## Tata Kelola Kolaboratif Dalam  Penanggulangan Defisit Program Sistem Jaminan Sosial Nasional
Dhona Dwi Anjaya, Umanto Eko Prasetyo Universitas Indonesia Email : dhonanjaya@gmail.com

## ABSTRAK
Warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dasar agar kebutuhan dasar dapat terpenuhi, walau merupakan program yang masih baru Jaminan Sosial yang dihadirkan oleh negara berdampak  sangat  besar  bagi  kesehatan  dan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia,  namun implementasinya  jaminan  sosial  yang  berbasis  skema  iuran  ini  terdapat  permalahan  yaitu  defisit iuran yang dihimpun dengan jumlah klaim yang harus dibayar ditambah dengan beban operasional sehingga  tiap  tahun  terus  terjadi  peningkatan  defisit.  Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif deskriptif, penelitian ini menjawab bagaimana proses tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan defisit  program  sistem  jaminan  sosial  nasional  beserta  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya. Penelitian ini menunjukan bahwa proses penanggulangan defisit secara kolaboratif sudah memenuhi unsur  kolaboratif  serta  strategi  dalam  penanganan  penanggulangan  defisit  program  jaminan sosial nasional,  rendahnya  partisipasi  masyarakat  dan  dukungan  dari  para  pengusaha  dan  swasta  akan keberlangsungan program ini Kata kunci : tata kelola kolaboratif, penganggulangan defisit, jaminan sosial

## ABSTRACT
Citizens  are  entitled  to  basic  protection  so  that  basic  needs  can  be  fulfilled,  although  this Social Security presented by the state has a huge impact on the health and welfare of the people of Indonesia, but implementation of social security based on contribution schemes has the problem of a deficit between contributions which is compiled with the number of claims to be paid and operational expenses.  By  using  descriptive  qualitative  considerations,  this  study  answers  how  the  collaborative governance process in tackling the deficit of the national social security system program is related to the factors that influence it. This research shows the collaborative deficit reduction process that has been  agreed  by  the  collaborative  and  the  strategy  in  managing  the  deficit  management  Social security program, low community participation and support from entrepreneurs and private parties will support the sustainability of this program Keyword : Collaborative Governance, deficit reduction, social security

## PENDAHULUAN
Setelah  di  Undangkannya  Undang-Undang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  Nomor  24 Tahun  2011  yang  berlaku  efektif  pada  Tahun 2014  yang  sebelumnya  penyelenggaraan Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  di  Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 03 Tahun 1992  tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja hanya  dilaksanakan  oleh  PT.  JAMSOSTEK (Persero)  dan  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  1992  tentang  Kesehatan  melalui
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2019 tentang  PT.  ASKES,  yang  berubah  menjadi Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) pasca  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2011  sebagai  badan  pelaksana  Sistem Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Merupakan badan Hukum publik yang  bertanggungjawab  langsung  kepada presiden  yang  dipercaya  oleh  Negara  untuk memberikan perlindungan sosial yang bersifat mendasar  bagi  seluruh  rakyat  indonesia. Perlindungan tersebut diberikan dalam rangka
menjaga  setiap  orang  dari  risiko-risiko  yang muncul  misalnya  sakit,  kecelakaan,  meinggal dunia  dan  risiko  lainnya  yg  berpotensi menyebabkan kemiskinan.
Untuk  mengatasi  risiko  tersebut  lahirlah Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mempunyai  Program  Jaminan  Sosial,  yaitu Jaminan  Kesehatan,  Jaminan  Kematian, Jaminan  Hari  Tua,  Jaminan  Kecelakaan  Kerja dan  Jaminan  Pensiun.  Regulasi  ini  dilandasi oleh  ketentuan  Undang-undang  Nomor  40 tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan Negara untuk  mengadakan  suatu  perlindungan  sosial untuk  menjamin  seluruh  rakyat  Indonesia dalam  rangka  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar hidup yang layak.
Sejak  1  Januari  2014  implementasi  jaminan sosial  nasional  banyak  menimbulkan  pro  dan kontra,  minimnya  informasi  masyarakat tentang  Jaminan  Kesehatan  (yang  dikelola oleh  BPJS  Kesehatan)  dan  informasi  tentang Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan  Hari  Tua,  Jaminan  Pensiun  (yang dikelola  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan)  akibat dari peralihan dari kategori perusahan BUMN sebelumnya  sehingga  masyarakat  bahkan beberapa  instansipun  hanya  menganggap
bahwa peralihan ini hanya berganti nama saja tidak  memahami  secara  substansi  tentang filosofi  jaminan  sosial,  mengenai  kepada  tata cara  pendaftaran,  skema  iuran  dan  manfaat dianggap sama, tetapi program ini apabila dari perspektif  coverage  sangat  baik  diterima masyarakat  karena  berdampak  langsung kepada  masyarakat  seperti  adalnya  lonjakan kepesertaan yang signifikan seperti pada tabel dibawah :
Di  sisi  lain  pola  pembiayan  dan  kategori pembiayaan yang terlalu dini yang ditetapkan oleh pemerintah mengesampingkan pertimbangan  aktuaria,  penetapan  jaminan sosial berbasis Iuran ini tentu akan melibatkan multiaktor  untuk  menghimpun  dana  iuran yang  berdampak  pada  kesuksesan  dan keberlangsungan  program  ini,  hingga  saat  ini ditemukan 2 permasalahan pada penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional  ini  yaitu  pada  penyelenggaraan jaminan  kesehatan  dan  jaminan  pensiun, permasalahan  ini  sebenarnya  diproyeksikan sejak  penetapan  iuran  yang  telah  disahkan oleh  pemerintah,  selisih  dari  Dewan  Jaminan Sosial  Nasional  (DJSN)  dengan  selisih  yang ditetapkan oleh pemerintah

## Tabel 2 : Selisih Perhitungan Iuran Jaminan Kesehatan (Penetapan Tahun 2014)
Segmen Peserta Ditetapkan pemerintah Di usulkan oleh DJSN Selisih PBI 23.000 36.000 13.000 PBPU • Kelas I • Kelas II • Kelas III 80.000 51.000 25.500 80.000 63.000 53.000 - 12.000 27.500 PPU • Potongan Upah
• Batas Atas Upah • Batas Bawah Upah 5% 8.000.000 Tidak ada 6% 6xPTKP K/1 UMR Masing-masing daerah 1%
PBI   = Penerima bantuan Iuran (Fakir Miskin & Orang tidak mampu) PBPU = Peserta Bukan Penerima Iuran (Pekerja Bukan Penerima upah, bukan Pekerja tapi mampu)

## PPU = Peserta Penerima Upah (PNS, BUMN, BUMD
Tabel 3 :  Selisih Perhitungan Iuran Jaminan Pensiun (Penetapan Tahun 2015)
Aspek Ditetapkan Pemerintah Diusulkan DJSN Iuran Iuran 3% dari Gaji Iuran 5% dari Gaji Penerima Manfaat 15%-30% Batas Upah 30% 40% dari Batas Upah Kecukupan Dana Hingga Tahun 2032 Hingga Tahun 2050 Sumber : Laporan Dewan Jaminan Sosial Nasional Tahun 2018
Penetapan  Iuran  yang  lebih  rendah dari perhitungan para pakar dan aktuaria oleh pemerintah  tidaklah  salah,  karena  Indonesia baru pertama kali menyelenggarakan Jaminan Sosial secara nasional namun pada pelaksanaannya  tidak  diimbangi  dengan sosialisasi  pola  pelaksanaan  dengan  skema bertahap  dan  berjenjang  dari  para  perserta Program  Jaminan  Sosial  terutama  pada peserta Jaminan Kesehatan serta pembiayaan dari  seluruh  rumah  sakit  yang  belum  secara tersistem  dengan  baik  yang  selama  ini perhitungannya  berdasarkan  pelaksanaan jamkesda (pra era SJSN). Tentunya pelaksanaan ini harus melibatkan masyarakat, karena  perilaku  dari  masyarakat  lah  yang dapat menentukan kesuksesan akan keberlangsungan program ini.
Jumlah  dan  bauran  kepesertaan  yang selalu  diopinikan  akan  dapat  menyelesaikan masalah  kecukupan  dana  manakala  semua peserta  sehat  bergabung  dan  seluruh penduduk  Indonesia  sudah  terdaftar  menjadi peserta JKN-KIS, setelah dihitung, dan terbukti tidak  dapat  menutup  defisit  yang  terjadi, sepanjang  iuran  belum  disesuaikan  dengan hitungan aktuaria DJSN RI sebagaimana dapat dilihat pada Tabel diatas. Perhitungan terbaru menunjukkan  satu-satunya  intervensi  untuk mengatasi  keberlangsungan  program  adalah penyesuaian iuran. Kesimpulan atas perhitungan  ini  juga  sudah  memasukkan intervensi  pada  sisi  pengeluaran  melalui kendali biaya yang sangat ketat, namun tetap dalam  kerangka  menjaga  mutu  layanan kesehatan untuk mencegah defisit. Pilihan lain untuk  mengatasi  defisit,  adalah  mengurangi manfaat program. Namun ini tidak direkomendasikan.  Misalnya,  cukup  satu manfaat  saja  yang  tidak  ditangggung, contohnya hilangkan pelayanan untuk kelompok penyakit jantung, maka defisit akan
selesai dengan sendirinya. Pilihan selanjutnya adalah,  pemerintah  memberikan  suntikan dana  tambahan.  Pilihan  ini  yang  dilakukan pemerintah,  mengingat  pilihan  menaikkan iuran harus memperhatikan kondisi masyarakat,  dan  pilihan  mengurangi  manfaat akan menimbulkan masalah sosial baru.
Terdapat  permasalahan  mendasar bahwa  premi  yang  harus  dibayarkan  peserta belum  sesuai  dengan  hitungan  para  ahli  atau belum  sesuai  hitungan  akturia  digunakan dalam  program  seperti  ini.  Kondisi  ini menimbulkan situasi missmatch atau underfunded program yang secara terstruktur akan  berpengaruh  terhadap  kesinambungan (sustainabilitas)  terhadap  program  jaminan kesehatan.  Tantangan  pelaksanaan  program Jaminan Kesehatan Nasional saat ini dihadapkan  pada  permasalahan  kesehatan keuangan  Dana  Jaminan  Sosial  (DJS)  BPJS Kesehatan    yang  mengalami  defisit  karena besaran iuran yang tidak memadai dibandingkan  dengan  manfaat  klaim  yang didapatkan. Penetapan iuran oleh pemerintah yang tidakj sesuai dengan besaran iuran yang diusulkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dalam policy brief penyesuaian besaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2015 yang mismatch .  Bahwa  penetapan  manfaat belum  disesuaikan  dengan  kemampuan pendanaan  program  yang  disediakan  oleh pemerintah.  Hal  di  atas  kemudian  perburuk dengan terjadinya adverse selection , insurance  effect ,  lemahnya  regulasi  dalam kendali tingkat utilisasi dan potensi fraud yang terjadi  dari  sega  lini.  Untuk  beberapa  kondisi terakhir  ini,  setelah  program  berjalan  selama 3  tahun,  upaya  untuk  mengatasinya  sudah semakin  optimal,  khususnya  kemungkinan overconsume atas  pemanfaatan  program  ini oleh masyarakat sudah mulai dikendalikan.
Fenomena  terkait  pelbagai  penangan defisit  program  jaminan  sosial  yang  terbaru adalah  pada  pengurangan  manfaat  kepada peserta (pelayanan katarak, pelayanan pesalinan  dengan  bayi  lahir  sehat  dan pelayanan  rehabilitasi  medik)  dan  BPJS Ketenagakerjaan  terdapat  lonjakan  penarikan jaminan  hari  tua  yang  sangat  signifikan sehingga berdampak pada neraca keuangan di berbagai  perbankan  yang  penempatan  dana
tersebut  akibat  penarikan  dana  jaminan  hari tua secara masif maka dapat berdampak pada pola investasi, perilaku pasar uang dan modal sehingga mempengaruhi perekonomian nasional.  Berdasarkan  permasalahan  diatas maka  peneliti  menguji  penanganan  defisit program  jaminan  sosial  nasional  berdasarkan teori  Ansell  &  Gash  serta  strategi  dalam penanganan  penanggulangan  defisit  program jaminan sosial nasional.
Selain teori-teori, konsep-konsep,
temuan-temuan berbagai penelitian terdahulu  merupakan  hal  yang  sangat penting yang dapat berfungsi sebagai rujukan dan  data  pendukung  bagi  penelitian  yang akan  dilaksanakan  oleh  Penulis.  Penelitian terdahulu yang relevan
dengan permasalahan  yang  sedang  diteliti  dapat memperkaya hasanah pengetahuan baik bagi Penulis  sendiri  maupun  Pembaca.  Tinjauan pustaka  pertama  adalah  penelitian  yang dilakukan Widya Leksmanawati (2017) mengenai  Tata  Kelola  Kolaboratif  mengenai Jaminan  Kesehatan  Nasional  mengenai memaparkan secara komprehensif permasalahan  BPJS  dalam  tiga  level,  yaitu level kebijakan  (policy  level),  level organisasi (organizational  level),  dan  level  operasional (operational level). Lebih jauh, Leksmanawati (2017) mengatakan dalam tataran kebijakan, praktik  kebijakan  JKN  di  Indonesia  dengan menggunakan pendekatan collaborative governance, belum didukung dengan peraturan  perundangan  yang  baik.  Pada tataran Organisasi praktik kebijakan JKN di Indonesia  dengan  menggunakan  pendekatan collaborative  governance,  yang  dikelola  oleh BPJS  masih  jauh  dari  nilai  ideal.  Terakhir, dalam  tataran  operasional,  belum  banyak daerah yang menerapkan
praktik collaborative governance dalam pengambilan kebijakan khususnya pada principled engagement dan Shared Motivation diantara stakeholder.  Kelebihan  dari  riset  ini  adalah dengan  meninjau  aspek  kolaborasi  pada tataran kebijakan, organisasional, dan operasional. Sehingga ditemukan kekurangan apa  saja  yang  harus  diakomodasi  oleh pemerintah  dalam  menata  kelola  jaminan kesehatan  nasional.  Salah  satunya  adalah mengakomodir  pihak-pihak  non  pemerintah
kedalam peraturan perundangan yang mengikat sesame aktor kolaborasi. Persamaan  dengan  penelitian  ini  adalah sama-sama  meneliti  tentang  Jaminan  Sosial, namun secara spesifik peneliti lebih menekankan  kearah  level  kebijakannya,  dan perbedaannya peneliti ini menggunakan teori Emerson & Nabatchi.
Collaborative  Governance awalnya  digunakan pada dalam konteks pelaksanaan professional di  bidang  pendidikan  dan  kesehatan  di  tahun 1970an, namun secara umum menggambarkan  kerjasama  antar  lintas instansi  dan  disiplin  dalam  administrasi kurikulum dan kesehatan masyarakat. Namun, pada 15 tahun terakhir hal ini diterapkan pada beberapa  pengertian  dan  aplikasi  sebagai survei  oleh  Ansell  dan  Gash  (2007)  dalam berbagai kasus meta-analisis ekstensif mereka.  Misalnya  dalam  perencanaan  atau pengelolaan  lingkungan  seperti collaborative planning (Bentrup  2001;  Innes  and  Booher 1999;  Selin  and  Chavez  1995); collaboration processes (Daniels  and  Walker  2001); collaborative  environmental  management (Koontz et al. 2004; Gerlak and Heikkila 2006) environmental governance and conflict resolution (Agrawal and Lemos 2007; Emerson et  al.  2009);  and grass-roots  ecosystem management (Weber 2003).
Secara  umum  bahwa Collaborative Governance adalah    suatu  proses  yang didalamnya  para  stakeholder  terlibat  dan terikat  untuk menempatkan kepentingan dari masing-masing  instansi  untuk  mencapai tujuan  bersama  (Cordery,  2004;  Hartman  et al,  2002).  Dalam  definisi  ini  tentunya  belum menjelaskan  jenis  organisasi  apa  saja  yang terlibat dalam prosesnya, namun lebih umum menjelaskan sebuah kerjasama antar
organisasi dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing menuju suatu tujuan. Collaborative  governance merupakan  sebuah payung  yang  mengarahkan  proses  untuk merajut berbagai aktivitas dalam administrasi publik, mencakup kolaborasi antarpemerintah dan  antarlembaga,  kemitraan  antarsektor, regional,  jaringan  pelayanan  publik,  upaya untuk  mencapai  konsensus,  dan  pelibatan publik. Ansell dan Gash (2007: 3) mendefinisikan bahwa collaborative
governance adalah  sebuah  pengaturan  tata kelola  pemerintahan  terdiri  satu  atau  lebih institusi publik melibatkan aktor non pemerintah  secara  langsung  dalam  proses pembuatan  kebijakan  yang  bersifat  formal, berorientasi  konsensus,  dan  konsultatif,  yang bertujuan  untuk  membuat  atau  menerapkan suatu  kebijakan  publik  atau  membuat program  dan  aset  publik.  Dalam  definisi  ini menekankan  enam  kriteria  penting,  antara lain :
• Forum  tersebut  diprakarsai  atau
dilaksnakan  oleh  lembaga  public maupun aktoaktor dalam lembaga publik,
• Peserta  di  dalam  forum  tersebut termasuk aktor non publik.
• Peserta  terlibat  langsung  dalam pembuatan  dan  pengambilan keputusan
dan
tidak  harus  merujuk  pada  aktor- aktor publik.
• Forum  terorganisir secara formal dan  pertemuan  diadakan  secara kolektif.
• Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan
kata  lain  forum  ini  berorientasi pada konsensus.
• Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik. Definisi  dari  Ansell  dan  Gash  (2007)  ini kemudian ditanggapi oleh Emerson  et  al  (2012)  melalui  sintesis  mereka melalui An Integrative Framework
for  Collaborative  Governance .  Menurut
Emerson  et  al  (2012),  definisi  dari  Ansell  dan Ga sh  (2007)  terlalu  memfokuskan  pada  ‘‘ on the species rather than the
genus ’’  dalam  menginisiasi collaborative governance . Emerson mengatakan
bahwa collaborative  governance ialah  : “ As the  processes  and  structures  of  public  policy decision  making  and  management  that engage  people  constructively  across  the boundaries  of  public  agencies,  levels  of government,  and/or  the  public,  private  and civic  spheres  in  order  to  carry  out  a  public purpose  that  could  not  otherwise  be accomplished  “ Emerson  dalam  hal  ini mengatakan  bahwa collaborative  governance sebagai  suatu  proses  dan  struktur  dalam manajemen  dan  kebijakan  publik  dengan melibatkan  aktor  yang  berasal  dari  berbagai level, baik dalam tataran pmerintahan, swasta, atau masyarakat sipil dalam rangka untuk mencapai  tujuan  publik  yang  tidak  dapat dilakukan oleh satu pihak saja.
Collaborative  governance tidak  muncul secara  tiba-tiba,  tetapi  disebabkan  oleh inisiatif  dari  berbagai  pihak  yang  mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam  menyelesaikan  masalah  yang  sedang dihadapi  oleh  publik.  Ansell  dan  Gash mengemukakan  bahwa  terjadinya  kolaborasi ini  dapat  disebabkan  adanya  kompleksitas masalah.  Hal  ini  ditambahkan  pula  oleh pendapat Hudson dan Hardy dalam Everingham  (2012:177)  yang  mengatakan  : “ Collaborative  networks  are  unlikely  to  grow spontaneously  but  must  be “cultivated”. Argumen dari Hudson dan Hardy menegaskan bahwa  jaringan  kolaborasi  tidaklah  muncul secara spontan tetapi haruslah dibudidayakan. Proses
collaborative governance muncul  dan  dilakukan  secara sadar  melalui  pilihan-pilihan  atas  dasar permasalahan  dan  alasan-alasan  tertentu. Adapun  beberapa  hal  tersebut  dapat dikarenakan sebagai berikut :
• Kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan
• Ketidakmampuan kelompok- kelompok, terutama karena pemisahan regimregim kekuasaan
untuk  menggunakan  arena-arena institusi lainnya untuk menghambat keputusan
• Mobilisasi kelompok kepentingan
• Tingginya  biaya  dan  politisasi regulasi Pemenuhan aspirasi yang
kian  meningkat  dari  masyarakat juga seringkali menyebabkan struktur  pemerintahan  menjadi tidak  relevan  dan  setiap  waktu harus mengalami perubahan.

## METODE
Model  pada  dasarnya  merupakan  abstraksi dunia  nyata  atau  representasi  realita  yang mencerminkan  fenomena.  Menurut  Siffin bahwa  kita  senantiasa  menggunakan  model dalam kehidupan pribadi dan bisnis menggunakan modelmodel pengambilan keputusan.  Citra  mental  dari  dunia  nyata sekitar  anda  dan  dari  jenis  apapun  yang  ada dalam  kepala  anda  adalah  model.  Semua undang-undang  yang  kita terima  berdasarkan model.  Semua  tindakan  eksekutif  diambil
berdasarkan  model.  Pertanyaannya  bukanlah menyangkut  penggunaan  atau  pengabaian model.  Pertanyaannya  adalah  semata-mata pilihan  antara  modelmodel  alternatif  Dalam kajian collaborative governance yang dilakukan  oleh  sejumlah  ahli  juga  ditemukan model-model teoritis kolaborasi yang mencoba  menyederhanakan  kompleksitas relasi  dan  interaksi  antarorganisasi.  Dalam prosesnya tersebut dapat diidentifikasi sejumlah  dimensi  yang  berperan  dan  terlibat membentuk relasi dan interaksi tersebut.
Gambar 4 : Model Collaborative Governance
Sumber : Ansell and Gash (2007)
Model Collaborative
Governance menurut  Ansell  dan  Gash  (2009:8)  Dalam model ini memiliki empat variable utama yaitu starting  condition (kondisi  awal), institutional design (desain institusi) , leadership (kepemimpinan) ,  and  collaborative  process (proses  kolaborasi).  Masing-masing  variabel ini  memiliki unsur subbagian yang lebih kecil.
Variabel  proses  kolaboratif  dijadikan  sebagai inti  dari  model,  dengan  kondisi  awal,  desain institusional, dan variabel kepemimpinan yang memilki kontribusi penting untuk keseluruhan proses  kolabortif.  Kondisi  awal  menetapkan tingkat kepercayaan, konflik, dan modal sosial yang  akan  menjadi  sumber  daya  atau  hal utama  selama  proses  kolaborasi.  Desain
Jurnal Administrasi Dan Manajemen Vol 9 no 2                                                                 E-ISSN 2623-1719 http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/administrasimanajemen
kelembagaan  menetapkan  aturan  dasar selama kolaborasi berlangsung. Dan, kepemimpinan  memberikan  mediasi  dan fasilitas  untuk  proses  kolaborasi.  Proses kolaborasi  itu  sendiri  sangat  bersifat  iteratif dan  nonlinier,  dan  oleh  karena  itu  akan direpresentasikan  (dengan  penyederhanaan yang cukup) sebagai sebuah siklus .
Mengacu  dari  pelbagai  pengertian yang  dijelaskan  mengenai collaborative governance diatas, maka berkolaborasi muncul  dari  hubungan  saling  ketergantungan yang  terjalin  antar  pihak  atau  antar stakeholders  dengan  tujuan  tertentu  atas kesepakatan. Collaborative  governance juga dapat  dijelaskan  sebagai  sebuah  proses  yang melibatkan  norma  bersama  dan  interaksi saling  menguntungkan  antar  aktor.  Melalui perspektif  collaborative  governance  ini;lah,
tujuan-tujuan dari masing-masing pihak dapat tercapai.
1. Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan postpostivis karena peneliti menurunkan konsep, variabel, dan  indikator  mengenai  proses  tata  kelola kolaborasi dan
hal-hal yang mempengaruhinya  dari  teori  Ansell  and  Gash (2007).  Peneliti  mencoba  menggali  dan memahami pemaknaan apa yang terjadi pada suatu permasalahan khususnya pada penganggulangan  defisit  program  Jaminan Sosial  Nasional.  Peneliti  menggunakan  alur pemikiran  deduktif  ke  induktif  atau  dimulai dari  menurunkan  teori  awal  dan  dikaitkan dengan hasil penelitian dilapangan.

## HASIL
Setelah  penyelenggaraan  Jaminan  Sosial diimplementasikan  di  Indonesia,  paradigma pada  masyarakat  dan  swasta  mengenai program  jaminan  sosial  hanya  sebatas  ingin menggunakan manfaatnya saja serta pemerintah kurang aktif
dalam mensosialisasikan program ini karena menurut  pemerintah  penanggungjawabnya yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,  namun  setelah  berbagai permasalahan  yang  menjadi  isu  hangat  di seluruh kalangan masyarakat ternyata program  ini  menjadi  sangat  penting  dan stategis maka kondisi awal inilah terbentuknya kolaborasi dalam
penanggulangan  defisit  program  jaminan sosial nasional.
Gambar 5 : Paradigma terhadap penyelenggaraan Jaminan Sosial yang diharapkan oleh

## pemerintah
Sumber : Olahan peneliti
Paradigma yang ingin dibangun oleh Kementerian Koordinator PMK melalui Dewan
Jaminan  Sosial  Nasional  adalah  membangun manusia  agar  tercipta  rasa  gotong  royong
Manfaat Pemerintah Swasta Masyarakat Manfaat Manfaat Manfaat Manfaat Manfaat Iuran Pemerintah Pusat Swasta Pemerintah Daerah Masyarakat
berdasarkan  asas  dan  filosofi  jaminan  sosial, tidak  melihat  jaminan  sosial  adalah  sebuat produk  yang  memberikan  manfaat  saja  tapi berfokus  menghimpun  dana  iuran  agar
manfaatnya berlangsung terus ( sustainability ), kemudian  berdasarkan  data  dihimpun  oleh peneliti  penangan  defisit  jaminan  sosial nasional sbb :
Tabel 6 : Paradigma terhadap penyelenggaraan Jaminan Sosial yang diharapkan oleh pemerintah
Penanganan Defisit Sistem Jaminan Sosial Nasional
Pemerintah Masyarakat Swasta - Pengusaha Memsosialisasikan Seluruh rakyat indonesia wajib terdaftar Kepesertaan wajib terdaftar (bagi yang tidak mampu diharapkan melaporkan kepada perangkat desa/lurah/camat agar didaftarkan sebagai PBI sesuai dengan kriteria) Kepesertaan wajib terdaftar Membayar Iuran (PBI & PPU- P) Membayar Iuran (PBPU) Membayar Iuran (PPBU) Menyeleksi kriteria penerima bantuan iuran Turut mengawal dan mengawasi kriteria penerima bantuan iuran Mengurangi Jumlah PBI (APINDO) Mensosialisasikan Asas Jaminan Sosial Wajib berpartisipasi pada asas jaminan sosial Berpartisipasi pada azas jaminan sosial serta turut serta mensosialisasikan kepada pekerjanya (APINDO) Turut mensosialisasikan program Jaminan Sosial Nasional (LSM) Mengawasi pelaksanaan Jaminan Sosial Nasional (Menyiapkan peraturan Pusat & Peraturan Daerah) Melaporkan apabila terdapat badan usaha atau perorangan dilingkungannya tidak ikut program jaminan sosial ke Pemerintah Daerah Melaksanakan sesuai peraturan Pusat & Peraturan Daerah Mengevaluasi pelayanan melalui informasi layanan masyarakat Melaporkan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan Bekerjasama dengan EMITEN dan Asuransi lainnya keikutsertaan pekerjanya agar mendapatkan manfaat tambahan Sumber : Olahan peneliti A. Proses Tata kelola Kolaborasi 1) Dialog Tatap Muka
Sebagai  sebuah  proses  yang  berorientasi pada  konsensus,  komunikasi  intensif  yang dilakukan  melalui  dialog  langsung  diperlukan bagi pemangku kepentingan untuk
membicarakan (negosiasi) peluang
keuntungan yang dapat dicapai bersama, oleh karena  itulah  semua  tata  kelola  kolaboratif dibangun  dengan  didasari  dialog  tatap  muka (Ansell dan Gash, 2007).
Beberapa  forum  yang  dibahas  pada penangan  kelolaan  Kedua  Lembaga  BPJS  ini, mulai  dari Focus  Discussion  Group hingga rapat  terbatas  bersama  Presiden  Republik Indonesia  dengan  beberapa  stakeholder  dan mitra  BPJS  hingga  ditemukan  solusi  yang diharapkan  dapat  mengurangi  pengannan defisit  baik  dari  antar  kementerian  maupun dengan  pihak  Swasta,  Pengusaha  serta masyarakat.

## 2) Membangun kepercayaan
Salah  satu  hal  yang  menjadi  perhatian publik  dalam  penangan  defisit  ini  adalah memang  jaminan  kesehatan  menajdi  salah satu nawacipta yang digadang gadangkan oleh presiden  repulik  indonesia  sehinggal  publik diharapkan  mengawal  proses  ini,  pemerintah mengharapkan  publik  turut  ikut  serta  dalam penangan  defisit  jami  a.  Kesehatan  karena partisifasi  publik  dalam  membayar  iuran  dan azas  gotongroyong  yang  menajadi  kunci. pihak  swasta  diharapkan  mendukung  dengan mendaftarkan  seluruh  pengusahanya,  para pekerja  berserta  anggota  keluarganya  dalam upsya penanggulangan ini.
3) Komitmen dalam proses
Dalam  tata  kelola  kolaborasi  setiap pemangku kepentingan harus punya komitmen terhadap proses kolaborasi. Dalam berkolaborasi, komitmen menjadi faktor yang penting  untuk  menentukan  keberhasilan maupun  kegagalan.  Jika  komitmen  dari pemangku  tersebut  kepentingan  kurang,  hal tersebut  akan  menjadi  suatu  permasalahan (Ansell  &  Gash,  2007:  559).    Pada pelaksanaannya  BPJS  Kesehatan  dengan  BPJS Ketenagakerjaan dalam penanganan defisit ini terkadang  mempunyai  kepentingan  masing- masing  agar  program-programnya  dapat terlaksana hal ini pun sejalan dengan Undang-
undang  Nomor  24  Tahun  2011  yang  tidak memungkinkan  agar  program-program  ini saling  subsidi  silang  atau  saling  menutup defisit  dengan  surplus  program,  dalam pertemuan  dengan  Menteri  Kesehatan  pada pembahasan penangan defisit jaminan kesehatan  menyampaikan  bahwa  penangan defisit  jaminan    kesehatan  BPJS  Kesehatan bisa  diatasi  dengan  sharing  talangan  dengan jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan  bersama-sama  dengan  jasa raharja, misalnya apabila terdapat masyarakat yang  kecelakaan  kerja  namun  masuk  ke  Unit Gawat  Darurat  (UGD)  hal  ini  bisa  difilter dengan  kepesertaan  Jaminan  Kecelakaan Kerja  yang  plafonnya  tak  terbatas  dalam  hal penangan  dan  perawatan  di  rumah  sakit (beririsan  dengan  jasa  raharja)  sehingga beban jaminan kesehatan dalam hal ini dapat dikurangi  dan  akan  mencegah  beban  defisit. Sehingga pada putusan ini dalam menjalankan kolaborasi, masing-masing pihak harus memiliki  keterikatan  secara  formal  dan memiliki  komitmen  kuat  terhadap  apa  yang menjadi  kesepakatan  diawal.  Tugas-tugas dipercayakan  secara  penuh  kepada  masing- masing  pihak  dengan  tetap  melaksanakan koordinasi  dalam  melakukan  perencanaan dan  pelaksaan  program  program  yang menyangkut kepentingan publik.
4) Pemahaman bersama
Permasalahan  utama  yang  timbul  pada penangan  defisit  program  jaminan  sosial nasional ini adalah ketidaktahuan masyarakat filosofi  dasar  pembentukan  penyelenggara jaminan sosial di Indonesia ini BPJS Kesehatan dan  BPJS  Ketenagakerjaan  demi  mewujudkan masyakarta  yang  sehat  dan  sejahtera, masyakarta hanya menganggap bahwa  kedua badan  ini  hanyalah  perusahaan  yang  mencari untung  dan  programnya  bukan  suatu kebutuhan  yang  mendesak  (sandang,  pangan dan papan), sehingga dibutuhkan pemahaman bersama antara pemerintah dengan mengedukasi dan mensosilisasika masyarakat.
Sehingga ketika para pemangku kepentingan sudah sepakat mengenai pemahaman  yang  menjadi  masalah  bersama, para  pemangku  kepentingan  dapat  bersama- sama  mencari  kesepakatan  untuk  mengatasi
permasalahan  tersebut.  Dari  beberapa  kali dialog  tatap  muka  baik  secara  langsung maupun formal dan analisis masalah bersama, solusi  dari  permasalahan  tersebut  dicari bersama-sama.
Pada  penanganan  defisit  program  jaminan sosial  nasional  ini  yang  diputuskan  bersama yaitu :
• Bagian  dari  hadirnya  negara  atas perlindungan  kepada  warga  negara terhadap  terpenuhinya  kebutuhan dasar  hidup  yang  layak  bagi  peserta dan keluarganya
• Terwujudnya  kesejahteraan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
• Turut menjaga ketahanan negara atas yang sehat dan sejahtera

## B. Faktor yang mempengaruhi Proses Kolaborasi
1) Kondisi Awal
Kondisi  Awal  BPJS  Kesehatan  dan  BPJS
Ketenagakerjaan yang dulunya ada merupakan  Badan  Usaha  Milik  Negara, sehingga paradigma masyarakat masih melihat  sebagai  operator,  sehingga  apabila  2 Badan  tersebut  mengeluarkan  aturan  maka hal  yang  lazim  adalah  mempertanyakan kepada pemerintah, ketidakpercayaan masyarakat kepada 2 badan BPJS ini lah yang akan membuat programnya defisit, ketidakpastian  membayar  iuran  secara  tepat waktu  dengan  fasititas  didapat  karena  2 badan  ini  paradigmanya  adalah  BUMN padahal sejak bertransformasi pola pembiayaan masing-masing program berubah dan sifatnya non profit.
2) Kepimpinanan Fasititatif
Ansell  dan  Gash  menjelaskan  bahwa kepemimpinan  dilihat  secara  luas  sebagai bahan  yang  membawa  setiap  bagian  dalam satu  meja  dan  mengarahkan  mereka  untuk bekerja  sama  dalam  proses  kolaborasi. Kepemimpinan  penting  untuk  mengatur  dan menjaga  aturan  yang  jelas,  membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog dan mengeksplorasi keuntungan bersama. Menurut  Vangen  and  Huxham  (2003) kepemimpinan  penting  untuk  merangkul, membimbing, memberdayakan dan
melibatkan  pemangku  kepentingan  dan memobilisasi mereka untuk bergerak berkolaborasi.  Pemimpin  kolaborasi  adalah pelayan  dari  proses  perubahan  pelayanan atau  fasilitasi  kepemimpinan ( Chrislip  & Larson  1994).  Kepemimpinan  fasititatif  pada penanganan  defisit  jaminan  sosial  ini harusnya dipimpin oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional,  namun  karena  tugas  utama  DJSN hanyalah  melakukan  monitoring  dan  evaluasi penyelenggaraan  jaminan  sosial  (berdasarkan pasal  7  ayat  3  UU  SJSN),  kalau  kita komparasikan  dengan  Negara  lain  di  ASEAN, DJSN  di  Thailand  sangatlah  berpengaruh, dimana  disana  DJSN  Thailand  anggotanya terdiri  dari  (Menteri  Keuangan,  Menteri Ketenagakerjaan  dan  Menteri  Kesehatan) yang  tiap  2  Tahun  sekali  ketuanya  berganti, peranan DJSN disana juga berperan memberikan  masukan  terhadap  valuasi  dana cadangan jaminan sosial nasional mereka dan wajid disepakati oleh masing-masing operator jaminan  sosial,  berbeda  dengan  DJSN  di Indoensia yang peranannya terbatas. Peranan dominan  pada  penangan  defisit  di  Indonesia yaitu  pada  Menteri  keuangan  yang  menjadi stereotipe  kepada  Menteri  Kesehatan  dan Menteri  Ketenagakerjaan,  kemudian  faktor lainnya  yaitu  susahnya  koordinasi  dengan kalangan masyarakat luas, karena masyarakat masih  terfragmentasi  oleh  masing-masing segmentasi.  Sebelum  adanya  kolaborasi  ini, penanganan  jaminan  sosial  sebelum  era  UU SJSN ini masih terhambat siapa yang berperan sebagai leading sector.

## 3) Desain Kelembagaan
Perusahaan  PT.  JAMSOSTEK  dan  PT. ASKES  yang  sebelumnya  adalah  BUMN mengalami perubahan mendasar dan bertransformasi dari sebelumnya PT
JAMSOSTEK (Persero) dan PT. ASKES (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan status Badan Hukum Publik. Dan pada Tahun 2029 PT. TASPEN dan PT.  ASABRI  juga  akan  meleburkan  ke  BPJS Ketenagakerjaan.  Perubahan  ini  bersifat mendasar  dari  awalnya  institusi  yang berorientasikan  nilai  tambah  ( profit  oriented ) menjadi institusi yang lebih berorientasi sosial ( social oriented-non profit ). Adapun
Jurnal Administrasi Dan Manajemen Vol 9 no 2                                                                 E-ISSN 2623-1719 http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/administrasimanajemen
pengawasan  serta  ruang  lingkup  BPJS  sendiri
seperti tergambar dibawah ini :
Gambar 7 : Ruang lingkup BPJS
Terlihat pada gambar diatas ruang lingkup BPJS  ini  sangatlah  besar  karena  memang menghimpun  dana  publik  yang  status kepemilikannya diawasi oleh publik pula.

## 4) Teknologi
Aplikasi  teknologi  melalui  kanal-kanal pembayaran hingga ke pedesaan, pembayaran  melalui  pulsa  dan  e-channel sudah diterapkan oleh kedua lembaga ini agar memudahkan  peserta  atau  calon  peserta (masyarakat) agar layanannya tetap berlanjut, penggunaan  teknologi  ini  merupakan  bagian dari inovasi pemerintah dalam memanfaatkan teknologi  yang  sekarang  serba  mudah,  cepat dan  efisien.  Kemudian  pada  pengawasannya yang  melibatkan  masyarakat  melalui  kanal seperti whatapps,  twitter , callcenter maupun layanan pengaduan  publik lainnya.

## SIMPULAN
1. Tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan defisit program jaminan  sosial  nasional  di  jaminan kesehatan hanya terkait peda pembahasan  kenaikan  iuran  serta penangan  suntikan  dana  sementara pada  APBN  yang  telah  di  anggarkan pada pemerintah, pembahasan defisit pada  jaminan  kesehatan,  hanya memperhatikan  kondisi  masyarakat dan  berdampak  hanyak  sementara, memang  dalam  penangannya  telah memenuhi unsur tata kelola kolaboratif  namun  hal  hal  yang menjadi  esensi  yang  hilang  adalah proses keterlibatan dengan pemerintah daerah/kota yang sebenarnya mempunyai dampak yang signifikan dalam penanggulangan
permasalahan ini dengan memperhatikan kondisi sosial
masyarakat,  kemampuan  membayar iuran  atau  kemampuan  ketahanan suatu  daerah  yang  selama  ini kesehatan  sangat  dibutuhkan  pada masyarakat.  Jaminan  Pensiun  yang salah  satu  program  jaminan  sosial luput  dalam  pembahasan  karena dampaknya  masih  dirasakan  masih pada tahun 2032.
2. Memperhatikan  strategi  penanganan penanggulangan defisit jaminan kesehatan  menurut  hasil  penelitian adalah :
a. Menaikkan iuran dan
memperbaiki fasilitas serta menginventarisir celah dari penerapan INA-CBZs yang dimanfaafkan  oleh  rumah  sakit
untuk menaikkan klaim
b. Memberbaiki  pola  atau  skema alur  JKN  yang  berkenjang  dan filterisasi  pada  setiap  kasus  dan penangsn layanan
c. Penguatan Pengawasan Internal dengan melakukan audit secara berkala pada rumah sakit sesuai dengan kelasnya agar tidak ada markup klaim pada rumah sakit d. Sosiaslisasi pada masyarakat terutama menanamkan azas gotong  royang  pada  seluruh insan maayarakat indonesia
e. Menerapkan  pola  hidupsehat, tinggalkan rokok dan zat berbahya lainnya
f. Melakukan sinergi antar 2 Lembaga  BPJS  dengan  instansi
yang  dengan  progrsm    beririsan Jasa Raharja, TASPEN, ASABRI dll.
g. Peningkatan Kolektibilitas melalui perluasana kanal pembayaran iuran dan pengawasan terhadap peserta yang patuh bayar iuran
Strategi dalam penanganan Defisit
Program Jaminan Pensiun menurut hasil penelitian :
a. Menaikkan Iuran
b. Batas atas Upah menjadi 10.000.000 dari 1% upah pekerja
c. Pola Pembiayaan dan Investasi lebih fleksibel
d. Usia Pensiun dan Manfaat Pensiun

## DAFTAR PUSTAKA
1. Klijn,  Erik  Hans  dan  Joop  Keppenjam. (2016).  Governance  Networks  In  The Public  Sector.    New  York  :  Routledge Taylor & Francis Group
2. Lekmawati,  widya  (2017)  Tata  Kelola
Kolaboratif mengenai Jaminan Kesehatan Nasional Universitas Indonesia 3. Undang-undang  No  40  Tahun  2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-undang  No  24  Tahun  2011 tentang Badan Penyelenggaran
Jaminan Sosial
5. Ansell,  Chris  dan  Alison  Gash.  (2007). Collaborative  Governance  in  Theory and  Practice.  Journal  of  Public Administration  6.  Research  and Theory 18 : 543-571.
6. Chrislip,  David  D.  and  Carl  E.  Larson,
Collaborative Leadership: How Citizens and Civic Leaders Can Make a Difference. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1994. 182 pp 7. Hartman, C., et al. (2002). Environmental collaboration:
potential  and  limits.  In T. de  Bruijn & A.  Tukker  (Eds.),  Partnership  and Leadership:  Building  Alliances  for  a Sustainable Future (pp. 21-40).
8. Dordrecht:  Boston:  Kluwer  Academic Publishers.  And  Cordery,  J.  Huxham, Chris,  dan  Siv  Vangen,  (2000). Leadership  in  The  Shaping  and Implementation of
Collaboration  Agendas:  How  Things Happen  in  A  (Not  Quite)  Joined-Up World.
9. Academy  of  Management  Journal 43:1159 – 1175 10. Michael  Böcher,  Lukas  Giessen  and Daniela Kleinschmit (2007). Environmental and Forest Governance  The  Role  of  Discourses and Expertise. Universitätsverlag Göttingen : Vol 301567462 11. Pratikno.  (2005).  Good  Governance dan  Governability.  Jurnal  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik.
ISSN 1410-4946. Volume 8, 231-352.