http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya Jayapangus Press ISSN 2615-0913 (E) Vol. 4 No. 2 (2021)

## Dana Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Pesawaran
Kiki Ambarwati 1 , Dewangga Nikmatullah 2 , Indah Listiana 3
123 Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat Universitas Lampung
1 kiki.ambarwati236@gmail.com, 2 dewangganikmatullah@yahoo.com,
3 indahlistiana@yahoo.com
Keywords: Abstract Development, Funds, Village The Birth of the Village Law No. 6 of 2014 concerning Villages makes  villages  have  an  important  role  for  regional  autonomy, and village fund policies. With the existence of village funds as a source  of  village  income  originating  from  APBN  transfers, sources  of  village  original  income  (PADes)  can  be  optimally supported if management is carried out properly. This study aims to determine the effect of village funds on PADes and analyze the use of village funds for village development activities. The study was  conducted  in  a  survey  in  12  villages  using  descriptive analysis and paired sample T test. The results showed that there was no difference in PADes before and after village funds were given. This means that the presence or absence of village funds given to villages does not affect the increase in PADes received. 70  percent  of  villages  in  Pesawaran  Regency  the  amount  of PADes received is still zero or even decreased from the previous year.  The  management  of  village  funds  still  has  many shortcomings, both in the form of transparency to orderly rules ranging  from  independent  villages  to  underdeveloped  villages. 90  percent  of  villages  utilize  village  funds  for  physical development  activities  and  only  Sukaraja  Village  (independent villages)  which  is  larger  utilize  village  funds  for  community development/empowerment activities. Kata Kunci: Abstrak Dana, Desa, Pembangunan Lahirnya Undang–Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat desa mempunyai peran penting bagi otonomi daerah, dan  kebijakan  dana  desa.  Dengan  adanya  dana  desa  sebagai salah  satu  sumber  pendapatan  desa  yang  berasal  dari  transfer APBN,  sumber  -  sumber  pendapatan  asli  desa  (PADes)  dapat didukung secara optimal apabila pengelolaan dilakukan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana desa terhadap PADes dan menganalisis penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan desa. Penelitian dilakukan secara survei  pada  12  desa  menggunakan  analisis  deskriptif    dan  uji beda paired sample T test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tidak  terdapat  perbedaan  PADes  sebelum  dan  setelah diberikannya  dana  desa.  Artinya  ada  atau  tidaknya  dana  desa yang  diberikan  kepada  desa  tidak  berpengaruh  terhadap peningkatan PADes yang diterima. 70 persen desa di Kabupaten Pesawaran besaran PADes yang diterima masih  berjumlah nol atau bahkan menurun dari tahun sebelumnya.  Pengelolaan dana desa  masih  memiliki  banyak  kekurangan,  baik  pada  bentuk transparansi hingga tertib aturan mulai dari desa mandiri hingga desa tertinggal.  90 persen desa memanfaatkan dana desa untuk kegiatan  pembangunan  fisik  dan  hanya  Desa  Sukaraja  (desa mandiri)  yang  lebih  besar  memanfaatkan  dana  desa  untuk kegiatan pembangunan/pemberdayaan masyarakat.

## Pendahuluan
Menurut  UUD  nomor  32  tahun  2004,  keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan kewajiban dasar yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. Salah satu sumber pendapatan desa dapat berupa Pendapatan Asli Desa (PADes) yang didapat dari; (1) Hasil usaha desa, (2) Hasil pengelolaan aset desa, (3) Swadaya dan partisipasi, (4) Gotong royong, dan (5) lain-lain pendapatan asli desa.
Selanjutnya,  terkait  implementasi  UUD  nomor  32  tahun  2004  dapat  dikaitkan dengan  lahirnya  Undang–Undang  Desa  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Undang  - Undang  ini  memberi  harapan  baru  untuk  masyarakat  desa  serta  membuat  desa mempunyai  peran  penting  bagi  otonomi  daerah,  dan  kebijakan  dana  desa  serta  adanya perubahan pola yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Beberapa tujuan yang terdapat  di  dalam  Undang  -  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  4  diantaranya  adalah meningkatkan  pelayanan  publik  guna  mewujudkan  kesejahteraan  umum,  mewujudkan desa  yang  dapat  memelihara  kesatuan  sosial,  dan  meningkatkan  ekonomi  masyarakat desa. Bersamaan dengan lahirnya Undang–Undang Desa No. 6 Tahun 2014, pemerintah juga mengeluarkan teknik peraturan pelaksanaan dalam dua bentuk peraturan pemerintah, yaitu  pertama  Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun  2014,  yang  berisikan  peraturan pelaksanaan  Undang-Undang,  kemudian  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2014 tentang  dana  desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN) (Kemenkeu, 2018).
Dengan adanya dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari transfer APBN, sumber - sumber pendapatan asli desa yang berasal dari poin-poin di atas  dapat  didukung  secara  optimal  apabila  pengelolaan  dilakukan  dengan  baik  guna mencapai  keberhasilan  pembangunan  desa.  Hal  ini  didukung  oleh  Kementerian  Desa (2019), bahwa terkait dana desa misalnya, redistribusi aset negara bersumber APBN itu membuktikan  mampu  menggerakan  perubahan  di  Desa.  di  Provinsi  Lampung  sendiri, kabupaten yang memperoleh dana desa tertinggi antara lain; Kabupaten Lampung tengah, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Timur, jika dilihat hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 terkait jumlah dana yang diperoleh per/Kabupaten sesuai dengan jumlah desa yang ada, akan tetapi jumlah yang diterima ini belum  dapat  menggambarkan  bahwa  wilayah  dengan  perolehan  dana  terbanyak merupakan  wilayah  yang  baik  dalam  pengelolaan  dana  desa  yang  diterimanya. Dibandingkan dengan data berdasarkan angka Indeks Desa Membangun (IDM) bahwa 3 kabupaten dengan nilai rata-rata IDM tertinggi berada pada Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Pringsewu yang masuk ke dalam klasifikasi Desa Berkembang.

## Tabel 1. Jumlah status Desa berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM)
di Provinsi Lampung
Sumber: Kementerian Desa 2019
Angka IDM didasarkan pada kemampuan desa mengelola daya dalam ketahanan sosial,  ekonomi,  dan  ekologi  secara  berkelanjutan  sehingga  membawa  desa  menjadi mandiri,  pengelolaan  atas  sumberdaya  yang  ada  tersebut  tentunya  tidak  lepas  dari
No Nama Daerah
Status Desa Rata-rata IDM Mandiri    Maju   Berkembang   Tertinggal Sangat tertinggal 1 Lampung Barat 2 30 85 14 0,5510 2 Lampung Selatan 37 206 13 0,6179 3 Lampung Tengah 54 221 26 0,6086 4 Lampung Timur 19 182 63 0,6069 5 Lampung Utara 7 121 104 0,5598 6 Mesuji 14 62 26 3 0,5658 7 Pesawaran 3 12 118 11 0,5833 8 Pesisir Barat 4 53 56 3 0,5712 9 Pringsewu 1 20 94 11 0,6078 10 Tanggamus 19 223 53 4 0,5618 11 Tulang Bawang 5 102 37 3 0,5674 12 Tulang Bawang Barat 8 73 12 0,5792 13 Way Kanan 3 134 78 6 0,5874 Jumlah 6 232 1.674 504 19
keberadaan  dana  yang  ada  di  desa,  baik  dana  yang  diperoleh  dari  PADes  atau  sumber lain. Untuk itu dapat dilihat kembali bahwa kabupaten yang memiliki desa pada status mandiri,  yaitu  Kabupaten  Pringsewu  sebanyak  1  desa,  Kabupaten  Lampung  Barat sebanyak 2 desa, dan Kabupaten Pesawaran sebanyak 3 desa.
Kabupaten Pesawaran adalah kabupaten yang mewakili keberhasilan desa terbaik dan  kabupaten  dengan  angka  Indeks  Desa  Membangun  (IDM)  tertinggi  di  Provinsi Lampung pada tahun 2018, selain itu Kabupaten Pesawaran juga merupakan kabupaten yang memiliki desa dengan status mandiri terbanyak. Jumlah desa dengan status mandiri ini mengalami kenaikan dari 5,85% pada tahun 2015 menjadi 6,30% pada tahun 2018, hal  ini  menunjukkan  bahwa  keberadaan  dana  desa  memiliki  pengaruh  positif  terhadap peningkatan kemandirian desa, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status desa (Buku  Pintar  Dana  Desa,  2018).  Oleh  karena  itu,  berdasarakan  sasaran  pembangunan wilayah pedesaan dalam RPJMN 2015-2019 implementasi pengelolaan dana desa perlu diperhatikan  untuk  mendukung  pengentasan  desa  tertinggal  demi  terwujudnya kemandirian  desa,  dalam  hal  ini  salah  satunya  meningkatnya  ketahanan  ekonomi  desa yang digambarkan dengan pendapatan desa dari berbagai sumber kegiatan. Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana implementasi dana desa berdasarkan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  serta  bagaimana pengaruhnya  terhadap  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  terkait  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Pesawaran.

## Metode
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Pesawaran  pada  bulan  Desember  2020 sampai  dengan  Januari  2021.  Pemilihan  lokasi  ditentukan  secara  sengaja  ( purposive ) dengan  pertimbangan  bahwa  Kabupaten  Pesawaran  adalah  kabupaten  yang  mewakili keberhasilan desa terbaik dan kabupaten dengan angka Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi  di  Provinsi  Lampung  pada tahun 2018-2019, selain itu Kabupaten Pesawaran juga  merupakan  kabupaten  yang  memiliki  desa  dengan  status  mandiri  terbanyak  serta beberapa desa dengan status lainnya.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan melakukan tanya jawab langsung kepada responden dengan alat bantu kuesioner. Data  primer  pada  penelitian  ini  adalah  sumber-sumber  PADes  beserta  jumlahnya, pemanfaatan  dana  desa  dan  prinsip  pengelolaan  dana  desa  yang  mencakup  (1)
transparansi,  (2)  partisipatif,  (3)  partisipatif,  (4)  akuntabilitas,  dan  (5)  tertib  &  disiplin anggran.  Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  lembaga  atau  instansi  terkait, laporan-laporan, publikasi, jurnal dan pustaka lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Data  sekunder  pada  penelitian  ini  mencakup  besaran  perolehan  dana  desa  dan  rincian pengunaan dana desa pada prioritas kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan.
Jumlah  desa  yang  diteliti  sebanyak  12  desa  dari  6  kacematan  di  Kabupaten Pesawaran.  Penentuan  desa  menggunakan  teknik stratified  random  sampling sehingga setiap unit desa pada setiap status desa (mandiri sampai dengan desa sangat tertinggal) mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  terpilih  menjadi  lokasi  penelitian.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat desa yang ada di Kabupaten Pesawaran. Sampel adalah  sebagian  atau  wakil  populasi  yang  diteliti  menurut  teori  Arikunto  (2017).  Jika sampel  dipilih  dengan  tepat  maka  dapat  memprediksi  populasi,  sehingga  sampel merupakan representatif dari populasi.  Dari 12 desa di lokasi penelitian, seluruh aparat desa akan dijadikan sebagai sampel/responden dengan pertimbangan bahwa aparat desa memiliki andil dan mengetahui terkait kegiatan pengelolaan dana desa, dan PADes.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif  kuantitatif,  dan  uji  beda.  Metode  deskriptif  kuantitatif  digunakan  untuk menganalisis  penggunaan  dana  desa  untuk  kegiatan  pembangunan  desa,  yaitu  dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna. Analisis data dalam kajian ini melalui proses sebagai berikut: reading and coding (data collection) , data reduction , data displaying , interprenting. Untuk menguji pengaruh dana desa terhadap PADes digunakan uji beda dua  sampel  berpasangan  ( paired  sample  t-test ).  Model  uji  beda  ini  digunakan  untuk menganalisis model penelitian pre-post atau sebelum dan sesudah. Uji beda digunakan untuk mengevaluasi perlakuan ( treatment) tertentu pada satu sampel yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda (Pramana, 2012). Menurut Widiyanto (2013), paired sample  t-test  merupakan  salah  satu  metode  pengujian  yang  digunakan  untuk  mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran
Dana  desa  yang  diterima  oleh  desa,  dalam  pengelolaannya  diukur  berdasarkan prinsip  pengelolaan  dana  desa,  yaitu  transparan,  akuntabel,  partisipatif,  dan  tertib  & disiplin anggaran. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:1) jumlah penduduk, 2) angka kemiskinan, 3) luas wilayah, dan 4) tingkat kesulitan geografis. Berikut rincian luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin berdasarkan status desa.
Tabel 2. Luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin berdasarkan status desa
No Status Desa Desa Luas wilayah (Ha) Jumlah penduduk (jiwa) Jumlah penduduk miskin (jiwa_ 1 Mandiri Sukaraja 525 10479 300 2 Hanura 904 3017 153 3 Wates 615 1365 478 4 Maju Wiyono 1100 8056 125 5 Bagelen 880 7236 415 6 Pesawaran indah 1500 1900 35 7 Berkembang Way layap 625 3210 233 8 Kresno widodo 1008 4510 32 9 Poncorejo 500 6940 206 10 Tertinggal Banjar negeri 1163 2501 82 11 Panca bakti 453 1152 60 12 Way harong 1213 4822 460 Rata-rata 873,83 55188 2579
Sumber: SID Kemendes.

## 2. Dana Desa Kabupaten Pesawaran
Berdarkan data pada Tabel 2 dijadikan sebagai acuan penerimaan dana desa pada desa dengan status mandiri hingga tertinggal di Kabupaten Pesawaran yang dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Besaran penerimaan dana desa berdasarkan status desa
No  Status Desa Desa Dana Desa
(Rp) 1 Mandiri Sukaraja 1.034.979.000,00 2 Hanura 872.573.000,00 3 Wates 1.411.429.000,00 4 Maju Wiyono 1.084.345.000,00 5 Bagelen 1.034.916.000,00 6 Pesawaran indah 1.249.481.000,00
No  Status Desa Desa Dana Desa (Rp) 7 Berkembang Way layap 1.084.363.000,00 8 Kresno widodo 990.636.000,00 9 Poncorejo 885.263.000,00 10 Tertinggal Banjar negeri 1.303.497.000,00 11 Panca bakti 1.135.352.000,00 12 Way harong 1.408.065.000,00 Total 13.494.899.000.00
Sumber: SID Kemendes.
Tabel 3 menunjukkan bahwa besarnya dana desa yang diterima desa tidak sama, sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Seperti pada desa mandiri, meskipun luas wilayah Desa Hanura lebih besar namun memperoleh dana desa lebih kecil diantara kedua desa lainnya, hal ini dikarenakan jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin yang ada di Desa Hanura yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Desa Sukaraja dan Desa Wates. Pada  desa  maju,  dana  desa  yang  diterima  relatif  sama,  namun  Desa  Pesawaran  Indah memperolah dana desa lebih tinggi dikarenakan luas wilayah yang lebih besar diantara Desa Wiyono dan Desa Bagelen. Pada desa berkembang, Desa Way Layap memperoleh dana desa tertinggi dikarenakan banyaknya jumlah penduduk miskin  yang lebih tinggi daripada  Desa  Kresno  Widodo  dan  Desa  Poncerojo,  begitu  juga  pada  desa  tertinggal besaran  dana  desa  yang  diterima  desa  Way  Harong  lebih  besar  dikarenakan  jumlah penduduk miskin yang lebih tinggi daripada Desa Banjar Negeri dan Desa Panca Bakti.
Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  dari  keempat  ketentuan  besarnya penyaluran dana desa, yang menjadi prioritas utama adalah jumlah penduduk miskin yang kemudian disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk desa penerima. Hal ini sejalan  dengan  hasil  penelitian  Dwiningwarni  (2020),  bahwa  penyaluran  dana  desa  di seluruh Desa di Jombang sudah ditentukan dengan Peraturan Bupati. Sebagian besar desa di  kecamatan Wonosalam  berstatus  desa tertinggal,  dimana untuk  desa  yang tertinggal akan menerima dana desa yang lebih besar dibandingkan dengan desa yang lain, karena ada Alokasi Afirmasi yang diterima sebagai tambahan.  Alokasi Afirmasi (AA) adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.

## 3. Penggunaan Dana Desa
Penggunaan dana desa ditujukan pada empat macam bidang, diantaranya untuk kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  fisik,  pelatihan  dan  pemberdayaan  kepada
masyarakat.  Adanya dana desa tentu ditujukan pada keberhasil pembangunan desa yang dapat  digambarkan  dengan  adanya  peningkatan  status  desa.  Berikut  hasil  pengelolaan dana desa berdasarkan status desa dapa dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Pengelolaan DD berdasarkan status desa No Desa Transparan Akuntabel  Partisipatif Tertib 1 Sukaraja transparan akuntabel partisipatif tertib 2 Hanura transparan akuntabel partisipatif tertib 3 Wates transparan akuntabel partisipatif tertib 4 Wiyono transparan akuntabel partisipatif tertib 5 Bagelen transparan akuntabel partisipatif tertib 6 Pesawaran indah transparan akuntabel partisipatif tertib 7 Way layap transparan akuntabel partisipatif tertib 8 Kresno widodo transparan akuntabel partisipatif tertib 9 Poncorejo transparan akuntabel Kurang partisipatif tertib 10 Banjar negeri transparan akuntabel Kurang partisipatif tertib 11 Panca bakti Kurang transparan akuntabel Kurang partisipatif tertib 12 Way harong kurang transparan akuntabel Kurang partisipatif tertib
Sumber: Data hasil penelitian, 2021.
Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar pengelolaan dana desa telah berjalan dengan  baik  sesuai  dengan  prinsip  pengelolaannya.  Seluruh  desa  secara  transparan melakukan publikasi terkait keuangan desa minimal 2-3 kali dalam setahun. Pada desa mandiri dan maju masyarakat desa dapat dengan mudah memperoleh informasi keuangan desa  serta  tersedianya  kotak  informasi,  pengaduan  dan  saran  di  balai  desa.  Secara akuntabel desa mandiri dan desa maju juga selalu membuat laporan pertanggung jawaban pada setiap kegiatan yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat dan diawasi secara bersama-sama. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan desa juga ditandai dengan aktifnya masyarakat sejak kegiatan MUSRENBANGDES, pelaksanaan kegiatan,  pengambil  manfaat  serta  evaluasi.  Selanjutnya  tertib  dan  disiplin  anggran ditandai  dengan  kegiatan  desa  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  MUSRENBANGDES serta aturan PERMENDESA tentang prioritas penggunaan dana desa.
Sementara  itu  di  desa  berkembang,  pengelolaan  dana  desa  meskipun  telah transparan,  akuntabel,  dan  tertib  anggran  tetapi  masih  kurang  partisipatif,  hal  ini dikarenakan masyarakat kurang aktif pada kegiatan MUSRENBANGDES dan kegiatan evaluasi. Masyarakat desa menerima berbagai kegiatan atau program yang dilaksanakan
oleh desa dan menerima manfaatnya namun tidak terlibat dapat kegiatan evaluasi. Hal ini menyebabkan  desa  melakukan  kegitan  yang  cenderung  monoton  karena  kurangnya masukan dari masyarakat. Selanjutnya pada desa tertinggal ditandai dengan pengelolaan dana  desa  yang  kurang  transparan  dan  kurang  partisipatif.    Pengelolaan  dana  desa dikatakan kurang transparan karena masyarakat desa kurang mudah mengakses informasi terkait keuangan desa. Begitu juga dengan pengelolaan yang kurang partisipatif, dimana masyarakat  juga  cenderung  hanya  mengikuti  kegitatan  desa  tanpa  mengikuti  kegiatan rapat hingga evaluasi.
Pengelolaan  dana  desa  masih  memiliki  banyak  kekurangan,  baik  pada  bentuk transparansi hingga tertib aturan mulai dari desa mandiri hingga desa tertinggal.  Padahal apabila semua aspek dapat diterapkan dengan baik akan mampu mempermudah proses pembangunan  desa.  hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  penelitian  Djumadi  dan  Paranoan (2015)  bahwa  variabel  partisipatif,  transparansi,  akuntabel,  dan  berkelanjutan memberikan  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  efektivitas  Penyaluran  Alokasi Dana Desa (ADD) di  Kecamatan Teluk  Pandan  Kabupaten  Kutai  Timur. Berikut jenis kegiatan  dan  besarnya  dana  yang  gunakan  didasarkan  pada  bidang  pembangunan  fisik dan pembangunan/pemberdayaan  masyarakat dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Jenis kegiatan dan besarnya dana yang gunakan pada berdasarkan status desa.
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  sebagaian  besar  desa  memanfaatkan  dana  desa untuk kegiatan pembangunan fisik dan hanya Desa Sukaraja (desa mandiri) yang lebih besar memanfaatkan dana desa untuk kegiatan pembangunan/pemberdayaan masyarakat. Pembangunan  fisik  yang  dilakukan  diberbagai  desa,  seperti  pembangunan  atau
Rp0.00 Rp200,000,000.00 Rp400,000,000.00 Rp600,000,000.00 Rp800,000,000.00 Sukaraja Hanura Wates Wiyono Bagelen Pesawaran Indah Way Layap Kresno Widodo Poncorejo Banjar Negeri Panca Bakti Way Harong Pembangunan Masyarakat Pembangunan Fisik
rehabilitasi  jalan,  gorong-gorong,  balai  kemasyarakatan/desa,  batas  desa/monumen, gedung posyandu, program sanitasi, dan sarana pariwisatata. Sementara itu pemanfaatan dana desa pada kegiatan bidang pembangunan masyarakat, yaitu peningkatan kepasitas keamanan desa dan aparat desa, pembinaan LKMD, pembinaan PKK, penyuluhan bidang hukum, penyuluhan kader posyandu, pemuda dan olah raga, serta pembinaan grub adat dan kesenian.
Jika dilihat dari berbagai macam kegiatan yang memanfaatkan dana desa, secara nyata  dana  desa  telah  mampu  membantu  desa  dalam  meningkatkan  kemampuan  desa secara  fisik,  akan  tetapi  jika  dilihat  dari  kegiatan  pembangunan/  pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang kegiatan yang mengarahkan masyarakat untuk berdaya.
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Dwiningwarni  (2020),  bahwa  penggunaan keuangan desa yang berada di Kabupaten Bondowoso, yang terbesar untuk melaksanakan pembangunan  desa,  yaitu  sebesar  50  %.  Berikut  merupakan  jenis  kegiatan  dari penggunaan  DD  yang  paling  banyak  digunakan  di  Kabupaten  Pesawaran  dapat  dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Jenis kegiatan penggunaan DD terbesar berdasarkan status desa
No Desa Jenis kegiatan Jumlah (Rp) 1 Sukaraja BLT 518.400.000,00 2 Hanura Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW 244.800.000,00 3 Wates BLT 452.100.000,00 4 Wiyono BLT 470.700.000,00 5 Bagelen BLT 324.000.000,00 6 Pesawaran indah BLT 176.100.000,00 7 Way layap BLT 392.400.000,00 8 Kresno widodo BLT 248.700.000,00 9 Poncorejo BLT 221.700.000,00 10 Banjar negeri Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa 432.225.000,00 11 Panca bakti Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa 398.406.400,00 12 Way harong BLT 657.000.000,00
Sumber: Data hasil penelitian, 2021
Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagaian besar desa memanfaatkan dana desa untuk
Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Kegiatan prioritas lainnya yaitu pembangunan/rehabilitasi balai desa dan embung desa serta pemenuhan insentif aparatur desa.

## 4. Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes)
PADes adalah penerimaan dari hasil berbagai usaha desa seperti hasil usaha, hasil asset,  swadaya,  partisipasi  dan  gotong  royong  masyarakat  serta  pendapatan  asli  desa lainnya. Berikut PADes di Kabupaten Pesawaran dapat dilihit pada Tabel 6.
Tabel 6. Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kabupaten Pesawaran
No Status Desa Desa PADes (sebelum ada DD) (Rp) PADes (setelah  ada DD) (Rp) 1 Mandiri Sukaraja - 6.720.000.00 2 Hanura 239.076.896,00 202.845.000,00 3 Wates - 50.200.000,00 4 Maju Wiyono - - 5 Bagelen 376.960.000,00 100.970.000,00 6 Pesawaran indah 5.750.945,00 - 7 Ber- kembang Way layap - 2.000.000,00 8 Kresno widodo 4.000.000,00 - 9 Poncorejo - - 10 Ter- tinggal Banjar negeri - - 11 Panca bakti - 2.000.000,00 12 Way harong - - Total
Sumber: Data hasil penelitian. 2021
Hipotesis penelitian ini adalah diduga terdapat perbedaan Pendapatan asli Desa (PADes) sebelum dan setelah adanya dana desa. Hasil pengolahan data dengan uji Paired Samples  T  Test pada  taraf  alfa  0,05  menghasilkan  perbedaan  Pendapatan  asli  Desa (PADes) sebelum dan setelah adanya dana desa pada Tabel 7.
Tabel 7. Hasil uji perbedaan Pendapatan asli Desa (PADes) sebelum dan setelah adanya
dana desa Paired Samples Test Pair 1 Sebelum DD – sesudah DD Paired Differences a. Mean b. Std. Deviation c. Std. Error Mean d. 95%  Confidence  Interval  of  the Difference a. Lower b. Upper t df Sig. (2-tailed) 2.17544 8.22559 2.37452 3.05085 7.40173 .916 11 .379
Sumber: Hasil analisis Uji Paired Samples T Test
Tabel  6    menunjukkan  bahwa  terdapat  desa  yang  sejak  awal  hingga  kini  tidak memperoleh  pendapatan,  terdapat  pula  desa  yang  mengalami  kenaikan  pendapatan setalah ada dana desa begitu pula sebaliknya justru mengalami penurunan. Pendapatan yang diterima Desa Sukaraja dan Desa Way Layap bersumber dari pengembalian belanja desa  pada  tahun  sebelumnya.  Desa  Hanura  yang  semula  memperoleh  pendapatan  dari pasar desa dan swadaya masyarakat, saat ini memperoleh pendapatan dari sumber hasil usaha desa berupa BUMDES, swadaya dan pendapatan lain dari pengembalian belanja desa pada tahun sebelumnya. Desa Wates dan Desa Panca Bakti menunjukkan kemajuan yang semula tidak memiliki pendapatan, saat ini memperoleh pendapatan dari hasil bagi usaha  BUMDES.  Peningkatan  PADes  menunjukkan  bahwa  adanya  dana  desa  dapat membantu  desa  melalui  peningkatan  kegiatan  usaha  desa  yang  berdampak  pada peningkatan pendapatan desa.
Penurunan PADes yang terjadi dibeberapa desa dikarenakan sumber pendapatan yang  tidak  lagi  menghasilkan,  seperti  Desa  Hanura  dan  Desa  Bagelen  yang  semula memperoleh pendapatan dari pasar desa, namun saat ini pasar desa tidak lagi membagi hasil  dengan  desa.  Beberapa  desa  tidak  memperoleh  PADes  dikarenakan  hasil pengelolaan  asset,  hasil  usaha  desa,  swadaya  dan  gotong  royong  masyarakat  yang besarannya dialihkan pada kegiatan atau sumber pendapatan lain sehingga tidak masuk kedalam PADes.
Tabel 7 menunjukkan bahwa hasil uji dengan nilai signifikan 0,379 lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung yang diperoleh sebesar 0,916 kurang dari t tabel yang sebesar 2,201, artinya tidak terdapat perbedaan PADes sebelum dan setelah diberikannya  dana desa.  Diberikannnya  dana  desa  kepada  desa  tidak  berpengaruh  terhadap  peningkatan PADes  yang  diterima.  Hal  ini  dibuktikan  bahwa  masih  banyak  desa  yang  ada  di Kabupaten  Pesawaran  besaran  jumlah  pendapatan  yang  diterima  masih  berjumlah  nol atau bahkan menurun dari tahun sebelumnya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  diberikannnya dana  desa  kepada  desa  tidak  berpengaruh  terhadap  peningkatan  PADes  yang  diterima. Hal ini dikarenakan besaran pendapatan dialihkan pada sumber pendapatan lain sehingga tidak  masuk  kedalam  PADes.  Dana  desa  lebih  banyak  digunakan  untuk  kegiatan
pembangunan  fisik  serta  kegiatan-kegiatan  program  wajib  desa  belum  berfokus  pada kegiatan meningkatkan kemampuan masyarakat berbasis sumberdaya lokal.

## Daftar Pustaka
Arikunto, S. (2013). Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Rineka Cipta.
Dwiningwarni,  S.  (2020).  Peranan  Pengelolaan  Dana  Desa  Untuk  Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur. Jurnal Ekonomi dan Keuangan , 4(1), 1-20.
Haryanto, T. (2007). M enuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola. Cempaka Putih.
Jurniadi,  D.,  &  DB,  Paranoan.  (2015).  Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap Efektivitas  Penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  Di  Kecamatan  Teluk  Pandan Kabupaten Kutai Timur . J urnal Administrative Reform , 3(1), 1-13.
Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Dan  Transmigrasi .  (2018,  Januari).  Lapkin_Ditjen_ PDT_2018.(kemendesa.go.id).
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2018,  November). Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan 2018 . www.djpk.kemenkeu.go.id.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2019,  November). Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan 2019. www.djpk.kemenkeu.go.id.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2020,  November). Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan 2020 . www.djpk.kemenkeu.go.id.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018, November). Buku Pintar Dana Desa 2018 . archive.org.
Muhi, A. (2011). Fenomena Pembangunan Desa . Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Permana,  A.  (2018).  Pendapatan  Asli  Desa  Dalam  Upaya  Meningkatkan
Penyelenggaraan Pembangunan. Jurnal Manajemen dan Ekonomi , 1(2), 15-29.
Syamsi, Y., & Mulyadi. (2006). Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Publi k. PT Raja Grafindo Persada.
Widiyanto, M. (2013). Statistika Terapan: Konsep dan Aplikasi SPSS dalam Penelitian
Bidang Pendidikan. Psikologi. & Ilmu Sosial Lainnya. Gramedia.