaan  tindak  pidana  ringan dengan ancaman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), demikian juga dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. 15
Pemeriksaan  dengan  acara  cepat  untuk  Pengadilan  Hubungan  Industrial dijelaskan  dalam  paragraph  3  pemeriksaan  acara  cepat  UU PPHI  pada  Pasal  98 ayat (1) yang mengatur bahwa apabila terdapat kepentingan para pihak dan/atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan alasan  permohonan  dari  yang  berkepentingan,  para  pihak  dan/atau  salah  satu
13 Martin Putri Nur Jannah and Dewi Nurul Musjtari, “No Title,” Uir Law Review 3, no. 2 (2019): 41–49.
14 Ari  Hernawan,  2018,  Ketentuan  Batas  Waktu  dalam  kaitannya  dengan  Asas  Peradilan  Cepat  di Pengadilan Hubungan Industrial, Wawancara , Yogyakarta, 7 November.
15 Maya R. J. Rumambi, “Kedudukan Hakim Ad-Hoc Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004,” Lex et Societatis 3, no. 2 (2015): 88–102.
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
pihak  dapat  memohon  kepada  Pengadilan  Hubungan  Industrial  supaya pemeriksaan  sengketa  dipercepat.  Tenggang  waktu  untuk  jawaban  dan pembuktian kedua belah pihak tidak melebihi dari 14 hari kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 99 ayat (2). Kriteria dan maksud mengenai kepentingan yang mendesak sebagaimana yang diatur dalam UU PPHI tersebut yaitu tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU PPHI. Hakim dalam prakteknya memiliki pandangan bahwa yang dimaksud  dengan kepentingan yang mendesak tersebut ialah kepentingan yang  membuat  para  pihak  menderita  kerugian  apabila  tidak  diputus  dengan cepat, misalnya terkait dengan sita jaminan yang apabila tidak segera diputus ada kemungkinan  aset  yang  dijadikan  sita  jaminan  akan  dilarikan  sehingga memengaruhi pelaksanaan putusan. 16
Ketua Pengadilan yang menerima permohonan dengan acara pemeriksaan cepat,  harus  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  7  hari  segera  mengeluarkan penetapan  apakah  permohonan  pemeriksaan  dipercepat  tersebut  dikabulkan atau  tidak  (Pasal  98  ayat  (2)  UU  PPHI).  Ketua  Pengadilan  Negeri  dalam  jangka waktu  tujuh  hari  sejak  permohonan  pemeriksaan  cepat  dikabulkan  diwajibkan segera menetapkan Majelis Hakim, hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur  pemeriksaan  apabila  permohonan  pemeriksaan  dengan  acara  cepat dikabulkan (Pasal 99 ayat (1) UU PPHI).
Pemeriksaan  dengan  acara  cepat  dalam  Pengadilan  Hubungan  Industrial dan  asas  peradilan  yang  cepat  merupakan  dua  hal  yang  berbeda,  walaupun konteksnya  sama-sama  waktu.  Pemeriksaan  dengan  acara  cepat  dalam Pengadilan  Hubungan  Industrial  juga  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu bentuk implementasi dari asas peradilan cepat, karena pemeriksaan dengan acara cepat merupakan  tindakan  yang  harus  diambil  agar  pemeriksaan  berjalan  lebih cepat  dari  semestinya  apabila  menyangkut  kepentingan  yang  mendesak sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. 17 Prinsipnya asas peradilan cepat merupakan  asas  yang  harus  melekat  baik  disetiap  pemeriksaan  di  pengadilan. Pengadilan  Hubungan  Industrial  tetap  harus  mengedapankan  asas  peradilan cepat  sekalipun  diperiksa  dengan  acara  pemeriksaan  biasa,  terlebih  lagi  pada acara  pemeriksaan  cepat  yang  memang  jangka  waktu  penyelesaiannya  lebih
16 P.  Cokro  Hendro  Mukti,  2018,  Pemeriksaan  dengan  acara  cepat  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial, Wawancara , Yogyakarta, 14 November.
17 Dani Rusdiah, 2018, Pemeriksaan Dengan Acara Cepat di Pengadilan Hubungan Industrial, Wawancara , Yogyakarta, 14 November.
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
cepat daripada pemeriksaan dengan acara pemeriksaan biasa. Keberadaan asas ini secara implemetatif kadangkala seperti pajangan semata, peradilan yang cepat itu  kemudian  tidak  seiring-sejalan  dengan  praktek  yang  ditemui  di  lapangan, contohnya  saja  putusan  Nomor  11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN  Yyk  yang  diputus melebihi 50 hari kerja. 18
Majelis  Hakim  Pengadilan  Hubungan  Industrial  dipimpin  oleh  seorang Hakim  Karier  yang  juga  mengemban  tugas  untuk  memeriksa  dan  mengadili perkara-perkara  umum.  Hakim  Karier  yang  bersangkutan  harus  benar-benar mengatur waktu dengan baik, agar batasan waktu 50 hari kerja dapat dijalankan dengan  tepat  waktu.  Belajar  dari  pengalaman  pengadilan  niaga  yang  masa pemeriksaannya  juga  dibatasi  waktu  tertentu,  baik  dalam  perkara  permohonan pailit  atau  penundaan  kewajiban  pembayaran  hutang  (PKPU),  maupun  dalam perkara-perkara di bidang HKI senantiasa menyusun court calendar secara baik. 19 Ketentuan  batas  waktu  50  hari  kerja  sebagaimana  yang  diatur  dalam  undang- undang  tersebut  relatif cukup,  apabila  penyusunan court  calender untuk  setiap perkara  perselisihan  hubungan  industrial  telah  dilakukan  Majelis  Hakim  PHI dengan baik. 20
Ketentuan  mengenai  batas  waktu  pemeriksaan  perkara  50  hari  kerja terhitung  sidang  pertama  dilaksanakan  tidak  disertai  oleh  jalan  keluar  seperti pada  perkara  HKI. 21 Jalan  keluar  yang  dimaksud  adalah  apabila  Majelis  Hakim tidak dapat menepati ketentuan batas waktu tersebut tidak ada ketentuan apakah dapat  melakukan  perpanjangan  kepada  Mahkamah  Agung,  atau  mengenai bagaimana akibat apabila ketentuan tersebut tidak dapat dijalankan.
