## Perlidungan Hukum Kemitraan Ojek Online dengan Driver Pasca Diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja
IB. Gede Agustya Mahaputra, I Made Aditya Mantara Putra, IA Cynthia Saisaria Mandasari Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa Denpasar
agustyamahaputra@gmail.com , adityamantara@gmail.com , chyntiafeunwar@gmail.com
Published: 07/01/2023
How to Cite: Mahaputra, I.B.G.A, Mantara Putra, I.M.A. & Mandasari, I.A.C.S (2023 Perlidungan Hukum Kemitraan Ojek Online dengan Driver Pasca Diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa.
17 (1), Pp 114-122. https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.114-122

## Abstract
Public transport has an important role in economic development, because it is related to the distribution of goods and services. One of the most effective and efficient public transportation is the motorcycle taxi. Ojek is an informal public transportation  in  Indonesia  in  the form  of  motorbikes.  In  Indonesia,  there  is  an  online  motorcycle  taxi  service  that allows prospective passengers not to come to a base. Online motorbike taxis are another face of conventional motorbike taxis  which are transformed using  the touch of a smartphone-based technology application that is connected to  the internet  network.  The  problems  raised  in  this  study  regarding  legal  protection  arrangements  are  seen  from  the characteristics of agreements based on partnerships and the legal consequences that arise if the cooperation agreement is based on partnerships after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The type of research used in writing this paper is a type of normative legal research with a problem approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the characteristics of the agreement generally consist of agreement, skills, the existence of  a certain object, but in a partnership  agreement  these elements are also used but what distinguishes it is in a partnership agreement using the principles of mutual benefit, need and strengthening. The legal consequences of the work copyright law do not cover work relationships based on partnerships, which are only covered by working relationships based on work contracts (work agreements). If seen from the Law which is used as the legal basis, the principle of mutual benefit has not been fulfilled but it still benefits one of the parties so that it is still possible for breach of contract to occur.
Keywords: Partnerships, Work Agreements, Ojek Online

## Abstrak
Angkutan  umum  memiliki  peranan  penting  dalam  pembangunan  perekonomian,  karena  berkaitan  dengan  distribusi barang dan jasa. Salah satu angkutan umum yang paling efektif dan efisien adalah ojek. Ojek merupakan transportasi umum  informal  di  Indonesia  yang  berupa  sepeda  motor.  Di  Indonesia  terdapat  sebuah  layanan  ojek  online  yang memungkinkan calon penumpang tidak perlu datang ke sebuah pangkalan. Ojek online merupakan wajah lain dari ojek konvensional yang bertransformasi menggunakan sentuhan aplikasi teknologi berbasis smartphone yang dikoneksikan dengan jaringan internet. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai pengaturan perlindungan hukum dilihat dari karakteristik perjanjian berdasarkan kemitraan dan akibat hukum yang ditimbulkan jika perjanjian kerjasama berdasarkan kemitraan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Adapun tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tulisan ini adalah tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan  masalah  yang  dipergunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  karakteristik  perjanjian  pada  umumnya  terdiri  dari  kesepakatan,  kecakapan,  adanya objek tertentu, namun dalam perjanjian kemitraan unsur tersebut juga digunakan tetapi yang membedakannya adalah dalam perjanjian kemitraan menggunakan prinsip saling menguntungkan, memerlukan dan memperkuat. Akibat hukum dalam UU cipta kerja tidak mencakup hubungan kerja berdasarkan kemitraan, yang dicakup hanya melakukan hubungan

## E-ISSN: 2621-3737
kerja berdasarkan kontrak kerja (perjanjian kerja). Jika dilihat dari Undang-Undang yang dijadikan sebagai dasar hukum belum  terpenuhinya  asas  saling  menguntungkan  melainkan  masih  menguntungkan  salah  satu  pihak  sehingga  masih memungkinkan terjadinya wanprestasi (Breach of Contract).
Kata Kunci : Kemitraan, Perjanjian Kerja, Ojek Online

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  tujuan  pembangunan  nasional Indonesia adalah tercapainya kesejahteraan material,  spiritual,  masyarakat  yang  adil  dan makmur  di  era  demokrasi  ekonomi  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Agustya Mahaputra, (2022) . Didalam kehidupan masyarakat  Indonesia, transportasi saat ini sangat memiliki  peranan  penting,  karena  transportasi sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya. Hal tersebut dilihat dari  semakin  meningkatnya  kebutuhan  daripada jasa  angkutan  terhadap  mobilitas  orang  serta barang  khususnya  di  Indonesia Werasmana Sancaya,  (2021) .  Dalam  transportasi  tentu melibatkan  tenaga  kerja  yakni  driver  atau  ojek. Ketenagakerjaan  merupakan  issue  multidisiplin yang selalu memunculkan banyak persoalan serta pembahasan  hingga  saat  ini.  Secara  faktual  dapat dibuktikan  bahwa  ketenagakerjaan  merupakan Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  merupakan  faktor yang  teramat  penting  bagi  terselenggaranya Pembangunan  Nasional  di  Indonesia.  Pada  suatu negara  yang  baru  memacu  pembangunannya seperti  negara  Indonesia,  eksistensi  tenaga  kerja sebagai  sumber  daya  manusia,  merupakan  salah satu  komponen  penting  dari  pembangunan. Komponen  satu  dengan  yang  lain  saling mempengaruhi  menjadi  sistem  yang  terintegrasi. Adapun  komponen  tersebut  antara  lain  alam, tenaga  kerja  dan  modal.  Dalam  hal  ini  dapat dikatakan pula mau tidak mau harus diakui bahwa komponen  tenaga  kerja  sebagai  Sumber  Daya Manusia merupakan hal yang menonjol
Kartasapoetra, (2008) .
Perkembangan zaman telah membawa Indonesia menjadi negara berkembang. salah satu ciri  khas  negara  berkembang,  adanya  alih teknologi  dari  negara  lain  sebagai  upaya penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan  dan  globalilasi  dunia.  Salah  satu wujud  perkembangan  di  Indonesia  ditunjukan dengan  keberadaan  ojek  online  yang  dapat membantu  masyarakat  lepas  dari  kemacetan  di Ibukota.  Banyak  sumber  daya  manusia  yang  ikut
terjun  kedalam  bisnis  ojek  online  atau  yang  lebih popoler  disebut  Go-jek.  Sistem  kerja  dari  ojek online ini adalah melalui layanan booking melalui aplikasi. Berbeda dengan ojek pada umumnya yang dapat ditemukan di pinggir jalan, akibat kecanggihan  teknologi  pada  saat  ini  sumber  daya manusia  di  Indonesia  mampu  menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Sehingga dapat  meningkatkan  kesejahteraan  pekerja  di berbagai sektor informal di Indonesia.
Perkembangan  ojek  online  yang  sangat  pesat saat ini, banyak memunculkan  sengketa. Sengketa dapat terjadi antara mitra kerja ojek online dengan perusahaan  ojek  online.  Umumnya  sengketa  yang terjadi  dikarenakan  perusahaan  ojek  online dianggap melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan.  Hal  itu  disebabkan  karena  ojek online  tidak  memberikan  kejelasan  status  pekerja bagi  pengemudi  ojek  online  yang  menjadi mitranya. Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan sebagaimana  diungkapkan  di  atas,  kiranya  perlu ada  suatu  perangkat  sarana  perlindungan  dan kepastian  hukum  bagi  para  tenaga  kerja.  Baik mereka  yang  akan  atau  sedang  mencari  pekerjaan atau  yang  sedang  melaksanakan  hubungan  kerja maupun setelah berakhirnya hubungan kerja.
Secara  Filosofis  Masalah  perlindungan  tenaga kerja tidak hanya semata-mata masalah perorangan melainkan masalah Bersama dan masalah nasional, sebab  pada  dasarnya  semua  orang  pekerja  dan bekerja  untuk  meningkatkan  perekonomiannya. Dalam  hal  ini  salah  satu  bentuk  perlindungan  dan kepastian hukum terutama bagi tenaga kerja  dapat melalui  pelaksanaan  dan  penerapan  perjanjian kerja.  Bentuk  ideal  sebuah  perjanjian,  utamanya pada  perjanjian  kemitraan  ojek  online  adalah menganut asas keseimbangan. Asas keseimbangan dapat  dikonkretisasikan  dengan  mana  pengusaha tidak  memperlakukan  para  pekerja  dengan sewenang-wenang  dan  memutuskan  hubungan kerja  secara  sepihak  tanpa  memperhatikan kebutuhan para pekerja serta ketentuan perundang- undangan.
Secara  teoritis,  perjanjian  kerja  memunculkan segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara
pengusaha  dan  pekerja.  Dengan  demikian  kedua belah  pihak  dalam  melaksanakan  hubungan  kerja telah terikat pada apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian kerja maupun peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Seseorang sebelum melakukan hubungan kerja dengan orang lain,  terlebih  dahulu  akan  diadakan  suatu perjanjian  kerja,  baik  dalam  bentuk  yang sederhana  yang  pada  umumnya  dibuat  lisan ataupun  dibuat  secara  formal  yaitu  dalam  bentuk tertulis.  Segala  upaya  tersebut  dibuat  untuk maksud  perlindungan  dan  kepastian  hak  dan kewajiban  dari  masing-masing  pihak.  Hubungan kerja  sebagai  realisasi  dari  perjanjian  kerja, hendaknya  menunjukkan  kedudukan  masing- masing  pihak  yang  pada  dasarnya akan menggambarkan hak-hak dan kewajiban- kewajiban  pengusaha  terhadap  pekerja  secara timbal balik Wijayanti, (2010) .
Terlepas  dari  pembahasan  secara  teoritis tersebut, jika kita melihat  kenyataan yang terjadi, bahwa  banyak  fenomena  yang  menimbulkan pertanyaan saat ini, dengana mana hubungan kerja antar  perusahaan  dengan  ojek  online  berbasis aplikasi  atau  online  tersebut  dengan  pengendara. Adapun  ojek  online  yang  dimaksudkan  disini seperti  Go-jek,  Grab  Bike,  maxim,  UberTaxi maupun  GrabTaxi.  Dari  beberapa  ojek  online dimaksud diatas, penulis tertarik terhadap Go-jek, oleh  karena  Go-jek  merupakan  salah  satu transportasi  online  yang  paling  pertama  ada dibandingkan  dengan  ojek  online  lainnya.  Dalam prakteknya  yang  menjadi  pusat  perhatian  dalam perjanjian  kerja  yang  dibuat  oleh  PT.  Go-jek dengan pengendaranya dijelaskan bahwa, kontrak kerja  dengan  perusahaan  Go-jek  tertera  sebagai kemitraan  dan  hingga  kini  belum  ada  asuransi kesehatan  maupun  jaminan  sosial  tenaga  kerja (Jamsostek).  Pekerja  berdasarkan  kemitraan tersebut sebetulnya masih bisa menuntut Jamsostek  atau  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan  dan  BPJS Kesehatan kepada perusahaan.
Secara  Yuridis  dapat  dikatakan  bahwa ketenagakerjaan merupakan Sumber Daya Manusia  merupakan  faktor  yang  teramat  penting bagi  terselenggaranya  Pembangunan  Nasional  di Indonesia sehingga negara wajib melindungi hak- hak  warga  negara  dan  berhak  mendapatkan perlindungan hukum, untuk mewujudkan keadilan dalam  masyarakat.  Seiring  dengan  laju  dan
berkembangnya  pembangunan  bangsa  Indonesia yang  tentunya  akan  membawa  pula  kemajuan  dan perkembangan dibidang hubungan kerja, yang pada mulanya  merupakan  hubungan  yang  sederhana dalam hubungan kerja atas pekerjaan yang bersifat sederhana  pula,  dalam  usaha  yang  bersifat  agraris dengan  dengan  peralatan  dan  sifat  kerjanya  yang sederhana  selanjutnya  berubah  menjadi  hubungan dalam  usaha  industrial  yang  tentunya  sifat  dan lapangan  kerjanya  lebih  kompleks  dan  dengan teknologi yang modern. Keberadaan pembangunan dibidang  hukum  khususnya  pembaharuan  hukum tentang  perjanjian  kerja,  merupakan  sesuatu  yang mutlak  diperlukan.  Secara  sosiologis  dapat  dilihat bahwa  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2020 tentang  cipta  kerja  disini  belum  memberikan perlindungan terhadap pekerjanya secara maksimal dalam hubungan kerjanya terutama dalam hubungan  kemitraan  terkait.  Kondisi  ini  akan merugikan  tenaga  kerja  kemitraan,  dan  beberapa pelaku  usaha  cenderung  memanfaatkan  aturan  ini untuk  memutus  hubungan  kerja  dan  hak-haknya secara sepihak.
Dari pemaparan latar belakang tersebut di atas, maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  yang  akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:
1.  Bagaimana  pengaturan  hukum  terhadap driver  ojek  online  dilihat  dari  karakteristik perjanjian berdasarkan kemitraan?
2.  Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian kerjasama berdasarkan kemitraan bila  terjadi  wanprestasi  pasca  diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang Cipta Kerja?

## II. METODE
Menurut  Soerjono  Soekanto  jenis  penelitian hukum  dibedakan  menurut  tujuannya  menjadi  2 (dua),  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dan penelitian  hukum  empiris Soekanto,  (1986) .  Jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang ditunjang dengan  data  Empiris  untuk  memperkuat  hasil daripada penelitian ini. Penelitian hukum normatif dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier Mantara  Putra,  (2020) .  Sesuai  dengan penelitian  hukum  yang  digunakan  yaitu  normatif maka  pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Penelitian
hukum  normatif  merupakan  suatu  penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek,  yaitu  aspek teori, sejarah, filosofi, struktur dan  komposisi,  lingkup  dan  materi,  konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan megikat suatu undang-undang, serta bahasa  hukum  yang  digunakan Muhammad, (2004).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.  Pengaturan  Hukum  Terhadap  Driver Ojek  Online  Dilihat  Dari  Karakteristik Perjanjian Berdasarkan Kemitraan
Adapun  dalam  penelitian  ini  terletak  dalam perjanjian  kemitraan.  Kemitraan  merupakan kerjasama  usaha  yang  merupakan  strategi  bisnis yang  dilakukan  antara  dua  belah  pihak  atau  lebih dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dilandasi  dengan  prinsip  saling  memerlukan, saling  memperkuat,  dan  saling  menguntungkan Hafsah,  (2010) .  Dalam  konsep  kerjasama  usaha kemitraan  merupakan  jalinan  kerjasama  yang dilakukan  antara  perusahaan  besar,  misalnya  PT Go-jek dengan driver Go-jek yang didasarkan pada kesejajaran  kedudukan  atau  mempunyai  derajat yang  sama.  Hal  ini  berarti  bahwa  hubungan kerjasama  yang  dilakukan  antara  PT  Go-jek dengan driver Go-jek mempunyai kedudukan yang setara  dengan  hak  dan  kewajiban  timbal  balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang  saling  mengeksploitasi,  serta  tumbuh  dan berkembangnya rasa saling percara di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak Wawan  Suherman pada  tanggal 22 Agustus  2022 Di  dalam  Kemitraan  ini,  dilandasi  akan  prinsip- prinsip, yakni :
1) Prinsip Saling Memerlukan Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai  dengan  mengenal  calon  mitranya  dan mengetahui  keunggulan  mitranya.  Hal  ini  jelas terlihat  bahwa  PT  Go-jek  menyeleksi  terlebih dahulu calon mitranya sebelum menjadi driver Go- jek  hal  tersebut  bertujuan  agar  menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi driver Go- jek.  Dengan  kata  lain  PT  Go-jek  memerlukan driver  untuk  menjadi  mitranya  dan  unsur  saling memerlukan  atau  saling  ketergantungan  diantara para pihak yang bermitra dapat terpenuhi. 2) Prinsip Saling Memperkuat
Antara  PT  Go-jek  dengan  driver  Go-jek    bekerja
sama, masing-masing pihak mempunyai keinginan untuk  mendapatkan  nilai  tambah  tertentu.  Nilai tambah  ini  selain  diwujudkan  dalam  bentuk  nilai ekonomi,  seperti  peningkatakan  modal  dan keuntungan,  tetapi  juga  ada  nilai  tambah  yang besifat non-ekonomi, seperti peningkatan penguasaan teknologi oleh driver Go-jek itu sendiri. Keinginan  ini  merupakan  konsekuensi  logis kemitraan, hal ini harus disadari juga oleh masing- masing  pihak  yang  bermitra  bahwa  para  pihak memiliki  perbedaan  dan  keterbatasan,  baik  yang berkaitan  dengan  penguasaan  ilmu  teknologi maupun penguasaan sumber daya. Dengan bermitra nilai tambah yang diterima akan lebih besar, artinya dengan  banyak  mitra,  PT  Go-jek  dapat  terus  eksis di  masyarakat  sehingga  dapat  meraih  keuntungan untuk  kesejahteraan  bersama.  Oleh  karena  itu prinsip  kemitraan  haruis  didasarkan  pada  unsur saling memperkuat.
