JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 8 No. 1 (2021), 47-67; DOI: 10.31942/iq, ISSN: 2303-3223/2621-640X
Page |47

## Pandangan Ulama Tentang Upah Nadzir Wakaf
Muhammad Abdulah Subekhi, Zaki Mubarok Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal akhiejunior.as@gmail.com , zakimubarok862@gmail.com

## Abstract
Economic welfare is the dream of every human being, including Muslims, one of the means is through waqf, but its existence is still not widely explored. This is due to the lack of professional nadzir in Indonesia. So through Law No. 41 of 2004 on waqf, especially in Article 12, the Government sets the wages of waqf nadzir, the hope is that nadzir can work professionally. This research is a library research that aims to express the opinion of ‘ulama about nadzir wages and then conclude it. Data collection  is  conducted  through  library  studies  and  then  qualitatively  analyzed  by  descriptive methods. All ‘ulama agreed that wakif has the right to determine how much wages will be given to nadzir. while the Judge is only entitled to determine the wages of nadzir according to the applicable law. However, if there is no provision from either the wakif or the judge, while nadzir does not submit to the judge, then the ‘ulama differ in opinion. Hanafi and Maliki ‘ulama agreed that judges have the right to determine the wages of nadzir with standard wages. While shafi'i ‘ulama have a difference of opinion that nadzir does not get wages unless it requires, nadzir can take wages but only a little and nadzir can take standard wages whether in need or not. Dissent also occurs in hanbali ‘ulama, if nadzir works with the intention not to stabilize wages then it should not take wages, but if the intention to take wages then there is a difference of opinion that nadzir can take wages either need or not, nadzir can take wages to simply meet his needs, or nadzir can take standard wages.
Keywords : waqf, nadzir waqf, wages nadzir waqf

## Abstrak
Kesejahteraan sisi ekonomi adalah dambaan setiap umat manusia, tak terkecuali umat Islam yang salah  satu  sarananya  adalah  melalui  wakaf,  namun  keberadaannya  masih  belum  banyak tereksplorasi. Hal ini disebabkan salah satunya karena minimnya jumlah nadzir yang professional di Indonesia. Sehingga melalui UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, khususnya Pasal 12, Pemerintah menetapkan  upah  nadzir  wakaf,  tentunya  dengan  harapan  agar  nadzir  dapat  berkerja  secara professional.  Tulisan  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  (library  research),  tujuannya  untuk mengungkapkan  pendapat  ulama  tentang  upah  nadzir  dan  kemudian  menyimpulkannya. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Semua ulama menyepakati bahwa wakif berhak menentukan besaran upah yang akan diterima nadzir. Sedangkan Hakim hanya berhak menentukan upah nadzir dengan yang sesuai pada kebisaaan  yang  berlaku.  Namun  apabila  tidak  ada  ketentuan  baik  dari  wakif  maupun  hakim, sedangkan nadzir tidak mengajukan aduan kepada hakim, maka ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafi dan Maliki sepakat  bahwa hakim berhak menentukan upah nadzir dengan upah standar. Sementara  ulama  Syafi’i  ada  perbedaan  pendapat  yaitu  nadzir  tidak  mendapat  upah  kecuali membutuhkan, nadzir boleh mengambil upah namun hanya sedikit dan nadzir boleh mengambil upah  standar  baik  membutuhkan  maupun  tidak.  Perbedaan  pendapat  juga  terjadi  pada  ulama Hanbali,  apabila  nadzir  bekerja  dengan  niatan  untuk  tidak  mengabil  upah  maka  tidak  boleh mengambil upah, namun bila niat untuk mengambil upak maka ada perbedaan pendapat yaitu nadzir boleh  mengambil  upah  baik  membutuhkan  maupun  tidak,  nadzir  boleh  mengambil  upah  untuk sekedar memenuhi kebutuhannya, atau nadzir boleh mengambil upah standar.
Kata Kunci : Pernikahan Siri;  Hukum Negara; Hukum Islam
Received : 2021-06-12
Accepted: 2021-06-30 Published: 2021-06-30

## Muhammad Abdulah Subekhi, Zaki Mubarok

## Page | 48

## Pendahuluan
Wakaf menjadi instrument yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin al Khtthab untuk meningkatkan kesejahteraan umat, tentunya atas seizin Rasulullah SAW. Kala itu,  Umar  memiliki  sebidang  kebun  yang  subur  dan  produktif  di  Khaibar.  Karena berharap untuk membantu sesama dan demi kesejahteraan umat, Umar kemudian berkonsultasi kepada Rasulullah Saw. tentang tatacara mendermakan kebun tersebut. Rasulullah  Saw  memberikan  nasihat  agar  kebun  tersebut  masih  tetap  pokoknya, dikelola dengan baik dan hasilnya didermakan kepada masyarakat. Kondisi yang sama juga terjadi pada perkebunan Bairuha’ milik Abu Thalhah yang kemudian diwakafkan, padahal perkebunan tersebut adalah harta yang paling dicintainya. 1
Dari pengetahuan sejarah yang sangat fenomenal ini, kita bisa mengetahui bahwa perekonomian  islam  sangat  berkembang pesat  salah  satunya  melalui  sektor  wakaf. Melalui nadzir yang profesional, wakaf dapat dijadikan salah satu sumber penghasilan suatu negara. Hal ini didukung juga karena hasil dari wakaf bukan hanya untuk orang islam seperti halnya zakat, tapi untuk semua kalangan masyarakat yang membutuhkan wakaf  tersebut.  Dalam  perkonomian  islam  yang  berkembang  sekarang  kita  dapat menyaksikan  bersama,  wakaf  memang  belum  banyak  dieksplorasikan  dalam  peran pentingnya  sebagai  penopang  perekonomian  suatu  negara  seperti  pada  zaman dahulu. Padahal kalau kita melihat sejarah zaman dahulu, wakaf mempunyai peranan yang  sangat  penting  dalam  berbagai  kegiatan-kegiatan,  khususnya  kegiatan  sosial, ekonomi, dan kebudayaan masayarakat islam.
Alasan yang menjadikan wakaf belum banyak tereksplorasi salah satunya adalah karena minimnya jumlah nadzir yang professional di Indonesia. Hal ini menyebabkan tidak berkembangnya aset wakaf menjadi produktif, terlebih yang terkait dengan wakaf uang. Disamping itu, minimnya nadzir yang sudah memiliki sertifikat dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk ditunjuk menjadi nadzir. Bahkan fenomena yang ada, di antara mereka yang belum memiliki sertifikat termasuk dalam nadzir wakaf yang berpotensial, seperti sebuah instansi besar yang sudah memiliki aset wakaf produktif. 2
_______________
1 Abdurrohman Kasdi, Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif , (Yogyakarta : Idea Press), 2017,  36.
2 Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam , Ekonomica : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, Nomor 1, 2018,  171.
Page | 49
Melihat fenomena yang ada maka nadzir dituntut untuk dapat menjadi nadzir yang  profesional  untuk  mengawal  perkembangan  wakaf.    Salah  satu  solusi  untuk menjadikan  nadzir  dapat  bekerja  secara  profesional  adalah  dengan  adanya  upah nadzir. Dalam hal ini, Pemerintah melalui pasal 12 Undang-Undang No 41 tahun 2004 telah menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugasnya, Nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang  besarnya  tidak  melebihi  10%  (sepuluh  persen).”  Pasal  ini  akan  semakin  kuat apabila juga didukung oleh para ulama, sehingga dalam pemberian upah terhadap nadzir wakaf akan dibenarkan secara Negara dan Agama.

## Konsep Wakaf dalam Islam
Kata wakaf secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu dari masdar (kata benda abstrak)  dari fi’il (kata  kerja) waqafa  –  yaqifu  – waqfan ,  artinya  berhenti,  berdiri, menahan, memberhentikan. 3 Sedangkan menurut istilah, pengertian wakaf dapat kita temukan dalam berbagai konsep yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Ulama Hanafiyah mengemukakan konsep wakaf dengan :
ةَعَفْنَمْلاِب ُقُّدَصَّتلاَو ِفِقاَوْلا  ِكْلِم ِمْكُح ىَلَع  ِنْيَعْلا  ُسْبَح
“menahan suatu benda yang menjadi milik wakif, serta menyumbangkan manfaatnya pada jalan kebaikan” 4
Dari pengertian ini, bisa dipahami bahwa menurut pendapat Abu Hanifah, status harta wakaf itu tetap berada pada kekuasaan wakif dan boleh ditarik kembali oleh wakif. Kepemilikan  harta  itu  tidak  berpindah,  hanya  manfaatnya  saja  yang  kemudian diperuntukan  untuk  tujuan  wakaf.  Namun  Imam  Abu  Hanifah  juga  memberikan pengecualian dalam hal ini pada tiga hal, yakni wakaf mesjid, wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain itu, maka yang dilepaskan hanya manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh. 5
_______________
3 Ahmad Wasron Munawwir, Al-Munawwir : Kamus Arab  – Indonesia, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997),  1576.
4 Muhammad Amin Ibnu Abidin, Hasyiyah Rad al-Mukhtar, (Bairut : Darul Fikr, 2000),  IV,  337.
5 Edi Setyawan, Wakaf Lintas Madzhab, (Jogjakarta : Basan Publishing, 2010),  5.
Muhammad Abdulah Subekhi, Zaki Mubarok
Page | 50
Ibnu  Arafah  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Arafah  salah  satu  ulama  Malikiyah, sebagaimana dikutip Al-Hathab memberikan konsep wakaf dengan :
ِف ُهُؤاَقَب اًمِزاَل ِهِدوُجُو َةَّدُم ٍءْيَش ِةَعَفْنَم ُءا َطْعإ  ُفْقَوْلا

## اًريِدْقَت ْوَلَو اَهي ِطْعُم  ِكْلِم ي
“wakaf  adalah  memberikan  manfaat  dari  suatu  barang  dalam  batas  waktu keberadaanya,  bersertaan  dengan  tetapnya  barang  tersebut  dalam  kepemilikan pemberinya meskipun hanya dalam perkiraan.” 6
Sementara itu, dari ulama Syafi’iyah mengemukakan konsep wakaf dengan :
َح ْب ُس َم ٍلا ي ُـ ْم ِك ُن ْلا ِا ْن ِت َف ُعا ِب ِه َم َع َب َق ِءا َع ْي ِن ِه ِب َق ْط ِع َّتلا َص ُّر ِف ِف َر ي َق َب ِت ِه َع َل َص ى ْر ٍف ُم َب ٍحا َم ْو ُج ْو ٍد
"Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan melepaskan  barang  tersebut  dari  penguasaan  wakif  serta  memanfaatkannya  pada sesuatu yang diperbolehkan menurut agama". 7
Berdasarkan definisi ini, bisa diketahui  bahwa wakaf itu harus memenuhi tiga unsur, yaitu benda yang mendatangkan manfaat, wujud bendanya masih tetap utuh ada serta pemanfaatannya untuk sesuatu yang diperbolehkan menurut agama.
Kemudian yang terakhir Ulama Hanafiyah mengemukakan konsep wakaf dengan lebih sederhana, yaitu :
ةَعَفْنَمْلا ُليِبْسَتَو  ِلْصَأْلا  ُسيِبْحـَت
“Menahan pokok dan mendermakan manfaatnya” 8
Definisi ini sangat sederhana, karena hanya ada dua hal yaitu menahan pokok dan mengambil  manfaat  untuk  didermakan.  Pengertian  mereka  sejatinya  tidak  berbeda dengan  ulama  Syafi’iyah  yang  juga  mencantumkan  dua  hal  ini,  hanya  saja  ulama
_______________
6 Al-Hathab, Mawahib al-Jalil Syarh Mukhtas}ar al-Khalil , (Madinah : Dar ‘Alim al-Kutub, 2003), VII, 626.
7 Syamsuddin Muhammad Ar-Romli, Nihayat Al-Muhtaj, (Riyadh : Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1938), II, 355.
8 Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Al-Mughni, (Ebook : Maktabah Syamilah, tt.), XII, 179.
Page | 51
Hanabilah  tidak  menyebutkan  secara  pasti  tentang  kepemilihan  harta  wakaf sebagaimana ulama Hanafiyah.
Selanjutnya dalam Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama- lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.” 9
Namun secara umum, wakaf dapat didefinisikan sebagai suatu sejenis pemberian yang dalam pelaksanaannya dengan cara menahan kepemilikan asal ( tah}bi>sul as}li ), dan mendermakan manfaatnya untuk umum. Adapun yang dimaksud tah}bi>sul as}li maksudnya adalah menahan barang yang diwakafkan, sehingga barang tersebut tidak dapat  diwariskan,  dijual-belikan,  dihibahkan,  digadaikan,  disewakan  dan  sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan. 10

## Dasar Hukum Wakaf
Secara umum dalam Al Qur’an tidak di temukan nash yang secara jelas dan tegas menyebutkan hukum wakaf dengan kata-kata “wakaf”. Namun yang ada hanya nash yang umum, yang selanjutnya oleh ulama dijadikan sebagai dasar hukum wakaf. Ayat- ayat tersebut memberi perintah untuk menggunakan harta benda dalam kebaikan di jalan  Allah,  atau  biasa  disebut  dengan infaq  fi  sabilillah .  Kemudian  karena wakaf termasuk dalam kategori infaq fi sabilillah, sehingga dasar hukum wakaf ini mengacu pada  ayat-ayat  Al  Qur’an  yang  bersifat  umum  untuk  menggunakan  harta  dijalan kebaikan. Ayat-ayat tersebut diantaranya :
َنوُلَأْسَي ْباَو  ِنيِكاَسَمْلاَو ىَماَتَيْلاَو  َنيِبَرْقَأْلاَو  ِنْيَدِلاَوْلِلَف ٍرْيَخ  ْنِم ْمُتْقَفْنَأ اَم ْلُق  َنوُقِفْنُي اَذاَم  َك ِن ِهِب َهَّللا  َّنِإَف ٍرْيَخ ْنِم اوُلَعْفَت اَمَو  ِليِبَّسلا ميِلَع
_______________
9 Departemen  Agama  RI, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Direktorat  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000),  99.
10 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbangan Masyarakat Islam), 2013,  1.
Muhammad Abdulah Subekhi, Zaki Mubarok
Page | 52
“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, jawablah : “apa saja harta  yang  kamu  nafkahkan  hendaklah  diberikan  kepada  ibu-bapak,  kaum  kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, sesungguhnya Allah maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah [2] : 215).
ميِلَع ِهِب َهَّللا َّنِإَف ٍءْيَش ْنِم اوُقِفْنُت اَمَو َنوُّبِحُت اَّمِم اوُقِفْنُت ىَّتَح َّرِبْلا اوُلاَنَت ْنَل
“Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebaikan  (yang  sempurna),  sebelum  kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Ali Imran [3] : 92)
َنيِذَّلا  ُلَثَم
َنوُقِفْنُي
ُةَئ ِم  ٍةَلُبْنُس  ِ لُك يِف َلِباَنَس َعْبَس  ْتَتَبْنَأ  ٍةَّبَح  ِلَثَمَك  ِهَّللا  ِليِبَس يِف ْمُهَلاَوْمَأ ُهَّللاَو ٍةَّبَح عِساَو ُهَّللاَو ُءاَشَي ْنَمِل  ُفِعاَضُي ميِلَع
“Perumpamaan  (nafkah  yang  dikeluarkan  oleh  orang-orang  yang  menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan  (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia Nya) lagi Maha Mengetahui” ((QS. Al- Baqarah [2] : 261).
Dalam tiga ayat diatas, wakaf tidak disebutkan secara eksplisit menggunakan kata wakaf, namun ketiganya menggunakan kata nafkah / menafkahkan ( anfaqa/tunfiqu> ). Sedangkan nafkah sendiri memiliki arti yang luas, bisaanya diartikan sebagai sedekah. Dalam hal ini wakaf juga bisa diartikan sebagai nafkah sebagaimana ayat diatas.
Sedangkan hadis-hadis yang bisa dijadikan landasan sebagai dasar hukum wakaf antara lain sebagai berikut :
َةَرْيَرُه يِبَأ ْنَع َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ : " ُهُلَمَع ُهْنَع َع َطَقْنا  ُناَسْنِإْلا َتاَم اَذِإ
ْنِم اَّلِإ
ُهَل وُعْدَي  ٍحِلاَص ٍدَلَو ْوَأ ِهِب ُعَفَتْنُي ٍمْلِع ْوَأ ٍةَيِراَج ٍةَقَدَص ْنِم اَّلِإ ٍةَثاَلَث
"
“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : “jika manusia telah meninggal dunia, maka semu a (pahala) amal perbuatannya terputus, kecuali tiga hal, yaitu sedekah
Page | 53 jariyah,  ilmu  yang  bermanfaat  atau  anak  yang  shaleh  yang  mendoakannya” (HR. Muslim). 11
Kebanyakan ulama mentafsirkan bahwa sedekah jariyah sebagaimana disebutkan dalam  hadis  diatas  dengan  pembahasan  wakaf.  Hal  tersebut  karena  keduanya mempunyai  sifat  yang  serupa,  sehingga  dapat  dikiaskan  bahwa  maksud  sedekah jariyah dalam hadis diatas adalah wakaf. 12
Hadis lain yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalil wakaf, yaitu hadis yang berupa perintah  Rasulullah  kepada  Umar  bin  Khattab  untuk  menahan  pokok  dan  sadakah hasilnya tanah yang ada di Khaibar. Hadis inilah yang kemudian secara tegas dan jelas dijadikan pedoman atau dalil wakaf. 13 Adapun hadis tersebut secara lengkap sebagai berikut :
الله ىلص َّىِبَّنلا ىَتَأَف ،َرَبْيَخِب اًضْرَأ َباَصَأ ِبا َّطَخْلا  َنْب َرَمُع  َّنَأ امهنع الله ىضر  َرَمُع  ِنْبا  ِنَع اَهيِف ُهُرِمْأَتْسَي ملسو هيلع
َلاَقَف : " َبْيَخِب اًضْرَأ ُتْبَصَأ ىِ نِإ ِهَّللا َلوُسَر اَي َل َر ـ َسَفْنَأ  ُّطَق ًالاَم ْب ِصُأ ْم ِهِب ُرُمْأَت اَمَف ُهْنِم ىِدْنِع " َلاَق " : ب َتْقَّدَصَتَو اَهَلْصَأ َتْسَبَح َتْئِش ْنِإ ِـ اَه " َلاَق " : ب َقَّدَصَتَف ِـ ُرَمُع اَه ب َقَّدَصَتَو ُثَروُي َالَو  ُبَهوُي َالَو ُعاَبُي َال ُهَّنَأ ِـ ِءاَرَقُفْلا ىِف اَه
ِليِبَس ىِفَو ِباَقِ رلا ىِفَو ىَبْرُقْلا ىِفَو َرْيَغ َمِع ْطُيَو ِفوُرْعَمْلاِب اَهْنِم َلُكْأَي ْنَأ اَهَيِلَو ْنَم ىَلَع َحاَنُج َال ِفْيَّضلاَو ِليِبَّسلا ِنْباَو ِهَّللا
ُم ٍلِ وَمَت "
Dari Ibnu Umar RA, susungguhny a Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar,  lalu  ia  mendatangi  Nabi  untuk  meminta  nasehat  tentang  harta  itu,  Umar berkata : “Wahai Rasulullah aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum  pernah  memperolehnya  seperti  itu.”  Rasulullah  SAW  bersabda  :  “jika  engkau menginginkan, kau tahan pokoknya dan kau sedekahkan hasilnya.” Ibnu Umar berkata: “Umar  kemudian  mewakafkan  harta  itu,  dan  sesungguhnya  harta  itu  tidak  di perjualbelikan,  tidak  di  wariskan  dan  tidak di hibahkan. Umar menyedekahkan hasil harta itu untuk orang fakir, kerabat, memerdekakan budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa orang yang mengurusinya (nazhir) memakan sebagian dari hasil
_______________
11 Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, Sokhih Muslim (Bairut : Darul afaq al jadidah, tt.), V, 73.
12 Abu bakar syatho, Ianatu al-Thalibin, (Surabaya : Darul Ilmi, tt.), II, 157.
13 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbangan Masyarakat Islam), 2013,  26.
Page | 54
harta  itu  secara  baik  (sewajarnya)  atau  memberi  makan  (kepada  orang  lain)  tanpa menjadikan sebagian harta hak milik”. (HR. Bukhari). 14

## Nadzir Wakaf
Seperti  yang  sudah  kita  ketahui  bersama  bahwa  asas  dari  wakaf  adalah  asas manfaat. Sehingga diperlukan seseorang yang mampu mengurus dan mengelola harta wakaf  agar  harta  wakaf  bisa  memberikan  manfaat  dan  terpelihara  dengan  baik. Seseorang  yang  mengurus  dan  mengelola  wakaf  kemudian  disebut  dengan  nadzir wakaf.  Menurut  Undang  Undang  nomor  41  tahun  2004  nadzir  adalah  pihak  yang menerima  harta  benda  wakaf  dari  wakif  untuk  dikelola  dan  dikembangkan  sesuai dengan peruntukannya. 15 Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. 16
Nadzir dalam hal ini itu meliputi tiga kategori, yaitu perseorangan, organisasi dan badan hukum. 17 Ada sedikit perbedaan mengenai persyaratan nadzir antara KHI dan UU  no  41  tahun  2004.  Dalam  KHI,  nadzir  perseorangan  mempunyai  beberapa persyaratan,  yaitu  warga  negara  Indonesia,  beragama  Islam,  sudah  dewasa,  sehat jasmani dan rohani, tidak dibawah pengampunan dan bertempat tinggal di kecamatan tempat  letak  benda  yang  diwakafkan. 18 Sedangkan  dalam  UU  no  41  tahun  2004 menyebutkan  bahwa  syarat  nadzir  perseorangan  adalah  warga  Negara  Indonesia, beragama  Islam,  dewasa,  amanah,  mampu  secara  jasmani  dan  rohani,  serta  tidak terhalang  perbuatan  hukum. 19 Perbedaan  itu  adalah  dalam  KHI  mempersyaratkan nadzir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan  namun  tidak  menyebutkan  persyaratan  amanah  sedangkan  UU  no  41
_______________
14 Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Sokhih Bukhari, (Bairut : Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, 1987), II, 982. 15 Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
16 Pasal 215 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam 17 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pembagian ini hanya terdapat dalam UU no 41 tahun 2004, sedangkan dalam KHI hanya ada perseorangan dan badan hukum.
18 Pasal 219 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
19 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Page | 55 tahun  2004  tidak  menyebutkan  persyaratan  tempat  tinggal  nadzir  namun menyebutkan persyaratan amanah.
Perbedaan juga terdapat dalam syarat nadzir yang berbentuk badan hukum. KHI menyebutkan syarat badan hukum bisa menjadi nadzir adalah badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, serta mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda  yang  diwakafkan. 20 Baik nadzir perorangan  dan badan  hukum harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari  Camat  dan  Majelis  Ulama  Kecamatan  untuk  mendapatkan  pengesahan. Sedangkan dalam UU no 41 tahun 2004 menyebutkan syarat nadzir badan hukum harus  pengurus  badan  hukum  yang  memenuhi  persyaratan  nadzir  perseorangan, badan  hukum  Indonesia  dibentuk  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  serta  badan  hukum  yang  bersangkutan  bergerak  dibidang  sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. 21
Adapun syarat nadzir juga ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik, diantaranya adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Mahalli :
ِفُّرَصَّتلا ىَلإ ُءاَدِتْهاِلاَو ُةَياَفِكْلاَو ُةَلاَدَعْلا ِر ِظاَّنلا  ُطْرَشَو
“syarat nadzir wakaf itu adalah ‘adalah dan kifayah dan memiliki kemampuan untuk bertindak hukum” 22

## Sedang imam al-Bahwathi menyebutkan
فرصتلا يف ةيافكلاو فيلكتلاو ،مالسإلا :رظانلا يف طرتشيو
“syarat nadzir wakaf adalah Islam, mukallaf dan mempunyai kesanggupan bertindak hukum” 23
Selanjutnya mengenai kewajiban nadzir, dalam pasal 220 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban nadzir adalah (1) mengurus dan bertanggung jawab atas
_______________
20 Pasal 219 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
21 Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
22 Jalaluddin al-Mahalli, al-Mahalli, (Semarang : Toha Putera, tt.), III, 109.
23 Mansur al-Bahwathi, al-Raudl al-Murbi’ , (Beirut : Darul Fikr, tt), V, 550.
Muhammad Abdulah Subekhi, Zaki Mubarok
Page | 56
kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai tujuan menurut ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama, (2) membuat laporan secara berkala atas semua  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  sebagaimanan  dimaksud  dalam  point  1 kepada  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  setempat  dengan  tembusan  kepada  Majeis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
Sedangkan  tugas  nadzir  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  pasal  11  undang- undang  nomor  41  tahun  2004  adalah  melakukan  pengadministrasian  harta  benda wakaf,  mengelola  dan  mengembangkannya  sesuai  dengan  tujuan,  fungsi,  dan peruntukannya,  mengawasi  dan  melindungi  harta  benda  wakaf  serta  melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia
Dalam kitab-kitab klasik juga disebutkan tentang tugas-tugas dari Nadzir adalah sebagai berikut :
ي ِصْحَتَو ُةَراَجِإْلاَو ُةَراَمِعْلا ُهُتَفي ِظَوَو
اَهيِ قِحَتْسُم ىَلَع اَهُتَمْسِقَو ِةَّلَغْلا ُل
“Tugas  dari  nadzir  adalah  mengembangkan,  menyewakan,  mendapatkan  hasil  dan membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya” 24 َو ُهُتَفي ِظَو َدْنِع ِقاَل ْطِإْلا ُظْفِح ِلوُصُأْلا ِتاَّلَغْلاَو ىَلَع ِهْجَو ِطاَيِتْحاِلا َك ِ يِلَو ِميِتَيْلا ِةَراَجِإْلاَو ِةَراَمِعْلاَو اَذَكَو ُضاَرِتْقاِلا ىَلَع ِفْقَوْلا َدْنِع ِةَجاَحْلا ْنإ ُه َطَرَش ُهَل ُفِقاَوْلا ْوَأ ُهَنِذَأ ِهيِف ِكاَحْلا ُم ِصْحَتَو ُلي ِةَّلَغْلا اَهُتَمْسِقَو

## ىَلَع اَهيِ قَحَتْسُم
“Secara umum tugas nadzir wakaf adalah memelihara asal materi wakaf dan hasilnya (keuntungan)  dengan  cara  hati-hati  sebagaimana  wali  anak  yatim,  menyewakan, mengembangkan,  begitu  juga  meminjamkan  wakaf  ketika  ada  kebutuhan  bila  ada syarat dari wakif atau ada izin dari hakim, mendapatkan hasil serta membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya” 25
ُهُتَفي ِظَوَو َدْنِع ِقاَل ْطِإْلا ْوَأ ِ ضي ِوْفَت ِعيِمَج ِروُمُأْلا ُةَراَمِعْلا ُةَراَجِإْلاَو ُلي ِصْحَتَو ِةَّلَغْلا اَهُتَمْسِقَو ىَلَع اَهيِ قِحَتْسُم ُظْفِحَو ِلوُصُأْلا ِتاَّلَغْلاَو ىَلَع ِطاَيِتْحاِلا
“Tugas  nadzir  secara  umum  atau  ketika  dipasrahkan  kepadanya  adalah mengembangkan,  menyewakan,  mendapatkan  hasil  dan  membagikan  kepada  yang
_______________
24 Jalaluddin al-Mahalli, al-Mahalli, (Semarang : Toha Putera, tt.), II, 109.
25 Syamsuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, (Mesir : Maktabah al-Halabi, tt.), V, 399.
Page | 57
berhak menerimanya, serta memelihara materi asli wakaf dan hasilnya dengan hati- hati” 26
Berdasarkan keterangan dari fuqaha diatas dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum  tugas,  wewenang  dan  kewajiban  nadzir  adalah  memelihara,  mengelola  dan mengembangkan harta wakaf sesuai petunjuk dari wakif.

## Prinsip upah dalam Islam
Dalam bahasa Arab, upah sering disebut dengan لا ُرْجَأ atau ةَرْجُأ yang merupakan bentuk mas}dar dari kata kerja َرَجَأ - ُرُجْأَي yang artinya memberi upah / hadiah atas sebuah pekerjaan yang telah dilakukan. 27 Upah juga dikenal dengan istilah ijarah yang secara bahasa berasal dari kata al-ajru’ yang berarti al-‘iwad} yang berarti ganti atau upah. 28
Sedangkan  secara  istilah, ija>rah adalah  akad  pemindahan  hak  manfaat  suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu disertai adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan  pemindahan  kepemilikan  atas  barang  itu  sendiri. 29 Sayyid  Sabiq  juga menyebutkan bahwa “ ijarah adalah pemilikkan jasa dari seorang yang menyewakan (mu’ajjir) oleh  orang  yang  menyewa (musta’jir) ,  serta  pemilikan  harta  dari  pihak musta’jir oleh seorang mu’ajjir.” Dengan demikian, ija>rah berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula. 30
Konsep awal ijarah yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi  pada umumnya.  Objek  dalam akad ijarah adalah  manfaat itu  sendiri, bukan bendanya, sedangkan pembayaran dari penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati.walaupun dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh
_______________
26 Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, (Kairo : Mustafa al-Babi al-Halabi, tt.), III,  181.
27 Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir  Kamus Arab  – Indonesia,  (Surabaya  :  Pustaka  Progresif, 1997), 9.
28 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13 , (Bandung : PT Alma’arif, 1987),  15.
29 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , (Jakarta : Gema Insani, 2011), V, 387
30 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13 , (Bandung : PT Alma’arif, 1987), 15.
Muhammad Abdulah Subekhi, Zaki Mubarok
Page | 58
dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ija>rah dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat. 31
Dari keterangan ini kita bisa memahami bahwa upah adalah harga yang diberikan kepada pekerja untuk jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya.
Islam sud ah banyak menyebutkan prinsip-prinsip dasar upah sebagai hak pekerja, baik  mel alui al-Quran  atau  hadits.  Banyak  ayat  al-Qur’an  yang  menyebut  kata ajr (pahala atau upah), diantarany a :
َّنِإ َنيِذَّلا اوُنَمَآ اوُلِمَعَو ِتاَحِلاَّصلا اَّنِإ اَل ُعي ِضُن َرْجَأ ْنَم َنَسْحَأ اًلَمَع
“Sesunggunya  mereka  yang  beriman  dan  beramal  soleh,  tentulah  kami  tidak  akan menyia-nyiakan  pahala  orang-orang  yang  mengerjakan  amalan(nya)  dengan  yang baik” 32
اَّمَأَو َنيِذَّلا َمَآ اوُن اوُلِمَعَو ِتاَحِلاَّصلا ْمِهيِ فَوُيَف ْمُهَروُجُأ ُهَّللاَو اَل ُّبِحُي
َنيِمِلا َّظلا
“Adapun  orang-orang  yang  beriman  dan  mengerjakan  amalan-amalan  yang  soleh, maka  Allah  akan  memberikan  kepada  mereka  dengan  sempurna  pahala  amalan- amalan mereka dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim” 33
Sedangkan Hadits Nabi yang menjelaskan tentang upah diantaranya :
ةَثاَلَث اَنَأ ْمُهُمْصَخ َمْوَي ِةَماَيِقْلا لُجَر ى َطْعَأ يِب َّمُث َرَدَغ لُجَرَو َعاَب اًّرُح َلَكَأَف َمَث ُهَن لُجَرَو َجْأَتْسا َر اًريِجَأ ىَفْوَتْساَف ُهْنِم ْمَلَو ِه ِطْعُي ُهَرْجَأ ( هاور يراخبلا )
“Ada tiga orang yang akan didakwa Allah besok di hari Kiamat, diantaranya adalah seseorang yang mempekerjakan buruh dan mereka tidak membayar upahnya” 34
نمو رجأتسا اريجأ هملعيلف هرجأ ( هاور يقهيبلا )
“Barang siapa yang mempekerjakan buruh, maka beri tahulah mereka tentang kadar upahnya.” 35
_______________
31 M.  Yazid  Affandi, Fiqih  Muamalah  dan  Implementasinya  dalam  Lembaga  Keuangan  Syari’ah , (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2000), 180
32 QS. Al-Kahfi (18) : 30 33 QS. Ali Imran (3) : 57
34 Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Sokhih Bukhari, (Bairut : Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, 1987),VIII, 36.
35 Ahmad bin Husain al-Baihaki, Sunan al-Baihaki al-Kubra , (Makkah : Dar al-Baz, 1994), VI,  120.
Page | 59
او ُطْعَأ َريِجَأْلا ُهَرْجَأ َلْبَق ْنَأ َّفِجَي ُهُقَرَع ( هاور نبا ةجام )
“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” 36
Dari  keterangan  ayat  al- Quran dan  hadits  yang  disebutkan  diatas  maka  dapat disimpulkan bahwa prinsip dalam hal ketenagakerjaan itu ada empat, 37 yaitu :
1. Prinsip  kemerdekaan  manusia,  artinya  Islam  tegas  mendeklarasikan  sikap  anti perbudakan  dalam  bentuk  apapun,  termasuk  didalamnya  perbudakan  dalam pekerjaan.
2. Prinsip  kemuliaan  derajat  manusia,  artinya  Islam  menempatkan  setiap  manusia pada posisi yang mulia dan hormat apapun jenis profesinya.
3. Prinsip keadilan dan anti diskriminasi, artinya Islam tidak mengenal sistem kasta atau kelas di masyarakat, termasuk didalamnya dalam dunia ketenagakerjaan.
4. Prinsip kelayakan upah pekerja, artinya Islam sangat memperhatikan masalah upah pekerja sebagai hak dan gaji atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan secara adil dan layak.

## Pandangan Ulama tentang Upah Nadzir Wakaf
Nadzir wakaf berhak mendapatkan upah karena usahanya dalam mengelola dan memelihara  harta  wakaf. Namun masih  terdapat  perbedaan  pendapat  para  ulama mengenai batasan upah dan besar hak nadzir, apakah nadzir diangkat berdasarkan syarat  dari  wakif  ataukah  hakim  ?  Mereka  juga  berbeda  pendapat  terkait  kapan dimulainya hak nadzir atas upah tersebut ?.

## a. Penentuan upah nadzir oleh wakif
Semua ulama sepakat bahwa wakif berhak untuk menentukan seberapa besar upah yang akan diberikan kepada nadzir. Dalam penentuan itu, wakif berhak menentukan
_______________
36 Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Maktabah Syamila, tt.), VII,  294.
37 Murtadho Ridwan, Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam, Jurnal Equilibrium,Volume 1, No.2, Desember 2013,  252-253.
Muhammad Abdulah Subekhi, Zaki Mubarok
Page | 60
upah sesuai ukuran yang layak menurut pandangan dia, tanpa ada orang lain yang boleh membatasinya. Hal ini dikarenakan kesempurnaan wakaf akan tercapai apabila sesuai  dengan  apa  yang  dikatakan  dan  disyaratkan  wakif,  termasuk  mengenai ketentuan hak para mustahik dan upah nadzir. Meskipun para ulama sepakat tentang hak  wakif  dalam  menentukan  upah  nadzir,  namun  diantara  mereka  masih  ada perbedaan dalam menentukan besaran upah yang menjadi hak nadzir dan alasan yang menjadi sebab nadzir berhak atas upah tersebut. Hal ini juga ditambah perbedaan cara pandang mereka terhadap keberadaan dan tujuan wakaf itu sendiri.
Perbedaan tentang penentuan besaran upah nadzir oleh wakif terangkum dalam tiga kondisi sebagai berikut :
Satu ,  kondisi  dimana  upah  nadzir  ditentukan  oleh  wakif  dengan  nominal  yang sesuai dengan standar. Dalam kondisi demikian, tidak ada perbedaan ulama tentang hak  nadzir  atas  upah  tersebut.  Sebab  hal  ini  disesuaikan  dengan  syarat  wakif,  dan besarnya upah yang diberikan sesuai dengan upah standar. 38
Kedua , kondisi dimana upah nadzir ditentukan oleh wakif dengan nominal yang lebih  besar  dari  standar.  Dalam  kondisi  demikian,  para  fuqoha  menetapkan  bahwa nadzir berhak mendapatkan upah tersebut. Namun  menurut ulama  Hanabilah, hak tambahan itu tidak boleh diambil oleh nadzir. Menurut mereka, jika seorang nadzir ingin mendapatkan tambahan tersebut maka dia harus memberikan bukti tertulis dari wakif  yang  berisi  sebuah  pernyataan  bahwa  nadzir  berhak  atas  kelebihan  tersebut. Berdasarkan hal ini, jika seorang wakif memberikan tambahan upah kepada nadzir, maka dia berhak mendapatkan upah tambahan tersebut, namun atasnama sebagai orang yang berhak menerima zakat (mustakhiq). Pendapat ulama Hanabilah ini selaras dengan  pendapat  ulama  lainnya,  baik  dari  kalangan  Syafi’iyah,  Malikiyah  maupun Hanafiyah.  Mereka  menetapkan  bahwa  nadzir  memperoleh  upah  sesuai  dengan ketentuan wakif, walaupun upah tersebut melebihi upah standar. Tambahan tersebut berhak  diperoleh  nadzir  bukan  karena  dia  sebagai  seorang  nadzir  yang  bertugas mengurus dan mengelola wakaf, melainkan sebagai mustahik. 39
_______________
38 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, “ Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengeketa Wakaf ”, (Ciputat: Dompet Dhuafa Republika Dan Iiman Press, 2004),  501.
39 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi,  502.
Page | 61
Perbedaan ulama tentang kelebihan upah pada nadzir terungkap dalam beberapa pendapat, yaitu :
1. Sebagian  ulama  Hanafiyah  berpendapat  jika  wakif  memberikan  upah  kepada nadzir  dengan  upah  yang  melebihi  standar,  kemudian  nadzir  menyerahkan urusannya  kepada  orang  lain,  maka  orang  tersebut hanya mendapatkan upah standar saja. Karena yang berhak mendapatkan kelebihan upah hanya nadzir yang ditunjuk oleh wakif. Sedang orang yang diserahi urusan wakaf oleh nadzir tidak berhak mendapatkan upah yang lebih dari standar, tidak termasuk dalam syarat wakif.  Kecuali  jika  wakif  menyamarakan  hal  tersebut  seperti  menentukan  upah yang lebih dari semestinya.
2. Sebagian  ulama  Hanafiyah  lainnya  berpendapat  apabila  wakif  menambahkan orang yang terpercaya selain nadzir dalam mengelola wakaf, maka wakif boleh mengambil  sebagian  dari  upah  nadzir  yang  melebihi  standar  untuk  diberikan kepada orang tersebut.
3. Ulama  Syafi’iyah  menetapkan  jika  nadzir  sendiri  adalah  wakif  maka  dia  tidak memiliki  hak  atas  kelebihan  upah.  Hal  ini  dikarenakan  hak  kelebihan  upah  itu merupakan  hak  nadzir  yang  didapatkannya  karena  posisinya  sebagai  mustahik bukan  sebagai  pengelola  wakaf.  Alasan  lainnya  adalah  tidak  diperbolehkannya wakaf  kepada  diri  sendiri,  sehingga  kelebihan  upah  standar  ini  akan menyembunyikan maksud dari wakaf terhadap diri sendiri.
4. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa jika upah nadzir melebihi upah standar, maka  nadzir  harus  mengeluarkan  sebagian  upahnya  untuk  kepentingan  wakaf, seperti memberikan kepada bendahara atau pekerja lainnya. Hal ini selama wakif tidak mensyaratkan tambahan upah tersebut untuk nadzir saja. Namun jika wakif mensyaratkan, maka nadzir harus mengeluarkan kelebihan upah tersebut. Karena pada dasarnya nadzir berhak mendapatkan kelebihan upah itu sesuai syarat wakif. Tetapi hal ini bukan sebagai tambahan upah mengelola wakaf. 40
Ketiga, kondisi dimana upah nadzir lebih sedikit dari upah standar. Dalam kondisi demikian, ulama tidak ada perbedaan tentang hak nadzir atas upah ini, namun nadzir bisa  memilih  salah  satu  dari  dua  opsi,  yaitu  nadzir  rela  dengan  upah  yang  sudah ditentukan oleh wakif, sedangkan pekerjaan lainnya dianggap pekerjaan sukarela yang
_______________
40 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi,  503.
Muhammad Abdulah Subekhi, Zaki Mubarok
Page | 62
tidak  diberi  upah  atau  nadzir  tidak  rela  dengan  upah  tersebut  dan  mengajukan tuntutan kepada hakim agar hakim memberikan kenaikan pada upah nadzir. 41
b. Penentuan upah nadzir oleh Hakim
Ulama sepakat bahwa hakim berhak menetapkan upah nadzir sebagai balasan dari jerih  payahnya  dalam  mengelola  wakaf.  Mereka  juga  sepakat  bahwa  upah  yang ditetapkan  hakim  tidak  bolah  melebihi  upah  standar.  Hal  ini  disebabkan  karena kekuasaan hakim berbeda dengan wakif yang berhak menetapkan seluruh upah nadzir. Hakim hanya berhak menentukan upah nadzir dengan yang sesuai pada kebisaaan yang  berlaku.  Sebab  tujuan  dari  pengangkatan  nadzir  itu  untuk  mengurusi kemaslahatan  umat,  sehingga  tindakannya  tidak  boleh  bertentangan  dengan kemaslahatan umat. Namun yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besarkah upah nadzir ketika tidak ada ketentuan dari wakif maupun hakim ? dan darimana sumber upah nadzir ketika diangkat hakim ?
Para ulama berbeda pendapat ketika nominal upah nadzir tidak ditentukan baik oleh wakif maupun oleh hakim. Dalam hal ini ada dua kondisi, yaitu :
Kondisi  Pertama dimana  nadzir  tidak  mengadukan  kepada  hakim  untuk menentukan upah. Dalam kondisi demikian, para ulama kecuali dari Syafi’iyah tidak ada perbedaan bahwa nadzir tidak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan wakaf atau dari sumber lain seperti baitul mal. Hal ini disebabkan pekerjaan nadzir dalam mengelola  wakaf  dianggap  sukarela,  sedangkan  upah  nadzir  adalah  upah  kerja, sehingga nadzir tidak berhak mendapatkan upah tersebut kecuali memintanya. 42
Sedangkan  sebagian  ulama  Syafi’iyah  mempunyai  pendapat  yang  berbeda, sebagaimana  dikutip  dari  pendapat  Ibnu  Shobagh, 43 mereka  memandang  seorang nadzir  yang  belum  ditentukan  upahnya,  baik  oleh  wakif  maupun  hakim  itu  boleh mengambil  bagian  yang  sesuai  dengan  kualitas  kerjanya  dari  keuntungan  wakaf walaupun tidak ada izin dari hakim. Namun Syaikh al-Syarwani memahami pendapat tersebut dengan memberi catatan ketika hakim sedang tidak berada ditempat atau ada
_______________
41 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi,  503.
42 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, hlm. 505.
43 Ahmad bin Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj bi syarh minhaj, (Beirut : Musthofa Muhammad, tt.), II, 290.
Page | 63 penyebab  tertentu  yang  menghalangi  nadzir  untuk  mengajukan  tuntutan,  semisal terjadi kekhawatiran timbulnya bahaya pada harta wakaf. 44
Kondisi kedua dimana nadzir mengajukan perkara tersebut kepada hakim agar menentukan upahnya. Para ulama berbeda pendapat tentang wewenang hakim dalam menentukan upah nadzir ketika adanya tuntutan. Madzhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hakim memiliki hak untuk menentukan upah nadzir, namun upah tersebut harus disesuaikan dengan standar. Apabila upah yang ditentukan melebihi upah  standar  maka  kelebihannya  harus  dikembalikan.  Hal  ini  didasarkan  pada pendapat yang menyebutkan bahwa apabila wakif tidak bisa menentukan nadzir atas wakafnya,  maka  hakim  berhak  menentukan  orang  yang  bisa  dipercaya  untuk mengelola  wakaf dan  memberikan upah  kepadanya  yang diambil  dari  keuntungan wakaf. 45 Kemudian al-Hathab juga menyebutkan bahwa Ibnu Urfah mengutip dari Ibnu Futuh bahwa hakim berhak memberikan upah kepada orang yang dipercayainya untuk mengelola harta wakaf pada setiap bulannya dengan nominal sesuai dengan kadar usaha dan keuletannya. 46
Ulama  Syafi’iyah  dalam  masalah  ini  sebagaimana  disebutkan  dalam Asna  al- Mathalib 47 dan Nihayah al-Muhtaj. 48 memiliki tiga pendapat, yaitu :
1. Pendapat  yang  mengatakan  nadzir  tidak  berhak  mendapatkan  upah  hanya semata-mata  dia  menuntut,  tetapi  harus  ada  unsur  kebutuhan.  Jika  nadzir membutuhkan  maka  upah  diberikan  kepadanya  dari  keuntungan  wakaf  sesuai kadar  kebutuhannya.  Namun  jika  tidak  membutuhkannya  maka  nadzir  tidak memiliki hak sedikitpun dari hasil wakaf.
2. Pendapat  yang  mengatakan  bahwa  nadzir  berhak  ditetapkan  upah  yang  lebih sedikit dari upah standar atau mengambil sekerdarnya dengan cara yang bijak. Menurut pendapat ini boleh memberikan upah kepada  nadzir tapi tidak boleh melebihi upah  standar.  apabila kebutuhannya  melebihi upah  standar  maka  dia
_______________
44 Abdul Hamid al-Syarwani, Khasyiah al-Syarwani , (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), VI, 290.
45 Ahmad bin Muhammad al-Shawi, Khasyiah Shawi , ( Maktabah Syamilah , tt.), IX, 166 dan Muhammad bin Ahmad al-Dasuqi, Khasyiah al-Dasuqi , ( Maktabah Syamilah , tt.), XVI, 258.
46 al-Hathab, Mawahib al-Jalil , (Beirut : Dar al-Ilmu, tt.), VII,  658
47 Zakaria al-Anshari, Asna al-Matholib, ( Maktabah Syamilah , tt.), XII, 498.
48 Syihabuddin al-Ramli, Nihayat al-Muhtaj, ( Maktabah Syamilah , tt.), XVIII,  240.

## Muhammad Abdulah Subekhi, Zaki Mubarok
Page | 64
tidak memiliki hak kecuali hanya upah standar saja.
3. Pendapat yang mengatakan nadzir berhak mendapat upah standar, baik nadzir membutuhkan atau tidak membutuhkan. Sebab upah itu telah menjadi hak nadzir atas jerih payahnya mengelola harta wakaf yang telah diberikan kepadanya, tanpa harus  memandang  tingkat  kebutuhannya.  Pendapat  Ulama  Syafi’iyah  ini sebagaimana disebutkan dalam Asna al-Mathalib 49 dan Nihayah al-Muhtaj. 50
Ulama  Hanabilah  berbeda  pendapat  tentang  hak  nadzir  atas  upah  yang  tidak ditentukan  oleh  wakif  maupun  hakim.  Dalam  hal  ini  mereka  membagi  dalam  dua kondisi, yaitu :
Kondisi  Pertama, yaitu  nadzir  termasuk  jenis  orang  yang  bekerja  untuk mendapatkan  upah  dari  pekerjaannya,  termasuk  dalam  mengelola  harta  wakaf. Berkaitan dengan ini, ada tiga pendapat, yaitu :
1. Nadzir  boleh  makan  dari  harta  wakaf  secara  baik-baik,  ketika  membutuhkan maupun tidak. Pendapat ini didasarkan pada perkataan Umar bin al-Khattab saat mewakafkan tanahnya “dibolehkan bagi orang yang mengelolanya untuk makan dari harta wakaf secara baik-baik atau memberi makan yang tidak mampu”. 51
2. Nadzir cukup mengambil upah yang memenuhi kebutuhannya atau lebih kecil dari upah  standar.  Hal  ini  dianalogikan  kepada  wali  yang  bertanggung  jawab mengasuh anak kecil. Dan dia tidak berhak atas upah itu kecuali jika dia orang miskin. 52
3. Nadzir berhak mendapatkan upah standar sebagai balasan atas pekerjaannya. Dan upah  tersebut  diukur  dengan  upah  untuk  pekerjaan  sejenis.  Artinya  dalam pendapat ini menganalogikan antara nadzir wakaf dengan pekerjaan yang sejenis. Sebagaimana disebutkan apabila mengambil upah merupakan kebiasaan maka nadzir berhak mendapatkan upah standar. 53
_______________
49 Zakaria al-Anshari, Asna al-Matholib, ( Maktabah Syamilah , tt.), XII, 498.
50 Syihabuddin al-Ramli, Nihayat al-Muhtaj, ( Maktabah Syamilah , tt.), XVIII, 240.
51 Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Sokhih Bukhari, (Bairut : Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, 1987), II, 982. 52 Muhammad bin Muflih al-Muqoddasi, al-Furu’, (Maktabah Syamilah, tt.) , VII, 248.
53 Mansur bin Yusuf al-Bahuti, Kasyfu al-Qina’ , (Maktabah Syamilah, tt.) XIV, 422. Lihat juga Muhammad bin Muflih al-Muqoddasi, al-Furu’, (Maktabah Syamilah, tt.) , VIII, 160.
Page | 65
Kondisi kedua , yaitu nadzir termasuk jenis orang yang tidak mengambil upah dari pekerjaan  sebagai  nadzir.  Dalam  kondisi  ini,  ulama  Hanabilah  berpendapat  bahwa hakim tidak diharuskan untuk menentukan upah atas kerja nadzir. Hal ini disebabkan karena ada sebagian manusia yang memiliki citra diri yang tinggi untuk tidak meminta upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Dia bekerja dengan sukarela, tidak mengharap upah  ataupun  ucapan  terimakasih  dari  orang  lain.  Dalam  sebuah  kaidah  fikih disebutkan  “Kebaikan  yang  telah  diketahui  bagaikan  sebuah  syarat  yang  telah disyaratkan”. Maka penerimaan nadzir dan kesanggupannya untuk mengelola wakaf dengan  tanpa  penentuan  upah  terlebih  dahulu  dianggap  sebagai  syarat  yang menyatakan tidak adanya hak dia untuk mendapatkan upah atas kerjanya. 54

