## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TIFNDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERUS MENERUS
Oleh : S.Endang 1)
Zainudin Hasan 2)
Raisa Amanda Aurelia 3) Universitas Bandar Lampung 1,2,3)
E-mail:
s.endang@ubl.ac.id 1)
zainudinhasan@gmail.com 2)
raisaamandaaurelia@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Sexual  harassment  is  undesirable  and  unwanted  sexual  behavior  or  sexual  interest  that reasons soreness to the recipient of the harassment while the author's findings, based totally on  expert  reasoning,  have  proved  legally  and  convincingly  that  he  devoted  the  crime  of inducing a minor to dedicate himself to preserve to have interaction in pornographic activity underneath  section  seventy  six  E  Jo  segment  82(1)  of  Act  No.  35  of  2014  and  situation  to criminal penalties under infant protection Act No. 23 of 2002 2nd change to emerge as Jo Act section  64(1)  of  the  criminal  Code.  consequently,  the  accused  shall  serve  4  years imprisonment at LPKA magnificence II Bandar Lampung in Masgar and 4 months education at LPKS Insani Berguna Pesawaran.
Keyword: Chase; Persuade Children; Obscene Behavior

## ABSTRAK
Pelecehan  seksual  artinya  perilaku  atau  perhatian  seksual  tak  diinginkan  serta  tak  disukai menghasilkan  penerima  pelecehan  tak  nyaman,  sementara  temuan  penulis  mengandalkan penilaian  ahli  ketika  melakukan  penyelidikan  terhadap  pelaku  membujuk  anak  pada  bawah umur untuk berulang kali terpapar pornografi saat terdakwa telah membuktikannya secara sah serta meyakinkan.  Melakukan  tindak pidana  pengasihan anak bawah  umur dengan berulang kali melakukan perbuatan pornografi sebagaimana dimaksud Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 serta akan dikenakan sanksi pidana sesuai UU No.1 Perubahan Tahun 2016  Amandemen  kedua  sebagaimana  diubah  menggunakan  UU  perlindungan  Anak  No.23 Tahun  2002,  Jo  UU  sebagai  Pasal  64(1)  KUHP.  Maka,  terdakwa  wajib  menjalani  pidana penjara  selama  4  tahun  pada  LPKA  Kelas  II  Bandar  Lampung  pada  Masgar  serta  magang selama 4 bulan pada LPKS Insani berguna Pesawaran.
Kata kunci: Penegakan Hukum; Membujuk Anak; Perbuatan Cabul

## 1. PENDAHULUAN
Maraknya kriminalitas dimasa sekarang menyebabkan kekhawatiran besar bagi warga sekitar, seperti pencurian, penganiayaan  anak, korupsi, pembunuhan, penculikan,  penipuan,  terutama  pelecehan
seksual  serta  pornografi.  Istilah  kata  kotor sendiri  tak  merujuk  pada  satu  jenis kelamin  saja,  yaitu  perempuan  ,  namun bisa  tentang  orang  dewasa  bahkan  anak kecil.  Hampir  setiap  tahun,  setiap  bulan, sekali waktu transaksi tak pernah berakhir,
atau pada bahasa  lain tak  pernah berakhir. Walaupun  kita  tak  jarang  mendengar banyak kasus pelecehan seksual, sebenarnya  para  korbanlah  takut  untuk melaporkannya. Hal tadi seringkali ditimbulkan oleh ancaman dari pelaku atau dampak  dari  perlakuan  tadi  terhadap korban, serta situasi sosial korban menjadi menyeramkan saat lingkungan mengucilkan korban.
Pelecehan  seksual  ialah  sikap  atau perhatian  bersifat  seksual  tak  dikehendaki serta tak dikehendaki serta mengakibatkan gangguan bagi penerima pelecehan. pelecehan  seksual  tak  hanya  terbatas  pada pembayaran  seksual  saat  menginginkan sesuatu,  pemaksaan  untuk  melakukan kegiatan  seksual,  komentar  merendahkan perihal  orientasi  seksual  atau  seksualitas, ajakan melakukan tindakan seksual menyenangkan  pelaku,  komentar  atau sikap  berkonotasi  seksual;  semua  bisa diklasifikasikan menjadi pelecehan seksual.  Tindakan  bisa  dimediasi  secara langsung  atau  tak  pribadi.  dianggap  pula bahwa dampak selain korban mengakibatkan  persoalan  lain.  Secara umum, korban terkadang tutup mulut pada waktu sangat lama sebab alasan serta takut bila dilecehkan.
Pelecehan  seksual  artinya  tindakan seksual  tak  diinginkan  oleh  korban, mengakibatkan trauma, cedera serta ketidaknyamanan, serta bisa (pada
beberapa  situasi)  membahayakan  secara fisik  dan  emosional.  Korban  bisa  merasa terintimidasi,  tak  nyaman,  dipermalukan atau  terancam.Waktu  pelecehan  seksual terhadap  anak  seringkali  terjadi,  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI) melaporkan  pada  tahun  2003  jumlah  anak korban  kejahatan  seksual  sebanyak  343 kasus.  di  tahun  2014  total  semakin  tinggi menjadi  565  kasus  serta  Juli  2015  tercatat 67  kasus.  Tentu  saja,  sebenarnya  jumlah kasus  kekerasan  terhadap  anak  mirip pelecehan  seksual  serta  incest  pada biasanya  jauh  lebih  tinggi  dari  data  tersaji oleh media atau tercatat oleh KPAI.
KPAI  melaporkan  ada  374  kasus pelecehan seksual serta 63 kasus pelecehan seksual  di  tahun  2021,  serta  12  masalah kekerasan seksual dari Januari sampai Juli 2022. Hal tadi sesuai hasil pantauan media massa  terhadap  kasus  dilaporkan  ke  polisi oleh keluarga korban.
Selain  tindak  pidana  pelecehan seksual, ada pula tindak pidana pencabulan,  yaitu  dimana  pelaku  mulai dari  menyentuh  korban  secara  seksual, memaksa  korban  untuk  menyentuh  pelaku secara  seksual,  memaksa  korban  untuk membuka  alat  kelamin  atau  tindakan seksual lainnya. melihat kegiatan dilakukan.  Pelaku  kejahatan  cabul  tak hanya  dilakukan  oleh  orang  dewasa, namun  pula  dilakukan  oleh  remaja  serta anak-anak,  padahal  remaja  serta  anak
seharusnya  dilindungi  belum  selayaknya diasuh  pada  bawah  pengawasan,  tetapi waktu  banyak  disaksikan  anak  dibawah umur melakukan perbuatan tak sepantasnya.
Korban  pelecehan  bisa  mengalami trauma  berat  sebab  peristiwa  pelecehan seksual bisa menyebabkan shock psikologis,  baik  shock  psikologis  dialami di waktu terjadinya pelecehan seksual juga setelahnya.  Guncangan  psikologis  bisa disertai  menggunakan  reaksi  fisik  serta psikologis,  pada  biasanya  peristiwa  tadi bisa menyebabkan pengaruh jangka pendek serta jangka panjang.
Dampak jangka panjang serta jangka pendek  ialah  proses  penyesuaian  diri selesainya  seorang  mengalami  peristiwa traumatik.  Korban  pelecehan  seksual  bisa sebagai  depresi,  menangis,  mengasingkan diri,  mengasihani  diri  sendiri,  takut,  serta sebagainya. Upaya korban untuk membersihkan  alam  bawah  sadar  mereka asal  pengalaman  buruk  seringkali  tak berhasil.  ada  pula  orang  merasa  terisolasi saat berhadapan menggunakan orang lain.
Larangan  kejahatan  seksual  berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur Pasal 76E UU No 35 Tahun 2014 mengganti UU No  23  Tahun  2002  perihal  perlindungan Anak.  Pasal  76E  menyatakan:  “Setiap orang tidak boleh menggunakan kekerasan atau  mengancam  kekerasan,  memaksa, menipu, melakukan sejumlah kebohongan,
atau  membujuk  seseorang  anak  untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”.
Perihal kasus penodaan anak sebagaimana  diuraikan  pada  atas,  hal  bisa tercermin pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung  Karang,  dimana  tindak  pidana membujuk  anak  untuk  melakukan  atau membiarkan  terdakwa  melanjutkan  kata kotor  dimulai  saat  terdakwa  pulang  ke rumah  terdakwa.  anak  saksi  tiba  (korban) serta  menyuruh  saksi  anak  pergi  ke rumahnya,  saksi  anak  menolak,  sebagai akibatnya  anak  memukul  tangan  kanan saksi  anak,  sebagai  akibatnya  saksi  anak mau pergi ke rumah terdakwa, sesampainya  pada  rumah  terdakwa,  saksi anak  diajak  ke  kamarnya,  serta  di  waktu saksi  anak  diberikan  handphone  untuk bermain  pada  kamar  anak,  selesainya bermain game pada handphone anak, saksi anak  sebagai  video  porno  diperlihatkan oleh  anak  serta  di  waktu  celana  anak dilepas dari anak.
Serta  alat  kelamin  saksi  anak  pada onani  tetapi  tak  mengeluarkan  sperma, selesainya  terdakwa  memerintahkan  saksi anak  untuk  melakukan  masturbasi  alat kelaminnya  menggunakan  tangan  kanan saksi  anak  supaya  tak  mengeluarkan sperma, selesainya terdakwa terselesaikan, saksi  anak  lalu  melakukan  onani  pada terdakwa  memberitahu  saksi  anak  untuk tak memberitahu siapapun, atau nanti saksi
anak akan ditabrak oleh terdakwa, selesainya saksi anak akan diantar kembali oleh anak tadi menggunakan sepeda motor anak tadi.
Perbuatan  cabul  tadi  dilakukan  oleh terdakwa  sebesar  6  kali  terhadap  saksi anak  serta  perlakuan  tadi  mengakibatkan saksi menyuruh anak tadi untuk menunggu serta  terdakwa  memasukkan  kemaluannya ke  pada  anus  saksi  anak  tadi.  Sedangkan saksi akibat perbuatan anak tadi mengakibatkan  anak  tadi  merasa  malu, trauma, serta merasakan  sakit pada lubang anus ketika buang air besar.
Sanksi bagi pelaku kejahatan seksual berupa  perbuatan  cabul  terhadap  anak dilakukan  sang  terdakwa  bisa  berupa sanksi sesuai Pasal 82 ayat (1) junto Pasal 76E  UU  No.  35  Tahun  2014  mengubah UU No. untuk perlindungan. menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun serta paling lama  15  tahun  serta  denda  paling  banyak Rp 5.000.000.000.
Sesuai  latar  belakang  pada  atas, permasalahan  pada  penyidikan  artinya bagaimana  Penegakan  Hukum  Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Membujuk Anak di Bawah Umur Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Terus Menerus?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian memakai sifat hukum penelitian hukum, khususnya dengan melihat banyak
sekali  dokumen  tanpa  batasan  waktu  serta kawasan,  serta  menggunakan  melihat banyak sekali dokumen pada bentuk buku, hasil.  Hasil  penelitian  sebelumnya  juga cetak  serta  online.  Ketentuan  hukum perihal  subjek  audit.  untuk  memecahkan permasalahan  ada,  maka  dipergunakan  3 pendekatan  penelitian  pada  penelitian, yaitu  pendekatan  hukum,  pendekatan konseptual  serta  pendekatan  komparatif. Jenis  serta  sumber  dokumen  hukum dipergunakan  pada  penelitian  mencakup dokumen  hukum  primer,  sekunder,  serta tersier.  Pengumpulan  dokumen  hukum dilakukan  menggunakan  mengidentifikasi serta  menginventarisasi  dokumen  hukum aktif,  menyelidiki  bahan  pustaka  (buku, jurnal  ilmiah,  laporan  penelitian)  serta lain-lain.  sumber  hukum  perihal  masalah hukum pada lembaga penelitian. selesainya  dikumpulkan,  dokumen  hukum diklasifikasikan, dipilih serta dijamin.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan
Hakim dalam menjatuhkan  putusan  Pelaku  Tindak Pidana  Membujuk  Anak  di  Bawah Umur  Untuk  Melakukan  Perbuatan Cabul Terus Menerus.
Sesuai  hasil  wawancara  penulis dengan  Ibu  Uni  Latriani  selaku  hakim Pengadilan Tanjungkarang dijelaskan bahwa pertimbangan hakim pada memutus
perkara  berdasarkan  di  pertimbangan menjadi:
Pertama, hakim menganggap bahwa terdakwa  akan  dituntut  oleh  penuntut umum  menggunakan  dakwaan  kumulatif, sebagai  akibatnya  hakim  di  awalnya menganggap dakwaan pertama pada pengertian  UU  Anak  diatur  serta  diancam menggunakan  Pasal  76E  Jo  Pasal  82(1). UU  RI  No  35  Tahun  2014  perihal  UU  RI No  17  Tahun  2016  perihal  Ketentuan Peraturan  Pemerintah  sebagai  Pengganti UU  No  1  Tahun  2016  perihal  Perubahan kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 perihal perlindungan  Anak  menjadi  UU  No.64 ayat  (1)  KUHP  menggunakan  unsur menjadi:
1. Setiap orang ;
2. Dilarang memakai kekerasan atau ancaman  kekerasan,  memaksa, mengelabui, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk  anak  buat  melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;
3. bila beberapa perbuatan,
meskipun
masing-masing
merupakan  suatu  tindak  pidana atau  pelanggaran,  dihubungkan sedemikian
rupa sebagai akibatnya  wajib  disebut  menjadi perbuatan berlanjut Kedua,  pertimbangan  hakim  sesuai berita informasi ditemukan selama
persidangan serta diuraikan pada pemeriksaan unsur kedua dakwaan pertama, dengan tegas memutuskan bahwa perbuatan tadi merupakan perbuatan cabul.
Ketiga, pertimbangan hakim merupakan  informasi  bahwa  pengadilan menemukan  bahwa  bukan  korban  dari anak perempuan , yaitu unsur persetubuhan  melibatkan  penyisipan  alat kelamin  perempuan,  atau  penis  ke  pada alat kelamin/vagina wanita tanpa menyiratkan keberadaannya. ikatan perkawinan  antara  pria  serta  perempuan sah  dari  pandangan  agama  serta  hukum positif Indonesia.
Keempat,  peninjauan  kembali  oleh hakim  terjadi  selesainya  hakim  mengusut permohonan Penasihat hukum Anak terkait menggunakan  fakta  informasi  ditemukan pada persidangan, sudah memenuhi seluruh  unsur  dakwaan  Penuntut  umum sebagaimana  diuraikan  pada  atas  sebagai akibatnya  permohonan  tadi  tak  memiliki dasar  hukum,  sebagai  akibatnya  pledoi wajib ditolak.
Kelima,  pertimbangan  hakim  pada perkara  korban  yaitu  anak  saksi  Rahmat Farel  diwakili  LPSK  oleh  kakaknya bernama  Yunita  Sari  sudah  mengajukan permohonan  ganti  rugi  diajukan  pada  hari Kamis  sebelum  Pengadilan  memasuki persidangan  14  Juli  2022  pada  waktu  hari persidangan  pada  tanggapan  Penuntutan terhadap Pledoi Penasehat hukum Anak.
Keenam, pertimbangan hakim bahwa sesuai  fakta  informasi  diperoleh  selama persidangan  pada  perkara,  hakim  tak menemukan  hal  bisa  membebaskan  anak dari  pertanggungjawaban  pidana,  baik menjadi  dasar  pembenaran  juga  menjadi dalih,  sebagai  akibatnya  menghasilkan hakim  berkesimpulan  bahwa  perbuatan anak wajib dipertanggung jawabkan kepadanya.
Ketujuh, Hakim menilai bahwa pada hal  anak  ditangkap  serta  ditahan  secara sah, sebagai akibatnya lamanya penangkapan serta penahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan,  menggunakan  memperhatikan sifat  pidana  dikaitkan  menggunakan  Asas serta  Hak  Pengadilan.  Anak  termasuk kepentingan  terbaik  bagi  anak  serta kelangsungan hidup serta tumbuh kembang  anak,  sebagai  akibatnya  hakim sependapat menggunakan tuntutan penuntutan namun tak sependapat menggunakan  anjuran  dinas  konseling sosial, sebagai akibatnya hakim memandang  pantas  anak  tadi  dijatuhi pidana  penjara  pada  LPKA  Kelas  II Bandar  Lampung  dan  diklat  vokasional menggunakan harapan anak bisa memperbaiki  perilakunya  pada  lalu  hari; sebab  anak  pada  tahanan  serta  penahanan anak  sesuai  di  alasan  relatif,  maka  wajib ditetapkan  bahwa  anak  tadi  tetap  berada pada tahanan pada LPKA Kelas  II  Bandar
Lampung pada Masgar serta pada pelatihan  kerja  di  LPKS  Insani  berguna Pesawaran;
Pertimbangan hakim berikutnya merupakan  untuk  menjatuhkan  pidana pada anak, terlebih dulu memperhitungkan keadaan  memberatkan  serta  meringankan anak;
1) Keadaan yang memberatkan
a) Perbuatan  Anak  meresahkan warga;
b) Perbuatan anak mengakibatkan anak saksi Rahmat Farel mengalami trauma psikis dampak tindak pidana pencabulan  membutuhkan  saat penyembuhan;
c) Anak  berbelit  pada  memberi keterangan.
2) Keadaan yang meringankan :
a) Anak bersikap sopan ;
b) Anak  menyesal  serta  berjanji tak akan mengulangi perbuatannya;
c) Anak belum pernah dihukum ;
a. Hakim  pula  menilai  barang  bukti berupa  1  baju  kaos  warna  abu menggunakan  motif  kotak  hitam,  1 baju  kaos  warna  abu-abu  bertuliskan Selamat  tiba  pada  Bali,  1  celana pendek  warna  biru  tua  serta  sehelai celana  pada  biru  lolos  Bukti  sudah dipergunakan  pada  kejahatan,  jadi barang dimusnahkan.
Sesuai  pertimbangan  Majelis  Hakim  tadi pada  atas  menggunakan  pertimbangan matang,  Pasal  76E  juncto  Pasal  82(1)  UU RI  No.  35  Tahun  2014  mengganti  UU  RI No.  1  Tahun  2016  membarui  Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 perihal UU  perlindungan  Anak  Jo  Pasal  64(1) KUHP,  UU  No.  11  Tahun  2012  Republik Indonesia  perihal  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  UU  No.  8  Tahun  1981  perihal hukum  program  Pidana  serta  UU  lain relevan  serta  peraturan;  menjatuhkan hukum  terhadap  anak  terdakwa  menjadi berikut:
a. Menemukan  terdakwa  secara  legal serta  persuasif  bersalah  melakukan kejahatan,  membujuk  seseorang  anak untuk melakukannya,
atau membiarkan kecabulan berlanjut
menjadi  pelanggaran  berkelanjutan
sebagaimana  diatur  pada  dakwaan pertama jaksa;
b. Menghukum terdakwa 4 tahun penjara pada LPKA Kelas II Bandar Lampung pada  Masgar  serta  4  bulan  latihan kerja  pada  LPKS  Insani  berguna Pesawaran;
c. Memerintahkan  terdakwa  tetap  pada tahanan;
Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Membujuk  Anak  Di Bawah Umur Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Terus Menerus
Berdasarkan Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk
Penegakan  hukum  adalah  suatu  proses dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau berfungsinya  norma-norma  secara  nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan  dalam  bermasyarakat  yang berhubungan  dengan  hukum.  Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan  manusia.  Agar  skepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.  Pelaksanaan  hukum  dapat berlangsung  secara  normal  dan  damai, tetapi  dapat  juga  terjadi  pelanggaran hukum,  dalam  hal  ini  hukum  yang  di langgar  itu  harus  ditegakkan.  Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan.
Secara  konsepsional,  maka  dapat diartikan  penegakan  hukum  terletak  pada kegiatan  yang  menyerasikan  hubungan nilai-nilai  yang  terjabarkan  dalam  kaidah- kaidah  yang  mantap,  dan  sikap  tindak sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan  kedamaian  pergaulan hidup.  Menurut  Penyidik  Polresta  Bandar Lampung  menjelaskan  bahwa  penegakan hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana  dimulai dari  proses  penyidikan,  penangkapan  dan penahanan  yang  dilakukan  oleh  pihak Kepolisian,  penuntutan  yang  dilakukan
oleh  pihak  Kejaksaan,  pemeriksaan  di persidangan serta putusan pengadilan yang dilakukan  oleh  Hakim  serta  pelaksanaan putusan  pengadilan  yang  dilakukan  oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.
Tindak  pidana  membujuk  anak  di bawah  umur  untuk  melakukan  perbuatan cabul  terus  menerus  terhadap  anak  yang terjadi di wilayah Polresta Bandar Lampung  setelah  adanya  pengaduan  oleh masyarakat.  Kepolisian  akan  mengadakan penyidikan  lebih  lanjut  terhadap  kasus yang  telah  terjadi  serta  mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perbuatan  tersebut.  Pembuktiannya  tidak terlepas  pula  dengan  adanya  visum  yang dilakukan oleh dokter ahli dari rumah sakit yang ditunjuk oleh Polresta untuk mengetahui  apakah  benar  telah  terjadi perbuatan cabul terhadap korban, sehingga jelas apakah kasus tersebut akan dilanjutkan pemeriksaannya atau tidak.
Setelah  melalui  proses  penyidikan, maka  Polisi  akan  melimpahkan  berkas perkara  kepada  kejaksaan  dan  selanjutnya akan  dilakukan  penuntutan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum,  jika  berkas  perkara dinyatakan  lengkap  atau  P21,  maka  akan dilimpahkan di pengadilan untuk di sidang yang dipimpin oleh Hakim, sedangkan jika berkas  perkara  dinyatakan  kurang  lengkap (P19)  oleh  jaksa,  maka  berkas  tersebut akan  dikembalikan  kepada  penyidik  untuk dilengkapi.  Proses  penuntutan  ini  sangat
membutuhkan  kejelian  Jaksa  Penuntut Umum  dalam  menjerat  pelaku,  jangan sampai  Jaksa  Penuntut  Umum  mendakwa dengan  dakwaan  yang  lemah  dan  tidak menguntungkan korban. Selanjutnya dalam  pelimpahan  perkara  di  pengadilan, Hakim berperan penting dalam menganalisis, mempertimbangkan dan memutus  perkara  atau  dalam  menjatuhkan vonis.  Dibutuhkan  ketegasan,  objektivitas dan  hati  nurani  hakim  dalam  memandang pelaku  dan  korban,  apalagi  korbannya  di sini  adalah  anak,  sehingga  benar-benar memutus  sesuai  dengan  yang  semestinya agar para pencari keadilan merasa dilindungi  dan diayomi  oleh para penegak hukum  dan  asas  persamaan  didepan hukum ( equality before the law ), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga  negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum  dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” benar-benar dapat diaplikasikan  di  dalam  sistem  peradilan pidana.  Setelah  hakim  memutus  perkara dan  terdakwa  dinyatakan  bersalah,  maka terdakwa  akan  diserahkan  ke  Lembaga Pemasyarakatan  untuk  dibina  agar  tidak melakukan perbuatan yang sama.
Penegakan  hukum  terhadap  pelaku pada  akhirnya yaitu  majelis  hakim memutuskan bahwa:
1. Menyatakan  Anak  GAJAH  tersebut terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan  dilakukannya  perbuatan cabul terus menerus sebagai perbuatan yang  dilanjutkan  sebagaimana  dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan  pidana  penjara  terhadap Anak  GAJAHselama  4  (empat)  tahun di LPKA kelas II Bandar Lampung di
Masgar  dan  pelatihan  kerja  selama  4
(empat)  bulan  di LPKS  Insani Berguna Pesawaran ;
3. Menyatakan permohonan restitusi dari anak  saksi  Rahamat  Farel  tidak  dapat diterima ;
4. Menetapkan  masa  penangkapan  dan penahanan  yang  telah  dijalani  Anak dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1  (satu)  helai  baju  warna  abu-abu dengan corak kotak hitam.
 1  (satu)  helai  baju  berwarna  abu- abu bertuliskan welcome to bali.
 1  (satu)  helai  celana  pendek  biru dongker.
 1  (satu)  helai  celana  dalam  warna biru. Dimusnahkan
 1  (satu)  unit  flasdisk  warna  putih berisikan  rekeman  terlapor  dan saksi Tetap terlampir dalam berkas
7. Membebankan  Anak  membayar  biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah)
Adapun perlindungan hukum yang dilakukan Polresta Bandar Lampung dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan  terhadap  anak,  yaitu  sebagai berikut:
1. Merahasiakan identitas korban
Mengenai identitas korban yang dirahasiakan  tersebut  bertujuan  unuk memberikan  pelayanan  keselamatan dan  kenyaman  kelangsungan  hidup korban  saat  mengalami  perlakuan tindak  pidana  pencabulan  pada  saat sudah  terjadi  pelaporan  kepada  pihak Kepolisian. Kewajiban dirahasiakannya identitas korban tersebut  diatur  di  dalam  Pasal  17 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Adanya upaya rehabilitasi
Peraturan  perundang-undangan  telah memberikan  aturan  adanya  kewajiban untuk  melakukan  upaya  rehabilitasi, yaitu  terdapat  pada  Pasal  6  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  serta Pasal  69A  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak.
3. Korban  berhak  mendapatkan  bantuan hukum dan bantuan lainnya
Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua  memiliki tugas berkewajiban untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan serta menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  ada baik tertulis maupun tidak tertulis.
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat proses penyidikan  penuntutan  sampai  proses persidangan Penyidikan, penuntutan, sampai proses persidangan memang harus didampingi,  karena  kita  tidak  pernah tahu  jika  ada  oknum-oknum  yang bermain  dan  adanya  tumpang  tindih proses yang ada serta adanya penerapan  hukum  yang  tidak  sesuai.
Bahkan  dapat  juga  terjadi  penghentian penyidikan atau penuntutan dari aparat penegak  hukum  yang  memang  tanpa alasan mendasar.
5. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan  persidangan  dan  selalu memonitor  perkembangan  dan  situasi dari wilayah tempat tinggal korban Informasi  selalu  dibutuhkan,  apalagi bagi  korban,  informasi  adalah  salah satu  cara  mereka  untuk  mengetahui perkembangan  apa  saja  yang  sudah berjalan.  Dengan  adanya  informasi, korban dapat mengetahui
perkembangan  dan  situasi  berjalannya persidangan  yang  sedang  mereka jalani.  Hal  tersebut  memang  harus selalu  dipantau  baik  korban  yang bertanya  kepada  pihak  Kepolisian ataupun  aparat  penegak  hukum  yang aktif  memberikan  informasi  kepada korban.
Hal yang paling penting dalam perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak pidana  pencabulan  terhadap  anak  tersebut adalah  memikirkan  masa  depan  karena perlindungan  korban  seharusnya  tidak hanya  dilakukan  sampai  putusan  selesai namun  harus  tetap  berjalan  sampai  anak tersebut benar-benar layak dalam kehidupannya  kembali  serta  dapat  hidup dan  berkembang  sesuai  dengan  apa  yang harus diterima anak tersebut.

## 4. SIMPULAN
Sesuai hasil penelitian serta pembahasan sudah diuraikan, maka penulis  bisa  menarik  kesimpulan  menjadi berikut: pertimbangan hakim pada menjatuhkan  putusan  terhadap  pelaku tindak pidana menghasut anak pada bawah umur  untuk  melakukan  perbuatan  cabul menduga  bahwa  terdakwa  sah  serta meyakinkan terbukti melakukan pelanggaran  terhadap  Anak.  Kisah  Pasal serta Pasal 76E Jo Pasal 82(1) UU RI No. 35  Tahun  2014  perihal  UU  RI  No.  17 Tahun 2016 memutuskan Peraturan
Negara Pengganti UU No. 23 Tahun 2002 perihal perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Bagong  Suyanto.  2019. Sosiologis  Anak,
Prenadamedia Group, Jakarta. N.K.  Endah  Triwijati.  2007. Pelecehan
Seksual: Tinjauan Psikologis, Jurnal Fakultas
Psikologi  Universitas  Airlangga, Surabaya.
Tolib  Setiady.  2010. Pokok-pokok  Hukum Panitensier  Indonesia .  Alfabeta,
Bandung.
Yulita  Pujilestari,  Amelia  Haryanti,  Abi
Robian.  2020. Pengantar  Hukum Pidana. Unpam Press, Banten.
Zainab Ompu Jainah. 2018. Kapita Selekta
Hukum Pidana, Tira Smart,
Tangerang,

## Sumberlain:
Aldilla Puspa Kemala. 2021. Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh  Pengidap  Fetishtic  Disorder Mencerminkan  Prinsip  Lex  Certa serta  Lex  Stricta ,  Skripsi,  Sarjana
Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Artikel  UBB.  2010. Pelaku  Pemerkosaan Pantas Dihukum Berat.
https://www.ubb.ac.id/index.php?p
age=artikel_ubb&&id=452&judul= Pelaku%20Pemerkosaan%20Panta s%20Terhukum%20Berat.
Tempo.co.  2022. KPAI  Ungkap  Ada  12
Kasus  Kekerasan  Seksual  Anak Sepanjang Januari-Juli 2022 , https://nasional.tempo.com/read/16 15052/kpai-ungkap-ada-12-kasus- kekerasan-seksual-anak-sepanjang- januari-juli-2022, Jakarta.
Zainudin Hasan, Eva Suliyanti, Rissa Afni M.  2022. Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Sebagai  Korban Tindak  Pidana  Kekerasan  Ditinjau UU  No.23  Tahun  2002  Jo  No.35 Tahun  2014  Perihal  Perlindungan Anak  Di  Lampung  Selatan ,  Jurnal Hukum  Malahayati,  Vol.  3  No.  1 April 2022