## Analisis Kinerja Keuangan Provinsi Jambi
Sudirman 1 , Susilawati 2
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari 1,2

## ABSTRACT
The contribution of local revenue (PAD) to regional income during the 2012-2016 period on average was  37.99%  per  annum  and  for  2012  the  contribution  of  local  revenue  to  regional  income  was 37.02%.  This  is  due  to  the  fact  that  the  receipt  of  original  regional  income  from  third  party contributions  is  very  large.  On  average  during  the  period  of  2012-2016  the  ability  of  local  tax  is relatively  low  if  linked  to  the  Gross  Regional  Domestic  Product.  While  the  power  of  regional retribution  if  associated  with  Gross  Regional  Domestic  Product  is  also  still  relatively  low,  but  has increased  from  year  to  year.  This  shows  that  management  management  in  receiving  regional retribution  has  increased.  On  average  during  the  2012-2016  period  the  realization  of  local  tax revenues reached 103.63% per year (very effective) from the target  of local tax revenue. In addition, the  realization  of  regional  retribution  revenue  reaches  103.20%  per  year  (very  effective)  from  the target of receiving regional retribution. Whereas the realization of BUMD profit income only reached 131.01% per year (very effective) from the target of BUMD profit income and the realization of other revenue  from  legitimate  PAD  only  reached  109.36%  per  annum  (very  effective).  On  average,  the economic growth  rate of  Jambi Province is 5.18% per year,  it is expected that the increase in local tax revenue elasticity will increase by 8.90% per year. elasticity of the increase in regional retribution receipts is 12.91% per year. The dependency ratio of Jambi Province in the period of 2012-2016 was an  average  of  31.69  percent  per  year.  Jambi  province's  regional  autonomy  ratio  in  the  2012-2016 period is an average of 12 percent per year with instructive conditions means it is very dependent on the central government
Keywords, locally-generated revenue

## PENDAHULUAN
Konsekuensi  dari  pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  32  dan  Undang-Undang  33 Tahun 2004 tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan  masyarakat,  lembaga  ekonomi, lembaga  politik,  lembaga  hukum,  lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat  serta  seluruh  potensi  masyarakat dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Di  sisi  lain,  saat  ini  kemampuan keuangan  beberapa  Pemerintah  Daerah  masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari  Pemerintah  Pusat.  Oleh  karena  itu bersamaan  dengan  semakin  sulitnya  keuangan negara  dan  pelaksanaan  otonomi  daerah  itu sendiri,  maka  kepada  setiap  daerah  dituntut harus  dapat  membiayai  diri  melalui  sumber- sumber  keuangan  yang  dikuasainya.  Peranan Pemerintah  Daerah  dalam  menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai  sumber  penerimaan  daerah  akan  sangat menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  tugas pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan masyarakat  di  daerah.  Pelaksanaan  Undang- undang  Nomor  32  dan  33  Tahun  2004  sebagai
penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 dan  25  Tahun  1999  telah  menyebabkan  terjadi perubahan  yang  sangat  mendasar  mengenai pengaturan  hubungan  Pusat  dan  Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah, yang dalam banyak literatur  disebut
intergovernment fiscal relation atau  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  disebut perimbangan  keuangan.  Sesuai  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004,  daerah  diberikan  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  seluruh  fungsi  pemerintahan,  kecuali  kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan,  politik  luar  negeri,  fiskal  dan moneter,  peradilan,  agama,  dan  adminsitrasi pemerintahan  yang  bersifat  strategis.  Dengan pembagian kewenangan/fungsi tersebut pelaksanaan pemerintahan di daerah dilaksanakan  berdasarkan  asas  desentralisasi, asas  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan. Implikasi  langsung  dari  kewenangan/fungsi yang  diserahkan  kepada  daerah  sesuai  Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kebutuhan dana  yang  cukup  besar.  Untuk  itu,  perlu  diatur hubungan  keuangan  antara  Pusat  dan  Daerah yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang
menjadi kewenangannya.Dengan adanya pelimpahan wewenang  kepada  pemerintah  daerah  dengan diikuti  perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan daerah,  diharapkan  pengelolaan      penggunaan
anggaran  sesuai  dengan  prinsip  “ money follows function ”  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004. Tetapi  mengingat desentralisasi di bidang administrasi juga berarti transfer  personal  (Pegawai  Negeri  Sipil)  yang penggajiannya  menjadi  tanggung  jawab  daerah, prinsip “ money follows function ” atau penggunaan  anggaran  sesuai  fungsinya,  tidak mungkin  berlangsung.  Menurut  Lewis  (2001), hal  ini  terjadi  karena  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  yang  menjadi  sumber  utama  pendapatan daerah  pada  umumnya  sebagian  besar  akan digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  rutin, sehingga anggaran  untuk pembangunan menjadi kecil.
Untuk  menyelenggarakan  otonomi  daerah yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali  sumber  keuangan  sendiri,  yang didukung  oleh  perimbangan  keuangan  antara pusat  dan  daerah.  Dalam  hal  ini,  kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah  yang  menjadi  kewenangan  daerah. Dalam  menjamin  terselenggaranya  otonomi daerah  yang  semakin  mantap,  maka  diperlukan usaha-usaha  untuk  meningkatkan  kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah  (PAD),  baik  dengan  meningkatkan penerimaan  sumber  PAD  yang  sudah  ada maupun  dengan  penggalian  sumber  PAD  yang baru  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  serta memperhatikan  kondisi  dan  potensi  ekonomi masyarakat.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui  potensi  indeks  daya  pajak  daerah sebagai  akibat  pertumbuhan  ekonomi;  2)  Untuk mengetahui potensi indeks daya retribusi daerah sebagai  akibat  pertumbuhan  ekonomi;  3)  Untuk mengetahui tingkat efektifitas pemungutan pajak daerah,  retribusi  daerah,  laba  BUMD,  dan  lain- lain  PAD  yang  Syah;  4)  Untuk  mengetahui tingkat  elastisitas  perubahan  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  sebagai  akibat  dari  perubahan PDRB.

## METODE PENELITIAN

## Daerah dan Waktu Penelitian
Penelitian    ini    dilaksanakan  di    Provinsi Jambi,    dengan    harapan  bahwa  dalam pelaksanaan otonomi daerah mampu meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerahnya  dan
mengelola  keuangan  daerahnya  dengan  cara yang efektif dan efisien. Sedangkan  waktu  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  selama  3 (tiga) bulan.

## Metode Pengumpulan Data
Dokumentasi,  yaitu  pengumpulan  data yang  diperoleh  melalui  laporan-laporan  atau dokumen-dokumen  yang  ada  dan  informasi lainnya  yang  ada  kaitannya  dengan  penelitian ini,  antara  lain:  Jambi  Dalam  Angka,  Laporan Realisasi PAD.
Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  berupa  data  sekunder. Sedangkan  data  sekunder  adalah  data-data pendukung  yang  diperoleh  dari  pihak  eksteren atau  sumber  lainnya  yang  ada  hubungannya dengan  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  laba badan  usaha  milik  daerah,  lain-lain  PAD  yang syah,  serta  pengelolaan  keuangan  daerah  yang dilakukan  oleh  pihak  atau  instansi  terkait  di Provinsi Jambi.
Adapun  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  bersumber  dari  Dinas  Pendapatan Daerah, Dinas Keuangan dan Asset Daerah, dan Badan  Pusat  Statistik  yang  ada  di  Kota  Jambi, serta  instansi-instansi  terkait  lainnya  yang  dapat menunjang penelitian ini.

## Metode Analisis
Adapun  metode  analisis  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Analisis  Kualitatif,  yang  digunakan  untuk menggambarkan  dan menjelaskan  potensi sumber-sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah, dan lain-lain PAD yang syah.
2. Analisis Kuantitatif, digunakan untuk menjelaskan  potensi  penerimaan jenis-jenis pendapatan  asli  daerah,  yakni  sebagai berikut:
1. Tabel Distribusi Frekuensi Menjelaskan tentang indeks perubahan dan atau kontribusi variabel penelitian.
2. Analisis Daya Pajak dan Retribusi Daerah Daya  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah adalah rasio antara penerimaan pajak atau retribusi dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak/retribusi di suatu daerah.  Salah  satu  indikator  yang  dapat digunakan  untuk  mengetahui  kemampuan membayar  masyarakat  adalah  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengar formula :
Daya Pajak/Retribusi =  ( penerimaan pajak / retribusi)   x 100 persen

## PDRB
3. Analisis Efektifitas PAD Efektivitas  adalah  mengukur  hubungan antara  hasil  pungut  suatu  retribusi
dengan potensi retribusi itu sendiri, atau dengan formula :
Efektivitas  =  ( penerimaan pajak / retribusi)   x 100 persen Potensi Pajak / Retribusi
4. Analisis Elastisitas Pajak dan Retribusi Daerah Analisis  elastisitas  dimaksudkan  untuk mengetahui tingkat kepekaan perubahan suatu  jenis  penerimaan  jika  terjadi perubahan  pada  jumlah  PDRB,  yaitu dengan formula :
ҽpdrd=  ( % penerimaan pajak / retribusi)   x 100 persen

## % PDRB
5. Analisis tingkat kemandirian Daerah
TKD = PAD
TPT
6. Peta kemampuan Keuangan Daerah Pemetaan kemampuan keuangan Daerah,  menggunakan  dua  indikator yaitu  tingkat  kemandirian  daerah  dan tingkat  ketergantungan  daerah,  yang diklasifika- sikan sebagai berikut;
Uraian TKtD i > TKtD TKtD i < TKtD TKD i > TKD Wilayah mandiri dengan tingkat Ketergantungan tinggi Wilayah Mandiri dengan tingkat ketergantungan rendah TKD i < TKD Wilayah belum mandiri dan tingkat ketergantungan tinggi Wilayah belum Mandiri dan tingkat Ketergantungan rendah. Keterangan; TKD i = Tingkat kemandirian daerah i TKtD i = Tingkat ketergantungan daerah i TKD = rata-rata tingkat kemandirian daerah TKtD = rata-rata tingkat ketergantungan daerah
7. Tingkat Ketergantungan Daerah Tingkat  ketergantungan  daerah  diukur dengan menggunakan rumus:
TKtD = PT TPD Keterangan : TKtD = Tingkat ketergantungan daerah PT = Penerimaan transfer TPD = Total penerimaan daerah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Rasio Pajak daerah terhadap APBD
Tabel 1. Rasio Pajak Daerah terhadap APBD Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016
Tahun Pajak Daerah APBD % 2012 808.258.511.161,00 2.663.565.369.283,42 30,00 2013 841.884.751.200,00 2.876.129.174.140,25 29,00 2014 1.010.560.585.180,50 3.165.055.792.535,44 31,00 2015 1.010.318.979.969,00 3.200.129.406.914,79 31,00 2016 966.519.347.102,57 3.391.011.808.116,95 28,00 Rata-rata 29,80
Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2017

## Rasio Retribusi Daerah Terhadap APBD
Tabel 2. Rasio Retribusi Daerah terhadap APBD Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016
Tahun Retribusi  Daerah APBD % 2012 13.402.905.831,00 2.663.565.369.283,42 0,50 2013 15.363.758.638,00 2.876.129.174.140,25 0,53 2014 14.587.180.553,00 3.165.055.792.535,44 0,46 2015 19.300.781.734,00 3.200.129.406.914,79 0,60 2016 19.321.610.356,80 3.391.011.808.116,95 0,57 Rata-rata 0,53 Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2017

## Rasio PAD terhadap APBD
Tabel 3. Rasio PAD terhadap APBD Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016 Tahun Pajak Daerah APBD % 2012 986.128.843.066,28 2.663.565.369.283,42 37,02 2013 1.060.640.978.633,25 2.876.129.174.140,25 36,88 2014 1.281.239.472.808,44 3.165.055.792.535,44 40,88 2015 1.242.809.864.499.97 3.200.129.406.914,79 38,84 2016 1.232.784.078.662,95 3.391.011.808.116,95 36,35 Rata-rata 37,99 Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2017

## Tingkat Ketergantungan Daerah Provinsi Jambi
Tabel 4. Rasio tingkat Ketergantungan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016 Tahun Dana Transfer TPD % Keterangan 2012 764.625.562,00 2.663.565.369.282,4 28,70 Ketergantungan Fiskal /Kinerja Keuangan cukup Baik 2013 887.613.852,00 2.876.129.174.140,3 30,86 Ketergantungan Fiskal /Kinerja Keuangan cukup Baik 2014 997.693.222,00 3.165.055.792.535,4 31,52 Ketergantungan Fiskal /Kinerja Keuangan cukup Baik 2015 1.067.110.634,00 3.200.129.406.914,8 33,35 Ketergantungan Fiskal /Kinerja Keuangan cukup Baik 2016 1.152.097.330,00 3.391.011.808.117,0 33,98 Ketergantungan Fiskal /Kinerja Keuangan cukup Baik Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2017

## Kemandirian Daerah Provinsi Jambi
Tabel 5. Rasio Kemandirian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016 Tahun PAD Dana Transfer % Keterangan 2012 986.128.843.066,28 764.625.562.000 12,89 Instruktif 2013 1.060.640.978.633.25 887.613.852.000 11,95 Instruktif 2014 1.281.239.472.808.44 997.693.222.000 12,84 Instruktif 2015 1.242.809.864.499.79 1.067.110.634.000 11,64 Instruktif 2016 1.232.784.078.662.29 1.152.097.330.000 10,70 Instruktif Rata rata 12,00 Instruktif

## Pemetaan Kinerja
Tabel 6. Pemetaan Kinerja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016 Keterangan Kuadran PENDAPATAN DAERAH 2 Pendapatan Asli Daerah 2 Pajak Daerah 2 Retribusi Daerah 3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan 4 Lain-lain PAD yang Sah 2 Dana Perimbangan 2 Bagi Hasil Pajak 4 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2 Dana Alokasi Umum 1 Dana Alokasi Khusus 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 1 Sumber: data diolah,2017

## Klasifikasi
Tabel 7. Klasifikasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016 Kuadran Kondisi I Kondisi  paling  ideal.  PAD  mengambil  peran  besar  dalam  APBD  dan  daerah  punya kemampuan  mengembangkan potensi  lokal. Kondisi  ini ditunjukan dengan  besarnya nilai share disertai nilai growth yang tinggi. II Kondisi  ini  belum  ideal,  tapi  daerah  punya  kemampuan  mengembangkan  potensi lokal  sehingga  PAD  berpeluang  memiliki  peran  besar  dalam  APBD.  Sumbangan PAD terhadap APBD masih rendah namun pertumbuhan ( growth ) PAD tinggi
III Kondisi  ini  belum  ideal.  Peran  PAD  yang  besar  dalam  APBD  punya  peluang mengecil  karena  pertumbuhan  PADnya  kecil.  Di  sini  sumbangan  PAD  terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah. IV Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah  belum  punya  kemampuan  mengembangkan  potensi  lokal.  Sumbangan  PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD rendah.

## Peta Kemampuan Keuangan Daerah
Tabel 8. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016 Uraian TKDi > TKD TKtD i < TKtD TKDi > TKD Tahun 2012, 2014 Wilayah mandiri dengan tingkat Ketergantungan tinggi Tahun 2012, 2013, 2014 Wilayah Mandiri dengan tingkat ketergantungan rendah TKD i < TKD Tahun 2013, 2015, 2016 Wilayah belum mandiri Dan tingkat ketergantungan tinggi Tahun 2015, 2016 Wilayah  belum  Mandiri  dan tingkat Ketergantungan rendah Sumber: data diolah, 2017

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini beberapa temuan pokok, yakni sebagai berikut:
1. Pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Jambi berdasarkan harga konstan selama  periode tahun  2012-20116  secara  rata-rata  5,18  % per  tahun.  dengan  kontribusi  terbesar bersumber  dari  sektor  pertanian,  sektor industri  pengolahan,  sektor  perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pertambangan penggalian.
2. Pertumbuhan  ekonomi  utamanya  pada sektor  jasa,  meliputi:  perdagangan,  hotel, restoran/rumah makan, pengangkutan, komunikasi,  listrik,  keuangan,  persewaan, jasa keuangan, dan jasa lainnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap  peningkatan  pendapatan  asli daerah.  Sedangkan  pertumbuhan  ekonomi dari  sektor  industri  dan  pertambangan berpengaruh  positif  terhadap  pendapatan asli daerah Provinsi Jambi.
3. Kontribusi  pendapatan  asli  daerah  (PAD) terhadap pendapatan daerah selama periode  tahun  2012-2016  secara  rata-rata sebesar 37,99 % per tahun dan untuk tahun 2012  kontribusi  pendapatan  asli  daerah terhadap  pendapatan  daerah  sebesar  37,02 %.  Hal  ini  disebabkan  oleh  penerimaan pendapatan  asli  daerah  yang  bersumber dari sumbangan pihak ketiga sangat besar.
4. Secara  rata-rata  selama  periode  tahun 2012-2016 kemampuan/daya pajak daerah relatif  rendah  jika  dihubungkan  dengan Produk Domestik Regional Bruto.
Sedangkan  daya  retribusi  daerah  jika dihubungkan  dengan  Produk  Domestik Regional  Bruto  juga  masih  relatif  rendah,
namun mengalami peningkatan dari tahun ke  tahun. Ini  menunjukkan  bahwa manajemen pengelolaan penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan.
5. Secara  rata-rata  selama  periode  tahun 2012-2016  realisasi  penerimaan  pajak daerah  mencapai  103,63  %  per  tahun (sangat  efektif)  dari  target  penerimaan pajak  daerah.  Bigitu  pula  realisasi penerimaan  retribusi  daerah  mencapai 103,20  %  per  tahun  (sangat  efektif)  dari target penerimaan retribusi daerah. Sedangkan  realisasi  penerimaan  laba
BUMD  hanya  mencapai  131,01  %  per tahun (sangat efektif) dari target penerimaan  laba  BUMD  dan  realisasi penerimaan  lain-lain  PAD  yang  syah hanya  mencapai  109,36  %  per  tahun (sangat efektif).
6. Secara  rata-rata  tingkat  pertumbuhan ekonomi  Provinsi  Jambi  sebesar  5,18  % per  tahun,  maka  diharapkan  elastisitas pertambahan  penerimaan  pajak  daerah meningkat  8,90  %  per  tahun.  elastisitas pertambahan  penerimaan  retribusi  daerah sebesar 12,91 % per tahun.
7. Rasio  Tingkat  ketergantungan  daerah provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata sebesar 31,69 persen pertahun
8. Rasio  kemandirian  daerah  provinsi  Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 cera rata- rata  12  persen  pertahun  dengan  kondisi instruktif berarti sangat tergantung dengan pemerintah pusat
9. Pemetaan  kinerja  pemerintah  daerah provinsi  Jambi,  pendapatan  daerah  berada pada  kuadran  2,  PAD  juga  berada  pada kuadran  2,  pajak  daerah  pada  kuadran  2,
retribusi daerah pada kuadran 3, pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan  pada  kuadran  4,    bagi  hasil pajak pada kuadran 4, dana alokasi umum kuadran 1, dana alokasi khusus kuadran 3, lain-lain pendapatan yang sah kuadran 1. 10. Peta kemampuan keuangan daerah provinsi  Jambi,  Tahun  2012,  2014 Wilayah mandiri dengan tingkat Ketergantungan  tinggi,  tahun  2013,  2014 wilayah mandiri dengan tingkat keterantungan  rendah,  tahun  2015,  2015 wilayah  belum  mandiri  dan  tingkat ketergantungan tinggi
11. Tingkat  efektifitas  realisasi  pendapatan asli  daerah  provinsi  Jambi  ,  secara  rata- rata  selama  periode  tahun  2012-2016 mencapai  109,36  %  (sangat  efektif).  Hal ini disebabkan:
12. Kontribusi  PAD  terhadap  APBD  provinsi Jambi  dalam  kurun  waktu  2012  –  2016 secara rata-rata pertahun 37,91 persen
13. Kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB)  terhadap  PAD  di  Provinsi  Jambi dalam  kurun  waktu  2012  –  2016  secara rata-rata 26,87 persen pertahun.
14. Kontribusi Balik Nama Kendaraan Bermotor  (BBN-KB)  terhadap  PAD  di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016  secara  rata-rata  25,64  persen pertahun
15. Kontribusi  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor  (PBB-KB)  terhadap  PAD  di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016  secara  rata-rata  21,51  persen pertahun
16. Kontribusi  Pajak  Air  Permukaan  (PAP) terhadap  PAD  di  Provinsi  Jambi  dalam kurun  waktu  2012 –  2016  secara  rata-rata 0,01 persen pertahun
17. Kontribusi Pajak Rokok  terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 0,32, persen pertahun
18. Kontribusi  pemakaian  kekayaan  daerah terhadap  PAD  di  Provinsi  Jambi  dalam kurun  waktu  2012 –  2016  secara  rata-rata 0,60 persen pertahun
19. Kontribusi  bagian  laba  bank  Jambi terhadap  PAD  di  Provinsi  Jambi  dalam kurun  waktu  2012 –  2016  secara  rata-rata 1,98 persen pertahun
20. Kontribusi penerimaan jasa giro  terhadap PAD  di  Provinsi  Jambi  dalam  kurun
waktu  2012  –  2016  secara  rata-rata  0,25 persen pertahun
21. Kontribusi  rekening  deposito  pada  kas daerah    terhadap  PAD  di  Provinsi  Jambi dalam  kurun  waktu  2012  –  2016  secara rata-rata 1,93 persen pertahun
22. Kontribusi  denda  keterlambatan  kegiatan terhadap  PAD  di  Provinsi  Jambi  dalam kurun  waktu  2012 –  2016  secara  rata-rata 0,93 persen pertahun
23. Kontribusi  BLUD  RSU  Raden  Mattaher terhadap  PAD  di  Provinsi  Jambi  dalam kurun  waktu  2012 –  2016  secara  rata-rata 2,59 persen pertahun
24. Kontribusi  BLUD  RSJ    terhadap  PAD  di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 0,01 persen pertahun
25. Kontribusi  penerimaan  UPTD  AKFAR dan  AAK    terhadap  PAD  di  Provinsi Jambi  dalam  kurun  waktu  2012  –  2016 secara rata-rata 0,32 persen pertahun
26. Daya  pajak  daerah  selama  kurun  waktu 2012  –  2016  rata-rata  pertahun  sebesar 0,64 persen pertahun
27. Daya retribusi daerah selama kurun waktu 2012  –  2016  rata-rata  pertahun  sebesar 0,11 persen pertahun
28. Rata-rata  efektifitas  pajak  daerah  provinsi jambi  dalam  kurun  waktu  tahun  2012  – 2016 adalah 103,63 persen sangat efektif
29. Rata-rata  efektivitas  retribusi  daerah selama  kurun  waktu  2012  –  2016  sebesar 103, 20 sangat efektif.
30. Perkembangan  efektifitas  laba  BUMD rata-rata  131,01  persen  pertahun  sangat efektif
31. Penerimaan  lain-lain  PAD  yang  sah  rata- rata  pertahun  selama  kurun  waktu  2012  – 2016  153,62 persen sangat efektif.
32. Elastisitas  pajak  pada  tahun  2013  sebesar 0,03 persen, pada tahun 2014 sebesar 1,74 persen  ini  menunjukan  perubahan  PDRB pekah  terhadap  perobahan  pajak.  Namun pada  tahun  2015  –  2016  perobahan  nilai PDRB  tidak  pekah  terhadap  perobahan pajak.
33. Elastisitas  retribusi  daerah  pada  tahun 2013 sebesar 1,13 persen ini menunjukkan kepekahan perobahan
nilai PDRB
terhadap  perobahan  nilai  pajak,  pada tahun  2015  kepekahan  PDRB  terhadap nilai pajak sebesar 45, 50 perse.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  1999 , Undang-Undang    Otonomi Daerah  1999 ,  Sinar  Grafika,
Jakarta. Anonim,  2009, Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  Tentang  Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah ,  Sinar  Grafika,
Jakarta
Anonim, 2004, Undang-undang  No.23 Tahun 2004  tentang  perimbangan  keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Anonim,  2009,  Undang-  undang  No  28  tahun 2009  pajak  daerah,  yang  selanjutnya adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah yang  tertuang  oleh  orang  pribadi  atau badan yang sifatnya memaksa
Aronson,  J.R.,  and  Schwartz,  E.,  1996.
Management Policies in Local Government Finance., The International City Management Association. Washington D.C Badan  Pusat  Statistik,  2012, Provinsi  Jambi Dalam  Angka  Tahun  2012, Penerbit: BPS Provinsi Jambi Badan  Pusat  Statistik,  2013, Provinsi  Jambi Dalam  Angka  Tahun  2013, Penerbit: BPS Provinsi Jambi Badan  Pusat  Statistik,  2014, Provinsi  Jambi Dalam  Angka  Tahun  2014, Penerbit: BPS Provinsi Jambi Badan  Pusat  Statistik,  2015, Provinsi  Jambi Dalam  Angka  Tahun  2015, Penerbit: BPS Provinsi Jambi Badan  Pusat  Statistik,  2016, Provinsi  Jambi Dalam  Angka  Tahun  2016, Penerbit: BPS Provinsi Jambi Bagian Hukum Setda Provinsi Jambi,
Himpunan  Peraturan Daerah  Provinsi Jambi Tentang Pajak Daerah , Buku I. Bagian Hukum Setda Provinsi Jambi,
Himpunan  Peraturan Daerah  Tentang Retribusi Daerah , Buku I. Bagian Hukum Setda Provinsi Jambi, Himpunan  Peraturan Daerah  Provinsi Jambi  Tentang  Retribusi  Daerah , Buku II.