Majelis Hakim yang melampaui batas waktu tersebut dapat dipahami dalam prakteknya, karena persoalannya menyangkut pemanggilan para pihak yang tidak jarang memerlukan bantuan pengadilan lain atau malah berada diluar Negeri. 22 Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  contoh  yang  menyebabkan  para  pihak  atau salah satu pihak tidak datang dalam persidangan. Para pihak atau salah satu pihak dalam  persidangan  pertama  ada  kemungkinan  untuk  tidak  datang  menghadiri
18 Yogi Zul Fadhil, 2018, Pemeriksaan dengan Acara Cepat di Pengadilan Hubungan Industrial dan Asas Cepat dalam Peradilan, Wawancara , Yogyakarta, 03 November.
19 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan (Bandung: PT. Alumni, 2013).
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Ibid.
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
sidang tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. 23 Ketua Majelis Hakim apabila  hal  tersebut  terjadi  berdasarkan  Pasal  93  UU  PPHI  akan  melakukan penundaan  sidang  untuk  kemudian  menetapkan  hari  sidang  selanjutnya. Penetapan  hari  sidang  ini  dilakukan    yaitu  selambat-lambatnya  tujuh  hari  kerja dengan maksimal dua kali penundaan sidang.
Para pihak apabila setelah diadakan dua kali penundaan sidang dan tetap tidak  datang  maka  berdasarkan  Pasal  94  UU  PPHl  gugatannya  dapat  dianggap gugur  ataupun  diputus  secara verstek tergantung  dari  pihak  mana  yang  tidak dapat hadir. Gugatan dianggap gugur dalam hal penggugat atau kuasa hukumnya tidak hadir (Pasal 94 ayat (1) UU PPHI). Penggugat masih mempunyai hak untuk mengajukan  gugatan  sekali  lagi  dalam  hal  yang  demikian,  tentunya  dengan pendaftaran  gugatan  yang  baru  lagi. 24 Majelis  Hakim  akan  tetap  memeriksa perkara  tersebut  dan  akan  memutus  perkara  secara verstek apabila  yang  tidak datang adalah pihak tergugat (Pasal 94 ayat (2) UU PPHI).
Para  pihak  yang  tidak  hadir  dalam  proses  persidangan  sebagaimana  yang telah  dijelaskan  diatas  merupakan  salah  satu  hambatan  dalam  memenuhi ketentuan batas waktu penyelesaian perkara 50 hari kerja. Yusrisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial saat ini meliputi satu Provinsi, yang kondisinya berbeda-beda satu sama lain merupakan hal lain yang harus disadari. 25 Kondisi terkait yurisdiksi tersebut  dapat  menjadi  penghalang  lainnya  dalam  memenuhi  ketentuan  batas waktu  pernyelesaian  perkara  50  hari  kerja  walaupun  saat  ini  di  daerah-daerah padat industri telah didirikan Pengadilan Hubungan Industrial sendiri.
Keberadaan  dari  asas  peradilan  cepat  jangan  sampai  ditafsirkan  secara serampangan sampai mengurangi kualitas pemeriksaan dalam suatu persidangan, karena cepatnya pemeriksaan dipersidangan tidak serta merta menjamin kulitas persidangan. 26 Contoh bahwa dikehidupan sehari-hari orang yang bekerja hanya demi memenuhi waktu yang singkat pasti hasilnya tidak akan sebagus orang yang lebih panjang waktunya. Proses peradilan yang diburu-buru waktu dan putusan dijatuhkan  semata-mata  hanya  berfokus  agar  tidak    melebihi  ketentuan  batas waktu  pemeriksaan  juga  bukanlah  suatu  hal  yang  baik,  terlebih  jika  berbicara
23 Ugo and Pujiyo, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
24 Ibid.
25 Mulyadi, Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan .
26 Yogi Zul Fadhil, 2018, Asas Peradilan Cepat Dalam Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial, Wawancara , Yogyakarta, 03 November.
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
mengenai  pemenuhan  rasa  keadilan  bagi  pencari  keadilan.  Para  pihak  yang berperkara memang mengharapkan bahwa putusan akhir dari sengketa diantara mereka segera dibacakan demi kepastian hukum, namun yang tidak kalah penting adalah  kualitas  dari  putusan  itu  sendiri.  Hakim  jangan  sampai  terpaksa menyelesaikan suatu perkara agar tidak menyimpangi asas peradilan cepat yang berlaku karena keberadaan asas ini.
Hakim  dalam  memutus  perkara  juga  harus  menggali,  memahami  dan mengikuti  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat disamping juga harus memperhatikan ketentuan batas waktu penyelesaian suatu perkara.  Jadi,  Hakim  harus  berusaha  menerapkan  asas  peradilan  cepat  dengan mengikuti  nilai-nilai  yang  harus  diperhatikan  oleh  Hakim.  Nilai-nilai  ini  penting dalam penerapan asas peradilan cepat agar tercapai proses persidangan yang baik serta berjalan lurus dengan penerapan asas peradilan cepat.
B. Implementasi  ketentuan  batas  waktu  dalam  penyelesaian  sengketa  pemutusan hubungan kerja  di Pengadilan Hubungan Industrial dalam kaitanya dengan asas peradilan cepat di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta
Pada  tahun  register  perkara  2017  terdapat  11  perkara  mengenai pemutusan  hubungan  kerja  yang  masuk  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial Yogyakarta.  Data  mengenai  hal  tersebut  ditampilkan  dalam  Tabel  1.1.  Waktu penyelesaian  pada  tabel  tersebut  didapat  melalui  perhitungan  yang  dilakukan dengan menghitung lamanya jangka waktu dari sidang pertama sampai dengan sidang putusan serta telah dikurangi dengan akhir pekan , hari libur nasional serta cuti bersama.
Tabel. 1.1
Perkara PHK di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Tahun Register
Perkara 2017. No.   Tanggal Registrasi Perkara Nomor Perkara Tanggal Sidang Pertama Tanggal Sidang Putusan Waktu Penyelesaian (Dalam Hari Kerja) 1. 09 Januari 2017 1/Pdt.Sus- PHI/2017/PN. Yyk 27 Januari 2017 03 Maret 2017 26 Hari
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
2. 23 Januari 2017 2/Pdt.Sus- PHI/2017/PN. Yyk 03 Maret 2017 20 Juni 2017  71 Hari 3. 02 Februari 2017 3/Pdt.Sus- PHI/2017/PN. Yyk 10 Maret 2017 17 Mei 2017  43 Hari 4. 02 Februari 2017 4/Pdt.Sus- PHI/2017/PN. Yyk 10 Maret 2017 17 Mei 2017  43 Hari 5. 07 Februari 2017 5/Pdt.Sus- PHI/2017/PN. Yyk 27 Februari 2017 12 April 2017 32 Hari 6. 01 Maret 2017 6/Pdt.Sus- PHI/2017/PN. Yyk 17 Maret 2017 02 Juni 2017  49 Hari 7. 06 Maret 2017 7/Pdt.Sus- PHI/2017/PN. Yyk 31 Maret 2017 07 Juli 2017 60 Hari 8. 05 April 2017 10/Pdt.Sus- PHI/2017/PN. Yyk 21 April 2017 19 Juni 2017  36 Hari 9. 17 Mei 2017 11/Pdt.Sus- PHI/2017/PN. Yyk 03 Juli 2017 02 November 2017 86 Hari 10. 06 Juli 2017 12/Pdt.Sus- PHI/2017/PN. Yyk 03 Agustus 2017 10 November 2017 69 Hari 11. 21 November 2017 14/Pdt.Sus- PHI/2017/PN. Yyk 22 Januari 2018 08 Juni 2018  124 Hari
Sumber: Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta,  2017
Berdasarkan  data-data  pada  tabel  tersebut,  enam  dari  11  perkara pemutusan hubungan kerja yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta  pada  tahun  2017  dapat  diselesaikan  sesuai  dengan  jangka  waktu penyelesaian  sengketa  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  sesuai  dengan  Pasal 103  UU  PPHI  yaitu  50  Hari  kerja  terhitung  sejak  sidang  pertama  hingga  sidang putusan. Berdasarkan data tersebut lebih dari setengah atau sekitar 55%  perkara
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
dapat  diselesaikan  secara  tepat  waktu.  45%  sisanya  diselesaikan  melebihi ketentuan batas waktu.
Berdasarkan  wawancara,  hakim  menilai  bahwasannya  pada  intinya implementasi  ketentuan  batas  waktu  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial Yogyakarta pada tahun 2017 pada dasarnya telah ideal dan cukup sesuai dengan pasal 103 UU PPHI sepanjang kondisinya  normal, jika ada perkara yang diputus lebih  dari  50  hari  kerja  maka  hal  tersebut  terjadi  karena  kondisi  tertentu. 27 Kondisi-kondisi  yang  biasanya  dapat  memperlama  dan  menghambat implementasi ketentuan  batas waktu 50 hari kerja tersebut antara lain yaitu para pihak  yang  tidak  datang  pada  waktu  persidangan  yang  telah  ditentukan  serta tempat tinggal para pihak dan saksi  yang diluar yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial  Yogyakarta  sehingga  harus  dilakukan  pemanggilan  delegasi  yang terkadang bisa memakan waktu sampai satu bulan. 28 Para pihak yang tidak dapat hadir berdasarkan Pasal 93 UU PPHI maka ketua Majelis Hakim akan melakukan penundaan  sidang  untuk  kemudian  menetapkan  hari  sidang  selanjutnya. Penetapan hari sidang ini dilakukan  yaitu selambat-lambatnya 7 hari kerja dengan maksimal 2 kali penundaan sidang.
Para  pihak  apabila  setelah  diadakan  2  kali  penundaan  sidang  tetap  tidak datang  maka  berdasarkan  Pasal  94  UU  PPHl  gugatannya  dapat  dianggap  gugur ataupun  diputus  secara verstek tergantung  dari  pihak  mana  yang  tidak  dapat hadir. Penggugat atau kuasa hukum apabila tidak hadir maka akan berakibat pada gugatannya  dianggap  gugur  (Pasal  94  ayat  (1)  UU  PPHI).  Penggugat  masih mempunyai hak untuk mengajukan gugatan sekali lagi dalam hal yang demikian, tentunya dengan pendaftaran gugatan yang baru lagi. 29 Majelis Hakim akan tetap memeriksa  perkara  tersebut  dan  akan  memutus  perkara  secara verstek apabila yang tidak datang adalah pihak tergugat (Pasal 94 ayat (2) UU PPHI).
Hakim dan para pihak membuat kesepakatan mengenai jadwal persidangan atau court calendar secara tertulis pada sidang pertama atau sidang kedua yang kemudian  ditanda  tangani  oleh  Hakim  dan  para  pihak.  Hakim  dalam  hal  ini memfasilitasi para pihak untuk membuat kesepakatan tersebut agar persidangan dapat  selesai  tepat  waktu  pada  50  hari  kerja  atau  bahkan  dapat  selesai  lebih cepat.  Mahkamah  Agung  dan  para  Hakim  Pengadilan  Hubungan  Industrial
27 P. Cokro Hendro Mukti, 2018, Implementasi Ketentuan Batas Waktu Di  Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta, Wawancara , Yogyakarta, 14 November.
