## PENEMUAN HUKUM HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM MEMUTUSKAN PBB HUTAN RESTORASI EKOSISTEM 1

## FINDING LAW OF TAX COURT FOR DECIDING FOREST RESTORATION OF ECOSYSTEM LEGAL ACTION
Agus Suharsono , Aniek Juliarini 2 Email: gusharpramudito@gmail.com

## ABSTRACT
The Land and Building Tax of the Forestry sector managed by the DGT is an objective tax whose tax depends on the value of the object. The number of objections to land and building tax disputes  in  2017  was  384  or  4%  of  all  objections.  Decision  of  Tax  Court  Number  PUT- 107539.18 / 2015 / PP / M.IVB related to the stipulation of Land and Building Tax on Land and  Building  Tax  objects  in  the  form  of  ecosystem  restoration  forest.  This  is  interesting  to analyze because the main issue of the calculation of the sale value of forest tax objects has an ecosystem restoration function that does not yet have a specific regulation. The method used is normative juridical research with approaches: law, concept, case, and analysis. The research data in the form of primary legal materials are all written regulations and decisions of the Tax Court, secondary legal materials in the form of books, articles, and legal dictionaries. Data is collected by literature study which is done by searching, researching, studying, recording, and interpreting  by  polyiangulation.  The  collected  data  is  analyzed  qualitatively  by  recording, studying, and interpreting and then explaining descriptively. The results of the study revealed that the Tax Court Judge in deciding the Land and Building Tax dispute over an object in the form  of  an  ecosystem  restoration  forest  was  not  bound  by  written  regulations  but  also considered the judge's beliefs. In addition, it is known that there are no specific regulations governing the valuation of  land  and building tax objects on forests that have an ecosystem restoration function.

## Keywords: Land and Building Tax, Ecosystem Restoration Forest, Legal Discovery

## ABSTRAK
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  sektor  Perhutanan  yang  dikelola  oleh  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan pajak objektif yang pengenaan pajaknya tergantung pada nilai objeknya. Jumlah sengketa PBB  cukup kecil namun perlu mendapatkan perhatian  demi  tercapainya  keadilan  dalam  pemungutan  pajak.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penalaran hukum Hakim Pengadilan Pajak untuk  menemukan  keadilan  dalam  sengketa  PBB  hutan  resorasi  di  mana  belum
1 Diterima 04 Mei 2020. Direvisi 06 Juni 2020
2 Balai Diklat Keuangan, Yogyakarta.
terdapat peraturan khusus yang mengatur objek sengketanya. Objek penelitian adalah Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor  PUT-107539.18/2015/PP/M.IVB  terkait  banding atas penetapan PBB atas objek PBB berupa hutan restorasi ekosistem.  Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan: undang-undang, konsep, kasus, dan analisis. Data penelitian berupa bahan hukum primer yaitu semua peraturan tertulis dan putusan Pengadilan Pajak, serta bahan hukum sekunder berupa buku,  artikel,  dan  kamus  hukum.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif dengan  cara  mencatat,  mempelajari,  menganalisis,  dan  menginterpretasikannya, kemudian  menjelaskan  secara  deskriptif.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa Hakim  Pengadilan  Pajak  dalam  memutus  sengketa  PBB  atas  objek  pajak  hutan restorasi  ekosistem,  tidak  terikat  pada  peraturan  tertulis  namun  juga mempertimbangkan  keyakinan  hakim.    Diketahui  pula  bahwa  belum  terdapat peraturan yang khusus mengatur tentang penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan atas hutan yang mempunyai fungsi restorasi ekosistem.

## Kata  kunci:  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  Hutan  Restorasi  Ekosistem,  Penemuan Hukum

## A. PENDAHULUAN
asal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2007  Tentang Perubahan  Ketiga  atas  Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pasal  3 Undang-Undang Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APNB)  Tahun  Anggaran    2019 mengatur bahwa penerimaan perpajakan  yang  menjadi  tanggung jawab  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang terdiri  dari  PPh,  PPN  &  PPnBM,  PBB, serta Pajak Lainnya sebesar 72,9% dari seluruh  penerimaan  APBN  atau
sebesar 90,5% dari seluruh penerimaan dalam negeri.  Untuk penerimaan PBB sendiri  sebesar  0,9%  dari  seluruh penerimaan  negara  atau  1,1%  dari penerimaan pajak Dalam Negeri.
Pajak menurut lembaga pemungutnya  terbagi  dua  yaitu  pajak daerah  dan  pajak  pusat.    PBB  terdiri dari  lima  sektor,  yaitu:  Perdesaan, Perkotaan,  Perkebunan,  Perhutanan, dan Pertambangan. PBB sektor Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2) sejak  tahun  2011  dialihkan  ke Pemerintah Kota/Kabupaten, sedangkan sektor Perkebunan,
Perhutanan,  dan  Pertambangan  (PBB P3)  dikelola  oleh  DJP  (Rahmawati, Juniar,  &  Wardhana,  2017).  Dasar hukum  bahwa  PBB  P2  merupakan pajak  daerah    diatur  dalam  Pasal  77 sampai  dengan  Pasal  84  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah. Pemungutan  PBB,  meskipun  dapat dipaksakan berdasarkan undang- undang,  namun  dapat  menimbulkan
P
rasa  ketidakadilan  sehingga  dapat menimbulkan  sengketa  antara  Wajib Pajak  (WP)  dengan  otoritas  pajak, antara  lain  berupa  keberatan  Wajib Pajak.
Berdasarkan  Laporan  Tahunan DJP  Tahun  2017  diketahui  jumlah sengketa  antara  WP  dan  DJP  yang berupa  keberatan  sebesar  9.334  kasus, meliputi PPh: 2.750 (29%); PPN:  6.200 (66%); dan PPB:  384 (4%). Wajib Pajak yang  tidak  puas  dengan  keputusan keberatan  dapat  mengajukan  banding ke  Pengadilan  Pajak.  Atas  Putusan Pengadilan  Pajak  para  pihak  dapat mengajukan  upaya  hukum  luar  biasa berupa  Peninjauan  Kembali  (PK)  ke Mahkamah Agung. Jumlah Peninjauan Kembali tahun 2017 adalah 3.231 berkas yang  meliputi  PPh:  1.007  (31%);  PPN: 2.188  (68%);  dan  PBB:  36  (1%). Meskipun  jumlah  dan  prosentase sengketa  PBB  kecil  tetapi  menarik untuk  dibahas  karena  sebagai  negara hukum,  Indonesia  harus  menjunjung asas  perlindungan,  persamaan,  dan keadilan  yang  diputus  oleh  lembaga peradilan.
