Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam

## Epakartika, Rizky Nugraha M, Agung Budiono
Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Yayasan Indonesia Cerah
epakartika@kpk.go.id, Rizky.Murnawan@kpk.go.id, agung@cerah.or.id

## Abstract
Civil society has an important role in fighting corruption agenda. This paper wants to describe and analyze how the role of civil society in to support The National Movement to Save Natural Resources activities were initiated by the Corruption Eradecation Commision (CEC)  involving several  other  parties  such  as  the  Regional  Government,  Ministries/Institutions.  This  paper examines  how  involving  the  civil  societies  groups  in  efforts  to  improve  the  management  of natural resources could have a positive impact not only in supporting corruption prevention and eradication work, but also encourages the evolution of the role of civil society from information providers to implementers in GNP SDA activities.
Keywords : National Movement, Natural Resources, Corruption, Civil Society, Prevention

## Abstrak
Masyarakat sipil memiliki peranan penting dalam agenda pemberantasan korupsi. Tulisan ini mendeskripsikan  dan  menganalisis  bagaimana  peran  masyarakat  sipil  dalam  kegiatan Gerakan  Nasional  Penyelamatan  Sumber  Daya  Alam  (GNP  SDA)  yang  diinisiasi  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  dengan  melibatkan  beberapa  pihak  lain  seperti Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah  Daerah.  Dari  tulisan  ini  setidaknya  menunjukan bagaimana pelibatan masyarakat sipil dalam upaya meningkatkan tata kelola sumber daya alam dapat memberikan dampak positif tidak hanya dalam mendukung kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi, namun juga mendorong terjadinya evolusi peran masyarakat sipil dari pemberi informasi menjadi pelaksana dalam kegiatan GNP SDA.
Kata Kunci : Gerakan Nasional, Sumber Daya Alam, Korupsi, Masyarakat Sipil, Pencegahan

## Pendahuluan
Pemberantasan  korupsi  adalah salah  satu  masalah  besar  yang  dihadapi oleh  negara-negara  di  seluruh  dunia, bahkan sejak awal negara bangsa tercipta. Kisah tentang Cicero di masa Yunani Kuno merupakan salah satu kisah klasik tentang kejatuhan sebuah  negara karena korupsi. Karenanya peperangan melawan korupsi, adalah peperangan sipil yang telah berusia ribuan tahun lamanya.
Kesepakatan  negara-negara  untuk
melawan korupsi tertuang dalam Konvensi United  Nations  Convention Against-Corruption (UNCAC)  pada  tahun 2003.  UNCAC  merupakan  konvensi antikorupsi  pertama  pada  tingkat  global yang mengambil pendekatan komprehensif dalam penyelesaian permasalahan korupsi. UNCAC terdiri dari delapan  bab  dan  71  pasal  yang mewajibkan negara-negara yang meratifikasinya untuk mengimplementasikan  kesepakatan  dari konvensi  tersebut.  Korupsi  telah menjadi kejahatan  luar  biasa (extra  ordinary crime) . Sebab kejahatan korupsi memiliki daya rusak bukan terhadap perekonomian negara  melainkan  juga  kehidupan  dan kesejahteraan  masyarakat.  Selain  itu, korupsi  tidak  hanya  menyebabkan kerugian  keuangan  negara  namun belakangan  semakin  terbukti  bahwa korupsi  menyengsarakan  masyarakat karena merusak sendi-sendi peri kehidupan  bangsa,  melanggar  hak  asasi manusia, dan merusak lingkungan.
Daya rusak korupsi yang sedemikian besarnya,  melahirkan  kesadaran  kolektif di  seluruh  dunia  dengan  memberantas korupsi dengan cara-cara luar biasa. Sejak awal, korupsi sudah harus dicegah bahkan ketika korupsi baru bersifat perilaku yang akan mungkin terjadi. Dalam hal ini, setiap kesempatan untuk berbuat korupsi harus ditutup. Paralel dengan hal itu, pola pikir
untuk  membenci  korupsi  sudah  harus ditanamkan sejak dini.
Ketika korupsi itu terealisasi dalam perbuatan  nyata,  tindakan  hukum  harus diambil.  Pelaku  tindak  kejahatan  korupsi harus  bertanggung  jawab  terhadap perbuatannya. Melalui mekanisme formal, penegak hukum akan memberikan hukum sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.
Dampak  yang  luas  dari  korupsi,  juga menjadikan agenda pemberantasan korupsi  sebagai  agenda  multipihak.
Agenda ini tidak hanya melibatkan elemen masyarakat  sebuah  negara,  namun  juga melibatkan peran lembaga internasional. Dalam  pandangan  Pope  (2002), pemberantasan korupsi harus melibatkan setidaknya  11  pilar  kelembagaan  sistem integritas  nasional.  Pilar  tersebut  terdiri dari legislatif, eksekutif, sistem peradilan, auditor  negara,  ombudsman,  pelayanan publik, pemerintah daerah, media, swasta dan  mekanisme  internasional.  Selain elemen di atas, pilar kelembagaan sistem integritas  nasional  juga  mencakup  badan antikorupsi  independen  dan  masyarakat sipil.
Masyarakat sipil mencakup keahlian dan  jaringan  yang  diperlukan  dalam memberantas korupsi. Sebab, masyarakat sipil  biasanya  menjadi  korban  utama korupsi. Untuk itu, masyarakat sipil hadir sebagai  pihak  yang  memperjuangkan haknya  sendiri,  bersama  dengan  unsur bangsa yang lain.
Dalam  pandangan  yang  demikian,
kehadiran masyarakat sipil dalam
pemberantasan  korupsi  adalah  sesuatu yang  penting.  Apalagi  berkenaan  dengan penyelamatan  sumber  daya  alam  dari praktik  korupsi,  keterlibatan  masyarakat sipil  mestinya  menjadi  hal  yang  mutlak. Sumber  daya  alam  mencakup  unsur kehidupan  yang  dibutuhkan  oleh  semua elemen bangsa tanpa kecuali. Sumber daya alam  merupakan  hajat  hidup  orang
banyak,  yang  harus  dikelola  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Korupsi di sektor sumber daya alam adalah  sebuah  kejahatan  yang  akan mengancam  hajat  hidup  orang  banyak. Korupsi di sektor ini juga akan berdampak pada  pelanggaran  hak  hidup,  hak  sosial ekonomi,  dan  hak  lingkungan  warga negara, yang semuanya dijamin oleh UUD 1945.  Dampak  korupsi  di  sektor  sumber daya alam juga bisa bersifat lintas waktu, karena  akan  mengancam  keberlanjutan ruang  hidup  dan  pemenuhan  hak  dasar masyarakat.
Memperhatikan  dampak  korupsi  di sektor  sumber  daya  alam,  maka keterlibatan unsur masyarakat sipil dalam upaya pemberantasan korupsi menjadi hal yang penting. Untuk itu Gerakan Nasional Penyelamatan  Sumber  Daya  Alam  (GNP SDA) yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2014 mengakomodasi keterlibatan
masyarakat  sipil  dalam  serangkaian kegiatannya.

## Pembahasan
Konsep Civil Society Pemikiran  mengenai civil  society tumbuh  dan  berkembang  sejak  lama. Bahkan  pemikiran  tersebut,  dianggap sudah ada sejak masa Yunani Kuno. Jean L. Cohen  dan  Andreo  Arato  sebagaimana dikutip  dalam  Wacana Civil  society (Masyarakat Madani) di Indonesia (2016) mengidentifikasi  awal  mula  munculnya gagasan  ini.  Oleh  mereka,  Aristoteles dianggap  sebagai  peletak  dasar  gagasan civil  society .  Istilah politike  koinonia yang berarti  masyarakat  politik,  komunitas politik  yang  merujuk  pada polis .  Istilah tersebut, digunakan untuk menggambarkan sebuah kondisi masyarakat  politik.  Warga  negara  di dalamnya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
Setelah  masa  Yunani  Kuno  kandas dan  Eropa  memasuki  abad  pencerahan,
sejumlah ahli, pemikir lainnya mengembangkan  lebih  lanjut  mengenai civil society seperti John Locke, J.J Rosseau dan lainnya. Akan tetapi salah satu pemikir yang  mampu  mempertegas  konsep mengenai civil society seperti yang dikenal saat ini adalah Hegel.
Sassoon  sebagaimana  dikutip  oleh Bachtiar Alam dalam Antropologi dan Civil society :  Pendekatan  Teori  Kebudayaan (1999) menyatakan bahwa Hegel merupakan  salah  satu  pemikir  yang mempertegas  konsep  mengenai civil society .  Menurut  Hegel, civil  society ialah suatu  wilayah (sphere) perantara  antara wilayah  keluarga  dan  wilayah  negara. Munculnya  kaum  borjuis  di  Eropa  pada abad  17,  sedikit  banyak  menciptakan konsep civil society . Kaum ini melepaskan dan  memisahkan  diri  dari  kekuasaan, wilayah  Negara,  dan  keluarga,  sehingga membentuk  komunitas  baru.  Komunitas tersebut  menciptakan  ruang  dan  wilayah sendiri, yakni melepaskan diri dari negara.
Walaupun  konsep civil  society berkembang dan mapan di Eropa, konsep tersebut tidak dapat diterima seutuhnya di Asia dan Amerika Latin.  Perbedaan history antara  Eropa,  Asia,  dan  Amerika  Latin dianggap  sebagai  faktor  penyebab tersebut.  Alagappa  sebagaimana  dikutip oleh Gemael Flamirion dan Muradi dalam jurnal Demokrasi Civil Society di Indonesia dan  India:  Sebuah  Perbandingan  (2016), menyatakan  konsep civil  society Eropa yang  berasal  dari  masyarakat  yang  telah mapan dalam memahami demokrasi tidak bisa  diaplikasikan  pada  masyarakat  Asia, Amerika  Latin  yang  cenderung  hidup dalam  rezim otoritarianisme bahkan totalitarianisme . Pada  dekade  terakhir,  gerakan masyarakat sipil mulai mengkombinasikan  sejumlah  isu  dalam setiap  aktivitasnya.  Isu-isu  yang  ramai
digunakan adalah isu mengenai
demokrasi, hak-hak masyarakat sipil, dan degradasi lingkungan hidup akibat adanya praktik korupsi. Gerakan masyarakat sipil tersebut, lalu memainkan perannya dalam memonitor  perilaku  pejabat  publik  dari dua  perspektif,  yakni:  hak  asasi  manusia dan antikorupsi. Sebagai contoh, kampanye global dilakukan untuk menghentikan  kerusakan  lingkungan  dan pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang didorong oleh adanya eksploitasi sumber daya  alam  dan  korupsi  dalam  sistem ekonomi  dan  politik  di  tingkat  global. Korupsi  yang  didefinisikan  sebagai penggunaan  kekuasaan  publik  untuk kepentingan  personal  menjadi  penyebab lahirnya cost yang  tidak  semestinya ditanggung  oleh  masyarakat  termasuk biaya  lingkungan,  sehingga  korupsi mencederai  hak-hak  masyarakat  (RWI, 2018).
Gerakan  masyarakat  sipil,  pada perjalanannya tidaklah selalu mulus. Akan selalu  ada,  tantangan  yang  dihadapi  oleh kelompok yang kerap menyuarakan kritik terhadap  kebijakan  atau  tindakan  yang diambil  oleh  pemerintah  dan  korporasi yang dinilai melanggar hak-hak
masyarakat.  Bentuk  tantangan  tersebut mulai  dari  pembatasan  keterlibatan sampai  pada  ancaman  secara  psikis  dan fisik terhadap para kelompok masyarakat sipil.  Bentuk  ancaman  tersebut  sangat bervariasi  mulai  dari  ancaman  tertulis melalui  media  sosial,  perusakan  properti sampai dengan penculikan
dan pembunuhan.  Hal  ini  kerap  terjadi walaupun kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin dalam konvensi hak asasi manusia PBB (UN Human Right, 2014).

## Landasan Peran Masyarakat Sipil
UU  No.  30  tahun  2002  tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  (UU  KPK),  sebagaimana  telah direvisi  menjadi  UU  No.  19  Tahun  2019
tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang
Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi dibuat dalam suasana keprihatinan  akan  praktik  korupsi  di  era orde baru. Sebab pada itu praktik ini hadir dalam  berbagai  praktik  kehidupan berbangsa.  Kegelisahan  akan  praktik korupsi yang sedemikian masif inilah yang melatari  gerakan  reformasi  dimana  KPK dibentuk untuk memberantas korupsi.
Dalam  UU  KPK  itu,  disebutkan bahwa  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya,  KPK  berasaskan  pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas,  kepentingan  umum  dan proporsionalitas,  serta  penghormatan terhadap  hak  asasi  manusia.  Asas Keterbukaan  menjamin  hak  masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur,  dan  tidak  diskriminatif  tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.  Akuntabilitas  berarti  bahwa setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat  atau  rakyat  sebagai pemegang  kedaulatan  tertinggi  negara sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Peran  serta  masyarakat  dalam pemberantasan  korupsi,  secara  khusus disebutkan  dalam  UU  No.  31  tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 pada pasal 41. Dalam hal ini, masyarakat dapat berperan dalam membantu  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi. Dalam  pelaksanaan  peran  tersebut, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab yang dijalankan dengan berpegang teguh  pada  asas-asas  dan  norma peraturan  perundang-undangan.  Peran serta  masyarakat  dalam  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, bisa hadir dalam beberapa bentuk sebagai berikut:
1. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi; 2. Memperoleh pelayanan dalam mencari  dan  memberikan  informasi dugaan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum;
3. Menyampaikan  saran  dan  pendapat kepada penegak hukum;
4. Memperoleh jawaban atas pertanyaan perkembangan  laporan  yang  telah disampaikan kepada penegak hukum;
5. Memperoleh  perlindungan  hukum atas  keterlibatan  dalam  proses penanganan perkara.
Tata  cara  pelaksanaan  peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi,  lebih  lanjut  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  43  tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan  dalam  Pencegahan  dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam  aturan  tersebut  peran  serta masyarakat  mencakup  peran  aktif perorangan,  organisasi  masyarakat,  atau lembaga  swadaya  masyarakat  dalam pencegahan  tindak  pidana  korupsi. Beberapa  hal  penting  dalam  keterlibatan tersebut yakni:
1. Penyampaian  informasi,  saran,  dan pendapat masyarakat dilakukan secara  tertulis  dengan  disertai identitas  pelapor  dan  organisasinya serta  keterangan  mengenai  dugaan tindak  pidana  korupsi  dan  bukti permulaan. Terhadap informasi
tersebut,  harus  diklarifikasi  dengan gelar perkara oleh penegak hukum;
2. Penegak  hukum  atau  komisi  wajib merahasiakan identitas pelapor dan isi laporannya.  Apabila  diperlukan  maka penegak  hukum  atau  komisi  dapat memberikan
pengamanan fisik terhadap pelapor atau keluarganya;
3. Setiap  orang,  organisasi  masyarakat, lembaga  swadaya  masyarakat  yang
telah  membantu  upaya  pencegahan atau  pemberantasan  tindak  pidana korupsi berhak mendapat penghargaan  dalam  bentuk  piagam atau premi. Dalam UNCAC tahun 2003, menyebutkan bahwa negara-negara perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi aktif dari orang- perorangan dan/atau kelompok masyarakat. Partisipasi tersebut diperkuat dengan tindakan untuk mendorong:
1. Transparansi  dan  kontribusi  publik pada proses pengambilan keputusan;
2. Akses  publik  yang  efektif  pada informasi;
3. Kegiatan  informasi  publik  yang menimbulkan  sikap  non-toleransi terhadap  korupsi,  serta  program pendidikan publik, meliputi kurikulum sekolah dan universitas;
4. Perlindungan kebebasan untuk mencari, menerima, mempublikasikan, dan menyebarluaskan  informasi  tentang korupsi;
5. Pembatasan  kebebasan  hanya  sejauh yang  ditetapkan  dalam  undang- undang  dan  sejauh  diperlukan  yakni menghormati  hak  atau  nama  baik pihak  lain,  melindungi  keamanan nasional  atau  ketertiban  umum  atau kesehatan atau moral masyarakat.
Kajian  Kendra  Dupuy  (2017)  yang menyarikan studi dari (Furstenberg 2015, Aaronson  2011,  Bieri  2010)  menunjukan peran masyarakat sipil untuk mendorong tata  kelola  sektor  sumber  daya  alam terjadi  melalui  empat  mekanisme,  yakni: mendorong  akses  informasi,  hadirnya masyarakat sipil sebagai legitimasi moral (moral legitimation) , partisipasi masyarakat sipil untuk memicu
demokratisasi  dalam  mengelola  sumber daya  alam,  dan  sebagai  pengawas  untuk meningkatkan akuntabilitas.
Dengan demikian, peranan masyarakat sipil merupakan hal strategis yang diakomodir dalam UU KPK. Peranan tersebut menjadi penting mengingat tugas dan  peran  KPK  dalam  pencegahan  dan penindakan tindak pidana korupsi.
Posisi Masyarakat Sipil dalam Pelaksanaan Tugas KPK Secara  kelembagaan,  keberadaan masyarakat sipil diakui sebagai salah satu mitra  strategis  KPK.  Dalam  penjabaran tugas dan fungsi unit-unit di internal KPK,
kolaborasi  dengan  masyarakat  sipil menjadi  bagian  dari  kerja  unit-unit tersebut.  Setidaknya  hal  ini  terlihat  pada unit  Pengaduan  Masyarakat  (Dumas), Pendidikan  Dan  Pelayanan  Masyarakat (Dikyanmas),  Humas,  Penelitian  dan Pengembangan (Litbang), serta Pembinaan  Jaringan  dan  Kerja  Sama Antar-Komisi  dan  Instansi  (PJKAKI) seperti  yang  dijabarkan  pada Tabel  1 di bawah ini.
Tabel 1. Unit yang Terkait Langsung dengan Masyarakat Sipil No. Unit Tugas Terkait 1. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar  Komisi  dan  Antar  Instansi (PJKAKI) Pengembangan  dan  pemeliharaan  jaringan informasi  dengan  instansi  pemerintah  dan masyarakat 2. Direktorat  Pengaduan  Masyarakat (Dumas) Pemrosesan pengaduan masyarakat 3. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi,  edukasi, kampanye, dan program pengembangan budaya antikorupsi 4. Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pengkajian  sistem  administrasi  pemerintahan dan  perumusan  rekomendasi  perbaikan  sistem administrasi pemerintahan 5. Pusat Edukasi Anti-Korupsi Pelaksanaan kegiatan pendidikan antikorupsi 6. Biro Hubungan Masyarakat (Humas)  Diseminasi  dan  pemberitaan  kegiatan  terkait antikorupsi
Sumber: Ortaka KPK, 2018

## Evolusi Peran Masyarakat Sipil
Posisi  dan  peran  masyarakat  sipil dalam  kegiatan  pencegahan  korupsi  di sektor  sumber  daya  alam,  mengikuti pendekatan pelaksanaan fungsi monitoring  yang  dilakukan  oleh  KPK. Fungsi monitoring yang dimaksud berupa perbaikan sistem tata kelola sumber daya alam yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat dan daerah.
Pada tahun 2009, KPK mulai masuk ke  sektor  sumber  daya  alam  dengan melakukan  kajian  sistem  perencanaan kawasan  hutan.  Dalam  kajian  ini  KPK melakukan pemetaan permasalahan yang menghambat  penetapan  tata  batas kawasan  hutan.  Dari  permasalahan tersebut,
KPK merekomendasikan sejumlah rencana aksi untuk mengakselerasi tata batas kawasan hutan. Pihak  yang  menjadi  penanggung  jawab pelaksana  rencana  aksi  tersebut  adalah Direktorat Jenderal Planologi Kementerian  Kehutanan.  Tugas  KPK dalam  hal  ini  memonitor  pelaksanaan rencana aksi.
Kemudian  pada  tahun  2011,  KPK melakukan  kajian  sistem  pengusahaan pertambangan  batu  bara  di  Indonesia.
Pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan  rencana  aksi  perbaikan untuk menutup celah terjadinya korupsi di pertambangan batu bara adalah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian  ESDM.  Peran  masyarakat sipil  dalam  kajian  awal  KPK,  masih terbatas  sebagai  pelengkap  sumber  data

## Peran Masyarakat Sipil
dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
dan  informasi.  Akan  tetapi  dalam memetakan  permasalahan  pada  kajian yang  dilakukan,  KPK  berupaya  untuk melibatkan  masyarakat  sipil  secara  lebih luas dengan melakukan diskusi, dan lain- lain.  Diskusi  perlu  dilakukan  untuk menggali  data  dan  informasi  untuk melengkapi  konstruksi  permasalahan. Dalam pengembangan rekomendasi untuk menyelesaikan  permasalahan  sektoral, masyarakat  sipil  juga  belum  dilibatkan secara khusus.
Secara  parsial,  rencana  aksi  telah mengakselerasi
penataan sektor pertambangan  di  Direktorat  Jenderal Mineral  dan  Batubara  (Ditjen  Minerba) Kementerian  ESDM  dan  Ditjen  Planologi Kementerian Kehutanan. Namun, persoalan  baru  yang  muncul  di  kedua sektor tersebut, tidak sepenuhnya menjadi kewenangan  Ditjen  Minerba  dan  Ditjen Planologi.  Persoalan  juga  terkait  dengan unit  lain  di  internal  kedua  kementerian tersebut atau dengan lembaga pemerintah lainnya. Belajar dari pendekatan tersebut, KPK  mendorong  keterlibatan  lintas pemangku kepentingan terutama kementerian  dan  lembaga  terkait  untuk menyelesaikan permasalahan
yang menjadi kewenangannya.
Soal  penyelesaian  permasalahan tata  batas  kawasan  hutan  misalnya, masalah yang muncul sangatlah kompleks karena  mencakup  persoalan  tata  batas administratif wilayah, wilayah usaha, dan perizinan yang ditetapkan oleh sektor lain, serta wilayah kelola masyarakat termasuk masyarakat  adat.  Karenanya  penetapan kawasan  hutan  tidak  hanya  menjadi domain  kementerian  kehutanan,  namun juga kementerian lain seperti Kementerian  ESDM,  Kementeria  Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)  serta  lembaga  pemerintah lainnya. Sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah pihak yang terlibat sekaligus kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan  terkait,  maka  rencana  aksi didesain multipihak. Setiap kementerian/lembaga menjadi penanggung jawab dari indikator keberhasilan  pelaksanaan  rencana  aksi. Dengan  demikian,  beban  penyelesaian rencana  aksi  tidak  lagi  menjadi  semata- mata  tugas  dari  unit  pelaksana  utama. Seperti terlihat pada Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Rencana Aksi Multipihak SDA
No. Rencana Aksi Pihak Terkait 1. Penyusunan data dan informasi berbasis spasial dan nonspasial Kementerian teknis, Pemda, BIG, LAPAN, Dishidros AL, Kominfo 2. Perlengkapan dan perbaikan kebijakan dan aturan perundang-undangan Kementerian teknis, Pemda, Kementerian KumHAM, Setneg 3. Pemenuhan hak-hak masyarakat Kementerian teknis, Pemda, Ombudsman, KomnasHAM 4. Pengawasan dan penegakan hukum Kementerian teknis, Pemda, Aparat Penegak Hukum 5. Perbaikan tata kelola perizinan Kementerian teknis, Pemda, BKPM, Kemenko Perekonomian
Sumber: Rencana Aksi GNP SDA, 2014 - 2017
Pendekatan  rencana  aksi  multipihak mensyaratkan  adanya  partisipasi  publik yang  semakin  intensif.  Dalam  situasi tersebut, peran masyarakat sipil bertransformasi  yang  awalnya  hanya sekedar sumber data dan informasi menjadi fasilitator  kegiatan.  Masyarakat  sipil  juga bertindak sebagai konsultan dalam
perumusan  rekomendasi,  rencana  aksi  dan indikator  keberhasilan  dalam  pelaksanaan rencana aksi.
Keterlibatan  masyarakat  sipil  dalam kegiatan  GNP  SDA,  mengakselerasi  upaya- upaya  pencegahan  korupsi  di  sektor  SDA.
KPK sebagai penggagas
kegiatan mempunyai mitra strategis untuk mendesain  strategi  perbaikan  tata  kelola sektor  sumber  daya  alam.  Kolaborasi  yang demikian,  setidaknya  ditunjukkan  dalam penyusunan rencana aksi lintas pihak Nota Kesepakatan Bersama Percepatan
Pengukuhan Kawasan Hutan tahun 2013.
Porsi  keterlibatan  masyarakat  sipil dalam  pemberantasan  korupsi  di  sektor sumber  daya  alam  semakin  kuat  sejalan dengan  semakin  luasnya  aspek  yang ditangani  oleh  KPK.  Di  tahun  2014,  KPK menginisiasi  perbaikan  tata  kelola  sektor pertambangan  melalui  kegiatan  yang dinamai koordinasi dan supervisi pertambangan  minerba.  Kegiatan  ini berkembang  dari  12  provinsi  menjadi  31
provinsi.
Dalam kegiatan
tersebut,
masyarakat sipil mulai terlibat sebagai mitra KPK untuk melakukan monitoring implementasi  rencana  aksi  yang  dilakukan oleh  kementerian lembaga dan pemerintah daerah.
Dalam  setiap  kegiatan  evaluasi bersama lintas pihak, masyarakat sipil hadir untuk  menyampaikan  pandangan  mereka tentang pencapaian rencana aksi dan ulasan kritis  terhadap  isu  yang  muncul  dalam penataan sektor pertambangan dalam forum yang  dihadiri  oleh  Kepala  Daerah  Provinsi dan  Kabupaten,  kementerian,  dan  dinas terkait.  Pertemuan  tersebut  sekaligus menjadi  ruang  diskursus  antara  para pengambil  kebijakan  dengan  masyarakat sipil.  Proses  dialektika  antara  dua  pihak dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung.  Sehingga  setiap  pihak  yang terlibat tersebut dapat melakukan klarifikasi maupun  justifikasi  atas  argumen  yang disampaikan dan informasi yang beredar di publik. Bentuk keterlibatan masyarakat sipil dapat dilihat sebagaimana Tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3. Bentuk Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Kegiatan GNP SDA No Agenda Kegiatan Bentuk Keterlibatan Masyarakat Sipil 1 Pengkajian  dan  pendalaman  isu  dan permasalahan sektor SDA Sumber data dan informasi dan informan/narasumber  untuk  pengembangan rekomendasi 2. Monitoring perbaikan regulasi/sistem  tata  kelola  sektor SDA Sumber informasi alternatif selain kementerian/lembaga atau pemda terkait 4. Koordinasi  dan  supervisi  perbaikan sistem sektor SDA Narahubung  dengan  masyarakat  yang  terkait dengan objek perbaikan 5. Diseminasi  informasi  terkait  agenda perbaikan tata kelola sektor SDA Pelaku diseminasi 6. Case  building kasus  korupsi  sektor SDA Sumber informasi dan data awal kasus korupsi Kemudian transformasi peran masyarakat sipil dalam kegiatan GNP SDA
KPK,  dapat  dilihat  melalui  uraian  pada Gambar  1. Kompleksnya  permasalahan tata  kelola  sektor  sumber  daya  alam  di Indonesia  telah  menjadi  pembelajaran
penting  bahwa  aksi  pencegahan  KPK melalui GNP SDA mampu menjadi wadah bersama  yang  dapat  digunakan  berbagai pihak  untuk  kepentingan  bersama  dalam mendorong  peningkatan  tata  kelola  di sektor sumber daya alam.
Gambar 1. Uraian Transformasi Peran Masyarakat Sipil dalam Kegiatan GNP SDA
Masyarakat  sipil  yang  terlibat  di dalam  GNP  SDA  pun  semakin  meluas, tidak sekedar aktor yang selama ini hanya ada  di  isu  lingkungan  dan  transparansi melainkan  lebih  luas  lagi  ke  pegiat masyarakat sipil yang bergerak di isu hak asasi manusia, pengarusutamaan gender, dan masyarakat adat.
GNP SDA telah memantik kesadaran  masyarakat  sipil  dalam memahami  korupsi  sebagai  sumber masalah  utama  di  Indonesia  yang berdampak bagi aspek kehidupan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam nota sintesa GNP  SDA  (2018)  yang  menyatakan: “Salah  satu  pemetaan  akar  masalah korupsi  di  sektor  SDA  selama  5  tahun perjalanan GNP SDA adalah kait kelindan praktik state-captured corruption dengan lemahnya  fungsi  otoritas  kelembagaan negara. State-captured  corruption bukan semata  ditujukan  untuk  membuktikan adanya  kuasa  oligarki  atas  birokrasi negara,  tetapi  karena  semakin  jauhnya tujuan  dan  mandat  negara  atas  tujuan konstitusionalnya”.
GNP  SDA  di  sektor  minerba misalnya,  telah  berhasil  membuka sengkarut  tata  kelola  pertambangan  di Indonesia, mulai dari pemetaan masalah perizinan,  tingkat  kepatuhan  pelaku usaha  dari  aspek  keuangan  dan lingkungan,  serta  aliran  data  lintas kementerian/lembaga  dan  mendorong keterbukaan informasi.
Inisiatif  ini  kemudian  digunakan masyarakat sipil dari GNP SDA di sektor minerba  untuk  mendorong  melakukan pemantauan  bersama (joint  monitoring) di sektor minerba. Rekomendasi GNP SDA KPK yang ditindaklanjuti oleh Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  salah  satunya  dengan  membuat peraturan  tentang  Tata  Cara  Evaluasi Penerbitan  Izin  Usaha  Pertambangan Mineral  dan  Batubara,  yaitu  Permen ESDM  No.  43  Tahun  2015.  Regulasi tersebut  menjalankan  mandat  dari perubahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memindahkan  kewenangan  pemberian izin  pertambangan  baru  dari  kabupaten ke pemerintah pusat dan provinsi.
Aturan menteri tersebut kemudian meminta  agar  Provinsi  hingga  31  Maret 2017  untuk  dapat  mendata  ulang  dan memastikan izin pertambangan memenuhi  standar ‘clean  and  clear’ . Artinya  izin-izin  pertambangan  sudah harus tidak tumpang-tindih dengan areal konsesi lainnya seperti hutan konservasi, lindung,  maupun  sesama  izin  minerba, dan  memastikan  izin-izin  tambang  di provinsi  telah  mematuhi  peraturan keuangan dan membayarkan kewajibannya. Selain itu, aturan tersebut juga meminta pendataan soal pembayaran  dana  reklamasi  dan  dana rehabilitasi  yang  dikumpulkan  dan disimpan  di  rekening  bank  pemerintah sesuai aturan yang berlaku.
Masyarakat  sipil  menggunakan momentum proses serah terima itu untuk memperbaiki  tata  kelola sektor minerba dengan  memastikan  semua  izin  yang tidak ‘clean and clear’ dicabut dengan cara membandingkan  operasi  pertambangan yang  berlangsung  dengan  dokumentasi izin yang ada.
Pengalaman joint
monitoring terjadi  salah  satunya  ada  di  Provinsi Sumatera  Selatan  melalui  organisasi masyarakat sipil, Pilar Nusantara (Pinus). Pinus  melakukan  kolaborasi  dengan pemerintah  daerah  dengan  Dinas  ESDM Sumatera Selatan untuk mengembangkan mekanisme  pendaftaran  ulang  izin pertambangan,  dengan  dokumentasi lengkap  termasuk  peta  lahan,  dokumen AMDAL,  dan  rencana  reklamasi  yang rinci.  Pada  tahun  2018,  Pemda  Sumsel meluncurkan  Sistem  Informasi  Minerba
Sumsel melalui laman http://minerba.desdm.sumselprov.go.id. Pinus  dan  Dinas  ESDM  Provinsi Sumsel menandatangani nota kesepahaman bersama untuk mendorong peningkatan  tata  kelola  pertambangan minerba yang baik. Peran Pinus dalam hal ini adalah membantu melakukan
pengumpulan  data  dan  verifikasi  dari input data yang dimasukan dalam sistem informasi  tersebut  serta  menjembatani dibangunnya  saluran  pelaporan  apabila ada  kasus  dari  masyarakat  sekitar tambang  di  Provinsi  Sumatera  Selatan. Selain  itu,  Pinus  juga  melakukan pendampingan  terhadap  masyarakat untuk  pengembangan  kapasitas  dan membangun  komunikasi  multipihak  di wilayah  sekitar  tambang  di  Sumatera Selatan.
Selain  Pinus  di  Sumatera  Selatan,
Jaringan  Advokasi  Tambang  (JATAM)  di Kalimantan Timur menggunakan momentum  GNP  SDA  untuk  mendorong penegakan  hukum  lingkungan  atas meningkatnya fokus pemerintah terhadap perbaikan tata kelola pertambangan dengan melaporkan kasus kematian warga di lubang tambang bekas perusahaan  yang  tidak  direklamasi secara benar.

## Faktor Kunci Keberhasilan
Pengalaman  dalam  GNP  SDA menunjukan keberadaan masyarakat sipil sangat  penting  untuk  mendukung  kerja pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi. Kerangka  kerja multistakeholder yang saling  mendukung  perlu  disusun  untuk membangun sinergi antara KPK, pemerintah,  dan  masyarakat  sipil,  dalam mempercepat pembenahan sektor sumber daya alam.
Di satu sisi keterlibatan masyarakat sipil  dalam  kegiatan  GNP  SDA  seakan memperkuat gagasan dan pemikiran Hegel mengenai civil  society sebagai  kelompok yang  hadir  di  luar  wilayah  keluarga  dan negara.  Akan  tetapi  di  sisi  lain, keterlibatan  masyarakat  sipil  dalam kegiatan  GNP  SDA  juga  menjadi  antitesa terhadap gagasan dan pemikiran Hegel itu sendiri. Hegel berpandangan pertentangan  kelas  menjadi  faktor  yang mendorong  lahirnya  masyarakat  sipil
ketika itu. Sedangkan dalam kegiatan GNP SDA,  peran  masyarakat  sipil  lahir  bukan didorong  oleh  faktor  pertentangan  kelas semata. Bukan pada isu mana kepentingan kaum borjuis - proletar .  Akan  tetapi menyentuh isu-isu lainnya.
Terdapat dua faktor setidaknya yang dapat  memperkuat  antitesa  terhadap gagasan  dan  pemikiran  Hegel  terkait masyarakat sipil. Faktor pertama beranjak pada  pemikiran  yang  digagas  Alagappa bahwa  konsep  masyarakat  sipil  yang tumbuh  dan  berkembang  di  Barat,  tidak bisa  berlaku  sepenuhnya  di  Asia  dan Amerika  Latin.  Hal  tersebut  dikarenakan adanya perbedaan sejarah dan faktor yang mendorong  lahirnya  masyarakat  sipil  itu sendiri. Faktor kedua adalah transformasi pada konsep dan definisi masyarakat sipil. Awalnya masyarakat sipil lahir karena isu pertentangan  kelas  maupun  politik. Namun seiring dengan faktor demokratisasi pada sejumlah negara pada dekade  80an  hingga  90an,  isu  tersebut tidak  lagi  menjadi  relevan.  Masyarakat sipil  tumbuh  dan  berkembang  untuk berjuang pada isu lain, seperti lingkungan hidup, antikorupsi, keterbukaan informasi/transparansi dan sebagainya.
Peranan  masyarakat  sipil  dalam kegiatan  GNP  SDA,  memperkuat  gagasan dan pemikiran Hegel mengenai civil society sebagai kelompok di luar wilayah keluarga dan  negara.  Masyarakat  sipil  dalam  GNP SDA  mampu  memposisikan  diri  dan bertransformasi
untuk melakukan agenda-agenda  antikorupsi berkolaborasi dengan  agenda  strategis  yang  menjadi identitas masing-masing kelompok masyarakat  sipil.  GNP  SDA  mampu berperan  sebagai  media,  ruang  yang mengkombinasikan  isu  strategis  dan berkembang  di  masyarakat  sipil  dengan isu antikorupsi. Misalnya isu pencemaran lingkungan  dengan  isu  korupsi  pada sektor batu bara. Isu deforestasi dengan isu korupsi  pada  sektor  kehutanan.  Isu
reklamasi  pesisir  dengan  isu  suap  izin pesisir.  Isu  kebakaran  hutan  dengan  isu korupsi  alih  fungsi  lahan  untuk  kebun sawit.
Terdapat beberapa poin
pembelajaran dari kolaborasi antara KPK dan Masyarakat sipil. Pertama , konsistensi pelaksanaan agenda. GNP SDA merupakan proses pembelajaran dari kegiatan KPK di sektor  SDA  yang  inisiasinya  dimulai dengan kajian kemudian rencana aksi yang melibatkan  pemangku  kepentingan  yang lebih  luas.  Konsistensi  tersebut  dibangun dalam  jangka  waktu  yang  tidak  sebentar, ada trust yang  dibangun  baik  dari  KPK maupun masyarakat sipil. KPK memposisikan  masyarakat  sipil  sebagai mitra  kerja  strategis,  begitu  juga sebaliknya.  Masyarakat  sipil melihat  KPK sebagai  lembaga  negara  yang  sejauh  ini paling dapat dipercaya dalam memperbaiki tata kelola sektor SDA.
Kedua ,  dalam  kegiatan  GNP  SDA keterlibatan multistakeholders termasuk masyarakat sipil memperkuat mekanisme check  and  balances dari  para  pihak  yang terlibat.  Terutama  antara  KPK  dengan kementerian/lembaga  terkait.  Selain  itu, mekanisme  tersebut  memberi  dampak positif, karena sering kali masyarakat sipil mampu  menyampaikan  kondisi real di lapangan yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintah.  Atas  proses  tersebut,  juga memberikan feedback pada masalah yang tertuang  dalam  monitoring  dan  evaluasi GNP SDA.
Ketiga, variasi  peran  masyarakat sipil,  tidak  hanya  pada  ranah  advokasi namun  juga  pada  konsultasi,  penyusun naskah  akademik,  mitra  monitoring  dan sebagainya.  Hal  ini  justru  dapat  menjadi penopang  kerja-kerja  pemberantasan korupsi,  dengan  tetap  mengedepankan posisi  sentral  KPK  sebagai meeting  point lintas  pihak.  Masyarakat  sipil  tidak  lagi hanya  bertindak  sebagai watchdog melainkan juga memainkan peranan yang
lebih strategis dan substantif. Pembelajaran  pada  poin  ini  setidaknya juga  menambahkan  pemikiran  yang digagas  oleh  Kendra  (2017).  Berkenaan dengan  peran  masyarakat  sipil  dalam mendorong tata kelola sumber daya alam, peran  masyarakat  sipil  dalam  kegiatan GNP  SDA  tidak  hanya  sekedar  membuka akses  informasi,  melegitimasi  proses, bentuk  demokratisasi  atau  pengawas semata,  melainkan  mampu  berperan sebagai  mitra  strategis  baik  untuk pemerintah dan KPK itu sendiri.
Keempat , pandangan bahwa korupsi adalah musuh bersama. faktor ini menjadi faktor  krusial  dalam  kolaborasi  yang dilakukan oleh KPK dan masyarakat sipil. Hancurnya tata kelola pada sektor sumber daya  alam  sedikit  banyak  didorong  oleh korupsi. suap menyuap dalam mekanisme perizinan  sektor  tambang,  alih  fungsi lahan  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan yang  berlaku,  reklamasi  yang  tidak sepatutnya,  dan  permasalahan  lainnya menjadi bukti bahwa permasalahan sektor SDA  didorong  oleh  korupsi  para  oknum pejabat publik.

## Tantangan ke Depan
Partisipasi  masyarakat  (publik)
memiliki  peran  dan  dampak  yang  besar dalam pencapaian strategi KPK.
Pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi memerlukan  sinergi  dan  kesamaan persepsi  dari  seluruh  komponen  bangsa, termasuk  di  dalamnya  peran  serta masyarakat (Laksmana dkk, 2015). Upaya mensinergikan  kegiatan  pencegahan  dan penindakan telah memberikan kontribusi bagi  perbaikan  tata  kelola  di  sektor  SDA. Namun perlu strategi khusus karena sifat dan kepentingan penanganan permasalahan yang memiliki karakteristik tersendiri.
Peran  masyarakat  sipil  dari  unsur pelaku  usaha  atau  swasta  juga  perlu ditingkatkan. Mengingat selama ini tindak
pidana korupsi yang terkait dengan sektor SDA juga melibatkan unsur pelaku usaha. Dalam  hal  ini,  perlu  disusun  standar perilaku dan etika berusaha yang menjadi aturan  main  pelaku  usaha  di  sektor  SDA, termasuk  pebisnis  lintas  negara  (OECD, 2008).  Namun  hal  ini  akan  mendapat tantangan  tersendiri  karena  praktik korupsi di sektor SDA, seringkali berkaitan dengan kejahatan keuangan lintas negara. Selain  itu,  peningkatan  kapasitas  dan pengetahuan masyarakat sipil dalam aksi pencegahan  korupsi  juga  perlu  diperluas untuk menambah daya dukung pemberantasan korupsi. Tantangan lainnya berupa perubahan kewenangan dan kerja internal
KPK  karena  adanya  perubahan  UU  KPK, sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  UU No. 19 tahun 2019 tentang perubahan No. 30  tahun  2002.  Kondisi  itu  tentunya memerlukan  adanya  adaptasi  khususnya dalam  aspek  kewenangan  supervisi  KPK dalam kerangka pencegahan korupsi.
Keterbukaan informasi publik, adalah  syarat  mendasar  terbangunnya tata  kelola  sumber  daya  alam  yang transparan dan akuntabel. Dalam sejumlah kasus, masyarakat sipil mencoba mengakses  informasi  berkenaan  dengan penguasaan  sumber  daya  alam,  alokasi lahan,  dan  aktivitas  eksploitasi  sumber daya alam yang tercatat oleh pemerintah. Namun  sayangnya,  tidak  semua  harapan masyarakat  sipil  tersebut  dapat  dipenuhi oleh penyedia informasi publik, sekalipun telah  ada  ketetapan  resmi  dari  Komisi Informasi  Publik.  Hal  ini  menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan cita-cita penyelamatan sumber  daya  alam,  termasuk  dalam memberantas  korupsi  dan  kejahatan  di sektor sumber daya alam.
Sejalan  dengan  upaya  untuk mendorong  pencapaian  visi  Indonesia 2045, tantangan pengelolaan sumber daya alam  kedepannya  akan  semakin  besar.
Deregulasi perizinan sebagai upaya untuk mempermudah  penyelenggaraan  bisnis ( easy  of  doing  business )  untuk  menarik minat  para  investor,  pemerintah  akan menghilangkan  sejumlah  persyaratan dalam pemberian izin termasuk menyusun paket omnibus law yang akan menyelaraskan  regulasi  yang  selama  ini tumpang  tindih.  Sayangnya,  ketika  akses keterlibatan  publik  tidak  dibuka  seluas- luasnya, maka proses penyusunan regulasi dikhawatirkan  hanya  akan  menangkap aspirasi dari sebagian stakeholders.
Kelompok  masyarakat  sipil  yang seyogyanya  berfungsi  sebagai  penyalur aspirasi  masyarakat  pada  akar  rumput terkadang dipaksa hanya menjadi pelengkap  dari  proses  perumusan kebijakan.  Kebijakan  yang  dirumuskan tidak  lagi  memperhatikan  keseimbangan kepentingan
lintas stakeholders .
Kekhawatiran  ini  sangat  beralasan, mengingat proses pengambilan kebijakan yang berkenaan dengan pengelolaan SDA, sarat  dengan  praktik state  capture
corruption .  Jika  demikian,  mimpi  Produk Domestik  Bruto  Indonesia  mencapai  7 triliun  dollar  AS  dan  Indonesia  masuk  5 besar  ekonomi  dunia  dengan  kemiskinan mendekati nol persen di tahun 2045, bisa jadi hanya tinggal impian belaka.
Persoalan  penyelamatan  sumber daya  alam  tidak  sekedar  menyelamatkan kekayaan  alam  negeri  ini  dari  praktik korupsi.  Saat  ini,  penyelamatan  sumber daya alam merupakan isu yang berkaitan dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan penyelamatan lingkungan. Selama ini GNP SDA telah menjadi meeting point gerakan masyarakat sipil yang mengkombinasikan ketiga isu tersebut. Tantangan kedepannya adalah bagaimana menyampaikan  isu  korupsi  di  sektor sumber  daya  alam  akan  mengancam proses  demokrasi  di  tingkat  masyarakat, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan kerusakan lingkungan. Peran
masyarakat  sipil  semakin  penting  untuk menyuarakan  hal  tersebut  di  tengah situasi  geopolitik  global  yang  tidak menentu  dan  ancaman katastropik dari perubahan iklim.
Partisipasi  masyarakat  sipil  dalam rangka  menyuarakan  kebenaran  pada sektor sumber daya alam, beresiko pada keselamatan  diri  dan  perlindungan  atas hak-hak  yang  dimiliki.  Sejumlah  kasus menunjukkan bahwa tidak sedikit aktivis mendapat  ancaman  karena  dianggap membahayakan  kepentingan  kelompok tertentu  pada  sektor  sumber  daya  alam. Ancaman  meregang  nyawa  karena memperjuangkan  penolakan  eksploitasi kini  biasa  terjadi.  Hal  ini  menjadi  bukti bahwa  penyelamatan  sumber  daya  alam membutuhkan perjuangan dan pengorbanan  besar.  Sayangnya,  praktik perlindungan  terhadap  peran  dan  kerja masyarakat sipil dalam memperjuangkan perbaikan  sumber  daya  alam  negeri  ini, belum seperti yang diharapkan.

## Penutup
Agenda pemberantasan dan pencegahan  korupsi  di  sektor  SDA  tidak boleh  berhenti.  Hadirnya  GNP  SDA  telah berkontribusi terhadap meningkatnya tata kelola sektor SDA, dimana SDA merupakan salah satu episentrum kasus korupsi yang telah  banyak  diungkap  oleh  KPK. Pengelolaan  SDA  yang  baik  juga merupakan  salah  satu  kunci  dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.  Oleh  karena  itu  kerangka kerja  aksi  pencegahan  korupsi  yang melibatkan  masyarakat  sipil  perlu diperkuat  dengan  membangun  rencana kerja  yang  lebih  terukur  dan  intensif. Selain itu, jangkauan keterlibatan masyarakat  sipil  juga  perlu  diperluas kepada  masyarakat  sipil  yang  menjadi pelaku  usaha  seperti  asosiasi,  untuk membangun tindakan bersama ( collective action ) dalam pencegahan korupsi.

## Referensi
Alam,  Bachtiar.  (1999).  Antropologi  dan Civil  Society :  Pendekatan  Teori Kebudayaan. Jurnal  Antropologi Indonesia XXIII (60). Dupuy,  Kendra.  (2017). The  Global Participation Backlash: Implications  for  Natural  Resource Initiatives. U4 Brief (4). Flamirion,  Gemael  dan  Muradi.  (2016). Demokrasi Civil Society di Indonesia  dan  India:  Sebuah Perbandingan. Jurnal  Wacana Politik 1 (2): 189–195. Laksmana,  G  dkk.  (2015). Laporan  Tim Pengkajian Hukum tentang Partisipasi  Aktif  Publik  dalam Pencegahan  dan  Pemberantasan Korupsi. Puslitbang Sistem Hukum Nasional  BPHN-  Kementerian Hukum  dan  HAM  Republik Indonesia. Jakarta.
OECD  and  ADB.  (2008). Strategies for Business,  Government  and  Civil Society to Fight Corruption in Asia and the Pacific .
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000.
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan  dalam  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Jakarta.
Pope,  J.  (2002). Strategi  Memberantas Korupsi:  Elemen  Sistem  Integritas Nasional. Transparansi Internasional. Jakarta.
UN Human Right. (2014). A Practical Guide for Civil society: Civil society Space on  United  Nations  Human  Rights System . United Nation.
Undang-undang  No.  30  Tahun  2002. Tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah  Diubah  oleh Undang-undang No. 19 tahun 2019. Jakarta.
Undang-undang  No.  31  Tahun  1999. Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Jakarta.
United  Nation.  (2003). United  Nations Convention Against-Corruption (UNCAC).