Paraswanty, et al./ Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya 10 (2) 2020, 155-166

## PELANGGARAN MAKSIM TUTUR DALAM PEMILIHAN CALON PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 ( VIOLATION OF

## THE SPEECH ACT MAXIM IN THE PRESIDENTIAL CANDIDATES
ELECTION DEBATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN 2019 )

## Novi Paraswanty
SMKS Kristen Kuala Kapuas Kalimantan Tengah, e-mail noviparaswanty19@gmail.com

## Abstract
Violation  of  the  speech  maxim  in  the  Presidential  Candidates  Election  Debate  of  the Republic of indonesia In 2019. This research was aimed at describing the forms of violation of the speech act maxim and describing the functions of violationofspeech act maxim in the presidential candidate election debate of the Republic of Indonesia in 2019. This research was qualitative,  and  conducted  by  using  the  descriptive  method.  The  soutce  of  data  was  the Presidential Candidate Election Debate of the Republic of Indonesia in 2019. The research results  of  speech  maxim  violation  in  the  Presidential  Candidate  Election  Debate  of  the Republic  of  Indonesia  in  2019  consist  of  5  research  problems,  which  are:  (1)  the  form  of quantity of maxim violation, (2) the form of quality of maxim violation, (3) the form of relevance of maxim violation, (4) the form of method of maxim violation, and (5) the functions of speech acts of maxim violation. The form of quantity maxim violation consists of statements containing answers that comprise the information needed. The form of quality maxim violation consists of statements  that contain  answers  which  are  less  convincing,  and  contain  answers  which  are similar or agree to the questions, and also contain answers which the evidence is not true. The form of relevance maxim violation consists of statements which contain answers that are not relevance  with  the  questions  and  contain  the  contents  of  the  correct  answer  but  are  not relevance.  The  form  of  method  maxim  violation  consists  of  statements  which  contain ambiguous answers, and contain long and wordy answers. The function of the speech acts has four functions: Representative function which consists of statements of affirmation, conclusion, and  facts.  Expressive  function  consists  of  statements  of  praise,  difficulty,  happiness,  and misery.  Directive  function  consists  of  statements  of  ordering,  advising,  and  commanding. Commissive function consists of statements of promise, rejection, and threat.
Keywords: violation of speech maxim, debate

## Abstrak
Pelanggaran  Maksim  Tutur  Dalam  Debat  Pemilihan  Calon  Presiden  Republik  Indonesia Tahun 2019. Tujuan pada penelitian ini untuk mendeskripsikan wujud pelangaran maksim dan mendeskripsikan  fungsi  tindak  tutur  pelanggaran  maksim  dalam  debat  pemilihan  calon Presiden  Republik  Indonesia  tahun  2019.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif,
Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya
ISSN 2089-0117 (Print)
ISSN 2580-5932 (Online)
dengan  metode  deskriptif.  Sumber  data  penelitian ini ialah  debat  pemilihan calon  Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Hasil penelitian dari pelanggaran maksim tutur dalam debat Pemilihan  Calon  Presiden  Republik  Indonesia  tahun  2019  ini  terdiri  dari  lima  rumusan masalah  yaitu  :  (1)  wujud  pelanggaran  maksim  kuantitas,  (2)  wujud  pelanggaran  maksim kualitas, (3) wujud pelanggaran maksim relevansi, (4) wujud pelanggaran maksim cara, dan (5) fungsi tindak tutur pelanggaran maksim. Wujud pelanggaran maksim kuantitas terdiri dari pernyataan  yang  mengandung  jawaban  yang  melebihi  informasi  yang  dibutuhkan.  Wujud pelanggaran  maksim  kualitas  berupa  pernyataan  yang  mengandung  jawaban  yang  kurang meyakinkan,  mengandung  jawaban  yang  sama  atau  sependapat,  dan  mengandung  jawaban yang  bukti  kebenarannya  tidak  benar.  Wujud  pelanggaran  maksim  relevansi  terdiri  dari pernyataan  yang  mengandung  jawaban  yang  tidak  sesuai  dengan  pertanyaan,  dan mengandung isi jawaban yang benar tapi tidak sesuai. Wujud pelanggaran maksim cara terdiri dari pernyataan yang mengandung jawaban yang ambigu, dan mengandung jawaban panjang lebar, bertele-tele. Fungsi tindak tutur memiliki empat fungsi yaitu: Fungsi representatif yang terdiri dari pernyataan penegasan, kesimpulan, fakta. Fungsi ekspresif terdiri dari pernyataan memuji,  kesulitan,  kesenangan,  kesengsaraan.  Fungsi  direktif  terdiri  dari  pernyataan menyuruh, memberi saran, perintah. Fungsi komisif terdiri dari pernyataan janji, penolakan, ancaman.
Kata-kata kunci: pelanggaran maksim tutur, debat

