## ALAT BUKTI GANDA HAK GARAP TANAH KELOMPOK TANI PADA AREAL IZIN PERTAMBANGAN PT. KALTIM PRIMA COAL
Rusli Akib 1* , Husni Thamrin 2 1 Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia
2 Dosen Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia E-mail: rusliakib@gmail.com, thamrin@stih-awanglong.ac.id
Article History: Submission   : 2021-04-17 Review : 2021-05-07 Publication   : 2021-06-30

## ABSTRAK
Kepemilikan hak garap pada lahan yang sama oleh beberapa Kelompok Tani pada areal ijin  pertambangan  PT.  Kaltim  Prima  Coal    di  Desa  Swarga  Bara,  Kecamatan  Sangatta Utara,  Kabupaten  Kutai  Timur,  Kalimantan  Timur,  memunculkan  konflik  antar kelompok  masyarakat.  Permasalahan  terjadi  karena  aparat  pejabat  (Kepala  Desa  dan Camat) mengeluarkan surat keterangan tanah hak garap tanpa dasar hukum yang jelas sehingga  terjadi  tumpang  tindih  hak  atas  tanah  garapan  dan  memunculkan  alat  bukti ganda  hak  garap  atas  tanah  pada  objek/lahan  yang  sama. Berdasarkan  permasalahan tersebut maka penelitian ini mengkaji mengenai faktor penyebab alat bukti ganda atas hak garap di atas areal ijin pertambangan PT. Kaltim Prima Coal  di Desa Swarga Bara, Kecamatan  Sangatta  Utara,  Kabupaten  Kutai  Timur,  Kalimantan  Timur.  Selain  itu juga untuk  mengetahui  bagaimana  bentuk  penyelesaian  sengketa  antar  sesama  pepegang hak garap di atas areal ijin pertambangan PT. Kaltim Prima Coal  di Desa Swarga Bara, Kecamatan  Sangatta  Utara,  Kabupaten  Kutai  Timur,  Kalimantan  Timur  agar penyelesaiannya dapat menguntungkan bagi semua pihak yang berselisih. Berdasarkan perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  maka  metode  penelitian  yang  digunakan adalah  yuridis  empiris,  yaitu  menggunakan  norma-norma  hukum  yang  bersifat menjelaskan  dengan  cara  meneliti  dan  membahas  peraturan-peraturan  hukum  yang berlaku  saat  ini .  Untuk  menghindari  terulangnya  kembali  sengketa  tanah  garapan, pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan penertiban atas terjadinya tumpang tindih surat keterangan hak garap tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan RT setempat dan  sekaligus  melakukan  sosialisasi  kepada  aparatur  pemerintahan  desa  dan masyarakat  tentang  kewenangan  dalam  penerbitan  izin  membukan  lahan  beserta ketentuan-ketentuannya berdasarkan undang-undang dan atau peraturan pemerintah. Alas  hak  bagi  para  penggarap  wajib  diberikan  untuk  tertibnya  administrasi  di  bidang pertanahan  dan  sekaligus  dapat  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum kepada  para  penggarap  agar  potensi  sengketa  pertanahan  dapat  dihindari  sedini mungkin.
Kata Kunci: alat bukti ganda, tanah kelompok tani, pertambangan
Vol. 4 No. 2, Juni 2021

## PENDAHULUAN
Tanah  mempunyai  peranan  yang  besar  dalam  dinamika  kehidupan  manusia,  maka didalam Undang-Undang Dasar  1945  pasal  33  ayat  3  disebutkan  bahwa  Bumi  dan  air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disingkat dengan sebutan UUPA.
Hak-hak  atas  tanah  diluar  konteks  Pasal  16  dan  Pasal  53  UUPA  sebagaimana  telah disebutkan  di  atas,  dikenal  dengan  adanya  sebutan  tanah  garapan.  Tanah  garapan adalah  sebidang  tanah  yang  sudah  atau  belum  dilekati  dengan  sesuatu  hak  yang dikerjakan  atau  dimanfaatkan  oleh  pihak  lain  baik  dengan  persetujuan  atau  tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Sebetulnya apa yang dikenal dengan sebutan “Hak Garapan” tidak ada dalam Hukum Tanah. Harsono bahkan dengan  tegas  mengatakan  bahwa  hukum  tanah  nasional  tidak  mengenal  tanah garapan.UUPA  sendiri  tidak  mengatur  mengenai  tanah  garapan  karena  tanah  garapan bukan merupakan kategori tanah hak.
Di Kalimantan Timur Permasalahan tanah yang terjadi menjadi persoalan yang sangat krusial dan perlu mendapat perhatian serius mengingat kasusnya menunjukkan angka yang semakin meningkat. Menurut mantan Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Faroek Ishak mengatakan bahwa, “persoalan tanah harus menjadi prioritas utama untuk diselesaikan selain  itu  juga  efektivitasnya  harus  semakin  ditingkatkan  mengingat  pada  2012  di Kaltim terdapat 742 kasus pertanahan yang tumpang tindih”.
Didesa  Swarga  Bara,  Kecamatan  Sangatta  Utara,  Kabupaten  Kutai  Timur,  Kalimantan Timur, masyarakat setempat memiliki hak garap di areal ijin pertambangan PT. Kaltim Prima  Coal  (PT.KPC)  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  Kelurahan/Kantor  Desa  dan  Ketua Rukun  Tetangga  (RT)  setempat.  Pada  lahan  areal  ijin  pertambangan PT.  Kaltim Prima Coal  (PT.KPC)  banyak  beredar  surat  izin  menggarap  lahan,  artinya  beredarnya  alat bukti ganda hak garap atas tanah pada objek tanah yang sama, sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik kepentingan atas hak tanah garapan pada lahan tersebut.
Permasalahannya  kemudian  adalah  bagaimana  bentuk  penyelesaian  sengketa  tanah garapan sebagaimana yang disampaikan di atas mendapat kepastian dan perlindungan, mengingat  kompleksnya  permasalahan  tanah  garapan  akibat overlapping surat keterangan hak tanah garapan yang menimbulkan alat bukti ganda.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Faktor Penyebab Alat Bukti Ganda Atas Hak Garap Di Areal Ijin Pertambangan PT. Kaltim  Prima  Coal    di  Desa  Swarga  Bara,  Kecamatan  Sangatta  Utara,  Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
Sengketa tanah yang menjadi objek penelitian diduga sebagai akibat adanya  tumpang tindih  kepemilikan  hak  garapan  atas  objek  lahan/tanah  yang  sama  terletak  di  Dusun panorama RT 05 Desa Swarga bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.
Objek tanah hak garap di lokasi tersebut disengketakan oleh beberapa kelompok, baik secara perorangan maupun yang sudah terbentuk dalam kelompok tani karena masing- masing  pihak  merasa  punya  hak  untuk  menggarap  tanah/lahan  tersebut  dan  masing-
Vol. 4 No. 2, Juni 2021
masing memiliki surat  hak atas tanah yang hanya berdasarkan surat  keterangan yang dikeluarkan  dari  Ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  dan  Kepala  Desa  atau  dari  pemerintah setempat.
Berdasarkan  data  lapangan  hasil  inventarisasi  dan  identifikasi  tanah/lahan  sengketa yang  dilakukan  oleh  Tim  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  Kabupaten  kutai  Tmur Area Pinang Dome di atas areal seluas 600 hektar, didapati luas sesuai bukti alas hak yang terdiri yakni 3,051.11 (tiga ribu lima puluh satu koma sebelas) hektar.
Dari situasi tersebut, dikakukanlah musyarawah yang difasilitasi oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pertanahan Kabupaten kutai Tmur Area Pinang Dome dengan para kelompok tani dan perorangan dengan isi berita acara sebagai berikut:
--- Pada hari ini, Senin, tanggal 15 Mei 2017, bertempat di Ruang Rapat (Arau) Pemkab Kutai Timur, telah dilakukan pertemuan untuk menyepakati pembagian luas lahan area Pinang Dome Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangata Utara, Kab. Kutai Timur.
Dalam pertemuan tersebut, telah disepakati hal-hal sebagai berikut:
Bahwa yang berhak dan diakui sebagai penggarap tanah perwatasan diatas lahan seluas kurang lebih 600 (Enam Ratus) hektar sesuai titik koordinat (terlampir) di area Pinang  Dome  Desa  Swarga  Bara  Kecamatan  Sangata  Utara  Kab.Kutai  Timur  yang meminta  untuk  dibebaskan  oleh  pihak  PT.  Kaltim  Prima  Coal  adalah  sebanyak 14 (empat belas) Kelompok Tani/ Perorangan , yakni:
1. Kelompok  Tani  Kutai  (Lukmanto  Saidi/Rachmat)  sesuai  Surat  Pernyataan Penguasaan  Tanah  Perwatasan  No.  Regiter:  592.11/2198/IX/2009  tanggal  31 Agustus 2009 seluas 410 (empat ratus sepuluh) hektar.
2. Salma  (Toni  Irawan)  sesuai  Surat  Pernyataan  Pemilikan  Tanah  No.  Register: 592.11/1538/III/2007 Tanggal 08 Januari 2007 seluas 2 (dua) hektar.
3. Kelompok Tani Kutabug (Ali Rachmansyah/Hermanto) sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal  15  Agustus 2000  seluas 375 (tiga  ratus tujuh puluh lima) hektar.
4. Kelompok  Tani  Barokah  ex.  PT.  Senang  (Suriansyah)  sesuai  Surat  Pernyataan Perwatasan tanggal 15 September 2000 seluas 144 (seratus empat puluh empat) hektar.
5. Kelompok  Tani  Bukit  Subur  Ranting  PT.Senang  (Thomas  Ware)  sesuai  Surat Pernyataan Pelepasan Hak Anggota Kelompok Tani Timba tanggal 27 Juli 2011 seluas 21 (dua puluh satu) hektar.
6. Frasiskus  Riwu  (Frenky)  sesuai  Surat  Pernyataan  Penggarapan  Tanah  No. register  592.11/2932/II/2011  tanggal  07  Februari  2011  dan  Surat  Keterangan Desa  Swarga  Bara  No:  9/SB/SGT-U/I/2012  Tanggal  20  Januari  2012  seluas 24,75 (dua puluh empat koma tujuh puluh lima) hektar.
7. Kelompok  Tani  Mekar  Jaya  Ex  PT.Senang  (Lasina.S)  sesuai  Surat  Pernyataan Perwatasan  Tanggal  20  September  2001  seluas  250  (dua  ratus  lima  puluh) hektar.
8. Kelompok  Tani  Lestari  Ex  PT.Senang  (Mesransyah/  Hasan)  sesuai  Surat Pernyataan Perwatasan tanggal 22 September 2001 seluas 100 hektar.
9. Kelompok  Tani  Subur  Jaya  Ex  PT.Senang  (Dwi  Herawono)  sesuai  Surat Pernyataan Perwatasan Tanggal 21 September 2001 seluas 100 (seratus) hektar.
Vol. 4 No. 2, Juni 2021
10. Kelompok  Tani  Sentosa  (H.  Syarkawi)  sesuai  Surat  Pernyataan  Penguasaan Tanah Perwatasan No. Register 592.11/2201/IX/2009 tanggal 25 Agustus 2009 seluas 100 (seratus) hektar.
11. Kelompok  Tani  Ismail  Ad  sesuai  Surat  Keterangan  Garapan  Tanah  Perwatasan tanggal 19 Maret 1999 seluas 80 hektar.
12. Kelompok  Tani  Sungai  Pinang  Kutai  4  dan  6  (H.  Nasrun  G)  sesuai  Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 07 Juli 2006 seluas 300 hektar.
13. Kelompok  Tani  Banjar  Sari  (Rumaidi)  sesuai  Surat  Pernyataan  Tanah Perwatasan  Tanggal  19  Maret  1999  seluas  844.36  (delapan  ratus  empat  puluh empat koma tiga puluh enam) hektar.
14. Kelompok Tani Rahmat Jaya Sungai Pinang (Alamsyah) sesuai Surat Pernyataan Perwatasan Tanggal 24 Oktober 2006 seluas 300 (tiga ratus) hektar.
Bahwa  keempat  belas  Kelompok  Tani  tersebut  telah  bersepakat  dengan  pembagian luasan masing-masing:
1. Kelompok  Tani  Kutai  (Lukmanto  Saidi)  seluas  43  (empat  puluh  tiga)  hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama Rahmat tertanggal 02 Mei 2017;
2. Salma/  Toni  Irawan  seluas  2  (dua)  hektar  sesuai  Surat  Pernyataan  atas  nama Toni Irawan tertanggal 05 Juni 2017.
3. Kelompok Tani Kutabug atas nama:
a) H.M. Lonca seluas 94 (sembilan puluh empat) hektar Sesuai Surat Pernyataan atas nama H.M.Lonca tertanggal 28 Mei 2017;
b) Yakobus  Karo  seluas  30  (tiga  puluh)  hektar  sesuai  Surat  Pernyataan  atas nama Yakop tertanggal 04 Mei 2017;
c) Hermanto  seluas  30  (tiga  puluh)  hektar  sesuai  Surat  Pernyataan  atas  nama Hermanto tertanggal 04 Mei 2017;
d) Edy Waren alias Dedok seluas 15 (lima belas) hektar;
e) Sanio dan Bahrani seluas 20 (dua puluh) hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama Sanio tertanggal 29 Mei 2017.
4. Kelompok  Tani  Barokah  ex.  PT.  Senang  seluas  45  (empat  puluh  lima)  hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama Sutaji tertanggal 02 Mei 2017;
5. Kelompok Tani Bukit Subur Ranting PT. Senang seluas 23 (dua puluh tiga) hektar sesuai Surat Pernyataan Thomas Ware tertanggal 19 Mei 2017;
6. Fransiskus Riwu seluas 18 (delapan belas)  hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama Fransiskus Riwu tertanggal 19 April 2017;
7. Kelompok Tani Mekar Jaya Ex PT.Senang (Lasina.S) seluas 25 (dua puluh lima) hektar;
8. Kelompok  Tani  Lestari  Ex  PT.Senang  seluas  40  (empat  puluh)  hektar  sesuai Surat Pernyataan atas nama Hasan tertanggal 02 Mei 2017;
9. Kelompok Tani Subur Jaya Ex PT.Senang seluas 15 (lima belas) hektar;
10. Kelompok  Tani  Sentosa  seluas  30  (tiga  puluh)  hektar  sesuai  Surat  Pernyataan atas nama H Syarkawi dan Basrah;
11. Kelompok Tani Ismail Ad seluas 30 (tiga puluh) hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama Ivansyah tanggal 28 April 2017;
12. Kelompok Tani Sungai Pinang Kutai 4 dan 6 seluas 50 (lima puluh) hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama Hamran tertanggal 03 Mei 2017;
13. Kelompok  Tani  Banjar  Sari  seluas  105  (seratus  lima)  hektar  sesuai  Surat Pernyataan atas nama Andi Arbain.G tertanggal 03 Mei 2017;
Vol. 4 No. 2, Juni 2021
14. Kelompok  Tani  Rahmat  Jaya  Sungai  Pinang  (Alamsyah)  seluas  25  (dua  puluh lima) hektar.
Bahwa  dengan  telah  menerima  hasil  pembagian  luasan  diatas,  maka  masing  masing kelompok Tani (14 Kelompok Tani) tersebut tidak berhak lagi atas Tanah Perwatasan sesuai luasan yang tertera dalam Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilikan Tanah yang dimilikinya.
Bahwa  keempat  belas  Kelompok  Tani  tersebut  bersepakat  untuk  tidak mempermasalahkan  bagian  luasan  dari  masing  -  masing  Kelompok  Tani  dan  tidak berhak  mengajukan  keberatan  atau  tuntutan  terhadap  PT.  Kaltim  Prima  Coal  dengan alasan apapun.
Bentuk  Penyelesaian  Sengketa  Alat  Bukti  Ganda  Antar  Sesama  Pemegang  Hak Garap  di  Areal  Izin  Pertambangan  PT.  Kaltim  Prima  Coal    di  Desa  Swarga  Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur Berdasarkan  hasil  identifikasi  dan  inventarisir  tanah/lahan  di  lapangan,  maka permasalahan sengketa hak garap atas tanah pada areal ijin pertambangan PT. Kaltim Prima  Coal  di  Desa  Swarga  Bara,  Kecamatan  Sangatta  Utara,  Kabupaten  Kutai  Timur, Kalimantan Timur sebagai berikut :
1. Tanah/lahan  garapan  yang  disengketakan  oleh  beberapa  orang/kelompok  tani adalah tanah/lahan dalam objek yang sama, yaitu terletak di Dusun panorama RT 05 Desa Swarga bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.
2. Objek tanah yang seluruhnya seluas hanya 600 Hektar yang diakui/dikuasai oleh 14 Kelompok Tani dan Perorangan dimana total luasan surat surat yang dimiliki oleh  14  Kelompok  tani  dan  perorangan  tersebut  yakni  3,051.11  (tiga  ribu  lima puluh satu koma sebelas) hektar.
3. Timbulnya  sengketa  penguasaan  lahan/tanah  dalam  objek  yang  sama  sebagai akibat begitu mudahnya pihak RT, Kepala Desa menerbitkan surat keterangan hak penguasaan tanah garapan di atas  Tanah Negara kepada perorangan baik secara sendiri-sendiri  maupun  yang  sudah  tergabung  dalam  kelompok  tani,  sehingga tanpa  dilakukan  inventaris  dan  pengawasan  penggunaan  lahan  yang  baik mengakibatkan  terjadinya  tumpang  tindihatau  surat  penguasaan  tanah  garapan ganda. Permasalahan tersebut memicu sengketa antar kelompok, karena masing- masing  pihak  merasa  memiliki  hak  berdasarkan  surat-surat  keterangan  yang diberikan oleh pihak RT dan Kepala Desa.

## Solusi Atas Penyelesaian Sengketa Antar Sesama Pemegang Hak Garap
Berkaitan dengan sengketa tanah garapan yang terjadi sebagaimana telah disebutkan di atas,  mengingat  masing-masing  pihak yang  bersengketa  merasa  punya  hak  atas  tanah garapannya  berdasarkan  bukti  surat  keterangan  hak  garap    yang  dikeluarkan  dari  RT dan  Kepala  Desa  (sekalipun  secara  awam  para  pihak  mengangap  bahwa  surat keterangan  tersebut  sah  sebagai  kepemilikan  hak  garap  lahan),  maka    alternatif penyelesaian  sengketa  sesama  pemegang  hak  garap  dapat  ditempuh  dengan  cara mediasi  dengan  maksud  agar  para  pihak  yang  bersengketa  tidak  ada  yang  merasa dirugikan, namun harus memberikan keuntungan bagi sesama pemegang hak garap.
Dengan  berlandaskan  pada  Pasal  33  ayat(3)  bahwa  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-
Vol. 4 No. 2, Juni 2021
besarnya bagi kemakmuran rakyat, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam penyelesaian  setiap  terjadi  sengketa  pertanahan  di  tanah  air,  termasuk  didalamnya sengketa  antar  sesama  pemegang  hak  garap  dengan  cara  damai  dan  menguntungkan kepada semua pihak yang bersengketa.
Hal  tersebut  di  atas  telah  jelas  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UUPA  yang  telah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,persediaan  dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasatersebut;
b. menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antaraorang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
c. menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antaraorang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenaibumi, air dan ruang angkasa.
Oleh  karenanya  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  tanah  daam  kasus  ini  dapat ditempuh  dengan  jalan  mediasi  guna  pencapaian  penyelesaian  yang  dapat menguntungkan para pihak yang bersengketa.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6 ayat (1) sampai (7) diatur secara rinci:
(1)   Sengketa  atau  beda  pendapat  perdata  dapat  diselesaikan  oleh  para  pihak melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  didasarkan  pada  itikad  baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
(2)  Penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  diselesaikan  dalam pertemuan  langsung  oleh  para  pihak  dalam  waktu  paling  lama  14  (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
(3)   Dalam  hal  sengketa  atau  beda  pendapat  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (2)  tidak  dapat  diselesaikan,  maka  atas  kesepakatan  tertulis  para  pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
(4)   Apabila  para  pihak tersebut  dalam waktu paling  lama  14  (empat  belas)  hari dengan  bantuan  seorang  atau  lebih  penasehat  ahli  maupun  melalui  seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan  kedua  belah  pihak,  maka  para  pihak  dapat  menghubungi sebuah  lembaga  arbitrase  atau  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
(5)   Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
(6)     Usaha  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam  waktu  paling  lama  30  (  tiga  puluh  )  hari  harus  tercapai  kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final  dan  mengikat  para  pihak  untuk  dilaksanakan  dengan  itikad  baik  serta wajib  didaftarkan  di  Pengadilan  Negeri  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
Vol. 4 No. 2, Juni 2021
Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar  Mekanisme  Ketatalaksanaan  Kewenangan  Pemerintah  di  Bidang  Pertanahan menjabarkan beberapa langkah dalam penyelesaian sengketa, yaitu :
a. Melakukan penelitian terhadap subyek dan obyek sengketa.
b. Mencegah  meluasnya  dampak  sengketa  tanah  garapan  baik  subyek  maupun obyeknya
c. melakukan  Koordinasi  dengan  instansi  yang  terkait  untuk  menetapkan langkah-langkah penanganannya;
d. Memfasilitasi  musyawarah  antara  para  pihak  yang  bersengketa  untuk mendapat kesepakatan para pihak.
e. Jika tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah Pemerintah atau pemegang hak dapat menempuh jalur hukum.
Salah  satu  kegiatan  dalam  program  strategis  BPN  RI  adalah  penyelesaian  kasus pertanahan.  Berdasarkan  Peraturan  Kepala  BPN  RI  Nomor  3  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Pengkajian  dan  Penanganan  Kasus  Pertanahan,  kasus  pertanahan  adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  untuk  mendapatkan  penanganan,  penyelesaian  sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.
1) Pelayanan pengaduan dan Informasi Kasus
a) Pengaduan disampaikan melalui Loket pengaduan.
b) Dilakukan Register terhadap pengaduan yang diterima.
c) Penyampaian informasi, digolongkan menjadi :
2) Pengkajian Kasus
a) Untuk mengetahui faktor penyebab.
b) Menganalisis data yang ada.
c) Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus.
3) Penanganan Kasus
Penanganan suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan :
a) Pengolahan data pengaduan, penelitian lapangan/koordinasi/investigasi.
b) Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita acara.
c) Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
d) Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus.
Untuk  suatu  kasus  pertanahan  tertentu  yang  dianggap  strategis,  dilaksanakan pembentukan tim penanganan kasus potensi konflik strategis.
4) Penyelesaian Kasus
Penyelesaian suatu kasus pertanahan dikelompokkan menjadi 2 yaitu :
a) Penyelesaian melalui jalur hukum/pengadilan.
b) Penyelesaian melalui proses mediasi.
Penyelesaian  sengketa  tanah  oleh  BPN  tersebut  selayaknya  memegang  beberapa prinsip dasar yaitu :
1) Perlakuan yang berimbang kepada tiap pihak yang terlibat dalam sengketa.
2) Transparansi  dalam  langkah-langkah  penyelesaian  sengketa  dengan  selalu melibatkan para pihak yang bersengketa.
3) Pemberian  kebebasan kepada para pihak yang  terlibat dalam sengketa  untuk menentsukan  sendiri  penyelesaian  masalahnyauntuk  kasus-kasus  tertentu selama masih di dalam koridor hukum yang ditetapkan oleh BPN.
Vol. 4 No. 2, Juni 2021

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  disampaikan  di  atas,  maka  kesimpulan  yang  dapat disampaikan berkaitan dengan topik penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Penyebab  terjadinya  hak  garap  yang  sama  antar  Kelompok  Tani  karena  Kepala Desa/RT  terlalu  mudah  mengeluarkan  surat  keterangan  sebagai  kepemilikan  hak garap kepada warga masyarakat pada objek yang sama, yaitu pada lahan areal ijin pertambangan  PT.KPC,  sehingga  sengketa  hak  garap  atas  lahan  tidak  dapat terhindarkan  sebagaimana  yang  terjadi di  Desa  Swarga  Bara,  Kecamatan  Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
2. Penyelesaian  sengketa  sesama  pemegang  hak  garap  dapat  ditempuh  dengan  cara mediasi dengan maksud agar para pihak yang bersengketa tidak ada yang merasa dirugikan,  namun  harus  memberikan  keuntungan  bagi  sesama  pemegang  hak garap.

## REFERENSI
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Harsono,  B.,  2006.  Himpunan  Peraturan  Undang - Undang  Pokok  Agraria,  Jakarta  : Djambatan.
Dermawan,  Dkk.  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran  Tanah  Di  Desa  Baning  Kota  Kecamatan  Sintang  Kabupaten  Sintang . Jurnal Tesis Pmis - Untan - Psian, 2014
Fajarianto,  O.,  Jubaedah,  S.,  &  Erawati,  D.  (2021). Penerapan Digital Marketing dalam Mendukung Kegiatan Pemasaran Pada Usaha Taniku Cirebon . 4 (1), 68 – 74. Jubaedah,  S.,  Fajarianto,  O.,  &  Erawati,  D.  (2021).  PENERAPAN  SISTEM  INFORMASI AKUNTANSI  (SIA)  DALAM  PENCATATAN  DAN  PELAPORAN  KEUANGAN  PADA USAHA BOCA TANI. Abdimas Awang Long , 4 (2), 45 – 50. Wulandari, S., Lestari, A. D., & Fajarianto, O. (2021). PENGGUNAAN APLIKASI DIGITAL KEARSIPAN PADA PAUD. Abdimas Awang Long , 4 (2), 39 – 44.
Yolanda, N., Mudasir, & Fajarianto, O. (2021). JURIDICAL ANALYSIS OF CURRENCY AND CITIZENSHIP STATUS OF CHILDREN ON DIVORCE IN MIXED MARRIAGE. Review of International Geographical Education Online , 11 (10).

## PERATURAN PERUNDANG - UNDANG
Agement Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia.  (AB  S.1847 - 23,  diumumkan  secara resmi pada tanggal 30 April 1847).
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok