Abstract: The  Complete  Systematic  Land  Registration  Program  (PTSL)  responds  to  the public’s grievances about complex land registration services, requiring no small cost and a long  process.  PTSL  organizes  land  registration  simultaneously,  inexpensively,  openly  and quickly, but in its implementation provides opportunities for the existence of authority abuse and misconduct. This study examines the problem of complete systematic land registration versus  legal  uncertainty  land  registrations.  The  method  of  research  used  is  the  normative jurisprudence  with  the  method  of  approaching  legislative  regulations  and  conceptual approaches. The results of the research show that the maintenance of a complete systematic land registration program can reduce the legal certainty and protection of its owners, due to corrupt  acts,  wild  charges  and  misrepresentation  in  its  implementation.  Coordination  with relevant  parties  between  BPN,  local  governments,  police  and  the  public  is  necessary  to minimize the occurrence of confusion and abuse of authority.
Keywords : Land Registration; PTSL; Legal certainty
Abstrak: Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  menjawab  kekesalan masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran tanah yang rumit, membutuh biaya yang tidak sedikit dan proses yang lama. PTSL menyelenggarakan pendaftaran tanah secara serentak, biaya murah, terbuka dan cepat, namun dalam pelaksanaannya memberikan peluang adanya tindakan penyelahgunaan wewenang dan kekeliruan yang disegaja.  Penelitian ini mengkaji problematika  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  terhadap  pendaftaran  tanah  yang berkepastian  hukum.  Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah yuridis  normatif  dengan metode  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan  program  pendaftaran  tanah  sistematis lengkap dapat mengurangi kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemiliknya, akibat adanya  tindakan  koruptif,  pungutan  liar  dan  kekeliruan  pendataan  dalam  pelaksanaannya. Koordinasi dengan pihak terkait antara BPN, pemerintah daerah, kepolisian dan masyarakat diperlukan  untuk  meminimalisir  terjadinya  kekeliruan  dan  tindakan  penyelahgunaan wewenang.
Kata Kunci : Pendaftaran tanah; PTSL; Kepastian Hukum

## Problematika

## Pelaksanaan
Program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL)  Terhadap  Pendaftaran  Tanah  Yang Berkepastian Hukum
Iwan Permadi 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. Email : iwanpermadibraw@gmail.com
*surel korespondensi ( email correspondence): iwanpermadibraw@gmail.com

## Vol. 10, No.1
Januari 2024

## Article History
Received: 09/06/2023 Revised: 29/09/2023 Accepted: 18/09/2023

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  tanah  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  kehidupan  masyarakat sebab  tanah  ialah  bagian  dari  sumber  daya  alam  yang  sifat  ketergantungannya  mutlak. Besarnya  nilai  manfaat  tanah  baik  secara  ekonomi  maupun  non  ekonomi  membuat pemerintah  sebaiknya  membentuk  regulasi  yang  mengaturnya,  sehingga  konflik  dan sengketa  atas  tanah  sedini  mungkin  diberikan  pedoman  hukum  yang  jelas  dengan  di bentuknya  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-pokok  Agraria. 1 Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  disandarkan  atas  Pasal  33  ayat  (3) UUD  1945  bahwasanya  pemerintah  mengupayakan  menciptakan  keadilan  sosial  terhadap setiap  individu  dan  masyarakat  untuk  memperoleh  dan  memanfaatkan  sumber  daya  alam termasuk tanah sebesar-besanya untuk kemakmuran rakyat. Oleh demikian segala hal yang berhubungan  dengan  penggunaan  dan  perolehan  hak  atas  tanah  UUPA  menjadi  acuan utama, namun dalam kurun waktu yang terus berkembang dan persoalan tanah yang cukup komplek memaksa diharuskannya perbaikan dan perubahan terhadap regulasi tersebut. 2
Pelaksanaan pendaftaran tanah atau pemberian sertifikat hak atas tanah mewujudkan tertib administrasi pertanahan dalam rangka mencegah permasalahan konflik hak atas tanah dengan  diberikannya  tanda  bukti  kepemilikan  yang  sah. 3 Program  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap ialah kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilaksanakan secara serentak  untuk  pertama  kalinya  terhadap  semua  objek  tanah  yang  belum  didaftarkan ataupun  yang  telah  dilakukan  pendaftaran  dalam  suatu  daerah  desa/kelurahan.  Legalitas program  PTSL  dilaksanakan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasioanl/Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota.  Penyelenggaraan  program  ini  merujuk  kepada  Peraturan  Menteri  Agraria Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kemudian di ubah dengan Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6 Tahun  2018.  Program  ini  menjadi  keuntungan  terhadap  masyarakat  yang  sama  sekali penguasan  tanahnya  belum  didaftarkan,  disamping  juga  lebih  mempermudah  jika dibandingkan dengan mengurus sendiri pendaftaran tanah ke BPN. 4
1 Shendy  Adityo  Wiratmoko  and  Achmad  Busro,  “Tinjauan  Yuridis  Pelaksanaan  Program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Di  Kota  Pasuruan,” Notarius 15, no. 1 (2022): 120–32, https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46028.
2 Iwan Permadi and Irsyadul Muttaqin, “Potensi Sengketa Hak Atas Tanah Di Indonesia,” JUSTISI 9, no. 2 (2023): 201–16, https://doi.org/https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2345.
3 Pendaftaran  Tanah,  Sistematis  Lengkap,  and  Ferdy  Nugraha,  “Implementasi  Prinsip  Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” Unes Law Review 5, no. 3 (2023): 1076–82,
https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.
4 Istiqamah  Istiqamah, “Tinjauan  Hukum Legalisasi Aset  Melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  (Ptsl)  Terhadap  Kepemilikan  Tanah,” Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah Dan Hukum 5, no. 1 (2018): 226, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5814.
Pendaftaran tanah yang dilakukan dengan sistematis ialah bagian dari upaya dalam memberikan  perlindungan  hukum  secara  mudah,  cepat  dan  terukur  terhadap  masyarakat atas  penguasaan  tanahnya,  sehingga  peran  aktif  masyarakat  dapat  terbantukan  akan legalitas  tanah-tanah  yang  belum  dibuatkan  sertifikat  hak  atasnya.  Pemerintah  memang berusaha  menjadikan  sasaran  pendaftaran  tanah  secara  sistematis  terhadap  tanah  yang belum dilakukan pendaftaran melalui proses pemberian, pengakuan dan konversi hak atas tanah yang beracuan kepada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.  Kemudian  dalam  pelaksanaannya  pemerintah  telah  menentukan  daerah  mana  saja yang  ditentukan  sebagai  wilayah  pendaftaran  tanah  secara  sistematis  dengan  membentuk Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  berkoordinasi  dengan Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Propinsi  maupun  dari  Kepala  Kantor Pertanahan setempat. 5
Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  dibentuk  dengan  dilatarbelakangi oleh rendahnya minat dan data kepemilikan tanah yang terdaftar, padahal adanya sertifikat hak  atas  tanah  merupakan  wujud  dari  kepastian  dan  perlindungan  hukum  terhadap pemiliknya.  Oleh  demikian  program  ini  diharapkan  dapat  menjamin  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  terhadap  tanah-tanah  yang  dimiliki  oleh  masyarakat,  namun  target yang  ingin  dicapai  oleh  pemerintah  terlihat  diciderai  oleh  tindakan  buruk  penyelenggara koruptif  dengan  melakukan  pungutan  liar,  gartifikasi,  suap  dan  pemerasan  serta  adanya indikasi  penyalahgunaan  jabatan  dalam  pelaksanaannya.  Tindakan  ini  jelas  dilakukan  oleh oknum  yang  diberikan  wewenang  dalam  menyelenggarakan  program  PTSL  yang  memiliki jabatan dan kedudukan dalam kepanitian PTSL diantaranya kepala desa, perangkat desa dan warga  yang  dibentuk  dalam  panitia  program  ini. 6 Tindakan  pungutan  liar  dan  dugaan korupsi program PTSL terjadi diberbagai daerah dengan jumlah korban yang cukup banyak dengan jumlah kerugian mencapai 2 miliyar rupiah dengan menarik sejumlah uang kepada para  peserta. 7 Nominal  uang  yang  dimintakan  oleh  penyelenggara  dan  panitia  program tersebut  bervariasi  antara  500  ribu  sampai  dengan  1,8  juta  rupiah  dengan  alasan  adanya biaya  tambahan  yang  tidak  dicover  oleh  pemerintah  ataupun  adanya  pengurusan  secara cepat  dan  plus-plus  bagi  peserta  yang  berkenan  membayar  uang  tambahan  yang  dibayar namun tanpa dasar aturan hukum yang jelas. 8
5 Ria  Sintha  Devi,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  Melalui  Proyek Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (Ptsl)  Di  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Medan,” Jurnal Rectum 1, no. 1 (2019): 47–86.
6 Tirsa  Tatara,  Kadi  Sukarna,  and  Zaenal  Arifin,  “Tindak  Pidana  Korupsi  Bidang  Pertanahan Terhadap  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL),” Jurnal  USM  Law  Review  6, no. 1 (2023): 310–19, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6400.
7 Agus Raharjo, “1.319 Warga Jadi Korban Pungli Program PTSL Mantan Kades Di Tangerang,” REPUBLIKA.CO.ID, 2022, https://news.republika.co.id/berita/rejghp436/1319-warga-jadi-korban- pungli-program-ptsl-mantan-kades-di-tangerang.
