## MANAGEMEN PENDIDIKAN TINGGI  TANTANGAN DAN PERMASALAHANNYA  PADA ABAD KE 21
Kudrat Dukalang
Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia Kudratdukalang1@gmail.com
Abstract. Globalization that has been going on rapidly since the 1980s has led to very basic social, economic and political changes in all countries. The world of higher education which adheres  to  universalism  in  science  and  technology  actually  always  pays  attention  and considers that the Indonesian education community is part of a global society. In the next 10- 15  years,  Indonesian  universities  will  face  a  variety  of  major  challenges  that  need  to  be responded  wisely.  Economic  globalization  and  the  information  technology  revolution  is  a huge force affecting the world of Indonesian universities.
Keywords: Education Management, Challenges, Problems, Globalization
Abstrak. Globalisasi  yang  sedang  berlangsung  dengan  cepat  sejak  dekade  1980-an  telah menimbulkan  perubahan  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang  sangat  mendasar  pada  semua negara.    Dunia  pendidikan  tinggi  yang  menganut  faham  universialisme  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  sebenarnya  selalu  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  bahwa masyarakat pendidikan Indonesia adalah bagian dari masyarakat global. Pada kurun waktu 10-15  tahun  ke  depan,  perguruan  tinggi  Indonesia  akan  menghadapi  berbagai  tantangan besar  yang  perlu  di  respons  dengan  bijaksana.  Globalisasi  ekonomi  dan  revolusi  teknologi informasi  merupakan  kekuatan  yang  amat  besar  mempengaruhi  dunia  perguruan  tinggi Indonesia.
Kata Kunci : Managemen Pendidikan, Tantangan, Permasalahan, Globalisasi

## Pendahuluan
Berbagai kendala birokrasi, ekonomi  dan  soaial  yang  kita  hadapi dalam  pengelolaan  perguruan  tinggi sangat membelenggu pemikiran- pemikiran  yang  menjangkau  jauh  ke depan.  Mantan  menteri  pendidikan  Dr. Daoed Joesoef, dalam salah satu tulisannya, menggambarkan bahwa sebagai  bangsa  kita  menderita  myopia temporal.Akibatnya,  kita  tidak  mampu memahami masalah-masalah yang dihadapi  bangsa  dalam  perspektif  jangka panjang.  Sebagai  bangsa  kita  terjebak dalam carut-marut permasalahan  saat ini dan lupa bahwa setiap tindakan yang kita lakukan  untuk  mengatasi  permasalah jangka  pendek  mempunyai  dampak positif dan negatif di masa depan.
Karena  implikasi  tindakan  jangka panjang kurang dipertimbangankan, seringkali solusi jangka pendek berkembang  menjadi  masalah  baru  pada jangka  panjang.  Pada  kesempatan  yang singkat ini saya ingin menyoroti pengelolaan perguruan tingi dalam perspektif  temporar  jangka  panjang tersebut mencoba mengidentifikasi langkah-langkah stratejik untuk menghadapi  berbagai  tantangan  dan hambatan yang akan dihadapi.
Untuk  itu,  pembahasan  pada makalah ini terdapat dalam tiga bagian.

## Pembahasan
Pada pembahasan ini akan menyoroti,  pengelolaan  perguruan  tinggi dalam  perspektif  temporal  jangka  panjang tersebut mencoba mendefinisikan langkah- langkah stratejik untuk menghadapi berbagai  tantangan  dan  hambatan  yang akan dihadapi.
Untuk itu pembahasan pada makalah  ini  terdapat  tiga  bagian.  Pada
bagian  pertama  saya  akan  menguraikan tentang  globalisasi  serta  tantangan  bagi perguruan  tinggi.  Pada  bagian  kedua, tantangan  sosial  yang  dihadapi  perguruan tinggi  Indonesia  Bagian  ketiga,  akan  di uraikan  pengelolaan  Universitas  Gadjah Mada  sebagai  perguruan  tinggi  otonom. Jurnal ini akan diahiri dengan kesimpulan- kesimpulan  dan  pelajaran  bagi  perguruan tinggi.  Jurnal  ini  akan  diahiri  dengan kesimpulan-kesimpulan dan pelajaran bagi perguruan Iain.
1. Globalisasi dan Tantangan Perguruan Tinggi.
Pada  kurun  waktu  10-15  tahun  ke depan,  perguruan  tinggi  Indonesia  akan menghadapi  berbagai  tantangan  besar yang  perlu  di  respons  dengan  bijaksana. Globalisasi ekonomi dan revolusi teknologi informasi  adalah  kedua  kekuatan  besar yang amat mempengaruhi dunia perguruan tinggi Indonesia. Kalau lembaga pendidikan  tinggi  nasional  tidak  mampu merespons tantangan globalisasi ini dengan  memadai,  diperkirakan  lembaga tersebut akan tidak mampu mempertahankan eksistensinya di masyarakat  dan  secara  pelan  tetapi  pasti akan  kehilangan  peranannya.  Mudah- mudahan  ramalan  yang  pesimitis  ini  tidak perlu terjadi asal kita mampu mengembangkan  strategi-strategi  survival yang tepat.
Dunia  pendidikan  tinggi  yang menganut  faham  universalisme  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  sebenarnya selalu memperatikan dan mempertimbangkan  bahwa  masyarakat pendidikan  Indonesia  adalah  bagian  dari masyarakat global .
Proses seperti ini oleh Beck disebut globalitas  yang  sudah  berlangsung  sejak lama  dalam  dunia  pendidikan  mau  pun
dalam  perdagangan  international.Tetapi dalam  perkembangan  yang  terjadi  sejak 1970an  globalisasi  berkembang  menjadi “the  process  through  which  sovereign national  states  are  criss-crossed  and undermined  by  transnational  actors- governments  or  MNCs-  with  varying prospect  of  power,  orientations,  identities, and networks”.
Menentukan  adalah  kemajuan  atau bahkan  revolusi  teknologi  khususnya dalam teknologi informasi dan bioteknologi yang dikuasai oleh perusahaanperusahaan yang memiliki menugasai modal financial dan intelektual.Restrukturisasi  sosial-ekonomi yang  terjadi  di  Negara-negara  maju  pada kurun  waktu  1980an  terjadi  karena didorong  oleh  2  kekuatan  besar  yakni kemajuan teknologi informasi dan keputusan  perusahaan  yang  menguasai modal besar. Pada kondisi seperti ini ilayah suatu  Negara  berdaulat  akan  mengalami perubahan mendasar dalam substrukturnya.  Di  masa  lalu suatu bangsa selalu  memiliki  dan  menguasai  baik superstruktur  dan  substruktur  sehingga keduanya  terpisah  dan  dapat  dibedakan dari  bangsa  lain.  Tetapi  dalam  era globalisasi,  superstrukturpemerintah-tidak sepenuhnya  berdaulat  atas  suatu  Negara. Substruktur  suatu  bangsa  yang  sekarang mencakup  MNCs  mempunyai  “kekuatan” yang luar biasa untuk memaksa pemerintah  Negara  “berdaulat”  untuk melaksanakan  kehendaknya.  Ironisnya, proses  yang  disebut  sebagai  penjajahan kulit  putih  oleh  Prof.  T.  Jacob,  terjadi dengan dukungan lembaga-lembaga International  seperti  IMF,  Bank  Dunia  dan bahkan  PBB  yang  pada  era  globalisasi  ini cenderung  lebih  membela  kepentingan Negara  superpower  daripada  Negara berkembang yang dikucilkan. Terlepas dari ketidaksetujuan  kita  terhadap  cara-cara
Presiden  Saddan  Hussein  memimpin  Iraq, kampanye  perang  yang  dilancarkan  oleh Amerika  Serikat  saat  ini  dengan  dukungan PBB  merupakan  salah  satu  contoh  dari implikasi  negatif  globalisasi  dalam  politik International.
Sebagai  lembaga  sosial  yang  secara tradisional bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  perguruan tinggi adalah lembaga yang paling merasakan tuntutan sosial untuk perubahan  global  tersebut.  Dunia  usaha, pemerintah dan masyarakat yang memerlukan  ilmu  pengetahuan  baru  yang berbasis  teknologi  informasi,  bioteknologi serta  ilmu-ilmu  multidisiplin  lainnya  akan menuntut perguruan tinggi untukmemenuhi  kebutuhan  mereka  akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih tinggi.  Globalisasi  ekonomi  yang  sedang berlangsung  dengan  cepat  pada  beberapa decade  ke  depan,  disatu  fihak  akan memberika  kesempatan  yang  amat  besar kepada perguruan tinggi untuk memberikan
pelayanan ilmu pengetahuandan  teknologi  baik  kepada pemerintah,  masyarakat  maupun  kepada dunia usaha. Tetapi kalau perguruan tinggi terlalu  terjerumus  pada  kegiatan  tersebut, peranan  perguruan  tinggi  selama  ini yanghampir monopolistic dalam pengembangan ilmu pasti akan mengalami perubahan  drastis.  Yang  tidak  kalah pentingnya  untuk  selalu  diperhatikan adalah peranan perguruan tinggi Indonesia sebagai  lembaga  menghasilkan  calon pemimpin  bangsa  yang  bermoral  dan berbudaya  demokratis.  Kalau  perguruan tinggi terlalu terjebak dalam arus globalisasi  yang  merupakan  suatu  proses yang nir-demokratis, secara pasti perguruan  tinggi  akan  tidak  mampu melaksanakan  salah  satu  tugas  utamanya tersebut.

