## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENERBITAN SURAT SANGGUP DALAM KASUS BIRO PERJALANAN UMROH FIRST TRAVEL
Mutia Evi Kristy, Elin Sudiarti, Bella Safira Kristianika, Cahya Annisa Utami, Eskaldo  Antoni,  Faisal  Ari  Irawan,  Hendri  Prinata,  Hyncha  Gabriel Panggabean, Jelita, Okto Rianto Saputra Satya, Sayu Oktalita, Sendy, Yonathan

## Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
E-mail: mutiaevi@law.upr.ac.id

## Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2022
Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Promissory Note, Umroh In  this  paper,  we  describe  the  analysis  of  the  issuance  of promissory notes by the owner of the umrah travel agency, First Travel,  as  a  commitment  to  keep  their  promises  or achievements.  However,  the  victims  of  the  failed  Umrah departure by First Travel doubted the ability of the First Travel owner. The letter contains four statements regarding his ability to depart for the remaining prospective Umrah pilgrims and the payment of compensation if they cannot be departed. Initially, the pilgrims were directed to collect the payment through the Delay of Debt Payment Obligation (PKPU), but the pilgrims felt that  this  was  not  appropriate  because  they  never  gave receivables  to  First  Travel.  The  plaintiffs  are  victims,  not creditors to investors or First Travel partners. This study uses a normative legal approach and the data used are secondary data through literature study.
Abstrak
Kata kunci: Surat Sanggup, Umroh
Corresponding Author: Mutia Evi Kristy, E-mail : mutiaevi@law.upr.ac.id
Dalam tulisan ini, menguraikan analisis terhadap penerbitan surat sanggup oleh pemilik Biro Perjalanan Umroh First Travel sebagai  komitmen  untuk  menepati  janji  atau  prestasinya. Namun, para korban dari kegagalan pemberangkatan umroh oleh First Travel meragukan kesanggupan pemilik First Travel tersebut.  Dalam  surat  itu  berisi  empat  pernyataan  ihwal kesanggupannya  berkaitan  dengan  pemberangkatan  calon jamaah  umroh  yang  tersisa  dan  pembayaran  ganti kerugiannya  apabila  tidak  dapat  diberangkatkan.  Awalnya, para  jamaah  diarahkan  untuk  menagih  pembayarannya melalui  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU), namun  para  jamaah  merasa  hal  itu  kurang  tepat  karena mereka  tidak  pernah  memberikan  piutang  kepada  First
Travel.  Para  penggugat  merupakan  korban,  bukan  kreditur untuk  investor  atau  rekanan  First  Travel.  Penelitian  ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan data yang  digunakan  adalah  data  sekunder  melalui  studi kepustakaan.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  segala  sesuatu  dalam  dunia perdagangan atau bisnis juga dituntut untuk berkembang untuk menjadi semakin cepat,  sederhana  (praktis)  dan  memberikan  keamanan  khususnya  saat menjalankan  proses  transaksinya  oleh  para  pihak.  Oleh  karena  kebutuhan  akan kecepatan,  kepraktisan,  dan  keamanan  dalam  lalu  lintas  pembayaran,  maka lahirlah  surat  berharga  sebagai  salah  satu  sarana  atau  alat  dalam  bertransaksi dalam dunia perdagangan. 1 Apalagi di era serba modern dan serba praktis saat ini, masyarakat tidak hanya menggunakan alat bayar tunai seperti uang kartal, tetapi juga  menggunakan  alat  pembayaran  non  tunai  seperti  surat  berharga  dalam transaksi perdagangan, karena keduanya mempunyai fungsi yang sama sebagai alat bayar.
Surat  berharga  ( waarde  papier )  adalah  surat  atau  akta  yang  sengaja diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pelaksanaan pemenuhan prestasi/kewajibannya,  yang  berupa  pembayaran  sejumlah  uang  dengan menggunakan  alat  bayar  berupa  surat  yang mengandung  perintah kepada  pihak ketiga atau pernyataan sanggup membayar kepada pemegang surat. 2
Dalam  praktiknya,  masyarakat  sudah  mengenal  jenis-jenis  surat  berharga yang  dapat  digunakan  dalam transaksi  perdagangan,  salah  satunya  adalah Surat Sanggup. Surat sanggup ( promissory note, accept, promesse aan to order/to bearer ) merupakan  suatu  kontrak  atau  akta  yang  berisi  janji  secara  rinci  mengenai kesanggupan suatu pihak (pembayar) untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pihak lainnya (pihak yang dibayar) 3 pada tanggal dan tempat tertentu tanpa syarat  yang  timbul  akibat  dari  adanya  kewajiban  dalam  pelunasan/pemenuhan prestasinya dalam suatu transaksi perdagangan.
Dalam agama Islam ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umatnya, salah  satunya  yaitu  menunaikan  ibadah  haji.  Selain  haji,  masyarakat  muslim biasanya juga akan melaksanakan ibadah umrah, mengingat pelaksanaannya tidak terikat  oleh  waktu.  Maka  keberadaan  Penyelenggara  Perjalanan  Ibadah  Umroh (PPIU) akan dicari oleh masyarakat yang beragama Islam untuk dapat berangkat umroh ke Arab Saudi. Biasanya agen PPIU akan menawarkan paket umroh, yang apabila  membeli  produk  tersebut  berarti  akan  melakukan  pendaftaran  ibadah umroh  dan  pembuatan  surat  perjanjian  dengan  agen  travel  umroh  tersebut. Perjanjian  tersebut  biasanya  merupakan  perjanjian  baku  ( standard  contract ), artinya  isinya  seperti  syarat-syarat  atau  klausula-klausula  di  dalamnya  sudah dibuat terlebih dahulu secara sepihak oleh agen travel yang bersangkutan. Dengan
1 James Julianto Irawan, Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 1-2.
2 Serlika Aprita, Hukum Surat-Surat Berharga , (Palembang: Noer Fikri, 2021), hlm. 6-7.
3 Ibid. , hlm. 119.
adanya perjanjian ini maka akan timbul perikatan dan hak dan kewajiban masing- masing  pihak  serta  menunjukkan  bahwa  adanya  kepastian  hukum  dalam penyeleggaraan ibadah haji atau umroh, karena sifatnya sama seperti perjanjian pada  umumnya.  Meskipun  demikian,  perjanjian  tersebut  juga  didasarkan  pada Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  mengenai  kewajiban  Biro  Perjalanan  Haji  dan Umroh,  persyaratan  menjadi  calon  jamaah  haji  atau  umroh,  batasan-batasan kepada penyelenggara ibadah haji dan umroh untuk memberangkatkan seseorang yang menjadi calon jamaah, dan kewajiban calon jamaah untuk melakukan setoran awal.
Namun,  tidak  jarang  ditemukan  adanya  agen  travel  umroh  atau  haji  yang melanggar  aturan  atau  melakukan  penipuan  yang  berkedok  pemberangkatan umroh, seperti kasus penggelapan dan pencucian uang oleh First Travel (FT) pada tahun  2017  lalu,  yang  berakibat  pada  kerugian  yang  dialami  oleh  calon  jamaah umroh karena tidak dipenuhinya kewajiban (prestasi) agen travel tersebut yaitu pemberangkatan  umroh  pada  calon  jamaah  yang  tersisa  juga.  Lalu,  pemilik  FT tersebut mengeluarkan atau menerbitkan surat sanggup bayar atas kerugian yang ditimbulkan  kepada  seluruh  calon  jamaah  umroh  yang  gagal  diberangkatkan. Pemilik FT menerbitkan empat surat kesanggupannya, pertama , surat pernyataan tentang kerja sama FT dengan vendor untuk keberangkatan jamaah. Kedua , surat pernyataan  tentang  penambahan  modal  FT. Ketiga ,  surat  pernyataan  tentang tanggung  jawab  FT  atas  pemberangkatan  dan  pengembalian  seluruh  dana  calon jamaah umroh. Dan keempat , surat pernyataan utang. 4 Surat sanggup ini kemudian akan diberikan kepada calon jamaah umroh yang gagal diberangkatkan yang mana pembuatan dan penerbitannya kemungkinan dilakukan secara kolektif.
Penerbitan  surat  sanggup  oleh  pemilik  FT  yang  dijadikan  sebagai  upaya penyelesaian untuk penggantian kerugiannya inilah yang menarik perhatian kami untuk  dibahas  lebih  lanjut  meskipun  kasus  ini  merupakan  berada  dalam  ranah pidana, namun tetap ada unsur keperdataan di dalamnya yang dapat dibahas dan dikaji.
Berdasarkan uraian di atas tersebut, penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana kronologi kasus Biro Perjalanan Umroh First Travel?
2. Bagaimana  proses  penerbitan  surat  sanggup  sebagai  upaya  penyelesaian dalam kasus Biro Perjalanan Umroh First Travel yang wanprestasi tersebut?

## PEMBAHASAN

## A. Kronologi Kasus
Kasus PT. First Anugerah Karya Wisaya (First Travel) pada tahun 2017 lalu,  termasuk  dalam  tindak  pidana  kejahatan  penggelapan  dan money laundering (pencucian  uang),  yang  terpidananya  adalah  Andika  Surrachman, Anniesa  Hasibuan,  dan  Siti  Nuraida  Hasibuan.  Penggelapan  adalah  tindakan yang menyalahgunakan haknya dengan sengaja untuk menguasai sendiri secara melawan hukum atas suatu benda yang diberi kepercayaan kepadanya untuk
4 Kabar  24,  “ Bos  First  Travel  Serahkan  Empat  Surat  Pernyataan  Kesanggupan  Kewajiban ”,
( https://bisnis.tempo.co/read/1027235/bos-first-travel-buat-surat-sanggup-bayar-nasabah- bohong-besar ), diakses pada tanggal 4 April 2022.
dikuasai,  sedangkan  pencucian  uang  adalah  tindakan  menyembunyikan  atau menyamarkan asal usul uang atau dana hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan yang seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeksi bahwa uang tersebut  berasal dari  kegiatan  yang  ilegal.  First  Travel  (FT)  merupakan agen  PPIU  yang  menjalankan  usahanya  dengan  menghimpun  dana-dana  dari jamaah yang jumlahnya puluhan ribu orang.
Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemui bahwa dana sejumlah 258 juta rupiah ditransferkan melalui valuta asing ke bank asing HSBC Hongkong dari pemilik  FT  atas  nama  World  Fashion  Week  LTD  dan  untuk  pendanaan  butik milik  Anniesa  Hasibuan  (istri  Direktur  Utama  FT  selaku  Direktur  FT),  dana sebesar 8,6M rupiah untuk berlibur ke Eropa dan dana senilai 10M rupiah untuk membeli restoran Golden Day milik Love Health di London oleh kedua Direktur FT. 5 Hal ini diketahui setelah dilakukan pengecekan terhadap mutasi rekening FT sehingga dana yang digunakan oleh Direktur FT tersebut diduga merupakan setoran dari calon jamaah umrohnya.
Diketahui  bahwa  izin  usaha  untuk  FT  pernah  dilakukan  perpanjangan dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 723 Tahun 2016 kemudian dicabut  izin  usahanya  dengan  KMA  Nomor  597  Tahun  2017  pada  tanggal  1 Agustus  2017 6 karena  adanya  kisruh  pelanggaran  terhadap  peraturan perundangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji yang muncul pada tanggal 28 Maret 2017 mengenai gagal diberangkatkannya jamaah umroh karena hanya diinapkan di hotel sekitar Bandara Soekarno Hatta. Pada tanggal 18 April 2017 Kementerian Agama (KEMENAG) melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jamaah.
