## PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PESERTA TENDER YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

## Feri Kurniawan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, feri.kurniawan-2019@fh.unair.ac.id

## ABSTRAK
Pada  penyelenggaraan  Pengadaan  Barang/Jasa,  dikenal  adanya  tahap  pemilihan  penyedia barang/jasa  yang  mana  salah  satu  metodenya  dilakukan  melalui  tender.  Namun,  pada  pelaksanaan pemilihan tender nyatanya kerap terjadi pelanggaran berupa: a) penyampaian informasi palsu pada Dokumen  Pemilihan,  b)  melakukan  persekongkolan  dengan  peserta  lain  untuk  mengatur    harga penawaran,  c)  melakukan  korupsi,  kolusi,  dan/atau  nepotisme  dalam  pemilihan  penyedia,  dan  d) mengundurkan  diri  dengan  alasan  yang  tidak  dapat  diterima  oleh  Pejabat  Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen  Pengadaan.  Oleh  sebab  itu,  maka  digunakan  instrumen  hukum  berupa  sanksi administratif untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 78 ayat (5) huruf a dan huruf b Perpres No. 12 Tahun 2021 yang memungkin pelanggaran yang dilakukan oleh peserta tender di atas dikenakan hukuman administratif berupa: a) sanksi digugurkan dalam pemilihan, b) sanksi pencairan jaminan penawaran, c) sanksi daftar hitam.

## Kata Kunci: Tender, Pelanggaran, Penyedia Barang/Jasa

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  sebagai  pelayanan  masyarakat, pemerintah  pada  dasarnya  membutuhkan  berbagai  sarana  penunjang  utama  berupa  barang maupun  jasa  yang  dapat  membantu  mewujudkan  tujuannya.  Untuk  itu,  guna  memperoleh barang maupun jasa yang dibutuhkan dalam mewujudkan pelayanan masyarakat, pemerintah harus melakukan transaksi dengan pihak lain yang mekanismenya diatur secara khusus dalam ketentuan  Pengadaan  Barang/Jasa.  Pengaturan  secara  khusus  yang  demikian  itu,  tidak  lain karena Pengadaan Barang/Jasa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara sehingga perlu tata kelola ( Good Governance ) dan akuntabilitas 1 . Secara yuridis, Pengadaan Barang/Jasa didefinisikan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  (selanjutnya  disebut  dengan  Perpres  No.  16  Tahun  2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018  Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres No. 12 Tahun 2021) sebagai kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  yang  dibiayai  oleh  APBN/APBD  yang  prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
Pada  penyelenggaraan  Pengadaan  Barang/Jasa  terdapat  berbagai  tahapan  yang  mesti dilewati. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:
a. Tahapan  Perencanaan  Pengadaan  Barang/Jasa,  yakni  meliputi:  identifikasi kebutuhan,  penetapan  barang/jasa,  cara,  jadwal,  dan  anggaran  Pengadaan Barang/Jasa ( vide Pasal 18 Perpres No. 16 Tahun 2018);
1 Puji Agus, Mudah Memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Sesuai Perpres 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Fokusmedia 2018), hlm. 1.
b. Tahapan  persiapan,  meliputi  Tahapan  Persiapan  Pengadaan  Barang/Jasa  melalui Swakelola  ( vide Pasal  23  Perpres  No.  16  Tahun  2018)  atau  Tahapan  Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia ( vide Pasal 25 Perpres No. 16 Tahun 2018);
c. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ( vide Pasal 50 Perpres No. 16 Tahun 2018); dan
d. Tahapan Penyelesaian Kontrak ( vide Pasal 57 Perpres No. 16 Tahun 2018).
Khusus pada Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia terdapat metode pemilihan. Yang dimaksud dengan metode pemilihan adalah tata cara pemilihan calon penyedia  dengan  mengikuti  tahapan  tertentu  untuk  mendapatkan  penawaran  yang  sesuai dengan  kebutuhan  pengguna  akhir  barang  dan  jasa 2 .  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  3  Perpres No. 16 Tahun 2018, metode pemilihan terdiri dari:
a. E - purchasing ;
b. Pengadaan Langsung;
c. Penunjukan Langsung;
d. Tender Cepat; dan
e. Tender.
Tentu, dalam hal mengikuti salah satu metode pemilihan tersebut para peserta atau calon penyedia  barang/jasa  harus  patuh  terhadap  ketentuan  metode  pemilihan.  Sebab,  kepatuhan hukum  pada dasarnya menjadi kunci  utama untuk menciptakan suatu  keteraturan 3 , sehingga dengan demikian ketertiban dan keberhasilan dari pemilihan pengadaan barang/jasa ditentukan oleh kepatuhan para pihak—salah satunya peserta pemilihan atau calon penyedia barang/jasa.
Namun, pada praktiknya muncul berbagai persoalan yang mengemuka berkenaan dengan pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  peserta  pemilihan  sehingga  merugikan  penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa.  Pelanggaran yang terjadi dapat berupa tindakan-tindakan curang atau tindakan  merugikan  lainnya  selama  proses  pemilihan,  seperti  pemalsuan  informasi  pada dokumen,  adanya  persekongkolan  dengan  peserta  lain  dalam  mengatur  harga  hingga pengunduran diri dengan alasan yang tidak jelas.
Beranjak dari persoalan di atas, maka isu hukum yang hendak diangkat di dalam tulisan ini  berkenaan  dengan  instrumen  penegakan  hukum  apa  yang  dapat  digunakan  untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang telah dilakukan oleh peserta pemilihan tender.
Untuk  menganalisis  isu  hukum  di  atas,  metode  penelitian  hukum  yang  digunakan  di dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif meneliti  hukum  dari  perspektif  internal  dengan  objek  penelitiannya  adalah  norma  hukum 4 . Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Pendekatan  perundang- undangan ( statute approach ) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani 5 .  Sedangkan  pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Dengan  mempelajari  berbagai pandangan  serta  doktrin  di  dalam  ilmu  hukum,  peneliti  akan  menemukan  ide-ide  yang
2 Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah, Buku  Informasi  Menetapkan  Metode  Pemilihan  Penyedia Barang/Jasa (Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Direktorat Pelatihan Kompetensi 2016), hlm. 4.
3 Serlika Aprita, Sosiologi Hukum (Prenada Media 2021), hlm. 207.
4 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Prenada Media 2016), hlm. 12.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2021), hlm. 132.
melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi 6 .

## PEMBAHASAN

## A. MACAM-MACAM  METODE  PEMILIHAN PENYEDIA  BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA
Dalam hal memilih penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) dan Pokja Pemilihan/Pejabat  Pengadaan melaksanakan metode pemilihan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 12 Tahun 2021. Berdasarkan ketentuan tersebut, metode pemilihan yang dapat dilakukan meliputi:
a. E-purchasing ;
b. Pengadaan Langsung;
c. Penunjukan Langsung;
d. Tender Cepat;  dan
e. Tender.
Masing-masing  metode  pemilihan  di  atas  dapat  dilaksanakan  apabila  memenuhi ketentuan-ketentuan  berikut. Pertama,  E-purchasing ,  dilaksanakan  untuk  Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 7 yang sudah tercantum dalam  katalog elektronik atau Toko Daring 8 . Kedua, Pengadaan  langsung  dilaksanakan  untuk  Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa  Lainnya yang  bernilai  paling  banyak  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah) 9 . Ketiga, Penunjukan Langsung  dilaksanakan  untuk  Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa  Lainnya  dalam  badan tertentu 10 . Keempat, Tender  cepat  dilaksanakan  apabila  pelaku  usaha  atau  calon  penyedia barang/jasa  telah  terkualifikasi  dalam  Sistem  Informasi  Kinerja  Penyedia  untuk  pengadaan yang:
a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek 11 .
Lima, Tender  dilaksanakan  dalam  hal  tidak  dapat  menggunakan  metode  pemilihan E- purchasing , Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Tender Cepat 12 .

## B. PELAKSANAAN METODE TENDER PADA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA
Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah  dengan  Perpres  No.  12  Tahun  2021,  metode  tender  pada  pemilihan  penyedia barang/jasa lainnya memiliki tahapan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Kualifikasi;
b. Pengumuman dan/atau Undangan;
6 i bid, hlm.136.
7 Yang  dimaksud  dengan  “Jasa  Lainnya”  adalah  jasa  non-konsultasi  atau  jasa  yang  membutuhkan  peralatan,  metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ( vide Pasal 1 angka 32 Perpres No. 12 Tahun 2021).
8 Pasal 38 ayat (2) Perpres No. 12 Tahun 2021.
9 Pasal 38 ayat (3) Perpres No. 12 Tahun 2021.
10 Kriteria “Keadaan Tertentu” dalam Penunjukan Langsung dapat dicermati di dalam ketentuan Pasal 38 ayat (5) Perpres No. 12 Tahun 2021.
11 Pasal 38 ayat (6) Perpres No. 12 Tahun 2021.
12 Pasal 38 ayat (7) Perpres No. 12 Tahun 2021.
c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
d. Pemberian Penjelasan;
e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
h. Sanggah;
i. Sanggah Banding (berlaku hanya pada Pekerjaan Konstruksi— vide Pasal 50 ayat (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021).
Tahapan kualifikasi dilakukan guna  mengevaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan  persyaratan  sebagai  Penyedia 13 .  Tahapan  kualifikasi  dapat  dilakukan  dengan pascakualifikasi  atau  prakualifikasi.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  44  ayat  (3)  dan  ayat  (4) Perpres  No.  16  Tahun  2018,  Pascakualifikasi  dilaksanakan  bersamaan  dengan  evaluasi penawaran terhadap:
a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bersifat tidak kompleks; atau
b. Seleksi  Jasa Konsultasi Perorangan.
Sebaliknya, Prakualifikasi dilakukan sebelum pemasukan penawaran terhadap 14 :
a. Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk  Pengadaan yang  bersifat kompleks;
b. Seleksi Jasa Konsultasi Badan Usaha; atau
c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
d. Konsultasi Badan Usaha/Jasa Konsultasi Perorangan/Jasa Lainnya.
Pada tahapan kualifikasi, para peserta pemilihan tender atau calon penyedia barang/jasa dihadapkan pada persyaratan kualifikasi penyedia yang telah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan. Dalam hal menentukan persyaratan kualifikasi, Pokja Pemilihan dilarang untuk menambahkan persyaratan  lain  yang  sifatnya  diskriminatif  terhadap  peserta  pemilihan  tender.  Hal  ini mengingat bahwa salah satu prinsip Pengadaan Barang/Jasa—sebagaimana tertuang di dalam Pasal  6  huruf  f  Perpres  No.  16  Tahun  2018—adalah  adil.  Prinsip  keadilan  pada  dasarnya menandaskan  bahwa  semua  calon  penyedia  barang/jasa  diberikan  perlakuan  yang  sama sehingga  terwujud  adanya  persaingan  yang  sehat  dan  tidak  mengarah  untuk  memberikan keuntungan kepada pihak tertentu 15 .
Persyaratan  kualifikasi  sebagaimana  dikemukakan  di  atas  terdiri  dari  Persyaratan Administrasi/Legalitas,  dan  Persyaratan  Teknis 16 .  Pada  Persyaratan  Administrasi/Legalitas, peserta pemilihan  tender atau calon penyedia harus memenuhi poin-poin berikut 17 :
a. telah  memenuhi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  untuk  menjalankan kegiatan/usaha;
b. memiliki status valid pada keterangan Wajib Pajak;
c. memiliki atau menguasa tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;
d. cakap secara hukum dalam mengikatkan diri pada kontrak;
13 Lampiran  Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
14 Pasal 44 ayat (5) Perpres No. 16 Tahun 2018.
15 Y. Sogar Simamora, dkk, Pengantar Hukum: Pengadaan Barang & Jasa (Airlangga University Press 2021), hlm. 23.
16 Bab III Poin 3.4 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
17 Bab  III  Poin  3.4.1  Lampiran  Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia .
e. menyetujui Pakta Integritas yang isinya pernyataan untuk: 1) tidak akan melakukan praktek  korupsi,  kolusi,  dan/atau  nepotisme  (KKN),  melaporkan  kepada PA/KPA/APIPD manakala mengetahui terjadinya KKN, mengikuti proses pengadaan secara  bersih,  transparan,  dan  profesional,  dan  bersedia  menerima  sanksi  apabila melanggar ketentuan di atas;
f. menyetujui Surat pernyataan Peserta;
g. dalam  hal  melakukan  konsorsium/kerja  sama  operasi/kemitraan/bentuk  kerjasama lain  harus  mempunyai  perjanjian  konsorsium/kerja  sama  operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
Adapun  pada  Persyaratan  Teknis,  peserta  pemilihan  tender  atau  calon  penyedia barang/jasa lainnya harus 18 :
a. memiliki  pengalaman  pada: Pertama, penyediaan  barang  pada  divisi  yang  sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Kedua, penyediaan barang  sekurang-kurangnya  dalam  kelompok/grup  yang  sama  paling  kurang  1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Ketiga, untuk usaha non-kecil memiliki  nilai  pekerjaan  sejenis  tertinggi  dalam  kurun  waktu  10  tahun  terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% nilai HPS/Pagu Anggaran.
b. bagi  usaha  kecil  yang  baru  saja  berdiri  kurang  dari  3  tahun  serta  belum  memiliki pengalaman  dikecualikan  pada  persyaratan pertama dan kedua apabila  pengadaan tersebut bernilai paling banyak 2.500.000;
c. mampu menyediakan sumber daya manusia dan peralatan untuk menjalankan proses penyediaan.
Selanjutnya, pada Tahap Metode Evaluasi Penawaran, Pokja Pemilihan akan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang telah disampaikan peserta pemilihan tender atau calon penyedia. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Perpres No. 12 Tahun 2021, Metode Evaluasi  Penawaran  dapat  dilakukan  dengan  tiga  cara,  yakni:  Sistem  Nilai,  Penilaian  Biaya Selama Umur Ekonomis, atau Harga Terendah.
Pasca selesainya Tahap Metode Evaluasi Penawaran, maka Pokja Pemilihan kemudian menetapkan  dan  mengumumkan  peserta  pemilihan  tender  yang  menjadi  pemenang berdasarkan  hasil  evaluasi  penawaran  yang  telah  dilakukan  sebelumnya.  Bagi  para  peserta pemilihan  tender  yang  merasa  dirugikan  atas  penetapan  pemenang  oleh  Pokja  Pemilihan tersebut, ia dapat mengajukan Sanggah dalam jangka waktu 5 hari setelah pengumuman 19 .

## C. PELANGGARAN OLEH PESERTA TENDER DALAM PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA
Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Perpres No. 12 Tahun 2021, terdapat tindakan- tindakan  peserta  pemilihan  tender  yang  dianggap  sebagai  suatu  pelanggaran  terhadap pemilihan  penyedia  barang/jasa.  Dianggap  pelanggaran  karena  telah  menyalahi  etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana termuat di dalam Pasal 7 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 serta terhadap Pakta Integritas yang dipersyaratkan untuk disetujui bagi seluruh peserta
18 Bab  III  Poin  3.4.2  Lampiran  Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia .
19 Bab III Poin 3.9 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia .
pemilihan  penyedia.  Berbagai  macam  tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  peserta pemilihan tender di atas meliputi berikut.
Pertama, peserta pemilihan tender menyampaikan dokumen atau keterangan palsu dalam memenuhi  persyaratan  Dokumen  Pemilihan.  Tindakan  ini  telah  menyalahi  etika  Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Perpres No.16 Tahun 2018, yakni para pihak berkewajiban melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab  untuk  mencapai  sasaran,  kelancaran,  dan  ketepatan  tujuan  Pengadaan  Barang/Jasa. Dengan  demikian,  sebenarnya  peserta  pemilihan  tender  sejak  awal  telah  dituntut  untuk memiliki rasa tanggung jawab atas setiap tindakannya, termasuk dalam hal mengisi informasi pada persyaratan Dokumen Pemilihan.
Kedua, melakukan  persekongkolan  dengan  peserta  tender  lain  untuk  mengatur  harga penawaran. Berkenaan dengan persekongkolan, terdapat tiga macam bentuk persekongkolan 20 , yaitu:
a. Persekongkolan  horizontal,  yakni  persekongkolan  yang  dilakukan  oleh  peserta pemilihan  tender  dengan  peserta  pemilihan  tender  lainnya.  Tujuannya  yakni  untuk menciptakan persaingan semu di antara para peserta tender.
b. Persekongkolan  vertikal,  yakni  persekongkolan  yang  dilakukan  oleh  peserta pemilihan tender dengan panitia tender.
c. Gabungan persekongkolan, melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dengan proses tender.
Ketiga, melakukan  korupsi,  kolusi,  dan/atau  nepotisme  pada  proses  pemilihan  tender. Berkenaan  dengan  kolusi  pada  pengadaan  barang/jasa  diklasifikasikan  ke  dalam  3  jenis, yakni 21 :
a. Kolusi horizontal, terjadi antara sesama penyedia barang/jasa. Sebagai contoh, para penyedia  barang/jasa  berbagi  informasi  serta  menaikkan  atau  menurunkan  harga penawaran;
b. Kolusi  vertikal,  terjadi  antara  salah  satu  atau  beberapa  penyedia  dengan  PA/KPA, PPK  dan  ULP.  Dalam  hal  ini,  PA/KPA,  PPK  dan  ULP  memberikan  kemudahan kepada  penyedia  barang/jasa  tertentu  sehingga  dapat  membantunya  menjadi pemenang dalam pemilihan;
c. Kolusi kombinasi horizontal dan vertikal, terjadi antara ULP dan/atau PA/KPA/PPK dengan  para  penyedia  barang/jasa.  Artinya,  meskipun  segala  kelengkapan administratif serta segala proseduralnya telah dilakukan, namun pada dasarnya tender yang dilakukan ialah fiktif atau rekayasa semata.
Keempat, mengundurkan  diri  dengan  alasan  yang  tidak  dapat  diterima  oleh  Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

## D. SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PESERTA TENDER YANG MELAKUKAN PELANGGARAN
Adanya berbagai pelanggaran yang telah dilakukan oleh peserta pemilihan tender telah menyebabkan  kerugian  bagi  penyelenggaraan  pemilihan  penyedia  barang/jasa.  Kerugian  ini meliputi tidak terlaksananya prinsip-prinsip dan tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa. Untuk itu, guna  menghentikan  terjadinya  pelanggaran  sekaligus  sebagai  manifestasi  dari  konsekuensi
20 Y. Sogar Simamora , dkk. Op.cit, hlm.18-19.
21 I Putu Jati Narsana, Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Deepublish 2016), hlm. 324-325.
pelanggaran  tersebut,  diperlukan  adanya  suatu  instrumen  yang  mampu  untuk  menegakkan hukum administratif 22 .
Ten Berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa instrumen penegakan Hukum Administrasi terdiri dari pengawasan dan sanksi. Pengawasan merupakan langkah  preventif  untuk  memaksakan  kepatuhan,  sedangkan  penerapan  sanksi  merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan 23 . Oleh sebab itu, instrumen hukum yang mesti diimplementasikan  oleh  pejabat  yang  berwenang  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh peserta tender pada mekanisme pemilihan penyedia ialah sanksi administratif.  Merujuk pada pendapat  H.D.  van  Wijk/Willem  Konijenbelt,  pada  dasarnya  sanksi  dalam  Hukum Administrasi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi 24 .
Bertautan  dengan  hal  di  atas,  pada  Pengadaan  Barang/Jasa  terdapat  berbagai  sanksi administratif yang diatur di dalam Pasal 78 ayat (5) Perpres No. 12 Tahun 2021 terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan. Masing-masing dari sanksi administratif yang dikenakan terhadap peserta pemilihan tender yang melakukan pelanggaran adalah sebagai berikut.
Pertama, sanksi digugurkan dalam pemilihan ( vide Pasal 78 ayat (5) huruf a Perpres No. 12  Tahun  2021).  Yang  dimaksud  dengan  sanksi  digugurkan  dalam  pemilihan  yaitu dibatalkannya keikutsertaan penyedia barang/jasa oleh pejabat yang berwenang dalam proses pemilihan  penyedia  barang/jasa 25 .  Sanksi  administratif  di  atas  dikenakan  kepada  peserta pemilihan tender yang melakukan:
a. menyampaikan  dokumen  atau  keterangan  palsu/tidak  benar  untuk  memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen  Pemilihan;
b. terindikasi  melakukan  persekongkolan  dengan  peserta  lain  untuk  mengatur    harga penawaran;
c. terindikasi  melakukan  korupsi,  kolusi,  dan/atau  nepotisme  dalam  pemilihan Penyedia.
Kedua, sanksi pencairan jaminan penawaran ( vide Pasal 78 ayat (5) huruf a dan huruf b Perpres  No.  12  Tahun  2021).  Berdasarkan  sanksi  ini,  uang  yang  telah  dijadikan  jaminan diuangkan  kembali  oleh  pejabat  yang  berwenang 26 .  Sama  halnya  dengan  sanksi  digugurkan dalam  pemilihan,  sanksi  pencairan  jaminan  penawaran  dikenakan  kepada  peserta  pemilihan tender yang melakukan:
a. menyampaikan  dokumen  atau  keterangan  palsu/tidak  benar  untuk  memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen  Pemilihan;
22 Perlu  diingat,  bahwa  dalam  Pengadaan  Barang/Jasa,  Tahapan  Persiapan  sampai  dengan  Tahapan  Penetapan  Penyedia Barang/Jasa  merupakan  ruang  lingkup  Hukum  Administrasi.  Sehingga,  pelanggaran  yang  terjadi  pada  tahapan  tersebut dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap Hukum Administrasi. Untuk itu, penegakan hukum yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah penegakan Hukum Administrasi (lihat lebih lanjut lihat dalam Hendra Wahanu Prabandani, Kebijakan Baru dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Prenada Media 2020), hlm. 97-99.
23 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Rajawali Pers 2018), hlm. 296.
24 Ibid, hlm. 493.
25 Rodliyah  dan  L.  Parman,  ‘Analisis  Sosio  Yuridis  Terhadap  Penyimpangan  dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa’  (2019)  4 Jurnal Kompilasi Hukum, hlm. 137.
26 Ibid.
b. terindikasi  melakukan  persekongkolan  dengan  peserta  lain  untuk  mengatur    harga penawaran;
c. terindikasi  melakukan  korupsi,  kolusi,  dan/atau  nepotisme  dalam  pemilihan Penyedia;
d. mengundurkan  diri  dengan  alasan  yang  tidak  dapat  diterima  oleh  Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
Ketiga, sanksi daftar hitam ( vide Pasal 78 ayat (5) huruf a dan huruf b Perpres No. 12 Tahun 2021). Sanksi ini mengakibatkan peserta pemilihan tender yang melakukan pelanggaran tidak dapat kembali mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Berdasarkan  jangka waktunya, pengenaan sanksi daftar hitam dibagi ke dalam dua jenis.
a. Sanksi daftar hitam  selama 2 tahun ( vide Pasal  78 ayat  (5) huruf a Perpres No. 12 Tahun 2021). Sanksi ini dikenakan kepada peserta pemilihan tender yang melakukan pelanggaran :
i. menyampaikan  dokumen  atau  keterangan  palsu/tidak  benar  untuk  memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen  Pemilihan;
ii. terindikasi  melakukan  persekongkolan  dengan  peserta  lain  untuk  mengatur harga penawaran;
iii. terindikasi  melakukan  korupsi,  kolusi,  dan/atau  nepotisme  dalam  pemilihan Penyedia;
b. Sanksi daftar hitam selama 1 tahun ( vide Pasal 78 ayat (5) huruf b Perpres No. 12 Tahun  2021)  dikenakan  kepada  peserta  pemilihan  tender  yang  mengundurkan  diri dengan  alasan  yang  tidak  dapat  diterima  oleh  Pejabat  Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
Menurut ketentuan Pasal 79 ayat (5) huruf a dan huruf b Perpres No. 12 Tahun 2021, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi daftar hitam di atas adalah PA/ KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  instrumen  hukum  yang digunakan  untuk  menyelesaikan  berbagai  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  peserta  tender dalam  pemilihan  penyedia  barang/jasa  adalah  instrumen  sanksi  administratif.  Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (5) huruf a dan huruf b Perpres No. 12 Tahun 2021), instrumen sanksi administratif tersebut meliputi:
a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
b. sanksi pencairan jaminan penawaran;
c. sanksi daftar hitam.
Pengenaan  sanksi  administratif  tersebut  semata-mata  dilakukan  untuk  memaksakan kepatuhan terhadap Hukum  Administrasi  serta di  saat  yang bersamaan sebagai  upaya untuk memperkuat kembali tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa pasca pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
I Made Pasek Diantha, 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media.
I Putu Jati Narsana,  2016. Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah , Sleman: Deepublish. Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  2016. Buku Informasi Menetapkan Metode Pemilihan  Penyedia  Barang/Jasa, Jakarta: Deputi  Bidang  Pengembangan  dan  Pembinaan Sumber Daya Manusia Direktorat  Pelatihan Kompetensi.
Peter Mahmud Marzuki, 2021. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. Puji Agus, 2018. Mudah Memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Sesuai Perpres 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bandung: Fokusmedia.
Ridwan HR, 2018. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers. Serlika Aprita, 2021. Sosiologi Hukum, Jakarta: Prenada Media. Y. Sogar Simamora, dkk, 2021. Pengantar Hukum: Pengadaan Barang & Jasa, Surabaya: Airlangga University Press.

## SUMBER LAIN:
Rodliyah dan L. Parman, 2019.‘Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penyimpangan dalam   Pengadaan Barang dan Jasa’. Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 4, No. 2.

## SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63).
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun  2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia.