Undang-Undang Perlindungan Anak/Vol 5 No 1 (2024) DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i1.336 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 5, No. 1, Maret 2024
Sanksi  Pidana  Persetubuhan  Terhadap  Anak  Berdasarkan  Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bdg)
Rafa Natasya Ramdhana * , Suparji Ahmad Fakultas Hukum. Universitas Al-Azhar Indonesia, Indonesia Coresponding Author Email: ravantsyy@gmail.com

## Article Information
Submitted:
05 Februari 2024 Accepted: 06  Maret
2024 Online  Publish: 06 Maret 2024

## Abstrak
Pencabulan,  terutama  terhadap  anak-anak,  melibatkan  kehidupan  seksual  yang melanggar  norma  konvensional,  termasuk  hubungan  seks  di  luar  nikah.  Kasus pelecehan  seksual  pada  anak-anak  semakin  banyak,  menuntut  disiplin  hukuman bagi pelakunya. Anak-anak sebagai generasi penerus negara perlu dilindungi untuk memastikan kebebasan dan keamanan mereka. Penelitian di Pekanbaru, khususnya di Polresta Pekanbaru, mengeksplorasi rasa aman dan perlindungan bagi anak-anak korban  pelecehan  seksual.  Pendekatan  yuridis  normatif  digunakan  dalam pengumpulan  data,  menitikberatkan  pada  peraturan  hukum  dan  literatur  terkait. Peran orang tua dan masyarakat sangat penting dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak, sementara penerapan perlindungan hukum memerlukan keterlibatan aktif  untuk  memberikan  perlindungan  yang  bertanggung  jawab  bagi  korban kejahatan seksual anak.
Kata Kunci : Tindak Pidana; Persetubuhan; Anak

## Abstract
Abuse,  especially  against  children,  involves  a  sexual  life  that  violates conventional  norms,  including  sexual  relationships  outside  of  marriage. Cases  of  sexual  abuse  against  children  are  increasing,  demanding disciplinary  punishment  for  the  perpetrators.  Children,  as  the  future generation  of  the  nation,  need  protection  to  ensure  their  freedom  and safety.  Research  in  Pekanbaru,  particularly  at  Polresta  Pekanbaru, explores  the  sense  of  security  and protection  for  children  who are  victims of sexual abuse. A normative juridical approach is used in data collection,
focusing  on  legal  regulations  and  relevant  literature.  The  role  of  parents and the community is crucial in preventing sexual crimes  against children, while the implementation of legal protection requires active involvement to provide responsible protection for child victims of sexual crimes.

## Keywords: Criminal act; Sexual Intercourse; Child

## Pendahuluan
Perbaikan  dalam  masyarakat  yang  sudah  maju  pasti  mempengaruhi  perkembangan keadilan,  serta  itu  berarti  kualitas  yang  mendalam,  serta  itu  berarti  berhubungan  dengan kebiasaan  yang  baik,  bahasa  yang  baik,  rasa  hormat  serta  sopan  santun,  standar  serta  adat istiadat  yang  baik,  sehingga  masyarakat  berpikir  kalau  kebaikan  itu  baik  serta  baik.  cara berperilaku  yang  buruk.  Terkait  dengan  demonstrasi  seksual  yang  dilihat  dari  besarnya keganasan  seksual,  disadari  kalau  seks  yakni  demonstrasi  yang  mengabaikan  kualitas mendalam  serta  dianggap  selaku  lingkaran  nafsu.  Kesalahan  besar  dalam  seks  terjadi  pada
anak-anak, baik pelakunya yakni orang dewasa atau anak itu sendiri, yang sebenarnya yakni anak-anak. Korban seks belum mempunyai daya tarik fisik yang sama dengan orang dewasa, hal  ini  pasti  akan  merusak  kepercayaan  generasi  mendatang  guna  kepercayaan  negara tersebut di kemudian hari (Dewi et al., 2019).
Tempatnya  anak-anak  selaku  generasi  muda  yang  akan  meneruskan  keyakinan- keyakinan  luhur  negaranya,  calon  kepala  negara  di  kemudian  hari  serta  selaku  sumber harapan  masa  lalu,  dituntut  mempunyai  kesempatan  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  serta berkembang  dengan  baik.  secara  mendalam,  sungguh-sungguh  serta  sosial.  .  Pada kenyataannya,  kebebasan  anak-anak  belum  sepenuhnya  terpenuhi,  namun  perbuatan  salah guna  anak  seperti  seks,  pelecehan  seksual,  serta  lain-lain  masih  sering  terjadi  tanpa  adanya perasaan  tidak  dapat  dipercaya.  Dalam  hal  ini,  menjamin  hak-hak  anak  sangatlah  penting untuk mengurangi kejahatan-kejahatan ini. Oleh karena itu, perbaikan pola tumbuh kembang anak di masyarakat yang dilandasi kasih sayang serta kasih sayang orang tua yang tulus serta murni harus menjadi langkah awal dalam mempertimbangkan bagaimana menjamin hak-hak anak serta melindunginya. Hal ini pada gilirannya akan menumbuhkan rasa sayang serta cinta guna  orang  lain  dalam  jiwa  anak.  generasi  muda  di  masa  depan.  Berlanjut  dari  sini  akan terbentuk masyarakat umum yang memiliki keberhasilan, keselarasan, serta kemantapan yang tinggi (Soetodjo, 2010).
Keamanan bagi anak-anak harus diperluas mengingat semakin banyaknya pelanggaran semacam ini. Karena seperti yang mungkin kita ketahui, anak-anak yakni potensi serta kesan predestinasi  manusia  di  kemudian  hari,  semakin  muda  usia  serta  pengganti  tujuan  negara yang  tentunya  juga  ikut  berperan  dalam  menentukan  sejarah,  maka  Negara  wajib mengamankan  serta  fokus  pada  hal  tersebut.  peningkatan  psikologis  mereka  karena bagaimanapun  juga,  anak-anak  yakni  anugerah.  yang  dijadikan  oleh  Tuhan  Yang  Maha Kuasa,  mempunyai  harkat  serta  martabat  manusia  seutuhnya  dalam  dirinya,  serta  berhak dilindungi mulai dari pembuahan sampai dengan kelahiran (Lisa, 2013).
Dari  pengaturan  Pasal  1 angka  1  serta  2 UU  No.  35  Tahun  2014  atas  Perubahan Atas Peraturan  No.  23  Tahun  2002  atas  Keamanan  Anak,  dapat  dikatakan  kalau  yang  dimaksud dengan  anak  yakni  seseorang  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun.  berusia bertahun-tahun  serta  mengenang  orang-orang  yang  masih  dalam  kandungan  serta  asuransi yakni upaya untuk menjamin serta menjaga keistimewaan anak-anak agar dapat berkembang, tumbuh secara ideal serta terhindar dari kebrutalan serta perpisahan. Peraturan No. 35 Tahun 2014 atas Asuransi Anak, menegaskan kalau Negara, Pemerintah, serta Pemerintah Teritorial menjamin  keamanan,  dukungan,  serta  bantuan  pemerintah  guna  Anak  dengan menitikberatkan  pada  kebebasan  serta  komitmen  Wali,  Penjaga  atau  pihak  lain  yang  secara sah bertanggung jawab atas Anak (Indonesia, 2014a).
Secara teori, kekerasan guna anak (disebut juga kekerasan guna anak) yakni segala jenis kekerasan  fisik,  mental,  atau  seksual  yang  biasanya  dilangsungkan  oleh  orang-orang  yang bertanggung  jawab  atas  kesejahteraan  anak-anak  serta  dibuktikan  dengan  cedera  serta ancaman  guna  anak-anak.  kesehatan  serta  keselamatan.  Kekerasan  nyata  guna  anak  dapat dilangsungkan  dengan  cara  memukuli  bagian  tubuh  anak  yang  sebenarnya.  Selain  itu,  jenis kebrutalan  lainnya  yakni  kebiadaban  guna  kesehatan  mental  anak  yang  terkesan membentak/menyinggung  anak  yang  dapat  mempengaruhi  perkembangan  psikologis  anak tersebut.  Jenis  kejahatan  lainnya  yakni  penganiayaan  guna  anak,  misalnya  dengan melangsungkan demonstrasi hiburan erotis guna anak atau pemerkosaan.
Salah  satu  dampak  akulturasi  budaya  barat  ke  dalam  budaya  Indonesia  yakni meningkatnya  prevalensi  tindak  kriminal  yang  melibatkan  aktivitas  seksual.  Perpaduan budaya barat serta Indonesia dipersatukan secara langsung dengan mempertemukan individu lokal  dengan  masyarakat  dunia  maupun  sebaliknya  atau  berpotensi  secara  tidak  langsung melalui inovasi yang saat ini semakin maju, khususnya melalui organisasi komunikasi yang
luas.  Salah  satu  dampak  globalisasi  yakni  semakin  majunya  perbaikan  serta  kemajuan  ilmu pengetahuan  serta  inovasi,  sehingga  melahirkan  peluang  individu  yang  juga  melahirkan kebebasan berafiliasi yang banyak menimbulkan dampak buruk. Salah satu contohnya yakni meningkatnya  jumlah  demonstrasi  seks  yang  dilangsungkan  oleh  seseorang  yang  masih lajang  atau  yang  sudah  menikah  secara  sah  (Malik,  2003).  Tidak  dapat  dipungkiri  kalau pelaku seks ini yakni orang-orang yang sudah menikah, namun para pelajar, anak serta anak di bawah umur juga telah melangsungkan hal tersebut.
Kejahatan  hubungan  seksual  dengan  anak  yakni  topik  yang  sangat  penting  untuk dibicarakan  karena  beratasan  dengan  banyak  peraturan,  ketentuan,  serta  norma  sosial. Selakumana  diketahui,  generasi  muda  yakni  generasi  muda  bangsa  yang  harus  dijaga  serta dijaga.  Selakumana  diatur  dalam  Peraturan  Republik  Indonesia  No.  23  Tahun  2002  atas Asuransi  Anak  selakumana  telah  diperbaiki  dengan  Peraturan  Republik  Indonesia  no.  35 Tahun 2014 atas Revisi Peraturan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 atas Asuransi Anak selakumana  telah  direvisi  dengan  Peraturan  Republik  Indonesia  no.  17  Tahun  2016  atas Harapan UU Tidak Resmi Pengganti Peraturan No. 1 Tahun 2016 atas Koreksi Kedua Atas Peraturan  No.  23  Tahun  2002  atas  Asuransi  Anak  menjadi  peraturan  (selanjutnya  disebut Peraturan  Keamanan  Anak).  Pasal  1  angka  2  yang  berbunyi:  “Segala  kegiatan  untuk menjamin  serta  melindungi  hak-hak  anak  agar  mereka  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang, serta  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  serta  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  serta  diskriminasi,  dianggap  selaku  anak.” perlindungan." (Indonesia, 2014b) .
Iklim  secara  umum  mempunyai  dampak  serta  peran  yang  sangat  besar  dalam membentuk  cara  berperilaku anak  muda. Oleh  karena  itu,  bimbingan,  pengarahan serta  rasa aman dari orang tua, pendidik serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak-anak dalam  menjalani  kehidupannya.  Keamanan  bagi  anak-anak  saat  ini  sudah  ada  serta  telah ditetapkan oleh otoritas publik dalam menangani kebrutalan seksual. Meski UU Perlindungan Anak  sudah  diberlakukan,  namun  para  pelaku  kejahatan  masih  berani  melangsungkannya (Djamil, 2017).
Sesuai  informasi  yang  disampaikan  oleh  Komisi  Publik  Anti  Kekerasan  guna Perempuan  atau  yang  sering  disebut  Komas  Perempuan,  dapat  disimpulkan  kalau  339.782 keberatan  mutlak  yakni  kebrutalan  berbasis  orientasi  (KBG),  serta  3.442  diantaranya diperhitungkan  untuk  Komnas  Perempuan.  Kebiadaban  di  ranah  individu  sebenarnya mengatur  perincian  kasus  KBG,  khususnya  mendekati  100%  atau  336.804  kasus.  Selaku protes kepada Komisi Publik Kebiadaban Guna Perempuan, kasus di ranah individu mencapai 61%  atau  2.098  kasus.  Untuk  kasus  di  ruang  publik,  tercatat  sebanyak  2.978  kasus,  1.276 kasus  diantaranya  dipertanggungjawabkan  ke  Komisi  Umum  Kebiadaban  Guna  Perempuan. Sebaliknya, Komnas Perempuan yakni satu-satunya sumber kasus kekerasan di tingkat negara bagian, dengan peningkatan hampir dua kali lipat dari 38 kasus pada tahun 2021 menjadi 68 kasus pada tahun 2022 (Perempuan, 2023).
Sesuai  data  pengaduan  yang  dihimpun  Komnas  Perempuan  sepanjang  tahun  2022, kekerasan psikis disusul kekerasan seksual (2.083 kasus/35,72%) selaku jenis kekerasan guna perempuan  yang  paling  banyak  terjadi.  Sementara  informasi  dari  lembaga  administrasi didominasi  oleh  informasi  kejahatan  nyata  (6.001  kasus/38,8%),  disusul  kekejaman  seksual (4.102 kasus/26.52%). Jika kita menelaah data pengaduan masyarakat ke Komnas Perempuan secara lebih mendalam, kita menemukan kalau kekerasan seksual selalu menempati peringkat tertinggi (1.127 kasus) serta kekerasan psikologis menempati peringkat tertinggi (1.494) pada ranah  personal.  Berbeda  dengan lembaga  pelayanan, lembaga  publik  serta  swasta mayoritas bersifat fisik menurut data tahun 2022 (Perempuan, 2023).

## Metode Penelitian
Pengkajian  penelitian  ini  yakni  pengkajian  hukum  normatif,  yang  mana  dokumen peraturan  perUUan,  yurisprudensi,  atau  bahan-bahan  dijadikan  objek  kajian  serta  peraturan perUUan  yang  berlaku atau  diterapkan  pada  suatu  permasalahan  hukum  diteliti  serta  dikaji. Penulisan lainnya Eksplorasi ini memakai teknik pendekatan kasus serta pendekatan kaidah. Data sekunder dipakai selaku sumber data. Sumber informasi pilihan dalam pemeriksaan ini dibedakan menjadi: bahan sah esensial, bahan pembantu, serta bahan hukum tersier. Metode pengumpulan  bahan-bahan  yang  sah  dilangsungkan  dengan  memanfaatkan  pengkajian kepustakaan  (Library  Exploration).  Cara  penanganan  bahan-bahan  halal  yang  dikumpulkan dilangsungkan  secara  bertahap;  stok,  bukti  yang  dapat  dikenali,  keteraturan,  sistematisasi, serta  faksi.  Pemeriksaan  guna  bahan-bahan  yang  sah  dilangsungkan  selaku  suatu  gerakan untuk  memberikan  ulasan  yang  dapat  berarti  beratasan,  menegur,  mendukung,  menambah atau  memberi  komentar  serta  kemudian  mengakhiri  hasil  eksplorasi  tersebut  dengan hubungan  hukum  yang  sebenarnya  dengan  bantuan  spekulasi-spekulasi  yang  telah  ada. dipakai  sesuai  dengan  peraturan,  UU,  standar  serta  standar  terkait.  standar  yang  sah,  ajaran atau  hipotesis  yang  sah  sehubungan  dengan  realitas  atau  peristiwa  yang  sah  yang  sedang dipertimbangkan.

## Hasil dan Pembahasan

## Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak
Sesuai  pandangan  Zainal  Abidin  bahwa  persetubuhan  dapat  terjadi  apabila  terdapat demonstrasi memasukkan aurat laki-laki ke dalam kemaluan wanita, yang secara keseluruhan dapat mengakibatkan kehamilan, atau pada akhirnya jika aurat laki-laki sampai mengeluarkan air  mani  kedalam  kemaluan  perempuan.  Sehingga,  jikalau  pada  kejadian  pemerkosaan meskipun aurat laki-laki sudah cukup lama berada di kemaluan wanita, namun air mani laki- laki  belum  keluar  hingga  saat  ini,  hanya  itu  saja  yang  dikecualikan  dalam  tindak  pidana pemerkosaan, melainkan percobaan pemerkosaan (Zainal, 2007).
Sementara  definisi  persetubuhan  secara  biologis  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang terdapat  kemungkinan  terjadinya  kehamilan,  oleh  karena  itu  wajib  terjadi: (Prakoso  & Murtika, 1992) .
a. Erectio penis;
b. Penetration penis kedalam vagina ; dan
c. Ejaculatio dalam vagina .
Hal-hal penting yang juga patut diperhatikan yakni hal-hal yang berdampak antara seks serta  demonstrasi  keji.  Dalam  praktiknya,  jika  unsur  hubungan  seksual  tidak  dapat dibuktikan,  maka  yang  dipakai  yakni  tindakan  cabul,  sehingga  penting  untuk  membedakan keduanya.  Demonstrasi  vulgar  yang  dimaksud  seringkali  disamakan  dengan  perilaku  yang tidak pantas. Hal-hal tersebut masih dalam batas pelanggaran mutu etika.
Tindak pidana kesusilaan  dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yakni perbuatan salah penyerangan seksual yang diatur dalam Pasal 285 KUHP serta perbuatan salah penyerangan karena  melangsungkan  kenajisan  yang  diatur  dalam  pasal  289-296  KUHP.  Kode  Penjahat. Sementara Pasal 82 serta Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 Atas Perlindungan Anak mengatur atas kejahatan moral yang melibatkan anak.
Menurut pendapat ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan kalau pengertian persetubuhan yakni  hubungan  seksual  antara  seorang  laki-laki  serta  seorang  perempuan  yang dilangsungkan kontak fisik antara alat kelamin laki-laki serta perempuan. Dimana seharusnya alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan.
Pedoman  peraturan  perUUan  pidana  guna  berbagai  jenis  tindak  pidana  guna  anak
tertuang dalam Peraturan No. 35 Tahun 2014, perubahan atas Peraturan No. 23 Tahun 2002 atas  Perlindungan  Anak,  kalau  setiap  anak  perlu  mempunyai  kesempatan  seluas-luasnya untuk  tumbuh  serta  berkembang  dengan baik.  baik  secara  aktual maupun intelektual.  Selain menjunjung  tinggi  moral  sosial  serta  luhur,  upaya  perlindungan  harus  dilangsungkan  untuk memastikan  kalau  hak-hak  anak  ditegakkan  serta  mereka  diperlakukan  tanpa  bias.  Dalam Peraturan  No.  35  Tahun  2014,  yang  dimaksud  dengan  anak  yakni  seseorang  yang  belum berumur  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan (Syamsuddin, 2019).
Ada dua macam persetubuhan: persetubuhan yang sah serta persetubuhan yang haram. Jika  wanita  tersebut  sudah  cukup  umur,  belum  menikah  dengan  laki-laki  lain,  serta melangsungkan  hubungan  seksual  dengan  laki-laki  tersebut  atas  izin  atau  persetujuannya, maka  hubungan  tersebut  sah.  Sesuai  UU  yang  berlaku  di  Indonesia,  seorang  perempuan dianggap cukup dewasa untuk berhubungan seks jika ia berusia 15 tahun. Pada usia tersebut, ia dianggap sudah siap untuk memahami bahayanya serta akibatnya ia dapat memilih sendiri apakah  ia  akan  menyetujui  hubungan  seks.  Meski  begitu,  berhubungan  seks  dengan  wanita yang otaknya tidak stabil tidak dianggap sah, terlepas dari apakah wanita tersebut berusia 15 tahun. Ikatan perkawinan dapat dianggap selaku pengesahan atau persetujuan pasangan untuk berhubungan seks dengan pasangannya. Dengan asumsi kalau hubungan seks dilangsungkan tanpa  memperhatikan  standar  di  atas,  maka  hubungan  seks  tersebut  dianggap  haram  serta dapat ditolak.
Sesuai KUHP, hubungan seks yang melanggar hukum terdiri dari hubungan seks yang melanggar  hukum  yang  dilangsungkan  di  dalam  perkawinan  serta  hubungan  seks  yang dilangsungkan  di  luar  perkawinan.  Yang  dimaksud  dengan  perselingkuhan  haram  yang dilangsungkan  dalam  perkawinan  di  sini  yakni  persetubuhan  yang  dilangsungkan  guna pasangannya  sendiri  yang  belum  cukup  dewasa  serta  persetubuhan  tersebut  menimbulkan luka.  Bahaya  disiplin  menurut  Pasal  288  KUHP  yakni  pidana  penjara  paling  lama  4  tahun, bila  mengakibatkan  luka  berat  bahaya  disiplin  8  tahun  serta  jika  mengakibatkan  kematian bahaya disiplin 12 tahun.
Sementara  itu,  hubungan  seks  di  luar  nikah  yang  dilangsungkan  di  luar  nikah  yakni hubungan  seks  yang  dilangsungkan  oleh  seorang  laki-laki  dengan  bukan  istrinya.  Dengan kata lain, laki-laki serta perempuan yang melangsungkan hubungan seksual belum menikah. Kegiatan ini dapat dipisahkan menjadi 2, lebih spesifiknya:
a. Persetubuhan  yang  diakhiri  dengan  persetujuan  atau  persetujuan  dari  wanita  yang diserang  secara  fisik,  misalnya  seks  dengan  wanita  di  bawah  umur  serta perselingkuhan.
b. Persetubuhan  dilangsungkan  tanpa  persetujuan  atau  persetujuan  dari  wanita  yang disetubuhi, misalnya penyerangan serta seks dengan wanita yang rentan.
Yang  dimaksud  dengan  berhubungan  seks  dengan  wanita  yang  belum  cukup  dewasa yakni  berhubungan  seks  dengan  bukan  pasangan  wanitanya  yang  belum  berumur  15  tahun. Pasal 287 KUHP menyebutkan, bila perempuan itu belum berumur 12 tahun, maka itu yakni delik biasa, serta bila ia berumur 12 tahun tetapi belum genap 15 tahun, maka itu yakni delik aduan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  hubungan  seks  dengan  perempuan  yang  tidak berdaya  selakumana  dimaksud  dalam  pasal  286  KUHP  yakni  hubungan  seks  dengan perempuan  yang  bukan  isterinya,  yang  keadaan  emosinya  tidak  memungkinkan  perempuan tersebut  meminta  persetujuan  atau  persetujuannya.  .  Tidak  dapat  dibayangkan  jika  seorang wanita  yang  tidak  sadar,  tidak  waras  atau  tolol  diminta  persetujuan  atau  izin  untuk melangsungkan  hubungan  seks,  terlepas  dari  apakah  dia  memberikan  persetujuan  atau persetujuannya maka persetujuan tersebut harus dianggap tidak sah.
Asas “lex specialis derogat lex generalis” berlaku dalam hukum pidana Indonesia, yang menyatakan  kalau  peraturan  khusus  diutamakan  daripada  peraturan  umum.  Hal  ini  untuk
menjamin keyakinan yang sah bagi kepolisian dalam menjalankan pedoman hukum.
Dengan  hadirnya  Peraturan  Jaminan  Anak,  khususnya  Pasal  81,  dapat  dikatakan  kalau Pasal  287  KUHP  saat  ini  tidak  dapat  diterapkan  guna  pelaku  kejahatan  seksual  yang dilangsungkan  guna  anak,  karena  dalam Pasal  81  Peraturan  Keamanan  Anak,  hal ini  secara eksplisit  diarahkan  pada  pengaturan  materiil  pelanggar  hukum  dalam  pelanggaran  seks. dilangsungkan pada generasi muda. Maka untuk keadaan ini Pasal 81 Peraturan Pengamanan Anak  yakni  “lex  expert  mendiskreditkan  lex  generalis”  Pasal  287  KUHP  dimana  dalam penerapan  hukum  guna  tindak  pidana  perkosaan  yang  dilangsungkan  guna  anak  di  bawah umur maka dipakai Pasal 81 Penjaminan Anak. Peraturan tersebut harus menaungi Pasal 287 KUHP.
Dalam  Pasal  287  KUHP  terdapat  rumusan  yang  menjelaskan  2  (dua)  jenis  tindak pidana, ialah:
a. Tindak pidana persetubuhan terhdap anak yang berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun dan  tidak  mencapai  usia  15  (lima  belas)  tahun.  Dalam  tindak  pidana  ini  termasuk dalam  delik  aduan,  yang  artinya  delik  dapat  dituntut  jika  terdapat  adanya  pengaduan atau laporan yang menjadi korban tindak pidana tersebut;
b. Tindak  pidana  persetubuhan  terhadap  anak  yang  berusia  kurang  dari  12  (dua  belas) tahun  dan  atau  menimbulkan  luka  berat,  luka  ringan,  atau  persetubuhan  dilakukan dengan  anak  kandung,  anak  tiri,  anak  angkat,  pembantu.  Dalam  tindak  pidana  ini termasuk dalam delik biasa, yang artinya delik dapat dituntut meskipun tidak terdapat adanya pengaduan atau laporan terhadap korban yang dirugikan.
Unsur-unsur yang tercangkup atas Pasal 287 KUHP, yakni: (DINANTI, n.d.)
a. Unsur objektif
1. Diketahui dengan jelas; dan
2. Sepatutnya wajib diduga
b. Unsur Subjektif
1. Bersetubuh;
2. Seorang perempuan;
3. Diluar perkawinan;
4. Belum berusia 15 (lima belas) tahun; serta
5. Belum mampu kawin.
Berdasarkan  Pasal  287  KUHP,  bahwa  syarat  dikatakan  sebagai  peragaan  seks  yang tidak  senonoh  harus  dilangsungkan  di  luar  pernikahan.  Apabila  tindak  pidana  persetubuhan itu dilangsungkan oleh isteri sah, maka tidak disebutkan dalam penjelasan pasal itu. dan tidak bisa dituntut berdasarkan pasal tersebut, tetapi dengan dugaan pasal lain.

## Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Secara  umum  selakumana  tercantum  dalam  pasal  1  ayat  (2)  UU  No.  35  Tahun  2014 Atas  Perlindungan  Anak,  yang  dimaksud  dengan  perlindungan  anak  yakni  segala  kegiatan untuk menjamin serta melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi  secara  komprehensif.  Secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  serta  martabat kemanusiaan  serta  terlindungi  dari  diskriminasi  serta  kekerasan.  Segala  upaya  untuk mencegah, merehabilitasi, serta memberdayakan anak-anak yang menjadi korban pelecehan, eksploitasi, atau penelantaran dianggap selaku perlindungan anak jika tujuannya yakni untuk menjamin  pertumbuhan  serta  kelangsungan  hidup  normal  anak  secara  fisik,  mental,  serta sosial (Zulkhair & Soeaidy, 2001).
Sesuai gambaran di atas, maka dapat beralasan kalau pada dasarnya arti penting jaminan anak yakni segala upaya atau tindakan yang dilangsungkan guna anak yang bertujuan untuk memberikan  jaminan,  pengamanan,  serta  pencegahan  guna  hal-hal  yang  mengabaikan  hak-
hak  istimewa  anak,  baik  secara  hakiki,  intelektual,  maupun  sosial.  sehingga  anak  dapat berkembang,  berkreasi,  serta  mengambil  bagian  mulai  saat  ini.  Upaya  perlindungan  anak yakni  gerakan  nasional  yang  melibatkan  keluarga,  pemerintah,  lembaga  sosial,  organisasi kemasyarakatan,  tokoh  agama,  lembaga  akademis,  serta  para  ahli  yang  bekerja  sama  untuk membesarkan  anak  yang  kuat  imannya,  sehat,  terpelajar,  serta  mampu  bersaing  serta bersaing. lagi. memutuskan masa depannya sendiri.
Di  Indonesia  terdapat  2  (dua)  peraturan  serta  pedoman  luar  biasa  bagi  anak,  yakni Peraturan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 atas Keamanan Anak serta Peraturan No. 11 Tahun 2012 atas Kerangka Penegakan Hukum Anak. Kedua peraturan ini bertujuan untuk memastikan kalau kebutuhan anak-anak terpenuhi sehingga mereka dapat hidup, berkembang serta  bertumbuh  dengan  baik,  dapat  mengambil  minat  yang  idealnya  didasarkan  pada  rasa hormat mereka selaku manusia, serta melindungi mereka dari kekejaman serta keterpisahan. Di  bawah  pengawasan  lahirnya  Peraturan  No.  35  Tahun  2014  atas  Keamanan  Anak  serta Peraturan No. 11 Tahun 2012 atas Kerangka Penegakan Hukum Anak, peraturan anak telah melalui beberapa kodifikasi yang sah.
a. Setiap anak selama berada di bawah pengawasan wali, penjaga atau kelompok lain atau mereka yang bertanggung jawab atas pertimbangan mereka, mempunyai hak istimewa untuk  mendapatkan  asuransi  dari  penyalahgunaan;  segregasi,  transaksi  ganda  baik finansial  maupun  seksual,  pengabaian,  kebrutalan,  kebiadaban  serta  penyalahgunaan, bentuk buruk serta pelecehan lainnya.
b. Dalam  hal  orangtua,  wali  atau  pengasuh  anak  melangsungkan  perlakuan  apa  pun seperti  yang  diharapkan  pada  ayat  (1),  kemungkinan  besar  pelakunya  akan mendapatkan hukuman yang lebih berat.
Perlindungan  anak  yakni  sebuah  contoh  kesetaraan  dalam  masyarakat  umum,  oleh karena  itu  jaminan  anak  muda  dicari  dalam  berbagai  bidang  kegiatan  negara  serta masyarakat. Latihan keamanan generasi muda mempunyai hasil yang sah, baik sesuai dengan peraturan tertulis maupun tidak tertulis (Gultom & Sumayyah, 2014). Perlindungan anak juga dapat  diartikan  selaku  segala  upaya  yang  ditujukan  untuk  mencegah,  memulihkan,  serta memberdayakan  anak-anak  yang  mengalami  pelecehan,  perlakuan  ganda,  serta  pengabaian guna anak, untuk menjamin ketahanan anak serta perkembangan serta kemajuan normalnya, baik secara fisik, intelektual maupun sosial.
Kekerasan  seksual  yakni  setiap  demonstrasi  yang  menggabungkan  perilaku  tidak senonoh dengan demonstrasi mendorong seseorang untuk melangsungkan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau padahal korban tidak menginginkannya, serta melangsungkan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau dibenci oleh orang yang bersangkutan. serta  menjauhkan  mereka  dari  kebutuhan  seksual  mereka.  Sesuai  Peraturan  No.  35  Tahun 2014,  kebiadaban  yakni  setiap  demonstrasi  guna  anak  yang  mengakibatkan  penelantaran, keputusasaan  atau  penderitaan  secara  fisik,  mental,  seksual,  atau  berpotensi  menimbulkan keputusasaan,  termasuk  bahaya  melangsungkan  tindakan,  pemaksaan,  atau  perampasan kebebasan  yang  melawan  hukum.  Kekerasan  seksual  yakni  ketika  seseorang  bertindak  atau mengatakan  sesuatu  dengan  tujuan  untuk  mengontrol  serta  melibatkan  orang  lain  dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkannya. Terdapat dua komponen penting dalam kejahatan seksual,  yakni  pertama,  komponen  tekanan  atau  komponen  tidak  adanya  persetujuan  dari pihak  lain,  serta  kedua,  komponen  korban  tidak  mampu  atau  tidak  siap  untuk  memberikan persetujuan tersebut (Hanifah, 2018).
Kekerasan  terhadap  anak  ( child  abuse )  yakni  suatu  peristiwa  kekerasan  fisik,  mental atau  seksual  yang  umumnya  dilangsungkan  oleh  orang-orang  yang  mempunyai  tanggung jawab  atas  bantuan  pemerintah  guna anak-anak.  Ilustrasi  paling  jelas  mengenai  demonstrasi keganasan yang dialami anak muda yakni pemukulan atau penyerangan terus menerus hingga hal  tersebut  terjadi.  luka  atau  goresan.  Namun,  penting  untuk  diingat  kalau  kekerasan  guna
anak  dapat  terjadi  dalam  berbagai  bentuk,  termasuk  kekerasan  seksual  serta  pornografi, malnutrisi  serta  makanan  yang  tidak  pantas  untuk  anak-anak,  serta  pengabaian  guna pendidikan, selain kekerasan fisik. selanjutnya, kesejahteraan, serta kebiadaban terkait klinis (penganiayaan klinis)
Unsur  multifaktorial  dipercaya  oleh  banyak  ahli  untuk  melihat  penyebab  kebiadaban seksual  guna  anak  muda.  Posisi  generasi  muda  selaku  kelompok  yang  tidak  berdaya  serta rentan, rendahnya kualitas masyarakat, khususnya pelaku kebiadaban seksual, kontrol orang tua  serta  kewaspadaan  dalam  mengantisipasi  pelanggaran  guna  anak,  tidak  adanya  proyek instruktif  dari  otoritas  publik  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  pada  umumnya.  ,  serta banyak elemen berbeda (Suharto, 1997).
Pengkajian  otak  ekologis  melihat  kalau  lingkungan  alam  di  masyarakat  umum mempunyai  dampak  yang  nyata,  baik  secara  mental  maupun  sosial  bagi  individu  yang memilikinya.  Pengaturan  ekologi  dapat  mencakup  desain  aktual,  ketebalan,  aksesibilitas ruang publik, ruang individu, serta lebih jauh lagi menyangkut perlindungan setiap individu. Lingkungan  ekologi  yang  ideal  harus  mempertimbangkan  berbagai  komponen  kebutuhan individu yang terlibat di dalamnya. Menetapkan iklim yang tepat tentunya akan mendukung bantuan pemerintah bagi individu yang tinggal di iklim tersebut.
Di sisi lain, lingkungan alam yang tidak sesuai akan mengurangi dukungan pemerintah guna daerah serta menghambat siklus lain yang seharusnya dapat dilangsungkan. Anak yakni salah satu perkumpulan yang melibatkan kalangan pergaulan. Mereka sedang melalui proses pertumbuhan  serta  perkembangan  fisik  serta  mental  yang  sangat  pesat  untuk  usia  mereka. Pengaturan  alam  yang  tepat  akan  sangat  mendukung  interaksi  ini.  Tragisnya,  saat  ini  di Indonesia  masih  banyak  sekali  kondisi  yang  kurang  mendukung  tumbuh  kembang  serta kemajuan  generasi  muda,  namun  justru  menempatkan  anak  pada  kondisi  yang  penuh  risiko (Suharto, 1997).

## Analisa Studi Kasus Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/Pn Bdg

## A. Kronologi
Pada  hari  sabtu  tanggal  28  November  2020  terdakwa  (Muhamad  Bayu  Nugraha  Bin Solihin)  sedang  sakit  dan  mengajak  korban  (Sevilla  Melinda  Rezkya)  untuk  ke  kosan,  pada pukul  12.00  WIB  setelah  selesai  makan  terdakwa  menggendong  korban  tetapi  korban melawan dengan memberontak agar terdakwa tidak menggendong tetapi terdakwa memaksa dan tetap menggendong korban dan dibawa ke Kasur dan terdakwa langsung membukan baju dan  menurunkan  celana  korban  hingga  meremas-remas  payudara  kiri  dan  kanan  korban selama kurang lebih 5 menit dan terdakwa juga mencium bibir si korban menghisap payudara setelah itu memasukkan alat kelaminnya dengan cara menggoyang-goyangkan selama kurang lebih  5  menit  sehingga  mengeluarkan  cairan  putih  dan  mengancam  korban  agar  tidak memberitahukan kesiapapun.

## B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim
Termohon  telah  didakwa  oleh  Pemeriksa  Umum  dengan  dakwaan  elektif,  sehingga Majelis  Hakim  dengan  mempertimbangkan  kenyataan  sah  yang  disebutkan  di  atas,  segera memilih dakwaan elektif utama selakumana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D  UU No.  17  Tahun  2016  atas  Penetapan  PP  Pengganti  UU  No.  1  Tahun  2016  atas  Perubahan Kedua  atas  UU  No.  23  Tahun  2002  atas  Perlindungan  Anak.  Majelis  Hakim  memberikan pertimbangan  yang  pada  pokoknya  mengatakan  kalau  fakta  kalau  terdakwa  melangsungkan hubungan  seksual  atas  dasar  suka  sama  suka  tanpa  ada  kekerasan,  ancaman  kekerasan, pemaksaan,  penipuan,  serangkaian  kebohongan,  atau  bujukan  tidak  menjadikan  perbuatan persetubuhan  itu  melanggar  hukum.  karena  hal  itu  sudah  dilangsungkan.  Anak-anak  tidak
memiliki  kebebasan  penuh  dalam  memberikan  persetujuan  atas  tindakan  yang  merugikan mereka,  khususnya  dalam  Peraturan  Jaminan  Anak  tidak  ada  kapasitas  untuk  menanggung demonstrasi  seks  dengan  anak-anak  dalam  struktur  apa  pun.  Hal  ini  juga  berlaku  terhadap perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Anak.

## C. Dasar Hukum
Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 atas Penetapan PP  Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 atas Perlindungan Anak.

## D. Amar Putusan Hakim
1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD BAYU NUGRAHA Bin SOLIHIN tersebut diatas, terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  "Persetubuhan Terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam)  tahun  dan  denda  sejumlah  Rp.1.000.000.000,-  (satu  miliar  rupiah)  dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
a) 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink;
b) 1 (satu) potong celana jeans merk 10 PM;
c) 1 (satu) potong mini shet bermotif bintang dan garis biru muda;
d) 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda
e) 2 (dua) buah cincin warna kuning emas
6. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.  2.000,-  (dua ribu rupiah);

## E. Analisa Kasus
Sesuai  kasus  yang  diteliti  oleh  Penulis,  Jaksa  Penuntut  Umum menggunakan  dakwaan tunggal  sebagimana  ditegaskan  atas  Pasal  81  Ayat  (2)  UU  RI  No.  17  Tahun  2016  atas Penetapan PP Pengganti UU No. 1 tahun 2016 atas Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 atas Perlindungan Anak menjadi UU.
Dalam  kamus  “ black’s  law  dictionary ”  dikatakan  kalau  suatu  perbuatan  salah  yakni segala denda atau disiplin yang dikenakan kepada seseorang melalui kekuatan suatu peraturan serta  keputusan  serta  pilihan  pengadilan atas  suatu  perbuatan  curang atau  pelanggaran  yang dilangsungkan  olehnya,  atau  mengingat  kecerobohannya  guna  komitmen  yang  dipaksakan oleh  hukum  serta  ketertiban.  Oleh  karena  itu,  dapat  dibenarkan  kalau  peraturan  pidana memuat unsur-unsur serta sifat-sifat yakni:
1. Pidana  pada  dasarnya  yakni  pemanfaatan  siksaan  atau  kesusahan  atau  akibat-akibat menjengkelkan lainnya.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (by power).
3. Pidana ini dikenakan kepada seseorang yang melangsungkan perbuatan curang menurut UU.
4. Pidana itu yakni pernyataan celaan negara guna seseorang yang melanggar hukum.
Dalam UU Perlindungan Anak mengarahkan beberapa pasal yang berhubungan dengan seks dengan anak muda, termasuk perselingkuhan di luar nikah. Pasal 81 ayat (1) Peraturan Keamanan  Anak  mengatur  kalau  setiap  orang  yang  tidak  mengindahkan  pengaturan selakumana dimaksud dalam Pasal 76 D dikenakan penahanan paling singkat 5 (lima) tahun serta  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  ke  atas.  denda  sebesar  Rp5.000.000.000.  ,00  (lima miliar rupiah). Pasal 81 ayat (1) mengatur atas kriminalisasi guna setiap orang yang dengan sengaja  serta  dengan  sengaja  memakai  usaha  atau  teknik  untuk  melangsungkan  kejahatan, atau selaku bahaya kebiadaban, yang dengan demikian memberi kuasa kepada seorang anak untuk  melangsungkan  persetubuhan  dengan  dirinya  atau  dengan  orang  lain.  kalau  tidak. lainnya. Membuat orang menjadi lemah atau tidak berdaya yakni bentuk lain dari pemaksaan.
Disiplin  pelaku  demonstrasi  kriminal  seks  dengan  anak  pada  tingkat  mendasar  yakni penentu  keputusan  dalam  memberikan  pilihan  dalam  kasus  pelanggar  hukum  pidana terkhusus  dalam  kasus  yang  diteliti  oleh  penulis  harus  focus  daalam  peraturan perundangundangan  dan  tetap  mendasar  mengenai  realitas  yang  terungkap  pada  tahap  awal yang  meliputi  dakwaan  jaksa  penunutut  umum  dan  alat-alat  bukti.  Secara  sederhana,  surat dakwaan  yakni  surat  atau  akta  yang  memuat  rencana  perbuatan  pelanggar  hukum  yang didakwakan guna pihak yang berperkara, tertutup serta tergambar dari akibat penilaian yang berwawasan  luas,  serta  menjadi  dasar  serta  alasan  bagi  hakim  dalam  penilaian  di  bawah pengawasan hakim. pengadilan. Sedangkan perlengkapan perbukitan diatur dalam Pasal 184 KUHAP  yang  juga  mencakup  keterangan  terdakwa,  surat,  petunjuk,  serta  keterangan  ahli serta saksi.
Kalimat  minimal  serta  maksimal  yang  dituangkan  dalam  peraturan  perUUan  menjadi pedoman  bagi  hakim  dalam  menentukan pidana.  Karena  Indonesia  menganut  sistem  hukum Eropa Kontinental yang menempatkan peraturan perUUan selaku sumber utama, maka hakim yang  menangani  perkara  hubungan  seksual  dengan  anak  harus  memperhatikan  hukum  yang berlaku di Indonesia. KUHP memuat ancaman pidana minimal serta maksimal pidana umum, sedangkan setiap UU di luar KUHP memuat ancaman pidana khusus minimal serta maksimal.
Setelah  meninjau  putusan,  cenderung  terlihat  kalau  pemikiran  hakim  dalam  mengadili putusan  guna  tergugat  sangat  tepat.  Alasan  pemikiran  penguasa  yang  ditunjuk  dalam memberikan  atas  suatu  pilihan  mengingat  kenyataan  yuridis  yang  terungkap  di  hadapan pemeriksaan  pendahuluan  serta  oleh  UU yang  tidak  seluruhnya  diselesaikan  sesuai  rencana, antara lain memberatkan PU, keterangan pihak yang berperkara serta saksi-saksi, bukti serta tersangka.  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  didakwakan,  serta  faktor-faktor  non-yurisdiksi seperti riwayat terdakwa, kesehatan fisik serta mental, serta keadaan keuangan, hakim harus mengetahui  secara  pasti  apakah  terdakwa  melangsungkan  unsur-unsur  tindak  pidana  yang didakwakan.
Penerapan  pasal-pasal  yang  dilangsungkan  Hakim  PN  Bandung  dapat  dianggap  telah sesuai  aturan  apabila  memperhatikannya.  Kalau  kita  melihat  hukuman  yang  dipaksakan, menurut penciptanya, cenderung sesuai dengan Peraturan No. 23 Tahun 2002 atas Keamanan Anak. Hal ini seharusnya tepat mengingat pendisiplinan tersebut sesuai dengan yang termuat dalam  Pasal  81  ayat  (2)  Peraturan  No.  23  Tahun  2002  atas  Keamanan  Anak  terkait  dengan Pasal 81 ayat (2) Peraturan No. 35 Tahun 2014. atas Perubahan Atas Peraturan No. 23 Tahun 2002  atas  Bahaya  Ancaman  Pidana  Paling  Lama  15  (Lima  Belas)  Tahun  serta  Sekurang- kurangnya  5  (Lima)  Tahun,  Hakim  mempertimbangkan  mempertimbangkan  bahwa penggugat yakni seorang anak muda, kenyataan hukum yang diperlihatkan serta selanjutnya hal-hal  yang  mengganggu  serta  memoderasi  anak,  keterangan  saksi,  keterangan  tergugat, serta  tingkah  laku  dalam  sidang  pendahuluan  sehingga  pejabat  yang  ditunjuk  memaksakan suatu  perbuatan  salah  atas  MUHAMAD  BAYU  NUGRAHA  Bin  SOLIHIN  dan  hukuman kurungan penjara 6 (enam) tahun

## Kesimpulan
Penerapan hukum guna pelaku kejahatan seksual khususnya anak selaku korban dalam Putusan PN Semarang No.: 429/Pid. Sus/2021/PN Bdg memakai UU RI No.35 Tahun 2014 atas Perlindungan Anak Perubahan Atas UU RI No.17 Tahun 2016 Atas Perlindungan Anak Perubahan  Atas  UU  RI  No.1  Tahun  2016  Atas  Perlindungan  Anak  Perubahan  Atas  UU  RI No.23 Tahun 2002 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara itu, pemakaian peraturan pidana secara  konvensional  bertujuan  untuk  KUHP.  Dalam  pilihan  yang  pencipta  pertimbangkan dalam  pelaksanaannya  sesuai  kenyataan-kenyataan  yang  sah  yang  dibuktikan  serta pembuktian-pembuktian  yang  diperoleh  dari  penilaian-penilaian  di  persidangan,  maka pembuktian-pembuktian  yang  diajukan  yakni  artikulasi  pengamat,  penjelasan-penjelasan tergugat  serta  pembuktian-pembuktian,  sehingga  sesuai  dengan  susunan  pembuktian Peraturan Negatif, meskipun faktanya ini valid. sesuai teknik yang ditentukan dalam strategi penilaian umum di tahap awal.

## BIBLIOGRAFI
Dewi, A. A. R. P., Sujana, I. N., & Sugiartha, I. N. G. (2019). Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. Jurnal Analogi Hukum , 1 (1), 11–15. DINANTI,  A.  D.  A.  Y.  U.  (n.d.). TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP  TINDAK  PIDANA PERSETUBUHAN . Djamil, N. (2017). Anak Bukan untuk dihukum . Sinar Grafika. Gultom,  M.,  &  Sumayyah,  D.  (2014). Perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam  sistem peradilan pidana anak di Indonesia . Hanifah, S. A. (2018). Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online .
Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syarif �� .
Indonesia,  R.  (2014a).  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak.
Cell , 3 (4), 1–15.
Indonesia, R. (2014b). Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang. Perlindungan Anak . Lisa.  (2013). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Melakukan  Persetubuhan  Anak . Universitas Hasanuddin Makasar.
Malik, M. A. (2003). Perilaku zina: pandangan hukum Islam dan KUHP. (No Title) .
Perempuan,  K.  (2023). Lembar  Fakta  Catatan  Tahunan  Komnas  Perempuan  Tahun  2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Kurangnya Perlindungan dan Proses Pemulihan . Komnas Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/download- file/949
Prakoso, D., & Murtika, I. K. (1992). Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman . Soetodjo, W. (2010). Hukum Pidana Anak, Bandung: PT. Refika Aditama .
Suharto,  E.  (1997).  Pembangunan,  Kebijakan  Sosial  dan  Pekerjaan  Sosial:  Spektrum Pemikiran. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS) .
Syamsuddin, A. (2019). Tindak pidana khusus . Sinar Grafika. Zainal, A. (2007). Hukum Pidana I, sinar grafik . Jakarta. Zulkhair, & Soeaidy, S. (2001). Dasar hukum perlindungan anak: anak cacat, anak terlantar, anak  kurang  mampu,  pengangkatan  anak,  pengadilan  anak,  pekerja  anak .  Novindo Pustaka Mandiri.

## Copyright holder:
Rafa Natasya Ramdhana, Suparji Ahmad (2024) First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan This article is licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)