Korban  FT  (calon  jamaah  umroh)  datang  melakukan  pengaduan  ke Gedung  DPR  di  Komisi  VIII  DPR  Fraksi  PPP  pada  tanggal  18  Agustus  2017 dengan menunjukkan kwitansi. Kemudian, pada tanggal 20 Agustus 2017, Polisi menggeledah  lima  rumah  dan  satu  butik  terkait  penyidikan  kasus  dugaan penipuan  dan  penggelapan  oleh  FT  tersebut,  namun  tidak  disebutkan  hasil penggeledahannya. Sementara itu, ada sejumlah aset milik tiga tersangka yang disita  kepolisian,  yaitu  sejumlah  unit  mobil  milik  kedua  Direktur  FT,  Andika Surrachman dan Anniesa Hasibuan, dan rumah mewah di Jalan Taman Vennesia Selatan, Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Pada  tanggal  5  Desember  2017,  Direktur  FT,  Andika  Surrachman  dan Anniesa  Hasibuan  menghadiri  rapat  kreditur  untuk  pengurusan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Saat itu, seluruh aset yang telah disita dan  yang  ada  di  dalam  daftar  barang  bukti  dalam  kasus  penipuan  dan penggelapan  yang  dilakukan  oleh  FT  telah  diserahkan  ke  Kejaksaan  Negeri Depok. Sejak Bulan Desember-Mei 2017, penyidik memperkirakan total jumlah
5 Kompas.com, “First Travel  Keluarkan  Uang  untuk  World  Fashion  Week  dan  Butik  Anniesa ”, (https://nasional.kompas.com/read/2018/03/19/13554831/first-travel-keluarkan-uang-untuk- world-fashion-week-dan-butik-anniesa?page=all), diakses 4 April 2022.
6 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, “Kemenag Cabut  Izin  First  Travel  sebagai PPIU” , (https://kemenag.go.id/read/kemenag-cabut-izin-first-travel-sebagai-ppiu-yzeex),  diakses  5  April 2022.
peserta yang mendaftar paket promo umrah yang ditawarkan oleh FT sebanyak 72.682  orang.  Dalam  kurun  waktu  tersebut,  jumlah  peserta  yang  sudah diberangkatkan adalah 14 ribu orang dan sisanya yang belum diberangkatkan sebanyak 58.682 orang.
Sementara  perkiraan  jumlah  kerugian  terhadap  para  calon  jamaah atas kasus FT sebesar 848,7 milyar rupiah yang terdiri atas biaya setor paket promo umrah dengan total 839 miliyah rupiah dan biaya carter pesawat sebesar 9,5 miliar rupiah. Sementara tersangka Andika Surachman juga tercatat memiliki utang kepada penyedia tiket sebesar 85 miliar rupiah, utang kepada penyedia visa 9,7 miliar rupiah, dan utang kepada sejumlah hotel di Arab Saudi sebesar 24 miliar rupiah. 7
Dalam  kasus  FT  ini,  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Depok  telah menjatuhkan  vonis  terhadap  Direktur  FT,  Andika  Surachman  dan  Anniesa Hasibuan  dengan  hukuman  masing-masing  20  tahun  dan  18  tahun  penjara. Sementara  Direktur  Keuangan  FT,  Kiki  Hasibuan,  dipidana  15  tahun penjara. Mahkamah  Agung  menetapkan  seluruh  aset  FT  dirampas  negara  atau  tidak dikembalikan kepada jamaah, Kejaksaan Negeri Depok lantas menyita ratusan aset milik first travel seperti uang 1,5M rupiah, 774 helai pakaian, 6 mobil, 3 rumah,  1  unit  apartemen  ,  1  gedung  kantor,  dan  lai-lain  untuk  dilelang. Penyitaan  itu  didasari  oleh  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 3096K/PID.SUS/2018 Pada 31 januari 2019. 8

## B. Penerbitan  Surat  Sanggup  sebagai  Upaya  Penyelesaian  terhadap  Kasus First Travel
Gagalnya  pemberangkatan  calon  jamaah  umroh  oleh  FT  menjadi  bukti bahwa  telah  terjadi  cidera  janji  (wanprestasi)  dalam  perjanjian pemberangkatan  umroh  antara  FT  dengan  peserta  umroh.  Selain  itu,  juga menimbulkan  kerugian  kepada  ribuan  calon  jamaah  umroh  yang  gagal diberangkatkan  oleh  FT,  karena  ketika  kasus  ini  diperkarakan  secara  pidana maka  kemungkinan  besar  Aset  FT  akan  disita  oleh  negara  dan  tidak  dapat mengembalikan  aset  para  jamaahnya.  Jika  diamati  kasus  ini  juga  dapat diperkarakan secara perdata dengan menggunakan pasal-pasal dalam Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  (Pasal  19,  Pasal  45  UUPK)  karena  adanya penyimpangan yang dilakukan FT sebagai pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian  materill  maupun  immateriil  bagi  jamaah.  Sehingga  menimbulkan tanggung jawab bagi FT yang harus dipikulnya yang berkaitan erat dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya sebagai pelaku usaha. 9
7 Andri Rizki Suhanda, “Legal Memorandum Pertanggungjawaban Hukum Perdata dan Status Badan Hukum dalam Kasus PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel)”, Undergraduate Thesis, Program Sarjana Ilmu Hukum , (Bandung: Universitas Kristen Maranatha, 2018), Tidak Dipublikasikan, hlm. 7- 8, diakses pada tanggal 4 April 2022.
8 Metro  Tempo, “PK  Terpidana  First  Travel:  Aset  yang  Dirampas  Negara  Dikembalikan  ke  Korban” , ( https://metro.tempo.co/read/1375007/pk-terpidana-first-travel-aset-yang-dirampas-negara- dikembalikan-ke- korban#:~:text=Dalam%20kasus%20penipuan%20dan%20penggelapan,tahun%20dan%2018%2 0tahun%20penjara ), diakses pada tanggal 5 April 2022.
9 Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Namun  dalam  kasus  ini,  awalnya  para  korban  yaitu  peserta  umroh diarahkan untuk memperkarakan wanprestasi FT ini melalui PKPU, namun hal itu  dirasa  kurang  tepat  karena  mereka  para  korban  posisinya  bukan  sebagai kreditor,  melainkan  konsumen  atas  pembelian  produk  paket  umroh  yang ditawarkan oleh FT sebagai PPIU. Lalu, pemilik FT menyatakan telah berupaya dengan  menerbitkan  Surat  Sanggup  sebagai  janji  dan  kesanggupannya  untuk membayarkan  sejumlah  uang kerugian  secara  penuh  kepada  seluruh  peserta umroh yang gagal diberangkatkan. Namun, para korban dari kasus ini merasa tidak percaya dengan pernyataan kesanggupan bayar oleh pemilik FT tersebut mengingat jumlah dana peserta umroh sangat besar ditambah dengan utang- utang FT yang belum dibayarkan juga nilainya sangat besar.
Surat  sanggup  itu  sendiri  adalah  surat  yang  merupakan  janji  atau kesanggupan  seorang  penerbit  untuk  membayar  sejumlah  uang  tertentu kepada pihak-pihak pemegangnya. Penerbitan surat sanggup dilatarbelakangi oleh  suatu  perjanjian  atau  perikatan  dasar  yang  menimbulkan  kewajiban membayar  sejumlah  uang,  seperti  perjanjian  utang-piutang  atau  perjanjian pinjam-meminjam. Pada surat sanggup terdapat hubungan hukum yang terjadi antara pihak penerbit atau penanda tangan dan pihak penerima atau pemegang surat  sanggup  akibat  dari  adanya  perjanjian  atau  perikatan  dasar  tersebut, sehingga  dengan  ditandatanganinya  surat  sanggup  tersebut  maka  terjadilah suatu  perikatan  antara  penandatangan  dan  penerima  atau  pemegang  surat sanggup.
Membahas mengenai surat sanggup, surat sanggup itu dapat diterbitkan oleh subjek hukum baik yang perorangan maupun badan hukum. 10 Dalam kasus ini, FT termasuk dalam subjek hukum badan hukum berupa perusahaan bukan bank, sehingga dapat dikatakan ia dapat menerbitkan surat sanggup tersebut, mengingat dalam kasus ini perikatan dasarnya bukan berasal dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit pada lembaga pembiayaan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), agar surat sanggup dapat diterbitkan oleh pemilik FT harus memuat beberapa persyaratan formal, yaitu:
a. kata- kata  “surat  sanggup”  atau  “ promes kepada  tertunjuk”  dan  klausula “kepada  order”  atau  “kepada  pengganti” 11 dan  dinyatakan  dalam  bahasa yang digunakan surat itu;
b. kesanggupan membayar sejumlah uang tertentu tanpa syarat;
c. penetapan hari pembayaran;
d. penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
e. nama orang atau pihak yang harus dibayar;
f. tanggal dan tempat surat sanggup ditandatangani; dan
g. tanda tangan orang/pihak yang menerbitkan surat tersebut. Dalam  ketentuan  Pasal  175  KUHD  telah  ditentukan  jika  tidak  terdapat salah satu dari persyaratan di atas tersebut, maka surat sanggup tidak berlaku karena tidak sah secara hukumnya, kecuali dalam hal-hal di bawah ini, yaitu:
10 Serlika Aprita, Hukum Surat-Surat Berharga , (Palembang: Noer Fikri, 2021), hlm. 124.
11 James Julianto Irawan, Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 119.
a. Jika  tidak  ditetapkan  hari  bayarnya,  maka  dianggap  harus  dibayar  pada waktu ditunjukkan atau diperlihatkan (atas unjuk).
b. Jika tidak ada penetapan khusus mengenai tempat pembayarannya, maka tempat  penandatangan  surat  sanggup  tersebut  dianggap  sebagai  tempat pembayaran dan juga menjadi domisili surat sanggup tersebut.
c. Surat  sanggup  yang  tidak  disebutkan  tempat  ditandatanganinya  surat tersebut,  maka  tempat  yang  tertulis  di  samping  nama  penandatangan dianggap sebagai tempat untuk menantanganinya surat sanggup tersebut. Para pihak yang terlibat di dalam penerbitan surat sanggup, yaitu sebagai berikut:
1. Penerbit atau penandatangan surat sanggup (debitor).
2. Pemegang surat sanggup (kreditor)
3. Endosant/andosan  yaitu  pemegang  yang  mengalihkan  hak  tagihannya kepada pemegang lainnya dengan cara endosemen.
4. Avalist yaitu penjamin dari penerbit yang menjamin akan terbayarnya surat sanggup.
Ada dua jenis surat sanggup yang dapat diterbitkan, yaitu surat sanggup kepada  pengganti  (Surat  Aksep)  dan  surat  sanggup  kepada  pembawa  (Surat Promes). Biasanya surat sanggup yang diterbitkan itu berupa surat promes atas tunjuk tidak terdapat penentuan hari pembayaran di dalamnya. Ini adalah suatu promes yang tidak mencantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran yang mana harus dilakukan setiap saat diminta oleh pemegang surat sanggup. Umumnya, si pemberi pinjaman akan mengirimkan pemberitahuan dengan tenggat waktu beberapa  hari  sebelum  tanggal  pembayaran  yang  diinginkan.    Lalu,  surat sanggup  juga  dibubuhi  materai  dan  ditandatangani  oleh  pihak  penerbit  atau yang  menyanggupi  membayar. Surat  sanggup  yang  dibuat  atau  diterbitkan secara  digital,  dapat  dibubuhi  dengan  e-materai  atau  meterai  elektronik, sehingga  menjadi  lebih  praktis  karena  tidak  perlu  lagi  mencetak  dan memindainya. 12
Dalam  kasus  ini  surat  sanggup  yang  diterbitkan  oleh  pemilik  FT dilatarbelakangi  oleh  perjanjian  antara  peserta  umroh  dengan  FT  mengenai pemberangkatan umroh ke Tanah Arab. Penerbitan surat sanggup ini sebagai bukti bahwa ia mempunyai utang dan bersedia membayarnya pada waktu yang telah  ditentukan,  tetapi  juga  dapat  diperdagangkan  (jika  dibutuhkan). Kemudian  surat  sanggup  diberikan  kepada  peserta  umroh  yang  dirugikan sebagai pihak pemegangnya, yang mana di dalam surat sanggup tersebut akan terdapat hal-hal mengenai pembayarannya.
Pada  waktu  tertentu  yang  telah  diperjanjikan  dalam  terbitnya  surat sanggup  itu,  pihak  pemegang  harus  datang  menunjukkan/memperlihatkan surat  sanggup  tersebut  kepada  penerbit  atau  penandatangan  dalam  surat sanggup tersebut untuk kemudian meminta pernyataan bahwa surat sanggup tersebut  telah  dilihat  oleh  penerbit  atau  penandatangan  (visum)  dan memperoleh  pembayarannya.  Penerbit  atau  Penandatangan  yang  menolak membuat visum maka dapat diprotes yang disebut protes non-visum, dan jika
12 Dina  Lathia,  Online  Pajak.com,  ( https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/surat-sanggup- bayar ), diakses 6 April 2022.
menolak  melakukan  pembayaran  kepada  pemegang  yang  sah  itu  juga  dapat digugat ke muka pengadilan karena wanprestasi. Masa visum adalah satu tahun pada waktu tertentu setelah penerbitan. Lalu, apabila penerima atau pemegang surat sanggup itu menginginkan sejumlah uang ganti kerugiannya sebelum hari bayar, ia dapat mengendosemenkan surat sanggup itu kepada pihak lain agar segera memperoleh uang yang ia perlukan.
Akan lebih baik lagi apabila surat sanggup yang diterbitkan oleh PT. First Anugerah  Karya  Wisata  (First  Travel)  sebagai  alat  bukti  utangnya  dengan adanya peran notaris sehingga akan memberikan legitimasi atas kebenaran dan keabsahan  penandatanganan  saat  penerbitan  surat  sanggup  tersebut.  Salah satu  bentuk  peran  notaris  dalam  penerbitan  surat  sanggup  tersebut  yang dilakukan  secara  kolektif  adalah  oleh  penerbit  dapat  ditandatanginya  surat sanggup tersebut dihadapan Notaris. 13

## KESIMPULAN
1. Dalam  proses  penyelesaiaan  permasalahan  FT,  Putusan  MA  bahwa  aset  FT disita negara bukan sebuah putusan yang tepat. Pasalnya, dalam kasus ini tidak ada  kerugian  negara  yang  terjadi.  Sejatinya  aset  FT merupakan  milik  korban (peserta  umroh  FT)  yang  sudah  membayar  untuk  berangkat  ibadah  umroh, tetapi tidak diberangkatkan oleh biro tersebut tanpa ada kepastian.
2. Penerbitan  surat  sanggup  yang  berisi  janji  atau  kesanggupan  membayar sejumlah  uang  dapat  digunakan  sebagai  alternatif  dalam  upaya  penyelesaian wanprestasi dalam kasus FT yang diperkarakan secara pidana ini, mengingat latar belakang penerbitan surat sanggup adalah karena adanya perjanjian atau perikatan  dasarnya,  yang dalam kasus  ini  adalah perjanjian  pemberangkatan umroh  atas  pembelian  paket  umroh  dan  uang  pembayaran  umroh  itu  akan disalurkan dengan jasa pemberangkatan calon jamaah umroh.. Surat sanggup yang  diterbitkan  tersebut  harus  memuat klausul  yang  menyebutkan  “surat sanggup”  atau  “promes  kepada  tertunjuk”;  kesanggupan  tak  bersyarat  untuk membayar  sejumlah  uang  tertentu;  penetapan  hari  pembayaran;  penetapan tempat pembayaran; nama orang atau pihak yang harus dibayar; tanggal dan tempat  surat  sanggup  ditandatangani;  dan  tanda  tangan  orang  yang menerbitkan surat tersebut (Pasal 174 KUHD).
