INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 6397-6404 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Kinerja DPRD Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkalis
Fakhtiar Qadri 1 ✉ , Ali Yusri 2 , Zulkarnaini 3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Email: fakhtiar.qadri6876@grad.unri.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang salah satunya korupsi dana bantuan sosial pada  tahun  2017  dimana  melibatkan  anggota  DPRD  beserta  mantan  bupati  dan  kepala  bagian keuangan, serta turut melibatkan dari kalangan legislator. Hal ini tentunya mempengaruhi kepuasan masyarakat  atas  kinerja  DPRD  secara  keseluruhan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja DPRD Kabupaten Bengkalis. Jenis penelitian yang digunakan  adalah  kuantitatif  dengan  melibatkan  400  orang  sampel  yang  berasal  dari  setiap Kecamatan di Bengkalis. Data dianalisis secara kuantitatif dengan analisis uji korelasi pearson. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan  kinerja  DPRD  Bengkalis  dalam  melaksanakan fungsi  legislasi,  anggaran  dan  pengawasan  mendapatkan  total  skor  sebesar  7.742  tergolong  baik. Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  Terhadap  Kinerja  DPRD  Bengkalis  secara  keseluruhan mendapatkan Skor SKM 77 terletak pada interval 62,51-81,25 dengan nilai mutu pelayanan B sehingga tergolong  memuaskan.  Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  kinerja  DPRD  terhadap  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkalis. Hasil uji korelasi pearson menunjukkan nilai r hitung > r tabel atau  0,870  >  0,112 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Besar pengaruh antara kinerja DPRD terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkalis sebesar 75,8%
Kata kunci : Kinerja DPRD, Indeks Kepuasan Masyarakat

## Abstract
This research was motivated by the many cases, one of which was corruption in social assistance funds in 2017 which involved members of the DPRD, former regents and heads of finance, as well as involving legislators. This certainly affects public satisfaction with the DPRD's overall performance. The aim of this  research  is  to  determine  the  Community  Satisfaction  Index  (IKM)  on  the  performance  of  the Bengkalis Regency DPRD. The type of research used was quantitative involving 400 samples from each sub-district in Bengkalis. Data were analyzed quantitatively using Pearson correlation test analysis. The research results show that the overall performance of the Bengkalis DPRD in carrying out its legislative, budget  and  supervisory  functions  received  a  total  score  of  7,742  which  is  considered  good.  The Community Satisfaction Index (IKM) regarding the performance of the Bengkalis DPRD as a whole gets an SKM score of 77, located in the interval 62.51-81.25 with a service quality score of B so it is classified as satisfactory. There is a significant influence between the performance of the DPRD on the Bengkalis Regency Community Satisfaction Index (IKM). The results of the Pearson correlation test show that the calculated r value > r table or 0.870 > 0.112 with a significant value of 0.000 < 0.05. The magnitude of the influence between DPRD performance on the Bengkalis Regency Community Satisfaction Index (IKM) is 75.8%
Keywords: Community Satisfaction Index, DPRD performance
.

## PENDAHULUAN
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  memiliki  peran  penting  dalam  sistem pemerintahan  daerah.  Fungsi  legislasi,  anggaran,  dan  pengawasan  yang  diemban  oleh DPRD menjadi landasan untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat, sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, peran DPRD tidak selalu dianggap efektif oleh masyarakat, seperti yang terungkap dalam berbagai survei. Tingkat kepuasan terhadap kinerja legislatif cenderung rendah, dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut perlu ditingkatkan. Hal ini terkait dengan beberapa tantangan, seperti ketidakakuratan  produk  legislasi,  keterbatasan  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan, serta kurangnya efektivitas dalam merepresentasikan kepentingan masyarakat.
Pentingnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  legislatif  menuntut transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan yang baik dari DPRD. Survei kepuasan masyarakat dapat menjadi salah satu metode  untuk mengevaluasi kinerja  dan meningkatkan  pelayanan  publik,  termasuk  di  dalamnya  kerja  Sekretariat  DPRD.  Dalam konteks ini, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Sekretariat DPRD juga menjadi aspek yang krusial. Standar pelayanan, penanganan pengaduan, dan ketersediaan sarana serta prasarana menjadi elemen-elemen yang perlu diperhatikan. Perlu ada perencanaan yang baik untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan
masyarakat dan memberikan  kontribusi positif terhadap  kehidupan demokrasi di tingkat daerah.
Sebagai  suatu  lembaga  pemerintahan,  DPRD  memiliki  tanggung  jawab  besar terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Melalui upaya- upaya  perbaikan  kinerja,  penguatan  integritas,  dan  peningkatan  kualitas  pelayanan, diharapkan DPRD dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi strategisnya untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang berkualitas di tingkat daerah. DPRD Kabupaten Bengkalis memiliki total 45 anggota yang terbagi dalam 10 fraksi, dengan mayoritas anggota laki-laki. Partai Golkar dan PKS menjadi fraksi dengan jumlah anggota terbanyak. Data JDIH DPRD menunjukkan jumlah peraturan daerah dan keputusan yang dikeluarkan dalam rentang tahun 2016-2022.
Kinerja DPRD memiliki dampak penting pada kepuasan masyarakat, tercermin dalam representasi  kepentingan  masyarakat,  legitimasi  lembaga,  pengaruh  pada  proses demokrasi, dan hubungan dengan pemerintah daerah. Penelitian menunjukkan penurunan kepercayaan publik terhadap DPRD, dengan beberapa persepsi negatif terkait kepentingan pribadi,  mobilisasi  massa,  dan  kualitas  anggota  DPRD.  Penyimpangan  yang  melibatkan Ketua DPRD pada tahun 2017, terkait dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial, memberikan dampak negatif pada  persepsi masyarakat terhadap kinerja DPRD. Selain  itu, kurangnya layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat melalui situs web resmi DPRD juga menjadi kendala.  Oleh  karena  itu,  perbaikan  kinerja  DPRD  perlu  dilakukan  melalui  transparansi, akuntabilitas,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  peningkatan  kualitas  anggota  DPRD. Langkah-langkah  ini  diharapkan  dapat  mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  dan memperkuat peran DPRD sebagai lembaga representatif yang efektif.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan filosofi numerik atau statistik. Tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh dan hubungan antara kinerja DPRD dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkalis. Penelitian dilaksanakan di Kantor DPRD Bengkalis, dipilih karena eksistensinya yang belum optimal. Sampel penelitian sebanyak 400 orang dipilih dengan menggunakan teknik  proportional  stratified  random  sampling  dari  masing-masing  kecamatan  di Kabupaten Bengkalis. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, studi kepustakaan, observasi, dan dokumentasi. Data primer terbatas pada tanggapan masyarakat terhadap kinerja  DPRD  dan  kepuasan  masyarakat,  sementara  data  sekunder  mencakup  profil Kabupaten Bengkalis dan DPRD Bengkalis. Analisis data melibatkan uji deskriptif kuantitatif,
uji kualitas instrumen seperti uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Uji hipotesis mencakup uji korelasi dan uji koefisien determinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  uji  deskriptif  kuantitatif,  kinerja  DPRD  Bengkalis  dalam  fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan mendapatkan total keseluruhan skor sebesar 7.742, yang tergolong baik. Hal ini menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap kinerja DPRD dalam membentuk Perda, pembahasan RAPBD, dan pengawasan kebijakan mayoritas berada  pada  kategori  baik  hingga  sangat  baik.  Selanjutnya,  dalam  aspek  kepuasan masyarakat,  pengukuran  menggunakan  kuesioner  menunjukkan  bahwa  kepuasan masyarakat  terhadap  kenyamanan  dan  keamanan  dari  kinerja  DPRD  Bengkalis  dapat dikategorikan  sebagai  "Memuaskan".  Hal  ini  diperoleh  dari  tanggapan  positif  terhadap kebijakan  pemerintah,  pelaksanaan  fungsi  pengawasan,  perwujudan  teknologi  informasi, dan fungsi legislasi yang memberikan keamanan.
Dari wawancara dengan anggota DPRD Bengkalis, terungkap bahwa transparansi, partisipasi publik, responsivitas terhadap isu masyarakat, serta perlindungan hak asasi dan integritas menjadi faktor kunci dalam membangun kenyamanan dan keamanan masyarakat terhadap  kinerja  DPRD.  Secara  keseluruhan,  hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  DPRD Bengkalis  telah  melakukan  upaya  untuk  membangun  hubungan  yang  baik  dengan masyarakat, memastikan transparansi, partisipasi, dan responsivitas, sehingga memberikan kepuasan  pada  aspek  kenyamanan  dan  keamanan.  Dalam  konteks  ini,  kinerja  DPRD Bengkalis dianggap memadai dan dapat dijadikan dasar untuk terus meningkatkan interaksi positif antara DPRD dan masyarakat.
Kinerja DPRD Bengkalis dalam aspek personal attention (perhatian pribadi), problem- solving approach (pendekatan pemecahan masalah), dan fairness (keadilan) mendapatkan nilai yang memuaskan. Dalam perhatian pribadi, mayoritas responden merasa sangat puas dengan  perhatian  DPRD  terhadap  aspirasi  dan  harapan  masyarakat,  dengan  nilai  SKM mencapai 82,25 atau kategori "Sangat Memuaskan." Pendekatan pemecahan masalah juga mendapat penilaian yang memuaskan, dengan layanan informasi dan tanggapan terhadap keluhan masyarakat dinilai sangat memuaskan oleh mayoritas responden. Nilai SKM sebesar 79,25 menempatkan kinerja DPRD pada kategori "Memuaskan."
Sementara itu, aspek keadilan juga mendapat penilaian positif, terutama dalam hal akuntabilitas dan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat. Dengan nilai SKM sebesar 77,25,  kinerja  DPRD  dalam  hal  keadilan  dinilai  "Memuaskan."  Langkah-langkah  konkret seperti mendengarkan aspirasi masyarakat, berkomunikasi secara efektif, turun lapangan,
dan berkolaborasi dengan semua pihak terkait menjadi faktor penting dalam menciptakan kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD Bengkalis.  Aspek tanggungjawab keuangan (fiscal  responsibility)  mendapat  penilaian  positif  dari  mayoritas  masyarakat.  Pengawasan anggaran dan transparansi keuangan dianggap sangat memuaskan, meskipun terdapat isu kekecewaan terkait keterbatasan DPRD dalam fungsi pengawasan akibat adanya regulasi yang membatasi aksi mereka.
Di  sisi  lain,  aspek  pengaruh  masyarakat  (citizen  influence)  menunjukkan ketidakpuasan mayoritas responden. Penilaian kurang memuaskan muncul terutama terkait kepercayaan  publik dan adanya forum layanan  kritik dan  saran. Isu  utama yang muncul adalah  terkait  rekrutmen  anggota  DPRD  dan  kualitas  pemilihan  umum,  yang  dapat memengaruhi  kecerdasan  pemilih.  Dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  DPRD  Bengkalis, disarankan  adanya  peningkatan  transparansi  dan  keterbukaan  terkait  pengawasan anggaran guna mengatasi isu kekecewaan masyarakat. Selain itu, melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas rekrutmen calon anggota DPRD dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan  masyarakat.  Dengan  demikian,  perbaikan  pada  aspek-aspek  ini  diharapkan dapat  meningkatkan  kinerja  DPRD  Bengkalis  sesuai  dengan  harapan  dan  kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja DPRD Kabupaten Bengkalis, hasil menunjukkan skor SKM sebesar 77 dengan nilai mutu pelayanan B,  sehingga  dapat  dikategorikan  sebagai  memuaskan.  Secara  rinci,  aspek-aspek  seperti kenyamanan, keamanan, perhatian pribadi, pendekatan pemecahan masalah, keadilan, dan tanggung  jawab  keuangan  dinilai  memuaskan  atau  sangat  memuaskan.  Kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD Bengkalis menjadi indikator utama keberhasilan wakil rakyat. Diperoleh pandangan bahwa responsivitas terhadap aspirasi masyarakat, partisipasi yang  inklusif,  dan  pengambilan  keputusan  yang  adil  dan  transparan  merupakan  faktor penting untuk meningkatkan kepuasan tersebut.
Rekomendasi  yang  dapat  diambil  adalah  memastikan  DPRD  Bengkalis  tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan tanggapan yang cepat dan solutif. Selain itu,  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dapat memastikan  representasi  kepentingan  yang  baik.  Dengan  demikian,  DPRD  dapat memperoleh  tingkat  kepercayaan  yang  tinggi  dari  masyarakat  dan  memastikan  bahwa kebijakan  yang  dihasilkan  benar-benar  mencerminkan  kebutuhan  dan  harapan  warga Bengkalis.
Hasil  uji  kualitas  instrumen  menunjukkan  bahwa  seluruh  item  pernyataan  pada variabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Kinerja DPRD dinyatakan valid, karena nilai corrected  item-total  correlation  lebih  besar  dari  rtabel  0,30.  Selain  itu,  uji  reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki nilai yang memadai untuk dianggap reliabel. Uji asumsi klasik pada data, termasuk uji normalitas dan uji linearitas, menunjukkan  bahwa data terdistribusi normal  dan memiliki hubungan linear.  Ini  mengindikasikan  bahwa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  memenuhi syarat untuk analisis regresi.
Selanjutnya,  uji  hipotesis  menunjukkan  adanya  hubungan  yang  signifikan  antara Kinerja  DPRD  dengan  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  Kabupaten  Bengkalis.  Korelasi antara kedua variabel ini cukup kuat, dengan nilai Pearson Correlation sebesar 0,870. Hasil koefisien  determinasi  (R2)  menunjukkan  bahwa  sebesar  75,8%  variasi  dalam  Indeks Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  dapat  dijelaskan  oleh  Kinerja  DPRD,  sementara  sisanya dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diteliti  dalam  penelitian  ini.  Dengan  demikian, dapat  disimpulkan  bahwa  Kinerja  DPRD  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkalis sebesar 75,8%, menandakan pentingnya kinerja DPRD dalam mencapai kepuasan masyarakat.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah:
1) Secara  keseluruhan,  kinerja  DPRD  Bengkalis  dalam  melaksanakan  fungsi  legislasi, anggaran dan pengawasan mendapatkan total skor sebesar 7.742 tergolong baik.
2) Secara  keseluruhan,  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  Terhadap  Kinerja  DPRD Bengkalis secara keseluruhan mendapatkan Skor SKM 77 terletak pada interval 62,51- 81,25 dengan nilai mutu pelayanan B sehingga tergolong memuaskan.
3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja DPRD terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkalis. Hasil uji korelasi pearson menunjukkan nilai r hitung > r tabel atau 0,870 > 0,112 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Besar pengaruh antara kinerja DPRD terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkalis sebesar 75,8%.

## DAFTAR PUSTAKA
Herningsih,  (2016).  Kinerja  dosen  dan  karyawan,  pendekatan  riset  ditinjau  dari  dimensi kepemimpinan, budaya, dan lingkungan organisasi. Malang : media nusa creative Karianga, Hendra. (2017). Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Prenada Media Group.
M. Anwar. 2013. Pemberdayaan Masyarakat diEra Global. Bandung. Alfabet
Sugiyono.  (2016).  Metode  Penelitian  Administratif  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sheth, J. N. dan Sisodia, R. S. (2012). The 4a`S Of Marketing. Creating Value For Customers, Companies And Society. New York. Routledge.
Widya. P. Setyanto (2011) Ada Apa Dengan 10 Tahun Otonomi Daerah. Salatiga : Percik-The Foundation
Aryati Puspasari Abady (2016) perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah: jurnal ilmu administrasi public
Ayu, D. R. (2017, 1 3). Apa yang Dimaksud dengan Komunikasi Pembangunan. Retrieved from dictio: https://www.google.com/
Rahman, S. N. (2016). Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
Aziz,  Abdul.  Supriyono,  Bambang  dan  Muluk,  M.R  Khairul.  (2013)  analisis  perencanaan pembangunan  daerah  dengan  pendekatan  system  lunak  (soft  system)  (studi  pada rencana  kerja  pembangunan  daerah  (RKPD)  kota  malang).  E-journal  fakultas  ilmu administrasi universitas brawijaya.
Nugroho,  M.  R.  (2016).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
Nurmala, N., & SD, Z. R. (2017). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 (Doctoral dissertation, Riau University).
Rendra,  R.(  2018  ).  Efektivitas  Pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang)  Tingkat  Kecamatan  di  Kota  Tanjungpinang  .  Program  Studi  Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Raja Haji. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Volume 3 – Nomor 1
Ripai, A. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Universitas Hasanuddin Makassar.
Sitompul. A, (2017).. Skripsi sarjana. Medan: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
Yunas, N. S. (2017). Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan. : Jurnal Ilmu Pemerintahan, p-ISSN: 2088-3706, e-ISSN: 2502-9320, 19-27.
Zainudin  &  Sutjiatmi.  (2018).  Pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang). JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah : Yogyakarta.