## Kuswanto Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang
Email: kuswanto.undar@gmail.com
Abstract: Political  party  is  a  precondition  for  democracy.  Political  party  should  receive public trust to  exist as  the people’s representative. Indonesian  politics today distrusts the political party. Because of commiting criminal offense such as corruption, many politicians are  prosecuted.  To  respond  this  situasion,  the  dignity  of  the  political  party  needs  to  be restored.  This  article  recommends  that  requirements  of  political  party  leader  should  be regulated  in  legislation.  Political  party  leader  should  have  moral  and  ethics  capability higher  than  its  regular member.  Furthermore,  this  article  also  recommends  that  the Law Number 2 of 2008 should be amended to accommodate this research finding.
Keywords : Moral and Ethics, Political Party Leader, Regulation
Abstrak: Partai  politik  adalah  pilar  bagi  demokrasi.  Partai  politik  harus  memperolah kepercayaan publik supaya dapat  eksis sebagai  wakil rakyat. Kondisi politik di  Indonesia saat ini tidak mempercayai partai politik. Banyak politisi  yang dituntut karena melakukan tindak  pidana  seperti  korupsi,  untuk  menanggapi  hal  itu,  martabat  partai  politik  perlu dipulihkan. Artikel ini mengusulkan bahwa persyaratan pimpinan partai politik harus diatur dalam  undang-undang.  Pimpinan  partai  politik  harus  mempunyai  karakter  moral  dan  etis yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  para  anggota  biasa,  Lebih  lanjut  artikel  ini mengusulkan supaya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 diubah untuk mengakomodasi usulan tersebut.
Kata kunci: Moral dan Etika, Pimpinan Partai Politik, Pengaturan

## Politik Hukum Pengaturan Unsur Pimpinan Partai Politik

## Pendahuluan
Akhir-akhir  ini  wibawa  partai politik  tengah  diuji,  jika  partai  politik gagal  menghadapi  ujian  tersebut  maka kepercayaan  masyarakat  terhadap  partai politik dapat mengalami kemerosotan, hal ini  berbahaya  bagi  masa  depan  partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi, bahwa  tidak  ada  demokrasi  tanpa  partai politik.
Ujian terhadap partai politik disini adalah  komitmen  partai  politik  dalam menyelenggarakan  pemerintahan  yang baik ( good governance ) dimana beberapa pilarnya adalah transparansi dan pemerintah  yang  bersih  (bebas  dari perilaku  korupsi).  Partai  politik  sebagai pilar  dari  demokrasi  perlu  diselamatkan, mengingat masyara-kat mencurigai bahwa  partai  politik  saat  ini  menjadi kumpulan orang dengan perilaku koruptif.
Apa  alasan  kita  mencemaskan partai  politik  tanpa  politisi?  Pertama, partai  akan  kehilangan  “aktor  yang sesungguhnya“  atau  politisi-substansial alias  pemain  intinya,  politisi  adalah sebutan  bagi  orang  yang  bergerak  di bidang  politik,  terkhusus  para  aktivis partai  politik,  tetapi  ia  bukanlah  sebuah profesi, karena terkait dengan “panggilan untuk  mengabdi“  bukan  panggilan  untuk “memperkaya  diri“;  Kedua,  dominannya aktor-aktor  figuran  alias  politisi  artifisial yang  memandang  partai  sebagai  “bisnis politik  besar“  yang  tidak  saja  bersifat protektif  atas  aktifitas-aktifitas  bisnis para  pengurusnya,  tetapi  juga  bak  “kapal keruk kapital“ yang efektif, tatkala logika untung  rugi  ala  bisnis  ekonomi  telah merambah  ke  wilayah  politik.  Maka  dari itu  partai menjadi identik dengan perusahaan  yang  berorientasi  profit,
negosiasi politik direduksi secara substansial  bahwa  yang  ada  “membeli atau dibeli“. 1
Politisi boleh berasal dari beragam  latar  belakang,  baik  mantan aktivis  mahasiswa, tokoh  informal dalam masyarakat, mantan tentara, dokter maupun  pengusaha.  Hal  ini  disebabkan oleh bahwa politisi adalah menjadi orang yang  memiliki  keyakinan  politik  dan berupaya  memperjuangkannya.  Tujuan mulia    para  politisi  tentu  amat  terkait dengan bagaimana mensejahterakan rakyat dan memajukan bangsa.
Pemilihan  Umum  Presiden  dan Wakil  Presiden  Republik  Indonesia Tahun  2014  yang  dilaksanakan  pada tanggal  9  Juli  2014    dan  dimenangkan oleh  Jokowi  dan  Yusuf  Kalla,  serta dilantik  pada  tanggal  20  Oktober  2014, tugas  berikutnya  adalah  membentuk kabinet,  yang  sudah  dapat  dipastikan bahwa  partai  politik  pendukung  calon presiden,  tentunya  mandapat  prioritas mengisi posisi kabinet pembantu presiden, walaupun propaganda dari awal mendukung tanpa syarat yang disampaikan  oleh  setiap  partai  politik pendukung presiden namun kenyataannya tidak  demikian,  pembagian  kekuasaan pasti  tetap  terjadi.  Selanjutnya  Presiden menggunakan  hak  prerogatifnya  memilih kabinet,  sejalan  dengan  slogan  revolusi mental, maka Presiden Jokowi mempunyai  beban  dan  tanggung  jawab kepada masyarakat agar para menteri atau kabinet  yang  ditunjuk  tidak  mempunyai permasalahan hukum ditengah perjalanan,  walaupun  tidak  menjadi kebiasaan dan tidak diatur oleh
1 Alfan Alfian, 2012, Bagaimana Proses Menjadi Pemimpin  Politik  ? ,  Jakarta  Selatan:  Graha Grafindo, hal. 36.
perundang-undangan  tentang  proses  dan prosedur seleksi, ternyata Presiden Jokowi  melakukan  terobosan  melibatkan Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Keuangan (PPATK)  dan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK),  untuk  memberikan rekomendasi atas para calon menteri yang datanya sudah diberikan oleh Presiden.
Pada hari Senin 20 Oktober  2014, Wakil  Ketua  KPK  Zulkarnaen  memberi- kan rekomendasi kepada presiden dengan memberikan  kode  merah  dan  kuning kepada para calon menteri yang disiapkan oleh  Presiden.  Pada  hari  Selasa  21 Oktober  Kepala  PPATK,  M  Yusuf menyampaikan  catatan  nama-nama  yang terindikasi ada persoalan, walaupun tidak secara jelas dan tegas Presiden mengumumkan  hasil  rekomendasi  KPK dan PPATK, dapat diyakini pimpinan dan kader  partai  politik  tertentu  urung  untuk diangkat  menjadi  menteri  pembantu Presiden.
Selanjutnya menyimak dari
peristiwa tangkap  tangan  oleh KPK pada tanggal 29 Januari 2013 yang melibatkan
Presiden Partai Keadilan Sejahtera
(PKS)  Lutfi  Hasan  sebagai  tersangka kasus  suap  impor  daging  sapi,  dan terpilihnya  Setya  Novanto  sebagai  Ketua Umum Partai Golkar pada hari Selasa 17 Mei  2016  di  Munaslub  Partai  Golkar yang  diselenggarakan  di  Bali,    tentunya masih  hangat  dalam  ingatan  kita  suatu peristiwa  besar  di  tanah  air,  dengan mengikuti  secara  langsung  persidangan Mahkamah  Kehormatan  Dewan  (MKD) untuk  perkara  Setya  Novanto  meminta saham  pada  Freeport,  dengan  mencatut nama Presiden, keputusan yang diperoleh dalam persidangan etik Mahkamah Kehormatan  Dewan,  Sepuluh  anggota MKD  menilai  Setya  Novanto  layak
dijatuhi  sangsi  sedang,  yang  berimbas langsung  pada  pencopotan  jabatan  Ketua Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  (DPR  RI),  sedangkan  tujuh orang  anggota  MKD  didalam  nya  ada unsur anggota dari Partai Golkar, menilai Setya  Novanto  perlu  diberi  sangsi  berat, yakni  pemberhentian  sebagai  anggota DPR,  sehingga  MKD  perlu  untuk menetapkan sanksi yang akan diputuskan di  sidang  Paripurna  DPR,  tetapi  strategi yang dilakukan Setya Novanto lebih awal mengundurkan  diri  sebagai  Ketua  DPR atas kemauannya sendiri, sehingga MKD berakhir  tanpa  keputusan  final  peristiwa terkini  adalah  tertangkap  tangannya Ketua  Badan  Legislatif  (Baleg)  DPRD DKI  Jakarta  karena  diduga  menerima suap,  ditambah  beberapa  perilaku  buruk yang melibatkan para politisi menjadikan partai  politik  tidak  lagi  dipercaya  oleh masyarakat.
Melihat hal itu, pembentuk undang-undang perlu melihat momentum beberapa  kasus  ini  untuk  memulihkan martabat partai politik, melalui perubahan terhadap  Undang-Undang  No.  2  Tahun 2008, salah satunya untuk materi muatan pengaturan  tentang  pimpinan  partai politik,  memang  secara  prinsip  semua partai  politik  memiliki  otonomi  penuh untuk  menentukan  unsur  pimpinannya, akan  tetapi  kebebasan  demikian  dewasa ini mulai kehilangan makna substansialnya.
Sebagai  bentuk  otonomi  yang dimiliki  partai  politik,  sah-sah  saja  kasus seperti pemilihan pimpinan partai  Golkar terjadi,  artinya  partai  yang  bersangkutan tentunya  sudah  memperhitungkan  dan paham  atas  resiko  masa  depannya  bagi kelanjutan  partai  tersebut,  tetapi  perlu dipikirkan  pula  supaya  hal  ini  tidak
mengakibatkan partai-partai politik semakin terjun bebas menyangkut tingkat kepercayaan  dari  konstituen  kepadanya. Sebagai  aset  bagi  demokrasi,  pembentuk undang-undang  perlu  membuat  suatu design hukum untuk menjadikan eksistensi  partai  politik  semakin  kuat  di Indonesia,  salah  satunya  adalah  unsur pimpinannya  yang  memiliki  kredibilitas, untuk itu kemungkinan terjadinya blunder dalam penentuan unsur pimpinan partai  politik  perlu  diantisipasi  oleh undang-undang  supaya  partai  politik dipimpin  oleh  politisi  yang  benar-benar kredibel.
Atas dasar latar belakang tersebut maka tulisan singkat ini hendak mengusulkan  pengaturan  tentang    syarat bagi  pimpinan  partai  politik  dituangkan ke  dalam  undang-undang  partai  politik, syarat  tersebut  berkaitan  dengan  aspek personal  dari  calon  pimpinan  partai politik,  dari  sisi  politik  hukum  untuk pengaturan  tersebut  sebagai  ratio  legis pengaturan  ialah  menghasilkan  pimpinan partai  politik  yang  kredibel  karena memiliki  kualitas  moral  dan  etis  yang mumpuni sehingga karena kualitas tersebut  maka  yang  bersangkutan  layak untuk  dipilih  sebagai  pimpinan  partai politik.
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas  maka  pertama-tama  penulis  akan menjelaskan  secara  spesifik  politik  yang mendasari  keinginan  untuk  melakukan pengaturan di atas dengan mengaitkannya perlunya  kepedulian  terhadap  partai politik  mengingat  partai  politik  adalah badan  hukum  publik  dan  salah  satu  dari pilar  demokrasi,  kedua,  penulis  akan menjelaskan kualitas moral dan etis yang harus  ada  pada  diri  pimpinan  partai politik,  ketiga,  penulis  akan  menjelaskan
bentuk pengaturan untuk mengakomudasi kebutuhan  pimpinan  partai  politik  yang memiliki  kualitas  moral  dan  Etis  yang tinggi,  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  anggota-anggota  yang  lain  untuk berposisi sebagai primus inter pares.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian juridis  normatif  yang  mengkaji  dan menganalisis  politik  hukum  mengenai pengaturan unsur pimpinan partai politik. Data  diperoleh  dari  sumber  hukum primer,  sumber  hukum  sekunder  dan sumber  hukum  tersier.  Data  dianalisis secara  kualitatif  dengan  menggunakan metode berfikir deduktif.

## Hasil dan Pembahasan Moralitas dan Etika Pemimpin
Tujuan  umum  Partai  Politik dalam  Undang-Undang  (UU)  No.  2 Tahun 2008  tentang  Partai  Politik  adalah mewujudkan  cita-cita  nasional  bangsa Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945
(UUD  NRI  1945)  dengan  mengembang- kan  kehidupan  demokrasi  berdasarkan Pancasila  dengan  menjunjung  tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  tujuan khusus nya adalah memperjuangkan cita- cita partai politik dalam Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  dengan  membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pasal  11  Ayat  (1)  UU  No.  2 Tahun  2008  tentang  Partai  Politik,  partai politik berfungsi sebagai sarana:
a) Pendidikan  politik  bagi  anggota  dan masyarakat  luas  agar  menjadi  warga negara Indonesia yang sadar akan hak
dan  kewajibannya  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  ber- negara;
b) Penciptaan  iklim  yang  kondusif  bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masya- rakat;
c) Penyerap,  penghimpun  dan  penyalur aspirasi  politik    masyarakat  dalam merumuskan  dan  menetapkan  ke- bijakan negara;
d) Partisipasi politik warga  negara Indonesia;
e) Rekrutmen  politik  dalam  proses pengisian  jabatan  politik  melalui mekanisme  demokrasi  dengan  mem- perhatikan  kesetaraan  dan  keadilan gender.
Memperhatikan tujuan umum dan tujuan  khusus  serta  fungsi  partai  politik nampak disini betapa penting keberadaan partai  politik  yaitu  mewujudkan  cita-cita nasional  bangsa  Indonesia,  untuk  melin- dungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia, dengan  rekruitmen  politik  dalam  proses pengisian  jabatan  publik  melalui  meka- nisme demokrasi dengan memper-hatikan kesetaraan  dan  keadilan  gender,  dengan membangun  etika  dan  budaya  politik dalam  kehidupan  bermasyarakat,  ber- bangsa dan bernegara.
Rekruitmen partai politik terhadap warga  negara  indonesia  dipersiapkan untuk menjadi:
a) Anggota partai politik;
b) Bakal calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c) Bakal  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden;
d) Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Setiap  partai  politik  sejak  saat berdirinya  terlebih  dahulu  memiliki Anggaran  Dasar  (AD)  dan  Anggaran Rumah  Tangga  (ART),  termasuk  syarat lain yang ditentukan oleh undang-undang dibuat  secara  notariil  di  depan  notaris, dalam  AD  dan  ART  partai  dimuat  asas dan ciri partai, visi dan misi partai, tujuan dan  fungsi  partai  politik.  Itu  adalah diantaranya  yang  dimuat  dalam  AD  dan ART partai politik.
Namun demikian, apa yang tertuang  dalam  AD  dan  ART  partai, dalam  pelaksanaannya  akan  menjadi suatu  dokumen  notariil  saja,  karena sangat tergantung kepada pimpinan partai politik  yang  bertanggung  jawab  melak- sanakannya  sebagai  pengendali  partai, sejauh  mana  secara  konkrit  diaplikasikan dalam  kebijakan-kebijakan  partai.  Figur pimpinan  dalam  partai  politik  sangat menentukan  sejauh  mana  kepedulian  dan komitmen  kebangsaan  serta  kejujuran yang  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan didirikannya  partai  politik.  Pemimpin yang tidak tercela secara  moral dan etika adalah  pemimpin  yang  tepat  memimpin partai  politik,  yang  akan  menghasilkan kader-kader terbaiknya dalam menduduki kekuasaan pemerintahan.
Antara  hukum  dan  moral  adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan,  yang  satu  dapat  menjustifi- kasi yang lain karena moral menjadi basis bagi  hukum  untuk  menetapkan  dan menjalankan  kaidah-kaidahnya,    meski- pun  terdapat  juga  di  sana-sini  kaidah- kaidah  hukum yang tidak berkaitan  atau kaitannya kecil dengan sektor moral.
Adapun    yang  dimaksud  dengan moral  adalah  segala  penilaian,  ukuran, karakter, perilaku, kesadaran yang berhubungan  dengan  apa-apa  yang  baik dan  apa-apa  yang  buruk  atau  mana  yang benar  dan  mana  yang  salah,  berdasarkan kepada prinsip-prinsip umum yang diber- lakukan  berdasarkan  atas  kesadaran manusia,  yang  berasal  perasaan  dan  per- hitungan probabilitas (bukan berdasarkan kepada kategori pembuktian ilmiah). 2
Paham  yang  sangat  kuat  tentang moral  adalah  paham  yang  menyatakan bahwa moralitas sosial memiliki karakteristik  berupa  “nilai“  yang  suci yang  merupakan  kebajikan  yang  abadi, yang  bersumber  pada  akal  pikiran manusia ( human reason ). Ditilik dari segi ini,  maka  kaidah  moral  menjadi  mirip dengan  kaidah  hukum  alam.  Perbedaan antara  kaidah  moral  dengan  kaidah hukum alam adalah bahwa kaidah hukum alam  menempati  tempat  di  “dalam“ hukum  itu  sendiri,  sedangkan  kaidah moral berada di luar hukum. 3
Selanjutnya, ada juga yang meng- golong-golongkan  norma  ke  dalam  tiga bidang  sebagai  berikut  (W  Friedman, 1967: 26):
1. Norma nilai ( value ) individu,
2. Norma moral masyarakat,
3. Norma ketertiban (order) hukum. Dalam  hal  ini,  norma  nilai individu  dimaksudkan  dalam  hubungan dengan  kesadaran  dan  tanggung  jawab secara individu sebagai manusia. Adapun norma  moral  masyarakat  merupakan nilai-nilai  etika  yang  yang  ada  dalam masyarakat  untuk  mengatur  masyarakat itu  sendiri,  utamanya  mengatur  pilihan-
2 Munir  Fuadi,  2013, Teori-Teori  Besar  (Grand Theory) dalam Hukum , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,  hal. 70.
3 Ibid.
pilihan  anggota  masyarakat  dalam  suatu keseimbangan  antara    nilai-nilai  yang saling bertentangan, yang disebut dengan norma ketertiban umum, yang merupakan pngaturan  secara  hukum  (umumnya dengan  sanksi  hukum),  baik  terhadap nilai individu maupun terhadap moralitas masyarakat. 4
Di  sini  penulis  sekedar  hendak mengatakan  bahwa  moral  itu  tetap penting  dalam  politik,  selain  kebijakan, sebab  penulis  termasuk  yang  percaya bahwa moralitas dapat mendasari kebijakan.  Sikap  dan  posisi  moral pemimpin  berpengaruh  pada  pilihan- pilihan kebijakan dan konsekuensi dampak-dampaknya. Pemimpin yang berorientasi  temporal  selalu  tergoda untuk  mengeluarkan  kebijakan  jangka pendek, populis, tetapi kurang baik dalam jangka  panjang.  Jangka  pendek  perlu tetapi kepentingan jangka panjang tidaklah boleh dikorbankan, sebab pemimpin yang visioner sejatinya pemimpin  yang  berwawasan  jauh  ke depan. Persoalannya adalah bahwa dalam siklus  kepemimpinan  politik  yang  pe- riodisasinya  terbatas,  godaan  popularitas jangka  pendek  memang  sangat  besar, terutama  godaan  menyelewengkan  ke- kuasaan jabatan. 5
Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan  nasional.  Pemimpin  yang berkualitas  ini  tidak  hanya  berorientasi pada  kepentingan  partai  politik  yang diwakilinya.  Ketika  menjadi  pimpinan nasional,  ia  otomatis  menjadi  pemimpin semua  orang.  Pemimpin  tidak  lahir dengan  sendirinya,  perlu  suatu  proses
4 Ibid ., hal. 76.
5 Ibid ., hal. 41.
pendidikan,  baik  yang  bersifat  formal maupun  non  formal  yang  mampu membentuk  jiwa dan karakter pemimpin. Dalam  struktur  dan  sistem  politik, organisasi  partai  politiklah  yang  paling bertanggung  jawab  untuk  melahirkan pemimpin-pemimpin  yang  berkualitas. Untuk  dapat  melaksanakan  tugas  ini dalam  tubuh  organisasi  partai  politik perlu  dikembangkan  sistem  rekruitmen, seleksi  dan  kaderisasi  politik.  Untuk mendapatkan  sumber  daya  yang  baik perlu  dimulai  dari  sistem  rekruitmen. Dengan  adanya  sistem  ini  nantinya  akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan  idiologi  partai  politiknya.  Tentunya orang-orang  yang  memiliki  sistem  nilai dan  idiologi sama serta memiliki potensi untuk dikembangkan yang perlu direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga terjadi  untuk  memperebutkan  orang- orang  terbaik  yang  nantinya  dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai poltiknya. 6
Satu  peristiwa  ke  peristiwa  yang lainnya, terkait dengan perbuatan melanggar hukum, korupsi, suap,  asusila, ijasah palsu yang dilalukan oleh pimpinan  partai  dan  kader  partai,  baik yang  di  legislatif  maupun  di  ekskutif membuat  kepercayaan  masyarakat  ke- pada partai politik menurun.
Mengapa  kemunduran  ini  terjadi? Ada beberapa sebab yang dapat dikemukakan,  antara  lain  partai  dan parlemen  dianggap  tidak  lagi  mewakili rakyat banyak. Hal itu disebabkan karena kehidupan  politik  modern  telah  menjadi begitu  kompleks  dengan  bertumbuhnya globalisasi  di  bidang  ekonomi,  dan
6 Firmanzah,  2011, Mengelola  Partai  Politik , Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, hal. 70.
bidang-bidang  lainnya,  baik  nasional maupun  internasional.  Akibatnya,  baik partai  maupun  parlemen  tidak  mampu menyelesaikan  beragam  masalah.  Lagi pula  banyak  masalah  baru,  seperti lingkungan  dan  hak  perempuan  yang kurang  mendapatkan  perhatian.  Kritik yang  dilontarkan  ialah  bahwa  anggota- anggotanya sering korup, cenderung lebih mengutamakan  kepentingan  diri  sendiri daripada kepentingan umum, dan  meng- utamakan  kedekatan  dengan  pusat-pusat kekuasaan. 7
Partai politik sebagai pilar demokrasi yang sekaligus sebagai kendaraan  politik  bagi  pimpinan  dan anggotanya  mengendalikan  kekuasaan. Di  legislatif,  DPR-RI,  DPRD  Kabupatan dan  Kota,  dan  di  ekskutif,  Presiden  dan Wakil  Presiden,  Gubenur  dan  Bupati serta Walikota sangat menentukan kelangsungan  hidup  dari  pada  pe- merintahan, bangsa serta negara Indonesia.  Bilamana  faktor  moral  dan etika  tidak  menjadi  pegangan  secara individual  dan  norma  hukum  yang diperundangkan, maka fungsi serta manfaat partai politik tidak akan dirasakan  oleh  masyarakat,  bangsa  dan negara  yang  kita  cintai  ini.  Oleh karenanya,  partai  politik  harus  ditata  dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, transparan  dan  akuntabel  serta  mem- punyai  manfaat  bagi  masyarakat  dan bangsa,  yaitu    sebuah  partai  politik  yang dibentuk    untuk  mewujudkan    budaya politik  yang  tertib,  santun  dan  ber- martabat, memiliki moral dan etika.
7 Meriam  Budiardjo,  2008, Dasar-Dasar  Ilmu Politik ,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,  hal. 420.
Partai  Politik  sebagai  Badan  Hukum Publik
Pada  hakekatnya  partai  politik adalah  badan  hukum  publik,  sebagai badan  hukum  publik  eksistensi  partai politik  didukung  oleh  dasar  konstitusio- nal yang kuat yaitu hak-hak politik, Pasal 28  D  Ayat  (3)  UUD  NRI  1945, menyatakan  bahwa  Setiap  warga  Negara berhak  memperoleh  kesempatan  yang sama dalam Pemerintahan dan Pasal 28 E Ayat  (3)  Setiap  orang  berhak  atas kebebasan,  berserikat,  berkumpul  dan mengeluarkan  pendapat.  Dasar  konstitu- sional  tersebut  yang  menjadikan  eksis- tensi  partai  politik  sangat  penting,  yaitu sebagai  bentuk  pelembagaan  hak-hak politik dari warga negara
Kebebasan  untuk  berserikat  dan berkumpul,  termasuk  kebebasan  untuk membentuk  dan  menjadi  anggota  partai politik  merupakan  salah  satu  hak  asasi manusia  (HAM)  yang  harus  diakui  dan dilindungi  oleh  pemerintah,  Deklarasi Universal  HAM  ( Universal  Declaration of  Human  Rights )  10  Desember  1948, dalam Pasal 20 menyatakan (1) Everyone has  the  right  to  freedom  of  peaceful assembly  and  association,  (2)  No  one may  be  compelled  to  belong  to  an association dan  disebutkan pula tentang
Hak Warga Negara di dalam International  covenant  on  Civil  and Political  Rights (ICCPR)  Tahun  1966 yang  telah  diratifikasi  oleh  pemerintah Indonesia  dengan  Undang-  Undang  No 12  Tahun  2005  Tentang  Pengesahan International  Convenant  On  Civil  And Political  Rights (Kovenan  Internasional Tentang  Hak-Hak  sipil  dan  Politik)  serta Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga  menegaskan    bahwa  “Setiap  warga
negara atau kelompok masyarakat berhak untuk mendirikan partai politik…”
Austin  Ranney  (1995:  157)  me- nyatakan  bahwa  “ Political  parties  are  a special  kind  of  political    group “  yang memiliki  lima  karakter  fundamental sebagai berikut:
a) They  are  group  of  people  to  whom labels  “Republican“,  “Communist”, “Liberal”  and  so  on,  are  generally applied by both themselves and other;
b) Some of the people are organized that is,  they  deliberately  act  together  to achieve party gols;
c) The  larger  society  recognizes  as legitimate  the  right  of  parties  to organized and promote their causes;
d) In  some  of  their  goal  promoting activities  parties  work  through  the mechanism  of  refresentative  govern- ment;
e) A  key  activity  of  parties  is  thus selecting candidates for elective public office . 8
Partai  politik  adalah  organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik  yang  aktif  dalam  masyarakat, yaitu  mereka  yang  memusatkan  per- hatiannya  pada  pengendalian  kekuasaan pemerintahan  dan  yang  bersaing  untuk memperoleh  dukungan  rakyat  dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan  berbeda-beda,  Dengan  demi- kian  parpol  merupakan  perantara  yang besar  yang  menghubungkan  kekuatan- kekuatan  dan  ideologi-ideologi  sosial dengan  lembaga-lembaga  pemerintahan yang  resmi  dan  yang  mengkaitkannya
8 Abdul  Muktie  Fadjar,  2012, Partai  Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia , Malang: Setara Press, hal. 14.
dengan  aksi  politik  di  dalam  masyarakat yang lebih luas. 9
Dalam  pengertian  modern,  partai politik  adalah  suatu  kelompok  yang mengajukan  calon-calon  bagi  jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau  memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.
Partai politik sebagai badan hukum  publik,  keberadaannya  harus melalui tahapan pendaftaran ke Departemen  Hukum  dan  Hak  asasi Manusia, dengan syarat-syarat yang telah diatur oleh Undang-Undang.
Pasal  3  Undang-Undang  No.  2 Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No.  2  Tahun  2008 tentang Partai Politik,
(1) Partai  politik  harus  didaftarkan  ke kementerian    untuk  menjadi  badan hukum
(2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
Partai politik harus mempunyi:
a. Akta  notaris  pendirian  Partai politik;
b. Nama, lambang atau tanda gambar  yang  tidak  mmpunyai persamaan  pada  pokoknya  atau keseluruhannya  dengan  nama, lambang  atau  tanda  gambar  yang telah  dipakai  secara  sah  oleh partai  politik  lain  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan;
c. Kepengurusan pada setiap
Provinsi  dan  paling  sedikit  75  % (tujuh  puluh  lima  perseratus)  dari jumlah Kabupaten/Kota pada
Provinsi  yang  bersangkutan  dan paling  sedikit  50  %  (lima  puluh perseratus) dari jumlah kecamatan
9 Ibid.
pada  Kabupaten/Kota  yang  ber- sangkutan;
d. Kantor tetap pada tingkatan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum;
e. Rekening atas nama partai Politik.

## Pengaturan  Unsur  Pimpinan  Partai Politik sebagai Politik Hukum
Politik  hukum  adalah  “ legal policy atau  garis  (kebijakan)  resmi tentang  hukum  yang  akan  diberlakukan baik  dengan  perbuatan  hukum  baru maupun  dengan  penggantian  hukum lama,  dalam  rangka  mencapai  tujuan negara“. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum  yang  akan  diberlakukan sekaligus  pilihan  tentang  hukum-hukum yang  akan    dicabut    atau  tidak  diper- lakukan  yang  kesemuanya  dimaksudkan untuk  mencapai  tujuan  negara  seperti tercantum  di  dalam  Pembukaan  UUD NRI Tahun 1945. 10
Kemudian  jika  dilihat  dari  asal muasal  perubahan  hukum,  ada  beberapa macam perubahan hukum, yaitu:
a. Perubahan  yang  berasal  dari  luar sistem  hukum,  yaitu  masyarakat, politik, dan ilmu pengetahuan;
b. Perubahan    yang  berasal  dari  dalam sistem  hukum  itu  sendiri,  perubahan internal  dari  hukum  banyak  terjadi terus  menerus,  misalnya  perbaikan detail-detail  dari  undang-undang  atau yurisprudensi;
c. Perubahan hukum tersentralisasi, dalam  hal  ini,  perubahan  hukum dilakukan dengan sadar, yang dirancang  secara  tersentralisasi  oleh
10 Moh.  Mahfud  MD,  2011, Politik  Hukum  di Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers, hal. 1.
badan-badan pembuat hukum di tingkat  pemerintahan  pusat  di  suatu negara. 11
Ubi  Societas  Ibi  Ius ,  dimana  ada masyarakat  disana  ada  hukum,  karena hukum  adalah  sarana  yang  dibuat  oleh masyarakat manusia sebagai pembuatnya. Benarlah  bahwa  suatu  sistem  hukum adalah  bermula  dari  masyarakat  dan berakhir pada masyarakat yang membentuknya,  tempat  dimana  hukum itu  diterapkan.  Hukum  itu  ada  karena interaksi  manusia  yang  satu  dengan manusia  yang  lainnya  dalam  suatu masyarakat.  Hukum  dibentuk  dan/atau terbentuk dari nilai-nilai dan kaidah serta norma  yang  terjadi  dalam  interaksi  antar manusia  dalam  masyarakat  tersebut. Dengan  demikian,  hukum  berfungsi sebagai  sarana  pengatur  lalu  lintas kehidupan  setiap  manusia  dalam  suatu masyarakat sehingga tercipta suatu ketertiban  dan  kepastian  hukum  serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Berangkat  dari  pemahaman  kita tentang  politik  hukum  bahwa  kenyataan yang  terjadi  di  masyarakat  saat  ini mengalami  kemerosotan  kepercayaan dengan  peristiwa-peristiwa  yang  sangat mengejutkan  masyarakat,  wakil-wakil rakyat dimana mereka sebagai  pimpinan serta  kader  partai  politik  yang  telah mendapatkan  mandat  dan  amanah  rakyat di  posisi  kekuasaan,  baik  yang  di  DPR, DPRD  dan  Gubenur  serta  Bupati/ Walikota banyak sekali dari mereka yang melakukan  perbuatan  melawan  hukum. Maka penulis menganggap adanya kebutuhan  masyarakat  untuk  memper-
11 Munir  Fuady,  2011, Teori-Teori  dalam Sosiologi  Hukum ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media, hal. 54.
kecil  kemungkinan-kemungkinan  yang terjadi  atas  pimpinan  dan  kader  politik yang  mengemban  tugas  di  kekuasaan dengan  melakukan  perubahan  terhadap undang-undang  partai  politik  dengan memasukkan  ketentuan  yang  terkait dengan  moral  dan  etika  yang  berlaku  di masyarakat.
Pemerintah  sebagai  alat  keleng- kapan  negara  dapat  diartikan  secara  luas ( in  the  broad  sense )  dan  dalam  arti sempit ( in the narrow sense ). Pemerintah dalam  arti  luas  itu  mencakup  semua  alat kelengkapan negara  yang pada pokoknya terdiri  atas  cabang-cabang  kekuasaan ekskutif, legislatif dan yudisial, atau alat- alat  kelengkapan  negara  lainnya  yang bertindak  untuk  dan  atas  nama  negara. Sedangkan  dalam  pengertian  sempit pemerintah  adalah  cabang  kekuasaan eksekutif. 12
Partai  politik  bukan  bagian  dari kelembagaan  pemerintahan  secara  lang- sung,  tetapi  karena  partai  politik  sebagai pilar demokrasi, maka posisi yang terkait dengan kekuasaan terlebih dahulu melalui  proses  rekruitmen  yang  dilaku- kan  oleh  partai  politik,  sehingga  pim- pinan  serta  kader  politik  sangat  strategis menentukan  orang-orang  yang  dianggap layak  dan  mampu  ditempatkan  pada posisi  strategis  di  lembaga  pemerintah. Konstitusi kita menetapkan bahwa Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Gubenur dan  Wakil  Gubenur,  Bupati  dan  Wakil Bupati  serta  Walikota  dan  Wakil  Wali Kota  harus  mendapatkan  dukungan  dari partai  politik  saat  kontestasi  mem- perebutkan  kursi  kekuasaan  yang  akan dipilih secara langsung oleh masyarakat.
12 Bagir  Manan  dan  Kuntana  Magnar,  1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia , Bandung: Alumni, hal. 158.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya  disingkat  ASN  adalah  warga negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat tertentu,  diangkat  sebagai  ASN  atau Pegawai  Negeri  Sipil  secara  tetap  oleh pejabat  pembina  kepegawaian  untuk menduduki jabatan pemerintahan. Instansi  pemerintah  adalah  instansi  pusat dan instansi daerah. Instansi pusat adalah kementerian,
lembaga pemerintah nonkementrian,  kesekretariatan  lembaga negara,  dan  kesekretariatan  lembaga nonstruktural.  Instansi  daerah  adalah perangkat  daerah  Provinsi  dan  perangkat daerah  Kabupaten/Kota,  yang  meliputi sekretariat  daerah,  sekretariat    Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
Pegawai  Negeri  Sipil,  yang  juga disebut  Aparatur  Sipil  Negara,  sesuai dengan  Undang-Undang  No  5  Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  terikat  pada  asas,  prinsip,  nilai dasar serta kode etik dan kode prilaku.
Pasal  2  Undang-Undang  No.  5 Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara  menyatakan  bahwa  penyeleng- garaan  kebijakan  dan  manajemen  ASN berdasarkan pada asas:
a. Kepastian hukum,
b. Profesionalitas,
c. Proporsionalitas,
d. Keterpaduan,
e. Delegasi,
f. Netralitas,
g. Akuntabilitas,
h. Efektif dan efisien,
i. Keterbukaan,
j. Non diskriminatif,
k. Persatuan dan kesatuan,
l. Keadilan dan kesetaraan,
m. Kesejahteraan.
Pasal  3  Undang-Undang  No.  5 Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:
a. Nilai dasar,
b. Kode etik dan kode prilaku,
c. Komitmen,  integritas  moral,  dan tanggung jawab pada pelayanan publik,
d. Kompetensi  yang  diperlukan  sesuai dengan bidang tugas,
e. Kualifikasi akademik,
f. Jaminan  perlindungan  hukum  dalam melaksanakan tugas,
g. Profesionalitas jabatan.
Pasal  4  Undang-Undang  No.  5 Tahun  2015  tentang  Aparatur  Sipil Negara  menyatakan  bahwa  nilai  dasar sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 huruf a meliputi:
a. Memegang teguh ideologi Pancasila;
b. Setia mempertahankan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
pemerintahan yang sah;
c. Mengabdi  kepada  negara  dan  rakyat Indonesia;
d. Menjalankan  tugas  secara  profesional dan tidak berpihak;
e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
f. Menciptakan  lingkungan  kerja  yang non diskriminatif;
g. Memelihara  dan  menjunjung  tinggi standar etika yang luhur;
h. Mempertanggung  jawabkan  tindakan dan kinerja kepada publik;
i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan  kebijakan  dan  program pemerintah;
j. Memberikan  layanan  kepada  publik secara  jujur,  tanggap,  cepat,  tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna;
k. Mengutamakan  kepemimpinan  ber- kualitas tinggi;
l. Menghargai  komunikasi,  konsultasi dan kerja sama;
m. Mengutamakan  pencapaian  hasil  dan mendorong kinerja pegawai;
n. Mendorong  kesetaraan  dalam  peker- jaan;
o. Meningkatkan  efektifitas  sistem  pe- merintahan  yang  demokratis  sebagai perangkat sistem kader.
Pasal  5  Undang-Undang  No.  5 Tahun  2015  tentang  Aparatur  Sipil Negara menyebutkan:
(1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf  b  bertujuan  untuk  menjaga martabat dan kehormatan ASN;
(2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN:
a. Melaksanakan  tugasnya  dengan jujur  bertanggung  jawab  dan berintegrasi tinggi,
b. Melaksanakan  tugasnya  dengan cermat dan disiplin,
c. Melayani  dengan  sikap  hormat, sopan, dan tanpa tekanan,
d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan,
e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat  yang  berwenang  sejauh tidak  bertentangan  dengan  ke- tentuan peraturan perundang- undangan dan etika pemerintahan,
f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung  jawab,  efektif  dan efisien,
h. Menjaga  agar  tidak  terjadi  konflik kepentingan  dalam  melaksanakan tugasnya,
i. Memberikan informasi secara benar  dan  tidak  menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, j. Tidak menyalah gunakan informasi  intern  negara,  tugas, status,  kekuasaan  dan  jabatan  nya untuk  mendapat  atau  mencari keuntungan  atau  manfaat  bagi  diri sendiri atau untuk orang lain,
k. Memegang  teguh  nilai  dasar  ASN dan  selalu  menjaga  reputasi  dan integritas ASN,
l. Melaksanakan  ketentuan  peraturan perundang-undangan mengenai
disiplin pegawai ASN.
(3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan    sesuai  dengan  ketentu- an peraturan perundang-undangan. Memasukkan  asas,  prinsip,  nilai
dasar,  serta  kode  etik  dan  kode  perilaku dalam  ketentuan  undang-undang  partai politik  adalah  menjadi  solusi  untuk memperbaiki  permasalahan  moral  dan etika  yang  terjadi  pada  pimpinan  dan kader  partai  politik,  sehingga  ada komitmen  dan  tanggung  jawab  pada masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi standar  etika  yang  luhur,  melaksanakan tugasnya dengan jujur berintegritas tinggi menjadikan  pemimpin  yang  berkualitas menghasilkan  pemerintahan  yang  efektif
dan  efisien  serta  demokratis,  merupakan impian dari setiap anggota masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas, dapat  dipahami  bahwa  partai  politik, sejak didirikan terlebih dahulu diwajibkan  memenuhi  persyaratan  yang cukup rumit, dengan melibatkan keanggotaan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta tingkat Kecamatan, dengan  syarat  pemenuhan  seperti  yang diatur  oleh  Undang-Undang  dan  baru kemudian  akan  diterbitkan  badan  hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia  (Kemen- kumham).
Partai politik sebagai pilar demokrasi, mempunyai misi untuk merebut kekuasaan pemerintahan, dengan kontestasi  yang  diikuti  pada  setiap Pemilu,  yang  diawali  mempersiapkan kader-kader  terbaiknya  lewat  rekruitmen bakal  calon  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah,  bakal  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden, bakal calon Kepala Daerah dan Wakil  Kepala  Daerah,  yang  nantinya akan  diputuskan  oleh  pilihan  rakyat sebagai  pemegang  kedaulatan  sesuai Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945.
Memperhatikan  syarat  berdirinya partai  politik  serta  visi  dan  misi  yang akan  dicapai  dalam  merebut  kekuasaan, yang  akan mengatur pemerintahan, dapat disimpulkan  bahwa  partai  politik  adalah badan  hukum  publik  yang  seharusnya mempunyai    kewajiban  dan  persiapan yang  sama  seperti  halnya  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  yang  mengisi  jabatan ekskutif  dalam  pemerintahan  dengan menempatkan  ketentuan  asas,  prinsip, nilai  dasar  serta  kode  etik  dan  kode
perilaku    dalam  rekruitmen  pegawainya sesuai  Undang-Undang  No.  5  Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara (ASN).
Sebagaimana Ubi Societas Ibi Ius , masyarakat  bergerak  dan  berkembang, hukum  juga  harus  mengikutinya.  Pada perkembangan  masyarakat  terkini  sudah nampak merosotnya kepercayaan masyarakat  kepada  partai  politik  setelah dipertontonkan oleh perbuatan yang tidak menunjukkan  moral  dan  etika  dengan melanggar  hukum,  yang  dilakukan  oleh pemegang  kekuasaan  yang  sebelumnya ditawarkan  oleh  partai  politik  sebagai kader  terbaiknya  untuk  dipilih  oleh masyarakat  sebagai  wakilnya  di  pe- merintahan.
Undang-undang partai politik yang  mendasari  ruang  gerak  dari  partai politik,  perlu  kiranya  dilakukan  per- ubahan    ( Ius  Contituendum )  dengan memasukkan  ketentuan  asas,  prinsip, nilai  dasar,  serta  kode  etik  dan  kode perilaku  kedalam  undang-undang  partai politik,  untuk  rekruitmen  keanggotaan- nya,  terutama  pimpinan  partai  politik yang  akan  menjadi  nahkoda  partai  lewat kebijakan-kebijakan  partai  yang  akan dibuatnya.

## Daftar Bacaan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Repuklik Indonesia 1945.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008 Tentang Partai Politik.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011
Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008 Tentang Partai Politik.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Alfian,  Alfan,  2012, Bagaimana  Proses Menjadi Pemimpin Politik? , Jakarta Selatan, Graha Grafindo.
Budiardjo,  Meriam,  2008, Dasar-Dasar Ilmu  Politik ,  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Firmanzah,  2011, Mengelola  Partai Politik ,  Jakarta:  Pustaka  Obor Indonesia.
Fuadi,  Munir,  2013, Teori-Teori  Besar (Grand  Theory)  dalam  Hukum , Jakarta,  Kencana  Prenadamedia Group.
_____, 2011, Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media.
Mahfud  MD,  Moh,  2011, Politik  Hukum di  Indonesia ,  Jakarta:  Rajawali Pers.
Manan, Bagir & Magnar, Kuntana, 1997, Beberapa  Masalah  Hukum  Tata
Negara
Indonesia , Bandung:
Alumni.
Muktie  F.,  Abdul,  2012, Partai  Politik dalam Perkembangan Ketata-
negaraan Indonesia , Malang:
Setara Press.
Rosadi,  Otong  &  Desmon,  Andi,  2013, Studi  Politik  Hukum,  Suatu  Optik Ilmu  Hukum, Yogyakarta:  Thafa Media.
Sundari,  E  &  Sumiarmi,  Endang,  2015, Politik  Hukum  dan  Tata  Hukum Indonesia, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Syaukani, Imam & Thohari, Ahsin, 2013,
Dasar-Dasar Politik
Hukum,
Jakarta: Raja Grafindo Persada.