## DINAMIKA BIROKRASI DAN PERLUNYA REFORMASI BIROKRASI LINGKUNGAN
I Wayan Wesna Astara. 1
Universitas Warmadewa, Email: wesna_antara@yahoo.com

## ABSTRACT
Indonesian bureaucracy are in flux. Bureaucracy also can not be separated from the process of political activity. In political activity, the government bureaucracy often use a dual role. On the one hand, the bureaucratic administration role, and on the other hand, can play the role of practical politics, if not set out clearly in law. Government bureaucracy has a role congenital  defects,  namely  as  'official  royal  disease'.  Congenital  defect  in  question  is  the existence  of  an  opinion  that  the  leadership  of  the  bureaucracy  felt  it  would  add  prestige, prestigious  ruling  if  she  has  a  lot  of  staff  numbers,  although  no  analysis  of  whether  the number of staff able to work or not. Bureaucratic reform is needed to improve the condition.
Reform  of  the  bureaucracy  is  putting  bureaucracy  as  a  public  servant  with  a  laid back  bureaucracy  as  an  institution  of  public  servants  and  entrepreneurial  system. Bureaucratic positions should be filled by those professional and competence. In addition, the need  for  strengthening  supervision  of  conspiracy  between  political  institutions  and  the bureaucratic  institutions.  Bureaucracy  as  implementers  of  government  activity  to  public administration  practices  with  three  components,  namely  the  government  /  state,  private, people, still require the presence of additional components, namely a moral component. This component  is  required  to  maintain  the  bureaucratic  and  political  conspiracy.Moreover,  the moral  components  necessary  to  implement  a  system  of  bureaucratic  cultural  behavior  of Pancasila  that  the  smooth  running  of  the  state  administration,  the  breath,  the  style  and behavior of Pancasila.
Keywords : Bureaucracy reformation,  Pancasila Bureaucracy , Public service.

## I. PEDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Prilaku birokrasi di Indonesia tidak lepas dari produk birokrasi kolonial Belanda sebagai bagian dari perjalanan birokrasi Indonesia. Prilaku birokrasi pada hakekatnya merupakan hasil interaksi  antara  individu  dan  organisasinya.  Miftah  Thoha  menyebutkan  bahwa  individu sebagai  pendukung  organisasi  yaitu  kedalam  tatanan  birokrasi  akan  berpengaruh  terhadap
1 Dr.Drs. I Wayan Wesna Astara,SH.,MH.,M.Hum, adalah Dosen pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Warmadewa.
oranisasi, karena individu mempunyai kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, penghargaan dan pengalaman laiinya. 2
Etziomi  Amitai  (1964)  pernah  berujar,  bahwa  Birokrasi  dibutuhkan  dalam  kehidupan manusia. 3 Hal ini tidak dapat dihindari, bahwa pekerjaan organisasi pemerintahan dibutuhkan oleh  manusia  itu  sendiri,  begitu  manusia  itu  lahir  dia  membutuhkan  catatan  ke  organisasi pemerintah  tentang  akte  kelahiran,  masuk  sekolah  mendaftar  ke  organisasi  pemerintahan  di bidang pendidikan, mau nikah, bahkan perceraian, meninggal duniapun masih membutuhkan upaya  kantor  pemerintah.  Jelas  betapa  hebat  dan  menyeluruhnya  urusan    organisasi pemerintah  itu untuk mengintervensi kehidupan dan kematian seseorang.
Menurut  Geral  Caiden  (1982)  mengatakan  bahwa  pekerjaan  organisasi  pemerintah  itu tidak  bisa  dihindari  oleh  manusia  ini. 4 Ciri  khas  birokrasi  ini  menunjukkan    sifat  monopoli yang menjadikan mau tidak mau   orang harus puas dengan   pelayanan birokrasi pemerintah. Tampaknya  tidak  peduli    apakah  pelayanan  itu  cepat  atau  lambat,  memuaskan  atau menjengkelkan,  menghargai  manusia  atau  tidak    peduli  kepada  manusia  yang  dilayani. Menurut Max Weber, sistem birokrasi itu tidak mengenal prilaku personal, sangat formal, dan sesuai  dengan  orde-prosedural. 5 Prilaku  birokrasi  Weberian  ini  selalu  berorientasi    etatisme legalistic,  karenanya  pendekatan  birokrasi  yang  dianut  banyak  pemerintah  itu  order  – prosedural  yang  didasarkan  pada  aturan  atau  peraturan  menjadi  sifat  yang  tidak  bisa ditinggalkan.
Walaupun sudah ada aturan  yang jelas namun masih terjadi kesenjangan antara birokrasi dalam konsep rasional, normatif dan birokrasi dalam tataran emperis. Kingsley Davis (1949), mengemukakan  bahwa  didalam  suatu  masyarakat  manusia  ini  selalu  terdapat  dalam double reality (realitas  ganda);  di  satu  sisi  ada  system  normatife  yang  mengikat  manusia  untuk
2 Miftah Thoha, 2014, Birokrasi & Dinamika Kekuasaan , Jakarta, Kencana,  hal. 10.
3 Etziomi, Amatai, 1964, Modern Organization, Englewood Cliff, Prentice Hall, New Jersey.
4 Caiden, Geral, E, 1982, Publik Administrate , Edisi ke-2, California Pilisades Oublisher.
5 Weber,  Max,  1947  (trans), The  Teory  of  Social  and  Economic  Organization ,  Ed.  AH.  Henderson  and Talcot Parsons, Glencoe, H Press (firt Published in 1927)
melakukan  apa  yang  harus  dilakukan,  dan  di  sisi  lain  tatanan  factual  ( factual  order )  yang mengatur mengenai apa yang dilakukan oleh manusia. 6
Birokrasi  pemerintah  seringkali  diartikan  sebagai officialdom atau kerajaan  pejabat . Suatu  kerajaan  yang  raja-rajanya  adalah    para  pejabat  dari  suatu  bentuk  organisasi  yang digolongkan  modern.  Didalamnya  terdapat  tanda-tanda  bahwa  seseorang  mempunyai yurisdiksi yg jelas dan pasti, mereka berada dalam area ofisial yurisdiksi. Di dalam yurisdiksi tersebut  seseorang  mempunyai  tugas    dan  tanggungjawab  resmi  ( official  duties )  yang memperjelas batas-batas kewenangan pekerjaannya. 7
Dari  paparan  tersebut  di  atas  birokrasi  memiliki  peranan  penting  dalam  kehidupan manusia,  namun  sering  terjadi  ketidak  harmonisan  antara  konsep  yang  diterapkan  dengan lingkungan  birokrasi  itu  hidup  dalam  melayani  kepentingan  masyarakat.  Permasalahan  yang muncul  adalah  :  1.  Bagaimana    penyakit  birokrasi  yang  muncul  dalam  perjalanan    birokrasi Indonesia?  2.  Bagaimana  menata  reformasi  birokrasi  yang  ideal  sesuai  dengan  lingkungan budaya Indonesia?

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 2.1 REFORMASI BIROKRASI
Birokrasi    diyakini  dicetuskan  oleh  seorang  fisiokrat  dan  pemikir  ekonomi  politik Vincent  de  Gournay pada  tahun  1745.  Pada  awalnya,  istilah  ini  digunakan    dalam  artian peyoratif (dengan nada negatif atau mengecam), yaitu untuk menyebut  bentuk pemerintahan yang dijalankan  oleh para pejabat  dan kekuasaannya yang terlalu besar yang berada di tangan pejabat.  Pada  awal  abad  19  di  Eropa,  birokrasi  sering  menjadi  sasaran  dari  cemooh  dan kritikan  karena  dianggap  malas    dan  tidak  efesien,  karena  para  pejabatnya  dianggap sewenang-wenang  dan  dianggap  terlalu  banyak  ikut  campur  dalam  kehidupan  social  dan menyalahgunakan kekuasaannya. 8
6 Miftah Thoha, 2014, Birokrasi & Dinamika Kekuasaan , Prenadamedia Group, Jakarta, h.64
7 Miftah Thoha, 2014, Birokrasi & Politik di Indonesia, PT RajaGrafindo, Jakarta, h.2.
8 Eva  Etzioni-Halevy,  2011, Demokrasi  &  Birokrasi  Sebuah  Dilema  Politik ,  Metapena  Institute Yogyakarta, h. 13.
Ada hal yang menarik  tentang tingkah laku presiden Jackson di Amerika Serikat yang bertalian  dengan  pemenangannya  dalam  pemilu  dan  kaitannyan  dengan  birokrasi.  Sewaktu Jakcson  menang  dalam  pemilihan  presiden  seakan-akan    dia  menang  perang.  Maka  semua rampasan menjadi miliknya. Oleh karena partainya menang, maka semua jabatan administrasi pemerintah  diisi  orang-orang  dari  partainya.  Tingkah  laku  Jakcson  mendapat  kritikan  dari salah  seorang  anggota  konggres    yang  menyindirnya  dengan  rampasan  perang  tadi.  Akibat tingkah  laku  yang  kelihatan    serakah  itu,  sejak  saat  itu    perbendaharaan  administrasi  negara menambah  istilah  baru  lagi,  jakni “Jaksonism”. Ini  diikuti  oleh  birokrat,  misalnya mengangkat    pegawai  dari  sanak  familinya,  dari  sesama  golongan,  atau  sesama  lulusan universitas. 9
Tokoh  literature  birokrasi  Victor  Thomson,  berucap  “birokrasi  tidak  mengenal  belas kasihan. Tidak pula mengenal cinta kasih. Dikatakan selanjutnya bahwa birokrasi itu  bersifat “impersonal”. Semua hal  yang bertalian dengan urusan pribadi  tidak berlaku dalam birokrasi. Penyakit Birokrasi adanya keinginan birokrasi untuk selalu menambah  jumlah organisasinya, tanpa  melakukan  evalusi  terhadap  lembaga  organisasi  yang  ada    ( the  existing  units ),  apakah masih  efektif    atau  justru  tidak  efektif  kerjanya.  Jika  tidak  efektif  bisa  saja  dibubarkan  atau digabung  pada yang baru atau kalau masih efektif jangan dibentuk organisasi baru yang tugas pokoknya  mirip  atau  sama.  Penyakit  yang  suka  menambah-nambah  atau  membentuk orgasnisasi baru. Teori organisasi menyebutkan Proliferation . Proliferasi tergolong penyakit birokrasi.  Menurut  konsepnya,  penyakit  ini  tumbuh  karena  pimpinan  lembaga    birokrasi kejangkitan penyakit Parkinson yakni suatu penyakit bahwa  para pimpinan birokrasi  merasa akan tambah wibawa , berkuasa bergengsi jika dia mempunya jumlah  staf yang banyak tanpa dianalisis  apakah jumlah stafnya bisa bekerja atau tidak 10
2. 2. Menata Reformasi Birokrasi Ideal  sesuai dengan Lingkungan Budaya Indonesia
9 Miftah Thoha, 2014, op.cit., h. 100-101.
10 Ibid., h.91-92.
Birokrasi berusaha diletakkan  kembali sebagai istitusi pelayan publik, dan dijauhkan dari    berbagai  bentuk  intervensi  politik.  Usaha  ini  sejalan  dengan    ide Reinventing Government , sebuah cita-cita yang ingin meletakkan pelayanan public sebagai orientasi utama dari birokrasi pemerintahan. Namun usaha ini tidak berjalan mulus, beberapa kendala  adalah sebagai berikut: pertama , di beberapa tempat birokrasi kita masih kental diwarnai oleh  kultur ambtenar, ningrat, atau masih sering menempatkan public sebagai obyek kekuasaan  daripada subyek  yang harus mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Sering dilanda sindrom  bisnis jabatan, jabatan yang diperoleh bukan karena prestasi, tetapi karena kedekatan dengan rezim penguasa. Kedua ,  di  bebarapa  tempat  ditengerai  terjadi  politisasi  birokrasi  varian  baru. Apabila  pada  jaman  Orde  Baru  dahulu  politisasi  birokrasi  dilakukan  dengan  menempatkan birokrasi  sebagai  pilar  penting  dalam  menyangga  kelestarian  kekuasaan  satu  rezim  saja (monoloyalitas),  pada  saat  ini  birokrasi  kita    diintervensi  oleh  kekuasaan  politik  yang bervariasi,  bahwa  dalam  tubuh  birokrasi  kita  tumbuh  ‘multiloyalitas”,  artinya  loyalitas birokrasi  kita  bervariasi    mengikuti  afiliasi  politik  rezim  penguasa  (tidak  satu  rezim).  Oleh karena itu  semakin sulit diharapkan  mengembangkan pelayanan public yang berkualitas. Apa yang  harus  dilakukan  ke  depan?  Kedepan  Jabatan  dalam  birokrasi  harus  diisi  dengan  orang- orang  yang  memiliki  kompetensi,  dalam  arti  memiliki  kemauan,  ketahuan,  dan  kemampuan bekerja  sesuai  bidang,  harus  diisi  dengan  memperhatikan  profesionalisme.  Kedepan dubutuhkan penguatan pengawasan masyarakat supaya tidak terjadi persengkongkelan antara lembaga politik dan institusi birokrasi.
Dalam  implementasi  otonomi  Daerah  UU  No.  32  tahun  2004  mempunyai  implikasi serius  bagi  daerah.  Setidaknya  pemerintah  Daerah  harus  mampu  menggali  potensi  yang dimiliki  guna  meningkatkan  Pendapatan  Alsi  Daerah  (PAD)  sebagai  modal  utama  untuk melakukan kebijakan pembangunan ekonomi di daerahnya. Untuk itu, suatu sistem birokrasi daerah yang efesien, transparan, dan akuntabel menjadi acuan kerja.
Untuk  menjawab  berbagai  tantangan    yang  muncul  sebagai  konsekuensi  pelaksanaan otonomi  daerah,  bibutuhkan  birokrasi  yang  mempunyai  jiwa entrepreneur .  Hal  ini  karena desentralisasi,  baik  dalam  konteks  administrasi  maupun  dalam  konteks  politik  tidak  akan pernah bisa dilaksanakan secara efektif jika aparat pemerintah daerah gagal mengembangkan kapasitasnya  secara  memadai  untuk  mengelola  proses  pembangunan.    Konsep  birokrasi entrepreneurial merupakan  kritik  terhadap  birokrasi  Weberian  yang  sangat  hirarkhis.
Meskipun  pada  awalnya,  birokrasi  merupakan  system  kerja  institusional  yang  diharapkan dapat  menjadi  alat  untuk  melayani  kepentingan  masyarakat  dengan  efektif  dan  efesien  dan hanya  memboroskan  anggaran  pemerintah.  Selanjutnya  Peter  Drucker,  mereka  mulai melontarkan gagasan mengenai pentingnya birokrasi yang mempunyai jiwa entrepreneur.
Dalam  konteks  ini, reinventing ,    dimaknai  sebagai  penciptaan  birokrasi  dengan mendasarkan  pada  system  wirausaha,  yakni  menciptakan  organisasi-organisasi  dan  system public yang terbiasa memperbarui, yang secara berkelanjutan, memperbaiki kualitasnya tanpa harus    memperoleh  dorongan  dari  luar.  Dengan  demikian, reinventing berarti  menciptakan sektor  public  yang  memiliki  dorongan  dari  dalam  untuk  memperbaiki  apa  yang  disebut dengan “system yang memperbaharui kembali secara sendiri”. Dengan kata lain, reinventing , menjadikan  pemerintah  siap  mengadapi  tantangan-tantangan  yang  mungkin  tidak  dapat diantisipasi. Selain itu, reinventing tidak hanya memperbaiki  keefektifan pemerintah sekarang ini,  tetapi  juga  dapat  membangun  organisasi-organisasi  yang  mampu  memperbaiki keefektifannya di masa mendatang pada waktu lingkungan organisasi mengalami perubahan. 11
2.3 Aras Reformasi . : Birokrasi Konstitusional .
Dalam  birokrasi    peraturan  hukum  menjadi  syarat  dalam  menjalan  tugas  dan kewenangan  yang  diberikan  negara  kepada    pejabat  pemerintah.  Menurut  Logemann  hukum tata  negara  itu  adalah  hukum  organisasi  negara  atau  hukum  keorganisasian  negara    atau dengan  kata lain    hukum mengenai   organisasi  (tata  susunan  negara).  Hukum  itu  terdiri  dari persoalan-persoalan perwujudan kepribadian hukum dalam (atau menjadi) jabatan, kumpulan jabatan,  timbul  dan  lenyapnya  jabatan,  kumpulan  jabatan  dan  soal  kualitas  pejabat, pembatasan  wewenang  dari  jabatan  atau  kumpulan  jabatan,  serta  hukum  keorganisasian. Kemudian  hukum mengenai (luasnya) lingkungan kekuasaan  negara, yaitu suatu lingkungan dimana  kaidah-kaidah  hukum  negara  mempunyai  kekuatan  yang  berlaku.  Lingkungan  itu dapat  berupa  lingkungan  manusia  tertentu,  dan  lingkungan  wilayah  tertentu  dan  lingkungan waktu tertentu. 12
11 Budi Winarno, 2012, Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus , CAPS, Yogyakarta, h. 371-373.
12 Ni’Matul Huda, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.8-9.
Hirarki    Perundang-undangan  menurut  UU  No.  10  Tahun  2004,  yang  diatur  dalam pasal 7 sebagai berikut:
a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU
c. Peraturan Pemerintah.
d. Peraturan Presiden
e. Peraturan Daerah
1. Perda Provinsi
2. Perda Kabupaten/Kota
3. Perdes/Peraturan yang setingkat.
Undang-undang  ini  menegaskan  bahwa  Pancasila  merupakan    sumber  dari  segala  sumber hukum. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 mengatur hirarkhis peraturan perundang-undangan di dalam pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:
1. UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan MPR
3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 13

## A. Institusi/ Organisasi.
Institusi  yang  dibangun  adanya  satu  kesatuan  system  administrasi  mulai  dari  pemerintah pusat  samapai  ke  daerah.  Keinginan  untuk  membangun  organisasi  baru  asalkan  telah dilakukan  evaluasi  terhadap  lembaga  organisasi    yang  ada  apakah  masih  efektif.  Lembaga birokrasi pemerintah baik pusat maupun daerah masih tergolang besar. Hal ini dipertahankan sebagai  arena  bargaining  untuk  mendukung  presiden  terpilih,  jika  perlu  harus  ditambah  lagi supaya virus Parkinson dan proliferasi tidak bisa sembuh. 14
13 Ibid. h.61-67.
14 Mittah Thoha, op.cit., h. 92.

## B. Capacity .
Penempatan  pejabat  birokrasi  semestinya  berdasarkan  kompetensi,  profesionalisme, kemampuan  untuk  mengisi    jabatan  birokrasi.  Tidak  berdasarkan  belas  kasihan  dari  pejabat atasan  karena  hubungan  family  atau  telah  memenangkan  dalam  pemilu.  Untuk  melakukan reformasi  birokrasi  dalam  pemerintahan  dengan  melakukan  pembangunan  nasional  untuk mensejahtraakan kesejahtraan rakyat. Pembagunan ekonomi menjadi strategic poin yang harus dilakukan. Untuk mencapai itu dibutuhkan suatu lembaga organisasi pemerintahan  yang kuat, stabil, berwibawa dan terkendali. 15
Dalam  komponen Good  Governance ,  proses  perkembangan  yang  dijaga  dalam  praktik administrasi  public  pada  pemerintah  birokrasi  agar  tidak  terhenti  sampai  ke  sketsa:  ketiga komponen  yaitu;  Pemerintah  atau  Negara,  sector  swasta/ business dan  rakyat.  Selain  sketsa tersebut di atas, komponen moral menghubungkan dan bertaut erat pada ketiga komponen itu yang  saling  berinteraksi  menciptakan  pemerintahan  yang  baik.  Komponen  moral  menyinari ketiga komponen tersebut. Apabila dalam pemilihan pejabat pemerintah, maka pertimbangan moral  sebagai  catatan  harus  menjadi  penentu  harus  ada  di  berkas  (file)  setiap  pejabat  dan pegawai pemerintah. 16

## C. Networking
Komunikasi dalam menjalankan tugas birokrasi sangat penting, termasuk untuk membuat jaringan  kerjasama  kepada  masyarakat  dalam  pengawasan  pejabat  public.  Biasanya  pejabat akan  berusaha  untuk  tidak  melakukan  apa  yang  mereka  tidak  mampu  mereka  kerjakan. Seorang  menteri  ketika  memerintah  kepada  bawahan  untuk  mengerjakan  hal  yang  mesti dikerjakan mereka biasanya mengatakan “baik pak” dan diam saja.  Akan tetapi mereka tetap diam,  karena  kesibukan  menteri.  Kemungkinan  besar  permintaan    itu  akan    dlupakan  saja setelahnya. 17
15 Ibid., h.96.
16 Miftah Thoha, 2014, Birokrasi & Politik Indonesia , Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, h. 72-74.
17 Sang Menteri terlalu sibuk  untuk memantau pelaksanaan dari semua perintah yang ia berikan kepada birokrasi untuk dijalankan. Sejumlah laporan para pelaku dan pengamat. Pernyataan serupa juga dilontarkan  dalam kaitannya dengan administrasi di Inggris. Joe haines (1977) Eva Etzionani-Halevy, op. cit., h. 228.
Dalam  Negara  yang  demokratis  terdapat  suatu  kebijakan  public  sesua  dengan  prinsip kedaulatan  rakyat,  maka    pemerintah  harus  mengikuti  melaksanakan  kebijakan  politik tersebut. Demikian halnya prinsip konsultasi rakyat yang merupakan syarat ketiga dari system pemerintahan  yang  demokratis.  Sarana  komunikasi  yang  popular  dalam  pemerintahan  yang demokratis  ialah  dengan  melakukan  dialog.  Pejabat  pemerintah  bukanlah      hanya  duduk  di singgasana kursi jabatan tanpa mau memelihara dialog dengan rakyat. 18

## D. Kesejahtraan.
Inti  pokok  dalam  berorganisasi  dan  bernegara  tujuan  untuk  kesejahtraan,    menciptakan kerja yang selanjutnya diatur dalam bentuk aturan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan sesuai dengan kompetensinya, profesionalismenya. Dalam konteks aparatur pelasyanan public dalam  hal  ini  PNS  yang  memang  memiliki  fungsi  pelayanan  public.  PNS  mempunyai hubungan  dinas  dengan  negara  diserahi  tugas  dalam  jabatan  negeri.  Tugas  dalam  jabatan negeri    apabila  yang  bersangkutan    diberi  jabatan  dalam  bidang  eksekutif  yang  ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 19
Birokrasi  dalam  rangka  pelayanan  public  memiliki  aspek  yang  “multi-dimensi”,  tidak hanya  dapat didekati satu aspek saja. Misalnya aspek hukum atau aspek politik saja. Tetapi juga  melingkupi  aspek ekonomi dan juga aspek social budaya secara integrative. Perspektif ekonomi, pelayanan public adalah semua bentuk pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dengan demikian barang dan jasa harus disediakan secara eksklusif oleh negara. 20
Dalam  optic  politik,  dapat  dikatakan    bahwa  pelayanan  public  merupakan  refleksi  dari pelaksanaan  Negara  dalam  melayani  warga    negaranya  berdasarkan  kontrak  social pembentukan  Negara  oleh  elemen-elemen  warga  Negara.  Peran  Negara  dalam  pelayanan dalam  pelayanan  public  tersebut  dilaksanakan  oleh  suatu  pemerintahan  yang  dijalankan  oleh kekuatan politik yang berkuasa. 21 Dari sisi social budaya,  pelayanan public merupakan sarana
18 Miftah Thoha, 2014, Birokrasi & Politik di Indonesia , Jakarta, PT RajaGrafindo, h. 104.
19 Sirajuddin Didik Sukriono Winardi, 2012, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi, Setara Press, Malang, h.80.
20 Tim Peneliti Lemlit UI, 2002, Naskah Akademik RUU Tetang Pelayanan Publik , Jakarta Lemlit UI, h. 4.
21 Sirajuddin Didik Sukriono Winardi, 2012, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi, Malang, Setara Press, h. 11.
pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat  demi  mencapai  kesejahtraan  yang  didalam pelaksanaannya  kental  akan  nilai-nilai,  system  kepercayaan  dan  bahkan  unsur  religi  yang merupakan refleksi dari kebudayaan dan kearifan local yang berlaku. 22
Birokrasi  Pancasila  merupakan  cita  ideology  dan  dapat  diterapkan  dalam  pelaksanaan organisasi  Negara  dan  swasta  di  Indonesia.  Sistem  prilaku  budaya  birokrasi  Pancasila  yang kita gunakan untuk memperlancar jalannya administrasi Negara atau swsata, nafas, gaya dan prilaku  Pancasila.  Para  birokrat  dalam  menjalankan    tugasnya    yang  tidak  bisa  lepas  dari tatanan birokrasi itu selalu meresapi, menghayati, dan melaksanakan sila-sila dalam  Pancasila secara utuh dan menyeluruh. Mulai dari upaya merumuskan kebijakan atau ketentuan hukum, misalnya  Undang-undang,  peraturan  pemerintah,  instruksi  presiden  sampai  pada  upaya pelaksanaan, pengendalian, dan perbaikan selalu bernafaskan Pancasila. Petunjuk nyata wujud pengamalan kelima sila Pancasila sebagaimana yang telah ditetapkan MPR no. II/MPR/1978, diterapkan  dalam  birokrasi  Negara  atau  swasta  kita.  Oleh  karena  birokrasi  merupakan  suatu system, maka pengamalan sila sila dari Pancasila ke dalam suatu system tersebut akan sangat tergantung pada pimpinan dan para pelaksana birokrasi. 23
III  PENUTUP.

## 3.1 Simpulan
Birokrasi  sebagai  “mesin”  negara  dalam  menjalankan  roda  “pemerintahan”    akan dipengaruhi oleh kekuatan politik  pada masanya, sehingga terjadi pasang surat.  Pasang surut dipengaruhi  oleh  politik  hukum  Negara  sesuai  dengan  produk  perundang-undangan  tentang pemerintah Daerah. Pada masa pemerintahan Orde Baru  susunan pemerintahan dikuasai oleh Golkar  sebagai  partai  pemenang  pemilu  yang  tidak  menyebut  dirinya  sebagai  partai  politik. Muncul  monoloyalitas  terhadap  pemerintahan.  Para  pimpinan  partai  politik  yang  baru  hasil gerakan  reformasi,  yang  kini  menjabat  menteri  nampaknya  mau  melestarikan  atau  mewarisi cara-cara Golkar waktu memerintah. Semua organisasi pemerintah dikaburkan antara  jabatan karier  dan  non  karier,  antara  jabatan  birokrasi  dan  jabatan  politik.  Kalau  sekarang  mau
22 Tim Peneliti Lemlit UI, loc.cit ., h. 5.
23 Miftah Thoha, op.cit ., h.11.
mengubahnya  ,  kondisi  mental,  sikap  dan  prilaku    politik  kita    belum  berubah,  maka  akan mengulang-ngulang warisan yang lama.
Perlu adnya restrukturisasi dan reposisi birokrasi ini  dan  adanya pertimbangan untuk pelayanan  public  sebagai  sebuah  orientasi  dan  “membasmi  “  virus  virus  birokrasi.  Kajian tentang  peran  birokrasi  pemerintahan    memiliki  cacad  bawaan  sebagai  penyakit officialdom atau kerajaan pejabat . Adanya suatu pendapat bahwa Pimpinan birokrasi  merasa akan tambah wibawa,  berkuasa  bergengsi  jika  dia  mempunya  jumlah    staf  yang  banyak  tanpa  dianalisis apakah jumlah stafnya bisa bekerja atau tidak.
Hal  tersebut  di  atas  memerlukan  reformasi  birokrasi  yaitu  birokrasi  sebagai  pelayan public, reinventing  Government dengan  meletakkan  kembali  sebagai  institusi  pelayan  public dan  dapat  pula  dengan  berdasarkan  system  wirausaha.  Jabatan  birokrasi    harus  diisi  oleh orang-orang  professional  dan  kompetensi.  Selain  itu,  perlu  adanya  penguatan  pengawasan terhadap persengkongkelan antara lembaga politik, institusi birokrasi dan swasta/investor.
Birokrasi  sebagai  pelaksana  kegiatan  pemerintah  dengan  praktik  administrasi  public dengan tiga komponen yakni pemerintah/Negara, swasta, rakyat, namun perlu ada komponen moral  untuk  menjaga  persengkongkelan  birokrasi  dan  politik.  Selain  itu,  perlu  pelaksanaan system prilaku budaya birokrasi Pancasila  yang memperlancar jalannya administrasi Negara, nafas, gaya dan prilaku Pancasila.
Aras  Reformasi  Indonesia  yang  berdasarkan  hukum,  terus  diperjuangkan  dengan penuh  tanggungjawab  moral,  ideology  Pancasila  dengan  organisasi  pemerintahan yang  kuat, stabil,  berwibawa  dan  terkendali.  Pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan  terus  melakukan dialog dengan rakyat sebagai pemilik kedahulatan. Kesejahtraan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan birokrasi pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

## 3.2 Saran
 Birokrasi Indonesia yang memiliki sejarah yang panjang dengan pemerintah Kolonial Belanda yang memiliki budaya colonial supaya dalam era kemerdekaan dan reformasi perlu pembenahan birokrasi sesuai dengan birokrasi Pancasila.
 Praktek  administrasi  public  dalam  birokrasi  Indonesia  perlu  pemisahan  yang  jelas antara politik dan admistrasi  public (birokrasi) sehingga tidak saling intervensi dalam
praktik,  apalagi  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  sering  birokrasi  dijadikan  alat pendulang/pendukung untuk mencari  suara.
 Perlu  kewenangan  dan  peran  yang  jelas  serta  sanksi  hukum  apabila  terjadi  birokrasi berselingkuh dengan politik, swasta/pengusaha dalam rangka memperkaya diri sendiri maupun orang lain dan/atau korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi Winarno, 2012, Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus , CAPS, Yogyakarta Caiden, Geral, E, 1982, Publik Administrate, Edisi ke-2, California Pilisades Oublisher Etziomi, Amatai, 1964, Modern Organization, Englewood Cliff, Prentice Hall, New Jersey Eva Etzioni-Halevy, 2011, Demokrasi & Birokrasi Sebuah Dilema Politik , Metapena Institute Yogyakarta,
Sirajuddin  Didik  Sukriono  Winardi,  2012, Hukum  Pelayanan  Publik  Berbasis  Partisipasi  & Keterbukaan Informasi, Setara Press, Malang.
Miftah Thoha, 2014, Birokrasi & Dinamika Kekuasaan , Prenadamedia Group, Jakarta,
Miftah Thoha, 2014, Birokrasi & Politik di Indonesia, PT RajaGrafindo, Jakarta,
Ni’Matul Huda, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta Tim Peneliti Lemlit UI, 2002, Naskah Akademik RUU Tetang Pelayanan Publik , Jakarta Lemlit UI
Weber, Max, 1947 (trans), The Teory of Social and Economic Organization, Ed. AH. Henderson and Talcot Parsons, Glencoe, H Press (firt Published in 1927)