## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4126/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Peran Hukum Dalam Pembangunan Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law
Ajie Prasetya 1 , Aris Prio Agus Santoso 2 , Yulia Emma Sigalingging 3
1 Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung
2 Ketua Program Studi S1 Hukum Univesritas Duta Bangsa Surakarta
3 Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang Article Info Abstract Article history: Received : 15 November 2022 Publish : 7 Januari 2023 Indonesia  is  currently  experiencing  multiple  crises,  one  of  which  is  a  law enforcement  crisis. The problem of law enforcement  in society is very urgent, considering that the existence of law itself cannot be separated from the life of society and the state. The purpose of this study is to find out how the role of law in  development  with  the  economic  analysis  of  law  approach.  The  research method  used  is  a  conceptual  approach  obtained  from  secondary  data  or literature studies. The nature of the research used in this research is prescriptive design.  The  results  of  further  research  were  analyzed  qualitatively.  Based  on the research results show that law has a very central  role in  the success of  a country's  economic  development,  especially  in  providing  business  and investment  certainty. Law can provide conditions that can spur the growth  of economic development and to maintain relations between various elements and economic  actors.  The  role  of  law  in  economic  development  means  the  use  of economic considerations to  solve problems, and the use of  technical analysis tools  or  concepts.  Good  development  is  development  carried  out  in  a comprehensive  manner  which  must  pay  attention  to  the  implementation  of guarantees for the protection of the human rights of its citizens, both civil rights, as well as economic, social and cultural  rights. There are five legal qualities that  are  conducive  to  development  planning  and  implementation,  namely; stability,  predictability,  fairness,  education,  and  development  of  the  legal profession.  The  five  legal  qualities  aim  to  create  legal  certainty,  create economic conditions that are in line with market needs.

## Keywords:
The Role of Law, Development,
Economic Principles
Info Artikel
ABSTRAK Article history: Received : 15 November 2022 Publish : 7 Januari 2023
Indonesia pada saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis penegakkan hukum. Permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat merupakan hal yang sangat urgent , mengingat eksistensi hukum itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  peran  hukum  dalam  pembangunan dengan  pendekatan economic  analysis  of  law. Metode  penelitian  yang digunakan adalah dengan pendekatan konseptual approach yang diperoleh dari data  sekunder  atau  studi  kepustakaan.  Sifat  penelitian  yang  dipakai  dalam penelitian ini adalah prescriptive design . Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu  negara,  khususnya  dalam  memberikan  kepastian  usaha  dan  investasi. Hukum  dapat  menyediakan  kondisi  yang  dapat  memacu  tumbuhnya pembangunan  ekonomi  serta  untuk  menjaga  hubungan  antar  berbagai  elemen dan para pelaku ekonomi. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi berarti penggunaan  pertimbangan-pertimbangan  ekonomi  untuk  menyelesaikan masalah, dan penggunaan alat atau konsep teknik analisis.  Pembangunan yang baik  adalah  pembangunan  yang  dilakukan  secara  komprehensif  yang  harus memperhatikan  pelaksanaan  jaminan  perlindungan  hak-hak  asasi  manusia warga negaranya, baik hak-hak sipil, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Ada  lima  kualitas  hukum  yang  kondusif  bagi  perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan,  yaitu;  stabilitas,  dapat  diramalkan,  keadilan,  pendidikan,  dan pengembangan profesi hukum. Kelima kualitas hukum tersebut bertujuan untuk
menciptakan suatu kepastian hukum, penciptaan kondisi ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Ajie Prasetya
Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung Email: aji.prasetya77@yahoo.com

## 1. PENDAHULUAN Latar Belakang
Indonesia  merupakan  negara  yang  menganut  sistem  negara  hukum (rule  of  law). Negara hukum di sini mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa  terkecuali.  Selain  menganut  sistem rule  of  law ,  Indonesia  juga  merupakan negara  yang berdasar  hukum (recht  staat). Dasar  pijakan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Sistem rule of law terlihat sekali  dalam prakteknya tidak dapat diterapkan dengan baik di dalam kehidupan bernegara Indonesia. Sistem rule of law yang mengharuskan adanya persamaan kedudukan warga negara di depan hukum justru menjadi jurang pemisah antara rakyat dengan kaum-kaum yang memiliki uang dan jabatan yang dimana mereka samasama berstatus sebagai warga negara. Sistem rule of law yang menuntut kesamaan kedudukan warga negara di muka hukum ini terkadang kurang diapresiasi oleh warga negara sendiri khususnya bagi rakyat kecil yang  tersandung  kasus-kasus  hukum.  Sebagian  besar  dari  mereka  justru lebih  ikhlas  atau  rela hak-hak mereka dibuang percuma karena mereka berpendapat bahwa memperjuangkan hak-hak mereka dalam kasus hukum justru akan merugikan mereka dalam perspektif materi.
Kemunduran kualitas penegakan hukum di tanah air telah dirasakan sejak lama. Beberapa fakta  yang  menjadi  bukti  otentik  yang  mendukung  penilaian  ini  antara  lain,  di  ranah pembentukan hukum ditandai dengan banyaknya produk perundang-undangan yang diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Belum lagi fakta banyaknya anggota legislatif yang terlibat kasus  hukum  dan  dikenai  pidana  karena  sepak  terjangnya  sebagai  anggota  legislatif,  baik  di tingkat pusat maupun di daerah. Kondisi penegakan hukum di tanah air merupakan topik bahasan yang  tidak  pernah  usang  ditelan  zaman.  Hal  ini  merupakan  pertanda  bahwa  sebenarnya masyarakat  tetap  menaruh  perhatian  dan  keprihatinan  atas  kondisi  penegakan  hukum  ini,  dan tetap  menghendaki  perlunya  upaya-upaya  perbaikan  menuju  terwujudnya  kondisi  penegakan hukum yang baik.
Sesuai  dengan  cita-cita  para  pendiri  bangsa  dan  berdasar  pada  amanah  UndangUndang ditempatkanlah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia seperti yang tertuang  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan. Namun dalam kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara/keadaan yang timbul dalam dinamika masyarakat suatu negara sehingga kadang kala menyulitkan para penegak hukum untuk menyelesaikan hal tersebut. Upaya penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali berhadapan dengan  kendala  yang  berhubungan  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  merupakan  suatu konsekuensi logis dari perkembangan peradaban masyarakat dunia. Dalam hal ini perkembangan masyarakat  yang  lebih  cepat  daripada  perkembangan  peraturan  perundang-undangan  menjadi masalah  berkaitan  dengan  hal-hal  yang  belum  atau  tidak  diatur  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan,  karena  berdasarkan  pernyataan  tersebut  bisa  diambil  suatu  konklusi  bahwa  tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas  sehingga  memungkinkan  terjadinya  keadaan  dimana  aturan  yang  ada  di  suatu  Negara
dianggap tidak lengkap dan tidak menjamin kepastian hukum warganya yang berakibat adanya kekosongan hukum (rechtsvacuum) di masyarakat.
Bangsa  Indonesia  pada  saat  ini  sedang  mengalami multi  krisis  yang  salah  satunya adalah krisis dalam penegakan hukum (law enforcement). Indikasinya ketika dalam penegakan hukum semata-mata  mengutamakan  aspek  kepastian  hukum (rechtssicherheit) dengan  mengabaikan aspek keadilan (gerechtigkeit) dan kemanfaatan hukum (zweckmassigheit) bagi masyarakat. di samping  krisis  penegakkan  hukum  juga  terjadi  kecenderungan  pengabdian  terhadap  hukum, ketidakhormatan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum sehingga hukum dianggap sebagai  suatu  pranata  yang  belum  difungsikan  secara  optimal,  khususnya  dalam  tahap implementasinya oleh lembaga penegak hukum. Banyak kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang tidak bisa diselesaikan dengan tuntas. Sepertinya hukum kehilangan nyali, hukum berada  dalam  bayang-bayang  penguasa.  Pada  intinya  telah  terjadi  krisis  hukum  di  Indonesia. Bentuk lain krisis hukum misalnya hukum diperjualbelikan, diperdagangkan, dan dibisniskan, seakan-akan keadilan itu hanya milik kalangan tertentu.
Persoalan  penegakan  hukum  di  Indonesia  merupakan  persoalan  klasik  yang  hingga  kini semakin  pelik  tanpa  mengalami  kemajuan  yang  berarti.  Sementara,  permasalahan  penegakan hukum dalam masyarakat merupakan hal yang sangat urgent , mengingat eksistensi hukum itu sendiri  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Setidaknya  ada beberapa faktor yang cukup dominan dan perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, yakni; lemahnya  substansi  (materi)  perundangan,  aparat  penegak  hukum  yang  tidak  profesional  dan tidak  bermoral,  sistem  dan  prinsip  peradilan  yang  belum  terlaksana  secara  baik,  dan  masih rendahnya  partisipasi  dan  kesadaran  hukum  masyarakat.  Dengan  demikian  perlu  dirumuskan pembangunan hukum secara pasti melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan- pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  sehingga  dapat  dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peran hukum dalam pembangunan dengan pendekatan economic analysis of law

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah Konseptual  Approach ,  yaitu  pendekatan yang  dilakukan  dengan  cara  menelaah  pandangan-pandangan  atau  doktrin-doktrin  yang berkembang dalam ilmu hukum yang diperoleh dari data sekunder atau studi kepustakaan. Sifat penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah prescriptive  design yaitu  suatu  penelitian yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  saran-saran  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Hasil penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualtitatif. Penelitian kualitatif tidak terlepas dari kritik sehingga data-data yang diperoleh melalui metode kualitatif  tidak  memiliki  standar  yang  baku  dalam  hal  perhitungan.  Pendekatan  penelitian kualitatif ialah untuk memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang  diangkat  untuk  diteliti  secara  mendalam.  Peneliti  lebih  tertarik  dengan  analisis  data kualitatif karena menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian

## 3. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN
Perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber  hukum  di  Indonesia.  Perlu  cita-cita  etis  yang  menyemangati  seluruh  bangsa  dan  yang cukup  kuat  untuk  mempertahankan  kita  masing-masing,  menurut  kedudukan  masing-masing, dalam fokus pada pemajuan bangsa. Pancasila adalah konsensus agung bangsa Indonesia bahwa kita semua bersatu, bahwa tidak boleh ada diskriminasi di antara kita, dan konsensus itu mendapat kekuatannya dari lima sila, yaitu nilai-nilai yang amat berakar dalam hati bangsa Indonesia, yang sekaligus merupakan cita-cita untuk diwujudkan, seperti yang terungkap dalam lima sila Pancasila, yang  menjadi  roh  dalam  penegakan  hukum  dan  perkembangan  ilmu  hukum  di  Indonesia.
Indonesia  selalu  menekankan  aspek  nilai  dalam  pembangunan  hukum,  lebih-lebih  dalam perspektif  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang  penuh  dengan  muatan  nilai-nilai  moral sebagai refleksi atas budaya masyarakat
Kegagalan  hukum  untuk  mewujudkan  nilai  hukum  tersebut  merupakan  ancaman  bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan  berjarak  serta  terisolasi  dari  masyarakatnya.  Keberhasilan  penegakan  hukum  akan menentukan  serta  menjadi  barometer  legitimasi  hukum  di  tengah-tengah  realitas  sosialnya. Penegakan  hukum  merupakan  suatu  bentuk  konkrit  penerapan  hukum  dalam  masyarakat  yang mempengaruhi  perasaan  hukum,  kepuasan  hukum  dan  kebutuhan  atau  keadilan  hukum masyarakat.  Maka  dari  itu  diperlukan  sinergisitas  serta  kesadaran  lebih (awareness) dengan menghilangkan ego sektor terkait dengan tugas dan tanggung jawab selaku penyelenggara negara antara  para  pihak  pembentuk  peraturan  dan  peran  serta  aktif  masyarakat,  seperti  yang  tertuang dalam  Pasal  96  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  terkait  dengan  “Partisipasi  Masyarakat” dalam  pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  sesuai  dengan  semangat  perkembangan dunia  dewasa  ini  yang  mengedepankan  transparansi  antara  pemerintah  dengan  rakyatnya  yang tetap  mengacu  pada  koridor  hukum  sesuai  ideologi  bangsa.  Sebagai  negara  kesatuan  yang berbentuk  republik,  dimana  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  berdasarkan  hukum (rechtsstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Penguasa hanya merupakan pelaksana dari sesuatu hal yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat. Sudah seharusnya, penegakan  hukum  di  Indonesia  juga  harus  seperti  yang  dikehendaki  rakyat.  Konsepsi  yang menjunjung tinggi nilai keadilan sebenarnya sudah dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pancasila yang dijumpai dalam alinea keempat Pembukaan UndangUndang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hukum  dapat  terlepas  dari  hakikat  keadilan  apabila  keadilan  bersifat  metayuridis.  Dalam mempertimbangkan apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh, dapat dikriteriakan (diukur) dengan asumsi secara luas diakui. Secara umum, orang bisa sepakat dengan tapal batas antara apa yang  boleh  menurut  hukum  dan  apa  yang  tidak  boleh  menurut  hukum,  dan  batasan  seperti demikian adalah:
1. Hukum bukan suatu eksistensi yang terpisah (dari masyarakat), melainkan sematamata fungsi bagi keseluruhan aspek kehidupan suatu komunitas masyarakat.
2. Hukum  tumbuh  bersamaan  tumbuhnya  masyarakat  dan  akan  menjadi  kuat  seirama  dengan menguatnya  masyarakat tempat  dia tumbuh  dan  berkembang,  dan  lenyap  sebagai komunitas masyarakat yang menghilangkan individualitasnya.
Kaedah  hukum  lazimnya  diartikan  sebagai  peraturan  hidup  yang  menentukan  bagaimana manusia  itu  seyogyanya  berperilaku,  bersikap  di  dalam  masyarakat  agar  kepentingannya  dan kepentingan  orang  lain  terlindungi.  Kaedah  pada  hakekatnya  merupakan  perumusan  suatu pandangan  obyektif  mengenai  penilaian  atau  sikap  yang  seyogyanya  dilakukan  atau  tidak dilakukan,  yang  dilarang  atau  dianjurkan  untuk  dijalankan.  Kaedah  hukum  adalah  nilai  yang terdapat dalam peraturan konkrit. Sebagai contoh misalnya, hukum menyatakan mencuri adalah perbuatan  yang  memiliki  nilai  tercela  di  mata  hukum  sehingga  mencuri  itu  dilarang.  Kaedah hukum  yang  melarang  mencuri  tersebut  lahir  dari  perumusan  pandangan  masyarakat  yang memberikan  penilaian  bahwa  mencuri  adalah  perbuatan  yang  memiliki  nilai  tercela  dalam pergaulan sosial. Begitu pula kaedah hukum dalam pembangunan, yaitu ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembaharuan yang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma  diharapkan  dapat  mengarahkan  kegiatan  manusia  kearah  yang  dikehendaki  oleh pembaharuan  itu.  Oleh  karena  itu,  maka  diperlukan  sarana  berupa  peraturan  hukum  yang berbentuk  tidak  tertulis  itu  harus  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang menitikberatkan pada Economic Analysis of Law, sebab dengan pendekatan tersebut akan mampu menekan biaya hukum dan dapat memaksimalkan manfaatnya.
Pembangunan  hukum  mempunyai  makna  yang  menyeluruh  dan  mendasar  dibandingkan dengan  istilah  pembinaan  hukum  atau  pembaharuan  hukum.  Pembinaan  hukum  lebih  mengacu pada  efisiensi  dalam  arti  meningkatkan  efisiensi  hukum.  Sedangkan  pembaharuan  hukum
mengandung  pengertian  menyusun  suatu  tata  hukum  untuk  menyesuaikan  dengan  perubahan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan hukum tidak tertuju pada aturan atau substansi tetapi juga struktur atau kelembagaan hukum dan budaya hukum masyarakat.
Dalam upaya menempatkan hukum sebagai instrumen yang berwibawa untuk mendukung pembangunan  ekonomi,  tampaknya  perlu  diketahui  peran  apa  yang  dikehendaki  oleh  bidang ekonomi dari keberadaan hukum di masyarakat. Pembangunan hukum ekonomi harus diarahkan untuk  menampung  dinamika  kegiatan  ekonomi  dengan  menciptakan  kegiatan  yang  efisien  dan produktif  dan  mengandung  daya  prediktibilitas.  Dengan  demikian  dalam  rangka  meningkatkan daya  saing  bangsa  di  dunia  global  diperlukan  politik  hukum  dalam  kaitannya  dengan pembangunan hukum ekonomi. Politik hukum di Indonesia mengarahkan pembangunan hukum untuk  mendukung  terwujudnya  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan,  mengatur permasalahan  yang  berkaitan  dengan  ekonomi,  terutama  dunia  usaha  dan  dunia  industri  serta menciptakan  kepastian  investasi,  terutama  penegakan  dan  perlindungan  hukum.  Pembangunan hukum  dilaksanakan  melalui  pembaharuan  materi  hukum  dengan  tetap  memperhatikan kemajemukan  tatanan  hukum  yang  berlaku  dan  pengaruh  globalisasi  sebagai  upaya  untuk meningkatkan  kepastian  dan  perlindungan  hukum,  penegakan  hukum  dan  hak  asasi  manusia (HAM),  kesadaran  hukum  serta  pelayanan  hukum  yang  berintikan  keadilan  dan  kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang semakin tertib, teratur, lancar serta berdaya saing global.
Economic  Analysis  of  Law yang  diartikan  sebagai analisis  ekonomi terhadap  hukum  atau analisis  ke-ekonomian  tentang  hukum.  Permasalahan  hukum  tetap  sebagai  objek  yang dikonstelasikan  (disusun,  dibangun,  dikaitkan)  dengan  konsep-konsep  dasar  ekonomi,  alasan- alasan  dan  pertimbangan  ekonomis.  Tujuannya  adalah  untuk  dapat  mendudukkan  hakikat persoalan  hukum  sehingga  keleluasaan  analisis  hukum  (bukan  analisis  ekonomi) menjadi  lebih terjabarkan. Economic Analysis of Law pada dasarnya mengacu pada sebuah bidang studi yang mempelajari penerapan metode-metode ilmu ekonomi guna mengatasi problematika hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Economic  Analysis  of  Law adalah  penerapan  prinsip-prinsip  ekonomi  sebagai  pilihan rasional  untuk  menganalisis  persoalan  hukum.  Teori  ini  berasal  dari  aliran utilitarianism yang mengutamakan  asas  manfaat,  yang  dikemukakan  oleh  Jeremi  Benthem  dan  John  Stuart  Mill. Economic Analysis of Law lahir di Amerika Serikat yang menganut sistem common law di mana hakim memegang peranan penting dalam menetapkan apa yang merupakan hukum.
Economic  Analysis  of  Law lebih  identik  dengan  bentuk  analisis-analisis  Hukum  dan Ekonomi,  umumnya  berisi  tentang  pengujian  detail  terhadap  elemen-elemen  atau struktur  ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Khasnya berbasis penjabaran dan interpretasi hukum dan ilmu hukum melalui proses peleburan elemen-elemen yang bersinergitas.
Dalam  ilmu  ekonomi,  tingkat  penawaran  dapat  dipengaruhi  oleh  harga,  di  mana  apabila harga  tinggi  maka  penawaran  akan  menurun,  dan  begitupun  sebaliknya.  Bila  prinsip  ekonomi digunakan untuk menganalisis hukum, maka penawaran sebagai suatu perbuatan delik dan harga sebagai  sanksi.  Sehingga  apabila  sanksi  terhadap  suatu  perbuatan  delik  tinggi  maka  tingkat perbuatan delik akan menurun. Posner mengatakan bahwa orang akan mentaati ketentuan hukum apabila  ia  memperkirakan  dapat  memperoleh  keuntungan  lebih  besar  daripada  melanggarnya, demikian pula sebaliknya.
Layaknya ekonomi, sistem hukum juga adalah mengenai tingkah laku yang rasional. Hukum ingin mempengaruhi perilaku melalui sanksi, seperti hukuman penjara atau ganti rugi. Aspek yang memaksa dari hukum mengasumsikan bahwa orang tahu mengenai konsekuensinya. Selanjutnya bagaimana konsep-konsep mikro ekonomi tersebut diterapkan terhadap masalah-masalah hukum termasuk dalam perancangan peraturan perundang-undangan.
Posner  berpendapat  bahwa  ilmu  ekonomi  merupakan  ilmu  pengetahuan  tentang  pilihan rasional di tengah-tengah keterbatasan sumber yang diinginkan manusia. Sedangkan keberadaan hukum di tengah-tengah kehidupan ini, pada dasarnya sebagai perangkat peraturan atau sanksi- sanksi  yang  bertujuan  untuk  mengatur  perilaku-perilaku  manusia  yang  pada  hakikatnya
berkeinginan  untuk  peningkatan  kepuasannya,  sebagaimana  hal  ini  menjadi  bagian  dari  ilmu ekonomi. Adapun hukum dibuat dan digunakan untuk tujuan meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya.  Pandangan  serupa  juga  dikemukakan  oleh  Cooter  dan  Ulen  yang  menegaskan bahwa interaksi antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan karena keduanya mempunyai  persamaan  dan  keterikatan  dalam  teori-teori  keilmuan  tentang  perilaku (scientific theories  of  behavior). Dalam  hal  ini,  ilmu  ekonomi  menyediakan  acuan  normatif  untuk mengevaluasi  hukum  dan  kebijakan,  sementara  hukum  bukan  hanya  misteri  rahasia,  argumen- argumen teknikal, namun berupa alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang sangat penting. Ilmu ekonomi memprediksi terhadap efisiensi kebijakan.
Dengan pendekatan Economic Analysis of Law , efisiensi merupakan model ideal yang dapat memandu  kegiatan  hukum.  Hukum  dalam  konteks  regulasi  dan  peraturan  hukum.  Hukum  dan Ekonomi menanggapi bagaimana peraturan hukum yang efisien mencerminkan kualitas hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan karena efisiensi menderivasi efektivitas, efektivitas melahirkan kualitas dan kualitas mencerminkan kejernihan. Kejernihan di dalam hukum akan membantu subjek hukum untuk mengerti bagaimana peraturan hukum itu patut diterapkan untuk memperbaiki kondisi pasar sebagai  akibat  hukum.  Kondisi  pasar  disini  tidak  dapat  diartikan  secara  sempit  yang  hanya mencerminkan  transaksi  dan  interaksi  perdagangan,  namun  merupakan  kondisi  yang mencerminkan  seluruh  kehidupan  sosial  manusia,  termasuk  dalam  kapasitasnya  sebagai  subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum di tengah-tengah aktivitas hukum.
Pendekatan Ekonomi terhadap permasalahan Hukum Pidana dan Korupsi atau yang dikenal dengan Economic  Analysis  of  Law (EAL)  bukanlah  sesuatu  yang  baru,  karena  hubungan  dan interpretasi  antara  Hukum  dan  Ekonomi  bukan  pula  sesuatu  yang  dipertahankan  dengan  sisi egosentris  keilmuan.  Keduanya,  hukum  dan  ekonomi  merupakan  keilmuan  yang  menyatu  dan saling  mengisi.  Hukum  selalu  dimaknai  sebagai  regulasi  yang  memberikan  arahan  terhadap perilaku  manusia  sedangkan  ekonomi  sebagai  disiplin  ilmu  yang  menekankan  pada  arah kebutuhan (needs) bagi perilaku manusia, sehingga segala permasalahan hukum akan selalu pula bersentuhan dengan kehidupan sisi ekonomi manusia.
Economic  Analysis  of  Law adalah  melihat  aspek  efisiensi  dalam  penentuan  suatu  pilihan dalam  kehidupan  manusia.  Konsep tentang  pilihan  dan rasionalitas  mengakibatkan  orang  harus mengeluarkan  biaya  karena  harus  meninggalkan  satu  pilihan  untuk  mengejar  pilihan  lain  yang dianggapnya  lebih  baik.  Menurut  Robert  Cooter  dan  Thomas  Ulen  pendekatan  ekonomi  untuk mengevaluasi  hukum  dan  kebijakan,  bahwa  hukum  hendaknya  tidak  hanya  dipandang  sebagai suatu teknik berargumen, hukum adalah instrumen untuk mendorong tujuan kepentingan sosial. Agar  dapat  diketahui  bahwa  hukum  mempunyai  tujuan  ini,  hakim  dan  para  pembentuk  hukum lainnya harus mempunyai metode mengevaluasi hukum yang berdampak pada nilai kepentingan sosial. Ilmu ekonomi memprediksi dampak kebijakan pada efisiensi. Efisiensi selalu relevan untuk membuat  kebijakan,  karena  itu  selalu  lebih  baik  mendorong  setiap  kebijakan  yang  mempunyai biaya rendah daripada biaya tinggi. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan dari aspek efisiensi (ekonomi)  dalam  memandang  hukum  adalah  dalam  upaya  meminimalisasi cost terhadap beroperasinya (aturan) hukum yang telah disusun oleh para ahli hukum agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi, tidak efisien dan tidak rasional dan itu merupakan tuntutan perkembangan berbagai jenis peraturan (hukum) yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
Pendekatan Economic  Analysis  of  Law dengan Value (Nilai), Utility (Manfaat)  dan Efficienc y  (Efisiensi)  ini  adalah  sesuai  asas  kemanfaatan (benefit) yang  tujuan  akhirnya social welfare  maximization (kesejahteraan  masyarakat).  Pada  dasarnya,  tujuan  utamanya  adalah melakukan  evaluasi  hukum  dengan  mengacu  pada  metode  eksternal,  yaitu  biaya  hukum  dan manfaat, artinya memaksimalkan manfaat (benefit) dan meminimalkan biaya. Dalam publikasi The World Bank Poverty Reduction and Economy , Cheryl W Gray dalam tulisannya  yang  berjudul “Reforming Legal Systems in Developing and Transition Countries”, menyatakan  bahwa  terdapat  tiga  prasyarat  penting  yang  perlu  diperhatikan  agar  sistem  hukum dapat berfungsi dengan baik dalam suatu ekonomi pasar, yakni tersedianya hukum yang ramah terhadap  pasar (market-friendly  laws), adanya  kelembagaan  yang  mampu  secara  efektif
menerapkan dan menegakkan hukum yang bersangkutan; dan adanya kebutuhan dari para pelaku pasar atas hukum dan perundang-undangan dimaksud. Terdapat model transisi yang dinilai cukup praktis, yakni dengan jalan meminjam ide umum dari contoh-contoh hukum terbaik (best practice) dari negara lain, yang kemudian diadaptasi serta diinternalisasikan terlebih dahulu melalui debat- debat politik dan proses nasionalisasi secara cermat dalam tahap “ legal drafting ”. Pembangunan yang  baik  adalah  pembangunan  yang  dilakukan  secara  komprehensif.  Artinya,  pembangunan selain mengejar pertumbuhan ekonomi semata, juga harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya yang telah diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan, baik hak-hak sipil, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Ada lima kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu Stabilitas (stability), dapat  diramalkan (predictability), keadilan (fairness), pendidikan (education), pengembangan profesi hukum (the special development abilities of the lawyer). Peran hukum tertuang di dalam politik pembangunan hukum ekonomi yang menjadi bagian dalam program pembangunan hukum nasional yang mempunyai kecenderungan untuk menciptakan suatu kepastian hukum, penciptaan kondisi ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

## 3. KESIMPULAN
Hukum  memiliki  peran  yang  sangat  sentral  dalam  keberhasilan  pembangunan  ekonomi suatu  negara,  khususnya  dalam  memberikan  kepastian  usaha  dan  investasi.  Di  negara berkembang, hukum memiliki peranan yang besar untuk turut memberi peluang pembangunan ekonomi.  Pelaksanaan  roda  pemerintahan  yang  demokratis,  dan  menggunakan  hukum  sebagai instrumen  untuk merencanakan  dan  melaksanakan  program  pembangunan  yang  komprehensif, akan membawa negara ini menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang di cita-citakan. Hukum mempunyai posisi yang amat penting di dalam upaya untuk dapat menyediakan kondisi yang  dapat  memacu  tumbuhnya  pembangunan  ekonomi  serta  untuk  menjaga  hubungan  antar berbagai elemen dan para pelaku ekonomi. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pendekatan ekonomi terhadap hukum atau sebaliknya, pendekatan hukum terhadap ekonomi, yang lazim dikenal dengan analisis ekonomi  hukum.  Pendekatan  ekonomi  terhadap  hukum  berarti  penggunaan  pertimbangan- pertimbangan ekonomi untuk menyelesaikan masalah, dan penggunaan alat atau konsep teknik analisis yang lazim digunakan oleh para ekonom.  Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang  dilakukan  secara  komprehensif.  Artinya,  pembangunan  selain  mengejar  pertumbuhan ekonomi  semata,  juga  harus  memperhatikan  pelaksanaan  jaminan  perlindungan  hak-hak  asasi manusia warga negaranya yang telah diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan, baik hak- hak sipil, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Ada lima kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan,  yaitu  Stabilitas (stability), dapat  diramalkan (predictability), keadilan (fairness), pendidikan (education), pengembangan profesi hukum (the special development abilities of the lawyer). Peran hukum tertuang di dalam politik pembangunan hukum  ekonomi  yang  menjadi  bagian  dalam  program  pembangunan  hukum  nasional  yang mempunyai  kecenderungan  untuk  menciptakan  suatu  kepastian  hukum,  penciptaan  kondisi ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

## 4. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima , Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2021, Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Proses Berfikir dalam Penemuan Hukum, Jombang: CV. Nakomu. Fajar Sugianto, 2013, Economic Analysis of Law Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum Seri I , Jakarta: Prenada Media Group.
----------,  2014, Economic  Analysis  of  Law:  Seri  Analisis  Ke-Ekonomian  tentang  Hukum,  Seri Kesatu, Edisi Revisi , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Herman  Bakir,  2009, Filsafat  Hukum-Desain  dan  Arsitektur  Kesejarahan ,  Bandung:  Refika Aditama.
Sirajuddin Saleh, 2017, Analsisi Data Kualitatif, Bandung: Pustaka Ramadhan. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia. Sudikno Mertokusumo, 2010, Penemuan Hukum , Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jurnal Ahmad Jazuli, “ Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan ,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 6, No. 2, 2017.
Ahmad Rijali, “ Analisis Data Kualitatif ”, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, 2018.
Ilham Junaid, “ Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata ”, Jurnal Kepariwisataan, Vol.
10, No. 01, 2016.
John  Kenedi, “Fenomena  Sistem  Penegakkan  Hukum  di  Indonesia”, Surya  Keadilan:  Jurnal Ilmiah Nasional, Vol. 2, No. 2, 2018.
Hario Mahar Mitendra, " Fenomena dalam Kekosongan Hukum " Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1, No. 1, 2018.
Laurensius  Arliman, “Peranan  Metodologi  Penelitian  Hukum  di  Dalam  Perkembangan  Ilmu Hukum di Indonesia ,” Soumatera Law Review, Vol. 1, No. 1, 2018. Murni, “ Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha ”, ARENA HUKUM, Vol. 6, No. 1, 2012.
Mustika  Prabaningrum  Kusumawati,  “ Peranan  dan  Kedudukan  Lembaga  Bantuan  Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin ”, ARENA HUKUM, Vol. 9, No. 2, 2016. Natangsa  Surbakti,  “ Dampak  Negatif  Pengabaian  Nilai  Kultural  Dalam  Penegakan  Hukum ”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1, 2012.
Rita  Yani  Iyan,  “ Peran  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi ”,  Jurnal  Sosial  Ekonomi Pembangunan, Vol. 2, No. 5, 2012.
Suhardin, “ Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum ”, MIMBAR HUKUM, Vol. 21, No. 2, 2009.
Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu’man Aunuh, dan Yaris Adhial Fajrin, “ Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional ”, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 1, 2020.
Ucuk  Agiyanto,  “ Penegakan  Hukum  di  Indonesia:  Eksplorasi  Konsep  Keadilan  Berdimensi Ketuhanan ”, Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018. Winda  Apriani  Zarona  Harahap,  Asep  Syarifuddin,  dan  Bambang  Hermawan,  “ Pengaruh Perubahan Sosial dalam Perkembangan Hukum di Indonesia “, Jurnal Lex Suprema, Vol. 3, No. 1, 2021.