## RADIO KOMUNITAS DAN KEGAGALANNYA SEBAGAI MEDIA

## COUNTER HEGEMONY
(Studi Kasus Pada Radio Panagati dan Angkringan di Yogyakarta)

## Aryo Subarkah Eddyono
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Bakrie Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan 12920 Telp: 021-526 1448 ext. 365, Faks: 021-526 3191 HP: 0818467664, E-mail: arie_seus@yahoo.com

## Abstrak
Radio komunitas adalah radio yang mampu menawarkan alternatif tayangan yang dibutuhkan pendengarnya, bukan berdasarkan keinginan segelintir orang ataupun pasar. Posisinya bisa disebut sebagai media perlawanan counter hegemony . Penelitian ini bertujuan menelusuri penyebab kegagalan dua radio komunitas di Yogyakarta, yakni: Radio Panagati dan Radio Angkringan. Radio Panagati berada di Kelurahan Terban Kota Yogyakarta, sedangkan Radio Angkringan berada di Kelurahan Timbulharjo, Bantul. Kedua radio tersebut merupakan dua radio komunitas yang legendaris, khususnya di Yogyakarta. Melalui metode penelitian studi kasus deskriptif-eksploratif, penulis menemukan bahwa matinya dua radio komunitas tersebut karena didominasi faktor eksternal, meliputi: adanya aturan yang dikeluarkan negara/pemerintah untuk membatasi gerak-gerik radio komunitas. Akibatnya, radio komunitas tak bisa berbuat untuk menyelesaikan persoalan internal yang sudah sejak lama ada. Jika pemerintah benar-benar ingin mendukung keberadaan radio, sejumlah aturan yang membebani radio komunitas harus dihapus.
Kata Kunci : radio komunitas, melawan hegemoni , demokratisasi penyiaran.

## Abstract
Community radio is able to offer an alternative that takes the listener impressions, not based on a handful of people or the market desires. It can be called as a medium of resistance counter the hegemony. This research aims to answer the causes of the death of two community radios in Yogyakarta, namely: Radio Panagati and Radio Angkringan. Radio Panagati located in Terban Village  Yogyakarta city, while Radio Angkringan in Timbulharjo Village, Bantul. Both radios are the two pairs of the legendary community radio, especially in Yogyakarta. Based on descriptive-exploratory case study research, the author found that the death of two community radio stations is caused by external factors, including: the rules issued by the state to limit the community radio. External factor has an impact on the community radio’s inability to resolve internal problems that have long existed. If government needs to support community radio, number of rules that burden community radio must be deleted.
Keywords :  community radio, counter the hegemony, broadcast democratization.

## Pendahuluan
Berbeda dengan keberadaan radio publik maupun radio komersial yang keberadaannya
telah diakui sejak lama, radio komunitas merupakan jenis media penyiaran radio yang baru diakui di Indonesia seiring diberlakukannya
UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pada akhir tahun 1990-an, radio komunitas seringkali diberi cap miring oleh pemerintah maupun kalangan legal pengguna frekuensi di udara. Dianggap sebagai radio ilegal, radio gelap, radio perusak-pengganggu frekuensi, radio bawah tanah, sehingga selalu dibayang-banyangi sweeping . Bahkan pemerintah menganggap bahwa radio komunitas dapat memicu konflik dan menyebabkan disentegrasi bangsa yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) serta pemborosan spektrum frekuensi radio.
Namun, pasca jatuhnya rezim Orde Baru (hingga setelah diberlakukannya UU No. 32 tahun 2002), radio jenis ini mulai menjamur. Jumlahnya semakin bertambah diberbagai pelosok tanah air, seolah-olah ingin mengimbangi jumlah gabungan radio komersil dan radio publik (Gazali, 2002:78-80). Di Yogyakarta saja, menurut Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY), sejak tahun 1997 radio semacam ini marak bermunculan. Pada awal tahun 2000-an, tercatat yang menjadi anggota JRKY sebanyak 31 radio. Namun, dilapangan bisa berkisar 50 stasiun radio (Kompas, 27 Mei 2002). Semua radio tersebut beroperasi melalui gelombang AM, FM, dan saluran kabel (angka ini sebelum UU No. 32 Tahun 2002 diberlakukan). Di tahun 2011, berdasarkan profil anggota JRKY, sebanyak 32 radio komunitas dari 67 radio komunitas telah mendaftar menjadi anggota JRKY.
Daya tarik radio jenis ini tidak hanya karena jumlahnya saja yang menjamur,  namun radio komunitas merupakan salah satu bagian media penyiaran yang memiliki strategi untuk menyajikan apa yang tidak bisa ditawarkan oleh radio stasiun lainnya, meminjam bahasa Louie Tabing, muatan lokal dengan rasa local (Fraser dan Estrada, 2001:5; Tabing, 2000). Lebih lanjut, Tabing memaparkan bahwa radio komunitas mampu memberikan akses informasi kepada masyarakat sebagaimana juga memberikan akses bagi pengetahuan tentang bagaimana cara berkomunikasi. Inilah yang membuat radio komunitas menarik untuk dicermati. Dengan
radio semacam ini, informasi terkini dan terpercaya dan memang relevan untuk disebarluaskan dan dipertukarkan bisa dilakukan secara kontinyu. Masalah penting yang terjadi di suatu daerah dapat disiarkan lebih cepat. Masyarakat pendengar diberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka sendiri, baik dari sisi sosial, politik, budaya, dan sebagainya.
Menurut Birowo dan Sasangka, adanya aturan otonomi daerah (seperti yang terjadi di Indonesia saat ini) yang berarti pemberian ruang partisipasi publik yang semakin luas, khususnya masyarakat di tingkat akar rumput yang selama ini cenderung terabaikan dalam proses politik, menyebabkan perlunya mempersoalkan keberadaan media massa sebagai ruang publik untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat di tingkat akar rumput tersebut. Otonomi daerah adalah sebuah isyarat terciptanya partisipasi masyarakat di tingkat lokal. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin tinggi demokrasi di suatu wilayah. Dengan demikian otonomi daerah dapat menjadi momentum yang tepat bagai pemberdayaan masyarakat akar rumput (Birowo dan Sasangka, 2003). Tetapi, oleh Birowo dan Sasangka, untuk itu perlu dijawab: bagaimana dan dengan cara apa aspirasi masyarakat atas proses politik yang berkenaan dengan kepentingannya dapat tersalurkan? Mereka berpendapat, radio komunitas merupakan media yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Radio komunitas hadir sebagai alat capacity building yang memfasilitasi masyarakat meningkatkan kemampuan mengartikulasikan gagasan dan mengelola informasi yang bermanfaat dalam pengembangan kualitas hidupnya. Radio komunitas disebut pula sebagai media counter hegemony. Tayangannya dianggap mampu menandingi tayangan media mainstream yang identik dengan hegemoni dominan, yakni: pasar dan kekuasaan negara. Eni Maryani, yang pernah meneliti soal ini di Radio Angkringan Jogjakarta, menyimpulkan bahwa radio komunitas dianggap sebagai media perlawanan (Maryani, 2011). Radio komunitas, selain
menayangkan tayangan-tayangan tandingan yang tidak mampu ditawarkan media mainstream, mampu mencerahkan cara pandang masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah lokal setempat. Masyarakat menjadi lebih kritis dan aktif.
Benarkah keberadaan radio komunitas dapat menjawab kebutuhan akan akses informasi maupun hiburan seperti yang diinginkan warganya? Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri yang menyoal “Makna di Balik Radio Komunitas” yang dilakukan pada Radio Panagati di Jogjakarta, tergambar bahwa radio ini belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan warga setempat terhadap informasi dan hiburan (Eddyono, 2008:283-301). Keberadaannnya belum mampu mengadopsi konsep dari, oleh, dan untuk masyarakat, meskipun dalam pem- bentukannya keterlibatan sejumlah warga sudah terpenuhi. Fakta ini menunjukkan, bahwa tak semua radio komunitas mampu menjawab kebutuhan warganya, salah satunya dalah Radio Panagati di Kelurahan Terban, Jogjakarta.
Dalam perjalanannya, keberadaan radio komunitas mulai mengkhawatirkan. Radio-radio komunitas yang dianggap punya nama besar dan mampu menginspirasi pembentukan radio-radio komunitas lainnya, kini mengalami krisis partisipasi warga. Sebut saja Radio Minomartani, Radio Suara Malioboro, dan Radio Angkringan (termasuk Radio Panagati) yang kesemuanya berada di Jogjakarta, harus berjuang keras mendapatkan pendengarnya. Tak hanya itu, pengelolanya pun tak kuat  lagi ikut berjuang (Sumiyati, 2011). Data lain menunjukkan, dari 300 radio komunitas di DIY, 80 persen di antaranya tidak rutin mengudara. Radio komunitas mendapatkan banyak kendala. Misalnya, dari sisi peralatan, pemahaman, hingga masalah klasik, yakni dana yang minim (Kompas Jogja, 8 Mei 2010). Tulisan ini akan menjawab, mengapa sejumlah radio komunitas (Radio Panagati dan Radio Angkringan) gagal menjadi media perlawanan (counter ) hegemoni ?

## Tinjauan Pustaka

## Media Massa sebagai Arena Pertempuran Hegemoni
Hegemoni merupakan penguasaan yang dicapai suatu kelas atau kelompok terhadap kelas atau kelompok-kelompok lainnya melalui kesadaran daripada paksaan. Hegemoni dipahami bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan ke- pemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus. Yakni strategi dimana kepentingan semua kelompok terwadahi oleh kelompok yang berkuasa, serta diberikan kebebasan untuk mengembangkan bakat serta kemampuan yang dimiliki (Iskandar dalam Arif, 2003:62). Secara praktis hegemoni adalah sebagai suatu tatanan dimana cara hidup dan pemikiran kelompok tertentu menjadi dominan, dimana suatu konsep realitas disebarkan ke seluruh masyarakat dalam seluruh kelembagaan dan kehidupan pribadinya, yang mempengaruhi seluruh cita rasa, moralitas, kebiasaan, prinsip agama dan politik, dan seluruh hubungan sosial, terutama dalam pengertian intelektual dan moral.
Hegemoni bukanlah suatu kondisi yang akan dengan begitu saja tercapai, melainkan suatu usaha yang harus dilakukan secara terus- menerus dan harus dipertahankan secara jangka panjang dalam rangka mengarahkan kekuatan yang antagonistik (memiliki kepentingan berlawanan) menjadi kesaling- sesuaian. Oposisi ini mengambil dua bentuk (Beilharz, 2002:203): pertama, oposisi yang berasal dari sistem kehidupan masyarakat yang pernah eksis sebelumnya dan hingga saat berlangsungnya hegemoni oleh kelompok berkuasa masih diusahakan untuk terus ditangkal. Kedua, oposisi yang berasal dari bagian masyarakat baru yang kepentingannya tidak sejalan dengan dunia sosial terorganisir yang diciptakan oleh negara. Berdasarkan asumsi ini, dengan demikian hegemoni tidak pernah bisa mencapai nilai mutlak seratus persen. Kecuali jika kelompok yang ingin berkuasa tersebut melakukan cara-cara yang
Journal Communication Spectrum, Vol. 2 No. 1  Februari - Juli 2012
menurut kelompok oposisi adalah aman untuk bertahan hidup dan sejahtera, yaitu dengan terus berusaha mengakomodir segala kepentingan kelompok opisisi dan menjadikan kepentingan tersebut menjadi bagian dari kepentingan kelompok berkuasa. Hegemoni akan terjadi pada suatu masyarakat dimana tingkat konsensusnya tinggi dengan ukuran stabilitas sosial yang besar di mana kelas bawah (tersubordinasi) dengan aktif mendukung dan menerima nilai-nilai, ide, tujuan dan makna budaya yang mengikat dan menyatukan mereka pada struktur kekuasaan yang ada. Meskipun hegemoni, oleh Storey (2003:172-174), mengimplikasikan tingkat konsensus yang tinggi, namun bukan berarti masyarakat tidak sedang dalam situasi konflik. Apa yang dilakukan hegemoni adalah membatasi konflik dan menyalurkannya pada saluran yang secara ideologis aman. Bukan dengan cara dominasi yang menggunakan tindakan koersif.
Hegemoni dibangun dan dijalankan dalam masyarakat sipil ( civil society ). Masyarakat sipil merupakan masyarakat yang berbeda pengertiannya dengan masyarakat politik ( political society ). Masyarakat sipil bagi Gramsci adalah mencakup seluruh aparatus transmisi yang lazim di sebut “swasta” seperti universitas, sekolah, media massa, gereja dan lain sebagainya. Aparatus-aparatus ini mencerminkan peran sangat signifikan dalam membentuk kesadaran massa seluruh masyarakat nasional, maka kemampuan kelompok berkuasa dalam melakukan hegemoni atas kelompok-kelompok lain sepenuhnya bergantung pada kemampuan mengontrol aparatus-aparatus tadi. Dan sebaliknya, dalam wilayah masyarakat sipil inilah kelompok subordinat juga melakukan hegemoni alternatifnya ( counter hegemony ) melalui aparatus-aparatus yang disebut privat tersebut. Sedangkan masyarakat politik adalah semua institusi publik, merupakan aparatus negara, yang memegang kekuasaan untuk me- laksanakan perintah, seperti meliputi: institusi tentara, polisi, pengadilan, birokrasi dan pemerintah, yang tergantung pada upaya akhir
dari efektifitas monopoli negara dalam melakukan tindakan koersif.
Sikap konformis kelompok subordinat (oposisi) dalam menerima ide-ide dan kepentingan politik kelompok yang berkuasa hingga layaknya milik mereka sendiri sangatlah terkait dengan  konsep Gramsci mengenai kesadaran atau consent . Consent adalah sesuatu yang harus dimenangkan oleh kelompok yang ingin berkuasa. Yakni berusaha agar “pandangan dunia” mereka di setujui oleh semua anggota masyarakat sebagai “ the universal way of thingking” (Croteau, 2000:164) . Gramsci memberikan kategori sikap konformis yang akan terkait dengan hal itu. Pertama, orang bersikap konformis karena takut akan konsekuensi-konsekuensi bila ia tidak menyesuaikan diri (berlaku non-konformis). Konformitas ini terbentuk lewat tindakan koersif yang diterapkan oleh aparatus negara melalui penerapan sanksi-sanksi yang menakutkan. Kedua, orang akan konformis atau me- nyesuaikan diri karena adanya kebiasaan dalam mencapai  tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu sebagai respon terhadap stimulus eksternal. Ketiga, seseorang akan berperilaku konformis bukan karena ia secara sadar kemudian setuju untuk menghargai cara-cara tertentu dalam masyarakat, tetapi karena ia jarang memasuki situasi yang memungkin- kannya untuk memberikan penolakan atau melakukan modifikasi atas cara-cara tersebut. Keempat, penerimaan pragmatis. Yakni seseorang bersikap konformis karena hal tersebut pantas dan karena itulah usaha untuk menjamin perilaku resiprokal dari orang lain yang merupakan kondisi penting untuk sukses dalam mencapai tujuan.
Oleh karenanya, media massa jika dilihat dari sudut pandang teori hegemoni merupakan alat (salah satu instrumen) yang digunakan oleh elit yang berkuasa untuk membenarkan, bahkan melestarikan, kekuasaan, kekayaan, dan status mereka dengan mempopulerkan falsafah, kebudayaan, dan moralitas mereka sendiri. Media massa yang dimanfaatkan ini diupayakan agar mendukung dan membenarkan status quo
dengan cara-cara tertentu (Croteau, 2000:166). Tetapi tentu saja media massa tidak bergerak sendiri. Bersama-sama lembaga swasta lainnya, seperti: sekolah, organisasi politik, institusi keagamaan, polisi, dan sebagainya yang dimanfaatkan untuk melakukan hegemoni saling terkait dan efektif untuk meng- artikulasikan dan mereproduksi ideologi yang dimiliki elit penguasa. Melalui lembaga- lembaga ini, termasuk media massa, elit penguasa berusaha mengakomodir segala kepentingan dan keinginan kelompok-kelompok lain sehingga ideologi yang dimiliki kelompok elit tersebut menjadi dominan dan membudaya.
Melalui lembaga-lembaga tersebut, termasuk media massa, hegemoni akan terus dipertahankan dan diperjuangkan. Bagi kelompok-kelompok subordinat dalam masyarakat yang ingin melakukan counter hegemony (baca: perlawanan), bukan tidak mungkin pula akan menggunakan media massa untuk mempopulerkan ideologi alternatifnya. Media massa adalah wilayah pertempuran untuk memperebutkan wacana, sebagai alat menghegemoni oleh kelompok penguasa juga sebagai instrumen untuk melakukan counter hegemony. Namun, agar upaya counter hegemony melalui media massa lumpuh maka negara akan memanfaatkan aparatusnya untuk menghadang sikap melawan tersebut. Contohnya, dengan membuat aturan-aturan yang mampu menjatuhkan upaya counter hegemony.
Media massa yang digunakan kelompok subordinat/ oposisi akan dibungkam dengan aturan-aturan yang sifatnya hegemonik agar tak mampu berperan kuat melawan gempuran hegemoni melalui media arus utama yang merupakan bagian dari kelompok dominan (negara/pasar). Sekali lagi, media massa, bagi negara, adalah bagian dari sistemnya sendiri dan tidak dibiarkan sendiri melakukan upaya hegemoni. Media massa ini akan dibantu oleh lembaga-lembaga/aparatus-aparatus lainnya, seperti: organisasi pemerintahan, agar melenggang tenang menyelesaikan tugasnya. Aparatus satu dengan lainnya saling mendukung
dan membantu untuk menghegemoni, baik secara struktural maupun kultural.
Posisi radio komunitas berpotensi menjadi media counter hegemony untuk melawan hegemoni media yang dimiliki pemilik modal, yang biasanya selalu didukung oleh negara. Idealnya, apa yang diberikan radio komunitas kepada khalayaknya harus benar-benar “sesuatu” yang tak mungkin diberikan oleh media mainstream. Atau bahkan melawan jerat sesat informasi yang ditawarkan media mainstream dengan informasi tandingan yang kritis. Dan yang terpenting adalah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di komunitasnya. Tapi, peluang untuk menghancurkannya juga sangat terbuka lebar. Kelompok penguasa tak akan tinggal diam. Seluruh agennya akan berupaya mempertahan- kan hegemoni.

## Konglomerasi Media Massa ala McChesney
Hegemoni ala Gramsci lebih banyak menjelaskan persoalan bagaimana elit penguasa dalam konteks negara mempengaruhi cara pandang masyarakat sipil agar menyetujui eksistensi si elit.  Ranahnya adalah pada tataran super structure dan media massa adalah salah satu agennya . Faktor ekonomi, upaya menguasai dengan tujuan akumulasi modal secara terang-terangan, tak terlalu menjadi fokusnya. Karena memang teori hegemoni hadir untuk menyeimbangkan bahwa faktor ekonomi tidak berdiri sendiri. Namun, ketika berbicara soal radio komunitas, ternyata tak hanya cukup membahasnya dari sisi super structure semata. Faktor ekonomi (ditambah politik) haruslah dikembalikan dan diperhitungkan. Pembiaran terhadap media mainstream yang dimiliki si pemilik modal dengan nafsu menguasainya yang amat sangat akan mempengaruhi eksistensi radio komunitas. Bukan pembiaran dalam mengakuisisi radio komunitas, melainkan pembiaran radio komunitas dihadapkan secara langsung, tanpa dilindungi (bahkan dibatasi), dengan media besar. Karena, tak akan mungkin radio komunitas dengan segala keterbatasan- nya mampu menghadapi gempuran media besar
dalam merangkul pendengarnya. Bagaimana ceritanya? Peneliti akan menggunakan satu lagi pendekatan yang menyoal konglomerasi media massa khas ekonomi politik media ala McChesney.
Meminjam istilah Habermas soal public sphere (ruang publik), McChesney melihat bahwa Amerika Serikat, negara yang menggembar-gemborkan demokrasi, ternyata tak mampu menciptakan ruang publik, syarat terbentuknya demokrasi dalam media massa. Ruang publik adalah suatu wilayah yang bebas dari kontrol negara dan modal (McChesney, 2010). Didalamnya, setiap anggota masyarakat dapat saling berinteraksi, belajar dan berdebat tentang masalah-masalah publik tanpa harus risau adanya campur tangan penguasa ekonomi dan politik. Media massa adalah salah satu unsur mengisi ruang publik yang dimaksud. Di dalam media massa interaksi dimungkinkan bisa terjadi dan negara harus menjaminnya.
Namun apa nyatanya? Mayoritas sistem komunikasi dan media massa di Amerika Serikat telah dikuasai oleh hanya beberapa perusahaan raksasa (konglomerasi). Pemiliknya berargumen bahwa negara (sebaiknya) sejauh mungkin harus menjaga jarak dan membiarkan kekuatan pasar mengambil alih. Karena jika negara tidak melakukannya maka negara telah melakukan kejahatan besar terhadap praktek pasar bebas dalam industri media. Mereka menolak segala bentuk intervensi negara. McChesney menekankan bahwa penguasaan pribadi terhadap sistem media dan komunikasi bukanlah suatu praktek yang netral atau menguntungkan setiap pihak. Implikasi yang paling menakutkan adalah berdampak buruk bagi demokrasi itu sendiri. Informasi dan hiburan yang dikemas tak lagi berorientasi pada kebutuhan publik, melainkan kebutuhan pasar yang berujung pada kemauan pengiklan. Suka tidak suka, publik harus menikmatinya.
McChesney amat sadar bahwa untuk melahirkan media yang demokratis tidaklah gampang. Musuh yang dihadapi adalah kekuatan penuh kuasa, kekayaan dan paiwai dalam pertarungan ideologis. Meski begitu, ia
amat optimis. Dan radio komunitas, menurut peneliti, jika  dikelola dan didukung dengan baik memiliki peluang sebagai media yang mampu memberikan informasi dan hiburan yang tak bisa dihadirkan oleh media mainstream. Masalahnya, dukungan terhadap radio komunitas dari sisi perlindungan (hukum, penyediaan frekuensi dan lainnya) dalam menghadapi gempuran media mainstream berorientasi pasar/komersil, yang harusnya dilakukan oleh negara tidak optimal, jika enggan disebut tidak ada sama sekali.

## Radio Komunitas, Partisipasi Warga, dan Kegagalannya
Menurut UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, lembaga penyiaran komunitas (termasuk di dalamnya radio komunitas) merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya (pasal 21 ayat 1).
Radio komunitas haruslah dikelola oleh komunitas dan keberadaannya untuk melayani komunitas tersebut. Syarat inilah yang mutlak harus dimiliki dan dipenuhi sebuah radio komunitas untuk “benar-benar” sebagai  radio komunitas. Ini dapat diarti kan, radio komunitas yang sebenarnya adalah radio yang benar-benar melibatkan komunitasnya dalam segala hal. Radio komunitas ini haruslah benar-benar bagian dari dan dimiliki oleh komunitasnya. Penerapan ini mengandung arti bahwa stasiun radio komunitas yang dimiliki dan didirikan oleh LSM serta dikelola oleh LSM atau lembaga lain, belum tentu bisa dianggap sebagai sebuah radio komunitas yang sesungguhnya (walaupun sebagian besar program-programnya ditujukan bagi pengembangan komunitas).
Bagaimana pula jika dalam awal pendiriannya lembaga-lembaga di luar komunitas memberikan bantuan/memfasilitasi terbentuknya radio komunitas? Sikap penulis
adalah radio tersebut akan dianggap sebagai radio komunitas dengan syarat, dalam prosesnya semua dikembalikan kepada komunitas setempat. Komunitas harus mengelola radio sepenuhnya untuk kepentingan komunitasnya sendiri. Begitu pula jika dalam proses pendiriannya diprakarsai keinginan orang-orang tertentu di dalam komunitas. Asal dalam perjalanannya komunitas dilibatkan dan diberi tanggung jawab untuk mengelola radio tersebut, maka radio yang dimaksud bias dikatakan sebagai radio komunitas.
Fraser dan Estrada (2001:16) menekankan, agar benar-benar diterima sebagai radio komunitas, kebijakan stasiun, manajemen, dan pemrograman harus merupakan tanggung jawab dari komunitas tersebut. Bahkan pendanaan terhadap radio komunitas tersebut juga harus merupakan tanggung jawab komunitas.  Radio komunitas juga harus memasukkan prinsip-prinsip akses dan partisipasi . Akses mengandung arti layanan siaran tersedia untuk seluruh masyarakat. Partisipasi berarti masyarakat/publik secara aktif teribat dalam perencanaan dan manajemen, dan juga menyediakan pembuat program dan penampil. Fraser dan Estrada mengemukakan bahwa dalam radio komunitas konsep-konsep tadi (akses dan partisipasi) mengandung makna:
- Suatu siaran radio komunitas memiliki pola yang menjangkau seluruh anggota komunitas yang ingin dilayani.
- Komunitas berpartisipasi dalam merumuskan rencana dan kebijakan untuk pelayanan radio tersebut dan dalam menentukan tujuannya, juga dalam dasar- dasar manajemen dan pembuatan programnya.
- Komunitas berpartisipasi dalam mengambil keputusan untuk menentukan materi program, lama waktu siar dan jadwalnya. Masyarakat memilih jenis-jenis program yang mereka inginkan, ketimbang hanya menerima apa yang telah ditentukan oleh para pembuat program.
- Komunitas bebas memberikan komentar ataupun kritik.
- Ada interaksi yang terus-menerus antara pembuat program dan pihak yang menerima pesan. Radio ini sendiri bertindak sebagai saluran pertama yang mewadahi interaksi tadi, tetapi terdapat juga suatu mekanisme yang memungkinkan kontak yang mudah antara para pembuat program dan pihak manajeman dari stasiun radio.
- Ada kesempatan yang tidak dibatasi bagi anggota komunitas, baik sebagai pribadi maupun kelompok, untuk membuat program-program, dan akan dibantu oleh staf stasiun radio dengan menggunakan fasilitas teknis produksi yang tersedia.
- Komunitas berpartisipasi dalam pem- bangunan, manajemen, administrasi dan pendanaan stasiun radio tersebut.
Banyak kepentingan dalam sebuah komunitas, oleh karenanya radio komunitas haruslah mampu melihat community need (bukan want ) yang berkembang dan dituangkan dalam program-program acaranya. Keterwakilan kelompok-kelompok dan kepentingan yang berbeda dalam komunitas tersebut harus diakomodir. Radio komunitas harus berpihak pada kelompok-kelompok minoritas dan marjinal (tidak hanya kepentingan komunitas mayoritas saja). Namun, jika dalam perjalanannya radio komunitas tidak mampu berperan ideal seperti kondisi yang telah dipaparkan di atas, penulis beranggapan, akan tertutup peluang baginya sebagai media counter hegemony ataupun sebagai media tandingan/ perlawanan terhadap media mainstream. Kondisi ini dapat dikatakan pula sebagai bentuk kegagalan bagi radio komunitas.

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus deskriptif-eksploratif yang bertujuan menelusuri, menyingkap, dan berusaha menggambarkan secara rinci dan detail mengapa radio komunitas mengalami
kegagalan. Menurut Yin (2003:1-21), studi kasus adalah inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena  dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.
Data dikategorikan menjadi dua jenis, yakni: data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan langsung (observasi non partisipant ). Sedangkan pengumpulan data sekunder meliputi telaah kepustakaan dan dokumen tertulis. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan yang terkait dengan tujuan penelitian. Pengamatan langsung dilakukan oleh peneliti sendiri untuk mengamati kondisi nyata di lapangan sehingga bisa memperkuat temuan data.
Pemilihan informan ditetapkan secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kreteria atau pertimbangan tertentu, yakni didasarkan atas tingkat pengetahuannya terhadap isu dan informasi secara komprehensif untuk mendukung perolehan dan pengembangan data. Jumlah informan tidak dipastikan secara mutlak (tidak dilakukan penetapan kuantifikasi informan ) sehingga bisa saja dalam setiap kategori informan di atas jumlahnya lebih dari satu atau bahkan mungkin hanya satu saja sesuai dengan kebutuhan penelitian. Mereka adalah pengelola dari masing-masing radio komunitas untuk mengetahui sejarah berdirinya radio komunitas yang mereka kelola, manajemen radio yang mereka terapkan, strategi merangkul warga, hingga kegagalan yang mereka dapatkan.
Peneliti juga mewawancarai pengurus JRKY (Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta) dan sejumlah NGO/LSM yang memiliki kepentingan dengan radio komunitas untuk mengetahui peran mereka terhadap radio komunitas yang diteliti. Tak hanya itu, peneliti mewawancarai pengurus paguyuban warga, lembaga tertinggi yang mengawasi keberadaan sebuah radio komunitas, di komunitas masing-masing untuk mengetahui dengan detil eksistensi radio komunitas yang ada di wilayah mereka.
Paguyuban warga merupakan representasi dari warga setempat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jogjakarta juga tak luput menjadi target wawancara penulis.
Data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda akan dianalisa  dengan mengelompokkan data (kategorisasi data), membandingkan data hasil temuan sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Pada dasarnya, baik Radio Panagati maupun Radio Angkringan memiliki per- masalahan yang relatif sama. Permasalahan itu membawa dampak yang cukup serius bagi perkembangan keduanya. Penulis akan mengklasifikasikannya atas dua bagian: internal dan eksternal. Secara internal berarti, permasalahan berasal dari internal radio tersebut. Sementara secara ekternal, berarti permasalahan muncul dari luar radio, menyangkut kebijakan, aturan, yang secara umum disebut sebagai permasalahan struktural. Pembagian sederhana ini hanya untuk membantu pemetaan masalah yang melanda Radio Panagati dan Radio Angkringan saja. Dengan kata lain, penulis tidak bermaksud untuk menyederhanakan persoalan. Lihat gambaran pada Tabel 1 .
Selanjutnya, penulis akan memaparkan secara lebih rinci sejumlah kendala yang muncul seperti yang tertera pada tabel di atas. Tahap pertama yang akan dipaparkan adalah permasalahan yang sifatnya internal. Selanjutnya permasalahan yang sifatnya eksternal, lalu melihat manakah permasalahan yang lebih dominan menghancurkan kondisi kedua radio.

## Permasalahan Internal
Secara internal, Radio Panagati tak memiliki banyak kru yang mampu menangani radio. Yang bertugas hanya itu-itu saja. Kepengurusannya juga yang itu-itu saja, hanya bertukar-tukar posisi saja dalam setiap kepengurusan berakhir.
Bagi kebanyakan pengurus, mengelola radio komunitas menjadi pekerjaan sambil lalu saja. Banyak personil yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tak hanya bekerja, ada pula yang telah menikah sehingga amat sulit membagi waktu. Maklum saja,   kru di radio komunitas bersifat sukarela, tidak dibayar.  Belum lagi harus menghadapi persoalan kru yang cepat merasa bosan.
Tapi bukan tanpa strategi. Pengurus Radio Angkringan, misalnya, tetap berupaya merekrut warga yang memiliki potensi mengembangkan radio. Upaya yang dilakukan adalah melakukan regenerasi dengan cara pertemanan dan mengikutkan calon kru dalam acara pelatihan- pelatihan tentang radio komunitas dan
Nama Radio Internal Eksternal Radio Panagati (lahir bersamaan/sesaat setelah paguyuban PINTER ada) 1. Keterbatatasan kru/personel 2. Partisipasi masyarakat rendah 3. Dana terbatas (didominasi bantuan lembaga/perorangan di luar komunitas) 4. Pemancar rusak (yang dipakai adalah pinjaman dari CRI) 5. Komputer ketinggalan zaman 1. Alokasi frekuensi (pendengar sulit menjangkau) 2. Siaran tumpang tindih dengan radio lain. Penerimaan tidak bersih 3. Pembatatasan pencarian dana 4. Persyaratan sertifikasi alat Radio Angkringan (diawali semangat sekelompok pemuda yang ingin membuat
media pemantau.
Paguyuban warga  -- FOKOWATI – lahir belakangan setelah radio mengudara) 1. Keterbatasan kru/personel 2. Partisipasi masyarakat rendah 3. Dana relatif terbatas (didominasi bantuan lembaga/perorangan di luar komunitas) 4. Semua alat rusak disambar petir. 5. Pemancar rubuh ditiup angin kencang 1. Alokasi frekuensi (pendengar sulit menjangkau) 2. Pencarian dana dibatasi 3. Persyaratan sertifikasi alat
jurnalistik radio maupun pengorganisasiannya. Dan ini tak hanya sekali. Bantuan pelatihan juga banyak datang dari berbagai pihak yang mendukung keberadaan radio komunitas. Tapi, tetap saja kru masih terbatas. Sementara warga mulai menjauh.
Bagaimana program siaran bisa dijalankan dengan konsisten jika tidak banyak yang mau menangani operasionalisasi radio? Salah satu cara untuk menjaga motor penggerak adalah dengan pemberian insentif. Penulis tidak bermaksud menyimpulkan bahwa segala sesuatu hanya bisa diukur dari materi. Tapi, insentif yang memadai penting untuk memotivasi. Setidaknya, pengurus tidak harus berpikir dua kali untuk aktif. Di tangan pengurus radiolah roda radio berjalan. Kemana harus
Tabel 1. Pemetaan Permasalahan Radio Komunitas
Sumber : diolah dari data hasil penelitian
melangkah dan bagaimana menciptakan program-program handal yang mampu melibatkan warga secara aktif. Sehingga, warga dengan nyaman akan melekatkan dirinya pada radio. Rasa memiliki radio akan tercipta. Jika tidak memiliki dana yang cukup, insentif ini tak usah diberikan pada awal radio berdiri, melainkan ketika kondisi keuangan radio sudah mapan. Tapi dari mana mendapatkan dana untuk diberikan sebagai insentif kepada pengurus, sementara dana untuk pemeliharaan alat saja tidak memadai?
Baik Radio Angkringan maupun Radio Panagati, dana yang masuk didominasi dari bantuan dan sumbangan, serta kerjasama program dengan sejumlah lembaga. Dana terbesar Radio Angkringan berasal dari bantuan berbagai program yang pernah diikutinya. Ada pula sumbangan dari berbagai tokoh dan lembaga di luar dan di sekitar komunitas. Amat sulit mengharapkan bantuan seluruh warga untuk membantu pendanaan.
Pemanfaatan kartu request berbayar juga pernah diterapkan di kedua radio. Warga yang ingin lagunya diputar, maka harus membeli kartu request tersebut. Namun upaya ini tidaklah efektif sehingga dengan cepat langsung ditinggalkan.  Untungnya saja, kedua radio berada di kompleks kantor kelurahan masing-masing. Kondisi ini amat membantu dalam hal pembiayaan listrik. Pengurus radio tak harus repot-repot mencari dana karena listrik disubsidi oleh kantor kelurahan. Tapi, akan lain jika alat siar radio rusak, seperti yang dialami Radio Angkringan yang alatnya disambar petir atau yang dialami Radio Panagati, pemancarnya rusak. Dana darimana untuk mengatasinya? Sementara, idealnya, pendanaan terbesar radio komunitas disebut-sebut harus berasal dari komunitasnya sendiri.
Tingkat partisipasi warga di wilayah kedua radio radio memang relatif rendah. Di Radio Angkringan, warga sangat pasif. Warga hanya ingin mendengar saja, meski memang ada segelintir warga yang terlibat aktif dalam program siaran. Selain itu, meski warga juga dilibatkan dalam hal penyampai informasi,
sayangnya, pengurus Radio Angkringan-lah yang  harus “jemput bola” mendapatkan informasi tersebut. Kondisi ini sebenarnya sudah dipahami oleh pengurus Radio Angkringan sejak awal berdiri. Muhammad Amrun, pengurus Radio Angkringan, menuturkan:
“Respon pada awalnya bagus dan lambat tahun stabil. Akan tetapi menjaga kestabilan itu susah karena pola di masyarakat yang sebagian besarnya sifatnya konsumtif. Jadi mereka maunya konsumsi terus. Sementara diajak bareng, itu yang susah…” (wawancara 8 Juli 2011)
Jon Nova, pengurus Paguyuban PINTER – lembaga yang menaungi Radio Panagati, juga mengakui kelemahan partisipasi warga Terban terhadap Radio Panagati. Warga cenderung pasif. Sehingga yang harus dilakukan adalah Radio Panagati harus “siap” dulu, barulah warga akan melibatkan diri secara aktif. Berikut kutipan wawancara Jon Nova:
“Radio harus juga mengikuti keinginan warga yakni siaran. Radio jalan dulu baru warga akan dukung. Warga masih ingin, hanya dari sisi internal radio dan kru harus siap. Misal SDM (dari warga) siap, tapi ada masalah teksnis, ya susah juga..” (Wawancara 6 Juli 2011)
Inilah, partisipasi warga yang lemah, akan berdampak pada banyak hal terhadap keberlangsungan hidup radio komunitas. Dari berbagai macam permasalahan internal, ujung- ujungnya adalah karena lemahnya tingkat partisipasi warga. Lalu,  Apa sesungguhnya yang menyebabkan partisipasi warga lemah? Benarkah dengan bersiaran secara kontinyu akan dapat menjawab permasahan lemahnya partisipasi warga? Hal ini amat terkait dengan aturan yang melemahkan keberadaan radio komunitas. Penulis akan memaparkannya pada bagian berikutnya.

## Permasalahan Eksternal
Logika yang sering digunakan pegiat radio komunitas dalam peningkatan partisipasi warga, yakni dengan menyiapkan program siaran yang menarik, dibutuhkan dan melibatkan warga, maka warga pun akan tertarik. Upaya lain yang dilakukan secara bersamaan adalah promosi dengan beragam cara. Lalu, terus berupaya menjaga konsistensi pendengar dan secara perlahan mulai melibatkan warga secara langsung.
Tapi, apakah permasalahan akan selesai begitu saja? Dengan logika di atas, katakanlah pengurus mampu menghidupkan kembali radio dengan dana yang entah dari mana datangnya (semoga saja datang komunitas), apakah mungkin semuanya akan berjalan lancar jika ternyata frekuensi yang diberikan kepada radio komunitas oleh pemerintah untuk mengudara hanya tiga kanal dan berada pada posisi frekuensi paling atas (107.7, 107.8, 107.9 MHz)? Masalah jatah frekuensi adalah salah satu permasalahan eksternal bagi Radio Panagati maupun Radio Angkringan.
Pegiat Radio Panagati dan Angkringan sangat mengeluhkan jatah frekuensi ini. Radio Panagati yang siaran pada gelombang 107.8 MHz tidak mampu ditangkap dengan jernih oleh warganya. Siarannya tertimpa siaran radio komunitas lain. Simak kutipan wawancara Kunsurahman, pengurus Radio Panagati, di bawah ini:
“Dikanal kita mepet-mepetan. Kalo dulu bening. Sekarang antar radio komunitas saling berebutan. Di area (radius) 2,5 km saja ada banyak radio...”
“Meski ada upaya pembagian jadwal siaran supaya tidak tabrakan, seperti: radio A siaran pada siang hari sementara radio B siaran pada malam hari, tetap saja tak dipatuhi. Semua berlomba-lomba untuk siaran panjang atau siaran pada waktu bersamaan..” (Wawancara 6 Juli 2011)
Kondisi ini tentu saja tak memungkinkan bagi radio Panagati untuk memanjakan pendengarnya. Bahkan sesekali, pengurus berupaya bermain nakal dengan siaran di frekuensi lain yang lebih jernih hanya agar siaran bisa diterima dengan baik. Radio Angkringan juga melakukan hal yang sama. Begitu siaran selesai, dan kebetulan program yang disiarkan adalah program kerjasama yang berpotensi memberikan dana, frekuensi kembali dipindahkan ke posisi awal. Hal ini tentu beresiko terhadap konsistensi pendengar. Bahkan di frekuensi 107.8, frekuensi dimana Radio Angkringan mengudara, sejumlah warga mengaku sulit mendapatkan gelombang tersebut karena kondisi radio yang mereka miliki tidak mampu mendapatkan frekuensi Radio Angkringan. Dengan kondisi ini, harapan memanjakan pendengar ibarat punduk merindukan bulan, tak akan pernah kesampaian.
Apa daya, dari hasil penelitian ini penulis harus menyalahkan aturan yang dibuat pemerintah tentang frekuensi yang disediakan khusus untuk radio komunitas. Peraturan yang mengatur mengenai frekuensi adalah Kepmen 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk ( Master Plan ) Frekuensi Radio Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM ( Frequency Modulation ) dan Keputusan Dirjen Postel No. 15A Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengalihan Kanal Frekuensi Radio bagi Penyelenggara Radio Siaran FM ( Frequency Modulation ). Seluruh  frekuensi  ditata ulang, tak terkecuali radio komunitas yang sebelumnya juga belum mendapatkan jatah frekuensi. Dalam peraturan tersebut pemerintah hanya menyediakan tiga kanal frekuensi untuk radio komunitas (202, 203, 204), yakni 107,7; 107,8; dan 107,9 MHz. Ada beberapa pendapat,  jika frekuensi tidak memadai di FM, sebaiknya berpindah di AM. Penulis tidak sepakat akan hal ini. Jika harus berpindah ke AM, maka dengan sangat jelas negara melakukan diskriminasi terhadap radio komunitas. Seolah-seolah yang  boleh bersiaran di FM hanya untuk radio komersil dan public saja. Selain itu, tidak semua warga memiliki radio yang mampu menangkap
gelombang AM. Berarti, jika itu terjadi maka sama saja membuat masalah baru.), berikut kutipan aturan mengenai tiga kanal frekuensi di atas, pasal 5 ayat 2 poin b, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 15 Tahun 2003: Kanal 202, 203 dan 204 untuk radio penyiaran komunitas.
Kanal frekuensi radio adalah satuan terkecil dari spektrum frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio. Sementara spektrum frekuensi radio adalah kumpulan pita frekuensi radio. Lalu, pita frekuensi radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu. Singkat kata, khusus untuk radio komunitas di seluruh Indonesia hanya disediakan tiga kanal di atas. Alhasil, dari total frekuensi, yang diberikan kepada radio komunitas  hanyalah 1,5 persen. Radio swasta memperoleh 78,5 persen, sedangkan radio publik memperoleh 20 persen. Tiga frekuensi tersebut diperebutkan oleh sedikitnya 52 radio komunitas di seluruh Jogjakarta dengan radius siaran 2,5 km dan daya pemancar 50 Watt. Aturan terakhir ini tertuang dalam pasal 3 ayat 2  Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 15 Tahun, yang berbunyi: “Stasiun radio komunitas digolongkan dalam kelas D dengan ERP maksimum 50 W, dengan wilayah layanan maksimum 2,5 km dari lokasi stasiun pemancar.”
Hal ini juga ditekankan pada pasal 5 ayat 1 PP No. 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, yang berbunyi: “Radius siaran Lembaga Penyiaran Komunitas dibatasi maksimum 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan ERP ( effective radiated power ) maksimum 50 (lima puluh) watt.”
Agar re- use dapat menghasilkan suara yang jernih, harus pula ditambah dengan peralatan yang baru. Peralatan tersebut semacam pengunci frekuensi sehingga frekuensi tidak berubah-ubah. Harganya teramat mahal bagi radio seperti radio komunitas. Jika tidak menggunakannya, maka yang akan terjadi adalah kondisi seperti yang dialami Radio Panagati, frekuensi yang digunakannya
tumpang tindih dengan radio komunitas di wilayah yang sama.
Jaringan Radio Komunitas Jogjakarta (JRKY), sebagai wadah bernaungnya radio komunitas di Jogjakarta, mengklaim upaya penyelesaian tumpang tinding frekuensi siaran radio komunitas sudah diatur secara kelembagaan di bawah JRKY. Yakni, radio yang merasa siarannya terganggu dapat langsung saja melaporkannya ke JRKY, lalu JRKY akan memediasinya. Jika tidak mampu diselesaikan maka JRKY akan meminta Balai Monitoring Frekuensi Radio setempat untuk turun tangan. Mardiyanto, Ketua JRKY, menjelaskan:
“JRKY mendapat masukan dari teman-teman rakom dan ditindaklanjuti ke balmon (Balai Monitoring) ini harapannya agar menjadi ini bagian dari penataan organisasi. Agar masyarakat tahu juga soal aturan rakom. Sehingga ketertiban bisa terjadi..”
(Wawancara 7 Juli 2011)
Tak pernah ada sangsi tegas bagi yang melanggar. Salah satu penyebab carut marut ini adalah pemerintah sampai sekarang belum pernah membuat master plan radio komunitas (termasuk televisi komunitas). Master plan penting sebagai panduan yang berisi daftar radio mana saja yang bisa siaran di wilayah tertentu. Hal ini bisa mengantisipasi rebutan siaran antar radio komunitas di frekuensi yang sudah disediakan. Sekaligus memudahkan kerja Balai Monitoring Frekuensi Radio untuk mengamankan frekuensi agar tidak tumpang tindih. Ketua KPID DIY, Rahmat M. Arifin menerangkan:
“Untuk radio komunitas belum ada. Radio komunitas hanya disediakan pernyataan  frekuensi.. kamu pakai 107,7 kamu pakai 107,8.. Tetapi soal master plannya tidak ada. Antara radio komunitas atau antar televisi komunitas paling tidak jarak teknis siarannya minimal 5 kilometer. Dalam diameter 5 kilometer hanya
ada satu radio komunitas.  Tapi kenyataannya dilapangan itu numpuk dan  juga kenyataannya pemohon banyak sekali terutama di daerah Depok. Kampus Atmajaya mengajukan izin, Universitas Islam Negeri (UIN) juga ngajuin. Karena tidak ada master plan itu KPID tidak bisa menolak permohonan mereka. Kalau ada master plan kan enak..” (Wawancara 7 Juli 2011)
Jika master plan disiapkan, lanjut Rahmat, proses seleksi terhadap radio komunitas juga akan lebih gampang. Selama ini proses pengurusan izin sangat bertele-tele. Ini menjadi bukti jika negara kurang tegas, jika tak ingin menyebutnya malas dan tak mau tahu, atas keberadaan “ekosistem” radio komunitas.
Selain soal pengaturan frekuensi yang tidak berpihak pada radio komunitas, sehingga mengakibatkan siaran radio komunitas tidak bisa ditangkap dengan baik oleh komunitasnya sekaligus berdampak pada keberlangsungan siaran, permasalahan lainnya adalah, secara eksternal, terkait dengan aturan dana yang bisa diperoleh oleh radio komunitas. Logikanya sama dengan logika yang dipaparkan sebelumnya, tanpa dana yang cukup akan sulit bagi radio komunitas untuk memanjakan pendengarnya dan secara bertahap akan berpartisipasi secara aktif, termasuk aktif memberikan bantuan dana. Soal dana tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran Pasal 23 Ayat 2, disebutkan bahwa: “Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/ atau siaran komersil lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.”
Bagi penulis, sebenarnya tidak masalah bagi radio komunitas untuk menerima iklan komersil. Jika pun diperbolehkan, pembatasan seberapa besar porsi untuk menerima iklan komersil ditentukan oleh komunitas bersangkutan dengan acuan: bagaimana caranya iklan yang diterima harus membebaskan radio komunitas dari kepentingan-kepentingan dan pengaruh komersil dan tetap semaksimal mungkin
mengedepankan kepentingan komunitasnya. Sikap hati-hati harus diperlihatkan untuk jenis iklan yang dapat diterima, yang sesuai dengan karakter radio komunitas. Perlu diingat juga, iklan adalah salah satu pemasukan dana bagi radio komunitas, bukan pemasukan utama.
Dana amatlah penting bagi keber- langsungan hidup radio komunitas. dengan adanya dana yang cukup dapat memberikan insentif kepada pegiat radio komunitas. Sehingga radio komunitas akan terhindar dari bayang-bayang rasa takut jika pegiatnya beralih mengurusi ekonomi keluarga. Di atas telah disebutkan bahwa dana didominasi berasal dari sumbangan dan kerjasama program dari kelompok di luar komunitas. Sementara dana yang berasal dari komunitas setempat amat minim. Inilah kondisi jika peluang masuknya iklan komersil ditutup.
Permasalahan perizinan juga menjadi sorotan. Meskipun begitu, pegiat Radio Panagati maupun Radio Angkringan masih mau berjibaku mengurus perizinan. Muhamad Amrun, pegiat Radio Angkringan, menilai hal ini harus dilakukan agar tidak melenceng dari perjuangan awal mereka, yakni perjuangan untuk mengakui eksistensi radio komunitas.
“Kita (hanya) mengikuti aturannya. Karena waktu tahun 2002 kita ikut berjuang, bagaimana radio komunitas ini paling tidak bisa diakui regulasinya. Daripada nanti kita bermasalah. Kalau tiba-tiba alat kita diambil (karena tak berizin), kita mau cari alat lagi susah dan harus mengeluarkan biaya berapa?…” (Wawancara 8 Juli 2011).
Persyaratan yang harus disiapkan berdasarkan PP No. 51 tahun 2005 cukup banyak. Untuk pendirian sebuah radio komunitas, sesuai pasal 4 ayat 2, adalah: “Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan persetujuan tertulis dari paling sedikit 51 % (lima puluh satu perseratus) dari jumlah
penduduk dewasa atau paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang dewasa dan dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat pemerintah setingkat kepala desa/lurah setempat.”
Di pasal lain juga diatur tata cara dan persyaratan perizinan, yakni di pasal 8 sampai pasal 11. Syarat-syarat yang dilampirkan dalam pengajuan izin, diantaranya: radio komunitas yang mengajukan izin harus melengkapi syarat administrasi (menyiapkan akta pendirian beserta pengesahan badan hukum, studi kelayakan dan rencana kerja, serta hal-hal administratif lainnya);  program siaran; dan data teknik siaran. Pihak yang mengklarifikasi syarat administrasi dan teknik siaran bisa dilakukan oleh jajaran Kemenkominfo di daerah, sementara KPI (melalui KPID) hanya mengklarifikasi data program siaran. Jika persyaratan lengkap, maka radio komunitas harus mampu menjawab pertanyaan klarifikasi dalam Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang dilakukan oleh KPI (di daerah melalui KPID). Dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja terhitung setelah selesai EDP, KPI akan mengeluarkan surat rekomendasi kelayakan untuk menyelenggarakan penyiaran dan mengusulkan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio kepada menteri.
Semua persyaratan di atas telah dilakoni oleh pegiat Radio Panagati dan Radio Angkringan. Anehnya, hingga tulisan ini dibuat, izin masih tak kunjung datang. Forum Rapat Bersama (FRB), sebagai pertemuan lanjutan antara menteri dan KPI juga tak pernah diagendakan. Ternyata, belum satupun radio komunitas di Jogjakarta mendapatkan izin. Apa sebab? Rahmat M. arifin berdalih:
“Kalau yang 15 radio komunitas dan 2 televisi komunitas sudah EDP. Disini KPID pasang badan.  Kita akan bilang itu semua sudah dikirimkan ke Jakarta. Problemnya kenapa tidak segera diproses padahal jaraknya itu antara 15 hari kerja. Artinya, setelah saya kirim kesana dan disana sudah 15 hari kerja, sudah efektif. Tapi kenyataannya
tidak dan disitu menurut saya pemerintah kurang tegas..”
(Wawancara 7 Juli 2011)
Meski izin yang dikeluarkan masih tak jelas rimbanya, bagi pegiat Radio Angkringan dan Panagati, hal ini tidaklah menjadi masalah. Yang terpenting bukti kwitansi penyerahan berkas ke KPID DIY masih tersimpan rapi. Bukti penyerahan berkas ini penting sebagai bukti jika tiba-tiba Balai Monitoring Frekuensi Radio setempat melakukan sweeping. Permasalahan lainnya adalah ketika suatu saat undangan FRB akhirnya dilayangkan ke masing-masing radio, maka pengurus radio komunitas harus menyiapkan duit untuk berkunjung ke Jakarta. Atau jika FRB dilakukan di daerah, maka, lagi- lagi, uang harus disiapkan kembali untuk menyambut tamu dari Jakarta. Belum lagi jika radio komunitas tidak berhasil menunjukkan kepada tim sertifikasi Kemenkominfo bahwa pemancar yang digunakan tidak bersertifikat.

## Simpulan
Keberadaan radio komunitas idealnya mampu memberi peluang menghadirkan tayangan-tayangan alternatif yang tidak bisa diberikan oleh radio-radio publik maupun komersil (baca: mainstream ).  Dengan begitu, tak ada lagi warga yang merasa bahwa kelokalitasannya dikucilkan alias tidak dianggap. Tidak ada lagi upaya pemaksaan mendengar tayangan yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Semuanya punya warna, dan radio komunitas mampu mengakomodirnya.
Sebagai dua radio komunitas yang legendaris, Radio Panagati dan Radio Angkringan mengalami keterpurukan. Padahal, pada awal lahir kedua radio begitu dibanggakan. Kedua radio ini selalu ditiru dan diandalkan oleh radio komunitas lainnya. Tapi kini, keduanya tak bisa apa-apa lagi. Aktivitasnya vakum, nyaris tinggal nama. Yang tersisa hanya harapan yang kuat untuk kembali mengudara.
Dengan demikian, tak ada yang abadi bagi hegemoni. Upaya hegemoni akan terus berlangsung terutama dalam kondisi
masyarakat yang secara ekonomi dan politik masih rentan. Ketidakpuasan akan selalu muncul, dan begitu se terusnya. Untuk melanggengkan hegemoninya, pemerintah dengan sejumlah aparatusnya akan berupaya keras dan saling mendukung agar persetujuan terhadap dirinya diterima oleh masyarakat sipil yang pada dasarnya memiliki tingkatan consent yang berbeda- beda. Harus dipahami pula hegemoni tak saja bicara soal ideologi, melainkan juga soal struktural. Keduanya akan saling terkait. Ideologi takkan berhasil dimanifestasikan jika tidak mendapat dukungan secara struktural. Inilah kenapa, melalui aparatusnya, pemerintah menyiapkan sejumlah aturan yang sifatnya mengontrol. Tentu saja, segala sesuatu pasti memiliki kepentingan di belakangnya dan setiap aturan punya maksud tertentu, salah satunya adalah: menunjukkan bahwa penguasa itu masih ada.  Sehingga aturan- aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengontrol radio komunitas, tak lain tak bukan adalah senjata yang dikeluarkan pemerintah melalui aparatusnya, yakni Kementrian Komunikasi dan Informasi. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa pemerintah masih punya kuasa dan akan tetap berkuasa.
Untuk sementara waktu, nyatanya ini berhasil. Pemerintah telah unggul menghegemoni masyarakat sipil. Mengapa? Karena sikap konformis kelompok subordinat (baca: pegiat radio komunitas) terhadap aturan- aturan negara telah terjadi. Penerimaan ini disebut sebagai penerimaan pragmatis. Yakni seseorang bersikap konformis karena memang hal tersebut pantas dan karena itulah usaha untuk menjamin perilaku resiprokal dari orang lain yang merupakan kondisi penting untuk sukses dalam mencapai tujuan. Pegiat radio komunitas, mau tak mau mengikuti segala aturan yang ada meski aturan tersebut begitu memberatkan bagi keberadaan radio komunitas. Tujuannya cuma satu: izin turun dulu! Pegiat radio komunitas beranggapan bahwa dengan menjalankan aturan, maka tidak akan
mengkhianati semangat agar radio komunitas diakui. Hebatnya, ini tidak terlalu disadari oleh pegiat di dua radio komunitas. Konsentrasi mereka berfokus pada permasalahan internalnya. Sementara, yang dijual oleh pemerintah adalah kerepotan yang amat sangat sehingga menimbulkan keengganan bagi pemerintah dengan aparatusnya untuk bertindak cemerlang, jika tak ingin dikatakan tak mau repot dan ketakutan, menerapkan aturan sehingga pembiaran menjadi senjata pamungkasnya. Tapi jangan lupa, kondisi ini lagi- lagi akan berpotensi menimbulkan resistensi.
Bagaimana dengan pasar? Perselingkuhan antara pemerintah dengan pasar juga sudah tercium dalam persoalan radio komunitas. Dampaknya, pemerintah memberikan dukungan setengah hati kepada radio komunitas. Bisa dibaca pula, bahwa selain keberadaan radio komunitas dapat menjadi ancaman yang serius bagi eksistensi pemerintah, juga berbahaya bagi teman-teman pemerintah (baca: pasar). Bentuk ancaman, bisa jadi, adalah mengganggu kehidupan radio komersil yang tak lain dimiliki pemilik modal yang berselingkuh dengan penguasa. Anggapannya, jangan sampai keberadaan radio komunitas mengurangi jatah pendapatan radio komersil. McChesney menilai, pemilik modal takkan membiarkan begitu saja “lahan” pendapatannya di kurangi. Pemilik modal akan terus berupaya agar negara mendukung keberadaannya dan menyingkirkan lawan-lawannya. Selain itu, ancaman klasiknya adalah radio komunitas berpotensi memicu konflik horizontal dan ini akan merepotkan negara. Sehingga gerak-gerik radio komunitas harus dibatasi. Agar tidak terlihat terlalu keras membatasi gerak-gerik radio komunitas, pemerintah pasang aksi seolah-olah mendukung dengan menciptakan kebijakan yang mengakui keberadaan radio komunitas. Tapi di balik itu telah  terjadi bentuk pembiaran yang kronis agar radio komunitas perlahan tersungkur dengan sendirinya. McChesney benar, untuk membuat media alternatif yang mampu mendukung demokrasi dan bebas dari kepentingan pasar dan penguasa memang sulit. Tapi harus diupayakan.
Berikut sejumlah saran berdasarkan hasil penelitian yang bisa digunakan oleh pihak- pihak yang berkompeten, yakni: pertama, harus dipahami bahwa keberadaan radio komunitas amat penting bagi keberlangsungan demokrasi. Oleh karenanya, radio komunitas harus diberi keleluasaan dalam menjalani hidupnya. Tambah alokasi frekuensinya dan perpendek proses pengurusan izinnya. Siapkan master plan agar penataan radio komunitas lebih tertata dan tidak saling berebutan bersiaran mengisi frekuensi yang terbatas. Jika sudah diberi kemudahan namun masih melanggar, barulah diberikan sikap tegas. Radio komunitas tak perlu ditekan disana-sini oleh aturan-aturan yang memberatkan karena pada dasarnya seleksi alam sudah berlaku: yang bertahan adalah radio yang “kuat”, yang mampu mengajak komunitasnya berpartisipasi secara aktif.
Kedua, pemerintah harus berani menjamin sepenuhnya hidup radio komunitas. Cabut larangan beriklan komersil bagi radio komunitas. Atau jika masih takut mengurangi pendapatkan radio-radio mainstream, maka buat kebijakan bagi setiap radio, ataupun media lain, yang bersifat komersil atau publik, harus menyisihkan beberapa persen keuntungannya untuk radio komunitas di sekitarnya. Tentu saja, harus dibuat kesepakatan yang jelas bahwa bantuan dana tersebut tak akan terlalu berpengaruh terhadap independensi radio komunitas. Kalau perlu negara juga ikut menyubsidi radio komunitas.
Ketiga , terlepas dari upaya carut marut radio komunitas, pegiat kebebasan informasi sudah saatnya mulai melirik media baru penyampai pesan. Radio komunitas memang menarik, namun harus dibarengi dengan menghadirkan media lain yang lebih mudah dijangkau dan tak harus terjebak dalam aturan- aturan yang terlalu membatasi. Tak ada salahnya, jika infrastruktur memadai, pemanfaatan media berbasis internet digalakkan. Atau malah kembali ke media konvensional seperti bulletin dan sejenisnya. Intinya, mencari jalan keluar bagaimana caranya
informasi maupun hiburan berciri lokal yang dibutuhkan bisa diakses dengan mudah oleh komunitas. Bukan memaksakan. Tentu saja harus dibarengi dengan membangun kekuatan bersama melalui organisasi/perkumpulan yang solid.

## Daftar Pustaka
Armando, Ade. 2011. Televisi Jakarta di Atas Indonesia . Jogjakarta: Bentang.
Beilharz, Peter. 2002. Teori-teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Kritis, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
Birowo, Mario Antonius, dkk. 2001. Khalayak Potensial Radio Publik di Jogjakarta .
Jogjakarta: FISIP Universitas Atmajaya.
Birowo, Mario Antonius, dan Donatus Danarka Sasangka. 2003. Radio Komunitas: Media Pemberdayaan Publik. Sebuah makalah yang disampaikan dalam seminar International Conference on Indonesia: Democracy and local Politics pada tanggal 7 – 8 Junuari 2003 di STPMD APMD,
Jogjakarta (tidak diterbitkan).
Croteau,  David. 2000. Media/Society: Industries, Images, and Audiences .
California:  Pine Forge Press.
Eddyono, Aryo Subarkah. 2005. Makna di Balik Eksistensi Radio Komunitas, Studi Kasus pada Radio Panagati . Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada.
___________. 2008. Sosiologi Media: Studi Kasus terhadap Eksistensi Sebuah Radio Komunitas di Jogjakarta. Medan: Jurnal Madani – UMSU Vol. 9 No. 3, Oktober 2008.
Frase, Colin, dan Sonia Estrepo Estrada. 2001.
Buku Panduan Radio Komunitas. Jakarta: UNESCO Jakarta Office.
Gazali, Effendi. 2002. Penyiaran Alternatif tapi Mutlak: Sebuah Acuan tentang Penyiaran Publik dan Komunitas. Jakarta: Penerbit Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI.
Irwanto. 2006. Focused Group Discussion . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Iskandar, Dedy. 2003. Mengenal dan Mengkritik
Gramci, dalam Arif, Saiful. 2003. Pemikiran-pemikiran Revolsioner.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Jurriens, Edwin. 2003. Radio Komunitas Di Indonesia: New Brechtian Theatre di Era
Reformasi. Jurnal Antropologi Indonesia Departemen Antropologi FISIP UI, Th.XXVII, No. 72 Sept-Des 2003.
Kompas. 27 Mei 2002. “ Wong Cilik” Yogya
Punya Radio . Jakarta.
Kompas. 8 Mei 2010. 80 Persen Radio
Komunitas Tak Rutin Mengudara . Jakarta.
Maryani, Eni. 2011. Media dan Perubahan Sosial:
Suara Perlawanan Melalui Radio Komunits . Bandung: Rosda.
Masduki. 2003. Radio Siaran dan Demokratisasi .
Jogjakarta: Jendela.
McChesney, Robert, dan John Nicols. 2010. The Death and Life of America Journalis .
Philadelphia: Nation Books.
Profil Anggota JRKY. 2011. klik: http://jrky.org/ index.php?option=com_content&view= category&layout=blog&id=58&Itemid=59.
Diakses 26 Agustus 2011.
Sumiyati. 2011. Partisipasi Warga di Radio
Komunitas . http://kombinasi.net/
partisipasi-warga-di-radio-komunitas/. Diakses 9 Januari 2011.
Storey, John. 2003. Teori Budaya dan Budaya Pop. Jogjakarta: Qalam.
Subiyakto, Henry. 2001. Menggagas Sistem
Media yang Demokratis untuk Indonesia
Baru, Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi
Indonesia. Vol. 6, November 2001.
Suwarsono. 2000. Perubahan Sosial dan Pembangunan . Jakarta:  LP3ES.
Tabing, Louie. 2000 . Siaran Radio di Kampung: Panduan Produksi Siaran Radio Komunitas . Jakarta: LSPP-UNESCO- Kedutaan Besar Denmark.
__________. 2001a. Pedoman Perilaku: Panduan Bagi Pengelola Radio Komunitas . Jakarta: UNESCO.
__________. 2001b. Stasiun Radio Komunitas: Sebuah Petunjuk Teknis . Jakarta: UNESCO. __________. 2001c. Belajar dari Tambuli: Kiat Menyusun Program untuk Stasiun Radio Komunitas . Jakarta: UNESCO.
Yin, Robert K. 2003. Studi Kasus, Desain dan Metode. Jakarta:  Rajawali Pers.