Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Terakreditasi

## Perkembangan Saluran Pembuangan dan Normalisasi Sungai di Kota Cirebon Pada Masa Kolonial (1870-1938)
Anwar Firdaus Mutawally * , Mumuh Muhsin Zakaria, Miftahul Falah Universitas Padjadjaran, Indonesia
* anwar22005@mail.unpad.ac.id

## Abstract
This  research  aims  to  explain  the  development  of  drainage  channels  and  river normalization  in  Cirebon  City  during  the  Dutch  colonial  period  (1870-1938).  This research was motivated by the lack of research regarding drainage channels and river normalization  in  Cirebon  City  during  the  colonial  period.  The  method  used  is  the historical  method  which  includes  four  stages  of  work,  namely  heuristics,  criticism, interpretation and historiography. The research results show that before the 20th century, Cirebon did not have any government-managed sewers at all. Therefore, city residents build sewers independently or use the surrounding environment to dispose of sewage and household waste. Construction of drainage channels and river normalization in Cirebon began in 1885 and peaked from 1918 to 1934. The development project was divided into South Cirebon and North Cirebon. The presence of sewers gave rise to toilet facilities in Cirebon City and developments in waste management.
Keywords: Cirebon; River Normalization; Sewerage.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  perkembangan  saluran  pembuangan dan  normalisasi  sungai  di  Kota  Cirebon  pada  masa  kolonial  Belanda  (1870-1938). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya riset mengenai saluran  pembuangan dan normalisasi  sungai  di  Kota Cirebon pada masa kolonial.  Metode yang digunakan ialah metode sejarah yang meliputi empat tahap kerja yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebelum  abad  ke-20,  Cirebon  tidak memiliki  sama  sekali  saluran  pembuangan  yang  dikelola  pemerintah.  Oleh  sebab  itu penduduk  kota  membangun  saluran  pembuangan  secara  mandiri  atau  menggunakan lingkungan sekitar untuk buang kotoran dan limbah rumah tangga. Pembangunan saluran pembuangan dan normalisasi sungai di Cirebon dimulai pada tahun 1885 dan puncaknya pada tahun 1918 sampai 1934. Proyek pembangunan terbagi menjadi Cirebon Selatan dan Cirebon  Utara.  Kehadiran  saluran  pembuangan  memunculkan  fasilitas  MCK  di  kota Cirebon dan perkembangan pada manajemen pengelolaan sampah.

## Kata Kunci: Cirebon; Normalisasi Sungai; Saluran Pembuangan

## Pendahuluan
Kemunculan revolusi industri di Eropa pada abad ke-18 menjadi titik penting bagi kehidupan manusia. Revolusi industri mengubah aspek sosial, ekonomi, dan politik umat manusia  secara  global  (Crane-Kramer  &  Buckberry,  2023).  Salah  satu  dampak  yang timbul  pasca  revolusi  ialah  urbanisasi.  Sebelum  revolusi,  tingkat  urbanisasi  di  Eropa kurang dari 15% kemudian meningkat jadi 45% setelah revolusi (Alvarez-Palau, Bogart, Dunn, Satchell, & Shaw-Taylor, 2020; Gollin, Jedwab, & Vollrath, 2016). Tercatat pada abad ke-18, beberapa kota di Eropa misalnya London dan Paris memiliki populasi hingga satu juta jiwa  berkat  urbanisasi  (Smil, 2019). Namun  peningkatan  populasi  penduduk
tidak  ditunjang  prasarana  kebersihan  yang  baik,  akibatnya  kota-kota  besar  rentan terserang  wabah  penyakit.  Contohnya  pada  saat  wabah  kolera  kedua  (1826-1837), London  mengalami  korban  jiwa  sebanyak  6.536  jiwa  dan  Paris  sebanyak  20.000  jiwa (Rosenberg, 2009). Besarnya jumlah korban jiwa di Eropa pada saat tersebut disebabkan kondisi  kota  yang  kotor  dan  kekurangan  sanitasi.  Ahli  kesehatan  dan  pemerintah  saat tersebut  hanya  mementingkan  karantina  namun  melupakan  pentingnya  sanitasi  bagi kesehatan masyarakat (Ackerknecht, 2009). Untuk mencegah terjadinya wabah penyakit, kota memerlukan sistem sanitasi. Sanitasi terdiri dari tiga aspek utama yakni penyediaan air bersih, sistem pembuangan limbah, dan pengelolaan sampah (Melosi, 2008). Sanitasi telah  digunakan  sejak  zaman  kuno  untuk  menjauhkan  wabah  penyakit  dari  manusia (Angelakis, Capodaglio, & Dialynas, 2022). Berkat sanitasi yang baik, peradaban besar dunia seperti Mesopotamia, Yunani, dan Romawi mampu menunjang populasi besar pada masanya (Vuorinen, Juuti, & Katko, 2007). Maraknya wabah di Eropa dan Amerika pada abad  ke-19,  memunculkan  kembali  kesadaran  akan  pentingnya  sanitasi  bagi  kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu para ahli mulai memikirkan inovasi sanitasi di kota-kota besar (Budiman,  2022).  Misalnya  Kota  London  yang  membangun  saluran  pembuangan sepanjang 1800 km demi menghindari wabah kolera pada tahun 1864 (Porter, 2001).
Permasalahan sanitasi tak hanya terjadi di negara-negara Eropa, melainkan juga terjadi di wilayah koloni misalnya Hindia Belanda. Perkembangan perkebunan, teknologi transportasi, dan industrialisasi pada abad ke-19 mendorong urbanisasi penduduk desa ke kota  (Sasmita,  2019).  Pesatnya  laju  urbanisasi  di  wilayah  koloni  tidak  disertai  kondisi sanitasi yang memadai, akibatnya kesehatan penduduk kota menurun dan rentan terserang wabah  penyakit  (Budiman,  2022).  Karena  sering  mengalami  wabah  penyakit,  Hindia Belanda sempat dinobatkan menjadi salah satu tempat paling tidak sehat di dunia pada abad  ke-19.  Bahkan  para  pedagang,  serdadu,  dan  perwira  Belanda  menjuluki  ibu  kota Hindia Belanda sebagai Graf der Hollanders (kuburan orang Belanda) (Loedin, 2005). Kondisi sanitasi yang buruk tak hanya terjadi di Batavia melainkan juga terjadi pada kota- kota lainnya di Hindia Belanda misalnya Cirebon.
Cirebon merupakan salah satu kota pelabuhan di Hindia Belanda yang terdampak laju  urbanisasi  pada  abad  ke-19.  Raffles  menyatakan  pada  tahun  1805-1815,  Cirebon mengalami peningkatan penduduk sebesar 35% dari 160.100 jiwa menjadi 216.001 jiwa (Raffles, 2014). Selain itu berdasarkan data kependudukan Hindia Belanda, antara tahun 1840-1880,  Cirebon  mengalami  peningkatan  populasi  sebesar  10.000-30.000  jiwa  per tahun  (Emalia,  2020).  Namun  kurangnya  prasarana  kota  untuk  menampung  populasi penduduk menyebabkan kota kumuh, kotor, dan sering terserang wabah (Emalia, 2020). Permasalahan  wabah  penyakit  di  Cirebon  terkait  sanitasi  kota  yang  buruk,  namun permasalahan utama sanitasi di Cirebon ialah saluran pembuangan. Hingga pertengahan abad  ke-19,  Cirebon  tidak  memiliki  saluran  pembuangan  (Molsbergen,  1931).  Karena tidak  memiliki  saluran  pembuangan,  penduduk  Cirebon  memanfaatkan  sungai  untuk buang kotoran dan limbah rumah tangga (Broek, 1891). Upaya awal pemerintah kolonial untuk memperbaiki saluran pembuangan dimulai sejak tahun 1854. Pada tahun tersebut, pemerintah  kolonial  membentuk  dinas  pekerjaan  umum  yang  disebut Burgerlijke Openbare Werken (BOW). Sejak tahun 1866, BOW memiliki lima program kerja yakni Landsgebouwen (bangunan negara), Wegen (jalan), Irigatie en Assainering (irigasi dan assainering ), Waterkracht (pembangkit listrik tenaga air), dan Constructie Bureau (biro konstruksi) (Idris, 1970). Mulanya BOW hanya berfokus pada pembangunan jalan raya dan  saluran  irigasi  untuk  kepentingan  perkebunan.  Namun  tujuan  tersebut  terus berkembang dengan hadirnya sistem ekonomi liberal pada tahun 1870. Dengan hadirnya sistem ekonomi liberal, BOW merambah pada irigasi dan drainase kemudian penyediaan air bersih, normalisasi sungai, dan perbaikan sanitasi kota (Ravesteijn, 2008).
Pada  tahun  1870,  pemerintah  kolonial  mengubah  Sistem  Tanam  Paksa ( Cultuurstelsel ) menjadi Sistem Ekonomi Liberal. Liberalisasi ekonomi memberi peluang bagi para pengusaha untuk mengembangkan industri di Hindia Belanda (Hakim, 2018). Oleh sebab itu, banyak pengusaha asal Eropa yang bermigrasi ke Hindia Belanda untuk mengembangkan  usahanya.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  para  pengusaha, pemerintah  kolonial  mulai  membenahi  berbagai  prasarana  di  Hindia  Belanda  (Tasnur, Apriyanto, &  Arrazaq, 2022).  Beberapa agenda pemerintah ialah memperbaiki saluran pembuangan  dan  normalisasi  sungai.  Meskipun  demikian,  pembangunan  pada  masa ekonomi  liberal  kenyataannya  hanya  menyangkut  kebutuhan  hidup  orang  Eropa  saja. Akibatnya terjadi kesenjangan antara orang Eropa dan Pribumi yang kemudian menjadi salah satu pemicu hadirnya Politik Etis.
