## MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKANDI MADRASAH ALIYAH DARUSSALAM SUMEDANG
Ari Prayoga
Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: ariprayoga.spd@gmail.com
Arif Risnandi
Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: risnandiarif6@gmail.com

## ABSTRACT
Financing  management  in  the  Madrasah  Aliyah  Darussalam  Sumedang  has obstacles in the administrative reporting of monthly financing. There are a number of  cases  of  students  whose  financial  report  books  have  not  been  recorded  in  the treasurer's  large  book.  This  study  aims  to  reveal  the  management  of  financing including;  planning,  analysis,  strategy  and  evaluation  of  funding  for  education  in the  Sumedang  Madrasah  Aliyah  Darussalam.  The  research  method  used  is qualitative.  The  collection  technique  uses  structured  interview  techniques, participatory observation techniques and documentation techniques. The results of the  study  show  that;  First,  the  financial  planning  process  is  carried  out  by formulating  the  data  format  for  filing  budget  proposals  from  the  madrasa education section of Sumedang district. Second, financing analysis is carried out by the head of the madrasa and vice principal of the madrasa in meeting the needs of the  institution,  this  is  discussed  in  the  meeting.  Third,  system  development  and management  of  accountable  costs,  madrasas  carry  out  procedures  for  the procurement of goods and services in the scope of madrasa needs of facilities and infrastructure,  management  operations  are  carried  out  by  the  treasurer  in regulating expenditure and income financing from students. Fourth, the evaluation is  carried  out  by  the  madrasa  involving  the  madrasah  civitas,  the  madrasa treasurer as the technical executor and the head of the madrasa as the holder of the cost management policy decision.
Keywords:Management, financing, madrasa.

## ABSTRAK
Pengelolaan  pembiayaan  di  Madrasah  Aliyah  Darussalam  Sumedang  memiliki kendala dalam pelaporan secara administratif pembiayaan bulanan. Ada beberapa kasus  peserta  didik  yang  buku  laporan  pembiayaannya  belum  tercatat  di  buku besar  bendahara.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  pengelolaan pembiayaan  meliputi;  perencanaan,  analisis,  strategi  dan  evaluasi  pembiayaan pendidikan  di  Madrasah  Aliyah  Darussalam  Sumedang.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan menggunakan teknik wawancara terstruktur, teknik observasi partisipatif dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa; Pertama, proses perencanaan pembiayaan dilakukan dengan menyusun format data isian pengajuan anggaran dari seksi pendidikan madrasah
kabupaten Sumedang. Kedua, analisis pembiayaan dilakukan kepala madrasah dan wakil  kepala  madrasah  dalam  pemenuhan  kebutuhan  lembaga,hal  tersebut dimusyawarahkan  dalam  rapat.  Ketiga,  pengembangan  sistem  dan  pengelolaan biaya yang akuntabel, madrasah melakukan prosedur rencana pengadaan barang dan  jasa  dalam  ruang  lingkup  kebutuhan  madrasah  dari  sarana  dan  prasarana, operasi pengelolaan dilakukan oleh bendahara dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan  pembiayaan  dari  peserta  didik.  Keempat,  Evaluasi  dilakukan  oleh madrasah  melibatkan  sivitas  madrasah,  bendahara  madrasah  selaku  pelaksana teknis  dan  juga  kepala  madrasah  sebagai  pemegang  keputusan  kebijakan pengelolaan biaya.
Kata Kunci:Manajemen, pembiayaan, madrasah.

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  elemen  penting  dalam  mutu  pendidikan  adalah  pembiayaan. Pembiayaan  kadang  juga  merupakan  inti  dari  setiap  permasalahan  pendidikan, apalagi  jika  dihubungkan  dengan  Pembiayaan  pendidikan  pada  swasta  yang seluruhnya bersumber dari dana masyarakat walaupun sebenarnya ada bantuan dari  pemerintah  tetapi  tidak  terlalu  signifikan  untuk  dibuat  acuan  dalam penentuan  kebijakan  maka  kualitas  pendidikan  tinggi  swasta  tentu  sangat bergantung  pada  bagaimana  manajemen  pembiayaannya.  Manajemen Pembiayaan  yang  baik  merupakan  salah  satu  kunci  dari  keberhasilan  sebuah lembaga pendidikan untuk memajukan atau meningkat kualitasnya 1 .
Pendidikan  dikatakan  sebagai  penyiapan  tenaga  kerja,  yaitu  sebagai kegiatan  membimbing  peserta  didik  sehingga  memberi  bekal  dasar  untuk bekerja. Pembekalan dasar dapat berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan  kerja  pada  calon  tenaga  kerja.  Pendidikan  dipandang  sebagai sarana  yang  paling  strategis  untuk  mengangkat  harkat  dan  martabat  suatu bangsa dan membentuk karakter bangsa 2 .