## Simpulan
Semua ulama sepakat bahwa wakif berhak untuk menentukan seberapa besar upah yang akan diberikan kepada nadzir. Dalam penentuan itu, wakif berhak menentukan upah sesuai ukuran yang layak menurut pandangan dia, tanpa ada orang lain yang boleh membatasinya. Hal ini dikarenakan kesempurnaan wakaf akan tercapai apabila sesuai  dengan  apa  yang  dikatakan  dan  disyaratkan  wakif,  termasuk  mengenai ketentuan hak para mustahik dan upah nadzir. Hakim hanya berhak menentukan upah nadzir  dengan  yang  sesuai  pada  kebisaaan  yang  berlaku.  Sebab  tujuan  dari pengangkatan nadzir itu untuk mengurusi kemaslahatan umat, sehingga tindakannya tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umat.
Namun terjadi perbedaan pendapat ulama apabila upah nadzir tidak ditentukan baik oleh wakif maupun oleh hakim. Dalam hal ini apabila dari nadzir tidak mengajukan aduan kepada hakim maka ulama sepakat bahwa nadzir tidak mendapatkan upah baik dari keuntungan wakaf maupun dari baitul mal. Sedangkan apabila nadzir mengajukan aduan kepada hakim, maka menurut ulama Hanafi dan Maliki menyebutkan bahwa hakim berhak untuk menentukan upah standar bagi wakif. Ulama Syafi’iyah dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu nadzir tidak dapat upah kecuali membutuhkan, nadzir boleh mengambil upah namun hanya sedikit dan yang terakhir nadzir boleh mengambil upah standar baik membutuhkan ataupun tidak. Berbeda lagi dengan ulama Hanbali, mereka berpendapat apabila nadzir berkerja dengan tidak mengambil upah maka dia tidak

## _______________
54 Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahwati al-Khaili, Kasyfu al-Qina , (Mesir : al-Amirah, 1319 H), II, 458.
Page | 66
mendapatkan upah. Dan apabila nadzir berkerja dengan mengambil upah maka ulama Hanbali ada tiga pendapat, yaitu nadzir boleh mengambil upah baik membutuhkan maupun tidak, nadzir boleh mengambil upah untuk sekedar memenuhi kebutuhannya, dan nadzir boleh mengambil upah standar.

## Daftar Pustaka
Affandi,  M.  Yazid  ,  2000, Fiqih  Muamalah  dan  Implementasinya  dalam  Lembaga Keuangan Syari’ah , Yogyakarta : Logung Pustaka
al-Bahwathi, Mansur , tt., al-Raudl al-Murbi’ , Beirut : Darul Fikr
al-Baihaki, Ahmad bin Husain, 1994, Sunan al-Baihaki al-Kubra , Makkah : Dar al-Baz al-Bukhari,  Muhammad  bin  Isma’il,  tt., Sokhih  Bukhari, Bairut  :  Dar  Ibnu  Katsir  al- Yamamah
Al-Hathab, 2003, Mawahib al-Jalil Syarh Mukhtas}ar al-Khalil , Madinah : Dar ‘Alim al- Kutub
al-Mahalli, Jalaluddin, tt., al-Mahalli, Semarang : Toha Putera
Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah , tt., Al-Mughni, Ebook : Maktabah Syamilah
Al-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj, tt., Sokhih Muslim , Bairut : Darul afaq al jadidah al-Ramli, Syamsuddin , 1938 , Nihayah al-Muhtaj, Riyadh : Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladih
al-Syarbini, Khatib , tt., Mughni al-Muhtaj, Kairo : Mustafa al-Babi al-Halabi
Az-Zuhaili, Wahbah , 2011, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , Jakarta : Gema Insani
Departemen Agama RI, 2000, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbangan Masyarakat Islam
Edi Setyawan, 2010, Wakaf Lintas Madzhab, Jogjakarta : Basan Publishing
Fuadi,  Nasrul  Fahmi  Zaki ,Wakaf  sebagai  Instrumen  Ekonomi  Pembangunan  Islam , Ekonomica : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, Nomor 1, 2018
Page | 67
Ibnu Abidin, Muhammad Amin, 2000, Hasyiyah Rad al-Mukhtar, Bairut : Darul Fikr
Imam Ibnu Majah, tt., Sunan Ibnu Majah, Maktabah Syamilah
Kasdi, Abdurrohman, 2017, Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif , Yogyakarta : Idea Press
Munawwir, Ahmad Warson, 1997, al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia , Surabaya : Pustaka Progresif
Ridwan,  Murtadho,  Standar  Upah  Pekerja  Menurut  Sistem  Ekonomi  Islam,  Jurnal Equilibrium,Volume 1, No.2, Desember 2013
Sabiq, Sayyid , 1987, Fikih Sunnah 13 , Bandung : PT Alma’arif
Syatho, Abu Bakar, tt., Ianatu al-Thalibin, Surabaya : Darul Ilmi