http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BITUNG JAYA, KECAMATAN CIKUPA, KABUPATEN TANGERANG
Heldi 1) , Akmal Ats Tsaqofi 2), Anisa Novita Sari 3) , Annissa Azzahrah 4) , Cici Nurbaeti 5)
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1),2),3).4),5)
Email : heldi@uinsgd.ac.id 1) akmalajah.17@gmail.com 2) , sasa7777.s7@gmail.com 3) azzahraanissa994@gmail.com 4) ,  cici12.nurbaeti@gmail.com 5)

## Abstrak
Bitung  Jaya  adalah  sebuah  desa  yang  terletak  di  Kecamatan  Cikupa,  Kabupaten Tangerang dan merupakan hasil pemekaran dari Desa Dukuh yang berdiri tanggal 16 Desember 1981. Kepala desa memilki peran dalam penyelenggaran pemerintahan desa baik dalam bidang administrasi dan pemberdayaan masyarakatnya. Dalam memberdayakan masyarakat, Kepala Desa mengemban beberapa peran seperti peran fasilitatif, edukasional, representasional, dan teknis. Masalah yang ditemukan peneliti yaitu bahwa kurangnya partisipasi masyarakat di Desa Bitung Jaya. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan adalah suatu bentuk bagian atau keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran Kepala  Desa di Desa Bitung Jaya dalam memberdayakan masyarakatnya dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi  pendorong dan penghambatnya. Data yang diperoleh pada penelitian ini bersumber dari  studi  pustaka  dan  wawancara  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Kesimpulan  dari penelitian ini menujukan bahwa peran Kepala Desa Bitung Jaya sudah dapat terlaksana dengan baik namun masih belum optimal, salah satu penyebabnya yaitu ada beberapa kegiatan yang tidak  dapat  terlaksana  karena  terhalang  pandemi  wabah  Covid-19  dan  juga  kurangnya partisipasi masayrakat dalam hal pemberdayaan.
Kata Kunci: Kepala Desa, Masyarakat, Pemberdayaan

## Abstract
Bitung  Jaya  is  a  village  located  in  Cikupa  District,  Tangerang  Regency,  and  is  the result  of  the  division  of  Dukuh  Village  which  was  established  on  December  16,  1981.  The village head has a role in administering village government both in the field of administration and  community  empowerment.  In  empowering  the  community,  the  Village  Head  carries  out several  roles  such  as  facilitative,  educational,  representational,  and  technical  roles.  The problem found by researchers is that there is a lack of community participation in Bitung Jaya Village.  The  form  of  community  participation  in  empowerment  is  a  form  of  community participation or participation in empowerment programs to achieve predetermined goals. The purpose  of  this  study  is  to  describe  the  role  of  the  Village  Head  in  Bitung  Jaya  Village  in empowering the community and to find out what factors are the driving and inhibiting factors. The  data  obtained  in  this  study  were  sourced  from  literature  studies  and  interviews  with  a qualitative descriptive approach. The conclusion of this study shows that the role of the Bitung Jaya Village Head has been carried out well but is still not optimal, one of the reasons is that there are several activities that cannot be carried out because of the Covid-19 pandemic and also the lack of community participation in terms of empowerment.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## Keywords: Village Head, Community, Empowerment

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Presiden RI, 2014) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa lebih dikenal dengan UU Desa. Dalam UU Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  terbentuk.  Sebagai  bukti  keberadaannya,  Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan  bahwa:  Dalam  teritori  Negara  Indonesia  terdapat  lebih  kurang  250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai  susunan  Asli  dan  oleh  karenanya  dapat  dianggap  sebagai  daerah  yang  bersifat istimewa.  Negara  Republik  Indonesia  menghormati  kedudukan  daerah-daerah  istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak- hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaan Desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Permendesa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  (PDTT)  Nomor  21 Tahun  2020  tentang  Pedoman  Umum  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (Menteri Desa, 2020) diterbitkan untuk melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif dan berkesinambungan  serta  mensinergikan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa dengan  program  pemerintah  dan  pemerintah  daerah,  perlu  menyusun  pedoman  tentang pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  adalah upaya  mengembangkan  kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  meningkatkan pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta  memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan  bersama  sebagai  suatu  kesatuan  yang  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan ditingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan  mendayagunakan  kemampuan  masyarakat  desa  dalam  proses  pembangunan  desa, menyusun  perencanaan  pembangunan  yang  berpihak  pada  kelompok  miskin,  serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia di desa.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  menyebutkan  bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Sedangkan  menurut  (Widjaja, 2003: 3) mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat  istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Pemerintahan  Desa  adalah  keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi  dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pengertian diatas, maka desa dapat diartikan sebagai organisasi  paling  rendah/  bawah  dibawah  kecamatan  yang  mempunyai  kewenangan  dalam mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum dan adat istiadat yang berlaku di desa tersebut.  Sementara dalam  pemerintahannya, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu  oleh  perangkat  Kepala  Desa  untuk  mengatur  dan  melayani  berbagai  kepentingan masyarakat.    Kepala  Desa  bertugas  menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa,  melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk  melaksanakan  tugasnya,  Kepala  Desa  memiliki  fungsi-fungsi  sebagai  berikut:  1) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan  peraturan di  desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya  perlindungan  masyarakat,  administrasi  kependudukan,  dan  penataan  dan  pengelolaan wilayah.  2)  melaksanakan  pembangunan,  seperti  pembangunan  sarana  prasarana  perdesaan, dan  pembangunan  bidang  pendidikan,  kesehatan.  3)  pembinaan  kemasyarakatan,  seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 4) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi  masyarakat  di  bidang  budaya,  ekonomi,  politik,  lingkungan  hidup,  pemberdayaan keluarga,  pemuda,  olahraga,  dan  karang  taruna.  5)  menjaga  hubungan  kemitraan  dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
Menurut (Suharto, 2005), pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai sebuah proses dan  tujuan,  dengan  penjelasan  sebagai  berikut:  a)  Sebagai  proses,  pemberdayaan  adalah serangkaian  kegiatan  untuk  memperkuat  kelompok  lemah  dalam  masyarakat,  termasuk individu-individu  yang  mengalami  masalah  kemiskinan.  b)  Sebagai  tujuan,  pemberdayaan menunjuk  pada  keadaan  yang  ingin  dicapai  oleh  sebuah  perubahan  sosial,  yaitu  masyarakat yang  berdaya,  memiliki  kekuasaan  atau  pengetahuan  dan  kemampuan  dalam  memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi,  mempunyai  mata pencaharian, berpartisipasi  dalam  kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
Sedangkan  (Mardikanto,  2014)  memberi  definisi  pemberdayaan  masyarakat  sebagai kemampuan  individu  yang  bersenyawa  dengan  masyarakat  dalam  membangun  keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam  pembangunan  masyarakat.  Dari  pengertian  dari  para  ahli  diatas  maka  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  dalam  memberikan  daya  atau penguatan kepada masyarakat.
Terdapat enam tujuan dalam pemberdayaan masyarakat (Mardikanto, 2014) yaitu: 1) Perbaikan  kelembagaan (better  institution). Dengan  perbaikan  kegiatan/tindakan  yang dilakukan,  diharapkan  akan  memperbaiki  kelembagaan,  termasuk  pengembangan  jejaring kemitraan  usaha.  2)  Perbaikan  usaha (better  business). Perbaikan  pendidikan  (semangat belajar),  perbaikan  aksesibisnislitas,  kegiatan  dan  perbaikan  kelembagaan,  diharapkan  akan memperbaiki  bisnis  yang  dilakukan.  3)    Perbaikan  pendapatan (better  income). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang  diperolehnya,  termasuk  pendapatan  keluarga  dan  masyarakatnya.  4)  Perbaikan lingkungan (better  environment). Perbaikan  pendapatan  diharapkan  dapat  memperbaiki lingkungan  (fisik  dan  sosial),  karena  kerusakan  lingkungan  seringkali  disebabkan  oleh kemiskinan  atau  pendapatan  yang  terbatas.  5)  Perbaikan  kehidupan (better  living). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan  setiap  keluarga  dan  masyarakat.  6)  Perbaikan  masyarakat (better  community). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Masyarakat juga dapat memberi pengaruh dalam pelaksnaan peran oleh Kepala Desa. Artinya, dalam hal pemberdayaan masyarakat tidak hanya pemerintah desa saja yang bekerja, namun  juga  dibutuhkan  sinergi  dari  masyarakat.  Pendekatan-pendekatan  awal  mengenai kinerja tidak lagi mempertimbangkan perilaku pegawai/ pemimpin dalam lingkup yang lebih luas dalam sistem yang saling ketergantungan dan penuh ketidakpastian (Engkus, 2017)

## C. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  (Sugiyono,  2018)  menegaskan  bahwa  metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode pnelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek  yang  alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  dan  instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/  kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  daripada generalisasi.  Sementara  penelitian  deskriptif  menurut  (Sugiyono,  2011)  merupakan  metode yang  digunakan  untuk  menggambarkan  atau  menganalisis  suatu  hasil  penelitian  tetapi  tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. (Moh. Nazir, 2013) Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dari pendapat para ahli  diatas  dapat  disimpulkan  penelitian  deskriptif  merupakan  penelitian  yang  berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu studi pustaka dan wawancara. Studi pustakan  adalah  usaha  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dalam  mengumpulkan  informasi  yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari  buku-buku  ilmiah,  laporan  penelitian,  karangan-karangan  ilmiah,  tesis  dan  disertasi, peraturan-peraturan,  ketetapan-ketetapan,  buku  tahunan,  ensiklopedia  dan  sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu  pewawancara  dan  narasumber  (informan)  untuk  memperoleh  data,  keterangan  atau pendapat  tentang  suatu  hal.  Informan  pada  penelitian  ini  diantaranya  yaitu  PJ  Kepala  Desa. Informan  yang  diambil  yaitu  PJ  Kepala  Desa,  karena  Kepala  Desa  Bitung  Jaya  sudah meninggal pada tahun 2020.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi empat, yaitu: 1) Peran Fasilitatif, yaitu peran Kepala Desa dalam hal pemberian dukungan kepada masyarakat, pada  penilitian  ini  bisa  terlaksana  dengan  baik.  Ini  terlihat  dari  hasil  wawancara  dengan responden  dalam  pemberian  dukungan,  Kepala  Desa  sering  meluangkan  waktu  untuk masyarakat yang ingin bertemu. Kepala Desa juga sering mendatangi suatu kegiatan yang ada dimasyarakat. Kepala Desa tidak hanya memberikan dukungan berupa materil/ekstrinsik tetapi juga instrinsik sehingga bisa memacu motivasi dan semangat masyarakat untuk selalu menjadi lebih  baik.  Dalam  memfasilitasi  kelompok  yang  ada  di  masyarakat,  Kepala  Desa  sering memanfaatkan  pertemuan/acara  yang  diadakan  oleh  masyarakat  untuk  memberikan sosialisasi/penyuluhan  untuk  memberikan  suatu  pembinaan,  motivasi  terhadap  organisasi- organisasi yang ada dimasyarakat. Kepala Desa mengajak organisasi untuk lebih terlibat aktif dalam dalam menigkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal  ini  dikarenakan  Kepala  Desa  sering  membantu  atau  memberikan  fasilitas  demi kelancaran  kegiatan  yang  diadakan  oleh  organinasi,  seperti  membantu  kegiatan  PKK  dan memberikan  fasilitas  tambahan  untuk  menunjang  kegiatan  belajar  mengajar  di  sekolah.  2) Peran  Edukasional,  yaitu  peran  Kepala  Desa  dalam  membangkitkan  kesadaran  masyarakat sudah  berjalan  dengan  baik,  ini  terlihat  edukasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  desa  antara  lain
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
tentang  bahaya  narkoba.  Selain  itu  pada  masa  wabah  pandemi  Covid-19,  Kepala  Desa  juga senantiasa  mengingatkan  warganya  untuk  tetap  menaati  protokol  kesahatan.  3)  Peran Representasional,  yaitu  berkaitan  dalam  pengembangan  jaringan  dari  pihak  desa.  Dimana dalam  mengembangkan  jaringan  ke  pihak  luar,  Kepala  Desa  Bitung  Jaya  masih  kurang terlaksana dengan baik. Ini terlihat dari hasil wawancara dengan responden yang mengatakan “Desa  untuk  jaringan  kepihak  luar  masih  kurang  karena  salah  satunya  di  sebabkan  oleh pandemi  Covid-19  yang  mengharuskan  masyarakatnya  untuk  tidak  keluar  dari  tempat tingalnya, ini terlihat dari setiap melakukan suatu kegiatan tidak bisa mendatangkan sponsor atau  donatur  dari  pihak  luar,  kalaupun  ada  biasanya  dari  sponsor  langsung  mendatangi masyarakat, Desa hanya pemberitahu”. Dari pernyataan tersebut sangat terlihat bahwa Kepala Desa belum bisa untuk mengembangkan jaringan kepihak luar dengan baik. 4) Peran Teknis, dimana peran teknis  khususnya dalam memberikan pelatihan dapat  diketahui  bahwa Kepala Desa  sudah  pernah  memberikan  suatu  pelatihan  terhadap  masyarakatnya  yakni  pelatihan pembuatan kue kering, menjahit, las, dan sablon. Namun, pada masa pandemi Covid-19 tidak bisa  terlaksana  karena  anggaran  biaya  yang  sudah  disiapkan  direalokasikan  ke  penanganan Covid-19. Selain memberi pelatihan, pihak desa juga rutin melaksanakan Posyandu.

## E.SIMPULAN
Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  bahwa  peran  Kepala  Desa  Bitung  Jaya dalam memberdayakan masyarakatnya sudah terlaksana dengan baik naum belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa peran yang belum terlaksana dengan baik dan perlu dibenahi seperti dalam memperluas jaringan ke luar desa. Dalam pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa juga melibatkan pihak dari RW, RT, PKK, dan Karang Taruna. Selain itu, dalam pelaksanaannya, Kepala  Desa  juga  menemukan  faktor  pendorong  maupun  penghambat  dalam  pemberdayaan masyarakat.  Faktor  pendorong  diantaranya  anggaran  dana  desa  yang  diturunkan  dari pemerintah  daerah  dapat  membantu  untuk  pemberdayaan  masyarakat  dan  sinergi  antara pemerintah  desa  dan  masyarakat  dalam  pemberdayaan  masyarakat.  Sementara  faktor penghambatnya yaitu terdapat pada Sumber Daya Manusia-nya/ masyarakat Desa Bitung Jaya yang  merasa  malas  atau  kurang  termotivasi  untuk  berpartisipasi  dalam  pemberdayaan  desa. Dengan adanya peran Kepala Desa terhadap pemberdayaan masyarakat membuat masyarakat yang awalnya tidak bisa menjadi bisa.Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan  untuk  lebih  memperdalam  penelitian  selanjutnya  dengan  mengambil  sampel penelitian yang lebih agar hasil yang didapat lebih maksimal dan mendalam.

## REFERENSI
Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(1), 91-101.
Engkus. (2017). Konsep Kinerja Dalam Studi Administrasi Publik. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 7(2), 105 http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/2274 Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  (2000). Pasal  18  UUD    Negara  Republik  Indonesia (amandemen kedua). Majelis Permusyawaratan Rakyat. 18 Agustus 2000
Mardikanto, Totok. (2014). CSR (Corporate Social Responsibility). Bandung: Alfabeta Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2020). Permendesa PDTT Nomor  21    Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Umum  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat Desa. Menteri Desa. 21 Desember 2020
Moh Nazir. (2013). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Presiden RI. (2014). Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa. Presiden RI. 15 Januari 2014
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Suharto,  Edi.  (2005). Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat .  Bandung:  Refika Aditama
Widjaja. (2003). Otonomi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada