## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, Hal.  642-652| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8213.642-652

## LOCUS STANDI INDIKASI GEOGRAFIS TORAJA ATAS MEREK KOPI TORAJA YANG DIDAFTARKAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI

## Nilla Deva Lusyana, Rianda Dirkareshza
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran ” Jakarta, Indonesia
2010611003@mahasiswa.upnvj.ac.id, riandadirkareshza@upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Kopi  Arabika Toraja terdaftar sebagai  indikasi  geografis pada 9 Oktober 2013. Namun, pada tahun 1976 kopi Toraja telah lebih dulu didaftarkan oleh perusahaan di Jepang sebagai merek. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum dan kerugian bagi Indonesia untuk menggunakan dan mengekspor kopi dengan tanda nama Kopi Toraja atau  Toraja  Coffee.  Tujuan  dilakukannya  penelitian  adalah  untuk  melihat  ada  tidaknya  pelanggaran  oleh perusahaan luar negeri terhadap indikasi geografis yang didaftarkan sebagai merek serta menganalisis kedudukan indikasi  geografis  atas  merek  yang  telah  lebih  dulu  didaftarkan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Sumber  data  berupa  data  sekunder  diperoleh  melalui  studi kepustakaan  yang  kemudian  dianalisis  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan terdaftarnya Kopi Arabika Toraja sebagai indikasi geografis membuat pendaftaran merek dagang Toarco Toraja oleh Key Coffee Inc. Corporation Japan termasuk ke dalam sebuah pelanggaran terhadap indikasi geografis.  Dalam  hal  indikasi  geografis  telah  terdaftar  sebagai  merek,  kedudukan  indikasi  geografis  lebih diprioritaskan  dibanding  merek,  sehingga  merek  harus  dihapus  dan  dibatalkan.  Akan  tetapi,  Permenkumham tentang Indikasi Geografis memberikan pengecualian ketika merek tersebut memperoleh persetujuan dari pemilik indikasi geografis untuk digunakan.  Karena  memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan kopi Toraja, Key  Coffee  Inc.  Corporation  Japan  tetap  dapat  menggunakan  nama  Toarco  Toraja  dan  Indonesia  sebagai pemegang  indikasi geografis  Kopi  Arabika Toraja. Agar  indikasi geografis  yang didaftarkan  sebagai  merek di luar negeri tidak terulang, perlindungan indikasi geografis dapat dilakukan melalui Sistem Lisbon WIPO. Melalui Sistem ini, indikasi geografis akan diberikan perlindungan di negara lain selain negara asal indikasi geografis.
Kata Kunci: Indikasi Geografis Toraja, Pendaftaran Merek, Hak Kekayaan Intelektual

## ABSTRACT
Toraja  Arabica  coffee  was  registered  as  a  geographical  indication  on  October  9th,  2013.  However,  in  1976 Toraja coffee was registered by a company in Japan as a trademark. This creates legal consequences and losses for Indonesia to use and export coffee with the name Kopi Toraja or Toraja Coffee. The aim of the research is to see whether there are violations by foreign companies of geographical indications registered as trademarks and to  analyze  the  position  of  geographical  indications  for  trademarks  that  have  previously  been  registered.  This research uses a normative juridical method with a statutory approach. The data source is secondary data obtained through literature study  which is then analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. The research results  show  that  the  registration  of  Toraja  Arabica  Coffee  as  a  geographical  indication  resulted  in  the registration of the Toarco Toraja trademark by Key Coffee Inc. Corporation Japan is involved in a violation of geographical  indications. In  the  event  that  a  geographical  indication  has  been  registered  as  a  trademark,  the position  of  the geographical indication has priority over the trademark, so the trademark must  be deleted and cancelled. However, the Minister of Law and Human Rights Regulation on Geographical Indications provides an exception when the mark obtains approval from the owner of the geographical indication for use. Because it has made a big contribution to the development of Toraja coffee, Key Coffee Inc. Corporation Japan can still use the name Toarco Toraja and Indonesia as the holder of the geographical indication for Toraja Arabica Coffee. To ensure  that  geographical  indications  registered  as  trademarks  abroad  are  not  repeated,  protection  of geographical  indications  can  be  carried  out  through  the  WIPO’s  Lisbon  System.  Through  this  system,
geographical indications will be given protection in countries other than the country of origin of the geographical indication.
Keywords : Toraja Geographical Indications, Trademark Registration, Intellectual Property Rights

## I. PENDAHULUAN
Pada  9 Oktober  2013,  Kopi  Arabika  Toraja  terdaftar  sebagai  indikasi  geografis  di  Indonesia  dengan nomor permohonan G002012000007. Namun, pada tahun 1976 perusahaan kopi di Jepang, Key Coffee Inc.  Corporation  Japan  (selanjutnya  disebut  Key  Coffee)  mendaftarkan  kopi  tersebut  terlebih dahulu dengan  merek  “Toarco  Toraja”  yang  mana pada  saat  itu  belum  terdapat undang-undang  di Indonesia  yang  mengatur  hal  tersebut.  Kopi  Toraja  tersebut  kemudian  didaftar  di  Indonesia  dengan nomor  pendaftaran  358424  atas  nama  merek  “Toarco  Toraja  Coffe”,  yang  kedaluwarsa  pada  24 Februari 2005 dan kemudian diperpanjang dengan menggunakan nama “Toarco Toraja Coffee” nomor pendaftaran  IDM000015922  dan  baru  akan  berakhir  tahun  2025  (Hamidi  &  Faniyah,  2019).  Oleh karena penggunaan merek tersebut dipegang Key Coffee, maka merek tersebut tidak dapat digunakan oleh  perusahaan-perusahaan  lain  di  Jepang  termasuk  di  Indonesia  perusahaan-perusahaan  dilarang bekerja sama dengan perusahaan asing selain Jepang.
Pasca  lahirnya Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights 1995 (selanjutnya  disebut  TRIPs),  perkembangan  dalam  melindungi  hak  atas  kekayaan  intelektual (selanjutnya disebut HKI) menjadi pesat. TRIPs merupakan kesepakatan internasional yang berada di bawah  naungan  organisasi  perdagangan  dunia  World  Trade  Organization  (WTO)  terkait  dengan perlindungan  HKI,  meliputi  hak  cipta,  paten,  merek,  desain  produk  industri,  perlindungan  informasi rahasia, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, serta indikasi geografis (Setyoningsih, 2021). Dengan tergabungnya  suatu negara dalam WTO, maka  semua persetujuan dan  lampiran  WTO harus diterima  oleh  negara  tersebut,  termasuk  TRIPs  (Hamidi  &  Faniyah,  2019).  Indonesia  dan  Jepang merupakan  negara  yang  tergabung  sebagai  anggota  WTO  sejak  1  Januari  1995  (www.wto.org). Tergabungnya dua negara tersebut dalam WTO membuat kedua negara secara otomatis terikat dengan TRIPs dan harus melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan HKI  yang  termuat  dalam  TRIPs  (Setyoningsih,  2021).  Indonesia  dan  negara  lainnya  yang  ikut  serta dalam  TRIPs  diberi  kewenangan  untuk  menyesuaikan  aturan  dasar  hukum  nasional  mereka  yang berkaitan  dengan  indikasi  geografis  dengan  mempertimbangkan  kebutuhan  dan  kepentingan nasionalnya (Kusuma & Roisah, 2022).
Berkaitan  dengan  kasus  didaftarkannya  merek  atas  indikasi  geografis  kopi  Toraja  ini,  TRIPs sebagai  pengaturan  di  mana  indikasi  geografis  merupakan  bagian  dari  HKI,  memuat  ketentuan- ketentuan yang kemudian harus diperhatikan oleh negara-negara yang menjadi bagian dari perjanjian ini. Indikasi geografis dalam Pasal 22 TRIPs didefinisikan sebagai sebuah tanda bahwa suatu barang berasal  dari  wilayah  negara  anggota,  kawasan,  atau  daerah  tertentu  di  mana  reputasi,  kualitas,  dan karakteristik  barang  tersebut  sebagian  besarnya  ditentukan  oleh  faktor  geografis  wilayah.  Dengan mengatur  indikasi  geografis  dalam  ketentuan  ini,  maka  asal  daerah  yang  berkaitan  dengan  barang tersebut secara yuridis mendapatkan perlindungan.
Diratifikasinya TRIPs melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing  The  World  Trade  Organization (Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan Dunia)  oleh  Indonesia  secara  tidak  langsung  membuat  Indonesia  harus  menyesuaikan  ketentuannya pada  ketentuan  yang  termuat  dalam  TRIPs  (Medina  &  Enggriyeni,  2023).  Dalam  Undang-Undang Merek  dan  Indikasi  Geografis  No.  20  Tahun  2016  (selanjutnya  disebut  UUMIG)  yang  merupakan undang-undang terkini terkait merek dan indikasi geografis di Indonesia, Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa  indikasi  geografis  merupakan  tanda  penunjuk  daerah  asal  suatu  barang  dan/atau  produk  yang karena  faktor  geografisnya,  termasuk  faktor  alam  atau  manusia,  memberi  reputasi,  kualitas,  serta karakteristik tertentu terhadap barang dan/atau produk yang dihasilkan.
Terhadap indikasi geografis tersebut diberi sebuah hak, yaitu hak atas indikasi geografis. Selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang mendasari perlindungan indikasi geografis tersebut masih ada, negara  memberikan  hak  atas  indikasi  geografis  eksklusif  kepada  pemegang  hak  tersebut.  Hak menimbulkan eksklusivitas atau  kepemilikan  yang melekat pada pemegang  hak, sehingga  pemegang hak tersebut akan memperoleh perlindungan hukum dari negara serta dapat mengizinkan atau melarang pemanfaatan atas kekayaan intelektual yang dimilikinya (Ridla, 2019). Dengan hak tersebut, tidak ada
pihak yang berhak untuk memanfaatkan ekonomi dari pemegang hak yang sah tanpa adanya persetujuan atau izin dari pemegang hak (Soemarsono & Dirkareshza, 2021). Pemegang hak dalam hal ini adalah Pemohon Indikasi Geografis, yaitu lembaga yang mewakili kelompok orang di wilayah tersebut yang mengusahakan produk dan/atau jasa, seperti: 1) sumber daya alam; 2) produk kerajinan tangan; atau 3) hasil industri. Pemohon juga dapat berupa pemda provinsi atau kabupaten/kota, atau pemerintah daerah lainnya.  Tidak  seperti  hukum  kekayaan  intelektual  lainnya  yang  hak  eksklusifnya  dimiliki  personal, perlindungan terhadap indikasi geografis sifatnya komunal dimiliki oleh kelompok masyarakat daerah tersebut.  Kekayaan  intelektual  dengan  sifat  komunal  ini  merupakan  kekayaan  intelektual  yang kepemilikannya dipegang oleh masyarakat umum (Adawiyah & Rumawi, 2021).
Ketika  suatu  produk  diiringi  dengan  sebutan  suatu  nama  tempat  atau  wilayah  geografis,  maka orang  akan mengaitkan produk tersebut dengan  wilayah nama tempat  yang  tertera pada produk. Ciri khas dari  wilayah  geografis  yang  namanya tertera pada produk  kemudian berpengaruh pada reputasi produk,  kualitas  produk,  dan  karakteristik  produk.  Oleh  karenanya,  tanda  yang  menunjukkan  suatu daerah  atau  wilayah,  sangat  berpengaruh  terhadap  nilai  manfaat  dan  nilai  ekonomi  suatu  produk (Nurohma,  2020).  Digunakannya  tanda  Toraja  secara  sengaja  oleh  Key  Coffee  dapat  menimbulkan kekeliruan  interpretasi  dan  pemasarannya.  Merek  kopi  Toraja  yang  digunakan  dan  didaftarkan  oleh perusahaan  tersebut  kemudian  dapat  menimbulkan  kekeliruan  di  masyarakat  tentang  asal  usul  kopi Toraja dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kerugian terhadap produksi kopi Toraja di Indonesia (Siregar, 2019). Pendaftaran oleh perusahaan luar tersebut kemudian membuat para produsen lokal kopi Toraja tidak bisa mengekspor hasil produk mereka dengan menggunakan tanda nama Kopi Toraja atau  Toraja Coffee , sehingga menimbulkan  kerugian dan  ketidakadilan bagi masyarakat lokal penghasil produk indikasi geografis (Dirkareshza & Simanjuntak, 2023).
Beberapa  penelitian  relevan  telah  dilakukan  sebelumnya,  Ayu  Kumala  Sari  Hamidi  dan  Iyah Faniyah  tahun  2019,  mengangkat  masalah  perlindungan  hukum  terhadap  indikasi  geografis  dengan merek Kopi Toraja dan Kopi Gayo yang didaftar di negara lain, serta upaya hukum terhadap kasus ini (Hamidi  &  Faniyah,  2019).  Kedua,  penelitian  oleh  Devica  Rully  Masrur  tahun  2018,  mengangkat masalah  perlindungan  terhadap  indikasi  geografis  di  bawah  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi Geografis,  serta  perlindungannya  dilihat  dari  instrumen  hukum  nasional  dan  internasional  (Masrur, 2018).  Ketiga,  pada  skripsi  yang  ditulis  oleh  Refli  Irawan  tahun  2020,  mengangkat  masalah  tentang bagaimana Kopi Toraja diatur dalam perdagangan internasional, serta hubungannya dengan  Undang- Undang Merek dan Indikasi Geografis (Irawan, 2020).
Berdasar  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya,  diperoleh  gambaran  secara  umum perlindungan  terhadap indikasi  geografis  telah diatur baik dalam  instrumen  hukum  nasional maupun internasional.  Namun,  pada  penelitian-penelitian  tersebut  terbatas  mengenai  pengaturan  dan perlindungan terhadap indikasi geografis yang didaftarkan oleh negara lain, sedangkan dalam penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana kekuatan pemegang hak indikasi geografis Kopi Arabika Toraja terhadap  merek  yang  didaftarkan  perusahaan  luar  negeri,  sehingga  mengurangi  timbulnya  kerugian lebih  lanjut  akibat  pemakaian  nama  atas  indikasi  geografis  tersebut,  serta  timbul  kepastian  hukum terhadap suatu hak indikasi geografis.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  ada  tidaknya  pelanggaran  oleh  perusahaan  luar  negeri terhadap indikasi geografis Kopi Arabika Toraja yang didaftarkan sebagai merek. Selain itu, penelitian ini  juga  menganalisis  kedudukan  indikasi  geografis  Kopi  Arabika  Toraja  yang  telah  lebih  dulu didaftarkan  sebagai  merek.  Penelitian  dilakukan  untuk  menjawab  permasalahan  apakah  pendaftaran merek dengan nama Toraja yang lebih dulu dilakukan oleh perusahaan luar negeri merupakan sebuah pelanggaran terhadap indikasi geografis, serta bagaimana kedudukan hak pemegang indikasi geografis atas penggunaan nama Toraja terhadap merek yang didaftarkan oleh perusahaan luar negeri.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  di  mana  norma  hukum,  peraturan  perundang- undangan  dan  berbagai  literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  menjadi  objek  kajian  yang dianalisis  (Mahardhita  &  Sukro,  2018).  Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ) merupakan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Pendekatan  perundang-undangan dilakukan  dengan  melihat  dan  memahami  berbagai  peraturan  yang  berkaitan  dengan  hak  kekayaan intelektual terutama indikasi geografis dan merek guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang mencakup 3 (tiga) sumber bahan hukum, diantaranya bahan hukum primer yang terdiri dari TRIPs 1995, Konvensi Paris 1883, Perjanjian Lisbon 1958, Geneva Act 2015, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan  Penyelesaian  Banding  pada  Komisi  Banding  Merek,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang  Indikasi Geografis, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang  Indikasi Geografis, bahan hukum sekunder  yang terdiri dari hasil-hasil  penelitian  dan  jurnal  hukum  digunakan  untuk  mendukung  bahan  hukum  primer,  serta digunakan  pula  bahan  hukum  tersier  berupa  artikel  internet  yang  kredibel  untuk  mendukung  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Pengumpulan data dilakukan melalui  studi kepustakaan ( library research ), yakni bahan pustaka yang  ada  dan  relevan  dengan  penelitian  dikumpulkan  untuk  dianalisis.  Data  yang  telah  diperoleh kemudian  dianalisis  dan  diuraikan  dengan  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif  kualitatif  guna menjawab permasalahan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pendaftaran Merek Kopi Toraja oleh Perusahaan Luar Negeri
Sejak diperkenalkan oleh Belanda pada abad ke-18, hingga saat ini Kopi Arabika Toraja masih menjadi salah  satu  produk  kopi  berkualitas terbaik  di  dunia.  Kopi  Arabika  Toraja  berasal  dari  perkebunan  di dataran tinggi Toraja dengan ketinggian 900 mdpl. Produk berkualitas tinggi ini telah menjadi sumber pendapatan  utama  bagi  masyarakat  lokal  di  wilayah  administrasi  Toraja  dan  Toraja  Utara (www.dgip.go.id).  Ketika  Perang  Dunia  II  dimulai,  perkebunan  mulai  ditinggalkan.  Kemudian  Key Coffee  mengembalikan  kopi  Toraja  ke  pasar  pada  tahun  1978  dengan  nama  Toarco  Toraja (www.keycoffee.co.jp).
Bersama Toshoku Ltd., Key Coffee meminta pendaftaran merek dagang Toraja (yang juga ditulis dalam huruf Jepang) kepada Badan Pendaftaran Paten pada tanggal 22 Juli 1974. Kemudian pendaftaran tersebut diumumkan pada tanggal 21 Februari 1976 dan proses pendaftaran selesai sepenuhnya pada 14 Januari 1977. Setelah diluncurkan, seiring berjalannya waktu popularitas kopi Toarco Toraja semakin meningkat.  Apabila  terdapat perusahaan atau toko yang menjual  suatu produk dengan menggunakan merek  yang  sama, maka Key Coffee menginformasikan bahwa hak atas merek tersebut adalah milik perusahaannya. Key Coffee juga melarang adanya tindakan penggunaan merek dagang tersebut secara illegal (Mawardi, 2009).
Seiring dengan semakin populernya kopi Toarco Toraja di Jepang, para pelaku usaha kopi lainnya menyebut bahwa monopoli  atas penggunaan nama Toraja yang dilakukan oleh Key Coffee bukanlah hal  yang  tepat  karena  Toraja  itu  sendiri  merupakan  sebuah  nama  wilayah  geografis.  Key  Coffee kemudian  diminta  untuk  melepas  hak  merek  dagangnya  kepada  seluruh  pelaku  usaha  kopi  di  dunia. Tiga asosiasi pengusaha kopi bahkan telah meminta kepada Otoritas Jepang secara resmi terkait hal ini melihat  latar  belakang  sejarah  perkembangan  kopi  Toraja,  Key  Coffee  tidak  memiliki  hak  atas penggunaan nama tersebut (Mawardi, 2009).
Sengketa  pemakaian  identitas  Toraja  sebagai  merek  juga  telah  sampai  pada  pengadilan  Urawa, Jepang di tahun 1997. Akan tetapi, sengketa berakhir dengan adanya kesepakatan damai di mana Key Coffee  tetap  yang  memberikan  perizinan  atas  penggunaan  nama  Toraja  di  Jepang  (Fuad  &  Latjeme, 2021). Sengketa ini bermula ketika Key Coffee menggugat Avance Trading Co. ke Pengadilan Urawa pada  tanggal  4  April  1997  karena  penyalahgunaan  merek  dagang  Toraja.  Perusahaan  tersebut mendaftarkan  merek  dagang  AVANCETORAJA  (yang  juga  ditulis  dalam  huruf  Jepang)  pada  tahun 1992.  Dalam  hal  ini,  perusahaan  mengklaim  bahwa  Toraja  adalah  nama  wilayah  geografis  dan merupakan  kata  benda,  sehingga  semua  orang  dapat  menggunakan  nama  tersebut  secara  legal. Kemudian,  pada  tahun  1999  tepatnya  tanggal  24  Desember,  Key  Coffee  dan  Avance  Trading  Co. menyepakati  3  (tiga)  hal,  diantaranya  Avance  Trading  Co.  mengakui  bahwa  “Toraja”  adalah  merek dagang  yang  disosialisasikan  oleh  Key  Coffee.  Kedua,  dalam  penggunaan  “Toraja”  sebagai  merek dagang,  Avance  Trading  Co.  harus  memperhatikan  kualitas  produk  yang  tinggi  untuk  menjaga  citra baiknya.  Terakhir,  Key  Coffee  memberikan  izin  Avance  Trading  Co.  untuk  menggunakan  merek dagang AVANCETORAJA (Mawardi, 2009).
Perusahaan patungan antara Indonesia (PT. Utesco) dan Jepang (Suladeco Ltd.), PT. Toarco Jaya didirikan  untuk  memproduksi  kopi  berkualitas  tinggi  di  wilayah  Toraja  Utara,  Sulawesi  Selatan. Perkebunan seluas 530 hektar di Pedamaran, Bokin Toraja Utara dikelola oleh PT. Toarco Jaya. Nama Toarco itu sendiri berasal dari “Toraja Arabica Coffee” (toarco.com). Tidak hanya memproduksi kopi, PT.  Toarco  Jaya  juga  mendaftarkan  merek  dagangnya  ke  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut  DJKI  Kemenkumham  RI) dengan  pendaftaran  nomor  358424  dan  kedaluwarsa  24  Februari  2005  yang  kemudian  diperpanjang dengan pendaftaran IDM000015922 yang baru berakhir tanggal 24 Februari 2025.
Seiring  dengan  berjalannya  perlindungan  terhadap  merek  tersebut,  di  sisi  lain  berkembang  pula pengaturan  mengenai  perlindungan  terhadap  nama  wilayah  geografis  sebagai  tanda  untuk  mengenali asal daerah dari produk yang memiliki ciri khas tertentu. Terutama, setelah adanya TRIPs yang diusung oleh WTO (Fuad & Latjeme, 2021). Dalam perdagangan, indikasi geografis merupakan hal yang juga harus mendapat perhatian, selain merek. Hal ini karena besarnya nilai ekonomi dan juga nilai manfaat yang dimiliki oleh indikasi geografis. Indikasi geografis yang merupakan bagian dari HKI ini memiliki konsep  di  mana  asal  daerah  (geografis)  suatu  barang  yang  mempengaruhi  kekhasan  barang  yang dihasilkan,  dikedepankan.  Kepemilikan  dari  indikasi  geografis  ini  pun  bersifat  komunal,  berbeda dengan HKI lainnya (Medina & Enggriyeni, 2023).
TRIPs dalam Pasal 22 (1) memberikan definisi terhadap indikasi geografis dengan “ Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin ”. Indikasi geografis yang termuat dalam TRIPs ini merupakan pengembangan dari aturan appellation of origin atau indikasi asal yang termuat dalam The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 (Konvensi Paris 1883). Konvensi Paris 1883 merupakan perlindungan hukum pertama atas indikasi geografis yang menyebutkan “ The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition ”. Kata appellation of origin atau indikasi asal (selanjutnya disebut appellation  of  origin ) dalam  hal  ini  merujuk  pada  konsep  dari  indikasi  geografis,  meskipun  dalam konvensi  tersebut  tidak  diberikan  pengertian  yang  jelas  mengenai appellation  of  origin (Medina  & Enggriyeni, 2023). Lebih luas dari appellation of origin , indikasi geografis tidak hanya merujuk pada nama  tempat,  tetapi  juga  termasuk  tanda-tanda  yang  mempresentasikan  suatu  daerah  atau  lambang daerah yang dapat mengidentifikasi asal dari sebuah kekhasan produk (Fuad & Latjeme, 2021).
Kopi Arabika Toraja kemudian didaftar oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi  Arabika  Toraja  pada  9  Oktober  2013  sebagai  indikasi  geografis  dengan  nomor  permohonan G002012000007.  Pendaftaran  tersebut  merupakan  salah  satu  respon  untuk  mengurangi  dampak  dari adanya penggunaan merek dagang Toraja yang dipegang oleh Key Coffee. Dampak dari terdaftarnya merek  dagang  Toraja  yang  dipegang  oleh  Key  Coffee  adalah  adanya  pelarangan  untuk  perusahaan- perusahaan lain menggunakan nama tersebut, serta melarang adanya kerja sama antara penghasil dan produsen kopi di Toraja dengan pihak lain selain Key Coffee. Terdaftarnya nama Toraja sebagai merek dagang yang dipegang oleh Key Coffee juga menghalangi produsen kopi di Toraja untuk memasarkan atau  mengekspor  hasil  produksi  kopinya  dengan  nama  yang  mengandung  kata  Toraja,  di mana  pada dasarnya  nama  ini  merupakan  sebuah  penunjuk  asal  produk  kopi  tersebut  (Fuad  &  Latjeme,  2021). Dengan terdaftarnya Kopi Arabika Toraja sebagai indikasi geografis, maka pendaftaran merek dagang Toraja  oleh  Key  Coffee  berdasarkan  TRIPs  merupakan  sebuah  pelanggaran,  karena  nama  tersebut mengandung unsur indikasi geografis.
Menghentikan  penggunaan  indikasi  yang  salah  dan  menyesatkan,  juga  melindungi  pihak  yang berhak  atas  penggunaan  indikasi  geografis  merupakan  fungsi  dari  perlindungan  indikasi  geografis (Medina  &  Enggriyeni,  2023).  Pasal  22  (2) TRIPs  mengatur  bahwa  negara  anggota  harus  mencegah adanya penggunaan indikasi geografis yang menyesatkan dan juga menimbulkan kebingungan publik tentang  asal  suatu  barang  dengan  cara  menyediakan  pengaturan  atau  sarana  hukum.  Hal  ini  juga bertujuan  untuk  mencegah  penggunaan  indikasi  geografis  yang  menimbulkan  persaingan  tidak  sehat (Medina & Enggriyeni, 2023).
Di Indonesia, perlindungan terhadap indikasi geografis menganut sistem konstitutif, yaitu indikasi geografis  baru  akan  diberikan  perlindungan  ketika  indikasi  geografis  tersebut  telah  terdaftar  dengan cara  mengajukan  permohonannya  kepada  Menteri.  Ketentuan  ini  termuat  dalam  UUMIG  yang
merupakan penyempurnaan perlindungan terhadap indikasi geografis dan merek dari undang-undang sebelumnya (Medina & Enggriyeni, 2023). Sebagaimana Pasal 61 UUMIG, setelah adanya pendaftaran, indikasi  geografis  akan  dilindungi  oleh  negara  selama  reputasi,  kualitas,  dan  karakteristiknya  masih terjaga. Artinya, jangka waktu perlindungannya adalah selama terjaganya ciri khas dan kualitas indikasi geografis  tersebut.  Penggunaan  tanda  juga  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pengurus  dan  anggota kelembagaan  indikasi  geografis.  Dalam  Pasal  66  huruf  b  UUMIG  dinyatakan  bahwa  menggunakan tanda atas indikasi geografis pada barang dan/atau produk yang dilindungi, baik langsung maupun tidak, dengan tujuan: 1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut dari segi kualitas sama dengan barang  dan/atau  produk  yang  dilindungi  oleh  indikasi  geografis;  2.  mendapatkan  keuntungan  dari penggunaan indikasi  geografis;  atau  3.  mendapatkan  keuntungan  dari  penggunaan  reputasi  barang tersebut  merupakan  pelanggaran  terhadap  indikasi  geografis.  Selain  itu,  pelanggaran  dapat  juga mencakup penggunaan yang dapat menipu orang tentang asal-usul geografis barang. Pelanggaran juga dapat  berupa peniruan  atau  penyalahgunaan  indikasi  geografis  pada  pembungkus  atau kemasan,  iklan atau informasi dalam dokumen.

## 3.2   Kedudukan Hak Pemegang Indikasi Geografis atas Penggunaan Nama Kopi Toraja Terhadap Merek yang Didaftarkan Oleh Perusahaan Luar Negeri
Ketika  tanda  didaftarkan  sebagai  indikasi  geografis,  apabila  pihak  lain  yang  tidak  berhak  untuk mendaftar menurut ketentuan UUMIG dengan itikad baik memakai tanda tersebut, maka pihak tersebut masih  dapat  menggunakan  tanda  dalam  jangka  waktu  2  (dua)  tahun  sejak  tanda  tersebut  terdaftar sebagai indikasi geografis, menurut Pasal 68 ayat (1) UUMIG. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanda  tersebut  terdaftar  sebagai  indikasi  geografis,  Menteri  membatalkan  dan  mencoret  merek  yang telah  terdaftar  untuk  seluruh  atau  hanya  sebagian  terhadap  jenis  barang  yang  sama  dengan  tanda geografis tersebut.
Ketentuan  pembatalan  dan  pencoretan  merek  yang  terdaftar  sebagai  indikasi  geografis  di  atas menunjukkan  bahwa  di  Indonesia  indikasi  geografis  lebih  didahulukan  dibanding  merek.  Apabila melihat ketentuan internasional, TRIPs Pasal 22 ayat (3) juga menyatakan penggunaan merek dengan indikasi geografis dan indikasi asal dapat dibatalkan, jika produk tersebut tidak berasal dari daerah asal yang namanya digunakan dalam merek tersebut. Lebih lanjut, ketentuan terkait pembatalan merek yang termuat  di  Pasal  72  ayat  (6)  dan  ayat  (7)  huruf  a  UUMIG  menyatakan  atas  prakarsa  Menteri, penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan dengan syarat merek secara substansial atau sepenuhnya memiliki  kesamaan dengan  indikasi  geografis.  Ketentuan  perundang-undangan  dalam  hal  ini  secara jelas telah mengatur pihak yang berhak dalam hal indikasi geografis telah terdaftar sebagai merek. Akan tetapi,  ketentuan  tersebut  tidak  mengatur  lebih  lanjut  konsekuensi  ketika  pemegang  merek  masih memegang mereknya ketika telah melewati batas waktu 2 (dua) tahun dan belum dihapus oleh Menteri. Tidak adanya pengaturan mengenai lewat batas waktu ini menimbulkan ketidakpastian hukum terutama dalam implementasinya. Pemegang merek akan terus mendapatkan keuntungan atas nama dan kualitas produk yang dipakainya, sedangkan masyarakat indikasi geografis akan menderita kerugian disebabkan timbulnya kekeliruan akibat pendaftaran merek oleh pihak yang tidak berhak (Masrur, 2018).
Ketentuan mengenai indikasi geografis yang telah terdaftar sebagai merek kemudian dimuat pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian  Banding  Pada  Komisi  Banding  Merek  Pasal  33  ayat  (1)  huruf  a.  Dituliskan  bahwa “Komisi  Banding  memberikan  rekomendasi  kepada  Menteri  untuk  dilakukan  penghapusan  merek terdaftar  dalam  hal  hasil  pemeriksaan  menunjukkan  merek  memiliki  persamaan  pada  pokoknya dan/atau  keseluruhannya  dengan  indikasi  geografis”.  Dalam  ketentuan  lain,  indikasi  geografis  yang telah  terdaftar  sebagai  merek  kemudian  dimuat  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  No.  12  Tahun  2019  tentang  Indikasi  Geografis  yang  kemudian  diubah  dengan  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Permenkumham Indikasi Geografis). Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Permenkumham Indikasi Geografis tersebut, tanda yang telah terdaftar sebagai merek dibatalkan dan dicoret pendaftarannya oleh Menteri setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanda terdaftar sebagai indikasi georafis, baik untuk seluruh atau pun sebagian jenis barang yang sama.
Dengan terdaftarnya Kopi Arabika Toraja sebagai indikasi geografis, maka berdasarkan ketentuan yang  ada,  merek  dagang  yang  mengandung  unsur  indikasi  geografis  Toraja  dapat  dihapuskan.  Kopi
Arabika Toraja telah resmi menjadi indikasi geografis yang terdaftar di Indonesia, namun Key Coffee hingga saat ini juga masih menggunakan dan memasarkan kopinya, Toarco Toraja. Dalam Pasal 38 ayat (2) Permenkumham  Indikasi Geografis, diberikan pengecualian terhadap pembatalan dan  pencoretan merek. Dalam pasal ini, diuraikan bahwa pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dapat  dilakukan  hanya  terhadap  merek  yang  terdaftar  kurang  dari  5  (lima) tahun, kecuali memperoleh persetujuan dari pemilik indikasi geografis. Sejak dipasarkan pertama kali, tidak  dipungkiri  Key  Coffee  memberikan  kontribusi  bagi  pengembangan  kopi  Toraja.  Key  Coffee kemudian  bekerja  sama  dengan  pemerintah  setempat  dalam  pengembangan  kopi  Toraja.  Oleh karenanya, nama Toarco Toraja milik Key Coffee tetap dapat digunakan.
Berkaca dari kasus indikasi geografis Kopi Arabika Toraja yang tidak hanya didaftarkan sebagai merek  di  dalam  negeri  saja  melainkan  juga  didaftarkan  sebagai  merek  di  Jepang  pada  tahun  1976, menurut World  Intellectual  Property  Organization (WIPO),  hak  indikasi  geografis  pada  dasarnya bersifat  teritorial.  Artinya,  hak  hanya  terbatas  pada  negara  (atau  wilayah)  tempat  perlindungan diberikan.  Tidak  ada  hak  indikasi  geografis  “dunia”  atau  “internasional”.  Oleh  karenanya,  untuk melindungi indikasi geografis di luar negeri agar hal serupa tidak terulang, Indonesia dapat melakukan 4 (empat) cara (www.wipo.int).

## Bagan 1. Perolehan Perlindungan Indikasi Geografis Lintas Negara Menurut WIPO
Berdasarkan  gambar  tersebut,  perlindungan  terhadap  indikasi  geografis  lintas  negara  dapat diperoleh  melalui  pengajuan  perlindungan  langsung  di  yurisdiksi  negara  yang  bersangkutan. Perlindungan  dalam  hal  ini  akan  didapatkan  ketika  negara  asal  yang  telah  melindungi  indikasi geografisnya  mengajukan  perlindungan  kepada  negara  lain  di  mana  perlindungan  ingin  didapatkan. Kedua, perlindungan terhadap indikasi geografis dapat diperoleh dengan melakukan perjanjian bilateral antar negara. Perjanjian bilateral biasanya dilakukan oleh dua negara atas dasar timbal balik baik untuk sektor  atau  produk  tertentu,  atau  dapat  melalui  perjanjian  perdagangan  yang  lebih  luas.  Ketiga, perlindungan  terhadap  indikasi  geografis  dapat  diperoleh  melalui  penggunaan  Sistem  Madrid  WIPO untuk pendaftaran merek internasional ( International Registration of Marks ). Keempat, perlindungan indikasi  geografis  dapat  diperoleh  melalui  Sistem  Lisbon  WIPO  dengan  sistem  pendaftaran internasional.
Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration (selanjutnya disebut Perjanjian Lisbon) pertama kali dibuat tahun 1958, diperbarui pada tahun 1967 di Stockholm,  diubah  kembali  pada  1979,  dan  terakhir  direvisi  dengan Geneva  Act  of  the  Lisbon Agreement On Appellations Of Origin And Geographical Indications (selanjutnya disebut Geneva Act) pada  tahun  2015.  Perjanjian  Lisbon  yang  berbeda  dengan  Konvensi  Paris  1883,  memberikan perlindungan  bagi appellation  of  origin secara  jelas.  Persetujuan  ini  diberlakukan  pada  tanggal  26 September  1966,  diawasi  oleh  Biro  Internasional  WIPO  (Jaelani  et  al.,  2020). Appellation  of  origin merupakan  sebutan  bagi  tempat  yang  mengidentifikasikan  asal  dan  kaitannya  dengan  kualitas  dan karakter  tertentu  suatu  produk,  sebagaimana Article  2 Perjanjian  Lisbon  memberikan  definisi appellation of origin sebagai “ geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographic environment, including natural and human factors ”. Perjanjian  Lisbon memiliki sistem single registration , yakni sistem di Biro  Internasional  WIPO yang disebut sebagai “pendaftaran internasional” yang memfasilitasi perlindungan terhadap appellation
of origin dan indikasi geografis. Biro Internasional WIPO akan menyimpan daftar appellation of origin internasional tersebut dan memberitahukan secara resmi kepada negara-negara pihak lainnya mengenai pendaftaran tersebut. Untuk menggunakan sistem ini, pemilik indikasi geografis melalui lembaga yang memiliki  otoritas  dalam  hak  kekayaan  intelektual  di  negaranya  mengajukan  permohonan  ke  WIPO untuk mendaftarkan indikasi geografisnya ke Sistem Lisbon. Untuk pihak yang telah tergabung dalam perjanjian ini, pengajuan dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik indikasi geografis, tanpa harus melalui lembaga otoritas ( direct filing ). Dalam hal ini, lembaga otoritas dalam hak kekayaan intelektual tersebut memberi deklarasi khusus untuk memberi wewenang kepada pemilik indikasi geografis untuk mengajukan  permohonan  secara  langsung  kepada  WIPO.  Selanjutnya,  permohonan  diajukan  kepada WIPO  sesuai  dengan  persyaratan  wajib  yang  telah  ditentukan,  dengan  menggunakan  formular permohonan  resmi  dari  WIPO  yang  telah  disediakan.  Permohonan  tersebut  dapat  diajukan  dalam berbagai  bahasa,  seperti  bahasa  Inggris,  Spanyol,  atau  Prancis.  Permohonan  terebut  harus ditandatangani  oleh  pejabat  yang  berwenang  dalam  indikasi  geografis  tersebut  atau  pihak  yang mewakili indikasi geografis tersebut (www.wipo.int).
Setelah  pemeriksaan  terhadap  permohonan  pendaftaran  dilakukan,  WIPO  mendaftarkan appellation  of  origin atau  indikasi  geografis  tersebut  ke  dalam  Daftar  Internasional  Sistem  Lisbon ( International Register of the Lisbon System ) dan memberitahukan pendaftaran baru tersebut kepada pihak-pihak yang tergabung dalam Perjanjian Lisbon dan/atau Geneva Act. Pendaftaran internasional ini  memuat  tanggal  penerimaan  pendaftaran  dan  terus  berlaku  tanpa  perlu  pembaruan,  selama perlindungan appellation of origin dan indikasi geografis tersebut masih dilindungi di negara asalnya. Dengan  terdaftarnya appellation  of  origin dan  indikasi  geografis  di  sistem  pendaftaran  internasional yang diatur dalam Perjanjian Lisbon ini, maka appellation of origin dan indikasi geografis tersebut akan diberikan perlindungan di negara lain selain negara asal indikasi geografis (www.wipo.int).
Untuk  mendaftarkan  indikasi  geografis  melalui  Sistem  Lisbon,  harus  dipastikan  bahwa  indikasi geografis  yang  akan  didaftarkan  sebelumnya  harus  terdaftar  dan  dilindungi  di  negara  asal  mereka terlebih dahulu, kemudian dapat mengajukan permohonan ke dalam Sistem Lisbon.

## Bagan 2. Mekanisme Pendaftaran Indikasi Geografis Melalui Pendaftaran Internasional dengan Sistem Lisbon
Setelah  melalui  prosedur  pendaftaran  indikasi  geografis  dengan  Sistem  Lisbon, appellation  of origin serta indikasi geografis yang telah terdaftar di Sistem Lisbon selanjutnya akan dilindungi oleh yurisdiksi masing-masing negara anggota yang tergabung dalam Perjanjian  Lisbon atau Geneva Act, berdasarkan Article 9 Geneva Act. Perlindungan berlaku sejak tanggal pendaftaran internasional apabila negara-negara  pihak  Perjanjian  Lisbon  tersebut  tidak  memberi  penolakan  atau  telah  memberi pernyataan pemberian perlindungan.
Berdasarkan Article 15  Geneva  Act  tersebut  pula,  selain  pernyataan  pemberian  perlindungan, setiap  negara  yang  tergabung  dalam  Perjanjian  Lisbon  juga  dapat  menolak  perlindungan  terhadap pendaftaran  internasional.  Penolakan  tersebut  diberitahukan  kepada  WIPO  dalam  waktu  satu  tahun sejak  tanggal  diterimanya  pemberitahuan  pendaftaran.  Dasar  alasan  penolakan  harus  dimuat  dalam deklarasi penolakan dilengkapi dengan penyediaan upaya hukum atau administratif untuk menentang penolakan  dan  batas  waktu  yang  berlaku.  Penolakan  tersebut  dapat  ditarik  kapan  saja  baik  melalui pemberitahuan penarikan ataupun melalui pemberitahuan pemberian perlindungan.
Untuk  mempermudah  proses  perlindungan  indikasi  geografis  terdaftar,  WIPO  menyediakan “Lisbon Express” Database yang berisi informasi mengenai semua appellation of origin dan indikasi geografis yang terdaftar pada Daftar Internasional Sistem Lisbon yang disimpan oleh Biro Internasional WIPO sesuai dengan Sistem Lisbon dan pendaftaran internasionalnya. Data appellation of origin dan indikasi  geografis  yang  terdaftar  dalam  Perjanjian  Lisbon  dapat  diakses  melalui  sistem  database  ini. Setelah indikasi geografis terdaftar di bawah Sistem Lisbon, jangka waktu perlindungannya bergantung pada  perlindungan  hukum  di  negara  asalnya.  Indikasi  geografis  tetap  dilindungi  oleh  negara-negara Perjanjian Lisbon selama indikasi geografis tersebut dilindungi oleh negara asalnya.
Pendaftaran  indikasi  geografis  melalui  Sistem  Lisbon  dapat  menjadi  salah  satu  solusi  bagi persoalan mengenai penggunaan indikasi geografis Indonesia oleh pihak luar negeri karena appellation of origin dan indikasi geografis yang terdaftar melalui Sistem Lisbon akan dilindungi dari penggunaan oleh pihak yang tidak berhak, dilindungi dari dari usurpation (perampasan) atau imitation (peniruan), serta dilindungi dari praktik lainnya yang dapat menyesatkan mengenai asal usul atau sifat produk yang sebenarnya.  Dari  beberapa  kemudahan  dan  manfaat  yang  dapat  diambil  dari  sistem  pendaftaran internasional  Sistem  Lisbon,  untuk  meningkatkan  perlindungan  terhadap  indikasi  geografis,  baik  di dalam dan di luar negeri, Indonesia sudah seharusnya mempertimbangkan untuk meratifikasi Perjanjian Lisbon tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Indikasi geografis diberi perlindungan setelah dilakukan pendaftarannya kepada Menteri. Hak indikasi geografis  yang  terdaftar  diberikan  kepada  Pemohon  Indikasi  Geografis  dengan  kepemilikan  bersifat komunal.  Terdaftarnya  Kopi  Arabika  Toraja  sebagai  indikasi  geografis  di  Indonesia  membuat pendaftaran merek dagang Toarco Toraja oleh Key Coffee Inc. Corporation Japan termasuk ke dalam sebuah  pelanggaran  terhadap  indikasi  geografis,  karena  nama  tersebut  mengandung  unsur  indikasi geografis.
Dalam  hal  indikasi  geografis  telah  terdaftar  sebagai  merek,  kedudukan  indikasi  geografis  lebih diprioritaskan  dibanding  merek.  Pencoretan  dan  pembatalan  merek  yang  terdaftar  dilakukan  untuk seluruh atau  sebagian jenis barang yang sama setelah jangka  waktu 2 (dua) tahun ketika  suatu tanda terdaftar  sebagai  indikasi  geografis.  Akan  tetapi,  berdasarkan  Permenkumham  tentang  Indikasi Geografis, pembatalan dan pencoretan tidak dilakukan ketika merek tersebut memperoleh persetujuan dari  pemilik  indikasi  geografis  untuk  digunakan.  Oleh  karena  Key  Coffee  Inc.  Corporation  Japan memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan kopi Toraja, maka Key Coffee Inc. Corporation Japan tetap dapat menggunakan nama Toarco Torajanya sedangkan Indonesia tetap sebagai pemegang indikasi geografis Kopi Arabika Toraja. Agar indikasi geografis yang didaftarkan sebagai merek di luar negeri tidak terulang, perlindungan indikasi geografis dapat dilakukan melalui Sistem Lisbon WIPO. Melalui  sistem  ini,  indikasi  geografis  akan  diberikan  perlindungan  di  negara  lain  selain  negara  asal indikasi geografis.

## 4.2 Saran
Berdasarkan  penelitian,  disarankan  agar  pemerintah  Indonesia  dan  pembuat  kebijakan  terkait  bidang hak kekayaan intelektual dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis. Sebagai salah satu solusi untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap indikasi geografis di luar negeri serta untuk  meningkatkan  perlindungan  indikasi  geografis  baik  di  dalam  maupun  luar  negeri,  pemerintah dapat melakukan pembinaan, pengawasan, dan juga pemeliharaan terhadap indikasi geografis. Selain itu,  Indonesia  juga  dapat  menerapkan  Sistem  Lisbon  untuk  melindungi  indikasi  geografisnya  di  luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Adawiyah,  R.,  &  Rumawi,  R.  (2021).  Pengaturan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam  Masyarakat  Komunal  di
Indonesia. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan , 10 (1), 1–16.
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/672.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (n.d.)
Kopi  Arabika  Toraja .  https://ig.dgip.go.id/detail-ig/25#sejarah,  diakses  pada  23  April  2023  pukul  15.  54 WIB.
Dirkareshza, R., & Simanjuntak, A. A. (2023). Comparative Study of State Jurisdiction: The Protection Towards Geographical Indication at Indonesia, the EU and US. Audito Comparative Law Journal (ACLJ) , 4 (2), 96– 107. https://doi.org/https://doi.org/10.22219/aclj.v4i2.26434.
Fuad,  F.,  &  Latjeme,  A.  A.  (2021).  Perlindungan  Indikasi  Geografis  Aset  Nasional  pada  Kasus  Kopi  Toraja.
Jurnal Magister Ilmu Hukum , 2 (2), 10–16. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v2i2.742. Hamidi,  A.  K. S., & Faniyah, I. (2019). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis atas Merek  Kopi Toraja dan Kopi Gayo yang Didaftarkan Oleh Negara Lain. UNES Law Review , 2 (1), 35–49. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ulr.v2i1.60.
Irawan,  R.  (2020). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Produk  Kopi  Toraja  Indonesia  Dalam  Perdagangan Internasional Di Hubungkan Dengan Undang-undang Merek Dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 [Universitas Islam Riau]. https://repository.uir.ac.id/8583/.
Jaelani, A. K., Handayani, I., & Karjoko, L. (2020). Development of Tourism Based on Geographic Indication Towards to Welfare State. International Journal of Advanced Science and Technology , 29 (3s), 1227–1234. http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/6076.
Kusuma, P. H., & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (1), 107– 120. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120.
Key  Coffee  Inc.  (n.d.). History  Toarco  Toraja .  https://www.keycoffee.co.jp/toarcotoraja/english/history.html, diakses pada 29 Oktober 2023 pukul 13.50 WIB.
Mahardhita,  Y.,  &  Sukro,  A.  Y.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Melalui  Mekanisme “Cross Border Measure.” Qistie , 11 (1), 86–106. https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2227. Masrur,  D.  R.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Indikasi  Geografis  yang  Telah  Didaftarkan  Sebagai  Merek Berdasarkan  Instrumen  Hukum  Nasional  dan  Hukum  Internasional. Lex  Jurnalica , 15 (2),  200–204. https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2440/2094.
Mawardi, S. (2009). Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee.
Worldwide Symposium on Geographical Indications , 1–17.
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=124275.
Medina, D., & Enggriyeni, D. (2023). Pengaturan dan Penerapan Prinsip Teritorial dalam Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional). UNES Law Review , 6 (1), 25– 34. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.835.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis . Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nurohma,  N.  (2020).  Perlindungan  Indikasi  Geografis  Untuk  Melindungi  Produk-Produk  Masyarakat  Lokal.
Jatiswara , 35 (2), 110–128. https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i2.250.
PT. Toarco Jaya. (n.d.). The Legendary Coffee, Once Valued and Forgotten...And Now It is Brought Back to the World Again . http://toarco.com/tentang, diakses pada 23 April 2023 pukul 13.23 WIB.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 259. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis . Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  252.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5953.
Ridla, M. A. (2019). Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Yang Belum Terdaftar Menurut First-To- Use-System. Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum  Commune , 2 (2),  116–125.  https://jurnal.untag- sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/2472.
Setyoningsih, E. V. (2021). Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agremeent) terhadap Politik Hukum di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan , 2 (2), 117–129. https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749. Siregar,  R.  K.  M.  (2019). Analisa  Hukum  Terhadap  Perlindungan  Indikasi  Geografis  Kopi  Toraja  Dalam Penggunaannya  Oleh  Perusahaan  Lokal  dan  Luar  Negeri  (Analisa  Kasus  Pendaftaran  Merek  Toarco
Toraja, Toraja Coffee, Jj Royal Coffee Toraja dan Toraja Arabica Kalosi Terhadap Penggunaan Indikasi Geografis Kopi Toraja [Universitas Brawijaya]. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169476/. Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu di Media Sosial. USM LAW REVIEW , 4 (2), 615–630. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005. World  Intellectual  Property  Organization.  (n.d.). Frequently  Asked  Questions:  Geographical  Indications . https://www.wipo.int/geo_indications/en/faq_geographicalindications.html,  diakses  pada  05  Mei  2023 pukul 15.40 WIB.
World Intellectual Property Organization. (2015). Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications . World Intellectual Property Organization. (1958). Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration . World Intellectual Property Organization. (n.d.). Lisbon- The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications. https://www.wipo.int/lisbon/en/, diakses pada 05 Mei 2023 pukul 17.28 WIB. World Intellectual Property Organization. (1883). Paris Convention for the Protection of Industrial Property . World Trade Organization. (1995). Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights . World Trade Organization. (n.d.). Members and Observers .
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, diakses pada 29 Oktober 2023 pukul 0:54 WIB.