3) Prinsip Saling Menguntungkan
Salah  satu  maksud  dan  tujuan  dari  kemitraan  PT Go-jek  dengan  driver  Go-jek  adalah  “Win-Win solution”  dalam  hubungan  kemitraan  hubungan bersifat  timbal  balik,  bukan  seperti  kedudukan antara  buruh  dengan  majikan  atau  antara  atasan dengan bawahan. Dalam kemitraan ada pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional. Selain itu pembagian  hasil  antara  PT  Go-jek  dengan  driver Go-jek menerapkan sistem pembagian hasil (80:20) 80% untuk driver Go-jek dan 20% untuk PT Go-jek. Dengan  menerapkan  sistem  bagi  hasil  seperti  itu maka  tidak  ada  pihak  yang  tereksploitasi  dan dirugikan  tetapi  justru  terciptanya  rasa  saling percaya di antara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan melalui pengembangan usaha bersama.
Adapun  disini  yang  menjadi  syarat  sahnya perjanjian Kemitraan meliputi : a.  Kesepakatan (Toesteming/Izin)
Kesepakatan  pihak  kemitraan  yang  dimaksud adalah Kesepakatan antara PT Go-jek dengan driver Go-jek  yang  berupa  persesuaian  kehendak  yang berisi  larangan-larangan,  aturan  dan  penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan di kemudian hari dan  menggunakan  bahasa  yang  sempurna  secara lisan dan tertulis.
b.  Kecakapan Bertindak
Kecakapan  atau  kemampuan  untuk  melakukan perbuatan  hukum.  Perbuatan  hukum  adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Pihak kemitraan  yang  akan  mengadakan  pejanjian
haruslah  memiliki  kecakapan  dan  mempunyai wewenang  untuk  melakukan  perbuatan  hukum sebagaimana  yang  telah  ditentukan  oleh  undang- undang.
c.  Adanya  Obyek  Perjanjian  (Onderwerp  der Overeenskomst) Obyek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian)  yang  menjadi  kewajiban  pihak kemitraan dalam hal ini antara PT Go-jek dengan driver  Go-jek.  Prestasi  tersebut  haruslah  terdiri dari  perbuatan  positif  negatif.  Barang  yang dimaksudkan  dalam  perjanjian  paling  sedikit sudah diketahui jenisnya misalnya helm, jaket dan smartphone  yang  diberikan  oleh  perusahaan kepada driver Go-jek yang akan menjadi mitranya. Dari  kejelasan  pokok  perjanjian  atau  objek perjanjian agar dapat memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak.
d.  Adanya  Sebab  yang  Halal  (Geoorloofde Oorzaak)
Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.  Perjanjian  pihak  kemitraan  merupakan kegiatan  hukum  yang  melibatkan  kedua  belah pihak  atau  lebih,  mengikatkan  dirinya  karena  ada unsur  kesepakatan  yang  menimbulkan  suatu  hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan agar tidak terjadi wanprestasi.
Secara  umum,  syarat  sahnya  perjanjian  dengan syarat sahnya perjanjian kemitraan terlihat hampir sama. Tetapi ada beberapa alasan yang membedakan diantaranya :
1.  Perjanjian  kerjasama  tidak  mengikat  kedua belah pihak. Artinya, salah satu pihak tidak dapat menuntut  pihak  lainnya  jika  tidak  memenuhi  isi dari  perjanjian  kerjasama.  Berbeda  dengan perjanjian  pada  umumnya,  dalam  pelaksanaan perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban  di  dalam  perjanjian,  maka  pihak tersebut  dianggap  wanprestasi.  Akibatnya  pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. 2.  Perjanjian  kerjasama  berisi  klausul  yang sederhana,  diantaranya  sistem  pembagian  hasil, hak  dan  kewajiban  yang  sederhana.  Sedangkan klausul  dalam  perjanjian  mengatur  secara  detail hak dan kewajiban kedua belah pihak, maksud dan tujuan,  cara  pembayaran,  sanksi-sanksi  jika wanprestasi  terhadap  kewajiban,  penyelesaian sengketa dan lainnya.
3.  Tidak menghalangi para pihak untuk berhubungan  dengan  pihak  ketiga.  Artinya  siapa
saja  yang  menjadi  driver  Go-jek,  para  pihak  tetap dapat berhubungan dengan pihak ketiga.
4.  Dalam hubungan kemitraan pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan koordinasi antara  driver  Go-jek  dengan  perusahaan  Go-jek. Koordinasi tersebut berupa pengendalian dalam hal penyusunan  kebijaksanaan,  pemantauan,  evaluasi serta  pengendalian  umum  terhadap  pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil.