8 Joy Andre, “Program PTSL Gratis Di Kota Bekasi Diduga Disusupi Praktik Pungli Jutaan Rupiah Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul "Program PTSL Gratis Di Kota Bekasi Diduga
Praktik  pungutan  liar  yang  dilakukan  oleh  oknum  atau  panitia  penyelenggara program strategis pemerintah yang tidak bertanggung jawab membuat citra buruk terhadap masyarakat dan membawa kerugian terhadap korban pungutan liar. Tindakan punggutan liar dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap ini sangat disesalkan, sebab hanya untuk kepentingan  dan  menguntungkan  diri pribadi  semata  lebih-lebih  berbuat tanpa  ada  dasar aturan  hukum  yang  jelas.  Penelitian  ini  mengkaji  problematika  pelaksanaan  program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Terhadap  Pendaftaran  Tanah  Yang Berkepastian Hukum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang mana dilakukan dengan melalui  kajian  dan  analisa  substansi  dari  aturan  perundang-undangan  terkait  pokok permasalahan  hukum  yang  dibahas.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  yaitu pendekatan  perundang-Undangan,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  sejarah. 9 Kemudian didukung dengan dua sumber bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini, yakni  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  skeunder. Pertama,  Sumber  bahan  hukum primer ialah bahan hukum yang sifatnya autoritatif yang sumber hukumnya memiliki otoritas terhadap  peraturan  perundang-undangan,  catatan  resmi  atau  risalah  mengenai pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  atau  putusan  pengadilan. Kedua,  sumber bahan  hukum  skunder  merupakan  setiap  bentuk  publikasi  mengenai  hukum  yang  tidak termasuk  dalam  dokumen-dokumen  resmi,  seperti  buku-buku,  teks,  dan  jurnal  hukum, 10 termasuk  didalamnya  bahan  hukum  dalam  bentuk  publikasi  dengan  memakai  bantuan media internet yang sangat terkait dengan pembahasan penelitian.

## PEMBAHASAN

## A. Persoalan  Hukum  Dalam  Pelaksanaan  Program  Pendaftaran  Sistematis  Lengkap Terhadap Penerbitan Sertifikat Tanah di Indonesia
Pendaftaran  hak  atas  tanah  pemilik  tanah  memperoleh  kepastian  hukum  serta perlindungan hukum sehingga pembuktian kepemilikannya merupakan orang yang memiliki kewenangan terhadap hak atas tahahnya. Namun realita dalam masyarakat ditemukan masih banyak tanah-tanah yang ada penguasaan atasnya belum dilakukan sertifikasi hak sehingga dikhawatirkan  menimbulkan  konflik  dan  sengketa  antara  individu  satu  dengan  lainnya. Dalam  UUPA  dijelaskan  bahwa  tanda  bukti  hak  atas  tanah  dijadikan  sebagai  bukti  dalam upaya penyelesaian sengketa tanah, oleh demikian sertifikat hak atas tanah merupakan hal yang  sangat  penting  dalam  mencegah  adanya  perselisihan  kepentingan  terhadap  tanah yang  telah  diakui  keberadaannya.  Sertifikat  hak  atas  tanah  diperoleh  sebagai  pembuktian yang kuat kepemilikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan pemerintah
Disusupi Praktik Pungli,” Kompas.com, 2022,
https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/28/15221001/program-ptsl-gratis-di-kota-bekasi- diduga-disusupi-praktik-pungli-jutaan?page=all.
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2005).
10 Marzuki.
Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Maka setiap individua tau badan hukum diharuskan  melakukan  pendaftaran  tanah  untuk  adanya  penyajian  data  dan  pemeliharaan data fisik terhadap tanah-tanah yang telah terdaftar. 11
Pemerintah  terus  berupaya  dalam  menciptakan  strategi  dalam  percepatan pendaftaran  tanah  di  Indonesia  yang  kemudian  sebagai  wujud  dari  program  tersebut pemerintah menyediakan  program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  yang  didalamnya memiliki  tujuan  untuk  mendorong  terlaksananya landreform.  Pendaftaran  tanah  sistematis lengkap  pertama  kali  hadir  oleh  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  35  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  PTSL  yang membahas mengenai Percepatan Pelaksanaan PTSL yang mengalami perubahan, dan yang terbaru ialah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 yang membahas mengenai kemajuan PTSL, diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018. Panjangnya  proses  perubahan  regulasi  ini  disebabkan  adanay  perbaikan  substansi  atau materi  dengan  meilihat  regulasi  lain  yang  berkaitan  dengan  pendaftaran  tanah. 12 Badan Pertanahan  Nasional  merupakan  pelaksana  program  PTSL,  dengan  akukturasi  data  bahwa sebanyak 126  juta  bidang  tanah  di  Indonesia,  baru  51  juta  bidang  tanah  telah  terdaftar sehingga  sisanya  dapat  terserap  oleh  program  PTSL.  BPN  terus  melakukan  sosialisasi terhadap  program  strategis  ini  dengan  kecamatan  dan  desa  supaya  masyarkat  dapat memanfaatkannya dengan baik. Program ini oleh pemerintah dibiayai dengan APBD/APBN sehingga kekhawatiran masyarakat adanya pembiayaan yang mahal dan proses yang lama dapat teratasi dengan percepatan program PTSL. 13
Dalam  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwa pendaftaran tanah diupayakan memberikan kepastian hukum dan perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  agar  dengan  mudah  dapat dibuktikan  bahwa  dirinya  merupakan  pemegang  hak  yang  sah  atas  bidang  tanah  yang dimiliki.  Kemudian  tersedianya  informasi  bagi  pihak  yang  berkepentingan  diantaranya pemerintah  agar  dengan  gamblang  memperoleh  data  yang  dibutuhkan  dalam  hal melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah-tanahnya sebab sudah terdaftar. Dan terakhir terlaksananya tertib adminitrasi pertanahan diseluruh wilayah Indonesia.
11 Wita  Sari  Peranginangin  and  Devi  Siti  Hamzah  Marpaung,  “Penyelesaian  Sengketa  Tanah Yang Belum Bersertifikat Melalui Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional,” Widya Yuridika 5, no. 1 (2022): 191, https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2493.
12 Joshua Melvin Arung Labi, Sri Susyanti Nur, and Kahar Lahae, “Analisis Hukum Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Terhadap  Tanah  Tongkonan,” Mulawarman  Law  Review  6,  no.  32 (2021): 15–31, https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.525.
13 M Pahdi Monoarfa, “Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018  Dalam  Meningkatkan  Minat  Masyarakat  Pada  Pensertifikatan  Tanah  Di  Badan  Pertanahan Nasional  Kota  Banjarbaru,” JIEB :  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Bisnis  7,  no.  1  (2021):  83–93, https://doi.org/https://doi.org/10.35972/jieb.v7i1.409.
Sebagaimana  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, mengatakan bahwa pemerintah mengambil langkah yang dibutuhkan sebagaimana tugas, fungsi dan kewenangannya dalam upaya  terlaksananya  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  disetiap  wilayah  di  Indonesia sebagai  bentuk  Gerakan  nasional  dengan  suatu  cita-cita  agara  terwujudnya  pendaftaran tanah secara lengkap dan sebagai dukungan terhadap program strategis nasional. Kemudian Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui program PTSL menghasilkan 3 (tiga) tujuan dan output kriteria :
1. Kluster  1  (satu)  terhadap  tanah  yang  telah  memenuhi  persyaratan  agar  dilakukan sertifikasi dan diterbitkan.
2. Kluster  2  (dua)  terhadap  tanah  yang  hanya  tercatat  dalam  buku  tanah  dan  belum terpenuhinya syarat dalam proses sertifikasi oleh sebab tanah yang dimaksud masih dalam sengketa atau dalam perkara di pengadilan.
3. Kluster  3  (tiga) terhadap  tanah  yang  hanya  dilakukan  sertifikasi  dalam  daftar tanah sebab belum terpenuhinya syarat untuk diterbitkan karena tidak diketahui kejelasan subyek dan objeknya atau tidak diketahui keberadaannya.
Pada  tahun  2017  masyarakat  mengenali  Program  Nasional  Agraria  (Prona)  yang kemudian  diganti  dengan  program  PTSL,  bedanya  program  ini  berpusat  terhadap  satu wilayah  dan  diberlakukan  untuk  seluruh  lapisan  masyarakat,  kemudian  presiden  ikut memantau, melakukan  evaluasi  dan  bahkan  ikut serta  dalam  menyerahkan  sertifikat tanah hasil  program  ini  kepada  masyarakat. 14 Namun  demikian  pelaksanaan  program  PTSL membutuhkan  sarana  dan  prasarana  dalam  upaya  mendukung  efetifitas  penyelenggaraan program  bagi  masyarakat  yang  menjadi  sasaran  utama.  Sehingga  BPN  pun  telah menugaskan  tim  untuk  ditugaskan  dan  mengawasi  pelaksanaan  program  dengan mendirikan  kantor/posko  sementara  diberbagai  wilayah.  Namun  bukan  hal  yang  tidak mungkin  adanya  tindakan  yang  tidak  sesuai  prosedur  dalam  pelaksanaannya  baik  yang dilakukan  atas  dasar  kekeliruan  ataupun  tindakan  penyelewengan  dan  penyahgunaan wewenang.  Oleh  demikian  antara  setiap  Lembaga  dan  instansi  terkait  yang  berhubungan dengan  program  PTSL  perlu  melakukan  koordinasi  yang  berlanjut  untuk  menghindari adanya tindakan buruk penyelenggara dan panitia pelaksana.
Adapun  persoalan  hukum  yang  timbul  dari  pelaksaan  program  pendaftaran sistematis lengkap yakni sistem penyederhanaan  Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Surat ini merupakan alas hak yang diakui oleh pemerintah dan bisa dijadikan untuk keperluan  bukti  pengajuan  sertifikat  program  PTSL  bagi  pemegang  hak.  Namun  terhadap kedudukan hukumnya, surat pernyataan fisik bidang tanah tidak memiliki kekuatan hukum
14 Isdiyana  Kusuma  Ayu,  “Problematika  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Melalui  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  Di  Kota  Batu,” Legality :  Jurnal  Ilmiah  Hukum  27,  no.  1  (2019):  27, https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8956.
yang  kuat  sekalipun  telah  diakui  pemerintah,  sebab  surat  ini  bisa  berakibat  buruk  dapat dilakukan  pemalsuan,  ketika  sistem  adminsitrasi  desa  atau  kelurahan  yang  memberikan dalam tertib administrasi pengarsipan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tidak terselenggara  dengan  sempurna,  maka  tentu  dimungkinkan  terjadi  tumpang  tindih  surat yang  sebelumnya  ataupun  telah  dibuatkan  dan  yang  akan  diterbitkan  kemudian. Pelaksanaan penyederhaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah  dan  memunculkan  persoalan  hukum sebab  membelakangi  peraturan  dan  ketentuan yang  berlaku  terhadap  peraturan  yang  telah  dibentuk  sebelumnya.  Padahal  kehadiran pemerintah  diharuskan  dalam  upaya  menjamin  kepastian  hukum  dan  memberikan perlindungan  hukum  kepada  rakyatnya  di  bidang  pertanahan,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  19  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria  yang  menyatakan:  “Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan- ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

## B. Problematika  Tindakan  Pungutan  Liar  Terhadap  Pelaksanaan  Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Di  Indonesia  korupsi  merupakan  sebuah  penyakit  dalam  sistem  pemerintahan  dan menjadi  gambaran  akan  buruk  serta  tidak  baiknya  tata  kelola  pemerintahan.  Diantara tindakan korupsi kerap kali berada di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan sehingga menjadi  terlihat  akan  buruknya  pelayanan  publik.  Dan  praktik  korupsi  yang  dikenal  dalam penyelenggaraan pemerintahan ialah praktik pungutan liar. Pungutan liat merupakan suatu tindakan dalam bentuk pengenaan biaya yang tidak sesuai. Dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan Praktik pungutan liar ialah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dengan status  pegawai  negeri  atau  pegawai  negara  yang  yang  dilakukannya  dengan  meminta sejumlah uang yang tidak ada dasar aturan terhadap pungutan permintaan tersebut. 15 Dasar hukum  pengaturan  terhadap  pungutan  liar  Pasal  12  huruf  e  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersumber dari Pasal 423 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan juga merujuk kepada Pasal 12 Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagai  tindak  pidana  korupsi.  Sehingga  pungutan  yang dilakukan  oleh  pegawai  negara  atau  aparatur  negara  yang  menyalahgunakan kewenangannya dengan suatu harapan untuk mendapatkan imbalan dengan mengabaikan aturan hukum sehingga mengakibatkan kerugian moril dan materil terhadap orang lain.
Penyelenggaraan  program  PTSL  dimanfaatkan  dan  terduga  rentan  dengan  adanya praktik tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh panitia penyelengga, adanya korban terhadap  penyimpangan  penyelenggara  terhadap  program  tersebut  diperkuat  dengan ditemukannya  praktik  pungutan  liar  dengan  alasan  adanya  biaya  tambahan  atau  adanya
15 Pandji Ndaru Sonatra, Widodo Tresno Novianto, and Agus Riewanto, “Konstruksi Pengawasan Independen  Untuk  Mencegah  Tindak  Pidana  Pungutan  Liar  Dalam  Pelayanan  Publik,” Masalah- Masalah Hukum 48, no. 1 (2019): 60–70, https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.60-70.
penarikan biaya melebihi dari ketentuan hukum yang seharusnya. 16 Pada dasarnya gratifikasi dalam  bentuk  hadiah,  janji,  atau  berdalih  adanya  biaya  tambahan,  uang  operasional  dan lainnya  dipandang  sebagai  pungutan  liar  yang  banyak  terjadi  dalam  pelayaan  publik  dan program  strategis  pemerintah  termasuk  juga  dalam  proses  pembuatan  sertifikat  tanah program  PTSL.  Perbuatan  pungutan  liat  pada  dasarnya  dikategorikan  dalam  3  bentuk kecurangan yakni pemerasan, penyuapan dan gratifikasi. Pemerasan dan kecurangan dalam pengurusan pendaftaran tanah dalam program PTSL dilakukan terhadap warga para peserta program  ini.  Diantara  modus  yang  dilakukan  dengan  adanya  permintaan  sejumlah  uang kepada  peserta  dengan  jumlah  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada,  padahal dalam SKB 3 Menteri yang menyatakan pembiayaan PTSL di wilayah Jawa dan Bali sebesar Rp. 150.000-. Dalam  modus lainnya panitia meminta sejumlah uang dengan sebuah alasan dapat diproses lebih cepat dan digunakan dalam proses lapangan yang bianyanya tidak di cover oleh pemerintah sebagaimana ketentuan yang ada. Perbuatan dan tindakan pungutan liar berdasarkan Pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  menjabarkan  bahwa  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  yang  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan  sesuatu,  membayar,  atau  menerima    pembayaran    dengan    potongan,  atau untuk  mengerjakan  sesuatu  bagi  dirinya  sendiri  dengan  menyalahgunakan  kewenangan yang dimilikinya sebagai Aparatur Negara.
Pungutan  liar  merupakan  sebuah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang memiliki  jabatan  dan  kewenangan  sebagai  pegawai  negeri  atau  aparatur  negara  dengan menyalahi  wewenang  yang  dibatasi  oleh  hukum  yang  dituangkan  dalam  undang-undang dengan  maksud  menerima  imbalan  sehingga  mengakibatkan  kerugian  moril  dan  materil terhadap orang lain.  Sikap tidak jujur, tidak professional dan tidak menerapkan etika-etika yang baik dalam penyelenggaraan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan terhadap pelayaan publik. Dalam proses penyelenggaraan program PTSL pemerintah telah membatasi pembiayaannya yang dituangkan dalam SKB 3 menteri. Tindakan pungutan liar jelas  perbuatan  melawan  hukum  dan  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  bersih  dan  Bebas  dari  Kolusi,  korupsi  dan  Nepotisme  dan Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6 Tahun  2018  terhadap  program  strategis  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  percepatan pendaftaran  tanah  yang  cepat,  murah  dan  transparan,  Adapun  ancaman  pidana  dalam korupsi dengan pungutan liar sebagaimana Pasal 12A ayat (2) terhadap pidana korupsi yang nilainya tidak lebih dari lima juta rupiah dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga
16 Tatara,  Sukarna,  and  Arifin,  “Tindak  Pidana  Korupsi  Bidang  Pertanahan  Terhadap  Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).”
tahun penjara dan pidana denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

## C. Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Dalam  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  masih  terdapat  kendala  yang  sering dikeluhkan  oleh  masyarakat,  diantaranya  biaya  yang  mahal,  masyarakt  yang  tidak  faham manfaat sertifikat hak atas tanah, rumit dalam proses pengurusannya ataupun terindikasinya tindakan  koruptif  dalam  pengurusan  sertifikat  tanah,  sehingga  pencapaian  akan  tertib administrasi di sector pertanahan masih sulit untuk terlaksana dan butuh butuh wak tu yang cukup  lama.  Oleh  demikian  pemerintah  telah  menjawab  keresahan  yang  disesalkan  oleh masyarakat  dengan  dikeluarkannya  program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap.  PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia terhadap semua objek tanah dalam satu wilayah desa/kelurahan yang  kegiatannya  terdiri  dari    pengumpulan  dan  penetapan  data  fisik  dan  data  yuridis terhadap  satu  atau  beberapa  obyek  pendaftaran  tanah  sebagai  keperluan  pendaftaran tanah.  BPN  sebagai  badan  pemerintah  penyelenggara  program  PTSL  telah  berusaha melakukan  sosialisasi  melalui  desa/kelurahan  agarm  manfaatnya  dapat  diketahui  dan dirasakan  oleh  masyarakat  dengan  biaya  murah,  cepat  dan  transparan. 17 Diantara  sasaran program PTSL ialah tanah-tanah yang belum dilakukan pendaftaran baik tanah yang berasal dari tanah adat, tanah negara atau tanah lainnya. 18
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  di  Indonesia  melalui Kementerian  Agraria  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasiona  telah  mencapai ±  44  juta  bidang  tanah  dari  ±125  juta bidang tanah yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Pencapaian tersebut dirasa belum maksimal,  sehingga  pemerintah  berulang-ulang  membuat  konsep  percepatan  pendaftaran tanah  agar  tanah  yang  terdaftar  dapat  bertambah  dan  lebih  maksimal. 19 Melalui  program PTSL pemerintah berkeinginan agar setiap sertifikat tanah yang diperoleh mempunyai fungsi legalitas,  sosial  dan  ekonomi.  Sehingga  percepatan  pendaftaran  tanah  ditaget  oleh pemerintah paling lambat di tahun 2025. Hak tersebut dapat dilihat dari penetapan target pemerintah  tiap  tahunnya,  di  tahun  2017  diharapkan  pencapaiannya  sebanyak  5.000.000 bidang, di tahun 2018 meningkat menjadi 7.000.000 bidang, tahun 2019 sebanyak 9.000.000 bidang, tahun 2020 sampai 2023 masing-masing 10.000.000 bidang, kemudian sisanya tahun 2024 sekitar 2.444.710 bidang, sehingga tahun 2025 penetapan target terdaftar semua. 20
17 Sisca Anindya Rachmawati, “Revolusi Sistem Pencatatan Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (Ptsl)  (Studi  Lapangan  Di  Desa  Bantul),” Widya  Pranata  Hukum :  Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum 3, no. 1 (2021): 105–28, https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.273.
18 Kurnia Rheza and Randy Adinegoro, “Tantangan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Ende,” JURNAL WIDYA BHUMI 3, no. 1 (2023): 1–12.
19 Prama  Widianugraha,  “Tinjauan  Normatif  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Dikaitkan Pembentukan Aturan Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal Bina Mulia Hukum 3, no. 2 (2019): 208– 23, https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.17.
20 San  Yuan  Sirait,  Muhammad  Nazer,  and  Busyra  Azheri,  “Sertifikasi  Tanah  Program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap :  Deskripsi  Dan  Manfaatnya,” Bhumi:  Jurnal  Agraria  Dan
Terhadap  program  PTSL  pemerintah  harus  dengan  baik  melihat  dan  mengawasi pelaksanaan program dengan setiap aspek dan indikator yang menjadi tantangan pencapain target  yang  telah  ditentukan,  berikut  beberap  hal  yang  perlu  di  evaluasi  terhadap penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap:
1. Permasalahan  pendaftaran  tanah  masyarakat  adat.  Penyelesaian  persoalan perdaftaran  tanah  adat  harus  dilakukan  dengan  adanya  koordinasi  dengan  instansi terkait  terutama  pemerintah  daerah  dan  kantor  pertanahan.  Acuan  yang  dapat diperhatikan  oleh  penyelenggara  ialah  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengakuan  dan  Perlindungan  Masyarakat  Hukum Adat.  Oleh  demikian  pemerintah  daerah  cukup  memiliki  andil  dalam  pelaksanaan program PTSL terhadap tanah adat, sehingga diperlukan kepanitian tersendiri yang melibatkan  masyarakat  adat  dengan  tujuan  dilakukannya  indentifikasi  masyarakat adat  untuk  diberikan sebuah  rekomendasi  penatausahaan  tanah  adat  sebagaimana Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat.  Penatausahan  tanah  adat  diajukan  ke kantor  pertanahan  untuk  dilakukan  pengukuran,  pemetaan  dan  pencatatan  dalam daftar tanah. Adanya pengakuan terhadap masyarakat adat oleh pemerintah daerah mengakibatkan  hasil  positif  agar  terdaftarnya  tanah-tanah  adat  sebagai  bentuk perlidungan hukum dan hak atas tanah masyarakat adat serta menghasilkan harapan pemerintah terhadap percepatan legalitas aset tanah adat di setiap daerah.
2. Diperlukan  penentuan  biaya  PTSL  dengan  memperhatikan  indikator  kesulitan  dan kontur  tanah  terhadap  objek  program  PTSL.  Hal  tersebut  perlu  dilakukan  agar terhindar  adanya  tindakan  koruptif  dan  pengutan  liar  terhadap  peserta,  maraknya tindakan penyalahgunaan wewenang dalam program-program strategis pemerintah membuat pemerintah harus jeli melihat potensi tersebut dengan melakukan evaluasi dan pengawasan yang terus menerus tanpa menunggu adanya korban.
3. Diperlukannya akses informasi yang baik terhadap masyarakat calon peserta program PTSL.  Upaya  ini  harus  menjadi  perhatian  penyelenggara  agar  masyarakat  dengan mudah  memahami  proses  penyelenggarannya  baik  kaitan  dengan  data  fisik  yang harus  disiapkan  maupun  hal  lain  yang  berkenaan  dengan  persyaratan  dan  adanya pembayaran  dalam  proses  sertifikasi  tanah  program  PTSL.  Adanya  akses  informasi yang jelas juga menarik perhatian dan partisipasi masyarakat sehingga optimalisasi sasaran program ini dapat tercapai.
Tujuan yang hendak dicapai dalam program PTSL harus terselenggara dengan baik dan  terbuka,  sehingga  percepatan  yang  digaungkan  oleh  pemerintah  tidak  mengurangi kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah. Waktu yang tidak singkat dan
Pertanahan 6, no. 2 (2020): 236–48, https://doi.org/https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.414.
sumber daya manusia yang terbatas harus mampu meminimalisir terjadinya kesalahan dan kekeliruan yang dapat terjadi dalam pelaksanaannya, oleh demikian tidak terjadi konflik dan sengketa akibat adanya kesalahan data dan informasi yang disajikan.

## KESIMPULAN
Penyelenggaran  program  PTSL  bertujuan  untuk  meningkatkan  perhatian  dan partisipasi  masyarakat  terhadap  pendaftaran  tanah  yang  selama  ini  disesali  akibat  proses yang  rumit,  waktu  yang  lama  dan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Pelaksanaan  yang  pasti,  cepat, sederhana  terbuka  dan  biaya  murah  menjadi  acuan  dan  bentuk  keseriusan  pemerintah dalam  meningkatkan  minat  dan  kemauan  masyarakat  untuk  melindungi  kepemilikan terhadap  tanahnya.  Namun  pelaksanaan  program  PTSL  harus  dilakukan  pengawasan  dan koordinasi  pihak  terkait  agar  meminima;isir  terjadi  kekeliruan  dan  penyalahgunaan wewenang para penyelenggara. Sehingga kepastian dan perlidungan hukum tidak diciderai oleh  tindakan-tindakan  yang  tidak  bertanggungjawab  atau  tindakan  yang  tanpa  dasar hukum  yang  jelas  termasuk  tindakan  pungutan  lair  terhadap  peserta  PTSL.  Kemudian pemerintah  perlu  memperbaiki  peregulasian  PTSL  terhadap  sistem  penyederhanaan  surat pernyataan  penguasaan  fisik  bidang tanah.  Surat  ini  merupakan  alas  hak  yang  diakui  oleh pemerintah  dan  bisa  dijadikan  untuk  keperluan  bukti  pengajuan  sertifikat  program  PTSL namun membelakangi peraturan dan ketentuan lain yang berlaku terhadap peraturan yang telah  dibentuk  sebelumnya  dan  berpotensi  buruk  terhadap  pendaftaran  tanah  yang berkepastian hukum.

## REFERENSI
Andre,  Joy.  “Program  PTSL  Gratis  Di  Kota  Bekasi  Diduga  Disusupi  Praktik  Pungli  Jutaan Rupiah  Artikel  Ini  Telah  Tayang  Di  Kompas.Com  Dengan  Judul  "Program PTSL  Gratis  Di  Kota  Bekasi  Diduga  Disusupi  Praktik  Pungli.”  Kompas.com, 2022.
https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/28/15221001/program- ptsl-gratis-di-kota-bekasi-diduga-disusupi-praktik-pungli-jutaan?page=all.
Arung Labi, Joshua Melvin, Sri Susyanti Nur, and Kahar Lahae. “Analisis Hukum Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Terhadap  Tanah  Tongkonan.”
Mulawarman Law Review 6, no. 32 (2021): 15–31. https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.525.
Ayu,  Isdiyana  Kusuma.  “Problematika  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Melalui  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu.” Legality : Jurnal Ilmiah Hukum 27, no. 1 (2019): 27. https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8956.
Istiqamah, Istiqamah. “Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Terhadap Kepemilikan Tanah.” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum  5,  no.  1  (2018):  226. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5814.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2005.
Monoarfa, M Pahdi. “Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018  Dalam  Meningkatkan  Minat  Masyarakat  Pada  Pensertifikatan  Tanah Di  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Banjarbaru.” JIEB :  Jurnal  Ilmiah Ekonomi Bisnis 7, no. 1 (2021): 83–93.
https://doi.org/https://doi.org/10.35972/jieb.v7i1.409.
Peranginangin,  Wita  Sari,  and  Devi  Siti  Hamzah  Marpaung.  “Penyelesaian  Sengketa  Tanah Yang Belum Bersertifikat Melalui Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional.” Widya Yuridika 5, no. 1 (2022): 191. https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2493. Permadi,  Iwan,  and  Irsyadul  Muttaqin.  “Potensi  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Di  Indonesia.”
JUSTISI 9, no. 2 (2023): 201–16. https://doi.org/https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2345.
Rachmawati, Sisca Anindya. “Revolusi Sistem Pencatatan Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (Ptsl)  (Studi  Lapangan  Di  Desa  Bantul).” Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum 3, no. 1 (2021): 105– 28. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.273.
Raharjo, Agus. “1.319 Warga Jadi Korban Pungli Program PTSL Mantan Kades Di Tangerang.” REPUBLIKA.CO.ID,
2022. https://news.republika.co.id/berita/rejghp436/1319-warga-jadi-korban- pungli-program-ptsl-mantan-kades-di-tangerang.
Rheza, Kurnia, and Randy Adinegoro. “Tantangan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Ende.” JURNAL WIDYA BHUMI 3, no. 1 (2023): 1–12. Ria  Sintha  Devi.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  Melalui  Proyek Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (Ptsl)  Di Kantor  Badan  Pertanahan Nasional Kota Medan.” Jurnal Rectum 1, no. 1 (2019): 47–86.
Sirait,  San  Yuan,  Muhammad  Nazer,  and  Busyra  Azheri.  “Sertifikasi  Tanah  Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap : Deskripsi Dan Manfaatnya.” Bhumi: Jurnal  Agraria  Dan  Pertanahan  6,  no.  2  (2020):  236–48. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.414.
Sonatra,  Pandji  Ndaru,  Widodo  Tresno  Novianto,  and  Agus  Riewanto.  “Konstruksi Pengawasan  Independen  Untuk  Mencegah  Tindak  Pidana  Pungutan  Liar Dalam Pelayanan Publik.” Masalah-Masalah Hukum 48, no. 1 (2019): 60–70. https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.60-70.
Tanah,  Pendaftaran,  Sistematis  Lengkap,  and  Ferdy  Nugraha.  “Implementasi  Prinsip  Good Governance  (Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik)  Dalam  Pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL).” Unes  Law  Review  5,  no.  3
(2023): 1076–82. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.
Tatara,  Tirsa,  Kadi  Sukarna,  and  Zaenal  Arifin.  “Tindak  Pidana  Korupsi  Bidang  Pertanahan
Terhadap  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL).” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 310–19.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6400.
Widianugraha,  Prama.  “Tinjauan  Normatif  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Dikaitkan Pembentukan  Aturan  Peraturan  Perundang-Undangan.” Jurnal  Bina  Mulia Hukum 3, no. 2 (2019): 208–23. https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.17.
Wiratmoko,  Shendy  Adityo,  and  Achmad  Busro.  “Tinjauan  Yuridis  Pelaksanaan  Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Pasuruan.” Notarius 15, no. 1 (2022): 120–32. https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46028.