Asuan, Deposito Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Perbankan,  Halaman 351-370

## DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN KREDIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

## Asuan
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: asuan.okay@gmail.com

## Abstract
Time deposit is a banking product, namely customers who deposit their money within a certain period  of  time  in  a  bank  (according  to  the  agreement  between  the  customer  and  the  bank), which earns deposit interest. Deposits as collateral in the credit agreement between the debtor /  customer  and  creditor  /  bank.  in  the  provision  of  credit  which  may  not  exceed  95%  of  the value of deposits with a credit period of 60 months at the longest, based on Article 1 point 7 of Law Number 10 of 1998 concerning Banking. If there is a default based on article 1238 of the Civil  Code,  then  the  creditor  as  the  credit  provider  commits  legal  actions,  namely  warning letters,  summons  and  execution  and  settlement  through  a  lawsuit  to  the  Court,  then  through the State Receivables Affairs Committee and the State Receivables Affairs Committee based on Law Number 49 of the Year 1960 Concerning the Committee for State Receivables Affairs.
Keywords : deposits; default

## Abstrak
Deposito  merupakan  salah  satu  produk  perbankan,  yaitu  nasabah  yang    menyimpankan uangnya  dalam  jangka  waktu  tertentu  suatu  bank  (sesuai  kesepakatan  antara  nasabah  dan pihak  bank)  diperoleh  bunga  deposito.  Deposito  sebagai  jaminan  dalam  perjanjian  kredit  antara debitur/nasabah dan kreditur/bank. dalam pemberian kredit yang tidak boleh melebih 95 % nilai deposito dengan waktu kreditnya 60 bulan paling lama, berdasarkan Pasal 1 butir  7 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jika terjadi  wanprestasi berdasarkan pasal 1238  KUH Perdata, maka kreditur sebagai pemberi  kredit  melakukan perbuatan hukum  yaitu surat peringatan, surat somasi dan  eksekusi dan  penyelesaian melalui gugatan ke Pengadilan, selanjutnya  melalui  Panitia  Urusan  Piutang  Negara  Dan  Badan  Urusan  Piutang  Negara berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  49    Tahun  1960  Tentang  Panitia  Urusan  Piutang Negara.
Kata Kunci : deposito; wanprestasi

## PENDAHULUAN
Perbankan merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Dimana  bank  adalah  penyalur  dana  dari masyarakat  yang  mempunyai  dana  lebih kepada  masyarakat  yang  membutuhkan dana    serta    sebagai    tempat    untuk menghimpun dana masyarakat itu sendiri. Faktor kepercayaan dari
masyarakat adalah hal yang utama dalam bisnis perbankan. 1
Menghimpun  dan  menyalurkan dana  masyarakat  merupakan  fungsi utama  dari  Perbankan  Indonesia.  Bank menghimpun dana  masyarakat kedalam
1 Muhamad  Djumanha, Hukum  Perbankan  di Indonesia (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1996).
Asuan, Deposito Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Perbankan,  Halaman 351-370
bentuk  giro,  deposito,  tabungan,  serta bentuk-bentuk  lainnya,  sedangkan  yang dimaksud  sebagai  penyalur    dana masyarakat    merupakan    peberian fasilitas    kredit  oleh  bank  untuk masyarakat.
Salah  satu  kegiatan  yang  pokok bagi  bank  adalah  berupa  pemberian kredit yang sering disebut dengan kredit perbankan. Pelaksanaan pemberian kredit biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai  jumlah  maksimal  kredit, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, suku bunga kredit, cara penarikan  dana  kredit,  dan  jadwal pelunasan kredit. 2
Dalam  proses  pemberian  kredit perbankan  antara  bank  dengan  debitur dilakukan dengan membuat suatu perjanjian.  Perjanjian  kredit  itu  terbagi atas  perjanjian  utang  piutang  antara bank sebagai kreditur.dengan debitur itu sendiri  yang  disebut  sebagai   perjanjian pokok, serta    diikuti perjanjian accesoir atau  perjanjian  tambahan yang  meliputi  pemberian  jaminan  oleh pihak  debitur    kepada    pihak    bank. Pengikatan  jaminan  merupakan bentuk antisipasi  oleh  pihak  bank  apabila
2 M.   Bahsan, Hukum   Jaminan   dan   Jaminan Kredit    Perbankan Indonesia (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015).
debitur tidak mau membayar kewajibannya atau utang-utangnya.
Unsur  dasar  berupa  kepercayaan harus  ada  pada  saat  proses  pemberian kredit    di    bank,    dimana    pihak    bank selaku    pemberi  kredit  percaya  kepada debitur  yang  menerima  kredit  agar dapat  mengembalikan    pinjaman    yang nantinya    akan    menjadi    untung  dari bank  itu  sendiri.  Guna  memperoleh kepercayaan itu, modal debitur, kemampuannya, watak, agunannya, serta  usaha  yang  dimiliki  debitur  harus dinilai  oleh  bank  terlebih  dahulu sebelum memberikan kredit. 3
Fungsi  jaminan  dalam  pemberian kredit  bank  merupakan source  of  the last  resort bagi  pelunasan  kredit  yang diberikan  oleh  bank  kepada  nasabah artinya,  bila  ternyata  sumber  utama pelunasan nasabah yang hasilnya diperoleh  dari  usaha  debitur  tidak memadai,  maka  hasil  eksekusi  dari jaminan  itu  diharapkan  menjadi  sumber pelunasan  alternatif  terakhir  yang  dapat diharapkan  oleh  bank  dari  debitur tersebut.
Jaminan  yang  diterima  kreditur dapat  berupa  benda  ataupun  berupa  hak tagih  atas  proyek  yang  dibiayai  dengan
3 Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia (Jakarta: Prenana Media, 2005).
Asuan, Deposito Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Perbankan,  Halaman 351-370
kredit  (agunan  pokok)    dan    agunan tambahan  yaitu  agunan  yang  diberikan debitur.  Adapun  jenis  agunan  itu  sendiri dapat  dibedakan  menjadi 2  macam  yaitu berupa jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan imateriil (perorangan). 4
Dalam  hal  ini  banyak  perbankan di  Indonesia  memberikan  pemberian kredit  dengan  jaminan  berupa  deposito berjangka.    Dalam      Undang-Undangr Nomor      10      Tahun      1998      tentang Perbankan  Pasal  1  angka  7  terdapat pengertian  mengenai  deposito  yaitu simpanan  yang  penarikannya  hanya dapat  dilakukan  pada  waktu  tertentu berdasarkan  perjanjian  nasabah  dengan bank.  Di  prakteknya,  seringkali  jaminan ini jarang diperhatikan oleh para  praktisi perbankan,  sehingga  nantinya  akan mengakibatkan  terjadinya  pengikatan yang  kurang  berarti  secara  yuridis. Upaya  tersebut  dilakukan  pihak  bank dengan  tujuan  untuk  mempersingkat realisasi  kreditnya.  Pengikatan  dengan jaminan  deposito      berjangka      berbeda- beda      di      setiap      bank,      hal      itu disesuaikan    dengan    kebijakan    dari bank    itu sendiri.    Agar  tujuan pemberian  kredit  dapat  terpenuhi  dan prestasi  dapat  kembali  sesuai  dengan
4 Salim,   HS, Perkembangan   Hukum   Jaminan di   Indonesia (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004).
jangka  waktu  yang  ditentukan,  Prinsip kehati-hatian  perlu   diperhatikan  dalam menjalankan  usaha  perbankan,  terutama dalam penyaluran dana kemasyarakat/kredit bank haruslah melakukan  analisis  yang  mendalam, mulai  dari  proses  awal    pengajuan kredit  sampai  pencairan  kredit,  proses perjanjian  dan  pemenuhan  dokumen- dokumen kredit yang lengkap.
Menurut  pasal  2  UU  Nomor  10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan  “bahwa  perbankan  dalam melakukan usahanya berdasar demokrasi  ekonomi  dan  prinsip  kehati- hatian.” Penerapan prinsip kehati-hatian dalam  proses  analisa  kredit  penyaluran dana ke masyarakat akan meminimalisir resiko dalam kredit yang akan  disalurkan.  Resiko  kredit  adalah kerugian    yang disebabkan oleh debitur  dalam  jangka  waktu  yang telah disepakati tidak dapat mengembalikan  hutang  yang  dipinjam kepada bank.
.  Penghimpun  dana  dan  pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan  yang  utama  dari  semua kegiatan  lembaga  keuangan  bank.   Bank Umum  maupun  Bank  Perkreditan  Rakyat, keduanya dapat melakukan kegiatan penghimpun  dana.  Pelayanan  jasa  berupa
Asuan, Deposito Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Perbankan,  Halaman 351-370
penghimpun  dana  dari  masyarakat  dapat berupa simpanan giro, deposito berjangka,  sertifikat  deposito,  tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bentuk lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu dimaksudkan    untuk    menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan  dana  dari  masyarakat oleh  Bank  Perkreditan  Rakyat  yang serupa  dengan  depositoberjangka  dan tabungan tetapi bukan giro atau simpanan  lain  yang dapat ditarik  dengan cek. 5
Deposito  berjangka  merupakan salah  satu  produk  yang  ditawarkan  oleh bank  bagi  para  nasabah  yang  ingin menyimpankan  uangnya  dalam  jangka waktu  tertentu  (sesuai  kesepakatan antara nasabah dan pihak bank), lalu dari uang  yang disimpan  itu  diperoleh  bunga deposito  yang  diperuntukkan  bagi  si nasabah.  Fasilitas  kredit  yang  diberikan oleh bank salah satunya adalah menjadikan  deposito  berjangka  sebagai jaminan  dalam  perjanjian  kredit  antara debitur/nasabah  dan  kreditur/bank.Jaminan kredit dengan deposito berjangka ini juga mempermudah  kegiatan  kredit  antara debitur dan kreditur, karena ini
5 Muhamad  Djumhana, Hukum  Perbankan  di Indonesia
memungkinkan  pihak  bank  mampu menyalurkan  kredit  kepada  masyarakat bersumber  dari  dana  yang  disimpan oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka  ini  juga  mampu  mempercepat proses  kredit  dan  aman  bagi  nasabah. Dan  begitu  pula  dengan  pihak  bank menimbulkan rasa aman untuk memberikan kredit kepada nasabah.
Oleh  karenanya,  pemberian  kredit tersebut secara terus menerus dilakukan oleh bank dalam kesinambungan operasionalnya.
Pada akhirnya,
pemberian  kredit  sudah  menjadi  fungsi utama bank-bank, sebagaimana diisyaratkan  pada  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa fungsi utama perbankan   Indonesia   adalah   sebagai penghimpun    dana    dan    penyalur dana  masyarakat. 6
Deposito  berjangka  merupakan salah  satu  produk  yang ditawarkan oleh bank  bagi  para  nasabah  yang  ingin menyimpankan  uangnya  dalam  jangka waktu  tertentu  (sesuai  kesepakatan antara  nasabah  dan  pihak  bank),  lalu dari  uang  yang  disimpan  itu  diperoleh
6 O.P.Simorangkir, Kamus Perbankan (Jakarta: Bina Aksara,  1989).
Asuan, Deposito Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Perbankan,  Halaman 351-370
bunga  deposito  yang  diperuntukkan bagi  si  nasabah.  Fasilitas  kredit  yang diberikan  oleh  bank  salah  satunya adalah  menjadikan  deposito  berjangka sebagai  jaminan  dalam  perjanjian  kredit antara  debitur/nasabah  dan  kreditur/bank. Jaminan kredit dengan deposito berjangka ini juga mempermudah kegiatan  kredit  antara  debitur  dan kreditur,karena ini memungkinkan pihak  bank  mampu  menyalurkan  kredit kepada  masyarakat  bersumber  dari dana  yang  disimpan  oleh  masyarakat itu  sendiri.  Pemberian  kredit  dengan jaminan  deposito  berjangka  ini  juga mampu  mempercepat  proses  kredit  dan aman  bagi  nasabah.  Dan  begitu  pula dengan  pihak  bank  menimbulkan  rasa aman  untuk  memberikan  kredit  kepada nasabah.
Dalam menyalurkan kredit kepada  masyarakat  akan  membawa resiko  kredit,  yang  dimaksud  dengan risiko  kredit  adalah  “risiko  kerugian sehubungan  dengan  pihak  peminjam tidak  dapat  dan  atau  tidak  mau memenuhi  kewajiban  untuk  membayar kembali  dana  yang  dipinjamnya  secara penuh  pada  saat  jatuh  tempo  atau sesudahnya.    Dalam  kegiatan  kredit perbankan  proses  analisa  kredit  adalah salah  proses  terpenting  yang  harus
dilakukan  secara  cermat  oleh  pihak bank  karena  melalui  proses  analisa yang  baik  akan  mengurangi  resiko dalam proses kredit perbankan.
Permasalahannya yaitu bagaimana perjanjian pemberian  kredit dengan  jaminan  deposito  menurut Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998 tentang  Perbankan,  serta  penyelesaian terhadap  debitur  terjadi  wanprestasi dalam perjanjian kredit tersebut.

## PEMBAHASAN
A. Deposito Sebagai Jaminan Perjanjian Kredit Menurut Undang-Undang  Nomor  10  tahun
1998 tentang Perbankan
Perjanjian kredit merupakan perjanjian  pendahuluan  ( pactum  de contrahendo ). Dengan demikian perjanjian  ini  mendahului  perjanjian hutang-  piutang  (perjanjian  pinjam mengganti).  Sedang  perjanjian  hutang- piutang  merupakan    pelaksanaan    dari perjanjian  pendahuluan   dan   perjanjian kredit.  Kiranya    uraian  masalah  ini cukup  jelas  jika  arti  pendahuluan  pada perjanjian  kredit  dibedakan  dengan  arti pelaksanaan perjanjian hutang-piutang. 7
Perjanjian  kredit  (PK)  menurut
7 Hartono Soerja Pratiknyo, Hutang Piutang (Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1989).
Asuan, Deposito Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Perbankan,  Halaman 351-370
Hukum  Perdata  Indonesia  merupakan salah  satu  dari  bentuk  perjanjian  pinjam meminjam  yang  diatur  dalam  buku ketiga  KUH  Perdata.      Dalam    bentuk apapun    juga      pemberian      kredit    itu diadakan      pada  hakikatnya  merupakan salah  satu  perjanjian  pinjam  meminjam sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Namun demikian dalam praktek perbankan  yang  modern,  hubungan hukum  dalam  kredit  tidak  lagi  semata- mata      berbentuk      hanya      perjanjian pinjam-meminjam      saja      melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian  lainnya.  Dalam  bentuk  yang campuran  demikian  maka  selalu  tampil adanya  suatu  jalinan  diantara  perjanjian yang  terkait  tersebut.  Namun  demikian dalam  praktek  perbankan  pada  dasarnya bentuk dan pelaksanaan perjanjian pinjam  meminjam  yang  ada  dalam KUH Perdata tidaklah sepenuhnya identik  dengan  bentuk  dan  pelaksanaan suatu perjanjian kredit perbankan, diantara  keduanya ada perbedaan- perbedaan  yang  gradual  bahkan  dapat pula  merupakan perbedaan yang pokok. 8
8 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia
Undang-undang  yang  berlaku  di Indonesia  tentang    perjanjian  kredit belum  diatur  secara  tegas,  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  dalam Pasal  1  angka  (11)  tidak  dijumpai pengertian perjanjian  kredit, hanya ditemukan  “...berdasarkan  persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara  bank  dengan    pihak    lain...”, demikian    pula    dalam    penjelasan undang-undang  tersebut  tidak  dijumpai pengertian lebih lanjut tentang pengertian kredit.
Pengertian  kredit  pada  Pasal  1 angka  (11)  UU  Nomor  10  Tahun  1992 tentang Perbankan dapat dipahami bahwa  setiap  bank  memberikan  kredit kepada  nasabah  debitur  dituangkan dalam suatu perjanjian kredit berdasarkan persetujuan atau kesepakatan  kedua  belah  pihak  yakni pihak bank dan pihak peminjam (debitur).
Pembuatan    perjanjian    kredit tersebut    diperlukan    dalam    rangka memberikan  kepastian  hukum  bagi  para pihak, sehingga apabila terjadi permasalahan  dikemudian  hari  maka para  pihak  yang  berkepentingan  dalam perjanjian  kredit  yang  telah  dibuat sebagai  dasar  hukum  untuk  menuntut
Asuan, Deposito Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Perbankan,  Halaman 351-370
pihak yang telah dirugikan. 9
Secara  yuridis  ada  2  (dua)  jenis perjanjian  atau  pengikatan  kredit  yang digunakan dalam bank untuk memberikan kredit nya, yaitu:
a. Perjanjian/pengikatan kredit dibawah tangan atau akta dibawah tangan;
b.  Perjanjian/pengikatan  kredit  yang dibuat  oleh  dan  dihadapan  notaris (notariil) atau akta otentik.
Akta/perjanjian  kredit  dibawah tangan,  yang  dimaksud  dengan  akta perjanjian  kredit  dibawah  tangan  adalah perjanjian  pemberian  kredit  oleh  bank kepada  nasabahnya  yang  dibuat  hanya diantara  mereka  (kreditur  dan  debitur) tanpa notaris. Lazimnya dalam penandatanganan  akta  perjanjian  kredit, saksi  turut  serta  membubuhkan  tanda tangannya  karena  saksi  merupakan salah satu  alat  pembuktian  dalam  perkara perdata.
Akta/perjanjian    kredit    notariil (otentik),    yang    dimaksud    dengan akta  perjanjian  kredit  notariil  (otentik) adalah  perjanjian  pemberian  kredi  oleh bank  kepada  nasabahnya  yang  hanya dimuat  oleh  atau  dihadapan  notaris 10 .
9 Bambang    Fitrianto, Hukum    Jaminan Perjanjian    Kredit    Kepemilikan    Rumah (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013).
10 Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia (Yogyakarta: Andi, 2000).
Adapaun  akta      otentik    diartikan sebagai    akta    yang    dibuat    dalam bentuk    yang    telah  ditentukan  oleh undang-undang,  dibuat  oleh  atau  di hadapan  pegawai  umum  yang  berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. 11
Kegiatan  menjalankan  perjanjian tersebut  maka  antara  pihak  debitur  dan kreditur  dibuat  suatu  perjanjian  kredit dalam  bentuk  tertulis  yang  dibuat  dan disusun  agar  para  pihak  dengan  mudah memahami  isi  dari  perjanjian  tersebut dan  perjanjian  kredit  itu  dianggap  sah sebagai  sebuah  alat  bukti.  Jaminan kredit  diartikan  sebagai  penyerahan kekayaan  atau  pernyataan  kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.
Perjanjian  pokok  tersebut  dalam hal  ini  adalah  perjanjian  kredit  bank. Berbeda  halnya  jika  jaminan  yang diterima  oleh  bank  hanyalah  berbentuk benda  atau  tagihan  yang  memiliki  sifat fluktuatif dari segi nilai ( jika dieksekusi ).  Sehubungan  dengan  hal  di atas,  maka  timbul  beberapa  masalah yang  hendak  dikaji  oleh penulis  yaitu mengenai perjanjian kredit dengan jaminan deposito.
11 Herlien  Soerojo,  Kepastian  Hukum  Hak  Atas Tanah di Indonesia (Surabaya: Arkola, 2003).
Asuan, Deposito Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Perbankan,  Halaman 351-370
Pengertian deposito menurut Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perbankan pada  Pasal  1  angka  7, simpanan  yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan  dengan  bank.  Pemilikan  atas deposito  ini  dibuktikan  dengan  suatu surat  yang  dikenal  dengan  bilyet deposito.   Deposito dilihat  dari  asal usul kata berasal  dari bahasa Inggris“ deposit ” dari  kata  “ timedeposit ”  yang  artinya simpanan  uang  yang  penarikannya kembalihanya  dapat  dilakukan  setelah jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan perjanjian antara deposan dan depositaris. Deposan  adalah  masyarakat  penyimpan dana  baik  perorangan  maupun  badan hukumatau badan lainnya yang mendepositokan  uangnya  pada  bank. Sedangkan  depositaris  adalah  terdiri dari  bank-bank  yang  telah  mendapatkan ijin dari Bank  Indonesia dalam menerima simpanan deposi  to berjangka.
Deposito    yang    dijadikan jaminan kredit termasuk dalam jaminan  benda  bergerak  yang  tidak berwujud,  sehingga  dapat  dibebani  hak gadai.    Terhadap    gadai    atas    benda bergerak    tersebut,    maka    yang  berlaku adalah  ketentuan  dalam  KUH  Perdata
dari    Pasal    1150  sampai  dengan  Pasal 1160. Menurut  Pasal 1150 KUH Perdata gadai dirumuskan  sebagai  berikut:
“Gadai  adalah  suatu  hak  yang diperoleh  seorang  yang  berpiutang atas  suatu  barang  bergerak,  yang diserahkan kepadanya  oleh  seorang berutang    atau    oleh    seorang    lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan  kepada  si  berpiutang  itu untuk  mengambil  pelunasan  dari barang tersebut   secara  didahulukan daripada    orang-orang  berpiutang lainnya;  dengan  kekecualian    biaya untuk  melelang  barang  tersebut  dan biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk menyelamatkannya  setelah  barang itu  digadaikan,  biaya-biaya  mana yang harus didahulukan.”
Hak    gadai    terjadi    dengan penyerahan    benda    gadai    secara  nyata sehingga  benda  tersebut  berada  di bawah kekuasaan kreditur.    Hak kebendaan      (jaminan)      atas      benda bergerak      itu      dan      pada  pemegang gadai.  Hal  tersebut  tercantum  dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata:
“Hak  gadai atas benda-benda bergerak  dan  atas  piutang-  piutang bawa  diletakkan  dengan  membawa barang gadainya dibawah kekuasaan    si    berpiutang    atau
Asuan, Deposito Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Perbankan,  Halaman 351-370
seorang  pihak  ketiga,  tentang  siapa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.”
Sebagaimana  dijelaskan  Pasal  1 butir 7 UU Perbankan bahawa deposito  sebagai  jaminan  kredit  oleh bank  tentu  menjadi  suatu  hal  yang sangat  menguntungkan,  karena  dari  sisi ketersediaan  nilai  yang  akan  diperoleh oleh  bank  ketika  suatu  kredit  telah menjadi  bermasalah  dapat  dikatakan telah  terjamin  (kepastian  penerimaan kembali kredit yang diberikan). Deposito sebagai jaminan utang merupakan benda bergerak dan deposito  adalah  salah  satu  objek jaminan  gadai.  Gadai  merupakan  hak jaminan  kebendaan,  yang  timbul  dari perjanjian  gadai.  Perjanjian  gadai  ini tidak  berdiri  sendiri  tetapi  merupakan perjanjian  ikutan  atau accessoir dari perjanjian pokoknya. 12
Tata  cara  pengikatan  deposito sebagai  jaminan  kredit  adalah  sebagai berikut:
1.  Pengikatan deposito dilakukan dengan  pembuatan  akta  perjanjian gadai    antara    pemilik    deposito dengan    pihak    bank.    Menurut
12 J.Satrio, Hukum  Jaminan , Hak-hak  Jaminan Kebendaan (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 1998).
hukum,  akta  perjanjian  gadai  dapat dibuat  secara  sah  dengan  dilakukan secara  notariil  maupun  di  bawah tangan, yang dibuat untuk mendukung  perjanjian  hutang  pokok yang  biasanya  berupa  perjanjian hutang-piutang.
2.  Untuk    membebankan    hak    gadai maka    setelah    pembuatan    akta perjanjian  gadai  antara  pemilik deposito dengan pihak bank, selanjutnya diikuti dengan penyerahan  bilyet  deposito  yang akan  “dijaminkan  kepada  pemegang gadai,  dalam  hal  ini  pihak  bank. Penyerahan    tersebut    merupakan penyerahan    yang    nyata,    tidak boleh    hanya    berdasarkan    pada pernyataan    dari    pemberi    gadai saja,  tetapi  benda  itu  masih  berada dalam  kekuasaannya.    Penyerahan yang      nyata      ini      bersamaan dengan      penyerahan  yuridis, sehingga penyerahan tersebut merupakan  unsur  sahnya gadai. 13
Pasal  8  UU  No.  10  tahun  1998 tentang Perbankan menyebutkan :
13 Sihombing,  Jonker, Penjaminan  Simpanan Nasabah  Perbankan (Bandung:  PT.Alumni, Bandung, 2010).
Asuan, Deposito Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Perbankan,  Halaman 351-370
1. Dalam memberikan  kredit  atau
pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah, Bank Umum wajib
mempunyai  keyakinan  berdasarkan analisis  yang  mendalam  atau  itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan  Nasabah  Debitur  untuk melunasi utangnya atau mengembalikan
pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Bank  Umum  wajib  memiliki  dan menerapkan  pedoman  perkreditan dan  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip Syariah,  sesuai  dengan  ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
Berdasarkan uraian diatas bahwa pemilik deposito/debitur harus memberikan  kuasa  kepada  pemegang gadai/pihak  bank  untuk  melakukan pencairan  deposito  dalam  hal  pemilik deposito/debitur wanprestasi untuk memudahkan kreditur mengambil pelunasan.    Sebagai  salah  satu  bentuk jaminan  likuid,  jenis  deposito  yang dapat  dijadikan    jaminan    kredit    pada bank.
Deposito    menurut    janka waktu    penempatannya    terbagi  atas deposito  dengan  jangka  waktu  1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
Apabila deposito dicairkan sebelum  tanggal  jatuh  tempo maka akan  dikenakan  denda  dan  bunga yang  berjalan  pada  bulan  tersebut tidak dibayarkan. Menurut  ketentuan suku  bunganya  adalah  suku  bunga penjaminan  yang  ditetapkan  oleh Bank  Indonesia.  Pada  saat  ini  suku bunga  deposito  pada  Bank  adalah  7 %  pertahun  hal  tersebut  berlaku untuk semua jangka waktu deposito.Dijelaskan    pula    bahwa bunga    kredit    adalah    2%    diatas suku bunga deposito sehingga  bunga kredit  menjadi  9  %  pertahun. (sebagaimana  dimana  disebutkan dalam  Pasal  6  bagian  b  butir  7  UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).
Pihak  lembaga keuangan bank memberikan    batasan    maksimum fasilitas    kredit    yang    dapat diberikan    kepada  calon  debitur adalah  95  %  dari  nilai  depositonya, pemberian  jaminan  deposito    ini berlaku    bagi  deposan    yang  baru serta  tidak  memiliki jenis  tabungan yang  lain.  Sedangkan  bagi  deposan yang  memiliki  jenis  tabungan  yang lain  pihak  bank  berani  mengasih sama  dengan  nilai  deposito    100% hal  ini      dilakukan    bank  atas
Asuan, Deposito Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Perbankan,  Halaman 351-370
kehati-hatiannya dalam
memberikan    pinjaman    terhadap konsumen.    Disamping    itu  jangka waktu antara fasilitas yang diberikan    dengan  jangka  waktu deposito  sebagai  jaminan  juga  harus disesuaikan antara kepentingan debitur   dalam   penggunaan   fasilitas kredit    dan    kepentingan    pihak Bank  dalam  pemberian  kreditnya agar tetap aman tidak dirugikan. Dalam praktek perbankan pelaksanaan  perjanjian  kredit  harus dituangkan    dalam    bentuk    tertulis yang    umumnya    dibuat    secara notaril dan di bawah tangan.
Memperhatikan ketentuan diatas bahwa      pelaksanaan      perjajian kredit   dengan   jaminan deposito di bank  dilakukan  dengan  pengikatan di  bawah  tangan.    Hal    tersebut berdasarkan   pertimbangan     bahwa jaminan deposito adalah merupakan    salah    satu    jaminan yang    aman    bagi  bank,    karena apabila    terjadi    wanprestasi    maka proses penguangannya cukup mudah    yaitu    hanya    melakukan pencairan dana deposito tersebut. Pengikatan    jaminan    tersebut dilaksanakan    dengan  persetujuan gadai  atas  tagihan  tunai,  surat
kuasa untuk memblokir dan mencairkan  serta  perjanjian  kredit. Dalam      pelaksanaan        pemberian kredit      dengan      jaminan  deposito terdapat perbedaan persyaratan dibandingkan dengan pemberian kredit dengan jaminan diluar jaminan  deposito  pada  umumnya. Perbedaan  ini antara lain :
1.    Jumlah  lebih  tinggi,  dana    yang dibutuhkan    dalam    pinjaman diberikan    hampir    sama  dengan nilai jaminan tersebut
2.  Prosedur  mudah,  murah,  sederhana dalam  pemberian  perjanjian    kredit dengan jaminan deposito pelaksanaannya  tidak  berliku  liku atau  berbelit  belit  karena  jaminan telah      ada      dan      nyata      disimpan bank      dalam      bentuk      deposito, pelaksanaan    tersebut  tidak  perlu mengeluarkan    dana  dan  prosesnya cepat      sehingga      dana      cepat langsung   dipakai   untuk   kegiatan pendanaan usaha nasabah.
3.  Suku  bunga  rendah,  dana  yang dikeluarkan atas bunga dari pinjaman  sangat  kecil  yakni  hanya 2%      pertahun,    beda    dengan jaminan    kebendaan    yang    lain yakni    9%    .  Hal    ini    karena    dana jaminan    deposito    juga    mendapat
Asuan, Deposito Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Perbankan,  Halaman 351-370
bunga    7%,  sehingga    dengan pinjaman    atas  jaminan    deposito dana  yang  dikeluarkan  betul  betul rendah atas pinjaman  tersebut.
4.  Tidak  perlu  survei  kelayakan  atas jaminan,  dalam  hal  perjanjian kredit dengan  jaminan  deposito  dimana pihak  bank  tidak  perlu  lagi  repot repot  untuk  melihat  dan  mengecek kelapangan karena dana telah tersimpan  dan  waktu  yang  ada tidak  terbuang  sia-  sia.    Dalam deposito    tidak    disyaratkan    adanya NPWP    (Nomor  Pokok  Wajib Pajak),    SIUP                      (Surat  Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda  daftar  Perusahaan),  tetapi dalam  deposito  hanya  diserahkan berupa      bilyet      deposito      yang meliputi    identitas   debitur,   bilyet deposito asli, nomor deposito, jangka  waktu  kredit  dan  atas  nama. Mengenai    provisi   (biaya)  deposito tidak    dikenakan    biaya,  sedangka jaminan        diluar        deposito dikenakan        biaya        sebesar  1%. Selain   itu  dalam  jaminan   angunan kas    ( cash    Collateral )    suku  bunga
pinjaman    bersifat    khusus    yaitu suku  bunga    pinjaman    dapat berubah  karena  mengukuti    suku bunga  deposito  yang  berlaku  saat
itu.
Dalam  pemberian  kredit    dengan jaminan  deposito  kredit    dapat digunakan  sebagai  berikut :
1. Full    Cash    collateral ,    yaitu deposito    deblitur    dapat    dijadikan sebagai      jaminan      utama,      artinya deposito   itu   sepenuhnya dijadikan jaminan pada kreditur bank.
2. Parcial  Cash  Colleteral ,  yaitu deposito  yang  dijadikan  sebagai jaminan    kredit    disamping    masih ada    jaminan    yang    lain    yaitu berupa sertifikat.
Syarat      syarat      yang      harus dipenuhi      oleh      nasabah      yang menerima  perjanjian    kredit  dengan jaminan deposito sebagai berikut : 1.   Menyerahkan  KTP (Kartu Tanda Penduduk)
2.      Menyerahkan  bilyet  deposito yang asli
3.   Debitur harus nasabah pada bank yang memberikan kredit
4.      Membuat  perjanjian  kredit  dan Surat perjanjian  jaminan 5.   Pemblokiran   Deposito 14
Prosedur pemberian kredit dengan jaminan deposito adalah sebagai  berikut :
14 Sembiring,  Sentosa, Hukum  Perbankan (Bandung: CV Mandar Maju, 2008).
Asuan, Deposito Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Perbankan,  Halaman 351-370
1. Mengajukan permohonan kredit yang  ditujukan  kepada  pimpinan bank    yang  dilampiri Bilyet
Deposito  Asli ,    foto  copy  KTP
(kartu  tanda  penduduk)  /  Identitas pemilik deposito;
2. Diproses  ke  bagian  kredit  yaitu  di bagian pengelolaan  rekening;
3. Kemudian    dianalisa    yang  meliputi analisa    Peremohonan    kredit  yang dilakukan    oleh  petugas    bank, dengan    analisa    ini  petugas  akan menentukan    jumlah  kredit  yang diberikan    kepada debitur  dan jumlah      kredit      tidak      boleh melebihi      dari      jumlah      nilai deposito.      Maksimum    yang diberikan    yakni    100%    dari    nilai deposito    dengan    pertimbangan debitur    tercatat    sebagai    debitur yang  baik  dan  memiliki  dana  pada jenis    tabungan    yang    lain,  karena pihak  bank  selalu  berhati  hati  dalam memberikan pertimbangannya,    bila nasabah      ( Deposan )    baru      dan tidak  memiliki  dana  dalam  bentuk tabungan  yang  lain  hanya  diberikan maksimal  95 % dari jaminan;
4. Setelah dianalisa langkah berikutnya    dilakukan    dengan membubuhkan
Acc ( aproved ) dilanjutkan  ke  CSA    ( bagian  kredit
dan    legal )    Acc    ( aproved ) kembali    ke    markerting    ( Cotemer S ervice) untuk menandatangani perjanjian perjanjian. 15
Pemberian kredit dengan jaminan    deposito    berjangka    bank memberikan  batasan  maksimal  fasilitas kredit  yang  dapat  diberikan    kepada calon  debitur  adalah  sama  dengan nilai  deposito atau  100%  bagi  deposan lama  serta    memiliki    jenis  tabungan lain,  bila      tidak  bank  hanya  berani memberikan  pinjaman  yakni  sebesar 95  %  dari  nilai  depositonya.  Ini berarti  besarnya    fasilitas    kredit  yang diberikan oleh pihak bank jika berdasarkan  jaminan  deposito,  dibatasi oleh nilai dari jaminan krdit itu sendiri. Penyesuaian  antara  fasilitas  kredit yang  akan      diberikan      dengan      nilai deposito      yang    dijadikan      jaminan, dimana  fasilitas  kredit  tersebut  dengan jangka  waktu  tidak  boleh  melebihi  nilai deposito  yang dijadikan sebagai  jaminan kredit.sesuai  jangka    waktu    deposito disesuaikan      dengan    jangka    waktu antar  fasilitas  kredit  yang  diberikan dengan  jangka  waktu  deposito  sebagai jaminan,    Misalnya    6    bulan    atau    1 tahun.        Perjanjian    yang    telah  dibuat tersebut  sangat  penting  karena  saling
Asuan, Deposito Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Perbankan,  Halaman 351-370
terkait  satu  sama  lainnya  dan    tidak bisa    dipisahkan     sehubungan     dengan perjanjian    yang  diadakan  antara  kedua belah  pihak  yaitu  kreditur  dan  debitur. Setelah menendatangani perjanjian tersebut dapat mengambil fasilitas kredit  secara  tunai  dengan  menanda tangani  kwitansi,  kemudian  kwitansi tersebut      diserahkan      kepada    petugas bank    untuk    diperiksa,      dan  nasabah menujukkan  itu  pada  teller  ( kasir). Setelah diteliti keabsahannya lalu dibayarkan pada nasabah. Dalam praktek,      pelaksanaan        pemberian kredit    dengan  jaminan Deposito  mulai dari  permohonan  kredit  sampai  dengan pencairan  dana  hanya  memerlukan waktu  ½  hari  saja.  Pemilik    deposito tidak    lagi    menerima    bunga depositonya  mulai      tanggal      penanda tanganan      perjanjian      tersebut, dananya  disimpan  oleh  bank  untuk periode bunga yang akan datang sebagai bunga    kredit    atas    pinjaman    kridit tersebut    bila    diperjanjikan    dan  hanya bayar  bunga  kredit  2  %  saja  dari pinjaman. 16
Pembayaran   kredit   oleh   debitur bisa    dilakuakan      dengan  cicilan    atau
16 Rachmadi  Usman, Hukum  Perbankan (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).
angsuran    perbulan,    semesteran    (per  6 bln),    dan  bisa  dilakukan  pembayaran secara  keseluruhan  untuk  melunasi utangnya sedangkan  bunga  kredit  sudah langsung  masuk pada bank.
Pemberlakuan  bentuk  perjanjian dibidang perkreditan merupakan pelaksanaan    asas  kehati-hatian    dalam hubungan hukum  antara  bank  dan nasabah  debitur.    Dengan  kata  lain perjanjian kredit dalam hubungan hukum antara bank dan debitur, tujuannya  adalah :
a.      Untuk    menjamin    kepercayaan nasabah    penjamin    dan    terhadap bank tempat  dananya disimpan.
b.  Mencegah    kemungkinan    terjadinya kredit    macet    yang    dapat merugikan  bank.
Adapun pemberlakuan bentuk perjanjian  kredit  yang  bersifat  baku dalam  hubungan  hukum  antara  bank, dan deebitur   tujuannya adalah:
a. Untuk  menyeragamkan isi  dari klausula-klasula  perjanjian  kredit pada  bank
b.    Untuk    kepraktisan      dari    bagian legal    Bank    dalam  melakukan pengikatan kredit.
Berdasarkan Pasal 8 UU
Perbankan menyebutkan dalam
Asuan, Deposito Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Perbankan,  Halaman 351-370
pemberian  kredit  bank  berlakunya  asas kepercayaan,  asas kerahasiaan,  dan asas kehati-hatian  dalam  hubungan  antara bank  dan  debitur  yang  menyebabkan pihak   bank  sangat    berhati-hati    dalam memberikan  kredit  kepada  debito r. Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito,    penjamin    diberi  formulir- formulir  yang  sudah  dipersiapkan  oleh bank   berupa: perjanjian gadai deposito; perjanjian kredit dan formulir permohonan  pemblokiran.
Disamping    itu  pihak  bank hanya  menanyakan    hal  hal  yang kurang  jelas  saja,  dan  sebaliknya  pihak penjamin  juga  tidak  berusaha  untuk menanyakan      kepada            pihak      bank isi   dari   perjanjian – perjanjian tersebut dengan  alasan  bahwa  mereka  sudah memberikan  kepercayaan  penuh  kepada pihak bank untuk mengurus  keseluruhan pengikatannya,  sehingga  mereka  hanya menyetujui  saja dengan  menendatangani perjanjian  perjanjian  tersebut  dengan pemahaman  bahwa  perjanjian  yang mereka tandatangani tersebut merupakan  perjanjian  yang  baku  dari pihak  bank,  karena  bentuk  perjanjian yang  ada  telah  terformat  ( form )  dan tinggal  mengisi  blangko  yang    masih kosong    yang    sengaja    dibuat    pihak
bank     untuk    mengisi  data  data  seperti identitas  peminjam,  fasilitas  kredit, pemberitahuan  penutup,    tandatangan dan  materai.

## B. Penyelesaian  Terhadap    Debitur Wanprestasi  Perjanjian    Kredit Jaminan Deposito
Menurut Yahya Harahap
wanprestasi  adalah  sebagai  pelaksanaan kewajiban yang  tidak tepat pada waktunya  atau  tidak  dilakukan  menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan  bagi  pihak  debitur  untuk memberikan  atau  membayar  ganti  rugi, atau  adanya  wanprestasi  oleh    salah satu  pihak,  dengan  pihak  yang  lainnya dapat menuntut pembatalah perjanjian. 17
Wanprestasi  diatur  di  dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan  bahwa:  “Si  berutang  adalah lalai,  apabila  ia  dengan  surat  perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan  lalai,  atau  demi  perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si  berutang  harus  dianggap  lalai  dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
Dimaksud dengan seorang debitur  dianggap  wanprestasi  apabila ia  tidak  memenuhi  kewajibannya  atau terlambat  memenuhinya  atau  memenuhi
17 M.Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Penerbit Alumni, 1986).
Asuan, Deposito Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Perbankan,  Halaman 351-370
tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan  dalam  akad  perjanjian yang  telah  dibuat  sebelumnya,  dimana kelalaian atau wanprestasi tersebut harus dinyatakan  terlebih dahulu  secara  resmi dalam  suatu  pernyataan  lalai  dengan cara  memperingatkan  (somasi)  pihak yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya. 18
Untuk  mengetahui  sejak  kapan debitur itu wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian  itu ditentukan  tenggang  waktu  pelaksanaan pemenuhan  prestasi  atau  tidak.  Dalam hal tenggang waktu yang tidak ditentukan maka diperlukan suatu tindakan  hukum  dari  bank  berupa teguran  atau  somasi  kepada  debitur. Somasi    ini    dimaksudkan    untuk teguran    bahwa    debitur    telah    lalai memenuhi  prestasi  dan  karenanya  ia diingatkan  agar  dalam  tenggang  waktu tertentu    (disebutkan     dalam     somasi), debitur      harus      segera      melaksanakan prestasinya.    Ketidaktaatan debitur dalam  memenuhi  prestasinya  sesuai tanggal yang  ditentukan  dalam  somasi, maka    dalam    hal    ini    debitur    telah dinyatakan wanprestasi. 19
18 Dewi  Nurul  Mustjari, Penyelesaian  Sengketa Dalam Praktik  Perbankan Syariah (Yogyakarta: PratamaPublishing, 2012).
19 Salim,    H.S, Hukum    Kontrak  Teori    dan
Umunya  sebelum  debitur  masuk ke  dalam  status  wanprestasi  pasti sebelumnya  debitur  dianggap  masuk  ke dalam  kriteria  kredit  bermasalah  yang lama-lama    berangsur    menjadi    kredit macet.    Kredit    bermasalah    seringkali dipersamakan  dengan  kredit  macet, padahal  keduanya  memiliki  pengertian yang  berbeda.  Kredit  bermasalah  adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah  dengan  kredit-kredit  yang memiliki  kolektibilitas  diragukan  yang mempunyai  potensi  menjadi  macet. Sedangkan  kredit  macet  adalah  kredit yang agsuran pokok dan  bunganya  tidak dapat  dilunasi  selama  lebih  dari  2  (dua) masa  angsuran  ditambah  21  (dua  puluh satu)  bulan,  atau  penyelesaian  kredit telah diserahkan kepada pengadilan/BUPLN  atau  telah  diajukan ganti  rugi  kepada  perusahaan  asuransi kredit.  Dengan  demikian  kredit  macet merupakan    kredit    bermasalah,  tetapi kredit bermasalah belum/tidak seluruhnya merupakan kredit macet. 20
Hal  ini  disebabkan  oleh  dua unsur sebagai berikut:
Teknik    Penyusunan  Kontrak (Jakarta:  Sinar Grafika, 2010).
20 Rahman,Hasanuddin, Aspek-Aspek  Hukum Pemberian  Kredit  Perbankan  Di Indonesia (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995).
Asuan, Deposito Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Perbankan,  Halaman 351-370
1.  Dari  pihak  perbankan,artinya  dalam melakukan analisisnya, pihak analisis  kurang  teliti  sehinggga  apa yang  seharusnya  terjadi  tidak  dapat diperkirakan  sebelumnya.  Hal  ini dapat  pula  terjadi  akibat  kerjasama dari  pihak  analisis  kredit      dengan pihak      debitur      sehingga      dalam melakukan      analisisnya,  dilakukan secara subjektif.
2.  Dari  pihak  nasabah  ,yaitu  kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:  adanya  unsur  kesengajaan, artinya nasabah secara sengaja bermaksud tidak membayar kewajibannya  sehingga  kredit  yang diberikan  macet.  Adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar,  tetapi  tidak  mampu. Sebagai  contoh  kredit  yang  dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran,  kena  hama,  kebanjiran sehingga kemampuan untuk membayar  kredit.
Penanganan  kredit  perbankan yang  bermasalah  menurut  ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/ BPP  tanggal  28  Februari  1991  dalam usaha  mengatasi  kredit  bermasalah, pihak  bank  dapat  melakukan  beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut:
1. Melalui rescheduling (penjadwalan kembali),  yaitu  suatu  upaya  hukum untuk melakukan perubahan terhadap  beberapa  syarat  perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran  kembali/  jangka  waktu kredit  termasuk  tenggang  ( grace period ),  termasuk  perubahan  jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
2. Melalui reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan  perjanjian,  yang  tidak terbatas  hanya  kepada  perubahan jadwal  angsuran,  atau  jangka  waktu kredit  saja.  Tetapi  perubahan  kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi  atas  seluruh  atau  sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
3. Melalui restructuring (penataan kembali),    yaitu    upaya    berupa melakukan  perubahan  syarat-syarat perjanjian  kredit  berupa  pemberian tambaha  kredit,  atau      melakukan konversi      atas      seluruh      atau sebagian      kredit      menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling atau reconditioning.
Asuan, Deposito Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Perbankan,  Halaman 351-370
Upaya-upaya sebagaimana yang disebut  di  atas  merupakan  syarat  represif yang  mana  bertujuan  untuk  melakukan penyelamatan  kredit.    Penyelamat  kredit adalah  suatu  langkah  penyelamatan  kredit bermasalah melalui perundingan kekeluargaan antara pihak bankdan
nasabah, sehingga pada tahap penyelamatan kredit ini
belum
memanfaatkan  lembaga  hukum  karena debitur masih kooperatif.
Upaya  preventif  bertujuan  untuk mencegah  agar  kredit  tidak  bermasalah, pada  tahap  ini  pihak  bank  akan melakukan  penilaian  dengan  seksama terhadap  berbagai  aspek  yaitu  dengan melakukan analisa kredit dengan menerapkan the five C of credit analysis atau prinsip 5 C.
Apabila  upaya-upaya  tadi  tidak  bisa diterapkan  maka  tahap  selanjutnya  yaitu pihak  bank  akan  melakukan  tindakan- tindakan, meliputi;
1. Surat peringatan.
2. Surat Somasi.
3. Eksekusi.
Akibat  hukum  dari  debitur  yang melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa :
1. Membayar kerugian  yang diderita oleh kreditur (ganti rugi).
2. Pembatalan perjanjian.
3. Peralihan  resiko.  Benda  yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat  tidak  dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.
4. Membayar  biaya  perkara,  kalau sampai  diperkarakan  di  depan hakim
Jika debitur tetap tidak menunjukkan itikad baik dalam penyelesaiannya maka selanjutnya kreditur  melakukan  penanganan  lebih melalui  upaya  yang  lebih  bersifat pemakaian  kelembagaan  hukum,yaitu diantaranya:
1. Melalui Badan Peradilan mengajukan gugatan yaitu
pengadilan negeri dan selanjutnya;
2. Melalui  Panitia  Urusan  Piutang Negara  dan  Badan  Urusan  Piutang Negara; UU  Nomor 49  Tahun  1960 Tentang  Panitia  Urusan  Piutang Negara. PUPN bertugas menyelesaikan  piutang  negara  yang telah  diserahkan  kepadanya  oleh instansi  pemerintah  atau  badan- badan negara.
Dengan  demikian  bagi  bank milik negara penyelesaian kredit macetnya harus dilakukan melalui Panitia    Urusan    Piutang    Negara
(PUPN),    dimana    dengan    adanya penyerahan  piutang  macet  kepada  badan tersebut secara hukum wewenang penguasaan  atas  hak  tagih  dialihkan kepadanya.  Penyerahan  piutang  macet ini  dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan No.293/KMK.09/1993 tanggal
27
Febuari    1993    tentang    Pengurusan Piutang    Negara    disebut    Pengalihan Pengurusan Piutang Negara.
Apabila dalam hal debitur wanprestasi  ini  kreditur  menempuh dengan  jalur  badan  peradilan  maka sebelum  melakukan  eksekusi  barang jaminan,  debitur  harus  terlebih  dahulu dinyatakan  wanprestasi,  yang  dilakukan melalui  putusan  pengadilan.  Untuk  itu kreditur  harus  menggugat  debitur  atas dasar  wanprestasi.  Akan  tetapi  sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan  somasi  terlebih  dahulu  yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya.
Apabila debitur tidak juga memenuhi  prestasinya,  maka  kreditur dapat  menggugat  debitur  atas  dasar wanprestasi, dengan mana apabila pengadilan  memutuskan  bahwa  debitur telah  wanprestasi,  maka  kreditur  dapat melakukan eksekusi  atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pasal 1 angka 7 UU Perbankan    bahwa  deposito  dapat dijaminakan  dalam  pemberian  kredit yang  tidak  boleh  melebih  95  %  nilai deposito  dengan  waktu  kreditnya  60 bulan paling lama.
Terjadinya   wanprestasi menurut Pasal  1238  KUH  Perdata,    kreditur pemberi  kredit  melakukan  perbuatan hukum  yaitu  surat  peringatan,  surat somasi  dan    eksekusi,    penyelesaian melalui  gugatan  ke  Pengadilan  dan Panitia  Urusan  Piutang  Negara  dan Badan  Urusan  Piutang  Negara  (UU Nomor  49    Tahun  1960  Tentang Panitia  Urusan  Piutang  Negara).

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang    Fitrianto, Hukum    Jaminan Perjanjian    Kredit    Kepemilikan Rumah .  Medan:  Pustaka  Bangsa Press, 2013.
Budi  Untung, Kredit  Perbankan  di Indonesia .  Yogyakarta:  Andi, 2000.
Dewi  Nurul  Mustjari, Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah . Yogyakarta:
PratamaPublishing, 2012.
Hartono Soerja Pratiknyo, Hutang Piutang .  Yogyakarta:  Mustika Wikasa, 1989.
Herlien  Soerojo,  Kepastian  Hukum  Hak
Atas Tanah di Indonesia. Surabaya: Arkola, 2003.
Asuan, Deposito Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Perbankan,  Halaman 351-370
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta: Prenana Media, 2005.
J.Satrio, Hukum  Jaminan , Hak-hak Jaminan  Kebendaan .  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
M.    Bahsan, Hukum    Jaminan    dan Jaminan    Kredit    Perbankan Indonesia . Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015. Muhamad Djumanha, Hukum Perbankan di Indonesia . Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 1996.
M.Yahya  Harahap, Segi-Segi  Hukum Perjanjian. Bandung:  Penerbit Alumni, 1986.
O.  P.  Simorangkir, Kamus  Perbankan. Jakarta: Bina Aksara,  1989.
Rachmadi  Usman, Hukum  Perbanka.
Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka
Utama, 2003.
Rahman,
Hasanuddin, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia . Bandung:  PT.Citra  Aditya  Bakti,
1995.
Salim,    HS, Perkembangan    Hukum Jaminan    di    Indonesia. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004. Salim,   H.S, Hukum   Kontrak Teori  dan Teknik    Penyusunan  Kontrak . Jakarta: Sinar  Grafika, 2010.
Sembiring, Sentosa, Hukum Perbankan . Bandung:  CV  Mandar  Maju,
2008.
Sihombing, Jonker, Penjaminan
Simpanan  Nasabah  Perbankan . Bandung:  PT.  Alumni,  Bandung, 2010.