## TINJAUAN PELAKSANAAN PENGODEAN DIAGNOSIS PENYAKIT PADA PASIEN RAWAT JALAN

## DI RSUD TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH
Qisthi Qurrota A’yuni 1 , Kori Puspita Ningsih 2*
1, *2 Diploma  DIII Rekam  Medis  dan  Informasi  Kesehatan  Stikes  Jenderal Achmad  Yani Yogyakarta,  Jl  Ring Road Barat Ambarketawang Gamping Sleman, email kori_puspita@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Background: The implementation of diagnosis coding in the Medical Record Unit at a health institution plays an  important  role  in  the  administration  of  medical  records  at  the  hospital  because  it  describes  the  quality management of medical records. In order to maintain the quality, it is crucial to accomplish the accreditation standard, especially at ICM. 13 related coding.
Objective: This study aimed to understand the procedures of implementation, compliance disease diagnosis code  execution in  an  outpatient  based on accreditation  standards  KARS  2012,  the  percentage  and  the resistance of diagnosis coding implementation in outpatients.
Methods: This  research was a descriptive  qualitative  approach  with  cross  sectional  design.  The  subjects were medical records staff with Diploma 3 medical record education background, outpatients coding officer, reporting  coordinator,  the  head  of clinic  space  and  a  clinic  nurse. The  data  collectin  techniques used  were observation,  documentation and  interview studies. Testing  the validity of the  data use triangulate of source and triangulate of techniq.
Results: The coding was done by the medical records staffs and nurses, coding reference were in the form of policies, guidelines and standard operating procedure, guidelines used by nurses in coding was assistive book. Tugurejo Hospital Accreditation in Central Java province had fulfilled the five elements of ICM. 13 and passed  the  accreditation  of  type  B-level  plenary  meeting.  The  percentage  of  outpatient  coding implementation reached 78.6%, consisting of JKN amounted to 75.4% and 3.2% were non JKN. The barriers of coding implementation consists of five elements such as man, method, material, machine and money. Conclusion : In general the implementation of the coding in JKN outpatient has already done optimally, but for non JKN has not been optimal because of the inhibiting factors such as man, method, material, machine and money.
Keywords: coding, disease diagnosis, outpatient

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  pengodean  diagnosis  di Instalasi  Rekam  Medis  pada  suatu  institusi kesehatan memegang peranan penting dalam  penyelenggaraan  rekam  medis  di suatu  rumah  sakit  karena  menggambarkan pengolahan  rekam  medis  yang  bermutu. Selain  itu  pengodean  diagnosis  penyakit yang  telah  dikode  akan  digunakan  untuk keperluan  pembuatan  indeks  penyakit  dan kemudian dibuat laporan morbiditas, sehingga  datanya  akan  berpengaruh  pada
penyajian  informasi  untuk  menunjang  fungsi perencanaan,  manajemen,  riset  di  bidang kesehatan yang hasil akhirnya untuk pengambilan keputusan yang bijak.
Guna menjaga kualitas mutu pelayanan,  khususnya  pada  pelaksanaan pengodean diagnosis, maka diperlukan akreditasi rumah  sakit. 1 Rumah  sakit  harus menggunakan  standar  kode  diagnosa,  kode prosedur  atau  tindakan,  simbol,  singkatan dan  definisi. 2 Dengan adanya standar pengodean pada akreditasi maka rumah sakit
140
lebih  menjamin ketepatan  pengodean  sesuai prosedur yang ditetapkan.
Salah satu yang mempengaruhi ketepatan pengodean diagnosis adalah sumber  daya  manusianya. Salah  satu wewenang  perekam  medis  dan  informasi kesehatan yaitu melaksanakan sistem klasifikasi  dan  kodifikasi  penyakit  yang berkaitan  dengan  kesehatan  dan  tindakan medis sesuai terminologi medis yang benar. 3
Dengan  adanya  tanggung  jawab coder dalam menunjang pelaksanaan pengodean diagnosis penyakit disuatu rumah sakit, maka apabila dalam pelaksanaannya belum sesuai regulasi akan berdampak pada ketidaktepatan laporan  morbiditas  rumah sakit dan ketidakakuratan data penyakit yang berpengaruh pada  ketepatan  pengambilan keputusan pimpinan di suatu rumah sakit.

## BAHAN DAN CARA PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif dengan  rancangan  penelitian cross sectional. Penelitian  ini  dilakukan  di  RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah.
Objek pada  penelitian  ini  adalah kebijakan pelayanan  rekam  medis, pedoman pelayanan  rekam  medis  terkait  prosedur pengodean  dan  kualifikasi  jabatan,  uraian tugas  ( job  descriptio n)  petugas coding , SPO terkait  pelaksanaan  pengodean  diagnosis penyakit  untuk  pasien  JKN  dan  Non  JKN, data  rekapitulasi  diagnosis  penyakit  pasien rawat  jalan,  formulir  bukti  pelayanan  rawat
jalan  JKN  kesehatan  dan  dokumen  rekam medis  rawat  jalan. Adapun  subjek  pada penelitian  ini meliputi,  staf  rekam  medis berlatar  belakang  D3  rekam  medis  yang diberi  wewenang  oleh  Kepala  Instalasi Rekam  Medis  untuk  melakukan  triangulasi sumber, petugas coding rawat jalan, koordinator pengolahan rekam medis, kepala ruang poliklinik dan perawat klinik.
Pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan observasi, studi dokumentasi  dan  wawancara.  Instrumen yang  digunakan untuk pengambilan  data menggunakan check list observasi, check list studi  dokumentasi,  pedoman  wawancara, alat  tulis  dan  kamera/ recorder . Peneliti melakukan pemeriksaan  keabasahan  data pada penelitian ini dengan triangulasi sumber dan  triangulasi  teknik. Metode  analisis  data yang  digunakan  selama  penelitian  meliputi data  reduction (reduksi  data), data  display (penyajian  data)  dengan  menggunakan  tabel dan  grafik  dan  tahap  tarakhir conclusion drawing atau verification (menarik kesimpulan atau verifikasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksaaan pengodean diagnosis berdasarkan  aspek Man  (SDM): Dari hasil observasi,  petugas  pelaksana  pengodean diagnosis  penyakit  pada  pasien  rawat  jalan dibagi  menjadi  pasien  rawat  jalan  JKN  dan non  JKN.  Pada  pasien  rawat  jalan  JKN, pengodean  dilakukan  oleh  petugas  coding
yang  berlatar  belakang  D3  rekam  medis berjumlah  3  orang,  sedangkan  untuk  pasien rawat  jalan  non  JKN  pengodean  dilakukan oleh  perawat  di  masing-masing  klinik  yang berjumlah 21 orang.
Salah  satu  wewenang  Ahli  Madya Rekam  Medis  dan  Informasi  Kesehatan adalah  melaksanakan  sistem  klasifikasi dan kodefikasi  penyakit  yang  berkaitan  dengan kesehatan  dan  tindakan  medis  sesuai terminologi  medis  yang  benar 3 . Sebetulnya perawat  mempunyai  tugas  dan  wewenang sendiri  dalam  melakukan  pelayanan  kepada pasien.  Perawat  ranahnya  lebih  kontak langsung menangani pasien, bukan melakukan  pelayanan  administratif. Perawat berwewenang sebagai pemberi asuhan keperawatan,  penyuluh  dan  konselor  bagi klien,  pengelola  pelayanan  keperawatan, peneliti keperawatan dan lain sebagainya. 4
Dari segi Method (cara): Kebijakan pelaksanaan  pengodean  diagnosis  penyakit pada  pasien  rawat  jalan  di  RSUD  Tugurejo sudah  ada,  berdasarkan  SK  Direktur  RSUD Tugurejo  Provinsi  Jawa  Tengah Nomor 445.61/030e/2015 tentang Kebijakan Pelayanan  Instalasi  Rekam  Medis  RSUD Tugurejo  Provinsi  Jawa  Tengah Provinsi Jawa  Tengah.  Namun  kebijakan  tersebut masih bersifat umum, tidak spesifik kebijakan yang  terkait  pasien  JKN  dan  non  JKN  dan pelaksanaan  dari  kebijakan  tersebut  masih belum  optimal  dilakukan.Kebijakan  adalah sebuah  ketetapan  yang  berlaku,  dicirikan
oleh  perilaku  yang  konsisten  dan  berulang, baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. 5
Acuan  pelaksanaan  pengodean  juga diatur  di  pedoman  pelayanan  rekam  medis terkait  pengodean  diagnosis  penyakit  dan pedoman  pelayanan  rekam  medis  terkait kualifikasi  jabatan  RSUD  Tugurejo  Provinsi Jawa  Tengah Nomor  03.05/I/2949/2012. Keduanya  sudah  ada  di  Instalasi  Rekam Medis  rumah  sakit  tersebut.  Namun  untuk pelaksanaanya, berdasarkan observasi peneliti,  pedoman  pelayanan  rekam  medis terkait pengodean belum seluruhnya mengacu pada pedoman yang ada, dikarenakan  masih  ada  yang  menggunakan selain ICD-10 dan tanggung jawabnya belum seluruhnya diberikan kepada Instalasi Rekam Medis, karena masih ada bagian keperawatan yang ikut andil dalam pelaksanaan  pengodean. Pedoman  adalah naskah  dinas  yang  memuat  acuan  yang bersifat umum di lingkungan instansi pemerintah  yang  perlu  dijabarkan  ke  dalam petunjuk operasional teknis dan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik instansi organisasi yang bersangkutan. 6
Terdapat SPO No  05/SPO/00/A- 048  tahun  2014  di  RSUD  Tugurejo Provinsi  Jawa  Tengah  yang  menjelaskan terkait pelaksanaan  pengodean  diagnosis penyakit  rawat  jalan  JKN  sudah,  namun untuk pengodean  diagnosis  pasien non
142
JKN belum ada. Sehingga dalam pelaksanaannya  yang  sudah  optimal dilakukan adalah pengodean pasien rawat jalan  JKN,  sedangkan  pasien  non  JKN belum dilakukan pengodean secara maksimal,  karena  memang  tidak  ada acuan dalam melakukan pengodean diagnosis  rawat  jalan  non  JKN  dan  alur kerjanya  pun  menjadi  kurang  jelas. Sebetulnya perlu sebuah instansi kesehatan yang mengutamakan pelayanan kepada pasien, tentu di dalamnya  banyak  pekerjaan  yang  harus diselesaikan.  Oleh  karena  itu  kebijakan, pedoman  dan  SPO,  ketiganya  penting sebagai  acuan  dalam  melakukan suatu pekerjaan,  agar  berjalan  secara  optimal dan  sebagaimana  mestinya,  hasilnya  pun sesuai  dengan  target  atau  tujuan  dari kegiatan tersebut.
Material (bahan):  pedoman  yang digunakan  dalam  pengodean  rawat  jalan berdasarkan hasil pengamatan yaitu petugas coding telah  menggunakan  ICD- 10  elektronik  dari  WHO  tahun  2005  yang nantinya  akan  dimasukkan  ke  dalam system  bridging INA-CBG’S,
sedangkan perawat
melakukan
pengodean  menggunakan  buku  bantu yang  berisi  kode-kode  diagnosis  yang sering  muncul dan  sering  ditulis  oleh dokter. ICD-10 diberlakukan secara nasional di Indonesia sebagai acuan yang
digunakan  di  Indonesia  untuk  mengode diagnosis. 7
Selanjutnya  dari  segi Machine (alat): alat yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pengodean rawat jalan  adalah system  bridging INA-CBG’ S untuk  penjamin  JKN,  yang  sebelumnya dilakukan pengodean secara manual yaitu dengan  melakukan  pengodean  terlebih dahulu  pada  kolom  ICD-10  pada  formulir bukti  pelayanan  JKN.  Sedangkan  untuk penjamin  non  JKN  dilakukan  pengodean secara  langsung  elektronik  pada  SIMRS RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tenga.
