## POLITIK HUKUM PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH
Agus Darmawan Kementerian Keuangan Republik Indonesia email : agus.gic@gmail.com

## abstract
The study aims to find a legal political model the Indonesian government in the  implementation  of  fiscal  decentralization  that  is  oriented  towards improving the welfare of people in the area. Using normative approach can be  concluded  that  the  system  updates  the  state  financial  management  with the  adoption  of  several  laws  in  the  management  of  state  finances,  among others,  by  arranging  the  principles  of  best (best  practice) management  of state  finances,  budgeting  system  and  the  structure  of  the  budget,  control range (span of control) financial administration, oversight and accountability mechanisms of state financial management, which is also applied in the area of  financial  management.  However,  developments  in  the  field  of  state financial  arrangements  turned  out  to  show  a  tendency  towards recentralisation power system, at least in the areas of fiscal, necessitating the re-strengthening fiscal decentralization of financial management in order to achieve the welfare of all Indonesian people.
Keywords: Politics Law, Fiscal Decentralization and Local Government

## abstrak
Penelitian  bertujuan  untuk  menemukan  model  politik  hukum  pemerintah Indonesia  dalam  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  yang  berorientasi  pada peningkatan  kesejahteraan  rakyat  di  daerah.  Menggunakan  pendekatan normatif dapat disimpulkan bahwa pembaruan sistem pengelolaan keuangan negara  dengan  ditetapkannya  beberapa  undang-undang  dalam  pengelolaan keuangan  negara,  antara  lain  dengan  mengatur  prinsip-prinsip  terbaik  (best practice)  pengelolaan  keuangan  negara,  sistem  penganggaran  dan  struktur APBN, rentang kendali (span of control) administrasi keuangan, mekanisme pengawasan  dan  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  negara,  yang juga  diterapkan  dalam pengelolaan  keuangan  daerah.  Namun  demikian, perkembangan pengaturan di bidang keuangan negara ternyata
memperlihatkan  kecenderungan  ke  arah  resentralisasi  sistem  kekuasaan, sekurang-kurangnya  di  bidang  fiskal,  sehingga  diperlukan upaya penguatan kembali  desentralisasi  fiskal  pengelolaan  keuangan daerah  dalam  rangka mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Kata kunci : Politik Hukum, Desentralisasi Fiskal dan Pemerintah Daerah.

## A. Pendahuluan
Politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari  nilai-nilai  yang  berlaku  di  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  negara yang  dicita-citakan. Tujuan  dari  politik  hukum  nasional  adalah  sebagai  alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan  suatu  sistem  hukum  nasional  yang  dikehendaki  dan  dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar. 1
Pada tataran empiris, politik hukum dipergunakan Moh. Mahfud MD sebagai pendekatan dalam memahami relasi antara hukum dan politik. 2 Moh. Mahfud  MD  mendefinisikan  Politik  Hukum  sebagai  arah  kebijakan  hukum (legal  policy) yang  dibuat  secara  resmi  oleh  negara  tentang  hukum  yang akan  diberlakukan  atau  tidak  akan  diberlakukan  untuk  mencapai  tujuan negara. 3 Hukum  ditempatkan  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan  negara sehingga  pembuatan  hukum  baru  atau  pencabutan  hukum  lama  oleh  negara harus  dijadikan  langkah  untuk  mencapai  tujuan  negara. 4 Supremasi  hukum diartikan  dengan  meletakan  hukum  sebagai  sentral  pengarah  dan  pedoman dalam upaya pencapaian tujuan negara melalui politik hukum nasional bukan sebagai  instrumen  untuk  mendukung  kemauan  eksekutif  atau  pemerintah yang sedang berkuasa. 5
Salah satu tujuan  Negara  yang  dimuat  dalam  Pembukaan  UUD  1945 adalah  tercapainya  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Untuk  itu,  pondasi perekonomian  Indonesia  perlu  diperkuat  dengan  salah  satunya  melalui pengaturan pengelolaan keuangan negara yang baik dalam rangka mencapai tujuan tersebut.
Pengertian  Keuangan  negara  menurut  Geodhart  adalah  keseluruhan undang-undang  yang  ditetapkan  secara  periodik  yang  memberikan kekuasaan  pemerintah  untuk  melaksanakan  pengeluaran  mengenai  periode tertentu  dan  menunjukan  alat  pembiayaan  yang  diperlukan  untuk  menutup pengeluaran  tersebut.  Sedangkan  pengertian  Anggaran  Belanja  Pemerintah menurut  Jhon  F.Due  adalah  suatu  pernyataan  mengenai  pengeluaran  atau
1 Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 58.
2 Moh. Mahfud MD. Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi. (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 49.
3 Ibid.
4 Ibid. 5 Ibid.
belanja  yang  diusulkan  dan  penerimaan  untuk  masa  mendatang  bersama dengan data tentang pengeluaran dan penerimaan sebenarnya untuk periode yang telah lampau. 6
Pasal 1.1  Undang-Undang  Keuangan  negara,  pengertian  Keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang,  serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang dapat  dijadikan  kewajiban  yang  dapat  dinilai  milik  Negara  berhubungan dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut.  Pendekatan  yang dipergunakan untuk merumuskan definisi stipulatif keuangan negara dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.
Dari  sisi  objek,  Keuangan negara  meliputi  semua  hak  dan  kewajiban yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  termasuk  kebijakan  dan  kegiatan  dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang,  maupun  berupa  barang  yang  dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Dari  sisi subjek,  Keuangan  negara  meliputi  seluruh  objek sebagaimana  tersebut  di  atas  yang  dimiliki  negara,  dan/atau  dikuasai  oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
Dari  sisi  proses,  Keuangan  negara  mencakup  seluruh  rangkaian kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan objek sebagaimana  tersebut  di atas  mulai  dari  perumusan  kebijakan  dan  pengambilan  keputusan  sampai dengan pertanggungjawaban.
Dari  sisi  tujuan, Keuangan negara  meliputi  seluruh  kebijakan, kegiatan  dan  hubungan  hukum  yang  berkaitan  dengan  pemilikan  dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah Negara.
Secara  historis  yuridis  pengaturan Keuangan negara  dimulai  pada tahun 1864 pada saat ditetapkannya Indonesische Comptabiliteit Wet (ICW), yang  berlaku  pertama  kali  pada  tanggal  1  Januari  1967.  Riwayat  ICW tersebut,  terkait  dengan  perubahan  paradigma Grandwet  Nederland 1848, yang memberikan kewenangan perubahan lebih kuat kepada parlemen untuk melakukan fungsi kontrol keuangan negara.
Di  Hindia  Belanda,  pada  tahun  1917  Gubernur  Jenderal  memiliki kewenangan  menetapkan  sementara  anggaran.  Kemudian,  setelah  dibentuk Volksraad mulai  dilakukan  perintisan  kearah  fungsi  kontrol  parlemen, meskipun  sampai  dengan  tahun  1925  kewenangan  dalam  hal financiele beleid masih berada di tangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
6 Handyaningrat,  Soewarno, Administrasi  Pemerintahan  Dalam  Pembangunan  Nasional,
(Jakarta: Haji Masagung, 1982), hlm. 172.
Setelah Indonesia merdeka, ICW masih diberlakukan melalui pasal II Aturan  Peralihan  UUD  1945,  sampai  kemudian  diubah  menjadi  Undang- Undang Perbendaharaan Indonesia (UPI) melalui UU Nomor 6 Tahun 1968. Dikeluarkannya  UU  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara, merupakan wujud kebijakan untuk melakukan perubahan paradigma hukum keuangan  negara  agar  dapat  membangun  sistem  pengelolaan  keuangan negara yang efektif, efisien taat asas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.  Setelah  dikeluarkan  UU  Nomor  17  Tahun  2003,  disusul dikeluarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban  Keuangan  Negara  (yang  kemudian  dikenal  sebagai “Paket  Undang -Undang  di  Bidang Keuangan  Negara”)  sebagai  instrumen untuk melakukan birocratic reform dalam administrasi keuangan negara. Hal itu  diperlukan  untuk  melakukan  pembaharuan  visi  pengelolaan  keuangan negara,  yang  semula  didasarkan  atas  UPI  yang  masih  mengandung paradigma “kolonial”.
Politik hukum keuangan negara berupa pembaharuan sistem keuangan negara  memiliki  beberapa  implikasi  penting  dalam  pengelolaan  keuangan negara. Pertama,  redefinisi  visi  pengelolaan  keuangan  negara  untuk mewujudkan  tujuan  bernegara.  Dalam  rangka  penerapan  visi  tersebut pengelolaan keuangan negara didasarkan atas asas-asas klasik dan asas-asas baru.  Asas-asas  klasik  meliputi:  asas  tahunan,  asas  universalitas,  asas kesatuan,  dan  asas  spesialitas.  Sedangkan  asas-asas  baru  sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik (best practice) pengelolaan keuangan  negara  terdiri  dari:  akuntabilitas  berorientasi  pada  hasil, profesionalitas,  proporsionalitas,  keterbukaan  dalam  pengelolaan  keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan negara oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
Kedua,  rekonstruksi  rentang  kendali  (span  of  control)  organisasi dalam  pengelolaan  keuangan  negara  memperjelas  sistem  pendelegasian wewenang  dalam  pengelolaan  keuangan  negara.  Menteri Keuangan  sebagai pembantu Presiden dalam  bidang  keuangan  adalah  sebagai Chief  Financial Officer (CFO) Pemerintah RI. Sedangkan setiap Menteri/pimpinan lembaga adalah sebagai Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Berdasarkan prinsip pembagian kewenangan itu, Kementerian Keuangan  berwenang  dan  bertanggung jawab atas  pengelolaan  aset  dan kewajiban  Negara  secara  nasional.  Sementara  itu,  Kementerian/lembaga berwenang  dan  bertanggung jawab atas  penyelenggaraan  pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Ketiga,  pemisahan  secara  tegas  pemegang  kekauasaan  administratif dengan  pemegang  kewenangan  kebendaharaan  akan  meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling uji (check and balances)
dalam  proses  pelaksanaan  anggaran.  Menguatnya  wibawa  parlemen dalam melaksanakan  fungsi  pengawasan  politik  terhadap  pemerintah,  akan memperketat  sistem  pengawasan  dalam  kerangka  pembagian  kekuasaan Negara secara horizontal, yang diharapkan mampu meminimalisasikan kalau belum  mampu  mengeliminasikan  penyalahgunaan  wewenang  dalam pengelolaan  keuangan  negara.  Terlebih  UU  Keuangan  negara  telah  secara tegas  menyebutkan  anggaran  sebagai  “instrumen  akuntabilitas,  manajemen dan  kebijakan  ekonomi”.  Sebagai  konsekuensinya,  pasal  32  UU  Kekayaan Negara  mengharuskan  penyusunan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP) melalui  Peraturan  Pemerintah  oleh  suatu  Komite  Standar.  Hal  ini  dapat menjadi entry  point guna  membangun good  governance dalam  tata  kelola keuangan negara.
Keempat,  sebagai  wujud  komitmen  untuk  melaksanakan  pengelolaan keuangan  negara  secara  efektif,  efisien, dan  cermat,  maka  defisit  anggaran perlu dikendalikan dalam setiap penyusunan anggaran Negara. Implikasinya pasal  4  ayat  (1)  PP  Nomor  23  Tahun  2003  mengatur  bahwa  jumlah kumulatif  defisit  APBN  dan  APBD  tidak  melebihi  3%  dari  PDB  tahun bersangkutan.  Regulasi  ini  diharapkan  dapat  menjaga  stabilitas  ekonomi makro melalui kinerja fiskal yang sehat dan berkesinambungan.
Kelima,  diintroduksikan  penerapan  secara  penuh  anggaran  berbasis kinerja di sektor publik yang diikuti dengan perubahan klasifikasi anggaran agar  sesuai  dengan  klasifikasi  yang  digunakan  secara  internasional.  Sistem klasifikasi anggaran yang selama ini dilakukan dalam bentuk anggaran rutin dan  anggaran  pembangunan  yang  semula  dilakukan  untuk  menekankan  arti pentingnya  pembangunan,  justru  selama  ini  telah  menyebabkan  terjadinya duplikasi,  penumpukan, dan  bahkan  penyimpangan  anggaran.  Perubahan sistem  klasifikasi  anggaran  diarahkan  menjadi  sistem  perencanaan  fiskal seperti  di  negara  maju,  yang  terdiri  dari  sistem  penyusunan  anggaran tahunan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  Kerangka  Pengeluaran  Jangka Menengah (Medium term expenditure framework).
Perkembangan  pengaturan  di  bidang  keuangan  negara,  di  satu  sisi berimplikasi positif sebagaimana diuraikan di atas. Namun demikian, di sisi lain perkembangan  pengaturan  di  bidang  keuangan  negara  ternyata memperlihatkan  kecenderungan  ke  arah  resentralisasi  sistem  kekuasaan, sekurang-kurangnya  di  bidang  fiskal.  Ditinjau  dari  sudut  pembiayaan pemerintah  (governance  financing),  karena  instrumen  fiskal  merupakan instrumen  vital  dalam  penyelenggaraan  kekuasaan,  resentralisasi  di  bidang fiskal dapat mereduksi makna otonomi bagi daerah.
Beberapa  indikator  yang  memperlihatkan  kecenderungan  perluasan kewenangan  pusat  di  satu  sisi dan  penyempitan  kewenangan  daerah  di bidang  fiskal  di  sisi  lain  dapat  dilihat  berikut  ini. Pertama,  UU  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  yang  mendesain  sistem  pengelolaan
keuangan  negara  secara  sentralistik.  Keleluasaan  daerah  dalam  penyusunan APBD secara ketat harus mengacu pada desain pusat mengenai pokok-pokok kebijakan  fiskal  dan  kerangka  ekonomi  makro  bagi  rancangan  anggaran yang disusun oleh pusat. Hal ini lebih terlihat secara lebih jelas pada pasal 8 PP  Nomor  20  tahun  2004  tentang  Rencana Kerja  Pemerintah  yang menyatakan  bahwa  hasil-hasil  program  pembangunan  harus  secara  sinergis mendukung  pencapaian  sasaran  pembangunan  nasional  yang  ditetapkan dalam  RPJM  Nasional.  Melalui  UU  Nomor  17  Tahun  2003  tersebut Kementerian Keuangan memperoleh perluasan kekuasaan sebagai otorisator sekaligus  ordonator  khusus  keuangan  negara.  Dari  segi  kekuasaan pemerintahan  secara  umum,  kekuasaan  pemerintah  pusat  sendiri  sudah sangat  luas  dalam  hal  proses  alokasi  dana  perimbangan  kepada  pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut menurut pasal 10 UU Nomor 33 Tahun 2004  tentang  Perimbangan  keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  terdiri  atas:  dana  bagi  hasil,  dana  alokasi  umum, dan dana alokasi khusus.
Pelimpahan kewenangan terhadap sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah sebenarnya sangat diperlukan untuk mengefektifkan  pelaksanaan  tugas-tugas  rutin,  pelayanan  publik  dan peningkatan  investasi  yang  produktif  (capital  investment)  bagi  daerah.  Hal tersebut  harus  dipertimbangkan  oleh  Pemerintah  dalam  rangka  mendukung pelaksanaan  desentralisasi  UU  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional yang  terlihat  lebih  cenderung  memberikan  penekanan  pada  model perencanaan terpusat dan terkesan developmentalis dapat menjadi kebijakan yang bersifat paradoks dengan arah desentralisasi kekuasaan.
Kedua,  semakin  diperluasnya  kewenangan  Kementerian  Dalam Negeri  dalam  melakukan  kontrol  fiskal  terhadap  Pemerintah  Daerah.  Pasal 175  ayat  (1)  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah (Pemda)  memberikan  kewenangan  atributif  kepada  Mendagri  untuk melakukan  pengendalian  defisit  anggaran  setiap  daerah.  Selanjutnya,  pasal 175  ayat  (2)  mewajibkan  pemerintah  daerah  melaporkan  posisi surplus/defisit  APBD  kepada  Mendagri  dan  Menteri  Keuangan  setiap semester  dalam  tahun  anggaran  berjalan.  Apabila  pemerintah  daerah  tidak melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  175  ayat  (2) tersebut,  pemerintah  dapat  menjatuhkan  sanksi  berupa  penundaan penyaluran  dana  perimbangan.  Hal  tersebut  memperlihatkan  semakin diperkuatnya  kewenangan  Pusat  dalam  melakukan  pengendalian  kebijakan fiskal  daerah.  Pada  masa  berlakunya  UU  Nomor  22  Tahun  1999 sebelumnya, kewenangan pengendalian kebijakan fiskal daerah semacam itu memang tidak diatur secara tegas. Cukup banyak daerah yang karena kurang cermat  dalam  mendesain  kebijakan  keuangan  daerah  mengalami  defisit keuangan, bahkan ada beberapa daerah yang sampai menunggak melakukan
pembayaran  kepada  para  pegawainya  karena  tidak  tersedianya  komponen anggaran  rutin  untuk  membayar  gaji  PNS.  Pengalaman  kasus  semacam  itu yang  tampaknya  melatarbelakangi  keinginan  pemerintah  pusat  diberikan akses  untuk  melakukan  kontrol  terhadap  kebijakan  fiskal  bagi  daerah. Namun,  penekanan  yang  berlebihan  untuk  selalu  ingin  secara  ketat mengontrol  kebijakan fiskal  bagi  daerah  dapat  mematikan  kreatifitas  dan menutup  ruang  inovasi  bagi  daerah  dalam  bidang  pengelolaan  keuangan daerah.
Di  sisi  lain,  diperkuatnya  kewenangan  Gubernur  sebagai  aparat dekonsentrasi  untuk  mengevaluasi  rancangan  Perda  tentang  APBD  dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD dalam pasal 186 UU Pemda memperlihatkan perluasan kewenangan dekonsentrasi dalam sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Instrumen  pengawasan Gubernur  tersebut  tersebut  berupa  kewenangan  pembatalan  Perda  dan Peraturan  Bupati/Walikota  tersebut,  sekaligus  menyatakan  berlakunya  pagu APBD  tahun  sebelumnya.  Dalam  konteks  kewenangan  pembatalan tersebut Gubernur  sebenarnya  merupakan  kepanjangan  tangan  dari  Mendagri. Sebenarnya,  hal  tersebut  telah  mengubah  kedudukan  Gubernur  yang seharusnya menjadi intermediate governance menjadi subordinat
governance, yang akan lebih berorientasi secara vertikal ke atas. Hal tersebut tentu  saja  bisa  mempersempit  ruang  otonomi  bagi  daerah  sebagai  wilayah administratif pusat.
Ketiga, reduksi peranan DPRD yang oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 diklasifikasikan  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintah  daerah  daripada sebagai  parlemen  daerah.  Hal  itu  berpengaruh  terhadap  semakin menyempitnya  kewenangan  DPRD  dalam  menjalankan  fungsi legislasi, anggaran  dan  pengawasan.  Seharusnya  kedudukan DPRD  adalah  sebagai parlemen  lokal  yang  mampu  melaksanakan  secara  efektif  fungsi-fungsi pokoknya  tersebut.  Subordinasi  kedudukan  dan  fungsi  DPRD  di  bawah struktur  kekuasaan  eksekutif  menyebabkan  melemahnya  kapasitas  DPRD dalam  mengartikulasikan  kepentingan  rakyat  di  daerah.  Lemahnya kekuasaan legislatif daerah dapat mereduksi makna otonomi daerah, karena DPRD  memiliki fungsi vital untuk  menjamin terakomodasinya kepentingan rakyat daerah dalam berbagai produksi regulasi lokal.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut, jurnal ini akan meninjau kembali politik  hukum  keuangan  negara  berkenaan  dengan  perlunya  penguatan “desentralisasi fiskal” setelah melihat indikasi dan fakta -fakta adanya gejala resentralisasi di  bidang  fiskal  yang  mereduksi  makna  otonomi  bagi  daerah pasca ditetapkannya paket undang-undang di bidang keuangan negara.
B. Pembahasan

## 1. Transformasi Hukum Keuangan Negara
Transformasi sistem demokrasi turut mengubah paradigma pemerintahan yang semula berkarakter birokratik, sentralisme, dan top down oriented menjadi  karakter  partisipatif,  desentralistik  dengan  penguatan kapasitas lokal (local capacity) dan bottom up oriented berbasis kerakyatan. Hal  tersebut  dinilai  berimplikasi  terhadap  dilakukannya  penataan kelembagaan  (institutional  arrangement),  reformasi  aparat  birokrasi  (civil servant  reform)  dan  pembaruan  sistem  pengelolaan  keuangan  negara  (the new financial management reform).
Pembaruan sistem pengelolaan keuangan negara dilakukan antara lain dengan  mengatur  prinsip-prinsip  terbaik  (best  practice)  pengelolaan keuangan negara, sistem penganggaran dan struktur APBN, rentang kendali (span  of  control)  administrasi  keuangan,  mekanisme  pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.
Diperkenalkannya  asas  akuntabilitas  berorientasi  pada  hasil  (result oriented accountability) atau akuntabilitas kinerja (performance
accountability)  dalam  asas-asas  umum,  perubahan  klasifikasi  anggaran  dan mekanisme penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada pasal-pasal UU  Keuangan  negara,  dinilai  menunjukan  adanya  pembongkaran  terhadap bias  paradigma  hukum  keuangan  negara. Beberapa  Pembaruan  sistem pengelolaan keuangan negara tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.
Tabel 1
Perubahan Pengaturan Hukum Keuangan Negara dalam Undang-
undang Keuangan Negara 2003 Pokok- pokok Perubahan Pasal Diskripsi Prinsip 3 Tertib,  taat  pada  Tertib,  taat  pada  peraturan Per-UU-an, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab Otoritas 6 Presiden  memegang  kendali  pengelolaan keuangan  negara  sebagai the  chief  of executive Kebijakan fiskal 8,13 Ada  desain  kebijakan  fiskal  dan  kerangka ekonomi  makro  sebagai  acuan  penyusunan APBN Struktur APBN 12 Berorientasi program, berbasis kinerja,
surplus/defisit  disebutkan  secara  jelas  dalam APBN, I Account.
Pada  masa  Hindia  Belanda,  difungsikannya  institusi Algemene Rekenkamer (yang menjadi cikal bakal institusi BPK pada masa berikutnya) sebagai badan peradilan bagi bendaharawan berdasarkan Pasal 59 ICW 1925
Stb.1924 No. 448, cenderung mempermudah pembelokan
pertanggungjawaban  keuangan  negara,  yang  sebenarnya  mengandung dimensi tindak pidana korupsi, menjadi sekedar permasalahan administratif. Pasal  34  UU  tentang  Keuangan  Negara  dengan  tegas  mengklasifikasikan penyimpangan  kebijakan  dan  kegiatan  anggaran  negara  dalam  APBN/D sebagai bentuk tindak pidana. Melalui UU tindak pidana korupsi kasus-kasus penyimpangan  kebijakan  dan  anggaran  yang  bernuansa  pidana  dapat ditingkatkan kualifikasinya sebagai suatu extra ordinary crime.
Penyusunan  RAPBN  juga  lebih  mengarah pada  prinsip  transparansi, demokratis  dan measurable,  karena  diawali  dengan  skenario  penyusunan pokok-pokok  kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, yang diajukan oleh  Pemerintah  dan  dibahas  bersama-sama  dengan  DPR. DPR  memiliki fungsi korektif dan memiliki hak veto untuk menolak usulan kebijakan dari Pemerintah.
Menteri/pimpinan  lembaga  selaku  pengguna  anggaran  menyusun Rencana Kerja dan Anggaran berbasis kinerja. Orientasi akuntabilitas kinerja (performance  accountability)  pada  hasil  mengharuskan  dikembangkannya indikator  kinerja  (performance  indicators)  berdasarkan  pengumpulan  data kinerja  (performance  data  collection  system).  Hal  itu,  akan  menstimulasi kinerja kelembagaan pemerintah dengan keharusan dilakukannya penguatan kapasitas (capacity building), guna memenuhi target kinerja yang diharuskan untuk  dicapai  dalam  pengukuran  kinerja  pemanfaatan  anggaran.  Pergeseran model  anggaran line-item menjadi  anggaran  berbasis  akuntabilitas  kinerja menjadi  suatu  keharusan.  Implikasi  berikutnya  adalah  peningkatan  kualitas kinerja pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.
Model  anggaran line-item yang  dilaksanakan  UPI  pada  masa  lalu menyebabkan  terjadinya:  (1)  Dikotomi  anggaran  rutin  dan  pembangunan yang  tidak  jelas;  (2)  Basis  alokasi  yang  tidak  jelas.  Perubahan  model anggaran menjadi I-Account akan memperjelas basis anggaran,
surplus/defisit anggaran, dan sumber-sumber pembiayaan anggaran.
Penerimaan  pajak  mengalami  peningkatan  dari  Rp.  211  triliun  pada tahun  2002  menjadi  Rp.  241,6  triliun  pada  tahun  2003.  Angka  tersebut melampaui  pengeluaran  rutin  sebesar  Rp.  190,1  triliun.  Meskipun  banyak faktor yang  mempengaruhi  hal  tersebut,  namun  salah  satunya  adalah
Sistem penganggaran 11-15 Pokok  kebijakan  fiskal,  Rencana  Kerja  dan Anggaran berbasis prestasi kerja Pertanggung jawaban 30-33 Prinsip  akuntabilitas  dan  penegasan  kontrol parlemen
transformasi hukum keuangan negara yang mampu mendorong penghematan pengeluaran negara dan sekaligus melakukan efisiensi pengelolaan keuangan negara.
Transformasi paradigma hukum keuangan negara teramat penting bagi suatu  negara,  seperti  yang  dilakukan  melalui  UU  Nomor  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  negara.  Sehubungan  dengan  fungsi  anggaran  Negara, dikatakan  oleh  Hughes 7 bahwa  “ There  are  two  main  function  for  the government  budget  in  overall  sense, economic  functions  and  financial functions.  Economic  functions  concern  how  the  government,  through  the budget,  influences  the  entire  economy.  There  are  three  main  aspects: allocation the relative size of the public and private sectors; distribution-the go vernment’s  attempt  to  redress  to  some  degree  the  inequalities  in  wealth and  income;  and  stabilization-where  the  government  aims  to  improve  the overall  economy  through  budgetery  policy…The  financial  functions  of  the budget are analogous to accounting. Balance sheets need to be drawn up for the  whole  of  government  activity, in  the  same  way  as  in  the  private  sector. The  financial  functions  of  the  budgets  are:  first  ,  an  evaluation  of  total government and public authority expenditures within the budget sector; and secondly, to act as the legislature’s instrument of accountability and control over the government in its handling of financial matters. The first of these is a pure accounting function to set out estimates of receipts and expenditures. The second is an important part of the system of accountability.
Prinsip  hukum  keuangan  negara  yang  mengandung spirit  good governance, memiliki dampak efektif terhadap berbagai bidang pemerintahan.  Dalam  proses  regulasi,  beberapa  aspek  perlu  dicermati 8 :  (1) Scope  (what  proportion  of  society  is  meant  to  be  affected?); (2) The probability of a law affecting people; (3) The intensity of the impact; and (4) The  frequency  of  impact.  Keempat  hal  tersebut  dapat  terwujud  dalam regulasi  UU  Nomor  17  Tahun  2003,  yang  secara  signifikan  akan berpengaruh  terhadap penataan  struktur  dan  sistem  kelembagaan pemerintahan,  manajemen  personalia,  proses  evaluasi  kinerja  berdasarkan performance budgeting, akuntabilitas publik institusi-institusi pemerintahan, dan lain-lain.
Anggaran  berbasis  kinerja  akan  berpengaruh  secara  sistematis terhadap  transformasi  kelembagaan  birokrasi  pemerintahan 9 .  Konsep
7 Owen E. Hughes, Public Management and Administration – An Introduction, (New York: St. Martin’s Press Inc, 1994), hlm. 192.
8 Taylor, Charles Lewis, Why Government Grow-Measuring Public Sector Size, (New Delhi,
London: Sage Publications, Beverly Hills, 1983), hlm. 163.
9 Rosul,  Sjahrudin, Pengintegrasian  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  dan  Anggaran  Dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan negara-Problem dan Solusi Penganggaran di Indonesia, (Perum Percetakan Negara RI, 2003), hlm. 49.
anggaran  berbasis  kinerja  akan  mengubah  paradigma  pemerintah  menjadi lebih  responsif  terhadap  masyarakat  (pembayar  pajak),  dengan  pendanaan program pada kinerja dan produksi.
Pengaruh  prinsip good  governanance dan  gagasan democratic governance,  juga  tercermin  secara  implisit  dalam  prinsip  hukum  keuangan negara.  Salah  satunya,  terlihat  dari  formula  konsep  anggaran  sebagai  alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi.
Prinsip akuntabilitas tercermin dari perubahan format anggaran, yang secara  transparan  diharuskan  menyebutkan  surplus/defisit  dan policy yang dilakukan  pemerintah  menghadapi  kondisi  defisit  anggaran.  Hal  tersebut mengubah konsep “anggaran berimbang” yang membawa pada “akuntabilitas  semu”,  karena  fungsi  stabilisasi  anggaran  sangat  bertumpu pada  ekspansi  hutang  luar  negeri  yang  “tidak  bebas  kepentingan”.  Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan
pertumbuhan,  stabilitas  perekonomian, dan  pemerataan  pendapatan  dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
Fungsi  kontrol  parlemen  yang  efektif  sangat  penting  untuk mendukung  akuntabilitas  anggaran,  dan  menjaga  konsistensi  implementasi dari  tujuan  dan  fungsi  anggaran.  Salah satu  prinsip  dari Reinventing Government menyebutkan  adanya  prinsip  “ funding  outcomes,  not  input ”. Dalam  hukum  keuangan  negara  yang  baru,  hal  itu  tercermin  dari akuntabilitas atas outcomes dari realisasi anggaran Negara.
Sisi demokratisasi penyelenggaraan pemerintah tercermin dari metode penyusunan  rencana  kerja  dan  pendanaan  tersebut  dengan  menggunakan Rencana  Kerja  Kementerian  Negara/Lembaga  (Renja-KL)  dan  Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  provinsi,  kabupaten  dan  kota,  sebagai input.  Penyusunan  Renja-KL  sendiri  berpedoman  pada  Rencana  Strategis Kementerian  Negara/Lembaga  (Renstra-KL)  dan  mengacu  pada  prioritas pembangunan  nasional,  indikatif  serta  memuat  kebijakan,  program  dan kegiatan  pembangunan,  baik  yang  dilaksanakan  langsung  oleh  pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Konsep  anggaran  berbasis  kinerja  merupakan instrument  legal untuk melakukan  proses  transformasi  sistem  maupun  kelembagaan  organisasi pemerintahan.  Mengingat  terhadap  setiap  program/kegiatan  di  lingkungan organisasi-organisasi  publik  dilakukan  analisis  kinerja  akuntabilitas, transparansi,  partisipasi publik, dan  ketaatan  terhadap  hukum  akan  selalu menjadi basis kinerja dari setiap aktivitas pemerintahan.
Pelembagaan prinsip good  governance melalui  konsep good budgeting merupakan  esensi  tujuan  dari  transformasi  paradigma  hukum keuangan negara. Pelayanan publik dengan mengacu pada standar pelayanan yang  baik  akan  menjadi impact dari  transformasi  paradigma  hukum keuangan negara.  Eliminasi  terhadap  bias  paradigma  dalam  pengelolaan
keuangan  negara,  sebenarnya  merupakan  deklarasi  kedaulatan  negara  di bidang keuangan negara yang selama ini diniscayakan.

## 2. Desentralisasi Fiskal
Konsep  desentralisasi  yang  diberlakukan  di  Indonesia  telah memberikan  implikasi  yang  sangat  mendasar  terutama  menyangkut kebijakan fiskal dan kebijakan administrasi negara. Rondinelli dan Cheema (1983),  mendefinisikan  desentralisasi  sebagai  transfer  perencanaan, pengambilan  keputusan  dan  atau  kewenangan  administrasi  dari  pemerintah pusat  kepada  organisasi  pusat  di  daerah,  unit  administrasi  lokal,  organisasi semi otonomi dan parastatal (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi nonpemerintah.  Perbedaan  konsep  desentralisasi  ditentukan  terutama berdasarkan  tingkat  kewenangan  untuk  perencanaan,  memutuskan  dan mengelola  kewenangan  yang  ditransfer  oleh  pemerintah  pusat  dan  besaran otonomi yang diterima untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
Berbagai  kajian  dampak  desentralisasi  terhadap  perekonomian  dan public  services  delivery dapat  dijelaskan  dalam  kerangka  teori fiscal federalism. Teori ini dibagi dalam dua perspektif, yaitu teori tradisional atau teori generasi pertama (First Generation Theories) dan teori perspektif baru atau  teori  generasi  kedua  (Second  Generation  Theories).  Dalam  pandangan teori generasi pertama terdapat dua pendapat yang menekankan keuntungan alokatif desentralisasi.
Pertama adalah  tentang  penggunaan knowledge  in  society,  yang menurut Hayek (1945) proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan  dipermudah  dengan  penggunaan  informasi  yang  efisien  karena pemerintah  daerah  lebih  dekat  dengan  masyarakatnya.  Dalam  konteks keuangan  publik,  pemerintah  daerah mempunyai informasi  yang  lebih  baik dibanding pemerintah pusat tentang kondisi daerah masing-masing, sehingga pemerintah  daerah  akan  lebih  baik  dalam  pengambilan  keputusan penyediaan  barang  dan  jasa  publik  dibanding  penyediaan  hal  tersebut  oleh pemerintah pusat. Keadaan ini disebut allocative efficiency.
Kedua,  Tiebout  (1956)  memperkenalkan  dimensi  persaingan  dalam pemerintah  dan  kompetisi  antar  daerah  tentang  alokasi  pengeluaran  publik memungkinkan  masyarakat  memilih  berbagai  barang  dan  jasa  publik  yang sesuai  dengan  selera  dan  keinginan  mereka.  Hal  ini  tidak  terjadi  jika pemerintah pusat sebagai penyedia barang dan jasa publik yang seragam.
Perhatian  teori  ini  tidak  menekankan  pada  kemampuan  pemerintah daerah  untuk self  financing dalam  membiayai  pengeluaran.  Pola  ini  sama dengan definisi devolusi pada desentralisasi administratif. Selanjutnya dalam pandangan  teori  generasi  kedua  yang  dibangun  oleh  Musgrave  (1959)  dan Oates  (1972)  lebih  menekankan  pentingnya revenue dan expenditure assignment antar  level  pemerintahan.  Teori  ini  menjelaskan  bagaimana
desentralisasi  fiskal berpengaruh  terhadap  perilaku  pemerintah  daerah.  Jika pemerintah  daerah mempunyai kewenangan  membuat  peraturan  tentang ekonomi lokal, maka campur tangan pemerintah pusat dalam perekonomian daerah dibatasi. Dengan demikian teori generasi kedua ini mendasarkan pada dua mekanisme dalam menyelaraskan antara kepentingan pemerintah daerah dengan kemakmuran ekonomi, interaksi horizontal antar pemerintah daerah, interaksi vertikal antar level pemerintahan. Mekanisme tersebut adalah : a. dalam keadaan pasar barang dan jasa mobilitasnya tinggi, kompetisi antar pemerintah daerah merupakan alat insentif yang penting bagi penyediaan jasa publik.  Persaingan  antar  pemerintah  daerah  dalam  memberikan pelayanan  kepada  pasar  akan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di daerah.  Sebaliknya  jika  peraturan  pemerintah  daerah  dan  penyediaan barang/jasa  publik  tidak  bersahabat  dengan  pasar  dan  masyarakat,  maka akan  menimbulkan  mobilitas  faktor  produksi  ke  daerah  lain  dan selanjutnya  akan  berdampak  negatif  terhadap  petumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat lokal.
b. keterkaitan  yang  erat  antara  penerimaan  daerah  dengan  pengeluaran daerah juga menjadi insentif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi daerah. Dengan demikian transfer dari pemerintah pusat  yang  besar  akan menimbulkan  disinsentif  bagi  pemerintah  daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah.
Dengan  demikian  perbedaan  pokok  kedua  teori  tersebut  adalah terletak  pada  pandangan revenue  transfer.  Keterkaitan  antara  penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah serta pembatasan redistribusi pemerintah pusat  kepada  daerah  akan  menciptakan  insentif  bagi  pemerintah  daerah dalam melakukan reformasi orientasi pasar.
Hubungan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dapat diartikan  sebagai  suatu  sistem  yang  mengatur  bagaimana  caranya  sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat pemerintah, serta bagaimana caranya mencari  sumber-sumber  pembiayaan  daerah  untuk  menunjang  kegiatan- kegiatan sektor publiknya. 10 Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Daerah  adalah  suatu  sistem  pembiayaan  pemerintahan  dalam  kerangka Negara  kesatuan,  yang  mencakup  pembagian  keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah  serta  pemerataan  antar  daerah  secara  proporsional, demokratis,  adil, dan  transparan  dengan  memperhatikan:  potensi,  kondisi, dan  kebutuhan  daerah,  sejalan  dengan  kewajiban  dan  pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.
10 Devas,  Nick,  et.al., Keuangan  Pemerintah  Daerah di  Indonesia, (Jakarta: UI-Press,1989), hlm. 179.
Instrumen yang digunakan dalam perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah adalah:
a. Dana  perimbangan. Dana  yang  bersumber  dari  penerimaan  APBN  yang dialokasikan  kepada  daerah  untuk  membiayai  kebutuhan  Daerah  dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
b. Dana  Alokasi  Umum  (DAU).  Dana  yang  berasal  dari  APBN,  yang dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar daerah  untuk  membiayai  kebutuhan  pengeluarannya  dalam  rangka desentralisasi;
c. Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  Dana  yang  berasal  dari  APBN,  yang dialokasikan  kepada  daerah  untuk  membantu  membiayai  kebutuhan tertentu;
d. Dana  bagi  hasil, pembagian  hasil  penerimaan  dari  (1)  SDA  dari  antara lain:  minyak  bumi,  gas  alam,  pertambangan  umum,  kehutanan, dan perikanan, dan (2) penerimaan perpajakan (tax sharing) dari antara lain: Pajak  Perseorangan  (PPh),  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
e. Pengaturan relasi keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Secara  ideal  tujuan  dari  kebijakan  desentralisasi  yang  antara  lain dilaksanakan  melalui  Dana  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan Daerah (PKPD) adalah:
a. dalam rangka pemberdayaan (empowerment) masyarakat dan pemerintah daerah agar tidak tertinggal di bidang pembangunan;
b. untuk mengintensifkan aktivitas dan kreativitas perekonomian
masyarakat  daerah  yang  berbasis  pada  potensi  yang  dimiliki  masing- masing  daerah.  Pemda  dan  DPRD  bertindak  sebagai  fasilitator  dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh rakyatnya. Artinya dalam era otonomi  daerah,  rakyat  harus  berperan  secara  aktif  dalam  perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerahnya;
c. mendukung  terwujudnya good  governance oleh  Pemerintah  Daerah melalui perimbangan keuangan secara transparan; dan
d. untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara demokratis, efektif, dan efisien, dibutuhkan SDM yang professional dan memiliki moralitas yang baik.  Oleh  sebab  itu  desentralisasi  fiskal  yang  dilaksanakan  melalui perimbangan  keuangan  akan  meningkatkan  kemampuan  daerah  dalam membangun dan pemberian pelayanan kepada masyarakat daerah. Bukan hanya  sekedar  pembagian  dana,  lalu  terjadi  “desentralisasi K N”  dari Pusat ke Daerah.
Perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  menurut pasal  1.1  UU  Nomor  25  Tahun  1999  adalah  suatu  sistem  pembiayaan pemerintahan  dalam  kerangka  negara  kesatuan,  yang  mencakup  pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah
secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi,  kondisi,  dan  kebutuhan  daerah,  sejalan  dengan  kewajiban  dan pembagian  kewenangan  serta  tata  cara  penyelenggaraan  kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.
Perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  menurut Pasal  1 angka 1  UU  Nomor  33  Tahun  2004  adalah  suatu  sistem  keuangan pemerintahan dalam negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  secara  proporsional, demokratis,  adil,  transparan  dengan  memperhatikan  potensi,  kondisi, dan kebutuhan  daerah,  sejalan  dengan  kewajiban,  pembagian  kewenangan,  dan tanggungjawab serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut.
Mengacu  pada  kedua  definisi  tersebut  di  atas,  terlihat  bahwa  tidak terdapat  perbedaan  prinsip  antar  keduanya.  Hal  tersebut  disebabkan pembagian  keuangan  antar  pusat  dan  daerah  merupakan  konsekuensi  dari otonomi  daerah,  yang  secara  tegas  diakui  dalam  pasal  18,  18A, dan  18B UUD  1945.  Hubungan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah  ditujukan  agar daerah dapat melaksanakan kewenangan otonominya sesuai dengan aspirasi dan  kebutuhan  masyarakat  daerah.  Di  sisi  lain,  pemerintah  pusat  juga bertumpu  pada  masyarakat  di  daerah  dalam  memperoleh  sumber-sumber keuangan melalui pajak, retribusi, dan sebagainya. Dengan demikian, alokasi anggaran  oleh  pusat  kepada  daerah  sebenarnya  merupakan  wujud tanggungjawab pemerintah  kepada  rakyat  di  daerah  yang  dilaksanakan melalui  berbagai  bentuk  pelayanan  publik  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  daerah  sebagai  ujung  tombak  pelayanan  kepada  masyarakat. Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  merupakan subsistem  keuangan  negara  sebagai  konsekuensi  pembagian  tugas  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ada 4 (empat) kriteria yang perlu dipergunankan sebagai acuan untuk menjamin sistem hubungan antara pusat dan daerah 11 ,yaitu:
a. sistem  tersebut  seharusnya memberikan  kontribusi  kekuasaan  yang rasional  di  antara  tingkat  pemerintahan  mengenai  penggalian  sumber- sumber  dana  pemerintah  dan  kewenangannya,  yaitu  suatu  pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi;
b. sistem  tersebut  seharusnya  menyajikan  suatu bagian  yang  memadai  dari sumber-sumber  dana  masyarakat  secara  keseluruhan  untuk  membiayai pelaksanaan  dan  pembangunan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah daerah;
c. sistem tersebut seharusnya sejauh mungkin mendistribusikan pengeluaran pemerintah  secara  adil  di  antara  daerah-daerah  atau  sekurang-kurangnya
11 Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: Grasindo, 2013), hlm. 108.
memberikan  prioritas  pada  pemerataan  pelayanan  kebutuhan  dasar tertentu; dan
d. pajak atau retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan  distribusi  yang  adil  atas  beban  keseluruhan  dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat.
Salah  satu  pilar  pokok  otonomi  daerah  adalah  kewenangan  daerah untuk  mengelola  secara  mandiri  keuangan  daerahnya.  Indonesia  sebagai suatu unitary  state menganut  kombinasi  antara  unsur  pengakuan kewenangan  bagi  daerah  untuk  mengelola  secara  mandiri  keuangannya dipadukan  dengan  unsur  kewenangan  pemerintah  pusat  untuk  melakukan transfer fiskal dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan fiskal daerah. Pemerintah  pusat  perlu  menyadari  bahwa  penekanan  yang  berlebihan terhadap unsur yang kedua, akan membawa ke arah resentralisasi diam-diam di bidang fiskal yang merupakan antithesis terhadap semangat desentralisasi.

## 3. Pilihan Politik  Hukum Penguatan  Desentralisasi Fiskal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Salah satu prasyarat konstitusi negara modern (modern constitutional state) adalah negara hukum (the rule of law atau rechtstaats) 12 yang ditandai pembatasan  kekuasaan  dalam  penyelenggaraan  kekuasaan  negara.  Paul Scholten  mengatakan  negara  hukum  adalah  suatu  konsep  hukum  yang bertujuan  membatasi  kekuasaan. 13 Kekuasaan  dibidang  eksekutif,  legislatif, dan  yudikatif.  Pembatasan  itu  dilakukan  dengan  hukum  yang  kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. 14
Miriam Budiardjo 15 ,  menyebutkan  bahwa  kekuasaan  negara  dibagi secara  vertikal  dan  horizontal.  Secara  vertikal  yaitu  membagi  kekuasaan berdasarkan  tingkatan  atau  hubungan  antar  tingkatan  pemerintahan  dan secara horizontal membagi kekuasaan menurut fungsinya yaitu membedakan antara  fungsi-fungsi  pemerintahan  yang  bersifat  legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif. 16 Pola-pola  pemilahan  pembagian  kekuasaan  dengan  pendekatan trias politika disertai dengan prinsip check and balances yang menghendaki
12 Disini  tidak  dibedakan  antara  konsep “rule  of  law” dan  konsep “rechtstaat” . Untuk menelusuri perbedaan kedua konsep itu dapat dibaca, misalnya dalam Philipus M. Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia, (Surabaya:  Bina  Ilmu,  1987),  Lihat  juga, Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1-16, Lihat juga,  Marjanne  Termorshuizen  Artz, The  Concept  of  Rule  of  Law,  Jurnal  Jentera  Edisi  3, Tahun II, November, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta.
13 Paul Scholten, Verzamelde Gerchriften (Zwolle: W.E.J Tjeenk Willink, 1949), hlm 322.
14 Jimly  Asshiddiqie. Pengantar  Hukum  Tata  Negara,  Jilid  II (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal dan Kepaniteraan RI, 2006), hlm. 11.
15 Miriam  Budiardjo, Dasar-dasar  Ilmu  Politik, (Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama,
1989), hlm. 138.
16 Ibid.
kesederajatan  antar lembaga,  keterpisahan  karena  wewenang, ataupun dengan  model  hirarkis  struktural  yang  bersifat  vertikal  sejatinya  tidaklah dapat  dilepaskan  dari  argumen  pilihan  politik  hukum  yang  diambil  saat penentuan  pilihan  tersebut.  Demikian  pula  politik  hukum dalam  tata  kelola fiskal daerah.
Guna mendapatkan pemahaman  yang  lebih  akademis terkait  politik hukum  penguatan  desentralisasi  fiskal  keuangan  daerah,  berikut  definisi- definisi politik hukum menurut beberapa ahli hukum dan kenegaraan : a. Ali  Abdurahman, 17 menyebutkan  bahwa Politik  Hukum  merupakan kebijaksanaan  menguasai  penciptaan,  pembaharuan  dan  pengembangan hukum dengan melihat pada:
1) kebijaksanaan peraturan perundang-undangan;
2) kebijaksanaan hukum yurisprudensi; dan
3) kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya. b. Abdul  Bari  Azed,  mengartikan Politik Hukum 18 merupakan  kebijakan dasar  penyelenggaraan  negara  dalam  bidang  hukum  yang  akan,  sedang, dan  telah  berlaku,  yang  bersumber  dari  nilai-nilai  yang  berlaku  di masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  negara  yang  dicita-citakan, ruang lingkup kajian dari politik hukum, 19 adalah:
1) proses  penggalian  nilai-nilai  dan  aspirasi  yang  berkembang  dalam masyarakat;
2) proses  perdebatan  dan  perumusan  nilai-nilai  dan  aspirasi  tersebut kedalam bentuk sebuah rancangan undang-undang;
3) penyelenggara  negara  yang  berwenang  merumuskan  dan  menetapkan politik hukum;
4) peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum;
5) faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan; dan
6) pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.
c. Notohamidjojo, mengatakan menentukan tujuan-tujuan sosial secara tepat tidak  mungkin  tanpa  visi  terhadap  manusia  dan  masyarakat. 20 Pada akhirnya,  dengan  menggunakan  bentuk politik  (disini  demokrasi),  maka tindakan-tindakan  politik  harus  dirumuskan  dalam  bentuk  undang-
17 Dosen  Mata  Kuliah:  Politik  Hukum,  Program  Doktor  Universitas  Padjadjaran  Bandung 2014.
18 Abdul  Bari  Azed, Politik  Hukum, Materi  kuliah  Program  Pascasarjana  Magister  Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, hlm. 16.
19 Ibid, hlm 21.
20 O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum (Djakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm. 98.
undang. 21 Politik  hukum  itu  kebijaksanaan  pemerintah  negara  yang menentukan tujuan dan isi undang-undang. Politik hukum itu tergantung daripada perjuangan  politik  yang  hasilnya  dikristalisasikan  dalam undang-undang itu. 22
d. Padmo  Wahyono. Politik hukum  adalah  kebijakan  dasar  yang menentukan  arah,  bentuk  maupun  isi  dari  hukum  yang  akan  dibentuk, 23 atau kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk  menghukum sesuatu.  Kebijakan  tersebut  dapat  berkaitan  dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri. 24
e. Soedarto.  Politik  hukum  adalah  kebijakan  dari  negara  melalui  badan- badan  negara  yang  berwenang  untuk  menetapkan  peraturan-peraturan yang  dikehendaki,  diperkirakan  akan  digunakan  untuk  mengekspresikan apa  yang  terkandung  dalam  masyarakat  dan  untuk  mencapai  apa  yang dicita-citakan. 25
f. Satjipto  Rahardjo. Mengutip  pengertian  politik  menurut  Parson,  Satjipto Rahadjo  mendefinisikan  politik  hukum  sebagai  aktivitas  memilih  dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu  dalam  masyarakat. 26 Menurut  Satjipto  Rahardjo  terdapat beberapa  pertanyaan  mendasar  yang  muncul  dalam  studi  politik  hukum yaitu :
1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada;
2) cara-cara  apa  dan  yang  mana,  yang  dirasa  paling  baik  untuk  bisa dipakai mencapai tujuan tersebut;
3) kapan  waktunya  hukum  itu  perlu  diubah  dan  melalui  cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan
4) dapatkah  dirumuskan  suatu  pola  yang  baku  dan mapan,  yang  bisa membantu  kita  memutuskan  proses  peralihan  tujuan  serta  cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik. 27
g. C.F.G.  Sunaryati  Hartono.  Ia  melihat  politik  hukum  sebagai  alat (tool) atau  sarana  dan  langkah  yang  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  untuk
21 Ibid. 22 Ibid.
23 Padmo  Wahyono, Indonesia  Negara  Berdasarkan  atas  Hukum, Cet.  II. (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1986), hlm 160.
24 Padmo  Wahyono, Menyelisik  Proses  Terbentuknya  Perundang-undangan, (Forum Keadilan, No. 29/ April, 1991), hlm. 65.
25 Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Hukum Pidana, (Bandung; Sinar Baru, 1983), hlm 20.
26 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. III. (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 352.
27 Ibid, hlm. 352-353.
menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. 28 dan
h. Imam  Syaukani  dan  A.  Ahsin  Thohari.  Politik  hukum  adalah  kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. 29
Berdasarkan  rumusan tersebut  dapat  disimpulkan politik  hukum merupakan  konsep  dan  asas  yang  menjadi  garis  besar  dan  dasar  rencana pelaksana  negara  dalam  hal  pembentukan  dan  pelaksanaan  kebijakan legislasi  yang  bersumber  pada  nilai-nilai  yang  berkembang  di  masyarakat untuk  mencapai  tujuan  bernegara  sesuai  dengan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945,  demikian  halnya  dengan  politik  hukum  penguatan desentralisasi fiskal keuangan daerah.
Otonomi daerah  yang  dihasilkan  melalui  devolusi  kekuasaan  Negara hanya  akan  membawa  pengaruh  positif  yang  melembaga  di  bidang pelayanan  publik,  jika  diimbangi  dengan  penguatan  sistem  fiskal  daerah. Perubahan  dari  UU No. 25/1999  menjadi  UU No. 33/2004 tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  dilaksanakan dalam rangka penguatan/perbaikan sistem fiskal daerah.
Pengelolaan keuangan  untuk  kepentingan  penyelenggaraan  urusan pemerintah  daerah  yang  dilakukan  daerah  sendiri  masih  diyakini  oleh masyarakat  mampu  menjamin  tercapainya  derajat  akuntabilitas  yang  lebih tinggi,  daripada  jika  semua  aspek  keuangan  untuk  kepentingan  daerah ditangani oleh Pusat secara sentralistik.
Perkembangan  pengaturan  di  bidang  keuangan  negara  ternyata memperlihatkan  kecenderungan  ke  arah  resentralisasi  sistem  kekuasaan, sekurang-kurangnya  di  bidang  fiskal.  Ditinjau  dari  sudut  pembiayaan pemerintahan,  karena  instrumen fiskal  merupakan  instrumen vital  dalam penyelenggaraan  kekuasaan,  resentralisasi  di  bidang  fiskal  dapat  mereduksi makna otonomi bagi daerah.
Melihat  kondisi resentralisasi di  bidang  fiskal  ini,  kiranya  diperlukan suatu  terobosan  dalam  politik  hukum  keuangan  negara  khususnya  dalam rangka  penguatan  desentralisasi  fiskal  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah yang  lebih  baik  melalui  penyempurnaan  regulasi  keuangan  daerah  yang mengakomodir prinsip-prinsip sebagai berikut 30 :
a. Otonomi.  Ini  merupakan  prinsip  yang  mendasari  desentralisasi  fiskal, apakah  suatu  Negara  itu  berbentuk  federal  maupun  Negara  kesatuan.
28 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. (Bandung; Alumni, 1991), hlm. 1.
29 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Op cit, hlm. 32
30 Machfud  Sidik,  dkk, Dana  Alokasi  Umum – Konsep,  Hambatan,  dan  Prospek  di  Era Otonomi Daerah, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 28-30.
Intinya  adalah  bahwa  pemerintah  daerah  harus  memiliki  independensi dan  fleksibilitas  dalam  menentukan  prioritas-prioritas  mereka.  Tidak boleh  ada pembatasan  yang  sedemikian  ketat  sehingga  sebagian  besar keputusan  di  daerah  harus  mengikuti  dan  mengacu  kepada  ketentuan pusat.  Pajak-pajak  di  mana  daerah  bisa  ikut  memungut  di  atas  tingkat yang  ditetapkan  pusat  (piggyback),  bagi  hasil  (revenue-sharing) berlandaskan formula ataupun transfer yang bersifat umum (block grant) adalah sumber-sumber penerimaan daerah yang konsisten dengan tujuan tersebut.
b. Penerimaan  yang  memadai  (revenue  adequacy).  Pemerintah  daerah semestinya  memiliki  pendapatan  (termasuk  transfer)  yang  cukup  untuk menjalankan segala kewajiban atau fungsi yang diembannya.
c. Keadilan  (equity).  Besarnya  dana  transfer  dari  pusat  ke  daerah  ini syogyanya  berhubungan  positif  dengan  kebutuhan  fiskal  daerah,  dan sebaliknya  berkebalikan  dengan  besarnya  kapasitas  fiskal  daerah  yang bersangkutan.
d. Transparan dan stabil. Formula transfer mesti diumumkan sehingga dapat diakses  masyarakat.  Hal  yang  lebih  penting  lagi  adalah  bahwa  setiap daerah  dapat  memperkirakan  berapa  penerimaan  totalnya  (termasuk transfer), sehingga memudahkan penyusunan anggaran. Formula tersebut juga  seyogyanya  dipakai  untuk  jangka  menengah  (misalnya  3-5  tahun).
Agar  perencanaan  jangka  menengah  dan panjang  dapat  dilakukan  oleh daerah.
e. Sederhana (simplicy). Alokasi dana kepada pemerintah daerah semestinya didasarkan  pada  faktor-faktor  objektif  dimana  unit-unit  individual  tidak memiliki kontrol atau tidak dapat mempengaruhinya. Disamping itu juga formula yang dipakai seyogyanya relatif mudah untuk dipahami.
f. Insentif. Desain dari transfer ini harus sedemikian sehingga memberikan semacam  insentif  bagi  daerah  dengan  manajemen  fiskal  yang  baik.  Dan sebaliknya  menangkal praktek-praktek yang  tidak  efisien.  Dengan demikian,  tidak  perlu  ada  transfer  khusus/spesifik  untuk  membiayai defisit  anggaran  pemerintah  daerah,  atau  ada  semacam  kontrol  terhadap belanja daerah.
Hal  lain  yang  perlu  menjadi  perhatian  adalah  terkait  dengan  pola pengelolaan  keuangan  Pemda  yang  saat  ini  lebih  banyak  mempergunakan pendekatan  pelayanan  bersifat demand-driven (bottom  up)  dibandingkan supply-driven  (top  down).  Belajar  dari  pengalaman  desentralisasi  fiskal Kolumbia, penerapan pola pengelolaan keuangan lokal semacam itu mampu berpengaruh  terhadap  peningkatan  kualitas  pemuasan  referensi  kebutuhan sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh  rakyat  daerah,  daripada  yang  dianggap dibutuhkan oleh daerah menurut penilaian orang-orang pusat. Dalam kondisi
semacam  itu,  tumbuhnya  kehidupan  lokal  baru  semakin  ditandai  oleh meningkatnya partisipasi rakyat 31 .
Dalam  tata  kelola  keuangan  daerah  saat  ini,  pengaturan  sistem  fiskal daerah  antara  lain  melalui  dana  perimbangan,  yakni  dana  yang  bersumber dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk  mendanai kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Dana perimbangan  tersebut terdiri  dari  3  (tiga)  komponen  meliputi:  Dana  Bagi Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), dan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK).
Komitmen  penguatan  sistem  fiskal  daerah yang  terlihat  dalam proporsi  DAU  yang  dalam  alokasinya  ditentukan  berdasarkan  sistem imbangan  sebesar  10%  untuk  provinsi  dan  90%  untuk  kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan DAU secara nasional ditetapkan tidak boleh kurang dari 26%  daripada  pendapatan  dalam  negeri  neto.  Hal  tersebut  berarti desentralisasi  fiskal  yang  terfokus  pada  kabupaten/kota  mengharuskan dilakukannya  peningkatan  transparansi  dan  akuntabilitas  publik  oleh kabupaten/kota  dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang didevolusikan  pusat  kepada  daerah  tersebut,  hal  ini  diperlukan  apabila  kita belajar  dari  kegagalan implementasi  UU  Nomor 22 Tahun 1999 yang tidak diperkuat dengan sistem dan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Pemerintah  daerah  perlu  melakukan  beberapa  hal  dalam  kerangka peningkatan akuntabilitas tersebut, antara lain:
Pertama,  pola  penyajian  informasi keuangan  daerah  yang  sangat teknis  dalam  bahasa  akuntansi  keuangan,  seringkali  belum  diimbangi  oleh kapasitas/kompetensi  masyarakat  untuk  melakukan  penilaian  terhadap ketepatan  data  dan  fakta  yang  disajikan  dalam  informasi  keuangan  daerah tersebut.  Hal  ini dapat  dilakukan  dengan  cara  Pemda  menyusun  panduan analisis  keuangan  yang  mudah  dipahami  oleh  masyarakat  awam  sekalipun, sehingga  bisa  merespon  informasi  keuangan  daerah  yang  disampaikan  oleh Pemda.
Kedua,  penyampaian  informasi  keuangan  daerah  semacam  itu  lebih memperlihatkan  sistem  komunikasi  searah,  sebagai  akibat  belum  adanya kapasitas  pengawasan  publik  yang  memadai  oleh  masyarakat,  guna membangun  sistem  komunikasi  dua  arah  dalam  wujud  koreksi/evaluasi publik  terhadap  kinerja  anggaran  daerah.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan cara  Pemda  mempermudah  akses  masyarakat  yang  telah  “melek  fiskal” tersebut  guna  memberikan  masukan,  usulan  sampai  pada  koreksi  terhadap informasi  keuangan  daerah  yang  disajikan  oleh  Pemda,  misalnya  dengan
31 Bird,  M.Richard,  dk, Desentralisasi  Fiskal  Di  Negara-Negara  Berkembang  (Fiscal Decentralization in Develoving Countries), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm.
30.
mengeluarkan  Perda  mengenai  transparansi,  partisipasi, dan  akuntabilitas publik.
Belajar  dari  kegagalan  Pakistan  dalam  sistem  desentralisasi fiskalnya karena  ketiadaan  suara  rakyat  dalam  pengendalian  akuntabilitas  keuangan lokal.  Sebaliknya,  India  sebelum  masa  penjajahan  Inggris  justru  berhasil dalam  mengelola  sistem  desentralisasi  fiskalnya,  karena  ada  mekanisme partisipasi  dan  akuntabilitas  keuangan  lokal  kepada  rakyat.  Indonesia  bisa belajar dari kedua pengalaman tersebut. Desentralisasi (tanpa) fiskal maupun fiskal  (tanpa)  desentralisasi  sama-sama  mencederai  demokrasi.  Absennya transparansi  dan  akuntabilitas  fiskal  dalam  sistem  devolusi  kekuasaan Negara, cepat atau lambat hanya memastikan hadirnya salah satu atau kedua hal tersebut.
Pelembagaan  prinsip good  governance melalui  penerapan best practice dalam budgeting,  merupakan  esensi  tujuan  dari  transformasi paradigma  regulasi  fiskal.  Pelayanan  publik  dengan  mengacu  pada  standar pelayanan  yang  baik  akan  menjadi impact dari  transformasi  paradigma fiskal.  Eliminasi  terhadap  bias  paradigma  dalam  pengelolaan  keuangan negara, sebenarnya merupakan deklarasi kedaulatan Negara di bidang fiskal, yang selama ini diniscayakan.

## C. Penutup
Uraian-uraian dimuka menghasilkan simpulan sebagai berikut :
a. politik hukum yang merupakan konsep dan asas yang menjadi garis besar dan  dasar  rencana  pelaksana  negara  dalam  hal  pembentukan  dan pelaksanaan  kebijakan  legislasi  yang  bersumber  pada  nilai-nilai  yang berkembang  di  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  bernegara  sesuai dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945 yang  juga  tercermin dalam  pengelolaan  keuangan  negara.  Pembaruan  sistem  pengelolaan keuangan  negara  dengan  ditetapkannya  beberapa  undang-undang  dalam pengelolaan  keuangan  negara,  antara  lain  dengan  mengatur  prinsip- prinsip  terbaik  (best  practice)  pengelolaan  keuangan  negara,  sistem penganggaran  dan  struktur  APBN,  rentang  kendali  (span  of  control) administrasi keuangan, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara demikian halnya pada pengelolaan  keuangan  daerah.  Namun  demikian,  perkembangan pengaturan  di  bidang  keuangan  negara  ternyata  memperlihatkan kecenderungan  ke  arah  resentralisasi  sistem  kekuasaan,  sekurang- kurangnya  di  bidang  fiskal,  sehingga  diperlukan  politik  hukum  berupa penguatan  kembali  desentralisasi  fiskal  pengelolaan  keuangan  daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia;
b. salah satu pilar pokok otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengelola  secara  mandiri  keuangan  daerahnya.  Indonesia  sebagai  suatu
unitary  state menganut  kombinasi  antara  unsur  pengakuan  kewenangan bagi  daerah  untuk  mengelola  secara  mandiri  keuangannya  dipadukan dengan  unsur  kewenangan  pemerintah  pusat  untuk  melakukan  transfer fiskal dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan fiskal daerah;
c. Terobosan  dalam  politik  hukum  keuangan  negara  khususnya  dalam rangka  penguatan  desentralisasi  fiskal  pengelolaan  keuangan  daerah adalah  perlunya  penyempurnaan  regulasi  yang  mengakomodir  prinsip- prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, antara lain: (1) Otonomi; (2) Penerimaan yang memadai (revenue adequacy); (3) Keadilan (equity);
(4) Transparan dan stabil; (5) Sederhana (simplicy); dan (6) Insentif;
d. penguatan  desentralisasi  fiskal  yang  terfokus  pada  kabupaten/kota mengharuskan dilakukannya peningkatan transaparansi dan akuntabilitas publik oleh kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan  yang  didevolusikan  pusat  kepada  daerah  tersebut,  hal  ini diperlukan  apabila  kita  belajar  dari  kegagalan  implementasi  UU  Nomor
22 Tahun 1999 yang tidak diperkuat dengan sistem dan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah;
e. pemerintah  daerah  perlu  melakukan  beberapa  hal  dalam  kerangka peningkatan  akuntabilitas  tersebut,  antara  lain: pertama,  Pemda menyusun  panduan  analisis  keuangan  yang  mudah  dipahami  oleh masyarakat  awam  sekalipun,  sehingga  bisa  merespons  informasi keuangan  daerah  yang  disampaikan  oleh  Pemda. Kedua,  Pemda mempermudah akses masyarakat yang telah “melek fiskal” tersebut guna memberikan  masukan,  usulan  sampai  pada  koreksi  terhadap  informasi keuangan  daerah  yang  disajikan  oleh  Pemda,  misalnya  dengan mengeluarkan Perda mengenai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Asshiddiqie,  Jimly, 2006. Pengantar  Hukum  Tata  Negara,  Jilid  II,
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan RI.
Atmadja, Arifin P. Soeria, 2009. Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum,
Teori, Praktek dan Kritik, Jakarta : Rajawali Pers.
Bird,  Richard M.,  dkk.,  2000. Desentralisasi  Fiskal  Di  Negara-Negara Berkembang  (Fiscal  Decentralization  in  Develoving  Countries),
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Budiardjo,  Miriam, 1989. Dasar-dasar  Ilmu  Politik,  Jakarta:  PT Gramedia
Pustaka Utama.
Devas,  Nick,  et,al.,  1998. Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia, Jakarta: UI-Press.
Handyaningrat,  Soewarno,  1982. Administrasi  Pemerintahan Dalam
Pembangunan Nasional, Jakarta: Haji Masagung.
Hughes,  Owen  E.,  1994. Public  Management  and  Administration-An
Introduction, New York: St. Martin’s Press Inc. MD, Moh. Mahfud, 2010. Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Notohamidjojo, O., 1970. Makna Negara Hukum, Djakarta: Badan Penerbit
Kristen.
Rahardjo, Satjipto, 1991. Ilmu Hukum, Cet, III, Bandung: Citra Aditya Bakti. Rosul,  Sjahrudin,  2003. Pengintegrasian  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  dan
Anggaran  Dalam  Perspektif  UU  No,  17/2003  Tentang  Keuangan negara-Problem  dan  Solusi  Penganggaran  di  Indonesia, Perum Percetakan Negara RI.
Sidik, Machfud, dkk., 2002. Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah, Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Soedarto,  1983. Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat  Kajian
terhadap Hukum Pidana, Bandung: Sinar Baru.
Taylor,  Charles  Lewis, Why  Government  Grow-Measuring  Public  Sector Size, Beverly Hills, London, New Delhi: Sage Publications. Wahyono,  Padmo, 1986. Indonesia  Negara  Berdasarkan  atas  Hukum,  Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia. W., Riawan Tjandra, 2013. Hukum Keuangan negara, Jakarta: Grasindo.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4355).
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4286).
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha  Milik  Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2003  Nomor  70,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4286)

## C. Lain-lain
Abdul  Bari  Azed, Politik  Hukum,  Materi  kuliah  Program  Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Padmo  Wahyono, Menyelisik  Proses  Terbentuknya  Perundang-undangan, Forum Keadilan, No, 29/ April, 1991.