Nilai-Nilai Pendidikan Sosial Profetik Islam Dalam Ideologi Pancasila
Muhammd Syukri Nawir 1 dan Athoillah Islamy 2
Abstract, The  dichotomous  and  even  confrontational  paradigm  of  the  relationship between  Islamic  teachings  and  Pancasila  as  a  state  ideology  is  still  found  in indonesian Muslims. This should not need to happen, because in fact the teachings of Islam and Pancasila have a universal intersection of values for the plurality of social life. This study aims to identify the value of Islamic prophetic social education in the construction  of  Pancasila.  Quality  research  in  the  form  of  literature  studies  uses  a normative-philosophical  approach.  Secondary  data  in  the  form  of  relevant  journals, books,  theses  and  dissertations.  The  three  values  in  the  idea  of  Islamic  Prophetic Social Sciences formulated by Kuntowijoyo in the form of the values of humanization, liberation  and  transcendence  became  the  analytical  theory  of  the  discussion  of  this research.  These  three  values  will  be  used  to  identify  various  prophetic  social education  values  contained  in  the  Pancasila  precepts.  The  nature  of  this  research approach  is  descriptive-analytic.  Data  analysis  techniques  include  data  reduction, data  presentation,  and  data  verification.  The  results  showed  that  there  was  a dimension  to  the  values  of  prophetic  social  education  contained  in  Pancasila.  First, the educational value of transcendence in the precepts of the Almighty godhead. The existence  of  the  contained  divine  value  can  be  a  basis  for  values,  paradigms  and approaches  in  transforming  the  value  of  transcendence  in  all  forms  of  educational activities.  Second, the value of  humanist education in  the precepts  of  humanity and the  precepts  of  unity.  The  existence  of  human  values  and  unity  can  be  a  basin  of values,  paradigms  and  approaches  to  humanist  educational  activities  that  have  an orientation  of  human  empowerment  of  the  urgency  of  science  as  well  as  positioning humans with all their potential. Third, the value of liberated education in the precepts of  democracy  and  social  justice.  The  existence  of  these  values  can  be  a  basis  for values, paradigms and approaches in liberation education that have an orientation to guide individuals so that they can be free from the intervention of any party or group that has a negative impact on social life.The theoretical implications of the findings of this  study  show  that  there  is  a  meeting  point  for  the  content  of  universal  values  in Pancasila  with  the  social  teachings  of  Islamic  religion.  The  limitations  of  this research can also be a lacuna (gap) for the next research, namely this research has not examined how the role of the government in disseminating the intersection of the social  values  of  Islamic  religion  contained  in  the  construction  of  Pancasila  in  the praxis life of Indonesian society.
Keywords : Educational value, social prophetic, Islam, Pancasila

## Pendahuluan
Dialektika pemikiran ke-Islaman dengan kenegaraan pada konteks negara demokrasi tidak  selalu  menampilkan  wajah  relasi  harmonis. 3 Sebagai  contoh  paradigma  sebagian  umat Islam di  Indonesia  yang  memandang bahwa Pancasila sebagai  ideologi  negara tidak sejalan
1 Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, email: syukrinawir204@gmail.com
2 Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, email: athoillahislamy@yahoo.co.id
3 Eko  Siswanto  and  Athoillah  Islamy,  ―Meninjau  Ulang  Polemik  Formalisasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila: Analisis SWOT,‖ MIYAH: Jurnal Studi Islam 18, no. 1 (2022): 20.
dengan  ajaran  Islam. 4 Bahkan  yang  disayangkan,  paradigma  tersebut  tidak  sekedar  berhenti pada wilayah diskursus maupun wacana, melainkan menjelma dalam bentuk gerakan sosial- politik  yang  mengharapkan  Pancasila  diganti  dengan  ideologi  Islam. 5 Paradigma  dikotomis atas  relasi  Pancasila  dan  Islam  tersebut  sungguh  disayangkan.  Mengingat  pelbagai  nilai universal  yang  termuat  dalam  Pancasila  sejatinya  memiliki  titik  temu  dengan  ajaran  Islam. Selain  itu,  perlu  disadari  kembali  bahwa  Indonesia  notabnenenya  bukanlah  negara  teokrasi, namun  juga  bukan  negara  sekular, 6 sehingga  niscaya  jika,  baik  nomenklatur  maupun  simbol Pancasila tidak terkesan identik pada satau kelompok, golongan maupun agama tertentu Untuk  memahami  titik  temu  nilai  ajaran  Islam  dan  Pancasila  bukanlah  hal  mudah, melainkan  dibutuhkan  paradigma  maupun  pendekatan  yang  dapat  membentuk  paham  dan sikap sosial keberagamaan maupun hukum Islam ( fiqh ) yang moderat dalam merespons nilai universal dalam Pancasila. 7 Dengan kata lain untuk memahami relasi kontributif antara nilai- nilai  ajaran  Islam  dengan  Pancasila  dibutuhkan  moderasi  paham  dan  sikap  maupun  hukum terkait  sosial  keberagamaan. 8 Pada  konteks  inilah,  penghayatan  kembali  terhadap  pelbagai universal yang termuat dalam konstruksi Pancasila menjadi sebuah keniscayaan.
Jika  melihat  latarbelakang  masyarakat  Indonesia  sendiri  sejatinya  mempunyai  basis pluralitas kehidupan sosial budaya sekaligus agama yang dapat sinergis dalam merealisasikan karakter keberagamaan umat Islam yang moderat, baik melalui internalisasi pada aktifitas di instansi  pendidikan  Islam  formal,  maupun  non  formal. 9 Sebagaimana  spirit  ajaran  Islam berupa rahamatan  lil  alamin (kasih  sayang  terhadap  kehidupan  alam  semesta)  menjadi bagian  ajaran  Islam  universal  yang  melintasi  ruang  dan  waktu.  Universalisme  tersebut menekankan  ajaran-ajaran  Islam  universal,  seperti  nilai  keadilan,  kemaslahatan,  dan fleksibiltas terhadap perkembangan zaman. Atas dasar inilah, maka melalui ajaran universal Islam  dapat  menjadi  elemen  penting  pembentukan  paham  maupun  sikap  inklusif  dalam mewujudkan  kehidupan  yang  harmonis  pada  konteks  relasi  kehidupan  ke-Islaman, kebudayaan dan kenegaraan. 10
Keberadaan  ide  Ilmu  Sosial  Profetik  (ISP)  yang  pernah  dilontarkan  oleh  salah  satu intelektual muslim Indonesia,  yakni Kuntowijoyo setidaknya dapat menjadi pilihan strategis sebagai  pendekatan  maupun  basis  paradigmatik  dalam  memahami  muatan  nilai-nilai  ajaran Islam dalam Pancasila. 11 Penting diketahui bahwa terdapat tiga nilai yang menjadi komponen dalam ide ISP berupa nilai humanisasi, liberasi dan transendensi diambil dari tiga nilai ajaran Islam berupa, amar makruf, nahi munkar dan iman. 12 Melalui tiga nilai ISP tersebutlah dalam
4 Nur  Syam  and  S.  Maryam  Yusuf,  ―Islam  Dan  Pancasila  Dalam  Pertarungan  Ideologi  Dunia:  Perspektif Sosiologis,‖ Dialogia, Jurnal Studi Islam Dan Sosial 18 (2020): 100.
5 M. Saifullah Rohman, ―Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Pancasila,‖ Millah: Jurnal Studi Agama , 2013, 207.
6 Imam  Sutomo  and  Budihardjo  Budihardjo,  ―The  Rejection  of  Religious  Nationalism  Towards  The  Secular State And The Islamic Caliphate: Indonesian Religious Figures Perspective,‖ Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies 11, no. 1 (2021): 125.
7 Eko Siswanto and  Athoillah  Islamy, ―Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia,‖ Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 7, no. 2 (2022): 200–201.
8 Amirullah Amirullah, Athoillah Islamy, and Hamzah Hamzah, ―Moderasi Fikih Muamalah Di Indonesia: Analisis Terhadap Paradigma Fatwa Dewan Syariah Nasional,‖ Al-Bayyinah 6, no. 1 (2022): 97.
9 Nunung  Hidayati,  Siti  Maemunah,  and  Athoillah  Islamy,  ―Nilai  Moderasi  Beragama  Dalam  Orientasi Pendidikan Pesantren Di Indonesia,‖ Transformasi 3, no. 2 (2021): 1.
10 Athoillah  Islamy,  ―Landasan  Filosofis  Dan  Corak  Pendekatan  Abdurrahman  Wahid  Tentang  Implementasi Hukum Islam Di Indonesia,‖ Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 6, no. 1 (2021): 61.
11 Maskur  Maskur,  ―Ilmu  Sosial  Profetik  Kuntowijoyo  (Telaah  Atas  Relasi  Humanisasi,  Liberasi  Dan Transendensi)‖ (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), 127.
12 Khusni  Arum,  ―Pengembangan  Pendidikan  Agama  Islam  Berbasis  Sosial  Profetik  (Analisis  Terhadap Pemikiran Kuntowijoyo),‖ Millah: Jurnal Studi Agama , 2018, 181.
penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  pendekatan  dalam  mengidentifikasi  nilai-nilai pendidikan sosial profetik yang termuat dalam Pancasila.
Berpijak pada latarbelakang di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi dimensi  nilai-nilai  pendidikan  sosial  profetik  dalam  konstruksi  Pancasila.  Meski  demikian, penulis  menyadari  penelitian  tentang  relevansi  Pancasila  dengan  ajaran  Islam  oleh  pelbagai penelitian  sebelumnya.    Namun  di  sini  penulis  akan  memaparkan  beberapa  penelitian sebelumnya  yang  memiliki  kaitan  erat  dengan  fokus  pembahasan  inti  dalam  penelitian  ini, antara lain sebagai berikut. Penelitian Ihsan dan Ahmad Fatah (2011) menyimpulkan bahwa Pancasila  memuat  objektifikasi  nilai  ketauhidan  dan  nilai  religius. 13 Berikutnya,  penelitian Martha  Catherine  Beck  dan  Irawan  (2014)    menyatakan  bahwa  pancasila  dan  rukun  Islam memiliki  relevansi  dengan  sistem  pendidikan  di  Indonesia  dalam  hal  pembentukan  nilai kemanusiaan,  spiritual,  demokrasi,  multikultural,  dan  toleransi. 14 Menguatkan  kesimpulan penelitian  Ihsan, Ahmad Fatah, Martha Catherine Beck dan Irawan,  penelitian Arif Rahman (2015)  juga  menuturkan  pelbagai  prinsip  dalam  rumusan  Pancasila  terilhami  dari  Islam. Sementra  itu,  di  sisi  lain  dalam  Islam  terdapat  ajaran  yang  memberikan  legitimasi  atas manifestasi  prinsip  Pancasila. 15 Selanjutnya,  penelitian  oleh  Musthofa  (2017)  menyatakan untuk  menjadikan  pendidikan  Islam  di  Indonesia  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  humanisme, maka  tidak  boleh  dipisahkan  dari  muatan  nilai-nilai  Pancasila. 16 Penelitian  yang  dilakukan oleh  Budiman  (2018)  bahwa  terdapat  titik  temu  antara  Pendidikan  Agama  Islam  dengan Pendidikan  Kewarganegaraan  (Pancasila).  Hal  demikian  disebabkan  moral  Pancasila dominan  mengacu  pada  pelbagai  nilai  agama. 17 Sejalan  dengan  Musthofa  dan  Budiaman, penelitian  Matra  Jaya  (2022)  juga  menegaskan  keberadaan  nilai  pendidikan  Islam  dalam rumusan  Pancasila  dapat  ditemukan  dalam  lima  sila  yang  ada,  khususnya  sila  kesatu,  yakni pendidikan akidah. 18 Sedangkan fokus penelitian ini untuk mengungkap keberadaan dimensi pelbagai  nilai  pendidikan  sosial  profetik  y6ang  termuat  pada  konstruksi  Pancasila  melalui perspektif  ISP.  Hal  tersebut  yang  menjadi  aspek  perbedaan  penelitian  ini  dari  pelbagai penelitaian sebelumnya sebagaimana dipaparkan di atas.

## Paradigma Pendidikan Sosial Profetik
Ilmu  Sosial  Profetik  (ISP)  merupakan  ide  penting  yang  ditawarkan  oleh  seorang intelektual  muslim  Indonesia  bernama  Kuntowijoyo.  Melalui  ide  ISP  tersebut  ia  ingin menunjukan bahwa ilmu sosial agar jangan sampai berhenti karena merasa puas untuk  dalam upaya  memahami  realitas  sosial,  melainkan  juga  penting  upaya  transformasi  nilai  dalam kehidupan  sosial  untuk  mewujudkan  cita-cita  masyarakat  ideal.  Dalam  hal  inilah,    istilah profetik  dalam  term  ISP  memuat  kerangka  etis  yang  mengarah  pada  orientasi  kenabian berupa  memanusiakan  manusia,  membebaskan  manusia,  dan  memngantarkan  menuju Tuhan. 19 Hal  ini  disebabkan  eksistensi masyarakat  mempunyai  karakter  profetik  dengan
13 Ahmad Fatah, ―Pancasila and Islamic Education: The Deradicalization Model of Madrasahs Based on Islamic Boarding Schools in Central Java,‖ 2021, 245–46.
14 DR Martha Catherine Beck and Irawan Irawan, ―Islam, Pancasila and Value Systems of Indonesian National Education,‖ Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 1 (2014): 1.
15 Arif  Rahman,  ―Paradigma  Kritis  Pancasila  Dalam  Dimensi  Pendidikan  Islam,‖ Edukasia:  Jurnal  Penelitian Pendidikan Islam 10, no. 1 (2015): 141.
16 Musthofa Musthofa, ―Pendidikan Islam Perspektif Humanisme-Pancasila,‖ Jurnal Tarbiyah 24, no. 1 (2017): 177.
17 Budiman Budiman, ―Hubungan Pendidikan Agama Islam Dan Pendididikan Kewarganegaraan,‖ QATHRUNÂ 5, no. 2 (2018): 67.
18 Matra  Jaya,  ―Nilai-Nilai  Pendidikan  Islam  Dalam  Butir-Butir  Pancasila,‖ Humantech:  Jurnal  Ilmiah Multidisiplin Indonesia 2, no. 2 (2022): 326.
19 Irwanto  Irwanto,  ―Pendekatan  Ilmu  Sosial  Profetik  Dalam  Memahami  Makna  Ayat-Ayat  Al-Qur‘an,‖ LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan) 5, no. 1 (2017): 4–5.
keterlibatan  pelbagai  unsur  terkait  erat  antara  Tuhan,  manusia,  dan  ‗sejarah  pada  konteks perubahan kehidupan sosial. 20
Secara  eksplisit,  sebenarnya  Kuntowijoyo  tidak  menyebut  istilah  pendidikan  sosial profetik.  Hanya  saja  ia  mengadopsi  istilah  profetik  yang  disandarkan  pada  ide  tentang  ilmu sosial  yang  ditemukannya,  sehingga  menjadi  Ilmu  Sosial  Profetik  (ISP).    Ide  ISP  tersebut diformulasikan  dari  tiga  nilai  meliputi  nilai  humanisasi  ( amar  makruf ),  liberasi  ( nahi munkar ),  dan  transendensi  (iman).  Ketiga  nilai  ISP  ini  disandarkan  pada  pesan  ajaran  yang termuat  dalam  landasan  teologis  Qur‘an  Surat  ali-Imron  ayat  110. 21 Kuntowijoyo memandang  pesan  ajaran  dalam  ayat  tersebut  menunjukan  bahwa  umat  Islam  ditegaskan menjadi  umat  terbaik  yang  memiliki  tiga  tugas  dalam  perghumulan  kemanusiaan  meliputi humanisasi,  liberasi,  dan  transendensi. 22 Pada  sub  bab  kerangka  teoritik  ini,  akan  diuraikan konstruksi pendidikan sosial profetik. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

## 1. Nilai Humanisasi
Istilah atau konsep humanisasi merupakan bentuk interpretasi kreatif dari ajaran Islam berupa amar  ma’ruf ,  yakni  anjuran  untuk  menegakkan  kebenaran.  Keberadaan  nilai humanisasi  ini  membawa  dimensi  dan  potensi  positif  ( ma’ruf )  yang  dimiliki  manusia.  Atas dasar  inilah,  konsep  humanisasi  yang  diusung  Kuntowijoyo  memiliki  akar  pada  nilai humanisme-teosentris.  Oleh  sebab  itu,  manifestasi  nilai    humanisasi  tidak  dapat  dilepaskan dari konsep transendensi yang menjadi landasan basis paradigmatiknya. 23
Pernyataan  di  atas  disebabkan  dalam  paradigma  Ilmu  Sosial  Profetik  (ISP),  realisasi nilai humanisasi berorientasi pada upaya untuk memanusiakan manusia, menyelamatkan dari belenggu  kebendaan,  kekerasan  dan  kebencian  yang  dapat  terjadei  dalam  kehidupan  sosial manusia  itu  sendiri  .Oleh  karen  itulah,  sesungguhnya  nilai    humanisasi  dalam  ide  ISP memiliki titik temu dengan nilai atau paradigma dalam konsep  liberalisme  Barat. Hanya saja terdapat  aspek  distingsi  fundamental,  yakni  jika  keberadaaan  peradaban  Barat  berlandaskan pada  nilai  humanisme  antroposentris  yang  lebih  memposisikan  kehidupan  manusia  tidak berpusat pada Tuhan, melainkan dibangun oleh diri manusia sendiri. Hal ini berbeda dengan ide  humanisme  dalam  ide  ISP  yang  digagas  Kuntowijoyo,  yakni  humanisme  yang berlandaskan  pada  nilai  humanisme  teo-antroposentris.  Atas  dasar  inilah,  maka  humanisasi dalam  ide  ISP  tidak  dapat  dipisahkan  dari  dimensi  transendensi  yang  menjadi  landasan falsafahnya. 24 Begitu  juga  secara  spesifik  pada  konteks  nilai  pendidikan,  maka  keberadaan nila  humanisasi  menjadi  landasan  dalam  mewujudkan  pendidikan  yang  menjunjung  tinggi nilai-nilai  kemanusiaan,  yakni  konsep  pendidikan  yang  memposisikan  manusia  sebagai subjek pendidikan bukan sebaliknya. 25

## 2. Nilai Liberasi
Konsep  liberasi  dalam  ISP  disandarkan  pada  ajaran  Islam  berupa nahi  munkar ,  yakni ajaran  yang  mencegah  tindakan  kejahatan.  Sementara  itu,  dalam  terminologi  ilmu,  term
20 Wardani, ―Integrasi Ilmu Tafsir dan Ilmu Sosial: Sebuah Catatan Awal Tentang Sosiologi Al-Qur`an,‖Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin 19, no.2 (2020):147.
21 Arum,  ―Pengembangan  Pendidikan  Agama  Islam  Berbasis  Sosial  Profetik  (Analisis  Terhadap  Pemikiran Kuntowijoyo),‖ 183.
22 M.  Zainal  Abidin, Paradigma  Islam  Dalam  Pembangunan  Ilmu  Integralistik:  Membaca  Pemikiran Kuntowijoyo (IAIN Antasari Press, 2016), 219.
23 Arum,  ―Pengembangan  Pendidikan  Agama  Islam  Berbasis  Sosial  Profetik  (Analisis  Terhadap  Pemikiran Kuntowijoyo),‖ 183–84.
24 Athoillah Islamy, ―Paradigma Sosial Profetik Dalam Kode Etik Politik Di Indonesia,‖ Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam 5, no. 2 (2020): 164–65.
25 Arum,  ―Pengembangan  Pendidikan  Agama  Islam  Berbasis  Sosial  Profetik  (Analisis  Terhadap  Pemikiran Kuntowijoyo),‖ 183–84.
liberasi dipahami sebagai bentuk pembebasan manusia dari kebodohan, kemiskinan, maupun penindasan. 26
Pada  ranah  praksisnya,  keberadaan  nilai  liberasi  dalam  ide  ISP  memuat  empat  misi yang  dibawanya.  Pertama,  dalam  rangka  untuk  menghindarkan  kondisi  kehidupan  umat manusia  dari  dampak  negatif  matrealisisme  sistem  ilmu  pengetahuan  yang  materialistis  dan bentuk  diskriminasi  kelas  sosial  dan  relasi  jender.  Kedua,  dalam  rangka  untuk menghindarkan  kehidupana  sosial  manusia  dari  implikasi  buruk  dunia  industri  dan  sistem sosial  yang  buruk.  Ketiga,  dalam  rangka  untuk  memusnahkan  sistem  ekonomi  yang berdampak  buruk  pada  kehidupan  sosial  manusia.  Keempat,  dalam  rangka  untuk menyelamatkan  kehidupan  sosial  politik  manusia  dari  sistem  politik  yang  buruk  dan  jahat seperti  halnya  segala  bentuk  rezim  otoriter  dan  kediktatoran. 27 Oleh  sebab  itulah,  dalam konsep  pendidikan  Islam  yang  memiliki  basis  nilai    liberasasi,  maka  diharapkan  dapat mewujudkan  pendidikan  yang  membebaskan  manusia  dari  pelbagai  bentuk  belenggu kejahatan, kebodohan, kemiskinan, penindasan, hegemoni dan lain sebagainya.

## 3. Nilai Transendensi
Keberadaan  nilai  transendensi  dalam  ide  Ilmu  Sosial  Profetik  merupakan  nilai fundamental  sekaligus  menjadi  landasan  paradigmatik  dari  kedua  nilai  lainya  (humanisasi dan liberasi). Derngan kata lain, nilai transendensi ini tidak dapat didikotomikan dari kedua unsur  nilai  ISP  lainnya.    Adapun  yang  dimaksud  dengan  istilah  transendensi  yakni  konsep nilai sosial profetik yang diderivasikan dari ajaran Islam berupa perintah keimanan (iman). 28 Penting diketahui bahwa keberadaan nilai transendensi dalam ide ISP berperan besar dalam  membimbing  orientasi  hidup  individu  manusia,  khususnya  sebagai  seorang  muslim. Hal  deimikian  disebabkan  dalam  ranah  praksisnya,  nilai  transendensi  akan  dapat mengarahkan untuk apa pelbagai bentuk manifestasi nilai humanisasi dan liberasi dilakukan. Atas  dasar  inilah,  nilai  transendensi  tidak  dapat  dipisahkan  dari  nilai  humanisasi  dan  nilai liberasi.  Dalam  konstruksi  ide  ISP,  ketiganya  merupakan  nilai  integratif  bukan  dikotomis dikarenakan  ketiganya  merupakan  trilogi  nilai  sosial  profetik  yang  sinergis  dalam pembentukan  kepribadian  sosial  individu  manusia. 29 Pernyataan  demikian  paralel  dengan sudut  pandang  psikologi  Islam  yang  menilai  eksistensi  Islam  sebagai  ajaran  agama  yang memuat pelbagai sumber nilai dalam pembentukan kejiwaan sekaligus perilaku manusia yang religius. 30
Mengacu pada penjelasan di atas dapat dipahami bahwa konstruksi pendidikan sosial profetik dibangun diatas  tiga nilai sosial profetik berupa nilai humanisasi, nilai liberasi,  dan nila transendensi, baik dalam aspek epistemologis maupun praksis. Ketiga nilai tersebut akan digunakan  sebagai  teori  analisis  dalam  penelitian  ini,  yakni  untuk  mengidentifikasi  dimensi nilai-nilai pendidikan sosial profetik yang termuat dalam rumusan Pancasila.

## Dimensi Nilai-Nilai Pendidikan Sosial Profetik Dalam Rumusan Pancasila.
Kondisi  realitas  kemajemukan  sosial  budaya  maupun  agama  di  Indonesia menghendaki  pentingnya  pengejawantahan  paham  dan  sikap  moderat  dalam  bagi  umat
26 Arum, 184–86.
27 M. Mualif and Athoillah Islamy, ―Nilai-Nilai Sosial Profetik Islam Dalam Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia,‖ Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 7, no. 2 (2021): 272.
28 Arum,  ―Pengembangan  Pendidikan  Agama  Islam  Berbasis  Sosial  Profetik  (Analisis  Terhadap  Pemikiran Kuntowijoyo),‖ 184–86.
29 Athoillah Islamy,  ―Nilai-Nilai Sosial Profetik Dalam Ritualitas Ibadah Puasa  Ramadhan,‖ Wawasan:  Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta 2, no. 1 (2021): 6–7.
30 Athoillah  Islamy,  ―Dialectic  Motivation,  Behavior  And  Spiritual  Peak  Experience  In  The  Perspective  Of Islamic Psychology,‖ Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan 3, no. 2 (2019): 38.
beragama    di  Indonesia,  terlebih  dalam  konteks  kehidupan  sosial  beragama  di  tengah kehidupan masyarakat. Atas dasar inilah dibutuhkan kesadaran epistemologis umat beragama di  Indonesia  apapun  agamanya  agar  tidak  cenderung  membenturkan  norma  sosial  agama dengan  norma  sosial  maupun  budaya  selama  tidak  saling  bertentangan. 31 Tidak  terkecuali pentingnya pengejawantahan paham maupun sikap umat beragama  yang akomodatif kepada pluralitas realitas tradisi lokal di Indonesia. 32
Fakta  sebagai  negara  multikultural  sebagaimana  di  atas  mebutuhkan  kesadaran  warga negaranya  untuk  senantiasa  menjaga  kerukunan  hidup  dalam  realitas  kemajemukan kehidupan  sosial  maupun  budaya. 33 Pada  konteks  inilah,  keberadaaan  Pancasila  sebagai ideologi negara dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan semganat multikulturalisme bagi seluruh  umat  beragama  yang  ada  di  Indoensia,  tidak  terkecuali  bagi  umat  Islam.  Namun demikian fakta di lapangan, untuk merealisasikannya tidak mudah. Hal ini dikarenakan masih terdapat  sebagian  umat  Islam  di  Indoensia  yang  cenderung  resisten  terhadap  esksitensi Pancasila  sebagai  ideologi  negara.  Fenomena  demikianlah  yang  kemudian  menjadi  bagian problem  nasionalisme  di  Indonesia  yang  belum  kunjung  usai  sampai  saat  ini. 34 Fenomena demikian  sungguh  disayangkan.  Mengingat  keberadaan  Pancasila  yang  telah  menjadi konsesus para pendiri bangsa Indonesia merupakan  asas, prinsip maupun pedoman universal dalam  kehidupan  pluralitas  berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia.  Mengingat  karakter pluralitas  bangsa  Indonesia  tidak  mengherankan  jika  keberadaan  Pancasila  sebagai  ideologi negara tidak identik dengan simbol-simbol kelompok tertentu. 35
Sebelum jauh memahami dimensi nilai-nilai pendidikan sosial profetik dalam rumusan Pancasila, penting kita pahami  terlebih dahulu apa arti istilah Pancasila. Secara bahasa, term ―Pancasila‖ terbentuk dari dua kata, yakni kata Panca yang berarti lima, dan kata Sila  yang berarti dasar. Berdasarkan unsur etimologis ini,  maka  kata Pancasila mengandung arti lima dasar,  yakni  lima  dasar  ideologi  negara    Indonesia. 36 Oleh  sebab  itu,  konstruksi  nilai Pancasila  merupakan  satu  kesatuan  yang  integral  disebabkan  masing-masing  sila  Pancasila saling  sinergis  dan  kontributif  dalam  merealisasikan  cita-cita  kolektif  yang  diusungnya. 37 Atas dasar inilah, tidaklah mengherankan bahwa pelbagai nilai universal yang termuat dalam Pancasila  dapat  bertransformasil  dalam  pembentukan  peradaban  masyarakat  Indonesia, terlebih dalam konteks sebagai nilai pembentukan atau pendidikan karakter bangsa. 38 Pada sub bab pembahasan ini, akan dipaparkan dimensi nilai-nilai pendidikan sosial profetik yang termuat pada pelbagai sila Pancasila, sebagai berikut.

## 1. Nilai Pendidikan Transendensi dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
31 Ahmad  Syarif  Makatita,  Athoillah  Islamy,  ―Paradigma  Dakwah  Islam  Terhadap  Budaya  Lokal  Masyarakat Papua : Integrasi Syariat Islam dan Budaya dalam Tradisi Bakar Batu Pada Komunitas Muslim Dani,‖ Jurnal At-Taghyir Vol.4, no.2 (2022):242
32 Husaini,  Athoillah  Islamy,  ―Harmonization  of  Religion  and  State  :  Mainstreaming  the  Values  of  Religious Moderation in Indonesian Da'wah Orientation,‖ Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 7 No. 1, Januari 2022: 52
33 Athoillah Islamy, ―Pendidikan Islam Multikultural dalam Indikator Moderasi Beragama di Indonesia,‖ Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendekia (APIC), vol.5, no.1 (2022): 51.
34 Mokhamad Zainal Anwar, Yuyun Sunesti, and Islah Gusmian, ―Pro Dan Kontra Pancasila: Pandangan Politik Anak Muda Muslim Di Solo,‖ POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik 12, no. 1 (2021): 107.
35 M. K. Ridwan, ―Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi,‖ Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial 15, no. 2 (2017): 209.
36 M. Alwi Kaderi, Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi (Banjarmasin: Aswaja Presindo, 2015), 8.
37 Irwan Gesmi and Yun Hendri, Buku Ajar Pendidikan Pancasila (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 6.
38 Veronica  Eka  Desi  Natalia,  Anisa  OS  Pratama,  and  Margareta  Dewi  Astuti,  ―Implementation  of  Pancasila Values in Character Education: A Literature Review,‖ International Journal Pedagogy of Social Studies 6, no. 1 (2021): 35.
Secara eksplisit, keberadaan sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa ,‖ telah  menunjukan  kepada  kita,  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  yang  senantiasa mengedepankan  nilai-nilai  ajaran  agama  (ketuhanan)  dalam  kehidupan  berbangsa  maupun bernegara.  Muatan  nilai  dalam  sila  pertama  tersebut  juga  menegaskan  bahwa  kendatipun bukan  negara  teokrasi,  Indonesia  juga  bukanlah  negara  sekuler  yang  memisahkan  ajaran agama  dari  kehidupan  bernegara.  Hal  Pernyataan  demikian  terbukti  secara  empirs,  bahwa pluralitas agama  yang tumbuh  di  Indonesia sebagai  negara demokrasi   mendapatkan bentuk advokasi  dan  jaminan  perlindungan  dari  negara. 39 Tidak  hanya  itu,  keberadaan  sila  pertama ini juga mengingatkan agar masyarakat Indonesia merealisasikan pelbagai bentuk kewajiban dan  menghindari  larangan  agamanya. 40 Pada  konteks  inilah,  kesadaran  pentingnya pengejawantahan  sikap  toleransi  (tasamuh)  oleh  umat  Islam  sangat  dibutuhkan,  terlebih dalam merespons pluralitas ekspresi keberagamaan umat beragama dalam kehidupan sosial di Indonesia. 41 Terlebih  dalam  konteks  Indonesia,  perwujudan  nilai  toleransi  menjadi  elemen yang  sangat  urgen  dalam  membangun  keharmonisan  hidup  di  tengah  pluralitas  masyarakat Indonesia.  Wujud  simbol  pluralisme  agama  tersebut  juga  berupa  menghindari  klaim minoritas terhadap individu (kelompok) penganut agama dengan jumlah pengikut sedikit, dan sebaliknya klaim mayoritas bagi kelompok yang pengikutnya terbanyak. 42
Jika  dilihat  dalam  perspektif  pendidikan  sosial  profetik,  maka  keberadaan  nilai ketuhanan  yang  termuat  dalam  sila  pertama  Pancasila  dapat  menjadi  basis  nilai,  paradigma maupun  pendekatan  dalam  mentransformasikan  nilai-nilai  transendensi  pada  segala  bentuk aktifitas pendidikan. Hal demikian disebabkan aktifitas pendidikan bukanlah sekedar aktifitas formal, melainkan seyogyanya memuat proses internalisasi nilai-nilai transendensi dari ajaran agama  di  dalamnya.  Nilai  pendidikan  transendensi  demikian  dalam  ranah  praksisnya  akan dapat  membangun  kesadaran  sekaligus  kreativitas  peserta  didik  untuk  dapat  memperluas cakupan makna dari pelbagai bentuk praktek keberagamaan yang diajarkan. 43
Perlu  disadari  bahwa  pentingnya  internalisasi  nilai  keimanan  (transendensi)  dalam konteks  pendidikan  Islam  di  Indoensia  bukanlah  kepentingan  Islam  secara  primordial, melainkan sudah menjadi bagian dari kesadaran  nasional tentang urgensi membumikan nilai fungsional  keimanan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Bahkan  secara  eksplisitt,  Garis  Besar Haluan Negara  tahun 1993 telah menegaskan bahwa eksistensi pendidikan nasional memiliki orientasi  untuk  meningkatkan  kualitas  masyarakat  Indonesia,  yaitu  salah  satu  karakternya yakni  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Pada  konteks  inilah,  sistem pendidikan  Islam  menjadi  bagian  sistem  pendidikan  nasional  yang  sangat  diharapkan  dapat mengimplementasikan nilai-nilai transendensi dalam aktifitas pendidikan di Indonesia.
Keberadaan  muatan  nilai  pendidikan  transendensi  dalam  sila  pertama  Pancasila  juga menegaskan bahwa aspek transendensi sebagai landasan pendidikan Islam di Indonesia telah mendapat  legitimasi  konstitusional  dari  negara.  Maka  dari  itu,  tidak  berlebihan  ketika dikatakan  bahwa  muatan  nilai  ketuhanan  pada  sila  Pertama  dapat  menjadi  basis  nilai  atau paradigma  transfoemasi  nilai-nilai  transendensi  dalam  sistem  pendidikan  Islam  di Indonesia, 44 meski notabenenya bukan sebagai negara teokrasi.
39 Mirwan Fikri Muhkam and Sukri Badaruddin, ―Religious Pluralism in the Framework of Pancasila Ideology,‖ Al-Bayyinah 5, no. 2 (2021): 130.
40 Nurva  Miliano  and  Dinie  Anggraeni  Dewi,  ―Re-Implementasi  Pancasila  Dalam  Kehidupan  Sosial  Budaya Indonesia,‖ Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora 1, no. 4 (2021): 4.
41 Ali  Ahmad  Yenuri  et  al.,  ―Paradigma  Toleransi  Islam  Dalam  Merespons  Kemajemukan  Hidup  Di Indonesia:(Studi Analisis Pemikiran KH Ahmad Shiddiq),‖ POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan 2, no. 2 (2021): 141.
42 Athoillah  Islamy,  ―Pemikiran  Hukum  Islam  Nurcholish  Madjid,‖  (Disertasi,  Pascasarjana  Universitas  Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 217.
43 Hadi Purnomo, Pendidikan Islam (Yogyakarta: Absolute Media, 2010), 82–83.
44 Purnomo, 59–61.

## 2. Nilai Pendidikan Humanis dalam Sila Kemanusiaan dan Sila Persatuan
Fakta empirik menunjukan bahwa kemjemukan masyarakat Indonesia tercermin dalam pelbagai macam suku, ras, adat, kearifan lokal, agama, dan lain sebagainya. Untuk menjaga seklaigus  merwata  keharmonisan  dalam  kemjemukan  tersebut  dibutuhkan  manifestasi  nilai karakter  sosial  umat  beragama  di  Indonesia  yang  baik,  dan  budi  pekerti  luhur. 45 Dalam  hal ini,  keberadaan  sila  kedua  Pancasila  yang  berbunyi Kemanusiaan  Yang  Beradab mengingatkan  kita  kembali  bahwa  manusia  secara  kodrati  menempati  posisi  setara  di hadapan  Tuhan  (Allah).  Atas  dasar  inilah,  paham  dan  sikap  sosial  keberagamaan  dalam konteks  kehidupan  berbangsa  di  Indonesia  harus  mengedepankan  penghormatan  terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara beradab. 46 Muatan nilai kemanusiaan (humanisme) dalam sila kedua  tersebut  pada  ranah  praksis  kehidupan  masyarakat  Indonesia  juga  dapat  menjadi landasan paradigma sekaligus nilai dalam pembentukan karakter kepribadian yanng memiliki paham  dan  sikap  bahwa  selain  keberadaan  nilai  keagamaan  juga  ada  keberadaan  nilai kemanusiaan yang penting dihormati dan dihargai dalam interqaksi kehidupan sosial.
Sementara  itu,  Sila  ketiga  yang  berbunyi  ― Persatuan  Indonesia” menyadarkan masyarakat  Indonesia  untuk  menjaga    persatuan  dan  kesatuan  dalam  bingkai  negara kemajemukan  bangsa  Indonesia.  Sila  persatuan  Indonesia  ini  mengeaskan  bahwa  dalam merealisasikan kemaslahatan kehidupan bernegara di  Indonesia harus dapat mengedepankan kepentingan bersama dalam menjaga persatuan bangsa dan negara. 47 Muatan nilai persatuan yang  termuat  dalam  sila  persatuan  diharapakan  dapat  mewujudkan  kesadaran  masyarakat Indonesia agar dapat saling bersatu. Hal demikian disebabkan dengan paham dan sikap sosial yang  menjunjung  tinggi  terwujudnya  persatuan,  maka  dapat  menghindarkan  disintegrasi sosial  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat.  Pada  konteks  inilah,  pentingnya  semangat nasionalisme  merupakan  keniscayaaan  yanng  sangat  penting  dan  dibutuhkan,  terlebih  pada konteks  kemajemukan  latar  belakang  sosial  masyarakat  Indonesia.  Hal  tersebut  tidak  lain demi terwujudnya kemaslahatan kehidupan bernegara di Indonesia yang plural. 48
Muatan  nilai  dalam  sila  kemanusiaan  dan  persatuan  di  atas  paralel  dengan  nilai pendidikan humanis. Pernyataan ini didasarkan pada semangat nilai humanisasi sendiri pada konteks  pendidikan  menjadi  komitmen  dalam  mewujudkan  terciptanya  komitmen  bersama atas  rasa  kemanusiaan  antara  sesama.  Oleh  sebab  itu,  nilai  pendidikan  humanis  memiliki orientasi  pemberdayaan  manusia  melalui  ilmu  pengetahuan.  Maksudnya,  yakni  konsep humanisasi  memiliki  orientasi  pemberdayaan  yang  manusia  melalui  penyadaran  atas urgensinya  ilmu  pengetahuan  dan  juga  menududukan  manusia  sebagaimana  mesti  manusia dengan  segala  potensi  yang  dimilikinya.  Humanisasi  dalam  konteks  pendidikan ini  akan mendudukan  manusia  sesuai  dengan  fitrahnya,  yakni  keberadaan  manusia  bukan  menjadi budak  manusia  lainnya  atau  adanya  relasi  objek  menjadi  subjek.  Dengan  demikian  akan terwujud aktifitas pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Manifestasai  nilai  kemanusiaan  dan  persatuan  Pancasila  sebagai  nilai  pendidikan humanis dalam ranah praksisnya  tidak terlepas dari asas  kemerdekaan dan tanggung jawab sosial.  Kedua  asas  tersebut  menjadi  fundamental  dalam  merealisasikan  aktifitas  pendidikan humanis,  yakni  dapat  mengantarkan  aktifitas  pendidikan  yang  menekanakan  pada  prinsip persamaan  derajat  sesama  manusia.  Persamaan  derajat  dalam  konteks  pendidikan  humanis sangat urgen dalam rangka mmeberikan hak kemerdekaan individu sebagai manusia dengan
45 Sholikah, "Kontribusi dan Peluang Pendidikan Islam pada Era Disrupsi (Analisis Kritis terhadap Sistem Pendidikan Karakter di Indonesia)," AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman, Volume 12, No. 1(2022): 52
46 Miliano and Dewi, ―Re-Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Budaya Indonesia,‖ 4.
47 Amalia  Rizki  Wandani  and  Dinie  Anggraeni  Dewi,  ―Penerapan  Pancasila  Sebagai  Dasar  Kehidupan Bermasyarakat,‖ De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 1, no. 2 (2021): 36.
48 Miliano and Dewi, ―Re-Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Budaya Indonesia,‖ 4.
seagala  potensi  akademiknya  selama  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan. Semantara  itu,  asas  tanggung  jawab  sosial  tersebut  akan  menyadarkan  masing-masing individu  manusia  memiliki  akuntabilitas  dalam  kohidupan  interaksi  sosianyal.  Atas  dasar inilah,  manifestasi  nilai  sila  kemanusiaan  dan  persatuan  dalam  konsep  pendidikan  humanis tidak  dapat  dilepaskan  dari  pengejawantahan  asas  kemerdekaaan  individu  dan  tanggug sosial. 49

## 3. Nilai Pendidikan Liberasi dalam sila Demokrasi dan Keadilan Sosial
Keberadaan  sila  Pancasila  yang  menekankan  sikap  demokrasi  (musyawarah)  dalam kehidupan  sosial  bermasyarakat  maupun  bernegara.  Pesan  demikian  secara  eksplisit  dapat kita  temukan  pada  sila  keempat  yang  berbunyi Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh  Hikmat Kebijaksaan  dalam  Permusyawaratan  dan  Perwakilan .  Sila  tersebut  menekankan  seluruh elemen masyarakat  Indonesia agar dalam hal keputusan atas persoalan bersama, baik terkait kemasyarakatan maupun kenegaraan hendaknya senantiasa melalui cara bermusyawarah. 50 Sementara itu, sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan  kepada  kita  bahwa  negara  menjamin  akses  atas  memperoleh kemaslahatan dan kesejateraan sesuai haknya masing-masing bagi seluruh kehidupan rakyat Indonesia.  Nilai  keadilan  sosial  yang  termuat  dalam  sila  kelima  tersebut  pada  ranah praksisnya diharapkan dapat membentuk paham dan sikap sosial  masyarakat Indonesia agar mau  menghormati  dan  menghargai  pelbagai  hak  yang  dimiliki  oleh  setiap  individu  dalam mengekspresikannya.
Muatan  nilai  demokrasi  dan  keadilan  sosial  di  atas  sejalan  dengan  nilai  pendidikan liberasi.  Pernyataan  demikian  tidaklah  berlebihan,  dikarenakan  nilai  liberasi  sendiri  dalam paradigma  Ilmu  Sosial  Profetik  memilki  arti  pembebasan    Sementara  itu,  dalam  konteks pendidikan liberasi akan mengarahkan pada upaya proses pembimbingan individu agar dapat terbebas  dari  intervensi  pihak  atau  kelompok  apapun  yang  berdampak  negatif  dalam kehidupan.  Hal  demikian  disebabkan  adanya  kesadaran  dalam  nilai  pendidikan  liberasi bahwa  seluruh  manusia  mengharapkan  adanya  bentuk  kebebasan  yang  bertanggung  jawab dalam ralitas kehidupannya, tidak terkeculai dalam konteks pendidikan.
Tidak  berhenti  di  atas,  dimensi  nilai  pendidikan  liberasi  dalam  sila  demokrasi  dan keadilan  sosial  juga  akan  menekankan  kesadaran  bahwa  setiap  manusia  sejatinya  memiliki hak dan kebebasan dalam menentukan pilihannya sesuai dengan  yang diinginkannya.  Akan tetapi,  manusia  memiiliki  tanggungjawab,    baik  secara  personal  maupun  sosial  terkait  apa yang  menjadi  pilihannya . Pada  konteks  inilah,  muatan  nilai  demokrasi  dan  keadilan  sosial dalam  konteks  nilai  pendidikan  sosial  profetik  akan  mengantarkan  individu  pada  upaya kesadaran ketidak tahuannya dan melepaskannya dari belenggu struktur sosial yang ada. Hal demikian tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang  baik  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  yakni  harus  membebaskan  individu  dari ketidaktahuan  menjadi    manusia  untuk  berpengetahuan.  Di  mana  peningkatan  kualitas tersebut dapat dilakukan secara optimal melalui proses dalam pendidikan . 51

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan inti penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dimensi nilai-nilai  pendidikan  sosial  profetik  yang  termuat  pada  konstruksi  Pancasila.  Kesimpulan besar  demikian  dapat  dilihat  pada  penjelasan  sebagai  berikut.        Pertama , nilai  pendidikan transendensi dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa . Keberadaan nilai ketuhanan yang termuat dalam sila pertama Pancasila dapat menjadi basis nilai, paradigma maupun pendekatan dalam
49 Purnomo, Pendidikan Islam , 59–61.
50 Wandani and Dewi, ―Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat,‖ 36.
51 Purnomo, Pendidikan Islam , 66–71.
mentransformasikan nilai-nilai transendensi pada segala bentuk  aktifitas pendidikan. Kedua , n ilai  pendidikan  humanis  dalam  sila  kemanusiaan  dan  sila  persatuan . Keberadaan  nilai kemanusiaan  dan  persatuan  yang  termuat  dalam  sila  kedua  dan  ketiga  Pancasila  dapat menjadi  basin  nilai,  paradigma  maupun  pendekatan  aktifitas  pendidikan  humanis  yang memiliki  orientasi  pemberdayaan  manusia  atas  urgensi  ilmu  pengetahuan  sekaligus menududukan manusia sebagaimana mesti manusia dengan segala potensi yang dimilikinya. Ketiga, nilai pendidikan liberasi dalam sila demokrasi dan keadilan sosial. Keberadaan nilai ketuhanan  yang  termuat  dalam  sila  pertama  Pancasila  dapat  menjadi  basis  nilai,  paradigma maupun pendekatan dalam pendidikan liberasi yang memiliki orientasi untuk membimbingan individu  agar  dapat  terbebas  dari  intervensi  pihak  atau  kelompok  apapun  yang  berdampak negatif dalam kehidupan sosialnya.
Implikasi  teoritik  dari  temuan  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  terdapat  titik  temu muatan nilai universal dalam Pancasila dengan ajaran sosial keberagamaan Islam. Oleh sebab itu,  tidak  perlu  membenturkan  keduanya,  terlebih  dalam  konteks  kemajemukan  hidup  umat manusia  di  Indonesia.  Keterbatasan  penelitian  ini  sekaligus  dapat  menjadi  lacuna  (celah) untuk  penelitian  berikutnya,  yakni  penelitian  ini  belum  mengkaji  bagaimana  bentuk  peran pemerintah  dalam  mendesiminasikan  titik  temu  pelbagai  nilai  sosial  keberagamaan  Islam yang  termuat  dalam  konstruksi  Pancasila  pada  kehidupan  praksis  masyarakat  Indonesia, khususnya dalam kehidupan umat Islam Indonesia. Hal ini penting untuk dikaji, karena masih terdapat  paradigma  dikotomis  bahkan  konfrontatif  pada  sebagian  umat  Islam  di  Indonesia dalam memandang relasi Islam dan Pancasila.

## Daftar Rujukan
Abidin,  M.  Zainal. Paradigma  Islam  Dalam  Pembangunan  Ilmu  Integralistik:  Membaca Pemikiran Kuntowijoyo . IAIN Antasari Press, 2016.
Amirullah, Amirullah, Athoillah Islamy, and Hamzah Hamzah. ―Moderasi Fikih Muamalah Di  Indonesia:  Analisis  Terhadap  Paradigma  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional.‖ Al- Bayyinah 6, no. 1 (2022): 95–108.
Anwar, Mokhamad Zainal, Yuyun Sunesti, and Islah Gusmian. ―Pro Dan Kontra Pancasila: Pandangan Politik Anak Muda Muslim Di Solo.‖ POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik 12, no. 1 (2021): 107–27.
Arum, Khusni. ―Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Sosial Profetik (Analisis Terhadap Pemikiran Kuntowijoyo).‖ Millah: Jurnal Studi Agama , 2018, 177–96. Beck,  DR  Martha  Catherine,  and  Irawan  Irawan.  ―Islam,  Pancasila  and  Value  Systems  of Indonesian National Education.‖ Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 1 (2014): 1–23.
Budi  Sulistiyo  Nugroho,  Minnah  El  Widdah,  Lukman  Hakim,  Muh.  Nashirudin,  Acep Nurlaeli, Joko Hadi Purnomo, Muhammad Aziz, Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika,  Muhammad  Khoirul  Fikri,  Abdul  Mufid,  Agus  Purwanto,  Mochammad Fahlevi,  Effect  of  Organizational  Citizenship  Behavior,  Work  Satisfaction  and Organizational Commitment Toward Indonesian School Performance (2020). Sys Rev Pharm 2020;11(9):962-971, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3986863 .
Budiman,  Budiman.  ―Hubungan  Pendidikan  Agama  Islam  Dan  Pendididikan Kewarganegaraan.‖ QATHRUNÂ 5, no. 2 (2018): 67–80.
Fatah, Ahmad. ―Pancasila and Islamic Education: The Deradicalization Model of Madrasahs Based on Islamic Boarding Schools in Central Java,‖ 2021.
Gesmi, Irwan, and Yun Hendri. Buku Ajar Pendidikan Pancasila . Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
Hidayati, Nunung, Siti Maemunah, and Athoillah Islamy. ―Nilai Moderasi Beragama Dalam Orientasi Pendidikan Pesantren Di Indonesia.‖ Transformasi 3, no. 2 (2021): 1–17.
Husaini, H., & Islamy, A. "Harmonization of Religion and State: Mainstreaming the Values of  Religious  Moderation  in  Indonesian  Da‘wah  Orientation." Al-Adalah:  Jurnal Hukum Dan Politik Islam 7, no.1(2022)48–74.
Irwanto, Irwanto. ―Pendekatan Ilmu Sosial Profetik Dalam Memahami Makna Ayat-Ayat Al- Qur‘an.‖ LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan) 5, no. 1 (2017): 1–12.
Islamy,  Athoillah.  ―Dialectic  Motivation,  Behavior  And  Spiritual  Peak  Experience  In  The Perspective  Of  Islamic  Psychology.‖ Alfuad:  Jurnal  Sosial  Keagamaan 3,  no.  2 (2019): 35–46.
———.  Pemikiran  Hukum  Islam  Nurcholish  Madjid   [Disertasi].  Pascasarjana  Universitas Islam Negeri Walisongo (2021), 217.
———.  ―Landasan  Filosofis  Dan  Corak  Pendekatan  Abdurrahman  Wahid  Tentang Implementasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia.‖ Al-Adalah:  Jurnal  Hukum  Dan  Politik Islam 6, no. 1 (2021): 51–73.
———. ―Nilai-Nilai Sosial Profetik Dalam Ritualitas Ibadah Puasa Ramadhan.‖ Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta 2, no. 1 (2021): 1–15.
———.  Pendidikan  Islam  Multikultural  dalam  Indikator  Moderasi  Beragama  di  Indonesia. Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (Jurnal APIC) 5 no. 1 (2022): 48–61.
———. ―Paradigma Sosial Profetik Dalam Kode Etik Politik Di Indonesia.‖ Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam 5, no. 2 (2020): 155–79. Jaya, Matra. ―Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Butir-Butir Pancasila.‖ Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 2, no. 2 (2022): 316–29. Kaderi,  M.  Alwi. Pendidikan  Pancasila  Untuk  Perguruan  Tinggi .  Banjarmasin:  Aswaja Presindo, 2015.
Makatita,  A.  S.,  &  Islamy,  A.  "Paradigma  Dakwah  Islam  Terhadap  Budaya  Lokal Masyarakat  Papua:  Integrasi  Syariat  Islam  dan  Budaya  dalam  Tradisi  Bakar  Batu Pada  Komunitas  Muslim  Dani," Jurnal  At-Taghyir:  Jurnal  Dakwah  Dan Pengembangan Masyarakat Desa 4 no.2 (2022): 242.
Maskur,  Maskur.  ―Ilmu  Sosial  Profetik  Kuntowijoyo  (Telaah  Atas  Relasi  Humanisasi, Liberasi  Dan  Transendensi).‖  PhD  Thesis,  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin Makassar, 2012.
Miliano, Nurva, and Dinie Anggraeni Dewi. ―Re-Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Budaya Indonesia.‖ Antropocene: Jurnal  Penelitian Ilmu Humaniora 1, no. 4 (2021).
Mualif,  M.,  and  Athoillah  Islamy.  ―Nilai-Nilai  Sosial  Profetik  Islam  Dalam  Kode  Etik Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Republik  Indonesia.‖ Risâlah,  Jurnal  Pendidikan Dan Studi Islam 7, no. 2 (2021): 267–78.
Muhkam,  Mirwan  Fikri,  and  Sukri  Badaruddin.  ―Religious  Pluralism  in  the  Framework  of Pancasila Ideology.‖ Al-Bayyinah 5, no. 2 (2021): 129–41. Musthofa, Musthofa. ―Pendidikan Islam Perspektif Humanisme-Pancasila.‖ Jurnal Tarbiyah 24, no. 1 (2017).
Natalia, Veronica Eka Desi, Anisa OS Pratama, and Margareta Dewi Astuti. ―Implementation of  Pancasila  Values  in  Character  Education:  A  Literature  Review.‖ International Journal Pedagogy of Social Studies 6, no. 1 (2021): 35–42.
Purnomo, Hadi. Pendidikan Islam . Yogyakarta: Absolute Media, 2010. Rahman,  Arif.  ―Paradigma  Kritis  Pancasila  Dalam  Dimensi  Pendidikan  Islam.‖ Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam 10, no. 1 (2015).
Ridwan,  M.  K.  ―Penafsiran  Pancasila  Dalam  Perspektif  Islam:  Peta  Konsep  Integrasi.‖ Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial 15, no. 2 (2017): 199–220. Rohman,  M.  Saifullah.  ―Kandungan  Nilai-Nilai  Syariat  Islam  Dalam  Pancasila.‖ Millah: Jurnal Studi Agama , 2013, 205–16.
Siswanto,  Eko,  and  Athoillah  Islamy.  ―Fikih  Moderasi  Beragama  Dalam  Kehidupan Bernegara  Di  Indonesia.‖ Al-Adalah:  Jurnal  Hukum  Dan  Politik  Islam 7,  no.  2 (2022): 198–217.
———.  ―Meninjau  Ulang  Polemik  Formalisasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia  Perspektif Demokrasi Pancasila: Analisis SWOT.‖ MIYAH: Jurnal Studi Islam 18, no. 1 (2022): 19–40.
Sholikah,  "Kontribusi  dan  Peluang  Pendidikan  Islam  pada  Era  Disrupsi  (Analisis  Kritis terhadap  Sistem  Pendidikan  Karakter  di  Indonesia)," AL  HIKMAH:  Jurnal  Studi Keislaman 12, no. 1(2022): 52
Sutomo,  Imam,  and  Budihardjo  Budihardjo.  ―The  Rejection  of  Religious  Nationalism Towards The Secular State And The Islamic Caliphate: Indonesian Religious Figures Perspective.‖ Indonesian  Journal  of  Islam  and  Muslim  Societies 11,  no.  1  (2021): 115–37.
Syam, Nur, and S. Maryam Yusuf. ―Islam Dan Pancasila Dalam Pertarungan Ideologi Dunia: Perspektif Sosiologis.‖ Dialogia, Jurnal Studi Islam Dan Sosial 18 (2020).
Wandani,  Amalia  Rizki,  and  Dinie  Anggraeni  Dewi.  ―Penerapan  Pancasila  Sebagai  Dasar Kehidupan  Bermasyarakat.‖ De  Cive:  Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan 1, no. 2 (2021): 34–39.
Wardani, ―Integrasi Ilmu Tafsir dan Ilmu Sosial: Sebuah Catatan Awal Tentang Sosiologi Al- Qur`an,‖Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin 19, no.2 (2020):147.
Yenuri,  Ali  Ahmad,  Athoillah  Islamy,  Muhammad  Aziz,  and  Rachmad  Surya  Muhandy.
―Paradigma  Toleransi  Islam  Dalam  Merespons  Kemajemukan  Hidup  Di Indonesia:(Studi  Analisis  Pemikiran  KH  Ahmad  Shiddiq).‖ POROS  ONIM:  Jurnal Sosial Keagamaan 2, no. 2 (2021): 141–56.