## ISLAMIC  BOARDING  SCHOOL  PEOPLE  IN  POLITICS
(Case Study of Miftahul Huda Islamic Boarding School  Manonjaya Tasikmalaya)
ORANG  PESANTREN  DI  DUNIA  POLITIK
(Studi Kasus Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya)
Andri Nurjaman 1 , Muhamad Yusuf 2 , Doli Witro 3
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1 , IAIN Kerinci 2 ,  IAIN Kerinci 3 , *corresponding author : doliwitro01@gmail.com
The  debate  about  the  involvement  of  Islamic  boarding  schools  in  the  world  of  politics  is  in  a  tug  of war,  contradicting  each  other  in  the  sense  of  experiencing  pros  and  cons.  Miftahul  Huda  Manonjaya Islamic  Boarding  School  is  one  of  the  boarding  schools  in  Tasikmalaya  Regency,  the  founder  of  the Miftahul Huda Islamic Boarding School is late K.H. Choer Affandi. There were 20 mandates that he left, one  of which  forbade  him to  enter  the world  of  politics,  but  in  the  next reality,  there  were sons  and grandsons of K.H. Choer Affandi who entered the world of politics. This article discusses Miftahul Huda Islamic  Boarding  School  students  who  have  entered  politics,  which  seems  to  contradict  one  of  Uwa Choer  Affandi’s  mandates.  This  article  aims  to  highlight  the  goals  of  Miftahul  Huda  Islamic  boarding school  students  to  enter  the  world  of  politics.  This  article  uses  qualitative  research  that  is  literature. The analytical technique used namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results  show  that  the  Miftahul  Huda  Islamic  Boarding  School  has  succeeded  in  producing  scholars  as well as politicians whose main goals and motivations are Islamic da’wah, understanding the ahli sunnah wal jamaah, amar ma’ruf nahi munkar, and entering politics in the case of Miftahul Huda (as KH Asep Maoshul  and  Uu  Ruzhanul  Ulum)  is  a  mandate  from  the  Kyai  Council  and  in  order  to  carry  out  the mandate of the late. The main thing for Uwa Choer Affandi is to maintain the aqidah of the ahli sunnah wal jamaah and in the context of izatul Islam wal muslimun (the glory of Islam and the Muslims).

## Keywords:  Islamic  Boarding  School;  Miftahul  Huda;  Politics
Perdebatan  mengenai  keterlibatan  orang  pesantren  dalam  dunia  politk  berada  dalam  tarik  menarik, saling  bertolak  belakang,  dalam  artian  mengalami  pro  dan  kontra.  Pondok  Pesantren  Miftahul  Huda Manonjaya merupakan salah satu lembaga pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, pendiri dari pondok pesantren Miftahul Huda tersebut adalah alm. K.H. Choer Affandi. Terdapat 20 amanat yang beliau tinggalkan, salah satunya yang melarang untuk terjun ke dunia politik, namun dalam kenyataan berikutnya ada putra dan cucu dari K.H. Choer Affandi yang terjun kedunia politik. Artikel ini membahas santri-santri Pondok Pesantren Miftahul Huda yang terjun ke dunia politik, yang seolah-olah bertentangan dengan  salah  satu  amanat  Uwa  Choer  Affandi.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  menyoroti  tujuan  santri- santri  Pondok  Pesantren  Miftahul  Huda  terjun  ke  dunia  politik.  Artikel  ini  menggunakan  penelitian kualitatif yang bersifat pustaka. Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Pondok  Pesantren  Miftahul  Huda  telah  berhasil menghasilkan ulama sekaligus politisi yang tujuan dan motivasi utamanya adalah dakwah Islam faham ahli sunnah wal jamaah, amar ma’ruf nahi mungkar dan terjun ke politik ini dalam kasus Miftahul Huda (sebagai  K.H.  Asep  Maoshul  dan  Uu  Ruzhanul  Ulum)  merupakan  amanat  dari  dewan  kyai  dan  dalam rangka menjalankan amanat alm. Uwa Choer Affandi yang paling utama yaitu mempertahankan aqidah ahli sunnah wal jamaah dan dalam rangka izatul Islam wal muslimun (kemulian Islam dan kaum Muslimin).
Kata  Kunci:  Miftahul  Huda;  Politik;  Pondok  Pesantren
A B ST R A CT
A B ST R A K

## PENDAHULUAN
Munculnya  pesantren  di  Nusantara  (baca: Indonesia)  seiring  dengan  proses  Islamisasi. Artinya,  pesantren  dijadikan  sebagai  media  atau jalur  Islamisasi  di  Indonesia.  Seiring  berjalan- nya  waktu  dan  khususnya  ketika  Indonesia  di jajah oleh  Belanda, pesantren yang  dipimpin oleh kyai  atau  para  wali  mengajarkan  gerakan- gerakan  perlawanan  terhadap  penjajah,  baik perlawanan  yang  bersifat  fisik  atau  yang  bersifat metafisik  (Baso  2013;  Nu.or.id  2014).  Kaum pesantren  memperjuangkan  politik  kebangsaan dan  politik  pesantren  dalam  rangka  menghadapi kaum  penjajah,  baik  pada  masa  penjajahan Belanda maupun pada masa penjajahan Jepang.
Contoh  kecil  dari  perjuangan  politik  kaum pesantren  dalam  mempertahankan  kemerdekaan Republik  Indonesia  adalah perlawanan  K.H.  Zainal Mustafa  beserta  santrinya  di  Tasikmalaya  dengan militer  Jepang,  pertempuran  yang  dikenal sebagai  pertempuran  Singaparna  ini  disebab- kan  karena  K.H.  Zainal  Mustafa  menolak  ajakan Jepang  untuk  bekerjasama  karena  ada  ketentuan yang  mengharuskan  membungkukkan  badan kearah  timur  setiap  pagi  sebagai  tanda  peng- hormatan  kepada  kaisar  Jepang  dan  pengakuan bahwa  kaisar  Jepang  tersebut  adalah  keturunan dari  dewa  matahari,  ini  disebut  dengan  istilah Seikerei.  Hal  ini  ditolak  oleh  K.H.  Zainal  Mustafa karena  merupakan  tindakan  menyekutukan  Allah s.w.t.  (syirik),  hal  ini  ditolaknya  semata-mata menjaga akidah umat Islam.
Seiring berjalannya waktu, banyak beberapa orang  dari  pesantren  yang  terjun  pada  dunia politik,  baik  politik  kebangsaan  maupun  dalam dunia  politik  praktis.  Bahkan  dalam  momentum- momentum  politik,  tak  sedikit  para  politisi melakukan  kunjungan  ke  pesantren-pesantren yang  cukup  berpengaruh  diberbagai  daerah  di Indonesia  untuk  mendapatkan  dukungan politik.  Sikap  perpolitikan  kaum  santri  menjadi lebih  terbuka  sejak  era  reformasi,  bahkan K.H.  Abdrurahman  Wahid  yang  sering  dipanggil Gus  Dur  yang  juga  merupakan  santri  berhasil menjadi  presiden  Republik  Indonesia  kelima. Kaum  pesantren  sebagai  bagian  dari  komunitas masyarakat  Indonesia  mengalami  semacam euphoria  politik  sehingga  tidak  aneh  banyak
yang terlibat dalam dunia politik praktis.
Perdebatan  mengenai  keterlibatan  orang pesantren  dalam  dunia  politik  berada  dalam tarik  menarik,  saling  bertolak  belakang,  dalam artian  mengalami  pro  dan  kontra.  Ada  yang berpendapat  keterlibatan  orang  pesantren dalam  perpolitik  merupakan  hal  yang  wajar  dan sah-sah  saja,  karena  komunitas  orang  pesantren memiliki  hak  dan  aspirasi  politik  yang  sama seperti  halnya  warga  negara  Indonesia  yang  lain. Adapun  yang  kontra  berpendapat  bahwa keterlibatan  orang  pesantren  dalam  dunia  politik hanya  mendatangkan  bahaya  dari  pada manfaaat,  politik  dianggap ” kotor ” (Ernas  and Siregar 2010 : 196–97).
Dien Syamsuddin mengemukakan perdebatan  mengenai  hubungan  agama  dan negara  (politik)  yang  telah  memunculkan setidaknya  tiga  paradigma  pemikiran  dalam politik    Islam.  Pertama,  paradigma  integralistik yang  mengajukan  bersatunya  agama  dan negara,  agama  dan  negara  tidak  dapat  dipisah- kan,  karena  apa  yang  menjadi  wilayah  agama otomatis  merupakan  wilayah  negara  (politik). Kedua  paradigma  sekularistik  yang  mengajukan konsep  pemisahan  antara  agama  dan  negara, Dalam  Islam  pandangan  sekularistik  menolak pendasaran  negara  kepada  Islam,  paling  tidak menolak  determinasi  Islam  akan  bentuk  negara tertentu.  Ketiga  paradigma  yang  mengajukan bahwa  agama  dan  negara  berhubungan  secara simbolik,  dalam  artian  berhubungan  secara timbal  balik  dan  saling  memerlukan.  Dalam  hal ini  agama  memerlukan  negara  karena  dengan negara  agama  dapat  berkembang.  Negara  juga membutuhkan  agama,  negara  dapat  melangkah dalam  bimbingan  etika  dan  moral  (Witro,  2020; Zulkifli, 2014).
Sistem politik di Indonesia menganut aliran ketiga,  ini  telah  direpresentasikan  dari  Pancasila sebagai  dasar  negara  dan  UUD  1945  sebagai konstitusi  negara,  sampai  ada  sebuah kementerian  yang  mengurusi  urusan  agama yaitu  Kementerian  Agama.  Hubungan  agama dan  negara  di  Indonesia  merupakan  sebuah hubungan  yang  saling  memengaruhi  dan  saling mengisi (Effendy 1996 : 78). Oleh karena itu, dunia politik di Indonesia membuka ruang untuk komunitas
atau  orang  pesantren  untuk  ikut  berpartisifasi atau terlibat dalam dunia perpolitikan di Indonesia.
Artikel  ini  membahas  beberapa  anasir  dan menjawab  beberapa  rumusan  masalah  seperti:  1] bagaimana  profil  Pondok  Pesantren  Miftahul Huda  Manonjaya  Tasikmalaya  dari  masa  awal didirikan hingga saat ini mengalami perkembangan yang pesat sehingga memiliki banyak cabang?; 2] bagaimana  politik  mazhab  Manonjaya  yang tercermin  dalam  tujuan  santri  masuk  atau  terjun ke  dunia  politik,  yang  seolah-olah  bertentangan dengan  salah satu  amanat  yang ditinggalkan  Uwa Choer  Affandi?  Artikel  ini  bertujuan  untuk menganalisis  tujuan  dan  maksud  santri-santri Pondok  Pesantren  Miftahul  Huda  terjun  ke dunia  politik,  khususnya  seperti  yang  dilakukan oleh K.H. Asep Maoshul dan Uu Ruzhanul Ulum.

## KAJIAN TEORI

## Pondok  Pesantren
Pondok  pesantren  secara  bahasa  berasal dari  dua  kata  yaitu  pondok  dan  pesantren,  kata pondok  berasal  dari  pengertian  asrama  santri atau  tempat  tinggal  santri  yang  dahulu  terbuat dari  bilik  bambu.  Ada  juga  yang  menyebutkan bahwa  pondok  itu  berasal  dari  istilah  bahasa Arab  yaitu  funduq  yang  artinya  hotel/asrama (Dhofier 2011 : 4). Adapun kata pesantren berasal dari kata  santri ditambahkan  imbuhan pe  didepan dan  imbuhan  an  diakhir  yang  artinya  tempat tinggal  para  santri.  Sedangkan  istilah  santri terdapat  beberapa  pendapat,  Johns  mengatakan bahwa  istilah  santri  berasal  dari  bahasa  Tamil yang  artinya  guru  mengaji,  sedangkan  C.  C. Berg  berpendapat  bahwa  istilah  santri  berasal dari  bahasa  India  (Hindu),  santri  asal  kata  dari shastri  yang  artinya  orang  yang  tahu  buku-buku suci  agama  Hindu.  Shastri    berasal  dari  kata Shasta  artinya  buku-buku  suci  atau  buku-buku ilmu  pengetahuan.  Alhasil  banyak  peneliti  yang berpendapat  bahwa  lembaga  pondok  pesantren adalah  lembaga  pendidikan  keagamaan  asli Indonesia  pada  masa  Hindu  Budhha  dan  ini diadopsi oleh Islam (Islamisasi) oleh Wali Songo.
Pesantren  merupakan  lembaga  pendidikan tertua  di  Indonesia.  Pondok  pesantren  adalah pendidikan  warisan  dari  Wali  Songo.  Awal  mula
pesantren  ini  beriringan  dengan  Islamisasi  di Nusantara.  Ada  dua  pendapat  utama  mengenai pesantren,  pertama  pondok  pesantren  berasal dari  tradisi  Islam  itu  sendiri,  dan  kedua  pondok pesantren  adalah  sebuah  model  pendidikan asli Indonesia (Departemen Agama RI, 2003 : 7).
Pesantren  adalah  lembaga  pendidikan keagamaan Islam  yang memiliki ciri  khas, mereka hidup  secara  bersama  dan  berada  dibawah pimpinan  seorang  kyai  (Rohim,  2015).  Oleh karenanya  tidak  berlebihan  jika  Abdurrahman Wahid  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Muhtarom (2020)  menyebutkan  bahwa  pesantren  memiliki sub-kultur  tersendiri.  Menurut  Zamakhsyari Dhofier  dalam bukunya berjudul Tradisi Pesantren disebut-kan  bahwa  setidaknya  ada  lima  elemen pesantren,  yaitu  kyai,  santri,  masjid,  asrama  dan pengajaran  kitab Islam klasik (kitab kuning).

## Pesantren  dan  Politik
Yahya  (2014)  mengungkapkan  politik merupakan  upaya  dalam  mengatur  persoalan duniawi  sekaligus  persoalan  akhirat,  oleh  karena itulah  politik  bukan  hanya  seni  dalam  pemimpin. Dalam  segala  perilaku  politik  harus  disandarkan pada  kaidah-kaidah  yang  telah  ditetapkan  dalam fiqih.  Lebih  lanjut  mendirikan  partai  politik merupakan  kewajiban,  karena  dalam  Islam berpolitik merupakan kewajiban. Hal ini bersandar- kan  pada  kaidah  mala  yatimmul  wajib  illa  bihi fahuwa  wajib  (segala  sesuatu  yang  menjadi prasyarat  bagi  sempurnanya  sebuah  kewajiban maka hukumnya wajib).
Mukodi  (2016)  satu  di  antara  tempat mencetak  calon  pemimpin  yang  ideal  bagi Indonesia  adalah  pondok  pesantren.  Kecakapan ilmu  agama  yang  dimiliki  setiap  santri  menjadi modal  intelektual  yang  mumpuni  dalam  menjiwai arah  politik  di  mas  depan.  Konstruksi  pendidikan politik  pada  santri  telah  diterapkan  dan  dapat dilihat  dalam  kegiatan-kegiatan  sehari-hari yang  tercermin  pada,  lingkungan  pendidikan yang  baik    di  pesantren,  terwujudnya  sekolah politik  untuk  lulusan  pesantren  yang  memiliki pontensi,  dan  terlaksanakannya  reformulasi pendidikan  kepemimpinan  di  pesantren.  Oleh karenanya,  pendidikan  politik  yang  di  pesantren
sebenarnya  merupakan  usaha  sekaligus pendorong  terwujudnya  persiapan  pemimpin yang ideal versi Islam di Indonesia.
Hermawan  dan  Ngindana  (2020)  dalam menghilang  stigma  negatif  masyarakat  terhadap politik,  pengetahuan  tentang  pendidikan  politik merupakan  sesuatu  yang  urgen  bagi  pengurus pesantren  dan  santri.  Oleh  karena  kegiatan pendidikan  politik kebangsaan  berbasis  pesantren sangat  dibutuhkan.  Hal  ini  sebagai  langkah dalam membentuk kewaspadaan dan pengetahuan  santri  mengenai  hal-hal  yang bersangkutan  di  luar  agama  (pendidikan  umum dan  kebangsaan)  bentuk  kegiatannya  bisa dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi.

## Relasi  Agama  dan  Negara
Witro  (2020)  menjelaskan  bahwa  dalam khazanah  keilmuan  Islam  konsep  negara mendapat  tempat  yang  istimewa.  Sejak  awal perkembangan  ilmu  politik,  negara  menjadi objek  kajian  yang  dianggap  cukup  urgen, meskipun  suatu  sisi  tidak  ada  ketentuan  khusus mengenai  bentuk  dan  konsep  negara  yang  ideal dalam  Islam.  Oleh  karenanya  berawal  dari  hal ini,  lahirlah  berbagai  penafsiran  dari  berbagai kalangan.  Abdullah  (2014)  mengungkapkan dalam  Islam,  membentuk  negara  merupakan suatu  kewajiban,  namun  bentuk  yang  simbolistik tidak  diwajibkan,  karena  pada  hakikatnya adalah  mengamalkan  ajaran  agam  itu  sendiri. Sebenarnya  konsep  demokrasi  merupakan konsep  yang  ideal  untuk  bangsa  Indonesia karena  sesuai  dengan  Islam  yang  mengedepan- kan nilai-nilai keadilan.
Namun  demikian  realita  berbeda  dengan yang  terjadi,  sebagaimana  yang  diungkapkan oleh  Zionis  (2010)  bahwa  hubungan  agama dengan  negara  di  Indonesia  seperti  cerita antagonisme  yang  saling  curiga  satu  sama  lain. Hubungan  yang  tidak  akur  ini,  disebabkan  oleh perbedaan  pandangan  founding  fathers  tentang bentuk  negara  Indonesia  yang  dicita-citakan sehingga melahirkan ketidaksepakatan mengenai  negara  ini  apakah  bercorak  Islam atau  nasionalis.  Meskipun  di  sisi  lain  Indonesia ini  merupakan  negara  yang  mayoritas  penduduk-
nya pemeluk agama Islam (Sidqi and Witro, 2020; Yanti  and  Witro,  2020;  Yulisa  et  al.  2020).  Ishak (2014)  menjelaskan  Islam  tidak  menjelaskan secara  sharih  (jelas)  mengenai  negara  Islam, namun  demikian  operasional  nilai-nilai  Islam harus dilakukan dalam suatu negara. Oleh karena- nya,  dari  titik  temu  ini  dapat  dipahami  tentang hubungan antara negara dengan agama.
Dalam  relasi  agama  dan  negara  memang tidak  bisa  dilepaskan  dengan  hubungan  ulama dengan  pemerintah  (umara).  Wahid  (2013) menjelaskan  ulama  merupakan  ahli  ilmu  agama dan  harus  ada  dalam  suatu  negara.  Ulama  dan pemerintah  memiliki  peran  yang  berbeda.  Hal ini  terlihat  pada  ulama  memiliki  peran  untuk mendakwah  ilmunya,  sementara  pemerintah memberi  ruang  untuk  dakwah  pada  ulama. Meskipun  di  sisi  tidak  semua  ulama  mendapat ruang  yang  bebas  dalam  berdakwah.  Berbeda halnya dengan dijelaskan (Fikri 2016), ulama dan pemerintah  menjalankan  perannya  masing- masing  tidak  terjadi  sinergi  antara  satu  sama lain. Hubungan seperti tidak selalu terjadi, karena kadang  ulama  dan  pemerintah  memiliki hubungan  yang  sangat  erat  ketika  ada  satu  yang memungkinkan  untuk  bekerjasama.  Sebagai- mana  yang  diungkapkan  oleh  Farizi  (2016), konfigurasi  pemikiran  relasi  antara  Islam  dan negara  masih  terlihat  pada  kontekstual  bukan dalam  tekstual  (tertulis)  dengan  argumentasi bahwa  jika  Islam  tidak  ikut  andil  dalam  politik, maka akan timbul kemudaratan yang lebih banyak lagi  ketika  tidak  ikut  sama  sekali.  Zaprulkhan (2014)  menjelaskan  sebagian  besar  Muslim percaya  bahwa  akan  pentingnya  nilai-nilai  Islam diterapkan  dalam  politik.  Pada  saat  bersamaan dikarenakan  Islam  yang  multiinterpretatif,  maka untuk  menjadi  satu  pandangan  tentang  Islam dan  negara  merupakan  sesuatu  yang  tidak memungkinkan.  Bahkan  dilihat  dari  sejauh sejarah  bangsa  Indonesia,  telah  melahirkan banyak  pendapat  tentang  agama  dengan negara,  begitu  pun  juga  dengan  hubungan ulama dengan negara.
Artikel  ini  mencari  titik  temu  yang  sedikit berbeda  dengan  studi-studi  yang  telah  dilakukan di  atas.  Perbedaan  tersebut  terlihat  pada
seorang  yang  sebagai  ulama,  tetapi  juga  sebagai politisi  yang  menjadi  pemangku  kepentingan dalam  pemerintahan.  Lebih  lanjut  dengan menggunakan  teori  hubungan  agama  dengan negara  untuk  mencari  maksud  dan  tujuan  santri terjun ke dunia politik.

## METODE PENELITIAN
Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif yang  bersifat  pustaka.  Meskipun  disisi  lain, artikel  ini  terlihat  seperti  studi  lapangan,  tetapi artikel  ini  hakikatnya  penelitian  pustaka  karena data-data  yang  digunakan  adalah  yang  bersifat pustaka.  Adapun  teori  yang  digunakan  untuk menganalisis  permasalahan  dalam  artikel  ini adalah  teori  tentang  hubungan  agama  dan negara  (Witro,  2020).  Data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder. Data-data  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  buku- buku,  jurnal-jurnal,  website  berita  dari  internet dan  lain  sebagainya  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  dikaji  yaitu  pesantren  dan santri . Data  yang  telah  dikumpulkan  dengan cara  naratif-deskriptif.  Teknik  analisis  yang digunakan  adalah  teknik  analisis  yang dipopulerkan  oleh  Miles  dan  Huberman  yaitu reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan (Miles and Huberman 1984 : 21–24).

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Pr ofil  Po ndo k  P esan tre n  M ift ahul   Huda Manonjaya  Tasikmalaya
Pondok  Pesantren  Miftahul  Huda  yang berada  di  Manonjaya  didirikan  oleh  K.H.  Choer Affandi  dan  istirnya  bernama  Hj.  Siti  Shofiyyah pada  7  Agustus  1967.  K.H.  Choer  Affandi sebelumnya  bernama  Onong  Husen  yang  lahir pada  hari  Senin  tanggal  12  September  1923  di Kampung  Palumbungan  Desa  Cigugur  Kabupaten Ciamis.  K.H.  Choer  Affandi sering  disebut  Uwa Ajeungan,  atau  Uwa  Choer.  Kata  uwa  penyebutan bagi  K.H.  Choer  Affandi  memiliki  kepanjangan dari  ulama  warosatul  anbiya  artinya  ulama adalah penerus para nabi.
K.H.  Choer  Affandi  merupakan  anak  ke  dua dari  tiga  bersaudara  yang  lahir  dari  pasangan suami  istri,  Raden  Mas  Abdullah  bin  Hasan  Ruba’i
dengan  Siti  Animah  binti  Marhalan.  Ayah  K.H. Choer  Affandi  ini  adalah  seorang  petani  juga seorang  agen  polisi  Belanda  berpangkat  Kopral dan  masih  memiliki  garis  keturunan  dari Mataram  dan  berdarah  menak  dari  sukapura keturunan  Dalem  Sawidak  ke-33  sehingga bergelar Raden Mas (Adeng 2011 : 20). Sedangkan ibu  dari  K.H.  Choer  Affandi  adalah  Siti  Animah yang  merupakan  keturunan  dari  Wali  Godog Garut,  walhasil  pada  diri  seorang  K.H.  Choer Affandi  terdapat  darah  wali  sekaligus  menak sehingga  menjadi  keluarga  atau  sosok  yang dihormati.  Latar  belakang  pendidikan  K.H.  Choer Affandi  adalah  lulusan  Sekolah  Bumi  Putera, sebetulnya  beliau  ingin  melanjutkan  sekolahnya namun  dilarang  oleh  neneknya  (dari  pihak  ayah) dan  diberikan  nasehat  untuk  mesantren.  K.H. Choer  Affandi  menimba  ilmu  di  beberapa  pondok pesantren,  diantaranya:  1]  Pesantren  Cipancur Kabupaten  Tasikmalaya  selama  6  bulan  dan berada  dalam  bimbingan  K.H.  Dimyati;  2] Pesantren  Pangkalan,  Langkaplancar  Kabupaten Ciamis  (sekarang  masuk  dalam  wilayah  teritorial Kabupaten  Pangandaran)  belajar  kepada  K.H. Abdul  Hamid  untuk  mempelajari  fan  atau  disiplin ilmu  tauhid,  K.H.  Abdul  Hamid  adalah  pendiri dan  pemimpin  pondok  pesantren  Al-hamidiyyah, beliau  adalah  sosok  ulama  Nahdlatul  Ulama  yang anti  terhadap  belanda;  3]  Belajar  di  Pesantren Cikalang;  4]  Pesantren  Sukamanah  Kabupaten Tasikmalaya  dibawah  kepemimpinan  dan bimbingan  K.H.  Zaenal  Mustafa;  5:  Pesantren Jembatan  Lima  Jakarta  Selatan,  belajar  kepada K.H.  Mansyur  selama  2  bulan  untuk  mempelajari ilmu  falak;  6]  Pesantren  Tipar  Kecamatan  Cisaat Kabupaten Sukabumi, belajar kepada K.H. Mahfudz selama 3 bulan untuk mempelajari ilmu logika; 7] Pesantren Gunungpuyuh Kabupaten Sukabumi belajar kepada  K.H.  Ahmad  Sanusi  selama  3  bulan  untuk belajar  ilmu  hadis  dan  tafsir;  8]  Pesantren Wanasuka Kabupaten Ciamis belajar kepada Raden Haji  Didi  Abdul  Majid  mempelajari  ilmu  tasawuf; dan  9]  Pondok  pesantren  terakhir  K.H.  Choer Affandi  belajar  di  Pesantren  Grenggeng  Kebumen Jawa  Tengah  belajar  kepada  Kyai  Sayuti  untuk belajar ilmu  kemakrifatan (Adeng  2011 :  21). Ini merupakan  sanad  keilmuan  atau  geneologi intelektual-spiritual  dari  K.H.  Choer  Affandi  yang
mengembara  menimba  fan  atau  disiplin  berbagai ilmu  di  berbagai  lembaga  pesantren  dalam  tradisi pengembaraan khas seorang santri.
Setelah  pengembaraan  tersebut  K.H.  Choer Affandi  mendirikan  pondok  pesantren  yang berlokasi  di  Dusun  Pasirpanjang  Desa  Kalimanggis Kecamatan  Manonjaya  Kabupaten  Tasikmalaya. Penamaan  pondok  pesantren  yang  didirikan  oleh K.H.  Choer  Affandi  adalah ” Miftahul  Huda ” yang secara  harfiyah  mengandung  arti  kunci  petunjuk, penamaan  ini  merupakan  representasi  dari harapan K.H. Choer Affandi agar pondok pesantren yang  didirikannya  mampu  mencetak  ulama  yang memberikan  bimbingan  spiritual  bagi  masyarakat luas nantinya.
Uwa  Choer  meninggal  pada  tahun  1994, pondok  pesantren  dilanjutkan  oleh  putranya  yaitu K.H.  Asep  Ahmad  Maoshul  Affandi  dan  dibantu oleh  dewan  Kiai  lainnya  yang  merupakan  putra, menantu  dan  cucu  K.H.  Choer  Affandi  tersebut. Pondok  Pesantren  Miftahul  Huda  merupakan pondok  pesantren  tradisional  dengan  pengajian kitab  Islam  klasik  dengan  metode  pengajian  di antaranya  bandongan,  sorogan,  dan  munazarah. Miftahul  Huda  juga  menerapkan  sistem penjenjangan,  dimulai  pada  tingkat  ibtida (dasar),  tsanawi    (pertengahan)  dan  ma’had  aly (tingkat tinggi) (Sulasman 2015 : 158).
Pondok  pesantren  Miftahul  Huda  memiliki tiga  program  utama  bagi  para  santrinya  untuk mampu  berakhlaq  yang  baik  dan  mendapatkan ilmu  yang  bermamfaat:  1]  ‘Ulamaul  amiliin artinya  ulama  yang  mampu  mengamalkan  ilmu- nya;  2]  Imamal  muttaqin  artinya  memimpin  umat untuk  bertaqwa;  3]  Muttaqin  artinya  manusia yang  bertahan  dalam  ketaqwaan.  Usaha-usaha untuk  mewujudkan  hal  tersebut  diaplikasikan dalam  kegiatan  tarbiyyah  (pendidikan)  dan pembinaan  selama  24  jam  dan  riyadhoh  seperti membaca  Al-Qur’an,  shalat  berjamaah,  shalat- shalat  sunat  seperti  shalat  tahajud  dan shalat  dhuha.
Pondok  Pesantren  Miftahul  Huda  memiliki luas  sekitar  8  hektar  dan  memiliki  santri  sebanyak 3.000.  Alumni  Miftahul  Huda  tersebar  di  hampir seluruh  daerah  di  Indonesia.  Alumni  Miftahul Huda  ini  diwadahi  oleh  sebuah  organisasi  alumni bernama  HAMIDA  (Himpunan  Alumni  Miftahul
Huda)  dan  HAWAMIDA  (Himpunan  Alumni  Wanita Miftahul  Huda).  Miftahul  Huda  juga  memiliki sekitar  1.000  lebih  pesantren  cabang  yang tersebar di daerah Jawa dan Sumatera (Sulasman, 2015 : 159).
Terdapat  20  amanat  yang  beliau  tinggal- kan.  Adapun  20  amanat  Uwa  Choer  Affandi adalah  sebagai  berikut:  1] Shalat  awal  waktu  dan berjama’ah;  2]  Jangan  berhenti  mencari  ilmu; 3]  Jangan  terjun  ke  dunia  politik;  4)]  Jangan berhenti  mencari  teman;  5]  Pertahankan  aqidah ahlussunnah  wal  jama’ah;  6]  Lamun  hayang maju  ulah  euren  mikir    (kalau  mau  maju  jangan berhenti  berfikir);  7]  Lamun  hayang  maju  kudu daek  cape  (kalau  mau  maju  harus  mau  capek); 8]  Ulah  embung  disebut  bodo  (jangan  tidak  mau disebut  bodoh);  9]  Ulah  embung  disebut  sahan dapeun  (Jangan  tidak  mau  disebut  lebih  bawah (pangkat,  usia,  umur,  dan  lain  sebagainya);  10] Sagala  anu  tumiba  kadiri  gara-gara  diri  (segala yang  terjadi  pada  diri  kita  adalah  karena  kita); 11] Ubar diri aya di diri (obat hati ada di hati); 12] Eweuh  nu  nyaah  kana  diri  kajaba  anu  boga  diri (tak  ada  yang  sayang  sama  diri  kita  kecuali  kita sendiri);  13)]  Harga  diri  kumaha  diri  (harga  diri itu  tergantung  bagaimana  diri);  14]  Ari  ngitung kudu  tihiji,  ulah  hayang  ujung  ujung  angka salapan  (jika  berhitung  harus  dimulai  dari  angka satu,  jangan  tiba-tiba  maunya  langsung  angka sembilan);  15]  Mun  nyieun  pondasi  tong  sok waka  mikiran  kenteng  (kalau  membuat  pondasi rumah  jangan  pikirkan  dulu  masalah  genteng nya);  16]  Sanajan  teu  lumpat  tapi  ulah  cicing (walaupun  tidak  berlari  tapi  janganlah  berhenti); 17]  Sagede-gedena  jalan  syare’at,  ulah  matak ngurangan  tawakal  ka  Alloh  (Sebesar-besarnya jalan  syari’at,  jangan  sampai  mengurangi  tawakal kepada  Allah  s.w.t.);  18]  Tong  leumpang  dina hayang,  tong  cicing  dina  embung,  tapi  kudu leumpang  dina  kudu,  kudu  euren  dina  ulah (jangan  berjalan  selagi  mau,  jangan  diam  selagi enggan.  Tapi  berjalanlah  karena  harus,  dan  harus berhenti  karena  larangan);  19]  Tong  lesot  hate tina  eling  ka  Alloh  dina  kaayaan  kumaha  wae, sedih,  susah  jeung  bungah  (jangan  sampai melupakan  Allah  s.w.t.  dalam  keadaan  apapun sedih,  susah,  senang);  20]  Sarebu  sobat  saeutik teuing,  hiji  musuh  loba  teuing  (seribu  teman
terlalu sedikit, tapi satu musuh itu terlalu banyak). Salah  satunya  yang  melarang  untuk  terjun  ke dunia  politik,  namun  dalam  kenyataan  berikutnya ada  putra  dan  cucu  dari  K.H.  Choer  Affandi  yang terjun  kedunia  politik,  yaitu  K.H.  Asep  Maosul  A ffandi  yang  merupakan  putra  K.H.  Choer  Affandi dan  menjadi  anggota  DPR-RI  sampai  tiga periode.  Selanjutnya  ada  Uu  Ruzhanul  Ulum,  trek politiknya  dimulai  menjadi  anggota  legislatif, Bupati  Kabupaten Tasikmalaya selama dua periode dan  sekarang  menjadi  wakil  gubernur  Jawa  Barat. Keterlibatan  pondok  pesantren  Miftahul  Huda Manonjaya  dalam  politik  dan  tujuan  utamanya terjun  dalam  perpolitikan  serta  kaitannya  dengan amanat Uwa Choer.
Politik  Mazhab  Manonjaya:  Tujuan  Santri  Masuk ke  Dunia  Politik
Terdapat  dua  tokoh  pondok  pesantren Miftahul  Huda  yang  terjun  ke  dunia  politik,  yaitu K.H. Asep  Maoshul Affandy dan Uu Ruzhanul Ulum. Walaupun  ada  tokoh  lain  dan  termasuk  pada keluarga  besar  Pondok  Pesantren  Miftahul  Huda yang  sama-sama  terjun  di  dunia  politik,  seperti Lina  Ruzhanul  Ulum,  H.  Didi  Abdul  Hadi  dan Syihabuddin  Romli.  Dalam  pembahasan  ini  ide pokoknya  adalah  mengungkapkan  bagaimana tujuan  serta  motivasi  kedua  tokoh  utama  Miftahul Huda  tersebut  masuk  di  dunia  politik,  serta  bagai- mana  penjelasan  mengenai  larangan  terjun  ke politik  yang  terdapat  dalam  amanat  alm.  K.H. Choer Affandi.
Dilansir  dari  halaman  tirto.id  Asep  Ahmad Maoshul  Affandi  lahir  di  Tasikmalaya  pada  tanggal 14  Februari  1959.  Latar  belakang  pendidikannya yaitu  pendidikan  dasar  di  Pasir  Panjang  II  pada tahun  1979,  pada  tahun  2005  melanjutkan pendidikan  dengan  mengambil  Paket  B  di Ma’hadul  Miftahul  Huda  dan  paket  C  pada  tahun 2008,  setelah  lulus  paket  C  pada  tahun  2011 beliau  menlanjutkan  studinya  ke  Al-Azhar  di Banjar  selama  lima  tahun  sampai  tahun  2014. Beliau  menjadi  pimpinan  umum  pondok  pesantren Miftahul  Huda  dari  tahun  1994.  Pengalaman berorganisasinya  yaitu  di  antaranya  pernah menjadi  Ketua  Presidium  Tasikmalaya  Solidarity  of Moslem  (TSM),  pernah  menjadi  pimpinan  LSM
GAMMAS  (Gerakan  Moral  Masyarakat),  pernah menjadi  tim  pemantau  bencana  alam  di  Jawa Barat,  pernah  menjadi  penasihat  Keluarga  Besar Putra  Polisi  Polrestabes  (KBPPP)  Tasikmalaya dan  yang  terakhir  sebagai  penasehat  dewan oleh Santri Tasikmalaya (DESTA) (Tirto.id n.d.).
Jauh-jauh  hari  sebelum  menjadi  anggota DPR-RI,  K.H.  Asep  Maoshul  memang  sudah  aktif di  sebuah  partai  yaitu  Partai  Persatuan Pembangunan  (PPP),  beliau  pernah  menjadi anggota  majelis  pertimbangan  PPP  DPC Kabupaten  Tasikmalaya  dari  tahun  2000  sampai tahun  2005,  sampai  menjadi  jajaran  dari  DPP sebagai  anggota  majelis  pertimbangan  DPP  PPP dari tahun 2011-sekarang. Karir politik K.H. Asep Maohsul  Affandi  dimulai  pada  tahun  2009- 2014  menjadi  anggota  DPR  RI  Komisi  VIII  yang berfokus  pada  bidang  agama,  sosial  dan pemberdayaan  perempuan.  Selanjutnya  dari tahun  2014-2019  dari  praksi  Partai  Persatuan pembangunan  (PPP)  pada  periode  tersebut (periode  ke-2)  Asep  Maoshul  terpilih  kembali menjadi  anggota  DPR  RI  dengan  memperoleh 42.246 suara dari daerah pemilihan  Jawa Barat X yang meliputi Pangandaran, Kuningan, Kabupaten Ciamis  dan  Kota  Banjar.  Pada  periode  kedua  ini beliau  bertugas  di  komisi  2,  namun  pada  bulan September  2016  dimutasi  ke  komisi  6  DPR-RI. Beliau  sering  berangkat  ke  kantornya  diparlemen dengan  mengenakan  pakaian  jubah  putih panjang   dan  sorban.
Adapun  perjalanan  politik  Uu  Ruzhanul Ulum  yang  pernah  diinformasikan  dari  fortal berita,  News  Investigasi  bahwa  Uu  sejak  usianya 18  tahun  sudah  betugas  menjadi  pengurus ranting  PAC  PPP.  Uu  Ruzhanul  Ulum  adalah  cucu dari K.H.  Choer Affandi  yang lahir  di Tasikmalaya 10  Mei  1969.  Pendidikan  formalnya  dari  tingkat dasar  sampai  perguruan  tinggi  ia  habiskan  di Tasikmalaya,  yaitu  MI  Al-Khairiyyah  Manonjaya lulus  pada  tahun  1982,  SMP  Negeri  Manonjaya pada  tahun  1985,  SMA  Pasundan  Tasikmalaya pada  tahun  1988  dan  Universitas  Siliwangi pada tahun 1997. Adapaun pendidikan pesantren- nya  beliau  pernah  nyantren  di  Pondok  Pesantren Bantar  Gedang,  Pondok  Pesantren  Miftahul  Huda Ustmaniyyah,  Pondok  Pesantren  Baitul  Hikmah
Haur Kuning Salopa dan Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya.
Perjalanan  politik  Uu  Ruzhanul  Ulum dimulai  pada  tahun  2000  sudah  duduk  dikursi DPRD  Tasikmalaya,  bahkan  pada  tahun  berikutnya yaitu  tahun  2005-2009  ia  menjadi  ketua  DPRD Tasikmalaya.  Karir  politik  Uu  semakin  naik  ketika terpilih  sebagai  bupati  kabupaten  Tasikmalaya pada  tahun  2011.  Bahkan  pada  periode  kedua yaitu  pada  tahun  2016  calon  bupati  kabupaten tasikmlaya  merupakan  calon  tunggal  yaitu  Uu Ruzhanul  Ulum dan  Ade  Sugianto  dan Uu  kembali terpilih  sebagai  bupati  Kabupaten  Tasikmalaya (Newsinvestigasi86.com  2018).  Sekarang  Uu sedang  menjabat  Wakil  Gubernur  Jawa  Barat dengan Ridwal Kamil.
Baik  KH  Asep  Maohul  Affandi  ataupun  Uu Ruzhanul  Ulum  telah  mencapai  politik  yang  cukup tinggi  di  Indonesia  sebagai  seorang  santri  dan kaum sarungan (baca: pesantren). Keduanya yang merupakan  keturunan  dari  KH  Choer  Affandi, alasan  putra  dan  cucu  alm.  K.H.  Choer  Affandi tersebut  terjun  kedua  politik  bukan  karena keingin diri mereka sendiri atau hawa nafsu sendiri, keduanya  terjun  kedunia  politik  berdasarkan amanat  dari  jajaran  dewan  kyai  di  Pondok Pesantren  Miftahul  Huda,  dan  hal  tersebut  selaras dengan  amanat  dari  alm.  K.H.  Choer  Affandi yang  berbunyi ” tong  lempang  dina  hayang,  tong cicing  dina  embung,  tapi  kudu  lempang  dina kudu,  kudu  embung  dina  ulah ” artinya  jangan berbuat  sesuatu  karena  keinginan  sendiri  (nafsu), jangan  diam  karena  tidak  mau,  tetapi  harus berbuat  sesuatu  karena  itu  merupakan  sebuah keharusan  dan  harus  diam  karena  itu  merupakan sebuah  larangan.  Sedangkan  terjun  ke  politik  ini merupakan  urgen  pada  saat  ini  untuk  turun tangan dalam rangka amar ma’ruf nahyil mungkar dan sebagai media dakwah.
Pondok Pesantren dalam rangka izatul islam wal  muslimun  tidak  cukup  bergerak  di  bidang pendidikan  (tarbiyyah)  dan  dakwah  saja.  Namun harus  melangkah  ke  bagian  yang  lain  yang dianggap  lebih  efektif  yaitu  bidang  politik  atau dalam  istilah  Islam  disebut  dengan  syiasah. Politik  dalam  cakupan  Islam  yang  luas  bukan  hal yang  aneh,  karena  syiasah  ini  merupakan  bagian
dari  Islam  itu  sendiri.  Bahkan  islamisasi  di Nusantara  ini  salah  satunya  juga  mengguna- kan  pendekatan  politik  dengan  berdirinya kesultanan-kesultanan  Islam.  Kaum  santri  dalam pergerakan  kemerdekaan  dan  mempertahan- kan  kemerdekaan  bersentuhan  langsung  dengan politik  perlawanan  terhadap  penjajah,  baik  pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang.
Motivasi  dakwah  melalui  jalur  politik  inilah yang  menjadi  tujuan  utama  orang-orang pesantren  terjun  ke  dunia  politik,  terutama disini baik  K.H. Asep  Maoshul Affandi  maupun Uu Ruzhanul  Ulum  untuk  mendakwahkan  Islam  ahli sunnah  wal  jamaah.  Mempertahankan  akidah  ahli sunnah  wal  jamaah  ini  merupakan  amanat pertama  Uwa  Choer  Affandi.  Oleh  karena  itu sebagai  anak  dan  cucunya  beliau  menjalankan amanat  tersebut  lewat  politik  yang  dianggap efektif  dan  efesien  serta  ampuh  untuk  mencapai dan mewujudkan hal-hal tersebut.
Adapun  amanat  alm.  Uwa  Choer  Affandi yang  lain  yang  melarang  terjun  ke  dunia  politik, kedua  tokoh  Miftahul  Huda  tersebut  mengakui adanya  amanat  tersebut.  Dalam  pernyataan  K.H. Asep  Maoshul  Affandi  bahwa  amanat  alm.  Uwa Choer  Affandi  tersebut  hanya  berlaku  pada zamannya  dan  sekarang  bukan  jamannya. Memang  pada  masa  Uwa  Choer  Affandi,  beliau sangat  tidak  menyukai  pemerintah  dan  orang yang  pro  pemerintah.  Selain  dari  Uwa  Choer Affandi  pernah  menjadi  elite  dari  DI/NII.  Namun dengan  berjalannya  waktu  dan  arahan  dari  guru beliau sendiri. Uwa Choer Affandi akhirnya pindah thoriqoh  dan  kembali  ke  pangkuan  ibu  pertiwi sehingga  beliau  hanya  fokus  pada  bidang tarbiyah  (pendidikan)  dan  dakwah.  Amanat  Uwa Choer  Affandi  yang  melarang  terjun  ke  politik hanya  berlaku  pada  zaman  uwa,  Asep  Maoshul melanjutkan  penjelasannya  dalam  bahasa  sunda yang  berbunyi ” didieu,  kieu,  ayeuna  lain  diditu kitu  bareto ” artinya  disini,  begini,  sekarang bukan  disana,  begitu,  dahulu.  Ini  sebuah  kata- kata  yang  menunjukan  pemberlakuan  amanat alm.    Uwa  Choer  Affandi  pada  masalah  politik. Zaman  sekarang  telah  berbeda,  perlu  adanya kyai  atau  ahli  agama  yang  terjun  ke  politik dengan  tujuan dakwah.
Oleh  karena  itu,  terjunnya  putra  dan  cucu  K.H. Choer  Affandi  tidak  melanggar  amanat  alm.  Uwa Choer  Affandi.  Bahkan  melaksanakan  amanat beliau  yang  paling  utama  yaitu  dalam  rangka dakwah  mempertahankan  aqidah  Islam  ahli sunnah  wal  jamaah  melalui  jalur  politik  yang dianggap  pada  saat  ini  merupakan  jalan  yang efektif untuk mewujudkan hal tersebut.

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  mengenai  pembahasan hasil  penelitian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan bahwa:
Pertama,  pondok  pesantren  merupakan lembaga  pendidikan  Islam  yang  dianggap sebagai  lembaga  pendidikan  tertua  di  Indonesia. Ketika  memasuki  masa  reformasi  pesantren menghirup  angin  segar  termasuk  dalam  dunia politik,  termasuk  pesantren  Miftahul  Huda
Manonjaya  didirikan  oleh  K.H.  Choer  Affandi  dan istirnya  bernama  Hj.  Siti  Shofiyyah  pada  7 Agustus 1967.
Kedua,  meskipun  terjadi  dilematis  di kalangan  masyarakat  mengani  ulama  terjun  ke dunia  politik  dan  bahkan  dalam  kasus  Miftahul Huda  yang  bertentangan  dengan  amanat  alm. uwa Choer yang  melarang terjun ke dunia politik. Namun  ternyata  Pondok  Pesantren  Miftahul Huda telah berhasil menghasilkan ulama sekaligus politisi  yang  tujuan  dan  motivasi  utamanya adalah dakwah Islam faham ahli sunnah wal jamaah, amar ma’ruf nahi mungkar dan terjun ke politik ini dalam  kasus  Miftahul  Huda  (sebagai  K.H.  Asep Maoshul  dan  Uu  Ruzhanul  Ulum)  merupakan amanat  dari  dewan  kyai  dan  dalam  rangka menjalankan  amanat  alm.  Uwa  Choer  yang paling  utama  yaitu  mempertahankan  aqidah  ahli sunnah wal jamaah dan dalam rangka izatul Islam wal muslimun (kemuliaan Islam dan kaum Muslimin).
Abdullah. 2014. ” Hubungan Agama Dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan ” . Jurnal Politik Profetik 4(2):22–37. doi: 10.24252/profetik.v2i2a5.
Adeng, Adeng. 2011. ” Sejarah Pesantren Mifahul Huda Manonjaya Tasikmalaya ” . Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya 3 (1) :18–32. doi: 10.30959/patanjala.v3i1.269.
Baso, Ahmad. 2013. Pesantren Studies. Jakarta: Pustaka Afid. Departemen Agama RI. 2003. ” Pondok Pesantren Dan Madrasah Diniyyah, Pertumbuhan Dan Perkembangan- nya ” Jakarta: Dirjen Kelembagaan Islam Indonesia.
Dhofier, Zamakhsyari. 2011. ” Tradisi Pesantren ” .  Jakarta: LP3ES. Effendy, Bahtiar. 1996. ” Islam Dan Negara ” .  Jakarta: Paramadina. Ernas, Saidin, and Ferry Muhammadsyah Siregar. 2010. ” Dampak Ke Terlibatan Pesantren Dalam Po Litik: Studi  Kasus Pesantren Di Yogyakarta ” . Kontekstualita 25 (2) : 195–224. Farizi, Mudrik Al. 2016. ” Konfigurasi Pemikiran Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia ” . Al Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial  10 (2) : 1–17.
Fikri, Sholeh. 2016. ” Posisi Ulama Dalam Pemerintahan Kota Padang sidimpuan ” . TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman  2 (1) : 67–78. doi: 10.24952/tazkir.v2i1.402.
Hermawan, Romy, and Rispa Ngindana. 2020. ” Pendidikan Politik Kebangsaan Berbasis Pesantren ” . JIPEMAS: Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat  3 (2) : 154–65. doi: 10.33474/jipemas.v3i2.6704. Ishak, Muhammad. 2014. ” Hubungan Antara Agama Dengan Negara Dalam Pemikiran Islam ” . Jurnal  Tahkim 10 (2) : 109–31.
Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 1984. Qualitative Data  Analysis (a Source Book of New Methods). Beverly Hills: Sage Publications.
Muhtarom, Mumuh. 2020. ” Pengembangan Pendidikan Karakter Dan Budaya Bangsa Di Pesantren ” . Inovasi: Jurnal  Diklat  Keagamaan  14  (2) : 114–23. doi: 10.52048/inovasi.v14i2.133.
Mukodi, Mukodi. 2016. ” Pesantren Dan Pendidikan Politik Di Indonesia: Sebuah  Reformulasi  Kepemimpinan Islam Futuristik ” . Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 16 (2):461–84. doi: 10.21154/al-tahrir.v16i2.503.

## DAFTAR PUSTAKA
Newsinvestigasi86.com. 2018. ” Perjalanan Karir Politik UU Ruzhanul Ulum ” . Retrieved August 6, 2021 (http:/ /newsinvestigasi86.com/2018/01/12/perjalanan-karir-politik-uu-ruzhanul-ulum/). Nu.or.id. 2014. ” Dasar Politik Pesantren. ” Retrieved August 5, 2020 (https://www.nu.or.id/post/read/49221/ dasar-politik-pesantren).
Rohim, Zaini Tamin Abd. 2015. ” PESANTREN DAN POLITIK (Sinergi Pendidikan Pesantren Dan Kepemimpinan Dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy’ari) ” . Jurnal Pendidikan Agama Islam 3(2):323–45. doi: 10.15642/ pai.2015.3.2.323-345.
Sidqi, Imaro, and Doli Witro. 2020. ” Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan  Nasional : Studi  Implikasi  Fatwa Terhadap Masyarakat ” . Nizham: Jurnal Studi  Keislaman  8 (1):20–31. doi: https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103.
Sulasman, Sulasman. 2015. ” Peaceful Jihâd Dan Pendidikan Deradikalisasi Agama ” .Walisongo: Jurnal  Penelitian Sosial Keagamaan  23 (1):151–76. doi: 10.21580/ws.2015.23.1.228.
Tirto.id. n.d. ” Asep Ahmad  Maoshul  Affandy ” . Retrieved August 5, 2021 (https://tirto.id/m/asep-ahmad- maoshul-affandy-E7).
Wahid, Abd. 2013. ” Pola  Peran  Ulama  Dalam  Negara  Di Aceh ” . Madania  17 (1) : 85–92. doi: 10.29300/ madania.v17i1.2845.
Witro, Doli. 2020. ” Ulama and Umara In Government Of Indonesia: A Review Of Religion and State ” . Madania 24 (2) : 135–44. doi: 10.29300/madania.v24i2.3778.
Yahya, H. Imam. 2014. ” Demokrasi  Pesantren: Menebar  Format  Politik  Yang  Damai ” . Jurnal  At-Taqaddum 6 (2) : 187–205. doi: 10.21580/at.v6i2.713.
Yanti, Betria Zarpina, and Doli Witro. 2020. ” Islamic Moderation as a  Resolution  of  Different  Conflicts of Religion ” . Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan  8 (1): 446–57. doi: https:// doi.org/10.36052/andragogi.v8i1.127.
Yulisa,  Ike, Muhamad  Yusuf,  Doli  Witro, Luqyana  Azmiya  Putri,  Mhd.  Rasidin,  and  Nurul  Alamin. 2020.
” Arrangement  and  Dynamication of  Family Law Updating in Indonesia ” . Al- ‘Adl 13(2):288–306. doi: http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v13i2.1879.
Zaprulkhan. 2014. ” Relasi Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam ” . Walisongo 22 (1):105–32. doi: 10.21580/ ws.22.1.261.
Zionis, Rijal Mumazziq. 2010. ” KONSEP KENEGARAAN DALAM ISLAM: Perdebatan Relasional Yang Tak Kunjung Tuntas ” . Falasifa  1 (2):111–29. Zulkifli. 2014. ” “Paradigma Hubungan Agama Dan Negara ” .”Juris 13(2):175–83. doi: 10.31958/juris.v13i2.1142.