Sistem Eksekusi Jaminan pada Pembiayaan Syariah di Perbankan Syariah
Imran Zulfitri 1 , Fitria Andriani 2 , Juliana Putri 3
Universitas Ubudiyah Indonesia 1
Universitas Iskandar Muda Banda Aceh 2
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe 3
Email : imranzulfitri614@gmail.com 1 , Email: fitriaandriani135@gmail.com 2 , Email: julianaputri@gmail.com 3
Abstrak: Most  banking  assets  are  in  financing  and  the  biggest  source  of income  but  also  the  biggest  source  of  business  risk.  So  the  quality  of  the distribution  of  financing  must  be  maintained.  Every  bank  distributes financing  to  debtor  customers  to  fulfill  their  business  capital  and  needs, where  banks  often  experience  problems  with  debtors  with  financing problems,  thus  requiring  banks  to  execute  customer  guarantees.  To anticipate  problematic  financing  for  debtor  customers,  banks  must  assess well, assessment and evaluation in the distribution of financing will reduce the possibility of risks occurring in musyarakah financing. Even though the bank  has  protected  against  debtor  irregularities,  financing  problems  still arise.  The  problem  as  the  focus  of  the  research  is  the  reasons  for  bank management  in  carrying  out  collateral  execution,  what  is  the  process  of implementing collateral execution in Sharia Banks and a review of Islamic law regarding this practice. This writing uses descriptive analysis research methods, data collection using libraries and field research, data collection techniques using interviews and documentation. The research results show that  the  banking  sector  does  not  immediately  execute  the  debtor's guarantee,  and  if  there  is  a  problem  with  financing,  the  bank  offers solutions according to the stages before executing the guarantee, and if the debtor no longer has good faith, then the guarantee from debtor customers are  executed  by  banks,  which  is  still  debated  by  leading  Islamic  school scholars and economic experts.
Keywords: Execution; Guarantee; Musyarakah Financing.
SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI P-ISSN: 2302-9978 / E-ISSN: 2715-262 Volume 12, Nomor 2, Desember 2023 DOI: https://doi.org/10.47766/syarah.v12i2.2186
Abstrak: Sebagian  besar  aset  perbankan  terdapat  pada  pembiayaan.  Satu  sisi, pembiayaan  merupakan  sumber  pendapatan  terbesar  namun  sekaligus  sebagai sumber resiko bisnis yang terbesar pula. Sehingga penyaluran pembiayaan tersebut harus  dijaga  kualitasnya.  Setiap  perbankan  menyalurkan  pembiayaan  kepada nasabah debitur demi pemenuhan modal usaha dan  kebutuhannya yang mana bank sering  kali  mengalami  kendala-kendala  terhadap  debitur  bermasalah  pada pembiayaannya, sehingga mengharuskan bank untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan  nasabah.  Untuk  mengantisipasi  pembiayaan  bermasalah  pada  nasabah debitur,  perbankan  harus  menilai  dengan  baik,  penilaian  dan  evaluasi  dalam penyaluran  pembiayaan  akan  mengurangi  kemungkinan  akan  terjadinya  resiko pada  pembiayaan  musyarakah.  Meskipun  pihak  bank  telah  melakukan  proteksi terhadap  penyimpangan  debiturnya  namun  tetap  muncul  masalah  dalam pembiayaan.  Adapaun  masalah  sebagai  fokus  penelitian  yaitu  alasan  dari manajemen  bank  dalam  melakukan  eksekusi  jaminan,  bagaimana  proses pelaksanaan  eksekusi  jaminan  pada  Bank Syari’ah. Penulisan  ini  menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, pengumpulan data menggunakan library dan field reseach, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian  yang  didapatkan  bahwa  pihak  perbankan  tidak  langsung  melakukan eksekusi  terhadap  jaminan  debitur,  dan  jika  seandainya  terjadi  pembiayaan bermasalah  maka  pihak  bank  menawarkan  solusi-soslusi  sesuai  dengan  tahapan sebelum  dilakukan  eksekusi  terhadap  jaminan,  dan  jika  debitur  sudah  tidak memiliki i’tikad baik maka kemudian jaminan dari nasabah debitur di eksekusi oleh perbankan  yang  mana  hal  ini  masih  diperdebatkan  oleh  ulama mazhab  dan  ahli- ahli ekonomi Islam terkemuka.
Kata Kunci: Eksekusi; Jaminan; Pembiaayaan Musyarakah.

## PENDAHULUAN
Pembiayaan  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  menonjol  pada perbankan  syariah.  Pembiayaan  adalah  produk  yang  berfungsi  untuk pemenuhan  dan  tambahan  modal  yang  dibutuhkan  nasabah  untuk membiayai  usaha  atau  proyek,  dalam  operasional  perbankan  syariah, pembiayaan  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara  sesuai  dengan  produk yang  disediakan  oleh  bank  syariah  dan  harus  sesuai  dengan  ketentuan hukum  Islam  yang  telah  dirumuskan  oleh  fukaha  dalam rubu’ al-fiq  al mua’malah. Pembiayaan  di  perbankan  syariah,  pihak  bank  menetapkan jaminan,  dikarenakan  jaminan  menjadi  suatu  keharusan  untuk  terciptanya
prudential Banking 1 2008 tentang perbankan syariah yang mensyaratkan calon nasabah debitur untuk memberikan harta tertentu untuk dijadikan pegangan bagi bank baik dalam bentuk hak tanggungan maupun fidusia (hak jaminan atas benda bergerak).
Dengan  adanya  jaminan  tersebut,  debitur  dipandang  memiliki kemampuan  untuk  memenuhi  atau  melunasi  kewajibannya  kepada  bank syariah  sebagai  kreditur  yang  dilakukan  dengan  cara  menahan  benda tersebut  sebagai  agunan.  Adanya  jaminan  yang  ditahan  oleh  bank  syariah maka  pihak  manajemen  bank  dapat  memastikan  nasabah  debitur  akan menunaikan  kewajibannya  sebagai  debitur  baik  untuk  melunasi  nilai pembiayaan  yang  telah  dikucurkan  maupun  keuntungan  yang  seharusnya diterima  oleh  bank  syariah. Dengan  demikian  pihak  bank  syariah  memiliki hak  sepenuhnya  untuk  menguasai  barang  jaminan  yang  diserahkan  oleh nasabah  guna  menjamin  pelunasan  kewajiban  pembiayaan  yang  dite  rima dalam  perjanjian  pembiayaan. 2 Berdasarkan  Pasal  21  Tahun  2008  tentang perbankan  syariah  keharusan  adanya  jaminan  terkandung  dalam  kalimat “…. Keyakinan  atas  kemampuan  dan  kesanggupan  debitur ……”dan mencerminkan  apa  yang  disebut the  five  cost  of  credit yang  salah  satunya adalah collateral (jaminan/agunan) yang harus disediakan oleh debitur 3 , lebih lanjut  dalam  pada  Pasal  37  Ayat  3  bahwa  menyertakan  jaminan  dalam pembiayaan  pada  bank  syariah  merupakan  salah  satu  tahapan  agar  dapat disalurkan pembiayaan bagi pihak nasabah dan penyaluran pembiayaan ini tidak  boleh  melebihi  dari  nilai  jaminan  yang  ditangguhkan  oleh  nasabah debiturnya.
Pada  dasarnya  pemakaian  istilah  jaminan  dan  agunan  adalah  sama, namun  dalam  praktik  perbankan  istilah  ini  memiliki  kedudukan  yang berbeda dan nilai yang beda. Istilah jaminan mengandung arti kepercayaan atau  keyakinan  dari  bank  atas  kemampuan  dan  kesanggupan  debitur untuk  melaksanakan  kewajibannya 4 maka  dari  itu  dengan  adanya  jaminan
1 Prudential  Banking adalah  prinsip  yang  sangat  urgen  diberlakukan  pada  bank syariah  demi  terciptanya  bank  yang  sehat  dan  bebas  dari  masalah  seperti  pembiayaan bermasalah akibat wanprestasi  nasabah  debiturnya,  Muhammad   Maulana, Sistem Jaminan dalam  Pembiayaan  pada  Perbankan  Syariah  Menurut  Hukum  Islam, (Banda  Aceh:  Ar-Raniry Press, 2013), hlm, 14.
2 Veithzal Riva’i dan  Andria  Permata  Veithzal, Islamic  Financial  Management, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2008), hlm. 663.
3 Budi  Untung, Kredit  Perbannkan  di  Indonesia, (Yogyakarta:  Andi  Offiset,  2000), hlm. 54.
4 Hartono  Hasisoeprapto, Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan  dan  Hukum  Jaminan, (Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm.85)
tersebut, pihak perbankan sebagai kreditur akan memiliki keyakinan sebagai syarat  yang  ditetapkan  oleh  ketentuan  perundang-undangan  tentang prudential  standar untuk  menimbulkan  keyakinan  bahwa  debitur  akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan pembiayaan tersebut.
Berdasarkan  Pasal  37  Tahun  2008  tentang  perbankaan  syariah, keharusan  adanya  jaminan  terkandung  dalam  ayat (3)  Bank  Indonesia menetapkan  ketentuan  mengenai  batas  maksimum  penyaluran  dana  berdasarkan prinsip  syariah,  pemberian  jaminan,  penempatan  investasi  surat  berharga. Oleh karena itu, jaminan merupakan salah satu bentuk kehati-hatian bank dalam memberikan  pembiayaan  untuk  mengantisipasi  kerugian.  Jika  jaminan tersebut  bersifat  jaminan fidusia maka  sertifikat  jaminan fidusia tersebut mempunyai  kekuatan eksekutorial yang  sama  dengan  putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Jadi,  berdasarkan  titel eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melakukan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Salah satu  produk  pembiayaan  pada  perbankan  syariah  menggunakan  akad dengan  pembiayaan  musyarakah  yang  diberikan  oleh  pihak  bank  kepada nasabah  debitur  untuk  membantu  dalam  menjalani  usaha  bersama  yang dijalankan oleh nasabah debitur yang mana di dalamnya terdapat ketentuan yang harus diketahui oleh nasabah debiturnya.
Salah  satu  ketentuan  dalam  pembiayaan  musyarakah  pada  Bank Syariah adalah menetapkan barang jaminan yang harus diberikan oleh pihak nasabah yang mana jaminannya harus melebihi dari dana yang dipinjamkan oleh  nasabah.  Sebelum  melakukan  pembiayaan  pihak  manajemen  bank melakukan uji kepantasan usaha,yaitu terhadap usaha yang ingin dilakukan oleh  nasabah  dan  menentukan  bagaimana  sistem  bagi  hasil  yang  berlaku serta  perlu  menandatangani  setiap  perjanjian  yang  telah  disetujui  dan ditetapkan antara kedua belah pihak.
Dalam  operasionalnya  perbankan  syariah  akan  memeriksa  setiap permohonan  pembiayaan  musyarakah  calon  nasabah  debitur,  dan selanjutnya  pihak  manajemen  Bank  menjelaskan  esensi  dan  sistem operasional  pembiayaan  musyarakah  di  bank  ini.  Pembiayaan  musyarakah bank  syariah  merupakan  produk  yang  berfungsi  untuk  pemenuhan  dan tambahan  modal  yang  dibutuhkan  nasabah  untuk  pembiayaan  usaha  atau proyek  yang  seharusnya  dalam  melakukan  pembiayaan  tersebut  pihak kreditur  tidak  sepatutnya  meminta  jaminan  dikarenakan  konsep  dari musyarakah  itu  sendiri  adalah  kerjasama  antara  kedua  belah  pihak  tanpa adanya  jaminan.    Pembiayaan  musyarakah  bank  syariah  juga  merupakan
salah  satu  pembiayaan  dalam  jangka  pendek  yang  semestinya  tidak  akan terjadi  eksekusi  jaminan  pada  pembiyaan  macet  dalam  proses  menjalani suatu  usaha  tersebut,  namun  pada  kenyataanya  pihak  Bank  Syariah menerapkan  sistem  eksekusi  jaminan  untuk  menutupi  kerugian  atas pembiayaan  yang  bermasalah.  Sebagaimana  data  tahun  2016  terdapat  100 nasabah debitur yang telah masuk kedalam tahapan restrukturisasi .
Jika  dipersentasekan  maka  terdapat  10%  dari  seluruh  nasabah yang mengalami  kebangkrutan  atau wanprestasi dalam  tahapan  eksekusi  jaminan yang  sudah  diserahkan  kepada  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan Lelang  (KPKNL).  Padahal  jelas,  pembiayaan  musyarakah  merupakan  salah satu  sistem  kerjasama  antara  kedua  belah  pihak  maka  sepatutnya  Ketika terjadi  pembiayaan  bermasalah,  cukup  hanya  menjadikan  usaha  tersebut sebagai  barang  jaminan  untuk  menutupi  kerugian  bank  bukan  menjadikan barang jaminan sebagai jalan pintas untuk menutupi kerugian yang terjadi.
Berdasarkan  pertimbangan  hal-hal  di  atas,  maka  diperlukan  suatu penelitian  terhadap  mekanisme  dan  langkah-langkah  sistem  eksekusi  yang diterapkan  pada  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Banda  Aceh  merujuk  pada konsep  musyarakah.  Dengan  demikian  penulis  berkeinginan  mengangkat masalah tersebut melalui sebuah karya ilmiah ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif ,  yaitu  jenis  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau  menghubungkan  dengan  variabel  yang  lain,  baik  satu  variabel  atau lebih  tanpa  membuat  perbandingan  atau  menghubungkan  dengan  variabel yang lain. Penggunaan jenis penelitian deskriptif analisis dalam menyelesaikan problematika  penelitian  dengan  fokus  penelitian  pada  praktik  sistem eksekusi jaminan pada perbankan syariah dengan mengunakan akad syirkah inan, dilakukan  dengan  menganalisis  dari  awal  mengenai  bentuk  dalam eksekusi  jaminan  tersebut.  Melalui  metode deskriptif  analisis ,  peneliti menetapkan  bahwa  sistem  eksekusi  pada  pembiayaan  musyarakah  dapat dijabarkan  dan  ditelaah  dengan  baik,  terutama  dengan  data  yang  akan diperoleh lebih lengkap dengan metode mengumpulkan data primer dan data sekunder.  Untuk  mendapatkan  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini serta  untuk  membahas  permasalahan  yang  ada,  maka  penulis  akan menggunakan  wawancara (interview) sebagai  teknik  pengumpulan  data. Wawancara  yang  penulis  gunakan  adalah  wawancara  yang  terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan
yang  telah  disiapkan  sebelumnya.  Pada  penelitian  ini,  penulis  melakukan wawancara  langsung  kepada  pihak  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Banda Aceh yaitu kepada manajemen eksekutor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Alasan Perbankan Syariah Mengeksekusi Jaminan Nasabah Debitur
Bank  Syariah  merupakan  lembaga  perbankan  di  Indonesia  yang  sudah beroperasi pada pertengahan tahun 1999. Bank ini berdiri pada Tahun 1955 dengan nama Bank Industri Nasional. Bank ini beberapa kali berganti nama dan terakhir kali berganti nama menjadi Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999  setelah  sebelumnya  bernama  Bank  Susila  Bakti. Setiap  perbankan memiliki  persoalan  masing-masing  walaupun  pada  umumnya  persoalan yang dihadapai perbankan tidak jauh berbeda.
Penyimpangan  dari  ketentuan  perjanjian  dalam  suatu  pembiayaan modal oleh debitur, merupakan salah satu persoalan yang sering dihadapi oleh setiap perbankan. Ini merupakan suatu gejala awal yang wajib diamati bank, karena dibalik gejala itu sering kali tersirat berbagai macam hal yang dapat  menjuruskan  ke  dalam  kasus  pembiayaan  bermasalah.  Salah  satu contoh  penyimpangan  dari  ketentuan  perjanjian  pembiayaan  adalah, permintaan  debitur  untuk  memperpanjang  jangka  waktu  yang  akan  jatuh tempo  tanpa  mengajukan  alasan  kuat  mengapa  debitur  menghendaki perpanjangan tersebut
Contoh  penyimpangan  yang  lain  adalah  keterlambatan  pembayaran cicilan pembiayaan yang telah jatuh tempo. Apabila diamati secara cermat, ada kemungkinan diketahui bahwa permintaan perpanjangan jangka waktu tersebut  atau  keterlambatan  pembayaran  tersebut  disebabkan  karena debitur  mengalami  kesulitan  likuiditas  keuangan.  Bilamana  likuiditas keuangan debitur tersebut hanya bersifat sementara (misalnya terjadi karena para  pelanggan  debitur  terlambat  membayar  utang  dagang  mereka)  maka keterlambatan membayar cicilannya kepada kreditur dapat dianggap tidak serius. 5
Akan  tetapi  apabila  dari  hasil  pengamatan  bank  diketahui  kondisi keuangan  debitur  cenderung  merosot  tajam,  sehingga  dapat  diperkirakan kemampuan mereka membayar di masa yang akan datang diragukan, maka penyimpangan  debitur  dari  ketentuan  perjanjiannya  dapat  dikategorikan sebagai  masalah  yang  serius.  Dalam  hal  ini  bank  harus  segera  mengambil tindakan penyelamatan.
5 Wawancara  dengan Aulia, Manajemen  Bank Syariah  Mandiri  Cabang Banda Aceh.
Pada  dasarnya  ini  merupakan  suatu  permasalahan  dalam  perbankan. Ketika hal tersebut berkelanjutan (keterlambatan pembayaran) kepada bank, maka  pihak  perbankan  harus  dengan  bijak  mengatasinya  sehingga  dapat menindaklanjuti  dengan  secepatnya  dan  seadilnya,  namun  sebelumnya, perlu diketahui bahwa terhadap hal-hal yang sering kali terjadi pembiayaan bermasalah  adalah  pada  nasabah  debitur  yang  mengambil  pembiayaan untuk membuka usaha  (dalam sektor perdagangan), dalam hal penyaluran dana  dan  membuka  usaha,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  akan  terjadinya wanprestasi di tengah tengah usaha yang dijalankannya di karenakan sebuah usaha  tidak  selamanya  mengalami  kemajuan  atau  untung,  sehingga  tidak jarang  ditemukan  pengusaha-pengusaha  yang  jatuh  bangkrut  hingga sampai  kepada  harta  pribadinya.  Dengan  demikian  dapat  terjadinya penunggakan/macet pada pembayaran/cicilan yang harus  disetor kepada bank, yang mana seiring berjalannya waktu, cicilan-cicilan tersebut semakin bertambah.
Berkenaan  dengan  tindakan  yang  diambil  pada  Bank  Syariah  Mandiri Cabang  Banda  Aceh  untuk  mengatasi  nasabah  bermasalah  seperti  di  atas adalah,  manajemen  bank  menerapkan  sistem  eksekusi  jaminan  untuk menanggulangi  dan  menutupi  kerugian  bank  serta  mengatasi permasalahan-  permasalahan  yang  dapat  merugikan  bank,  dan  yang menjadi  alasan  dari  pihak  perbankan  untuk  mengekseskusi  jaminan nasabah  debitur  dalam  penanggulangan  kerugiannya  adalah  di  karenakan pihak  nasabah  debitur  sudah  tidak  memiliki  itikad  baik  lagi  untuk menutupi  kerugiannya  sehingga  pihak  bank  mangambil  tindakan  akhir yaitu melakukan eksekusi terhadap jaminan nasabahnya, namun sebenarnya kreditur  tidak  langsung mengekesekusi  jaminan  ketika  debitur  bangkrut akan tetapi ada beberapa tahapan yang diberikan yang akan diuraikan pada poin selanjutnya 6 .
Kemudian  berkenaan  dengan  pembiayaan  yang  bermasalah  tersebut dapat  dihubungkan  dengan  perbuatan  wanprestasi  yang  dilakukan nasabah  debitur,  menurut  Gatot  Supramono, wanprestasi adalah  nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta bunganya. Oleh  karena  itu,  yang  juga  menjadi  alasan  perbankan  atau  kreditur menjadikan  eksekusi  jaminan  sebagai  alternatif  untuk  menutupi  kerugian adalah  di  karenakan  adanya  itikad  tidak  baik dari  nasabah  debitur  dan kesalahan tersebut murni dari pihak nasabah debitur (kurang kehati-hatian
6 Wawancara  dengan  Aulia,  bagian  Eksekusi  Bank  Syariah  Mandiri Cabang Banda Aceh.
dalam mengelola) 7 .
Namun  demikian,  sebelum  terlalu  jauh  mengetahui  alasan  perbankan mengeksekusi  jaminan  nasabah  debitur  untuk  menutupi  kerugian  ada baiknya  pula  untuk  mengetahui  faktor-faktor  terjadinya  pembiayaan bermasalah.  Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  terjadinya pembiayaan macet/bermasalah yaitu:
Faktor  internal  bank,  meliputi:  rendahnya  kemampuan  atau  ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan debitur.  Rendahnya  kemampuan  melakukan  analisis  secara  professional. Lemahnya sistem pengawasan dan administrasi management pembiayaan, berakibat  pimpinan  bank  tidak  dapat  memantau  penggunaan perkembangan  kegiatan  usaha  maupun  kondisi  keuangan  debitur  secara cermat. Akibatnya, mereka tidak dapat melakukan tindakan koreksi apabila terjadi  penurunan  kondisi  bisnis  atau  keuangan  debitur  atau  terjadi penyimpangan dari ikatan perjanjian. Faktor yang menyebabkan pengikatan jaminan  yang  sempurna,  padahal  apabila  ikatan  jaminan  diadakan  secara sempurna dan jaminan  dapat  dieksekusi  dengan  lancar,  maka  tunggakan pinjaman  debitur  dapat  diselesaikan  dengan  cepat.  Sebaliknya,  apabila pengikatan  jaminan  tidak  dilakukan  dengan  sempurna,  hal  itu  dapat menjadi  sebab  tunggakan  pinjaman  berkembang  dan  akan  cenderung bermasalah  ketika  ingin  di  eksekusi  oleh  pihak  kreditur  dalam  menutupi kerugian. Selain itu juga terdapat faktor lainnya di antaranya:
a. Faktor  Debitur,  penyebab  kredit  bermasalah  debitur  perorangan  erat hubungannya  dengan  gangguan  terhadap  diri  pribadi  debitur, misalnya  kecelakaan,  sakit,  kematian,  dan  perceraian.  Sedangkan penyebab  pembiayaan  pada  perusahaan/korporasi  bermasalah  pada umumnya  disebabkan  karena  salah  arus (miss  management), dan  atau kurangnya  pengetahuan  dan  pengalaman  pemilik  perusahaan  dalam bidang  usaha  yang  mereka  jalankan,  dan  karena  adanya  penipuan (fraud). 8
b. Faktor  Eksternal  dari  bank,  penyebab  pembiayaan  bermasalah  yang dapat  dikategorikan  sebagai  faktor  ekstern  antara  lain  adalah: kegagalan  usaha  debitur,  menurunnya  kegiatan  ekonomi  dan tingginya  suku  bunga  pembiayaan,  pemanfaatan  iklim  persaingan dunia  perbankan  yang  tidak  sehat  oleh  debitur  yang  tidak bertanggung  jawab,  dan  juga  dikarenakan  musibah  yang  menimpa
7 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di  Bidang Yudiris, (Jakarta: Djambatan1995), hlm.92.
8 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm, 109.
perusahaan debitur.
2. Proses Eksekusi Jaminan pada Perbankan Syariah
Salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  perbankan  pada umumnya dalam kaitan dengan perilaku nasabahnya adalah, adanya nasabah yang melalaikan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada bank atau disebut juga sebagai nasabah debitur pengemplang (debitur mampu yang terlambat membayar utangnya atau cicilannya) Permasalahan  ini  tidak  hanya  kita  temukan  di  perbankan konvensional,  namun  juga  ini  terjadi  pada  perbankan  syariah  yang hal ini dikarenakan dalam perbankan konvensional maupun syariah sama-sama  mensyaratkan  adanya  jaminan  atas  setiap  pembiayaan yang  disalurkan  perbankan,  yang  mana  kemudian  jika  terjadi wanprestasi dari  pada  pihak  debitur  maka  jaminan  tersebut  akan menjadi  sasaran  pihak  kreditur  untuk  menutupi  kerugiannya  yaitu, dengan cara mengeksekusinya.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti, apabila  debitur wanprestasi dalam  pelaksanaan  perjanjian  suatu  pembiayaan,  pihak bank  tidak  langsung  melakukan  eksekusi,  akan  tetapi  untuk  tahap awal  perbankan  memberikan  surat  peringatan  sebanyak  tiga  kali yang sering disebut dengan SP1 SP2 SP3 hal ini di atur dalam UU No 13  Tahun  2003.  Masing-masing  SP  berlaku  6  bulan.  Bila  SP1  masih berlaku,  debitur  (nasabah  pengemplang)  masih  juga  melakukan pelanggaran, dikeluarkan SP2, dan seterusnya.
Akan  tetapi,  pihak  kreditur  atau  perbankan  tetap  berusaha melakukan  pendekatan persuasif terhadap  nasabah.  Pendekatan  ini dilakukan  agar  sedapat  mungkin diperoleh penyelesaian pembiayaan  bermasalah  secara  damai  tanpa  melalui  eksekusi. Selama  penagihan  pembiayaan  bermasalah  dapat  dilakukan 9 dengan  kesepakatan  antara  bank  dan  nasabah  debitur,  maka persoalan tersebut akan diselesaikan secara baik-baik. Proses litigasi hanya  akan  ditempuh  oleh  bank apabila  nasabah  debitur  beri’tikad tidak  baik,  yaitu  tidak  menunjukkan  kemauan  untuk  melunasi pembiayaan  yang  bermaslah  tersebut.  Untuk  itu,  upaya-upaya penyelamatan  atas  pembiayaan  bermasalah  yang  dapat  dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut 10 .
9 Wawancara  dengan  Marlianis,  bagian  Eksekusi  Bank  Syariah  Mandiri Cabang Banda Aceh.
10 Kasmir, Manajemen Perbankan …, hlm, 111.
Debitur  juga  diperkenankan  memberi  ide  atau  meminta kemudahan  demi  kelancaran  usahanya,  yang  mana  jika permintaannya  diterima  oleh  bank  maka  hal  permintaan  tersebut dapat  dijalankan  artinya  adalah  pihak  bank  tidak  hanya  dapat menentukan rescheduling dengan  sendirinya  saja  tapi  atas kesepakatan bersama.
1. Persyaratan kembali (reconditioning), merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan suatu akad pembiayaan yang diberikannya dengan  cara  mengubah  sebagian  atau  seluruh  kondisi (persyaratan)  yang  semula  disepakati  bersama  pihak  debitur  dan bank  yang  kemudian  dituangkan  dalam  perjanjian.  Perubahan kondisi  pembiayaan  dibuat  dengan  memperhatikan  masalah- masalah  yang  dihadapi  oleh  debitur  dalam  pelaksanaan  proyek atau bisnisnya.
Dalam hal ini perubahan tersebut meliputi antara lain:
a. Kapitalisasi  bagi  hasil  yaitu  bagi  hasil  yang  dijadikan  utang pokok  sehingga  nasabah  untuk  waktu  tertentu  tidak  perlu membayar  bagi  hasil  tersebut,  tetapi  nanti  utang  pokoknya dapat  melebihi  plafon  yang  disetujui.  Sehingga  perlu peningkatan  fasilitas  pembiayaan  disamping  itu  bagi  hasil tersebut  dihitung  majemuk  yang  pada  dasarnya  akan memberatkan  nasabah.  Cara  ini  dapat  dilakukan  jika  prospek usaha nasabah baik.
b. Penundaan pembayaran dari bagi hasil yaitu margin bagi hasil tetap  dihitung,  tetapi  penagihan  atau  pembebanannya  kepada nasabah  debitur  tidak  dilaksanakan  sampai  nasabah mempunyai kesanggupan.
c. Pembebanan bagi hasil yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bagi hasil dari usahanya karena usaha nasabahnya  mencapai  tingkat  kembali  pokok  atau break  even. Pembebasan  pembayaran  bagi  hasil  ini  dapat  dilakukan  untuk sementara, namun jika usaha nasabahnya sudah mulai membaik maka pembebanan bagi hasil tersebut diaktifkan kembali. Pada bank syariah mandiri belum pernah membebaskan pembebanan tersebut  secara  menyeluruh  dikarenakan  itu  dengan  anggapan bahwa akan merugikan pihak bank.
d. Pengkonversian  pembiayaan  jangka  pendek  menjadi  jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.
e. Penataan  kembali (restructuring), yaitu  upaya  yang  meliputi
kedua  tahapan  di  atas  dan  juga  melakukan  perubahan  syarat- syarat  perjanjian  kredit  berupa  pemberian  tambahan  modal melakukan  konversi  atas  seluruh  atau  sebagian  menjadi equity perusahaan  yang  dilakukan  dengan  atau  tanpa rescheduling.
Misalnya, yang awalnya diberlakukan akad musyarakah namun selanjutnya  dilanjutkan  degan  akad  musyarakah mutanaqishah , yang  banyak  terjadi  pada  bank  syariah  mandiriyaitu  tahapan restrukturisasi  yang  mana  jika  restrukturisasi  tersebut  berhasil di tempuh oleh nasabah debitur maka usahanya kembali normal dan  tanpa  dilakukan  eksekusi  jaminan.  Namun,  jika  tahapan tersebut gagal maka eksekusi jaminan adalah jalan terakhir yang ditempuh perbankan untuk menutupi kerugian.
Dalam  upaya  pengamanan  dan  penyelamatan  dari  suatu pembiayaan tersebut, pihak perbankan syariah mandiri cabang Banda Aceh belum pernah memperkarakannya hingga ke pengadilan. Tetapi, hanya sampai kepada tahap eksekusi lelang yang dibagi menjadi dua yaitu, penjualan suka rela oleh nasabah sendiri, bank syariah mandiri cabang  Banda  Aceh  memberi  kesempatan  kepada  pihak  nasabah debitur  untuk  menjual  jaminannya  sendiri,  tapi  kebiasaaan  yang terjadi  pada  Bank  Syariah  Mandiri  tersebut  pihak  nasabah menyerahkan  kepada  bank  yang  menjual  jaminan  tersebut.  Ketika nasabah  menyerahkan  jaminannya  di  lelang  oleh  bank  maka  bank memberikan  kasus  tersebut  kepada  kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan prosedur pelelangannya  sebagai berikut :
a. Pra Lelang
1) Pengajuan permohonan tertulis perihal eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang merupakan  instansi  pemerintah  yang  berada  di  bawah Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  pada  Kementerian Keuangan.  Dalam  hal  ini  Bank  juga  dapat  meminta menggunakan jasa Pra Lelang dari Balai Lelang Swasta.
2) KPKNL/Balai  Lelang  Swasta  akan  melakukan  pemeriksaan kelengkapan  dokumen  lelang,  yaitu  termasuk  namun  tidak terbatas  pada  Perjanjian  akad,  Sertifikat  jaminan,  Bukti perincian  utang  jumlah  debitur,  bukti  peringatan  wanprestasi kepada  debitur,  bukti  kepemilikan  hak,  bukti  pemberitahuan pelelangan kepada debitur.
3) Bank melakukan Pengumuman  Lelang. Jika  barang  yang  dilelang
adalah  barang  tidak  bergerak atau  barang  tidak  bergerak yang  dijual bersama-sama dengan barang bergerak, maka pengumuman dilakukan sebanyak  2  kali,  berselang  15  hari.  Pengumuman  pertama  dapat dilakukan  melalui  pengumuman  tempelan  yang  dapat  dibaca  oleh umum  atau  melalui  surat  kabar  harian.  Tetapi,  pengumuman  kedua harus  dilakukan  melalui  surat  kabar  harian  dan  dilakukan  14  hari sebelum pelaksanaan lelang. Jika barang yang dilelang adalah barang bergerak,  pengumuman  dilakukan 1  kali  melalui  surat  kabar  harian paling  telat  6  (enam)  hari  kalender  sebelum  pelaksanaan  lelang. Setelah  dokumen  tersebut  di  atas  dianggap  lengkap,  maka KPKNL  akan  mengeluarkan  penetapan  jadwal  lelang  secara tertulis kepada Bank.
4) Bank  melakukan  pemberitahuan  lelang  kepada  debitur. Setelah  barang  jaminan  telah  berhasil  dijual  maka  jika  hasilnya dapat menutupi kerugiannya nasabah debitur makan itu anggap sudah  selesai  makan  jika  tidak  mencukupi  dari  utang  debitur maka debitur harus melunasi utangnya terlebih dahulu .

## SIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa;  dalam sistem  pelaksanaan  eksekusi  jaminan,  Bank  Syariah  Mandiri Cabang  Banda Aceh tidak serta merta melakukan eksekusi  terhadap barang  jaminan  bagi nasabah  bermasalah  dalam  pembiayaannya  namun ada  tahapan-tahapan yang  harus  ditempuh  terlebih  dahulu.  Adapun  yang  menjadi  alasan  dari pihak  perbankan  untuk  mengeksekusi  barang  jaminan,  jika  pihak  nasabah tidak  memiliki  itikad  baik  untuk  menutupi  kerugiannya  sehingga  eksekusi manjadi  tahap  terakhir  yang  ditempuh.
Setelah  melakukan  beberapa  tahapan  sebelum  eksekusi,  berbagai pendekatan  terhadap  nasabah  debitur  juga  ditempuh  oleh  perbankan, namun jika tidak terlihat itikad baik dari debitur maka bank menyerahkan kasus tersebut ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk  melakukan  pelelangan  barang  jaminan.  Jika  hasil  dari  penjualan barang  jaminan  dapat  menutupi  utang  nasabah  maka  dianggap  perjanjian pembiayaan selesai, namun jika hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi utang  nasabah  maka  nasabah  wajib  menyelesaikan  pembiayaan  hingga selesai tanpa dibebankan bagi hasil.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi Untung, 2000, Kredit Perbannkan di Indonesia, Yogyakarta:  Andi Offiset. Gatot  Supramono,  1995, Perbankan  dan  Masalah  Kredit  Suatu  Tinjauan  di Bidang Yudiris , Jakarta: Djambatan.
Hartono  Hasisoeprapto,  1985, Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan  dan  Hukum Jaminan, Yogyakarta: Liberty. Manan, Abdul. 2012, Hukum Ekonomi Syariah . Jakarta: Prenada Media Group. Mardani. 2013, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah . Jakarta Kencana. Muhammad Maulana, 2013, Sistem Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah  Menurut  Hukum Islam, Banda Aceh : Ar-Raniry Press. Nafikar, Muhammad. 2009, Bursa Efek dan Investasi Syariah . Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
Nurdin, Ridwan. 2010, Fiqh Muamalah . Banda Aceh: Pena Syafi’i Antonio, Muhammad. 2001 , Bank Syariah dan Teori ke Praktek . Jakarta:
Gema Insani.
Veithzal Riva’ I, Andria Permata Veithzal, 2008, Islamic Financial Management, Jakarta:  Raja Gravindo Persada.