## FARABI

## KOMUNIKASI POLITIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF ILMU KOMUNIKASI, ILMU POLITIK DAN KOMUNIKASI ISLAM
Erwin Jusuf Thaib 1
1 IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia, erwinjthaib@iaingorontalo.ac.id
Abstarct: This article discusses political communication from three perspectives, namely the perspective of communication science, political  science, and Islamic communication. The study  in this article was carried out by descriptive analysis with the relevant  literacy  study approach. The results of this study  indicate that from the perspective of communication science, political communication  is  seen  from two aspects, namely the  mechanistic  communication  aspect  which  is  based  on  the  Lasswell's  theory,  namely  communicators convey messages to certain audiences through a medium with certain effects. The second aspect is symbolic interaction that rests on Mead's theory which views that every politician or political group will put forward a distinctive  attribute  as  a  symbol  of  his  or  her  identity  in  a  positive  communication  process.  In  a  political science perspective, political communication is a vehicle that can be used to communicate political messages whose  ultimate  goal  is  the  attainment  of  power  in  its  various  dimensions.  Political  communication  can  be played  by  politicians  who  have  the  goal  of  gaining  certain  power,  or  it  can  be  played  by  professionals  in which  they  skillfully  connect  political  interests  with  their  target  audiences.  Political  communication  in  the perspective  of  Islamic  communication  emphasizes  ethical  political  communication  practices.  This communication  model  is  built  based  on  Hefni’s  theory  which  states  that  Islamic  communication  is  a communication built on Islamic principles that have the spirit of peace, hospitality and safety. On this basis, the political communication model that is built is ethical political communication that is far from the practice of political communication which attacks and overthrows each other.

## Keywords: Politic communication, communication, politic, islamic communication
Abstrak: Artikel  ini  membahas  komunikasi  politik  ditinjau  dari  tiga  perspektif  yakni  perspektif  ilmu komunikasi,  ilmu  politik,  dan  komunikasi  Islam.  Kajian  dalam  artikel  ini  dilakukan  dengan  analisis deskriptif  dengan  pendekatan  studi  literasi  yang  relevan.  Hasil  kajian  ini  menunjukkan  bahwa  dari perspektif  ilmu komunikasi, komunikasi politik dilihat dari dua aspek  yakni aspek komunikasi  mekanistis yang  bertumpu  pada  teori  Lasswell  yakni  komunikator  menyampaikan  pesan  kepada  khalayak  tertentu melalui suatu media dengan efek tertentu. Aspek yang kedua adalah interaksi simbolik yang bersandar pada teori Mead yang berpandangan setiap politisi atau kelompok politik akan mengedepankan suatu atribut khas sebagai  simbol  identitas  dirinya  dalam  sebuah  proses  komunikasi  positif.  Dalam  perspektif  ilmu  politik, komunikasi  politik  adalah  wahana  yang  bisa  digunakan  untuk  mengkomunikasikan  pesan  politik  yang tujuan  akhirnya  adalah  pencapaian  kekuasaan  dalam  berbagai  dimensinya.  Komunikasi  politik  bisa diperankan oleh politisi  yang  memiliki tujuan untuk  meraih kekuasaan tertentu, atau bisa  juga diperankan oleh  profesional  di  mana  dia  dengan  keahliannya  menghubungkan  kepentingan  politik  dengan  khalayak sasarannya.  Komunikasi politik dalam perspektif  komunikasi Islam  menekankan pada praktek komunikasi politik  yang  beretika.  Model  komunikasi  ini  dibangun  berdasarkan  teori  Hefni  yang  menyatakan  bahwa komunikasi  Islam  adalah  komunikasi  yang  dibangun  di  atas  prinsip  Islam  yang  memiliki  ruh  kedamaian, keramahan dan keselamatan. Dengan landasan ini, maka model komunikasi politik yang terbangun adalah komunikasi politik  yang  beretika  yang  jauh dari  praktek komunikasi politik  yang saling serang dan saling menjatuhkan.
Kata Kunci: Komunikasi Politik, Komunikasi, Politik, Komunikasi Islam

## FARABI

## A. PENDAHULUAN
Salah satu aspek yang selalu berkaitan dengan kehidupan manusia di manapun dan kapanpun  mereka  eksis  adalah  masalah  politik.  Hal  ini  berkaitan  dengan sebab bahwa politik menyangkut hajat hidup dan kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara  kolektif.  Masalah  politik  adalah  masalah  yang  selalu  menyertai manusia karena berkaitan  dengan  upaya  memenuhi  segala  tuntutan  kehidupan  manusia,  sejak  zaman Yunani  Kuno  yang  ditandai  dengan  banyaknya  pembahasan  yang  berkaitan  dengan politik  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Aristoteles,  Plato,  dan  filosof  lainnya,  juga dalam  dunia  Islam  sendiri,  bahkan  hingga  zaman  modern  ini.  bahkan  dalam  pandangan Harun  Nasution,  persoalan  yang  pertama  kali  timbul  di  dunia  Islam  menurut  sejarah bukanlah persoalan tentang keyakinan tetapi masalah politik yang berkaitan dengan siapa yang menjadi suksesor Nabi Muhammad saw setelah beliau wafat. 1
Dalam konteks modernitas, politik menjadi salah satu ajang perwujudan kehidupan demokratis dari suatu negara. Sistem politik yang melibatkan seluruh elemen bangsa dan negara merupakan sebuah perwujudan demokrasi yang ideal. Demokrasi sebagai sebuah sistem  telah  dijadikan  alternatif  berbagai  tatanan  berbagai aktivitas  bermasyarakat  dan bernegara di banyak negara. Menurut Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan  bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah  menjadikan demokrasi  sebagai  asas  yang  fundamental. Kedua ,  demokrasi  sebagai asas  kenegaraan  secara  esensial  telah  memberikan  arah  bagi  peranan  masyarakat  untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. 2
Demokrasi  itu  sendiri  sebagai  bagian  dari  pranata  kehidupan  masyarakat  memang berperan  penting  bagi  kehidupan  masyarakat  pada  umumnya,  terutama  yang  berkaitan dengan  keputusan-keputusan  politik.  Joseph  Schmeter  berpendapat  bahwa  demokrasi merupakan  suatu  perencanaan  institusional  untuk  mencapai  keputusan  politik  di  mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas  suara  rakyat.  Sementara  itu  menurut  Philippe  C.  Schmitter  dan  Terry  Lynn  Karl demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggungjawab atas  tindakan-tindakan  mereka  di  wilayah  politik  oleh  warga  negara  yang  bertindak
1 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jakarta: UI Press, 1985) h. 88
2 Dede Rosyada, et.al., Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003) h. 109-110

## FARABI
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Vol. 16 No. 1, Juni 2019
secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil mereka yang telah terpilih. 3
Pendapat-pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan yang berhubungan  dengan  publik,  dalam  sistem  demokrasi  terdapat  beberapa  institusi  antara lain  pemerintah  dan  institusi  politik  seperti  parlemen  sebagai  lembaga  perwakilan masyarakat  yang  sistem  keterwakilannya  telah  diatur  secara  politik  pula.  Kehadiran parlemen  dengan  berbagai  bentuknya  telah  mewarnai  kehidupan  politik  masyarakat modern. Dalam konteks Indonesia, parlemen mewujud dalam bentuk MPR, DPR, DPD, dan  DPRD  Provinsi/Kabupaten-Kota.  Di Amerika Serikat berbentuk Senat dan House of Representative .  Di  negara-negara  Islam  di  sebut Ahlu  Al-Halli  Wa  Al-Aqdhi .  Semua model parlemen di atas pada umumnya hanya memiliki tiga fungsi utama yakni legislasi, budgeting , dan pengawasan.
Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, parlemen mengalami suatu dinamika internal antar  sesama  anggotanya.  Karena  perbedaan  latar  belakang  basis  politik  dan  ideologis, terkadang parlemen mengalami kebuntuan dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi hal ini  bisa  dijembatani  dengan  upaya  pendekatan  komunikasi  antar  elemen  internal parlemen.  Model  komunikasi  yang  digunakan  inilah  yang  disebut  dengan  komunikasi politik.  Komunikasi  politik  memang  menjadi  solusi  yang  bijak  untuk  menjembatani perbedaan  yang  terjadi.  Dengan  proses  ini,  maka  dinamika  akan  hidup  kembali  karena menghidupkan  kembali  komunikasi  yang  terputus,  sehingga  sebuah  keputusan  bisa dihasilkan.
Uraian  di  atas  menggambarkan  tentang  pentingnya  komunikasi  politik  untuk menghidupkan keseluruhan proses politik agar memperoleh keputusan yang bisa diterima semua pihak. Melihat posisi sentralnya dalam kehidupan politik, maka kajian komunikasi politik  telah  menjadi  salah  satu  bentuk  kajian  yang  serius  di  dunia  akademik,  baik  itu ditinjau dari perspektif ilmu komunikasi, ilmu politik maupun ditinjau dari perspektif ilmu komunikasi  Islam.  Ketiga  perspektif  inilah  yang  akan  dijadikan  pokok  bahasan  dalam artikel ini.
3 Dede Rosyada, et.al., Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, h. 111

## FARABI
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Vol. 16 No. 1, Juni 2019

## B. KOMUNIKASI POLITIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF ILMU KOMUNIKASI
Komunikasi Politik ( political communication ) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan  politik  dan  aktor-aktor  politik,  atau  berkaitan  dengan  kekuasaan, pemerintahan,  dan  kebijakan  pemerintah.  Dengan  pengertian  ini,  sebagai  sebuah  ilmu terapan,  komunikasi  politik  bukanlah  hal  yang  baru.  Komunikasi  politik  juga  bisa dipahami  sebagai  komunikasi  antara  “yang  memerintah”  dan  “yang  diperintah”. Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh  siapa  saja:  mahasiswa,  dosen,  tukang  ojek,  penjaga  warung,  dan  seterusnya.  Tak heran  jika ada  yang  menjuluki  komunikasi  politik  sebagai  neologisme,  yakni  ilmu  yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka.
Dalam  praktiknya,  komunikasi  politik  sangat  kental  dalam  kehidupan  sehari-hari. Sebab,  dalam  aktivitas  sehari-hari,  tidak  satu  pun  manusia  tidak  berkomunikasi,  dan kadang-kadang  sudah  terjebak  dalam  analisis  dan  kajian  komunikasi  politik.  Berbagai penilaian  dan  analisis  orang  awam  berkomentar  sosal  kenaikan  BBM,  ini  merupakan contoh kekentalan  komunikasi politik.  Sebab,  sikap  pemerintah  untuk  menaikkan  BBM sudah  melalui  proses  komunikasi  politik  dengan  mendapat  persetujuan  DPR.  Konsep, strategi,  dan  teknik  kampanye,  propaganda,  dan  opini  publik  termasuk  dalam  kajian bidang ilmu komunikasi politik.
Jika disimak secara seksama, fungsi komunikasi itu sangat banyak. Banyak peminat komunikasi  atau  ilmuwan  komunikasi  yang  sudah  memaparkan  persepsinya  tentang fungsi  komunikasi,  tetapi  mereka  belum  mampu  memuaskan  semua  pihak.  Masih memungkinkan muncul persepsi lain tentang fungsi komunikasi.
Harold D. Lasswell, memaparkan bahwa fungsi komunikasi sebagai berikut:
1. Menjaga atau mengawasi lingkungan ( survillance of the environment );
2. Menghubungkan  bagian-bagian  yang  terpisah  dari  masyarakat  untuk lingkungannya  ( correlation  of  the  part  of  society  in  responding  to  the environment ); dan
3. Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya ( transmission of social heritage ). 4
Menurutnya ada tiga kelompok yang selama ini melaksanakan ketiga fungsi tersebut.
4 Denis Mc Quail, Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar (Jakarta: Erlangga;   1994) h. 136-137

## FARABI
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Vol. 16 No. 1, Juni 2019
Fungsi pertama dijalankan oleh para diplomat, atase, dan koresponden luar negeri sebagai usaha  menjaga  lingkungan.  Fungsi kedua  lebih  diperankan oleh para  editor,    wartawan, dan  juru  bicara  sebagai penghubung,  respon  internal. Fungsi ketiga dilaksanakan oleh para  pendidik  dalam  lingkungan  pendidikan  formal  atau  informal  karena  terlibat  dalam mewariskan adat kebiasaan, nilai-nilai dari generasi ke generasi.
Wiliam  I.  Gorden 5 mengungkapkan  empat  kerangka  fungsi  komunikasi,  yaitu sebagai  berikut; Pertama ,  komunikasi  sosial.  Dengan  komunikasi,  manusia  dapat berhubungan sosial dengan sesama manusia lainnya dalam upaya memupuk silahturahmi, membangun  aktualisasi  diri,  menanamkan  citra  diri,  dan  bekerja  sama  dalam  berbagai bentuk kehidupan guna mempertahankan kelangsungan hidup.
Kedua ,  komunikasi  ekspresif.  Fungsi  komuikasi  ini  berkaitan  erat  dengan komunikasi sosial. Dalam kehidupannya memupuk komunikasi sosial, manusia memiliki keinginan  untuk  mengungkapkan  berbagai  perasaan  dirinya  terhadap  pihak  lain,  baik sebagai  individu  maupun  kelompok.  Berbagai  perasaan  manusia,  seperti  sayang,  rindu, cinta, benci, peduli, simpati, sedih, takut, dan marah diunggkapkan kepada manusia lain melalui berbagai bentuk pesan-pesan, baik verbal maupun nonverbal.
Ketiga ,  komunikasi  ritual.  Manusia  hidup  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  sistem kehidupan  yang  sudah  dibentuk  sebelumnya.  Prosedur-prosedur  kehidupan  yang  nyaris sebagian  sudah  melekat  menjadi  sebuah  keyakinan  dan  keharusan  dilakukan  oleh manusia  dalam  menjalani  fase-fase  kehidupan.  Pengungkapan  berbagai  perasaan sebagaimana komunikasi ekspresif dalam konteks memenuhi prosedur sistem kehidupan yang  sudah  diyakini,  seperti  pelaksanaan  upacara  kelahiran,  ulang  tahun,  pernikahan, sampaui pada upacara kematian merupakan bagian dari fungsi komunikasi ritual.
Keempat ,  komunikasi  instrumental.  Komunikasi  instrumental  lebih  pada  fungsi komunikasi  untuk  melakukan  tindakan  persuasif,  yakni  untuk  membujuk  orang  atau pihak lain dengan berbagai penguatan informasi yang diberikan. Komunikasi ini bertujuan menginformasikan,  mengajarkan,  mendorong,  mengubah  sikap  dan  keyakinan  serta perilaku atau menggerakan tindakan dan menghibur orang atau pihak lain.
5 William J. Gorden, Communication: Personal and Public (Sherman Oaks California: Alfred, 1989) h. 137

## FARABI
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Vol. 16 No. 1, Juni 2019
Rudolph  F. Verderber 6 mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai dua  fungsi. Pertama , fungsi sosial, yakni untuk tujuan kesenangan, menunjukkan ikatan dengan orang lain,  membangun  dan  memelihara  hubungan. Kedua ,  fungsi  pengambilan  keputusan, yakni  memutuskan  untuk  melakukan  dan  tidak  melakukan  sesuatu  pada  saat  tertentu. Sebagian  keputusan  itu  dibuat  sendiri  dan  sebagian  lagi  dibuat  setelah  berkonsultasi dengan  orang  lain.  Sebagian  keputusan  bersifat  emosional  dan  sebagian  lagi  melalui pertimbangan  yang  matang.  Semakin  penting,  keputusan  yang  akan  dibuat,  semakin berhati-hati dalam melalui tahapan untuk membuat keputusan. Kecuali bila bersifat reaksi emosional, keputusan itu biasanya melibatakan pemrosesan informasi, berbagai nformasi dan  dalam  banyak  kasus,  persuasi  karena  manusia  tidak  hanya  perlu  memroses  data, tetapi sering juga memperoleh dukungan atas keputusannya.
Sebenarnya  banyak  pendapat  para  pakar  komunikasi  yang  dapat  dikutip  yang memaparkan  fungsi  komunikasi.  Namun,  kalau  disimak,  keseluruhan  pendapat  tersebut kembali  kepada  hakikat  fugsi  komunikasi,  yakni  membangun  hubungan  vertikal  dan horisontal.  Kendati  jika  ditakar  lebih  banyak  pakar  yang  menitikberatkan  komunikasi horisontal saja, yakni mengungkap hubungan manusia dengan manusia lainnya.
Terdapat  tiga  unsur  pokok  proses  komunikasi,  yakni  pemberi  pesan,  pesan,  dan penerima  pesan.  Dalam  model  komunikasi  klasik  dari  Aristoteles,  ketiga  komponen  itu ditegaskan dengan istilah speaker, message, dan listener . 7
Shannon  dan  Weaver  mengistilahkan  ketiga  unsur  tersebut  dengan information source , message ,  dan receiver .  Sementara  Schramm  menyebutnya encoder,  message, decoder . Kemudian Berlo menyebutnya source, message ,dan receiver , serta istilah-istilah lainnya  yang  disodorkann  oleh  para  ilmuwan  komunikasi.  Walaupun  terdapat  berbagai istilah  yang  digunakan,  ketiga  unsur tersebut  menjadi  sentral  utama  terjadinya  proses komunikasi yang ditandai dengan interaksi simbolik antar pihak yang terlibat di dalamnya. 8
Hal  yang  sama  juga  terjadi  dalam  komunikasi  politik.  Walaupun  kebanyakan peneliti  komunikasi  politik  menggunakan  model  Lasswell,  tetap  saja inti model  tersebut terpusat  dari  ketiga  unsur  tersebut,  walaupun  dalam  gambaran modelnya  Lasswell  tidak
6 Rudolph F. Verderber, Communicate (Belmont California: Wadsworth, 1990) h. 245
7 Syamsu Suryadi, Elit Politik dalam Komunikasi Politik di Indonesia , dalam Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun , Indonesia dan Komunikasi Politik , (Jakarta : Gramedia, 1993) h.  132-133
8 Denis Mc Quail, Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar , h. 137-138

## FARABI
menyebutkan  secara  eksplisit  istilah  komunikator,  pesan  dan  komunikan.  Lasswell mengungkapkan model komunikasinya secara verbal dengan lima pertanyaan: who (siapa sumbernya), says what (apa yang disampaikan), in which channel (melalui media apa), to whom (siapa sasaran), with what effect (apa pengaruhnya).
Komunikasi  politik  tidak  bisa  dilepaskan  dari  pandangan  teori  interaksi  simbolik. Sebab dalam prosesnya pertukaran pesan dilakukan melalui berbagai atribut atau simbol- simbol  dari  masing-masing  partai  politik  maupun  aktor  politik.  Misalnya,  pada  saat kampanye  simbol-simbol,  bendera  partai  banyak  menggunakan  gambar/foto  dari  para aktor  politik.  Penggunaan  simbol-simbol  tersebut  menurut  Eep  Saefullah  Fattah  adalah ingin  terlihat  menonjol.  Di  mana  penonjolan  semacam  ini  ternyata  sangat  bersifat simbolik  sehingga  teori  interaksi  simbolik  sebagai  pendekatan  yang  bermanfaat  untuk menggali  berbagai  pengertian  tentang  kehidupan  kelompok  manusia  dengan  fokus sentralnya  tentang  interaksi  dan  komunikasi  politik  yang  dilakukan  untuk mempertukarkan pesan-pesan politik dalam pemilihan calon-calon politik tertentu. 9
Teori  interaksi  simbolik  pada  dasarnya  berada  di  bawah  payung  perspektif  yang lebih  besar,  yaitu  perspektif  fenomenologis,  di  mana  tokoh  utamanya  adalah  George Herbert  Mead.  Dia  mengungkapkan  bahwa  keseluruhan  sosial  mendahului  pemikiran individu  baik  secara  logika  maupun  secara  temporer.  Individu  yang  berpikir  dan  sadar diri  adalah  mustahil  secara  logika  tanpa  di  dahului  adanya  kelompok  sosial.  Menurut Mead  kelompok  sosial  muncul  lebih  dulu,  dan  kelompok  sosial  menghasilkan perkembangan keadaan mental kesadaran diri. 10
Esensi  dasar  dari  teori  Mead  adalah  suatu  aktivitas  yang  merupakan  ciri  khas manusia,  yakni  komunikasi  atau  pertukaran  simbol  yang  diberi  makna.  Blumer mengintegrasikan  gagasan-gagasan  interaksi  simbolik  dengan  John  Dewey,  William  I. Thomas  dan  Charles  H.  Cooley.  Gagasan  mereka  tersebut  mengungkapkan  bahwa kehidupan  sosial  pada  dasarnya  adalah  interaksi  manusia  dengan  menggunakan  simbol- simbol.  Hal  ini  didasarkan  pada  tiga  asumsi,  yaitu: Pertama, individu  merespons  suatu situasi  simbolik.  Mereka  merespon  lingkungan,  termasuk  objek  fisik  (benda)  dan  objek sosial  (perilaku  manusia)  berdasarkan  makna  yang  dikandung  komponen-komponen
9 Eep  Saefullah  Fatah, Pengkhianatan  Demokrasi  ala  Orde  Baru (Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2000) h. 44
10 George Ritzer, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Prenada Media, 2007) h. 272-273

## FARABI
lingkungan tersebut bagi mereka. Ketika mereka menghadapi suatu situasi, respon mereka tidak  bersifat  mekanistis,  tidak  pula  bergantung  bagaimana  eksternal;  alih-alih,  respons mereka bergantung pada bagaimana mereka mendefenisikan situasi yang dihadapi dalam interaksi  sosial.  Jadi,  individulah  yang  dipandang  aktif  menentukan  lingkungan  mereka sendiri.
Kedua, makna  adalah  produk  interaksi  sosial,  karena  makna  tidak  melekat  pada objek,  melainkan  dinegosiasikan  melalui  penggunaan  bahasa.  Negosiasi  itu dimungkinkan karena manusia mampu menamai segala sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan atau peristiwa itu), namun juga gagasan yang abstrak. Akan tetapi, nama atau simbol yang digunakan untuk menandai  objek,  tindakan,  peristiwa,  dan  gagasan  itu  bersifat  arbitrer  (sembarang). Artinya,  logis  antara  nama  atau  simbol  dengan  objek  yang  dirujuknya  meskipun  kita terkadang  sulit  untuk  memisahkan  kedua  hal  itu.  Melalui  penggunaan  simbol  itulah manusia dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang dunia.
Ketiga, makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan  dengan  perubahan  situasi  yang  ditemukan  dalam  interaksi  sosial.  Perubahan interpretasi  dimungkinkan  karena  individu  dapat  melakukan  proses  mental,  yakni berkomunikasi  dengan  dirinya.  Manusia  membayangkan  atau  merencanakan  apa  yang akan  mereka  lakukan.  Dalam  proses  ini,    individu  mengantisipasi  reaksi  orang  lain, mencari  alternatif-alternatif  ucapan  atau  tindakan  yang  akan  ia  lakukan.  Individu membayangkan  bagaimana  orang  lain  akan  merespons  ucapan  atau  tindakan  mereka. Proses pengambilan-peran tertutup ( covert role-taking ) itu penting, meskipun hal itu tidak teramati. Karena itu, kaum interaksionis simbolik mengakui adanya tindakan tertutup dan tindakan  terbuka,  menganggap  tindakan  terbuka  sebagai  kelanjutan  dari  tindakan tertutup. 11
Ketiga  asumsi  tersebut  di  atas,  disimpulkan  Blumer  dalam  tiga  premis,  yaitu:  (a) manusia  bertindak  terhadap  sesuatu  berdasarkan  makna-makna  yang  ada  pada  sesuatu, (b)  makna  tersebut  berasal  dari  interaksi  sosial  seseorang  dengan  orang  lain,  dan  (c) makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung. Seperti yang  ditegaskan  Blumer,  maka  perspektif  interaksi  simbolik  berusaha  memahami
11 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar . (Bandung: Remaja. Rosdakarya, 2002) h. 68- 73

## FARABI
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Vol. 16 No. 1, Juni 2019
perilaku manusia dari sudut pandang subjek. 12
Persepektif  interaksi  simbolik  menurut  Besker  menyarankan  bahwa  perilaku manusia  harus  dilihat  sebagai  proses  yang  memungkinkan  manusia  membentuk  dan mengatur  perilaku  mereka  dengan  mempertimbangkan  ekspektasi  orang  lain  yang menjadi mitra interaksi mereka. Defenisi yang mereka berikan kepada orang  lain, situasi, objek dan bahkan diri sendiri ditentukan oleh perilaku mereka sendiri. Karena itu menurut Johanes manusia bertindak hanya berdasarkan defenisi atau penafsiran mereka atas objek- objek  di  sekeliling  mereka,  dan  tidak  digolongkan  sebagai  kebutuhan  dan  dorongan impuls  (hati),  tuntutan  budaya,  atau  tuntutan  peran.  Bagi  Blumer  proses  sosial  dalam kehidupan  kelompoklah  yang  menciptakan  dan  menengakkan  aturan-aturan,  bukan aturan-aturan yang menciptakan dan menegakan kehidupan kelompok. Dalam konteks ini, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi, dan proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan peranannya, melainkan justru merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial. 13
Berkaitan  dengan  teori  interaksi  simbolik  ini,  maka  Ritzer  meringkas  teori  ini kedalam prinsip-prinsip, sebagai berikut:
1. Manusia, tidak seperti hewan lebih rendah, diberkahi dengan kemampuan berpikir.
2. Kemampuan berpikir itu dibentuk oleh interaksi sosial.
3. Dalam  interaksi  sosial  orang  belajar  makna  dan  simbol  yang  memungkinkan mereka menerapkan kemampuan khas mereka sebagai manusia, yakni berpikir.
4. Makna  dan  simbol  memungkinkan  orang  melanjutkan  tindakan  ( action )  dan interaksi yang khas manusia.
5. Orang  mampu  memodifikasi  atau  mengubah  makna  dan  simbol  yang  mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan interpretasi mereka atas situasi.
6. Orang  mampu  melakukan  modifikasi  dan  perubahan  ini  karena,  antara  lain kemampuan  mereka  berinteraksi  dengan  diri  sendiri,  yang  memungkinkan  mereka memeriksa tahapan-tahapan tindakan, menilai keuntungan dan kerugian relatif, dan kemudian memilih salah satunya.
7. Pola-pola tindakan dan interaksi yang jalin-menjalin ini membentuk kelompok dan
12 Engkus Kuswarno, Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya (Bandung: Widya Padjajaran, 2009) h. 113
13 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar , h. 70

## FARABI
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Vol. 16 No. 1, Juni 2019
masyarakat. 14
Berdasarkan ketiga premis dan ringkasan teori di atas, menurut Engkus  Kuswarno terdapat esensi bahwa komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna merupakan suatu aktivitas yang khas di antara manusia.  Selain itu seseorang akan menjadi manusiawi hanya melalui interaksi dengan sesamanya, di mana interaksi yang terjadi antara manusia akan  membentuk  masyarakat.  Karena  manusia  secara  aktif  membentuk  perilakunya sendiri. Kesadaran dan pikiran melibatkan interaksi manusia dengan dirinya sendiri. 15
Berkaitan  dengan  kemampuan  manusia  untuk  dapat  merespon  simbol-  simbol  di antara mereka berinteraksi, menurut Mead membawa penjelasan interaksi simbolik kepada konsep  tentang  diri  ( self ).  Apa  yang  menjadi  penekanan  dalam  teori  ini  sangat  relevan dengan  penelitian  ini.  Karena  konsep  Mead  tentang  diri  yang  lebih  menekankan  pada konsep  “pengambilan  peran  orang  lain”  ( taking  the  role  of  the  other ),  atau  penjabaran “diri  sosial”  ( social  self )  adalah  dilakukan  melalui  makna  yang  dikonstruksikan  secara sosial. 16
Dengan demikian, maka konsep diri sebagai suatu proses yang berasal dari interaksi sosial  individu  dengan  orang  lain  dapat  diterapkan  dalam  proses  komunikasi  politik antaraktor  politik,  atau  di  luar  aktor  politik.  Di  samping  konsep  diri  ini,  juga  interaksi sosial  individu  melalui  makna  maupun  simbol-simbol  komunikasi  baik  simbol  verbal maupun non verbal.

## C. KOMUNIKASI POLITIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF ILMU POLITIK
Istilah politik menurut Sumarno berasal dari kata “ polis ” yang berarti negara, kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negara (kota) dan masyarakatnya.  Kata “ polis ”  ini  berkembang  menjadi  “ politicos ”  yang  artinya  kewarganegaraan.  Dari  kata “ politicos ” menjadi ” politera ” yang berarti hak-hak kewarganegaraan. 17
Sementara  itu  menurut  Dan  Nimmo  mengartikan  politik  sebagai  kegiatan  orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai  hal  orang  berbeda  satu  sama lain  –  jasmani, bakat,  emosi, kebutuhan,  cita-cita, inisiatif  ,  perilaku,  dan  sebagainya.  Lebih  lanjut  Nimmo  menjelaskan,  kadang-kadang
14 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar , h. 73
15 Engkus Kuswarno, Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya, h. 114.
16 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar , h. 73
17 A. P. Sumarno, Dimensi - dimensi Komunikasi Politik ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989) h. 8

## FARABI
perbedaan  ini  merangsang  argumen,  perselisihan,  dan  percekcokan.  Jika  mereka menganggap  perselisihan  itu  serius,  perhatian mereka  dengan  memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik. 18
Dalam  pandangan  Harold  Lasswell,  ilmu  politik  adalah  ilmu  tentang  kekuasaan. 19 Sedangkan  David  Easton  mendefinisikan  politik  sebagai  berikut: Political  as a process those  developmental  processes  through  which  person  acquire  political  orientation  and patterns of behavior” . 20 Dalam definisi ini David  Easton menitikberatkan bahwa politik itu sebagai suatu proses di mana dalam perkembangan proses tersebut seseorang menerima orientasi politik tertentu dan pola tingkah laku.
Dari  beberapa  definisi  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  ilmu  politik  secara  umum berarti  ilmu  tentang  kekuasaan,  di  mana  di  dalamnya  terdapat  kuasa  untuk  mengatur masyarakat,  menyelesaikan konflik sosial  yang timbul dalam masyarakat  yang  memiliki perbedaan  orientasi  politik.  Semua  hal  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan  politik  hanya bisa berjalan dengan adanya komunikasi politik.
Komunikasi  politik  adalah  komunikasi  yang  diarahkan  kepada  pencapaian  suatu pengaruh  sedemikian  rupa,  sehingga  masalah  yang  dibahas  oleh  jenis  kegiatan komunikasi  ini,  dapat  mengikat  semua  warganya  melalui  suatu  sanksi  yang  ditentukan bersama  oleh  lembaga-lembaga  politik. 21 Mengenai  komunikasi  politik  ini  ( political communication )  Rusandi  Kantaprawira  memfokuskan  pada  kegunaanya,  yaitu  untuk menghubungkan  pikiran  politik  yang  hidup  dalam  masyarakat,  baik  pikiran  intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan  sektor kehidupan politik pemerintah. 22
Dengan demikian segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide dan kebijakan ( policy ) harus ada yang menyampaikan dan ada yang menerimanya, proses tersebut adalah proses komunikasi.
Dilihat dari tujuan politik “an sich”, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok  manusia  yang  mempunyai  orientasi  pemikiran  politik  atau  ideologi  tertentu
18 Dan Nimmo, Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media ( Bandung: Remadja
19 S.P. Varma, Teori Politik Modern , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995) h. 258
20 A. P. Sumarno, Dimensi - dimensi Komunikasi Politik , h. 8
21 Astrid S. Soesanto, Komunikasi Sosial di Indonesia . (Jakarta: Bina Cipta, 1980) h. 2
22 Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik di Indonesia (Bandung: Sinar Baru, 1983) h. 25

## FARABI
dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideology tersebut dapat diwujudkan.
Harold Lasswell memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat  jelas: pertama ,  bahwa  komunikasi  politik  selalu  berorientasi  pada  nilai  atau berusaha  mencapai  tujuan;  nilai-nilai  dan  tujuan  itu  sendiri  dibentuk  di dalam dan oleh proses  perilaku  yang  sesungguhnya  merupakan  suatu  bagian;  dan kedua ,  bahwa komunikai  politik  bertujuan  menjangkau  masa  depan  dan  bersifat  mengantisipasi  serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu. 23
Dalam  hal  ini,  R.S.  Sigel  memberikan  pandangan  sebagai  berikut: “Political socialization  refers  to  the  learning  process,  by  which  the  political  norms  and  behavior acceptable to an ongoing political system are transmitted from generation to generation”. 24 Dari  batasan  Sigel  ini  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  politik  bukan  hanya menitikberatkan  pada  penerimaan  norma-norma  politik  dan  tingkah  laku  pada  sistem politik  yang  sedang  berlangsung,  tapi  juga  bagaimana  merwariskan  atau  mengalihkan nilai-nilai dari suatu generasi kenegaraan berikutnya.
Komunikasi politik menuntut keberadaan komunikator politik sebagai ujung tombak yang membawa misi politik dalam berbagai medium komunikasi. Menurut Nimmo, salah satu  ciri  komunikasi  ialah  bahwa  orang  jarang  dapat  menghindari  dan  keturutsertaan. Hanya  dihadiri  dan  diperhitungkan  oleh  seorang  lain  pun  memiliki  nilai  pesan.  Dalam arti yang paling umum kita semua adalah komunikator, begitu pula siapa pun yang dalam setting  politik  adalah  komunikator  politik. 25 Meskipun  mengakui  bahwa  setiap  orang boleh  berkomunikasi  tentang  politik,  kita  mengakui  bahwa  relatif  sedikit  yang  berbuat demikian, setidak- tidaknya  yang  melakukannya  serta  tetap  dan  sinambung.  Mereka yang      relatif  sedikit  ini  tidak  hanya  bertukar  pesan  politik;  mereka  adalah  pemimpin dalam proses opini. Para komunikator politik ini, dibandingkan dengan warga negara pada umumnya,  ditanggapi  dengan  lebih  bersungguh-sungguh  bila  mereka  berbicara  dan berbuat.
Sebagai pendukung pengertian yang lebih besar terhadap peran komunikator politik
23 Harsono Suwardi, “ Komunikasi Politik dan Kredibilitas Media Menjelang Jatuhnya Soeharto ”, dalam Dedy H. Hidayat, dkk (Ed.) Pers dalam Revolusi Mei: Runtuhnaya Sebuah Hegemoni (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000) h. 328
24 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik . (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992) h. 192
25 Dan Nimmo, Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media, h.28

## FARABI
dalam proses opini,  Leonard  W. Dood menyarankan jenis-jenis hal yang patut diketahui mengenai  mereka:  ”Komunikator  dapat  dianalisis  sebagai  dirinya  sendiri.  Sikapnya terhadap  khalayak  potensialnya,  martabat  yang  diberikannya  kepada  mereka  sebagai manusia,  dapat  mempengaruhi  komunikasi  yang  dihasilkannya;  jadi  jika  ia  mengira mereka  itu  bodoh,  ia  akan  menyesuaikan  nada  pesannya  dengan  tingkat  yang  sama rendahnya.  Ia  sendiri  memiki  kemampuan-  kemampuan  tertentu  yang  dapat dikonseptualkan  sesuai  dengan  kemampuan  akalnya,  pengalamannya  sebagai komunikator  dengan  khalayak  yang  serupa  atau  yang  tak  serupa,  dan  peran  yang dimainkan di dalam kepribadiannya oleh motif untuk berkomukasi. 26
Berdasar pada anjuran Doob, jelas bahwa komukator atau para komunikator  harus diidentifikasi  dan  kedudukan  mereka  di  dalam  masyarakat  harus  ditetapkan.  Untuk keperluan  ini  Nimmo  mengidentifikasi  tiga  kategori  politikus,  yaitu  yang  bertindak sebagai  komunikator  pilitik,  komunikator  profesional  dalam  politik,  dan  aktivis  atau komunikator paruh waktu ( part time) . 27
Kelompok  pertama  ini  adalah  orang  yang  bercita-cita  untuk  memegang  jabatan pemerintah  dan  memegang  pemerintah  yang  harus  berkomunikasi  tentang  politik  dan disebut dengan politikus, tak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau jabatan karier, baik  jabatan  eksekutif,  legislatif,  atau  yudikatif.  Pekerjaan  mereka  adalah  aspek  aspek utama  dalam  kegiatan  ini.  Meskipun  politikus  melayani  beraneka  tujuan  dengan berkomunkasi, ada  dua  hal  yang  menonjol.  Daniel  Katz  menunjukkan  bahwa  pemimpin politik mengarahkan pengaruhnya ke dua arah, yaitu mempengaruhi alokasi ganjaran dan mengubah struktur sosial yang ada atau mencegah perubahan demikian. 28
Dalam  kewenangannya  yang  pertama  politikus  itu  berkomunikasi  sebagai  wakil suatu  kelompok;  pesan-pesan  politikus  itu  mengajukan  dan  melindungi  tujuan kepentingan  politik,  artinya  komunikator  politik  mewakili  kepentingan  kelompoknya. Sebaliknya, politikus  yang bertindak sebagai ideologi tidak begitu terpusat perhatiannya kepada  mendesakkan  tuntutan  kelompoknya,  ia  lebih  menyibukkan  diri  untuk menetapkan  tujuan  kebijakan  yang  lebih  luas,  mengusahakan  reformasi  dan  bahkan mendukung perubahan revolusioner.
26 Dan Nimmo, Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media, h.30
27 Dan Nimmo, Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media, h.30
28 Dan Nimmo, Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media, h.30

## FARABI
Termasuk  dalam  kelompok  ini,  politikus  yang  tidak  memegang  jabatan  dalam pemerintah,  mereka  juga  komunikator  politik  mengenai  masalah  yang  lingkupnya nasional dan internasional, masalah yang jangkauannya berganda dan sempit.
Jadi  banyak  jenis  politikus  yang  bertindak  sebagai  komunikator  politik,  namun untuk  mudahnya  diklasifikasikan  mereka  sebagai  politikus  (1)  berada  di  dalam atau  di luar  jabatan pemerintah,  (2) berpandangan nasional atau sub nasional,  dan  (3)  berurusan dengan masalah berganda atau masalah tunggal. 29
Komunikator  profesional  adalah  peranan  sosial  yang  relatif  baru,  suatu  hasil sampingan  dari  revolusi  komunikasi  yang  sedikitnya  mempunyai  dua  dimensi  utama: munculnya media massa yang melintasi batas-batas rasial, etnis, pekerjaan, wilayah, dan kelas  untuk  meningkatkan  kesadaran  identitas  nasional;  dan  perkembangan  serta-merta media  khusus  yang  menciptakan  publik  baru  untuk  menjadi  konsumen  informasi  dan hiburan. 30
Seorang  komunikator  profesional,  menurut  James  Carey  adalah  seorang  makelar simbol,  orang  yang  menerjemahkan  sikap,  pengetahuan,  dan  minat  suatu  komunitas bahasa  ke  dalam  istilah-istilah  komunitas  bahasa  yang  lain  dan  berbeda  tetapi  menarik dan  dapat  dimengerti.  Komunikator  profesional  menghubungkan  golongan  elit  dalam organisasi  atau  kominitas  mana  pun  dengan  khalayak  umum;  secara  horizontal  ia menghubungkan dua komunitas bahasa yang dibedakan pada tingkat  struktur sosial yang sama.    Bagaimanapun,    karena    menjadi    komunikator  profesional,  bukan  politikus, profesional yang berkomunikasi menempatkan dirinya terpisah dari tipe-tipe komunikator politik yang lain, terutama aktivis politik. 31
Dari  pembahasan  di  atas  tampak  bahwa  kolaborasi  komunikasi  politik  dan komunikator  politik,  baik  itu  oleh  politisi  maupun  profesional,  adalah  akumulasi  dari upaya  pencapaian  tujuan  politik  yakni  kekuasaan.  Bagaimana  komunikasi  politik  itu sangat  dipengaruhi  oleh  sistem politik  dan  pemerintahan  yang  berlaku  di  suatu  tempat. Dalam pemerintahan yang demokratis, komunikasi politik dapat berjalan secara wajar dan sehat sebagaimana seharusnya. Sebaliknya dalam pemerintahan yang otoriter, komunikasi politik akan berlangsung tidak sehat karena  cenderung  hanya  satu  arah  yang  didominasi
29 Rochajat  Harun, Komunikasi  Politik,  Suatu  Pengantar (Jakarta: Mandarmaju,  2006) h. 142
30 Dan Nimmo, Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media, h.33
31 Dan Nimmo, Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media, h.33

## FARABI
oleh penguasa. Meskipun demikian, dari perspektif ilmu politik, komunikasi politik dalam sistem apapun dia eksis, tetap sebagai instrumen yang digunakan untuk meraih kekuasaan dalam berbagai dimensinya.

## D. KOMUNIKASI  POLITIK  DITINJAU  DARI  PERSPEKTIF  KOMUNIKASI ISLAM
Komunikasi politik selain dapat dianalisis dari perspektif ilmu komunikasi dan ilmu politik, juga dapat dianalisis melalui perspektif komunikasi Islam. Komunikasi Islam itu sendiri dalam pandangan Harjani Hefni adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip- prinsip  Islam  yang  memiliki  roh  kedamaian,  keramahan  dan  keselamatan.  Dengan  asas Al-Qur’an dan Sunnah, komunikasi Islam adalah komunikasi yang berupaya membangun hubungan    dengan  diri  sendiri,  dengan  Sang  Pencipta  serta  dengan  sesame  untuk menghadirkan kedamaian, keramahan, dan keselamatan buat diri dan lingkungan dengan cara tunduk dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. 32
Berdasarkan  terminologi  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  komunikasi  Islam  tidak semata sebagai sebuah praktek komunikasi  yang bertujuan untuk berkirim pesan dengan tujuan  terbangunnya  suatu  pandangan  yang  sama  tentang  obyek  yang  dikomunikasikan, namun  lebih  dari  itu,  komunikasi  Islam  berupaya  membangun  sebuah  komunikasi  yang berkarakter yang diwarnai dengan nilai-nilai Islam dalam rangka membangun kedamaian, keramahan dan komunikasi harmonis dengan sesama.
Islam  sebagai  sebuah  agama,  ajarannya  mencakup  semua  aspek  kehidupan termasuk juga urusan politik. Islam adalah agama yang tidak bisa dipisahkan dari politik, karena politik itu berkaitan dengan hajat hidup umat manusia dari hingga kini termasuk juga  umat  Islam.  Nabi  Muhammad  saw  juga  adalah  seorang  politisi  yang  memimpin negara Madinah, dan dalam konteks beliau sebagai kepala negara, Nabi Muhammad saw juga  melakukan  praktek  komunikasi  politik,  baik  secara  verbal  maupun  menggunakan media, hal ini sebagaimana yang dipraktekkan dalam mengirim surat kepada raja-raja di sekitar Madinah dengan tujuan untuk mengajak mereka masuk Islam. 33
Dalam kehidupan politik umat Islam di Indonesia, praktek komunikasi politik dapat ditemukan dalam aktivitas politik para tokoh politik Islam yang berasal dari berbagai latar
32 Harjani Hefni, Komunikasi Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h. 14
33 Ubaidillah, Surat-surat Nabi Muhammad saw Kepada Para Raja (Analisis Wacana Model Van Dijk) Disertasi Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2015, h. 11

## FARABI
belakang  sosial  politiknya.  Aktor  politik  Islam  bisa  jadi  adalah  orang  Islam  yang  sejak awal merupakan politisi murni. Atau bisa juga adalah tokoh agama yang kemudian terjun ke dunia politik, misalnya kiai. Dalam posisinya sebagai aktor politik, seorang kiai sudah pasti  akan  melakukan  kegiatan  komunikasi  politik.  Komunikasi  politik  kiai  tidak  bisa dilepaskan  dari  perspektif  Islam.  Hal  ini  dikarenakan  semua  aspek  kehidupan  kiai  tidak bisa dilepaskan dari doktrin-doktrin ajaran Islam yang dilakukan sehari-hari. 34
Ajaran Islam memang sangat menekankan komunikasi yang beradab termasuk juga dalam komunikasi politik. Al-Qur’an memberikan alternatif komunikasi yang menyentuh jiwa  misalnya  dengan  model  komunikasi qawlan  layyinan .  Model  komunikasi  ini menekankan  pada  pembicaraan  yang  lemah  lembut,  dengan  suara  yang  enak  didengar, dan  penuh  keramahan  sehingga  dapat  menyentuh  hati.  Dengan qawlan  layyinan hati komunikan  akan  tersentuh  dan  jiwanya  tergerak  untuk  menerima  pesan  komunikasi. Dengan  demikian,  dalam  komunikasi  Islam  semaksimal  mungkin  dihindari  kata-kata yang kasar dan intonasi suara yang bernada tinggi dan keras. 35
Atas dasar prinsip di atas maka komunikasi politik yang dibangun oleh seorang kiai akan  memeiliki  kecenderungan  pada  komunikasi  yang  beretika  atau  komunikasi  yang memiliki  ciri  akhlakul  karimah.  Komunikasi  politik  yang  dibangun  adalah  sebuah komunikasi  yang  bertujuan  untuk  menjalin  hubungan  sesama  manusia  dan  ditujukan untuk mencapai kemaslahatan hidup secara kolektif melalui jalur politik.
Akhlakul  karimah  menjadi  karakterisik  yang  khas  dari  komunikasi  Islam  hal  ini dikarenakan  komunikasi  Islam  harus  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  sumber  ajaran Islam  yakni  Al-Qur’an  dan  Sunnah.  Komunikasi  Islam  menekankan  konten  komunikasi dan  metode  komunikasinya  haruslah  diwarnai  oleh  perintah  agama.  Artinya  komunikasi yang  beretika  harus  memiliki  nilai-nilai  etika  yang  tinggi  dalam  menyampaikan  pesan  , tidak  menggunakan  kata-kata  kasar  yang  menyinggung  perasaan  komunikan  atau khalayak. 36
Dengan penekanan pada etika dalam berkomunikasi, maka komunikasi Islam akan memberikan  perpektif  yang  lebih  baik  bagi  komunikasi  politik.  Komunikasi  politik
34 Ihwan Huda Al-Mujib, Perspektif Islam dalam Komunikasi Politik Kyai (Studi Etnografi Pengasuh Pondok Pesantren Annuriyyah Jember Jawa Timur dalam Jurnal Nomosleca Volume 6 Nomor 1 2020, h.69
35 Hery Purwosusanto, Komunikasi  Politik dalam Tafsir (Kajian  Atas Tafhim  Al-Qur’an  Karya  Abul A’la Al-Maududi) dalam Jurnal Tajdid Volume XV Nomor 2 2016, h. 67
36 Abdul Rasid, Konseptualisasi Etika Dalam Politik Perspektif Komunikasi Islami dalam Jurnal Ilmu Dakwah Volume 5 Nomor 2 2011, h. 648-649

## FARABI
meskipun  ditujukan  untuk  sebanyak  mungkin  meraih  keuntungan  politik,  namun  bila dibangun  dengan  asas  komunikasi  Islam  akan  akan  terhindar  dari  praktek  komunikasi politik  yang  bertendensi  menyerang,  saling  menjatuhkan  dan  jauh  dari  nilai-nilai  etika. Kolaborasi  antara  komunikasi  politik  dan  komunikasi  Islam  akan  melahirkan  praktek komunikasi politik yang santun yang akan berimplikasi pada praktek politik yang ramah sehingga keputusan-keputusan politik yang dilahirkan merupakan keputusan politik yang dinantikan  khalayak  karena  akan  merupakan  jawaban atas  berbagai  permasalahan sosial kemasyarakatan.

## E. PENUTUP
Komunikasi politik dalam perspektif ilmu komunikasi dapat  dilihat  dari dua  aspek yakni aspek komunikasi mekanistis yang bertumpu pada teori Lasswell yakni komunikator menyampaikan pesan kepada khalayak tertentu melalui suatu media dengan efek tertentu. Dalam  konteks  politik,  komunikator,  pesan,  dan  efek,  semuanya  bertendensi  politik. Aspek  yang  kedua  adalah  interaksi  simbolik  yang  bersandar  pada teori George  Herbert Mead.  Berdasarkan  pandangan  ini  maka  setiap  politisi  atau  kelompok  politik  akan mengedepankan suatu atribut khas sebagai simbol identitas dirinya dalam sebuah proses komunikasi positif.
Komunikasi  politik  dalam  perspektif  ilmu  politik  adalah  wahana  yang  bisa digunakan  untuk  mengkomunikasikan  pesan  politik  yang  tujuan  akhirnya  adalah pencapaian  kekuasaan  dalam  berbagai  dimensinya.  Dari  perspektif  ilmu  politik, komunikasi  politik  bisa  diperankan  oleh  politisi  yang  memiliki  tujuan  untuk  meraih kekuasaan  tertentu,  atau  bisa  juga  diperankan  oleh  profesional  di  mana  dia  dengan keahliannya menghubungkan kepentingan politik dengan khalayak sasarannya.
Komunikasi  politik  dalam  perspektif  komunikasi  Islam  menekankan  pada  praktek komunikasi  politik  yang  beretika.  Model  komunikasi  ini  dibangun  berdasarkan  teori Hefni  yang  menyatakan  bahwa  komunikasi  Islam  adalah  komunikasi  yang  dibangun  di atas  prinsip  Islam  yang  memiliki  ruh  kedamaian,  keramahan  dan  keselamatan.  Dengan landasan ini, maka  model  komunikasi  politik  yang  terbangun  adalah  komunikasi  politik yang  beretika  yang  jauh  dari  praktek  komunikasi  politik  yang  saling  serang  dan  saling menjatuhkan.

## FARABI

## DAFTAR PUSTAKA
Fatah,  Eep  Saefullah, Pengkhianatan  Demokrasi  ala  Orde  Baru (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2000)
Gorden,  William  J., Communication:  Personal  and  Public (Sherman  Oaks  California: Alfred, 1989)
Harun, Rochajat, Komunikasi Politik, Suatu Pengantar (Jakarta: Mandarmaju, 2006)
Hefni,  Harjani, Komunikasi Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
Kantaprawira, Rusadi, Sistem Politik di Indonesia (Bandung: Sinar Baru, 1983) Kuswarno, Engkus, Fenomenologi:    Metode    Penelitian    Komunikasi:    Konsepsi,  Pedoman dan  Contoh  Penelitiannya (Bandung:  Widya  Padjajaran, 2009)
Mc Quail, Denis, Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar (Jakarta: Erlangga; 1994) Al-Mujib, Ihwan Huda, Perspektif Islam dalam Komunikasi Politik Kyai (Studi Etnografi Pengasuh  Pondok  Pesantren  Annuriyyah  Jember  Jawa  Timur  dalam  Jurnal Nomosleca Volume 6 Nomor 1 2020
Mulyana,  Deddy, Ilmu  Komunikasi:  Suatu  Pengantar .  (Bandung:  Remaja.  Rosdakarya, 2002)
Nasution,  Harun, Islam  Ditinjau  dari  Berbagai  Aspeknya (Jakarta:  UI  Press,  1985) Nimmo,  Dan, Komunikasi  Politik,  Komunikator,  Pesan,  dan  Media (  Bandung: Remadja Rosdakarya, 2000)
Purwosusanto,  Hery, Komunikasi  Politik  dalam  Tafsir (Kajian  Atas  Tafhim  Al-Qur’an Karya Abul A’la Al-Maududi) dalam Jurnal Tajdid Volume XV Nomor 2 2016
Abdul  Rasid, Konseptualisasi  Etika  Dalam  Politik  Perspektif  Komunikasi  Islami dalam Jurnal Ilmu Dakwah Volume 5 Nomor 2 2011
Ritzer, George, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Prenada Media, 2007)
Rosyada, Dede, et.al., Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003) Sumarno,  A.  P.  , Dimensi  -  dimensi  Komunikasi  Politik (  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 1989)
S. Soesanto, Astrid, Komunikasi Sosial di Indonesia . (Jakarta: Bina Cipta, 1980) Suwardi, Harsono,  “ Komunikasi  Politik  dan  Kredibilitas  Media  Menjelang  Jatuhnya Soeharto ”,  dalam  Dedy  H.  Hidayat,  dkk  (Ed.) Pers  dalam  Revolusi  Mei: Runtuhnaya Sebuah Hegemoni (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000)
Surbakti,  Ramlan, Memahami  Ilmu  Politik .  (Jakarta:  Gramedia  Widiasarana  Indonesia,
1992)
Suryadi,  Syamsu,  Elit  Politik  dalam  Komunikasi  Politik  di  Indonesia,  dalam  Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun , Indonesia dan Komunikasi Politik, (Jakarta :  Gramedia, 1993)
Ubaidillah, Surat-surat  Nabi  Muhammad  saw  Kepada  Para  Raja  (Analisis  Wacana Model Van Dijk) Disertasi Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2015 Varma,  S.P., Teori  Politik  Modern ,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,  1995) Verderber, Rudolph F. Communicate (Belmont California: Wadsworth, 1990)