## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Eksplorasi Biaya Non Fisik Pada Tahap Penilaian Penga- daan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik In- donesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

## Pengadaan Tanah
(studi Kasus Penilaian Pengadaan Tanah Short Cut Singaraja)

## I Gede Adiratma
Biro Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi Bali
Email Corespondence: adiratma86@gmail.com

## Abstract
Government  Regulation  of  the  Republic of  Indonesia  Number  19 of  2021  concerning  the  Implementation  of Land  Procurement  for  Development  in  the  Public  Interest  article  68  mentions  that  the  assessment  of  the amount of Indemnity of fields per plot of land, consisting of elements: a.land; b. Upper Ground And Basement; c. building; d. plants; e. objects related to the land; and/or f. other losses that can be assessed. Components e and f often cannot be estimated nominally. This paper aims to explore the amount of components E and F in case studies The fair replacement value of short cut collateral in Gitgit village, Sukasada Subdistrict, Buleleng Regency of Bali Province in 2021. This paper used an exploratory approached with data collected by public works service, spatial planning, housing and residential areas of Bali province. It was found that the E and F components  reached  3,35%.  Components  E  and  F  are  categorized  as  total  non-physical  values  in  which include  Premium  value,  solatium,  moving  costs  and  upakara  costs.The  cost  of  upakara  in  this  case  study amounted to 17% of the total percentage of non-physical costs.
Keyword: land procurement; non-physical costs; upakara costs; Singaraja shortcuts

## Abstrak
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum  pasal  68  menyebutkan  bahwa  penilaian  besarnya  Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, terdiri dari unsur-unsur: a.tanah; b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai. Komponen e dan f seringkali belum dapat diperkirakan besar nominalnya di awal. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi besaran komponen E dan F pada studi kasus Nilai penggantian wajar pembngunan short cut di desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali pada Tahun 2021. Tulisan ini menggunakan  pendekatan  eksplorasi  dari  data  yang  dikumpulkan  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. Ditemukan bahwa besarnya komponen E dan F mencapai 3,35  %  dari  total  nilai  penggantian  lahan.  komponen  E  dan  F  dikategorikan  sebagai  total  nilai  non  fisik  di dalamnya termasuk nilai Premium, solatium, biaya pindah dan biaya upakara. Biaya upakara dalam studi kasus ini mencapai 17% dari total persentase biaya non fisik.
Kata Kunci: pengadaan tanah, biaya non fisik, biaya upakar a, shor tcut Singar aja
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2981-2378, E-ISSN 2180-1971, CC-BY-SA 4.0 License,
How  to  Cite : Adiratma, I, G. (2022). Eksplorasi Biaya Non Fisik Pada Tahap Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, (studi Kasus Penilaian Pengadaan Tanah Short Cut  Singaraja). Public  Inspiration:  Jurnal  Administrasi  Publik,  7  (2):  67-73.  DOI: https://doi.org/10.22225/ pi.7.2.2022.67-73
Eksplorasi Biaya Non Fisik Pada Tahap Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah (studi Kasus Penilaian Pengadaan Tanah Short Cut Singaraja)

## 1.  Pendahuluan
Tanah  memiliki  fungsi  sosial  apabila  dikaitkan  dengan  kepemilikan  dan  memiliki dampak kepada masyarakat luas dengan tetap memperhatikan kepentingan pribadi pemilik tanah.  Namun  apabila  kepentingan  umum  mendesak  kepentingan  individu  terhadap kepentingan  tanah  yang  dimilikinya,  sehingga  terjadi  kerugian  maka  pemilik  tanah  harus mendapatkan  ganti  rugi  (Lianadevi,  2010).  Pengadaan  tanah  merupakan  kegiatan  untuk mendapatkan  tanah  dengan  cara  memberikan  ganti  rugi  kepada  yang  berhak  atas  tanah tersebut  sebagai  dampak  pemenuhan  kebutuhan  tanah  pada  kegiatan  pembangunan. Kepentingan umum merupakan konsep hukum yang dapat ditetapkan kriterianya dan tidak dapat  dirumuskan  pengertiannya  (Lianadevi,  2010)  .  Proses  pembebasan  lahan  selalu mempengaruhi  teknis  pelaksanaan  suatu  proyek  konstruksi.  Pada  pembangunan  jalan produktifitas  pekerjaan  sangat  didominasi  oleh  ketersediaan  lahan.  Pembebasan  lahan dipengaruhi  faktor-faktor  yang  cenderung  ke  arah  sosial  tetapi  juga  engineering  berperan dalam eksekusinya. Sehingga perpaduan penelaahannya disebut social  engineering. Proses ganti  rugi  yang  sering  dititik  beratkan  adalah  ganti  rugi  aspek  fisik  dari  tanah  tersebut. Penelitian-penelitian terdahulu  masih jarang mengungkapkan perkiraan jenis  dan besarnya ganti rugi non fisik, sehingga biaya pergantian wajar tanah untuk unsur non fisik tidak dapat diprediksi sedari awal.
Pemabnguann jalan baru Batas kota Singaraja – Mengwitani atau yang lebih di kenal Shortcut 1- 10 shortcut pada ruas jalan Bts. Kota Singaraja – Mengwitani hamper rampung dibangun  oleh  pemerintah.  Rinciannya,  shortcut  1  dan  2  sepanjang  1,994  km,  shortcut  3 sepanjang 0,48 km, shortcut 4 sepanjang 1,096 km, shortcut 5-6 sepanjang 1,9 km, shortcut 7a,  b,  c,  d,  e  sepanjang  1,156  km,  shortcut  8  sepanjang  1,380  km  dan  shortcut  9-10 sepanjang  3,930  km.  Pengerjaan  proyek  Shortcut  (Jalan  Pintas)  Denpasar-Singaraja  via Bedugul Titik 7A, 7B, 7C, dan Titik 8 di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng. Pembangunan  shorcut  dengan  panjang  total  2.165  meter,  termasuk  jembatan,  yang  akan memangkas 17 tikungan ini ditarget tuntas Oktober 2022 mendatang.
Pekerjaan  pembangunan  infrastruktur  jalan  Shortcut  Titik  7A,  7B,  7C,  dan  Titik  8, sebagai  kelanjutan  pembangunan  Shortcut  Singaraja-Mengwitani  dari  Titik  1-10.  Setelah pembangunan  Shortcut  Titik  7A,  7B,  7C,  dan  Titik  8  selesai  tahun  2022  nanti,  akan dilanjutkan pembangunan lanjutan pada Shortcut Titik 7D, 7E, Titik 9, dan Titik 10 di Jalur Denpasar-Singaraja  va  Bedugul  kawasan  Desa  Gitgit,  Kecamatan  Sukasada,  Buleleng (nusabali,  2019).    Sejalan  dengan  proses  pembangunan  konstruksi  Shortcut  Titik  7A,  7B, 7C, dan Titik 8, proses pesiapan pengadaan lahan untuk Shortcut  7D, 7E, Titik 9, dan Titik 10 mulai dituntaskan.
Pembangunan  shortcut  7D,E,  titik  9,  dan  titik  10  di  Jalur  Denpasar-Singaraja  va Bedugul  kawasan  Desa  Gitgit,  Kecamatan  Sukasada,  Buleleng.    diawali  dengan  proses persiapan  lahan.  Dalam  proses  persiapan  lahan  terdapat  tahapan  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  tersebut.  Besarnya  biaya  pengadaan  tanah  berdasarkan  penilaian  besarnya ganti kerugian. Ganti kerugian secara umum terdiri dari kerugian fisik dan non fisik. Tulisan ini  berfokus  pada  besaran  biaya  penggantian  kerugian  non  fisik,  khususnya  aspek  yang terkait  dengan  konsep  Tri  Hita  Karana  dalam  perpektif  budaya  masyarakat  di  Bali. Persentase nilai penggantian kerugian non fisik diharapkan dapat diprediksi jenis/variannya hingga rentang persentase biaya yang perlu disiapkan ke depannya.

## 2.  Kajian Literatur
Tinjauan Penilaian untuk keperluan ganti kerugian berdasarkan KEPI & SPI edisi VII – 2018 Penilaian untuk keperluan ganti kerugian meliputi: a. Ganti kerugian fisik (material) misalnya tanah, bangunan, tanaman, atau benda2 lain yang berkaitan dengan tanah; b. Ganti kerugian non fisik (immaterial) yakni penggantian terhadap kerugian dari pelepasan hak dari pemilik  tanah.  Objek  Penilaian  dalam  penentuan  kerugian  fisik:  1.  Tanah;  2.  Ruang  atas
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2981-2378, E-ISSN 2180-1971, CC-BY-SA 4.0 License,

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (2) (2022), 69
Eksplorasi Biaya Non Fisik Pada Tahap Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
(studi Kasus Penilaian Pengadaan Tanah Short Cut Singaraja)
tanah dan bawah tanah; 3. Bangunan; 4. Tanaman; 5. Benda yang berkaitan dengan tanah, contoh: utilitas dan sarana pelengkap bangunan semua ini dihitung setara dengan nilai pasar. Kerugian  non  fisik,  meliputi:  1.  Kerugian  ekonomi  (Premium):  kerugian  kehilangan pekerjaan,  kehilangan  bisnis,  termasuk  alih  profesi;  2.  Kerugian  emosional  (solatium)  : kerugian tidak berwujud berkaitan dengan pengambil alihan tanah yang digunakan sebagai tempat  tinggal  dari  pemilik;  3.  Biaya  transaksi:  pindah,  pengosongan,  perizinan,  termasuk pajak/bphtb dan notaris untuk nanti membeli properti di lokasi yang baru; 4. Kerugian lain; 5. Beban masa tunggu: diperhitungan akibat adanya tenggang waktu atau jeda waktu antara tanggal penilaian/penetapan lokasi dengan tanggal pembayaran ganti kerugian. Nilai Ganti Kerugian:  Komponen  fisik  dan  Non  fisik,  dimana  perhitungan  fisik  dihitung  berdasarkan kesetaraan dengan nilai  pasar kemudian ditambahkan dengan komponen non-fisik (https:// penilaian.id/2020/11/10/komponen-nilai-ganti-kerugian)
Literatur lainnya terkait aspek-aspek ganti rugi lahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan Umum,  Pasal  33  pada  peraturan  terebut  menyebutkan  Penilaian  besarnya  nilai  Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang  tanah,  meliputi:  a.  tanah;  b.  ruang  atas  tanah  dan  bawah  tanah;  c.  bangunan;  d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021    Nomor  29,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6631),  pasal  68  penilaian  besarnya  Ganti  Kerugian bidang per bidang tanah, meliputi: a.tanah; b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah; c.  bangunan;  d.  tanaman;  e.  benda  yang  berkaitan  dengan  tanah;  dan/atau  f.  kerugian  lain yang dapat dinilai.
Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  19  Tahun  2021  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021  Nomor  672),  Pasal 110,  (1)  Penilai  atau  Penilai  Publik  bertugas  melakukan  penilaian  untuk  menentukan besarnya  nilai  Ganti  Kerugian  bidang  per  bidang  tanah,  meliputi:  a.  tanah;  b.  Ruang  Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai.
Berdasarkan  tinjauan  kebijakan  di  atas,  komponen  e  berupa  benda  yang  berkaitan dengan tanah; dan/atau komponen f berupa kerugian lain yang dapat dinilai, menarik untuk diungkapkan lebih dalam melalui contoh studi kasus untuk mendapatkan gambaran besaran nilai  komponen  tersebut  dibandingkan  nilai  keseluruhan  biaya  ganti  rugi.  Biaya  upakara merupakan bagian dari  biaya komponen non fisik,  yang dikeluarkan terkait adanya proses ganti rugi atas lahan yang dibebaskan untuk kepentingan masyarakat umum.
Makna  Filosofis  Upakara  dalam  Upacara  Yadnya.  Upakara  secara  etimologi  berasal dari  upa  dan  kara.  Upa  artinya  dekat,  dan  kara  yang  berarti  tangan.  Sehingga,  upakara dimaknai  sebagai  persembahan  suci  yang  berasal  dari  kreativitas  tangan.  Umat  Hindu mengidentikkan upakara itu dengan sebutan bebantenan. Dalam susastra suci bhagawadgita, IX.26 menyebutkan bahwa “ patram, puspham, phalam, toyam, yo me baktya prayachati, tad aham baktya upahrtam, asnami prayatat manah. ” Artinya, siapapun yang mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, dan segelas air akan aku terima sebagai persembahan  hatimu  yang  tulus  ihklas.  Bebantenan  merupakan  media  untuk  membayar hutang    yang  disebut  dengan  Tri  Rnam.  Yakni,  tiga  hutang  yang    terdiri  dari  dewa  rnam, pitra  rnam,  dan  rsi  rnam.  Hutang  tersebut  kita  aplikasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari (https://kemenag.go.id/).    Prediksi  biaya  untuk  untuk  upakara,  masih  jarang  disebutkan sedangkan biaya tersebut patut untuk dipertimbangkan untuk persiapan yang lebih baik.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2981-2378, E-ISSN 2180-1971, CC-BY-SA 4.0 License,
Eksplorasi Biaya Non Fisik Pada Tahap Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
(studi Kasus Penilaian Pengadaan Tanah Short Cut Singaraja)

## 3.  Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  kualitatif  untuk  dapat mengungkapkan  makna-makna  tersembunyi  dari  fakta-fakta  di  lapangan.  Penelitian kualitatif umumnya menggunakan konteks dan setting apa adanya yang terjadi di lapangan, tidak  melakukan  perlakuan/treatment  terdapat  data  lapangan,  dan  tidak  memanipulasi variabel (Muluk, 2004).   Pendekatan kualitatif berorientasi pada pengungkapkan fenomena- fenomena yang terjadi (Mulyadi, dkk. 2022). Hal yang difokuskan pada penelitian ini adalah penjabaran  data  jenis  dan  besaran  nominal  aspek  non  fisik,  pada  nilai    ganti  rugi  tanah dalam proses pembebasan lahan untuk kepentingan umum
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari intervieu pada pihak pemilik data dari Dinas Pekerjaan Umum dan  Penataan  Ruang,  Provinsi  Bali.  Sedangkan  data  skunder  merupakan  rekapan  data penggantian kerugian pengadaan tanah short cut Singaraja. Data skunder lalu disistematisasi dan digunakan dalam penelitian ini (Stewart, 1984).
Data  dianalisis  melalui  proses  penjabaran  data,  membandingkan,  hingga  melakukan kategorisasi  data  (Strauss  and  Corbin,  1990).   Hal  ini  dilakukan  untuk  dapat  memvalidasi asumsi-asumsi dari data yang telah dianalisis.

## 4.  Hasil dan Pembahasan
Objek kajian dalam tulisan ini berupa data penggantian wajar tanah untuk kepentingan proyek pembangunan jalan baru Shortcut di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Terdapat 7 (tujuh) objek Sertifikat hak Milik (SHM) legalitas tanah yang berhasil divalidasi. Total luas lahan terdapat 28.090 m2 dengan luas yang dibebaskan 4.980  m2,  atau  sekitar  17,73%  lahan  yang  dibebaskan  dari  total  luah  SHM  yang  terdata. Bangunan  terbangun  di  atas  lahan  seluas  675  m2.  Data  objek  penelitian  tertuang  dalam Tabel 1. Data Lahan Ganti Rugi.
Tabel 1. Data Lahan Ganti Rugi
Tabel 1. Data Lahan Ganti Rugi Tabel 1. Data Lahan Ganti Rugi
Biaya  ganti  rugi terhadap unsur  fisik lahan sejumlah Rp. 5.272.337.042 (lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah). Total nilai  fisik  lahan  terdiri  dari  total  nilai  fisik  lahan  (beserta  bangunan)  dan  nilai  tanaman  di dalam  area  lahan  tersebut.  Total  nilai  lahan  beserta  bangunan  sebesar  Rp.  1.032.176.842 (satu miliar tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), sedangkan nilai total tanaman Rp. 853.544.000 (delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Nilai ganti rugi tanaman mencapai 85% dari nilai total ganti rugi fisik. Hal ini dikarenakan lahan yang dibebaskan sebagian besar merupakan lading/kebun produksi dan bukan merupakan area permukiman padat.
Eksplorasi Biaya Non Fisik Pada Tahap Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
(studi Kasus Penilaian Pengadaan Tanah Short Cut Singaraja)

## Tabel 2. Total nilai ganti r ugi fisik
Nilai  Ganti  Kerugian:  Komponen  fisik  dan  Non  fisik,  dimana  perhitungan  fisik dihitung  berdasarkan  kesetaraan  dengan  nilai  pasar  kemudian  ditambahkan  dengan komponen  non-fisik.Apabila  melihat  dari  nilai  perbandingan  anatar  biaya  ganti  rugi  fisik dan non fisik, diketahui  bahwa nilai ganti rugi non fisik dapat mencapai  3,35 % dari nilai total biaya ganti rugi, sesuai dengan Tabel 4.
Unsur  non  fisik  dalam  studi  kasus  ini  terdiri  dari  premium,  solatium,  biaya  pindah, biaya  upakara,  dan  kompensasi  masa  tunggu.  Biaya  ganti  rugi  terhadap  unsur  non  fisik sejumlah  Rp.  182.810.880  (seratus  delapan  puluh  dua  juta  delapan  ratus  sepuluh  ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Premium merupakan nilai kerugian ekonomi misalnya kerugian  kehilangan  pekerjaan,  kehilangan  bisnis,  termasuk  alih  profesi  akibat  adanya pembebasan  lahan  tesebut.  Kerugian  emosional  (solatium)  merupakan  kerugian  tidak berwujud berkaitan dengan pengambil alihan tanah yang digunakan sebagai tempat tinggal dari  pemilik.  Beban  masa  tunggu:  diperhitungan  akibat  adanya  tenggang  waktu  atau  jeda waktu  antara  tanggal  penilaian/penetapan  lokasi  dengan  tanggal  pembayaran  ganti kerugian.Total nilai ganti rugi non fisik dijabarkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Total nilai ganti r ugi non fisik
Tabel 4. Per bandingan nilai per gantian non fisik dan nilai per gantian total
Eksplorasi Biaya Non Fisik Pada Tahap Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
(studi Kasus Penilaian Pengadaan Tanah Short Cut Singaraja)
Biaya  upakara  menjadi  bagian  dari  biaya  non  fisik  yang  dijabarkan  sebelumnya. Upakara merupakan biaya penting bagi masyarakat Hindu di Bali berkaitan dengan hampir semua aspek kehidupannya. Terkait lahan dan proses pembebasan lahan, tentu ada prosesi upacara  dan  sarana  upakara  yang  perlu  dilakukan  demi  kelancara  proses  ke  depannya. Berdasarkan  data  lapangan,  terlihat  bahwa  biaya  upakara  mencapai  17%  atau  Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta) dari biaya non fisik dalam hal nilai ganti rugi pembebasan lahan, seperti yang ditunjukan pada Gambar 1.
Gambar 1. Per sentase biaya ganti r ugi masing-masing sub unsur non fisik

## 5.  Conclusion
Upakara  merupakan  hal  yang  penting  bagi  masyarakat  Hindu  di  Bali  sebagai  wujud persembahan suci, dan bebantenan merupakan media untuk membayar hutang  yang disebut dengan Tri Rnam. Tidak luput dalam proses penilaian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk  kepentingan  umum,  biaya  upakara  masuk  dalam  biaya  non  fisik  yang  selalu  ada. Penelitian-penelitian sebelumnya terfokus pada biaya fisik dan sengketa lahan pada proses pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum.  Mengambil  studi  kasus  Penilaian  Pengadaan Tanah  Shortcut  Singaraja,  biaya  non  fisik  mencapai  3,35  %  atau  setara  Rp.  182.810.880 (seratus  delapan  puluh  dua  juta  delapan  ratus  sepuluh  ribu  delapan  ratus  delapan  puluh rupiah).  Biaya  uoakara  tercatat  mencapai  17%  atau  Rp.  31.000.000  (tiga  puluh  satu  juta) dari biaya non fisik dalam hal nilai ganti rugi pembebasan lahan. Studi kasus ini tidak serta merta dapat dijadikan acuan untuk perencanaan dan perkiraan biaya lokasi lainnya. Namun, diperlukan  studi-studi  serupa  untuk  mendapatkan  perkiraan  biaya  yang  mendekati  valid terkait biaya non fisik, khususnya biaya upakara dalam proses ganti rugi pembebasan lahan.

## Reference
Lianadevi, Lieke (2010) Fungsi Sosial Hak atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Penerbit Kertasputih Communication, Edisi Pertama, Jakarta.
https://www.nusabali.com/berita/112232/shortcut-titik-7-8-ditarget-beroperasi-oktober-2022 https://penilaian.id/2020/11/10/komponen-nilai-ganti-kerugian
https://kemenag.go.id/read/makna-filosofis-upakara-dalam-upacara-yadnya-gmn4o
Muluk,  H.  (2004).  Ingatan  Kolektif  dan  Rekonsiliasi:  STudi  Kasus  pada  Koerban  Tragedi  Politik Tanjung Priok Pendukung Gerakan Islah. Disertasi. Depok: Universitas Indonesia.
Stewart,  D.W.  (1984)  Secondary  research,  information,  sources,  and  methods,  London:  Sage Publication, Newbury
Strauss, A. & Corbin.J.M (200). Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
KEPI & SPI edisi VII – 2018 Penilaian untuk keperluan ganti kerugian
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk
Eksplorasi Biaya Non Fisik Pada Tahap Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
(studi Kasus Penilaian Pengadaan Tanah Short Cut Singaraja)

## Kepentingan Umum
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2021    Nomor  29,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 6631),
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun  2021  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun 2021  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672)