## SUBSTANSI HUKUM KEKABURAN NORMA PADA PERALIHAN HAK CIPTA

## Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi
Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Bali Jalan Kamboja No. 17 Denpasar Bali Email : sagungindradewi@gmail.com

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 16 ayat 2 huruf  f menyatakan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makna pada  frasa  karena  sebab  lain tersebut  menimbulkan  kekaburan  norma  ( vague  norm ) yang  berakibat  pada  timbulnya  ketidakpastian  hukum  terhadap  pengaturan  pasal  tersebut. Tujuan  penelitian  untuk  memperjelas  makna  frasa  karena  sebab  lain pada  Pasal  16 huruf    f  .  Metode  penelitian  yang  dipergunakan  yaitu  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil penelitian yakni bahwa dapat disebut mengandung tafsir suatu norma yang kabur dalam hal ini diperkuat dengan tidak adanya suatu penjelasan yang signifikan dan atau suatu penjelasan yang lugas dan terarah untuk menjelaskan suatu makna  karena sebab lain pada Bab Penjelasan didalam Pasal 16 huruf  f  Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahwa semestinya wajib secara spesifik menjelaskan khususnya pada frasa  karena sebab lain agar tidak menimbulkan kebingungan apa yang dimaksud dengan  karena sebab lain pada  pengaturan  pasal  16  huruf  f  tersebut.  Kesimpulan  yakni  makna  pada  frasa karena sebab lain tersebut dapat menimbulkan kekaburan norma ( vague norm ) yang berakibat  pada  timbulnya  ketidakpastian  hukum  terhadap  pengaturan  pasal  16  huruf  f tersebut. Rekomendasi  maka diperlukannya suatu revisi terhadap pengaturan Pasal 16 huruf f  Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Bab Penjelasan pasal 16 tersebut.
Kata Kunci : Substansi Hukum, Kekaburan Norma,  Peralihan, Hak Cipta.

## Latar Belakang
Hak  kekayaan  intelektual  yang  disingkat  HKI  adalah  padanan  kata  yang  biasa digunakan  untuk Intellectual  Property  Rights ,  yakni  suatu  hak  yang  timbul  bagi  hasil pemikiran  yang  menghasilkan  suatu  produk  yang  bermanfaat  bagi  manusia   (Haris Munandar & Sally Sitanggang  2009:2-3). Intellectual Property Rights ini sangat berkaitan dengan hak cipta, hal ini dikarenakan hak cipta merupakan suatu hal yang timbul dari hasil pemikiran dan atau ide.
Hak  cipta  dalam  hal  ini  didasarkan  pada  keahlian  dalam  bidang  tertentu,  adanya royalti karena dapat memberikan kontribusi positif untuk kemajuan (Sudaryat 2010:92). Hak cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (Pasal  1  angka  1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).
Hak  cipta  merupakan  bagian  dari  konsep  hak  kekayaan  intelektual  (HKI),  konsep tersebut meliputi (Abdulkadir Muhamad 2007:1-2) :
1. Hak  milik  hasil  pemikiran  (intelektual),  melekat  pada  pemiliknya,  bersifat tetap dan eksklusif.
2. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara. Hasil kemampuan  berpikir  manusia  merupakan  ide  yang  kemudian  diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi. Pada ide itu melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak, konsekuensinya adalah HKI menjadi terpisah dengan benda material bentuk wujudnya, sebagai contoh Paten adalah ide di bidang Teknologi yang disebut Hak Kekayaan Intelektual.
Hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) pada dasarnya adalah hak privat (perdata), dalam arti seseorang bebas untuk mengajukan permohonan bagi pendaftaran dan perlindungan atas HKI-nya atau tidak (Haris Munandar & Sally Sitanggang 2009:2-3). Jika tidak dilakukan ia tidak akan dituntut apa-apa, tapi ia akan rugi sendiri kalau orang lain seenaknya memanfaatkan atau bahkan mengakui karya ciptaannya.
Bahwa dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur mengenai  pengalihan  hak  cipta.  Pasal  16  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
a. pewarisan; b. hibah; c. wakaf; d. wasiat; e. perjanjian tertulis; atau
f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan  perlu  diketahui  bahwa  yang  dimaksud  dengan  "dapat  beralih  atau dialihkan"  hanya  hak  ekonomi,  sedangkan  hak  moral  tetap  melekat  pada  diri  Pencipta. Mengenai pengalihan hak moral, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan  hak  tersebut  dapat  dialihkan  dengan  wasiat  atau  sebab  lain  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.
Selanjutnya khusus pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 16 ayat 2 huruf  f  menyatakan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Makna  pada  frasa karena  sebab  lain tersebut menimbulkan kekaburan norma ( vague norm ) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka  penulis  dalam  penelitian  ini  berupaya  menganalisa  dengan  judul  Substansi  Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta.

## Rumusan Masalah.
Bagaimana penjelasan substansi hukum  kekaburan norma pada peralihan hak cipta?

## Metode Penelitian.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengkaji dan  menganalisa  bahan-bahan  serta  isue-isue  hukum  berdasarkan  peraturan  perundang-
undangan.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  memecahkan  permasalahan  hukum  yang  timbul sedangkan  hasil  yang  akan  di  capai  adalah  preskripsi  mengenai  apa  yang  seyogyanya dilakukan (Peter Mahmud Marzuki 2005:7). Dalam hal ini penelitian penjelasan substansi hukum kekaburan norma pada peralihan hak cipta.
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
a. Pendekatan Undang-Undang ( Statute Aproach )
Yaitu  pendekatan  dengan  menggunakan  legislasi  dan  regulasi.  Penelitian  hukum dalam  level  dogmatika  hukum  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  pendekatan  perundang- undangan karena pokok bahasan yang di telaah berasal dari peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang- undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang  bersangkut  paut  dengan  penjelasan  substansi  hukum  yang  menyebabkan  kekaburan norma pada peralihan hak cipta pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 16 ayat 2 huruf  f  menyatakan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh  maupun  sebagian  karena  sebab  lain  yang  dibenarkan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hal  ini  untuk  mempelajari  adakah  konsistensi  dan kesesuaian  antara  suatu  undang-undang  dengan  undang-undang  lain,  atau  antara  undang- undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. b. Pendekatan konseptual  ( Conseptual Aproach )
Yaitu  pendekatan  yang  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum,  agar  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan pengertian-pengertian  hukum,  dan  asas-asas  hukum  atau  argumentasi  hukum  yang merupakan sandaran peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki 2005:7). Pendekatan konseptual ini digunakan untuk menemukan  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu hukum,  kajian  prinsip-prinsip  hukum  berkaitan  dengan  penjelasan  substansi  hukum kekaburan  norma  pada  peralihan  hak  cipta  pada  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta.

## Pembahasan. Substansi hukum kekaburan norma pada peralihan hak cipta.
Secara tradisional dikenal dua macam pembedaan hak, yaitu hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia dan hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan, yaitu hak yang berdasarkan undang-undang (Theo Huijbers 1995:95). Hak  asasi  tidak  perlu  direbut  sebab  ada  dan  selalu  ada,  selama  ia  masih  manusia; keberadaannya  tidak  bergantung  pada  persetujuan  orang  ataupun  undang-undang negara.  Terhadap  hak  asasi,  hukum  negara  hanya  boleh  dan  bahkan  wajib  mengatur pemenuhannya,  sedangkan  untuk  meniadakan  atau  menghapuskan  hak  asasi  melalui hukum tidak dibenarkan.
Hak yang bersumber dari hukum maupun perjanjian itu dibedakan menjadi hak kebendaan dan hak perorangan. Hak kebendaan berkaitan dengan penguasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Misalnya hak milik. Sedangkan  hak  perorangan  memberikan  suatu  tuntutan  atau  penagihan  terhadap seseorang.  Dalam  hukum  Romawi,  keduanya  disebut  dengan actiones  in  rem untuk tuntutan  kebendaan  dan actiones  in  personam untuk  tuntutan  perseorangan  (subekti
1989:63).  Begitu  pula  pada  hak  cipta  memiliki  hak  khusus  yang  dilindungi  oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hukum  telah  menentukan  pola  perilaku  tertentu,  maka  tiap  orang  seharusnya berperilaku sesuai pola yang telah ditentukan tersebut. Senada dengan Hans Kelsen, Gustav Radbruch berpandangan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yakni asas kepastian  hukum  ( rechtmatigheid ),  asas  keadilan  hukum  (gerectigheid),  dan  asas kemanfaatan hukum ( zwechtigheid ) (Bernard L. Tanya 2010:127).
Pada konteks kepastian hukum berdasarkan teori hukum tersebut diatas dalam hal ini setiap  peraturan  wajib  jelas  mengandung  nilai  identitas  asas  kepastian  hukum.  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 16 ayat 2 huruf  f  menyatakan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bahwa Makna pada frasa  karena sebab lain tersebut menimbulkan kekaburan norma  ( vague  norm )  yang  berakibat  pada  timbulnya  ketidakpastian  hukum  terhadap pengaturan pasal tersebut, bahwa dapat disebut mengandung tafsir suatu norma yang kabur dalam hal ini diperkuat dengan tidak adanya suatu penjelasan yang signifikan dan atau suatu penjelasan yang lugas dan terarah untuk menjelaskan suatu makna  karena sebab lain pada Bab Penjelasan didalam Pasal 16 huruf  f  Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Bahwa semestinya wajib secara spesifik menjelaskan khususnya pada frasa  karena sebab lain agar tidak menimbulkan kebingungan apa yang dimaksud dengan  karena sebab lain pada pengaturan pasal 16 huruf f tersebut, makna pada frasa  karena sebab lain tersebut dapat menimbulkan kekaburan norma ( vague norm ) yang berakibat pada timbulnya  ketidakpastian  hukum  terhadap  pengaturan  pasal  16  huruf  f  tersebut.  Maka diperlukannya suatu revisi terhadap pengaturan Pasal 16 huruf  f  Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Bab Penjelasan pasal 16 tersebut.
.  Alasan  penulis  tersebut  berdasarkan  pada  metode  interprestasi  atau  penafsiran hermeneutika  yuridis  yaitu  metode  untuk  menafsirkan  terhadap  teks  perundang-undangan yang  tidak  jelas,  agar  perundang-undangan  tersebut  dapat  diterapkan  terhadap  peristiwa konkrit tertentu (Bambang Sutiyoso 2012:135) pada konteks ini perlunya interprestasi atau penafsiran diperlukan untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tercantum pada Pasal 16 huruf  f  Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Bab Penjelasan pasal 16. Selain itu diperlukannya metode eksposisi / kontruksi hukum yaitu  metode  yang  mejelaskan  kata-kata  atau  membentuk  pengertian  (hukum),  pengertian hukum yang dimaksud adalah konstruksi hukum ( rechts constructie ) yang merupakan alat- alat  yang  dipakai  untuk  menyusun  bahan  hukum  yang  dilakukan  secara  sistematis  dalam bentuk istilah yang baik (Sudikno Mertokusumo 1996:69).
Hak cipta wajib diberikan perlindungan hukum karena merupakan bagian dari  hak kekayaan intelektual dalam hal ini HKI sebagai sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk  dilindungi  (Tomi  Suryo  Utomo  2011:2).  Dengan  adanya  frasa-frasa  yang menimbulkan  kekaburan  norma  pada  suatu  pengaturan  pasal  terkait  hak  cipta  maka  akan mengakibatkan hak kekayaan inteletual pada hak cipta tidak mendapat perlindungan hukum yang maksimal dan berkepastian hukum, maka diperlukannya suatu revisi untuk memberi kepastian hukum.

