Vol 2, No 2, 2023, 59-65
Sidang  Itsbat  Bagi  Pasangan  Nikah  Siri  Ditinjau  Dalam Perspektif Hukum Islam
Irpan Husein Lubis 1 , Khairul Riza 2 , Nicha Suwalla 3
Universitas Batam, Riau 1,2,3
irpanhuseinluubis@univbatam.ac.id 1 , khairul@univbatam.ac.id 2 , nicha@univbatam.ac.id 3

## Riwayat Artikel
Diterima pada 20 Oktober 2022 Revisi 1 pada 01 November 2022 Revisi 2 pada 12 November 2022 Revisi 3 pada 23 November 2002 Disetujui pada 08 Desember 2022

## Abstract
Purpose: The  purpose  of  writing  this  journal  is  to  find  out  the implementation  of  itsbat  trial  determination  for  unregistered marriage couples in terms of Islamic law, and to know the judge's considerations in determining itsbat trial for unregistered marriage couples.
Methodology: The method used is a normative approach, namely through  library  research,  and  an  empirical  approach,  namely through  field  research  by  conducting  a  series  of  interviews  with respondents and informants to obtain field data.
Results: The results of the study show that the implementation of the  determination  of  itsbat  trial  for  unregistered  marriage  couples is reviewed in Islamic law, namely starting with the submission of an  application  for  itsbat  marriage  by  the  applicant  by  completing certain  requirements,  and  continuing  with  the  implementation  of itsbat  trial  to  obtain  a  determination  of  itsbat  trial.  In  its implementation  there  are  requests  that  fall,  are  rejected  and granted.  The  judge's  considerations  in  determining  itsbat  for unregistered  marriage  partners  are  the  need  for  the  applicant's presence so that the marriage certificate is not aborted and shows evidence  that  the  marriage  has  taken  place  legally  in  accordance with Islamic law in court.
Keywords: Itsbat Session, Siri Marriage, Islamic Law How  To  Cite: Lubis,  I.H.,  Riza,  K.,  Suwalla,  N.  (2023).  Sidang Itsbat Bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal  Ilmiah  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  2(2),59-65.

## 1. Pendahuluan
Itsbat  Nikah  adalah  sebuah  proses  pencatatan  nikah  terhadap  pernikahan  sirri  yang  telah  dilakukan, untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan. Itsbat dalam kamus  ilmiah  populer  diartikan  sebagai  memutuskan  atau  menetapkan  (Istiqomah,  2015).  Sedang Nikah dalam kamus hukum diartikan sebagai akad yang memberikan faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja, kehalalan seorang laki laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor  yang  menghalangi  sahnya  pernikahan  tersebut secara  syar’i  (Nurfadilah, 2016).  Seperti  yang telah  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  2  ayat  (1) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, serta dijelaskan pula dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  2  ayat  (2)  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dasar hukum pelaksanaan itsbat nikah yaitu Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni sebagai berikut:
1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya akta nikah;
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
Permohonan itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh mereka yang tidak dapat membuktikan perkawinannya  dengan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  karena  tidak tercatat.  Permohonan  itsbat  nikah  yang  diajukan  oleh  Pemohon,  oleh  Pengadilan  Agama  akan diproses sesuai ketentuan hukum acara (Munthe & Hidayani, 2017).
Nikah  siri atau  nikah  bawah  tangan  merupakan  perkawinan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  syarat rukun nikah dalam agama Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dikatakan nikah  siri  karena  dilangsungkan  secara  diam-diam,  tertutup,  rahasia,  atau  sembunyi-sembunyi  tanpa adanya publikasi (Sudirman, Dedi, & Saputra, 2021). Akibat hukum dari nikah siri atau perkawinan di bawah  tangan,  meski  secara  agama  atau  kepercayaan  dianggap  sah,  namun  perkawinan  yang dilakukan  di  luar  pengetahuan  dan  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  tidak  memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara.
Bagi yang beragama Islam, yang tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  perkawinan,  yaitu:  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga dalam Pasal 4 dan 5 dalam undang-undang yang sama berbunyi:  Dalam  hal  seorang  suami  akan  beristeri  lebih  dari  seorang  (poligami),  maka  ia  wajib mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan  di  daerah  tempat  tinggalnya,  dengan  ketentuan  jika  isteri tidak  dapat  melahirkan  keturunan,  di  samping  itu  harus  ada  persetujuan  dari  isteri  pertama,  adanya kepastian  suami  mampu  memberi  nafkah  isteri  dan  anak-anak  dan  ada  jaminan  bahwa  suami  akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka (Abdullah, 2012).
Pada  Pengadilan  Agama  Batam  Kelas  IA,  bulan  November  Tahun  2022  terdapat  sebanyak  34 pasangan suami istri (pasutri) yang mengikuti itsbat nikah. Namun hanya 24 pasutri yang dikabulkan, 9  pasangan  ditolak  dan  1  pasangan  digugurkan  oleh  Pengadilan  Agama  Batam  Kelas  IA.  Diketahui bahwa dari semua pasangan nikah siri yang  mengajukan permohonan sidang itsbat ada yang ditolak dikarenakan tidak mampu membuktikan bahwa pasangan tersebut menikah dengan memenuhi rukun nikah yaitu adanya kedua mempelai, wali, dua orang saksi dan ijab kabul, dan juga tidak memenuhi syarat  nikah  yang  ditentukan  dalam  agama  islam  seperti  adanya  persetujuan  dari  orang  tua,  usia minimal  perempuan  16  tahun  dan  laki-laki  19  tahun,  tidak  dalam  masa  iddah,  dan  tidak  sedang menjadi  istri  atau  suami  orang  lain.  Selain  itu  terdapat  juga  pasangan  nikah  siri  yang  digugurkan dikarenakan  tidak  hadir  pada  saat  pelaksanaan  penetapan  sidang  itsbat.  Dan  bagi  pasangan  yang dikabulkan  permohonan  itsbatnya  dapat  dikeluarkan  buku  nikah  dan  dilakukan  pencatatan sebagaimana pasangan nikah biasanya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti  lebih  jauh,  dimana  penelitian  tersebut  akan  dituangkan  dalam  bentuk  karya  ilmiah  jurnal yang berjudul: “Sidang Itsbat Bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam” .
Dari permasalahan dan judul yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  pelaksanaan  penetapan  sidang  itsbat  bagi  pasangan  nikah  siri  ditinjau  dalam  hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan sidang itsbat bagi pasangan nikah siri?

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  jurnal  ini  yaitu  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  melalui  studi  kepustakaan  ( library  research ),  dan  juga  menggunakan  pendekatan  empiris yaitu  melalui  penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan  mengadakan  serangkaian  wawancara
dengan  responden  dan  informan  untuk  memperoleh  data-data  lapangan  (Suharsimi,  2006).  Untuk memperoleh  data  yang  terkait  dengan  judul  jurnal  ini  sehingga  diperoleh  data  yang  valid  dan  dapat dipertanggung jawabkan.  Data yang dikumpulkan, kemudian diolah, dianalisa dan diinterprestasikan untuk  menjawab  permasalahan  yang  telah  dirumuskan  (Soekanto  &  Mamudji,  2013).  Analisa  data dilakukan  dengan  menggunakan  metode content  analisa yang  kemudian  menginterprestasikannya dengan bahasa penulis sendiri, maksud dari content analisa dalam penelitian ini adalah menganalisa hukum  adat  tentang  sidang  itsbat  bagi  pasangan  nikah  siri  ditinjau  dalam  perspektif  hukum  Islam (Suharsimi, 2006).

## 3. Hasil Dan Pembahasan
3.1 Pelaksanaan  Penetapan  Sidang  Itsbat  bagi  Pasangan  Nikah  Siri  Ditinjau  dalam  Hukum Islam
Itsbat Nikah adalah sebuah proses pencatatan nikah terhadap pernikahan Sirri yang telah dilakukan, untuk  mendapatkan  akta  nikah  sebagai  bukti  keabsahan  pernikahan  yang  telah  dilakukan. Perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan  diterbitkan  Akta  Nikah  atau  Buku  Nikah  merupakan  unsur  konstitutif  (yang  melahirkan) perkawinan.  Tanpa  akta  perkawinan  yang  dicatat,  secara  hukum  tidak  ada  atau  belum  ada perkawinan.  Sedangkan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Akta Nikah  dan  pencatatan  perkawinan  bukan  satu-satunya  alat  bukti  keberadaan  atau  keabsahan perkawinan, karena itu, walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnya  perkawinan,  karena  hukum  perkawinan  agamalah  yang  menentukan  keberadaan  dan keabsahan perkawinan. Kalau demikian, fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan pada Pegawai Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  (bagi  pasangan  suami  istri  yang  beragama  Islam)  adalah untuk menjamin ketertiban hukum.
Karena  itu,  bagi  pasangan  suami  istri  yang  telah  melangsungkan  perkawinan  menurut  hukum agamanya,  tetapi  belum  dicatat,  cukup  dilakukan  pencatatan  pada  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan  dengan terlebih  dahulu  mengajukan  permohonan itsbat  nikah  ke Pengadilan  Agama.  Dari  uraian  di  atas,  jelas  bahwa  perkawinan  yang  diitsbatkan  oleh  Pengadilan Agama  adalah  perkawinan  yang  sah  dilakukan  menurut  syariat  Islam,  tetapi  tidak  tercatat  atau dicatatkan. Dengan kata lain, Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan permohonan itsbat nikah, sepanjang perkawinan  yang telah dilangsungkan itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan.  Alasan dilakukannya pengajuan itsbat nikah antara  lain  disebutkan  bahwa  dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah, dapat  diajukan  itsbat  nikahnya  ke  Pengadilan  Agama  Batam  Kelas  IA  terbatas  mengenai  hal-hal yang berkenaan dengan:
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian b. Hilangnya Akta Nikah
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, dan
e. Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  memiliki  halangan  perkawinan  menurut Undang-Undang Perkawinan
Itsbat  nikah  adalah  cara  yang  dapat  ditempuh  oleh  pasangan  suami  istri  yang  telah  menikah  secara sah  menurut  hukum  agama  (nikah  siri)  untuk  mendapatkan  pengakuan  dari  negara  atas  pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya  tersebut  berkekuatan  hukum.    Adapun  yang  berhak  mengajukan  permohonan  istbat nikah  ialah  pihak  suami  atau  istri,  anak-anak  mereka,  wali  nikah  dan  pihak  yang  berkepentingan dengan  perkawinan  itu.    Dalam  praktik  di  Pengadilan  Agama  Batam  Kelas  IA,  syarat-syarat  yang harus dipenuhi seseorang untuk mengajukan permohonan itsbat nikah adalah yaitu sebagai berikut: 1. Menyerahkan Surat Permohonan itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama Batam Kelas IA;
2. Surat  keterangan  dari  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  setempat  yang  menyatakan  bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan;
3. Surat keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah;
4. Foto copy KTP pemohon itsbat Nikah;
5. Membayar biaya perkara;
6. Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.
Perkara pengesahan (itsbat) nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau  tidak  dicatat  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  yang  berwenang  yang  diajukan  oleh  suami  istri atau  salah  satu  dari  suami  atau  istri,  anak,  wali  nikah  dan  pihak  yang  berkepentingan  dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan  dan  kepentingan  yang  jelas.  Tata  cara  proses  pemeriksaan  permohonan  itsbat  nikah  di Pengadilan Agama Batam Kelas IA yaitu:
1. Jika  permohonan  itsbat  nikah  diajukan  oleh  suami  istri,  maka  produknya  berupa  penetapan, apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama- sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi;
2. Jika  permohonan  itsbat  nikah  diajukan  oleh  salah  seorang  suami  atau  istri,  maka  permohonan bersifat  kontensius  dengan  mendudukkan  suami  atau  istri  yang  tidak  mengajukan  permohonan sebagai  pihak  Termohon,  produknya  berupa  putusan  dan  terhadap  putusan  tersebut  dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi;
3. Jika  itsbat  nikah  dalam  angka  1  dan  2  tersebut  di  atas,  diketahui  suami  masih  terikat  dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam  perkara,  apabila  istri  terdahulu  tidak  dimasukkan,  maka  permohonan  harus  dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Jika  permohonan  itsbat  nikah  diajukan  oleh  anak,  wali  nikah,  dan  pihak  yang  berkepentingan harus bersifat  kontensius dengan  mendudukkan  suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon;
5. Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka suami atau istri dapat mengajukan itsbat nikah  dengan  mendudukkan  ahli  waris  lainnya  sebagai  pihak  Termohon,  produknya  berupa putusan;
6. Jika suami atau istri tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan;
7. Jika  ada  orang  lain  yang  mempunyai  kepentingan  dan  tidak  menjadi  pihak  dalam  perkara permohonan  itsbat  nikah  tersebut  pada  angka  1  dan  5,  dapat  melakukan  perlawanan  kepada Pengadilan Agama Batam Kelas IA setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah;
8. Jika  ada  orang  lain  yang  mempunyai  kepentingan  dan  tidak  menjadi  pihak  dalam  perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3,  dan 4 dapat  mengajukan intervensi  kepada Pengadilan Agama Batam Kelas IA selama perkara belum diputus;
9. Jika  pihak  lain  yang  mempunyai  kepentingan  hukum  dan  tidak  menjadi  pihak  dalam  perkara itsbat  nikah  tersebut  dalam  angka  2,  3,  dan  4,  sedang  permohonan  tersebut  telah  diputus  oleh Pengadilan  Agama  Batam  Kelas  IA  dapat  mengajukan  pembatalan  perkawinan  yang  telah disahkan oleh Pengadilan Agama Batam Kelas IA.
Permohonan isbat nikah dapat di ajukan oleh suami isteri, atau salah satunya, anak, wali nikah, atau pihak  lain  yang  berkepentingan  yang  ditujukan  kepada  Pengadilan  Agama  Batam  Kelas  IA  yang daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kediaman  pemohon.  Pengajuan  isbat  nikah  dapat  diajukan bersama-sama  dengan  gugatan/permohonan  perceraian.  Permohonan  isbat  nikah  adalah  termasuk perkara  voluntair,  tetapi  jika  salah  seorang  suami  atau  isteri  meninggal  dunia,  maka  permohonan perkara isbat nikah seperti ini termasuk kontentius, dan semua ahli warisnya harus dijadikan “pihak”. Pihak Pemohon yang mengajukan isbat nikah, terlebih dahulu harus membayar panjar biaya perkara, untuk  PA.  Bagi  yang  tidak  mampu  membayar  biaya  perkara,  dapat  mengajukannya  dengan  Cuma- Cuma/prodeo.  Setelah  pembayaran  panjar  biaya  perkara  dilakukan,  kemudian  pemohon mendaftarkan  perkaranya  ke  Pengadilan  Agama  Batam  Kelas  IA  dengan  melampirkan  bukti  slip pembayarkan  lewat  Bank  tersebut,  dan  selanjutnya  pemohon  pulang  dan  menunggu  panggilan sidang. Ketua PA, membuatkan PMH dan majelis hakim yang ditetapkan harus segera membuatkan PHS/ penetapan hari sidang, yang sebelumnya diumumkan dalam waktu 14 hari melalui radio. Dan
setelah  14  hari  diumumkan  itu,  baru  sidang  dapat  dilakukan,  dan  pemohon  dipanggil  oleh  juru  sita untuk  menghadiri  sidang  itu,  minimal  3  hari  kerja  sebelum  sidang  dilaksanakan.  Jika  permohonan dikabulkan,  Pengadilan  Agama  akan  mengeluarkan  Penetapan,  salinan  penetapan  ini  dapat  diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang pembacaan penetapat tersebut/ sidang berakhir.
Salinan Penetapan dapat diambil sendiri atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa, dan selanjutnya  salinan  penetapan  ini  dibawa  dan  diserahkan  kepada  Kantor  KUA  tempat  tinggal pemohon,  untuk  dicatatkan  dalam  register  dan  menggantikannya  dengan  Buku  Nikah.    Menyadari bahwa  Itsbat  nikah  sangat  urgen  dan  sangat  dibutuhkan  oleh  pasangan  suami  istri  yang  tidak memiliki Buku Nikah untuk melindungi hak-hak sipilnya dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum  terhadap  perkawinan  mereka  serta  untuk  melindungi  akibat  hukum  yang  timbul  kemudian, seperti status anak dan harta bersama (Sanusi, 2016).  Pengadilan Agama satu-satunya institusi yang diberikan  kewenangan  untuk  mengitsbatkan  nikah,  namun  sayangnya,  kewenangan  Pengadilan Agama  tersebut,  dibatasi  oleh  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  dirubah dengan  Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, hanya diberi kewenangan melakukan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Dan,  faktanya  perkawinan  yang  dimohonkan  itsbat  pada  umumnya perkawinan  yang  dilaksanakan  pasca  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perwakinan berlaku.
Untuk mengakomodir kepentingan umat Islam terhadap itsbat nikah, maka ketentuan tersebut  harus direvisi,  atau  dibuat  Peraturan  Pemerintah  atau  Mahkamah  Agung  RI  dan  Kementerian  Agama menerbitkan SKB (Surat Keputusan Bersama) sebagai payung hukum bagi Pengadilan Agama untuk melakukan  itsbat  nikah  terhadap  perkawinan  umat  Islam  yang  tidak  tercatat  atau  tidak  dicatatkan pada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama.  Ketentuan  pencatatan  perkawinan  atau pernikahan merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian  hukum  bagi  setiap  pasangan  suami  isteri,  anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  itu  serta harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan itu berlangsung.  Penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Batam  Kelas IA antara lain bertujuan untuk  memberikan perlindungan terhadap anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  tidak  tercatat/dicatatkan.  Dari  uraian  tersebut  di  atas, jelas bahwa Pengadilan Agama Batam Kelas IA dengan itsbat nikah mempunyai andil dan kontribusi yang  sangat  besar  dan  penting  dalam  upaya  memberikan  rasa  keadilan  dan  kepastinan  serta perlindungan hukum bagi masyarakat.
Ketentuan  pencatatan  perkawinan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  Ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  bertujuan  agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (legal  order)  sebagai  instrumen  kepastian  hukum,  kemudahan  hukum,  di  samping  sebagai  bukti otentik  adanya  perkawinan.  Pencatatan  perkawinan  merupakan  salah  satu  bentuk  intervensi pemerintah  atau  negara  untuk  melindungi  dan  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  sosial  setiap  warga negara,  khususnya  pasangan  suami  istri,  serta  anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  itu.  Dengan terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat.  Berkaitan dengan itu, pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu produk politik sosial sebagai deposit politik sosial modern. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang  telah  melakukan  perkawinan  menurut  hukum  agama  (Islam),  tetapi  tidak  tercatat  atau dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru karena hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 3.2 Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Sidang Itsbat bagi Pasangan Nikah Siri
Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan, agar putusan yang dihasilkan  dapat  dipertanggung  jawabkan,  baik  kepada  para  pihak  yang  berperkara,  masyarakat, negara maupun Allah. Di Indonesia, seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke  pengadilan,  haruslah  memenuhi  landasan  hukum  materil  dan  landasan  hukum  formilnya. Landasan  hukum  materil  adalah  hukum  yang  memuat  peraturan  yang  mengatur  kepentingan- kepentingan  dan  hubungan-hubungan  yang  berwujud  perintah  dan  larangan  (Dahwir,  2022). Sedangkan landasan hukum formil disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana  caranya  menjamin  ditaatinya  hukum  perdata  materil  dengan  perantara  hakim  atau peraturan  hukum  yang  menetukan  bagaimana  caranya  menjamin  pelaksaan  hukum  perdata  materil (Fahrizal, 2022).
Pertimbangan  adalah  dasar  dari  putusan.  Pertimbangan  dalam  putusan  dibagi  dua  yakni pertimbangan  duduk  perkara  atau  peristiwanya  dan  pertimbangan  akan  hukumnya.  Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak, sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim.  Pertimbangan  dari  putusan  tersebut  merupakan  alasan-alasan  hakim  sebagai  pertanggung jawaban  kepada  masyarakat  mengapa  ia  sampai  mengambil  putusan  demikian  (objektif)  (Noval, 2022).  Bagi  mereka  yang  tidak  mencatatkan  dan  atau  tidak  mendaftarkan  perkawinan  mereka  atau enggan  melangsungkan  perkawinan  dihadapan  PPN,  maka  perkawinan  mereka  dikualifikasikan perkawinan liar dalam bentuk kawin sirri atau kawin kumpul kebo. Namun dalam Pasal 7 ayat 2 KHI menerangkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama Batam Kelas IA.
Atas  dasar  pengesahan  atau  menetapan  itsbat  nikah  oleh  Pengadilan  Agama  Batam  Kelas  IA  itu, selanjutnya  akan  digunakan  atau  dijadikan  dasar  untuk  mencatatkan  perkawinannya  pada  Pegawai Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  (KUA),  dan  atas  dasar  penetapan  itu  pula  Pegawai  Pencatat Nikah akan mengeluarkan buku nikah atau kutipan akta nikah.  Hakim dalam mengambil keputusan suatu  perkara  akan  melihat  dan  memperhatikan  posita  (duduk  perkara)  dan  harus  sesuai  dengan prosedur yang telah ada antara lain menghadirkan para saksi dalam persidangan serta menunjukkan bukti-bukti  yang  ada  sebagai  bahan  pertimbangan.  Suatu  pengajuan  permohonan  itsbat  nikah dimaksudkan  atau  bertujuan  untuk  mengesahkan  perkawinan  yang  telah  dilakukan  para  pemohon dengan  duduk  perkara  pengurusan  perceraian  dan  yang  bersangkutan  tidak  mengajukan  tuntutan pengesahkan  status  anak  dan  untuk  mengurus  akta  kelahiran  anak.    Dari  dua  putusan  itsbat  nikah yang  diuraikan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  penetapan itsbat bagi pasangan nikah siri yaitu:

## 1) Kehadiran dari pemohon
Kehadiran  dari  pemohon  itsbat  sangat  lah  penting  dalam  penetapan  itsbat  nikah,  hal  tersebut dikarenakan  permohonan  itsbat  nikah  dapat  digugurkan  jika  pemohon  tidak  hadir  padahal  telah dilakukan pemanggilan secara patut oleh pihak Pengadilan Agama Batam Kelas IA.
2) Bukti telah berlangsungnya pernikahan secara sah
Selanjutnya  bukti  yang  menyatakan  bahwa  telah  berlangsungnya  merupakan  pertimbangan selanjutnya  yang  diperlukan  untuk  menetapkan  putusan  itsbat  nikah.  Alat  bukti  tersebut  dapat berupa  saksi  atau  alat  bukti  surat  yang  menyatakan  bahwa  pernikahan  yang  mereka  lakukan memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan yang diatur dalam syarat islam. Apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pemohon maka itsbat nikah dapat ditolak oleh hakim.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan  yang berkaitan  dengan permasalahan maka  dapat ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Penetapan Sidang Itsbat bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau dalam Hukum Islam yaitu dimulai dengan pengajuan permohonan itsbat nikah oleh pemohon dengan melengkapi persyaratan tertentu,  dan  dilanjutkan  dengan  pelaksanaan  sidang  itsbat  untuk  didapatkan  penetapan  sidang itsbat. Dalam pelaksanaannya ada permohonan yang gugur, ditolak dan dikabulkan.
2. Pertimbangan  hakim  dalam  penetapan  itsbat  bagi  pasangan  nikah  siri  yaitu  perlunya  kehadiran pemohon  agar  itsbat  nikah  tidak  digugurkan  dan  menunjukkan  bukti  telah  berlangsungnya pernikahan secara sah sesuai dengan syariat islam dalam persidangan.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  A.  G.  (2012). Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum  Indonesia :  Gema Insani.
Dahwir,  A.  (2022).  Urgensi  Rekonstruksi  Strafsoort  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1 (2), 87-100.
Fahrizal,  D.,  Anatami,  D.  .,  &  Nurkhotijah,  S.  (2022).  Analisis  Yuridis  Tanggung  Jawab  Pelaku Usaha  Terhadap  Konsumen  Akibat  Keterlambatan  Penerbangan Jurnal  Ilmiah  Hukum  dan Hak Asasi Manusia, 2 (1), 15-27. doi: https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1546 Istiqomah,  Q.  A.  (2015). Itsbat  Nikah  Menurut  Hukum  Islam  Untuk  Melakukan  Perceraian  (Study Kasus  Perkara  Nomor  2573/Pdt.  G/2013/PA.  Im  Di  Pengadilan  Agama  Kabupaten Indramayu). IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Munthe, R., & Hidayani, S. (2017). Kajian yuridis permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9 (2), 121-132.
Noval,  M.,  Nofrial,  R.  .,  &  Nurkhotijah,  S.  (2022).  Analisis  Yuridis  Proses  Penyelesaian  Tindak Pidana  Terhadap  Pelaku  Penipuan  Melalui  Pembayaran  Elektronik  Untuk  Mewujudkan Perlindungan  Hukum. urnal  Ilmiah  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia,  2 (1),  29-37. doi: https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1579 Nurfadilah, N. (2016). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Isbat Nikah Massal Terhadap  Pernikahan  Siri  (Kasus  di  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar  Tahun  2014- 2015). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Peraturan  Pemerintan  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang perkawinan.
Sanusi, A. (2016). Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 16 (1).
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2013).  Penelitian  Hukum  Normatif  suatu  Tinjauan  Singkat. Radja Grafindo Persada .
Sudirman, S., Dedi, S., & Saputra, H. (2021). Poligami Sirri dalam Tinjauan Mashlahat. El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman, 19 (2), 127-139.
Suharsimi, A. (2006). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta , 120-123. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945