ETOS IGRJA DAN PROFESIONATTSME BIROKRASI
OIeh: Atik Rochaeni.)

## ABSTRAK
Pada era  otonomi _yang dibarengi dengan  pesatnya kemajuan ilnu pengetahuan dan teknologi,  dapat  dipastikan merupakan  era -vang penuh tantangan berat bagi Birokrasi Pemerintah.  Untuk itu, pondasi-pondasi pen_velenggaraan negara -yang kokoh perlu dibangun sebagai pen-vanggan-ra. Untuk  melaksanakan fungsi _vang semakin luas  dan kompleks, maka sektor pemerintah tentunya memerlukan berbagai sumber da-va yang memadai.  Bersamaan dengan proses perluasan fungsi dan  peranan  aparatar pemerintah, telah terjadi pula "harapan/tuntutan" -yang  semakin meningkat  dari kalangan mas-varakat (publik) terutama
-vang berkaitan  dengan  kinerjan-va.
Kata Kunci : Etos kerja,  profesionalisme  birokrasi.

## Pendahuluan
Pembangunan sumber daya manusia (SDM)  khususnya  sehtor  pemerintah,  meru- pakan hunci pengamanan masa depan bangsa. I(arena bagaimanapun  potensi  per- hembangan ehonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh SDM  dengan hualitas pengetahuan dan keterampilannya, pan- dangan  budayanya,  sikapnya terhadap kerja, serta semangat juangnya dalam meningkathan  hemandirian.  Dengan hata Iain, adanya etos kerja yang mandiri dan profesional merupakan  suatu  conditio sine qaanon  bagi terselenggaranya  pemerintah yang efehtif  dan efisien. Untuk itu, pemerintah  sedini mungkin mengusahakan profesionalisme aparatur- nya. Walaupun harus diakui bahwa profesionalisme aparatur bukan satu- satunya jalan untuk  meningkatkan kinerja birohrasi, karena masih ada hlternatif lain, misalnya  dengan  menciptakan  sistem dan prosedur kerja yang elisien. Namun adanya aparatur yang profesional tidak dapat dihindari oleh pemerintah yang bertang- gung jawab. Bermacam-macam  pelayanan
terhadap  masyarakat, mulai.dari pemberian izin-izin (lisensi) sampai  hepada  penyediaan jasa-jasa, bahkan distribusi barang-barang yang mencakup semua aspek hehidupan masyarahat. Hal ini t€ntunya memerluhan penanganan yang  serius dari pemerintah, sebab jika tidah,  buhan mustahil pemerintah ahan hehilangan kepercayaannya dari masygrakat sebagai pengguna jasa.

## \ Pembahasan
Birolrrasi dan Pelayanan Publik Di negara manapun  akan sama bahwa fungsi utama birokrasi  selain  memungut pajak  dari masyarakat adalah memberikan pelayanan  kepada  masyarakat. Di dalam penanganar pelayanan  kepada  masyarakat ini, agar memiliki  kualitas pelayanan  yang bermutu dan memilihi  heunggulan, maka diperluhan  aparat-aparat pemerintah yang handal dan profesional, bersih dan berwi- bawa  yang  dilandasi etos kerja  yang tinggi.
Pengertian "birohrasi"  yang dicetuskan oleh Max weber telah bergeser dari makna sebenaruya. Pengertian  birohrasi itu seudiri
-) Atik Rochaeni adalah Ketua lurusan  Administrasi  Niaga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nurtanio Bandung.
antara lain sebagai suatu sistem penge- Iolaan  dalam organisasi  shala besar seperti organisasi pemerintah,  yang  ditandai oleh adanya lceteraturan,  hetertiban,  pembagian wewenang dan jalur hirarkhi yang jelas, dan sebagainya. Tetapi  pengertian terap- annya yang berkembang adalah bahwa birokrasi sebagai suatu sistem dimana helembagaan, prosedur  yang berbelit-belit, dan tata aturan  yang ruwet menjadi  ciri utamanya.  Bahkan menurut Riggs  (1985), birokrasi  sering  dihubunghan  dengan pro- sedur kerja yang panjang dengan  peratur- annya yang aneh-aneh dan sewenang- wenang. Padahal  peranan birohrasi sebe- narnya sangat penting, bahkan menjadi salah satu ciri dari  masyarahat  modern. Bila kita mengamati secara jujur, apa yang  disebutkan  oleh Riggs tersebut  juga terdapat  pada birokrasi  negara kita. Per- tanyaan etis kembali  muncul sehubungan dengan kurangnya  perhatian  (concern)  para aparatur  birokrasi  terhadap kebutuhan wiuga negara  tersebut. Untuh memperoleh pelayanan yang sederhana  saja,  penggura jasa (masyarakat) sering dihadapkan  pada kesulitan-kesulitan yang sebenarnya  tidak perlu terjadi. Selain itu, rutinitas tugas- tugas  pelayanan dan penekanan yang berlebihan kepada pertanggungjawaban formal telah mengahibatkan adanya prosedur yang kaku dan lamban. Para pegawai tidak lagi merasa terpanggil untuk meninghatkan efisiensi dan memperbaihi prosedur kerja, tetapi Iebih  sering justru menolak  adanya  perubahan. Etos kerja yang cenderung  mempertahanl<an status quo \ni telah menumbuhkan persepsi  masyarakat bahwa berhubungan  dengan birokrasi berarti berhadapan dengan berbagai prosedur yang berbelit-belit.  Bahkan tidak sedihit pemberian pelayanan acaphali ditunggangi oleh  hepentingan pribadi dan dijadikan alat homoditas untuk kepentingan pribadi  atau helompok.
Sikap para birokrat yang kurang mela- yani masyarakat  secara adil dan  merata itu tampak di hampir sebagian besar instansi yang ada di negara kita. Pendapat  bahwa "Bekerja dengan rajin  atau tidak rajin tetap
mendapat gaji yang sama setiap bulan" ini turut mempertebal alasan keengganan para pegawai untuk beherja dengan sebaik- baiknya.
Sementara itu, kelambanan pelayanan umum tidak hanya disebabkan kurang baiknya  cara pelayanan di tinghat bawah, ternyata masih  banyak faktor yang mempengaruhi tata kerja  dalam birokrasi.
Sikap  pandang  organisasi birokrasi peme- rintah  hita, misalnya, terlalu berorientasi hepada hegiatan dan pertanggungjawaban formal. Penekanan kepada hasil kerja atau kualitas pelayanan sangatlah kurang, sehingga berimplikasi  pada  pekerjaan dalam organisasi menjadi kurang menantang.
Dengan  ditambah  etos kerja yang buruk, maha  jadilah suasana rutinitas yang semahin  menggejala dan akhirnya ahtivitas- aktivitas yang dijalanhan itu menjadi " counter  productivd' . Masalah kekakuan prosedur juga melanda institusi-institusi pemerintah,  yang seharusnya  melaksanahan aktivitas secara profesional.  Birohrasi seolah-olah menjadi mahluk yang semahin gemuh, tetapi pada saat yang sama semakin lamban gerah- annya. Dominasi birokrasi pada badan- badan  usaha  yang  monopolistih itu tidak dituujang  dengan  sistem  manajemen dan efisiensi yang baih,  sehingga tidak heran jika terlontar  banyak ungkapan bahwa birokrasi kita merupakan sumber utama elronomi biaya tinggi (hisg cost economic) yang mengurangi  daya  saing  produk-produh kita. Hal ini antara lain disebabhan  harena kurang adanya manajemen yang berda- sarkan sasaran  (ntanagentent by objective) serta kaburnya tolok ukur  untuk menilai prestasi.
Sebagaimana dikemukahan Sudarsono (1994: 44) bahwa hetidakmampuan biro- hrasi menghasilhan jasa  dengan mengolah sumber-sumber yang efisien  disebabkan  dua hal Pertanta, harena tidak ada hompetisi. Dalam hal ini sebagian besar birohrasi sektor publik memegang monopoli atas barang dan jasa yang dihasilkan. Penye- diaan jasa izin perdagangan, izin perin- dustrian, izin  pertanahan, dan sebagainya,
68
MANAIERIAL  Vol. 3, No. 6, Januari 2OO5 : 67 - 77
semua dilakukan  oleh birokrasi sektor pub- lik dengan monopoli  yang penuh. Walau- pun kini mulai banyah muncul jasa-jasa pelayanan  swasta,  misalnya rumah sakit, pendidikan, dan lain-lain. Ini tidah berarti bahwa  fungsi  monopoli  birokrasi berahhir.
Kedua, adanya geiala ketidahsempurnaan informasi (imperpect imformation) juga menyebabkan birohrasi tidak dapat  menge- Iola informasi  tentang  permintaan barang- barang kolelctif, misalnya  pendidikan, iasa hesehatan,  dan sebagainya  dari  masyarakat, baik tentang  hualitas,  kuantitas, maupun pelayanan sulit sekali  didapat
Posisi dan jaringan  kerja birohrat dapat menguasai informasi lebih banyak diban- dingkan  misalnya politisi atau kelompok- lrelompok  kepentingan  (interest group) lainnya. Dengan penguasaan dan pengon- trolan (sepihak) informasi inilah, secara teoritis birokrasi cenderung tidak dapat mengelola sumber-sumber daya secara efisien.
Etos Kerja Sebagai Nilai Dasar Moralitas Etos kerja merupakan nilai dasar moralitas yang dapat  memberi dorongan mental  maupun  spiritual bagi seorang aparat birohrasi untuk dapat berprestasi dalam  menjalankan profesinya.  Pengertian "etos"  menurut Geertz yang dikutip Kumorotomo (1992 : j27) adalah: "sihap yang mendasar terhadap diri dan dunia yang dipancarkan hidup." Secara luas bangsa  Indonesia sesungguhnya telah memiliki pijakan  yang kuat  untuh membina etos kerla yang  dapat  menunjang  hemajuan.
Disamping silcap hidup  yang  religius, bangsa Indonesia  mempunyai  Pancasila sebagai dasar nilai-nilai luhur yang tidak pernah hering. KonsepJ<onsep yang serupa dengan dasar-dasar etos kerja,  telah kita miliki, seperti budi pekerti,  gotong royong dan pengadilan, Kini tinggal bagaimana  kita memanfaatkan gagasan-gagasan spiritual tersebut he  dalam gagasan-gagasan pembangunan.
Tujuan pembangunan  hendaknya  tidah terhenti dalam  refleksi  verbal, melainkan
iuga  dalam ahsi riil. Untuk melahsanakan aksi-aksi riil yang berkaitan langsung dengan  kemajuan  dan pembangunan  dalam segala  aspeknya, penyempurnaan dan pengembangan etos kerja  para pejabat publih haruslah  dilaksanakan tanpa henti. Bagi seorang pegawai negeri  atau pejabat pemerintah, etos kerja  yang  baik  bukan  saja akan menghasilkan  sihap-sikap produktif, seperti kerja heras, berperhitungan,  jujur, dan hemat,  tetapi juga akan menciptakan mehanisme kendali diri guna menghadapi berbagai  persoalan dalam  tugas kedinasan maupun  mengatasi  godaan  dari  luar.
Penggambaran di atas, mungkin  terlalu idealis apabila hita melihat  prahtek pelah- sanaan  tugas-tugas layanan umum dalam birokrasi kita. Harus diahui bahwa tidah setiap pejabat memiliki hadar pemahaman tentang nilai pengabdian yang sama, dan setiap orang harus mencuhupi kebutuhan heluarganya,  disamping  kewajiban  untuk melayani kepentingan umum. Akan tetapi, justru dengan  idealisme seperti itulah sesungguhnya kita  masih akan bisa berharap banyak bagi pembangunan dan peninghatan  kemakmuran rakyat melalui layanan  dan  tata kerja birokrasi.
Telah menjadi  fenomena umum, bahwa hendala untuk meningkatkan etos kerja dalam organisasi publik ialah kurang mapatrnya ukuran untuk menilai produk- tivitas pegawai.  Barangkali kita perlu mengingat lagi bahwa penekanan pada efektivitas  dengan  mengorbankan efisiensi sama sekali bukan  gagasan  yang baik  dalam rangka peningkatan  produktivitas. Yang diperlukan bagi organisasi-organisasi peme- rintah sekarang ini adalah pandangan  yang sistematis untuk mencanangkan program- program produktivitas tanpa menghilang- kan daya tanggap terhadap hebutuhan masyarakat.
Setiap pejabat atau  pegawai wajib men- taati prosedur, tata kerja, dan peraturan- peraturan yang  telah ditetapkan oleh organisasi  pemerintah. Sebagai  pelaksana hepentingan umum, para pejabat wajib mengutamahan aspirasi  masyarakat dan peha terhadap  kebutuhan-kebutuhan ma-
69
Etos Kerja dan Profesionalisme  Birokrasi  (Atik  Rochaeni)
syarakat. Sebagai manusia  yang bermoral, pejabat  selayaknya  memperhatikan  nilai- nilai etis  dalam  bertindak  dan berperilaku.
Dengan kata  lain, seorang pejabat harus memiliki kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. I(ewaspadaan profe- sional berarti  bahwa ia harus mentaati haidah-kaidah teknis dan peraturan- peraturan sehubungan  dengan  keduduhan- nya sebagai seorang  pembuat keputusan.
Sedangkan  kewaspadaan spiritual merujuk pada penerapan nilai-nilai kearifan,
lrejujuran,  keuletan, sihap sederhana  dan hemat,  tanggung  jawab, serta akhlah dan perilaku  yang baik.

## Profesionalisme Bitokra si Indonesia
Salah satu ciri birokrasi  ideal sebagai- mana dikemukakan Max weber adalah bahwa birohrasi  harus menunjuhhan pro- fesionalisme menuju efisiensi. Dengan  kata Iain, dapat dihemukakan profesionalisme adalah suatu ciri utama administrasi  negara dalam  masyarahat  industrial dan masya- rakat  yang sedang  berada  dalam  transisi he arah  era industri. Aparatur negara  tentunya dituntut untuh memiliki  keahlian dan kepiawaian dalam  bidang spesialis  tertentu dalam menjalanhan roda pemerintahan,
demihian  dihatakan Glasser, Abelson dan
Gorrison, yang dihutip Suryawiharta (L994 : 42),
Dalam The  American Heritage Dictio- nary yang dihutip oleh Nimran  (1994: 1-3)' bahwa : "Profesionalisme merupahan  suatu status, metode, karakteristih,  atau standar tertentu untuh menghasilkan dan /atau uhuran  bagi hualitas  suatu  harya, produk dan jasa yang dihasilhan  oleh seorang  yang profesional di dalam menjalanhan tugas di bidangnya."  Dalam  hubungan ini, kualitas kerja  yang prima, pelayanan yang  memuas- han, jaminan ketepatan dan kecepatan waktu, kesetiaan  dan hecintaan pada  profesi adalah beberapa contoh ciri-ciri profe- sionalisme dalam  sektor publik/bisnis dan kehidupan  sehari-hari.
Dari uraian tersebut di atas, daPat dikemuhakan permasalahan bagaimana menciptahan aparatur negara yang ahli
dalam bidangnya  masing-masing,  sehingga mampu memberil<an PelaYanan Yang semakin  meninghat baik  jenis maupun mutunya hepada  masyarakat.  Menciptahan profesionalisme ini dalam  konteks makro menghait  hepada  pengembangan sumber daya manusia (human resoarces  develop- ment), sedangkan dalam konteks mihro terkait dengan pengembangan karier.
Pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan karier bermuara pada upaya-upaya  berbagai  macam pendidikan dan latihan. Dengan demikian profesio- nalisme  akan dicapai dengan melalui pendi- dikan  dan latihan  serta  diperhaya dengan pengalaman  berpraktek.  Oleh  karena itu, perlu disusun suatu program pendidikan dan latihan  yang relevan dengan prahtek dan  profesi yang bersangkutan.
Dalam  rangha mengantisipasi pada masa mendatang, maha  tuntutan kebu- tuhan masyarahat akan  semakin bertambah yang  harus  ditanggapi  oleh pemerintah.  Hal ini berarti tuntutan pelayanan publih  juga meningkat yang dapat dipenuhi oleh aparatur pemerlntah yang profesional.  Ber- dasarkan  pengalaman  selama ini, profesio- nalisasi aparatur ini halah cepat dengan perkembangan tuntutan pelayanan publih, sehingga terdapat gejala-gejala ketidak- puasan  masyarakat  mengenai kinerja atau performance  aparatur  negara. Sikap apa- ratur di negara-negara  berkembang  dalam banyak hal bukan  sebagai aparat penye- lenggara  negara dan hesejahteraan sosial yang melayani  kepentingan masSzarahat, ahan  tetapi  sebalihnya.  Keduduhannya  lebih dirasakan  sebagai suatu "privilagd' ketimbang  dalam  kaitan  dengan tugasnya sebagai suatu  kewajiban. Sebab itu dalam tugasnya  merelca bukan bersikap melayani, tetapi minta dilayani.  Mereha tidak bertanya "Apa yang dapat  saya lakukan  untuh anda
( what can I do for yott ?" . Akan tetapi sebaliknya :"Apa  y21g  dapat anda  lakukan untuk saya (what can you do for nte) ?". Untuh adanya peninghatan hualitas pelal,nlnn kepada  masyarahat, menurut Thoha (L997 : 7) haruslah dimulai dengan melakuhan revitalisasi, restruhturisasi, dan
70
MANAJERIAL Vol.  3, No. 6, fanuari 2OO5 :67 '71
refor:rnasi (debirokratisasi dan deregulasi) terhadap birokrasi pemerintah. Birokrasi publik harus memikirkan perampingan, penyederhanaan dan efisiensi, mulai dari jumlah kepegawaian dan kelembagaan organisasinya.  Perampingan, penyederha- naan dana elisiensi dari pusat sampai daerah  perlu  dilakukan. Organisasi  depar- temen yang kurang merangsang kinerja birokrasi yang efisien untuk berperan melayani masyarakat perlu dianalisis kemungkinan masih bisa dimanfaatkan atau tidah.  Lebih dari itu, semua  perilaku birokrasi mulai dari pimpinan  sampai ke aparat  yang  paling bawah harus menun- jukkan sikap jujur, bersih, berkarakter, profesional, mempunyai rasa malu dan mendahulukan melayani publik dengan sikap yang ramah.
Oleh karena itu, citra  negatif birokrasi dan aparat perlu segera dipulihhan menjadi lebih positif  dengan strategi pembangunan aparatur  negara yang mengacu pada pembinaan dan pengembangan  SDM secara profesional dan pembenahan manajemen pemerintahan.

## Penutup
Pembinaan dan pengembangan  hualitas sumber daya manusia (SDM) aparat pemerintah atau birokrasi yang dilandasi etos herja  dan profesionalisme,  merupahan hal yang  mutlak diperlukan. I(endatipun buhanlah hal yang mudah menciptakan suatu  sistem manajemen pelayanan yang baih,  tetapi jalan pihiran yang sedang mengarah  secara  terencana untuh mening- kathan sumber daya manusia aparatur negara dan kemampuan  manajemen  sektor publik terus diupayakan.
Dengan etos kerja dan profesionalisme diharapkan dapat memperoleh  tingkat pelayanan yang  prima, seperti ketepatan waktu, keunggulan mutu, pengurangan biaya untuh memperoleh pelayanan, serta perlakuan yang semahin menempatkan masyarahat  sebagai pihah yang memilihi
martabat dan kedaulatan, semahin mendapat perhatian. Tentu  banyak elemen yang harus ditata untuk menciptakan sebuah sistem yang  pro-acfft,e  seperti itu. Diperlukan  sikap dan iklim yang hondusif untuk menumbutrl<embanghan  kinerja birokrasi  pemerintah yang hreatif dan handal  dengan  dilandasi etos dan moral kerja yang tinggi, Pada honteks ini, makna profesionalisme aparatur dan manajemen pemerintahan menjadi hal yang urgen.
Sebab aparat yang profesional,  berwibawa, dan bertanggungjawab terhadap tugas- tugasnya dalam  proses manajemen akan dapat mewujudkan kinerja organisasi  serta menciptakan pelayanan yang  lebih baik.

## Daftar  Pustaka
Kumorotomo, Wahyudi, 1992.  Etika Ad- ministrasi  negara, PT Raja Gralindo Persada, Iaharta. Nimran, Umar. 1994. Strategi Pengem- bangan Profesionalisme  Administrasi (Pokok-pokok Pemikiran),  dalam Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa dan  sarjana Administrasi Indonesia, UNIBRAW, Malang. Riggs,  Freud W. 1985 Administrasi Negara- negara Berkembang, Teori Masyarakat Prismatis  (terjemahan). CV Rajawali, fakarta. Santoro, Priyo Budi, 1993. Birokrasi  Peme- rintah Orde Baru (Perspelrtif Kultural dan struktural). PT Raja Grafindo,
|aharta. Suryawikarta, Bay. 1994. Tanggung  Jawab Administrasi  Negara Dalam Mening- katkan Kinerja Pelayanan Melalui Penyempurnaan Kelembagaan dan SDM.LAN  RI, Bandung.
Thoha, Miftah. 1997. Deregulasi Dan de- birokratisasi Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan  Masyarakaf.  Makalah Dalam Seminar Nasional Persadi "Pembangunan Administrasi Dalam
Repelita, 7 Maret 1977, Bandung.
Etos Kerja dan Profesionalisme  Birokrasi (Atik Rochaeni)
77