System  bridging INA-CBG’ S dan SIMRS  RSUD  Tugurejo  Provinsi  Jawa Tengah  merupakan  salah  satu  alat pencatatan rekam medis berbasis elektronik yang digunakan dalam kegiatan pengodean. Rekam medis dibagi atas dua jenis yaitu rekam medis konvensional dan rekam medis elektronik. Jenis konvensional merupakan jenis yang masih banyak  dipergunakan  di  setiap  rumah sakit  seperti  pencatatan  secara  langsung oleh  tenaga  kesehatan.  Sedangkan  jenis elektronik  merupakan  sistem  pencatatan informasi dengan menggunakan peralatan yang  modern  seperti  komputer  atau  alat elektronik lainnya. 8
Kemudian berdasarkan aspek money (finansial) petugas coding mendapatkan  tunjangan  secara  rutin berupa  tunjangan  gaji, tunjangan  profesi
pendidik  dan  tunjangan  jaminan  pensiun, namun  hal  itu  berlaku  untuk  seluruh  staf, bukan  hanya  petugas  pengodean  saja. Adapun  pemberian  tunjangan  tersebut secara rutin telah dilaksanakan.
Sedangkan  untuk  penilaian  kinerja  staf belum  menerapkan  sistem reward dan punishment .
Untuk
meningkatkan kinerja
pegawai perlu adanya dukungan manajemen,  meliputi, mengoptimalkan pemanfaatan  keunggulan  dan  potensi kerja,  mendorong  pekerja  untuk  terus meningkatkan kemampuan, membuka kesempatan  yang  luas  bagi  pekerja  untuk meningkatkan  kemampuan,  membantu pekerja  dalam  kesulitan  melaksanakan tugas, membangun  motivasi  kerja,  disiplin kerja  dan  etos  kerja,  yaitu  menciptakan variasi  penugasan,  membuka  tantangan baru,  memberikan penghargaan dan insentif,  membangun  komunikasi  dua arah. 9
Berdasarkan
hasil studi dokumentasi  peneliti  di RSUD  Tugurejo Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  kaitannya dengan  akreditasi  versi  2012  terkait pengodean,  untuk  pemenuhan  dari  5 elemen penilaian MKI. 13 sudah terpenuhi semua  dan  akreditasi  versi  2012  telah dilaksanakan  pada  tahun  2014,  lulus dengan  tipe  B  tingkat  paripurna. Rumah Sakit  harus  menggunakan  standar  kode diagnosa,  kode  prosedur  atau  tindakan,
simbol,  singkatan  dan  definisi  dalam pemenuhan  dokumen  akreditasi  yaitu  ada 5 elemen penilaian MKI. 13. 10
Tabel Tabel 1 Hasil Studi Dokumentasi Pemenuhan MKI. 13 Terkait Kode Diagnosis Penyakit Rawat Jalan Berdasarkan
Akreditasi KARS 2012 No . Elemen Penilaian MKI. 13 A T Keterangan 1. Standarisasi kode diagnosis yang digunakan dan penggunanya dimonitor (Dokumen Kode diagnosis) √ Kebijakan Pelayanan Instalasi Rekam Medis SK. Direktur RSUD Tugurejo  Provinsi  Jawa Tengah Nomor 445.61/030e/2015. SPO pemberian kode diagnosis menggunakan ICD-10 pada formulir bukti pelayanan rawat jalan BPJS. No. 05/SPO/00/A-048 tahun 2014. Pedoman  pelayanan  rekam medis  terkait  pelaksanaan pengodean RSUD Tugurejo  Provinsi  Jawa Tengah Nomor 03.05/I/2949/2012. 2. Standarisasi kode prosedur/  tindakan yang  digunakan  dan penggunanya dimonitor (Dokumen kode prosedur/ tindakan) √ SPO pemberian kode prosedur/tindakan menggunakan  ICD-9-CM pasien  rawat  jalan  Nomor 05/SPO/00/49 tahun 2014
3. Standarisasi definisi yang digunakan
(Dokumen definisi yang digunakan √ Prosedur tetap simbol dan tanda pada dokumen rekam medis Nomor 05/Protap/00/A-016 tahun 2011 4. Standarisasi simbol yang digunakan dan yang tidak boleh digunakan didentifikasi dan
dimonitor. (Dokumen simbol,
termasuk yang tidak boleh digunakan) √ Prosedur tetap simbol dan tanda pada dokumen rekam medis Nomor 05/Protap/00/A-016 tahun 2011
5 Standarisasi singkatan yang digunakan dan yang tidak boleh digunakan diidentifikasi dan dimonitor (Dokumen singkatan termasuk yang tidak boleh digunakan)
√ Prosedur tetap singkatan diagnosis penyakit pada dokumen rekam medis Nomor 05/Protap/00/A- 017 tahun 2011
Diagnosis  penyakit  rawat  jalan pada  bulan  Juni  2016,  yang  telah dilakukan  pengodean  mencapai  78,6  % (9.157  dari  11.647  diagnosis),  terdiri  dari berpenjamin  JKN  sebesar  75,4  %  (8.782 dari 8.852 diagnosis) dan berpenjamin non JKN  sebesar  3,2  %  (375  dari  2.795 diagnosis). Berikut tabel terakit pelaksanaan pengodean:
Tabel 2 Data Hasil Pelaksanaan Pengodean Diagnosis Penyakit Pasien Rawat Jalan JKN dan non JKN Jumlah Persentase (%) Dikode Tidak kode Dikode Tidak dikode Pasien Rawat Jalan JKN 8.782 70 8.852 75,4% 0,6 % 76,0 % Pasien Rawat Jalan Non JKN 375 2.420 2.795 3,2% 20,8% 24,0% Jumlah 9.157 2.490 11.647 78,6% 21,4% 100%
Pengodean  merupakan  tindakan yang  paling  penting.  Hal  ini  dikarenakan kualitas  dari  data  yang  dikode  sangat penting bagi fasilitas pelayanan kesehatan. 11 Oleh  karena  itu,  setelah mengetahui  teori  di  atas  bahwasannya pelaksanaan pengodean itu sangat penting dan hasil pengodean itu menggambarkan kualitas manajemen Instalasi Rekam Medis.
Penerapan pengodean  sistem  ICD digunakan  untuk  mengindeks  pencatatan penyakit dan tindakan di sarana pelayanan  kesehatan,  masukan  bagi
sistem  pelaporan  diagnosis  media  dan digunakan  untuk  pelaporan  nasional  dan internasional  morbiditas  dan  mortalitas. 11
Jika  klasifikasi  penyakit  tidak  dilakukan dan  tidak  menggunakan  standar  yang baku,  maka  perbandingan  pola  penyakit dari  waktu  ke  waktu  dan  antar  tempat tidak bisa dilakukan.
Man (SDM): Petugas pelaksana pengodean diagnosis belum sesuai kualifikasi jabatan karena masih ada perawat yang  melakukan  pengodean. Salah  satu wewenang  Ahli  Madya  Rekam  Medis  dan Informasi  Kesehatan  adalah  melaksanakan sistem  klasifikasi  dan  kodefikasi  penyakit yang  berkaitan  dengan  kesehatan  dan tindakan  medis  sesuai  terminologi  medis yang benar. 3
Selain  itu  belum  adanya  pembagian job  description dari  kepala  Instalasi  Rekam medis terkait siapa yang melakukan pengodean  rawat  jalan  JKN  dan  non  JKN. Kepala  di  unit  rekam  medis  berperan  sangat penting dalam fungsi perencanaan, bertanggungjawab  langsung dan  membawa seluruh stafnya untuk bekerja dalam tim kerja yang ditetapkan. 3 Tujuan proses penyelenggaraan  kerja  tim  adalah  relatif dinamis. sehingga  peran  kepala  Instalasi sangat penting, khususnya dalam pembagian job description tersebut.
Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat  yaitu  petugas coding dan perawat masih kesulitan membaca beberapa
tulisan dokter. Apabila dokter dalam menuliskan diagnosa penyakit tidak jelas dan tidak  tepat  maka  kode  yang  dihasilkan  oleh petugas  rekam  medis  pun  menjadi  kurang tepat. 12
Method (cara): belum ada SPO terkait pengodean  diagnosis  penyakit  rawat  jalan non  JKN. Standard  Operating  Procedure (SOP) adalah  satu  set  instruksi  tertulis  yang digunakan  untuk kegiatan  rutin  atau  aktivitas yang  berulang  kali  dilakukan  oleh  sebuah organisasi. 13
Material (bahan): perawat  melakukan pengodean  diagnosis  menggunakan  buku bantu  yang  berisi  kode-kode  yang  sering muncul dan ditulis dokter. Namun penggunaan  buku  bantu  tersebut  belum  ada aturan  yang  memayungi  atau  mengatur terkait pemberlakuan buku bantu tersebut.
SK  atau  surat  keputusan  umumnya merupakan  dasar  hukum  dari  sebuah tindakan,  kegiatan,  kondisi  ataupun  fungsi status dari pada sesuatu atau bagi seseorang yang dijadikan legal aspek untuk menetapkan atau mempertahankan sesuatu yang diputuskan tersebut. 14
Salah  satu  faktor  yang  menghambat dari  segi machine :  SIMRS  nya  masih  terlalu ribet. Machine atau mesin atau alat digunakan  untuk  memberi  kemudahan  atau menghasilkan  keuntungan  yang  lebih  besar serta  menciptakan efisiensi  kerja 2 . Tidak adanya penilaian kinerja pegawai, khususnya petugas coding ,  jadi  petugas coding yang
dari  segi  kualitas  kinerjanya  bagus  tidak mendapatkan reward dalam  bentuk  apapun. Hal tersebut dikarenakan belum ada  wacana terkait  sistem  itu,  saat  ini  yang  ada  yaitu tunjangan. Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan  prestasi  kerja,  motivasi  dan meningkatkan  kinerja  para  karyawan  adalah melalui remunerasi atau kompensasi. 15

## KESIMPULAN
Petugas  yang  melakukan  pengodean rawat  jalan  belum  sesuai  dengan  kualifikasi jabatan  karena  dilakukan  oleh  perawat. Kebijakan  terkait  pengodean  rawat  jalan sudah  ada  dan  pelaksanaannya  yang  sudah optimal  dilakukan  adalah  pasien  jaminan JKN,  pedoman  pelayanan  rekam  medis terkait  pengodean  dan  kualifikasi  jabatan sudah  ada  dan  pelaksanaannya  mengacu pada pedoman tersebut, tapi belum seluruhnya karena masih ada yang menggunakan  buku  bantu  dan  tanggung jawab  belum  seluruhnya  diserahkan  kepada Instalasi  Rekam  Medis,    regulasi  internal terkait  tata  cara  pengodean  rawat  jalan sudah  ada,  tapi  belum  mencantumkan prosedur  pengodean  rawat  jalan  untuk pasien non, serta prosedur pengodean rawat jalan  JKN  sesuai  SPO  tentang  pemberian kode  diagnosis  penyakit  di  Instalasi  Rekam Medis. Pedoman  pengodean  perawat  masih menggunakan  buku  bantu  pengodean, tetapi belum  disahkan  oleh  pimpinan  rumah  sakit. Sarana  yang  digunakan  dalam  pengodean
146
rawat  jalan  adalah system  bridging INA- CBG’ S dan  SIMRS  RSUD  Tugurejo  Provinsi Jawa  Tengah. Tunjangan  sudah  ada  berupa gaji,  tunjangan  profesi  pendidik  dan  jaminan pensiun  dan  untuk  penilaian  kinerja  staf belum  menerapkan  sistem reward dan punishment .
Semua  elemen  penilaian  pada  MKI.  13 yang mengacu pada standar akreditasi KARS 2012 sudah terpenuhi dan rumah sakit sudah dinyatakan  lulus  akeditasi  tipe  B  pendidikan tingkat  paripurna.  Persentase  pelaksanaan pengodean  diagnosis  penyakit  rawat  jalan sebesar 78,6  %  dengan  persentase  sebesar 75,4 % untuk pasien jaminan JKN dan 3,2 % untuk  pasien  jaminan  non  JKN. Hambatan pelaksanaan  pengodean  diagnosis  penyakit pada pasien rawat  jalan. Petugas pelaksana pengodean  tidak  sesuai  dengan  kualifikasi jabatan,    belum  adanya  pembagian job description di  Instalasi  Rekam  medis  dari Kepala  Instalasi  Rekam  Medis  dan  petugas coding dan perawat masih kesulitan membaca tulisan dokter. Belum adanya SPO terkait  pelaksanaan  pengodean  diagnosis penyakit  rawat  jalan  non  JKN. Tidak  ada aturan atau SK yang mengatur pemberlakuan buku  bantu. Teknik  penggunaan  SIMRS terlalu  ribet. Belum  menerapkan  sistem reward dan punishment untuk  penilaian kinerja staf.
Sarannya yaitu sebaiknya dibuatkan jadwal dan dilakukan supervisi dari pimpinan untuk  ketertiban  pelaksanaan  pengodean,
khususnya  yang  non  JKN. Sebaiknya  aturan terkait  pelaksanaan  pengodean  rawat  jalan diperjelas,  agar  tidak  terjadi  kesenjangan antara pasien rawat jalan JKN dan non JKN. Sebaiknya  dilakukan  evaluasi job  description petugas coding rawat jalan dan kewenangannya terkait pelaksanaan pengodean  diagnosis  penyakit  rawat  jalan JKN  dan  non  JKN.  Sebaiknya  dilakukan evaluasi  pemberlakuan  dan  penggunaan buku bantu sebagai dasar pedoman pengodean  yang  dilakukan  oleh  petugas rekam  medis,  bukan  perawat. Sebaiknya Kepala  Instalasi  Rekam  Medis  mengusulkan ke pimpinan rumah sakit agar penjamin mutu internal rumah sakit di setiap unit melakukan penilaian  kinerja  staf  dengan reward dan punishment.

## KEPUSTAKAAN
1. Republik Indonesia. 2009. Undang- undang  No.  44  Tahun  2009  Tentang Rumah sakit . Jakarta: Sekretariat Negara. 2. Arifin,  M.  (2012).  5M  Dalam  Manajemen. Tersedia dalam: http://indonesianpublichealth.blogspot.co m [Diakses  tanggal  15  Agustus  2016 pukul 23.10 WIB].
3. Republik  Indonesia.  2013. Peraturan Menteri  Kesehatan  No. 55  Tahun  2013
Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis . Jakarta: Menteri Kesehatan.
4. Republik Indonesia. 2014. Undang- undang  No.  38  Tahun  2014  Tentang
Keperawatan . Jakarta: Sekretariat
Negara.
5. Suharto,  Edi.  2008. Analisis  Kebijakan Publik .  Bandung:  Alfabeta.  Sydney:  WB.
Sauders Company.
6. Republik  Indonesia.  2011. Peraturan Menteri Kesehatan  No.No.  1538  Tahun 2011  tentang  Pedoman  Tata  Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian
Kesehatan. Jakarta: Menteri Kesehatan.
7. Republik  Indonesia.  1998. Keputusan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  50/MENKES/SK/I/1998  tentang Pemberlakuan Klasifikasi Statistik Internasional  Mengenai  Penyakit  Revisi Kesepuluh , yaitu
memberlakukan klasifikasi. Jakarta: Menteri Kesehatan.
8. Keputusan  Konsil  Kedokteran  Indonesia. 2006. Konsil  Kedokteran  Indonesia  No.
16  Tahun  2006  tentang  Manual  Rekam Medis .  Jakarta:  Ketua  Konsil  Kedokteran Indonesia. 9. Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kinerja .
Jakarta: FE UI.
10. Kemenkes  RI.  2011, Standar  Akreditasi Rumah Sakit, Kerjasama Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia  dengan  Komisi  Akreditasi Rumah Sakit (KARS ). Jakarta: KARS. 11. Hatta, Gemala. 2010. Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana  Pelayanan  Kesehatan. Jakarta:
Universitas Indonesia.
12. Purwono, Dwi. 2007. Pelaksanaan Coding  Diagnosis  Utama  Pasien  Rawat Inap    di  Rumah  Sakit  Jiwa  Prof.  Dr. Soeroyo  Magelang .  Karya  Tulis  Ilmiah. D3 Rekam Medis Dan Informasi
Kesehatan UGM. (Tidak Dipublikasikan). 13. Hartatik,  Indah  Puji.  2014. Buku  Pintar Membuat S.O.P. Yogyakarta: Flashbooks. 14. Tahar,  Herikasni.  2013.  Pengertian  surat keputusan. Tersedia dalam: http://herikasnitahar.blogspot.co.id.
[Diakses  tanggal  10  Agustus  2016  pukul 12.49 WIB].
15. Matchis,  Jackson.  2002. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Salemba Empat.