## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 3, No. 1, Juni 2022 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PENDAMPINGAN HUKUM TENTANG PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN AL-ISTIQOMAH DASAN POTO DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TERARA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR

## Idi Amin, Abdul Hamid, Taufan
Universitas Mataram Corresponding email : idiamin@unram.ac.id

## Abstrak
Virus Corona (Covid-19) yang terhitung mulai mewabah di Indonesia pada bulan Maret 2020, memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Di samping dampak kesehatan, dampak sosial, ekonomi sampai pada dampak terhadap peningkatan penyalahgunaan narkotika. Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba mengalami peningkatan hampir di semua daerah, hal itu dapat dilihat dari data penangkapan kasus narkoba yang dilakukan baik oleh Kepolisian, maupun Badan Nasional Narkotika pada 2020. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan terdapat peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika selama masa pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia pada 2020. BNN menyatakan pula bahwa kondisi Covid-19 justru dimanfaaatkan untuk terus mengedarkan narkoba kepada masyarakat. Jaringan pengedar narkoba mencari celah kondisi saat petugas sedang berkonsentrasi menangani permasalahan pandemi Covid-19. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan secara komprehnesif dengan melibatkan berbagai komponen. Di samping penegak hukum, berdasar amanat UU, peran masyarakat sangat penting untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Untuk itu, usaha penanggulangan tindak pidana narkotika, disamping penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana oleh BNN dan Kepolisian, juga harus diarahkan pada usaha-usaha untuk mencegah dan menghapus faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dikedepankan upaya nonpenal atau upaya preventif melalui peran masyarakat. Untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai upaya pencegahan terutama dari peran masyarakat maka perlu memberikan penyuluhan agar mersyarakat mengetahui serta memahami dengan benar tentang perannya dalam bagian pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu,Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat pada bidang lembaga pendidikan.

## Kata Kunci: Lembaga Pendidikan, Pencegahan, Tindak Pidana, Narkotika

## A. PENDAHULUAN
Virus Corona (Covid-19) yang terhitung mulai mewabah di Indonesia pada bulan Maret 2020, memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Di samping dampak kesehatan, dampak sosial, ekonomi sampai pada dampak terhadap peningkatan penyalahgunaan narkotika. Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba mengalami peningkatan hampir di semua daerah, hal itu dapat dilihat dari data penangkapan kasus
narkoba yang dilakukan baik oleh Kepolisian, maupun Badan Nasional Narkotika pada 2020. 1
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan terdapat peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika selama masa pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia pada 2020 ini. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Krisno Siregar menjelaskan bahwa peningkatan itu terlihat dari jumlah barang bukti yang diamankan polisi selama bertindak. “Tahun 2019 polri mengungkap 2,7 ton barang bukti sabu. Tahun 2020 sampai hari ini data menunjukkan 4,57 ton. Jadi ada peningkatan dari 2,7 (ton) ke 4,57 (ton) berarti (meningkat) 2 ton.” 2
BNN menyatakan pula bahwa justru kondisi Covid-19 dimanfaaatkan untuk terus mengedarkan narkoba kepada masyarakat. “Jaringan narkoba justru memanfaatkan kondisi saat petugas sedang berkonsentrasi menangani permasalahan pandemi covid-19. Mereka memasukan narkoba dengan dari berbagai penjuru dengan berbagai modus operandi. Selama pandemi covid 19, terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba. Peningkatan kasus salah satunya diduga karena dampak dari stres psikologis dan depresi yang dialami selama pandemi. 3
Pada tahun 2021, BNN kembali menegaskan tren peredaran narkotika di masa pandemi Covid-19 belum mengalami penurunan. Sebaliknya, tren peredaran narkotika saat pandemi Covid-19 justru mengalami peningkatan. “Kalau kita lihat perkembangan peredaran gelap dan penyalahgunaan (narkotika) di Indonesia, terutama pada saat adanya pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung satu tahun ini, pada kenyataannya kita melihat belum adanya penurunan, bahkan kita melihat tren perkembangan yang meningkat. Hingga saat ini BNN telah berhasil menggagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu sejumlah lebih dari 1 ton. Selain sabu, BNN telah menyita narkotika jenis ganja dalam jumlah banyak. Terutama tentang kejadian-kejadian penyelundupan narkoba yang berhasil kita gagalkan, di mana sampai saat ini bulan Februari 2021, sudah lebih dari 1 ton narkotika jenis sabu yang disita oleh BNN. Demikian juga narkotika golongan satu jenis ganja, yang cukup banyak.” 4
Permasalahan narkotika yang sebelumnya juga menjadi permasalahan global, mengalami signifikansi selama pandemi Covid-19. Masa Covid-19 justru menjadi periode peningkatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Permasalahan penyalahguna dan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu permasalahan yang
1 Sindonews, https://nasional.sindonews.com/read/245088/15/kasus-narkoba-naik-di-tengah-pandemi-covid-19- bnn-kemenpora-bentuk-kipan-1606284670, diakses pada 18 Februari 2021
2 CNN Indonesia, Rabu, 18/11/2020, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201118143942-12-571377/data-pol- ri-kasus-narkoba-makin-marak-selama-pandemi-corona, diakses pada 18 Februari 2021
3 Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Drs. Anjan Pramuka Putra. SH. M.Hum saat menjadi nara- sumber secara virtual pada program “Selamat Pagi Indonesia” yang disiarkan Metro TV Selasa pagi (23/6/2020), dipublikasi pada 23 Juni 2020 pada  https://bnn.go.id/deputi-pencegahan-bnn-sebut-jaringan-narkoba-manfaatkan-kondisi/, diakses pada tanggal 17 Februari 2021
4 Deputi Pemberantasan BNN Irjen (Purn) Arman Depari seusai pemusnahan barang bukti narkotika di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Rabu (24/2/2021), dikutip dalam Detiknews.com, https://news.detik.com/berita/d-5435702/bnn-un- gkap-tren-peredaran-narkotika-di-masa-pandemi-covid-19-meningkat, diakses pada tanggal 18 Februari 2021

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 104~116
dapat menghambat proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, mempunyai dampak sosial yang luas dan kompleks. Sehingga di masa Covid-19 yang mengalami peningkatan, akan menimbulkan permasalahan masa depan yang mengancam generasi bangsa.
Dampak yang paling luas dan berat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah terhadap generasi muda yang merupakan aset masa depan bangsa. Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika beberapa dekade terakhir, terutama di masa pandemi Covid-19 telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak.
Pengaturan Narkotika, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2009) yang lahir menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini merupakan upaya optimalisasi hukum dalam menekan peningkatan penyalahguna dan peredaran gelap narkotika mengingat dampak negatif yang diakibatkan oleh penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika.
Upaya penanggulangan baik pencegahan maupun pemberantasan juga terus dilakukan melalui fungsi berbagai kelembagaan Negara khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga sentral berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran illegal Narkotika secara komprehensif dan bersinergi dengan melibatkan peran berbagai elemen, baik peran Pemerintah melalui fungsi kelembagaan terutama lembaga penegak hukum, juga peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
Peran Masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan maupun pengedaran Narkotika tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab XIII tentang Peran Serta Masyarakat, yang dirumuskan pada Pasal sebagai berikut:

## Pasal 104
Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta mem- bantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## Pasal 105
Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pem- berantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## Pasal 106
Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:
a.  mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b.  memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

## Pasal 107
Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika meng- etahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narko- tika.

## Pasal 108
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.
Dari ketentuan di atas menggambarkan bahwa tujuan hukum tidak akan tercapai tanpa  keterlibatan masyarakat karena masyarakat merupakan poros utama dalam sistem hukum. Optimalisasi peran masyarakat juga menjadi bagian rencana aksi BNN pada tahun 2017 sebagai langkah optimalisasi kinerja dalam konteks pencegahan dan dalam rangka menahan laju prevalensi penyalahgunaan Narkoba. 5
Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu peraturan yang ideal ialah dipenuhinya komponen-komponen substansi hukum ( substance of the rule ), struktur ( structure ) dan budaya hukum ( legal culture ). Sebagai suatu sistem hukum, ketiga komponen tersebut, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat diaktualisasikan secara nyata. 6 Maka, aktualisasi diwujudkan melalui segala tindakan baik itu peran struktur hukum dalam penerapan substansi hukum, terutama masyarakat sebagai pembentuk kultur hukum. Hubungan antar peranan ini merupakan unsur menyuluruh sistem hukum. Oleh karena itu, upaya pemberantasan penyalahgunaan illegal narkotika tidak dapat diwujudkan tanpa keterlibatan semua elemen sistem hukum.
Peran masyarakat dalam penegakan hukum ditegaskan pula oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok
5 Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016, hlm. 21, di akses pada website resmi BNN RI, http://www. bnn.go.id/read/pressrelease/17412/laporan-kinerja-badan-narkotika-nasional-tahun-2016 , Tanggal 24 Maret 2017.
6 M. Lawrence Friedman, The Legal System: A Sosial Science Perspective , (New York: Russell Sage Foundation, 1975), page 11-20.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 106~116
sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. 7
Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, pada dan kegiatan penegakkan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika.
Upaya optimalisasi pelaksanaan hukum dalam fungsinya yang berciri kausatif membutuhkan peran dari berbagai elemen, peran masyarakat luas sangat dibutuhkan, untuk itu perlu mengedepankan upaya penyadaran hukum dengan metode penyuluhan hukum kepada masyarakat, Ewick dan Silbey menegaskan bahwa kesadaran hukum mengacu kecara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. 8 Dari pemahaman-pemahaman hukum seseorang maka akan terwujud ketertiban sosial. Oleh sebab itu, untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai peran masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perlu memberikan penyuluhan agar mersyarakat mengetahui serta memahami dengan benar tentang perannya dalam bagian pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka dalam pengabdian pada masyarakat ini berjudul: “Pendampingan Hukum Tentang Peran Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Istiqomah Dasan Poto Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Terara, Kabupaten Lombok Timur”.

## B. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN
Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Lembaga Pendidikan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Pondok Pesantren Al-Istiqomah Dasan Poto, Terara, Kab. Lombok Timur tentang bentuk-bentuk Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
Sedangkan, manfaat dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media untuk menyebarluaskan informasi sekaligus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Lembaga Pendidikan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Pondok Pesantren Al-Istiqomah Dasan Poto, Terara Kab. Lombok
7 Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cet.Ke-5, Raja Grafindo Persa- da, Jakarta, hlm. 45
8 Ali Achmad, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang, Kencana, Bandung, hlm. 510
Timur tentang bentuk-bentuk Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

## C. TINJAUAN TENTANG NARKOTIKA

## 1. Pengertian Narkotika
Istilah narkotika berasal dari kata narkon yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya beku dan kaku. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah Narcose atau Narcicis yang  berarti  membiuskan”. 9 Istilah lain dari narkotika adalah narcoticum atau obat tidur. Narkotika adalah Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. 10
Di Indonesia terminologi narkoba lebih familiar digunakan oleh aparat penegak hukum; seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Selain narkoba, sebutan lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza, menunjuk pada ketiga zat tersebut yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. 11 Narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Narkotika adalah zat yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan. Untuk itu penggunaannya secara legal dibawah pengawasan dokter dan apoteker. 12
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

## 2. Perkembangan Narkotika dan Latar Belakang Pengaturan
9 Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggula ngannya, Yayasan Bina Taruna, Jakarta, 1985, hal. 5 10 Soedjono Dirjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia , Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hal. 4
11 Badan Narkotika Nasional, www.bnn.go.id, 2015, Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan , http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2010/11/23/2010-11-23__19-44-55.pdf diakses pada tanggal 18 Maret 2015

## 108~116
Penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum pecahnya Perang Dunia ke-2 pada zaman penjajahan Belanda. Pada umumnya para pemakai candu (opium) tersebut adalah orang-orang Cina.
Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (supply) secara legal dibenarkan berdasarkan undang-undang. Orang-orang Cina pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional, yaitu dengan jalan menghisapnya melalui pipa panjang. Hal ini berlaku sampai tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan Undang-Undang itu dan melarang pemakaian candu (Brisbane Ordinance).
Ganja (Cannabis Sativa) banyak tumbuh di Aceh dan daerah Sumatera lainnya, dan telah sejak lama digunakan oleh penduduk sebagai bahan ramuan makanan sehari-hari. Tanaman Erythroxylon Coca (Cocaine) banyak tumbuh di Jawa Timur dan pada waktu itu hanya diperuntukkan bagi ekspor. Untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tidak diinginkan, Pemerintah Belanda membuat Undang-undang (Verdovende Middelen Ordonantie) yang mulai diberlakukan pada tahun 1927 (State Gazette No.278 Juncto 536).
Meskipun demikian obat-obatan sintetisnya dan juga beberapa obat lain yang mempunyai efek serupa (menimbulkan kecanduan) tidak dimasukkan dalam perundang-undangan tersebut. Setelah kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obat berbahaya (Dangerous Drugs Ordinance) dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya (State Gaette No.419, 1949).
Baru pada waktu tahun 1970, masalah obat-obatan berbahaya jenis narkotika menjadi masalah besar dan nasional sifatnya. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, maka hampir di semua negeri, terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan obat (narkotika) sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda. Nampaknya gejala itu berpengaruh pula di Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan.
Menyadari hal tersebut maka Presiden mengeluarkan instruksi No.6 tahun 1971 dengan membentuk badan koordinasi, yang terkenal dengan nama Bakolak Inpres 6/71, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang, penyelundupan, bahaya narkotika, kenakalan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap orang-orang asing.
Kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan sosial yang cepat, menyebabkan Undang-Undang narkotika warisan Belanda (tahun 1927) sudah tidak memadai lagi. Maka pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut antara lain mengatur berbagai hal khususnya tentang peredaran gelap (illicit traffic). Disamping itu juga diatur tentang
terapi dan rehabilitasi korban narkotik (pasal 32), dengan menyebutkan secara khusus peran dari dokter dan rumah sakit terdekat sesuai petunjuk menteri kesehatan.
Peningkatan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba di Indonesia, Undang- Undang Anti Narkotika mulai direvisi, sehingga disusunlah Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, menyusul dibuatnya Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati.
Di Indonesia, pada awalnya narkoba merupakan permasalahan kecil dan pemerintah Orba pada saat itu memandang bahwa masalah narkoba tidak akan berkembang karena melihat dasar Indonesia yaitu Pancasila dan Agamais. Pandangan pemerintah itu telah membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba.
Dalam mengatasi permasalahan narkoba yang semakin menunjukkan intensitasnya, Pemerintah Indonesia dengan Dewan Perwakilanan Rakyat mengesahkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
Merespon perkembangan masalah narkoba yang terus meningkat tiap tahunnya, guna mengoptimalkan kinerja BNN maka disahkan pula peran Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten  melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional.

## C. TINJAUAN TENTANG PERAN MASYARAKAT
Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika tidak hanya bersifat penerapan prosedur hukum belaka, tapi lebih subtansial ialah

