## KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA PERIKANAN BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN ALAT TANGKAP PERIKANAN

## Widia Edorita
Email : rozi1209@yahoo.co.id
Fakultas Hukum, Universitas Riau

## Abstrak
Permasalahan  umum  yang  menjadi  kendala  utama  dalam  mewujudkan  kegiatan perikanan  berkelanjutan  di  Indonesia  adalah;  pengelolaan  perikanan  ( fisheries management ),  penegakan  hukum  ( law  enforcement ),  dan  tingkat  kesadaran  dan kepatuhan  pelaku  usaha  perikanan.  Masih  lemahnya  pengelolaan  perikanan diindikasikan  dengan  tidak  meratanya  tingkat  pemanfaatan  sumber  daya  ikan  di wilayah  Indonesia.  Selain  itu  juga  sering  terjadi  konflik  antar  nelayan  karena pengunaan alat tangkap ilegal. Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan di Indonesia  juga  relatif  masih  lemah.  Hal  ini  mengakibatkan  kerugian  negara  baik secara  ekonomi  maupun  lingkungan.  Maraknya  kegiatan  IUU  Fishing  menjadi kendala utama untuk mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan.
Kata Kunci : Keberlanjutan, Perikanan, Alat Tangkap.

## Abstract
Common problems that become the main obstacles in realizing sustainable fisheries activities in Indonesia are; fisheries management, law enforcement, and the level of awareness  and  compliance  of  fisheries  businesses.  The  still  weak  management  of fisheries  is  indicated  by  the  uneven  level  of  utilization  of  fish  resources  in  the territory of Indonesia. In addition, conflicts often occur between fishermen due to the use of  illegal fishing equipment.  The  condition  of  law enforcement  for  the fisheries sector  in  Indonesia  is  also  relatively  weak.  This  results  in  state  losses  both economically  and  environmentally.  The  rise  of  IUU  Fishing  activities  is  a  major obstacle to realizing sustainable fisheries development.
Keywords : Sustainable, Fisheries, Fishing Equipment.

## A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara kepulauan  terbesar  di  dunia  dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta  km2  (terdiri  dari  luas  laut teritorial  0,3  juta  km2,  luas  perairan
kepulauan  2,95  juta  km2,  dan  luas ZEE Indonesia 2,55 juta km2).  Secara geo-politik  Indonesia  memiliki  peran yang sangat strategis karena berada di antara Benua Asia dan Australia, serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera  Hindia.  Posisi  tersebut
menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam konteks
perdagangan
global yang menghubungkan kawasan Asia-Pasifik dengan Australia. 1
Sebagai negara kepulauan,
Indonesia  memiliki  potensi  sumber daya  ikan  yang  sangat  besar  dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.  Perairan  Indonesia  memiliki 27,2  persen  dari  seluruh  spesies  flora dan  fauna  yang  terdapat  di  dunia, meliputi  12  persen  mamalia,  23,8 persen  amfibi,  31,8  persen  reptilia, 44,7  persen  ikan,  40  persen  moluska, dan  8,6  persen  rumput  laut.  Potensi sumber  daya  ikan  meliputi:  pelagis besar,  pelagis  kecil,  udang  penaeid dan  krustasea  lainnya,  demersal, moluska  dan  teripang,  cumi-cumi, ikan  konsumsi  perairan  karang,  ikan hias,  penyu  laut,  mamalia  laut,  dan rumput laut. 2
Potensi  yang  besar  ini  harus dikelola dengan hati-hati karena
1 Lampiran 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  No.25/PERMEN-KP/2015,  hlm.  7- 8.
2 Lukman Adam dan T.Ade Surya, Kebijakan Pengembangan  Perikanan  Berkelanjutan  Di Indonesia, Jurnal  Ekonomi  dan  Kebijakan Publik ,  Vol.4  No.2,Desember  2013  hlm  195- 211.
sangat  tergantung  pada  ekosistem yang  berada  di  wilayah  hulu  dan  pola pemungutan sumber daya oleh manusia. Gjertsen dalam penelitiannya tahun  2005  menyebutkan  bahwa aktivitas  penangkapan  ikan  yang dilakukan oleh manusia tanpa memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian  dan  berkelanjutan,  akan banyak menimbulkan masalah kedepannya. 3
Bidang  kelautan  dan  perikanan dapat  menjadi  salah  satu  sumber pertumbuhan  ekonomi  yang  sangat penting  karena  kapasitas  suplai  yang sangat  besar,  sementara  permintaan terus  meningkat,  pada  umumnya output dapat  diekspor,  sedangkan input berasal  dari  sumber  daya  lokal, dapat  membangkitkan  industri  hulu dan  hilir  yang  besar.  Efek  tersebut dapat  menyerap  banyak  tenaga  kerja, umumnya  di  daerah  dan  industri perikanan, bioteknologi dan pariwisata bahari  bersifat  dapat  diperbaharui ( renewable resources ) sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan. 4

## 3 Ibid
4 Direktorat  Kelautan  dan  Perikanan,tanpa tahun, Kajian  Strategi  Pengelolaan  dan
Sejalan dengan amanat
Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  salah  satu  tujuan  pembangunan Perikanan  dan  kelautan  diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan Petambak Garam. Selama ini Nelayan, Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Petambak Garam  tersebut  telah  memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan  Perikanan  dan  kelautan serta pembangunan
ekonomi
masyarakat pesisir dan perdesaan. Sektor perikanan sangat
tergantung dengan keberadaan ekosistem  pesisir  lainnya,  seperti terumbu  karang  dan  hutan  mangrove, akibatnya dalam pengembangan sektor ini harus memperhatikan aspek kelestarian  sumber  daya  di  wilayah pesisir.  Ketersediaan  sumber  daya perikanan  yang  semakin  menipis akibat  eksploitasi  berlebihan  terhadap jenis  sumber  daya  ikan  bernilai ekonomis membuat perlunya pembatasan  eksploitasi  sumber  daya perikanan.  Pembatasan  bisa  dilakukan
Pemanfaatan  Sumber  Daya  Kelautan  dan Perikanan ,Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,  hlm.2
melalui berbagai upaya seperti pembatasan terhadap izin penangkapan,  pengawasan  terhadap eksploitasi  sumber  daya  perikanan, dan adanya kawasan konservasi laut. 5
Permasalahan yang  dihadapi Nelayan,  antara  lain  adalah  ancaman ketersediaan  bahan  bakar  minyak; pencurian  Ikan,  Penangkapan  Ikan dengan  menggunakan  alat  tangkap illegal sehingga  terjadi  penangkapan berlebih ( overfishing ), serta perubahan iklim,  cuaca,  dan  tinggi  gelombang laut.  Dalam  hal  penggunaan  alat tangkap  perikanan  telah  diatur  secara rinci  dalam Pasal  6 Peraturan Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-
KP/2016    tentang  Jalur  Penangkapan
Ikan dan Penempatan Alat
Penangkapan Ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan
Negara
Republik Indonesia.
Alat  penangkapan  ikan  jaring trawl merupakan  salah  satu  alat penangkapan  ikan  yang  dilarang penggunaannya
di wilayah
pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena alat tersebut
5 Lukman Adam dan T.Ade Surya , Op.Cit .
ditengarai dapat menyebabkan kerusakan  sumber  daya  ikan  dan lingkungannya.
Seiring dengan pelatangan penggunaan alat
penangkapan  ikan  jaring  Trawl  maka sanksi yang diberikan kepada pengguna  alat  tangkap  jaring  Trawl adalah  sebagai  berikut;  Pasal  85  jo Pasal  9  yaitu  Setiap  orang  yang dengan sengaja di Wilayah Penggelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia memiliki,
menguasai, membawa dan/atau menggunakan  alat  penangkapan  ikan dan/atau  alat  bantu  penangkapan  ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan,  alat  penangkapan  ikan yang  tidak  sesuai  dengan  persyaratan, atau  standar  yang  ditetapkan  untuk tipe alat tangkap tertentu dan/atau alat penangkapan  ikan  yang  dilarang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9 dipidana  penjara  paling  lama  5  tahun dan denda paling banyak
Rp.2.000.000.000.- (dua
miliar
rupiah). Meskipun  regulasi  alat  tangkap
perikanan  sudah  diatur  sedemikian rupa lengkap dengan sanksi penegakan hukumnya, namun kenyataan  di  lapangan  masih  banyak
ditemukan oknum pelaku
penangkapan ikan dengan menggunakan  alat  tangkap  ilegal.  Hal ini berdampak pada kelebihan tangkap (over  fishing),  ancaman  keberlanjutan (regenerasi)  sumber  daya  ikan  serta pengrusakan terhadap habitat ikan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan  (KKP)  mencatat  terdapat 1636pelanggaran yang dilakukan pemiliki  kapal  ikan  tangkap  pada periode  September  2017  –  Agustus 2018.  Kepada  pelanggar  tersebut, KKP  akan  menindak  tegas  dengan memberi teguran, ancaman pembekuan  dan  potensi  pencabutan surat izin. 6
Dari uraian pendahuluan di atas, maka  permasalahan  yang  akan  dikaji dalam tulisan ini adalah:
1. Apa saja permasalahan umum yang menjadi kendala  dalam  penegakan hukum  dan  keberlanjutan pembangunan sumber daya perikanan?
2. Bagaimana  korelasi  antara penegakan  hukum  dalam penggunaaan  alat  tangkap
6 Tane  Hadiyanto,  KKP  temukan  1636 pelanggaran  oleh  pemilik  kapal  ikan  sejak 2017, Kontan.co.id.
perikanan dengan keberlanjutan pembangunan sumber daya perikanan? 3. Apa  saja  jenis-jenis  alat tangkap perikanan dibenarkan  oleh  Undang  – Undang  Nomor  45  Tahun 2009  tentang  Perikanan
yang dapat menunjang
keberlanjutan pembangunan sumber daya perikanan?

## B. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum  normatif.  Metode  penarikan kesimpulan  yang  penulis  gunakan adalah deduktif yaitu penarikan kesimpulan  dari  yang  umum  kepada yang khusus.
C. Hasil
Penelitian dan
Pembahasan
1. Permasalahan Umum yang
Menjadi Kendala dalam Penegakan Hukum dan Keberlanjutan Pembangunan
Sumber Daya Perikanan
Menurut
Dewan
Maritim Indonesia,  secara  faktual  penegakan hukum  di  laut  memiliki  dua  dimensi, yaitu penegakan kedaulatan dan pengakan  hukum. 7 Dari  sini  timbul persepektif baru bahwa kedua dimensi ersebut  juga  akan  saling  terkait  satu dengan  yang  ainnya.  Jika  dipandang sebagai suatu sistem, keamanan dilaut merupakan  rangkaian  mulai  dari persepsi  segenap  komponen  bangsa terhadap  struktur  organisasi  serta prosedur dan mekanisme penyelenggaraan  keamanan  di  laut yang  melibatkan  berbagai  instansi yang  berwenang  dalam  menegakkan kedaulatan maupun hukum di laut. 8
Secara  umum  kendala  yang dihadap  dalam  penegakan  hukum  dan ancaman terhadap keberlanjutan pembangunan  sumbr  daya  perikanan, antara lain: 9
7 Dewan  Maritim  Indonesia,  Perumusan kebijakan  kelembagaan  Tata  Pemerintah  Di Laut,  Dewan  Kelautan  dan  Perikanan,  2007, hlm. 80.
8 Nunung Mahmudah, Illegal Fishing Pertanggungjawaban  pidana  Korporasi  di Wilayah  Perairan  Indonesia ,  Jakarta,  Sinar Grafika, 2015, hlm. 117.
9 Ibid , hlm. 119-121.

## a. Substansi hukum
Hukum  posisitif  dalam  bentuk berbagai  peraturan  perundang- undangan  adalah  landasan  bagi penegakan hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan benar atau  salah  berdasarkan  hukum yang  berlaku,  termasuk  jenis sanksi  apa  yang  dikenakan terhadap  suatu  tindak  pidana juga berlandaskan peraturan perundang-undangan. Proses  hukum  selama  ini  hanya menyentuh  para  ABK  yang sebenarnya hanya sebagai pelaksana  saja.  Tidak  heran  jika kejahatan  ini  terus  meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat  dari substansi  hukum,  pemerintah harus segera membuat peraturan perundang-undangan yang mengena  pada  seluruh  aspek penegakan  hukum  di  bidang perikanan  agar  aparat  penegak hukum  dapat  bekerja  dengan landasan hukum yang kuat.

## b. Aparat penegak hukum
Dalam  hal  ini  terkait  dengan aspek  kuantitas  dan  kualitas aparat penegak
hukum.
Kuantitas berkaitan dengan
jumlah  atau  lengkap  tidaknya aparat penegak hukum yang ada. Sedangkan  kualitas  berkaitan dengan kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) aparat  penegak  hukum  dalam mennagani  kasus-kasus  illegal fishing  di  wilayah  perairan Indonesia. Kekurangan baik dari segi  kualitas  maupun  kuantitas aparat  penegak  hukum  akan sangat erpengaruh dalam efektifitas  penegakan  hukum  di perairan Indonesia.
Aparat  penegak  hukum  baik dalam  arti  preventif  maupun represif dalam menangani kasus- kasus  illegal  fishing,  disamping jumlahnya amat terbatas, kemampuannya juga masih terbatas. Saat ini aparat  penegak hukum  kebanyakan  baru  dapat melaksanakan tugas-tugas preventif,  seperti  pemantauan, pembinaan, dan peringatan. Apabila  terjadi  kegiatan illegal fishing mereka  tidak  melakukan tindakan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seperti penyidik,  penunutut  umum,  dan
hakim yang memahami peraturan  atau  ketentuan  hukum jumlah atau kemampuannya terbatas. Untuk itu perlu
mendidik tenaga-tenaga
profesional aparat penegak hukum sehingga diharapkan
mereka akan mampu menangani kasus-kasus  illegal  fishing  atas dasar wawasan
yang komprehensif integral.
c. Fasilitas dan sarana
Fasilitas  dan  sarana  dalah  alat untuk mencapai
tujuan penegakan  hukum  di  wilayah perairan  Indonesia.  Ketiadaaan atau  keterbatasan  fasilitas  dan sarana  penunjang  lainnya  akan sangat mempengaruhi keberhasilan  penegakan  hukum. Fasilitas  dan  sarana  dibutuhkan karena  dalam  menangani  kasus- kasus  tersebut  akan  melibatkan berbagai  perangkat  teknologi canggih yang untuk kepentingan oprasionalisasinya  memerlukan tenaga  ahli  dan  biaya  perawatan yang cukup mahal.
Belum tersedianya beberapa sarana  dan  prasarana yang memadai  menyebabkan  dalam
pembuktian sampel yang diajukan para pihak pada masing-masing laboratorium menunjukkan hasil yang berbeda-beda.  Di  sisi  lain  jika dipakai  sebagai  alat  bukti  di pengadilan seringkali membingungkan  aparat  penegak hukum,  sehingga  menimbulkan keragu-raguan hakim dalam menjatuhkan sanksi.
d. Kesadaran masyarakat
Indikator kesadaran hukum masyarakat terletak pada kepatuhan kepada ketentuan hukum dan peran serta masyarakat dalam upaya penegakan  hukum.  Hal  ini merupakan  aspek  yang  tidak kalah  penting  dibanding  aspek- aspek  di  atas.  Seberapa  bagus formulasi  hukum  dan  aparat penegak hukum, beberapa canggih  sarana  dan  prasarana, apabila  tidak  didukung  dengan kesadaran  masyarakat,  maka penegakan hukum akan mengalami hambatan.
