Journal of Governance Volume 3, Issue 1, June 2018 (18-34) (P-ISSN 2528-276X) (E-ISSN 2598-6465) http://dx.doi.org/10.31506/jog.v3i1.3081
Memotret E-Procurement dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia

## Budi Chrismanto Sirait
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia sirait_budi@yahoo.co.id
Recieved: March 21 2018; Revised: April 8 2018; Accepted: April 18 2018
Abstract: This  study  intends  to  reveal  the  advantages  as  well  as  the  weaknesses  of  the implementation  of  the  concept  of  good  governance  in  changing  the  workings  of  the bureaucracy as a public servant and the lack of bureaucratic ability to involve the community through  public  consultation.  The  method  used  is  qualitative  with  descriptive-analytical methodology, which aims to describe, record, analyze, and interpret the conditions that occur about concepts such as bureaucracy as an extension of the state in exercising its authority, and governance as a basic guide in the management of public sectors which was done in this period  was  used  to  limit  the  process  of  mutual  bonding  between  the  community  and  the regional government bureaucracy. The results and findings of this paper are in the form of literature review based on the study of the implementation of e-procurement that has been done  in  several  local  governments  in  Indonesia,  namely  the  emergence  of  the  concept  of governance, which mengintroduksikan the idea of ending the state domination in managing public life, it can be read as an effort from the countries superpower to perfect the ideology of liberal  democracy  that  has  been  widely  embraced  by  developing  countries  including Indonesia.
Keywords: Governance, E-Procurement, Bureaucracy and Public Policy.
Abstrak: Studi  ini  bermaksud  untuk  mengungkap  kelebihan  sekaligus  kelemahan  dari implementasi  konsep  good  governance  dalam  merubah  cara  kerja  birokrasi  sebagai pelayan  masyarakat  dan  lemahnya  kemampuan  birokrasi  untuk  melibatkan  masyarakat melalui  konsultasi  publik.  Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  metodologi deskriptif-analisis,  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan,  mencatat,  menganalisa,  dan menginterpretasikan  kondisi  yang  terjadi  mengenai  konsep-konsep  seperti  birokrasi sebagai  perpanjangan  tangan  negara  dalam  melakukan  otoritasnya,  dan  governance sebagai panduan dasar dalam pengelolaan sektor-sektor publik yang dilakukan pada masa ini  ternyata  dipergunakan  sebatas  untuk  mendetailkan  proses  terjalinnya  ikatan  timbal- balik  antara  masyarakat  dengan  birokrasi  pemerintahan  daerah.  Hasil  dan  temuan  dari tulisan  ini  adalah  berupa  literature  review  berdasarkan  kajian  dari  penerapan  e- procurement  yang  telah  dilakukan  di  beberapa  pemerintahan  daerah  di  Indonesia  yaitu munculnya konsep governance yang mengintroduksikan ide diakhirinya dominasi negara dalam  mengelola  kehidupan  publik.  Hal  tersebut  merupakan  upaya  ideologi  demokrasi liberal yang mulai banyak dianut oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kata Kunci: Governance, E-Procurement, Birokrasi dan Kebijakan Publik.

## Pendahuluan
Perubahan  di  dalam  semua  segi kehidupan  manusia  disebabkan  karena kemajuan  dari  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Terjadinya  perubahan  besar tersebut  karena  sumber  kekuatan  dan kemakmuran  suatu  masyarakat  atau negara  bukan  lagi  ditentukan  oleh  luas wilayahnya  atau  kekayaan  sumber  daya alamnya yang melimpah, akan tetapi telah berpindah  kepada  penguasaan  serta pemanfaatan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi. (Budiman, Haris 2017).
Kemudian  Perkembangan  dari  Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  dalam pemerintahan  dengan  berbagai  macam konsekuensinya  menarik  untuk  dikaji secara mendalam. Dalam konteks pengadaan  barang  dan  jasa  misalnya, hadirnya  sistem  pengadaan  barang  dan jasa  secara  elektronik (e-procurement) tentu  diyakini  akan  mampu  mengubah pola-pola  pengadaan  barang  dan  jasa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pembaruan yang berlangsung. Hanya saja, dalam  melihat e-procurement, banyak pihak  yang    terpaku  oleh  unsur ‘e’ (elektronik) - nya semata dan cenderung melupakan proses dari jalannya pengadaan barang dan jasa pemerintahan melalui  fasilitas e-procurement ,  sehingga cenderung  mengabaikan  tujuan  utama terkait  perubahan  fundamental  terhadap pengelolaan  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah,  yaitu  dengan  melibatkan sektor  swasta  dan  masyarakat  karena e- procurement bukan  hanya  menyangkut soal urusan administrasi, teknokratis dan bisnis.  Ada  dimensi  politik  dibalik  itu. Posisi  politiknya  terletak  antara  relasi kuasa  dalam  alur  pengadaan  barang  dan jasa  antara  pemerintah,  swasta  dan masyarakat  sesuai  dengan  prinsip
governance yang  mengharuskan  adanya keseimbangan dan kesamaan nalar politik antar  berbagai  aktor  yaitu  pemerintah, swasta  dan  masyarakat.  Dimana  dalam (Kusuma,  D.  L.  2010  :  62)  “Masyarakat diartikan  sebagai  entitas  nasional  atau bagian  dari  entitas  kasional  yang merupakan sebuah entitas sosioekonomi. Melalui  institusi  politik  yang  adalah negara,  masyarakat  mengatur  fungsi- fungsi  ekonominya  sehingga  kehidupan sosial dimungkinkan”.
Jika  selama  ini  proses  pengadaan barang  dan  jasa  selalu  dicitrakan tertutup, penuh permainan, tidak partisipatif  dan  sebagainya  karena miskinnya  akses  dan  peluang  pihak swasta  dan  masyarakat  untuk  terlibat dalam kegiatan tersebut, maka dengan e- procurement telah  membuka  tabir penghalang  tersebut.  Sejumlah  studi memang  telah  menunjukkan  bahwa keberadaan  perihal e-procurement telah membuat  akses  swasta  dan  masyarakat terlibat  di  dalam  proses  pengadaan barang  dan  jasa  menjadi  semakin  besar. Ini  juga  dapat  diartikan  bahwa  mereka yang  selama  ini  mengambil  keuntungan dari  keberadaan e-procurement seakan- akan    menyerah  begitu  saja,  dan  tidak melakukan resistensi sama sekali. Namun sayangnya,  tidak  terjelaskan  dengan  baik bagaimana  cara  pebisnis  yang  dalam berbagai  studi  dikatakan  memiliki kemampuan  dalam  hal  mendiktekan kehendak melalui kekuatan keuangannya, merelakan diri untuk kehilangan peluang terselubung  yang  selama  ini  ada,  seperti membuat  kesepakatan  diam-diam  untuk mentradisikan mark-up dimana  dasar penentuan markup tidak selalu harus atas biaya  pokok  produksi,  mark-up  bisa  juga ditentukan  dari  biaya  bahan  baku  atau
biaya  tenaga  kerja,  dasar  penentuan markup  tergantung  pada  kondisi  praktis di  lapangan,  keuntungan  utama  dari penggunaan penentuan harga jual dengan cara  markup  adalah  mudah  untuk diterapkan  (Siani,  Oviliani.  2002  :  60) Ketika  semua  pelaku  usaha  setuju  untuk melakukan mark up , maka e-procurement tetap  menghasilkan  pemenang  tender yang  melakukan mark-up ,  dan  dengan demikian e-procurement tetap  saja  tidak mampu meningkatkan efisiensi. Di sini e- procurement tidak  dapat  menjangkau praktek persekongkolan yang terjadi.
Munculnya  sistem e-procurement memang  telah  mendorong  pemerintahan daerah  untuk  melakukan  upaya  inovasi dalam  memudahkan  masyarakat  untuk mengetahui  dan  mengakses  pengadaan barang  dan  jasa  melalui  media  internet, sehingga menurut (Purwanto dan Habibi, 2007)  secara  politik e-procurement telah mengubah  relasi  antara  pemerintah dengan  masyarakatnya.  Jika  di  masa  lalu hubungan antara negara dengan masyarakatnya  sulit  dikenali,  maka dengan  adanya e-procurement sekarang membuat  kehadiran  negara  menjadi begitu  dekat  dan  nyata.  Keputusan- keputusan  pemerintah  terkait  tentang pengadaan barang dan jasa begitu mudah dan  cepat  menyebar  untuk  dapat didengar  dan  direspon  oleh  masyarakat bahkan  ketika  keputusan  itu  sendiri belum  diambil.  Dengan  penalaran  yang persis  sama,  kita  dapat  mengantisipasi bahwa sebelum e-procurement ini diberlakukan,  maka  pihak-pihak  yang akan terganggu oleh skema itu tentu akan mempersiapkan perlawanan secara diam- diam.  Yang  jelas,  setiap  inovasi  yang dilakukan  akan  berhadapan  dengan potensi  resistensi,  baik  yang  terbuka
maupun  terselubung.  Dimana  Inovasi merupakan faktor penentu dalam persaingan  industri  dan  merupakan senjata  yang  tangguh  dalam  menghadapi persaingan,  fokus  utama  inovasi  adalah penciptaan  gagasan  baru,  yang  pada waktunya  akan  di  implementasikan kedalam  produk  baru,  proses  baru, adapun  tujuan  utama  proses  inovasi adalah  memberikan  dan  menyalurkan nilai  pelanggan  yang  lebih  baik.  Inovasi dapat  dipandang  dengan  pendekatan strukturalis  dan  pendekatan  proses (Hartini, Sri. 2012 : 84).

## Metode
Metode  yang  digunakan  adalah kualitatif  dengan  metodologi  deskriptif- analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan,  mencatat,  menganalisa, dan  menginterpretasikan  kondisi  yang terjadi  mengenai  konsep-konsep  seperti birokrasi  sebagai  perpanjangan  tangan negara dalam melakukan otoritasnya, dan governance sebagai panduan dasar dalam pengelolaan  sektor-sektor  publik  yang dilakukan  pada  masa  ini  ternyata dipergunakan  hanya  sebatas  untuk mendetailkan  proses  terjalinnya  ikatan timbal-balik  antara  masyarakat  dengan birokrasi pemerintahan daerah.
Paper  ini  merupakan  sebuah literature  review dari  paper  dan penelitian yang telah lebih dulu dilakukan di  beberapa  daerah  di  Indonesia  (Naida, Sri : 2011) dan ingin memberikan novelty dengan  mencoba  menjelaskan  adanya perkembangan  dan  perubahan  yang signifikan  dalam  konteks  realita  dimana banyak  temuan  seperti:  minimnya informasi,  minimnya  akan  pengawasan, penyalahgunaan  wewenang  yang  telah didapatkan, penyimpangan kontrak
(mulai  dari  pengurangan  kualitas  barang hingga pemalsuan barang), permufakatan jahat  antara  pejabat  publik  dan  rekanan (termasuk  didalamnya  pungutan  atau komisi  pada  saat  pencairan  dana  hingga persekongkolan),  kemudian  terjadinya tindakan manipulasi (aturan yang diperumit  dan mark-up harga  dalam perencanaan). Praktek-praktek yang demikian  itu  menyebabkan  terjadinya proses pengadaan barang dan jasa secara umum  semakin  jauh  dari  kesan transparan dan akuntabel yang membuka ruang  besar  terjadinya  korupsi  dengan cara  bermain  curang  dalam  proses pengadaan  barang  dan  jasa  yang dilakukan oleh pemerintah dan berakibat pada  semakin  turunnya  kualitas  dari barang  atau  jasa  yang  dihasilkan  serta mengakibatkan  ekonomi  yang  berbiaya tinggi.  Sistematika  penulisan  paper  ini dimulai  dari  Pendahuluan,  Pelembagaan Konsultasi Publik, Rute Politik Pelembagaan Good  Governance dan kaitannya  dengan e-procurement ,  dan ditutup dengan adanya bagian Kesimpulan.

## Hasil dan Diskusi
Hasil  dan  temuan  dari  tulisan  ini adalah berupa literature review berdasarkan  kajian  dari  penerapan  e- procurement  yang  telah  dilakukan  di beberapa  pemerintahan  daerah  di Indonesia  yaitu  munculnya  konsep governance,  yang  mengintroduksikan  ide diakhirinya  dominasi  negara  dalam mengelola  kehidupan  publik  ternyata dapat  dibaca  sebagai  upaya  dari  negara- negara adikuasa untuk menyempurnakan ideologi  demokrasi  liberal  yang  mulai banyak  dianut  oleh  negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

## Pelembagaan Konsultasi Publik
Dalam  hal  ini,  “konsultasi  publik berarti  membuka  kesempatan  bagi masyarakat  untuk  memberi  masukan, pendapat, pandangan, ide, dan saran yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan  yang  dirasakan  masyarakat (Ridlwan,  Zulkarnain.  2012).  Konsultasi publik  dilakukan  sebagai  upaya  untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat  dalam  berpartisipasi  aktif melainkan juga sebagai bentuk kesediaan dari  para  birokrasi  pemerintah  untuk menanggalkan kepentingannya dan menunaikan apa yang seharusnya menjadi  kesepakatan.  Konsultasi  publik selama  ini  memang  di  yakini  sebagai langkah penting bagi pelibatan masyarakat  sipil  secara  efektif  dalam berbagai  persoalan-persoalan  publik, dimana  konsultasi  publik  menjadi  salah satu  instrumen  kunci  dalam  proses pengaturan (regulatory  process) untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektifitas dari peraturan-peraturan  serta meningkatkan  akuntabilitas.  (Keputusan dewan  kehutanan  nasional  tentang protokol  konsultasi  publik  Nomor:  SKN. 02/DKN-KP/2012)  Namun,  tidak  bisa ditutupi  bahwa  apa  yang  dibahas  dalam konsultasi  publik  pada  akhirnya  harus masuk dalam belantara birokrasi pemerintah, dan pada gilirannya mengaburkan  apa  yang  telah  disepakati. Semakin jauh proses dan hasil konsultasi publik  yang  dicerna  birokrasi,  maka semakin  tidak  ada  kendala  untuk membatalkan kesepakatan dan komitmen yang  dirumuskan  dalam  konsultasi publik. Konsultasi publik dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun pasar.  Hal ini  menjadi  sebuah  agenda  wajib  dalam pelaksanaan  konsep good  governance.
Berbagai  kegiatan  yang  dapat  dilakukan sebagai  bentuk  konsultasi  publik  adalah dengan  cara  mengadakan:  lokakarya; seminar;  survei;  polling;  debat  publik; public hearing ; FGD, dan kelompok kerja. Cara-cara  tersebut  dilakukan  dengan tujuan  agar  masyarakat  mengetahui  dan memahami  mengenai  kebijakan  yang akan dilakukan atau sedang dilakukan.
Pemerintah  berupaya  mendirikan e-procurement tentu memiliki alasan kuat. Hal tersebut karena mengingat selama ini pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah yang  dilaksanakan  secara  konvensional selalu  menghadapi  banyak  tantangan sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan  informasi  yang  akurat mengenai  hal  tersebut.  Sungguhpun demikian,  kita  tahu  bahwa  mereka  yang dirugikan oleh inovasi ini juga pasti akan melakukan  perlawanan  secara  seksama. Salah  satu  problem  dalam  pengadaan barang  dan  jasa  menurut  (Dwiyanto, 2005  :  225)  adalah  minimnya  informasi. Informasi  adalah  aset  politik  yang dimainkan oleh setiap aktor yang terlibat dalam proses governance . Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, informasi ini merupakan  sesuatu  yang  sensitif  karena terkait  dengan  kepentingan  pejabatnya seperti  anggaran  untuk  proyek-proyek pemerintah  daerah  sehingga  masyarakat pada  umumnya  tidak  memiliki  akses sama  sekali.  Biasanya  yang  mengetahui anggaran proyek dalam birokrasi pemerintahan hanyalah kepala, pimpinan proyek  dan  bendahara  proyek.  Informasi mengenai  anggaran  merupakan  barang langka  yang  hanya  dimiliki  oleh  orang- orang tertentu di dalam birokrasi. Secara politis tidak mudah dimengerti, sekiranya mereka  tiba-tiba  menyerah  begitu  saja
terhadap  skema  yang  dipopulerkan dengan istilah good governance ini.
Di  negara  dunia  ketiga  termasuk Indonesia,  birokrasi  tidak  hanya  menjadi mendominasi  dari  kegiatan  administrasi pemerintahan,  tetapi  juga  kehidupan politik  masyarakat  secara  keseluruhan tak  terkecuali  di  Indonesia.    Di  era  orde baru yang sentralistik, birokrasi merupakan  aktor  yang  omnipoten (memiliki  kekuasaan  yang  tak  terbatas). Birokrasi negara muncul untuk menanggapi  perluasan  dari  kompleksitas tugas-tugas  administratif  pemerintah (Mochtar.  Mas’ud,  2008  :  68).  Menurut Dwiyanto dkk, hal ini dikarenakan sistem sentralistik  telah  menempatkan  sistem pelayanan  publik  yang  dikembangkan menjadi  sangat  birokratis,  formalistik, dan  berbelit-belit.  Kondisi  tersebut semakin  memperkuat  kecenderungan status birokrat memposisikan diri sebagai penguasa  ketika  berhadapan  dengan masyarakat  sebagai  orang  yang  dilayani (Agus Dwiyanto, 2008 : 90). Gaffar dalam bukunya  menyatakan  bahwa  birokrasi pada  masa  itu  merupakan  sebuah instrumen  politik  yang  sangat  efektif untuk memobilisasi massa demi memelihara  format  Orde  Baru  (Affan Gaffar,  2006  :  235).  Motto  yang  sering diusung  adalah  setiap  urusan  kalau  bisa dibuat  lama,  buat  apa  harus  dipercepat. Konon  begitu  faktanya.    Hal-hal  tersebut menjadikan  birokrasi  sebagai  lembaga dengan  kekuasaan  yang  besar.    Besarnya kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  birokrasi pada  saat  itu  menimbulkan  sebuah  nilai yang  timbul  di  masyarakat  bahwa birokrasi  merupakan  sebuah  lembaga yang  paling  benar  dan  yang  paling  tahu akan  apa  yang  dibutuhkan  masyarakat. Hal ini berakibat pada  lemahnya kontrol
publik  dan  oleh  birokrasi,  hal  tersebut seolah-olah  dianggap  sebagai  sebuah legalitas  terhadap  semua  aturan  dan perilaku birokrasi.
Berakhirnya  orde  baru  membawa berbagai  tuntutan  pada  era  reformasi dalam  pelaksanaan  negara.    Birokrasi sebagai  kepanjangan  tangan  negara dituntut  untuk  melakukan  reformasi dalam  tubuhnya.  Reformasi  birokrasi diarahkan  untuk  menciptakan  kinerja birokrasi yang profesional dan akuntabel. Oleh  sebab  itu  perbaikan  pelayanan diharapkan  lebih  berorientasi  pada kepuasan  masyarakat  pengguna  jasa (Agus  Dwiyanto,  2008  :  223-224). Kemudian  Birokrasi  yang  beretika  dan bermoral  merupakan  modal  awal  bagi tatanan  baru  atau  biasa  disebut  dengan reformasi  pemerintahan  Indonesia,  di samping  mengembangkan  etika  sebagai langkah  internal  serta  penguatan  payung hukum  dan  peningkatan  kualitas  SDM, dari  sisi  eksternal  juga  perlu  ada perubahan  antara  lain  pengembangan nilai-nilai  pluralisme  dan  demokrasi, kesamaan  hak  dan  partisipasi  serta sinergitas (Sanrego dan Reza. 2013 : 28). Namun  demikian,  setelah  hampir  20 tahun reformasi berlangsung di Indonesia, budaya birokrasi yang terbiasa menjadi  raja  bagi  masyarakatnya  sulit untuk dirubah. Di satu pihak, masyarakat selalu menuntut agar birokrasi menjalankan  fungsinya  sebagai  pamong (pelayan)  masyarakat,  namun  sisi  yang lain  pihak  masyarakat  seolah-olah  masih terbiasa  untuk  menggantungkan  dan menyerahkan  segala  urusan  publiknya kepada birokrasi tanpa adanya pengawasan  yang  kuat.    Hal  ini  yang menjadi  salah  satu  faktor  penyebab belum  terjadinya  perubahan  mendasar
didalam  tubuh  birokrasi  dan  juga masyarakat secara optimal.
Konsultasi publik biasa dibayangkan  sebagai  pilar governance yang baik. Governance biasanya dibayangkan  sebagai  interaksi  dari berbagai elemen (dipersempit dalam tiga aktor  kunci,  yaitu  negara,  masyarakat, dan  bisnis)  utamanya  dalam  mengelola sektor-sektor  yang  menjadi  hak  publik atau public  partimony (Fadillah  Putra, 2009  :  2).  Dimana  Secara  normatif, sesungguhnya  negara  tidak  punya  atau tidak  boleh  memiliki  suatu  ideologi. Karenanya  ideologi  negara  ini  hanya  ada secara praksis, bukan normatif, mewujud melalui tindakan-tindakan penguasa negara dari struktur resmi, dan tindakan- tindakan  person  yang  menggerakkan struktur  gelap  (Siregar,  Ashadi.  2000). Kemudian  untuk  dapat  mengerti  tata kehidupan  masyarakat  (kelompok)  perlu dibahas  tata  kehidupan  individu  yang membentuk  masyarakat  itu.  Ibaratnya individu  itu  ialah  atom  sosial,  atom masyarakat,  gejala  sosial  diterangkan dengan  gejala  individu,  masyarakat dijabarkan  menjadi  individu.  Jikalau  kita dapat  memahami  tingkah  laku  individu satu persatu, bagaimana cara berpikirnya, perasaannya, kemauannya, perbuatannya, sikapnya  dan  sebagainya,  atau  tegasnya bagaimana  watak  individu  (Nasehudin. 2014).  Dan  aktor  terakhir  adalah  bisnis dimana menjadi kunci pokok untuk tetap bertahan dalam era global, banyak faktor yang  menentukan  kinerja  bisnis  suatu organisasi,  salah  satu  diantaranya  adalah inovasi,  kemajuan  teknologi  yang  cepat dan tingginya tingkat persaingan menuntut  perusahaan  untuk  terus menerus  melakukan  inovasi  yang  pada akhirnya  akan  meningkatkan  kinerja
bisnis organisasi (Hartini, Sri. 2012). Yang biasa  dibicarakan  adalah  kondisi  ideal, namun proses mencapai tatanan ideal ini tidak  banyak  dibicarakan.  Oleh  karena itulah  studi  ini  menjadi  penting  untuk diketahui  secara  lebih  mendalam.  Dalam pelaksanaannya,  konsepsi governance selalu  disandingkan  dengan  kata good (baik).    Pelaksanaan good  governance atau  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik didasarkan  pada  beberapa  prinsip  yang telah  ditetapkan  oleh  lembaga-lembaga donor internasional.  UNDP menyebutkan delapan  prinsip  pokok good  governance yaitu: partisipasi, transparansi, akuntabel, efektif  dan  efisien,  kepastian  hukum, responsif,  konsensus,  serta  setara  dan inklusi (Samodra Wibawa, 2006).
Pelaksanaan good  governance menjadi sebuah  indikasi  prasyarat  bagi  negara berkembang untuk mendapatkan bantuan berupa  pinjaman  dari  lembaga  donor internasional.    Ketergantungan  negara- negara  dunia  ketiga  terhadap  pinjaman dari  lembaga  donor  menyebabkan konsepsi good  governance diamini  serta berkembang  pesat  di  negara-negara tersebut.  Mengingat  watakyang  dimiliki oleh  pelembagaannya  yang  digiring  dari luar (externally-driven) ini,  cukup  alasan bagi  kita  untuk  mengantisipasi  dari counter  measure yang  dilakukan  oleh jajaran birokrasi.
Seiring  perjalanannya,  kata good dalam good  governance terlihat  begitu “barat”.  Indikator dari suatu yang disebut “ good ”  dibawa  jauh  dari  Amerika  Serikat atau  Eropa  yang  kemudian  digunakan untuk mengukur berbagai macam praktek di  negara-negara  berkembang  baik  Asia, Afrika,  maupun  Amerika  Selatan/Karibia (Fadillah Putra, 2009). Adanya pendefinisian  sepihak  istilah good oleh
pengusungnya seolah mengacuhkan kondisi  masyarakat  di  dunia  ketiga  yang memiliki  nilai  dan  kearifan  lokalnya sendiri.    Masyarakat  dipaksa  untuk  turut ikut  serta  dan  menerapkan  nilai-nilai yang  dianggap  sebagai  “ good” dalam pelaksanaan  urusan  publik.    Masyarakat dipaksakan  untuk  berusaha  melepaskan ketergantungannya  terhadap  pemerintah dan birokrasi. Good governance diniatkan untuk  menyurutkan  peran  pemerintah sebagai  lembaga  yang  “menjalankan segala-galanya” dan pada saat yang sama meningkatkan  kapabilitas  masyarakat dalam  ikut  serta  mengelola  urusan- urusan  bersama  (Zaenal  Soejadis,  2004). Pada  kenyataannya, good  governance tidak  dapat  meningkatkan  kemampuan masyarakat untuk berperan di dalamnya. Pelembagaan  dalam good  governance mengalami kepincangan. Lembaga- lembaga internasional dan negara-negara yang mencetuskan good governance tidak pernah  mengajarkan  cara-cara  strategis terkait  dengan  bagaimana  melakukan dalam  hal  pelaksanaan governance bagi negara-negara  berkembang.    Hal  yang sama  berlaku  di  negara  yang  menjadi target  selanjutnya.    Satu  hal  yang  pasti pelaksanaan good  governance ditafsirkan berbeda oleh setiap penganutnya. Dengan keadaan  tersebut,  pelaksanaan good governance tidak  dapat  memberikan perubahan  yang  berarti  kepada  kondisi masyarakat.  Secara substantif, hubungan ideal  negara,  pasar,  dan  masyarakat  sipil tidaklah sungguh-sungguh tercapai secara  mendasar  (Fadillah  Putra,  2009). Pada  akhirnya good  governance hanya menjadi cara untuk menolak negara kuat tanpa bisa menguatkan masyarakat, yang kemudian  membuka  jalan  lebar  bagi pasar untuk mendominasi.
Telaah  kritis  tersebut  di  atas sangatlah  diperlukan  mengingat  konsep governance mulai  terdengar  gemanya pada  awal  era  1990an,  yang  sebetulnya bukan  agenda  internal  birokrasi  itu sendiri.    Konsep  yang  dibawa  oleh lembaga  donor  internasional  seperti World  Bank,  IMF,  UNDP,  ADB,  dan lembaga  donor  lainnya  (yang  sahamnya dimiliki  oleh  negara-negara  barat) merupakan sebuah upaya untuk menanamkan  ideologi  demokrasi  liberal kepada  negara-negara  dunia  ketiga. Jelasnya,  kalau  pelembagaan governance bukanlah  agenda  dari  birokrasi  itu sendiri,  maka  cara  dalam  upaya menghentikannya  adalah  dengan  tidak begitu  serius  memikirkannya.  Ironisnya, governance disajikan  sebagai  sebuah resep  bagi  terlampau  besarnya  dominasi negara  dalam  mengelola  urusan  publik, dan  birokrasi  yang  telah  dipaparkan kekuatannya  tersebut  diasumsikan  tidak bisa  melakukan  perlawaan  terhadap tuntutan  publik.  Maka  besarnya  otoritas negara  dianggap  sebagai  akar  dari munculnya rezim otoriter yang pada saat itu  banyak  dipraktekkan  oleh  negara- negara  berkembang,  dan  kekuasaan  itu dianggap  tidak  ada  begitu  saja.  Kita  tahu bahwa  rezim  otoriter  tidak  mudah mengendalikan maraknya praktek- praktek  korupsi  “seperti  penyalah- gunaan  dalam  menggunakan  wewenang, penyuapan,  pemberian  uang  pelicin, pungutan  liar,  pemberian  imbalan  atas dasar  kolusi  dan  nepotisme  serta penggunaan uang negara untuk kepentingan  pribadi,  oleh  masyarakat diartikan  sebagai  suatu  perbuatan korupsi  dan  dianggap  sebagai  hal  yang lazim terjadi di negara ini” (Srinita. 2016), yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat
negara  dan  rendahnya  kesejahteraan masyarakat,  dan  mereka  yang  terbiasa melakukan korupsi tentu saja tidak serta- merta  dengan  rela  mau  meninggalkan “keuntungan”  yang  selama  ini  ada  dalam genggamannya. Kalau saja hal-hal tersebut dianggap sebagai sebuah penghalang  bagi  keberlangsungan  dari sistem  demokrasi  dan  penanggulangan kemiskinan, kealphaan mengkaitkan konsultasi  publik  dengan  kebiasaan korupsi  maka  akan  dengan  mudah  dapat terlupakan.
Dimensi Politik dari E-Procurement Good Governance telah mendorong pihak swasta dan masyarakat untuk lebih mengawal  prosesi  pembuatan  kebijakan pemerintah  agar  lebih  transparan  dan partisipatif sehingga mereka yang berkepentingan  untuk  lebih  secara  aktif terlibat  dalam  membuat  kebijakan  yang mempengaruhi  kehidupan  sehari-hari mereka.  Keinginan  ini  didasari  pada pembuatan  kebijakan  yang  sewenang- wenang  pada  masa  otoriter  yang  telah merugikan  melalui  mekanisme  pada pembuatan  kebijakan  yang  dimonopoli oleh  pemerintah.  Pembuatan  kebijakan pada  rezim  otoriter  “  biasanya  berjalan secara tertutup. Tidak banyak swasta dan masyarakat yang dilibatkan dan diberitahu  mengenai  alasan  kebijakan dibuat maupun apa manfaat dan kerugian dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Untuk mengakomodir berbagai tuntutan tersebut, maka pemerintah  membuat  kebijakan  dengan membuat  aplikasi e-procurement sebagai instrumen  yang  dapat  memberi  ruang secara  terbuka  kepada  swasta  dan masyarakat  dalam  bidang  pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaksanaan
e-procurement ini  tentu  saja  sesuai dengan  agenda good  governance dalam mengatasi  berbagai  problema  dalam pengadaan  barang  dan  jasa  secara konvensional  yang  dicitrakan  tertutup, lamban,  tidak  partisipatif,  tidak  aspiratif dan sebagainya karena miskinnya peluang  swasta  dan  masyarakat  untuk ikut  serta  terlibat  dalam  kegiatan tersebut,  sehingga  dengan  adanya e- procurement pengadaan  barang  dan  jasa menjadi lebih (1) Partisipatif ”Partisipatif adalah  persoalan  relasi  kekuasaan,  atau relasi  ekonomi  politik  yang  dianjurkan oleh demokrasi. Dalam negara demokrasi, ada  saatnya  pemerintah  harus  turun tangan  langsung  untuk  mengintervensi warganya,  dan  ada  saatnya  untuk menyerahkan  kembali  pengelolaannya kepada  komunitas  setempat,  tergantung dari  konteksnya”  (Fadil,  2013).  (2) Transparan  dapat  melalui  kepatuhan dalam  menjalankan  sebuah  regulasi, seperti  sosialisasi  anggaran  sebelum dibahas  oleh  dewan,  penyelenggaraan SIKD,  penyampaian  ILPPD  kepada masyarakat,  dan  aksesibilitas  warga terhadap  LKPD  dan  LHP  BPK  (Salle, Agustinus. Hal 17). (3) Akuntabel (Yahya, 2006)  dapat  hidup  dan  berkembang dalam  suasana  yang  transparan  dan demokratis  serta  adanya  kebebasan dalam  mengemukakan  sebuah  pendapat. dan  (4)  Responsif  (Gunawan  dkk,  2016) Daya  tanggap  dan  cepat  menanggapi  apa yang  menjadi  masalah,  kebutuhan  dan aspirasi masyarakat.
Electronic  Procurement atau  dapat disebut  juga  dengan  istilah Electronic
Government Procurement (e-GP)
merupakan  sebuah    hasil  inovasi  dari Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  di
organisasi  publik.  Menurut World  Bank (dalam  Nugroho,  2012) e-procurement adalah: “is  the  use  of  information  and communication  technology  (especially  the internet)  by  governments  in  conducting their  procurement  relationship  with suppliers  for  the  acquisition  of  goods, works and consultancy services required by the  public  sector”. Pengadaan  disektor publik  dapat  dipahami  dari  sudut pandang  obyek  pengadaan,  pelaksana pengadaan,  dan  sumber  dana  untuk mengadakan.  ditinjau  dari  sumber  dana yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa, maka yang dimaksud dengan pengadan disektor publik adalah kegiatan pengadaan yang sumber dananya berasal dari pemerintah atau institusi publik, hal ini  untuk  membedakan  antara public procurement dan private  procurement. Semua hal dalam pengadaan yang terkait dengan  sumber  dana  dari  pemerintah baik  melalui  APBN,  APBD,  maupun perolehan dana masyarakat yang dikelola oleh  institusi  pemerintah  yang  masuk dalam kategorikan public procurement . E-procurement sangat  dibutuhkan pemerintah  untuk  membenahi  persoalan terkait dengan problema dalam pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah. Berbagai  rumusan  tentang  definisi pengadaan  telah  banyak  dikemukakan oleh  para  pakar  ahli,  diantaranya  adalah Arrowsmith,  Christopher  dan  Schooner (dalam  LKPP,  2011)  bahwa  pada prinsipnya  pengadaan  adalah  kegiatan untuk  mendapatkan  barang,  atau  jasa secara  transparan,  efektif,  dan  efisien sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keinginan penggunanya.  Yang  dimaksud  barang disini  meliputi  peralatan  dan  juga bangunan baik untuk kepentingan publik maupun  privat.  Barang  atau  jasa  publik
adalah barang yang pengunaannya terkait dengan  kepentingan  masyarakat  banyak baik  secara  berkelompok  maupun  secara umum, sedangkan barang atau jasa privat merupakan barang yang hanya digunakan secara individual atau kelompok tertentu. Berdasarkan atas penggolongan ini maka suatu  barang  atau  jasa  dapat  saja dikategorikan  atas  barang  publik  tapi dapat  juga  dikategorikan  atas  barang privat  tergantung  pada  penggunaannya. Sebagai  contoh,  mobil  bila  digunakan untuk usaha angkutan penumpang umum maka  dikategorikan  sebagai  barang publik,  tapi  bila  digunakan  untuk kepentingan  pribadi  maka  dikategorikan sebagai barang privat.
Hal tersebut terjadi karena adanya pelelangan  bukan  lagi  menjadi  ajang kompetisi  tetapi  berubah  menjadi  arena arisan.  Peserta  bukan  berasal  dari kalangan  profesional  melainkan  mereka yang  punya  akses  pada  pengambil kekuasaan.  Akibatnya  inefisiensi  terus terjadi karena pemerintah selalu mendapatkan harga barang dan jasa yang lebih  mahal  dari  harga  pasar.    Seiring dengan  perkembangan  dari  teknologi informasi  dan  komunikasi,  maka e- procurement diharapkan  mampu menjadi salah satu instrumen untuk memecahkan sebuah  problem  tersebut,  mengingat melalui e-procurement juga  telah  mampu dikenalkannya  LPSE  yang  mana  dengan tujuan  untuk  dapat  membentuk  “satu pasar”  yaitu  pasar  pengadaan  Indonesia untuk  mengurangi  praktek-praktek  KKN didalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Dengan menggunakan e-procurement beberapa kelemahan  atau  kekurangan  dalam pengadaan barang atau jasa dapat diatasi. Melalui  adopsi  LPSE,  maka  lelang
diharapkan  akan  lebih  terbuka,  adil  dan non-dikriminatif,  transparan,  akuntabel dan  lebih  efisien  dan  efektif.  Peluang- peluang terjadinya tindakan KKN dengan pengadaan  konvensional  diharapkan dapat  diminimalisir  dengan  LPSE  karena kemungkinan  terjadinya  kontak  secara langsung  antara  pembeli  (pemerintah) dengan  penjual  (vendor)  dibatasi  adanya teknologi IT. Selain itu proses lelang juga diharapkan  dapat  berjalan  dengan  lebih cepat  sehingga  dapat  menghemat  waktu, tenaga  dan  biaya.  Termasuk  biaya  yang dihemat  ini  adalah  untuk  mencetak  atau memfoto  copy  berbagai  dokumen  lelang yang  harus  dilakukan  dalam  sistem pengadaan  secara  konvensional.  Secara umum LPSE memiliki banyak keunggulan dibandingkan  pengadaan  konvensional yaitu  tanpa  adanya  pembatas,  jangkauan luas, semua orang dianggap setara, cepat, transparan, aman (dengan adanya proses penyandian) dan semua proses terkendali dan terdokumentasi (Purwanto, 2008).
LPSE  merupakan  suatu  gagasan, pemikiran  tentang  praktek  pengadaan barang  dan  jasa  baik  yang  didasari  pada nilai-nilai  demokrasi  seperti:  keadilan, transparansi, akuntabilitas dan bebas dari korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN). Apabila  nilai-nilai  tersebut  dilaksanakan maka  LPSE  akan  mampu  mewujudkan praktek good  governance dibidang pengadaan  barang  dan  jasa  di  Indonesia. Sebagai  sebuah  gagasan  yang  baru (inovasi) maka tentu saja LPSE tidak akan dengan  mudah  dapat  diterima  dan dipraktekkan.  Gagasan  tersebut  baru akan  di  transformasikan  menjadi  ralitas lingkup  kehidupan  pemerintahan  apabila mendapatkan  dukungan  yang  luas  dari para stake  holder pemerintah  yang terdapat  di pusat maupun daerah.
Menurut (Purwanto dkk, 2008: 51) e-procurement yang  dikembangkan  di Indonesia mengharuskkan adanya sistem pengadaan  barang  dan  jasa  maupun publik yang mampu menghidupkan pasar pengadaan.  Adapun  langkah-langkah yang  dapat  ditempuh  oleh  pemerintah dalam melaksanakan e-procurement adalah  dengan  cara  membentuk  dan memaksimalkan  peran  dari  lembaga- lembaga yang ada, diantaranya:
1. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah) merupakan  sebuah  perluasan  dari  Pusat Pengembangan  Kebijakan  Pengadaan Barang  dan  Jasa  Publik    Bappenas.  LKPP merupakan  Lembaga  Pemerintah  Non Departemen  (LPND)  yang  mempunyai kedudukan  setara  dengan  Bappenas, BPPT,  LIPI,  atau  LPND  lainnya.  LKPP bertanggungjawab langsung kepada Presiden,  namun  untuk  pelaksanaan tugas  dan  fungsinya  LKPP  berada dibawah  koordinasi  Kementerian  Negara Perencanaan  Pembangunan  Nasional. LKPP  juga  merupakan  satu-satunya lembaga dari pemerintah yang bertanggungjawab  secara  terus  menerus dan  konsisten  untuk  mengembangkan, menyusun strategi dan kebijakan pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah termasuk menyelenggarakan
fungsi monitoring  dan  evaluasi,  pengembangan sumber daya manusia pengelola pengadaan  serta  pemberian  pendapat, rekomendasi  hukum  untuk  membantu menyelesaikan permasalahan pengadaan. Selain  itu,  LKPP  mempunyai  peran  dan fungsi membuat regulasi dan standarisasi serta  membangun  sistem  aggregator dalam sistem e-procurement.
2. LPSE  Nasional  memiliki  peran mengoperasikan system  aggregator dan
sekaligus  sebagai development dan maintenance dari  sistem  tunggal e- procurement yang  dikembangkan  oleh LKPP.  Saat  ini  LPSE  Nasional  telah mengembangkan sistem pengadaan barang  dan  jasa  secara  elektronik  yang dapat  digunakan  diseluruh  instansi pemerintah.  Aplikasi  LPSE  merupakan aplikasi e-pengadaan yang dikembangkan oleh  LKPP  dengan  semangat  efisiensi nasional , sehingga  untuk  lisensinya  tidak memerlukan  biaya  apapun  baik  lisensi maupun  aplikasi  LPSE  itu  sendiri  dan perangkat  lunak  pendukungnya.  Dengan sistem  ini,  masyarakat  dapat  mengikuti proses  lelang  mulai  dari  awal  hingga akhir pelelangan dan proses pelaksanaan lelang  dapat  dipantau  langsung  setiap unit  kerja.  Masing-masing  regional  atau departemen  dapat  melaksanakan  proses lelang  atau  tender  dengan  aplikasi  LPSE Nasional  yang  dapat  diakses  oleh  semua stakeholder diwilayahnya masing-masing. Sistem e-procurement LKPP  terdistribusi dengan baik manajemennya tetap dilaksanakan secara otonomi. LKPP tidak melakukan  eksekusi  ataupun  mengambil alih  pelaksanaan  tender-tender  yang  ada di sektor pusat maupun di daerah.
Rute Politik
Pelembagaan Good
Governance
Munculnya  konsep governance , yang  mengintroduksikan  ide  diakhirinya dominasi  negara  dalam  mengelola kehidupan  publik,  dapat  dibaca  sebagai upaya  negara-negara  adikuasa  untuk menyempurnakan  ideologi  demokrasi liberal  yang  mulai  dianut  negara-negara berkembang. Ketakutan akan kembalinya sistem pemerintahan negara berkembang kepada sebuah  sistem politik otoritarian dan  praktek  korupsi  yang  sangat  kronis
menjadi  salah  satu  topik  dibalik  inisiatif untuk  memaksa  pemerintah  negara- negara  berkembang  mengadopsi  gagasan governance dengan  prinsip-prinsipnya yang  disebut good  governance. Beberapa diantara  prinsip  itu  adalah  transparansi, partisipasi, akuntabilitas, antikorupsi dan kepastian  hukum.  Pemaksaan  tersebut dilakukan  oleh  negara-negara  adikuasa melalui lembaga-lembaga donor, terutama  Bank  Dunia (World  Bank) dan International  Monetary  Fund (IMF) dengan  memasukkan  klausal  yang diadopsinya  prinsip-prinsip  dari good governance, sebagai prasyarat penyaluran bantuan-bantuan  yang  diberikan  oleh World Bank dan IMF. Pengenalan paham governance ini  makin  memberi  ruang lebih  leluasa  pada  masyarakat  atau civil society  organisations  (CSOs) dan  swasta untuk  menjadi  penyeimbang  peran pemerintah  dalam  pembuatan  kebijakan, implementasi  bahkan  dalam  penyediaan pelayanan  publik.  Istilah governance pertama  kali  digunakan  oleh  Bank  Dunia tahun  1989  sebagai  rekomendasi  dan cara baru pembangunan di negara-negara Afrika  Sub-Sahara.  Bank  Dunia  tahun 1992  mendefinisikan governance sebagai manner in which power is exercised in the management  of  a  country’s  economic  and social  recourses  for  development. Sejak pertama kali digulirkan oleh Bank Dunia, pemaknaan,  penggunaan  dan  implikasi istilah  ini  menjadi  demikian  beragam (Pratikno,  2007:  3).  Bovaird  and  Loffler (dalam  Pratikno,  2007:  3)  misalnya mendefinisikan governance sebagai  cara stakeholder berinteraksi  satu  sama  lain dalam  rangka  mempengaruhi outcome kebijakan  publik. Governance pada umumnya menunjuk pada keterhubungan (ekonomi,  sosial  dan  politik)  antara
pemerintah  dan  masyarakatnya,  atau antara  entitas  organisasi  dengan  entitas yang  memerintahnya.  Dalam  persepsi umum, governance adalah  pergantian sifat  dan  peran  negara  dari  hirarki monolitik  birokratik  menjadi  pelibatan institusi  multi  level  yang  saling  menjalin hubungan  dengan civil  society melalui mekanisme  pasar  dan  juga  jaringan. Sistem governance mendorong  akan peningkatan  partisipasi  melalui  jaringan karena  kaum  institusionalis  beranggapan bahwasannya  jaringan  adalah  sebuah sarana  yang  efektif  dalam  memberikan suatu  pelayanan.  Dimana  menurut (Syarifal,  2005)  Jaringan  biasanya  terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling berhubungan  diantara  satu  dengan  yang lainnya,  dan  saling  berbagi  sumber  daya misalnya  CDROM,  Printer,  Pertukaran File,  atau  dapat  juga  memungkinkan untuk  saling  berkomunikasi  secara elektronik.  Komputer  yang  terhubung tersebut  dimungkinkan  berhubungan dengan  media  kabel,  saluran  telepon, gelombang radio, satelit atau infrared.
Sejauh  ini  pemahaman  para  ahli mengenai governance sangat  berbeda sehingga  apa  yang  dimaksud  dengan governance menjadi sangat kabur. Namun menurut  Dwiyanto  (2004)  ada  beberapa dimensi  penting  dari governance yang sejauh  ini  mencirikan  apa  yang  disebut dengan governance. Pertama, dari dimensi  kelambagaan, governance adalah sebuah sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku (multi- stakeholder), baik  dari  pemerintah maupun  dari  luar  pemerintah . Dimensi kedua governance adalah  nilai  yang menjadi dasar dalam penggunaan kekuasaan.  Dalam  sistem  pemerintahan yang  tradisional,  efisiensi  dan  efektivitas
menjadi salah satu nilai utama yang ingin diwujudkan.  Efisiensi  sangat  diperlukan sehingga menempati posisi sentral dalam sistem pemerintahan (government).
Sementara  dalam  bentuk governance, penggunaan  kekuasaan  harus  selalu didasarkan  pada  sebuh  nilai-nilai  dari kebebasan,  keadilan  sosial,  partisipasi dan kemanusiaan.
Dimensi  ketiga  adalah  dimensi proses,  yang  mencoba  menjelaskan bagaimana  berbagai  unsur  dan  lembaga memberikan  respon  terhadap  berbagai masalah publik yang muncul di lingkungannya.  Proses  yang  dimaksud adalah proses kebijakan untuk merespon masalah-masalah publik yang melibatkan banyak pelaku, pemerintah dan nonpemerintah.  Dalam  konteks  ini, governance dipahami  sebagai  sebuah proses  para  pemimpin  dan  inovator kebijakan dari berbagai lembaga yang ada di dalam dan di luar pemerintahan untuk mengembangkan jaringan-jaringan dalam mengelola  proses  kebijakan  yang  akan dibuat.
Sebagai instrumen untuk melakukan  gebrakan  perbaikan  praktek pemerintahan, governance seringkali menjadi  tidak  netral  karena  kemudian ditambahkan  kata good di  depannya sehingga  menjadi good  governance. Bank Dunia mengkonseptualisasikan good governance untuk  mengindikasikan  cara kekuasaan  dan  otoritas  digunakan pembangunan  dalam  hal  manajeman sumberdaya  sosial  dan  ekonomi  suatu negara.  Sejak  tahun  1990-an, good governance menjadi  mantra  Bank  Dunia sebagai  lembaga  donor  dalam  mengobati negara pasiennya. Tidak ada standar yang betul-betul  objektif  untuk  menentukan apa itu good governance. Good governance
kemudian  menjadi  syarat  dalam  proses “seleksi”  saat  pencairan  pinjaman  oleh Bank  Dunia.  Hal  ini  dapat  dilihat  sebagai alat  yang  diperlukan  untuk  melihat komitmen  keseriusan  dari  negara  calon penerima  bantuan  untuk  melakukan reformasi  ekonomi  dan  sosialnya. Good governance ditandai  oleh  pembuatan kebijakan  yang  transparan,  partisipatif dan  dapat  diperkirakan,  birokrasi  yang diilhami  etos  kerja  yang  professional, kekuasaan eksekutif yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan masyarakat sipil kuat yang berpartisipasi dalam masalah publik.
Menurut  Pratikno  (2007  :126) dengan  munculnya  aktor-aktor  yang penting selain pemerintah dalam kehidupan sosial maka peran pemerintah tidak lagi sedominan sebelumnya. Perkembangan-perkembangan  ini  juga berimplikasi  pada  semakin  terbukanya negara  sebagai  arena  kontestasi.  Dengan semakin  terbukanya  arena  negara  ini, secara  otomatis  negara  menjadi  semakin bisa  diakses  oleh  siapapun  dengan berbagai  macam  kepentingannya.  Dalam konteks  ini  fungsi  pemerintah  hanyalah mengakomodasi  dan  menegosiasikan kepentingannya  di  antara  aktor-aktor yang  lain  dengan  bertindak  sebagai fasilitator  dan  juga  sekaligus  sebagai mediator.  Digelindingkannya  ide good governance yang menuntut ruang partisipasi  publik,  transparansi, rule  of law dan  akuntabel  semakin  memaksa negara  untuk  mau  tidak  mau  menjadi semakin bersifat terbuka dan inklusif.
Dengan  keterlibatan  berbagai aktor tersebut, pemerintah menjadi lebih demokratis  dalam  merespon  tuntutan swasta dan masyarakat. Kini respon yang perlu  dilakukan  pemerintah  adalah
bagaimana  setiap  pembuatan  kebijakan berjalan secara transparan dan partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan
kebijakan merupakan investasi  berharga  bagi  pembuatan kebijakan  yang  efektif.  Pembuatan kebijakan  publik  partisipatif  dapat memberikan  sumbangan  bagi  ide-ide baru,  informasi  dan  sumberdaya  yang relevan  dalam  pengambilan  kebijakan. Dengan  kata  lain,  partisipasi  berpotensi meningkatkan  kualitas  kebijakan  yang dihasilkan.  Sama  pentingnya  dengan  hal itu  adalah  pembuatan  kebijakan  publik partisipatif  ikut  berkontribusi  dalam membangun  kepercayaan  masyarakat terhadap  pemerintah,  meningkatkan kualitas  demokrasi  dan  memperkuat kapasitas warga negara.
Perkembangan situasi politik serta pemerintahan  di  Indonesia  seiring dengan  kencangnya  berhembus  isu-isu mengenai good governance, politik identitas,  isu-isu  SARA,  komunisme,  dll membuat semakin beratnya tugas pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan dalam mengedepankan kepentingan masyarakat  secara  umum  dan  menjaga negara  dari  rongrongan  tindakan  KKN yang  dilakukan  oleh  para  koruptor. Masyarakat  saat  ini  menjadi  semakin sadar  terhadap  kinerja  pemerintahan dalam  berbagai  bidang.  Ekspektasi  yang tinggi  tersebut  harus  diimbangi  dengan berbagai upaya perbaikan sistem pemerintahan  yang  selama  ini  sarat permainan  dan  tipu-tipu  seperti  dalam pengadaan  barang  dan  jasa  yang dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha  langganannya.  Selama  ini disinyalir  banyak  terjadi  kebocoran  yang dilakukan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah.

## Kesimpulan
Dengan  memperhatikan  uraian tentang  adopsi  aplikasi e-procurement dalam  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  di  Indonesia,  maka  harus diketahui  bahwa e-procurement yang merupakan  hasil  kreativitas  manusia tidaklah “netral nilai” melainkan merupakan  hasil  dari  produksi  dan reproduksi proses-proses sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Menurut  David  Dickson  (dalam  Nasikun 2005:134)  oleh  karena  konteks  sosial, ekonomi,  politik  dan  kebudayaan  dari proses  produksi  dan  reproduksinya, maka  dimensi e-procurement senantiasa memainkan  suatu  peran  politik  di  dalam politik  dan  pemerintahan  dan  dimana berkaitan  dengan  distribusi  kekuasaan. Peran  yang  dimaksud  adalah  pada  dua tingkatan  yang  diaplikasikan  yakni  pada tingkat  material  dan  pada  tingkat ideologis.  Pada  tingkat  material, e- procurement memainkan perannya dalam upaya  mengungkapkan,  memelihara  dan sekaligus  mempromosikan  beberapa kepentingan-kepentingan dari kelompok- kelompok  politik  dominan  di  dalam pemerintah  yang  merupakan  tempat dimana e-procurement diproduksi  dan juga  direproduksi.  Pada  saat  yang bersamaan, e-procurement bertindak pula pada  tingkat  ideologis  untuk  mendukung dan  mempropagandakan  atau  bahkan memfasilitasi e-procurement yang  dianut oleh  kelas  penguasa  dan  kelompok  elit masyarakat. Keduanya memainkan peran yang sangat penting didalam menentukan karakter e-procurement yang  diproduksi oleh pemerintah.
Melihat  fenomena  teknologi  dari perspektif  demikian,  maka  hubungan e- procurement dengan struktur kekuasaan
yang  mengendalikan  proses  kekuasaan dalam  pemerintah, e-procurement pada akhirnya  dapat  mengungkapkan  dirinya sebagai  suatu  bentuk  politik.  Maka terjadilah  apa  yang  selama  ini  kita  kenal bahwa  “tertib”  atau  “sistem  teknologi” yang secara perlahan-lahan dibentuk oleh revolusi  ilmu  pengetahuan  semakin memiliki  otonomi  dan  dinamikanya sendiri  bahkan  dapat  menguasai  seluruh dinamika  perkembangan-perkembangan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan. Dalam konteks politik, pengertian tentang teknologi (e-procurement) yang  otonom harus  dipahami  yakni  ketika  standar- standar  operasi  dari  tertib  atau  sistem teknoogi secara perlahan menjadi standar operasi yang harus diikuti oleh pemerintah  melalui  mekanisme good governance . Dalam tata tertib atau sistem teknologi yang demikian maka pemerintah  dapat  menjadi  korporasi bisnis  yang  semakin  banyak  berurusan dengan  kewajiban  untuk  secara  efektif dan  efisien  dalam  mewujudkan  apa  yang diperlukan  keberlangsungan  fungsinya bagi  sistem  politik  dibawah  hegemoni kekuasaan kelas penguasa.
Dengan  demikian,  dalam  tata tertib atau sistem teknologi secara umum yang  sesungguhnya  berada  di  balik perkembangan e-procurement adalah pertemuan  ideologi  neoliberal  yang  saat ini menyatu dengan ideologi kapitalisme; yaitu  suatu  bagian  dari  gagasan  yang secara  sistematik  dapat  bekerja  untuk menyembunyikan  akar-akar  kepentingan ideologis,  politis  dari  proses  penciptaan dan pengembangan teknologi. E- Procurement
nampaknya dapat “membebaskan”  atau  disebut liberating dan  “mencerahkan” atau  disebut  juga dengan  enlightening, akan  tetapi  pada
hakekat  dan  prakteknya  seringkali bersifat sangat eksploratif. Maka dari itu, penggunaan e-procurement dalam pemerintahan yang diiringi oleh kekuatan globalisasi dalam perspektif politik dapat dipahami sebagai upaya untuk menjadikan  ekonomi  masyarakat  suatu negara  menjadi  semakin  tumbuh  subur dan kemudian naik tingkatannya menjadi sebuah  langkah  lanjutan  bagi  lahirnya dominasi  yang  dilakukan  oleh  institusi- institusi korporatik dalam bentuk organisasi dagang untuk melebarkan dan memperluas  ladang  bisnisnya  masing- masing.

## Referensi
Abrahamsen,  Rita.  2000. Sudut  Gelap Kemajuan;  Relasi  Kuasa  Dalam Wacana  Pembangunan. Lafadl  : Yogyakarta.
Awang,  San  Afri.  2007. Politik  Kehutanan Masyarakat . CCSS dan Kreasi Wacana : Yogyakarta.
Blau,  Peter  M.  dan  Marshall  W.  Mayer.
1987. Birokrasi  dalam  Masyarakat Modern. UI-Press : Jakarta.
Budiman,  Haris.  2017.  “Peran  Teknologi Informasi  Dan  Komunikasi  Dalam Pendidikan”. Jurnal  Pendidikan  Islam,
8, 78. Dwiyanto,  Agus.  2004. Teladan  dan Pantangan  dalam  Penyelenggaraan Pemerintah  dan  Otonomi  Daerah. Pusat  Study  Kependudukan  dan Kebijakan UGM : Yogyakarta.
Dwiyanto,  2005. Mewujudkan  Good Governance melalui Pelayanan Publik. Gadjah  Mada  University  Press  : Yogyakarta.
Dwiyanto,  Agus,dkk.  2008. Reformasi Birokrasi  Publik  di  Indonesia. Gajah Mada University Press : Yogyakarta.
Fadil,  Faturrahman.  2013  “Partisipasi
Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Kelurahan  Kotabaru  Tengah”. Jurnal
Sirait, Memotret E-Procurement dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia
Ilmu  Politik  dan  Pemerintahan  Lokal, 1(2), 254. Gaffar,  Affan.  2006. Politik  Indonesia,
Transisi Menuju Demokrasi.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Gunawan,  Syamsir,  dkk.  2013.  “Pengaruh Profesionalisme, Kredibilitas,
Responsif,  Dan  Tim  Work    Terhadap Kepuasan  Kerja  Pegawai  Pada  Dinas Kependudukan    Dan  Catatan  Sipil Kabupaten  Gowa”. Jurnal  Mirai Management, 1(1), 57.
Hartini,  Sri.  2012.  “Peran  Inovasi  : Pengembangan  Kualitas  Produk  dan Kinerja  Bisnis”. Jurnal  Manajemen dan Kewirausahaan, 14(1), 83-84.
Keputusan  Dewan  Kehutanan  Nasional Tentang  Protokol  Konsultasi  Publik,
No: SKN.
02/DKN- KP/2012. dkn.or.id. diakses  pada  20 Juni 2017. http://dkn.or.id/wp- content/uploads/2013/03/Protokol- Konsultasi-Publik-DKN.pdf.
Kusumadewi,  D.  L.  2010.  “Kembalinya Subyek : Sosiologi Memaknai Kembali Multikulturalisme”. Jurnal  Sosiologi Masyarakat, 15(2), 62. LKPP.  2011. Jurnal  Pengadaan.  Senarai Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah. LKPP :  Jakarta.
Mas’ud,  Mohtar,  2008, Politik,  Birokrasi dan  Pembangunan. Pustaka  Pelajar  : Yogyakarta.
Nasehudin.  2014.  “Analisis  Kehidupan
Masyarakat Melalui Pendekatan Sosiologi Pendidikan”.
Jurnal Edueksos, 3(2), 79.
Nugroho,  A.  Rino.  2012. Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi  dan  e-Governance;  E- Government dan E-Procurement :Peluang  dan  Tantangan  Electronic Government Procurement di Indonesia (Studi  Kasus  55  Instansi  Pemerintah. Graha Ilmu : Yogyakarta.
Oviliani,  Siani,  dkk.  2002.  “Pendekatan Model  Matematis  Untuk  Menentukan Persentase  Markup  Harga  Jual
Produk”. Jurnal  Teknik  industri, 4(2), 60.
Purwanto  dan  Habibi,  2008, E-Policy Making: Penggunaan Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  (TIK) dalam Pembuatan  Kebijakan  Publik
Pada  Masyarakat  Jaringan;  Dinamika Kependudukan dan Penguatan Governance. Pusat Studi Kependudukan  dan  Kebijakan  UGM  :
Yogyakarta.
Putra,  Fadillah.  2009. Senjakala  Good Governance. Averroes Press.: Malang. Ridlwan,  Zulkarnain.  2012.  “Mekanisme
Konsultasi Publik : Instrumen Pembangun good  Governance di Daerah”, Fiat  Justitia  Jurnal  Ilmu Hukum, 6(3), 3.
Salle,  Agustinus.  “Makna  Transparansi Dalam  Pengelolaan    Keuangan Daerah”. Jurnal  Kajian  Ekonomi  dan Keuangan Daerah, hal : 17. Sanrego  dan  Reza,  M.  2013.  “Analisa
Perbandingan Model Birokrasi Indonesia:  Model  Modern  David Osborne, Ted Gaebler dan Pendekatan  Konsep  Islam  Perspektif Umer  Chapra”. Jurnal  Al-Muzara’ah ,
1(1), 28.
Siregar,  Ashadi.  2000.  “Media  Pers  Dan Negara:  Keluar  Dari  Hegemoni”. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, 4(2), 181.
Soejadis, Zaenal. 2004. “Good Governance, Daya  Saing  dan  Investasi  Global.” dalam  Menembus  Ortodoksi  Kajian Kebijakan Publik.editor
Purwo
Santoso,  dkk. FISIPOL  UGM  : Yogyakarta.
Srinita.  2016.  “Strategi  Menihilkan Korupsi  di  Sektor  Pendidikan  dan Kesehatan”. Jurnal  Kajian  Politik  dan Masalah Pembangunan, 12(2), 1892. Suaedi, Falih. 2012. E-Governance Sebagai Serana Revitalisasi Birokrasi; Revitaliasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan E-
Governance. Graha Ilmu : Yogyakarta.
Thoha, Miftah. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. PT. Rajagrafindo Persada
: Jakarta.
Wibawa,  Samodra.  2006 .    “Good Governance  dan  Otonomi  Daerah.” dalam  Mewujudkan  Good  Governance Melalui  Pelayanan  Publik.editor  Agus
Dwiyanto. Gadjah  Mada  University Press : Yogyakarta.
Yahya,  Idhar.  2006.  “Akuntabilitas  dan Transparansi    Pengelolaan  Keuangan Daerah”. Jurnal Sistem Teknik Industri,
7(4), 28.