## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG BIDANG KESEHATAN
1) Fitra Mulyawan, 2) Kiki yulinda
1) Fakultas Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: moelyaftr@yahoo.com
2) Fakultas Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: kiki.yulinda@gmail.com

## ABSTRACT
In the development of Indonesian National Law, the existence of Islamic law is very important, in addition  to  being  a  material  for  the  preparation  of  national  law,  Islamic  law  is  also  an inspiration and dynamic in the development of national law. Likewise in the health sector, where the existence of Islamic law is an integral part of national law in the rules that exist in the health sector law. Intended to see whether Islamic law becomes an integral part of the rules in the field of health. Then whether the existence of Islamic law in these rules is explored from Islamic law which develops normatively into positive law. Therefore, Islamic law in the form of fatwas has a strong influence on the legislative process in Indonesia. All of this is clearly seen in the rules of health, first revealed elements of Islamic law that exist in the rules of health, namely the health law  from  independence  to  existing  laws  and  apply  to  this  day.  So  that  the  health  law  found  a value system in Islam related to health, such as forbidden abortion, the existence of strict rules.

## Keywords: Islamic Law, Health Sector

## ABSTRAK
Dalam  perkembangan  Hukum  Nasional  Indonesia,  keberadaan  hukum  Islam  sangat  penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam juga menjadi inspirator dan dinamisator dalam perkembangan hukum nasional. Begitu juga dalam bidang kesehatan, dimana keberadaan  hukum  Islam  yang  merupakan  bagian  integral  dari  hukum  nasional  dalam  aturan- aturan  yang  ada  dalam  undang-undang  bidang  kesehatan.  Ditujukan  untuk  melihat  apakah hukum  Islam  menjadi  bagian  integral  dari  aturan-aturan  dalam  bidang  kesehatan.  Kemudian apakah adanya hukum Islam dalam aturan-aturan tersebut memang digali dari hukum Islam yang berkembang secara normatif menjadi hukum positif. Oleh karena itu bahwa, hukum Islam dalam bentuk fatwa-fatwa mempunyai pengaruh kuat dalam proses legislasi di Indonesia. Semuanya itu terlihat  jelas  dalam  aturan-aturan  kesehatan,  terlebih  dahulu  diungkapkan  unsur-unsur  hukum Islam  yang  ada  dalam  aturan-aturan  tentang  kesehatan  yaitu  undang-undang  kesehatan  sejak kemerdekaan  sampai  undang-undang  yang  ada  dan  berlaku  sampai  hari  ini.  Sehingga  dalam undang-undang  kesehatan  tersebut  ditemukan  adanya  sistem  nilai  dalam  Islam  yang  berkaitan dengan  kesehatan,  seperti  aborsi  yang  diharamkan,  adanya  aturan  yang  ketat  terhadap
pelaksanaan transplantasi organ tubuh, zat adiktif/rokok, dan lain-lain sebagainya, dan semuanya itu di adopsi dari fatwa-fatwa MUI terhadap peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Hukum Islam, Bidang Kesehatan.

## PENDAHULUAN
Memiliki  penduduk  dengan  mayoritas  pemeluk  agama  Islam  membuat  Indonesia menempati satu dari sepuluh negara dengan jumlah muslim tertinggi di dunia dengan total 222 juta umat berdasarkan perhitungan dari Muslim Pro diikuti oleh Pakistan sebanyak 195 juta umat diurutan  kedua  dan  India  sebanyak  183  juta  umat  diurutan  ketika  per  2018. 1 Sensus  penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS)  pada 2010 mencatat bahwa jumlah  umat muslim di Indonesia mencapai  207.176.162  jiwa  atau  sekitar  80%  dari  237.641.326  jiwa  penduduk  Imdonesia memeluk agama Islam. 2
Beberapa  term  digunakan  Al-Qur‟an  untuk  menunjukkan  arti  masyarakat  ideal,  yaitu terdiri  atas ummatan  wahida,  ummatan  wasathan,  khoiru  ummah dan baldatun  thayyibah. Ummatan  wahidah disebutkan  dalam  surat  Al-Baqarah  (2)  ayat  213  yang  mengatakan  bahwa manusia  dari  dulu  hingga  sekarang  merupakan  satu  umat,  Allah  SWT  menciptakan  mereka sebagai makhluk sosial yang saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain. Ummatan wasathan,  khoiru  ummah terdapat  dalam  surat  Ali  Imran  (3)  ayat  110  yang  menyatakan  untuk menjadi  ideal,  umat  Islam  seharusnya  memiliki  supremasi  dalam  segala  bidang  yaitu  bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, ilmu dan lain-lain karena ketakutan digalang dari semua aspek kehidupan. Baldatun thayyibah terdapat dalam Qur‟an surat Saba (34) ayat 15 yang menyatakan bahwa  jika  suatu  negeri  dapat  dikatakan  memiliki  tanah  yang  subur,  penduduk  yang  makmur serta pemerintahan  yang adil, maka dapat disebut sebagai masyarakat  yang ideal (HA  Kosasih, 2000:4).  Kesehatan  dapat  dikategorikan  ke  dalam  kondisi  ideal  umat  muslim  yaitu  khoiru ummah. Sehat berasal dari bahasa Arab yaitu as-shihah yang berarti sembuh, sehat, selamat dari cela, cacat atau nyata, benar sesuai kenyataan (Sabas Wiradiuria, 2016:105). Dapat disimpulkan secara umum bahwa sehat berarti suatu keadaan dimana seluruh organ serta syaraf tubuh dapat berfungsi  dengan  baik  tanpa  adanya  penyakit  yang  hinggap  di  tubuh.  Dalam  perkembangan Hukum Nasional Indonesia, keberadaan hukum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan  hukum  nasional,  hukum  Islam  juga  menjadi  inspirator  dan  dinamisator  dalam perkembangan  hukum  nasional.  Hukum  Islam  sangat  dekat  dengan  sosioantropologis  bangsa Indonesia, sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.
