## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 5, Issue 2, December 2023
P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER
ANALYSIS OF DECISION MAKING DILEMMA ON THE REGULATION OF PALM LAND WHITENING IN THE EMPLOYMENT COPYRIGHT LAW
ANALISIS DILEMA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA REGULASI PEMUTIHAN LAHAN SAWIT DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Hafilah Adys Mardela 1 , Khalisya  Nadine Apriza 2 , Muhammad Rizki  Naufal 3 ,
Sazkia Ismi Almira 4 1,2,3,4 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia E-mail: hafilahmardela@gmail.com 1 , khalisya.nadine@gmail.com 2 , muhammadrizkinaufal26@gmail.com 3 , sazkiaismialmira@gmail.com 4 ARTICLE  INFO ABSTRACT
Correspondent
Hafilah Adys Mardela hafilahmardela@gmail.com
Key words:
bleaching, palm oil land, dilemmas, decision making, Job Creation Law
Website: https://idm.or.id/JSER/inde
x.php/JSER
Page: 759 - 767
The palm oil industry  plays a crucial  role in the global economy, particularly in Indonesia,  the largest producer, which faces issues concerning  land  legality.  Consequently,  the  government introduced  a  land  amnesty  regulation  specifically  for  palm  oil plantations.  However,  the  government,  in  enforcing  this regulation  related  to  the  Omnibus  Law  on  Job  Creation,  is confronted  with  decision-making  dilemmas  due  to  overlaps with other regulations  and insufficient  attention  to  justice.  This study employs  ethical  decision-making  theory  encompassing  three aspects:  legality,  justice,  and  responses.  Using  this  theory,  this essay  aims  to  analyze the  decision-making  dilemmas  concerning the Palm Land Amnesty  Regulation within  the Omnibus  Law on Job Creation and its impacts, while also comparing it with policies implemented in Malaysia.
Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.
INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden
Hafilah Adys Mardela hafilahmardela@gmail.com
Kata kunci: pemutihan, lahan sawit, dilema, pengambilan keputusan,  UU Cipta Kerja
Website: https://idm.or.id/JSER/inde x.php/JSER
Hal: 759 - 767
Industri  kelapa  sawit  memegang  peranan  krusial  dalam ekonomi  global,  termasuk  di  Indonesia  yang  menjadi produsen  terbesar  mengalami  isu  terkait  legalitas  lahan, sehingga pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi berupa pemutihan lahan sawit. Pemerintah dalam memberlakukan regulasi  tersebut  yang  terkait  dengan  Undang-Undang Cipta  Kerja  dihadapi  dilema  pengambilan  keputusan karena  tumpang  tindihnya  dengan  regulasi  lain  dan kurangnya  perhatian  terhadap  keadilan.  Penelitian  ini menggunakan teori keputusan etis yang meliputi tiga aspek, yaitu  legalitas,  keadilan,  dan  tanggapan.  Dengan  teori tersebut,  esai  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dilema pengambilan  keputusan  pada  Regulasi  Pemutihan  Lahan Sawit dalam Undang-Undang  Cipta Kerja dan dampaknya, serta  membandingkannya  dengan  kebijakan  yang diterapkan di Malaysia
Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Industri  kelapa  sawit  merupakan  sektor  yang  memiliki  peran  penting  dalam perekonomian  global  dan  telah  menjadi  salah  satu  pilar  utama  pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh United States Department of Agriculture (USDA), total produksi minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di Tanah Air telah mencapai 45,5 juta metrik ton pada periode  2022/2023, menjadikan Indonesia  sebagai  negara dengan produksi minyak  sawit  terbesar  di  dunia.  Bahkan,  industri  kelapa  sawit  mentah  telah berkontribusi sebagai penyumbang ekspor terbesar bagi Indonesia dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk 16 juta tenaga kerja (Limanseto, 2021). Namun, kendati memberikan  berbagai  dampak  positif  terhadap  roda  perekonomian,  masih  ada beragam kontroversi yang muncul berkaitan dengan dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit di negeri ini.
