## PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta. Volume 2 | Nomor 1 | Juni | 2021
MENGAWAL PENGELOLAAN & OPTIMALISASI PENANGGULANNGAN COVID 19 PEMERINTAH DESA DAUH PURI KANGIN DENPASAR
Anak Agung Gede Indra Setyawan Mahendra Universitas Pendidikan Nasional
Keywords : Corona virus disease, Effectiveness, the task force

## Corespondensi Author
Fakultas Ekonomi  dan Bisnis, Universitas  Pendidikan  Nasional Email:
turahgedeindra221297@gmail.com Abstract: As a result of Covid-19, there were so many impacts that even almost the whole world felt from these impacts. In Indonesia, Termination of Employment (PHK) due to the impact of Covid-19 has reached 2 million people. Based on the author's observations made through social media WhatsApp and YouTube, it was found that the problems  faced  by  the  working  community  were  psychological problems after being sent home by the company where he worked due to Covid-19. During the Covid-19 pandemic it had a negative impact on workers, especially workers in Bali. The pandemic that has existed for several months has caused a lot of time to be done only at home, people also feel bored because they have stayed at home too long and do not get any experiences like what is usually done in normal conditions. Abstrak : Akibat Covid-19 banyak sekali dampak yang terjadi bahkan hampir seluruh dunia merasakan dari dampak tersebut. Di Indonesia Pemutusan  Hubungan  Kerja  (  PHK)  akibat  terdampak  covid-19 sudah menembus 2 juta orang. Berdasarkan hasil observasi penulis yang telah dilakukan melalui media social WhatsApp dan youtube ditemukan permasalahan yang dihadapi masyarakat pekerja yaitu masalah psikologis setelah dirumahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja akibat Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19 menjadikan dampak negatif terhadap para pekerja khususnya pekerja di Bali. Pandemic yang sudah ada beberapa bulan ini menyebabkan banyak waktu  yang  dilakukan  hanya  dirumah  saja,  masyarakat  juga merasakan jenuh karena terlalu lamanya tinggal dirumah dan tidak mendapatkan  pengalaman  apapun  seperti  yang  biasa  dilakukan pada kondisi normal.

## Pendahuluan
Di lihat dari beberapa pemberitaan di media cetak atau elektronik  atas adanya grafik peningkatan pasien  yang  terkonfirmasi  positif  COVID-19,  jajaran  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bali  sebenarnya  telah membentuk  berbagai  satuan tugas (Satgas) guna mempercepat penangan dan mengantisipasi meluasnya sebaran COVID-19 ini. Beberapa satuan tugas yang telah dibentuk oleh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang kemudian direfleksikan kedalam jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Kota se-Bali seperti halnya pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan  Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Bali yang dituangkan  dalam  Keputusan  Gubernur  Bali  Nomor:236/03-B/HK/2020  Tentang  Pembentukan  dan Susunan.Keanggotaan  Satuan  Tugas  Penanggulangan    Corona  Virus  Disease  (COVID-19)  di  Provinsi Bali.Dimana  satuan  tugas  dimaksud  tersusun  atas  Satuan  Tugas  Kesehatan,  Satuan  Tugas  Area  dan
Transportasi Publik, Satuan Tugas Area Institusi Pendidikan, Satuan Tugas Komunikasi Publik, serta Satuan Tugas  Pintu  Masuk  Indoensia  dengan  tugas  pokok  utama  yakni  menyelenggarakan  kewaspadaan  dan penanggulangan  COVID-19 secara menyeluruh di 9 Kabupaten/Kota Se-Bali. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali  dengan  menggandeng  Majelis  Desa  Adat Provinsi Bali juga telah membentuk Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat yang tertuang dalam Keputusan Bersama Gubernu Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/DPMA dan Nomor: 05/SKMDA-Prov. Bali/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali.
Melalui keputusan bersama tersebut kemudian direfleksikan kepada 1.493 Desa Adat di seluruh Bali dengan  sususan  kepengurusan  meliputi  Prajuru  Adat  baik  Bendesa  Adat  /  Kelihan  Desa  Adat  maupun Yowana/Pemuda serta  para Relawan Desa bersangkutan.  Di Kota Denpasar, sebagai salah satu wilayah yang terdampak  pandemi  COVID-19,  berdasarkan  data Satuan Tugas Penanggulangan  Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Bali hingga tanggal 11 Juni 2020  terdapat sebanyak 171 temuan pasien terkonfirmasi positif, dengan rincian sebanyak 76 orang sembuh, sebanyak 93 orang masih dalam perawatan  dan 2 orang pasien meninggal dunia.  Angka tersebut menunjukkan bahwa Kota Denpasar menjadi wilayah terdampak nomor satu dari lima besar wilayah Kabupaten/Kota lainnya se-Bali yang kemudian disusul oleh Kabupaten Buleleng  dengan  jumlah  pasien  terkonfirmasi  positif  sebanyak  104  orang,  Kabupaten  Bangli  98  orang, Kabupaten Badung 84 orang dan Kabupaten Gianyar 46 orang.Sebagai wilayah dengan struktur masyarakat heterogen, kondisi ini tentu semakin memperbesar potensi penyebaran wabah COVID-19 di Kota Denpasar.
Terlebih lagi dinamika arus keluar masuk penduduk pendatang dari dalam maupun luar Bali  masih menjadi salah satu media penyebaran wabah ini. Menyikapi hal demikian, Pemerintah Kota Denpasar sendiri sebenarnya  telah  merespon  dengan  mengoptimalkan  peranan  jajaran  satuas  tugas  yang  telah  dibentuk sebelumnya baik melalui Satuan Tugas Penanggulangan  Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Denpasar maupun Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat yang di koordinatori oleh Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar. Selain itu, dari aspek yuridis, Pemerintah Kota Denpasar juga telah memberlakukan  Peraturan  Wali  Kota  Denpasar  Nomor  32  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan, dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID- 19).Melalui  peraturan  tersebut  diharapkan  menjadi  pedoman  bagi  satuan tugas dalam rangka melakukan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PKM)  guna  percepatan  penanganan  wabah  COVID-19  baik  ditingkat Dusun/Banjar, Desa/Keluruhan/Desa Adat, maupun Kecamatan se-Kota Denpasar. Namun demikian, meskipun konsep Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) belum diatur oleh pemerintah pusat, kebijakan ini dianggap menyerupai konsep Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang saat ini masih diberlakukan dibeberapa wilayah  terdampak  COVID-19  di  Indonesia.  Dengan  konsepsi  PKM-Non  PSBB  ini,  tentu  seluruh  elemen masyarakat mengaharapkan adanya penurunan grafik penyebaran wabah COVID-19, namun dalam realitasnya justru terbalik dimana grafik penyebaran wabah COVID-19 di Kota Denpasar terus mengelami peningkatan. Kondisi  ini secara perlahan mulai memunculkan berbagai spekulasi mengenai sinergitas kebijakan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan/atau kota, serta efektivitas peranan satuan tugas yang telah dibentuk dalam rangka percepatan penanganan wabah COVID-19.

## Metode
Berdasarkan  ketentuan  diatas  maka  penulis  menggunakan  metode  penelitian  dengan  melakukan pengumpulan data melalui internet serta wawancara, observsi, dan dokumentasi dengan tetap mengdepankan protokol  kesehatan  COVID-19.  Dimana  dalam  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengehatui  dan mengdidentifikasi secara jelas permasalahan yang terjadi selama operasional Satuan Tugas Gotong Royong Dalam Pencegahan Wabah COVID-19 di DESA DAUH PURI KANGIN Kota Denpasar.
Namun  demikian,  terdapat  beberapa  kendala yang ditemui penulis selama pelaksanaan KKN, diantaranya adalah:
1. Penerapan social and phsical distancing menghambat dalam proses pengumpulan data lapangan.
2. Minimnya ketersediaan data berskala desa/kelurahan/desa adat yang dapat diakses melalui internet ( open source )
3. Waktu pelaksanaan survey sangat terbatas.

## Hasil Dan Pembahasan
Dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlangsung selama sekitar tiga bulan, sesuai  dengan  tema “Protect Environment, Improve Neighborhood” penulis melakukan penelitian lapangan mengenai efektivitas peranan Satuan Tugas Gotong Royong Berbasis Desa Adat Dalam Pencegahan Wabah COVID-19 di DESA DAUH PURI KANGIN, Kota Denpasar. Pengambilan program kerja ini tentu dilatar belakangi adanya permasalahan pandemi COVID-19 dimana hingga saat ini wilayah Kota Denpasar terkategori zona merah.tetapi khusus di DESA DAUH PURI KANGIN tidak termasuk zona merah karena kedisiplinan masyakat di dalam desa untuk selalu mengikuti protocol kesehatan.adapun data kasus postif dari bulan juli 2020 hanya ada yang postif 5 positif menurut data yang di terima penulis.

## A.Peranan Satuan Tugas Gotong Royong Dalam Pencegahan Wabah COVID-19 di Desa dauh puri kangin Kota Denpasar?
Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat tertuang dalam Keputusan Bersama Gubernu Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/DPMA dan Nomor:  05/SKMDA-Prov.  Bali/III/2020  Tentang  Pembentukan  Satuan  Tugas  Gotong  Royong  Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali dan telah dibentuk sejak tanggal 28 Maret 2020. Satuan Tugas ini atau yang biasa disebut Satgas Gotong Royong memiliki susunan organsisasi yaitu Pelindung terdiri atas Bendesa Adat / Kelihan Adat dan Kepala Desa/Perbekel/Lurah; Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang- Bidang dipilih dari Prajuru Desa Adat atau Perangkat Desa/Keluruhan atau Krama desa Adat, temasuk Yowana yang  memiliki  kemampuan serta Relawan Desa Lawan COVID-19.  Sedangkan pengisian sususan Satgas tersebut  dilaksanakan oleh Bendesa Adat bersama Kepala Desa/Perbekel/Lurah dengan cara musyawarah mufakat.

## B.Peranan Satuan Tugas Gotong Royong Dalam Pencegahan Wabah COVID-19 di Desa dauh puri kangin Kota Denpasar?
Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat tertuang dalam Keputusan Bersama Gubernu Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/DPMA dan Nomor:  05/SKMDA-Prov.  Bali/III/2020  Tentang  Pembentukan  Satuan  Tugas  Gotong  Royong  Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali dan telah dibentuk sejak tanggal 28 Maret 2020. Satuan Tugas ini atau yang biasa disebut Satgas Gotong Royong memiliki susunan organsisasi yaitu Pelindung terdiri atas Bendesa Adat / Kelihan Adat dan Kepala Desa/Perbekel/Lurah; Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang- Bidang dipilih dari Prajuru Desa Adat atau Perangkat Desa/Keluruhan atau Krama desa Adat, temasuk Yowana yang  memiliki  kemampuan serta Relawan Desa Lawan COVID-19.  Sedangkan pengisian sususan Satgas tersebut  dilaksanakan oleh Bendesa Adat bersama Kepala Desa/Perbekel/Lurah dengan cara musyawarah mufakat.
Sementara itu, dasar pelaksanaan tugas dari Satgas Gotong Royong berbasis Desa Adat yakni, antara lain:
a. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
b. Undang  Undang  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan  Bencana  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomoe 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali;
d. Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/DPMA dan Nomor:  05/SKMDA-Prov.  Bali/III/2020  Tentang  Pembentukan  Satuan  Tugas  Gotong  Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali.
Adapun  tugas-tugas  Satgas  Gotong  Royong  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  kelima  Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/DPMA dan Nomor: 05/SKMDA- Prov. Bali/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali, diantaranya:
a. Tugas Utama
1) Memberdayakan Krama Desa Adat dan Yowana untuk bergotong royong sesama Krama Desa Adat dalam melakukan pencegahan COVID-19 di Desa Adat secara niskala dan sekala .
2) Menggunakan fasilitas Desa Adat/Desa sebagai Pos Koordinasi Satgas.
3) Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait termasuk aparat keamanan di Desa Adat dalam upaya-upaya pencegahan COVID-19.
b. Tugas secara niskala
1) Nunas ica bersama Pemangku di Pura Khayangan Tiga Desa Adat dengan cara Nyejer Daksina sampai COVID-19 berakhir dan ada pemberitahuaan lebih lanjut.
2) Memohon  kepada  Ida  Bhatara  Sasuhunan  sesuai dengan Drestha Desa Adat setempat agar wabah COVID-19 segera berakhir demi keharmonisan Alam, Krama, dan Budaya Bali.
c. Tugas secara sekala
1) Tugas pencegahan COVID-19:
a) Melaksanakan edukasi, sosialisasi, pencegahan, pembinaan, dan pengawasan terkait dengan COVID-19.
b) Mengarahkan Krama Desa Adat supaya tidak berkunjung ke tempat-tempat keramaian dan mengurangi kegiatan yang melibatkan banyak orang.
c) Mendata Krama Desa Adat dan/atau Krama Tamiu yang baru kembali dari bekerja di luar Bali atau luar negeri, yang termasuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19.
d) Mengarahkan Krama Desa Adat dan/atau Krama Tamiu yang termasuk kategori ODP COVID - 19 supaya melaksanakan isolasi mandiri di rumah sesuai standar kesehatan.
e) Menyiapkan masker, hand sanitizer , dan cuci tangan dengan sabun, dan sejenisnya.
f) Melaporkan  Krama  Desa  Adat  dan/atau  Krama Tamiu dalam kategori ODP COVID-19 ke Puskesmas terdekat.
2)Membangun Gotong Royong sesama Krama Desa Adat:
a) Mendata Krama Desa Adat yang memerlukan bantuan kebutuhan pokok.
b) Menghimpun kebutuhan dasar pokok dari Krama Desa Adat yang mampu untuk bergotong royong dan mendistribusikan  kepada  Krama  Desa  Adat  yang  terdampak COVID-19 guna meringankan beban hidupnya.
c) Menghimpun  dana  punia  dari Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu secara sukarela untuk membantu Krama yang memerlukan dan mendukung pelaksanaan tugas oeprasional Satgas Gotong Royong.

## C.Efektivitas Peranan Satuan Tugas Gotong Royong Dalam Pencegahan Wabah COVID
Apabila mengukur suatu efektivitas hukum diperlukan beberapa aspek pendukung yang menunjang setiap kegiatan penegakan hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum ( struktur of law ), substansi hukum ( substance of the law ) dan budaya hukum ( legal culture ). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup ( living law ) yang dianut dalam suatu masyarakat.

## 1. Struktur Hukum ( Struktur of Law )
Struktur dalam hal ini merujuk pada pola yang menunjukkan bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan – ketentuan  formalnya. Struktur ini juga merujuk bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Dalam konteks pencegahan dan penanganan wabah COVID-19, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna mengatas permasalahan tersebut. Salah satunya melalui Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan  COVID-19  di Bali. Hal ini juga menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kota Denpasar dalam penanganan wabah COVID-19 dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan, dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Sedangkan dari aspek aparat penagak hukumnya, hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor:236/03-B/HK/2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penanggulangan  Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Bali. 1 Dimana satuan tugas dimaksud tersusun  atas  Satuan  Tugas  Kesehatan,  Satuan  Tugas  Area dan Transportasi Publik, Satuan Tugas Area
Institusi  Pendidikan,  Satuan  Tugas Komunikasi Publik, serta Satuan Tugas Pintu Masuk Indoensia dengan melaibatkan berbagai stakeholder ditingkat daerah. Selain itu,  hal ini juga diperkuat dengan Keputusan Bersama Gubernur  Bali  dan  Majelis  Desa  Adat  Provinsi  Bali  Nomor:  472/1571/DPMA dan Nomor: 05/SKMDA-Prov. Bali/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali dengan susunan orgnasisasi meliputi Pelindung terdiri atas Bendesa Adat / Kelihan Adat dan Kepala Desa/Perbekel/Lurah; Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris , Bendahara, dan Bidang-Bidang dipilih dari Prajuru Desa Adat atau Perangkat Desa/Keluruhan atau Krama desa Adat, temasuk Yowana yang memiliki kemampuan serta Relawan Desa Lawan COVID-19.
Kedua regulasi yang kemudian dipadupadankan dengan struktur organisasi kelembagaan dari  Satuan Tugas sejatinya cukup menjadi acuan bagi aparat terkait dalam upaya penanganan wabah COVID-19 secara komprehensif  hingga  kelingkup  wilayah  terkecil.  Namun demikian masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satuan Tugas terkhusus terkait pengetahuan hukum dan protokol kesehatan COVID-19 sehingga menghambat operasional tugas di lapangan.

## 2.Substansi Hukum (Substance of The Law)
Substansi merupakan aturan, norma, dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu sendiri, substansi hukum juga menyangkut peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat dalam proses penegakan hukum. Dalam Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Bali jelas tertuang bagaimana substansi aturan yang menjadi acuan bagi Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugas penanganan dan pencegahan COVID-19. Beberapa ketentuan tersebut meliputi upaya memerkuat pembatasan aktivitas warga diluar rumah, pembatasan kegiatan keramaian dan objek wisata; pembatasan kegiatan adat dan agama; hingga pembatasan masyarakat melakukan perjalan ke luar dan/atau masuk wilayah Bali.
Selain itu, regulasi tersebut juga diperkuat dengan adanya Peraturan Wali Kota Denpasar  Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Dalam Perwali ini jelas disebutkan dalam Pasal 3 bahwa ruang lingkup Peraturan Wali Kota meliputi penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat, bantuan sosial, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, serta sanksi administratif.
Kekuatan  mengikat  dari  peraturan  ini  tentu  semakin  teraktuaslisasi  mengingat  dalam  Pasal  19 dijelaskan berbagai jenis sanksi administratif  yang dapat dikenakan bagi masyarakat/kelompok yang melakuka n pelanggaran protokol kesehatan. Seperti halnya dalam pasal 19 ayat 1 menjelaskan pelanggaran adminsitratif bagi pelanggar ketentuan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor berupa teguran lisan; teguran tertulis; penghentian sementara kegiatan usaha dan/atu penutupan kegiatan usaha. Dalam ayat 2 menjelaskan sanksi adminsitratif bagi pelanggar pembatasan kegiatan keagamaan dirumah ibadah, kegiatan sosial, dan budaya dengan sanksi meliputi treguran lisan; perintah berupa keharusan membeli masker,  perintah berupa untuk  tidak  melanjutkan perjalanan, dan/atau tidak dilayani dalam pengurusan administrasi kependudukan. Sedangkan dalam ayat 3 dijelaskan sanksi adminsitratif bagi pelanggar pembatasam kegiatan di tempat umum termasuk  belanja  di  Pasar  berupa  teguran  lisan;  teguran  tertulis;  pencabutan  izin  dan/atau  penutupan. Sementara itu, selain dikenakan sanksi admistratif para pelanggar juga dapat dikenakan sanksi adat sesuai dengan ketentuan adat masing – masing sebagaimana yang tertuang dalam pasal 19 ayat 4.

## 3.Budaya Hukum ( Legal Culture )
Budaya hukum merupakan sikap manusia termasuk aparat penegak hukum terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Dalam hal ini sebaik apapun penataan struktur dan kualitas substansi hukum yang dibuat, namun  apabila  tanpa  didukung  budaya  hukum oleh orang – orang yang terlibat dalam sistem hukum dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.
Merujuk  pada  dinamika  sosial  masyarakat selama adanya wabah penyebaran COVID-19, dengan berbagai  regulasi  yang  dikeluarkan  pemerintah  baik  melalui Instruksi Gubernur Bali maupun Perwali Kota Denpasar tentang pembatasan kegiatan masyarakat hal demikian semestinya menjadi acuan masyarakat dalam bertatanan sosial selama massa pandemi. Namun demikian, penerapan regulasi tersebut secara berkepanjangan justru  belum  mampu  menjadi  acuan  berkegiatan  mengingat  adanya  desakan  berbagai  faktor  yang melatarbelakngi  individu  maupun  kelompok  masyarakat  untuk  tetap  beraktivitas  meskipun  terkadang mengabaikan protokol kesehatan. Salah satu faktor yang menjadi kekhawatiran masyarakat terkhusus yang berada diwilayah Kelurahan Padangsambian yakni lesunya aktivitas perekonomian yang mendorong individu untuk  tetap  berkegiatan  terkhusus  di  sentra-sentra  ekonomi  seperti  pasar,  took-toko  ritel  modern  hingga
pemanfaatan badan jalan sebagai sarana mejajakan barang dagangan oleh beberapa oknum pedagang.  Kondisi ini jelas merupakan respon atas berkepanjangannya suatu wabah penyakit yang memberikan dampak berganda terhadap  perekonomian  sehingga  masyarakat  terkesan  mengabaikan  himbauan  pemerintah  demi  tetap mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

## Daftar Rujukan
Fridman.m Lawrence,efektifitas penegakan hukum.
Gubernur bali,2020,no:23/03-b/hk/2020tentang pembentukan pembentukan dan satuan tugas gotong royong.
Gubernur dan majelis desa adat,2020,no:472/1571/dpma dan nomer:05/skmda-prov.bali/III/2020,tentang satua tugas berbasis desa adat.
Gubernur bali,2020,nomer 8551 tahun 2020,tentang penguatan pencegahan dan penanganan covid 19 di bali.
Walikota Denpasar,2020,nomer 32 tahun 2020,tentang pembatasan kegiatan masyarakat .