28 P. Cokro Hendro Mukti, 2018, Implementasi Ketentuan Batas Waktu Di  Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta, Wawancara, 14 November.
29 Ugo and Pujiyo, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
khususnya  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  Yogyakarta  melalui  kesepakatan atau court  calendar ini  dapat  mawas  diri  dan  melakukan  perubahan  yang  lebih baik demi mewujudkan terlaksananya asas peradilan cepat. 30
Kesepakatan  mengenai  jadwal  persidangan  atau court  calendar sebagaimana seperti yang telah dijelaskan oleh responden sangat berdampak dan banyak membantu implementasi ketentuan batas waktu penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta dalam kaitannya dengan asas peradilan cepat. Kesepakatan tersebut walaupun banyak membantu untuk terpenuhinya impelemtasi ketentuan batas waktu di Pengadilan Hubungan  Industrial  Yogyakarta  berkaitan  dengan  asas  peradilan  cepat sesungguhnya bukanlah wujud dari implementasi asas peradilan cepat itu sendiri, pasalnya  kesepakatan  tersebut  hanya  merupakan  kewajiban  Hakim  untuk membuat jadwal persidangan atau court calendar. 31
Hakim dan para pihak dengan adanya jadwal tersebut menjadi lebih fokus dalam melakukan persidangan, hal ini karena sudah adanya jadwal persidangan yang  disepakati  bersama  sehingga  para  pihak  dapat  menyiapkan  keperluan- keperluan untuk persidangan tersebut. Contohnya untuk melakukan pembuktian para pihak hendak menghadirkan saksi kehadapan Majelis Hakim di persidangan, dengan sudah jelasnya jadwal pembuktian dan penghadiran saksi tersebut para pihak dapat mempersiapkan saksi-saksi tersebut dan memintanya untuk datang pada persidangan. Saksi juga dapat bersiap-siap jika dari awal sudah diminta oleh para pihak untuk memberikan kesaksiannya, salah satu contohnya yaitu dengan cara  sudah  mengosongkan  jadwalnya  untuk  tanggal  sidang  tersebut.  Saksi kemungkinan  tidak  dapat  hadir  di  muka  Majelis  Hakim  karena  jadwal  sidang pembuktian diberitahu secara mendadak apabila jadwal persidangan belum dapat ditentukan dengan jelas.
30 Kirnadi , 2018, Kesepakatan Dalam Implementasi Ketentuan  Batas Waktu Dalam Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja  di Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Kaitanya Dengan Asas Peradilan Cepat  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  Yogyakarta  Pada  Tahun  2017, Wawancara ,  Yogyakarta,  23 Oktober.
31 Rihatin Boediono, 2018, Kesepakatan Dalam Implementasi Ketentuan  Batas Waktu Dalam Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja  di Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Kaitanya Dengan Asas Peradilan  Cepat  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  Yogyakarta  Pada  Tahun  2017, Wawancara , Yogyakarta, 14 November.
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Saksi  yang  tidak  hadir  pada  sidang  pembuktian  menyebabkan  harus ditundanya sidang dengan agenda pembuktian tersebut pada hari berikutnya, dan menyebabkan  semakin  lamanya  proses  persidangan  yang  harus  ditempuh. Kesepakatan  berdasarkan  ilustrasi  diatas  dapat  disimpulkan  tidak  hanya menimbulkan  manfaat  dalam  hal  pemenuhan  ketentuan  batas  waktu penyelesaian  perkara  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  saja,  namun  juga bermanfaat  bagi  para  pihak.  Para  pihak  dapat  lebih  matang  dalam  melakukan persiapan persidangan yang akan dihadapi, hal ini tentunya juga berdampak baik pada efektifitas peradilan yang sedang dijalani tersebut.
Kesepakatan  mengenai  jadwal  persidangan  atau court  calendar apabila dikaji sama mengikatnya seperti kontrak yang didalamnya melekat asas pacta sun servanda sebagamana  yang  diatur  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  dan  dijalankan  dengan  itikat  baik  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  1338  ayat  (3)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, karenanya  jadwal  tersebut  mengikat  para  pihak  yang  membuatnya  serta merupakan  upaya  untuk  melaksanakan  asas  sederhana,  cepat  dan  berbiaya ringan. 32 Meskipun harus diingat bahwa adanya kesepakatan ini  pada prakteknya bukanlah sebuah penjamin untuk tercapainya jangka waktu 50 hari kerja tersebut. Perkara  pemutusan  hubungan  kerja  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial Yogyakarta  walaupun telah menerapkan kesepakatan ini tetap saja melampaui batas waktu 50 hari kerja, salah satunya perkara Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Yyk.
Hakim  selalu  mewanti-wanti  dalam  setiap  persidangan  agar  para  pihak menaati waktu yang telah disepakati, agar asas peradilan cepat terpenuhi sesuai dengan UU PPHI. 33 Hakim dalam persidangan khususnya di Pengadilan Hubungan Industrial sesungguhnya sudah memberikan waktu yang cukup longgar agar para pihak  dapat    bisa  memberikan  jawaban,  melakukan  pembelaan,  dan menyampaikan  bukti-bukti  yang  ada  dan  menuangkannya  dalam  bentuk kesepakatan mengenai jadwal sidang atau court calendar . Hakim artinya  dalam hal  ini  memiliki  kewanangan  untuk  memutus  perkara  tersebut  jika  para  pihak
32 Amirul Faqih Amza, Court Kalender Sebagai Implementasi Dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata , 2018, http://pntakalar.go.id/main/index.php/berita /artikel/199courtkalender-sebagaiimplementasi-dari-asas-peradilan-sederhana-cepat-dan-biaya  ringan- dalam-perkara-perdata.
33 Kirnadi  ,  2018,  Implementasi  Ketentuan    Batas  Waktu  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pemutusan Hubungan  Kerja    di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  Dalam  Kaitanya  Dengan  Asas  Peradilan  Cepat  di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Pada Tahun 2017, Wawancara , Yogyakarta, 23 Oktober.
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
tidak  menggunakan  waktu  yang  telah  diberikan  tersebut.  Langkah  Hakim  yang selalu  mengingatkan  para  pihak  agar  menaati  waktu  yang  telah  disepakati merupakan  langkah  yang  baik  untuk  menunjang  terpenuhinya  ketentuan  batas waktu dalam pasal 103 UU PPHI. Tindakan Hakim yang seperti ini mencerminkan bahwasannya  Hakim  memiliki  ikhtiar  untuk  menerapkan  asas  peradilan  cepat pada persidangan yang dijalani.
Advokat  yang  biasa  membela  pekerja  dalam  sengketa  di  Pengadilan Hubungan Industrial berharap agar proses peradilan ini dapat dilakukan dengan waktu  yang  lebih  singkat,  misalnya  40  hari  kerja  atau  lebih  singkat,  karena ketentuan  batas  waktu  50  hari  kerja  tersebut  masih  terlalu  lama,  jika  dihitung dengan  bulan  50  hari  kerja  tersebut  kurang  lebih  sudah  dua  setengah  bulan. 34 Para  pihak  yang  sedang  bersidang  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  memang memerlukan  waktu  untuk  mempersiapkan  segala  hal  demi  keberhasilan  sidang tersebut, namun apabila ketentuan batas waktu tersebut dikurangi para pihakpun dinlai  masih  memiliki  waktu  yang  cukup  untuk  mempersiapkannya. 35 Pekerja/buruh  dalam  sengketa  pemutusan  hubungan  kerja  menjadi  pihak  yang paling dirugikan, jadi semakin lama sengketa tersebut diputus oleh Hakim maka semakin lambat pula pekerja mendapatkan kepastian mengenai statusnya sebagai pekerja.
Hakim memiliki pendapat yang berbeda dari Advokat mengenai ketentuan batas  waktu.  Hakim  menilai  bahwa    sesungguhnya  ketentuan  batas  waktu penyelesaian sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial ini sudah cukup ideal untuk  saat  ini  mengingat  implementasinya  yang  berjalan  cukup  baik  sejauh  ini, apabila ketentuan batas waktu ini dipercepat maka dikhawatirkan bahwa kualitas penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  hubungan  industrial  terpaksa dikesampingkan. 36
Pengurangan  waktu  penyelesaian  sengketa  di  Pengadilan  Hubungan Industrial  memang  suatu  hal  yang  baik  apabila  dapat  terlaksana  dengan  baik.
34 Kirnadi  ,  2018,  Implementasi  Ketentuan    Batas  Waktu  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pemutusan Hubungan  Kerja    di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  Dalam  Kaitanya  Dengan  Asas  Peradilan  Cepat  di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Pada Tahun 2017, Wawancara , Yogyakarta, 23 Oktober.
35 Kirnadi  ,  2018,  Implementasi  Ketentuan    Batas  Waktu  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pemutusan Hubungan  Kerja    di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  Dalam  Kaitanya  Dengan  Asas  Peradilan  Cepat  di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Pada Tahun 2017, Wawancara , Yogyakarta, 23 Oktober.
36 P.  Cokro  Hendro  Mukti,  2018,  Pemeriksaan  Dengan  Acara  Cepat  di Pengadilan  Hubungan  Industrial Dalam Kaitanya Dengan Asas Peradilan Cepat di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Pada Tahun 2017, Wawancara , Yogyakarta, 14 November.
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Semakin  cepat  sebuah  sengketa  diselesaikan,  maka  semakin  cepat  pula pemenuhan  kepastian  hukum  terhadap  para  pihak.  Ketua  Mahkamah  Agung Republik Indonesia yakni Hatta Ali mengibaratkan suatu perkara layaknya sebuah benda, saat perkara terjadi benda tersebut memiliki nilai ekonomi tertentu, tetapi karena  menunggu  perkara  selesai  diputus  barang  tersebut menjadi  tak  bernilai lagi karena inflasi puluhan tahun menunggu putusan. 37
Perumpamaan  tersebut  merupakan  salah  satu  bukti  pentingnya penyelesaian  perkara  dilaksanakan  secara  tepat  waktu,  agar  apa  yang  menjadi cita-cita  dari  disusunnya  ketentuan  batas  waktu  penyelesaian  perkara    dalam undang-undang dapat terwujud. Penerapan asas peradilan yang cepat terutama berkaitan  dengan  ketentuan  batas  waktu  harap  diingat  jangan  sampai mengurangi  kualitas  persidangan  hanya  demi  mengejar  ketentuan  batas  waktu tersebut.    Misalnya  saja  setiap  aktifitas  yang  dilakukan  terburu  buru  tentunya hasilnya berpotensi untuk tidak maksimal, begitu pula dengan proses peradilan yang  ringkas  dan  diburu-buru  waktu  tentu  juga  berpotensi  tidak  maksimal hasilnya.  Jangan  sampai  hanya  demi  mengejar  ketentuan  batas  waktu,  kualitas peradilan  dikesampingkan. 38 Hal  ini  menjadi  sebuah  catatan  penting  tentang pelaksaan  ketentuan  batas  waktu  di  pengadilan  manapun  terkait  dengan  asas peradilan  cepat,  bahwasannya  jangan  sampai  keberadaan  dua  hal  ini  menjadi penyebab dari buruknya kualitas peradilan dan putusan.
Komposisi  Majelis  Hakim  untuk  Pengadilan  Hubungan  Industrial berdasarkan  Pasal  88  UU  PPHI  yang  terdiri  dari  seorang  Hakim  Karier  sebagai ketua majelis, satu orang Hakim Ad-Hoc dari serikat pekerja dan satu orang Hakim Ad-Hoc  dari  organisasi  pengusaha.  Pengadilan  Hubungan  Industrial  Yogyakarta saat  ini  hanya  memiliki  5  Hakim  yang  memeriksa  perkara  dengan  komposisi  2 Hakim Karier, 2 Hakim Ad-Hoc dari serikat pekerja dan seorang Hakim Ad-Hoc dari serikat pengusaha. 39 Jumlah ini dirasa sangat kurang, mengingat Hakim Ad-Hoc dari serikat pekerja harus ikut menangani semua perkara yang masuk dan tidak bisa  dilakukan  pembagian  perkara  karena  memang  jumlah  Hakim  Ad-Hoc  dari
37 Ali, “Terlambat Beri Keadilan Adalah Ketidakadilan Juga.”
38 Yogi Zul Fadhil, 2018, Implementasi Ketentuan  Batas Waktu Dalam Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan  Kerja  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  Dalam  Kaitanya  Dengan  Asas  Peradilan  Cepat  di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Pada Tahun 2017, Wawancara , Yogyakarta, 03 November.
39 (Pengadilan Negeri Yogyakarta 2018)
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
organisasi  pengusaha  hanya  satu  orang. 40 Semua  perkara  yang  masuk  harus ditangani oleh satu orang Hakim Ad-Hoc dari serikat pengusaha.
Hakim Ad-Hoc yang berjumlah lebih dari satu orang akan lebih baik karena dapat dilakukan pembagian perkara yang mengakibatkan beban pekerjaan Hakim tersebut dapat berkurang. Hakim dapat lebih fokus dalam menyelesaikan perkara- perkara  apabila  perkara  yang  masuk  dapat  dilakukan  pembagian,  hal  ini  tentu berakibat  pada  kualitas  proses  peradilan  dan  terpenuhinya  ketentuan  batas waktu.
Keterbatasan  jumlah  Hakim  pada  Pengadilan  Hubungan  Industrial Yogyakarta  berpotensi  menimbulkan  penumpukan  perkara  apabila  banyak perkara yang masuk ke pengadilan ini. Jumlah perkara yang masuk apabila tidak sebanding  dengan  jumlah  Hakim  yang  tersedia  akan  mempengaruhi  kinerja Hakim, termasuk dalam hal memutus perkara secara tepat waktu, terlebih bagi Hakim  ketua  majelis  yang  merupakan  Hakim  Karier  yang  juga  harus  bersidang untuk peradilan umum.
C. Akibat Hukum Yang Diterapkan Apabila Ketentuan Didalam Asas Peradilan Yang Cepat Di Dalam Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Tidak Dipenuhi Hakim dalam mengeluarkan suatu putusan tidak luput dari kekeliruan dan kekhilafan,  bahkan  mungkin  bersifat  memihak. 41 Oleh  karena  itu  terhadap putusan Hakim yang dirasa demikian dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum. Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  terhadap  putusan  Pengadilan  Hubungan Industrial  dalam  UU  PPHI  yaitu  upaya  hukum  luar  biasa  berupa  peninjauan kembali dan upaya hukum biasa berupa verzet dan kasasi.
Putusan yang dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam Pengadilan Hubungan Industrial hanyalah putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Putusan mengenai perselisihan kepentingan  dan  perselisihan  antar  serikat  pekerja/serikat  buruh  dalam  suatu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap sesuai dengan apa yang diatur  dalam  Pasal  109  UU  PPHI  sehingga  tidak  dapat  dilakukan  kasasi. Pemeriksaan  kasasi  hanya  terbatas  pada  mengenai  hukumnya,  sedang  terbukti atau  tidaknya  suatu  peristiwa  atau  fakta  tidak  diperiksa  lagi. 42 Penyampaian
40 Rihatin  Boediono, 2018, Jumlah Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta , Wawancara , Yogyakarta, 14 November.
41 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2009).
42 Sri Wardah and Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 2007).
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
memori kasasi yang disertai dengan alasan-alasannya merupakan syarat mutlak untuk  dapat  diterimanya  permohonan  kasasi. 43 Alasan-alasan  hukum  yang dipergunakan  dalam  permohonan  kasasi  berdasarkan  pasal  30  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yaitu tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,Lalai memenuhi syarat- syarat  yang  telah  ditetapkan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
Para  pihak  apabila  merasa  keberatan  sengketanya  diputus  melebihi ketentuan  batas  waktu  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial,  hanya  dapat melakukan  kasasi  karena  sampai  saat  ini  belum  terdapat  aturan  yang  memuat secara  khusus  mengenai  akibat  hukum  apabila  putusan  diputus  lebih  dari ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan. 44 Mahkamah Agung kemudian akan menentukan  apakah  kasasi  dengan  alasan  tersebut  dapat  di  terima  atau  tidak. Alasan yang dapat diajukan yaitu Hakim salah menerapkan dan melanggar hukum yang  berlaku.  Pemohon  dapat  beralasan  bahwa  adanya  aturan  hukum  yang dilanggar dalam hal ini, yakni Pasal 103 UU PPHI. Kasasi dengan alasan seperti ini pernah dijukan oleh PT DBI Consulting Group kepada Mahkamah Agung.
PT  DBI  Consulting  Grup  mengajukan  kasasi  terhadap  putusan  nomor 248/Pdt.Sus-PHI.PN.JKT.PST yang diputus secara verstek pada tanggal 21 Januari 2015. PT DBI Consulting Group mengajukan kasasi dengan salah satu alasannya yaitu judex  facti telah  salah  menerapkan  atau  melanggar  hukum  yang  berlaku dikarenakan  putusan  tersebut  diputus  dalam  waktu  67  hari.  Mahkamah  Agung melalui putusan nomor 782 K/Pdt.Sus-PHI/2016 berpendapat:
“ Bahwa mengenai tenggang waktu penyelesaian perkara apabila lebih dari 50  (lima  puluh)  hari  kerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  103  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak mengakibatkan batalnya putusan sesuai sifat hukum  acara  karena  tidak  diatur  maka  tidak  dapat  ditafsirkan  putusan  menjadi batal.”
Kasasi  yang  diajukan  oleh  PT  DBI  Consulting  Grup  kemudian  ditolak  oleh Majelis  Hakim.  Putusan  yang  diputus  melampaui  ketentuan  batas  waktu  yang ditentukan dalam Pasal 103 UU PPHI tidak berakibat batal karena memang tidak
43 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
44 Yogi Zul Fadhil, 2018, Akibat Hukum Yang Diterapkan Apabila Ketentuan Didalam Asas Pengadilan Yang Cepat di Dalam Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Tidak Dipenuhi, Wawancara , Yogyakarta, 03 November.
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
ada  pengaturannya,  hal  ini  dapat  disimpulkan  melalui  Putusan  MA  Nomor  782 K/Pdt.Sus-PHI/2016.  Jadi,  terhadap  putusan  yang  demikian,  tetap  berlaku sebagaimana mestinya.
Perlu  diingat  kembali  bahwa  kasasi  hanya  dapat  dimohonkan  terhadap putusan mengenai pemutusan hubungan kerja dan perselisihan hak saja. Putusan terhadap  perselisihan  kepentingan  dan  perselisihan  antar  serikat  buruh  tidak dapat  diajukan  kasasi,  walaupun  kedua  bentuk  perselisihan  ini  sangat  mungkin diputus  lebih  dari  ketentuan  batas  waktu  yang  telah  diatur.  Mengajukan  kasasi terhadap putusan yang diputus melampaui ketentuan batas waktu di Pengadilan Hubungan  Industrial  bukan  merupakan  tindakan  yang  efektif  dan  tepat,  karena tidak  semua  putusan  yang  melampaui  ketetuan  batas  waktu  dapat  diajukan kasasi.
Putusan  yang  perkaranya  diperiksa  melebihi  ketentuan  batas  waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 UU PPHI memang tidak menimbulkan konsekuensi  hukum  apapun,  namun  terdapat  konsekuensi  yang  bersifat administratif  dalam  hal  ini.  Hakim  apabila  memutus  lebih  dari  ketentuan  batas waktu  wajib  memberitahukan  kepada  ketua  pengadilan  yang  kemudian    harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, kemudian harus pula  dicantumkan  alasan-alasan  dibalik  pemeriksaan  perkara  yang  melebihi ketentuan  batas  waktu  tersebut. 45 Putusan  yang  diputus  melebihi  ketentuan batas  waktu  dalam  hal  ini  dapat  berpengaruh  pada    penilaian  terhadap profesionalitas Hakim.
Aturan  yang  memuat  akibat  hukum  apabila  ketentuan  batas  waktu penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  tidak  dapat  dipenuhi  sampai  saat  ini memang belum ada satu pun. Aturan khusus yang mengatur sanksi tegas apabila ketentuan batas waktu dilampaui bukan suatu hal yang sederhana apabila dibuat. Hal  ini  karena  ketika  dibuatnya  aturan  ini  tentu  harus  memperhatikan  dari berbagai sisi, termasuk bagaimana kesanggupan Hakim untuk memutus perkara secara cepat waktu. Membuat aturan yang secara khusus mengatur akibat hukum apabila  ketentuan  batas  waktu  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  adalah  hal yang tidak mungkin dilakukan untuk saat ini, hal ini karena penyelesaian perkara secara tepat waktu saat ini bersifat kasuistis. 46 Lamanya proses peradilan dalam
45 P.  Cokro  Hendro  Mukti,  2018,  Akibat  Hukum  Tidak  Terpenuhinya  Ketentuan  Batas  Waktu  Di Pengadilan Hubungan Industrial, Wawancara , Yogyakarta, 7 November.
46 Rihatin  Boediono,  2018,  Akibat  Hukum  Tidak  Terpenuhinya  Ketentuan  Batas  Waktu  Di  Pengadilan Hubungan Industrial, Wawancara , Yogyakarta, 7 November.
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
prakteknya terkadang juga ditentukan oleh tingkat kerumitan perkara tersebut. Misalnya, semakin rumit pembuktian suatu perkara maka semakin panjang pula proses  pembuktiannya.  Keberadaan  aturan  yang  memuat  sanksi  terhadap pelaggaran  ketentuan  batas  waktu  jangan  sampai  membuat  Hakim  menjadi terburu buru dalam proses persidangan sehingga membuat kualitas persidangan menjadi buruk, hal ini tentunya akan sangat merugikan para pihak.
Ketiadaan  aturan  mengenai  akibat  hukum  apabila  ketentuan  batas  waktu penyelesaian sengketa di pengadilan tidak dapat dipenuhi tidak boleh menjadikan alasan bagi Hakim untuk tidak mematuhi pasal 103 UU PPHI. Mengingat urgensi dari  asas  peradilan  cepat  berkaitan  dengan  percepatan  proses  penyelesaian perkara-perkara, yang tidak boleh diabaikan dalam hal ini yaitu tanggung jawab Hakim  atas  putusan-putusannya. 47 Pertanggung  jawaban  tersebut  tentunya berkaitan dengan pengawasan-pengawasan terhadap Hakim. Pasal 39 ayat (1) UU Kekuasaan  Kehakiman  mengatur  bahwa  pengawasan  tertinggi  terhadap penyelenggaraan  peradilan  pada  semua  badan  peradilan  yang  berada  di Mahkamah  Agung  dalam  menyelenggarakan  kekuasaan  kehakiman  dilakukan oleh  Mahkamah  Agung.  Lebih  lanjut  dalam  Pasal  39  ayat  (3)  UU  Kekuasaan Kehakiman  menegaskan  bahwa  pengawasan  internal  terhadap  tingkah  laku Hakim  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung,  dan  pengawasan  eksternal  dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

## 4. Kesimpulan
A. Penerapan  asas  peradilan  cepat    di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  dapat tercermin  melalui  Pasal  103  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  (UU  PPHI).  Pasal  103  UU  PPHI mengatur  bahwa  proses  pengadilan  yang  berlangsung  di  Pengadilan  Hubungan Industrial  tidak  dapat  melebihi  dari  50  hari  kerja  terhitung  sejak  hari  pertama sidang  sampai  dengan  sidang  dengan  agenda  pembacaan  putusan.  Ketentuan batas  waktu  ini  dapat  di  percepat  melalui  pemeriksaan  dengan  acara  cepat apabila terdapat kepentigan yang mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UU PPHI. Asas peradilan cepat yang diterapkan tidak boleh mengabaikan kualitas dari proses persidangan itu sendiri.
B. Implementasi  ketentuan  batas  waktu  penyelesaian  sengketa  pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta pada tahun 2017
47 Ambrosius Gara, “Penerapan Asas Peradilan Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri,” Lex Administratum 3, no. 3 (2015): 73–78, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/7635.
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
apabila  dikaitkan  dengan  asas  peradilan  cepat  sudah  cukup  sesuai  dengan  apa yang  diatur  dalam  UU  PPHI.  Enam  dari  11  perkara  pemutusan  hubungan  kerja yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta pada tahun   2017 dapat   diselesaikan   sesuai   dengan   jangka    waktu  penyelesaian  sengketa  di Pengadilan  Hubungan   Industrial  sesuai dengan Pasal 103 UU PPHI yaitu 50 Hari kerja  terhitung  sejak  sidang  pertama  hingga  sidang  putusan.  Terpenuhinya ketentuan    batas  waktu  ini  tidak  terlepas  dari  penggunaan  jadwal  persidangan atau court  calendar di  setiap  persidangan  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial Yogyakarta.
C. Putusan yang diputus melebihi ketentuan batas waktu 50 hari kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 UU PPHI tidak dibebani akibat hukum apapun. Hal ini karena  memang  tidak  ada  aturan  yang  mengatur  mengenai  akibat  hukum terhadap putusan yang diputus  melebihi ketentuan batas waktu. Alasan tersebut diperkuat  dengan    Putusan   MA   Nomor   782    K/Pdt.Sus-PHI/2016.    Para  pihak yang  merasa  keberatan  terhadap  putusan  yang  melampaui  ketentuan  batas waktu  dapat  mengajukan  kasasi  dengan  alasan  Hakim  melanggar  hukum  yang berlaku, kemudian Mahkamah Agung akan menilai apakah alasan tersebut dapat diterima  atau  tidak.  Hakim  yang  memutus  perkara  melebihi  ketentuan  batas waktu  wajib  melaporkan  kepada  ketua  pengadilan,  yang  selanjutnya  juga diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

## Daftar Pustaka
Ali,  Hatta.  “Terlambat  Beri  Keadilan  Adalah  Ketidakadilan  Juga.” Last  modified  2018. http://alumni.unair.ac.id/site/article
/read/422/terlambat-beri-keadilan-adalah-
ketidakadilan-.html.
Amza, Amirul Faqih. Court Kalender Sebagai Implementasi Dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata , 2018. http://pntakalar.go.id/main/index.php/berita /artikel/199courtkalender- sebagaiimplementasi-dari-asas-peradilan-sederhana-cepat-dan-biaya
ringan-dalam- perkara-perdata.
Asikin, Zainal, Agusfian Wahab, Lalu Husni, and Zaeni Asyhadie. Dasar Dasar Hukum Perburuhan . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
Gara,  Ambrosius.  “Penerapan  Asas  Peradilan  Cepat  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Perdata  Di
Pengadilan Negeri.” Lex Administratum 3, no. 3 (2015): 73 – 78. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/7635.
Gloria. “PHI Belum Jadi Pilihan Utama Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.” Universitas  Gadjah  Mada .  Last  modified  2016.  https://ugm.ac.id/id/berita/12083-phi- belum-jadi-pilihan-utama-dalam-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial/.
Harahap,  M.  Yahya. Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,
Volume 3 Issue 1 , 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Hidayat, Nur. “Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD
1945 Pasca Amandemen Ke Tiga.” Uir Law Review 1, no. 2 (2017): 191 – 200.
Jannah, Martin Putri Nur, and Dewi Nurul Musjtari. “No Title.” Uir Law Review 3, no. 2 (2019): 41 – 49.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty, 2009.
Mulyadi, Lilik. Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan . Bandung: PT. Alumni, 2013.
Pengadilan Negeri Yogyakarta. “Daftar Perkara Pengadilan Hubungan Industrial.” Last modified 2018.
http://sipp.pn-
yogyakota.go.id/list_perkara/page/1/KzFIM2I4bllRVWFNUkU2bUxpNXFSN2ZXVU9MUlFk
YlpYVm5vd2ptQXQ3MjZlakY3M2ljWW9ZRDl1MGY2RjhseUFUbW1uYU9GMEt0YlJtZE80Mz V6N3c9PQ==/key/col/2.
———.  “Profil  Hakim  Ad - Hoc  PHI.”  Last  modified  2018.  http://pn -yogyakota.go.id/pnyk/ other/ad_hoc_phi.html,.
Rumambi, Maya R. J.  “Kedudukan  Hakim  Ad -Hoc  Dalam  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004.” Lex et Societatis 3, no. 2 (2015): 88 – 102.
Sanusi, Achmad. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia . Bandung: Penerbit tarsito, 2002.
Sarwono. Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Seruni, Puti Mayang. “Implementasi Ketentuan Batas Waktu Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan  Kerja  Di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  Yogyakarta  Dalam  Kaitanya  Dengan
Asas Peradilan Cepat.” Universitas Gadjah Mada, 2019.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=9AsaRy4AAAA J&citation_for_view=9AsaRy4AAAAJ:u5HHmVD_uO8C.
Ugo,  and  Pujiyo. Hukum  Acara  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2001.
Wardah, Sri, and Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia . Yogyakarta: Gama Media, 2007.