Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 294-299| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3333.294-299

## EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING PEMEGANG BEBAS VISA KUNJUNGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH KOTA DENPASAR
I Made Aditya Dananjaya, I Nyoman Budiartha, I Nyoman Sutarna Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia aditya.siman@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, sutarnainyoman@gmail.com

## Abstrak
Dampak  dari  pandemi  Covid-19  menimbulkan  banyak  masalah  seperti  minimnya  pengawasan  imigrasi  bagi warga  negara  asing  yang  memliki  bebas  visa  kunjungan  ke  Bali  pada  masa  pandemi  ini.  Maka  berdasarkan permasalahan  tersbut,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengungkap  kebijakan  pemerintah  indonesia  di bidang  keimigrasian  pada  masa  pandemi  covid-19  dan  pelaksanaan  pengawasan  keimigrasian  terhadap  warga negara  asing  pemegang  bebas  visa  kunjungan  pada  masa  pandemi  covid-19  di  wilayah  kota  Denpasar.  Tipe yang  diaplikasikan  dalam  penelitian  ini  yaitu  tipe  hukum  Empiris.  Sumber  data  yang  digunakan  yaitu  sumber data  primer  dan  sekunder.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara,  observasi, inventarisasi bahan hukum. Selanjutnya, data dijelaskan dengan metode pengolahan data secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan yang diarnbil pemerintah adalah Peraturan Menteri Hukurn dan HAM No. 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian lzin Tinggal Keadaan Terpaksa. Efektivitas Pelaksanaannya belum efektif karena keimigrasian hanya bias  memantau kegiatan berdasarkan sumber data-data dari media sosial dan kepala lingkungan dan data tersebut  belum  akurat  sehingga  perlu  disempurnakan  menggunakan  sistem  aplikasi  data  pemetaan  orang  asing berdasarkan  jenis  izin  tinggalnya  dan  berada  di  masing-masing  wilayah.  Diharapkan  kebijakan  ini  mampu menjadi solusi terbaik sampai pandemi berakhir.
Kata Kunci : Bebas Visa Kunjungan, Keimigrasian, Warga Negara Asing.

## Abstract
The  impact  of  the  Covid-19  pandemic  has  caused  many  problems  such  as  the  lack  of immigration control  for foreign citizens who have visa-free visits to Bali during this pandemic. Based on the problem, the purpose of this research  is  to  analyze  the  Indonesian  government  policy  in  the  field  of  immigration  during  the  Covid-19 pandemic and the implementation of  immigration control  of foreign citizens holding visa-free visits during  the Covid-19 pandemic in the city of Denpasar. The type applied in this research is empirical law. Sources of data used  are  primary  and  secondary  data  sources.  The  data  collection  techniques  were  carried  out  by  means  of interviews, observations, inventory of legal materials. Furthermore, the data  are explained by  systematic data processing  methods.  The  results  showed  that  the policy  adopted  by the  government  was  the  Regulation  of  the Minister of Law and Human Rights No. 8 of 2020 concerning Temporary Cessation of Visit Visa and Visit Visa on  Arrival  and  Granting  a  Stay  Permit  in  a  State  of  Force.  The  effectiveness  of  its  implementation  is  not  yet effective because immigration can only monitor activities based on data sources from social media and heads of the  environment  and  the  data  is  not  accurate,  so  it  needs  to  be  refined  using  a  data  application  system  for mapping foreigners based on the type of residence permit and located in each region. It is hoped that this policy will be the best solution until the pandemic ends.
Keywords: Free Visit Visa, Immigration, Foreign Citizens.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia bahkan dunia sedang berjuang menghadapi Covid-19, sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat terutama pariwisata, perekonomian dan kependudukan. Bali menjadi destinasi pariwisata yang diminati seluruh wisatawan di belahan dunia. Banyaknya warga negara asing yang keluar masuk wilayah  Bali  dengan  berbagai  tujuan  dan  kepentingan  akan  memberikan  dampak  dalam  berbagai bidang, salah satu bagian dari kota yang diminati turis atau warga negara asing adalah Kota Denpasar. Dampak  dari  semua  ini  yaitu  Bali  tidak  lepas  dari  pelanggaran  keimigrasian.  Banyak  modus-modus yang digunakan warga negara asing agar dapat tinggal di Wilayah Bali. Yang kita ketahui belakangan ini banyak pelanggaran keimigrasian yang terjadi atas dampak keberadaan warga negara asing, seperti
hilang  paspor  dan  belum  melaporkannya  ke  pihak  berwenang,  banyaknya  tenaga  kerja  asing  yang menyalahgunakan  izin  tinggal,  overstay,  imigran  ilegal,  penggunaan  dokumen  perjalanan  palsu, cybercrime, dll (Wahyuningsih, n.d.) .
Keimigrasian  adalah  hal  ihwal  lalu  lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar  Wilayah  Indonesia serta  pengawasannya  unruk  menjaga  kedaulatan  negara.  Pengawasan  yaitu  Suatu  kegiatan  untuk menjamin  segala  sesuatu  berjalan  sesuai  rencana  dan  memperbaiki  kesalahan  atau  kekurangan,  serta menjaga agar kesalahan tidak terulang (Syahrin et al., 2018) .
Pengawasan  warga  negara  asing  di  Wilayah  Indonesia,  adalah  pengawasan  terhadap  WNA  yang masuk, berada, kegiatan, dan keluar dari Wilayah Indonesia, ada 2 kemungkinan
1. Orang  asing  atau  warga  negara  asing  mentaati  peraturan  yang  berlaku  dan  tidak  muncul masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan.
2. Orang  asing  atau  warga  negara  asing  tidak  taat  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia, dan menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum (Marbun, 2007) .
Pengawasan  bertujuan  untuk  mengamankan    negara (Hidayat,  2009) ,  namun  mulai  bulan  Maret wabah  mematikan  Covid-19  mulai  menyerang  Indonesia  termasuk  Bali  yang  sehingga  seluruh pariwisata  di  dunia  ditutup.  WNA  yang  berada  di  Bali  tidak  bisa  pulang  ke  negaranya  dan  banyak mengalami  krisis  ekonomi  yang  menyebabkan  warga  negara  asing  yang  tidak  memiliki  uang  untuk memenuhi  keburuhan  hidupnya  menjadi  gelandangan  di  berbagai  tempat  di  Bali,  salah  satu  contoh seorang  warga  negara  asing  (WNA)  asal  Rusia  pemegang  bebas  visa  kunjungan  menggelandang selama sebulan di kawasan Bandara  I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Turis ini diketahui tidak bisa kembali  ke  negaranya  karena  tidak  ada  penerbangan  menuju  Rusia,  dia  diduga  sengaja  tidur menggelandang agar dibantu oleh Konsulat Rusia untuk pulang.
Penelitian  jenis  ini  telah  dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya,  menurut (Mantiri  et  al.,  2021) permasalahan  ini  membawa  dampak  positif  bagi  negara  meningkatnya  jumlah  wisatawan  sangat dirasakan  dalam  pertumbuhan  ekonomi,  juga  devisa  negara.  Namun  disisi  lain  terdapat  dampak negatif  penyalahgunaan  bebas  visa  yang  dilakukan  oleh  warga  negara  asing  seperti  penyalahgunaan visa  izin  kunjungan  lewat  batas  waktu  serta  WNA  bekerja  di  Indonesia  secara  illegal  yang  dapat memengaruhi pada bidang sosial maupun ekonomi. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  8  Tahun  2020  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menghentikan penyebaran  covid-19  di  Indonesia  dan  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  kepada  warga  negara asing  ditengah  pandemi (Kurniawan  &  Negara,  2020) .  Dalam  hal  ini,  jika  WNA  melanggar  aturan penggunaan visa maka dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (Malfiyanti et al., 2018) .
Maka  berdasarkan  uraian  diatas,  tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengungkap  kebijakan pemerintah  indonesia  di  bidang  keimigrasian  pada  masa  pandemi  covid-19  dan  pelaksanaan pengawasan  keimigrasian  terhadap  warga  negara  asing  pemegang  bebas  visa  kunjungan  pada  masa pandemi covid-19 di wilayah kota Denpasar.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  yakni  tipe  penelitian  hukum  Empiris  yang  menggunakan  fakta  baik perilaku  verbal  manusia  ataupun  wawancara  melalui  pengamatan.  Beberapa  jenis-jenis  teori  ilmu hukum  empiris  yaitu  teori  keadaan  dasar  hukum,  teori  hukum  fungsional,  teori  sistem  dan  teori hukum  politik (Atmadja,  I  Dewa  Gede  Budiartha,  2018) .  Mengenai  sumber  data  yang  digunakan terbagi atas Data Primer ialah Sumber data yang dihasilkan dari sumber pertama yairu mewawancarai informan yang terkait adalah lembaga pemerintahan. Data sekunder menjelaskan tentang data primer yang  dihasilkan  melalui  pengkajian  kepustakaan  yang  terkait  dalam  penelitian  ini.  Teknik pengumpulan data primer digunakan teknik wawancara, teknik observasi, inventarisasi bahan hukum yang  bersangkutan  lalu  di  klasifikasi  atau  dikelompokan  dan  didokurnentasikan,  dicatat,  dikutip, diringkas, diulas sesuai kebutuhan. Setelah  semua data terkumpul, maka data akan digambarkan dan dijelaskan kalimat per kalimat dengan menggunakan metode pengolahan data secara sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan Pemerintah Indonesia di Bidang Keimigrasian pada Masa Pandemi Covid-19
Sebelum  wabah  Covid-19  melanda  dunia  termasuk  Indonesia,  salah  satu  kebijakan  pernerintah Indonesia  dibidang  pariwisata  adalah  dengan  mengeluarkan  kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan. Kebijakan  tersebut  saat  ini  diatur  melalui  Perpres  Nomor  21  Tahun  2016  tentang  Bebas  Visa Kunjungan,  dilaksanakan  dalam  rangka  meningkatkan  kerjasama  negara  lndonesia  dengan  negara lain, yang bertujuan untuk rneningkatkan sektor perekonomian serta meningkatkan jumlah wisarawan mancanegara agar berkunjung ke Indonesia.
Namun  saat  pandemi  Covid-19  ini,  Kemenkumham  menetapkan  Perrnenkumham  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Sementara  Bebas  Visa  Kunjungan  dan  Visa Kunjungan  Saat  Kedatangan  Serta  Pemberian  Izin  Tinggal  Keadaan  Terpaksa  yang  ditetapkan  pada tanggal  18  Maret  2020  dan  berlanjut  sampai  dengan  Permenkurnham  Republik  lndonesia  Nomor  26 Tahun  2020  Tentang  Visa  dan  Izin  Tinggal  Dalam  Masa  Adaptasi  Kebiasaan  Baru  yang  masih berlaku  sampai  sekarang  yang  dirnana  Bebas  Visa  Kunjungan  masih  dihentikan  sementara  oleh Kemenkumham sampai masa Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir.
Pengajuan  Visa  ini  dinamakan  pengajuan  Visa  Onshore  atau  yang  diartikan  sebagai pengajuan  Visa  dengan  posisi  warga  negara  asing  didalam  Wilayah  Indonesia,  kebijakan  ini dikeluarkan  karena  beberapa  warga  negara  asing  yang  disebabkan  oleh  pandemi  mereka  tidak  bisa keluar  Wilayah  Indonesia  maka  diambilah  kebijakan  ini.  Mencegah  meluasnya  wabah  Covid-19  di Indonesia  maka  Penghentian  Bebas  Visa  Kunjungan  saat  ini  sangat  tepat  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia,  namun  memang  benar  bahwa  dengan  adanya  kebijakan  ini  diterapkan  membuat perekonomian  Indonesia  terutama  warga  negara  Indonesia  Wilayah  Bali  mengalami  resesi  karena pendapatan Wilayah Bali bersumber dari pariwisata yang notabene adalah warga negara asing.
Langkah  hati-hati  dan  preventif  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  untuk  mencegah penyebaran Virus Corona yang kemungkinan dibawa masuk ke wilayah Indonesia oleh Orang Asing (khususnya  Tiongkok,  negara  tempat  asal  Virus  Corona/Covid-19)  dengan  membentuk Perrnenkurnham Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok. Pada tanggal  19  Maret  2020,  Kemenkumham  Republik  Indonesia  menerbitkan  Permenkurnham  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Sernentara  Bebas  Visa  Kunjungan  Dan  Visa Kunjungan  Saat  Kedatangan  Serta  Pemberian  lzin  Tinggal  Keadaan  Terpaksa.  Kebijakan  tersebut menimbulkan  dampak  positif,  diantaranya  menghentikan  penyebaran  Covid-19  di  Indonesia melindungi  dan  menjamin  kepada  WNA,  serta  bagi  wisatawan  asing  kebijakan  ini  menjadi  solusi masalah  izin  tinggal  di  tengah  pandemi,  dengan  kata  lain  memberikan  kepastian  hukum  kepada wisatawan di  Indonesia. Oampak  negatif dari kebijakan tersebut yakni membludaknya wisatawan ke kantor  imigrasi  untuk  memperpanjang  izin  dan  dampak  negatif  lainnya  bagi  masyarakat  yaitu meningkatnya  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  WNA  untuk  bertahan  hidup  dalam  wabah  ini  dan semakin  meningkatnya  pelanggaran  terhadap  regulasi  keimigrasian (Prayulianda  &  Antikowati, 2019) .  Sehingga  terakhir  tanggal  29  September  2020,  Kemenkumham  menetapkan  Permenkumham Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2020  Tentang  Visa  dan  lzin  Tinggal  Dalam  Masa  Adaptasi Kebiasaan  Barn  yang  masih  berlaku  sampai  sekarang.  Pada  Permenkurnham  No 26  Tahun  2020  ini, orang  asing  pemegang  Visa  dan/atau  lzin  Tinggal  yang  sah  dan  berlaku  dapat  masuk  wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan lmigrasi tertentu setelah rnemenuhi protokol kesehatan. Visa dan/atau  lzin  Tinggal  yang  dimaksud  adalah  Visa  Dinas,  Visa  Diplomatik,  Visa  Kunjungan,  Visa Tinggal  Terbatas,  lzin  Tinggal  Dinas,  Izin  Tinggal  Diplomatik,  lzin  Tinggal  Terbatas,  dan  lzin Tinggal Tetap.
Menurut  pendapat  Kepala  Sub  Bidang  Penindakan  Keimigrasian  pada  Kantor  Wilayah Kemenkumham  Bali,  Bapak  Muhammad  Fakhruzi,  S.H.,  yang  dimaksud  dengan  WNA  dengan pertimbangan dan izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga adalah dalam prosedur untuk mendapatkan  visa  harus  dilampirkan  izin  tertulis  dari  Kementerian/Lembaga,  sebagai  data  dukung unruk  memperkuatkan  bahwa  yang  bersangkutan  masuk  wilayah  Indonesia  sangat  dibutuhkan  atau bersifat  urgent  (mendesak),  misalnya  warga  negara  asing  dibutuhkan  dalam  rangka  menyelesaikan proyek  strategis,  ada  izin  surat  bahwa  memang  benar  ada  proyek  strategis  dan  ada  surat  tertulis mengenai  proyek  tersebut  dan  dibutuhkan  tenaga  kerja  asing  dan  itu  biasanya  clikeluarkan  oleh BKPM.  Kemuclian  contoh  yang  lain  adalah  alasan  kemanusiaan,  dari  Direktorat  Jenderal  lmigrasi
mengeluarkan  surat  bahwa  memang  benar  warga  negara  asing  ini  datang  ke  Indonesia  karena  ingin mendampingi  keluarga  yang  bersangkutan  yang  sedang  sakit  parah,  dan  intinya  surat  ini  adalah sebagai  data  dukung  untuk  penguatan  bahwa  keterangan  yang  diberikan  oleh  warga  negara  asing tersebut benar dan sudah dilakukan pemeriksaan keabsahan bahwa ada sinkronisasi fakta dan data.
Menurut  pendapat  Analis  Keimigrasian  Muda,  Ibu  Putu  Astina  Purwanti,  A.Mdlm.,  SH., mengenai SE satgas Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021, dalam huruf F tentang protokol angka 2 huruf C, yang  berbunyi  larangan  memasuki  wilayah  Indonesia  diberlakukan  bagi  pelaku  perjalanan internasional yang berstatus WNA kecuali rnemenuhi kriteria WNA dengan izin khusus karena sesuai dengan  pengertian  Visa.  Undang-Undang  Keimigrasian  ini  akan  menjadi  cermin  politik  hukurn kebijakan keimigrasian yang berubah  seiring  dengan dinamika perkembangan zaman. Seperti halnya siruasi Pandemi Covid-19 pada awal terjadinya Pandemi Covid-19 jalur penerbangan masih rurup dan sulirnya pemerintah negara sahabat untuk memberikan flight approval bagi alat angkut sewa/ charter flight,  tentunya  ini  memerlukan  kebijakan  keimigrasian  yang  bersifat  soft  policy  dengan  tetap waspada  baik  keamanan  serta  penegakan.  Disisi  lain,  dalam  meningkatkan  kesejahterahaan masyarakat  Direktorat  imigrasi  berperan  sebagai  pendukung  dengan  terbitnya  Peraturan  Presiden Nomor 104 Tahun 2017 tentang Bebas Visa kunjungan sebagai wujud dukungan Direktorat Imigrasi kepada  kementerian  pariwisata  dalam  mengembangan  jumlah  wisatawan  mancanegara  yang berkunjung ke Indonesia (Jati et al., 2021) .

## 2. Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Pemegang Bebas Visa Kunjungan pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Denpasar
Pelaksanaan pengawasan Keimigrasian diambil dari pengawasan telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas  1  TPI  Denpasar  yang  dimana  pengawasan  ini  dilakukan  pada  saat  pandemi  Covid-19  sudah mulai  tersebar  di  Wilayah  Indonesia  khususnya  Bali.  Wilayah  kerja  Kantor  lmigrasi  Kelas  1  TPI Denpasar  mencangkup  5  Kabupaten  dan  I  kota  yang  terdiri  dari,  antara  lain  Denpasar,  Badung, Tabanan,  Bangli,  Gianyar,  Klungkung.  Pelaksanaan  pengawasan  keimigrasian  diambil  dari  data pengawasan  Kantor  Imigrasi  Kelas  ITPI  Denpasar  terhadap  pemegang  Bebas  Visa  Kunjungan  pada saat  pan  demi  Covid-19  di  W  ii  ayah  Kota  Denpasar.  Tim  Pengawasan  dan  Penindakan  Kantor Imigrasi  Kelas  I  TPI  Denpasar  melakukan  pengawasan  administratif  terlebih  dahulu  untuk  mencari target  yang  kemungkinan  terjadinya  pelanggaran  keimigrasian.  Setelah  data  yang  dikumpulkan  dari pengawasan administratif kemudian tim Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian turun ke lapangan atau bisa disebut dengan pengawasan lapangan atau operasional. Untuk mengecek kebenaran dari data yang diperoleh dari tim, dan tim juga mencari informasi dari website seperti Facebook, Instagram dan media lainnya untuk mencari informasi kegiatan warga negara asing yang sudah menjadi target untuk di lakukan pengecekan apakah sesuai yang dilakukan dengan izin-izin yang diperoleh. Dari informasi yang  diperoleh  oleh  tirn  Keimigrasian  kemungkinan-kemungkinan  penyalahgunaan  izin  tinggal  di masa  pandemi  Covid-19  banyak  terjadi,  apalagi  bagi  warga  negara  asing  pemegang  Bebas  Visa Kunjungan  yang  dimana  penerbangan  unruk  pulang  ke  negara  asalnya  belum  bisa  dilakukan,  dan terlebih-lebih  persediaan  makanan  dan  uang  perjalanan  yang  bersangkutan  sudah  habis,  sehingga kemungkinan untuk melakukan pelanggaran izin tinggal sangat besar terjadi.
Berdasarkan  dalam  pelaksanaan  pengawasan  keimigrasian  di  masa  Pandemi  Covid-19  tidak merubah  sebagian  besar  pelaksanaan  pengawasan  yang  telah  dilaksanakan  sebelum  Covid-19, kegiatan  ini  berjaJan  sesuai  Standar  Operasional  Prosedur  yang  ada,  hanya  jumlah  orang  yang  lebih sedikit  dari  biasanya  tidak  mempengaruhi  proses  kelancaran  pelaksanaan  pengawasan,  penggunaan masker  dan  hand  sanitizer  juga  tidak  luput  dilakukan  selama  kegiatan  pengawasan.  Namun  dengan seiring  perkembangan  peraruran  Keimigrasian  yang  disesuaikan  dengan  keadaan  yang  terjadi dilapangan  membuat  warga  negara  asing  memperoleh  kepastian  hukum  agar  bisa  tetap  tinggal  di Wilayah  Indonesia  khususnya  Bali,  yang  bermuta  pemegang  Bebas  Visa  Kunjungan  dihentikan sementara  dalam  Permenkumham  Repubtik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2020  Tentang  Penghentian Sementara  Bebas  Visa  Kunjungan  Dan  Visa  Kunjungan  Saat  Kedatangan  Serta  Pemberian  lzin Tinggal  Keadaan  Terpaksa.  Dengan  adanya  ITKT  (lzin  Tinggal  Keadaan  Terpaksa)  membuat  warga negara  asing  pemegang  Bebas  Visa  Kunjungan  dapat  tinggal  di  Wilayah  Indonesia  tanpa  harus membayar  Izin  yang  mereka  pergunakan,  namun  akibat  hat  tersebut  membuat  PNBP  (Penghasilan Negara Bukan Pajak) menjadi resesi sehingga pemerintah akhirnya menetapkan Visa dan lzin Tinggal Dalam  Masa  Adaptasi  Kebiasaan  Baru  yang  dimana  pendapatan  negara  bisa  diperoteh  dengan  Visa
Onshore  atau  pendaftaran  Visa  metalui  ontine,  warga  negara  asing  bisa  mendaftarkan  visanya  dari dalam negeri tanpa harus keluar dari negara Indonesia agar pemasukan negara semakin meningkat.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  atas  permasalahan  penelitian  disimpulkan  bahwa  pandemi  Covid-  t9 membuat  pemerintah  Indonesia  mencari  jalan-jalan  alternatif  atau  memikirkan  solusi  dengan  cara menerapkan  kebijakan-kebijakan  agar  masyarakat  Indonesia  dan  juga  WNA  yang  ada  di  Witayah lndonesia  bisa  terbebas  dari  Pandemi  Covid-19,  sehingga  hat  ini  juga  peraturan  keimigrasian  yang mendatangkan dan kegiatan orang asing di lndonesia berubah-ubah, masyarakat terkait warga negara asing  harus  terus  update  peraturan  agar  bisa  menjalani  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Adapun pelaksanaan  pengawasan  keirnigrasian  terhadap  pemegang  Bebas  Visa  Kunjungan  yang  dimana jumlahnya  bisa  sampai  dengan  puluhan  ribu  seperti  hasit  penetitian  yang  telah  disajikan  pada  bab sebelumnya,  yang  dimana  data  tersebut  sudah  mencakup  seturuh  Witayah  Bali,  dan  dalam  hat pengawasan  keimigrasian  betum  bisa  menentukan  pasti  dimana  saja  warga  negara  asing  pemegang Bebas  Visa  Kunjungan  berada,  sehingga  bisa  saya  katakan  pengawasan  ini  belum  efektif  karena keimigrasian  hanya  bisa  memantau  kegiatan  berdasarkan  sumber  data-data  dari  media  sosial  dan kepala  lingkungan  yang  dimana  data  tersebut  juga  ada  yang  terdaftar  ada  yang  tidak,  sehingga kemudian keimigrasian perlu ada penyempumaan dengan menggunakan sistem aplikasi yang dimana ada  data  pemetaan  orang  asing  berdasarkan  jenis  izin  tinggalnya  dan  berada  di  masing-rnasing wilayah.  Berkaitan  dengan  protokol  kesehatan  masih  banyak  warga  negara  asing  yang  tidak memenuhi  protokol  kesehatan  seperti  tidak  memakai  masker,jagajarak,  dan  sering  membuat  acara keramaian, hal ini juga perlu menjadi perhatian di bidang pengawasan keimigrasian agar Pandemi ini cepat berlalu

## 2. Saran
Berdasarkan  analisis  data  penelitian  ini  peraturan  keimigrasian  yang  berubah-ubah  membuat masyarakat yang memiliki hubungan kepentingan dengan warga negara asing menjadi kesulitan untuk selalu bergerak memberikan pemahaman kepada warga negara asing agar tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran di dalam izin tinggal yang digunakan oleh orang asing tersebut, karena hal ini diperlukan waktu untuk selalu update peraturan terbaru. Jadi diharapkan pemerintah agar dapat lebih efektif dan efisien  di  dalam  memberikan  kebijakan  yang  dimana  kebijakan  tersebut  sudah  dipikirkan  atau diperkirakan  di  masa  mendatang,  dan  tidak  perlu  merubah-rubah  peraturan  yang  dimana  masyarakat menjadi lebih bingung untuk memahaminya. Lebih lanjut, diharapkan pengawasan keirnigrasian bisa segera  disempumakan  dengan  mengetahui  pemetaan  warga  negara  asing  di  masing-rnasing  wilayah sesuai dengan izin tinggalnya, karena berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti hanya jumlah data berdasarkan  izin  tinggalnya  saja  yang  diketahui  namun  di  Wilayah  mana  masing-masing  pemegang izin  tinggal  tersebut  berada  belum  diketahui  oleh  pihak  keimigrasian,  sehingga  perlu  dilakukan penyempurnaan  dengan  menggunakan  aplikasi  atau  sistem  yang  memungkinkan  keimigrasian  untuk mengetahui hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Setara Press, Malang.
Hidayat,  A.  (2009). Buku  Ajar  Hukum  Administrasi  Negara  Lanjut .  Fakultas  Hukum UNNES. Semarang.
Jati,  N.  M.  P.  K.,  Arthanaya,  I.  W.,  &  Sutama,  I.  N.  (2021).  Pengawasan  Orang  Asing Terhadap  Pemberlakuan  Bebas  Visa  Kunjungan  Pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  Khusus Ngurah Rai. Jurnal Preferensi Hukum , 2 (1), 93–98.
Kurniawan,  I.  G.  A.,  &  Negara,  I.  P.  E.  F.  (2020).  Pengaturan  Ijin  Tinggal  Terpaksa  Bagi Warga Negara Asing Pada Masa Pandemi. Jurnal Hukum Kenotariatan , 5 (2), 423–435. Malfiyanti,  A.  I.,  Matompo,  O.  S.,  &  Hasmin,  Y.  (2018).  Penyalahgunaan  Fasilitas  Bebas Visa  Kunjungan  Singkat  oleh  Warga  Negara  Asing. Jurnal  Kolaboratif  Sains , 1 (1), 1137–1147.
Mantiri, E. B., Peilouw, J. S.  F., & Tahamata, L. C. O. (2021).  Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian. SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum , 1 (1), 8–13.
Marbun, S. F. (2007). Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrati di Indonesia . Liberty, Yogyakarta.
Prayulianda,  H.  A.,  &  Antikowati,  A.  (2019).  Pengawasan  Warga  Negara  Asing  Penerima Bebas  Visa  Kunjungan  dalam  Perspektif  Hukum  Kewarganegaraan. Jurnal  Lentera Hukum , 6 (1), 141–150. Syahrin,  M.,  Arifin,  R.,  &  Nursanto,  G.  (2018). Regulasi  Pemeriksaan  Keimigrasian  Di Indonesia. Depok: Politeknik Imigrasi . Depok. Wahyuningsih, E. (n.d.). Pengawasan lmigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM . Cinere, Depok.