## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (803-817)

## ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA SIMBANG KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE
Muhammad Sajidin 1 , Saddam Husain Tamrin 2 , Nurdiyah 3
Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia 1 Universitas Terbuka, Majene, Indonesia 2,3 E-mail: muh.sajidin@unsulbar.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  program  ketahanan pangan di Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, analisis yang digunakan  menggunakan  Teori  kebijakan  Sabatier  (1986:  268)  bahwa  terdapat enam  variabel  utama  yang  turut  mempengaruhi  berhasil  tidaknya  suatu implementasi,  yaitu  tujuan  atau  sasaran  kebijakan  yang  jelas  dan  konsisten, Dukungan  teori  yang  kuat  dalam  merumuskan  kebijakan,  Proses  implementasi mempunyai dasar hukum yang jelas, Komitmen dan keahlian pelaksana kebijakan, dukungan pemangku kepentingan dan stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis , dimana analisis datanya  meliputi  pengumpulan  data  terbuka  yang  didasarkan  pada  pertanyaan- pertanyaan  umum  dan  analisis  informasi,  serta  penulisan  catatan  singkat sepanjang  penelitian.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan program ketahanan pangan di desa simbang yang bersumber dari dana desa pada tahun  2022  telah  terlaksana  dengan  baik.  Dari  enam  variabel  kunci  yang mempengaruhi keberhasilan program pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa  Simbang  yaitu,  variabel  kelima  berkaitan  dengan  dukungan  pemangku kepentingan  dominan  dalam  menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  program ketahanan pangan di Desa Simbang, dimana Pemerintah Desa Simbang mendapat dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat sehingga dampak yang dirasakan dari kebijakan Program Ketahanan Pangan Masyarakat di desa masyarakat terbantu dalam penguatan ketahanan pangan.
Kata Kunci : Pelaksanaan Program, Ketahanan Pangan, Dana Desa.

## ABSTRACT
This research aims to determine the implementation of food program resilience in Simbang  Village,  Pamboang  District,  Majene  Regency,  the  analysis  used  uses Sabatier's policy theory (1986: 268) that there are six main variables which further influence  the  success  of  an  implementation,  namely  clear  and  consistent  policy goals  or  objectives  ,  Strong  theoretical  support  in  formulating  policies,  Process implementation  has  a  clear  legal  basis,  Commitment  and  membership  of  policy implementers, stakeholder support and stability of social, economic and political

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (803-817)
conditions. This research uses a qualitative descriptive analytical method, where data  analysis  includes  open  data  collection  based  on  general  questions  and information analysis, as well as writing short notes throughout the research. The results of this research show that the implementation of the food security program in Simbang village which is sourced from village funds in 2022 has been carried out well. Of the six key variables that influence the success of implementing the food security  program  in  Simbang  Village,  namely,  the  fifth  variable  is  related  to dominant stakeholder support in determining the success of implementing the food security  program  in  Simbang  Village,  where  the  Simbang  Village  Government receives full support from various community stakeholders so that the impact What is felt from the Community Food Security Program policy in the village is that the community is helped in strengthening food security.
Keywords : Program Implementation, Food Security, Village Funds

## PENDAHULUAN
Program  ketahanan  pangan  di desa  yang  digalakkan  oleh  pemerintah pusat  dalam  upaya  mengatasi  dan mengurangi  kemiskinan  ekstrim  di Indonesia, Berdasarkan Peraturan Presiden  Nomor  104  Tahun  2021
tentang  Rincian  APBN  Tahun  2022,
prioritas  penggunaan  dana  desa  pada tahun  2022  adalah  ditetapkan  untuk digunakan untuk program perlindungan sosial  berupa  bantuan  langsung  tunai (BLT)  desa  minimal  40%  dari  alokasi dana desa, Selain BLT, pemerintah desa juga  wajib  mengalokasikan  minimal 20%  untuk  program  ketahanan  pangan dan hewan di desa, 8% untuk pendanaan penanganan  Covid  19,  dan  selebihnya dapat dialokasikan pada sektor prioritas lain  di  bidang  infrastruktur  dan pemberdayaan masyarakat.
Program  ketahanan  pangan  dan hewan di desa ini merupakan salah satu program prioritas yang harus dilaksanakan oleh seluruh desa,
pemerintah desa harus dapat
mengoptimalkan  program  ini  dengan kegiatan-kegiatan  yang  mengandalkan ketahanan  pangan  dengan  mengangkat kearifan lokal  yang ada  di  desa. Selain dapat mengurangi kemiskinan ekstrem, hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian
masyarakat pedesaan.
Sebagai  upaya  untuk  mencapai keberhasilan program ketahanan pangan di  desa,  maka  pemerintah  desa  harus serius  dan  serius  dalam  melaksanakan program tersebut. Desa Simbang merupakan salah satu desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene yang pada tahun 2022 mendapat anggaran  dana  desa  sebesar  Rp. 654.133.000,-  yang  berarti  pemerintah desa harus mengeluarkan 20% atau Rp. 146.557.240  untuk  kegiatan  program ketahanan  pangan  di  desa.  Kegiatan yang termasuk dalam program ketahanan  pangan  di  desa  disepakati melalui  musyawarah  desa  dengan mempertimbangkan  pemetaan  wilayah desa  dengan  memotret  potensi  dan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (803-817)
permasalahan yang  ada  di  desa simbang. Kegiatan  Program  Ketahanan
Pangan di Desa Simbang telah diwujudkan  oleh  Pemerintah  Desa, dengan melaksanakan kegiatan penguatan  perekonomian  masyarakat desa melalui kegiatan Pertanian Tomat, Pertanian Jagung dan Pertanian Kelapa dengan  alokasi  anggaran  sebesar  Rp. 91.557.240,- Kegiatan Pembelian Pupuk  diserahkan  kepada  masyarakat dengan  alokasi  anggaran  sebesar  Rp.
50.000.000,-  dan  kegiatan  Pembelian Kontak  Hama  Babi  diserahkan  kepada masyarakat  dengan  alokasi  anggaran sebesar  Rp.  5.000.000,-  .  Fokus kegiatan  pada  program  ketahanan pangan di pedesaan, bagaimana mengoptimalkan sektor pertanian, perkebunan,  dan  peternakan.  Sektor pertanian  merupakan  sektor  terpenting dalam menunjang pemenuhan kehidupan masyarakat, khususnya kebutuhan  pangan  pokok  manusia sebagai wujud peningkatan kesejahteraan bangsa dan negara (Vizia Lukri Damayanti, 2016). Terkait dengan pelaksanaan program  ketahanan  pangan  melalui dana  desa,  bukanlah  hal  yang  mudah bagi  pemerintah  desa,  karena  dengan terbatasnya sumber daya manusia yang ada  di  desa,  karena  pelaksanaannya merupakan  kegiatan  yang  kompleks, melibatkan banyak aktor dengan kepentingannya masing-masing.
Program Tahanan Makanan tidak hanya didukung oleh pemerintah, namun juga
sangat penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif. Urgensi dalam suatu  kebijakan  harus  dicermati  terkait dengan pelaksanaan program yang telah direalisasikan.  Implementasi  sangat menentukan  apakah  kebijakan  yang diambil pemerintah benar-benar diterapkan  di  lapangan  dan  berhasil serta sukses dalam menghasilkan output dan outcome sesuai  rencana  (Purwanto &  Sulistyastuti,2012)  (Dwiratna,2016) (Nawangsari, 2019).
Pemerintah  desa  Simbang  telah melaksanakan  program  tersebut  pada tahun anggaran 2022. Dengan berbagai kegiatan  yang  telah  diwujudkan  oleh pemerintah  desa  Simbang,  penulis sangat  antusias  dengan  menganalisis bagaimana pelaksanaan program ketahanan  pangan  di  desa  simbang, terkait  dengan  kendala-kendala  yang ada. serta kendala dan sejauh mana nilai manfaat dari program ketahanan pangan ini  untuk  menanggulangi  kemiskinan ekstrim  di  desa  sebagaimana  tujuan pemerintah  mengeluarkan  kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor  104  Tahun  2022  dan  Peraturan Menteri  Desa  PDTT  Nomor  7  Tahun 2021  tentang  Prioritas  Pembangunan Penggunaan  Dana  Desa  pada  tahun 2022.  Sehingga  pemerintah  desa  harus mengalokasikan  dana  desa  pada  tahun 2022  sesuai  dengan  Perperes  dan Permendes,  maka  perlunya  penguatan kapasitas  dan  penguatan  modal  sosial dalam  pengelolaan  dana  desa  menjadi faktor penting agar dana yang dianggarkan dapat dikelola dengan baik.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (803-817)
sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat. Selain itu peran dan kepentingan kepala desa sebagai kekuatan anggaran, sehingga  sangat  penting  komitmen politik  kepala  desa  menjadi  ujung tombak keberhasilan pengelolaan Dana Desa (Darmi T. &., 2021) ( Dwinugraha, 2020). Pada penelitian sebelumnya  yang membahas tentang analisis pengelolaan dana desa pada masa pandemi COVID- 19  dilakukan  oleh  Darmi  dkk.,  (2022).
Penulis mengungkapkan bahwa pemerintah desa berkomitmen melaksanakan  kebijakan  pemerintah yang dilakukan untuk membantu masyarakat terdampak selama pandemi COVID-19.  Kebijakan  ini  menjadi prioritas pemerintah desa untuk mengalokasikan dana desa untuk membantu  masyarakat  yang terdampak pandemi  COVID-19.  Penelitian  lain yang  membahas  mengenai  ketahanan pangan dilakukan oleh Vizia dan Rifki, (2016). Penulis mengungkapkan bahwa pendapatan  dan  pendidikan  kepala keluarga  berpengaruh  positif  terhadap ketahanan  pangan,  sedangkan  jumlah anggota  keluarga  berpengaruh  negatif terhadap  ketahanan  pangan  rumah tangga.  hal terkait lainnya  juga didukung oleh penelitian yang
dilakukan  oleh  Rut  Royanti,  dkk,
(2020). Penulis mengungkapkan bahwa pelaksanaan  program  sembako  pada masa  pandemi  Covid-19  di  Kelurahan Sei  Sikambing  B  Kota  Medan  belum berjalan  efektif  dan  maksimal,  hal  ini disebabkan  oleh  kurangnya  sosialisasi
yang  dilakukan  pemerintah  kepada masyarakat. Selain itu banyak penerima manfaat yang tidak tepat sasaran akibat penggunaan data lama dan ketidakkonsistenan  jadwal  penyaluran. (Darmi, Mujtahid, Ichzani, & Nusantara, 2022)(Vizia Lukri Damayanti,  2016)  (Sianturi,  Batubara,
& Angelia, 2021).
Kontribusi  penelitian  ini  yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah fokusnya pada program ketahanan pangan di desa yang dianggarkan  melalui  dana  desa  sesuai peraturan  presiden  nomor  104  tahun 2021, bahwa 20% dana desa diperuntukkan bagi  program  ketahanan pangan  di  desa  di  upaya  pengentasan kemiskinan  ekstrem  akibat  wabah Covid-19.  Penelitian  ini  memiliki urgensi  karena  program  ketahanan pangan  melalui  dana  desa  merupakan kebijakan  baru  bagi  pemerintah  desa sebagai  pelaksana  program.  Penelitian ini  akan  membantu  pemerintah  dalam mengevaluasi program pemerintah pusat yang dilaksanakan di tingkat desa, serta  menjadi  khazanah  keilmuan  bagi pemerintah  desa  untuk  meningkatkan kualitas program kegiatan yang dilaksanakan  agar  dapat  memenuhi harapan pemerintah.

## KAJIAN PUSTAKA
Implementasi
program merupakan  salah  satu  upaya  untuk melihat sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan  yang  telah  dilakukan  oleh suatu  organisasi  baik  di  lembaga

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (803-817)
pemerintah  maupun  non-pemerintah, implementasi  program  sangat  penting untuk  dikaji  ulang  sebagai  bahan monitoring  dan  evaluasi,  baik  itu kebijakan  yang  telah  dilaksanakan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan  oleh  pengambil  kebijakan. Untuk menganalisis implementasi suatu program, Patton dan Swicki menegaskan bahwa implementasi merupakan bagian dari proses kebijakan. Suatu kebijakan yang didukung  oleh  otoritas  tertinggi  belum tentu efektif karena bisa jadi merupakan birokrasi  pelaksana  di  tingkat  bawah.”
(Nugroho,  2014) Birokrat  Tingkat Jalanan” tidak  mampu  atau  tidak  mau melakukan  hal  tersebut  karena  adanya kendala  di  tingkatnya.  Bahkan  suatu kebijakan yang tidak dapat dilaksanakan  pun  digolongkan  sebagai kebijakan  yang  gagal  dalam  teori Kegagalan Program ( Program Failures
)  dibedakan  dengan  kebijakan  yang dapat dilaksanakan tetapi tidak menghasilkan manfaat yang diinginkan atau  disebut  dengan  Teori  Kegagalan  (
Theory Kegagalan) (Nugroho, 2014) . Proses  implementasi  program Dalam  buku Kebijakan  Publik yang bahwa  Patton  dan  Sawicky  mengutip pemikiran Alan Walter  Steiss  dan George  A.  Danekee  (1980)  yang mengatakan bahwa salah satu kesalahan kita  adalah  menganggap  implementasi kebijakan  hanya  sebagai  masalah manajemen. Menurut Steis dan
Danekee,  dalam  analisis  implementasi kebijakan, analis kebijakan perlu fokus
pada  dua  isu  utama:  (Nugroho,  2014) Derajat Konsensus antar aktor pembuat kebijakan,  pelaksana  kebijakan,  dan sasaran kebijakan serta Besaran perubahan alternatif  kebijakan  yang dipilih. . Selain itu, Hartry et al (1976) membuat  checklist  untuk  menganalisis kelayakan implementasi kebijakan, termasuk jumlah lembaga yang terlibat, ancaman terhadap pelaksana, perubahan perilaku  birokrasi,  ketersediaan  dana, permasalahan  hukum,  dan  tingkat dukungan  publik.  Sabatier  (1986:  268) mengemukakan  bahwa  ada enam variabel  utama  yang  mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi, yaitu: a. Sasaran atau sasaran kebijakan  yang  jelas  dan konsisten b. Dukungan teoritis yang kuat dalam merumuskan kebijakan c. Proses pelaksanaannya mempunyai  dasar  hukum yang jelas d. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan
e. Dukungan pemangku kepentingan
f. Stabilitas  kondisi  sosial, ekonomi dan politik (Purwanto  &  Sulistyastuti, 2012).
Dalam  upaya  pelaksanaan  suatu program,  akan  lebih  mudah  jika  para pelaku
pelaksana mampu mengidentifikasi  permasalahan  yang muncul. Makinde (2005) mengidentifikasi  permasalahan  yang muncul  dalam  proses  implementasi  di negara  berkembang,  yaitu  kegagalan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (803-817)
implementasi  yang  disebabkan  antara lain  oleh  (1)  Target  Beneficaries  tidak dilibatkan dalam implementasi program, (2) program yang dilaksanakan  tidak  mempertimbangkan aspek  sosial,  ekonomi,  dan  politik. kondisi  lingkungan  hidup,  (3)  korupsi, (4)  rendahnya  kapasitas  sumber  daya manusia  dan  (5)  kurangnya  koordinasi dan pengawasan.
Kebijakan  Program  Ketahanan
Pangan yang dilaksanakan oleh pemerintah  desa  mengalokasikan  dana desa  yang  disalurkan  oleh  pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Menurut
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  Dana  Desa  adalah  dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk membiayai  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan, pembangunan, kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat. Dengan tujuan  penyaluran dana desa merupakan wujud komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan  desa  agar  menjadi kuat,  maju,  mandiri  dan  demokratis.
Dalam pengelolaan dana desa,
Pemerintah  Desa  mempunyai  peran yang  strategis  dalam  mewujudkan kebijakan  yang  telah  disusun  oleh pemerintah  pusat  melalui  kementerian desa, berbagai kebijakan harus dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa terutama  dalam  menghadapi  Pandemi Covid-19. Melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022, Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2022 ditetapkan  untuk  digunakan  untuk program  perlindungan  sosial  berupa bantuan  langsung  tunai  (BLT)  desa minimal  40  %  dari  alokasi  dana  desa. Selain BLT, pemerintah desa juga harus mengalokasikan  minimal  20%  untuk program  ketahanan  pangan  dan  hewan di desa, 8% untuk pendanaan penanganan  Covid  19,  dan  sisanya dapat  dialokasikan  ke  sektor  prioritas lain  di  bidang  infrastruktur  dan kemasyarakatan. Pemberdayaan.
Program  ketahanan  pangan  yang harus dilaksanakan di pedesaan merupakan  upaya  pemerintah  dalam mengatasi kemiskinan ekstrim di pedesaan  akibat  Pandemi  Covid-19 yang  menyebabkan  peningkatan  angka kemiskinan  di  pedesaan. Ketahanan pangan  di  tingkat  rumah  tangga merupakan  landasan  ketahanan  pangan masyarakat  yang  selanjutnya  menjadi pilar  ketahanan  pangan  daerah  dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut,  salah  satu  prioritas  utama pembangunan ketahanan pangan adalah pemberdayaan masyarakat agar mampu mengatasi  permasalahan  pangannya secara mandiri dan mewujudkan ketahanan  pangan  rumah  tangga  yang berkelanjutan. (Dewan Ketahanan
Pangan, 2006).
Sesuai  keputusan  menteri  desa nomor 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan  pangan  di  desa  disebutkan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (803-817)
ada  3  aspek  indikator  keberhasilan dalam  mewujudkan  ketahanan  pangan di  desa,  yaitu  pertama,  ketersediaan pangan di desa yang meliputi ketersediaan  pangan  dari  produksi masyarakat  desa,  ketersediaan  pangan dari lumbung pangan desa, ketersediaan data  dan  informasi  mengenai  hasil produksi  dan  lumbung  pangan  desa serta ketersediaan pangan yang beragam, gizi seimbang, dan berdasarkan potensi sumber daya lokal. Kedua, keterjangkauan pangan di desa,
yang meliputi kelancaran distribusi dan pemasaran  pangan  di  desa,  dan tersedianya bantuan pangan bagi masyarakat  miskin,  rawan  pangan  dan gizi,  serta  dalam  keadaan  darurat. Ketiga,  pemanfaatan  pangan  di  desa meliputi konsumsi sumber pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi serta konsumsi pangan yang  aman,  higienis,  bermutu,  serta tidak  bertentangan  dengan  agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat. .
Penyelenggaraan program ketahanan  pangan  di  desa  disesuaikan dengan  kearifan  lokal  desa,  dengan kewenangannya  melalui  musyawarah desa, untuk menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, oleh karena itu pemerintah  harus  mampu  memetakan potensi  dan  permasalahan  yang  ada  di desa. desa, seperti potensi sumber daya alam  apa  yang  bisa  dioptimalkan melalui program ketahanan pangan ini, berapa  banyak  keluarga  di  desa  yang masih berada di bawah garis kemiskinan.  Seperti  halnya  di  Desa
Simbang, Kecamatan
Pamboang, Kabupaten  Majene,  menurut  data  BPS tahun  2021  dari  jumlah  penduduk  906 jiwa, terdapat lebih dari 200 kepala desa yang  masuk  dalam  kategori  Data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  atau DTKS.
Program  ketahanan  pangan  di desa juga merupakan implementasi dari Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan Desa  yang  kedua  atau  disingkat  SDGs Desa  yaitu  desa  tanpa  kelaparan  yang menargetkan pada tahun 2030 tidak ada lagi  kelaparan  di  desa,  sehingga  mulai tahun  2021  pemerintah  desa  sudah mulai  memberikan  arah  kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui SDGs Desa.
Penyelenggaraan kegiatan dalam upaya mencapai  SDGs  yang  kedua  ini  adalah dengan  mengoptimalkan  kedaulatan pangan  di  desa  dengan  meningkatkan kuantitas  produksi  pertanian  secara berkelanjutan, sehingga tercipta
ketahanan  pangan  di  desa  untuk menjamin setiap orang memiliki ketahanan  pangan  yang  baik  menuju kehidupan yang sehat.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  kualitatif.  Tujuan penelitian  kualitatif  secara  umum mencakup  informasi  tentang  fenomena utama  yang  dikaji  dalam  penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. (Cresswell, 2009) Penelitian ini  dilaksanakan  selama  4  bulan  yaitu pada bulan Februari sampai dengan Juli

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (803-817)
2023 dengan mengambil tempat di Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis pelaksanaan program ketahanan pangan yang dilaksanakan di Desa  Simbang  Kecamatan  Pamboang yang  bersumber  dari  anggaran  dana desa tahun 2022 dengan cara mengidentifikasi  dan  mendalami  apa saja program ketahanan pangan di Desa Simbang  tahun  2022,  serta  terkait dengan  hambatan  dan  hambatan  dalam melaksanakan program tersebut dan apa saja  dampaknya  terkait  dengan  nilai manfaat bagi masyarakat setelah dilaksanakannya  program  ketahanan pangan  di Desa  Simbang,  serta menganalisis  dengan  teori  analisis kebijakan  Sabatier  (1986:  268) dalam mengemukakan  ada  enam  hal  utama variabel-variabel yang turut menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi, yaitu: (Purwanto & Sulistyastuti, 2012)
a. Sasaran  atau  sasaran  kebijakan yang jelas dan konsisten
b. Dukungan  teoritis  yang  kuat dalam merumuskan kebijakan c. Proses pelaksanaannya mempunyai  dasar  hukum  yang jelas d. Komitmen  dan  keahlian  para pelaksana kebijakan
e. Dukungan pemangku kepentingan f. Stabilitas kondisi sosial,
ekonomi  dan  politik  (Purwanto
& Sulistyastuti, 2012) Teknik pemilihan informan menggunakan
teknik purposive
sampling yaitu  pemilihan  informan dengan  pertimbangan  tertentu.  Dengan teknik  pengambilan  sampel  tersebut ditentukan informan  yang  terdiri  dari
Pemerintah Desa Simbang yang meliputi  kepala  desa  sebagai  kuasa pengguna anggaran dan  sekretaris  desa sebagai  koordinator  program,  anggota
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD), kelompok masyarakat Penerima Program  dan  pendamping  desa  yang bertugas di wilayah Kecamatan Pamboang. Metode analisis data menggunakan  model  analisis  Rossman dan Rallis (1988), dimana analisis data meliputi  pengumpulan  data  terbuka, yang  didasarkan  pada  pertanyaan- pertanyaan umum dan analisis informasi,  serta  penulisan  catatan singkat  sepanjang  penelitian.  Melalui penyajian data tersebut akan memudahkan  pengambilan  keputusan dalam proses penelitian yang dilakukan. (Creswell, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  Simbang  merupakan  salah satu  desa  yang  berada  di  Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi  Barat  yang  secara  geografis terletak di kawasan Pegunungan
Majene,  Pada  tahun  2022  Desa  Sibang mendapat  anggaran  dana  desa  sebesar Rp. 654.133.000,-. Angka tersebut tentu jauh lebih besar dibandingkan anggaran dana  desa  yang  diterima  desa-desa  di Pulau Jawa yang menerima lebih dari 1 miliar  per  tahun.  Perbedaan  dana  desa

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (803-817)
yang  diterima  masing-masing  desa dipengaruhi oleh proporsi alokasi dasar dan  ditentukan  oleh  variabel  jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, dan luas wilayah desa.
Berdasarkan  data  empiris  yang diperoleh,  pemerintah  desa  Simbang mengalokasikan 20% atau Rp. 146.557.240  untuk  kegiatan  program ketahanan  pangan  di  Desa  Simbang. Kegiatan yang termasuk dalam program ketahanan  pangan  di  desa  disepakati melalui  musyawarah  desa  dengan mempertimbangkan  pemetaan  wilayah desa  dengan  memotret  potensi  dan permasalahan yang  ada  di  desa
simbang. Kegiatan Program Ketahanan Pangan di Desa Simbang telah diwujudkan  oleh  Pemerintah  Desa, dengan melaksanakan kegiatan
penguatan  perekonomian  masyarakat desa melalui kegiatan Pertanian Tomat, Pertanian Jagung dan Pertanian Kelapa dengan  alokasi  anggaran  sebesar  Rp. 91.557.240,- Kegiatan Pembelian
Pupuk  diserahkan  kepada  masyarakat dengan  alokasi  anggaran  sebesar  Rp.
50.000.000,-  dan  kegiatan  Pembelian Kontak  Hama  Babi  diserahkan  kepada masyarakat  dengan  alokasi  anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- .
Tabel 1. Realisasi Dana Desa Tahun 2022 Pemerintahan Desa Simbang TIDAK Kegiatan Anggaran 1 Kegiatan pembangunan Rp 226.615.760,- 2 Pemberdayaan masyarakat Rp 172.557.240,- 3 Ketahanan pangan Rp 146.557.240,- Total Rp. 654.133.000,- Sumber : APBD Desa Simbang Tahun 2022 Variabel Sasaran  atau Sasaran Kebijakan yang Jelas dan Konsisten Sasaran atau sasaran suatu kebijakan  merupakan  variabel  penting dalam  pelaksanaan  program  yang dilaksanakan, karena tercapainya program  tergantung  pada  tercapainya tujuan, apakah program yang
dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan program  yang  digulirkan,  berdasarkan data  sekunder  dari  Peraturan  Presiden Nomor  104  Tahun  2021  disebutkan bahwa  tujuan  program  ketahanan pangan di desa adalah Untuk mengatasi dan  mengurangi  kemiskinan  di  desa akibat pandemi Covid-19, upaya
tersebut  dilakukan  pemerintah  untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Berdasarkan  data  empiris  yang diperoleh  melalui  wawancara  kepada beberapa responden inti yaitu pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa,  dan  unsur  BPD,  serta  pemangku kepentingan  lainnya  sudah  mengetahui tujuan  pelaksanaan  program  ketahanan pangan di desa yang didanai dana desa, mereka  mengetahui  program  tersebut karena  sosialisasi  dilakukan  di  tingkat pusat,  provinsi,  dan  daerah,  sehingga tujuan program ini dapat dipahami oleh pelaksana di lapangan yaitu

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (803-817)
Pemerintahan  desa  yang  seimbang. Selain  sosialisasi,  peran  pendamping desa  juga  sangat  berpengaruh  terhadap terwujudnya program ketahanan pangan ini,  pendamping  desa  mengupayakan kebijakan  terkait  ketahanan  pangan  di desa  dapat  dipahami  dan  dilaksanakan oleh  pemerintah  desa  sesuai  dengan ketentuan. dan sesuai dengan tujuan dan harapan pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan seperti ini. Variabel  pendukung  teori  yang  kuat dalam perumusan kebijakan Variabel  selanjutnya  yang  dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program menurut  Sabatier  (1986:268)  adalah dukungan  teori-teori  yang  kuat  dalam merumuskan  kebijakan,  pemerintah dalam  merumuskan  kebijakan  yang harus dilaksanakan berdasarkan
permasalahan yang ada,  serta  kegiatan program  ketahanan  pangan  ini,  adanya kebijakan dari pusat karena pemerintah ingin menyelesaikan permasalahan yaitu  pengentasan  dan  pengentasan kemiskinan  di  Indonesia,  dimana  salah satu teori menyatakan bahwa salah satu upaya  untuk  mengurangi  kemiskinan ekstrim  adalah  dengan  memperkuat ketahanan  pangan  keluarga,  khususnya masyarakat pedesaan.
Berdasarkan  hasil  analisis  data terkait variabel, dukungan teoritis yang kuat  terhadap  program  ketahanan pangan ini sangat tepat,  bahwa sebagai upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim harus dilaksanakan melalui dua pendekatan khusus yaitu dengan mengurangi beban pengeluaran
masyarakat miskin dan  rentan  melalui program perlindungan sosial dan subsidi.  Dan  yang  kedua  adalah melakukan strategi pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas  kelompok  miskin  dan rentan  melalui  program  ketahanan pangan keluarga, sehingga setiap keluarga  rentan  memiliki  ketahanan pangan  yang  cukup  dalam  memenuhi kebutuhan pangannya.
Variabel Proses pelaksanaannya mempunyai  landasan  hukum  yang jelas Variabel terkait proses pelaksanaan yang mempunyai landasan hukum  yang  jelas,  bahwa  kebijakan program  ketahanan  pangan  selain tertuang dalam Perpres 104 Tahun 2021 juga  telah  mempunyai  surat  keputusan menteri  desa  PDTT  tentang  pedoman ketahanan  pangan  di  desa  yaitu  Surat Keputusan  Nomor  82  Tahun  2022, selain  landasan  pelaksanaan  program ketahanan  pangan  juga  mengacu  pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025  tentang  Ketahanan  Pangan  dan Gizi,  serta  diatur  dengan  Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan  Strategis  Pangan  dan  Gizi. Dan  untuk  penganggaran  dari  program ini,  pemerintah  melalui  kementerian desa  telah  menerbitkan  Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  7
Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2022.
Dasar  hukum  pangan  ini  program ketahanan  pangan  perlu  berpedoman pada pemerintah desa, khususnya  yang

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (803-817)
nantinya  dapat  dijadikan  acuan  bagi Desa dalam merencanakan, menganggarkan,  dan  melaksanakan program/kegiatan  ketahanan  pangan  di
Desa dan juga sebagai acuan bagi Desa dalam  menggunakan  dana  Desa.  untuk program/kegiatan  ketahanan  pangan  di Desa.
Berdasarkan  hasil  analisis  data terkait variabel-variabel tersebut,
pemerintah desa dan pemangku kepentingan  telah  mengetahui  dasar hukum pelaksanaan program ketahanan pangan  di  desa,  dengan  pedoman  dan referensi dari pemerintah pusat sehingga memudahkan pemerintah desa dalam  melaksanakan  program  tersebut. Pemerintah  desa  telah  merealisasikan
kegiatan  program  ketahanan  pangan  di desa  yang  bersumber  dari  anggaran dana  desa  tahun  2022.  Dari  total anggaran  dana  desa  yang  diterima pemerintah  desa  pada  tahun  2022 sebesar Rp. 654.133.000,- dan berdasarkan kebijakan dalam Peraturan Presiden  104  Tahun  2021  bahwa  20% anggaran Dana Desa atau Rp. 146.557.240,- dialokasikan oleh pemerintah desa untuk kegiatan program  ketahanan  pangan  di  desa. Bentuk kegiatan ketahanan pangan yang dilakukan oleh pemerintah desa Simbang  adalah  kegiatan  peningkatan produktivitas pertanian khususnya pada kelompok  petani  tomat,  cabai,  jagung dan kelapa.
Tabel 2. Realisasi Kegiatan Program Ketahanan Pangan di Desa yang Bersumber dari Dana Desa Tahun 2022 Pemerintah Desa Simbang
Sumber : APBD Desa Simbang Tahun 2022
Variabel:  Komitmen  dan  keahlian pelaksana kebijakan
Berdasarkan  hasil  analisis  data
terkait indikator pada variabel Komitmen  dan  Keahlian  pelaksana kebijakan, pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya berkomitmen  melaksanakan  program ketahanan pangan di desa sesuai dengan ketentuan, upaya yang dilakukan pemerintah  desa  adalah  melakukan
sosialisasi.  program  ketahanan  pangan di  desa  ini  melalui  berbagai  forum musyawarah  dan  acara-acara  publik yang ada di masyarakat, setiap saat ada kesempatan
untuk
selalu menyosialisasikan  program  ketahanan pangan  agar  masyarakat  mengetahui program  ketahanan  pangan  yang  akan dilaksanakan  oleh  Desa  Simbang. Pemerintah.
TIDAK Kegiatan Anggaran
1 Bantuan Kelompok Tani Tomat (6 Grup) Rp. 31.557.240, ,- 2 Pendampingan Kelompok Tani Jagung (5 Grup) Rp. 40.000.000,- 3 Petani Kelapa Pendampingan Kelompok (2 Kelompok) Rp. 20.000.000,- 4 Persiapan Pupuk Rp. 50.000.000,- 5 Kontak Hama Babi Rp. 5.000.000,- Total Rp. 146.557.240,-

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (803-817)
Selain  itu,  sebagai  komitmen mensukseskan program ketahanan pangan  di  Desa  Simbang,  dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah  Desa  Simbang  bersama Pemerintah Kabupaten Pamboang, BPD Desa  Simbang  dan  Pendamping  Desa sesuai  dengan  salah  satu  tugas  dan fungsinya. fungsinya yaitu melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi terkait  program  dan  kegiatan  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa Simbang.  Berdasarkan  data  empiris  di lapangan,  hasil  monev  yang  dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, kecamatan dan pendamping desa, kegiatan program ketahanan pangan di desa Simbang yang bersumber  dari  dana  desa  pada  tahun 2022 dapat dikategorikan lancar.
Namun  masih  terdapat  permasalahan teknis  yang  harus  diperbaiki,  terutama memastikan  kegiatan  yang  dilakukan harus  berkelanjutan,  tepat  sasaran  dan transparan.
Dukungan Pemangku Kepentingan yang Variabel Indikator variabel dukungan pemangku kepentingan adalah partisipasi  dalam  proses  perencanaan dan  proses  penentuan  kegiatan  dan kelompok  sasaran  dalam  kegiatan ketahanan  pangan  di  Desa  Simbang, pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya melakukan diskusi dan musyawarah untuk memetakan dan menentukan kegiatan melalui musyawarah desa, mengakomodasi masyarakat  usulan  dan  peninjauan  visi dan  misi  kepala  desa  yang  tertuang dalam RPJMDes Desa Simbang.
Sehingga  penetapan  kegiatan  dan penunjukan  kelompok  sasaran  tidak mengakomodasi kepentingan kelompok maupun kepentingan
individu pengambil  kebijakan  di  tingkat  bawah seperti  kepala  desa,  BPD  atau  unsur lembaga lainnya.
Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas, bahwa  pemerintah  desa  simbang mendapat dukungan dalam melaksanakan  program  ketahanan pangan  di  desa,  dukungan  tersebut disebabkan  adanya  keterbukaan  dan transparansi dalam pelaksanaan program, pelaksanaan program berdasarkan kebutuhan  masyarakat  di desa. upaya peningkatan produktivitas petani di desa simbang sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan pada kelompok keluarga miskin dan rentan. Variabel  Stabilitas  kondisi  sosial, ekonomi dan politik
Variabel  yang  berkaitan  dengan kestabilan kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yaitu dengan adanya keterbukaan pemerintah, sosialisasi dan edukasi  kepada  masyarakat  sebagai kelompok  sasaran  sehingga  menjamin kelompok  sasaran  telah  mengetahui, memahami  dan  mempelajari  tentang pedoman tersebut. pelaksanaan program ketahanan pangan di  desa, berdasarkan hasil  analisis  data  terkait  indikator tersebut bahwa dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, kelompok  sasaran  sebagai  penerima manfaat  program  ketahanan  pangan  di Desa  Simbang  sudah  mengetahui, memahami  dan  mempelajari  pedoman pelaksanaan kegiatan program ketahanan pangan yang akan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (803-817)
dilaksanakan. Sehingga stabilitas kondisi  sosial  masyarakat  kondusif untuk pelaksanaan program. Variabel  lain  yang  berkaitan dengan  stabilitas  perekonomian  di masyarakat,  berdasarkan  hasil  analisis data terkait indikator tersebut, kelompok  sasaran  merasakan  dampak positif dengan adanya kegiatan program ketahanan  pangan  di  desa,  sedangkan dampak  yang  dirasakan  kelompok masyarakat  adalah  merasa  terbantu, belanja  modal  harus  dikurangi  dengan bantuan  pemerintah  desa  melalui  dana desa untuk program ketahanan pangan.
Terkait  stabilitas  politik  dengan program  ketahanan  pangan  di  Desa
Simbang bisa kondusif karena pemerintah  desa  melakukan  sosialisasi dan  musyawarah  ke  berbagai  lapisan masyarakat,  tanpa  memilah  kelompok kepentingan  politik.  Sehingga  ada kepercayaan  dari  masyarakat  bahwa pemerintah  desa  telah  merealisasikan program ketahanan pangan secara tepat sasaran dan transparan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data empiris  di  lapangan  menunjukkan bahwa pelaksanaan program  ketahanan pangan  di  desa  yang  bersumber  dari dana  desa  pada  tahun  2022  di  desa simbang  dengan  analisis Variabel-
variabel  yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi, yaitu tujuan atau sasaran kebijakan  yang  jelas  dan  konsisten, Dukungan  teoritis  yang  kuat  dalam
merumuskan kebijakan,
Proses implementasi memiliki landasan hukum yang  jelas,  Komitmen  dan  keahlian pelaksana kebijakan, Dukungan pemangku  kepentingan  dan  stabilitas sosial , kondisi ekonomi dan politik, jika dilihat berdasarkan enam variabel yang dianalisis  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan program ketahanan pangan di  desa  yang bersumber dari dana desa pada  tahun  2022  di  Desa  Simbang
Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene telah terlaksana dengan baik. Dari  enam  variabel  kunci yang mempengaruhi keberhasilan program pelaksanaan program ketahanan  pangan  di  Desa  Simbang, yaitu  variabel  kelima  berkaitan  dengan dukungan pemangku kepentingan  yang dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program ketahanan  pangan  di  Desa  Simbang.  , dimana  Pemerintah  Desa  Simbang mendapat dukungan penuh dari berbagai  pemangku  kepentingan  dan masyarakat,  karena  mulai  dari  proses perencanaan hingga pelaksanaan program  dilakukan  tepat  sasaran  dan transparan. Selain itu, seluruh pemangku  kepentingan  terkait,  BPD, LPM, Pendamping Desa dan kelompok masyarakat dipastikan memahami maksud dan tujuan diadakannya program ketahanan pangan di desa yang bersumber  dari  dana  desa  pada  tahun 2022,  pemahaman  tersebut  dilakukan melalui  peninjauan  pedoman  terkait pelaksanaan  .  pedoman  dan  petunjuk teknis  program  ketahanan  pangan  di

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (803-817)
desa,  agar  kegiatan  yang  dilakukan sesuai  dengan  harapan  pemerintah,
Kemudian peran indikator dari sosialisasi  juga  sangat  berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program,  karena  masyarakat  aktif melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap program tersebut. pelaksanaan kegiatan program ketahanan pangan di Desa Simbang .

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Cresswell, JW (2009). Desain Penelitian  "Pendekatan  Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan
Campuran. California:  SAGE Publications.
Edwards III, G.C (1980) . Implementing
Public
Policy , Washington D.C : Congresional
Quarterly Press
Purwanto,  EA,  &  Sulistyastuti,  DR
(2012). Implementasi  Kebijakan Publik  :  Konsep  dan  Aplikasinya
di Indonesia.
Yogyakarta: Penerbit Gava Media. Punch,  K.F.  (2005) Introduction  To
Social
Research:Quantitative And Qualittative
Approaches (2nd Ed) . London Sage
Jurnal Darmi, T.&. (2021). Kajian Pengelolaan Dana  Desa  Terhadap  Perspektif Kapasitas Aparatur Desa Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2019. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik , 1995-205.
Darmi,  T.,  Mujtahid,  IM,  Ichzani,  BA,
& Nusantara, BD (2022). Analisis Pengelolaan  Dana  Desa  Pada Masa  Pandemi  Covid-19  di Kabupaten  Bengkulu  Selatan. Publikasi : Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 89-98. Dwinugraha, A. (2020). Kepemimpinan politik Kepala Desa. PUBLISIA :
Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 117-125.
Dwiratna,  N.  :.  (2016).  Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan menerapkan  Konsep  Kawasan Rumah Pangan Lestari. Dharmakarya  Jurnal  Aplikasi Ipteks Untuk Masyarkaat , 34-37.
Elmore,  R.F  (1978)  . Organizational Model of social Program Implementation ”
Public
Policy 26 : 185-288
Nawangsari,  CS  (2019).  Implementasi Program Keluarga Harapan dalam uoaya mengentaskan kemisikinan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Agustus 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023    (803-817)
di  Kota  Batu. Jurnal  Inovasi
Sektor Publik , 68-74.
Sianturi, RR, Batubara, BM, & Angelia, N. (2021). Implementasi Program
Sembako  pada  masa  pandemi Covid-19  di  tingkat  Kelurahan. Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister  Administrasi  Publik , 185-191.
Vizia  Lukri  Damayanti,  RK  (2016).
Analisis  Faktor  -  Faktor  Yang Mempengaruhi ketahanan Pangan Rumah  Tangga  Petani. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan ,
89-96.