## POLITIK DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN

## Rika Ramadhanti
Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial,  Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia rika.rasyidin@gmail.com

## Abstrak
Politik dan Birokrasi pemerintahan adalah dua hal yang tidak bisah dipisahkan tetapi merupakan dua hal  yang  berbeda,  meskipun  kehadiran  politik  dalam  birokrasi  pemerintahan  tidak  bisa  dihindari. Begitu  juga  sebaliknya  didalam  birokrasi  pemerintahan  tidak  hanya  didominasi  oleh  birokrat  saja, tetapi juga diberika ruang bagi institusi politik. Max Weber berpendapat bahwa birokrasi itu dibentuk independen  dari  kekuatan  politik.  Ia  berada  diluar  atau  diatas  aktor-aktor  politik  yang  saling berkompetisi  satu  sama  lain.  Birokrasi  diposisikan  sebagai  kekuatan  yang  netral  dengan  artian birokrasi  bukan  dalam  hal  lebih  condong  mau  menjalankan  kebijakan  atau  perintah  dari  kekuatan yang sedang memerintah, sedangkan kepada kekuatan politik lainnya tidak mau. Akan tetapi birokrasi diutamakan  kepada  kepentingan  negara  dan  rakyat  secara  keseluruhan  sehingga  siapapun  kekuatan politik yang memerintah birokrat dan birokrasi memberikan pelayanan terbaik kepadanya.
Kata Kunci: politik, birokrasi pemerintahan.

## Abstract
Politics and Government bureaucracy are two things that cannot be separated but are two different things,  although  the  political  presence  in  government  bureaucracy  cannot  be  avoided.  Similarly,  in the government bureaucracy is not only dominated by bureaucrats, but also given space for political institutions. Max Weber argued that the bureaucracy was formed independent of political power. It is outside or above political actors competing with each other. Bureaucracy is positioned as a neutral force with the meaning of bureaucracy not in terms of more inclined to run the policies or commands of the ruling forces, while to other political forces will not. However, the bureaucracy is prioritized to the interests of the state and the people as a whole so that whoever the political power that governs the bureaucrats and the bureaucracy provides the best service to him.
Keywords: politics, government bureaucracy.

## PENDAHULUAN
Secara  etimologis  politik  berasal  dari  bahasa  Yunani  yang  berarti  Negara  atau  kota, dengan  politik  berarti  ada  hubungan  khusus  antara  manusia  yang  hidup  bersama,  dalam hubungan  itu  timbul  aturan,  kewenangan,  prilaku  pejabat,  legalitas  kekuasaan  dan  akhirnya kekuasaan.  Tetapi  politik  dapat  juga  dikatakan  sebagai  kebijaksanaan,  kekuatan  dan kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi consensus nasional, serta kemudian kekuatan massa rakyat. Akan tetapi, interpretasi mengenai kata politik tidak hanya itu. Kata “politik  itu  sendiri  pada  dasarnya  tidak  bermakna  tunggal,  sebaliknya  memiliki  banyak makna. Seperti beberapa konsep politik dasar yang disampaikan beberapa ahli berikut ini : 1. Klasik.  Pada  pandangan  klasik  (Aristoteles)  mengemukakan  bahwa  politik  digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai  moral atau nilai-nilai  yang bersifat  abstrak seperi keadilan, kebenaran dan kebahagian.  Namun pandangan  klasik  sering  dianggap  kabur  seiring  banyaknya  penafsiran  tentang kepentingan  umum  itu  sendiri.  Kepentingan  umum  dapat  diartikan  pula  sebagai  general will, will of all, atau kepentingan mayoritas.
2. Kelembagaan. Menurut Max Weber politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara. Max Weber melihat Negara dari sudut pandang yuridis formal yang  statis.  Negara  dianggap  punya  hak  monopoli  kekuasaan  fisik  yang  utama.  Namun konsep  ini  berlaku  bagi  Negara  modern  yaitu  Negara  yang  sudah  ada  differensiasi  dan spesialisasi  peranan,  Negara  yang  telah  memiliki  batas  wilayah  yang  pasti  dan penduduknya tidak nomaden.
3. Kekuasaan. Robson mengemukakan politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan  ataupun  menentang  pelaksanaan  kekuasaan.  Kekuasaan  sendiri  adalah kemampuan  seseorang  untuk  mempengaruhi  orang  lain,  baik  pikiran  maupun  perbuatan agar  orang  tersebut  berfikir  dan  bertindak  sesuai  dengan  orang  yang  mempengaruhi. Kelemahan dari konsep ini adalah tidak dapat dibedakannya konsep yang beraspek politik dan  non  politik  dan  juga  kekuasaan  hanya  salah  satu  konsep  dalam  ilmu  politik,  masih ada konsep legitimasi, ideology dan konflik.
4. Fungsionalisme. David Easton berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif  berdasarkan  kewenangan  dan  mengikat  suatu  masyarakat.  Sedangkan  menurut Harold  Laswell,  politik  merupakan  who  get,  what  gets,  when  gets,  dan  how  gets  nilai. Dapat  diketahui  bahwa  politik  sebagai  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  umum.
Kelemahan  dari  konsep  ini  adalah  ditempatkannya  pemerintah  sebagai  sarana  dan  wasit terhadap  persaingan  dari  pelbagai  kekuatan  politik  untuk  mendapatkan  nilai-nilai terbanyak dari kebijakan umum tanpa memperhatikan kepentingan pemerintah itu sendiri. 5. Konflik.  Pandangan  Konflik  mendeskripsikan  politik  merupakan  kegiatan  untuk mempengaruhi  perumusan  dan  kebijaksanaan  umum  dalam  rangka  usaha  dan mempengaruhi,  mendapatkan  dan  mempertahankan  nilai.  Oleh  karena  itu  sering  terjadi perdebatan  dan  pertentangan  antara  pihak  yang  memperjuangkan  dan  mempertahankan nilai.  Oleh  karena  itu  sering  terjadi  perdebatan  dan  pertentangan  antara  pihak  yang memperjuangkan  dan  pihak  yang  mempertahankan  nilai.  Kelemahan  konsep  ini  adalah tidak semua konflik berdimensi politik ( dalam Surbakti, 1992).
Birokrasi  adalah  instrument  penting  bagi  setiap  Negara  apalagi  bagi  masyarakat modern, keberadaan birokrasi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan sebab dimana ada Negara  pasti  ada  birokrasi  sebagai  konsekuensi  logis  dari  tugas  utama  Negara  atau pemerintah  untuk  memberikan  pelayanan  yang  dapat  memuaskankan  masyarakat,  karena dalam  hal  ini  Negara  dituntut  terlibat  dalam  memproduksi  barang  dan  jasa  yang  diperlukan oleh rakyat.
Birokrasi  bagi  sebagian  orang  seringkali  dimaknai  sebagai  prosedur  yang  berbelit- belit,  menyulitkan  dan  menjengkelkan.  Meskipun  begitu  jika  dimaknai  dan  dipahami  dari prespektif  positif  birokrasi  adalah  upaya  untuk  mengatur  dan  mengendalikan  prilaku masyarakat  agar  lebih  tertib  dalam  hal  mengelola  berbagai  sumber  daya  yang mendistribusikan  sumber  daya  tersebut  kepada  setiap  anggota  masyarakat.  Maka  dalam  hal ini jelaslah bahwa birokrasi adalah suatu usaha dalam mengorganisir berbagai pekerjaan agar terselenggara secara teratur.

## KERANGKA TEORITIS
Dengan  konsep “Ideal  type  of  organization“ Weber  melukiskan  sebagai  badan administrasi  pejabat  yang  diangkat.  Oleh  karenanya  Weber  lebih  menegaskan  ciri-ciri birokrasi sebagai berikut :
1. Adanya  pembagian  pekerjaan,  hubungan  kewenangan  dan  tanggungjawab  yang  di defenisikan dengan jelas.
2. Kantor diorganisasikan secara hierarki atau adanya rantai komando.
3. Pejabat  manajerial  dipilih  dengan  kualifikasi  teknis  yang  ditentukan  dengan pendidikan dan ujian
4. Peraturan dan pengaturan mengarah pada pelaksanaan pekerjaan.
5. Hubungan antara manajer dengan karyawan berbentuk impersonal
6. Pegawai yang berorientasi pada karier dan mendapatkan gaji yang tepat.
Menurut Thoha (dalam Mustafa, 2014: 6), birokrasi menunjuk pada empat pengertian, yaitu  : Pertama ,  menunjuk  pada  kelompok  pranata  atau  lembaga  tertentu.  Pengertian  ini menyamakan  birokrasi  dengan  biro. Kedua ,  menunjuk  pada  metode  khusus  yang mengalokasikan sumberdaya dalam suatu organisasi besar. Pengertian ini berpadanan dengan istilah  pengambilan  keputusan  birokratis. Ketiga, menunjukkan  pada  kebiroan  atau  mutu yang  membedakan  antara  biro-biro  dengan  jenis-jenis  organisasi  lain.  Pengertian  ini  lebih menunjukk pada sifat-sifat statis organisasi. Keempat, sebagai kelompok orang, yakni orang- orang yang digaji yang berfungsi dalam pemerintahan.
Lpeawski  (dalam  Mustafa,  2014:  4)  mengatakan  bahwa  birokrasi  adalah  merupakan sentral  dari  penyelenggaraan  administrasi  Negara  yang  sedang  mengeban  fungsi  dan  peran kunci dalam masyarakat modern.
Pendapat  lain  datang  Ndraha  (2003),  mengemukakan  bahwa  ada  empat  macam pengertian birokrasi yang berkembang saat ini :
a. birokrasi  diartikan  sebagai  aparat  yang  diangkat  oleh  para  penguasa  untuh menjalankan pemerintahan ( government by bureaus ).
b. Birokrasi diartikan sebagai sifat atau prilaku pemeintahan yang buruk ( patologi )
c. Birokrasi sebagai tipe idel organisasi
d. Birokrasi (pemerintahan) adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdri dari sub- sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki  fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan, dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan dan program yang telah ditetapkan.
Thoha  (2008:  16)  mengatakan  istilah  birokrasi  sering  kali  dikaitkan  dengan organisasi  pemerintah,  sehingga  seringkali  birokrasi  diartikan  sebagai officialdom atau kerajaan pejabat, yaitu suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah pejabat. Di dalamnya terdapat yurisdiksi, yaitu setiap pejabat memiliki official duties, mereka bekerja pada tatanan hierarki dengan kopetensi masing-masing, pola komunikasinya didasarkan pada dokumen tertulis.
Kemudian menurut Ismail (2009:56) birokrasi pemerintah merupakan garis terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.  Oleh karena itu birokrasi  pemerintah  harus  brsikap  netral  baik  dari  sisi  poltik  yaitu  merupakan  kekuasaan politik  maupun  dari  sisi  administratif.  Sebab  apabila  birokrasi  menjadi  kekuatan  politik makan  akan  menjadi  tidak  netral,  yaitu  memihak  kepada  kekuatan/aliran  politik  tertetu. Ismail  juga  berpendapat  bahwa  dalam  memberikan  pelayanan  umum,  birokrasi  pemerintah dituntut  lebih  efektif  dan  efisien,  sehingga  akan  akan  tampak  mementingkan  kualitas pelayanan (service quality).
Ndraha  (2003:  521)  juga  mendefenisikan  birokrasi  pemerintahan  sebagai  struktur organisasi  pemerintahan  yang  berfungsi  memproduksi  layanan  civil  dan  jasa  publik berdasarkan  kebijakan  yang  ditetapkan  dengan  mempertimbangkan  berbagai  pilihan lingkungan.  Maka  dengan  begitu  birokrasi  pemerintahan  adalah  mesin  Negara  yang merupakan  sistem  yang  mengatur  jalannya  pemerintahan  yang  menyangkut  berbagai subsistem.  Subsistem  tersebut  mencakup  kewenangan,  tugas  pokok,  unsur  manusia,  biaya, tempat kerja dan tata kerja yang tentuya akan saling berkaitan, saling mendukung dan saling menentukan  sehingga  dapat  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Birokrasi  pemerintahan tentunya  tidak  hanya  sekedar  pendekatan  secara  administratif  tetapi  juga  aspek  politik, budaya,  sosial  dan  ekonomi,  sehingga  pelaksanaan  fungsi  birokrasi  pemerintahan  sebagai pelayanan terhadap masyarakat dapat tercapai secara baik.

