ISSN 1693-7945

## STRATEGI PENANGGULANGAN ILLEGAL LOGING  DI INDONESIA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Ujang Suratno
Universitas Wiralodra, Indramayu, faujura-1804@yahoo.com

## ABSTRAK
Salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup manusia adalah hutan tropis.  Hutan  trofis  mempunyai  peran  penting  dalam  sistem  tata  lingkungan  baik  lokal, nasional    maupun  global,  yakni  sebagai  sumber  flasma  nutfah,  sumber  oksigen,  serta penjaga kerusakan tanah dan air. Hutan trofis  yang sangat penting saat ini telah mengalami penggundulan  (deforestasi)  yang  sangat  parah.  Departemen  Kehutanan  tahun  2006, mengungkapkan luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 123,4 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun, dengan nilai kerugian tidak kurang dari Rp 30 Trilyun. Untuk mencegah  deforestasi yang sangat meluas, diperlukan langkah-langkah  penanggulangan  yang  komrehensif,  yang  meliputi  upaya  preemtif, preventif,  dan  penegakan  hukum  (represif).  Selama  kurun  15  tahun  penanggulangan dilakukan  belum  terlihat  tingkat  keberhasilan  yang  signifikan.  Penelitian  ini  dilakukan dengan metode yuridis emperis, penelitian yang dilakukan terhadap efektifitas penerapan peraturan perundangan-undangan di bidang kehutanan. Sifat penelitian bersifat deskriptif, memaparkan berbagai aturan yang mengatur tentang pengelolaan kehutanan, dan tingkat efetiktivtasnya  didalam  pelaksanaannya.  Bahan-ahan  hukum  baik  bahan  hukum  primer, sekuder,  maupun  tersier  menjadi  bahan  kajian  utama  dalam  penerapan  hukum.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, baik dengan obesrvsi, maupun wawancara. Teknik analisis dilakukan melalui teknik Desriptif Analisis Normatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  penanggulangan  illegal  loging  saat  ini belum  menunjukan  hasil  yang  signifikan,  ha  ini  ditandai  masih  tingginya  deforestasi  di Indonesia,  yang  telah  menyebebkan  kerugian  yang  sangat  besar.  Terdapat  beberapa kendala  dalam  upaya  penanggulangan  antara  lain  (1)  belum  harmonisasinya  peraturan perundang-undangan  yang  ada, (2)  belum  terwujudnya  internasiliasi  upaya  preemtif,  (3) belum  terbangunnya  kerjasama  yang  erat  antara  apararat  penegak  hukum  dengan  aparat lainnya, serta masyarakat dalam kegiatan prevetif, dan represif, (4) masih lemahnya aparat penegak hukum di bidang kehutanan; (5) sarana prasaran yang belum memadai; (6) tingkat kesadaran  hukum  masyarakat  yang  masih  rendah.  Solusi    utama  yang  perlu  dilakukan adalah  melakukan  upaya-upaya  penyelsaian  secara  terintegrasi  terhadap  berbernagai kelemahan dalam penanggulangan illegal loging tersebut.
Kata Kunci: Integrasi penanggulangan.

## ABSTRACT
Tropical  forests  are  an  essential  natural  resource  for  human  survival.  As  a  source  of germplasm, a source of oxygen, and protectors against soil and water degradation, tropical forests  play  a  significant  role  in  local,  national,  and  global  environmental  management systems. The deforestation of today's vital tropical forests has been particularly severe. The Indonesian Ministry of Forestry reported in 2006 that 59.6 million hectares of forest were damaged  and  unable  to  function  optimally  out  of  a  total  forest  area  of  123.4  million hectares, with a deforestation rate of 2.83 million hectares per year over the past five years, and  a  loss  value  of  at  least  IDR  30  trillion.  To  prevent  extensive  deforestation, comprehensive  countermeasures  are  required,  including  preventive,  proactive,  and repressive measures. Over a 15-year period, the prevention has not achieved a significant degree  of  success.  The  effectiveness  of  the  application  of  laws  and  regulations  in  the
forestry industry was studied using empirical legal methods. The research is descriptive in nature,  detailing  the  numerous  rules  governing  forestry  management  and  the  degree  to which their implementation is effective. Legal materials, including primary, secondary, and tertiary legal materials, constitute the majority of the study material for the application of law.  Library  research  and  field  studies,  including  observation  and  interviews,  were employed as data collection methods. Using the Descriptive Normative Analysis technique, the analysis was conducted.
The research findings showed that the high rate of deforestation in Indonesia, which has caused  enormous  losses,  indicates that  the  current  eradication  of  illegal  logging  has  not produced significant results. Several obstacles exist in the countermeasures, including: (1) there  is  no  harmonization  of  existing  laws  and  regulations;  (2)  there  is  no internationalization of preemptive efforts; (3) there is no close cooperation between law enforcement officials and other officials, as well as the community in preventive activities; and  (4)  law  enforcement  officers  in  the  forestry  sector  are  still  weak;  (5)  inadequate infrastructure;  (6)  the  level  of  public  legal  acculturation.  The  most  important  thing  that needs to be done to defeat illegal logging is to make concerted efforts to address all of its flaws.
Keywords: Integration of countermeasures

## PENDAHULUAN.
Salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup manusia adalah hutan tropis. Dengan kondisi geografis yang khas serta faktor-faktor  fisik lainnya (ketinggian, curah hujan, serta garis lintang), maka hutan tropis Indonesia merupakan  hutan  alam  tropika  basah  yang  terbesar  dan  terkaya  akan keanekaragaman  hayatinya  baik  flora  maupun  fauna.  Indonesia  memiliki  hutan tropis terluas ketiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi Konggo. Sekitar dua pertiga daratan Indonesia yang luasnya mencapai 191 juta hektar merupakan lahan berhutan  dengan  ekosistem  yang  beragam,  mulai  dari  hutan  pegunungan  tinggi bersalju di Puncak Jayawijaya, hutan tropika dataran rendah, sampai dengan hutan gambut,  hutan  rawa  air  tawar,  dan  hutan  bakau.  Berdasarkan  data  Departemen kehutanan tahun 2006 luas hutan Indonesia sebesar 123,4 juta hektar, terdiri 57,1 juta hektar hutan produksi, 14,0 jta hektar hutan konservasi, 32,4 juta hektar hutan lindung, dan 19,9 juta hektar kawasan hutan konsevasi.
Hutan  trofis  mempunyai  peran  penting  dalam  sistem  tata  lingkungan  baik lokal,  nasional    maupun  global,  yakni  sebagai  sumber  flasma  nutfah,  sumber oksigen,  serta  penjaga  kerusakan  tanah  dan  air.  Di  dalam  ekosistem  hutan  ini berlangsung proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan makhluk hidup, sehingga hutan secara keseluruhan berfungsi sebagai penyangga lingkungan.
Selain sebagai penyangga lingkungan, hutan sebagai sumber daya alam perlu dimanfaatkan  bagi  kesejahteraan  rakyat  Indonesia  pada  khsususnya  dan  umat manusia  pada  umumnya.  Pembangunan  kehutanan  sebagai  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  pembangunan  nasional  merupakan  upaya  untuk  memanfaatkan hutan secara optimal dan lestari. Secara ekonomis, hutan Indonesia  dimanfaatkan sebagai  modal  dasar  pembangunan  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  rakyat. Namun  pemanfaatan  ini  arus  dapat  menjamin  dan  menjaga  kelestarian  serta keseimbangan tata lingkungannya.
Pengelolaan  hutan  secara  komersial  di  Indonesia  dimulai  sejak  tahun  1967 setelah dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU  No.  5  tahun  1967  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kehutanan,  serta
dikaluarkannya  peraturan  pelaksana  berupa  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  21 Tahun  1970  tentang  Hak  penguasaan  Hutan  (HPH)  dan  Hak  Pemungutan  Hasil Hutan (HPHH).
Dalam  perjalanan  pengelolaan  hutan  di  Indonesia  pernah  menempatkan kehutanan  sebagai  penggerak  perekonomian  nasional  dari  tahun  1970-an  sampai dengan tahun 1990-an. Namun pemenuhan pasar ekspor kayu tropis yang sebagian besar  berasal  dari  hasil  hutan  Indonesia,  ternyata  hanya  sebagian  kecil  saja memberikan konstribusi  pada pendapatan  negara dibandingkan nilai  pemenuhan kayu dunia dari Indonesia. Dalam kondisi kapasitas industri kayu hutan Indonesia yang  sudah  menurun,  pada  periode  tahun1992-1997  sektor  kehutanan  hanya menyumbang  PDB  rata-rata  3,5%  dengan  memasukan  devisa  sekitar  US$  160 Milyar.
Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, tuntutan pertumbuhan ekonomi, dan lemahnya sistem pengelolaan hutan di Indonesia, tekanan terhadap kekayaan alam hutan  makin  meningkat  dan  tidak  terkendali.  Hal  ini  tercermin  dari  tingginya deforestasi dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, World Bank (1994) melaporkan bahwa  laju  perusakan  hutan  di  Indonesia  mencapai  0,9  juta  hektar  per  tahun. Djajadiningrat dan Amir (1994) memperkirakan bahwa sampai dengan tahun 1992 telah 12 juta hektar kawasan hutan yang diubah menjadi lahan pertanian, dan 2,8 juta hektar lainnya untuk kegiatan pertambangan.
Tingkat penggundulan hutan (deforestasi) dari tahun ke tahun meningkat, jika era 1980-an rata-rata 1 juta hektar pertahun, angka ini mengingkat  menjadi 1,7 juta hektar per tahun pada dekade 1990, dan sejak tahun 1996 meningkat menjadi rata- rata  2 juta hektar per tahun, bahkan menurut  M.S. Kaban Menteri Kehutanan RI pada ceramah KSA XIII Lemhanas (30 Maret 2005) pada saat ini deforestasi telah mencapai 2,7 juta hektar per tahun.
Berdasarkan interpretasi citra satelit terhadap vegetasi penutupan hutan dan lahan,  secara  indikatif  hutan  yang  perlu  direhabilitasi  seluas  59,7  juta  ha. Departemen  Kehutanan  (2003)  mencatat  bahwa  laju  kerusakan  hutan  (degradasi dan deforestasi) selama 12 tahun (1985-1997) untuk pulau Sumatera, Kalimantan, dan  Sulawesi  mencapai  1,6  juta  ha  per  tahun,  bahkan  pada  periode  1997-2000 deforestasi di lima pulau besar mencapai 2,83 juta hektar per tahun (termasuk akibat kebakaran  besar  pada  tahun  1997/1998  seluas  9,7  juta  hektar).  Sedangkan  laju kerusakan diluar kawasan hutan untuk periode yang sama adalah 0,27 juta ha per tahun (1985-1997) dan 0,67 juta ha per tahun (1997-2000).
Selanjutnya data Departemen Kehutanan tahun  2006, mengungkapkan luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 123,4 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun, dengan nilai kerugian tidak kurang dari Rp 30 Trilyun.   Bila keadaan seperti ini dibiarkan, dimana Sumatera dan  Kalimantan  sudah  kehilangan  hutannya,  maka  hutan  di  Sulawesi  dan  Papua akan mengalami hal yang sama.  Menurut analisis World Bank, hutan di Sulawesi diperkirakan akan hilang tahun 2010. Ini menjadikan Indonesia  sebagai salah satu negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia.
Penyebab deforestasi tersebut terutama adalah : (1) kegiatan konservasi hutan menjadi perkebunan, transmigrasi, permukiman, pertambangan, dan lain-lain; (2) kebakaran hutan yang hampir setiap tahun  dengan intensitas  yang cukup besar; (3) kegiatan  penebangan  hutan  yang  illegal  (illegal  logging).  Sementara  itu  praktek
pengusahaan  hutan  oleh  pemegang  Hak  Pengusahaan  Hutan  (HPH)  yang  tidak profesional juga  telah merusak jutaan hektar hutan (Cerdas Kaban, 2005).
Pada lokakarya kehutanan, tanggal 1 s/d 3 November 2002, di Jakarta, Dirjen Rehabilitasi  Lahan  dan  Hutan,  Departemen  Kehutanan  mengatakan  bahwa  “Dari luas hutan 123,4 juta Ha, 2,83 juta Ha per tahun mengalami kerusakan”.   Faktor dominan yang menyebabkan kerusakan hutan adalah akibat penebangan liar ( Illegal logging ).
Gambaran maraknya illegal loging di Indonesia dapat dicermati dari berbagai kasus  yang  diungkap  oleh  Polri  dan  Dephut  dalam  berbagai  Operasi  yang dilaksanakan seperti Operasi Hutan Lestari II 2005  di Papua  sebanyak 107 kasus. Operasi imbangan OHL II di 7 Polda yaitu Sumatra Utara, Riau, Jambi dan Polda Kalimantan berhasil mengungkap 125 kasus,   Operasi   hutan lestari  I 2006 di    7 (tujuh) wilayah Polda yaitu di NAD, Sumut, Jambi, Riau, Kalteng, Kaltim, Kalbar yang  telah  mengungkap  sebanyak  279  kasus.  (Mabes  Polri,  2006).  Selain  itu terdapat  berbagai  pengungkapan  oleh  satuan  kewilayahan  dan  Bareskrim  Polri misalnya temuan terhadap  578.360 batang kayu Log jenis Rimba Campuran atau sekitar 80.327 m 3 di sepanjang sungai Bulan Kawasan Taman Nasional Sebangau Katingan dan Anak sungainya yaitu Sungai Akah, Sungai Bandat, Sungai Lewang dan Sungai Musang,  serta di Danau Darep desa Tampelas Kecamatan Kamipang Kab Katingan Kalimantan Tengah sebanyak 500,000 batang atau sekitar 60.000 m 3 . Demikian  halnya  pada  Mei  2007  diungkap  peredaran  kayu  dari  praktek illegal logging di  Kalbar dilakukan oleh perusahaan PMA PT. BW karena mengadakan pengolahan dari sumber kayu yang tidak sah, hasil olahan kayu moulding tersebut selama  ini  dikirim  ke  Korea,  Italia,  Shanghai,  Taiwan  dan  Thailand.  Demikian halnya  di  Nunukan  Kaltim  juga  dilakukan  penindakan  terhadap  praktek  illegal logging yang selama ini beredar dari daerah Nunukan ke Tawau Malaysia.
