licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## RELIABILITAS UNDANG-UNDANG EKSTRADISI (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSTRADISI)
Nanda Clarissa Maria Manek
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, nandamanek5@gmail.com

## ABSTRACT

## ARTICLE INFO
Human needs are evolving as time goes by. Some of the people chose to strugle to fill their everyday needs, while some of them chose the shortcut to get what they want. Like a shadow behind the light, crimes never disappear from social life. Many individuals as well as the peoples chose to commit crime as long as they get what they need and what they want. These things triggers the numbers of crimes. More perperators take advantage of every chance or loopholes in the laws, to evade punishment which will be given to them related to their comitted crime.  Law  paragraph  1  Year  1979  about  extradition  applied  to  arrest  and adjudicate the perperators which on purpose looking for safety on crimes they commited  by  running  to  another  country.  However,  on  the  embodiment,  this extradition process takes so much time even can be turn down by the requested country,  and  the  perperator  can  still  enjoy  their  freedom  as  long  as  this extradition process takes place. This research using normative juridical method, where  will  discuss  about  constituent,  principle,  and  the  extradition  process which regulated in Law Paragraph 1 Year 1979 about extradition, then will be compared  with  United  Nations  Convention  Against  Transnational  Organized
Crime or commonly reffered as Palermo Convention 2000.
Keywords : Extradition; Constitution, International Convention; United Nations
Cite this paper : Manek, N. C. (2022). Reliabilitas Undang- Undang Ekstradisi (Tinjauan Yuridis Terhadap Ekstradisi). Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).
Scope Article Civil Law

## PENDAHULUAN
Kejahatan  adalah  suatu  perbuatan  yang  telah  ada  sejak  jaman  dahulu  kala.  Setiap manusia memiliki perasaan egois untuk tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya, dan menggunakan  segala  cara  untuk  mendapatkan  apa  yang  diinginkan.  Beberapa  individu memilih untuk berbuat kejahatan karena lebih cepat mendapatkan apa yang diinginkan dan tidak  membutuhkan  banyak  tenaga.  Pada  awalnya  kejahatan  yang  sering  terjadi  adalah kejahatan  yang  dipicu  dengan  adanya  kesempatan.  Namun  seiring  waktu  berjalan  dan zaman  semakin  berkembang,  kesempatan  bukan  lagi  faktor  utama  terjadinya  kejahatan. Beberapa  individu  dengan  sengaja  bahkan  telah  merencanakan  dengan  matang  apa  saja yang  akan  dilakukannya  agar  tidak  tertangkap  setelah  melakukan  tindak  kejahatan. Pencurian tidak hanya sekedar, seseorang yang lalai menyimpan barang – barangnya, dan memberikan  kesempatan  pada  orang  lain  untuk  mengambil  hartanya,  tetapi  pelaku kejahatan telah merencanakan siapa, dimana, dan kapan untuk mengambil harta kekayaan orang lain. Banyak pelaku kejahatan yang berusaha lari dan bersembunyi agar tidak diadili atas  tindak  kejahatannya.  Beberapa  memilih  untuk  lari  ke  kota  lain  untuk  bersembunyi, beberapa  memilih  untuk  melarikan  diri  ke  negara  lain  untuk  lebih  menyulitkan  proses pencarian dan diadili, bahkan dengan harapan dapat memulai kehidupan baru di negara lain.
Setiap  negara  berusaha  memberikan  sarana  dan  prasarana  untuk  meminimalisasi  tindak kejahatan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  maupun  dalam  lingkungan pemerintah  itu  sendiri.  Pemerintah  berupaya  untuk  membuat  dan  mengaplikasikan peraturan – peraturan dengan tujuan akan membuat masyarakat berpikir terlebih dahulu sebelum  membuat  tindak  kejahatan  dan  memberikan  efek  jera  kepada  masyarakat  yang mendapat  sanksi.  Setiap  negara  terikat  yurisdiksi  atas  semua  roang  yang  berada  di wilayahnya, hal itu memberikan akibat timbulnya hak bagi negara itu untuk menggunakan hukum bagi setiap individu yang melakukan kejahatan. Tetapi realisasi hak tersebut sering mengalami kesulitan karena pelaku kejahatan telah lari ke negara lain. 1
Oleh  karena  itu  pemerintah  juga  berupaya  untuk  melakukan  kerjasama  dengan negara  –  negara  lain  guna  mencegah  kejahatan  transnasional  ataupun  mengatasi  pelaku kejahtan yang lari ke negara lain untuk menghindari yurisdiksi dari negaranya sendiri. Salah satunya  adalah  dengan  membuat  peraturan  perundang  –  undangan  mengenai  ekstradisi. Ekstradisi  merupakan  salah  satu  hukum  positif  yang  telah  ada  sejak  lama  dan  pada umumnya ditujukan untuk kepentingan politik. Setiap negara memiliki peraturan tersendiri mengenai ekstradisi dan ekstradisi telah menjadi sebuah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari  hukum  internasional.  Migrasi  atau  berpindahnya  seseorang  dari  negara  asalnya  ke negara  lain  memiliki  2  pengelompokkan  yaitu  individu  tersebut  tidak  memiliki  catatan kriminal di negara asalnya, atau individu tersebut memiliki sejumlah catatan kriminal dan berusaha mencari perlindungan dengan bersembunyi ke negara lain. Negara – negara yang berdaulat memiliki yurisdiksi yang penuh untuk mengadili dan memberikan menghukum warga  negaranya  yang  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum.  Namun  Tindakan kedaulatan suatu negara tidak dapat dilakukan di negara lain. Hal ini sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari hukuman dan bersembunyi dari negara asalnya. Ekstradisi diharapkan dapat memberikan sanksi yang kuat agar pelaku kejahatan baik yang telah  diadili  maupun  yang  akan  diadili,  tidak  lagi  mempunyai  niat  untuk  mencari perlindungan  di negara lain. Kejahatan atau  tindak pidana yang terjadi saat ini tidak lagi berdimensi  nasional  tetapi  juga  internasional  atau  biasa  dikenal  dengan  tindak  pidana internasional. 2 Menurut J.G Starke ekstradisi adalah proses dimana berdasarkan perjanjian atau  atas  dasar  resiprositas  suatu  negara  menyerahkan  kepada  negara  lain  atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap hukum negara yang mengajukan permintaan. 3
Menurut L.Oppenheim ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang tertuduh oleh suatu negara  di wilayah mana ia suatu waktu berada, kepada negara dimana ia disangka melakukan  atau  telah  melakukan  atau  telah  dihukum  karena  perbuatan  kejahatan. 4 kewarganegaraan memegang peranan penting dalam proses ekstradisi seseorang, apabila seseorang yang diminta memiliki memiliki status kewarganegaraan dari negara peminta, maka  negara peminta telah memiliki pembuktian yurisdiksi yang  cukup untuk mengadili kejahatan yang dilakukannya. Tetapi jika seseorang yang diminta telah meninggalkan status kewarganegaraannya  atau  mengganti  status  kewarganegaraannya,  hal  ini  akan  menjadi permasalahan  bagi  negara  diminta,  dalam  hal  apakah  harus  mengabulkan  permintaan negara  peminta  atau  harus  menolak.  Menurut  Doddy  Krisdasaksna  Hal  ini  dikarenakan negara diminta memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, dan mendapat perlindungan selama berada dalam wilayah negara tersebut. 5
1 Hudla Adolf, Aspek - Aspek Negara Dalam Hukum Internasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
2 I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional (Bandung: CV Yrama Widya, 2006).
3 J.G. Starke., Introduction to International Law , 10th edn (London: Butterworths, 1989).
4 L. Oppenheim, International Law , 8th edn, 1960 <http://repository.unissula.ac.id/7519/4/4. BAB I.pdf>.
5 Doddy Kridasaksana, Hukum Ekstradisi (Semarang: Semarang University Press, 2012) <https://repository.usm.ac.id/files/bookusm/A016/20171115092010-Hukum-Ekstradisi.pdf>.
Ekstradisi  juga diatur secara khusus dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, dan dalam pasal 1 bahwa ekstradisi merupakan penyerahan seseorang yang disangka atau telah melakukan kejahatan di negara yang meminta ekstradisi kepada negara tempat pelaku kejahatan melarikan diri. Ekstradisi dapat berupa deportasi atau  tindakan  yang  dilakukan  secara  paksa  untuk  memulangkan  atau  mengeluarkan seseorang    dari  suatu  negara,  atau  berupa  bantuan  timbal  balik  yaitu  negara  yang  satu dengan  negara  lainnya  membuat  perjanjian  dan  sepakat  untuk  saling  membantu  atau berdasarkan hubungan baik antar negara yang bersangkutan. Bantuan timbal balik sangat penting  guna  mempermudah  suatu  negara  untuk  melakukan  proses  penyelidikan  dan proses  penangkapan  pelaku  yang  bersangkutan.  Bantuan  ini  dapat  berlangsung  berupa memeriksa  dan  mengidentifikasi  orang,  tempat  dan  sesuatu,  tranfer  dan  memberikan bantuan dengan immobilization dari alat – alat kegiatan criminal. 6 Selain itu juga terdapat konvensi  –  konvensi  yang  mengatur  mengenai  ekstradisi  terhadap  pelaku  kejahatan tertentu,  salah  satunya  adalah  konvensi  parlemo.  Namun  tidak  ada  peraturan  hukum internasional yang melarang maupun mewajibkan setiap negara untuk menyerahkan orang yang  diminta  apabila  tidak  ada  perjanjian  ekstradisi  antara  kedua  pihak. 7 Hal  ini dikarenakan setiap negara memiliki otoritas hukum atas individua tau masyarakat yang ada dalam wilayah negaranya.
Indonesia memiliki beberapa peraturan mengenai ekstradisi yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, perjanjian ekstradisi antara Indonesia  dan  Malaysia,  Indonesia  dan  philipina,  Indonesia  dan  Australia,  indonesia  dan Thailand,  indonesia  dan  Hongkong,  Indonesia  dan  India,  Indonesia  dan  Korea  Selatan, Indonesia  dan  Singapura  yang  telah  ditandatangani  pada  27  April  2007  tetapi  belum diratifikasi hingga sekarang, dan beberapa perjanjian ekstradisi tersebut telah diratifikasi menjadi undang – undang, antara lain Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1974, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1976, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1978, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2001, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2014, Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2007. Pengaturan ekstradisi yang terdapat dalam konvensi – konvensi tersebut menandakan  bahwa  ekstradisi  semakin  meluas  dan  telah  diperhitungkan  peranannya sebagai suatu sarana untuk mencegah dan memebrantas kejahatan. 8 Perjanjian – perjanjian internasional  yang  telah  dibuat  tidak  hanya  bertujuan  untuk  mencegah  dan  menangkap pelaku  kejahatan  yang  bersembunyi,  tetapi  juga  untuk  mengembangkan  hubungan  antar negara dalam aspek hukum maupun aspek hubungan transaksi perekonomian. Perjanjian dapat dibuat oleh 2 (dua) negara atau disebut sebagai perjanjian bilateral, ataupun dibuat oleh  lebih  dari  2  (dua)  negara  atau  yang  disebut  sebagai  perjanjian  multilateral.  Namun pelaksanaan  dari  aturan  perundang  –  perundangan  ini  sangat  sulit.  Sebagai  contoh  yaitu kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan belum tertangkap hingga sekarang, Eddy Tansil. Eddy Tansil diketahui telah mengambil uang negara dengan nominal 430.000.000$ amerika atau  sekitar  Rp.1.300.000.000  pada  tahun  1994.  Kemudian  melarikan  diri  dari  lembaga pemasyarakatan  pada  4  Mei  1996.  Walau  dikatakan  bahwa  Eddy  Tansil  berada  di  china, namun hingga saat ini belum tertangkap, padahal Indonesia memiliki perjanjian ekstradisi dengan china pada tanggal 1 Juli 2009 yang ditanda tangani di Beijing, china. Contoh kasus lainnya  adalah  kasus  korupsi cessie atau  hak  tagih  Bank  Bali  yang  dilakukan  oleh  Djoko Tjandra pada tahun 1999. Djoko Tjandra menyulitkan aparat kepolisian dengan melarikan diri  ke  luar  negeri  dan  telah  menjadi  buronan  negara  selama  11  (sebelas)  tahun.  Djoko Tjandra baru tertangkap pada 30 Juli 2020 di Kuala Lumpur, Malaysia. Walaupun Indonesia telah membuat perjanjian ekstradisi dengan Malaysia dan telah di undang – undangkan pada tahun 1974, proses ekstradisinya berlangsung cukup lama. Belum termasuk dengan upaya pencarian keberadaannya yang memakan waktu lebih dari 1 dekade. Hal ini membuktikan
6 I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional (Bandung: Mandar Maju, 1990).
7 Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional .
8 Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional .
bahwa  walaupun  telah  dibuatnya  perjanjian  ekstradisi,  Ketika  tertangkap  terdapat serangkaian  persyaratan  untuk  mengekstradisi  pelaku  Kembali  ke  negaranya.  Sebelum ekstradisipun,  telah  diperburuk  dengan  proses  mencari  keberadaan  pelaku  kejahatan memakan waktu yang bahkan lebih lama daripada proses ekstradisi itu sendiri. Proses yang sangat  lama  ini  memberikan  waktu  yang  sangat  banyak  bagi  pelaku  kejahatan  untuk menikmati  hidupnya,  bahkan  membuka  lapangan  usaha  baru  di  negara  tempatnya melarikan diri.
Terkait  dengan  permasalahan  ini,  Rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  adalah bagaimana upaya penegakkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang  Ekstradisi  terkait  kepentingan  negara?  Dan  apakah  Undang  –  Undang  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1979  Tentang  Ekstradisi  masih  dapat  diandalkan  di  masa sekarang? Rumusan masalah tersebut akan dibahas menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi Pustaka terhadap bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  primer  yang  terdiri  atas  peraturan  perundang  – undangan  yang  sedang  berlaku  dan  juga  buku  literatur.  Tujuan  dari  penggunaan  metode penelitian yuridis normatif ini adalah untuk mendapatkan kebenaran yang akurat dan agar menjamin kepastian hukum.

## METODE
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku  dan  juga  buku  literatur.  Tujuan  daripada  penggunaan  metode  penelitian  yuridis normatif  adalah  untuk  mendapatkan  kebenaran  yang  akurat  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang  - undangan yang  sedang berlaku guna menjamin  kepastian hukum. Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  secara statue approach atau  pendekatan  yang  dilakukan  peneliti  dengan  menggunakan  perundang  – undangan  dan conceptual  approach atau  pendekatan  dengan  menggunakan  metode konseptual atau membahas mengenai literatur dan asas – asas sebagai landasan pendukung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ekstradisi lahir dari bahasa latin ekstradere. Ex berarti ke luar, dan trader berarti menyerahkan atau memberikan. Extradition memiliki makna ‘menyerahkan’. Berdasarkan pasal  1  Undang  –  Undang  Nomor  1  Tahun  1979  Tentang  Ekstradisi  (selanjutnya  disebut sebagai  undang  –  undang  ekstradisi),  ekstradisi  merupakan  penyerahan  seseorang  yang disangka  atau  telah  dipidana  dari  negara  tempatnya  melarikan  diri  kembali  ke  negara asalnya dimana yang bersangkutan melakukan kejahatan sebelum lari ke negara lain. Dalam undang – undang ini juga mengatakan bahwa ekstradisi hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dan dibuat sebelumnya, atau apabila  terdapat hubungan baik antara negara – negara yang bersangkutan. Hal tersebut dicantumkan dalam pasal 2 undang – undang ekstradisi. Terdapat pula pernyataan mengenai daftar yang berisikan jenis – jenis kejahatan apa saja yang dapat di kategorikan untuk di ekstradisi, yang diatur secara khusus  diluar  undang  –  undang  ini.  Menurut  M.  Cherif  Bassioni  ekstradisi  adalah  proses hukum berdasarkan perjanjian, hubungan timbal balik, rasa hormat, atau hukum nasional, dimana satu negara memberikan atau mengirimkan ke negara lain, seseorang yang didakwa atau  dihukum  karena  tindak  kejahatan  terhadap  hukum  negara  yang  meminta  yang melanggar  hukum  pidana  internasional  agar  diadili  atau  dihukum  di  negara  peminta sehubungan  dengan  kejahatan  yang  dinyatakan  dalam  permintaan. 9 Sedangkan  menurut Drs. C.S.T Kansil ekstradisi adalah pemindahan seseorang dari suatu negara ke negara lain secara paksa untuk diajukan ke depan sidang pengadilan atau dimasukkan penjara untuk
9 M. Cherif Bassiono, Hukum Pidana Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
suatu kejahatan yang timbul jikalau seseorang yang dituduh atau telah dijatuhi hukuman mencari perlindungan atau pada waktu itu bertempat tinggal di negara lain. 10 Secara garis besar ekstradisi dapat digolongkan menjadi 2 yaitu negara  – negara yang bersepakat dan membuat perjanjian ekstradisi terlebih dahulu sebelum melakukan proses ekstradisi, dan negara  –  negara  yang  secara  sukarela  mengekstradisi  individu  yang  diminta  atas  dasar hubungan  baik  atau  hubungan  timbal  balik.  Dalam  membuat  sebuah  perjanjian internasional,  negara  –  negara  yang  bersangkutan  haruslah  melakukan  negosiasi  untuk membicarakan  masalah  apa  saja  yang  sering  timbul  di  antara  negara  tersebut.  Apabila masing  –  masing  negara  telah  menyetujui  maka  akan  dibuatlah  perjanjian,  perjanjian  ini akan ditandatangani oleh masing – masing perwakilan negara. Dari perjanjian yang telah disepakati tersebut, masing – masing negara akan membuat pengesahan atau meratifikasi perjanjian  tersebut  ke  dalam  bentuk  peraturan  perundang  –  undangan.  Dalam  Konvensi Wina tahun 1969 atau Vienna Convention on the Law of Treaties pada tanggal 23 Mei 1969, pasal 11 menyatakan bahwa setujunya suatu negara terhadap perjanjian dapat dilakukan dengan signature (tanda tangan), exchange of instrument constituting a treaty (pertukaran instrument  yang  digunakan  untuk  membentuk  perjanjian), ratification (ratifikasi), acceptance (penerimaan), approval (persetujuan), or by any other means if so agreed (atau dengan cara – cara yang teah disetujui). Menurut T. May Rudy, berakhirnya suatu perjanjian internasional dapat berupa :
1) Habisnya masa berlaku dari perjanjian tersebut
2) Karena hilangnya yang menjadi obyek perjanjian atau salah satu pihak perjanjian
3) Telah tercapainya tujuan dari perjanjian
4) Dibuatnya perjanjian yang baru
5) Adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjian
6) Terpenuhinya syarat untuk mengakhiri perjanjian
7) Perjanjian  tersebut  diakhiri  oleh  salah  satu  pihak  dan  diterima  oleh  pihak lainnya.
Ada beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ekstradisi, yaitu :
a) Subyek,  yaitu  negara  yang  meminta  dengan  catatan  bahwa  negara  tersebut memiliki  hak  dan  berkepentingan  untuk  mengadili  dan  menghukum  pelaku kejahatan,  dan  negara  yang  diminta  atau  negara  dimana  pelaku  kejahatan tersebut berada.
b) Obyek, yaitu individua tau seseorang yang diminta untuk diserahkan kembali ke negara asalnya.
c) Prosedur  atau  tata  cara,  secara  umum  dapat  dilakukan  melalui  saluran diplomatic  yaitu  secara  resmi  antar  negara.  Untuk  mengajukan  ekstradisi negara  peminta  harus  mengikuti  tata  cara  tertentu,  terdapat  pula  tata  cara dalam mengabulkan atau menolak permintaan suatu negara, termasuk tata cara dalam menyerahkan individu yang diminta. Semua prosedur dilakukan secara formal.  Jika  tidak  dilakukan  secara  formal,  tidak  dapat  dikatakan  sebagai ekstradisi, melainkan hanya tahap penjagaan.
Asas – asas yang ada dalam ekstradisi adalah :
a) Asas kejahatan ganda ( double criminality principle )
Perbuatan  yang  menjadi  dasar  diajukannya  permintaan  ekstradisi  haruslah suatu  perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  tindak  kejahatan  di  negara  yang meminta  ataupun  negara  yang  diminta.  Hal  ini  biasanya  telah  tertulis  dalam perjanjian ekstradisi antar negara yang bersangkutan. Contohnya pada pasal 4 undang  –  undang  ekstradisi,  atau  artikel  2  dalam  perjanjian  ekstradisi  antara Indonesia dan Australia.
b) Asas Kekhususan ( principle of speciality )
10 Drs. C. S. T Kansil, Hukum Internasional (Jakarta: Djambatan, 2002).
Negara  peminta  berkewajiban  untuk  mengadili  dan  menghukum  pelaku kejahatan sesuai dengan kejahatannya yang menjadi dasar pengajuan ekstradisi. Asas  ini  hanya  dapat  berfungsi  apabila  individu  yang  bersangkutan  telah  di ekstradisi  ke  negara  asalnya.  Salah  satu  contohnya  terdapat  dalam  artikel  9 perjanjian  ekstradisi  antara  Indonesia  dan  philipina  dan  artikel  8  perjanjian ekstradisi Indonesia dan Australia, dan article 14 united nations model treaty on extradition.
c) Asas  tidak  menyerahkan  pelaku  kejahatan  politik  ( non-extradition  of  political criminal )
Permintaan  ekstradisi  tidak  dapat  dilakukan  ataupun  dikabulkan  apabila kejahatan yang menjadi dasar pengajuan ekstradisi adalah kejahatan politik. Hal ini tercantum dalam pasal 5 undang – undang ekstradisi, kejahatan politik adalah kejahatan  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk  menentang  pemerintah  yang sedang berkuasa dalam suatu negara. Walaupun terlihat bahwa kejahatan politik mudah  untuk  dikenali,  namun  pada  kenyataannya  pelaku  yang  melakukan kejahatan politik akan melakukan aksinya dalam diam dan sulit untuk diketahui ataupun dibuktikan kebenarannya.
d) Asas tidak menyerahkan warga negara ( non-extradition of nationals ) Adalah suatu hak bagi negara yang diminta untuk menolak permintaan ekstradisi apabila  permintaan  ekstradisi  tersebut  ditujukan  kepada  warga  negaranya sendiri. Hal ini tercantum dalam apsal 7 undang – undang ekstradisi.
e) Asas ne bis in idem
Suatu negara juga  dapat menolak  permintaan  ekstradisi apabila  individu yang diminta  telah  atau  sudah  pernah  diadili  atas  kejahatan  yang  sama  dan  telah memiliki putusan hukum yang bersifat final. Hal ini tercantum dalam pasal 10 dan 11 undang – undang ekstradisi.
f) Asas daluarsa
Suatu  negara  berhak  untuk  menolak  ekstradisi  yang  diajukan  negara  peminta apabila  penuntutan  atau  pelaksanaan  hukuman  dari  kejahatan  yang bersangkutan  telah  daluarsa  ( lapse  of  time ).  Asas  ini  memiliki  tujuan  untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak – pihak yang terkait. Hal ini tercantum dalam pasal 12 undang – undang ekstradisi.
Terdapat 3 jenis ekstradisi yaitu :
a) Ekstradisi campuran.
Adalah  ektradisi  yang  mencantumkan  jenis  kejahatan  yang  dilakukan berdasarkan  perjanjian  ekstradisi  yang  telah  dibuat  dan  mencantumkan minimum  atau  maksimum  sutau  hukuman  sebagai  dasar  apakah  kejahatan tersebut dapat dimintakan ekstradisi.
b) Ekstradisi tanpa sistem daftar ( eliminative system ) Adalah proses ekstradisi yang pelaksanaanya dikategorikan berdasarkan berapa lama  hukuman  yang  akan  diberikan  terkait  kejahatan  yang  dilakukan.  Lama tidaknya suatu hukuman akan menjadi penentu apakah individu yang berkaitan dapat di mintakan ekstradisinya atau tidak.
c) Ekstradisi daftar ( list system )
Adalah  ekstradisi  yang  pelaksanaannya  dikategorikan  berdasarkan  jenis kejahatan  yang  dilakukan.  Biasanya  masing  –  masing  negara  yang  membuat perjanjian  ekstradisi  ini  akan  memberikan  sebuah  daftar  mengenai  tindak kejahatan apa saja yang dapat dimintakan proses ekstradisinya.
Proses ekstradisi diatur dalam pasal 22 hingga pasal 24 undang – undang ekstradisi, dimana surat permintaan ekstradisi haruslah melalui saluran diplomatik dan dalam bentuk tertulis  kepada  menteri  kehakiman  Indonesia  yang  kemudian  akan  diberikan  kepada presiden.  Apabila  individu  yang  yang  telah  melakukan  kejahatan  dan  telah  diadili  di
negaranya melarikan diri ke negara lain, maka negara peminta harus menyertakan lembaran asli dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, keterangan identitas  dari individu yang akan dimintakan ekstradisi, dan surat asli mengenai penahanan individu yang bersangkutan.  Apabila  individu  yang  bersangkutan  diduga  telah  melakukan  tindak kejahatan,  kemudian  melarikan  diri  ke  negara  lain,  maka  negara  peminta  harus menyertakan  surat  asli  mengenai  penahanan  individu  yang  bersangkutan,  bukti  -  bukti lengkap dari kejahatan yang telah dilakukan dan yang menjadi dasar dimintanya ekstradisi, pernyataan secara tertulis mengenai hukum apa saja yang telah dilanggar di negara peminta, keterangan  saksi  mengenai  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  individu  yang  bersangkutan, keterangan  lengkap  mengenai  identitas  individu  yang  melakukan  kejahatan,  dan memberikan  surat  permohonan  penyitaan  barang  –  barang  bukti  apabila  itu  diperlukan. Apabila  negara  peminta  telah  emmenuhi  semua  persyaratan,  maka  Menteri  Hukum  dan HAM  akan  mengirimkan  surat  permintaan  ekstradisi  tersebut  kepada  Kepala  Kepolisian Indonesia  dan  Jaksa  Agung  Indonesia  untuk  dilakukan  pemeriksaan.  Jika  permintaan ekstradisi  diajukan  oleh  negara  yang  belum  memiliki  perjanjian  ekstradisi  dengan Indonesia, maka Menteri Hukum dan HAM akan memeinta persetujuan presiden sebelum memberikan  surat  –  surat  tersebut  kepada  Kepala  Kepolisian  dan  Jaksa  Agung.  Proses ekstradisi sendiri terdiri dari 3 tahap yaitu :
a) Tahap pra ekstradisi
Kepolisian  Indonesia  bekerjasama  dengan  interpol  akan  mencari  informasi keberadaan pelaku kejahatan yang sama dengan keterangan yang diberikan oleh negara  peminta.  Apabila  telah  diketahui  maka  Kepala  Kepolisian  atau  Jaksa Agung akan memberikan surat penangkapan dan penahanan sementara.
b) Proses ekstradisi
Apabila  pelaku  kejahtan  yang  bersangkutan  telah  tertangkap  maka  negara peminta  mengajukan  permintaan  ekstradisi  untuk  diperiksa  oleh  Menteri Hukum dan HAM.
c) Pelaksanaan Ekstradisi
Dalam pasal 40 undang – undang ekstradisi, pelaku kejahatan yang bersangkutan akan segera diserahkan kepada negara peminta apabila ekstradisi telah disetujui di tempat dan waktu yang telah ditetapkan. Jika pelaku kejahatan tidak diambil oleh negara peminta pada waktu dan tempat yang telah ditentukan maka dalam masa  waktu  15  hari  pelaku  kejahatan  dapat  dilepaskan,  dan  masa  waktu penahanan pelaku kejahatan hanya 30 hari. Jika telah lebih dari 30 hari maka pelaku  kejahatan  tersebut  wajib  untuk  dilepaskan,  dan  permintaan  ekstradisi atas kejahatan yang sama akan ditolak oleh presiden.
Mengenai permintaan ekstradisi oleh pemerintah Indonesia diatur dalam pasal 44 undang  –  undang  ekstradisi  yang  menyatakan  bahwa  permintaan  ekstradisi  akan dilakukan  dengan  saluran  diplomatik  dan  pasal  45  yaitu  apabila  pelaku  kejahatan berada di negara lain, maka akan dibawa kembali ke Indonesia untuk diadili.. United Nations  Convention  Against  Transnational  Organized  Crime atau  yang  juga  disebut sebagai konvensi parlemo, yang dilaksanakan di Parlemo, Italia pada Desember 2000, dan di sahkan oleh Indonesia menjadi undang – undang nomor 5 tahun 2009 tentang pengesahan United  Nations  Convention  Against  Transnational  Organized  Crime (Konvensi  Perserikatan  Bangsa  –  Bangsa  Menentang  Tindak  Pidana  Transnasional Yang  Terorganisasi).  Konvensi  ini  sendiri  mengutamakan  hak  asasi  manusia  dan walaupun dianggap bertentangan dengan prinsip pacta sun servanda karena konvensi ini  sering  dijadikan  dasar  untuk  menolak  permintaan  ekstradisi,  pada  prakteknya konvensi  ini  dapat  membantu  negara  –  negara  lain  mengembangkan  peraturan nasionalnya  mengenai  ekstradisi  dan  memperkuat  hukum  hak  asasi  manusia.  Pada artikel 16 ayat (1) dalam konvensi parlemo ini tidak memberikan penjelasan tertulis mengenai ekstradisi namun mengatur mengenai syarat – syarat apabila suatu negara mau mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara lain, yaitu suatu negara dapat
mengajukan permintaan ekstradisi apabila kejahatan yang dilakukan memenuhi unsur pada artikel 3 ayat (1) yaitu tindak pidana menurut artikel 5 yaitu turut serta dalam kelompok  kejahatan  yang  terorganisir,  artikel  6  yaitu  tindak  kejahatan money laundrying atau  pencucian  uang,  artikel  8  yaitu  korupsi,  artikel  23  yaitu  tindak kejahatan yang menghalang – halangi suatu proses peradilan, dan tindak pidana serius dalam artikel 2 yaitu tindak kejahatan dengan ancaman hukuman penjara setidaknya 4 tahun atau lebih, melibatkan kelompok kejahatan yang terorganisir, kejahatan yang dilakukan  adalah  kejahatan  yang  dilakukan  di  negara  asalnya  dan  negara  tempat pelaku  kejahatan  melarikan  diri,  dan  pelaku  kejahatan  yang  dimintakan  ekstradisi beada di wilayah negara yang diminta.
Artikel  16  ayat  7  mengatur  bahwa  ekstradisi  tetap  mengacu  pada  hukum  nasional masing – masing negara atau berdasarkan perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh negara – negara yang bersangkutan. Artikel 16 ayat 8 memberikan suatu peraturan yang membantu negara  peminta,  bahwa  negara  diminta  memiliki  kewajiban  untuk  mempercepat  proses ekstradisi dan menyederhanakan persyaratan pembuktian. Artikel 16 ayat 10 menyatakan bahwa apabila negara diminta menolak permintaan ekstradisi yang diajukan dengan alasan bahwa  pelaku  kejahatan  adalah  warga  negaranya,  maka  negara  tersebut  berkewajiban untuk  melakukan  penuntutan  di  negaranya  dengan  proses  yang  sekiranya  sama  dengan negara peminta.artikel 16 ayat 12 juga mengatur mengenai kemungkinan ditolaknya suatu permintaan  ekstradisi  dikarenakan  pelaku  kejahatan  tersebut  adalah  warga  negara  yang diminta  maka  apabila  hukum  nasional  negara  tersebut  mengijinkan,  untuk mempertimbangkan pelaksanaan hukuman yang dilaksanakan di negara peminta atau sisa hukuman. Dibandingkan dengan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime atau  yang  juga  disebut  sebagai  konvensi  parlemo,  pasal  –  pasal  dalam  Undang  – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi telah jauh tertinggal dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan penyelesaian proses ekstradisi. Proses ekstradisi tersebut memakan waktu sangat lama, dan dengan peraturan yang kurang mencakup semua kemungkinan sebagaimana yang ada dalam kaidah – kaidah hukum internasional lainnya. Menurut Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – Undangan, dan Kementrian Hukum dan HAM  Republik  Indonesia  yang  bekerjasama  dengan The  Netherlands  Indonesia  National Legal Reform  Program (NLRP) , mengatakan bahwa Undang  – Undang Republik Indonesia Nomor  1  Tahun  1979  Tentang  Ekstradisi  telah  tertinggal  jika  dibandingkan  dengan peraturan  dan  kaidah  –  kaidah  hukum  internasional. 11 Kurangnya  pengaturan  mengenai sanksi yang lebih berat jika pelaku kejahatan dengan sengaja melarikan diri ke negara lain atau langkah apa yang perlu diambil oleh aparat kepolisian negara Indonesia apabila selama kurun  waktu  tertentu  pelaku  kejahatan  belum  juga  tertangkap,  membuat  masih  banyak pelaku kejahatan yang berupaya untuk melarikan diri ke negara lain .

## PENUTUP
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi telah memenuhi prinsip – prinsip yang berlaku secara internasional ataupun prinsip yang berlaku antar negara yang sepakat membuat perjanjian ekstradisi. Unsur  – unsur dan asas – asas yang terkandung juga sangat membantu dalam proses ekstradisi ataupun dalam kegiatan membangun  kerjasama di bidang  ekstradisi dengan negara  – negara lainnya. Namun jika dibandingkan dengan peraturan – peraturan yang terkandung dalam konvensi – konvensi internasional lainnya, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi  dinilai  telah  ketinggalan  jaman  dan  membutuhkan  pembaharuan  dibidang prosedur dikarenakan proses ekstradisi yang sangat lama.
11 I Wayan Parthiana, Kajian Tentang Kesenjangan Antara United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Jakarta, 2010).

## DAFTAR PUSTAKA
Alfaris, M. R. (2021). Asas Hodi Mihi Cras Tibi Dalam Konteks Sistem Hukum Di Indonesia Pada Era Teknologi. Conference On Innovation And Application Of Science And Technology (CIASTECH) .
Adolf, H. (1996). Aspek - Aspek Negara Dalam Hukum Internasional. Jakarta: Raja Grafindo. Bassiono, M. C. (2014). Hukum Pidana Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
Kalalo,  F.  P.  (2016).  Efektifitas  Perjanjian  Ekstradisi  Sebagai  Sarana  Pencegahan,
Pemebrantasan  Dan  Penghukuman  Pelaku  Tindak  Pidana  Internasional.  Jurnal Hukum.
Kansil, D. C. (2002). Hukum Internasional. Jakarta: Djambatan.
Kridasaksana, D. (2012 ). Hukum Ekstradisi. Semarang: Semarang University Press.
L.Oppenheim. (1960). International Law, a Treatise, 8th edition.
Muhammad, R. P. (2017). Perjanjian Eksistensi Ekstradisi Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1994. Jurnal Hukum.
Parthiana,  I.  W.  (  1990.  ).  Ekstradisi  Dalam  Hukum  Internasional  dan  Hukum  Nasional. Bandung: Mandar Maju.
Parthiana, I. W. (2006. ). Hukum Pidana Internasional. Bandung: CV Yrama Widya.
Parthiana,  I.  W.  (2010).  Kajian  tentang  kesenjangan  antara  United  Nations  Convention Against Transnational Organized Crime. Jakarta.
Poliando, D. (2019). Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Melarikan Diri Keluar Negeri Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional Criminal Police Organization (ICPO/INTERPOL).
Sompotan, H. B. (2016). Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum. Sompotan,  H.  B.  (2017).  Pemberantasan  Kejahatan  Ekonomi  Antar  Negara  Dengan Perjanjian Ekstradisi (Perspektif Indonesia). Jurnal Hukum.
Starke, J. G. (1989). Introduction to International Law. London.