## Penerapan Model Evaluasi Countenance pada Program Penilaian Kinerja Kepala Sekolah di Halmahera Selatan
Hasyim Haddade 1 , Haryati 2 , Supardi Widodo 3 , Muhammad Nur Akbar Rasyid 4
1,4 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
2,,3 STAI Alkhairaat Labuha , Indonesia
Corresponding Author hasyim.haddade@uin-alauddin.ac.id

## ABSTRAK
This study aims to evaluate Principal Performance Assessment Program (PKKS)  conducted in  the  District  of  Bacan,  South  Halmahera.  This  evaluation  research  is  a  descriptive qualitative  using  the  Countanance  Evaluation  Model.  Data  collection  methods  were observation, interviews and documents. The informants were the evaluator teams and school principal  from  the  District of Bacan.  Data were analyzed  using  the Stake model evaluation matrix. The results show some key findings.  PKKS Program  in  District of Bacan has been running well because all indicators in the program implementation standards have been met, in terms of program planning, implementation and reporting. PKKS Program has advantages which are manifested in the increased performance of School Superintendents and the South Halmahera Regency Education Office. On the other hand, the program has some areas need improvement. These include instruments, evaluation focus, time constraints, and geographic condition.  Finally,  this  study  proposes  several  recommendations  for  improving  the  PKKS program.  The  program  can  be  continued  by  improving  the  planning,  instrument,  standard operation procedure and evaluation focus; The local Education Office in Bacan can carry out a Scheduled Principal  Strengthening Program so that  it can improve its performance in  the future, especially regarding the duties and functions as Principal; PKKS program should be carried out routinely and the results of the program should be regularly evaluated.
Keywords:  Evaluation  Research;  Countenance  Stake  Model; School  Principal Performance Assessment Program (PKKS) Journal Homepage http://ojs.staialfurqan.ac.id/alqiyam This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

## PENDAHULUAN
Evaluasi program merupakan upaya untuk mengetahui efektivitas komponen program dalam  mendukung  pencapaian  tujuan  program.  Evaluasi  program  termasuk  dalam  studi evaluasi.  Antara  penelitian  dan  evaluasi  proyek  pada  dasarnya  sama,  yaitu  sama-sama melakukan tahap pengumpulan dan analisis data. Namun, ada model dalam evaluasi program yang merupakan penjabaran dari teori evaluasi dan teknik penjabarannya. Model evaluasi ini membedakan  evaluasi  dengan  penelitian  murni  dan  penelitian  terapan  lainnya  (Arikunto  & Jabar, 2014).
Terdapat  banyak  model-model  evaluasi  program  yang  bisa  dipilih  untuk  diterapkan dalam  melakukan  evaluasi  pendidikan.  Disimpulkan  dari  penelitian  Darodjat  dan

## Vol. 4, No. 2, 2023
E – ISSN : 2745-9977  P – ISSN : 2622-092X
Wahyudhiana  (Darodjat  &  Wahyudiana,  2015),  terdapat  sembilan  model  evaluasi  program yaitu  Model  Context,  Input,  Process  dan  Product  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  model CIPP;  Model  Evaluasi  Discrepancy  yang  dipelopori  oleh  Malcom  Provus;  Model  Evaluasi Countenance  yang  dipelopori  oleh  Robert  Stake;  Model  Evaluasi  Kirkpatrick;  Model Brinkenhoff;  Measurement  Model;  Congruence  Model;  Illumination  Model  ;  dan  Logic Model.
Salah satu model evaluasi  program yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model  Countenance  yang  dikembangkan  oleh  Robert  Stake.  Model  ini  adalah  model  yang memperbandingkan.  Maksudnya  adalah  memperbandingkan  antara  program  yang  dirancang dengan  model  standar  yang  telah  ada  atau  telah  ditetapkan  untuk  suatu  program  yang  sama objeknya.  Tujuan  dari  memperbandingkan  ini  adalah  untuk  melengkapi  kerangka  dari  suatu program yang telah atau sedang dirancang sehingga akan nampak kekurangan dan faktor yang hilang dari program tersebut.
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) merupakan salah satu program yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam buku Pedoman PKKS dari Kementrian Pendidikan  Nasional  disebutkan  bahwa  penilaian  Kinerja  Guru  sebagai  tugas  tambahan Kepala Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah adalah pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data hasil kerja nyata Kepala Sekolah/Madrasah pada setiap standar indikator kepatuhan proses. Sebagaimana dijelaskan  dalam  buku  Panduan  Pemerintah,  efektivitasnya  ditentukan  dengan  mengukur tingkat  keberhasilan  pencapaian  tujuan  setiap  indikator  dibandingkan  dengan  tujuan  yang telah ditetapkan dalam rencana  (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012)
Tujuan dari Evaluasi Penilaian Kinerja Kepala Sekolah mencakup beberapa hal yaitu: mengakses  ke  materi  informatif  dalam  proses  pengambilan  keputusan  untuk  menentukan valid  atau  efektifnya  kinerja  kepala  sekolah;  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  kerja kepala  sekolah;  mengumpulkan  informasi  sebagai  dasar  Pengembangan  Professional Berkelanjutan; menjamin objektivitas pembinaan kepala sekolah melalui Sistem Pengukuran dan  Pemetaan  Kinerja  Kepala  Sekolah;  memberikan  informasi  sebagai  dasar  untuk memfasilitasi dan memperbaiki sistem karier kepala sekolah dan bentuk penghargaan lainnya, dan  menentukan  nilai  kinerja  kepala  sekolah/madrasah  sebagai  Penetapan  Skor  Kredit  dan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012)
Kinerja  kepala  sekolah  telah  menjadi  fokus  beberapa  penelitian  terdahulu.  Abbas (2017) melakukan penelitian kajian pustaka dengan judul Penilaian Kinerja Kepala Sekolah. Dia memaparkan bahwa penilaian kinerja utama adalah proses pengumpulan, pengelolaan dan analisis,  menafsirkan  data  kualitas  pekerjaan  kepala  sekolah  dalam  menjalankan  tanggung jawab  utamanya  sebagai  Kepala  Sekolah.  Hasil  penilaian  kinerja  Kepala  Sekolah digunakan untuk  meningkatkan  profesionalisme  Kepala  Sekolah.  Beberapa  hasil  penelitian  lainnya tentang evaluasi Kinerja Kepala Sekolah sudah dilakukan antara lain Liskayani, Muhammad Kristiawan, dan Tobari (2019) menunjukkan hasil kinerja Kepala Sekolah yang baik dan dapat memenuhi hal-hal yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017.
Berbeda  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini  secara  sepesifik meneliti  tentang  evaluasi  penilaian  kinerja  kepala  sekolah  dengan  menggunakan  model evaluasi  Countenance.  Terdapat  sebuah  pertanyaan  mendasar  terkait  kinerja  kepala  sekolah. Jika  Program  Penilaian  Kinerja  Kepala  Sekolah  (PKKS)  adalah  sebuah  program  kerja  dari satuan Kerja Pegawai dalam hal ini Pengawas sekolah yang telah ditetapkan standarnya oleh Pemerintah,  lalu  bagaimana  program  PKKS  ini  dirancang  dan  dilakukan  oleh  Pengawas Sekolah dan Dinas Pendidikan setempat, termasuk di Kecataman Bacan, Halmahera Selatan?
Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang  penerapan Model Countenance Stake pada evaluasi program penilaian kinerja kepala sekolah oleh tim pengawas sekolah  di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2022.
Model evaluasi yang digunakan dalam evaluasi ini adalah Model Countenance Stake yang  dikemukakan  oleh  Stake  (Stake,  1967a).  Model  Stake  ini  memiliki  kemiripan  dengan model  Context,  Input,  Process  dan  Product  (CIPP)  yang  dikembangkan  oleh  Stuflebeam. Kedua  model  ini  melakukan  evaluasi  program  dengan  lebih  terperinci  dan  komprehensif terhadap  suatu  program  mulai  dari  perencanaan  atau  input,  proses  dan  outcome/hasil  atau produk.  Namun,  Model Countenance  Stake memiliki  keunggulan  dibandingkan  model  CIPP dan  model  evaluasi  program  yang  lainnya.  Keunggulan Countenance  Model  Evaluation adalah  evaluator  dapat  memperluas  komponen-komponen  dalam  evaluasi,  karena  evaluator memegang  kendali.  Model Countenance Stake merupakan  model  evaluasi  yang  unik  karena model  tersebut  memiliki  matriks  Stake.  Matriks  ini  merupakan  tahapan  dari  model Countenance Stake Evaluation . Matriks ini disebut dengan tahapan, yaitu kolom-kolom yang akan  memasukkan  data  pada  saat evaluasi  dilakukan.  Ada tiga matriks  utama,  yaitu  matriks rasional, deskripsi, dan pertimbangan (Stake, 1967b).
Rational adalah  seperti  halnya  latar  belakang,  yaitu  tentang  bagaimana  kondisi sebenarnya yang menjadi latar belakang program tersebut dijalankan. Kemudian  ada matriks Description dan Judgment .  Masing-masing  dalam  matrik Description dan Judgment akan terbagi dalam tiga tahapan besar, yaitu:  (1) Antecedents (2) Transactions (3) Outcomes .

## Gambar 1. Model Evaluasi Countenance Stake
Rational  berarti  konteks,  jawaban  untuk  bagaimana  realitasnya.  Ada  beberapa pertanyaan  mendasar  yang  menjadi  acuan  pada  saat  melakukan  evaluasi  pada  tahapan antecedent,  transaction, dan Outcome .  Pada  bagian antecendent atau  kondisi  sebelum pelaksanaan program, apakah keadaan/kejadian ini akan mempengaruhi rencana? Pada bagian transaksi,  proses  eksekusi  suatu  program,  apa  yang  sebenarnya  terjadi  selama  pelaksanaan program? Apakah program dilaksanakan sesuai dengan rencana?  Pada bagian outcomes atau keluaran,  yaitu  konsekuensi  dari  pelaksanaan  yang  diketahui  pada  akhir  program.  Apakah rencana  dilaksanakan  seperti  yang  diharapkan?  Apakah  ada  perbedaan  situasi  sebelum  dan sesudah implementasi rencana program? (Hasmin et al., 2017).
Ketiga  bagian  tahapan  tersebut  selalu  terkandung  dalam  dua  bagian  matriks,  yaitu matriks  deskripsi  dan  matriks  pertimbangan.  Dalam  matriks  deskriptif,  ini  memberikan rincian tentang anteseden, transaksi, dan hasil yang membandingkan dari sudut pandang yang kuat  atau  tujuan  dan  sasaran  program  dengan  kondisi  yang  dapat  diamati  oleh  evaluator ( observation ).  Sedangkan  dalam  matriks  pertimbangan,  data  yang  diberikan  berasal  dari prosedur  standar,  yang  didasarkan  pada  teori  dan  pedoman  standar  aturan  yang  ada,
dibandingkan  dengan  implementasi  yang  diterapkan  terkait  pelaksanaan  atau  implementasi sebuah  program.  Oleh  karena  itu,  Arikunto  dan  Jabar  (Arikunto  &  Jabar,  2014)  menyebut model  evaluasi Countenance  Stake ini  dengan  deskriptif  -  pertimbangan  sebagai  nama modelnya.
Setidaknya  ada  dua  hal  yang  dapat  dilakukan  evaluator  dalam  melakukan pembandingan  dalam  Model  Evaluasi  Stake  ini.  Pertama,  membandingkan  kondisi  hasil pelaksanaan  program  dengan  standar  yang  diperuntukkan  bagi  program  yang  bersangkutan didasarkan  pada  tujuan  yang  akan  dicapai.  Kedua  adalah  membandingkan  kondisi  hasil evaluasi program tertentu dengan yang terjadi di program lain, yang terjadi pada objek yang sama (Arikunto & Jabar, 2014).
Pemerintah  melalui  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional mendapatkan amanah untuk menjamin pemenuhan hak dari setiap warga negara  atas  pendidikan  yang  bermutu.  Amanat  ini  dijabarkan  dalam  bentuk  pemenuhan  8 Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun 2005. Delapan SNP itu adalah: (1) isi, (2) proses, (3) kompetensi lulusan, (4) pendidik dan tenaga kependidikan, (5) sarana dan prasarana, (6) pengelolaan, (7) pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan.  Jadi delapan standar ini merupakan acuan dan sekaligus kriteria dalam peningkatan dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan.