3. Surat sanggup dapat diterbitkan oleh subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum. Dalam kasus ini yang menerbitkan adalah Direktur Utama First Travel, Andika Surrachman untuk kemudian diberikan kepada peserta umroh sebagai  pihak  pemegang  surat  sanggup.  Alangkah  baiknya  ada  peran  notaris saat  penerbitan  surat  sanggup  tersebut  untuk  menjamin  kebenaran  dan keabsahan tanggal penerbitan surat sanggup tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprita, S. (2021). Hukum Surat-Surat Berharga . Cet. 1. Palembang: Noer Fikri.
13 Remanja Dyah Intan, dkk, “Implikasi Penerbitan Surat Sanggup Berkaitan dengan Verifikasi P iutang Kreditor  (Studi  Kasus  Putusan  Pengesahan  Perjanjian  Perdamaian  (Homologasi)  Pengadilan  Niaga Jakarta Pusat Nomor 127/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST)” , Jurnal Indonesian Notary Vol. 1 No. 4, (2020), hlm. 19-20, diakses pada tanggal 4 April 2022.
Bisnis Tempo. (2017). Bos First Travel Buat Surat Sanggup Bayar, Nasabah: Bohong Besar. https://bisnis.tempo.co/read/1027235/bos-first-travel-buat-surat- sanggup-bayar-nasabah-bohong-besar . Diakses 4 April 2022.
Intansuri, R. D., Suryandono, W., & Latumenten, P. E. (2019). Implikasi Penerbitan Surat  Sanggup  Berkaitan  dengan  Verifikasi  Piutang  Kreditor  (Studi  Kasus Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga Jakarta  Pusat  Nomor  127/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST). Jurnal Indonesian Notary, 1(4) , 1-24. Doi: http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/647/184 .
Irawan, J. J. (2016). Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis . Ed. 1. Cet. 2.
Jakarta: Prenada Media Group. Kabar 24. (2017). Bos First Travel Serahkan Empat Surat Pernyataan Kesanggupan Kewajiban . https://bisnis.tempo.co/read/1027235/bos-first-travel-buat- surat-sanggup-bayar-nasabah-bohong-besar . Diakses 4 April 2022. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Kompas.com.  (2018) First  Travel  Keluarkan  Uang untuk  World  Fashion  Week  dan Butik Anniesa . https://nasional.kompas.com/read/2018/03/19/13554831/first-travel- keluarkan-uang-untuk-world-fashion-week-dan-butik-anniesa?page=all . Diakses 4 April 2022. Metro  Tempo.  (2020). PK  Terpidana  First  Travel:  Aset  yang  Dirampas  Negara Dikembalikan  ke  Korban . https://metro.tempo.co/read/1375007/pk- terpidana-first-travel-aset-yang-dirampas-negara-dikembalikan-ke- korban#:~:text=Dalam%20kasus%20penipuan%20dan%20penggelapan,ta hun%20dan%2018%20tahun%20penjara . Diakses 5 April 2022. Muhammad,  A.  R.  (2019). Tanggung  Jawab  Biro  Perjalanan  Haji  dan  Umrah Terhadap Jemaah yang Gagal Berangkat . S1 Thesis, Dipublikasi. Universitas Mataram. Doi: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12420 . Suhanda,  A.  R.  (2018). Legal  Memorandum  Pertanggungjawaban  Hukum  Perdata dan Status Badan Hukum dalam Kasus PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Undergraduate  Thesis,  Universitas  Kristen  Maranatha.  Doi: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26244 .