Perspektif Good Public Policy Governance /Vol 4 No 6 (2024)
DOI
http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.324 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 4, No. 6, Januari 2024
Tantangan  dan  Peluang  Inovasi  Kebijakan  di  Sektor  Pariwisata  Kabupaten Bima: Perspektif Good Public Policy Governance
Akhyar a* , Syarif b a Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Mbojo Bima, Indonesia
b Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Mbojo Bima, Indonesia
* Co-Author Email: akhyar@universitasmbojobima.ac.id

## Article Information
Submitted: 22 Desember 2023 Accepted: 24 Januari 2024 Online  Publish: 24 Januari 2024

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tantangan  dan  peluang  inovasi kebijakan  di  sektor  pariwisata  Kabupaten  Bima  dengan  memandangnya  dari perspektif  Good  Public  Policy  Governance .  Melalui  pendekatan  kualitatif, penelitian  dilakukan  di  di  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Bima  dengan  fokus  pada partisipasi  masyarakat,  transparansi,  pengelolaan  lingkungan,  dan  kolaborasi sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih terbatas, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pariwisata, dan perlu pengelolaan lingkungan  yang  lebih  optimal.  Namun,  terdapat  peluang  inovasi,  seperti peningkatan  partisipasi  melalui  mekanisme  partisipatif  yang  kuat,  peningkatan transparansi melalui laporan publik, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kemitraan  dan  kolaborasi  diidentifikasi  sebagai  faktor  kunci  untuk  mencapai keberlanjutan  tersebut.  Kesimpulannya,  Kabupaten  Bima  dapat  mengoptimalkan inovasi  kebijakan  dengan  memperkuat  partisipasi  masyarakat,  meningkatkan transparansi,  mengelola  lingkungan  secara  berkelanjutan,  dan  membangun kemitraan  yang  kuat,  sehingga  menciptakan  tata  kelola  pariwisata  yang  baik  dan berdampak positif. Penelitian ini  memberikan wawasan bagi  pengambil  kebijakan untuk  merancang  strategi  yang  lebih  efektif  dalam  mendorong  pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.
Kata Kunci : tantangan, inovasi, kebijakan, pariwisata

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  challenges  and  opportunities  for  policy innovation  in  the  tourism  sector  of  Bima  Regency  from  the  perspective  of  Good Public Policy Governance. Using a qualitative approach, the study was conducted at  the  Bima  Regency  Tourism  Office,  focusing  on  community  participation, transparency,  environmental  management,  and  sector  collaboration.  The  results indicate limited community participation, insufficient transparency in tourism fund management, and a need for more optimal environmental management. However, there are innovation opportunities, such as enhancing participation through robust participatory  mechanisms,  improving  transparency  through  public  reporting,  and developing  sustainable  tourism.  Partnership  and  collaboration  were  identified  as key factors for achieving sustainability. In conclusion, Bima Regency can optimize policy  innovation  by  strengthening  community  participation,  enhancing transparency,  managing  the  environment  sustainably,  and  building  strong partnerships,  thereby  creating  effective  governance  for  tourism  with  positive impacts. This research provides insights for policymakers to design more effective strategies in promoting sustainable and inclusive tourism development
Keywords: challenges, innovation, policy, tourism

## Pendahuluan
Dalam  era  dinamika  dan  kompleksitas  perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  politik,  prinsip Good Public Policy Governance menjadi landasan penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan  publik  (Dwi  Urip  Wardoyo  et  al.,  2021);  (Subhan,  2017). Good  Public  Policy Governance merujuk pada suatu kerangka kerja yang memastikan keberhasilan implementasi kebijakan  dengan  prinsip-prinsip  transparansi,  partisipasi,  akuntabilitas,  dan  responsif terhadap  kebutuhan  masyarakat  (Alfianita  et  al.,  2015);  (Sururi,  2017).  Penerapan Good Public  Policy  Governance di  dalam  suatu  sistem  pemerintahan  menempatkan  fokus  pada efisiensi,  efektivitas,  dan  keadilan  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Seiring  dengan evolusi  tuntutan  masyarakat  yang  semakin  kompleks  dan  beragam,  pemahaman  mendalam terhadap  perspektif Good  Public  Policy  Governance menjadi  semakin  penting  (Ayunda, 2021). Good  Public  Policy  Governance bukan  hanya  merupakan  seperangkat  pedoman praktis, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun hubungan saling percaya antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Yustiari, 2016).
Demikian.  di  tengah  dinamika  pembangunan  sosial  ekonomi  di  Kabupaten  Bima, penerapan  perspektif Good  Public  Policy  Governance (GPPG)  menjadi  sangat  relevan. Kabupaten Bima, sebagai sebuah entitas yang memiliki potensi besar dalam berbagai sektor pembangunan,  menghadapi  berbagai  tantangan  dan  peluang  dalam  upaya  meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yustiari, 2016).
Penerapan GPPG di dalam kebijakan pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Bima dapat  menjadi  kunci  untuk  mengatasi  tantangan-tantangan  tersebut  dengan  cara  yang transparan,  partisipatif,  dan  akuntabel.  Prinsip-prinsip  GPPG  memastikan  bahwa  kebijakan- kebijakan  yang  dirumuskan  dan  diimplementasikan  memperhitungkan  kebutuhan  nyata masyarakat  dan  memberikan  ruang  partisipasi  aktif  dari  berbagai  pihak  terkait  (Widanti, 2022).
Dalam  konteks  pertanian  misalnya,  penerapan  GPPG  dapat  membantu  memastikan distribusi  sumber  daya  dan  dukungan  yang  merata  kepada  petani  lokal.  Transparansi  dalam pengambilan  keputusan  dan  akuntabilitas  dalam  alokasi  anggaran  dapat  meningkatkan efektivitas program-program pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan  petani.  Sedangkan  pada  aspek  pemberdyaaan,  GPPG  akan  mendorong pemberdayaan  masyarakat  di  Kabupaten  Bima  dengan  memberikan  akses  yang  lebih  besar terhadap  informasi  dan  kebijakan.  Melalui  partisipasi  publik  dan  transparansi,  masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Demikian  pada  aspek  Pariwisata.  Pariwisata  memiliki  peran  strategis  dalam pembangunan  suatu  daerah,  tidak  hanya  sebagai  penggerak  ekonomi  tetapi  juga  sebagai sarana  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Kabupaten  Bima,  sebagai  destinasi pariwisata  potensial  di  Indonesia,  menghadapi  sejumlah  tantangan  dan  peluang  dalam mengelola  sektor  pariwisata  secara  efektif.  Dalam  konteks  ini,  inovasi  kebijakan  menjadi kunci untuk menjawab kompleksitas dinamika pariwisata modern.
Tantangan-tantangan tersebut mencakup beragam aspek, mulai dari pengelolaan sumber daya  alam  dan  budaya,  hingga  pengembangan  infrastruktur  dan  pemberdayaan  masyarakat lokal  (Imaduddin,  2017);  (Di  et  al.,  2023).  Di  sisi  lain,  peluang  untuk  meningkatkan  daya saing  dan  memaksimalkan  potensi  pariwisata  di  Kabupaten  Bima  juga  sangat  besar (Rochayati & Arifin, 2019) (Jasman & Arman, 2023).
Demikian, dari beberapa hasil penelitian terdahulu mendeksripskan dan mengidentifikasi sejumlah masalah dalam kebijakan pariwisata di Kabupaten Bima, yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan pariwisata yang  berkelanjutan  (Sururi,  2019)  (Jumadi,  2020).  Beberapa  masalah  tersebut  mencakup kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pariwisata dapat menciptakan ketidakpastian
di  antara  pemangku  kepentingan  dan  masyarakat  berdampak  kepercayaan  publik  terhadap kebijakan  pariwisata  dapat  tergerus,  dan  alokasi  dana  mungkin  tidak  optimal  (Rochayati  & Arifin, 2019); (Jupir, 2013). Masalah selanjutnya ialah munculnya ketidakmerataan manfaat pariwsata, dimana Pariwisata sering kali memberikan manfaat ekonomi yang tidak merata di antara  masyarakat  lokal  (Imaduddin,  2017)  ;  (Mulyana  et  al.,  2019).  Dampaknya  terjadi Disparitas  ekonomi  dapat  meningkat,  dan  masyarakat  di  daerah  tertentu  mungkin  tidak merasakan dampak positif dari industri pariwisata (Di et al., 2023) (Munir, 2022).
Kemudian  hasil  penelitian  (Jasman  &  Arman,  2023)  juga  mendeksripskan  dan mengidentifikasi  masalah  dalam  pengembangan  sektor  pariwisata,  dimana  keberlanjutan lingkungan  menjadi  tantangan  tersendiri  akibat  kurangnya  perencanaan  berkelanjutan  dapat mengarah pada kerusakan lingkungan dan kehilangan daya tarik pariwisata  (Ramdhon et al., 2020).  Dampaknya  terjadi  penurunan  kualitas  lingkungan  dapat  mengurangi  daya  tarik destinasi  pariwisata  dan  merugikan  ekosistem  lokal  (Ahmad  et  al.,  2018);  (Sahli,  2021). Selain itu, juga partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pariwisata yang  terbatas.  Sehingga  rasa  memiliki  dan  tanggung  jawab  terhadap  kebijakan  pariwisata dapat menurun, mengakibatkan kurangnya dukungan dari masyarakat  (Potensi et al., 2023) ; (Surwandono et al., 2020).
Kemudian  dalam  penelitian  lainnya  menjelaskan  terkait  kurang  kurangnya  koordinasi antar  stakeholder  (Herdiana,  2020);  (Febrianti et  al.,  2023).  Kurangnya  koordinasi  di  antara instansi terkait dapat menghambat implementasi kebijakan pariwisata secara efektif  (Ahmad et al., 2018) ; (Hilman, 2017). Proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program dapat menjadi  lambat  dan  kurang  terkoordinasi  (Ayu  Diyah  Sri  Widari  Dewa,  2020).  Selain  itu tantangan  pengembangan  Infrastruktur  yang  tidak  memadai,  seperti  jalan  raya,  akomodasi, dan  fasilitas  pariwisata  lainnya,  dapat  membatasi  pertumbuhan  industri  pariwisata (Darmawan,  2020).  Tantangan  ini  tentu  berdampak  pada  pengalaman  wisatawan  dapat terpengaruh, dan daya tarik destinasi pariwisata dapat terhambat (Harirah et al., 2021).
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan  mengeksplorasi  upaya  inovatif  dalam  kebijakan pariwisata Kabupaten Bima, dengan fokus pada perspektif Good Public Policy Governance. Melalui  pemahaman  mendalam  terhadap  tantangan  dan  peluang  yang  dihadapi,  diharapkan adanya pemikiran baru dalam pengembangan kebijakan pariwisata. Dengan mempertimbangkan  prinsip Good  Public  Policy  Governance ,  penelitian  ini  bertujuan  untuk merumuskan  rekomendasi  kebijakan  yang  dapat  memberikan  kontribusi  positif  terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian,  Kabupaten  Bima  dapat  mengoptimalkan  potensi  pariwisatanya  secara berkelanjutan dan mewujudkan tata kelola kebijakan pariwisata yang baik.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah motode penelitian deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Bima.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  oleh  peneliti  selain melakukan wawancara langsung,  juga  melakukan  survei  literatur  akademis  di  bidang  keilmuan  administrasi  publik dan kebijakan pariwisata. Selan itu, juga dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber dan literatur  baik  dari  dokumen  pemerintah  maupun  pemberitaan  media  massa  cetak  dan elektronik,  jurnal  dan  buku-buku  yang  terkait  dengan  inovasi  kebijakan  khususnya  dalam pengembangan  pariwisata.  Data  sekunder  tersebut  diolah  dan  dideskripsikan  dalam  bentuk narasi sesuai dengan kebutuhan data. Selanjutnya dilakukan proses analisis data berdasarkan teori dan konsep dan inovasi kebijakan publik serta selanjutnya dilakukan proses intrepretasi data.

