Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman p-ISSN:1693-8712|e-ISSN: 2502-7565 V ol. 21, No. 02, Desember 2021, 133-143
Eksistensi Kebiasaan ( ‘Urf ) Sebagai Sumber  Hukum Perdagangan Internasional
Fauzi Muhammad 1 ,Hasbi Umar 2 , Hermanto Harun 3
123 Pascasarjana, Ilmu Syariah, UIN STS Jambi e-mail: Fauziicmi@gmail.com
ABSTRAK: Kebiasaan  adalah  salah  satu  sumber  hukum  perdagangan  internasional,  dan  dalam metodologi  hukum  Islam  kebiasaan  diistilahkan  dengan  ‘urf,  adalah  sebagai  dalil/sumber  hukumnya. Kebiasaan  (‘urf)  dalam  pandangan  metodologi  hukum  Islam  ini  dapat  berlaku  dalam  hukum perdagangan internasional, mesti memenuhi kriteria-kriteria tertentu, dan sejalan dengan Nash (al-Quran dan  Sunnah).  Kebiasaan  (‘urf)  ini  sendiri  merupakan  bagian  dari  natural -karektaristik  yang  hidup dalam  masyarakat  dunia,  ia  terbentuk  secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja  dan  alami.  Sehingga kebiasaan  itu  tidak  bisa  dihilangkan  atau  didiskualifikasi,  dan  bahkan  semakin  mejadi  trand masyarakat  kontemporer,  seperti  perdagangan  internasional  secara  online  (e-commerce).  Islam  sebagai agama  universal,  dinamis,  cocok  untuk  setiap  waktu  dan  tempat,  mengatur  kebiasaan  tersebut  secara komprehensif.
Kata kunci: Urf, Sumber Hukum, Perdagangan Internasional

## PENDAHULUAN
Hukum kebiasaan dalam metodologi hukum Islam dikenal dengan istilah ‘urf yaitu suatu  kebiasaan  yang  berjalan  terus  menurus,  dilakukan  mayoritas  masyarakat,  dan  harus sesuai  dengan  syariat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kebiasaan  sebagai  sumber  hukum perdagangan  internasional  sejalan  dengan  hukum  Islam.  Namun    memang  tidak  semua kebiasaan  dapat  diterima  oleh  Islam  sebagai  dalil/sumber  hukum.  Misalnya  kebiasaan menyajikan minuman keras kepada costumers, kebiasaan membuka aurat oleh wanita dalam menjual produk, kebiasaan penjual berbohong kepada pembeli mengenai modal dagangan, kebiasaan praktek riba, dan lain sebagainya.
Penelitian    ini  mengkaji  eksistensi  kebiasaan  sebagai  sumber  hukum  perdagangan internasional,  dan  realitas ‘Urf (kebiasaan)  ini  sebagai  sumber  hukum  perdagangan Internasional  yang  sejalan  dengan  hukum  Islam.  Sehingga  diharapkan  dapat  dipahami bahwa  hukum  Islam  memiliki  karektaristik  universal,  dinamis,  elastis,  cocok  untuk  setiap waktu dan tempat.

## PEMBAHASAN

## Kebiasaan sebagai Sumber Hukum Perdagangan Internasional
Kebiasaan  sebagai  sumber  hukum  perdagangan  internasional  meliputi  dua  unsur, yaitu unsur materi dan unsur psikologi. Unsur materi adalah yaitu aktivitas berulang-ulang
dan  caranya  sama,  serta  berlaku  umum.  Adapun  unsur  psikologi  yaitu  kebiasaan  dapat diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional. 1
Praktek kebiasaan memiliki dua kategori, yaitu praktek yang menggambarkan model hanya kebiasaan. Sedangkan kategori kedua yakni praktek yang menunjukkan kepercayaan umum  dimana  kebiasaan  itu  penting  bagi  kepentingan  bermasyarakat,  dipakai  sebagai hukum kebiasaan yang eksistensinya sebagai sumber hukum primer. 2
Hukum  kebiasaan  berawal  dari  aktivitas  banyak  negara,  dalam sikap  dan  tindakan yang  bijaksana,  lalu  diadopsi  oleh  negara  lainnya,  secara  berulang-ulang,  tanpa  sanggahan dari  pihak  lain,  secara  bertahap  terciptalah  kebiasaan  itu,  atas  dasar  aktivitas  yang  sama, konsisten. Kemudian kebiasaan itu berlaku hampir seluruh dunia. 3
Kebiasaan  dan  adat-istiadat  saling  terkait  antara  keduanya,  namun  keduanya memiliki perbedaan. Adat-istiadat mengawali kebiasaan, sedangkan kebiasaan dimulai saat adat  istiadat  berakhir.  Adat-istiadat  adalah  kebiasaan  yang  belum  disahkan  oleh  hukum, sedangkan kebiasaan sudah terunifikasi dan berkesesuaian. 4
Hukum  perdagangan  internasional  meliputi  kaidah-kaidah  kebiasaan.  Umumnya telah  melalui  proses  histori  yang  panjang,  dan  puncaknya  pengakuan  masyarakat internasional. 5 Keunggulan hukum kebiasaan terletak pada karektaristiknya yang luwes, jika dibandingkan dengan hukum positif. Hal ini berimplikasi hukum kebiasaan menyesuaikan diri  dengan  kepentingan  internasional.  Adapun  perubahan  hukum  positif  lebih  lama  dan berbelit-belit. 6
Kaidah  adat-istiadat  ini  meliputi  beberapa  bidang,  yaitu  hubungan  diplomatik antarnegara,  praktek  organ-organ  internasional,  dan  perundang-undangan  negara, keputusan pengadilan nasional dan praktek-praktek militer dan administrasi negara. 7
Sumber hukum perdagangan internasional ini diistilahkan dengan lex mercatoria atau hukum para pedagang ( the law of the merchants ). Artinya para pedagang-lah yang pada awalnya membuat aturan hukum, diberlakukan dalam transaksi perdagangan. Contoh, sistem barter 8 dan counter-trade.
Adapun  syarat-syarat  kebiasaan  itu  bersifat  mengikat,  dan  dapat  menjadi  hukum, yaitu:
1. Adanya  praktek  dilakukan  dan  diikuti  berulang-ulang  lebih  dari  dua  pihak  (praktek negara); dan
2. Kebiasaan bersifat mengikat ( opnio iuris sive necessitatis ). Ketentuan Lex  Mercatoria ini  bisa  dilihat  perjanjian-perjanjian  perdagangan internasional,  seperti  klausul  kontrak  standar  (baku),  atau  kontrak  di  bidang pengangkutan (maritim).
1 Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes. 2003. Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Alumni), 144.
2 Fransesco  Parisi.  2021. “ Spontaneous  Emergence  of  Law:  Customary  Law ”,  http://www.scribd.com/ doc/2d7flbwcyert840aw5lq.pdf, 604
3 Boer  Mauna.  2003. Hukum  Internasional,  Pengertian  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era  Dinamika  Global , (Bandung: Alumni), 10-11.
4 J.G. Starke. 2004. Pengantar Hukum Internasional [An Introduction To International Law], cet.5, terj. oleh Bambang Iriana Djaja Atmadja, (Jakarta: Sinar Grafika),45.
5 Ibid.
6 Boer Mauna, Hukum Internasional… , 11
7 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional … , 46.
8 Michelle Sanson. 2002. Essential International Trade Law , (Sydney: Cavendish),6.
Adapun sumber Lex Mercatoria yakni: 9
a. Undang-undang  internasional  ( International  Legislation )  meliputi  hukum  suatu  negara, diaplikasikan dalam transaksi perdagangan internasional.
b. Kebiasaan  komersial  internasional  terdiri  dari  praktek  komersial,  kepatutan  pelaku bisnis, atau yang dikeluarkan oleh lembaga internasional.
KEBIASAAN ( ‘URF ) SUMBER/DALIL HUKUM ISLAM
Pengertian ‘Urf
Kata al- ’urf ( فرعلا )  secara  etimologi  berarti  pertama:  keterkaitan  antardua  bagian, kedua: tenang dan tentram. 10 Makna pertama menggambarkan karakter ‘urf , yaitu kontinyu ( istimrar ). Makna kedua: tenang dan tenteram sama dengan terpuji dan kebaikan. Akronim kata al- ’urf adalah  kejelekan. 11 Kebaikan  itu  berhubungan  erat  dengan  penilaian  akal, sehingga  kata al- ’urf juga  maknai  dengan  sesuatu  yang  dinilai  baik  dan  logis. 12 Secara terminologi kebiasaan ( ‘urf ) merupakan suatu aktivitas yang kontinyu, diterima dan berlaku umum dalam masyarakat, mengandung ketentraman hati dan dinilai baik oleh akal.
Sebagian ulama melihat sifat dasar ‘urf ini berkesinambungan, sama halnya al- ‘adat (kebiasaan)  karena  sesuatu  yang    berkesinambungan,  secara  otomatis  menjadi  kebiasaan, bahkan  menjadi  kebiasaan  mayoritas.  Hal  ini  menunjukkan  persamaan  antara ‘urf dengan adat. Muhammad ‘Azzam menegaskan bahwa ‘urf dengan adat  bermakna sama. 13
Jadi, ‘urf dan  adat  adalah  dua  istilah  yang  sama,  maknanya  berulang-ulang ( mu’awwadah ). 14 Keduanya  berlaku  umum  ( ghalib )  dan  kontinyu  ( istimrar ).  Makna istimrar, tikrar dan mu’awwadah merupakan suatu yang pasti terjadi (lazim) dan diketahui masyarakat umum  hal  ini  menjadi  ukuran  ketenteraman  hati,  dan  adanya  legitimasi  masyarakat. Selanjutnya ‘urf dan  adat  sama  kekuatan  dan  kedudukannya  dalam  metodologi  hukum Islam.

## Syarat-syarat belakunya ‘Urf
Berdasarkan  dari  beberapa  pendapat  fuqaha,  ada  enam  syarat  pemberlakuan ‘urf , yaitu:
a. ‘Urf Berlaku Umum di Seluruh Negara Islam
‘Urf berlaku umum di seluruh negara Islam merupakan salah satu syarat realitas sosial,  dikategorikan ’urf dapat  dijadikan  dalil  hukum  Islam. 15 Sebagian  fuqaha mengharuskan ‘urf bersifat  umum,  maka ‘urf  khash tidak  dianggap  ( ghairu  mu’tabar ). 16 Sedangkan  mayoritas  fuqaha  tidak  mensyaratkan  hal  ini.  Alasannya, ‘urf  khash dapat
9 Ibid.
10 Jamal  al-Din  Muhammad  bin  Makram  bin  Manzhur.  1986. Lisan  al- ’Arab ,  (Beirut:  Dar  al-Fikr, 1990), jilid IX, hlm. 239. Lihat juga Musthafa Abd al-Rahim Abu Ujailah, al- ‘Urf wa Atsaruhu fi al - Tasyri’al - Islami, (Libya: Dar al-Kutub al-Wathaniyah), 57.
11 Jamal al-Din Muhammad bin Makram bin Manzhur, Lisan al- ’Arab ,  239.
12 Ibid ., dan lihat Musthafa Dib al-Bugha. 1993. Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha , Mashadir al- Tasyri’ al- Taba’iyah Fi al -Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Qalam)342.
13 Abd al- ‘Aziz Muhammad ‘Azzam . 2005. al- Qawa’id al -Fiqhiyah, (Kairo: Dar al-Hadits), 173.
14 Jamal al-Din Muhammad bin Makram bin Manzhur, Lisan al- ‘Arab , 239 dan 316.
15 Ah mad bin Ali Syi’ar al -Mubaraki. 1992. al- ‘Urf wa Atsaruhu fi al - Syari’ah wa al -Qanun , (Riyad: al- Mamlakah al- Arabiyah al- Su’udiyah ), 93-94.
16 Musthafa Abd al-Rahim Abu Ujailah, al- ‘Urf wa Atsaruhu… , 218.
berlaku  dengan  wilayah  dan  pengikut  yang  khusus,  adapun ‘urf  ‘amm berlaku  atas pertimbangan  keumumannya. 17 Bahkan  Mereka  menyatakan  bahwa ‘urf  khas sebagai dasar dan mukhashis (pengkhusus) atas keumuman sebuah dalil. 18 Sebagaimana kaedah- kaedah fiqhiyyah di bawah ini:
لا ركني ّ يغت ماكحلأا يغتب نامزلأا . 19 Kaidah lain: ّ يغت يوتفلا اهفلاتخاو بسحي ّ يغتب ةنمزلأا ةنكملأاو لاوحلأاو تاينلاو دئاوعلاو 20
Mayoritas  ulama  mengaplikasikan ‘urf  khas sebagai  dalil  hukum. 21 Seperti  Ibnu Nujaim dan al-Suyuthi mensyaratkan ’urf khash pada suatu kelompok atau wilayah selagi berlaku mutharid dan ghalib . 22
Dengan  demikian,  penilaian  atas  pemberlakuan ‘urf  khash dan  perubahan ‘urf konsekuensi  dari  karakter  asli  manusia  mengalami perubahan,  secara  tegas  menafikan syarat ‘urf harus  berlaku  umum,  baik  dalam  arti  berlaku  umum  di  seluruh  negara  di dunia  maupun  dalam  artian  eksistensinya  berlaku  sejak  masa  sahabat,  syarat  ini disepakati oleh para fuqaha. 23 Istilah Mutharid menurut al-Zalami ialah terakumulasinya aktivitas-aktivitas  sampai  menjadi  sistem  kehidupan. 24 Menurut  ‘Awad,  Ahmad  Zarqa dan  al-Burnu ‘urf berlaku  secara  berkesinambungan. 25 Zaidan  mengartikannya  dengan berlaku dan dikenal masyarakat. 26 al-Suyuthi menyatakan kaidah berikut ini:
ةداعلا ةدرطملا ف ةيحان ل    يت ةل    يم ط ر شلا
27
Kaidah  diatas  berhubungan  denagn  kebiasaan  dalam  aplikasi  mata  uang  di wilayah  tertentu  ( ‘urf  khash ),  jika  terjadi  sengketa  di  sana  maka  mengikuti  kebiasaan daerah tersebut. Menurut al- Suyuthi dan ‘Awad, ‘urf khash seperti ini memiliki kekuatan yang sama  dengan ‘urf  ‘amm selama mutharid dan ghalib .  Syarat  ini  juga  menunjukkann hukum dalam masyarakat yaitu hukum umum dan dimengerti oleh masyarakat. ‘Awad, al-Qarafi,  Abu  Ujailah  dan  al-Sajistani  mewajibkan  mufti  dan  qadli  menjadikan ‘urf masyarakat bahan pertimbangan dalam berfatwa, begitupun kebiasaan memilih mazhab. Mufti dan qadli dilarang memaksa masyarakat untuk mengikuti mazhabnya. 28 b. ‘Urf tidak berlaku surut
17 Ibid. , 216.
18 Musthafa Ibrahim al-Zalami. 1996. Asbab Ikhtilaf al- Fuqaha’ fi al -Ahkam al- Syar’iyah , (Baghdad: Dar al- ‘Arabiyah li al - Tiba’ah), 504. 19 Ali Haidar, Durar al-Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam , (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah) , 72. 20 Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah.  2006. I’lam  al - Muwaqi’in  ‘an  Rabbi  al - ‘Alamin, juz.3,  (Kairo:  Dar  al- Hadits),  5. Lihat  juga  Yusuf  al-Qardawi.  1993. Madkhal  li  Dirasat  al- Syari’at ,  (Beirut:  Muassasah  al- Risalah), 179.
21 Muhammad  Sidqi  al-Burnu.  1983. al-Wajiz  fi  Idhahi  al- Qawa’idi  al -Fiqhiyyati  al-Kulliyyati ,  (Beirut: Muassasah al-Risalah), 237.
22 Shalih ‘Awad, Atsar al- ‘Urf Fi al - Tasyri’ al -Islami, (Kairo: Dar al-Kitab al- Jami’, t.t) ,197-199.
23 Musthafa Ahmad Zarqa. 1998. al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqhi al- ‘Amm , Vol. II (Damaskus: Dar al-Qalam), 897.
24 Musthafa Ibrahim al-Zalami, Asbab Ikhtilaf… , 504. 25 Ahmad Zarqa, al-Fiqh al- Islami…, 897.
26 Al-Burnu mendefinisikan al- syuyu’ dengan arti dikenal dan tersebar dalam masyarakat. Al-Burnu, al-Wajiz fi Idhahi al- Qawa’idi al -Fiqhiyyati al-Kulliyyati , 241.
27 ‘Abd al -Rahman Al-Suyuthi. 1983. al-Asybah wa al- Nazha’ir , (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘ilmiyah) , 96.
28 Ibid ., 128.
Syarat ini disepakati oleh para fuqaha. Berlaku surut maksudnya ialah ‘urf hanya dapat  dijadikan  hukum  yang  muncul  bersamaan  atau  setelah  berlakunya ‘urf tersebut. Sedangkan  perbuatan  hukum  yang  terjadi  sebelum  muncul  dan  berlakunya ‘urf tidak dapat  dihukumi  dengan ‘urf tersebut. 29 Kaedah  fiqh  berkaitan  dengan  ini,  sebagai berikut:
فرعلا يذلا لمحت هيلع ظافللأا امنا وه نراقملا قباسلا نود رخأتملا 30 Kaidah lain, yaitu: ة ريعلا فرعلاب ئراطلا . 31
Aplikasi  kaidah  ini,  misalanya  seorang  mewakafkan  tanah  untuk  para  fuqaha. Makna  fuqaha  saat  itu  adalah  para  ahli  fiqh,  sesuai  dengan ‘urf (makna  kebiasaan). Jikapun  ke  depan  makna  itu  berubah,  yakni  fuqaha  bermakna  seorang  yang  talenta, maka  transformasi  penggunaan  harta  wakaf  tetap  oleh  ahli  fikih,  sebab  tujuan dikehendaki oleh wakif hanya pada realitas ada. 32
c. ‘Urf mesti Konsisten
Konsisten  maksudnya  ialah  perbuatan,  ucapan  atau  kesepakatan  sesuai  dengan ‘urf . 33 Para  fuqaha  sepakat  dengan  syarat  ini,  karena ‘urf adalah  sesuatu  dikenal  dan dijalankan  oleh  mayoritas  masyarakat  secara  kontinyu.  Tidaklah  mungkin  perbuatan atau ucapan dinilai sebagai ‘urf , jika berbeda dan hanya dijalankan secara kontinyu oleh sebagian masyarakat. 34 Jika ada ‘urf yang tidak konsisten maka ‘urf hanya dapat dijadikan hukum  alternatif,  dan  boleh  menetapkan  hukum  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak yang  berkontrak.  Contohnya, ‘urf yang  tidak  konsisten  mewajibkan  porkot  dalam transaksi  sewa-menyewa  karena  kesepakatan  kedua  pihak  (debitor  dan  kreditor),  dan melunasinya di awal kontrak. Maka hukum berlaku sesuai dengan kesepakatan, bukan
‘urf yang tidak konsisten. 35 Karena hal ini dipandang tidak menyalahi tujuan ‘urf tersebut. d. ‘Urf bersifat Mengikat
‘Urf bersifat  mengikat  berarti  berlaku  sebagai  sistem  masyarakat.  Para  Fuqaha sepakat  dengan  syarat  ini,  suatu  keniscayaan  bahwa  karakter ‘urf berlaku  kontinyu. Sistem yang sudah berlaku kontinyu, pasti berlaku mengikat ( ilzam ). 36 Bahkan menurut ‘Awad,  syarat  ini  merupakan konklusi  dari  syarat-syarat  lain,  mengingat  eksistensi ‘urf sudah menjadi sistem kehidupan mengikat mayoritas masyarakat. 37
e. ‘Urf Tidak Menyalahi Dalil Syariat
Para  ulama  sepakat,  bahwa  tidak  semua  kebiasaan  yang  ada  dalam  masyarakat bisa  menjadi  dasar  hukum  Islam,  karena  dasar  utama  hukum  Islam  adalah  wahyu, 38 maka ‘urf mesti sejalan dengan Nash yaitu al-Quran dan Sunnah. Syarat ini berimplikasi pada identifikasi ‘urf fasid dan ’urf sahih . Adapun urf sahih ialah ‘urf yang sejalan dengan syariat,  tidak  merubah  halal  menjadi  haram  atau  sebaliknya,  dan  tidak  merubah
29 Ibid. ,  227.
30 Ibrahim bin Nujaim, al-Asybah wa al- Nazha’ir ,  101.
31 Ahmad Zarqa, al-Fiqh al- Islami…, 913-914.
32 Al-Suyuthi, al-Asybah wa al- Nazha’ir ,  227.
33 Shalih ‘Awad, Atsar al- ‘Urf Fi al - Tasyri’ al -Islami ,  223.
34 Ahmad Zarqa, al-Fiqh al- Islami…, 913-914.
35 Musthafa Ibrahim al-Zalami, Asbab Ikhtilaf… ,  504.
36 Shalih ‘Awad, Atsar al- ‘Urf Fi al- Tasyri’ al -Islami , 228.
37 Ibid.
38 A. Qadri Azizy. 2006. Reformasi Bermadzhab, Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern, (Jakarta: Teraju), 15. Lihat juga A. Qadri Azizy, Ekleksitisme Hukum…, 13.
kewajiban menjadi larangan atau sebaliknya. Sedangkan ‘urf fasid yakni akronim dari ‘urf sahih . 39 Diantara kaidah fiqh mengenai hal ini yakni:
ّلكو فرع درو هفلاخب وهف يغ ريتعم 40
Kaidah lain berikut ini:
امنا فرعلا يغ ريتعم ف صوصنلا هيلع 41
Ada  beberapa  bentuk ‘urf yang  bertentangan  dengan  syariat,  dan  implikasi hukumnya, yaitu:
1) ‘Urf tidak sesuai dengan syariat pada semua aspek yang subtansi.
Menurut jumhur fuqaha ‘urf seperti ini tidak dapat dijadikan dasar hukum. 42 ‘Urf dapat  membatalkan  hukum  yang  ditetapkan  oleh  dalil  yang  jelas. 43 Contoh, kebiasaan minum khamr , praktek riba, praktek judi dan kebiasaan membuka aurat bagi  perempuan. 44 ‘Urf tersebut  menghalalkan  sesuatu  yang  sudah  jelas  haram menurut syariat, dan jelas membawa mafsadat.
2) ‘Urf bertentangan dengan syariat dalam salah satu aspek.
‘Urf semacam  ini  tetap  dapat  dijadikan  dasar  hukum.  seperti ‘urf bertentangan  dengan  dalil  umum  atau  mutlak, 45 maka ‘urf berfungsi  sebagai mukhashis dan taqyid. Contohnya,  seorang  perempuan  syarifah  boleh  untuk  tidak menyusui  anaknya  karena  didasarkan  pada ’urf  khash saat  itu,  padahal  dalil  secara tegas mewajibkan perempuan untuk menyusui anaknya, 46 Q.S al-Baqarah (2): 233.
Contoh lain, kebolehan jual beli mu’athah atas dasar ‘urf. 47
3) ‘Urf bertentangan dengan ‘Urf.
Pertentangan ‘urf dengan  dalil  yang  terformulasi  oleh ‘urf .  Pernyataan  dalil merupakan  telaah  sosiologis  ( ‘urf )  bagi  kehidupan  masyarakat  era wurud  al-Hadits .
Selanjutnya ‘urf itu  berubah  dan  berganti  dengan ‘urf baru  ( al- ’urf  al - thari’ )  yang berlawanan  dengan  pesan  esensial  dalil.  Diantara  kaidah  fiqh  mengenai  hal  ini adalah:
لا
ة ريع فرعلاب ئراطلا
48
Contohnya Hadits tentang riba. 49 Dimana awal tasyri’, praktek enam harta ribawi  adanya  penukaran  dengan  cara  ditimbang  (emas  dengan  emas  dan  perak dengan perak) atau ditakar (kurma, gandum, jewawut, biji milh ) dengan ukuran yang berbeda.  Sekarang  muncul  kebiasaan  penukaran  emas,  kurma  dengan  cara ditimbang.  Maka  penukaran  semacam  itu  dengan  ukuran  berbeda,  tetap  disebut praktek riba. 50
39 Abd al-Wahhab Khallaf. 1978. ‘Ilmu al -Usul al-Fiqh , (Damaskus: Dar al-Qalam, 1978), 89.
40 Syamsu al-Din al-Sarakhsi, al-Mabsuth , 348.
41 Ibnu Nujaim, al-Asybah wa al- Nazha’ir , 94.
42 Shalih ‘Awad, Atsar al- ‘Urf Fi al - Tasyri’ al -Islami , 206-207.
43 Abd al-Karim Zaidan. 1994. al-Wajiz fi Usul al-Fiqh , (Beirut: Muassah al-Risalah), 250.
44 Shalih ‘Awad, Atsar al- ‘Urf Fi al - Tasyri’ al -Islami , 205.
45 Abd al- ‘Aziz Muhammad ‘Azzam . 2005. al- Qawa’id al -Fiqhiyah, (Kairo: Dar al-Hadits), 185. 46 Abu Ujailah, al- ‘Urf wa Atsaruhu fi al -Tas yri’al -Islami , 216.
47 Muhyi al-Din bin Sharaf al-Nawawi. 1990. al- Majmu’ Syarh al -Muhadzdzhab , Vol. IX (Beirut: Dar al- Fikr), 162-169.
48 Ibrahim bin Nujaim. 1980. al-Asybah wa al- Nazha’ir , (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah) , 94.
49 Lihat Ahmad Ibnu Hanbal. 1999. Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal , No. 2268, Vol.VI, (Beirut: Muassah al- Risalah), 437.
50 Ibid. , 216-217.
4) ‘Urf bertentangan dengan hasil ijtihad memiliki hujjah.
Pertentangan ‘Urf dengan masalah furu’iyah secara tidak langsung dari dalil, namun  berdasarkan  ijtihad  fuqaha,  menjadikan ‘urf tetap  dapat  dijadikan  dasar hukum. 51 Hal ini logis, karena fuqaha yang hidup pada era selanjutnya, dimana ‘urf dan  karakter  masyarakat  yang  berbeda,  sehingga  dipastikan  fuqaha  tidak  dapat menetapkan  hukum  seperti  hukum  yang  pertama.  Dapat  disimpulkan  bahwa ‘urf dinilai bertentangan dengan dalil, yaitu ‘ urf yang tidak memiliki legitimasi dalil lain atau tidak mengandung maslahat tidak bisa dijadikan sumber hukum.
Realitas ‘Urf (Kebiasaan) Sebagai Sumber Hukum Perdagangan Internasional
Realita  kehidupan  sosial  masyarakat  menciptakan  norma  hukum  mengatur kehidupan masyarakat,  norma hukum itu bersifat dinamis. Konsep ini disebut dengan teori “hukum yang hidup” ( living law ). 52 Otoritas hukum itu tidak hanya melalui kekuatan negara, namun  juga  sangat  ditentukan  realitas  kehidupan  masyarakat.  Dimana  mereka  juga  ikut andil  menentukan  berlakunya  hukum.  Meskipun  regulasi  hukum  secara  eksternal  dapat diatur  oleh  negara,  akan  tetapi  juga  ditentukan  oleh  kehendak  masyarakat,  selanjutnya sistem hukum itu disebut “hukum yang hidup” ( living law ). 53
Disamping  teori  diatas,  juga  dikenal  dengan  teori  norma  hukum  lain  yaitu “ Entscheidungs  normen ”  (norma -norma  keputusan)  menjadi  dasar  dalam  mengambil keputusan  hukum  di  pengadilan.  Selanjutnya  teori  norma  hukum  lainnya  adalah “ Rechtssatze ”,  yakni  hukum  yang  diformulasikan  oleh  perundang -undangan.  Kedua  teori norma hukum ini juga dapat menciptakan norma hukum yang eksis di masyarakat. Untuk itu,  negara  mesti  memformulasi  dan  menegakkan  hukum  yang  bersumber  dari  realitas hidup masyarakat, sehingga hukum dapat menjadi sistem tata nilai dan aturan yang hidup di masyarakat ( living law ). 54
Sistem  norma  hukum  Islam  memiliki  karektaristik  universal-inklusif,  dinamis, ketauhidan, ibadah ritual, tasawuf, ajaran moralitas dan norma budaya atau ‘urf yang luhur relevan  dengan  fitrah.  Menurut  Yusuf  al-Qardhawi,  hukum  Islam  memiliki  keistimewaan yang  tidak  dimiliki  oleh  agama  lain,  yakni  hukum  yang  bersifat  komprehensif,  seimbang, sempurna,  memelihara maqasid  al- Syari’ (pesan-pesan  Allah),  nilai  moralitas,  humanitas, universal, serta mengendepankan  sifat realitis dan kemaslahatan. 55
Norma hukum Islam berdasarkan al-Quran dan Sunah, dan mengakomodir unsur budaya yang baik ( ‘urf shahih ) dan maslahah. Pembangunan hukum Islam yang bersumber dari  masyarakat  juga  merupakan  bagian  dari  sistem  pembangunan  hukum  Islam  yang menggunakan  pendekatan  ijtihad  berdalilkan ‘urf . 56 Eksistensi  kebiasaan  yang  hidup  di
51 Al-Burnu, al-Wajiz fi Idhahi al- Qawa’idi al -Fiqhiyyati al-Kulliyyati , 227-228.
52 Norma  sama  dengan  pedoman,  patokan  atau  aturan.  Norma  adalah  ukuran  bertindak  di masyarakat.  Norma  hukum  itu  adalah  regulasi  hukum  mengatur  aktivitas  manusia  baik  secara  tertulis maupun  tidak  tertulis,  dibentuk  oleh  lembaga-lembaga  berwenang,  sedangkan  norma-norma  adat  dan agama berkembang dan tumbuh dari adat istiadat yang hidup di masyarakat. Lihat Maria Farida Indrati. , 2007. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan , (Kanisius:Yogyakarta), 1 dan 18.
53 Bernard  L  Tanya  dkk.  2007. Teori  Hukum:  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi, (Surabaya: CV. Kita), 166.
54 Ibid. 55 Yusuf Qardhawi. 2004. Fiqih Minoritas , terj. Abdillah Obid, (Jakarta: Penerbit Dzikrul Hakim), 3-5.
56 Cipto  Sembodo.  2019. Asal-Usul  Dan  Latar  Belakang  Pembaruan  Hukum  Islam. http://publik- syariah./2019/asal-usul-dan-latar-belakang-pembaruan.html
masyarakat itu bukanlah hal yang biasa, tetapi yang bersumber dari unsur hakiki manusia dan membawa dampak bagi kemaslahatan hidupnya. Sebab, tasyri’ (proses legislasi hukum syara’) dalam hukum Islam bertujuan untuk menegakkan norma dasar hukum universal. 57 Disinilah benang merahnya, perlu meneliti pelembagaan norma-norma hukum Islam dalam pembangunan  hukum  perdagangan  internasional  melalui  analsis  paradigma  usul  fikih  dan maqashid syariah .
Prinsip pembangunan sistem tata hukum berlandaskan kearifan budaya masyarakat setempat  bisa  ditemui  dalam  histori  Nabi  Muhammad  saw  ketika  memimpin  masyarakat Madinah. Tahun ke-9 H (630- 631M) dinamakan “tahun utusan” ( sanah al-wufud ). Dimaana, berbagai  utusan  berdatangan  untuk  menawarkan  kerjasama  dengan  Nabi,  dari  segala penjuru  Arabia.  Banyak  suku  yang  ikut  bergabung  atas  dasar  untung-rugi,  bukan  alasan keyakinan,  dan  Islam  hanya  menghendaki  pengucapan  ikrar  keimanan  dan  pembayaran zakat.  Sebagaimana  Umar  ra.  berkata,  bahwa  orang-orang  badui  merupakan  asset  Islam. Suku-suku  dan  daerah-daerah  yang  sebelumnya  tidak  memiliki  perwakilan,  lalu mengirimkan  perwakilan.  Mereka  berdatangan  dari  tempat  yang  jauh,  seperti  Oman, Hadramaut,  dan  Yaman.  Seperti  Suku  Thayyi  mengirimkan  wakilnya,  begitu  juga  suku Hamdan  dan  Kindah.  Bangsa-bangsa  Arab,  yang  sebelumnya  tidak  pernah  tunduk, tampaknya kini cenderung menyerah, dan ditarik kedalam garis perjuangan. 58
Rasulullah saw menegakkan tiga nilai budaya masyarakat yang heterogen atas dasar syariat  Islam.  Pertama,  pesaudaraan  sesama  umat  Islam,  sebagai  landasan  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Sistem  bermasyarakat  dan  berbangsa  ditegakkan  atas  nilai-nilai keislaman egaliterian dan kebersamaan. Kedua, persaudaraan humanistik, dengan tata hidup bersama dalam bingkai kemajemukan beragama, ras suku dan bangsa. Ketiga, persaudaraan sebangsa  dan  setanah  air,  yang  mengajarkan  kesetaraan  sesama  warga  negara.  Sistem  tata hidup beragama, bermasyarakat dan berbangsa berlandaskan ajaran hukum Islam ideal dan progresif, selanjutnya menjadi prinsip dalam ijtihad hukum Islam. 59
Tradisi pembangunan hukum berdasarkan tradisi atau budaya ( ‘urf ) yang disunahkan Nabi, berlanjut ke periode sahabat, tabi’in dan seterusnya sampai periode para masa Imam Mazhab. ‘Urf diposisikan  sebagai  salah  satu  dasar  pembangunan  norma  hukum  Islam. Misalnya Imam Malik menjadikan ‘u rf atau tradisi yang hidup di masyarakat sebagai dasar norma hukum Islam, dengan cara mengakomudir tradisi masyarakat Madinah, tradisi ijtihad di Madinah, dan memakai otoritas hukumnya.
Kaitannya  realitas ‘urf dimaknai  dan  dihubungkan  dengan  kebiasaan  yang menjadi sumber hukum perdagangan internasional, dapat diterima dan sejalan dengan karektaristik hukum Islam, yaitu cocok untuk setiap tempat dan waktu. Sesuai dengan kaedah fikih, di bawah ini:
ِل ا َهُتري ِحْل َص  َو  ِةري ِم َ لَ ْس ِلِ ْ ا  ِة َع ْي ِ رر شلا  ُلا َم َ ك ٍن َ اك َم  َو  ٍنا َمَز  ِّلُك 60
“Kesempurnaan syari’at Islam dan pantasnya untuk setiap masa dan tempat”. Kaedah lain, yaitu:
• ٍن َ ام َ ز  َو  ٍنا َ ك َم  ِّل ُ ك ِل ٌ ح ِلا َص ُه ْق ِفلا
61 57 Mun’im A Sirry . 1996. Sejarah Fiqih Islam , (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 22-23.
58 Philip K Hitti. 2010. History of The Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam , terj. R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi, 2010), 149-150.
59 Fathurrahman Djamil. 1997. Filsafat Hukum Islam , (Jakarta: Logos), 48-50.
60 Ali Hasaballah. 1986. Ushul al- Tasyri’ al -Islami, (Kairo: Dar al-Ma ’arif), 410.
“Fiqh itu mesti cocok untuk setiap tempat dan waktu”.
Aplikasi ‘Urf (kebiasaan)  ini  bisa  dilihat  dalam  perdagangan  elektronik  ( e-commerce ) yang  sedang  trend  saat  ini.  Dimana  model  perdagangan  ini  sudah  menjadi  kebiasaan internasional  dan  diakui  oleh  masyarakat  internasional  serta  sudah  menjadi  model perdagangan online internasional. Seperti situs amazon.com, ebay.com, taobao, tmall.com, alibaba, 62 merupakan e-commerce kelas  dunia  menjual  berbagai  macam  produk  dan  jasa pembayaran online.
Di samping ‘Urf (kebiasaan) yang shahih/benar dan tidak bertententangan dengan syariat  Islam  yang  dapat  dijadikan  sumber  hukum  perdagangan  internasional,  semestinya juga implementasi prinsip-prinsip muamalah secara umum melandasi hukum perdagangan internasional.  Seperti  tauhidi,  keadilan,  kemashlahatan,  kejujuran,  amar  makruf  dan  nahi munkar,  menghindari  riba  (monopoli,  gharar,  maisir),  dan  khilafah,  serta  pelayanan ( Khitmah ). 63

## PENUTUP
Hukum  perdagangan  internasional  menjadikan  kebiasaan  sebagai  salah  satu sumbernya,  bahkan  kebiasaan  diakui  sebagai  suatu  sumber  hukum  yang  pertama  kali. Begitupun  Islam  menjadikan ‘urf (kebiasaan)  sebagai  salah  satu  dalil/sumber  hukumnya, ketika kebiasaan itu sejalan atau tidak bertentangan dengan Nash (al-Quran dan Sunnah). Teori ‘urf bukanlah teori yang berdiri sendiri tanpa ada kaitan dengan sistem hukum lainnya, tetapi  juga  terkait  dengan  aspek  kausalitas  hukum,  dimana ‘urf itu  harus  memberikan dampak  kemaslahatan,  jika  tidak,  maka  akan  dianggap ‘urf  fasid .  Kebiasaan  merupakan sunatullah atau karektaristik masyarakat di dunia. hal ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat universal, elastis, cocok untuk setiap tempat dan waktu.

## REFERENSI
Al-Quran dan Terjemahnya (Aplikasi Quran Kemenag).
Abd al-Rahman Al-Suyuthi. 1983. al-Asybah wa al- Nazha’ir , Beirut, Dar al-Kutub al- ‘ilmiyah.
A.  Qadri  Azizy.  2006. Reformasi  Bermadzhab,  Sebuah  Ikhtiar  Menuju  Ijtihad  Saintifik-Modern, Jakarta, Teraju.
Abd al- ‘Aziz Muhammad ‘Azzam . 2005. al- Qawa’id al -Fiqhiyah, Kairo, Dar al-Hadits.
Abd al-Karim Zaidan. 1994. al-Wajiz fi Usul al-Fiqh , Beirut, Muassah al-Risalah.
Abd al-Wahhab Khallaf. 1978. ‘Ilmu al -Usul al-Fiqh , Damaskus, Dar al-Qalam.
Ahmad bin Ali Syi’ar al -Mubaraki. 1992. al- ‘Urf wa Atsaruhu fi al - Syari’ah wa al -Qanun , Riyad, al-Mamlakah al- Arabiyah al- Su’udiyah.
61 B.  Wael  Hallaq.  1997. A  History  of  Islamic  Legal  Theories:  An  Intruduction  to  Sunni  Ushul  Fiqh,
(Cambridge: Cambridge University), 248.
62 Centerklik.com
63 Khilafah  memiliki  berbagai  pengertian,  disini  maksudnya  adalah  amanah  dan  tanggung  jawab manusia  terhadap  apa-apa  yang  telah  diusahakan  dan  dikuasakan  oleh  Tuhan  kepada  manusia  untuk mengelola sumber daya dengan benar untuk kemashlahatan dan bukan untuk kerusakan. QS. (2): 30, QS. (24):  55,  QS.  (6):  165,  QS.  (7):  74.  Lihat  Fauzi  Muhammad  dan  Baharuddin  Ahmad.  2021. Fiqh  Bisnis Syariah Kontemporer, (Jakaarta: Prenadamedia Group), 255-256.
Ahmad Ibnu Hanbal. 1999. Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal , Vol.VI, Beirut, Muassah al- Risalah.
Ali  Haidar.  [tt]. Durar  al-Hukkam  Syarh  Majallat  al-Ahkam  , Beirut,  Dar  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah.
B. Wael Hallaq. 1997. A History of Islamic Legal Theories: An Intruduction to Sunni Ushul Fiqh, Cambridge, Cambridge University.
Bernard L Tanya dkk. 2007. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,
Surabaya, CV. Kita.
Centerklik.com
Cipto Sembodo. 2019. Asal-Usul Dan Latar Belakang Pembaruan Hukum Islam. http://publik- syariah./asal-usul-dan-latar-belakang-pembaruan.html
Fathurrahman Djamil. 1997. Filsafat Hukum Islam , Jakarta, Logos.
Fauzi  Muhammad  dan  Baharuddin  Ahmad.  2021. Fiqh  Bisnis  Syariah  Kontemporer, Jakarta, Prenadamedia Group.
Ibn Qayyim al-Jauziyyah. 2006. I’lam al - Muwaqi’in ‘an Rabbi al - ‘Alamin, juz.3, Kairo, Dar al- Hadits.
Ibrahim bin Nujaim. 1980. al-Asybah wa al- Nazha’ir , Beirut, Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah.
Jamal al-Din Muhammad bin Makram bin  Manzhur. 2006. Lisan al- ’Arab , Beirut, Dar al- Fikr.
Maria  Farida  Indrati.  2007. Ilmu  Perundang-Undangan:  Jenis,  Fungsi  dan  Materi  Muatan , Kanisius, Yogyakarta.
Michelle Sanson. 2002. Essential International Trade Law , Sydney, Cavendish.
Muhammad Sidqi al-Burnu. 1983. al-Wajiz fi Idhahi al- Qawa’idi al -Fiqhiyyati al-Kulliyyati , Beirut, Muassasah al-Risalah.
Muhyi al-Din bin Sharaf al-Nawawi. 1990. al- Majmu’ Syarh al -Muhadzdzhab , Vol. IX Beirut, Dar al-Fikr.
Mun’im A Sirry . 1996. Sejarah Fiqih Islam , Surabaya, Risalah Gusti
Musthafa  Abd  al-Rahim Abu  Ujailah.  1986. al- ‘Urf  wa  Atsaruhu  fi  al - Tasyri’al -Islami, Libya, Dar al-Kutub al-Wathaniyah.
Musthafa  Ahmad  Zarqa.  1998. al-Fiqh  al-Islami  fi  Tsaubih  al-Jadid:  al-Madkhal  al-Fiqhi  al- ‘Amm , Vol. II, Damaskus, Dar al-Qalam.
Musthafa  Dib  al-Bugha.  1993. Atsar  al-Adillah  al-Mukhtalaf  Fiha , Mashadir  al- Tasyri’  al - Taba’iyah Fi al -Fiqh al-Islami, Damaskus, Dar al-Qalam.
Musthafa  Ibrahim  al-Zalami.  1996. Asbab  Ikhtilaf  al- Fuqaha’  fi  al -Ahkam  al- Syar’iyah , Baghdad, Dar al- ‘Arabiyah li al - Tiba’ah.
Philip K Hitti. 2010. History of The Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban  Islam ,  terj.  R  Cecep  Lukman  Yasin  dan  Dedi  Slamet  Riyadi,  Jakarta: Serambi.
Shalih ‘Awad, (tt), Atsar al- ‘Urf Fi al - Tasyri’ al -Islami, Kairo, Dar al-Kitab al- Jami’ah.
Yusuf al-Qardhawi. 1993. Madkhal li Dirasat al- Syari’at , Beirut: Muassasah al-Risalah.
--------. 2004. Fiqih Minoritas , terj. Abdillah Obid, Jakarta: Penerbit Dzikrul Hakim.