Menurut Hary Djatmiko, Hakim Agung di Mahkamah Agung,
terjadinya sengketa pajak antara Wajib Pajak dan fiskus karena tiga hal yaitu:
1)  makin  meningkatnya  pemahaman untuk menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, 2) perbedaan persepsi dan interpretasi undang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya,  3)  validitas  bukti dalam  pelaksanaan  undang-undang perpajakan (Djatmiko, 2013). Perbedaan  persepsi  dan  intrpretasi undang-undang  perpajakan  beserta aturan pelaksanaannya sangat
berhubungan dengan penalaran hukum dan penemuan keadilan. Pokok bahasan  tulisan  ini  adalah  analisis bagaimana  penalaran  hukum  Hakim Pengadilan  Pajak  dalam  menemukan keadilan  sengketa  PBB  dengan  studi kasus  Putusan  Pengadilan  Pajak Nomor
PUT-
107539.18/2015/PP/M.IVB?

## B. TINJAUAN PUSTAKA
Hukum tertulis selalu ketinggalan  dari  peristiwanya  atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah het recht hinkt achter de faiten aan. Hukum  merupakan  suatu  yang dinamis,  terbuka  dan  mengalami perkembangan  dari  masa  ke  masa (Sutiyoso,  2012).  Untuk  mengatasi perbedaan  antara  peristiwa  konkret dengan  hukum  yang  tertulis  perlu adanya  penemuan  hukum.  Selain  itu tidak ada undang-undang yang benar- benar  sempurna,  ada  kalanya  tidak lengkap, ada kalanya tidak jelas, tetapi harus  dilaksanakan.  Hakim  sebagai pelaksana undang-undang tidak boleh menangguhkan atau menolak memutuskan  dengan  alasan  undang- undangnya  tidak  lengkap  atau  tidak jelas.  Jadi  hakim  harus  mencari  dan menemukan  hukum  (rechtsvinding). Proses  penemuan  hukum  oleh  hakim tersebut  lazimnya  diartikan  sebagai proses  pembentukan  hukum  oleh hakim (Mertokusumo, 2008).
Hakim  bertugas  menerapkan hukum  yang  bersifat  abstrak  ke  suatu peristiwa  konkrit  yang  dituangkan dalam  putusan  yang  di  dalamnya terdapat  penalaran  hukum  dalam rangka  menemukan  keadilan  atas sebuah  sengketa.  Hakim  dalam memutus  sebuah  sengketa  hukum

## HUTAN RESTORASI EKOSISTEM●
harus  memberikan  penalaran  hukum agar putusannya didasari rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan,  profesionalisme,  dan obyektif.    Penalaran  hukum  hakim dapat  berdasarkan  aspek  filisofis, yuridis, sosiologis yang mencerminkan asas  kepastian  hukum,  keadilan,  dan kemanfaatan bagi para pihak (Isnantiana,  2017).  Kebebasan  hakim mengandung  dua  dimensi  yaitu dimensi personalitas hakim berdasarkan intelektualitas, akal sehat, dan  nurani  hakim,  serta  dimensi interpretasi  dan  konstruksi  hukum dalam menemukan keadilan (Widodo, 2011).  Putusan  hakim  tidak  dapat dibuat baku karena akan
menjerumuskan  dalam  pola  berpikir prosedural-legistik
yang sempit. Untuk  itu  hakim  perlu  menguasai penemuan hukum (Hidayat, 2013).
Menurut  Philipus  M.  Hardjon, penalaran  hukum  adalah  penalaran yang mempunyai kekhususan, yaitu: 1) selalu  dimulai  dari  hukum  positif. Hukum positif bukanlah keadaan yang tertutup  dan  statis,  tetapi  akan berkembang,  jadi  tidak  terbatas  pada pasal-pasalnya  tetapi  juga  asas-asas yang terdapat dalam penjelasan umum dan  konsiderans;  dan  2)  Penalaran hukum  berkaitan  dengan  kerangka prosedural  yang  meliputi  tiga  lapisan penalaran hukum yang rasional, yaitu:
a)  lapisan  logika  yang  merupakan bagian  intern  dari  penalaran  hukum, misalnya  deduksi;  b)  lapisan  dialektik yang  membandingkan  argumentasi baik  yang  pro  atau  kontra,  walaupun bisa juga tidak menghasilkan kesimpulan  karena  sama-sama  kuat; dan  c)  lapisan  prosedural  (acara penyelesian  sengketa)  yang  tidak
hanya  mengatur  perdebatan  tetapi perdebatan  itu  pun  menentukan prosedur  (Hardjon  &  Djatmiati,  2011). Pranoto  Iskandar  dan  Yudi  Junadi berpendapat  bahwa  penalaran  hukum tidak  bisa  mengabaikan  logika,  mulai dari  silogisme,  induktif,  deduktif sampai  analogis.  Namun  diingatkan oleh mereka bahwa penalaran dan juga logika tidak lebih dari alat bantu untuk memampukan  si  penalar  memahami kerumitan penerapan hukum (Iskandar &  Junadi,  2011).  Shidarta  setelah menyampaikan  pandangan    para  ahli hukum  yaitu  Sudikno  Mertokusumo, Kenneth  J.  Vandevelde,  serta  Gr.  Van der  Brught  dan  D.J.C.  Winkelman menyimpulkan  ada  enam  langkah utama  penalaran  hukum,  yaitu:  1) Mengidentifikasi  fakta-fakta  untuk menghasilkan  suatu  struktur  (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh  hakim  sebagai  kasus  yang  riil terjadi; 2) Menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut dengan  sumber-sumber  hukum  yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan  hukum  dalam  peristilahan yuridis  (legal  term);  3)  Menyeleksi sumber  hukum  dan  aturan  hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu  kebijakan  yang  terkandung  di dalam  aturan  hukum  itu  (the  policies underlying  those  rules),  sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang  koheren;  4)  Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
5) Mencari altenatif-altenatif
penyelesaian  yang  mungkin;  dan  6) Menerapkan  pilihan  atas  salah  satu altenatif untuk kemudian
diformulasikan  sebagai  putusan  akhir (Shidarta,  2103).  Philipus  M.  Hardjon dan  Tatiek  Sri  Djatmiati  mempunyai
pandangan ada enam langkah analisis hukum  (pemecahan  masalah  hukum) yaitu  pengumpulan  fakta,  klasifikasi hakekat permasalahan hukum, identifikasi  dan  pemilihan  isi  hukum yang  relevan,  penemuan  hukum  yang berkaitan  dengan  isu  hukum,  dan penerapan hukum (Hardjon & Djatmiati, 2011).
Pemahaman  penemuan  hukum semakin  dibutuhkan  semua  kalangan, khususnya  penegak  hukum  dalam mengambil keputusan hukum. Penemuan  hukum  seperti  penalaran logika pada umumnya, namun mempunyai
kekhasan karena menerapkan  kaidah-kaidah  berpikir menurut  ketentuan  logika  dalam bidang hukum (Qodri, 2019). Penalaran hukum  mampu  mewujudkan  tujuan hukum,  yaitu:  keadilan,    kepastian hukum,  dan      kemanfaatan      secara proporsional (Setiawan, 2017). Penalaran hukum mempunyai peranan penting bagi hakim dalam memberikan pertimbangan  hukum  (ratio  decidendi) membuat  putusan,  dan  menemukan hukum, khususnya ketika kekosongan hukum  (leemten  in  het  recht),  konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan  norma  yang  kabur  (vage  normen) atau  norma  tidak  jelas  (Taqiuddin, 2017).  Kesenjangan  hukum  membuka akses  penemuan  hukum  yang  tidak dapat  dipisahkan  dari  aktivitas penalaran  hukum  (Hidayat,  2013). Penemuan  hukum  hakim  dilakukan dengan  interpretasi  dan  konstruksi terhadap hukum formil yaitu undang- undang, kebiasaan dan adat, perjanjian, traktat,  yurisprudensi  tetap  dan doktrin, jika tidak dapat menyelesaikan masalah    (Juanda,  2017).  Penalaran hukum  adalah  penerapan  prinsip
berpikir benar dalam (logika) memahami prinsip, aturan, data, fakta dan proposisi hukum yang berasal dari logika  sebagai  ilmu  kesimpulan  yang valid (Syam & Yasniwati, 2019).
Lon  Fuller  mengembangkan metode  penalaran  hukum  dengan bertumpu  pada  analisis  kasus  dengan menerapkan model penalaran induktif dan  deduktif  sekaligus,  yang  dikenal dengan IRAC, singkatan dari I: issue, R: rule  of  law,  A:  argument,  dan  C: conclusion  (Weruin,  2017).  Menurut Amy Vorenberg, formula IRAC dengan beberapa variasi struktur adalah dasar untuk mengorganisir dokumen hukum yang  digunakan  untuk  penalaran hukum.  Konsep IRAC bekerja dengan baik, tetapi bukan satu-satunya model penalaran  hukum  (Vorenberg,  2012). Menurut Gerald Lebovits, setelah lulus sekolah  hukum  ada  dua  tipe  sarjana hukum, yaitu mereka yang meninggalkan  pelajaran tentang  IRAC padahal  keterampilan  itu  penting  dan langgeng, dan mereka yang menerapkan  IRAC  dengan  kaku. Namun  sarjana  hukum  yang  pintar menggunakan  variasi  IRAC  untuk merumuskan argumen hukum (Lebovits,  2010).  John  H  Wade  juga melakukan penelitian formula MIRAT, yaitu:  Material  facts,  Issues,  Rules, Application,  Tentative  Conclusion  dan CAGONARM: Current situation, Alleged problems, Goals of a good system, Options, Necessary  action  to  achieve  options, Advantages  and  disadvantages  of  each option, Recommending the least detrimental  alternative,  Monitoring  and measuring the effects of the reform (Wade, 1990).  Menurut  Terrill  Pollman  & Judith  M.  Stinson,  profesor  hukum telah  menciptakan  terminologi  yang
kaya dan beragam untuk menggambarkan penulisan hukum dan proses  penulisan  hukum  selain  IRAC yaitu: CRAC: Conclusion, Rule, Application,  Conclusion,  TRRAC:  Thesis, Rule,  Rule,  Application,  Conclusion), FIRAC  (Facts,  Issue,  Rule,  Analysis, Conclusion,  TREAC:  Topic  sentence  that states  a  conclusion,  Rule,  Explanation, Application,  Conclusion,  atau  IRRAAC: Issue,  Rule,  Reasoning,  Application, Alternative analysis, Conclusion (Pollman &  Stinson,  2004).  Tracy  Turner mendasarkan  pada  penelitian  Terril Pollman  &  Judith  M.  Stinson mengembangkan dengan studi literature  mendapati  dua  puluh akronim  penerapan  hukum  (Turner, 2012).  Penelitian  dilanjutkan  Kelly Burton yang mendapati ada tigapuluh enam  akronim  penerapan  hukum (Burton,  2017).  Formula  IRAC/ILAC atau  IRFAC  dapat  dipakai  dalam penerapan hukum pajak tetapi Suharsono  &  Harahap  mengusulkan dengan  tambahan  evidence  atau  alat bukti,  karena  sengketa  pajak  harus diselesaikan  berdasarkan  alat  bukti, sehingga menjadi IREAC: Issues, Rules, Evidence, Application, Conclusion (Suharsono & Harahap, 2018).

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis  normatif  karena  mempunyai kekhasan  berbeda  dengan  ilmu  sosial lainnya  yaitu  meneliti  norma  hukum sehingga  bersifat  normatif,  yang diwujudkan  dalam  bentuk  harus  ada peraturan  (norma)  yang  dibahas  atau diteliti.  Objek  yang  diteliti  adalah Risalah  Putusan  Pengadilan  Pajak
Nomor PUT- 107539.18/2015/PP/M.IVB. Output
dari  penelitian  ini  berupa  saran  atau rekomendasi, sebagaimana disampaikan  Ibrahim  bahwa  output penelitian  hukum  adalah  preskripsi yang  berupa  rekomendasi  atau  saran (Ibrahim,  2012).  Sebagai  penelitian normatif  maka  pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus,  dan  pendekatan  analitis  (Ali, 2011).  Perundang-undangan  yang dibahas  meliputi  UU  PBB,  UU Ketentuan  Umum  dan  Tatacara Perpajakan, Undang-undang  Nomor 5 Tahun  1967  tentang  Ketentuan- ketentuan  Pokok  Kehutanan,  dan  UU Pengadilan  Pajak.  Kasus  yang  diteliti adalah  kasus  sengketa  atas  Surat Keputusan  Dirjen  Pajak  No.  KEP- 00269/KEB/WPJ.02/2016  tanggal  30 Juni  2016  tentang  Keberatan  PBB  atas SPPT PBB Nomor 0039940 tahun 2015. Issue  atau  pokok  sengketanya  adalah perbedaan  NJOP  PBB  yang  menurut DJP sebesar Rp291.648.800.000,00
sedangkan menurut Wajib Pajak hanya sebesar  Rp90.635.600.000,00  sehingga terdapat selisih sebesar Rp201.001.200.000,00. Pendekatan analitis dilakukan dengan mempelajari risalah,  buku,  artikel,  peraturan- peraturan  terkait,  dan  lain-lain.  Data atau  bahan  hukum  yang  digunakan adalah  bahan  hukum  primer  berupa undang-undang  dan  bahan  hukum sekunder  berupa  buku-buku  hukum yang  berisi  ajaran  atau  doktrin  atau treatises, terbitan berkala berupa artikel- artikel tentang ulasan hukum atau law review,  dan  narasi  tentang  arti  istilah,
konsep, phrase, berupa kamus hukum atau  ensiklopedi  hukum  (Ibrahim, 2012). Teknik pengumpulan data untuk penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara studi  dokumen  (Sugiyono,  2005). Metode analisis yang digunakan adalah IREAC.

## D. HASIL PENELITIAN
Hasil  penelitian  menggunakan formula IREAC: Issues, Rules, Evidence, Application,  Conclusion  adalah  sebagai berikut.
1. Issue
Pokok sengketa kasus ini adalah Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP- 00269/KEB/WPJ.02/2016  tanggal  30 Juni  2016  tentang  Keberatan  PBB  atas SPPT PBB Nomor 0039940 tahun 2015. Issue  atau  pokok  sengketanya  adalah perbedaan  NJOP  PBB  yang  menurut DJP sebesar
Rp291.648.800.000,00 sedangkan menurut Wajib Pajak hanya sebesar  Rp90.635.600.000,00  sehingga terdapat selisih sebesar Rp201.001.200.000,00. Perbedaan
tersebut  karena  terdapat  perbedaan besarnya  NJOP  per  m2,  menurut  DJP NJOP  objek  sengketa  sebesar  Rp 740,00/ m2, sedangkan menurut Wajib Pajak sebesar Rp 230,00/ m2 atas luas bumi  394.120.000  m2.    Objek  PBB merupakan hutan produksi yang dapat diberikan  Izin  Usaha  Pemanfaatan Hasil  Hutan  Kayu  Pada  Hutan  Alam Dengan  Kegiatan  Restorasi  Ekosistem (IUPHHKRE). Wajib Pajak tidak setuju atas  penetapan  NJOP  tersebut  dengan alasan  tidak  melakukan  kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem sebelum mencapai keseimbangan ekosistem
dan perlakuan pengelolaannya menyerupai pengelolaan hutan lindung. Sedangkan DJP berpendapat bahwa areal tersebut
merupakan  hutan  yang  belum  dapat diambil  hasil  kayunya,  sehingga  DJP menghitung  seluruh  areal  tersebut sebagai areal hutan tidak produktif.
2. Rules
Dasar  hukum  pokok  sengketa adalah  sebagai  berikut:  Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1994, yaitu: 1) Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa  NJOP  adalah  harga  rata-rata yang  diperoleh  dari  transaksi  jual  beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang  sejenis, atau  nilai  perolehan  baru,  atau  NJOP Pengganti; 2) Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa  yang  menjadi  objek  pajak adalah  bumi  dan/atau  bangunan;    3) Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa obyek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang: a) digunakan semata- mata  untuk  melayani  kepentingan umum  di  bidang  ibadah,  sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan  nasional,  yang  tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;  b)  digunakan  untuk kuburan,  peninggalan  purbakala,  atau yang sejenis dengan itu; c) merupakan hutan  lindung,  hutan  suaka  alam, hutan  wisata,  taman  nasional,  tanah penggembalaan  yang  dikuasai  oleh desa, dan tanah negara yang belum di bebani  suatu  hak;  d)  digunakan  oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan  asas  perlakuan  timbal balik;  dan  e)  digunakan  oleh  badan atau perwakilan organisasi internasional  yang  ditentukan  oleh Menteri  Keuangan.  Penjelasan  Pasal  3
ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud  dengan  tidak  dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa  obyek  pajak  itu  diusahakan untuk  melayani  kepentingan  umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari  keuntungan.  Hal  ini  dapat diketahui  antara  lain  dari  anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan  yang  bergerak  dalam bidang  ibadah,  sosial,  kesehatan, pendidikan,  dan  kebudayaan  nasional tersebut.  Termasuk  pengertian  ini adalah  hutan  wisata  milik  negara sesuai pasal 2 Undang-undang Nomor 5  Tahun  1967  tentang  Ketentuan- ketentuan Pokok Kehutanan;  4) Pasal 8, ayat  (1)  mengatur  bahwa  tahun  pajak adalah  jangka  waktu  satu  tahun takwim. Ayat (2) mengatur bahwa saat yang menentukan pajak yang terhutang  adalah  menurut  keadaan obyek  pajak  pada  tanggal  1  Januari. Ayat (3) mengatur bahwa tempat pajak yang  terhutang:  a)  untuk  daerah Jakarta,  di  wilayah  Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta;  b)  untuk  daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat  II  atau  Kotamadya  Daerah Tingkat  II  yang  meliputi  letak  obyek pajak;  5) Pasal 9,  ayat (1) Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya  dengan dengan  mengisi  Surat  Pemberitahuan Obyek Pajak. Ayat (2) mengatur bahwa Surat  Pemberitahuan  Obyek  Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus  diisi  dengan  jelas,  benar,  dan lengkap  serta  ditandatangani  dan disampaikan kepada Direktorat
Jenderal  Pajak  yang  wilayah  kerjanya meliputi  letak  obyek  pajak,  selambat- lambatnya  30 (tiga puluh) hari  setelah tanggal
diterimanya
Surat
Pemberitahuan  Obyek  Pajak  oleh subyek pajak. Ayat (3) mengatur bahwa pelaksanaan dan tata cara pendaftaran obyek  pajak  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan; 6) Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa berdasarkan  Surat  Pemberitahuan Obyek  Pajak  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  9  ayat  (1),  Direktur Jenderal  Pajak  menerbitkan  Surat Pemberitahuan  Pajak  Terhutang.  Ayat (2)  Direktur  Jenderal  Pajak  dapat mengeluarkan  Surat  Ketetapan  Pajak dalam  hal-hal  sebagai  berikut:  a) apabila  Surat  Pemberitahuan  Obyek Pajak  tidak  disampaikan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  dan setelah  ditegor  secara  tertulis  tidak disampaikan  sebagaimana  ditentukan dalam  Surat  Tegoran;  b)    apabila berdasarkan  hasil  pemeriksaan  atau keterangan  lain  ternyata  jumlah  pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan  Obyek  Pajak  yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Ayat (3) Jumlah  pajak  yang  terhutang  dalam Surat  Ketetapan  Pajak  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (2)  huruf  a, adalah  pokok  pajak  ditambah  dengan denda  administrasi  sebesar  25%  (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.  Ayat  (4)  Jumlah  pajak  yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf  b  adalah  selisih  pajak  yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan  atau  keterangan  lain dengan  pajak  yang  terhutang  yang dihitung berdasarkan
Surat
Pemberitahuan Obyek Pajak ditambah denda  administrasi  sebesar  25%  (dua puluh  lima  persen)  dari   selisih   pajak
yang  terhutang;  7)  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014
Tentang Klasifikasi Dan
Penetapan  Nilai  Jual  Objek  Pajak Sebagai  Dasar  Pengenaan  Pajak  Bumi Dan  Bangunan.  Pasal  7  ayat  (1) Klasifikasi  NJOP  Bumi  dan  klasifikasi NJOP  Bangunan  untuk  objek  pajak sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor  pertambangan,  dan  sektor lainnya adalah sebagaimana tercantum dalam  Lampiran  yang  merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 7 ayat  (2) dalam hal nilai jual Bumi dan nilai jual Bangunan  untuk  objek  pajak  sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), nilai jual Bumi dan nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. Dalam Lampiran Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
139/PMK.03/2014  a  quo,  ditetapkan bahwa  Klasifikasi  Nilai  Jual  Objek Pajak  Bumi  untuk  Objek  Pajak  Sektor Perkebunan,  Objek  Pajak  Sektor Perhutanan,  Objek  Pajak  Sektor Pertambangan, dan Objek Pajak Sektor Lainnya adalah sebagaimana Tabel 1.
Kedua, Peraturan Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 139/PMK.03/2014  Tentang  Klasifikasi Dan  Penetapan  Nilai  Jual  Objek  Pajak Sebagai  Dasar  Pengenaan  Pajak  Bumi Dan  Bangunan.  Ketiga,  Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor    PER- 36/PJ/2011  tentang  Pengenaan  Pajak
Bumi dan Bangunan Sektor
Perhutanan,  dan    Peraturan  Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2015 tentang  Tata  Cara  Pengenaan  Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perhutanan.  Keempat,  Surat  Edaran Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE- 89/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 Kelas Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m2) NJOP Bumi (Rp/m2) 186 > 780,00 s/d 860,00 820 187 > 700,00 s/d 780,00 740 188 > 630,00 s/d 700,00 670 189 > 560,00 s/d 630,00 600 190 > 510,00 s/d 560,00 540 191 > 450,00 s/d 510,00 480 192 > 410,00 s/d 450,00 430 193 > 370,00 s/d 410,00 390 194 > 330,00 s/d 370,00 350 195 > 290,00 s/d 330,00 310 196 > 250,00 s/d 290,00 270 197 > 210,00 s/d 250,00 230 198 > 190,00 s/d 210,00 200 199 > 150,00 s/d 190,00 170 200 > 0 s/d 150,00 140 Tabel 1. Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya
tentang  Pengenaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Sektor  Perhutanan.  Kelima,
Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor SE-29/PJ/2008 tentang Penunjukan Pegawai untuk
melaksanakan  Tugas  Pemdataan  dan Penilaian.
3. Evidence Berdasarkan  Risalah  Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 107539.18/2015/PP/M.IVB, evidence yang terungkap di persidangan adalah sebagai  berikut:  Pertama,  Wajib  Pajak mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan seluas  40.370  hektar,  berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.645/MENHUT-II/2013.  Tanggal 25 September  2013  hak  tersebut  dicabut dengan pertimbangan bahwa berdasarkan  hasil  IHMB  pada  areal kerja  potensi  tegakan  sangat  kecil sehingga tidak layak untuk diusahakan sebagai pemanfaatan hasil hutan kayu pada  hutan  alam.  Kedua,  Wajib  Pajak memperoleh  Izin  Usaha  Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHKRE)  seluas  39.412  hektar sesuai  Keputusan  Menteri  Kehutanan Nomor SK.747/Menhut-II/2014 tanggal  15  September  2014  yang mengatur  bahwa:  a)  Wajib  Pajak mempunyai  hak  melakukan  kegiatan dan  memperoleh  manfaat  dari  hasil usahanya  sesuai  dengan  izin  yang diperolehnya; b) diberikan kewenangan  dan  tanggung  jawab untuk  melaksanakan  Rencana  Kerja Tahunan (RKT) tanpa pengesahan dari pejabat  yang  berwenang  (self  approval) dalam  hal  memenuhi  kriteria  dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri; c) dalam hal kegiatan restorasi ekosistem belum
diperoleh keseimbangan  hayati,  kepada  Wajib
Pajak  dapat  diberikan  Izin  Usaha Pemanfaatan  Kawasan,  Izin  Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu  pada  hutan  produksi;  d)  dalam hal  kegiatan  restorasi  ekosistem  telah diperoleh keseimbangan hayati, kepada    Wajib  Pajak  dapat  diberikan Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan produksi dengan  menetapkan  satu  atau  lebih system  silvikultur;  e)  IUPHHK-RE tidak merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan; dan f) Areal IUPHHK- RE  tidak  dapat  dijadikan  jaminan, agunan, atau dijaminkan kepada pihak lain.  Ketiga,  Kemudian  Wajib  Pajak memperoleh IUPHHKRE seluas 39.412 hektar  sesuai  Keputusan  Menteri Kehutanan  Nomor  SK.747/Menhut- II/2014  tanggal  15  September  2014. Atas  areal  tersebut,  DJP  menetapkan NJOP  sebagai  dasar  Pengenaan  PBB tahun 2015 kelas 178 sebesar Rp740,00 per  M2  dalam  menerbitkan  SPPT dengan  rincian  sebagai  berikut:  a) Perhitungan Nilai Tanah: areal emplasemen  20.000  per  M2  dengan nilai  dasar  Rp14.658,00  per  M2,  areal tidak  produktif  Rp394.100.000  per  M2 dengan  nilai  dasar  Rp749,00  per  M2. Nilai  total  tanah  Rp295.474.060.000,00 atau  rata-rata  Rp750,00  per  M2, sehingga  NJOP  per  M2  ditetapkan kelas  187  sebesar  Rp740,00;  b)  analisis penentuan  nilai  bumi  formulir  1 menggunakan  tiga  data  pembanding, yaitu:  Kebun  Sawit,  Desa  Panduk; Kebun  Sawit,  Desa  Serapang;  Kebun sawit, Desa Sakal; c) analisis penentuan nilai  bumi  formulir  2  menggunakan tiga data pembanding, yaitu:
Pekarangan di Kuala Panduk;
Pekarangan  di  Serapung,  Pekarangan
di Sakal; d) Nilai Areal Produktif, areal emplasemen,  areal  belum  produktif dan  areal  tidak  produktif:  areal emplasemen setelah disesuaikan adalah  sebesar  Rp14.658,00  per  M2,
areal tidak produktif setelah disesuaikan  adalah  sebesar  Rp749,00 per  M2.  Berdasarkan  data  yang  ada, belum  ada  izin-izin  sebagaimana dimaksud  dalam  diktum  Kelima Keputusan  Menteri  Kehutanan  a  quo. Dalam  Lampiran  Keputusan  Menteri Kehutanan a quo, ketentuan III angka 2 Pemanfaatan Hasil Hutan, pada angka 2.1.  dinyatakan:  “Pemanfaatan  hasil hutan kayu diizinkan setelah mencapai masa  keseimbangan  ekosistem  bila pada  tingkat  tapak,  kelompok  hutan atau  pada  seluruh  areal  kerjanya menerapkan  system  silvikultur  yang tepat  di  bawah  supervisi  pakar kehutanan  di  bidang  silvikultur  dan ekologi  hutan.  Keempat,  Tahun  2014 atas  areal  Hak  Pengusahaan  Hutan tersebut,  oleh  DJP  diterbitkan  SPPT PBB tahun 2014 dengan besarnya NJOP kelas  190  sebesar  Rp540,00  per  M2. SPPT  PBB  tahun  2014  tersebut selanjutnya  dibatalkan  oleh  DJP dengan  Keputusan  Nomor  KEP- 381/WPJ.02/2015  tanggal  30  Maret 2015,  berdasarkan  permohonan  Wajib Pajak  dengan  alasan  izin  HPH  telah dicabut per tanggal 23 September 2013. Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember  2014  diketahui  harga perolehan  Aset  Tidak  Lancar  lainnya berupa  Iuran  IUPH  dan  biaya  potret udara  (citra  landsat)  adalah  sebesar Rp5.917.937.375,00,  dan  belum  ada biaya-biaya  lain  yang  dikeluarkan terkait  perolehan  izin.  SPOP  Wajib Pajak tanggal 28 Mei 2015, mencantumkan  luas  dan  peruntukan
objek adalah areal tidak poduktif seluas 394.120.000,  M2,  dan  tidak  terdapat areal  emplasemen.  Pemohon  Banding menyatakan  bahwa  seharusnya  NJOP Bumi per M2 adalah sebesar Rp230,00, dan memohon agar Majelis mengabulkan  permohonan  Pemohon Banding.
4. Application Pertimbangan Majelis Hakim
berdasarkan  fakta  dan  peraturan perundang-undangan  adalah  sebagai berikut:  1)  DJP  menerbitkan  SPPT untuk  areal  emplasemen  yang  tidak ada dalam SPOP, sehingga tidak sesuai dengan  ketentuan  Pasal  10  ayat  (1) Undang-Undang  PBB;  2)  apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan  lain  ternyata  jumlah  pajak yang  terutang  lebih  besar  dari  jumlah pajak  dalam  SPPT  yang  dihitung berdasarkan  SPOP  yang  disampaikan Wajib  Pajak,  maka  atas  selisih  pajak yang  terutang  berdasarkan  hasil pemeriksaan  atau  keterangan  lain dengan pajak yang dihitung berdasarkan  SPOP  ditambah  dengan denda  administrasi  sebesar  25% dihitung  dari  selisih  pajak  yang terutang,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang PBB; 3) dalam menentukan besarnya NJOP, DJP menggunakan metode perbandingan  dengan  objek  lain  yaitu perkebunan  sawit  yang  tidak  sama fungsinya atau peruntukkannya dengan  objek  yang  dinilai  yaitu  areal IUPHHK-RE; 4) apabila tidak terdapat transakasi jual beli, dan tidak terdapat harga  objek  lain  yang  sejenis,  serta tidak  terdapat  hasil  produksi  objek pajak  tersebut,  maka  Nilai  Jual  Objek Pajak dapat dilakukan dengan pendekatan  biaya, yaitu  seluruh  biaya
untuk memperoleh
IUPHHK-RE ditambah  biaya-biaya  pengolahan/ pemeliharaannya  dan  biaya  lainnya yang  terkait  dengan  IUPHHK-RE;  5) berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember  2014  diketahui  harga perolehan  Aset  Tidak  Lancar  lainnya berupa  Iuran  IUPH  dan  biaya  potret udara adalah sebesar Rp5.917.937.375,00; 6) dalam menentukan  NJOP  PBB  berdasarkan pendekatan  biaya,  penyusutan  yang dapat dikurangkan atas biaya tersebut adalah penyusutan karena menurunnya  kondisi  fisik  objek misalnya bangunan; 7)
cara perhitungan  NJOP  yang  dilakukan Wajib Pajak, dengan menghitung NJOP berdasarkan perbandingan biaya dibagi dengan penyusutan biaya, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PBB; 8) perhitungan NJOP  dengan  pendekatan  biaya seharusnya  dihitung  dengan  jumlah biaya  dibagi  dengan  luas  objek;  9) perhitungan NJOP Wajib Pajak sebesar Rp230,00 per M2, tidak lebih kecil dari perhitungan dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-undang  PBB;  dan  10)  NJOP yang digunakan sebagai dasar Pengenaan  PBB  adalah  berdasarkan
kondisi  objek  pada  tanggal  1  Januari Tahun bersangkutan.
5. Conclusion
Berdasarkan  pertimbangan  di atas  serta  keyakinan  Majelis,  Majelis berpendapat  bahwa  penetapan  NJOP pada kelas 187 dengan pengelompokan NJOP  >Rp700,00  s/d  Rp780,00  dan NJOP yang digunakan oleh Terbanding sebesar  Rp740,00  per  M2  adalah  tidak tepat.  Majelis  Hakim  setuju  dengan pendapat Wajib Pajak bahwa penetapan  NJOP  mestinya  pada  kelas 197  dengan  pengelompokan  NJOP >Rp210,00  s/d  Rp250,00  sehingga NJOP per M2 sebesar Rp230,00 per M2. Penghitungan  NJOP  menurut  Wajib Pajak tidak lebih kecil dari penghitungan  dengan  pendekatan biaya  sebagaimana  dimaksud  Pasal  1 ayat  (3)  Undang-Undang  PBB.  Majelis Hakim Pengadilan
Pajak berkesimpulan, bahwa atas selisih total NJOP  sebagai  Dasar  Pengenaan  PBB Tahun  2015  yang  menjadi  sengketa yaitu  sebesar    Rp201.001.200.000,00 tidak  dapat  dipertahankan.  Majelis hakim  menghitung  kembali  pajak terutang  sebagaimana  Majelis  Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan seluruhnya permohonan banding
Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  KEP- Objek Pajak  Luas (m2) Kelas NJOP per m2 (Rp) Total NJOP (Rp) Bumi 394.120.000 197 230 90.647.600.000 Bangunan 0 0 0 0 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB   = 90.647.600.000 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)  = 12.000.000 NJOP untuk menghitung PBB             = 90.635.600.000 NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)                  =  40%x Rp 90.635.600.000 36.254.240.000 Pajak yang terhutang                             =  0,5%x Rp 36.254.240.000 181.271.200 Tabel 2. Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Terutang
00269/KEB/WPJ.02/2016  tanggal  30 Juni 2016 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan  Pajak  Terutang  Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015.

## E. PEMBAHASAN
Sebagaimana  disampaikan  oleh Sudikno Mertokusumo, untuk mengatasi  perbedaan  antara  peristiwa konkret  dengan  hukum  yang  tertulis perlu adanya penemuan hukum. Selain itu  tidak  ada  undang-undang  yang benar-benar  sempurna,  ada  kalanya tidak lengkap, ada kalanya tidak jelas, tetapi  harus  dilaksanakan.  Hakim sebagai  pelaksana  undang-undang tidak  boleh  menangguhkan  atau menolak  memutuskan  dengan  alasan undang-undangnya tidak lengkap atau tidak  jelas.  Jadi  hakim  harus  mencari dan menemukan hukum atau rechtsvinding (Mertokusumo, 2008).
Objek  penelitian  ini  adalah  Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 107539.18/2015/PP/M.IVB terkait
penetapan PBB atas  objek PBB berupa hutan  restorasi  ekosistem.  Putusan  ini merupakan  putusan  atas  pengajuan banding Wajib Pajak terhadap Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor: KEP-00269/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang keberatan atas  Surat  Pemberitahuan  Pajak Terutang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Tahun 2015.
Pokok  sengketa  kasus  adalah Objek PBB merupakan hutan produksi yang  dapat  diberikan  IUPHHKRE. Menurut  Wajib  Pajak,  mereka  tidak melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem karena belum mencapai keseimbangan ekosistem, sehingga mestinya pengelolaannya
diperlakukan
menyerupai pengelolaan hutan lindung.  Sedangkan  DJP  berpendapat bahwa areal tersebut merupakan hutan yang  belum  dapat  diambil  hasil kayunya,  sehingga  DJP  menghitung seluruh  areal  tersebut  sebagai  areal hutan tidak produktif.
Kasus ini objeknya sama namun dua pihak memandang dari sudut yang berbeda  sehingga  berdampak  pada pengenaan  PBB-nya.  Wajib  Pajak karena mendapat Izin Usaha Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  Pada Hutan Alam dengan Kegiatan Restorasi Ekosistem  mengangap  belum  ada pemanfaatan hasil hutan karena masih dalam  tahap  restorasi  ekosistem  dan menganalogikan  restorasi  ekosistem dengan hutan lindung. Sedangkan DJP sebagai  fiskus  beranggapan  bahwa karena  belum  memanfaatkan  hasil hutan  maka  dianggap  sebagai  hutan tidak produktif. Namun dalam menghitung NJOP pihak DJP membandingkan  dengan  areal  sekitar berupa  kebun  sawit  dan  tanah pekarangan.  Dalam  hal  ini  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur tentang penghitungan NJOP atas hutan produksi  yang  diberikan  IUPHHKRE belum  jelas  sehingga  masing-masing pihak  menginterpretasikan  berbeda. DJP menetapkan melalui perbandingan dengan NJOP Kawasan terdekat, meski dengan  kondisi  peruntukan  yang berbeda  yaitu  kebun  sawit  dan  tanah pekarangan,  sedangkan  Wajib  Pajak menganalogikan dengan hutan lindung.  Untuk  itu  perlu  kiranya menambahkan ketentuan
penghitungan  NJOP  atas  hutan
produksi  yang  diberikan  IUPHHKRE dalam peraturan yang sudah ada agar NJOP  yang  menjadi  dasar  pengenaan pajak lebih tepat.
Bahasan  yang  menarik  dalam kasus ini adalah tentang penghitungan NJOP.  Berdasarkan  ketentuan  pada Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor  PER-42/PJ/2015  tentang  Tata Cara  Pengenaan  Pajak  Bumi  Dan Bangunan  Sektor  Perhutanan,  atas pemanfaatan  hutan  yang  belum produktif,  NJOP  Bumi  dihitung berdasarkan biaya yang sudah dikeluarkan.  Wajib  Pajak  menghitung tidak sama persis sebagaimana ketentuan  yang  berlaku  tersebut, namun  hasilnya  ternyata  tidak  lebih kecil (yaitu lebih besar) dari penghitungan berdasarkan ketentuan. Majelis  Hakim  tidak  melakukan penghitungan ulang berdasarkan bukti-bukti  di  persidangan  dan menyetujui  apa  yang  disampaikan Wajib  Pajak  secara  self  assessment. Artinya  dalam  hal  ini  Majelis  Hakim menggunakan  alat  bukti  berupa keyakinan  hakim.  Dalam  kasus  ini Majelis  Hakim  melakukan  penemuan hukum  atau  rechtsvinding  untuk mengatasi  perbedaan  antara  peristiwa konkret  dengan  hukum  yang  tertulis karena peraturan perundang-
undangannya  tidak  sempurna,  tidak lengkap,  tidak  jelas,  tetapi  harus diputuskan karena tidak boleh menangguhkan atau menolak
memutuskan  dengan  alasan  undang- undangnya  tidak  lengkap  atau  tidak jelas.

## F. KESIMPULAN
Penetapan  besarnya  PBB  yang terutang, termasuk PBB sektor
Perhutanan  yang  dikelola  oleh  DJP, tergantung  pada  besarnya  Nilai  Jual Objek  Pajak  (NJOP).    Perbedaan penghitungan  besarnya  pajak  yang terutang dapat menimbulkan sengketa hukum  yang  harus  diputuskan.  Hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
107539.18/2015/PP/M.IVB terkait penetapan  PBB atas objek  PBB berupa hutan  restorasi  ekosistem,  diketahui bahwa Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus  sengketa  PBB  atas  objek berupa hutan restorasi ekosistem tidak terikat  pada  peraturan  tertulis  namun juga  mempertimbangkan  alat  bukti berupa  keyakinan  hakim.  Temuan penting  lainnya  adalah  bahwa  belum terdapat  peraturan  yang  khusus mengatur tentang penilaian objek PBB atas  hutan  yang  mempunyai  fungsi restorasi ekosistem.

## G. SARAN
Agar  tidak  terjadi  sengketa penghitungan  nilai  objek  PBB  atas hutan dengan fungsi restorasi ekosistem, disarankan untuk menambahkan ketentuan tentang tatacara  penghitungan  NJOP  Bumi hutan  restorasi  ekosistem  dalam peraturan  perundang-undangan  yang berlaku saat ini.

## H. DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2011). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Burton,  K.  (2017).  Using  a  Legal Reasoning  Grid  and  Criterion- Referenced  Assessment  Rubric  on IRAC  (Issue,  Rule,  Aplication,
Conclusion).  Journal  of  Learning Design, 10(2), 60.
Djatmiko,  H.  (2013).  Problematika Pelaksanaan Pengadilan Khusus di Inonesia. In H. e. (ed), Hitam Putih Pengadilan Khusus (p. 387). Jakarta:
Komisi Yudisial Republik
Indonesia.
Hardjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2011). Argumentasi  Hukum.  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hidayat,  A.  (2013,  Juli).  Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan.
Pandecta, 8(2), 153-169.
Hidayat, A. (2013). Penemuan Hukum melalui  Penafsiran  Hakim  dalam Putusan Pengadilan. Pandecta, 8(2),
153-169.
Ibrahim,  J.  (2012).  Teori  &  Metodologi
Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.
Iskandar,  P.,  &  Junadi,  Y.  (2011). Memahami  Hukum  Di  Indonesia, Sebuah  Korelasi  antara  Politik, Filsafat,  dan  Globalisasi.  Cianjur: IMR Press.
Isnantiana,  N.  I.  (2017,  Juni).  Legal
Reasoning Hakim Dalam
Pengambilan  Putusan  Perkara  Di Pengadilan.  Islamadina,  XVIII(2), 41-56.
Juanda,  E.  (2017).  Penalaran  Hukum (Legal  Reasoning).  Jurnal  Ilmiah Galuh Justisi, 5(1), 157-1667.
Lebovits, G. (2010). Cracking the Code to Writing Legal Arguments: From IRAC  to  CRARC  to  Combinations in  Between.  NYSBA  Journal,  82(6), 64.
Mertokusumo,  S.  (2008).  Mengenal
Hukum,
Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty. Pollman,  T.,  &  Stinson,  J.  M.  (2004). IRLAFAC! Surveying The
Language  of  Legal  Writing.  Maine Law Review, 56(2), 262.
Qodri,  M.  (2019).  Benang  Merah Penalaran  Hukum,  Argumentasi Hukum  Dan  Penegakan  Hukum. Jurnal  Hukum  Progresif,  7(2),  182- 191.
Rahmawati, R., Juniar, A., & Wardhana, A.  (2017).  Penerimaan  Pajak  Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan  Dan  Pertambangan (PBB  P3)  Di  Kanwil  Dirjen  Pajak Kalselteng. Prosiding Seminar Nasional AIMI (pp. 450-458). Jambi:
AIMI.
Setiawan, A. (2017). Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional. Jurnal Hukum  Mimbar  Justitia,  3(2),  204- 215.
Shidarta.  (2103).  Hukum  Penalaran  dan Penalaran  Hukum.  Yogyakarta: Genta Publishing.
Sugiyono.  (2005).  Memahami  Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Suharsono,  A.,  &  Harahap,  B.  (2018). The  Development  of  Tax  Law Application  Formula  in  Indonesia from  IRAC  into  IREAC.  ICoL  GaS 2018  (pp.  1-11).  Purwokerto:  SHS Web of Conferences 54.
Sutiyoso,  B.  (2012).  Metode  Penemuan Hukum. Yogyakarta: UII Press. Syam,  M.,  &  Yasniwati.  (2019). Hubungan Logika Hukum dengan Argumentasi Hukum melalui Penalaran  Hukum.  Nagari  Law Review, 2(2), 196-202.
Taqiuddin,  H.  U.  (2017).  Penalaran Hukum  (Legal  Reasoning)  Dalam Putusan  Hakim.  Jurnal  Ilmu  Sosial dan Pendidikan, 1(2), 191-199.
Turner, T. (2012). Finding Consensus in Legal Writing Discourse Regarding
Organizational
Structure:
A
Review and Analysis of the Use of IRAC  and  ists  Progenies.  Legal Communication & Rhetoric: JALWD,
9, 357-358.
Vorenberg,  A.  (2012).  Strategies  and Techniques  for  Teaching  Legal Analysis  and  Writing.  Wolter Kluwer Law & Business, 21.
Wade, J. H. (1990). Meet MIRAT Legal
Reasoning Fragmented Into
Learnable  Chunks.  Legal  Education
Review, 1. Weruin,  U.  U.  (2017,  Juni).  Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum.  Jurnal  Konstitusi,  14(2), 374-395.
Widodo,  J.  P.  (2011,  Juli).  Penalaran Hukum  Dalam  Proses  Mengadili Perkara  Pidana  Dalam  Kerangka Kebebasan Hakim. Pranata Hukum, 6(2), 133-140.