## MAGISTRA Law Review
Volume 01 Nomor 01, Januari 2020 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM AKSES LAYANAN ARSIP

## Diyah Wahyuningsih
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Indonesia
* dya.ning@yahoo.co.id
Edi Pranoto
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia *edi.pranoto@untagsmg.ac.id

## ABSTRAK
Arsip  sebagai  informasi  yang  terekam    ( recorded  information )  mengenai  dinamika  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan sumber informasi. Dengan menggunakan metode pendekatan  yuridis  normatif.  perlu  diteliti  mengenai  pelaksanaan  akses  dan  layanan  arsip  dalam pelaksanaan keterbukaan  informasi  publik.  Adanya langkah  hukum  dan  produk  hukum  yang  ditempuh guna mengakomodir kendala  pelaksanaan  akses dan layanan arsip, sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi  publik  dalam  akses  dan layanan  arsip di  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  dapat  terlaksana dengan baik.
Kata Kunci: Akses dan Layanan Arsip; Keterbukaan Informasi Publik.

## ABSTRACT
Archives as recorded information regarding the dynamics of life in society, nation and state are sources of  information.  By  using  the  normative  juridical  approach  method,  It  is  necessary  to  examine  the implementation  of  access  and  services  of  the  archive  in  the  implementation  of  public  information disclosure. The existence of legal steps and legal products taken in order to accommodate the constraints in the implementation of access and archive services, so that the implementation of public information disclosure in access and services of an archive in the Office of Archives and Libraries can be carried out properly.
Keywords: Access and Services of Archive; Public Information Disclosure.

## A. PENDAHULUAN
Tujuan  yang  hendak  dicapai  dengan  dibentuknya  pemerintahan  Indonesia  adalah  untuk melindungi  segenap  tumpah  darah  Indonesia,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, menyelenggarakan  kesejahteraan  umum  serta  turut  serta  dalam  menjaga  perdamaian  dunia dengan mendasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,  persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaa  dalam permusyawaratan/  perwakilan  serta  keadilan  social  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Untuk mewujudkan  tujuan  tersebut,  maka  pemerintah  melakukan  perbuatan-  perbuatan  baik  yang berdasarkan  hukum  maupun  tidak  berdasarkan  hukum.  Yang  berdasarkan  hukum  dapat berdasarkan hukum privat dapat pula berdasarkan hukum publik. 1
1 Pranoto,  E.  (2019).  ASAS  KEAKTIFAN  HAKIM  (LITIS  DOMINI)  DALAM  PEMERIKSAAN  SENGKETA TATA USAHA NEGARA. Jurnal SPEKTRUM HUKUM , 16 (2).
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
Arsip  sebagai  informasi  yang  terekam    ( recorded  information )  mengenai  dinamika kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  merupakan  sumber  informasi  yang objektif  menyangkut  berbagai  bidang  seperti  politik,  sosial,  ekonomi,  budaya,  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Arsip  dengan  berbagai  bentuk  medianya  merupakan  sumber informasi  dan  memori  kolektif  ( collective  memory )  yang  dapat  meningkatkan  kesadaran nasional, mempertegas identitas dan jatidiri bangsa Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan  menyatakan  arsip  adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya. Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf  b  mengamanatkan  bahwa  salah  satu  fungsi  dari  unit  kearsipan  pada  pencipta  arsip adalah mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi dalam kerangka Sistem Kearsipan Nasional  dan  Sistem  Informasi  Kearsipan  Nasional.  Selanjutnya  pencipta  arsip  wajib menyediakan  arsip  dinamis  bagi  kepentingan  pengguna  arsip  yang  berhak  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  42  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan. Arsip  merupakan  sumber  informasi  publik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik.  Oleh  karena  itu  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  menjadi  landasan hukum  yang  turut  memperkuat  pentingnya  kewajiban  pencipta  arsip  sebagai  badan  publik untuk menyediakan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak. 2
Sebagai  salah  satu  lembaga  penyelenggara  pelayanan  publik,  Dinas  Kearsipan  dan Perpustakaan  Provinsi  Jawa  Tengah  dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  informasi  yang tersaji  dalam  arsip  secara  prima  yaitu  pelayanan  yang  cepat,  hemat,  murah,  responsif, akomodatif,  inovatif,  dan  produktif  sesuai  tuntutan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian    yang  berjudul  “ Keterbukaan  Informasi  Publikd  dalam Akses Layanan Arsip”.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif atau  hukum  normatif. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum kepustakaan dimana metode atau cara  yang  dipergunakan  di  dalam  penelitian  hukum  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  yang  ada. 3 Relevansi  pendekatan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan mengkaji  permasalahan  yang  menjadi  objek  penelitian  yaitu  menganalisa    pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  di  Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan akses dan layanan arsip.
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah Deskriptif  Analitis yaitu  menggambarkan peraturan  perundangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dan  praktek pelaksanaannya. 4
Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  metode  wawancara  yang  memberikan jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan  secara  langsung  informasi-informasi  atau  keterangan-
2 http://dispusipda.jabarprov.go.id/assets/rule/37cd3-26.-LAMPIRAN-PERKA-ARSIP-DINAMIS-SBG- INFO-PUBLIK.pdf diakses tanggal 29 Mei 2018 jam 12.30 WIB
3 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2009, Penelitian  Hukum  Normatif   Suatu  Tinjauan  Singkat,
Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta,  hlm. 13–14.
4 Sumardi Suryabrata , 1993 , Metodologi Penelitian , Rajawali, Jakarta, hlm.19.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
keterangan. Data sekunder  diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah 5 bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai  masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini,  mempergunakan  data primer  dan  data  sekunder.  Semua  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  maupun kepustakaan  yang  tekumpul  disajikan  secara  kualitatif    yang  berupa  uraian  deskriptif  dan disusun dalam bentuk laporan penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif,  yaitu  data  yang  diperoleh  disusun  secara  sistematis  kemudian  dianalisis  secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas.

## C. PEMBAHASAN
1.  Pelaksanaan  akses  dan  layanan    arsip  di  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan        Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Bab I Pasal 1
ayat (1) dinyatakan bahwa:
“Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  dibuat dan  diterima  oleh  Lembaga  Negara,  Pemerintah  Daerah,  Lembaga  Pendidikan, Perusahaan,  Organisasi  Politik,  Organisasi  Kemasyarakatan,  dan  Perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dilihat dari segi fungsinya arsip sebagai informasi terekam mempunyai pengertian peranan yang dapat dibedakan atas dua jenis yaitu arsip dinamis  dan arsip statis. Dalam Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan  Bab  I  Pasal  1  ayat  (2) disebutkan;
“arsip  dimanis  adalah  arsip  yang  digunakan  secara  langsung  dalam  kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu, maksudnya arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan berbangsa pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam administrasi negara”.
Sedangkan arsip statis dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Bab I Pasal 1 ayat (7) disebutkan;
“arsip  statis  adalah  arsip  yang  diha silkan  oleh  pencipta  arsip  karena  memiliki nilai  guna  kesejarahan,  telah  habis  retensinya  dan  berketerangan dipermanenkan  yang  telah  diverifikasi  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  oleh  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia  dan/atau  lembaga  kearsipan maksudnya  arsip  statis  merupakan Bumi  Aksara arsip  yang  tidak  dipergunakan secara  langsung  untuk  perenca  naan,  penyelenggaraan  administrasi  negara,
5 Burhan Ashosofa,2000, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipt, Jakarta.hlm 104

## MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
arsip  yang  sudah  mencapai  nilai  yang  abadi  khusus  sebagai  bahan pertanggungjawanan nasional”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan pengertian informasi sebagai berikut:
“Informasi  adalah  keterangan,  pernyataan,  gagasan,  dan  tanda -tanda  yang mengandung  nilai,  dan  pesan  data,  fakta  maupun  penjelasnnya  yang  dapat dilihat,  didengar,  dan  dibaca  yang  disajikan  dalam  berbagai  kemasan  dan format  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik”.
Pengertian  informasi  publik  sebagai    dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah:
“Informasi Publik  adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau  diterima  oleh  suatu  Badan  Publik  yang  berkaitan  dengan penyelenggara  dan  penyelenggaraan  negara  dan/atau  penyelenggara  dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik”.
Menurut kategorinya informasi publik terdiri atas: 1. Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
2. Informasi yang Wajib diumumkan secara serta-merta, dan
3. Informasi yang Wajib disediakan setiap saat.
Kewajiban  secara  berkala  sebagimana  yang  ditentukan  adalah  untuk  paling  lambat  6 (enam) bulan sekali dengan informasi yang meliputi:
1. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
2. Informasi yang mengenal kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait
3. Informasi mengenai laporan keuangan dan/atau
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam  rangka  menyikapi  implementasi  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara normatif  Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Jawa  Tengah  sebagai  salah  satu    Badan  Publik  dan  sekaligus  sebagai  lembaga kearsipan Provinsi Jawa  Tengah  yang yang tunduk  pada peraturan perundang-undangan tersebut,  telah  menunjukkan  usaha-usaha  yang  positif  dalam  menindaklanjuti  dan mengimplentasikan  Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik  dengan  mengelola informasi publik yang bersumber dari arsip dinamis dan arsip statis.
Terdapat beberapa kriteria sehubungan dengan informasi publik yaitu:
a.  Kriteria Informasi Publik dilingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah:
1. Informasi yang bersifat terbuka
1)  Informasi  yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:
- Profil.
Kedudukan  alamat,  Visi  dan  Misi,  Tugas  dan  Fungsi,  Struktur  Organisasi,
Struktur Organisasi dan sebagainya.

## MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
- Program dan atau Kegiatan yang sedang dilaksanakan. Nama  Program,  Kerangka  Acuan,  Informasi  khusus,  Dokumen  pelaksana anggaran.
- Kinerja yang sedang dilaksanakan.
Penilaian Kinerja, Laporan seluruh, Laporan Umum & Laporan Kinerja, Laporan
Program.
- Informasi tentang laporan keuangan.
Rencana  &  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca  Kasubag  Sekretaris,  Laporan Arus Kas.
- Informasi tentang akses informasi public. Jumlah Permohonan Informasi.
- Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2) Informasi yang diumumkan serta merta:
Prosedur  penanganan  keadaan  bencana  di  lingkungan  Dinas  Kearsipan  dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
3) Informasi yang tersedia setia saat:
- Daftar Informasi Publik
- Informasi mengenai arsip
- Informasi mengenai Prosedur peminjaman arsip
- Informasi mengenai perpustakaan
2. Informasi yang dikecualikan meliputi:
- Rincian harga penawaran calon penyedia barang/jasa
- ldentitas pelapor dan isi laporan
- Identitas pengadu
- Informasi yang mengandung sara, rasis dan penyebaran kebencian.
b.  Jenis  informasi  publik  di  lingkungan  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Provinsi  Jawa Tengah  terdiri atas 2  (dua) yaitu:
1. Informasi Arsip Dinamis
Informasi  arsip  dinamis  bersumber  dari  arsip  dinamis  yang  tercipta  sebagai  hasil dari  pelaksanaan  fungsi  dan  tugas  pokok  unit-unit  kerja  di  lingkungan  Dinas Kearsipan  dan  Perpustakaan  Provinsi  Jawa  Tengah.  Informasi  Arsip  Dinamis tersebut berada di pada unit kerja dalam berbagai bentuk dan media.
a. Informasi arsip dinamis aktif yaitu informasi yang bersumber dari arsip arsip aktif yang ditata dan disimpan di unit-unit kerja dan dibuat sarana bantu penemuan berupa daftar arsip aktif.
b. Informasi arsip dinamis inaktif yaitu informasi yang bersumber dari arsip inaktif yang  ditata  dan  disimpan  pada  records  center    dan  dibuat  sarana  bantu penemuan berupa daftar arsip inaktif.
2. Informasi Arsip Statis
Informasi  arsip  statis  adalah  informasi  publik  yang  bersumber  dari  arsip statis yang diakuisisi dan diterima oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa  Tengah  sebagai  lembaga  kearsipan  dari  pencipta  arsip,  seperti  Instansi
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020 e-ISSN 2715-2502
Pemerintah,  perusahanan,  organisasi  politik,  organisasi  kemasyarakatan, perorangan.
Informasi arsip statis yang merupakan khazanah arsip statis yang tersimpan dalam berbagai bentuk  dan media (tekstual, kartografi dan  kearsitekturan, audio-visual). Informasi arsip statis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dapat diakses  publik  setelah  dilakukan  pengolahan  arsip    dengan  dibuat  sarana  bantu penemuan arsip ( finding aids ) yang berupa Daftar Arsip atau Inventaris arsip. c. Penyajian Informasi
1. Informasi Arsip Dinamis
- Informasi  arsip  dinamis  yang  disajikan  terdiri  datas  informsi  arsip  aktif    yang tersimpan pada unit kerja dan arsip inaktif yang tersimpan pada records center atau pusat arsip di Unit Kearsipan yaitu di Bagian Umum.
- Informasi yang disajikan adalah informasi yang telah dimuat dalam Daftar Arsip Aktif dan Daftar Arsip Inaktif.
- Informasi  yang  diumumkan  berasal  dari  unit  kerja  yang  diusulkan  oleh  Kepala Bagian kepada Sekretariat berdasarkan kreteria informasi.
2. Informasi Arsip Statis
- Informasi  arsip  statis  yang  disajikan  terdiri  atas  informasi  arsip  statis  hasil akuisisi  da/atau  penyerahan  arsip  statis  serta  infromasi  hasil  pengolahan  arsip stais yang tersimpan di Depot Arsip.
- Informasi arsip statis yang disajikan adalah infromasi yang dimuat dalam Daftar Arsip Statis.
d. Layanan Informasi
Layanan Informasi publik dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:
1. Permintaan secara tidak langsung melalui surat/fax/email
a. Pemohon  informasi  publik  mengajukan  surat  permintaan  kepada  Kepala  Dinas disertai alasan permintaan.
b. Surat  permintaan  informasi  didisposisikan  kepada  Sekretaris  didistribusikan  ke Bagian Umum untuk diselesaikan .
2. Permintaan secara langsung
Pemohon datang langsung ke dinas Kearsipan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah belum ada ketentuan dan prosedur yang jelas ( clarity of procedure ) tentang layanan informasi arsip dimanis. Sedangkan  untuk  layanan  informasi  arsip  statis    dilaksanakan  oleh  Bidang Layanan dan Pemanfaatan arsip yang merupakan tugas subtantif,  Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Pada periode tahun 2018  sampai dengan bulan September 2018 sebanyak 55 pengguna arsip statis yang berasal dari kalangan mahasiswa, peneliti, lebaga/instansi pemerintah dan masyarakat umum.
Sebagian  besar  masyarakat  pengguna  arsip  dapat  menemukan  arsip  yang dibutuhkan,  akan  tetapi  ada  beberapa    pengguna  arsip  yang  tidak  dapat  menemukan arsip  yang  dibutuhkan,  menurut  pengguna  arsip  Fitri  Dwi  Nur  Cahyani  mahasiswa

## MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
e-ISSN 2715-2502
Universitas  Negeri  Semarang  tidak  dapat  mengakses  arsip  LP  Besi  Nusakambangan tentang data-data napi tahun 1946.
Arsip  tersebut  meskipun  merupakan  arsip  statis  yang  bersifat  terbuka  untuk umum  tetapi  karena  arsip  yang  dibutuhkan  dikategorikan  merupakan  arsip  yang tertutup karena arsip tersebut berisi informasi yang masalah yang bisa mengakibatkan ketidakstabilan dalam pemerintahan atau membahayakan keamanan negara.
Sebenarnya,  ada  beberapa  alasan  yang  mendasar  mengapa  arsip  tersebut  (masih) tertutup untuk umum 6 :
• Stabilitas Nasional.
Organisasi  atau  instansi  yang  menciptakan  dan  individu  yang  memiliki  arsip berkeberatan arsipnya menjadi terbuka dan disediakan untuk pengguna arsip karena arsip  tersebut  berisi  informasi  yang  berhubungan  dengan  kerahasiaan  bisnis  atau masalah  yang  bisa  mengakibatkan  ketidakstabilan  dalam  pemerintahan  atau membahayakan keamanan Negara, mengancam stabilitas nasional.
• Kredibilitas Seseorang.
Perlindungan  secara  pribadi  atas  permintaan.  Dalam  hal  ini  menyangkut  masalah personal/ pribadi yang secara mendetail  menguraikan kehidupan pribadi seseorang (apalagi orang tersebut masih hidup) dan tidak boleh disebarluaskan kepada umum tanpa seizin dari pemilik arsip tersebut.
• Suku Agama Ras Antar golongan (SARA).
• Militer.
Jika  arsip  yang  berisi  informasi  tentang  strategi  militer  meliputi  peta  kekuatan, alusista serta hal lainnya yang berhubungan dengan kemiliteran.
• Kondisi Fisik Arsip.
Jika  arsip  dalam  kondisi  yang  sangat  rentan,  mudah  sobek  atau  rusak,  maka pengguna  harus  menunggu  arsip  itu  untuk  dapat  digunakan  lagi  setelah  selesai diperbaiki oleh konservator .
Beberapa pertimbangan yang harus menjadi perhatian dalam mengakses arsip :
1. Memperhatikan  payung  hukum  yang  dibuat  oleh  lembaga  lebih  tinggi  mengenai akses  terhadap  arsip.  Akses  terhadap  arsip  yang  disimpan  oleh  Pemerintah misalnya  masih  banyak  dipengaruhi  oleh  adanya  aturan  protokoler  birokrasi  dan teknis layanan untuk memperoleh informasi.
2. Memperhatikan sensitivitas dan kerahasiaan arsip. Arsip-arsip yang berisi informasi yang  jika  diketahui  oleh  pihak  lain  dapat  menimbulkan  kerugian,  rasa  malu, mengganggu  kamanan  negara.  Karena  itu  pengawasan  dan  pembatasan  akses terhadap arsip jenis ini perlu dilakukan.
3. Perlindungan  terhadap  privasi  individu.  Data  pribadi  seseorang  tidak  serta  merta boleh diakses untuk orang lain, tanpa persetujuan yang memiliki/ahli warisnya (jika sudah meninggal). Pemakai kebijakan mengenai akses harus mampu
6 Dastri Iteza, Keterbukaan dan Ketertutupan Arsip arsipttps :// kodzan. blogspot.com/2012/09/keterbukaan-dan-ketertutupan arsip. Diakses tanggal 23-9-2018

## MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
e-ISSN 2715-2502
mendefinisikan  kelompok  pemakai  yang  akan  dilayani  dan  tingkat  kepentingan terhadap pemakaian arsip.
4. Akses yang sama terhadap arsip. Perlunya memberikan jasa rujukan tanpa ada rasa memihak  atau  prasangka  terhadap  pemakai,  juga  tidak  akan  memberikan  hak istimewa  /  eksekutif  mengenai  akses  arsip  kecuai  diatur  oleh  Undang-undang, depositor atau syarat pembelian.
Arsip statis pada prinsipnya terbuka untuk umum, kecuali  terhadap arsip yang dinyatakan  tertutup  berdasarkan  persyaratan  akses,  dan  syarat-syarat  yang  diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam Pasal 66 ayat (3) dinyatakan bahwa : Lembaga  Kearsipan  memiliki  kewenangan  menetapkan  keterbukaan  arsip  statis sebelum  25  (dua  puluh  lima)  tahun  masa  penyimpanan,  yang  dinyatakan  masih tertutup dengan pertimbangan :
1. Tidak menghambat proses penegakan hukum;
2. Tidak  mengganggu  kepentingan  perlindungan  hak  atas  kekayaan  intelektual  dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Tidak  mengungkapkan  kekayaan  alam  Indonesia  yang  masuk  dalam  kategori dilindungi kerahasiaannya;
5. Tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;
7. Tidak mengungkapkan isi fakta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
8. Tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi, dan;
9. Tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
Penangan  pengajuan  keberatan  dari  pemohon  informasi  kepada  Dinas  Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan sebagai berikut:
1. Pemohon  informasi  berhak  mengajukan  keberatan  terhadap  penyelenggaraan penyediaan  informasi  ,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  (melalui  surat) apabila:
a. tidak mendapatkan informasi yang diinginkan;
b. informasi yang diinginkan tidak sesuai sebagaimana yang diminta;
c. permintaan dipersulit;
d. penyajian tidak transparandan tidak akuntabel.
2. Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  menindaklanjuti  keberatan  pemohon  informasi sebagai berikut:
a.  Semua  pengajuan  keberatan  pemohon  informasi  diberi  tanggapan  baik  secara tertulis maupun lisan kepada pemohon melalui PPID;
b. Jika pemohon informasi masih keberatan dengan tanggapan yang disampaikan PPID, maka  PPID  memberikan  tanggapan  kembali  atas  keberatan  yang  diajukan  oleh pihak  pemohon melakukan legal review dan memberikan tanggapan kembali atas

## MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
e-ISSN 2715-2502
keberatan  yang  diajukan  oleh  pemohon  dalam  jangka  waktu  paling  lambat    30 (tigapuluh) hari kerja;
c. Dalam memberikan tanggapan keberatan dari pemohon informasi PPID dibantu oleh bidang kerja (unit kerja) serta fungsional;
d. Apabila tidak dapat diselesaikan antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  Provinsi Jawa Tengah dengan pemohon informasi diserahkan kepada Komisi Infromasi.
Dari  hasil    penelitian  dan  pembahasan  dapat  kita  garisbawahi  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  kondisi  dilapangan  dikatakan  bahwa informasi  merupakan  kebutuhan  pokok  setiap  orang  bagi  pengembangan  pribadi  dan lingkungan sosialnya, selain itu hak memperoleh informasi merupakan hak asasai manusia dan  keterbukaan  informasi  publik  merupakan  salah  satu  ciri  penting  negara  demokratis yang  menjunjung  penyelenggaraan  negara  yang  baik,  untuk  itu  Dinas  Kearsipan  dan Perpustakaan selaku lembaga yang mempunyai tugas di bidang kearsipan di Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk selalu dapat memberikan layanan yang prima dalam memberikan layanan arsip sebagai sumber informasi yang dapat diakses oleh pengguna arsip dengan cara cepat dan tepat waktu serta dengan cara yang sederhana.
Agar arsip atau sumber informasi tersebut dapat diakses dengan cepat, tepat dan mudah maka  harus  dilakukan  pengelolaan  arsip  secara  baik  sehingga  arsip  sebagai  sumber informasi  dapat  tersaji  dengan  baik.  Pengelolaan  arsip  statis  oleh  lembaga  kearsipan dilaksanakan  untuk  menjamin  keselamatan  arsip  sebagai  pertanggungjawaban  naional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Badan  Publik  yang  dengan  sengaja  tidak  menyediakan,  tidak  memberikan,  dan atau tidak menerbitkan informasi publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik  yang  wajib  diumumkan  secra  serta-merta  ,  Informasi  Publik  yang  wajib  tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan  undang-undang,  dan  mengakibatkan  kerugian  bagi  orang  lain  dikenakan  pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)  sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dengan  membuka  akses  publik  terhadap  informasi  diharapkan  Dinas  Kerasipan dan Perpustakaan termotifasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik  yang  sebaik-baiknya.  Dengan  demikian,  hal  itu  dapat  mempercepat  perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi,  dan  nepotisme  (KKN),  dan  terciptanya  kepemerintahan  yang  baik  (good governance).
2. Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan akses dan layanan arsip  di Dinas Kearsipan dan  Perpustakaan  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam    pelaksanaan  keterbukaan  informasi publik .
Adanya  kendala  dalam  pelaksanaan  akses  dan  layanan  arsip  dalam  pelaksanaan keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut
2.1.  Program kerja
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
a. Lambatnya unit-unit kerja mengirim informasi dan dokumentasi ke anggota PPID Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  memberikan laporan rutin maupun insidentil kepada anggota PPID untuk  dapat diakses dan dilayankan  kepada masyarakat.
b.  Belum  ada  ketentuan  dan  prosedur  yang  jelas  ( clarity  of  procedure )  tentang layanan  informasi  arsip  dimanis,  sehingga  mempengaruhi  dalam  memberikan layanan kepada masyarakat dalam mengakses arsip dinamis yang dibutuhkanb.
c.  Kurang  lengkapnya  khasanah  arsip  yang  disajikan  kepada  masyarakat  sehingga mempengaruhi  banyak  para  pengguna  atau  peneliti  tidak  mendapatkan  arsip yang dibutuhkan
2.2.  SDM  yang  mendukung  kegiatan  layanan  arsip  belum  semua  kompeten, komunikatif dan informatif  dalam memberikan pelayanan.
2.3. Sarana dan prasarana juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan akses dan layanan arsip
3.  Langkah  hukum  dan  produk  hukum  yang  ditempuh  oleh  Dinas  Kearsipan  dan Perpustakaan  Provinsi Jawa  Tengah  guna  mengakomodir  kendala  yang  terjadi  dalam pelaksanaan akses dan layanan arsip
a. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah. dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah  Nomor  39  Tahun  2016  tentang  Peyunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah.
b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan  Dan  Akses  Arsip  Dinamis  Di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah.
c. Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Nomor 487.22/2411 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
d. Keputusan  Pejabat  Pengelola  Informasi  Dan  Dokumentasi  Pembantu  Dinas Kearsipan  dan  Perpustakaan  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  487.22/2411  tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

## D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Provinsi  Jawa  Tengah  sudah  melaksanakan ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik  dalam pelaksanaan akses dan layanan arsip tetapi belum secara maksimal dikarenakan masih ada pencari informasi yang tidak dapat  menemukan arsip yang dibutuhkan. Faktor yang menjadi  kendala  pelaksanaan  akses  dan  layanan  arsip    pelaksanaan  keterbukaan  informasi publik  yaitu,  Program  Kerja,  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  dan  Sarana  Prasarana.  Langkah hukum  dan  produk  hukum  yang  ditempuh  oleh  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Provinsi

## MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
Jawa Tengah guna mengakomodir kendala yang terjadi dalam pelaksanaan akses dan layanan arsip  yaitu  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Penyelenggaraan  Kearsipan  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Peyunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip  Dinamis.  Keputusan  Kepala  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Nomor  487.22/2411 tentang  Klasifikasi  Informasi  Yang  Dikecualikan.  Keputusan  Pejabat  Pengelola  Informasi  Dan Dokumentasi  Pembantu  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor 487.22/2411  tentang  Penetapan  Daftar  Informasi  Publik  Pada  Dinas  Kearsipan  Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

## DAFTAR PUSTAKA
Burhan Ashosofa, 2000. Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipt. Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1985. Pengantar Penelitian Hukum , UI-Press. Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2009. Penelitian  Hukum  Normatif   Suatu  Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada.  Jakarta.
Sumardi Suryabrata , 1993. Metodologi Penelitian , Rajawali. Jakarta.
Yayan  Daryan,  2015, Pengantar  Pengelolaan  Arsip  Dinamis, Pusat  Pendidikan  dan Pelatihan Arsip Nasional RI. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 6)
Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan  (  Lembaran  Negara  Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 6152)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2012  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  43  tahun  2009  tentang  Kearsipan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 53)
Peraturan Daerah Provinsi Jawa  Tengah Nomor  1  Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Tengah
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis Sebagai Informasi Publik.
Peraturan  Kepala  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2011  tentang Pedoman Dan Akses Layanan Arsip Statis.
Charlie Rudyat, 2013 . Kamus Hukum , Pustaka Mahardika. Yogyakarta.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  1998. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta. Rajadarius Putra, Kebijakan Pemerintah terhadap Pelayanan Publik , https/rajadariusputra.wordpress.com/2014/04/28/kebijakan-pemerintah.html, diakses tanggal 1 Mei 2018 jam 18.30 WIB http://dispusipda.jabarprov.go.id/assets/rule/37cd3-26.LAMPIRAN PERKA-ARSIP-
DINAMIS-SBG-INFO-PUBLIK.pdf. Diakses tanggal 29 Mei 2018 jam 12.30 WIB
Edi Pranoto, (2019) , Asas Keaktifan Hakim (Litis Domini) Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara, Jurnal Spektrum Hukum ( http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/viewFile/1298/1045 , diunduh 28 November 2019).
Pranoto, E. (2019). ASAS KEAKTIFAN HAKIM (LITIS DOMINI) DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA. Jurnal SPEKTRUM HUKUM , 16 (2).
http://bpad.jogjaprov.go.id/public/article/207/a231eff0f2bf2ca7f6f1a472c0c8c8bd.pdf. Diakses tanggal 29 Mei 2018 jam 12.30 WIB