Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.5 / No.1: 101-113,  Januari  2019 ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)

## Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia

## Zulifah Chikmawati
Universitas Nahdlotul Ulama Sidoarjo hikmawatizulifah@gmail.com

## Abstract
The rural economy is still an obstacle in the lives of villagers. Paradigm built in rural communities is poverty, deterioration, backwardness, and various forms of discrimination  against  the  development  and  growth  in  rural  communities.  The most fundamental aspect is the inability of rural communities to manage, develop, and optimize the potential of local and village resources to improve the welfare of the  community.  Public  welfare  a  major  goal  in  the  various  aspects  of  life  of  the nation.  Various  programs  have  been  carried  out  by  the  government  in  order  to develop and build the local economy with a variety of perspectives and methods. Improve  the  economy  of  rural  communities  in  Act  6  of  2014  About  the  Village provides  an  option  that  is  expected  to  form  a  government  village  BUMDes (village-owned  enterprises).  BUMDes  provide  the  widest  possible  space  for  the village  government  to  regulate  independent  local  potential  and  innovation  with various facilities provided by the government ole much as 1.4 Billion funding for rural  development  effectively  and efficiently,  including infrastructure, education, economy,  and  programs  for  welfare for  villagers  to  develop  into  a  concrete  and comprehensive. BUMDes optimization by building trust to the community through active participation in parallel that can be done together. BUMDes accommodate all local potential yield components to be managed and developed into a superior product  as  the  process  of  economic  development  of  society.  Excellent  products developed  through  BUMDes  can  be  marketed  nationally  and  internationally  in order  to  improve  the  quality  of  the  local  potential.  Therefore,  BUMDes  will  be central  to  the  economy  of  rural  communities  to  national  development.  Nation building  should  start  from  the  development  of  the  village  as  the  spearhead  of government. Back to the village to build a village for the better.

## Keywords: village-owned enterprises, human resources, welfare, economic

## PENDAHULUAN
Perspektif  terhadap  masyarakat  desa  menjadi  kendala  utama  dalam pembangunan  perdesaan.  Mind  set  terhadap  masyarakat  terhadap  perdesaan menjadi momok tersendiri dikalangan masyarakat awam. Bahwa masyarakat desa adalah  masyarakat  yang  terbelakang  serta  lambannya  pembangunan.  Hal  ini berimplikasi terhadap kehidupan ekonominya.
Ekonomi  perdesaan  menjadi  dikotomi  masyarakat  perkotaan.  Indikator utamanya  adalah  pembangunan  desa  yang  tidak  semakin  berkembang.  Terutama pembangunan  ekonominya  yang  monoton  dalam  kehidupan  masyarakat
perdesaan.  Menurut  Prof.  Maryunani  yang  disampaikan  pada  rapat  Senat Universitas Brawijaya tanggal 22 Oktober 2007, bahwa secara praktis dan teoritis pembangunan  ekonomi  harus  mengarah  secara  langsung  kepada  masyarakat sebagai obyek utama dalam kemajuan ekonomi.
Ekonomi pedesaan menjadi sentra utama untuk meningkatkan kemajuan pembangunan desa. Ada berbagai persoalan dalam pembangunan perdesaan antara lain:  perbatasan  desa,  akses  jalan,  keamanan,  sarana  kesehatan,  pertanian, komunikasi,  pendidikan  dan  sosial  kemasyarakatan  (Tim  KKN  PPMD  Unpad, 2014. http://kknm.unpad.ac.id/pamulihan/about/kajian-permasalahan-desa- pamulihan/. Diakses tanggal 20 september 2015

## PEMBAHASAN

## A.    Pengertian desa
Desa  dalam  pengertian  umum  menurut  mendia  UNAND  adalah  sebagai suatu  gejala  yang  bersifat  universal,  terdapat  dimana  pun  di  dunia  ini,  sebagai suatu  komunitas  kecil,  yang  terikat  pada  lokalitas  tertentu  baik  seb  agai  tempat tinggal  (secara  menetap)  maupun  bagi  pemenuhan  kebutuhannya,  dan  yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian (fisip.unand.ac.id).
Pengertian  Desa  secara  umum  lebih  sering  dikaitkan  dengan  pertanian. Misalnya,  Egon  E.  Bergel  (1955:  121),  mendefinisikan  desa  sebagai  “setiap pemukiman  para  petani  (peasants)”.  Sebenarnya,  faktor  pertanian  bukanlah  ciri yang  harus  melekat  pada  setiap  desa.  Ciri  utama  yang  terlekat  pada  setiap  desa adalah  fungsinya  sebagai  tempat  tinggal  (menetap)  dari  suatu  kelompok masyarakat yang relatif kecil.
