## SISTEM SANKSI PERDAGANGAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM
Sukirno Sitti Aisyah Kara
Jumadi Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Email: inhopmii@gmail.com
Abstrak: Sistem  sanksi  terhadap  tindak  pidana  perdagangan  anak  di Indonesia dan hukum Islam, yaitu di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Sedangkan dalam hukum Islam, hukuman bagi pelaku perdagangan orang bisa termasuk jarimah hudud, qishahsh, dan ta’zir tergantung kepada akibat yang ditimbulkan terhadap korban.
Kejahatan  perdagangan  manusia  terutama  perempuan  dana  anak berkembang karena adanya berbagai faktor pendorong, satu diantaranya yaitu faktor kemiskinan. Masyarakat miskin yang berada di daerah-daerah terpencil dijanjikan  pekerjaan  yang  gajinya  besar  mendorong  anak-anak  tersebut terdorong  untuk  mengikuti  ajakan  dari  para  pelaku.  Kondisi  tingkat kemiskinan tersebut semakin mudah untuk dipengaruhi dika dibarengi dengan tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menganalisis ajakan dari para pelaku yang menawarkan gaji yang besar jika tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang tersebut tidak ada.
Keywords: Perdagangan Anak, Jarimah Hudud, Qishash, Ta’zir

## I. PENDAHULUAN
Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjungi tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang  Pengesahan Convention  on  the  Rights  of  The  Child  (Konvensi  tentang  Hak-hak  Anak)  yang mengemukakan  tentang  prinsip-prinsip  umum  perlindungan  anak,  yaitu  non diskriminasi,  kepentingan  terbaik  anak,  kelansungan  hidup  dan  tumbuh  berkembang, dan menghargai partisipasi anak. 1
Prinsip-prinsip  tersebut  juga  terdapat  di  dalam  ketentuan  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  agar  hak-hak  anak  dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4
1 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indoesia (Cet. II; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 1
Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  akan  tetapi,  hingga  keluarnya  Undang- Undang  Perlindungan  Anak  dan  sampai  sekarang,  kesejahteraan  dan  pemenuhan  hak anak masih jauh dari yang diharapkan. 2
Setiap  manusia  disamping  sebagai  makhluk  pribadi  juga  sebagai  makhluk sosial.  Manusia  sebagai  makhluk  sosial  tentunya  mempunyai  suatu  hubungan  erat ataupun memiliki keterkaitan dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan bermasyarakat ada  kalanya  terjadi  suatu  benturan  kepentingan  satu  dengan  yang  lainnya  dan  juga terdapat  penyimpangan-penyimpangan  terhadap  norma-norma  hukum  yang  yang dikenal dengan sebutan kejahatan. Kejahatan merupakan masalah sosial yang timbul di tengah-tengah  masyarakat  dimana  pelaku  dan  korbannya  adalah  anggota  masyarakat itu sendiri. 3
Kejahatan di seluruh dunia selalu mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan  dengan  cepatnya  kamajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Perkembangan mengenai  masalah-masalah  kejahatan,  baik  dilihat  secara  kuantitatif  maupun kualitatifnya  tetap  memerlukan  suatu  pembahasan  dan  pengamatan  sesuai  dengan aktivitas  permasalahannya.  Tanpa  mempelajari  sebab-sebab  terjadinya  kejahatan sangat  sulit  untuk  dimengerti  alasan  kejahatan  itu  terjadi  apalagi  untuk  menentukan tindakan yang tepat dalam menghadapi pelaku kejahatan. 4
Perdagangan  ( trafficking)  manusia  mempunyai  arti  yang  berbeda  bagi  setiap orang.  Perdagangan  manusia  meliputi  sederetan  masalah  dan  isu  sensitif  yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau  organisasinya.  Kendati  demikian,  seperti  yang  dinyatakan  oleh  dua  pakar perdagangan  internasional,  Wijers  dan  Lap-Chew,  ‚…isu  definisi  bukanlah  suatu pertanyaan  akademis.  Langkah  yang  akan  diajukan  untuk  mencegah  dan  memerangi ‚perdagangan‛  dapat  berbeda-beda,  tergantung  dari  bagaimana  masalah  itu didefinisikan…‛.  Isu  pendefinisian  ini  amat  penting  di  Indonesia  karena  banyak  dari manifestasi  perdagangan  juga  merupakan  praktik  yang  diterima  dalam  masyarakat, sehingga  mereka  tidak  dianggap  eksploitatif,  apalagi  dipandang  sebagai  tindak perdagangan. 5
Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang memberikan pengertian yaitu,
‚Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di
2 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indoesia , h. 1
3 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dan  Perempuan (Bandung:  PT  Refika Aditama, 2012), h. 40.
4 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan , h. 40.
5 Ruth Rosenberg, Dkk, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia (Jakarta: International Catholic  Migration  Commission  (ICMC)  dan  American  Center  for  International  Labor  Solidarity (ACILS), 2003), h. 11.
dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  ekspolitasi  atau mengakibatkan orang tereksploitasi.‛ 6
Di  masa  lalu,  perdagangan  dipandang  sebagai  pemindahan  perempuan  secara paksa  ke  luar  negeri  untuk  tujuan  prostitusi,  dengan  sejumlah  konvensi  terdahulu mengenai  perdagangan  hanya  menfokuskan  pada  aspek  ini.  Namun  kemudian perdagangan  didefinisikan  sebagai  perpindahan  manusia  (khususnya  perempuan  dan anak), dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke  luar  negeri,  untuk  semua  bentuk  perburuhan  yang  eksploitatif,  tidak  hanya prostitusi  dan  perbudakan  yang  berkedok  pernikahan  ( servile  marriage),  sehingga memperluas definisi itu untuk mencakup lebih banyak isu dan jenis kekerasan. 7
Berdasarkan pengalaman penculikan dan perdagangan anak yang pernah terjadi di  tanah  air,  motif  pelaku  melakukan  penculikan  anak  relatif  beragam.  Secara  garis besar, biasanya motif yang melatarbelakangi adalah sebagai berikut:
Pertama,  praktik  penculikan  anak  yang  dimanfaatkan  sebagai  tenaga  kerja paksa, baik itu disektor industri, sebagai Tenga Kerja Indonesia (TKI), maupun sekedar dijadikan pengemis atau anak jalanan dibawah komando seorang preman yang sangar dan  jahat.  Di  berbagai  kota  besar,  sering  terjadi  anak-anak  jalanan  mengalami penyekapan  secara  halus,  yakni  terpaksa  hidup  dibawah  kekuasaan  dan  perlindungan seorang  preman  dengan  kompensasi  menyetorkan  sebagian  besar  penghasilan  mereka mengamen atau mengemis kepada sang patron tersebut. 8
Hasil  pantaun  dari Global  Aliance  Against  Traffic  in  Women  (GAATW) menemukan  bahwa  tak  jarang  anak-anak  yang  menjadi  korban  penculikan  dipaksa bekerja disektor industri, pertanian atau konstruksi dengan bayaran yang rendah atau tidak  dibayar  sama  sekali,  sementara  disaat  yang  sama  mereka  harus  bekerja  dalam kurun  waktu  yang  lama  lebih  dari  12  jam  atau  bahkan  lebih  dari  15  jam  per  hari. Banyak dari anak-anak yang bekerja paksa ini, karena status mereka yang illegal dan tidak dimilikinya dokumen yang sah karena sudah dirampas oleh pihak pengusaha atau makelar, terpaksa menerima nasib karena ketidakberdayaan mereka. 9
Kedua,  praktik  penculikan  anak  sebagai  bagian  dari  modus  kriminal  untuk memperoleh  uang  besar  dalam  jangka  waktu  pendek.  Kasus  penculikan  anak  untuk meminta  uang  tebusan  dari  keluarga  korban  ini  tercatat  telah  berkali-kali  terjadi. Ketiga,  kasus  penculikan  dan  perdagangan  anak  untuk  dijadikan  korban  kekerasan seksual, baik untuk dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) maupun untuk kepentingan perbudakan yang dibungkus dengan kedok perkawinan. 10
Biasanya,  akibat  kemiskinan,  anak-anak  perempuan  dengan  muda  ditipu  oleh para makelar untuk dijual kepada sejumlah lelaki di luar negeri sebagai istri yang sah,
66 Tim  Redaksi, Pasal  1  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang  Perdagangan  Orang (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 3.
7 Ruth Rosenberg, Dkk, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia , h. 11.
8 Bagong  Suyanto, Masalah  Sosial  Anak ,  (Cet.  II;  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group. 2013), h. 297.
9 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak , h. 297-298.
10 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak , h. 298.
namun kehidupan sehari-hari mereka sebetulnya tak ubahnya seperti Pembantu Rumah Tangga  (PRT)  gratisan  plus  paksaan  untuk  memberikan  pelayanan  seksual  setiap waktu. Keempat, praktik penculikan anak untuk diperjual belikan di luar negeri, baik untuk  dimanfaatkan  organ  tubuhnya  maupun  untuk  dijadikan  anak  adopsi  oleh keluarga tertentu yang menginginkan anak angkat. 11
Secara  umum  Sulawesi  Selatan  memiliki  sejarah  panjang  sebagai  bangsa perantau.  Banyak  literatur  yang  memperlihatkan  bahwa  migrasi  sudah  merupakan bagian dari budaya suku-suku di Sulawesi Selatan, khususnya Suku Bugis dan Toraja. Informasi  menarik  dalam  kaitannya  dengan  situasi trafficking  di  Sulawesi  Selatan adalah adanya sejarah orang Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis Makassar sebagai pedagang  budak  paling  tidak  sejak  abad  ke-16,  budak  merupakan  salah  satu ‛komoditas‛  perdagangan  orang  Bugis  Makassar.  Pada  awal  abad  17-18  mereka menjual  tawanan  yang  ditangkap  dari  pulau  Nusa  Tenggara,  Buton,  Mindanao,  Sulu, dan Timur laut Kalimantan untuk dijadikan buruh perkebunan lada di Tanah Melayu, Sumatra dan sebagai pekerja di Batavia. 12
Tampaknya  faktor  sejarah  ini  masih  relevan  dengan  situasi  saat  ini. Perdagangan  budak  tampaknya  kini  berubah  wujud  dalam  bentuk  praktik  pengiriman tenaga  kerja  melalui  agen  PJTKI.  Tulisan  tentang  Kalimantan  Timur  telah memperlihatkan istilah populer yang dikenal kalangan calo di Nunukan, seperti ‚Bugis jual  Bugis‛,  ‚Tator  jual  Tator‛,  dan  ‚Jawa  jual  Jawa‛.  Tampaknya,  kesamaan  etnis malah menjadi hal yang merugikan. Bukannya mendorong timbulnya rasa solidaritas, justru meningkatkan kerentanan dari anggota masyarakat terendah dari kelompok etnis yang bersangkutan. 13
Ditinjau dari perpektif Islam bahwa konsep pengakuan dan penegakan hak-hak asasi  manusia  dijelaskan  secara  universal  dan  transparan  dalam  Al-Qur’an  dan dicontohkan  dalam  perilaku  Nabi  Muhammad  saw.  Sebagai  agama rahmatan  lil  al- alamin,  Islam  menebarkan  nilai-nilai  kasih  sayang  dan  kedamaian  serta,  mendorong manusia untuk memiliki kesadaran agar patuh, taslim, dan mampu menjalin hubungan harmonis  dalam  konteks huquq  al-Allah  dan  huquq  al-nas,  kemampuan  untuk membangun  dua  bentuk  hubungan  inilah  manusia  menempati  posisi  dan  fitrahnya sebagai makhluk mulia. 14
Al-Qur’an sebagai kitab suci ummat Islam telah memperingatkan kepada umat Islam bahwa manusia adalah makhluk Allah swt yang dimuliakan dan paling sempurna dari  segala  ciptaannya  yang  tidak  sepantasnya  untuk  diperjualbelikan  apapun alasannya. Olehnya itu, tulisan ini mengelaborasi lebih jauh tentang pandangan hukum Islam tentang perdagangan anak.
11 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak , h. 299.
12 Abhijit  Dasgupta,  dkk, Ketika  Mereka  Dijual:  Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  di  15 Propinsi di Indonesia (Jakarta: ICMC Indonesia dan ACILS, 2006), h. 317.
13 Abhijit  Dasgupta,  dkk, Ketika  Mereka  Dijual:  Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  di  15 Propinsi di Indonesia , h. 317.
14 Mufidah Ch, Mengapa Mereka Diperdagangkan ?: Membongkar Kejahatan  Traficking dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 65.

## II. KAJIAN TEORITIK
a. Pengertian Perdagangan Anak
Ada  banyak  rumusan  kebijakan  yang  bisa  digunakan  sebagai  rujukan  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  korban  perdagangan  dan  untuk  mengantisipasi perluasan  perdagangan  anak.  Pertama,  Konvensi  Hak  Anak  yang  berisi  standar internasional  bagi  pengakuan  terhadap  hakhak  anak.  Konvensi  Hak  Anak  merupakan salah satu dari tujuh konvensi induk yang berkaitan dengan HAM. Menurut kajian para pemerhati  hak  anak,  Konvensi  Hak  Anak  merupakan  konvensi  internasional  yang paling lengkap, karena memuat hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. 15
Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Ratifikasi  ini  ditetapkan  dengan  Keputusan  Presiden  (Keppres)  No.  36  Tahun  1990 yang  menyatakan  pemberlakukan  Konvensi  Hak  Anak  di  Indonesia  (disertai  dengan lampiran  deklarasinya).  Dengan  demikian  Indonesia  memiliki  konsekuensi  untuk mematuhi  isi  Konvensi  Hak  Anak  dan  berkewajiban  membuat  laporan  kepada  PBB tentang pelaksanaan Konvensi Hak Anak di Indonesia. Selain Konvensi Hak Anak, ada beberapa dokumen rujukan lain untuk memberikan perlindungan bagi anak khususnya korban perdagangan, misalnya Concluding Observations (oleh Komite Hak Anak) atas laporan  periodik  I  Indonesia  (CRC/C/15/Add.223,  26  February  2004), Concluding Observations  (oleh  Komite  Hak  Anak)  atas  laporan  periodik  perdana  Indonesia (CRC/C/15/Add.25,  24  October  1994),  Sepuluh General  Comment  yang  dikeluarkan Komite  Hak  Anak  dalam  kurun  hingga  Mei  2008,  Rekomendasi  Komite  Hak  Anak (1995) tentang Juvenile Justice dan Protokol Palermo
Dalam  memberikan  perlindungan  anak,  khususnya  korban  perdagangan, Protokol Palermo adalah salah satu dokumen yang harus menjadi rujukan. Protokol ini merupakan pelengkap dari  konvensi induk ‚ United Convention against Transnational Organized  Crimes‛.  Walaupun  pemerintah  Indonesia  belum  meratifikasi  konvensi  ini tetapi Indonesia sudah menandatanganinya, sehingga sudah terikat secara moral untuk melaksanakannya. 16
Sedangkan  kebijakan  dan  undang-undang  di  Indonesia  yang  menjadi  rujukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak, adalah:
a. Undang-Undang Dasar 1945,
b. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
c. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Terpadu untuk Korban TPPO;
e. Perpres  No.  69  Tahun  2008  Tentang  Subgugus  Tugas  Pencegahan  dan Penanganan  TPPO;  Keputusan  Presiden  No.59  dari  2002  tentang  Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Buruh Anak;
15 Distia  Aviandar,  dkk, Analisis  Situasi  Hak  Anak  untuk  Isu-isu  Tertentu (Yogyakarta: Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, 2010), h. 56.
16 Distia Aviandar, dkk, Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-isu Tertentu , h. 57.
f. Permeneg PP No. 1 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal untuk Korban TPPO;
g. Keputusan Menkokesra No. 25 Tahun 2009 Tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009- 2014;
h. Kepmeneg PP No.07 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas  PTPPO;  Keputusan  Ketua  Harian  Gugus  Tugas  Pusat  No.8  Tahun 2009  Tentang  Pembentukan  Sub  Gugus  Tugas  Pusat  Pencegahan  dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Kebijakan  serta  perundangan  seperti  disebutkan  yang  akan  digunakan  untuk melihat sejauh mana perlindungan terhadap anak telah diatur. Pertama, tentang definisi anak.  Dalam  melakukan  analisis  situasi  perdagangan  anak,  pengkajian  definisi  anak penting  dilakukan  untuk  memastikan  hal-hal  yang  harus  dipenuhi  demi  kepentingan terbaik  anak.  Rujukan  internasional  yang  bisa  digunakan  untuk  mengetahui  definisi anak  adalah  Konvensi  Hak  Anak.  Menurut  Konvensi  Hak  Anak  bagian  I  pasal  1, definisi  anak  adalah  ‚Yang  dimaksud  dalam  Konvensi  sekarang  ini,  seorang  anak adalah  setiap  manusia  yang  berusia  dibawah  18  tahun  kecuali,  berdasarkan  undang- undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat.‛ Definisi dalam Konvensi  Hak  Anak  ini  menjadi  acuan  dalam  merumuskan  kebijakan  atau  dokumen terkait  lainnya,  yaitu  Protokol  Palermo.  Dalam  Protokol  Palero  pasal  3  point  (D) menyebutkan,‚Anak" berarti setiap orang dibawah usia delapan belas tahun. 17
Dalam  berbagai  undang-undang  di  Indonesia,  sebagaimana  tertuang  dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 menyebutkan, ‚Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan‛. Demikian juga dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  dalam  Ketentuan Umum, ayat 5 menyebutkan,‛ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.‛
Dari  gambaran  definisi  tersebut,  tampak  sudah  ada  kesesuaian  definisi  anak dalam  instrumen  terkait  dengan  perdagangan  anak,  yaitu  antara  instrumen internasional  dengan  undang-undang  di  Indonesia.  Konsekuensinya  semua  warga negara Indonesia yang masih dalam batasan umur di atas, berhak memperoleh standar perlindungan  sesuai  Konvensi  Hak  Anak.  Selanjutnya,  bagaimanakah  kebijakan  dan undang-undang  yang  ada  mengatur  tentang  definisi  perdagangan  anak.  Dalam Concluding  Observations,  tahun  2004  salah  satu  Rekomendasi  Komite  No.2  adalah: Menetapkan definisi yang tepat dari perdagangan manusia, meningkatkan perlindungan hukum  untuk  anak-anak  yang  menjadi  korban,  mengambil  tindakan-tindakan  efektif untuk mempertegas penegakan hukum, dan meningkatkan intensitas daya upaya untuk menggalang  kesadaran  masyarakat  tentang  penjualan,  perdagangan  dan  penculikan anak-anak;
Dari  rekomendasi  tersebut,  komite  menekankan  Indonesia  harus  menetapkan definisi  yang  tepat  dari  perdagangan  anak.  Dalam  penentuan  definisi  perdagangan orang,  dokumen  internasional  yang  bisa  digunakan  sebagai  rujukan  adalah The  UN
17 Distia Aviandar, dkk, Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-isu Tertentu , h. 57.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Perdagangan in Persons, Especially Women and  Children,  Supplementing  the  UN  Convention  against  Transnational  Orgzanized Crime atau Protokol Palermo. Protokol ini merupakan pelengkap dari konvensi induk ‚ United Convention against Transnational Organized Crimes‛. Walaupun pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi ini, tetapi Indonesia sudah menandatanganinya, sehingga sudah terikat secara moral untuk melaksanakannya. 18
Berdasarkan protokol palermo, definisi perdagangan anak adalah:
a. ‚Rekrutmen,  pengangkutan,  pemindahtanganan,  penampungan  atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk- bentuk  pemaksaan  lainnya,  dengan  penculikan,  muslihat,  atau  tipu  daya, dengan penyalahgunaan  kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rawan atau dengan  pemberian  atau  penerimaan  pembayaran  atau  keuntungan  guna memperoleh persetujuan sadar ( consent) dari orang yang memegang kontrol atas  orang lainnya, untuk tujuan eksploitasi.  Eksploitasi meliputi, setidak- tidaknya,  eksploitasi  prostitusi  orang  lain  atau  bentuk-bentuk  eksploitasi seksual lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa  perbudakan,  perhambaan  atau  pengambilan  organ  tubuh‛  [Protokol Palermo, Pasal 3(a)];
b. ‚Rekrutmen,  pengangkutan,  pemindah-tanganan,  penampungan  atau penerimaan  anak  untuk  tujuan  eksploitasi  harus  dianggap  ‚perdagangan orang‛ walaupun tidak melibatkan cara-cara seperti yang ditetapkan dalam sub paragraf (a) dari pasal ini‛ [Protokol Palermo, Pasal 3(c)];
c. Anak‛ berarti setiap orang yang berumur kurang dari delapan belas 1 tahun [Protokol Palermo, Pasal 3(d)]. 19
Protokol Palermo menjelaskan unsur cara dalam proses terjadinya perdagangan anak, adalah tidak relevan. Jadi tanpa adanya ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk  pemaksaan  lainnya,  dengan  penculikan,  muslihat,  atau  tipu  daya, dengan  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  penyalahgunaan  posisi  rawan  atau  dengan pemberian  atau  penerimaan  pembayaran  atau  keuntungan  guna  memperoleh persetujuan  sadar  ( consent)  dari  orang  yang  memegang  kontrol  atas  orang  lainnya, maka tetap dianggap sebagai kasus perdagangan anak. 20
Sedangkan  definisi  perdagangan  manusia  di  Indoenasia  berdasarkan  Undang- Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), pasal 1 yang berbunyi:
‚Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam
18 Distia Aviandar, dkk, Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-isu Tertentu , h. 58.
19 Distia Aviandar, dkk, Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-isu Tertentu , h. 59.
20 Distia Aviandar, dkk, Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-isu Tertentu , h. 59.
negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan orang tereksploitasi‛.
Dalam  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  ini  tidak  ada  penjelasan  lainnya  sehingga  pengertian perdagangan orang dalam undang-undang ini untuk semua orang tanpa ada perbedaan batasan umur. Artinya ada ketidaksesuaian antara Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Protokol Palermo. Protokol  Palermo  menyatakan  jika  korbannya  masih  anak-anak  maka  tidak  adanya unsur  cara  dalam  proses  terjadinya  perdagangan  anak,  tetaplah  di  anggap  kasus perdagangan  anak.  Sedangkan  dalam  Undang-Undang  No.21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengatur itu. 21
Menurut  Undang-Undang  No.  14  Tahun  2009  (Undang-Undang  mengenai ratifikasi Protokol untuk Mencegah dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan  dan  Anak,  atau  yang  dikenal  dengan  Protokol  Palermo)  memberikan penjelasan  mengenai  perdagangan  anak,  yaitu;  perekrutan,  transportasi,  transfer, penyembunyian  atau  penerimaan  seseorang  anak  untuk  maksud  eksploitasi  harus dianggap  ‚memperdagangkan  manusia‛  bahkan  bila  hal  ini  tidak  melibatkan  semua cara  kekerasan  atau  bentuk  pemaksaan  lainnya,  penculikan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  penyalahgunaan  posisi  rentan  atau  memberikan  atau menerima  pembayaran,  atau  keuntungan  untuk  mendapat  izin  dari  orang  yang memegang kendali atas orang lain. 22
Anak yang diperdagangkan setidaknya mengalami beberapa proses:
a. Direkrut, yaitu pada proses ini anak direkrut dari desa atau daerah asalnya dengan  cara  bujuk  rayu,  pemaksaan,  penculikan,  penyekapan,  baik  oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal.
b. Dipindahkan,  yaitu  pemindahan  ini  dilakukan  dari  satu  tempat  ke  tempat yang  lain  baik  masih  berada  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri. Pemindahan  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  berbagai  angkutan,  baik darat, laut maupun udara. Pada proses ini, anak dipindahkan ke daerah yang tidak  dikenal  anak  sebelumnya,  sehingga  anak  tidak  bisa  kembali  atau mengetahui jalan pulang ke daerah asalnya.
c. Ditampung, yaitu Proses pemindahan seringkali melibatkan banyak tempat. Sebelum  anak  diserah  terimakan  kadangkala  anak-anak  ditampung  dulu, baik  di  rumah  pelaku,  maupun  di  tempat  lainnya,  seperti  hotel,  tempat penampungan  lain,  atau  di  satu  komunitas.  Di  tempat  ini  anak  diawasi gerak-geriknya  sehingga  sulit  untuk  melarikan  diri.  Pada  proses  ini  anak sudah mendapatkan perlakuan eksploitasi.
d. Dipindahtangankan  atau  diserahkan  dari  seseorang  ke  orang  lain. Pemindahtangan ini biasanya dilakukan ketika anak sudah berada di daerah tujuan. Anak diserahkan oleh pelaku yang membawa anak dari daerah asal
21 Distia Aviandar, dkk, Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-isu Tertentu , h. 60.
22 Nurhamidah, Buku  Saku  Pencegahan  Perdagangan  Anak:  Lindungi  Kami  dari  Jerat Perdagangan Anak (Jakarta: Yayasan KKSP- Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak, 2014), h. 7.
kepada  pelaku  yang  berada  di  daerah  tujuan  untuk  dipekerjakan  dan dieksplitasi. 23
Adapun  dalam  protokol  PBB,  yang  dimaksud  dengan  perdagangan  perempuan dan anak adalah: 24
a. Perekrutan,  pengiriman,  pemindahan,  penampungan  atau  penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi  atau menerima pembayaran  atau  memperoleh  keuntungan  agar  dapat  memperoleh persetujuan  dari  seseorang  yang  berkuasa  atas  orang  lain,  untuk  tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang  lain  atau  bentuk-bentuk  lain  dari  eksploitasi  seksual,  kerja  atau pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik-praktik  serupa  perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.
b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi.
c. Perekrutan,  pengiriman,  pemindahan,  penampungan  atau  penerimaan seorang  anak  atau  untuk  tujuan  eksploitasi  dipandang  sebagai  perdagangan orang  bahkan  jika  kegiatan  ini  tidak  melibatkan  satu  pun  cara  yang dikemukakan dalam sublinea (a) pasal ini.
d. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.
Ada beberapa bentuk tindak pidana perdagangan anak ( child trafficking) antara lain:
a. Anak yang dikerjakan dalam bisnis pelacuran dan pornografi
Dewasa  ini,  industri  seks  telah  menjelma  dalam  berbagai  bentuk.  Jasa pelayanan  seks  terjadi  tidak  hanya  di  tempat  lokalisai,  tetapi  diluar  lokalisasi  juga semakin  marak.  Tempat-tempat  yang  biasanya  secara  sembunyi  digunakan  sebagai tempat  pelayanan  seks  di  antaranya  perumahan,  hotel  bar,  restoran,  diskotik,  salon kecantikan,  dan  cafe.  Tempat-tempat  tersebut  menyediakan  teman  pendamping  atau teman kencan.
b. Anak yang dijadikan pengemis
Pola  lain  perdagangan  anak  yang  sering  dijumpai  di  berbagai  daerah  di Indonesia adlaah mengambil anak untuk mengemis di jalanan. Anak-anak yang disuruh mengemis di  jalan-jalan di  kota-kota besar sering kali berasal  dari  tempat  yang jauh. Jumlah anak yang direkrut dari daerah perdesaan yang cukup besar, anak-anak tersebut dijanjikan pekerjaan yang layak di kota, tetapi mereka tidak tahu sesampainya di kota, mereka disuruh mengemis. Selain anak yang diperdagangkan untuk dijadikan pengemis wanita sepaya kelihatan memelas.
c. Anak yang dijadikan pembantu rumah tangga
23 Nurhamidah, Buku  Saku  Pencegahan  Perdagangan  Anak:  Lindungi  Kami  dari  Jerat Perdagangan Anak , h. 9.
24 Ruth Rosenberg, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia (Jakarta: USAID, 2003), h. 14-15.
Anak  yang  dijadikan  pembantu  rumah  tangga  merupakan  pekerjaan  termudah yang dapat dilakukan anak perempuan desa yang tidak berpengalaman dan tidak atau kurang  berpendidikan  dan  yang  orang  tuanya  tidak  mempunyai  cukup  biaya  untuk menyekolahkan  atau  melanjutkan  sekolah  anaknya.  Seringkali,  kota  besar  menjadi obsesi  banyak  kaum  muda  di  pedesaan  mereka  tergiur  oleh  gaya  hidup  kota  yang dilihatnya melalui media cetak dan televisi.
d. Anak yang dimanfaatkan dalam perdagangan narkoba
Anak-anak  yang  dipekerjakan  sebagai  pengedar  atau  pengunaan  narkoba sifatnya  sangat  terorganisir.  Mereka  dipekerjakan  sebagai  pembantu  dalam  sindikat narkoba dengan iming-iming akan diberikan gaji yang cukup besar.
e. Anak  yang  mengerjakan  pekerjaan  lain  yang  sifatnya  sangat  eksploitatif, seperti pekerjaan dijermal, yaitu anak dipekerjakan para perusahaan tertentu yang mana anak tersebut diberikan gaji yang murah. 25
Ada empat hal sifat dasar trafficking, yaitu pertama, bersifat manipulatif atau penyalahgunaan,  yaitu  penyimpangan  dari  rencana  semula  atau  hal  yang diinformasikan  kepada  korban.  Pada  saat  membujuk  dikatakan  akan  diberikan pekerjaan layak tetapi pada kenyataannya dijadikan budak, dieksploitasi, dipekerjakan pada  pekerjaan  buruk,  dijadikan  obyek  transpalantasi,  dan  sebagainya.  Kedua,  ada transaksi dalam trafficking terjadi transaksi uang antara calo, penjual dan pembeli atau pemakai. Ketiga, tidak mengerti, yakni korban pada umumnya tidak mengerti bahwa ia akan menjadi korban tindak pidana, karena ketika akan bermigrasi dalam niatnya akan mencari pekerjaan atau tujuan lainnya yang tidak ada hubunga dengan sindikat tindak pidana. Keempat, ada migrasi, yaitu perpindahan korban yang melampaui batas negara atau  pbatas  propinsi.  Karena  faktor  jarak  dan  melampaui  batas-batas  administrasi, maka trafficking biasanya dilakukan oleh sebuah sindikat. 26
Trafficking,  khususnya  perdagangan  anak  harus  dilawan  karena  merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat  dan  martabat  manusia dan melanggar hak asasi manusia. Kenyataan menunjukkan bahwa trafficking telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisisr dan tidak terorganisir, baik bersifat antarnegara maupun  dalam  negeri,  sehingga  menjadi  ancaman  terhadap  norma-norma  kehidupan yang  dilandasai  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia.  Keinginan  untuk menyelamatkan  anak  dari  ancaman trafficking  didasari  pada  nilai-nilai  luhur, komitmen nasional dan internasional, untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama.
Perdagangan  anak  bukan  sebuah  bentuk  pekerjaan,  namun  suatu  proses pengerahan atau pengangkutan dan penerimaan seorang anak atau orang dewasa untuk keperluan  eksploitasi,  dimana  selama  dalam  proses  itu  hak-hak  asasi  manusia dilanggar.  Faktor  utama  dalam  semua  bentuk  pekerjaan  yang  mutlak  dilarang (perbudakan  atau  yang  mirip  dengan  perbudakan,  penjualan  dan  perdagangan  anak, ijon, penghambaan, dan kerja paksa dan wajib kerja) adalah bahwa orang tidak bebas
25 Marlina dan Azmiati Zuliah, Hak Restitusi terhadap Koran Tindak Pidana Perdagangan Orang (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 7-8.
26 Beniharmoni  Harefa, Kapita  Selekta  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak (Ed.  I;  Cet.  I; Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 76.
meninggalkan  pekerjaannya  atau  merundingkan  kondisi-kondisi  lainnya.  Perdebatan tentang  definisi  perdagangan  diselesaikan  pada  tahun  2000  dengan  hukum internasional  yang  menjelaskan  bahwa  anak  (manusia  yang  berusia  kurang  dari  18 tahun)  harus  dianggap  sebagai  diperdagangkan,  bahkan  bila  mereka  lebih  diijinkan untuk berimigrasi untuk memperoleh pekerjaan. 27

## b. Sistem Sanksi Perdagangan Anak di Indonesia
Mengingat  korban  dalam  tindak  pidana  perdagangan  orang  ini  biasa  laki-laki atau  perempuan,  dewasa  ataupun  anak-anak,  maka  Undang-Undang  No.  21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  hanya  menyebutkan orang dan tidak secara khusus menyebut anak. Meski demikian, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum pada Pasal 1 ayat di sebutkan bahwa yang dimaksud dengan:
‚Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan‛. 28
Menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa:
‚Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetuujuan dari orang yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda  paling  sedikit  Rp.  120.000.000,-(Seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah)‛. 29
Setiap orang yang memasukkan orang lain ke wilayah Indonesia dengan tujuan untuk  mengeksploitasi  juga  digolongkan  sebagai  tindak  pidana  perdagangan  orang. Pasal  3  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa:
‚Setiap  orang  yang  memasukan  orang  ke  wilayah  negara  Republik  Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi  di  negara  lain  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3 (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling
27 Beniharmoni Harefa, Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak , h. 77.
28 Republik  Indonesia, Pasal  1  Ayat  7  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang ,  Dikutip  dalam  buku  Marlina  dan  Azmiati  Zuliah, Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 141.
29 Republik  Indonesia, Pasal  2  Ayat  1  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang ,  Dikutip  dalam  buku  Marlina  dan  Azmiati  Zuliah, Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang , h. 142.
sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)‛. 30
Begitu  pula  sebaliknya,  jika  setiap  orang  membawa  warga  Indonesia  ke  luar wilayah Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi, dapat dikenai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang, yang menentukan bahwa:
‚Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah  negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga) tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp.  120.000.000,-  (Seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)‛. 31
Jika  tindak  pidana  dilakukan  terhadap  anak,  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  2,  3,  dan  4  dilakukan  terhadap  anak,  ancaman  pidana  ditambah  1/3.  Terdapat pada  Pasal  17  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menentukan bahwa:
‚Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)‛. 32
Tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan  berkedok  pengangkatan  anak  juga sering  terjadi.  Karena  itu,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  Undang-Undang  No.  21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengangkatan anak yang bertujuan mengeksploitasi anak dapat dikenal hukum pidana penjara,
‚Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)‛. 33
Apabila  seseorang  anak  mengirim  anak,  baik  ke  dalam  wilayah  Indonesia maupun  ke  luar  wilayah  Indonesia,  dapat  dikenai  sanksi  pidan  dan  denda  jika pengiriman  itu  mengakibatkan  anak  tereksploitasi.  Hal  itu  diatur  dalam  Pasal  6
30 Republik  Indonesia, Pasal  3  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang ,  Dikutip  dalam  buku  Marlina  dan  Azmiati  Zuliah, Hak  Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang , h. 142.
31 Republik  Indonesia, Pasal  4  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang ,  Dikutip  dalam  buku  Marlina  dan  Azmiati  Zuliah, Hak  Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang , h. 142.
32 Republik  Indonesia, Pasal  17  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang ,  Dikutip  dalam  buku  Marlina  dan  Azmiati  Zuliah, Hak  Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang , h. 147.
33 Republik  Indonesia, Pasal  5  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang ,  Dikutip  dalam  buku  Marlina  dan  Azmiati  Zuliah, Hak  Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang , h. 144.
Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang, yang menentukan bahwa:
‚Setiap  orang  yang  melakukan  pengiriman  anak  ke  dalam  atau  ke  luar  negeri dengan  cara  apapun  yang  mengakibatkan  nak  tersebut  tereksploitasi  dipidana dengan pidana penjara paling singkat  3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  120.000.000,-(Seratus  dua puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  600.000.000,-(Enam  ratus  juta rupiah)‛. 34
Sedangkan,  dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus terhadap perdagangan anak, yaitu:
Pasal 78
‚Setiap  orang  yang  mengetahui  dan  sengaja  membiarkan  anak  dalam  situasi darurat  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 60, anak  yang berhadapan dengan hukum,  anak  dari  kelompok  minoritas  dan  terisolasi,  anak  yang  tereksploitasi secara  ekonomi  dan/atau  seksual,  anak  yang  diperdagangkan,  anak  yang menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika,  alkohol,  psikotropika,  dan  zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak  korban  kekerasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59,  padahal  anak tersebut  memerlukan  pertolongan  dan  harus  dibantu,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)‛. 35

## Pasal 83
‚Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)  tahun  dan  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  sedikit  Rp  60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)‛. 36

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  studi  pustaka  ( library  research). Peneliti  menggunakan  pendekatan  teologis  (syar’i)  dan  pendekatan  yuridis  normatif. Sumber  data  penelitian  meliputi  dokumen-dokumen  resmi,  hasil-hasil  penelitian,  dan sebagainya  yang  merupakan  produk  hukum  dan  dapat  diklasifikasikan  pada  dua  dua bagian yakni: a) bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri  dari:  Al-Qur’an,  Hadis,  Undang-Undang  Dasar  1945,  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan
34 Republik  Indonesia, Pasal  6  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang ,  Dikutip  dalam  buku  Marlina  dan  Azmiati  Zuliah, Hak  Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang , h. 144.
35 Republik Indonesia, Pasal 78 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Dikutip  dalam  buku  Rika  Saraswati, Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2015), h. 198.
36 Republik Indonesia, Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Dikutip dalam buku Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia , h. 200.
Anak,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  Undang- Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang    Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang,  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  88  Tahun  2002  tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan ( Trafficking) Perempuan dan Anak, Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang  Pengesahan Convention  on  the Rights  of  The  Child  (Konvensi  tentang  Hak-hak  Anak);  b)  Bahan  Hukum  Sekunder, yaitu  bahan  yang  akan  memberikan  penjelasan  tentang  bahan  hukum  primer,  terdiri dari:  Berbagai  tulisan  pakar  hukum  pidana  dan  kriminologi  yang  berkaitan  dengan perdagangan  anak,  yang  dituangkan  dalam  bentuk  buku,  paper  atau  makalah  serta tulisan-tulisan  ilmiah  lainnya,  dan  berbagai  hasil  penelitian  yang  pernah  dilakukan berkaitan dengan perdagangan anak, baik dari perspektif hukum, maupun non-hukum; c) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk  maupun penjelasan lebih  lanjut  mengenai  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  yang  terdiri dari:  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Kamus  Ilmiah,  dan  Kamus  Hukum.  Dalam menganalisis  data  penelitian  pustaka  tersebut,  peneliti  memperdalam  pengetahuan tentang  masalah  yang  akan  diteliti  sehingga  dapat  melakukan  kontrol  penelitian. Menegaskan kerangka teoritis yang menjadi landasan jalan pemikiran peneliti.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  literatur  klasik  Islam,  istilah trafficking  atau  perdagangan  orang menurut pandangan ulama bisa jadi tidak pernah disebut, karana trafficking merupakan fenomena  baru  perbudakan  modern.  Karena  itu  definisi trafficking  tidak  ditemukan dalam literatur filh Islam klasik.
Praktik trafficking  secara  terang  benderang  adalah  tindak  kejahatan kemanusiaan  yang  pasti  bertolak  belakang  dengan  ajaran  Islam.  Fiqh  anti trafficking merupakan  sebuah  pemahaman  keagamaan  yang  didasarkan  pada  semangat kemanusiaan  yang  ditegaskan  ayat-ayat  al-Qur’an  dan  teks-teks  Hadits  untuk menumbuhkan kesadaran kolektif tentang bahaya dan keharaman tindak kejahatan dan perlunya perlindungan korban. 37
Perdagangan  orang  dalam  sejarah  Islam  sebenarnya  terjadi  semenjak  adanya perbudakan.  Perbudakan  terjadi  pada  umat  terdahulu  jauh  sebelum  Nabi  Muhammad saw diutus. Diantara salah satu sebab suburnya perbudakan waktu itu adalah  seringnya terjadi peperangan antar kabilah dan bangsa, di samping itu terdapat juga faktor lain seperti  perampokan,  perampasan,  penculikan,  kemiskinan,  ketidakmampuan  dalam membayar utang dan lain sebagainya, serta didukung pula dengan adanya pasar budak pada masa itu. 38
Perbudakan  manusia  terhadap  manusia  telah  berjalan  berabad-abad  lamanya. Tetapi,  para  ahli  sejarah  tidak  dapat  menentukan  kapan  permulaan  perbudakan  itu dimulai. Sebagian ahli sejarah, berpendapat bahwa perbudakan itu dimulai bersamaan dengan perkembangan manusia, karena sebagian manusia memerlukan bantuan tenaga
37 Faqihuddin Abdul Kodir, dkk, Fiqh Anti Trafficking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam (Bandung: Fahmina Institute, 2006), h. 12-.
38 Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama , (Medan: Perdana Publishing. 2016), h. 109.
dari  sebagaian  manusia  lainnya.  Karena  sebagian  manusia  merasa  mempunyai kekuatan,  maka  lahirlah  keinginan  menguasai  orang  lain.  Setiap  orang  yang mempunyai  budak  akan  dianggap  mempunyai  status  sosial  yang  tinggi,  sehingga  hal ini merupakan suatu hal yang umum terjadi. 39
Pada zaman Nabi Ibrahim as perbudakan sudah terjadi. Hal ini ditunjukkan oleh kisah Sarah yang memberikan jariyah (budak wanita) yang dimilikinya yang bernama Hajar  kepada  Nabi  Ibrahim  as  untuk  dinikahi.  Karena  setelah  beberapa  tahun pernikahan  Ibrahim  dan  Sarah  tak  kunjung  dikarunia  anak.  Apalagi  kini,  usianya beranjak  semakin  tua.  Ia  berharap  Hajar  dapat  memberikan  seorang  anak  kepada mereka yang akan menerangi rumah itu dengan keceriaan dan kebahagiaan. Keinginan Sarah  terwujud,  Hajar  mengandung  dan  akhirnya  melahirkan  seorang  anak  laki-laki yang bernama Ismail. 40
Praktik-praktik  perdagangan  orang  juga  terdapat  pada  zaman  sebelum  Islam atau  disebut  dengan  zaman jahilliyah  (era  kebodohan).  Pada  zaman  ini banyak  orang yang tidak memahami bahwa manusia adalah ciptaan Allah swt, yang merdeka (bebas), serta  otonom,  dan  harus  dihormati.  Kelompok-kelompok  yang  paling  rentan  sebagai sasaran penindasan dan penghinaan adalah perempuan, anak-anak dan orang-rang yang miskin. Penindasan oleh yang kaya dan kuat banyak terjadi terhadap yang miskin dan lemah dan perbuatan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran. 41
Perempuan  adalah  kelompok  yang  paling  banyak  menjadi  korban.  Kelahiran bayi  perempuan  dianggap  membuat  aib  keluarga  dan  akan  mendatangkan  sial  bagi keluarga.  Bayi  perempuan  yang  lahir  akan  disembunyikan  oleh  keluarganya,  karena setiap bayi  yang berjenis kelamin  perempuan akan dibunuh dan dikubur hidup-hidup, selain  itu  kaum  perempuan  tidak  berhak  atas  warisan,  bahkan  perempuan  termasuk harta  yang  dapat  diwariskan.  Keadaan  ini  sangat  merendahkan  martabat  dan  derajat kaum perempuan, dan merendahkan sendi-sendi keluarga. 42
Namun  sejak  Nabi  Muhammad  saw  berupaya  secara  bertahap  tetapi  tegas memperbaiki dan merehabilitasi  kedudukan para hamba tersebut, termasuk membuka berbagai  solusi  agar  mereka  mendapat  perlakuan  yang  lebih  baik.  Barulah  kemudian, para  ulama  kontemporer  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  Islam  sangat  mengutuk praktik  perbudakan  manusia,  karena  perbudakan  bukan  hanya  pertentangan  dengan prinsip kemanusia, melainkan juga bertentangan dengan doktin ajaran agama. Tak ada satu agamapun yang membenarkan tindakan yang merendahkan derajat kemanusiaan. 43
Human  trafficking  adalah  bentuk  perbudakan  modern  yang  harus  diperangi bersama.  Dengan  memepertimbangkan  nilai-nilai,  perbudakan  modern  ini  sudah
39 Henny  Nuraeny, Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang:  Kebijakan  Hukum  Pidana  dan Pencegahannya (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 90.
40 Muhammad Ahmad Jadul Mawia, dkk, Qashash al-Qur’an , terj. Abdurrahman Assegaf, Kisah- kisah Al-Qur’an (Jakarta: Zaman, 2009), h. 108-109.
41 Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama , h. 110- 111.
42 Henny  Nuraeny, Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang:  Kebijakan  Hukum  Pidana  dan Pencegahannya , h. 92.
43 Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama , h. 6.
semestinya  dihapuskan  dari  muka  bumi.  Karena human  trafficking  disebut  sebagai perbudakan modern, menggali nilai Islam dari rekam jejak Nabi Muhammad saw dalam memerangi  perbudakan  adalah  satu  langkah  strategis.  Begitu  juga  upaya  Nabi Muhammad saw dalam memeranginya pada masa awal Islam.
Upaya  Nabi  Muhammad  saw  dalam  melawan  perbudakan  paling  tidak  ada empat  langkah:  pertama,  mengangkat  derajat  budak  setara  dengan  manusia  normal yang  lain  serta  bersikap  baik  kepadanya;  kedua,  memotivasi  para  Sahabat  untuk berlomba  dalam  memerdekakan  budak;  ketiga,  mengancam  orang  yang  melakukan praktik human  trafficking;  dan  keempat,  menjadikan  pembebasan  budak  sebagai mekanisme penerapan sanksi atas pelanggaran ajaran agama ( kaff ā rah). 44
Sebagaimana  diketahui  ketika  Islam  datang,  perbudakan  merupakan  lembaga yang  telah  membudaya,  tidak  saja  di  kawasan  Arabia,  tetapi  juga  merata  di  bagian- bagian dunia yang  lain. Islam  mengimbau  kepada para pemilik budak untuk bersikap manusiawi terhadap budak-budak mereka, serta menjanjikan pahala yang besar kepada mereka  yang  memerdekakan  budak  mereka.  Bahkan,  hukum  pidana  Islam mengharuskan  kepada  pelaku  tindakan  pidana  tertentu  untuk  memerdekakan  budak sebagai  bagian  dari  pembayaran  denda.  Banyak  di  anatara  budaka  yang  telah dimerdekakan  itu  menjadi  sahabat-sahabat  dekat  Nabi  Muhammad  saw.  Salman  al- Farisi  dan  Bilal  bin  Rabah,  yang  dikenal  sebagai mu’adzdzin  al-Rasul  ada  dua  dari mereka.
Dari  ulasan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  sejarah  perdagangan  orang  dalam Islam berawal dari perbudakan. Perbudakan telah terjadi dari bangsa-bangsa terdahulu jauh  sebelum  Islam  datang.  Dapat  dikatakan  tak  ada  bangsa  yang  bebas  dari perbudakan, perempuan  dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban.  Islam  datang  dengan  gerakan  pembebasan.  Manusia  dalam  pandangan  Islam adalah  makhluk  yang  sangat  dimuliakan  Allah  swt.  Tak  ada  seorang  pun  yang  boleh memperbudak manusia lainnya. 45
Aktivitas dan pola trafficking yang terjadi misalnya korban tidak mendapatkan hak untuk beribadah dengan tenang, dan atau tidak mendapatkan hak perlindungan dan keselamatan  jiwanya,  dan  atau  tidak  mendapatkan  hak  untuk  mengemukakan pendapatnya  secara  bebas  dan  independen,  dan  atau  tidak  mendapatkan  hak  atas kehormatan organ reproduksinya, dan atau tidak mendapatkan hak-hak atas harta hasil pekerjaanya.  Karena  itu, trafficking  bertentangan  dengan  ajaran  Islam.  Korban trafficking  mengancam  kehilangan  5  (lima)  pokok  tujuan  risalah  Islam  yang  menjadi hak-hak dasar manusia. Penghapusan trafficking  pada dasarnya untuk mengembalikan hak-hak korban yang telah terampas. 46
44 Niki Alma Febriana Fauzi, Islam dan Human Trafficking: Upaya Nabi dalam Melawan Praktik Human  Trafficking  pada  Masa  Awal  Islam .  Muwazah,  Jurnal  Kajian  Gender,  Vol  9,  No.  2  Desember 2017. Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP@2M, IAIN Pekalongan, h. 103.
45 Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama , h. 113- 114.
46 Mufidah CH, Mengapa Mereka Diperdagangkan ?: Membongkar Kejahatan Trafficking dalam Perspektif Islam, Hukum dan Gender (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 66.
Menurut  al-Syatibi  memberikan  pendapatnya,  dalam  rangka  mewujudkan kemaslahatan  di  dunia  dan  akhirat,  ada  lima  unsur  pokok  yang  harus  dipelihara  dan diwujudkan, yaitu:
1. Memelihara agama ( hifz al-din),
2. Memelihara jiwa ( hifz al-nafs),
3. Memelihara akal ( hifz al-aql),
4. Memelihara keturunan ( hifz al-nasl), dan
5. Memelihara harta ( hifz al-mal). 47
Menurut  peneliti,  tindak  pidana  perdagangan  orang,  terutama  yang  menjadi korban adalah anak-anak akan mengancam perkembangan pada anak-anak. Pada tujuan hukum  Islam  adalah  memelihara  agama  ( hifz  al-din),  memelihara  jiwa  (hifz  al-nafs), memelihara  akal  ( hifz  al-aql),  memelihara  keturunan  (hifz  al-nasl),  dan  memelihara harta ( hifz al-mal), mengakibatkan anak akan kehilangan hak tidak mendapatkan hak untuk beribadah dengan tenang, tidak mendapatkan hak perlindungan dan keselamatan jiwanya, tidak mendapatkan hak untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas dan independen,  tidak  mendapatkan  hak  atas  kehormatan  organ  reproduksinya,  dan  tidak mendapatkan hak-hak atas harta hasil pekerjaanya.
Karena  pada  dasarnya  anak  dilahir  untuk  hidup,  merdeka  dan  merasakan keamanan. Jaminan mengenai kemerdekaan dan kebebasan manusia dalam pengakuan Islam  tentang  martabat  manusia,  baik  dalam  pandangan  Allah  swt  maupun  dalam pandangan  sesama  makhluk. 48 Pengakuan  kemuliaan  martabat  manusia  antara  lain dijelaskan firman Allah swt dalam QS al-Isra’/17:70,
ِتاَبِّيَّطلا  َنِم  ْمُىاَنْ قَزَرَو  ِرْحَبْلاَو  ِّرَ بْلا  ِفِ  ْمُىاَنْلََحََو  َمَدآ  ِنَِب  اَنْمَّرَك  ْدَقَلَو ًليِضْفَ ت اَنْقَلَخ ْنَِّمِ ٍيرِثَك  ٰىَلَع ْمُىاَنْلَّضَفَو
Terjemahnya:
Dan  sungguh,kami  telah  memuliakan  anak  cucu  Adam,  dan  kami  angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami  lebihkan  mereka  di  atas  banyak  makhluk  yang  kami  ciptakan  dengan kelebihan yang sempurna. 49
Ayat  ini  menjelaskan  sebab  anugerah  yakni  karena  manusia  adalah  makhluk unik  yang  memiliki  kehormatan  dalam  kedudukannya  sebagai  manusia,  baik  taat beragama  atau  tidak.  Dengan  bersumpah  sambil  mengukuhkan  pernyataanya  dengan kata ( دق ) qad, ayat ini menyatakan bahwa dan Kami, yakni Allah swt bersumpah bahwa sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu adam, dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan berbicara dan berpikir, serta berpengetahuan dan Kami beri juga mereka,
47 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam , Ed. I; (Cet. II; Jakarta: Rajawali Press. 2014), h. 127.
48 Topo  Santoso, Membumikan  Hukum  Pidana  Islam:  Penegakan  Syari'at  dalam  Wacana  dan Agenda (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 71.
49 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 394.
atau  yang  Kami  ilhami  mereka  pembuatannya,  agar  mereka  dapat  menjelajahi  bumi dan angkasa yang kesemuanya Kami ciptakan untuk mereka dan kami juga beri mereka rezeki dari yang baik-baik, sesuai kebutuhan mereka, lagi lezat dan bermanfaat untuk pertumbuhan  fisik  dan  perkembangan  jiwa  mereka  dan kami  lebihkan  mereka  atas banyak,  makhluk  dari  siapa  yang  telah  Kami  ciptakan  dengan  kelebihan  yang sempurna.  Kami  lebihkan  mereka  dari  hewan,  dengan  akal,  dan  daya  cipta,  sehingga menjadi  makhluk  bertanggung  jawab.  Kami  lebihkan  yang  taat  dari  mereka  atas malaikat karena ketaatan malaikat tanpa tantangan. 50
Kemudian dalam hadits tentang melindungi anak, yaitu:
ُوَّللا ىَّلَص ُِّبَِّنلا  َلاَق:َلاَق ُوْنَع للها  ْيِضَر ِّيِعاَزُْلْا ٍرْمَع ِنْب ِنْب ِدِلَيَوُخ  ٍحُيَرُش ِْبَِأ ْنَعَو ِمْيِتَيْلا :ِْيَْفْ يِعَّضلا َّقَح ُجِّرَحُأ ِّْنِّإ َّمُهَّللَا(( :ّمَّلَسَو ِوْيَلَع هاور نسح ثيدح( .))ِةَأْرَمْلاَو )ديجد انس إب يأ اسنلا 51
Artinya:
Dari Abu Syuraih Khuwailid bin Amr al-Khuza r.a, ia bercerita bahwasanya Nabi Muhammad saw pernah bersabda, ‚Ya Allah, sesungguhnya aku menganggap dosa orang  yang  menyiakan-nyiakan  hak  dua  orang  yang  lemah:  anak  yatim  dan wanita‛.
Makna  ( ُجِّرَحُأ ) ialah  aku  menganggap  dosa,  maksudnya  berdosa  bagi  orang yang menyia-nyiakan hak kedua orang di atas, yakni anak yatim dan wanita, juga aku takut-takuti dengan sesangat-sangatnya orang yang melakukan sedemikian itu, bahkan aku benar-benar melarang, jangan sekali-kali dipermainkan hak-hak mereka itu.
Derajat  hadits  ini  hasan.  Hadits  ini  dinukilkan  oleh  Iman  an-Nasai  dalam  al- Kurba (IX/495- Tuhfahul Asyraaf), Ibnu Majah (No. 3678), dan Ahmad (II/439) melalui jalur  periwayatan  Muhammad  bin  Ajlan  dari  Sa’id  al-Maqburi  darinya.  Saya  pun menilai sanadnya berderajat hasan, sebagaimana pendapat penulis (Imam an-Nawawi).
Kandungan  haditsnya  yaitu  pentingnya  berwasiat  agar  memperhatikan  dan tidak menyia-nyiakan kaum yang lemah, yang tidak mampu melakukan apa-apa, yakni dari  kalangan  wanita  dan  anak  yatim,  dan  tidak  boleh  menggangu  mereka.  Sungguh, mereka berlindung kepada Allah swt dengan kekuatannya, dan siapa saja yang berani menzhalimi mereka berhak mendapat dosa dan memperoleh siksa. 52
Sejak  lebih  dari  1400  tahun  yang  lalu,  hak  tertentu  telah  mendapatkan jaminan  berdasarkan  Al-Qur'an,  yang  di  antaranya  adalah  hak  hidup, keamanan diri, kemerdekaan dan perlakuan yang sama. Di samping itu, Al-Qur'an juga
50 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Misbah:  Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian  Al-Qur’an (Vol.  VII; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 521-522.
51 Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Bahjatun Nazhirin Syarh Riyadhish Shalihin , terj. M. Abdul Ghoffar, Syarah Riyadhush Shalihin Jilid I (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2012), h. 752.
52 Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Bahjatun Nazhirin Syarh Riyadhish Shalihin , terj. M. Abdul Ghoffar, Syarah Riyadhush Shalihin Jilid I , h. 752-753.
menekankan persamaan manusia. Karena salah satu unsur dasar
sistem nilai Islam adalah prinsip keseimbangan atau persamaan. 53
Hukum  pidana  Islam  sebagai  sebuah  aturan  yang  diyakini  oleh  masyarakat Islam  sebagai  aturan  yang  diyakini  oleh  masyarakat  Islam  sebagai    aturan  yang bersumber dari Allah swt dan Rasulnya (al-Qur’an dan Sunnah) dan harus dilaksanakan secara  konsekuen  oleh  masyarakat  yang  menganut  ajaran  Islam  itu  sendiri. 54 Dalam hukum pidana Islam memiliki tujuan untuk mencegah kejahatan, yaitu:
1. Pencegahan  dari  aspek  akidah  atau  iman,  sebab  dengan  keimanan  seseorang merasa  terawasi  oleh  Allah  swt,  karena  orang  yang  melakukan  kejahatan  apa saja di dunia disebabkan karena tidak memngingat Allah swt atau dengan kata lain imamnya tidak sedang, bersama dengannya,
2. Pencegahan  dari  aspek  ibadah.  Ibadah  yang  dilakukan  dengan  baik  akan berdampak pada kebaikan perilaku,
3. Pencegahan dari segi keadilan sosial. Masyarakat pada Islam khususnya sudha diberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja untuk memenuhu kebutuhannya dengan  mencari  pekerjaan  yang  halal  lagi  baik  dan  mencegah  diri  dari perbuatan yang tidak baik atau tidak halal,
4. Pencegahan  dari  segi amar  makruf  dan  nahi  mungkar.  Tugas  ini  menjadi kewajiban  semua  masyarakat  Islam  untuk  senantiasa  beramal makruf  dan mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Tujuan ini menjadi hal pokok dalam menegakkan syariat Islam. 55
Adapun  jika  dihubungkan  dengan  tindak  pidana  perdagangan  dengan  hukum pidana Islam, maka dibagi menjadi beberapa jenis hukuman, yaitu:
1. Jarimah hudud
Jarimah  hudud  merupakan  hukuman  yang  tidak  bisa  dihapuskan  sebagi perbuatan  melanggar  hukuman  yang  jenis  dan  ancaman  hukumannya  ditentukan  oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah swt) yang jumlahnya terbatas. 56
Dalam hal, perdagangan orang khususnya yang menjadi objek kejahatan adalah anak-anak  yaitu  penculikan  dengan  cara  kekerasan  dan  menampung  dengan  tujuan untuk  mengeksploitasi  anak-anak  serta  menjerumuskan  anak-anak  ke  dalam  dunia prostitusi. Perdagangan anak merupakan salah satu kejahatan yang membuat kerusakan dan  membuat  rasa  tidak  aman  bagi  orangtua  terhadap  anaknya.  Dalam  segi hukumannya, Allah swt berfirman dalam QS al-Maidah/5:33 yaitu,
53 Topo  Santoso, Membumikan  Hukum  Pidana  Islam:  Penegakan  Syari'at  dalam  Wacana  dan Agenda , h. 68.
54 Hamzah  Hasan, Kejahatan  Kesusilaan  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam (Makassar:  Alauddin University Press, 2012), h. 12.
55 Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam , h. 13.
56 Mustofa  Hasan,  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Hukum  Pidana  Islam  (Fiqh  Jinayah):  Dilengkap dengan Kajian Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 47.
ْوَأ اوُلَّ تَقُ ي  ْنَأ اًداَسَف  ِضْرَْلْا  ِفِ َنْوَعْسَيَو ُوَلوُسَرَو َوَّللا َنوُبِراَُيُ َنيِذَّلا ُءاَزَج اََّنَِّإ ُي
ِضْرَْلْا َنِم اْوَفْ نُ ي  ْوَأ  ٍف َل ِخ  ْنِم ْمُهُلُجْرَأَو ْمِهيِدْيَأ َعَّطَقُ ت  ْوَأ اوُبَّلَص
ۚ َكِلَٰذ اَيْ نُّدلا  ِفِ ٌيْزِخ ْمَُلَ ۚ ٌميِظَع ٌباَذَع ِةَرِخ ْلْا  ِفِ ْمَُلََو
Terjemahnya:
‚Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan  di  muka  bumi,  hanyalah  mereka  dibunuh  atau  disalib,  atau  dipotong tangan  dan  kaki  mereka  secara  silang,  atau  diasingkan  dari  tempat  kediamannya. Yang  demikian  itu  kehinaan  untuk  mereka  didunia,  dan  di  akhirat  mereka mendapat azab yang besar‛. 57

## 2. Jarimah Qisas/Diyat
Jarimah  Qisas  adalah  bentuk  hukuman  bagi  pelaku  jarimah  terhadap  jiwa  dan anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Adapun diyat merupakan hukuman bagi pelaku jarimah dengan objek yang sama (nyawa dan anggota badan), tetapi dilakukan tanpa sengaja. 58
Dalam  hal,  perdagangan  anak  sebagai  salah  satu  kejahatan  yang  yang mengancam  kelangsungan  hidup  sebagai  manusia  yang  memiliki  hak  untuk  hidup. Namun,  dalam  kasus trafficking,  anak  kadang  menjadi  korban  pembunuhan,  dimana organ tubuhnya dijual untuk diperjualbelikan. Perbuatan tersebut menjadi bahaya bila anak-anak  yang  menjadi  target  korbannya  karena  mereka  masih  polos  dan  mudah dipengaruhi  oleh  pelaku trafficking.  Dalam  segi  hukumannya,  Allah  swt  berfirman dalam QS al-Maidah/5:32 yaitu,
ٍسْفَ ن ِْيرَغِب اًسْفَ ن َلَتَ ق ْنَم ُوَّنَأ َليِئاَرْسِإ  ِنَِب ٰىَلَع اَنْ بَتَك َكِلَٰذ  ِلْجَأ ْنِم اَيْحَأ اََّنََّأَكَف اَىاَيْحَأ ْنَمَو اًعيَِجَ َساَّنلا َلَتَ ق اََّنََّأَكَف  ِضْرَْلْا  ِفِ ٍداَسَف ْوَأ اًعيَِجَ َساَّنلا
ۚ
ُسُر ْمُهْ تَءاَج ْدَقَلَو
َدْعَ ب ْمُهْ نِم اًيرِثَك َّنِإ َُّثُ  ِتاَنِّ يَ بْلاِب اَنُل
َنوُفِرْسُمَل  ِضْرَْلْا  ِفِ َكِلَٰذ
Terjemahnya:
‚Oleh  karena  itu  Kami  tetapkan  (suatu  hukum)  bagi  Bani  Israil,  bahwa barangsiapa  yang  membunuh  seorang  manusia,  bukan  karena  orang  itu membunuh  orang  lain,  atau  bukan  karena  berbuat  kerusakan  dimuka  bumi, maka  seakan-akan  dia  telah  membunuh  semua  manusia.  Barangsiapa  yang memelihara  kehidupan  seorang  manusia,  maka  seakan-akan  dia  telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang
57 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 150.
58 Mustofa  Hasan,  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Hukum  Pidana  Islam  (Fiqh  Jinayah):  Dilengkap dengan Kajian Hukum Pidana Islam , h. 74.
kepada  mereka  dengan  (membawa)  keterangan-keterangan  yang  jelas.  Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi‛. 59

## 3. Jarimah ta’zir
Jarimah  ta’zir  adalah  hukuman  yang  belum  ditetapkan  syara’  dan  diserahkan sepenuhnya  kepada ulil  amri  untuk  menetapkannya.    Jarimah  ta’zir  ini  jenisnya beragam,  nammun  secara  garis  besar  dapat  dikelompokkan  kepada  empat  kelompok, yaitu:
a. Hukuman ta’zir  yang  mengenai  badan,  seperti  hukuman  mati  dan  jilid (dera),
b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan,
c. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan harta, dan penghacuran barang,
d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum. 60
Dalam  hal,  perdagangan  anak  merupakan  salah  satu  kejahatan  kontemporer atau  jenis  perbudakan  modern.  Dibutuhkan  suatu  regulasi  dan  ketegasan  oleh pemerintah  atau ulil  amri  dengan  tujuan  memberikan  pengawasan  dan  sanksi  yang berat  terhadap  kejahatan  perdagangan  anak  yang  sangat  meresahkan  di  masyarakat. Perdagangan  dibuthkan  perhatian  yang  seius  dari  semua  pihak  bai  dari  pemerintah, lembaga  penegak  hukum,  lingkungan  dan  masyarakat  dan  terutama  orangtua  untuk bersam-sama mencegah dan melaporkan apabila terdapat peristiwa perdagangan anak.
Maka  dengan  peristiwa  yang  marak  terjadi,  Pemerintah  Indonesia  telah menerbitkan beberapa peraturan, yaitu sebagai berikut:
a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
d. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  88  Tahun  2002  tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan ( Trafficking) Perempuan dan Anak, dan
e. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

## V. PENUTUP
Penelitian  ini  memberikan  pemahaman  bahwa  persolan  tindak  pidana perdagangan orang telah menarik perhatian banyak negara di berbagai dunia termasuk PBB.  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  telah  berusaha  melakukan  pencegahan  dan pemberantasan terhadap perdagangan orang dengan mengeluarkan Protokol PBB untuk
59 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 149-150
60 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 258.
mencegah, pemberantasan, dan menghukum perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak. PBB juga telah mengeluarkan Konvensi PBB untuk melawan organisasi kejahatan lintas batas perdagangan orang.
Saat ini, perdagangan orang telah meluas, baik dalam bentuk jaringan kejahatan terorganisasi  maupun  tidak  terorganisasi.  Perdagangan  orang  juga  menggunakan berbagai modus operandi yang berbeda-beda dengan lokasi di dalam dan di luar negeri. Kegiatan  perdagangan  orang  terutama  anak-anak  makin  marak  berkembang  karena kegiatan  ini  mampu  memberikan  keuntungan  finansial  yang  sangat  besar  bagi pelakunya sehingga menjadi ancaman yang berbahaya bagi masyarakat di desa maupun di kota.
Kejahatan  perdagangan  manusia  terutama  perempuan  dana  anak  berkembang karena  adanya  berbagai  faktor  pendorong,  satu  diantaranya  yaitu  faktor  kemiskinan. Masyarakat  miskin  yang  berada  di  daerah-daerah  terpencil  dijanjikan  pekerjaan  yang gajinya  besar  mendorong  anak-anak  tersebut  terdorong  untuk  mengikuti  ajakan  dari para  pelaku.  Kondisi  tingkat  kemiskinan  tersebut  semakin  mudah  untuk  dipengaruhi dika  dibarengi  dengan  tingkat  pendidikan  yang  rendah.  Masyarakat  tidak  memiliki pengetahuan yang cukup untuk menganalisis ajakan dari para pelaku yang menawarkan gaji yang besar jika tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang tersebut tidak ada.
Selain itu, adanya pola hidup serba instan dan konsumtif, yaitu suatu pola hidup yang  ingin  cepat  mendapatkan  kekayaan  dengan  jalan  yang  cepat  dan  dengan  kerja yang  tidak  berat.  Kondisi  pola  hidup  instan  ini  akan  semakin  mudah  terpengaruh, apabila  dibarengi  dengan  pola  konsumtif  terhadap  pemenuhan  semua  kebutuhan dengan  cepat.  Saat  ini,  gejalanya  bukan  merupakan  fenomena  sosial  biasa  yang disebabkan  oleh  faktor  kemiskinan  dan  ketertinggalan  di  bidang  pendidikan  semata, tetapi sudah menjadi fenomena pelanggarna hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia  sebagai  akibat  dari  adanya  praktik  tindak  kejahatan  yang  dilakukan,  baik secara  perorangan  maupun  jejaring  sindikat  dengan  maksud  untuk  mengeksploitasi korban demi keuntungan pelaku dan jaringannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aviandar, Distia, dkk, Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-isu Tertentu Yogyakarta: Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, 2010.
Dasgupta,  Abhijit,  dkk, Ketika  Mereka  Dijual:  Perdagangan  Perempuan  dan  Anak di 15 Propinsi di Indonesia  Jakarta: ICMC Indonesia dan ACILS, 2006.
Fauzi, Niki Alma Febriana, Islam dan Human Trafficking: Upaya Nabi dalam Melawan Praktik  Human  Trafficking  pada  Masa  Awal  Islam.  Muwazah,  Jurnal  Kajian Gender,  Vol  9,  No.  2  Desember  2017.  Pusat  Studi  Gender  dan  Anak  (PSGA) LP@2M, IAIN Pekalongan, h. 103.
Gultom,  Maidin, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dan  Perempuan  Bandung:  PT Refika Aditama, 2012.
Harefa,  Beniharmoni, Kapita  Selekta  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  (Ed.  I;  Cet.  I;
Yogyakarta: Deepublish, 2016.
Hasan,  Hamzah, Kejahatan  Kesusilaan  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam  Makassar: Alauddin University Press, 2012.
Hasan,  Mustofa,  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Hukum  Pidana  Islam  (Fiqh  Jinayah): Dilengkap dengan Kajian Hukum Pidana Islam Bandung: Pustaka Setia, 2013.
Hilali, Syaikh Salim bin ‘Ied al-, Bahjatun Nazhirin Syarh Riyadhish Shalihin, terj. M. Abdul  Ghoffar, Syarah  Riyadhush  Shalihin  Jilid  I,  Jakarta:  Pustaka  Imam Syafi’i, 2012.
Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012.
Kodir,  Faqihuddin  Abdul,  dkk, Fiqh  Anti  Trafficking:  Jawaban  atas  Berbagai  Kasus Kejahatan  Perdagangan  Manusia  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (\Bandung: Fahmina Institute, 2006.
Marlina  dan  Azmiati  Zuliah, Hak  Restitusi  terhadap  Koran  Tindak  Pidana Perdagangan Orang Bandung: Refika Aditama, 2015.
Mawia,  Muhammad  Ahmad  Jadul,  dkk, Qashash  al-Qur’an,  terj.  Abdurrahman Assegaf, Kisah-kisah Al-Qur’an, Jakarta: Zaman, 2009.
Mufidah Ch, Mengapa Mereka Diperdagangkan ?: Membongkar Kejahatan Traficking dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Nuraeny,  Henny, Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang:  Kebijakan  Hukum  Pidana  dan Pencegahannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Nurhamidah, Buku  Saku  Pencegahan  Perdagangan  Anak:  Lindungi  Kami  dari  Jerat Perdagangan  Anak    Jakarta:  Yayasan  KKSP-  Pusat  Pendidikan  dan  Informasi Hak Anak, 2014.
Rosenberg,  Ruth,  Dkk, Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  di  Indonesia  Jakarta: International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), 2003.
Santoso, Topo, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
Saraswati, Rika, Hukum Perlindungan Anak di Indoesia Cet. II; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. VII; Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Tim Redaksi, Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang (Bandung: Citra Umbara, 2007.