## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.695-704 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.410

## PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
Putri Nur Azizah 1 , Ananta Prathama 2
1,2, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pemba ngunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Correspondet author : azizahputrinur044@gmail.com Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

## Abstract
The Family Hope Program or Conditional Cash Transfers is one of the government's policies in providing  a  number  of  non-cash  social  assistance  to  poor  or  vulnerable  people  who  have been registered in the integrated social welfare data. This research aims to analyze the role of the Nganjuk Regency Social Service in the Family Hope Program in Sumberkepuh Village, Tanjunganom District. This research uses a descriptive qualitative research method based on the  community  worker  role  theory  according  to  Jim  Ife  and  Tesoriero.  The  results  of  the research show that the role of facilitation, education, representation and techniques carried out by the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection has been running effectively.  So  it  can  be  concluded,  the  Social  Service  has  played  a  good  role  in  helping recipients to improve their quality of life so that they can achieve prosperity and get out of the poverty line.
Keywords: Family Hope Program; Public Policy; Roles; Welfare’s

## Abstrak
Program Keluarga Harapan atau Conditional Cash Transfers merupakan salah satu kebijakan pemerintah  dalam  memberikan  sejumlah  bantuan  sosial  non-tunai  kepada  masyarakat miskin atau rentan yang telah terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan Program  Keluarga  Harapan  di  Desa  Sumberkepuh  Kecamatan  Tanjunganom.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  berdasarkan  teori  peran community worker menurut  Jim  Ife  dan  Tesoriero.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran memfasilitasi,  mendidik,  representasi  dan  teknik  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  sudah  berjalan  dengan  efektif.  Jadi dapat  disimpulkan,  Dinas  Sosial  telah  berperan  dengan  baik  dalam  membantu  penerima PKH  untuk  meningkatkan  kualitas  hidupnya  sehingga  dapat  mencapai  kesejahteraan  dan keluar dari garis kemiskinan.
Kata Kunci: Peran, Program Keluarga Harapan (PKH), Kesejahteraan, Kebijakan Publik
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.695-704                                                         Putri Nur Azizah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.410 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Saat  ini  Indonesia  menduduki  peringkat  ke-4  (keempat)  di  dunia  sebagai  negara dengan  populasi  terbanyak  setelah  India,  China  dan  Amerika  Serikat.  Menurut  data  yang dirilis  BPS,  pada  pertengahan  tahun  2023  populasi  Indonesia  mencapai  278,69  juta  jiwa. Dengan jumlah penduduk yang banyak maka perlu diimbangi dengan kualitas sumber daya yang  baik  pula.  Namun  pada  kenyataannya,  masih  banyak  penduduk  Indonesia  yang menghadapi  kondisi  kehidupan  dalam  keadaan  miskin  atau  bahkan  sangat  miskin. Kemiskinan  merupakan  kondisi  dimana  seorang  individu  atau  kelompok  tidak  memiliki kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  primer  seperti  pakaian  (sandang),  makanan (pangan),  dan  tempat  tinggal/rumah  (papan),  (Rohmi  et  al.,  2023:167).  Dan  perlu  untuk diketahui bahwa setiap individu memiliki kemampuan atau kapabilitas yang berbeda untuk memenuhi kebutuhannya. Keterbatasan sumber daya merupakan alasan utama mengapa tidak semua kebutuhan indivu dapat terpenuhi.
Pada  tahun  2019  garis  kemiskinan  di  Kabupaten  Nganjuk  menunjukkan  terus mengalami  peningkatan  hingga  tahun  2023.  Berikut  ini  tabel  yang  menunjukkan  jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk :
Tabel 1. Presentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Nganjuk
Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Presentase Penduduk Miskin (%) 2019 118,51 11,24 2020 122,73 11,62 2021 125,53 11,85 2022 113,63 10,70 2023 115,86 10,89

## Sumber: Data Badan Statistik, Provinsi Jawa Timur
Sejak  5  (lima)  tahun  terakhir  2019-2023  angka  kemiskinan  di  Kabupaten  Nganjuk cenderung  bersifat  fluktuatif  dan  hampir  tidak  ada  penurunan.  Berdasarkan  data  tersebut menunjukkan  bahwa  presentase  jumlah  penduduk  miskin  Kabupaten  Nganjuk  masih tergolong  cukup  tinggi.  Hal  tersebut  dapat  menjadikan  masyarakat  miskin  sulit  dalam mengakses  beberapa  pelayanan  dasar  seperti  dibidang  pendidikan  dan  kesehatan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dinilai kurang optimal.
Kesejahteraan  kini  menjadi  fokus  utama  dalam  pembangunan  nasional. Kesejahteraan  menurut  Friedlander  (1980)  dalam  (Arjawa,  2023:14)  adalah  suatu  sistem terstruktur yang dijalankan melalui berbagai layanan sosial dengan tujuan untuk membantu individu  dalam  mencapai  taraf  kehidupan  yang  lebih  baik.  Maka  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  miskin,  pemerintah  telah  menetapkan  kebijakan  melalui Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  63  Tahun  2017  tentang  penyaluran  bantuan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.695-704 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.410
sosial  non-tunai.  Bantuan  sosial  ialah  bantuan  berupa  uang,  jasa,  atau  barang  yang diberikan  kepada  masyarakat  miskin.  Kebijakan  bantuan  sosial  tersebut  diejawantahkan melalui beberapa program yang salah satunya yakni Program Keluarga Harapan (PKH).
Program  Keluarga  Harapan  atau  dalam  dunia  internasional  disebut  dengan  istilah Conditional Cash Transfer (CCT) , program ini diterapkan di Kabupaten Nganjuk sejak tahun 2013. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, PKH  merupakan  bantuan  sosial  non  tunai  yang  ditujukan  kepada  masyarakat  miskin  atau rentan dengan komponen kesehatan, pendidikan hingga kesejahteraan sosial. Untuk kriteria komponen  pendidikan  terdiri  dari  KPM  yang  masih  memiliki  anak  sekolah  dari  jenjang SD/SMP/SMA  sederajat,  komponen  kesehatan  terdiri  dari  ibu  hamil  dan  bayi/balita  mulai umur  0-6  tahun,  lalu  untuk  komponen  kesejahteraan  sosial  terdiri  dari  lanjut  usia  mulai  dari usia 60 tahun keatas dan penyandang disabilitas.
Dengan diterapkan program ini diharapkan mampu membantu masyarakat miskin di Kabupaten  Nganjuk  dalam  memenuhi  beberapa  kebutuhan  dasar  dan  peningkatan kesejahteraan  bagi  keluarga  miskin.  Desa  Sumberkepuh  merupakan  desa  dengan  jumlah keluarga  penerima  terbanyak  yakni  703  penerima  dengan  jumlah  keseluruhan  penduduk sebanyak  12.442  jiwa.  Namun,  selama  pelaksanaannya  masih  didapati  masyarakat  yang kurang  mengerti  mengenai  pemanfaatan  bantuan.  Dan  tidak  sedikit  penerima  yang menggunakan bantuannya diluar ketentuan PKH, hal tersebut dapat menyebabkan tujuan PKH  sulit  untuk  dicapai.  Maka  diperlukan  beberapa  peran  dari  Dinas  Sosial  bersama  unit pelaksana program keluarga harapan (UPPKH) dalam merealisasikan program tersebut agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Dalam  peningkatan  kualitas  hidup  KPM  PKH  di  Desa  Sumberkepuh,  maka  terdapat beberapa komponen peran menurut Jim Ife and Frank Tesoriero (2016) dalam (Nuraeni S et al.,  2022:146)  yang  dapat  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Nganjuk  yaitu  :  (1)  Peran memfasilitasi, dalam peran ini Dinas Sosial memberikan sejumlah fasilitas yang diperuntukkan bagi  Unit  Pelaksana  PKH  (UPPKH)  dan  KPM,  pemberian  fasilitas  memiliki  tujuan  yakni  untuk memberikan  stimulasi  serta  dukungan  terhadap  pelaksanaan  PKH  di  Desa  Sumberkepuh Kecamatan  Tanjunganom,  (2)Peran  mendidik,  dalam  peran  ini  Dinas  Sosial  memiliki kewajiban untuk melaksanakan edukasi atau sosialisasi kepada  seluruh KPM dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman penerima mengenai hak dan kewajiban masyarakat  selama  menjadi  KPM,    (3)Peran  representasi,  dengan  adanya  interaksi  dan koordinasi  dengan  instansi  atau  lembaga  eksternal  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  PKH  akan  menjamin  KPM  dalam  mendapatkan  beberapa  layanan  pokok sesuai  dengan  komponen  KPM,  seperti  layanan  pada  bidang  pendidikan,  kesehatan  dan kesejahteraan  sosial,  (4)Peran  Teknik,  dalam  peran  ini  Dinas  Sosial  Kabupaten  Nganjuk
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.695-704                                                         Putri Nur Azizah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.410 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
bertugas  untuk  melakukan  pemantauan terhadap pelaksanaan PKH  di  Desa  Sumberkepuh secara teknis. Selain itu, Penggunaan komputer dalam pengolahan data juga berfungsi agar data yang diperoleh dapat valid dan akurat.
Pelaksanaan PKH  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  peningkatan  kualitas  sumber daya manusia agar memiliki kehidupan yang sejahtera dan cukup. Selain mendapatkan bantuan, anggota PKH juga dibekali dengan edukasi melalui peran yang dilaksanakan Dinas beserta UPPKH  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  KPM  melalui  kegiatan-kegiatan pertemuan yang dilaksanakan secara rutin.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif,  dimana  semua  data  yang diperoleh  akan  diuraikan  dalam  bentuk  desktriptif  yang  kemudian  dianalisis  secara mendalam  mengenai  suatu  keadaan  dan  fenomena  yang  terjadi.  Penelitian  ini  akan membahas  mengenai  peran  Dinas  Sosial  dalam  pelaksanaan  PKH  di  Desa  Sumberkepuh Kecamatan  Tanjunganom  Kabupaten  Nganjuk.    Data  yang  digunakan  yakni  data  primer dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  secara  langsung  yakni  dengan  wawancara kepada informan dan pihak-pihak yang memiliki keterikatan secara langsung dengan topik yang  akan  diteliti  .  Lalu,  data  sekunder  yang  digunakan  diperoleh  melalui  studi  literatur, dokumentasi  dan  arsip  lainnya  yang  memilki  relevansi  dengan  penelitian  yang  akan dilaksanakan.  Adapun  data  sekunder  tersebut  bersumber  dari  dokumen,  peraturan perundang-undangan, jurnal, laporan, serta dari data BPS. Teknik pengumpulan data yang digunakan  mencakup  observasi, interview serta  dokumentasi.  Metode  yang  diterapkan dalam  menentukan  informan  adalah  teknik snowball  sampling. Kemudian  data  yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data menurut Miles, Huberman and Saldana (2014) , yang terdiri atas 3 (tiga) langkah yaitu data collection, data  condensation,  data  display,  and  data  conclusion  drawing/verivication. Lalu  untuk menguji keabsahan data ,peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Dinas sosial Kabupaten Nganjuk merupakah salah satu lembaga pemerintah yang bergerak pada bidang perlindungan dan jaminan sosial yang bertanggungjawab atas pelaksanaan PKH di wilayah Kabupaten Nganjuk termasuk Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom. Peran  Dinas  Sosial  dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  akan  dianalisis melalui teori peran menurut Jim Ife & Tesoriero, (2016:558)yang meliputi :

## Fasilitative Roles
Dalam  melaksanakan  peran  memfasilitasi  Dinas  Sosial  Kabupaten  Nganjuk  dibantu  oleh para  pelaksana  PKH  yang  terbantuk  dalam  Unit  Pelaksana  Program  Keluarga  Harapan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.695-704 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.410
(UPPKH).  UPPKH  terdairi  dari  koordinator  kabupaten,  koordinator  kecamatan,  dan pendamping sosial PKH setiap desa. Bentuk fasilitative roles yang dilakukan oleh Dinas Sosial yakni dengan memberikan sejumlah fasilitas yang ditujukan untuk para UPPKH dan KPM PKH.
Pemberian  fasilitas  kepada  UPPKH  bertujuan  untuk  meningkatkan  kinerja  serta merupakan  bentuk  dukungan  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  serta mengurangi  angka  kemiskinan  di  Kabupaten  Nganjuk.  Sedangkan  fasilitas  yang  diberikan kepada KPM bertujuan untuk mempermudah penerima dalam mendapatkan layanan serta pendampingan selama menjadi anggota PKH.
Fasilitas  yang  pertama  yakni  penyediaan  pendamping  sosial  PKH  bagi  KPM  di  Desa Sumberkepuh.  Dengan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  berkompeten  para  KPM  akan mendapatkan pendampingan dengan baik selama menjadi anggota PKH. Berhubung Desa Sumeberkepuh  memiliki  jumlah  KPM  terbanyak  di  Kabupaten  Nganjuk  yakni  703  penerima maka  terdapat  2  (dua)  pendamping  sosial  yang  masing-masing  akan  mendampingi  KPM sebanyak  200-300  penerima.  Pendamping  ditugaskan  untuk  membantu  KPM  dalam mendapatkan  kemudahan  dalam  mengakses  layanan  pada  fasilitas  pendidikan  (sekolah) dan  kesehatan  (pemeriksaan  di  fasilitas  kesehatan/puskesmas/posyandu).  Selain  itu, pendamping  juga  berperan  dalam  memfasilitasi  KPM  untuk  mendapatkan  bantuan komplementar  lainnya  seperi  Kartu  Indonesia  Sehat  (KIP),  Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS),  dan Bantuan  Pangan  Non-Tunai  (BPNT)  yang  bertujuan  untuk  menunjang  peningkatan kesejahteraan KPM.
Selanjutnya yakni terdapat fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada UPPKH. Terdapat fasilitas kendaraan operasional berupa 1 (satu) motor yang diberikan  untuk  koordinator  PKH  Kecamatan  (korcam)  Tanjunganom.  Dengan  fasilitas tersebut  maka  akan  mempermudah  kocam  dalam  melakukan  kontrol  dan  mobilisasi  ke seluruh desa yang ada di Kecamatan Tanjunganom termasuk ke Desa Sumberkepuh. Lalu, dinas  sosial  juga  memberikan  fasilitas  yakni  penyediaan  ruangan  khusus  pelayanan  PKH yang  bertempat  di  Kantor  Dinas  Sosial  Kabupaten  Nganjuk.  Dan  diruangan  tersebut  juga dilengkapi beberapa peralatan dan perabotan seperti komputer, meja, kursi, LCD Proyektor, AC dan juga printer.

## Educational Roles
Dalam melaksanakan peran mendidik, Dinas Sosial melakukan edukasi dan sosialisasi berupa Pertemuan  Peningkatan  Kemampuan  Keluarga  (P2K2)  seperti  yang  telah  diatur  dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali  yang  diikuti  oleh  para  pendamping  dan  seluruh  KPM  Desa  Sumberkepuh.  Kegiatan P2K2 memiliki tujuan yakni untuk meningkatkan pengetahuan dan peningkaatan kesadaran KPM.  Hal  tersebut  merupakan  upaya  yang  dilakukan  agar  KPM  mendapatkan  kehidupan
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.695-704                                                         Putri Nur Azizah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.410 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
yang  lebih  baik  dikemudian  hari  dan  menghindari  kebergantungan  pada  pemberian bantuan  sosial.  Adapun  materi  yang  disampaikan  pada  saat  kegiatan  P2K2  meliputi pengasuhan  dan  pendidikan  anak,  kesehatan  dan  gizi,  pengelolaan  keuangan, perlindungan anak, kesejahteraan sosial serta pencegahan stunting. Materi-materi tersebut akan disampaikan oleh pendamping melalui media Flipchart dengan melakukan presentasi serta  melalui  modul  sehingga  KPM  lebih  mudah  untuk  memahami  edukasi  yang  telah disampaikan. Selama pelaksanaan P2K2 di Desa Sumberkepuh KPM sudah relatif aktif dalam mengikuti  kegiatan,  namun  tidak  sedikit  pula  KPM  yang  masih  enggan  mengikuti  P2K2. Alasan utama bagi KPM yang tidak mengikuti  P2K2 yakni masih bekerja sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan KPM kurang mengerti penggunaan serta pemanfaatan bantuan sosial PKH dengan tepat.
Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan P2K2 di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom

## Sumber: Dokumentasi pribadi penulis
Selain memberikan edukasi, dalam peran mendidik Dinas Sosial  juga memberikan informasi mengenai  pelaksanaan  PKH.  Informasi  yang  didapat  oleh  para  UPPKH  nantinya  akan disampaikan kembali kepada para KPM. Penyampaian informasi kepada KPM yakni dengan memanfaatkan  platfrom  aplikasi  WhatsApps  group,  sedangkan  bagi  KPM  Desa Sumberkepuh  yang  tidak  mempunyai  telepon  genggam  akan  dilakukan home  visit atau pertemuan kelompok.

## Representatif Roles
Representasi roles merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan pihak eksternal  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  PKH.  Untuk  menciptakan  kemudahan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.695-704 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.410
akses  bagi  KPM  dalam  mengakses  faslitas  melalui  pelaksanaan  kewajibannya  yakni  wajib mengikuti  wajib  belajar  selama  12  tahun  dan  minimal  mengikuti  80%  pembelajaran  efektif bagi  komponen  pendidikan,  serta  wajib  memeriksakan  kesehatan  bagi  komponen kesehatan  (ibu  hamil/balita)  dan  kesejahteraan  sosial  (lansia  dan  disabilitas  berat).  Dinas sosial  telah  melakukan  koordinasi  dengan  berbagai  lembaga  pendidikan  seperti  sekolah dan  lembaga  kesehatan  seperti  puskesmas  di  Kecamatan  Tanjunganom.  Hal  tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan dan menjamin bahwa KPM telah mendapatkan layanan dengan baik.
Selain  melakukan  interaksi  dengan  lembaga-lembaga  tersebut,  Dinas  Sosial  juga berkoordinasi  dengan  lembaga  penyalur  yakni  Bank  BRI  dan  Kantor  Pos.  Kedua  tempat tesebut  merupakan  tempat  para KPM  melakukan  pencairan  bantuan  PKH  setelah  adanya instruksi dan jadwal untuk mengambil dana bantuan yang telah dikirimkan secara langsung oleh kemensos melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masing-masing penerima.

## Technical Roles
Dalam  melaksanakan  peran  teknik,  Dinas  Sosial  melakukan  pengamatan  secara  teknis terhadap  pelaksanaan  program  keluarga  harapan  di  Desa  Sumberkepuh.  Pengamatan yang dilakukan yakni melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Selama kegiatan monitoring kepada  KPM  Dinas  Sosial  melakukan  kunjungan  secara  langsung  atau  sidak  ke  tempat pelaksanaan  PKH  di  Desa  Sumberkepuh  atau  yang  sering  disebut  dengan  istilah e-warong PKH.  Saat kegiatan monitoring biasanya Dinas Sosial juga ikut mendampingi UPPKH dan KPM pada  saat  proses  pencairan  bantuan  atau  ketika  kegiatan  Pertemuan  Peningkatan Kemampuan  Keluarga  (P2K2).  Hal  tersebut  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  bertujuan  untuk mengawasi    serta  melakukan  kontrol  terhadap  pelaksaan  PKH  di  Desa  Sumberkepuh.  Lalu untuk  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  (monev)  tersebut  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial bersama UPPKH di wilayah kecamatan atau desa setiap 3 (tiga) bulan sekali.
Dalam  melaksanakan  peran  teknik  Dinas  Sosial  bersama  UPPKH  juga  menggunakan komputer yang digunakan untuk input serta pengolahan data KPM dengan menggunakan aplikasi  Sistem  Informasi  Kementerian  Sosial-Next  Generation  (SIKS-NG)  yang  digunakan untuk proses  sinkronisasi  data KPM  sehingga  akan  didapatkan  data KPM  yang  up to  date, akurat dan terintegrasi.

## KESIMPULAN
Peran  Dinas  Sosial  dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Desa Sumberkepuh  Kecamatan  Tanjunganom  sudah  terlaksana  dengan  baik.  Dalam  peran memfasilitasi  Dinas  Sosial  telah  memberikan  fasilitas  berupa  penyediaan  sumber  daya manusia  yang  berkompeten  untuk  melakukan  pendampingan  kepada  KPM  serta
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.695-704                                                         Putri Nur Azizah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.410 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
penyediaan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan sebagai bentuk dukungan  Dinas  Sosial  terhadap pelaksanaan  PKH.  Namun,  mengingat  jumlah KPM Desa  Sumberkepuh  yang  banyak  sebaiknya  Dinas  Sosial  memberikan  tambahan pendamping sebagai sumber daya manusia yang berkompeten sebagai pendamping agar KPM dapat terlayani lebih maksimal lagi. Peran mendidik, dalam peran mendidik Dinas Sosial telah  mengimplementasikan  kegiatan  P2K2  yang  rutin  dilaksanakan  setiap  bulan,  lalu  juga terdapat  pemberian  informasi  kepada  UPPKH  dan  KPM  terkait  dengan  pelaksanaan  PKH. Dalam peran ini terdapat kendala yakni menumbuhkan minat serta kesadaran KPM dapat mengikuti  kegiatan  edukasi  P2K2,  sehingga  masih  didapati  KPM  yang  kurang  memahami bagaimana  cara  memanfaatkan  bantuan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  untuk peran  representasi  Dinas  Sosial  telah  melakukan  interaksi  denga  pihak  sekolah  dan puskesmas yang bertujuan untuk menjamin KPM dalam mendapatkan kemudahan akses di berbagai  layanan  dasar  tersebut.  Lalu,  untuk  peran  teknik  Dinas  Sosial  telah  melakukan pengamatan  secara  teknis  melalui  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  (monev),  selain  itu Dinas  Sosial  juga  telah  menggunakan  komputer  dan  aplikasi  SIKS-NG  untuk  mendapatkan data KPM yang valid dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal :
Agusrini, T., Adib, M. A., & Sarbanum, A. (2022). Strategi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga  (P2K2)  Dalam  Perubahan  Prilaku  Keluarga  Penerima  Manfaat  (Kpm)  Pkh  Di Kelurahan  Korpri  Jaya  Kecamatan  Sukarame  Kota  Bandar  Lampung. UNISAN  JURNAL: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan , 01 (03), 943 – 952. https://journal.an-
nur.ac.id/index.php/unisanjournal
Arjawa,  P.  A.  S.  L.  dan  I.  G.  W.  (2023).  Peran  Pemerintah  dan  Modal  Sosial  Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha. Journal Scientific of Mandalika (JSM) , 4 (3), 12 – 21.
Hasna,  N.  M.,  Nugraha,  N.,  &  Mustikarini,  I.  D.  (2019).  Analisis  dampak  pemberian  bantuan program  keluarga  harapan  (pkh)  terhadap  kesejahteraan  masyarakat. Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan , 7 (2), 108 – 116.
Izza,  N.  N.,  Afifuddin,  &  Suyeno.  (2021).  Strategi  Program  Keluarga  Harapan  Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu ( Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu ). Jurnal Respon Publik , 15 (5), 16 – 22.
Ladhani,  S.,  &  Sitter,  K. C.  (2020).  Conditional  cash  transfers:  A  critical  review. Development Policy Review , 38 (1), 28 – 41. https://doi.org/10.1111/dpr.12416
Nuraeni S, Rachmawati Ike, & Nur Tuah. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Program Sembako Di Kabupaten Sukabumi. Jurnal Professional , 9 (1), 143 – 148.
Putri Sompie, M. E., Aminudin, A., & Yogopriyatno, J. (2022). Analisis Peran Pendamping Sosial Program  Keluarga  Harapan  (  PKH  )  di  Kecamatan  Serut. Jurnal  Multi  Disiplin  Dehasen ,
1 (3), 93 – 102.
Rohmi, M. L., Pratiwi, D., & Ramadhan, A. A. (2023). Program Keluarga Harapan (PKH) dalam

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.695-704 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.410
Kaitanya  dengan  Pengembangan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  Sebagai  Upaya Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Bisnis , 22 (2), 166 – 177.
Sasmito,  C.,  &  Nawangsari,  E.  R.  (2019).  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  Dalam Upaya  Mengentaskan  Kemiskinan  Di  Kota  Batu. JPSI  (Journal  of  Public  Sector Innovations) , 3 (2), 68. https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74
Siska,  Y.,  Susanto,  J.,  Anggraini,  Z.,  Chotib,  H.  M.,  &  Sofa,  A.  (2021).  Peran  Dinas  Sosial Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Dalam  Pelaksanaan  Program Keluarga Harapan Kabupaten Merangin. Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora , 4 (3), 1. https://doi.org/10.56957/jsr.v4i3.175
Zai, E., Marpaung, K. br, & Silviani, I. (2021). Peranan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Medan Baru. Jurnal Governance Opinion , 6 (2), 90 – 97.
Buku :
Abdussamad,  Z.  (2021). Metode  Penelitian  Kualitatif (P.  Rapanna  (ed.)).  CV.  Syakir  Media Press.
Anggara, S. (2016). Kebijakan Publik (E. Soetari (ed.); cetakan ke 2). CV. Pustaka Setia.
Fattah Nasution, A. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (M. Albina (ed.)). Harfa Creative.
Ife,  J.,  &  Tesoriero,  F.  (2016). Community  Development :  Alternatif  Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi (S. Manullang (ed.); Cetakan II). Pustaka Belajar.
Kadir, A. (2020). Fenomena Kebijakan Publik dalam perspektif administrasi publik di Indonesia . CV. Dharma Persada Dharmasraya.
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis :  A  Methods Sourcebook (L. Barrett (ed.); Edition 3). SAGE Publications, Inc.
Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya.
Sugiyono.  (2018).  Metode  Penelitian  Kualitatif  Untuk  penelitian  yang  bersifat:  eksploratif, enterpretif,
interaktif dan konstruktif. Alfabeta , 13 (1), 225 – 227. http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/
Word Wide Web :
https://dukcapil.kemendagri.go.id/phln/read/berapa-jumlah-penduduk-bumi-saat-ini-simak- kata-dukcapil
https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/visi-misi-presiden-dan-wakil- presiden-ri
https://indonesiasatu.co.id/verifikasi-validasi-data-penerima-pkh-bpnt-dinsos-nganjuk-minta- pendamping-komunikasi-dengan-pemdes
Data BPS :
Badan Pusat Statistik-Republik Indonesia
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.695-704                                                         Putri Nur Azizah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.410 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (Ribu Jiwa), 2020-2022
Badan  Pusat  Statistik-Kabupaten  Nganjuk,  Jumlah  Penduduk  Menurut  Kecamatan  (Jiwa), 2020-2022

## Undang-Undang :

## Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  63  Tahun  2017  tentang  Penyaluran  Bantuan Sosial Secara Non-Tunai
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)
Keputusan  Jenderal  Perlindungan  Jenderal  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial  Nomor 13/3/BS.01.02/3/2022 mengenai Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Non-Tunai Tahun 2022.