Standar  pendidik  dan  tenaga  pendidik  merupakan  salah  satu  unsur  dari  strategi peningkatan  kualitas  pendidikan.  Fokus  utamanya  adalah  bagaimana  meningkatkan keterampilan  profesional  Kepala  Sekolah/Madrasah  secara  sistematis  melalui  proses peningkatan  mutu  yang  berkesinambungan.  Oleh  karena  itu,  peta  pengembangan mutu  perlu dibuat  secara  berkala  untuk  mencapai  profil  Kepala  Sekolah  yang  berbasis  pengukuran. Menurut  Peraturan  Mendiknas  Nomor  12  Tahun  2007  tentang  Standar  Kompetensi  Kepala Sekolah/Madrasah,  Kepala  Sekolah  wajib  menetapkan  standar  kompetensi.  Kompetensi meliputi  kompetensi  kepribadian,  supervisi  manajemen,  supervisi  evaluasi  pendidikan, penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No.  28  Tahun  2010  tentang  Pengangkatan guru sebagai kepala sekolah/madrasah, Pasal 12 mengatur bahwa: (1) Kinerja kepala sekolah/ madrasah dievaluasi secara berkala setiap tahun, secara kumulatif setiap empat tahun sekali; (2)  Evaluasi  kinerja  tahunan  harus  dilakukan  oleh  kepala  sekolah/  madrasah;  (3)  Evaluasi kinerja empat tahunan dilakukan oleh atasan langsung dengan memperhatikan evaluasi kinerja tim evaluasi yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan dan komite  sekolah/madrasah;  (4)  Hasil  evaluasi  kinerja  dibagi  menjadi  nilai  Sangat  baik,  baik, cukup,  sedang,  buruk,  demikian  cakupan  penilaian  (Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan, 2012)
Dijelaskan  dalam  buku  Panduan  PKKS  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan bahwa  evaluasi  kinerja  kepala  sekolah  meliputi;  (1)  ruang  lingkup  tugas  pokok  manajemen; (2)  supervisi.  Dalam  dua  dimensi  tersebut  terdapat  12  unsur  tugas  pokok  yang  harus dilaksanakan  dengan  sungguh-sungguh  oleh  kepala  sekolah  sebagai  landasan  pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai standar pelaksanaan tugas. Untuk mengukur kinerjanya,  dikembangkan  seperangkat  alat  evaluasi  kinerja  yang  dirancang  untuk mengidentifikasi  data  kinerja  sesuai  Pedoman  PKKS  (Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan, 2012)
Dalam  teknis  pelaksanaannya,  Penilaian  Kinerja  Kepala  Sekolah  merupakan  tugas dari  Pengawas  Sekolah  atau  Tim  Evaluator/Penilai  di  bawah  Dinas  Pendidikan  setempat. Untuk  itu,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  melalui  Direktorat  Jenderal  Guru  dan
Tenaga  Kependidikan  sebagai  badan  pengawas  melakukan  pembinaan  pengawas  sekolah dengan  berbagai  strategi,  salah  satunya  adalah  peningkatan  atau  penguatan  kapasitas pengawas  sekolah.  Sebagai  bagian  dari  upaya  penguatan  tersebut,  maka  Direktorat  Jenderal Guru  dan  Tenaga  Kependidikan  melalui Badan  Pembinaan  Tenaga  Kependidikan Dasar  dan Menengah telah menyusun pedoman kerja dan menerbitkannya dalam bentuk buku Pedoman PKKS (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
Pengawasan  sekolah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  21  Tahun  2010  tentang  Jabatan  Fungsional Pengawasan Sekolah dan Angka Kreditnya, pasal 2 ayat 5, tugas pokok pengawasan sekolah adalah melaksanakan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan satuan pendidikan dan akademik,  meliputi  pengembangan  program  supervisi,  pelaksanaan  penyuluhan,  pengawasan pelaksanaan  delapan  standar  nasional  pendidikan,  penilaian  guru,  bimbingan  dan  diklat profesi,  evaluasi  hasil  pelaksanaan  program  pengawasan,  dan  pelaksanaan  tanggung  jawab pengawasan di bidang khusus (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
Berdasarkan  pedoman  tersebut,  lebih  lanjut  ditegaskan  bahwa  ketika  sekolah melakukan  rencana  supervisi,  harus  disusun  menjadi  dokumen  rencana  supervisi,  dan kemudian  pada  saat  tim  supervisi/penilai  sekolah  melaksanakan  rencana  supervisi,  hasilnya harus  disusun  menjadi  laporan  pelaksanaan  rencana  pengawasan.  Penyusunan  dokumen  dan laporan  tersebut  harus  memenuhi  standar  yang  telah  ditetapkan  guna  memudahkan tercapainya  sasaran  promosi  dan  kinerja  pegawai,  sebagaimana  diuraikan  dalam  Pedoman Sasaran Kinerja Pegawai dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas dan Pelaksanaan Credit Scoring /Angka Kreditnya.
Berdasarkan  deskripsi  pada  bagian  latar  belakang  tersebut,  penelitian ini  bertujuan untuk  melakukan  evaluasi  terhadap  Program  Penilaian  Kinerja  Kepala  Sekolah  yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2022 dengan  menggunakan  Model  Evaluasi  Countenance  Stake.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan memberikan  deskripsi  tentang  Kinerja  Pengawas  Sekolah melalui  Program  Penilaian  Kepala Sekolah Tahun 2022 di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan.  Penelitian ini juga diharapkan memberikan gambaran tentang Program PKKS sehingga dapat dilakukan analisis dan  evaluasi  program.  Melalui  penelitian  evaluasi  ini  diharapkan  dapat  diukur  kelayakan program,  efektivitas,  kelebihan  dan  kekurangan  program.  Sebagai  capaian  akhir  sebuah evaluasi  program,  peneliti  dapat  merumuskan  rekomendasi  tentang  bagaimana  kelanjutan program.
Model  Evaluasi Countenance  Stake digunakan  dalam  penelitian  ini  karena  ingin mendapat  gambaran  tentang  evaluasi  PKKS  oleh  Pengawas  Sekolah.  Evaluator  juga  dapat memperbandingkan  pelaksanaan  Program  PKKS  antara  standar  yang  ditetapkan  oleh pemerintah dengan program PKKS Tahun 2022 yang dirancang  dan yang dilaksanakan oleh Tim  evaluator  dari  unsur  Pengawas  Sekolah  dan  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Halmahera Selatan,  untuk  mendapat  gambaran  pelaksanaan  program  tersebut,  kemudian  menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi, kekurangan dan fakta-fakta dalam program tersebut untuk menjadi bahan bagi evaluasi dan perbaikan Program PKKS ke depan khususnya di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  evaluasi  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  Model Evaluasi Countenance  Stake .  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengambilan  data  dengan menggunakan  wawancara,  observasi,  dan  studi  dokumen.  Penelitian  dokumen  dilakukan terhadap dokumen Program Kerja Pengawas Sekolah, instrumen PKKS, dokumen hasil PKKS dan  laporan  hasil  pelaksanaan  Program  PKKS.  Wawancara  dan  observasi  dilakukan  peneliti terhadap  pelaksana  program  dan  sasaran  program,  yaitu  Tim  Evaluator  Pengawas  Sekolah Kecamatan  Bacan  dari  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Halmahera  Selatan  yang  menjalankan Program  PKKS  Tahun  2022,  yaitu  seorang  pengawas,  seorang  pimpinan  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Halmahera  Selatan,  dan  17  Kepala  Sekolah  Sebagai  Sasaran  Program  PKKS. Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kecamatan  Bacan  pada  tanggal  27  November  hingga  25 Desember  2022.    Penelitian  ini  difokuskan  pada  tugas  Pengawas/Tim  Penilai  yang  terkait dengan  Penilaian  Kinerja  Kepala  Sekolah  (PKKS),  dengan  mengambil  poin  sesuai  dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pengawas sekolah dalam PKKS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dimulai  dari  komponen  matriks  Rationale,  bahwa Program  PKKS  memiliki  dasar  hukum  sebanyak  13  aturan  yang  terkait  yaitu:  (1)  Sistem Pendidikan  Nasional.:  UU  No.  20  Tahun  2003;  (2)  Guru  dan  Dosen  dalam  UU  No.14  Tahun 2005;  (3)  Standar  Nasional  Pendidikan:  PP  No.  19  Tahun  2005;  (4)  Standar  Pengelolaan Pendidikan: Permendiknas No.19 Tahun 2007; (5) Guru: PP No.74 tahun 2008; (6) Penilaian Prestasi  Kerja  Pegawai  Negeri  Sipil:  PP  No.  46  Tahun  2011  perubahan  dari    PP  Nomor  10 Tahun  1979;  (7)  Standar  Kualifikasi  Akademik  dan  Kompetensi  Guru  :  Permediknas  No.  16 Tahun  2007;  (8)  Standar  Kepala  Sekolah/Madrasah:  Permendiknas  No.13  Tahun  2007;  (9) Standar  Kualifikasi  dan  Kompetensi  Konselor:  Permendiknas  No  27  Th.2008;  (10)  Jabatan Fungsional  Guru:  Permen  PAN  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  16  Tahun  2009;  (11) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.; Permendiknas No. 28 Tahun 2010; (12); Pelaksanaan  Jabatan  Fungsional  Guru  dan  Angka  Kreditnya:  Peraturan  Bersama  Menteri Pendidikan  Nasional  dan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  14  Tahun  2010  dan Nomor  03/V/PB/2;  dan  (13)  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Jabatan  Fungsi  Guru  dan  Angka Kreditnya : Permendiknas No.35 tahun 2010.
Sedangkan latar belakang kebijakan daerah adalah bahwa PKKS ini merupakan salah satu Program Kerja Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan yang ditetapkan melalui SK Bupati  sebagai    program  tahunan  sebagaimana  Panduan  PKKS  dari  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  (Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  2012)  dan  sekaligus  untuk melihat hasil kinerja Kepala Sekolah dan digunakan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan pada tahun berikutnya.
Kemudian  pembahasan  pada  matriks  antesendent  terdapat  penjelasan  tentang perencanaan  Program  PKKS.  Dalam  kolom  Intent  ditemukan  bahwa  Perencanaan  Program PKKS ini dimulai dengan Bupati menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan PKKS. Lalu Kepala Dinas Pendidikan membentuk tim penilai /evaluator untuk melaksanakan PKKS. Tim penilai dibentuk dari unsur Pengawas Sekolah dan Pejabat dinas terkait. Satu tim terdiri dari seorang Pengawas Sekolah dan satu orang pejabat Dinas. Untuk seluruh kabupaten,
dibentuk  10  tim  untuk  bekerja  pada  30  kecamatan  yang  ada.  Sehingga  satu  tim  bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PKKS pada 3 kecamatan.
Program  PKKS  diberikan  anggaran  daerah  untuk  dilaksanakan  sesuai  aturan  tugas kedinasan.  Tim  penilai  kemudian  menyusun  Program  Pengawasan  dan  termasuk  Program PKKS  di  dalamnya.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pengawas  sekolah  dan  dibenarkan oleh  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Sekolah,  bahwa  sebelum  Program  PKKS  dilaksanakan, Kepala  Dinas  telah  memberikan  surat  pemberitahuan,  sosialisasi  program  dan  perintah  untuk tetap  berada  di  tempat  tugas.  Yang  menarik,  ditemukan  data  di  lapangan  bahwa  sebelum pelaksanaan  program  PKKS,  para  Pengawas  juga  melaksanakan  kegiatan  pendampingan Kepala sekolah terutama yang di daerah pesisir kecamatan. Ha ini menujukkan perhatian Dinas Pendidikan  setempat  terhadap  pelaksanaan  tugas  Pengawas  sekolah  dalam  melakukan pembinaan  dan  pendampingan  Kepala  Sekolah,  terutama  di  daerah  pesisir  kecamatan  yang jauh  dari  kota  kabupaten.  Pendampingan  ini  berkaitan  dengan  penjelasan  tupoksi  Kepala Sekolah,  penyiapan  berkas  dan  dokumen  PKKS  dan  pelaksanaan  tugas  manajerial  dan supervisi  mengingat  berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  pada  saat  wawancara  di  lapangan bahwa banyak Kepala Sekolah yang masih baru dalam masa jabatannya yaitu sekitar 6 sampai 9 bulan berjalan.
Pada kolom matrik antecendent bagian observasi ditemukan beberapa subkomponen pembahasan.  Yang  pertama,  ditemukan  adanya  dokumen  perencanaan  dan  instrumen  untuk pelaksanaan  Program  PKKS.  Pada  dokumen  instrumen  terdapat  penyederhanaan  jabaran indikator  dalam  angket  penilaian,  yaitu:  pada  aspek  kepribadian  dan  sosial  7  indikator,  pada aspek  kepemimpinan  10  indikator,  pada  aspek  pengelolaan/manajemen  8  indikator,  pada kewiraushaaan  5  indikator  dan  pada  supervisi  terdapat  3  indikator.  Sedangkan  pada antecendent  standar,  ditemukan  data  pada  analisis  dokumen  bahwa  indikator  Kinerja  Kepala Sekolah terdapat 50 indikator jabaran unuk kompetensi majerial, supervisi dan kewirausahaan sesuai dengan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010.
Data hasil penelitian disajikan dalam matriks di bawah ini:

## Tabel 3 Matriks Data Evaluasi Countanance Stake
Data  hasil  analisis  dokumen  tersebut  dikonfirmasi  pada  saat  wawancara  dengan pihak  Pengawas  Sekolah  bahwa  penyerderhanaan  instrumen  ini  dilakukan  dengan  beberapa pertimbangan.  Pertama,  PKKS  di  Kecamatan  Bacan  Kabupaten  Halmahera  Selatan  tersebut merupakan  Program  PKKS  pertama  yang  dilakukan  pada  masa  awal  masa  program  karena tahun-tahun  sebelumnya  belum  pernah  dilakukan  program  PKKS  secara  formal  sumatif. Kedua, sebagian unsur Kepala Sekolah baru saja dilantik sekitar 6 sampai 9 bulan yang lalu. Ketiga, pemilihan beberapa  indikator substansial dilakukan  mengingat bahwa indikator yang terdapat  dalam  standar  PKKS  terlau  banyak  dan  kompleks  sehingga  prioritas  yang  penting dan  mendesak  harus  ada  dalam  sebuah  program  Kepala  Sekolah.  Keempat,  terkait  soal terbatasnya  waktu  pelaksanaan  Program  PKKS  yang  singkat  sehingga  hanya  mengambil komponen penilai pokok saja. Apabila dilakukan pengecekan terhadap semua indikator tentu dibutuhkan  waktu  yang  lebih  lama,  sehingga  pertimbangan  ini  dilakukan  dengan  catatan bahwa  pada  program    kedepan  pengawas  beritikad  untuk  melakukan  perencaan  dan penjadwalan  program  PKKS  dengan  lebih  baik  sehingga  seluruh  indikator  dapat  dikerjakan dan  di  asesmen  dalam  pelaksanaan  PKKS  bisa  dilakukan  bertahap  dan  terjadwal dalam  satu tahun.
Berdasarkan  hasil  observasi  juga  ditemukan  bahwa  dokumen  kelengkapan  yang menjadi  tagihan  dari  setiap  indikator  penilaian  adalah  3  dokumen  saja,  hal  ini  masih  kurang berdasarkan  aturan  standar  PKKS.  Hal  ini  tentu  saja  sesuai  dengan  pertimbangan penyederhanaan indikator komponen penilaian prioritas sehingga terderivasi ke dalam tagihan dokumen  yang  harus  dimiliki  Kepala  Sekolah  yang  menjadi  sasaran  Program(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012). Pertimbangan dari tim evaluator adalah bahwa PKKS ini adalah masih program pertama yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kepala Sekolah  masih  dalam  periode  tahun  pertama  jabatan  dan  tagihan  dokumen  lainnya  akan didistribusikan pada Program pengawasan periode selanjutnya.
Dalam  matriks transaction ,  baik  dari intent , observation dan  standar  tidak ditemukan  hambatan  yang  berarti.  Data  dan  kelengkapan  dokumen  mulai  dari  RPM  PKKS, Berita  Acara,  Daftar  Hadir  dan  Surat  Keterangan  Pelaksanaan  PKKS  dari  kepala  Sekolah sasaran  program  dapat  dipenuhi  sesuai aturan.  Kemudian terkait  sumber  daya  manusia  yang terlibat juga ditemukan dalam obbservasi bahwa reponden hanya berjumlah 4 orang dari unsur guru  dan  tenaga  kependidikan  untuk  mengisi  instrumen  penilaian  PKKS  dari  8  orang  yang diwajibkan dalam panduan PKKS. Hal ini juga terakit dengan waktu pelaksanaan PKKS yang terbatas.  Waktu  pelaksanaan  program  terbatas  pada  maksimal  4  sampai  5  hari  kerja  sesuai standar  yaitu  37,5  jam/  pekan  dan  mengingat  kondisi  geografi  Halmahera  Selatan  wilayah yang  berupa  kepulauan  sehingga  akses  jalan  darat  masih  belum  memadai  dan  memerlukan transportasi  laut.  Tentu  kondisi  tersebut  menjadi  bahan  pertimbangan  yang  dapat  diterima bahwa  pelaksanaan  Program  PKKS  di  kecamatan  Bacan  sudah  dilakukan  semaksimal mungkin oleh Tim evaluator yang ditunjuk.
Terkait  dengan  instrumen,  dokumen  dan  responden  penilaian  PKKS  yang  masih  terbatas ini,  peneliti  mencoba  mencari  data  dari  pelaksanaan  program  PKKS  daerah  lain.  Misalnya  yang dilaporkan oleh Semita (Semita, 2022) di Kabupaten Kulon Progo Istimewa Yogyakarta. PKKS telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen dan indikator standar dan terpenuhi dengan baik dengan penggunaan  teknologi, yaitu  Kepala  Sekolah  sudah  mengunggah dokumen  yang dibutuhkan  sebelum pelaksanaan  PKKS,  proses  penilaian  oleh  responden  juga  dilakukan  melalui  bantuan  teknologi  dan aplikasi google form sehingga dapat memperlancar jalannya PKKS dan penggunaan waktu yang lebih cepat dan efisien.Penilaian Kepala Sekolah dengan melakukan menggunkan aplikasi PKKS dan upload dokumen  PKKS    telah  dilakukan  dalam  pelaksananan  PKKS  di  Kecamatan  Sentolo  Kabupaten KuonProgo.sehingga  proses  PKKS  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien.  Kepla  sekolah  mengissi  lembar
penilaian  mellaui  Aplikasi  PKKS  dan  kemudian  menggungahnya  ke  google  drive  yanga  lamatnya sudah  disediakan  oleh  pengawas.Dokumen  yang  diupload  meliputi RKLM,  RKT?RKAS,  program Literasi Numerasi, Silabus ATP, RPP Modeul Ajara dan dokumen penunjang lainnya.
Hal ini menjadi bahan masukan yang bagus bagi tim evaluator PKKS daerah lainnya khususnya  di  Halmahera  Selatan  untuk  memnafaatkan  teknologi  dan  melakukan  intervensi teknologi digital untuk meperlancar kegiatan PKKS agar efektif, efisien dan tuntas. Walaupun terkait  penggunaan  teknologi  digital  ini  menjadi  masukan  yang  dipertimbangkan,.  Hal  ini mengingat jKabupaten Hamhera Selatan yang luas dengan 30 Kecamatan dan banyak wilayah kecamatan  yang  jauh  di  pulau-pulau  terpencil  masih  terbatas  ketersediaan  sarana  dan jaringann  internet.  Akan  tetapi  hal  ini  merupakan  progress  yang  positif  dalam  menghadapi masa  teknologi  digital  saat  ini.  Penggunaan  internet  dan  sarana  digital  di  sekolah  adalah bagian dari Standar Nasional pendidikan, minimal bisa disediakan dalam lingkup kecamatam. Pentingnya internet dan sarana telekomunikasi digital ini bukan hanya dalam program PKKS, akan  tetapi  juga  mengingat  adanya  kegiatan  Assessmen  Nasional  bagi  siswa,  sehingga terobosan dapat melalui pengoptimalan program internet  pedesaan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.
Pada  bagian  matriks Outcome atau  hasil  dari  kolom intent ,  ditemukan  data  di lapangan  baha  Dinas  Pendidikan  Kecamatan  Bacan  Kabupaten  Halmahera  Selatan menargetkan  perolehan  skor  PKKS  Kepala  Sekolah  adalah  pada  kategori  baik  dan  sangat baik.  Akan  tetapi  berdasarkan  hasil  obervasi  dan  analisis  dokumen  hasil  penilaian,  peneliti menemukan  data  bahwa  diperoleh    hasil  dari  17  Kepala  Sekolah  yang  menjadi  sasaran program,  terdapat  5  orang  dengan  kategori  sangat  baik,  9  orang  kategori  baik  dan  3  orang kategori  cukup.  Hasil  ini  sudah  merupakan  hasil  yang  menggembirakan  mengingat  sebagian besar Kepala Sekolah di daerah tersebut termasuk Kepala Sekolah yang baru bertugas sekitar 6 sampai 9 bulan dari pelantikan tugasnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diproleh  informasi  beberapa  kendala  yang  dihadapi Kepala  Sekolah  dalam  pelaksanaan  tugas  sebagai  Kepala  sekolah.  Kendala  yang  dijumpai antara lain adalah masalah adaptasi terhadap jabatan dan lingkungan tugas yang baru, geografi wilayah  dan  pemasalahan  lokal  dalam  sekolah  yang  membutuhkan  waktu  dan  proses  untuk berbenah  dan  perbaikan  kinerja  dan  pengembangan  sekolah  mengingat  terjadinya  wabah pandemic Virus Covid 19 dalam 2 tahun terakhir. Sekolah dan dunia pendidikan sama-sama merasakan dampak pandemi sehingga perlu penguatkan kembali fungsi sekolah dan kegiatan belajar  mengajar  yang  ada.  Walaupun  era new  normal /kenormalan  baru  sudah  berlangsusng setahun  ini  dan  anak-anak  sudah  kembali  aktif  bersekolah  secara  luring,  akan  tetapi  geliat kegiatan dan kondisi sekolah belum bisa bejalan secara optimal. Hal ini tentu menjadi faktor yang  dapat  dipahami  bagi  pengelolan  kegiatan  dan  program  sekolah  oleh  Kepala  Sekolah dengan  adanya  buku  Panduan  pengelolaan  Sekolah  di  Masa  Pandemi  (Pendidikan  et  al., 2017).
Pada aspek tim penilai/evaluator sendiri mengalami kendala teknis dalam penyusunan Pelaporan  hasil  PKKS  hingga  melebihi  masa  tugas,  sekitar  2  pekan.  Hal  itu  terjadi  karena penyusunan  laporan  masih  bersifat  manual  sehingga  membutuhkan  waktu  untuk  menyusun, melakukan  perhitungan  dan  penyusunan  Laporan  PKKS.  Sebagai  bahan  masukan  bagi  tim evaluator  dan  Pengawas  sekolah  untuk  melakukan  intervensi  penggunaan  teknologi  sebagai solusi  radikal  yang  dapat  dilakukan  dalam  penyelenggara  program  PKKS  untuk  waktu  ke depan.  Penyedian  format  dan  dokumen  secara  digital  sangat  membantu.  Perlu  juga memanfaatkan  aplikasi  seperti Exce l  dan  perhitungan  statistik  dalam  perhitungan  data  dan penyajian  data  merupakan  suatu  yang  diutamakan.  Penggunakaan  aplikasi  PKKS  untuk
pelaksanaan  PKKS  telah  dilaksankan  di  Kecamatan  Sentolo  Kabupaten  Kulonprogo  dalam pengisian  form  penilaian  Kinerja  Kepala  Sekolah . Masalah  kinerja  dari  Pengawas  sekolah memang  masih  menjadi  bahan  kajian  karena  masih  menunjukkan  kinerja  yang  kurang  baik, sebagaimana  hasil  penelitian  Idris  (Idris,  2015).  Itulah  mengapa  Kementrian  Pendidikan Nasional  mengeluarkan  Panduan  Kerja  Pengawas  sekolah  karena  dilatarbelakangi  oleh  fakta bahwa  masih  perlunya  peningkatan  dalam  setiap  kompetensi  Pengawas  Sekolah (Kemendikbud, 2017).
Untuk mengatasi masalah teknis pelaporan, Tim evaluator/Pengawas Sekolah daerah lain  telah  menggunakan  perangkat  digital  dan  sistem  perhitungan  data  hasil  PKKS  secara digital  sehingga  lebih  mudah  dan  cepat.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  beberapa  laman  Dinas Pendidikan  di  daerah  lain  telah  mensosialisasikan,  mempublikasikan  instrument  PKKS  dan menyajikan  aplikasi  berisi  instrumen  dan  perhitungan  Program  PKKS  secara  lengkap. Instrumen  digital  itu  dapat  diunduh  dan  digunakan  dalam  meningkatan performance dari pelaksanaan  PKKS  maupun  dari  dalam  proses  PKKS.  Tim  evaluator  melalui  Dinas Pendidikan  setempat  dapat  melakukan  penyusunan  dan  adaptasi  yang  diperlukan,  kemudian mengadakan  bimbingan  teknik  bagi  Pengawas  Sekolah  terkait  aplikasi  dan  instrumen  PKKS dan Laporan PKKS secara lebih mudah dan sistematis. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat  menjadi  sarana  peningkatan  kompetensi  dan  kinerja Tim  Evaluator/Pengawas  Sekolah di waktu ke depan (Drozd, 2010) .
Dengan  demikian,  sesuai  dengan  pemaparan  data  hasil    penelitian,  secara  umum Program PKKS di Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan telah berjalan sesuai aturan, efektif dan dalam  kategori  baik  karena  telah  terpenuhi  seluruh  indikator  dalam  Panduan  Program  PKKS Program  dan    telah  dilaksanakan  oleh  tim  evaluator  secara  tuntas  dari  tahap  Perencanaan, Pelaksanaan dan Laporan.
Jika dilihat dari kelengkapan program, maka kekurangan dan kelebihan Program PKKS Tahun  2022  ini  terletak  pada  beberapa  aspek.  Pertama  adalah  pada  tahap  Perencanaan.  Pada perencanaan  terkait  penjadwalan/waktu  program  harus  diatur  dari  awal  tahun,  agar  terpenuhi seluruh  unsurnya  dan  lebih  terarah.  Kemudian  tentang  penggunaan  instrumen,  yang  banyak tersebut  memang  harus  diatur  dan  disusun  sedemikian  rupa  agar  bisa  terevaluasi  dan  terealisasi dalam satu tahun anggaran. Pengawas Sekolah sebagai tim evaluator saat ini adalah pejabat antar waktu  setelah  terjadinya  perubahan  Pejabat  Pemerintahan  Daerah.  Akan  tetapi  Program  PKKS tahun  ini  dirasakan  lebih  baik  oleh  Kepala  Sekolah  sasaran  Program,  karena  di  tahun-tahun sebelumnya belum pernah/tidak ada dilakukan Program PKKS seperti tahun ini. Yang ada hanya supervisi kunjungan biasa biasa oleh pengawas Pembina, itupun terbatas 1-2 kali kunjungan dalam setahun.  Jadi,  adanya  Program  PKKS  tahun  2022  ini  merupakan  wujud  indikator  peningkatan kinerja Pengawas Sekolah khususnya dan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan secara umum. Program ini mendapat banyak apresiasi dari sebagian besar Kepala Sekolah karena mereka merasa diperhatikan dan dievaluasi oleh Dinas untuk mengetahui kondisi sekolah yang sebenarnya, karena Tim evaluator turun langsung ke lapangan.Menurut hasil wawancara dpeneliti engan salah seorang  Kepala  Sekolah  Sasaran  Programdi  Kecamatan  Bacan    tersebut  menjadi  motivasi tersendiri bagi Kepala Sekolah untuk bekerja lebih baik, lebih terarah dalam pekerjaan/tupoksi dan kemajuan sekolah yang diampu.
Kedua,  Pelaksanaan  Program terlaksana tuntas.  Kekurangannya  adalah  pada  belum ada panduan  dan  SOP  dalam  bentuk  dokumen.  Arahan  baru  dalam  bentuk  lisan  sehingga  ke  depan perlu  dituangkan  dalam  bentuk  dokumen  Panduan  Kerja dan  SOP  yang  terstruktur  dengan baik. Dalam pelaksanaan, baru berupa arahan teknis. Pelaksanaan wawancara terkait jumlah responden, yang seharusnya 8 orang dan hanya terpenuhi 4 orang. Hal ini dapat dipahami oleh peneliti terkait
dengan  faktor  geografis  wilayah/medan  dimana  dibutuhkan  perjalanan  laut  untuk  mencapai sekolah yang menjadi sasaran program. Jadi keterbatasan waktu dan kesempatan responden yang 8 orang  menjadi  4  orang.  Sebetulnya  sudah  disiapkan  8  orang  oleh  pihak  sekolah  dan  pengawas sesuai perencanaan, namun karena waktu, maka proses penilaian dipersingkat. Pertimbangannnya, 4  orang  tersebut  sudah  dapat  mewakili  terpenuhinya  unsur  responden.  Kekurangan  lain, diungkapkan oleh informan Kepala Sekolah bahwa, fokus PKKS baru pada kelengkapan dokumen. Harapannya ke depan, bisa ditingkatakan untuk sampai pada evaluasi dari keterlaksanaan, masukan dan  saran  atas  Program  Sekolah.  Sedangkan  kelebihan  program ini adalah  karena  Pengawas/tim evaluator  turun  langsung  di  lapangan  sehingga  dapat  melihat  kondisi  sekolah.  Dengan  turun langsung, tim evaluator juga dapat mengidentifikasi kondisi sekolah, faktor-faktor di dalamnya dan menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Program Pengawas tahun berikutnya.
Ketiga,  dari  sisi  Pelaporan  dan  hasil  PKKS  tahun  2022.  Kekurangan  Program  terletak pada singkatnya waktu sehingga Tim evaluator harus segera mengakhiri program dan menyusun Laporan. Akan tetapi dengan kerja tim hal itu dapat diatasi dan tim evaluator dapat mengumpulkan Laporan tepat waktu. Kekurangan Hasil Program PKKS tahun 2022 terletak pada hasil penilaian Kepala Sekolah, skor yang diperoleh belum sesuai harapan. Masih terdapat kepala Sekolah dengan skor nilai cukup adalah sebesar 18% dari 17 Kepala Sekolah yang menjadi sasaran evaluasi. Hal ini dari  satu  sisi  disikapi  sebagai  bentuk  evaluasi  bagi  pengawas  sekolah  untuk  meningkatkan efektivitas pembinaan Sekolah dalam wilayah kerjanya. Sedangkan untuk Kepala sekolah sendiri dapat menyadari kekurangi tersebut dan memiliki itikad baik diberikan waktu.  Dinas Pendidikan menyadari kelemahan tersebut dan bermaksud mengadakan program Penguatan Kepala Sekolah di awal tahun sebagai bentuk pembinaan terhadap para Kepala Sekolah di waktu ke depan.
Hasil  penelitian  dan  rekomendasi  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi sumbangsih  dan  acuan  dalam  menentukan  kebutuhan  dan  perbaikan  kinerja  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Halmahera  Selatan.  Sesuai  dengan  pendapat  Cuicio  dan  Slater  bahwa  Penilaian kebutuhan  yang  efektif  membantu  pemangku  kepentingan  dan  pimpinan  memahami  bagaimana bagian-bagian dari sistem pendidikan yang kompleks berinteraksi satu dengan yang lain. Apakah sistem  itu  mencerminkan  sekolah,  kecamatan,  kabupaten  atau  satu  negara.  Penilaian  kebutuhan dapat  mengungkap  kekuatan  dan  tantangan  yang  akan  menjadi  dasar  dalam  melakukan pengembangan  dan  perbaikan.  Tujuan  penilaian  kebutuhan  adalah  untuk  membantu  pendidik mengidentifikasi, memahami, dan memprioritaskan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kabupaten dan sekolah untuk meningkatkan kinerja (Cuiccio & Husby-slater, 2018).
Hasil  penelitian  evaluasi  dan  rekomendasi  yang  tercantum  di  dalamnya  merupakan fakta  yang  dibutuhkan  sebagai  bahan  memeriksa  kebutuhan  pemangku  kebijakan  untuk meningkatkan kinerja. Melalui komponen rekomendasi memberikan rincian kebutuhan untuk peningkatan  performance  program  PKKS  pada  tahun  berikutnnya,  yaitu  perencaan  yang matang  dan  terjadwal,  kelengkapan  instrumen,  dukungan  teknologi  yang  memadai  dan memudahkan  pelaksanaan  PKKS  dan  juga  apliaksi  dan  dokumen  yang  memudahkan  sistem penilai  dan  pelaporan  bagi  Tim  evaluator/Pengawas  Sekolah  Kabupaten  Halmahera  Selatan pada khususnya dan program PKKS nasional pada umumnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Program PKKS Tahun 2022 di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada umumnya telah berjalan dengan baik karena  semua  indikator  dalam  standar  pelaksanaan  program  telah  terpenuhi,  baik  dari  sisi perencanaan,  pelaksanaan  dan  pelaporan  program.  Program  PKKS  Tahun  2022  Kecamatan Bacan  memiliki  kelebihan  yang  menjadi  wujud  dari  peningkatan  kinerja  Pengawas  Sekolah dan  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Halmahera  Selatan,  juga  terdapat  respon  dan  apresiasi positif  dari  Kepala  Sekolah.  Sasaran  program  membuktikan  program  ini  diterima  dan  dapat dirasakan  manfaatnya  secara  langsung.  Sedangkan  kekurangan  program  ini  terdapat  dalam beberapa aspek yaitu instrumen penilaian, fokus evaluasi, keterbatasan waktu, faktor geografis wilayah. Hasil evaluasi PKKS dengan model Countenance menjadi sarana untuk instrospeksi dan bahan perbaikan Program Kerja Pengawas Sekolah, Dinas Pendidikan serta pihak Kepala Sekolah untuk memperbaiki program berikutnya.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  Program  PKKS  Tahun  2022  dengan  Model  Countenance Stake  dapat  diberikan  rekomendasi.  Pertama,  Program  PKKS  ini  dapat  dilanjutkan  dengan melakukan  perbaikan  kinerja,  yaitu:  perencanaan,  kelengkapan  instrumen  PKKS,  proses pelaksanaan  (SOP)  dan  fokus  penilaian.  Dinas  Pendidikan  dan  Tim  Evaluator  dapat melakukan  perencanaan  yang  lebih  matang  dan  terjadwal,  penyiapan  dokumen  petunjuk teknis,  serta  penetapan  SOP  sehingga  proses  pelaksanaan  PKKS  ke  depan  menjadi  lebih optimal. Kedua, Dinas Pendidikan setempat dapat melakukan Program Penguatan Kompetensi Kepala  Sekolah  secara  terjadwal  agar  Kepala  sekolah  dapat  meningkatkan  kinerjanya  ke depan,  terutama  tentang  tupoksi  Kepala  Sekolah  dan  mendorong  pencapaiannya  secara maksimal.  Ketiga,  Program  PKKS  ini  hendaknya  dilakukan  secara  rutin  dan  Hasil  Program dievaluasi  menggunakan  salah  satu  Model  Evaluasi  Program  Pendidikan  yang  ada  sehingga Dinas Pendidikan setempat dapat mengetahui hasil dan efektifitas Program PKKS yang telah dilaksanakan  secara  sistematis  dan  terinci  guna  meningkatkan  kualitas  progra  dari  masa  ke masa. Keempat ,  dalam  hal  dokumen,  instrumen  dan  pelaporan  dapat  dilakukan  intervensi penggunaan  teknologi  digital  sehingga  dapat  meningkatkan  efisiensi  waktu,  tenaga  dan materi.  Begitu  pula  dalam  sistem  pelaporan,  dapat  disiapkan  format  atau  template  digital sehingga  dapat  memudahkan  kerja  Pengawas  Sekolah/Tim  evaluator  melakukan  pelaporan hasil PKKS.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, A. (2017). Penilaian kinerja kepala sekolah. Didaktika: Jurnal Kependidikan , 11 (1), 12– 19. https://doi.org/10.30863/didaktika.v11i1.152
Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2014). Evaluasi program pendidikan: Pedoman teoritis praktisi pendidikan (Second Ed.). Bumi Aksara.
Cuiccio,  C.,  &  Husby-slater,  M.  (2018). Needs  Assessment  Guidebook .  1–25. Dalam  Upaya Meningkatkan Kinerja Guru Selama Masa Pandemi Covid-19 2023 M / 1444 H . (2023).
Darodjat,  D.,  &  Wahyudiana,  M.  (2015).  Model  evaluasi  program  pendidikan. Islamadina , XIV (1), 1–28.
Drozd, D. S. (2010). Aplikasi Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Dasar, PHP, December , 2010. Hasmin,  N.,  Masaong,  A.  K.,  &  Suking,  A.  (2017).  Evaluasi  kinerja  komite  sekolah  di  SMP
Negeri  1  BalantakKabupaten  Banggai. JPs  Jurnal  Riset  Dan  Pengembangan  Ilmu Pengetahuan , 02 (1), 110–115.
Idris,  I.  (2015).  Evaluasi  Kinerja  Pengawas  Sma  Di  Kabupaten  Bengkulu  Tengah,  Provinsi Bengkulu. PAKAR Pendidikan , 13 (2), 151–160. https://doi.org/10.24036/pakar.v13i2.98
Kemendikbud.  (2017). Panduan  Kerja  Pengawas  Sekolah  Pendidikan  Dasar  Dan  Menengah . 61.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2012). Pedoman  Penilaian  Kinerja  Kepala Sekolah/Madrasah .
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Panduan kerja pengawas sekolah pendidikan dasar  dan  menengah .  Direktorat  Pembinaan  Tenaga  Kependidikan  Pendidikan  Dasar  dan Menengah.
Liskayani,  Muhammdad  Kritiawan,  T.  (2019).  Evaluation  of  the  Performance  of  Heads  of Public  Elementary  Schools  in  Air  Kumbang  District  Based  on  Workloads  in  Accordance With Government. Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara , 5 (1), 65–84.
Pendidikan, K., Kebudayaan, D. A. N., Jenderal, D., Dan, G., Kependidikan, T., Pembinaan, D., Kependidikan,  T.,  Dasar,  P.,  &  Menengah,  D.  A.  N.  (2017). Panduan  Kerja  Kepala Sekolah Selama Masa Pandemi .
Semita, A. (2022). Penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2022 SD Negeri 2 Sentolo .
Stake, R. E. (1967a). The countenance of educational evaluation. Teachers College Record: The Voice of Scholarship in Education , 68 (7), 1–15. https://doi.org/10.1177/016146816706800707
Stake,  R.  E.  (1967b).  The  Countenance  of  Educational  Evaluation. Teachers  College  Record: The Voice of Scholarship in Education , 68 (7), 1–15.
https://doi.org/10.1177/016146816706800707