Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UU NO.32 TAHUN 2004 TERHADAP KEMAJUAN DI KOTA SEMARANG
Ansyahri Darma Tri Jati, Dyah Listyorini
Fakultas Hukum Dan Bahasa Ansyahri Darma, Universitas Stikubank Semarang, Indonesia ansyahrid@gmail.com, dr.dyahlistyarini@gmail.com

## Abstract
This research is entitled The Role of Regional Heads Based on Law No. 32 of 2004 on Progress in Semarang  City  with  the  problems  (1)  What  is  the  role  of  regional  heads  on  regional  progress  in Semarang City? (2) What are the impacts of progress and obstacles for regional heads in the city of Semarang?  This  study  uses  a  qualitative  approach  that  is  descriptive  analysis  with  normative juridical methods, namely by using research materials from secondary data collected through library studies, in  addition  to  field  research  by  the  author  through  interviews  with West  Semarang  District employees. The conclusion of this research is (1) The role of the Regional Head is very important to implement Law No. 32 of 2004, especially in the sector of regional autonomy and development for the progress  of  the  city  of  Semarang  itself  (2)  Let's  always  maintain  and  monitor  so  that  the  region  is always full of activities to improve the efficiency of local government services that are oriented to the community itself and to realize people's welfare and increase human resources through creative and innovative  activities.  (3)  Encouraging  the  emergence  of  independence  driven  by  creativity  and innovation  by  optimizing  various  potential  sources,  both  human  resources  and  natural  resources, which  will  greatly  support  and  enhance  national  development  within  the  framework  of  the  Unitary State of the Republic of Indonesia. (4) Improving the efficiency of government administration through a  harmonious  relationship  between  the  regional  government  and  the  central  government  as  well  as the DPRD as well as the community to create a synchronous management system relationship.
Keywords: Regional Head, Law No.32 of 2004, Semarang City
 Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum Dan Bahasa Ansyahri Darma, Universitas Stikubank Semarang, Indonesia ansyahrid@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Kepala daerah berdiri pada puncak kepemimpinan dalam memajukan daerah pada masa Otonomi Daerah. Kemandirian provinsi yang dibarengi dengan penunjukan langsung kepala daerah menjadikan para  kepala  daerah (khususnya  pejabat  dan  pimpinan daerah)  sangat  ahli  dalam menentukan  pilihan pemerintah  untuk  melayani  individu.  Kepala  daerah  yang  dipilih  memiliki  jiuwa  kepemimpinan dibandingkan  bila  dipilih  oleh  orang  DPRD.  Hal  ini  memberikan  keinginan  untuk  bekerja  pada bantuan pemerintah daerah.
Selain  itu,  beberapa  faktor  yang  dimiliki  kepala  daerah  untuk  lebih  memajukan  memajukan daerah antara lain:
a.  Wewenang/Otoritas.  Dalam  melakukan  Pemerintah  Daerah,  kepala  daerah  diberikan  kewenangan untuk melakukan pendekatan dalam mendorong wilayahnya sesuai dengan peraturan yang ada.
b.  Berkaitan  dengan  rencana  keuangan.  Sesuai  Peraturan  no.  33  Tahun  2004,  Kepala  Daerah mengawasi pendapatan yang diperoleh dari Gaji Unik Daerah, Aset Penyesuaian dari APBN dan pendapatan asli provinsi lainnya. Juga ada program subsidi dalam rangka perluasan perbaikan dan bantuan  pemerintah,  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Pusat,  misalnya  pemberian  uang  muka melalui  PT  (Persero)  Sarana  Multi  Foundation  Indonesia,  Kredit  Usaha  Perorangan  (KUR)  dan Ultra Mikro.
c. Mengawasi SDM. Kepala daerah diberikan posisi untuk mengawasi SDM.
d.  Satu  lagi  instrumennya  adalah  pembagian  tugas  untuk  partisipasi.  Partisipasi  dimaksud  dapat dilakukan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan swasta.
Dengan dedikasi yang baik dan berbagai instrumen di atas, pimpinan dan masyarakat perkotaan harus lebih berkembang dari kondisi yang ada, tidak akan ada lagi aturan dan kota yang ditinggalkan. Dengan  demikian,  dalam  melakukan  Pemerintah  Daerah,  diperlukan  kepala  daerah  yang  memiliki wibawa yang kuat, jujur termasuk bersih dari Korupsi, imajinatif dan inovatif, berwawasan luas dan bersungguh-sungguh untuk kemajuan masyarakat dan provinsi.
Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang  berbentuk  republik,  sehingga  sering  disepakati  sebagai Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945). Mengenai konstruksi pemerintahan daerah, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait Pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah Daerah)  menegaskan  bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  terbagi-bagi.      menjadi  beberapa distrik  yang disebut  wilayah  dan  lokal  biasa  yang  dipisahkan menjadi  aturan  dan  lokal.  kota.  Selain itu, wilayah kabupaten/kota juga dipisahkan menjadi beberapa sub-wilayah yang terdiri dari kelurahan atau  wilayah  potensial  kota.  Setiap  daerah  dalam  wilayah  kekuasaan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  memiliki  seorang  kepala  provinsi  yang  berperan  sebagai  komponen  organisasi pemerintahan  daerah.  Pembangunan  Daerah,  khususnya  pembangunan  ekonomi,  adalah  tanggung jawab  seorang  kepala  provinsi.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  tanda  tugas  kepala  daerah  dalam melakukan  atau  menyelesaikan  urusan  pemerintahan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  65  ayat  (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  Provinsi).  Negara-negara  kelurahan  yang  perlu menyelesaikan  perbaikan  keuangan  daerah  tentunya  harus  melakukan  penataan  jauh-jauh  hari,  yang sudah  siap  seperti  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Provinsi  (RPJPD),  Rencana  Peningkatan Jangka  Menengah  Wilayah  (RPJMD),  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD).  Pada dasarnya,  masing-masing  dari  ketiganya  adalah  laporan  penyusunan  provinsi.  Namun  yang membedakan  adalah  pengaturan  jangka  waktu  atau  waktu  perbaikan  yang  harus  dilakukan,  yaitu RPJPD untuk jangka waktu 20 tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 tahun.
Pembangunan  ekonomi  yang  dilakukan  di  daerah-daerah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dibantu  melalui  tugas  negara-negara  teritorial  sesuai  dengan  pedoman  otonomi  daerah. Pengaturan  Pasal  1  angka  6  Peraturan  Pemerintah  Daerah  tersebut  memberikan  pengertian  bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan komitmen daerah untuk menguasai dan mengurus sendiri urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  daerah  sekitarnya  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah.  Keadaan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Selanjutnya,  kemajuan  moneter  yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dilakukan  oleh  kabupaten  mandiri  telah  berubah  menjadi  kekuatan  daerah  mandiri  untuk menyelesaikan  bantuan  pemerintah  daerah  setempat.  Dukungan  daerah  setempat  dalam  menentukan kepala wilayah melalui ras luas sangat signifikan. Masuk akal bahwa pekerjaan kepala daerah sangat persuasif terhadap perbaikan yang dilakukan untuk kabupaten. Oleh karena itu, jika ditarik kembali, perbaikan  yang  dilakukan  oleh  kepala  daerah  sangat  bergantung  pada  daerah  sekitar  yang  khawatir dalam  memilih  kepala  provinsi  yang  siap  untuk  mengakui  apa  yang  diperintahkan  dalam  peraturan tersebut.
Namun, seringkali karena banyaknya masalah legislatif sebagai karya atau ilmu di mana praktik licik  dan  tidak  bermoral  harus  digunakan  dalam  persaingan  dengan  orang  lain  untuk  kontrol  dan inisiatif di mata publik. Hal ini umumnya tidak dilegitimasi, dengan alasan banyak kemungkinan bagi individu-individu  yang  berwibawa  atau  yang  sering  disebut  up-and-comers  sering  memanfaatkan tindakan  cash  legislasi  isu-isu  yang  ditentukan  untuk  mendapatkan  suara  individu  selama pengambilan  keputusan  politik  secara  keseluruhan.  Banyak  spekulasi  keuangan  dengan  melalui pendekatan  yang  dikemukakan  oleh  analis  keuangan,  misalnya,  Sarjana  tradisional  Adam  Smith dengan  'tangan  tak  terlihat'-nya,  Karl  Marx  dengan  'ekonomi'  pelopornya,  David  Ricardo  dengan manfaat  relatif,  Keynes  dengan  peluang  dan  hukum tidak resmi,  pembangunan ekonomi  yang  layak akan menemani infus kualitas tingkat tinggi, untuk lebih spesifiknya individu yang menerima itu apa adanya  perubahan  mendasar  yang  dapat  membuat  negara  agraris  menjadi  tercipta.  Dalam  Perda Otonomi  Daerah  Nomor  23  Tahun  2014  yang  menggantikan  Peraturan  Nomor  32  Tahun  2004, dimana pekerjaan pemerintah terdekat meluas untuk menangani masalah pemerintah mengingat untuk hal  perbaikan  ekonomi.  Dengan  desentralisasi  dimana  otoritas  penghargaan  pemerintah  kesempatan bagi  setiap  daerah  untuk  mendorong  pergantian  peristiwa  moneter  mengingat  kemampuan  daerah tersebut, namun sejak kemerdekaan lokal telah dijunjung tinggi hingga saat ini, Masih banyak daerah yang masih dalam  proses  ekonomi tidak meningkat  meskipun faktanya  jika  dilihat  dari  kemampuan daerah perizinan daerah ekonomi semakin meluas.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  penulisan  skripsi  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif. Penelitian  yuridis  normatif  yaitu  suatu  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan bahan  hukum  utama dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang- undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1)  Fungsi  Kepala  Daerah  adalah  sebagai  berikut:  Mengarahkan  pelaksanaan  Pekerjaan  Pemerintah yang  menjadi  kewenangan  Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2)  Menjaga dan merawat ketenteraman dan ketertiban umum.
3)  Mewakili  pengadilan  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan,  dan  dapat  menunjuk  perwakilan  hukum untuk mewakili sebagaimana diharuskan oleh hukum.
4)  Usulan  pengangkatan  wakil  direktur  daerah;  dan  melakukan  fungsi  lain  yang  ditentukan  oleh undang-undang.
Selanjutnya,  dalam  pelaksanaan  tugasnya,  kepala  eksekutif  memiliki  sejumlah  kekuasaan. Namun,  mereka  tidak  diperbolehkan  menjalankan  hak  dan  fungsinya  jika  Kepala  Wilayah  dalam tahanan sementara. Selama dalam penahanan, ia menjalankan fungsi dan wewenang yang dilakukan oleh wakil kepala daerah. Jika manajer area ditahan atau absen sementara dan tidak ada wakil manajer area, sekretaris area menjalankan fungsi manajer area sehari-hari.
Kekuasaan / kewenangan kepala daerah adalah:
1)  Mengajukan rancangan penyelesaian daerah;
2)  Menetapkan peraturan daerah yang disetujui bersama oleh DPRD.
3)  Menetapkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
4)  Melakukan  tindakan-tindakan  tertentu  pada  saat  keadaan  darurat  yang  sangat  dibutuhkan  oleh Daerah dan/atau masyarakat.
5)  Untuk melakukan otorisasi lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
Pada waktu yang sama, wakada (wakil kepala daerah) khusus mempunyai tugas sebagai berikut:
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Membantu pimpinan kawasan khusus dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam wilayah  hukum  Mengorganisir  /  mengatur  semua  bentuk  kegiatan  Perangkat  Daerah  dan  mampu menindaklanjuti  laporan  dan  semua  temuan  hasil  pengawasan  aparat  daerah  setempat  perundang- undangan Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi
Pada  waktu  yang  sama,  wakada  (wakil  kepala  daerah)  khusus  mempunyai  tugas  sebagai berikut:
1)  Menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.
2)  Mengembangkan kehidupan demokrasi.
3)  Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4)  Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
5)  Melaksanakan  semua  program  strategis/terbaik  nasional;  dan  menjalin  hubungan  kerja  sama dengan seluruh Instansi terkait di Daerah dan semua Perangkat Daerah.
Kedudukan,  Tugas  dan  Wewenang  Kepala  daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  menurut  UU  No.32 Tahun 2004.
Dalam Perda Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Peraturan Nomor 32 Dilihat dari penjelasan yang ada, gelar Kepala Daerah muncul dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan  daerah,  dimana  di  antaranya  menyatakan  bahwa  setiap  daerah  dipimpin  oleh  seorang kepala  daerah  dan  didukung  oleh  seorang  wakil  daerah.  Jabatan  Wakil  Bupati  terjadi  dengan pemilihan  Bupati,  pada  pasca-renovasi  periode  inilah  yang  menjadi  dasar  bagi  Wakil  Kepala Kawasan.
Dari segi istilah pembagian yurisdiksi, pemerintah daerah diatur oleh undang-undang nomor 22  tahun  1999  dalam  pasal  2  ayat  1,  bahwa  Negara  dibagi  berdasarkan  wilayah.  Efek  hukum  dari peraturan membuat kekuasaan yang dipegang oleh daerah "negara" di dalam negara.   Ini tidak salah, karena  interpretasi  gramatikal  dan  regulasi  undang-undang  mengatakan  demikian.  Implikasinya adalah otonomi atau kebebasan yang berlebihan undang-undang tersebut menggantikan intisari Pasal 2  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  yaitu pencantuman ketentuan negara ke dalam. pembagian kekuasaan pemerintahan daerah, dan itu masih ada  sampai  sekarang,  dengan  adanya  istilah  negara  dalam  undang-undang  no.  23  2014  Isi  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  mengatur  bahwa  negara  Indonesia  dibagi  menjadi  provinsi dan  provinsi  dibagi  menjadi  kabupaten  atau  kota,  yang  berarti  negara  kesatuan  Republik  Indonesia dibagi  tidak  hanya  kekuasaan  tetapi  juga  istilah  daerah  dibagi.  Sementara  teori  atau  doktrin mengklaim  bahwa  negara  adalah  organisasi  kekuasaan,  yang  dibagi  menjadi  negara  adalah kekuasaannya, bukan wilayahnya.
Fungsi  Wakil  Kepala  Daerah  pasca  reformasi  yang  hanya  dikukuhkan  sebagai  pembantu Kepala  Daerah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pasal  57  Pemerintah Daerah,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pasal  26  Pemerintah  Daerah,  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pasal 26 Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pasal 66 Pemerintah Daerah tentang Hak Daerah. Empat undang-undang pemerintah KEK yang berlaku setelah reformasi menekankan bahwa tugas wakil kepala adalah mendukung kepala eksekutif.
Kekuasaan Kepala Kawasan Khusus pasca reformasi merupakan hak yang diberikan kepada Kepala Kawasan Khusus atau dapat dikatakan amanat, selama ini kekuasaan Wakil Kepala Kawasan Khusus  lahir.  dengan  dua  cara,  yaitu  jika  pengelola  kawasan  memberdayakan  wakil  pengelola wilayah,  dapat  berupa  peraturan  daerah  atau  peraturan  daerah  yang  disertai  dengan  surat  keputusan dari Pengelola Kawasan dan jika Pengelola Jika daerah berhalangan, jabatan Kepala Daerah Direktur adalah  jabatan  kepengurusan  tertinggi,  dan  wewenang  serta  fungsi  Direktur  Regional  dialihkan kepada Wakil Direktur Regional.
Istilah  kekuasaan  atau  wewenang  sering  digambarkan  sebagai  "bevoegdheid"  dalam terminologi hukum Belanda. Jika ditelaah secara mendalam, maka akan ada perbedaan antara istilah lembaga atau kewenangan dengan istilah bevoegdheid. Perbedaannya terletak pada sifat hukum dari kedua kata tersebut, istilah Belanda bevoegdheid digunakan baik dalam konsep hukum privat maupun dalam  konsep  hukum  publik.  Sedangkan  dalam  konsep  hukum  Indonesia,  istilah  kewenangan  atau kewenangan  selalu  digunakan  dalam  konsep  hukum  publik  Dalam  hukum  tata  negara,  kewenangan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(bevoegdheid)  digambarkan  sebagai  kekuasaan  hukum  (rechstacht),  sehingga  dalam  konsep  hukum tata negara, otoritas publik berhubungan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, konsep kekuasaan publik dikaitkan  dengan  kekuasaan.  Oleh  karena  itu,  konsep  kewenangan  menurut  hukum  publik,  berarti kewenangan  tersebut  harus  mencakup  sekurang-kurangnya  3  komponen  utama,  yaitu;  Pengaruh, Dasar Hukum, Ketaatan pada Hukum.
Sumber  wewenang  yang  kedua  adalah  otorisasi,  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  adalah otorisasi, artinya wewenang itu berasal dari pemberian wewenang.
Artinya  kekuasaan  itu  berasal  dari  pendelegasian  pejabat  dengan  kekuasaan  distributif. Berbagai  macam  definisi  diberikan  oleh  beberapa  ahli  konstitusi  mengenai  pengertian  delegasi. Otorisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat keputusan “sendiri”) oleh pejabat pemerintah  kepada  pihak  lain,  dan  wewenang  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  pihak  lain  tersebut. Artinya, begitu seorang pejabat diberi wewenang untuk mendelegasikan wewenangnya kepada pihak lain, maka wewenang dan tanggung jawab penuh atas keputusan yang berkaitan dengan hak itu ada pada pihak lain.

## IV. KESIMPULAN
Kepala  Darah  sangat  berperan  penting  dalam  menjalankan  peraturan  daerah  dan  UU  No.32 Tahun  2004.  Uraian  ini  akan  menjadi  dasar  bagi  pemerintah  untuk  mengidentifikasi  kebijakan  lain untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing- masing.  Ada  beberapa  hal  yang  dikemukakan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  yaitu Peran  kepala  daerah  sangatlah  penting  untuk  melaksanakan  UU  No.32  Tahun  2004  terutama  dalam sektor pembangunan untuk kemajuan yang ada di kota semarang. Mari kita jaga otonomi daerah agar selalu penuh dengan kegiatan yang positif dan inovatif.

## REFERENSI
Arifin, Saru. Hukum Perbatasan Darat Antar Negara. Sinar Grafika, 2022. Abdullah,  Dudung. "Hubungan  Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah."  Jurnal  Hukum
Positum 1.1 (2016): 83-93.
Birokrasi,  Dan  Reformasi.  "Naskah  Akademik  Rancangan  Undang  Undangtentang  Administrasi Pemerintahan."  Indonesia,  Republik.  "Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71 Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan."  Jakarta  (ID):  Sekretariat  Negara (2010).
Falah,  Rahmad  Gevril.  Kedudukan,  Tugas  Dan  Wewenang  Wakil  Kepala  Daerah  Dalam Pemerintahan Daerah Pasca Reformasi di  Indonesia  Diss.  Universitas  Islam  Indonesia, 2015.
Haryono, Andri, And S. Ip. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Feniks Muda Sejahtera, 2022. Haris, Syamsuddin. Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah. Yayasan Obor Indonesia, 2005.
Huda, Ni'matul. Hukum pemerintahan daerah. Nusa Media, 2019. Ismail Nurdin, M. Si. Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan   Praktek  bagi  Penyelenggara
Pemerintahan. Lintang Rasi Aksara Books, 2017
Marit, Elisabeth Lenny, et al. Pengantar Otonomi Daerah dan Desa. Yayasan Kita Menulis, 2021. Mulyasa, H. Enco. Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah. Bumi Aksara, 2022. Setiawan, Irfan. Handbook pemerintahan daerah. Wahana Resolusi, 2018. Sihombing, Eka NAM, and Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.  "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan   Daerah (Problems on Forming Local Regulations Programs)." Jurnal Legislasi Indonesia 13.03 (2016): 288.
Sumarjo, Hendro. "Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah." (2010).
Sunarno, Siswanto. "Hukum pemerintahan daerah di Indonesia." (2006).
Yusuf,  M.  Prinsip-Pinsip  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Menurut  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 Dan Pelaksanaannya Di Provinsi Riau. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2007. Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah