## Pemberdayaan dan Pendampingan Komunitas Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Tinggi

## Andayani, Muhrisun Afandi*
Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia Email*: muhrisun@uin-suka.ac.id
Abstrak .  Artikel  ini  merupakan  bagian  dari  laporan  hasil  kegiatan  pengabdian    masyarakat  terkait advokasi terhadap komunitas difabel di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  dalam mengakses pendidikan  tinggi.  Meskipun  fokus  dari  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  penyandang  disabilitas    yang masih  dalam  rentang  usia  pendidikan  menengah  dan  pendidikan  tinggi,  namun  kegiatan  ini  didesain untuk menjangkau (outreach) komunitas penyandang disabilitas  dalam skala luas, termasuk di dalamnya pemangku  kebijakan  dan  pihak-pihat  lain  terkait  pemenuhan  hak  pendidikan  bagi  penyandang disabilitas. Komunitas penyandang disabilitas  di Indonesia sendiri, dengan segala upaya yang dilakukan sejauh ini, telah terbukti banyak memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam meningkatkan posisi tawar mereka sebagai sebuah kelompok marginal dalam melakukan transformasi sosial maupun dalam mengakses hak-hak mereka di  masyarakat, termasuk hak atas pendidikan yang layak di semua jenjang. Ironisnya,    pihak-pihak  yang  paling  dekat  dengan  kehidupan  penyandang  disabilitas  sendiri,  seperti keluarga, teman dan support system lainnya masih kurang memberikan dukungan kepada mereka untuk mengakses pendidikan, terlebih pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karenanya, kegiatan pengabdian ini melibatkan semua support system di sekitar komunitas penyandang disabilitas. Tim pengabdian juga melakukan  upaya  advokasi  kepada  para  pemangku  kepentingan  untuk  memenuhi  hak  pendidikan komunitas ini sesuai dengan amanat regulasi nasional maupun instrumen hukum internasional.
Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Difabel, Advokasi, Pemberdayaan, Pendidikan Tinggi

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  No.8/2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  menjamin  adanya  kesempatan  yang sama  bagi  difabel  pada  semua  aspek  kehidupan,  termasuk  hak  mendapatkan  layanan  pendidikan  yang layak pada semua jenjang pendidikan dan jenis keilmuan. Pemerintah Indonesia sendiri sudah terlebih dahulu mengadopsi instrumen internasional CRPD ( The Convention of the Human Rights of Persons with Disabilities) atau Konvensi Hak Asasi Difabel pada tanggal 18 Oktober 2011 melalui Undang-undang No.  19  tahun  2011.  Konvensi  tersebut    secara  tegas  mengamanatkan  semua  negara  yang  telah meratifikasinya,  tidak  terkecuali  Indonesia,  untuk  memastikan  tersedianya  sistem  pendidikan  yang inklusif pada semua jenjang. Kementerian Agama RI termasuk salah satu kementerian yang dengan cepat merespon  ratifikasi  CRPD  tesebut  dalam  kebijakan  pendidikannya.  Melalui  surat  edaran  Sekretaris Jenderal Kementerian Agama No SJ/B.I/I/HM.00/1655/2012 tertanggal 24 April 2012, unit-unit di bawah Kementerian Agama dihimbau untuk segera mengimplementasikan CRPD dengan membuka aksesibiltas bagi para penyandang disabilitas.
Namun dalam praktiknya hingga saat ini sebagian besar lembaga pendidikan di Indonesia, terutama perguruan tinggi, belum memberikan kesempatan yang semestinya kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh  akses  pendidikan  yang  menjadi  hak  mereka.  Beberapa  perguruan  tinggi  memang  telah
membuka akses bagi penyandang disabilitas.  Namun demikian terbukanya akses di beberapa perguruan tinggi untuk penyandang disabilitas tersebut belum dibarengi dengan dukungan layanan yang memadai. Layanan dan fasilitas yang disediakan sebagai pendukung kegiatan belajar para penyandang disabilitas di perguruan  tinggi  di  Indonesia  secara  umum  masih  sangat  terbatas.  Aturan  dan  kebijakan  di  beberapa perguruan tinggi bahkan bertabrakan dengan prinsip inklusifitas sebagaimana diamanatkan oleh undang- undang.
Ketersediaan dan akurasi data terkait penyandang disabilitas di Indonesia menjadi persoalan yang sudah lama diangkat dalam beberapa penelitian dan publikasi sebelumnya. Hingga saat ini belum ada data statistik yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah yang menunjukan tingkat partisipasi penyandang disabilitas  pada  pendidikan  tinggi  di  Indonesia.  Namun  demikian,  menurut  data  yang  dihimpun  oleh Perkumpulan  Tuna  Netra Indonesia  (Pertuni)  pada  tahun  2005  menunjukkan bahwa  hanya  sekitar  250 orang dengan disabilitas di Indonesia yang pada saat itu bisa memperoleh akses pendidikan tinggi, baik di  perguruan  tinggi  neregi  maupun  swasta.  Jumlah  total  populasi  penyandang  disabilitas  sendiri, sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan pada tahun1995, diperkirakan sekitar 3,5 juta  jiwa,  atau  sekitar  1,5  persen  dari  total  populasi  penduduk  Indonesia  saat  itu.  Data  sensus  yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2000 mengindikasikan jumlah populasi difabel yang lebih kecil, yaitu 1.465.280 jiwa.
Estimasi PBB menyebutkan bahwa 10 persen dari jumlah penduduk di suatu negara adalah difabel. Oleh  karenanya,  dengan  jumlah  populasi  di  Indonesia  saat  ini  maka  jumlah  penyandang  disabilitas  di Indonesia  berkisar  30  juta  jiwa.  Menurut  UNDP,  dari  jumlah  itu,  hanya  3%  difabel  yang  melek  huruf ( literate ). Dalam kaonteks Indonesia, dapat diartikan bahwa hanya sekitar 10 ribu penyandang disabilitas yang melek huruf. Data terakhir (2016) terkait jumlah anak usia sekolah dengan berbagai jenis disabilitas di Indonesia diperkirakan sekitar 2,5 juta. Namun demikian dari jumlah tersebut hanya 17 persen yang terdaftar di sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah luar biasa (SLB), sedangkan sisanya (83 persen) tidak bersekolah. 1
Terlepas  dari  akurasi  data-data  dari  berbagai  sumber  tersebut  di  atas,  data  tersebut  secara  pasti mengindikasikan secara kuat kenyataan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas di Indonesia dalam ranah  pendidikan,  khususnya  pendidikan  tinggi. 2 Upaya  pemerintah  melalui  kebijakan  sekolah  dan perguruan  tinggi  inklusi  masih  terus  digalakkan  untuk  membawa  komunitas  penyandang  disabilitas masuk dunia pendidikan. Namun demikian, hasil yang diperoleh masih jauh dari apa yang diharapkan.
Faktanya,  sebagaimana  telah  disinggung  di  atas,  akses  untuk  masuk  di  perguruan  tinggi  bagi penyandang  disabilitas  hanya  merupakan  langkah  awal  dari  pemenuhan  hak  mereka.  Mereka  yang berhasil  masuk  ke  perguruan  tinggi  masih  menghadapi  masalah  yang  sangat  beragam  dan  kompleks lainnya. Para mahasiswa penyandang disabilitas masih harus terus berjuang untuk mendapatkan perlakuan yang tepat dan non-diskriminatif. Misalnya, di dalam kampus sendiri mereka masih harus berbenturan dengan kenyataan bahwa kurikulum dan strategi pembelajaran yang diterapkan para dosen  masih belum adaptif, lingkungan sosial kampus yang belum ramah, bangunan dan prasarana yang tidak aksesibel dan lain  sebagainya.  Di  luar  kampuspun  komunitas  penyandang  disabilitas  masih  perlu  berjuang  untuk mendapatkan  pendampingan  dan  pemberdayaan,  mengingat  masih  tingginya  tingkat  diskriminasi terhadap komunitas ini di masyarakat.
1 Plan International Indonesia, Child Rights Situation Analysis in Indonesia in 2016 (Jakarta: Plan International, unpublished)
2 Badan Pusat Statistik (BPS), Sensus Tahun 2000 , (Jakarta: BPS, 2001). Lihat juga Andayani, et al., Laporan Penelitian Problem Pembelajaran dan Strategi Coping Mahasiswa Tunarungu/Wicara di PTAIN: Studi Fenomenologis Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2012, hlm. 3.
Kenyataan minimnya jumlah  komunitas penyandang disabilitas yang  memiliki akses memasuki perguruan tinggi tentu saja sangat memprihatinkan. Hal ini bukan semata-mata karena pendidikan adalah hak setiap orang, namun lebih jauh lagi karena pendidikan tinggi merupakan salah satu kunci perubahan, baik perubahan untuk diri penyandang disabilitas maupun perubahan pada masyarakat pada umumnya. Komunitas  akademik  adalah  agen  perubahan  yang  diharapkan  dapat  mengubah  individu,  kelompok, komunitas  atau  negara.  Terkait  dengan  penyandang  disabilitas,  akses  mereka  pada  perguruan  tinggi diharapkan  dapat  menjadi  faktor  utama  bagi  upaya-upaya  perubahan    dan  pemberdayaan  mereka, mengingat  kenyataan  betapa  marginalnya  posisi  mereka  dalam  aspek  sosial,  budaya  dan  politik  di masyarakat.
Beberapa  studi menemukan  banyak  faktor  yang  melatarbelakangi  minimnya  jumlah penyandang disabilitas yang memiliki akses pada pendidikan tinggi, tidak hanya di Indonesia namun juga di negara- negara lain di dunia pada umumnya. 3 Untuk konteks Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh PSLD dan World  Bank  di  tahun  2010,  misalnya,  mengungkapkan  sedikitnya  ada  2  (dua)  faktor  utama  yang menghambat  akses  penyandang  disabilitas  di  perguruan  tinggi. Pertama ,  kurangnya  dukungan  dari lingkungan sosial, baik keluarga, teman, guru dan lainnya. Kedua ,   minimnya fasilitas infrastruktur dan suprastruktur (kebijakan) di insitusi pendidikan tinggi di Indonesia  yang bisa mendukung kemandirian penyandang  disabilitas  untuk  mengikuti  kegiatan  pendidikan  di  perguruan  tinggi,  dimana  hal  ini menyebabkan mereka takut dan berfikir ulang untuk memasuki perguruan tinggi meskipun akses untuk mereka sudah terbuka. 4
Didasari  oleh  beberapa  persoalan  tersebut  di  atas  maka  kegiatan  pengabdian  ini  dimaksudkan sebagai  bentuk  kegiatan  pemberdayaan  bagi  komunitas  penyandang  disabilitas  dengan  tujuan  untuk meningkatkan akses mereka dalam mengakses pendidikan tinggi. Seperti telah disinggung sebelumnya di atas bahwa akses terhadap pendidikan tinggi bagi dpenyandang disabilitas diharapkan enjadi salah satu fator kunci bagi pemberdayaan komunitas ini dalam skala luas. Oleh karenanya kegiatan pengabdian ini menjangkau penyandang disabilitas tidak hanya pada level individu namun juga pada level komunitas.
Faktanya,  seperti  disebutkan  di  atas,  pada  umumnya  keluarga,  teman, support  system dan lingkungan para penyandang disabilitas masih kurang memberikan dukungan kepada konumitas ini untuk memasuki dunia pergruan tinggi karena berbagai macam alasan. Oleh karena itu di antara  sasaran utama dari  kegiatan  pemberdayaan  ini  adalah  upaya  peningkatan  kapasitas  para  penyandang  disabiltas  agar memiliki pemahaman diri ( insight ) dan kesadaran kritis akan pentingnya pendidikan tinggi. Kesadaran tersebut  diharapkan  dapat  mendorong  mereka  untuk  mengembangkan  kekuatan  diri  ( power )  dan independensi  (kemandirian)  untuk  mengatasi  hambatan  dari  lingkungannya.  Berdasarkan  beberapa kegiatan pemberdayaan serupa yang dilakukan bagi komunits penyandang disabilitas di beberapa negara menunjukkan  bahwa  kekuatan  komunitas  memberikan  kontribusi  yang  signifikan,  baik  terhadap pemberdayaan ( empowering ) masing-masing individu penyandang disabilitas di dalamnya maupun untuk meningkatkan  posisi  tawar  mereka  sebagai  sebuah  kelompok  marginal  dalam  melakukan  transformasi sosial dan mengakses hak-hak mereka di  masyarakat. 5
Dari berbagai inisiatif pemberdayaan serta penelitian terkait isu disabiltas yang telah dilakukan di PLD  (Pusat  Layanan  Difabel)  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  terlihat  betapa  pentingnya  kegiatan pemberdayaan bagi siswa-siswi penyandang disabilitas untuk dilakukan secara berkesinambungan. Ada
3 International Disability and Development Consortium (IDDC), Costing Equity: The Case for Disability-responsive Education Financing (Brussels: IDDC, 2016);
4 The World Bank, AHED-UPESED, & PSLD UIN Sunan Kalijaga, Equity and Access in Tertiery Education (2010);  PSLD UIN Sunan Kalijaga, Eksklusi Sosial terhadap Mahasiswa Difabel di Lingkup UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2007).
5 Lihat Phillips S. & Clarke A., Pathways for Disabled Students to Tertiary Education and Employment: Case Studies from Ireland (Dublin: OECD Report, 2010).
beragam  asumsi  tentang  disabilitas  yang  berkembang  di  masyarakat,  dimana  pada  tingkatan  tertentu akhirnya asumsi-asumsi tersebut diinternalisasi oleh penyandang disabilitas sendiri. Salah satu contohnya adalah  asumsi  bahwa  penyandang  disabiltas  kurang  memiliki  kapasitas  akademik  yang  tidak  jarang diamini  oleh  penyandang  disabilitas  sendiri  sebagai  sebuah  fakta.  Keyakinan  ini  pada  akhirnya menempatkan  dan  membatasi  komunitas  ini  pada  bidang  pekerjaan  yang  sangat  teknis,  spesifik  dan cenderung stereotypical ,    seperti  menjadi  tukang  pijit  bagi  tuna  netra,    menjadi  penjahit  dan  pembuat kerajinan bagi tuna rungu dan tuna daksa, dan lain sebagainya. Dalam kasus Indonesia, ironisnya beberapa program  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  Dinas  Sosial,  misalnya,  masih mengesampingkan  peningkatan  kemampuan  akademik  penyandang  disabilitas.  Sebaliknya  kegiatan- kegiatan pemerintah terkait pemberdayaan penyandang disabilitas masih  terbatas pada pelatihan vokasi yang sangat spesifik, seperti pelatihan menjahit, memijit, membuat kerajinan tangan, dan sejenisnya yang justru  semakin  menguatkan streotype bagi  penyandang  disabilitas  sebagaimana  disebutkan  di  atas. Dengan kata lain, kegiatan pemberdayaan yang ada selama ini justru menjadi bentuk disempowering bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi penyandang disabiltas, karena mereka menjadi sulit untuk melakukan perubahan atau transformasi yang signifikan, baik terkait individu, kelompok/keluarga dan masyarakat.
Dari berbagai pelatihan yang telah diselenggarakan oleh PLD UIN Sunan Kalijaga terlihat bahwa di  antara  persoalan  utama  yang  dihadapai  siswa-siswi  penyandang  disabilitas  terkait  akses  mereka  ke perguruan  tinggi,  terutama  mereka  yang  bersekolah  di  SLB,  adalah  kenyataan  bahwa    pihak  sekolah sendiri termasuk para guru banyak yang belum memahami bahwa para siswa memiliki hak untuk masuk perguruan tinggi dan bahwa semua perguruan tinggi wajib secara hukum untuk menerima penyandang disabilitas. 6 Sementara itu, di ssi lain, para siswa penyandang disabilitas  kurang mendapatkan motivasi dan informasi mengenai perguruan tinggi dan bagaimana cara mengaksesnya.
Pentingnya  penyandang  disabilitas  mengikuti  program  pemberdayaan  semacam  ini  juga  didasari fakta bahwa sebagian mereka memiliki tingkat kepercayaan diri  yang relatif rendah. Adanya stigma di masyarakat tentang disabiltas atau sikap yang over-protective dari orang tua pada anaknya yang memiliki disabilitas  juga  sangat  riskan  dalam  menumbuhkan  citra  dan  penilaian  diri  yang  negatif  di  kalangan penyandang  disabilitas.  Beberapa  karakteristik  menunjukkan  sikap  negative  mereka,  di  antaranya  rasa minder, emosi yang kurang stabil dan tingkat kecemasan yang tinggi. Karakteristik ini tentu saja bukan sifat alamiah atau bawaan, tetapi lebih karena adanya hambatan  bagi mereka dalam melakukan interaksi dan  eksplorasi sosial karena disabilitas yang dimilikinya. 7 Dengan adanya pemberdayaan ini, siswa-siswi penyandang disabilitas ditingkatkan motivasi dan penghargaan diri mereka, sehingga mereka memiliki kemampuan  untuk  lebih  asertif,  percaya  diri  dan  tertantang  untuk  mencapai  kemandirian  dan mengaktualkan potensi akademik mereka.
UIN  Sunan  Kalijaga  sendiri  merupakan  salah  satu  kampus  di  Indonesia  yang  memiliki  jumlah mahasiswa penyandang disabilitas terbesar. UIN Sunan Kalijaga juga merupakan universitas pertama di Indonesia yang memiliki center khusus sebagai pusat layanan mahasiswa penyandang disabilitas, yakni Pusat  Layanan  Difabel  (PLD)  yang  didirikan  pada tahun  2017  dengan  nama Pusat  Studi  dan  Layanan Difabel  (PSLD).  Data  terakhir  pada  tahun  ajaran  2016/207,  UIN  Sunan  Kalijaga  tercatat  memiliki  72 mahasiswa dengan disabilitas; 29 mahasiswa tuna netra, 23 mahasiswa tuna rungu, 16 mahasiswa tuna daksa, dan 4 mahasiswa dengan jenis disabilitas lainnya termasuk cerebral palsy .  Program pemberdayaan terhadap  penyandang  disabilitas,  termasuk  pemberdayaan  dalam  meningkatkan  akses  mereka  ke pendidikan  tinggi,  sudah  sdilakukan  sejak  awal  berdirinya  PLD.  Kegiatan  ini  merupakan  bagian  dari
6 Pengalaman penulis dari berbagai kegiatan PLD UIN Sunan Kalijaga yang melibatkan guru SLB dan pengalaman selama melakukan pendampingan terhadap mahasiswa difabel di PLD.
7 Laporan Penelitian Problem Pembelajaran, Ibid ., hlm. 21
implementasi dari visi dan misi UIN Sunan Kalijaga serta PLD itu sendiri, yaitu terlibat secara aktif dalam menciptakan  kampus  yang  inklusif,  yang  ramah  dan  terbuka  terhadap  berbagai  perbedaan  dari  peserta didik dan sivitas akademika secara umum.

## B. Tujuan dan Output Kegiatan
Kegiatan pemberdayaan komunitas penyandang disabilitas ini dilakukan pada  tahun 2015, dengan sasaran siswa-siswi penyandang disabilitas di berbagai SMA  Luar Biasa dan SMA Inklusi  di wilayah Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  terutama  mereka  yang  duduk  di  bangu  kelas  11  dan  12.  Kegiatan  ini melibatkan para mahasiswa dengan disabilitas dari UIN Sunan Kalijaga yang mengambil peran sebagai peer-support (dukungan sebaya) bagi komunitasnya. Keterlibatan para mahasiswa penyandang disabilitas juga ditujukan sebagai role model (model panutan) bagi siswa-siswi terkait akses mereka di perguruan tinggi.
Kelompok dampingan ini dipilih dengan berbagai pertimbangan, antara lain: Pertama ,  siswa kelas 11 dan 12 sedang memasuki masa akhir di sekolah menengah yang lebih memerlukan pendampingan agar mereka memiliki orientasi dan motivasi memasuki jenjang pendidikan tinggi yang menjadi hak mereka. Kedua , siswa-siswi dampingan mencakup beragam disabiltas tanpa membedakan jenis disabiltas masing- masing mengingat kenyataan bahwa mereka menghadapi situasi yang sama, yaitu minimnya  informasi dan akses terhadap perguruan tinggi.
Melalui  kegiatan  penjangkauan  ( outreach )  dan assessment akhirnya  dipilih  21  (dua  puluh  satu) siswa-siswi dengan disabilitas sebagai kelompok dampingan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Kegiatan  pendampingan  dilakukan  secara  berkala sepanjang  tahun  2015  dengan  fokus  pada  kelompok dampingan  yang berjumlah 21 orang tersebut. Kelompok ini secar intensif mendapatkan pelatihan dan kegiatan pendampingan terkait lainnya, dengan output sebagai berikut:
- Kelompok dampingan mendapatkan insight (pemahaman diri) serta tumbuh kesadaran dan pemikiran kritis  mereka  bahwa  akses  terhadap  pendidikan  tinggi  merupakan  hak  mereka  yang  dijamin  oleh undang-undang,  dimana  mereka  memiliki  hak  yang  sama  untuk  masuk  ke  perguruan  tinggi sebagaimana siswa-siswi lain pada umumnya.
- Kelompok dampingan termotivasi untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi.
- Kelompok dampingan mendapatkan informasi yang memadai mengenai perguruan tinggi, bagaimana cara mengaksesnya, serta beragam persoalan yang mungkin mereka hadapai ketika masuk perguruan tinggi.
- Kelompok  dampingan  termotivasi  untuk  menjadi  agen  perubahan  yang  akan  menjadi  bagian  dari mereka  yang  melakukan  transformasi,  khususnya  di  kalangan  penyandang  disabilitas  dan  di masyarakat yang lebih luas pada umumnya.
- Kelompok dampingan dapat meningkatkan kapasitasnya menjadi individu yang mandiri dan berdaya untuk  menentukan  masa  depannya  sendiri,  sesuai  dengan  latar  belakang  pendidikan,  sosial  dan budaya serta kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri.

## C. Konsep Disabiltas dan Pemberdayaan
Pemberdayaan  berasal  bahasa  Inggris empowerment ,  dimana  secara  leksikal  berarti ‘pemberkuasaan’  atau  ‘peningkatan  kekuasaan.’  Pemberdayaan  secara  konseptual  merupakan  usaha perubahan struktur sosial dengan cara memberikan kekuasaan kepada kelompok yang tidak beruntung. 8 Pemberdayaan juga dapat dimaknai sebagai inisiatif-inistiaf untuk mengkaitkan dan mensinergikan antara
8 Huraerah A., Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan Srtategi Pengembangan Berbasis Kerakyatan (Humaniora, 2011), hlm. 96.
kekuatan individu, social support system (sistem dukungan sosial) dan perilaku proaktif, bertujuan untuk mengubah kebijakan publik dan perubahan sosial.  Dalam konteks pendekatan pemberdayaan bertujuan untuk  menciptakan  sebuah  masyarakat  yang  responsif,  berlandaskan  pada mutual-help (saling  tolong menolong) dalam upaya melakukan prubahan pada level individu dan level masyarakat. 9
Terminologi yang dipakai untuk penyandang disabilitas sendiri mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Istilah ‘penyandang disabilitas’ merupakan terminologi  yang dipakai dalam undang-undang terbaru  di  Indonesia,  yakni  Undang-Undang  No.8/2016  tentang  Penyandang  Disabilitas.  Sebelumnya pemerintah menggunakan istilah ‘cacat’ atau ‘kecacatan’ dalam berbagai peraturan dan dokumen terkait lainnya, dimana istilah tersebut banyak menimbulkan penolakan karena dipandang tidak empowering dan cenderung merendahkan komunitas penyandang disabilitas. Istilah ‘difabel’ merupakan terminologi yang banyak  dipilih,  termasuk  oleh  UIN  Sunan  Kalijaga  dan  beberapa  lembaga  penggerak  isu  disabilitas, seperti SIGAP di Yogyakarta. 10 Istilah difabel merupakan akronim dari istilah Bahasa Ingris ‘ differently abled  people ’ yang menekankan pada kata ‘ able ’ (mampu). 11 Dalam istilah  ini  penyandang  disabilitas ditempatkan  sebagai  orang  yang  mampu  sebagaimana  orang  pada  umumnya,  meski  dengan  cara  yang berbeda. Oleh karenanya istilah difabel dipandang lebih   netral,   adil dan mencerminkan kesetaraan  penuh,  karena  bukan  ‘kemampuannya  yang  berbeda’  tapi  baik  mereka  yang  memiliki disabilitas dan tidak dipandang ‘sama-sama mampu dengan cara yang berbeda-beda.’
Secara khusus, pendekatan pemberdayaan harus mengandung enam strategi dasar sebagai berikut: 12 1. Learning  by  doing .  Pemberdayaan  adalah  proses  melakukan  dan  belajar  sekaligus.  Dalam  hal  ini, pemberdayaan  sesungguhnya  adalah  proses  belajar  terus  menerus  dalam  rangka  mengekplorasi, menemukan masalah dan melakukan aksi.
2. Problem  solving .  Pemberdayaan  adalah  proses  menemukan  solusi  dari  masalah  yang  dihadapi  oleh masyarakat  sesuai  dengan  cara  yang  tepat,  kontekstual  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Dalam  proses pembedayaan, masyarakat harus terlibat dalam penemuan dan aplikasi solusi bagi mereka sendiri.
3. Self-evaluation .  Evaluasi  diri  mutlak  dilakukan  dalam  proses  pemberdayaan  dalam  rangka  selalu mengkritisi, melakukan perubahan dan perkembangan. Evaluasi ini penting dilakukan oleh masyarakat secara mandiri.
4. Self-development  dan  coordination .  Perkembangan  diri  dan  koordinasi  dilakukan  oleh  masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat.
5. Self-selection . Masyarakat harus terlibat aktif dalam melakukan seleksi terhadap masalah, program, tujuan dan cakupan pemberdayaan secara mandiri.
6. Self-decision .  Masyarakat  idealnya  mampu membuat  keputusan  sendiri,  dimana  hal  ini  bisa  dicapai apabila masyarakat memiliki kepercayaan diri yang baik mengenai kemampuan mereka.
Dalam  program  pengabdian  ini  diaplikasikan  teknik-teknik  pemberdayaan.  Teknik-teknik pengabdian tersebut terutama difokuskan pada upaya pelibatan komunitas dampingan serta mendorong partisipasi mereka secara maksimal. Hal ini ditujukan untuk mendorong kemandirian komunitas sehingga pada akhirnya mereka akan mampu mengorganisir diri sebagai kelompok penyandang disabilitas  yang
9 Perkins, D. & Zimmerman MA., ‘Empowerment Theory, Research and Application,’ American Journal of Community Psychology , Vol. 23, No. 5, 199, hlm. 569
10 SIGAP, Laporan Tahunan 2014-2015 SIGAP (Yogyakarta: SIGAP, 2016).
11 Mansour Fakih merupakan salah satu tokoh yang pertama mencetuskan istilah ‘difabel’ ini sebagai bagian dari upaya empowering terhadap komunitas penyandang disabilitas di Indonesia. Fakih M., Hak Asasi Manusia Ancaman dan Peluang Tegaknya Keadilan , pengantar dalam buku Eko Prasetyo, HAM Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal, (Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2001), hlm. v
12 Hurairah A., Pengorganisasian dan Pengembangan , hlm. 100. Lihat juga OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Disability in Higher Education (Paris: OECD, 2003).
mandiri dan memiliki power khususnya terkait upaya mengakses pendidikan tinggi dan partisipasi sosial mereka yang lebih besar di masyarakat pada umumnya.

## D. Proses Advokasi dan Pemberdayaan
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas  kegiatan  pendampingan  ini  dilakukan  secara  berkala  sepanjang tahun  2015  dengan  fokus  pada  kelompok  dampingan  yang  berjumlah  21  (dua  puluh  satu)  siswa-siswi dengan disabilitas dari SLB dan SMA inklusi di DIY. Secara umum kegiatan pendampingan terbagi dalam 3 (tiga) tahap pemberdayaan. 13 Pertama , proses assessment dan engagement. Dalam proses assessment ini,  tim    melakukan  proses  penggalian  kebutuhan (need  assessment) ,  yakni    terkait  apa  saja  masalah, hambatan, dan kebutuhan  siswa-siswi penyandang disabilitas untuk bisa mengakses pendidikan tinggi. Sejak  awal  proses  dimulainya  kegiatan,  tim  juga  secara  berkala  telah  melakukan  proses engagement (membangun hubungan baik) dengan kelompok dampingan. Dalam hal ini tim mengekplorasi kebutuhan dan masukan langsung dari kelompok dampingan, berdasarkan suara dan sudut pandang mereka sendiri. Dengan  demikian,  kegiatan  dan  pendekatan  yang  dilakukan  benar-benar  berbasis  pada  masalah  yang diidentifikasi sendiri oleh kelompok dampingan.
Kedua ,  proses  p emberdayaan /intervensi.  Pada  tahap  ini  dilakukan  proses  pemberdayaan  atau intervensi itu sendiri  yang meliputi kegiatan-kegiatan sosialisasi, workshop, monitoring/pendampingan dan evaluasi dari keseluruhan program pengabdian itu sendiri.
Ketiga , proses terminasi dan evaluasi. Salah satu tujuan utama dari proses proses terminasi adalah sebagai  upaya  mempersiapkan  komunitas  dampingan  untuk  bisa  tetap  mandiri  dan  fokus  pada keberlanjutan  kegiatan  pendampingan  setelah  kegiatan  pendampingan  oleh  tim  pengabdian  berakhir. Pada tahap terminasi ini tim pengabdian melibatkan kelompok dampingan secara aktif, dimana mereka diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan program dan upaya perbaikan serta keberlangsungannya  di  masa  mendatang.  Proses  evaluasi  pada  kegiatan  pengabdian  ini  dilakukan  dua tahap, yakni di tengah dan akhir program.
Secara  rinci  ketiga  proses  kegiatan  pendampingan  tersebut  di  atas  dilakukan  dengan  rangkaian aktifitas, antara lain:

## 1. Tahapan Sosialisasi dan Engagement
Dalam tahapan ini  diselenggarakan dua kegiatan, yaitu sosialisasi dan need assessment . Kegiatan sosialiasi dilakukan oleh tim pengabdian dengan melibatkan seluruh SMA, SMK, MA, dan SMA-LB atau yang sederajat di wilayah DIY yang memiliki siswa/siswi dengan disabilitas. Tujuan  dari kegiatan ini adalah pengenalan program dan seluruh rangkaian kegiatan yang sudah diagendakan oleh tim pengabdian kepada guru, staf administrasi, dan siswa/siswi penyandang disabilitas.
Need  assessment difokuskan  pada  upaya  penggalian  kebutuhan  serta  upaya  eksplorasi  persoalan yang  dihadapi  siswa/siswi  penyandang  disabilitas,  khususnya  persoalan  yang  mereka  hadapi  dalam mengakses  pendidikan  tinggi.  Kegiatan need  assessment ini  sangat  strategis,  mengingat  tim pemberdayaan  membutuhkan  masukan-masukan  dari  siswa/siswi  penyandang  disabilitas,  tidak  hanya terkait persoalan akses mereka di perguruan tinggi, namun juga harapan dan strategi apa yang sekiranya bisa mereka lakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Hasil dari need assessment ini menjadi dasar bagi tim pengabdian untuk penyusunan kegiatan dan pendekatan pemberdayaan yang diterapkan.
13 Tahapan-tahapan ini merujuk pada model penanganan pekerja sosial dalam Case Management, Ballew, J.R., Mink, J., Case Management in Social Work, Developing The Professional Skills Needed For Work With Multiproblem Clients .2nd Edition (USA: Charles C. Thomas Publisher, 1996).
Kegiatan need  assessment dilakukan  oleh  tim  pengabdian  dengan  menghadirkan  21  siswa/siswi dampingan serat beberapa stakeholder terkait. 14 Beberapa hal penting yang teridentifikasi dalam kegiatan need assessment ini antara lain sebagai berikut:
a. Kebutuhan siswa/siswi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian ini bukan hanya  terbatas  sebagai  peserta,  namun  ada  keinginan  yang  kuat  agar  mereka  juga  bisa  terlibat sebagai  narasumber.  Keterlibatan  siswa/siswi  penyandang  disabilitas  atau  mereka  yang  sudah berhasil masuk ke perguruan tinggi diharapkan bisa  menginspirasi peserta terkait motivasi untuk masuk ke perguruan tinggi, bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah yang muncul, serta tantangan dan hambatan yang harus mereka antisipasi sebelum mereka masuk ke perguruan tinggi. b. Kegiatan pendampingan bagi komunitas ini lebih efektif bila dilaksanakan pada hari Minggu atau hari libur lainnya dengan alasan agar tidak berbenturan dengan kegiatan sekolah.
c. Kegiatan  pendampingan  tidak  dilakukan  dengan  metode ceramah  klasikal  sebagaimana  kegiatan workshop pada umumnya. Kegiatan pendampingan dengan unsur recreational (rekreasi) membuat keterlibatan peserta lebih maksimal.
d. Selain adanya output yang jelas, peserta juga mengharapkan agar tim pengabdian bisa memfasilitasi tindak  lanjut  dari  kegiatan  pendampingan  ini  sehingga  terjamin  dari  aspek sustainability -nya (keberlanjutan) pasca berakhirnya kegiatan pendampingan.
e. Kegiatan semestinya melibatkan para guru, khususnya GPK (Guru Pendamping Kelas) yang selama ini menjadi pendamping di kelas di SMA inklusi.  Para guru hendaknya dilibatkan dalam seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan, sehingga mereka bisa memberikan masukan dan, lebih lanjut, diharapkan agar mereka juga bisa mengembangkan program serupa di sekolah-sekolah lain.
f. Tim pengabdian diharapkan bisa menyediakan bahan ajar, materi, dan panduan yang adaptif dan aksesibel untuk semua peserta dengan berbagai jenis disabilitas.
g. Di antara beberapa materi yang diusulkan oleh para peserta dalam kegiatan need assessment antara lain:  Peningkatan  motivasi  diri,  strategi  belajar  di  perguruan  tinggi  bagi  mahasiswa  penyandang disabilitas,  hambatan  dan  tantangan  bagi  mahasiswa  penyandang  disabilitas  di  perguruan  tinggi, profil dan kegiatan komunitas difabel di UIN Sunan Kalijaga ( lesson learned ) termasuk kegiatan advokasi di dalam dan di luar kampus, jurusan atau program studi di perguruan tinggi menerima siswa dengan disabilitas, serta s uccess story penyandang disabilitas yang telah lulus dari perguruan tinggi.  Beberapa  tema  terkait  strategi  belajar  efektif  juga  diusulkan  oleh  peserta  dalam  kegiatan need  assessment tersebut,  antara  lain time  management,  problem-solving ,  asertivitas  dan komunikasi efektif, note taking , serta beberapa tema terkait lainnya.
h. Pentingnya tim pengabdian untuk melibatkan pihak menejemen sekolah, bukan hanya guru, seperti kepala  sekolah,  guru  bimbingan  dan  konseling  (BK),  serta  staf  administrasi  dalam  kegiatan pendampingan  ini.  Keterlibatan  mereka  diharapakan  bisa  mendorong  munculnya  kegaitan pendampingan  yang  dininisiasi  oleh  pihak  sekolah  sebagai  agenda  kegiatan  sekolah  secara  rutin dan berkala.
i. Keterlibatan mahasiswa penyandang disabilitas dari luar kampus UIN Sunan Kalijaga diharapkan bisa  membuka  wawasan  baru  bagi  para  siswa/siswi,  sehingga  mereka  mendapatakan  refernsi pengalaman yang lebih beragam.
j. Kegiatan  semestinya  melibatakan  narasumber  dari  kalangan  dosen  dengan  beragam  bidang keilmuan  yang  memiliki  pengalaman  mengajar  mahasiswa  penyandang  disabilitas.  Pengalaman
14 Kegiatan need assessment diselenggarakan di Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga pada  hari Sabtu,  22 Agustus 2015, pukul 15.00- selesai. Kegiatan ini dihadiri ooleh semua siswa/siswi dampingan (21 orang) serta beberap stakeholder terkait lainnya, termasuk guru pendamping khusus (GPK) dari beberapa sekolah inklusi di Yogyakarta.
dari  para  dosen  tersebut  akan  memberi  gambaran  bagaimana  situasi  kelas  inklusi  dengan  segala persoalannya.
k. Pendekatan  pemberdayaan  semestinya  benar-benar  dilakukan  dalam  kegiatan  ini,  dimana keterlibatan  para  penyandang  disabilitas  semestinya  dimulai  sejak  proses  perencanaan  kegiatan, implementasi, hingga prosesmonitoring dan evaluasi program. Dalam hal ini perlu dihindari bentuk keterlibatan penyandang disabilitas sebagai obyek kegiatan sebagaimana yang terjadi pada beberap kegiatan pendampingan selama ini.
l. Kegiatan  pengabdian  ini,  lebih  lanjut,  diharapkan  sebagai  bagian  dari  kegiatan  advokasi  bagi komunitas dalam skala luar. Dalam hal ini keterlibatan DPO ( Disabled people organization ) atau LSM dan Orsos penggiat isu disabilitas menjadi sangat penting.
m. Lebih lanjut output kegiatan yang diharapkan oleh para peserta kegiatan need assessmen t antara lain:  Terbentuknya  forum  advokasi  penyandang  disabilitas  di  perguruan  tinggi,  pelaksanaan kegiatan  advokasi  terhadap  pemerintah/pembuat  kebijakan  dan stakeholders terkait  partisipasi penyandang  disabilitas  di  perguruan  tinggi,  dan  kegiatan  sosialiasasi  secara  rutin  dan  berkala  di sekolah-sekolah di DIY, khususnya sekolah yang mempunyai siswa/siswi penyandang disabilitas, untuk mendorong meraka melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
2. Tahapan Intervensi: Pemberdayaan dan Pendampingan
Dalam tahapan ini diselenggarakan beberapa kegiatan yang mencakup:  Workshop Desain Program, Workshop  Pembuatan  Modul  Training,  pelaksanaan  Training  Pra-Universitas,  dan  kegiatan Pendampingan serta Networking. 15
a. Workshop Desain Program Pemberdayaan
Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  memformulasikan  seperangkat  modul  training  yang  menjadi panduan bagi tim fasilitator dan pengelola kegiatan pengabdian ini dalam menyelanggarakan seluruh rangkaian pelatihan bagi siswa/siswi penyandang disabilitas. Dalam hal ini, kegiatan diselenggarakan dengan  mengundang  peserta  dari  tim  ahli  PLD  UIN  Sunan  Kalijaga,  perwakilan  siswa/siswi penyandang disabilitas, mahasiswa difabel UIN Sunan Kalijaga, dan guru pendamping khusus (GPK) dari sekolah inklusi dan SLB se-DIY.
Beberapa tema atau materi yang dibahas dalam kegiatan workshop ini, antara lain: 1) Pemaparan hasil need  assessment ;  2)  Perencanaan/desain  program  pemberdayaan  dan  advokasi  difabel  dalam mengakses pendidikan tinggi; 3) Diskusi kelompok dan presentasi kelompok dan: 4) Workplan dan pembagian penanggung  jawab (PJ) pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
b. Workshop Pembuatan Modul Training
Modul training yang menjadi output dari kegiatan workshop ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, antara lain:
a) Modul  tentang Achievement  Motivation  Training (AMT),  dimana  modul  ini  membahas beberapa tema spesifik antara lain Breaking Mental Block, Who am I,  Purpose and Goals in Life, Peta Jalan Menuju Kesuksesan, serta Success Story Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi.
b) Modul tentang Budaya Belajar di Perguruan Tinggi dan Study Skills, dimana didiskusikan di dalam  modul  ini  beberap  tema,  antara  lain:  Filosopi  Pendidikan  Andragogi,    Cara    Belajar (Visual,  Auditori  dan    Kinestetik),  Kemadirian  Penyandang  Disabilitas  menuju  Sukses  di
15 Semua rangkaian kegiatan intervensi ini lakukan pada rentang waktu mulai bulan Agustus hingga Desember 2015.
Perguruan  Tinggi,  dan  Studi  Kasus  tentang  Tantangan  dan  Hambatan  Difabel  di  Perguruan Tinggi.
c) Modul tentang Filosofi Pendidikan Inklusi dan Hak-hak Pendidikan Penyandang Disabilitas.

## c. Pre-University Training
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  inti  dari  kegiatan  ini  adalah  pelatihan  bagi  para  penyandang disabilitas  untuk  mengakses  pendididkan  tinggi.  Kegiatan  training  ini  menggunakan  modul-modul yang telah dihasilkan sebelumnya oleh tim penyusun melalui kegiatan workshop penyusunan modul training.
Tujuan dari training ini adalah meningkatkan pemahaman di kalangan penyandang disabilitas mengenai  bagaimana  budaya  akademik  di  perguruan  tinggi,  pentingnya  pendidikan  tinggi,  upaya- upaya yang bisa dilakukan guna mengeksplorasi minat dan potensi akademis komunitas penyandang disabilitas untuk masuk ke jenjang pendididkan tinggi, serta meningkatkan kepercayaan diri, motivasi dan kemandirian mereka untuk mengakses pendidikan tinggi yang menjadi hak mereka.
d. Pendampingan dan Networking.
Dalam  kegiatan  ini,  tim  pengabdian  mengorganisir  forum-forum  pendampingan,  termasuk  di dalamnya melaksanakan program monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya memantau perkembangan siswa/siswi penyandang disabilitas yang telah mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan, khususnya terkait inisiatif dan kemandiriannya dalam mempersiapkan diri mereka menuju perguruan tinggi. Secara khusus pendampingan terhadap mereka pasca pelaksanaan pelatihan difokuskan  pada  upaya  membangun  komunikasi  yang  intensif,  sehingga  secara  berkala  akan termonitor progres dari capaian mereka terkait bagaimana persiapan mereka untuk kuliah di perguruan tinggi serta langkah-langkah apa saja yang telah mereka lakukan guna meningkatkan kapasitas mereka menuju jenjang pendidikan tinggi.
Dalam  hal  ini,  tim  pengabdian  melibatkan  orang  tua  dan  keluarga    dari  para  penyandang disabilias dalam forum/pertemuan untuk memotivasi agar mereka bisa menjadi support system yang memberikan  penguatan    psikologis  dalam  rangka  meningkatkan  kapasitas  mereka  untuk  kuliah  di perguruan  tinggi.  Keterlibatan  orang  tua  dan  keluarga  ini  juga  dimaksudkan  untuk  menguatkan komitmen  mereka  untuk  mendukung  para  penyandang  disabilitas,  tidak  hanya  pada  proses  masuk perguruan  tinggi  namun  juga  menjadi  support  system  bagi  penyandang  disabilitas  dalam menyelesaikan pendidikan tinggi mereka. Dalam hal ini, dukungan dari orang tua dan keluarga juga termasuk  dukungan  finansial,  mengingat  kenyataan  bahwa  tingkat  keengganan  orang  tua  untuk membiayai anak difabel mereka ke perguruan tinggi masih tinggi. Minimnya ketersediaan lapangan kerja  bagi  penyandang  disabilitas  membuat  para  orang  tua  masih  berfikir  bahwa  membiayai  kuliah anak mereka yang memiliki disabilitas bukanlah investasi  yang sepadan bagi masa depan keluarga. Dalam  beberapa  kasus,  orang  tua  akan  memprioritaskan  biaya  kuliah  bagi  anak  mereka  yang  tidak memiliki disabilitas meskipun dari sisi prestasi anak mereka yang difabel lebih menunjukkan potensi akademik yang tinggi.
Sebagai  bagian  dari  kegiatan  pendampingan  ini,  tim  pengabdian  juga  melakukan  advokasi terhadap  pihak  universitas,  terutama  terkait  penerapan  kebijakan  afirmatif  terhadap  penyandang disabilitas dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi. Affirmative action (diskrimasi positif) dari pihak  perguruan  tinggi  menjadi  salah  satu  faktor  bagi  peningkatan  akses  penyandang  disabilitas, mengingat jumlah penyandang disabilitas yang berhasil masuk di perguruan tinggi di Indonesia masih sangat  kecil  di  banding  populasi  pada  umumnya.  Kenyataan  bahwa  sistem  pendidikan  di  sekolah menengah  masih  belum  ramah  terhadap  penyandang  disabilitas  menjadi  salah  satu  faktor  mengapa
daya saing mereka untuk masuk di perguruan tinggi cenderung rendah. Seperti contoh, kurikulum yang diterapkan di sekolah menengah luar biasa saat ini berbeda baik dari sisi muatan maupun kualitasnya, sehingga  akan  sangat  sulit  bagi  lulusan  sekolah  luar  biasa  untuk  bisa  berkompetisi  dengan  lulusan sekolah  menengah  pada  umumnya.  Kebijakan  afirmatif,  seperti  pemberian  kuota  khusus  bagi penyandang  disabilitas  mrupakan  salah  satu  contoh  kebijakan  yang  diadvokasi  oleh  Pusat  Layanan Difabel  UIN  Sunan  Kalijaga  untuk  mendukung  akses  penyandang  disabilitas  di  perguruan  tinggi. Kebijakan  ini  sudah  diterapkan  oleh  UIN  Sunan  Kalijaga  selama  4  (empat)  tahun  terkahir  sebagai bagian dari kebijakan UIN Sunan Kalijaga sebagai kampus inklusi di Indonesia.
Advokasi juga dilakukan oleh tim pengabdi di leval fakultas dan program studi, khususnya di lingkungan kampus UIN Sunan kalijaga. Advokasi dipriorotaskan pada fakultas dan prodi yang tercatat memiliki  persoalan  terkait  penerimaan  mahasiswa  dengan  disabilitas,  baik  persoalan  penolakan maupun presoalan terkait lainnya. Kegiatan dilakukan dengan cara audiensi, dimana tim pengabdian melibatkan    mahasiswa  penyandang  disabilitas  dari  fakultas  atau  program  studi  terkait  untuk memberikan testimoni mengenai hambatan pembelajaran dan layanan akademik yang dialami. Tujuan dari kegiatan audiensi ini antara lain untuk membangun kesadaran pemangku kebijakan/pengelola pada fakultas  dan  program  studi  serta,  lebih  lanjut,  mendorong  pembuatan  kebijakan  baru  yang  lebih inklusif.
3. Terminasi dan Evaluasi program
Terminasi merupakan proses penting yang harus dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Kedekatan antara tim pengabdian dengan komunitas dampingan yang kuat karena intensitas pertemuan dan komunikasi antara kedua belah pihak selama pelaksanaan kegiatan, tanpa disadari akan menguatkan ikatan  atau bonding secara  emosional  yang  kadang  kala  melampaui  batas  yang  direncanakan.  Ikatan emosional  yang  kuat  tersebut  pada  dasarnya  menjadi  faktor  pendukung  tercapainya  tujuan  kegiatan pengabdian itu sendiri. Namun, di sisi lain, bonding yang terlalu kuat antara komunitas dampingan dengan tim pengabdian juga bisa berdampak negatif bila tidak direspon oleh tim pengabdian secara proporsional. Tidak jarang ditemukan kasus bahwa komunitas dampingan justru menjadi sangat terpuruk ketika pada akhirnya  tim  pengabdian  yang  selama  ini  mendampingi  mereka  harus  pergi  meninggalkan  lokasi  dan mengakhiri kegiatan.
Terminasi merupakan prosedur sistematis yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dalam rangka  mempersiapkan  komunitas  dampingan  untuk  bisa  tetap  mandiri  dan  fokus  pada  keberlanjutan kegiatan pendampingan setelah kegiatan pendampingan oleh tim pengabdian berakhir.  Proses terminasi ini juga dimaksudkan untuk meminimalisir dampak negatif, terutama terkait ketergantungan komunitas pada bantuan dan layanan yang diberikan oleh tim pengabdian. 16 Dalam beberapa kasus, proses terminasi ini  bisa  menjadi  proses  yang  paling  inti  ( core  activities )  dari  keseluruhan  pelaksanaan  kegiatan pengabdian  masyarakat,  karena  kesiapan  dan  kemandirian  komunitas  dampingan  sangat  menentukan kesinambungan  kegiatan  pemberdayaan  pasca  berakhirnya  kegiatan  pendampingan  oleh  tim. Sebagaimana dijelaskan di atas, banyak kegiatan pendampingan yang sangat bagus namun tidak terjaga kesinambungannya karena komunitas dampingan tidak disipakan dengan baik untuk  mengelola kegiatan pendampingan oleh mereka dan bagi mereka sendiri.
Terkait  kegiatan  terminasi  ini,  tim  pengabdian  mengkondisikan  siswa/siswi  peserta  program pendampingan  untuk  benar-benar  mandiri  dan  berani  membuat  keputusan  dalam  rangka  memasuki pendidikan  tinggi.  Dalam  konteks  ini,  kegiatan  pemberdayaan  dan  pendampingan  secara  formal  telah
16 Barker, R. The Social Work Dictionary (6 th ed.) (Washington, DC: NASW Press, 2014); Canadian Association of Social Workers (CASW), Guidelines for Ethical Practice (Ottawa, ON: NN, 2005).
berakhir. Proses selanjutnya adalah terbentuknya sebuah kelompok penyandang disabilitas yang secara mandiri  mengorganisir  diri  mereka  sendiri  serta  mendukung  satu  sama  lain  untuk  mempersiapkan  diri mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.
Kegiatan  evaluasi  diselenggarakan  melalui  2  (dua)  tahap,  yakni  di  tengah  pelaksanaan  kegiatan sebagai bentuk monitoring dan di akhir rangkaian kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan penilaian, masukan dan rekomendasi  dari siswa/siswi difabel dan stakeholders terkait penyelenggarakan program pemberdayaan.  Penyusunan  Laporan  adalah  kegiatan  yang  paling  akhir  dilakukan  dalam  rangkaian kegiatan  pengabdian  ini.  Penulisan  laporan  kegiatan  ini  pada  dasarnya  sebagai  representasi pertanggungjawaban  daan  implentasi  akuntabilitas  (pertanggung  gugatan)  pihak  fasilitator/tim pengabdian bukan hanya terhadap pihak sponsor, tetapi juga kepada  komunitas dampingan serta publik secara luas.

## E. Refleksi: Lesson Learned dari Kegiatan Pengabdian
Terlepas dari paparan proses dan hasil dari kegiatan pengabdian, sebagaimana dijelaskan di atas, ada  beberapa  pelajaran  yang  bisa  diambil (lesson  learned) dari  pelaksanaan  rangkaian  kegiatan pengabdian  ini,  dari  proses  perencanaan  hingga  evaluasi  program.  Di  antara  beberapa lesson  leraned tersebut  antara  lain: Pertama ,  kegiatan  pendampingan  terhadap  komunitas  penyandang  disabilitas  ini menegaskan bahwa pada hakekatnya proses pemberdayaan pada sebuah komunitas itu bersifat long life (sepanjang  hayat).  Dalam  kenyataannya,  pemberdayaan  tidak  bisa  dibatasi  oleh  jangka  waktu  atau berbasis proyek dengan cakupan yang sangat terbatas, namun menuntut adanya keberlanjutan. Output dari kegiatan pemberdayaan sendiri tidak selalu bisa di lihat dalam jangka pendek. Dalam konteks ini, salah satu  tujuan  pemberdayaan  yang  dilakukan  terhadap  penyandang  disabilitas  adalah  meningkatkan kapasitas  dan  kemandirian  penyandang  disabilitas  dalam  mengakses  pendidikan  tinggi.  Capaian  atas tujuan tersebut mungkin bisa dilihat dalam proses evaluasi, dimana hasil evaluasi akhir dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kapasitas dan kemandirian yang cukup signifikasn dari semua peserta program pendampingan.  Namun  dalam  kenyataannya,  sebagian  besar  penyandang  disabilitas,  termasuk  mereka yang  akhirnya  berhasil  lolol  ke  perguruan  tinggi  masih  tetap menunjukkan  sikap  ketergantungan  yang tinggi, dimana mereka secara berkala masih perlu pendampingan dan layanan secara intensif, tidak hanya dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi namun hampir di seluruh proses kegiatan perkuliahan.
Kedua, sebagaimana  halnya  pemberdayaan,  advokasi  dalam  kaitannya  dengan  pemenuhan  hak penyandang  disabilitas  juga  merupakan  proses  panjang  yang  menuntut  kerja  keras  para  pihak  terkait. Dalam  konteks  ini,  tujuan  advokasi  adalah  untuk  mengubah  persepsi  dan  cara  pandang  pemangku kebijakan pendidikan tinggi sehingga diharapkan akan lahir kebijakan perguruan tinggi yang inklusif dan ramah  terhadap  penyandang  disabilitas.  Tujuan  ini  tentunya  tidak  akan  bisa  tercapai  dengan  mudah, dimana beragam persoalan terkait dengan upaya pencapaian tujuan tersebut. Salah satu contoh, meskipun pada  lavel  universitas  sudah  diterapkan  kebijakan  yang  inklusif  dan  ramah  terhadap  penyandang disabilitas, masih banyak program studi dan dosen yang enggan melaksanakan kebijakan universitas itu. Persyaratan  tidak  memiliki  disabilitas  masih  diterapkan  untuk  masuk  pada  program  studi  tertentu, sedangkan  beberapa  dosen  masih  banyak  yang  mengabaikan  kewajiban  mereka  untuk  menerapkan metode  pembelajaran  adaptif  karena  mereka  berfikir  bahwa  mahasiswalah  yang  harus  menyesuaikan dengan sistem pembelajaran dosen, bukan sebaliknya. Dari pengalaman PLD UIN Sunan Kalijaga selama ini, persoalan semacam ini masih terus muncul dari waktu ke waktu meski sudah bertahun-tahun kegiatan advokasi dilakukan. Dengan demikian, kegiatan advokasi perlu terus menerus dilakukan pada semua level di perguruan tinggi sebagai bagian dari kebijakan pendidikan inklusif di perguruan tinggi.
Ketiga, pelibatan  guru,  orang  tua  dan support  system terdekat  lain  dalam  kehidupan  individu penyandang  disabilitas  merupakan  salah  satu  faktor  paling  signifikan  bagi  pembentukan  kemandirian penyandang  disabilitas,  terutama  terkait  akses  mereka  di  perguruan  tinggi.  Dari  21  (dua  puluh  satu) siswa/siswi  penyandang  disabilitas  yang  tergabung  sebagai  komunitas  dampingan  dari  kegiatan pengabdian ini, teridentifikasi bahwa hambatan yang dihadapi oleh sebagaian sebagian besar dari mereka justru datang dari orang tua dan pihak-pihak terdekat dengan mereka. Yang terjadi justru orang tua dan keluarga para penyandang disabilitas yang ‘menakut-nakuti’ mereka untuk masuk perguruan tinggi karena berbagai  alasan.  Keterlibatan  mereka  sebagai  bagian  dari  program  pendampingan  diharapkan  bisa membuka jalan yang lebih lebar bagi penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak mereka masuk perguruan tinggi.
Keempat, kegiatan pendampingan dan pemberdayaan sudah semestinya dirancang dan dilaksanakan secara  partisipatif.  Kegiatan  pengabdian  ini  menunjukkan  bahwa  pelibatan  penyandang  disabilitas seabagai komunitas dampingan sejak awal perencanaan sampai akhir kegiatan merupakan hal yang sangat vital bagi keberhasilan program itu sendiri.  Wacana disabilitas sendiri masih cukup baru, dimana referensi terkait persoalan penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya terkait akses terhadap pendidikan tinggi masih sangat terbatas. Dalam hal ini, penyandang disabilitas merupakan resource utama bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian itu sendiri. Merekalah  yang paling memahami apa yang menjadi persoalan utama mereka, termasuk persoalan dalam mengakses pendidikan tinggi. Atas dasar itulah kegiatan pengabdian ini,  baik  dari  sisi  perencanaan  maupun  aplikasinya,  bertumpu  pada need  assessment dari  komunitas dampingan itu sendiri. Para siswa/siswi penyandang disabilitas sebagai komunitas dampingan kegiatan ini  secara  partisipatif  terlibat  di  semua  proses  dan  komponen  pelaksanaan  kegiatan,  termasuk  proses penyusunan  modul,  penentuan  metode  pelatihan,  penentuan  nara  sumber,  hingga  evaluasi  pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Keterlibatan mereka juga diharapkan bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjaga  kesinambungan  program  pemberdayaan  bagi  komunitas  mereka  sendiri  melalui  beberapa kegiatan lanjutan setelah program pengabdian ini berakhir.

## DAFTAR PUSTAKA
Andayani, et  al. (2012), Laporan  Penelitian  Problem  Pembelajaran  dan  Strategi  Coping  Mahasiswa Tunarungu/Wicara di PTAIN: Studi Fenomenologis Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga)
Badan Pusat Statistik (BPS) (2001), Sensus Tahun 2000, (Jakarta: BPS) Ballew,  J.R.,  Mink,  J.  (1996), Case  Management  in  Social  Work,  Developing  The  Professional  Skills Needed For Work With Multiproblem Clients , 2nd Edition (USA: Charles C. Thomas Publisher) Barker, R (2014), The Social Work Dictionary (6th ed.) (Washington, DC: NASW Press) Canadian Association of Social Workers (CASW) (2005), Guidelines for Ethical Practice (Ottawa, ON: Author)
Fakih M. (2001), ‘Hak Asasi Manusia Ancaman dan Peluang Tegaknya Keadilan’, pengantar dalam buku Eko  Prasetyo, HAM  Kejahatan  Negara  dan  Imperialisme  Modal (Yogyakarta:  Insist  Press  dan Pustaka Pelajar)
Huraerah  A.  (2011), Pengorganisasian  dan  Pengembangan  Masyarakat,  Model  dan  Srtategi Pengembangan Berbasis Kerakyatan (Jakarta: Humaniora).
International  Disability  and  Development  Consortium  (IDDC)  (2016), Costing  Equity:  The  Case  for Disability-responsive Education Financing (Brussels: IDDC) OECD  (Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development)  (2003), Disability  in  Higher Education (Paris: OECD)
Perkins, D. & Zimmerman MA. (1999), ‘Empowerment Theory, Research and Application,’ American Journal of Community Psychology , Vol. 23, No. 5 Phillips S. & Clarke A. (2010), Pathways for Disabled Students to Tertiary Education and Employment: Case Studies from Ireland (Dublin: OECD Report)
Plan International Indonesia (2016), Child Rights Situation Analysis in Indonesia in 2016 (Jakarta: Plan International, unpublished)
PSLD UIN Sunan Kalijaga (2007), Eksklusi Sosial terhadap Mahasiswa Difabel di Lingkup UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga) SIGAP (2016), Laporan Tahunan 2014-2015 SIGAP (Yogyakarta: SIGAP)
The World Bank, AHED-UPESED, & PSLD UIN Sunan Kalijaga (2010), Equity and Access in Tertiery Education (Report Unpublished)