https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 2, Issue 1, Juli 2020
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2020. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 2, Issue 1, Juli 2020

## DAFTAR ISI

## ARTIKEL RISET
Zasima Margawaty Djamil Peran  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian  Sektor  Yendidori  dalam  Penanganan Tindak Pidana Ringan 1-11 Devi Supusepa Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan  Yang  Baik  Ditinjau  dari  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 12-29 Hasniah Hasniah Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD 30-46 Wahyu Ramadhani Implikasi  Hukum  Terhadap  Salah  Ukur  Tanah Milik Masyarakat oleh BPN Kota Langsa 47-58 TINJAUAN LITERATUR Danetta Leoni Andrea, Rika Ratna Permata, & Tasya Safiranita Freedom  of  Panorama Terkait  Pelindungan  Karya Cipta di Ruang Publik Berdasarkan Hukum Hak Cipta  dan  Hukum  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi 59-75 Muhammad Rafi Darajati Eksistensi  IMF,  World  Bank,  ILO  Sebagai Organisasi Ekonomi Internasional 76-88 Frijan Masa’ i, Afrizal Vatikawa, & Annisa Novia Indra Putri Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Sampah Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional 89-96 Jesline Arsjad, Sinta Dewi Rosadi, & Rika Ratna Permata Pengaturan  dan  Tanggung  Jawab  Penyedia  Jasa Layanan Komputasi Awan ( Cloud Computing ) atas Penyimpanan  Data  Pribadi  Pengguna  dari Kebocoran Data Elektronik 97-106
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .
DOI: 10.46924/jihk.v2i1.135

## Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Sampah  Ruang  Angkasa  Menurut Hukum Internasional
Frijan Masa’i 1 Afrizal Vatikawa 2 Annisa Novia Indra Putri 3
1,2 Universitas Lampung, Raja Basa, Bandar Lampung
3 Institut Teknologi Sumatera, Jati Agung, Lampung Selatan

## Korespondensi
Frijan Masa’ i, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Jalan Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro No. 1, Gedong Meneng, Raja Basa, Bandar Lampung 35141, E-mail: frijan.masai@staff.itera.ac.id

## Review Article

## Abstract
Due to a lot of garbage, celestial bodies crashing into satellites are no longer  a  common  thing.  Even  on  March  12,  2017,  the  International Space Station (ISS) was almost hit by a shard of a celestial body whose diameter is only 0.8 centimeters but has a speed of 30,000 km per hour. The study aims to explain the responsibility of the fall of space waste to other countries according to international law. The impact of such use can interfere with the sovereignty of the country's territory, so that the International Law Commission (ILC), which is a United Nations Agency tasked  with  managing  and  discussing  drafts  on  provisions  on  state responsibility,  issues  international  legal  instruments  on  state responsibility and this instrument is only related to state responsibility with general principles which is called as the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ILC ASR). If space debris falls to earth and enters the territory of another country, then we can conclude that the  country  that  owns  the  space  waste  must  be  responsible  for  the country that falls into the space waste even though it is not the fault of the operator or the country that owns the satellite.
Keywords : State Responsibility, Space Waste, International Law.

## Abstrak
Akibat  banyak  sampah,  peristiwa  kecelakaan  benda  langit  menabrak satelit bukan lagi hal yang biasa. Bahkan pada tanggal 12 maret 2017 lalu Stasiun  Ruang  Angkasa  Internasional  (ISS)  nyaris  ditabrak  sebuah pecahan  benda  langit  yang  diameternya  hanya  0,8  sentimeter  tapi memiliki  kecepatan  30.000  km  per  jam.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  menjelaksan  soal  tanggung  jawab  suatu  negara  dalam  jatuhnya sampah  ruang  angkasa  ke  negara  lain  menurut  hukum  internasional. Dampak pemanfaatan tersebut dapat mengganggu kedaulatan wilayah negara  di  bawahnya, sehingga International Law  Commission (ILC)  yang merupakan sebuah badan PBB yang bertugas mengurusi dan membahas draft  tentang  ketentuan  tanggung  jawab  negara  mengeluarkan instrumen hukum internasional mengenai pertanggungjawaban negara ( state responsibility ) dan instrumen ini hanya terkait dengan prinsip-prinsip umum yang mereka sebut sebagai Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ILC ASR). Apabila sampah ruang angkasa jatuh ke bumi dan memasuki wilayah negara lain, maka dapat kita simpulkan bahwa negara pemilik sampah ruang angkasa tersebut harus bertanggung jawab
terhadap  negara  yang  kejatuhan  sampah  ruang  angkasa  tersebut walaupun bukan kesalahan dari operator atau negara pemilik satelit.
Kata  kunci : Tanggung  Jawab  Negara,  Sampah  Ruang  Angkasa,  Hukum Internasional.

## 1. PENDAHULUAN
Teknologi  di  dunia  setiap  waktunya  menunjukkan  kemajuan  yang  pesat,  termasuk  teknologi antariksa  atau  ruang  angkasa.  Pada  tahun  1957,  untuk  pertama  kalinya  manusia  menerbangkan benda buatannya ke ruang angkasa. Penerbangan tersebut diprakarsai oleh Uni Soviet. Uni Soviet menerbangkan benda angkasa berupa satelit. Satelit tersebut diberi nama Sputnik I. Negara pesaing Uni  Soviet  pada  saat  itu,  yaitu  Amerika  Serikat  (AS)  berusaha  juga  untuk  menyaingi  kemajuan tekonologi Uni Soviet, khususnya teknologi ruang angkasa, dengan meluncurkan Satelit Explorer I pada tahun 1958. Pendaratan yang dilakukan oleh astronot AS di bulan dengan mulus merupakan kejadian yang menggemparkan dunia internasional dan sekaligus menaikkan gengsi AS di forum internasional. 1 Pada zaman sekarang peluncuran satelit ke ruang angkasa sudah menjadi hal yang lumrah, baik dilakukan oleh negara maju maupun negara berkembang.
Keberadaaan satelit-satelit di ruang angkasa memiliki konsekuesi, yaitu terus bertambahnya jumlah sampah benda langit di atmosfir bumi yang jumlahnya tidak diketahui pasti. Akibat banyak sampah, peristiwa kecelakaan benda langit menabrak satelit bukan lagi hal yang biasa. Bahkan pada tanggal  12  maret  2017  lalu  Stasiun  Ruang  Angkasa  Internasional-ISS  nyaris  ditabrak  sebuah pecahan benda langit yang diameternya hanya 0,8 sentimeter tapi memiliki kecepatan 30.000 km per jam. 2 National Research Council , salah satu lembaga penelitian di AS mencatat 370 ribu sampah antariksa mengambang di orbit bumi. Sisa satelit atau obyek angkasa lain itu berkeliaran ke mana- mana dengan kecepatan hingga 22 ribu mil per jam. 3 Dari jumlah tersebut, ada 22 ribu obyek di orbit yang ukurannya besar seperti sebesar mobil. Tim peneliti pun mulai membuat skenario dan pemodelan  komputer.  Kesimpulannya,  puing-puing  orbital  tersebut  sudah  mencapai  titik  kritis atau jumlahnya telah mencapai ambang batas, di mana ia terus akan bertabrakan satu sama lain. Kasus tabrakan sebuah satelit telekomunikasi milik AS dengan sebuah satelit tua Rusia yang sudah tak berfungsi lagi membuat para ilmuwan antariksa prihatin. Hal ini tentu saja menguatkan fakta bahwa benda-benda yang termasuk sampah antariksa itu sangat berbahaya.