## Kesimpulan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 16 ayat 2 huruf f  menyatakan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Makna pada frasa  karena sebab lain tersebut menimbulkan kekaburan norma ( vague norm )  yang  berakibat  pada  timbulnya  ketidakpastian  hukum  terhadap  pengaturan  pasal tersebut,  bahwa  dapat  disebut  mengandung  tafsir  suatu  norma  yang  kabur  dalam  hal  ini diperkuat dengan tidak adanya suatu penjelasan yang signifikan dan atau suatu penjelasan yang lugas dan terarah untuk menjelaskan suatu makna  karena sebab lain pada Bab Penjelasan didalam Pasal 16 huruf  f  Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahwa semestinya wajib secara spesifik menjelaskan khususnya pada frasa  karena sebab lain agar tidak menimbulkan kebingungan apa yang dimaksud dengan  karena sebab lain pada pengaturan pasal 16 huruf f tersebut, makna pada frasa  karena sebab lain tersebut dapat menimbulkan kekaburan norma ( vague norm ) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal 16 huruf f tersebut. Maka diperlukannya suatu  revisi  terhadap  pengaturan  Pasal  16  huruf    f    Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Bab Penjelasan pasal 16 tersebut. Alasan penulis tersebut berdasarkan  pada  metode  interprestasi  atau  penafsiran  hermeneutika  yuridis  yaitu  metode untuk  menafsirkan  terhadap  teks  perundang-undangan  yang  tidak  jelas,  agar  perundang- undangan  tersebut  dapat  diterapkan  terhadap  peristiwa  konkrit  tertentu,  pada  konteks  ini perlunya  interprestasi  atau  penafsiran  diperlukan  untuk  menafsirkan  terhadap  teks perundang-undangan yang tercantum pada Pasal 16 huruf  f  Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Bab Penjelasan pasal 16. Selain itu diperlukannya metode  eksposisi  /  kontruksi  hukum  yaitu  metode  yang  mejelaskan  kata-kata  atau membentuk pengertian (hukum), pengertian hukum yang dimaksud adalah konstruksi hukum ( rechts constructie ) yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk istilah yang baik.

## Rekomendasi/Saran.
Rekomendasi  penelitian ini yakni  makna pada frasa  karena sebab lain tersebut dapat  menimbulkan  kekaburan  norma  ( vague  norm )  yang  berakibat  pada  timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal 16 huruf f tersebut. Rekomendasi  maka diperlukannya suatu revisi terhadap pengaturan Pasal 16 huruf  f  Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Bab Penjelasan pasal 16 tersebut.

## Daftar Pustaka
Abdulkadir Muhamad,2007, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Bambang  Sutiyoso,  2012,  Metode  Penemuan  Hukum  :  Upaya  Mewujudkan  Hukum  yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Cet. Keempat, Yogyakarta.
Bernard L. Tanya, 2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,
Genta Publishing, Yogyakarta.
Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2009, Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian hukum, Prenada Media, Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  Purnadi  Purbacaraka,  1994,  Aneka  Cara  Pembedaan  Hukum,  PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Subekti, 1989, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermesa, Jakarta.
Sudaryat,  Sudjana,  dan  Rika  Ratna  Sari,  2010,    Hak  Kekayaan  Intelektual,  Oase  Media,
Bandung.
Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum, Kanisius, Jakarta.
Tomi Suryo Utomo, 2011, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global:Sebuah Kajian Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta.