## STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN STRUKTUR DEWAN PERUSAHAAN
Ella Budiarti Chorry Sulistyowati ella-b-11@feb.unair.ac.id
Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of ownership structure and corporate board structure. This study use two-tiers board system and use secondary data from non-financial firm which fulfill  the  requirement  and  listing  in  Indonesia  Stock  Exchange  from  2010-2013.  The  analysis technique used a quantitative method with multiple linear regression. The object of research used  in  this  research  are  non  financial  companies  listed  on  the  Stock  Exchange  in  2010  to 2013  the  number  of  samples  obtained  some  191  samples. The  results  obtained  are  foreign ownership and managerial ownership negative significant with board size. And managerial dan government ownership negative significant with independent commissioners but foreign ownership  has  positive  significant.  The  results  emphasize  that  different  ownership  has behavior and preferences for corporate governance practices especially board structures.

## Keyword : ownership structure, corporate board structure, two-tiers board system

## 1. Pendahuluan
Corporate  governance menjadi  hal  penting,  terutama  saat  terjadi  krisis  ekonomi  global yang melanda hampir di seluruh dunia. Sistem corporate governance dapat mempengaruhi pembentukan  sistem  tata  kelola  perusahaan  di  negara-negara  yang  berbeda,  seperti peraturan,  struktur  kepemilikan,  budaya  dan  lingkungan  ekonomi.  Mekanisme  dalam penerapan corporate  governance merupakan  suatu  cara  yang  dapat  digunakan  untuk menyelesaikan  konflik  keagenan  (Destriana,  2011).  Perusahaan go  public di  Indonesia strukturnya  dicirikan  dengan  pemisahan  antara  pemilik  dan  pengelola.  Pemegang  saham ( principals ) akan menyewa orang lain atau manajer ( agents ) untuk mengelola perusahaan, yang  kemudian  melahirkan  apa  yang  disebut  dengan  hubungan principals-agents . “Hubungan principal-agent dapat  memunculkan agency  problem dalam  perusahaan” (Jensen dan Meckling, 1976). Agency problem yang tinggi berada pada perusahaan atau Negara  yang  ditandai  karakteristik  ketidakpastian  yang  tinggi  pula  seperti  pertumbuhan industri yang tinggi, emerging market dan Negara berkembang (Munisi dkk.,2014). Indonesia termasuk  negara emerging  market ,  yang  berarti  secara  internasional  Indonesia  diakui sebagai negara dengan potensi ekonomi yang patut diperhitungkan.

## Ella Budiarti Chorry Sulistyawati
Pada umumnya pemegang saham atau pemilik menginginkan agar perusahaan bisa tetap eksis dan substain dalam persaingan industri dan terhindar dari agency problem yang tinggi, sehingga  pemegang  saham  memilih  agen  yang  dapat  mengkoordinasikan  perusahaan dengan  tata  kelola  yang  baik.  Jansen  (1993)  menjelaskan  bahwa  struktur  dewan perusahaan  dianggap  sebagai  instrument  pengawasan  yang  baik  bagi  para  pemegang saham. Peranan dewan sangat penting untuk memonitor manajemen agar sesuai dengan standar  yang  berlaku  dan  mencegah  terjadinya  praktek  kecurangan  dan  meningkatkan nilai  perusahaan.  Jensen  dan  Meckling  (1976),  mengungkapkan  bahwa  ukuran  dewan direksi yang lebih besar dapat mengurangi keefektifan pengawasan karena komunikasi dan koordinasi  serta  kemampuan  dewan  dalam  mengendalikan  manajemen  dapat menimbulkan  masalah  keagenan.  Fama  dan  Jensen  (1983)  menyatakan  bahwa outside director akan  lebih  efektif  dalam  memonitor  manajemen  selain  itu outsider juga  lebih banyak  memberikan expert  knowledge dan  nilai  tambah  bagi  perusahaan. Corporate board  structure di  Indonesia  menganut two-tier  system yang  dikarakteristikkan  sebagai management board dan supervisory board . Dalam sistem dua tingkat ( two-tiers ), Pemegang saham akan menunjuk sekelompok pengelola operasi perusahaan ( management ) dan juga pengawas  dan  penasihat  manajemen  yang  disebut  komisaris  ( Commissioners ).  Keduanya bertanggug  jawab,  diangkat  dan  di  berhentikan  oleh  RUPS  (Rapat  Umum  Pemegang Saham). Struktur dewan perusahaan di Indonesia terdiri dari dewan direksi, dewan komisaris, dan  komisaris  independen  yang  merupakan  pihak  yang  melakukan monitoring secara independen dan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan perusahaan dan pemegang saham.
Struktur  dewan  perusahaan  merupakan  hasil  dari  menyeimbangkan  kepentingan  dari stakeholder  yang  berbeda  termasuk  pemilik.  Artinya  pemilik  yag  berbeda  mungkin menunjukkan  ciri-ciri  yang berbeda  dari perilaku dan pilihan  untuk  tata  kelola perusahaan yang  cenderung  mempengaruhi  struktur  dewan  (Munisi  dkk.,2014).  Dalam  penelitian  ini membahas  tentang  pengaruh  struktur  kepemilikan  terhadap  struktur  dewan  perusahaan yang  diukur  dengan Ukuran  dewan  direksi  (BOARD  SIZE)  dan  Komisaris  Independen (INDEPENDENCE) .  Peneltian  ini  menggunakan  sampel  perusahaan  non  keuangan  yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2013.

## 2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

## 2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Keagenan ( Agency theory )
Teori  keagenan  adalah  hubungan  atau  kontrak  antara principal (pemilik)  dan agent (pengelola).  Jensen  dan  Meckling  (1976)  mengungkapkan  bahwa  hubungan principal- agent dapat  memunculkan agency  problem dalam  perusahaan.  Pemegang  saham
( principals ) akan menyewa orang lain atau manajer ( agents ) untuk mengelola perusahaan.
Pemisahan  antara  pemilik  dengan  pengelolah  dapat  terjadi  perbedaan  kepentingan diantara  dua  belah  pihak.  Pihak  pengelolah  dapat  bertindak  sesuatu  yang  dapat menguntungkan  dirinya  sendiri  dalam  mengelolah  perusahaan  dan  mengapaikan kepentingan pemilik, hal tersebut dapat memicu terjadinya agency problem .
Menurut Onetto (2007) “antara dewan dan pemegang saham di mana dewan akan memainkan  peran  sebagai  agen  dan  pemegang  saham  sebagai principal” .  Pemegang saham  berkontribusi  dalam  modal  dan  mempertahankan  kepemilikan.  Manajemen membuat  keputusan  sesuai  dengan  operasional  perusahaan,  termasuk  perencanaan strategis,  manajemen  risiko,  dan laporan  keuangan.  Sedangkan dewan   yang  mengawasi kinerja  manjemen  atas  nama  para  pemegang  saham,  dan  intervensi  untuk  memperbaiki inefisiensi dalam operasionalnya.
Berbagai  pendekatan  dilakukan  untuk  meminimalkan  masalah  keagenan  salah satunya  adalah  pendekatan independence yang  diungkapkan  oleh  Dalton  dkk.,(2007).
Kehadiran  dewan  yang  independen  dapat  memonitor  manajer  dan  memastikan  bahwa kepentingan  mereka  tidak  menyimpang  dan  kinerjanya  lebih  efektif.  Peranan  dewan sangat penting untuk memonitor manajemen agar sesuai dengan standar yang berlaku dan mencegah terjadinya praktek kecurangan dan meningkatkan nilai perusahaan. Jensen dan Meckling  (1976),  mengungkapkan  bahwa  ukuran  dewan  direksi  yang  lebih  besar  dapat mengurangi keefektifan pengawasan karena komunikasi dan koordinasi serta kemampuan dewan dalam mengendalikan manajemen dapat menimbulkan agency problem . Selain itu Fama  dan  Jensen  (1983)  menyatakan  bahwa outside  director akan  lebih  efektif  dalam memonitor manajemen selain itu outsider juga lebih banyak memberikan expert knowledge dan nilai tambah bagi perusahaan

## 2.1.2 Corporate Governance
OECD  (2004:11)  mendefinisikan corporate  governance sebagai  salah  satu  elemen kunci  dalam  meningkatkan  efisiensi,  pertumbuhan  ekonomi  dan  kepercayaan  investor. Yang  menunjukkan  sekumpulan  hubungan  antara  pihak  manajemen  perusahaan,  dewan perusahaan dan pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Good  corporate governance  juga  mensyaratkan  adanya  struktur,  perangkat untuk  mencapai  tujuan  dan  pengawasan  atas  kinerja.  Prinsip  dari corporate  governance yaitu fairness (keadilan). transparency (transparansi), accountability (akuntabilias), responsibility (responsibilitas), dan indepedency (independen).
2.1.3 Struktur Dewan Perusahaan ( Board Structure )
Bennedsen  (2002)  mengemukakan  bahwa  suatu  perusahaan  akan  mempunyai  2 motif untuk memiliki dewan perusahaan yaitu motif governance (penciptaan nilai) dan motif distributive (membatasi  kepentingan  pengawasan  oleh  pemilik).  Dewan  memberikan

## Ella Budiarti Chorry Sulistyawati
perlindungan untuk shareholder dalam perusahaan dengan monitoring dan control (Fama dan  Jensen,  1983).  Jansen  (1993)  mengemukakan  bahwa  mekanisme  tata  kelola perusahaan dapat dilakukan secara eksternal seperti melalui pasar dan apabila tidak efektif dalam  menyelesaikan  masalah  keagenan,  maka  solusi  utamanya  bisa  ditemukan  melalui internal perusahaan.  Menurut  Munisi.,  dkk  (2014)  bahwa  struktur dewan  memainkan  peran sentral  dalam  tata  kelola  internal  perusahaan,  mereka  adalah  salah  satu  mekanisme  tata kelola perusahaan yang paling penting dalam pengembangan ekonomi.
Menurut  Lembaga  Direksi  dan  Komisaris  Indonesia  dalam  artikelnya board  duties Indonesia (2011 )  system board yang digunakan di Indonesia adalah two-tier board system . Dalam  sistem  dua  tingkat  ( two-tiers ),  pemegang  saham  akan  menunjuk  sekelompok pengelola operasi perusahaan ( management ) yang diwakili oleh direksi dan juga pengawas ( supervisory ) sebagai penasihat manajemen yang disebut komisaris ( Commissioners ). Dalam penelitian  ini  menggunakan  variabel  struktur  dewan  perusahaan  yang  digunakan  adalah ukuran dewan direksi dan  proporsi komisaris independen.
2.1.3.1 Ukuran Dewan Direksi ( Board Size )
Ukuran  dewan  direksi  yang  kecil  dapat  memberikan  keuntungan  bagi  pemegan saham  dan perusahaan.  Jensen  dan  Meckling   (1976)  menyatakan  bahwa ukuran  dewan direksi yang lebih besar dapat mengurangi keefektifan pengawasan karena komunikasi dan koordinasi  serta  kemampuan  dewan  dalam  mengendalikan  manajemen  dapat menimbulkan  masalah  keagenan  akibat  adanya  pemisahan  antara  manajemen  dan pengendali.  Lipton  dan  Lorch  (1992)  menyatakan  bahwa  terdapat  beberapa  kekurangan dalam  besarnya  ukuran  dewan  direksi.  Ukuran  dewan  direksi  yang  besar  akan  berakibat pada  kurangnya  diskusi  yang  berarti,  sebab  mengekspresikan  pendapat  dalam  kelompok besar umumnya memakan waktu, sulit dan mengakibatkan kurangnya kekompakan pada dewan  direksi.  Hal  tersebut  didukung  oleh  penelitian  Yermacrk  (1996)  dan  Eisenberg dkk.,(1998)  menyatakan  bahwa  jumlah  dewan  direksi  yang  kecil  meningkatkan  kinerja perusahaan.

## 2.1.3.2 Komisaris Independen (Independence Commissioners)
Dewan  komisaris  independen  dalam  mekanisme good  corporate  governance berperan  penting  tidak  hanya  melihat  kepetingan  pemilik  tetapi  juga  kepentingan perusahaan  secara  umum.  Fama  dan  Jensen  (1983)  menyatakan  bahwa outside  director akan  lebih  efektif  dalam  memonitor  manajemen  selain  itu outsider juga  lebih  banyak memberikan expert  knowledge dan nilai  tambah  bagi perusahaan.  Hal  tersebut  didukung oleh    Boone  dkk.,(2007)  serta  Hermalin  dan  Weisbach  (1988)  yang  menyatakan  bahwa outside  director selain  lebih  efektif  dalam  memonitor  manajemen juga  merupakan  sarana untuk  mendisplinkan  para  manajer  yang  melakukan  perilaku  opportunistik  terhadap kepentingannya sendiri dapat dikurangi.

## 2.1.4 Struktur Kepemilikan
Struktur  kepemilikan  merupakan  suatu  mekanisme  tata  kelola  yang  penting  untuk mengendalikan masalah keagenan. Terutama pada lingkungan dimana tata kelola seperti market  of  corporate  control,  external  auditors, rating  agencies dan  kerangka  kerja  institusi (sistem hukum dan lembaga keuangan) yang lemah. Indonesia merupakan Negara dengan sistem  hukum  yang  lemah    dan  terutama control  of  corruption -nya  yang  masih  rendah.
Mengingat kelemahan ini struktur kepemilikan bisa menjadi cara penting untuk mengontrol masalah  keagenan  melalui  pemilihan  agen  atau  dewan  perusahaan  untuk  melakukan pengelolahan  dan  pengawasan.  Struktur  dewan  perusahaan  merupakan  hasil  dari menyeimbangkan  kepentingan  dari stakeholders yang  berbeda  termasuk  pemilik  atau investor.  Artinya,  pemilik  yang  berbeda  mungkin  menunjukkan  ciri-ciri  yang  berbeda  dari perilaku  dan  pilihan  untuk  tata  kelola  perusahaan  yang  cenderung  mempegaruhi  struktur dewan perusahaan (Munisi dkk.,2014).
Struktur  kepemilikan  akan  memiliki  motivasi  yang  berbeda  dalam  memonitor perusahaan, manajemen dan struktur dewan. Pemilik yang berbeda mungkin menunjukkan ciri-ciri  yang  berbeda  dari  perilaku  dan  pilihan  untuk  tata  kelola  perusahaan  yang cenderung mempegaruhi struktur dewan perusahaan (Munisi dkk.,2014). Dalam penelitian ini mencakup  3  kategori  yaitu  kepemilikan  asing,  kepemilikan  manajerial,  dan  kepemilikan pemerintah.

## 2.1.4.1  Kepemilikan Asing
Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak pihak dari luar negeri  baik  individu  maupun  institusional  (Munisi  dkk.,2014).  Dalam  penelitian  Aggarwal (2010)  kepemilikan  asing  dalam  perusahaan  merupakan  pihak  yang concern terhadap peningkatan corporate  governance seperti  dengan  memiliki    ukuran  dewan  direksi  yang lebih kecil dan proporsi komisaris independen yang lebih tinggi dan cenderung menerapkan praktik good corporate governance yang diterapkan di Negara asalnya dan dipromosikan ke Negara lain seperti kebutuhan untuk memiliki board size yang kecil dan dengan proporsi komisaris  independen  yang  lebih  tinggi.  Di  sisi  lain  jarak  geografis  mereka  dengan perusahaan  dan  operasi  perusahaan  mungkin  menjadi  hambatan  untuk  terus  melakukan proses  monitoring  yang  efisien  sehingga  perulunya monitoring oleh  komisaris  independen agar menghindari terjadinya agency problem (Essen dkk.,2011).
H1a : kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap ukuran dewan direksi H2a : kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap komisaris independen

## 2.1.4.2 Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan  manajerial  merupakan  kepemilikan  saham  oleh  manajemen perusahaan yang diukur  dengan  prosentase jumlah  saham yang  dimiliki  oleh  manajemen. Menurut  Munisi  dkk.,(2014),  besar  kecilnya  jumlah  kepemilikan  saham  manajerial  dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan ( congruance ) kepentingan antara

## Ella Budiarti Chorry Sulistyawati
manajemen  dengan pemegang  saham.  Manajer  yang  mempunyai  kepemilikan  saham  di perusahaan  akan  cenderung  bertindak  sesuai  dengan  kepentingan  pemegang  saham karena  terdapat  kesamaan  kepentingan antara keduanya dan  rasa  memiliki perusahaan. Hal  ini  dapat  meminimalisir  terjadinya  masalah  keagenan  (Jensen  dan  Meckling,  1976). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan akan berpengaruh negatif dengan ukuran dewan direksi dan komisaris independen.
H1b : kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap ukuran dewan direksi H2b : kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap komisaris independen

## 2.1.4.3 Kepemilikan Pemerintah
Kepemilikan  pemerintah  adalah  jumlah  saham  perusahaan  yang  dimiliki  oleh pemerintah  (Munisi  dkk.,2014).  Perusahaan  pemerintah  diasumsikan  untuk  mengejar maksimalisasi  dukungan  politik.  Sehingga  diharapkan  prosentase  kepemilikan  pemerintah memiliki hubungan positif dengan komisaris independen (Li, 1994). Menurut Munisi dkk.,(2014) “perusahaan  dengan  pemegang  saham  terbesarnya  adalah  pemerintah  memiliki  tata kelola  perusahaan  yang  lemah  karena  lebih  melayani  kepentingan  publik  di  banding kepentingan  para  pemegang  saham”.  Perusahaan  BUMN  di  Indonesia  rata-rata  memiliki tingkat  leverage  yang  tinggi  hal ini akan  berpengaruh  pada penurunan  kinerja  keuangan perusahaan  (Triwacaningrum  dan  Hidayat,  2014).  Keinginan  publik  terkadang  tidak  sejalan degan  kepentingan  pemegang  saham.  Hal  ini  akan  berdampak  pada  berkurangnya control dari  pihak  pemerintah  terhadap  pihak  manajer  sebagai  pengelolah  perusahaan. Sehingga  berpengaruh  negatif  dengan  ukuran  dewan  direksi  perusahaan  dan  perlunya pemantauan yang lebih dari komisaris independen.
H1c : kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap ukuran dewan direksi H2c : kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap komisaris independen

## 3. Metode Penelitian

## 3.1 Metode Seleksi dan Pengumpulan Data
Pada  penelitian  ini  menggunakan  populasi  dari  seluruh  perusahaan non  keuangan yang go public dan  terdaftar di  Bursa  Efek Indonesia  (BEI) periode  tahun  2010-2013.  Teknik Penentuan  sampel dalam  penelitian ini adalah dengan  metode purposive  sampling ,  yaitu suatu metode yang digunakan untuk memilih populasi yang akan dijadikan sampel dengan menggunakan  pertimbangan  dan  batasan  tertentu  sehingga  sampel  yang  dipilih  relevan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan obyek penelitian, maka penulis menetapkan kriteria pemilihan sampel yang diteliti sebagai berikut : (a) Perusahaan sampel adalah perusahaan non  keuangan  yang go  public ,  yaitu  pada  tahun  2010-2013  masih  tercatat  di  BEI.  (b) Perusahaan  sampel    menerbitkan  laporan  keuangan  tahunan  perusahaan  non  keuangan berturut-turut  pada  tahun  2010-2013.  (d)  Perusahaan    sampel    yang  memiliki  kepemilikan
saham mayoritas  baik oleh institusi oleh asing, manajerial, dan pemerintah selama periode penelitian.

## Ella Budiarti Chorry Sulistyawati

## 3.2 Jenis dan Pengukuran Variabel
Tabel 3.1 Jenis dan Pengukuran Variabel Variabel Nama Variabel Pengukuran Dependen : Struktur Dewan Perusahaan Ukuran Dewan Direksi (BOARD SIZE) 𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷 𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑖𝑡 = 𝐿𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 𝑖𝑡 Komisaris Independen
(INDEPENDENCE)
𝐼𝑁𝐷𝐸𝑃𝐸𝑁𝐷𝐸𝑁𝐶𝐸 𝑖𝑡 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎h 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑡 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎h 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑡 𝑥100% Independen : Struktur Kepemilikan Kepemilikan Asing (FOREIGN) 𝐹𝑂𝑅𝐸𝐼𝐺𝑁 𝑖𝑡 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑡 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 𝑖𝑡 𝑥100 Kepemilikan Manajerial (MANAGERIAL) 𝑀𝐴𝑁𝐴𝐺𝐸𝑅𝐼𝐴𝐿 𝑖𝑡 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎h 𝑠𝑎h𝑎𝑚 𝑜𝑙𝑒h 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟 𝑖𝑡 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎h 𝑠𝑎h𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 𝑖𝑡 𝑥100% Kepemilikan Pemerintah (GOVERNMENT) 𝐺𝑂𝑉𝐸𝑅𝑁𝑀𝐸𝑁𝑇 𝑖𝑡 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑖𝑡 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 𝑖𝑡 𝑥100 Kontrol Ukuran Perusahaan (SIZE) 𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑖𝑡 = 𝐿𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑖𝑡 Leverage (LEV) 𝐿𝐸𝑉 𝑖𝑡 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑖𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑖𝑡

## 3.3 Metode Analisis Data
Teknis  analisis  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalaha  analisis  regresi  linier berganda  dengan  tingkat  signifikansi  ( α =  5%).  Analisis  linier  berganda  digunakan  untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan. Adapun model persamaan yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:
BOARD_S it = α+β 1 ( FOREIGN) it +β 2 ( MANAGERIAL) it +β 3 (GOVERNMENT) it +β 4 ( SIZE) it +β 5 ( LEV) it +ε it
INDEPENDENCE it =α+β 1 (FOREIGN) it +β 2 (MANAGERIAL) it +β 3 (GOVERNMENT) it +β 4 ( SIZE) it +β 5 ( LEV) it +ε it Keterangan :
𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷_𝑆 𝑖𝑡 = ukuran dewan direksi perusahaan i pada tahun ke t
𝐼𝑁𝐷𝐸𝑃𝐸𝑁𝐷𝐸𝑁𝐶𝐸 𝑖𝑡 = proporsi komisaris independen perusahaan i pada tahun ke t 𝐹𝑂𝑅𝐸𝐼𝐺𝑁 𝑖𝑡 = kepemilikan asing perusahaan i pada tahun ke t MANAGERIAL it
= kepemilikan manajerial perusahaan i pada tahun ke t
𝐺𝑂𝑉𝐸𝑅𝑁𝑀𝐸𝑁𝑇 𝑖𝑡 = kepemilikan pemerintah perusahaan i pada tahun ke t 𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑖𝑡 = ukuran perusahaan perusahaan i pada tahun ke t 𝐿𝐸𝑉 𝑖𝑡
= rasio leverage perusahaan i pada tahun ke t 𝛼
= konstanta persamaan regresi
𝛽 1 , 𝛽 2 , 𝛽 3 , 𝛽 4 , 𝛽 5
= koefisien dari masing – masing variabel
𝜀 𝑖𝑡
= error penelitian

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Hasil Analisis Penelitian
Berdasarkan data dari variabel-variabel yang telah diukur dan  setelah dilakukan uji asumsi klasik, maka dapat diperoleh hasil regresi dari keudua model sebagai berikut :
Tabel 4.1
Uji t VARIABEL BOARD_SIZE INDEPENDENCE Koef. B  Nilai t  Sig./2  Hipotesis Hasil Koef. B  Nilai t  Sig./2  Hipotesis Hasil (constant) -0,290  -2,725  0,003  Signifikan  Signifikan 0,156 3,880  0,000  Signifikan Signifikan FOREIGN -0,088  -2,162  0,015  Negatif Sig.  Negatif Sig. 0,032 2,078  0,019  Positif Sig. Positif Sig. MANAGERIAL  -0,250  -1,830  0,034  Negatif Sig  Negatif Sig -0,090  -1,738  0,042  Negatif Sig  Negatif Sig GOVERNMENT  -0,066  -0,755  0,225  Negatif Sig.  Negatif Tidak Sig.  -0,093  -2,844  0,003  Positif Sig. Negatif Sig. SIZE 0,127  17,980  0,000  Positif Sig.  Positif Sig. 0,015 5,484  0,000  Positif Sig. Positif Sig. LEV -0,025  -1,047  0,148  Positif Sig.  Negatif Tidak Sig. 0,022 2,461  0,007  Positif Sig. Positif Sig. R Square 0,344 0,064 Adjusted R square 0,340 0,058 Uji F 79,620 10,426 Signifikasi 0,000 0,000 Sumber: Data hasil output SPSS Statistics 19
* Signifikansi jika sig.t < 0.5
Nilai konstanta pada model regresi yang pertama adalah -0,290. Hal ini menunjukkan besarnya ukuran dewan direksi perusahaan (BOARD_S) pada perusahaan non keuangan di Bursa  Efek  Indonesia  selama  periode  2010-2013,  yang  tidak  dipengaruhi  oleh  kepemilikan asing,  kepemilikan  manajerial,  kepemilikan  pemerintah,  ukuran  perusahaan  dan leverage. Dan  nilai  konstanta pada  model  regresi yang  pertama  adalah    0,156.  Hal ini  menunjukkan besarnya komisaris independen (INDEPENDENCE) pada perusahaan non keuangan di Bursa Efek  Indonesia  selama  periode  2010-2013,  yang  tidak  dipengaruhi  oleh  kepemilikan  asing, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, ukuran perusahaan dan leverage .

## Ella Budiarti Chorry Sulistyawati
Koefisien  regresi  penelitian  menunjukkan  tanda  yang  bervariasi,  yaitu  positif  dan negatif.  Koefisien  bertanda  positif  menunjukkan  perubahan  yang  searah  antara  variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan koefisien yang bertanda negatif menunjukkan arah  perubahan  yang  berlawanan  antara  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat. Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh signifkan terhadap struktur dewan perusahaan. Untuk variabel dependen yang pertama yaitu ukuran dewan  direksi  (BOARD_SIZE)  diperoleh  hasil  bahwa  kepemilikan  asing  dan  manajerial berpengaruh  negatif  signifikan  sedangkan  kepemilikan  pemerintah  berpengaruh  negative tidak  signifikan.  Dan  untuk  variabel  dependen  yang  kedua  yaitu  komisaris  independen (INDEPENDENCE),  diperoleh  hasil  bahwa  kepemilikan  manajerial  dan  pemerintah berpengaruh negatif signifikan, sedangkan kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan. Sedangkan untuk variabel kontrol SIZE berpengaruh positif signifikan terhadap struktur dewan perusahaan  sedangkan  leverage  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  ukuran  dewan direksi dan positif signifikan terhadap komisaris independen
Nilai  R2  sebesar  0,344  mengindikasikan  bahwa  34,4%  variasi  BOARD  SIZE  dapat dijelaskan  oleh  variasi  dari  variabel  FOREIGN,  MANAGERIAL,  GOVERNMENT,  SIZE,  dan  LEV sedangkan sisanya sebesar 0,656 atau sebesar 65,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan  dalam  penelitian.  Sementara  koefisien  determinasi  untuk  model  regresi  yang kedua dapat dilihat pada tabel 4.3 bahwa  Nilai R2 sebesar 0,064  mengindikasikan bahwa 6,4%  variasi  INDEPENDENCE  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  dari  variable  FOREIGN, MANAGERIAL,  GOVERNMENT,  SIZE,  dan  LEV  sedangkan  sisanya  sebesar  0,936  atau  sebesar 93,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian.

## 4.2 Pembahasan
Dari  model  regresi  yang  pertama  menunjukkan  bahwa  variabel  dari  struktur kepemilikan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  ukuran  dewan  direksi  perusahaan. Struktur  kepemilikan  yang  terdiri  dari  kepemilikan  asing,  kepemilikan  manajerial,  dan kepemilikan  pemerintah  memiliki  arah  negatif  sesuai  H1a,  H1b,  dan  H1c.  Hal  ini  berarti bahwa  semakin  tinggi  kepemilikan  asing,  kepemilikan  manajerial,  dan  kepemilikan pemerintah suatu perusahaan, maka semakin kecil ukuran dewan direksi yang dimiliki.
Dari  model  regresi  yang  kedua  menunjukkan  bahwa  semua  variabel  dari  struktur kepemilikan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  proporsi  komisaris  independen perusahaan.  kepemilikan  manajerial  memiliki  arah  negatif  sesuai  dengan  hipotesis  2c. Kepemilikan  asing  juga  sesuai  dengan  hipotesis  2b  yaitu  memiliki  arah  yang  sama  positif. Sedangkan  kepemilikan  pemerintah  memiliki  arah  yang  tidak  sesuai  dengan  hipotesis  2c. Hal  ini  berarti  bahwa  semakin  tinggi  kepemilikan  manajerial  dan  kepemilikan  pemerintah suatu  perusahaan,  maka  semakin  kecil  proporsi  komisaris  independen  yang  dimiliki .Sedangkan semakin besar kepemilikan asing suatu perusahaan, maka semakin besar pula
proporsi  komisaris  independen  yang  dimiliki.  Berikut  ini  pembahasan  dari  masing-masing struktur kepemilikan terhadap struktur dewan perusahaan :

## 4.2.1 Kepemilikan Asing
Kepemlikan  asing  memiliki  pengaruh  negatif  signifikan  terhadap  ukuran  dewan direksi  perusahaan.  Hasil  ini  sesuai  dengan  Munisi  dkk.,  (2014)  yang  menyatakan  bahwa kepemilikan  asing  memiliki  pengaruh  negatif  dengan  ukuran  dewan  hal  ini  dikarenakan investor  asing  memiliki corporate  governance yang  baik  mereka  cenderung  menerapkan praktik good corporate governance yang diterapkan di Negara asalnya dan dipromosikan ke Negara lain seperti kebutuhan untuk memiliki board size yang kecil dan dengan proporsi komisaris independen yang lebih tinggi.
Kepemilikan  asing  juga  memiliki  pengaruh  positif  signifikan  terhadap  proporsi komisaris  independen.  Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Munisi  dkk., (2014) dan Aggarwal dkk., (2010) Kepemilikan institusional asing meningkatkan kemungkinan memiliki  dewan  mayoritas  komisaris  independen,  yang  ukurannya  sesuai,  dan  hal  itu  tidak mengadopsi ketentuan dewan yang berubah-ubah. Essen dkk.,(2011) menunjukkan bahwa pemilik asing memiliki pengaruh yang cukup untuk meningkatkan kemampuan pemantauan mereka dengan mendirikan praktik tata kelola yang baik di perusahaan-perusahaan yang mereka  tanamkan  investasi.  Di  sisi  lain  jarak  geografis  mereka  dengan  perusahaan  dan operasi  perusahaan  mungkin  menjadi  hambatan  untuk  terus  melakukan proses  monitoring yang  efisien  sehingga  perulunya monitoring oleh  komisaris  independen  agar  menghindari terjadinya agency problem.

## 4.2.2 Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan  manjerial  memiliki pengaruh  negatif signifikan  terhadap  ukuran  dewan direksi. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Munisi dkk., (2014) dan  Mak & Li (2001).  Jensen dan Meckling (1976) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi  mekanisme  pengurang  masalah  keagenan  dari  manajer  dengan   menyelaraskan kepentingan-kepentingan  manajer  dengan  pemegang  saham.  Hal  ini  berarti  proses monitoring  yang  dibutuhkan  oleh  pemegang  saham  lebih  sedikit  untuk  itu  jumlah  dewan direksi  yang  dibutuhkan  juga  lebih  sedikit  karena  adanya  kesamaan  tujuan  antara pemegang saham dan manajemen.
Semakin banyak kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan mengindikasikan kecilnya  dewan  direksi  dan  komisaris  serta  komisaris  independen  yang  dibutuhkan  oleh perusahaan.  Karena  kesamaan  tujuan  antara  manajerial  dengan  pemegang  saham menghindarkan manajer dari perilaku yang mementingkan kepentingan mereka sendiri.

## 4.2.3 Kepemilikan Pemerintah
Kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ukuran dewan direksi perusahaan. Hasil penemuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mak

## Ella Budiarti Chorry Sulistyawati
&  Li  (2001).  Menurut  Mak  &  Li  (2001)  hal  ini  dikarenakan  perusahaan  dengan  pemegang saham terbesarnya adalah pemerintah memiliki tata kelola perusahaan yang lemah karena lebih  melayani  kepentingan  publik  di  banding  kepentingan  para  pemegang  saham. Keinginan  publik  terkadang  tidak  sejalan  degan  kepentingan  pemegang  saham.  Hal  ini akan  berdampak  pada  berkurangnya control dari  pihak  pemerintah  terhadap  pihak manajer  sebagai pengelolah  perusahaan  sehingga  semakin  tinggi  prosentase  kepemilikan pemerintah  maka  semakin  sedikit  jumlah  dewan  direksi  dan  komisaris  independen  yang dimiliki perusahaan.
Selain  sebagai  pemegang  saham  pengendali  dalam  perusahaan  pemerintah  di Indonesia juga berfungsi sebagai regulator yang berwenang mengatur perusahaan melalui Kementrian  BUMN.  Sehingga  fungsi  pengawasan  perusahaan  dengan  kepemilikan pemerintah  yang  besar  tidak  hanya  dilakukan  oleh  dewan  komisaris  saja  tetapi  juga didukung  dari  berbagai  badan  pengawasan  yang  khusus  untuk  perusahaan  (BUMN). Kemungkinan  hal  inilah  yang  mengurangi  permintaan  pengawasan  dari  komisaris independen.

## 4.2.4  Pengaruh Size terhadap Struktur Dewan Perusahaan
Dari  model  regresi  yang  pertama  dan  kedua  menunjukkan  bahwa  ukuran perusahaan  ( size )  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  ukuran  dewan  direksi  dan proporsi komisaris independen sebuah perusahaan. dan hasil keduanya juga menunjukkan arah  yang  positif  artinya  semakin  besar  ukuran  perusahaan  maka  jumlah  dewan  direksi perusahaan dan proporsi dari komisaris independen yang dimiliki juga akan semakin besar.
Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mak  &  Li  (2001),  Essen  dkk., (2011),  Al  Naif  (2013),  yang  menunjukkan  bahwa  ukuran  perusahaan  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  struktur  dewan.  Dan  dalam  penelitian  Munisi.,  dkk  (2014)  ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap ukuran dewan, perusahaan yang besar membutuhkan  jumlah  dewan  yang  besar  pula  untuk  mengawasi  dan  menasehati. Perusahaan  yang  besar  mencerminkan  biaya  agensi  yang  lebih  besar.  Mereka membutuhkan lebih banyak independen komisaris untuk mengurangi masalah keagenan.

## 4.2.5  Pengaruh Leverage terhadap Struktur Dewan Perusahaan
Dari  model  regresi  yang  pertama  dan  kedua  menunjukkan  bahwa leverage tidak memiliki pengaruh terhadap ukuran dewan direksi dan signifikan terhadap proporsi komisaris independen  sebuah  perusahaan.  Dan  hasilnya  menunjukkan  bahwa  semakin  besar leverage perusahaan maka jumlah dewan direksi perusahaan akan semakin berkurang dan proporsi komisaris independen bertambah.
Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  Munisi  dkk.,  (2014)  dan  Essen  dkk.,(2011)  yang menemukan  hubungan  negatif  antara  leverage  dengan board  size dan  positif  terhadap proporsi  komisaris  independen . Perusahaan  dengan  tingkat leverage yang  tinggi  akan
bergantung  pada  sember  daya  keuangan  eksternal,  sehingga  memerlukan  lebih  banyak saran  dan monitoring dari  luar  perusahaan  agar  lebih  efektif.  Tidak  adanya  pengaruh leverage terhadap ukuran dewan direksi perusahaan karena leverage dapat memberikan sinyal  kepada investor bahwa perusahaan  mempunyai  kredibilitas yang  tinggi dari  kreditor untuk menggunakan dana pinjaman bagi kepentingan usaha yang prospektif, yang pada akhirnya  juga  akan  meningkatkan  laba.  Namun  pada  kondisi  tertentu,  tingkat leverage yang tinggi juga dapat mengindikasikan tingginya risiko kebangkrutan yang muncul akibat jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Triwacaningrum dan Hidayat, 2014).

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  analisis  yang  telah  dilakukan  dalam  penelitian  ini dapat disimpulkan bahwa :
1. Kepemilikan  asing  di  Indonesia  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  ukuran dewan direksi perusahaan dan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap proporsi komisaris independen.
2. Kepemilikan manajerial di Indonesia berpengaruh negatif signifikan terhadap ukuran dewan direksi perusahaan dan proporsi komisaris independen.
3. Kepemilikan pemerintah di Indonesia berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ukuran  dewan  direksi  perusahaan  dan  negative  signifikan  terhadap  proporsi komisaris independen.
4. Variabel  kontrol  ukuran  perusahaan  berpengaruh  positif  signifikan  dengan  ukuran dewan direksi perusahaan dan proporsi komisaris independen. Sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap ukuran dewan direksi perusahaan dan positif signifikan terhadap proporsi komisaris independen

## Ella Budiarti Chorry Sulistyawati

## 6. Daftar Pustaka
Aggarwal,  Reena.,dkk.  2010. Does  Governance  Travel  Around  The  World  ?  Evidence  From Institusional Investors. Joournal of Financial Economics.
Alnaif,  Khaled  LK.  2014. Determinants  of  The  Size  of  Board  of  Directors  :  Evidence  From Jordanian Corporation. Journal of Finance and Accounting. 5(8) : 54-63.
Alijoyo,  Antonius  dan Subarto Zaini. 2004. Komisaris Independen : Penggerak Praktik GCG di Perusahaan . Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia
Amiruddin, Umar. 2005. Struktur Kepemilikan, Nilai Perusahaan, dan Corporate Governance : Suatu Perspektif Keagenan . Surabaya : Airlangga University Press.
Baird , M. 2000. The Proper governance of Companies Will become as Crucial to The World Economy as The Proper Governing of Countries,’Paper.
Bennedsen, Morten. 2002 . Why do Firms Have Boards? . Working Paper, JEL Classification. 1- 14.
Boone, Audra L dkk. 2007. The Determinants of Corporate Board Size And Composition : An Empirical Analysis. Journal of Financial Economics. Vol 85 : 66-101
Budiarti,  Ella  dan  Chorry  Sulistyowati,  2015.  Struktur  Kepemilikan  dan  Struktur  Dewan Perusahaan, Program Studi S1 Manajemen Unversitas Airlangga, 96.
Dalton,  Dan  R  dkk.  2007. The  Fundamental  Agency  Problem  and  Its  Mitigation: Independence,  Equity,  and  The  Market  For  Corporate  Control. The  Academy  of Management Annals. 3 : 1-64.
Deng, Xiaolan dan Zongjun Wang. 2006. Ownership Structure and Financial Distress: Evidence from  Public  Listed  Companies  in  China.  International  Journal  Management .  Vol.  23, No.3:468-502.
Destriana, Nicken. 2011. Masalah dan Biaya Keagenan. Media Bisnis
Eisenberg,  Theodore  dkk.1998. Larger  Board  Size  and  Decreasing  Firm  Value  in  small  Firms. Journa of Financial Economics . Vol 48 : 35-54.
Essen, Marc Van dkk. 2011. Corporate Boards and The Performance of Asian Firms:A Meta- Analysis.
Faizal.  2004. Analisis    Agency  Costs,  Struktur  Kepemilikan  dan  Mekanisme    Corporate Governance . Simposium Nasional Akuntansi VII. Denpasar Bali.
Fama, Eugene F., dan Michael C. Jensen. 1983. Separation of Ownership and Control , Journal of Law and Economics. 26: 301-325.
Germaint,  Laurent  dkk,.  2014 .  Corporate  Governance  Reform  In  Malaysia:  Board  Size, Independence and Monitoring. Journal of Economics and Business. 75: 126-162.
Ghozali,  Imam.  2005. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  SPSS.  Edisi  Ketiga .  Semarang.
Badan Penerbit Undip.
Hermalin, B dan Weisbach, M.S, 1991. The Effects of Board Composition and Direct Incentives on Firm Performance. Financial Management. Vol.20: 101-112.
Jensen,  M.,  dan  Meckling, W.  1976. Theory  of The  ﬁrm:  Managerial  Behavior, Agency  Costs and Ownership Structure . Journal of Financial Economics, 3: 305– 360.
Jensen,  M.  1993. The  Modern  Industrial  Revolution,  Exit  And  The  Failure  Of    Internal  Control Systems . Journal of Finance 48: 831-880.
Kaufmann,  Daniel  dkk.  2010. The  Worldwide  Governance  Indicators:  Methodology  and
Analytical Issues , (online),
( http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports ,  diakses  5  Oktober 2014).
Lehn,  K.M  Patro,S.  dan  Zhao  M.  2009. Determinants  of  The  Size  And  Composition  of  US Corporate Boards. Journal of Financial Management . Vol 4:747-780.
Li,  Jiatao.  1994. Ownership Structure and  Board Composition  :Multi-Country Test Of  Agency Theory Predictions. Jurnal Managerial and Decision Economics. 15 (4): 359-368.
Linck, James S.  2008. The determinants of board structure. Journal of Financial Economics 87 (9): 308–328.
Lipton,  M  dan  Lorsch  J.  1992. A  Modest  Proposal  for  Improved  Corporate  Governance Business Lawyer . Vol 48: 59-77.
Mak,  Y.T  dan  Yuan  Li.  2001. Determinants  Of  Corporate  Ownership  and  Board  Structure  : Evidence From Singapore . Jurnal of Corporate Finance, 7(6) : 235-256.
Monem, Reza M. 2013. Determinants of board structure: Evidence from Australia . Journal of Accounting and Economics. 9(2): 33–49
Munisi,  Gibson  dkk.  2014. Corporate  Boards  and  Ownership  Structure  :  Evidence  from  Sub- Saharan Africa . Jurnal Bisnis Internasional, 23(1): 785-796.
NCCG. 2001. Pedoman Good Corporate Governance.
OECD. 2004. OECD Principles of Corporate Governance.
Onetto,  Andress  E.  2007 .  Agency  Problems  and  The  Board  of  Directors . Journal  of Internasional Banking and Financial Law, 414 – 417.
Rifai,  Badriyah.  2009. Peran  Komisaris  Independen  dalamMewujudkan  Good  Corporate Governance di Perusahaan Publik . Jurnal Hukum, 3(7) : 396 – 412.
Sari,  Derry  Permata  dan  Bahtiar  Usman.  2014. Pengaruh  Board  Structure  dan  Ownership Structure terhadap Firm Performance Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia . Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi. Vol 1 : 44-69.
Sudana  ,  I  Made.  2011. Manajemen  Keuangan  Perusahaan  :  Teori  Dan  Praktik .  Jakarta  :
Erlangga

## Ella Budiarti Chorry Sulistyawati
Sudarmadji,  Adi  M  dan  Sularto,  Lana.  2007. Pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  Profitabilitas,
Leverage  dan  Tipe  kepemilikan  Perusahaan  terhadap  Luas  Voluntary  Discloure Laporan Keuangan Tahunan. Proceeding PESAT, Volume 2.
Syafruddin  ,Muchamad  dan  Aga  Nugroho  S.  2012. Pengaruh  Struktur  Kepemilikan  Dan
Mekanisme Corporate Governance Terhadap Biaya Keagenan .(Online).
( http://ejournal-s1.undip.ac.id diakses tanggal 19 november 2014).
Triwacananingrum,  Wijaya  dan  Widi  Hidayat.  2014. Pengaruh  Kinerja  Sosial  dan  Financial Leverage terhadap Kinerja Keuangan dengan Klasifikasi Perusahaan Sebagai Variabel Moderator Pada BUMN. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 150-158.
Yermack,  David.  1996. Higher  Market  Valuation  of  Companies  with  a  Small  Board  of Directors. Journal of Financial Economics. Vol 40 :185-211.
www.bapepam.go.id www.idx.co.id