Seperti  diketahui,  berlainan  dengan  keberadaan  hukum  Islam  dimasa-masa pemerintahan penjajahan Belanda yang diposisikan ke dalam hukum tidak tertulis bersama-sama dengan  hukum  adat,  maka  eksistensi  hukum  Islam  bersama-sama  hukum  adat  masih  dianggap atau  diposisikan  sebagai  hukum  tidak  tertulis (unwriten  law). Keberadaan  hukum  Islam  setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terutama setelah dasawarsa 1970-an, beralih status
1 http://support.muslimpro.com/hc/id/articles/115002006087-Top-10-Populasi-Umat-MuslimTerbesar-di- Dunia , diakses pada senin, 25 April 2020.
2 https://bps.go.id , diakses pada senin, 25 April 2020.
atau  kelas  dari  hukum  tidak  tertulis  menjadi  hukum  tertulis  yaitu  tertuang  dalam  bentuk peraturan  perundang-undangan  Negara  Hukum  Indonesia.  Diawali  dari  sektor  keluarga  dengan diundangkannya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  khusus  bagi  umat  Islam,  dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Sejak  tahun  1970  hingga  sekarang,  pengundangan  atau  taqninisasi  hukum  Islam  di Negara  Hukum  Indonesia  terus  berjalan  meskipun  tidak  jarang  atau  sering  sekali  mengalami hambatan  dan  atau  tantangan.  Proses  taqninisasi  hukum  Islam  atau  Islamisasi  perundang- undangan  di  Indonesia,  antara  lain  dapat  dibaca  dan  dipelajari  dari  deretan  hukum  Islam  yang sudah  menjadi  hukum  nasional  sebagai  berikut:  UU  Perkawinan,  UU  Peradilan  Agama,  UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Pengelolaan Zakat, dan UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam  serta  beberapa  undang-undang  lain,  baik  yang  secara  langsung  maupun  tidak langsung  memuat  hukum  Islam  seperti  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  yang mengakui  keberadaan  Bank  Syari‟ah  dengan  prinsip  syari‟ahnya,  atau  UU  No.  3  Tahun  2006 tentang  Peradilan  Agama  yang  semakin  memperluas  kewenangannya,  dan  UU  No.  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syari‟ah.  Untuk  lebih  mempertegas  keberadaan  hukum  Islam  dalam konstalasi  hukum  nasional  dapat  dilihat  dari  teori  eksistensi  tentang  adanya  hukum  Islam  di dalam  hukum  nasional  Indonesia.  Teori  tersebut  mengungkapkan  bahwa  bentuk  eksistensi hukum  Islam  di  dalam  hukum  nasional  Indonesia,  yaitu  ada  dalam  arti  sebagai  bagian  integral dari  hukum  nasional  Indonesia,  ada  dalam  arti  kemandirian,  kekuatan  dan  wibawanya  diakui adanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional dan ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. Dengan demikian mendorong penulis untuk menyoroti tnjauan hukum Islam terhadap undang-undang bidang kesehatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Undang-Undang Bidang Kesehatan dalam Hukum Nasional Indonesia.
1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan
Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan yang dikeluarkan tanggal  :  15  Oktober  1960  yang  berisi  VI  BAB,  17  Pasal  dan  berisi  tentang  :  Ketentuan- ketentuan  Umum,  Tugas-tugas  Pemerintah,  Alat  Perlengkapan  Pemerintah,  Usaha  Swasta, yang  dalam  aturan  peralihannya  menyebutkan  bahwa  undang-undang  ini  dibuat  untuk membatalkan  UU  produk  Belanda, het  Reglement  op  de  Dienst  dervoksgezondheid .  Dari pasal-pasal  yang  ada  dalam  undang-undang  ini,  menurut  hemat  penulis  ada  dua  pasal  yang berkaitan dengan hukum Islam, yaitu Pasal 8 dan Pasal 11.
Pasal 8 Ayat 1 berbunyi:
“Pemerintah berusaha agar keempatan untuk pengobatan dan perawatan bagi rakyat diberikan secara merata diseluruh wilayah Indonesia, dengan biaya bagi rakyat yang seringan-ringannya sampai kepada cuma-cuma".
Untuk  usaha  itu  diadakan  rumah  sakit,  poliklinik,  lembaga-lembaga,  rombongan- rombongan kesehatan (umpamanya untuk jemaah haji), dan sebagainya. Pemerintah memberi
kesempatan  baik  tenaga  kesehatan  maupun  penderita  dalam  menjalankan  ibadatnya.  Dalam peraturan  perburuhan,  peraturan  kepegawaian,  peraturan  pensiunan  dan  sebagainya,  perlu soal-soal  kesehatan,  baik  secara  preventif  maupun  kuratif,  diatur  dengan  seksama.  Dalam pada itu diperhatikan juga, agar buruh dan pegawai tersebut di atas dilindungi terhadaphal-hal yang  mengganggu  atau  membahayakan  kesehatannya,  dan  diberi  kesempatan  untuk  hiburan dan istirahat.
Dalam  pasal  ini  ditemukan  adanya  aturan-aturan  yang  berkaitan  dengan  pemberian kesempatan  untuk  pelaksanaan  ibadah  tenaga  kesehatan  dan  pasien.  Yaitu  pada  kalimat rombongan-rombongan  kesehatan  (umpamanya  untuk  jemaah  haji),  dan  sebagainya. “Pemerintah  memberi  kesempatan  pada  tenaga-tenaga  kerohanian  untuk  membantu  dan membimbing baik tenaga kesehatan maupun penderita dalam menjalankan ibadatnya”. Pasal 11:
1) Pemerintah berusaha mencukupi keperluan rakyat akan obat.
2) Pemerintah  menguasai,  mengatur  dan  mengawasi  persediaan,  pembuatan,  penyimpanan, peredaran,  dan  pemakaian  obat-obat  (termasuk  obat  bius  dan  minuman  keras),  bahan obat, alat dan perbekalan lainnya.
3) Obat,  bahan  obat,  alat  dan  perbekalan  kesehatan  yang  dimaksud  dalam  ayat  (2)  harus memenuhi  syarat-syarat  yang  ditetapkan  dalam  Farmakopee  Indonesia  dan  peraturan- peraturan lain.
4) Obat-obat asli Indonesia diselidiki dan dipergunakan sebaik-baiknya.
Dalam  undang-undang  kesehatan  ini,  sebagai  hasil  konversi  dari  aturan-aturan Belanda, ditemukan nuansa hukum Islam yang sangat sedikit. Sebagaimana dua pasal tersebut di atas. Aturan tersebut masih seputar aturan-aturan kesehatan secara umum. Karena undang- undang ini adalah hasil terjemahan dari aturan kesehatan yang ada di Belanda. Unsur hukum Islam  yang  ditemukan  di  dalamnya  hanyalah  pengaturan  minuman  keras  dan  bimbingan beribadah bagi penderita.

## 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
Undang-undang  No.  23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan  perubahan  atas  UU  No.  9 Tahun  1960  tentang  Pokok-pokok  Kesehatan,  adalah  yang  menggabungkan  aturan-  aturan kesehatan yang telah ada, yaitu:
a. Undang-undang No. 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotik (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 8).
b. Undang-undang  No.  18  Tahun  1953  tentang  Penunjukka  Rumah  Sakit-Rumah  Sakit Partikulir  yang  Merawat  Orang-orang  Miskin  dan  Orang-orang  yang  Kurang  Mampu (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 48).
c. Undang-undang  No.  9  Tahun  1960  tentang  Pokok-pokok  Kesehatan  (Lembaran  Negara Tahun 1960 No. 131, tambahan Le baran Negara No. 2068).
d. Undang-undang  No.  11  Tahun  1962  tentang  Hygiene  Untuk  Usaha-usaha  Bagi  Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 48, tambahan Lembaran Negara No. 2475).
e. Undang-undang No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 79, tambahan Lembaran Negara No. 2576).
f. Undang-undang No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi.
g. Undang-undang No. 18 Tahun1964 tentang Wajib Kerja Tenaga Paramedis.
h. Undang-undang No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene.
i. Undang-undang No. 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa.
Dalam undang-undang tersebut di atas sudah mulai mengatur lebih luas tentang hukum Islam,  karena  sudah  memuat  aturan-aturan  tentang  Aborsi,  Transpalasi  organ  tubuh/bedah plastik,  Transfusi  darah,  Bayi  tabung,  dan  Zat  adiktif,  namun  belum  mengatur  tetang  bayi tabung (kelahiran di luar rahim), dan donor darah. Disamping itu aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kesehatan.

## 3. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Setelah 17 tahun UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan diberlakukan, maka UU tersebut dicabut dan diganti dengan UU tentang kesehatan yang baru, yaitu UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini terdiri dari 205 pasal dan 22 BAB.
Dari gambaran yang diungkapkan ini dapat dijelaskan bahwa undang-undang ini lebih rinci  dan  sudah  lebih  luas  wewenangnya  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  kesehatan dan informasi. Berikut ini hal-hal yang menjadi aturan-aturan kesehatan yang memiliki kaitan dengan hukum Islam.
a. Pasal 113, 114 dan 115 tentang Zat Adiktif
b. Passal 64, 65, 66, 67, 69 dan 70 tentang Transplantasi Organ Tubuh
c. Pasal 75, 76 dan 77 tentang Aborsi
d. Pasal 78 tentang Keluarga Berencana ( vasektomi/tubektomi )
e. Pasal 86, 87, 88, 89, 90 dan 91 tentang Pelayanan Darah
f. Pasal 117 dan 123 tentang Bedah Mayat
g. Pasal 127 tentang Bayi Tabung

## Pandangan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Bidang Kesehatan
Sebagaimana  yang  terdapat  dalam  aturan-aturan  kesehatan  yang  berkaitan  dengan hukum  Islam,  berikut  ini  penulis  coba  melihat  unsur-unsur  hukum  Islam  yag  terdapat  dalam aturan-aturan tersebut, namun hukum Islam yang dimaksud dalam penulisan ini lebih difokuskan pada hukum Islam yang bernuansa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  MUI  dalam  mengeluarkan  fatwanya  tidak  sedikit mendasarkan keputusan fatwanya dengan melihat fatwa atau merujuk pendapat para fuqaha yang ada sebelumnya dalam masalah yang difatwakan. Ulasan-ulasan tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Transpalansi Organ Tubuh Manusia
Ada 3 tipe donor organ tubuh
a. Donor  dalam  keadaan  hidup  sehat:  tipe  ini  memerlukan  seleksi  yang  cermat  dan pemeriksaan  kesehatan  yang  lengkap,  baik  terhadap  donor  maupun  resipien  untuk menghindari kegagalan karena penolakkan tubuh oleh resipien dan untuk mencegah resiko bagi donor.
b. Donor  dalam  keadaan  koma  atau  diduga  akan  meninggal  dengan  segera.  Untuk  tipe  ini pengambilan  organ  donor  memerlukan  alat  kontrol  kehidupan  misalnya  alat  bantu
pernapasan khusus. Alat bantu akan dicabut setelah pengambilan organ selesai.
c. Donor  dalam  keadaan  mati.  Tipe  ini  merupakan  yang  ideal,  sebab  secara  medis  tinggal menunggu penentuan kapan donor dianggap meninggal secara  medis dan  yuridis  ( Dahlan, M.U, 1998:45-46) .
Donor  dalam  keadaan  sehat  disini  adalah  donor  anggota  tubuh  bagi  siapa  saja  yang memerlukan  pada  saat  si  donor  masih  hidup.  Donor  semacam  ini  hukumnya  boleh.  Donor seperti ini diperbolehkan dengan syarat tidak mengakibatkan kematian si pendonor. Misalnya, dia  mendonorkan  jantung,  limpha  atau  paru-parunya.  Hal  ini  akan  mengakibatkan  kematian pada  diri  si  pendonor.  Padahal  manusia  tidak    boleh  membunuh  dirinya,  atau  membiarkan orang lain membunuh dirinya, meskipun dengan kerelaannya. Sesuai firman Allah Swt dalam surat an-Nisa‟ (4) ayat 29:
“...... Dan janganlah kamu membunuh dirimu ( Qur‟an, Asy-Syifaa, 2019:83) ........... ”
Selanjutnya dalam Surat al-An‟am Allah juga berfirman:
..........
“ ........Dan  janganlah  kamu  membunuh  jiwa  yang  diharamkan  Allah  (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar ” ( Qur‟an, Asy- Syifaa, 2019:148) . Dengan  demikian  hukum  Islam  pun  tidak  membolehkan  karena  salah  satu  hadist mengatakan bahwa “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan diri orang lain”. (HR. Ibnu Majah).
Dalam  hukum  Islam,  sebagian  fuqaha  membolehkan  dan  sebagian  mengharamkan. Golongan yang membolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
a. Resipien  (penerma  organ)  beada  dalam  keadaan  darurat  yang  mengancam  dirinya  setelah menempuh berbagai upaya pengobatan yang lama.
b. Pencangkokan tidak akan menimbulkan akibat atau komplikasi yang lebih gawat.
c. Telah  disetujui  oleh  wali atau  keluarga  korban  dengan  niat  untuk  menolong  bukan  untuk memperjual belikan.
Golongan yang tidak membolehkan dengan alasan: “Seseorang yang sudah mati tidak dibolehkan  menyumbangkan  organ  tubuhnya  atau  mewasiatkan  untuk  menyumbangkannya. Karena  seorang  dokter  tidak  berhak  memanfaatkan  salah  satu  organ  tubuh  seseorang  yang telah  meninggal  dunia  untuk  ditransplantasikan  kepada  orang  yang  membutuhkan.  Adapun hukum kehormatan mayat dan penganiayaan terhadapnya, maka Allah SWT telah menetapkan bahwa  mayat  mempunyai  kehormatan  yang  wajib  dipelihara  sebagaiman  orang  hidup.  Dan Allah  telah  mengharamkan  pelanggaran  terhadap  pelanggaran  kehormatan  mayat sebagaimana pelanggaran kehormatan orang hidup”. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari A‟isyah Ummul Mu‟minin RA:
“Memcahkan tulang mayat itu sama saja dengan memecahkan tulang orang hidup”. 3
3 H.R. Ahmad, Abu dawud, dan Ibnu Hibban (Hadist Viewer. Versi 9.1)
Tindakan mengambil mata mayat atau membedah perutnya untuk diambil jantungnya atau  ginjalnya  atau  hatinya  untuk  di  trasplantasikan  kepada  orang  lain  yang  membutuhkan dapat dianggap sebagai mencincang mayat. Padahal Islam telah melarang perbuatan ini. Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Abdullah bin Zaid Al-Anshasi RA, dia berkata:
“Rasulullah  telah  melarang  (mengambil)  harta  hasil  rampasan  dan  mencincang (mayat musuh)”. 4
Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tetang Kesehatan, trasplantasi dinyatakan pada Pasal 64 sampai Pasal 70 sebagaiman yang telah dituliskan di atas.
Pertama ,  apabila  pencangkokan  tersebut  dilakukan,  di  mana  donor  dalam  keadaan sehat  wal  afiat,  maka  hukumnya  menurut  Prof.  Drs.  Masyfuk  Zuhdi  (Masyfuk  Zuhdi, 1993:87), dilarang (haram) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

## 1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 195
“Dan  belanjakanlah  (harta  bendamu)  di  jalan  Allah,  dan  janganlah  kamu menjatuhkan  dirimu  sendiri  ke  dalam  kebinasaan,  dan  berbuat  baiklah,  karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.
Dalam kasus ini, orang yang menyumbagkan sebuah mata atau ginjalnya kepada orang lain yang buta atau tidak mempunyai ginjal... ia (mungkin) akan menghadapi resiko sewaktu- waktu mengalami tidak normalnya atau tidak berfungsinya mata atau ginjalnya  yang tinggal sebuah itu (Masyfuk Zuhdi, 1993:88).
2) Kaidah hukum Islam
“ Menolak kerusakan harus didahulukan atas meraih kemaslahatan ”
Dalam  kasus  ini,  pendonor  mengorbankan  dirinya  dengan  cara  melepas  organ tubuhnya untuk diberikan kepada dan demi kemaslahatan orang lain, yakni resipien.
3) Kaidah hukum Islam
“ Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya ”.
Ini  menjelaskan  bahwa,  bahaya  yang  mengancam  seorang  resipien  tidak  boleh diatasi dengan cara membuat bahaya dari orang lain, yakni pendonor.
Kedua ,  apabila  transplantasi  dilakukan  terhadap  donor  yang  dalam  keadaan  sakit (koma)  atau  hampir  meninggal,  maka  hukum  Islam  pun  tidak  membolehkan  (Masyfuk Zuhdi, 1993:89), berdasarkan alasan-alasan berikut:
a) Hadist Rasulullah:
Artinya:  Tidak  boleh  membahayakan  diri  sendiri  dan  tidak  boleh  membahayakan  diri
4 H.R. Bukhari (Hadist Viewer. Versi 9.1).

## orang lain 5
Dari  sini  dapat  kita  ketahui  bahwa  dharar  (melakukan  sesuatu  yang  membahayakan) dilarang  di  dalam  syari‟at  ini.  Maka  tidak  halal  bagi  seorang  muslim  mengerjakan sesuatu  yang  membahayakan  dirinya  atau  membahayakan  saudaranya  sesama  muslim. Dalam hal ini yaitu pendonor.
b) Orang tidak boleh menyebabkan matinya orang lain
Dalam  hal  ini  maksudnya  adalah  orang  yang  sedang  sakit  (koma)  akan  meninggal dengan  diambil  organ  tubuhnya  tersebut.  Sekalian  tujuan  dari  pencakokan  tersebut adalah mulia, yakni untuk menyembuhkan sakitnya orang lain (resipien).
Ketiga , apabila pencakokan dilakukan ketika pendonor telah meninggal, baik secara medis maupun  yuridis,  maka menurut hukum Islam ada  yang membolehkan dan ada  yang mengharamkan. Yang membolehkan menggantungkan pada dua  syarat sebagai berikut:
a) Resipien  dalam  keadaan  darurat,  yang  dapat  mengancam  jiwanya  dan  ia  sudah menempuh pengobatan secara medis dan non medis, tapi tidak berhasil.
b) Pencangkokan tidak menimbulkan komplikasi penyakit  yang  lebih berat  bagi resipien dibadingkan dengan keadaan sebelum pencangkokan.
Demikian ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu:
a) Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  No.  11  Tahun  2019  tentang  Transplantasi  dan/atau Jaringan  Tubuh  Untuk  Diri  Sendiri.  Mengatakan  bahwa:  Transplantasi  organ  dan/atau jaringan  tubuh  orang  yang  hidup  untuk  diri  sendiri  diperbolehkan  dengan  ketentuan sebagai berikut: Pertama , terdapat kebutuhan yang dibenarkan secara syar‟i, baik pada tingkatan al-hajah maupun ad-dlarurah .  Kedua,  tidak  membahayakan  diri  sendiri. Ketiga, transplantai dilakukan oleh ahli yag kompeten dan kredibel. Transplantasi organ dan/atau  jariangan  tubuh  sebagaimana  poin  1  tidak  dibolehkan  jika  hanya  untuk kepentingan yang bersifat tahsiniyat.
b) Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  No.  12  tahun  2019  tentang  Transplantasi  dan/atau Jaringan Tubuh Dari Pendonor Mati Untuk Orang Lain.
1) Seseorang  tidak  boleh  memberikan  atau  menjual  organ  dan/atau  jaringan  tubuhnya kepada  orang  lain  karena  organ  tubuh  tersebut  bukan  hak  milik  ( haqqul  miliki ). Untuk itu pengambilan dan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh tanpa alasan yang dibenarkan secara syar‟i hukumnya haram.
2) Transplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  orang  yang  meninggal  kepada  orang yang hidup dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
3) Kebolehan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) tidak termasuk bagi organ reproduksi, organ genital, dan otak.
c) Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  No.  13  Tahun  2019  tentang  Transplantasi  Organ dan/atau Jaringan Tubuh dari Pendonor Hidup Untuk Orang Lain.
5 H.R.  Imam  Ahmad  1/313.  Ibnu  Majah  dalam Kitab  Al-Ahkam ,  Bab Man  bana  bihaqqihi  ma  yadhurru jarahu ,  No.  2341,  At-Thabrani  dalam Al-Kabir ,  No.  11806  dari  Jabir  al-Ja‟fi  dari  Ikrimah  dari  Ibnu  Abbas Radhiyallahu anhu.
1) Seseorang  tidak  boleh  memberikan  atau  menjual  organ  dan/atau  jaringan  tubuhnya kepada  orang  lain  karena  organ  tubuh  tersebut  bukan  hak  milik  ( haqqul  milki). Untuk  itu,  pengambilan  dan  transplantasi  organ  tubuh  tanpa  adanya  alasan  yang dibenarkan secara syar‟i hukumnya haram.
2) transplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  pendonor  hidup  kepada  orang  lain dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
3) Kebolehan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tidak termasuk bagi organ reproduksi, organ genital, dan otak. Apabila  transplantasi  organ  tubuh  diambil  dari  orang  yang  masih  dalam  keadaan hidup  sehat,  maka  hukumnya  haram,  dengan  alasan  menimbang  akibatnya  yang kemungkinan  bisa  berakibat  fatal  bagai  diri  donor,  walaupun  perbuatan  itu  mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur. Umpamanya seseorang menyumbangkan sebuah ginjalnya atau matanya pada orang lain yang memerlukannya karena hubungan  keluarga, teman  atau  karena  berharap  adanya  imbalan  dari  orang  yang  memerlukan  dengan  alasan krisis ekonomi (MB Hooker, 1999:167).
2. Aborsi
Aborsi  menurut  etimologi  berasal  dari  bahasa  Inggris abortion : miscarriage ,  yang berarti  pengguguran  kandungan.  Abortus  artinya  keguguran.  Aborsi  menurut  terminologi adalah abortion (n): expultion of foetus from tlie womb during the first 28 weeks ofpregnance ( AS. Harley, AP Cowie, 1987:2).
Aborsi  atau  abortus  menurut  hukum  pidana,  yaitu  kejahatan  yang  dilakukan  dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kandungan lahir sebelum waktunya melahirkan menurut alam.  Pada  tindak  kejahatan  terhadap  peng-guguran  kandungan  ini  diartikan  juga  sebagai pembunuhan  anak  yang  berencana,  di  mana  pada  pengguguran  kandungan  harus  ada kandungan ( vrucht ) atau bayi ( kidn ) yang hidup yang kemudian dimatikan. Persamaan inilah yang juga menyebabkan tindak pidana penguguran ( abortus ) dimasukkan ke dalam titel buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa orang.
Menurut  mayoritas  fukaha,  melakukan  aborsi  bagi  janin  yang  telah  berusia  120  hari hukumnya  haram.  Sedang  usia  sebelum  120  hari  terjadi  khilâfiyah.  Ada    yang  berpendapat boleh,  makrûh,  dan  haram.  Alasan  yang  mengharamkan  usia  120  hari  dan  membolehkan sebelum  120  hari  adalah  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Muslim  dan  Ibn  Mas‟ud  yang menyatakan  tentang  penciptaan  janin,  dari nuthfah ke  „ alaqah, ke mudghah dan  sampai ditiupkannya  ruh  pada  usia  ke  40  hari  (Hassan  Hathaoud,  1995:167).  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia Nomor: 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Janin
Terindikasi Penyakit Genetik, menyebutkan sebagai berikut:
a. Aborsi  haram  hukumnya  sejak  terjadinya  implantasi  blastosis  pada  dinding  rahim  ibu ( nidasi ).
b. Aborsi dibolehkan karena ada uzur , baik bersifat darurat ataupun hajat.
1) Keadaan  darurat  yang  berkaitan  dengan  kehamilan  yang  membolehkan  aborsi  antara lain  perempuan  hamil  menderita  sakit  fisik  berat  seperti  kanker  stadium  lanjut,  TBC
dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter dan dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
2) Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi antara lain janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik  yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan,  kehamilan  akibat  perkosaan  yang  ditetapkan  oleh  tim  yang  berwenang yang  di  dalamnya  terdapat  antara  lain  keluarga  korban,  dokter,  dan  ulama  dan kebolehan  aborsi  sebagaimana  dimaksud  huruf  (b)  harus  dilakukan  sebelum  janin berusia 40 hari.
c. Aborsi  haram  hukumnya  dilakukan  pada  kehamilan  yang  terjadi  akibat  zina  (Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2011:463).
Dari  fatwa  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  aborsi  bisa  dilakukan  bila  kehamilan disebabkan  oleh  kasus  pemerkosaan  dan  inses  (hubungan  sedarah).  Dan  syaratnya  aborsi hanya  diizinkan  bila  usia  janin  dalam  kandungan  belum  mencapai  40  hari.  Selain  itu, dikeluarkan fatwa boleh menggugurkan janin, bila secara genetis janin yang dikandung kelak akan menjadi masalah dikemudian hari, dengan usia janin tak lebih dari 40 hari.
3. Bedah Mayat (otopsi)
Dalam fatwa MUI No. 6 Tahun 2009 tentang Otopsi Jenazah, yaitu:
a. Pada  dasarnya  setiap  jenazah  harus  dipenuhi  hak-haknya,  dihormati  keberadaannya  dan tidak boleh dirusak.
b. Otopsi  jenazah  dibolehkan  jika  ada  kebutuhan  yang  ditetapkan  oleh  pihak  yang  punya wewenang untuk itu.
c. Otopsi jenazah sebagaimana dimaksud angka 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: Otopsi  jenazah  didasarkan  kepada  kebutuhan  yang  dibenarkan  secara  syar‟i  (seperti mengetahui  penyebab  kematian  untuk  penyelidikan  hukum,  penelitian  kedokteran,  atau pendidikan  kedokteran),  ditetapkan  oleh  orang  atau  lembaga  yang  berwenang  dan dilakukan  oleh  ahlinya,  Otopsi  merupakan  jalan  keluar  satu-satunya  dalam  memenuhi tujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  point  a,  Jenazah  yang  diotopsi  harus  segera  dipenuhi hak-haknya,  seperti  dimandikan,  dikafani,  dishalatkan,  dan  dikuburkan  dan  Jenazah  yang akan  dijadikan  obyek  otopsi  harus  memperoleh  izin  dari  dirinya  sewaktu  hidup  melalui wasiat,  izin  dari  ahli  waris,  dan/atau  izin  dari  Pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  (Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia,  2011:544- 545).
4. KB ( Tubektomi dan Vasektomi )
Masalah vasektomi telah difatwakan oleh MUI sebanyak empat kali, yaitu fatwa tahun 1979,  fatwa  tahun  1983,  fatwa  tahun  2009,  dan  terakhir  fatwa  tahun  2012.  Setiap  fatwa tentang vasektomi dari 4 (empat) kali penetapan fatwa akan dikemukakan Diktum Fatwa atau Naṣ  Fatwa,  sehingga  nantinya  dapat  dilihat  dengan  jelas  maupun  samar-  samar   bagaimana metode   istinbāṭ-nya,   atau   alasan   rasional   mengapa   hukum   tersebut  ditetapkan.  Di  antara alasan  rasional  itu,  ada  yang  wujudnya  „illat  hukum.  Diktum  fatwa-fatwa  tersebut  sebagai berikut:
a. Fatwa MUI Tahun 1979 tentang Vesektomi
Vasektomi  hukumnya  haram,  karena:  1)  Pemandulan  dilarang  oleh  agama.  2) Vasektomi/tubektomi  adalah  salah  satu  usaha  pemandulan  3)  Di  Indonesia  belum  dapat dibuktikan bahwa vasektomi/ tubektomi dapat disambung kembal.
b. Fatwa MUI Tahun 1983 tentang Vasektomi
1) Melakukan  vasektomi  (usaha  mengikat  atau  memotong  saluran  benih  pria  (vas deferens), sehingga pria itu tidak dapat menghamilkan) dan tubektomi (usaha mengikat atau  memotong  kedua  saluran  telur,  se-hingga  wanita  itu  pada  umumnya  tidak  dapat hamil lagi) bertentangan dengan Hukum Islam (haram), kecuali dalam keadaan sangat terpaksa  (darurat)  seperti  untuk  menghindarkan  penularan  penyakit  dari  ibu/bapak terhadap anak keturunannya yang bakal lahir atau ter- ancamnya jiwa si janin apabila ia mengandung atau melahirkan lagi.
2) Menganjurkan  kepada  pemerintah  untuk melarang  pelaksanaan  vasektomi,  tubectomi dan  abortus  bagi  Umat  Islam,  serta  meningkatkan  pengawasan  terhadap penyalahgunaan  alat-alat  kontrasepsi  yang  ada  kemungkinan  dipergunakan  untuk perbuatan maksiat.
c. Fatwa MUI Tahun 2009 tentang Vasektomi
1) Vasektomi  sebagai  alat  kontrasepsi  KB  sekarang  ini  dilakukan  dengan  memotong saluran sperma. Hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap.
2) Upaya  rekanalisasi  (penyambungan  kembali)  tidak  menjamin  pulihnya  tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan.
d. Fatwa MUI Tahun 2012 tentang Vasektomi Vasektomi hukumnya haram, kecuali:
1) Untuk tujuan yang tidak menyalahi syari‟at.
2) Tidak menimbulkan kemandulan permanen.
3) Ada  jaminan  dapat  dilakukan  rekanalisasi  yang  dapat  mengembalikan  fungsi reproduksi seperti semula.
4) Tidak menimbulkan bahaya (maḍarat) bagi yang bersangkutan.
5) Tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap ( Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2011:544-545) .
5. Zat Adiktif/Rokok/Heroin
Setelah melalui draf awal, dilanjutkan dalam sidang pleno komisi, ditampung dalam tim  perumus  kemudian  diajukan  ke  sidang  pleno  Ijtima‟  Ulama  Komisi  Fatwa  MUI  yang berlansung  pada  hari  Ahad  26  Januari  2009,  dicapai  keputusan  yang  diktumnya  sebagai berikut:
a. Seluruh peserta sidang pleno ijtima‟ sepakat: Bahwa hukum merokok tidak wajib, Bahwa hukum merokok tidak sunat dan Bahwa hukum merokok tidak mubah.
b. Peserta  sidang  berbeda  pendapat  tentang  tingkat  larangan  merokok  tersebut,  sehingga hukum  merokok  terjadi  khilaf  ma  baiyna  al-mak  ruh  wa  al-haram  (perbedaan  anatara haram dan makruh).
c. Seluruh peserta sidang pleno ijtima‟ sepakat bahwa merokok hukumnya haram: Di tempat
umum, bagi anak-anak dan bagi wanita hamil.
Sementara  dalam  UU  Kesehatan  yang  membicarakan  tentang  zat  adiktif  juga menjelaskan tentang tempat merokok yang boleh sesuai dengan yang ada dalam fatwa  MUI tersebut  di  atas  pada  Pasal  115  (1)  Kawasan  tanpa  rokok  antara  lain:  fasilitas  layanan kesehatan,  tempat  proses  belajar  mengajar,  tempat  anak  bermain,  tempat  ibadah,  angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  atas  pembahasan  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Ditemukan adanya sistem nilai dalam Islam yang berkaitan dengan kesehatan, seperti aborsi yang  diharamkan,  adanya  aturan  yang  ketat  terhadap  pelaksanaan  transplantasi  organ  tubuh, zat adiktif/rokok, dan hal-hal lain di bidang kesehatan yang diatur di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  merupakan  usaha  dari  para  ulama  untuk  mengatur  kegiatan agama yang menjadi kebutuhan dan kepentingan umat. Dalam hal ini tergambar bahwa unsur- unsur  hukum  Islam  yang  di  adopsi  dari  fatwa-fatwa  MUI  terhadap  peraturan  perundang- undangan.  MUI  telah  memberi  respon  terhadap  sejumlah  masalah  kesehatan  sebagai upayanya  untuk  menjawab  tantangan  kemajuan  zaman  dan  memberikan  bimbingan  kepada umat  Islam.  Sebagian  fatwa  MUI  ternyata    telah  direspon  oleh  masyarakat  dan  pemerintah serta diadopsi dengan berbagai modifikasi dalam legislasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
AS.  Harley,  AP  Cowie, Ac  Ginson  Oxford  Advenced  Teories  Dictionary  of  Corent  English , Toronto Oxford University, New York, 1987.
Dahlan, M.U, Pengantar Hukum Kesehatan , Korpri Sub Unit Kanwil Depkes, Surabaya, 1998.
HA Kosasih, Konsep Masyarakat Madani , Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2000.
Hassan Hathaoud, Revolusi Seksual Perempuan, Mizan, Bandung, 1995.
H.R.  Imam  Ahmad  1/313.  Ibnu  Majah  dalam Kitab  Al-Ahkam ,  Bab Man  bana  bihaqqihi    ma yadhurru jarahu , No. 2341, At-Thabrani dalam Al-Kabir , No. 11806 dari Jabir al-Ja‟fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu.
Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqh 1, PT. Bima Aksara, Jakarta, 1993.
MB Hooker, Islam dari Ilmu Kesehatan: Bukti-bukti Fatwa Indonesia Tahun 1960-1995 . Dalam Buku  Indonesia:  Law  and  Society,  NSW:  The  Federation  Press,  Timoty  Linsey,  1999, hlm.
Qur‟an, Asy-Syifaa, Hafalan Terjemahan & Tajwid Berwarna Metode Tikrar , Cetakan Kelima, Sygma Creative Media Corp, Bandung, 2019.
Sabas  Wiradiuria, Menggapai  Kesembuhan  Sebuah  Harapan  dan  Peluang  Menapaki  Jalan Kebahagiaan , Paramedia Komunikatama, Bandung, 2016.

## Undng-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Erlangga, Jakarta, 2011.
Internet
https://bps.go.id , diakses pada senin, 29 April 2020.
http://support.muslimpro.com/hc/id/articles/115002006087-Top-10-Populasi-Umat-Muslim- Terbesar-di-Dunia, diakses pada senin, 29 April 2020.