## 2. Perubahan Dan Tantangan Perguruan Tinggi Indonesia
Globalisasi yang sedang berlangsung  dengan  cepat  sejak  decade 1980-an  telah  menimbulkan  perubahan sosial,  ekonomi  dan  politik  yang  sangat mendasar  pada  semua  negara.  Deklarasi Bogor  yang  menyatakan  bahwa  Indonesia akan ikut serta dalam percaturan perdagangan  bebas  diwilayah  Asia  dan pasifik  (AFTA)tanpa  struktur  ekonomi yang  kuat  ternyata  telah  manjerumuskan Indonesia  ke  dalam  krisis  ekonomi  yang parah sejak 1998. Globalisasi perdagangan ini  telah  membawa  implikasi  positif maupun  negative  yang  amat  besar  pada dunia  perguruan  tinggi  kita  baik  dakam pembiayaan,  populasi  calon  mahasiswa serta perubahan peranan perguruan tinggi.Perubahan iniharus direspons dengn baik oleh perguruan tinggi agar dapat tetap memainkan  peranan  pentingnya  dalam masyarakat  Indonesia.  Perubahan  yang terpenting adalah:
a. Pembiayaan  pemerintah  untuk pendidikan  tinggi  akan  semakin berkurang
b. Perubahan populasi calon
mahasiswa
c. Disparitas antar daerah
Pembiayaan pemerintah untuk pendidikan  tinggidengan  judul  yang  agak provokativ “The  Gloom  Over  Britain’s Universities” ,  majalah  The  Economist  edisi November  2002  menampilkan  cover  story tentang  pendidikan  tinggi  di  ingris.  Dunia pendidikan  tinggi  ingris,  seperti  negara eropa  lainnya,  sejak  decade  2000-an memang  sedang  menghadapi  kondisi keuangan  yang  amat  berat.  Di  satu  pihak birokrasi pendidikan yang amat sentralistis menetapkan  target  nasional  diukur  dari partisipasi  pendidikan  tinggi  sebesar  35
persen.  Tetapi  di  lain  pihak  pemerintah tidak  bersedia  meningkatkan  anggaran pendidikan  tinggi.  Kalau  masalah  besar  ini terus  tanpa  ada  upaya  Pemerintah  untuk mengatasinya,  maka  kata  mantan  Menteri Pendidikan  Inggris,  Lord  Baker,  dunia pendidikan  tinggi  inggris  pasti  akan bangkrut.  Kata  beliau  lebih  lanjut, “when great  institutions  decline  they  do  not suddenly  fall  over  a  precipice,  the  simply slide  down  the  slope,  a  little  further  each year,  in  a  genteel  way,  making  do  in  their reduced circumstances, like a spinster in an Edwardian  novel” .  Jangan  tanyakan  saya mengapa  Lord  Baker  mempersamakan perguruan tinggi dengan perawan tua.Mungkin  perawan  tua  di  inggris  harus selalu  hidup  serba  kekurangan  selama hayat  sampai  ajal  datang  menjemput. Dengan  tamsil  itu  Lord  Baker  mungkin ingin  menyampaikan  bahwa  perguruan tinggi  inggris  akan  mengalami  nasib  yang sama dengan perawan tua kalau pemerintah inggris tidak berani mengambil tindakan  drastic  yang  pasti  tidak  popular, yakni menerapkan pembiayaan pendidikan tinggi yang lebih rasional.
Perguruan tinggi Indonesia menurut pendapat menghadapi masalah pembiayaan  yang  tidak  kalah  atau  bahkan lebih  serius  dari  yang  dihadapi  oleh  PT  di Negara-negara Eropa, paling tidak perguruan  tinggi  di  Negara-negara  seperti inggris  sudah  memiliki  infrasatruktur kelembagaan  dan  sumber  daya  manusia yang  cukup  kuat.Sebaliknya,  kelembagaan serta pembiayaan perguruan tinggi Indonesia  masih  jauh  dari  memuaskan. Anggaran  pendidikan  tinggi  pada  tahun 2002 dan 2003 misalnya hanya sekitar Rp. 4,3 sampai 5 triliun atau sekitar 0,3 sampai 0,4  persen  Produk  Nasional  Bruto  (PDB), jauh  lebih  rendah  dari  Negaranegara  lain. Biaya  pendidikan  yang  tersedia  semakin kecil  karena  kebijakan  nasional  adalah
menaikkan anga Partisipasi
Kasar Pendidikan  Tinggi  hamper  dua  kali  lipat dalam  5  tahun  terakhir,  dari  8  persen menajdi  15  persen  pada  Propenas  2000- 2004. Kebijakan perluasan angka partisipasi ini membawa dampak langsung terhadap
pembiayaan pendidikan tinggi.Biaya merata per mahasiswa mengalami  penurunan  50  persen  daolam waktu  kurang  dari  5  tahun.Penurunan biaya  yang  cukup  drastis  ini  membawa implikasi  yang  amat  besar  pada  mutu Pendidikan  tinggi.  Di  UGM,  misalnya, Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi  pada  tahun  2003  hanya  berjumlah Rp.  5,2  juta  per  mahasiswa.  Menurut perhitungan  sementara,  biaya  pendidikan di  Prodi  non-eksakta  adalah  Rp.  8,5  juta per  mahasiswa  per  tahun,  Rp  9,9  juta  di Prodi  eksakta,  dan  Rp.  12,1  juta  di  prodi kedokteran  dan  kesehatan.  Di  Malaysia, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tinggi berjumlah Rp. 83 juta per mahasiswa dan  di  beberapa  universitas  di  Australia mencapai  Rp.  96-138  juta  per  mahasiswa per  tahun.  Karena  pembiayaan  yang  amat rendah  ini  amat  mustahil  bagi  para pengelola  Perguruan  Tinggi  Indonesia untuk mempertahankan mutu pendidikannya. Memang ada tuduhan yang dilontarkan  oleh  berbagai  pihak,  antara lain  oleh pengamat pendidikan tinggi  Prof. Dr.  Ki  Supriyoko,  yang  menghubungkan kemerosotan mutu perguruan tinggi Indonesia dengan
Praktek-praktek
program “Kelontong”, “ executive class ”, dan “ off-campus ”  program.  Saya  kira  ranking rendah  yang  diperoleh  perguruan  tinggi Indonesia di bandingkan dengan perguruan tinggi Asia lainnya, seperti yang terekam  pada  survey  Perguruan  Tinggi Asia yang dilakukan oleh Majalah Asianwek edisi 2001, lebih disebabkan oleh rendahnya  gaji  dosen,  kecilnya  anggaran pendidikan,  penelitian  dan  perpustakaan, serta  tersedianya  fasilitas  pendukung
seperti  laboratorium  yang  canggih  serta pusat  layanan  teknologi  infoemasi  yang mutakhir.
Pada saat kondisi keuangan Pemerintah  amat  berat  karena  harus menyediakan  porsi  anggaran  yang  besar untuk  subsidi  BBM,  bahan  pangan  serta untuk  membayar  hutang,  nampaknya Pemerintah tidak akan mugnkin meningkatkan  alokasi  anggaran  untuk pendidikan,  khususnya  pendidikan  tinggi. Pada  saat  ini  anggaran  pemerintah  untuk pendidikan  masih  jauh  di  bawah  standar UNESCO,  hanya  sekitar  0,7  persen  dari PDB.  Karena  kondisi  yang  seperti  ini,  kita sebagai  pengelola  perguruan  tinggi  harus berani melakukan pergeseran paradigmatik  (paradigm  shift)  dalam pembiayaan pendidikan tinggi.Sudah saatnya  masyarakat,  khususnya  para mahasiswa menyadari, bahwa  pembiayaan pendidikan  tinggi  bukan  hanya  semata- mata  tanggung  jawab  Pemerintah,  tetapi juga adalah tanggung jawab masyarakat.Akses kelompok ekonomi lemah  memang  harus  tetap  dipertahankan tetapi  bukan  dengan  mempertahankan biaya  pendidikan  murah,  tetapi  melalui subsidi  silang,  program  beasiswa,  serta dengan membuka  kesempatan  kerja paruh waktu di kampus.
a. Perubahan  Populasi  Calon  Mahasiswa Masuk Keperguruan Tinggi.
Beberapa  perguruan  tinggi  besar  di Indonesia  sering  kali  mendapat  teguran dari  pembuat  kebijakan  karena  dituduh telah  melakukan  “cardinal  sin”  membuka program off-campus.Bahkan teguran sudah sedemikian  sengitnya,  sampai-sampai  ada Edaran  kepada  berbagai  Departemen  dan BUMN  oleh  seorang  pejabat  Depdiknas yang  menyatakan  bahwa  gelar  yang diberikan  oleh  suatu  lembaga  pendidikan
tinggi  tidak  sah.Kontroversi  semacam  ini belum  menunjukan  tandatanda  akan menurut dalam  waktu  dekat  sebelum para pejabat  tersebut  memahami  perubahan yang  sedang  terjadi  dalam  peta  calon mahasiswa  yang  masuk  ke  perguruan tinggi.
Globalisasi  yang  sedang  melanda berbagai  bagian  dunia  telah  mendorong perkembangan  knowledge  society  dan knowledge based economy. Perkembangan inilah  yang  oleh  Alvin  Toffler  disebut sebagai  Gelombang  Industri  Ketiga,  yang dimulai dengan pertumbuhan pesat industry  yang  berbasis  ilmu  pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi.Di  Negara  berkembang  seperti Indonesia, ada tanda-tanda industry Gelombang  Pertama,  kedua  dan  ketiga terjadi  tanpa  harus  menunggu  siklus Gelombang  Industri  sebelumnya  selesai. Dengan kata lain, pada ekonomi Gelombang  Pertama-industri  pertanian- Gelombang  Kedua-manufakturing-masing berlangsung.
Perkembangan  Industri  Gelombang Kedua  dan  Ketiga  ini  telah  mendorong Pemerintah  dan  dunia  usaha  untuk meningkantkan pengetahuan para pegawainya.Perkembangan  ini  membawa dampak  yang  amat  besar  pada  populasi calon  mahasiswa  perguruan  tinggi.  Pada dekade 70-an populasi calon mahasiswa di dominasi  oleh  para  lulusan  SMTA.  Pada decade  90-an  jumlah  calon  mahasiwa lulusan program sarjana yang meemrlukan pendidikan  pasca  sarjana  mengalami kenaikan  yang  amat  pesat,  mencapai hampir  15-20  persen  dari  total  populasi mahasiswa.  Karena  working  force  yang memerlukan  pelayanan  pendidikan  tinggi ini  mungkin  mereka  dipaksa  datang  ke kampus-kampus  perguruan  tinggi  untuk mengikuti
kelas-kelas
konvensional.Perguruan tinggi harus cermat menangkap perubahan yang sedang terjadi  di  masyarakat  dan  berusaha memenuhi permintaan masyarakat tersebut.  Kalau  perguruan  tinggi  tidak cepat  tanggap  atau  dihalanghalangi  oleh birokrasi  yang  kaku  dalam  memenuhi tuntutan  masyarakat  tersebut,  kebutuhan mereka  akan  dipenuhi  oleh  lembaga- lembaga  lain  yang  kurang  bertanggung jawab. Menurut pendapat saya, tumbuhnya lembaga  pendidikan  tinggi  yang  “menjual” gelar-gelar  kesarjanaan,  juga  dipersubur oleh  sikap  pemerintah  yang  kurang memahami  perkembangan  yang  sedang terjadi di masyarakat.
b.  Disparitas  Perguruan  Tinggi  Antar Daerah Di Indonesia.
Saat  ini  kepercayaan  masyarakat kepada  pemerintah  dan  lembaga  politik national berada pada titik nadir terendah.Kerena  itu  masyarakat  sekarang berpaling kepada perguruan tinggi sebagai lembaga  yang  masih  memiliki  kekuatan moral  untuk  menjadi  panutan  masyarakat dalam  transformasi  menuju  masyarakat madani.Mampukah  lembaga  perguruan tinggi menjalankan misi yang amat penting tetapi  suci  ini,  pada  saat  lembaga  kita  ini tidak sepenuhnya terbebaskan dari kelemahan  dan  kekuran  pada  masyarakat transisitional?Saya  kira  tidak  ada  jawaban yang mudah terhadap pernyataan ini.
Menurut  pengamatan  saya,  dunia perguruan  tinggi  kita  belum  memiliki kekuatan  moral  yang  kuat  untuk  menjadi panutan masyrakat, karena dalam transformasi  menuju  masyarakat  madani, kita  belum  mampu  mengembangkan  diri menjadi  model  ideal  masyarakat  madani yang ber-ketuhan-an,
menghargai supremasi hukum, demokratis,
berkeadaban, adil, sertabertanggung jawab.
Kesenjangan  kualitas  perguruan antar  daerah  dan  antar  perguruan  tinggi negeri  dan  swasta  dapat  kita  lihat  dari berbagai  akuran,  jumlah  dosen  yang berpendidikan S-3, kualitas fasilitas pendukung  seperti  laboratorium,  kebun kebun  percobaan,  perpustakaan  yang memadai,  serta  aksesstaf  dan  mahasiswa ke  imternet.  Saya  pernah  mencoba membandingkan  UGM  dengan  beberapa perguruan tinggi di Negara tetangga dalam fasilitas  perpustakaan  dan  akses  ke internet.Sistem  perpustakaan  UGM  pada saat  ini  memiliki  koleksi  buku  sebanyak 400.000buku  dan  600  jurnal.  Dibeberapa perguruan  tinggi  di  Negara  tetangga, seperti  National  University  of  Singapora, Seoul  National  University  atau  Universitas Beijing,  koleksi  buku  sudah  mencapai diatas  2,5  juta  buku  dengan  anggaran perpustakaan  yang lebih dari 5persen  dari anggaran Universitas.akseske jaringan internet  internasional  di  UGM,  bila  diukur dengan besarnya bandwidth, baru mencapai  1,5  Mbps.  Fasilitas  internet  di university  of  Malaysia  sudah  memiliki bandwidth  sebesar  14  Mbps.  Di  National University  of  singapure  mencapai  100 mbps,  tetapi  Universitas  Xinhua  di  China bahkan sudah memiliki bandwidth sebesar 1 Gbps untuk memfasilitasi akses kejaringan Internet bagi seluruh dosen dan mahasiswanya. Disperitas perguruan tinggi di  Indonesia  pada  saat  ini  masih  cukup besar,  bila  diukur  dalam  kualitas  dosen, anggaran  kualitas  fasilitas  pendukung, serta akses kejaringan internet.

## 3. Mengelolah  Perguruan  Tinggi
Menghadapi  Tantangan  Dan Perubahan
Bagaimana  mengelola    sebuah perguruan tinggi agar mampu menghadapi  berbagai  tantangan  global tadi  dengan  selamat?  Sebagai  suatu organisasi dengan anggota yang mempunyai  tingkat  pendidikan  yang reata  lebih  tinggi  dari  masyarakat  pada umumnya,  perguruan  tinggi  seharusnya dapat  menjadi  organisasi  yang  terdepan dalam  menghadapi  berbagai  tantangan global sayangnya berbeda dengna harapan  orang  banyak,  perguruan  tinggi tidak  terlalu  berbeda  dengan  organisasi pemerintah  daerah  dalam  persiapan menghadapi perubahan.
Ransformasi  pengelolaan  UGM agar mampu merespons berbagai tantangan global bertambah intensif sejak perguruan  tinggi  ini  ditetapkan  oleh Depdiknas sebagai PT BHMN bersama UI, IPB  dan  ITB.Sejak  itu  langkah-langkah stratejik  telah  dilakukan  oleh  Universitas Gajah  Mada  adalah  untuk  meningkatkan kemampuan  Universitas  menjalankan fungsi Tridharma pendidikan
tinggi.Reformasi yang dilaksanakan mencakup  perumusan  kembali  misi universitas,  restrukturisasi  kelembagaan dan diversifikasi pembiayaan. Agar mudah  mengingatnya  kami  namakan upaya  tersebut  Reformasi  Misi,Reformasi Kelembagaan, dan Reformasi Finansial.
Reformasi Misi UGM adalah langkah-langkah  stratejik  yang  dilakukan untuk  merealisasikan  Visi  UGM  menjadi Universitas  penelitian  yang  mendapat pengakuan internasional pada 2010.Untuk  merealisasikan  visi  ini,  perlu dilakukan  penataan  terhadap  struktur program  studi  internalisasi  paradikma student-learning  dan  penerapan  system pengadilan  mutu  pada  semua  srata program studi.Langkah awal yang sedang kami  lakukan  adalah  menata  kembali
komposisi  populasi  mahasiswa  di  UGM. Pada  saat  ini  mahasiswa  UGM  telah mencapai  50.000  orang,  yang  terdiri  atas 19,1  persen  mahasiswa  pasca  sarjana, 64,2  persen  mahasiswa  program  S1  dan profesi,dan  16,7  persen  mahasiswa program  diploma.  Sebagai  langkah  awal penataan  menuju  Universitas  Penelitian dan sebagai upaya meningkatkan kualitas program diploma,akan dilakukan pemisahan manajemen terhadap program diploma.
Untuk  menyuburkan  tumbuhnya budaya  student-learning,  sejak  awal  para mahasiswa program S-1,S-2, dan S-3 akan dilibatkan  dalam  penelitian-penilitian yang dilakukan oleh para pembimbingnya.  Proses  pembelajaran yang  konvensional  secara  bertahap  akan ditinggalkan  dan  diganti  dengan  proses proses pembelajaran yang lebih mendorong  pembelajaran  secara  aktif oleh para mahasiswa.
Dalam  rangka  lebih  mendorong tercapainya budaya pembelajaran, sekarang mulai diterapkan sistim pengendalian mutu yang bertujuan untuk memantau seberapa jauh proses penerimaan
mahasiswa. Proses pembelajaran dan proses mempersiapkan lulusan
sesuai dengn standar internasional.  Kerja  keras  yag  dilakukan oleh tim pengendali mutu yang bernaung dibawah wakil rector dibidang pendidikan  dan  pengendalian  mutu  telah mulai menunjukan hasi-hasil yang mengembirakan,  bila  dilihat  dari  hasil program  studi  yang  diakreditasi  oleh badan Akreditasi Nasional, yang memperoleh penilaian positif dari lembagalembaga  penilaian  indipenden, mupun  dari  prestasi  memenangkan kompetensi dana penelitian dari pemerintah.
Restrukturisasi  kedua  yang  belum selesai  dilaksanakan  adalah  reformasi kelembagaan    reformasi  ini  mencakup penyusunan  kembalisemua  peraturan untuk melaksanakan statute baru Universitas  Gajah  Mada  (PP.No.153
Tahun  2000),  pembentukan  kelengkapan organ PT-BHMN, khususnya
pembentukan  Majelis  Wali  Amanat  yang merupakan Governing Body dan pembentukan dewan Audit, pembentukan pimpinan  Universitas  dimulai  dengan pemilihan  rektor  dan  pengangkatan  5 Wakil Rektor, pembentukan senat Akademik,  dan  pembentukan  Majelis Guru  Besar.  Semua  kelengkapan  PT- BHMN ini sudah berfungsi dengan baik.
Restrukturisasi  kelembagaan  ini akan  dilanjutkan  dengan  pembentukan Senat  Akademik  Fakultas,  pemberian peranan  yang  lebih  besar  pada  jurusan, Bagian  dan  Laboraturium  sebagai  ujung tombak  pelaksanaan  fungsi  perguruan tinggi.  Penetapan  jangka  panjang  adalah merestrukturisasi organisasi fakultas dengan menggabungkan beberapa fakultas  yang  berkaitan  bidang  ilmunya. Universitas  British  Columbia,  misalnya baru-baruini  menggabungkan  Fakultas Pertanian,  Fakultas  Kehutanan,Fakultas Teknologi Pertanian dan Fakultas
Perikanan menjadi Fakultas Sumber Daya Alam  ( faculty  of  Natural  Resources ) namun,  langkah  restrukturisasi  ini  harus dilakukan  dengan  hati-hati  dan  dengan mempertimbangkan  berbagai  implikasi pisikologis  dan  financial  yang  akan ditimbulkannya.
Untuk  meningkatkan  pelaksanaan Universitas  penelitian  pada  saat  ini sedang  dikembangkan  konsep  Research SSchool  dengan  memungkinkan  pusat- pusat  penelitian  yang  qualified  untuk menyelenggarakan program pasca
sarjana  dibawah  naungan  program  pasca sarjana.  Tiga  pusat  penelitian  sedang mengalami reviu secara intensif pada saat ini  dalam  proses  mendapatkan  izin  dari senat akademik.
Reformasi  Finansial  merupakan upaya  restrukturisasi  yang  amat  besar tantangannya.Ada  dua  masalah  besar yang terkait dengan pembiyayaan pendidikan  tinggi.Pertama,  biaya  merata pendidikan di UGM berbeda jauh dibawah standar internasional. Menurut perhitungan  sementara,  biaya  rerata pendidikan  per  mahasiswa  di  UGM berkisar  antara  Rp.  8,5  juta  per mahasiswa per tahun untuk fakultas non- eksata sampai Rp. 12,1 juta untuk fakultas kedokteran  dan  kesehatan.  Di  Australia, biaya  rata-rata  per  mahasiswa  sudah mencapai Rp. 96 juta sampai Rp. 138 juta. Kedua, subsidi pemerintah dan unuversitas  per  mahasiswa  masih  tinggi, berkisar  antara  77  persen  untuk  setiap mahasiswa fakultas non-eksata sampai 80 persen untuk mahasiswa fakultas kedokteran.
Menghadapi kenyataan ini, pimpinan  universitas  harus  melakukan langkah  menerapkan  biaya  pendidikan yang  lebih  rasional.  Secara  gradual  biaya pendidikan akan disesuaikan agar akhirnya sesuai dengan standar internasional.  Mulai  tahun  akademik 2003  akan  diperkenalkan  skema  “full- paying”  untuk  dari  para  calon  dari keluarga  ekonomi  mampu  yang  lulus dalam  ujian  saringan.  Universitas  juga sedang mengusahakan pembentukan dana abadi dan mengembangkan reksadana  Gadjah  Mada  sebagai  bentuk divesifikasi sumber pembiayaan.
Harus  disadari  bahwa  reformasi financial yang akan menyebabkan
kenaikan  SPP  atau  pun  biaya  pendidikan akan  menghadapi  protes  yang  keras  dari kelompok  mahasiswa  yang  menganut pradigma  “pendidikan  murah  untuk semua”  tetapi  Universitas  harus  terus menyadarkan masyarakat kampus bahwa masa-masa emas pembiayaan pendidikan oleh  pemerintah  sudah  berada  diujung perjalanan  dan  masyarakat  harus  mau berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan  tinggi.  Kalau  langkah  tidak populer  ini  tidak  berani  kita  lakukan, perguruan tinggi Indonesia akan meluncur cepat menuju jurang kehancuran.
Langkah  reformasi  yang  sedang berlangsung  di  UGM  tidak  berjalan  tanpa hambatan  seperti  halnya  yang  dialami oleh  ITB,  penyesuaian  structural  di  UGM menghadapi  berbagai  hambatan  internal maupun eksternal.Hambatan internal paling  utama  adalah  besarnya  resistansi internal terhadap reformasi misi, reformasi kelembagaan maupun reformasi  financial.Rasistansi  internal  ini nampaknya  berakar  pada  “mindsed” masyarakat kampus yang khawatir akandampak  negatif  dari  perubahan sehingga tidak mudah menerima langkahlangkah pembaharuan.
Keinginan pemerintah untuk mendorong  otonomi  perguruan  tinggi yang  dimulai  pada  4  perguruan  tinggi- UI,IPB,ITB  dan  UGM-nampaknya  masi menghadapi kendala legal dan procedural yang  cukup  besar.  Otonomi  perguruan tinggi  pada  dasarnya  adalah  pelimpahan kewenangan akademik, kewenangan personil  dan  kewenangan  financial  pada PTN.Dalam  pelaksanaanya,  kewenangan personil  belum  dilimpahkan  sepenuhnya kepada  PT-BHMN  sampai  hari  ini, kewenangan  rektor BHMN masih sebatas pengangkatan  pegawai  negeri  sampai
pangkat III/d atau rektor.Di atas golongan tersebut  tetap  merupakan  kewenangan Departemen.Upayah  untuk  melimpahkan kewenangan  kepegawaian  ke  PTBHMN nampaknya  masi  menghadapi  kendala legal karna instansi
Pembina
kepegawaian-  BKN-menganggap  bahawa pimpinan  PT-BHMN  bukanlah  yang berwenang
melaksanakan fingsi kepegawaian.
Pelimpahan kewenangan
keuangan juga masih menghadapi berbagai kendala legal maupun procedural.  Secara  legal,  bentuk  PT berbadan  hokum  milik  negara  belum dikenal  dalam  undang-undang    keuangan negara  dan  undang  perbendaharaan negara yang berlaku. Akibatnya, pengelokasian  anggaran  kepada  PT- BHMN  tetap  mengikuti  prosedur  yang berlaku  yakni  siklus  perencanaan  dan pengangguran  untuk  instansi  pemerintah (DIK  dan  DIKS)  serta  siklus  perencanaan dan pengganggaran pembangunan (DIP).
Karena  hambatan  internal  dan  eksternal tersebut, implementasi kebijakan ppengembangan otonomi perguruan tinggi tidak berjalan seperti diharapkan.Untuk  mengatasi  hambatan- hambatan  eksternal  perlu  dilakukan terobosan hokum pada tingkat departemen melalui
pelimpahan kewenangan kepegawaian kepada pimpinan  PT-BHMN.  Untuk  mengatasi hambatan legal dan procedural keuangan, mungkin dapat dikeluarkan Surat
Keputusan Bersama (SKB) menteri keuangan dan Mentri Pendidikan Nasional  tentang  pengelolaan  keuangan PT-BHMN, sambil menunggu terbitnya UU keuangan  negara,  UU  perbendaharaan negara  dan  UU  pendidikan  tinggi  yang mengatur tentang PT-BHMN pembebanan bantuan  umum  dan  bantuan  khusus
untuk PT-BHMN pada anggaran penerimaan  dan  belanja  negara,  serta sistim keuangan PT=BHMN. Kalau pelimpahan  kewenangan  keuangan  dan kepegawaian tidak
diberikan, pelaksanaan  otonomi  perguruan  tinggi pasti  akan  terganggu  dan  hanya  sekedar pemberian otonomi setengah hati.

## Kesimpulan
Sebegai pimpinan perguruan tinggi  bahwa  untuk  langkah-langkah struktural  adjustment  yang  diperlukan dalam rangka  mempersiapkan perguruan tinggi masing-masing menghadapi tantangan-tantangan global hanya mungkin dilakukan bila kepada perguruan  tinggi  diberikan  otonomi pengelolaan  yang  lebih  besar.Kebijakan nasional  pengembangan  PT  seperti  yang tertuang  dalam  Propenas  2000-2004 sebenarnya  sudah  menuju  kea  rah  yang benar.
Tetapi pemberian otonomi perguruan  tinggi  melalui  pembentukan PTBHMN  masih  menghadapi  kendala internal  dan  eksternal  yang  cukup  kuat, yang kalau tidak diatasi akan mempengaruhi kinerja kebijakan
restrukturisasi PT. Agar kibijakan otonomi  PT  mampu  mencapai  outcomes seperti  yang  diharapkan,  para  pimpinan perguruan tinggi harus mampu mengatasi resistensi  internal  terhadap  gebrakan- gebrakan reformasi yang dilakukan dalam rangka pembinaan otonomi PT. disamping itu, para pembuat kebijakan di tingkat  departemen  harus,  bersama dengan  pimpinan  PT,  harus  mampu mengurangi  hambatan  eksternal  melalui penerbitan kerangka peraturan perundangan  yang  lebih  kondusif  untuk pertumbuhan  PT-BHMN  sebagai  wahana pengembangan otonomi perguruan tinggi.

## Rekomendasi
1. Manajemen perguruan tinggi perlu dikelolah  secara  komprehensif dengan melibatkan pihak komponen yang ada di dalamnya.
2. Mampu  memanfaatkan  sumber daya  yang  memahami  teknologi informasi dalam
lingkungan perguruan tinggi.
3. Perlu  ada  kerja  sama  dengan perguruan  tinggi  lainnya  baik  di dalam  negeri  maupun  di  luar negeri.

## Daftar Pustaka
Beck,
U, What is Globalization?
Cambridge. Polity Press, 2000 Effendi, Sofian. Revitalizing Higher
Education  for  Sustainaiunable  Economic Growth,Paper  read  at  Indonesia-German Symphosium  2002.  Aaachen.  RWTH,  July 29, 2002
Jarvis,  Peter.  Universities  and  Corporate Universities:The Higher Learning Industries  in  Globalization,London  Kogan page Industies, 2001 Kadiman,  Kuemayanto,  Tantangan  dan Kendala Yang DihadapiITB Sebagai
BHMN,  Makalah  dibacakan  pada  seminar Nasional  Majelis  Rektor  Wilayah  Barat. Bandung.  Institut  Teknologi  Bandung,
2002
Renner,  K.  Edward,  The  New  Agenda  For Higher Education,  Calgary. Detselig Enterprises, Ltd., 1995 Scott, P.  (Ed),  TheGlobalization  Of  Higher Education,  Buckingham.Open  University
Press, 1988
Stiglitz,  Joseph  P,  Globalization  and  Its Discontents,New  York.  W.W  Norton  &
Company, 2002
Universitas Gajah Mada. Rencana Stratejik 2002-2007.Yogyakarta.  Universitas  Gajah Mada