## PENDAHULUAN
Acara debat  yang saat ini paling disukai  warga  Indonesia,  yaitu debat Pilpres atau juga dapat  dikatakan  dengan  pemilihan  presiden  karena  dari  debat  tersebut  masyarakat  dapat mengatahui  visi  dan  misi  calon  Pilpres  dan  dapat  menentukan  yang  mana  layak  untuk menjadikan seorang pemimpin yang cocok bagi rakyatnya. Debat Pilpres ini ditayangkan di televisi  pada  saat  pemilu  dan  acara  ini  menampilkan  dialog  terbuka  antara  dua  kubu berseberangan  yang  memaparkan  analisis  disertai  argumen-argumen  dukungan  atau penentangan  ( pro-kontra) juga  kesimpulan  mengenai  sebuah  isu  yang  hangat  dibicarakan masyarakat  dengan  dikaji  oleh  beberapa  tokoh  undangan  sebagai  pemerhati  topik  yang diperdebatkan.
Pada tahun 2019 ini, forum debat mulai semarak lagi dalam rangka pemilihan umum di Indonesia  (baik  untuk  pemilihan  anggota  DPRD  maupun  untuk  calon  Presiden  dan  wakil Presiden)  juga  diadakan  debat  argumentasi.  Debat  dilaksanakan  melalui  media  televisi  agar masyarakat mengatahuinya terutama masyarakat Indonesia yang harus tahu dan dapat memilih siapa pemimpin yang baik untuk rakyatnya.
Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi antar manusia dalam kehidupan masyarakat berupa bunyi ujar  yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa dalam fungsinya sebagai alat  komunikasi  keberadaannya  sangat  penting  di  masyarakat.  Komunikasi  melalui  bahasa
memungkinkan setiap orang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik dan sosialnya serta  untuk  mempelajari  kebiasaan,  kebudayaan,  adat  istiadat  serta  latar  belakang  masing- masing. Menurut Levinson (1983), pragmatik adalah hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari pengertian bahasa. Leech (1993, hlm.8) mengemukakan pragmatik adalah bidang linguistik  yang  mengkaji  makna  dalam  hubungannya  dengan  situasi-situasi  tutur.  Maksim merupakan  kaidah  kebahasaan  di  dalam  interaksi  lingual  kaidah-kaidah  yang  mengatur tindakannya,  penggunaan  bahasanya,  dan  interpretasi-interpretasinya  terhadap  tindakan  dan ucapan lawan tuturnya. Selain itu maksim juga disebut sebagai bentuk pragmatik berdasarkan prinsip  kerja  sama.Peristiwa  berbahasa  dalam  debat  Pilpres  tersebut  sangat  erat  kaitanya dengan  kekuasaan  demi  mencapai  tujuan  politik,  yakni  mengambil  simpati  dari  masyarakat untuk  memenangkan  pemilihan  presiden.  Debat  tersebut  memiliki  unsur  dan  aturan  khusus dalam  pelaksanaan  yang  harus  ditaati  oleh  peserta  debat.  Namun,  demi  mencapai  tujuan kemenangan, orang mudah dikuasai oleh emosi dan tidak lagi berpikir secara rasional.
Debat  Pilpres  sebagai  bentuk  bahan  kampanye  politik.  Tidak jarang  kedua  pasangan melakukan  pelanggaran  maksim  kerja  sama  dalam  proses  kegiatan.  Berbahasa.  Adapun pelanggaran berbahasa yang dilakukan oleh kedua pasangan dalam debat Pilpres RI tahun 2019 yaitu sebagai bentuk strategi politik dalam debat. Pelanggaran berbahasa dalam konteks politik tidak  semata  dilakukan  kecuali  tanpa  adanya  tujuan  politik  yang  melatar  belangkanginya. Tujuan utama pelanggaran berbahasa untuk mengambil simpati masyarakat luas.

## METODE
Penelitian berjudul Pelanggaran Maksim Tutur Dalam Debat Pemilihan Calon Presiden Indonesia  Tahun  2019 ini  merupakan  penelitian  dengan  menggunakan  pedekatan  deskriptif kualitatif.Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  pelanggaran  maksim  tutur,  deskripsi  fungsi  dari pelanggaran  maskim  tutur.  Adapun  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data deskriptif, yaitu berupa percakapan dari pasangan Jokowi-Mahrub Amin dan Prabowo-Sandi dalam  debat  Pilpres  RI  tahun  2019.  Data  dalam  penelitian  ini  berbentuk  tuturan  debat pemilihancalonPresidenRepublik  Indonesia  tahun  2019,  yang  mengandung  pelanggaran maksim tutur dan fungsi tindak tutur.Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  dokumen.  Dokumen  yang  digunakan  adalah  video youtube debat  pemilihancalon Presiden Republik  Indonesia tahun 2019.
Instrumen  utama  penelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri  ( human  instrument ),  yang  juga dijadikan  sebagai  penafsiran  dan  penganalisis  data.Pengambilan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan mengamati video, kemudian melakukan transkip percakapan debat sebagai data  penelitian.  Setelah  dilakukan  transkip,  kemudian  dilakukan  penyaringan  data  yang dibutuhkan dalam penelitian. Data yang  sudah diklasifikasikan kemudian di analisis dengan menggunakan teori prinsip kerja sama.Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu menggunakan metode simak (pengamatan) dan catat. Penggunaan teknik simak ini dikarenakan penelitian  ini  mengambil  subjek  data  penelitian  berbentuk  video  debat  yang  kemudian  di transkrip.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menganalisis  konteks percakapan dalam tayangan debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Kemudian  penelitian  mengunduh  video  debat  tersebut  dari  situs youtube. Setelah  diunduh, tahap  selanjutnya  dilakukan  transkrip  data  serta  pemilahan  berdasarkan  sesi  debat  dan  tema debat.
Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data yaitu:
a. Mengumpulkan data dan menonton secara berulang-ulang video rapat
b. Mentranskip atau mencatat percakapan para anggota yang sedang rapat pada video Debat Pilpres RI Tahun 2019 .
c. Menganalisis atau menelaah tuturan kalimat-kalimat yang menyatakan pelanggaran maksim kerja sama.
d. Mengklasifikasikan  wujud dan fungsi pelanggaran maksim kerja sama
e. Mendeskripsikan dan menyimpulkan wujud dan fungsi pelanggaran maksim kerja sama.
Penelitian  ini  menggunakan  pengecekan  keabsahan  temuan  dengan  menggunakan metode berupa pengamatan secara lebih cermat dalam penelitian ini adalah dengan menonton dan menyimak tuturan dalam debat Pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dari  penelitian  pelanggaran  maksim  tutur  dalam  debat  pemilihan  calon  Presiden Republik  Indonesia  tahun  2019  ini  berupa  deskripsi  wujud  pelanggaran  maksim  tutur  dan fungsi pelanggaran maksim tutur. Berdasarkan penelitan yang telah dilakukan, ditemukan hasil penelitian  pelanggaran  maksim  tutur  kuantitas,  kualitas,  relevansi,  cara,  dan  serta  fungsi maksim  tutur.  Keseluran  data  yang  terkumpul  diambil  dari  transkip  tiga  percakapan  debat
Pilpres RI tahun 2019. Ketiga debat Pilpres RI tahun 2019 tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2019 tema “Hukum, HAM, Korupsi dan Teorisme”, kedua pada tanggal 17 February 2019 tema “Infrastruktur, Pangan, Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan, serta terakhir dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2019 tema “Pendidikan, Kesehatan, Ketenangakerjaan, Sosial dan Budaya”. Sumber data tersebut diambil dari youtube  video debat calon presiden 2019.
Adapun rekapitulasi wujud pelanggaran maksim tutur dan fungsi maksim tutur  yang di temukan  berjumlah  41  data  dengan  total  pelanggaran  maksim  kuantitas  berjumlah  10  data, pelanggaran maksim kualitas berjumlah 18 data, pelanggaran maksim relevansi berjumlah 3 data, dan pelanggaran maksim cara berjumlah 10 data.
Hasil pendeskripsian tuturan yang melanggar maksim tutur dalam debat Pilpres RI tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel distribusi frekuensi wujud dan fungsi pelanggaran maksim tutur dalam debat Pilpres tahun 2019 berikut ini.

## Tabel 1
Presentasi Wujud Pelanggaran Maksim Tutur Debat Pilpres Tahun 2019
N
No. Pelanggaran
Maksim Tutur Frekuensi
Persentasi 1 Maksim Kuantitas 10 24,4 % 2 Maksim Kualitas 18 43,90 % 3 Maksim Relevansi 3 7,3 % 4 Maksim Cara 10 24,4 % Jumlah 41 100%
Presentasi  data  didapat  berdasarkan  jumlah  temuan  pelanggaran  maksim  tutur  dibagi dibagi  jumlah  keseluruhan  tuturan  yang  terdapat  pada Pelanggaran  Maksim  Tutur DalamDebat Pemilihan Calon Presiden Indonesia Tahun 2019 , kemudian dikali 100%. Dari tabel  di  atas  dapat  di  lihat  bahwa  jumlah  kesalahan  yang  paling  banyak  ditemukan  pada pelanggaran maksim kualitas.
Selain  hasil  analisis  di  atas,  hasil  dari  penelitian  fungsi  Pelanggaran  Maksim  Tutur  Dalam Debat  Pemilihan  Calon  Presiden  Indonesia  Tahun  2019  berupa  deskripsi  tuturan  yang
menyebabkan pelanggaran maksim tutur. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, ditemukan  fungsi  Pelanggaran  Maksim  Tutur  Dalam  Debat  Pemilihan  Calon  Presiden Indonesia Tahun 2019, yang meliputi fungsi representatif, fungsi ekspresif, fungsi direktif, dan fungsi komisif.

## Tabel 2

## Presentasi Fungsi Tindak Tutur
No Fungsi Tindak Tutur  Frekuensi Persentasi Fungsi  Representatif 17 41,46 % Fungsi Ekspresif 6 14,64 % Fungsi Direktif 11 26,83 % Fungsi Komisif 7 17,07 % Jumlah 41 100 %

## Wujud Pelanggaran Maksim Tutur Kuantitas
[1] Konteks   : Prabowo Subianto memberikan tanggapan kembali atas tanggapan Joko Widodo tentang perbedaan pendapat menganai kepastian hukum yang di jawab oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Jokowi    : Kami berbeda denganpak Prabwo dan Pak Sandi
Prabowo : Baik terima kasih, kalau saya kok tidak liat perbedaan
Pada  data  (1)  merupakan  konteks  yang  menerangkan  bahwa  Prabowo  Subianto memberikan tanggapan kepada Joko Widodo mengenai perbedaan pendapat tentang kepastian hukum. Pernyataan tersebut di buktikan dengan informasi jawaban berupa kalimat “ baik terima kasih saya kok tidak lihat perbedaan”. Pada  tuturan  yang  dinyatakan  oleh  Prabowo  Tuturan tersebut mengandung maksim kuantitas karena jawabanya melebihi informasi yang diperlukan.

## Wujud Pelanggaran Maksim Tutur Kualitas
[2] Konteks          : Sandiaga Uno menambahkan jawaban dari pertanyaan
Moderator      : Apa strategi untuk menyelesaikan masalah tentang kepastian  hukum?
Sandiaga Uno : Harmonisasi dan Sinkronisasi bisa menghadirkan kepastian hukum. kami juga pastikan hukum ini dapat menghadirkansatu peluang untuk berinvestasi dan membuka lapangankerja.
Pada data [2] merupakan konteks yang menjelaskan Sandiaga Uno menjawab pertanyaan dari moderartor tentang kepastian hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kalimat tutur dari  Sandiaga  Uno  yang  mengatakan  bahwa  “ kami  juga  pastikan  bahwa  hukum  ini  bisa menghadirkan satu peluang untuk berinvestasi dan membuka lapangan kerja”. Jawaban pada kalimat di atas tersebut memiliki informasi yang kebenarannya kurang meyakinkan.

