## PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA
NOMOR: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk TENTANG

## PENETAPAN HAK HADANAH KEPADA IBU KANDUNG
Nurul Huda 1 , Jayusman 2 1.2 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jayusman@radenintan.ac.id

## Abstract
The protection of women and children is one of problems in the Indonesian  judiciary.  In  the  decision  on  Case  Number: 1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk and Number: 0014/Pdt.G/2019/PTA. Bdl which has permanent legal force regarding child custody by the Plaintiff. However, the Defendant was reluctant and did not want to implement the decision. So the Plaintiff must file a new lawsuit for  the  execution  of  the  previous  decision  with  decision  number: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk. The problem with this article is based on the judge's consideration of decision number: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk  regarding  the  determination  of  child custody  to his biological  mother.  This research is library which is descriptive analytical. The primary data is in the form of decision number:  1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk  and  is  complemented  by secondary  data.  Data  were  collected  through  documentation techniques and the analysis was carried out since the data collection process and deductively. The results of this study indicate that the judge's  consideration  in  the  case  decision  Number: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk  regarding  the  determination  of  child custody  to  the  biological  mother  is  based  on  the  benefit  and goodness  of  the  child.  The  declarative  nature  of  the  previous decision prevented the realization of benefit values for the parties. The reason usually regarding child custody are executed voluntarily and not by force. The plaintiff seeks to obtain the power of legal execution from the previous decision by filing a new lawsuit with a comdennatoir  decision,  so  that  the  child  can  be  handed  over  to him to be treated as well as possible.
Keywords: Maslahah, Comdemnatoir, Declaratoin
p-ISSN: 1979-052X E-ISSN: 2614-6215 Desember 2021
250 Ijtima’iyya, Vol. 14, No. 2, Desember 2021
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

## Abstrak
Permasalahan dalam lembaga peradilan Indonesia antara lain adalah perlindungan  perempuan  dan  anak.  Dalam  putusan  Perkara Nomor:  1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk  dan  Nomor:  0014/Pdt.G/ 2019/PTA. Bdl  yang telah memiliki  kekuatan  hukum tetap terkait hak asuh anak oleh Penggugat. Namun Tergugat enggan dan tidak mau  melaksanakan  putusan  tersebut.  Sehingga  Penggugat  harus mengajukan  gugatan  baru  untuk  eksekusi  putusan  sebelumnya dengan putusan nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk. Permasalahan artikel  ini  adalah  pada  dasar  pertimbangan  hakim  pada  putusan nomor:  1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk  tentang  penetapan  hak  asuh anak  kepada  ibu  kandungnya.  Penelitian  ini  adalah library  research yang  bersifat  deskriptif  analitis.  Data  primernya  berupa  putusan nomor:  1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk  dan  dilengkapi  dengan  data sekunder.  Data  dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Analisis dilakukan semenjak proses pengumpulan data dan bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada putusan  perkara  Nomor:  1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk  tentang penetapan hak asuh anak kepada ibu kandungnya adalah atas dasar kemaslahatan  dan  kebaikan  anak.  Sifat  putusan  sebelumnya  yang deklaratif  menghalangi  terwujudnya  nilai  kemaslahatan  bagi  para pihak. Alasan putusan yang bersifat deklaratif yaitu karena lazimnya putusan tentang hak asuh anak dieksekusi secara sukarela dan tidak secara  paksa  karena  anak  bukanlah  barang  yang  dapat  dieksekusi secara paksa. Penggugat berupaya mendapatkan kekuataan eksekusi hukum dari putusan sebelumnya dengan cara mengajukan gugatan baru  dengan  putusan  yang  bersifat  komdennatoir,  sehingga  anak dapat diserahkan kepadanya guna dirawat dengan sebaik-baiknya.
Kata Kunci: Maslahah, Komdemnatoir, Deklatoir

## A. Pendahuluan
Putusan  Perkara  Nomor:1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk  dan Nomor: 0014/Pdt.G/ 2019/PTA. Bdl  yang menetapkan hak asuh anak  kepada  ibu  kandungnya  (Penggugat).  Pada  senyatanya penguasaan  anak  tersebut  berada  di  tangan  suami  (Tergugat),
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
karena sifat putusan tersebut deklatoir, 1 maka tidak bisa dilakukan eksekusi atas putusan tersebut. Dengan tidak bisa dilakukan eksekusi atas  putusan  tersebut,  sehingga  belum  terwujudlah  kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi pihak Penggugat. Salah satu upaya hukum  yang  bisa  dilakukan  oleh  Penggugat  adalah  dengan mengajukan gugatan baru yang isinya menambahkan dalam petitum “ Menghukum  Tergugat  agar  menyerahkan  anak  tersebut  kepada  Ibu kandung  sebagaimana  termuat  di  dalam  amar  putusan  hakim  yang  sudah berkekuatan hukum tetap. ” Penelitian terdahulu antara lain: Langgeng Putra, berjudul, : “Penunjukan Hak Asuh  atas Anak oleh Hakim Setelah Perceraian di  Pengadilan  Agama  Padang.”  Fokus  penelitian  ini  perspektif hukum  Islam  dengan  hukum  positif  tentang  penunjukan  hak hadanah  dalam  putusan-putusan  hakim  di  PA  Padang. 2 Tulisan Nelly Layaliyal Fitri yang berjudul, : “Eksekusi Hak Asuh Anak di Dua  Wilayah  Yuridiksi  Prespektif  Undang-Undang  Perlindungan Anak  No  35  tahun  2014  (Studi  Putusan  Nomor 1813/Pdt.G/PA.Kab.Kediri).”  Fokus  penelitian  ini  adalah  apakah eksekusi  hak  hadanah  pada  putusan  Nomor  1813/Pdt.G/2015/ P.A. Kab. Kediri sudah sesuai menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014. 3 Penelitian  Firdaus  berjudul,:  “Analisis  Yuridis
1 Putusan  deklatoir  adalah  putusan  yang  berisi  pernyataan  atau penegasan  tentang  suatu  keadaan  atau  kedudukan  hukum  semata.  M.  Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, . (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 877. Putusan deklatoir merupakan  putusan  pengadilan  yang  amarnya  menjelaskan  sebuah  kondisi hukum tertentu yang terdapat legalitas sebuah hak atau sebuah pencapaian serta biasanya  putusan  ini,  biasanya  pada  hukum  privat,  seperti  terkait  dengan  hak asuh  anak,  pengakuan  kepemilikan  atas  sesuatu.  Diktum  pada  putusan  ini merupakan pengakuan atas sebuah kondisi yang ada, atau keadaan yang sudah tidak ada.
2 Langgeng  Putra, Penunjukan  Hak  Asuh  atas  Anak  oleh  Hakim  setelah Perceraian di Pengadilan Agama Padang, Tesis, (Padang: UIN Imam Bonjol Padang, 2012)
3 Nelly  Layaliyal  Fitri,  “Eksekusi  Hak  Asuh  Anak  di  Dua  Wilayah Yuridiksi  Prespektif  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  No  35  tahun  2014 (Studi  Putusan  Nomor  1813/Pdt.G/PA.kab.Kediri)”, Sakina:  Journal  of  Family
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Terhadap  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Padang  Nomor 0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg Tentang Hak Pengasuhan Anak  yang belum  Mumayyiz.”  Fokus  penelitian  ini  bagaimanakah  tinjauan
Yuridis terhadap Putusan PTA Padang Nomor 0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg terkait hak hadanah anak yang belum mumayiz diberikan kepada ayah. 4 Tulisan Indira Inggi A, Mulyadi, dan  Yunanto  dengan title, :  “Kajian  Perolehan  Hak  Asuh  Anak sebagai  akibat  Putusnya  Perkawinan  karena  Perceraian.”  Fokus penelitian  ini  adalah  pertimbangan  hukum  hakim  di  pengadilan terkait  memberian  hak  hadanah. 5 Adapun  fokus  penelitian  yang peneliti  lakukan  yaitu  membahas  mengenai  pertimbangan  hakim terhadap  Putusan  Perkara  Nomor:  1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk yang  bersifat  kondemnatoir. 6 Permasalahan  penelitian  ini bagaimana  dasar  pertimbangan  hakim  pada  putusan  nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk  tentang  penetapan  hak  asuh  anak kepada ibu kandungnya?
Studies, Volume 3 Issue 1 2019,
http://urj.uin- malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/350, diakses 15 November 2021
4 Firdaus, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor  0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg  Tentang  Hak  Pengasuhan  Anak  yang  belum Mumayyiz , Tesis, (Depok: Universitas Indonesia, 2008).
5 Indira Inggi A, Mulyadi, dan Yunanto, “Kajian Perolehan Hak Asuh Anak sebagai akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian”, Jurnal Diponegoro
Law Review , Vol. 5, Nomor 2, Tahun 2016, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11250,  diakses  20
Juni 2020
6 Putusan  yang  bisa  dilakukan  eksekusi  yaitu  putusan  yang  sudah memiliki  kekuatan  hukum  tetap  ( kracht  van  gewijsde )  yang  memiliki  amar condemnatoir yang  bermakna  amar  penghukuman  untuk  melaksanakan  suatu perbuatan.  Amar condemnatoir bisa  dalam  bebberapa  bentuk,  contoh: menghukum  untuk  melaksanakan  atau  tidak  melaksanakan  sebuah  perbuatan, menghukum  guna  menyerahkan  anak  dalam  kasus  perceraian,  mengosongkan sesuatu, membayar sejumlah uang, hak asuh anak, dan sebagainya.
B. Pembahasan
1. Teori Maslahah Maslahah menurut  bahasa  kata maslahah 7 berasal  dari  kata kerja bahasa Arab ( ََحَلَص - َ َُحُلْصَي ) menjadi اًحْلُص ) ) atau ( َ ةَحَلْصَم ) yang berarti
“Sesuatu  yang  mendatangkan  kebaikan.” 8 Kata maslahah kadang- kadang  disebut  juga  dengan ( َْح َلَْصِتْسِلاَا ) yang  artinya  “mencari  yang baik” ) َْح َلَْصِلاا َُبَلَط ( 9
Al-Ghazali menjelaskan bahwa definisi maslahah adalah:
اَمَ ََْلَ َْدَهْشَي ََ ُهَلَ َْنِم َ َِعْرَّشلا َ َِن َلَْطُبْلِبِ َ ََلاَو َ َ صَنِراَبِتْع ِلاِبِ َ َنَّيَّعُم
Artinya:  “Apa-apa  (maslahah)  yang  tidak  ada  bukti  secara  syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkan dan tidak ada yang mengakuinya.”
Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah merupakan “ Syari’ tidak  mensyari’atkan  hukum  untuk  mewujudkan maslahah ,  juga tidak  terdapat  dalil  yang  menunjukkan  atas  pengakuan  atau pembatalannya.” 10 Hakikat  dari maslahah adalah  “Sesuatu  yang  baik  menurut akal  dengan  pertimbangan  dapat  mewujudkan  kebaikan (jalb  al- masālih au manfa’ah ) atau menghindarkan keburukan ( dar’ al-mafāsid ) bagi  manusia.  Semua  hal  yang  baik  menurut  akal,  idealnya  selaras dengan tujuan syariah ( maqāsid syarī’ah ) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang menolaknya,
7 Kalangan  Usuliyun  menyatakan maslahah  al-mursalah menggunakan terminologi al-Munāsib al-Mursal (digunakan Ibnu Hajib dan Baidhawi ), al-Istidāl al-Mursal (digunakan  asy-Syatibi)  dan  al-Istislah  (digunakan  oleh  al-Ghazali). Rahmat Syafi’i,  Ilmu  Ushul Fiqih,  Cet. III, (Bandung:  Pustaka  Setia,  2007),  h. 118
8 Chaerul  Umam, Ushul  al-Fiqih  I ,  (Bandung:  Pustaka  Setia,  2000),  h.
135
9 Abdul  Wahab  Khallaf, Masdar  at-Tasyrī’  al-Islāmī  Fī  mā  Lā  Nassa  Fih, Cet. III, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), h. 85.
10 Abdullah  Wahab  Khallaf, Ilmu  Usūl  al-Fiqh ,  terj.  Noer  Iskandar  al-
Bansani, Kaidah-Kaidah Hukum Islam , Cet-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
ataupun  untuk  mengetahuinya.” 11 Maslahah diklasifikasikan menjadi:
a. Maslahah  al-mu’tabarah yaitu:  “Suatu maslahat atau  kebaikan yang telah diakui oleh Islam. Hal-hal yang telah diatur dalam al-Qur’an  dan  Hadis  serta  sudah  pasti  hukumnya  sehingga manusia tinggal menjalankan peraturannya.”
b. Maslahah  al-mursalah yaitu:  “Mengakui  suatu  kemaslahatan karena  adanya  peristiwa-peristiwa  baru  yang  timbul  setelah wafatnya  Rasulullah saw .” 12 Sedangkan  objek maslahah yaitu: “Kejadian  atau  peristiwa  yang  perlu  ditetapkan  hukumnya, tetapi  tidak  ada  satupun nash (al-Qur’an  dan  hadis)  yang dapat dijadikan dasarnya.” 13
Ulama  menyusun  syarat-syarat maslahah yang  dipakai  sebagai pondasi dalam penggalian hukum,  yakni:
a. Maslahah di sini merupakan maslahah yang hakiki tidak dugaan semata.  Tujuannya  supaya  dapat  direalisasikan  penggalian hukum  terkait  suatu  persoalan  yang  bisa  mendatangkan kebaikan  serta  menghindari  kemafsadatan.  Apabila maslahat tersebut berlandaskan praduga an sich maka proses penggalian hukum itu  dipastikan  tidak bisa  merealisasikan  kebaikan dan kemaslahatan. 14 b. Maslahah itu  bersifat  global,  tidak  bersifat  orang  perorang.
Kaitannya  dalam  penggalian  hukum  sebuah  kejadian  dapat melahirkan manfaat bagi  kebanyakan  orang tidak hanya bagi satu orang atau beberapa orang saja.
11 Tatang  Apendi,  Pemikiran  Fiqih  Ibn  Qayyim  Al-  Jawziyah,  Jurnal
Cemerlang Volume III, Nomor 1, Juni 2015, h. 70, https://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/cemerlang/article/view/50, diakses 15
November  2021  dan  Yusdani,  Menyimak  Pemikiran  Hukum  Islam  Satria Effendi,  Jurnal  Al-Mawarid  Edisi  XVII  Tahun  2007,  h.  77, https://www.neliti.com/publications/42545/menyimak-pemikiran-hukum- islam-satria-effendi, diakses tanggal 06 November 2021
12 Susiadi AS, Buku Daras, Ushul al-Fiqh I, (Bandar Laampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2010), h.106
13 Totok Jumantoro  dan  Samsul  Munir  Amin, Kamus  Ilmu  Ushul  Fikih, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 205
14 Chairul Umam, Ushul al-Fiqh I, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 137
c. Maslahah itu  harus  sejalan  dan  selaras  dengan  nash;  baik  al- Qur’an maupun Hadis, maupun ijma’ serta qiyas.
d. Maslahah itu  direalisasikan  pada  situasi  yang  diperlukan,  jika persoalan  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  tidak  bisa dicarikan  penyelesaiannya  dengan  metode  ini.  Hal  ini  dapat menyebabkan masyarakat itu berada pada kondisi kesempitan dalam hidupnya. Sehingga mesti ditempuh guna menjauhkan masyarakat dari kemafsadatan. 15 Imam al-Ghazali memberikan kriteria terhadap kemaslahatan  yang  bisa  digunakan  sebagai  hujjah  pada  proses penggalian hukum,  yakni: maslahah tersebut  sejalan dengan  bentuk perbuatan  tersebut dan maslahah itu  sejalan  dan  selaras  dengan  al- Qur’an dan Hadis. Maslahah itu termasuk dalam peringkat maslahah yang darūriyyāt ,  apakah  menyangkut  kemaslahatan  yang  bersifat privat  juga  kemaslahatan  yang  bersifat  umum,  yakni  diberlakukan untuk seluruh kalangan. 16
Selanjutnya bahwa maslahah bisa digunakan menjadi dalil dan metode penggalian hukum yang bisa dipakai pada tindakan hukum jika  sudah  dengan  ketentuan  dan  persyaratan  yang  telah  dibahas sebelumnya. Maslahah itu adalah sebuah kebaikan dan kemaslahatan yang  ril,  bukan  kemaslahatan  yang  kurang,  belum,  atau  tidak  jelas atau  tapi  masih  berupa  dugaan  semata,  yang  bisa  membawa  atau mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kemafsadatan. apabila maslahah itu  mendatangkan  kemaslahatan  bagi  masyarakat  secara umum dan memiliki akses secara global dan tidak menyimpang dari goal yang  terdapat  dalam  al-Qur’an  dan  Sunnah  serta  yang digariskan dalam maqāsid syarīah . 17
15 Amir Syarifuddin, Ushul al-Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009) , h. 337
16 Muhammad  Rusfi, Ushul  al-Fiqih-1, (BandarrLampung:  Seksi PenerbitannFakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 130-133
17 Hendri  Hermawan  Adinugraha  dan  Mashudi,  al-Maslahah  al- Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , Vol. 4 (01), 2018, h. 71
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

## 2. Hadanah
Hadanah menurut  bahasa  berarti  meletakkan  sesuatu  dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.  Hadanah  menurut  istilah  adalah  tugas  menjaga  dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak dia lahir sampai mampu  menjaga  dan  mengatur  dirinya  sendiri. 18 Hak  asuh  anak atau  dikenal  dengan  hadanah  memiliki  definisi ja’alahu  fī  hadinihi “menjadikannya dalam pelukan.” Definisi lainnya adalah: sana’ahu fī sadrihi “meletakkannya  di  dada.”  Pada  pembahasan hadanah  at-tifl , hadanah dapat dimaknai: “menjaga, mengasuh, mendidik bayi atau anak kecil, sejak mulai lahir sampai tumbuh dewasa, dapat menjaga, melindungi  dirinya  dari  berbagai  bahaya  dan  dapat  hidup  secara mandiri.” 19 Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak,  terdapat  istilah  “kuasa  asuh”  yaitu “Kewenangan  orang  tua  untuk  mengasuh,  mendidik,  memelihara, membina,  melindungi,  dan  menumbuhkembangkan  anak  sesuai
18 Satria  Effendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam Kontemporer ,(Jakarta, Kencana Prenada Media, 2004.) h. 166
19 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8, (Bandung : PT. Al Maarif,), 1996, h. 160 dan  Wafda  Firyal,  Pemberian  Hak  Hadanah  kepada  Ibu  Tiri  dalam  Putusan Pengadilan  Agama  Sidoarjo  Nomor:  0763/Pdt.G/2018/Pa.Sda  Perspektif Maslahah  Mursalah,  Jurnal  Al-Hukama  Volume  09,  Nomor  01,  Juni  2019,  h.
236, https://scholar.archive.org/work/rx2w5iqb7badzcpsle5cjeg7be/access/waybac k/http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/759/5 70, diakses 06 Nopember 2021, dan Zanariah Noor, Aplikasi Prinsip Kebajikan Kanak-Kanak  dalam  Kes  Hadana,  Jurnal  Malaysian  Journal  Of  Syariah  And Law VOL.2/2010, h. 64, https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/4770,  diakses  tanggal  15
November 2021, dan Badrudin, Implementasi Pasal 34 Ayat 1  UUD 1945 Di Provinsi  Riau  (Perspektif  Maq ȃ shid  Syar ȋ ’ah  tentang  Nafkah  dan  Hadanah), Jurnal  Hukum  Islam,  Vol  XIX  No.  1  Juni  2019,  h.  121,  http://ejournal.uin- suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/7459,  diakses  tanggal  15 November 2021
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
agama yang dianutnya dan kemampuannya, bakat serta minatnya.” 20 Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa “Kedua  orang  tua  sama-sama  memiliki  kewajiban  dalam memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka  sebaik-baiknya. Kewajiban  kedua  orang  tua  tersebut  menurut  ayat  (2)  berlaku sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri,  kewajiban  terus meskipun  perkawinan  antara  kedua  orang  tua  putus.” 21 Selain  itu juga  dalam  pasal  1  angka  10,  UUPA  terdapat  pula  istilah  “anak asuh” yaitu: “Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan  bimbingan,  pemeliharaan,  perawatan,  pendidikan,  dan kesehatan,  karena orang tuanya  atau salah satu orang tuanya  tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.” 22
KHI  pasal  105  (a)  memaknainya  dengan  mumayyiz  bahwa “Batas mumayyiz seorang  anak  adalah  berumur  12  tahun.” 23
Sedangkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  menyebutkan  terkait  kedewasaan,  “bahwa  jika  sudah berusia 18 tahun atau telah melangsungkan pernikahan.” 24
Ayah dan Ibu diperintahkan untuk membekali anak-anaknya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang menjadikan anak- anaknya  sebagai  generasi  penerus  yang  memiliki  kecakapan  dalam mengharungi  kehidupan  ini  dan  dunia  mereka.  Ilmu  pengetahuan dan keterampilan itu haruslah serasi dengan bakat dan pembawaan anak itu yang kemudian digali dan dieksplorasi dalam kehidupannya di  masyarakat  ketika  ia  dewasa  dan  hidup  mandiri;  lepas  dari pengawasan orang tua. 25
20 Pasal  1  angka  11,  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014  Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
21 Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan
22 Pasal 1 angka 10 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
23 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 138
24 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 47
25 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet.I:  (Jakarta:  Kencana,  2004),  h.294  dan  Iman  Jauhari,  Penetapan Teori  Tahkim  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Anak  (Hadanah)  di  luar
258 Ijtima’iyya, Vol. 14, No. 2, Desember 2021
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Dasar hukum hadanah antara lain ayat al-Qur’an dalam surat at-Tahrīm/ 65 ayat 6 yaitu:
ََٰٓي َِ َّلاَاَهَهي َٰاََنْي َْٓوُهقَاْوُهنَم َ ٰلَمَاَهْهيَلَعَُةَراَجِْلْاَوَُساَّنلاَاَهُدْوُهقَّوَا رَنََْمُكْيِلْهَاَوَْمُكَسُفْهنَاَا َ ى َنةَك ََّٰللاََنْوُصْعَهيَ َّلاَنداَدِشَنظ َلَِغ َٓاَمَ َ

## ََنْوُرَمْؤُهيَاَمََنْوُلَعْفَهيَوَْمُهَرَمَا
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  peliharalah  dirimu  dan keluargamu  dari  api  neraka  yang  bahan  bakarnya  adalah  manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai  Allah  terhadap  apa  yang  diperintahkan-Nya  kepada mereka  dan  selalu  mengerjakan  apa  yang  diperintahkan.”  QS.  At- Tahrīm/ 65: 6
Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan supaya  manusia memelihara  diri  dan  keluarga  dari  azab  api  neraka.  Menjaga  dan melindungi  keluarga  supaya  terhindar  dari  azab  api  neraka maksudnya  adalah  kemestian  untuk  melakukan  dan  manunaikan semua  yang  disyariatkan  Allah  dan  sekaligus  menjauhi  dan  tidak melakukan  larangan-larangan-Nya.  Anak  merupakan  bagian  dari sebuah  keluarga,  dengan  demikian  ayah  dan  ibunya  memiliki responsibility untuk  membekalinya  dengan  ilmu  pengetahuan  dan keterampilan  untuk  menjadi  anak  yang  taat  dalam  melaksanakan perintah  Allah  dan  menjauhi  larangan-Nya  sehingga  dapat  terjauh dari  azab  api  neraka. 26 Mendidik  anak  merupakan  tugas  ayah  dan ibu.  Apabila  diabaikan  dan  tidak  dilaksanakan  dengan  sebaik- baiknya,  maka  akan  menyebabkan  malapetaka  dan  kehancuran baginya. 27 Anak  adalah  titipan  dan  amanat  yang  diberikan  Allah
Pengadilan  Menurut  Hukum  Islam  Jurnal  Asy-Syir’ah  Vol.  45  No.  II,  Juli-
Desember 2011, h. 1385,
http://www.asy-syirah.uin- suka.com/index.php/AS/article/view/20, diakses tanggal 06 November 2021
26 Mohammad Hifni, Hak Asuh Anak pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam, Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam), Volume 1 No. 2 (Juli-Desember) 2016, h. 58, http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bildalil/article/view/123,
diakses tanggal 06 November 2021
27 Ahmad  Fuad  Said, Perceraian  Menurut  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  Pustaka Al-Husna, 1994), h. 215
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
kepada  kedua  orang  tua  yang  harus  dirawat  dan  dipelihara  sebab nanti akan dipertanggungjawabkan di  hadapan Allah, sebagaimana dinukilkan hadis Abu Daud dan Hakim berikut:
اَنَهثَّدَح َ َُدوُمَْمَ َ َُنْب َ َ دِلاَخ َ ََيِمَلَسلا َ اَنَهثَّدَح َ َُديِلَوْلا َ َْنَع َ َِبَأ َ و رْمَع َ َِنْعَهي َ ََّيِعاَزْوَْلْا َ َِنَثَّدَح َ وُرْمَع َ َُنْب َ َ بْيَعُش َ َْنَع َ َِهيِبَأ َ َْنَع َ َِهِّدَج َ َِدْبَع َ ََِّللا َ َِنْب َ و رْمَع َ ََّنَأ َ َ ةَأَرْما َ َْتَلاَق َََي َ ََلوُسَر َ ََِّللا ََِإ ََّنَ َِنْبا َ اَ َه َ ََناَك َ َِنْطَب ََ ُهَل َ َ ءاَعِو َ يِيْدَثَو ََ ُهَل َ َ ءاَقِس َ يِرْجِحَو ََ ُهَل َ َ ءاَوِح َ ََّنِإَو َ َُهَبَِأ َ َِنَقَّلَط َ ََداَرَأَو َ َْنَأ َ َُهَعِزَتْهنَهي َ َِّنِم َ ََلاَقَهف َ اََلَ َ َُلوُسَر َ ََِّللا َ ىَّلَص َ ََُّللا َ َِهْيَلَع َ ََمَّلَسَو َ َِتْنَأ َ ََقَحَأ َ َِهِب َ اَم َََْلَ يِحِكْنَهت ) هاور َ وبا َ دواد (
Artinya:  “Telah  menceritakan  kepada  kami  Mahmuud  bin  Khalid as-Sulamiy,  telah  menceritakan  kepada  kami  al-Walid,  dari  Abu ‘Amru  – yaitu al-Auza’iy,  telah  menceritakan kepadaku ‘Amru bin Syu’aib,  dari  ayahnya,  dari  kakeknya  ‘Abdullah  bin  ‘Amru: Bahwasannya  ada  seorang  wanita  berkata:  Wahai  Rasulullah, sesungguhnya  anakku  ini,  perutku  adalah  tempatnya,  dan  puting susuku  adalah  tempat  minumnya,  dan  pangkuanku  adalah rumahnya;  sedangkan  ayahnya  telah  menceraikanku  dan  ingin memisahkanya  dariku.  Lalu  kemudian  Rasulullah  saw  berkata kepadanya: Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” (HR. Abu Dawud) 28 َْنَع َ َِاللِدْبَع َ َِنْي َ ََيِضَر و رْمَع َ َُالل َ اَمُهْهنَع : ََّنَأ َ َ ةَأَرْمِا َ َْتَلاَق َ َ: ََلْوُسَرَي َ َِالل َ! ََّنِا َ َِنْبِا َ اَ َه َ ََناِك َ َِنْطَب ََ ُهَل َ َ ءاَعِو , َِبْدَثَو ََ ُهَل َ َ ءاَقِس َ, َْيِرْجِحَو ََ ُهَل َ َ ءاَوِح َ, ََّنِاَو َ َُهَبَِا َ َِْنَقَّلَط , ََدَرَأَو َ َْنَا َ َُهَعِزَتْهنَهي َ ََّنِم َ ََلاَقَهف َ اََلَ َ لْوُسَر َ الل َ ىلص َ الل َ هيلع َ مّلسو َ َِتْنَأ َ ََقَحَأ َ َِهِب , ََْلاَم َ ي ِحِكْنَهت َ( هاور َ دحمأ , دوادوبأو , َُهحَّحصو َ لْا َا َُمك ) َ
Artinya: “Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata:  Wahai  Rasulullah,  sesungguhnya  anakku  ini  perutkulah yang  mengandungnya,  susuku  yang  memberinya  minum,  dan pangkuanku  yang  melindunginya.  Namun  ayahnya  yang
28 Sayyid  Sabiq, Fiqh  Sunnah  (Terjemahan) (Jakarta:  Pena  Pundi  Aksara, 2006), Jilid III Cet. Ke-1, h. 240
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
menceraikanku  ingin  merebutnya  dariku.  Maka  Rasulullah Shallallaahu  'alaihi  wa  Sallam  bersabda  kepadanya:  " Engkau  lebih berhak  terhadapnya  selama  engkau  belum  nikah ."  (Riwayat  Ahmad  dan Abu Dawud. Hadis sahih menurut Hakim”). 29
Kalau  ada  anak  sudah mumayyiz ,  ia  diberikan  hak  untuk menentukan; apakah ikut ayah atau ibunya. Hal ini karena keduanya memiliki  posisi  dan  kedudukan  yang  seimbang  dan  setara  dalam hadanah  serta  anak  memiliki  hak  untuk  memilih  dan  menentukan akan ikut dengan siapa. 30
UU  Perkawinan  menerangkan  regulasi  tentang  pengasuhan anak dikaitkan dengan  akibat putusnya  perkawinan. Pada pasal 41 ditegaskan  bahwa  apabila  suatu  perkawinan  itu  putus  akibat perceraian,  maka:  ”Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban memelihara  dan  mendidik  anaknya,  semata-mata  berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak;  pengadilan  memberikan  keputusannya.  Bapak  yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang  diperlukan  anak.  Apabila  bapak  dalam  kenyataannya  tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa  ibu  ikut  memikul  biaya  tersebut.  Pengadilan  dapat mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bekas istri.”
Persoalan  kewenangan  ayah  dan  ibu  terhadap  anak diungkapkan di dalam KHI. “Kedua orang tua memiliki kewajiban memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka  dengan  sebaik- baiknya.  Kewajiban  ini  berlaku  hingga  anak  itu  melangsungkan perkawinan  atau  dapat  berdiri  sendiri  menentukan  jalan  hidupnya secara  mandiri.  Kewajiban  ini  berlaku  terus  meskipun  perkawinan antara  kedua  orang  tua  putus.  Demikian  pula  anak  wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang dinilai baik.  Jika  anak  telah  dewasa,  ia  wajib  memelihara  menurut
29 Ibnu  Hajar  Asqolānī, Bulūgh  al-Marām ,  (Terjemahan),  (Bandung  :
Gema Risalah Pres, 1996), h. 253
30 Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana ,  Cet.  VIII;  (Jakarta:  SInar Grafika, 2014), h. 24-25
kemampuannya,  orang  tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”
Selanjutnya, “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, segala perbuatan hukum di  dalam  dan  di  luar  pengadilan  diwakilkan  oleh  orang  tuanya. Orang  tua  tidak  diperbolehkan  memindahkan  hak  atau menggadaikan  barang-barang  tetap  yang  dimiliki  anaknya  yang belum  berumur  18    tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan perkawinan,  kecuali  apabila  ada  kepentingan  anak  itu menghendakinya.”
Mengenai hadanah, KHI menyatakan tentang pencabutan hak hadanah tidak  melepaskan  kewajiban-kewajibannya  kepada  anak tersebut.  Undang-Undang  Perkawinan  terbatas  menjelaskan  aspek kewajiban  hadanah  yang  bersifat  kebendaan,  material  saja  serta kurang  menekankan  pada  aspek  hadanah  non  material. 31 Adapun KHI mencoba merangkum kedua aspek tersebut pada pelaksanaan hadanah pasca perceraian kedua orang tuanya.
Akibat putusnya pernikahan akibat divorce yaitu:
a. Anak yang belum mumayyiz memiliki hak untuk memperoleh pengasuhan  dan  pemeliharaan  dari  ibunya.  Namun  jika  ibu meninggal dunia, maka posisinya digantikan:
1) Perempuan-perempuan jalur garis lurus ke atas dari ibu
2) Ayah
3) Perempuan-perempuan jalur garis lurus ke atas dari ayah
4) Saudara perempuan dari anak tersebut
5) Perempuan-perempuan  yang  sedarah  jalur  garis  samping dari ibu
6) Perempuan-perempuan sedarah jalur samping dari ayah. 32
31 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia ,Cet.I; (Jakarta: Kencana, 2004), h.301 32 Kamarusdiana, Najla Nurul Aini, Muhammad Ishar Helmi, Hadanah bagi  Anak  yang  belum  Mumayyiz;  Perbandingan  Putusan  Pengadilan  Agama
Marabahan  Nomor:  0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb  dan  Putusan  Pengadilan Agama Jakarta Timur  Nomor:  1476/Pdt.G/2017/PA.JT,  Jurnal  Mizan  Vol.  5  No.  2  (2021), pp. 247-260, h. 251,
https://www.jurnalfai-
262 Ijtima’iyya, Vol. 14, No. 2, Desember 2021
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
b. Anak  yang  sudah mumayyiz memiliki  hak  untk  mengikuti pengasuhan ayah atau ibunya;
c. Apabila yang memiliki hak hadanah terbukti secara sah tidak menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sengan  baik,  maka berdasarkan  permohonan  pihak  keluarga,  PA  bisa mengalihkan  hak  hadanah  kepada  pihak  kerabat  lain  yang berhak;
d. Semua  biaya  dalam  merealisasikan  pengasuhan  dan  nafkah anak  menjadi  kewajiban  ayah  sesuai  dengan  kapasitasnya, hingga  anak  tersebut  dewasa  serta  bisa  bertanggung  jawab atas diri sendiri (21 tahun);
e. Jika  terdapat  perseteruan  terkait  hak  hadanah  dan  nafkah anak, PA lah yang akan memutuskannya;
f. Pengadilan  bisa  menetapkan  berdasarkan  pada  kemampuan sang ayah; nominal biaya hadanah dan pendidikan anak yang tidak turut dengannya. 33
Adapun  syarat-syarat  pengasuh  ( hādin )  menurut  Amir Syarifuddin  ialah  sebagai  berikut:  Merdeka,  mampu  mendidik, amanah  dan  berbudi,  dan  adil. 34 Syaikh  Kamil  Muhammad Uwaidah  menambahkan  berakal,  baligh,  dan  juga  harus  beragama Islam/ seakidah dengan sang anak. 35 Terkait dengan masalah agama ini,  mazhab  Syiah  Imamiyyah  dan  Syafiiyah  menyatakan  bahwa seorang yang kafir tidak sah menjadi pengasuh anak yang beragama Islam,  namun  mazhab  yang  lainnya  tidak  menjadikannya  syarat. Ulama  mazhab  Hanafi  menjelaskan  bahwa  murtadnya  pengasuh, secara otomatis menggugurkan hak hadanah. 36
uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/1000, diakses tanggal 15 November 2021
33 KHI pasal 156 34 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 328
35 Syaikh  Kamil  Muhammad  Uwaidah, Fiqh  Wanita ,  Penerjemah:  M. Abdul Ghaffar E.M, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 435
36 Muhammad  Jawad  Mughniyyah, Fiqh  Lima  Mazhab ,  Masykur  A.B. dkk, Al-Fiqh Ala Al-Mazāhib Al-Khamsah, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2006), h. 416-417
Adapun syarat anak yang diasuh (mahdūn) yaitu:
a. usia  anak  tersebut  belum  dapat  hidup  secara  mandiri  untuk mengurus hidup.
b. Belum atau tidak sempurna akalnya. 37
Para  ulama  mazhab  berbeda  pendapat  terkait  persyaratan hadanah  ini,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Imam  Abdurrahmān  al- Jāzirī:
a. Kalangan  Hanafiyah  menjelaskan  bahwa  waktu  pelaksanaan hadanah  itu  hingga  usia  7  tahun  dan  sebagian  mereka berpendapat hingga usia 9 tahun.
b. Kalangan  Malikiyah  menjelaskan  bahwa  waktu  pelaksanaan hadanah itu sejak lahir hingga baligh.
c. Kalangan  Syafi’iyah  menjelaskan  apabila  tidak  terdapat batasan  rentang waktu  tertentu  untuk  hadanah, maka waktu Hadanah  adalah  hingga  anak  tersebut mumayyiz atau  sampai anak  itu  dapat  menetapkan  pilihannya  antara  ikut  ayah  atau ibunya.
d. Kalangan Hanabilah menjelaskan rentang waktu hadanah itu sampai usia 7 tahun laki-laki ataupun perempuan. 38

## 3. Deskripsi Perkara
Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk yang bertindak sebagai penggugat yaitu DA (istri). Dalam mengajukan gugatannya di dampingi dan diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Syeh Sarip Hadaiyatullah dan Ahmad Burhanuddin yang juga merupakan para  advokat  and legal  consultant pada Law  Office “Syeh  Sarip Hadaiyatullah & Partners. ” 39
Sedangkan  yang  menjadi  tergugat  dalam  perkara  ini  adalah SK  (suami). 40 Dalam  perkara  ini  juga  terdapat  beberapa  turut tergugat.  Adapun  yang  menjadi  turut  tergugat  I  yaitu  MA,  turut tergugat II yaitu LG, turut tergugat III yaitu EW, bertempat tinggal
37 Sayyid  Sabiq, Fiqh  Sunnah  (Terjemahan) (Jakarta:  Pena  Pundi  Aksara,
2006), Jilid III Cet. Ke-1, h. 353
38 Ibid., h. 124 39 Putusan Perkara Nomor:1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk
40 Ibid.
264 Ijtima’iyya, Vol. 14, No. 2, Desember 2021
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
di Jalan KM. Tohir No.488 Rt.004 Rt.009 keluraan Tanjung Aman kecamatan Kota Bumi Selatan kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung.
Dalam  duduk  perkara  dijelaskan  bahwa  penggugat  dan tergugat  merupakan  pasangan  suami  istri  yang  sah.  Selama  dalam ikatan  perkawinan  tersebut  dikaruniai  seorang  anak  yang  bernama QM. Penggugat dan  tergugat  pernah  tinggal bersama di  kediaman orang tua penggugat dan kemudian pindah ke rumah milik tergugat di  Kotabumi,  hingga  akhirnya  berpisah  pada  tanggal  15  April 2018. 41 Alasan  penggugat  mengajukan  gugatannya  yaitu  karena tergugat  sering  pulang  malam  tidak  memberi  kabar,  kurangnya perhatian, dan tergugat  tidak menjalin silaturahmi kepada keluarga penggugat.  Puncak  pertengkaran  antara  tergugat  dan  penggugat yaitu  ketika  penggugat  ingin  membawa  anak  absen  kerja  di  mana pada  saat  itu  tidak  ada  yang  mengasuh.  Akan  tetapi  tergugat keberatan  dan  ingin  membawa  anak  tersebut  ke  rumah  orang  tua tergugat.  Penggugat  kemudian  berjanji  tidak  akan  kembali  ke rumah.  Anak  tersebut  dibawa  kembali  ke  rumah  kediaman tergugat. 42
Setelah  terjadinya  perpisahan  antara  penggugat  dengan tergugat.  Tergugat  tidak  lagi  memberikan  nafkah  lahir  selama  5 bulan  dan  penggugat  menginginkan  perceraian  dengan  tuntutan penggugat  kepada  tergugat  untuk  membayar  nafkah  iddah  dan nafkah mut’ah , selain itu penggugat menuntut hak hadanah.
43 Setelah terbit Putusan Perkara Nomor: 1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk tepatnya pada tanggal 19 Februari 2019 yang memutuskan beberapa hal di antaranya talak bain sugro antara penggugat dengan tergugat, dan menetapkan hak asuh anak kepada penggugat.  Tergugat  mengajukan  banding  di  PTA  Bandar Lampung dengan Nomor Register: 0014/Pdt.G/2019/PTA. Akan tetapi tidak semua gugatan tergugat ditolak, dan untuk hak hadanah jatuh  pada  penggugat  dengan  tetap  memberikan  hak  kepada
41 Ibid., h.2
42 Ibid., h.3
43 Ibid., h.4
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
tergugat untuk menjenguk,
mengajak bermain, serta bermusyawarah untuk kelayakan hidup anak . 44
Perselesihan  kembali  timbul  setelah  diputusnya  Perkara Nomor:  0014/Pdt.G/2019/PTA.  Tergugat  tidak  kunjung menyerahkan  anak  kepada  penggugat  yang  mendapatkan  hak hadanah  karena  putusannya  bersifat  deklatoir.  Kemudian penggugat  kembali  mengajukan  surat  gugatannya  tertanggal  09 September 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama Tanjungkarang register Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk sebagai gugatan eksekusi penyerahan hak asuh anak.
Majelis  Hakim  menimbang  bahwa  penggugat  mengajukan gugatan  pelaksanaan  penyerahan  (eksekusi)  anak  atas  putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor: 1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk  yang  dikuatkan  oleh  Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor: 0014/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.  Di  mana  pada  petitum  nomor  3 berbunyi: menetapkan hak hadanah penggugat dan tergugat, namun putusan  tersebut  tidak  bersifat  kondemnatoir  karena  tidak  diikuti amar yang menghukum tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada  penggugat.  Bahwa  “Menetapkan  hadanah  kepada penggugat,” kemudian setelah banding, putusan tersebut dikuatkan oleh  PTA  Bandar  Lampung  dengan  perbaikan  amar  sebagai berikut: “Menetapkan anak kandung penggugat dan tergugat berada dalam hadanah ibu  kandungnya  (penggugat) dan memberikan hak kepada  tergugat/  pembanding  sebagai  ayah  kandungnya  untuk menjenguk,  bertemu,  mengajak  jalan-jalan,  dan  memberikan  kasih sayang kepada anak tersebut atas sepengetahuan/ izin penggugat/ terbanding  selama  tidak  mengganggu  aktifitas  dan  kepentingan anak  serta  selalu  bermusyawarah  untuk  menentukan  pendidikan dan masa depan anak yang lebih baik. 45
Dalam  pertimbangan  lain  hakim  berpendapat  bahwa tergugat tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara suka rela dan anak tersebut selama ini berada dalam asuhan dan penguasaan tergugat. Sedangkan penggugat sebagai ibunya tidak diberikan akses
44 Putusan Perkara Nomor: 0014/Pdt.G/2019/PTA. Bdl, h. 11
45 Ibid, h. 11-12
266 Ijtima’iyya, Vol. 14, No. 2, Desember 2021
sedikitpun  untuk  bertemu  dengan  anak  tersebut.  Dalam pertimbangannya  juga  majelis  hakim  mengutip  pendapat  Abdul Manan  dalam  bukunya  “Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di Lingkungan Pengadilan Agama” yang menjelaskan sebagai berikut: “Jika  hakim  lalai  atau  lupa  mencantumkan  amar  yang  bersifat komdemnatoir,  maka  pihak  yang  ingin  agar  putusan  tersebut dijalankan  harus  mengajukan  gugatan  baru  kepada  PA  yang memutuskan  perkara  semula  dengan  dalil  gugat  berdasarkan putusan  deklaratoir  dan  minta  dalam  perkara  terdahulu dieksekusi.” 46 Sedangkan  menurut  Yahya  Harahap  dalam  bukunya “Hukum  Acara  Perdata”  menyebutkan:  “Menghadapi  kasus putusan  yang  hanya  berisi  amar  deklaratif,  maka  agar  pemenuhan putusan itu dapat dipaksakan melalui eksekusi, terpaksa penggugat mesti  mengajukan  gugatan  atau  perkara  baru  yang  meminta pencantuman  amar  putusan  komdemnatoir  pada  putusan  tersebut agar  tergugat  dihukum  untuk  memenuhi  putusan  deklaratif dimaksud.” 47 Di  sisi  lain  putusan  ini  berkaitan  dengan  masalah  anak bukan masalah harta, sehingga tidak dapat diterapkan adanya uang jaminan  sebagaimana  ketentuan  SEMA  nomor  4  Tahun  2001, tanggal  20  Agustus  2001,  maka  demi  asas  keadilan,  kemanfaatan, dan  kepastian  hukum,  majelis  berpendapat  sesuai  ketentuan  pasal 191 RBg tuntutan agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta  ( Uitvoerbaar  bij  voorraad )  dapat  dikabulkan.  Dan  oleh  karena perkara ini masih dalam lingkup perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.
Putusan Pengadilan Agama nomor: 1234/Pdt.G/2019/PA.Tnk  terbukti  bahwa  dalam  putusan  PA
Tanjungkarang  diputus  dengan  amar  menetapkan  anak  kandung penggugat  dan  tergugat  berada  dalam  pengasuhan/  hadanah  ibu
46 Ibid. 47 Ibid.
kandungnya (penggugat/ terbanding) dan memberikan hak kepada tergugat/ pembanding sebagai ayah kandungnya untuk menjenguk, bertemu,  mengajak  jalan-jalan  dan  memberikan  kasih  sayang kepada  anak  tersebut  atas  sepengetahuan/  izin  penggugat/ terbanding  selama  tidak  mengganggu  aktifitas  dan  kepentingan anak  serta  selalu  bermusyawarah  untuk  menentukan  pendidikan dan masa depan anak yang lebih baik.
Amar Putusan Perkara Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk juga menghukum tergugat atau pihak lain (para turut tergugat) yang menguasai  anak  tersebut  untuk  menyerahkan  kepada  penggugat berdasarkan  putusan  Pengadilan  Agama  Tanjungkarang  Nomor 1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk  jo.  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama Bandar  Lampung  nomor  0014/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap.  Amar  putusan  ini  juga  membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

## 4. Dasar  Pertimbangan  Hakim  Pada  Putusan  Perkara
Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Pada  putusan  1234/Pdt.G/2018/PA.  Tnk  merupakan putusan  gugatan  cerai  yang  di  dalamnya  juga  terdapat  gugatan untuk  hak  asuh  anak,  yang  mana  anak  berada  pada  asuhan  suami dalam  hal  ini  diasuh  oleh  ibu  dari  suami  (tergugat),  yang  mana penggugat  tidak  diperkenankan  untuk  menemui  anaknya, cenderung dijauhkan dari  ibu  kandungnya (penggugat).  Kemudian penggugat  menggugat  untuk  memohon  kepada  majelis  hakim untuk menjatuhkan putusan anak untuk diasuh ibunya.
Terkait dengan anak tersebut masih kecil, KHI Pasal 105 (a) menyatakan  bahwa  usia mumayyiz seorang  anak  yaitu  pada  usia  12 tahun. 48 Adapun  Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan keberadaan seorang anak dinyatakan mumayyiz apabila berumur 18 tahun  atau  telah  menikah. 49 Para  ulama  berikhtilāf  terkait  waktu pengasuhan  anak.  Imam  Hanafi  menyatakan  bahwa  batas  usia
48 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 138
49 Republik  Indonesia, Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan , Pasal 47
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
pengasuhan anak yakni tujuh tahun untuk lelaki dan sembilan tahun untuk  perempuan.  Imam  Hambali  menyatakan  bahwa  batas  usia pengasuhan anak lelaki dan perempuan adalah tujuh tahun. Setelah itu ia memiliki hak untuk memilih dan menentukan dengan siapa ia ikut.  Imam  Syafi’i  menyatakan  bahwa  batas  usia  pengasuhan  anak yaitu  ketika  anak  itu  sudah  menginjak  usia  tujuh  atau  delapan tahun.  Sedangakan  Imam  Malik  menyatakan  bahwa  batas  usia pengasuhan anak yakni tujuh tahun.
Maka  berdasarkan  pasal  105  (a)  KHI,  anak  yang  menjadi objek perkara hadanah masih berusia di bawah lima tahun (belum mumayyiz ),  sehingga  yang  lebih  berhak  mengasuh  anak  adalah  ibu kandungnya. Hal ini mengingat masih sangat dibutuhkannya kasih sayang ibu kandung guna pertumbuhan psikisnya secara baik. Anak tersebut  mengalami  kelainan  bawaan  lahir  berupa Palatoschysis
Incomplete Bilateral (sumbing  langit-langit  mulut)  sehingga membutuhkan perawatan dan kasih sayang ekstra terutama dari ibu kandungnya.  Penggugat  ingin  sekali  segera  mengobati  kelainan tersebut  sesuai  dengan  anjuran  dokter  di  mana  operasi  terbaik dilakukan sebelum usia 2 tahun (saat anak mulai belajar berbicara), Penggugat sangat ingin mengasuh dan mengupayakan yang terbaik untuk  anak  tersebut,  ingin  selalu  hadir  untuknya  setiap  hari, mengajak bermain, mengajarkannya berbagai hal yang positif.
Penyatuan  saluran  pernafasan  dengan  langit-langit  mulut (sumbing),  sehingga  anak  tersebut  lebih  membutuhkan  perawatan khusus  seorang  ibu,  terutama  ketika  anak  masih  usia  balita  masih dapat diupayakan untuk pertumbuhan yang normal pada anak. Ibu (penggugat)  merupakan  orang  tua  yang  sehat  dan  layak  untuk mengasuh  anaknya,  dalam  persoalan  hak  asuh  anak  pada  masalah ini  penggugat  telah  berusaha  untuk  menyelesaikan  sengketa  hak asuh  anak  secara  kekeluargaan,  akan  tetapi  mendapatkan  respon yang kurang baik oleh keluarga tenggugat. Maka berdasarkan alasan tersebut  penggugat  memperjuangkan  hak  asuh  anaknya  dengan jalur  hukum  untuk  memperjuangkan  keadilannya  ke  PA  Tanjung Karang.
Hakim  dalam  menimbang  dan  memutus  suatu  perkara prinsipnya berpedoman dan berpatokan pada regulasi yang berlaku,
tetapi seorang Hakim tidak hanya menimbang dan memutus suatu perkara  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  sifatnya tekstual  dan  teoretis an  sich tetapi  juga  memperhatikan  persoalan- persoalan  kongkret  lainnya  yang  terdapat  pada  sebuah  perkara, yang tentunya berbeda satu dengan yang lainnya.
5. Tinjauan  Maslahah  Terhadap  Pertimbangan  Hakim Putusan Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk
Penulis  menganalisis  menggunakan  teori maslahah terhadap putusan  PA  Tanjung  Karang  Nomor:  1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk tentang  penetapan  hak  asuh  anak  kepada  ibu  kandungnya,  hakim bertugas  menjaga  tatanan  hukum,  memutuskan  sesuatu  yang ditegaskan  oleh  hukum  terhadap  suatu  perkara.  Tugas  utamanya yaitu:  menerima,  mengalisa,  dan  memutuskan  serta  menuntaskan setiap perkara yang diterimanya.
Tidak  seluruh  perkara  yang  masuk  ke  pengadilan  itu,  ada regulasi  yang  membahasnya.  Hakim  dalam  menghadapi  persoalan ini, tidak mesti untuk senantiasa berpijak pada regulasi yang tertulis saja, namun ia dapat melakukan menggalian dan penemuan hukum untuk berpartisipasi dalam mengisi kekosongan hukum ini. Hakim dapat  menggunakan  tradisi  dan  norma  hukum  yang  hidup  ( living law )  di  tengah-tengah  masyarakat.  Apabila  ia  mendatangkan kebaikan  dan  kemaslahatan  tentu  saja  dapat  dipertahankan  dan kembangkan.  Kebijaksanaan  hakim  untuk  mengupayakan  hal  ini selaras dengan apa yang telah digariskan dalam pasal 16 ayat (1) UU
No. 48 Tahun 2009. Pada perkara Nomor:
1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk  yang  permasalahannya  tidak  diatur dalam undang-undang secara rinci. Hukum itu bertujuan merealisir atau  mewujudkan  keadilan,  kemaslahatan,  dan  kepastian  hukum bagi  para  pihak. 50 Begitu  juga  putusan  ini  hendaknya  memenuhi unsur-unsur tersebut.
Penggugat  telah  mengajukan  gugatan  pelaksanaan penyerahan  (eksekusi)  anak  atas  putusan  Pengadilan  Agama Tanjungkarang Nomor: 1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk yang dikuatkan
50 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), h. 99
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
oleh putusan PTA Bandar Lampung Nomor: 0014/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.  di  mana  pada  petitum  nomor  3 berbunyi: menetapkan hak asuh anak penggugat dan tergugat pada penggugat,  karena  putusan  tersebut  tidak  bersifat  komdemnatoir; tidak  diikuti  amar  yang  menghukum  tergugat  untuk  menyerahkan anak  tersebut  kepada  penggugat  sehingga  tidak  terwujud kemaslahatan yang dikehendaki.
Pada dasarnya majelis hakim telah berupaya memberi arahan dan  nasehat  kepada  penggugat  untuk  dapat  menyelesaikan masalahnya  secara  kekeluargaan,  tetapi  tidak  berhasil,  sedangkan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat ditempuh karena tergugat dan para turut tergugat tidak hadir di persidangan. Amar putusan tersebut bersifat deklaratoir  dan  tidak  diikuti  dengan  amar  komdemnatoir  sehingga tidak  dapat  dieksekusi.  Berdasarkan  keterangan  saksi  di  bawah sumpahnya,  setelah  putusan  tersebut  berkekuatan  hukum  tetap, ternyata  tergugat  tidak  mau  melaksanakan  putusan  tersebut  secara suka  rela  dan  anak  tetap  berada  dalam  asuhan  dan  penguasaan tergugat  dan  dipelihara  oleh  orang  tua  tergugat  yang  berada  di Kotabumi.  Penggugat  sebagai  ibunya  tidak  diberikan  akses sedikitpun  untuk  bertemu  dengan  anak  tersebut.  Padahal  anak tersebut masih kecil dan kondisi kesehatannya bermasalah sehingga membutuhkan  penanganan  dokter  secara  khusus.  Pelaksanaan ekseskusi  ini  sangat  penting  untuk  direalisasikan  berdasarkan pertimbngan  kondisi  yang  membawa  kebaikan  dan  kemaslahatan bagi anak. Hal ini sejalan dengan QS. At-Tahrīm/ 65: 6.
Dalam  pertimbangan  hakim  pada  putusan  nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk,  bahwa:  “Jika  hakim  lalai  atau  lupa mencantumkan amar yang bersifat comdemnatoir, maka pihak yang ingin  agar  putusan  tersebut  dijalankan  harus  mengajukan  gugatan baru  kepada  PA  yang  memutuskan  perkara  semula  dengan  dalil gugat  berdasarkan  putusan  deklaratoir  dan  minta  dalam  perkara terdahulu dieksekusi.”
Menurut  analisis  penulis  dalam  tinjauan  kemaslahatan  sifat putusan yang deklaratif menghalangi goal dari para pencari keadilan yaitu  agar  hak-haknya  yang  dirugikan  oleh  pihak  lain  dapat
dikembalikan  melalui  putusan  hakim.  Hal  ini  bisa  terwujud  jika putusan  hakim  tersebut  bisa  ditunaikan/  dapat  dieksekusi.  Suatu putusan  pengadilan  tidak  mendatangkan  kebaikan  dan kemaslahatan  apabila  tidak  dapat  ditunaikan.  Putusan  pengadilan itu  memiliki  kekuatan  eksekutorial,  yaitu  kekuasaan  untuk melakukan  apa  yang  dituangkan  dalam  putusan  itu  secara  paksa oleh  alat-alat  Negara.  Kekuatan  eksekutorial  ini  terdapat  di  dalam kepala  putusan  yaitu  “ Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan  Yang Maha Esa. ” Penulis menilai sifat deklaratif pada putusan yang tidak disertai  kekuatan  eksekutorial  dapat  menggagalkan  nilai kemaslahatan dalam sebuah putusan.
Sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat beberapa syarat eksekusi putusan. Putusan yang dapat dieksekusi  harus memenuhi persyaratan yaitu: putusan telah berkekuatan hukum tetap, putusan tidak  dijalankan  oleh  pihak  terhukum  secara  sukarela  meskipun  ia telah diberi peringatan ( aan maning ) oleh ketua pengadilan, putusan hakim bersifat condemnatoir, eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan.
Pelaksanaan  dari  putusan  berdasarkan  HIR,  tetapi  pada pelaksanaannya,  kerap  timbul  persoalan.  Hal  ini  disebakan  objek dari  eksekusi  tersebut  tidak  berupa  benda  tetapi  orang  yang mempunyai  kemauannya  sebagai  seorang  pribadi.  Apalagi  jika eksekusi  terhadapa  hak  asuh  anak  yang  masih  kecil.  Maka dibutuhkan  suatu  bentuk  komunikasi  secara  personal  sehingga proses eksekusi bisa dilaksanakan secara efektif tanpa menyebabkan gangguan secara psikologi terhadap anak tersebut.
Berdasarkan  yang  telah  peneliti  uraikan  di  atas,  dengan menggunakan  teori keadilan memiliki  makna  putusan dalam suatu perkara  seyogianya  tidak  menyampingkan  tujuan  dari  keadilan hingga  dapat  direalisasikan.  Walaupun  pada  hakikatnya  alasan hakim  mengeluarkan  putusan  yang  bersifat  deklaratif  dikarenakan seyogianya  putusan  tentang  hak  asuh  anak  dieksekusi  secara sukarela dan tidak secara paksa karena anak bukanlah barang yang dapat  dieksekusi  secara  paksa.  Karena  tindakan  paksaan  akan mendatangkan hal-hal yang tidak atau kurang baik bagi anak. Tentu saja hal ini tidak sejalan dengan kebaikan atau kemaslahatan anak.
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Karena  hakikat  dari  maslahat  itu  adalah  mewujudkan  kebaikan (jalbul  masalih  au  manfa’ah )  atau  menghindarkan  keburukan  ( dar’ul mafasid ) bagi anak. 51

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  apa  yang  telah  peneliti  uraikan  sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan: Pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk tentang penetapan hak asuh anak kepada ibu  kandungnya adalah atas  dasar kemaslahatan dan  kebaikan  anak.  Sifat  putusan  sebelumnya  yang  deklaratif menghalangi  terwujudnya  nilai  kemaslahatan  bagi  para  pihak. Alasan hakim mengeluarkan putusan yang bersifat deklaratif karena lazimnya putusan tentang hak asuh anak dieksekusi secara sukarela dan  tidak  secara  paksa  karena  anak  bukanlah  barang  yang  dapat dieksekusi  secara  paksa.  Penggugat  berupaya  mendapatkan kekuataan  eksekusi  hukum  dari  putusan  sebelumnya  yang  bersifat deklaratif  dengan  cara  mengajukan  gugatan  baru  untuk  dapat dilakukan  eksekusi  dengan  putusan  yang  bersifat  komdennatoir. Hal  ini  demi  kemaslahatan  sehingga  anak  dapat  diserahkan kepadanya guna dirawat dengan sebaik-baiknya.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007
Adinugraha,  Hendri  Hermawan  dan  Mashudi,  al-Maslahah  al- Mursalah  dalam  Penentuan  Hukum  Islam,  Jurnal  Ilmiah Ekonomi  Islam , Vol.  4  (01),  2018,  https://jurnal.stie- aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140,  Diakses  tanggal 06 November 2021
51 Vevi  Alfi  Maghfiroh,  Diskursus  Radaáh  dan  Hadanah  Berspektif Gender, Jurnal Equalita Vol. 2 Issue 2, Desember 2020, https://scholar.archive.org/work/tctua4rcpbdhlaup22f3q5kxny/access/wayba ck/https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/download/742
6/3413, diakses tanggal 06 November 2021
Apendi, Tatang, Pemikiran Fiqih Ibn Qayyim Al- Jawziyah, Jurnal Cemerlang  Volume  III,  Nomor  1,  Juni  2015, https://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/cemerlang/article/
view/50, diakses 15 November 2021 Yusdani, Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007, https://www.neliti.com/publications/42545/menyimak- pemikiran-hukum-islam-satria-effendi,  diakses  tanggal  06 November 2021
Asqolānī, al-, Ibnu Hajar Bulūgh ul-Marām , (Terjemahan), Bandung : Gema Risalah Pres, 1996 Firdaus, Analisis  Yuridis  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama Padang  Nomor  0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg  Tentang  Hak Pengasuhan  Anak  yang  Belum  Mumayyiz ,  Tesis,  Depok:
Universitas Indonesia, 2008 Firyal,  Wafda,  Pemberian  Hak  Hadanah  kepada  Ibu Tiri dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo  Nomor:  0763/Pdt.G/2018/Pa.Sda  Perspektif Maslahah Mursalah, Jurnal Al-Hukama Volume 09, Nomor 01, Juni 2019, https://scholar.archive.org/work/rx2w5iqb7badzcpsle5cjeg 7be/access/wayback/http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.ph p/alhukuma/article/download/759/570, diakses 06 Nopember 2021 Fitri,  Nelly  Layaliyal,  “Eksekusi  Hak  Asuh  Anak  di  Dua  Wilayah Yuridiksi  Prespektif  Undang-Undang  Perlindungan  Anak No 35 tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 1813/Pdt.G/PA.Kab.Kediri)”, Sakina:  Journal  of  Family Studies, Volume 3 Issue 1 2019.
Hamzah,  Andi, Hukum  Acara  Pidana ,  Cet..  VIII;  Jakarta:  Sinar Grafika, 2014 Harahap,  M.  Yahya, Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian  dan  Putusan  Pengadilan , Jakarta: Sinar Grafika, 2005 Hifni, Mohammad, Hak Asuh Anak pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Bil Dalil Volume 1 No. 2 (Juli-
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Desember) 2016, http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bildalil/article/vie
w/123, diakses tanggal 06 November 2021
Inggi  A,  Indira,  Mulyadi,  dan  Yunanto,  “Kajian  Perolehan  Hak
Asuh  Anak  sebagai  Akibat  Putusnya  Perkawinan  karena Perceraian”, Jurnal Diponegoro Law Review , Vol. 5, Nomor 2, Tahun 2016, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/1 1250, diakses 20 Juni 2020
Jumantoro,  Totok  dan  Samsul  Munir  Amin, Kamus  Ilmu  Ushul Fikih, Cetakan Pertama, Jakarta: Amzah, 2005
Kamarusdiana,  Najla  Nurul  Aini,  Muhammad  Ishar  Helmi,
Hadanah  bagi  Anak  yang  belum  Mumayyiz;  Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta  Timur  Nomor:  1476/Pdt.G/2017/PA.JT,  Jurnal Mizan Vol. 5 No. 2 (2021), pp. 247-260, https://www.jurnalfai-
uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/1000, diakses tanggal 15 November 2021 Khallaf,  Abdul  Wahab, Masdar  at-Tasyīi’  al-Islāmī  Fī  mā  Lā  Nassa Fih, Cet. III, Kuwait: Dār al-Qalam, 1972 Khallaf, Abdullah Wahab, Ilmu Usūl al-Fiqh , terj. Noer Iskandar al- Bansani, Kaidah-Kaidah Hukum Islam , Cet-8 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 Maghfiroh,  Vevi  Alfi, Diskursus Radaáh Dan Hadanah Berspektif
Gender,  Jurnal  Equalita  Vol.  2  Issue  2,  Desember  2020, https://scholar.archive.org/work/tctua4rcpbdhlaup22f3q5k xny/access/wayback/https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/inde x.php/equalita/article/download/7426/3413, diakses tanggal 06 November 2021 Mertokusumo  Sudikno, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar , Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010
Mughniyyah, Muhammad Jawad, Fiqh Lima Mazhab , Masykur A.B. dkk, Al-Fiqh Ala Al-Mazāhib Al-Khamsah, Jakarta: Penerbit Lentera, 2006
Noor,  Zanariah,  Aplikasi  Prinsip  Kebajikan  Kanak-Kanak  Dalam Kes Hadana, Jurnal Malaysian Journal Of Syariah And Law VOL.2/2010, https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/4770, diakses tanggal 15 November 2021 Badrudin,  Implementasi  Pasal  34  Ayat  1  Uud  1945  Di  Provinsi Riau(Perspektif  Maqâshid  Syar ȋ ’ah  Tentang  Nafkah  Dan
Hadanah), Jurnal Hukum Islam, Vol XIX No. 1 Juni 2019,
h. 121,http://ejournal.uin-
suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/7459, diakses tanggal 15 November 2021 Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet.I: Jakarta: Kencana, 2004 Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet.I: Jakarta: Kencana, 2004 Jauhari,  Iman  Penetapan  Teori  Tahkim  dalam  Penyelesaian
Sengketa Hak Anak (Hadanah) di Luar Pengadilan Menurut Hukum  Islam  Jurnal  Asy-Syir’ah  Vol.  45  No.  II,  Juli- Desember 2011, http://www.asy-syirah.uin- suka.com/index.php/AS/article/view/20,  diakses  tanggal 06 November 2021 Putra, Langgeng, Penunjukan Hak Asuh atas Anak oleh Hakim setelah Perceraian  di  Pengadilan  Agama  Padang, Tesis,  Padang:  UIN Imam Bonjol Padang, 2012 Putusan Perkara Nomor: 0014/Pdt.G/2019/PTA. Bdl Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Putusan Perkara Nomor:1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk Rusfi,  Muhammad, Ushul  al-Fiqih-1, Bandar  Lampung:  Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2017 Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah , Bandung : PT. Al Maarif, 1996 Said, Ahmad Fuad, Perceraian Menurut Hukum Islam , Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994 Susiadi AS, Buku Daras, Ushul al-Fiqh I, Bandar Laampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2010 Syafi’i, Rahmat, Ilmu Ushul Fiqih, Cet. III, Bandung: Pustaka Setia, 2007
276 Ijtima’iyya, Vol. 14, No. 2, Desember 2021
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Syarifuddin,  Amir, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2006 Syarifuddin, Amir, Ushul al-Fiqh, Jakarta: Kencana, 2009 Umam, Chaerul, Ushul al-Fiqih I , Bandung: Pustaka Setia, 2000 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, Fiqh Wanita , Pen: M. Abdul Ghaffar E.M, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998 Zein,  Satria  Effendi  M., Problematika  Hukum  Keluarga  Islam Kontemporer , Jakarta, Kencana Prenada Media, 2004