ilRNAL LEGAL|TAS  VOLUME 2 NO. 1 , FEB 2OO9E
PENERAPAN NILAI SOSIAL DALAM  HUKUM PERTANAH.A,N
Oleh:  Faried  Th  Musa

## Abstract
Globalizcttion in the Jree  mmket  economic order must be /aced by Indanesia in its efforts to develop low  on the  mon{lgement of land law. Land law oJ oA order emphasis is on the producliily, ascribed, and collective,  while  land  law ol the period  of new order until now emphasizes modem socidl vohes which is uniyelsalistic,  performance-based,  and indiidualistic.
Social  vafue is conceptions  or pattemed thinking built and  believe to to become manual or director for  position and  behavior of member ofpublic, including behavior  of law former is not aside from forming of land law-
Kata Kunci: Penerapan, Nilai Sosial, Pembentuksr Hukum, Hukum Pertanahan
,,.

## A. Pendahuluan
Membangun  huk-um yutg baik merupakan tujuan utama dari suatu negara, karena  pada intinya ketika negara dibentuk oleh para pendirinya  hukum sudah diletak*an sebagai instrumen yang pada akhirnya  mengawal kelangsungan dari suatu negara. Dalam usaha
membangun hukum tersebut, ada hal lain yang menjadi dasar penlusunan nomra hukum yakni nilai sosial, selain nilai filosofis, nilai politis dan nilai yuridis  itu sendiri. Perubahan merupakan
salah satu makna dari perkembangan pada  proses yang sedang berlangsung terhadap hukum pertanahan di Indonesia. Proses yang dimaksudkan di s'ini tidak lain mengarah pada dua keadaan, yaitu pertumbuhan dan perubahan.  Pernrmbuhan dan perubahan  merupakan  dua keadaan yang yang saling terkait satu dengan lainnya. Hal ini seperti dikemukakan oleh Arkie MM. Hoogvelt  (1985: 6), yakni suatu pertumbuhan diilarti atau  didahului oleh perubahan dan begitu  juga sebaliknya.
i
JURNAL  IEGAI,ITAS  VOLUME 2 NO.]' FEB 2OO9E
Perubahan Pada masYarakat di dunia dewasa ini meruPakan eeiala Yang normal Yang
ienearuhnva  menjalar dengan  cepat [e Sagain-Uagaian lain dari dunia antara lain berkat adanya
komunikasi modern' Namun demikan, Perubahan-Perubahan tersebut hanYa akan daPat
diketemukan oleh seseorang Yang semoat meneliti susunan dart
kehiiupan suatu  masyarakat Pada suatu waktu dan memban- dinskannYa dengan susulan
t aiarp* masYarakat dalam  waktu
vans lamaDu.
' - Penibahan dalam masYarakat
dapat saja terjadi mengenai nilai-
"ita totia, kaidah-kaidah sosial'
oola-oola perikelakuan, organisat'
'"rr.** lembaga-lembaga
kemasvarakatan, laPisanJaPisan
dalam
- masYarakat,  kekuasaatr dan
*"*eraoe'-i"te.aksi sosial dan lain
sebagranYa Dengan diakuinYa
-didil"; inti masYarakat,  maka
banvak  ilmuan terutama ilmuan
sosiologi dan ilmuan hukum
-*"*ihk* PerhatiannYa Pada
masalah-masalah  perubahan  sosial
a aau. masYaraka' Hal ini menjadi Penting karena ada
nutu"gao"iu dengan masalah
pembangunan.
'
Piaa intinYa Perubahan sosial adalah segala  Perubahan-Perubahan pada lembag-lembaga kemasya-
rakatan di dalam  suatu masYarakat vans memPengaruhi sistem .osilzrmva, termasuk di dalamnYa nilai-niiai, sikap-sikap dan pola' pola Perikelakuan di antara
Lelompok-kelomPok  dalam masya- rakar.
Perubahan-Perubahan tersebut  kemudian  memPengaruhi  ' seei-ses lainnYa dari struktur
-i'svar-akat (Soemardjan, 1998: 397i. KiranYa sulit dibaYangkan bahwa  perubahan-Perubahan  sosial vans teriadi  Pada  suatu  lembap io*-vu.utLt tiOat< atan menjalar  ke lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Pada umumnya suatu ,"*buh* di bidang tertentu  akan
mempengatuhi bidang-bidang
lainnva. - Demikian juga halnYa o"-buhun nilai sosial  akan '' ;;;* damPat Pada nilai hrk; iiu seudiri. Hal itu berlaku juga terhadap hukum Pertan2han' Dinanfta Perana[ Yatrg diialaokan oleh negara dalam memacltikan nilai-nilai sosial dan kepentingan Yang  berbeda dan o*r-surnYu dalam substansi ilrtu*-duPut menjadi objek kajian vane menarik. Secara lebih zakro luiJt t ii* ini meruPakan  bagian
Ari tul*an tentang hubungan antara kondisi sosial, ekonomi,  dan oolitik dengan  lembaga hukum' ' Dalam masYtak'al agraris
seperti lndonesia, masalah perseng- ketaan dalam hukum Pertanahan
.i I , JURNAL IEGAUTAS VOLUME 2 NO. I , FEB 2OO9E
dapat menjadi sangat sensitif bagi rakyat kebanyakan dan  meruPakan salah  satu faktor pemicu  keresahan bahkan  kerusuhan sosial. Ada pepatah yang berkembang dalam masyarakat yang menyatakan bahwa  setiap  gangguan terhadaP kepemilikan hak atas tanah bisa memicu terjadinya pernrmpahan darah.
Apabila diteliti datr dikaji kembali secara mendalam, semua masyarakat yang sedang mem- bangun diperhadapkan  bagaimana kita mendefinisikan pernbangunan itu dan apapm  ukuran  yang yang kita pergrmakan bagi rrasyarakat dalam pembangrrnan. Karenanya peranan nilai sosial begitu penting
". unhrk menuntun  masyarakat ke
, 4rah  perubahan. Sementara peranan
huLtm tlalam pembangunan  adalah merjamin bahwa perubahan itu te{adi dengan  cara yang teratur. Dalam tulisan ini kata
penerapan dimaknai sebagai  suatu proses, cara melalsanakan atau mempraktikkan  teori nilai sosiologi terhadap hukum yang sedang berjalan yakni hukum pertanahan dalarn  usaha perbaikan pemben- tukan  hukum yang lebih baik.
B. Nilai Sosial Pergaulan hidup manusia diatur oleh pelbagai macam kaidah atau norma yang pada  hakikatnYa
bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama  yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan  hiduP tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan- kebuthan pokok atau primdry
n  e e ds. P engalxnan-pengalaman itu pada akhirnya menghasilkan nilai- nilai positif maupun negatif sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak menge- nai apa yang baik dan  harus dianuti, dan mana yang tidak baik atau buruk  yang  harus dihindari. Sistem
dli-nilai idlah yang sangat
berpengaruh terhadap pola-pola berfikir manusia, hal mana merupakan  suatu pedoman  mental bagrnya.
Hukum sebagai kaidah  sosial, tidak lepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat.
Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan  pencermiaan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyamkat. Hukum yang b:aik adalah hukum  yang sesuai  hukum yang hidup  (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula  atau merupakan  pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat  itu.
Nilai sosial dapat didefi- nisikan sebagai pola pikir yang dibangun atau dibentuk untuk menjadi dasar dan pengarah
t. I JURNAL  IEGAITTAS  YOLUME 2 NO.],  FEB 2OO9E
t.'.
l-
Derilaku  anggota komunitas  sosial'
i.lilai sosial tidak lain konsepsi atau
pola pikir tertentu Yang  dibangun ialam suatu  komunitas tertentu
agar menjadi Pengarah atau
pinuntun bagi  Pembentukan  norma hukumnya  sendiri.
Nilai sosial meruPakan
konsepsi-konsepsi atau  pola pikir yang dibangr.m dan diPercaYa meriud p.r*tu" atau Pengarah hasi sikao dan Perilaku warga ma-svarakai, tennasuk Perilaku o"rnb"ot rk hukum. Mentfut
'sudikno  Mertokusumo  (2004: 6)' nilai sosial meruPakan Pedoman umum  berPerilaku  Yang  ada dalart kesadaran  bersama warga masya- rakaL Yatrg darinYa dapat dirumuskan asas-asas hukum tertentu dan lebih lanjut akan menjadi dasar dari Perumusan norma hukum.
Nilai sosial sendiri daPat berupa nilai sosial PaguYuban/
ioaisiooal dan nilai sosial
PatembaYan/lvlodem atau daPat ioupu P"tP"au* dari nilar sosial "r**t*' dan nilai sosial pui".UuY* Yang oleh Riggs iisoq, ho) disebut nilai sosial )r*matik. i.tilai sosial paguyuban iebih menekankan Pada il"p"otiogao bersama atau kolektif
sebagai - orientasi dan adanYa ;;tt.dr- Perlakuan lfiusus bagi ielompok  warga masyarakat
tefierrt;u  atall pdrtikularistik sebagu sifat substansi nilai, dan kelompok masyarakat  dengan ciri-ciri sosial ekonomi tertentu. Sementara nilai sosial  patembayan lebih menekan-
t* pui" t"p.nti"gan individu atari individualistik sebagai orientasi  dan o"rtari* Perlakuan  Yang sama'
Lasi semua orang dan kelomPok
"t , universalistik sebagai substansi nilai, dan kelompok  orang vane maopu bersaing dalam tero'restasi. Sehnjutnya nilai sosial nrimatik akan menemPatkan kedua ielompok nilai sosial sebagai landasan untuk  membangun  hukum yang penjabarannYa disesuaikan f.oi*'
Perkembangan sosial maJyarakat tempat berlakunYa ' hukum  vang bersangkutrn'
Simentara itu Ankie  MM' Hoocvelt (1985:  87-91)' meng- "-rfrk* adanYa dua kelomPok nilai yang mendasari  kebijakal o"-Uursu"- ekonomi  Yang di antara keduanYa berada dalam oosisi  Yang saling bertentangan' i<edua - kelomPok nilai tersebut adalah dlai kalekivitas, nilai Dartibularistik,  dan nilai aslcriptd 'rans berada dalam satu  kelomPok"
t"aiort * kelomPok nilai lainnYa ,aAatr' *tai individualistik, nilai universalitas dan nilai PencaPai orestasi. Kelompok nilai Pertama 'dikategorikan  sebagai  nilai-nilai
JURNAL  LEGAI,ITAS I/OLUW 2 NO. I , FEB 2OO9E
tradisonal, sedangkan yang kedua dikategorikan sebagai nilai modern.
Nilai kolehivitas lebih memberikan amhan agar
kepentingan  bersama atau sebagai besar masyaraktlah yang mendapatkan perhatian dalam pengatuan nonna hukum. Konsekwensinya nilai kolektivitas kurang memberikan  peluang bagi kepentingan individu untuk berkembang karena kepentingan yang terakhir ini harus  tunduk atau tersubordinasi  terhadap kepen- tingan  bersama  atau sebagian besar masyarakat.  Sebaliknya nilai individualistik memberikan arahan
, agar perhatian  dalam pengaturan
i norma  bukum lebih di$ukan i kepada kepentingan ildividu. I na*idu dipandang  sebagai titik sentral dalam kehidupan bermasyarakat.
Nllai part ikular istrfr membe- rikan arahan untuk mengembangkan no[tra hukum yang khusus untuk diberlalorkan pada kelompok masyarakat  ter- tentu. Perbedaan-perbedaan  sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat  merupakan  bagian  dari realitas sosial  sehingga  perbedaan- perbedaan tersebut harus diakui  dan men-dapa&an  pengaturan.
Ntlai asl<riptif memberikan arahan agax nonna hukum memberikan perlakuan secara
berbeda terhadap  kelompok  dengan ciri-ciri sosial  tertentu. Perlakuan yang berbeda tersebut dapat ditujukan kepada kelompok minoritas yang secara sosial ekonomi  berada  dalam posisi yang kuat atau ditujukan kepeda kelompok  mayoritas yang secara sosial ekonomi  berada dalam  posisi lemah atau kurang diuntungkan. Sebalilmya nilai pencaparan prestasi membe-rikan arahan agar pengembangan  norma hukum lebih ditujukan  untuk mendorong setiap orang mengem-bangkan kemam- pumrya dan dapat berprestasi secara maksimal.
Karenanya tidak menghe- rankan dalam setiap masyarakat mempunyai  sistem nilai-nilai yang menentuklan lembaga kemasya- rakatan  manakah yang dianggap sebagai pusat dari pergaulan hidup masyarakat yang kemudian dianggap  berada di atas  lembaga- lembaga kemasyarakatan  lainnya.
Akan tetapi disetiap masyarakat sedikit  banyak akan dijumpai pola- pola yang mengatur antara  lembaga-lembaga kemasya- rakatan tersebut.  Sistem dari pola- pola tersebut lazimnya dinamakan in s t itut ion al c onfi gu.r d t i on. C. Pembentukan Hukum ? Di zaman  sekarang ini sangat jelas bahwa hukum menempati posisi sentral, sebab proses
t_
I
JURNAL  IEGALITAS  I/OLUME 2 NO,I ' FEts 2OO9E
reformasi Yang sementara jalan haruslah diwadahi  oleh kebilakan- kebiiakan Pemben-tukan hukum
.\r*n t"n^ d-an tidak  terjadi  anarkhi alim -oetat sanaanya. Eksistensi
oelaksanaan cita-cita reformasi iersebut tentunYa mem-butuhkan
peran yang sangat signifikan dari tia-n- nom. terutama dalam prosei pembentukan hukum itu sendiri.
Keberhasilan atau kegagalan menjadikan hukum sebagai
purili-u keadilan sangat iit"itrtu, oleh Proses dan
keoutusan hukum Yang dilalarkan oleh neeara saat ini. Hal ini terutama  Pada  saat Pembenhr-ka:r hukum  meialui  proses politik yaloi berupa Permdang-undangan ter-
masuk undang-undang Yang me- nsatur pertanahan.
" Paaa dasarnYa hukum
meniadi baik aPabila maYarakat rna*ti-urYu dengan sukarela' sebaliknya - hukum  akan menjadi
buruk aPabila  aPabila masYarakat
tidak  bisa menerimanya  disebabkan karena tidak bisa menjaga
kepentingan  masyarakat Dengan
d"mikian antara hukum dan
kepentingan  masYarakat  harus ada keseimbangan" dalam arti bahwa hukum - diciPtakan untuk
melindungi kePentingan masYa- rakat.
Stnrktur  sosial Yang majemuk
tentu berdamPak Pada kema- jemukan substansi hukum Yang diperlukan untuk  mengatur  masmg- masing kelomPok masyarakat  '
Hukum  diYakini sebagai  jabaran ' dari nilai-nilai sosial Yang berkembang dan dihaYati oleh masvarakat. Jika nilai'nilai sosial ,rans dihavati  oleh masing-masing letompot- masYa-rakat berbeda maka substansi hukum sebagai oerminan dari nilai sosial teutu berbeda.
KomPleksitas Pembangunan hukm yang disebabkan oleh kemaiemukan struktur sosial juga dihadapi  dalarn kaitannYa dengan bidans Pertanahan. Hal ini disebi'bkatr  masing-masing kelom- . ' ook masyarakat  terutama antara i<elompok radisional dan modem mempunyai  Pemahaman Yang berbeda mengenai  fungsi tanah.
Bagi masYarakat tradisional tanah lebih ditemPatkan dalam frrnesi sosialnYa. Tanah dengan sern:ua produk Yang dihasilkan diperun"tul&an bagi Pemenuhan kepentingan  bersama semua warga'
SeLalilmYa masyarakat modem lebih memahami fungsi ekouomis atau nolitis tanah.  Tanah secara ekonomis lebih ditemPatkan sebagai faktor Produksi unttlk menghasilkan  barang'barang kebu- tuhan setiaP PemiliknYa' Secara
l 1
JURNAL  I,EGALITAS  VOLUME 2 NO.I, FEB 2OO9E
politis, tanah sebagai bentuk kekayaan dan sumber pendapatan dapat menjadi instrumen untuk mendapatkan  kekuasaan.  Kom- pleksitas  struktur sosial  yang ada termasuk  perbedaan nilai sosialnya dapat mendorong pembentuk hukum bersikap yang cenderung menyeder-hanakan kompleksitas kondisi  sosial yang ada. Untuk mengembangkan hukum  yang  dapat  mengakomodasi kom-pleksitas kondisi  sosial itu terganhmg pada peranan yang dimainkan  oleh negara. Tugas ini tidak mudah dilaksanakan  karena negiua-negara  berkembang yang baru lepas dari periode  penjajahan di hadapkan pada dua macam
l' .tuntotan kondisi. Di satu pihak,
i negara dituntut untuk mem- perhatikan kondisi sosial masyarakat yalLg plural detgan kepentingan-kepentingan yang saling be(en-tangan karena perbedaan nilai-nilai sosial yang dihayati, sedangkan dilain pihak negara dituntut juga melaksamkan pembangunan untuk mengejar ketertinggalarmya dengan pem- bangunan di negara lain (Ismail, 2001: l2). Antara  tuntutan pertama
6* 1"66 dqpat berlangsung secara saling bertentangan  karena jika hukum harus mengakomodasi nilai- nilai sosial termasuk  kepentingan- kepentingan yang plural, maka
pengejaran ketertinggalan banBman ekonomi tidak dilal<ukao secara optimal.
Saat ini, permasalahan  tanah tidak dapat dilepaskan dari pandangan bahwa  tanah merupakan bagian  sumber  daya  alam,  sehingga kebijakan  tentang pengelolaannya memerlukan kerja sama berbagai pihak terkait  dalam koordinasi yang efektif. Pengaruh global membuat pengelolaan  masalah pertanahan harus berorientasi kepada prinsip pengma2n  tanah yang berkelan- jutan. Pengabaian  terhadap hal ini akan berdampak negatif tidak hanya dalam skala regional tetapi juga dalam skala gJobal, mengingat saling ketergan-tungan yang semakin besar antar masyarakat internasional.
Menurut Maria Surnardjono (2006:  49), kebijakan pertanahen ditujukan  untuk mencapai tiga hal pokok yang saling melengkapi yakni: Pertama, efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, keadilan  sosial. Ketiga, pelestarian lingkungan dan pola pengguman tanah yang  berkelanjutan.
Lebih lanjut  dikatakan  bahwa dalam pe{alan  waktu setidaknya terdapat empat hal yang perlu diper-hatikan  sebagai dasar pijakan unhrk  pembuatan kebijakan di masa men-datang. Kebijakan tersebut yakni: Pertama, prinsip-prinsip pem- dapat +
JmNAL TEGAUTAS voLUM\ ] I',tg:!'  FEB 200et
L I I t: dasar Yang dileta}J<an o1+
Undans-undang Pokok Agana perlu  dlpertegai  dan dikembangkan Lrientasinya ^gar daPat diter- jemahkan dalam kebijakan Yang
"konseptual, sekaligus opera-sional drl.. menjawab berbagai kebutuhan dan  daPat menuntun  ke *rh perbuatan Yang dinamis'
Kedua, Perlu kesamaan PersePst
nembuat kebiiakan berkenaan ienean  ber-bagai  hal yang prinsipil'
,"ri tia* menunda jalan keluar d; per-masalahan Yang ada'
Ketig4 tanPa mengingkari  banYak- onu' i"Uiiut an Yang berhasil
diterbitkan,  rnasih terdapat kesan adanYa Pembuatan  kebijakan Yang ;;;.tf"l ' Parsial atau untuk memenuhi kebutu-han jangka pendek,  karena  belum jelasnYa
urutan prioritas kebijakan Yang harus diierbitkan' KeemPat,  masih dioerlukan  adanya  suatu  cetak biru tJuilut- di bidang Pertanahan
y*g d*gao  jelas mrenuojukkan iloUirng* - antara PrinsiP dasar t Uiinlrrr tujuan Yang hendak dicapai, dan  sasaran'
- MeskiPun negara dengan
semua alat perlengkapaonya secara keseluruhan  mempunyal Poslsl
urns domfuan dalam menentukkan il"-U'iiut * di bidang Politik dan ekon"omi, termasuk institusi hukum vans mengatur bidang-bidang iur.ibut. Nurnr', Pembentukan
hukum oleh  negara drwamai dan dihadapkan Pada tuntutan ke- ,,"otinsan dan  sekaligus nilai sosial
vane - mendasari baik dari ii"nt*n* internal negara  sendiri *"Iupuo'arti kelompok atau lapisan
sosial  masvarakat.  Adanya  tuntutan keoentinsan dan nilai sosial' tertentu mendorong Pembentuk hukum melakukan Pilihan Yang berimplikasi lebih lanjut terhadap kelompok masyarakat Yang diuntunekan.
- Ifikum Pertanahan sebagai
wadah dari tebdakan negra tidak dapat  dilepaskan dari kepentingan dan nilai sosial  Yang menjadi nilihan  dalam kebijakan oembaneuna ekonomi. ArtinYa -. t*um pertu"unan Yang  berkaitan. dengan salab satu srunber daYa ekonomi oenderung meng- akomoalasi kePentingao dan nilai sosial tersebut.
Dalam kehiduPan hPrsama manusia selalu terdaPat  Pedodan bemerilaku  Yang bersifat umum yang dihayati oleh oleh seluruh *rr-eu .asYarukat  Yang disebut seba'sai nilai-nilai sosial' Bahkan huk; tidak mungkin nilai sosial vans  tersirat dalam norma hukum io"riput* hasil bentukan oleh t"io.pot Yang  berkuasa dalam masvarakat. Pen'ciPtaan dan p.rgg** nilai sosial. tertentu dimaksudkan agar Penlal(u warga
I I I I JURNAL IEGAI,ITAS  YOLUME 2 NO. I . FEB 2OO}E
masyarakat mengarah  pada  kepen- tingan tertentu yang  menjadi tujuan dari kehidupan bersama manusia.
Proses pembentukan hukum yang ditentukan oleh kekuatan- kekuatan sosial baik di dalam maupun di luar lembaga pem- benhrknya oleh David M. Trubek digambarkan  sebagai "a part of purfosive  human action". Konsep ini menunjuk  pada hukum yang diben-tuk dergan sengaja untuk mewujud-kan sejumlah tujuan sosial yalg merupakan keinginan dan ke-pentingan dari kelompok- kelompok  yang ada dalarn  masya- rakat. Peng-kaitan hukum dengan keinginan  sosial sejumlah elit seba-
. gal tujuan  sosial  hukum mengan- i  0*g makna  bahwa proses I pembentukan hukum dihadapkan
pada kepentingan-kepentingan yang  saling berten-tangan  dengan seluruh kekuatan sosial yang mendesak-kannya dalam proses tersebut. Oleh karenanya, proses pembentukan hukum di-pandang sebagai pelem-bagaan  konflik kepen-tingan dari kekuatan sosial politik masyarakat. Perubahan pembangunan menjadi suatu ideologi tentu menultut kepatutan semua  aparat lembaga pemerintah termasuk lem- baga  pembentuk hukum. Pilihan
orientasi nilai dan kepentingan dalam pembangunan ekonomi harus  menjadi acuan dalam pem- bentukan hukum terutama pada hukum pertanahan.

## D. Penutup
Dalam konteks sosial  penga- turan pengelolaan hukum pertanahan, hukum yang tidak tertulis sebagai  hukum rakyat (/o/t law) dikenal  dengan sebutan hukum  adat  berlaku  dan dijalankan oleh masyarakat petani sebagai hukum  yang  hidup  (rfte living law). Kearifan lokal masyarakat dalam melaksana-kan  pengelolaan  hukum pertanahan  tampak  dalam  berbagai aktivitas warga  masyarakat yang terakumulasi dalam perangkat pengetahuan masyarakat dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah  dengan  secara arif dan bdaksana. Pola-pola budaya yang menjadi peta kagnitif membernt*. persepsi dan menuntun  orang  untuk melahrkan interprestasi dan bertingkah laku dalam meng-hadapi permasalahan hukum per-tanahan. Nilai-nilai sosial yang  ada dalam pola budaya masyarakat perlu dilestarikan, digali dan dikembangkan dalam upaya melaksanakan  pengelolaan  hukum pertanahan.
: I t. I F I I +-; 's JWNAL LEGALITAS YO!4W] M' t', FB n9!
Daftar Pustaka
Hoosvelt, Ankie lv[!(, 1985, Sosiologi Ma'syar&'at Sedang Berkembang'
Rajawali Pers Jakarta' . .:
lsmail.  Nurhasan, 200't, Pertrzmbangot I!"k'^- !'y*ry: Pendel<ann
Ekonomi oan pot'tii' iiyrr Dan Magiser Hukum UGM '
YogYakarta-
Mertokusumo, Sudiluo 2004, Penemuam Huhm  kbuah Panganw,
Liberty Yoryakarta
Risss. Fred W, lgly'., Adt'inistmtion  In Developing Cotntries: The Theory ^"u " $"r iihit t''x"i,,ty, uo"gh"oMifl in companv' Boston'
Soemardian, Selo,  1998, S{r/,-S'fat Panutan - D1- Da\n Podmtg*t
Mosvamltat naon*i'' iiiti-u*olah Elanomi Don Faldor'
'iriii, i Po tsos,l'€knas  MIPI' Jal*rta'
Sumardjono, Mari4 2006, Kebiiakan Pertouhan:  Antara Regulasi Dan
--- " ImPiemen last, KomPas'  Jakarta i I
t\
I