## Hasil dan Pembahasan
Perspektif "Good Public Policy Governance " dalam Pengelolaan Pariwisata melibatkan kerangka kerja yang transparan, adil, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa  kebijakan yang  diimplementasikan  menciptakan  dampak  positif  yang  merata  bagi  masyarakat  dan destinasi  pariwisata.  Pertama,  partisipasi  masyarakat  menjadi  landasan  utama  dalam perspektif  ini.  Dalam  pembuatan  kebijakan  pariwisata,  pemerintah  lokal  menggandeng masyarakat setempat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Ini mencakup pendekatan inklusif untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan serta aspirasi masyarakat lokal.  Dengan  melibatkan  masyarakat,  kebijakan  dapat  mencerminkan  nilai-nilai  lokal,  dan implementasinya dapat mendapat dukungan yang lebih luas dari masyarakat.
Kedua,  perspektif  ini  menekankan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan sumber  daya  pariwisata.  Keterbukaan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi kebijakan  menjadi  kunci  untuk  membangun  kepercayaan  masyarakat  dan  menanggulangi potensi  konflik.  Proses  pengambilan  keputusan  yang  terbuka  memungkinkan  pemangku kepentingan  untuk  memantau  dan  menilai  efektivitas  kebijakan.  Selain  itu,  aspek keberlanjutan  menjadi  prioritas,  dengan  fokus  pada  pelestarian  lingkungan,  budaya,  dan ekonomi  lokal.  Dengan  menjaga  keseimbangan  ini,  perspektif Good  Public  Policy Governance dalam  pengelolaan  pariwisata  bertujuan  mencapai  pengembangan  pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat positif bagi semua pihak terlibat.

## Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam perspektif Good Public Policy Governance di Kabupaten Bima merupakan fondasi utama untuk menciptakan kebijakan pariwisata yang responsif dan berkelanjutan.  Pertama,  pemerintah  daerah  Kabupaten  Bima  memandang  partisipasi masyarakat  sebagai  sarana  untuk  mengakomodasi  beragam  perspektif,  kebutuhan,  dan aspirasi  lokal  dalam  pengembangan  destinasi  pariwisata.  Melibatkan  warga  lokal  dalam proses pengambilan keputusan membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya  mencerminkan  kepentingan  pemerintah,  tetapi  juga  memperhatikan  keunikan  dan kekayaan lokal.
Kedua,  berbagai  mekanisme  partisipatif  diterapkan  untuk  mendorong  interaksi  dan kolaborasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  di  Kabupaten  Bima.  Forum  konsultasi  publik, pertemuan  terbuka,  dan  kelompok  kerja  bersama  antara  pemerintah  lokal,  komunitas,  dan pelaku  bisnis  pariwisata  digunakan  untuk  memfasilitasi  dialog  terbuka.  Hal  ini  membantu mengidentifikasi  prioritas  bersama,  membangun  pemahaman  yang  lebih  baik,  dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan.
Ketiga, melalui inisiatif partisipatif, masyarakat lokal di Kabupaten Bima diberdayakan untuk berperan aktif dalam pengelolaan destinasi pariwisata mereka. Proses partisipatif bukan hanya  sekadar  konsultasi  formal,  tetapi  juga  melibatkan  masyarakat  dalam  perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  kebijakan.  Dengan  demikian,  masyarakat  memiliki  peran  yang lebih  signifikan  dalam  pembangunan  dan  pemeliharaan  destinasi  pariwisata,  meningkatkan tanggung  jawab  bersama  terhadap  keberlanjutan  lingkungan  dan  budaya  serta  menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Bima.
Namun  meskipun  partisipasi  masyarakat  di  Kabupaten  Bima  diintegrasikan  ke  dalam kerangka Good  Public  Policy  Governance untuk  pengelolaan  pariwisata,  terdapat  sejumlah kegagalan  yang  perlu  diatasi.  Pertama,  kegagalan  partisipasi  masyarakat  dapat  disebabkan oleh  kurangnya  pemahaman  dan  pengetahuan  masyarakat  tentang  proses  pengambilan keputusan  dan  manfaat  yang  dapat  diperoleh  melalui  partisipasi  aktif.  Beberapa  komunitas
mungkin  tidak  sepenuhnya  menyadari  peran  dan  dampak  mereka  dalam  pengembangan pariwisata lokal, yang dapat menghambat tingkat keterlibatan mereka.
Kedua,  ketidaksetaraan  dalam  partisipasi  masyarakat  juga  dapat  menjadi  faktor kegagalan. Beberapa kelompok masyarakat, seperti kelompok minoritas atau komunitas yang kurang  mampu,  mungkin  mengalami  kesulitan  untuk  menyuarakan  pendapat  mereka  atau memiliki  akses  yang  terbatas  terhadap  platform  partisipasi.  Ini  dapat  menciptakan ketidaksetaraan  dalam  perwakilan  dan  pengaruh  masyarakat  dalam  pembuatan  kebijakan pariwisata,  yang  bertentangan  dengan  prinsip  Good  Public  Policy  Governance  yang menekankan pada keadilan dan keterlibatan semua pihak.
Upaya  perbaikan  yang  diperlukan  melibatkan  strategi  yang  lebih  efektif  untuk meningkatkan  literasi  masyarakat  tentang  manfaat  partisipasi  mereka  dalam  pengelolaan pariwisata.  Pemerintah  Kabupaten  Bima  perlu  meningkatkan  transparansi  dan  menyediakan informasi yang mudah diakses tentang proses kebijakan, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan  yang  lebih  terinformasi  dan  merasa  termotivasi  untuk  berpartisipasi  aktif.  Selain itu, harus ada upaya khusus untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki akses yang setara dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga  tercipta  partisipasi  yang  inklusif  dan  mendukung  prinsip Good  Public  Policy Governance .

## Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas membentuk dasar yang kokoh untuk memastikan bahwa pengelolaan pariwisata berjalan efisien, adil, dan terbuka bagi semua pihak terkait. Pertama, pemerintah  Kabupaten  Bima  berkomitmen  untuk  memastikan  bahwa  seluruh  proses pengambilan  keputusan  terkait  pariwisata  dilakukan  secara  terbuka  dan  dapat  diakses  oleh masyarakat.  Informasi  mengenai  perencanaan,  anggaran,  dan  keputusan  strategis diungkapkan secara transparan, sehingga masyarakat dapat memahami dan menilai langkah- langkah yang diambil oleh pemerintah.
Kedua,  prinsip  akuntabilitas  diterapkan  dalam  segala  aspek  pengelolaan  pariwisata  di Kabupaten Bima. Pemerintah daerah secara rutin memberikan laporan mengenai penggunaan dana  pariwisata,  pencapaian  target,  dan  dampak  kebijakan  kepada  masyarakat.  Mekanisme evaluasi dan audit eksternal juga diterapkan untuk memastikan bahwa pengelolaan pariwisata berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas yang ketat.
Ketiga,  pemerintah  Kabupaten  Bima  mendorong  keterlibatan  masyarakat  dalam pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  pariwisata.  Masyarakat  diajak  untuk berperan  aktif  dalam  mengawasi  dan  memberikan  masukan  terhadap  kebijakan  yang dijalankan.  Mekanisme  umpan  balik  dan  ruang  partisipatif  disediakan  untuk  mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat terkait pengelolaan pariwisata.
Keempat, upaya transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Bima juga tercermin dalam cara  pemerintah  berkomunikasi  dengan  pelaku  pariwisata  dan  pemangku  kepentingan lainnya.  Pertemuan  terbuka,  forum  diskusi,  dan  sesi  konsultasi  diadakan  secara  rutin  untuk mendiskusikan arah kebijakan, perubahan, dan dampaknya terhadap masyarakat dan industri pariwisata.  Dengan  demikian,  transparansi  dan  akuntabilitas  menjadi  pilar  utama  dalam mencapai Good Public Policy Governance dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bima.

## Keadilan dan Inklusivitas
Prinsip keadilan diwujudkan melalui distribusi manfaat pariwisata yang merata kepada seluruh  lapisan  masyarakat.  Pemerintah  Kabupaten  Bima  berkomitmen  untuk  memastikan bahwa  peluang  ekonomi  yang  dihasilkan  dari  pariwisata  dapat  dinikmati  oleh  berbagai kelompok,  termasuk  yang  berada  di  pedesaan  dan  kelompok  masyarakat  yang  mungkin
rentan atau terpinggirkan.
Inklusivitas  diterapkan  dalam  setiap  tahapan  perencanaan  dan  pelaksanaan  kebijakan pariwisata  di  Kabupaten  Bima.  Pemerintah  daerah  berupaya  untuk  memastikan  partisipasi aktif  dari  beragam  kelompok  masyarakat,  termasuk  suku,  etnis,  dan  komunitas  adat. Keberagaman  budaya  dan  kearifan  lokal  diintegrasikan  dalam  pengelolaan  pariwisata, memastikan  bahwa  destinasi  pariwisata  mencerminkan  keunikan  dan  identitas  setiap kelompok  masyarakat  di  Kabupaten  Bima.  Kemudian  melibatkan  penyediaan  akses  dan fasilitas  yang  ramah  untuk  semua.  Pemerintah  lokal  berupaya  untuk  menciptakan  destinasi pariwisata  yang  dapat  dinikmati  oleh  semua  lapisan  masyarakat,  termasuk  penyandang disabilitas.  Fasilitas  umum,  transportasi,  dan  infrastruktur  pariwisata  dirancang  dengan memperhatikan kebutuhan aksesibilitas bagi semua wisatawan. Dengan demikian, kebijakan pariwisata di Kabupaten Bima menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua pengunjung.

## Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan
Pengelolaan  Lingkungan  Berkelanjutan  dalam  perspektif Good  Public  Policy Governance di Kabupaten Bima mencerminkan komitmen Pemerintah untuk melindungi dan melestarikan  sumber  daya  alam  dan  budaya  yang  menjadi  daya  tarik  pariwisata.  Pertama, Kabupaten  Bima  mengadopsi  pendekatan  pengelolaan  destinasi  pariwisata  yang  berfokus pada pelestarian alam dan lingkungan. Program konservasi dan restorasi ekosistem dilakukan untuk  menjaga  keberlanjutan  flora  dan  fauna,  memitigasi  dampak  perubahan  iklim,  dan memastikan bahwa pariwisata tidak merugikan lingkungan.
Kedua,  perspektif  Good  Public  Policy  Governance  di  Kabupaten  Bima  menekankan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kebijakan dan proyek pariwisata. Inisiatif seperti penggunaan energi terbarukan, manajemen limbah yang efisien, dan promosi gaya hidup ramah lingkungan diterapkan untuk meminimalkan jejak lingkungan dari aktivitas pariwisata.  Kolaborasi  dengan  berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk  komunitas  lokal, lembaga  konservasi,  dan  sektor  swasta,  menjadi  kunci  dalam  mengintegrasikan  praktik berkelanjutan dalam seluruh rantai nilai pariwisata.
Ketiga,  Kabupaten  Bima  berupaya  untuk  membangun  kesadaran  lingkungan  di  antara wisatawan  dan  komunitas  lokal.  Melalui  program  edukasi  dan  kampanye  informasi, masyarakat  dan  pengunjung  diajak  untuk  memahami  pentingnya  menjaga  keberlanjutan lingkungan. Upaya ini termasuk penanaman pohon, penyuluhan tentang pengelolaan limbah, dan promosi perilaku ramah lingkungan selama kunjungan wisata.
Keempat,  dalam  perspektif  ini,  evaluasi  berkelanjutan  terhadap  dampak  lingkungan dilakukan  secara  periodik.  Monitoring  dan  penilaian  dampak lingkungan  menjadi  instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan praktik pariwisata di Kabupaten Bima selalu sejalan  dengan  prinsip-prinsip  pelestarian  alam  dan  lingkungan.  Dengan  demikian, Kabupaten  Bima  berusaha  mencapai  keseimbangan  antara  pengembangan  pariwisata  yang memberikan  manfaat  ekonomi  dengan  menjaga  keberlanjutan  lingkungan  bagi  generasi mendatang.

## Kemitraan dan Kolaborasi
Kemitraan  dan  kolaborasi  dalam  perspektif  Good  Public  Policy  Governance  di Kabupaten Bima memainkan peran penting dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan  berdaya  saing.  Pertama,  pemerintah  Kabupaten  Bima  menjalin  kemitraan  yang  kuat dengan  sektor  swasta  dan  organisasi  masyarakat  sipil  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas  pengelolaan  pariwisata.  Melibatkan  pihak  swasta  dalam  perencanaan  dan pelaksanaan  kebijakan  dapat  mengoptimalkan  sumber  daya  dan  membawa  inovasi  yang

## Good Public Policy Governance
diperlukan untuk memajukan sektor pariwisata.
Kedua,  kolaborasi  dengan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  lainnya  menjadi landasan  dalam  menciptakan  kerangka  kebijakan  yang  konsisten  dan  terkoordinasi.  Sinergi antarinstansi  pemerintah  memastikan  bahwa  kebijakan  pariwisata  Kabupaten  Bima  selaras dengan  visi  nasional  dan  regional,  serta  dapat  memberikan  kontribusi  maksimal  terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
Ketiga,  Kabupaten  Bima  mendorong  keterlibatan  aktif  komunitas  lokal  dalam pengambilan  keputusan  terkait  pengelolaan  pariwisata.  Melalui  dialog  terbuka  dan partisipatif,  pemerintah  Kabupaten  Bima  menciptakan  ruang  bagi  suara  masyarakat  untuk diakui  dan  dipertimbangkan  dalam  perumusan  kebijakan.  Dengan  demikian,  program pariwisata dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal.
Keempat, Kabupaten Bima berusaha untuk membangun jaringan kemitraan lintas sektor dan  lintas  batas  wilayah.  Kolaborasi  dengan  kabupaten/kota  tetangga,  lembaga  pendidikan, dan  lembaga  penelitian  menjadi  strategi  untuk  memperluas  dampak  pariwisata  dan membangun  pemahaman  bersama  tentang  upaya  pelestarian  lingkungan  dan  keberlanjutan ekonomi. Dengan demikian, kemitraan dan kolaborasi dalam Good Public Policy Governance di  Kabupaten  Bima  menjadi  fondasi  untuk  memastikan  bahwa  pengelolaan  pariwisata berjalan harmonis dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak terkait.

## Perencanaan Jangka Panjang
Perencanaan  jangka  panjang  dalam  perspektif  Good  Public  Policy  Governance  di Kabupaten  Bima  adalah  landasan  strategis  untuk  memastikan  keberlanjutan  dan keseimbangan  dalam  pengelolaan  pariwisata.  Pertama,  Kabupaten  Bima  mengadopsi pendekatan  perencanaan  yang  holistik,  yang  melibatkan  pemangku  kepentingan  utama, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta. Proses partisipatif ini memastikan bahwa  kebijakan  pariwisata  yang  dirumuskan  mencerminkan  kebutuhan  dan  aspirasi bersama, serta memiliki dukungan luas dari berbagai pihak.
Kedua,  dalam  perencanaan  jangka  panjang,  Kabupaten  Bima  fokus  pada  diversifikasi produk pariwisata dan distribusi manfaat yang merata. Pemerintah berupaya mengembangkan berbagai destinasi, atraksi, dan aktivitas pariwisata yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi  juga  memberdayakan  komunitas  lokal  dan  menjaga  kelestarian  lingkungan.  Dengan demikian,  perencanaan  jangka  panjang  menciptakan  landasan  untuk  pertumbuhan  ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan yang inklusif.
Ketiga, Kabupaten Bima merumuskan strategi perencanaan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika eksternal, seperti perubahan tren pasar dan tantangan lingkungan. Dengan mempertimbangkan  faktor-faktor  ini,  pemerintah  dapat  mengidentifikasi  peluang  baru  dan mengantisipasi  potensi  risiko  dalam  pengelolaan  pariwisata.  Inovasi  dan  fleksibilitas  dalam perencanaan jangka panjang menjadi kunci untuk menjaga daya saing dan relevansi destinasi pariwisata.
Keempat,  perencanaan  jangka  panjang  di  Kabupaten  Bima  diarahkan  pada pembangunan  kapasitas  dan  sumber  daya  manusia  dalam  sektor  pariwisata.  Investasi  dalam pelatihan,  pendidikan,  dan  pengembangan  keterampilan  masyarakat  lokal  serta  tenaga  kerja pariwisata  adalah  upaya  nyata  untuk  meningkatkan  daya  saing  dan  memberdayakan masyarakat  setempat.  Dengan  demikian,  perencanaan  jangka  panjang  menjadi  alat  untuk mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat melalui sektor pariwisata.

## Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Pemberdayaan  ekonomi  lokal  dalam  perspektif Good  Public  Policy  Governance di
Kabupaten  Bima  menjadi  fokus  utama  dalam  pengelolaan  pariwisata.  Pertama,  pemerintah Kabupaten  Bima  mengimplementasikan  kebijakan  yang  mendorong  partisipasi  ekonomi masyarakat lokal dalam rantai nilai pariwisata. Ini termasuk peningkatan peran dan pelibatan komunitas  dalam  pemilihan  dan  pengelolaan  usaha  pariwisata,  memberikan  kesempatan kepada  pelaku  lokal  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  dari  pertumbuhan  sektor pariwisata.
Kedua,  dalam  upaya  pemberdayaan  ekonomi  lokal,  Kabupaten  Bima  menekankan diversifikasi  ekonomi  dan  penguatan  sektor-sektor  terkait  dengan  pariwisata.  Ini  melibatkan pengembangan  industri  kreatif,  produksi  lokal,  dan  kerajinan  tradisional  sebagai  peluang ekonomi  alternatif  yang  dapat  meningkatkan  pendapatan  masyarakat.  Pemerintah  setempat bekerja sama dengan pelaku usaha lokal untuk mengidentifikasi potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan dan ketahanan ekonomi lokal.
Ketiga, pemberdayaan ekonomi lokal juga melibatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam  manajemen  dan  kepemilikan  sumber  daya  pariwisata.  Pemerintah  Kabupaten  Bima berupaya  untuk  memastikan  bahwa  masyarakat  lokal  memiliki  akses  yang  adil  dan  merata terhadap  keuntungan  ekonomi  dari  sumber  daya  pariwisata,  seperti  pengembangan  produk dan jasa lokal, serta pelibatan dalam inisiatif ekonomi berkelanjutan.
Keempat,  Kabupaten  Bima  mendukung  kegiatan  pelatihan,  pendidikan,  dan pembangunan  keterampilan  bagi  masyarakat  lokal  agar  dapat  terlibat  secara  aktif  dalam sektor pariwisata. Peningkatan kapasitas masyarakat lokal membantu mereka untuk menjadi lebih  mandiri  dalam  mengelola  usaha  pariwisata,  serta  meningkatkan  kualitas  produk  dan layanan yang mereka tawarkan. Pemberdayaan ekonomi lokal dalam perspektif Good Public Policy  Governance  menjadi  instrumen  penting  untuk  menciptakan  dampak  positif  yang berkelanjutan bagi masyarakat dan meningkatkan keberlanjutan sektor pariwisata Kabupaten Bima.

## Edukasi dan Kesadaran
Edukasi dan kesadaran lokal menjadi aspek kritis dalam perspektif Good Public Policy Governance di  Kabupaten  Bima  untuk  mendukung  pengelolaan  pariwisata  yang berkelanjutan.  Pertama,  pemerintah  Kabupaten  Bima  berkomitmen  untuk  meningkatkan kesadaran masyarakat lokal tentang pentingnya pelestarian lingkungan, warisan budaya, dan keberlanjutan  ekonomi  dalam  konteks  pariwisata.  Program  edukasi  yang  menyeluruh dirancang  untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  kepada  masyarakat  tentang dampak  positif  dan  negatif  dari  aktivitas  pariwisata  serta  peran  mereka  dalam  menjaga keberlanjutan.
Upaya  meningkatkan  edukasi  dan  kesadaran  lokal  juga  melibatkan  penguatan  peran lembaga  pendidikan  formal  dan  informal  dalam  mendukung  pembelajaran  mengenai  nilai- nilai  keberlanjutan  dan  dampak  pariwisata.  Kolaborasi  antara  pemerintah,  sekolah,  dan lembaga  masyarakat,  seperti  kelompok  adat  dan  organisasi  non-pemerintah,  menjadi  kunci dalam membentuk pola pikir dan sikap positif terhadap praktik pariwisata yang berkelanjutan.
Kemudian  dalam  mendukung  kesadaran  lokal,  pemerintah  Kabupaten  Bima memperkuat strategi komunikasi publik untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan, aturan,  dan  manfaat  pariwisata  secara  terbuka  dan  transparan.  Kesadaran  lokal  menjadi landasan  untuk  membangun  dukungan  masyarakat  terhadap  kebijakan  pariwisata  yang berkelanjutan,  serta  mengajak  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  menjaga  dan mengembangkan  destinasi  wisata  secara  positif.  Edukasi  dan  kesadaran  lokal,  jika  dielola dengan baik, dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mencapai tujuan keberlanjutan sektor pariwisata Kabupaten Bima.
Namun  tantangan  utama  dalam  mengimplementasikan  edukasi  dan  kesadaran  lokal
adalah rendahnya tingkat literasi dan akses informasi di beberapa wilayah Kabupaten Bima. Oleh  karena  itu,  pemerintah  setempat  harus  menghadapi  tantangan  untuk  menciptakan strategi  edukasi  yang  efektif  dan  mudah  diakses  oleh  masyarakat,  termasuk  penggunaan media massa, pameran, dan program pendidikan komunitas.

## Tantangan
Tantangan  kebijakan  di  sektor  pariwisata  Kabupaten  Bima,  jika  dilihat  dari  perspektif Good  Public  Policy  Governance ,  mencerminkan  dinamika  yang  perlu  diperhatikan  untuk mendorong  pembangunan  pariwisata  yang  berkelanjutan  dan  berdampak  positif  pada masyarakat dan lingkungan. Berikut adalah deskripsi tentang tantangan tersebut:

## Partisipasi Masyarakat yang Terbatas
Partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait  pariwisata masih  terbatas.  Tantangan  ini  dapat  menciptakan  ketidaksetujuan  dan  ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

## Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas
Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pariwisata dan kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat dan berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kebijakan.

## Pengelolaan Lingkungan yang Belum Optimal
Pengelolaan  lingkungan  pariwisata  yang  belum  optimal  dapat  mengancam keberlanjutan  destinasi  wisata.  Tantangan  ini  mencakup  pemantauan  dan  perlindungan terhadap ekosistem alam serta budaya lokal.

## Kesimpulan
Dalam  menghadapi  dinamika  sektor  pariwisata  Kabupaten  Bima,  perspektif Good Public  Policy  Governance menjadi  kunci  penting  untuk  mengatasi  tantangan  dan memanfaatkan peluang dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Tantangan, seperti partisipasi  masyarakat  yang  terbatas,  kurangnya  transparansi,  dan  pengelolaan  lingkungan yang  belum  optimal,  membutuhkan  inovasi  kebijakan  yang  memperkuat  keterlibatan  aktif masyarakat,  meningkatkan  transparansi,  dan  menjaga  keberlanjutan  lingkungan.  Peluang inovasi  kebijakan  muncul  dalam  peningkatan  partisipasi  masyarakat  melalui  mekanisme partisipatif  yang  lebih  kuat,  seperti  forum  diskusi  dan  konsultasi  publik.  Selain  itu, peningkatan  transparansi  dan  akuntabilitas  dapat  dicapai  melalui  pembuatan  laporan  publik dan  platform  informasi  terbuka.  Peluang  terbesar  terletak  pada  pengembangan  pariwisata berkelanjutan,  yang  mengedepankan  keberlanjutan  lingkungan,  pelestarian  budaya,  dan pemberdayaan  ekonomi  lokal.  Kemitraan  dan  kolaborasi  antara  pemerintah,  sektor  swasta, dan  masyarakat  menjadi  kunci  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Dengan  membangun kerjasama yang kuat, implementasi kebijakan dapat menjadi lebih holistik dan berkelanjutan. Penerapan  prinsip-prinsip  Good  Public  Policy  Governance  dapat  membantu  menciptakan lingkungan  kebijakan  yang  terbuka,  akuntabel,  dan  berorientasi  pada  kepentingan masyarakat.  Keseluruhan,  Kabupaten  Bima  memiliki  potensi  besar  untuk  menjadi  destinasi pariwisata  yang  berkelanjutan  dan  memberdayakan.  Dengan  menghadapi  tantangan  secara proaktif  dan  memanfaatkan  peluang  inovasi  kebijakan,  Kabupaten  Bima  dapat  membangun fondasi  yang  kuat  menuju  tata  kelola  pariwisata  yang  baik,  berdaya  saing,  dan  berdampak
positif pada masyarakat serta lingkungan.

## Good Public Policy Governance

## BIBLIOGRAFI
Ahmad, S., Negara, A., Tinggi, S., Sosial, I., Stisip, P., Negara, A., Tinggi, S., Sosial, I., & Stisip, P. (2018). Transit Wisata Alternatif. Jurnal Sadar Wiasata , 1 (1), 1–20.
Alfianita,  E.,  Wijaya,  A.  F.,  &  Siswidiyanto.  (2015).  Revitalization  of  traditional  market based  on  good  governance  perspective  (a  study  at  Tumpang  Market  in  Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik , 3 (5), 758–762.
Ayu  Diyah  Sri  Widari  Dewa.  (2020).  Kebijakan_Pengembangan_Pariwisata_Berkel. Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata , 1 (1), 1–11.
Ayunda,  R.  (2021).  Dampak  Rill  Implementasi  Status  Otonomi  Khusus  Di  Provinsi  Papua, Indonesia:  Kajian  Hukum  Perspektif  Good  Governance. Jurnal  Komunikasi  Hukum (JKH) , 7 (1), 387. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31765
Darmawan, E. (2020). Analisis Sinkronisasi Kelembagaan dan Kebijakan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. 2020Journal of Government - Jog , 5 (2), 106–125. Di,  E.,  Sape,  K.,  &  Bima,  K.  (2023). Menuju  Kesejahteraan  Pesisir :  Evaluasi  Kebijakan Pembangunan Sosial . 20 (2).
Dwi Urip Wardoyo, Rafiansyah Rahmadani, & Putut Tri Hanggoro. (2021). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi , 1 (1), 39–43. https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i1.25
Febrianti,  E.,  Eprilianto,  D.  F.,  Wahyu,  G.,  Publik,  J.  A.,  Negeri,  U.,  &  Daerah,  P.  (2023). PENGEMBANGAN LOCAL HERITAGE DI KABUPATEN . 07 (01), 17–29.
Harirah,  Z.,  Azwar,  W.,  &  Isril,  I.  (2021).  Melacak  Eksistensi  Kearifan  Lokal  Dalam Kebijakan  Pengembangan  Pariwisata  Kabupaten  Siak  Di  Era  Globalisasi. Jurnal  Ilmu Sosial dan Humaniora , 10 (1), 70. https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.26629 Herdiana,  D.  (2020).  Rekomendasi  Kebijakan  Pemulihan  Pariwisata  Pasca  Wabah  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA) , 2019 (July), 1. https://doi.org/10.24843/jumpa.2020.v07.i01.p01 Hilman,  Y.  A.  (2017).  Kelembagaan  Kebijakan  Pariwisata  di  level  Desa. Jurnal  Ilmu Pemerintahan :  Kajian  Ilmu  Pemerintahan  dan  Politik  Daerah , 2 (2),  150. https://doi.org/10.24905/jip.v2i2.711
Imaduddin, R. (2017). Pengembangan Wisata Pantai Lawata dalam Pengembangan Wilayah di Kota Bima (Vol. 7).
Jasman,  J.,  &  Arman,  A.  (2023).  Kondisi  Sosial-Ekonomi  Dan  Potensi  Pembangunan Kabupaten Bima. Mimbar Administrasi , 20 (1).
Jumadi.  (2020).  Membangun  Loyalitas  Wisatawan  Melalui  Kebijakan  Pariwisata  Hijau  dan Strategi Pemasaran Pariwisata Hijau. Jurnal ALTASIA , 2 (2), 290–298.
Jupir,  M.  M.  (2013).  Journal  of  Indonesian  Tourism  and  Development  Studies IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PARIWISATA  BERBASIS  KEARIFAN  LOKAL (STUDI DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT). J.Ind. Tour. Dev. Std , 1 (1), 1–10. Mulyana,  Y.,  Huraerah,  A.,  &  Martiawan,  R.  (2019).  Kebijakan  pengembangan  destinasi pariwisata  Cianjur  Selatan  di  Kabupaten  Cianjur  Jawa  Barat. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik , 9 (1), 490–511.
Munir,  U.  (2022).  KONSEP  KEBIJAKAN  PARIWISATA  BERBASIS  KERAKYATAN  & IMPLIKASI  TERHADAP  KESEJAHTERAAN  (Studi  Pariwisata  Di  Pulau  Lombok). Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (2), 305–317.
Potensi,  A.,  Tourism,  S.,  Wisata,  B.,  &  Bengkayang,  K.  (2023). PROGRAM  MAGISTER IKIP PGRI PONTIANAK .
Ramdhon, A., Nugroho, H., & Sujito, A. (2020). Kota Festival Dan Skema Kebijakan Wisata Kota Di Surakarta.
Jurnal Analisa Sosiologi , 9 (2), 478–492.
https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.43788
Rochayati,  N.,  &  Arifin,  M.  (2019).  Pengembangan  Objek  Wisata  Pemandian  Oi  Lawu  Di Tinjau  Dari  Unsur  Biofisik  Di  Desa  Boke  Kecamatan  Sape  Kabupaten  Bima. GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian … , 7 (1), 18–27.
Sahli,  M.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Pariwisata  Halal  Menuju  Ekosistem  Wisata Ramah Muslim. Jurnal Kebijakan Publik , 12 (2), 81–86.
Subhan,  A.  (2017).  Jejaring  Kebijakan  Pengangkutan  Batubara  Di  Provinsi  Jambi  Ditinjau Dari Perspektif Good Governance. CosmoGov , 1 (1), 86.
https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11801
Sururi,  A.  (2017).  Inovasi  Kebijakan  dalam  Perspektif  Administrasi  Publik  Menuju Terwujudnya  Good  Public  Policy  Governance. Spirit  Publik:  Jurnal  Administrasi Publik , 12 (2), 14. https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16236
Sururi,  A.  (2019).  Inovasi  Kebijakan  Organisasi  Sektor  Publik  Menuju  Terwujudnya  Good Public Policy Governance. Jurnal Good Governance , 15 (1), 85–96. https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.96
Surwandono,  S.,  Nursita,  R.  D.,  Diana,  R.,  &  Meiliyana,  A.  (2020).  Polemik  Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah. Tsaqafah , 16 (1), 91. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3594
Widanti,  N.  P.  T.  (2022).  Konsep  Good  Governance  dalam  Perspektif  Pelayanan  Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Abdimas Peradaban , 3 (1), 73–85. https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11
Yustiari,  S.  H.  (2016).  Tax  Amnesty  dalam  Perspektif  Good  Governance. Jurnal  Ilmiah Administrasi Publik , 2 (4), 169–174. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.04.6

## Copyright holder:
Akhyar, Syarif (2024)

## First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)