## PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI PEER TO PEER LENDING

## Azmi Aulia Rahmi
Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung azmiauliarahmi@gmail.com

## Abstract
P2P  Lending  Consumers  must  get  legal  protection  for  default  cases  that  cause  them  legal consequences for the methods of billing by the organizer, namely the misuse of consumer personal data,  this  makesconsumer  rights  have  not  been  fulfilled  in  P2P  lending.Then,  the  form  of consumer  protection  P2P  lending  that  uses  personal  data  as  collateral  is  the  lender  or  organizer obliged to maintain the confidentiality of consumer data from the time the data is obtained until the data is destroyed, and the use of any information through electronic media involving personal data must  be  carried  out  with  the  consent  of  the  person  concerned  unless  otherwise  stipulated  by legislation,  in  accordance  with  that  contained  in  Article  26  paragraph  (1)  of  the  Republic  of Indonesia  Law  No.  19  of  2016  concerning  Amendments  to  the  Law  No.  11/2008  concerning Information and Electronic Transactions.
Keywords : Consumer Protection, Loan-Lending Agreement, P2P Lending.

## Abstrak
Konsumen  layanan  P2P  lending  perlu  mendapatkan  perlindungan  hukum  atas  kasus  gagal  bayar  yang menimbulkan  akibat  hukum  terhadap  cara-cara  penagihan  yang  dilakukan  penyelenggara  yaitu menyalahgunakan  data  pribadi  konsumen,  hal  ini  menjadikan  belum  terpenuhinya  hak-hak  konsumen dalam  layanan  P2P  lending.  Kemudian  bentuk  perlindungan  konsumen  pengguna  P2P  lending  yang menggunakan  data  pribadi  sebagai  jaminan  adalah  pihak  pemberi  pinjaman  atau  penyelenggara berkewajiban  menjaga  kerahasiaan  data  konsumen  sejak  data  diperoleh  sampai  data  dimusnahkan,  dan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi  harus dilakukan atas persetujuan  orang  yang  bersangkutan  kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang-undangan,  sesuai dengan  yang terdapat pada  Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Perjanjian Pinjam-Meminjam, P2P Lending .

## PENDAHULUAN
Kemajuan  dari  perkembangan  teknologi informasi yang sedang  berkembang pesat saat ini  membuat  hadirnya  layanan  inovasi  baru yaitu  layanan  pinjam-meminjam  berbasis teknologi  peer  to  peer  (P2P) lending , merupakan bagian dari teknologi finansial. Kegiatan usaha P2P lending ini memudahkan masyarakat yang ingin membutuhkan  bantuan  dana  dengan  mudah, sederhana,  yaitu  hanya  dengan  meminjam uang  secara  online  melalui  telepon  seluler tanpa harus keluar rumah dan datang ke bank. Pengertian  P2P lending diatur  dalam  Pasal  1 angka  3  POJK  No.77  Tahun  2016  tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi,  yaitu  “penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam  rangka  melakukan  perjanjian  pinjam- meminjam  dalam  mata  uang  rupiah  secara langsung  melalui  sistem  elektronik  dengan menggunakan jaringan internet”.
Dalam  perjanjian  layanan  P2P lending , pemberi  pinjaman  tidak  bertemu  secara langsung  dengan  penerima  pinjaman,  bahkan para  pihak  tersebut  bisa  saja  tidak  saling mengenal  karena  ada  pihak  lain  yaitu penyelenggara  layanan  P2P lending ,  yang menghubungkan kepentingan para pihak.
Layanan  P2P lending ini  dapat  menjadi solusi  bagi  keuangan,  tetapi  juga  tercoreng keberadaannya,  karena  adanya  perusahaan layanan  P2P lending yang  menjalankan
usahanya  melakukan  pelanggaran,  seperti tingginya  bunga  pinjaman,  penagihan  yang kasar,  pelecehan  seksual,  serta  melakukan pencurian  data  pribadi  konsumen  melalui telepon  seluler  konsumen  yang  memberikan dampak buruk dan merugikan konsumen. Kasus  yang  dialami  oleh  YI  (51  tahun), seorang  perempuan  asal  Solo  Raya  yang merasa  dirugikan  oleh  perusahaan  P2P lending yaitu Incash, perusahaan P2P lending ini  tidak  terdaftar  di  otoritas  jasa  keuangan. YI mengajukan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,  tetapi  jumlah  pinjaman  yang dia terima hanya Rp.680.000 setelah dipotong biaya  administrasi.  Pinjaman  itu  berjangka waktu  selama  10  hari,  sampai  satu  minggu bunganya  sudah  menjadi  Rp.  1.054.000. Karena tidak bisa melunasi pinjaman tersebut, pihak  perusahaan  membuat  iklan  yang  tidak pantas,  berupa  YI  dengan  foto  dirinya menawarkan  diri  seharga  Rp  1.054.000.00,- untuk melunasi pinjamannya tersebut. 1
Kasus  Rupiah  Plus,  adalah  perusahaan terdaftar  dan  di  awasi  oleh  otoritas  jasa keuangan  yang  melakukan  penagihan  hutang tidak  sesuai  dengan  standar  operasional perusahaan,  yaitu  dengan  memiliki  izin apabila  mengunduh  aplikasi,  perusahaan dapat  membaca  kontak  tersimpan  dalam
1 Fajar Abrori. 2019. Perempuan Solo Korban Pinjaman  Online  Dilecehkan  dengan  Poster  ‘Siap Digilir’ 9.(Online). https://www.liputan6.com/regional/read/4022781/pere mpuan-solo-korban-pinjaman-online-dilecehkan- dengan-poster-siap-digilir. Diakses Pada 30 September 2019.
telepon  seluler,  dapat  membaca  panggilan keluar,  membaca  pesan  dari  pemilik  telepon seluler,  serta  bisa  mengirim  pesan  dan menelpon  nomor  kontak  yang  tersimpan didalam  nomor  telepon  pemilik.2  Yang dialami  oleh  A,  dihubungi  oleh  RupiahPlus karena  namanya  dicantumkan  oleh  S  selaku penerima pinjaman dari RupiahPlus sebagai   kontak  darurat  yang  bisa  dihubungi dalam  perjanjian  layanan  P2P lending .
Kemudian  A  yang  mengkonfirmasi  langsung kepada  S,  namun  nama  A  tidak  pernah dicantumkan  sebagai  kontak  darurat  oleh  S.
Isi  pesan  yang  diterima  A  yaitu  agar  A menyampaikan  pesan  kepada  S  untuk  segera melunasi  hutang  kepada  RupiahPlus  dengan isipesan  yang  tertulis  kasar  dan  menyiratkan nada ancaman.
Permasalahan  hukum  yang  dilakukan oleh perusahaan P2P lending berizin dari OJK ataupun  perusahaan  P2P lending ilegal  yang melakukan  penyalahgunaan  data  pribadi konsumen  yang  dijadikan  jaminan  dalam pinjaman  berbasis  teknologi  ini  sudah  jelas merugikan  konsumen  layanan  P2P  l ending , hal ini membuat kedudukan konsumen berada pada  posisi  yang  lemah,  dan  juga  membuat tidak  terjaminnya  perlindungan  hukum  dan keadilan kepada konsumen  P2P lending .
2RR  Ukirsari  Manggalani  dan  Lintang  Siltya Utami. 2018. Heboh Soal Aplikasi Rupiah Plus,IniYangPerluDiwaspadai. (Online). https://www.suara.com/tekno/2018/07/03/191500/hebo h-soal-aplikasi-rupiah-plus-ini-yang-perlu-diwaspadai. Diakses Pada 12 Januari 2020.
Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan  yang  diteliti  dapat  dirumuskan sebagai berikut: Mengapa konsumen pengguna  layanan  pinjam-meminjam  uang berbasis teknologi P2P lending perlu mendapatkan  perlindungan  hukum?  Dan bagaimana  bentuk  perlindungan  konsumen pengguna  layanan  pinjam-meminjam  uang berbasis teknologi P2P lending yang menggunakan data pribadi sebagai jaminan?

## PEMBAHASAN
Pengaturan  Layanan  Pinjam-Meminjam  Uang Berbasis Teknologi P2P Lending
Pada  umumnya  layanan  P2P lending termasuk  dalam  perjanjian  pinjam-meminjam uang.  Pengertian  perjanjian  terdapat  dalam Pasal  1313  KUHPerdata,  yaitu  “Suatu perbuatan  dengan  mana satu orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain atau  lebih”.  Kemudian  pinjam-meminjam dalam  Pasal  1754  KUHPerdata  yaitu  “suatu perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu memberikan  kepada  pihak  yang  lain  suatu jumlah  tertentu  barang-barang  yang  habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang  terakhir  itu  akan  mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.
Perjanjian  yang  dilakukan  oleh  para pihak  harus  berdasarkan  adanya  kesepakatan para  pihak.  Kesepakatan  itu  nantinya  akan dituangkan  dalam  perjanjian  dan  sekaligus
menjadi  undang-undang  bagi  para  pihak, sebagaimana    pada  Pasal  1338  KUHPerdata bahwa  “semua  perjanjian  yang  dibuat  secara sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka yang membuatnya”.
Layanan  P2P lending yang  sekarang  ini sedang  berkembang  pesat  saat  ini  membuat perusahaan  teknologi  finansial  menjadi  terus bermunculan, dengan misinya untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  yaitu dengan  melakukan  aktivitas  keuangan  secara online.  Otoritas  jasa  keuangan  sebagai regulator  teknologi  finansial  membuat  aturan mengenai  layanan  P2P lending yaitu  POJK
No.  77  Tahun  2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi
Informasi.
Pengertian  layanan  P2P lending terdapat pada  Pasal  1  angka  3  POJK  No.  77  Tahun 2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  yaitu “penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan untuk  mempertemukan  pemberi  pinjaman dengan  penerima  pinjaman  dalam  rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.
Selain diatur dalam POJK No. 77 Tahun 2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi,  aturan tentang  layanan  P2P lending diatur  juga dalam aturan:
- PBI No. 18 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi Pembayaran (PTP), - PBI No.19 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Teknologi Finansial,
- Peratutan  Anggota  Dewan  Gubernur (PADG)  No.  19  Tahun  2017  tentang Ruang  Uji  Coba  Terbatas  (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial,
- Peratutan  Anggota  Dewan  Gubernur  No. 19  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara Pendaftaran,  Penyampaian  Informasi,  dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi
Finansial, dan
- POJK  No.  13  Tahun  2018  tentang  Inovasi Keuangan Digital.
Mekanisme  Perjanjian  Kredit  Layanan  Pinjam- Meminjam Uang Berbasis Teknologi P2P Lending Kegiatan  dalam  layanan  P2P lending memiliki  kemiripan  dengan marketplace online yaitu sebagai wadah tempat bertemunya    pembeli  dengan  penjual,  juga tidak berbeda jauh dengan layanan transportasi online yang  mempertemukan mitra  pengemudi  dengan  penumpang,  hanya saja  dalam  P2P lending para  pihak  tidak bertemu  langsung  antara  pemberi  pinjaman dengan penerima pinjaman.
Perjanjian  layanan  P2P lending adalah perjanjian  pinjam-meminjam  uang  yang dilakukan  secara  elektronik.  Menurut  Edmon Makarim,  kontrak  elektronik  adalah  sebagai perikatan  ataupun  hubungan  hukum  yang
dilakukan secara elektronik dengan memadukan  jaringan  dari  sistem  informasi yang  berbasiskan  komputer  dengan  melalui sistem  komunikasi  yang  berdasarkan  atas jaringan dan jasa telekomunikasi dan difasilitasi  oleh  komputer  global  internet ( network of network ). 3
Dalam  perjanjian  pemberian  pinjaman antara  pemberi  pinjaman  dengan  penerima pinjaman  layanan  P2P lending dituangkan dalam  dokumen  elektronik,  sebagaimana termuat  dalam  Pasal  20  POJK  No.77  Tahun 2016 yang wajib paling sedikit memuat:
a. nomor perjanjian;
b. tanggal perjanjian;
c. identitas para pihak;
d. ketentuan  mengenai  hak  dan  kewajiban para pihak;
e. jumlah pinjaman;
f. suku bunga pinjaman;
g. nilai angsuran;
h. jangka waktu;
i. objek jaminan (jika ada);
j. rincian biaya terkait;
k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
l. mekanismepenyelesaian sengketa.
Adapun  mekanisme  lahirnya  perjanjian pinajm-meminjam  uang  dalam  P2P lending didahului  oleh  penawaran  pinjaman  secara
3Anik Marfistasari, Ennys Kurniawati, Badzlina Putri  Indraswati.  2019. Paten  Terhadap  Aplikasi Program Komputer Berbasis Financial And
Technology Di Indonesia . Dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol. 3. No. 1. Universitas Narotama Surabaya hlm. 76.
online oleh  penyelenggara,  seperti  melalui website situs di internet, iklan di media sosial seperti  facebook,  instagram  dan  lain-lain. Kemudian  penyelenggara  akan  menawarakan pinjaman  dengan  redaksi  dana  cepat  cair tanpa jaminan dan tidak perlu datang ke bank. Penerima  pinjaman  hanya  perlu  menekan tombol iklan yang muncul di media sosial dan mempelajari segala ketentuan yang disyaratkan oleh penyelenggara. Penerima pinjaman yang akan melakukan pinjaman terlebih dahulu mengunduh  aplikasi  P2P lending ,  dan mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan.  Dokumen  tersebut  berisi  tujuan pinjaman dan laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu.
Kemudian dalam permohonan pengajuan peminjaman  ada  dua  kemungkinan  yang terjadi,  yaitu  permohonan  pinjaman  diterima atau  ditolak.  Apabila  ditolak,  penerima pinjaman  harus  memperbaiki  hal  yang menjadi  alasan  pernolakan  permohonan,  dan apabila diterima permohonannya, akan diterapkan suku pinjaman, pengajuan pinjaman  dimasukkan  ke  sistem marketplace yang  tersedia  agar  semua  pendana  bisa melihat  pengajuan  pinjaman  dari  penerima pinjaman.
Penyelenggara P2P lending wajib memberikan  profil  peminjam  kepada  calon pemberi  pinjaman  sehingga  mereka  dapat memilih  kemana  akan  meminjamkan  uang. Dalam website,  pemberi  pinjaman  dapat
memilih  penerima  pinjaman  dengan  kualitas yang baik, karena penyelenggara P2P lending telah  menganalisis  terlebih  dahulu  para  calon penerima  pinjaman.  Selain  itu  penyelenggara P2P lending juga  memberlakukan  sistem yang  sama  kepada  pihak  pemberi  pinjaman, jadi  kredibilitas  pencari  pinjaman  maupun investor akan terjamin.4 Kemudian  mekanisme  yang  dilakukan pihak  perusahaan  apabila  terjadi  gagal  bayar oleh  penerima  pinjaman,  terlebih  dahulu penerima pinjaman akan dihubungi oleh pihak penyelenggara, apaila sampai dua bulan tidak ada kepastian untuk mengembalikan pinjamannya,  maka  penyelenggara  melalui anggotanya akan mendatangi rumah penerima pinjaman,  dan  apabila  masih  tidak  ada  titik terang sampai sembilan  bulan,  penyelenggara layanan  akan  bekerjasama  dengan  pihak asuransi  sebagai  pihak  penjamin,  kemudian membayar  kerugian  yang  diterima  oleh pemberi  pinjaman  sebesar  70%  dana  yang sebelumnya dipinjamkan kepada pihak
penerima pinjaman.5 Perlunya Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna  Layanan  Pinjam-Meminjam  Uang Berbasis Teknologi P2P Lending
4Ratna  Hartanto  &  Juliyani  Purnama  Ramli. 2018. Hubungan  Hukum  Para  Pihak  dalam  Peer  to Peer  Lending .  Dalam  Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum No. 2 Vol. 25. hlm. 332.
5 Arief Syaifudin. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap  Para  Pihak  Di  Dalam  Layanan  Financial Technology  Berbasis  Peer  To  Peer  (P2P)  Lending (Studi  Kasus  di  PT.  Pasar  Dana  Pinjaman  Jakarta) . Dalam  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum  No.  4  Vol.  26.hlm. 416.
Konsumen  merupakan  suatu  bagian penting  dalam  menunjang  perekonomian  di Indonesia. Namun,  terkadang  konsumen justru  berada  pada  posisi  yang  lemah.  Dalam layanan  P2P lending ,  lemahnya  posisi konsumen  dilihat  dari  adanya  pelanggaran transaksi  P2P lending yang  dilakukan penyelenggara  yang  merugikan  konsumen, seperti kasus menagih pinjaman secara kasar, lalu  melakukan  penyalahgunaan  data  pribadi konsumen dalam penagihan pinjaman .
Kasus  yang  dialami  oleh  YI  terhadap aplikasi  Incash,  membuat  iklan  yang  tidak pantas,  yaitu  YI  dengan  foto  dirinya menawarkan  diri  seharga  Rp  1.054.000.00,- untuk  melunasi pinjamannya, dan kasus  yang dialami  oleh  A  yang  dihubungi  oleh RupiahPlus  karena  namanya  dicantumkan oleh S sebagai  kontak darurat, tetapi nama A tidak  pernah  dicantumkan  sebagai  kontak darurat.
Dalam  kasus-kasus  tersebut melanggar hak  konsumen  pada Pasal  4  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan
Konsumen yaitu hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan atas keselamatan dalam  mengkonsumsi  barang  dan  jasa,  dan hak  konsumen  untuk  diperlakukan  atau dilayani  dengan  benar,  jujur  dan  tidak diskriminasi.
Adapun dalam pelaksanaan perlindungan  hukum  konsumen  P2P lending , konsumen  harus  benar-benar  dilindungi,  hak- hak  konsumen  harus  dipenuhi  oleh  negara
maupun  pelaku  usaha,  karena  pemenuhan hak-hak konsumen akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. Namun, dalam memberikan  perlindungan  konsumen  juga tidak  boleh  mematikan  usaha  pelaku  usaha, karena keberadaan pelaku usaha juga merupakan  sesuatu  yang  penting  dalam perekonomian  suatu  negara.  Oleh  karena  itu, apabila  memberikan  perlindungan  kepada konsumen  juga  harus  diimbangi  dengan memberikan  perlindungan  kepada  pelaku usaha. 6
Teori  perlindungan  hukum  menurut Phillipus  M.  Hadjon,  bahwa  perlindungan hukum  bagi  rakyat  adalah  adanya  tindakan pemerintah  yang  bersifat  preventif  dan resprensif.
Perlindungan  Hukum  yang  preventif bertujuan  untuk  mencegah  adanya  sengketa, dan  mengarahkan  tindakan  pemerintah  yang harus  bersikap  hati-hati  dalam  melakukan keputusan  berdasarkan  diskresi.  Kemudian perlindungan  resprensif,  tujuannya  mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.7
Jika  masyarakat  diberikan  perlindungan hukum,  maka  harus  dilakukan  secara  adil, sesuai dengan yang tertanam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu atas
6Nuzul  Rahmayani.  2018. Tinjauan  Hukum
Perlindungan
Konsumen Terkait Pengawasan
Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia .  Dalam  Pagaruyuang  Law  Journal.  Vol.  2 No. 1. hlm. 35.
7  Satjipto  Raharjo.  2000. Ilmu  Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm.54.
dasar  keadilan  sosial  yang  terdapat  dalam UUD 1945.
Perlindungan hukum bagi konsumen P2P lending didasarkan  pada  Undang-Undang
No.8 Tahun 1999 tentang Hukum
Perlindungan  Konsumen.  Dalam  undang- undang tersebut mencakup segala aturan yang melindungi  hak  konsumen  dan  penyelesaian sengketa  konsumen  dan  pelaku  usaha.  Dapat juga di dasarkan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik.  Kemudian  adanya POJK  No.77  Tahun  2016  tentang  Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi,  menjadikan  sektor  jasa  keuangan juga turut bertanggung jawab.
Secara  yuridis,  konsumen  pengguna layanan  P2P lending sudah  mendapatkan perlindungan hukum karena adanya peraturan dari  otoritas  jasa  keuangan.  Namun,  banyak ditemukan  kasus  gagal  bayar  oleh  penerima pinjaman,  yang  kemudian  menjadi  masalah baru terhadap cara-cara penagihan  yang tidak sesuai dengan aturan.
Kewajiban  dalam  membayar  pinjaman adalah  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh konsumen sebagai penerima pinjaman, dengan  adanya  pelanggaran  hukum  yang dilakukan  oleh  penyelenggara justru  tidak dapat dibenarkan.
Adapun  bentuk  perlindungan  hukum yang  diberikan  oleh  otoritas  jasa  keuangan apabila  terdapat  pelanggaran  hukum  yang
dilakukan  pihak  penyelenggara  P2P lending , maka otoritas jasa keuangan akan memberikan  teguran,  yaitu  berupa  peringatan kepada penyelenggara yang dianggap menyimpang  untuk  segera  memperbaikinya, kemudian  memberikan  informasi  terkait  hal yang merugikan konsumen ataupun masyarakat  umum,  juga  meminta  kepada pihak  penyelenggara  untuk  menghentikan kegiatan  usahanya  tersebut.  Otoritas  jasa keuangan  juga  melakukan  pembelaan  hukum untuk kepentingan masyarakat sebagai konsumen,  yaitu  pengajuan  gugatan  di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut.
Selanjutnya,  otoritas  jasa  keuangan memberikan kewajiban kepada pihak penyelenggara  agar  memiliki  layanan  berupa pengaduan  konsumen,  yang  diatur  dalam POJK  No.18  Tahun  2018  tentang  Layanan Pengaduan  Konsumen  Di  Sektor  Jasa Keuangan.  POJK  ini    sebagai  wadah  untuk menampung  keluhan  konsumen  termasuk adanya  potensi  kerugian  materiil  atas  produk dan/atau  jasa  pelaku  usaha  jasa  keuangan yang dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan untuk perusahaan penyelenggara  P2P lending ilegal,  menurut Juru Bicara otoritas jasa keuangan Sekar Putih Djarot,  secara  umum  otoritas  jasa  keuangan maupun  satgas  waspada  investasi  tidak  dapat menindak,  karena  penyelenggara  ilegal  tidak ada  yang  mengawasi,  juga  tidak  tunduk  pada aturan atau kaidah apapun.
Namun  dalam  keberadaan  perusahaan ilegal  menjadi  perhatian  bersama,  sehingga penanganan  dan  pemberantasannya  melalui Satgas  Waspada  Investasi  yang  merupakan gabungan  dari  13  lembaga  dan  instansi.  Oleh karena  itu  masyarakat  tidak  disarankan menggunakan  jasa  pinjaman  ilegal  dan dihimbau  agar  lebih  cermat  terhadap  P2P lending ilegal,  tetapi  masih  ada  masyarakat yang dirugikan.8
POJK  No.77  Tahun  2016  tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi hanya melakukan pengawasan pada P2P lending yang terdaftar, tidak  mengawasi  P2P lending ilegal.  Tetapi dalam  aturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pasal  6 Undang-Undang  No.  21  Tahun  2011  tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  mengatur  bahwa otoritas  jasa  keuangan  dalam  melaksanakan tugas  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan,  dan  lembaga  jasa  keuangan lainnya.  Oleh  karena  itu  seharusnya  otoritas jasa  keuangaan  juga  melakukan  pengawasan terhadap layanan P2P lending ilegal.
Hukum  Jaminan  dalam  Layanan  Pinjam- Meminjam Uang Berbasis Teknologi P2P Lending
8  Desy  Setyowati.  2019. OJKdan  Asosiasi Angkat  Tangan  Soal  Korban  Fintech  Ilegal (Online). Https://katadata.co.id/berita/2019/07/26/ojk-dan- asosiasi-angkat-tangan-iklan-wanita-rela-digilir- korban-fintech-ilegal.  Diakses Pada 17 Februari 2020.
Jaminan  merupakan  salah  satu  sarana yang penting keberadaannya dalam perjanjian kredit, karena untuk memberikan perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum kepada  kreditor  bahwa  seorang  debitur  akan melunasi pinjamannya.
Jaminan menurut Mariam Darus Badrulzaman    adalah  sebagai  tanggungan yang  diberikan  oleh  seorang  debitur  dan/atau pihak ketiga kepada kreditor untuk  menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Menurut Hartono  Hadisaputro,  jaminan  adalah  sesuatu yang  diberikan  debitur  kepada  kreditor, kemudian  menimbulkan  keyakinan  bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai  dengan  uang  yang  timbul  dari  suatu perikatan. 9
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  jaminan adalah  suatu  tanggungan  yang  dapat  dinilai dengan  uang  yang  berupa  kebendaan  tertentu yang  diserahkan  oleh  debitur  kepada  kreditor sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain. POJK  No.77  Tahun  2016  tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi, tidak mengatur masalah jaminan,  penyelenggara  dibebaskan  dalam menentukan  jaminannya,  dan  pada  umumnya yang  dibebaskan  adalah  pinjaman  dibawah Rp.100  juta,  sedangkan  pinjaman  diatas Rp.100  juta  wajib  memberikan  jaminan berupa faktur atau invoice .
9Rachmadi  Usman.  2016. Hukum  Jaminan Keperdataan . Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 69.
Faktur  atau invoice menurut  KBBI adalah daftar barang kiriman  yang dilengkapi dengan  catatan  nama,  jumlah  dan  harga  yang dikeluarkan  oleh  penjual,  kemudian  harus dibayar  oleh  pembeli  atau  pelanggan.10 Dalam  P2P lending faktur  digunakan  sebagai jaminan  pinjaman  diatas  Rp.100  juta  yang isinya termuat barang dan jumlah pembayaran yang  harus  dibayarkan  apabila  sudah  jatuh tempo waktu pembayaran pinjaman.
Hakikatnya dalam perjanjian P2P lending sulit  mendapatkan  jaminan  apabila terjadi  wanprestasi  dari  penerima  pinjaman, seharusnya  ada  terobosan  baru  yang  berupa adopsi  cara-cara  yang  dilakukan  oleh  bank konvensional dalam menyelesaikan perjanjian pinjaman yang bermasalah yang bisa diterapkan  dalam  perjanjian  P2P lending , seperti dilakukan kerjasama antara perusahaan umum  jaminan  kredit  Indonesia    untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman.
Kemudian seiring dengan perkembangannya,  hadir  jenis  P2P lending yang  baru  yaitu  P2P lending yang  berbasis jaminan.  Adapun  perbedaan  P2P lending berbasis  jaminan  dengan  P2P lending pada umumnya terletak pada keamanan meminjamkan uang bagi pemberi pinjaman. P2P lending pada umumnya menawarkan pinjaman  uang  dengan  jangka  waktu  yang panjang  dan  tidak  ada  jaminan,  hal  ini
10  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Arti  Kata Invois .  https://kbbi.web.id/invois.  Diakses  Pada  10 April 2020.
memiliki  tingkat  risiko  lebih  tinggi  atas pengembalian pinjaman dan bunga.
Sedangkan  P2P lending berbasis  jaminan, dengan  adanya  jaminan  akan  mengurangi risiko,  karena  nilai  jaminannya  lebih  besar daripada  pinjaman,  dan  jenis  jaminannya merupakan  jenis  jaminan  yang  harganya stabil,  cenderung  naik  dari  waktu  ke  waktu, yaitu  berupa  emas  perhiasan  atau  logam mulia. 11
Data  Pribadi  Konsumen  Sebagai  Jaminan Perlindungan  Konsumen  Pengguna  Layanan Pinjam-Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi    P2P

## Lending
Data  pribadi  merupakan  aset  penting dalam usaha bisnis yaitu dengan mengumpulkan, bertukar, mengolah, menyimpan, dan bahkan menjual data pribadi sebagai  komoditas,  terutama  yang  berkaitan dengan konsumen.12
Pengertian  data  pribadi  adalah  “data perseorangan  tertentu  yang  disimpan,dirawat, dijaga kebenaran, serta dilindungi kerahasiaannya”, hal ini terdapat dalam Pasal 1  angka  (1)  Permenkominfo  No.20  Tahun
11Fransiska  Ardela. Ayo,  Kenali  Fintech  P2P Berbasis Agunan Di Indonesia . (Online) https://www.finansialku.com/p2p-berbasis- agunan/amp/ Diakses Pada 10 april 2020.
12 Syarpani,  Mahendra  Putra  Kurnia  & Safarni  Husain.  2014. Tinjauan  Yuridis  Terhadap Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Media  Elektronik (Berdasarkan  Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik) .  Dalam  Jurnal  Beraja  Niti.  Vol.3.  No.  6. hlm. 6.
2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi dalam Sistem Elektronik.
Data  pribadi  sangat  berguna  bagi  suatu perusahaan  pinjaman  apabila  debiturnya cidera janji, begitu juga dalam perjanjian P2P lending .
Kemudian adanya jaminan dalam perjanjian  P2P lending menjadi  katub pengaman terhadap uang yang disalurkan oleh pemberi  pinjaman,yang  memberikan  manfaat secara  psikologis  bahwa  pemberi  pinjaman akan  merasa aman dan tidak  akan kehilangan kekayaan,  jadi  uang  yang  dipinjamkan  dapat diperoleh  kembali  dan  memperkecil  resiko dari kerugian kreditor. 13
Bentuk  perlindungan  hukum  kepada konsumen  terhadap  data  pribadi  konsumen yang  menjadi  jaminan  dalam  perjanjian  P2P lending adalah  pihak  pemberi  pinjaman maupun penyelenggara berkewajiban merahasiakan  data  pribadi  pihak  penerima pinjaman dimulai dari awal perjanjian pinjam- meminjam  P2P lending hingga  berakhirnya proses  perjanjian  pinjam-meminjam,  sesuai dengan  asas  perlindungan  data  pribadi  yang baik  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Permenkoinfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi  Dalam  Sistem  Elektronik  yang meliputi:
a. penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
13  Noor  Hafidah.  2017. Hukum  Jaminan Syariah  dan  Implementasinya  dalam  Perbankan Syariah Di Indonesia . Yogyakarta: UII Press. hlm. 18.
b. data pribadi bersifat rahasia sesuai
Persetujuan dan/atau
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. berdasarkan Persetujuan;
d. relevansi  tujuan  perolehan,  pengumpulan, pengolahan,  penganalisisan,  penyimpanan, penampilan,  pengumuman,  pengiriman, dan penyebarluasan;
e. kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;
f. iktikad  baik  untuk  segera  memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas  setiap  kegagalan  perlindungan  Data Pribadi;
g. ketersediaan  aturan  internal  pengelolaan perlindungan Data Pribadi;
h. tanggung  jawab  atas  Data  Pribadi  yang berada dalam penguasaan Pengguna;
i. kemudahan  akses  dan  koreksi  terhadap Data  Pribadi  oleh  Pemilik  Data  Pribadi; dan
j. keutuhan,  akurasi,  dan  keabsahan  serta kemutakhiran Data Pribadi.
Kemudian  dalam  Surat  Edaran  Otoritas Jasa  Keuangan  No.14  Tahun  2014  tentang Kerahasiaan  dan  Keamanan  Data  dan/atau Informasi  Pribadi  Konsumen,  data  pribadi yang  harus  dilindungi  dalam  P2P lending di Indonesia yaitu:
1. Data  perseorangan,  yang  harus  dilindungi:
nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon, dan/atau nama ibu kandung.
2. Data  korporasi,  yang  harus  dilindungi: nama,  alamat,  nomor  telepon,  susunan direksi  dan  komisaris  termasuk  dokumen identitas  berupa  KTP/paspor/ijin  tinggal, dan susunan pemegang saham.
Sedangkan menurut Surat Edaran Otoritas  Jasa  Keuangan  No.18  Tahun  2017, data pribadi yang harus dilindungi yaitu:
1. Perseorangan seperti: nama, alamat domisili,  kartu  identitas  (KTP,  SIM,  paspor, NPWP,  tanggal  lahir  dan/atau  umur,  alamat email, IP address ,  nomor  telepon,  nomor rekening,  nama  ibu  kandung,  nomor  kartu kredit, identitas digital (biometrik), tandatangan,  riwayat  pendidikan,  riwayat pekerjaan,  rekening  koran,  daftar  harta kekayaan, data dan informasi lainnya. 2. Korporasi:  nama  korporasi,  alamat,  nomor telepon,  susunan  direksi  dan  komisaris termasuk  dokumen  identitas  berupa  KTP/ paspor/izin tinggal, susunan pemegang saham, nomor  reke-ning,  rekening  koran,  daftar  aset, dokumen  perusahaan,  data  dan  informasi lainnya.
3. Data  dan  informasi  non-publik  yang bersifat  material,  yaitu  laporan  keuangan, kinerja  usaha  keputusan  manajemen,  jumlah pelanggan, data dan informasi lainnya.
4. Data  dan  informasi  terkait  transaksi keuangan.
5. Data dan informasi terkait kontrak/perjanjian. Adapun upaya yang dilakukan
penyelenggara  dan  pembuat  aturan  terhadap
perlindungan data pribadi yaitu harus berfokus pada pelaku P2P lending yang wajib melakukan  pengamanan  terhadap  data  yang berkaitan dengan konsumen, wajib melakukan manajemen  akses  data,  dan  konsumen  yang mempunyai  hak  untuk  meminta  penjelasan terkait  penggunaan  informasi  dan  data  yang telah diberikan. 14
Kasus penyalahgunaan data pribadi yang mana sejumlah kasus yang terkait data pribadi seseorang  akan  mengarah  kepada  penipuan atau  tindakan  kriminal  pornografi,  sangat penting  untuk  membuat  aturan  hukum  terkait perlindungan data pribadi.
Akibat  Hukum  Penyalahgunaan  Data  Pribadi Konsumen  Sebagai  Jaminan  dalam  Layanan Pinjam-Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  P2P

## Lending
Penyalahgunaan data pribadi yang dijadikan  jaminan  dalam  P2P lending menimbulkan  akibat  hukum  terhadap  pihak ketiga  yang  tidak  ada  kaitannya  dengan perjanjian  kredit  antara  pemberi  pinjaman dengan  penerima  pinjaman,  hal  ini  dikatakan ketidaksempurnaan dalam kesepakatan perjanjian, atau cacat kehendak.
Ketidaksempurnaan  dalam    kesepakatan terjadi  karena  tidak  adanya  pernyataan sepakat  dari  pihak  ketiga  terhadap  isi perjanjian.  Kesepakatan  dari  pihak  ketiga
14  Rinitami  Njatrijani.  2019. Perkembangan Regulasi  Dan  Pengawasan  Financial  Technology  Di Indonesia .  Dalam  Jurnal  Diponegoro  Private  Law Review. Vol. 4 No. 1. hlm. 471.
menjadi penting, karena data pribadi miliknya yang diperjanjikan dalam perjanjian oleh para pihak. 15
Kesepakatan  perjanjian  antara  pemberi pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  P2P lending menjadikan  pihak  ketiga  secara sepihak  masuk  dalam  perjanjian  P2P lending dan ikut menanggung risiko apabila penerima pinjaman wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut,  pihak  perusahaan  penyelenggara dapat  mengakses  data  pribadi  milik  pihak ketiga, terutama nama dan nomor telepon. Data pribadi pihak ketiga yang digunakan  sebagai  syarat  terlaksananya  suatu pinjaman  kredit  tidak  akan  menjadi  masalah apabila  hal  itu  disetujui  oleh  pihak  ketiga, sesuai  yang  terdapat  dalam  Pasal  26  ayat  (1) Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  yaitu  “Kecuali  ditentukan  lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan  setiap  informasi  melalui  media elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi seseorang  harus  dilakukan  atas  persetujuan Orang yang bersangkutan”.
Kemudian  hal  serupa  juga  disebutkan dalam  Pasal  31  ayat  (3)  POJK  No.1  Tahun
15 I Nyoman Adi Pardana, Sihabudin, Dhiana Puspitawati. Implikasi  Hukum  Penggunaan  Data Pribadi Pihak Ketiga Terhadap Keabsahan Perjanjian
Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi . Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan  Vol.  4.  No.  2 Program  Studi Magister  Kenotariatan  Universitas  Brawijaya .  hlm. 347.
2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Jasa Keuangan  yang  berbunyi  “Dalam  hal  pelaku usaha  jasa  keuangan  memperoleh  data dan/atau informasi pribadi, dan/atau sekelompok  orang  dari  pihak  lain  dan  pelaku usaha  jasa  keuangan  akan  menggunakan  data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya,  pelaku usaha  jasa keuangan  wajib  memiliki  pernyataan  tertulis bahwa  telah  memperoleh  persetujuan  tertulis dari  seseorang  dan/atau  sekelompok  orang tersebut  untuk  memberikan  data  dan/atau informasi  pribadi  dimaksud  kepada  pihak manapun,  termasuk  pelaku  usaha  jasa keuangan”.
Ketentuan dalam pasal diatas menjelaskan  dengan  tegas  bahwa  apabila penyelenggara  mendapatkan  data  pribadi seseorang,  dalam  hal  ini  aalah  pihak  ketiga dari penerima pinjaman, harus ada pernyataan tertulis  oleh  pihak  ketiga  tersebut,  bukan hanya  kesepakatan  sepihak  dari  penerima pinjaman.
Kesepakatan yang dlakukan oleh penyelenggara  P2P lending dengan  penerima pinjaman  dalam  hal  ini  melanggar  ketentuan 26  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  19  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik,  dan  Pasal  31  ayat (3)  POJK  No.1  Tahun  2013  tentang Perlindungan  Konsumen  Jasa  Keuangan, karena  tidak  mempunyai  izin  dari  pihak ketiga.  Penerima  pinjaman  yang  pada  posisi
terdesak karena membutuhkan uang dan pihak perusahaan  yang  lalai  dan  kurang  cermat dalam  memastikan  hal  tersebut,  sehingga melanggar kedua ketentuan peraturan tersebut di atas.
Sekarang  ini  peraturan  yang  mengatur tentang  perlindungan  data  pribadi  sudah menunjukkan  bahwa  data  pribadi  sangat penting  untuk  dilindungi.  Namun  peraturan yang ada masih tersebar di berbagai peraturan lainnya  sehingga  belum  bisa  memberikan perlindungan  yang  optimal  dan  efektif terhadap  data  pribadi  sebagai  bagian  dari privasi.  Oleh  karena  itu  perlu  disusun  suatu undang-undang  yang  secara  khusus  yang memberikan perlindungan data pribadi. Naskah  akademik  rancangan  undang- undang perlindungan data pribadi, didalamnya ada perumusan aturan privasi atas data  pribadi  yang  berhubungan  dengan pengumpulan,  pemrosesan,penyelenggaraan, serta penyebarluasan data pribadi.
Rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini nantinya diharapkan memberikan perlindungan yang memadai atas privasi  yang  menyangkut  data  pribadi  yang mampu memberikan kepercayaan masyarakat. Kemudian,  pengaturan  data  dan  informasi pribadi diharapkan menciptakan keseimbangan  antara  hak  individu  dan masyarakat  yang  diwakili  oleh  negara. Pengaturan tentang data dan informasi pribadi akan  memberikan kontribusi  yang  besar  akan
terciptanya  ketertiban  dan  kemajuan  dalam masyarakat.

## PENUTUP
Dari  uraian  diatas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  dalam  penelitian  ini,  yaitu: konsumen  pengguna  layanan  P2P lending perlu  mendapat  perlindungan  hukum,  karena dalam  pelaksanaan  perjanjian  P2P lending banyak  ditemukan  kasus  gagal  bayar  oleh penerima pinjaman yang menimbulkan masalah  baru  terhadap  cara-cara  penagihan yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu menyalahgunakan data pribadi konsumen, hal ini  menjadikan  belum  terpenuhinya  hak-hak konsumen  P2P lending, yaitu  hak  konsumen atas kenyamanan, hak atas keamanan, dan hak atas keselamatan dalam mengkonsumsi barang  dan  jasa,  serta  hak  konsumen  untuk diperlakukan  dengan  benar,  jujur  dan  tidak diskriminasi,  sesuai  dengan  yang  termuat dalam  Pasal  4  Undang-Undang  No.  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan konsumen pengguna layanan P2P lending yang menggunakan  data  pribadi  sebagai  jaminan adalah  pemberi  pinjaman  dan  penyelenggara P2P lending berkewajiban menjaga kerahasiaan  data  konsumen  sejak  data diperoleh  sampai  data  dimusnahkan,  dan penggunaan  setiap  informasi  melalui  media elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi
seseorang,  maka  harus dilakukan  atas persetujuan orang yang bersangkutan tersebut, kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan perundang-undangan,  hal  ini  sesuai  dengan Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  19 Ttahun  201  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.
Belum  terpenuhinya  hak-hak  konsumen pengguna  layanan  P2P lending menjadikan konsumen  berada  pada  posisi  yang  lemah dalam  sistem  hukum,  hal  ini  membuktikan belum terjaminnya sektor perlindungan konsumen,  oleh  karena  itu  seharusnya  ada perbaikan  aturan  P2P lending khususnya aturan  yang  mengenai  sanksi  terhadap penyalahgunaan dalam pelaksanaan perjanjian P2P lending ,  agar  masyarakat  sebagai konsumen P2P lending mendapatkan kepastian  dalam    perlindungan  hukum, kemudian  otoritas  jasa  keuangan  harus  lebih tegas dalam mengawasi layanan P2P lending . Dengan  belum  dibuatnya  aturan    tentang perlindungan data pribadi konsumen, terutama aturan data pribadi digital konsumen P2P lending ,  menjadikan  data  pribadi konsumen  rentan  dsalahgunakan.  Dengan dibuatnya aturan tentang

## DAFTAR PUSTAKA
Abrori, Fajar. 2019. Perempuan  Solo  Korban
Pinjaman Online Dilecehkan dengan Poster ‘Siap
Digilir’ 9.(Online). https://www.liputan6.com/regional/ read/4022781/perempuan-solo- korban-pinjaman-online- dilecehkan-dengan-poster-siap- digilir.  Diakses  Pada  30  September 2019.
Ardela,  Fransiska. Ayo,  Kenali  Fintech  P2P Berbasis  Agunan  Di  Indonesia . (Online)https://www.finansialku.co m/p2p-berbasis-agunan/amp/ Diakses Pada 10 april 2020.
Hafidah,  Noor.  2017. Hukum  Jaminan Syariah dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah Di
Indonesia . Yogyakarta: UII Press.
Hartanto,  Ratna.  Juliyani  Purnama  Ramli.
2018. Hubungan  Hukum  Para Pihak dalam Peer to Peer Lending .
Dalam  Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum No. 2 Vol. 25. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Arti  Kata Invois . https://kbbi.web.id/invois.
Diakses Pada 10 April 2020
Manggalani,  RR  Ukirsari.  Lintang  Siltya
Utami.  2018. Heboh  Soal  Aplikasi Rupiah Plus,IniYangPerluDiwaspadai. (Onl ine).https://www.suara.com/tekno/2 018/07/03/191500/heboh-soal-
aplikasi-rupiah-plus-ini-yang-perlu- diwaspadai. Diakses Pada 12 Januari 2020. Marfistasari, Anik. Ennys Kurniawati,
Badzlina  Putri  Indraswati.  2019. Paten  Terhadap  Aplikasi  Program Komputer  Berbasis  Financial  And Technology  Di  Indonesia .  Dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol. 3. No. 1. Universitas Narotama Surabaya. Njatrijani,  Rinitami.  2019. Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology Di Indonesia . Dalam Jurnal
Diponegoro  Private  Law  Review.
Vol. 4 No. 1.
Pardana,  I  Nyoman  Adi.  Sihabudin.  Dhiana
Puspitawati. Implikasi Hukum Penggunaan  Data  Pribadi  Pihak Ketiga Terhadap Keabsahan Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi . Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan  Vol.  4.  No.  2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya .
Raharjo,  Satjipto.  2000. Ilmu  Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Rahmayani,  Nuzul.  2018. Tinjauan  Hukum Perlindungan  Konsumen  Terkait Pengawasan  Perusahaan  Berbasis Financial Technology di Indonesia . Dalam  Pagaruyuang  Law  Journal. Vol. 2 No. 1.
Syaifudin,  Arief.  2020. Perlindungan  Hukum Terhadap  Para  Pihak  Di  Dalam Layanan Financial Technology
Berbasis  Peer  To  Peer  (P2P) Lending  (Studi  Kasus  di  PT.  Pasar Dana  Pinjaman  Jakarta) .  Dalam Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum  No.  4 Vol. 26.
Syarpani,  Mahendra  Putra  Kurnia  &  Safarni Husain.  2014. Tinjauan  Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Media Elektronik
(Berdasarkan  Pasal  25  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik) .  Dalam  Jurnal  Beraja Niti. Vol.3. No. 6. hlm. 6. Setyowati,  Desy.  2019. OJKdan  Asosiasi Angkat Tangan Soal Korban Fintech Ilegal (Online). Https://katadata.co.id/berita/2019/0 7/26/ojk-dan-asosiasi-angkat- tangan-iklan-wanita-rela-digilir- korban-fintech-ilegal. Diakses
Pada 17 Februari 2020.
Usman,  Rachmadi.  2016. Hukum  Jaminan Keperdataan . Jakarta: Sinar
Grafika.
Wahyuni,  Raden  Ani  Eko.  Bambang  Eko Turisno.  2019. Praktik  Finansial Teknologi  Ilegal  Dalam  Bentuk Pinjaman  Online  Ditinjau  Dari
Etika Bisnis . Dalam Jurnal
Pembangunan  Hukum  Indonesia. Vol.1. No. 3.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang No.  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
POJK No. 1 Ttahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa
Keuangan
Permenkominfo  No.20  Tahun  2016  tentang Perlindungan  Data  Pribadi  dalam Sistem Elektronik
POJK  No.77  Tahun  2016  tentang  Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis
Teknologi Informasi PBI No. 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP) PBI No.19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
Peratutan Anggota  Dewan Gubernur (PADG)
No.  19  Tahun  2017  tentang  Ruang Uji  Coba  Terbatas  (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial Peratutan  Anggota  Dewan  Gubernur  No.  19 Tahun  2017  tentang  Tata  Cara
Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial
POJK  No.  13  Tahun  2018  tentang  Inovasi
Keuangan Digital.
POJK  No.18  Tahun  2018  tentang  Layanan
Pengaduan  Konsumen  Di  Sektor
Jasa Keuangan