Kekuatan  mengikat  dan  memaksa  perjanjian kerjasama  pada  umumnya  sama  halnya  dengan perjanjian  itu  sendiri.  Tetapi  secara  khusus  tidak ada pengaturan mengenai materi muatan perjanjian kerjasama  terebut.  Materi  muatan  nya  diserahkan kepada  pihak  yang  membuatnya  yaitu  PT-Go-jek. Dalam  hal  suatu  perjanjian  kerjasama  telah  dibuat secara  sah,  memenuhi  syarat-syarat  sahnya perjanjian  sebagaimana  disebut  dalam  pasal  1320 KUHPerdata, maka kedudukan dan/atau keberlakuan  perjanjian  kerjasama  bagi  para  pihak dapat  disamakan  dengan  sebuah  undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Tetapi pengikat itu hanya menyangkut dan sebatas pada hal-hal pokok yang termuat dalam perjanjian kerjasama tersebut.
Dari  penjelasan  tersebut  diatas  maka  dapat dikatakan  bahwa  perjanjian  kemitraan  antara  PT Go-jek  dengan  driver  Go-jek  harus  dilaksanakan secara terencana, terbuka, terpadu professional dan bertanggung  jawab  dengan  prinsip-prinsip  dasar saling menguntungkan, saling menghargai, ketergantungan  antara  perusahaan  dan  masyarakat sekitar Linton,  (1997) .  Atas  dasar  perjanjian  yang telah  disetujui  oleh  PT  Go-jek  dengan  driver  Go- jek,  secara  yuridis  para  pihak  akan  terikat  dengan hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya isi perjanjian  tersebut  harus  dilaksanakan  dengan itikad  baik  atau  good  faith  dan  tidak  dapat dibatalkan  secara  sepihak.  Perjanjian  kerjasama yang  dibuat  oleh  PT  Go-jek  dengan  driver  Go-jek tersebut  berupaya  untuk  mengembangkan  usaha kecil yaitu dari ojek pangkalan menjadi ojek online pada  bidang  perjasaan,  di  sisi  lain  telah memungkinkan  untuk  lebih  optimal  melakukan persaingan  diantara  usaha-usaha  kecil  lainnya. Sebagai  salah  satu  solusi  untuk  mengatasi kesenjangan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil, sehingga upaya dalam membangun kemitraan adalah  terciptanya  suatu  penghubung  antara perusahaan  dengan  masyarakat  sekitar  untuk meningkatkan  potensi  usaha  di  Indonesia  tidak
hanya secara kuantitas tetapi kualitasnya juga terus meningkat  seiring  perkembangan  zaman  dan perubahan ekonomi.
Di  dalam    UU  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang UMKM,  pada  Pasal  1  angka  38  menyebutkan bahwa:
“Kemitraan  adalah  kerjasama  dalam  keterikatan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar  prinsip  saling  memerlukan,  mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.”
Adapun  kemitraan  antar  usaha  mikro,  kecil  dan menengah  dengan  usaha  besar  mencakup  proses alih  keterampilan  di  bidang  pengolahan,  sumber daya  manusia,  dan  teknologi.  Seperti  yang  telah diketahui, bahwa Go-jek merupakan layanan ojek online  yang  dikelola  oleh  PT  Go-jek  Indonesia. Go-jek didirikan pada tahun 2011. Awal mula Go- jek  melayani  lewat  panggilan  telepon  saja  seperti panggilan pada taksi, tetapi seiring perkembangan Go-jek semakin berkembang dan pada awal tahun 2015  meluncurkan  aplikasi  android  Go-jek.  Ini lebih  memudahkan  para  pengguna  melihat smartphone  seperti  gaya  hidup  bagi  orang perkotaan.
Berdasarkan  uraian  diatas  telah  terjadi  perubahan alih keterampilan masyarakat yang ikut tergabung dalam kemitraan PT Go-jek menjadi lebih modern hal ini dikarenakan perusahaan ini bertujuan untuk menghubungkan  ojek  dengan  penumpang  ojek dengan  cepat  dan  lebih  efisien,  berbeda  dengan ojek  pangkalan  yang  hanya  menghabiskan  waktu seharian dan belum tentu mendapatkan pelanggan. Kemitraan  dilaksanakan  dengan  pola  inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi  dan  keagenan,  dan  bentuk-bentuk kemitraan  lain  seperti  bagi  hasil,  kerjasama operasional,  usaha  patungan  (joint  venture),  dan penyumberluaran  (outsourcing).  Dalam  hal  ini kerjasama antara PT Go-jek dengan driver Go-jek dilaksanakan dengan pola sistem bagi hasil hal ini jelas  terlihat  dengan  sistem  pembagiannya  yaitu 80:20 dengan presentase 80% untuk driver Go-jek dan 20% untuk perusahaan.
Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003
Tentang
Ketenagakerjaan didefinisikan:
“hubungan  kerja  sebagai  hubungan  antara pengusaha  dengan  pekerja/buruh  berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”
Dari  pengertian  itu  terlihat  tiga  unsur  hubungan kerja yaitu :
1.  Pekerjaan, unsur ini terpenuhi jika pekerja hanya melaksanakan  pekerjaan  yang  sudah  diberikan perusahaan. Dalam praktiknya, driver Go-jek tidak menerima perintah kerja dari PT Go-jek, melainkan dari  pelanggan  ojek  dan  dikerjakan  secara  pribadi seperti halnya tukang ojek pada umumnya. 2.  Upah, unsur ini terpenuhi jika pekerja menerima kompensasi  berupa  unag  tertentu  yang  jumlahnya besar  tetap  dalam  periode  tertentu,  bukan berdasarkan  komisi  atau  bagi  hasil.  Sedangkan dalam hal ini driver Go-jek tidak mendapatkan gaji dari  PT  Go-jek  justru  para  driver  Go-jek  harus membagi  20  %  pendapatannya  ke  perusahaan. Seberapa besar pendapatan driver Go-jek tergantung  dengan  seberapa  banyak  penumpang yang bisa di antar.
3.  Perintah,  unsur  ini  terpenuhi  jika  pemberi perintah  kerja  adalah  perusahaan  bukan  atas  dasar inisiatif  pekerja.  Perintah  mengantar  penumpang juga  tidak  datang  dari  perusahaan,  tetapi  dari penumpang dan tentu atas kesediaan driver Go-jek. Kegiatan perdagangan jasa melalui sistem elektronik, saat ini diatur dalam Pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang perdagangan. Pada  intinya,  ketentuan  dalam  UU  perdagangan mewajibkan pelaku usaha yang memperdagangkan barang  dan/atau  jasa  dengan  menggunakan  sistem elektronik  untuk  menyediakan  data  dan/atau informasi  secara  lengkap  dan  benar.  Data  dan informasi  tersebut  meliputi  identitas  dan  legalitas pelaku  usaha,  persyaratan  teknis  barang  dan  jasa, harga dan cara pembayaran, serta cara penyerahan barang.  Pelanggaran  terhadap  kewajiban  tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa pencabutan  izin  bagi  pelaku  usaha.  Pada  pasal  66 UU Perdagangan dinyatakan bahwa :
“ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  perdagangan melalui  sistem  elektronik  akan  diatur  dalam peraturan pemerintah.”
Selain  itu,  oleh  karena  PT  Go-jek  bukan  sebagai perusahaan  transportasi,  maka  tentu  tanggung jawab  yang  dimiliki  perusahaan  transportasi  pada umumnya.  Hal  ini  dikarenakan  teknologi  aplikasi berfungsi sebagai penghubung kegiatan usaha, dan bukan bidang usaha secara khusus. Hal inilah yang menyebabkan PT Go-jek beserta perusahaan sejenis lainnya  menyatakan  diri  sebagai  perusahaan teknologi, karena kegiatan usaha mereka menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi
aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan  penyedia  usaha  dan  pengguna jasa.
Dalam  UU  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan tidak mencakup mengenai hubungan hukum melakukan pekerjaan berdasarkan  kemitraan.  Dalam  undang-undang tersebut  yang  diakui  hanya  hubungan  hukum melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak Wawan  Suherman  selaku  HRD  Kantor  Gojek Cabang  Denpasar  pada  tanggal  28  Agustus  2022 bahwa  saat  menandatangani  kontrak  tidak  ada klausul yang menjelaskan mengenai jangka waktu bekerja. Tetapi hanya dijelaskan apabila berkeinginan untuk memutuskan hubungan kemitraan  harus memberitahukan paling sedikit 1 (satu)  minggu  sebelumnya.  Sebagai mitra diharuskan untuk mengembalikan semua kelengkapan  dan  atribut  yang  dipinjamkan  oleh perusahaan,  selanjutnya  oleh  perusahaan  akan mengembalikan dokumen yang dijadikan jaminan sebelumnya.  Dengan  demikian  pekerja  dengan hubungan hukum pekerjaan berdasarkan kemitraan tak  harus  tunduk  pada  perjanjian  kerja  waktu tertentu dan tidak tunduk berapa hari bekerja dalam seminggu.
Selain  itu  ada  perbedaan  mendasar  antara hubungan  kemitraan  dengan  hubungan  kerja. Secara  umum,  hubungan  kemitraan  memang tindak tunduk dengan undang-undang ketenagakerjaan.  Hubungan  kemitraan  bersifat lebih  mengedepankan  mutualisme  diantara  para pihak  atau  hubungan  saling  menguntungkan. Perjanjian  kemitraan  memiliki  peluang  besar terjadinya  pemutusan  perjanjian  secara  sepihak, karena dalam klausul perjanjian antara PT Go-jek dengan  driver  Go-jek  tidak  menyebutkan  jangka waktu driver Go-jek bekerja. Pasal 1 angka 15 UU No 13 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : “Bahwa  hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara pengusaha  dengan  pekerja/buruh  berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsure pekerjaan, upah dan perintah’’
Dilihat dari penjelasan tersebut diatas maka dapat dikatakan  suatu  hubungan  kerja  tidak  bisa  timbul dari  perjanjian  kemitraan  melainkan  harus  dari perjanjian  kerja.  Oleh  sebab  itu  perjanjian kemitraan antara driver Go-jek dengan PT Go-jek terikat  hubungan  perjanjian  biasa  dalam  hal  ini tunduk pada aturan-aturan dalam KUHPerdata dan
tidak  mengacu  pada  UU  Nomor  13  Tahun  2003 karena tidak ada hubungan kerja.
3.2.  Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dalam perjanjian  kerjasama  berdasarkan  kemitraan bila terjadi wanprestasi pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Sebagai  perusahaan  jasa  yang  sangat  menjunjung tinggi  sebuah  kualitas  jasa,  Go-jek  memberikan kualitas jasa yang baik seperti:
a.  Kehandalan
Go-jek  mampu  memberikan  pelayanan  yang dijanjikan dengan tepat, dan dapat dipercaya, tepat waktu  seperti  pelayanan  90  minute  delivery anywhere in the city.
b.  Daya Tanggap
Go-jek  siap  dan  tanggap  untuk  menangani  respon permintaan  pelanggan  karena  Go-jek  melakukan sistem  online  dalam  hal  pelayanannya  juga menyediakan pinjaman dana untuk konsumen yang menggunakan jasa belanja.
c.  Jaminan
Dalam  pelayanannya  Go-jek  berusaha  untuk membuat  konsumen  merasa  aman  dalam  hal pemakaian  jasa  Go-jek,  dan  juga  selalu  sopan terhadap konsumen.
d.  Emphaty
Dalam  hal  ini  Go-jek  berusaha  menjadikan konsumen  seperti  partner  dan  juga  menciptakan hubungan rasional yang baik dengan pelanggan. e.  Tangible
Go-jek  selalu  memberikan  fasilitas  fisik  yang memadai  juga  perlengkapan  dan  juga  sarana komunikasi baik untuk driver ataupun pelanggan. Tukang ojek yang memiliki penghasilan tidak tetap seakan  mendapat  angin  segar  dengan  jumlah  uang yang  bisa  didapatkan  dengan  menjadi  driver  Go- jek.  Pembagian  pendapatan  antara  driver  Go-jek dengan  PT  Go-jek  sebesr  80%  untuk  driver  dan 20% untuk PT Go-jek. Karena keberadaanya yang sangat  menguntungkan  bagi  masyarakat  luas  dan telah direspon positif, usaha ini terus berkembang. Pertambahan  jumlah  driver  Go-jek  dengan pertambahan jumlah pelanggan mengalami perbedaan,  jumlah  pelanggan  yang  menggunakan Go-jek tidaklah sebanyak jumlah drivernya. Hal ini kemudian menimbulkan adanya suatu persaingan di antara  driver  itu  sendiri  dengan  cara  “berebut penumpang”  agar  memperoleh  keuntungan  besar, peristiwa  ini  kemudian  menjadi  salah  satu  faktor adanya Order Fiktif. Selain driver, konsumen yang
ingin  memesan  makanan  yang  ada  di  restaurant yang telah berkejasama dengan  go-jek juga dapat melakukan  order  fiktif  hal  ini  bertujuan  karena ingin  menjaili  driver  go-jek  dengan  memberikan alamat  palsu  dan  ingin  menyusahkan  orang  lain. Bahwa  apabila  terjadi  pelanggaran  order  fiktif maka akan dilakukan pemutusan kemitraan secara sepihak oleh perusahaan.
Sebagaimana  prinsip  dasar  hukum  bahwa  setiap perbuatan hukum akan peristiwa hukum. Peristiwa hukum  berimplikasi  pada  munculnya  akibat hukum. Tanpa terkecuali pula terhadap perbuatan hukum  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dan konsumen.  Hubungan  hukum  pelaku  usaha  dan konsumen  tidak  jarang  berakibat  pada  kerugian salah satu pihak. Terhadap kerugian yang diderita oleh orang lain maka muncul pertanggungjawaban pihak  yang  lain  atas  kerugian  yang  diderita  oleh salah satu pihak Mantara, Suantara, (2019) . Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  salah  satu driver  gojek  atas  nama  Bapak  I  Nengah  Yogi, Dalam hal driver go-jek jika melakukan kesalahan dalam mengantarkan pesanan atau barang, layanan go-jek  mempunyai  kebijakan  memberikan  ganti rugi  kehilangan  barang  atau  kerusakan  barang sampai  10  juta  selama  pesanan  tersebut  harus sesuai  dengan  informasi  yang  diberikan.  Order fiktif  adalah  suatu  tindakan  pemesanan  Go-jek yang dilakukan oleh driver itu sendiri, seolah-olah mengantarkan  seorang  pelanggan.  Driver  Go-jek menggunakan  dua  ponsel  dengan  dua  aplikasi didalamnya.  Pasca  diberlakukannya  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja, berkaitan dengan Pasal 1 angka 14 Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa :
“perjanjian  kerja  adalah  perjanjian  antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau  pemberi kerja  yang  memuat  syarat-syarat  kerja,  hak,  dan kewajiban para pihak”.
Dari hal tersebut diatas maka, sesuai dengan Asas Pacta Sunt Servanda dalam pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian antara PT Go-jek dengan Driver  Go-jek  berlaku  sebagai  undang-undang bagi  mereka  yang  membuatnya.  Apabila  dalam perjanjian antara PT Go-jek dengan driver Go-jek terdapat hal yang melarang mengenai order fiktif, maka driver Go-jek telah melakukan suatu bentuk pelanggaran  perjanjian  (wanprestasi).  Adapun sanksi  dari  wanprestasi  driver  Go-jek  bergantung pada isi perjanjian tersebut. Dalam hal ini, apabila
dalam perjanjian tidak terdapat ketentuan mengenai order  fiktif,  maka  PT  Go-jek  tetap  dapat memasukkan  dalam  perbuatan  melanggar  hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa : “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu, mengganti kerugian tersebut.”
Dalam  sudut  pandang  hukum  pidana,  tindakan order  fiktif  dapat  digolongkan  sebagai  penipuan. Hal tersebut terdapat dalam pasal 378 KUHP, yang menyatakan bahwa “barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan  hak,  baik  dengan  memakai  nama  palsu atau  keadaan  palsu,  baik  dengan  akal  dan  tipu muslihat,  maupun  dengan  karangan  perkataan- perkataan  bohong,  membujuk  orang  supaya memberikan  sesuatu  barang,  membuat  utang  atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  empat tahun”
Dari  penjelasan  pasal  tersebut  diatas,  maka  driver Go-jek yang melakukan tindakan order fiktif dapat dijerat  dengan  pasal  penipuan  serta  terancam hukuman maksimal selama 4 (empat) tahun. Selain itu  tanggung  jawab  driver  Go-jek  yang  berkaitan dengan  hak-hak  konsumen,  hal  itu  sangat diperlukan  mengingat  apabila  terjadi  pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam penyelenggaraan pengangkutan yang tidak seharusnya mengakibatkan tidak selamatnya  objek yang  diangkut  sampai  ditempat  tujuan Salim, (2002) . Hal tersebut bisa saja terjadi apabila driver go-jek lalai dalam menjalankan kewajibannya, jika driver  go-jek  melakukan  kelalaian  yang  sama berkali-kali  maka  sanksi  yang  diberikan  berlaku kelipatan  dan  selanjutnya  oleh  perusahaan  akan  di suspend  atau  diberikan  peringatan  dan  tidak  bisa mengakses aplikasi gojek kurang lebih 2 bulan.

## IV. KESIMPULAN
1.  Karakteristik  perjanjian  pada  umumnya terdiri dari kesepakatan, kecakapan, adanya objek tertentu, namun dalam perjanjian kemitraan unsur tersebut juga digunakan tetapi yang membedakannya adalah dalam perjanjian kemitraan menggunakan prinsip saling menguntungkan,  memerlukan  dan  memperkuat. Selain  itu  perjanjian  kerjasama  tidak  mengikat kedua belah pihak, berisi klausal sederhana, tidak
menghalangi  para  pihak  untuk  berhubungan dengan pihak ketiga, dan pemerintah mempunyai kewajiban  melakukan  koordinasi  antara  driver Go-jek dengan perusahaan Go-jek dan perusahaan ketiga.
2.  Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dalam perjanjian kerjasama berdasarkan kemitraan  bila terjadi wanprestasi pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta  Kerja,  bahwasanya  dalam  peraturan berkaitan  dengan  ketenagakerjaan  ini  tidak mencakup hubungan kerja berdasarkan kemitraan,  yang  dicakup  hanya  melakukan hubungan  kerja  berdasarkan  kontrak  kerja (perjanjian  kerja).  Oleh  sebab  itu  Hak  dan kewajiban  PT  Go-jek  dengan  driver  Go-jek, masih dikatakan belum terpenuhinya  asas saling menguntungkan melainkan masih menguntungkan salah satu pihak sehingga masih memungkinkan  terjadinya  wanprestasi  (Breach of Contract) atau order fiktif yang dilakukan oleh driver  Go-jek.  Hal  ini  disebabkan  lemahnya pengaturan dan system dalam platform yang tentu memberikan  kesempatan  terhadap  driver  gojek untuk  melakukan  suatu  pelanggaran.  Dengan diberlakukannya  UU  Cipta  kerja,  dalam  pasal  7 ayat  8  Bagian  keempat,  telah  memberikan keleluasaan  terhadap  driver  untuk  bisa  menjadi entrepreneur  dengan  PT  sendiri  dan  hal  ini menimbulkan  polemic  baru  dengan  mana platform memberikan kebebasan terhadap driver sehingga  hak  dan  tanggungjawab  menjadi tanggungjawab  driver  serta  platform  dapat memutuskannya  secara  sepihak.  Hal  ini  tidak sesuai  dengan  hubungan  hukum  melakukan
pekerjaan berdasarkan kemitraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustya Mahaputra, A. M. P. (2022). Theoretical View on The  Position  of  The  Consumer  in  Acceptance  of Product  Advertising. Jurnal  Hukum  Prasada, Universitas Warmadewa, Denpasar .
Bagus Suryawan, Suantara, Adi Wirawan, A. M. P. (2019). Naskah  Akademikrancangan  Peraturan  Daerah Kabupaten Bangle Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan  Daerah  Bank  Perkreditan  Rakyat  Bank Pasar Kabupaten Bangli Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli.
Hafsah, M. J. (2010). Kemitraan Usaha . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
I  Made  Aditya  Mantara  Putra.  (2020).  Tanggungjawab Hukum  Bank  Terhadap  Nasabah  Dalam  Hal Terjadinya  Kegagalan  Transaksi  Pada  Sistem Mobile Banking. Jurnal Kertha Wicaksana . Kartasapoetra,  G.  (2008). Hukum  Perburuhan  Pancasila Bidang  Pelaksanaan  Hubungan  Kerja .  Bandung: Armico.
Linton,  I.  (1997). Kemitraan  Meraih  Keuntungan Bersama . Jakarta: Halirang.
Muhammad,  A.  (2004). Hukum  dan  Penelitian  Hukum .
Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
Salim,  A.  (2002). Manajemen  Transportasi .  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada.
Soekanto,  S.  (1986). Pengantar  Penelitian  Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia.
Werasmana  Sancaya,  A.  M.  P.  (2021).  Tanggungjawab Perusahaan  Angkutan  Terhadap  Kerugian  Yang Ditimbulkan  Akibat  Kelalaian  Pengemudi  Selama Kegiatan  Penyelenggaraan  Pengangkutan. Jurnal Kertha  Wicaksana,  Fakultas  Hukum  Universitas Warmadewa . Wijayanti,  A.  (2010). Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca Reformasi . Jakarta: Sinar Grafika.