## PERAN DAN FUNGSI, TUJUAN DAN KEWENANGAN BIROKRASI
Michscel  G.  Roskin,  (dalam  Mustafa  2014  :121)  menyebutkan  bahwa  terdapat  4 fungsi birokrasi didalam suatu pemerintahan modern seperti yang disebutkan dibawah ini :
1. Fungsi Administrasi
Dengan fungsi administrasi yang dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi adalah mengimplementasikan  undang-undang  yang  telah  disusun  oleh  legislative  serta penafsiran  atas  Undang-Undang  tersebut  oleh  eksekutif.  Dengan  demikian, administrasi  berarti  pelaksanaan  kebijakan  umum  suatu  Negara,  di  mana  kebijakan umum  itu  sendiri  telah  dirancang  sedemikian  rupa  guna  mencapai  tujuan  Negara secara keseluruhan.
2.   Fungsi Pelayanan
Birokrasi  sesungguhnya  diarahkan  untuk  melayani  masyarakat  atau  kelompok- kelompok khusus.
3.   Fungsi Pengaturan (Regulation)
Fungsi  pengaturan  dari  suatu  pemerintahan  biasanya  dirancang  demi  mengamankan kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  menjalankan  fungsi  ini,  badan  birokrasi  biasanya dihadapkan  antara  dua  pilihan:  kepentingan  individu  versus  kepentingan  masyarakat banyak.
4.   Fungsi pengumpulan informasi
Dalam  hal  ini  berdasarkan  dua  tujuan  polok  yakni:  Apakah  suatu  kebijaksanaan mengalami  sejumlah  pelanggaran  atau  keperluan  membuat  kebijakan-kebijakan  baru yang disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual.
Berikut ditampilkan fungsi dan peran, tujuan dan kewenangan birokrasi:

## Tabel 1 Fungsi, Tujuan, dan Kewenangan Birokrasi
Fungsi dan Peran Birokrasi Tujuan Birokrasi Kewenangan Birokrasi 1. Melaksanakan pelayanan publik;
2. Pelaksana pembangunan yang professional (merit sistem)
3. Perencana, pelaksanaan dan
pengawas kebijakan (manajemen pemerintahan)
4. Alat pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi) masyarakat dan
Negara yang netral dan
bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin
politik (netralitas birokrasi).
1.  Sejalan dengan tujuan Pemerintahan 2. Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi 3. Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan professional
4. Menjalankan manajemen
pemerintahan, mulai dari perencanaa, pengawasan,
evaluasi, koordinasi,
sinkronisasi, represif, prevetif,
antisipatif, resolusi dll.
Kewenangan formal yang dimiliki dengan legitimasi produk hukum bukan dengan legitimasi politik.
Sumber : Mustafa (21014: 120)

## PEMBAHASAN
Merujuk  pada  pendapat  Thoha  (2014:  27)  birokrasi  pemerintahan  tidak  bisa dilepaskan  dari  proses  politik.  Pada  setiap  gugusan  masyarakat  yang  membentuk  tata kepemerintahan  tidak  bisa  dilepaskan  dari  aspek  politik.  Politik  sebagaimana  kita  ketahui terdiri  dari  orang-orang  yang  berprilaku  dan  bertindak  politik (consists  of  people  acting politically) yang  diorganisasikan  secara  politik  oleh  kelompok-kelompok  kepentingan  dan berusaha  mencoba  mempengaruhi  pemerintah  untuk  mengambil  dan  melaksanakan  suatu kebijakan  atau  tindakan  yang  bisa  mengangkat  kepentingannya  dan  mengenyampingkan
kepentingan-kepentingan kelompok lain. Kelompok masyarakat itu mempunyai kepentingan yang  diperjuangkan  agar  pemerintah  terpengaruh.  Birokrasi  pemerintah  langsung  maupun tidak  langsung  akan  selalu  berhubungan  dengan  kelompok-kelompok  kepentingan  dalam masyarakat.
Jika  merujuk  pada  pada  pandangan  Weber  (dalam  Thoha,  2014:  19  –  20),  Weber memperhitungkan  tiga  elemen  pokok  dalam  konsep  birokrasinya. Pertama ,  birokrasi dipandang  sebagai  isntrumen  teknis (thenical  instrument).  Kedua, birokrasi  dipandang sebagai  kekuatan  independen  dalam  masyarakat,  sepanjang  birokrasi  mempunyai kecendurangan  melekat  pada  penerapan  fungsi  sebagai  instrument  teknis  tersebut. Ketiga, pengembangan dari sikap ini karena para birokrat tidak mampu memisahkan prilaku mereka dari  kepentingan  sebagai  suatu  kelompok  masyarakat  yang  partikular.  Elemen  kedua  dan ketiga  yang  dimaksudkan  Weber  merupakan  padangannya  terhadap  peranan  politik  dalam birokrasi.  Adanya  faktor  politik  yang  bisa  mempengaruhi  terhadap  proses  ideal  birokrasi. Kehidupan birokrasi tampaknya sudah diperhitungkan tidak bisa dipisahkan dari politik.
Namun  begitu  birokrasi  pemerintahan  adalah  sistem  yang  mengatur  jalannya  sebuah pemerintahan  yang  didalamnya  menyangkut  berbagai  sub  sistem  yang  saling  berkaitan, dimana subsistem ini mencakup kewenangan, tugas pokok, unsur manusia, tata kerja dan lain sebagainya. Hal ini lah yang menjadikan birokrasi pemerintahan sebagai garis terdepan dalam pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat,  oleh  karenanya  birokrasi  pemerintahan  harus bersikap  netral  baik  dari  sisi  politik  yaitu  bukan  merupakan  kekuasaan  politik  maupun  dari sisi administratif. Sebab jika birokrasi menjadi kekuatan politik maka birokrasi akan menjadi tidak netral dan akan memihak kekuatan politik tertentu. Hal ini akan mengkibatkan layanan yang dibutuhkan masyarakat tidak akan sesuai dengan harapan masyarakat.
Birokrasi  pada  hakikatnya  merupakan  sarana  untuk  merealisasikan  tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, dimana proses penetapan tujuan tersebut merupakan fungsi politik dan menjadi kewenangan dari pejabat politik. Dengan demikian setiap pekerja atau pejabat dalam birokrasi  pemerintah  merupakan  pemicu  dan  penggerak  dari  sebuah  mesin  yang  tidak mempunyai  kepentingan  pribadi.  Hal  ini  akan  membuat  birokrasi  pemerintahan  bertindak sebagai  kekuatan  yang  netral  dari  pengaruh  dari  berbagai  kelompok  ataupun  golongan tertentu.
Namun  di  banyak  Negara  berkembang  dan  salah  satunya  adalah  Indonesia  birokrasi pemerintahnya  belum  mampu  sepenuhnya  besikap  netral.  Hal  ini  didukung  dengan  adanya
pendapat  Thoha  (2014:  7)  bahwa  di  Indonesa  hierarki  kekuasaan  yang  dipengaruhi  budaya patrimonial,  menjadikan  hierarki  kekuasaan  tersebut  semakin  kental  praktek  kekuasaan birokrasi.  Pejabat  hierarki  bawah  tidak  berani  bertindak  jika  tidak  memperoleh  restu  dari pejabat  hierarki  atas.  Hal  ini  tentunya  akan  menjadi  penyebab  inefisiensi  dan  penghambat pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
Birokrasi  disetiap  negara  seyogyanya  adalah  instrument  yang  sangat  penting  dalam masyarakat  modern.  Birokrasi  adalah  konsekuensi  logis  dari  tugas  utama  negara  ataupun pemerintahan dalam menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Dan seharusnya birokrasi tidak dimaknai oleh segelintir masyarakat sebagai sesuatu yang berbeli-belit, menyulitkan.

## KESIMPULAN
Birokrasi pemerintahan dan politik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan namun keduanya  adalah  dua  hal  yang  berbeda.  Birokrasi  adalah  instrument  dari  negara  ataupun pemerintahan  yang  melaksanakan  tujuan-tujuan  negara  yang  telah  ditetapkan  melalu  proses politik.  Oleh  karenanya  kehadiran  politik  dan  birokrasi  tidak  akan  dapat  dihindari.  Karena dalam birokrasi pemerintahan tidak mungkin hanya ada para birokrat tanpa hadirnya intitusi politik
Birokrasi  pemerintahan  tentunya  diharapkan  sebagai  suatu  konsep  yang  ideal  bagi organisasi pemerintah yang merupakan garis terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Oleh  karenanya  salah  satu  perubahan  selain  reformasi  birokrasi  yang  sedang digalak-galakkan  pada  saat  ini,  perlu  juga  dilakukan  perbahan mindset yakni  pandangan birokrasi  terhadap  kekuasaan  yang  cenderung  menjadikan  birokrasi  sebagai  kekuatan  yang sacral.  Kekuasaan birokrasi  yang diwujudkan dalam jabatan pejabat  bisa  sangat  menakitkan dan hamper tidak bisa ditembus oleh masyarakat yang sangat lebah dihadapan birokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Mustafa, Delly. (2003). Birokrasi Pemerintahan. Bandung: CV. Alfabetta
Surbakti, Ramlan, (1992). Memahami Ilmu Politik.  Jakarta: PT. Gramedia Widiasara Indonesia
Thoha, Miftah, (2012). Birokrasi Pemerintahan dan Kekuasaan di Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media
_____________. (2014). Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Ndraha, Taliziduhu. (2003). Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2. Rineka Cipta.
Jakarta.