Effective From Volume 5, No. 2, 2020
KOMPETENSI SEBAGAI PEMODERASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENERAPAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
Lilis Setyowati
Dian Nuswantoro University, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia adelissetyowati@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  pengaruh  pengelolaan keuangan  dan  penerapan  akuntansi  terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Pemerintah  daerah  (AKPD)  Kota  Semarang  dengan kompetensi sumber daya manusia (KSDM) sebagai pemoderasi. Metode  penentuan  sampel  yaitu  pertimbangan  tertentu ( purposive sampling ) yang berjumlah 59 responden yang bekerja di  Kantor  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Kota  Semarang bagian keuangan dan akuntansi. Sumber data primer diperoleh dari pernyataan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji regresi regresi linear. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara signifikan AKPD Kota Semarang dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi serta KSDM terbukti sebagai pemoderasi.

## ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan mengetahui  pengaruh  pengelolaan  keuangan dan  penerapan  akuntansi  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah daerah  (AKPD)  Kota  Semarang  dengan  kompetensi  sumber  daya manusia (KSDM) sebagai pemoderasi. Metode penentuan sampel yaitu pertimbangan  tertentu  (purposive  sampling)  yang  berjumlah  59 responden yang bekerja di Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang bagian keuangan dan akuntansi. Sumber data primer diperoleh dari pernyataan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji  regresi  regresi  linear.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  secara signifikan  AKPD  Kota  Semarang  dipengaruhi  oleh  pengelolaan keuangan  dan  penerapan  akuntansi  serta  KSDM  terbukti  sebagai pemoderasi.
Volume  5 Nomor 2 Halaman 1-10
Makassar, Desember 2020
p-ISSN 2528-3073 e-ISSN 24656-4505 Tanggal masuk 08 Oktober  2020
Tanggal Revisi 09 Oktober 2020
Tanggal diterima 23 Januari 2021
Similarity Found : 10% Statistics: 344 Words Plagiarized / 3341 Total Words
Kata Kunci : Akuntansi, Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas dan Kompetensi
Keywords :
Accounting, Financial Management, Accountability, And Competency
Mengutip ini sebagai : Setyowati, Lilis. 2020. Kompetensi Sebagai Pemoderasi Pengelolaan Keuangan dan Penerapan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja. Tangible Journal, 5(2), Hal. 1-10 https://doi.org/10.47221/tangible.v5i2.122
https://ojs.stie-tdn.ac.id/index.php/TB

## PENDAHULUAN
Semakin  berperannya  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  terhadap masyarakat,  maka  otomatis  pemerintah  dituntut  untuk  lebih  berkualitas  dalam penyelenggaraanya sehingga akan menciptakan akuntabilitas kinerjanya. Dalam proses peningkatan  akuntabilitas  diperlukan  pertanggungjawaban  dalam  membina  sumber daya dan laporan yang disusun secara berkala. Tujuan utama dilakukannya reformasi pemerintah  di  Indonesia  yaitu  mewujudkannya  akuntabilitas  publik.  Lembaga  pada organisasi  pemerintahan  dituntut  untuk  meningkatkan akuntabilitas  publiknya  guna mempertanggungjawabkannya tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada para stakeholder.  Tuntutan  yang  muncul  yaitu  perlunya  dibuatkannya  sebuah  laporan pertanggungjawaban  yang  disusun  dalam  bentuk  laporan  keuangan  yang  dapat menggambarkan kinerja lembaga pemerintahan.
Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan impian semua masyarakat. Dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam mempertannggungjawabkan amanah yang diterima yang sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk  rakyat.  Sesuai  dengan  karakteristik  pemerintah  yang  baik  ( good  governance ) bahwa akuntabilitas publik mencakup: (a) partisipasi (b) peran hukum, (c) tranparansi, (d) responsive , (e) orientasi konsesus, (f) ekuitas, (g) efektivitas dan efisiensi, dan (h) visi misi (mardiasmo 2002). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan mengenai pemberian kewenangan yang luas dalam hal mengatur sumber dana, menentukan arah, tujuan, dan target penggunaan kepada pemerintah daerah. Untuk mempertanggungjawabkan atas kegiatan pelaksanaan dana  APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), maka gubernur/walikota/bupati  selaku  kepala  daerah  dan  pimpinan  unit  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pihak yang menggunakan anggaran diwajibkan untuk melakukan proses akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan yang berkaitan dengan harta ( aktiva ), kewajiban ( Liabitility ), dan modal ( equity ) yang berada di bawah tanggung jawabnya.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang  mewajibkan  kepada  pimpinan  organisasi  pemerintah  agar  menyusun  laporan keuangan  sebagai  salah  bentuk  pertanggungjawaban.  Selanjutnya,  diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).  Penyajian  dan  pelaporan financial  reporting ,  pemerintah  menggunakan  SAP sebagai pedoman. Penerapaan SAP dalam menyusun laporan keuangan meningkatkan kualitas laporan keuangannya sehingga mampu menciptakan akuntabilitas kinerjanya. Putra  (2016)  mengemukakan  bahwa  sistem  pertanggungjawaban  keuangan  pada insatansi pemerintah dapat berjalan dengan baik, jika terdapat mekanisme pengelolaan dan pelaporan financial reporting yang handal. Pengelolaan keuangan pemerintah yang akuntabel terikat erat dengan peran sumber daya manusia (pegawai) yang menguasai bidangnya.
Untuk  pelaporan  keuangan  pemerintah  yang  akuntabel,  maka  pemerintah dituntut  untuk  mahir  dalam  hal  mengelola  keuangannya,  tidak  terkecuali  pada Organisasi perangkat Daerah. Namun dalam situasi tertentu akan menjadi salah satu hambatan  teknis  dalam  hal  pengelolaan  keuangannya,  yaitu  mengani  akuntansinya (Putra,  2016).  Hal  tersebut  memberi  sinyal  ( signal )  mengenai  kebutuhan  pengelola keuangan  daerah  pada  setiap  Organisasi  Pemerintah  Daerah  perlu  dilakukan  secara cermat guna dapat menyelesaikan masalah akuntansi dalan dapat menyajikan infromasi keuangan  yang akuntabel.  Darwanis  (2013)  menemukan  bahwa  terdapatnya  kendala dalam  proses  keuangannya  disebabkan  karena  masih  terdapatnya  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  yang  tidak  kompeten  dibidangnya  di  beberapa  instansi  pemerintah. Beberapa  aparatur  pemerintah  kurang  memahami  mengenai  pentingnya  penerapan akuntansi  dan  pengelolaan  keuangan  terhadap  akuntabilitas  kinerja.  Hal  ini
dikhawatirkan akan dapat menyebabkansulitnya pencapaian akuntabilitas kinerja pada instansi  pemerintah daerah. Berdasarkan  uraian  tersebut,  peneliti  tertarik  melakukan penelitian  lebih  lanjut  mengenai  dampak  penerapan  akuntansi  dan  pengelolaan keuangan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  Pemerintah (AKPD) Kota  Semarang  dengan pendidikan pegawai sebagai pemoderasi.

## LANDASAN TEORI

## Pengelolaan Keuangan
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  58  Tahun  2005  mengenai Pengelolaan  Keuangan Daerah, memberikan  penjelasan  terkait manajemen keuangan daerah  yaitu  pengelolaan  keuangan  yang  bertumpu  /  berfokus  pada  kepentingan publik.  Gambaran  tersebut  merupakan  refleksi  atas  jumlah  nominal  dari  alokasi anggaran  yang  dialokasikan  untuk  kepentingan  pubik,  junlah  partisipasi masyarakat yang tergabung dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan keuangan daerah. Dengan  demikian,  pengelolaan  daerah  seyogyanya  memiliki  sifat  transaparan  dan akuntabilitas yang berakurasi tinggi dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Definisi pengelolaan keuangan menurut BPK yaitu serangkaian aktivitas  yang  terdiri  atas  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan pertanggungjawaban  bagi  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Negara  (PPKN)  yang disesuaikan dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) masing – masing.

## Standar Akuntansi Pemerintahan
Berasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  No.476/KMK.01/1991  akuntansi didefinisikan  sebagai  suatu  proses  pengumpulan,  pencatatan,  penganalisaan, peringkasan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu kesatuan ekonomi  untuk  menyediakan  informasi  keuangan  ( financial  information )  bagi  para pengguna laporan keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Prinsip- prinsip akuntansi yang diadopsi ke dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah  menggunakan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (Bastian,  2005).  Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prasyarat yang memiliki kekuatan hukum dalam memperbaiki mutu laporan keuangan pemerintah ( government financial reports ).
Tujuan  umum  dari  laporan  keuangan  pemerintah  yaitu  mampu  dalam  hal prediktif dan prospektif mengenai besarnya sumber daya yang diperlukan dan sumber daya  yang  diperoleh  dari  operasi  yang  berkelanjutan  ( sustainable) serta  risiko  yang melekat di dalamnya. Beberapa pihak pengguna laporan keuangan pemerintah antara lain: (1) masyarakat, (2) para wakil rakyat, lembaga pemeriksa dan lembaga pengawasa, (3)  pihak  yang  berperan  dalam  proses  donasi,  investasi,  dan  pinjaman,  dan  (4) pemerintah

## Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM)
KSDM  meliputi  kemampuan  seseorang  untuk  melaksanakan  fungsi-fungsinya dalam  mencapai goal (tujuan)  organisasi/isntitusi.  Untuk  menghasilkan  luaran  yang sesuai dengan tujuan organisasi dibutuhkan SDM yang kompeten di bidangnya untuk mencapai kinerja yang maksimal. KSDM diukur berdasarkan latar belakang pendidikan pegawai. Latar belakang pendidikan mempunyai kaitan erat dengan hasil seleksi yang telah  dilaksanakan  oleh  manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (SDM).    Latar  belakang pendidikan  ( education) yang  sesuai  kompetensi  menunjukkan  keahlian  Sumber  Daya Manusia (SDM) yang memadahi.

## Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas  dalam  Standar  Akuntansi  Pemerintah  didefinisikan  sebagai pertanggungjawaban  pengelolaan  sumber  daya  dan  implementasi  atas  kebijakan ( Policy ) yang diberikan kepada institusi / entitas, telah ditetapkan secara periodik. Pada dasarnya  proses  akuntansi  dalam  menghasilkan  laporan  keuangan  adalah  syarat penting  dalam  terwujudnya  akuntabilitas  kinerja  yang  berupa  keterbukaan  terhadap kegiatan  pengelolaan  sumber  daya  publik  (Mardiasmo,  2005).  Bastian  (2010) mendefinisikan  akuntabilitas  ( accountability )  berarti  pertanggungjawaban  /  keadaan untuk  dipertanggungjawabkan  /  keadaan  untuk  diminta  pertanggungjawaban. Menurut  Tim  Studi  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  BPKP  (Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan)  menjelaskan  bahwa  Akuntabilitas  kinerja merupakan  memepertanggungjawabkan  keberhasilan  dan  kegagalan  penerapan  misi oleh organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Putra (2016) menyebutkan bahwa manajemen keuangan daerah, transparansi, dan akuntabilitas memberikan pengaruh yang signifikan kepada kinerja pemerintah daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pengimplementasian akuntabilitas pada ruang lingkup  institusi  pemerintah,  maka  prinsip-prinsip  yang  perlu  diperhatikan  sebagai berikut:
1. Ikrar  pimpinan  dan  seluruh  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dalam  melaksanakan pengelolaan misi institusi yang akuntabel,
2. Dibutuhkan  mekanisme  dalam  menjamin  manajemen  sumber-sumber  daya  secara konstan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Perlu ditetapkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran
4. Fokus kepada target  visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, dan
5. Dibutuhkan sikap jujur, obyektif, transaparan, dan inovatif sebagai katalisator untuk melakukan perubahan manajemen dalam instansi pemerintah melalui penambahan metode pengukuran kinerja dan penyajian laporan keuangan yang akuntabel.

## Pengembangan Hipotesis
Adanya manajemen keuangan yang memadai maka akan memberikan dampak bagi para pegawai yang semakin termotivasi dalam meningkatkan kinerjanya. Tujuan organisasi  akan  tercapai  dengan  baik  jika  organisasi  tersebut  melakukan  manajemen keuangan  yang  baik  pula,  karena  semua  komponen  yang  ada  pada  organisasi menjalankan program-program kegiatannya secara bersama-sama dalam mewujudkan laporan  keuangan  yang  akuntabel,  sehingga  akan  memberikan  dampak  terhadap meningkatnya (AKP) daerah. Hal serupa yang dilakukan oleh Ratna dan Nasrah (2016) yang  menyatakan  bahwa  pengelolaan  keuangan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas kinerja  pemerintah  daerah (AKPD) .  Dengan  demikian  dapat  dirumuskan  hipotesis sebagai berikut:
H1:  Pengelolaan  keuangan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  pemerintah daerah (AKPD)
Pemerintah daerah (Pemda) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan berpedoman  pada  SAP. Laporan keuangan  yang  dihasilkan  pemerintah daerah  akan menjadi lebih baik dengan menerapkan SAP. Penerapan akuntansi pemerintah ini akan dapat mengakibatkan lebih baiknya laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian maka akan memberikan dampak yang positif terhadap AKPD yang semakin meningkat. Berpedoman  pada  SAP  dalam  penyusunan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD)  akan  menjadikan  LKPD  lebih  akuntabel  dan  kinerja  pemerintah  pemerintah yang semakin meningkat. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Armel  (2017)  dan  Pamungkas  (2012)  yang  menyatakan  bahwa  penerapan  standar akuntansi  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  LKPD.  Dengan  demikian  dapat dirumuskan hipotesis:

## H2: Penerapan  akuntansi  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  pemerintah darerah ( AKPD)
Kompetensi sumber daya manusia (KSDM) dapat dilihat dari pengetahuan dan kemampuan  keterampilan  yang  dimiliki.  Untuk  meningkatkan AKPD ,  maka  perlu memperhatikan  setiap  pegawainya  harus  memiliki  pemahaman  mengenai pekerjaannya,  keahlian    yang  memadahi.  Dilakukannya  pengelolaan  keuangan  yang baik  dan  diterapkannya  proses  akuntansi  sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintahan  tanpa  memiliki  sumber  daya  yang  kompeten  di  bidangnya  tidaklah lengkap.  Pegawai  yang  tidak  memiliki  kompetensi  di  bidangnya  tidak  akan  dapat menyelesaikan  pekerjaannya  secara  tepat.  Desiana  (2014)  menyatakan  bahwa kompetensi sumber daya merupakan dasar seorang menyelesaikan pekerjaannya untuk mencapai kinerja yang tinggi.
H3:  Kompetensi  sumber  daya  manusia  (KSDM)  dapat  memoderasi  pengaruh pengelolaan  keuangan  dan  penerapan  akuntansi  terhadap  akuntabilitas  kinerja pemerintah darerah ( AKPD)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kausal  yaitu  penelitian  yang  melihat hubungan beberapa variabel yang belum pasti (Sekaran, 2016). Objek penelitian ini yaitu pemerintah Kota Semarang yang dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah. Populasi penelitian adalah PNS yang bekerja pada bagian akuntansi dan keuangan di Organisasi Perangkat  Daerah  Pemerintah  (OPD)  Kota  Semarang,  dan  teknik  penentuan  sampel dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode purposive  sampling .  Sampel  diperoleh sebanyak 59 responden dari 18 unit OPD di Kota Semarang. Metode pengumpulan data menggunakan  data  primer  yang  dikumpulkan  dengan  menggunakan  kuesioner. Kuesioner didistribusikan langsung kepada responden dengan harapan agar kuesioner dapat  kembali  mendekati  100%.  Setiap  responden  yang  memenuhi  kualifikasi  akan dijadikan sampel dalam penelitian.
Metode  analisis  data  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda.  Sebelum dilakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji validitas, reliabilitas serta  uji  asumsi  klasik.  Data  dikelolah  dengan  bantuan software SPSS.  Model  analisis regresi berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 Z + e
Keterangan: Y   :  Akuntabilitas Kinerja a  :  Konstanta
b  :   Koefisien Regresi
X1  :  Pengelolaan Keuangan X2  :  Penerapan Akuntansi Z  :  Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) e  :   Error
Variabel  KSDM  dikatakan  moderasi  jika  signifikan  dengan  koefisien  regresi variabel dependen kurang dari 5%.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Uji Reliabilitas dan Validitas
Hasil uji validitas seluruh indikator masing-masing variabel dinyatakan valid. Uji reliabilitas juga menyatakan bahwa bahwa instrument dalam penelitian ini reliabel.

## Uji Asumsi Klasik
Hasil uji asumsi klasik menyatakan bahwa data penelitian telah memenuhi semua syarat asumsi klasik, yaitu data berditribusi normal, bebas multikolinearitas, dan  tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji t
Hasil uji t dapat ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 1. Hasil Uji t Model T Sig. 1   (Constant) Pengelolaan Penerapan Moderat X1 Moderat X2 3.072 3.941 2.471 2.972 2.900 .003 .000 .017 .004 .005
Sumber: Data Diolah (2020)
Hasil  uji  pengaruh  pengelolaan  keuangan  terhadap  akuntabilitas  kinerja menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap AKPD Kota Semarang. Hal ini membuktikan  bahwa  hipotesa  yang  menyatakan  variabel  pengelolaan  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap AKPD Kota  Semarang  diterima.  Selanjutnya,  Hasil  uji pengaruh  variabel  penerapan  akuntansi  terhadap  akuntabilitas  menunjukkan  nilai signifikansi  0,017  <  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  penerapan  akuntansi berpengaruh  dan  signifikan  terhadap AKPD Kota  Semarang.  Hal  ini  membuktikan bahwa variabel penerapan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKPD Kota Semarang diterima.

## Uji F
Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. Hasil Uji F Model F Sig. 1    Regression Residual Total 7,690 .000
Sumber: Data Diolah (2020)
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai F hitung 7.690 > F tabel 2,76 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan uji model penelitian diterima, sehingga dapat diketahui bahwa pengeloaan keuangan dan penerapan akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap AKPD Kota Semarang.

## Uji Moderat
Berdasarkan  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi  moderat pengelolaan  keuangan  0,004  <  0,05  dan  penerapan  akuntansi  0,005  <  0,05.  Hal  ini membuktikan bahwa variabel KSDM terbukti sebagai variabel moderating yang dapat memperkuat ataupun memeperlemah pengaruh pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi  terhadap AKPD Kota  Semarang.  Dengan  demikian  maka  hipotesa  yang menyatakan  bahwa  KSDM  dapat  memoderasi  pengaruh  pengelolaan  keuangan  dan penerapan  akuntansi  terhadap AKPD Kota  Semarang  diterima. Hasil  uji  residual ditunjukkan dalam tabel berikut ini:
Tabel 3. Hasil Uji Residual

## Coefficients
a Unstandardized Coefficients Model B Std. Error Sig 1   (Constant) Pengelolaan Penerapan Moderat X1 Moderat X2 12.954 .404 .275 .130 .132 4.217 .103 .111 .44 .045 .003 .000 .017 .004 .005 a. Dependent Variable: Akuntabilitas
Sumber: Data Diolah (2020)

## Koefisien Determinasi
Hasil koefisien determinasi ditunjukkan dalam tabel berikut:
Tabel 4. Koefisien Determinasi Model Summary Model R R Square Adjusted R Square 1 .648 .420 .366
Sumber: Data Diolah (2020)
Pada  tabel  di  atas,  nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  menunjukkan  bahwa  nilai  R sebesar  0,366  yang  berarti  bahwa  korelasi  hubungan  antara  variabel  pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi dengan variabel akuntabilitas kinerja menunjukkan memberikan pengaruh terhadap AKPD Kota Semarang sebesar 36,6% sedangkan sisanya sebesar 63,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

## PEMBAHASAN
Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah Daerah ( AKPD)
Untuk  meyakinkan  bahwa  adanya  pengaruh  pengelolaan  keuangan  terhadap AKPD Kota  Semarang  dibuktikan  dengan  nilai  sig  0,000  <  0,05.  Artinya  dengan melakukan  pengelolaan  keuangan  yan  baik  dalam  penyusunan  LKPD  mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkulitas sehingga AKPD Kota Semarang dapat meningkat.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  pengelolaan keuangan  mendapat  tanggapan  dari  responden  dengan  kategori  baik.  Hal  tersebut dapat dilihat melalui indikator peran dalam penyusunan program guna mancapai target kinerja  mendapat  tanggapan  yang  paling  tinggi,  selanjutnya  indikator  analisa perbedaan perencanaan dan realisasinya juga mendapat tanggapan yang sangat baik. Selain  itu  indikator  pelaporan  realisasinya  pendapatan  dan  belanja  serta  penentuan jumlah  alokasi  sumber daya  ekonomi  setiap  program  juga mendapat  tanggapan dari responden dengan kategori baik.
Nilai  koefisien  korelasi  yang  didapatkan  dari  pengelolaan  keuangan  dengan AKPD Kota Semarang menunjukkan hubungan dengan arah positif yang berarti bahwa semakin baiknya pengelolaan keuangan akan memberikan dampak yang positif yaitu semakin baiknya AKPD Kota Semarang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan  oleh  Putra  (2016)  menyebutkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah, akuntabilitas dan transparansi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah  daerah  di  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  serta  Ratna  (2016)  yang menyataan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.
Pengaruh Penerapan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ( AKPD)
Untuk  meyakinkan  bahwa  adanya  pengaruh  penerapan  akuntansi  terhadap AKPD Kota  Semarang  dibuktikan  dengan  nilai  sig  0,017  <  0,05.  Artinya  dengan menerapkan  akuntansi  yang  sesuai  dengan  SAP  dalam  penyusunan  LKPD  mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkulitas sehingga AKPD Kota Semarang dapat meningkat.  Penelitian  di  lapangan  membuktikan  bahwa  indikator  laporan  keuangan yang  disajikan  untuk  menyediakan  informasi  yang  andal  dan  relevan  memperoleh tanggappan yang paling tinggi dari responden. Serta indikator yang menyatakan bahwa laporan keuangan dapat membantu stakeholder dalam memeriksa pelaksaaan kegiatan dan sistem akuntansi yang berbasis akrual mendapat predikat sangat baik. Selain itu laporan keuangan yang disajikan sudah bebas dari salah saji dan laporan yang disusun dengan asumsi keberlanjutan juga mendapat tanggapan yang sangat baik dari respoden. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara penerapan akuntansi dengan AKPD Kota Semarang menunjukkan hubungan dengan arah yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya penerapan akuntansi akan memberikan dampak yang positif yaitu  semakin  baiknya AKPD Kota  Semarang.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  pada penelitian  Pamungkas  (2012),  Pratiwi  (2015)  dan  Armel  (2017)  yang  mengemukakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada  instansi  pemerintah.  Peranan  akuntansi  keuangan  sektor  publik  memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  Penelitian ini mendukung penelitian Zulharman (2015) yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi  pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah daerah di Kota Pekanbaru.
Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia KSDM Memoderasi  Pengaruh  Pengelolaan Keuangan  dan  Penerapan  Akuntasi  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah Daerah ( AKPD)
Untuk  meyakinkan  bahwa  KSDM  dapat  memoderasi  pengaruh  pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi terhadap AKPD Kota Semarang dibuktikan dengan nilai signifikan moderat pengelolaan keuangan 0,004 < 0,05 dan nilai signifikan moderat penerapan  akuntansi  0,005  <  0,05.  Artinya  dengan  adanya  KSDM  yang  yang  sesuai dengan  bidang  pekerjaan  dan  jenjang  pendidikan  yang  semakin  tinggi  dibidangnya dapat memoderasi pengaruh pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi terhadap AKPD Kota Semarang.

## KESIMPULAN
Hasil  uji  simultan  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  dan  penerapan akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap AKPD Kota Semarang. Hasil uji  parsial,  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap AKPD Kota  Semarang,  dan  variabel  penerapan  akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKPD Kota Semarang. Selanjutnya, hasil pengujian  moderating,  menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  KSDM  terbukti  sebagai variabel  moderating  yang  dapat  memperkuat  ataupun  memperlemah  pengaruh pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi terhadap AKPD Kota Semarang. Masih  rendahnya  nilai  korelasi AKPD Kota  Semarang  yang  dipengaruhi  oleh pengelolaan  keuangan  dan  penerapan  akuntansi,  maka  peneliti  menyarankan  dapat menambahkan beberapa varibel independen yang diduga mempengaruhi akuntabilitas kinerja  serta  objek  penelitian  yang  tidak  hanya  bagian  keuangan  saja.  Terbuktinya dengan  KSDM  yang  sesuai  dengan  latar  belakang  pendidikan  dan  bidang  tugasnya sebagai  variabel  moderating,  maka  pemerintah  sebaiknya  meningkatkan  kompetensi pegawai  dibidangnya  dengan  mengikutsertakan  pelatihan-pelatihan  sehingga akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi. Saran bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian pada objek penelitian yang berbeda dengan menggunakan
tambahan  variabel  moderasi.  Keterbatasan  penelitian  dialami  adalah  keterbatasan waktu dan pendanaan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Bastian, Indra. 2005. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar . Ed ke-3. Erlangga. Jakarta Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik . Andi Offset Sekaran, Umar. 2013. Research Method For Business 6th ed . United States: Willey

## Artikel Online
Abdullah,  M.  Wahyuddin.  2017.  Pemoderasi  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia Terhadap  Peningkatan  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Bone. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban. Vol. III No. 2
Armel,  Raja  Yoga  Gustika.  2017.  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah. JOM Fekon. Vol.4 Nomor.1
Pamungkas,  Bambang.  2012.  Pengaruh  Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  dan Pengawasan  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  dan Implikasinya  Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Jurnal  Ilmiah  Ranggagading  Vol.12 no.2: 82-93
Putra  Nopriansyah,  Erlina,  Tapi  Anda  Sari.  2016.  Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan Daerah,  Akuntabilitas  dan  Trasnaparansi  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Pada Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi, Vo.19 No.4
Ratna,  Ikhwani  dan  Hidayati  Nasrah.  2016.  Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  daerah Terhadap  Penerapan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  pemerintah  di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Jurnal Penelitian Soaial dan Keagamaan Vol. 19 No. 1
Riantiarno  Reynaldi,  Nur  Azlina.  2011.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pekbis Jurnal  Vol.3 No.3:Hal. 560-568 Wardhana,  Gede  Ary  Surya,  Ni  Ketut  Rasmini,  dan  Ida  Bagus  Putra  Astika.  2015. Pengaruh  Kompetensi  pada  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 4 No.9. Universitas Udayana
Zulharman, Khodri. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman  Akuntansi,  dan  Ketaatan  pada  Peraturan  Perundangan  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jom FEKON. Volume 2 Nomor 2

## Dokumen lain
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan.  2000. Akuntabilitas  dan  Good Governance . Lembaga Administrasi Negara. Jakarta Keputusan  Menteri  Keuanann  Nomor  476/KMK.01  tentang  Sistem  Akuntansi Pemerintah. 1991. Jakarta
Republik Indonesia. 2003 Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara. Jakarta Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No.58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang No.15 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta
Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta