Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 5, No. 1 – Maret 2024, Hal. 1 – 7 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: 10.55637/jph.5.1.8636.1-7

## ANALISIS YURIDIS ATAS KEABSAHAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN SISTEM DATA KEAMANAN KOMPUTER (CRACKING)
Cok Rai Kesuma Putra 1 , I Nyoman Gede Sugiartha 2 , I Made Minggu Widyantara 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia cokrai00@gmail.com 1 , nyomansugiartha14@gmail.com 2 , mademinggu21@gmail.com 3

## Abstrak
Kejahatan  digital  merupakan salah  satu  dampak negatif dari  perkembangan  teknologi  saat  ini.  Berbagai kejahatan  digital  seperti  pembobolan  dan  peretasan  data  komputer  yang  dilakukan  oleh  seseorang  akan dapat  mengacu  pada  tindakan  kriminal  hingga  dapat  menimbulkan  korban.  Anak  dari  itu  perlu  adanya penegakan  hukum  agar  tidak  adanya  tindakan  kriminal  melalui  digital  ini.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  pengaturan  hukum  tindak  pidana  pembobolan  sistem  keamanan  data  computer  dan pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pembobolan sistem keamanan data komputer. Penelitian ini  menggunakan  tipe  penelitian  normatif  dan  pendekatan  undang-undang  dan  konseptual.  Hasil  dari penelitian ini bahwa pengaturan tindak pidana pembobolan sistem keamanan data komputer diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 46 ayat (3) Setiap orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  30  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
Kata Kunci: Kejahatan Digital, Pembobolan, Tindak Pidana

## Abstract
Digital crime is one of the negative impacts of current technological developments. Various digital crimes such as breaking and hacking computer data committed by someone will be able to refer to criminal acts that  can  cause  victims.  Therefore,  it  is  necessary  to  enforce  the  law  so  that  there  are  no  criminal  acts through this digital. Therefore, this problem is interesting regarding the legal regulation of criminal acts of breaking into computer data security systems? And the legal liability of perpetrators of criminal acts of breaking into computer data security systems. This research uses normative research type and statutory and conceptual approach. The result of this study is that the regulation of criminal acts of breaking into computer data security systems is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, Article 46 paragraph (3) Every person who fulfills the elements as referred to in Article 30 paragraph (3) shall be punished with a maximum imprisonment of 8 (eight) years and / or a maximum fine of Rp 800,000,000 (eight hundred million rupiah).
Keywords: Cybercrime, Breach, Criminal Act

## I. PENDAHULUAN
Hukum Pidana di NRI berdasarkan analisis sejarah memperoleh transformasi yang sangat tinggi, sebab sesuai pada perkembangan kebudayaan warga di mana hukum tersebut ditetapkan. Pada  hubungan tersebut,  hukum  pasti  berganti  sebab kekejaman  yang terlaksana  juga  berganti dan berkehendak memperoleh perkembangan jaman dan khususnya bidang unit teknologi “media sosial”. Buat menanggapi problem tersebut diperlukan fitur hukum yang mencukupi, membuat penegakkan  hukum  “law  enforcement”  tidak  hadapi  kesusahan  saat  melaksanakan  cara penegakannya.  Sepanjang  ini  petugas  penegak  hukum  hadapi  kesusahan  disebabkan  terjalin kekosongan hukum yang diakibatkan terdapatnya berbagai kejahatan baru yang belum diatur pada
UU. Sesuai pada perihal tersebut, kejahatan yang bertabiat tradisional semakin tumbuh bersamaan pada pergantian era semakin meningkat.
Peradaban  warga  hadapi  pergantian  ekstrem  pada  dekade  di  abad  sembilan  belas. Pergantian  tersebut  paling  utama  terkait  interaksi  serta  hubungan  yang  tidak  terhingga  dalam memakai alat telekomunikasi. Dari tata hubungan dunia yang baru tersebut, bukan nampak lagi penghalang  ataupun  batasan  sesuatu  negeri.  Tidak  lagi  dipermasalahkan  warna  kulit,  ras  serta kalangan. Sebab bukan lagi menuruti jarak serta waktu, ikatan bisa dicoba kapan saja, dimana saja saja serta dari mana saja. Perihal tersebut yang diketahui selaku ikatan mendunia (Sutarman 2007).  UUD  1945  memiliki  peran  penting  saat  memberikan  hak-hak  warga  di  setiap  lapisan. Itulah menyebabkan penting bagi warga NRI mengetahui dengan baik. UUD 1945 diresmikan dari sidang yang dilaksanakan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia “PPKI” pada 18 Agustus 1945. Ada arti yang terkandung pada UUD 1945, utamanya pada pembukaan yang isinya empat  alinea  penting.  Pembukaan  UUD  1945  adalah  pokok  dari  tujuan  kaidah  negara  yang sifatnya “fundamental”, di mana memiliki prinsip negara seperti bentuk negara, dasar negara, dan tujuan NRI.
Meningkatnya “iptek” yang cukup cepat saat ini telah sebagai realita tiap hari dan sebagai permintaan  warga  yang  tidak  bisa  di  nego  lagi.  Tujuan  pertama  meningkatnya  iptek  adalah perubahan  energi  masa mendatang  makhluk  hidup  yang  semakin  bagus,  sederhana,  ekonomis, gesit dan damai. Meningkatnya iptek, utamanya teknologi informasi “information technology” misalnya internet sangat membantu tiap orang memperoleh niat hidupnya pada tempo cepat, mau resmi  atau  tidak  resmi  dalam  melakukan  segala  langkah  agar  ingin  mendapatkan  profit  sesuai “potong kompas” (Arief 2011).
Peningkatan teknologi ialah  hasil  budaya  manusia  disamping memperoleh  akibat  yang baik,  yang  artinya  bisa  dipakai  agar  keperluan  umat  manusia  juga  memperoleh  akibat  negatif terhadap  perkembangan  manusia  dan  peradabannya.  Akibat  negatif  yang  dituju  ialah berhubungan  pada  dunia  kejahatan.  Diantara  kejahatan  yang  diakibatkan  oleh  kemajuan  dan peningkatan  teknologi  informasi  dan  telekomunikasi  ialah  yang  berhubungan  pada  pemakaian internet. Perbuatan itu pada Bahasa asing dikatakan juga sebagai “Cyber Crime” (Labib 2005). Cyber Crime yang selanjutnya disingkat “CC” ialah kejahatan yang berkaitan pada komputer, jaringan  komputer  dan  para  penggunanya,  serta  bentuk-bentuk  kejahatan  konvensional  yang memakai atau dibantunya dengan alat-alat computer.
Warga  modern  yang  mengglobal  semacam  dikala  ini,  kejahatan  yang  bisa  dicoba dimanapun, baik dari dunia nyata maupun dunia maya “Cyber Space”. Perihal itu terjalin sebab masa keuniversalan membuat sebagian kesempatan terbentuknya kejahatan, sehingga dibutuhkan penanganan  secara  menyeluruh  lewat  kerjasama  antar  pihak  yang  berkeperluan.  “CC”  ialah diantara satu sisi hitam oleh peningkatan teknologi yang memiliki akibat tidak baik yang sangat jauh untuk segala bentuk kehidupan yang maju dikala ini. Seperti biasanya, “CC” dibagi atas dua tipe, ialah kejahatan yang memakai “Teknologi Data” “TI” selaku sarana serta kejahatan yang memakai sistem serta “TI” selaku target. Cracking serta Hacking termasuk pada kejahatan yang memakai  “TI”  selaku  target.  Inti  dari  “CC”  tipe  ini  merupakan  penyerbuan  pada  “Content (Isi/Substansi), Computer System (Sistem Pembedahan), serta Communication System (Sistem Komunikasi) kepunyaan orang lain ataupun universal di dalam Cyberspace” (Mursito 2005).
Kejahatan  pada  media  sosial  beragam  wujudnya,  mulai  dari  “kejahatan  carding, hijacking, spamming serta cracking”. Dari ulasan tersebut, peneliti terfokus mengulas menimpa tindakan  Cracking.  Wujud  kejahatan  yang  diartikan  merupakan  kejahatan  Cracking.  Cracking adalah  aktivitas  menerobos  sistem  komputer  disebut  “PC”  yang  tujuannya  mendapatkan keuntungan  dengan  cara  mengusili  serta  menghancurkan  dalam  motivasi  terbatas.  Cracker merupakan sebutan merengkah yang dikemukakan dari Richard Stallman buat terpacu terhadap peretas  yang  hanya  melaksanakan  aktivitas  “Black  Hat  Hacker”.  Hacker  serta  Cracker mempunyai  kesamaan  serta  perbandingan.  Bersama  melaksanakan  aktivitas  hacking,  namun berbeda pada perihal motivasi serta tujuan hacking. Cracker hanya melaksanakan Hacking yang mengganggu,  sebaliknya  Hacker  aslinya  ialah  spirit  para  handal  buat  menolong  menuntaskan permasalahan pada sistem PC (Mundzir 2014).
Tindakan  seorang  cracker  tentunya  tidak  dapat  dibiarkan  begitu  saja  yang  akan  terus- menerus merugikan dan membuat resah masyarakat pengguna internet maupun masyarakat yang tidak  mengerti  tentang  “Cyberspace”  dunia  maya.  Adanya  satu  peraturan  dibentuk  tentunya sebagai mengatur tingkah laku warga agar mereka memahami Batasan saat melaksanakan suatu aktivitas di dunia maya atau dunia nyata. Kembali pada hukum positif di Indonesia yang secara umum sudah mempunyai “teori dasar hukum” tentang cracking. Islam mengetahui tentang aturan pidana Islam, yang pastinya tidak sama dari aturan pidana yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  pengaturan  Hukum  tindak  pidana  dalam  pembobolan  sistem  data keamanan komputer (cracking) dan Bagaimana pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembobolan sistem data keamanan komputer (cracking).

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif yakni menganalisis  kepustakaan sesuai  bahan  hukum  yang  dipakai, baik  primer,  sekunder dan tersier.  Sedangkan  pendekatan  masalah  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan Perundang-undangan  dan  pendekatan  Konseptual.  (Jonaedi  Efendi  2018).  Pendekatan Perundang-undangan  adalah,  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan perundang-undangan yang berhubungan dalam permasalahan “isu hukum” yang sedang diteliti. Sedangkan Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin- doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Pendekatan  ini  menjadi  penting  sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, bahan hukum primer termasuk “UUD NRI Tahun 1945, KUHP, UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 19 Tahun 2016.”
Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan hukum yang bisa didapatkan oleh pengkajian kepustakaan yakni dalam membaca buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan artikel yang berkaitan terhadap  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembobolan  sistem  data keamanan komputer “cracking”. Bahan hukum tersier yang merupakan pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mana bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang  seperti  Kamus-Kamus  baik  itu  KBBI  maupun  Kamus  bahasa  latin  dan  bahasa  Inggris. Teknik pengumpulan bahan hukum agar mendapatkan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier  memakai  teknik  inventarisasi  atau  penelusuran  bahan  hukum  yang  berkaitan  lalu diklasifikasi  atau  dikelompokan  dan  didokumentasikan,  dicatat,  dikutip,  diringkas,  diulas berdasarkan  kebutuhan  dengan  pendekatan  kualitatif.  Setelah  semua  bahan  hukum  terkumpul, selanjutnya dianalisis memakai teknik bersifat sistematis yang diajukan secara deskriptif-analitis, yakni  dengan  mendeskripsikan  bahan  hukum  terlebih  dahulu  sesuai  sistematis  selanjutnya dianalisis berdasarkan dari teknik analisis dan teknik tafsiran serta memakai pendapat yang tertuju pada logika hukum dengan deduktif-induktif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hukum  Tindak  Pidana  Pembobolan  Sistem  Data  Keamanan  Komputer (Cracking)
Cracking  merupakan  aktivitas  membobol  sesuatu  sistem  komputer  selanjutnya disebut PC dengan tujuan memperoleh. Sebaliknya orang yang melaksanakan Cracking diucap Cracker. Crack  merupakan  sesuatu  kegiatan  pembobolan  sesuatu  aplikasi  berbayar  supaya  pada  saat pendaftarannya bisa dijalani tidak wajib membeli dan juga pembayaran lisensi formal dari sang pembentuk aplikasi tersebut. Perihal ini memiliki itikad kalau kita dapat mendapatkan sebagian persyaratan supaya aplikasi yang berbayar tersebut bisa bekerja secara maksimal. Umumnya pula wajib  didaftarkan  ataupun  sangat  tidak  memasukkan  no  pendaftaran  untuk  dalam  aplikasi tersebut. Crack Aplikasi merupakan settingan fitur lunak buat menghapus ataupun menonaktifkan fitur yang dikira tidak diidamkan oleh orang. Cracking Aplikasi, umumnya berkaitan pada tata cara proteksi yaitu terhadap “manipulasi aplikasi, trial atau demo version, no seri, hardware kunci, bertepatan pada pengecekan, CD cek ataupun fitur lunak kendala semacam layar serta adware.”
Distribusi  serta  pemakaian  kopian  Crack  merupakan  melanggar  hukum  di  sebagian banyak negeri. Terdapat gugatan hukum atas empat puluh empat fitur lunak Crack, jadi sangat pasti  kegiatan  Crack  merupakan  suatu  yang  melanggar  hukum.  Cracker  umumnya  berupaya datang di dalam sesuatu sistem PC tanpa kewenangan “otorisasi”. Orang ini umumnya bersifat jahat atau kurang baik, selaku kebalikan dari “hacker”, serta umumnya menambah penghasilan saat  merambah  sesuatu  sistem.  Cracker  ataupun  perlengkapan  buat  Crack  aplikasi  untuk kebanyakan antivirus umumnya dikira virus maupun trojan. Trojan Horse ialah sebagai program yang  seakan  menempuh  kewajiban  sebagaimana  seharusnya  tetapi  tanpa  dikenal  dia  pula melaksanakan kegiatan lain yang umumnya merugikan. Trojan horse umumnya diperlukan untuk membuat suatu “backdoor yang nantinya sanggup dimanfaatkan oleh penyerang buat sanggup masuk ke dalam sistem PC sehingga mempermudah dalam melaksanakan penyerangan. Selain itu pada umumnya dimanfaatkan buat jadi spyware yang sanggup mengenali kegiatan korban dalam memakai PC. Virus PC ialah program yang sanggup menduplikasi diri sehingga nantinya hendak menyebar  serta  menyisipkan  dirinya  ke  dalam  program  executable  serta  jenis  file  yang  lain. Filosofi virus dalam pc sama pengertiannya dengan virus dalam kehidupan. Virus dikategorikan selaku program yang mengusik, malicious aplikasi malware”.
Telah diuraikan di awal bahwa jika tetap berpatokan pada asas legalitas, maka akan sulit bagi kita untuk menerapkan peraturan yang ada dalam KUHP terhadap kasus Cracking. Berkaitan dengan itu, perlu suatu penafsiran terhadap undang-undang sehingga suatu perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang tidak begitu saja dikesampingkan karena alasan tidak ada peraturan atau  ketentuannya.  Keberanian  hakim  untuk  menafsirkan  undang-undang  merupakan  bentuk antisipasi  terhadap  “CC”,  khususnya  mengenai  Cracking.  Penerapan  KUHP  terhadap  tindak pidana cracking memerlukan pemilah-milahan, perbuatan mana yang substansinya hampir sama dengan rumusan tindak pidana biasa dalam KUHP. Dalam KUHP terdapat aturan yang mengatur perihal  perusakan  atau  penghancuran  tersebut,  yaitu  pada  Pasal  406  ayat  (1)  KUHP,  yang rumusannya sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu baik seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara dua tahun delapan bulan penjara atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Tanggal 23 April 2008 telah  diundangkan  UU  ITE,  UU  ini  bukanlah  UU  tindak  pidana  khusus,  selain itu  juga terkait mengenai pengaturan tentang pengelolaan ITE dalam tujuan pembangunan, namun UU ini juga menjaga  dari  pengaruh  negatif  oleh  manfaat  peningkatan  teknologi  ITE.  Yakni  dalam ditetapkannya hukum pidana khususnya mengenai perbuatan pidana yang menyerang keperluan hukum  individu,  warga,  maupun  keperluan  hukum  negara  dalam  memakai  majunya  teknologi ITE, atau biasa dikatakan dengan perbuatan pidana Cracking.
UU ITE sudah menetapkan berbagai perbuatan mana yang tercantum perbuatan pidana di bidang ITE “Cracking” dan sudah ditetapkan berbagai unsur perbuatan pidana dan penyerangan kepada bermacam keperluan hukum dalam bentuk berbagai rumusan perbuatan pidana tertentu. Perbuatan pidana Cracking pada UU ITE diatur dalam 9 Pasal, dari Pasal 27 sampai pada Pasal 35. Dari 9 Pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk atau jenis perbuatan pidana ITE. Pasal 36 tidak mencantumkan jenis perbuatan pidana ITE tertentu, akan tetapi mencantumkan mengenai dasar pemberatan pidana yang ditempatkan pada akibat membuat rugi orang lain terhadap perbuatan pidana yang ditetapkan pada Pasal 27 hingga Pasal 35 UU ITE.
2. Pertanggungjawaban  yang  Dilakukan  oleh  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembobolan Sistem Data Keamanan Komputer (Cracking)
Dalam  hal  melaksanakan  penegakan  hukum  khususnya  pada  bidang  kejahatan  dunia maya, kejahatan tersebut mempunyai jarak yang amat luas tanpa mengetahui perbatasan wilayah teritorial suatu negara sebab kejahatan ini sifatnya “transnasional”. Bentuk kejahatan yang tidak mengetahui  perbatasan  ini  mengwajibkan  yurisdiksi  suatu  negara  terhubung  langsung  di dalamnya  sebab  sangat  jauh  dari  capaian  suatu  negara.  Jika  tidak  melakukan  hubungan  antar negara saat melaksanakan penindakan serta menegakkan hukum yang seharusnya, kejahatan yang
sifatnya transnasional tersebut bisa berakibat permasalahan individu terkait pada kekuasaan (Ayu Suanti Karnadi Singgi I Gusti, Bagus Suryawan I Gusti 2020).
Pembobolan  mewujudkan  suatu  langkah  maupun  aktivitas  menjebolkan  sesuatu. Membobol  yang  artinya  “menjebol,  mengacaukan,  mendobrak,  dan  mengacaukan  dengan kekejaman, atau mendobrak dengan suatu paksaan. Pertanggungjawaban pidana yang dasarnya menyimpan  arti  timbal  balik  atas  tindakan  si  pembuat  pidana  atas  kejahatan  yang  dilakukan. Maka,  tanggung  jawab  kejahatan  isinya  unsur  objek  dan  unsur  subjek.  Maksudnya,  menurut faktual  pembuat  kejahatan  sudah  berbuat  delik  kejahatan  kriminalitas  dimana  secara  individu yang membuat kejahatan pantas disalahkan atas delik yang dilakukan itu maka bisa dihukum” (Purwadi Sastra Komang Saeramessatya 2020).
Kejahatan atau perbuatan kriminal ialah sebagai bentuk sebagai “perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau  keteraturan  sosial,  dapat  menimbulkan  ketegangan  individual  maupun  ketegangan- ketegangan  sosial,  dan  merupakan  ancaman  riil  atau  potensi  bagi  berlangsungnya  keteraturan sosial”.
Cracking  adalah  aktivitas  membobol  sistem  komputer  yang  bertujuan  “mengambil keuntungan  dengan  cara  merusak  dan menghancurkan  dengan  motivasi tertentu. Cracker ialah istilah  perengkah  yang  diajukan  oleh  Richard  Stallman  untuk  mengacu  kepada  peretas  yang cenderung  melakukan  kegiatan  Black  Hat  Hacker.  Cracker  merupakan  seseorang  yang  masuk tanpa izin atau illegal ke dalam sebuah sistem komputer” (Christiara Febriliani, Ismunarno 2019). Istilah  Cracker  memiliki  kecenderungan  hacker  pada  penjelasan  “white  hat  Hacker”.  Hacker mempunyai  kesamaan  dan  ketidaksamaan.  Sama-sama  melaksanakan  aktivitas  Hacking,  tetapi tidak sama dari hal motivasi dan tujuan Hackingnya. Cracker cenderung melaksanakan hacking yang  merusak,  selain  itu  Hacker  sejatinya  merupakan  spirit  para  profesional  untuk  membantu menyelesaikan  masalah  pada  sistem  komputer.  Dalam  UU  ITE  tindak  pidana  Cracking  telah diatur  dan  dirumuskan  dalam  pasal-pasal  yang  dapat  menjerat  pelaku  tindak  pidana  Cracking. Pada dasarnya tindak pidana Cracking diatur secara umum pada Pasal 30 UU ITE yang berbunyi sebagai  berikut:  “Pertama,  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. Kedua, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Ketiga, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.” Pasal 30 ayat (1) UU ITE “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.” Pasal 30 Ayat (2) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik  Orang  lain  dengan  cara  apapun  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Pasal 30 ayat (3) UU ITE: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Sanksi pidana yang ada pada ketentuan pidana Pasal 46 ayat (1) UU ITE: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  enam  ratus  juta  rupiah.  Sanksi  pidana  Pasal  30  ayat  (3) terdapat  pada  Pasal  46  ayat  (3)  UU  ITE:  hukuman  pidana  penjara  paling  lama  delapan  tahun dan/atau denda paling banyak delapan ratus juta rupiah. Yang dapat dijerat oleh ketentuan pasal 46 ayat (3) ialah pihak yang melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut seperti menjebol sistem keamanan yang membatasi dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkat kewenangan yang ditentukan” (Hakim 2007).
Sebagai  salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  dalam  pelaku  tindak  pidana pembobolan  sistem  data  keamanan  komputer  (Cracking)  khususnya  di  Indonesia  dapat digambarkan  dalam  contoh  kasus  sebagai  berikut:  “Pada  tahun  2013  sudah  terlaksana
pembobolan  website  individu  milik  Presiden  Republik  Indonesia  Susilo  Bambang  Yudhoyono yaitu http://presidensby.info yang dilakukan oleh pemuda asal Jember bernama WYA. Terdakwa WYA  ditangkap  di  warnet  tempat  dia  bekerja  yaitu  Warnet  Surya  Com,  Wildan  melakukan peretasan terhadap website http://presidensby.info dengan cara terlebih dahulu melakukan akses ilegal ke dalam web hosting http://techspace.co.id yang kemudian dalam pengaksesan hal tersebut ditemukan DNS Server dari domain http://presidensby.info sehingga terdakwa dapat mengakses website  milik  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  tersebut.  Website  http://presidensby.info kemudian  setelah  diretas  oleh  terdakwa  berubah  tampilan  websitenya  menjadi  hitam  dengan lambang  tengkorak  bertuliskan  Jember  Hacker  Team.”  Oleh  sebab  itu  tersangka  digugat  pada Pasal  46  ayat  (1)  Jo.  Pasal  30  ayat  (1)  UU  ITE,  “bahwa  tindakan  terdakwa  W  Y  A  dalam melakukan peretasan website pribadi milik Presiden S B Y telah memenuhi unsur-unsur didalam Pasal  30  ayat  (1)  Jo  Pasal  40  ayat  (1)  yang  dimana  unsur-unsurnya  yaitu:  Setiap  Orang  dan “dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun” yang dilakukan Terdakwa W Y A telah terpenuhi”.
Majelis  Hakim  memberikan  vonis  pidana  kepada  tersangka  dengan  “pidana  penjara selama  enam  bulan  dan  denda  sebesar  dua  ratus  lima  puluh  ribu  subsidair  lima  belas  hari kurungan,  Majelis  Hakim  menjatuhkan  pidana  sesuai  dengan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum yang  menyatakan  bahwa  terdakwa  Wildan  Yani  Ashari  Alias  Yayan  Alias  MJL  007  bersalah melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) UU ITE dalam dakwaan alternatif ke dua.”

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan  adanya  penelitian  serta  pembahasan  pada  uraian  diatas,  maka  bisa disimpulkan menjadi: Pengaturan hukum tindak pidana dalam pembobolan sistem data keamanan komputer cracking ialah suatu aturan yang menjelaskan apa itu aktivitas membobol sistem PC yang  tujuannya  memperoleh  keuntungan  yang  caranya  merusak  dan  menghancurkan  dengan motivasi. Mengenai tindakan perusakan atau penghancuran diatur pada KUHP Pasal 406 ayat (1). Pengaturan tindak pidana Cracking diatur pada UU ITE yang terdapat dalam 9 pasal, yakni “dari Pasal  27  sampai  dengan  Pasal  35.  UU  ITE  telah  menetapkan  perbuatan-perbuatan  mana  yang termasuk  tindak  pidana  di  bidang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  terutama  tindak  pidana cracking  dan  telah  ditentukan  unsur-unsur  tindak  pidana  dan  penyerangan  terhadap  berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.”
Pertanggungjawaban  hukum  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  pembobolan sistem data keamanan komputer (Cracking) sudah diatur pada UU ITE perbuatan pidana Cracking dan  dirumuskan  pada  berbagai  pasal  yang  bisa  mengenai  pelaku  perbuatan  pidana  Cracking. Perumusan cracking sebagai perbuatan pidana dalam UU ITE sesuai dengan Pasal 30 diancam dengan “sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46. Pemberian sanksi pidana tersebut  merupakan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  yang  sah  dalam  putusan  hakim  yang diberikan  kepada  pelaku  tindak  pidana  Cracking  sesuai  dengan  unsur-unsur  serta  alat  bukti persidangan sebagai acuan dalam pemberian hukuman.”
2. Saran
Simpulan yang sudah diuraikan diatas mencetuskan beberapa saran yang bisa diberikan, yaitu  Bagi  Pemerintah,  pemerintah  diharapkan  untuk  lebih  responsive  dalam  menerima  dan memproses laporan masyarakat terkait keluhan transaksi elektronik seperti kejahatan Cracking ini  dan  pemerintah  diharapkan  untuk  lebih  memahami  kecanggihan  teknologi  masa  kini  serta memberikan sosialisasi mengenai penggunaan teknologi yang baik dan benar serta menekankan mengenai pengaturan penggunaan teknologi agar tidak ada masyarakat yang menyalahgunakan kecanggihan teknologi ini sebagai alat untuk melakukan tindakan melawan hukum (kejahatan). Karena  tindakan  Cracking  ini  selain  dapat  merugikan  individu  dapat  pula  merugikan  negara,
maka dari itu pemerintah harus lebih waspada dalam mengawasi masyarakat dalam penggunaan teknologi.
Bagi Masyarakat, diharapkan dengan adanya kemajuan dan kecanggihan teknologi dapat membantu dan meringankan pekerjaan di masyarakat namun tetap dalam penggunaan yang lazim agar  masyarakat  tidak  menyalahgunakan teknologi tersebut  untuk mencari  keuntungan dengan cara  merugikan  pihak  lain  dan  melakukan  tindakan  yang  dilanggar  oleh  hukum.  Bagi  Pelaku, diharapkan dengan apa yang sudah diperbuat dengan unsur-unsur perbuatannya yang tentu saja sudah melanggar hukum tentu pelaku harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat sesuai  dengan hukuman  yang  diberikan  dan  diharapkan menimbulkan  efek jera kepada  pelaku untuk tidak terjadi kembali sehingga baik itu perbuatan yang sama maupun perbuatan melawan hukum lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, Barda Nawawi. 2011. Pornografi, Cyberporn dan Porno Aksi . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ayu Suanti Karnadi Singgi I Gusti, Bagus Suryawan I Gusti, Gede Sugiartha I. Nyoman. 2020.
“Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Peretasan  sebagai  Bentuk  Kejahatan Mayantara (Cyber Crime).” Jurnal Konstruksi Hukum 1(2).
Christiara  Febriliani,  Ismunarno,  Diana  Lukitasari.  2019.  “Kajian  Etiologi  Kriminal  Tindak Pidana  Cracking  Sistem  Operasi  Windows  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.”
Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 8(3).
Hakim, Abdul. 2007. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Depok: Prenadamedia.
Labib,  Abdul  Wahid  dan  Moh.  2005. Kejahatan  Mayantara  Cyber  Crime .  Bandung:  Refika Aditama.
Mundzir, MF. 2014. Tips & Trik Belajar Hacker . Yogyakarta: Notebook. Mursito,  Danan.  2005. Pendekatan  Hukum  untuk  Keamanan  Dunia  Cyber  serta  Urgensi Cyberlaw bagi Indonesia . Jakarta: Tesis Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.
Purwadi  Sastra  Komang  Saeramessatya,  Putu  Budiartha  I.  Nyoman  dan  Gede  Sugiartha  I.
Nyoman.  2020.  “Jurnal  Analogi  Hukum,  Sanksi  Pidana  terhadap  Tindak  Pidana Pembobolan  Rekening  melalui  Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM).” Fakultas  Hukum Universitas Warmadewa, Bali 2(2).
Sutarman.  2007. Cyber  Crime,  Modus  Operandi  dan  Penanggulangannya .  Yogyakarta: LaksBang Pressindo.