## -33-

## Dimensi Sosial Pelaksanaan Tahap Awal Pembangunan Jaringan Listrik Transmisi Tegangan Tinggi Di Kabupaten Bengkayang
Usman A. Gani 1 , Oekan S Abdoellah, Budhi Gunawan, Opan S. Swartapradja 2

## Abstrak
Pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi berfungsi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dalam memberikan keuntungan sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya terdapat masalah sosial seperti proses pembebasan lahan yang tidak mudah, pembatasan pemanfaatan lahan pada ruang bebas, dan  turunnya  nilai  lahan  dibawah  jaringan  yang  berdampak  pada  keresahan  sosial  masyarakat. Penelitian  ini  menganalisis  dimensi  sosial  proses  pelaksanaan  tahap  awal  pembangunan  jaringan transmisi tegangan tinggi Serawak Bengkayang. Secara khusus pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan  fenomena  sosial  yang  berpengaruh  dan  dipengaruhi  oleh  pembangunan  tersebut secara holistik dan mendalam. Temuan studi memperlihatkan bahwa proses pelaksanaan tahap awal pembangunan  jaringan  transmisi  tegangan  tinggi  Serawak  Bengkayang  dipengaruhi  oleh  sistem interrelasi  sosial  antara  PLN  sebagai  pemilik  proyek,  kepemimpinan  lokal  yang  berpengaruh  dan masyarakat  pemilik  lahan.  Sistem  penguasaan  lahan  masih  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  komunal, mekanisme alamiah dalam pemanfaatan lahan dan relasi sosial dalam keragaman etnik dengan etnik dayak yang dominan yang identik dengan sistem kepemimpinan lokalnya. Sebaliknya, pembangunan tersebut  berpengaruh  terhadap  integrasi  sosial  masyarakat  dalam  beradaptasi  terhadap  proses pembangunan  tersebut.  Adapun  keresahan  sosial  masyarakat  lebih  diakibatkan  oleh  adanya pembatasan pemanfaatan lahan dalam wilayah ruang bebas. Dengan demikian, pelaksanaan tahap awal pembangunan  jaringan  transmisi  tegangan  tinggi  Serawak  Bengkayang  dipengaruhi  dan mempengaruhi sistem interrelasi sosial masyarakat dalam wilayah Serawak Bengkayang.
Kata kunci : Dimensi sosial pembangunan, relasi sosial, proses pembebasan lahan.

## Pendahuluan
embangunan jaringan transmisi
tegangan tinggi, didasari oleh kebutuhan energi  listrik  yang  semakin  meningkat, sehingga  pembangunan  jaringan  transmisi tegangan  tinggi  merupakan  kegiatan  untuk memenuhi  hajat  hidup  masyarakat  terkait kebutuhan energi listrik. Sehingga infrastruktur ini menjadi penopang pembangunan berkelanjutan yang berfungsi sebagai infrastruktur vital dan strategik dalam mendukung pilar ekonomi dan sosial masyarakat (Ball, 1989). Selebihnya, pembangunan  jaringan  transmisi  tegangan tinggi akan mendorong laju pertumbuhan
1 Corresponding author, Universitas Tanjungpura, usmanagani@ymail.com 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
industrialisasi dalam suatu wilayah yang dapat memberikan keuntungan sosial ( social benefit ) kepada  masyarakat.  Namun  jika  dilihat  dari berbagai  fenomena  masalah  sebagai  dampak pembangunan  jaringan  transmisi  tegangan tinggi pada suatu kawasan wilayah masyarakat, maka pembangunan tersebut dapat menimbulkan  dampak  negatif  berupa  biaya sosial  ( social  cost )  yang  tinggi  dalam  bentuk pengorbanan  yang  harus  ditanggung  oleh masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  jaringan transmisi  tegangan  tinggi  tersebut  (Boyer, 1978).
P

## -34-
Kebijakan pembangunan jaringan transmisi tegangan  tinggi  lebih  pada  kebijakan  yang terpusat  dan  menjadi  otritas  pemerintah, sehingga dalam proses  pembangunan jaringan transmisi  tegangan  tinggi  terkesan  kurang melibatkan  masyarakat,  terutama  masyarakat lokal  dalam  wilayah  tersebut  (Devine  dkk., 2005).  Fenomena  masalah  pembangunan jaringan  transmisi  tegangan  tinggi  sebenarnya sudah dapat terlihat sejak tahap penyuluhan dan penjelasan  rencana  proyek.  Demikian  juga pada proses penentuan rencana jalur dan lokasi tapak  menara  sangat  sering  menimbulkan benturan  dengan  masyarakat  lokal,  yang berlanjut pada proses pembebasan lahan, yang berpotensi  menimbulkan  masalah  sosial  dan aksi  penolakan  masyarakat  (Walsh,  et  al., 1993). Akibat penyuluhan dan penjelasan yang kurang  maksimal,  muncul  persepsi  dan pemahaman  masyarakat  yang  beragam  dan mengarah  kepada  persepsi  yang  negatif terhadap  pelaksanaan  pembangunan  tersebut, sehingga menjadi faktor yang sangat berpengeruh  terhadap  proses  pelaksanaan pembangunan tersebut (Jay, 2004).
Dari  berbagai  fenomena  masalah  sosial masyarakat  terhadap  pembangunan  jaringan transmisi  tegangan  tinggi,  faktor  yang  paling berpengaruh  adalah  dimensi  karakteristik sosial,  ekonomi,  budaya  dan  kelembagaan masyarakat dengan meperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan  sosial  yang masuk dalam  wilayah  ruang  bebas  dalam  jangka panjang  (Mitchell,  1976).  Memasuki  tahun 1990  an,  kajian-kajian  dasar  tentang  dampak sosial terkait jaringan transmisi tegangan tinggi baru  mulai  banyak  dilakukan.  Kajian  awal terhadap  pembangunan  jaringan  transmisi tegangan  tinggi  yang  berbasis  dimensi karakteristik  sosial  budaya  dan  kelembagaan masyarakat sudah mulai dikembangkan (Tikalsky, dkk., 2007).
Sehingga  perlu  kajian  yang  mendalam terhadap permasalahan akibat semakin sulitnya menempatkan  saluran  transmisi  bertegangan tinggi  yang bebas  dari  lahan dan  permukiman masyarakat (Gregory, 1996). Sehingga direkomendasikan, perencanaan pembangunan jaringan  transmisi  tegangan  tinggi  sedapat mungkin di luar kawasan lahan dan
permukiman penduduk. Namun karena pertumbuhan  penduduk  dan  kebutuhan  lahan yang  meningkat  sangat  pesat,  menyebabkan lahan yang tersedia semakin sempit. Akibatnya pembangunan tersebut tidak dapat menghindari wilayah  permukiman  dan  lahan  masyarakat, sehingga  berpotensi  memberikan  dampak sosial di masyarakat (Edelstein, 1988). Hal ini dapat  berdampak  pada  konflik  pemanfaatan ruang  dan  wilayah  antara  jaringan  transmisi tegangan tinggi dengan pemanfaatan ruang dan wilayah di sekitarnya, karena tidak terintegrasinya sarana dan prasarana infrastruktur  lain  dalam  tata  ruang  wilayah yang baik (Colwell, 1990).
Pembangunan  jaringan  transmisi  tegangan tinggi  membutuhkan  lahan  dan  bentangan wilayah yang cukup luas. Dimensi sosial dalam pemanfaatan lahan dalam kawasan pembangunan  jaringan  transmisi  tegangan tinggi  menjadi  masalah  yang  tidak  dapat diabaikan, karena sangat berpengaruh terhadap wilayah  ruang  bebas  dan  lingkungan  sekitar (Irawati, 2009). Fenomena masalah sosial yang sering  muncul  adalah  masalah  sosial  terkait proses  pembebasan  lahan,  hutan  maupun permukiman masyarakat di wilayah pembangunan  jaringan  transmisi  tegangan tinggi tersebut. Fenomena ini telah menjadi isu Nasional,  seperti    isu  ganti  rugi  lahan  dan menurunnya  nilai  lahan  di  bawah  jaringan. Fenomena  masalah  sosial  tersebut  dipahami sebagai  salah  dimensi  yang  berpengaruh  dan dipengaruhi  oleh  pembangunan  jaringan transmisi tegangan tinggi dalam suatu wilayah (Listra, 2010).
Fenomena  masalah  lain  terkait  dengan pembangunan  jaringan  transmisi  tegangan tinggi  adalah  dimensi  karakteristik  sosial  dan budaya  masyarakat  setempat  yang  dapat mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan  jaringan  transmisi  tegangan tinggi.  Sehingga  perlu  pendekatan  dan partisipasi  sosial  masyarakat  yang  baik terhadap  pembangunan  jaringan  transmisi tegangan tinggi tersebut (Devine et al., 2009 ; Quah et al., 1998). Menurut (Devine-Wright et al., 2009), dalam proses perencanaan pembangunan  jaringan  transmisi  tegangan tinggi lebih memperhatikan dan

## -35-
mengintegrasikan  dimensi  karakteristik  sosial dan  budaya  masyarakat  lokal  dalam  setiap tahapan  proses  pembangunan  tersebut.  Perlu dibangun pola penyuluhan, penjelasan, musyawarah  dan  pendekatan  yang  baik terhadap  pemegang  hak  atas  lahan  dan masyarakat  disekitar  wilayah  pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi tersebut.
Sebagaimana fenomena-fenomena dari berbagai  masalah  penelitian  tersebut  diatas yang  banyak  dilakukan  ditempat  lain,  namun penelitian  ini  juga  sangat  bernilai  untuk dilakukan  di  Kalimantan  Barat,  khususnya  di Kabupaten  Bengkayang  yang  berbatasan langsung  dengan  Serawak  Malaysia,  karena kajian-kajian  tentang  fenomena  itu  belum  ada di  Kalimantan  Barat,  dikarenakan  jaringan Saluran  Udara  Tegangan  Ekstra  Tinggi (SUTET) baru kali ini terbangun di Kalimantan Barat.  Dalam  konteks  ini  permasalahan  yang terjadi  bisa  sama,  tetapi  karakteristik  sosial masyarakatnya berbeda dan sistem penguasaan lahan juga berbeda dengan yang di pulau Jawa atau  ditempat  lainnya.  Sehingga  benefitnya menjadi  variasi  terhadap  kajian-kajian  sosial aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan  jaringan  transmisi  tegangan tinggi,  menjadi  spesifik  dan  tergantung  pada karakteristik sosial budaya masyarakat setempat.
Sehubungan  dengan  dimensi  sosial  terkait dengan  pelaksanaan tahap awal  pembangunan jaringan  transmisi  tegangan  tinggi  tersebut. Penelitian ini merupakan  penelitian  sosiologis yang memperhatikan dimensi sosiologis untuk melihat bagaimana keterkaitan interrelasi sosial masyarakat sepanjang wilayah Serawak Bengkayang  terhadap  pelaksanaan  tahap  awal pembangunan  jaringan  transmisi  tegangan tinggi  Serawak  Bengkayang  di  Kabupaten Bengkayang.  Secara  khusus,  yang  dianalisis adalah  dimensi  sosial  yang  berpotensi  dapat mempengaruhi  dan  dampak  sosial  yang dipengaruhi  oleh  pelaksanaan  tahap  awal pembangunan  jaringan  transmisi  tegangan tinggi  Serawak–Bengkayang  di  Kabupaten Bengkayang.

## Metode
Penelitian ini dilakukan di wilayah Serawak Bengkayang,  sepanjang  garis  sempadan  Jalan Negara  dari  Bengkayang  menuju  Perbatasan Serawak  yang  meliputi  5  (lima)  Kecamatan yaitu  :    Kecamatan  Lumar  (Desa  Magmagan, Tiga  Berkat,  Belimbing  dan  Lamoda), Kecamatan  Ledo  (Desa  Lesabela  dan  Jesape), Kecamatan  Sanggau  Ledo  (Desa  Bange,  Gua dan  Sango),    Kecamatan  Seluas  (Desa  Sahan, Mayak  dan  Seluas)  dan  Kecamatan  Jagoi Babang (Desa Jagoi).
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian di Kabupaten Bengkayang
Penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan kualitatif  untuk  melihat  interrelasi  fenomena masalah  sosial  dan  budaya  masyarakat  dalam
dimensi sosiologi dan pelaksanaan tahap awal pembangunan  jaringan  transmisi  tegangan tinggi Serawak Bengkayang secara holistik dan

## -37-
mendalam,  dengan  mengumpulkan  data  yang saling  terkait  dengan  dimensi  sosial  yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh pelaksanaan pembangunan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan  mengikuti  proses  pelaksanaan  tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi  tersebut  untuk  melihat  dan  menangkap gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat.
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan  wawancara  dengan  sejumlah informan  di  tingkat  Kabupaten  hingga  tingkat Kecamatan  dan  Desa  yang  mencakup  :  (1) Pihak-pihak yang mengambil keputusan ( decision  maker )  dan  memiliki  pengetahuan terhadap masalah yang diteliti; (2) Pihak-pihak yang  dapat  memberikan  informasi  dan memahami  dengan  jelas  obyek  yang  diteliti, dan mempunyai kemampuan intelektual untuk memberikan  deskripsi  serta  mempunyai  akses langsung  kepada  masyarakat;  (2)  Pihak-pihak yang  terlibat  langsung,  yang  memahami, mengetahui,  dan  mengalami  sendiri  serta terlibat langsung terhadap rencana pembangunan infrastruktur jaringan transmisi.
Penelitian  ini  juga  menggunakan  teknik pengamatan  ( observation) ,  yang  dilakukan oleh peneliti secara langsung dilokasi penelitian, baik di  kecamatan maupun di desa sepanjang  wilayah  Serawak  Bengkayang.
Dimensi-dimensi  yang    diamati  meliputi pengamatan terhadap proses pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi  Serawak  Bengkayang  yang  meliputi  : inventarisasi  dan  identifikasi  atas  lahan  dan tanam  tumbuh,  penyuluhan  dan  penjelasan kepada  masyarakat  pemegang  hak  atas  lahan, musyawarah harga dengan para pemegang hak atas  lahan,  verifikasi  administrasi  terhadap status kepemilikan lahan dan proses pembayaran  ganti  rugi  lahan  kepada  para pemegang  hak  atas  lahan  yang  dibebaskan untuk tapak menara dan wilayah ruang bebas.

## Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan  Tahap  Awal  Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi Serawak Bengkayang Pembangunan jaringan interkoneksi transmisi  Saluran  Udara  Tegangan  Ekstra Tinggi  275  kV  Serawak  Bengkayang  saat  ini masih pada pelaksanaan tahap awal pembangunan, dimana kegiatan Pra Konstruksi sudah dimulai sejak tahun 2009 yang melintasi wilayah  dua  Negara,  Indonesia  dan  Malaysia sepanjang  122  Km,  yaitu  dari  Bengkayang  di Kalimantan  Barat  hingga  ke  Mambong  di Serawak.

## Gambar 2.
Diagram Satu Garis Jaringan Interkoneksi Gardu Induk (GI) Serawak dan Gardu Induk (GI) Bengkayang dengan Jaringan SUTET 275 kV
Sepanjang 81,434 KM diantaranya berada di wilayah  Serawak  Bengkayang  Kalimantan Barat.  Interkoneksi  ini  atas  kerja  sama  antara PT  PLN  (Persero)  dengan  Sarawak  Energy Berhad (SEB) dengan pokok-pokok kerjasama antara dua perusahaan listrik ini
dituangkan dalam bentuk Term Sheets of West Kalimantan  –  Sarawak  Power .    Proyek  ini direncanakan  sudah  dapat  beroperasi  pada pertengahan 2014, untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Kalimantan Barat.
Pelaksanaan  tahap  awal  pembangunan jaringan  transmisi  tegangan  tinggi  Serawak Bengkayang,  meliputi  proses  pembebasan
lahan.  Dimana  proses  pembebasan  lahan tersebut mengacu pada Perpres (No. 36 Tahun 2005) dan Permen Agraria No. 1 Tahun 1994,

## -38-
tentang  mekanisme  dan  ketentuan  pengadaan tanah  dan  pelaksanaan  pembangunan  untuk kepentingan  umum  :  (1)  Inventarisasi  dan identifikasi  atas  lahan,  tanam  tumbuh,  dan benda-benda  lain  yang  ada  kaitannya  dengan lahan  yang  akan  dibebaskan  untuk  keperluan tapak  tower  dan  ruang  bebas;  (2)  Penyuluhan dan  Penjelasan  kepada  masyarakat  pemegang hak  atas  lahan  mengenai  rencana  dan  tujuan pembebasan  tanah  dalam  bentuk  konsultasi publik melalui tatap muka yang dilakukan per desa  dan  per  kecamatan;  (3)  Musyawarah dengan para pemegang  hak atas lahan dengan PLN  (Persero)  yang  dimediasi  oleh  Camat, Kepala  Desa  dan  Tokoh  Adat  setempat  untuk
menaksir  dan  mencari  kesepakatan  besarnya ganti  kerugian  atas  lahan yang akan dibebaskan; (4) Verifikasi administrasi terhadap  status  kepemilikan  yang  meliputi Sertifikat  pemilik,  SKT,  KTP  Pemilik,  surat penyerahan,  surat  kuasa  ahli  waris  dan dokumen yang mendukungnya; (5) Pembayaran ganti rugi kepada para pemegang hak atas lahan dan tanam tumbuh yang ada di atas  lahan  tersebut,  dan  membuat  berita  acara penyerahan hak atas tanah,
mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

## Gambar 3.
Lahan dan Bangunan yang Dibebaskan untuk Tapak Menara dan Ruang Bebas ( Right of Way )
Adapun  kebutuhan  lahan  untuk  tapak menara  dan  ruang  bebas  ( right  of  way )  pada bentangan  jaringan  transmisi  tegangan  tinggi Serawak  Bengkayang  diperoleh  dari  lahan masyarakat  yang  sebagian  besar  berstatus
kepemilikan  secara  individual,    selebihnya terdapat milik ulayat dan lahan hutan produksi. Secara  rinci  jumlah  pemilik  lahan  secara individual dapat dilihat pada tabel berikut :

## -38-

## Tabel 1.
Pemilik Lahan untuk Tapak Tower dan Wilayah Ruang Bebas ( Right of Way ) di Lokasi Pembangunan SUTET 275 kV Serawak - Bengkayang
No Kecamatan Desa Pemilik Lahan Tapak Tower Pemilik Lahan Terkena ROW Jumlah Pemilik Lahan 1 Lumar Magmagan 16 21 37 Tiga Berkat 13 17 30 Belimbing 9 23 32 Lamoda 17 21 38 2 Ledo Lesabela 10 16 26 Jesape 15 23 38 3 Sanggau Ledo Bange 7 22 29 Gua 19 39 58 Sango 13 48 61 4 Seluas Sahan 17 37 54 Mayak 22 50 72 Seluas 18 37 55 5 Jagoi Babang Jagoi 15 39 54 Jumlah 191 393 584 Sumber : PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat
Pada  Tabel  1  terlihat,  pelaksanaan  tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi
Serawak Bengkayang sudah bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat lokal  sebanyak  584  (lima  ratus  delapan  puluh empat)  warga  masyarakat  sebagai  pemegang hak atas lahan untuk  tapak menara dan  tanam tumbuh  pada  wilayah  ruang  bebas  ( right  of way ).  Sehingga  kajian  dimensi  sosial  ini sebagai  analisis  sosial  terhadap  pelaksanaan tahap  awal  pembangunan  jaringan  transmisi tegangan  tinggi  tersebut,  sebagai  aktivitas proyek  yang  berpengaruh  secara  eksploitatif pada  sumber  daya  alam  dengan  penggunaan
lahan dan hutan yang cukup luas, yaitu sekitar 150  (seratus  lima  puluh)  hektar  untuk  tapak tower  dan  sekitar  300  (tiga  ratus)  hektar sebagai wilayah ruang bebas atau right of way (ROW). Ekspansi  proyek  tersebut  memasuki wilayah  yang  didominasi  oleh  wilayah  adat penduduk  lokal  ( indigenous  people )  di pedalaman, yang berpengaruh terhadap “ ruang hidup” masyarakat setempat. Sehingga terdapat dimensi-dimensi sosial yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh pelaksanaan tahap  awal  pembangunan  jaringan  transmisi tegangan  tinggi  Serawak  Bengkayang  seperti yang digambarkan sebagai berikut :
Gambar 4. Dimensi Sosial yang Berpengaruh dan Dipengaruhi oleh Pelaksanaan Tahap Awal Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi Serawak Bengkayang
Keresahan dan Integrasi Sosial
Dimensi Sosial yang Berpengaruh
Penguasaan dan Kepemilikan Lahan
Sumber Penghidupan Masyarakat
Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat Nilai dan Harga Lahan Setempat Dimensi Sosial yang Dipengaruhi Pelaksanaan Tahap Awal Pembangunan Jaringan
Transmisi Tegangan Tinggi Serawak Bengkayang

## -38-
Pembangunan  jaringan  listrik  tegangan tinggi  yang  yang  berdimensi  sosial  dan kelembagaan masyarakat didasari atas integrasi antara  dimensi  teknis  dan  dimensi  sosial budaya  masyarakat  setempat.  Pendekatan pembangunan dilakukan dengan menempatkan masyarakat  tidak  hanya  sebagai  obyek,  tetapi juga  sebagai  subyek  pembangunan  dalam bentuk  peran  dan  partisipasi  masyarakat, terutama masyarakat setempat. Dengan demikian dimensi sosial yang berpengaruh dan dipengaruhi  oleh  pelaksanaan  tahap  awal pembangunan  jaringan  transmisi  tegangan tinggi  Serawak  Bengkayang  dideskripsikan sebagai berikut :

## Dimensi Sosial yang Berpengaruh pada Pelaksanaan Tahap Awal Pembangunan Karakteristik Sosial dan Budaya Masyarakat
Dalam  dimensi  sosial  budaya  masyarakat, dimensi  yang  paling  berpengaruh  adalah interrelasi sosial masyarakat terhadap pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi Serawak Bengkayang adalah  sistem  relasi  sosial  yang  baik  dalam masyarakat  (masyarakat,  tokoh  masyarakat, tokoh adat, kelembagaan adat dan aparat desa) yang  dipengaruhi  oleh  karakteristik  wilayah perdesaan.  Dengan  demikian  faktor  yang berpengaruh  terhadap  proses  pembangunan tersebut adalah relasi triangulasi yang baik dan seimbang  antara  :  (1)  PLN  (Persero)  sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur jaringan listrik;  (2)  Pemimpin  formal  dan  pemimpin lokal  (Camat,  Kepala  Desa,  Tokoh  Adat  dan Tokoh Masyarakat) yang dapat menjaga sistem relasi sosial  yang baik;  (3) Masyarakat  selaku pemegang hak atas lahan yang akan dibebaskan untuk tapak tower.
Demikian  juga  dimensi  keragaman  etnik, berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  tahap  awal pembangunan  jaringan  transmisi  tegangan tinggi  Serawak  Bengkayang  yang  dibangun dalam wilayah yang dominan masyarakat lokat etnik  Dayak.  Dari  keragaman  etnik,  terjalin interaksi  sosial  antar  etnik  yang  baik  dan harmonis,  dimana  masyarakat  lokal  (etnik dayak)  maupun  masyarakat  pendatang  sangat
menghormati dan menghargai kepala desa dan tokoh  adatnya,  sehingga  masyarakat  setempat cukup  solid  integratif  dalam  peran  dan partisipasinya terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut. Selain ini, dalam kultur budaya  dominan  etnik  Dayak,  terdapat  nilai- nilai pranata sosial yang berpengaruh terhadap pelaksanaan  pembangunan  tersebut,  seperti mekanisme  alamiah  yang  digariskan  oleh kepercayaan nenek moyang masyarakat setempat secara turun temurun dalam pemanfaatan  lahan  dan  menjaga  kelestarian alam.  Terdapat  aspek  religi,  norma  dan  etika (seperti  mohon  petunjuk  dan  memberi persembahan  pada  saat  menebang  pohon  saat survei  lokasi  dan  pembersihan  lahan).  Hal  ini dikarenakan  terdapat  relasi  yang  sangat  kuat dan  menyatu  antara  manusia  dan  alam  yang tidak dapat dipisahkan, sehingga manusia tidak dapat  bertindak  semaunya  terhadap  alam  dan lingkungannya . Dimensi sosial budaya lain yang berpengaruh adalah  nilai-nilai  komunal dalam penguasaan  dan  kepemilikan.  Pada  wilayah Serawak  Bengkayang,  terutama  di  wilayah perkampungan sepanjang garis sempadan Jalan Negara  dari  Bengkayang  hingga  perbatasan Serawak,  masih  terdapat  kekuatan  nilai-nilai komunal  terhadap  lahan,  walaupun  saat    ini sudah  mulai  terdegradasi  secara  alamiah sebagai  dampak  pembangunan  di  berbagai setoral  di  wilayah  pedesaan  tersebut,  seperti perkebunan, industri perkayuan dan perdagangan antar Negara, sehingga penguasaan lahan masyarakat lebih cenderung secara  individual  atau  perorangan.  Namun  di desa-desa yang relatif masuk ke pedalaman dari garis  sempadan  jalan  Negara,  masih  terasa nilai-nilai  komunal  terhadap  penguasaan  dan penggunaan lahan.

## Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat
Dari  dimensi  kepemimpinan,  terdapat  dua kelompok  kepemimpinan  yang  berpengaruh terhadap pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan  transmisi  tegangan  tinggi  Serawak Bengkayang  adalah  :  (1)  Kepemimpinan formal, pelaksanaan tahap awal pembangunan

## -38-
jaringan  listrik  ini  sangat  dipengaruhi  oleh dukungan  Pemerintah  Propinsi  (Ijin  Prinsip), Bupati  (Ijin  Penetapan  Lokasi)  sampai  Camat dan  Kepala  Desa  yang  berinteraksi  langsung dengan  masyarakat  di  sepanjang  wilayah Pembangunan  jaringan  transmisi  tegangan Tinggi  Serawak  Bengkayang.  Satuan  tugas pelaksana  di  desa  yang  dipimpin  oleh  Kepala Desa  yang  bersinggungan  langsung  dengan masyarakat  bekerja  memberikan  penyuluhan dan  penjelasan  kepada  masyarakat  yang terkena dampak pembangunan jaringan tegangan  tinggi  tersebut;  (2)  Kepemimpinan lokal,  terdiri  dari  peran  dan  partisipasi  tokoh adat,  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama menjadi tokoh penting yang sangat berpengaruh  dalam  proses  pembebasan  lahan. Demikian  juga  secara  kelembagaan,  dimana lembaga  adat  yang  sangat  berperan  dan berpengaruh dalam menjaga sistem relasi sosial yang baik  dalam masyarakat  dalam peran dan partisipasi  terhadap  pelaksanaan  tahap  awal pembangunan  tersebut.  Selebihnya,  lembaga adat  berperan  dalam  menjaga  dan  melindungi masyarakat  dari  dampak-dampak  ekspansi pelaksanaan  pembangunan  tersebut.  Sehingga kedua kelompok kepemimpinan dalam masyarakat  sangat  berperan  dan  berpengaruh terhadap  proses  pelaksanaan  tahap  awal pembangunan  jaringan  transmisi  tegangan tinggi Serawak Bengkayang.
Selain  dari  dimensi  kepemimpinan,  yang lebih penting adalah partisipasi sosial masyarakat ( social participation ) yang ditumbuhkan  melalui  partisipasi  langsung dalam  wadah  penyuluhan,  penjelasan  dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan  (c ommunity  decision  making )  yang berhubungan  dengan  implementasi  proses pembebasan  lahan  untuk  tapak  menara. Demikian juga peran dan partisipasi tokoh adat dan tokoh masyarakat, yang berfungsi sebagai orang  yang  berpengaruh  (c ommunity  leader ) yang  mempunyai  peranan  penting  dalam menjaga  relasi  sosial  yang  baik  antara  PLN (Persero) dengan masyarakat secara organisasi dan  kelembagaan  ( community  organizations ). Sehingga,  peran  dan  partisipasi  masyarakat berpengaruh  terhadap  rasa  tanggungjawab ( sense  of  resposibility )  dan  rasa  memiliki
( sense  of  belonging )  terhadap  pelaksanaan pembanguan  infrastruktur  tersebut  (Kodoatie, 2005) sejalan.

## Penguasaan dan Kepemilikan Lahan
Sistem Penguasaan lahan dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi,  hal  ini  dikarenakan  dalam  pelaksanaan tahap  awal  pembangunan  tersebut,  terutama dalam proses pembebasan lahan bersinggungan dengan sistem penguasaan lahan-lahan berikut :  (1)  Lahan  masyarakat  yang  sangat  penting sebagai  sumber penghidupan  yang cukup luas (150 hektar untuk tapak tower dan 300 hektar untuk  ruang  bebas)  yang  membentang disepanjang  Serawak  Bengkayang.  Begitu pentingnya lahan bagi masyarakat, maka ganti rugi  lahan  tidak  cukup  hanya  dengan  nilai nominal harga lahan saja, tetapi harus dihitung berapa kerugian materi yang akan hilang dalam kurun  waktu  yang  tak  terbatas;  (2)  Lahan wilayah  bebas  internasional  ( Free  Zone) atau lahan  tidak  ada  hak  milik  ( no  man’s  land), bebas  dari  hak-hak  perdata,  namun  fakta  di lapangan,  lahan  ini  semua  dikuasai  oleh masyarakat  setempat  sebagai  hak  ulayat  atau tanah adat secara turun temurun. Penghidupan masyarakat  juga  tergantung  pada  lahan  yang berfungsi sebagai lahan pertanian, perkebunan dan hasil hutan. Ganti rugi lahan dilakukan atas persetujuan pemerintah daerah setempat dengan  nilai  kompensasi  tanam  tumbuh  yang diberikan  kepada  petani  penggarap  lahan tersebut; (3) Lahan Hutan Produksi dan Hutan Lindung  yang  terdapat  di  Kecamatan  Lumar cukup luas yang bersentuhan dengan pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi  tegangan  tinggi  tersebut.  Proses pembebasan  lahan  untuk  tapak  menara dilakukan  dengan  ketentuan  tidak  merubah status,  peruntukan  dan  fungsi  pokok  dari kawasan  hutan  tersebut,  hal  ini  dilakukan dengan  ijin  pinjam  pakai  yang  diberikan kepada  PLN  (Persero)  dengan  kewajiban memberikan kompensasi sejumlah dana sebagai  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP)  pada  Kementerian  Kehutanan  dan kompensasi yang diberikan kepada masyarakat

## -39-
dan lembaga adat untuk keperluan pembiayaan kegiatan adat dan pelestarian hutan tersebut.
Selain  sistem  penguasaan  lahan,  dimensi yang  penting  adalah  status  kepemilikan  lahan yang  berpengaruh terhadap  pelaksanaan tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi,  karena  status  kepemilikan  sangat berpengaruh terhadap proses ganti rugi kepada pemegang hak atau pemilik atas lahan yang sah sebagai  penerima  ganti  rugi  tersebut. Pada proses pembebasan lahan untuk tapak menara, sebagian besar status kepemilikan lahan sudah dominan  berstatus  hak  perorangan,  sisanya terdiri  dari  kepemilikan  secara  ulayat  atau tanah adat. Demikian juga, sudah adat sebagian kecil  yang  berstatus  Sertifikat  Hak  Milik (SHM), yang lebih didominasi oleh masyarakat pendatang,  dengan  adanya  kesadaran  kolektif yang cukup tinggi untuk mengurus kelengkapan administrasi sebagai bukti kepemilikan lahan yang sah. Status kepemilikan  lahan  sangat  berpengaruh  pada proses  pembebasan  lahan.  Dimana  proses pembebasan lahan hanya dapat dilakukan pada lahan  yang  jelas  status  kepemilikannya. Sehingga dengan status kepemilikan yang sah, maka proses pembebasan lahan dapat dilaksanakan dengan baik dengan proses yang baik. Dimana  proses  pembebasan  lahan tersebut mengacu pada Perpres (No. 36 Tahun 2005) dan Permen Agraria No. 1 Tahun 1994, yang  dimulai  dari  survei,  inventarisasi  dan identifikasi, penyuluhan dan penjelasan, musyawarah,  verifikasi  dan  pembayaran. Semua  tahapan  tersebut  berjalan  dengan  baik dan lancar, karena adanya peran dan partisipasi masyarakat, baik sebagai pemilik lahan, aparat desa,  tokoh  adat  dan  tokoh  masyarakat setempat.
Namun demikian, dalam proses pembebasan lahan  tersebut,  masih  ditemukan  beberapa konflik kecil yang berhubungan dengan status kepemilikan  lahan.  Konflik  tersebut  lebih dikarenakan  tumpang  tindih  kepemilikan, konflik  antar  keluarga  (hak  waris)  dan pengakuan kepemilikan perseorangan terhadap lahan yang bukan haknya. Konflik kepemilikan lahan  tersebut  semuanya  diselesaikan  dengan baik yang di mediasi kelembagaan adat dalam pertemuan  adat.  Pihak  yang  kalah  dalam
persengketaan  lahan  dapat  menghormati keputusan  dari  pertemunan  adat  tersebut. Dengan demikian, tokoh adat dan kepala desa sangat berperan dalam menyelesaikan masalah konflik  tersebut  dengan  baik,  adil  dan  tidak berpihak.  Semua  kasus  konflik  kepemilikan lahan  tidak  pernah  sampai  pada  pihak kepolisian, apalagi ke pengadilan.

## Dimensi Sosial yang Dipengaruhi oleh Pelaksanaan Tahap Awal Pembangunan Keresahan dan Integrasi Sosial
Pelaksanaan  tahap  awal  pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi berpengaruh terhadap keresahan sosial masyarakat. Keresahan lebih diakibatkan adanya pembatasan  penggunaan  dan  pemanfaatan lahan dalam wilayah ruang bebas, dikarenakan tinggi  bagunan  dan  tamanam  tidak  boleh melebihi  ketinggian  3  (tiga)  meter,  sehingga wilayah  tersebut  menjadi  kering  dan  panas dengan angin yang kencang di musim kemarau. Dimensi  lain  yang  menyebabkan  keresahan sosial juga diakibatkan karena adanya kekhawatiran  terhadap  kemungkinan  dampak radiasi medan elektromagnetik pada pengoperasian  jaringan  transmisi  tegangan tinggi  tersebut.  Selebihnya  khawatir  terhadap bahaya  disekitar  lokasi  dekat  tapak  menara, misalnya  akibat  gangguan  fondasi  menara karena  perubahan  struktur  tanah,  putusnya kabel  pada  bentangan  penghantar  yang panjang,  dan    kekhawatiran  apabila  terjadi angin, hujan badai dan sambaran petir.
Selain  keresahan  sosial,  pelaksanaan  tahap awal pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi  tersebut  juga  berpengaruh  terhadap integrasi  sosial  masyarakat,  karena  terbagun nilai  dan  rasa  kebersamaan  dan  kekompakan dalam masyarakat (masyarakat, tokoh adat dan tokoh  masyarakat)  untuk  beradaptasi  dalam menghadapi permasalahan yang terkait dengan proses  pembebasan  lahan.  Secara  umum masyarakat  tidak  terpecah  belah  dan  relasi sosial masyarakat  yang terbangun cukup solid dan integratif dalam menerima proses pembangunan tersebut. Terdapat dua kelompok masyarakat yang dapat menerima pelaksanaan tahap  awal  pembangunan  jaringan  transmisi tegangan  tinggi  tersebut. Pertama adalah

## -40-
kelompok  yang  menjual  lahannya  karena memerlukan uang dalam jumlah yang besar dan dalam  waktu  yang  cepat. Kedua adalah kelompok  yang  secara  sadar  melepaskan lahannya  karena  masyarakat  tidak  dapat menolak  proses  pembangunan  tersebut  yang dilaksanakan oleh pemerintah yang berorientasi pada kepentingan umum. Selebihnya  masyarakat  cukup  solid  dan integratif  mendukung  pelaksanaan  proyek, karena  dengan  adanya  proyek  jaringan transmisi  tegangan  tinggi  ini,  pelayanan penyediaan  energi  listrik  nantinya  akan semakin baik bagi masa depan mereka.

## Sumber Penghidupan Masyarakat
Pelaksanaan  tahap  awal  pembangunan jaringan  transmisi  tegangan  tinggi  Serawak Bengkayang  berpengaruh  terhadap  akses masyarakat pada sumber daya alam. Pengaruh terhadap  akses  masyarakat  terjadi  pada ekspoitasi  sumber  daya  alam  dan  mata pencaharian  tradisional  masyarakat  selama puluhan  tahun,  seperti  menyempitnya  ruang hidup  untuk  berladang,  berkebun,  mencari rotan,  gaharu,  tengkawang  madu  lebah  dan berburu rusa atau babi di hutan karena adanya pembersihan lahan dalam wilayah ruang bebas dan  pembatasan  pemanfaatan  lahan  ruang bebas atau right of way (ROW) tersebut.
Pengaruh  lain  dari  pelaksanaan  tahap  awal pembangunan  jaringan  transmisi  tegangan tinggi  Serawak  Bengkayang  adalah  dimensi perekonomian  masyarakat.  Dalam  jangka pendek,  penggunaan  uang  ganti  rugi  lahan lebih diperuntukan untuk keperluan biaya anak sekolah,  berobat,  pernikahan,  membangun rumah,  membeli  kendaraan,  dan  pembelian barang-barang  elektronik  untuk  keperluan sehari-hari. Namun untuk jangka panjang, uang ganti  rugi  lahan  di  pergunakan  sebagai  modal usaha dan mengembangkan usaha  yang sudah ada,  seperti  membeli  lahan  kelapa  sawit  dan kebun karet, ditabungkan di Bank dan di Credit Union (CU)  untuk  masa  depan  mereka. Demikian  juga  uang  ganti  rugi  lahan  yang diberikan  kepada  lembaga  adat  sebagai  uang ganti  rugi  lahan  adat  (lahan  ulayat)  lebih dipergunakan  untuk  keperluan  adat,  seperti
merehab rumah adat dan kegiatan dari lembaga adat setempat.
Pengaruh  lain  pelaksanaan  tahap  awal pembangunan  tersebut  yang  lebih  bersifat usaha  temporer,  seperti  jasa  kontruksi,  jasa buruh,  tenaga  kerja  dan  jasa  angkutan  yang dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  setempat untuk  menunjang  pelaksanaan  pekerjaan proyek  tersebut.  Sedangkan  pengaruh  jangka panjang,  dengan  adanya  penyediaan  energi listrik  yang  memadai,  mata  pencaharian masyarakat  setempat  dapat  bergeser  ke  ruang gerak  usaha  pada  sektor  tertier  yang  berbasis listrik.  Sehingga  infrastruktur  kelistrikan sebagai pendukung utama fungsi sistem sosial dan  sistem  ekonomi,  yang  berpengaruh terhadap perubahan sosial dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

## Nilai dan Harga Lahan Setempat
Pelaksanaan  tahap  awal  pembangunan jaringan  transmisi  tegangan  tinggi  Serawak Bengkayang  yang  lebih  pada  kegiatan  proses pembebasan  lahan  berpengaruh  terhadap kenaikan  nilai  dan  harga  lahan.  Terjadi kenaikan nilai dan harga pasaran ( Market land price )  dari  lahan-lahan  lain  disekitar  wilayah tersebut.  Karena  masyarakat  setempat  sudah terbiasa  dan  berpengalaman  dengan  harga lahan  pada  saat  proses  pembebasan  lahan, sehingga  menjadi  referensi  terhadap  nilai  dan harga  diwilayah  sekitarnya  di  dalam  wilayah sepanjang  Serawak  Bengkayang  tersebut, maupun di Kabupaten Bengkayang umumnya. Namun tidak demikian dengan nilai dan harga lahan  pada  wilayah  ruang  bebas,  hal  ini dikarenakan  adanya  pembatasan  pemanfaatan lahan  di  sekitar  wilayah  ruang  bebas,  sehinga dapat  mengurangi  minat  seseorang  untuk membeli  lahan  tersebut,  karena  peminat  lebih cenderung  memilih  lahan  lain  yang  tidak memiliki batasan-batasan pemanfaatannya.

## -41-

## Simpulan
Pembangunan  jaringan  listrik  transmisi tegangan  tinggi  Serawak  Bengkayang,  sangat dipengaruhi  oleh  interrelasi  sosial  dalam keragaman etnik, pranata sosial, nilai komunal, kepemimpinan dan partisipasi masyarakat yang didominasi oleh karakteristik wilayah pedesaan.  Kepemimpinan  dan  kelembagaan adat  sebagai  posisi  sentral  berpengaruh dalam menjaga  relasi  sosial  yang  baik  untuk mendukung  pembangunan  tersebut.  Selain  itu pembangunan  jaringan  transmisi  tegangan tinggi  Serawak  Bengkayang  berpengaruh terhadap  interrelasi  sosial  terkait  dengan  nilai kebersamaan  dalam  integrasi  sosial  untuk menyikapi  pengaruh  pembangunan  terhadap aspek  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  lokal, yang meliputi keresahan sosial akibat dampak pembangunan,  pembatasan  fungsi  lahan  dan terganggunya  akses  terhadap  sumber  daya alam, yang berpengaruh pada sumber penghidupan.
Dari hasil penelitian ini mendukung konsep yang  dirujuk  dalam  penelitian  ini,  dengan demikian  kontribusi  penelitian  ini  terhadap konsep pengembangan ilmu sosiologi ditunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sangat dipengaruhi dan mempengaruhi interrrelasi  sosial  (hubungan  sosial)  dalam masyarakat.  Interrelasi  itu  meliputi  dimensi sosial seperti keragamam etnik, pranata sosial, nilai-nilai  komunal,  integrasi  sosial,  aspek penguasaan lahan, akses terhadap sumber daya alam yang  merupakan  interaksi antara pembangunan  infrastruktur  dan  lingkungan hidup  dalam  konsepsi  yang  lebih  luas mencakup  manfaat  dan  dampak  proyek pembangunan infrastruktur.

## Referensi
Ball,  T.  1989. The  Study  of  The  Economic Effects  of  High  Voltage  Electrical Transmission  Lines  on  The  Market Value of Real Properties . Unpublished report  prepared  for  the  Salt  River Project.
Boyer, J. C., Mitchell B. and Fenton  S. 1978. “The  Socio-Economic  Impacts  of Electric  Transmission  Corridors:  a
Comparative  Analysis”. The  first  report by  the  Royal  Commission  on  Electric Power
Planning for Outreach
Guidebook. Waterloo : Published by the Royal  Commission  on  Electric  Power Planning  and  Printed  by  J.C.  Thatcher, Queen's Printer of Ontario.
Colwell,  P.  1990.  “Power  Lines  and  Land Value,” The  Journal  of  Real  Estate Research , (1), pp. 117–127.
Devine-Wright, P. 2005. “Beyond NIMBYism: Towards  an  Integrated  Framework  for Understanding  Public  Perceptions  of Wind Energy”. Wind Energy , vol 8, no. 2, pp.125-139.
Devine-Wright,  H.and  Devine-Wright,  P.
2009. “Social  Representations  of Electricity Network Technologies: Exploring  Processes  of  Anchoring  and Objectification  Through  the  Use  of Visual  Research  Methods”, British Journal  of  Social  Psychology ,  vol  48,
no. 2, pp.357–373. Edelstein, M. 1988. Contaminated Communities : The Social and Psychological  Impacts  of  Residential Toxic  Exposure .  Boulder,  CO  : Westview Press.
Gregory  R.  and  Winterfeldt  D.  Von,  1996. “The  Effect  of  Electromagnetic  Fields From  Transmission  Lines  on  Public Fears and Property Values”. Journal of Environmental  Management ,  48,  pp.
201–214.
Irawati,  Ira.,  Hadi  Nur  Cahyo,  I  Wayan
Retnara, Guntur, 2009. “Peran Jaringan Energi  Kelistrikan  Saluran  Udara Tegangan  Ekstra  Tinggi  (SUTET) dalam Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan”. Seminar Nasional Perencanaan Wilayah dan Kota
Menuju  Penataan  Ruang  Perkotaan yang  Berkelanjutan,  Berdaya  saing, dan  Berotonomi ,  Institut  Teknologi Sepuluh November, Surabaya.
Jay,  S.  2004.  “The  Forces  Shaping  Local Planning  Policy  on  High  Voltage Electricity  Installations”. The  Journal of Environmental Policy and Planning , vol 6, no. 3, pp.207-226.

## -42-

## Listra,  Andistya  Oktaning,  2010.  “Analisis
Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra  Tinggi  dan  Peran  Analisis Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  di
Indonesia”. Makalah Ekonomi Lingkungan. Malang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
Mitchell,  B.  Priddle  G.B.  1976.  “The  Long
Term  Socio-Economic  Impact  of  An
Electrical Power Transmission Corridor on  the  Rural  Environment:  Perception and Reality” . Submission  to  Report  by The the Royal Commission on
Electrical Planning . Toronto, Ontario : Published by the Royal Commission on
Electric Power Planning.
Quah,  E.and  Tan,  K.C.  1998.  “The  Siting
Problem  of  NIMBY  Facilities  :  Cost  - Benefit Analysis and Auction Mechanisms”. Environment and Planning , vol 16, no. 3, pp.255 – 264. Tikalsky, Susan M. and Cassandra J. Willyard, 2007. “Aesthetics and Public Perception of  Transmission  Structures”. Right  of Way A Brief History of the Research . pp. 28-32
Walsh,  E., Warland, R.and Clayton  Smith,  D.
1993. “Backyards,  NIMBYs,  and
Incinerator  Sitings:  Implications  for Social Movement Theory”. Social Problems , vol 40, no. 1, pp.25-38.