## KAJIAN KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN DI SD SE KECAMATAN DEPOK SLEMAN
Sugiyono 1 , Lantip Diat Prasojo 2 , dan Nurtanio Agus Purwanto 3 123 PPS Universitas Negeri Yogyakarta Email: sugiyono@uny.ac.id 1 ; lantip@uny.ac.id 2 ; nurtanio@uny.ac.id 3
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  (1)  seberapa  besar  pencapaian  standar pengelolaan SD di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, (2) faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam ketercapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan. Penelitian ini menggunakan metode survei untuk menggali data baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 9 SD di Kecamatan Depok yang diambil secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan SD klister 1, klister 2, dan klister 3.  Teknik pengumpulan data menggunakan teknik FGD, angket, dokumen, observasi, dan wawancara. Validitas dan reliabilitas instrumen angket menggunakan validasi ahli. Keabsahan data kualitatif divalidasi dengan model informan review, dan triangulasi data. Analisis data kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dan data kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  pencapaian  setiap  indikator  pada  standar  pengelolaan  untuk  Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tingkat pencapaian yang tertinggi adalah pada indikator pengawasan dan evaluasi (90.5%), dan yang terendah adalah  indikator Sistem Informasi  Manajemen  Sekolah  (73.0%)  dan  Kepemimpinan  Sekolah  (76.9%).  Hambatan  dan usaha  yang  dialami  sekolah  dalam  pencapaian  Standar  pengelolaan  pendidikan  antara  lain belum  adanya  model  standar  pengelolaan,  petugas  pengelolaan  yang  sesuai  dengan keahliannya  belum  memadai,  belum  mampu  mengelola  sistem  informasi  manajemen  yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan, visi, misi, tujuan dan rencana kerja yang sesuai.  Usaha  yang  dilakukan  berkoordinasi  dengan  stakholder  khususnya  sekolah  untuk membuat  model  pengelolaan sesuai sekolah  masing-masing,  mensinkronkan  antara  visi,misi, dan kerja sekolah, merekrut petugas pengelolaan  yang mampu mengelola sistem informasi manajemen  untuk  mendukung  kegiatan  pendidikan  yang  lebih  adaptif  terhadap  dinamika pendidikan.
Kata Kunci : Kajian, Standar Nasional, Pengelolaan

## 1. PENDAHULUAN
Pendidikan seharusnya menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi  yang  ada  pada  setiap  peserta  didik  (siswa).  Siswa  merupakan  subyek  pendidikan, bukan obyek pendidikan sebagaimana yang saat ini terjadi di kehidupan dunia pendidikan di Indonesia.  Siswa  dianggap  sebagai  botol  kosong  yang  siap  diisi  dengan  seabrek  materi kurikulum.  Pembelajaran  masih  banyak  yang  berpusat  pada  guru (teacher  centreed  learning) . Hal  inilah  yang  dikemudian  hari  menyebabkan  lulusan  yang  tidak  kritis  terhadap  zamannya karena  siswa  terbiasa  menerima  secara  satu  arah  apa  yang  didapatnya  di  bangku  sekolah. Siswa dipandang sebagai makhluk yang pasif yang belum memahami dan dituntut memahami materi  yang  disampaikan  guru.  Karena  sifatnya  sebagai  objek,  kesempatan  siswa  untuk mengembangkan  kemampuan  sesuai  minat  dan  bakatnya  bahkan  untuk  bisa  belajar  sesuai dengan gaya belajarnya menjadi terbatas.
Saatnya  Indonesia  mengembangkan  pembelajaran  yang  lebih  berpusat  pada  siswa (Student Centered Learning) . Guru dan sekolah dengan dukungan pemerintah dan masyarakat harus  dapat  mengembangkan  metode  pembelajaran  seperti problem  based  learning, collaborative  learning,  project  based  learning dan  lain-lain.  Tujuannya  siswa  bisa  belajar  lebih
banyak,  belajar  menjadi  lebih  hidup  dan  belajar  bukan  merupakan  suatu  beban  bagi  siswa namun  suatu  kebutuhan,  sehingga  mereka  bisa menjadi  pembelajar sepanjang  hayat (lifelong learner).
Sebagai  titik  acuan  untuk  menatap  ke  depan (point  of  departure) dapat  dilihat  posisi Indeks Pengembangan Kehidupan Manusia (HDI) di Indonesia pada tahun 2013 yang berada pada  posisi  ke  121  dari  187  negara  di  dunia.  HDI  adalah  pengukuran  perbandingan  dari harapan  hidup,  melek  huruf,  pendidikan  dan  standar  hidup  untuk  semua  negara  seluruh dunia. Kondisi ini masih jauh dibawah Negara tetangga dan Negara di regional Asia Tenggara lainnya  seperti  Singapura  (18),  Brunei  Darussalam  (30),  Malaysia  (64),  Thailand  (103),  dan Filipina  (114).  Negara  kita  hanya  beberapa  tingkat  berada  di  atas  Vietnam  (127),  Laos  dan Kamboja (138), Myanmar (149). (http://www.mitrainvestor.com)
Untuk  mewujudkan  cita-cita  luhur  tesebut,  pemerintah  menetapkan  8  Standar Nasional  Pendidikan  Indonesia  yang  menjadi  pedoman  bagi  Pengelolaanuntuk mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam UU No. 20 Tahun 2003, dijelaskan  bahwa  Standar  Nasional  Pendidikan  adalah  kriteria  minimal  tentang  sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Ayat 17). Standar  nasional  pendidikan  terdiri  atas  standar  isi,  proses,  kompetensi  lulusan,  tenaga kependidikan,  pengelolaan,  pengelolaan,  pembiayaan,  dan  penilaian  pendidikan  yang  harus ditingkatkan  secara  berencana  dan  berkala  (Pasal  35  Ayat  1).   dengan  diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Delapan Standar  Nasional  Pendidikan  Indonesia  yang  dimaksud  adalah:  1).  Standar  Kompetensi Lulusan; 2). Standar Isi; 3). Standar Proses; 4). Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 5).  Standar  Pengelolaan;  6).  Standar  Pengelolaan  Pendidikan;  7).  Standar  Pembiayaan Pendidikan; 8). Standar Penilaian Pendidikan
Namun  demikian  dengan  dinamika  perkembangan  masyarakat,  lokal,  nasional,  dan global  guna  mewujudkan  fungsi  dan  tujuan  pendidikan  nasional  maka  pemerintah  telah menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  terbaru  sebagai  perubahan  atas  PP  No.  19  Tahun 2005.  Pada  tanggal  7  Mei  2013  lalu,  Presiden  Republik  Indonesia,  Susilo  Bambang Yudhoyono, telah menandatangani sebuah peraturan baru yaitu  Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Dengan  terbitnya  PP  tentang  SNP  tersebut,  yang  hingga  kini  telah  berlaku  selama sekitar 8 tahun, mendorong perlu dilakukan Studi Ketercapaian SNP,  studi ini penting agar arah  kebijakan  untuk  mewujudkan  pendidikan  yang  berkualitas  di  pusat,  daerah  maupun satuan  pendidikan  dapat  tercapai  secara  efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  perkembangan Iptek,  kebutuhan,  dan  karakteristik  satuan  pendidikan  dan  daerah.  Penelitian  ini  secara khusus difokuskan pada pencapaian standar pengelolaan sebagai bagian dari standar nasional pendidikan dengan mengambil kasus di SD se Kecamatan Depok Sleman.
Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketercapaian standar pendidikan  di  Indonesia  sejak  ditetapkannya  PP  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan.    Selanjutnya  secara  khusus  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui: seberapa  besar  tingkat  ketercapaian    standar  pengelolaan  di  SD  se  Kecamatan  Depok Kabupaten  Sleman,  dan  faktor-faktor  apa  yang  menjadi  penghambat  dan  pendukung  dalam ketercapaian standar pengelolaan di SD se Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
Setiap  aktivitas  manajemen  baik  manajemen  organisasi  pada  umumnya  dan organisasi  Kementerian  Pendidikan  Nasional  khususnya,  akan  selalu  membuat  kebijakan ( policy )  dan  perencanaan  ( planning ).  Webster  (1997)  menyatakan  bahwa  policy  adalah: “ wisdom in the management affairs, also definite course or method of action selected to guide and
determine  present  and  future  decisions ”  Kebijakan  adalah  metode  bertindak  yang  dipilih sedemikian rupa, sehingga memberi arahan dalam membuat keputusan-keputusan baik untuk keperluan sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
Selanjutnya  Rue  &  Byars  (2000)  menyatakan  bahwa  policy  adalah: general  guide  to action that direct the attainment of objectives. Policy does not tell organizational members exactly what to do, but they do establish the boundaries with in which they must operate” . Kebijaksanaan adalah  merupakan  arahan  untuk  bertindak  dalam  rangka  pencapaian  tujuan.Policy  tidak menunjukkan  secara  pasti  anggota  organisasi  untuk  bertindak,  tetapi  hanya  memberikan batas-batas  (ruang  lingkup)  untuk  bertindak.  Sementara  itu  Coulter&  Robbins  (1999) menyatakan bahwa “ policy is a guide that establish parameters for making decisions ”. Kebijakan adalah  merupakan  panduan  yang  berupa  parameter-parameter  yang  dapat  digunakan  untuk membuat keputusan.
George C Edward III (1978) memberikan definisi kebijaksanaan negara adalah "Policy is  government  say  and  do, or do  not  do.  It  is  the  goals or purposes  of  governm ent  program.” Kebijaksanaan  adalah  apa  yang  dinyatakan  dan  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  oleh pemerintah.  Kebijaksanaan  negara  itu  berupa  sasaran  atau  tujuan  dari  program-program pemerintah. Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mencapai  tujuan  tertentu,  mengatasi  masalah  tertentu,  melakukan  tujuan  tertentu,  yang dilakukan  oleh  instansi  yang  berwewenang  dalam  rangka  penyelenggaraan  tugas pemerintahan negara (Mustapadidjaja, 2002: 5).
Dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) yang diterbitkan oleh Lembaga  Administrasi  Negara  (1991)  dinyatakan  bahwa,  kebijaksanaan  pada  dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan dapat dibedakan ke dalam kebijaksanaan internal, yaitu kebijaksanaan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  aparatur  pemerintah,  dan kebijaksanaan eksternal, yaitu yang mengikat masyarakat.Kebijaksanaan dapat berbentuk lisan maupun  tertulis.Namun  untuk  kepastian  pelaksanaan,  suatu  kebijaksanaan  sebaiknya ditetapkan secara tertulis.
Berdasarkan pengertian-pengertian tentang kebijaksanaan tersebut maka di sini dapat dikemukakan  bahwa,  kebijaksanaan  adalah  pernyataan  seseorang  atau  kelompok  yang berkuasa secara lisan maupun tertulis, tentang arah dan tujuan organisasi serta tindakan yang ditetapkan  untuk  dilaksanakan  atau  tidak  dilaksanakan,  sehingga  dapat  dijadikan  pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dalam mencapai tujuan.
Nigro  and  Nigro  dalam  Irfan  Islamy  (1992)  tidak  membedakan  antara  pembuatan kebijakan (policy making) dan pengambilan keputusan (decision making). "No absolute distinction can  be  made  between  policy  making  and  decision making,  because  every  policy  determination  is decision.  Policies,  how  ever,  establish  course  of  action  that  guide  the  numerous  decision,  in implementing the objective chosen". Tidak ada perbedaan yang mutlak yang dapat dibuat antara pembuatan kebijakan dengan pembuatan keputusan, karena setiap penentuan kebijaksanaan adalah  merupakan  suatu  keputusan.Tetapi  kebijaksanaan-kebijaksanaan  membentuk serangkaian tindakan-tindakan yang mengarahkan banyak bermacam-macam keputusan yang dibuat dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuan yang dipilih.
Kebijaksanaan  yang  baik  mempunyai  indikator  tertentu.Dengan  indikator  berikut setiap pimpinan unit kerja dalam membuat kebijakan dapat berpedoman dan mengarah pada indikator  tersebut.Salah  satu  indikator  kebijaksanaan  yang  baik  adalah,  bahwa  dalam membuat kebijaksanaan harus didasarkan pada data yang lengkap, valid, reliabel, obyektif dan up to date.Data dengan kriteria tersebut, hanya dapat diperoleh melalui penelitian.Butir-butir indikator kebijaksanaan yang baik adalah sebagai berikut.
a. Proses pembuatan kebijaksanaan menggunakan prosedur/aturan yang telah disepakati,
b. Proses pembuatan kebijaksanaan dilakukan secara transparan, dan demokratis dengan melibatkan  berbagai  komponen  masyarakat  yang  akan  melaksanakan  dan  dikenai kebijaksanaan tersebut,
c. Proses pembuatan kebijaksanaan berpedoman pada kebijaksanaan diatasnya, dan tidak bertentangan dengan kebijaksanaan yang setingkat,
d. Proses  pembuatan  kebijaksanaan  didasarkan  pada  data  yang  lengkap,  valid,  reliabel, obyektif dan up to date,
e. Kebijaksanaan yang telah dirumuskan memiliki nilai multiply effect yang berkelanjutan,
f. Kebijaksanaan  yang  dirumuskan  berorientasi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan rakyat,
g. Rumusan kebijaksanaan jelas, mudah diimplementasikan dan mudah dikontrol,
h. Kebijaksanaan  yang  dirumuskan  feasible  (memperhatikan  dengan  sumber  daya  yang tersedia),
i. Kebijaksanaan  yang  dirumuskan  bersifat  adil,  tidak  memihak  pada  kepentingan kelompok tertentu.
Seperti  telah  dikemukakan  dalam  undang-undang  no  20  tentang  sistem  pendidikan Nasional bahwa,  Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara
Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikemukakan di sini bahwa, penyelenggaraan pendidikan  itu  perlu  disadari  arti  pentingnya,  sehingga  diperlukan  perencanaan  yang komprehensif  dan  sistematis,  agar  proses  belajar  dan  pembelajaran  dapat  berlangsung optimal,  sehingga  peserta  didik  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya.  Dengan berkembangnya  potensi,  maka  peserta  didik  akan  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, mampumengendalikan  diri  dalam  kehidupan  di  masyarakat,  memiliki  kepribadian  tangguh, memiliki  kecerdasan  yang  tinggi,  akhlak  mulia,  serta  ketrampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara
Pendidikan  bukan  sekedar  persoalan  teknik  pengolahan  informasi,  bahkan  bukan sekedar  penerapan  “teori  belajar”  di  kelas,  tetapi  menurut  Jer ome  Bruner  dalam  (Saiful Sagala, 2008), pendidikan merupakan usaha yang kompleks untuk menyesuaikan kebudayaan dengan  kebutuhan  anggotanya,  dan  menyesuaikan  anggotanya  dengan  cara  mereka mengetahui kebutuhan kebudayaan. Selanjutnya dinyatakan bahwa pendidikan memiliki peran ganda  dan  seimbang  dalam  masyarakat  industri,  yakni  memberi  pengetahuan  dasar  dan kecakapan  baru  yang  sangat  diperlukan  oleh  dunia  kerja  serta  melindungi  kemajuan  dan kebebasan  melalui  kebebasan  akademik  dan  pendidikan  individu  dalam  masyarakat demokratis.
Dilihat  dari  fungsi  dan  tujuannya,  maka  pendidikan  dapat  digolongkan  sebagai kehidupan karena memiliki sifat untuk berubah, baik masukannya (input), prosesnya maupun outputnya. Masukan adalah segala hal (riil dan abstrak) yang diperlukan untuk berlangsungnya proses,  misalnya  yang  riil  adalah  peserta  didik,  pendidikan  dan  tenaga  kependidikan, pengelolaan  dan  dana,  sedangkan  yang  abstrak  misalnya,  legalisasi  dan  regulasi  pendidikan, kurikulum, organisasi, administrasi dan kultur sekolah tertentu.
Menurut  Makmun  (2003)  pendidikan  dapat  mencakup  seluruh  proses  hidup  dan segenap bentuk interaksi individu dengan lingkungannya, baik secara formal, nonformal dan informal  dalam  rangka  mewujudkan  diriya  sesuai  dengan  tahapan  tugas  perkembangannya secara optimal, sehingga ia dapat mencapai suatu kedewasaan. Pendidikan itu normative yang bersumber  pada  tugas-tugas  perkembangan  dan  kriteria  kedewasaan  dan  selanjutnya
menemukan potensi tersebut yang berkaitan dengan suatu bakat dan minatnya   Dalam  arti yang  terbatas,  pendidikan  dapat  merupakan  salah  satu  proses  interaksi  belajar  mengajar dalam  bentuk  formal  yang  dikenal  sebagai  pengajaran  (instructional)  yang  diperankan  oleh guru dan peserta didik. Proses pendidikan ini akan menemukan orang berbakat dan member kesempatan memperluas dan mengembangkan dan bakatnya.
Seperti telah dikemukakan bahwa Indonesia diselenggarakan melalui jalur, jenjang dan jenis  pendidikan.  Jalur  pendidikan  adalah  wahana  yang  dilalui  peserta  didik  untuk mengembangkan  potensi  dirinya  dalam  suatu  proses  pendidikan  yang  sesuai  dengan  tujuan pendidikan.  Terdapat  tiga  jalur  pendidikan  yaitu,  jalur  pendidikan  formal,  nonformal  dan informal.Pendidikan  formal  adalah  jalur  pendidikan  yang  terstruktur  dan  berjenjang  yang terdiri  atas  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah  dan  pendidikan  tinggi.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur  dan  berjenjang.Pendidikan  informal  adalah  jalur  pendidikan  keluarga  dan lingkungan.
Istilah  strategi  pada  awalnya  dipakai  pada  dunia  militer  yang  diartikan  sebagai  cara penggunaan  seluruh  kekuatan  militer  untuk  memenangkan  suatu  peperangan.  Pengatur strategi,  harus  mempertimbangkan  bagaimana  kekuatan  pasukan  yang  dimilikinya;  misalnya kemampuan setiap personil, jumlah dan kekuatan persenjataan, motivasi pasukannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya pengatur strategi harus menghimpun informasi kekuatan lawan, dan setelah itu baru menyusun  tindakan yang harus dilakukannya, baik metode, teknik dan taktik, mauun waktu yang pas untuk melakukan serangan. Oleh karena itu dalam menyusun strategi perlu  memperhitungkan  berbagai  faktor,  baik  faktor  intern  maupun  faktor  ekstern.  Begitu juga  seorang  pelatih  sepakbola,  ia  akan  menentukan  srategi  yang  dianggapnya  tepat  untuk memenangkan suatu pertandingan setelah ia memahami segala potensi yang dimiliki timnya. Apakah  ia  akan  melakukan  strategi  menyerang  dengan  pola  2-3-5,  misalnya,  atau  strategi bertahan dengan pola 5-3-2, semuanya sangat tergantung kepada kondisi tim yang dimilikinya serta kekuatan tim lawan (Roy Barnes, 2005).
Pandangan  strategis  tentang  sebuah  organisasi  pendidikan  harus  mencakup pertimbangan-pertimbangan  tentang  tujuan  dan  sasaran  untuk  organisasi.  Hal  tersebut mengandung  arti  bahwa  tujuan-tujuan  dari  suatu  lembaga  pendidikan  akan  mengarah  pada gagasan-gagasan yang berhubungan dengan perbaikan, peningkatan efektifitas atau penelitian terhadap mutu. (Bush & Coleman: 2012)
Perencanaan  strategis  menurut  Bryson  (2004)  adalah  sebuah  proses  yang menghasilkan  keputusan  dan  tindakan  untuk  membimbing  apa  program  itu,  apa  yang dilakukan,  dan  mengapa  melakukannya.  Perencanaan  strategis  merupakan  sebuah  proses praktis untuk membantu mengadaptasi sebuah produk, layanan, dan aktivitas sesuai dengan kebutuhan  masyarakat  akan  program  tersebut.  Keuntungan  dari  adanya  perencanaan strategis  meliputi  peningkatan  kinerja  program,  penggunaan  sumberdaya,  pemahaman terhadap konteks program, pengambilan keputusan, komunikasi dengan pengguna/pelanggan, dan dukungan politik akan program tersebut. (Bryson, 2004)
Salah  satu  alat  analisis  yang  digunakan  dalam  perencanaan  strategis  pendidikan adalah SWOT. Analisa SWOT bertujuan untuk menemukan aspek-aspek penting dari hal-hal kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  ancaman.  Tujuan  pengujian  ini  adalah  untuk memaksimalkan  kekuatan,  meminimalkan  kelemahan,  mereduksi  ancaman  dan  membangun peluang.  SWOT  dibagi  dalam  dua  elemen,  yaitu  analisa  internal  yang  berkonsentrasi  pada prestasi institusi itu sendiri dan analisa lingkungan. (Sallis, 2012).
Analisis  SWOT  merupakan  salah  satu  strategi  yang  banyak  dilakukan  oleh pengembang  manajemen  termasuk  manajemen  pendidikan  dalam  melakukan  kajian  awal terhadap  performansi  sebuah  organisasi.  Sehingga  dari  sini  akan  terdeskripsikan  kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi agar memperoleh hasil maksimal
dalam  pelaksanaan  program.  Dalam  kaitan  dengan  pelaksanaan  program  pendidikan  di sekolah  sudah  tentu  sekarang  ini  setiap sekolah memiliki  Evaluasi  Diri Sekolah  (EDS).  EDS merupakan  bagian  dari  kepentingan  akreditasi  sekolah  sehingga  keberadaannya  merupakan hal yang wajib. Dari evaluasi ini akan dapat diketahui kedudukan sekolah baik secara internal (kekuatan  dan  peluang),  dan  eksternal  (kelemahan  dan  tantangan)  di  dalam  melaksanakan program yang dikembangkan sekolah.
Di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional pada tahun 2005 Indonesia memiliki perangkat  pelaksana  Undang-Undang  Nomor  20/2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional berupa  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan. Di dalam PP ini didefinisikan Standar Nasional Pendidikan adalah acuan minimal penyelenggaraan  pendidikan  untuk  seluruh  lembaga  pendidikan  dasar  dan  menengah  di seluruh  wilayah  hukum  Indonesia.  Selanjutnya  seiring  dengan  perubahan  kurikulum  menuju penyelenggaraan  pendidikan  yang  semakin  baik  agar  semakin  sesuai  dengan  kebutuhan  dan perkembangan zaman,  maka pada tahun 2013 Standar Nasional Pendidikan berubah menjadi PP Nomor 32 Tahun 2013, di dalam rumusannya Standar Nasional Pendidikan didefinisikan sebagai  kriteria  minimal  tentang  sistem  pendidikan  di  seluruh  wilayah  hukum  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Adanya  perubahan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  tahun  2005  tentang  Standar Nasional Pendidikan menjadi PP Nomor 32 tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2013  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  rangka  peningkatan  mutu  dan  daya  saing sumberdaya  manusia  Indonesia  hasil  pendidikan  yang  telah  menjadi  komitmen  nasional. Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  2010 – 2014  menyebutkan  bahwa  salah satu substansi inti program aksi bidang pendidikan adalah penataan ulang kurikulum sekolah sehingga  dapat  mendorong  penciptaan  hasil  didik  yang  mampu  menjawab  kebutuhan sumberdaya  manusia  untuk  mendukung  pertumbuhan nasional  dan  daerah”.  Dengan demikian  pemantapan  Standar  Nasional  Pendidikan  dan  pengaturan  kurikulum  secara  utuh sangat penting dan mendesak dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Standar  Nasional  Pendidikan,  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  perlu  diselaraskan  dengan  dinamika perkembangan  masyarakat,  lokal,  nasional,  dan  global  guna  mewujudkan  fungsi  dan  tujuan pendidikan  nasional.  Standar  Kompetensi  Lulusan,  Standar  Isi,  Standar  Proses,  dan  Standar Penilaian;  yang  bersama-sama  membangun  kurikulum  pendidikan;  penting  dan  mendesak untuk  disempurnakan.  Selain  itu,  ide,  prinsip  dan  norma  yang  terkait  dengan  kurikulum dirasakan penting untuk dikembangkan secara komprehensif dan diatur secara utuh pada satu bagian tersendiri.
Berdasarkan  uraian  teori  dan  definisi  di  atas  maka  strategi  pencapaian  program standar nasional pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tahapan kegiatan yang melibatkan  komponen-komponen  secara  sistematis  yang  menghasilkan  tindakan  penting tentang  pencapaian  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  agar  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  melalui  analisis  terhadap  kekuatan  (strength),  kelemahan  (weakness),  peluang (opportunity),  dan  tantangan  (treath).  Sehingga  berdampak  pada  adanya  perbaikan, peningkatan  efektivitas,  peningkatan  terhadap  mutu,  peningkatan  kinerja  program, penggunaan  sumberdaya,  pemahaman  terhadap  konteks  program,  pengambilan  keputusan, komunikasi dengan pengguna, dan dukungan politik akan program tersebut.
Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  telah  mengalami  perubahan,  dari  PP  Nomor 19/2005, menjadi PP Nomor 32 tahun 2013. Namun demikian Standar Nasional Pendidikan yang  diajukan  baik  pada  PP  Nomor  19/2005  maupun  PP  Nomor  32/2013  jumlahnya  tetap yaitu  delapan  standar.  Hanya  saja  pada  PP  nomor  32/2013  ada  perubahan  konten  yang elementer pada empat standar yaitu; standar Isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan  standar  penilaian.  Standar  Nasional  Pendidikan  menurut  PP  Nomor  32  Tahun  2013
tentang  perubahan  Standar  Nasional  Pendidikan  dirumuskan  bahwa  Standar  Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi; Standar  Isi,  Standar  Proses,  Standar  Kompetensi  Lulusan,  Standar  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan,  Standar  Pengelolaan,  Standar  Pengelolaan,  Standar  Pembiayaan,  dan  Standar Penilaian Pendidikan.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  tersebut  didefiniskan  bahwa:1)  Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 2) Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi  dan  tingkat Kompetensi  untuk  mencapai Kompetensi  lulusan  pada  jenjang  dan  jenis pendidikan  tertentu;  3)  Standar  Proses  adalah  kriteria  mengenai  pelaksanaan  pembelajaran pada  satu  satuan  pendidikan  untuk  mencapai  Standar  Kompetensi  Lulusan;  4)  Standar Pengelolaanadalah  kriteria  mengenai  pendidikan  prajabatan  dan  kelayakan  maupun  mental, serta  pendidikan  dalam  jabatan;  5)  Standar  Pengelolaan;  6)  Standar  Pengelolaan  adalah kriteria  mengenai  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  kegiatan  pendidikan  pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas  penyelenggaraan  pendidikan;  7)  Standar  Pembiayaan  adalah  kriteria  mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan 8)  Standar  Penilaian  Pendidikan  adalah  kriteria  mengenai  mekanisme,  prosedur,  dan instrumen  penilaian  hasil  belajar  Peserta  Didik.    (PP  Nomor  32/2013).  Adapun  kedelapan standar  nasional  pendidikan  tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut.  Berikut  ini dideskripsikan  kajian  teori  yang  terkait  dengan  fokus  penelitian.Karena  penelitian  ini merupakan  penelitian  kebijakan,  maka  teori  yang  dideskripsikan  meliputi  teori  kebijakan, pendidikan,  strategi  pencapaian  standar  nasional  pendidikan,    standar  nasional  pendidikan (PTK, Isi , Proses, Pengelolaan, dan Pembiayaan), dan kurikulum 2013.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  pengkajian  ini  akan  menggunakan  metode  survei  untuk  mengetahui ketercapaian standar pengelolaan dan mengukur kontribusi masing-masing indikator.  Selain itu, juga akan digunakan metode diskusi dalam hal ini diskusi terfokus yang digunakan untuk mengetahui  komponen  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  tantangan  dalam  pemenuhan standar  pengelolaan. Berdasarkan kedua metode ini akan diperoleh data dan informasi yang dibutuhkan  guna  menjawab  pertanyaan  penelitian  sesuai  tujuan  penelitian  ini.  Untuk melengkapi  hasil  yang  diperoleh  dari  kedua  metode  tersebut  akan  digunakan  metode/studi kepustakaan  berupa  telaah  dokumen-dokumen  yang  terkait  dengan  substansi  penelitian  ini seperti berkas-berkas dokumen kepemilikan pengelolaan pendidikan.
Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh  SD  di  Kecamatan  Depok  Kbupaten  Sleman. Namun  karena  adanya  keterbatasan  biaya,  tenaga  dan  waktu,  maka  penelitian  ini  akan dilakukan pada tingkat sampel. Sedangkan sampel yang akan dipilih adalah sebanyak 6 sekolah dasar  yang  ditetapkan  secara  purposive  sampling  dengan  mempertimbangkan  kriteria  SD unggul, menengah, dan kurang. Penelitian ini akan mengambil sumber data yang benar-benar mengetahui  permasalahan  substansi  penelitian  yakni  sejumlah  responden  dan  beberapa informan. Responden penelitian ini adalah para para guru di 6 SD terpilih. Adapun SD yang terpilih  sebagai  sampel  purposive  adalah:  SDN  Depok  1,  SDN  Caturtunggal  1,  SDN Babarsari,  SDN  Gejayan,  SDN  Condongcatur,  dan  SDN  Kentungan.  Sedangkan  informan penelitian ini adalah Dinas Pendidikan, dan Kepala Sekolah/Wakil Kepala bidang pengelolaan. Karena    menggunakan  perpaduan  antara  pendekatan  kuantitatif  dan  kualitatif,  maka  teknik penelitian ini juga merupakan kombinasi dari keduanya. Penelitian ini akan menggunakan dua teknik untuk mendapatkan data penelitian; yaitu survei, focus group discussion (FGD) . Kedua teknik pengumpulan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum.    Teknik  analisis  data  secara  kualitatif dilakukan untuk kepentingan pemaknaan dengan menganalisis data hasil Analisis isi dilakukan terutama untuk melihat sejauhmana tingkat koherensi berbagai temuan data kuantitatif dan data  kualitatif  tentang  program  pendidikan  karakter  terintegrasi  dengan  mata  pelajaran  di SMK. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif (Miles dan Huberman, 1984: 23). Dalam model analisis ini, tiga komponen analisisnya yaitu reduksi data, sajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verivikasi,  aktivitasnya  dilakukan  dalam  bentuk interaktif  dengan  proses  pengumpulan  data  sebagai  suatu  proses  yang  berlanjut,  berulang, dan  terus-menerus  hingga  membentuk  sebuah  siklus.  Dalam  proses  ini  aktivitas  peneliti bergerak  di  antara  komponen  analisis  dengan  pengumpulan  data  selama  proses  ini  masih berlangsung. Selanjutnya peneliti hanya bergerak diantara tiga komponen analisis tersebut.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Kelayakan Sekolah Dasar di Kecamatan Depok
Kelayakan  satuan  pendidikan  (berdasarkan  sampel  6  Sekolah  Dasar  di  Kecamatan Depok Kabupaten Sleman) sebagai penyelanggara pendidikan bila dilihat dari segi persentase sekolah  dalam  mencapai    standar  isi,  proses,  kompetensi  lulusan,  sarana  dan  prasarana, pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  pengelolaan, pembiayaan  dan  penilaian  ditunjukkan  pada table  1  berikut.  Berdasarkan  tabel  1  tersebut  terlihat  bahwa,  satuan  pendidikan  SD  yang telah  mencapai  antara  50  sd  60%,  sebanyak  0  %,  mencapai  >  60  sd  70%  sebanyak  0%, mencapai >70 sd 80% sebanyak 17 % dan yang mampu mencapai > 80% baru 83 % SD. Hal ini  menunjukkan  bahwa  pada  umumnya  ketercapaian  standar  nasional  pendidikan  sudah mencapai  standar  minimal  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Sekolah  Dasar  di  Kecamatan Depok  Kabupaten  Sleman  termasuk  dalam  kategori  sekolah  maju  dan  memadai  dalam melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan.

## Tabel 1
Jumlah dan Persentase Sekolah Dasar dalam Mencapai Standar Nasional Pendidikan No. Jenjang Sekolah Persentase Pencapaian 50 – 60% >60 - 70% >70 -80% >80% jmlh 1. SD 0 0 1 5 6
Sedangkan  apabila  dilihat  dari  nilai  pencapaian  untuk  delapan  standar  nasional  maka dapat  dikemukkaan  di  sini  bahwa  untuk  satuan  pendidikan  SD  telah  mencapai  83.55%. Berdasarkan  data  pencapaian  delapan  standar  nasional  pendidikan  tersebut,  dapat disimpulkan bahwa satuan pendidikan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman berdasarkan data sampel telah layak mencapat standar nasional pendidikan di atas 70%. Berdasarkan data distribusi  Bila  dilihat  status  akreditasi  sekolah,  dapat  dikemukakan  di  sini  bahwa,  semakin tinggi status akreditasi sekolah, semakin tinggi  pula pencapaian standar nasional pendidikan. Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  legalitas hasil akreditasi  SD  mencerminkan  kualitas sekolah. Sekolah Dasar di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman menunjukkan pencerminan
hubungan yang positif antara nilai akreditasi dengan pencapaian standar nasional pendidikan. Adapun peta kelayakan sekolah dapat dilihat pada table 2 sebagai berikut.
Tabel  2 Kelayakan Sekolah Dasar dilihat dari 8 Standar Nasional Pendidikan No Standar Pencapaian 8 Standar SNP SD 1 Isi 86.24 2 Proses 83.89 3 Lulusan 79.22 4 Ketenagaan 89.58 5 Sarpras 71.27 6 Pengelolaan 82.89 7 Pembiayaan 87.97 8 Penilaian 87.34 Rata-rata 83.55

## 2. Pencapaian Standar Pengelolaan
Pencapaian  setiap  indikator  pada  standar  pengelolaan  untuk  Sekolah  Dasar  (SD)  di Kecamatan  Depok  Kabupaten  Sleman  ditunjukkan  pada  tabel  3  berikut  dan  gambar  1. Tingkat pencapaian yang tertinggi adalah pada indikator pengawasan dan evaluasi (90.5%), dan yang  terendah  adalah    indikator  Sistem  Informasi  Manajemen  Sekolah  (73.0%)  dan Kepemimpinan Sekolah (76.9%).
Tabel 3 Tingkat Pencapaian Indikator Standar  Pengeloaan SD No Indikator Standar Pengeloaan Tingkat Pencapaian 1. Rencana Kerja Sekolah 85.7% 2. Pelaksanaan rencana Kerja Sekolah 87.5% 3. Pengawasan dan Evaluasi 90.5% 4. Kepemimpinan Sekolah 76.9% 5 5. Sistem Informasi Manajemen Sekolah 73.0% Rata-rata 82.7%
Berdasarkan data tersebut pada umumnya pencapaian standar pengelolaan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sudah tercapai yakni semua indikator di atas 70%. Hasil tersebut dapat dilihat lebih jelas pada gambar 1 berikut ini.
Gambar  1.  Pencapaian setiap indikator pada  standar Pengelolaan SD

## 3. Hambatan Pencapaian Standar Nasional Pendidikan
Hambatan  dalam  pencapaian  8  standar  nasional  pendidikan  masih  ada  beberapa hambatan  di  setiap  standar.  Waluapun  demikian  sudah  ada  usaha-usaha  yang  dilakukan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman untuk mengatasi permasalahan yang ada.   Adapun  keenam  SD  tersebut  adalah SDN  Depok  1,  SDN  Caturtunggal  1,  SDN Babarsari, SDN Gejayan, SDN Condongcatur, dan SDN Kentungan.
Hambatan  dan  usaha  yang  dialami  sekolah  dalam  pencapaian  Standar  pengelolaan pendidikan  antara  lain  belum  adanya  model  standar  pengelolaan,  petugas  pengelolaan  yang sesuai  dengan  keahliannya  belum  memadai,  belum  mampu  mengelola  sistem  informasi manajemen  yang  memadai  untuk  mendukung  administrasi  pendidikan,  visi,  misi,  tujuan  dan rencana kerja yang sesuai. Usaha yang dilakukan berkoordinasi dengan stakholder khususnya sekolah  untuk  membuat  model  pengelolaan  sesuai  sekolah  masing-masing,  mensinkronkan antara  visi,misi,  dan  kerja  sekolah,  merekrut  petugas  pengelolaan    yang  mampu  mengelola sistem informasi manajemen untuk mendukung.
Secara  teoritik,  standar  pengelolaan  merupakan  standar  nasional  pendidikan  yang berkaitan  dengan  perencanaan  sekolah,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  kegiatan  pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan  efektivitas  penyelenggaraan  pendidikan  (Mulyasa,  2010:  39).  Dalam  konteks  standar perencanaan,  sekolah  harus  memiliki  rencana  strategis  yang  jelas  yang  akan  dicapai  dalam jangka  panjang  (rencana  strategis)  dan  dijadikan  acuan  dalam  rencana  operasional.  Dalam rencana  ini  wawasan  masa  depan  (visi)  dijadikan  pemandu  bagi  rumusan  misi  sekolah. Wawasan masa depan atau visi sekolah adalah gambaran masa depan yang dicita-citakan oleh sekolah. Sedangkan misi sekolah merupakan tindakan untuk merealisasikan visi. Visi dan misi dijadikan  acuan  dalam  merumuskan  tujuan  sekolah,  yang  merumuskan  rumusan  hasil  yang diharapkan  oleh  sekolah.  Kegiatan  sekolah  idealnya  dilakukan  berdasarkan  atas  tujuan sekolah yang dirumuskan secara jelas. Kriteria utama keunggulan sekolah adalah sejauhmana warga sekolah memahami dan menyadari visi, misi dan tujuan sekolah dan sejauhmana tujuan itu  dicapai.  Tujuan  yang  dirumuskan  berdasarkan  visi  dan  misi  sekolah  ini  selanjutnya dijadikan  acuan  dalam  penyusunan  rencana  operasional  yang  bersifat  lebih  rinci  dan  lebih operasional dan memiliki standar operasional yang jelas.
Pertama  adalah  komponen  perencanaan.  Setiap  satuan  pendidikan  dikelola  atas  dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan  pendidikan  yang  meliputi  empat  (4)  tahun.  Untuk  jenjang  pendidikan  dasar  dan menengah,  rencana  kerja  tahunan  harus  disetujui  oleh  rapat  dewan  pendidik  setelah memperhatikan  pertimbangan  dewan  komite.  Adapun  standar  yang  digunakan  dalam
akreditasi sekolah adalah: sekolah memiliki rencana strategis dengan rumusan visi, misi, dan tujuan yang jelas dan dipahami oleh setiap warga sekolah, yang digunakan sebagai acuan bagi pengembangan  rencana  operasional  dan  program  sekolah.  Rencana  sekolah  secara  jelas menggambarkan tentang hasil yang akan dicapai, terutama kompetensi lulusan, dalam jangka pendek, menengah, dan panjang yang dipahami oleh seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan  sekolah  (stakeholders),  baik  oleh  warga  sekolah  maupun  masyarakat  yang  terkait dengan sekolah secara jelas dan terukur.
Komponen  kedua  adalah  komponen  pelaksanaan.  Komponen  Pelaksanaan  ini menekankan pada manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan pengelolaan sekolah yang  dilakukan  dengan  dan  melalui  sumberdaya  manusia  untuk  mencapai  tujuan  sekolah secara efektif dan efisien. Dua hal yang merupakan inti dari manajemen sekolah adalah aspek dan  fungsi.  Manajemen  dipandang  sebagai  aspek  meliputi  kurikulum,  tenaga/sumberdaya manusia, siswa, sarana dan prasarana, dana, dan hubungan masyarakat. Manajemen dipandang sebagai  fungsi  meliputi  pengambilan  keputusan,  pemformulasian  tujuan,  perencanaan, pengorganisasian, pengaturan ketenagaan, pengkomunikasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, supervisi,  dan  pengendalian  (Depdiknas,  2001:  14).  Dengan  pola  pemikiran  manajemen sekolah  yang  meliputi  aspek  dan  fungsi  seperti  tersebut  diatas,  maka  manajemen  sekolah meliputi  semua  fungsi  yang  diterapkan  pada  semua  aspek  sekolah.  Artinya,  sekolah menerapkan  pengambilan  keputusan,  perumusan  tujuan,  perencanaan,  pengorganisasian, pengaturan  ketenagaan,  pengkomunikasian,  pelaksanaan,  pengkoordinasian,  supervisi,  dan pengendalian pada semua aspek sekolah yang terdiri dari kurikulum, tenaga atau sumberdaya manusia,  siswa,  sarana  dan  prasarana,  dana,  dan  hubungan  masyarakat  secara  sistemik  dan sistematik.
Manajemen sekolah tersebut merupakan manajemen berpusat pada sekolah atau yang dikenal  dengan  manajemen  berbasis  sekolah  (MBS).  MBS  adalah  suatu  model  manajemen yang bertolak dari kemampuan, kesanggupan, dan kebutuhan sekolah, dan bukannya perintah serta petunjuk dari lapisan birokrasi atasan, dengan catatan bahwa apa yang dilakukan oleh sekolah  harus  tetap  dalam  koridor  kebijakan  pendidikan  nasional.  Oleh  karena  itu,  MBS membolehkan adanya keragaman dalam pengelolaan sekolah yang didasarkan atas kekhasan dan  kemandirian  sekolah  itu  sendiri.  Dalam  MBS,  semua  kegiatan  harus  dikaitkan  dengan tujuan  yang  akan  dicapai  oleh  sekolah  (peningkatan  kualitas,  produktivitas,  efektivitas, efisiensi, relevansi, dan inovasi) dan dilakukan menurut prinsip-prinsip MBS yang antara lain meliputi  kemandirian,  kemitraan/partisipasi,  semangat  kebersamaan,  tanggungjawab, transparansi/keterbukaan, keluwesan/ fleksibilitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Mengingat MBS  berprinsip  pada  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  maka pelibatan  masyarakat  melalui  wadah  yang  disebut  Komite  Sekolah  merupakan  upaya  yang harus dilakukan oleh sekolah. Tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat dari besar kecilnya dukungan  mereka  terhadap  sekolah,  baik  berupa  finansial,  moral,  jasa  (pemikiran, keterampilan),  dan  barang/benda.  Mengingat  uniknya  prinsip-prinsip  MBS  tersebut,  maka diperlukan  seorang  kepala  sekolah  yang  memiliki  sifat-sifat  sebagai  manajer  profesional (Depdiknas, 2001: 15).
Adapun  standar  yang  digunakan  dalam  akreditasi  sekolah  adalah:  manajemen  sekolah dilaksanakan  menurut  aspek  dan  fungsi  manajemen  secara  utuh.  Aspek-aspek  manajemen sekolah  yang  dimaksud  meliputi  kurikulum,  tenaga/sumberdaya  manusia,  siswa,  sarana  dan prasarana,  dana,  dan  hubungan  masyarakat.  Ada  bukti-bukti  yang  menunjukkan  bahwa sekolah  menerapkan  manajemen  berbasis  sekolah  yang  dibuktikan  oleh  penerapan  prinsip- prinsip  manajemen  berbasis  sekolah  yaitu  kemandirian,  kemitraan/partisipasi,  semangat kebersamaan,  tanggungjawab,  transparansi  atau  keterbukaan,  keluwesan  atau  fleksibilitas, akuntabilitas, dan sustabilitas atau keberlanjutan.
Ketiga adalah komponen pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam  manajemen  sekolah.  Pengawasan  satuan  pendidikan  meliputi  pemantauan  supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pemantauan dilakukan oleh pemimpin satuan  pendidikan  dan  komite  sekolah/madrasah  atau  bentuk  lain  dari  lembaga  perwakilan pihak-pihak  yang  berkepentingan  secara  teratur  dan  berkesinambungan  untuk  menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan (Mulyasa, 2010: 40). Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan. Pelaporan hasil pengawasan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas  atau  penilik  satuan  pendidikan.  Setiap  pihak  yang  menerima  laporan  hasil pengawasan  wajib  menindaklanjuti  hasil  laporan  tersebut  untuk  meningkatkan  mutu  satuan pendidikan,  termasuk  memberikan  sangsi  atas  pelanggaran  yang  ditemukannya.  Dalam pelaksanaan pengawasan ini terkandung pula fungsi pemantauan yang diarahkan untuk melihat apakah semua kegiatan berjalan lancar dan semua sumber daya dimanfaatkan secara optimal, efektif  dan  efisien.  Pengawasan  dan  monitoring  dilakukan  secara  berkala  dan  tepat  sasaran sehingga  hasilnya  dapat  digunakan  untuk  melakukan  perbaikan.  Adapun  Standar  yang digunakan  adalah:  ada  bukti-bukti  yang  menunjukkan  bahwa  sekolah  melaksanakan  fungsi pemantauan  dan  pengawasan  secara  berkala  termasuk  pada  kegiatan  pembelajaran  di  kelas yang  hasilnya  digunakan  untuk  perbaikan-perbaikan  secara  berkelanjutan.  Standar pengelolaan dikatakan efektif jika memuat komponen perencanaan sekolah, pelaksanaan, dan pengawasan  kegiatan  pendidikan  pada  tingkat  satuan  pendidikan,  kabupaten/kota,  provinsi, atau nasional.