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 110~116
membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional.
Bekerjanya hukum tersebut menampakkan hubungan erat yang diproses melalui struktur hukum dan keluarannya adalah budaya hukum. Peraturan-peraturan mana yang dilaksanakan, dan mana yang tidak, semua itu merupakan masalah yang masuk dalam lingkup budaya hukum. Dalam konteks dengan prilaku sosial. Keluaran dari sistem hukum itu diantaranya merupakan kerangka pengendalian sosial.
Proses interaksi sosial pada hakekatnya merupakan satu atau beberapa peristiwa hukum, yang unsur-unsurnya meliputi perilaku hukum, kejadian, keadaan yang semuanya didasarkan pada tanggung jawab dan fasilitas aturan hukum dengan sanksinya atau dengan perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya) sudah diketahui atau dipahami arti dan kegunakannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu. 13
Hukum dapat dianggap sebagai mempengaruhi perilaku, didasarkan pada suatu analisis bahwa hukum diartikan sebagai suatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Analisa ini berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam prilaku-prilaku tersebut. Sering dikatakan bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normatif ialah adanya mekanisme kontrol, yaitu yang disebut sebagai sanksi.
Hubungan antara kontrol sosial (social control) dengan aturan-aturan sosial mungkin dapat diformasikan, tapi bila memasuki kontrol hukum ke dalam hubungan ini, formulasi tersebut tidak konsisten dengan analisis logika. Dengan demikian, pengaruh hukum terhadap bentuk dan arah prilaku manusia tidak dapat diukur dengan menggunakan cara analisis logika, dan juga tidak adasatu pun indikasiyang menunjukkan bahwa hukum akan dapat menyebabkan perilaku manusia akan bersesuaian atau bertentangan dengan kehendak dari hukum tersebut. 14
Peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukumyang bersifat demokratis, memiliki beberapa indikator kinerjanya,yaitu: 15
1) Adanya prinsip keterbukaan informasi sertaaturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi( freedom of information act ) termasuk aturan pengecualiansepanjang berkitan masalah keamanan nasional, catatan penegakan hukum, dansebagainya.
2) Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasarprinsip equality before the law.
3) Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tanggung jawab.
13 Adam Podgorecki dan C.J.Whelen, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, (Jakarta: Bina Aksara, 1987),hal. 257.
14 Syani, Abdul, 1995, Sosiologi dan Perubahan Masyarakat , Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, hlm. 34
15 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , (Semarang: Bp. Undip, 2002), hal. 23.
4) Adanya jaminanyang luas bagi warga Negara untuk memperoleh keadilan ( access tojustice ).
5) Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.
6) Adanya sarana dan prasarana yangmemadai.
Peran serta masyarakat dalam konteks penyelenggaraan negara, mengandung hak -hak dan kewajiban sebagai berikut:
1) Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
2) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adildari penyelenggara negara.
3)  Hak menyampaikan saran dan pendapatan secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.
4) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksiahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undanganyang berlaku dengan mentaati norma agama, dan norma sosial lainnya.
5)  Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalamsemangat yang interaktif antara kesadaran hukum, persepsi keadilan.
Jaminan kepastian, ketertiban, penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam eraglobalisasi mengindentifikasikan bahwa pada masa lalu perubahan sosial ( social change ) yang cepat akibat proses modernisasi sudah dirasakan sebagai sesuatu yang potensial dapat menimbulkan keresahan dan ketegangan sosial ( social unrest and social tension ). 16 Peran masyarakat dalam penerapan hukum masa lalu tidak menjadi titik sentral pencegahan tindak pidana sebagai satu kesatuan hukum. Hukum pidana dengan sanksinya menekankan pada unsur psikologis dalam mempengaruhi kejahatan di masyarakat, sehingga aspek pencegahan ditekankan pada sanksi yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan.

## D. METODE PELAKSANAAN
Pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan ini adalah penyuluhan hukum dan pendampingan hukum. Kegiatan penyuluhan menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampaian materi kepada para peserta. Setelah ceramah disampaikan, dibuka sesi tanya jawab, peserta menanyakan kembali kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti.
Metode pendampingan bertujuan untuk menindaklanjuti hasil penyuluhan hukum, yaitu memberikan pemahaman lebih lanjut untuk menghidupkan kontrol sosial. Kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampaian materi kepada
16 Lihat pula Shadily, Hassan, 1993, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, hlm 76

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 112~116
para peserta. Setelah ceramah disampaikan, kemudian dibuka sesi tanya jawab dimana peserta menanyakan kembali kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti.

## E. PEMBAHASAN
Kegiatan pendampingan yang dilakukan meliputi kegiatan penyuluhan dan pembimbingan. Kegiatan penyuluhan hukum tentang Pendampingan Hukum Tentang Peran Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Istiqomah Dasan Poto Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan metode ceramah disampaikan materi yang meliputi:
1.  Pengantar umum tentang narkotika dan fungsi hukum;
2.  Pengantar umum tentang hukum pidana, ketentuan dan sanksi tindak pidana narkotika;
3.  Penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
4.  Bentuk-bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika ;
Ruang lingkup materi yang disampaikan sesuai tertulis di atas terlebih dahulu memberikan pengantar narkotika mencakup narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut bertujuan agar lebih sistematis sehingga peserta mendapatkan pemahaman yang utuh tentang perbuatan yang dilarang, penegakan hukum, upaya pencegahan dan peran masyarakat.
Tahap penyuluhan hukum memiliki target memperkuat kesadaran hukum dan lahirnya semanagt kelembagaan untuk melakukan upaya yang berkelanjutan.
Tahap pembimbingan hukum dilaksanakan setelah penyuluhan, yang terlebih dahulu diberikan pemahaman dasar. Pada penyuluhan telah menghasilkan komitmen bersama sebagai jembatan pada tahap pendampingan, sehingga dengan sendirinya ada kemauan yang kuat dari pihak lembaga pendidikan untuk melaksanakan kegiatan yaitu membentuk tim anti narkotika yang didalamnya berisikan anggota guru, siswa, osim dan Pembina. Telah dilaksanakan pembekalan terhadap tim untuk memperkuat pemahaman tentang peran masyarakat dan mekanisme pelaporan maupun pelibatan masyarakat lain. Tim ini kemudian yang merawat spirit memberantas narkotika, sebagai agen dan melaporkan hal-hal yang mencurigaka, menghubungkan kepada pihak-pihak berwajib seperti polisi, BNN maupun instansi terkait.
Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Penyuluhan yang dilakukan dapat berupa sosialiasi dan diseminasi, dengan menggunakan alat bantu dan/ atau alat peraga. Penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan (Lucie Setiana, 2001: 2) Menurut Arifin (2001;62) adalah hubungan timbal balik antara dua individu, dimana
yang seorang (penyuluh) berusaha membantu yang lain (klien) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dengan hubungannya dalam masalah yang dihadapi pada saat itu dan mungkin pada waktu yang akan datang. (Walgito, 1989: 5)
Maka dari itu, penyuluhan memperhatikan beberapa hal:
•  Penyuluhan  menggunakan  beberapa  pendekatan/metode  seperti  sosialisasi  dan diseminasi, atau berdasarkan pertimbangan kebutuhan masyarakat.
•  Penyuluhan melibatkan peran SKPD terkait.
•  Target penyuluhan meliputi masyarakat, siswa, guru, perangkat desa, kepolisi, dan TNI.
Bekal pengetahuan yang diperoleh peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum tentang Pendampingan Hukum Tentang Peran Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Istiqomah Dasan Poto Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Terara, Kabupaten Lombok Timur, diharapkan dapat memberikan gambaran pemahaman mendasar sebagai aspek untuk memperkuat pemahaman tentang narkotika dan fungsi hukum, hukum pidana, ketentuan dan sanksi tindak pidana narkotika, penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan bentuk-bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika (Materi terlampir).
Tahapan kegiatan penyuluhan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap persiapan yaitu rapat tim untuk menentukan jadwal, koordinasi, narasumber, moderator, notulensi dan susunan acara. Di samping itu dipersiapkan undangan dan susunan acara. Kegiatan utama adalah melakukan koordinasi dengan lembaga pendidikan sekolah dan Menyusun undangan dan kontak yang standy untuk konformasi peserta. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut.
Narahubung dalam kegiatan penyuluhan yaitu Taufan, S.H., M.H dengan kontak 081237492488. Kegiatan dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan secara ketat: Menggunakan Masker, Mengukur suhu tubuh, Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, Menjaga jarak aman.
Selama kegiatan penyuluhan, para peserta menunjukkan sikap antuitas dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada narasumber dan tertib mengikuti kegiatan sampai selesai.
Pada dasarnya pendampingan merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk: penyuluhan; pembimbingan; dan pelayanan Informasi.
Pendampingan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok. Pembimbingan merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mencari peluang, membentuk dan memperkuat.
Menurut Surya (1988:12) dalam Sukardi (2008)  Pembimbingan ialah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 114~116
dibimbing agar tercapai kemandirian dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungannya.
Pendampingan dilaksanakan dengan ketentuan tata cara:
a. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk menyampaikan peluang dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada;
b. pendampingan dilaksanakan dengan dapat dibantu tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal penguatan kelompok;
c.  pendampingan dapat melibatkan SKPD terkait;
d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan masyarakat miskin dan pengangguran yang membutuhkan pendampingan;
e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
f.  pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan.

## F. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil kegiatan dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran, yaitu:
1. Kegiatan pendampingan hukum tentang Pendampingan Hukum Tentang Peran Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Istiqomah Dasan Poto Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Terara, Kabupaten Lombok Timur, dilaksanakan dengan dua tahap, yaitu penyuluhan dan pembimbingan. Kegiatan penyuluhan hukum disampaikan dengan ceramah/presentasi dan diskusi, mencakup materi pengantar umum tentang narkotika dan fungsi hukum, pengantar umum tentang hukum pidana, ketentuan dan sanksi tindak pidana narkotika, penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan bentuk-bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika . Tahap pembimbingan hukum dilaksanakan kegiatan membentuk tim anti narkotika yang didalamnya berisikan anggota guru, siswa, osim dan Pembina. Dilaksanakan pembekalan terhadap tim untuk memperkuat pemahaman tentang peran masyarakat dan mekanisme pelaporan maupun pelibatan masyarakat lain. Tim ini kemudian yang merawat spirit memberantas narkotika, sebagai agen dan melaporkan hal-hal yang mencurigakan, menghubungkan kepada pihak-pihak berwajib seperti polisi, BNN maupun instansi terkait.
2. Proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan, peserta menyimak dengan baik. Hal ini ditunjukan oleh respon peserta yang ditunjukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang di sampaikan pada sesi tanya jawab/diskusi. Pada tahap pendampingan ditunjukan dengan pembentukan tim dan pelaksanaan pembekalan untuk memperkuat aspek pencegahan oleh masyarakat.
3. Materi utuh yang dimulai dari tingkat pemahaman dasar yang disampaiakan oleh tim penyuluh memiliki dampak yang signifikan terhadap ketertarikan dan tingkat pemahaman peserta, materi penyuluhan tidak hanya difokuskan pada topik inti materi, tapi dimulai dari tingkat pemahaman dasar sebagai pengantar umum yang disesuaikan dengan tingkat pengetahuan peserta. Untuk itu metode sejenis perlu dilakukan dalam penyampaian pada penyuluhan hukum.
4.  Penyuluhan hukum dan pendampingan hukum perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk terus memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat, juga perlu ditingkatkan peran semua elemen, hal ini dapat pula dilakukan dengan kerjasama antar lembaga penegak hukum, lembaga pemerintah atau non pemerintah yang berkaitan dengan topik penyuluhan hukum. Selain itu Diharapkan kepada peserta penyuluhan agar menindaklanjuti aspek pengetahuan dan sikap untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku Teks
Adam Podgorecki dan C.J.Whelen, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
Ali Achmad, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang, Kencana, Bandung.
Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggula ngannya, Yayasan Bina Taruna, Jakarta, 1985.
M. Lawrence Friedman, The Legal System: A Sosial Science Perspective , (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , (Semarang: Bp. Undip, 2002).
Shadily, Hassan, 1993, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta.
Soedjono Dirjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia , Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.
Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cet. Ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Syani, Abdul, 1995, Sosiologi dan Perubahan Masyarakat , Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

## Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## Internet
Badan Narkotika Nasional, www.bnn.go.id, 2015, Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan ,  http://www.bnn.

## 116~116
go.id/portal/_uploads/post/2010/11/23/2010-11-23__19-44-55.pdf diakses pada tanggal 18 Maret 2015
CNN Indonesia, Rabu, 18/11/2020, https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20201118143942-12-571377/data-polri-kasus-narkoba-makin-marak- selama-pandemi-corona, diakses pada 18 Februari 2021
Deputi Pemberantasan BNN  Irjen (Purn) Arman Depari seusai pemusnahan barang bukti narkotika di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Rabu (24/2/2021), dikutip dalam Detiknews.com, https://news.detik.com/berita/d-5435702/bnn-ungkap- tren-peredaran-narkotika-di-masa-pandemi-covid-19-meningkat, diakses pada tanggal 18 Februari 2021
Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Drs. Anjan Pramuka Putra. SH. M.Hum saat menjadi narasumber secara virtual pada program “Selamat Pagi Indonesia” yang disiarkan Metro TV Selasa pagi (23/6/2020), dipublikasi pada 23 Juni 2020 pada  https://bnn.go.id/deputi-pencegahan-bnn-sebut-jaringan- narkoba-manfaatkan-kondisi/, diakses pada tanggal 17 Februari 2021
Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016, hlm. 21, di akses pada website resmi BNN RI, http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/17412/laporan- kinerja-badan-narkotika-nasional-tahun-2016 , Tanggal 24 Maret 2017.
Sindonews,  https://nasional.sindonews.com/read/245088/15/kasus-narkoba-naik-di- tengah-pandemi-covid-19-bnn-kemenpora-bentuk-kipan-1606284670, diakses pada 18 Februari 2021