## URGENSI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Marten Bunga 1 , Mustating Dg Maroa 2 , Amelia Arief 3, Hardianto Djanggih 4*
1 Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo
2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai
3 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial & Ilmu Politik (STISIP) 17-8-1945 Makassar
4 Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk Banggai hardianto.djanggih@gmail.com

## ABSTRACT
Corruption crimes have caused destruction to the nation's economy. This article aims to examine the role of the community in efforts to prevent and eradicate corruption. The research method in this article is normative legal  research  that  is  prescriptive  analytical,  through  conceptual  approach,  statute  approach,  and  case approach. The results of the study concluded that: first, the role of the community must participate in efforts to prevent  and  eradicate  corruption  in  the  grounds  that  the  community  is  a  victim  and  the  community  as  a component  of  the  state.  Second,  the  form  of  community  participation  in  the  prevention  and  eradication  of criminal acts of corruption is to follow the provisions of community participation as regulated by legislation by carrying out planned and unplanned social controls to educate, invite or even force citizens to adjust yourself with the habits and life values of the people concerned.
Keywords: Role; Society; Eradication; Corruption.

## ABSTRAK
Kejahatan Korupsi telah mengakibatkan kehancuran bagi perekonomian bangsa. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji  peran  serta  masyarakat  dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis, melalui conceptual approach, statute approach, dan case approach. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : pertama, peran  masyarakat  harus  turut  serta  dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi dengan alasan bahwa masyarakat sebagai korban dan masyarakat sebagai komponen negara. Kedua, bentuk peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana koruosi adalah dengan mempedomani  ketentuan  peran  serta  masyasrakat  sebagaimana  telah  diatur  pada perundang-undnagan dengan  melakukan  kontrol  sosial  yang  direncanakan  maupun  yang  tidak  direncanakan  untuk  mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.
Kata Kunci: Peran; Masyarakat; Pemberantasan; Korupsi.
* Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN
Proses  pembangunan  saat  ini  dapat menimbulkan dampak positif dari berbagai bidang, baik  infrastruktur, ekonomi  maupun  di  dalam kehidupan  masyarakat.  Selain  itu  juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat  yang  memiliki  dampak  sosial  negatif seperti  tindak  pidana  yang  sangat  meresahkan masyarakat (Putriyana  &  Puspita,  2014).  Tindak pidana  di  sini  yang  dapat  merugikan  keuangan negara,  perekonomian  melemah,  dan mencegah pembangunan  nasional.  Tindak  pidana  yang dimaksud  itu  cukup  fenomena  dan  banyak dibicarakan  di  media  cetak,  elektronik  dan sebagainya yakni Kejahatan Korupsi.
Kejahatan  korupsi  merupakan  fenomena sosial  yang  masih  sulit  dalam  pemberantasannya karena sudah menjadi budaya (Sulastri, 2012). Efek kejahatan korupsi telah mengakibatkan kehancuran bagi  ekonomi  bangsa.  Dengan  adanya  korupsi pembangunan  dalam  segala  bidang  tidak  berjalan secara baik. Kejahatan korupsi telah menjadi gurita yang  mensengsarakan  rakyat  Indonesia (Basri 2017).  Oleh  karena  itu,  Tindak  Pidana  Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan  stabilitas  dan  keamanan masyarakat,  membahayakan  pembangunan  sosial ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai- nilai  demokrasi  dan  moralitas  karena  lambat  laun perbuatan ini seakan menjadi budaya (Sukmareni, 2018).
Korupsi yang terjadi di Indonesia pada saat sekarang  bukanlah  suatu  korupsi  yang  terjadi secara kebetulan dalam pengelolaan uang negara oleh  oknum – oknum penyelenggaraan  negara / instansi  Pemerintah / Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  maupun  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD),  tetapi  adalah  suatu  korupsi  yang  sudah terencana atau direncanakan dengan matang jauh- jauh hari pada tahap proses perencanaan maupun awal  pelaksanaan  anggaran.  Sudah  sejak  dekade tahun  delapan  puluhan  begawan  ekonomi  kita, Prof. Sumitro Djojohadikusumo mengatakan bahwa tingkat  kebocoran  dalam  pengelolaan  keuangan negara  mencapai  tiga  puluh  persen.  Kebocoran yang tinggi tersebut terus berlangsung sampai saat sekarang (Surachmin, & Cahaya, 2013) .
Perkembangan kejahatan korupsi  di Indonesia  masih  tergolong  tinggi,  sementara pemberantasannya masih sangat lamban (Ridwan, 2012). Hal ini disebabkan oleh pemerintah seakan kehilangan fungsinya untuk mengatasi para pelaku tindak  pidana  korupsi.  Pemerintah  tidak  mampu mengatasi  permasalahan  yang  terjadi.  Hukum seakan lemah dalam menangani masalah padahal sudah  diketahui  bahwa  korupsi  sangat  merugikan bangsa dan negara (Hamzah, 1999).
Upaya  untuk  mencegah  terjadinya  korupsi, dilakukan  dengan  berbagai tindakan  yang  tetap merujuk  pada ketentuan yang berlaku.  Disamping itu  pemberantasan    praktek  korupsi  diusahakan tidak terjebak dalam pembenaran terhadap korupsi sekecil    apapun    dengan    dalih    harmonisasi
kehidupan  masyarakat dan  pola  pikir  integralistik yang menafikan pelanggaran, dengan  mengaitkan pada nilai  budaya   serta  pola  pikir  paternalistik lain    yang    menafikan  penyelewengan    yang dilakukan    oleh    mereka    yang    memiliki kekuasaan.    Upaya  untuk    memberikan penyadaran  terhadap  masalah  korupsi    harus melibatkan peran serta masyarakat. Sesuai dengan amanah  Undang-undang  No.  31  Tahun  1999  jo Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Di  mana pada  pasal  41  menyebutkan  bahwa  masyarakat dapat  berperan  serta  membantu  upaya pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi.
Penelitian  sebelumnya  terkait subtansi pencegahan  dan  pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi belum  dilakukan, I  Made  Walesa Putera dkk  (2018)  membahas  arti  pentingnya  mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana  desa  serta  peran  serta  masyarakat  dalam Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi  pengelolaan keuangan dana desa. RB. Soemanto, Sudarto dan Sudarsana membahas tentang pemahaman masyarakat  tentang  korupsi (2017). Peran Lembaga    Swadaya    Masyarakat  (LSM)  sebagai kekuatan  pengimbang,  pemberdaya  masyarakat, dan sebagai lembaga  perantara memiliki  peranan di  dalam  bidang  pencegahan,  pengendalian,  dan penanganan  kasus  korupsi  di  Kota  Samarinda (Sumarni 2015). Ketidakmampuan LSM antikorupsi memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam
memberantas  korupsi,  dan  membangun  model pemberdayaan  LSM  antikorupsi  yang  efektif sehingga selanjutnya berkontribusi signifikan dalam memerangi  korupsi  (Machfud,  2017). Penelitian tentang  perlunya  model  pendidikan  anti  korupsi menyangkut  perspektif  mentalitas  budaya  dan pembentukan  perilaku  anti-korupsi  di  masyarakat kita (Santoso,  &  Meyrasyawati.  2015). Penelitian yang  lain  membahas  tentang  peran  lembaga pendidikan  dalam  pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  di  Indonesia  (Ridwan.  2012).  mengapa LSM  antikorupsi  belum  mampu  memberikan kontribusi  yang  signifikan  dalam  memberantas korupsi,  dan  (ii)  bagaimana  model  pemberdayaan LSM antikorupsi yang efektif sehingga selanjutnya berkontribusi signifikan dalam memerangi korupsi Minimnya  perhatian  dan  kajian  terhadap peran partisipasi masyarakat maupun akuntabilitas publik  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  telah memberikan  dampak  terhadap  kualitas  yang  tidak memadai  dari  partisipasi  masyarakat itu  sendiri (Kurniawan,  2009). Oleh  sebab  itu  perlu ditumbuhkan  kesadaran bagi  setiap  warga  negara bahwa  melaporkan  sesuatu  korupsi,  merupakan perbuatan  berpahala  karena  dapat  membantu memberantas korupsi. Sebagaimana  dijelaskan bahwa  masyarakat  diberi  hak  untuk  membantu pemerintah  untuk  mencari,  memperoleh  dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi Tindak  Pidana  Korupsi dan  hak  menyampaikan saran  dan  pendapat  secara  bertanggung  jawab
kepada  penegak  hukum  yang  menangani  perkara Tindak Pidana Korupsi.
Pada  saat  ini  masyarakat  cenderung bersikap  diam  terhadap  perbuatan  korupsi.  Selain akan  merepotkannya,  juga  dengan  pertimbangan bahwa  laporan  tersebut  tidak  akan  ditanggapi dengan  jujur.  Selama  masyarakat  beranggapan demikian  maka  akan  sangat  sulit  mengharapkan perilaku  masyarakat  yang  membantu  untuk mencegah/memberantas korupsi.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  merupakan  kajian  hukum normatif  yang  bersifat  preskriptif  analitis,  melalui conceptual  approach,  statute  approach,  dan  case approach dalam mengkaji peran serta masyarakat dalam  upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi. Conceptual approach digunakan untuk membandingkan  dan  menganalisis  konsep penyalahgunaan  wewenang  dan  konsep peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Statute approach diperlukan untuk mengkaji  pengaturan mekanisme  peran  serta masuarakat  dalam  upaya  pencegahan  tindak pidana  korupsi. Kemudian  case  approach  untuk melihat penggunaan istilah peran serta masyarakat dalam  upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi. Sumber  data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data sekunder,  yang  berupa  bahan  hukum  primer, sekunder,  dan  tersier.  Data  yang  terkumpul dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif. Analisis dilakukan  secara  kualitatif,  baik  dengan
mengedepankan prinsip-prinsip  hukum  maupun menganalisis factor-faktor lain yang mempengaruhi substansi  dan  prosedural  penyelesaian  kasus tanah.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Urgensi  Peran  Serta  Masyarakat  Dalam
Pencegahan  &  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi
Kejahatan korupsi di Indonesia sampai saat ini  masih sangat  memprihatinkan,  karena  hampir setiap lembaga atau institusi masih terjadi praktik- praktik  korupsi (Rohrohmana,  2017). Kejahatan korupsi terjadi bukan  hanya  terjadi  di Indonesia, tetapi  juga  di  seluruh  dunia. Hal  tersebut sebagaimana  tercantum  dalam  preambul  ke-4 United  Nations  Convention  Againts  Corruption, tahun  2003  yang  menyatakan:  “meyakini  bahwa korupsi  tidak  lagi  merupakan  masalah  lokal, melainkan  suatu  fenomena  transnasional  yang mempengaruhi  seluruh  masyarakat  dan  ekonomi yang  mendorong  kerja  sama  internasional  untuk mencegah  dan  mengontrolnya  secara  esensial (Widyastuti, 2015).
Semua  negara  di  dunia  sepakat  bahwa kejahatan korupsi  nmerupakan  bentuk  kejahatan yang  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana “luar  biasa”.  Disebut  luar  biasa  karena  umumnya dikerjakan  secara  sistematis,  punya  aktor intelektual, melibatkan stakeholder di suatu daerah, termasuk  melibatkan  aparat  penegak  hukum,  dan punya  dampak  “merusak”  dalam  spektrum  yang
luas (Thalib,  Ramadhan, &  Djanggih,  2017).
Karakteristik inilah yang menjadikan pemberantasan  korupsi  semakin  sulit  jika  hanya mengandalkan  aparat  penegak  hukum  biasa, terlebih  jika  korupsi  sudah  membudaya  dan menjangkiti seluruh aspek dan lapisan masyarakat (Pohan,  2014). Oleh  karena  itu, Operasionalisasi pemberantasan  korupsi  harus  dilakukan  secara komprehensif, integral, dan holistik (Waluyo, 2014).
Permasalahan  memerangi  tindak  pidana korupsi memang selalu saja harus dikembangkan, karena  ternyata  angka  korupsi  selalu  saja meningkat  demikian  juga  dengan  modus  yang dilakukannya (Garnasih,  2009). Dalam  upaya pencegahan  dan  pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi,  sering  kali  masyarakat  hanya membebankan  tugas  tersebut  kepada  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dan/atau  kepada para penegak hukum lainnya. Sedangkan didalam konstitusi  negara  ini  menyebutkan  bahwa masyarakat  harus  ikut  andil  dalam  menangani Tindak  Pidana  Korupsi tersebut  dalam  arti  lain masyarakat  berperan  serta  dalam  upaya pencegahan  dan  pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi.
Di  Negara  Indonesia  menganut  sistem pemerintahan  yang  demokrasi.  Sesuai  dengan prinsip-prinsip  sistem  pemerintahan  demokrasi tersebut  maka  peran  serta  masyarakat  sangat penting dalam pemberantasan korupsi di negara ini. Peran  serta  masyarakat  yang  dimaksud adalah peran  aktif  masyarakat  untuk  mewujudkan
penyelenggaraan  negara  yang  bersih  dan  bebas dari  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  yang dilaksanakan  dengan  mentaati  hukum,  moral  dan sosial yang berlaku dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. serta dapat diwujudkan dalam  bentuk  antara  lain  mencari,  memperoleh, memberikan  data,  atau  informasi  tentang Tindak Pidana  Korupsi dan  hak  menyampaikan  saran, pendapat  dan  bertanggung  jawab  terhadap pencegahan  dan  pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi.
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  bahwa Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi dirumuskan  sebagai serangkaian  tindakan  untuk  mencegah  dan memberantas Tindak Pidana Korupsi melalui upaya koordinasi,  supervisi,  monitor,  penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan  dengan  peran  serta  masyarakat berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Rumusan  Undang-Undang tersebut menyiratkan  bahwa  upaya  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  tidak  akan  pernah  berhasil  tanpa melibatkan  peran  serta  masyarakat.  Dengan demikian,  dalam  strategi  pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi terdapat  tiga  unsur  utama  yaitu pencegahan,  penindakan  dan  peran  serta masyarakat (Nugraheni, 2017).
Pencegahan  adalah  seluruh  upaya  yang dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  perilaku koruptif.  Pencegahan  juga  sering  disebut  dengan
kegiatan  anti  korupsi  yang  sifatnya  preventif. Penindakan  adalah  seluruh  upaya  yang  dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya Tindak  Pidana  Korupsi.  Penindakan  juga  disebut sebagai  kegiatan  kontra  korupsi  yang  sifatnya represif. sedangkan peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan  pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi (Nugraheni, 2017).
Dalam  hal  Peran  masyarakat  disini  sangat diperlukan  dalam  pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi. Paling tidak, masyarakat harus ikut ambil bagian  karena  dua  hal  yakni  masyarakat  sebagai korban dan masyarakat sebagai komponen negara. Ditinjau dari masyarakat sebagai komponen negara bahwa  suatu  negara  terdiri  atas  tiga  komponen utama  yaitu  Pemerintah,  Masyarakat  dan  Swasta. Keberhasilan suatu negara sangat tergantung pada kinerja  dan  kerja  sama  ketiganya  jika  kerja  sama dilakukan  dengan  baik  maka  akan  berpengaruh baik  pada  negara  ini,  begitupun  sebaliknya  jika buruk  cepat  lambatnya  bangsa  itu  akan  hancur (Matodang, 2012).
Tentu  bukan  hal  yang  mudah  dalam memecahkan  masalah  korupsi,  sekalipun  harus melibatkan  seluruh  elemen  bangsa  termasuk rakyat, hal ini karena korupsi merupakan kejahatan yang  dinamakan  dengan  White  Collar  Crime (Sutedi,  2015) serta  sebagai  kejahatan  luar  biasa (Extra Ordinary Crime).

## 2. Bentuk  Peran  Serta  Masyarakat  dalam Pencegahan  & Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi
Dasar  hukum  bagi  masyarakat  untuk  dapat berperan  serta  dalam  pencegahan  dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1981 Tentang Kitab Undang-Undnag  Hukum  Acara  Pidana (KUHP),  yaitu: (1) Setiap  orang  yang  mengalami, melihat,  menyaksikan  dan  atau  menjadi  korban peristiwa  yang  merupakan  tindak  pidana  berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau  penyidik,  baik  lisan  maupun tertulis;  (2) Setiap  pegawai  negeri  dalam  rangka melaksanakan  tugasnya  yang  mengetahui  tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.
Peran  serta  masyarakat  dalam  pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tambah semakin jelas lagi berdasarkan ketentuan Undang- undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  pada  pasal  41  ayat  2  disebutkan bahwa  peran  serta  masyarakat  dalam pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi dapat diwujudkan  dalam  bentuk:  (a) Hak  untuk  mencari, memperoleh  dan  memberikan  informasi  adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi; (b) Hak untuk  memperoleh  pelayanan  dalam  mencari, memperoleh  dan memberikan  informasi  adanya
dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi kepada penegak  hukum  yang  menangani  perkara Tindak Pidana Korupsi; (c) Hak menyampaikan saran dan pendapat  secara  bertanggung  jawab  kepada penegak  hukum  yang  menangani  perkara Tindak Pidana  Korupsi; (d) Hak  untuk  memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan  kepada  penegak  hukum  dalam  waktu paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari;  (e) Hak  untuk memperoleh  perlindungan  hukum  dalam  hal: Melaksanakan  haknya  sebagaimana    dimaksud dalam  huruf  a,b,  dan  c; dan diminta  hadir  dalam proses  penyelidikan,  penyidikan  dan  di  sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perlindungan  hukum  yang  dimaksud  adalah terhadap  pelapor  yang  menyampaikan  informasi, saran  dan/atau  pendapat  adanya  dugaan  telah terjadi  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  telah dijelaskan  diatas,  dimaksudkan  untuk  memberikan rasa aman bagi pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam  hal  memberikan  rasa  aman  terhadap pelapor,  penegak  hukum  atau  KPK  wajib merahasiakan  kemungkinan  dapat  diketahuinya identitas  pelapor  atau  isi  informasi,  saran,  atau pendapat  yang  disampaikan.  Apabila  diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau KPK dapat  memberikan  pengamanan  fisik  terhadap pelapor maupun keluarganya .
KPK  sebagai  lembaga Ad  Hoc,  sejak dibentuk tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4250)  telah  mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang  khusus  menangani  tindak  pidana  korupsi di Indonesia (Wardojo & Purwoleksono, 2018). Dalam rangka  mengoptimalkan  peran  serta  masyarakat dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  pejabat  yang  berwenang atau  KPK  diwajibkan  untuk  memberikan  jawaban atau  keterangan  berdasarkan laporan  dari masyarakat  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau KPK  menggunakan  hak  jawab  berupa  bantahan terhadap  informasi  yang  tidak  benar  dari masyarakat.
Disamping itu, untuk memberi motivasi yang tinggi  kepada  masyarakat,  maka  perlu  diadakan berupa pemberian penghargaan kepada masyarakat  yang  berjasa  terhadap  upaya pencegahan  dan  pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi berupa piagam atau premi. Maka dari itulah dikeluarkanlah  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor 43 Tahun  2018 Tentang  Tata cara  Pelaksanaan  Peran  Serta  Masyarakat  dan Pemberian  Penghargaan  dalam  Pencegahan  dan
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  diatur secara rinci dapat dijabarkan, sebagai berikut:
Pasal 5 “Masyarakat  dapat  memberikan  informasi mengenai  adanya  dugaan  telah  teg'adi  tindak pidana korupsi kepada:
a. pejabat  yang  berwenang  pada  badan  publik; dan/atau b. Penegak Hukum”.
Pasal 7 (1). “Pemberian informasi kepada Penegak Hukum sebaga is16114 dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan membuat laporan”.
(2) “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat  disampaikan  secara  lisan  atau  tertulis baik  melalui  media  elektronik  maupun nonelektronik”.
(3) “Dalam  hal  laporan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  disampaikan  secara  lisan, Penegak  Hukum  atau  petugas  yang berwenang  wajib  mencatat  laporan  secara tertulis”.
(4) “Laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3) wajib ditandatangani Pelapor dan Penegak Hukum atau petugas yang berwenang”.

## Pasal 8
(1) “Laporan mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi aebagaimana dimaksud dalam Pasal  7  paling  sedikit  memuat:  a.  identitas Pelapor; dan b. uraian mengenai fakta tentang dugaan telah tedadi tindak pidana korupsi”
(2) “Dalam  menyampaikan  laporan  sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit: a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri yang lain;  dan  b.  dokumen  atau  keterangan  yang terkait  dengan  dugaan  tindak  pidana  korupsi yang dilaporkan”.
Pasal 9 (1) “Penegak Hukum wajib melakukan pemeriksaan  terhadap  laporan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  8  secara  administratif dan substantif”.
(2) “Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan  dalam  waktu  30  (Tiga Puluh)  hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal laporan diterima”.
(3) “Dalam  proses  pemeriksaan  substantif sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (l), Penegak  Hukum  dapat  meminta  keterangan dari Pelapor”.
(4) “Pemberian  keterangan  oleh  Pelapor sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis. (5) Dalam  hal  Pelapor  tidak  memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),  tindak  lanjut  laporan  ditentukan  oleh Penegak Hukum”.
Pasal 10 (l) “Pelapor  berhak  mengajukan  pertanyaan tentang  laporannya  yang  diberikan  kepada Penegak  Hukum  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)”.
(2) “Penegak  Hukum  wajib  memberikan  jawaban atas pertanyaan tentang laporan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dalam  jangka  waktu paling  lambat  30 (tiga puluh)  hari  keq'a terhitung sejak tanggal pertanyaan diajukan”.
Adanya pengaturan peran serta masyarakat dalam  upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi tersebut  diperlukan  suatu  langkah  konkrit. Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah peran  serta  masyarakat  melalui suatu Gerakan Anti Korupsi di Masyarakat. Gerakan anti korupsi  tersebut  harus  didukung  oleh  semua lapisan  masyarakat  seperti  mahasiswa,  LSM,  dan pers  baik  media  cetak  maupun  elektronik,  tokoh- tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi massa lainnya (Arsyad,  2010). Gerakan  ini  adalah  upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan paya budaya  Anti  Korupsi  di  Masyarakat.  Dengan tumbuhnya  budaya  Anti  Korupsi  di  masyarakat
diharapkan  dapat  mencegah  munculnya  perilaku koruptif.
Gerakan  anti  korupsi  pada  dasarnya adalah  upaya bersama  seluruh  konsumen bangsa dan mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki individu (manusia) dan sistem  mencegah  terjadinya  perilaku  koruptif. diyakini  bahwa  upaya  perbaikan  sistem  (sistem hukum  dan  kelembagaan  serta  norma)  dan perbaikan  perilaku  manusia  (moral  dan kesejahteraan)  dapat  menghilangkan  atau setidaknya memperkecil peluang bagi berkembangnya  korupsi  di  Negara  ini (Nugraheni, 2017).  Upaya  perbaikan  perilaku  manusia  dimulai dari  hal-hal  kecil  dengan  menanamkan  nilai-nilai, baik dari segi nilai kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan yang mendukung terciptanya perilaku anti korupsi.
Pembenahan  budaya  hukum  merupakan aspek  signifikan  yang  melihat  bagaimana masyarakat  menganggap  ketentuan-ketentuan sebagai  civic  minded  (berpihak  pada  kepentingan masyarakat) sehingga masyarakat akan selalu taat dan  sadar  akan  pentingnya  hukum sebagai  suatu regulasi  umum (Manegeng,  2014). Jadi  intinya Pemberantasan  korupsi  pada  dasarnya  bukan hanya  tugas  sejumlah  lembaga  negara  atau penegak hukum saja, tetapi juga perlu peran serta masyarakat.  Peran  serta  masyarakat  yang diperlukan  tidak  hanya terbatas  pada  pengaduan
dan  laporan  terkait  tindak  pidana  korupsi,  namun peran  serta  masyarakat  yang  baik  harus  terus dibangun  salah  satunya  melalui  pendidikan. Masyarakat  perlu  pemahaman  terkait  nilai-nilai integritas  dan  penanaman  semangat  antikorupsi dalam dirinya serta pengetahuan mengenai bentuk- bentuk  tindak  pidana  korupsi  yang  ada.  Sehingga apabila  mereka  telah  mengerti  dan  memahami, mereka bisa melakukan tindakan preventif terhadap tindak  pidana  korupsi  yang  akan  terjadi. Pencerminan  kehendak  masyarakat  yang  tidak mentolerir  tindak  pidana  korupsi  juga  harus ditumbuhkan  sehingga  akhirnya  masyarakat  dapat berperan  sebagai  kekuatan  yang  mengawasi perilaku individu khususnya warga masyarakat dan instansi pemerintah dalam mekanisme administrasi negara (Ardhyanasari, 2017).
Melihat  fakta  berbagai  fenomena  dari dampak  korupsi  yang  demikian  dahsyat,  dan sangat  merugikan  masyarakat,  maka  saatnya masyarakat  sadar  dan  bertindak  serta  diperlukan sebuah keseriusan dalam penegakan hukum guna pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Berkaitan dengan  penegakan  hukum  Barda  Nawawi  Arief berpendapat  bahwa  Penegakan  hukum  adalah menegakkan  nilai-nilai  kebenaran  dan  keadilan. Disini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Namun demikian dalam penegakan hukum itu  terdapat  sisi  yang  penting  yaitu  peran  serta
masyarakat,  yang  kemudian  disebut  sebagai kontrol sosial (Ridwan, 2014).
Korupsi  yang  terjadi  di  negara  kita  ini kurangnya  kontrol  sosial,  baik  kontrol  sosial  dari kepolisian  maupun  masyarakat  atau  lingkungan sosial yang membuatnya demikian. Akibat dari hal ini semakin membuat perilaku koruptif yang menjadi cikal  bakal  korupsi  itu  semakin  berkembang. Kontrol sosial yang dimaksud disini adalah sebuah tindakan  untuk  mengawasi  perilaku  menyimpang dalam hal ini adalah perilaku koruptif. Kontrol sosial juga  dapat  dikatakan  proses  yang  direncanakan maupun  yang  tidak  direncanakan  untuk  mendidik, mengajak  atau  bahkan  memaksa  para  warga masyarakat  agar  menyesuaikan  diri  dengan kebiasaan  dan  nilai  kehidupan  masyarakat  yang bersangkutan.  Ketika  dalam  masyarakat  sudah ditekankan demikian, maka perilaku korupsi ini bisa dicegah  sejak  dini.  Itulah  sebabnya  Pentingnya Peran  Serta  Masyarakat  dalam Pemberantasan Korupsi.
Sebagaimana  dikatakan  diawal  bahwa masyarakat dalam melakukan kewajibannya di sini merasa  masa  bodoh.  Masyarakat  hanya membebankan  tugas  pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi ini  kepada  penegak hukum, tetapi belakangan  menyebutkan  banyaknya  laporan Tindak  Pidana  Korupsi oleh  masyarakat.  Ketua Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Agus Rahardjo menyatakan pentingnya peran masyarakat  dalam  pemberantasan  korupsi.  Tahun ke tahun, semakin banyak laporan dari masyarakat
tentang  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan penyelenggara atau pejabat negara. Meningkatnya operasi  tangkap  tangan  (OTT)  merupakan  salah satunya  bukti  peran  serta  masyarakat.  Dalam sebuah  wawancara  Agus  di  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaaan menyatakan sebetulnya,  meningkatnya  OTT  hari  ini  juga dasarnya  laporan  masyarakat.  Tapi  dalam  waktu yang  bersamaan  kita  mengawasi  dan mendampingi.  Agus  mengapresiasi  keinginan masyarakat  dalam  mengawasi  segala  bentuk Tindak  Pidana  Korupsi  (Liputan  6,  2018).  Ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat dalam kasus Tindak  Pidana  Korupsi semakin  meningkat. Hal tersebut menjadi wajar, karena Tindak Pidana Korupsi merupakan  kejahatan  sosial  dan  yang paling dirugikan adalah masyarakat itu sendiri.

## D. SIMPULAN
Penutup  dari  artikel  ini,  dapat  dikemukakan simpulan : pertama, peran  masyarakat dalam upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi sangat  diperlukan  dalam  pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Paling tidak, masyarakat harus ikut ambil  bagian  karena  dua  hal yakni  masyarakat sebagai korban dan masyarakat sebagai komponen negara.  Kedua, bentuk  peran  serta  masyaraka, yakni  dengan  mempedomani  peran  serta masyarakat  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  korupsi  sebagaimana  telah  diatur dalam  perundang-undangan, dengan  melakukan kontrol  sosial  yang  direncanakan  maupun  yang
tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan  memaksa  para  warga  masyarakat  agar menyesuaikan  diri  dengan  kebiasaan  dan  nilai kehidupan  masyarakat  yang  bersangkutan.  Ketika dalam  masyarakat  sudah  ditekankan  demikian, maka perilaku korupsi ini bisa dicegah sejak dini.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Sutedi, A. (2015). Buku Pintar Perseroan Terbatas, cet. I. Jakarta: Raih Asa Sukses.
Hamzah, A. (1999). Korupsi di Indonesia, Masalah
dan Pemecahannya. Jakarta: Gramedia.
Nugraheni, H. dkk, (2017). Mahasiswa  Pelopor
Gerakan  Anti  Korupsi,  cet.  1. Semarang:
Politekkes Kemenkes.
Surachmin & Cahaya, Suhandi.  (2013). Strategi dan  Teknik  Korupsi:  Mengetahui  Untuk Mencegah. Jakarta: Sinar Grafika.

## JURNAL
Arsyad,  A.  (2010). Membudayakan  Gerakan  Anti Korupsi  Dalam  Rangka  Penanggulangan Korupsi Di Indonesia. INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 (No.2), pp.45-54, p.52.
Basri. (2017). Penegakan  Hukum  Kejahatan Korupsi  Melalui  Pendekatan  Transendental.
Jurnal  Varia Justicia,  Vol.  13,(No.2),  pp.82- 92, p.82.
Garnasih, Y.  (2009). Paradigma  Baru  Dalam Pengaturan  Anti  Korupsi  Di  Indonesia Dikaitkan  Dengan  Uncac  2003. Jurnal
Hukum  Prioris,  Vol.2  (No.3),  pp.161-174, p.161.
Kurniawan, T. (2009). Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam
Pemberantasan  Korupsi  di  Pemerintahan,
Bisnis  &  Birokrasi. Jurnal  Ilmu  Administrasi dan  Organisasi,  Vol.16  (No.2),  pp.116-121, p117.
Putriyana,  Nia.,  &  Puspita,  Shintiya Dwi.  (2014).
Tanggung Jawab Hukum  Dalam  Konteks Perbuatan  Melawan  Hukum  Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Arena Hukum, Vol.7, (No.3), pp.431-457, p.435.
Mahfud,  A.  (2017).  Empowernment  and  Anti- Corruption  NGO’s. International  Journal  of Business,  Economics  and  Law, Vol.  14.
(Issue 4. December), p.118-123.
Manegeng,  Rebeca V.  (2014). Penghalang  Dan Pencegahan  Terhadap  Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Lex et Societatis, Vol.
2, (No.8), pp.50-59.
Pohan,  S.  (2014). Perbandingan  Lembaga  Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia. Jurnal  Justitia,  Vol.1  (No.3),  pp.271- 303, p.271.
Ridwan. (2012). Kebijakan  Formulasi  Hukum Pidana  Dalam  Penanggulangan  Tindak Pidana  Korupsi, Jurnal  Law  Reform, Vol.8, (No.1), pp.78-97, p.79.
Ridwan. (2014). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi  Melalui  Peran  Serta  Masyarakat,
Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.16,  (No.3), pp.385-299, p.393.
Rohrohmana,  B.  (2017). Penerapan  Ajaran  Turut Serta  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi. Jurnal Yuridika, Vol.32 (No.2), pp.210-27, p.210.
Santoso, Listiyono., & Meyrasyawati, Dewi.  (2015).
Model  Strategi  Kebudayaan  Dalam Pemberantasan  Korupsi. Jurnal  Review Politik, Vol. 05, (No. 01), p.22-45.
Sukmareni. (2018). Penegakan  Hukum  terhadap Tindak  Pidana  Korupsi  menurut  Sistem Peradilan Pidana  Indonesia. Pagaruyung Law  Journal,  Vol.1, (No.2),  pp.159-179,
p.160.
Sulastri,  I.  (2012).  Perlunya  Menanamkan  Budaya Anti  Korupsi  Dalam  Diri  Anak  Sejak  Usia Dini, Jurnal  Mimbar  Hukum, Vol.24, (No.1), pp.98-109, p.99.
Sumarni. (2015). Peran Lembaga Swadaya  Dalam Pencegahan,    Pengendalian,    dan Penanganan  Kasus  Korupsi  di  Kota Samarinda. eJournal  Sosiologi.  Universitas
Mulawarman, Vol 3, (No. 2), p.111-123.
Thalib, Hambali., Ramadhan, Ahmad., & Djanggih,
Hardianto. (2017). The Corruption
Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia. Rechtsidee, Vol.4,(No.1), pp.71-86, p.81.
Putra, I Made Walesa., Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu  Dike.,  Putra,  I  Putu  Rasmasi  Arsha. (2018).  Peran  Serta  Masyarakat  Dalam Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi
Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Studi Di Desa  Cau  Belayu.  Kecamatan  Marga, Kabupaten  Tabanan, Propinsi  Bali. Jurnal Acta Comitas;  Jurnal  Hukum Kenotariatan. Vol. 3, (No.1), p.1-16.
Waluyo.  B.  (2014). Optimalisasi  Pemberantasan Korupsi  Di  Indonesia. Jurnal  Yuridis,  Vol.1 (No.2), pp.169-182.
Wardojo, Mellysa Febriani., & Purwoleksono, Didik Endro. (2018). Kedudukan Komisi
Pemberantasan  Korupsi  Sebagai  Lembaga Negara. Jurnal Hukum Legal Standing, Vol.2,
(No.1), pp.73-83, p.73
Widyastuti, Anastasia R. (2015). Disfungsionalisasi Birokrasi Sebagai Kendala Dalam Pemberantasan Korupsi. Yustisia Jurnal Ilmu
Hukum, Vol. 4 (No.3), pp.683-699, p.684

## SUMBER ONLINE
Anugrahadi,  A.  (2018).  Laporan  Masyarakat  ke KPK  Meningkat, OTT  pun  Semakin  Sering. Retrieved  from https://www.liputan6.com/ news/read/ 3469676/laporan-masyarakat-ke- kpk-meningkat-ott-pun-semakin-sering, diakses tanggal 02 juni 2018.
Matodang,  M.  (2012).  Peran  serta  Masyarakat Dalam  Pemberantasan  Korupsi. Retrieved from https://martohaprpm.blogspot.co.id/
2012/11/peran-serta-masyarakat-
dalam.html?m=1,  diakses tanggal  25 April 2018 pukul 19:39
Ardhyanasari,  A.  (2017).  Masyarakat  Melawan Tindak  Pidana  Korupsi.  Retrieved  from https://acch.kpk.go.id/id/component/content/a rticle?id, diakses tanggal 02 juni 2018

## PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHP)
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang
Perubahan  Undang-Undang  Nomor  31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor
43  Tahun  2018  Tentang  Tata  Cara
Pelaksanaan  Peran  Serta Masyarakat  Dan
Pemberian Penghargaan
Dalam
Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak
Pidana Korupsi