Terdapat  beberapa  alasan  mengapa  penelitian  ini  difokuskan  di  Kota  Cirebon. Alasan pertama, Cirebon merupakan salah satu kota dengan citra terburuk pada masanya namun  berubah  menjadi  kota  modern  yang  bersih  setelah  melalui  berbagai  perbaikan sanitasi (Puguh, 2010). Alasan kedua ialah perbaikan sanitasi di Cirebon telah dilakukan lebih dahulu dibandingkan kota-kota lainnya di Hindia Belanda yakni pada tahun 1870. Berbeda halnya dengan kota-kota besar misalnya Kota Bandung dan Kota Medan yang baru mendapat perhatian sanitasi sejak abad ke-20 (Affandi, Agustono, & Zuska, 2022; Budiman, 2022; Suriani & Anwar, 2019). Alasan ketiga ialah belum ada penelitian yang mengkaji secara spesifik mengenai pembangunan saluran pembuangan dan normalisasi sungai di Cirebon.
Terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  memiliki  kemiripan  dengan penelitian  ini.  Penelitian  oleh  Arif et  al. (2020)  dan  Sanusi et  al. (2022)  membahas mengenai sejarah sungai di Cirebon pada masa kolonial. Pada penelitian tersebut terdapat penjelasan singkat mengenai normalisasi sungai. Meskipun demikian, penelitian ini tidak membahas  mengenai  kondisi  saluran  pembuangan  sebelum  perbaikan,  perkembangan saluran  pembuangan,  dan  dampak  yang  ditimbulkan  karena  perbaikan  saluran pembuangan.  Selain itu penelitian lainnya dilakukan oleh Hudiyanto (2015), Suriani & Anwar  (2019),  Emalia  (2020),  dan  Budiman  (2022).  Namun  tak  ada  satupun  yang mengkaitkan  perkembangan  sanitasi  sebelum Gemeente (kotamadya).  Kebaruan penelitian  ini  ialah  meyakinkan  bahwa  perbaikan  sanitasi  di  Kota  Cirebon  sudah dilakukan sebelum naik status menjadi Gemeente .
Penelitian ini menggunakan konsep sanitasi dan higiene serta pendekatan politik. Sanitasi  adalah  cara  untuk  meningkatkan  kesehatan  masyarakat  dan  lingkungan  hidup masyarakat yang mendiami suatu wilayah, sedangkan higiene berkaitan usaha menjaga, merawat,  dan  meningkatkan  kesehatan  tubuh  manusia  (Melosi,  2008;  Taylor,  2011). Perbedaan sanitasi dan higiene terletak pada hubungannya. Sanitasi lebih berhubungan dengan  prasarana  untuk  meningkatkan  kesehatan  masyarakat,  sedangkan  higiene  lebih berkaitan  dengan  upaya  pribadi  penduduk  dan  tindakan  penegakan  untuk  menjaga kesehatannya (Affandi, 2019).
Pendekatan  politik  dibutuhkan  untuk  menjelaskan  perkembangan  prasarana sanitasi karena sanitasi tidak terbentuk secara alami melainkan sengaja dibentuk sebagai tantangan  modernisasi  kota.  Di  dalam  tantangan  modernisasi  terdapat  berbagai kepentingan  mulai  kolonialisme,  industri,  urbanisasi.  Berbagai  permasalahan  ini  tidak hanya disebabkan oleh penduduk kota sebagai entitas sosial kota, melainkan juga peran unsur industri dan institusi politik kota. Permasalahan sanitasi ditangani melalui berbagai usaha dari pemerintah kota dalam membangun prasarana kota. Dalam prosesnya terdapat tarik-menarik kepentingan antara stakeholders di antaranya pemerintah kota, pemerintah pusat,  pihak  swasta  dan  penduduk  sebagai  penerima  manfaat  utama  dari  usaha pembangunan sanitasi yang dilakukan (Affandi, 2019).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  dikemukakan  di  atas,  penelitian  ini  dilakukan untuk  mengetahui  perkembangan  saluran  pembuangan  dan  normalisasi  sungai  di  Kota Cirebon  pada  tahun  1870  sampai  tahun  1938.  Tahun  1870  dipilih  sebagai  tahun  awal penelitian  karena  pada  tahun  tersebut  pemerintah  kolonial  merencanakan  normalisasi Kali Bacin dan tahun 1938 dipilih sebagai tahun akhir penelitian dengan pembangunan saluran pembuangan terakhir oleh pemerintah kolonial  yakni  di  Kampung  Pekalangan. Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  menjelaskan  kondisi  saluran  pembuangan  di  Cirebon sebelum perbaikan sanitasi, perkembangan normalisasi sungai dan pembangunan saluran pembuangan, dan dampak yang ditimbulkan perbaikan tersebut.

## Metode
Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode Sejarah yang terdiri dari empat  tahap  kerja  yakni  heuristik,  kritik,  interpretasi,  dan  historiografi  (Herlina,  2020). Pada tahap heuristik dilakukan pengumpulan sumber-sumber sejarah dari berbagai tempat seperti arsip nasional,  perpustakaan, dan situs internet.  Sumber-sumber yang digunakan terdiri  dari  sumber  primer  dan  sumber  sekunder.  Sumber  primer  yang  digunakan  ialah sebagai berikut:
1. Lembar  negara,  laporan  ( verslag ),  dan  buku  resmi  pemerintahan: Staatsblad  Tahun 1906 No. 122 , Verslag over de burgerlijke openbare werken in Nederlandsch-Indië , Gedenkboek  der  Gemeente  Cheribon  1906-1931 , Het  rioleeringsvraagstuk  in Nederlandsch-Indië ,
2. Karya-karya sezaman yang ditulis oleh individu: Oud en nieuw Oost-Indien , Ontstaan en groei  der  stads- en landgemeenten in  Nederlandsch-Indië, On the Mineralogy of Java .
3. Surat  kabar  sezaman: Algeemen  Handelsblaad , Bataviaasch  Nieuwsblaad , De Locomotief , De  Indische  Courant,  Java-Bode , Koemandang  Masjarakat ,  dan Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië ).
4. Foto  dan  peta:  peta Situatie  van  te  het  riolereengebied  van  de  stad  Cheribon ,  serta beberapa foto dari ANRI dan KITLV.
Untuk  melengkapi  sumber  primer,  dikumpulkan  juga  sumber  sekunder  seperti buku,  disertasi,  dan  artikel  jurnal.  Setelah  sumber  dikumpulkan  tahap  selanjutnya  ialah kritik sumber (kritik eksternal dan kritik internal). Pada tahap ini  dilakukan pengecekan aspek  luar  sumber  sejarah  (misalnya  font,  kondisi  kertas)  dan  isi  sumber  (melakukan koroborasi untuk membandingkan kebenaran isi sumber yang satu dengan sumber yang lainnya).  Setelah  fakta  sejarah  terkumpul,  tahap  selanjutnya  ialah  interpretasi  untuk menafsirkan  fakta  sejarah.  Tahap  terakhir  ialah  historiografi,  pada  tahap  ini  fakta  yang telah  diinterpretasi  kemudian  direkonstruksi  dan  ditulis  dalam  bentuk  artikel  jurnal berjudul “Perkembangan Saluran Pembuangan dan Normalisasi Sungai di Kota Cirebon pada Masa Kolonial (1870-1938)”.

## Hasil dan Pembahasan
1. Kondisi Lingkungan Cirebon sebelum Pembangunan Saluran Pembuangan
Sebelum abad ke-19, pola permukiman di Cirebon masa kolonial terbagi menjadi penduduk  benteng  dan  luar  benteng  (Hendro,  2014).  Sejak  berdirinya  benteng  De Beschermingh  di  muara  Sungai  Sukalila  pada  akhir  abad  ke-17  Masehi,  benteng  ini menjadi  permukiman  ekslusif  orang-orang  Eropa  di  Cirebon  hingga  tahun  1835 (Molsbergen, 1931). Benteng De Beschermingh terdiri dari rumah orang Eropa, gudang, penjara, dan kantor residen. Karena luas wilayah benteng yang kecil, benteng ini hanya mampu dihuni beberapa puluh orang Eropa saja (Valentijn, 1726). Sebagaimana benteng- benteng VOC lainnya di  Nusantara, De Beschermingh menjadi  pusat  aktivitas ekonomi
dan politik kolonial di Cirebon. Karena lokasi De Beschermingh terletak di dekat sungai Sukalila, penduduk benteng tidak pernah kesulitan air bersih maupun mengalami masalah limbah air kotor (Sanusi et al., 2022).
Pada abad ke-18, Valentijn memperkirakan ada 7.000 kepala keluarga yang tinggal di  luar  benteng.  Penduduk  luar  benteng  terdiri  dari  orang  pribumi  dan  Timur  Asing. Arsitektur rumah penduduk luar benteng terbuat dari batu, kayu, atau bambu. Rumah batu dan  kayu  hanya  dimiliki  sultan  dan  keluarganya,  sedangkan  sebagian  besar  rumah  di Cirebon  terbuat  dari  bambu  (Valentijn,  1726).  Hingga  awal  abad  ke-19,  penataan permukiman di luar benteng sangat buruk. Rumah-rumah dibangun tanpa memperhatikan aspek  kerapihan,  keindahan,  dan  kesehatan  penghuninya.  Salah  satu  fasilitas  yang diabaikan ketika pembangunan ialah saluran pembuangan. Karena tak memiliki  saluran pembuangan, kota dipenuhi comberan dan genangan air yang menyebabkan tanaman rawa tumbuh  subur.  Karena  kondisi  tersebut,  Cirebon  rentan  terkena  wabah  penyakit  sejak tahun 1751 (Emalia, 2020; Molsbergen, 1931).
Erupsi  Gunung  Ciremai  pada  tahun  1772  dan  1805  menyebabkan  munculnya wabah penyakit di Karesidenan Cirebon (Horsfield, 1816). Erupsi Gunung Ciremai pada tahun 1805 begitu dahsyat sehingga menyebabkan sumber air bersih (sungai, kanal, dan kolam) tercemar material vulkanik. Karena sumber air bersih tercemar material vulkanik, akibatnya Kota Cirebon mengalami krisis air bersih yang berdampak pada wabah kolera. Wabah ini menewaskan ¼ populasi kota pada tahun 1805-1806. Karena banyaknya korban jiwa menyebabkan penduduk pribumi harus mengubur jenazah di luar area pemakaman. Selain  itu,  banyak  rumah  yang  kosong  ditinggal  pemiliknya  menyebabkan  kondisi  kota semakin kotor (Molsbergen, 1931).
Karena wilayah benteng yang terlalu sempit, benteng tak dapat lagi menampung penduduk  Eropa  di  Cirebon.  Oleh  sebab  itu,  satu-satunya  solusi  yang  dapat  dilakukan orang  Eropa  ialah  pindah  ke  luar  benteng.  Meskipun  demikian,  pindah  ke  luar  benteng bukan pilihan bagi penduduk Eropa (Molsbergen, 1931). Wabah penyakit yang menimpa penduduk pribumi dan Timur Asing menjadi faktor yang menyebabkan orang-orang Eropa enggan pindah ke luar benteng  (Emalia, 2020). Selain itu, orang-orang Eropa pada saat tersebut  juga  memiliki  keyakinan  bahwa  bercampur  dengan  orang  pribumi  akan menghilangkan status Eropa mereka (Wertheim, 1947). Karena itu, dibuat segregasi untuk memisahkan orang Eropa dan etnis lainnya agar mereka terhindar wabah penyakit.
Pada  tahun  1826,  pemerintah  kolonial  mengeluarkan  undang-undang  bernama wijkenstelsel (sistem  distrik).  Melalui  undang-undang  ini  pemerintah  kolonial  dapat menentukan wilayah mana saja yang dapat ditinggali etnis di kota. Oleh sebab itu, secara fisik kota-kota di Jawa terbagi menjadi tiga wilayah besar. Wilayah besar tersebut terdiri dari  wilayah  penduduk  Eropa  ( Europeesche  Wijk ),  wilayah  penduduk  Timur  Asing ( Chinezen Wijk dan Vreemde Osterlingen ), dan wilayah penduduk pribumi (Damayanti & Handinoto, 2005; Handinoto, 1999). Karena lokasi benteng yang berada di luar wilayah Eropa,  maka  penduduk  Eropa  harus  pindah  ke  tempat  yang  telah  ditentukan.  Namun pemindahan tersebut tidak kunjung terlaksana karena beberapa wilayah di Cirebon rentan serangan hewan buas (Molsbergen, 1931).
Pada  tanggal  31  Oktober  1835,  terjadi  ledakan  gudang  mesiu  di  benteng  De Beschermingh.  Ledakan  tersebut  menyebabkan  rumah-rumah  orang  Eropa  hangus terbakar dan tembok benteng rusak parah. Beberapa puing benteng bahkan terlempar ke aliran sungai Sukalila, akibatnya penduduk benteng tidak dapat menggunakan air sungai. Karena  kondisi  benteng  yang  hancur  dan  terjadi  krisis  air  bersih,  akhirnya  residen memutuskan  untuk  menghancurkan  benteng  pada  tahun  yang  sama  dan  memindahkan orang-orang Eropa ke wilayah Tangkil (Molsbergen, 1931).
Hingga  akhir  abad  ke-19,  permukiman  di  Cirebon  belum  memiliki  saluran  air bersih  maupun  saluran  pembuangan  ( riol ).  Oleh  sebab  itu,  penduduk  Eropa  biasanya berinisiatif  membangun  prasarana  MCK  secara  mandiri.  Orang  Eropa  biasanya membangun dua toilet yang terpisah di satu rumah. Satu toilet digunakan untuk buang air, sedangkan satunya lagi untuk mandi dan mencuci pakaian. Kedua toilet  biasanya hanya dipisahkan tembok saja. Air bersih diperoleh melalui sumur pribadi atau jasa tukang air. Karena  tidak  ada  teknologi  drainase  dan  pipa  pembuangan,  maka  kotoran  ditampung dalam septic tank tertutup. Untuk mencegah bau  kotoran menyebar, orang-orang  Eropa menggunakan kloset leher angsa (Bergmans, 1909).
Berbeda halnya dengan penduduk Eropa, kebanyakan penduduk pribumi maupun Timur  Asing  tidak  memiliki  sarana  pembuangan.  Karena  tidak  memiliki  saluran pembuangan yang dikelola pemerintah, maka limbah rumah tangga dan kotoran dibuang sembarangan ke sungai (Dahlan, 1956). Salah satu sungai yang terkenal karena citra kotor dan sarang penyakit ialah Kali Bacin. Sungai ini secara geografis melintasi wilayah Timur Asing  di  pusat  kota.  Karena  lokasinya  yang  berdekatan  dengan  permukiman  padat penduduk,  Kali  Bacin  digunakan  penduduk  sekitar  untuk  buang  kotoran  (Burgerlijke Openbare Werken, 1920; Lonkhuizen, 1917). Berdasarkan Verslag Burgerlijke Openbare Werken (Laporan Dinas Pekerjaan Umum), hingga abad ke-20 banyak penduduk bantaran sungai yang membangun jamban di Kali Bacin untuk buang hajat. Arus Kali Bacin yang tenang menyebabkan kotoran tertahan di perairan (Burgerlijke Openbare Werken, 1911). Karena bau kotoran yang menyengat, penduduk sekitar menamai sungai ini dengan nama Kali Bacin. Dalam bahasa Jawa Cirebon bacin artinya berbau busuk (Sanusi et al., 2022). Di  samping  kotor,  Kali  Bacin  juga  dianggap  tak  memiliki  nilai  praktis  bagi kepentingan  kolonial.  Pada  akhir  abad  ke-19  hingga  awal  abad  ke-20,  terjadi perkembangan pesat pada teknologi transportasi di Jawa dengan diperkenalkannya mobil, sepeda  motor,  dan  kereta  api  oleh  pemerintah  kolonial.  Kendaraan  modern  mendorong pembangunan jalan raya dan jalur kereta api secara intensif di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, jalur air dianggap tak lagi diperlukan untuk kepentingan transportasi (Asnan, 2016). Selain itu,  Kali  Bacin  juga  dikenal  sering  menimbulkan  wabah  penyakit.  Sejak  abad  ke-19, penduduk sekitar Kali Bacin dikenal memiliki tubuh lemah, sering anemia, dan mengalami pembengkakan  limpa  (Schrieke,  1918).  Karena  khawatir  wabah  penyakit  menyebar  ke permukiman Eropa dan mengganggu pemandangan kota, pemerintah Karesidenan Cirebon mulai mengajukan normalisasi Kali Bacin pada pemerintah pusat.

## 2. Perkembangan Saluran Pembuangan di Kota Cirebon
Rencana  normalisasi  Kali  Bacin  telah  dikirim  pemerintah  daerah  ke  pusat  sejak tahun 1870. Namun setibanya di Batavia, gagasan normalisasi tidak mendapat tanggapan serius dari pemerintah pusat (Schrieke, 1918). Kurangnya minat pemerintah pusat untuk memperbaiki Kali Bacin diduga karena lokasi sungai. Lokasi Kali Bacin yang terletak di permukiman  Timur  Asing  dinilai  kurang  sesuai  dengan  agenda  pemerintah  kolonial (Lonkhuizen,  1917).  Pada  masa  ekonomi  liberal,  agenda  pembangunan  lebih  ditujukan bagi  kepentingan  swasta  di  Hindia  Belanda.  Oleh  sebab  itu,  ketika  dihadapkan  pada pembangunan  prasarana  maka  pemerintah  pusat  akan  mendahulukan  kebijakan  yang menyangkut  hidup  para  pengusaha  Eropa  (Tasnur  et  al.,  2022).  Misalnya  eksplorasi sumber  mata  air  dan  pembangunan  jalur  air  bersih  di  Karesidenan  Cirebon  pada  tahun 1878,  pembangunan  ini  bukan  dilatarbelakangi  kebutuhan  orang  Timur  Asing  maupun pribumi, melainkan demi kepentingan hidup orang Eropa di Cirebon (Molsbergen, 1931).
Permasalahan  Kali  Bacin  mendapat  titik  terang  pada  tahun  1885.  Saat  itu  Kali Bacin dan Kali Kenduran meluap hingga mengakibatkan banjir di permukiman Tionghoa dan  pelabuhan.  Karena  dua  sungai  ini  bermuara  di  pelabuhan  Cirebon,  air  banjir
menggenangi  pelabuhan  yang  menyebabkan  aktivitas  perekonomian  terganggu.  Karena aktivitas ekonomi yang terganggu, pemerintah pusat mulai merencanakan pembangunan saluran drainase di sekitar pelabuhan. Setelah melalui dua tahun revisi rancangan, akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan Gouvermentens Besluit No. 32 Tanggal 14 Agustus 1887. Menurut peraturan pemerintah ini, BOW diberi dana sebesar f 346.951 untuk memperbaiki kondisi  pelabuhan dan  membangun saluran pembuangan di  Kali Kenduran  (Burgerlijke Openbare  Werken,  1892).  Alasan  normalisasi  Kali  Kenduruan  didahulukan  pemerintah karena  sungai  ini  lokasinya  lebih  dekat  dengan  pelabuhan  dibandingkan  Kali  Bacin. Dengan  dilakukannya  normalisasi  Kali  Kenduruan,  pemerintah  kolonial  secara  tidak langsung mulai memperhatikan kondisi sungai-sungai yang ada di Kota Cirebon.
Pada  tahun  1887,  pemerintah  pusat  mulai  mengerahkan  beberapa  ahli  untuk meneliti kondisi Kali Bacin (Schrieke, 1918). Hasil penelitian menunjukkan kondisi Kali Bacin  sangat  memprihatinkan, setiap musim  hujan selalu banjir sedangkan pada musim kemarau  menjadi  selokan  bau  kotoran  (Burgerlijke  Openbare  Werken,  1892).  Laporan mengenai Kali Bacin kemudian dikirim ke pemerintah pusat. Setibanya di Batavia, hasil penelitian  mendapat  perhatian  besar  publik.  Beberapa  perusahaan  pembangunan  di Batavia mengajukan diri pada pemerintah Hindia Belanda untuk mengerjakan normalisasi Kali Bacin (Schrieke, 1918). Selain itu kondisi Kali Bacin yang kotor juga dikenal oleh warga Australia. Seorang wanita Australia bernama Leca mengirim surat pada temannya di Cirebon bernama Debbie. Dalam surat tersebut, ia membagikan pengalamannya ketika berkunjung  ke  Cirebon.  Ia  mendeskripsikan  kondisi  Kali Bacin  yang  berbau  busuk  dan kondisi Kota Cirebon yang penuh tanaman rawa ( Java-Bode , Brieven uit Australië , 1893). Untuk  mengatasi  pencemaran  lebih  lanjut  di  Kali  Bacin,  pemerintah  kolonial membangun 10 jalur pipa dan 43 hidran air bersih di kota pada tahun 1893. Dengan adanya prasarana air bersih, diharapkan penduduk Cirebon meninggalkan kebiasaan buang hajat di sungai dan beralih menggunakan toilet (Molsbergen, 1931). Namun karena kebiasaan yang  terlanjur  melekat,  penduduk  sekitar  Sungai  tetap  menggunakan  jamban.  Jika  ada yang  membangun  toilet  pun  pembuangan  masih  tetap  terhubung  ke  aliran  sungai (Lonkhuizen, 1917). Selain itu dengan semakin banyak pendatang yang masuk ke Cirebon menyebabkan perebutan ruang kota. Akibatnya banyak pendatang yang tinggal di tepian sungai, stasiun, pelabuhan, dan tempat kumuh hanya untuk sekedar tidur (Emalia, 2016). Kondisi Kali Bacin yang terus memburuk menjadi masalah bagi pemerintah karesidenan. Pemerintah  karesidenan  hanya  bisa  melaporkan  ke  pemerintah  pusat.  Berbagai  laporan terus  dikirim  ke  pemerintah  pusat  hingga  tahun  1901  namun  tak  mendapat  tanggapan serius (Schrieke, 1918).
Pada  tanggal  5  Januari  1902,  terjadi  banjir  di  Distrik  Timur  Asing  dan  Eropa. Banjir  ini menyebabkan  korban  jiwa  dari  pihak  Eropa  maupun  Timur  Asing.  Penyebab banjir  ialah  luapan  Kali  Kasunanan  dan  Kali  Bacin  ( Algemeen  handelsblad  voor Nederlandsch-Indië , Overstroemingen ,  1902).  Oleh  sebab  itu,  sekelompok  perusahaan pembangunan di Batavia mengajukan petisi pada pemerintah pusat agar segera melakukan normalisasi  Kali  Bacin.  Pada  tanggal  14  Mei  1902,  gubernur  jenderal  menyetujui keinginan  para  pemborong  tersebut.  Akhirnya  setelah  melalui  beberapa  kali  revisi rancangan pada tahun 1903, para dokter dan insinyur dikirim ke Cirebon untuk meneliti kondisi sungai. Hasil penelitian kemudian dikirim ke pusat pada tahun yang sama. Ide ini kemudian  disetujui  dan  pada  tahun  1905,  pemerintah  pusat  memberikan  dana  terbatas untuk perbaikan Kali Bacin. Karena biaya yang terbatas, perbaikan dilakukan dengan hasil yang mengecewakan (Schrieke, 1918).
Pada tanggal  1 April 1906, pemerintah pusat  menaikkan status  Cirebon menjadi Gemeente (kotamadya) dengan dikeluarkannya lembar negara Staatsblad No. 122 Tahun 1906. Dengan dikeluarkannya lembar negara tersebut, Cirebon diperintah oleh walikota
dan gemeenteraad (dewan kota). Berdasarkan pasal 3, kebijakan pembangunan kota tak lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat melainkan urusan kotamadya. Selain itu, biaya pembangunan juga diperoleh dari kas kota. Namun karena kurangnya kas pemerintah kota untuk membiayai proyek pembangunan, banyak pembangunan dengan biaya besar yang terhenti.  Hal  ini  menjadi  kekhawatiran dewan  kota,  karena  itu  mereka  mengajukan peraturan  baru  pada  pemerintah  pusat.  Pada  tahun  1908,  dewan  kota meminta  bantuan pada  pemerintah  pusat  untuk  menyediakan  subsidi  pembangunan.  Mereka  melihat pembangunan  di  Kota  Cirebon  tidak  dapat  dilakukan  jika  hanya  bersumber  dari  kas pemerintah  kota.  Akhirnya  keinginan  mereka  terwujud  dan  pemerintah  pusat  bersedia menyediakan bantuan subsidi (Schrieke, 1918).
Pada tahun yang sama, dewan kota meminta bantuan subsidi untuk pembangunan saluran pembuangan dan normalisasi Kali Bacin. Sebelum dana dikeluarkan, pemerintah pusat meminta dewan kota untuk mengirim rancangan normalisasi Kali Bacin. Selama dua tahun  revisi  rancangan,  akhirnya  rancangan  tersebut  disetujui  pemerintah  pusat.  Pada tahun  1910,  pemerintah  pusat  memberikan  dana  sebesar f 73.300  untuk  menutup  tiga balong dan memasang tanggul dari batu bata di sekitar Kali Bacin. Namun saat memasuki setengah  perjalanan,  BOW  menanggap  desain  yang  dikirim  dewan  kota tidak  dapat dilaksanakan sepenuhnya karena kurang biaya, karena itu mereka menghentikan proyek di tengah  jalan  (Burgerlijke  Openbare  Werken,  1910).  Keadaan  ini  menimbulkan kebingungan  pemerintah  maupun  penduduk  Cirebon  karena  mereka yakin  proyek seharusnya selesai pada tahun 1911( De Preanger Bode , Uit Cheribon , 1910).
Pada  tahun  1911,  sekretaris  Kota  Cirebon  yakni  V.  E.  Rijnders  meminta  pada residen  untuk  menanyakan  alasan  BOW  menghentikan  normalisasi  di  tengah  jalan. Akhirnya pada bulan Juni 1911, residen mendapatkan kabar bahwa BOW pusat meminta agar  pemerintah  kota  mengirim  kembali  rancangan  normalisasi.  Rijnders  marah  besar karena mereka sudah mengirim berbagai  macam  rancangan normalisasi  Kali Bacin  dan tak  ada  satupun  yang  sesuai  dengan  keinginan  BOW  pusat  ( De  Locomotief , Gemengd , 1911).    Karena  itu,  untuk  menengahi  kepentingan  kotamadya  dan  pemerintah  pusat. Residen  kembali  mengkontak  BOW  untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Akhirnya pembangunan diteruskan oleh pemerintah kota (Schrieke, 1918).
Pembangunan di Cirebon kembali berlanjut pada tahun 1912, pada tahun tersebut pemerintah Kota Cirebon melakukan pembersihan aliran Kali Bacin, sungai Sipadu, dan Kanal Silayar secara mandiri. Selain membersihkan aliran sungai, pemerintah kota juga membangun beberapa selokan batu bata di permukiman Tionghoa dan Arab (Molsbergen, 1931). Meskipun demikian, karena dana yang terbatas maka pembangunan tidak tuntas. Pembersihan aliran sungai hanya dilakukan di beberapa tempat sedangkan hulu dan hilir sungai tidak dibersihkan (Emalia, 2020). Normalisasi aliran sungai merupakan pekerjaan yang  besar  karena  itu  harus  ada  upaya  pembersihan  dari  hulu  ke  hilir,  jika  normalisasi dilakukan tanpa memperhatikan hulu hingga hilir sungai maka proyek akan selalu gagal (Cha, Park, Kim, Byeon, & Stow, 2014).
Pada  tahun  1914,  saluran  pembuangan  permukiman  Timur  Asing  di  Kali  Bacin mengalami  kerusakan.  Akibatnya  kondisi  Kali Bacin  semakin  kotor.  Karena  menyadari bahwa pemerintah kota tak mampu melakukan pembangunan tanpa bantuan pemerintah pusat.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  kota  kembali  mengkontak  BOW  pusat  untuk  rencana pembangunan saluran pembuangan. Setelah itu departemen waterstaat (pengairan) BOW Kota  Cirebon  mengirim  rancangan  pada  BOW  pusat,  namun  rancangan  ini  kembali ditolak.  Akhirnya  dewan  kota  membuat  permohonan  pada  Gubernur  Jenderal  Idenburg untuk pembangunan saluran pembuangan di Kota Cirebon. Dalam permohonan tersebut, disebutkan  bahwa  penduduk  Cirebon  menderita  karena  proyek  pembangunan  yang menggantung  selama  40  tahun.  Permohonan  tersebut  kemudian  dikabulkan  gubernur
jenderal, dan insinyur dari BOW pusat yakni K. van der Laan ditunjuk untuk pembangunan saluran pembuangan di Kota Cirebon (Schrieke, 1918).
Pada  tahun  1915,  van  der  Laan  memberikan  rancangan  pembangunan  saluran pembuangan pada BOW Kota Cirebon (Schrieke, 1918). Berdasarkan rancangan tersebut, pembangunan  saluran  pembuangan  dan  normalisasi  sungai  akan  dibagi  menjadi  dua wilayah kerja yakni Cirebon Selatan ( Cheribon-zuid ) dan Cirebon Utara ( Cheribon-noord ) dengan  masing-masing  wilayah  kerja  dibatasi  Sungai  Sukalila.  BOW  pusat  mulanya berencana melakukan pembangunan di kedua wilayah secara bersamaan. Namun rencana ini ditolak dewan kota karena mereka merasa pembangunan akan memakan biaya lebih besar  jika  dilakukan  bersamaan.  Setelah  melalui  beberapa  kali  perubahan,  rancangan pembangunan  saluran  pembuangan  disetujui  Asisten  Residen  dan  dewan  kota  dengan Governements  Besluit (keputusan  pemerintah)  No.  58  tanggal  27  April  1917.  Dengan keputusan pemerintah ini, pemerintah Kota Cirebon mulai proyek normalisasi sungai dan pembangunan saluran pembuangan (Molsbergen, 1931).
a. Cirebon Selatan (Cheribon-Zuid)
Proyek  normalisasi  sungai  dan  saluran  pembuangan di  Cirebon  Selatan  dimulai pada tahun 1918. Saat itu pemerintah kota melakukan rapat guna menentukan nasib akhir Kali  Bacin.  Gagasan  yang  paling  banyak  disetujui  ialah  ide  pengurukan  dari  asisten Residen Cirebon yakni J. H. Eycken. Menurut Eycken, pengurukan dengan tanah adalah langkah  terakhir  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  kota.  Melalui  pengurukan  maka penduduk  tidak  akan  membangun  jamban  maupun  buang  sampah  sembarangan  lagi  di lokasi tersebut. Oleh sebab itu, diharapkan dengan pengurukan maka masalah Kali Bacin dapat  diatasi  selamanya.  Setelah  melalui  kesepakatan,  akhirnya  diputuskan  untuk menguruk  Kali  Bacin  dengan  tanah  dan  menggantinya  dengan  saluran  pembuangan (Molsbergen, 1931). Pada bulan Agustus  1918, para pemborong dan kuli mulai  bekerja menguruk  Kali  Bacin  dengan  tanah.  Selain  melakukan  pengurukan,  para  pekerja  juga diperintahkan  menghancurkan  rumah-rumah  kosong  yang  ada  di  sekitar  Kali  Bacin. Namun  karena  kurang  kewaspadaan,  penghancuran  rumah  kosong  menyebabkan kebakaran hebat pada tanggal 17 Agustus 1918. Kebakaran ini dipicu kelalaian pegawai yang  tidak  mengetahui  rumah  kosong  memiliki  barang  mudah  terbakar.  Akibatnya  api dengan cepat menyambar ke permukiman Arab dan pengurukan sempat terhenti sementara waktu  ( De  Preanger  Bode ,  1918).  Setelah  kebakaran  berhasil  dipadamkan,  pengurukan dilanjutkan selama beberapa bulan dan selesai pada awal tahun 1919 (Molsbergen, 1931).
Setelah  pengurukan  Kali  Bacin  selesai,  pemerintah  kota  melanjutkan  proyek dengan pembangunan saluran pembuangan. Jalur pertama yang dibangun pemerintah kota ialah  saluran  pembuangan  dari  wilayah  Pasuketan  sampai  Keraton  Kasepuhan,  lokasi pembangunan tepat berada di atas bekas Kali Bacin. Karena lahan urukan masih kosong, pemerintah kota juga berinisiatif membangun jalan raya di atasnya. Pada akhir tahun 1919, pengerjaan  saluran  pembuangan sempat  terhambat  banjir  di  wilayah  Pasuketan.  Oleh sebab  itu,  dilakukan  penelitian  guna  mengecek  penyebab  banjir  di  wilayah  tersebut. Akhirnya ditemukan bahwa penyebab banjir ialah muara Sungai Sukalila yang terhalang reruntuhan benteng De Beschermingh. Sejak akhir 1919, pemerintah kota mengeluarkan dana  sebesar f 20.000  untuk  mengeruk  puing-puing  benteng  agar  proyek  pembangunan tetap  berjalan.  Setelah  pengerukan  Sungai  Sukalila  selesai,  proyek  dilanjutkan  kembali hingga selesai pada tahun 1920. Untuk menghormati jasa asisten residen J.H. Eycken, jalan kemudian diberi nama Laan Eycken (Jalan Eycken) (Molsbergen, 1931) Pada  awal  tahun  1920,  pemerintah  Cirebon  melanjutkan  proyek  pembangunan dengan  normalisasi  Sungai  Sukalila  (Molsbergen,  1931).  Saat  itu  pemerintah  kota melakukan  rapat  dadakan  karena  Sungai  Sukalila  kembali  banjir.  Setelah  melalui kesepakatan, akhirnya diputuskan untuk  meluruskan aliran sungai  (Sanusi  et  al.,  2022).
Asteja (2018) mengungkapkan bahwa Sungai Sukalila hingga awal abad ke-20 memiliki aliran yang berkelok-kelok. Namun yang menjadi permasalahan sungai ini juga melewati permukiman padat penduduk seperti Panjunan yang rentan tercemar limbah rumah tangga. Meander atau sungai berkelok menjadi penyebab erosi di bantaran sungai dan sedimentasi di  delta  sungai  (Rosgen,  1997).  Jika  Sungai  Sukalila  tidak  diluruskan  maka  akan menyebabkan  banjir  yang  berdampak  pada  permukiman  padat  penduduk  (Sanusi  et  al., 2022). Pada tanggal 1 April 1920, J. H. Eycken menunjuk seorang insinyur bernama H. M.  Bensdrop  untuk  memimpin  proyek  pelurusan  Sungai  Sukalila.  Setelah  melalui serangkaian persiapan, akhirnya proyek normalisasi dimulai dan para pekerja meluruskan aliran sungai (Het Nieuws, 1920). Setelah pelurusan aliran sungai, para pekerja kemudian memindahkan  aliran  Sungai  Sukalila  lama  ke  saluran  baru  yang  disebut  Kali  Anyar (sekarang  bermuara  di  pintu  Pelabuhan  III  Cirebon).  Aliran  lama  Sungai  Sukalila kemudian diuruk dengan tanah, dibangun jalan raya, dan dipasangi saluran pembuangan. Jalan  raya  baru  ini  disebut  Jalan  Syarif  Abdurrahman  (Sanusi  et  al.,  2022).  Proyek normalisasi Sungai Sukalila selesai pada tahun yang sama dengan biaya sebesar f 210.000 (Molsbergen, 1931).
Gambar 1. Peta Saluran Pembuangan ( Rioleering ) di Cirebon Selatan (Sumber Molsbergen, 1931)
Sembari  mengerjakan proyek normalisasi  Sungai  Sukalila, pemerintah kota juga mengerjakan  pembangunan  saluran  pembuangan  di  seluruh  wilayah  Cirebon  Selatan. Proyek  ini  berlangsung  selama  dua  tahun  dan  menghasilkan  saluran  pembuangan sepanjang 15,5 km. Saluran yang digunakan di Cirebon Selatan ialah jenis tertutup atau tipe gorong-gorong. Setiap gorong-gorong memiliki kedalaman 60-70 cm dan terkoneksi rumah penduduk dengan rasio 1:200 (1 gorong-gorong berbanding 200 rumah). Saluran pembuangan  di  Cirebon  Selatan  berfungsi  mengalirkan  air  hujan,  kotoran,  dan  limbah rumah tangga. Saluran pembuangan juga dilengkapi sanitary manhole yakni lubang agar pekerja kebersihan dapat membersihkan gorong-gorong (Burgerlijke Openbare Werken, 1920).  Untuk  mengatasi  banjir  karena  luapan  air  hujan  yang  melebihi  kapasitas, pemerintah kota juga membeli 3 pompa sentrifugal. Pompa berkapasitas 370 liter per detik ini  berfungsi  menyedot  air  kotor  ke  sungai  atau  laut.  Meskipun  pompa  drainase  sudah dipasang  sejak  tahun  1919,  pompa  baru  dapat  digunakan  setelah  pembangunan  saluran pembuangan selesai pada tahun 1922 (Molsbergen, 1931).
Proyek pembangunan di Cirebon Selatan selesai pada tahun 1922. Para pemborong mulai  menyerahkan  catatan  biaya  pembangunan  pada  pemerintah  kota.  Pembangunan saluran pembuangan (belum termasuk normalisasi sungai) menghabiskan biaya sebesar f 956.826, dua kali lebih besar dari estimasi awal pembangunan yakni f 455.000. Pada saat yang sama, pemerintah  pusat  juga memberikan dana subsidi  sebesar f 11.500 per tahun untuk  biaya  pemeliharaan  pompa,  saluran  pembuangan,  dan  sungai  di  Cirebon  Selatan. Berkat biaya ini pemerintah kota dapat menggaji pegawai kebersihan untuk membersihkan saluran pembuangan dan sungai di Kota Cirebon (Molsbergen, 1931). Perbaikan saluran pembuangan  berhasil  menangani  masalah  wabah  di  Cirebon  Selatan  selama  beberapa tahun.
Pada  awal  tahun  1925,  Cirebon  kembali  terserang  wabah  penyakit.  Pemerintah kota saat itu kebingungan karena penyebab utama wabah malaria yakni Kali Bacin sudah diuruk namun wabah penyakit masih juga terjadi. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian melakukan  penelitian  intensif  mengenai  kasus  Malaria  ini.  Setelah  dilakukan  penelitian akhirnya ditemukan bahwa penyebab wabah malaria ialah Sungai Sipadu yang berlokasi di dekat Keraton Kasepuhan (Molsbergen, 1931). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa muara sungai Sipadu tersumbat sampah, kotoran manusia, dan kotoran binatang. Akibatnya terjadi pencemaran yang menyebabkan air sungai terhambat, keruh, dan penuh lumpur.  Kondisi  ini  mendorong  nyamuk anopheles berkembang  biak  dan  menularkan penyakit  malaria  ke  manusia  (Sanusi  et  al.,  2022).  Setelah  penyebab  wabah  berhasil diketahui, pemerintah kota merencanakan normalisasi Sungai Sipadu.
Pada tahun 1925, pemerintah Kota Cirebon mulai membuat rancangan normalisasi Sungai Sipadu. Berdasarkan rancangan tersebut, normalisasi yang akan dilakukan terdiri dari  pembersihan  saluran  pembuangan,  pengerukan  lumpur  di  muara  sungai, pembangunan  dinding  beton  pada  bantaran  sungai,  dan  pembuatan  bendungan  kecil sebelum air keluar muara. Rancangan ini dikirim ke pemerintah pusat  pada tahun yang sama.  Rancangan  ini  disetujui  pemerintah  pusat  pada  tahun  1926,  pemerintah  pusat kemudian mengeluarkan Gouvermentens Besluit No. 15 Tanggal 6 Desember 1926. Pada peraturan  pemerintah  tersebut,  pemerintah  pusat  memberikan  dana  subsidi  sebesar f 61.210 untuk memperlancar proyek normalisasi Sungai Sipadu. Setelah subsidi diterima pemerintah pusat kemudian mengerjakan normalisasi sungai. Pada tahun 1928, pemerintah pusat  memberikan  subsidi  tambahan  untuk  penyelesaian  proyek  normalisasi.  Akhirnya pengerjaan normalisasi di seluruh Cirebon Selatan selesai pada tahun 1929 (Sanusi et al., 2022).

## b. Cirebon Utara (Cheribon-Noord)
Berdasarkan  rancangan  tahun  1915,  pembangunan  saluran  pembuangan  dan normalisasi  sungai  di  Cirebon  Utara  seharusnya  dilakukan  bersamaan  dengan  Cirebon Selatan. Namun rencana ini ditolak dewan kota karena kurangnya dana untuk membiaya proyek, karena itu pembangunan dipisah menjadi dua bagian (Molsbergen, 1931). Karena tak  kunjung  mendapat  perhatian,  penduduk  Eropa  di  Cirebon  Utara  menyampaikan keluhannya  melalui  surat  kabar  pada  tahun  1926.  Dalam  keluhan  tersebut,  mereka meminta  walikota  R.A.  Schotman  agar  segera  membangun  saluran  pembuangan  di permukiman  mereka.  Mereka  mengeluhkan  kondisi  kotor  di  Cirebon  Utara  karena kurangnya  gorong-gorong.  Bahkan  mereka  menyindir  Schotman  yang  lebih mementingkan  keperluan  orang  Tionghoa  di  Cirebon  Selatan  dibanding  sesama  orang Belanda.  Karena  hal  tersebut,  Schotman  berjanji  untuk  segera  membangun  saluran pembuangan  ( Het  nieuws  van  den  dag  voor  Nederlandsch-Indië , Rioleering  en Asfalteering ,  1926).  Karena  desakan  tersebut,  pemerintah  kota  mulai  mengajukan  dana subsidi pada pemerintah pusat untuk proyek pembangunan di Cirebon Utara.
Pada  awal  tahun  1927,  air  Kanal  Silayar  meluap  mengakibatkan  banjir  di  jalan Kesambi,  Rumah  Sakit  Oranje,  dan  penjara  kota.  Air  banjir  pada  saat  itu  sangat  kotor bahkan bercampur kotoran manusia. Kanal Silayar yang merupakan warisan pemerintahan Residen Waterloo memang sejak lama digunakan penduduk pribumi untuk mandi, cuci, dan  kakus.  Peristiwa  tersebut  menyebabkan  kemarahan  penduduk  sekitar  kepada Pemerintah Kota. Oleh sebab itu tanpa menunggu subsidi pemerintah pusat, Pemerintah Kota Cirebon membangun saluran pembuangan di Kanal Silayar pada 19 Maret 1927 agar kejadian  serupa  tidak  terulang  kembali  (Molsbergen,  1931).  Pada  akhir  tahun  1928, pengajuan  subsidi  dikabulkan  Pemerintah  Pusat  dengan Gouvernement  Besluit No.  22 tanggal 29 Desember 1928 dan Pemerintah Kota Cirebon mendapat dana sebesar f 86.000. Selain itu pada 6 September 1929, pemerintah pusat melalui Gouvernement Besluit No. 58 tanggal 6 September 1929 memberikan dana tambahan sebesar f 16.000 pada pemerintah Cirebon.  Melalui  dana  sebesar f 102.000  pemerintah  Cirebon  diperintahkan  pemerintah pusat untuk segera memperbaiki kondisi gorong-gorong dan sungai di Cirebon Utara ( De Locomotief , Assaineering  Cheribon-noord , 1930). Dengan dana yang besar, pemerintah kota  mulai  merencanakan  pembangunan rioleering dan  normalisasi  sungai  di  Cirebon Utara. Pemerintah kota berencana merampungkan proyek dalam waktu 4 sampai 5 tahun ke  depan  (Molsbergen,  1931).  Pembangunan rioleering dimulai  pada  akhir  tahun  1929 sedangkan normalisasi sungai dilakukan pada tahun 1930.
Gambar 2. Peta Saluran Pembuangan ( Rioleering ) di Cirebon Utara (Sumber Molsbergen, 1931)
Tak seperti rioleering di Cirebon Selatan yang hanya memiliki satu jenis saluran pembuangan, rioleering di Cirebon Utara dibangun menggunakan sistem terpisah. Sistem ini terbagi menjadi dua jenis saluran yakni pipa bawah tanah dan selokan terbuka. Kotoran dan  limbah  rumah  tangga  dialirkan  melalui  pipa  bawah  tanah  menuju  penampungan, sedangkan  air  hujan  dialirkan  melalui  selokan  terbuka  yang  bermuara  ke  Laut  Jawa. Selokan  Terbuka  di  Cirebon  utara  terbuat  dari  beton  dengan  ketebalan  20  cm,  setiap selokan dibangun di atas bantalan kerikil dengan ketebalan 10 cm. Setiap selokan dibuat sedikit  miring  dengan  tujuan  agar  air  hujan  dapat  mengalir  ke  tempat  lebih  rendah (Molsbergen, 1931).
3. Dampak Pembangunan Saluran Pembuangan di Kota Cirebon
a. Kehadiran Toilet Modern dan Prasarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK)
Dengan  adanya  jaringan  pipa  air  bersih  pada  tahun  1893  dan  perubahan  status Cirebon menjadi gemeente pada tahun 1906. Pemerintah Kota Cirebon mulai merumuskan kebijakan guna mengatur pembuangan kotoran manusia ke lingkungan sekitar. Akhirnya kebijakan  regulasi  berhasil  dirumuskan  dengan  hadirnya  Peraturan  Bangunan  dan Perumahan Kotamadya Cheribon ( Bouw-en Woningverordening der Gemeente Cheribon ) (Molsbergen,  1931).  Menurut  pasal  157  sampai  164  dalam  peraturan  ini,  rumah  dan bangunan di Cirebon harus memiliki minimal salah satu dari sistem berikut:
1) Septic tank yang terhubung ke saluran pembuangan kota ( rioleering ).
2) Septic tank yang terhubung ke saluran drainase.
3) Jamban gali ( cesspool ) yang terbuat dari batu bata dengan alas.
4) Jamban gali ( cesspool ) yang terhubung ke saluran drainase.
5) Tangki pengendapan ( settling tanks ) dari batu bata tanpa alas.
Kehadiran  regulasi  ini  memiliki  dampak  besar  bagi  higiene  penduduk  Kota Cirebon. Regulasi ini membatasi penduduk kota agar tidak buang hajat sembarangan di sungai. Selain itu pada saat yang sama penduduk kota juga diperkenalkan dengan toilet bergaya Barat dan mereka diminta untuk segera beralih ke toilet bergaya Barat. Peraturan ini  juga  menjadi  bukti  bahwa  kebijakan  politik  sanitasi  pemerintah  kolonial  berusaha menekankan supaya masyarakat beralih menggunakan toilet bergaya Barat.
Dengan  dimulainya  pembangunan  saluran  pembuangan  pada  tahun  1918, pemerintah  Kota  Cirebon  mulai  membangun  12  toilet  umum  di  Kampung  Pesisir, Kampung  Panjunan,  dan  Pasar  Kanoman.  Namun  karena  terjadi  peningkatan  jumlah penduduk, pemerintah kota kembali membangun satu toilet umum di kampung Pekiringan pada tahun 1929 (Molsbergen, 1931).
Toilet umum di Kota Cirebon memiliki ukuran masing-masing panjang sebesar 5 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 2,4 meter. Toilet umum terdiri atas 4 toilet dengan masing- masing unit selebar 100 cm. Di setiap toilet dilengkapi jamban dengan lubang pembuangan kotoran sedalam 30 cm. Selain itu, setiap toilet juga dilengkapi saluran air dengan tipe 3/8 inch  yang  tersambung  ke  saluran  pembuangan  (Burgerlijke  Openbare  Werken,  1920). Salah satu  contoh  toilet umum yang digunakan penduduk Cirebon ialah toilet umum di Pasar  Kanoman  (ANRI,  1930).  Berkat  kehadiran  toilet  umum,  penduduk  dapat menggunakannya untuk buang air ketika berkunjung ke pasar.
Gambar 3. Toilet Umum di Pasar Kanoman
(Sumber: ANRI, 1930)
Hingga  tahun  1938,  Kota  Cirebon  belum  memiliki  fasilitas  pencucian  umum. Karena kekurangan tempat mencuci umum, maka toilet umum dipergunakan untuk tempat mandi  dan  mencuci  pakaian.  Ketika  pemerintah  kota  mengetahui  penduduknya menggunakan toilet umum untuk mandi dan mencuci pakaian, kemudian dilakukan upaya penyediaan keran air untuk memfasilitasi kegiatan tersebut (Molsbergen, 1931).
Pada  tanggal  19  Juli  1937,  terjadi  kebakaran  hebat  yang  menghanguskan  106 rumah di  Kampung  Pekalangan. Dampaknya 800 orang penduduk kampung  kehilangan tempat  tinggalnya.  Akhirnya  atas  prakarsa  dewan  kota  dan  Pangreh  Praja  ( Inlandsch Bestuur ),  pada  tahun  yang  sama  pemerintah  kota  mengalokasikan  dana  sebesar f. 6.930 untuk  pembangunan  kampung  percontohan.  Akhirnya  pada  tahun  1938,  kampung percontohan berhasil dibangun dengan enam tempat pencucian umum dan saluran selokan sepanjang  515  m.  Pada  tanggal  18  Mei  1938,  walikota,  patih,  anggota  dewan,  dan pengunjung lainnya menghadiri pembukaan kampung percontohan. Kampung Pekalangan menjadi  pemukiman  pertama  di  Cirebon  yang  dilengkapi  tempat  pencucian  umum  (De Indische Courant, 18 Mei 1938) .

## b. Meningkatkan Kinerja Divisi Kebersihan Kota
Pada tahun 1908, pemerintah Kota Cirebon mulai memasang bak-bak sampah di berbagai lokasi terutama wilayah permukiman. Setelah bak sampah terpasang di beberapa lokasi,  pemerintah  kota  kemudian  membentuk  Divisi  Kebersihan  Kota  ( Gemeentelijke Renigingsdienst )  untuk  bekerja  di  bawah  naungan  Dinas  Pekerjaan  Umum ( Gemeentewerken ). Divisi Kebersihan Kota bertugas mengangkut sampah, membersihkan jalan raya, dan membersihkan saluran air agar tetap berfungsi. Namun karena kurangnya kas kota untuk merekrut pegawai dari masyarakat biasa, pemerintah kota mempekerjakan narapidana  menjadi  pegawai  kebersihan  pada  masa  awal  berdirinya  divisi.  Seluruh  jasa layanan kebersihan diberikan secara gratis oleh pemerintah. Namun untuk pelanggar yang membuang  sampah  sembarangan,  setiap  pelaku  dikenakan  denda  sebesar f 0.05. Pengelolaan sampah dan kebersihan jalan mengubah Kota Cirebon yang mulanya kotor, dipenuhi tumbuhan rawa, dan becek menjadi lebih bersih (Molsbergen, 1931).
Bertepatan dengan rencana pembangunan saluran pembuangan pada tahun 1917, pemerintah  kota  memberikan  dana  sebesar f 2.600  pada  Divisi  Kebersihan  Kota  untuk meningkatkan  kinerja  pengangkutan  sampah,  pembersihan  saluran  pembuangan,  dan pembersihan  jalan  agar  lebih  profesional.  Berkat  bantuan  tersebut,  divisi  berhasil meningkatkan radius layanan kebersihan hingga 12 km. Selain itu pada tahun yang sama, pemerintah  kota  juga  menaikkan  biaya  denda  buang  sampah  sembarangan  dari f 0.05 menjadi f 0.12. Denda ini menjadi sumber pemasukan besar bagi Kota Cirebon. Per tahun 1917, tercatat uang sebesar f 38.000 masuk kas kota yang sebagian besar bersumber dari denda.  Hal  ini  menunjukkan  pada  saat  tersebut  para  penduduk  kota  belum  terbiasa membuang sampah pada tempatnya (Molsbergen, 1931).
Sejak tahun 1919, Divisi Kebersihan Kota mulai berkonsultasi dengan para dokter di  Dinas  Pekerjaan  Umum  mengenai  pengenalan  teknologi  kebersihan  terbaru  di  Kota Cirebon.  Berkat  konsultasi  dengan  para  dokter,  pada  tahun  1920  dan  1926,  Divisi Kebersihan  Kota  membeli  beberapa  buah  gerobak  penyemprot  ( sproeiwagen )  untuk menyemprot  jalan  dari  kotoran.  Sejak  tahun  1926,  divisi  kebersihan  memiliki  gerobak penyemprot  berukuran  kecil,  pembersihan  jalan  tak  hanya  dilakukan  di  jalan  raya  saja melainkan  juga  hingga  gang  sempit.  Selain  berfungsi  sebagai  penyemprot  jalan  dan tanaman, gerobak juga dibekali selang sehingga dapat digunakan jika terjadi kebakaran di lokasi  yang  jauh  dari  hidran  (Molsbergen,  1931).  Ilustrasi  gerobak  penyemprot  dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini.
Gambar 4. Ilustrasi Gerobak Penyemprotan ( Sproeiwagen ) pada Abad ke-20 (Sumber: KITLV, 1920)
Struktur organisasi Divisi Kebersihan Kota Cirebon terdiri dari seorang supervisor yang  memimpin  10  kelompok.  Setiap  kelompok  berisi  13  orang  yang  terdiri  dari  satu mandor  dan  12  kuli.  Masing-masing  kelompok  diberi  gerobak  dan  fasilitas  kebersihan lainnya untuk membersihkan kota. Hingga tahun 1931, Kota Cirebon memiliki 30 gerobak sampah  yang  ditarik  menggunakan  sapi.  Pada  akhir  tahun  1920-an,  divisi  kebersihan memiliki  rencana  untuk  memperkenalkan  truk  pengangkut  sampah  ke  Kota  Cirebon. Namun rencana tersebut ditolak Dewan Kota karena kurangnya kas kota untuk membeli truk  tersebut  (Molsbergen,  1931).  Cirebon  memiliki  satu  Tempat  Pembuangan  Akhir (TPA) yang berlokasi di Havenweg (sekarang lokasinya dekat Pelabuhan Cirebon). TPA ini memiliki luas 3.550 m 2 dan menjadi lokasi penyimpanan gerobak sampah ( Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië , Allerlei uit Cheribon , 1930).
Sejak  pembangunan  saluran  pembuangan  tahun  1931,  divisi  kebersihan memperluas  radius  layanan  pembersihan  jalan,  saluran  pembuangan,  dan  pengangkutan sampah  menjadi  31  km.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  kota  kemudian  memberikan  dana sebesar f 12.000  per  tahun  untuk  menopang  kemajuan  tersebut.  Meskipun  dana  yang dikeluarkan pemerintah kota semakin besar, divisi kebersihan hanya menggunakan f 300 saja per tahun untuk kebersihan jalan. Mereka beralasan jalan raya yang telah diaspal tidak lagi  perlu  penyemprotan  intensif.  Oleh  sebab  itu,  penyemprotan  hanya  dilakukan  di pinggiran jalan saja (Molsbergen, 1931).
Meskipun  kondisi  kota  lebih  bersih  dari  sampah,  kenyataannya  kondisi  jalan  di kota semakin buruk pada tahun 1930-an. Menurut penuturan wisatawan yang berkunjung ke  Cirebon,  banyak  jalan  raya  yang  bolong  dan  tergenang  air.  Akibatnya  sering  terjadi kecelakaan lalu lintas akibat jalur lalu lintas yang belum ditata baik dan kondisi jalan yang buruk  ( Koemandang  Masjarakat ,  25  Mei  1940)  .  Selain  itu,  pada  tahun  1939  seorang anggota Dewan Kota juga menyinggung jalan kota yang kotor pada saat rapat. Ia bahkan menyatakan jalan di Kota Tegal jauh lebih bersih dibanding Kota Cirebon ( Bataviaasch Nieuwsblaad , 1939) . Menurut Puguh (2010), berkurangnya pelayanan fasilitas kota juga disebabkan karena malaise yang melanda Hindia Belanda. Malaise menyebabkan krisis ekonomi bagi penduduk Cirebon dan akibatnya banyak pelayanan kota yang terhambat.

## Kesimpulan
Latar belakang pembangunan saluran pembuangan di Kota Cirebon ialah karena kota belum memiliki saluran pembuangan yang terkelola, sedangkan normalisasi sungai dilakukan  karena  banjir  dan  wabah  penyakit.  Pembangunan  saluran  pembuangan  dan normalisasi sungai di Cirebon telah dimulai sejak tahun 1870 dan puncaknya dilakukan pada  tahun  1918  sampai  1934.  Pada  saat  itu  proyek  dibagi  menjadi  dua  lokasi  yakni Cirebon  Selatan  ( Cheribon-zuid )  dan  Cirebon  Utara  ( Cheribon-noord ).  Pembangunan saluran  pembuangan  dan  normalisasi  memunculkan  fasilitas  MCK  di  kota  Cirebon  dan perkembangan pada manajemen pengelolaan sampah. Saran untuk penelitian selanjutnya ialah  mengkaitkan  perkembangan  saluran  pembuangan  zaman  kolonial  dan  dampaknya pada perkembangan saluran pembuangan pasca kemerdekaan.

## Daftar Pustaka
Ackerknecht,  E.  H.  (2009).  Anticontagionism  between  1821  and  1867:  the  Fielding  H. Garrison lecture. International Journal of Epidemiology , 38 (1), 7–21. Affandi, K. M. (2019). Persoalan Sanitasi di Kota Medan, 1909-1942 . Medan: Universitas Sumatra Utara.
Affandi,  K.  M.,  Agustono,  B.,  &  Zuska,  F.  (2022).  Urban  Sanitation  Problems  and  the Efforts to Overcome It in Medan City, 1909–1930s. Paramita: Historical Studies Journal , 32 (1), 45–56.
Alvarez-Palau,  E.  J.,  Bogart,  D.,  Dunn,  O.,  Satchell,  M.,  &  Shaw-Taylor,  L.  (2020). Transport and urban growth in the first industrial revolution. The Cambridge Group for the History of Population and Social Structure. Working Paper , (4). Angelakis, A. N., Capodaglio, A. G., & Dialynas, E. G. (2022). Wastewater Management: From Ancient Greece to Modern Times and Future. Water , 15 (1), 43.
Arif, F., Anwar, S., Rosidin, D. N., & Padiatra, A. M. (2020). Changes and Existence of Cirebon’s  Rivers  in  1900-1942. Al-Tsaqafa:  Jurnal  Ilmiah  Peradaban  Islam , 17 (2), 173–185. Asnan, G. (2016). Sungai & Sejarah Sumatra . Yogyakarta: Ombak.
Asteja, M. (2018). Mengenal Sejarah Cirebon Kali Bacin Aliran Sungai Tua Cirebon Yang Musnah. In Warta Balaikota Cirebon (Vol. 1, p. 29). Bergmans,  E. J. (1909). Bouwhygiene: Proeve van Eene Toepassing van  de Algemeene Regelen der Gezondheidsleer Bij Het Bouwen in Koude, Gematigde en Tropische Klimaten. Delft: J. Waltman Jr. Broek,  J.  A.  van  den.  (1891). De  Cheribonsche  Opstand  van  1806 .  Weltevreden: Tijdspiegel.
Budiman,  H.  G.  (2022).  Perkembangan  Sanitasi  dan  Prasarana  Kebersihan  di  Kota Bandung Awal Abad Ke-20. Paradigma , 12 (3). Burgerlijke Openbare Werken. (1892). Verslag over de burgerlijke openbare werken in Nederlandsch-Indië 1892 . Batavia: Landsdrukkerij. Burgerlijke Openbare Werken. (1910). Verslag over de burgerlijke openbare werken in Nederlandsch-Indië 1910 . Batavia: Landsdrukkerij. Burgerlijke Openbare Werken. (1911). Verslag over de burgerlijke openbare werken in Nederlandsch-Indië . Batavia: Landsdrukkerij. Burgerlijke Openbare Werken. (1920). Het rioleeringsvraagstuk in Nederlandsch-Indië . Weltevreden: Papyrus.
Cha,  Y.,  Park,  S.  S.,  Kim,  K.,  Byeon,  M.,  &  Stow,  C.  A.  (2014). Water  Resources Research . 5375–5377.
Crane-Kramer, G., & Buckberry, J. (2023). Changes in health with the rise of industry. International Journal of Paleopathology , 40 , 99–102.
Dahlan. (1956). Buku Peringatan 50 Tahun Kota Besar Tjirebon, 1906-1956 . Cirebon. Damayanti,  R.,  &  Handinoto.  (2005).  Kawasa  “Pusat  Kota"  Dalam  Perkembangan Sejarah. Dimensi Teknik Arsitektur , 33 (1), 34–42.
Emalia,  I.  (2016).  Dinamika  Kota  Pesisir  Cirebon  dan  Kesehatan  Masyarakat  Kolonial 1906-1940. Jurnal Sejarah Jejak Nusantara , 4 (3), 108–120. Emalia,  I.  (2020). Wabah  Penyakit  dan  Penanganannya  di  Cirebon  1906--1940 . Yogyakarta: Ombak.
Gollin,  D.,  Jedwab,  R.,  &  Vollrath,  D.  (2016).  Urbanization  with  and  without industrialization. Journal of Economic Growth , 21 , 35–70. Hakim, C. L. (2018). Politik Pintu Terbuka: Undang-Undang Agraria dan Perkebunan Teh di Daerah Bandung Selatan 1870-1929 . Vidya.
Handinoto, H. (1999). Lingkungan" Pecinan" dalam Tata Ruang Kota di Jawa Pada Masa Kolonial. DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment) , 27 (1).
Hendro, E. P. (2014). Perkembangan morfologi kota cirebon dari masa kerajaan hingga akhir masa kolonial. Paramita: Historical Studies Journal , 24 (1). Retrieved from Herlina, N. (2020). Metode Sejarah . Bandung: Satya Historika. Horsfield, T. (1816). On the Mineralogy of Java: Essay I . Batavian Society of Arts and Sciences.
Hudiyanto, R. (2015). Mengungkap Unsur Air Dalam Sejarah Kota Malang: Pengelolaan Asenering,  dan  Gorong-Gorong  Kota  1914-1940. Jurnal  Sejarah  Dan  Budaya , 3 (2). Idris,  I.  (1970). Sejarah  Perkembangan  Pekerjaan  Umum  di  Indonesia .  Jakarta:  Dinas Pekerjaan Umum.
Loedin,  A.  A.  (2005). Sejarah  kedokteran  di  bumi  Indonesia .  Jakarta:  Pustaka  Utama Grafiti.
Lonkhuizen,  J.  J.  (1917).  De  gezondmaking  van  Cheribon.  In Koloniale  Studien . Weltevreden: Albrecht & Co.
Melosi, M. V. (2008). The sanitary city: Environmental services in urban America from colonial times to the present . University of Pittsburgh Press. Molsbergen, E. G. (1931). Gedenkboek der gemeente Cheribon, 1906 - 1931 . Bandung: Nix & Co.
Porter, D. H. (2001). The great stink of London: Sir Joseph Bazalgette and the cleansing of the Victorian metropolis . Indiana University Press.
Puguh, D. R. (2010). Dari “Per Aspera Ad Astra” ke “Cirebon Baru”: Perubahan Citra Kota Cirebon 1930-1950-an. Citra Leka Dan Sabda , 1 (1).
Ravesteijn,  W.  (2008).  De bouw van burgerlijke openbare werken in  Nederlands-Indië,
1800-1950. De Indische School , 1 (1), 1–3. Rosenberg, C. E. (2009). The cholera years: The United States in 1832, 1849, and 1866 . University of Chicago Press.
Rosgen,  D.  L.  (1997).  A  geomorphological  approach  to  restoration  of  incised  rivers. Proceedings  of  the  Conference  on  Management  of  Landscapes  Disturbed  by Channel Incision , 1 , 12–29. Citeseer. Sanusi,  A.,  Arif,  F.,  &  Hasyim,  R.  S.  (2022). Perubahan  Eksistensi  Sungai  dan Pengaruhnya  Bagi  Kehidupan  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  Kota  Cirebon  Pada Masa Hindia Belanda Tahun 1900-1942 . Yayasan Wiyata Bestari Samastra. Sasmita, N. (2019). Menjadi Kota Definitif. Historia , 2 (1), 50–67. Schrieke, J. J. (1918). Ontstaan en groei der stads- en landgemeenten in Nederlandsch- Indië . Amsterdam: J. H. de Bussy. Smil, V. (2019). Growth: from microorganisms to megacities . Mit Press.
Suriani, S., & Anwar, S. (2019). Gemeente Medan Awal Abad Ke-20: Sebuah Eksistensi Kota  Kolonial  dalam  Pengelolaan  Suplai  Air  Bersih  dan  Saluran  Pembuangan. Majalah Ilmiah Tabuah: Talimat, Budaya, Agama Dan Humaniora , 23 (1), 27–34. Tasnur, I., Apriyanto, J., & Arrazaq, N. R. (2022). Liberalisme dan Monetisasi Ekonomi di  Hindia  Belanda  (1870-1900). Keraton:  Journal  of  History  Education  and Culture , 4 (2), 71–78. Taylor, J. G. (2011). Cleanliness and culture: Indonesian histories . Brill. Valentijn, F. (1726). Oud en nieuw Oost-Indiën . Van Kesteren.
Vuorinen,  H.  S.,  Juuti,  P.  S.,  &  Katko,  T.  S.  (2007).  History  of  water  and  health  from ancient  civilizations  to  modern  times. Water  Science  and  Technology:  Water Supply , 7 (1), 49–57.
Wertheim, W. F. (1947). The Indo-European Problem in Indonesia. Pacific Affairs , 20 (3),
290.