Landis (eprints.uny.ac.id) terdapat tiga definisi tentang desa yaitu pertama desa  itu  lingkungan  yang  penduduknya  kurang  dari  2.500  orang,  kedua  desa adalah  suatu  lingkungan  yang  penduduknya  mempunyai  hubungan  yang  saling akrab serba informal satu sama lain, dan yang ketiga desa adalah suatu lingkungan yang  penduduknya  hidup  dari  pertanian  Menurut  UU  no  22  tahun  1999 (file.upi.edu)  tentang  pemerintah  daerah  pasal  I  yang  dimaksud  dengan  desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mngatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul  dan  adat istiadat  setempat  yang  diakui  dalam  sistem  pemerintahan  nasional  dan  berada  di daerah kabupaten
Serta  menurut  UU  no  6  tahun  2014  pasal  1  tentang  desa  menjelaskan bahwa  Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
R.Bintarto (1983:11) menjelaskan desa ialah “suatu hasil perpaduan antara kegiatan  sekelompok  manusia  dengan  lingkungannya.  Hasil  dari  perpaduan  itu ialah sautu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur- unsur  fisiografi,  sosial,  ekonomi,  politik  dan  cultural  yang  saling  berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain”
Sementara  itu  dalam  media  UNAND  pengertian  desa  menurut Koentjaraningrat (1977) ialah melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil  (seperti:  band,  desa,  rukun  tetangga  dan  sebagainya).  Dalam  hal  ini Koentjaraningrat  mendefinisikan  desa  sebagai  “komunitas  kecil  yang  menetap tetap di suatu tempat” (1977:162). Koentjaraningrat tidak memberikan penegasan bahwa  komunitas  desa  secara  khusus  tergantung  pada  sektor  pertanian.  Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat saja  memiliki  ciri-ciri aktivitas ekonomi yang  beragam,  tidak  di  sektor  pertanian saja.
Selanjutnya,  menurut  Paul  H.  Landis  (1948:12-13),  seorang  sarjana sosiologi  perdesaan  dari  Amerika  Serikat,  mengemukakan  definisi  tentang  desa dengan  cara  membuat  tiga  pemilahan  berdasarkan  pada  tujuan  analisis.  Untuk tujuan  analisis  statistik,  desa  didefinisikan  sebagai  suatu  lingkungan  yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk tujuan analisa sosial-psikologi, desa didefinisikan  sebagai  suatu  lingkungan  yang  penduduknya  memiliki  hubungan yang  akrab  dan  serba  informal  di  antara  sesama  warganya.  Sedangkan  untuk tujuan  analisa  ekonomi,  desa  didefinisikan  sebagai  suatu  lingkungan  yang penduduknya tergantung kepada pertanian (fisip.unand.ac.id, 2013).
Menurut kompasiana desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal  suatu  masyarakat  pemerintahan  tersendiri,  atau  desa  merupakan perwujudan  atau  kesatuan  goegrafi  ,sosial,  ekonomi,  politik  dan  kultur  yang terdapat  ditempat  itu  (suatu  daerah),  dalam  hubungan  dan  pengaruhnya  secara timbal  balik  dengan  daerah  lain.  Suatu  pedesaan  masih  sulit  umtuk  berkembang, bukannya  mereka  tidak  mau  berkembang  tapi  suatu  hal  yang  baru  terkadang bertentangan  dengan  apa  yang  leluhur  hereka  ajarkan  karna  itu  masyarakat pedasaan  sangat  tertutup  dengan  hal-hal  yang  baru  karena  mereka  masih memegang  teguh  adat-adat  yang  leluhur  mereka  ajarkan.  Disuatu  desa  sangat terjangkau  fasilitas  seperti  rumah  sakit,  sekolah,  apotik  atau  prasarana  dlm  hal pendidikan dan kesehatan maupun teknologi mereka masih mengandalkan dukun atau  paranormal  dlm  hal  kesehatan  mungkin  hanya  puskesmas  yang  ada  di  desa tapi  itupun  belum  tentu  ada  di  setiap  daerah.  Maupun  pendidikan  masih kurangnya  sarana  pendidikan  didesa  didlm  sutu  kecamatan  terkadang  hanya  satu atau  dua  sekolahan  saja,  karena  susahnya  bantuan  masuk  dari  pemerintah  untuk membangun sekolah-sekolah di daerah desa dan  terkadang jarang guru yang mau mengajar di daerah pedesaan (www.kompasiana.com, 2011).
Dengan  demikian  penegrtian  desa  jelas  memberi  gambaran  suatu kelompok  manusia  atau  masyarakat  yang  aktivitasnya  berkaitan  dengan  elemen lingkungan  alam  atau  lingkungan  fisik  maupun  sosial  kemasyarakatan,  dan memiliki  komunikasi  dengan  daerah  lain,  secara  lancer  dan  terbuka  dan  kurang lancer  atau  terisolir  dari  dan  dengan  daerah  lain.  Ciri-Ciri  Perekonomian  Desa Menurut kompasiana cirri yang menonjol pada masyarakat pedesaan yaitu :
1. Kehidupan  didesa  masyarakatnya  masih  memegang  teguh  keagamaan atau adat dari leluhur mereka.
2. Warga  pedesaan  lebih  condong  saling  tolong-menolong  tidak  hidup individualisme
3. Warga pedesaan mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani.
4. Fasilitas-fasilitas masih sulit ditemukan dipedesaan
5. Warganya  masih  sulit  untuk  menerima  hal  baru  atau  mereka  tertutup dengan hal-hal yang baru
C.     Struktur Perekonomian Desa
Sebagai  masyarakat  pedesaan,  sudah  barang  tentu  dengan  segala kearifannya masyarakat selalu memanfaatkan seoptimal mungkin potensi almnya, mulai dari bertami, berkebun, berternak dan industri bata. Ketergentungan mereka terhadap  lahan  sangat  kental  nuansa  ekonomi  maupun  sosialnya.  Sacara ekonomis,  lahan  dapat  menjadi  sumber  kehidupan  ekonomi  keluarga  selain  itu, mereka juga melakukan aktivitas penunjang atau usaha sambilan yang diposisikan sebagai  bentuk  memenuhi  kepentingan  makan.  Menurut  tradisi  masyarakat berternak  sebenranya  tidak  hanya  menjadi  bagian  untuk  meunjang  ekonomi keluarga, tetapi juga bisa menjadi bentuk investasi keluarga, yang bisa di gunakan untuk biaya mendirikan rumah, pernikahan, atau pendidikan anak.
Dengan cara produksi dan pendapatan ekonomi keluarga, dapat diketahui bahwa  lapangan  kerja  masyarakat  masih  relatif  homogen.  Dalam  hubungan  ini, norma-norma  dan  tradisi  yang  mengatur  pengolahan  lahan  diharapkan  bida  arif dan bijaksana, karena fungsi lahan juga mengandung nilai-nilai sosial yang perlu dikembngkan jika komunitas ini butuh perkembangannya.
D . Perekonomian Masyarakat Desa
Ketimpangan  pertumbuhan  penduduk  kawasan  pedesaan  dan  perkotaan yang  terjadi  akhir-akhir  iniperlu  diamati  dengan  cermat.  Karena  apabila  tidak  di antisipasi  secara  dini  akan  dapat  menimbulkan  permasalahan  yang  rumit  dan berkepanjangan,  khususnya  di  bidang  sosial.  Pembangunan  desa  yang  cukup berhasil  khusunya  dalam  program  permasyarakatan  keluarga  berencana  ataupun karena fasilitas desa yang bertambah sehingga mampu mengubah status dari desa- desa  menjadi  kota-desa.  Tapi  apabila  hal  tersebut  di  akibatkan  karena  arus urbanisasi  semata  maka  akan  menjadi  sebuah  permasalahan  didesa.  Menurut klasifikasi sosial-budaya yang di seluruh Indoensia terdiri dari kurang lebih 5000 jenis  bahasa  daerah,  sehingga  tampaknya  dari  segi  bahasa  sangat  heterogen.
Namun,  bila  kita  amati  lebih  dalam  ternyata  cenderung  adanya  homogenitas masyarakat pedesaaan. Kenampakannya lebih cenderung ke arah memegang teguh tradisi, mantapnya etnosentrisme masyarakat kawasan pedesaan.
Ekonomi Subsistensi. Berbeda dengan pedesaan di Negara-megara Eropa, Amerika,  maupun  Australia,  penduduk  pedesaan  Indonesia  lebih  menyakini keterbukaan  ada  para  pendatang,  lebih  bersahabat,  dan  lebih  murah  senyum. Bahkan nilai-nilai komerialisme tidak tampak, yang menonjol nilai gotong-royong (Hasan, Zaini & Salladin, 1996: 251).
Adapun  yang  dimaksud  dengan  gotong-royong  menurut  Koentjaraningrat sebagi  berikut  “….  dalam  kehidupan  masyarakat  desa  di  Jawa,  gotong-royong merupakan  suatu  system  pengnerahan  tenaga  tambahan  dari  luar  kalangan keluarga,  untuk  mengisi  kekurangan  tenaga  pada  masa-masa  sibuk  dalam lingkaran aktivitas produksi bercoccok tanam di sawa” (Bintarto, 1980:9)
Untuk  keperluan  itu  seseorang  meinta  dengan  adat  sopan  santun  kepada beberapa  orang  lain  sedesanya  untuk  membantunya  dalam  hal  bertani  maupun kegiatan  lain  di  luar  pertanian,  tanpa  memungut  biaya,  namun  petani  tersebut harus  berkewajiban  untuk  membantu  apabila  yang  dimintai  tolong  saat  ini  ganti membutuhkannya  (salladien,  1989:3  (  melalui  Hasan,  Zaini  &  Salladin,  1996: 251)).  Seiring  berkembangnya  zaman  barter  tenaga  sekarang  berganti menggunakan upah.
Gotong  royong  juga  sering  dikatakan  pula  sebagai  ekonomi  subsitensi Indonesia yang mengakar dengan tujuan barter tenaga yang disertai cita-cita luhur demi  kesejahteraan  dan  kebersamaan  penduduk  desa.  Ekonomi  subsitensi mengandung  makna  hemat  bagi  para  penduduk  desa  yang  umunya  bertani, menjauhkan  diri  dari  sikap  konsumtif  yang  mencolok  dan  kurang  hemat,  seperti kebnayakan penduduk kota.
Hal ini di tunjang oleh harkat keterpandangan suatu keluarga di desa yang sangat  di  tentukan  oleh  keberhasilan  membina  ketenangan  keluarga,  luas  tanah pertanian, banyaknya ternak, kendaraan yang digunakan kerja harta warisan, dan kesemuanya dapat dilihat dengan mata serta berjangka guna dalam waktu relative panjang.  Sehingga  dapat  dikatakan  system  ekonomi  subssitensi  berlawanan dengan  ekonomi  pasar  yang  merupakan  dasar  pola  konsumtif  masyarakat  kota. Walaupun  akhir-akhir  ini  dikembangkan  pola  keterbukaan  informasi  yang menelusup di berbagai segi kehidupan, pola ekonomi subsistensi tetap bertahan di kawasan  pedesaaan.  Terlebih-lebih  didesa  yang  terisolir,  pola  system  subsistensi tetap mendominir (Hasan, Zaini & Salladin, 1996: 252).

## E.     Perubahan Perekonomian Desa
Keterbukaan desa menjadikan desa adalah kepanjangan kota, artinya desa yang  terisolir  seratus  persen  hampir  tidak  ada,  hal  itu  membawa  dampak  selain
sosial-budaya  yang  berubah  juga  mata  pencaharian  penduduk  yang  berubah. Dahulu  kala  pekerjaan  masyarakat  desa  umunya  di  bidang  usaha  sector tradisional, kemudian berubah ke sector formal bagi mereka yang berpendidikan, saat ini menuju ke sector informal, misalnya pedagang kecil tukang becak, tukang ojek,  penjaja  jasa  lainnya  (salladien,  1985:  64  (melaui  Hasan,  Zaini  &  Salladin .1996)).  Hal  tersebut  pula  oleh  kemajuan  jalur-jalur  transpportasi  yang  mulus. Dampak  lebih  jauh  adanya  keterbukaan  desa,  mereka  berpengharapan  pindah  ke kota atau urbanisasi akan dapat meningkatkan penghasilan, pendidikan, pekerjaan, keternagakerjaan  dan  sebagainya  apabila  tanpa  upaya  kebijakan  yang  tepa menyebabkan  desa  hanya  ditinggali  oelh  mereka  yang  tua  tua,  kurang  inovatif, kurang terdidik, berpenyakitan, sehingga dapat merugikan desa itu sendiri.
Pada masa lampau usaha di bidang pertanian dapat mencukupi kebutuhan tiap  keluarga,  pada  saat  ini  penghasilan  dari  usaha  di  bidang  pertanian  kurang mencukupi,  karena  luas  areal  pertanian  yang  tetap  sedangkan  jumlah  penduduk keluarga  petani  makin  bertambah,  sehingga  luas  lahan  pertanian  perkeluarganya menyempit,  dampaknya  penghasilan  rerarta  tiap  keluarga  petani  menurun (salladien  1985:4  (melaui  Hasan,  Zaini  &  Salladin  .1996)).  Disamping  itu  Clout 1984:35  (melalui  Hasan,  Zaini  &  Salladin  .1996)  kebutuhan  tiap  keluarga meningkat  pula,  selarasa  dengan  informasi  yang  diteriam  lewat  media-media, misalnya  dahulu  cukup  memiliki  sepeda  tapi  sekarang  membutuhkan  speeda motor  karena  jarak  tempuh  yang  jauh,  dahulu  cukup  makan  nasi  dan  garam sekarang makan-makanan yang lain, dan hal itu membutuhkan dana lebih tinggi. Maka  berupayalah  mereka  lewat  berbagai  kegiatan  ekonomi,  sehingga  akhirnya terjadi  ketebukaan  ekonomi  dan  muali  meninggalkan  system  ekonomi  subsitensi yang mononton.
E. BUMDes dalam Perspektif UU Desa
Undang-Undang  desa  mengamahkan  dalam  pasal  87  bahwa  pemerintah desa  dapat  mendirikan  BUMDes;  BUMDes  harus  dibangun  dengan  semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta  menjalankan usaha di bidang ekonomi atau  pelayanan  umum  untuk  kesejahteraan  bagi  masyarakat  desa.  BUMDes dibentuk  melalui  musyawarah  desa  sebagai  bahan  pengkajian  dan  pengambilan keputusan  terhadap  hal  yang  dianggap  penting  dan  strategis  dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan pasal 54 ayat (2a) dan pasal 88 ayat (1).
BUMDes  merupakan  elemen  dan  instrument  penggerak  ekonomi masyarakat  desa.  BUMDes  harus  dipahami  dan  dilakukan  secara  maksimal. BUMDes menjadi pusat perekonomian masyarakat desa untuk menumbuhkembangkan  ekonomi  lokal.  Keberadaan  BUMDes  adalah  untuk memperkuat ekonomi rakyat desa. (Sutoro Eko, dkk. 2015).
BUMDes  menjadi  hak  desa  untuk  memanfaatkan  aturan  UU  Desa  yang memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  desa  untuk  melakukan  inovasi
dalam  pembangunan  desa,  terutama  dalam  hal  peningkatan  perekonomian  desa dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  desa.  BUMDes  diharapkan  menjadi  motor penggerak  ekonomi  desa masyarakat  yang  dikelola  secara  baik  dan  professional. Keberadaan  BUMDes  menjadi  harapan  masyarakat  desa    untuk  meningkatkan ekonomi  desa  melalui  pengelolaan  keuangan  desa  yang  di  dasarkan  pada Anggaran  Pembangunan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Kawasan  Perdesaan memiliki  peran  yang  penting  dalam  mendukung  pembangunan  nasional. Kemandirian  pembangunan  kawasan  pedesaan  merupakan  salah  satu  pendekatan dalam  pembangunan  kawasan  perdesaan  dalam  mendorong  perkembangan ekonomi  di  kawasan  desa  dengan  memanfaatkan  potensi  yang  ada  di  wilayah tersebut.  Perkembangan  Ekonomi  kawasan  perdesaan  diharapkan  dapat mengurangi ketergantungan kawasan pedesaan terhadap kota, dan menguatkanperan  desa  sebagai  pusat  produksi  dan  kebutuhan  sumberdaya pembangunan. Membangun hubungan keterkaitan antar desa-kota juga merupakan salah  satu  cara  yang  ditempuh  sebagai  suatu  upaya  pembangunan  wilayah perdesaan, dimana peran desa dikuatkan sebagai pusat produksi dan sumberdaya. Keterkaitan  tersebut  dapat  mengurangi  ketergantungan  kawasan  perdesaan terhadap  kawasan  perkotaan,  dan  mengurangi  angka  urban  masyarakat  dari  desa ke kota. Diharapkan pola tersebut mendorong perkembangan ekonomi desa dan mendorong permerataan ekonomi antara desa dan kota. Dalam hubungan yang lebih intensif, hubungan desa-kota tersebut dapat berupa interaksi spasial  antar  subsistem  rantai  agribisnis/agroindustri  (Rustadi,  Perkembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan
Kawasan  Perdesaan  memiliki  peran  yang  penting  dalam  mendukung pembangunan nasional. Kemandirian pembangunan kawasan pedesaan merupakan salah satu pendekatan dalam pembangunan kawasan perdesaan dalam mendorong perkembangan ekonomi di kawasan desa dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut. Perkembangan Ekonomi kawasan perdesaan diharapkan dapat mengurangi  ketergantungan  kawasan  pedesaan  terhadap  kota,  dan  menguatkan peran  desa  sebagai  pusat  produksi  dan  kebutuhan  sumberdaya  pembangunan. Membangun hubungan keterkaitan antar desa-kota juga merupakan salah satu cara yang  ditempuh  sebagai  suatu  upaya  pembangunan  wilayah  perdesaan,  dimana peran  desa  dikuatkan  sebagai  pusat  produksi  dan  sumberdaya.  Keterkaitan tersebut  dapat  mengurangi  ketergantungan  kawasan  perdesaan  terhadapkawasan perkotaan, dan mengurangi angka urban masyarakat dari desa ke kota. Diharapkan pola  tersebut  mendorong  perkembangan  ekonomi  desa  dan  mendorong permerataan ekonomi antara desa dan kota. Dalam hubungan yang lebih intensif, hubungan desa-kota tersebut dapat berupa interaksi spasial antar subsistem rantai agribisnis/agroindustri (Rustadi, 2007).
Dalam  mengukur  perkembangan  ekonomi  kawasan  perdesaan, Adisasmita  (2006)  menawarkan  beberapa  pendekatan.  Adapun  beberapa
pendekatan  dalam  mengukur  perkembangan  ekonomi  kawasan  perdesaan  adalah sebagai berikut:
1. .Pendapatan Desa Per Kapita
Pendapatan  desa  perkapita  digunakan  sebagai  salah  satu  pendekatan untuk  melihat  proporsi  pendapatan  suatu  desa  terhadap  jumlah  penduduk  desa. Pendapatan  desa  menggunakan  prinsip  pendapatan  domestik  bruto,  dihitung dengan  jumlah  produksi  total.  Jumlah  produksi  total  tersebut  dikonversi  dalam nilai  total  rupiah  dan  dibagi  dengan  jumlah  pendapatan.  Dalam  penelitian  ini, mengingat  variabel  pertumbuhan  penduduk  yang  sedikit,  maka  digunakan pendekatan neraca sumberdaya ekonomi lahan. Sumber Daya Manusia merupakan potensi  paling  utama  dalam  pembangunan  ekonomi  desa.  Masyarakat  desa  yang masih  diperspektifkan  sebagai  masyarakat  yang  terbelakang  harus  dibangun berdasarkan  pada  kemampuan  dan  kualitas  sumber  daya  manusianya. Pembangunan desa harus dimulai dari pembangunan sumber daya manusianya.
Berbagai  persoalan  perdesaan  dimulai  dari  kondisi  masyarakatnya, sehingga  hal  itu  berimplikasi  terhadap  potensi  sumber  daya  alam  perdesaan, pembangunan  perekonomian  dan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Oleh  karena  itu penting  untuk  dikedepankan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia perdesaan.  Pembangunan  masyarakat  dapat  dilakukan  melalui  pendampingan, penyuluhan,  pemberdayaan,  dan  pendidikan  yang  berbasis  pada  penerapan  dan implementatif.
2. Pendapatan Masyarakat
Pendapatan  masyarakat  dalam  pendekatan  Adisasmita  (2006)  terkait dengan  ketimpangan  pendapatan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Dengan  kata  lain, perkembangan  ekonomi  perdesaan  harus  diikuti  oleh  pemerataan  pendapatan  di masyarakat.  Dalam  keadaan  ekstrim  dimana  pendapatan  terdistribusi  secara merata,  40  persen  populasi  terbawah  akan  menerima  40  persen  pendapatan,  dan 20 persen populasi teratas menerima 40 persen total pendapatan. Dalam penelitian ini,  aspek  pendapatan  dilihat  berdasarkan  distribusi  pendapatan  pada  masing- masing  kelompok  penduduk  yang  terdampak  oleh  pembangunan  infrastruktur karena  infrastruktur  yang  dibangun  merupakan  infrastruktur  dengan  pelayanan tersier  sehingga  diduga  tidak  memberikan  dampak  secara  menyeluruh  terhadap kawasan desa.
3. .Diversifisikasi Ekonomi
Diversifikasi  ekonomi  atau  perubahan  struktur  perekonomian  daerah perdesaan  dilihat  berdasarkan  perubahan  struktur  ekonomi  perdesaan.  Dalam beberapa  dekade  terakhir,  perluasan  kawasan  perkotaan  dan  pembukaan  akses kawasan  perdesaan  mengubah  struktur  ekonomi  kawasan  perdesaan  tidak  lagi berat  pada  sektor  pertanian.  Hal  tersebut  tampak  pada  kawasan-kawasan perdesaan  yang  mempunyai  ciri  perkotaan,  atau  biasa  disebut  sebagai  desa  kota.
Dalam penelitian ini, diversifikasi ekonomi ditilik berdasarkan perubahan struktur mata pencaharian penduduk desa.
APBDes  harus  menguatkan  pada  prinsip  pembangunan  desa  dan pemberdayaan  kepada  masyarakat.  Berbagai  program  dan  pembagunan  desa seringkali  dilakukan  oleh  pemerintah,  tetapi  sering  gagal  dalam  proses pendampingan  hingga  masyarakat  benar-benar  mandiri.  Keberadaan  APBDes mempunyai  peran  dalam  proses  pembangunan  pemerintah  desa  melalui  rencana jangka  pendek,  menengah  maupun  panjang.  Pembangunan  desa  sesuai  dengan pasal  78  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan kualitas  hidup  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  dan  menanggulangi kemisikinan,  sarana  prasarana,  pengembangan  potensi  lokal  dan  pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Pembangunan  desa  berkelanjutan  menjadi  titik  sentral  dalam pembangunan  desa,  pelaksanaan  MEA  (Masyarakat  Ekonomi  ASEAN)  menjadi tantangan  pemerintah  desa  dalam  melakukan  berbagai  inovasi  pembangunan. Tantangan  dalam  dunia  global  harus  dihadapi  oleh  penguatan  terhadap  sumber daya  manusia  desa,  infrastruktur  dan  sistem  pemerintahan  yang  baik  dan professional.  Perekonomian  harus  lebih  cepat  bergerak,  inovasi  harus  terus dilakukan  dan  dikembangkan,  pendampingan  kepada  masyarakat  harus  terus diintensifkan untuk membangun sebuah kemandirian bagi desa.
Untuk  meningkatkan  desa  mandiri  melalui  pembangunan  dan pemberdayaan  bagi  masyarakat  desa  harus  terus  dilakukan  oleh  pemerintah  dan daearah  sebagai  pola  pendampingan.  Pendampingan  terhadap  masyarakat  desa penting  dilakukan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  tahun  2014 tentang  Desa  pasal  28  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  pendampingan  secara berjenjang  harus  terus  dilakukan  sesuai  dengan  kebutuhan.  Pendampingan berjenjang  artinya  bahwa  pendampingan  dilakukan  secara  terus  menerus  sesuai dengan  harapan  yang  diinginkan  oleh  masyarakat.  Pendampingan  terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berjenjang dengan tetap memperhatikan  aspek  kemandirian  masyarakat.  Masyarakat  yang  mandiri mempunyai  peran  strategis  dalam  pembangunan  desa  yang  berkelanjutan.  Dari pemberdayaan  masyarakat  akan  menghasilkan  sumber  daya  yang  potensial  dan profesional yang dapat dijadikan sebagai pondasi dasar dalam pembangunan desa yagn  berkelanjutan.
Dalam meningkatkan percepatan pembvangunan Desa dapat melalui ; Pembangunan Desa Melalui Peningkatan Sumber DayaManusia
Pemerintah  desa  sebagai  ujung  tombak  pemerintah  pusat  dalam  sistem pemerintahan  mempunyai  peran  penting  dalam  meningkatkan  pembangunan nasional. Berbagai persoalan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah  dalam  meningkatkan  pembangunan  secara  merata  dan  sistematis. Banyak  kendala  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  pusat  dalam  peningkatan
ekonomi,  karena  semakin  ketatnya  persaingan  ekonomi  global  dengan  berbagai faktor yang mempengaruhinya, inflasi masih menghantui perekonomian nasional, penurunan nilai mata uang terus merangkak dan problematika lainnya yang saling bergesekan, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian nasional.
Untuk  meningkatkan  pembangunan  nasional  harus  dimulai  dari  bawah, yaitu  pembangunan  secara bottom  up .  Pembangunan  nasional  bisa  berhasil  jika dilakukan  dengan  mengintegrasikan  pembangunan  pedesaan  sebagai  ujung tombak  pemerintah  pusat.  Melalui  UU  Desa  no  6  tahun  2014,  pemerintah  sudah menyiapkan  berbagai  program  pendampingan  dan  pembangunan  desa  secara menyeluruh.  Melalui  dana  1,  4  Miliyar  yang  dicanangkan  pemerintah  untuk pembangunan  desa  menjadi  angin  segar  bagi  pemerintah  desa  dalam mengoptimalkan pembangunan desanya.
Diharapkan  dengan  munculnya  UU  6  tahun  /2014  dapat  memberikan suntinkan  semangat  dalam  meningkatkan  ekonomi  desa  dan  kesejahteraan  bagi masyarakat  desa.  Tidak  hanya  itu,  pemerintah  pusat  juga  sudah  menyiapkan berbagai  instrument  lain  yang  mendukung  pembangunan  desa  secara komprehensif dan totaliter. Pendampingan terhadap pemerintah desa, pengelolaan dana  desa,  reformasi  birokrasi  desa,  dan  peningkatan  infrastruktur  desa  juga menjadi rencana janka panjang dalam pembangunan desa.
Sejatinya,  pembangunan  desa  menjadi  motor  penggerak  bagi pembangunan  nasional.  Menghadapi  MEA  (Masyarakat  Ekonomi  ASEAN)  dan AFTA (ASEAN  Free Trade Area) Indonesia dituntut harus siap dengan berbagai konskuensinya.  Serbuan  sumber  daya  manusia  asing  dan  perdagangan  semakin ketat  melalui  kompetensinya.  Membutuhkan  kematangan  dan  kesiapsiagaan dengan membangun pondasi pembangunan secara maksimal.
Desa  mempunyai  peran  utama  dalam  menghadapi  MEA  dan  AFTA. Pembangunan  desa  yang  meningkat  dan  perekonomian  desa  yang  semakin  baik memberikan  implikasi  terhadap  kemandirian  desa.  Kemandirian  desa  sebagai target  penting  dalam  pembangunan  desa,  sehingga  dengan  desa  yang  mandiri memberikan  dampak  positif  terhadap  pembangunan  sumber  daya  manusia  desa. Peningkatan sumber daya manusia desa mempunyai feed back bagi pembangunn desa  yang  semakin  baik  dan  berkualitas.  Desa  yang  mandiri  yang  dikelola  oleh sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  memberikan  dampak  kualitas  pada pembangunan desa, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, meminimalisir migrasi dari desa ke kota,  penguatan terhadap kesehatan masyarakat, dan dampak yang diharapkan, yaitu terhadap pembangunan secara nasional.
Word  Bank  (2004)  menyatakan  bahwa  rendahnya  investasi  dipengaruhi oleh  rendahnya  infrastruktur  dan  sarana  dan  prasarana  publik,  sehingga berdampak terhadap  pertumbuhan ekonomi  dan  integrasi  ekonomi tidak  berjalan dengan baik. (Hayat, 2013).
Oleh  karena  itu,  untuk  meningkatkan  pembangunan  desa  sesuai  dengan UU  Desa  salah  satunya  adalah  dengan  melakukan  terobosan  melalui pembangunan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  BUMDes  dirancang  untuk meningkatkan  ekonomi  desa  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  desa.  BUMDes sebagai lumbung ekonomi desa harus dilakukan secara integrasi antara pemerintah pusat,  pemerintah  desa  dan  masyarakat  desa.  BUMDes  bisa  saja  menjadi  sentral ekonomi  pedesaan,  sehingga  dapat  menghasilkan  produk  unggulan  desa  yang dapat dipasarkan ke dunia international.
Banyak  potensi  dan  sumber  daya  desa  yang  tidak  teridentifikasi  secara baik  dan  tidak  terpetakan  secara  optimal,  sehingga  potensi  desa  hanya  menjadi konsumsi  penduduk  desa  tanpa  ada  nilai  yang  dapat  dikembangkan  menjadi sumber  peningkatan  ekonomi  desa.  Oleh  karena  itu,  Program  kerja  pemerintah dengan Nawacita dan Kabinet Kerja, Kerja, dan Kerja dapat dirasakan manfaatnya oleh  masyarakat,  sehingga  kemandirian  desa,  peningkatan  ekonomi,  dan kesejahteraan  masyarakat  desa  sudah  dapat  dinikmati.  Pembangunan  nasional dikatakan berhasil jika pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat  tercapai dengan baik.
Peningkatan Strategi Pembangunan Ekonomi Perdesaan
BUMDes  sebagai  badan  usaha  desa  sangat  berpengaruh  terhadap peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  BUMDes  sebagai  sebuah  program  yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.  Sebagai  badan  usaha  desa  tentunya  harus  dikelola  secara  bersama  untuk kepentingan  bersama.  BUMDes  menjadi  sumber  usaha  masyarakat  dalam memaksimalkan  potensi  yang  ada  di  desa.  Pada  pembahasan  di  atas  sudah disinggung  bahwa  BUMDes  menjadi  pilot  project  dalam  meningkatkan  hasil potensi desa menjadi produk unggulan yang dapat menembus pasar international.
Lantas di mana letak peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?  Peran  BUMDes  antara  lain:  (1)  identifikasi  potensi  desa;  (2) pemetaan usaha unggulan desa; (3) membangun sentra ekonomi yang terintegrasi; dan (4) memasarkan produk unggulan desa.
Oleh  karena  ini  harus  dibangun  sebuah  strategi  pembangunan  ekonomi desa  dengan  melibatkan  peran  BUMDes  di  dalamnya  sebagai  salah  satu  pilar pembangunan desa yang berkelanjutan.
Willy  Wirasasmita  berpendapat  bahwa  untuk  meningkatkan  ekonomi perdesaan harus dilakukan dengan strategi pembangunan yang berkarakter, yaitu: (1)  mempunyai  kemampuan  dalam  menyelesaikan  berbagai  persoalan  di  dalam ekonomi  perdesaan;  (2)  memaksimalkan  penyelesaian  perekonomian  tidak  harus melakukan  peminjaman  kepada  pihak  eksternal  dalam  menyelesaikan permasalahan perekonomian; (3) memanfaatkan hasil sumber daya pembangunan yang ada dengan memberikan kepastian secara hukum kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelaksanaannya; (4) menjadikan pembangunan terus
berkelanjutan  untuk  masyarakat  yang  lebih  baik  untuk  masa  yang  akan  datang. ( http://cibodas.desa.id/strategi-pembangunan-ekonomi-pedesaan/ . Diakses tanggal 2 September 2015).
Strategi  di  atas  menjadi  pedoman  dalam  pembangunan  ekonomi perdesaan,  terutama  dalam  hal  penanganan  berbagai  persoalan  yang  muncul dalam  kehidupan  masyarakat  desa.  Penting  untuk  diimplementasikan  sebagai sebuah  pola  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Berkaitan  dengan persoalan  ekonomi  perdesaan  melibatkan  seluruh  elemen  masyarakat  dan pemerintahan perdesaan.
Namun  demikian,  strategi  penyelesaian  persoalan  ekonomi  perdesaan tidak cukup,  masih  dibutuhkan  sebuah  konsep  pembangunan  ekonomi  perdesaan menjadi lebih baik, antara lain sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan  potensi  desa,  pertanian  berkelanjutan, Peternakan  berbasis diversifikasi produk, Pengembangan Kawasan Agropolitan,
Pengembangan  Agroindustri. ( http://cibodas.desa.id/strategi-pembangunan- ekonomi-pedesaan/ . Diakses tanggal 2 September 2015).
Setelah  sumber  daya  manusia  mengalami  peningkatan,  pemberdayaan masyarakat harus ditekankan sebagai prioritas dalam pembangunan.
Pemberdayaan  masyarakat  adalah  melakukan  motivasi  dan  support  kepada masyarakat  untuk  bisa  mandiri  dan  berdaya  dengan  berbagai  potensi  yang dimilikinya.  Masyarakat  dapat  dikatakan  berdaya  jika  memaksimalkan  berbagai potensi  yang  ada  dimasyarakat,  baik  potensi  sumber  daya  manusia,  potensi sumber  daya  alam  dan  potensi  sumber  daya  strukturla.  Akumulasi  dari  semua potensi  tersebut  dapat  menciptakan  masyarakat  yang  berdaya.  Keberdayaan masyarakat  secara  otomatis  akan  mempengaruhi  tingkat  ekonomi  dan kesejahteraannya.
Dewi Atmanti (2005) dalam Hayat (2013) menjelaskan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan atau kualitas sumber  daya  manusia.  Pendidikan  dapat  dijadikan  sebagai  modal  utama  untuk meningkatkan produktifitas kerja yang berpengaruh dalam kehidupan manusia itu sendiri.
Pemberdayaan  potensi  desa  tidak  akan  berkembang  jika  sumber  daya manusia dan pemberdayaan tidak dilakukan. Pemberdayaan  potensi desa sebagai bahan  baku  dalam  meningkatkan  ekonomi  perdesaan.  Potensi  alam  harus  digali dan  dioptimalkan  oleh  masyarakat  desa.  Potensi  desa  yang  diidentifikasi  secara baik,  kemudian  dikelola  menjadi  sesuatu  yang  lebih  berkualitas  serta  dilakukun oleh  sumber  daya  manusia  yang  handal,  dapat  diapstikan  pembangunan  desa secara  berkelanjutan  akan  dengan  sendirinya  terbangun.  Kesejahteraan  dapat dicapai.

## KESIMPULAN
BUMDes  salah  satu  pilar  pembangunan  desa  yang  digalakkan  oleh pemerintah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pedesaan.  Sebagai sebuah  sentral  ekonomi  desa,  diharapkan  BUMDes  mempunyai  peran  dalam pembangunan  desa  yang  berkelanjutan,  pemberdayaan  masyarakat  desa,  dan peningkatan terhadap ekonomi desa.
Ekonomi  pedesaan  harus  dilakukan  berdasarkan  potensi  yang  dimiliki. Potensi  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  alam,  sumber  daya  infrastruktur  dan sumber  daya  struktur.    Persoalan  kesejahteraan  masyarakat  desa  bermula  dari tingkat ekonomi masyarakat desa yang rendah. Strategi pembangunan desa harus dilakukan  secara  komprehensip  dengan  berbagai  potensi  yang  dimilikinya. Kualitas  sumber  daya  manusia  desa  juga  perlu  untuk  terus  ditingkatkan  dengan berbagai  program  dan  pendampingan.  Goal  yang  diharapkan  adalah  terciptanya masyarakat desa yang mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Hayat.  (2013). Realokasi  Kebijakan  Fiskal;  Implikasi  Peningkatan  Human Capital  dan  Pembangunan  Infrastruktur  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  dan  Kesejahteraan  Masyarakat.  Jurnal  Bina  Praja,  Volume  6
Nomor 2 Tahun 2013 . Maryunani. (2007). Penguatan Perekonomian Desa. http://prasetya.ub.ac.id/berita/Prof-Dr-Maryunani-SE-MS-Penguatan- Perekonomian-Desa-7885-id.html . Diakses tanggal 18 Oktober 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa
Sutoro  Eko,  dkk.  (2015). Modul  Pelatihan  Pratugas  Pendampingan  Desa: Implementasi  Undang-Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa.  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi. Saturday, October 31, 2015 Ekonomi Pedesaan 2007. Tim KKN PPMD Unpad, (2014). Kajian Permasalahan
Desa. http://kknm.unpad.ac.id/pamulihan/about/kajian-permasalahan-
desa-pamulihan/. Diakses tanggal 20 september 2015
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa Willy  Wirasamita.  (2014). Strategi  Pembangunan  Ekonomi  Pedesaan. http://cibodas.desa.id/strategi-pembangunan-ekonomi-pedesaan/. Diakses tanggal 2 September 2015