Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 2, Juli 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN DALAM BENTUK TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN

## Daslucky Okyusran
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: loekira_aja@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Forestry criminal acts in the form of not being accompanied together with a certificate of legality  of  forest  products  are  prohibited  acts  as  mentioned  in  Article  83  paragraph  (1) letter  b  of  Law  Number  18  Year  2013  concerning  Prevention  and  Eradication  of  Forest Destruction.  The  provision  is  used  as  a  legal  basis  for  investigators  to  ensnare  the perpetrators of forestry crime, because it not only violates the law but is also a violation of the socio-economic rights of the community so that in an effort to combat criminal acts in the forestry sector, investigation as part of law enforcement must carried out effectively by conducting a mechanism of investigation properly and applying the elements of the article violated  appropriately  against  the  crime  as  done  by  the  Special  Criminal  Investigation Directorate of the West Sumatra Regional Police.
Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Kehutanan

## PENDAHULUAN
Hutan  sebagai  karunia  dan  amanah  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  diamanatkan kepada  Bangsa  Indonesia,  merupakan  kekayaan  yang  dikuasai  oleh  Negara  dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara  optimal,  serta  dijaga  kelestariannya  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Sehingga  pemanfaatan  dan  penggunaan  kawasan  hutan  harus  dilaksanakan  secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi  yang akan datang. 1
1 Konsideran  Menimbang  huruf  a  dan  b  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Menurut Forrest  Watch  Indonesia (FWI), illegal  logging terdiri  dari  dua  bentuk,
yaitu pertama, dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimiliki. Kedua, melibatkan pencuri kayu, dimana pohon-pohon ditebang oleh orang yang  sama  sekali  tidak  mempunyai  hak  legal  untuk  menebang  pohon. 2 Praktik illegal logging tidak  saja  melibatkan  perorangan  atau  badan  hukum  tetapi  juga  dilakukan  secara terorganisir oleh suatu sindikat dengan melibatkan aparat kepolisian dan pejabat di instansi kehutanan. Illegal logging merupakan suatu mata rantai yang sangat rapi dan saling terkait diantara  beberapa  instansi  dan  pelaku,  yang  dimulai  dari  sumber  atau  penebangan  kayu ilegal  hingga  pemasaran  ke  konsumen,  melalui  proses  dari  penebangan,  pengolahan, penyaringan, pengiriman dan ekspor yang semuanya dilakukan secara ilegal. 3
Menurut  pendapat  IGM  Nurdjana,  bahwa  istilah  “kerusakan  hutan”  yang  dimuat dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu, pertama, perusakan hutan  yang  berdampak  positif  dan  memperoleh  persetujuan  dari  pemerintah  tidak  dapat dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang  melawan  hukum.  Kedua,  perusakan  hutan  yang berdampak  negatif  (merugikan)  adalah  suatu  tindakan  nyata  melawan  hukum  dan bertentangan  dengan  kebijaksanaan  atau  tanpa  adanya  persetujuan  pemerintah  dalam bentuk perizinan. 4
Perusakan  hutan  adalah  suatu  tindakan  nyata  yang  melawan  hukum  dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan yang  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  (merugikan)  negara  dan  masyarakat  serta lingkungan  hidup.Oleh  beberapa  pakar  hukum, illegal  logging dikualifiksikan  sebagai suatu  kejahatan,  karena  perbuatan  tersebut  menimbulkan  kerusakan  lingkungan  (hutan) yang oleh undang-undang dikualifikasikan sebagai kejahatan 5 .
Provinsi  Sumatera  Barat  adalah  daerah  yang  memiliki  hutan  yang  cukup  luas sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Surat  Keputusan  (SK)  Menteri  Kehutanan  Nomor
2 Hamdan M, Tindak  Pidana  Pencemaran  Lingkungan  Hidup , Mandar  Maju,  Bandung, 2000, hlm 46.
3 Ibid. hlm. 47 4 IGM  Nurdjana, Korupsi  dan  Illegal  Logging  Dalam  Sistem  Desentralisasi ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 27
5 Murhaini  Suriansyah, Hukum  Kehutanan,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Kejahatan  Di  Bidang Kehutanan , Cet II, Laksbang Grafika, 2012, hlm 31
422/Kpts-II/99  tentang  Luas  Hutan  Indonesia  di  Tiap  Provinsi,  Provinsi  Sumatera  Barat memiliki  hutan  seluas  2.600.286,00  ha.  Luasnya  hutan  yang  dimiliki  tersebut  tentu berpotensi terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan, yang salah satu bentuknya adalah tindak pidana penebangan (kayu) liar, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum (korporasi).
Tindak pidana kehutanan adalah: “perbuatan melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan (P3H)  dengan  ancaman  sanksi  pidana  bagi  barang  siapa  yang  secara  melawan  hukum melanggarnya” 6 .
Peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dianggap  tidak  memadai  dan  belum mampu  menangani  secara  efektif  terhadap  perusakan  hutan  yang  terorganisasi;  sehingga berdasarkan  pertimbangan  tersebut  disusun  dan  diundangkanlah  Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) 7 .
Pasal  12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan bahwa:  “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai,  atau  memiliki  hasil  hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan  sahnya  hasil  hutan”.  Sedangkan  Pasal  83  ayat  (1)  huruf  b  Undang-undang Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan menyebutkan bahwa:
“orang perseorangan  yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil  hutan  kayu  yang  tidak  dilengkapi  secara  bersama  surat  keterangan  sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dipidana dengan pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  serta  pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.
Penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dilakukan oleh penyidik  Direktorat Reserse Kriminal Khusus  (Ditreskrimsus)  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  berdasarkan  Laporan  Polisi
6 Siswanto  Sunarso, Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  dan  Strategi  Penyelesaian  Sengketa ,  PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 82.
7 Abdul  Hakim, Pengantar  Hukum  Kehutanan  Indonesia dalam  Era  Otonomi  Daerah . P.T.  Cipta Bakti, Bandung, 2005, hlm. 18
Nomor : LP/175/IV/2018/SPKT-SBR tanggal 17 April 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/25/IV/2018/Ditreskrimsus tanggal 17 April 2018.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara  bersama  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  pada  Direktorat  Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Apakah  kendala-kendala  yang  dihadapi  penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal Khusus  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dalam  penyidikan  tindak  pidana kehutanan  dalam  bentuk  tidak  dilengkapi  secara  bersama  surat  keterangan  sahnya hasil hutan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  suatu  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis ,  yaitu penelitian  yang  menggambarkan  tentang  pelaksanaan  penyidikan  dan  kendala-kendala yang  dihadapi  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat dalam penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat  keterangan sahnya  hasil hutan.Metode  pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini  adalah yuridis  normative, yang  didukung  pendekatan yuridis  empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  ketentuan- ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan. 8 Pendekatan yuridisempiris dilakukan dengan  cara  mengumpulkan  semua  bahan  dan  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Penyidikan  Tindak  Pidana  Kehutanan  Dalam  Bentuk  Tidak  Dilengkapi  Secara Bersama  Surat  Keterangan  Sahnya  Hasil  Hutan  Pada  Direktorat  Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat
Dalam  melakukan  proses  penyidikan  tindak  pidana  kehutanan  dalam  bentuk tidak  dilengkapi  secara  bersama  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  pihak  penyidik dari  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat
8 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 23
melakukan  serangkaian  tindakan  yang  telah  diatur  oleh  undang-undang,  tindakan tersebut  dilakukan  untuk  mendapatkan  keterangan  dan  barang  bukti  guna  membuat terang dan jelas tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh seseorang.
Prosedur  dan  tata  cara  rangkaian  tindakan  yang  dilakukan  oleh  penyidik Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  (Ditreskrimsus)  Kepolisian  Daerah  Sumatera Barat  dalam  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  kehutanan  dalam  bentuk  tidak dilengkapi  secara  bersama  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  dilaksanakan berdasarkan  kewenangan  yang  diberikan  kepada  kepolisian  sebagai  penyidik  sesuai dengan  ketentuan  undang-undang  dan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Berdasarkan hasil penelitian  yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa tindakan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus (Ditreskrimsus)  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dalam  penyidikan  terhadap  tindak pidana  kehutanan  dalam  bentuk  tidak  dilengkapi  secara  bersama  surat  keterangan sahnya hasil hutan adalah: 9
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
Tindak  pidana  kehutanan  dalam  bentuk  tidak  dilengkapi  secara  bersama surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada umumnya tidak berasal  dari  pengaduan  masyarakat  yang  secara  resmi  datang  melapor,  tetapi berdasarkan  hasil  penyelidikan  dan  temuan  langsung  oleh  Penyelidik  dengan mendatangi  tempat  kejadian  perkara  (TKP),  kemudian  dilakukan  penggerebegan dan  menangkap  pelaku  yang  ternyata  anggota  Polri  yang  bertugas  di  Polres Sijunjung  dan  mengamankan  barang  bukti.  Selanjutnya  berdasarkan  hasil penangkapan  tersebut,  penyelidik  melaporkan  dugaan  tindak  pidana  tersebut kepada  Ditreskrimsus  Polda  Sumbar  sebagaimana  dengan  Laporan  Model  A  yang terregistrasi dalam Laporan Polisi Nomor: LP/175/IV/2018/SPKT-SBR tanggal 17 April  2018  tentang  dugaan  terjadinya  tindak  pidana  mengangkut,  menguasai  atau
9 Wawancara  dengan  Ajun  Komisaris  Besar  Polisi  (AKBP)  Rokhmad  Hari  Purnomo,.S.IK,  M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 10 September 2018 di Padang.
memiliki  hasil  hutan  kayu  yang  tidak  dilengkapi  secara  bersama  surat  keterangan sahnya hasil hutan yang ditemukan petugas kepolisian. Berdasarkan Laporan Polisi Tersebut maka dikeluarkanlah:
a. Surat  Perintah  Penyidikan  Nomor:  Sp.Sidik/25/IV/2018/  Ditreskrimsus  tanggal 17 April 2018.
b. Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  Nomor:  SPDP/12/IV/  2018/ Ditreskrimsus tanggal 17 April 2018.
c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor: SPDP/12.a/IV/2018/ Ditreskrimsus tanggal 23 April 2018.
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (olah TKP).
Berdasarkan  hasil  pengolahan  tempat  kejadian  perkara  (TKP)  yang dilakukan  penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Kepolisian  Daerah Sumatera Barat ditemukan fakta-fakta:
a. Tempat Kejadian Perkara (TKP) terletak di Gudang Toko Bangunan Maulana yang beralamat di Jalan Padat Karya Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang.
b. Ditemukan  tumpukan  kayu  yang  tidak  dilengkapi  SKSHH  dalam  sebuah Truck Colt Diesel Merk Canter Nomor Polisi BA 8094 AE.
c. Pemilik Truck Colt Diesel Merk Canter Nomor Polisi BA 8094 AE atas nama Irnanda Khairul.
d. Waktu  terjadinya  tindak  pidana  adalah  hari  Selasa  tanggal  17  April  2018 sekira pukul 05.00 WIB. 10
3. Melakukan penangkapan dan penggeledahan serta penyitaan.
a. Penangkapan Dalam  perkara  tindak  pidana  kehutanan  dalam  bentuk  tidak  dilengkapi  secara bersama  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  ini  dilakukan  tindakan  hukum berupa  penangkapan  terhadap  Purba  Siagian  Pgl  Purba  dengan  Surat  Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/06/IV/2018/Ditreskrimsus tanggal 17 April 2018 dan  dilakukan  perpanjangan  penangkapan  berdasarkan  Surat  Perintah Perpanjangan Panangkapan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)  Nomor:  Sp.Kap/06.a/IV/2018/Ditreskrimsus  tanggal  19  April 2018. 11
b. Penahanan
Dalam  perkara  tindak  pidana  kehutanan  dalam  bentuk  tidak  dilengkapi  secara bersama  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  ini,  tidak  dilakukan  tindakan
10 Wawancara  dengan  Brigadir  Polisi  Jamaldi,  S.H.,  Penyidik  Pembantu  Pada  Subdit  IV  Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat pada tanggal 17 September 2018 di Padang.
11 Wawancara  dengan  Inspektur  Polisi  Satu  (Iptu)  Hendra  Yose,  S.H.,  Penyidik  Pada  Subdit  IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat pada tanggal 15 September 2018 di Padang.
hukum berupa penahanan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar. 12
c. Penggeledahan Rumah Pada penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar  melakukan  tindakan  hukum  berupa  penggeledahan  terhadap  alat angkutan  berdasarkan  Surat  Perintah  Penggeledahan  Alat  Angkutan  Nomor: SP.Dah/05/IV/2018/Ditreskrimsus  tanggal  17  April  2018.  Kemudian  sesuai Surat Dirreskrimsus Polda Sumbar Nomor: B/387/IV/Ditreskrimsus tanggal 24 April  2018  perihal:  Laporan  Guna  Memperoleh  Persetujuan  Penggeledahan dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Padang  Persetujuan  Penggeledahan Nomor: 203/PG.V/Pen.Pid/2018/PN.PDG tanggal 04 Mei 2018. 13
d. Penyitaan
Dalam  perkara  tindak  pidana  kehutanan  dalam  bentuk  tidak  dilengkapi  secara bersama  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  ini  dilakukan  penyitaan  barang bukti berupa
1) 1  (satu)  unit  kendaraan  Truck  Colt  Diesel  Merk  Canter  Nomor  Polisi  BA 8094 AE.
2) 1  (satu)  buah  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  Truck  Colt  Diesel  merk Mitsubishi Canter Nomor Polisi BA 8094 AE atas nama Irnanda Khairul.
3) Hasil Hutan berupa kayu sebanyak 184 Batang dengan rincian :
a) Jenis  Meranti sebanyak  26 (dua puluh  enam) batang dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm.
b) Jenis Meranti sebanyak 62 (enam puluh dua) batang dengan rincian 3,5 cm x 24 cm x 400 cm.
c) Jenis  medang  sebanyak  68  (enam  puluh  delapan)  batang  dengan rincian 6 cm x 15 cm x 400 cm.
d) Jenis  Medang  sebanyak  8  (delapan)  batang  dengan  rincian  6  cm  x  12 cm x 400 cm.
e) Jenis Timbalun sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan rincian 6 cm x 15 cm x 400 cm.
Terhadap tindakan hukum penyitaan ini, telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada  tanggal  17  April  2018,  dan  sesuai  Surat  Dirreskrimsus  Polda  Sumbar Nomor  :  B/371/IV/2018/Ditreskrimsus  tanggal  19  April  2018  perihal  Laporan Guna  Memperoleh  Persetujuan  Penyitaan    telah  dikeluarkan  oleh  Ketua Pengadilan Negeri Padang Surat Persetujuan Penyitaan Nomor:
350/P.IV/Pen.Pid/2018/PN.PDG tanggal 24 April 2018. 14
12 Wawancara  dengan  Brigadir  Polisi  Jamaldi,  S.H.,  Penyidik  Pembantu  Pada  Subdit  IV  Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat pada tanggal 17 September 2018 di Padang.
13 Wawancara  dengan  Inspektur  Polisi  Satu  (Iptu)  Hendra  Yose,  S.H.,  Penyidik  Pada  Subdit  IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat pada tanggal 15 September 2018 di Padang.
14 Wawancara  dengan  Inspektur  Polisi  Satu  (Iptu)  Hendra  Yose,  S.H.,  Penyidik  Pada  Subdit  IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat pada tanggal 15 September 2018 di Padang
4. Melakukan Pemeriksaan Saksi-Saksi, Ahli dan Tersangka
a. Pemeriksaan Saksi-saksi Pada  perkara  tindak  pidana  kehutanan  dalam  bentuk  tidak  dilengkapi  secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berjumlah 6 (enam) saksi,  yaitu:  Daslucky  Okyusran,  S.H.,  Surya  Putra,  S.H.,  Ismail  Pgl  Mail, Syafrizal Pgl Syaf, Ilzan Syahril Pgl Uncu Maulana Rostiana Pgl Tina.
b. Pemeriksaan Tersangka Pada penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Purba Siagian Pgl Purba.
c. Pemeriksaan Ahli Pada penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Purba Siagian Pgl Purba.
Adapun  dalam  penyidikan  tindak  pidana  kehutanan  dalam  bentuk  tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, Penyidik Direktorat Reserse  Kriminal  Khusus  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  mendatangkan  ahli, yaitu:
a. Saksi Ahli Ukur, yaitu Amrizal Lubis Pgl AM, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan  Provinsi  Sumatera  Barat,  atas  dasar  permintaan  Direktur  Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar sesuai dengan surat Nomor : B/356/IV/2018/Ditreskrimsus  tanggal  17  April  2018  dan  berdasarkan  Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.3/1478/PH-KSDAE-2018  tanggal  18  April  2018.  Saksi  melakukan pengukuran  tersebut  bersama-sama  dengan  Al  Imran,  Amd  dan  Rinaldi,  S.Hut, penyidik  dari  Ditreskrimsus  Polda  Sumbar  dan  disaksikan  oleh  Sdr  Purba Siagian  Pgl  Siagian  (pemilik  kayu),  dan  wewenang  sesuai  dengan  Surat Keputusan  Keahlian  yang  saya  miliki  dengan  Surat  Keputusan  Nomor  : SK.347/PHPL-BPHP  III/P3HP/9/2017  dan  Nomor  Register  :  00900-03/WAS- PKG-R/V/2017.
b. Saksi Ahli Legalitas, yaitu, Adrianto, SH, M.Si Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan  Provinsi  Sumatera  Barat,  yang  ditunjuk  sebagai  ahli  berdasarkan Surat  Direktur  Reserse  Kriminal  Khusus  Polda  Sumbar  sesuai  dengan  Surat Nomor:  B/372/IV/2018/Ditreskrimsus  tanggal  19  April  2018  dan  berdasarkan Surat  Perintah  Tugas  dari  Kepala  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Sumatera  Barat Nomor:  094.3/1640/PPPH-2018  tanggal  20  April  2018,  serta  sesuai  dengan keahlian yang Saksi miliki.
5. Penerapan Unsur Pasal yang Disangkakan
Pada  kasus  tindak  pidana  kehutanan  dalam  bentuk  tidak  dilengkapi  secara bersama  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutanini,  penyidik  Direktorat  Reserse
Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat menerapkan unsur-unsur pasal yang disangkakan pada berkas berita acara pemeriksaan dalam resume penyidikan, sehingga  apabila  sudah  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  sebagaimana  yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan, maka berkas acara penyidikan dianggap selesai.
Pasal  83  ayat  (1)  huruf  b  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanyang berbunyi:
Orang  perseorangan  yang  dengan  sengaja  mengangkut,  menguasai,  atau  memiliki hasil  hutan  kayu  yang  tidak  dilengkapi  secara  bersama  surat  keterangan  sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dipidana dengan pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  serta  pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
Adapun  Pasal  12  huruf  e  berbunyi  :  Setiap  orang  dilarang  mengangkut, menguasai,  atau  memiliki  hasil  hutan  kayu  yang  tidak  dilengkapi  secara  bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
6. Selesainya Penyidikan
Dalam  hal  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  Ditreskrimsus  Polda Sumbar  sudah  dianggap  selesai,  maka  penyidik  mengirimkan  berkas  perkara kepada  Penuntut  Umum  (Tahap  I)  dan  selanjutnya  menyerahkantanggung  jawab atas  tersangka  dan  barang  bukti  kepada  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Barat  (Tahap II).Dengan  telah  dilaluinya  penyerahan  tahap  pertama  dan  tahap  kedua,  maka berakhirlah  tugas  dan  tanggung  jawab  Penyidik,  sehingga  tanggung  jawab selanjutnya ada pada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
B. Kendala-Kendala  yang  Dihadapi  Penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Dalam Bentuk Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
Dalam  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  kehutanan  dalam  bentuk  tidak dilengkapi  secara  bersama  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  tidak  sesederhana penyidikan  tindak  pidana  umum  lainnya,  sehingga  seringkali  penyidik  mengalami kendala  dalam  melakukan  penyidikan.  Hal  ini  juga  dialami  oleh  penyidik  Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
Berdasarkan hasil penelitian  yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa kendala-kendala  yang  dihadapi  penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dalam  penyidikan  tindak  pidana  kehutanan  dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah: 15
1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana
Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  penyidik  juga  menjadi  kendala yang  substantif  dalam  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan,  karena bagaimanapun  untuk  mengungkap  adanya  praktik  tindak  pidana  kehutanan  dalam bentuk  tidak  dilengkapi  secara  bersama  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan memerlukan saran dan prasarana, sehingga penyidikan menjadi optimal.
2. Terbatasnya Anggaran Biaya  operasional  yang  sangat  terbatas  menyebabkan  terbatasnya  ruang  gerak operasi  penindakan  dan  penyidikan  tindak  pidana  kehutanan  dalam  bentuk  tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
3. Keharusan Mendatangkan ahli. Pada  penyidikan  perkara  tindak  pidana  kehutanan  dalam  bentuk  tidak  dilengkapi secara  bersama  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan,  penyidik  dituntut  untuk mendatangkan  ahli  di  bidang  kehutanan  untuk  keberhasilan  dalam  penyidikan, sehingga  penyidik  harus  berupaya  untuk  meminta  keterangan  ahli  di  tengah keterbatasan  anggaran  yang  dimiliki.  Selain  itu  juga  seringkali  ahli  yang  diminta tidak  bisa  memenuhi  panggilan  sebagaimana  yang  dijadwalkan  penyidik  dengan alasan kesibukan dan kegiatan ahli. Kondisi ini dapat menghambat jalannya proses penyidikan.
4. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan Masyarakat. Kondisi  ekonomi  masyarakat  yang  relatif  rendah  berpotensi  terhadap  maraknya tindak  pidana  di  bidang  kehutanan  serta  rendahnya  pendidikan  masyarakat  juga berpengaruh  terhadap  pola  pikir  mengenai  rendahnya  kesadaran  hukum  yang berdampak pada meningkatnya tindak pidana kehutanan.
5. Adanya Intervensi dalam Penyidikan. Seringkali  dalam  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  kehutanan,  diwarnai intervensi  dari  pihak  lain,  misalnya  dari  TNI,  Polri  maupun  Pemerintah  Daerah yang bertujuan untuk melindungi pelaku dengan cara supaya perkara tersebut tidak dilanjutkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Kondisi ini mengakibatkan penyidik dalam posisi yang dilematis.
6. Kebijakan Izin dari Pemerintah
Berdasarkan  praktik  dalam  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  kehutanan, terkadang pemerintah daerah karena ada kepentingan yang harus dilindungi dengan cara  mengeluarkan  SKAU  (Surat  Keterangan  Asal  Usul)  kayu  ataupun  IPK, sehingga menjadi kendala untuk proses penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, karena
15 Wawancara  dengan  Ajun  Komisaris  Besar  Polisi  (AKBP)  Rokhmad  Hari  Purnomo,.S.IK,  M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 10 September 2018 di Padang.
salah satu unsur tidak terpenuhi sehingga perkaranya tidak dapat dilanjutkan. 16

## PENUTUP
Penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki penyidik dengan langkah-langkah,  yaitu: pertama, melaporkan  temuan  langsung  tim  penyelidik  yang melakukan  penggerebegan  di  tempat  kejadian  perkara, kedua, melakukan  penangkapan terhadap  pelaku  yang  anggota  Polri, ketiga, melakukan  penggeledahan  dan  penyitaan barang bukti, keempat, melakukan olah tempat kejadian perkara, kelima, memeriksa saksi- saksi  dan  tersangka, keenam ,  mendatangkan  ahli  ukur  dan  ahli  legalitas  dalam hubungannya  dengan  perkara  dan ketujuh, menerapkan  pasal  yang  disangkakan  serta kedelapan, mengirimkan  berkas  perkara  dan  tersangka  serta  barang  bukti  kepada  Jaksa
Penuntut Umum.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dalam  penyidikan  tindak  pidana  kehutanan  dalam bentuk  tidak  dilengkapi  secara  bersama  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan, yaitu:terbatasnya  sarana  dan  prasarana,  terbatasnya  anggaran,  keharusan  mendatangkan ahli,kondisi ekonomi dan pendidikan masyarakat dan adanya intervensi dalam penyidikan serta kebijakan izin dari Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhi Wibowo, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik , Hayfa Press, Padang, 2012
Abdul Hakim. Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah . P.T. Cipta Bakti, Bandung, 2005
Al  Mar,  Idris  Sarong. Pengukuhan  Hutan  dan  Aspek-  Aspek  Hukum(Suatu  Analisis Yuridis) Bagian I. bahan Penataran Teknis-Yuridis Kawasan Hutan, 1993
Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan . PT. Rineka Cipta. Jakarta. 1997
Buku Data dan Informasi, Pemanfaatan Hutan Tahun 2010, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, 2010
16 Wawancara  dengan  Ajun  Komisaris  Besar  Polisi  (AKBP)  Rokhmad  Hari  Purnomo,.S.IK,  M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 10 September 2018 di Padang.
Haeruman,  Herman ,  Masalah  Sosial  dalam  Pembangunan  Kehutanan ,  Universitas Indonesia, Jakarta, 1992
Hamdan M, Tindak  Pidana  Pencemaran  Lingkungan  Hidup , Mandar  Maju,  Bandung, 2000
Hamrat  Hamid, Pembahasan  Permasalahan  KUHAP  Bidang  Penyidikan  (Dalam  Bentuk Tanya Jawab), Sinar Grafika, Jakarta, 1991
IGM Nurdjana, Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
Moch.  Faisal  Salam, Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori  dan  Praktek ,  Mandar  Maju, Bandung, 2001
Murhaini  Suriansyah, Hukum  Kehutanan,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Kejahatan  Di Bidang Kehutanan , Cet II, Laksbang Grafika, 2012
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia  Indonesia,
1998
Salim H.S, Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, 2006
Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa , PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005
Wirjono  Prodjodikoro, Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  Di  Indonesia, Refika  Aditama, Bandung, 2003