Standar  pengelolaan  menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar  Nasional  Pendidikan  adalah  kriteria  mengenai  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan  kegiatan  pendidikan  pada  tingkat  satuan  pendidikan,  kabupaten/kota,  provinsi, nasional  agar  tercapai  efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan  pendidikan.  Standar Pengelolaan  Pendidikan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.19  Tahun  2005  tentang Standar  Nasional  Pendidikan  dan  tidak  mengalami  perubahan  pada  Peraturan  Pemerintah No.32  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  2006.  Secara rinci  Standar  Pengelolaan  Pendidikan  diatur  di  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan NasionalNomor  19  Tahun  2007  tentang  Standar  Pengelolaan  Pendidikan  oleh  Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  19  Tahun  2007 tentang  Standar  Pengelolaan  Pendidikan  oleh  Satuan  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah, pengelolaan atau  manajemen  sekolah  dibagi  ke  dalam  enam  hal  utama,  yaitu  :  Perencanaan Program,  Pelaksanaan  Rencana  Kerja,  Pengawasan  dan  Evaluasi,  Kepemimpinan Sekolah/Madrasah,  Sistem  Informasi  dan  Manajemen,  dan  Penilaian  Khusus.  Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan sekolah, pelaksanaan,  dan  pengawasan  kegiatan  pendidikan  pada  tingkat  satuan  pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Mulyasa, 2010: 39). Dalam konteks standar perencanaan, sekolah harus memiliki rencana strategis yang  jelas  yang  akan  dicapai  dalam  jangka  panjang  (rencana strategis) dan dijadikan  acuan  dalam  rencana  operasional.  Dalam  rencana  ini  wawasan  masa  depan  (visi) dijadikan pemandu bagi rumusan misi sekolah. Wawasan masa depan atau visi sekolah adalah gambaran masa depan yang  dicita-citakan oleh sekolah. Sedangkan misi sekolah merupakan tindakan untuk merealisasikan visi. Visi dan misi dijadikan acuan dalam merumuskan tujuan sekolah, yang merumuskan rumusan hasil yang diharapkan oleh sekolah.
Kegiatan  sekolah  idealnya  dilakukan  berdasarkan  atas  tujuan  sekolah  yang dirumuskan  secara  jelas.  Kriteria  utama  keunggulan  sekolah  adalah  sejauhmana  warga
sekolah  memahami  dan  menyadari  visi,  misi  dan  tujuan  sekolah  dan  sejauhmana  tujuan  itu dicapai. Tujuan yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi sekolah ini selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana operasional yang bersifat lebih rinci dan lebih operasional dan memiliki standar operasional yang jelas. Pertama adalah komponen perencanaan. Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi empat (4) tahun. Untuk jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah,  rencana  kerja  tahunan  harus  disetujui  oleh  rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dewan komite. Adapun standar yang digunakan  dalam  akreditasi  sekolah  adalah:  sekolah  memiliki  rencana  strategis  dengan rumusan  visi,  misi,  dan  tujuan  yang  jelas  dan  dipahami  oleh  setiap  warga  sekolah,  yang digunakan  sebagai  acuan  bagi  pengembangan  rencana  operasional  dan  program  sekolah. Rencana  sekolah  secara  jelas  menggambarkan  tentang  hasil  yang  akan  dicapai,  terutama kompetensi lulusan, dalam jangka pendek, menengah, dan panjang yang dipahami oleh seluruh pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  sekolah  (stakeholders),  baik  oleh  warga  sekolah maupun masyarakat yang terkait dengan sekolah secara jelas dan terukur.
Komponen  kedua  adalah  komponen  pelaksanaan.  Komponen  Pelaksanaan  ini menekankan pada manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan pengelolaan sekolah yang  dilakukan  dengan  dan  melalui  sumberdaya  manusia  untuk  mencapai  tujuan  sekolah secara efektif dan efisien. Dua hal yang merupakan inti dari manajemen sekolah adalah aspek dan  fungsi.  Manajemen  dipandang  sebagai  aspek  meliputi  kurikulum,  tenaga/sumberdaya manusia, siswa, sarana dan prasarana, dana, dan hubungan masyarakat. Manajemen dipandang sebagai  fungsi  meliputi  pengambilan  keputusan,  pemformulasian  tujuan,  perencanaan, pengorganisasian, pengaturan ketenagaan, pengkomunikasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, supervisi,  dan  pengendalian  (Depdiknas,  2001:  14).  Dengan  pola  pemikiran  manajemen sekolah  yang  meliputi  aspek  dan  fungsi  seperti  tersebut  diatas,  maka  manajemen  sekolah meliputi  semua  fungsi  yang  diterapkan  pada  semua  aspek  sekolah.  Artinya,  sekolah menerapkan  pengambilan  keputusan,  perumusan  tujuan,  perencanaan,  pengorganisasian, pengaturan  ketenagaan,  pengkomunikasian,  pelaksanaan,  pengkoordinasian,  supervisi,  dan pengendalian pada semua aspek sekolah yang terdiri dari kurikulum, tenaga atau sumberdaya manusia,  siswa,  sarana  dan  prasarana,  dana,  dan  hubungan  masyarakat  secara  sistemik  dan sistematik. Berdasarkan uraian di atas sekolah yang efektif dengan kualitas manajemen yang baik  ditandai  oleh  beberapa  indikator  sebagai  berikut  :  (1)  efektivitas  belajar  dan pembelajaran yang tinggi; (2) kepemimpinan yang kuat dan demokratis; (3) manajemen tenaga kependidikan yang efektif dan profesional; (4) tumbuhnya budaya mutu; serta (5) teamwork yang cerdas, kompak dan dinamis.

## 4. KESIMPULAN
Pencapaian  setiap  indikator  pada  standar  pengelolaan  untuk  Sekolah  Dasar  (SD)  di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tingkat pencapaian yang tertinggi adalah pada indikator pengawasan  dan  evaluasi  (90.5%),  dan  yang  terendah  adalah    indikator  Sistem  Informasi Manajemen Sekolah (73.0%) dan Kepemimpinan Sekolah (76.9%). Hambatan dan usaha yang dialami sekolah dalam pencapaian Standar pengelolaan pendidikan antara lain belum adanya model  standar  pengelolaan,  petugas  pengelolaan  yang  sesuai  dengan  keahliannya  belum memadai,  belum  mampu  mengelola  sistem  informasi  manajemen  yang  memadai  untuk mendukung  administrasi  pendidikan, visi,  misi,  tujuan  dan rencana  kerja  yang sesuai. Usaha yang  dilakukan  berkoordinasi  dengan  stakholder khususnya sekolah  untuk  membuat  model pengelolaan sesuai sekolah masing-masing, mensinkronkan antara visi,misi, dan kerja sekolah, merekrut  petugas  pengelolaan    yang  mampu  mengelola  sistem  informasi  manajemen  untuk mendukung.
Masukkan  bagi  dinas  pendidikan  untuk  meningkatkan  kebijakan strategis  terhadap SD agar  pencapaian  estándar  pengelolaan  bisa  tercapai  secara  optimal.  Saran  juga  untuk pengawas  sekolah  dan  kepala  sekolah  untuk  terus  meningkatkan  kinerja  sekolah  untuk pencapaian tingkat stándar nacional pendidikan secara lebih baik.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  Lorin  W.  2004. Increasing  Teacher  Effectiveness  2 nd Edition .  Paris:  UNESCO International Institute for Educational Planning. Bryson,  JM.  2004. Strategic  Planning  for  Public  and  Nonprofit  Organizations .  3 rd edition.  San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
http://www.mitrainvestor.com/blog/2013/03/18/human-development-index-indonesia- nomor-121-tingkat-dunia/ .  “ Human  Development  Index  Indonesia  Nomor  121 Tingkat Dunia ”. Posted on 18 March 2013. Visited: 28 Februari 2014. Hay  McBer.  2000. Research  into  Teacher  Effectiveness:  A  Model  of  Teacher  Effectiveness (Research Report, No. 216). Norwich: The Crown Copyright Unit.
Nye,  B., S.  Konstantopoulos,  dan  L.V.  Hedges.  2004.  “How  Large  are  Teacher Effects?”. Educational Evaluation and Policy Analysis , 26 (3), 237-257.
Sallis, Edward, 2010, Total Quality Management in Education, (Terjemahan), Ircisod, Yogyakarta. Schalock, H.D., M.D. Sc halock, B. Cowart, dan D. Myton. 1993. “Extending Teacher Assessment Beyond Knowledge and Skills: An Emerging Focus on Teacher Accomplishments”. Journal of Personnel Evaluation and Education , 7, 105-133 Sallis, Edward, 2010, Total Quality Management in Education, (Terjemahan), Ircisod, Yogyakarta. Tucker, P.D., dan J.H. Stronge. 2001. “The Ultimate Accountability: Use of Student Learning Measures in Teacher Evaluation”. American School Board Journal , 9, 34-37.
Teacher Evaluation 2.0 dalam www.tntp.org Roy Barnes. (2005). Moving towards technology education : Factors that facilitated teache rs’ implementation of a technology curriculum . Journal of Technology Education. 17 (1), 6
– 18. Carolin  Rekar  Munro.  (2005). “Best  Practices”  in  teaching  and  learning  :  Challenging  current paradigms and redefining their role in education . The College Quarterly. 8
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2001). Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah . Jakarta: Ditjen Dikdasmen Depdiknas.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2013). Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  No  96  Tentang  Badan  Standar  Nasional  Pendidikan .  Jakarta:  Ditjen Dikdasmen Depdiknas.
Madus, G. E., & Kellaghan, T. (2012). Curriculum evaluation and assessment in Jackson, P. M. (Edit,  1992). Handbook  of  research  on  curriculum . New  York:  McMillan  Publishing Company.
Morrison,  D.M.  &  Mokashi  K.  &  Cotter,  K.  (2006). Instructional  quality  indicators:  Research foundations .  Cambrigde.  Diambil  pada  tanggal  17  Februari  2006  dari www.co.nect.net
Nitko, A. J. (1996). Curriculum-based assessment. Jakarta: Ministery of Education and Culture. (Standards for curricula and assessment systems © 2010 General Medical Council (www.cdc.gov/healthyouth/evaluation) . Alma, Buchori dan Hurriyati, Ratih, 2009, Manajemen Corporate dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan, Fokus pada Mutu dan Layanan Prima , Alfabeta, Bandung.
Anderson,  Lorin  W.  2004. Increasing  Teacher  Effectiveness  2 nd Edition .  Paris:  UNESCO International Institute for Educational Planning.
Bahan  TOT  Kurikulum  2013,  Kemdikbud  Bastanfar,  Ali. Alternatives  in  Assessment dalam http://www3.telus.net/linguisticissues/alternatives
Brown, Abbie and Green, Timothy D. 2006. The Essentials of Instructional Design ‘connecting fundamental principles with process and practice, New Jersey: Pearson Prentice Hall. Bryson,  JM.  2004. Strategic  Planning  for  Public  and  Nonprofit  Organizations .  3 rd edition.  San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
Bush,  Tony  and  Marianne  Coleman.  2012. Manajemen  Mutu  Kepemimpinan  Kependidikan . Yogyakarta: IRCISod.
Danim, Sudarwan, 2005, Menjadi Komunitas Pembelajar , Bumi Aksara, Jakarta
Darling- Hammond, L. 2000. “Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence”. Educational Policy Analysis Archives , 8 (1).
Hamid, Hamdani, 2013, Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia , Pustaka Setia, Bandung Hay  McBer.  2000. Research  into  Teacher  Effectiveness:  A  Model  of  Teacher  Effectiveness (Research Report, No. 216). Norwich: The Crown Copyright Unit.
http://anomsblg.wordpress.com/profesi-kependidikan/standar-pembiayaan-pendidikan/
diakses tanggal 10 Maret 2014 pukul 14.00 http://dinarpratama.wordpress.com/2010/11/28/perbedaan-pengertian-examination- assessment-measurement-dan-evaluation http://www.enotes.com/ref/g-and-a/distinction-between-assessment-evaluation-201131 Kizlik,  Bob. Measurement,  Assessment, and  Evaluation  in  Education dalam http://www.adprima.com/measurement.htm
Makbulloh, Deden, 2011, Manajemen Mutu Pendidikan Islam , Raja Grafindo, Jakarta Mulyasa H.E, 2012, Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah , Bumi Aksara, Jakarta Nye,  B.,  S.  Konstantopoulos,  dan  L.V.  Hedges. 2004.  “How  Large  are  Teacher Effects?”. Educational Evaluation and Policy Analysis , 26 (3), 237-257.
Orstein, Allan C. and Hunkins Francis P. 1993. Curriculum ‘foundations, principles and issues’ , Boston: Allyn and Bacon.
Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005
Pidarta, Made, 2011, Manajemen Pendidikan Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta Richard, Jack C. 2001. Curriculum Development in Language Teaching , Cambridge: Cambridge University Press.
Sallis, Edward. 2012. Total Quality Management in Education . Yogyakarta: IRCISod. Sanders,  W.L.  dan  J.C.  Rivers.  1996. Cumulative  and  Residual  Effects  of  Teachers  on  Future Student  Academic  Achievement .  Knoxville:  University  of  Tennessee  Value-Added Research and Assessment Center.
Schalock,  H.D.,  M.D.  Schalock,  B.  Cowart,  dan  D. Myton.  1993.  “Extending  Teacher Assessment  Beyond  Knowledge  and  Skills:  An  Emerging  Focus  on  Teacher Accomplishments” . Journal of Personnel Evaluation and Education , 7, 105-133. Teacher Evaluation 2.0 dalam www.tntp.org Tuc ker, P.D., dan J.H. Stronge. 2001. “The Ultimate Accountability: Use of Student Learning Measures in Teacher Evaluatio n”. Amerian School Board Journal , 9, 34-37.
Umiarso dan Gojali, Imam, 2010, Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan, Ircisod, Yogyakarta.
Virginia Board of Education. 2012. Guidelines for Uniform Perfomance Standards and Evaluation Criteria for Teachers . Virginia: Virginia Department of Education. Wahyudi,  2011, Manajemen  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  pada  Organisasi  Pembelajaran , Rajagrafindo, Jakarta
Chatib,  M.  2012.  Multiple  Intelligences  Menurut  Prespektif  Munif  Chatib.  http:/ /munifchatib.wordpress.com/2012/11/19/multiple-intelligences-menurut-prespektif- unif-chatib/. Posted by: munifchatib, 19 November 2012. Visited: 27 Februari 2014.
http://www.mitrainvestor.com/blog/2013/03/18/human-development-index-Indonesia-mor-
121-tingkat- dunia/.  “Human Development  Index  Indonesia  Nomor  121  Tingkat Dunia”. Posted on 18 March 2013. Visited: 28 Februari 2014.
http://www.eurocham.or.id/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=383:do ing-business-in-indonesia-regional-data-for-2010-a-201&catid=83:data- statistics&Itemid=213.
“Indonesia’s Rank & Score: The Global Competitivebess Report 2012 - 2013”. Visited: 28 Februari 2014 http://www.antaranews.com/berita/407677/mendikbud-ada-kaitan- utuh-antara-kurikulum-2013-dengan-ujian-nasional. Posted on 02 Desember 2013. Visited: 28 Februari 2014.