Enny  Agustina,  Kewenangan  Kepala  Daerah  Terhadap  Badan  Usaha  Milik  Daerah  Ditinjau  dari  Hukum Administrasi Negara, Halaman 11-19

## KEWENANGAN KEPALA DAERAH TERHADAP BADAN USAHA MILIK DAERAH DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

## Enny Agustina
Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa E-mail: ennyagustinadua@yahoo.com

## Abstract
The research objective was to analyze and explain the authority of the regional head towards the state-owned body in terms of state administrative law. The research method of this paper uses a normative juridical research method. Research results: The state is an organization of power because in the country we always meet the centers of power, both in the superstructure (incarnated  in  political  institutions  and  state  institutions)  and  infrastructure  which  includes political  parties,  interest  groups,  pressure  groups,  political  communication  tools.  This  study uses  normative  estimation  so  that  the  sources  used  come  from  the  literature,  literature.  This study discusses the authority of the Regional Head towards Regional Owned Enterprises. The results  obtained  from  the  study  are  Regional  Owned  Enterprises  in  the  form  of  Regional Companies  formed  through  Regional  Regulations  based  on  Law  No.5  of  1962  concerning Regional  Companies.  After  the  Regional  Company  has  its  form  as  a  Limited  Liability Company, the rules concerning the Limited Liability Company apply to him with shares owned by  the  region  in  whole  or  in  part.  The  Regional  Head  as  the  personification  of  the  Regional Government is the shareholder in the Regional Owned Enterprise. All authorities possessed by regional heads are limited in the scope of authority as shareholders.
Keywords : authority; regional owned enterprises; regional heads

## Abstrak
Tujuan Penelitian  untuk menganalisis  dan menjabarkan  Kewenangan kepala daerah terhadap badan  ysaha  milik  daerah  ditinjau  dari  hukum  administrasi  Negara.  Metode  Penelitian penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian:  Negara merupakan  organisasi  kekuasaan  karena  di  dalam  negara  selalu  kita  jumpai  pusat-pusat kekuasaan, baik dalam suprastruktur (terjelma dalam lembaga politik dan lembaga negara) dan infrastruktur  yang  meliputi,  partai  politik,  golongan  kepentingan,  golongan  penekan,  alat komunikasi  politik.Penelitian  ini  menggunakan  pendektatan  normatif  sehingga  sumber  yang digunakan  berasal  dari  literature,  kepustakaan.Penelitian  ini  membahas  kewenangan  Kepala daerah  terhadap  Badan  Usaha  Milik  Daerah.Hasil  yang  didapat  dari  penelitian  tersebut  ialah Badan  Usaha  Milik  Daerah  yang  berbentuk  Perusahaan  Daerah  dibentuk  melalui  Peraturan Daerah  yang  didasarkan  pada  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1962  tentang  Perusahaan Daerah.  Setelah  Perusahaan  Daerah  memiliki  bentuknya  sebagai  Perseroan  Terbatas,  maka berlaku aturan tentang Perseroan Terbatas kepadanya dengan saham yang dimiliki oleh daerah seluruhnya atau sebagian.Kepala Daerah sebagai personifikasi Pemerintah Daerah merupakan pemegang  saham  dalam  Badan  Usaha  Milik  Daerah  tersebut.  Segala  kewenangan  yang dimiliki kepala daerah terbatas dalam ruang lingkup kewenangan sebagai pemegang saham.
Kata Kunci : kewenangan; Badan Usaha Milik Daerah; kepala daerah

## PENDAHULUAN
Sebagai
Negara
hukum, pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara  harus  dilakukan  berdasarkan undang-undang dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD 1945) sebagai konstitusi negara Indonesia  berada  di  posisi  tertinggi dalam tata urutan perundang-
Enny  Agustina,  Kewenangan  Kepala  Daerah  Terhadap  Badan  Usaha  Milik  Daerah  Ditinjau  dari  Hukum Administrasi Negara, Halaman 11-19
undangan.Semua hukum yang berlaku di Indonesia  haruslah sesuai dan  berintisari dari UUD 1945.
The  rule  of  law dalam  istilah bahasa  Inggris  sebagai  ciri  dalam  suatu negara  hukum,  sedangkan  dalam  bahasa Belanda  dan  Jerman  disebut rechtsstaat . Hal tersebut merupakan ciri dari pembatasan kekuasaan pada penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan  tersebut  dilakukan  dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern.
Negara merupakan organisasi kekuasaan karena di dalam negara selalu kita  jumpai  pusat-pusat  kekuasaan,  baik dalam  suprastruktur  (terjelma  dalam lembaga politik dan lembaga negara) dan infrastruktur yang meliputi, partai politik,  golongan  kepentingan,  golongan penekan, alat komunikasi politik.
Indonesia,  di  masa  Orde  Baru menempatkan kekuasaan secara sentralistik, namun pemerintahan tersebut  tidak  kuasa  membendung  arus tuntutan  perubahan  yang  menginginkan akomodasi sepenuhnya atas suara rakyat di  semua  lini.  Hal  ini  diperkuat  dengan terjadinya  krisis  yang  melanda  Asia  dan bertepatan  dengan  proses  pergantian rezim otoritarian ke rezim demokratis.
Pergantian  musim  ini,  dimana pemegang kekuasaan naik turun panggung  pemerintahan  juga  tunduk pada  hukum  sejarah.Demikian  pula, begitu  banyak  dan  kompleks  aspek administrasi pemerintahan yang berkenaan  dengan  pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999.  Ibarat beban,  Undang-Undang  ini  dinilai  tak bisa  menanggung  beban  perubahan  dan dinilai tak lagi pro kemajuan administrasi  pemerintahan  dan  rakyat pada  umumnya  sehingga  harus  diganti, maka  lahirlah  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004.
Pada perspektif administrasi pemerintahan,  fokusnya  adalah  pada kuatnya keinginan untuk lebih memproporsionalkan kewenangan daerah  atas  wilayahnya  sendiri.  Dalam rangka  menyerap  aspirasi  dan  suara rakyat  pada  akar  rumput,  mengharuskan akomodasi  itu  diproporsionalkan  secara nyata. Sementara ini dari operasionalisasi  UU  sebelumnya  dinilai lebih besar dominasi Pusat dibandingkan dengan  kewenangan  daerah.  Aspirasi dari  daerah  lebih  besar  porsinya  yakni dengan  mendompleng  trend  globalisasi dan dari sisi politis adalah demokratisasi.
Aspek yang bermuara pada dua hal mendasar.  Pertama  berhubungan  dengan
Enny  Agustina,  Kewenangan  Kepala  Daerah  Terhadap  Badan  Usaha  Milik  Daerah  Ditinjau  dari  Hukum Administrasi Negara, Halaman 11-19
kewenangan yang secara riil dilimpahkan kepada daerah, dinilai tidak maksimal.  Kedua  aspek  pengawasan terhadap berbagai kebijakan  yang dibuat oleh daerah sebagai refleksi dari pelimpahan  otonomi  kepada  daerah, yang  juga  dinilai  belum  dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan demokratisasi dan akomodasi kondisi lokal.
Akomodasi  terhadap  kondisi  obyektif yang  ada  di  daerah,  dalam  bingkai kearifan  lokal  memperoleh  legitimasi konstitusional  dalam  Undang  Undang Dasar  1945  Pasal  28  I  ayat  (3)  sebagai hasil  perubahan  kedua,  bahwa  identitas budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional dihormati  selaras  dengan  perkembangan jaman  dan  peradaban.Hal  demikian berarti  kearifan  lokal  sebagai  identitas dari  daerah  di  Indonesia  memperoleh legitimasi tertinggi. 1
Dalam era otonomi daerah, kewenangan  daerah  akan  semakin  kuat dan  luas  sehingga  diperlukan  suatu peraturan perundang-undangan yang ketat untuk menghindari ketidakteraturan dalam  menyusun  kebijakan.  Sistem pemerintahan otonomi pemerintahan
daerah adalah mandiri dalam
1 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum Tata  Negara  Jilid  II (Jakarta:  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).
menjalankan  urusan  rumah  tangganya. Pemerintah  daerah  memerlukan  alat-alat perlengkapannya  sendiri. 2 Wewenang untuk   menyelenggarakan  urusan  rumah tangganya sendiri berarti pula membiarkan bagi daerah untuk berinisiatif  sendiri  dan  untuk  merealisir hal tersebut, daerah membutuhkan sumber keuangan sendiri dan pendapatan-pendapatan  yang  diperoleh dari sumber keuangan sendiri memerlukan  pengaturan  yang  tegas  agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan antara pusat dan daerah. 3
Inisiasi  daerah  dalam  hal  sumber keuangan ini berkaitan  erat  akan kehadiran  perusahaan  daerah  ataupun Badan  Usaha  Milik  Daerah.  Baik perusahaan daerah maupun Badan Usaha Milik  Daerah  sama-sama  merupakan salah  satu  sumber  keuangan  daerah. Berkaitan dengan keuangan tentu merupakan  hal  yang  vital,  dimana fenomena  yang  terjadi  di  Indonesia banyaknya  kasus  korupsi  yang  menjerat kepala-kepala  daerah  terkait  keuangan
2 Satya  Arinanto, Politik  Hukum  1 (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011).
3 Suwoto  Mulyosudarmo, Peralihan  Kekuasaan Kajian  Teoritis  dan  Yuridis  terhadap  Pidato Nawaksara (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2017).
Enny  Agustina,  Kewenangan  Kepala  Daerah  Terhadap  Badan  Usaha  Milik  Daerah  Ditinjau  dari  Hukum Administrasi Negara, Halaman 11-19
daerah  yang  berkaitan  dengan  badan- badan usaha milik daerah.
Dari  latar  belakang  di  atas,  maka penulis merumuskan pokok permasalahannya  adalah  Bagaimanakah kewenangan  Kepala  daerah  terhadap Badan  Usaha  Milik  Daerah.  Penulisan ini  menggunakan  metode  penulisan yuridis normatif . Sehingga tujuan penelitian  ini    untuk  menganalisis  dan menjabarakan    Kewenangan  kepala daerah  terhadap  badan  ysaha  milik daerah  ditinjau  dari  hukum  administrasi Negara

## PEMBAHASAN

## A. Konsep Kewenangan
Henc  van  Maarseveen  memakai dua  istilah  dalam  menjelaskan  konsep kewenangan,  yakni  ketika  menganalisis
UUD sebagai document
van
attribute, digunakan  istilah  kekuasaan, sedangkan dalam
menganalisis “pendelegasian” digunakan istilah wewenang (authorithy ).  Terdapat  dua konsep kekuasaan, yaitu kekuasaan yang tidak terkait dengan hukum dan kekuasaan  yang  berdasar  pada  hukum dan itulah yang disebut wewenang.
Philipus
M. Hadjon, 4 menggunakan  istilah  wewenang  yang dapat diganti dengan istilah kewenangan. Istilah  wewenang  dan  kewenangan  itu sering disejajarkan dengan istilah bevoegheid dalam  bahasa  Belanda. Namun  harus  dibedakan  bahwa  konsep tersebut  digunakan  baik  dalam  konsep hukum  publik  maupun  hukum  privat, sedangkan konsep wewenang atau kewenangan  hanya  digunakan  dalam konsep hukum publik. Dengan mengutip pendapat  F.A.M.  Stroink,  dikemukakan bahwa  dalam  konsep  hukum  publik, wewenang  merupakan  suatu  konsep  inti dalam  hukum  tata  negara  dan  hukum administrasi.Dalam  hukum  tata  negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan  hukum.  Dengan  demikian, dalam  konsep  hukum  publik,  wewenang berkaitan  dengan  kekuasaan.  Dari  segi komponennya, wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang- kurangnya  terdiri  dari  tiga  unsur  yaitu  : 1).  Pengaruh  merujuk  pada  penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan  perilaku  subyek  hukum; 2).  Dasar  hukum  berkaitan  dengan prinsip bahwa setiap wewenang
4 Philipus M. Hadjon, “Wewenang Pemerintahan” ,  Pro  Justitia Majalah  Hukum Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan No.1 Tahun XVI (1998).
Enny  Agustina,  Kewenangan  Kepala  Daerah  Terhadap  Badan  Usaha  Milik  Daerah  Ditinjau  dari  Hukum Administrasi Negara, Halaman 11-19
pemerintah  yang  sah  harus  dapat
ditunjuk dasar hukumnya; 3).
Konformitas hukum, mengandung makna  adanya  standar  khusus  (untuk jenis wewenang tertentu). 5
Mengenai  sumber  sebagai  cara memperoleh  wewenang,  dikemukakan bahwa setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan  yang  sah,  dan  diperoleh melalui  tiga  sumber,  yaitu:  atribusi, delegasi  dan  mandate.  Kewenangan atribusi dikonsepsikan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar. Kewenangan delegasi  dan  mandat,  meskipun  sama- sama  diperoleh  melalui  pelimpahan, akan  tetapi  kewenangan  yang  berasal dari delegasi dan mandate berbeda. 6
B. Pemerintah Daerah
Setiap negara tentu memiliki pemerintah,  karena  menurut  prinsip- prinsip  Hukum  Internasional  bahwa suatu negara dipersyaratkan harus memiliki  tiga  unsur  pokok,  yaitu  (1) rakyat, (2) wilayah tertentu, (3)
pemerintahan  yang  berdaulat.  Unsur komplementer  lazimnya  ditambahkan
5 Chabib  Soleh, Menilai  Kinerja  Pemerintahan Daerah (Jakarta: Fokus Media, 2019).
6 Enny Agustina, “Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas  Bagi  Masyarakat”, Jurnal  Literasi Hukum, Vol. 3 No. 2 (2019): 10.
adanya  pengakuan  oleh  masyarakat internasional atau negara-negara lain.
Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah”.  Menurut  Kamus  Umum Bahasa  Indonesia,  perintah  diartikan menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah  adalah  orang,  badan  atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.  Pemerintahan  adalah  proses, cara,  perbuatan  memerintah.  Dengan demikian  pemerintah  adalah  alat  negara atau  sama  dengan  alat  perlengkapan negara.  Pemerintahan  adalah  perbuatan memerintah, berarti menyangkut pelaksanaan  fungsi.  JHA  Logemann menggunakan  istilah  fungsi  dalam  arti sempit,  ia  membatasi  arti  fungsi  hanya sebagai tugas atau jabatan dan pemangku jabatan.
Dalam  bahasa  Inggris,  konsep pemerintah  dan  pemerintahan  dicakup menjadi satu istilah government , sedangkan dalam bahasa Belanda digunakan
istilah regering.“bestuur” atau “overhei
d”. Black Law 7 Dictionary menyebutkan government
Berasal dari kata gubernacullum, diartikan:
7 Henry  Campbell, Black  Law  Dictionary (St.Paul Minn: West Publishing, 1979).
Enny  Agustina,  Kewenangan  Kepala  Daerah  Terhadap  Badan  Usaha  Milik  Daerah  Ditinjau  dari  Hukum Administrasi Negara, Halaman 11-19
Significant  the  instrument,  the  helm, where  by  the  ship  ti  which  state  was compared,  was  guided  on  its  course  by the “governor” or helmsman and in that view the government is ut but on agency of the state, distinguished as it must be in accurate  thought  from  its  scheme  and machinery  of  government.  In  the  United States,  government  consist  of  the executive,  the  legislative  and  judicial branches  in  addition  administrative agencies.  In  a  broad  sense  include  the federal government and all its agencies  and bureaus state and country government city and township government.
Di  sini  pemerintah  dipandang sebagai  instrumen  sama  dengan  jabatan nahkoda kapal. Dengan demikian pemerintah  adalah  alat  negara  yang harus diedakan dari mesin pemerintahan.
Van Vollenhoven seagaimana dikutip oleh Ateng Syafrudin mengartikan pemerintahan  negara dalam arti  luas  dan  dalam  arti  sempit.  Dalam arti luas sesuai dengan teori Catur Praja, ia  membagi  kekuasaan  pemerintahan menjadi  empat,  yaitu: 8 (1). Bestuur, atau pemerintahan  adalah  kekuasaan  untuk melaksanakan tujuan negara;
8 Samsul  Wahidin, Hukum  Pemda,  Pendulum Otonomi  Daerah  dari  Masa  ke  Masa (Pustaka Pelajar, 2013).
(2). Politie, adalah  kekuasaan  kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam negara; (3). Rechtspraak, atau  peradilan  adalah kekuasaan  untuk  menjamin  keadilan  di dalam negara; (4). Regeling, atau pengaturan  perundang-undangan  adalah kekuasaan  untuk  membuat  peraturan- peraturan umum dalam negara.
Pemerintahan  dalam  arti  sempit tidak meliputi kekuasan-kekuasan perundang-undangan, peradilan dan polisi  yang  dalam  bahasa  Belanda dipakai istilah bestuur.
Dari ketentuan UUD 194, pendapat para  ahli  serta  ketentuan  Undang Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dapat diidentifikasi beberapa pengertian, pertama,  pemerintahan  dalam  arti  luas adalah kegiatan negara dalam menjalankan  kekuasaan  mencakup  tiga badan  yaitu  legislatif,  eksekutif,  dan judicial. 9 Kedua,  pemerintahan  dalam arti sempit hanya fungsi pemerintah saja, tidak  termasuk  adan  yang  menjalankan fungsi  perundang-undangan  dan  fungsi peradilan,  menurut  UUD  1945  adalah Presiden dibantu Menteri-menteri negara,  Lembaga  Non  Kementerian,
9 Enny  Agustina,  “The  Role  of  Community Empowerment Carried out by Village Government  in  the  Regional  Autonomy  Era” . UNIFIKASI:  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  6(1),  (2019): 34-39.
Enny  Agustina,  Kewenangan  Kepala  Daerah  Terhadap  Badan  Usaha  Milik  Daerah  Ditinjau  dari  Hukum Administrasi Negara, Halaman 11-19
Lembaga  setingkat  Menteri.  Ketiga,
Pemerintahan Daerah terdiri dari  Kepala Daerah dan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota.Sedangkan  pemerintah daerah  adalah  Kepala  Daerah  dan perangkat daerah. 10
Berdasarkan Undang Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah,
Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan
pemerintahan
yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan  yang  oleh  undang-undang tersebut  ditentukan  menjadi  urusan pemerintah,  yaitu  meliputi  :  politik  luar negeri,  pertahanan,  keamanan,  yustisi, moneter  dan  fiscal  nasional  dan  agama. Urusan  pemerintahan  daerah  dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib  adalah urusan  yang sangat mendasar  berkaitan  dengan  hak  dan pelayanan dasar warga negara.Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat sesuai  dengan  kondisi,  kekhasan,  dan potensi unggulan daerah. 11
10 Satya  Arinanto, Politik  Hukum 1(Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001).
11 Enny  Agustina,  “Legal  Malfunctions  And Efforts  In  Reconstructing  The  Legal  System Service: A State Administrative Law

## C. Badan Usaha Milik Daerah
Badan  Usaha  Milik  Negara  yang dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah  maka disebut  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD). Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang sumber modalnya sebagian besar atau seluruhnya milik pemerintah daerah.Tujuan pendirian perusahaan daerah adalah pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan.
Dasar hukum pembentukan BUMD adalah UU Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan  Daerah.  Undang-undang  ini telah  memberikan  pengertian  tentang perusahaan daerah, dimana dititikberatkan kepada faktor permodalan yang  dinyatakan  untuk  seluruhnya  atu sebagiannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Seperti disebutkan  dalam  Pasal  2 bahwa “perusahaan  daerah  ialah  semuan perusahaan  yang  didirikan  berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya  atau  sebagian  merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan,
Perspective”, Jurnal  Dinamika  Hukum ,  Vol  18 No 3 (2018):  357-364.
Enny  Agustina,  Kewenangan  Kepala  Daerah  Terhadap  Badan  Usaha  Milik  Daerah  Ditinjau  dari  Hukum Administrasi Negara, Halaman 11-19
kecuali  jika  ditentukan  lain  dengan  atau berdasarkan undang-undang”.
Berdasarkan pada jenis  sasarannya secara  detail,  maka  BUMD  dibedakan menjadi  dua  yaitu  sebagai  perusahaan daerah dalam rangka melayani kepentingan  umum  yang  bergerak  di bidang  jasa  dan  bidang  usaha.  Kedua sasaran tersebut sebagai tujuan pendirian BUMD  adalah  untuk  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BUMD menurut Ginanjar Kartasasmita adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterelakangan.Ini berarti bahwa memberdayakan itu adalah
memampukan dan memandirikan masyarakat  beserta  kelembagaannya, disini  termasuk  BUMD.  Khusus  dalam hal  BUMD,  upaya  memberdayakan  itu haruslah  pertama-tama  dimulai  dengan menciptakan  suasana  atau  iklim  yang memungkinkan potensinya untuk berkembang.Ini dengan landasan pertimbangan  bahwa  setiap  masyarakat dan  kelembagaannya,  memiliki  potensi yang dapat dikembangkan. Maka dengan pemberdayaan itu pertama-tama merupakan  upaya  untuk  membangun
daya  dengan  mendorong,  memotivasi dan  membangkitkan  kesadaran  akan potensi  yang  dimilikinya  serta  berupaya untuk  mengembangkannya.  Selanjutnya, yang  kedua,  adalah  memperkuat  potensi atau daya yang dimiliki tersebut, dimana untuk  ini  diperlukan  langkah-langkah yang  lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai  input  yang  diperlukan,  serta pembukaan akses kepada berbagai peluang  sehingga  semakin  berdaya memanfaatkan  peluang.  Akhirnya,  yang ketiga,  dimana  memberdayakan  berarti pula  melindungi,  sehingga  dalam  proses pemberdayaan haruslah haruslah dicegah agar  jangan  pihak  yang  lemah  menjadi bertambah  lemah,  tapi  dapat  hidup dengan daya saing yang memadai.
BUMD  yang  berbentuk  perseroan terbatas, maka berlaku ketentuan Undang  Undang  Nomor  40  tahun  2007. Dimana  dalam  hal  pemerintah  daerah selaku pemegang saham, maka kewenangannya melingkupi kewenangan sebagai pemegang saham yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

## KESIMPULAN DAN

## REKOMENDASI
Badan  Usaha  Milik  Daerah  yang berbentuk  Perusahaan  Daerah  dibentuk
Enny  Agustina,  Kewenangan  Kepala  Daerah  Terhadap  Badan  Usaha  Milik  Daerah  Ditinjau  dari  Hukum Administrasi Negara, Halaman 11-19
melalui Peraturan Daerah
yang didasarkan pada Undang Undang Nomor 5  Tahun  1962  tentang  Perusahaan Daerah.  Setelah  Perusahaan  Daerah memiliki  bentuknya  sebagai  Perseroan Terbatas,  maka  berlaku  aturan  tentang Perseroan  Terbatas  kepadanya  dengan saham  yang  dimiliki  oleh  daerah seluruhnya atau sebagian. Kepala Daerah sebagai personifikasi Pemerintah Daerah merupakan  pemegang  saham  dalam Badan  Usaha  Milik  Daerah  tersebut. Segala kewenangan yang dimiliki kepala daerah  terbatas  dalam  ruang  lingkup kewenangan sebagai pemegang saham.
Diharapkan  setiap  Kepala  Daerah, sadar  hukum  untuk  tidak  melampaui kewenangannya dalam membuat produk- produk  hukum  di  daerahnya  berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk  Perseroan  Terbatas  dan  tidak membuat  produk-produk  hukum  di daerahnya  yang  bertentangan  dengan aturan yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, Enny. “Pelaksanaan Pelayanan
Publik Berkualitas Bagi Masyarakat”. Jurnal Literasi Hukum, Vol. 3 No. 2 (2019): 10.
Agustina, Enny, “The Role of Community Empowerment Carried
out  by  Village  Government  in  the
Regional Autonomy Era” .
UNIFIKASI:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 6(1), (2019): 34-39.
Agustina,  Enny.  “Legal  Malfunctions And Efforts In Reconstructing The Legal  System  Service:  A  State Administrative  Law  Perspective”.
Jurnal  Dinamika  Hukum ,  Vol  18 No 3 (2018):  357-364.
Arinanto,  Satya. Politik  Hukum  1 . Jakarta:  Program  Pasca  Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 2001.
Asshiddiqie,  Jimly. Pengantar  Ilmu
Hukum  Tata  Negara  Jilid  II. Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan
Mahkamah
Konstitusi, 2006.
Campbell,  Henry. Black Law Dictionary .St.Paul  Minn:  West  Publishing, 1979.
Hadjon,  Philipus  M.  “Wewenang Pemerintahan” , Pro
Justitia Majalah  Hukum  Fakultas  Hukum
Universitas  Khatolik  Parahyangan
No.1 Tahun XVI (1998).
Mulyosudarmo,
Suwoto. Peralihan Kekuasaan  Kajian  Teoritis  dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara .  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2017. Soleh, Chabib. Menilai Kinerja Pemerintahan  Daerah. Jakarta:
Fokus Media, 2019.
Wahidin, Samsul. Hukum Pemda,
Pendulum  Otonomi  Daerah  dari Masa  ke  Masa .  Pustaka  Pelajar, 2013.