# Korespondensi: Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung E-mail: supoitb23@gmail.com
Tersedia online di: http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpt

## PARTISIPASI MASYARAKAT MARITIM DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DI PULAU ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

## MARITIME COMMUNITY PARTICIPATION IN ECONOMIC EMPOWERMENT IN ALOR
ISLAND, EAST NUSA TENGGARA PROVINCE
Supo Dwi Diantara 1
1 Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha 10, Bandung
E-mail: supoitb23@gmail.com
(Diterima: 18 Desember 2022; Diterima setelah perbaikan: 7 Januari 2023; Disetujui: 9 Januari 2023)

## ABSTRAK
Nelayan merupakan sebuah kelompok masyarakat yang sebagian besar dari mereka berkediaman atau bertempat tinggal di daerah pesisir dan menggantungkan sumber kehidupannya pada sumber daya kelautan dan perikanan. Sektor perikanan masih menjadi tumpuan ekonomi Kabupaten Alor. Masyarakat nelayan di Kabupaten Alor masih cenderung miskin dan masih keterbelakangan dalam pendidikan. Oleh karena itu, diperlukannya pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan dengan melakukan berbagai upaya dengan pendekatan yang tepat agar tercapainya tujuan pemberdayaan yaitu mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat nelayan.

## KATA KUNCI: Kabupaten Alor, Kemiskinan, Masyarakat Nelayan dan Pemberdayaan Masyarakat

## ABSTRACT
Fishermen are a community group where most live or live in coastal areas and depend on marine and fishery resources for their livelihood. The economic structure of Alor Regency was still based on the fisheries sector. Fishing communities in Alor Regency still tend to be poor and underdeveloped in education. Various factors influence the condition of poverty. In addition, social backwardness has also become a reality that causes fishing communities not to live well. Therefore, it is necessary to empower fishing communities by making various efforts with the right approach to achieve the empowerment goal of alleviating poverty and underdevelopment of fishing communities.
KEYWORDS: Alor Regency, Poverty, Fishermen’s Community and Community Empowerment

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara dengan pulau terbanyak di dunia. Undang-Undang Dasar Negara Republik In- donesia Tahun 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Adapun total pulaunya sebanyak 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km (Ma’arif, 2009). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pulau-pulau yang tersebar di seluruh penjuru nusantara tentu memiliki pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara lain yang disebut pulau terluar, poros depan seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017
tentang pulau kecil terluar, Indonesia memiliki 111 pulau terluar. Pulau menawarkan sumber daya alam produktif yang dapat dikembangkan, seperti terumbu karang, mangrove, perikanan dan cagar alam, dan merupakan faktor penting dalam mempromosikan wisata bahari.
Salah satu pulau paling terpencil di Indonesia adalah Pulau Alor yang di dalamnya secara administratif termasuk wilayah dari Kabupaten Alor. Letak dari Kabupaten Alor berada bagian timur laut Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Alor merupakan kepulauan terakhir di ujung timur kepulauan Solor-Alor yang berjarak sekitar 260 km dari ibukota Propinsi NTT, yaitu Kupang, 360 km dari Ende (Flores), dan dari Jakarta sejauh 1600 km.  Perairan laut dan pesisir
Kepulauan Alor memiliki ekosistem perairan yang mengesankan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, khususnya perairan Selat Pantar.. Selain itu, di Kepulauan Alor yaitu di wilayah Kokar hingga Sebanjar terdapat sedikit hutan bakau yang memliki pantai dengan karakteristik agak terlindung dari arus yang kuat. Beberapa hutan mangrove tersebut dihuni oleh Rhizopora sp. Profil penduduk Kabupaten Alor sebagian besar mengandalkan pertanian, perikanan, dan kehtuanan sebagai mata pencaharian primer yang tercermin dari persentase terbesar distribusi pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Alor tahun 2021 sebanyak 32,83% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor, 2022a).
Struktur perekonomian Kabupaten Alor tetap bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor non pertanian seperti industri, perdagangan, transportasi, komunikasi dan jasa diharapkan akan berkembang. Berdasarkan pendapatan per kapita Kabupaten Alor terus meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan pertumbuhan pendapatan per kapita Propinsi NTT. Meskipun demikian, pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Alor dari sector pertanian dan kelautan masih tergolong rendah walaupun potensi laut di Kabupaten Alor sangat tinggi. Indikasi ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya alam Kabupaten Alor belum dimanfaatkan secara op- timal, terutama sektor pertanian dan kelautan. Padahal potensi ekonomi dari sektor pertanian dan kelautan dapat menjadi sektor ekonomi yang fundamental yang mampu memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Alor.
Kegiatan pertanian memerlukan kemampuan untuk memanfaatkan potensi produksi dan sekaligus meningkatkan produktivitas dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Hasil produksi pertanian dikelola untuk mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk meningkatkan keterampilan atau meningkatkan kemandirian masyarakat yang meliputi pemberdayaan individu (Rizki, 2017). Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah rangkaian proses pembelajaran untuk dapat meningkatkan kapasitas pelaku utama dan stakeholder di industri kelautan dan perikanan untuk mengembangkan kegiatan penangkapan ikan guna meningkatkan pendapatan dan kekayaan. Masyarakat hidup justru karena ikut serta dalam rencana pembangunan yang disusun dan tujuan yang ditetapkan oleh perencana. Tingkat keterlibatan masyarakat ditentukan oleh kesediaan masyarakat untuk memberikan kontribusi biaya pembangunan berupa uang atau tenaga sebagai bagian dari program pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan
untuk mempelajari lebih dalam tentang keterlibatan masyarakat maritim dalam pemberdayaan ekonomi Pulau Alor di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis keterlibatan masyarakat maritim dalam mewujudkan peluang pemberdayaan ekonomi di Pulau Alor.

## BAHAN DAN METODE
Metode yang digunakan pada penelitian ini berupa pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan kajian literatur pada sumber-sumber ilmiah untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Kajian Pustaka menurut Sugiyono (2014) adalah kajian teoretis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.
Adapun analisis permasalahan dengan cara menganalisis sumber-sumber ilmiah seperti jurnal- jurnal penelitian yang terkait yang mana hasilnya dapat digunakan untuk mendukung topik tulisan maupun penelitian. Analisis yang dilakukan dari referensi – referensi ilmiah kemudian disusun yang uraiannya disampaikan dalam hasil dan diskusi, yaitu meliputi: Kondisi ekonomi masyarakat di Pulau Alor, dan Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat nelayan dalam pemberdayaan ekonomi di Pulau Alor

## HASIL DAN BAHASAN

## Kondisi Ekonomi Masyarakat di Pulau Alor
Pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan standar kehidupan. Pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi lingkungan (Miller & Spoolman, 2009). Berdasarkan hasil deskriptif penelitian literatur terhadap perekonomian penduduk Pulau Alor, struktur perekonomian Kabupaten Alor masih bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Meskipun sebagai sektor perekonomian terbesar di Kabupaten Alor, pertanian menunjukkan kecenderungan peran yang, meskipun perubahan peran sektor lain tidak terlihat secara jelas. Sebanyak 32,83% PDRB Kabupaten Alor di tahun 2021 berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor, 2022a).. Kontribusi terbesar dari sektor pertanian adalah tanaman pangan, diikuti tanaman pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan. Indikator yang umum digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk adalah pendapatan per kapita, yaitu pendapatan pendapatan rata-rata wilayah dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Alor terus meningkat, meskipun masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan  pendapatan perkapita Propinsi
NTT. Hal ini menjadi perhatian mengingat potensi perikanan Kabupaten Alor dari hasil laut sebanyak 23.831 ton di tahun 2016  (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2018). Perlu untuk lebih meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dari sektor perikanan dan kelautan dengan lebih optimal di masa mendatang.
Berdasarkan data BPS Kabupaten Alor Tahun 2022, usia 15-64 tahun yang masih produktif kerja sebanyak 62,72% dari total penduduknya. Ditinjau dari karakteristik dan status pendidikannya, masyarakat Kabupaten Alor yang tidak/belum bersekolah 5,77%, SD 14,62%, SMP 6,21%, dan SMA ke atas 3,66% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor, 2022b). Pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Alor dalam sebulan pada tahun 2021 meningkat daripada tahun 2020. Pengeluaran per kapita tahun 2021 sebesar Rp. 777.295, sementara di tahun 2020 sebesar Rp. 714.393 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor, 2022a). Selain itu, masih menurut data BPS Kabupaten Alor tahun 2021 untuk persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2020, yaitu masih sebanyak 21,09% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor, 2022a).

## Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Nelayan dalam Pemberdayaan Ekonomi di Pulau Alor
Kegiatan ini perlu adanya strategi agar pemberdayaan masyarakat dapat berhasil. Salah satunya adalah pengaruh dari aktor yang terlibat dan kepentingan mereka, yang mempengaruhi pengambilan keputusan (Nurtjahjawilasa et al., 2015; Reed et al., 2009). Individu atau golongan masyarakat akan menerima dampak dari suatu program, kebijakan, dan pembangunan dari kapasistas pemangku kepentingan (Mahfud et al., 2015). Pemberdayaan berarti proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan. Proses pemberian kekuasaan disini dilakukan oleh pihak lain yang bukan kekuasaan. Memberi kekuatan tidak bisa diartikan sebagai pihak yang tidak berdaya yang tidak memiliki kekuatan sama sekali, tetapi kekuatannya harus ditingkatkan. Pemberdayaan secara ekonomi pada masyarakat nelayan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau komunitas atas nama masyarakat nelayan untuk memperkuat atau meningkatkan perekonomiannya. Menurut Arifin (2020), hakikat pemberdayaan adalah penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan pengembangan masyarakat. Imron (2003) juga menambahkan hakikat pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu: pengembangan ( enabling), penguatan potensi atau kekuatan ( empowerment) dan penciptaan kemandirian.
Masyarakat pesisir di Indonesia memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang beragam (Satria, 2015). Pemberdayaan Pesisir Menurut Fadhilah (2020), pemberdayaan masyarakat nelayan dimaknai sebagai usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian secara sosial, ekonomi, dan politik terhadap masyarakat nelayan dengan pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.
Kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan ini perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu bahwa pemberdayaan merupakan upaya secara sadar, terencana sistematis, dan berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan ini juga bertumpu pada kemampuan manajemen potensi sumber daya atau modal sosial masyarakat secara optimal. Adapun pemberdayaan masyarakat nelayan bertujuan untuk menuju kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Biasanya banyak ditemukan kasus-kasus pemberdayaan di berbagai daerah yang mengalami kegagalan yang dikarenakan pemberdayaan tersebut tidak didasari dengan analisis dan strategi yang tepat, yang dimana kebanyakan pemberdayaan tersebut dilakukan secara instan dan hanya berorientasi proyek tanpa pendampingan intensif dan tanpa kelanjutan. Jika pemberdayaan tidak dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, maka hasil yang diterima pun tidak akan optimal. Sehingga, perlunya upaya-upaya untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat nelayan tersebut harus di sertai dengan strategi ataupun pendekatan yang tepat (Aulia, 2007). Di samping itu, s takeholder sangat berpengaruh pada program manajemen pesisir (Fletcher, 2007).
Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan adalah terbatasnya daerah penangkapan ikan yang tersedia untuk penangkapan ikan di laut dalam. Para nelayan dalam kondisi ini tidak banyak terbantu, disebabkan perairan pantai biasanya sudah digunakan secara berlebihan. Akibat dari hal tersebut, diharapkan untuk kegiatan penangkapan ikan di masa mendatang perlu ditingkatkan dengan pengembangan teknologi penangkapan ikan lepas pantai. Permasalahan seperti ini akan terus muncul di masa mendatang, terutama bagi masyarakat nelayan yang sudah terbiasa dengan pola penangkapan ikan tradisional mapun menggunakan teknologi penangkapan yang kurang menukung. Dengan demikian, perlu adanya pemberdayaan atau pembinaan terutama dalam bentuk pendampingan agar nelayan sedikit demi sedikit bisa berubah dari pola yang ada saat ini (Retnowati, 2011).
Masalah yang berkaitan dengan produksi merupakan masalah terbesar bagi banyak komunitas nelayan, selain masalah pemasaran. Nelayan juga
beberapa kali mencoba mengatasi masalah ini dengan mengandalkan para tengkulak untuk membantu pemasaran hasil tangkapannya, dan dengan meminjam uang dari pemilik modal untuk membeli hasil tangkapannya. Namun, tidak jarang nelayan bergantung pada pihak lain dan menempatkan dirinya pada posisi yang lebih lemah. Langkah terpenting adalah menempatkan nelayan pada posisi yang setara dengan penjual ikan. Ketergantungan nelayan terhadap perantara dapat berangsur hilang dengan adanya suatu lembaga yang dapat menggantikan peran perantara. Beberapa fungsi yang dimiliki oleh lembaga antara lain kompensasi hutang nelayan kepada perantara, pengalihan pinjaman tersebut sebagai pinjaman kepada lembaga, serta memberikan bantuan kredit kepada nelayan (Hamdani, 2013).
Banyak yang telah dilakukan pemerintah terkait dengan berbagai upaya pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan. Namun, upaya tersebut sejauh ini belum berjalan seperti yang diharapkan. Menurut Muliawan et al. (2014) bahwa peran dan kerja aktif dari stakeholder yaitu keberhasilan pengelolaan untuk tujuan yang akan dicapai.  Kenyataannya, jumlah penduduk miskin terus bertambah yang harus segera diupayakan pengentasannya,. Hal ini disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia pada masyarakat nelayan pesisir. Sehubungan dengan itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan berbagai strategi pelatihan yang ditujukan untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia (Baharudin, 2014). Namun berdasarkan informasi yang disampaikan sebelumnya, masih banyak masyarakat di Pulau Alor yang tidak mengenyam pendidikan SD hingga SMA. Padahal pendidikan sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali kebijakan pendidikan di Pulau Alor serta dukungan pemerintah terhadap pendidikan di Pulau Alor. Pelatihan perikanan yang berkualitas memungkinkan masyarakat nelayan di Pulau Alor untuk menambah pengetahuan dan keahlian dalam mengelola potensi laut. Dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman ini, nelayan akan segera terangkat dari kemiskinan menjadi masyarakat nelayan yang lebih kuat dan sejahtera secara ekonomi.

## KESIMPULAN
Masih banyaknya masyarakat Kabupaten Alor yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama kalangan masyarakat nelayan dan pesisir menjadi masalah yang harus diselesaikan. Keterbelakangan teknologi dan pendidikan juga menjadi permasalahan yang menyebabkan masyarakat nelayan di Pulau Alor masih tergolong miskin. Upaya untuk mengatasi persoalan tersebut seperti melakukan pemberdayaan sosial
terhadap masyarakat nelayan mengenai pola hidup, pemberdayaan pendidikan dengan melakukan pendekatan yang tepat mengingat pendidikan bukanlah suatu hal yang mudah untuk dikendalikan, serta beberapa upaya lainnya yang mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat nelayan di Pulau Alor.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, A., Anriani, H.B., & Salam, M.A.S. (2020). In Pursuit of Prosperity: A Case Study of Fisherman Communities In South Sulawesi, Indonesia. Jour- nal of Critical Reviews, 7(16).
Aulia, N. (2007). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Keterbelakangan Masyarakat Nelayan di Indone- sia. Makassar: Universitas Hasanuddin.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor. (2022a). Statistik Daerah Kabupaten Alor 2022.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor. (2022b).
Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Alor 2022. Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor.
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
(2018). Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2018. BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Baharudin, B. (2014). Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Nelayan Pesisir. Society, 5(1), 57-67.
Fadhilah. (2020). Dinamika Ekonomi Pesisir https:// w w w. k o m p a s i a n a . c o m / f a d h i l a h 8 7 5 4 6 / 5fe5e767d541df7399628d82/dinamika-ekonomi- pesisir?page=all#sectionall (diakses 21 April 2021).
Fletcher, S. (2007). Influences on stakeholder repre- sentation in participatory coastal management programs . Ocean and Coastal Management, 50(5– 6), 314–328. https://doi.org/10.1016/ j.ocecoaman.2006.11.003.
Hamdani, H., & Wulandari, K. (2013). Faktor penyebab kemiskinan nelayan tradisional.
Imron, M. (2003). Kemiskinan dalam masyarakat nelayan. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 5(1), 63- 82.
Ma’arif, S. (2009). Makalah Pengelolaan Pulau Terluar Dalam Manajemen Pulau Terluar. Fakultas Geografi Ugm. 23 Januari 2009.
Mahfud, M. A. Z., Haryono, B. S., & Anggraeni, N. L. V. (2015). Peran dan koordinasi stakeholder dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, 3(12), 2070–2076.
Miller & Spoolman. (2009). Living in the Environment:
Concepts, Connections, and Solutions. In Six-
teenth (Ed.), American Journal of Public Health, 66. https://doi.org/10.2105/ajph.66.7.695-a.
Muliawan, I., Fahrudin, A., Fauzi, A., & Boer, M. (2014). Analisis stakeholders pada perikanan tangkap kerapu, preliminary study menuju implementasi ecosystem approach for fisheries management di Kepulauan Spermonde Kota Makassar. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 9(2), 234–246. https://doi.org/10.15578/jsekp.v9i2.1224. Nurtjahjawilasa, Kartodihardjo, H., Nurrochmat, D.
R., Pendidikan, P., Lingkungan, K., Ishak, J., & Bogor, D. (2015). Analisis pemangku kepentingan dalam kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 12(3), 235–248. https://
doi.org/10.20886/jakk.2015.12.3.235-248
Reed, M., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Stringer, L. C., & Quinn, C. H. (2009). Who’s in and why? A typol- ogy of stakeholder analysis methods for natural resource management. Journal of Environmental Management, 90(5), 1933-1949. https://doi.org/ 10.1016/j.jenvman.2009.01.001
Retnowati, E. (2011). Nelayan indonesia dalam pusaran kemiskinan struktural (perspektif sosial, ekonomi dan hukum). Perspektif, 16(3), 149-159.
Satria, A. (2015). Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta