## MEMBANGUN GERAKAN INKLUSIVISME MODEL JAMAAH PERSATUAN ISLAM

## M. Taufiq Rohman, Beni Ahmad Saebani
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung fikrakoe@uinsgd.ac.id , beniuin@yahoo.com

## Abstract
This article discusses the emergence of the inclusivist movement in religious social movements. With a qualitative method the article finds that the religious organization of Islamic Unity (abbr.: Persis) which in fact is an exclusive organization in Indonesia has turned into an inclusive one when dealing with other parties, especially in neighboring life, nation and state. The current social style of Persis shows a fairly friendly face of Islam, not hostile as it once was. This is seen as a survival scheme of the organization, so it always exists and can still adjust to the challenges of the times

## Keyword: Religious Movement, Islamic Unity, Inclusive Social Life

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  munculnya  gerakan  inklusivisme  dalam  gerakan sosial keagamaan. Dengan metode kualitatif artikel ini menemukan bahwa organisasi keagamaan  Persatuan  Islam  yang  notabene  sebuah organisasi  eksklusif  di  Indonesia telah berubah menjadi inklusif manakala berhadapan dengan pihak-pihak lain, terutama dalam kehidupan ketetanggaan, berbangsa dan bernegara. Gaya kehidupan sosial Persis saat ini menunjukkan wajah Islam yang cukup ramah, tidak bersifat permusuhan seperti dulu. Hal ini dilihat sebagai skema survival dari organisasi tersebut, sehingga selalu eksis dan tetap dapat menyesuaikan dengan tantangan zaman
Kata Kunci: Gerakan Keagamaan, Persatuan Islam, Kehidupan Sosial Inklusif

## A. Pendahuluan
Ajaran  agama  memiliki  pengaruh  yang  besar  dalam  menyatukan  persepsi kehidupan masyarakat tentang semua harapan hidup. Agama merupakan salah satu arah kehidupan  sosial  yang  proses  pemolaannya  lebih  sistematis  dan  mendarah  daging. Dalam pemolaan perilaku sosial agama memasuki hati nurani manusia, sehingga akal pikiran utama mencari makna hidup belumlah sempurna apabila substansi ajaran agama tidak  dijadikan  rujukan  terpenting  secara  epistemologis  maupun  aksiologis  (Hamka, 1989).
Kesamaan  ideologis  dalam  beragama  disosialisasikan  melalui  wadah  yang dibangun  dengan  citarasa  yang  sama,  sehingga  terbentuklah  organisasi  atau  institusi yang dengan proses terus menerus dan dengan sistem kepemimpinan yang dilegitimasi
oleh  doktrin  agama,  perilaku  sosial  keagamaan  itu  menjadi  kolektif  dengan homogenitas  perilaku  yang  sangat  dominan.  Segala  potensi  dan  dinamika  kultural individual  sebagai  fitrah  manusia  serta  variasi  kepentingan  personal  diluluhkan  oleh kepentingan institusional tersebut, yang kemudian sukar dibedakan antara perilaku diri atau perilaku institusi (Rahman, 2010).
Tindakan yang memiliki kekuatan struktural dapat diwariskan kepada generasi berikutnya  yang  secara  realitas  tidak  memerlukan  alasan-alasan  rasional,  karena tindakan  itu  melembaga  dan  menebarkan  daya  ikat  kultural  yang  kuat.  Tolok  ukur tindakan  itu  adalah  komitmen  dan  loyalitas  anggota  dan  masyarakat  partisipan  yang solid kepada institusi tersebut. Tindakan yang telah terbentuk dan diintegrasikan akan diyakini  sebagai  perilaku  religius  yang  menjadi  tujuan  masyarakat  dalam  beragama. Irrasionalitas dalam beragama adalah perilaku yang rasional (Weber, 1966) dan sebagai jawaban jauhnya jarak antara masyarakat dengan Tuhan yang menjadi tujuan utama. Organisasi keagamaan yang ada di Indonesia, misalnya Nahdatul Ulama (NU)
Persatuan Islam (Persis) dan Muhammadiyah adalah institusi agama yang memiliki ciri khas dan tradisi masing-masing. Perbedaan perilaku sosial itu diduga karena perbedaan paradigma,  baik  dalam  pemahaman  keagamaan,  sistem  organisasi  maupun  pola kepemimpinannya. Pendekatan dalam memahami teks-teks ajaran agama diduga dapat menciptakan perilaku religius yang berlainan. Bahkan karena berbeda menerjemahkan satu kata dalam al-Qur’an, yang merupakan kitab suci agama Islam, dapat melahirkan perbedaan perilaku ritual tertentu.
Persatuan Islam, sebagai organisasi keagamaan yang usianya cukup tua sudah banyak  dikaji  dan  diteliti,  Federspiel  (1970)  memandang  sejarah  lahirnya  Persatuan Islam  sebagai  pembaharuan  yang  dipengaruhi  oleh  gerakan  politik  dari  pemikiran Muhammad  Abduh  yang  kelahirannya  menciptakan  gerakan  kultural  konfrontatif, secara kultural maupun intelektual, di saat organisasi Islam lain melestarikan aktivitas keagamaan  yang  bernuangsa  hinduistik  dengan  cara  berfikir  tradisional.  Persatuan Islam lahir untuk memberantas cara berfikir tradisional dengan digantikan oleh cara berfikir rasional dan puritan. Federspiel menyimpulkan bahwa Persis adalah organisasi Islam  yang  melakukan  pembaharuan  dan  pemurnian  dalam  bidang  teologi,  fiqh, pendidikan, dan dakwah. Penelitian Chalijdah Hasan (1990) dan Salim Umar (1995) berkaitan  dengan  Persis  dari  sisi  pembaharuan  yang  dilakukan  Persis  pengaruhnya
terhadap aspek akidah dan aspek sosial keagamaan di masyarakat Jawa Barat. Kedua peneliti  itu  berkesimpulan  bahwa  reformasi  yang  dilakukan  persis  dalam  akidah maupun  ibadah  yang  berpegang  kepada prinsip-prinsip  ajaran  Islam yang  kuat telah berpengaruh kuat terhadap perilaku penganutnya.
Persatuan  Islam  dikenal  sebagai  organisasi  yang  menyuarakan  pembaharuan dengan dorongan dan pengaruh pemikiran pembaharuan kelompok muslim modernis yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah (1263-1328), dilanjutkan Ibnu Qayyim (1292-1350) dan Muhammad bin Abdul Wahab (1845-1905). Pemikiran yang dikembangkan adalah bahwa  Islam  sepenuhnya  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dengan teknologi. Islam menyeru agar manusia menggunakan akalnya untuk berfikir, memgkaji ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dengan mengacu kepada ide-ide fundamental al-Qur’an (Wawancara dengan DT, pengurus pusat Persis, 2/7/2017).
Perilaku  yang  melembaga  adalah  kehendak  organisasi,  tetapi  ia  lahir  dari berbagai  macam  perkembangan,  baik  perkembangan  metodologi  penggalian  ajaran Islam maupun pengaruh kharismatika pemimpin atau kondisi politik yang berkecamuk dalam tubuh organisasi. Pemahaman itu dapat ditafsirkan bahwa perilaku institusional adalah bagian dari proses fanatisme dan taklid. Anggapan ini disebabkan oleh adanya variasi  ilmu  agama  yang  dimiliki  anggota  Persis  atau  sumber  daya  manusia  yang heterogen (Wawancara dengan IL, pengurus pusat Persis, 2/7/2017).
Solidaritas  lebih  banyak  terkait  dengan  persoalan-persoalan  sosial,  di  antara jamaah Persis ada  ikatan emosional yang dalam, sebagaimana adanya rasa kesamaan ideologis. Tetapi dalam konteks pemahaman keagamaan  di kalangan jamaah Persis, terlebih  jamaah  yang  secara  intelektual  memiliki  dasar-dasar  keilmuan  yang  cukup mumpuni,  solidaritas  intelektual  tidak  mudah  begitu  saja  mencair  menjadi  satu  dan terintegrasikan. Pada jamaah Persis tradisi debat dan polemik dengan sesama jamaah sukar dihilangkan, dan ini pun dapat melahirkan perilaku keagamaan dan ritual yang berbeda. Pendekatan dalam menggali pesan-pesan Allah dan Rasul, dalam al-Qur’an atau al-Hadits untuk kalangan jamaah Persis tertentu diberikan kebebasan berwacana, meskipun  dalam  tubuh  organisasi  ada  tim  ahli  yang  memiliki  kewenangan  secara struktural  maupun  intelektual,  yakni  Dewan  Hisbah  Persatuan  Islam  (Wawancara dengan DT, pengurus pusat Persis, 2/7/2017).
Perbedaan  perilaku  keagamaan  muncul,  salah  satunya  karena  penyusunan argumentasi yang secara metodologis berbeda. Jika hal itu terjadi, perilaku tidak begitu saja  terinstitusikan  secara  kolektif  dan  homogen.  Dengan  demikian  paradigma pemahaman  atas  sumber  ajaran  Islam  ikut  menentukan  terlembagakan  tidaknya perilaku  keagamaan  jamaah  Persis.  Lebih  jauh  lagi,  di  kalangan  jamaah  Persis  yang cukup  intelek,  institusi  bukan  alat  mutlak  yang  menyeragamkan  sekaligus melembagakan perilaku keagamaannya. Dapat kiranya dipertegas di sini, bahwa tidak ada  kaitan  langsung  antara  pemimpin  Persis  dan  kharismatikanya  dengan terlembagakannya perilaku sosial keagamaan jamaah Persis  (Wawancara dengan AM, pengurus pusat Persis, 2/7/2017).
.

## B. Tinjauan Teori
Perilaku institusional dapat dikatakan sebagai perilaku komunitas yang bersifat patembayan, karena diorganisasikan oleh peraturan, keputusan dan sistem manajerial yang berlaku pada institusi bersangkutan. Akan tetapi, meskipun perilaku institusi ini bersifat patembayan apabila berkaitan dengan hal-hal yang religius, akan mengambil sedikitnya  pola  perilaku  paguyuban,  karena  ikatan  emosional  keberagamaan  tidak hanya ditentukan oleh sistem organisasi, tetapi juga dibentuk oleh pola partisipatif dari dorongan  ideologis  (Rahman,  2010).  Perilaku  sosial  keagamaan  dapat  merupakan karakteristik  kultural  yang  diinstitusionalisasikan  melalui  enam  karakter  budaya, sebagaimana Fred Luthans (2011) mengaturnya sebagai berikut:
Proses saling belajar dalam berbudaya melalui interaksi dalam masyarakat yang terorganisir atau masyarakat yang kompleks;
1. Proses saling berbagi budaya (shared culture) di antara anggota organisasi;
2. Proses saling mewariskan budaya dari generasi ke generasi berikutnya;
3. Proses  simbolisasi  perilaku  yang  dipandang  representatif  bagi  integrasi kultural organisatoris;
4. Proses pembentukan dan pengintegrasian perilaku sosial; dan
5. Proses  adaptasi  dari  semua  perilaku  masyarakat  institusional,  yang memperkuat  heterogenitas  perilaku,  sebaliknya  memperlemah  dinamika persepsi dan tindakan sosial.
Proses  institusionalisasi  perilaku  sosial  keagamaan  berjalan  melalui  enam tahapan tersebut kemudian menjadi karakter keagamaan yang integratif, baik pada pola perilakunya maupun pada berbagai aspek yang mendukung pemolaan perilaku sosial keagamaan  yang  bersangkutan.  Sumber  perilaku  sosial  lebih  besar  didominasi  oleh fanatisme terhadap sumber ajaran yang berlaku dan diyakini oleh pemeluknya. Teks- teks  ajaran  agama  dipahami  dengan  pendekatan  linguistik,  terutama  dalam mengungkapkan  makna,  maksud  dan  berbagai  ketentuan  hukum  yang  terdapat  di dalamnya,  sehingga  dari  teks-teks  kitab  suci  dapat dimaknai  dengan  berbagai  istilah yang berlaku dalam hukum perilaku. Pesan-pesan tekstual yang telah tergali kandungan makna hukumnya disebut dengan al-ahkam al-khamsah (lima macam hukum) (Rahman, 2016).
Institusionalisasi lebih didominasi oleh seperangkat norma yang mengekalkan simbol-simbol budaya yang telah terintegrasikan melalui berbagai dimensinya. Integrasi semua potensi sosial kemungkinan lebih melekat ketika berbagai kepentingan individu yang sifatnya personal berinteraksi secara timbal balik dan fungsional.
Institusi  agama  bukan  hanya  menumpuk  norma-norma,  bukan  sekadar lembaga atau organisasi, tetapi norma dan sistem nilai yang melahirkan lembaga yang mewadahi keyakinan menusia serta menyeragamkan perilaku dengan visi agamis. Pada banyak  kasus,  menurut  Hodgson  (2009),  dapat  dilihat  dampak  tradisi-tradisi  serta norma-norma hasil pemahaman dan penafsiran atas ajaran agama, terutama terhadap kreativitas  personal  sebagai  hal  yang  mengekang  ekspresi  kreatif  individu.  Dengan sedikitnya batasan-batasan yang diberikan oleh gaya dan tradisi, dimungkinkan adanya sejumlah besar kreativitas yang secara sosiologis tidak terbatasi.
Agama direduksikan ke dalam beberapa hal mendasar, yang kemudian diyakini bersumber  langsung  dari  Tuhan  sebagai  pembuat  hukum.  Beberapa  hal  tersebut adalah:
1. Keyakinan terhadap ajaran-ajaran suci, tentang Tuhan dan dzat ghaib yang oleh ajaran agama wajib diyakini eksistensinya;
2. Seorang atau kebanyakan pemeluk agama “tidak begitu mengerti” tentang asal usul keyakinan itu tumbuh;
3. Kecuali  karena  keluarga  yang  mewariskan  agama,  lingkungan  memberikan pengaruh atas tumbuh dan berkembangnya suatu keyakinan;
4. Bagi  pemeluk  agama  Islam  sumber  ajaran,  yakni  al-Qur’an  dan  al-Sunnah adalah  hal  yang  irrasional,  karena  rangkaian  ayat  atau  perkataan  Nabi Muhammad saw. mengalami perjalanan yang cukup panjang sehingga sampai ke tengah-tengah masyarakat dewasa ini, maka jika  keyakinan tidak tumbuh, kemungkinan  besar  “sikap  beragama,  fanatisme  agama”  pun  sukar  untuk dimiliki  manusua.  Pada  umumnya  keyakinan  ditumbuhkan  oleh  keadaan lingkungan, sangat jarang yang tumbuh secara tiba-tiba;
5. Pemahaman atau penafsiran atas al-Qur’an dan al-Sunnah adalah cara pertama mempertebal keyakinan atas agama dan semua ajaran-ajarannya;
6. Terdapat orang-orang tertentu yang memiliki hak prerogatif untuk menafsirkan ajaran Islam;
7. Hasil  penafsiran  atas  ajaran  agama  diwadahi  oleh  lembaga-lembaga  agama kemudian disosialisasikan kepada masyarakat, terutama anggota suatu lembaga agama itu sendiri;
8. Disebabkan  lembaga-lembaga  agama  itu  berlainan  paradigma,  maka pelaksanaan ajaran agama pun tidak ada yang sama;
9. Ketidaksamaan terlihat dalam simbol-simbol keagamaan;
10. Organisasi  semakin  memperjelas  perbedaam    paradigma  dan  pelaksanaan praktek agamais;
11. Ulama  adalah  “penguasa”  agama  yang  diikuti  oleh murid-muridnya,  bahkan masyarakat beragama yang awwam;
12. Berbagai rujukan yang ditulis dalam bahasa Arab memberikan petunjuk bahwa Islam berasal dari bangsa yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibu;
13. Karena  bahasa  Arab  adalah  juga  bahasa  yang  digunakan  oleh  dan  untuk  al- Qur’an  dan  al-Sunnah, maka  belajar  bahasa  Arab menjadi  alat  utama  untuk dapat menggali pesan-pesan Allah dan Rasul-Nya; dan
14. Para pemikir atau mujtahidin dapat melakukan penafsiran  atas ajaran agama, kemudian  berbagai  fasilitas  pendidikan  agama  mengajarkan  bahasa  Arab sebagai bahasa yang wajib dipelajari secara mendalam (Ash-Shiddieqy, 1997). Dengan pandangan-pandangan di atas, Bryan S. Turner (1991) berpendapat,
bahwa perilaku institusional dan pengarahan terhadap pemeluk agama akan berkaitan dengan  keyakinan,  simbolisasi  yang  membuktikan  keyakinan  empirik,  kitab  yang
memberi rumus untuk berkomunikasi dengan sang Pencipta, serta ajaran lainnya yang membentuk cara berperilaku bagi pemeluk agama. Akan menjadi sangat khas manakala wadah agama dan pemeluk-pemeluknya adalah lembaga masyarakat dan keagamaan. Hal  demikian  dipandang  sebagai  perwujudan  structural  normative  dalam  beragama. Artinya semua sistem yang terdapat dalam agama, semacam sistem ritus dan sistem credo  telah  dipersempit  oleh  lembaga  yang  dimaksudkan.  Oleh  karena  itu  kerangka berpikir  yang  digunakan  dalam  konteks perilaku  institusional  beragama  adalah  yang dibangun  oleh  fungsi-fungsi  struktural,  fungsi  kepemimpinan,  penghayatan,  dan pemahaman terhadap ajaran agama, serta pola interaksi di antara pemeluk agama yang ada dalam lembaga tertentu, dan cara-cara pengamalan ajaran agama.
Di  Indonesia,  interaksi  antarumat  beragama  diarahkan  oleh  ajaran-ajaran agama  sendiri,  sehingga  kemungkinan  diarahkan  oleh  norma-norma  yang  berlaku sangat dominan. Tradisi dan kebudayaan lokal, dapat diartikan juga sebagai salah satu dari  penganut  agama  dengan  label  organisasi  masyarakat  dan  keagamaan  tempat pemeluk  agama  itu  beraktivitas.  Adaptabilitas  dalam  perilaku  keagamaan  sengaja dibentuk atau terbentuk karena interaksi yang satu arah (Rahman, 2014).
Proses mengarahkan perilaku sehingga menjadi homogen adalah bagian dari visi dan missi dalam lembaga keagamaan, dengan demikian sumber ajaran agama tidak secara  serta  merta  dijadikan  pedoman  pertama  dalam  berperilaku.  Hak  demikian diidentifikasikan  oleh  banyaknya  anggota  suatu  lembaga  keagamaan  yang  awam, sehingga perilaku ritual atau sosial keagamaannya tidak didasarkan kepada argumentasi melainkan  oleh  sikap  imitatif  (taqlid)  kepada  pemeluk  agama  lainnya.  Secara berkesinambungan pewarisan taqlid atau perilaku imitatif berlaku pada setiap pemeluk agama  dalam  suatu  institusi  tertentu,  tidak  terkecuali  organisasi  agama  yang menyatakan sebagai pembaharu. Bagi anggota yang awam tentang alat dan perangkat ilmiah untuk menggali sumber ajaran Islam, sikap taqlid menjadi lumrah, bahkan wajib (Ash-Shiddieqy, 1997). Padahal dalam konteks teori sistem sosial, perilaku demikian adalah bagian dari sikap adaptasi dalam mencapai tujuan.

## C. Pembahasan
Sebagai  ormas  Islam,  Persis  mendidik  hidup  berjamaah,  berimamah,  dan berimarah, tunduk dan taat kepada nizham (peraturan) yang sejalan dengan al-Qur’an dan  al-Sunnah.  Untuk  memadukan  pemikiran,  rasa,  suara,  dan  usaha  dalam mengembalikan umat kepada al-Qur’an dan al-Sunnah serta terpeliharanya atsar (jejak) para mujahid (yang berjihad), maka didirikanlah jamiyyah (organisasi) Persatuan Islam (Persis). Atas dasar pemikiran tersebut serta memperhatikan keputusan Direktuur Van Justitie  (Badan  Kehakiman)  Nomor  A  43/30/20  tanggal  24  Agustus  1939,  maka ditetapkan Nizham Jamiyyah Persis berupa Qanun Asasi dan Qanun Dakhili (Qanun, 2005).
Pendahuluan Qanun Asasi Persis di atas, menegaskan bahwa Persis merupakan organisasi  yang  menginginkan  penguatan  dan  pelestarian  kaum  pembaharu.  Suara untuk  pemikiran  yang  melakukan  proses  pembaharuan  harus  disatukan  dan diintegrasikan ke dalam institusi yang memiliki ciri khas utama selalu merujuk kepada al-Qur’an  dan  al-Sunnah.  Misi  yang  dibangun  oleh  Persis  sebagai  organisasi  adalah berbagai upaya pemberantasan taklid, bid’ah, khurafat, syirik, dan fanatisme madzhab. Misi  tersebut harus  dilakukan  secara  berjamaah, berimamah,  dan  berimarah.  Semua anggota  harus  tunduk  dan  taat  kepada  aturan  yang  berlaku  dan  kepada  pemimpin organisasi  sepanjang  tidak  menyimpang  dari  al-Qur’an  dan  al-Sunnah  (Islam  PPP, 1984).
Misi pembaharuan Islam hendaknya diaplikasikan ke dalam kehidupan konkret di  masyarakat  sehingga  pesan-pesan  ajaran  Islam  itu  mudah  untuk  ditiru  oleh masyarakat  secara  umum.  Agar  bentuk  dan  model  perilaku  sosial  itu  seragam,  satu suara, satu rasa, satu warga dan satu usaha, maka harus mengikuti norma-norma yang berlaku  dalam  organisasi.  Penegasan  misi  dalam  Qanun  Asasi  ini,  lebih  mudah dimaknakan,  bahwa  secara  kasat  mata  Persis  sebagai  organisasi  berkehendak  untuk melembagakan perilaku anggotanya dengan dibentuk secara langsung maupun tidak langsung oleh norma-norma yang berlaku dalam organisasi. Dengan demikian, perilaku institusional sosial keagamaan Persis telah direncanakan secara matang dalam misinya (Wawancara dengan DT, pengurus pusat Persis, 2/7/2017).
Setiap  keluarga  Persis  akan  memberikan  pemahaman  yang  sama  terhadap sumber ajaran Islam dan dalam penerapannya. Meskipun anggota Persis terdiri atas
ulama  dan  masyarakat  awam,  efektivitas  sosialisasi  perilaku  keagamaan  tidak mendapatkan hambatan. Dorongan struktural telah membentuk karakteristik kultural yang kuat dengan simbolisasi keanggotaan yang diakui oleh seluruh anggota Persis dan sekaligus membedakan diri dari simbol-simbol perilaku sosial keagamaan selain Persis (Wawancara dengan AM, pengurus pusat Persis, 2/7/2017).
1. Integrasi  kultural  dalam  kehidupan  sosial  keagamaan  dan  adaptabilitas  di kalangan anggota Persis kemungkinan besar didorong oleh empat hal penting, yaitu:
2. Keyakinan  yang  mendalam  dari  anggota  Persis  terhadap  organisasi  Persis sendiri yang sejak berdirinya selalu berslogan kembali kepada al-Qur’an dan al- Sunnah;
3. Kepercayaan  anggota  Persis  kepada  ulama  Persis  yang  dilembagakan  dalam Dewan Hisbah yang menggali pesan-pesan Allah dan Rasulullah saw. dalam al- Qur’an dan al-Hadits;
4. Ketaatan  anggota  Persis  dalam  berimamah dan  berimarah,  yang  berarti  taat kepada  pemimpin  yang  dipilih  dan  ditetapkan  melalui  musyawarah  mufakat dalam muktamar; dan
5. Sikap  partisipatif  yang  kuat  terhadap perilaku  sosial  keagamaan  kolektif  dan homogen, demi memudahkan dalam mempraktekkan ajaran agama Islam itu sendiri (Wawancara dengan AM, pengurus pusat Persis, 2/7/2017).
Berdasarkan empat alasan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa institusi Persis membentuk pola perilaku sosial keagamaan anggotanya secara efektif. Pola perilaku sosial  keagamaan  terbentuk  dengan  adanya  interaksi  fungsional  melalui  kaidah  dan peraturan-peraturan yang dijadikan term of referrence yang menjelma sebagai rujukan perilaku  sosial  keagamaan.  Dorongan  intelektual  dan  dorongan  emosional  dalam bertindak tidak lagi murni lahir dari individunya, melainkan merupakan citra intelektual dan citra emosional religius institusional.
Pemahaman di atas, dapat dijadikan alasan untuk pengkajian lebih mendalam, bahwa pemberantasan statisme pemikiran dalam Islam, taklid, fanatisme madzhab dan mistisisme, dengan cara membentuk organisasi yang secara sistemik melakukan proses pemolaan perilaku sosial keagamaan secara struktural maupun kultural, akan kembali
membentuk fanatisme institusional dan taklid yang juga merupakan proses perwujudan perilaku institusional dengan pelemahan dinamika intelektual setiap potensi individu anggota Persis sendiri.
Proses internalisasi ajaran agama yang didukung oleh struktur kepemimpinan dalam organisasi, norma-norma yang mengikat dan menggiring ke arah pola interaksi satu  arah  dan  melahirkan  solidaritas  organis  di  kalangan  anggota  Persis,  dapat diperkirakan  akan  membentuk  perilaku  sosial  keagamaan  yang  bersifat  kolektif, homogen dan merupakan karakteristik penting dalam konteks perilaku institusional. Terutama dalam mendudukkan makna agama sebagai ajaran yang sakral dan imanen, serta  makna  agama  dalam  realitas  hidup  dan  realitas  pelaksanaannya  yang  beragam (Wawancara dengan BK, pengurus pusat Persis, 2/7/2017).
Persatuan Islam memiliki pemikiran yang khas dengan menempatkan dirinya sebagai paham keagamaan Islam yang puritan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan setiap doktrin yang diterapkan pada berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Pedoman pokok yang dianut Persatuan Islam mengandung prinsip-prinsip ini secara konkret tertulis dalam Qanun Asasi / Qanun Dakhili Persatuan Islam.
Persatuan  Islam  memiliki  orientasi  pemikiran  yang  bersifat  puritan,  yakni paham pemurnian Islam. Pemahaman keislaman yang bercorak puritan ini merupakan respon  terhadap  kecenderungan  pemikiran  yang  dianut  oleh  kaum  muslimin  di Indonesia,  yakni  pemahaman  keislaman  yang  bercorak  kultural,  yang  lebih  dikenal dengan  Islam  tradisionalis.  Dalam  pandangan  Persatuan  Islam,  kaum  muslimin Indonesia telah mempertahankan tradisi-tradisi yang diwariskan ulama terdahulu baik berupa  pandangan-pandangan  maupun  metode  berpikir  para  ulama  klasik  yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih (Federspiel, 1970).
Al-Quran dan al-Hadits memiliki arti yang amat penting bagi Persatuan Islam, karena kedua sumber ini mempresentasikan Islam dalam bentuknya yang murni, dan dalam  bentuk  itulah  Islam  dapat  diadaptasi  ke  berbagai  kondisi  dan  konsep  yang berlaku  di  dunia  modern.  Persatuan  Islam  berpandangan  bahwa  para  sarjana tradisionalis  telah  mengabaikan  dua  sumber  ini,  dan  secara  keliru  menekankan pentingnya  interpretasi  para  fuqaha  dan  teolog  muslim  (mutakallimun)  (Federspiel, 2001).
Dalam  aktivitas  penyebaran  al-Quran  dan  al-Sunah  sebelum  berdirinya lembaga-lembaga  pendidikan  Persatuan  Islam,  pelajaran-pelajaran  agama  dan  ilmu- ilmu  lainnya  diberikan  dalam  pertemuan-pertemuan  dan  ceramah-ceramah.  Acara tersebut  lebih  sering  diselenggarakan  oleh  anggota  secara  pribadi  daripada diorganisasikan secara resmi oleh Persatuan Islam. Baru kemudian setelah A. Hassan bergabung dalam aktivitas Persatuan Islam maka penyebaran paham al-Quran dan al- Sunah  semakin  meluas  terutama  setelah  didirikannya  kelas  pendidikan  akidah  dan ibadah. Aktivitas penyelenggaraan kelas pendidikan akidah dan ibadah serta kursus- kursus tersebut telah dimulai sejak tahun 1924 (Federspiel, 1970).
Hampir semua lembaga pendidikan Persatuan Islam didirikan atas keinginan dan  kebutuhan  jamaah  di  tingkat  grassroots.  Oleh  karena  itu,  lembaga  pendidikan Persatuan Islam secara relatif menjadi lebih otonom dan mandiri sehingga tidak terjadi dominasi  institusi  organisasi.  Kenyataan  tersebut  telah  memberikan  blessing  in disguise, karena setiap pesantren Persatuan Islam dapat membuat pola pengajaran yang lebih kreatif dan inovatif yang pada akhirnya madrasah/ pesantren Persatuan Islam senantiasa  diminati  stakeholder-nya  dan  dapat  “hidup”  tanpa  bantuan  dari  induk organisasi  atau  pemerintah  (Wawancara  dengan  AM,  pengurus  pusat  Persis, 2/7/2017).
Dengan demikian, secara real lembaga pendidikan Persatuan Islam telah lama menerapkan  manajemen  berbasis  sekolah  (school-based  management)  dan  berbasis kebutuhan masyarakat (community-based management) yang saat ini sedang dirintis oleh pemerintah sebagai jawaban terhadap tuntutan desentralisasi pendidikan. Artinya lembaga pendidikan Persatuan Islam telah lebih maju selangkah dibandingkan dengan sistem persekolahan yang diselenggarakan oleh pemerintah pada saat itu (Wawancara dengan DT, pengurus pusat Persis, 2/7/2017).
Berbeda  dengan  sistem  pesantren  salafiah  (tradisional)  yang  menggunakan sistem  bandongan  dan  sorogan,  sistem  pengajaran  (paedagogik)  yang  digunakan  di pesantren Persatuan Islam pada umumnya sama dengan sistem persekolahan umum dengan  struktur  yang  sistematis  dan  modern.  Sistem  tersebut  jelas  mempermudah dalam  pencapaian target kuantitatif dan dapat meminimalisasikan pengulangan yang tidak perlu (Mustari & Rahman, 2010).
Sebagaimana  sistem  pengajaran  di  sekolah  umum,  kelemahannya  adalah menekankan pada  semangat  kompetitif  melalui  sistem  ranking  sehingga  melahirkan peserta didik yang menang (winner) dan peserta didik yang kalah (looser) yang secara psikologis kurang menguntungkan bagi perkembangan mental peserta didik, padahal di negara-negara maju model kompetitif telah lama diganti dengan model kolaboratif (cooperative  learning)  yang  memungkinkan  semua  peserta  didik  dengan  semangat saling  membantu  untuk  mengembangkan  dirinya  semaksimal  mungkin  (Mustari  & Rahman, 2014).
Dengan  demikian,  pesantren  Persatuan  Islam  memoles  wajah  baru,  baik sebagai  organisasi  maupun  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  mampu  mencitrakan dirinya sebagai lembaga pendidikan inklusif. Juga adanya kesepahaman akan perlunya kebebasan dalam arti positif untuk mengkaji dan menyampaikan gagasan baru yang inovatif  sehingga  mendorong  kreatifitas  peserta  didik.  Bahkan  untuk  membantu menstimulasi keseimbangan kognitif dengan kecerdasan emosional tidak ada salahnya untuk memasukkan seni dan musik dalam tradisi kepesantrenan. Selain itu, kurikulum dan silabus pembelajaran lembaga pendidikan Persatuan Islam yang pada umumnya overload dan tidak memberikan ruang yang memadai untuk melakukan pencerahan dan  pembaharuan,  kini  telah  mengadopsi  kurikulum  nasional  yang  ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ini menjadi bagian penting terjadinya perubahan pola pendidikan yang ekslusif menjadi inklusif. Dengan demikian, kepercayaan publik kepada lembaga pendidikan yang dikelola Persatuan Islam semakin tinggi mengingat lulusannya sejajar dengan lembaga pendidikan lainnya di Indonesia. Pesantren Persatuan Islam tidak hanya memberi kontribusi pada pendidikan nasional, melainkan juga pada proses santrinisasi masyarakat Muslim (Wawancara dengan IL, pengurus pusat Persis, 2/7/2017).
Arah  pendidikan  yang  dikelola  Persatuan  Islam  sejalan  dengan  pendidikan nasional  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  maupun  swasta  di  Indonesia,  yang bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan yang tinggi, keterampilan, dan kemampuan sesuai dengan kekuatan jasmaninya, membentuk manusia Indonesia yang  memiliki  kemampuan,  kecerdasan  yang  handal,  dan  mengembangkan  potensi keimanan dan ketaqwaan, membentuk akhlak karimah, mempunyai rasa cinta tanah air,  bangsa  dan  negara,  menghormati  sesama  warga  negara  dan  bangsa-bangsa  lain,
berbudi  luhur,  serta  memiliki  sikap  mental  demokratis  dan  bertanggung  jawab. Pendidikan Persatuan Islam bertujuan menghasilkan manusia yang beriman tinggi serta kecerdasan dan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam masa pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia (Wawancara dengan DT, pengurus pusat Persis, 2/7/2017).
Terbangunnya gerakan inkusivisme terlihat dalam kaitannya dengan hubungan sosial di kalangan anggota Persatuan Islam. Masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek  memiliki  makna  fungsional  bagi  tersampaikannya  dakwah  Persatuan  Islam. Hubungan  Persatuan  Islam  dengan  masyarakat  dalam  seluruh  proses  kegiatan keagamaan yang telah direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh- sungguh,  disertai  pembinaan  secara  kontinu  untuk  mendapatkan  simpati  dari masyarakat pada umumnya, dan khususnya masyarakat yang berkepentingan langsung dengan  Persatuan  Islam.  Simpati  masyarakat  akan  tumbuh  melalui  upaya-upaya Persatuan  Islam  dalam  menjalin  hubungan  secara  intensif  dan  proaktif  di  samping membangun citra lembaga yang baik (Wawancara dengan IL, pengurus pusat Persis, 2/7/2017).
Hubungan  Persatuan  Islam  dengan  masyarakat  bertujuan  menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan Persatuan Islam, mendapatkan    umpan balik    (feedback)    dari masyarakat    atas   kebijakan-kebijakan   yang   ditempuh Persatuan  Islam, menunjukkan  transparansi pengelolaan  lembaga  sehingga  memiliki akuntabilitas  publik  yang  tinggi,  dan  mendapatkan  dukungan  real  dari  masyarakat terhadap kelangsungan Persatuan Islam sebagai ormas Islam di Indonesia (Wawancara dengan SF, pengurus wilayah Persis Jawa Barat, 3/7/2017).
Persatuan  Islam  melakukan  upaya  menjalin  hubungan  dengan  masyarakat melalui hal-hal sebagai berikut: 1) Membangun   citra   yang   baik  dengan masyarakat. 2)  Membangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap  Persatuan  Islam  dengan menunjukkan  keteladanan  kepada  masyarakat  luas.  3)  Menyosialisasikan  dan memublikasikan  program  Persatuan  Islam  kepada  masyarakat  luas  terutama  yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. 4) Menjalin hubungan dengan semua ormas Islam (Wawancara dengan IL, pengurus pusat Persis, 2/7/2017).
Hubungan  Persatuan  Islam  dengan  masyarakat  membuka  dakwah  lintas kultural,  artinya  Persatuan  Islam  yang  dikenal  eksklusif  berubah  menjadi  inklusif.
Berjalan  seiring  dengan  ormas  Islam  lainnya,  Persis  hari  ini  tidak  membid’ahkan perilaku  keagamaan  ormas Islam  lainnya.  Begitu pula,  Persis  sekarang  bekerja  sama dalam menjawab kebutuhan umat Islam dengan menjadi pengurus di Majelis Ulama Indonesia  juga  Forum  Pondok  Pesantren  se-Indonesia  (Wawancara  dengan  DT, pengurus pusat Persis, 2/7/2017).
Persatuan Islam sebagai ormas Islam yang dahulu selalu menolak bantuan dana dari pemerintah, memakruhkan menjadi pegawai negeri sipil, dan cenderung mudah memandang kelompok Islam lain sebagai pelaku taqlid, khurafat, dan bid’ah, kini tidak terdengar lagi melakukan hal-hal tersebut. Dulu Persis bahkan memandang musyrik menghormat bendera saat melaksanakan upacara, kini tidak terdengar lagi. Kesadaran Persatuan Islam tampak dalam memahami segala persoalan secara bijak, baik melalui pemahaman  yang  metodologis  dan  sosiologis.  Kemajuan  pemahaman  dalam menganalisis  setiap  persoalan  yang  ada  menunjukkan  moderasi  berpikir  kaum inklusivistik, karena setiap kesimpulan hasil pemahaman amat bergantung pada sudut pandang masing-masing ulama dan intelektual. Oleh karena itu pengayaan keilmuan dalam  pelbagai  kajian  keislaman  selalu  dilengkapi  dengan  keilmuan  lainnya, sebagaimana  pemahaman  filosofis,  sosiologis,  dan  politik  pada  setiap  permasalahan yang timbul di tengah kehidupan masyarakat Islam (Wawancara dengan AM, pengurus pusat Persis, 2/7/2017).
.

## D. Simpulan
Gerakan membuka diri dan menempatkan keberagamaan dalam kebersamaan sosial  merupakan  cara  pandang  dan  gerakan  yang mulai  dikembangkan  oleh  jamaah (anggota)  Persis,  terutama  di  kalangan  Persis  Muda  yang  intelek  dan  berwawasan moderat.  Hal  demikian  telah  membuka  hubungan  harmonis  dengan  ormas  Islam lainnya, sehingga tema perbincangan di kalangan jamaah Persis dan selain Persis lebih didominasi oleh tema sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan yang semakin mendesak memerlukan jawaban yang berbasis kepada ajaran agama Islam. Dengan kata lain, tema tersebut  membuka  sikap  inklusivisme  jamaah  Persis  terhadap  jamaah  ormas  lainnya seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ash-Shiddieqy,  M.  H.  (1997).  Pokok-Pokok Pegangan  Imam  Mazhab. Semarang:  Rizki Putra.
Chalidjah  Hasan.  (1990).  Persatuan  Islam  dan  Pembaharuannya.  Bandung:  Lembaga Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati.
Dulkiah, M. (2018). TRUST BUILDING PEDAGANG KAIN DAN PAKAIAN DI CIREBON. TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial, 1(1), 1-20.
Federspiel,  Howard  M.  (1970).  Persatuan  Islam,  Islamic  Reform  in  Twentieth  Century
Indonesia. New York: Cornell University.
Federspiel, Howard M. (2001). Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State (Leiden:
Brill. 2001), vol. 78.
Hamka, R. (1989). Islam dan era Informasi. Pustaka Panjimas.
Hodgson,  M.  G.  (2009). The  Venture  of  Islam,  Volume  1:  The  Classical  Age  of  Islam. University of Chicago press.
Islam, P. P. P. (1984). Tafsir Qanun Asasi dan Dakhili Persatuan Islam. Luthans, Fred. (2011). Organizational Behavior. 12 th edition. New York: McGraw-Hill. Mustari, M., & Rahman, M. T. (2010). Peranan pesantren dalam pembangunan  pendidikan masyarakat desa. MultiPress.
Mustari, M., & Rahman, M. T. (2014). Nilai Karakter Untuk Refleksi Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Qanun, Q. A. Q. D. P. (2005). Asasi-Qanun Dakhili Pedoman Kerja Program Jihad 2005-
2010 Persatuan Islam.
Rahman, M. T. (2010). Social Justice in Western and Islamic Thought: A Comparative Study of John  Rawl's  and  Sayyid  Qutb's  Theories  of  Social  Justice (Doctoral  dissertation, Jabatan  Akidah  dan  Pemikiran  Islam,  Akademi  Pengajian  Islam,  Universiti Malaya).
Rahman, M. T. (2016). ISLAM AS AN IDEAL MODERN SOCIAL SYSTEM (A Study of Ali Shariati’s Thought). JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6(1), 42-51.
Rahman,  T.  (2014).  'Indianization'of  Indonesia  in  an  Historical  Sketch. International
Journal of Nusantara Islam, 1(2), 56-64.
Sari,  A.  L.  (2017).  THE  ROLE  OF  SOCIAL  WORKERS  IN  THE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(2), 1-23.
Turner,  Bryan  S.  (1991).  Religion  and  Social  Theory.  Second  Edition.  London:  Sage Publication.
Umar,  Salim.  (1995).  Persatuan  Islam:  Pembaharuan  dan  Pengaruhnya  Di Jawa  Barat. Bandung: Makalah, tidak diterbitkan.
Weber, Max. (1966). The Sociology of Religion. London: Unwim Paperbacks.