E-ISSN 2581-1002

## ANALISIS PENERAPAN PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA BERDASARKAN PSAK NO. 45 PADA MASJID DI KOTA BANDA
Siti Rahma Nazila* 1 , Heru Fahlevi *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : srahmanazila@gmail.com *1 , hfahlevi@unsyiah.ac.id *2

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  determine  the  financial  statements  of  mosques  in  the  city  of  Banda  Aceh  in compatible with PSAK No. 45 and the quality of the financial report system of mosques in Banda Aceh. The type of research  used  in  this  study  is  descriptive  quantitative  method  with  Probability  sampling  which  is  using  cluster random sampling. The data used in this study are primary data, namely a questionnaire distributed to 50 respondents from  25  mosques  in  Banda  Aceh  City.  The  questionnaire  was  distributed  to  the  Head  of  BKM  and  Treasurer.  The research data was obtained directly from the respondents by filling out the questionnaires that were distributed. The results  of  this  study  show  that  mosques  in  Banda  Aceh  City  in  general  have  not  applied  PSAK  No.  45  concerning Nonprofit Financial Reporting because mosques do not have financial position reports, activity reports, cash flows, notes to financial statements. Mosques only make simple financial reports covering the sources of income, expenses, and cash balances at the end of the period and the obstacles that cause the mosque to not implement PSAK No. 45 namely the constraints of understanding in the preparation of mosque financial reports according to PSAK No. 45 and lack of human resources with accounting background.
Keywords: Organisasi Nirlaba, Laporan Keuangan, PSAK No. 45 .

## 1. Pendahuluan
Masjid  merupakan  salah  satu  organisasi  sektor publik  yang  tergolong  dalam  organisasi  nirlaba  yang dalam  menjalankan  aktivitasnya  mengelola  sumber daya yang dimilikinya dan harus mempertanggungjawabkannya termasuk publikasi pertanggungjawaban  laporan  keuangannya.  Standar akuntansi keuangan sebagai pedoman penyusunan dan penyajian  laporan  keuangan  berperan  sangat  penting agar  dalam  pembuatannya  laporan  keuangan  lebih berguna,  dapat  dipahami,  relavan,  dan  mudah  untuk diperbandingkan  (Nurlaela  dan  Mutmainah,  2014). Standar akuntansi diatur oleh lembaga akuntansi yaitu Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  yang  akan  mangacu pada teori-teori yang berlaku dan memberikan tafsiran dan  penalaran  yang  mendalam  dalam  pembuatan laporan  keuangan  untuk  memperoleh  informasi  yang akurat termasuk juga untuk organisasi entitas nirlaba.
Organisasi  nirlaba  atau  organisasi  nonprofit berbeda  dengan  organisasi  bisnis  dimana  tujuan  dari organisasi  bisnis  adalah  mencapai  laba  sebesar-besar nya  sedangkan  untuk  nirlaba  adalah  suatu  organisasi yang  bertujuan  tidak  komersial,  tanpa  ada  perhatian
terhadap hal-hal yang mencari laba.  Standar  akuntansi untuk  penyusunan  pelaporan  keuangan  pada  entitas nirlaba  telah  diatur  dan  ditetapkan  oleh  IAI  yaitu Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK) Nomor  45  tentang  Pelaporan  Keuangan  Entitas Nirlaba.  Laporan  keuangan  entitas  nirlaba  meliputi laporan  posisi  keuangan  pada  akhir  periode,  aktivitas dan  arus  kas  untuk  suatu  periode  pelaporan,  dan CaLK.
PSAK  45  yang  membahas  laporan  keuangan entitas  nirlaba  terdiri  dari  organisasi  agamaan,  rumah sakit,  sekolah  negeri  dan  organisasi  sukarelawan. Masjid  yang  termasuk  dalam  organisasi  keagamaan memiliki  kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan dana  yang  diterima  dari  publik  atau  donatur  dengan cara  menyajikan  laporan  keuangan  masjid  yang tersusun  seperti  PSAK  Nomor  45.  Laporan  ini  akan digunakan  oleh  pihak  internal  dan  eksternal,  dimana pihak  internal  bertujuan  untuk  mengetahui  keuangan yang  ada  dalam  masjid  tersebut,  sedangkan  pihak eksternal  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  dana yang ada telah diperguna dengan baik dan terlampir di laporan keuangan.
Masjid yang termasuk dalam lembaga non-profit atau  nirlaba  non  pemerintah  yang  memiliki  aktivitas dibidang  keagamaan  juga  memiliki  beberapa  peran lainnya  seperti  kegiatan  sosial  dan  pendidikan.  Dalam hal  ini  dengan  banyaknya  kegiatan  yang  dilakukan oleh  masjid  yang  pasti  mendapatkan  dana  atau sumbanagan  dari  berbagai  pihak  untuk  kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan seharusnya membuat laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  format  PSAK No.  45,  namun  dalam  hal  ini  dalam  hal  ini  masih banyak  organisasi  peribadatan  yang  berada  di Indonesia masih belum secara langsung menerapkannya  pada  lembaga  peribadatan  hal  ini dibuktikan  oleh  beberapa  penelitian  sebelumnya  salah satunya pada penelitian Andarsari (2016).
Masjid yang mendapatkan sumber dananya dari sumbangan  masyarakat  dan  para  penyumbang  lainnya yang  tidak  mengharapkan  imbalan.  Untuk  itu  masjid sebagai  organisasi  nirlaba  harus  membuat  pelaporan keuangannya  agar  dapat  dilihat  oleh  pemakai  laporan keuangan  dan  sebagai  pengambilan  keputusan  yang akan  dapat  meningkatkan  kinerja  pengelola  keuangan masjid  dan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat sebagai penyumbang dana (Nariasih, 2015).
Menurut Andarsari (2016), pencatatan pelaporan keuangan  masjid  biasanya  hanya  dibuat  penerima  dan pengeluaran  kas  tanpa  memperlihatkan  jumlah  asset apa  saja  yang  dipunyai  oleh  masjid,  sehingga informasi yang diberikan kepada para pemakai laporan keuangan  yaitu  donatur  masjid  tidak  sesuai  apa  yang terlihat  karena  kelemahan  dalam  sistem  pencatatan laporan  keuangannya.  Terdapat  perbedaan  yang mencolok  dari  masjid  yang  satu  dengan  yang  lain, yaitu  mempunyai  dana  cukup  besar  sedangkan  yang masjid  lainnya  hanya  memiliki  dana  yang  minim sehingga pengurus masjid harus mencari  sumber dana dari  berbagai  tempat  dan  hal  ini  menjadi  citra  kurang baik  untuk  penganut  agama  lain.  Maka  dari  itu menerapkan  sistem  keuangan  yang  bagus  akan memberi  solusi  yang  tepat  atas  ketidakpercayaan publik terhadap organisasi masjid dan takmir masjid.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab pertanyaan  kualitas  sistem  pelaporan  keuangan  di Masjid  Kota  Banda  Aceh  dan  bagaimana  laporan keuangan  masjid  di  Banda  Aceh  sudah  sesuai  dengan standar  akuntansi  entitas  nirlaba  yang  diatur  dalam PSAK No. 45

## 2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran Pengertian Organisasi Nirlaba
Organisasi  adalah  sebuah  peran,  aliran  aktivitas dan  proses  (hubungan  kerja)  yang  mengajak  beberapa orang  sebagai  pelaksana  tugas  yang  didesain  untuk dicapai  tujuan  bersama  (Torang,  2013).  Organisasi suatu entitas sosial yang dilakukan oleh dua orang atau lebih  dengan  batasan  yang  relatif  diketahui,  berfungsi secara terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama.
Standar Akuntansi
Organisasi Nirlaba

## Berdasarkan PSAK No. 45
Di  Indonesia,  Dewan  Standar  Akuntansi Keuangan  (DSAK)  mengeluarkan  Pernyataan  Standar Akutansi  Keuangan  No.  45  sebagai  standard  khusus pelaporan  keuagan  entitas  nirlaba.  PSAK  45  yang digunakan  saatini,  adalah  PSAK  No.  45  Revisi  2011 yang sebelumnya adalah PSAK 45 terbitan tahun 1997 yang  disah  oleh  DSAK.  Peraturan  ini  diterbitkan  agar dapat  menjadi  acuan  untuk  organisais  nirlaba  sebagai standard khusus untuk laporan keuangannya.

## Karakteristik Organisasi Nirlaba dalam PSAK No. 45
Berdasarkan  PSAK  No.  45,  karakteristik  PSAK No.  45  Entitas  Nirlaba  adalah:  Pertama,  Sumber  daya organisasi  yang  berasal  dari  para  penyumbang  yang sukarela tidak mengharapkan imbalan kembali. Kedua, mendapatkan  barang/jasa  tanpa  bertujuan  menimbun laba,  dalam  arti  laba  yang  dihasilkan  suatu  entitas tidak  pernah  dibagikan  pada  pemilik  tersebut.  Ketiga, Tidak  ada  kepemilik  seperti  organisasi  laba,  yang berarti  bahwa  kepemilikan  pada  organisasi  nirlaba tidak  untuk  diperjual,  dialihkan  atau  ditebus  kembali atau  kepunyaan  tersebut  tidak  menggambarkan proporsi  pembagian  sumberdaya  entitas  pada  suatu likuidasi atau pembubar entitas. (IAI, 2011).

## Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba
Menurut  Standar  Akuntansi  Indonesia  (2012:5) definisi  laporan  keuangan  ialah  laporan  yang menyajikan  posisi  keuangan  dan  kinerja  keuangan dalam sebuah entitas. Dalam PSAK Nomor 45 (Revisi 2011) menyebutkan tujuan dari suatu laporan keuagan untuk memberikan informasi mengenai:
a. Berapa jumlah dan sifat asset, liability, dan asset neto organisasi nirlaba.
b. Bagaimana pengaruh transaksi dan aktivitas lain yang merubah nilai dan sifat asset tersebut.
c. Jenis  dan  jumlah  arus  masuk  dan  keluar sumberdaya dalam satu period.
d. Bagaimana Cara organisasi  nirlaba memperoleh dan  membelanjakan  kas,  mendapatkan  dan melunaskan  hutang,  dan  faktor  lainnya  terkait likuiditasnya.
e. Usaha jasa nirlaba.

## Unsur-Unsur Laporan Keuangan PSAK No. 45
Berdasarkan PSAK No. 45 2011 Akuntansi dari organisasi  nirlaba  meliputi  bentuk  laporan  keuangan dan  nama-nama  rekening.  Unsur-unsur  laporan keuangan menurut PSAK No.45 meliputi:
1. Laporan Posisi Keuangan Memberi  informasi  yang  relavan  mengenai likuiditas,  fleksibility  keuangan,  dan  hubungan antara asset dan liability.
2. Laporan Aktivitas Organisasi  nirlaba  secara  menyeluruh  dan memberikan  informasi  perubahan  jumlah  aset neto  yang  terdiri  dari  terikat  permanen, temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode.
3. Laporan Arus Kas Penyajian  laporan  arus  kas  dikelompokkan menjadi  3  tipe  yaitu,  Aktivitas  Operasi, Investasi dan Pendanaan.
4. Catatan atas Laporan Keuangan CaLK  bertujuan  memberi  seluruh  informasi keuangan  yang  dikira  perlu  untuk  diketahui penggunanya.

## Siklus Akuntansi Organisasi Nirlaba
Halim  (2013:464)  menjelaskan  bahwa  siklus akuntansi  pada  organisasi  entitas  nirlaba  termasuk organisasi  masjid,  dikelompokkan  dalam  tiga  bagian ialah sebagai berikut:
a. Pencatatan, terdiri dari kegiatan pengidentifikasian dan  pengukuran  dalam  bentuk  transaksi  dan  buku pencatatan,  kegiatan  pencatatan  bukti  transaksi  ke dalam  buku  jurnal,  dan  memindahbukukan  (post) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.
b. Pengikhtisaran,  terdiri  dari  menyusunkan  neraca saldo berdasarkan akun buku besar, membuat ayat jurnal  penyesuaian,  menyusun  kertas  kerja, membuat  ayat  jurnal  penutup,  membuat  neraca
saldo  setelah  penutupan,  membuat  ayat  jurnal pembalik.
c. Pelaporan  atau Financial  Statement ,  yang  terdiri dari  Laporan  Surplus-Defisit,  Laporan  arus  kas, Neraca, dan CaLK.

## Definisi Masjid
Menurut  Mukhtar  (2008),  masjid  secara  khusus adalah  bangunan  atau  tempat  yang  didirikan  untuk beribadah yang memenuhi syarat dan komponen untuk shalat  rawatib  (lima  waktu)  dan  sholat  jum’at. Menurut  Simanjuntak  dan  Januarsih  (2011)  masjid merupakan organisasi publik yang memiliki  nilai-nilai spiritual  Islam  dan  nilai-nilai  spiritual  tersebut bertentangan dengan nilai-nilai materialism yang biasa terdapat  pada  organisasi  bisnis  atau  organisasi  sektor publik lainnya.

## Pengelolaan Keuangan Masjid
Dengan konteks peribadatan, manajemen keuangan organisasi peribadatan adalah kegiatan yang dilakukan  pengelola  tempat  peribadatan  dalam memanfaatkan  dana  umat  sesuai  dengan  ketentuan dalam  ajaran  agama  dan  kepentingan  umat  beragama, serta  bagaimana  mendapatkan  dana  dari  umat  dengan aturan yang dibenarkan oleh agama  (Halim  & Kusufi, 2014:457).
Dalam  pengelolaan  keuangan  masjid  terdapat dua fungsi yaitu:
1. Bagaimana cara pengelola organisasi
peribadatan  dalam  memperoleh  dana  yang sesuai  dengan  ajaran  agama  dan  tidak menyusahkan umat.
2. Meliputi pertanggungjawaban pengelolaan dana.
Hal  ini  sesuai  dengan  yang  dijelaskan  oleh Ayub  dalam  Halim  dan  Kusufi  (2014:457)  tentang konteks  organisasi  masjid,  bahwa  keuangan  masjid meliputi bagaimana cara mengumpulkan dana, sumber pendanaan, pertanggungjawaban dan pengelolaan dana masjid.

## 3. Metode Penelitian

## Desain Penelitian
Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  laporan  keuangan  masjid  di  kota  Banda Aceh  sesuai  dengan  PSAK  No.  45  dan  mengapa masjid  menyusun/tidak  menyusun  laporan  keuangan berdasarkan  PSAK.  Jenis  penelitian  yang  dipakai
dalam peneliti ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif  deskriptif  (Sugiyono,  2013).  Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah minimal. Situasi  penelitian  tidak  diatur.  Horizon  waktu  yang digunakan  adalah  dimensi  waktu one  sho t  dan cross sectional, yaitu data dikumpulkan sekaligus/satu tahap dalam  satu  periode  yang  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan kuesioner dari masing-masing responden  di  masjid.  Kuesioner  ini  di  tuju  kepada Kepala  BKM  Masjid  dan  Bendahara  Masjid  pada  25 Masjid yang bekerja pada Masjid di Kota Banda Aceh.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Lokasi  penelitian  merupakan  suatu  tempat  atau wilayah  dimana  penelitian  tersebut  akan  dilakukan. Adapun  penelitian  yang  dilakukan  mengambil  lokasi
di masjid Kota Banda Aceh. Waktu penelitian dimulai dari  akhir  Februari  2018  s/d  awal  Mei  2018  di  mulai pada  saat  pengambilan  data  pertama  mengenai gambaran  umum  sampai  selesai  untuk  pengambilan data.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh masjid  yang  ada  di  kota  Banda  Aceh  yang  berjumlah 104  masjid  ( www.simas.kemenag.go.id) .  Sampel dalam  penelitian  ini  adalah  25  masjid  besar  yang dilihat  dari  luas  tanah  dan  bangunannya  pada  setiap kecamatan  di  kota  Banda  Aceh.  Pengambilan  sampel dalam  penelitian  ini  dengan  teknik Probability sampling dengan  menggunakan cluster  random sampling .
Tabel 3.1 Jumlah Sampel Penelitian No Kecamatan Nama Masjid 1 Banda Raya Masjid Nurul Huda 2 Banda Raya Masjid Baitul Musyahadah 3 Banda Raya Masjid As-Shadaqah 4 Baiturrahman Masjid Baiturrahman 5 Baiturrahman Masjid Makam Pahlawan 6 Baiturrahman Masjid Baiturahim 7 Kuta Alam Masjid Al-Makmur Lampriet 8 Kuta Alam Masjid Al-Furqan 9 Kuta Alam Masjid Babuttaqwa 10  Kuta Raja Masjid Bani Salim 11  Kuta Raja Masjid Tgk. Chik Dianjong 12  Syiah Kuala Masjid Jami' Silang 13  Syiah Kuala Masjid Darul Falah 14  Syiah Kuala Masjid Syuhada 15  Syiah Kuala Masjid Baitussalam 16  Meuraxa Masjid Babussalam 17  Meuraxa Masjid Baiturrahim, Ulee Lheue 18  Meuraxa Masjid Syekh Abdurauf 19  Ulee Kareng Masjid Baitusshalihin 20  Ulee Kareng Masjid Baitul Mukminin 21  Ulee Kareng Masjid Raudhatul Jannah 22  Leungbata Masjid Jami' Leung Bata 23  Leungbata Masjid Al-A’la 24  Jaya Baru Masjid Subulussalam 25  Jaya Baru Masjid Baburrahmah
Sumber: Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama Republik Indonesia (2018)

## Objek dan Subjek Penelitian
Objek  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  masjid  di  Kota  Banda  Aceh.  Subjek  dari penelitian  ini  adalah  Kepala  BKM  Masjid  dan Bendahara Masjid yang dianggap memiliki pengetahuan  atas  pengelolaan  di  bidang  keuangan masjid.

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian  termasuk  dalam  penelitian  kuantitatif dan  yang  digunakan  data  primer  berupa  kuesioner sebagai  sumber  data  dan  data  sekunder.  Kuesioner terdiri  atas  pernyataan-pernyataan  yang  dibentuk  dari PSAK  No.  45.  Kuesioner  penelitian  ini  untuk  dapat dianalisis  tentang  penerapan  laporan  keuangan  masjid berdasarkan  PSAK  No.  45.  Sedangkan  data  sekunder dokumen-dokumen  yang  berasal  dari  masjid  misalnya laporan  keuangan,  sejarah  masjid  dan  struktur organisasi.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengukuran  dimensi  dan  indikator  atau  elemen penelitian  ini  menggunakan  skala  Guttman  dengan rentang  nilai dari 1 sampai 2 poin. Menurut  Sugiyono (2014:139)  Skala  Guttman,  skala  yang  diperguna untuk  menghasil  jawaban  tegas  dari  responden,  yaitu hanya  terdapat  dua  pilihan  seperti  “setuju-tidak setuju”.
Peneliti juga membuat kategori untuk menentukan  masjid  mana  yang  memiliki  sistem akuntansi  yang  baik  sesuai  dengan  PSAK  No.  45. Terdapat 4 kategori untuk menentukannya berdasarkan range  score  yang  didapati  dari  jumlah  pertanyaan kuesioner  yaitu  34  pertanyaan  kemudian  dikalikan dengan skor jawaban “Ya” yaitu “2”. Sehingga didapat range score tertinggi  yakni  68  yang  berarti  sistem akuntansi sudah sesuai dengan PSAK No. 45.
Tabel 3.2 Kategori Masjid No Kategori Range Score 1 Sistem Akuntansi Sudah Sesuai dengan PSAK No. 45 52-68 2 Sistem Akuntansi Sudah Menerapkan Sebagian PSAK No. 45 35-51 3 Sistem Akuntansi Belum/Hanya Menerapkan PSAK No. 45 18-34 4 Sistem Akuntansi Masih Sangat Sederhana 1-17 Sumber: Data Primer, diolah (2018)

## Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif  dengan  penggunaan  data  primer  yaitu kuesioner.  Data  primer  yang  diperoleh  selanjutnya akan  dianalisis.  Teknik  analisis  yang  digunakan adalah:
1. Analisis  Deskriptif,  teknik  ini  dipakai  untuk menganalisis  data  dengan  mendeskripsikan  atau mengambarkan data-data yang sudah dikumpulkan  seadanya  tanpa  ada  maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian.
2. Distribusi  Frekuensi,  sebuah  tabulasi  angka masing-masing  individu  yang  diatur  dalam beberapa  kategori  dalam  skala  pengukuran.
Distribusi  frekuensi  menunjukan  berapa  banyak subjek/objek  yang  memiliki  nilai  yang  sama  dan terukur dalam variabel.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan Deskripsi Objek Penelitian
Data  dalam  penelitian  ini  merupakan  data primer dengan menggunakan kuesioner sebagai sarana pengambilan datanya. Kuesioner didistribusikan kepada  50  responden  pada  25  Masjid  di  Kota  Banda Aceh  yang  menjadi  sampel  penelitian.  Jumlah kuesioner  yang  kembali  sebanyak  40  kuesioner  atau sebesar  80%  kuesioner  yang  kembali.  Responden dalam penelitian ini memiliki karakterisktik yang tidak sama.  Dari  sebaran  angket,  dijelaskan    berdasarkan usia responden berusia 21-30 tahun sebesar 7,5%, usia 31-40  tahun  adalah  sebesar  32,5%,  dan  usia  diatas  40 tahun  adalah  60%.  Untuk  karakteristik  pendidikan terbanyak adalah Strata I sebesar 42,5%.

## Struktur Organisasi Masjid
Struktur  organisasi  adalah  suatu  bagan  yang dibagi  tugas  melaksanakan  berbagai  aktivitas  atau tugas  yang  harus  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan
yang  dirancang  oleh  organisasi  tujuan  utama  suatu masjid adalah memberikan pelayanan peribadatan bagi jamaah (Khairaturrahmi, 2017).
Struktur kepengurusan masjid terdiri dari:
1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Bidang Idarah
5. Bidang Imarah
6. Bidang Ria’yah

## Kesesuaian Pelaporan Akuntansi Masjid Terhadap PSAK No. 45
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh masjid yang diteliti sudah membuat laporan  keuangan secara  rutin  dan  memcatat  setiap  transaksi  keuangan dilengkapi  dengan  bukti-bukti.  Masjid  juga  sudah transparan  menyampaikan  informasi  keuangan  masjid melalui  papan  informasi  masjid  dan  print  out,  namun belum  ada  masjid  yang  menyusun  laporan  keuangan sesuai  dengan  format  pencatatan  laporan  keuangan PSAK No. 45.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil penelitian  Marsdenia  (2015)  yaitu  kedua  masjid  yang berlokasi  di  Jawa  Barat  diteliti  belum  mengacu  pada PSAK  secara  seluruhan  atau  laporan  keuangan  yang dibuat  sudah  ada  tapi  tidak  memenuhi  PSAK  45. Namun  mengenai  transparansi  bertolak  belakang dengan  penelitian  ini  dimana  salah  satu  masjid  belum transparan  pada  jamaah  kecuali  laporan  masukan  dan keluar shalat jum’at, lebaran haji dan idul fitri.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Fitria  (2017)  yaitu  sebagian  besar  masjid  di Balikpapan tidak dapat menampilkan laporan keuangan lengkap karena kerahasiaan laporan keuanganya.  Penelitian  ini    di  dukung  penelitian Tinungki  &  Pusung  (2014)  yaitu  laporan  keuangan panti  belum  sesuai  dengan  susunan  format  laporan keuangan  nirlaba  PSAK  No.  45.  Begitupun  dengan hasil penelitian yang didapatkan Leiwakabessy (2015), yaitu  pada  GMIM  Baitel  Kolongan  yaitu  kegiatan akuntansi  yang  ada  pada  GMIM  Baitel  Kolongan sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam hal pelaporan keuangan  tidak  sesuai  dengan  PSAK  No.  45  karena GMIM  Baitel  Kolongan  mempunyai  landasan  sendiri yaitu  mengikuti  format  laporan  keuangan  dari  Badan Pengawas Majelis Sinode (BPMS).
Dari hasil penelitian juga dapat diketahui masjid sudah  membuat  laporan  neraca,  laporan  aktivitas, laporan  kas  dan  CaLK.  Namun,  hasil  berbeda  dengan data  informasi  keuangan  yang  peneliti  dapatkan berupa  laporan  keuangan  dalam  bentuk  print  out  atau pun  papan  informasi  masjid  dimana  laporan  yang dibuat  masjid  mempaparkan  tentang  sumber  dan pengguna  dana  serta  saldo  setiap  bulannya  yang  bila disesuaikan dengan standard yang berlaku yaitu PSAK 45  menunjukkan  laporan  yang  dibuat  masih  dalam laporan  arus  kas  saja  belum  mengacu  pada  PSAK  45 yang  terdiri  dari  laporan  neraca,  laporan  aktivitas, laporan kas, dan CaLK.
Hasil    penelitian    ini  sejalan  dengan  penelitian Andikawati  &  Winarno  (2014)  menunjukkan  bahwa Masjid  Agung  Anaz  Mahfudz  dan  Masjid  Al-Huda Lumajang  belum  menerapkan  PSAK  109  atau  PSAK 45  dalam  laporan  keuangannya,    bentuk  laporan keuangan  berupa  laporan  sederhana.  Begitu  juga dengan  penelitian  Marsdenia  (2015)  dimana  hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  penerapan  PSAK 45  pada  kedua  masjid  di  Jawa  Barat  sangat  terbatas, karena  tidak  berbasis  akrual,  hanya  berbasis  kas  yang sangat sederhana dan pelaporan keuangan sederhana.
Kualitas Sistem Akuntansi dan Pelaporan

## Keuangan Masjid di Kota Banda Aceh
Hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  kualitas sistem  akuntansi  dalam  pelaporan  keuangan  masjid  di Kota  Banda  Aceh  masih  jauh  dari  yang  diharapkan sesuai  dengan  PSAK  No.  45,  hal  ini  terlihat  pada laporan  keuangan  masjid  yang  disusun  secara sederhana  yang  hanya  menginformasikan  sumber penerimaan,  pengeluaran,  dan  saldo  kas  di  akhir periode.  Ini  sangat  berbeda  dengan  penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan PSAK.
Memiliki  sistem  akutansi  dan  pelaporan keuangan  masjid  yang  memberikan  manfaat  dan keuntungan  seperti  masyarakat  akan  lebih  percaya bahwa  pengelolaan  masjid  dikelola  dengan  baik  dan penuh  pertanggungjawaban,  sehingga  para  jamaah atau  donatur  akan  lebih  antusias  dengan  keikhlasan dalam bersedekah maupun melakukan ibadah lainnya.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Mamesah  (2013)  yaitu  Gereja  Efrata  Sentrum  belum mempunyai kualitas  informasi  laporan keuangan yang memenuhi  syarat  dalam  penyampaian  penjelasan untuk  para  pemakai  laporan  keuangannya  seperti
ISSN: 1978-1520
mudah  dipahami,  relevan,  dapat  diandalkan  dan  dapat diperbandingkan.  Begitu  juga  dalam  penelitian Diptyana (2011) menunjukkan bahwa praktek akuntansi  di  organisasi  masjid    di  Surabaya  masih beragam,  pemaparan  yang  dilakukan  secara  sukarela dan  bermacam  kebutuhan  informasi  para  pengguna dapat menjadi penyebab adanya ragaman ini .
Kualitas  sistem  akuntansi  dan  pelaporan keuangan  masjid  belum  sesuai  dengan  PSAK  No.  45 disebabkan  oleh  beberapa  kendala  dalam  penyusunan laporan  keuangan  masjid.  Dari  hasil  penelitian beberapa  masjid  memiliki  kendala  dalam  menyusun laporan keuangannya seperti:
1) Belum  adanya  SDM  yang  mempunyai  latar belakang ilmu akuntansi atau tenaga pembukuan sepenuhnya memahami tentang PSAK.
2) Kendala pemahaman dalam menyusunan laporan keuangan masjid menurut PSAK No. 45
3) Pengurus  masjid  seperti  BKM  dan  Bendahara memiliki  keterbatasan  waktu  untuk  penyusunan laporan  keuangan  masjid  seperti  PSAK  45 sehingga  hanya  membuat  pelaporan  keuangan masjid secara sederhana saja.
Meskipun  terdapat  kendala  diatas,  beberapa masjid  berpendapat  bahwa  kualitas  sistem  akuntansi dan pelaporan keuangan masjid sudah jelas dan sesuai dengan  tuntutan  masyarakat,  namun  belum  sempurna karena  laporan  keuangan  dibuat  cukup  sederhana dengan  bentuk  buku  kas  yaitu  hanya  menerangkan penerimaan dan pengeluaran.
Berbeda  dengan  hasil  penelitian  Raya  (2017) yaitu  Gereja  Paroki  memiliki  SDM  yang  kompeten dalam  menyusun  dan  menyajian  laporan  yang  baik, sehingga  paroki  tidak  ditegur  dari  keuskupan  karena terlambat mengirim laporan atau tidak menyaji laporan keuangan.
Penyebab lain dari belum sempurnanya kualitas sistem  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  masjid adalah  tidak  adanya  peringatan  atau  sanksi  yang diberikan  pemerintah  dalam  penyusunan  laporan keuangan  masjid  jika  laporan    tersebut  belum  seperti PSAK 45. Jika memang ada sanksi atau peringatan itu hanyalah  dari  para  jamaah  atau  donatur  dikarenakan keterlambatan atau ketidaktepatan dalam menyampaikan  informasi  keuangan  masjid.  Di samping  itu  sebenarnya  mengelola  keuangan  serta menyusun  laporan  keuangan  masjid  yang  baik
merupakan  sebuah  ibadah  yang  dianjurkan  oleh  Al- Qur’an  dan  Hadist.  Laporan  keuangan  adalah  bagian dari sebuah pertanggungjawaban maka setiap pertanggungjawaban  adalah  bagian  dari  perintah agama. Jadi, sudah selayaknya setiap masjid membuat laporan  keuangan  dengan  lebih  rinci  dan  sesuai regulasi  yang  ditetapkan  bukan  hanya  karena  adanya penghargaan tapi keikhlasan dalam beribadah.

## 5. Kesimpulan,  Keterbatasan dan Saran
Berdasarkan  bahasan  hasil  penelitian  dan analisis data yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpul bahwa:
1) Masjid  di  Kota  Banda  Aceh  secara  umum  belum menerapkan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan nirlaba dikarena masjid belum memiliki 4  unsur  laporan  keuangan  psak  45.  Masjid  hanya membuat  laporan  sederhana  meliputi  sumber penerimaan,  pengeluaran,  dan  saldo  kas  di  akhir periode.
2) Masjid  di  Kota  Banda  Aceh  secara  umum  belum menerapkan  PSAK  No.  45  karena  kurangnya motivasi  dalam  penerapannya,  penyebabnya adalah tidak  adanya  sanksi bagi masjid jika tidak menerapkan  PSAK  No.  45  dan  tidak  ada penghargaan  bagi  masjid  jika  menerapkan  PSAK No. 45. Selain itu terdapat beberapa kendala yang menyebabkan  masjid  di  Kota  Banda  Aceh  belum menerapkan  PSAK  No.  45  yaitu  kurangnya sumber  daya  manusia  yang  mempunyai  latar belakang  ilmu  akuntansi  menyebabkan  masjid tidak  mampu  menyusun  laporan  keuangan  sesuai PSAK No. 45
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  yang  dapat jadikan  timbangan  bagi  peneliti  selanjutnya  agar diperoleh  hasil  yang  baik  di  waktu  mendatang, antaranya adalah:
1) Penelitian  ini  kurang  menggambarkan  keadaan laporan  keuangan  masjid,  karena  penulis  tidak mendapatkan  laporan  keuangan  masjid  secara langsung.
2) Beberapa  kuesioner  diisi  oleh  responden  yang bukan kepala BKM atau Bendahara masjid secara langsung, tetapi diwakilkan oleh orang lain.
3) Data yang dikumpulkan hanya melalui kuesioner.
Berdasarkan  pembahasan  penelitian,  simpulan dan  batasan  pada  penelitian  ini  yang  telah  dipaparkan sebelumnya, adapun saran-saran yang dapat diberikan:
1) Bagi peneliti selanjutnya yang juga ingin meneliti laporan  keuangan  masjid  alangkah  baiknya mendapatkan  data  laporan  keuangan  masjid  agar penelitian valid.
2) Sebaikya  posisi  bendahara  ditempati  oleh  orang yang  memiliki  latar  belakang  akuntansi  sehingga lebih  mudah  memahami  dan  menyusun  laporan keuangan sesuai PSAK No. 45.
3) Pemerintah  harusnya melakukan pembinaan  yang intensif  mengenai  pelaporan  keuangan  masjid menurut PSAK No. 45.
4) Bagi  pemerintah,  ada  baiknya  melakukan  audit terhadap laporan keuangan masjid.

## DAFTAR PUSTAKA
Accounting  Principle  Board  (APB).  1970.  Statement.
4. Basic  Concepstand  Principles  Underlying Financial  Statement  of  Business  Enterprise . Amerika Serikat.
Andarsari,  P.  Rosita.  2012. Laporan  Keuangan
Organisasi  Nirlaba (Lembaga  Masjid)  STMIK
Malang. Jurnal Ekonomi Universitas Kediri.
Andikawati,  Desy  dan  Wahyu  Agus  Winarno.  2014 .
Laporan  Keuangan  Lembaga  Masjid  (Studi Kasus  Pada  Lembaga  Masjid  Agung  Anaz Mahfudz  Dan  Masjid  Al–  Huda  Lumajang) . ARTIKEL ILMIA MAHASISWA 2014. Universitas Jember. Jember.
Ayub,  Muhammad.  1996.  Manajemen  Masjid. Jakarta: Penerbit Gema Insani
Basri,  Hasan  &  A.  K.  Siti  Nabiha,  and  M.  Shabri
Abd. Majid. 2016. Accounting and
Accountability  in  Religious  Organizations:  An Islamic  Contemporary  Scholars’  Perspective .
Gadjah Mada International Journal of Bussines ISSN  1141-1128  No.2.  Vol.  18.  Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
Diptyana,  Pepie.  2011. Studi  atas  Praktik  Akuntansi di  Organisasi  Masjid  di  Surabaya. The Indonesian  Accounting  Review  No.1.  Vol.  1. Januari  2011,  page  73-81.  STIE  Perbanas. Surabaya.
Fitria,  Yunita.  2017. Akuntabilitas  pasa  Organisasi
Religi; Studi Kasus Masjid-Masjid di Balikpapan, Kalimantan Timur . AKUNTABEL
ISSN  Print:  0216-7743  ISSN  ONLINE:  2528- 115  No.1.  Vol.  14.  Universitas  Mulawarman. Samarinda.
Gultom,  Ignasius  Rian  dan  Agus  T.  Poputra.  2015.
Analisis  Penerapan  PSAK  NO.  45  Tentang Laporan  Keuagan  Organisasi  Nirlaba  Dalam Mencapai  Transparansi  Dan  Akuntabilitas Kantor  Sinode  GMIM .  Jurnal  EMBA  ISSN 2303-1174  No.4.Vol  3.  Universitas  Sam Ratulangi. Manado.
Halim,  Abdul  dan  M.  Syam  Kusufi.  2014. Teori,
Konsep,  Dan Aplikasi  Akuntansi  Sektor  Publik Dari  Anggaran  Hingga  Laporan  Keuangan, Dari  Pemerintah  Hingga  Tempat  Ibadah , Edisi ke-2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Hendrawan,  Rony  2011. Analisis  Penerapan  PSAK
No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit
Berstatus  Badan  Layanan  Umum  (Studi  kasus di RSUD Kota Semarang) . Universitas Diponegoro.
Hery.  2013. Teori  Akuntansi  –  Suatu  Pengantar . Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia  (IAI).  2011.  Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  No.  45 Tentang  Standar  Akuntansi  Untuk  Entitas Nirlaba.
Ilyas, M. Muchtar. 2008. Tipologi Masjid , Direktorat
Urusan  Agama  Islam  Dan  Pembinaan  Syariah Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Departemen Agama. Jakarta. Khairaturrahmi. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid di
Kota  Banda .  Skripsi. Banda  Aceh:  Program Studi S1  Akuntansi.  Univesritas  Syiah  Kuala. Banda Aceh
Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset Untuk Bisnis
& Ekonomi . Penerbit Erlangga. Jakarta. Korompis,  Claudia.  2014. Penerapan  PSAK  NO.  45 Tentang  Pelaporan  Keuangan  Organisasi Nirlaba  Pada  Sanggar  Seni  Budaya  Logos Ma’Kantar .  Jurnal  Riset  Akuntansi  Going Concern. Hal. 16-30.
Leiwakabessy,  L.  P.,  2015. Analisis  Penerapan Akuntansi  Organisasi  Nirlaba Entitas  Gereja Berdasarkan  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan  No.  45  Studi  Kasus  Gereja  Masehi
Injili  Di  Minahasa  Baitel  Kolongan .  Skripsi.
Manado: Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Manado.
Mamesah,  Melisa.  2013. Penerapan  PSAK  No.  45
Pada GMIM Efrata Sentrum Sonder Kaitannya Dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan .  Jurnal  EMBA  ISSN  2303-1174 No.4.  Vol  1.  Universitas  Sam  Ratulangi. Manado. Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Marsdenia,  2015. Revitalisasi  Fungsi  Masjid  Sesuai Zaman  Rasulullah  Melalui  Implementasi  PSAK 45:  Studi  Empiris  Pada  Masjid  A  dan  B .  ISSN 2302-9791.  Vol.2  No.1.  Sultan  Agung  Islamic University.
Masrizal.  2011.  Pemberdayaan  Masjid.  Melalui https://maszal.blogspot.co.id/
2011/03/pemberdayaanmasjid29.html/m=0
[21/09/17]
Mulyadi.  2013. Sistem  Akuntansi. Jakarta:  Salemba Empat.
Nariasih,  Dewi.  2015. Laporan  Keuangan  Masjid Kombinasi PSAK Nomor 45 Tentang
Pelaporan  Keuangan  Entitas  Nirlaba  Dan
PSAK  Nomor  109  Tentang  Akuntansi  Zakat Dan  Infak/Sedekah  (Studi  Kasus  Pada  Masjid XYZ). Skripsi.  Jember:  Program  Sarjana Universitas Jember.
Nurlaela,  Siti  dan  Mutmainah.  2014.  Implementasi
PSAK  No.  45  Dalam  Pelaporan  Keuangan Entitas  Nirlaba  Berstatus  Badan  Layanan Umum.  Jurnal  Paradigma  ISSN  1693-0827 Vol.  12,  No.  01.  Universitas  Islam  Batik. Surakarta.
Pontoh,  Chenly  Ribka  S.  2013. Penerapan  Laporan Keuangan  Organisasi  Nirlaba  Berdasarkan PSAK No. 45 Pada Gereja BZL. Jurnal EMBA ISSN  2303-1174  No.3.  Vol  1.  Universitas
Sam Ratulangi. Manado.
Raya,  Maya  Kurniati  Gedi.  2017. Evaluasi Implementasi Pelaporan  Keuangansebagai
Bentuk  Akuntabilitas  Organisasi  Keagamaan (Studi kasus: Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki  Salatiga) .  Journal  of  Accounting  &
Management  Innovation,  No.1.  Vol  1.  January 2017,  pp.  01-21.  Universitas  Kristen  Satya
Wacana. Salatiga.
Sekaran,  Uma  &  Roger  Bougie.  2013, Research Method for Business: a skill-boarding approach ,  Sixth  Edition.  John  Wiley  &  Sons Ltd.
Simanjuntak,  Dahnil  Azhar  dan  Yeni  Januarsi.  2011.
Akuntabilitas  dan  Pengelolaan  Keuangan  di Masjid. SIMPOSIUM NASIONAL
AKUNTANSI  XIV  ACEH  2011.  Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
Sistem  Informasi  Masjid  Kementerian  Agama Republik Indonesia. www.simas.kemenag.go.id (diakses 25 November 2017).
Sugiyono  (2013). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  dan  R  &  D. Bandung:  Penerbit Alfabeta.
Tajuddin,  Teh  Suhaila  dan  Noor  Raudhiah  Abu
Bakar.  2015. A  Comparative  Analysis  of Performance  Management  Systems:  Case Studies between Masjid in a Public and Private Higher Learning Institutions . Proceeding of the
International  Conference  on  Masjid,  Zakat  and Waqf (IMAF 2015) (e-ISBN 978-967-13087-0- 7).  1-2  December  2015,  Shah  Alam,  Selangor, MALAYSIA.  International  Islamic  University College of Selangor (KUIS).
Tinungki,  Angelia  N.M,  dan  Rudy  J.  Pusung.  2014.
Penerapan  Laporan  Keuangan  Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 Pada Panti Sosial  Tresna  Werdha  Hana. Jurnal  EMBA ISSN  2303-1174  No.2.  Vol  2.  Universitas Sam Ratulangi. Manado.
Torang,  Syamsir.  2013. Organisasi  dan  Manajemen ( Perilaku,  Struktur,  Budaya  dan  Perubahan Organisasi ) . Cetakan kesatu. Alfabeta, Bandung.