Kasus kerusakan lainnya juga dialami oleh pesawat ulang alik Chalenger 1983. Kaca pelindung pesawat itu harus diganti karena ditemukannya serpihan cat yang menabraknya. Ukuran serpihan cat tersebut sangat kecil, hanya sekitar 0,3 mm. Tetapi, karena diperkirakan kecepatan serpihan cat itu  sangat  tinggi,  sekitar  14.000  km/jam,  maka  hal  ini  cukup  mengganggu.Untuk  kasus  antena teleskop  antariksa  Hubble  yang  mengalami  kerusakan  akibat  tumbukan  sampah  antariksa  juga menambah daftar panjang kasus yang disebabkan oleh sampah antariksa. Akibatnya timbul lubang
1 Satria Diaz Putra, Agus Pramono Pratama, and M. Kabul Supriyadhie, “Analisis Yuridis Eksistensi Yurisdiksi Satelit Ruang Angkasa Menurut Hukum I nternasional,” Diponegoro Law Journalponegoro Law Journal 8, no. 1 (2019): 706 – 13, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25359.
2 As, “Ancaman Bahaya Sampah Luar Angkasa,” Deutsche Welle, 2009, https://www.dw.com/id/ancaman -bahaya-sampah- luar-angkasa/a-4126140-0.
3 Steven A Hildreth and Allison Arnold, “Threats to U.S. National Securi ty Interests in Space: Orbital Debris Mitigation and Removal,” in Congressional Research Service , vol. 16, 2014, 1 – 13, https://www.hsdl.org/?view&did=748309.
berukuran 1,9 cm x 1,7 cm. Sampah antariksa tidak hanya berakibat buruk bagi benda-benda langit lainnya, namun juga adanya kemungkinan sampah tersebut jatuh ke bumi. Semakin rendah posisi orbit satelit atau sampah antariksa, semakin cepat pula kemungkinan untuk jatuh ke permukaan bumi. Benda angkasa itu mulai ada semenjak Sputnik I diluncurkan ke ruang angkasa oleh Uni Soviet. Mulai dasawarsa 1960-an, terjadi perlombaan senjata di antariksa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. 4 Setelah itu dimulai era satelit komersial. Dalam 10 tahun terakhir, industri satelit meluncurkan satelit rata-rata 76 unit per tahun.
Dari data yang ada, sejak 1957, terdapat 6.000 satelit diluncurkan ke ruang angkasa serta 3.338 satelit masih beroperasi dan tidak aktiflagi. Dalam dekade mendatang, kegiatan diprediksi tumbuh sebesar 50 persen. Analisis Euroconsult terbaru menyebutkan, 1.145 satelit akan dibangun untuk mulai berfungsi pada 2011 dan 2020. Selain satelit yang tidak aktif, ada 1.820 badan roket yang tidak berfungsi lagi. Benda angkasa ini ditambah 7.789 serpihan logam yang mengitari orbit bumi. Tabrakan  antar  satelit  dan  roket  menjadi  penyumbang  terbesar  sampah  antariksa.  Peningkatan jumlah sampah bakal menyebabkan naiknya tingkat kegagalan pesawat ruang angkasa mencapai orbit  bumi.  Selain  itu,  dapat  menabrak  satelit  dan  astronaut  serta  Stasiun  Luar  Angkasa Internasional. Secara singkat, dampak sampah ruang angkasa bagi kehidupan bumi dapat dituliskan sebagai berikut: 5
a) Sampah ruang angkasa bisa menabrak satelit atau pesawat ruang angkasa sehingga merusak sateilt itu,
b) Satelit aktif gagal masuk orbit akibat benturan dengan sampah ruang angkasa,
c) Untuk sampah ruang angkasa yang orbitnya rendah ada risiko bongkahan sampah 2 masuk ke bumi,
d) Khusus untuk orbit Geostasioner, sampah yang berasal dari satelit yang tidak beroperasi akan tetap tinggal di orbit tersebut dan mengurangi lokasi orbit satelit yang baru,
e) Satelit  yang  sudah  tidak  beroperasi  kemungkinan  transpondernya  masih  menyala  sehingga dapat mengganggu sinyal satelit yang lain,
f) Transmisi yang dikirim satelit ke bumi akan terganggu jika sinyal melewati sebaran sampah ruang angkasa yang berupa logam.
Di Indonesia saja setidaknya sudah terjadi 5 (lima) kali kejatuhan sampah yang berasal dari ruang angkasa yaitu di: 6
a) Gorontalo pada 26 Maret 1981, adalah bagian Motor Roket Cosmos -3M/ Space Launcher 8 (SL- 8)/11K65M milik Rusia,
b) Lampung pada 16 April 1988, adalah roket Soyuz A-2 Space Launcher 4 milik Common Wealth of Independent States (CIS) atau Persemakmuran Negara-negara Merdeka (PNM) Rusia,
c) Bengkulu pada 17 Oktober 2003, adalah pecahan roket CZ-3A (Chang Cheng/Long March 3), nomor katalog 23416, kode internasional 1994-080B milik Republik Rakyat Cina (RRC),
4 Arthur P. Cracknell and Costas Varotsos, “Fifty Years after the First Artificial Satellite: From Sputnik 1 to ENVISAT,” International Journal of Remote Sensing 28, no. 10 (2007): 2071 – 72, https://doi.org/10.1080/01431160701347147.
5 Dimitri Anggr ea Noor and I. Ketut Sudiarta, “Tanggung Jawab Negara Berdasarkan Space Treaty 1967 Terhadap Aktivitas Komersial Di Luar Angkasa,” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2016): 1 – 5, https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/18881.
6 Herdis Herdiansyah, “Kebijakan Strategis Mitigasi Ancaman Peredaran Orbit Satelit Terhadap Keamanan Nasional: Pendekatan Analytical Hierarchy Process,” Jurnal Keamanan Nasional 4, no. 2 (2018): 141 – 64, https://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/393.
d) Madura  pada  26  September  2016,  adalah  roket  FALCON  9  R/B,  yaitu  roket  untuk meluncurkan satelit komunikasi JCSAT 16 milik Jepang yang merupakan kepunyaan Space-X ,
Amerika Serikat, dan diluncurkan dari Cape Canaveral Air Force Station , Florida.
Selama ini sampah ruang angkasa yang jatuh ke Indonesia tersebut memang tidak memakan korban jiwa  serta  menyebabkan  kerugian  materi,  namun  bukan  tidak  mungkin  pada  suatu  saat  nanti peristiwa jatuhnya sampah ruang angkasa akan memiliki dampak yang merugikan. Oleh karena itu, penulis hendak mendiskusikan soal tanggung jawab negara dalam jatuhnya sampah ruang angkasa ke negara lain menurut hukum internasional.

## 2. PEMBAHASAN
Perlu kita ketahui tinjauan mengenai hukum ruang angkasa dan penafsiran perjanjian internasional. Istilah hukum udara pertama kali digunakan oleh Ernest NYS yaitu droit aerien atau air law pada tahun 1992. Setelah Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit Sputnik I pada tahun 1957 maka timbul istilah yang lebih luas, yakni air and space law , luct en Ruimte Recht (Hukum Angkasa). Adapula yang menggunakan istilah Aerospace Law. Untuk ilmu hukum ini dipakai istilah Hukum Angkasa, Air Space  and  Law (Canada), Aerospace  Law (USA), Lucht  en  Ruimte  Recht (Belanda)  dan Luft  und Weltraumrecht (Jerman).  Itu  yang  mencakup  dua  bidang  ilmu  hukum  yaitu  hukum  udara  untuk mengatur  sarana  penerbangan  di  ruang  udara  dan  hukum  ruang  angkasa  yakni  hukum  yang mengatur ruang hampa udara ( outer space ) 7 , di Indonesia dikenal dengan istilah dirgantara. Hukum yang mengatur sebagian dari wilayah dirgantara dinamakan space law atau hukum ruang angkasa,  jadi  hukum  ruang  angkasa  dapat  diartikan  sebagai  norma  atau  aturan  yang  mengatur tentang  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  manusia  di  ruang angkasa. 8 Kegiatan  ruang  angkasa  pada  mulanya  diperuntukkan  untuk  kegiatan  penelitian  dan pengembangan ilmu  pengetahuan,  namun dengan  seiring berjalannya  waktu  kegiatan penelitian dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  tersebut  sarat  akan  kepentingan  militer  dan  komersil 9 misalnya, peluncuran dan penyiaran langsung melalui satelit komunikasi, penginderaan jarak jauh, sistem transportasi ruang angkasa,dan eksplorasi tambang. Rekonsepsi Hak Penguasaan Negara Atas Wilayah
Kegiatan yang dilakukan di ruang angkasa merupakan akibat dari kemajuan teknologi di dunia. Kemajuan  teknologi  dalam  kegiatan  ruang  angkasa  pada  dasarnya  harus  diimbangi  oleh perkembangan hukum. Kesadaran hukum terkait kegiatan di ruang angkasa sudah disadari oleh banyak negara. Akibat dari persaingan teknologi yang makin ketat, maka pada tanggal 16 Juni 1966 atas  usul  AS  dan  Uni  soviet  diajukan Treaty  on  Principles  Governing  the  Activities  of  States  in  the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies , 1967 (selanjutnya disebut Outer Space Treaty 1967), yang aklamasi diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 9 Desember 1966 dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 222 (XXI) dan ditandatangani oleh 60 negara di Washington, London, Moskow pada tanggal 27 Januari 1967.7
7 Endang Puji Lestari, “Rekonsepsi Hak Pen guasaan Negara Atas Wilayah Udara Di Tengah Kebijakan Liberalisasi Penerbangan,” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 4, no. 2 (2015): 327 – 43, http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.27.
8 Dony Aditya Pras etyo, “Tanggung Jawab Negara Peluncur Terhadap Sampah Ruang Angkasa,” Arena Hukum 9, no. 1 (2016):
1 – 16, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.1.
9 Irvan Irvan and I Wayan Novy Purwanto, “Upaya Demiliterisasi Di Ruang Angksa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ruang Angkasa Internasional,” Jurnal Kertha Negara 8, no. 7 (2020): 14 – 26, https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/60965/35929.
Di dalam Artikel I Outer Space Treaty 1967 adanya jaminan hak yang sama untuk negara untuk mengakses,  mengeksploitasi,  dan  memanfaatkan  ruang  angkasa.  Sehingga  dalam  artian  bahwa setiap negara berhak untuk memanfaatkan ruang angkasa, namun tidak ada satu negara pun yang memiliki kedaulatan di ruang angkasa karena prinsip ruang angkasa adalah sebagai warisan bersama umat manusia ( common heritage of mankind ). 10 Dalam pembentukan awalnya, hukum ruang angkasa telah berkembang dalam mengantisipasi aktivitas ruang angkasa ketika beberapa aktivitas masih sangat terbatas dalam praktiknya.
Proses ini begitu mulus sebab hanya ada dua negara pemain utama, yakni AS dan Uni Soviet yang begitu intens dan aktif dalam optimalisasi kegiatan ruang angkasa, sementara negara-negara lain tidak mampu berbuat banyak untuk bersaing. Tetapi, pada akhirnya negara-negara berkembang juga  mempunyai  kepentingan.  Sementara  kekuatan launching  state berusaha  untuk  menjaga hegemoni serta monopoli atas pengelolaan ruang angkasa semaksimal mungkin, akhirnya hal ini telah berubah. Negara-negara semakin terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung sudah dan  saatnya  mengambil  posisi  untuk  memperjuangkan  hak  ekonomi  dan  hak  politik.  Konflik kepentingan,  khususnya  antara  negara  industri  maju  dan  negara-negara  berkembang  telah mencapai  konsensus  dalam  proses  pembuatan  hukum. 11 Kepentingan  yang  dimaksud  dalam pemanfaatan ruang angkasa yaitu dalam hal pengoperasian satelit. Satelit dapat digunakan sebagai sarana penelitian ilmu dan teknologi, telekomunikasi, dan militer, sehingga negara-negara berlomba meluncurkan satelitnya ke orbit bumi untuk dapat beroperasi.
Dalam pemanfaatan ruang angkasa pada orbit bumi, satelit memiliki garis orbit yang bebas dan tidak dibatasi dalam melintasi negara-negara di bawahnya. Dampak pada pemanfaatan tersebut dapat mengganggu kedaulatan wilayah negara di bawahnya, sehingga International Law Commission (ILC) yang merupakan sebuah badan PBB yang bertugas mengurusi dan membahas draft tentang ketentuan  tanggung  jawab  negara  mengeluarkan  instrumen  hukum  internasional  mengenai pertanggungjawaban  negara  ( state  responsibility )  dan  instrumen  ini  hanya  terkait  dengan  prinsip- prinsip umum yang mereka sebut sebagai Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ILC ASR). 12 Walaupun masih dalam bentuk draft tetapi karena disusun oleh para ahli hukum terkemuka yang  mewakili  berbagai  kebudayaan  terpenting  di  dunia  4dan  mempunyai  nilai  tinggi  serta tergabung  dalam  panitia  hukum  internasional,  seperti  yang  tergabung  dalam  kepanitiaan penyusunan  draft  tentang  tanggung  jawab  negara  dalam  ILC,  maka  ketentuan  tanggung  jawab negara ini dapat digunakan sebagai sumber tambahan di dalam hukum internasional. 13
Prinsip tanggung jawab negara lahir dari kewajiban internasional yang bersifat primer ( primary rules of obligation ), yakni suatu prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban suatu negara. Setiap negara yang menyandang hak tertentu juga merupakan subjek yang mendukung kewajiban tertentu pula. Kewajiban ini merupakan sisi lain dari hak yang diberikan oleh hukum. Fungsi dasar dari prinsip tanggung jawab negara ini dalam hukum internasional adalah memberikan perlindungan
10 Aryuni Yuliantining sih, “Aspek Hukum Kegiatan Wisata Ruang Angkasa (Space Tourism) Menurut Hukum Internasional,” Jurnal Dinamikia Hukum 11, no. 1 (2011): 145 – 46, http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/87.
11 Irma H Hanafi, “Aktifitas Penginderaan Jauh Melalui Satelit Di Indonesia Dan Pengatur annya Dalam Hukum Ruang Angkasa,” Jurnal Sasi 17, no. 2 (2011): 78 – 82, https://doi.org/10.47268/sasi.v17i2.355; Dani Adi Wicaksana, Ida Bagus Wyasa Putra, and Made Maharta Yasa, “Kebijakan Internasional Pengaturan Lembaga Ganti Rugi Dalam Penyelesaian Gant i Rugi Akibat Pengoperasian Benda- Benda Angkasa Buatan,” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2016): 149 – 60.
12 Ricky J Lee, Law and Regulation of Commercial Mining of Minerals In Outer Space (London: Springer, 2012).
13 Agit Yogi Subandi, “Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional Dalam Kegiatan Keruangangkasaan Menurut Hukum Internasional Dan H ukum Ruang Angkasa,” Journal of Internafional Commercial Law and Technology 9, no. 1 (2014): 151 – 64, https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.5.
kepada setiap negara, antara lain dengan cara mewajibkan setiap negara pelanggar membayar ganti rugi kepada negara yang menderita kerugian tersebut. 14
Di dalam Pasal 2, ILC ASR, ditetapkan batasan mengenai Elements of an internationally wrongful act of a State , yaitu elemen yang menetapkan bahwa negara dapat dikatakan tindakannya salah ketika melakukan dua hal tindakan atau kelalaian, antara lain: (a ) is attributable to the State under international law;  dan  (b)  constitutes  a  breach  of  an  international  obligation  of  the  State . 15 Negara  memiliki  kewajiban dalam menaati ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum internasional, sehingga apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut negara dianggap telah melakukan tindakan yang salah. Di dalam Statuta  Mahkamah  Internasional,  sumber-sumber  hukum  internasional  yang  dipakai  oleh Mahkamah dalam mengadili perkara, adalah: 16
a) Perjanjian internasional ( international conventions ), baik yang bersifat umum, maupun khusus,
b) Kebiasaan internasional ( international custom ),
c) Prinsip-prinsip hukum umum ( general principles of law ) yang diakui oleh negara-negara beradab,
d) Keputusan  pengadilan  (judicial  decision)  dan  pendapat  para  ahli  yang  telah  diakui kepakarannya, yang merupakan sumber hukum internasional tambahan.
Sehingga dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi akibat jatuhnya sampah ruang angkasa dapat mengacu pada apa yang tercantum dalam Statuta Mahkamah Internasional tersebut. Terdapat 4 (empat) tipe hukum internasional yang berkenaan dengan ruang angkasa, yakni: 17
a) Hukum yang semata-mata berlaku untuk ruang angkasa,
b) Hukum  yang  berlaku  di  bumi,  ruang  udara  dan  ruang  angkasa  sebagai  suatu  kesatuan lingkungan,
c) Hukum yang berlaku terhadap pekerjaan-pekerjaan (kegiatan) yang dilakukan di ruang angkasa dan kadang-kadang mencakup ruang udara, dan
d) Hukum  yang  berlaku  terutama  terhadap  aktivitas-aktivitas  yang  diselenggarakan  di  bumi, sebagai konsekuensi dari eksplorasi dan khususnya pemanfaatan ruang angkasa.
Kewajiban  atau  tanggung  jawab  negara  menurut  hukum  internasional  adalah  kewajiban  dalam melakukan berbagai perjanjian internasional dan kewajiban dalam mengatasi persoalan-persoalan yang menyebabkan kerugian pada subjek hukum internasional, baik itu negara, individu, organisasi internasional maupun perusahaan-perusahaan nasional dan multi nasional. Apabila sampah ruang angkasa jatuh ke bumi dan memasuki wilayah negara lain, maka dapat kita simpulkan bahwa negara pemilik sampah ruang angkasa tersebut harus bertanggung jawab terhadap negara yang kejatuhan sampah ruang angkasa tersebut walaupun bukan kesalahan dari operator atau negara pemilik satelit.

## 3. KESIMPULAN
Dalam jatuhnya sampah ruang angkasa ke bumi atau ke wilayah suatu negara, sumber dari sampah ruang angkasa atau yang dapat kita sebut sebagai pemilik sampah ruang nagksa harus bertanggung
14 Christopher Daniel Johnson, “The Texas Space Flight Liability Act and Efficient Regulation for the Private Commercia l Space Flight Era,” Acta Astronautica 92, no. 2 (2013): 226 – 34, https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2012.05.025.
15 Internationa l Law Commission, “ILC’s Draft Articles, Part 2 on the Responsibility International Organization” (2001).
16 International Court of Justice, “Statute of The International Court of Justice, Chapter 38 (1)” (2017).
17 Albert Venn Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution (USA: Liberty Fund, 2012); Rodoljub Etinski and Bojan Tubic, “International Law and the Rule of Law,” Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu 64, no. 3 (2016): 57 – 74, https://doi.org/10.5937/AnaliPFB1603057E.
jawab terhadap jatuhnya sampah ruang angkasa tersebut. Tanggung jawab negara dalam jatuhnya sampah  ruang  angkasa  diberlakukan  terhadap  setiap  negara  yang  telah  menjadi  subjek  hukum internasional dan sumber hukum untuk mengadili dalam rangka tanggung jawab terhadap kasus jatuhnya  sampah  ruang  angkasa  dilakukan  dengan  mengacu  kepada  Pasal  38  ayat  (1)  Statuta Mahkamah Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Cracknell, Arthur P., and Costas Varotsos. “Fifty Years after the First Artificial Satellite: From Sputnik 1 to ENVISAT.” International Journal of Remote Sensing 28, no. 10 (2007): 2071 – 72. https://doi.org/10.1080/01431160701347147.
Etinski, Rodoljub, and Bojan Tubic. “International Law and the Rule of Law.” Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu 64, no. 3 (2016): 57 – 74. https://doi.org/10.5937/AnaliPFB1603057E. Hanafi, Irma H. “Aktifitas Penginderaan Jauh Melalui Satelit Di Indonesia Dan Pengaturannya Dalam Hukum Ruang Angkasa.” Jurnal Sasi 17, no. 2 (2011): 78 – 82. https://doi.org/10.47268/sasi.v17i2.355.
Herdiansyah, Herdis. “Kebijakan Strategis Mitigasi Ancaman Peredaran Orbit Satelit Terhadap Keamanan Nasional: Pendekatan Analytical Hierarchy Process.” Jurnal Keamanan Nasional 4, no. 2 (2018): 141 – 64. https://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/393.
Irvan, Irvan, and I Wayan Novy Purwanto. “Upaya Demiliterisasi Di Ruang Angksa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ruang Angkasa Internasional.” Jurnal Kertha Negara 8, no. 7 (2020):
14 – 26. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/60965/35929.
Johnson, Christopher Daniel. “The Texas Space Flight Liability Act and Efficient Regulation for the Private Commercial Space Flight Era.” Acta Astronautica 92, no. 2 (2013): 226 – 34. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2012.05.025.
Lestari, Endang Puji. “Rekonsepsi Hak Penguasaan Negara Atas Wilayah Ud ara Di Tengah Kebijakan Liberalisasi Penerbangan.” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 4, no. 2 (2015): 327 – 43. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.27.
Noor, Dimitri Anggrea, and I. Ketut Sudiarta. “Tanggung Jawab Negara Berdasar kan Space Treaty 1967 Terhadap Aktivitas Komersial Di Luar Angkasa.” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2016): 1 – 5. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/18881.
Prasetyo, Dony Aditya. “Tanggung Jawab Negara Peluncur Terhadap Sampah Ruang Angkasa.”
Arena Hukum 9, no. 1 (2016): 1 – 16.
https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.1.
Putra, Satria Diaz, Agus Pramono Pratama, and M. Kabul Supriyadhie. “Analisis Yuridis Eksistensi Yurisdiksi Satelit Ruang Angkasa Menurut Hukum In ternasional.” Diponegoro Law Journalponegoro Law Journal 8, no. 1 (2019): 706 – 13. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25359.
Subandi, Agit Yogi. “Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional Dalam Kegiatan Keruangangkasaan Menurut Hukum Int ernasional Dan Hukum Ruang Angkasa.” Journal of Internafional Commercial Law and Technology 9, no. 1 (2014): 151 – 64. https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.5.
Wicaksana, Dani Adi, Ida Bagus Wyasa Putra, and Made Maharta Yasa. “Kebijakan Internasional Pengaturan Lembaga Ganti Rugi Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Pengoperasian Benda- Benda Angkasa Buatan.” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2016): 149 – 60.
Yuliantiningsih, Aryuni. “Aspek Hukum Kegiatan Wisata Ruang Angkasa (Space Tourism) Menurut Hukum Internasional.” Jurnal Dinamikia Hukum 11, no. 1 (2011): 145 – 46. http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/87.

## Prosiding Konferensi
Hildreth, Steven A, and Allison Arnold. “Threats to U.S. National Security Interests in Space: Orbital Debris Mitigation and Removal.” In Congressional Research Service, 16:1– 13, 2014. https://www.hsdl.org/?view&did=748309.

## Buku
Dicey, Albert Venn. Introduction to the Study of the Law of the Constitution . USA: Liberty Fund, 2012. Lee, Ricky J. Law and Regulation of Commercial Mining of Minerals In Outer Space . London: Springer, 2012.

## Peraturan Perundang-udangan
International Court of Justice. Statute of The International Court of Justice, Chapter 38 (1)
(2017).
International Law Commission. ILC’s Draft Articles, Part 2 on the responsibility international organization (2001).

## Internet
As. “Ancaman Bahaya Sampah Luar Angkasa.” Deutsche Welle, 200 9. https://www.dw.com/id/ancaman-bahaya-sampah-luar-angkasa/a-4126140-0.