## TINJAUAN YURIDIS KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA
Oleh Ruddy Handoko Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  mengatur mengenai'  larangan  untuk  mengajukan  kasasi  terhadap  putusan  bebas.  Namun  dalam perkembangannya  penuntut  umum  dapat  mengajukan  kasasi  terhadap  putusan  bebas yang  didasarkan  pada  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor  M/  14-PW.07.03 Tahun  1983  tentang  Tambahan  Pedoman  Pelaksanaan  KUHAP.  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  275  K/Pid/1983  merupakan  putusan  terkait  yang  pertama  kali  lahir sebagai  yurisprudensi  yang  mendikotomikan  antara  putusan  bebas  murni  dan  bebas tidak  murni.  Dalam  perkembangan  selanjutnya  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan MK  Nomor  114/PUU-X/2012  menghilangkan  frasa  "kecuali  terhadap  putusan  bebas" dalam Pasal  244 Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Hukum Acara Pidana yang  berarti  bahwa  setiap  putusan  bebas  dapat  diajukan  upaya  hukum  kasasi.  Hal  ini berdampak  pada  tidak  terjadinya  keseimbangan  antara  pihak  penuntut  umum  yang memperjuangkan  keadilan  dengan  terdakwa  untuk  mencari  keadilan  dan  tidak  ada kepastian hukum baik terhadap proses peradilannya maupun bagi terdakwa iru sendiri. Perlu ada suatu solusi untuk menciptakan keseimbangan hukum antara pihak terdakwa untuk mencari keadilan dengan pihak penuntut umum untuk memperjuangkan keadilan. Solusi tersebut dengan cara menganalisis upaya hukum lain yang ada atau dengan cara mereformulasikan  kembali  secara  jelas  tentang  pengaturan  upaya  hukum  kasasi terhadap putusan bebas dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan datang.
Kata Kunci: kasasi, putusan bebas, upaya hukum.

## ABSTRACT
The Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure governing the prohibition to file an appeal against acquittal decision. However there have been notable developments in the application  of  that  respective  law,  that  the  public  prosecutor  may  submit  a  cassation against acquittal decision based on the legal basis from the decision of the Minister of Justice  Republic  Indonesia  Number  M.14-PW.07.03  1983  concerning  the  Supplement of  Criminal  Procedural  Code.  The  Supreme  Court  Decision  Number  275  K/Pid/1983 was a related decision that was first born as a jurisprudence that distinguishes between pure  acquittal  and  impure  acquittal.  In  the  further  development,  the  Constitutional Court decision number MK 114/PUU-X/2012 eliminates the phrase "except againt the acquittal  decision"  in  article  244  of  Law  Number  8  of  1981  on  Criminal  Procedure which means that any acquittal decision can be filed cassation. This matter will have an impact  on  the  balance  between  the  public  prosecutor  who  fights  for  justice  and  the defendant's  right  to  seek  justice.  Therefore  it  needs  solutions  to  balance  the  law between  them.  The  solution  is  to  analyze  for  any  available,  Jegal,remedies  or  by reformulating  legal  arrangements  regarding  cassation  against  acquittal  decision  in  the next law on criminal procedure.

## Keywords: cassation, acquittal, legal remedy

## A. Pendahuluan
Sistem peradilan
pidana terpadu  didukung  oleh  komponen  sub sistem  struktur  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan,  mahkamah  agung,  dan advokat  sebagai  pelaksana  peradilan pidana  yang  semua  institusi  tersebut bernaung  di  bawah  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana  (UU  tentang  Hukum Acara Pidana) beserta dengan masing- masing  undang-undang  organiknya meliputi:  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2004 tentang Kepolisian
Negara,  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik  Indonesia,  Undang-Undang
Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  (UU  tentang
Kekuasaan Kehakiman), Undang-
Undang  Nomor  18  Tahun  2003
tentang Advokat, dan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang Mahkamah Agung (UU
tentang MA).
UU  tentang  Hukum  Acara Pidana yang disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 31
Desember 1981 pada dasarnya dimaksudkan untuk menggantikan Het
Herziene Inlandsche Regelement
(HIR)  Tahun  1944  yang  merupakan produk dari pemerintahan masa kolonial  Belanda.  Di  dalam  UU tentang  Hukum  Acara  Pidana  tersebut telah  diatur  mengenai  aturan  atau rambu  dalam  pelaksanaan  hukum acara pidana bagi para penegak hukum dan  bagi  tersangka  /  terdakwa  mulai dalam pemeriksaan tingkat
penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang terbuka untuk umum beserta dengan perlindungan hak asasi manusia  bagi  para  tersangka/terdakwa seperti hak untuk didampingi penasehat  hukum  dan  hak  untuk melakukan  upaya  hukum  biasa  dan luar  biasa  (kasasi  dan  peninjauan kembali).
Terhadap pengaturan mengenai kriteria  upaya  hukum  kasasi  terhadap putusan  bebas  di  dalam  UU  tentang Hukum  Acara  Pidana  tersebut  selama ini  berkembang  dua  pandangan  di kalangan  praktisi  dan  sarjana  hukum sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  67 juncto Pasal  244  UU  tentang  Hukum Acara Pidana.
Pasal 67 Terdakwa atau Penuntut Umum berhak  untuk  minta  banding  terhadap putusan  pengadilan  tingkat  pertama, kecuali  terhadap  putusan  bebas,  lepas dari  segala  tuntutan  hukum  yang menyangkut  masalah  kurang  tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
Pasal 244 Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan  pada  tingkat  terakhir  oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah  Agung,  Terdakwa  atau Penuntut  Umum  dapat  mengajukan permintaan  Kasasi  kepada  Mahkamah Agung  kecuali  terhadap  putusan bebas.
Pandangan
pertama berpendapat bahwa ketentuan Pasal 67 juncto Pasal  244  UU  tentang  Hukum Acara  Pidana  sebenarnya  sudah  tidak memerlukan penafsiran lagi. Rumusan norma  dalam  kedua  pasal  itu  juga sudah  lengkap,  sehingga  terhadap putusan  bebas,  baik  penuntut  umum ataupun  terdakwa  sama-  sama  tidak diperbolehkan  mengajukan  banding apabila diputus pada pengadilan tingkat  pertama  dan  baik  penuntut umum  maupun  terdakwa  juga  tidak diperbolehkan memohon kasasi
terhadap putusan bebas oleh pengadilan tingkat kedua. 1 Pandangan
kedua berpendapat  bahwa  putusan  bebas terbagi  menjadi  bebas  murni  dan bebas  tidak  murni.  Yang  dimaksud dengan  putusan  bebas  murni  adalah perbuatan  yang  didakwakan  tidak terbukti dan tidak ada bukti-bukti yang mendukung  dakwaan  penuntut  umum. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan putusan  bebas  tidak  murni  adalah terjadi akibat tiga kondisi yaitu adanya perbedaan penafsiran hukum, perbedaan  penilaian  mengenai  bukti yang diajukan, dan perbedaan penilaian mengenai penafsiran penerapan hukum terhadap bukti yang diajukan di persidangan. 2
Awal terjadinya perbedaan pandangan  ini  berawal  dari  perkara pidana  korupsi  dengan  terdakwa Raden  Sonson  Natalegawa yang
1 Dalam Laporan Singkat Rapat kerja Komisi III  DPR  RI  18  Juli  2011  tercatat  beberapa anggota  Komisi  III  menentang  pendapat Jaksa  Agung  Basrief  dan  menilai  bahwa penafsiran terhadap Pasal 67 dan Pasal 244 HAP  telah  menghilangkan  asas  kepastian hukum;  Lihat  pula  pendapat  Prof.  Yusril Ihza Mahendra SH M.Sc, Hidayat Achyar SH, Mansur  Munir  SH,  dan  La  Ode  Haris  SH dalam argumentasi hukum terhadap pokok permohonan  dalam  Putusan  Mahmkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-IX/2011.
2 Lihat pendapat pakar Dr. Mudzakkir dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU VIII/2010
diputus  bebas  oleh  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1981. 3 Dalam perkara  tersebut  Menteri  Kehakiman pada saat itu mengeluarkan Keputusan Menteri  Kehakiman  RI  Nomor  M.14-
PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman
Pelaksanaan
KUHAP  di  dalam  butir  19  yang menentukan bahwa "Terhadap Putusan Bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi  berdasarkan  situasi  dan  kondisi demi  hukum  keadilan  dan  kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi".
Keputusan Menteri Kehakiman ini sudah menjadi suatu  yurisprudensi  yang  diakui  di Indonesia  sebagaimana  hal  tersebut dapat  dilihat  dari  putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia selanjutnya yang menerima dan mengadili  permohonan  kasasi  atas putusan  bebas  baik  yang  diputus  oleh Pengadilan Negeri maupun oleh
Pengadilan Tinggi.

## B. Perumusan Masalah
Sejalan  dengan  asas  negara hukum  berdasarkan "due  process  of law" dan  asas  kepastian  hukum  yang adil dalam negara hukum, setiap orang berhak untuk mendapatkan
3 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 275/K/Fid/183, 15 Desember 2010
pengakuan, jaminan, dan perlindungan dan  kepastian  hukum  yang  adil sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal 1  ayat  (3)  dan  Pasal  28D  ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Namun  ketentuan  Pasal  67 juncto Pasal  244  UU  tentang  Hukum Acara  Pidana  yang  telah  jelas  dan tidak  menimbulkan  interpretasi  tetapi ditafsirkan secara berbeda oleh Menteri Kehakiman tersebut menimbulkan  berbagai  masalah  yang kompleks dan tidak sederhana. Penafsiran yang dilakukan oleh Menteri  Kehakiman  dalam  Keputusan Menteri  Kehakiman  RI  Nomor  M.14- PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan
KUHAP  di  dalam  butir  19  yang menentukan bahwa "Terhadap Putusan Bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi  berdasarkan  situasi  dan  kondisi demi  hukum  keadilan  dan  kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan  kasasi",  adalah  rumusan yang  sifatnya  multi  tafsir  dan  dapat menghilangkan  kepastian  hukum  bagi terdakwa  yang  telah  mendapatkan kebebasannya  melalui  pemeriksaan yang  sah  dan  telah  diputus  oleh
pengadilan. Meskipun demikian, Keputusan  Menteri  tersebut  telah diakui  dan  secara  praktik  sebagai yurisprudensi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang  yang telah diuraikan tersebut, penulis merumuskan  permasalahan  sebagai berikut:
1. Apakah  implikasi  dari  Keputusan
Menteri  Kehakiman  RI    Nomor M.  14-PW.07.03  Tahun.  1983 yang memperbolehkan kasasi terhadap putusan bebas?
2. Bagaimanakah sebaiknya reformulasi  pengaturan  mengenai upaya hukum kasasi dalam Rancangan Undang- Undang tentang  Hukum  Acara  Pidana
(RUU  tentang  HAP)  yang  akan
datang?

## C. Pembahasan
1. Kajian  Teoretis  Keseimbangan
Pemenuhan  Hukum  dan  Teori Keadilan
Pada dasarnya tujuan hukum harus dapat mengakomodasi  unsur  kepastian hukum,  keadilan  hukum  dan kemanfaatan hukum. Namun dalam  prakteknya  untuk  putusan yang  dapat  memberikan  rasa
keadilan  terhadap  semua  orang tidaklah  mudah  untuk  didapat.
Menurut Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh
Moeljatno  yang  diuraikan  oleh Harun  M.Husein  dalam  buku yang  berjudul  "Kasasi  Sebagai
Upaya Hukum.", mengatakan bahwa "...oleh  memorie  van toelechting bahwa putusan
pembebasan terdakwa dirasa sebagai  suatu hak yang diperoleh dan tidak boleh diganggu gugat." 4
Pendapat  senada  juga dikemukakan  oleh  Prof.  Yusril Ihza  Mahendra  dan  kawan  kawan dalam perkara Mahkamah Konsitusi  Nomor  MK  56/PUU- IX/2011 yang berpandangan
bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat bawah tidak dapat dilakukan  banding  atau  kasasi adalah sesuatu yang wajar. Norma di  dalam  UU  tentang  Hukum Acara  Pidana  yang  melarang untuk  melakukan  upaya  hukum terhadap  putusan  bebas  adalah telah  memenuhi  asas "lex  certa" atau  yang  di  dalam  hukum  Islam disebut  bersifat qat'i (telas,  jelas,
4 Harun  M.Husein, Kasasi  Sebagai  Upaya Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hlm 117.
rinci)  dan  tidak  bersifat zhanni
(norma yang mengandung berbagai arti). 5 Namun
demikian, pembentuk  undang  -  undang  dan pendapat  -  pendapat  ahli  tersebut sepertinya hanya memandang dari sudut  kepentingan  terdakwa.  Lalu bagaimana  dengan  hak  dari  pihak lain  yaitu  penuntut  umum  yang memperjuangkan  keadilan  dari pihak  korban?  Berdasarkan  teori keadilan  distributif  dan  teori keadilan  korektif  dari  Aristoteles sebagaimana  dikutip  oleh  Munir Fuady sebagai berikut:
1. Keadilan  Distributif  yaitu keadilan dalam hal pendistribusian    kekayaan atau  kepemilikan  lainnya pada masing-masing anggota      masyarakat  atau secara prinsip keadilan distributif  yaitu  hak  untuk memberikan  kepada  setiap orang sesuai haknya (to give each man is due).
2. Keadilan Korektif yaitu keadilan yang bertujuan
5 Lihat  uraian  pemohon  dalam  perkara Mahkamah  Konstitusi  nomor  MK  56/PUU- IX/2011.
untuk  mengoreksi  keadilan yang  tidak  adil.    Dalam  hal ini keadilan dalam
hubungan  antara  satu  orang dengan  orang  yang  lainnya yang merupakan keseimbangan (equality)
antar  apa  yang  diberikan (what  is  given) dengan  apa yang  diterima (what  is received). 6
Agar  keadilan  distributif kembali kepada kandungan persamaan  hak  dan  kedudukan  di depan  hukum  maka  diperlukan suatu  keadilan  korektif.  Yang dimaksud dengan keadilan korektif  adalah  suatu  mekanisme kontrol  atau  koreksi  dari  badan peradilan  yang ada di  posisi  lebih tinggi yaitu pengadilan tinggi atau Mahkamah
Agung
sebagai pengadilan tertinggi yang berperan sebagai penjaga kesatuan hukum putusan-putusan
pengadilan di bawahnya. Keadilan korektif  diwujudkan  dengan  cara mengajukan  upaya  hukum  ke pengadilan  yang  lebih  tinggi  atau
6 Munir  Fuady, Dinamika  Teori  Hukum, Penerbit:  Ghalia  Indonesia,  Bogor,  2007, hlm 108-109.
tertinggi tersebut untuk mengoreksi putusan-putusan pengadilan dibawahnya. Yang menjadi titik sentral  relevansi  antara  teori keadilan tersebut dengan permasalahan yang sedang dibahas  adalah,  di  satu  sisi penuntut umum tidak diperbolehkan  mengajukan  upaya hukum  kasasi  terhadap  putusan bebas seolah-olah mengindikasikan bahwa ketidakadilan dalam suatu putusan tidak dapat dikoreksi oleh
pengadilan tertinggi yaitu
Mahkamah  Agung.  Jika  demikian maka  akan  menjadi  problema yuridis  dalam  upaya  mewujudkan keadilan  distributive  atas  hak yang  dimiliki  setiap  orang  di depan hukum.
Di  sisi  lain  jika  penuntut umum  diperbolehkan  mengajukan kasasi terhadap putusan bebas lalu bagaimana dengan kepastian
hukum bagi terdakwa yang
telah  memperoleh  hak kebebasannya,  karena  terdakwa telah  melalui  serangkaian  proses pemeriksaan  dari  awal  sampai dengan  persidangan  dan  telah
diputus  bebas?  Lebih  jauh  lagi keadilan  korektif  yang  diajukan oleh  penuntut  umum  melalui upaya  hukum  kasasi  terhadap putusan bebas hanya berlandaskan dasar  hukum  yurisprudensi,  yang tidak ada dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 7
Konflik norma
pengaturan  dalam  UU  Hukum Acara  Pidana  dengan  Keputusan Menteri Keputusan Menteri Kehakiman  RI  Nomor  M.14- PW.07.03 Tahun 1983 menunjukkan penanganan
terhadap  perkara  putusan  bebas tersebut  justu  membuat  prinsip- prinsip  teori  keadilan  distributif dan  keadilan  korektif  menjadi tidak  dapat  diaplikasikan  dengan baik. Dengan demikian diperlukan suatu langkah hukum  khusus  atau reformulasi ketentuan  peraturan perundang  -  undangan  untuk dapat
menjembatani
keseimbangan  antara  hak  dari
7 Lihat  jenis  dan  hierarkhi  peraturan perundang-undangan dalam Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.  Pada  dasarnya  Yurisprudensi tidak  masuk  dalam  hierarkhi  peraturan perundang-  undangan  di  Indonesia  karena sistim        hukum  Indonesia  tidak  menganut asas stare binding decisis.
terdakwa dengan hak dari
penuntut umum.
2. Kajian Yuridis

## Putusan Pengadilan
Putusan pengadilan pada  dasarnya  adalah  puncak dari  seluruh  rangkaian  proses yang  dihasilkan  oleh  para pihak  yang  terlibat  dalam sistem  peradilan  pidana  yang dimulai  dari  penyelidikan  dan penyidikan oleh pihak
kepolisian, penuntutan di persidangan oleh penuntut
umum,  sampai  dengan  hakim sebagai  pemutus  perkara  di persidangan.  Di  dalam  UU tentang  Hukum  Acara  Pidana mengenal atau diatur mengenai jenis-jenis  putusan  pengadilan yaitu:
a. pemidanaan    (Pasal  193 UU tentang Hukum Acara Pidana);
b. pembebasan/ vrijspraak, jika pengadilan
berpendapat  bahwa    dari hasil pemeriksaan sidang,
kesalahan  Terdakwa  atas perbuatan          yang didakwakan kepadanya
tidak  terbukti  secara  sah dan      meyakinkan  (Pasal 191  ayat  (1)  UU  tentang Hukum  Acara  Pidana); dan
c. lepas dari segala tuntutan
hokum / ontslag van alle rechts vervolging, jika pengadilan  berpendapat bahwa  perbuatan  yang didakwakan kepada terdakwa  terbukti  tetapi perbuatan itu tidak merupakan  suatu  tindak pidana  (Pasal  191  ayat (2)  UU  tentang  Hukum Acara Pidana).
Selain tiga macam  putusan itu, UU  tentang  Hukum  Acara Pidana  tidak  mengenal  jenis putusan  lainnya  dan  tidak terdapat pembagian dalam kategori tertentu terhadap ketiga  jenis  putusan  itu.  Dari putusan-putusan  tersebut  UU tentang  Hukum  Acara  Pidana menyediakan  langkah-langkah upaya  hukum yang  dapat diajukan  oleh  para  pihak  yang berperkara    untuk  melawan
atas  putusan  yang  dijatuhkan oleh Hakim.
Upaya Hukum dalam Hukum Pidana di Indonesia Upaya hukum merupakan  langkah hukum yang  dapat          ditempuh  oleh terdakwa atau penuntut  umum
untuk melawan            putusan pengadilan yang bertujuan untuk  memperbaiki  kesalahan atas  putusan yang terjadi pada tingkat pengadilan sebelumnya.  Jenis-jenis  upaya
hukum  yang  disediakan  oleh
UU  tentang Hukum  Acara
Pidana berupa:
a. Upaya hukum biasa,
merupakan  upaya  hukum
terhadap          putusan pengadilan tingkat pertama,  yang terdiri atas: 1) Perlawanan/ verzet.
Perlawanan/verzet merupakan perlawanan  terdakwa atas putusan pengadilan di luar hadirnya terdakwa (verstek) atau perlawanan  penuntut umum  atas  penetapan pengadilan mengenai tidak diterimanya  tuntutan penuntut umum. Dengan adanya perlawanan  itu  maka putusan hakim semula menjadi
gugur.  Ketentuan  ini diatur    di  Bab    XVII UU  tentang  Hukum Acara  Pidana  Pasal 214  ayat  (1)  sampai dengan ayat (6).
2) Banding.
Berdasarkan  Pasal 67 juncto 233 UU tentang  Hukum  Acara Pidana, banding adalah  hak  terdakwa atau  penuntut  umum untuk diperiksa kembali ke pengadilan yang lebih tinggi karena  tidak  puas  atas putusan pengadilan negeri.
3) Kasasi.
Kasasi  adalah  "Hak yang diberikan kepada Terdakwa
atau  Penuntut  Umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan  terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada pengadilan tingkat bawahnya". 8 Diatur  dalam  Bagian Kedua  Bab  XVII  UU tentang  Hukum  Acara Pidana. Kasasi merupakan upaya hukum  di  pengadilan tingkat terakhir (Mahkamah Agung) yang  berfungsi  untuk membatalkan  putusan pengadilan-pengadilan lain  yang  berada  di bawahnya. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi  di  dalam  Pasal 30  UU  tentang  MA yaitu: a) Tidak berwenang
8 H  Rusli  Muhammad, Hukum  Acara  Pidana Kontemporer, Bandung,  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2007, hlm 266.
atau  melampaui batas wewenang.
b) Salah
menerapkan
hukum yang berlaku. c) Lalai  memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan yang mengancam kelalaian dengan  batalnya putusan yang
bersangkutan.
Pemeriksaan  dalam tingkat  kasasi  dilakukan seperti halnya dalam tingkat banding, atas dasar surat-surat,  yaitu  terutama putusan,  berkas  perkara dan risalah-risalah kasasi.
b. Upaya Hukum Luar Biasa, merupakan  upaya  hukum terhadap
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, terdiri atas: 1) Peninjauan Kembali
Peninjauan kembali merupakan "suatu upaya  hukum  yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atas perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya  tidak  dapat diganggu gugat lagi". 9 Berdasarkan Pasal 263
ayat  (2)  UU  tentang
Hukum  Acara  Pidana, peninjauan kembali diajukan dengan alasan : a) Apabila  terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa bila keadaan  itu  sudah diketahui    pada waktu sidang yang masih berjalan  hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas
dari segala tuntutan  hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau terhadap  perkara itu diterapkan ketentuan   pidana yang lebih ringan.
b) Apabila  putusan itu  dengan  jelas memperlihatkan suatu  kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. c) Apabila dalam
berbagai  putusan
terdapat pernyataan  bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi  hal  atau keadaan  sebagai dasar  dan  alasan putusan yang dinyatakan  telah terbukti itu bertentangan  satu sama lain. Perkembangan
terbaru  saat  ini berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi  Nomor 34  /  PUU-XI  / 2013,
peninjauan
kembali    dapat diajukan    lebih dari  satu      kali. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa  Pasal  268 ayat (3) yang berketentuan “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya  dapat dilakukan satu kali saja", bertentangan dengan UUD 1945    dan  tidak mempunyai kekuatan  hukum mengikat. 2) Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Kasasi Demi Kepentingan  Hukum merupakan  salah  satu upaya hukum luar biasa  yang  diajukan terhadap semua putusan  yang  telah memperoleh  kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan
selain putusan Mahkamah Agung. Ketentuan ini diatur di dalam  Pasal  259  UU tentang  Hukum  Acara Pidana.  Permohonan ini hanya dapat diajukan satu kali oleh Jaksa Agung. Prosedur pengajuannya ditentukan dalam Pasal  260  UU  tentang Hukum  Acara  Pidana. Kasasi Demi Kepentingan  Hukum tidak ditentukan mengenai jangka waktu  pengajuannya. Perbedaannya  dengan
kasasi  biasa  adalah dalam  Kasasi  Demi Kepentingan  Hukum hanya untuk kepentingan hukum, bukan untuk kepentingan para pihak dan tidak mengikat  para  pihak. Terhadap perkataan "demi kepentingan hukum", M.Yahya Harahap seperti dikutip  Lilik  Mulyadi berpandangan bahwa 10 : "Dengan  titik
tolak
perkataan demi kepentingan hukum,  maka selain  alasan sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP 10 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara  Pidana  ;  Teori,  Praktik,  Teknis Penyusunan, dan Permasalahannya, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 245.
maka  Kasasi ini juga meliputi segala segi yang menyangkut kepentingan hukum  dalam arti yang luas."

## Upaya Hukum Kasasi  dari
Sudut Pandang Konvensi
Internasional Secara umum
Kovenan Internasional  tentang
Hak-Hak  Sipil  dan  Politik
(International  Covenant  on Civil  and  Political  Rights) /(ICCPR), tidak menyebut secara  khusus  istilah  kasasi/ cassation sebagai upaya hukum, namun di dalam ICCPR  hanya  menyebutkan istilah "several instances of appeal" 11 . Tetapi istilah "kasasi/ cassation" sebagai
11 General Comment No.32 Article 14: Right to Equality  before  Courts  and  Tribunal and To
Fair Trial, General Comment On International Covenant on Civil and Political Rights, Human  Rights    Committee Ninetieth Session, Geneva, 9-27 July 2007, Chapter VII:
Review by a Higher Tribunal.
upaya  hukum  tertinggi  juga dikenal  di  berbagai  negara seperti Court  of  Cassation
Armenia,  Belgium,  France,
Greece, dan lainnya.
Berdasarkan Pasal 14 Kovenan
Internasional  tentang  Hak-Hak Sipil  dan  Politik,  hak  untuk melakukan upaya hukum (right to  appeal  to  higher  court) merupakan  hak  yang  dijamin dan  merupakan  bagian  yang penting  dari  hak  atas  peradilan yang  adil (fair  trial), termasuk
hak untuk mendapatkan
pemeriksaan pengadilan dengan  waktu  yang  wajar  oleh suatu  badan  peradilan  yang independen dan tidak
memihak,  dan  diperiksa  daiam proses pengadilan yang terbuka untuk umum.
Pasal  14  paragraf  5 Kovenan  Internasional  tentang Hak-Hak  Sipil  dan  Politik mengatur  hak  terpidana  untuk mengajukan ''banding" terhadap putusan penghukumannya  serta  sanksi yang  dijatuhkannya  kepada pengadilan  yang  lebih  tinggi. Termasuk  dalam  hak  banding
ini  adalah  hak  untuk  diuji kembali secara substantif mengenai masalah pembuktiannya, kebersalahannya, penafsiran hukumnya,  serta  berat  ringan sanksinya. 12
Meskipun  Pasal  14
paragraf  5  ICCPR  mengatur mengenai hak untuk
melakukan  upaya  hukum  ke pengadilan  yang  lebih  tinggi, namun sama sekali tidak menyebutkan  bahwa  upaya hukum  itu  dapat  dilakukan lebih dari satu kali ke pengadilan  yang  lebih  tinggi (kasasi). Pengecualian terhadap hal  ini  adalah  jika  pengadilan tingkat kedua memutus terdakwa  bersalah,  padahal  di pengadilan  tingkat  pertama dinyatakan tidak bersalah. Dalam kondisi ini maka terdakwa dianggap masih
memiliki hak untuk melakukan upaya hukum lagi ke pengadilan  yang  lebih  tinggi
12 Lihat  Lembaga  Kajian  &  Advokasi  Untuk Independensi Peradilan, Pembatasan Perkara;  Strategi  Mendorong  Peradilan Cepat, Murah, Efisien, dan Berkualitas, LeIP, Desember 2010, him. 28; Lihat pula General Comment No.32 Article 14, Ibid.
untuk  mendapatkan  putusan yang terakhir. 13 Pendapat senada juga dikemukakan oleh Amnesty  International  yang berpandangan bahwa hak untuk melakukan upaya hukum setidaknya harus diartikan bahwa ada dua tingkat pengadilan yang mengadili suatu  perkara  pidana,  atau dengan  kata  lain  hak  untuk melakukan  upaya  hukum  satu kali  dipandang  sudah  sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. 14 Pandangan  serupa juga  dianut  oleh  Protokol Nomor  7  Konvensi  tentang Perlindungan  Hak-Hak  Asasi Manusia  dan  Kebebasan  Dasar
13 Lihat General  Comment  No.32  Article    14,
Right to Equality before Courts and Tribunal and  To  Fair  Trial,  General  Comment    On International Covenant en Civil and Political Rights,  Human  Rights  Committee  Ninetieth Session, Menurut  komentar  umum  ini  hak untuk  melakukan  lagi  upaya  hukum  yang lebih  tinggi  tidak  berlaku  bagi  putusan perkara  perdata,  konstitusional,  atau perkara non pidana lainnya.
14 Lihat  Lembaga  Kajian & Advokasi  Untuk Independensi
Peradilan, Pembatasan Perkara;  Strategi  Mendorong  Peradilan Cepat, Murah, Efisien, dan   Berkualitas, hlm 31;  Lihat  pula Amnesty  International  Fair
Trials Manual Point 26 "The Right to Appeal, http://www.amnestyusa.org/fair- trials/manual/261 -the-right-to-
appeal/page.do?id=l 104729
(Convention  for  Protection  of Human Rights and
Fundamental
Freedom/CPHRFF) yang juga mengatur  bahwa  setiap  orang yang  didakwa  pidana  oleh pengadiian  mempunyai  hak agar  putusan  atas  perkaranya ditinjau  ulang  oleh  pengadilan lebih tinggi. 15

## 3. Kajian Empirik
Putusan Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  yang menerima dan mengadili
permohonan  kasasi  atas  putusan bebas  selama  ini  didasarkan  pada pertimbangan bahwa putusan yang dimohonkan  kasasi  tersebut sesungguhnya  bukanlah merupakan  putusan  bebas  murni, tetapi  merupakan  bebas  tidak murni.
Mahkamah Agung
15 Pasal 2 ayat (1) tentang Right to Appeal in Criminal  Matters:    "Everyone  convicted  of  a criminal offence by a tribunal shall have the right  to  have  his  conviction  or  sentenced reviewed by a higher tribunal The exercise of this  right including the  grounds on  which it may  be  exercised  shall  be  governed  by  law, Protocol No. 7 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom, diadopsi  pada  22  November  1984, mengikat  pada  1  November  1988, diratifikasi  oleh  39 member  states  of the CoE pada Mei 2006.
berpendapat bahwa selaku peradilan  tinggi  yang  mempunyai tugas untuk membina dan menjaga  agar  semua  hukum  dan undang-undang  di  seluruh  negara diterapkan  secara  tepat  dan  adil.
Mahkamah Agung wajib
memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan  permohonan  kasasi terhadap  putusan  pengadilan  di bawahnya  yang  membebaskan terdakwa,    guna menentukan apakah  putusan  pengadilan  di bawahnya  sudah  tepat  dan  adil. Menurut  pendapat  resmi  dari Mahkamah Agung yang dimaksud dengan bebas murni adalah:
Sesuai dengan yurisprudensi, putusan bebas murni terjadi apabila diketemukan
hal-hal sebagai berikut:
a. Pembebasan
tersebut didasarkan  pada  penafsiran yang  keliru  terhadap  tindak pidana  yang  dimuat  dalam surat  dakwaan  dan  bukan didasarkan pada tidak terbuktinya  unsur  perbuatan yang        didakwakan  (lihat putusan    Mahkamah  Agung Republik Indonesia    Nomor: 275/K/Pid/1983  tanggal  15
Desember  1983  atas  nama Raden Sonson Natalegawa).
b. Pembebasan tersebut sebenarnya adalah merupakan putusan  lepas  dari  segala tuntutan hukum (lihat putusan
Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor: 587/K/Pid/1982    tanggal    16
Juni  1983  dalam  perkara  atas nama  Wawat  alias  Tan  In Hwat dan kawan-kawan).
c. Pengadilan  telah  melampaui batas  kewenangannya  (lihat putusan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor 579            K/Pid/1983  dalam perkara    atas    nama  Moses Mulairui dan kawan-kawan 16 .
Pandangan Mahkamah Agung  ini  juga  dapat  dilihat  dari pertimbangan hukum  dalam perkara-perkara selanjutnya  di Mahkamah Agung diantaranya:
1. Putusan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor 275    K/Pid/1983 atas  nama terdakwa    Raden      Sonson Natalegawa.
2. Putusan  Mahkamah  Agung
16 Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1262 K/Pid/2007, hlm 7
Republik  Indonesia  Nomor 579        K/Pid/1983  atas  nama Moses Malairuli.
3. Putusan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor 1488      K/Pid/1985  atas nama Syusri  Bin  Sahari  Arif  dan
Geston Akas Asong.
4. Dalam    Putusan    Mahkamah
Agung  Republik  Indonesia Nomor 1363/K/Pid/1995
tanggal    9  Maret  1998  dalam perkara  atas  nama  Bero Arifin bin Paiman.
Dalam  perkara-perkara
selanjutnya  Mahkamah  Agung tetap konsisten dengan pertimbangan hukumnya  yang dianggap sudah menjadi yurisprudensi tersebut. Untuk perkara-perkara  baru  yang  cukup mendapat  perhatian  masyarakat, seperti  kasus  Prita  Mulyasari 2011,  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat  memberikan  putusan  bebas, namun  penuntut  umum  tetap mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah Agung dan diterima oleh
Mahkamah  Agung.  Selain  itu kasus Gubernur Provinsi Bengkulu Agusrin, terdakwa korupsi dan diadili oleh
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat dan diputus bebas dengan putusan nomor  2113/PID.B/PN.JKT.PST. tanggal  24  Mei  2011,  penuntut umum langsung kasasi ke Mahkamah  Agung  dan  diterima oleh Mahkamah Agung.
Dalam perjalanannya, terhadap  ketentuan  Pasal  67 juncto Pasal  244  UU  tentang Hukum Acara Pidana telah
beberapa  kali  diuji  di  Mahkamah Konstitusi. 17 Dalam perkara
Nomor  MK 114/PUU-X/2012, Mahkamah  Konstitusi mengakhiri perdebatan tersebut dengan menghilangkan frasa "kecuali terhadap  putusan  bebas"  dalam Pasal  244  UU  tentang  Hukum Acara  Pidana,  yang  berarti  setiap putusan  bebas  dapat  diajukan upaya  hukum  kasasi.  Berikut
17 Berdasarkan  catatan  penulis  terdapat  4 permohonan  ke  Mahkamah  Konstitusi terkait dengan Pasal 67 dan Pasal 244 HAP, yang pertama Putusan Nomor MK 17/PUU- VIII/2010 dengan amar putusan permohonan pemohon tidak dapat diterima;  yang  kedua  Putusan  Nomor  MK 56/PUU-IX/2011  dengan amar  putusan permohonan pemohon tidak dapat diterima;  yang  ketiga  Putusan  Nomor  MK 115/PUU-X/2012  dengan  amar  putusan permohonan pemohon tidak dapat diterima; yang keempat Putusan Nomor MK 114/PUU-X/2012  dengan  amar  putusan menghapus frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 HAP.
petikan  Putusan  MK  114/PUU- X/2012:
a. Menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam
Pasal 244 Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara            Pidana bertentangan  dengan  Undang- Undang Dasar Negara Republik        Indonesia  Tahun
1945,
b. Menyatakan frasa "kecuali terhadap  putusan  bebas  dalam Pasal 244 Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum    Acara    Pidana    tidak mempunyai  kekuatan  hukum mengikat.
Namun  terhadap  putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut, ada  pendapat  berbeda (dissenting opinion) dari  Hakim  Konstitusi Harjono  yang  memberikan  opini bahwa hak terdakwa yang
diberikan putusan bebas merupakan hak yang harus dilindungi demi kepastian hukum.
Hak terdakwa yang telah mendapatkan putusan bebas
tersebut  jika  tidak  dilindungi, akan  dipertanyakan  apa  artinya
persidangan yang telah
dijalaninya  padahal  persidangan tersebut sah secara hukum sehingga putusannya harus dihormati. Pengecualian pengajuan kasasi terhadap
putusan  bebas  merupakan  bentuk perlindungan  hak  asasi  manusia terhadap  mereka  yang  pernah dilanggar  haknya  dengan  status sebagai  terdakwa  setelah  putusan pengadilan yang sah. Perlindungan demikian
merupakan  perlindungan  yang sesuai  dengan  jaminan  terhadap hak asasi manusia. 18
Meskipun
praktik yurisprudensi yang dilakukan oleh
Mahkamah  Agung  selama  ini cenderung konsisten bahwa terhadap  putusan  bebas  dapat dimintakan kasasi, namun undang-undang  lain  yang  terkait dengan "criminal  justice  system" sama  sekali  tidak  mengatur  hal tersebut.  UU  tentang  MA  yang mengatur  mengenai  perkara  yang dikecualikan  atau  dibatasi  untuk diajukan  kasasi  sama  sekali  tidak menyinggung  mengenai  larangan
18 Lihat  Dissenting  Opinion  dari  Hakim Konstitusi Harjono dalam Putusan Malikamah Konstitusi Nomor MK 114/PUU-X/2012, hlm 31-35.
atau dibolehkannya kasasi
terhadap  putusan  bebas.  UU tentang  Kekuasaan  Kehakiman juga  hanya  mengatur  bahwa putusan  pengadilan  dalam  tingkat banding  dapat  dimintakan  kasasi kepada  Mahkamah  Agung  oleh pihak-pihak  yang  bersangkutan
kecuali berdasarkan suatu undang-undang ditentukan lain. Begitu  pula  dengan  draf Rancangan Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat  RUU  HAP)  yang  saat ini sedang dibahas oleh DPR yang juga mengatur mengenai larangan mengajukan kasasi terhadap putusan  bebas.  Draft  RUU  HAP tersebut adalah inisiatif dari pemerintah  sehingga  seharusnya pihak-pihak  yang  terkait  dengan "criminal  justice  system" seperti Mahkamah  Agung  terlibat  dalam penyusunannya.
UU tentang Mahkamah Agung Pasal 45A (1) Mahkamah  Agung  dalam  tingkat  kasasi  mengadili perkara  yang  memenuhi  syarat  untuk  diajukan  kasasi kecuali  perkara  yang  oleh  Undang-Undang  ini  dibatasi pengajuannya.
(2) Perkara  yang  dikecualikan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) terdiri atas:
a. Putusan tentang praperadilan;
b. Perkara  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau   diancam dengan pidana denda;
c. Perkara  tata  usaha  negara  yang  objek  gugatannya berupa  keputusan  pejabat  daerah  yang  jangkauan keputusannya  berlaku  di  wilayah  daerah  yang bersangkutan.
UU tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 23
Putusan  pengadilan  dalam  tingkat  banding  dapat  dimintakan kasasi  kepada  Mahkamah  Agung  oleh  pihak-pihak  yang
bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain.

## Pasal 26
(1) Putusan  pengadilan  tingkat  pertama  dapat  dimintakan banding  kepada  pengadilan  tinggi  oleh        pihak-pihak yang  bersangkutan kecuali  undang-undang  menentukan lain.
(2) Putusan    pengadilan    tingkat  pertama yang  tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari  segala  tuntutaa  hukum  dapat  dimintakan  banding kepada  pengadilan  tinggi  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan kecuali undang-menentukan lain.
RUU tentang Hukum Acara Pidana Pasal 228
(1) Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh  terdakwa  atau  kuasanya  atau  penuntut  umum, kecuali putusan bebas.
(2) Permohonan  banding  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  diterima  oleh  panitera  pengadilan            negeri    dalam waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari                sesudah  putusan dijatuhkan atau setelah putusan               diberitahukan kepada  terdakwa  yang  tidak  hadir                    dalam  sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2)

## Pasal 240
Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain         Mahkamah Agung, terdakwa  atau    penuntut      umum  dapat  mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali putusan bebas.
Kasasi  Demi  Kepentingan  Hukum sebagai Salah Satu Solusi
Terobosan  hukum  yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui  keputusan  Nomor  M.14-
PW.07.03  Tahun  1983  tentang Tambahan  Pedoman  Pelaksanaan KUHAP butir 19 yang
mendikotomikan  antara  putusan bebas  murni  dengan  bebas  tidak murni  justru  dalam  pandangan penulis  merusak  tatanan  hukum acara  pidana  yang  telah  diatur secara  baik  dalam  UU  tentang Hukum  Acara  Pidana.  Dampak dari Keputusan Mahkamah Agung tersebut terkesan memaksa menyimpangi UU tentang Hukum Acara Pidana dengan cara mendefinisikan ulang istilah "bebas" menjadi "bebas murni dan bebas tidak murni". Pada dasarnya UU tentang Hukum Acara Pidana sudah mengatur dan menyediakan instrumen hukum atau mekanisme yang  dapat  membantu  fungsi Mahkamah  Agung  sebagai  garda
terakhir pengadilan untuk mengoreksi  putusan-putusan  yang berada dibawahnya.
Seandainya  lahir  suatu putusan  pengadilan  baik  yang
sifatnya  membebaskan  ataupun menyatakan bersalah, yang dianggap  mengandung  kesalahan penerapan hukum, namun ternyata para  pihak  tidak  mengajukan upaya  hukum  atau  oleh  undang- undang  tidak  boleh  diajukan kasasi  maka  terhadap  putusan pengadilan tersebut dapat diajukan  upaya  hukum  kasasi demi  kepentingan  hukum  oleh Jaksa  Agung  kepada  Mahkamah Agung  sebagaimana  diatur  di dalam  Pasal  259  UU  tentang Hukum Acara Pidana.
Secara  ringkas,  kasasi demi kepentingan hukum merupakan  upaya  hukum  yang diberikan  undang-undang  kepada Jaksa  Agung  untuk  meluruskan putusan pengadilan tingkat pertama  maupun  banding  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau pertanyaan hukum yang penting bagi perkembangan hukum, yang apabila diputus Mahkamah Agung dapat menjadi suatu yurisprudensi baru. 19
19 Lembaga  Kajian  &  Advokasi  Untuk
Independensi Peradilan, Pembatasan Perkara;  Strategi  Mendorong  Peradilan
Kasasi  demi  kepentingan
hukum  ini  memang  tidaklah sepopuler  kasasi  biasa  dan  dalam praktiknya sangat jarang
digunakan  oleh  Jaksa  Agung.
Sejauh  ini  tidak  lebih  dari  10 permohonan kasasi demi kepentingan hukum diajukan sejak  dari  awai  kemerdekaan Indonesia, dan yang paling banyak  adalah  pada  era  sebelum tahun  1970.  Pengajuan  kasasi demi  kepentingan  hukum  untuk yang  terbaru  adalah  pada  tahun
1989 mengenai putusan praperadilan  yang  mengabulkan peradilan atas penyitaan. 20
Sebagai  salah  satu  upaya hukum  luar  biasa,  kasasi  demi kepentingan hukum tidak ditentukan jangka waktu pengajuannya.  Pembeda  penting antara  kasasi  demi  kepentingan hukum dengan kasasi biasa adalah kasasi  demi  kepentingan  hukum hanya untuk kepentingan
penerapan hukum  melalui  koreksi dari  Mahkamah  Agung  dan  tidak untuk  atau  tidak  dapat  mengikat
Cepat,  Murah,  Efisien,  dan  Berkualitas, hlm 37.
20 Ibid
para  pihak  karena  putusan  sudah berkekuatan  hukum  tetap.  Dari sisi  terdakwa  atau  terpidana  tidak terkurangi  haknya  karena  telah melalui  proses  pengadilan  yang sah dan telah mendapatkan putusan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap.  Sedangkan  dari  sisi penuntut umum dapat memperjuangkan keadilan dengan melakukan  upaya  koreksi  atas penerapan hukum terhadap putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap  kepada  Mahkamah  Agung.
Dengan demikian putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan kasasi demi kepentingan hukum tersebut dapat menjadi pedoman/yurisprudensi bagi  hakim-hakim  selanjutnya dalam melakukan penerapan hukum memutus perkara serupa di masa  akan  datang.  Dalam  hal penuntut umum menemukan bukti baru terhadap perkara  yang sudah memiliki  kekuatan  hukum  tetap maka  dapat  mengajukan  upaya hukum  luar  biasa  Peninjauan
Kembali kepada Mahkamah
Agung.
Reformulasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Reformulasi ketentuan peraturan perundang-undangan oleh  Marc  Engel  disebut  sebagai
"penal policy" sebagaimana dikutip  oleh  Barda  Nawawi  Arief menyatakan:
"Penal  Policy adalah suatu  ilmu  sekaligus seni yang pada akhirnya  mempunyai tujuan  praktis  untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara  lebih  baik  dan untuk memberi pedoman  tidak  hanya kepada pembuat undang-undang  tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan  undang- undang dan juga kepada  penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan''. 21 21 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP Baru, Kencana  Prenada  Median  Grup, Cetakan 1, Jakarta 2008, hlm 19.
Rumusan dari reformulasi ulang pengaturan mengenai larangan kasasi terhadap putusan bebas  sebaiknya harus memuat  nilai  keadilan  yang dapat  diwujudkan  dalam  bentuk keadilan distributive maupun korektif terhadap putusan pengadilan yang mengandung pembebasan.  Dengan  demikian maka  terdakwa  ataupun  penuntut umum  dapat  merasakan  adanya putusan  yang  mencerminkan  nilai keadilan  dengan  secara  seimbang bersama-sama  dengan  kepastian dan kemanfaatan hukum.
Jika terdakwa sudah diberikan  putusan  yang  bersifat membebaskan, baik bebas maupun lepas dari segala tuntutan hukum,  oleh  pengadilan  tingkat pertama maka  terhadap  putusan tersebut selayaknya dapat
diajukan upaya hukum banding ke pengadilan  yang  lebih  tinggi.  Hal ini dikarenakan meskipun terdakwa sudah memperoleh haknya untuk bebas setelah melalui  pemeriksaan  yang  sah  di pengadilan,  namun  masih  belum terjadi  keseimbangan  dengan  hak dari  pihak  penuntut  umum  untuk
memperjuangkan
keadilan.
sehingga  harus  dibuka  peluang bagi penuntut umum untuk mengajukan  upaya  hukum  ke pengadilan  yang  lebih  tinggi (pengadilan tinggi). Upaya hukum ini  diperlukan  agar  pengadilan yang lebih tinggi dapat
mengoreksi kembali putusan
pengadilan di bawahnya.
Namun  jika  pengadilan
tingkat  pertama  dan  pengadilan tinggi  sama-sama  memberikan putusan yang bersifat membebaskan bagi terdakwa
maka  seharusnya  tidak  lagi  dapat diajukan  upaya  hukum  kasasi  ke
Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan putusan
bebas
tersebut  telah  melalui  tahapan
koreksi  atau  upaya  hukum  ke pengadilan  yang  lebih  tinggi (pengadilan tinggi) sehingga keseimbangan antara  keadilan distributif  dan  keadilan  korektif bagi  kedua  belah  pihak  telah
terpenuhi.  Hal  ini  sudah  sesuai dengan ICCPR khususnya
mengenai perlindungan dasar
kebebasan  manusia,  bahwa  setiap orang  yang  berperkara  berhak untuk diuji kembali secara
substantif mengenai masalah pembuktiannya,  kebersalahannya, penafsiran  hukumnya,  serta  berat ringan  sanksinya.  Upaya  hukum tersebut  menurut  ICCPR  tidak perlu  lebih  dari  satu  kali  ke pengadilan  yang  lebih  tinggi, kecuali  jika  pengadilan  tingkat kedua memutus terdakwa bersalah, sedangkan di pengadilan tingkat  pertama  dinyatakan  tidak bersalah  (atau  kebalikannya). 22
Dalam  hal  ini  setiap  pihak dianggap  masih  memiliki  hak untuk  melakukan  upaya  hukum lagi  ke  pengadilan  yang  lebih tinggi  yaitu  Mahkamah  Agung untuk  mendapatkan  putusan  yang terakhir.
Berdasarkan uraian
sebelumnya,  penulis  beranggapan perlu dilakukan reformulasi rumusan  mengenai  kasasi  yang dapat  diatur  dalam  RUU  tentang HAP. Berikut
usulan
reformulasinya:
(1) Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk mengajukan banding terhadap putusan  pengadilan  tingkat
22 Lihat General  Comment  No.32  Article  14 ICCPR, Op.Cit
pertama  kepada  pengadilan tingkat        kedua,  kecuali putusan  pengadilan  dalam acara cepat.
(2) Terdakwa atau Penuntut
Umum berhak untuk mengajukan  Kasasi  kepada Mahkamah  Agung  terhadap putusan  pengadilan  tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada  ayat (1).
(3) Dalam hal pengadilan tingkat pertama sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  dan pengadilan tingkat kedua
sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  memberikan  putusan yang  bersifat  membebaskan terdakwa, Terdakwa atau Penuntut Umum  tidak berhak mengajukan  Kasasi  kepada
Mahkamah Agung.
D. Penutup 1. Kesimpulan
a. Yurispradensi  dari  Mahkamah
Agung  yang  mendikotomikan
antara  putusan  bebas  murni  dan bebas  tidak  murni  dan  putusan
Mahkamah Konstitusi yang menghapus frasa "kecuali terhadap putusan
bebas"
menimbulkan
ketidakseimbangan  antara  pihak penuntut umum yang memperjuangkan keadilan
dengan pihak      terdakwa untuk mencari  keadilan  karena  tidak ada  kepastian  hukum        terhadap proses peradilan bagi terdakwa.
b. Keadilan  korektif    dan  keadilan distributif harus diposisikan secara seimbang agar ada kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.
c. Hak  untuk  melakukan  upaya hukum  ke  pengadilan  yang  lebih tinggi  tidak  perlu  lebih  dari  satu kali  kecuali  antara  pengadilan tingkat   pertama dan  pengadilan tingkat    banding  memberikan putusan  yang  berbeda.  Sehingga dibutuhkan
reformulasi pengaturan mengenai hak
terdakwa  dan  penuntut  umum untuk  melakukan  upaya  hukum kasasi  terhadap  putusan  bebas  di pengadilan  tingkat  pertama  dan kedua dalam Rancangan Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana yang  akan  datang,  dengan  tetap mempertahankan  substansi  UU tentang Hukum Acara Pidana dan memberikan ketegasan
pengaturan terhadap putusan
yang tidak dapat diajukan kasasi.
d. Pengajuan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung merupakan langkah untuk melakukan upaya koreksi terhadap  penerapan  hukum  yang dilakukan  oleh  pengadilan  yang berada dibawah Mahkamah Agung dengan tetap memperhatikan keseimbangan keadilan  hukum  bagi  para  pihak yang berperkara.
2. Saran
1. Reformulasi  ulang  pengaturan mengenai    kasasi  terhadap putusan  bebas    di  dalam
Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan datang. 2. Pengefektifan
kembali pengajuan Kasasi Demi Kepentingan  Hukum  kepada Mahkamah Agung sebagai langkah    untuk  melakukan upaya koreksi terhadap penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan  yang
berada    dibawah  Mahkamah Agung,

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Lembaga  Kajian & Advokasi  Untuk Independensi Peradilan.
Pembatasan  Perkara;  Strategi Mendorong Peradilan Cepat,
Murah,  Efisien,  Dan  Berkualitas. Jakarta: Leip, 2010.
Lembaga  Kajian  &  Advokasi  Untuk Independensi  Peradilan. Konsep Ideal Peradilan Indonesia.
Jakarta: Leip, 2010.
Mulyadi,  Lilik. Putusan  Hakim  Dalam Hukum  Acara  Pidana;  Teori, Praktik,  Teknis  Penyusunan,  Dan Permasalahannya. Bandung PT.Citra Aditya Bakti, 2007.
M.Husein,  Harun. Kasasi  Sebagai Upaya  Hukum. Jakarta:  Sinar
Grafika, 1992.
Muhammad,  H  Rusli. Hukum  Acara Pidana  Kontemporer. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
Fuady,  Munir. Dinamika  Teori  Hukum.
Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981
Tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat.
Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2004
Tentang Kepolisian Negara.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009
Jis  Undang-Undang  Nomor  5
Tahun 2004; Undang-Undang
Ncmor  14  Tahun  1985  Tentang
Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI
Nomor  M.14-PW.07.03  Tahun
1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
Protocol  No.  7  Convention  For  The Protection  Of  Human  Rights  And Fundamental Freedom 1984.

## Putusan Pengadilan
Putusan  Mahkamah  Konstitutsi  Nomor 17/PUU-VIII/2010.
Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor 56/PUU-IX/2011.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 114/PUU-X/2012.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 115/PUU-X/2012.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 34/PUU-XI/2013.
Putusan  Mahkamah    Agung    Nomor 587/K/Pid/1982.
Putusan  Mahkamah    Agung    Nomor:
275/K/Pid/1983.
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  579
K/Pid/1983.
Putusan    Mahkamah  Agung  Nomor 1488 K/Pid/1985.
Putusan    Mahkamah    Agung    Nomor 1363/K/Pid/1995.
Putusan    Mahkamah  Agung  Nomor 1262 K/Pid/2007.
Putusan    Mahkamah    Agung    Nomor 275/K/Pid/183/2010.

## Website
Amnesty  International  Fair  Trials
Manual  Point      26     "The      Right to Appeal, http:// www. amnesttiusa.  Org  /  fair-trials  / manual  /  261-the-riqht-to-arjpeal / paae.do?id=l 104729.
General  Comment  On  International Covenant  on Civil  and Political Rights, Human  Rights  Committee  Ninetieth Session,  Geneva,  9-27  July  2007