Maraknya illegal  logging tersebut  bahkan telah  meluas sampai ke kawasan hutan  lindung  serta  kawasan  konservasi,  akibatnya  hutan  tropis  Indonesia  kini dalam kondisi yang semakin memprihatinkan,  sebab hutan mempunyai peran yang sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia  baik  dari  segi  ekonomi,  sosial  maupun lingkungan  akibatnya  masyarakat  dan  negara  harus  menanggung  dampak  dari praktek illegal  logging, sementara para  cukong menikmati keuntungan besar dan terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk terus melaksanakan praktek illegal logging dengan berselimut dibalik ijin yang diperolehnya. Bahkan praktek illegal logging selama ini berlangsung dengan mulus yang dimulai dari hulu kemudian  beredar  ke  hilir  (daerah  pemasaran)  sehingga  menjadikan  sebagai kejahatan  yang    luar  biasa  ( extra  ordinary  crime), sistemik  sehingga  merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar dan merugikan masyarakat di sekitar hutan. Bahkan  apabila  praktek illegal  logging ini  terus  berlangsung  maka    akan mengakibatkan  berbagai  dampak  antara  lain  kerusakan  hutan,  terjadinya  banjir bahkan semakin meluasnya kerusakan hutan akan berdampak kepada lingkungan ataupun iklim.
Pada aspek ekonomi, kerusakan hutan sangat berdampak besar. Bukan hanya pada saat ini saja, tetapi juga pada masa-masa yang akan datang. Penebangan liar secara besar-besaran telah menyebabkan kerugian negara trilyunan rupiah. WWF (2006) melaporkan bahwa praktek Illegal logging dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan  kelestarian,  mengakibatkan  kehancuran  sumberdaya  hutan  yang tidak  ternilai  harganya,  kehancuran  kehidupan  masyarakat  dan  kehilangan  kayu
senilai US$ 5 milyar, diantaranya berupa pendapatan negara kurang lebih US$1.4 milyar  setiap  tahun.  Sementara  itu  data  Departemen  Kehutanan  mengungkapkan akibat  illegal  logging  negara  dirugikan  tidak  kurang  Rp  30  Trilyun  (2006). Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa  lingkungan  yang  dapat  dihasilkan  dari  sumberdaya  hutan.    Hilangnya beberapa  plasma  nutfah  yang  sangat  langka  akan    merugikan  bangsa  Indonesia secara ekonomi dan sosial pada masa-masa yang akan datang.
Dalam menghadapi kegiatan illegal logging , berbagai upaya telah dilakukan pemerintah. Departemen Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 7501/Kpts-/2002, tanggal 7 Agustus 2002, telah menetapkan 5 Kebijakan prioritas bidang  kehutanan  antara  lain  :  Pemberantasan  penebangan  liar  ( illegal  logging ), pencegahan  dan  penanggulangan  kebakaran  hutan,  restrukturisasi  sektor kehutanan,  rehabilitasi  dan  konservasi  sumber  daya  hutan  dan  penguatan desentralisasi  bidang  kehutanan.  Pada  tahun  2005  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  mengeluarkan  Inpres  Nomor.  4  tahun  2005  tentang  percepatan pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah RI. Sementara itu Kapolri pada tahun 2005 telah mengeluarkan Skep  Kapolri  No.  Pol.  :  KEP/20/IX/2005,  tanggal  7  September  2005,  yang berkaitan  dengan  pemantapan  keamanan,  khususnya  dalam  mencegah  dan menanggulangi  illegal  logging,  serta  Kebijakan  Kapolri  “Stop  Illegal  Logging tahun 2006”.
Beberapa  Operasi  represif  Sejak  tahun  2003  telah  dilakukan,  untuk memberikan shock  teraphy terhadap  pelaku-pelaku  kejahatan  kehutanan  yang sudah  dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan  kehutanan  terorganisir . Berbagai operasi  telah  digelar  baik  secara  fungsional  instansi  kehutanan  maupun  dengan bekerjasama  dengan  instansi  lain  seperti  dengan  Polri  (Operasi  Wanalaga  dan Hutan  Lestari)  dan  TNI  AL  (operasi  Wanabahari).  Namun  belum  membuahkan hasil  yang  optimal.  Menghadapi  berbagai  persoalan  yang  terkait  dengan  Illegal Logging yang semakin tak terkendali di Indonesia, maka Polri dalam menyikapinya perlu  memiliki  strategi  penanggulangan  yang  telah  memiliki  standar  dalam perencanaan,  tahapan  pelaksanaan,  maupun  evaluasi  kemajuan  dalam penanggulangan Illegal Logging  secara komprehensif dan terukur yang dikaitkan dengan  pembangunan  yang  berkelanjutan  guna  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat.
Dalam kaitan dengan itu Sespim Polri,  khususnya Direktorat Pengkajian dan Pengembangan  (Ditjianbang)  sebagai  institusi  yag  diberi  tugas  dan  wewenang melakukan  pengkajian  dan  penelitain  berkaitan  dengan  kebijakan,  strategi,  dan manajerial Polri, berupaya melakukan penelitian yang terkait dengan illegal logging dan penanggulangannya agar dapat diperoleh strategi yang komprehensif.
Permasalahan  tersebut  dapat  di  identifikasi  kedalam  beberapa  persoalan sebagai berikut:
1) Faktor-faktor Penyebab Illegal Loging di Indonesia ?
2) Bagaimana penanggulangan Illegal Logging pada saat ini ?
3) Faktor - faktor apa saja yang menjadi kesulitan bagi aparat Kepolisian dalam penanggulangan Illegal Logging ?
4) Bagaimana strategi penanggulangan Illegal Logging di Indonesia  yang dapat menjadi solusi yang  komprehensif ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunkan  metode  penelitian  Yuridis  Emperis,  dengan spesifikasi penelitian Deskriptif. Penelitian Yuridis Emperis adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi  dan  interaksi  yang  terjadi  ketika  sistem  norma  itu  bekerja  di  dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum ( law  in  action ).  Didalam  penelitian  Yuridis  Emperis  ini  tugas  peneliti  adalah mengkaji tentang apa  yang ada di  sebalik  yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan ( something behind the law ) (Dewata dan Achmad, 2010 : 47). Didalam  penelitian  ini  mengkaji  penerapan  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan bagaimana reaksi dan interaksi dengan  perbagai  aturan  lainnya,  efektif  dan  efisiennnya  penenerapannya,  faktor- faktor yang menyebabkan keberhasilan dan ketidak berhasilan penerapannya.
Dasar  utama  penelitian  ini  adalah  ilmu  hukum  normatif,  sehingga  bahan- bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersiser menjadi factor analisis  pertama,  kemudian  dilanjutkan  dengan  analisis  terhadap  penerapannya dalam  pengeksploitasian  dan  pengelolaan  hutan.  Hasil  penelitian  ini  dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

## PEMBAHASAN Delik Pidana Illegal Logging
Pengertian  illegal  logging  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  ada tidak  secara  eksplisit  didefinisikan  dengan  tegas.  Namun,  terminologi illegal logging dapat  dilihat  dari  pengertian  secara  harfiah  yaitu  dari  bahasa  inggris. Dalam the Contemporary English Indonesian Dictionary .  illegal artinya tidak sah, dilarang  atau  bertentangan  dengan  hukum,  haram.  Dalam black’s law dictionary (garner  1999  :750) illega l  artinya  “ forbidden  by  law;unlawful “  artinya  yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “Log“ dalam bahasa inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan logging artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian  (Salim, 1987 ; lihat Nyoman dkk 2005).
Lebih  lanjut  dikemukan  bahwa  illegal  logging  adalah  rangkaian  kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu  yang  tidak  mempunyai  izin  dari  pihak  yang  berwenang  sehingga  tidak  sah atau  bertentangan  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku,  oleh  karena  dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Diantara  wujud aktivitas ini dapat dilihat pada  kegiatan menebang kayu, pembelian kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu,  dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
Permasalahan illegal logging sesugguhnya merupakan  masalah yang sangat kompleks, karena  tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum/yuridis saja, tetapi  terkait dengan aspek ekonomis, sosiologis dan budaya, bahkan pada dimensi politis.  Artinya  penanggulangan illegal  logging tidak    hanya  cukup  diselesaikan dengan pendekatan yuridis saja, hal ini tentu terkait Proses penegakan hukum itu sendiri dianggap sebagai satu kesatuan yang terdiri dari struktur hukum (structure) , substansi hukum (substance) dan juga kultur (culture) yang saling terkait antara satu  dengan  yang lain  (Friedman, 1975;  16).  hubungan ketiga komponen  sistem hukum  tersebut    dapat  dilihat  dari  konsepnya  bahwa  struktur  hukum  merupakan
basis dan elemen nyata dari sistem hukum yang ada. Sementara substansi hukum merupakan  aturan  atau  peraturan  perundang-undangan  dan  kultur  adalah merupakan nilai dan sikap masyarakat.
Pada umumnya dalam konsep hukum, struktur merujuk kepada kelembagaan hukum  yang meliputi   berbagai  komponen seperti  hakim, kewenangannya, serta fungsi dan perannya dalam proses hukum (termasuk Jaksa dan Polisi). Sementara itu  substansi  hukum  selalu  merujuk  kepada  aturan  yang  menjelaskan  tentang bagaimana  kelembagaan hukum  dalam konteks struktur melaksanakan perannya masing-masing sesuai dengan aturan hukum.  Pada sisi lain dalam konteks sistem hukum  tersebut,  faktor  budaya  hukum (legal  culture) secara  tidak  langsung mempunyai  pengaruh  terhadap  implementasi  hukum.  Dengan  demikian,  budaya hukum itu sendiri senantiasa merujuk pada konsep budaya, perilaku dan berbagai pendapat  umum  yang  dapat  membatasi  tindakan  masyarakat  atau  mencegah perilaku tertentu yang dapat melanggar  hukum.
Beberapa  Pasal  UU  No.  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan,  yang  sering digunakan sebagai delik illegal logging, antara lain :
a. Mengerjakan  dan  atau  menggunakan  dan  atau  menduduki  kawasan  hutan secara tidak sah (Pasal 50 ayat 3 huruh a).
b. Merambah kawasan hutan (Pasal 50 ayat 3 huruf b).
c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai  di  daerah rawa;
3) 100 (seratus) meter dai kiri kanan tepi sungai;
4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai.
5) 2 (dua) kali kedalam jurang dari tepi jurang;
6) 130 (seratus  tiga pulh) kali selisih  pasang tertinggi  dan pasang terendah dari tepi pantai.
d. Menebang  pohon  atau  memanen  atau  memungut  hasil  hutan  di  dalam  hutan tanpa memiliki hak atau izin dari para pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat 3 huruf e UU No. 41 Tahun 1999). Para pelaku bisa masyarakat biasa ataupun perusahaan  yang  memiliki  IPH/IUHHPK.    Bila  para  pelaku  masyarakat, biasanya  dibalik  para  pelaku  terdapat  para  cukong  yang  membiayai pembabatan  hutan  tersebut.  Para  cukong  tersebut  memberikan  segala  biaya yang diperlukan oleh masyarakat termasuk peralatan. Ditengarai para cukong tersebut  bukan  hanya  berasal  dari  dalam  negeri  tetapi  dari  luar  negeri.  Dari hasil  penangkapan  operasi  OHL  (2004-2006)  yang  dilakukan  Kepolisian terjaring  863  kasus,  dengan  jumlah  tersangka  968  tersangka,  dan  40% tersangka  berasal  dari  luar  negeri.  Termasuk  dalam  kategori  ini  juga  adalah bagi  mereka pemegang izin  HPH  yang memanen kayu di  luar wilayah HPH yang dizinkannya.
e. Menerima atau membeli, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki  hasil  hutan  yang  diketahui  atau  patut  diduga  berasal  dari  kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (Pasal 50 ayat 3 huruf f).
f. Mengangkut,  menguasai,  atau  memiliki  hasil  hutan  yang  tidak  dilengkapi bersama-sama  dengan  surat  keterangan    sahnya  hasil  hutan  (Pasal  50  ayat  3 huruf h).
g. Membawa  alat-alat  berat  dan  atau  alat-alat  lainnya  yang  lazim    atau  patutu diduga akan digunakan akan digunakan untuk mengangkut kayu  hasil huta di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwewenang (pasal 50 ayat 3 huruf j).
h. Membawa alat-alat  yang lazim digunakan untuk  menebang, memotong,  atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat 3 huruf k).

## Faktor-Faktor Penyebab Illegal Loging
Hasil  Penelitian  menunjukan  terdapat  beberapa  faktor  yang  menyebabkan terjadinya illegal logging di Indonesia, yakni :
a) Kondisi Sosial. Sekitar  60  juta  rakyat  Indonesia,  tempat  tinggal  dipinggiran  hutan,  mata pencahariannya  sangat  tergantung  pada  hutan  dan  berada  dalam  kondisi  yang sangat  miskin.  Krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan  melanda  Indonesia  secara langsung  maupun  tidak  langsung,  membawa  dampak  terhadap  kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  Hal tersebut dimanfaatkan  oleh para    pemodal  (cukong)    untuk    menggerakan  masyarakat  untuk  melakukan penebangan liar dan membeli hasil tebang liar tersebut
b) Terjadi Kesenjangan Ketersediaan Bahan Baku Kayu. Kebutuhan kayu dalam negeri mencapai ± 63 juta M3 per tahun, sedangkan produksi kayu dari hutan produksi adalah sekitar 22 juta M3 per tahun, sehingga terjadi  kesenjangan  ketersediaan  bahan  baku  kayu  sekitar  41  juta  M3  per  tahun. Kesenjangan  antara  pasokan  (suplai)  dan  kebutuhan  (demand)  bahan  baku  kayu tersebut,  memicu  terjadinya  penebangan  liar.  Perminaan  yang  sangat  besar  baik bagi  kebutuahan  dalam  negeri  maupun  luar  negeri,  sementara  bahan  baku  kayu sangat terbatas, memicu terjadinya penebangan liar.
c) Perubahan Tatanan Politik. Dengan diundangkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
memberikan  kewenangan  yang  seluas-luasnya  kepada  Kepala  Daerah meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  untuk  kesejahteraan  warganya.  Hal tersebut mendorong para Bupati melakukan eksploitasi sumberdaya alam termasuk hutan  yang  ada  di  daerahnya.  Langkah  Bupati  tersebut,  dilakukan  dengan  cara menerbitkan  perijinan-perijinan  di  bidang  eksploitasi  hutan,  dan  pemberian  ijin tersebut  tidak  didukung  dengan  perencanaan  yang  baik,  akibatnya  terjadilah eksploitasi hutan secara besar-besaran dan tanpa terkendali sehingga laju kerusakan hutan semakin cepat.
Penerbitan ijin Pemanfaatan Kayu Hutan (IPKH) yang diberikan Bupati telah menimbulkan  kerancuan,  karena  antara  IPKH  yang  dikeluarkan  Bupati bertentangan  dengan  izin  HPH  yang  dikeluarkan  Menteri  Kehutanan,  sehingga terjadilah over lapping perizinan dimana masing-masing pemegang izin mengklaim bahwa dirinyalah yang berhak memungut hasil hutan atau menebang kayu.
d) Lemahnya Koordinasi Antara Aparat Penegakan Hukum. Lemahnya koordinasi  diantara aparat  penegak hukum  (Penyidik, Jaksa dan
Hakim), yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap pasal-pasal yang tercantum  di  dalam  UU  No.  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan.  Perbedaan interpretasi  antara Penyidik  Polri dengan Jaksa terhadap Pasal  78 ayat  (15)  yang berbunyi  “Semua  hasil  hutan  dari  kejahatan  dan  pelanggaran  dan  atau  alat-alat
termasuk  alat  angkutnya  yang  digunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dan  atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara”.
Contoh  kasus  :  Pada  bulan  November  2001,  diperairan  Pangkalan  Bun Kalimantan Tengah, ditangkap 3 kapal berbendera Cina, sedang memuat kayu log (proses loading), kemudian ketiga kapal tersebut di tarik ke Jakarta dan disidik oleh Bareskrim  Mabes  Polri.  Penyidikan  dilakukan  terhadap  pemilik  kayu  RM  (nama samaran)  dan  nahkoda  ketiga  kapal  tersebut,  dengan  hasil  bahwa  penyidikan terhadap  pemilik  kayu  (RM)  tidak  mengalami  hambatan,  sedangkan  penyidikan terhadap  nahkoda  ketiga  kapal  tersebut  mengalami  hambatan,  yaitu  ketiga  kapal tersebut  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  “alat  angkut”  karena  berdasarkan keterangan  ahli  dari  Direktorat  Jendral  Perhubungan  Laut  (Ditjen  Hubla), menyebutkan  bahwa  ketiga  kapal  tersebut  masih  dalam  proses  memuat  kayu  log (proses  loading),  sehingga  kapal  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  “alat  angkut” dan  dilepaskan.  Setelah  berkas  perkara  kasus  kepemilikan  kayu,  diajukan  ke Kejaksaan  Tinggi  Kal-Teng,  Kejaksaan  Tinggi  Kal-Teng  memberikan  petunjuk sepaya ketiga kapal tersebut disita. Dengan petunjuk tersebut Penyidik mengajukan ijin  penyitaan  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara,  dan  Pengadilan  Jakarta  Utara menolak permohonan ijin  penyitaan tersebut,  karena ketiga kapal  tersebut belum dapat  dikategorikan  sebagai  “alat  angkut”.  Dari  contoh  kasus  tersebut  terjadi perbedaan  interprestasi  antara  Penyidik,  Jaksa  dan  Hakim,  hal  tersebut menyebabkan  berkas  perkara  bolak  balik  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  kepada Penyidik Polri.
e) Rendahnya Putusan / Vonis Hakim.
Penjatuhan putusan / vonis Hakim terhadap pelaku illegal logging, dirasakan tidak memberikan  efek  jera.  Berdasarkan  data  dari  Bareskrim  Mabes  polri  dapat  di ketahui  bahwa  putusan  yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku  Illegal  Logging  tidak maksimal  dan  rata-rata  di  vonis  antara  3  s/d  6  bulan,  bahkan  ada  yang  divonis percobaan.
f) Adanya Kolusi Antara Oknum Aparat dengan Pelaku Illegal Logging.
Terjadinya kolusi  antara oknum  aparat  (Polri, Jaksa, Hakim, Kehutanan,  Pemda) dengan  pelaku  Illegal  Logging,  sehingga  menghambat  proses  penegakan  hukum dan  semakim  maraknya  kasus  Illegal  Logging.  Pada  beberapa  kasus  ditemukan adanya keterlibatan oknum-oknum pejabat baik di kalangan pejabat kehutanan dan pemda,  maupun    oknum  aparat  penegak  hukum  yang  secara  jelas  memiliki keterlibatan dengan para pelaku illegal logging. Keterlibatan mereka antara lain : menjadi  backing  bagi  para  pelaku  illegal  logging,  meloloskan  para  pelaku  dari jeratan perbuatan illegal logging, baik secara administrasi maupun secara hukum, dan lain-lain.
g) Lemahnya Sistem Pengawasan dan  Pengamanan Hutan.
Lemahnya  sistem  pengamanan  hutan  di  Indonesia,  membawa  dampak  semakin maraknya penebangan liar. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan, bahwa jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) seluruh Indonesia adalah 15.000 orang dan PPNS 1299 orang, yang tersebar diseluruh Indonesia. Jumlah tersebut tidak sesuai dengan luas hutan (obyek) yang diamankan.
h) Harga Kayu Hasil Tebangan Liar Lebih Murah.
Harga  kayu  hasi  Illegal  Logging  lebih  murah  dibandingkan  dengan  harga  kayu legal, karena kayu illegal tidak membayar pajak Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumberdaya  Daya  Hutan  (PSDH),  sehingga  harga  jualnya  menjadi  lebih  murah.
Akibatnya para pengusaha kayu legal sering kalah bersaing dengan para pengusaha kayu illegal, sehingga banyak pengusaha kayu legal yang berubah haluan menjadi pengusaha kayu illegal.
Penangglangan Ilegal Loging

## Peraturan Yang Mengatur Penaggulangan Illegal Logging
Secara  khusus  selama  ini  belum  ada  rumusan  pengertian  baku  tentang kebijakan nasional terkait dengan penanggulangan illegal logging yang dirumuskan sebagai suatu kebijakan pemerintah. Namun demikian kebijakan penanggulangan illegal  logging  tersebut  dapat  dicermati  dari  berbagai  ketentuan  perundang- undangan dan ketentuan / peraturan yang ada antara lain; UU No. 41 tahun 1999 tentang  Kehutanan  sebagaimana  diubah  dengan  Perpu  No.  1  tahun  2004  tentang perubahan  atas  UU  No.  41  tahun  1999,  Inpres  No.  4  tahun  2005  tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah RI yang menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik,  Hukum  dan  Keamanan  dan  11  Menteri  terkait,  Jaksa  Agung,  Kapolri, Panglima  TNI,  Kepala  BIN,  para  Gubernur  dan  para  Bupati/Walikota,  sesuai dengan  kewenangan  masing-masing  untuk  melakukan  percepatan  pemberantasan penebangan  kayu  secara  ilegal  di  kawasan  hutan  dan  peredarannya  di  seluruh wilayah  Indonesia  dan  menindak  tegas  serta  memberi  sanksi  terhadap  oknum petugas  yang  terlibat  dengan  kegiatan  penebangan  kayu  illegal.  Kebijakan  ini kemudian  diimplementasikan  dengan  tujuan  agar  dapat  meminimalkan  kasus illegal logging yang telah merugikan negara tersebut. Kebijakan penanggulangan illegal logging juga dapat dicermati dari beberapa Peraturan Menteri terkait tentang penatausahaan  hasil  hutan  maupun  petunjuk-petunjuk  yang  bersifat  teknis  yang selanjutnya akan dijelaskan pada sub bab tersendiri.
Berbagai  ketentuan  perundang  undangan/peraturan  antara  lain  :  Undang- undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Perpu  No.  1  tahun  2004  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  No.  41  Tahun 1999.  Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan  (PSDH).  Keputusan  Menteri  Kehutanan  dan  Perkebunan  No.  316/Kpts– II/1999  tentang Tata Usaha Hasil Hutan. Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 1998  tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan, pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.  Peraturan Pemerintah RI No. 35  tahun  2002  tentang  Dana  Reboisasi.  Keputusan  Menteri  Kehutanan  No. 124/Kpts–II/2003  tentang  Petunjuk  Teknis  Tata  Cara  pengenaan,  Pemungutan, Pembayaran  dan  Penyetoran  Provisi  Sumber  Daya  Hutan  (PSDH).    Keputusan Menteri  Kehutanan  No.  126/Kpts–II/2003  tentang  Penatausahaan  Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan No. 128/Kpts–II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara  Pengenaan,  Pemungutan,  Pembayaran  dan  penyetoran  Dana  Reboisasi. Keputusan Menteri Kehutanan No. 59 /Kpts–II/2003 tentang Tata Cara pengenaan Sanksi  Atas  Pelanggaran  IUPHH,  IPHH  dan  IUIPHH.  Keputusan  Menteri Kehutanan No. 87 /Kpts–II/2003 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Indonesia.  Keputusan  Menteri  Kehutanan  No.  428/Kpts–II/2003  tentang  Izin Peralatan Kegiatan IUPHHK pada Hutan Alam dan atau Kegiatan IPK. Inpres RI No.  4  Tahun  2005  tentang  Pemberantasan  Penebangan  Kayu  Secara  Ilegal  di Kawasan  Hutan  dan  Peredarannya  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri  Kehutanan  No.  55  Tahun  2006  tentang  Penataan  Hasil  Hutan yang berasal dari Hutan Negara.

## Kebijakan Departemen Kehutanan
Memperhatikan  kompleksnya  permasalahan illegal  logging dan  dampak kegiatan  tersebut,  maka  Departemen  Kehutanan  telah  menetapkan  5  kebijakan program prioritas yang harus segera ditangani dan di selesaikan. Sesuai Keputusan Menhut No. SK. 456/Menhut-VII/2004, telah ditetapkan program prioritas Dephut periode 2005-2009 adalah : a) Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan  kayu  illegal;  b)  Revitalisasi  sektor  kehutanan  khususnya  industri kehutanan ;  c) Rehabilitasi  dan konservasi  sumber daya hutan; d) Pemberdayaan ekonomi  masyarakat  di  dalam  dan  sekitar  kawasan  hutan;    serta  e) Pemantapan kawasan hutan.
Lima  kebijakan  tersebut  diatas  dilaksanakan  secara  simultan  dalam  jangka lima  tahun  (2004–2009)  khususnya  untuk  prioritas  pertama  mengenai pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal atau lebih lazim disebut pemberantasan illegal logging . Hal ini karena sejak tahun 1997 aktifitas  pembalakan  liar  / illegal  logging bermula  terjadi  di  hutan  produksi  (di dalam maupun di luar HPH) tetapi beberapa tahun terakhir telah masuk ke dalam kawasan hutan lindung, Taman Nasional dan hutan konservasi lainnya. Oleh karena langkah Penegakan Hukum yang telah dan terus dilakukan yaitu : melalui Operasi represif  dilakukan  untuk  memberikan shock  therapy terhadap  pelaku-pelaku kejahatan  dibidang  kehutanan,  yang  digelar  baik  secara  fungsional  instansi kehutanan maupun dengan bekerjasama dengan instansi lain seperti dengan Polri (Operasi Wanalaga dan Hutan Lestari) dan TNI AL (Wanabahari). Dalam  melaksanakan  lima  kebijakan  prioritas  tersebut  dan  sesuai  dengan Inpres  No.  4  tahun  2005  maka  langkah-langkah  strategis  yang  telah,  sedang  dan akan  dilakukan  oleh  Pemerintah  Cq.  Departemen  Kehutanan  dalam  upaya pemberantasan illegal  logging antara  lain  :  Melakukan  revisi  beberapa  peraturan pemerintah  dan  peraturan  Menteri,  menempuh  berbagai  kebijakan  antara  lain  : Mencabut  izin  terkait  dengan  pengusahaan  hutan  IPK  dan  IUPHK  yang bertentangan dengan ketentuan  yang berlaku, kerjasama dengan Polri, Kejagung, TNI  AL,  PPATK,  kerjasama  Multilateral  :  ITTO;  Usulan  Resolusi  kepada  PBB mengenai  kerjasama  internasional  dalam Trans-National  Organized  Crime , kerjasama  regional  yang  meliputi  ASEAN Forest  Partnership (AFP), Illegal logging Response Centre (ILRC), Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT),  Asia  Pacific  FLEG,  kerjasama  bilateral  dengan  Cina,  Jepang,  Inggris, Korea  Selatan,  dan  Norwegia,  kerjasama  dengan  LSM:  WWF,  Green  Peace, Greenomics, TNC, dan CI.

## Kebijakan dan langkah Polri dalam Pemberantasan Illegal logging
Polri selaku pemelihara Kamtibmas, Penegak Hukum, Pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat  selama ini terus meningkatkan upaya penindakan secara tegas  terhadap illegal  logging tanpa  pandang  bulu.  Pelaku  yang  diburu  dan ditangkap bukan hanya terbatas pada mereka yang bekerja di lapangan tetapi lebih difokuskan pada upaya pengungkapan jaringan, termasuk menangkap para cukong yang  mendanai,  bahkan  terhadap  oknum  petugas  yang  nyata-nyata  terbukti membantu atau berkolusi dengan para pelaku kejahatan illegal logging . Selain itu Polri  juga  berusaha  meningkatkan  upaya  pencegahan  dan  pembinaan  segenap potensi  masyarakat  agar  dapat  berpartisipasi  dalam  mengamankan  hutan,  dan berkoordinasi  dengan  instansi  terkait  demi  keberhasilan  penanggulangan illegal logging .
Sesuai dengan Kebijakan dan Strategi Kapolri percepatan pencapaian sasaran prioritas,  khususnya  bidang  /  program  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban, bahwa  terdapat  10  program  sasaran  prioritas,  salah  satu  diantaranya  terjaminnya keamanan kekayaan hutan dari illegal logging , yang dilaksanakan melalui kegiatan penggelaran operasi secara menyeluruh mulai dari operasi pencegahan, penindakan dan  pengembalian  kekayaan  negara  bersama-sama  dengan  Dephut  dan  unsur terkait. Hal ini tentu sejalan dengan Inpres Nomor. 4 tahun 2005 tentang percepatan pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah RI dan dipertegas dengan Kebijakan Kapolri yang disampaikan pada Rakor Illegal logging Maret tahun 2006 (Stop Illegal logging ).
Upaya/langkah dilakukan Polri melalui upaya preventif maupun represif yang dilaksanakan secara kontinyu, serius, baik di tingkat Mabes Polri maupun di semua Satuan  Tingkat  Kewilayahan, Polda  Kaltim  telah  melakukan  langkah  –langkah sebagai berikut:
Upaya Preventif dilakukan melalui :
1) Langkah-langkah  koordinasi  dan  kerjasama  dengan  Instansi  terkait  dalam rangka  implementasi  dan  melaksanakan  Inpres  Nomor.  4  tahun  2005  yang memerintahkan  kepada  18  (delapan  belas)  Instansi  untuk  melakukan percepatan pemberantasan illegal logging .
2) Meningkatkan  penjagaan  di  jalur  lalu-lintas  keluar  masuknya  hasil  hutan berupa kayu baik di darat maupun perairan guna mendukung upaya represif.
3) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan patroli/pengawasan lalu- lintas peredaran kayu seperti kapal patroli bagi Satpol Air dan KP3.
4) Meningkatkan  kemampuan  Penyidik  setiap  tahun  dan  telah  dilaksanakan pendidikan Perwira/Bintara Penyidik guna penanganan kasus illegal logging . Upaya Represif :
1) Melakukan tindakan Kepolisian secara tegas, konsisten baik secara mandiri maupun  operasi  gabungan  dengan  instansi  terkait  untuk  dapat  menangkap, tidak  hanya  para  buruh/penebang  namun  juga  para  cukong/pemodal  dan penadah.
2) Mengusut  sampai  tuntas  setiap  informasi,  laporan  atau  temuan  terjadinya tindak pidana kehutanan secara prosedural.
Upaya  represif  ini  dilakukan  secara  berkesinambungan  melalui  kegiatan operasi Kepolisian mandiri kewilayahan maupun secara terpusat, seperti yang telah dilaksanakan  mulai  dari  Operasi  Wanalaga-I  Tahun  2003  khusus  untuk  wilayah Polda Kalteng, Operasi Wanalaga-II Tahun 2003 untuk wilayah Polda Kalbar dan Kaltim, Operasi Wanalaga-III Tahun 2003 untuk seluruh Indonesia, operasi Hutan Lestari-I  Tahun  2004  serta  Operasi  Hutan  Lestari-II  Tahun  2005,  dan  Operasi Hutan Lestari III pada tahun  2006, dan berbagai kegiatan penindakan yang terus digelar oleh jajaran Polri hingga sekarang ini.
Selain  upaya  penegakan  hukum,  juga  dilakukan  langkah-  langkah  teknis aplikatif  untuk  mencegah  dan  memberantas Illegal  logging antara  lain  sebagai berikut:
1) Pembentukan  Tim/Pos  Apung  pada  jalur  perairan  untuk  menanggulangi peredaran illegal logging .
2) Meningkatkan koordinasi dan pembinaan dengan PPNS.
ISSN 1693-7945
3) Evaluasi pemberantas Illegal logging 1 (satu) kali dalam sebulan yang dihadiri oleh Kapoltabes, Kapolres/Ta dan Kapolsek yang mempunyai wilayah hutan, sungai dan tepi laut.
4) Kasatwil  yang  memiliki  wilayah  hutan  wajib  mengontrol  masuk  ke  hutan- hutan  minimal  dua  kali  dalam  sebulan  untuk  melakukan  penyelidikan kemungkinan adanya kasus Illegal logging dan melakukan  penindakan secara tepat.
5) Peningkatan  kualitas  personil  seperti  Penataran  para  Kapolsek    yang mempunyai  wilayah hutan, sungai,  dan tepi laut tentang pemberantas Illegal logging .
6) Bentuk  Pamen  Pamatwil  (Pejabat  Utama  Polda  Kaltim)  dalam  rangka Pengendalian,  Pengecekan,  Pengawasan,  Pemantauan  dan  Pemberantasan Illegal logging .
7) Pada beberapa daerah, seperti di Kalimantan Timur, Pemberdayaan Penangan Pemberantasan Illegal logging dilakukan oleh 12 Komponen Satgas.
Penanggulangan  Illegal  Logging  Melalui  Tindak  Pidana  Korupsi  dan Moneylaundering
Illegal logging , sesungguhnya terkait dengan praktek korupsi dan suap yang sering  terjadi  selama  ini  yang  dilakukan  oleh  para  cukong,  pengusaha/pedagang yang berkolusi oknum petugas dan masyarakat.
Konsep  dan  pendapat  tentang  korupsi  secara  singkat  dapat  di  kemukakan bahwa  korupsi  adalah  “ an  abuse  of  public  power  for  private  gains “  (World Bank:1997).  Karakteristik  korupsi  antara  lain  “ Corruption  as  means  to organizational  goal“ yang  melibatkan  kerjasama  antara  pejabat  negara  dan pengusaha  untuk  tujuan-tujuan  pembiayaan  kepentingan  yang  berkaitan  dengan kekuasaan,  yang mengandung tindakan yang cenderung memaafkan atau bahkan secara  diam-diam  cenderung  mendorong  terjadinya  korupsi  dan  “ Kleptocracy” melalui  kebijakan-kebijakan  penguasa  yang  dilakukan  secara  sistematis  untuk memaksimalkan keuntungan personal penguasa dan organisasional, (Muladi:2005). Sementara  itu  Patric  Glyyn,  Stephen  J,  Korbin  dan  Moises  Naim, Kimberly;1999,( lihat Basrief  Arief;200)  bahwa”  munculnya  korupsi  akibat perubahan  politik  yang  sistematik,  sehingga  memperlemah  atau  menghancurkan tidak  saja  lembaga  sosial  dan  politik,  tetapi  juga  hukum”.    Bahkan,  sebenarnya faktor yang menstimulus terjadinya korupsi amat beragam, seperti moral dan kadar iman yang rendah, pengawasan yang belum efektif dan efisien, konsumerisme dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu sesuai pasal 2 ayat (1) UU No.  31  Tahun  1999,  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dinyatakan bahwa  “tindak  pidana  korupsi  adalah  perbuatan  secara  melawan  hukum,  yaitu memperkaya  diri  sendiri,  atau  orang  lain,  atau  suatu  korporasi,  yang  dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara”.
Penyebab  timbulnya  korupsi  tersebut  diatas  hubungannya  dengan illegal logging memang sangat perlu untuk dikaji dan diterapkannya pembuktian korupsi, karena  dengan  upaya  dan  penambahan  sanksi  tersebut  merupakan  langkah penanggulangan  yang  diharapkan  dapat  mencegah  meluasnya  praktek illegal logging baik  sebagai  suatu  implementasi kebijakan khususnya bidang penegakan hukum (represif) yang akan dapat memberikan efek jera (deterrent effect) dan juga sebagai daya tangkal (prefentive effect).
Selain  itu  kaitannya  terhadap  kasus  tertentu  dalam  praktek Illegal  logging sesungguhnya  perlu  dilakukan  penelusuran  dan  penerapan  sebagai money laundering .  Hal  ini  mendasari  pada      UU  No.  15  th  2002  tentang  tindak  pidana pencucian uang sebagai mana telah di amandemen menjadi UU No. 25 Tahun 2003 memberikan  definisi  mengenai  pencucian  uang  dalam  pasal  1  angka  1  yang berbunyi  sebagai  berikut  :  “Pencucian  uang  adalah  serangkain  perbuatan menempatkan,  mentransfer,  membayarkan,  membelanjakan,  menghibahkan, menyumbangkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri,  menukarkan,  atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang telah diketahuinya atau patut di duga merupakan  hasil  tindak  pidana  dengan  maksud  untuk  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal-usul  harta  kekayaan  yang  sah.  Tahap-tahap  proses  pencucian uang adalah placement , yaitu upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan; layering yaitu memisahkan hasil tindak  pidana  dari  sumbernya,  tindak  pidana  melalui  beberapa  tahap  transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana; Integration yaitu  upaya  menggunakan  harta  kekayaan  yang  telah  tampak  sah,  baik  untuk dinikmati  langsung,  diinvestasikan  ke  dalam  berbagai  bentuk  kekayaan  material maupun keuangan.

## PENUTUP Simpulan
Uraian hasil penelitian di atas dapat disimpulkan:
1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengelolaan dan penebangan kayu hutan secara liar atau illegal logging sangat komplek mulai dari faktor sosial, ekonomi,  budaya,  dan  politik,  seperti  kondisi  sosial,  terjadi  kesenjangan ketersediaan bahan baku kayu, perubahan tatanan politik, lemahnya koordinasi antara  aparat  penegakan  hukum,  rendahnya  putusan/vonis  hakim,  adanya kolusi  antara  oknum  aparat  dengan  pelaku  illegal  logging,  lemahnya  sistem pengawasan  dan    pengamanan  hutan,  harga  kayu  hasil  tebangan  liar  lebih murah.
2. Mengingat  faktor penyebab terjadinya illegal  logging sangat  komplek, maka penanggulangan  illegal  logging  dilakukan  secara  sinergitas  dan  intergral, antara lain terdapat kelengkapan peraturan perundang-undangan, ditetapkannya  berbagai  kebijakan  di  bidang  kehutanan,  kebijakan penanggulangan  illegal  logging  oleh  Polri  baik  pada  tindakan  preventif maupun  represif,  penanggulangan  melalui  penegakan  hukum  tindak  pidana korupsi dan moneylaundering.
3. Masih  terdapat  beberapa  hambatan  dan  kelamahan  dalam  melakukan penanggulangan  illegal  logging,  antara  lain  masih  adanya  peraturan  yang belum harmonis, masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang- undangan  di  bidang  kehutanan,  kemampuan  aparat  penegak  hukum  dalam penyidikan terhadap tindal pidana illegal logging.

## Saran
Memperhatikan  simpulan  yang  terpaparkan  di  atas,  maka  dapat  dikemukakan beberapa  saran  atau  rekomendasi  agar  penanggulangan  illegal  logging  dapat berjalan secara efektif dan efisien, antara lain :
1. Perlu adanya harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengalolaan dan penggunaan hutan termasuk penebangan kayu hutan, sehingga  tidak  adanya  tumpang  tindih  yang  menyulitkan  pada  penegakan hukum.
2. Perlu  adanya  peningkatan  kemampuan  anggota  Polri  dan  aparat  penegak hukum di bidang kehutanan, baik melalui pendidikan maupun penelitian yang lebih spesifik di bidang kehutanan.
3. Perlu  adanya  peningkatan  koordinasi  dan  kolaborasi  antara  Polri,  penegak hukum lainnya, Pemerintah Daerah, DPRD,  dan masyarakat termasuk kepada adat didalam penaganggulangan illegal logging.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Azis Lahiya, Titik Sasaran dan Garis Besar Pedoman Tentang Fungsi Hutan dan Penghutanan, Bandung, 1994.
Abdul Hakim Garuda Nusantara, Hak Asasi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan , dalam Majalah ANDAL No. 7 SKREPP, Jakarta, 1990. Aca  Sugandhy  dan  Hadi  S  Alikodra,  ”Peranan  Hutan  Tropis  Sebagai  Sumber Plasma  Nutfah  dan  Penyangga  Lingkungan,”,  Makalah  Seminar  Sehari Pangan Sedunia Ke- XI, Jakarta, 1991.
Cerdas Kaban, Optimalisasi Konservasi dan Rehabilitas Sumber Kekayaan Alam Hutan  Guna  Meningkatkan  Kesejahtaraan  Masyarakat  Dalam  Rangka Pembangunan  nasional ,  TASKAP,  Kursus  Lemhanas  Angkata  XIII Lemhanas RI.
Daud  Silalahi, Harmonisasi  Hukum  Lingkungan  di  Wilayah  ASEAN .  dalam Majalah Padjadjaran, UNPAD, Bandung, 2002.
Dinas  Kehutanan  Kalimantan  Timur, Hak  Pengelolaan  Hutan  di  Kalimantan Timur ,  Samarinda, 2003.
Dinas  Kehutanan  Kalimantan  Selatan, Pelaksanaan  Hak  Pengelolaan  Hutan  di Kalimantan Selatan , Jakarta, 2003
D.  Tadjudin, Pengelolaan  Hutan  Masa  Depan  dan  Implikasinya  Terhadap Pelatihan , DFID Dephutbun, Jakarta, 1999.
F. Gunawan Suratmo, Prof. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
Feenstra, J.F., Sustainable Development : Concept and Practice (Perspective in the third Word) , UKSW, 1992. Harun M. Husein, Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan , Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
Kartodiharjo, Masalah  Kebijakan  Pengelolaan  Hutan  Alam  Produksi ,  Pustaka latin, 2000.
Munadjat Danusaputro. Hukum Lingkungan , Binacipta, Bandung, 1982. Ngadiono, 35 Tahun Pengelolaan Hutan Indonesia : Refleksi dan Prospek, Yayasan Adi Sanggoro, Bogor, 2004.
Nur Fauzi dkk, Otonomi Daerah Sumber Daya Alam Lingkungan , Lapera Pustaka Utama,  Yogyakarta, 2001
Otto  Sumarwoto, Ekologi  Lingkungan  Hidup  dan  Pembangunan ,  Djambatan, Jakarta, 1991.
Rich,  Rolland, Hak  Atas  Pembangunan  :  Hak  Rakyat  dalam  Hak-hak  Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia Ketiga, Isu dan Tindakan , Penyunting Todung Mulya Lubis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
Samodra Wibawa, Pembangunan Berkelanjutan, Konsep dan Kasus, Tiara wacana, Yogyakarta, 1991.
WWF Indonesia, Strategi Penanggulangan Pembalakan Hutan , Jakarta, 2003.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDAGAN
UUD 1945 (Amendemen) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP No. 34 Tahun 2002 tentang Pelarangan Ekspor Kayu Bulat. PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
Surat  Keputusan  Kapolri  No.  Pol  :  SKEP/360/VI/2005,  tanggal  10  Juni  2005 tentang Grand Strategi Polri 2005-2009. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 7501/Kpts-/2002, tanggal 7 Agustus 2002 tentang Kebijakan Prioritas Kehutanan.