## Kebijakan Pendidikan dan Hegemoni Kekuasaan
(Studi Kasus Kebijakan Baru SBMPTN dan Kepentingan Politik Menjelang Pilpres 2019)
Ristanti Indrayaningtias*, Prabowo Yudho, Agus Machfud Fauzi
Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Surabaya, 60213, Indonesia *Correspondence: E-mail: Ristantiindrayaningtias16040564083@mhs.unesa.ac.id A B S T R A K

## A R T I C L E   I N F O
Negara memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan mulai  dari  bidang  politik,  kesehatan,  hingga  bidang  pendidikan. Kebijakan  pendidikan  2019  oleh  kemenristekdikti  yaitu  kebijakan mengenai  seleksi  SBMPTN  2019.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi hubungan antara pembuatan kebijakan SBMPTN 2019  dengan  kepentingan politik  Jokowi menjelang  pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di dapatkan melalui observasi dan wawancara, subyek dari penelitian ini yaitu siswa-siswi SMAN 4 Sidoarjo yang sedang duduk di kelas XII  dan tahun 2019 menjadi  pemilih  pemula. Dalam menganalisis fenomena yang ada penelitian ini menggunakan konsep hegemoni Antonio Gramsci.
© 2021 Sosietas
Article History:
Submitted/Received 11 Des 2021 First Revised 12 Jan 2022 Accepted 26 Feb 2022 First Available online 8 Mei 2022
Publication Date 08 Jun 2022 ____________________
Kata Kunci: Hegemoni, Kebijakan Pendidikan,
Kekuasaan

## Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi
Journal homepage: https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas

## 1. PENDAHULUAN
Kebijakan merupakan suatu konsep dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau cara berpikir dan bertindak pada suatu negara (Santika, 2020). Kebijakan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi sebuah negara. Negara memiliki kewenangan untuk membuat berbagai kebijakan- kebijakan  baik  kebijakan  dalam  hal  politik,  kesehatan,  maupun  dalam  hal  pendidikan (Mohammad  dan  Agustino,  2010).  Apabila  sebuah  negara  tidak  memiliki  kebijakan,  maka peraturan peraturan yang ada tidak akan dapat berjalan dengan semestinya. Kebijakan sendiri dibuat berdasarkan asas asas umum yang ada pada masyarakat dan bisa diperbaharui apabila kebijakan tersebut dirasa kurang pas selama penggunaannya.
Pada definisi lainnya kebijakan merupakan sebuah perangkat keputusan yang diambil oleh para pemegang politik dalam rangka menentukan dan merumuskan sebuah tujuan dan cara bagaimana  untuk  mencapainya  (Manshur,  2012).  Terdapat  beberapa  tahapan  dalam membuat sebuah kebijakan, pembuatan kebijakan oleh negara harus berdasarkan beberapa asas yang sudah di tetapkan. Penentu kebijakan paling tinggi dalam hal ini adalah presiden. Presiden  menentukan  dan  merumuskan  kebijakan  dalam  negaranya  melalui  menteri  yang nantinya akan menghasilkan sebuah kebijakan yang bernama peraturan menteri.
Kebijakan  dibuat  berdasarkan  kebutuhan  yang  ada  di  masyarakat,  sebuah  kebijakan bersifat fleksibel maksudnya dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada saat ini (Suhandi dan Robi'ah, 2022). Salah satu kebijakan yang penting dalam masyarakat yaitu kebijakan  mengenai  pendidikan.  Kebijakan  pendidikan  merupakan  seluruh  aturan-aturan yang  dibuat  oleh  negara  dalam  hal  pendidikan,  sebuah  kebijakan  pendidikan  tidak  dapat berdiri  sendiri  melainkan  ditopang  oleh  kebijakan-kebijakan  yang  lain  (Sy,  2022).  Bahkan sampai ada istilah ganti menteri ganti kebijakan pendidikannya. Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat, mengapa setiap ganti pemimpin kebijakannya ikut berganti pula. Tak terkecuali  kebijakan  pendidikan  di  lingkungan  perguruan  tinggi  yang  baru-baru  ini  ada kebijakan baru yang dibuat oleh kemenristek dikti.
Kebijakan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi yang dibuat oleh Kemenristek Dikti yang saat  ini  sedang  ramai  diperbincangkan  publik  adalah  kebijakan  mengenai  perubahan peraturan terhadap proses seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2019 atau yang  biasa  disebut  SBMPTN.  Kemenristekdikti  menentukan  kebijakan  tersebut  terkait pembaharuan model dan proses seleksi yang berstandar nasional yang memiliki acuan pada keadilan, transparan, fleksibel, akuntabel serta mengikuti era teknologi digital yang sedang tumbuh sekarang ini. Kebijakan baru yang dibuat oleh kemenristek dikti untuk SBMPTN Tahun 2019 sangat jauh berbeda dari SBMPTN tahun 2018. Perbedaan yang paling signifikan ialah dihapusnya ujian berbasis kertas atau paper based test. Menurut kemenristek dikti seluruh rangkaian ujian tes akan menggunakan komputer. Selain itu, para peserta bisa melakukan tes sebanyak  2  kali  dalam  setahun  apabila  memang  hasil  tes  yang  diterima  tidak  cukup memuaskan.
Pada  tahun  politik  kali  ini  jika  dilihat  dengan  seksama  sebelum  dilaksanakannya  pemilu tahun  2019.  Kementerian  di  indonesia  sedang  gencar  gencarnya  dalam membuat  ataupun memperbaharui sebuah kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh kemenristek dikti dalam penerimaan mahasiswa baru tahun 2019.  Proses  pembaharuan  kebijakan  tersebut  sangat  santer  sekali  hubungannya  dengan dunia perpolitikan sebagai penentu kebijakan yang terlebih lagi pada tahun 2019 juga akan dilakukan pesta demokrasi pemilihan presiden.
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  meneliti  masalah  seperti  pada  penelitian  ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Mada Sutapa yang mengangkat judul kebijakan pendidikan dalam  kebijakan  publik.  Dengan  menjelaskan  mengenai  prinsip  prinsip  manajemen pendidikan  sebagai  pendidikan  public  goods  bukan  private  goods  yang  dalam  artian pendidikan  merupakan  barang  dan  jasa  milik  umum  yang  diupayakan  oleh  pemerintah (Sutapa,  2008).  Penelitian  selanjutnya  dilakukan  oleh  Mukodi  yang  menjelaskan  tentang dinamika kebijakan pendidikan di indonesia yang selalu bergantung pada visi kepemimpinan seorang  presiden.  Hal  tersebut  terjadi  ketika  pada  masa  orde  lama  hingga  masa  sekarang (Mukodi,  2016).  Penelitian  selanjutnya  dilakukan  oleh  Mujianto  Solickin  yang  menjelaskan tentang  kebijakan  politik  dan  peran  birokrasi  terhadap  keberlangsung  pendidikan  sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan masyarakat (Solichin, 2015).
Penelitian  selanjutnya  dilakukan  oleh  As’ad  Muzammil  yang  menjelaskan  tentang pendidikan islam yang terhambat oleh perpolitikan pemerintah dalam menyeimbangi konteks pendidikan nasional. Menurutnya pendidikan digunakan sebagai alat untuk menggiring rakyat dan  umat  kepada  tujuan  politik  bagi  keberlangsungan  pembangunan  bangsa  (Muzammil, 2016). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ratna Dewi yang menjelaskan tentang kebijakan publik  dan  kebijakan  pendidikan  haruslah  memiliki  sebuah  keterkaitan  dalam  kebijakan negara  dalam  berbagai  segi  bidang.  Dalam  penelitian  tersebut  menjelaskan  bahwa pendidikan  harus  terbebas  dari  intervensi  kekuasaan  dan  konflik  kepentingan.  Nilai kependidikan harus menjiwai nilai perpolitikan dalam prinsip penyelenggaraan negara.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan jenis pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teori hegemoni yang digagas oleh Gramsci bahwa negara merupakan penguasa  yang  mendominasi.  Penelitian  ini  berusaha  mengkaji,  menguraikan,  dan mendeskripsikan  data  mengenai  pembaharuan  kebijakan  SBMPTN  tahun  2019  atas pelanggengan kekuasaan. Secara garis besar, pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu penggalian data primer dan data sekunder. Penggalian data primer dilakukan melalui dua cara yaitu melalui proses observasi dan wawancara. Proses observasi dilakukan  dengan  mengamati  berita  berita  yang  muncul  mengenai  perubahan  kebijakan sbmptn  tahun  2019  pada  media  massa  seperti  media  online  dan  televisi.  Subyek  dari penelitian ini yaitu siswa-siswi SMAN 4 Sidoarjo yang duduk dikelas XII.
Pengambilan subyek penelitian dilakukan secara acak antara siswa-siswi jurusan IPA dan IPS. Subyek dari penelitian ini berjumlah empat orang. Penggalian data sekunder dilakukan dengan  memanfaatkan  buku  referensi  dan  artikel  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  diteliti.  Data  sekunder  dibutuhkan  untuk  membangun  konstruksi  awal penelitian  yang  selanjutnya  diperlukan  untuk  membantu  interpretasi  agar  diperoleh pemahaman  yang  komprehensif  dan  mendalam  (Apriyanto,  2014).  Data  yang  telah dikumpulkan  dalam  bentuk  data  primer  dan  data  sekunder  kemudian  dianalisis.  Teknik pemeriksaan  keabsahan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  triangulasi. Triangulasi  sumber  data  dilakukan  dengan  cross-check  data  yang  diperoleh  dari  antar informan.  Triangulasi  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pola SBMPTN 2018
Seleksi  bersama  masuk  perguruan  tinggi  negeri  atau  yang  sering  disebut  SBMPTN merupakan salah satu jalur seleksi calon ma- hasiswa baru untuk dapat masuk di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Munculnya kebijakan baru tersebut dilandaskan pada pembaruan sistem seleksi yang lebih transparan, adil, efisien, dan menyesuaikan dengan perkembangan jaman  yang  sekarang  ini  mengedepankan  penggunaan  teknologi  di  seluruh  lini  kehidupan. Seleksi melalui jalur SBMPTN dianggap merupakan ajang pertarungan utama bagi para siswa- siswi  yang  telah  lulus  SMA dan  akan  melanjutkan  kuliah di perguruan  tinggi  negeri.  Tetapi problematika  yang  ada  ketika  mengikuti  jalur  SBMPTN  di  perguruan  tinggi  adalah  sistem penilaian dan perengkingan yang tidak trasparan. Karena ketidak transparan membuat para siswa-siswi  calon  mahasiswa  baru  banyak  yang  gagal  masuk  walaupun  dirasa  sudah mengerjakan dengan maksimal.
Kebijakan  baru  yang  dibuat  oleh  kementerian  riset,  teknologi  dan  perguruan  tinggi (Kemenristekdikti) memuat setidaknya enam aturan baru antara lain:
(i) Penyelenggara tes bukanlah perguruan tinggi, melainkan lembaga tes tersendiri yang telah  dibentuk  beranama  Lembaga  Tes  Masuk  Perguruan  Tinggi  (LTMPT).  Lembaga tersebut  merupakan  lembaga  nirlaba  yang  bermitra  dengan  kemenristek  dikti. Lembaga tersebut berfungsi untuk mengolah data nilai dari masing-masing camaba yang kemudian disetorkan ke perguruan tinggi yang dipilih.
(ii) Alur  seleksinya  berbeda  dengan  SBMPTN  yang  lalu,  tahapan  selesi  dimulai  dari pendaftaran, tes, kemudian mendapatkan nilai, setelah itu barulah mendaftar ke PTN yang  dituju.  Jika  SBMPTN  sebelumnya  camaba  harus  mendaftar  dan  memilih  PTN terlebih dahulu, kebijakan SBMPTN yang baru ini berbeda. jadi ketika camaba sudah mengetahui hasil nilainya barulah memilih PTN sesuai dengan nilai yang diterima.
(iii) Pelaksanaan tes menggunakan metode ujian berbasis komputer yang dilaksanakan di beberapa PTN yang dipilih, selain itu kemenristekdikti telah mengembangkan aplikasi untuk ujian tulis berbasis di android.
(iv) Terdapat 2 materi pokok dalam ujian yaitu TPA ( tes potensi akademik) dan TPS.
(v) Jika pada kebijakan SBMPTN sebelumnya camaba hanya bisa melakukan tes satu kali dalam  setahun  maka  berbeda  dengan  kebijakan  baru  SBMPTN  2019.  Tes  SBMPTN dapat dilakukan dua kali dalam periode waktu tertentu. Peserta yang mengikuti tes dua kali dapat menggunakan salah satu nilai hasil tes yang tertinggi untuk digunakan saat  mendaftar  PTN.  Untuk  biayanya  kemenristekdikti  mengatakan  bahwa  satu  kali tes sebesar duaratus ribu.
(vi) Kemenristekdikti menyatakan bahwa pelaksanaan tes akan diselenggarakan sebanyak 24 kali oleh pihak lembaga tes dalam satu tahun. Pelaksanaan tersebut akan dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia yaitu pada bulan Maret 2019.

## Gambar 1. Konferensi Pers Seleksi Masuk Perguruan Tinggi
Dengan adanya pembaharuan penerimaan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri maka secara teknis ada beberapa yang diubah termasuk dihilangkannya paper based test atau ujian tulis berbasis kertas. Selain itu, menurut laman yang diunggah oleh tirto id menjelaskan kebijakan yang dibuat oleh kemenristek dikti terhadap penerimaan mahasiswa baru sekarang di  pegang  oleh  sebuah  institusi  yang  bernama  lembaga  tes  masuk  perguruan  tinggi  atau disingkat sebagai LTMPT tahun 2019. Pola seleksi masuk PTN tahun 2019 akan tetap sama seperti tahun sebelumnya. Sebelumnya seleksi tersebut dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu, SNMPTN  dengan  daya  tampung  minimal  20%,  SBMPTN  minimal  40%  dan  Seleksi  Mandiri maksimal 30% dari kuota daya tampung tiap prodi di PTN. Menurut M mengatakan bahwa pembaharuan  ini  merupakan  sebuah  bentuk  revolusi  pada  penerimaan  mahasiswa  baru. Selain  itu,  tak  hanya  sbmptn  dilakukan  di  laptop  atau  pc  namun,  bisa  digunakan  pada perangkat  yang  berbasis  android.  Menteri  M  nasir  juga  mengatakan  bahwa  tujuan  dari adanya pembaharuan tersebut adalah agar para calon mahasiswa ini merasa adil dan mereka tahu nilai yang mereka dapatkan.

## 3.2. Persepsi mengenai kebijakan SBMPTN 2019

## Gambar 2. Pengerjaan UTBK (SBMPTN 2019)
Kebijakan baru mengenai sistem seleksi SBMPTN yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang  menuai  apresiasi  dan  kritikan  dari  kalangan  siswa-siswi  yang  akan  menjadi camaba. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada 4 informan, 3 (Dinar, Zaifur, Lola) diantaranya mengatakan bahwa mereka antusias dan sangat mengapresiasi kebijakan baru  tersebut.  Kebijakan  baru  yang  dicanangkan  oleh  kemenristekdikti  tersebut  dianggap dapat mempermudah proses seleksi penerimaan mahasiswa baru. Selain itu dengan adanya transparansi  nilai  maka  camaba  yang  melakukan  tes  dan  hendak  mendaftar  jadi  tau persaingan nilai di masing-masing PTN pilihan.
Informan  mengatakan  bahwa  kebijakan  SBMPTN  sebelumnya  terlalu  tertutup  dan membingungkan dalam proses penerimaannya. Siswa-siswi yang mengikuti SBMPTN dengan sistem yang lama merasa kebingungan mengenai persaingan yang ada karena tidak tau nilai minimal  yang  harus  dicapai  agar  lolos  ke  PTN  yang  dituju.  Ketika  ditanya  mengenai kepentingan politik untuk pilihan presiden tahun 2019 mendatang para informan mengaku tidak begitu paham. Ke empat informan merupakan pemilih pemula nantinya di tahun 2019 mereka  akan  memilih  jokowi.  Alasan  dari  pemilihan  tersebut  karena  merasa  jokowi  pro dengan  kebutuhan  para  milenial  yaitu  dengan  mengembangkan  pelayanan-pelayanan berbasis teknologi salah satunya SBMPTN 2019 mendatang.
Informan terakhir yang bernama Satria Bella tidak setuju dengan adanya kebijakan baru proses seleksi SBMPTN 2019. Menurutnya kebijakan SBMPTN 2019 terlalu menguntungkan pihak ketiga dan dapat membuat masalah. Salah satu masalah yang akan timbul menurutnya yaitu akan ada banyak calo-calo sebab pengerjaan yang katanya nanti bisa melalui android. Selain itu jadwal tes yang terlalu banyak bisa membuka celah bagi para pelaku kecurangan.
Informan  juga  berpendapat  kalau  kebijakan  yang  dibuat  ini  sebagai  alat  untuk  menjaring pemilih pemula yang masih duduk di bangku akhir SMA oleh kubu Jokowi. Seperti mengambil hati para pemilih pemula dengan memberikan image pendidikan yang mudah diakses oleh semua kalangan dan mengedepankan pembangunan berbasis teknologi.

## 3.3. Kebijakan dan politik kepentingan
Informan terakhir yang bernama Satria Bella tidak setuju dengan adanya kebijakan baru proses seleksi SBMPTN 2019. Menurutnya kebijakan SBMPTN 2019 terlalu menguntungkan pihak ketiga dan dapat membuat masalah. Salah satu masalah yang akan timbul menurutnya yaitu akan ada banyak calo-calo sebab pengerjaan yang katanya nanti bisa melalui android. Selain itu jadwal tes yang terlalu banyak bisa membuka celah bagi para pelaku kecurangan. Informan  juga  berpendapat  kalau  kebijakan  yang  dibuat  ini  sebagai  alat  untuk  menjaring pemilih pemula yang masih duduk di bangku akhir SMA oleh kubu Jokowi. Seperti mengambil hati para pemilih pemula dengan memberikan image pendidikan yang mudah diakses oleh semua kalangan dan mengedepankan pembangunan berbasis teknologi.
Dengan  adanya  pembaharuan  penerimaan  seleksi  bersama  masuk  perguruan  tinggi negeri maka secara teknis ada beberapa yang diubah termasuk dihilangkannya paper based test atau ujian tulis berbasis kertas. Selain itu, menurut laman yang di unggah oleh tirto id menjelaskan kebijakan yang dibuat oleh kemenristek dikti terhadap penerimaan mahasiswa baru sekarang di pegang oleh sebuah institusi yang bernama lembaga tes masuk perguruan tinggi  atau disingkat  sebagai  LTMPT  tahun  2019.  Pola  seleksi  masuk  PTN  tahun  2019  akan tetap sama seperti tahun sebelumnya. Sebelumnya seleksi tersebut dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu, SNMPTN dengan daya tampung minimal 20%, SBMPTN minimal 40% dan Seleksi Mandiri maksimal 30% dari kuota daya tampung tiap prodi di PTN. Menurut M mengatakan bahwa  pembaharuan  ini  merupakan  sebuah  bentuk  revolusi  pada  penerimaan  mahasiswa baru. Selain itu, tak hanya sbmptn dilakukan di laptop atau pc namun, bisa digunakan pada perangkat yang berbasis android. menteri M nasir juga mengatakan bahwa tujuan dari adanya pembaharuan tersebut adalah agar para calon mahasiswa ini merasa adil dan mereka tahu nilai  yang  mereka  dapat  berapa.  Peridoe  tes  dilakukan  pada  bulan  maret  hingga  juni  dan diadakan sebanyak 4x dalam seminggu.
Kebijakan SBMPTN 2019 yang telah ditetapkan oleh kemenristekdikti memuat beberapa kepentingan baik ekonomi maupun politik. Menjelang pilpres yang akan dilaksanakan pada bulan April 2019 mendatang persaingan politik semakin panas. Jokowi sebagai presiden yang masih  menjabat  dan  mencalonkan  diri  pada  tahun  2019  semakin  mempercepat pembangunan  di  Indonesia  baik  dari  segi  ekonomi,  kesehatan,  dan  pendidikan.  Kebijakan SBMPTN  2019  bisa  dikatakan  sebagai  upaya  Jokowi  untuk  menunjukkan  kemampuan  dan prestasinya  ketika  menjabat  sebagai presiden.  Selain  itu  juga bisa  dianggap  sebagai  politik etis,  dimana  mereka  membentuk  karakter  untuk  menjaring  suara  dari  para  pemilih  muda yang masih duduk di bangku akhir SMA. Hal tersebut sesuai dengan prinsip kampanye Jokowi mengen ai  “kampanye  anti  janji  palsu”.  Strategi  kampanye  pihak  Jokowi  mengedepankan permainan data yang dianggap valid, data-data tersebut didasarkan pada pencapaian Jokowi selama menjadi presiden.

## Gambar 3. Kebijakan SBMPTN 2019
Kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  kemenristekdikti  tersebut  perlu  ditelaah  ulang,  hal  ini berkaitan  dengan  keamanan  dan  persaingan  yang  akan  terjadi  di  antara  camaba  yang mendaftar. Kebijakan tersebut sebenarnya merupakan sebuah kebijakan yang dimana masih belum  terbebas  dari  intervensi  politik  dan  kekuasaan.  Dengan  mengambil  teori  hegemoni milik antonnio gramsci maka para penguasa akan mencari jalan lain dalam melenggangkan kekuasaannya.  Gramsci  mendefiniskan  bahwa  hegemoni  merupakan  sebuah  bentuk kepemimpinan budaya yang dijalankan dan dipimpin oleh kelas yang berkuasa atau kelas elit. Hegemoni  identik  dijalankan  oleh  negara  sebagai  penguasa.  Gramsci  mengatakan  bahwa hegemoni  dijalankan  oleh  kekuasaan  legislatif  atau  eksekutif,  dan  melalui  campur  tangan aparat  negara  seperti  polisi.  Dengan  hal  tersebut  hegemoni  kekuasaan  yang  mencakup sebuah  persetujuan  yang  sah  dengan  mencakup  beberapa  elemen  intelektual  atas  sebuah struktur politik yang ada.
Konsep hegemoni yang digagas oleh Gramsci juga merupakan sebuah konsep penguasaan terhadap  kesadaran  yang  menghubungkan  sebuah  persetujuan  antara  kuasa  dalam  politik dan  kaum  intelektual.  Dominasi  kuasa  dan  pengetahuan  merupakan  sebuah  kunci  utama dalam  melakukan  sebuah  pergerakan  hegemoni.  Hegemoni  nampaknya  tak  hanya  seputar tentang Negara dan masyarakat. Namun nampaknya hegemoni ini sendiri sudah masuk pada ranah dunia pendidikan. Mengapa fenomena tersebut bisa terjadi? Fenomena tersebut bisa terjadi seperti halnya mengenai kebijakan baru yang telah dibuat oleh kemenristek dikti ini. Unsur unsur hegemoni sangat kerasa sekali dalam kebijakan tersebut.
Kebijakan  tersebut  nampaknya  digunakan  oleh  presiden  jokowi  dalam  melenggangkan kekuasaannya  pada  pemilihan  presiden  tahun  2019  mendatang.  Dengan  embel-embel
kebijakan  baru  yang  lebih  adil  dan  transparan  nampaknya  kebijakan  tersebut  berusaha membuat  stigma  bahwa  presiden  jokowi  sangat  mempedulikan  pendidikan  bagi  para warganya dan  juga hal  tersebut tentunya  untuk  menarik  suara  dari  kalangan pemilih  yang masih berstatus pemilih umum. Sama seperti apa yang dikatakan gramsci bahwa hegemoni dengan menggunakan kebijakan baru ini merupakan bentuk persetujuan antara kaum politik dominan dan para kaum intelektual yakni kementrian yang membuat kebijakan.

## 4. KESIMPULAN
Negara memiliki kekuasaan dan wewenang dalam membuat dan memutuskan kebijakan- kebijakan untuk warga negaranya. Kebijakan pendidikan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam undang-undang. Pergantian kebijakan identik dengan kepentingan politik masing-masing golongan yang sedang berkuasa di tatanan atas. Konsep hegemoni yang digagas oleh Gramsci juga merupakan sebuah konsep penguasaan terhadap kesadaran yang menghubungkan sebuah persetujuan antara kuasa dalam politik dan kaum intelektual.  Dominasi  kuasa  dan  pengetahuan  merupakan  sebuah  kunci  utama  dalam melakukan sebuah pergerakan hegemoni. Dengan embel embel kebijakan baru yang lebih adil dan transparan nampaknya kebijakan tersebut berusaha membuat stigma bahwa presiden jokowi sangat mempedulikan pendidikan bagi para warganya dan juga hal tersebut tentunya untuk menarik suara dari kalangan pemilih yang masih berstatus siswa tingkat akhir SMA yang mayoritas merupakan pemilih pemula dan untuk menjaring suara mahasiswa. Nampak bahwa Jokowi membangun sosok pada dirinya agar dekat dan dapat mengambil suara dari kalangan pemuda melalui politik etisnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Apriyanto, H. (2014). Jaringan sosial tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Paradigma, 2 (2), 1-10.
Manshur,  A.  (2012).  Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  kebijakan  daerah.  Jurnal Desentralisasi, 10 (2), 163-177.
Mohammad & Agustino. (2010). Demokrasi & hegemoni: Suatu analisis kedinamikan politik Malaysia. Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, 2 (12), 839-866.
Mukodi.  (2016).  Refleksi  dinamika  kebijakan  pendidikan  di  Indonesia. Ikatan  Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Jawa Tengah, 3 (2), 141-152.
Muzammil,  As’ad.  (2016).  Kebijakan  pemerintah  dalam  bidang  pendidikan  dari  orde  lama hingga orde reformasi. POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam, 2 (2), 183-198.
Santika,  I.  W.  E.  (2020). Pendidikan  karakter pada  pembelajaran daring. Indonesian  Values and Character Education Journal, 3 (1), 8-19.
Solichin,  M.  (2015).  Implementasi  kebijakan  pendidikan  dan  peran  birokrasi. Religi:  Jurnal Studi Islam, 6 (2), 148-178.
Suhandi, A. M., & Robi'ah, F. (2022). Guru dan tantangan kurikulum baru: Analisis peran guru dalam kebijakan kurikulum baru. Jurnal Basicedu, 6 (4), 5936-5945.
Sutapa,  Mada.  (2008).  Kebijakan  pendidikan  dalam  kebijakan  publik. Jurnal  Manajemen Pendidikan, 2 (10), 12-16.
Sy, S. H. (2022). Urgensi Mutu pada Lembaga Pendidikan. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, 8 (3), 697-706.