Terbatasnya  kesadaran  hukum masyarakat terhadap laut teritorial,  laut  kepulauan  dan
laut pedalaman disebabkan karena  keawaman  masyarakat terhadap  berbagai  aspek.  Dalam hal  ini  citra  dan  kesadaran masyarakat  terhadap  perairan dapat  dibina  dan  ditingkatkan melalui usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, keteladanan  serta  keterlibatan masyarakat dalam
menanggulangi illegal  fishing .
Untuk  itu  peningkatan  kegiatan penegakan hukum yang
berdimensi  edukatif,  persuasif dan  preventif  perlu  ditingkatkan dan digalakkan. 2. Korelasi  antara  Penegakkan
Hukum  dalam  Penggunaan Alat Tangkap Perikanan dengan Keberlanjutan Pembangunan  Sumber  Daya Perikanan Tujuan  pengelolaan  perikanan
adaah  pemanfaatan  sumber  daya perikanan  dalam  jangka  panjang  dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan  tujuan  ini  diperlukan pendekatan  proaktif  dan  berusaha secara  aktif  menemukan  cara  untuk mengoptimalkan  keuntungan  ekonomi dan  sosial  dari  sumber  daya  yang
tersedia. 10 Pengelolaan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian lingkungan hidup untuk masa kini dan masa  yang akan datang.
Pasal 84 Undang-undang Perikanan  mengatur  agar  orang  atau perusahaan  melakukan  penangkapan ikan  secara  wajar  sehingga  sumber daya  ikan  dan  lingkungan  tetap  sehat dan  terjaga  kelestariannya.  Kejahatan dalam  Pasal  84  tersebut  selalu berhubungan  dengan  ketentuan  Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang merupakan peraturan larangan penggunaan  bahan  kimia,  bahan biologis,  bahan  peledak  atau  cara  lain untuk  penangkapan  ikan  di  wilayah pengelolaan  perikanan  yang  dapat merugikan atau membahayakan sumber  daya  ikan  dan  lingkungannya. 11
Menggunakan peledak atau bom ikan  untuk  mencari  ikan  adalah  cara
10 Supriadi dan Alimuddin, Hukum Perikanan Di  Indonesia,  jakarta,  Sinar  Grafika,  2011, hlm. 273.
11 Marlina  dan  Faisal  Riza,  Aspek  Hukum Peran  Masyarakat  Dalam  Mencegah  Tindak Pidana  Perikanan,  jakarta:  PT.  Softmedia, 2013, hlm. 28.
yang paling gampang. Bom ikan dapat dengan  mudah  dibuat  oleh  banyak orang.  Cukup  dengan  menyediakan beberapa buah botol yang diisi dengan potasium nitrat yang dicampur dengan kerikil  atau  ammonium  nitrat  yang dicampur  dengan  minyak  tanah,  bom ikan  bisa  langsung  digunakan  untuk mendapatkan ikan dengan cepat. 12
Daya  ledak  bom  ikan  akan membuat  ikan  mati  dalam  sekejap, bahkan  daya  dorong  gravitasinya  dan tekanan  di  bawah  air  akan  bisa merusak kandung kemih ikan dan bisa membunuh ikan  yang  cukup jauh dari jangkauan  bom  ikan  ini.  Dalam hitungan  menit  hasil  tangkapan  sudah bisa  didapatkan  dengan  tanpa  harus bekerja keras. 13
Penggunaan  bahan  peledak  atau bom  ikan  pada  umumnya  disebabkan oleh  keinginan  masyarakat  untuk menempuh jalan pintas guna memperoleh  ikan  secara  cepat  dan mudah. Bahan peledak yang digunakan  biasanya  terdiri  dari  bubuk bom  seperti  campuran  NTT  dan cyclonat  atau  escogen,  kalium  chlorat dan  bubuk  kelereng  atau  pupuk  urea
12 Ibid
yang  memiliki  kadar  nitrogen  tinggi, detonator,  sumbu  ledak  dan  minyak tanah. 14
Andaikan  suatu  daerah  yang kaya  ikan  rusak  terumbu  karangnya karena  pemakaian  bom  ikan,  maka dalam  beberapa  tahun  mendatang belum  tentu  daerah  tersebut  bisa dipakai  untuk  tempat  mencari  ikan lagi. 15 Kejahatan  ini  termasuk  delik dolus,  karena  pelakunya  baru  dapat dipidana  apabila  dilakukan  dengan sengaja. Pelakunya mengetahui bahwa bahan kimia
Untuk mencapai tingkat keberhasilan dalam pembangunan perikanan, faktor utama yang menentukan adalah “pengelolaan secara  bertanggung  jawab”  artinya pengelolaan  harus  dilakukan  secara bijaksana dalam melestarikan persediaan  (stock)  sumber  daya  ikan tersebut  yang  sekaligus  tidak  saja dapat  dinikmati  secara  optimal  oleh generasi sekarang, tetapi juga generasi yang  akan  datang.  Salah  satu  usaha pokok  dalam  mempertahankan  dan mengembangkan populasi  ikan adalah dengan usaha pengelolaan yang
14 Ibid
15 Ibid
efisien didasari oleh sistem manajemen  yang  mantap.  Dalam kerangka  berpikir  ini,  diperlukan prinsip  pengelolaan perikanan bersifat dinamis,  yang  dilakukan  dengan beberapa cara seperti melarang penangkapan  ikan  pada  suatu  musim tertentu, menutup daerah penangkapan tertentu,  dan  membatasi  jumlah  ikan yang  ditangkap.  Usaha  tersebut  perlu diikuti dengan usaha tambahan berupa:  peningkatan  pengawasan  dan penegakan  hukum  secara  mendasar, pengukuran  jenis  usaha  penangkapan atau  teknologi  perikanan  yang  sesuai, campur  tangan  pemerintah  dalam pengaturan pemberian izin, pengaturan  pajak  dan  pungutan  yang dapat  merangsang  investasi  dengan kombinasi ketiga cara di atas.
3 . Jenis-Jenis Alat Tangkap
Perikanan  yang  Dilegalkan oleh  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  2004  jo  Undang- Undang  Nomor  45  Tahun 2009 tentang Perikanan
Pasal 85 Undang-undang
Perikanan  menyebutkan  bahwa  setiap orang  yang  dengan  sengaja  memiliki,
menguasai, membawa, dan atau menggunakan  alat  penangkap  ikan dan/atau  alat  bantu  penangkap  ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan  sumber  daya  ikan  di kapal  penangkap  ikan  di  wilayah pengelolaan perikanan dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 tahun dan denda sebanyak 2.000.000.000  (dua  milyar  rupiah). Tindak pidana tersebut dapat terjadi di laut,  sungai  dan  danau  di  kapal penangkap ikan.
Berikut  ini  beberapa  jenis  alat tangkap  yang  dilegalkan  karena  tidak mengakibatkan kerusakan;
1. Muroami, merupakan alat penangkapan  ikan  berbentuk kantong  yang  terbuat  jaring  dan terdiri  dari  dua  bagian  sayap yang panjang, badan dan kantong jaring.
2. Pukat  udang,  merupakan  jaring berbentuk kantong dengan sasaran  tangkapannya  udang.
Jaring dilengkapi sepasang papan pembuka mulut jaring dan tujuan utamanya untuk menangkap  udang  dan  ikan dasar
3. Pukat ikan atau fish net merupakan jenis penangkap ikan berbentuk  kantong  bersayap. Tujuan utamanya untuk mengkap ikan perairan pertengahan  dan  ikan  perairan dasar.
4. Pukat kantong adalah alat penangkap ikan berbentuk kantong  yang  terbuat  dari  jaring dari  jaring  dan  terdiri  dari  dua bagian  sayap.  Alat  tangkap  ini digunakan  untuk  menangkap berbagai  jenis  ikan  pelagis  dan demersal.
5. Pukat  cincin  merupakan  jenis jaring penangkap ikan berbentuk empat  persegi  panjang  atau trapesium yang dapat dikuncupkan sehingga gerombolan ikan terkurung dalam jaring.
6. Jaring  insang  merpakan  alat penangkapan  ikan  berbentuk lembaran  jaring  empat  persegi panjang yang mempunyai ukuran mata jaring merata.
7. Jaring  angkat  merupakan  alat penangkapan  ikan  berbentuk lembaran  jaring  persegi  panjang atau bujur saangkar yang
dibentangkan dengan menggunakan kerangka dari batang kayu atau bambu sehingga jaring angkat membentuk kantong. 8. Pancing merpakan alat penangkap ikan yang terdiri dari sejumlah  utas  tali  dan  sejumlah pancing. Setiap pancing menggunakan umpan, baik umpan  alami  aptaupun  umpan buatan.
9. Perangkap merupakan alat penangkapan ikan berbagai bentuk  yang  terbuat  dari  jaring, bambu,  kayu  dan  besi  yang dipasang  secara  tetap  di  dasar perairan  atau  secara  portable (dapat dipindahkan) selama jangka waktu tertentu. Umumnya ikan demersal terperangkap  atau  tertangkap secara alami tanpa cara penangkapan khusus.
10. Alat  pengumpul  rumput  laut merupakan  alat  yang  digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan rumput laut, terdiri  dari  pisau,  sabit  dan  alat penggaruk sebagai alat pengumpul  rumput  laut.  Hasil
pootongan rumput laut dimasukkan ke dalam keranjang. Pencegahan tindak pidana terhadap  sumber  daya  perikanan adalah  pencegahan  untuk  kepentingan kesejahteraan  bukan  sekedar  untuk kepentingan  keamanan.  Pencegahan tindak  pidana  terhadap  sumber  daya perikanan merupakan kegiatan
operasional  untuk  mengelola  sumber daya  perikanan  tidak  rusak  karena pemanfaatan yang berlebihan ( overfishing ).
Masyarakat yang tinggi
kesadaran hak dan kewajiban hukumnya, tidak mudah untuk dipermainkan. Setiap saat siap mempertahankan hak-haknya dari tindakan  yang  melanggar  hukum  dan setiap saat pula memikul tanggungjawab yang dibebankan hukum kepada dirinya. 16
Keterlibatan  masyarakat  dalam kegiatan  pencegahan  menjadi  sangat penting  artinya,  karena  masyarakat lebih  mengetahui  kondisi  lapangan, sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan  secara  terus  menurus, dapat  melakukan  tindakan  secara
16 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan    KUHAP ,
Jakarta:Sinar Grafika, 2002, hlm. 59.
langsung di lapangan, seperti menginformasikan  dugaan  terjadinya aktivitas perikanan yang ilegal melalui radio  komunikasi  kepada  petugas lapangan,  melaporkan  kejadian  yang dilihat  atau  diketahui  kepada  pos pencegahan terdekat, menangkap (apabila tertangkap tangan).

## D. Kesimpulan
Permasalahan umum yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan berkelanjutan  di  Indonesia  adalah; pertama, pengelolaan perikanan ( fisheries management ), kedua, penegakan  hukum  ( law  enforcement ), dan  ketiga,  tingkat  kesadaran  dan kepatuhan  pelaku  usaha  perikanan. Masih lemahnya pengelolaan perikanan  diinkasikan  dengan  tidak meratanya tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Indonesia.  Akibatnya,  pada  daerah- daerah  penangkapan  ikan  tertentu mengalami over-exploitation, nekayannya umumnya menjadi miskin karena  sulit  mendapatkan  ikan  hasil tangkapan.  Selain  itu  juga  sering terjadi  konflik  antar  nelayan  karena pengunaan alat tangkap ilegal.
Kondisi penegakan hukum untuk  sektor  perikanan  di  Indonesia juga  relatif  masih  lemah.  Hal  ini mengakibatkan  kerugian  negara  baik secara  ekonomi  maupun  lingkungan. Maraknya  kegiatan  IUU  Fishing menjadi kendala utama untuk mewujudkan  pembangunan  perikanan berkelanjutan.
Selain itu, pelaku usaha perikanan  masih  memiliki  tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum  yang rendah. Bahkan mereka belum memiliki  pengetahuan  yang  cukup tentang usaha perikanan yang
berkelanjutan.  Akibatnya  tidak  sedikit pelaku usaha perikanan yang melakukan praktik-praktik usaha perikanan  yang  tidak  berkelanjutan, bahkan masih banyak yang menggunakan  alat  tangkap  ilegal  dan bahan-bahan  yang  berbahaya  bagi sumber  daya  ikan,  lingkungan  dan manusianya.

## Daftar Pustaka
A. Buku Dewan Maritim Indonesia, Perumusan Kebijakan  Kelembagaan  Tata Pemerintah  Di  Laut ,  Dewan
Kelautan dan Perikanan, 2007 Direktorat Kelautan dan Perikanan,tanpa  tahun, Kajian Strategi Pengelolaan dan
Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan  dan  Perikanan ,Deputi Bidang  Sumber  Daya  Alam  dan Lingkungan Hidup
Direktorat  Pengawasan  Sumberdaya
Kelautan  Direktorat    Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan,
Petunjuk  Teknis  Pengawasan
Ekosistem Perairan, 2008. Edi  Suharto, Membangun  Masyarakat
Memberdayakan Rakyat , Bandung: Refika Aditama,
2005.
Marlina  dan  Faisal  Riza, Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana  Perikanan ,  Jakarta:  PT.
Sofmedia, 2013.
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP ,  Jakarta:Sinar  Grafika,
2002
Mulyadi S, Ekonomi Kelautan , Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2005
Nunung  Mahmudah, Illegal  Fishing Pertanggungjawaban pidana Korporasi  di  Wilayah  Perairan
Indonesia ,
Jakarta, Sinar
Grafika, 2015
Soetomo, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat ,
Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2006.
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum ,  Jakarta,  Rajawali  Pers, 2010 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum ,  Jakarta:UI- Press, 1986
Supriadi  dan  Alimuddin, Hukum Perikanan Di
Indonesia ,
Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Syamsunar  Dam, Politik  Kelautan,
Jakarta:Bumi Aksara, 2010
Zainuddin  Ali, Metode  Penelitian Hukum, Jakarta:  Sinar  Grafika,
2009

## B. Jurnal/makalah
Lukman  Adam  dan  T.Ade  Surya, Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan Di
Indonesia, Jurnal  Ekonomi  dan Kebijakan Publik , Vol.4 No.2,Desember  2013  hal  195- 211

## C. Peraturan Perundang- Undangan
Kitab Undang  –undang  Hukum Acara
Pidana
Undang-undang  RI  Nomor  45  Tahun
2009 tentang
Perubahan
Undang-      Undang  Nomor  31
Tahun 2004 tentang Perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan No.25/PERMEN- KP/2015

## D. Internet
Muslimin B. Putra, Partisipasi Masyarakat  dalam  Perumusan Kebijakan Publik, www.mediaindonesia.com
Tane  Hadiyanto,  KKP  temukan  1636 pelanggaran  oleh  pemilik  kapal ikan sejak 2017, Kontan.co.id.