1 Achmad  Anwar  Abidin,  ‘Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan  Tinggi  Dalam  Upaya  Peningkatan Mutu  (Studi  Kasus  Pada  Perguruan  Tinggi  Swasta  Menengah  Di  Surabaya)’,  Jurnal Penjaminan Mutu, 3.1 (2017), 88.
2 Rizka Nur Rachma Dewi, ‘Analisis Investasi Sumber  Daya Manusia Di Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas  Ekonomi  Universitas  Negeri  Yogyakarta  (2005-2009)’,  Jurnal  Pendidikan  Dan Ekonomi, 6.2 (2017), 97.
Madrasah  Aliyah  Darussalam    Sumedang  berlokasi  di  lingkungan  Jalan Serma  Muchtar  Baru  Nomor01  Kelurahan  Situ  Panyingkiran  Kecamatan Sumedang  Utara  Kabupaten  Sumedang  Jawa  Barat.  Secara  geografis  MA Darussalam  Sumedang  berlokasi  di  daerah  perkotaan.  Jarak  ke  kantor Kementerian Agama Kab. Sumedang sekitas 2 km, Jarak ke kantor kemendikbud sekian 3 km.Akses dari pusat pemerintahan , rumah sakit , perguruan tinggi dan fasilitas  umum  pasar  ke  lokasi  dapat  dilalui    kendaraan  umum  dan  kendaraan pribadi.lokasi berdekatan   dengan, usaha home industri, kerajinan,perdagangan dan    Usaha  Kecil    Menegah  lainnya  serta  perumahan  padat  penduduk  yang religius.
Pengelolaan  pembiayaan  di  Madrasah  Aliyah  Darussalam  Sumedang memiliki kendala dalam pelaporan secara administratif pembiayaan bulanan. Ada beberapa kasus peserta didik yang buku laporan pembiayaannya belum tercatat di  buku  besar  bendahara.  Pembayaran  yang  tidak  langsung  dicatat  secara administratif  oleh  bendahara.  Pelaporan  yang  tidak  ditangani  oleh  bendahara dan  ditangani  secara  administratif  oleh  kepala  TU.  Pembayaran  administrasi keuangan  yang  masih  banyak  belum  lunas  dari  beberapa  peserta  didik  di tingkatan kelas. Auditing akhir yang tidak rutin dilakukan yaitu secara seremonial ketika  akhir  bulan  saja,  tidak  dicatat  setiap  Minggu.  Strategi  pengelolaan  biaya pendidikan  dilakukan  secara  langsung  dan  dirumuskan  oleh  kepala  madrasah bersama pimpinan yayasan Darussalam Sumedang 3 .
Pembiayaan  pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini sesuai amanat UUSPN Nomor  20  tahun  2003  Pasal  46  ayat  (1).  Pembiayaan  pendidikan  merupakan hubungan  saling  keterkaitan  yang  di  dalamnya  terdapat  komponen-komponen yang  bersifat  mikro  dan  makro  pada  satuan  pendidikan.  Setiap  komponen memiliki  fungsi  yang  berbeda-beda,  namun  memiliki  tujuan  akhir  yang  sama,
3 Sarah  Sahriani,  Wawancara  Bendahara  Umum  Madrasah  Aliyah  Darussalam  Sumedang (Sumedang, 2019).
yaitu:  a)  peningkatan potensi  SDM  yang  berkualitas;  b) penyediaan komponen- komponen  sumber-sumber  pembiayaan  pendidikan;  c)  penetapan  sistem  dan mekanisme  pengalokasian  dana;  d)  pengefektifan  dan  pengefisiensian penggunaan  dana;  e)  akuntabilitas  (dapat  dipertanggungjawabkan)  dari  aspek keberhasilan dan mudah terukur pada setiap satuan pendidikan; f) meminimalisir terjadinya  permasalahan-permasalahan  yang  terkait  dengan  penggunaan pembiayaan pendidikan 4 .
Selama  ini  dana  pendidikan  yang  bersumber  dari  pemerintah  relatif sangat  terbatas  jumlahnya.  Keterbatasan  kemampuan  pemerintah  dalam mengalokasikan  dana  APBN  dalam  bidang  pendidikan  menjadi  kendala  besar dalam  penyelenggaraan  pendidikan  Nasional  yang  berkualitas,  termasuk pendidikan  Madrasah  Swasta.  Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  Zubaidi:  “Dari sekian  permasalahan  yang  ada  dalam  pendidikan  Islam  diantaranya  adalah masalah  kekurangan  dana  dan  minimnya  fasilitas  pendidikan”,  oleh  sebab  itu masalah  biaya  pendidikan  seharusnya  tidak  semata-mata  menjadi  tanggung jawab pemerintah, akan tetapi perlu adanya optimalisasi pembiayaan pendidikan yang bersumber pada lingkungan pendidikan melalui pemberdayaan peran serta masyarakat  di  dalamnya.  Sebagaimana  tertuang  dalam  pedoman  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  Pasal  9  bahwa:  Masyarakat  berkewajiban  memberikan  dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan 5 .
Berangkat dari latar belakang masalah diatas maka perlu ada kajian lebih lanjut  terkait  perencanaan,  analisis  kesenjangan,  penyusunan  strategi pengelolaan  dan  evaluasi  biaya  pendidikan  dengan  judul  Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang.
4 Ferdi W. P, ‘Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis’, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 19.4 (2013), 567.
5 Sonedi  Sonedi,  Zulfa  Jamalie,  and  Majeri  Majeri,  ‘Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan Bersumber Dari Masyarakat’, Jurnal Fenomena, 9.1 (2017),  26.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Dalam  kamus  Webster  disebutkan  bahwa  pengelolaan/manajemen berasal  dari  kata  manage  (maneggio,  Italia),  berarti  mengurus,  memimpin, mencapai,  dan  memerintah.  Kata  ini  mendapat  pengaruh  dari  bahasa  Prancis, yaitu  manège  yang  berarti  kepemilikan  kuda  (dan  dalam  bahasa  Inggris  yang berarti  seni  mengendalikan  kuda).  Bahasa  Prancis  mengadopsi  kata  ini  dari bahasa  Inggris  menjadi  ménagement,  yang  artinya  seni  melaksanakan  dan mengatur 6 .  Pengelolaan  atau  manajemen  berasal  dari  kata  to  manage  yang artinya  mengatur. Pengaturan dilakukan  melalui proses  dan diatur berdasarkan urutan  dari  fungsi-fungsi  manajemen  itu.  Dengan  demikian,  manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan 7 .
Investasi  dalam  bidang  pendidikan  memiliki  banyak  fungsi  selain  fungsi teknis  ekonomis  yaitu  fungsi  sosial  kemanusiaan,  fungsi  politis,  fungsi  budaya dan  fungsi  kependidikan.  Dalam  fungsi  teknis  ekonomis,  pendidikan  dikaitkan dengan  pertumbuhan  ekonomi  (teori  modal  manusia).  Orang  yang  memiliki tingkat  pendidikan  lebih  tinggi,  diukur  dengan  lamanya  waktu  untuk  sekolah akan  memiliki  pekerjaan  dan  upah  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  orang yang  pendidikannya  lebih  rendah.  Apabila  upah  mencerminkan  produktivitas, maka  semakin  banyak  orang  yang  memiliki  pendidikan  tinggi,  semakin  tinggi produktivitas dan hasil ekonomi nasionalnya akan tumbuh lebih tinggi 8 .
Telah  diketahui  bahwa  peningkatan  mutu  modal  manusia  tidak  dapat dilakukan dalam tempo yang singkat, namun memerlukan waktu yang panjang. Investasi  modal  manusia  sebenarnya  sama  dengan  investasi  faktor  produksi lainnya.  Dalam  hal  ini  juga  diperhitungkan  rate  of  return  (manfaatnya)  dari investasi pada modal manusia. Bila seseorang akan melakukan investasi, maka ia
6 A. Rusdiana, Kewirausahaan: Teori Dan Praktik, Edisi 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 178.
7 A.Rusdiana,  Manajemen  Operasi,  ed.  by  Beni  Ahmad  Saebani,  Edisi  1  (Bandung:  CV  Pustaka Setia, 2014), 17.
8 Hastarini  Dwi  Atmanti,  ‘Investasi  Sumber  Daya  Manusia  Melalui  Pendidikan’,  Jurnal  Dinamika Pembangunan, 2.1 (2005), 36.
harus  melakukan  analisa  biaya  manfaat  (cost  benefit  analysis).  Biayanya  adalah berupa  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  bersekolah  dan  opportunity  cost  dari bersekolah  adalah  penghasilan  yang  diterimanya  bila  ia  tidak  bersekolah. Sedangkan manfaatnya adalah penghasilan  (return) yang akan diterima di masa depan setelah masa sekolah selesai. Diharapkan dari investasi ini manfaat yang diperoleh jauh lebih besar daripada biayanya 9 .
Suhardan  menyatakan  bahwa  apabila  sesorang  menginvestasikan  biaya kesempatan (uang, waktu dan tenaga) yang dimiliki untuk pendidikan, dia akan memperoleh manfaat, baik bagi dirinya dan lingkungan sekitar (sosial). Manfaat tersebut antara lain; a.manfaat individu dan sosial; b.manfaat jangka pendek dan panjang; c.manfaat terhadap antar generasi; dan mempermudah manusia dalam melakukan kerjasama dan dalam melakukan kerjasama dan persaingan. Manfaat individu mempermudah manusia dalam melakukan kerjasama dan persaingan 10 .
Dalam  dunia  pendidikan  terdapat  pengelolaan  pembiayaan  pendidikan karena  pembiayaan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  berjalannya sebuah  lembaga  pendidikan  di  masa  sekarang  yang  dalam  hal  ini  pemerintah juga mengaturnya dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan  Nasional  pasal  11  ayat  2  yang  mewajibkan  pemerintah  dan pemerintah  daerah  menjamin  tersedianya  dana  guna  terselenggaranya pendidikan 11 .Dalam Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor 48  Tahun 2008  Tentang  Pendanaan  Pendidikan  pada  pasal  2  (1)  Pendanaan  pendidikan menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara  Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan masyarakat. Pasal 3 (1) Biaya pendidikan meliputi: a. biaya satuan pendidikan 12 .
9 Hastarini  Dwi  Atmanti,  ‘Investasi  Sumber  Daya  Manusia  Melalui  Pendidikan’,  Jurnal  Dinamika Pembangunan, 2.1 (2005), 32.
10 Arina Hidayati, ‘Perencanaan Karir Sebagai Bentuk Investasi Pendidikan Siswa SMK (Studi Kasus Di SMK Negeri 1 Batang)’, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 25.2 (2015), 3.
11 Achmad Anwar Abidin, ‘Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah Di Surabaya)’, 88.
12 Pemerintah  Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Jakarta, 2008), pp. 1–57.
Adapun  besarnya  biaya  pendidikan  yang  dibebankan  pada  pemerintah sesuai  amanat  Pasal  31  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  telah  diamandemen  adalah  sebesar  20%  dari Anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negara  pada  masa  tahun  anggaran  berjalan dan  kebijakan  20%  ini  tidak  dalam  lingkup  nasional  semata  tetapi  juga  dari anggaran  APBD  untuk  propinsi  dan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  untuk pendidikan  dasar  baik  jalur  sekolah  maupun  non  sekolah  sesuai  PP  nomor  48 tahun  2008  tentang  pendanaan  pendidikan 13 .  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  Nomor  69  Tahun  2009  Tentang  Standar  Biaya  Operasi  Nonpersonalia Tahun  2009  Untuk  Sekolah  Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah  (SD/MI),  Sekolah Menengah  Pertama/Madrasah  Tsanawiyah  (SMP/MTS),  Sekolah  Menengah Atas/Madrasah Aliyah 14 .
Menurut  Maretsya  Soegiarto  dan  Heriyanto  strategi  adalah  pendekatan secara  keseluruhan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  gagasan,  perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi pembiayaan meliputi strategi perencanaan (pelaksanaan gagasan), pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan pada lembaga formal, diawali  dengan  disusunnya  Visi  dan  Misi  Sekolah,  strategi  perencanaan  dan penyusunan  RAPBS  dilaksanakan  melalui  analisis  SWOT  sederhana.  Strategi perencanaan  pembiayaan  sekolah  merupakan  bagian  penting  dari  manajemen yang  perlu  ditentukan  sesuai  dengan  faktor  internal  dan  eksternal  suatu perusahaan/ lembaga termasuk sekolah. Selain itu hasil dari penentuan strategi perencanaan akan berimplikasi pada strategi pelaksanaan 15 .
13 Achmad Anwar Abidin, ‘Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah Di Surabaya)’, 89.
14 Menteri  Pendidikan  Nasional,  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  69  Tahun  2009
Tentang  Standar  Biaya  Operasi  Nonpersonalia  Tahun  2009  Untuk  Sekolah Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah  (SD/MI),  Sekolah Menengah  Pertama/Madrasah Tsanawiyah  (SMP/MTS),  Sekolah  Menengah  Atas/Madrasah  Aliyah  (Jakarta,  2009),  pp. 1–13.
15 Ririn  Margareta  and  Ismanto  Bambang,  ‘Strategi  Perencanaan  Pembiayaan  Sekolah  Dalam Peningkatan  Mutu  Di  SMP  Negeri’,  Kelola:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan,  4.2  (2017),
197.
Strategi  pembiayaan  yang  dapat diterapkan  untuk  melaksanakan  proses pendidikan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  belajar  peserta  didik,  harus memfokuskan  pada  program-program  yang  menjadi  objek  biaya,  supaya efektivitas  dan  efisiensi  pembiayaan  pendidikan  dapat  tercapai.  Dalam  hal  ini, kemampuan pengelola pembiayaan sekolah dalam menentukan strategi menjadi faktor  penting.  Salah  satu  kunci  keberhasilan  dalam  pembangunan  pendidikan, terletak  pada  kemampuan  SDM  dalam  mengelola  dana  yang  tersedia  dengan mengacu  pada  kebutuhan  pokok  dan  skala  prioritas  program  pembangunan pendidikan dari  tahun  ke  tahun  secara  bertahap  dan  berkesinambungan  sesuai dengan  perencanaan  program 16 .  Anggaran  biaya  selain  lahan  untuk  satuan pendidikan  dasar  dan  menengah  yang  dikembangkan  menjadi  bertaraf internasional  dan/atau  berbasis  keunggulan  lokal  harus  merupakan  bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja  tahunan  yang  merupakan  pelaksanaan  dari  rencana  strategis  satuan pendidikan 17 .

## C. METODE PENELITIAN
Pendekatan  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kualitatif  metode  deskriptif, pemecahan  masalah diselidiki  dengan menggambarkan  keadaan  objek  penelitian  pada  saat  sekarang  berdasarkan fakta-fakta atau apa adanya, metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada menemukan  fakta-fakta  sebagaimana  keadaan  sebenarnya 18 .  Peneliti  adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif/  kualitatif,  dan  hasil  kualitatif  lebih menekankan  makna  dari  pada  generalisasi 19 .  Studi  pustaka  dilakukan  dengan
16 Ririn  Margareta  and  Ismanto  Bambang,  ‘Strategi  Perencanaan  Pembiayaan  Sekolah  Dalam Peningkatan  Mutu  Di  SMP  Negeri’,  Kelola:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan,  4.2  (2017), 198.
17 Pemerintah  Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Jakarta, 2008), 10.
18 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004),14 19 Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D,  24th  edn  (Bandung:  Alfabeta, 2016), 9
cara  meneliti  dokumen  atau  buku-buku  serta  teks  lainnya  yang  berhubungan dengan  pembiayaan  pendidikan  di  Madrasah  Aliyah  Darussalam  Sumedang seperti  buku  besar,  buku  administrasi  pembayaran  siswa,  buku  rekening madrasah,  Surat-surat  kelengkapan  sarana  prasarana  madrasah  dll.  Studi lapangan  dengan  cara  mengamati  pelaku  pendidikan,  fenomena,  keberadaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan, sehingga dapat terdeskripsikan secara menyeluruh  yaitu  dengan  ikut  dalam  kegiatan  proses  pencatatan  administrasi pembiayaan, pengelolaan aset madrasah, pengadministrasian aset pembiayaan madrasah dsb. informan dalam penelitian ini meliputi:  Kepala Madrasah Aliyah Darussalam  Sumedang,  bendahara  madrasah.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Perencanaan Pembiayaan Madrasah
Proses  perencanaan  kebutuhan  pembiayaan  dilakukan  dengan  menyusun format data isian pengajuan anggaran dari seksi pendidikan madrasah kabupaten Sumedang.  Langkah  ini  dilakukan  oleh  kepala  madrasah  bersama  dengan bendahara umum  madrasah  sebagai  proses  awal memunculkan  kalkulasi  angka besaran  kebutuhan  pembiayaan  madrasah 20 .  Dalam  strategi  pembiayaan, kegiatan  penentuan  kebutuhan  pembiayaan  merupakan  langkah  pertama  yang harus  dilakukan  oleh  madrasah.  Keputusan  itu  menyangkut  pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan pembiayaan dibuat dalam sebuah kerangka perencanaan pelayanan dan  finansial yang terintegrasi dalam konteks kebijakan madrasah sebagai acuan prioritas alokasi pembiayaan madrasah 21 .
Bendahara  umum  akan  melaporkan  pengajuan  dan  analisis  data  untuk pemenuhan pembiayaan meliputi sarana dan prasarana yaitu rehabilitasi gedung rusak, pembelian alat elektronik, barang habis pakai, anggaran belanja pegawai,
20 Sarah  Sahriani,  Laporan  Penyusunan  Perencanaan  Anggaran  Madrasah  Aliyah  Darussalam Sumedang (Sumedang, 2018), 11.
21 A. Rusdiana,  Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan,  II (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), 145.
perpajakan madrasah dll 22 . Perencanaan pembiayaan dalam A. Rusdiana meliputi penilaian  terhadap  pembiayaan  yang  telah  ada  dan  perencanaan  pengadaan dibandingkan dengan kebutuhan penyediaan pelayanan 23 . Strategi yang  diambil oleh  lembaga  khususnya  bendahara  umum  madrasah  didasarkan  pada  analisis kebutuhan bersama seluruh kepala madrasah dan wakil kepala madrasah bidang lainnya  sehingga  menghasilkan  alternatif  dan  pilihan  yang  dapat  diambil  dan disahkan dalam kebijakan madrasah.

## REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN DANA BPMU PROVINSI
TAHUN PELAJARAN : 2018/2019- 2019/2020
No. Kode Belanja/Anggaran Volume/ Uraian Rencana Biaya Keterangan A Belanja Operasi Personalia A.1 Hononorarium Tenaga Pendidik Honorer : A.1.1 Honor mengajar 12 bulan x 233 JP x Rp 11.500 Rp2.679.500 Rp32.154.000 A.1.2 Honor Wali Kelas 12 bulan x 6 orang Rp50.000 Rp3.600.000 A.1.3 Honor Kepala Laboratorium 12 bulan x 2 orang Rp70.000 Rp1.680.000 A.1.4 Honor Kepala Perpustakaan 12 bulan x 1 orang Rp70.000 Rp840.000 A.1.5 Honor Pembina Ekstrakurikuler Pramuka 12 bulan x 1 orang Rp30.000 Rp360.000 A.1.6 Honor Pembina Ekstrakurikuler Volly 12 bulan x 1 orang Rp30.000 Rp360.000 A.1.7 Honor Pembina Ekstrakurikuler Futsal 12 bulan x 1 orang Rp30.000 Rp360.000 A.1.8 Honor Pembina Ekstrakurikuler Seni Qiroat 12 bulan x 1 orang Rp30.000 Rp360.000 B Belanja Operasi Non Personalia B.1 1. Biaya Pelaporan dan operasional non personalia Rp286.000
22 Sahriani, Laporan Penyusunan Perencanaan Anggaran Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang, 11.
23 Rusdiana, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, 145.
Jumlah (Rp) Rp40.000.000

## 2. Analisis Pembiayaan Madrasah
Ketika rapat penyusunan anggaran berlangsung maka akan ada analisis dari kepala madrasah dan wakil kepala madrasah dalam pemenuhan administrasi dan pembiayaan. Hal tersebut dimusyawarahkan dalam rapat agar tercipta alternatif dalam  pengambilan  keputusan  dalam  kebijakan  anggaran  pembiayaan madrasah.  Bendahara  akan  memberikan  gambaran  alokasi  biaya  untuk mengefektifkan penggunaan alokasi anggaran pada ranah sarana dan prasarana, anggaran  belanja pegawai  dll.  Jika  alokasi pembiayaan  yang  ada  masih  mampu dalam  mendukung  alokasi  biaya  maka  akan  ada  kebijakan  dalam  melanjutkan kebijakan  perencanaan  sebelumnya.  Jika  alokasi  berlebihan  maka  akan  ada pengerucutan  anggaran  sehingga  tidak  terjadi  surplus  dalam  anggaran pembiayaan madrasah 24 .
Dalam  buku  A.Rusdiana  mengemukakan  teori  yang  sama  dengan mekanisme  yang  berbeda  yaitu  proses  analisis  ini  membandingkan  antara pembiayaan  yang  dibutuhkan  dengan  biaya  yang  sedang  digunakan  dalam kegiatan  pelayanan.  Yang  di  identifikasi  diantaranya  yaitu  pembiayaan  yang diperlukan untuk penyediaan layanan,  pembiayaan yang ada, pembiayaan yang berlebih  untuk  penyediaan  pelayanan,  pembiayaan  yang  harus  di  hapuskan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan pelayanan di sekolah 25 .

## 3. Strategi Pembiayaan Madrasah
Untuk  mengembangkan  sistem  dan  pengelolaan  biaya  yang  akuntabel madrasah melakukan prosedur rencana pengadaan barang dan jasa dalam ruang lingkup  kebutuhan  madrasah  dari  sarana  dan  prasarana,  operasi  pengelolaan dilakukan  oleh  bendahara  dalam  mengatur  pengeluaran  dan  pemasukan  biaya dari  peserta  didik,  pemeliharaan  biaya  sarana  dan  prasarana  dilakukan  dalam
24 Bendahara  Madrasah,  Laporan  Hasil  Rapat  Penyusunan  Anggaran  Madrasah  TA.  2018/2019 (Sumedang, 2018), 13.
25 Rusdiana, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, 146.
kurun waktu satu kali dalam satu semester sehingga memperkecil kemungkinan kerusakan  dan  penghapusan  dari  sarana prasarana  tersendiri dan penghapusan yang sifatnya sudah tidak dapat di perbaiki 26 .
Suatu  pendekatan  terintegrasi  terhadap  perencanaan  dan  manajemen pembiayaanmemungkinkan  entitas  untuk  memberikan  pelayanan  yang berkualitas  secara  efektif  dan  efisien.  Strategi  pengelolaan  pembiayaan  akan menentukan  wewenang  dan  tanggung  jawab  untuk  tindakan  sehubungan dengan  kegiatan  pengelolaan  pembiayaan  madrasah.  Strategi  pengelolaan pembiayaan  infrastruktur  dan  lahan  dengan  mengidentifikasi  dan  menanggapi sejumlah komponen lembaga internal dan eksternal yang dihadapi manajemen. Strategi  pengelolaan  strategi  manajemen  meliputi;  berasal  dari  kebijakan, konsisten  dengan  kebijakan  lembaga,  mengidentifikasi  dan  mempertimbangkan stake holder madrasah. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber- sumber pendapat pendidikan saja, namun lebih pada penggunaan dana secara  efektif  dan  efisien.  Semakin  efisien  dana  yang  digunakan  dalam  proses pendidikan, maka berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan- tujuannya. 27 .

## 4. Evaluasi Pembiayaan Madrasah
Evaluasi  dilakukan  oleh  madrasah  melibatkan  sivitas  madrasah  baik bendahara madrasah selaku pelaksana teknis dan juga kepala madrasah sebagai pemegang  keputusan  kebijakan  pengelolaan  pembiayaan.  Bentuk  laporan pembiayaan  dituangkan  dalam  pelaporan  BPMU  untuk  kemudian  dilaporkan kepada seksi pendidikan madrasah kabupaten Sumedang. Rapat internal evaluasi pembiayaan  pendidikan  dilakukan  pada  akhir  semester  di  madrasah  dengan mekanisme  pelaporan  dari  bendahara  baik  secara  teknis  laporan  buku  besar yang  meliputi,  pemasukan,    pengelolaan,  pembayaran,  pengeluaran
26 Sahriani, Wawancara Bendahara Umum Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang.
27 Rusdiana, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, 142.
pembiayaanmadrasah.  Pelaksanaan  dilakukan  secara  musyawarah  dan menghasilkan laporan pembiayaan yang sudah siap di sampaikan ke yayasan 28 .
Evaluasi  atas  pembiayaan  yang  telah  ada  dilakukan  untuk  menentukan apakah  kinerja  pembiayaan  tersebut  memadai  untuk  mendukung  strategi penyediaan  pelayanan  mencakup  evaluasi  atas  kinerja  pembiayaan.  Kinerja pembiayaan  ditinjau  ulang/review  secara  rutin  dengan  perbandingan  praktek terbaik  untuk  mengidentifikasi  pembiayaan  yang  kinerjanya  buruk  yang membutuhkan biaya terlalu tinggi untuk dimiliki atau dioperasikan 29 .

## E. SIMPULAN
Pertama, proses perencanaan kebutuhan pembiayaan dilakukan dengan menyusun  format  data  isian  pengajuan  anggaran  dari  seksi  pendidikan madrasah  kabupaten  Sumedang.  Kedua,  Ketika  rapat  penyusunan  anggaran berlangsung  maka  akan  ada  analisis  dari  kepala  madrasah  dan  wakil  kepala madrasah  dalam  pemenuhan  administrasi  dan  pembiayaan.  Hal  tersebut dimusyawarahkan  dalam  rapat  agar  tercipta  alternatif  dalam  pengambilan keputusan  dalam  kebijakan  anggaran  biaya  madrasah.  Ketiga,  Untuk mengembangkan  sistem  dan  pengelolaan  biaya  yang  akuntabel  madrasah melakukan  prosedur  rencana  pengadaan barang  dan  jasa  dalam  ruang  lingkup kebutuhan madrasah dari sarana dan prasarana, operasi pengelolaan dilakukan oleh bendahara dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan pembiayaan dari peserta  didik.  Keempat,  Evaluasi  dilakukan  oleh  madrasah  melibatkan  sivitas madrasah  baik  bendahara  madrasah  selaku  pelaksana  teknis  dan  juga  kepala madrasah  sebagai  pemegang  keputusan  kebijakan  pengelolaan  biaya.  Bentuk laporan  pembiayaan  dituangkan  dalam  pelaporan  BPMU  untuk  kemudian dilaporkan kepada seksi pendidikan madrasah kabupaten Sumedang.
28 Bendahara  Madrasah,  Laporan  Evaluasi  Pengelolaan  Anggaran  Madrasah  Aliyah  Darussalam Sumedang (Sumedang, 2018), 13.
29 Rusdiana, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, 145.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Achmad  Anwar,  ‘Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan  Tinggi  Dalam Upaya  Peningkatan  Mutu  (Studi  Kasus  Pada  Perguruan  Tinggi  Swasta Menengah  Di  Surabaya)’,  Jurnal  Penjaminan  Mutu,  3  (2017),  87–99 <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.95>
Dewi,  Rizka  Nur  Rachma,  ‘Analisis  Investasi  Sumber  Daya  Manusia  Di  Prodi Pendidikan  Ekonomi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Negeri  Yogyakarta (2005-2009)’,  Jurnal  Pendidikan  Dan  Ekonomi,  6  (2017),  96–106 <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/ekonomi/article/view /6083>
Dwi  Atmanti,  Hastarini,  ‘Investasi  Sumber  Daya  Manusia  Melalui  Pendidikan’,
Jurnal Dinamika Pembangunan, 2 (2005), 30–39 <http://eprints.undip.ac.id/16864> Hidayati,  Arina,  ‘Perencanaan  Karir  Sebagai  Bentuk  Investasi  Pendidikan  Siswa SMK (Studi Kasus Di SMK Negeri 1 Batang)’, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 25 (2015), 1–10
<http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/1531>
Lexy  J.  Moleong,  Metode  Penelitian  Kualitatif  (Bandung:  Remaja  Rosdakarya,
2004)
Lisnawati,  Cucu,  ‘Aspek  Ekonomi  Dalam  Pendidikan’,  Jurnal  Educare,  4  (2007), 73–82 <http://jurnal.fkip.unla.ac.id/index.php/educare/article/view/50> Madrasah, Bendahara, Laporan Evaluasi Pengelolaan Anggaran Madrasah Aliyah

## Darussalam Sumedang (Sumedang, 2018)
Madrasah, Bendahara, Laporan Hasil Rapat Penyusunan Anggaran Madrasah TA.
2018/2019 (Sumedang, 2018)
Margareta,  Ririn,  and  Ismanto  Bambang,  ‘Strategi  Perencanaan  Pembiayaan Sekolah  Dalam  Peningkatan  Mutu  Di  SMP  Negeri’,  Kelola:  Jurnal
Manajemen Pendidikan, 4 (2017), 195–204 <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p195-204>
Menteri Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69
Tahun  2009  Tentang  Standar  Biaya  Operasi  Nonpersonalia  Tahun  2009 Untuk  Sekolah  Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah  (SD/MI),  Sekolah  Menengah Pertama/Madrasah  Tsanawiyah  (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Jakarta, 2009), pp. 1–13
Milles,  Matthew  B  &  Huberman,  Michael  A.,  Analisis  Data  Kualitatif  (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1992)
Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Jakarta, 2008), pp. 1–57 Rusdiana,  A.,  Kewirausahaan:  Teori  Dan  Praktik,  Edisi  2  (Bandung:  CV  Pustaka Setia, 2018)
Rusdiana, A., Manajemen Operasi, ed. by Beni Ahmad Saebani, Edisi 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014)
Rusdiana, A., Manajemen Pembiayaan Pendidikan, II (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017)
Sahriani,  Sarah,  Laporan  Penyusunan  Perencanaan  Anggaran  Madrasah  Aliyah
Darussalam Sumedang (Sumedang, 2018)
Sahriani,  Sarah,  Wawancara  Bendahara  Umum  Madrasah  Aliyah  Darussalam
Sumedang (Sumedang, 2019)
Sonedi,  Sonedi,  Zulfa  Jamalie,  and  Majeri  Majeri,  ‘Manajemen  Pembiayaan
Pendidikan  Bersumber  Dari  Masyarakat’,  Jurnal  Fenomena,  9  (2017),  25 <https://doi.org/10.21093/fj.v9i1.702>
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 24th edn (Bandung:
Alfabeta, 2016)
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan  Praktek  (Jakarta:  PT.
Rineka Cipta, 2002)
W.  P,  Ferdi,  ‘Pembiayaan  Pendidikan:  Suatu  Kajian  Teoritis’,  Jurnal  Pendidikan
Dan Kebudayaan, 19 (2013), 565–78 <https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310>