## Wujud Pelanggaran Maksim Relevansi
[3] Konteks        : Joko Widodo dan Ma’ruf Amin menyampaikan visi dan misi.
Moderator   : Saya persilahkan Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma’ruf Amin untuk menyampaikan visi dan misi Anda dengan topik hukum dan HAM, terorisme dan korupsi.
Jokowi          : Saya berkeyakinan semakin maju semakin demokratis dan modern sebuah  negara  maka  penegakan  hukum  dan  akan  semakin  baik  bukan  hanya  hak  sipil  dan politik yang penting tetapi  pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya menjadi
pilihan kami untuk memajukan indonesia seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan,akses  terhadap  pelayanankesehatan,  akses  terhadap  pemodalan  dan  hak  atas pembangunan.
Pada  data  [3]  merupakan  konteks  yang  menjelaskan  bahwa  Joko  Widodo  menjawab pertanyaan  dari  moderator  tentang  visi  misi.  Pada  jawaban  Joko  Widodo  telah  terjadinya pelanggaran  maksim  relevan  karena jawaban  Joko  Widodo  tidak  relevansi  dengan  topiknya membelok soal ekonomi, padahal kasus yang dibahas soal hukum dan  HAM, terorisme dan korupsi.  Jawaban  pelanggaran  maksim  relevansi  tersebut  dibuktikan  dengan  adanya  kalimat yang menyatakan bahwa “ ekonomi sosial dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan indonesia seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan,akses terhadap pelayanan kesehatan,  akses  terhadap  pemodalan  dan  hak  atas  pembangunan”. Pernyataan  tersebut mengandung pelanggaran maksim relevansi yang jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan atau membelok kepembahasan mengenai permasalahan ekonomi.
Wujud Pelanggaran Maksim Cara
[4] Konteks    : Joko Widodo menjawab pertanyaan moderator
Moderator  : Saya persilahkan Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma’ruf Amin untuk menyampaikan visi dan misi anda dengan topik hukum dan HAM.
Jokowi      : Memang kita masih memiliki beban pada pelanggaran HAM dan berat  masa lalu tidak mudah dapat menyelesaikannya.  karena masalah kompleksitas hukum, masalah pembuktian dan waktu yang terlalu jauh. Harusnya ini sudah selesai setelah peristiwa  itu  terjadi,  tapi  kami  tetap  berkomitmen  untuk  menyelesaikan  masalah  HAM  ini.
Pada  data  [4]  tersebut  menunjukkan  adanya  pelanggaran  maksim  cara.  Joko  Widodo menjawab pertanyaan dari moderator tersebut mengandung informasi jawaban yang ambigu. Hal tersebut dibuktikan dengan informasi jawaban berupa “ Memang kita masih memiliki beban pada pelanggaran HAM dan berat masa lalu tidak mudah dapat menyelesaikannya”. Jawaban tersebut mengandung informasi yang ambigu atau kalimat ucapan perkataannya masih kurang jelas untuk dipahami.
Fungsi Tindak Tutur
a. Fungsi Representatif
[1] Konteks          : Prabowo Subianto memberikan tanggapan kembali atas tanggapan Joko Widodo tentang perbedaan pendapat mengenai kepastian hukum pertanyaan dari moderator.
Jokowi : Apa strategi Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut?
Prabowo         : Baik terima kasih kalau saya kok tidak lihat perbedaan karena memamang pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelarasan dan juga untuk melakukan perbaikan kemudian juga menghasilkan produk produk itu ini tugas pemerintah adalah presiden adalah chief law and enforcement offecer adalah penanggung jawab pelaksanaan dan penegakan hukum itu tanggung jawab.
Pada  data  [1]  merupakan  konteks  yang  menjelaskan  terjadinya  pelanggaran  maksim kuantitas oleh Prabowo Subianto. Adapun pelanggaran tersebut mempunyai fungsi tindak tutur representatif.  Prabowo  Subianto  mengemukakan  penegasan  bahwa  tidak  ada  perbedaan.
Kalimat tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut “saya kok tidak lihat perbedaan karena memamang pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelarasan dan juga untuk  melakukan  perbaikan  kemudian  juga  menghasilkan  produk  produk  itu  ini  tugas pemerintah  adalah  presiden  adalah  chief  law  and  enforcement  offecer  adalah  penanggung jawab pelaksanaan dan penegakan hukum itu tanggung jawab”. Fungsi representatif tindak tutur  dalam  pelanggaran  maksim  tersebut  digunakan  sebagai  cara  untuk  menyatakan  suatu penegasan.
b) Fungsi Ekspresif
[2] Konteks : Sandiaga Uno menanggapi jawaban Ma’ruf Amin
Ma’ruf Amin : Riset menentukan maju mundurnya suatu negara yang mengembangkan risetnya dia akan menjadi negara yang maju karena itu kami akan mengembangkan riset dengan mengkoordinasikan semua alokasi dana.
Sandiaga Uno : Saya yakin anak-anak Indonesia  pintar-pintar sekali. Saya bertemu  di  seribu  lima  ratus  titi  mereka  memancarkan  optimisme  mereka  ingin diberikan  peluang  kuncinya  adalah  peluang  untuk  maju  dan  kami  yakin  Indonesia  adil  dan Makmur.
Pada  data  [2]  telah  terjadinya  pelanggaran  maksim,  yaitu  maksim  kuantitas.  Adapun pelanggaran tersebut mempunyai fungsi sebagai bentuk ekspresif. Sandiaga Uno mengatakan anak-anak  Indonesia  pintar-pintar  dan  memancarkan  optimisme.  Pernyataan  tersebut mengandung  fungsi  ekspresif  memuji  gagasan  yang  dikemukakan  oleh  Sandiaga  Uno dibuktikan  melalui  kutipan “ Saya  yakin  anak-anak  Indonesia  pintar-pintar  sekali.  Saya bertemu  di  seribu  lima  ratus  titi  mereka  memancarkan  optimisme  mereka  ingin  diberikan peluang kuncinya adalah peluang untuk maju dan kami yakin Indonesia adil dan Makmur”. Fungsi  ekspresif  dalam  pelanggaran  tersebut  digunakan  sebagai  cara  untuk  memberikan apresiasi berupa pujian kesenangan.

## c) Fungsi Direktif
[3] Konteks    : Prabowo Subianto menanggapi jawaban dari Joko Widodo tentang HAM.
Jokowi : Di masyarakat kerap dipertentangkan antara ketegasan
Prabowo   : Menurut saya pelanggaran HAM karena menyatakan pendapat itu  dijamin  oleh  undang  dasar  pak  jadi  sebetulnya  siapa  pun  boleh  menyatakan  pendapat dukungan  siapapun  Saya  kira  ini  yang  kami  mohon  Bapak  perhitungkan  mungkin  juga  ada anak buah Bapak yang mungkin berlebihan.
Pada  data  [3]  merupakan  konteks  Prabowo  Subianto  menangapi  jawaban  dari  Joko Widodo tentang HAM. Pada tanggapan Prabowo telah terjadinya pelanggaran maksim, yaitu maksim  kuantitas.  Adapun  pelanggaran  tersebut  mempunyai  fungsi  sebagai  bentuk  direktif. Didalam  hal  tersebut  Prabowo  Subianto  mengatakan  sesuatu  untuk  menyuruh  hal  tersebut dilihat pada kalimat kami mohon Bapak perhitungkan. Pernyataan tersebut mengandung fungsi direktif perintah gagasan yang dikemukakan oleh Prabowo Subianto tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan “Menurut saya pelanggaran HAM karena menyatakan pendapat itu dijamin oleh  undang  dasar  pak  jadi  sebetulnya  siapa  pun  boleh  menyatakan  pendapat  dukungan siapapun Saya kira ini yang kami mohon Bapak perhitungkan mungkin juga ada anak buah Bapak yang mungkin berlebihan”.
Fungsi  direktif  dalam  pelanggaran  tersebut  digunakan  sebagai  cara  untuk  menyuruh orang lain dalam artian kalimat memerintah orang lain untuk memperhitungkan tentang HAM.

## d) Fungsi Komisif
[4] Konteks            : Sandiaga Uno menambahkan jawaban dari pertanyaan  moderator
Moderator        : Apa strategi anda untuk menyelesaikan masalah tentang kepastian.
Sandiaga Uno   : Harmonisasi dansinkronisasi ini bisa menghadirkan kepastian hukum sehingga kepastian hukum itu bisa dirasakan menghadirkan keadilan bukan hanya untuk orang  kaya  tapi  juga  untuk  seluruh  lapisan  masyarakat  kami  juga  pastikan  bahwa hukum ini bisa menghadirkan satu peluang untuk berinvestasi untuk membuka lapangan kerja.
Pada data [4] merupakan konteks Sandiaga Uno menambahkan jawaban dari pertanyaan moderator  tentang kepastian hukum. Pada jawaban Sandiaga Uno telah terjadinya pelanggaran maksim, yaitu maksim kualitas. Adapun pelanggaran tersebut mempunyai fungsi tindak tutur sebangai bentuk komisif. Sandiaga Uno untuk menjanjikan untuk pastikan bahwa hukum ini bisa mengahadirkan satu peluang. Didalam jawaban Sandiaga Uno dapat dibuktikan melalui kutipan  berikut “Harmonisasi  dan  sinkronisasi  ini  bisa  menghadirkan  kepastian  hukum sehingga  kepastian  hukum  itu  bisa  dirasakan  menghadirkan  keadilan  bukan  hanya  untuk
orang kaya tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat kami juga pastikan bahwa hukum ini bisa menghadirkan satu peluang untuk berinvestasi untuk membuka lapangan kerja”.
Fungsi komisif dalam pelanggaran tersebut digunakan sebagai cara untuk memberikan janji  politik  kepada  masyarakat  Indonesia  bahwa  pasangan  tersebut  berkomitmen  akan mengahadirkan satu peluang berinvestasi untuk membuka lapangan kerja.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan perumusan masalah, terdapat lima hal pokok yang  perlu  disampaikan  dalam  kesimpulan  ini.  Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut.
Pertama, pada debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019 data yang dianalisis ada tiga tema debat yaitu dengan tema pertama debat membahas penegakan hukum dan  HAM,  pemberantasan  terorisme  dan  korupsi, kedua tema  energi,  pagan,  infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ketiga tema pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Dari ketiga data tersebut ditemukan pelanggaran terhadap maksim kuantitas sebanyak  10  pelanggaran  maksim  kuantitas.  Dari  ke  sepuluh  pelanggaran  maksim kuantitas data tersebut di ambil dari tiga tema debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019.
Kedua, pada debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019 data yang dianalisis ada tiga tema debat yaitu dengan tema pertama debat membahas penegakan hukum dan  HAM,  pemberantasan  terorisme  dan  korupsi, kedua tema  energi,  pagan,  infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ketiga tema pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Dari ketiga data tersebut ditemukan pelanggaran terhadap maksim kualitas sebanyak 18 pelanggaran maksim kualitas. Dari ke delapan belas pelanggaran maksim kualitas data tersebut di ambil dari tiga tema debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019.
Ketiga, pada debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019 data yang dianalisis ada tiga tema debat yaitu dengan tema pertama debat membahas penegakan hukum dan  HAM,  pemberantasan  terorisme  dan  korupsi, kedua tema  energi,  pagan,  infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ketiga tema pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Dari ketiga data tersebut ditemukan pelanggaran terhadap maksim relevansi
sebanyak  3  pelanggaran  maksim  relevansi.  Dari  ke  tiga  pelanggaran  maksim  relevansi  data tersebut di ambil dari tiga tema debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019.
Keempat, pada debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019 data yang dianalisis ada tiga tema debat yaitu dengan tema pertama debat membahas penegakan hukum dan  HAM,  pemberantasan  terorisme  dan  korupsi, kedua tema  energi,  pagan,  infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ketiga tema pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial  dan  budaya.  Dari  ketiga  data  tersebut  ditemukan  pelanggaran  terhadap  maksim  cara sebanyak 10 pelanggaran maksim cara. Dari ke sepuluh pelanggaran maksim cara data tersebut di ambil dari tiga tema debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019.
Kelima,  fungsi  Tindak  tutur  dari  pelanggaran  maksim  tutur  debat  pemilihan  calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Dari hasil data penelitian pelanggaran maksim tutur debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019 ada empat fungsi tindak tutur yaitu fungsi representatif sebanyak 17 data, fungsi ekspresif sebanyak 6 data, fungsi direktif sebanyak 11 data, dan fungsi komisif sebanyak 7 data.
Dari jumlah kesimpulan seluruh pelanggaran maksim tutur pada debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019 berjumlah total 41 pelanggaran maksim dan 41 data fungsi tindak tutur dari pelanggaran maksim tutur pada debat Pilpres RI tahun 2019.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, hal-hal, yang dapat disarankan yaitu diharapkan dapat dijadikan  sebagai  referensi  dalam  penelitian  selanjutnya.  Serta  diharapkan  juga  sebagai referensi dalam ilmu pragmatik, khususnya materi maksim tutur berdasarkan Grice.

## DAFTAR RUJUKAN
Https//youtu.be/E6G85GvYdzw.
Https//youtu.be/O_Rd2bDHZle.
Https//youtu.be/3MqHw_OEJNo.
Levinson, S. C. (1983). Pragmatics , London: Cambridge University Press.
Leech, G. (1993). Prinsip-Prinsip Pragmatik . Jakarta: Universitas Indonesia Press.