Dinamika yang terjadi sebagai akibat dari kontroversi yang ada semakin diperparah dengan munculnya permasalahan baru sejak hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemutihan/Pengampunan Perkebunan Sawit di  Kawasan Hutan yang merupakan turunan dari Pasal 110A dan 110B pada Undang-Undang Cipta Kerja. Secara garis  besar, pasal tersebut  menjelaskan bahwa setiap  industri yang  memiliki  lahan kelapa  sawit dan belum  memiliki  perizinan dan  melanggar peraturan kehutanan akan  dikenai  sanksi  pidana  dan/atau sanksi  administratif sesuai  dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Sayangnya, hadirnya regulasi pemutihan lahan sawit ini  justru akan semakin  mengancam kelestarian kawasan hutan dan seluruh ekosistem  alam di  dalamnya, meningkatkan celah pelanggaran
perusahaan  sawit  di  masa  depan,  menciderai  hak  masyarakat  adat,  dan menimbulkan tumpang tindihnya kebijakan yang menunjukkan adanya kontradiksi dalam  norma  hukum  dan  hadirnya  dilema  pengambilan  keputusan  di  tingkat pemerintahan (Greenpeace, 2023).
Dengan produksi  CPO yang  dapat mencapai level  tertinggi,  pertanyaan etis  dan praktis  pun  semakin  mendesak  untuk  segera  disampaikan  kepada  pemerintah: apakah regulasi  pemutihan lahan sawit ini  mampu meredakan kontroversi yang melingkupi industri sawit sejak lama, atau justru malah memperdalam dilema? Oleh karena itu, esai  ini hadir dengan tujuan untuk menggali lebih dalam dampak dan implikasi  regulasi  pemutihan  lahan  sawit  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja terhadap dilema  pengambilan keputusan  di  tingkat  kebijakan, industri,  maupun masyarakat.  Melalui  analisis  yang  mendalam,  literatur  ini  diharapkan  dapat memberikan wawasan yang kritis  dan konstruktif agar terciptanya solusi  konkret dalam menghadapi tantangan kompleks atas regulasi pemutihan lahan sawit yang ada.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi  yang  digunakan dalam penelitian  ini  adalah studi  kepustakaan atau library  research, penelitian yang  mempelajari berbagai  buku  referensi  serta  hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti  (Sarwono, 2006). Peneliti menggunakan kata kunci seperti pemutihan, lahan sawit, dilema, pengambilan keputusan, dan UU Cipta Kerja untuk  memudahkan pencarian sumber literatur  yang ada. Adapun dengan digunakannya metode studi kepustakaan ini, peneliti akan lebih mudah menyajikan narasi-narasi relevan mengenai topik penelitian karena sumber  data yang diambil beragam dan menyeluruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Undang-Undang Cipta Kerja dan Regulasi Pemutihan Lahan Sawit Undang Undang Cipta Kerja atau yang biasa disebut UU Ciptaker merupakan regulasi  yang  mengatur  reformasi  di  bidang  ketenagakerjaan,  pengaturan batasan lahan, penyederhanaan proses birokrasi, dan upaya untuk melindungi investasi. Pasal 110A dan 110B dalam undang undang ini masing masing terdiri dari  3  ayat  yang  membahas  tentang  kegiatan  usaha serta  sanksi  yang  akan diterapkan jika dilanggar. Dalam ayat 1 (Pasal 110A) dijelaskan bahwa setiap individu atau entitas yang melakukan kegiatan usaha di  Kawasan Hutan dan memiliki  perizinan  berusaha  sebelum  berlakukan  Undang  Undang  ini diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dengan batas waktu 2 November 2023. Persyaratan yang  dimaksud  adalah persyaratan mengenai  kegiatan  usaha di lingkungan hutan. Jika perusahaan tidak memenuhi persyaratan sesuai waktu yang  ditentukan, pihak  yang  terlibat  akan  dikenai  sanksi  administratif yang melibatkan  pembayaran  denda  hingga  pencabutan  hak  perizinan  berusaha sebagaimana yang telah dipaparkan pada ayat kedua. Pada pasal 110B ayat 1 menyatakan  bahwa  selain  pembayaran  denda  dan  pencabutan  izin  usaha, pelanggar  akan  menghadapi  konsekuensi  berupa  penghentian  sementara kegiatan usaha dan tindakan paksaan pemerintah. Namun, pasal ini memberi pengecualian kepada pelanggar yang  memiliki  kriteria  tertentu. Jika  terdapat
seorang yang memiliki  tempat tinggal di sekitar kawasan hutan selama 5 tahun terus  menerus  dengan luas  maksimal  5  hektar, orang tersebut  diperbolehkan untuk tidak dikenakan sanksi administratif. Rincian lebih lanjut mengenai sanksi administratif  dan  prosedur  penerimaan  negara  diatur  dalam  peraturan pemerintah.  Dengan  demikian,  adanya  kedua  pasal  ini  bertujuan  untuk memberikan  panduan  terhadap  pelanggaran  serta  pengecualian  dan penyelesaiannya dalam hal kegiatan usaha di kawasan hutan.

## 2. Tujuan Pembentukan Regulasi Pemutihan Lahan Sawit
Kebijakan pemutihan lahan sawit, yang diusung pemerintah untuk melegalkan 3,3 juta hektar kebun kelapa sawit yang terletak di kawasan hutan, bermula dari tujuan memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit yang sebelumnya dianggap kacau. Melalui  pemutihan, pemerintah berupaya memberikan kejelasan status kepada perusahaan, koperasi, dan masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit, sehingga dapat mematuhi peraturan hukum dan kewajiban pajak. Langkah ini juga  dimotivasi  oleh  keinginan  menyelesaikan  masalah  perizinan  dan  hak penggunaan lahan  yang  kerap  tumpang  tindih  dengan  area  hutan,  dengan merujuk pada ketentuan dalam pasal 110 A dan 110 B Undang-Undang Cipta Kerja.
Tujuan utama dari pemutihan ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap kebun kelapa sawit yang berada di  kawasan hutan, sehingga perusahaan dan masyarakat yang  memiliki  kebun  dapat mematuhi  peraturan perpajakan dan kewajiban  hukum  lainnya.  Selain  itu,  pemutihan  juga  diarahkan  untuk meningkatkan  tata  kelola  industri  kelapa  sawit  secara  keseluruhan,  dengan harapan bahwa status legal ini dapat membantu pengelolaan kebun kelapa sawit menjadi lebih terarah dan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Meskipun demikian, terdapat pandangan kritis yang mengkhawatirkan dampak negatifnya terhadap industri kelapa sawit Indonesia, terutama terkait dengan kurangnya perhatian terhadap  prinsip-prinsip  keberlanjutan dalam  tata  kelola  sawit  di Indonesia.

## 3. Mekanisme Implementasi Regulasi Pemutihan Lahan Sawit
Secara garis besar, tujuan awal pengimplementasian regulasi yang ada adalah karena kerap ditemukan kegiatan usaha kelapa sawit di dalam kawasan hutan yang  tidak  memiliki  perizinan.  Bahkan,  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, telah ditelusuri lahan seluas kurang lebih 3,3 juta hektar yang  belum  mendapat  kepastian  hukum.  Oleh  karena  itu,  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang membahas mengenai Cipta Kerja membuat suatu kebijakan baru yang mengedepankan pengenaan sanksi dan kemudian tercermin dalam Pasal 110A dan 110B pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021.
Secara umum, regulasi yang berlaku dalam penerapan Pasal 110A dan 110B akan mempengaruhi seluruh kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan mengatur kegiatan  usaha  di  kawasan hutan  yang  tidak  memiliki  perizinan  di  bidang kehutanan sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Regulasi ini mulai  hadir ketika dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 dan diimplementasikan pada seluruh  wilayah di  Indonesia. Berdasarkan Perpu  tersebut,  kegiatan  pertama  yang  harus  dilakukan  oleh  pemilik  usaha adalah dengan membayar Pajak Penghasilan dari Hasil Hutan (PSDH) dan Dana
Reboisasi (DR) yang selanjutnya akan ada penyesuaian atas status kepemilikan lahan.
Sayangnya,  pada  Pasal  110A  dijelaskan  juga  bahwa  kawasan  hutan  yang dijadikan kebun sawit dan telah memiliki izin usaha sebelum berlakunya regulasi ini  tetap  diperbolehkan  beroperasi  dengan  syarat  sudah  memenuhi  syarat administratif dalam kurun waktu 3 tahun setelah berlakunya regulasi ini. Selain itu, melalui regulasi ini, pemerintah juga mengganti sanksi pidana dengan sanksi administratif seperti  denda dan/atau pembatalan izin  beroperasi.  Pada Pasal 110B, dijelaskan pula  bahwa setiap perusahaan kelapa sawit yang  melanggar regulasi  hanya akan diberikan sanksi  administratif seperti  pembayaran denda atau pencabutan izin  usaha dan tidak  ada  sanksi  yang  lebih  menekan pihak industri kelapa sawit tersebut.
4. Dilema Pengambilan Keputusan Pada Regulasi Pemutihan Lahan Sawit
Adanya permasalahan legalitas akan lahan sawit yang berada di Kawasan hutan, pemerintah  merasakan  adanya  urgensi  untuk  membentuk  suatu  kebijakan sebagai  penyelesaian  masalah.  Urgensi  tersebut  berakar  dari  fakta  bahwa menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dari  total  luas  lahan sawit  di  Indonesia  sebesar  16,8 Juta  hektar, terdapat perkebunan sawit mencapai 3,3 juta hektar berada di kawasan hutan yang ditemukan oleh  audit satgas tata kelola  industri  sawit berdasarkan citra satelit tahun 2021.
Berkaitan  dengan  konteks  pembuatan  keputusan  tersebut,  pemerintah mengalami  dilema.  Melihat  dari  segi  keputusan  etis,  pemberlakuan regulasi terkait Pasal 110A dan 110B UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU merupakan keputusan yang dapat dikatakan belum bijaksana. Hal ini berdasar dari minimnya perhatian pemerintah terhadap dampak jangka Panjang dari pemberlakuan regulasi tersebut.
Pertama, dari  aspek  legalitas,  dari  regulasi  pemutihan  lahan sawit  tersebut, adanya tumpng tindih dan kontradiksi antar peraturan. Dimana dalam muatan Pasal  110A  dan  Pasal  110B  UUCK  memberikan  peluang  untuk  melegalkan tanaman sawit di luar tanaman hutan, namun Peraturan Menteri (Permen) LHK P.23/2023 menyatakan bahwa kelapa sawit bukan termasuk tanaman hutan. Hal ini  berarti  satu  peraturan  melegalkan  tanaman  sawit  di  kawasan  hutan, sementara peraturan lainnya melarangnya karena seharusnya hutan ditanami dengan berbagai jenis hayati, bukan hanya satu jenis seperti kebun sawit.
Kedua, tidak ditemukannya aspek keadilan atau fairness terhadap manfaat dari pemberlakuan regulasi ini, karena hanya akan dirasakan secara langsung oleh kelompok oligarki yang memiliki kepentingan dalam industri kelapa sawit yang dapat  dengan  mudah  melegalkan  lahan  kelapa  sawit  ilegal  mereka  dengan pemutihan dan terus  mendapatkan keuntungan. Sedangkan di  sisi  lain  yang luput  dari  perhatian  pemerintah,  kebijakan  ini  terlihat  tidak  mendukung perlindungan  lingkungan  dan  tidak  memperhatikan  dampaknya  pada masyarakat adat dan masyarakat lokal. Seperti pada lahan sawit yang berada di area Kesatuan Hidrologis Gambut yang bersifat rentan terbakar dan memerlukan izin  konsensi  untuk menanggulangi akibat terkait, berdasarkan media  Pantau
Gambut (2023) hanya 16% perusahaan sawit illegal  yang  mengikuti  prosedur local dan budidaya untuk berada di ekosistem gambut dan sisanya tidak.
Ketiga,  pemberlakuan  regulasi  ini  menimbulkan  beragam  tanggapan,  salah satunya pada instansi penyelenggara pelayanan publik, yaitu Ombudsman RI. Dilansir dari media Bisnis  Tempo (2023) seorang anggota dari Ombudsman RI, yaitu Yeka, menganggap adanya potensi maladministrasi, dilihat dari banyaknya masalah  yang  ada  atas  status  Kawasan  hutan.  Berkaitan  dengan  hal  itu, mekanisme Pasal 110A dan 110B UUCK perusahaan yang telah mengembangkan kegiatan  usahanya  di  area  hutan  produksi  dapat  mengajukan  permohonan pelepasan atau  pemutihan lahan. Dengan kata  lain,  korporasi  diperbolehkan untuk tetap beroperasi setelah membayar denda administratif. Hal tersebutlah yang mempertanyakan pihak Ombudsman atas motif Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan regulasi tersebut dan apa motifnya.

## 5. Dampak Dilema Keputusan pada Inefektivitas Implementasi Regulasi Terhadap Pemerintah
Beragam  kontroversi  yang  bermunculan  akibat  pemberlakuan  regulasi pemutihan lawan sawit sebesar 3,3 juta hektar yang berada di Kawasan hutan . Hal ini  menciptakan banyaknya komentar berujung  pada kritik  yang bertuju pada  inefektivitas  dalam  implementasiannya,  dimana  pemerintah  memiliki tujuan  mengambil  langkah  tersebut  secara  khusus  untuk  menciptakan peningkatan atas tata kelola sektor hulu, yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan secara berkelanjutan dan pengembangan industri  kelapa sawit sendiri. Namun, karena pemerintah tidak memperhatikan berbagai sektor dan pihak yang dapat dirugikan sehingga memunculkan dilema dalam pembuatan keputusan yang sudah diimplementasikan.
Dampak dari  dilema  tersebut  dirasakan oleh  pemerintah pusat,  dimana  MK membuat  keputusan untuk  memberlakukan UU CK  No. 6  tahun 2023 untuk perubahan muatan dalam pada UU no. 22 tahun 2020. Hal ini didasari atas usulan pihak  Ombudsman  RI,  bahwa  tenggat  waktu  pengajuan  atau  penyerahan kelengkapan  syarat  atas  pemutihan  sawit  perlu  diperpanjang  dikarenakan permintaan persyaratan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit kepada badan usaha atau masyarakat lebih  baik  diajukan setelah penetapan kawasan hutan selesai dilakukan agar masyarakat diberi kepastian akan hak katas tanah yang berada atau tidak berada di dalam Kawasan hutan.
6. Komparasi Kebijakan Tata Kelola Lahan Sawit Indonesia dengan Malaysia Pendekatan kebijakan dan tata kelola terhadap perkebunan kelapa sawit ilegal di Indonesia dan Malaysia mencerminkan perbedaan yang signifikan. Di Indonesia, penyelesaian  permasalahan  lahan  sawit  ilegal  diupayakan  melalui  program pemutihan lahan  yang  kontroversial,  dimulai  pada  tahun  2021. Program ini bertujuan melegalkan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi secara ilegal di area hutan, diangkat sebagai langkah restoratif yang menggantikan pendekatan punitif sebelumnya terhadap perkebunan ilegal. Meski demikian, kekhawatiran muncul terkait tingkat transparansi program ini dan potensi adanya kesepakatan di balik layar, terutama karena tekanan untuk menyelesaikan proses pemutihan sebelum  tenggat  waktu  pada  2  November  2023, dapat  meningkatkan  risiko korupsi.
Sementara itu,  di  Malaysia, fokus  tata  kelola  perkebunan kelapa  sawit  lebih tertuju pada aspek  keberlanjutan. Negara ini aktif mengikuti  skema sertifikasi seperti  RSPO  ( Roundtable  on  Sustainable  Palm  Oil )  dan  MSPO  ( Malaysian Sustainable  Palm  Oil ),  dengan  Sabah sebagai  wilayah  yang  memimpin  upaya sertifikasi  tersebut.  Tantangan  utama  tata  kelola  kelapa  sawit  di  Malaysia melibatkan keterbatasan lahan di Semenanjung Malaysia, di mana sebagian besar lahan telah  ditanami, dan krisis  tenaga kerja  yang  diperparah oleh  pandemi COVID-19.  Malaysia  juga  berusaha  menjaga  citra  industri  kelapa  sawitnya dengan menyesuaikan kebijakan pajak ekspor untuk mendukung ekspor kelapa sawit. Meski demikian, tantangan struktural seperti keterbatasan lahan dan krisis tenaga  kerja  tetap  menjadi  hambatan utama.  Dalam  konteks  keberlanjutan, Malaysia  memilih  jalur  sertifikasi  untuk  mendukung  citra  kelapa  sawitnya. Melalui  komitmen  pada  skema  sertifikasi,  Malaysia  berusaha  untuk meningkatkan praktik  tata  kelola  yang  berkelanjutan di  sektor  kelapa  sawit. Sebagai respons terhadap tuntutan global terkait deforestasi dan isu-isu sosial di sektor  kelapa  sawit,  sertifikasi  menjadi  landasan  kebijakan  tata  kelola perkebunan kelapa sawit di Malaysia.
Secara  keseluruhan,  baik  Indonesia  maupun  Malaysia  dihadapkan  pada tantangan unik yang mencakup aspek legalitas, transparansi, keberlanjutan,  dan kondisi  struktural  pasar  global  dalam  mengelola  perkebunan  kelapa  sawit. Indonesia berusaha mengatasi kompleksitas tata kelola perkebunan kelapa sawit ilegal melalui kebijakan pemutihan, yang menitikberatkan pada usaha melegalkan perkebunan yang  beroperasi  secara ilegal  di  area hutan. Di  sisi  lain,  Malaysia memilih pendekatan yang lebih berfokus pada keberlanjutan melalui sertifikasi.

## SIMPULAN
Permasalahan kelapa sawit yang melanda Indonesia harus segera diselesaikan. Jika tidak hal ini akan berdampak buruk pada industri persawitan Indonesia yang selama ini  menjadi  pilar  perekonomian  lokal.  Meskipun  usaha  kelapa  sawit  dianggap sebagai usaha yang mendominasi Indonesia, secara umum pengelolaan kelapa sawit kurang memadai, terutama dalam perihal hak atas tanah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis  dari  Pemerintah  untuk  mengatasi  permasalahan  tata kelola  pertanahan  ini.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2021  tentang Pemutihan/Pengampunan Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan yang merupakan turunan dari Pasal 110A dan 110B pada Undang-Undang Cipta Kerja memberi solusi untuk  menyelesaikan  kontroversi  ini.  Namun,  dalam  pelaksanaannya  adanya undang undang ini justru memberi dampak pada aspek lain selain dari sisi legalitas. Oleh  karena itu,  terjadi dilema  pengambilan keputusan dalam proses  pemutihan lahan sawit di Indonesia. Dengan adanya dilema, dapat disimpulkan bahwa dalam proses  pembuatan  regulasi,  penting  untuk  mempertimbangkan  berbagai  aspek. Fokus hanya pada satu aspek saja dapat mengakibatkan dampak yang signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aturan Pemutihan Kebun Sawit di Kawasan Hutan Digugat ke MA. (2023, September
20). CNN Indonesia. Retrieved December 7, 2023, from
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230920144700-12-1001503/atu ran-pemutihan-kebun-sawit-di-kawasan-hutan-digugat-ke-ma
Berikut Isi Pasal 110A dan 110B Mengenai Sawit dalam Kawasan Hutan yang Disebut Kemenko Marves. (2023, June 27). InfoSAWIT. Retrieved December 7, 2023, from
Greenpeace, et  al. (2023). Fakta di  Balik  Pemutihan Sawit Ilegal  dalam  Kawasan Hutan. Greenpeace, Pantau Gambut, dan TuK Indonesia. https://pantaugambut.id/storage/widget_multiple/fakta-di-balik- pemutihan-s awit-ilegal-dalam-kawasan-hutan-1-hBn2b.pdf
Hasan, M. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. https://www.infosawit.com/2023/06/27/berikut-isi-pasal-110a-dan-110b-m
engenai-sawit-dalam-kawasan-hutan-yang-disebut-kemenko- marves/Implikasi Pemutihan 3,3 Juta Hektar Lahan Sawit. (2023, August 9). Kompas.id. Retrieved December 7, 2023, from https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/08/implikasi-pemutihan-33- jut a-hektar-lahan-sawit
Jong, H.N. (2023). Indonesia legalizes illicit oil palm farms in program slammed as opaque. Retrieved  from  Mongabay:indonesia-legalizes-illicit-oil-palm-farms-in-program- slammed-as-opaque United  States Department of  Agriculture . (2023). Palm  Oil Explorer:  World  production  Palm  Oil  2023.  USDA.gov.  Retrieved  from https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/cropview/commodityView.aspx?c ropi d=4243000
L2K FH UI (2023). UUCK Sebagai Tiket “ Fast-Track ” Untuk Legalisasi Sawit dalam Kawasan Hutan Retrieved from l2kfhui.law.ui.ac.id:https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/uuck-sebagai- tiket-f ast-track-untuk-legalisasi-sawit-dalam-kawasan-hutan/ Limanseto,  H.  (2021). Industri  Kelapa  Sawit  Indonesia:  Menjaga  Keseimbangan Aspek  Sosial,  Ekonomi,  dan  Lingkungan.  ekon.go.id.  Retrieved  from https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2921/industri-kelapa-sawit- indonesi a-menjaga-keseimbangan-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan
Mukherjee, I., & Sovacool, B. K. (2014). Palm Oil-Based Biofuels and Sustainability in Southeast Asia : A Review of Indonesia , Malaysia, and Thailand . Renewable and sustainable energy reviews, 37, 1-12.
Nambiappan, B., Ismail, A., Hashim, N., Ismail, N., Shahari, D. N., Idris, N. A. N., ...
&  Kushairi,  A.  (2018). Malaysia:  100 Years  of  Resilient  Palm  Oil  Economic Performance . Journal of Oil Palm Research, 30(1), 13-25.
Nata, A. 2003. Metodologi Studi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada Pantau Gambut (2023). Whitewashing Illegal Palm Oil Corporation: A Poor Practice in Palm Oil Governance Aggravating Environmental Crimes . Retrieved  from pantaugambut.id:https://en.pantaugambut.id/publications/whitewashing- illegal-palm-oil-corporation-a-poor-practice-in-palm-oil-governance- aggravating-environmental- crimes
Pemutihan  Lahan  Sawit  di  Kawasan  Hutan  Berpotensi  Maladministrasi, Ombudsman  Surati  Menteri  LHK.  (2023,  November  3).  Bisnis  Tempo. Retrieved December 7, 2023, from https://bisnis.tempo.co/read/1792007/pemutihan-lahan-sawit-di-kawasan- h utan-berpotensi-maladministrasi-ombudsman-surati-menteri-lhk.
Republik  Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun 2021
Sarwono, J. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu