Volume 10, No. 3, Desember 2018, pp. 234-244 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
DOI: http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843

## TAX PLANNING PPh PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PAJAK PERUSAHAAN

## Rudeva Juniawaty
Program Studi Pendidikan Ekonomi, FIPPS Universitas Indraprasta PGRI Email : rudeva.j@gmail.com
Diterima: Oktober 2018; Disetujui: Nopember 2018; dipublikasikan: Desember 2018

## ABSTRAK
Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  pemahaman  secara  mendalam mengenai  beberapa  metode  pemotongan  PPh  Pasal  21  dan  dapat  memilih  metode  mana  yang dirasa tepat dan efisien bagi perusahaan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui bahan pelatihan, artikel jurnal dan didukung pula dengan kajian  pustaka.  Menghindari  pajak  adalah  merupakan  cara  yang  ilegal  yang  hanya  akan mengundang masalah dan mengancam  kelangsungan hidup perusahaan.   Salah satu upaya dari WP  yang  tidak  melanggar  aturan  adalah  Tax  Planning  yang  tepat  agar  perusahaan  membayar pajak  dengan  efisien.  Terdapat  4  metode  dalam  pemotongan  PPh  Pasal  21  yaitu  metode  nett, gross, gross up dan mixed. Hasil penelitian adalah penerapan metode gross up pada perusahaan yang dikenakan pajak non final merupakan metode yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak dengan cara yang legal yang tidak melanggar peraturan perundang – undangan.
Kata Kunci : Perencanaan pajak, PPh Pasal 21, efisiensi pajak perusahaan

## ABSTRACT
The main purpose of this study is to provide  in  – depth understanding some method of cutting withloding income taxes article 21 and can choose which method is considered appropriate and efficient for the company. This research is using descriptions qualitative research method. Data were collected through training materials, journal articles and supported by literature  review. Avoiding  taxes  is  an  illegal  way  that  will  only  invite  problems  and  sustain  the  company’s survival. One of the efforts of taxpayers who do not break the rules is the right tax planning for the  company  to  pay  taxes  efficiently.  There  are  four  methods  in  the  withholding  income  taxes article 21 namely nett method, gross, gross up and mixed. Result for this  research is applying gross up methods for company that are subject to non final income tax is a method to carry out tax efficiency with a legal manner that does not violate the legislation.
Keywords :  tax planning, income taxes article 21, the efficiency of corporate tax
Volume 10, No. 3, Desember 2018, pp. 234-244 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
DOI: http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843

## PENDAHULUAN
Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  perekonomian  negara  dapat  berjalan  salah  satunya adalah  dari  penerimaan  pajak.  Penerimaan  Pajak  pada  APBN  2017  memiliki  porsi  sebesar 85,6%  dari  total  Pendapatan  Negara.  Selain  itu,  untuk  mendukung  upaya  optimalisasi penerimaan negara, pemerintah juga melakukan reformasi perpajakan secara lebih komprehensif (sumber  :  www.kemenkeu.go.id/apbn2017).  Bagi  pemerintah  penerimaan  pajak  merupakan sumber pendapatan, lain halnya bagi Wajib Pajak (WP). WP pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan atau penghasilan bagi orang pribadi. Hampir semua WP baik orang pribadi  maupun  badan  berusaha  untuk  mengatur  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  sehingga tidak  terjadi  kurang  bayar  maupun  lebih  bayar  yang  mengakibatkan  sanksi  –  sanksi  dalam bidang perpajakan.
Sistem  perpajakan  yang  dianut  Indonesia  adalah self  –  assessment, dimana  Wajib  Pajak (WP)  diberikan  hak  untuk  menghitung,  membayar  serta  melaporkan  sendiri  kewajiban perpajakannya.  Selain  hal  tersebut  WP  juga  harus  mampu  memahami  regulasi  yang  berlaku serta  cara  mengelola  pajak  yang  menjadi  kewajiban  perusahaan  sehingga  tidak  menjadi  beban yang  memberatkan  bagi  perusahaan.    Dilihat  dari  sudut  pandang  pemerintah,  jika  pajak  yang dibayarkan  oleh  WP  lebih  kecil  dari  yang  seharusnya  mereka  bayarkan    maka  pendapatan negara  dari  pajak  akan  berkurang.  Sebaliknya,  dari  sisi  pengusaha  atau  WP,  jika  pajak  yang dibayarkan  lebih  besar  dari  jumlah  yang  seharusnya  maka  akan  mengakibatkan  turunnya  laba perusahaan.  Sedangkan  sebagai  WP  patuh,  WP  wajib  untuk  memenuhi  segala  kewajiban perpajakan  yang  melekat  pada  diri  dan  perusahaannya.  Menghindari  pajak  adalah  merupakan cara  yang  ilegal  yang  hanya  akan  mengundang  masalah  dan  mengancam  kelangsungan  hidup perusahaan.  Salah satu upaya dari WP yang tidak melanggar aturan adalah Tax Planning yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien.
Berdasarkan paparan diatas, penulis mencoba menjabarkan mengenai metode yang dapat dijadikan  pilihan  dalam  menentukan tax  planning PPh  Pasal  21  untuk  mengefisiensikan pembayaran  pajak  perusahaan.  PPh  Pasal  21  merupakan  salah  satu  pajak  yang  dapat  menjadi kredit  pajak  dan  biaya (deductible  expense) bagi  WP  dengan  cara  yang  legal  yang  dapat menjadi pilihan bagi perusahaan.
Menurut  Adriani    (dalam  Sukardji,  2014  :  1),  Pajak  adalah  iuran  kepada  negara  (yang dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan  peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk  membiayai  pengeluaran  –  pengeluaran  umum  berhubung  dengan  tugas  negara  untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Menurut  Soemitro  (dalam  Mardiasmo,  2016  :  1),”Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada negara  berdasarkan  undang  –  undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa timbal  balik  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk membayar pengeluaran umum.”
Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 1 ayat 1  “Pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada negara  yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu unsur pajak adalah tanpa jasa timbal  balik  atau  kontraprestasi  dari  negara.  Hal  inilah  yang  menjadi  salah  satu  alasan  WP melakukan tax planning karena sebesar apapun pajak yang telah dibayarkan oleh WP, WP tidak dapat menikmati hasil dari pembayaran tersebut secara langsung.
Volume 10, No. 3, Desember 2018, pp. 234-244 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
DOI: http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843
“Tax  planning adalah  suatu  alat  dan  suatu  tahap  awal  dari  manajemen  perpajakan (tax management) yang  yang  berfungsi  untuk  menampung  aspirasi  yang  berkembang  dari  sifat manusia itu.” ( Pohan , 2016 : 5). “ Tax Planning adalah membuat tujuan berupa pelaksanaan kewajiban pajak yang efektif dan efisien, menetapkan strategi dan mengembangkan rencana untuk mengordinasikan kegiatan – kegiatan sesuai rencana tersebut.” (Robbins & Couter : 2012 dalam Saptono, 2016 : 88).
Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  pengusaha  adalah  dengan  meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Seperti telah kita ketahui bahwa besarnya beban pajak tergantung dari besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan maka akan semakin besar pula beban pajak yang harus ditanggung oleh WP. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan tax plannning yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien.

## Objek Pajak Penghasilan
Objek pajak penghasilan berdasarkan Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 1  menyatakan  bahwa  “Yang  menjadi  objek  pajak  adalah  penghasilan,  yaitu  setiap  tambahan kemampuan ekonomis yag diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun  dari  luar  Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

## Pemotong PPh Pasal 21
Menurut PER – 16/ PJ/ 2016 Pasal 2 ayat 1, pemotong PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26,  meliputi  :  a)  Pemberi  Kerja  (orang  pribadi/badan  ;  cabang/perwakilan/unit);  b).  Bendahara atau  pemegang  kas  pemerintah;  c).  Dana  pensiun,  badan  penyelenggara  jaminan  sosial  tenaga kerja  dan  badan  -  badan  lain  yang  membayar  uang  pensiun  secara  berkala  dan  THT/JHT;  d). Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium,  komisi,  fee  atau  pembayaran  lain  sebagai  imbalan  sehubungan  dengan  jasa  yang dilakukan  oleh  orang  pribadi    atau  imbalan  lain  kepada  peserta  pendidikan/pelatihan  serta pegawai magang; e). Penyelenggara Kegiatan

## Subjek PPh Pasal 21
1).   Pegawai  :  (a).  Pegawai  Tetap,  (b).  Pegawai  Tidak  Tetap  /  Tenaga  Kerja  Lepas;  2). Bukan Pegawai;  3).  Lain  –  Lain  :  (a).  Peserta  Kegiatan,  (b).  Peserta  Program  Pensiun  yang  Masih Berstatus  sbg  Pegawai,  (c).  Penerima  Uang  Pesangon  /  Pensiun/  THT  /  JHT  (Termasuk  ahli warisnya),  (d).  Anggota  Dewan  Komisaris/Pengawas  yang  tidak  merangkap  sebagai PegawaiTetap pada perusahaan yang sama, (e). Mantan Pegawai .
Arham  (2016)    menganalisis  perhitungan  PPh  Pasal  21  yang  digunakan  oleh  PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting, melalui perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode  Net  dan  Metode Gross  Up. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis deskriptif  komparatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perhitungan  PPh  Pasal  21  yang digunakan perusahaan adalah metode Gross Up , hal ini menyebabkan PPh Pasal 21 yang harus dibayar  perusahaan  menjadi  lebih  besar  dibandingkan  jika  perusahaan  menggunakan perhitungan  PPh  Pasal  21  dengan  Metode  Net.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  PT.  Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting perlu menerapkan metode Net untuk menghitung PPh Pasal 21 dan melakukan update PTKP agar PPh Pasal 21 yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan membantu perusahaan untuk menekan nilai penyetoran PPh Pasal 21 karyawan.
Sahilatua & Noviari (2013), objek penelitian adalah perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21  dengan  menggunakan  4  (empat)  alternatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif.Berdasarkan
Volume 10, No. 3, Desember 2018, pp. 234-244 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
DOI: http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843
hasil  analisis  yang  telah  dilakukan  bahwa  menerapkan  metode Gross  Up akan  memberikan penghematan jika dibanding dengan penerapan alternatif yang lain.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Menurut  Sugiyono (2011:9),  Penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme ,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  dimana  peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data  bersifat  induktif  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  daripada generalisasi.  Data  dikumpulkan  melalui  bahan  pelatihan,  artikel  jurnal  dan  didukung  pula dengan kajian pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data  model  interaktif  yang  dikemukakan  oleh  Miles  dan  Huberman  dalam  Sugiyono  (2011  : 246) : 1. Pengumpulan data; 2. Penyederhanaan data ( Data Reduction ); 3. Penyajian data ( Data Display ) dan 4. Penarikan kesimpulan ( Conclution Drawing )

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Metode Pemotongan PPh Pasal 21
Perencanaan pajak untuk menghitung PPh Pasal 21 dapat digunakan 4 (empat) alternatif. Menurut  Zain  (2007:89) dalam  Sahilatua  (2013  :  239)   4  alternatif  yang  bisa  digunakan  untuk menghitung  PPh  Pasal  21  yaitu:  1)  PPh  pasal  21  ditanggung  pegawai  ( gross  method );  2)  PPh pasal  21  ditanggung  pemberi  kerja  ( net  basis );  3)  PPh  pasal  21  diberikan  dalam  bentuk tunjangan pajak ( gross) ; 4) PPh pasal 21 di gross up.
a) Metode Net
Dalam  hal  ini  jumlah  PPh  Pasal  21  yang  terutang  akan  ditanggung  oleh  perusahaan  yang bersangkutan,  baik  sebagian  maupun  seluruhnya  dalam  bentuk benefit  in  kind .  Metode  ini dikenal dengan PPh ditanggung perusahaan.
Gaji  yang  diterima  oleh  karyawan  tidak  dikurangi  dengan  PPh  Pasal  21  karena  perusahaan yang menanggung biaya atau beban PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak  dapat  dibebankan  secara  fiskal  dalam  menghitung  PPh  Badan.  Hal  tersebut dikarenakan  PPh  Pasal  21 dengan  meode net tidak  dimasukkan  sebagai  faktor  penambahan pendapatan dalam SPT PPh Pasal 21 karyawan.
b) Metode Gross
Dalam hal ini jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga benar – benar mengurangi penghasilan. Istilah yang sering digunakan adalah bahwa PPh Pasal 21 dipotong oleh perusahaan.
c) Metode Gross Up
PPh  Pasal  21  diberikan  dalam  bentuk  tunjangan,  maka  jumlah  tunjangan  tersebut  akan menambah  penghasilan  karyawan  dan  dikenakan  PPh  Pasal  21.    Dengan  metode gross  up besarnya  tunjangan  pajak  akan  sama  dengan  jumlah  PPh  Pasal  21  yang  terutang  untuk masing  –  masing  karyawan.  Istilah gross  up sendiri  sebenarnya  tidak  dikenal  dan  tidak disebutkan  secara  eksplisit  di  berbagai  peraturan  perpajakan  secara  formal. Gross  up pada dasarnya  hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.
Pemilihan  metode gross  up membutuhkan  analisa  komprehensif  meskipun pengeluaran  untuk  menanggung  PPh  Pasal  21  karyawan  secara  fiskal  dapat  dibebankan
Volume 10, No. 3, Desember 2018, pp. 234-244 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
DOI: http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843
sebagai  biaya  dalam  menghitung  PPh  Badan.  Namun  jika  perusahaan  sedang  mengalami kerugian, tentu saja pilihan gross up tidak menguntungkan karena beban yang harus dipikul oleh perusahaan menjadi semakin besar. Hal ini dikarenakan, tunjangan pajak yang diberikan kepada  karyawan  merupakan  tambahan  menambah  penghasilan  karyawan    yang  tentu  saja efeknya adalah akan menambah besarnya PPh Pasal 21.
d) Metode Mixed
Dalam  praktek  sering  ditemukan  perusahaan  yang  mengkombinasikan  metode  pemotongan untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan. Metode ini dikenal dengan Metode Mixed ( Mixed Method ).  Metode ini bertujuan untuk membagi beban pajak PPh Pasal 21 antara yang harus ditanggung  perusahaan  maupun  yang  harus  ditanggung  oleh  karyawan.  Metode Mixed merupakan  kebijakan  perusahaan  terkait  remunerasi  karyawan  yang  tentunya  harus mempertimbangkan berbagai aspek dan idealnya tertuang di dalam kontrak kerja.
Sama  halnya  dengan  metode gross  up ,  metode mixed pada  dasarnya  hanya  berkaitan dengan  logika  perhitungan  yang  dibuat  sedemikian  rupa  sehingga  tidak  bertentangan  dengan ketentuan  perpajakan  yang  berlaku.  Tidak  ada  standar  baku,  perusahaan  dapat  membuat beberapa  alternatif  penghitungan  metode mixed yang  sesuai  dengan  kondisi  perusahaan.  Salah satu alternatif yang dapat dilakukan perusahaan untuk menerapkan metode mixed adalah dengan memisahkan penghitungan antara penghasilan yang PPh Pasal 21 – nyamenjadi beban karyawan dan penghasilan PPh Pasal 21 – nyamenjadi beban perusahaan.
Berikut  adalah  ilustrasi  perhitungan  PPh  Pasal  21  dengan  metode gross,  gross  up dan mixed :
Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross No Nama Pegawai Status Gaji Tunjanga n Lainnya Premi Asuransi Bonus/ THR Penghasilan Bruto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 A K3 180.000.000 18.000.000 9.342.000 15.000.000 222.342.000 2 B TK0 102.000.000 6.000.000 5.293.800 8.500.000 121.793.800 3 C K1 99.600.000 9.000.000 5.169.240 8.300.000 122.069.240 4 D TK3 90.000.000 7.200.000 4.671.000 7.500.000 109.371.000 5 E TK0 78.000.000 6.000.000 4.048.200 6.500.000 94.548.200 6 F K0 93.600.000 12.000.000 4.857.840 7.800.000 118.257.840 7 G TK2 108.000.000 18.000.000 5.605.200 9.000.000 140.605.200 8 H K1 69.600.000 6.600.000 3.612.240 5.800.000 85.612.240 9 I K2 63.000.000 5.400.000 3.269.700 5.250.000 76.919.700 10 J TK1 96.000.000 14.400.000 4.982.400 8.000.000 123.382.400 Total 979.800.000 102.600.000 50.851.620 81.650.000 1.214.901.620 Sumber : data diolah penulis Tabel 2 Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross No Nama Pegawai Biaya Jabatan Iuran JHT Penghasilan Netto PTKP PKP PPh Pasal 21 Terutang Setahun 1 2 3 4 5 6 7 8 1 A 6.000.000 3.600.000 212.742.000 72.000.000   140.742.000 16.111.300 2 B 5.664.690 2.040.000 114.089.110 54.000.000 60.089.110 4.013.350 3 C 5.688.462 1.992.000 114.388.778 63.000.000 51.388.778 2.708.200 4 D 5.468.550 1.800.000 102.102.450 67.500.000 34.602.450 1.730.100 5 E 4.727.410 1.560.000 88.260.790 72.000.000 16.260.790 813.000 6 F 5.912.892 1.872.000 110.472.948 58.500.000 51.972.948 2.795.800 7 G 6.000.000 2.160.000 132.445.200 63.000.000 69.445.200 5.416.750 8 H 4.280.612 1.392.000 79.939.628 63.000.000 16.939.628 846.950
Volume 10, No. 3, Desember 2018, pp. 234-244 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
DOI: http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843
9 I 3.845.985 1.260.000 71.813.715 67.500.000 4.313.715 215.650 10 J 5.769.120 1.920.000 115.693.280 58.500.000 57.193.280 3.578.950 Total 53.357.721 19.596.000 1.141.947.899   639.000.000   502.947.899     38.230.050
Sumber : data diolah penulis
PPh  Pasal  21  terutang  dengan  metode net maupun gross hasilnya  akan  sama, perbedaannya terdapat pada penghasilan yang akan diterima karyawan dan biaya yang menjadi tanggungan  perusahaan.  Pada  metode gross ,  karyawan  akan  menerima  penghasilan  yang  akan dipotong  PPh  Pasal  21  terutang.  Sedangkan  pada  metode net ,  karyawan  akan  menerima penghasilan hanya dipotong pengurang penghasilan, dalam ilustrasi diatas, penghasilandikurang dengan premi asuransi. Sedangkan PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan karyawan akan menjadi tanggungan perusahaan.

## Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode
Gross Up Nama Pegawai Status Gaji Tunjangan Lainnya Premi Asuransi Bonus/ THR Tunjangan Pajak Penghasilan Bruto 1 2 3 4 5 6 7 8 A K3 180.000.000 18.000.000 9.342.000 15.000.000 18.954.400 241.296.400 B TK0 102.000.000 6.000.000 5.293.800 8.500.000 4.680.250 126.474.050 C K1 99.600.000 9.000.000 5.169.240 8.300.000 3.158.350 125.227.590 D TK3 90.000.000 7.200.000 4.671.000 7.500.000 1.816.400 111.187.400 E TK0 78.000.000 6.000.000 4.048.200 6.500.000 853.550 95.401.750 F K0 93.600.000 12.000.000 4.857.840 7.800.000 3.328.750 121.586.590 G TK2 108.000.000 18.000.000 5.605.200 9.000.000 6.372.550 146.977.750 H K1 69.600.000 6.600.000 3.612.240 5.800.000 889.200 86.501.440 I K2 63.000.000 5.400.000 3.269.700 5.250.000 226.400 77.146.100 J TK1 96.000.000 14.400.000 4.982.400 8.000.000 4.173.700 127.556.100 Total 979.800.000 102.600.000 50.851.620 81.650.000 44.453.550   1.259.355.170
Sumber : data diolah penulis
Tabel 4. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up Nama Pegawai Status Biaya Jabatan Iuran JHT Penghasilan Netto PTKP PKP PPh Pasal 21 Terutang Setahun 1 2 3 4 5 6 7 8 A K3 6.000.000 3.600.000 231.696.400 72.000.000   159.696.400 18.954.400 B TK0 5.898.703 2.040.000 118.535.348 54.000.000 64.535.348 4.680.250 C K1 5.846.380 1.992.000 117.389.211 63.000.000 54.389.211 3.158.350 D TK3 5.559.370 1.800.000 103.828.030 67.500.000 36.328.030 1.816.400 E TK0 4.770.088 1.560.000 89.071.663 72.000.000 17.071.663 853.550 F K0 5.689.330 1.872.000 114.025.261 58.500.000 55.525.261 3.328.750 G TK2 6.000.000 2.160.000 138.817.750 63.000.000 75.817.750 6.372.550 H K1 4.325.072 1.392.000 80.784.368 63.000.000 17.784.368 889.200 I K2 3.857.305 1.260.000 72.028.795 67.500.000 4.528.795 226.400 J TK1 5.977.805 1.920.000 119.658.295 58.500.000 61.158.295 4.173.700 Total 53.924.051 19.596.000 1.185.835.119   639.000.000   546.835.119 44.453.550
Sumber : data diolah penulis
Pada  metode gross  up, tunjangan  pajak  (kolom  nomor  7)  yang  merupakan  komponen penambah
Volume 10, No. 3, Desember 2018, pp. 234-244 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
DOI: http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843
Tabel 5. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Mixed Nama Pegawai Status Gaji Tunjangan Lainnya Premi Asuransi Tunjangan Pajak Bonus/ THR Penghasilan Bruto 1 2 3 4 5 6 7 8 A K3 180.000.000 18.000.000 9.342.000 7.200.000   15.000.000 229.542.000 B TK0 102.000.000 6.000.000 5.293.800 4.080.000 8.500.000 125.873.800 C K1 99.600.000 9.000.000 5.169.240 3.984.000 8.300.000 126.053.240 D TK3 90.000.000 7.200.000 4.671.000 3.600.000 7.500.000 112.971.000 E TK0 78.000.000 6.000.000 4.048.200 3.120.000 6.500.000 97.668.200 F K0 93.600.000 12.000.000 4.857.840 3.744.000 7.800.000 122.001.840 G TK2 108.000.000 18.000.000 5.605.200 4.320.000 9.000.000 144.925.200 H K1 69.600.000 6.600.000 3.612.240 2.784.000 5.800.000 88.396.240 I K2 63.000.000 5.400.000 3.269.700 2.520.000 5.250.000 79.439.700 J TK1 96.000.000 14.400.000 4.982.400 3.840.000 8.000.000 127.222.400 Total 979.800.000 102.600.000 50.851.620 39.192.000 81.650.000 1.254.093.620
Sumber : data diolah penulis
Tabel 6. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Mixed Nama Pegawai Status Biaya Jabatan Iuran JHT Penghasilan Netto PTKP PKP PPh Pasal 21 Terutang Setahun 1 2 4 5 6 7 8 9 A K3 6.000.000 3.600.000 219.942.000 72.000.000   147.942.000 17.191.300 B TK0 6.000.000 2.040.000 117.833.800 54.000.000 63.833.800 4.574.950 C K1 6.000.000 1.992.000 118.061.240 63.000.000 55.061.240 3.259.150 D TK3 6.000.000 1.800.000 105.171.000 67.500.000 37.671.000 1.883.550 E TK0 5.208.410 1.560.000 90.899.790 72.000.000 18.899.790 944.950 F K0 6.000.000 1.872.000 114.129.840 58.500.000 55.629.840 3.344.350 G TK2 6.000.000 2.160.000 136.765.200 63.000.000 73.765.200 6.064.750 H K1 4.709.812 1.392.000 82.294.428 63.000.000 19.294.428 964.700 I K2 4.234.485 1.260.000 73.945.215 67.500.000 6.445.215 322.250 J TK1 6.000.000 1.920.000 119.302.400 58.500.000 60.802.400 4.120.300 Total 56.152.707 19.596.000 1.178.344.913 639.000.000 539.344.913 42.670.250
Pada metode mixed besarnya tunjangan pajak (kolom nomor 6), tidak harus sama dengan besarnya  jumlah  PPh  Pasal  21  terutang.  Penentuan  besarnya  tunjangan  pajak,  tergantung  dari kebijakan  masing  –  masing  perusahaan.  Pada  ilustrasi  diatas,  tunjangan  pajak  sebesar  4%  dari gaji  pokok.  Berikut  adalah  analisis  dari  keempat  alternatif  pilihan tax  planning :
Tabel 7. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan 4 Metode Tax Planning
Keterangan Ditanggung Karyawan (Metode Gross) Ditanggung Perusahaan (Metode Net) Ditunjang Perusahaan Sebagian (Metode Mixed ) Ditunjang Perusahaan (Metode Gross Up) Alternatif I Alternatif II Alternatif III Alternatif  VI Gaji 979.800.000 979.800.000 979.800.000 979.800.000 Tunjangan lainnya 102.600.000 102.600.000 102.600.000 102.600.000 Premi asuransi 50.851.620 50.851.620 50.851.620 50.851.620 Bonus/ THR 81.650.000 81.650.000 81.650.000 81.650.000 Tunjangan pajak 0 0 39.192.000 44.453.550 Sumber : data diolah penulis
Volume 10, No. 3, Desember 2018, pp. 234-244 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
DOI: http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843
Total Penghasilan Bruto 1.214.901.620 1.214.901.620 1.254.093.620 1.259.355.170 Biaya jabatan 53.357.721 53.357.721 56.152.707 53.924.051 Iuran JHT 19.596.000 19.596.000 19.596.000 19.596.000 Total Pengurang 72.953.721 72.953.721 75.748.707 73.520.051 Penghasilan Netto 1.141.947.899 1.141.947.899 1.178.344.913 1.185.835.119 PTKP 639.000.000 639.000.000 639.000.000 639.000.000 PKP setahun 502.947.899 502.947.899 539.344.913 546.835.119 PKP setahun (pembulatan) 502.943.000 502.943.000 539.341.000 546.831.000 PPh 21 setahun 38.230.050 38.230.050 42.670.250 44.453.550 Tunjangan pajak 0 0 39.192.000 44.453.550 PPh  21  yang  harus disetor/ dipotong dari penghasilan karyawan 38.230.050 38.230.050 3.478.250 0
Sumber : data diolah penulis
Tabel 8. Take Home Pay Keterangan Ditanggung Karyawan (Metode Gross) Ditanggung Perusahaan (Metode Net) Ditunjang Perusahaan Sebagian (Metode Mixed ) Ditunjang Perusahaan (Metode Gross Up) Alternatif I Alternatif II Alternatif III Alternatif  VI Gaji 979.800.000 979.800.000 979.800.000 979.800.000 Tunjangan lainnya 102.600.000 102.600.000 102.600.000 102.600.000 Premi asuransi 50.851.620 50.851.620 50.851.620 50.851.620 Bonus/ THR 81.650.000 81.650.000 81.650.000 81.650.000 Tunjangan pajak - - 39.192.000 44.453.550 Total Penghasilan Bruto 1.214.901.620   1.214.901.620 1.254.093.620 1.259.355.170 PPh Pasal 21 38.230.050 38.230.050 42.670.250 44.453.550 Total Take  Home Pay 1.176.671.570   1.176.671.570 1.211.423.370 1.214.901.620 Sumber : data diolah penulis 1). PPh Pasal 21 ditanggung karyawan (Gross Method) Dengan  metode gross ,  jumlah  PPh  Pasal  21  tersebut  akan  dipotong  dari  penghasilan karyawan,  kewajiban  perusahan  adalah  menyetor  PPh  Pasal  21  yang  telah  dipotong  dan melaporkan PPh tersebut. Sehingga dari  sisi karyawan, penghasilannya menjadi lebih kecil. Sedangkan  dari  sisi  perusahaan,  tidak  akan  mengurangi  laba  perusahaan  karena  tidak mengeluarkan  beban  pajak.  Namun  perlu  diingat  bahwa  beban  yang  kecil  akan meningkatkan laba perusahaan yang juga akan berimbas pada tingginya PPh Badan.
2). PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (Net Method)
Sedangkan  pada  metode net penghasilan  karyawan  tidak  akan  dikurangi  dengan  pajak, karena  pajak  sepenuhnya  merupakan  beban  perusahaan.  Karena  jumlah  PPh  Pasal  21  yang ditanggung  perusahaan  tidak  dimasukkan  dalam  perhitungan  SPT  PPh  Pasal  21 maka  tidak diperbolehkan  untuk  menguranginya  dari  penghasilan  bruto  perusahaan  sebagai  biaya deductible , sehingga metode net bagi perusahaan merupakan non deductible expense.
Sehingga  pada  laporan  keuangan  fiskal  biaya  pajak  ini  akan  menjadi  koreksi  positif  yang akan menambah laba perusahaan sehingga PPh Badan menjadi lebih besar.
Volume 10, No. 3, Desember 2018, pp. 234-244 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
DOI: http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843

## 3). PPh Pasal 21 ditunjang sebagian oleh perusahaan
(Mixed Method)
Perusahaan  memberikan  tunjangan  yang  besarnya  tidak  sama  dengan  pajak  terutang.  Bagi karyawan  tunjangan  tersebut  akan  menambah  penghasilan  karyawan  yang  akan diperhitungkan dalam pemotongan PPh Pasal 21. Sedangkan bagi perusahaan, PPh Pasal 21 yang  diberikan  dalam  bentuk  tunjangan  dapat  dibiayakan  oleh  perusahaan,  sedangkan  jika selisihnya ditanggung perusahaan merupakan biaya non deductible .
4). PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan (Gross up Method) Dalam  metode gross  up sebenarnya  tidak  berpengaruh  terhadap  penghasilan  yang  diterima karyawan (take  home  pay) ,  tetapi  untuk  penghitungan gross  up penghasilan  karyawan menjadi  lebih  besar  sebesar  PPh  yang  ditambahkan.  Dari  segi  komersial,  kebijakan menerapkan  PPh  Pasal  21  secara gross  up akan  terlihat  memberatkan  perusahaan  karena beban pajak yang membesar tersebut tampak seperti pemborosan.
Namun  pada  saat  melakukan  koreksi  fiskal,  beban  pajak  tersebut  dapat  dibiayakan (deductible) sehingga  akan  mengurangi  besarnya  penghasilan  kena  pajak  yang  akan mengakibatkan  PPh  Badan  yang  terutang  akan  menjadi  kecil.  Kenaikan  beban  perusahaan dari PPh Pasal 21 tersebut akan tereliminasi dengan penurunan PPh Badan karena beban PPh Pasal  21  tersebut  dapat  dibiayakan,  bahkan  penurunan  PPh  Badan  tersebut  lebih  besar  dari kenaikan PPh Pasal 21, sehingga akan tercipta efisiensi pajak pada perusahaan.
Tunjangan pajak diberikan pada saat sebuah perusahaan menggunakan metode gross – up saat  melakukan  perhitungan  PPh  Pasal  21  karyawannya.  Tunjangan  pajak  merupakan  jenis penghasilan  secara  tunai (BIC)  diberikan  kepada  karyawan.  Sebuah  perusahaan  dapat memberikan penghasilan berupa benefit in cash (BIC) maupun benefit in kind(BIK) , pemberian BIC dan BIK dapat menjadi objek pajak dan non objek pajak. Jika perusahaan memberikan BIC maka  pada  saat  perusahaan  melakukan  koreksi  fiskal,  beban  tersebut  dapat  dibiayakan. Penggunaan  metode gross  –  up biasanya  digunakan  oleh  perusahaan  untuk  mengefisiensikan PPh Badan.
Namun  penentuan  strategi  yang  akan  digunakan  dalam  perencanaan  pajak  untuk melakukan  efisiensi  PPh  Badan  harus  memperhatikan  jenis  penghasilan  dan  pemberi penghasilan. Bagi  sebuah perusahaan yang dikenakan PPh  Final, BIC dan BIK yang diberikan kepada  karyawan  merupakan  objek  pajak.  Artinya,  metode  apapun  yang  dipilih  oleh perusahaan, gross, net, gross – up maupun mixed , maka metode tersebut tetap merupakan non- deductible  expense .  Sebab  bagi  perusahaan  atau  pemberi  kerja  yang  penghasilannya  sudah dikenakan  PPh  bersifat  final,  biaya  apapun  yang  dikeluarkan  tidak  lagi  diperhitungkan  dalam penghitungan PPh atas penghasilan usahanya.
Selain  metode  perhitungan  PPh  Pasal  21  tersebut  diatas,  strategi  efisiensi  PPh  badan lainnya  yang  harus  diperhatikan  oleh  perusahaan  yang  berkaitan  dengan  biaya  kesejahteraan karyawan adalah :
1. Bagi  sebuah  perusahaan  yang  pada  akhir  tahun  pembukuannya  memperoleh  laba  dan pengenaan PPh badannya tidak final, agar diupayakan seminimal mungkin memberikan BIK kepada  karyawan,  hal  ini  dikarenakan  pengeluaran  tersebut  merupakan non  –  deductible expense .  Jika  terlalu  banyak  pengeluaran  dalam  bentuk  BIK  dapat  mengakibatkan  PPh Badan yang meningkat karena biaya tersebut tidak dapat dikoreksi fiskal.
2. Sedangkan bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian BIK akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil.
Volume 10, No. 3, Desember 2018, pp. 234-244 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
DOI: http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843

## SIMPULAN
1. Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar sehingga tidak terjadi kurang bayar maupun lebih bayar yang mengakibatkan sanksi – sanksi dalam bidang perpajakan.
2. Tax planning adalah salah satu pilihan yang diambil oleh perusahaan untuk mengefisienkan beban pajak dengan cara yang legal yang tidak melanggar peraturan perundang – undangan.
3. Terdapat  4  metode tax  planning yang  berlaku  secara  umum  yaitu  :  (1).  metode net, (2). metode gross , (3). metode gross up dan (4). metode mixed
4. Terdapat persamaan hasil antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis, dimana  metode gross  –  up merupakan  metode  yang  dapat  menghemat  PPh  Badan  bagi perusahaan  Non  Final,  walaupun  terlihat  seperti  pemborosan  namun  hal  tersebut  akan menghemat pajak diakhir karena tunjangan pajak merupakan deductible expense.

## SARAN
1. Pada perusahaan yang PPh Badannya tidak dikenakan PPh yang bersifat final: 1) Perusahaan harus  seminimal  mungkin  memberikan  kesejahteraan  karyawan  dalam  bentuk  natura  atau kenikmatan (benefit  in  kind) .  Hal  ini  dikarenakan  pengeluaran  tersebut  tidak  dapat dibebankan  sebagai  biaya  bagi  perusahaan.  Perusahaan  dapat  memberikan  kesejahteraan kepada  karyawan  dalam  bentuk  tunjangan,  sehingga  beban  tersebut  dapat  dibiayakan  pada laporan  keuangan  fiskal  (mengurangi  laba).  2)  Metode gross  up dapat  menjadi  salah  satu pilihan  dalam  melakukan tax  planning untuk  mengurangi  beban  PPh  Badan.  Hal  ini dikarenakan pajak yang ditunjang oleh perusahaan tidak dikoreksi fiskal positif pada laporan keuangan fiskal karena merupakan biaya deductible .
2. Untuk  perusahaan  yang  PPh  Badannya  dikenakan  pajak  bersifat  final,  contoh  perusahaan kontruksi  maupun  perusahaan  yang  menggunakan deemed  profit ,  maka  efisiensi  PPh  Pasal 21  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  semaksimal  mungkin  tunjangan  dalam  bentuk natura atau kenikmatan (BIK) yang bukan merupakan objek PPh Pasal 21, sebagai salah satu pilihan  untuk  menghindari  lapisan  tarif  maksimum  PPh  Pasal  21.Contoh  :  pemberian makanan  dan  minuman  kepada  seluruh  karyawan  dan  penyediaan  bus  antar  jemput karyawan. Kedua  hal tersebut dapat dibiayakan tetapi  tidak menambah beban PPh Pasal 21 karena  tidak  menambah  pendapatan  dalam  perhitungan  PPh  Pasal  21  karyawan.  Pilihan pemberian  dalam  bentuk  kenikmatan/  natura  atau  dalam  bentuk  tunjangan  tidak  akan memengaruhi PPh Badan karena pendapatan perusahaan sudah dikenakan PPh final.

## DAFTAR RUJUKAN
Arham,  M.I.  (2016). Analisis  Perencanaan  Pajak  Untuk  PPh  Pasal  21  Pada  PT.  Pegadaian (Persero) Cabang Tuminiting . Jurnal EMBA . 4. (1) Maret 2016: 077-086 Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2017).  Perekonomian  Indonesia  dan  APBN  2017, https://www.kemenkeu.go.id/apbn 2017 diakses pada 17 Juli 2017 Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru . Yogyakarta: CV. Andi Offset Ortax Training Center. (2016). Modul Training Updating PPh 21 : Pahami Teknis Penanganan Lebih Bayar Akibat Perubahan PTKP . Jakarta: Ortax Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER – 16/ PJ/ 2016 tentang Pedoman Teknis  Tata  Cara Pemotongan,  Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Dan/  Atau  Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
Volume 10, No. 3, Desember 2018, pp. 234-244 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
DOI: http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843
Pohan,  C.A.  (2016). Manajemen  Perpajakan  Strategi  Perencanaan  Pajak  dan  Bisnis .  Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Sahilatua,  P.F  &  Noviari,  N.  (2013). Penerapan  Perencanaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 Sebagai  Strategi  Penghematan  Pembayaran  Pajak .  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana, 5 (1). 2013: 231-250
Saptono,  P.B.  (2016). Manajemen  Pajak  Teori  &  Aplikasi  –  Edisi  2 .  Jakarta:  Penerbit  PT Pratama Indomitra Konsultan Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D , Bandung : Alfabeta Sukardji,  U.  (2014). Pajak  Pertambahan  Nilai,  Edisi  Revisi  2014 .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  No.  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan