## EFEKTIVITAS MANAJEMEN E-SYSTEM DALAM PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM PELAPORAN SPT ( E-FILING)
Pujo Gunarso 1*
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang *pujo.lelly@gmail.com

## Abstract
This  purposes  of  this  study  is  to  analyze  the  influence  of  management  effectiveness  of  e- taxation system to tax compliance in terms of reporting such as (e-filing). This research was conducted  at  the  Tax  Office  Batu  region  in  the  tax  year  2015.  The  research  method  uses  a descriptive quantitative method. The results of this study explains that the management of e- filing for the realization of the Key Performance Index e-filing using point based on the rules of the Directorate General of Taxation number: PER-03 / PJ / 2015 has been effective.
Keywords: E-filing, E-System, Taxpayer Compliance.

## PENDAHULUAN
Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu komponen penting dari seluruh  penerimaan  negara.  Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang  dominan  baik  untuk  belanja  rutin maupun  pembangunan  (Suryadi,  2006). Besarnya  kontribusi  pajak  dapat  menjamin kestabilan bagi tersedianya sumber penerimaan  negara.  Pengelolaan  pajak  di Indonesia  berkembang  dengan  dinamis melalui perubahan  seperti organisasi,  sistem, sarana  dan  prasarana  kerja,  peraturan maupun  aparat  yang  mengelola  pajak,  yang telah memberikan kontribusi pada penerimaan negara.
Kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan  kewajibanya  membayar  pajak adalah  unsur  yang  sangat  penting  dalam menjamin  kestabilan  penerimaan  dari  sektor pajak.  Data  yang  ada  di  Direktorat  Jenderal Pajak  menunjukkan  bahwa  dari  238  juta penduduk  Indonesia,  sekitar  44  juta  orang dianggap  layak  membayar  pajak.  Tetapi  dari jumlah  itu  hanya  8  juta  orang  yang memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Dari sektor  wajib  pajak  badan,  yang  tercatat  di
Direktorat  Jenderal  Pajak  terdapat  22.6  juta badan  usaha  baik  yang  berdomisili  tetap maupun  tidak,  namun  hanya  466  ribu  badan usaha  yang  membayar  pajak.  Dari  data tersebut bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak ( tax compliance ) dalam memenuhi  kewajiban  perpajakan  masih sangat rendah(Tresno at al , 2013).
Sistem perpajakan di Indonesia menganut self  assesment  system, self assesment  system adalah  satu  bentuk  sistem pemungutan pajak dimana masyarakat sebagai  wajib  pajak  diberi  kepercayaan  oleh pemerintah untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dengan mengisi Surat  Pemberitahuan  (SPT).  Sistem  ini membuat  kepatuhan  sukarela  ( voluntary compliance ) wajib pajak menjadi faktor yang sangat  penting,  karena  faktor  inilah  wajib pajak tergerak untuk melaksanakan kewajibanya melaporkan SPT sampai melakukan pembayaran hutang pajaknya.
Penelitian  tentang  kepatuhan  wajib pajak sudah banyak diteliti oleh peneliti pada kajian  ilmu  ekonomi  perpajakan,  penelitian Roades  (1979)  menekankan  pada  aspek pentingnya  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib
pajak  dalam  melaporkan  pendapatan  bersih,
karena dari
hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa  wajib pajak seringkali tidak memberikan pelaporan mengenai pendapatan bersihnya. Penerapan self assesment ini  akan  menjadi  efektif  apabila kondisi kepatuhan sukarela ( voluntary compliance ) pada masyarakat telah terbentuk (Damayanti, 2004).
Berdasarkan penelitian diatas kenyataan  yang  terdapat  di  Indonesia, menunjukkan  bahwa  tingkat  kepatuhan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari tax  gap dan tax  ratio. Seperti  yang  di jelaskan pada Kompas Forum (2011) yang di kutip  dari  Aini at  al .  (2013),  menjelaskan rendahnya tax  ratio menandakan  hilangnya potensi  penerimaan  negara  yang  dapat digunakan  sebagai  sumber  pembiayaan belanja sosial dan pembangunan infrastruktur.  Jika  menggunakan  taksiran konservatif,  tax  gap  yang  terjadi  sebesar  30- 40  persen  dengan  potensi  pajak  sekurang- kurangnya Rp 300 triliun per tahun. Artinya, sekitar  35-40  persen  potensi  penerimaan pajak  belum  masuk  ke  kas  negara.  Hal  ini menjadi  indikasi  penyebab  dalam  setiap pemeriksaan  yang  dilakukan  terhadap  wajib pajak seringkali menghasilkan surat ketetapan  pajak  (SKP)  yang  menyebabkan pajak  yang  seharusnya  terutang  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  pajak  yang  telah dibayar  atau  jumlah  rugi  yang  lebih  kecil daripada yang dilaporkan wajib pajak.
Berawal  dari  Keputusan  Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  Kep-88/PJ/2004 secara  resmi  diluncurkan  produk e-filling atau electronic  filling  system . E-filling yaitu sistem  penyampaian  Surat  Pemberitahuan (SPT)  secara  elektronik  yang  dilakukan melalui  sistem online dan real  time melalui perusahaan  penyedia  jasa  aplikasi  yang ditunjuk  oleh  Dirjen  Pajak.  Seperti  yang dijelaskan oleh Pandiangan (2007: 38) sistem e-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem online dan real  time .  Produk e-filling sebagian dari Produk e-system yang
merupakan modernisasi perpajakan di Indonesia.
Produk e-system yang  diluncurkan oleh  DJP  sebagai  bentuk  dari  modernisasi perpajakan  ialah  dengan  dibukanya  fasilitas e-registration (pendaftaran  NPWP  secara online melalui  internet), e-SPT (penyerahan SPT  dalam  media  digital) , dan e-filing (pengiriman  SPT  secara online melalui internet.  Produk e-system terus  melakukan perbaikan  dan  pembaharuan.  Modernisasi administrasi  perpajakan  membuat  jumlah wajib  pajak  pribadi  juga  meningkat  tiap tahunnya.
Sehubungan dengan biaya kepatuhan wajib  pajak, e-filling sangat  membantu mengurangi biaya kepatuhan yang mempengarui  tingkat  kepatuhan  wajib pajak.  Sesuai  yang  dijelaskan  Parwito (2009)  dengan  Sistem e-Filling membuat wajib  pajak  dapat  mengurangi  beban  biaya pelaporan,  mengurangi  waktu  pelaporan SPT,  dan  juga  mengurangi  dokumentasi yang  digunakan  oleh  wajib  pajak  serta mengurangi  kesalahan  dalam  memasukan data SPT.
Biaya  kepatuhan  menurut  Simon dalam  studi  Robert  Pakpahan  dan  Toyomu Yuasa  (2004), compliance  cost adalah  “ the costs to the private sector of complying with the  requirement  of  a  tax ”.  Berdasarkan definisi  tersebut compliance  cost hanya meliputi  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  oleh wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Kirchler  (dalam Alabede,  2011:  128)  menyatakan  bahwa ketika  wajib  pajak  mengeluarkan  biaya untuk membayar pajak, terdapat risiko lebih tinggi  yang  akan  membawa  kepada  ketidak patuhan  wajib  pajak.  Maka  dengan  produk e-system yang  diluncurkan  oleh  DJP diharapkan  akan  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakanya.
Penelitian  sebelumnya  yang  sudah dilakukan tentang pengaruh e-system terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  diantaranya penelitian  dilakukan  oleh  Rysaka et  al . (2014)  yang  meneliti  tentang  Penerapan
Sistem Elektronik Dalam
Pelayanan Perpajakan  (Studi  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Malang  Utara)  dengan  hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan  sistem  elektronik  perpajakan yang  dilakukan  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Malang  Utara  tiap  tahunnya mengalami  kenaikan  dalam  penggunaan  e- SPT  dan e-filing .  Menurut  Laihad  (2013) yang  meneliti  tentang  Pengaruh  Perilaku Wajib Pajak  Terhadap  Penggunaan e-Filing Wajib  Pajak  di  Kota  Manado  dengan  hasil penelitian yang menunjukkan bahwa persepsi  kegunaan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  penggunaan e-filing , persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan  terhadap penggunaan e-filing dan sikap  terhadap  perilaku  tidak  berpengaruh terhadap penggunaan e-filing.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas penulis ingin meneliti modernisasi perpajakan,  perubahan  dan  pengembangan sistem  teknologi  informasi,  pengembangan aplikasi  perpajakan  yang  ada  di  Indonesia kaitanya dengan kepatuhan wajib pajak, yaitu seberapa  efektif  pengelolaan e-system yang diluncurkan  oleh  Direktur  Jenderal  Pajak (DJP)  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak yang menggunakan parameter kepatuhan dalam melaporkan SPT (e-filing). Dari  latar  belakang  masalah  seperti yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa keefektifan  penggunaan e-system dalam pelayanan  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib pajak dalam ketepatan  pelaporan SPT ( e-filing)

## Perpajakan Indonesia.
Pengertian pajak menurut Dr. Soeparno Soemahamidjaja  dalam  Erly  Suandy(2005) pajak  merupakan  iuran  yang  bersifat  wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum,  yang  digunakan  untuk  menutupi biaya  produksi  barang-barang  dan  jasa-jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum,  Pengertian  lainnya  menurut  Adriani dalam Sukardji (2005: 9) yaitu: Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan)
yang tertutang oleh wajib pajak membayarnya  menurut  peraturan-peraturan, dengan baik tidak mendapat prestasi kembali yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang gunanya  adalah  membiayai  pengeluaran- pengeluaran  umum  berhubungan  dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pengertian pajak dari uraian di atas  dapat  disimpulkan  pajak  adalah  iuran pada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal  balik  secara  langsung  dan  untuk membiayai  pengeluaran  umum  pemerintah dan untuk pembangunan.
Sistem Administrasi Perpajakan di Indonesia
Administrasi  pajak  adalah  cara  dan prosedur untuk menghitung dan mengenakan pajak  yang  terhutang  ,  seperti  yang disampaikan  oleh  Lumbantoruan  dalam Devano  dan  Kurnia  (2006:  72)  Administrasi perpajakan  ( tax  administration )  adalah  cara- cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan  pajak.  Sejak  tahun  2002 Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  telah meluncurkan  program  perubahan  ( change program ) atau reformasi administrasi perpajakan yang disebut modernisasi administrasi  perpajakan. Sasaran  penerapan sistem  administrasi  pajak  modern  adalah: pertama,  maksimalisasi  penerimaan  pajak; kedua,  kualitas  pelayanan  yang  mendukung kepatuhan  wajib  pajak;  ketiga,  memberikan jaminan  kepada  publik  bahwa  Direktorat Jenderal  Pajak  mempunyai tingkat  integritas dan  keadilan  yang  tinggi,  keempat,  menjaga rasa  keadilan  dan  persamaan  perlakuan dalam  proses  pemungutan  pajak;  kelima, Pegawai  Pajak  dianggap  sebagai  karyawan yang  bermotivasi  tinggi,  kompeten,  dan profesional, keenam, peningkatan produktivitas yang berkesinambungan; ketujuh,Wajib  Pajak  mempunyai  alat  dan mekanisme untuk mengakses informasi  yang diperlukan; kedelapan, optimalisasi pencagahan  penggelapan paja (Dianasari dan Rachmawati, 2010)
Manajemen E-system Dan E-filling Produk e-filling adalah  sebagian  dari Produk
e-system yang merupakan modernisasi perpajakan di Indonesia. Modernisasi mulai dilaksanakan oleh Direktur  Jendral  Pajak  dengan  diawali Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor Kep-88/PJ/2004  secara  resmi  diluncurkan produk e-filling atau electronic filling system . E-filling yaitu  sistem  penyampaian  Surat Pemberitahuan  (SPT)  secara  elektronik  yang dilakukan melalui sistem online dan real time melalui  perusahaan  penyedia  jasa  aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Seperti yang dijelaskan oleh Pandiangan (2007: 38) sistem e-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem online dan real time .
Produk e-system yang  diterapkan  oleh DJP dengan dibukanya fasilitas e- registration (pendaftaran  NPWP  secara online melalui  internet), e-SPT (penyerahan SPT  dalam  media  digital) , dan e-filing (pengiriman  SPT  secara online melalui internet.  Manajemen  produk e-system terus dilakukan perbaikan dan pembaharuan.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Sistem perpajakan di Indonesia menganut self  assesment  system, self assesment  system adalah  satu  bentuk  sistem pemungutan pajak dimana masyarakat sebagai  wajib  pajak  diberi  kepercayaan  oleh pemerintah untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dengan mengisi Surat  Pemberitahuan  (SPT).  Sistem  ini membuat  kepatuhan  sukarela  ( voluntary compliance ) wajib pajak menjadi faktor yang sangat  penting,  karena  faktor  inilah  wajib pajak tergerak untuk melaksanakan kewajibanya melaporkan SPT sampai melakukan pembayaran Penerapan self assesment ini  akan  menjadi  efektif  apabila kondisi kepatuhan sukarela ( voluntary compliance ) pada masyarakat telah terbentuk (Damayanti, 2004).
Pengaruh Modernisasi  Sistem  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Modernisasi perpajakan yang diluncurkan oleh DJP dengan e-system dan e- filling diharapkan  memberi  kemudahan  pada wajib pajak. Studi tentang pengaruh modernisasi  pajak  dengan  kepatuhan  wajib pajak  diantaranya  dilakukan  oleh  Rysaka et al .  (2014)  yang  meneliti  tentang  Penerapan
Sistem Elektronik
Dalam Pelayanan Perpajakan  dengan  hasil  penelitian  yang menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  sistem elektronik perpajakan yang dilakukan Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Malang  Utara  tiap tahunnya mengalami kenaikan dalam penggunaan  e- SPT dan e-filing .  Rahayu  dan Lingga  (2009)  dalam  penelitiannya  yang berjudul  “Pengaruh  Modernisasi  Sistem Administrasi
Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hasil  penelitian tersebut menunjukan bahwa penerapan sistem  administrasi  perpajakan  modern  pada KPP  Pratama  Bandung  “X”  sebagian  besar dalam  kategori  baik.  Sistem  administrasi perpajakan  modern  tidak  memiliki  pengaruh yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
Peneliti  berikutnya  adalah  Alabede at. al (2011)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul “ The Moderating Effect of Financial Condition  on  The  Factors  Influencing  Tax Payers’  Compliance  Behaviour  in  Nigeria ”. Hasil  penelitian  tersebut  menunjukan  bahwa kondisi  finansial  terbukti  memiliki  efek moderasi.  Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak sangat  dipengaruhi  oleh  determinannya Saipei dan Abdullah (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “ The Compliance  Cost  of  The  Personal  Income Taxation  in  Malaysia ”.  Hasil  penelitian tersebut  menunjukan  bahwa  biaya  terbesar yang  harus  dikeluarkan  oleh  wajib  pajak perorangan  adalah  biaya  waktu  untuk menyimpan data-data atau dokumen perpajakan.  Apabila  mengacu  pada  biaya moneter,  maka  biaya  terbesar  yang  harus dikeluarkan  wajib  pajak  adalah  biaya  untuk menyewa konsultan pajak.

## METODE.
Metode  penelitian  ini  menggunakan metode  deskriptif  kuantitatif,  yaitu  bersifat menjelaskan  ( explanatory  research )  dan mendeskripsikan suatu gejala, dengan dukungan data kuantitatif

## Ruang Lingkup Penelitian.
Penelitian  dilakukan  di  KPP  Pratama Batu  yang terletak di Jl. Letjend. S. Parman No. 100, Malang. Penelitian yang dilakukan mencakup  bidang  perpajakan  khususnya tentang  efektivitas  manajemen e-system dalam pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  ketepatan pelaporan SPT ( e-filing) di daerah Batu.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang dipergunakan  untuk  menganalisis  yaitu menggunakan  metode deskriptif kuantitatif, yaitu  berupa  gambaran  atau  karakteristik data,  mendiskriptifkan  variabel  penelitian secara  kualitatif  berdasar  data  kuantitatif yang diperoleh

## HASIL DAN PEMBAHASAN. Data Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Batu
Berikut  ini  merupakan  data  mengenai jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP Pratama Batu tahun 2015:
Tabel  1.  Daftar  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Tahun 2015
Sedangkan  jumlah  wajib  pajak  orang pribadi yang memasukan SPT tahunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel  2.  Daftar  uraian  wajib  pajak  orang pribadi  yang  memasukan  SPT Tahunan

## .
Data  Realisasi  Indeks  Kinerja  Utama e- filing menggunakan  point  berdasarkan aturan PER 03/PJ/2015
Pada  tahun  2015,  total  e-FIN  yang terdaftar  sejumlah  8.558,  dimana  4.190 terdaftar sebelum tahun 2015 dan 4.368 yang terdaftar tahun 2015.
Perhitungan  IKU  (Indeks  Kinerja Utama) efiling menggunakan point berdasarkan  aturan  yang  dipakai  PER 03/PJ/2015  tanggal  13  Februari  2015, dengan tata cara perhitungan point:
Tabel 3: Tata Cara Perhitungan Point
Pada tahun 2015, prosentase pencapaian KPP Pratama  Batu  122,75%,  dengan  realisasi 3.237 dari target 2.637 point
No.
Keterangan Jumlah
1 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar 12.520 2 Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib SPT Tahunan 9.748 3 Wajib  Pajak  Orang Pribadi  yang memasukan SPT tahunan 8.336
No. Keterangan Jumlah 1 SPT 1770S  dan  1770SS yang  masuk  tahun 2015 8.336 2 Wajib Pajak lapor secara manual 5.001 3 Wajib Pajak lapor menggunakan e-filing 3.335 No. Keterangan Point 1 Permohonan  efin  di KPP  Sendiri  dan masuk  SPT e-filing 1 2 Permohonan efin di KPP Lain dan masuk SPT e-filing 0,8 3 Permohonan efin punya  KPP lain dan masuk SPT e-filing 0,2
Realisasi Penggunaan E-Filing

## Menggunakan Jumlah Pelapor SPT
Untuk  menghitung  tingkat  efektivitas dapat  dilakukan  dengan  cara,  membagi antara  jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi yang telah lapor secara e-filing dibandingkan  dengan  jumlah  SPT  yang masuk:
C = (A : B)*100 C = (3.335 : 8.336)*100 C = 40% Keterangan: C = Efektivitas A = Jumlah wajib pajak lapor secara e- filing B = Jumlah SPT yang masuk
Berdasarkan  data  dan  uraian  di  atas dapat  diketahui  bahwa  jika  ditinjau  dari jumlah  SPT  yang  masuk,  penggunaan e- filing ini  dapat  diartikan  belum  efektif, karena  hanya  40%  dari  total  SPT  yang masuk.  Hal  ini  terjadi  karena  tidak  semua wajib  pajak  orang  pribadi  yang  memasukan SPT dapat menggunakan e-filing , maksudnya adalah yang dapat menggunakan e-filing hanya wajib pajak yang menggunakan  formulir  SPT  1770S  dan 1770SS.
Adapun  perbandingkan  jumlah  wajib pajak  orang  pribadi  yang  telah  melapor secara e-filing dibandingkan  dengan  jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan jumlah wajib pajak orang pribadi yang wajib SPT Tahunan:
C = (A : B)*100 C = (3.335 : 9748)*100 C = 34,21% Keterangan:
C = Efektivitas A = Jumlah wajib pajak lapor secara e-filing
B  =  Jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang wajib SPT Tahunan
C = (A : B)*100 C = (3.335 : 12.520)*100 C = 26,64% Keterangan : C = Efektifitas A = Jumlah wajib pajak lapor secara e-filling
Setelah  dilakukan  perhitungan  untuk kedua  aspek  diatas,  dapat  diketahui  bahwa penggunaan e-filing belum  efektif.  Jika dibandingkan  dengan  jumlah  wajib  pajak orang  pribadi  yang  terdaftar  hanya  sekitar 26,64%.  Jika  dibandingkan  dengan  jumlah wajib  pajak  orang  pribadi  yang  wajib  SPT tahunan  sekitar  34,21%.  Tidak  efektifnya teknologi  ini  dikarenakan  hal  yang  sama seperti  jika  kita  membandingkan  antara jumlah wajib pajak orang pribadi yang lapor secara e-filing dibandingkan  dengan  wajib pajak  orang  pribadi  yang  memasukan  SPT Tahunan,  yaitu  yang dapat menggunakan e- filing sejauh ini hanyalah wajib pajak orang pribadi  yang  menggunakan  formulir  SPT 1770S dan 1770SS.
Realisasi  Indeks  Kinerja  Utama e-filing menggunakan  point  berdasarkan  aturan PER 03/PJ/2015 . Berdasarkan  Indeks  Kinerja  Utama e- filing menggunakan  point  yang  telah ditetapkan oleh peraturan Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor: PER 03/PJ/2015  tanggal 13  Februari 2015,  dapat diketahui  bahwa  target  untuk  KPP  Pratama Batu  sejumlah  2.637  point  dan  realisasi yang  telah  tercapai  yaitu  sejumlah  3.237 point,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa persentase  pencapaian  point  yang  diperoleh KPP  Pratama  Batu  untuk  tahun  2015 mencapai  122,75%.  Hal  ini  berbanding terbalik  dengan  jumlah  wajib  pajak  wajib SPT  Tahunan  karena  sistem  point  tersebut yang  membuat  adalah  Direktorat  Jenderal Pajak  dan  berlaku  bagi  seluruh  KPP  yang ada di Indonesia, dan berdasarkan informasi petugas  di  KPP  Pratama  Batu  bagian pelayanan,  yang  menyatakan  bahwa  setiap tahun  target  point  yang  ditetapkan  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  selalu  mengalami peningkatan. Hal ini pula yang menyebabkan jumlah pelapor SPT menggunakan e-filing lebih  sedikit,  karena tidak semua yang mendaftarkan  e-FIN  yang akan  menyetorkan  kewajiban  pajaknya  ke KPP Pratama Batu.

## KESIMPULAN DAN SARAN.
Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan:  1)  Apabila  dikaitkan  dengan total SPT yang masuk manajemen penggunaan e-filing belum efektif dikarenakan  hanya  sebagian  wajib  pajak orang  pribadi  yang  menggunakan  formulir SPT  1770S  dan  1770SS  yang  bisa menggunakan e-filling ,  belum  menyeluruh bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil  data  yang  di  analisis  penggunaan e- filing ini  dapat  diartikan  belum  efektif, karena  hanya  40%  dari  total  SPT  yang masuk,  2)  Untuk  realisasi  Indeks  Kinerja Utama e-filing menggunakan point berdasarkan  aturan  dari  Direktorat  Jenderal Pajak nomor: PER 03/PJ/2015 telah berjalan efektif,  karena  sudah  melebihi  target  yang telah  ditetapkan  oleh  Direktorat  Jenderal Pajak.
Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti variabel  yang  lebih  banyak  kaitanya  dengan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan analisis multiple  linier  regression untuk mengetahui  pengaruh  variabel  modernisasi administrasi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
Bagi  Kantor  Pelayanan  Pajak  sebagai salah satu unsur pemerintah yang menjebatani perpajakan di Indonesia hendaknya  lebih  kreatif  dan  aktif  dalam menginformasikan  dan  mengelola  kelebihan yang  ditawarkan  dari  fasilitas e-filing , dengan  demikian,  akan  lebih  banyak  Wajib Pajak  yang  mengetahui  adanya  fasilitas pelaporan  SPT  secara  online,  dan  hal  ini dapat meningkatkan jumlah pengguna fasilitas e-filing .

## DAFTAR PUSTAKA
Alabede,  Zainol  and  Idris.  (2011). Tax Service  Quality  and  Compliance Behaviour  in  Nigeria:  Do  Taxpayer’s Financial Condition and Risk Preference Play Any Moderating Role .
Journal  of  Economics,  Finance  and Administrative  Sciences,  ISSN  1450- 2887 Issue 78 (2011)
Aini,  Aldila  Oktavi,  Judi  Budiman  dan Provita  Wijayanti.  2012.  Kepatuhan
Wajib Pajak Badan Perusahaan Manufaktur di Semarang dalam
Perspektif  TaxProfessional. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4. Damayanti, Theresia Woro, 2004.
Pelaksanaan Self  Assesment  System Menurut  Wajib  Pajak  (Studi  Kasus pada  Wajib  Pajak  Badan  Salatiga). Jurnal Ekonomi dan Bisnis . Volume X No. 1, 109-128.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2005.  KEP- 88/PJ/2004  Jo  KEP-05/PJ/2005  dalam
Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik Melalui Perusahaan Penyedia Jasa(ASP),12  Januari  2005  diakses  dari http://www.laporpajak.com/laporpajak/f iles/KEP-05-PJ-2005.pdf
dan http://www.pajakindonesia.com/desc_en siklopedia.php?&idb=482 pada tanggal 10 Oktober 2011
Devano,  Sony,  dan  Rahayu,  Siti  Kurnia. (2006). Perpajakan:  Konsep,  Teori, dan Isu . Jakarta: Prenada Media Grup.
Dianasari  dan  Rachmawati,  2010,  Pengaruh Modernisasi  Administrasi  Perpajakan Terhadap  Pencapaian  Akuntabilitas Pada KPP Modern. Universitas Widyatama Hastuty,  Endang  Novi,  dan  Jenie,  Siti Ismijati. (2006). Implementasi
Elektronik  Filing  Sistem  (E-Filing)
Dalam Praktek Perpajakan di Indonesia . Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Jurnal SOSIOSAINS 19 (2) April 2006.
Jannah,  Fury  Fathul.  2014.  Pengaruh Efektivitas  Penggunaan  Fasilitas  E- Filing  Terhadap  Kepuasan  Wajib Pajak  dalam  Pelaporan  SPT  (Survey dilakukan  pada  Wajib  Pajak  yang Terdaftar  sebagai  Pengguna  Fasilitas E-filing  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Bandung  Cicadas). Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Laihad, Risal C.Y. 2013. Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E- Filing  Wajib  Pajak  di  Kota  Manado.
Jurnal  EMBA  Vol.1  No.3  September

## 2013
Lingga,  Ita  Salsalina.  2012.  Pengaruh Penerapan  e-SPT  Terhadap  Efisiensi Pemrosesan  Data  Perpajakan:  Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP  Pratama  X,  Bandung. Jurnal Akuntansi Vol.4 No.2 November 2012 Novrida,  Nurhasanah  Firmansyah  Ima.
2 0 1 5 . Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang  Pribadi  Terhadap  Penggunaan Electronic  Filling  (e-filling) di  KPP Pratama Palembang Ilir Barat. J u r n a l A k u n t a n i k a , N o . 1 , V o l . 1
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor PER-03/PJ/2015  tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik .
Pandiangan,  Liberty.  (2007).  Reformasi Perpajakan.  Jakarta:  PT  Salemba Empat.
Pakpahan,  Robert,  and  Yuasa,  Toyomu.
(2004). Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas
Dunia .  Jakarta:  PT  Kharisma  Bintang
Kreativitas Prima.
Parwito,  Andri.  (2009). Analisis  Atas
Pengaruh Pemanfaatan
e-Filing Terhadap  Cost  of  Compliance .  Tesis Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
Pakpahan,  Robert  (2004)  Kantor  Pelayanan
Pajak Percontohan, Dalam buku Menuju  Sistem  dan  Administrasi Perpajakan  Berkelas  Dunia  :  Studi
Perpajakan  di  indonesia  dengan Inspirasi  Pengalaman  Jepang, ad. Robert  Pakpahan  dan  Toyomu  Yuasa, Jakarta: JICA dan DJP Roades,  shelly.  C  1999,  The  Impact  Of
Mutiple  Component  Reporting  on  ax Compliance  and  Audit  Strategis, The Accounting  Review Vol  74.  No.  1, January, P.63-85. Suandy, Erly. (2005). Hukum  Pajak .  Jakarta  : Salemba Empat.
Rysaka,  et  al.  2014.  Penerapan  Sistem
Elektronik Dalam Pelayanan Perpajakan (Studi pada Kantor
Pelayanan  Pajak  Pratama  Malang
Utara). Jurusan  Administrasi  Publik
(JAP), Vol. 2. No. 3.
Suryadi.  (2006).  Model  Hubungan  Kausal
Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Jurnal Keuangan Publik, 4(1), 105-121. Sukardji, Untung. (2005). Pajak
Pertambahan  Nilai  Edisi  Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Tresno,.  Pahala,  Indra,.  &  Rizky,  Selvy  Ayu.
Pengaruh  Persepsi  Penerapan  Sistem e- Filing Terhadap  Tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak  Badan  Dengan  Perilaku Wajib Pajak Sebagai Variabel
Intervening  Dan  Biaya  Kepatuhan Sebagai  Variabel  Moderasi. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4 .