## DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN
Kurnia Dewi Anggraeny Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Dosen Hukum Pidana Email: kurniadewi@law.uad.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  tentang  disparitas  pidana  dalam  putusan  hakim  terhadap  tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman ini menunjukkan bahwa di dalam praktik  disparitas  pidana  dalam  pengenaan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak pidana  psikotropika  memang  terjadi.  Penyebab  terjadinya  disparitas  pidana terhadap tindak pidana psikotropika bersumber pada  berbagai hal yakni: dari diri hakim, dari hukumnya sendiri, serta karakteristik kasus yang bersangkutan. Upaya meminimalisir  disparitas  pidana  dapat  dilakukan  dengan  mengefektifkan  fungsi majelis  hakim  dengan  menggunakan  semua  potensi  yang  ada  pada  diri  hakim sendiri atau dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan yang diikuti oleh semua subsistem  peradilan  pidana  agar  memiliki  persamaan  visi  dan  misi  terhadap peradilan pidana. Selain itu dapat digunakan suatu pendekatan dengan menciptakan pedoman  pemberian  pidana,  meningkatkan  peranan  pengadilan  banding,  seleksi dan  latihan  para  hakim,  khususnya  di  Pengadilan  Negeri  untuk  konsistensi kebijakan pemidanaan.
Kata Kunci: Disparitas, Psikotropika, Kriminal, Sanksi

## ABSTRACT
This  research  studies  about  the  sentencing  disparity  of  judge  decisions  on psychotropic  criminal  offences  in  Sleman  District  Court.  This  research  proves  that sentencing  disparity  in  psychotropic  criminal  offences  does  occur.  The  existence  of sentencing disparity is caused by some factors: the judges themselves, the law, and the characteristic of the case involved.    The  effort  to  reduce  sentencing  disparity  can  be done  by  behaving  the  function  of  judges  effectively  using  all  of  the  judge’s  self- potential. Besides it can also be done by organizing training for all the criminal justice subsystems to have same vision and mission over criminal justice.  In another way, it can  also  be  done  by  using  an  approach  through  formulating  the  instruction  in sentencing, improving the role of the appeal court, selecting and training the judges, in particular for the consistency of penalization policy in the District Court.
Keywords : Disparity, Psychotropic, Criminal, Sanction

## A. LATAR BELAKANG
Sistem  peradilan  pidana  adalah  sistem  suatu  masyarakat  untuk menanggulangi  masalah  kejahatan.  Menanggulangi  di  sini  berarti  usaha  untuk mengendalikan  kejahatan  agar  berada  pada  batas-batas  toleransi  masyarakat (Reksodiputro:  2007,  84).  Sistem  peradilan  pidana  sangat  dipengaruhi  oleh lingkungan  masyarakat  dan  bidang  kehidupan  manusia.  Oleh  karena  itu  dalam geraknya  akan  selalu  mengalami  interaksi,  interkoneksi,  dan  interdependensi dengan lingkungannya serta sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (Arif,  2011:  15).  Sistem  ini  terdiri  atas  sub-sub  sistem  pendukungnya,  yaitu kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan  yang  secara keseluruhan  merupakan  satu  kesatuan  yang  berusaha  mentransformasikan masukan  ( input )  dan  menjadi  keluaran  ( output )  untuk  mencapai  tujuan  Sistem peradilan  pidana  yaitu  resosialisasi  pelaku  tindak  pidana  (jangka  pendek), pencegahan  kejahatan  (jangka  menengah),  dan  kesejahteraan  sosial  (jangka panjang). Sebagai suatu sarana untuk menanggulangi masalah tindak pidana, sistem peradilan pidana sangat diharapkan mampu bekerja secara efektif dan efisien.
Lembaga  peradilan  sebagai  lembaga  penegakan  hukum  dalam  sistem peradilan pidana ( Criminal Justice System ) merupakan suatu tumpuan harapan dari para  pencari  keadilan.  Keadilan  yang  hakiki  merupakan  suatu  syarat  yang  utama untuk  mempertahankan  kelangsungan  hidup  suatu  masyarakat,  dalam  hal  hakim mempunyai  suatu  peranan  penting  dalam  penegakan  hukum  pidana  untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan (Anwar dan Adang, 2009:  218).  Nilai  suatu  keadilan  di  dalam  masyarakat  mempunyai  persepsi  atau pemikiran  yang  berbeda  dengan  arti  keadilan  bagi  hakim  yang  secara  langsung menangani  setiap  perkara  di  pengadilan,  seperti  yang  disampaikan  oleh  Sudikno Mertokusumo (Mertokosumo dan A. Pitlo, 2013: 2):
“Eksistensi  hakim  sebagai  alat  penegak  hukum  di  Indonesia  dewasa  ini mempunyai  suatu  persepsi  yang  negatif  dari  masyarakat,  hal  tersebut dikarenakan banyak sekali putusan masyarakat. Disamping itu juga karena semakin  komleksnya  bentuk  dari  kejahatan  yang  terjadi  yang  belum  ada pengaturannya  di  dalam  undang-undang  hukum  pidana  sehingga  apa  yang menjadi  tujuan  hukum  pidana  tidak  tercapai  dengan  ruang  lingkup  sistem peradilan hukum.”
Putusan hakim di Indonesia atas suatu kasus menjadi sesuatu yang ditunggu karena  dimungkinkan  terjadi  penjatuhan  pidana  yang  berbeda  meskipun  tindak pidananya  sama.  Perbedaan  putusan  hakim  yang  dimaksud  dikarenakan  adanya kebebasan  hakim  yang  didasarkan  pada  kemandirian  dan  kekuasaan  kehakiman yang  telah  dijamin  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  diimplementasikan dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan Kehakiman dan perubahannya kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Akan tetapi  walaupun  demikian  tidaklah  boleh  hakim  menyalahgunakan  kedudukannya yang  bebas  itu.  Terkait  dengan  hal  tersebut  Sudarto  menyatakan  bahwa  (Sudarto, 2007: 61):
“Kebebasan  hakim  dalam  menetapkan  pidana  tidak  boleh  sedemikian  rupa, sehingga  memungkinkan  terjadinya  ketidaksamaan  yang  menyolok,  di  mana akan  mendatangkan  perasaan  tidak  sreg  ( onbehagelijk )  bagi  masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan  mengurangi  ketidaksamaan  tersebut  meskipun  tidak  dapat menghapuskannya sama sekali.”
Selain  itu  dianutnya  sistem  pidana  minimal  umum,  maksimal  umum,  dan maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) juga membuka peluang bagi hakim untuk menggunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman  pemberian  pidana  yang  umum  dalam  KUHP  yang  berlaku  sekarang dipandang pula sebagai dasar hakim untuk bebas menjatuhkan putusannya.
Masalah yang kemudian muncul sebagai dampak dari kondisi-kondisi tersebut adalah  disparitas  pidana,  yaitu  perbedaan  putusan  hakim  terhadap  tindak  pidana sejenis,  baik  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  satu  majelis  hakim  atau  majelis  hakim yang  berbeda.  Undang-undang  pidana  yang  baik  diharapkan  dapat  sejalan  dengan tuntutan  perkembangan  sosial  yang  bisa  dipandang  sebagai  sarana  untuk melakukan tindakan prevensi umum (Makarao, 2003: 14).
Keberadaan  Undang-Undang  Psikotropika  merupakan  suatu  upaya  (politik hukum  pemerintah  Indonesia)  terhadap  penanggulangan  tindak  pidana psikotropika.  Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskanya undang-undang tersebut  dapat  menanggulangi  peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan  psikotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.
Menurut  Drs.  Ahmad  Alamsyah,  Kepala  Bidang  Pencegahan  BNN  (Badan Narkotika  Nasional),  jumlah  kasus  pengguna  narkotika,  psikotropika  dan  bahan adiktif  (narkoba)  di  Indonesia  tiap  tahun  selalu  mengalami  peningkatan  dengan beberapa  fakta  kasus  yang  ditemukan.  Sehingga  semakin  banyak  pelaku penyalahgunaan  psikotropika  yang  terjerat  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997 dan  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  tentang  tindak  pidana  psikotropika semakin beragam.
Pendapat  masyarakat  awam  seringkali  menilai  suatu  perbuatan  yang dilakukan  oleh seseorang  dengan orang lain,  bisa  saja  berbeda alasan  atau motif dalam  melakukan  perbuatan  pidana  meskipun  perbuatan  itu  sama.  Tidak  jarang terjadi perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada seseorang dan orang lain yang  melakukan  suatu  perbuatan  pidana  yang  sama  atau  sejenis.  Contohnya adalah  kasus  psikotropika,  posisi  seseorang  pengguna  psikotropika  dengan pengguna lainnya bisa berbeda penjatuhan sanksi pidananya.
Perbedaan atau disparitas pidana psikotropika adalah perbedaan hukuman atau  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  kepada  pelaku  tindak  pidana narkotika antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan dasar pasal yang sama  atau  perbedaan  barang  bukti  yang  tidak  begitu  mencolok.  Adapula  sanksi
pidana  yang  dijatuhkan  sama  tetapi  dengan  barang  bukti  yang  jauh  berbeda jumlahnya.
Disparitas  pidana  mempunyai  dampak  yang  dalam  karena  di  dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk  menjatuhkan  pidana.  Pidana  sendiri  dalam  hal  ini  harus  diartikan  sebagai pengenaan  penderitaan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  oleh  orang  atau  lembaga yang  mempunyai  kekuasaan  atau  wewenang  terhadap  seseorang  yang  telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
Disparitas pidana akan berakibat fatal, apabila dikaitkan dengan catatan atau administrasi hasil persidangan. Terpidana yang membandingkan pidananya dengan terpidana  yang  lain  dan  merasa  ada  disparitas  pidana,  maka  ia  akan  memandang dirinya sebagai korban ketidakadilan (Muladi dan Arief, 2005: 54). Selanjutnya yang bersangkutan  akan  sulit  dimasyarakatkan  dan  bahkan  tidak  menghargai  hukum, padahal  penghargaan  terhadap  hukum  tersebut  merupakan  salah  satu  target  di dalam tujuan pemidanaan. Dari sini akan tampak suatu persoalan yang serius, sebab akan  menjadi    indikator  dan  manifestasi  dari  kegagalan  suatu  sistem  untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum, sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.
Adanya  fenomena  disparitas  pidana  dalam  penegakan  hukum  oleh  hakim terhadap  tindak  pidana  psikotropika  merupakan  suatu  hal  yang  menarik  bagi penulis  sebagai  pembahasan  dalam  penelitian  dengan  cakupan  spesifik  di Kabupaten Sleman. Pertanyaan yang terumuskan adalah:
1. Mengapa  terjadi  disparitas  pidana  dalam  putusan  hakim  terhadap  Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Upaya  apa  yang  dapat  dilakukan  untuk  meminimalisir  terjadinya  disparitas pidana terhadap tindak pidana psikotropika?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  secara  spesifik  adalah  penelitian  hukum  yurisprudensi.  Objek yang  menjadi  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah  Disparitas  Pidana  Dalam  Putusan Hakim  Terhadap  Tindak  Pidana  Psikotropika  Di  Pengadilan  Negeri  Sleman. Beberapa  sumber  dalam  penelitian  ini  meliputi  putusan-putusan  kasus  tindak pidana  psikotropika  di  Pengadilan  Negeri  Sleman  dan melalui  wawancara  hakim yang  pernah  menjatuhkan  putusan  terhadap  kasus  tindak  pidana  psikotropika  di Pengadilan Negeri Sleman.
Kajian  ini  menggunakan  model  deskriptif  kualitatif  melalui  pendekatan yuridis  sosiologis  dengan  menjelaskan  perbedaan  penjatuhan  sanksi  pidana terhadap  pelaku  tindak  pidana  psikotropika  di  Pengadilan  Negeri  Sleman. Pendekatan  yuridis  dilakukan  untuk  mengkaji  keterkaitan  antara  peraturan perundang-undangan  dengan  keputusan  hakim.  Sedangkan  pendekatan  sosiologis digunakan  untuk  melihat  bagaimana  peraturan  perundang-undangan  yang diterapkan  dalam  praktik  peradilan,  pendekatan  sosiologis  inipun  juga  diperlukan
untuk  mendapatkan  jawaban  tentang  terjadinya  perbedaan  putusan  pidana terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika.
Data-data  hukum  melalui  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dilakukan dengan:
1. Studi Pustaka/Literatur adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang  berasal  dari  berbagai  sumber  dan  dipublikasikan  secara  luas,  yakni dengan  mengkaji  karangan-karangan  ilmiah,  literatur,  putusan  pengadilan yang berhubungan dengan kasus psikotropika.
2. Studi  Dokumen  adalah  pengkajian  informasi  tertulis  mengenai  hukum  yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum,  pengembangan  hukum  serta  praktik  hukum,  adapun  sumbernya adalah berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, laporan penelitian hukum dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sementara data-data tersebut dikumpulkan dengan cara:
1. Mengambil  sampel  /  data  yang  dibutuhkan  yaitu  berkas  putusan  hakim  di Pengadilan Negeri Sleman  mengenai  kasus  Psikotropika  merujuk  pada  Pasal 62 dan Pasal 60 ayat (5)  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.
2. Wawancara dengan nara sumber yaitu beberapa hakim di Pengadilan Negeri Sleman.
Data  yang  terkumpul  dari  hasil  penelitian  ini  dianalisa  secara  deskriptif kualitatif dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dan  dokumentasi.  Penyusunan  dilakukan dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan  sintesa,  menyusun  ke  dalam  pola,  dan  membuat  kesimpulan  (Emadila, Zulfita, dan Ahmad: 2014, 4).

## C. PEMBAHASAN

## 1. Disparitas Pidana
Menurut  Harkristuti  Harkrisnowo,  disparitas  pidana  dapat  terjadi  dalam beberapa kategori yaitu (Harkrisnowo, 2003: 77):
a. Disparitas antara tindak pidana yang sama
b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama
Dari  pendapat  Harkristuti  Harkrisnowo  tersebut  ditemukan  wadah  di  mana disparitas  tumbuh  dan mempunyai sejarah  dalam penegakan  hukum  di  Indonesia. Disparitas  tidak  hanya  terjadi  pada  tindak  pidana  yang  sama,  tetapi  juga  pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama.
Tentu  saja  kenyataan  mengenai  ruang  lingkup  tumbuhnya  disparitas  ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.
Penulis  berpandangan  bahwa  konsep  tentang  disparitas  pidana  yang dikemukakan  oleh  Harkristuti  Harkrisnowo  tersebut  dilandasi  pula  oleh  konsep disparitas pidana yang mengacu pada pendapat Muladi dan Barda Nawawi berikut ini (Rahayu, 2005: 44):
“Muladi dan Barda Nawawi Arief tidak memberikan batasan disparitas pidana yang  diperbolehkan  atau  tidak,  namun  putusan  hakim  seharusnya mengandung keseimbangan pemidanaan yang didasarkan pada pertimbangan yang  serasi.  Serasi  dengan  keputusan-keputusan  yang  sudah  ada,  serasi dengan  keputusan-keputusan  hakim  lain  dalam  perkara  yang  sejenis,  serasi dengan keadilan masyarakat dan serasi pula dengan keadilan terpidana.” Menurut Muladi, disparitas pidana itu dimulai dari hukum itu sendiri (Muladi dan  Arief, 2005:  56).  Pada  hukum  positif  Indonesia,  hakim mempunyai  kebebasan yang  sangat  luas  untuk  memilih  jenis  pidana  ( strafsort )  yang  dikehendaki sehubungan  dengan  penggunaan  sistem  alternatif  di  dalam  pengancaman  pidana dalam Undang-Undang. Contoh sistem alternatif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 188 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut:
“Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau  banjir,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau pidana  kurungan  paling  lama  satu  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”
Dari  ketentuan  pasal  tersebut  dapat  dilihat  adanya  beberapa  pidana  pokok yang  diancamkan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  sama  secara  alternatif.  Di antara  beberapa  aturan  hukum  yang  ada  diberikan  yang  paling  tepat  untuk  dapat diterapkan  pada  pelaku  tindak  pidana.  Di  samping  itu  hakim  juga  bebas  untuk memilih beratnya pidana ( strafmaat ) yang akan dijatuhkan, karena yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya saja.
Muladi  juga  menyatakan  bahwa  di  samping  hal-hal  yang  bersumber  pada hukum,  ada  hal-hal  lain  yang  menyebabkan  terjadinya  disparitas  pidana.  Hal-hal yang  dimaksud  adalah  faktor-faktor  yang  bersumber  dari  diri  hakim  sendiri,  baik yang  bersifat  internal  maupun  eksternal  yang  tidak  bisa  dipisahkan  karena  sudah terpaku  sebagai  atribut  seseorang  yang  disebut  sebagai  human  equation  (insan peradilan)  atau  personality  of  judge  dalam  arti  luas  yang  menyangkut  pengaruh- pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial (Muladi  dan  Arief,  2005:  58).  Hal-hal  itulah  yang  seringkali  memegang  peranan penting  di  dalam  menentukan  jenis  dan  beratnya  hukuman  daripada  sifat perbuatannya  sendiri  dan  kepribadian  dari  pelaku  tindak  pidana  yang bersangkutan.
Seorang  hakim  yang  memandang  bahwa  aliran  klasik  lebih  baik  daripada aliran modern akan memidana lebih berat sebab ia beranggapan bahwa pidana itu
harus disesuaikan dengan kejahatan (Muladi dan Arief, 2005: 59). Jadi yang menjadi sorotan  di  sini  adalah  kejahatan  itu  sendiri.  Sebaliknya  hakim  yang  berpandangan modern akan memidana lebih ringan sebab orientasinya bukan lagi kejahatan tetapi kepada si penjahat itu sendiri. Jadi pemidanaan harus sesuai dengan penjahat.
Dengan  adanya  aliran  modern  tersebut  dapat  menghasilkan  penemuan- penemuan  ilmu  sosial  dan  ilmu-ilmu  alam  yang  mempelajari  tentang  perbuatan seseorang.  Sehingga  dapat  digunakan  untuk  menunjang  usaha  pembinaan narapidana  berdasarkan  filsafat  individualistik,  oleh  karena  beberapa hal  tersebut faktor-faktor  penyebab  disparitas  pidana  semakin  bervariasi.  Hal  ini  disebabkan karena  diakui  adanya  keadaan  tertentu,  baik  fisik,  mental,  maupun  lingkungan sebagai keadaan keadaan yang meringankan (Muladi dan Arief, 2005: 60).
2. Kasus Tindak Pidana Psikotropika
a. Perkara Pidana Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
Merujuk  kepada  Pasal  62,  ketika  seseorang  melakukan  perbuatan penyalahgunaan  psikotropika  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  62  pastilah  yang bersangkutan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut. Salah  satu  unsur  dari  Pasal  62  ini  adalah  “Secara  tanpa  hak memiliki, menyimpan dan/atau  membawa  psikotropika”.  Unsur  ini  adalah  unsur  alternatif  sehingga apabila  salah  satu  dari  unsur  tersebut  telah  dapat  dibuktikan  maka  unsur  yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.
Tindak  pidana  dalam  Pasal  62  sendiri  termasuk  dalam  kejahatan  yang menyangkut  penguasaan  psikotropika.  Kata  penguasaan  di  sini  diartikan  dengan memiliki, menyimpan, atau membawa. Seperti telah disebutkan di atas pengertian dari “penguasaan” tersebut adalah bersifat alternatif.
Pada  kasus  psikotropika  yang  telah  putus  pemidanaannya  di  Pengadilan Negeri Sleman terdapat putusan pidana yang nyaris sama dengan barang bukti yang berbeda.  Perkara  tersebut  teregister  dengan  nomor  perkara  20/Pid. B/2008/PN.SLMN  (dengan  pidana  10  bulan  penjara)  dan  nomor  perkara  60/Pid. B/2008/PN.SLMN (dengan pidana penjara 9 bulan penjara). Pada perkara pertama didapati  barang  bukti  1  (satu)  paket  shabu-shabu  seberat  0,034  gram.  Sementara perkara kedua ditemui barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,079 gram. Perbedaan  itu  menjadi menonjol  manakala  tidak  ada  pedoman  putusan  yang  jelas untuk penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan ukuran barang bukti.
No. Perkara Barang Bukti dan Motif Pelaku Pemidanaan Keterangan 20   / Pid. B / 2008 60   / Pid. B / 2008 1  paket  shabu-shabu seberat 0,034 gram 1  paket  shabu-shabu seberat 0,079 gram Masing-masing terdakwa  sama-sama disuruh temannya 10 bulan 9 bulan Perbedaan  penjatuhan pidana  pada  kasus  ini dapat terlihat menonjol manakala tidak  ada  pedoman putusan  yang  jelas untuk penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan
untuk membelikan shabu-shabu dan keduanya tidak menggunakan psikotropika itu namun  dengan  selisih berat yang cukup banyak, hukuman yang mereka dapatkan nyaris sama. ukuran barang bukti.
Tabel 1. Perkara Pidana Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
b. Perkara  Pidana  Pasal  60  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun
1997
Berkaitan dengan pasal ini, terdapat seseorang yang telah memenuhi  unsur- unsur  penyalahgunaan  psikotropika  yang  terdapat  di  dalam  pasal  tersebut.  Salah satu  unsur  dari  Pasal  60  ayat  (5)  ini  adalah  “Barangsiapa  menerima  penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (13) dan Pasal 14 ayat (4)”.
Terdapat perbedaan putusan antara nomor perkara 421/Pid.
B/2009/PN.SLMN (pidana 1 bulan 15 hari penjara) dengan nomor perkara 492/Pid. B/2009/PN.SLMN  (pidana  penjara  4  bulan  penjara).  Motif  para  terdakwa  sama- sama menerima psikotropika berupa pil riklona clonazepam dari orang lain, namun putusan keduanya mengalami perbedaan. Padahal putusan dengan pidana penjara 1 (satu)  bulan  15  (lima  belas)  hari,  sebelum  dilakukan  penangkapan  terdakwanya telah mengkonsumsi pil riklona clonazepam tersebut. Selisih putusan pidana kurang lebih 3 (tiga) bulan itu akan tetap dirasakan tidak adil oleh terdakwa.
No. Perkara Barang Bukti dan Motif Pelaku Pemidanaan Keterangan 421 / Pid. B / 2009 492 / Pid. B / 2009 4  butir  pil  riklona clonazepam 10  butir  pil  riklona clonazepam Masing-masing terdakwa sama- sama menerima psikotropika berupa  pil  riklona clonazepam dari orang lain. 1 bulan, 15 hari 4 bulan Jika dilihat pada putusan pada  no.  perkara  421  / Pid.  B  /  2009,  sebelum dilakukan  penangkapan terdakwanya telah mengkonsumsi pil riklona clonazepam tersebut.  Selisih  putusan pidana  kurang  lebih  3 (tiga)  bulan  itu  akan dirasakan  tidak  adil  oleh terdakwa.
Tabel 2. Perkara Pidana Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
Deskripsi disparitas pidana pada pelanggaran pasal 60 ayat (5) dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 hampir sama, yaitu perbedaan jumlah barang
bukti psikotropika. Selisih berat atau ukuran barang bukti mempunyai dampak yang signifikan  sebagai  penyebab  adanya  perbedaan  dalam  penjatuhan  putusan  oleh hakim.
Kesimpulan  yang dapat diambil  penulis  berkaitan dengan  pelanggaran  Pasal 62  dan  Pasal  60  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997  diperkuat  oleh pendapat dari Erna Indrawati, salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang juga  sering  memutus  pada  kasus  penyalahgunaan  psikotropika,  di  mana  pada pokoknya  menyatakan  bahwa  banyak  sedikitnya  jumlah  barang  bukti  ternyata berpengaruh  signifikan  terhadap  pidana  yang  akan  dijatuhkan.  Alasan  itulah  yang kemudian menjawab pertanyaan kenapa di Pengadilan Negeri Sleman putusan yang dijatuhkan  sering  mengalami  disparitas  pidana  pada  kasus  penyalahgunaan psikotropika dan hakim jarang yang memberikan pidana maksimal atau mendekati maksimal  pada  pelakunya.  (Wawancara  dengan  Erna  Indrawati,  Hakim  di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta, 4 Oktober 2012)
Namun yang perlu diperhatikan pada peraturan penyalahgunaan psikotropika adalah  perlunya  pedoman  putusan  yang  jelas  untuk  penjatuhan  pidana  yang disesuaikan  dengan  ukuran  barang  bukti  dan  pedoman  putusan  untuk  mengukur berat  ringannya  putusan  pidana  yang  disesuaikan  dengan  motif  terdakwa  dalam melakukan penyalahgunaan psikotropika.
3. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana
Disparitas pidana dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama , disparitas pidana dimulai dari hukum itu sendiri. Pada hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai  kebebasan  yang  sangat  luas  untuk  memilih  jenis  pidana  ( strafsoort ) yang  dikehendaki,  sehubungan  dengan  penggunaan  sistem  alternatif  di  dalam pengancaman  pidana  dalam  undang-undang.  Sebagai  contoh  adalah  perumusan Pasal 188 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
“Barang  siapa  karena  kealpaannya  menyebabkan  kebakaran,  ledakan  atau banjir,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika  karenanya  timbul  bahaya  bagi  nyawa  orang  lain,  atau  jika  karenanya diakibatkan matinya orang.”
Dari bunyi pasal tersebut tampak bahwa beberapa pidana pokok seringkali diancamkan  kepada  pelaku  perbuatan  pidana  yang  sama  secara  alternatif,  artinya satu di antara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan hakim dan hal  ini  diserahkan  kepadanya  untuk  memilih  sendiri  manakah  yang  paling  tepat. Selain  itu  hakim  juga  mempunyai  kebebasan  untuk  memilih  beratnya  pidana ( strafmaat ) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sudarto menyatakan sebagai berikut:
“KUHP Indonesia tidak memuat pedoman pemberian pidana ( straftoemetingsleiddraad ) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk  undang-undang  yang  memuat  asas-asas  yang  perlu  diperhatikan
oleh  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  yang  ada  hanya  aturan  pemberian pidana ( straftoemetingsregels ).”
Faktor  ini,  pada  sisi  lain,  juga  mengandung  kelemahan-kelemahan  yang berhubungan dengan adanya perbedaan penjatuhan pidana oleh hakim yang terlalu luas karena tidak adanya pedoman aturan yang jelas (Muladi dan Arief, 2005: 58). Hal tersebut sering berperan penting dalam menentukan jenis dan beratnya pidana, daripada  sifat  perbuatan  pidananya  sendiri  dan  kepribadian  pelaku  tindak  pidana yang bersangkutan.
Kedua , tentang besar kecilnya ukuran barang bukti yang saat itu ditemukan dalam penggeledahan atau penangkapan. Selain itu, hakim turut
mempertimbangkan  dari  cara  penemuan  barang  bukti  tersebut,  apakah penemuannya  saat  tertangkap  tangan  atau  ditemukan  melalui  pencarian  terlebih dahulu.
Ketiga ,  menyangkut  motif/niat  dari  terdakwa  dalam  melakukan  kejahatan. Selanjutnya dihubungkan dengan tujuan atau hasil akhir dari kejahatan yang telah terdakwa lakukan.
Menyangkut disparitas pidana, hal terpenting adalah sampai sejauh manakah disparitas pidana tersebut bersandar pada alasan penjatuhan pidana.

## 4. Upaya Meminimalisir Terjadinya Disparitas Pidana
Upaya  untuk  meminimalisir  terjadinya  disparitas  pidnaa  dapat  dilakukan dengan  mengefektifkan  fungsi majelis hakim  dengan  menggunakan  semua  potensi yang ada di diri hakim sendiri, selain itu juga dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan  dan  seminar  yang  diikuti  oleh  semua  subsistem  peradilan  pidana  agar memiliki persamaan visi dan misi terhadap peradilan pidana.
Demikian pula dapat menggunakan pendekatan untuk memperkecil disparitas ( approach to minimize disparity ) dengan menciptakan pedoman pemberian pidana, meningkatkan  peranan  pengadilan  banding,  seleksi  dan  latihan  para  hakim khususnya  di  Pengadilan  Negeri  untuk  konsistensi  kebijakan  pemidanaan.  Hal  ini memberikan  kemungkinan  bagi  hakim  untuk  memperhitungkan  seluruh  kejadian yaitu  dengan  berat  ringannya  delik  dan  cara  delik  itu  dilakukan.  Selain  itu  pula diperlukan pedoman putusan yang jelas untuk penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan  ukuran  barang  bukti  dan  pedoman  putusan  untuk  mengukur  berat ringannya  putusan  pidana  yang  disesuaikan  dengan  motif  terdakwa  dalam melakukan penyalahgunaan psikotropika.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Dari hasil analisis pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Penyebab  terjadinya  disparitas  pidana  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor berikut ini:
Pertama ,  disparitas  pidana  dimulai  dari  hukum  itu  sendiri.  Dalam peraturan hukum di Indonesia (KUHP) tidak memuat pedoman pemberian pidana  ( straftoemetingsleiddraad )  sebagai  pedoman  yang  dibuat
pembentuk  undang-undang  yang  berisikan  asas-asas  yang  perlu diperhatikan  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  dimana  yang  ada hanyalah aturan pemberian pidana ( straftoemetingsregels ), sehingga tidak ada  standar  pemidanaannya  (substansi  hukum).  Khususnya  dalam penelitian ini mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Kedua, di  dalam  hukum  pidana  positif  Indonesia,  hakim  mempunyai kebebasan  yang  sangat  luas  untuk  memilih  jenis pidana  ( strafsoort )  yang dikehendaki,  sehubungan  dengan  penggunaan  sistem  alternatif  di  dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang.
Ketiga , tentang besar kecilnya ukuran barang bukti yang saat itu ditemukan dalam  penggeledahan  atau  penangkapan.  Selain  itu,  hakim  juga  akan mempertimbangkan  dari  cara  penemuan  barang  bukti  tersebut,  apakah penemuannya  saat  tertangkap  tangan  atau  ditemukan  melalui  pencarian terlebih dahulu.
Keempat ,  menyangkut  motif/niat  dari  terdakwa  dalam  melakukan kejahatan  tersebut.  Selanjutnya  dihubungkan  dengan  tujuan  atau  hasil akhir dari kejahatan yang telah terdakwa lakukan.
b. Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  meminimalisir  terjadinya  disparitas pidana  dapat  dilakukan  dengan  mengefektifkan  fungsi  majelis  hakim dengan  menggunakan  semua  potensi  yang  ada  pada  diri  hakim  sendiri. Seperti  mengadakan  pelatihan  dan  seminar  yang  diikuti  oleh  semua subsistem peradilan pidana guna meraih persamaan visi dan misi terhadap peradilan  pidana.  Selain  itu  juga  melalui  pendekatan  pendekatan  untuk memperkecil  disparitas  ( approach  to  minimize  disparity )  dengan menciptakan  pedoman  pemberian  pidana,  meningkatkan  peranan pengadilan  banding,  seleksi  dan  latihan  para  hakim  khususnya  di Pengadilan Negeri  untuk konsistensi  kebijakan  pemidanaan.  Dalam  kasus penyalahgunaan  psikotropika  diperlukan  adanya  pedoman  putusan  yang jelas  untuk  penjatuhan  pidana  yang  disesuaikan  dengan  ukuran  barang bukti  dan  pedoman  putusan  untuk  mengukur  berat  ringannya  putusan pidana  yang  disesuaikan  dengan  motif  terdakwa  dalam  melakukan penyalahgunaan psikotropika.

## 2. Saran
Adapun saran yang dapat penulis kemukakan untuk memperkecil terjadinya disparitas pidana adalah  perlunya menciptakan suatu  pedoman pemberian pidana ( statutory guidelines for sentencing ) dalam hukum pidana di Indonesia. Hal ini guna memberikan kemungkinan bagi para hakim untuk memperhitungkan seluruh fakta dari  kejadian-kejadian,  seperti  berat  ringannya  delik  dan  cara  delik  itu  dilakukan, kejelasan  ukuran  alat  bukti,  serta  keadaan  pelaku  saat  perbuatan  pidana  itu dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU DAN MAKALAH
Anwar,  Yesmil  dan  Adang  (2009).  Sistem  Peradilan  Pidana.  Bandung:  Widya Padjajaran.
Arief, Barda Nawawi. (2011). Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana  Terpadu  (Integrated  Criminal  Justice  System) .  Semarang:  Universitas Diponegoro. Emadila, Rina, dkk (2014). Makalah Metode Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif . Bukittinggi. Harkrisnowo,  Harkristuti  (2003). Rekonstruksi  Konsep Pemidanaan:  Suatu  Gugatan Terhadap  Proses  Legislasi  dan  Pemidanaan  Di  Indonesia ,  Orasi  pada  Upacara Pengukuhan  Guru  Besar  Tetap  dalam  Ilmu  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. Universitas Indonesia.
Makarao, Moh.Taufik (2003). Tindak Pidana Narkotika . Jakarta. Ghalia Indonesia. Mertokosumo,  Sudikno  dan  A.  Pitlo.  2013. Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum .
Yogyakarta: Citra Aditiya Bakti.
Muladi dan Arief, Barda Nawawi (2005). Teori-teori dan Kebijakan Pidana . Bandung.
Alumni.
Rahayu,  Yusti  Probowati  (2005). Dibalik  Putusan  Hakim  Kajian  Psikologi  Hukum dalam Perkara Pidana . Surabaya: Srikandi.
Reksodiputro, Mardjono (2007). Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana.
Jakarta: Universitas Indonesia.
Sudarto (2007). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Polda DIY. Berkas Laporan Kasus Narkoba . 2006. Yogyakarta.