Syuhada Bahri (2022) Civil Disobedience Movement (CDM) Sebagai Gerakan Resistansi Rakyat Myanmar Terhadap Kudeta Militer Tahun 2021, (7) 10 , http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.11660 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia    p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## CIVIL DISOBEDIENCE MOVEMENT (CDM) SEBAGAI GERAKAN RESISTANSI RAKYAT MYANMAR TERHADAP KUDETA MILITER TAHUN 2021

## Syuhada Bahri
Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia E-mail: syuhadabahri2001@gmail.com

## Abstrak
Myanmar atau Burma telah lama menjadi korban dari buruknya pemerintahan militer di masa lalu, di mana sebelumnya Militer pernah memegang kekuasaan lebih dari 50 Tahun  lamanya.  Setelah  pemerintahan  demokratis  dipulihkan  pada  tahun  2011  pun Myanmar masih di bayang-bayangi oleh kekuasaan militer. Pada Februari 2021 Militer kembali melakukan kudeta dengan menangkap para petinggi pemerintahan Myanmar seperti Aung san Suu Kyi dan presiden Win Myint. tindakan kudeta militer tersebut tentu  membuat  rakyat  Myanmar  kembali  mengingat  kenangan  buruk  selama  negara berada di bawah pemerintah militer, Rakyat yang tidak ingin kembali di kuasai oleh pemerintahan  yang  otoriter  lantas  serentak  menyuarakan  protes  melalui  demonstrasi untuk  menentang kudeta tersebut  yang selanjutnya  di  namakan oleh  revolusi musim semi  22222.  Penelitian  ini  menggunakan  Konsep  Gerakan  Pembangkangan  Sipil sebagai  alat  analisa,  Untuk  memperoleh  data  dan  informasi  penulis  menggunakan metode library research dengan jenis kualitatif deskriptif.
Kata-Kata Kunci: Kudeta, Gerakan Pembangkangan Sipil, Myanmar, Militer.

## ABSTRACT
Myanmar  or  Burma  has  long  been  a  victim  of  bad  military  rule  in  the  past,  where previously the military had held power for more than 50 years. Even after democratic government was restored in 2011, Myanmar is still overshadowed by military rule. In February 2021 the military again staged a coup by arresting high-ranking Myanmar government officials such as Aung san Suu Kyi and president Win Myint. The military coup action certainly made the people of Myanmar recall bad memories as long as the country was under a military government, the people who did not want to be controlled by  an  authoritarian  government  then  simultaneously  voiced  protests  through demonstrations  against  the  coup  which  was  hereinafter  called  the  spring  revolution 22222 This study uses the concept of the Civil Disobedience Movement as an analytical tool.  To  obtain  data  and  information,  the  writer  uses  library  research  method  with descriptive qualitative type.
Keywords: Coup, Civil Disobedience Movement, Myanmar, Military.

## Pendahuluan
Myanmar adalah salah satu negara di Asia tenggara yang berbatasan langsung dengan Bangladesh,  India,  Cina,  Laos,  dan  Thailand.  Negara  ini  dulunya  dikenal  dengan  nama
Burma yang merupakan etnis terbesar, namun dikarenakan munculnya berbagai perlawanan dari kelompok-kelompok etnis minoritas lain maka setelah adanya peristiwa berdarah 8888 pemerintah  memutuskan  untuk  mengubah  nama  Burma  menjadi  Myanmar  untuk menyatukan  kembali  rakyatnya.  Sama  seperti  kebanyakan  negara  dunia  ketiga  lainnya Myanmar juga pernah mengalami masa-masa penjajahan di mana ia pernah menjadi negara jajahan nya kerajaan Inggris dan setelah 42 Myanmar jatuh ke tangan Jepang. Selama berada di bawah pemerintahan Jepang Myanmar ternyata jauh lebih menderita dibandingkan berada di  bawah  kekuasaan  Inggris,  setelah  sekian  lama  berada  di  bawah  penderitaan  muncul seorang tokoh yang kelak akan menyandang gelar pahlawan, ia bernama Aung San.
Aung san  yang juga merasa terkhianati oleh iming-iming Jepang  yang sebelumnya mengatakan akan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada rakyat Myanmar kemudian memutuskan untuk menggandeng blok sekutu untuk dapat mengusir Jepang dari wilayahnya. Akhirnya pada 27 Maret 1945 dengan bantuan kerajaan Inggris dan tentara aliansi, Jepang dipaksa keluar dari Myanmar yang menjadikan myanmar akhirnya kembali berada di bawah kekuasaan Inggris. selanjutnya melalui perundingan panjang, pada 1948 Myanmar kemudian berhasil untuk dapat berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka.
Namun  kemerdekaan  tersebut  rupanya  tidak  serta  merta  menjadikan  Myanmar bangkit menjadi  wilayah  yang makmur, pihak militer  yang sebelumnya memainkan peran penting  dalam  kemerdekaan  Myanmar  rupanya  tidak  terlalu  rela  dalam  memberikan kekuasaan  penuh  pada  pihak  sipil  karena  menganggap  bahwa  militer  juga  harusnya  dapat tetap memiliki kekuasaan didalamnya. Hal ini semakin memanas hingga pada 2 Maret 1962 Ne  Win  yang  merupakan  jenderal  angkatan  bersenjata  Burma  Tatmadaw,  berhasil menggulingkan kekuasaan presiden Win Maung Dan perdana menteri U Nu, dengan hal itu demokratisasi di Myanmar akhirnya kembali terhambat dan dan Myanmar jatuh ke tangan pemerintahan yang otoriter.
Di bawah pemerintahan militer terjadi banyak sekali aksi resistansi yang timbul dari masyarakat  terutama  dari  etnis  minoritas  yang  tinggal  di  perbatasan  yang  membentuk kelompok  militan  bersenjata  yang  menuntut  otonomi  khusus  atau  separatisme. Ketidakpuasan dan kemarahan masyarakat sempat memuncak pada peristiwa yang dikenal dengan  revolusi  8888  yang  memakan  ribuan  korban  jiwa  dari  pihak  sipil,  hingga  pada  4 Februari 2011. Tingginya tekanan dari dunia internasional dan serangkaian ancaman politik serta  ekonomi,  pemerintah  militer  akhirnya  memutuskan  untuk  mengembalikan  kembali tongkat  kekuasaan  kepada  sipil.  Melalui  hal  itu  Thein  Sein  akhirnya  diangkat  menjadi presiden Myanmar setelah 60 tahun kekuasaan militer (Charney, 2021).
Akan tetapi walaupun militer sudah tidak memegang kekuasaan penuh namun mereka masih  memiliki  tempat  dalam  parlemen  sehingga  pemerintahan  masih  dibayang-bayangi oleh kekuatan militer. Aung San Suu Kyi yang merupakan anak dari sang pahlawan, Aung san.  Selama  berpuluh-puluh  tahun  mencoba  untuk  dapat  menghilangkan  hal  ini  dan membuatnya tampil menjadi seorang pemimpin tertinggi partai NLD yang berkuasa setelah reformasi, ya sebelumnya sempat menjadi tahanan rumah selama 20 tahun setelah perannya dalam gerakan 8888 yang menjadikannya sebagai tokoh politik terkemuka di kalangan rakyat Myanmar  sehingga  membuatnya  sukses  tampil  sebagai  kanselir.  Tindakannya  untuk melemahkan  kekuasaan  militer  menjadi  lebih  aktif  setelah  adanya  reformasi  yang menjadikan  pihak  militer  semakin  gelisah  akan  hal  itu,  Ketegangan  dalam  perpolitikan  di Myanmar semakin meningkat intensitasnya setelah partai NLD berkali-kali memenangkan pemilu.
Ketika  pemilu  8  November  2020  pada  akhirnya  dilaksanakan  partai  NLD  kembali meraih suara mayoritas dengan 369 suara dari 476 total suara, sementara pihak militer hanya
memperoleh  33  suara  (Charney,  2021).  Hasil  ini  mengakibatkan  pihak  militer  menuduh bahwa  partai  NLD  melakukan  kecurangan  dalam  pemilu  ini  dan  menuntut  adanya penyelidikan  lebih  lanjut.  Akan  tetapi  penyelidikan  yang  dituntut  tersebut  pada  akhirnya tidak  berjalan  dengan  baik  dan  membuat  militer  yang  di  pimpin  oleh  jenderal  Min  Aung Hlaing  akhirnya  mengambil  langkah  dengan  menggulingkan  kekuasaan  pemerintah  sipil sekali lagi pada 1 Februari 2021 (Ashadi, 2022).
Kudeta ini tentu mengingatkan kembali rakyat Myanmar tentang mimpi buruk yang dialami ketika berada di bawah pemerintahan militer puluhan tahun yang lalu sehingga rakyat pun  secara  kolektif  berkumpul  dan  mengeluarkan  aksi  penolakan  terhadap  pengambilan kekuasaan ini. Gerakan resistansi tersebut  tergabung dalam Kelompok Civil Disobedience Movement  (CDM)  yang  dilakukan  dengan  berbagai  macam  cara  diantaranya  yaitu  Long March  hingga  membuat  suara  bising  yang  di  simbolkan  sebagai  penolakan  terhadap  iblis dalam  kepercayaan  masyarakat  setempat.  Dengan  semakin  luasnya  aksi  protes  di  seluruh negeri, pada 22 Februari rakyat Myanmar secara kolektif melakukan aksi demonstrasi besar- besaran  yang  dilakukan  bukan  hanya  di  ibu  kota  namun  juga  hingga  ke  seluruh  penjuru Myanmar,  Aksi  ini  kemudian  dinamakan  sebagai  revolusi  musim  semi  22222,  alasan penggunaan  nama  ini  karena  penyelenggara  dan  peserta  menyandingkannya  dengan  aksi revolusi 8888 yang menjadi titik balik bagi proses demokratisasi di Myanmar di masa lalu. Aksi ini tidak berakhir damai karena pihak militer kemudian menggunakan cara-cara yang ofensif untuk dapat menenangkan kemarahan massa, di mana selain menggunakan senjata anti huru-hara ternyata terdapat  pula penggunaan senjata api  yang kemudian menewaskan banyak demonstran, diantaranya yaitu Mya Thwe Thwe Khaing. Seorang gadis berusia 20 tahun yang tertembak oleh aparat ketika menjadi bagian dari aksi tersebut. Kematiannya ini bukan  membuat  masyarakat  Myanmar  menjadi  takut  pada  ada  kekuasaan  pemerintahan namun malah semakin membakar amarah rakyat yang membuat semakin luasnya aksi protes yang terjadi (Alimin, 2022).
Akhirnya situasi yang memanas dan ketidakstabilan dalam negeri membuat banyak warga yang akhirnya juga memutuskan untuk melarikan diri ke negara-negara tetangga selain itu  kelompok  etnis  separatis  seperti  tentara  Aliansi  Demokratik  Nasional  Myanmar (MNDAA),  Tentara  Pembebasan  Nasional  Ta'ang  (TNLA),  dan  Arakan  Army  (AA) (Ukraine’s, 2014). yang telah lama berdiam diri ini kembali menunjukkan taringnya, bahkan di situasi tersebut banyak warga yang kemudian malah menjadikan kelompok-kelompok ini sebagai  pelindung  mereka  dari  kekejaman  Militer  sehingga  banyak  juga  yang  akhirnya menjadi  simpatisan  dan  bagian  dari  kelompok  ini.  Perjuangan  rakyat  Myanmar  dalam mengembalikan demokrasi ke dalam segi pemerintahannya inilah yang kemudian menarik minat  penulis  untuk  dapat  menganalisanya  lebih  lanjut,  Di  mana  penulis berharap  dengan penelitian ini akan memberikan sumbangsih terhadap studi hubungan internasional terutama pada pembahasan gerakan sosial di negara dunia ketiga.

## Landasan Konseptual
Untuk  Demi  memperoleh  sebuah  penelitian  yang  terarah  dan  komprehensif,  tentu dibutuhkan sebuah alat analisa yang yang menjadi pedoman peneliti dalam menganalisa isu yang dibahas. Pada penelitian ini penulis menggunakan Konsep civil disobedience movemen t (CDM). Civil  Disobedience  Movement atau  yang  dapat  diartikan  sebagai  gerakan pembangkangan atau resistansi sipil, digunakan pertama kali oleh Henry David thoreau tahun 1848 untuk menjelaskan mengenai gerakan penolakan yang terjadi di Amerika Serikat oleh kebijakan  pajak  pemerintah  yang  rencananya  akan  digunakan  untuk  membiayai  perang  di
Meksiko, di  mana hal  itu akan memperluas praktik perbudakan melalui penguatan hukum perbudakan yang ada.
Pada perkembangannya di tahun 1971 John Rawls kemudian berhasil untuk pertama kali mendefinisikan mengenai Civil disobedience movement yang dapat di terima secara luas, di  mana  ia  menjelaskan  CDM  sebagai  gerakan  tanpa  kekerasan  atau  aksi  damai  yang dilakukan  dengan  hati-hati  demi  tujuan  untuk  membawa  perubahan  dalam  hukum  atau kebijakan yang ada (Budaya, 2019).
Aksi  pembangkangan  rakyat  dapat  terwujud  oleh  berbagai  bentuk,  dapat  bermulai dari aksi turun ke jalan hingga aksi simbolik yaitu mogok kerja dan aksi diam seperti yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi dari India (Aziz, 2014), yang melakukan pembangkangan terhadap Kolonial Inggris terkait dengan ketidakadilan dan kebijakan transaksi garam. Lebih lanjutnya Algifari Hassan menyampaikan pula bahwa CDM itu dilakukan oleh warga secara terorganisir  dan  penuh  kesadaran  walaupun  itu  berarti  melawan  hukum  sehingga memungkinkan partisipan mendapatkan suatu sanksi atau hukuman. Dengan demikian para partisipan tahu bahwa akan konsekuensi tersebut namun mereka tetap melakukan penolakan demi kepentingan yang di tuju.
Ronald Dworkin dalam hal ini ini kemudian menjabarkan bahwa terdapat tiga jenis dari pembangkangan sipil  yang pertama  yaitu berbasis integritas dimana  warga sipil  tidak mematuhi hukum yang menurut norma dan kaidah yang dipahami bertentangan dengan nilai- nilai  yang  ada,  yang  kedua  yaitu  berbasis  keadilan  di  mana  warga  melakukan pembangkangan  dan  penolakan  terhadap  hukum  yang  menyalahi  hak  hak  yang  dimiliki olehnya,  dan  yang  terakhir  yaitu  berbasis  kebijakan  dimana  warga  melakukan  penolakan ketika  otoritas  setempat  menerapkan  kebijakan  yang  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  salah oleh warga sipil (Ni’am, 2014).
Mengenai isu gerakan sosial yang terjadi di Myanmar, warga melakukan penolakan dan aksi protes terhadap pemerintahan militer yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan demokratis  yang  kembali  ke  Myanmar  sejak  tahun  2011.  Dimana  hal  itu  membuat  warga Myanmar  kembali  mengingat  mimpi  buruk  atas  pemerintahan  militer  di  masa  lalu  yang otoriter  dan  membuat  Myanmar  menjadi  salah  satu  negara  yang  paling  lambat  dalam perkembangan dan rendah dalam kesejahteraan.
Selain  itu  dikarenakan  terjadinya  penangkapan  terhadap  tokoh-tokoh  politik  yang dikagumi masyarakat seperti Aung San Suu Kyi dan kekhawatiran akan kembali terjadinya pemerintahan otoriter di Myanmar, membuat warga akhirnya turun kejalan dan melayangkan aksi protes terhadap pemerintahan junta militer. Di mana bukan hanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga, masyarakat dari sektor strategis lainnya seperti kesehatan dan pekerja umum  atau  buruh,  juga  melayangkan  aksi  melalui  adanya  pemogokan  dan  keberpihakan terhadap sipil yang membuat kehidupan sosial dan ekonomi di Myanmar menjadi terhambat.

## Metode Penelitian
Penelitian      ini      menggunakan      jenis      penelitian      kualitatif  deskriptif.  Di  mana menurut    Bogdan    dan    Tylor      penelitian    kualitatif    di  definisikan  sebagai    “prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati”. Metode  kualitatif  deskriptif   di lakukan dengan menyesuaikan antara pemikiran penulis dengan sumber yang di dapat menggunakan metode library research yaitu mengambil dan memilah informasi melalui data-data yang tersedia di buku,  Jurnal,  Situs  berita  yang  terverifikasi  dll.  Penulis  menggunakan  metode  ini  karena penelitian  ini  berfokus  untuk  menjelaskan  bagaimana  bisa  fenomena  Kudeta  militer  yang
terjadi  di  Myanmar  dapat  mempengaruhi  stabilitas  keamanan  di  wilayah  Asia  tenggara sehingga tidak memungkinkan untuk di jelaskan dalam bentuk angka.
Data-data  tersebut  selanjutnya  akan  disajikan  dengan  bentuk  deskriptif    dengan menggunakan  pemilihan  kata  yang  mudah  di  mengerti,  Namun  tetap  akurat  dalam menjelaskan  topik  yang  di  bahas  yaitu  mengenai  Civil  Disobedience  Movement  Sebagai Gerakan  Resistansi  Rakyat  Myanmar  Terhadap  Kudeta  Militer  Tahun  2021.  Hasil  dari penelitian tersebut akan di analisa menggunakan teori atau konsep  yang berkaitan melalui studi literatur demi mencapai hasil penelitian yang maksimal.

## Hasil dan Pembahasan

## Profil  dan Sejarah Singkat Negara Myanmar
Myanmar atau lengkapnya di sebut Pyidaunzu Thanmăda Myăma Nainngandaw atau Republik  persatuan  Myanmar  adalah  sebuah  negara  yang  terletak  di  barat  kawasan  Asia tenggara,  luas  wilayahnya  sebesar  676.590  km2  dan  beribukota  di  Naypyidaw  setelah sebelumnya di pindahkan dari Yangoon. Negara ini berbatasan dengan China di bagian utara, Bangladesh dan India di bagian barat, Thailand dan Laos di wilayah timur serta Malaysia di bagian selatan.
Bentuk  pemerintahannya  yaitu  Republik  dengan  sistem  pemerintahan  adalah presidensil,  di  mana  saat  ini  yang  menjabat  sebagai  Presidennya  adalah  Win  Myint  dan penasihat negaranya adalah Aung San Suu Kyi dari partai National League for Democracy (NLD) atau Liga Nasional Untuk demokrasi yang menjadi partai mayoritas di Myanmar saat ini.  Myanmar  adalah negara multi ras dengan total penduduknya pada 2009 sebesar 47.6 Juta jiwa,  yang sebagian besar berasal dari ras Bamar yang mendominasi 2/3 populasi yang sebagian  besar  penganut  ajaran  Buddha  di  Myanmar,  Selain  itu  terdapat  Ras  inti  lainnya yakni : Arakan, Karen, Rohingya, Kayah, Mon, Chin dan Kachin. Militer Myanmar termasuk dalam militer terkuat ke-4 di Asia tenggara, di mana pemerintahan di Myanmar walaupun telah  di  katakan  telah  berestorasi  ke  pemerintahan  pemerintahan  sipil  pada  2011  namun campur tangan Militer masih kuat dalam memengaruhi jalannya pemerintahan di Myanmar hingga saat ini (Wibowo, 2016).
Sejak 1824 Myanmar merupakan negara yang dijajah oleh Inggris sama dengan India, memasuki tahun 1900-an mulai bermunculan gerakan nasionalisme di Myanmar, Munculnya gerakan nasionalisme tersebut  tidak lepas dari beberapa  alasan di  antaranya  yaitu dampak dari perang dunia pertama yang di akhiri dengan perjanjian Versailles, kemenganan Jepang atas Rusia yang menginspirasi semangat perjuangan, serta timbulnya Nasionalisme di India yang menciptakan efek domino sehingga Masyarakat Myanmar semakin termotivasi untuk berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Hal inilah yang selanjutnya mengakibatkan terjadinya gerakan-gerakan perlawanan terhadap penjajahan.
Ketika  Jepang  masuk  ke  Myanmar  pada  1942  gerakan  Nasionalisme  Myanmar semakin berkembang, hal tersebut juga menjadikan berdirinya Liga Rakyat Merdeka Anti- Fasis  (AFPFL)  yang  di  pimpinan  Aung  San.  Aung  san  yang  kemudian  melihat  bahwa kekuatan dari Jepang yang melemah kemudian membuatnya menghimpun kekuatan dengan menyatukan  rakyat  Myanmar,  selain  itu  ia  juga  meminta  dukungan  dari  Inggris  dalam mengalahkan Jepang. Pertempuran pun terjadi, Jepang yang telah terpojokkan oleh serangan aliansi pun tidak dapat bertahan sehingga pada 15 Juni 1945 Jepang pun menyerah (Santika, 2022).  Walaupun  Jepang  telah  di  usir,  namun  pemerintahan  di  Myanmar  kemudian  di kembalikan  ke  tangan  Inggris.  Akhirnya  setelah  perjuangan  panjang  melalui  pendalaman mengenai  masa  depan  Myanmar,  Pada  4  januari  1948  Inggris  akhirnya  dengan  resmi
memberikan kemerdekaan kepada rakyat Myanmar yang saat itu masihlah bernama Burma. Dengan Sao Shwe Thaik sebagai presiden pertamanya.
Di bawah pemerintahan junta Militer pada 1988, terdapat kembali berbagai gerakan masyarakat yang menuntut disintegrasi atau otonomi di beberapa wilayah di Burma yang di dominasi oleh etnis Minoritas seperti Arakan dan Karen. Merespon Hal tersebut pemerintah kemudian melihat bahwa salah satu alasan munculnya berbagai gerakan anti-pemerintah itu karena adanya konflik antar etnis karena lemahnya persatuan karena ketidak adilan yang di rasakan di bandingkan oleh etnis Bamar yang berdiri sebagai etnis mayoritas. Oleh karena itu pada 18 Juni 1989 nama Burma resmi di ganti menjadi Myanmar yang di harapkan dapat menyatukan semua etnis ke dalam satu identitas yang sama.

## Sejarah Gerakan Rakyat Di Myanmar
Myanmar atau yang dulunya bernama Burma adalah salah satu negara yang masih di hantui  oleh  kekuasaan  militer,  di  mana  Militer  di  Myanmar  selain  masih  memiliki  ikut campur  dalam  pemerintahan,  namun  juga  dapat  sewaktu-waktu  kembali  mengambil  alih Pemerintahan itu sendiri. Mengenai perjalanan reformasi dan awal dari rezim militer dapat berperan kuat dalam politik pemerintahan Myanmar sampai saat ini, tidak lepas dari  peran pengaruh  era  penjajahan  dulu  terutama  ketika  berada  di  bawah  kekuasaan  Jepang.  Sama halnya dengan Indonesia, kedatangan Jepang awalnya di anggap sebagai penyelamat bangsa asia  dari  penjajahan  bangsa  barat,  bahkan  masuknya  Jepang  sendiri  merupakan  undangan dari  tokoh  Masyarakat  yang  kelak  akan  di  kenal  sebagai  pahlawan  negara  bernama  Aung San,  yang dengan keinginannya sendiri  untuk  pergi  ke Jepang menghadap kolonel Suzuki dan  meminta  bantuan  dalam  mengusir  kolonialisme  Inggris  di  Burma  pada  tahun  1939 (Sampson, 2018).
Setelah Burma jatuh ke tangan Jepang, Jepang kemudian merekrut masyarakat Burma yang  di  sebut  Thakins  untuk  mendapatkan  pelatihan  militer,  Anggota  Thakins  kemudian menjadi  pelopor  dari  terbentuknya  Burma  Independence  Army  (BIA).  Pembentukan organisasi ini awalnya di dukung oleh Jepang yang menganggap bahwa kelompok ini dapat memberikan keleluasaan bagi Jepang dalam mempertahankan eksistensinya di Burma oleh karena  anggotanya  yang  sebelumnya  telah  di  didik  untuk  dapat  loyal  kepada  kekaisaran Jepang.
Akan  tetapi  dengan  semakin  kuatnya  kekuatan  oleh  BIA  dan  masif  nya  dukungan oleh  karena  kampanye  yang  efektif  terhadap  masyarakat,  membuat  Jepang  akhirnya memutuskan  untuk  membubarkan  kelompok  ini  pada  tahun  1942  menggunakan  tindakan koersif,  akan  tetapi  masyarakat  Burma  malah  semakin  memusuhi  Jepang  dan  mulai bermunculan  gerakan  perlawanan  anti-Jepang  di  beberapa  wilayah  yang  tentunya  di komandoi oleh BIA.
Akhirnya  setelah  Jepang  berhasil  di  usir  dan  Pihak  aliansi  pula  setuju  untuk memberikan  kemerdekaan  kepada  rakyat  Burma,  para  petinggi  BIA  mendapatkan  peran penting  dalam  politik  pemerintahan  di  Burma.  Walau  demikian  sebagai  negara  yang  baru saja lahir, tentu masih banyak terdapat pertarungan kekuasaan yang terjadi, di mana U Nu yang menduduki jabatan sebagai perdana menteri sejak 1948 ternyata memiliki perbedaan pandangan  tentang  masa  depan  pemerintahan  di  Myanmar  dengan  Komandan  militer  Ne Win,  di  mana  hal  tersebut  juga  di  landasi  oleh  adanya  krisis  politik  karena  terdapat perpecahan  dalam  partai  Anti-Facist  People’s  Freedom  League  (AFPL),  Oleh  karena  itu pada tahun 1958 Ne Win kemudian melakukan penggulingan terhadap kekuasaan U Nu dan mengambil alih kekuasaan di Burma untuk sementara.
Ne  Win  yang  selanjutnya  kembali  melakukan  pemilihan  umum  untuk  dapat mengembalikan kekuasaan terhadap sipil pada 1960, rupanya membuat partai persatuan yang
di usung U Nu kembali memenangkan pemilu. Namun berdasarkan pengalaman atas krisis politik  sebelumnya,  Rupanya  pemerintahan  kembali  menjadi  tidak  stabil  dengan  adanya ketegangan  antara  sipil  dan  militer  mengenai  pemerintahan.  Hasilnya  pemerintahan  U  Nu lagi-lagi  di  gulingkan oleh militer pada 2 Maret  1962, di  mana selanjutnya Militer sukses dalam menguasai pemerintahan hingga hampir 50 tahun kemudian.
Pada perjalanan politik pemerintahan di Burma pada masa itu, pemerintahan militer berupaya untuk menumbuhkan bibit yang dapat menempatkan militer untuk terus terikat erat dalam pemerintahan. Pemerintah Militer kemudian membubarkan partai lainnya dan hanya melegalkan  partai  Burma  Sosialist  Program  Party  (BSPP),  Sehingga  dengan  adanya pemerintahan  di  bawah  satu  partai  Ne  Win  pun  dapat  semakin  leluasa  dalam  memerintah Burma.
Namun di lain sisi di bawah kepemimpinan otoriter, Militer selanjutnya memerintah negara dengan tangan besi sehingga banyak dari warganya yang menderita. Selain itu negara- negara  pendonor  juga  enggan  dalam  menyalurkan  bantuan  finansial  dan  lainnya  terhadap pemerintahan militer di Burma sehingga proses pembangunan di Burma pun ikut terhambat, dan  hasil  dari  tekanan  sosial  juga  ekonomi  tersebut  pula  berpengaruh  pada  kualitas  hidup masyarakat,  lebih  buruknya  lahi  pada  pertanian  saja  di  tahun  1965-1966  prosuksi  padi menurun hingga 5,3 % (Sampson, 2018). Hal ini lantas menyebabkan terjadinya kemarahan warga hingga terjadi aksi protes di seluruh negeri termasuk juga bermunculannya kelompok- kelompok  bersenjata  yang  menggaungkan  gerakan  anti-pemerintah  dan  separatisme  dari Burma, seperti : Arakan Army, Tentara Aliansi Demokrasi Myanmar, Tentara Kemerdekaan Kachin dan Tentara Pembebas Nasional Ta'ang.
Aksi  protes  itu  memuncak  pada  8  Agustus  1988  sehingga  kemudian  gelombang protes  tersebut  dinamakan  pemberontakan  8888.  di  mana  ketika  itu  Mahasiswa  dari Universitas  Rangoon  awalnya  melakukan  aksi  demonstrasi  untuk  menuntut  sebuah demokrasi dan turunnya rezim militer. Akan tetapi aksi itu di balas dengan tindakan koersif oleh  pasukan  keamanan  sehingga  menyebabkan  jatuhnya  korban  jiwa.  Tapi  bukan  malah mereda aksi tersebut kemudian menjadi semakin luas terjadi di seluruh negeri, kali ini di ikuti oleh para biksu, Buruh, para ibu, bahkan anak-anak di barisan demonstrasi. Dengan di sertai adanya  peningkatan  serangan  dari  kelompok  etnis  bersenjata,  Tekanan  aktor-aktor internasional, dan juga perekonomian yang kian memburuk karena aksi mogok massal para buruh. Akhirnya pada 21 September Ne Win terpaksa untuk turun dari jabatannya sebagai penguasa tertinggi, Pemerintah lalu menjanjikan adanya pemilihan umum serta pemulihan demokrasi  untuk  meredam  aksi  massa,  partai  BSPP  pun  ikut  di  bubarkan,  dan  Untuk menyatukan  Masyarakat  yang  telah  terpecah  belah  nama  Burma  lalu  di  ganti  menjadi Myanmar.
Di balik keberhasilan tersebut, nama Aung San Suu Kyi putri dari pahlawan Burma Aung San menjadi harum di kalangan masyarakat dan di jadikan sebagai ikon demokrasi juga kebebasan di Burma, karena ketangguhannya yang lantang dalam menyuarakan demokrasi di  saat  pemerintahan  militer  sedang  gencar-gencarnya  menanamkan  pengaruhnya  yang  di landasi  ideologi  “Burmese  way  to  socialism”  di  kalangan  masyarakat.  Selanjutnya  berkat popularitasnya tersebut dan juga dengan bantuan dari aktor eksternal, ia kemudian berhasil memaksa pemerintah untuk meresmikan Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD ).
Aung San Suu Kyii dan partai NLD nya lalu gencar dalam menekan pemerintahan militer  dalam  melakukan  disfungsi  kekuasaan.  Pada  1990  Pemerintah  Junta  setuju  untuk mengadakan  pemilu,  Pemilu  ini  lalu  di  menangkan  oleh  partai  NLD  namun  pemerintah Militer yang merasa tidak terima kemudian menanngkap Aung San Suu Kyi serta beberapa tokoh NLD untuk di jadikan tahanan rumah. Tentunya keputusan ini kembali mendatangkan
protes dari masyarakat, Namun sama seperti sebelumnya pemerintah Junta kembali berjanji untuk  segera  menyusun  konstitusi  demi  mengembalikan  kekuasaan  kepada  sipil  untuk menurunkan amarah warga Myanmar.
Walau  begitu  sampai  bertahun-tahun  kemudian  belum  ada  juga  implementasi  dari janji tersebut karena adanya kegagalan dalam penyusunan konstitusi dan persaingan internal. Setelah  terjadi  beberapa  kali  aksi  protes  serupa  ,  akhirnya  pada  2008  Pemerintah  sukses dalam memutuskan konstitusi untuk penyerahan kekuasaan ke sipil, Dengan catatan dalam konstitusi  tersebut  militer  tidak  sepenuhnya  meninggalkan  arena  politik  Myanmar  namun masih  mengisi  25%  maksimal  dari  kuota  parlemen  nasional  dalam  pemerintahan  melalui Union Solidarity and Development Party (USDP) yang di dukungnya.
Dengan demikian pada 2011 pemerintah militer resmi menyerahkan pemerintah ke tangan sipil. Namun demikian bayang-bayang cengkeraman militer masih terus menghantui, dua  pemilu  setelah  reformasi  berjalan  dengan  baik-baik  saja.  Namun  pada  pemilu  8 November  2020,  Partai  NLD  lagi-lagi  mendapatkan  kemenangan  besar  dengan  perolehan 396 dari 476 kursi di parlemen (Hamzah, 2018). Hasil tersebut terlampau jauh di bandingkan jumlah kursi yang di menangkan oleh Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang di dukung militer yang memenangkan 25 kursi (Rugian et al., 2022).
Pihak militer lantas mengindikasikan adanya kecurangan dalam pemilu tersebut dan menuntut  adanya  penyelidikan  dan  pemilihan  ulang.  Namun  setelah  sekian  lama  tidak mendapatkan respon atas tuntutan tersebut, pada 1 Februari 2021 Militer Myanmar di bawah pimpinan Jenderal militer Myanmar (Tatmadaw) Min Aung Hlaing, Melakukan kudeta dan Menangkap Penasehat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Mynt, serta beberapa tokoh penting dalam Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Pengambilan  Kekuasaan  tersebut  menjadikan  proses  demokratisasi  di  Myanmar dapat  di  katakan  telah  kembali  ke  titik  awal,  di  mana  tentu  hal  ini  membuat  masyarakat Myanmar kembali di hantui dengan pengalaman pemerintahan militer pada dekade-dekade sebelumnya. Merespon hal tersebut masyarakat dari berbagai kalangan yang di dominasi oleh Buruh  dan  Mahasiswa,  Melakukan  aksi  demonstrasi  besar-besaran  menuntut  di kembalikannya pemerintahan ke tangan sipil.  Pihak militer pun kemudian mengumumkan kondisi  darurat  nasional  selama  setahun  walaupun  pada  konstitusi  Myanmar  Tahun  2008 artikel 417-419, yang berhak melakukan hal tersebut hanyalah adalah presiden.
“ If there arises or if there is sufficient reason for a state of emergency to arise that may disintegrate the Union or disintegrate national solidarity or that may cause the loss ofsovereignty, due to acts or attempts to take over the sovereignty of the Union by  insurgency,  violence  and  wrongful  forcible  means,  the  President  may,  after coordinating  with  the  National  Defence  and  Security  Council,  promulgate  an ordinance and declare a state of emergency. ”(Seethi, 2022).
Tindakan  tersebut  hasilnya  membuat  Masyarakat  semakin  geram  dengan  tindakan militer yang  seolah-olah di anggap telah menguasai pemerintahan secara utuh. Demonstrasi juga  akhirnya  menjadi  semakin  masif,  di  mana  yang  awalnya  terkonsentrasi  di  sekitaran wilayah  ibukota  Nay  Pyi  Daw  kemudian  menyebar  ke  berbagai  wilayah  lainnya.  Namun sayangnya  pihak  Junta  juga  merespon  dengan  sejumlah  tindakan  kekerasan  untuk  dapat mengontrol  situasi  termasuk  dalam  penggunaan  senjata  api  kepada  warga  sipil  walaupun tuduhan tersebut di sanggah oleh pihak junta militer.
Selain  itu  melihat  dari  adanya  penyebaran  berbagai  video  kekerasan  militer  dan mencegah  dari  adanya  propaganda  melalui  jejaring  sosial,  Mereka  juga  membatasi  akses internet nasional serta mengadakan jam malam. Masyarakat yang merasa semakin terbatasi dengan  adanya  penerapan  aturan  tersebut  kemudian  semakin  memiliki  alasan  kuat  untuk
turun  berdemonstrasi.  Akan  tetapi  perlahan  Korban  Jiwa  mulai  berjatuhan,  pada  3  Maret 2021 saja 38 orang meninggal atas tindakan kekerasan dari pihak junta militer ke warga sipil, hal  ini  memperkuat  posisi  kelompok-kelompok  separatis  Myanmar  untuk  dapat  meraih dukungan  dan  melanggengkan  aksinya  (Hidayat,  2022).  Pihak  militer  yang  melihat peningkatan  kekuatan  etnis  di  perbatasan  yang  menginginkan  separatisme  sebagai  sebuah ancaman,  sehingga  mereka  selanjutnya  juga  melakukan  agresi  militer  dan  serangkaian serangan udara dalam menumpas kekuatan militer kelompok-kelompok pemberontak yang juga berakibat pada mengungsinya Ribuan orang ke perbatasan Thailand.

## Kudeta  Militer  Tahun  2021  Dan  Civil  Disobedience  Movement  Sebagai  Gerakan Resistansi Rakyat Myanmar.
Kembalinya pemerintahan Myanmar ke tangan sipil pada tahun 2011 tentu menjadi angin sejuk bagi demokratisasi di Myanmar, pasalnya sejak dikuasai militer selama hampir 50  tahun,  Kemajuan  dan  pembangunan  di  Myanmar  berjalan  dengan  sangat  lambat.  Oleh karena  itu,  kebebasan  dalam  berpendapat  dibatasi  dan  masyarakat  juga  tidak  dapat menyampaikan aspirasinya dengan leluasa dalam pemerintahan.
Melalui  hal  tersebut  Aung  San  Suu  Kyi  yang  merupakan  anak  dari  pahlawan kemerdekaan  Aung  San  dan  juga  pemegang  penghargaan  karena  usahanya  dalam memperjuangkan  demokrasi  di  Myanmar.  Kemudian  muncul  sebagai  figur  utama  yang paling berpengaruh dalam pemerintahan di Myanmar, Begitu pula Partai NLD miliknya yang populer di kalangan masyarakat, sehingga pada pemilu pertama setelah reformasi tahun 2015 Partai NLD sukses memperoleh kemenangan besar.
Memang sejak dulu partai NLD sering mendapatkan popularitas yang cukup tinggi di kalangan  masyarakat,  namun  di  bawah  kekuasaan  militer  partai  tersebut  tidak  memiliki kekuatan  yang  cukup  dalam  menyaingi  kekuasaan  junta.  Akan  tetapi  setelah  kekuasaan kembali ke tangan sipil, Hal tersebut kian menjadi ancaman dalam melengserkan kekuasaan militer dalam pemerintahan Sehingga seringkali ada terdapat krisis di dalam pemerintahan. Apalagi Aung San Suu Kyi dan para petinggi NLD seringkali melakukan upaya untuk dapat melemahkan kekuasaan militer melalui serangkaian strategi politik yang di lakukan dengan dukungan aktor eksternal yang bersimpati atas demokratisasi di Myanmar.
Pada pemilu selanjutnya yang di laksanakan 8 November 2020, Partai NLD lagi-lagi mendapatkan  kemenangan  besar  dengan  perolehan  396  dari  476  kursi  di  parlemen  (Roza, 2021).  Hasil  tersebut  terlampau  jauh  dibandingkan  jumlah  kursi  yang  di  menangkan  oleh Partai  Persatuan  Solidaritas  dan  Pembangunan  (USDP)  yang  di  dukung  militer  sebanyak memenangkan 25 kursi (Rugian et al., 2022). Pihak militer lantas mengindikasikan adanya kecurangan dalam pemilu tersebut dan menuntut adanya penyelidikan dan pemilihan ulang.
Namun  setelah sekian lama tidak mendapatkan respon atas tuntutan tersebut,  Pada tanggal 29 Januari 2021 tatmadaw atau angkatan bersenjata Myanmar mulai mengerahkan tank dan kendaraan lapis baja di kota-kota besar di Myanmar. Selanjutnya pada 1 Februari 2021 Pihak Militer Myanmar di bawah pimpinan Jenderal militer Myanmar (Tatmadaw) Min Aung  Hlaing,  Melakukan  kudeta  dan  Menangkap  Penasehat  negara  Aung  San  Suu  Kyi, Presiden  Win  Mynt,  serta  beberapa  tokoh  penting  dalam  Partai  Liga  Nasional  untuk Demokrasi (NLD).
Bersamaan  dengan  itu  pihak  militer  juga  memberlakukan  jam  malam,  memblokir akses internet sejak jam 03.00 serta mengumumkan kondisi darurat nasional selama setahun. Walaupun pada konstitusi Myanmar Tahun 2008 artikel 417-419,  yang berhak melakukan hal tersebut hanyalah adalah presiden.
“ If there arises or if there is sufficient reason for a state of emergency to arise that may disintegrate the Union or disintegrate national solidarity or that may cause the
loss ofsovereignty, due to acts or attempts to take over the sovereignty of the Union by  insurgency,  violence  and  wrongful  forcible  means,  the  President  may,  after coordinating  with  the  National  Defence  and  Security  Council,  promulgate  an ordinance and declare a state of emergency.”
Sehingga  dengan  hal  itu  militer  secara  tidak  langsung  menyatakan  bahwa pemerintahan telah di ambil secara utuh. Di hari Selanjutnya pihak Militer menempatkan 400 orangnya untuk menduduki parlemen dan membentuk State Administration Council (SAC) untuk  memperkuat  posisinya  dalam  pemerintahan.  Di  saat  yang  bersamaan  pengambilan Kekuasaan  tersebut  tentu  membuat  masyarakat  Myanmar  kembali  di  hantui  dengan pengalaman pemerintahan militer pada dekade-dekade sebelumnya, Sehingga merespon hal tersebut warga dari berbagai kalangan yang di dominasi oleh Buruh dan Mahasiswa, Mulai melakukan  aksi  perlawanan  dan  demonstrasi  besar-besaran  menuntut  di  kembalikannya pemerintahan ke tangan sipil.
Aksi ini di mulai dengan gerakan mogok kerja oleh para pekerja kesehatan dan buruh sipil di bawah nama Civil Disobedience Movement (CDM), yang selanjutnya di ikuti oleh masyarakat  secara  umum.  Di  mana  pada  tanggal  3  Februari  70  staf  dari  rumah  sakit  dan departemen kesehatan di 30 kota melakukan aksi mogok kerja sebagai protes, dan dua hari kemudian 100 rumah sakit pemerintah, 22 universitas, dan 16 departemen pemerintahan turut serta dalam CDM.
Demonstrasi  juga  akhirnya  menjadi  semakin  masif,  di  mana  yang  awalnya terkonsentrasi  disekitaran  wilayah  ibukota  Nay  Pyi  Daw  kemudian  menyebar  ke  berbagai wilayah lainnya. Namun sayangnya, pihak Junta juga merespon dengan sejumlah tindakan kekerasan  untuk  dapat  mengontrol  situasi  termasuk  dalam  penggunaan  senjata  api  kepada warga sipil walaupun tuduhan tersebut di sanggah oleh pihak junta militer. Akhirnya perlahan Korban Jiwa mulai  berjatuhan, pada 3 Maret  2021 saja 38 orang meninggal atas tindakan kekerasan dari pihak junta militer ke warga sipil (Putri et al., 2021).
Hingga kemudian pada 9 Februari Mya Thwe Thwe Khaing, seorang orang pemuda berusia  20  tahun  tertembak  di  kepalanya  dalam  aksi  protes  yang  diikuti  olehnya  yang membuatnya tidak dapat di selamatkan lagi pada 19 Februari karena cedera otak. Peristiwa tersebut  semakin  memancing  amarah  warga  terhadap  pemerintahan  militer  yang mengakibatkan  bukan  tingkat  kepatuhan  masyarakat  yang  semakin  tinggi,  namun  malah semakin menjadi-jadi dan berakibat pada penghentian total kehidupan sosial ekonomi serta juga ketidakstabilan keamanan yang semakin tinggi khususnya di daerah perbatasan.
Hal  ini  memperkuat  posisi  kelompok-kelompok  separatis  Myanmar  untuk  dapat meraih  dukungan  dan  melanggengkan  aksinya.  Pihak  militer  yang  melihat  peningkatan kekuatan  etnis  di  perbatasan  yang  menginginkan  separatisme  sebagai  sebuah  ancaman, sehingga  mereka  selanjutnya  juga  melakukan  agresi  militer  dalam  menumpas  kekuatan militer kelompok-kelompok pemberontak seperti : Arakan Army, Tentara Aliansi Demokrasi Myanmar, Tentara Kemerdekaan Kachin dan Tentara Pembebas Nasional Ta'ang.
Bangkitnya kembali perlawanan dari  para militan separatis, memperkuat posisi CDM sebagai  simbol  perlawanan  masyarakat,  di  mana  pada  16  Februari  CDM  melancarkan aksinya dengan membuat fungsi dan kapasitas pihak junta militer dalam bidang perbankan, media,  transportasi,  juga  staff  pemerintah  yang  tergabung  menjadi  terhambat.  Hal  ini  di respon  oleh  pihak  militer  dengan  semakin  brutal  melalui  serangan  bersenjata  ke  pekerja kereta api juga secara ilegal menangkap 400 orang yang menargetkan para pekerja di bidang kesehatan.
Dengan  semakin  maraknya  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pihak  militer  terhadap sipil  dalam  rangkaian  aksi  protes  ini  akhirnya  di  tanggal  22  Februari  2021  rakyat  sipil
bersepakat  untuk  mengadakan  protes  dengan  volume  yang  jauh  lebih  besar  dibandingkan sebelumnya,  yang kemudian dinamakan sebagai  revolusi  musim  semi 22222. Nama ini di gunakan untuk di sandingkan dengan terjadinya  revolusi berdarah 88888 yang pada akhirnya berhasil  membuat  pihak  junta  militer  terpaksa  memenuhi  permintaan  rakyat  terhadap demokratisasi dalam pemerintahan di masa lalu. Para demonstran setidaknya menuntut tujuh hal dalam aksi tersebut diantaranya : 1. Pemulihan demokrasi, 2. Penghapusan pemerintahan militer  yang otoriter 3. Pembebasan terhadap tahanan politik dan masyarakat  sipil  lainnya yang  di  tahan  selama  kudeta,  4.  Penghapusan  Undang-Undang  Dasar  tahun  2008,  5. Penetapan  Serikat  Federal,  6.  Ketidak  inginan  akan  nasionalisme  berpengaruh  dari  etnis Burma selaku etnis dominan, dan yang terkahir 7. Penyatuan atau Integrasi seluruh kelompok Masyarakat di Myanmar.
Walaupun  saat  ini  gerakan  protes  tersebut  sudah  mulai  menurun  intensitasnya dikarenakan oleh kejenuhan masyarakat dan keinginan masyarakat untuk kembali mencapai keamanan, Akan tetapi beberapa tempat masih terjadi aksi penolakan dan pembangkangan dari  rakyat  sipil.  Namun  ini  juga  bukan  berarti  bahwa  masyarakat  sipil  telah  sepenuhnya tunduk  akan  tetapi  sedang  menunggu  waktu  yang  tepat  untuk  kembali  melancarkan  aksi perlawanan. Dimana rakyat sudah mulai sedikit tenang semenjak pihak junta mengeluarkan pernyataan  bahwa  akan  segera  mengembalikan  pemerintah  sipil  secepatnya  di  tahun  yang akan  datang  dan  akan  berupaya  untuk  mencegah  terjadinya  kembali  kekerasan  serta mengembalikan keamanan kepada seluruh rakyat Myanmar.
Civil  disobedience  movement  (CMD)  ini  merupakan  salah  satu  gerakan  sosial  di negara  dunia  ketiga,  yang  awalnya  terjadi  karena  adanya  pengambilan  kekuasaan  secara paksa  oleh  pihak  militer  yang  tidak  mendapatkan  respon  positif  dari  masyarakat  yang mengakibatkan  terjadinya  integrasi  warga  sipil  untuk  dapat  melakukan  perlawanan  demi melindungi kebebasan nya di bawah nama demokrasi.
Pada fase awal pengambilan kekuasaan oleh pihak junta, warga Myanmar mengalami kegelisahan atas trauma  masa lalu dan masih belum  melakukan penolakan secara objektif akan tetapi ketika terbentuknya civil disobedience movement yang yang diprakarsai oleh para pekerja  medis  dan  buruh,  masyarakat  sipil  dari  berbagai  kalangan  kemudian  mulai menyatukan  kekuatan  di  bawah  kelompok  resistant  yang  lebih  terorganisir  dan  memiliki tujuan yang lebih jelas.
Kelompok ini kemudian semakin memiliki simpatisan yang lebih luas ketika jatuhnya korban  dari  warga  sipil  oleh  karena  aksi  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pihak  militer sehingga  hal  ini  menjadi  sebuah  sarana  propaganda  dan  pembuktian  atas  kekejaman  dan ketidakadilan yang di lakukan oleh rezim Militer. Dimana dengan meningkatnya partisipasi masyarakat serta penolakan yang terjadi, mengakibatkan pihak militer sewaktu-waktu akan terpaksa  untuk  dapat  memenuhi  tuntutan  rakyat  atau  melakukan  negosiasi  untuk  dapat mengembalikan keamanan, kestabilan bersama, juga demi mengembalikan jalannya sektor sosial dan ekonomi yang terhambat oleh karena aksi pemogokan dan pemboikotan sipil di Myanmar.

## Kesimpulan
Myanmar merupakan negara dengan sejarah panjang perjuangan anti penjajahan dan ketidakadilan,  namun  mengalami  pergesekan  antar  kepentingan  politik  sipil  dan  militer setelah meraih kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948. Kondisi ini menyebabkan adanya campur  tangan  militer  dalam  pemerintahan  yang  mengancam  stabilitas  dan  demokrasi  di negara  tersebut.  Setelah  beberapa  kali  terjadi  penggulingan  kekuasaan  oleh  militer, masyarakat Myanmar yang tidak ingin kembali jatuh dalam masa-masa kelam pada dekade-
dekade  sebelumnya  membangkitkan  gerakan  sosial  untuk  menentang  pemerintah  junta militer dan memperjuangkan kebebasan dan demokrasi.
Gerakan  sosial  ini  meliputi  aksi  pemogokan,  kampanye  politik,  pemboikotan terhadap  tempat-tempat  vital  bagi  pemerintah  militer,  dan  demonstrasi  yang  dilakukan melalui  Civil  Disobedience  Movement  (CDM)  yang  mempersatukan  berbagai  segmen masyarakat.  Walau  gerakan  ini  mendapat  tanggapan  kekerasan  dari  pemerintah  militer, namun gerakan ini berhasil menekan pihak junta militer untuk melakukan negosiasi dengan pihak  sipil  untuk  membahas  masa  depan  Myanmar  dan  mengembalikan  keamanan  dan kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat.  Gerakan  sosial  ini  merupakan  contoh  dari  gerakan sosial negara dunia ketiga yang dilakukan atas dasar penolakan hukum dan pembangkangan terhadap pemerintah yang otoriter.

## BIBLIOGRAFI
Alimin, N. (2022). AFP,‘Myanmar Internet Blackout Worsens’, Bangkok Post, 2 April 2021, https://www.  bangkokpost.  com/world/2093995/myanmar-internet-blackout-worsens, ac-cessed  22  August  2021.  AFP,‘“No  Legal  Pathways”:  Myanmar  Poverty  Pushes Thousands  to  Thailand’,  Mizzima,  7  January  2022,  https://mizzima.  com/article/no- legal-pathways-myanmar. Covid-19 and Atrocity Prevention in East Asia , 182.
Ashadi,  W.  (2022).  Kudeta  Junta  Militer  Myanmar  Terhadap  Aung  San  Suu  Kyi  2021.
Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs , 7 (2), 138–164.
Aziz, M. F. (2014). Representasi perlawanan sipil dalam lirik lagu tantang tirani: analisis semiotika charles sanders peirce . Tangerang: Universitas Multimedia Nusantara.
Budaya,  F. M. (2019). Penegakan Hukum Pidana  Terhadap Perdagangan Gelap  Telepon Seluler  Di  Wilayah  Hukum  Direktorat  Kepolisian  Perairan  Polda  Riau .  Universitas Islam Riau.
Charney, M. W. (2021). Myanmar coup: how the military has held onto power for 60 years. The Conversation .
Hamzah,  A.  (2018).  Pengaruh  Diplomasi  Kemanusiaan  Indonesia  Terhadap  Krisis Kemanusiaan Rohingya Di Myanmar. Skripsi Universitas Hassanudin .
Hidayat,  A.  A.  (2022). Sejarah  sosial  Muslim  Minoritas  di  kawasan  Asia .  Prodi  P2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Ni’am,  L.  (2014).  Kepengaturan  dan  penolakan  relokasi:  Kasus  warga  Watugajah pascabencana Gunung Merapi tahun 2011-2013. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 18 (1), 1–14.
Putri, A., Jasmine, P., Salma, R., Bagasta, G., & Faturrahman, M. P. (2021). Dampak Prinsip- Prinsip Dasar ASEAN Terhadap Pola Kerjasama ASEAN Menghadapi Krisis Kudeta Myanmar. Nation State: Journal of International Studies , 4 (1), 117–139.
Roza,  R.  (2021).  Kudeta  Militer  di  Myanmar:  Ujian  Bagi  ASEAN. Info  Singkat  Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI , 13 (4), 7–12.
Rugian,  F.  E.,  Niode,  B.  N.,  &  Tulung,  T.  E.  (2022).  Dinamika  Kehidupan  Demokrasi  di Myanmar  (Suatu  Studi  Tentang  Pengalihan  Kekuasaan  Oleh  Militer  di  Tahun  2021). Jurnal Pemerintahan Dan Politik , 7 (2).
Sampson, A. (2018). Nelson Mandela: the authorised biography . Bentang Pustaka.
Santika, I. G. N. (2022). Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual .
Seethi, K. M. (2022). Human Mobility and Reverse Migration in Asia: Triggers and Travails. Journal of Polity and Society , 14 (2).
Ukraine’s,  C.  (2014).  Krisis  ukraina  dan  dampaknya  terhadap  Tatanan  politik  global  dan regional. Jurnal Penelitian Politik| Volume , 11 (1), 79–108.
Wibowo, T. (2016). Ketimpangan pendapatan dan Middle income trap. Kajian Ekonomi Dan Keuangan , 20 (2), 111–132.
Copyright holder:
Syuhada Bahri (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: