## IMPLEMENTASI KRIMINALISTIK SEBAGAI ILMU BANTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG
Oleh:
I Komang Agus Sanjaya K 1 ., I Nyoman Surata 2 , I Gede Arya Wira Sena 3
(agus.sanjaya@gmail.com) (nyoman.surata@unipas.ac.id) (arya.wirasena@unipas.ac.id)
Abstrak : Pengungkapan tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng, tidak selalu berjalan  sesuai  harapan.Sehubungan  dengan  hal  itu  penelitian  ini  meneliti: implementasi  kriminalistik  sebagai  ilmu  bantu  dalam  penyidikan  tindak  pidana pencurian  di  Kepolisian  Resor  Buleleng  dan    kendala-kendala  yang  dihadapi    dan upaya  mengatasi  dalam  implementasi  kriminalistik  sebagai  ilmu  bantu  dalam penyidikan  tindak  pidana  pencurian  di  Kepolisian  Resor  Buleleng.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  dengan  sifat  deskriptif.  Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen dan pengumpulan data primer dengan wawancara  bebas  terpimpin.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif. Implementasi  kriminalistik  sebagai  ilmu  bantu  dalam  penyidikan  tindak  pidana pencurian di Kepolisian Resor Buleleng sering dilakukan, terutama dalam hal belum ada  cukup  bukdi  untuk  menentukan  tersangka  dari  tindak  pidana  pencurian  yang terjadi. Bagian dari kriminalistik yang sering dimanfaatkan adalah metode sidik jari dan  uji  kebohongan.  Kendala-kendala  yang  dihadapi    dalam  implementasi kriminalistik  sebagai  ilmu  bantu  dalam  penyidikan  tindak  pidana  pencurian  di Kepolisian  Resor  Buleleng  adalah  belum  ada  data  sidik  jari  penduduk  Kabupaten Buleleng  secara  lengkap,  kurangnya  tenaga  ahli  dan  peralatan  laboratorium.  Upaya penyelesian dengan  memaksimalkan penggunaan metode lain, bekerja sama dengan Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng,  memohon  bantuan kepada  kepada  Bidang  Laboratorium  Forensik  Polda  Bali,  bekerja  sama  dengan lembaga/institusi  yang  memiliki  tenaga  ahli  dan  peralatan  yang  memadai,  seperti Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) dan Universitas Udayana (UNUD).
Kata Kunci: Kriminalistik, Ilmu Bantu, Penyidikan, Tindak Pidana Pencurian .

## PENDAHULUAN
Para  ahli  memberikan  batasan  hukum  dari  sudut  pandang  paham  yang  dianut, seperti (isqak. 2019: 1):
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
1. Berpaham  sosiologis,  diantaranya  dikemukakan  oleh  Bellefroid  yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat.
2. Berpaham realis, dikemukakan oleh Olivecrona yang menyatakan bahwa hukum utamanya tersusun dari aturan-aturan tentang kekuasaan, yang memuat pola-pola tingkahlaku bagi pelaksanaan kekuasaan.
3. Berpaham  antropologis,  dinyatakan  oleh  Schapera  yang  menyatakan  bahwa hukum  adalah  setiap  aturan  tingkah  laku  yang  mungkin  diselenggarakan  oleh pengadilan.
4. Berpaham historis, dinyatakan  oleh Karl Von Savigny, yang menyatakan bahwa keseluruhan hukum terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui  pengoperasian  kekuasaan  secara  diam-diam.  Hukum  berakar  pada sejarah  manusia,  di  mana  akarnya  dihidupkan  oleh  kesadaran,  keyakinan  dan kebiasaan warga masyarakat.
5. Berpaham  hukum  alam,  dinyatakan  oleh  Emmanuel  Kant,  yang  menyatakan bahwa  hukum  adalah  keseluruhan  kondisi  di  mana  terjadi  kombinasi  antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
6. Berpaham positivis, dinyatakan oleh Blackstone yang menyatakan bahwa hukum adalah  suatu  aturan  tindakan-tindakan  yang  ditentukan  oleh  orang-orang  yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasai, untuk ditaati.
Hukum  dikonstruksikan  sebagai  alat  kontrol  bagi  masyarakatnya,  terutama apabila  mekanisme-mekanisme  kontrol  sosial  lainnya  tidak  dapat  berfungsi  dengan baik.  Hukum  sebagai  salah  satu  perangkat  kerja  sistem  sosial,  harus  mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan serta mampu memberikan pelayanan yang berkeadilan  bagi  masyarakatnya.  Hukum  harus  mampu  mengintegrasikan  semua kepentingan dan sumber daya yang ada di masyarakat, sehingga dapat tercipta adanya
ketertiban,  keamanan  dan  perdamaian  ( social  order )  dalam  kehidupan  masyarakat (Suryadi, 2010: 170).
Secara umum tujuan hukum ada tiga, yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan. Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang  menjadi  tujuan  hukum.  Hal  ini  disebabkan  karena  dalam  realitasnya,  keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya.  Di  antara  tiga  nilai  dasar  tujuan  hukum  tersebut,  pada  saat  terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh  Gustav  Radbruch  harus  dilaksanakan  dengan  urutan  sebagai  berikut:  keadilan hukum; kemanfaatan hukum; dan kepastian hukum (Muhammad Erwin, 2012: 123).
Bidang hukum yang berkaitan erat dengan keadilan dan ketertiban di masyarakat adalah  hukum  pidana.  Hukum  pidana  sebagai  bagian  keseluruhan  hukum  yang berlaku  di  suatu  negara,  mengadakan  dasar-dasar  dan  aturan-aturan  untuk  (Andi Sofyan  dan  Nur Azisa, 2016: 3):
a. Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan,  yang dilarang,  dengan  disertai  ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada yang telah melanggar larangan- larangan  itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana  sebagaimana  yang  telah diancamkan.
c. Menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat  dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Mengutip  Adami  Chazawi, Wahyuni  menyatakan  bahwa  hukum  pidana  adalah bagian  dari  hukum  publik  yang  memuat/berisi  ketentuan-ketentuan  tentang  (Fitri Wahyuni, 2017: 3):
1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang
disertai  dengan  ancaman  sanksi  berupa  pidana  (straf)  bagi  yang  melanggar larangan itu;
2. Syarat-syarat  tertentu  (kapankah)  yang  harus  dipenuhi/harus  ada  bagi  pelanggar untuk  dapat  dijatuhkannya  sanksi  pidana  yang  diancamkan  pada  larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat- alat  perlengkapannya  (misalnya  polisi,  jaksa,  hakim),  terhadap  orang  yang disangka  dan  didakwa  sebagai  pelanggar  hukum  pidana  dalam  rangka  usaha negara  menentukan,  menjatuhkan  dan  melaksanakan  sanksi  pidana  terhadap dirinya,  serta  tindakan  dan  upaya-upaya  yang  boleh  dan  harus  dilakukan  oleh tersangka/terdakwa  pelanggar  hukum  tersebut  dalam  usaha  melindungi  dan mempertahankan  hak-haknya  dari  tindakan  negara  dalam  upaya  negara menegakkan hukum pidana tersebut.
Sesuai  dengan  uraian  di  atas,  perbuatan-perbuatan  yang  tidak  boleh  dilakukan, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja melanggar larangan tersebut. Pemberian sanksi pidana terhadap perbuatan tertentu ini bertujuan agar  perbuatan  tersebut  tidak  dilakukan.  Tujuan  pemidanaan  dalam  hukum  pidana dikenal  dua  aliran,  yaitu:  untuk  menakut-nakuti  setiap  orang  jangan  sampai melakukan  perbuatan  yang  tidak  baik  (aliran  klasik);  untuk  mendidik  orang  yang telah  pernah  melakukan  perbuatan  tidak  baik  menjadi  baik  dan  dapat  diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern) (Suyanto, 2018: 18).
Muladi  (dalam  Sudaryono  dan  Natangsa  Surbakti)    menegaskan  bahwa  hukum pidana  sebenarnya  merupakan  bagian  dari  sistem  yang  lebih  luas,  yaitu  politik kriminal  yang  menggunakan  sarana  penal  (hukum  pidana),  yang  sering  disebut sebagai  sistem  peradilan  pidana  ( criminal  justice  system) ,  yang  tidak  dapat menghindarkan diri dari pelbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem yang lebih besar ( super system), misalnya sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan  keamanan,  serta  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Dalam  hal  ini
keterlibatan hukum pidana dapat bersifat otonom dalam arti bersifat murni dan dalam perundang-undangan hukum pidana sendiri, baik dalam merumuskan perbuatan yang dianggap  bersifat  melawan  hukum,  dalam  menentukan  pertanggungjawaban pidananya, maupun dalam menggunakan sanksi pidana dan tindakan yang diperlukan (Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017: 3).
Salah satu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan adalah pencurian.  Pasal 362 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  ditulis  KUHP)  menyatakan: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,  dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum,  diancam  karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan  ratus  rupiah”.  Pasal  362  menyatakan  unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi apabila  seseorang  dinyatakan  telah  melakukan  tindak  pidana  pencurian,  beserta ancaman hukumannya.
Meskipun  secara  tegas  KUHP  melarang  tindak  pidana  pencurian,  tetapi  dalam kenyataannya pencurian masih kerap terjadi, termasuk di Kabupaten Buleleng, seperti yang  dilakukan  bekas  karyawan  toko  Krisna  Mart  di  Desa  Giri  Emas,  Kecamatan Sawan,  Kabupaten  Buleleng,  Provinsi  Bali,  berinisial  GTA  (24),  nekat  membobol toko tempatnya bekerja dulu. Aksinya tersebut terekam kamera CCTV ( closed circuit television ).  Kejadian  pencurian  itu  diketahui  terjadi  pada  Jumat  tanggal  6  Januari tahun  2023  sekitar  pukul  23.00  Wita.  Tindak  pidana  pencurian  juga  terbukti  telah menyebabkan  terjadinya  tindakan  main  hakim  sendiri,  seperti  pada  peristiwa pencurian  perhiasan  emas  yang  terjadi  di  wilayah  Banjar  Dinas  Yeh  Anakan,  Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali, pada hari Kamis tanggal 1 September  2022.  (1/9/2022).  Pelaku  ditangkap  dan  sempat  sempat  diamuk  massa. Tindak pidana pencurian bahkan menyasar tempat suci. Polsek Tejakula menangkap dua  pencuri  kotak  sesari  di  areal  Pura  Ponjok  Batu,  Banjar  Dinas  Alassari,  Desa Pacung,  Kecamatan  Tejakula,  Kabupaten  Buleleng,  Bali.  Seorang  di  antaranya residivis yang baru 1,5 bulan keluar penjara. Kedua pelaku bernama Made Sudarma
alias Tabis (27) dan Komang Sudiarta alias Kadek Ae (21), mengambil uang dengan cara  merusak  gembok  kotak  sesari  pada  Kamis  22  Desember  2022  sekitar  pukul 09.15 Wita.
Pengungkapan  tindak  pidana  pencurian  tidak  selalu  berjalan  sesuai  harapan, kadang-kadang ada tindak pidana pencurian baru dapat diungkap dalam waktu yang lama,  bahkan  ada  kemungkinan  yang  belum  terungkap  sama  sekali.  Pelaksanaan penyidikan  tindak  pidana  pencurian  memerlukan  dukungan  beberapa  ilmu  bantu untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  guna  menemukan  tersangkanya.  Salah  satu  ilmu bantu tersebut adalah kriminalistik.
Bidang  ilmu  yang  sering  dimanfaatkan  sebagai  ilmu  bantu  dalam  pelaksanaan penyidikan  adalah  kriminalistik.  Kriminalistik  merupakan  ilmu  pengetahuan mengenai  pelaksanaan  penyidikan  teknik  kejahatan  dan  pengusutan  kejahatan. Kriminalistik  meliputi:  ilmu  kimia,  ilmu  tentang  benda,  ilmu  tentang  tulisan-tulisan seseorang  ( grapologi ),  ilmu  tentang  sidik  jari  ( daktilaskopy ),  dan  lain-lain.  Ditinjau dari  bidang  ilmu,  kriminalistik  berbeda  dengan  kriminologi.  Di  dalam  kriminologi itulah akan diteliti mengapa sampai seorang melakukan suatu tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sosial. Kriminologi sebagai salah satu ilmu yang membantu  hukum  pidana  bertugas  mempelajari  sebab-sebab  seorang  melakukan perbuatan  pidana,  apa  motivasinya,  bagaimana  akibatnya  dan  tindakan  apa  yang dapat dilakukan untuk meniadakan perbuatan itu (Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018: 9).
Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  implementasi  kriminalistik  sebagai  ilmu  bantu  dalam  penyidikan tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Buleleng?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi  dan upaya mengatasi dalam implementasi kriminalistik  sebagai  ilmu  bantu  dalam  penyidikan  tindak  pidana  pencurian  di Kepolisian Resor Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum empiris  adalah  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mengkaji  hukum  sebagai  gejala sosial. Jadi, dalam konteks norma penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang pelaksanaan norma. Penelitian hukum empiris atau sosiologis ( socio-legal research ), yaitu merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  yang  mengkaji  pelaksanaan norma hukum, yaitu norma hukum berkaitan dengan penyidikan tindak pidana terkait dengan  pemanfaatan  kriminalistik  dalam  penyidikan  tindak  pidana  pencurian  di Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  (menggambarkan) yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala dengan  gejala  lainnya  dalam  masyarakat.  Penemuan  gejala-gejala  itu  berarti  juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek–aspek yang diselidiki.
Penelitian  ini  diarahkan  untuk  menghasilkan  deskripsi  tentang    peranan kriminalistik  sebagai  ilmu  bantu  dalam  penyidikan  tindak  pidana  pencurian  di Kabupaten  Buleleng  dan  masalah-masalah  yang  dihadapi    dalam  pemanfaatan kriminalistik  sebagai  ilmu  bantu  dalam  penyidikan  tindak  pidana  pencurian  di Kepolisian Resor Buleleng.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kepolisian  Resor    Buleleng.  Pemilihan  lokasi penelitian dilakukan berdasarkan asumsi tertentu, yang terpenting berkenaan dengan obyek penelitian yang telah terjadi di tempat penelitian.
Penyidikan  tindak  pidana  pencurian  yang  terjadi  di  Kabupaten  Buleleng merupakan  kewenangan  penyidik    yang  bertugas  di  Kepolisian  resor  Buleleng,
sehingga  dengan  demikian  ada  alasan  obyektif  untuk  memilih  Kepolisian  Resor Buleleng sebagai lokasi penelitian.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang terjadi secara nyata di lapangan.
Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer  yang  diacu  dalam  penelitian  ini  antara  lain  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1981dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang  bahan  hukum  primer.  Dalam  hal  ini  yang  digunakan  adalah  pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah  terutama dalam bentuk buku tentang  Jaminan  Fidusia  maupun  buku-buku  tentang  penyidikan  suatu  tindak pidana.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus, baik kamus umum maupun kamus hukum. pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan atau karakteristik- karakteristik  sebagian  atau  seluruh  elemen  populasi  yang  akan  menunjang  atau mendukung penelitian.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan  hukum yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur  yang  ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  bebas  terpimpin.  Wawancara  merupakan  salah  satu  teknik yang paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  bebas  terpimpin,  yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan ditanyakan  kepada  informan/responden,  tetapi  dalam  tanya  jawab  terjadi pengembangan-pengembangan  pertanyaan  yang  masih  ada  kaitannya  dengan permasalahan yang diteliti. “Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu”.
Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam  pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian. Analisis  data  dilakukan  setelah  data  terkumpul,  agar  dari  data  tersebut  dapat  dibuat uraian, yang pada akhirnya dapat ditarik simpulan.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil ( natural setting ). Analisis kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan  perhitungan  ‘jumlah. Penelitian  ini  tidak  didasarkan  pada  data  berupa  angka-angka  dan  tidak  juga dilakukan  perhitungan  matematis  untuk  menarik  simpulan.  Dalam  analisis  data kualitatif, data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri dari kata-kata, data  sukar  diukur  dengan  angka,  hubungan  antar  variabel  tidak  jelas,  sampel  lebih bersifat probabilitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.
Alur  pengolahan  data    sebagai  berikut:  data  dikumpulkan  kemudian  disusun secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan sebagai jawaban atas permasalahan. Alur pengolahan data seperti ini merupakan alur pengolahan data yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASA
1.   Implementasi  Kriminalistik  sebagai Ilmu Bantu dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Kepolisian Resor Buleleng
Kaurmintu  Satreskrim  Polres  Buleleng,  menjelaskan  bahwa  berdasarkan Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019  tata cara  pelaksanaan  penyidikan    di  Kepolisian  Resor  Bulelemg  dilakukan  sebagai berikut.
1. Kegiatan  penyidikan  tindak  pidana  terdiri  atas:    penyelidikan;  dimulainya penyidikan;    upaya  paksa;  pemeriksaan;  penetapan  tersangka;  pemberkasan; penyerahan  berkas  perkara;  penyerahan  tersangka  dan  barang  bukti;  dan penghentian penyidikan.
2. Dalam  hal  penyidikan  tindak  pidana  ringan  dan  pelanggaran,  kegiatan penyidikan,  terdiri  atas:  pemeriksaan;  memberitahukan  kepada  terdakwa  secara tertulis  tentang  hari,  tanggal,  jam  dan  tempat  sidang;  menyerahkan  berkas  ke pengadilan;  dan  menghadapkan  terdakwa  berserta  barang  bukti  ke  sidang pengadilan .
3. Penyidik  dalam  melaksanakan  kegiatan  penyidikan  harus  melaksanakan registrasi  administrasi  penyidikan  secara  terpusat.  Setiap  perkembangan penanganan  perkara  pada  kegiatan  penyidikan  tindak  pidana  harus  diterbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP).
4. Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat-syarat.
5. Penyidikan  dilakukan  dengan  dasar  laporan  Polisi    dan  Surat  Perintah Penyidikan. Surat Perintah Penyidikan paling sedikit memuat:
a. dasar penyidikan;
b. identitas tim penyidik;
c. perkara yang dilakukan penyidikan
d. waktu dimulainya penyidikan; dan
e. identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.
6. Setelah  Surat  Perintah  Penyidikan  diterbitkan,  dibuat  Surat  Pemberitahuan Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  yaitu  surat  pemberitahuan  kepada  kepala kejaksaan  tentang  dimulainya  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  Polri. SPDP  dikirimkan  kepada  penuntut  umum,  pelapor/korban,  dan  terlapor  dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. SPDP paling sedikit memuat:
a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
b. Waktu dimulainya penyidikan.
c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik.
d. Identitas  tersangka.  Identitas  tersangka  tidak  perlu  dicantumkan  dalam SPDP,  bila  Penyidik  belum  dapat  menetapkan  tersangka.  Dalam  hal tersangka  ditetapkan  setelah  lebih  dari  7  (tujuh)  hari  diterbitkan  Surat Perintah  Penyidikan,  dikirimkan  surat  pemberitahuan  penetapan  tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.
e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.
7. Sebelum  melakukan  penyidikan,  penyidik  wajib  membuat  rencana  penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang.
8. Penyidik  dapat  melakukan  upaya  paksa,  yang  meliputi  pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Upaya tersebut dilakukan sebagai berikut:
a. Pemanggilan  tersangka/saksi/ahli  dilakukan  secara  tertulis  dengan menerbitkan  surat  panggilan  atas  dasar  laporan  polisi  dan  surat  perintah penyidikan.    Tersangka  yang  telah  dipanggil  untuk  pemeriksaan  guna penyidikan  perkara  dan  tidak  jelas  keberadaannya,  dicatat  di  dalam  Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan surat pencarian orang.
b. Penangkapan  dapat  dilakukan  oleh  penyidik  atau  penyidik  pembantu terhadap  tersangka  atau  oleh  penyelidik  atas  perintah  penyidik.    Penyidik atau  penyidik  pembantu  yang  melakukan  penangkapan  wajib  dilengkapi dengan  surat  perintah  penangkapan  dan  surat  perintah  tugas.  Dalam  hal tertangkap  tangan,  tindakan  penangkapan  dapat  dilakukan  oleh  petugas dengan  tanpa  dilengkapi  surat  perintah  penangkapan  atau  surat  perintah tugas.  Dalam  hal  penangkapan  tidak  sah  berdasarkan  putusan  praperadilan segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan.
c. Penahanan  dilakukan  oleh  penyidik  terhadap  tersangka  dengan  dilengkapi surat  perintah  penahanan.  Tanggung  jawab  administrasi  terhadap  tersangka yang  ditahan  berada  pada  penyidik  yang  mengeluarkan  surat  perintah penahanan, dan tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan tersangka yang ditahan  selama  di  dalam  rutan  berada  pada  pejabat  pengemban  fungsi tahanan  dan  barang  bukti.  Dalam  hal  penahanan  tidak  sah  berdasarkan putusan pra peradilan, tersangka segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan.
d. Penggeledahan  dilakukan  oleh  Penyidik/Penyidik  Pembantu  dengan dilengkapi  dengan    surat  perintah  penggeledahan  dan  surat  izin penggeledahan  dari  pengadilan,  kecuali  dalam  keadaan  sangat  perlu  dan mendesak.  Penggeledahan  pakaian  dan/atau  badan  terhadap  perempuan dilakukan  oleh  Polisi  wanita/PNS  Polri  wanita/wanita  yang  dipercaya  dan ditunjuk untuk diminta bantuannya oleh penyidik/penyidik pembantu.
e. Penyitaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap benda/barang  yang  berkaitan  dengan  perkara  yang  ditangani  untuk kepentingan  penyidikan.  Penyidik/penyidik  pembantu  yang  melakukan penyitaan  wajib  dilengkapi  dengan  surat  perintah  penyitaan  dan  surat  izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal  penyitaan  tidak  sah  berdasarkan  putusan  praperadilan  segera
dikembalikan  barang  yang  disita  sejak  dibacakan  putusan  atau  diterima salinan putusan.
9. Selanjutnya  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  tersangka/saksi/ahli.  Pemeriksaan dilakukan  oleh  penyidik  dan/atau  penyidik  pembantu  terhadap  saksi,  ahli,  dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh  penyidik  dan/atau  penyidik  pembantu  yang  melakukan  pemeriksaan  dan orang  yang  diperiksa.  Pemeriksaan  bertujuan  untuk  mendapatkan  alat  bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan  dalam  berita  acara  pemeriksaan.    Pemeriksaan  terhadap  pejabat negara  yang  sudah  menjadi  tersangka  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.    Terhadap  tersangka  yang  tidak  mampu didampingi  oleh  Penasihat  Hukum  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Pemeriksaan  Terhadap  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.    Untuk  kepentingan  pembuktian  dapat  dilakukan  pemeriksaan konfrontasi  dengan  mempertemukan  saksi  dengan  saksi  atau  saksi  dengan tersangka.    Dalam  hal  ini    penyidik/penyidik  pembantu  wajib  menghindarkan terjadinya  konflik.  Dalam  hal  menguji  persesuaian  keterangan  para  saksi  atau tersangka, penyidik/penyidik pembantu dapat melakukan rekonstruksi.
10. Setelah  selesai  dilaksanakan  penyidikan,  dibuat  resume  sebagai  ikhtisar  dan kesimpulan  hasil  penyidikan  tindak  pidana.  Apabila  resume  selesai  dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara.
11. Penyerahan  berkas  perkara  ke  penuntut  umum  dilakukan  setelah  pemberkasan dalam  proses  penyidikan  selesai.  Apabila  berkas  perkara  dikembalikan  oleh penuntut umum kepada penyidik, berkas perkara diserahkan kembali ke penuntut umum  setelah  dilakukan  pemenuhan  petunjuk  penuntut  umum  terhadap kekurangan isi/materi berkas perkara.
Tata  cara  penyidikan  tersebut  juga  berlaku  dalam  penyidikan  tindak  pidana pencurian di Kabupaten Buleleng. Proses penyidikan tindak pidana pencurian ada hal yang sangat dipentingkan oleh penyidik, yaitu penanganan pertama tempat kejadian pekara (TKP), karena jejak yang ditinggalkan pelaku ada pada TKP. Hal yang harus dijaga adalah agar apa TKP tidak berubah sebelum penyidik memperoleh data yang cukup untuk mengungkap tindak pidana pencurian yang terjadi.
Dijelaskan  lebih  lanjut,  bahwa  suatu  tindak  pidana  dapat  diketahui  melalui berbagai cara seperti dari laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan bisa juga karena diketahui  sendiri  secara  langsung  oleh  petugas  Kepolisian.    Setelah  mengetahui adanya  tindak  pidana  yang  telah  terjadi  petugas  Kepolisian  segera mempersiapkan personel dan peralatan serta segera mendatangi TKP guna melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP).
Hasil  pengolahan  TKP  akan  dituangkan  dalam  laporan  sementara  dan dibuatkan  Sketsa  TKP.  Hal  ini  dilakukan  antara  lain  untuk  memberi arah  kepada  penyidik  dalam  melakukan  penyidikan  dan  rekonstruksi, memberikan  gambaran  kepada  jaksa  dan  hakim  yang  nantinya  akan menyidangkan  perkara  tindak  pidana  tersebut.  Karena  dapat  dikatakan TKP  merupakan  fakta  atau  wujud  nyata  dari  sebuah  skenario  tindak pidana,  secara  kronologis  dari  awal  sampai  akhir  dan  melibatkan banyak  faktor  seperti  waktu,  modus  operandi,  motivasi,  saksi,  dan sebagainya.
Pada dasarnya tindakan pertama TKP pada tindak pidana pencureian merupakan respon    untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  mendatangi  TKP untuk  melakukan  pengamanan  TKP  agar  tetap  dalam  keadaan  status  quo,  segera dapat  menangkap  pelaku,  menemukan  saksi,  barang  bukti  dan  pencarian  petunjuk lainnya, serta sebagai dasar dimulainya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
Penanganan  TKP  pencurian  tidak  semudah  seperti  apa  yang  dibayangkan  oleh kebanyakan  orang,  sebab  apabila  pada  awal  penanganan  TKP,  sudah
menyimpang/salah  dari  ketentuan  teknis  yang  berlaku,  TKP  akan  rusak  dan  hal-hal penting  menyangkut  jejak  dan  barang  bukti  telah  berubah,  maka  akan  sulit menentukan  langkah  proses  penyidikan  lebih  lanjut.  Kadang-kadang  tindak  pidana yang  terjadi  mengundang  perhatian  masyarakat  yang  ingin  mengetahui  tentang banyak  hal,  namun  dalam  kenyataannya  sering  menjadi  penghalang  dan  bahkan makin mempersulit proses penyidikan suatu tindak pidana.
Dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk dapat mengungkap kasus suatu tindak pidana secara tuntas bisa diawali dari TKP, karena tindakan pertama yang dilakukan di TKP, baik  yang  dilakukan  secara  perorangan  maupun  kelompok  (team)  adalah  kegiatan yang  tidak  terpisahkan  dalam  proses  penyidikan  suatu  perkara  dan  merupakan langkah  awal  untuk  dapat  mengungkapkan  tindak  pidana  yang  terjadi  atau  dengan kata lain TPTKP adalah usaha permulaan yang sangat penting untuk menyidik lebih lanjut peristiwa yang terjadi.
Mempertahankan  keadaan  TKP  sangat  penting.  Ada  beberapa  faktor  yang  dpat merusak  TKP  yaitu  faktor  alam,  iklim  dan  cuaca,  faktor  hewan,  binatang  buas, unggas,  bakteri  dan  amuba.,  dan  faktor  manusia.    Dari  faktor  manusia  misalnya tersangka berusaha menghilangkan barang bukti, masyarakat yang penasaran masuk ke TKP, petugas yang melakukan penanganan TKP dengan ceroboh.
Sehubungan dengan penamnganan TKP ada  kewajiban yang harus dilaksanakan oleh  petugas  tindakan  pertama  TKP,  yaitu  berpenampilan  dan  bersikap  ramah, tanggap,  tegas,  peduli,  etis,  korek,  dan  tidak  sewenang-wenan.  Bersikap  responsif terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekelilingnya. Penguasaan daerah, rute, dan medan  yang  dilakukan  TPTKP.  Senantiasa  menjaga  keamanan  diri  pada  saat penanganan TKP. Melakukan pengecekan sarana dan prasarana perorangan maupun satuan  sebelum  berangkat  tugas  TPTKP.  Mematuhi  rambu-rambu  lalu-lintas  dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Banit  4    Sat  Reskrim    Kepolisian  Resor  Buleleng  dalam  wawancara  yang dilakukan tanggal 11 Juli 2023, menjelaskan bahwa segera setelah petugas menerima laporan atau informasi adanya pencurian, berkewajiban untuk :
1. Segera  mendatangi  TKP  dan  melakukan  tindakan  pertama  di  tempat  kejadian perkara.
2. Memberitahukan  adanya  tindak  pidana  pencurian,  apalagi  yang  memiliki keterkaitan  dengan  kepentingan  umum  yang  berbahaya,  kepada  kesatuan  Polri terdekat  dengan  menggunakan  alat  komunikasi  yang  ada,  misalnya  telepon, caraka atau alkom lainnya.
3. Setiap  anggota  Sentral  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu/Sentral  Pelayanan Kepolisian  (SPKT/SPK)  setelah  menerima  laporan/pengaduan  tentang  adanya tindak pidana, berkewajiban untuk :
a. Membuat Laporan Polisi serta mencatat dalam Buku Mutasi.
b. Melakukan persiapan segala sesuatunya yang diperlukan sebelum berangkat ke TKP.
c. Mendatangi dan melakukan Tindakan Pertama di TKP.
d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan di TKP.
e. Membuat  Berita  Acara  Pendapatan  apabila  menemukan  barang  bukti  di TKP.
Dijelaskan  lebih  lanjut,  pada  saat  mendatangi  TKP  petugas  harus  membawa peralatan    untuk  menangani  suatu  TKP  dengan  baik  diperlukan  peralatan-peralatan yang  memadai  yang  dapat  menunjang  keberhasilan  tugas  yang  dihadapi,  yaitu mencari  dan  mengumpulkan  sebanyak  mungkin  jejak-jejak  dan  bukti-bukti  yang dapat  digunakan  sebagai  langkah  awal  dari  suatu  penyidikan  tindak  pidana  yang dihadapi.  Sebelum  melaksanakan  tugas,  harus  dilakukan  pemeriksaan  terhadap peralatan  yang  terdapat  dalam  kopor  tersebut,  untuk  menghindari  kekurangan peralatan yang diperlukan di TKP yang terjadi karena alat atau bahan-bahan tertentu
telah habis atau rusak dalam pemakaian sebelumnya. Alat-alat yang pada umumnya dibutuhkan untuk suatu kegiatan TPTKP dan Olah TKP, sebagai berikut :
a. KIT  uji  pendahuluan  ( Preliminary  Test  KIT ).  Berupa  KIT  Uji  Narkoba,  Darah dan  Sperma.  KIT-KIT  ini    diperlukan  untuk  menguji  temuan-temuan  di  TKP, sehingga  barang-barang  bukti  maupun  jejak-jejak  yang  terkumpul  betul-betul merupakan  barang-barang  yang  berharga  bagi  kepentingan  penyidikan selanjutnya.
b. Kaca  pembesar  ( loupe ).  Sangat  bermanfaat  untuk  meneliti  mutu  hasil pengembangan sidik jari laten, sebelum dilakukan pengangkatan ( lighting ).
c. Sarung tangan. Sarung tangan harus dikenakan oleh setiap petugas, baik petugas agar tidak terjadi penambahan jejak-jejak baru (sidik jari) di TKP.
d. Kompas. Penting untuk menentukan arah utama dari suatu TKP untuk keperluan pembuatan sketsa.
e. Pengukuran  jarak  (meteran).Sebagai  alat  untuk  pembuatan  sketsa  guna rekonstruksi  di  kemudian  hari,  juga  sebagai  alat  banding  terhadap  jejak  dan barang bukti pada kegiatan pemotretan TKP.
f. Alat potret serta kelengkapannya yang berupa Tripod (Kaki Tiga).
g. Senjata api, borgol, pisau dan gunting.
h. Alat pembungkus barang bukti.
1) Berupa kantong-kantong plastik, tabung gelas, kertas sampul, amplop, kertas dan lain-lain.
2) Tali, kapur tulis, label, lak, senter, papan nomer untuk keperluan penutupan TKP, letak barang bukti, mencari jejak laten dan sebagainya.
i. Alat-alat Tulis dan Gambar. Berupa pensil, penggaris, kertas gambar atau kertas millimeter block untuk pembuatan sketsa.
j. Alat-alat pengembangan sidik jari laten. Terdiri dari berbagai jenis kuas, serbuk, filter dan sendok sidik jari mayat.
Banit  4    Sat  Reskrim    Kepolisian  Resor  Buleleng  menjelaskan  bahwa  secara prosedural di lapangan  penanganan tindak pidana pencurian di Polres Buleleng oleh petugas jaga sebagai berikut:
1. Tahap persiapan.
a. Informasi.
1) Adanya  informasi  tentang  adanya  pencurian  di  wilayah  hukum  Polres Buleleng.
2) Melakukan  konfirmasi  atas  informasi  tersebut,  melalui  analisis  siapa, apa, bilamana, di mana, dan bagaimana informasi tersebut diterima.
b. Alat.
1) Alat komunikasi dengan sesama anggota/petugas.
2) Alat pertahanan.
3) Borgol.
4) Buku catatan.
5) Lampu senter.
c. Orang.
1) Siagakan petugas yang dinas saat itu.
2) Tetapkan  saksi  dan  korban,  kalau  bisa  pelaku  tindak  pidana  pencurian tersebut.
3) Amanakan pelaku bila tertangkap tangan.
4) Atur  pembagian  tugas  pengamanan  lingkungan,  orang,  dan  barang  di lokasi kejadian.
2. Tahap pelaksanaan.
a. Tempat/lokasi.  Pasang  alat  pembatas  dan  amankan  lokasi  kejadian  serta jangan menyentuh barang-barang dengan tangan secara langsung.
b. Kronologi.
1) Catat  semua  keterangan  dari  saksi-saksi  atau  orang  yang  mengetahui kejadian tersebut.
2) Tetap waspada terhadap situasi dan kondisi lingkungan.
3) Tidak  melakukan komunikasi dengan orang yang tidak berkepentingan pada saat melakukan penyidikan di TKP.
4) Tidak  membuat  asumsi  atau  perkiraan  yang  dapat  menjurus  pada praduga terhadap orang tertentu.
5) Arahkan media massa ke petugas yang berwenang.
3.    Tahap evaluasi.
a. Pembuatan laporan kejadian tindak pidana pada buku laporan rutin.
b. Pembuatan berita acara kronologis kejadian.
Kaurmintu  Satreskrim  Polres  Buleleng  menjelaskan  bahwa  masih  terjadi bebereapa kali tindak pidana pencurian di Kabupatren Buleleng. Diperkirakan faktor utama penyebabnya adalah faktor ekonomi. Kesulitan ekonomi sering diduga menjadi pendorong  dilakukannya  pencurian  untuk  memenuhi  kebutuhan.  Dijelaskan  lebih lanjut  bahwa  sebagian  dari  tindak  pidana  pencurian  baru  terungkap  dalam  waktu lama. Hal ini disebabkan karena kurangnya alat bukti yang sah, yang dapat dijadikan dasar  untuk  menuntut  seseorang  atas  karena  diduga  melakukan  tindak  pidana pencurian.
Kaurmintu  Satreskrim  Polres  Buleleng  menjelaskan  pada  umumnya  tindak pidana  pencurian  dilakukan  di  luar  pengetahuan  orang  lain.  Penyidik  berusaha membuat  terang  tindak  pidana  pencurian  yang  terjadi,  dengan  alat-alat  bukti  yang sah, dan menentukan siapa pelakunya. Alat-alat bukti ini, umumnya ditinggalkan oleh pelaku  di  tempat  kejadian  (TKP),  karena  itu  sebagaimana  disebutkan  di  depan tindakan pertama pada TKP sangat penting. Dari benda-benda yang ditinggalkan oleh pelaku  di  TKP  dikonstruksi  tindak  pidana  yang  terjadi.  Pelaku    mungkin meninggalkan bekas berupa sidik jari, jejak, ludah, darah, benda-benda yang sifatnya khusus  seperti  obat  dan  bahan-bahan  kimiawi  lainnya,  maupun  jejak-jejak  tindakan yang  khas  dilakukan  oleh  orang-orang  tertentu,  misalnya  menggunakan  tangan  kiri dan  sebagainya.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  penyidikan,  penyidikan  adalah
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ( I Nyoman Gede Remaja, 2022: 5).
Dalam  hal  inilah  implementasi  kriminalistik  sebagai  ilmu  bantu  sangat diperlukan, untuk mencari hubungan/korelasi antara tindak pidana pencurian dengan orang-orang tertentu. Pada kenyataannya di lapangan bagian kriminalistik yang sering diimplementasikan  adalah  teori  tentang  sidik  jari.  Implementasi  kriminalistik,  tidak hanya digunakan untuk menghubungkan antara tindak pidana dengan pelakunya yang tertangkap, tetapi juga sering dalam membuat dugaan mengenai siapa yang kira-kira menjadi pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi.
Bagian dari kriminalistik yang juga sering diimplementasikan dalam penyidikan tindak pidana pencurian adalah uji kebohongan. Pada saat pemeriksaan teori tentang kebohongan  juga  sering  diimplementasikan.  Kaurmintu  Satreskrim  Polres  Buleleng menjelaskan  metode  pendeteksi  kebohongan  dapat  diguanakan  jika  ada  seseorang yang  diduga  kuat  melakukan  pencurian,  tetapi  tidak  cukup  bukti  untuk  membuat dakwaan. Hasil uji kebohongan dapat menjadi bukti petunjuk yang mendukung bukti- bukti yang sudah ada.
Psikologi  sebagai  salah  cabang  ilmu  pengetahuan,  telah  mempelajari  secara khusus  permasalahan  ini  dalam  suatu  kajian Psychophisiologi .  Sebuah lie  detector berkerja dengan mengamati perubahan respon fisilogis tubuh (seperti detak jantung , detak  (cepat  lambat)  pernapasan,  perubahan  produksi  keringat,  panas  tubuh,  getar suara  ,  dan  lain  lain).  Tingkat  keakuratan lie  detector berkisar  antara  60%-  90%
Psycophisiology secara  khusus  membahas  hubungan  kondisi  kejiwaan  seseorang dengan  kondisi  fiologis  tubuh.  Pada  prinsipnya  orang  yang  berbohong  akan  merasa tertekan,  stress,  terancam.  Perasaan  tersebut  kemudian  ditunjukan  dalam  bentuk respon fisiologis. Pada jaman dahulu orang cina juga sudah menerapkan pengetahuan ini untuk mendeteksi kebohongan, untuk membuktikan orang berbohong diuji dengan
menyuruh orang yang dicurigai mengunyah tepung beras dan memuntahkan kembali. Apabila  tepung  beras  yang  dimuntahkan  kering  maka  orang  tersebut  dianggap bersalah,  penurunan  produksi  air  liur  di  interprestasikan  sebagai  bentuk  ketakutan karena  berbohong.  Naik  turun  produksi  air  liur  adalah  gejala  fisiologis  pada  tubuh manusia. Pada dasarnya dalam tubuh manusia terdapat beberapa signal biologis yang dapat  digunakan  untuk  mendeteksi  adanya  kebohongan,  diantaranya  signal  respon sifat hantaran listrik pada kulit, signal tekanan darah , signal detak jantung, signal otot ( microtremor )  penghasil  suara,  signal  temperatur  tubuh.  Berdasarkan  hal  ini dikembangkan berbagai instrument atau alat untuk mendeteksi kebohongan (I Gede Aris Gunadi dan  Agus Harjoko, 2012: 35-36).

## 2.  Kendala-Kendala yang Dihadapi  dan Upaya Mengatasi dalam Implementasi Kriminalistik  sebagai  Ilmu  Bantu  dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana Pencurian di Kepolisian Resor Buleleng
Meskipun  terdapat  kendala  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  pencurian,  upaya harus  terus  dilakukan.  Ditinjau  dari  sosiologi  kejahatan,  termasuk  pencurian, merupakan  suatu  persoalan  yang  paling  serius  atau  penting  dalam  hal  timbulnya disorganisasi  sosial,  karena  penjahatpenjahat  itu  sebenarnya  melakukan  perbuatan- perbuatan  yang  mengancam  dasar-dasar  dari  pemerintah,  hukum,  ketertiban  dan kesejahteraan  umum.  Adapun  unsur-unsur  kejahatan  meliputi  (I  Gusti  Ngurah Parwata, 2017: 36):
1. Harus  ada  sesuatu  perbuatan  manusia  Berdasarkan  hukum  pidana  positif  yang berlaku  di  Indonesia  yang  dapat  dijadikan  subyek  hukum  hanya  manusia. Demikian pula badan hukum. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat menjadi subyek hukum akan tetapi badan hukum tidak dapat dituntut karena hukum pidana. Hal ini sesuai dengan sifat hukum pidana yang bersandar pada ajaran mengharuskan adanya unsur “dosa”.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana Untuk hal ini perlu diselidiki apakah unsur-unsur yang dimuat didalam ketentuan hukum itu terdapat di dalam perbuatan.
3. Harus  terbukti  adanya  dosa  pada  orang  yang  berbuat  Untuk  dapat  dikatakan seseorang  berdosa  diperlukan  adanya  kesadaran  pertanggungan  jawab,  adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatanya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungan jawab.
4. Perbuatan  itu  harus  berlawanan  dengan  hukum  Secara  formal  perbuatan  yang terlarang  itu  berlawanan  dengan  perintah  undang-undang  itulah  perbuatan melawan hukum.
5. Terhadap  perbuatan  itu  harus  tersedia  ancaman  hukuman  di  dalam  undang- undang.  Tidak  boleh  suatu  perbuatan  dipidana  kalau  perbuatan  pidananya tersebut belum diatur oleh undang-undang.
Telah  diuraikan  bahwa  implementasi  kriminalistik  sebagai  ilmu  bantu  dalam pengungkapan  tindak  pidana  pencurian  yang  terjadi  merupakan  hal  yang  tidak terelakan.  Bagian  dari  kriminalistik  sebagai    ilmu  bantu  yang  yang  paling  sering digunakan adalah deteksi sidik jari (daktiloskopi).
Tahap  pemeriksaan  pendahuluan  dalam  perkara  pidana  yaitu  tahap  penyidikan, dimana  hal  tersebut  dilakukan  untuk  memperoleh  kebenaraan  materiil  dari  suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi, pihak penyidik haruslah memperoleh bukti-bukti yang sah, yang cukup dan kuat untuk menentukan siapa pelaku dari peristiwa tindak pidana tersebut. Dalam rangka memperoleh kebenaran materi tersebut, terdapat suatu alat  bukti  di  luar  dari  alat  bukti  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang,  namun alat  bukti  ini  diakui  keberadaannya  dalam  proses  penyidikan  dalam  pengungkapan suatu peristiwa pidana yaitu sidik jari. Sidik jari memberikan pengaruh yang positif pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu peristiwa pidana yang minim akan alat  bukti  yang  sah,  dan  dalam  hal  pembuktian  di  persidangan  sidik  jari  dapat
dikualifikasikan  masuk  dalam  alat  bukti  surat,  alat  bukti  keterangan  ahli  dan  bukti petunjuk.
Ketika pertama kali penyidik datang ke TKP hal yang pertama dilakukan adalah mencari bukti-bukti awal yang tertinggal dan menganalisisnya termasuk dalam hal ini sidik  jari  mempunyai  peran  penting  yaitu  menggidentifikasi  untuk  kemudian dicocokkan untuk mencari keidentikan. Barang bukti yang sah, yang dapat ditemukan penyidik  pada  tempat  kejadian  perkara  salah  satunya  adalah  sidik  jari.  Sidik  jari merupakan  barang  bukti  yang  baik  dan  efektif,  yang  dipergunakan  oleh  penyidik untuk pembuktian di pengadilan. Melalui identifikasi sidik jari yang dilakukan oleh penyidik  dimaksudkan  untuk  menghindari  adanya  kekeliruan  dalam  pembuktian  di persidangan.
Di zaman modern, seiring dengan berkembangnya peralatan canggih yang dapat membantu  manusia  dalam  menyelesaikan  pekerjaannya,  maka  semakin  mudah  pula seseorang  dalam  melaksanakan  tugasnya  yang  terhitung  sulit,  misalnya  saja  tugas seorang polisi dalam mengungkap suatu kejahatan, salah satu kecanggihan teknologi yang  berkembang  saat  ini  adalah  alat  pemindai  sidik  jari.  Fungsi  dan  peranan  sidik jari sangatlah penting bagi seorang penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, oleh  karena  itu  sidik  jari  sangatlah  berperan  selain  sebagai  bahan  untuk mengidentifikasi  korban,  juga  untuk  mengungkap  seseorang  yang  disangka melakukan tindak pidana.
Kaurmintu Satreskrim Polres Buleleng menjelaskan bahwa kenyataannya bagian dari  kriminalistik  yang  banyak  diimplementasikan  dalam  penyidikan  tindak  pidana pencurian  adalah  ilmu  tentang  sidik  jari.  Berkaitan  dengan  hal  ini  ada  tiga  kendala yang  dialami.  Pertama  peyidik  yang  memiliki  pengetahuan  cukup  mengenai daktiloskopi  jumlahnya  sangat  terbatas,  umumnya  belum  mengikuti  pendidikan  dan latihan  khusus  mengenai  ilmu  sidik  jari.  Kedua,  peralatan  mengenai  sidik  jari  yang canggih  juga  terbatas.  Biasanya  hanya  dilakukan  dengan  peralatan  scan.  Ketiga, setelah sidik jari yang ditemukan di TKP berhasil ditemukan dan discan, maslahnya
di  Kabupaten  Buleleng  belum  tersedia data  base yang  memuat  data  sidik  jari sebagian  besar  penduduk.  Dalam  keadaan  seperti  ini,  keberadaan  sidik  jari  tidak dapat  menjadi  petunjuk  awal  siapa  pelaku  pencurian,  tetapi  menjadi  bukti  dukung bahwa tersangka yang telah ditangkap dengan alat bukti lain, berdasarkan jejak sidik jari di TKP memang berada di TKP.
Kaurmintu Satreskrim Polres Buleleng menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi dalam implementasi uji kebohongan dalam penyidikan tindak peidana pencurian yang terjadi di Kabupaten Buleleng kendalanya ada di dua hal. Pertama, kurangnya tenaga ahli yang memiliki keahlian khsusus di  bidang psikologi, dan keterbatasan alat yang dimiliki.
Dijelaskan lebih lanjut bahwa sebagai upaya untuk  mengatasi kendala yang ada, ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Satreskrim Polres Buleleng, yaitu:
1. Memaksimalkan penggunaan metode lain untuk menemukan alat-alat bukti yang sah, dan kemudian menemukan tersangkanya. Misalnya, mengupayakan adanya pengakuan tersangka, menggunakan alat bukti petunjuk lain yang bersesuaian.
2. Memohon  bantuan  kepada  kepada  Bidang  Laboratorium  Forensik  Polda  Bali. Bidlabfor  Polda  Bali    memiliki  tugas  melakukan  pemeriksaan  secara  teknis kriminalistik dan laboratoris kepada satuan kewilayahan sesuai area service dan instansi  lain,  berdasarkan scientific  crime  investigation (SCI).  Berdasarkan Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  nomor  14  tahun  2018  dan Keputusan Kapolri nomor Kep/1242/VII/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, maka seluruh Labfor Cabang yang ada di Indonesia berubah menjadi  Bidang  Laboratorium  Forensik  Polda  dan  masuk  dalam  struktur organisasi Polda.
3. Dalam  hal  penggunaan  sidik  jari  dan  uji  kebohongan  sangat  diperlukan, sementara tenaga ahli belum ada di Bidlabfor Polda Bali, dilakukan kerja sama dengan  lembaga/institusi  yang  memiliki  tenaga  ahli  dan  peralatan  yang
memadai,  seperti  Universitas  Pendidikan  Ganesha  (UNDIKSHA)  dan Universitas Udayana (UNUD).

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:
1. Implementasi  kriminalistik  sebagai  ilmu  bantu  dalam  penyidikan  tindak  pidana pencurian  di  Kepolisian  Resor  Buleleng  sering  dilakukan,  terutama  dalam  hal belum  ada  cukup  bukdi  untuk  menentukan  tersangka  dari  tindak  pidana pencurian  yang  terjadi.  Bagian  dari  kriminalistik  yang  sering  dimanfaatkan adalah metode sidik jari dan uji kebohongan.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi    dan  upaya  mengatasi  dalam  implementasi kriminalistik  sebagai  ilmu  bantu  dalam  penyidikan  tindak  pidana  pencurian  di Kepolisian Resor Buleleng adalah:
a. Kendala-kendala:
1) Belum adanya data sidik jari yang meliputi seluruh penduduk di wilayah hukum Polres Buleleng.
2) Kurangnya petugas yang memiliki keahlian khusus dalam kriminalistik, khususnya mengenai sidik jari dan uji kebohongan.
3) Keterbatasan peralatan laboratorium yang ada di Polres Buleleng.
b. Upaya mengatasai:
1) Memaksimalkan  penggunaan  metode  lain  untuk  menemukan  alat-alat bukti  yang  sah,  dan  kemudian  menemukan  tersangkanya.  Misalnya, mengupayakan  adanya  pengakuan  tersangka,  menggunakan  alat  bukti petunjuk lain yang bersesuaian.
2) Bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mengenai data sidik jari penduduk Kabupaten Buleleng.
3) Memohon bantuan kepada kepada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali.  Bidlabfor  Polda  Bali    memiliki  tugas  melakukan  pemeriksaan
secara  teknis  kriminalistik  dan  laboratoris  kepada  satuan  kewilayahan sesuai  area  service  dan  instansi  lain,  berdasarkan scientific  crime investigation (SCI).
4) Dalam hal penggunaan sidik jari dan uji kebohongan sangat diperlukan, sementara  tenaga  ahli  belum  ada  di  Bidlabfor  Polda  Bali,  dilakukan kerja  sama  dengan  lembaga/institusi  yang  memiliki  tenaga  ahli  dan peralatan  yang  memadai,  seperti  Universitas  Pendidikan  Ganesha (UNDIKSHA) dan Universitas Udayana (UNUD).

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Sofyan    dan    Nur  Azisa.  2016. Buku  Ajar  Hukum  Pidana .  Makasar:    Pustaka Pena Press.
Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. Hukum dan Kriminologi . Bandar Lampung:
CV. Anugrah Raharja Utama.
Fitri  Wahyuni  .  2017. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Di  Indonesia .  Tanggerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
I  Gede  Aris  Gunadi  dan    Agus  Harjoko.  2012.  "Telaah  Metode-metode  Pendeteksi Kebohongan". IJCCS , Vol.6, No.2, July 2012.
I Gusti Ngurah Parwata. 2017. Kriminologi. Denpasar: Fakultas Hukum UNUD.
I  Nyoman  Gede  Remaja.  2022.  "Penggunaan  Pendekatan  Kriminologi  dalam Penanggulangan  Tindak  Kekerasan  Terhadap  Anak  Di  Kabupaten  Buleleng". Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 10 No. 2 Desember 2022.
Ishaq. 2019. Hukum Pidana . Depok: Rajawali Pers.
Muhammad Erwin. 2012. Filsafat Hukum . Jakarta:  Raja Grafindo.
Sudaryono  dan  Natangsa  Surbakti  .  2017 .  Hukum  Pidana  Dasar-Dasar  Hukum Pidana  Berdasarkan  KUHP  dan  RUU  KUHP .  Surakarta:  Muhammadiyah University Press.
Suryadi. “Fungsi Hukum Sebagai Alat Dan Cermin Perubahan Masyarakat”. Journal of Rural and Development . Volume I No. 2 Agustus 2010.
Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.