## Kontribusi dan Efektivitas PAD dan Dana Perimbangan terhadap APBD
Provinsi Kalimantan Selatan
Erza Fakhrur Rozi*, Saipudin Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat *erza.rozi@gmail.com

## Abstract
These studies are targeted or targeted: 1)To find out the level of effectiveness of local revenue sources and the balancing fund against the regional budget (APBD) from 2018-to 2014, 2) To find out the contribution of the sources of local revenue and the balanced fund to the regional budget. ) from 2018-to to 2014.
This study and study can be considered a qualitative descriptive study and study. Data was collected through documentation and a literature study.
The  results  of  the  assessment  and  study  showed:  1)The  Level  of  Effectiveness  of Regional Original Revenue of South Kalimantan Province in 2014-2018 ranged from 88.38- to  100.80  percent,  and  the  average  annual  rate  was  86.37  percent  in  the  EFFECTIVE category. Level of Effectiveness of the South Kalimantan Provincial Balance Fund in 2014- 2018, ranging from 98.59-105.25 percent and an average annual of 101.96 percent with a VERY EFFECTIVE category, 2) PAD contributions to the APBD from 2014-2018, ranging from  44.84  -  52.95  percent  with  an  annual  average  of  49.35  in  the  GOOD  category.  The contribution of the Balancing Fund to the Regional Budget from 2014-to 2018 ranged from 33.55-to 48.11 percent, with an annual average of 41.69 percent in the ENOUGH category.
Keywords : Contribution and Effectiveness, Local Own Revenue, Balancing Fund, Regional Revenue and Expenditure Budget, Qualitative Descriptive.

## Abstraksi
Erza  Fakhrur  Rozi  (2020),  Analisis  Kontribusi  dan  Efektivitas  Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Pengkajian dan penelaahan ini bertarget atau sasaran: 1) Untuk mengetahui tingkat efektivitas sumber-sumber pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD)  dari  tahun  2018-2014,  2)  Untuk  mengetahui sumbangan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dari tahun 2018-2014.
Pengkajian  dan  penelaahan  ini  dapat  dianggap  sebagai  pengkajian  dan  penelaahan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan.
Hasil  pengkajian  dan  penelaahan  menunjukkan:  1)  Tingkat  Efektivitas  Pendapatan Asli  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  pada  tahun  2014-2018,  berkisar  88.38-100,80 persen  dan  rata-rata  pertahunnya  86.37  persen  dengan  ketegori  EFEKTIF.  Tingkat Efektivitas Dana Perimbangan Provinsi Kalimatan Selatan pada tahun 2014-2018, berkisar 98.59-105.25  persen  dan  rata-rata  pertahunnya  sebesar  101,96  persen  dengan  kategori
SANGAT EFEKTIF, 2) Sumbangan PAD terhadap APBD dari tahun 2014-2018, berkisar sebesar  44.84  -  52.95  persen  dengan  rata-rata  pertahunnya  sebesar  49,35  dengan  kategori BAIK.  Sumbangan  Dana  Perimbangan  terhadap  APBD  dari  tahun  2014-2018,  berkisar 33.55-48.11  persen  dengan  rata-rata  pertahunnya  sebesar  41.69  persen  dengan  kategori CUKUP.
Kata  Kunci  : Kontribusi  dan  Efektivitas,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Perimbangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Deskriptif Kualitatif.

## PENDAHULUAN
Pada era otonomi daerah masa kini, daerah diserahkan tanggung jawab untuk mengatur serta mengurus perihal masalah daerahnya sendiri dalam pengelolaan aktifitas daerah. Maka sebab itu, pemerintah daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki  untuk  aktifitas  pembangunan  daerah.  Target  atau  sasarannya  untuk  lebih mendekatkan  pengayoman  pemerintah  kepada  masyarakat,  dengan  harapan  masyakat mengamati  serta  mengendalikan  aktivitas  penggunaan  dana  yang  berasal  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) bisa diibaratkan sebagai sumber pemasukan yang  signifikan  bagi  pendanaan  rutin  dan  pembangunan  di  sebuah  daerah  otonom. Berdasarkan  Undang-undang  No.  23  Tahun  2014  Mengenai  Pemerintahan  Daerah menjelaskan tentang, pemasukan daerah berasal dari pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba Badan  Usaha Milik  Daerah, dan pendapatan lain yang  sah.  Merujuk  kepada  Undang-undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  Dana  Perimbangan  dapat disama  artikan  dengan  dana  yang  berasal  dari  pendapatan  APBN  yang  dibagikan  kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam melakukan kegiatan desentralisasi. Dana Perimbangam  terbagi  atas  Dana  Bagi  Hasil  Pajak,  Dana  Bagi  Hasil  Bukan  Pajak,  Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
Salah  satu  cara  untuk  melihat  hasil  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan daerahnya  dapat  disama  artikan  dengan  melakukan  analisis  tingkat  terhadap  APBD  yang telah diimplementasikan dan dilaksakannya. Hasil analisis tingkat keuangan ini setelahnya digunakan  sebagai  tolak  ukur,  salah  satunya  dapat  disama  artikan  dengan  mengukur
efektivitas  dalam  merealisasikan  pendapatan  daerah  dan  mengukur  sumbangan  masing- masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
Pemasukan Pendapatan Asli Provinsi Kalimantan Selatan memperlihatkan bahwa sampai dengan  tahun  2018,  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  sebesar  Rp. 6.592.642.996.631,7-,. Dan juga dilihat dari sumber-sumber Dana Perimbangan mengalami kenaikan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2018. Dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kenaikan dari tahun ketahunnya dan sumbangannya pun berada dalam angka positif.
Pada  penjelasan  latar  belakang  diatas  dapat  dibuat  rumusan  masalahnya  yang  berupa, Bagaimana tingkat efektivitas sumber-sumber pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dari tahun 2014-2018  ?  dan  Bagaimana kontribusi  sumber-sumber pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dari tahun 2014-2018  ?.  Rumusan  masalah  tersebut  berdasarkan  tujuan  penelitian  untuk  mengetahui tingkat  kontribusi  dan  efektivitas  Pendapatan  Daerah  dan  Dana  Perimbangan  terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2018-2014.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kontribusi
Kontribusi dapat disama artikan dengan sumbangan yang diserahkan sebuah lembaga atau non-lembaga sebagai usaha membantu kerugian atau membantu kekurangan terhadap hal yang diperlukan. Maka kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diserahkan oleh  Pendapatan  Asli  daerah  dan  Dana  Perimbangan  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah.

## Efektivitas
Efektivitas dapat disama artikan dengan tingkatan berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai  target  atau  sasarannya.  Apabila  suatu  lembaga  atau  non-lembaga  berhasil mencapai  target  atau  sasaran,  maka  lembaga  atau  non-lembaga  tersebut  dikatakan  telah berjalan  semetode  efektif.  Efektivitas  dapat  disama  artikan  dengan  mengukur  rentang keberhasilan antara hasil Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  daerah  dapat  disama  artikan  dengan  seluruh  pemasukan  dana  yang merupakan  kewenangan  daerah dan  ditetapkan  sebagai  penambahan nilai  kekayaan bersih dalam rentang waktu tahun suatu dana yang disediakan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Pendapatan daerah tersebut berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

## Dana Perimbangan
Dana Perimbangan dapat dianggap sebagai salah satu inti dari pendapatan daerah yang lahir dari APBN untuk membantu kegiatan pemerintah daerah dalam mencapai target atau sasaran pemberian otonomi kepada daerah, yaitu salah satunya mengoptimalkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin lebih baik dan efektif serta pemanfaatan sumber daya alam. Dana Perimbangan di bagi menjadi tiga yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBD  dapat  dianggap  sebagai  alat  kebijakan  yang  pital  bagi  pemerintah  daerah. Lanjutnya,  anggaran  daerah  juga  digunakan  sebagai  peralatan  untuk  menunjukan  skala pendapatan  dan  pengeluaran,  membantu  pengambilan  keputusan  dan  perencanaan pembangunan, estimasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar pengulasan kinerja, alat bantu untuk memotivasi para perangkat kerja, dan alat untuk berdiskusi bagi seluruh aktivitas dari berbagai unit kerja.
Berdasarkan  Pemendagri  No.  21  Tahun  2011,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) dapat disama artikan dengan rencana keuangan setiap tahun pemerintahan daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD  (Dewan Perwakilan Daerah), dan diimplementasikan dengan peraturan daerah.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  terdahulu  yang  dilaksanakan  oleh  (Rima  Adelina,2011)  menunjukkan tingkat  efektivtas  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  tahun  2007  -2011  berada  dalam kondisi  efektif  dengan  tingkat  presentase  melebihi  100%,  sedangkan  tingkat  kontribusi menunjukkan kondisi sangat kurang dengan tingkat presentase kurang dari 10%.
Penelitian terdahulu yang dilaksaksanakan oleh (Juliawati, dkk, 2012) memperlihatkan kondisi  parsial  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Perimbangan  terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Penelitian  terdahulu  yang  dilaksanakan  oleh  (W.  Adawiyah,  I.C  Kusuma,  2015) memperlihatkan  kontribusi  penerimaan  PAD  dan  Dana  Perimbangan  terhadap  APBD  dari tahun 2006-2010 degan hasil rata-rata pertahun 13,55% untuk PAD dan 75,53% untuk Dana Perimbangan. Untuk tingkat efektivitas 2010-2016 memperlihatkan hasil yang sangat efektif dengan pencapaian realisasi yang melebihi target yang telah ditentukan.
Penelitian  terdahulu  yang  dilaksanakan  oleh  (Decta  Pitron  Lugastoro,2016) menunjukkan  rasio  PAD  dan  DAK  terhadap  Belanja  Modal  mempunyai  pengaruh  positif signifikan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia,  Rasio  DAU  terhadap  Belanja  modal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusiam dan Rasio DBH terhadap Belanja Modal mempunyai pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Jawa Timur.
Penelitian  terdahulu  yang  dilaksanakan  oleh  (Mohammad  Riduansyah,  2016) menyatakan  kontribusi  komponen  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap  penerimaan APBD  Pemerintah  Daerah  Kota  Bogor  sangat  fluktuatif.  Hal  ini  dikarenakan  terubahnya peraturan perundang-undangan dalam rentang waktu tahun anggaran 1993/1994-2000, dan terakhir berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Lokasi Penelitian
Jenis  Penelitian yang digunakan  adalah Deskriptif Kualitatif yang mengggambarkan dan menguraikan masalah dan pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan yang akan dijabarkan dan diamati.
Lokasi Penelitian ini berfokus pada Provinsi Kalimantan selatan dengan pertimbangan melihat potensi daerah tersebut.
Sumber Data Penelitian
Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang dimana data yang diperoleh dari catatan,  buku  atau  majalah  berupa  laporan  keuangan  publikasi  pemerintah  maupun  suatu perusahaan, artikel, jurnal dan lain sebagainya.

## Objek Penelitian
Tempat/lokasi  penelitian  disini  ialah  Dinas  Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi Kalimantan Selatan.

## Teknik Analisis Data
Rumus yang dipakai untuk melihat sumbangan dapat disama artikan dengan sebagai berikut:
Pn  = 𝑄𝑋 𝑄𝑌 × 100%
Dimana :
Pn = Sumbangan Penerimaan Komponen PAD terhadap APBD (Rupiah),
QY = Jumlah Penerimaan APBD (Rupiah),
QX = Jumlah Komponen penerimaan PAD/ Dana Perimbangan (Rupiah), n = Tahun
Untuk  melihat  besarnya  sumbangan  PAD  dan  Dana  Perimbangan  terhadap  APBD dapat diinterprestasikan pada kategori yang dikeluarkan oleh litbang Depdagri Fisipol UGM sebagai berikut:
Tabel 1 Interprestasi Nilai Sumbangan Kriteria Rasio Sumbangan (%) Sangat Kurang 0,00 – 10,00 Kurang 10,00 – 20,00 Sedang 20,00 – 30,00 Cukup 30,10 – 40,00 Baik 40,10 – 50,00 Sangat Baik > 50,00
Sumber: Syamni dan Martunis (2013)
Rumus  pengukuran  efektivitas  untuk  penerimaan  sumber-sumber  PAD  dan  Dana Perimbangan dapat disama artikan dengan sebagai berikut:
Efektivitas = Realisasi Sumber − Sumber PAD dan Dana Perimbangan Target Sumber − Sumber PAD dan Dana Perimbangan × 100%
Departemen  Dalam  Negeri  dengan  Kepmendagri  Nomor  709.900.327  Tahun  1996 mengkategorikan  kemampuan  efektivitas  keuangan  daerah  otonom  kedalam  lima  tingkat efektivitas sebagai berikut:
Tabel 2 Efektivitas Keuangan Daerah Otonom Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian (%) Sangat Efektif >100 Efektif >90 – 100 Cukup Efektif >80 – 90 Kurang Efektif >60 – 80 Tidak Efektif ≤60
Sumber:  Depdagri,. Kepmendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 (Syamni dan Martunis 2013)

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tabel 3 Total APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2018 Tahun Pendapatan Belanja Pembiayaan Total 2014 4,793,164,631,015.94 4,917,827,639,756.94 746,044,087,670.66 5,539,208,718,686.60 2015 4,746,943,175,618.91 5,102,865,250,356.48 737,981,195,295.66 5,484,924,370,914.57 2016 5,218,654,285,851.63 5,178,766,888,168.00 357,369,805,905.09 5,576,024,091,756.72 2017 5,604,988,173,755.66 5,865,576,340,533.18 366,355,185,929.72 5,971,343,359,685.38 2018 6,592,642,996,631.70 6,082,587,192,592.21 130,243,835,036.00 6,722,886,831,667.70
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020
Pada  Tabel  3  bisa  dilihat  bahwa  jumlah  pendapatan  terendah  ada  pada  tahun  2015 sebesar  4,746,943,175,618.91  Triliun,  dan  yang  tertinggi  pada  tahun  2018  sebesar 6,592,642,996,631.70  Triliun.  Dan  untuk  jumlah  belanja  terendah  ada  pada  tahun  2014 sebesar  4,793,164,631,015.94  Triliun,  dan  yang  tertinggi  berada  pada  tahun  2018  sebesar 6,082,587,192,592.21  Triliun.  Dan  untuk  jumlah  pembiayaan  terendah  berada  pada  tahun 2018 sebesar 130,243,835,036.00 Triliun, dan yang tertinggi berada pada tahun 2014 sebesar
746,044,087,670.66 Triliun. Dan untuk  total  APBD Provinsi  Kalimantan Selatan terendah berada  pada  tahun  2015  sebesar  5,484,924,370,914.57  Triliun,  dan  yang  tertinggi  berada pada tahun 2018 sebesar 6,722,886,831,667.70 Triliun.
Pendapatan Asli Daerah
Tabel 4 Target dan Realisasi PAD Provinsi Kalimatan Selatan Tahun 2014-2018 Tahun Target Realisasi Surplus/(Defisit) 2014 2,875,793,953,000.00 2,898,704,954,479.94 22,911,001,479.94 2015 2,934,170,710,000.00 2,684,908,313,880.91 (249,262,396,119.09) 2016 2,484,662,708,000.00 2,500,073,656,773.63 15,410,948,773.63 2017 3,223,293,983,408.00 2,848,892,104,718.66 (374,401,878,689.34) 2018 3,538,479,935,579.00 3,557,316,628,829.70 18,836,693,250.70
Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020.
Pada Table 4 dapat dilihat pada tahun 2014 dengan target 2,875,793,953,000.00 Triliun dengan realisasi sebesar 2,898,704,954,479.94 Triliun, menunjukkan kondisi surplus sebesar 22,911,001,479.94  Miliar.  Pada  tahun  2015  pemerintah    menaikkan  target  sebesar 2,934,170,710,000.00 Triliun dengan realisasi sebesar 2,684,908,313,880.91 Triliun, hal ini menunjukkan  kondisi    defisit  sebesar  249,262,396,119.09  Miliar.  Pada  tahun  2016 pemerintah  menurunkan  target  sebesar  2,484,662,708,000.00  Triliun  dengan  realisasi 2,500,073,656,773.63 Triliun, hal ini menghasilkan kondisi surplus sebesar 15,410,948,773.63  Miliar.  Pada  tahun  2017  pemerintah  menaikkan  target  sebesar 3,223,293,983,408.00  Triliun    dengan  realisasi  2,848,892,104,718.66  Triliun,  hal  ini menghasilkan  kondisi  defisit  sebesar  374,401,878,689.34  Miliar.  Pada  tahun  2018 pemerintah menaikkan target kembali sebesar 3,538,479,935,579.00 Triliun dengan realisasi sebesar 3,557,316,628,829.70 Triliun, hal ini menunjukkan kondisi surplus 18,836,693,250.70 Miliar.
Dana Perimbangan
Tabel 5
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2018
Tahun Target Realisasi Surplus/(Defisit) 2014 1,865,960,491,500.00 1,858,359,631,211.00 (7,600,860,289.00) 2015 1,925,562,398,000.00 2,026,632,226,339.00 160,671,734,839.00 2016 2,648,678,465,300.00 2,682,349,255,301.00 33,670,790.001.00 2017 2,751,023,025,000.00 2,712,223,930,644.00 (38,799,094,356.00) 2018 2,842,354,854,916.00 2,842,354,854,916.00 144,334,896,747.00
Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020
Pada  Table  5  dapat  dilihat  pada  tahun  2014  memiliki  target  sebesar 1,865,960,491,500.00  Triliun  dengan  realisasi  sebesar  1,858,359,631,211.00  Triliun, menghasilkan kondisi defisit sebesar 7,600,860,289.00 Miliar. Pada tahun 2015 pemerintah menaikkan  target  sebesar  1,925,562,398,000.00  Triliun  dengan  realisasi  sebesar 2,026,632,226,339.00  Triliun,  menghasilkan  kondisi  surplus  sebesar  160,671,734,839.00 Miliar. Pada tahun 2016 pemerintah menaikkan target sebesar 2,648,678,465,300.00 Triliun dengan  realisasi  sebesar  2,682,349,255,301.00  Triliun,  menghasilkan  kondisi  surplus 33,670,790.001.00  Miliar.  Pada  tahun  2017  pemerintah  menaikkan  target  sebesar 2,751,023,025,000.00  Triliun  dengan  realisasi  sebesar  2,712,223,930,644.00  Triliun, menghasilkan kondisi defisit sebesar 38,799,094,356.00 Miliar. Pada tahun 2018 pemerintah menaikkan  targer  sebesar  2,842,354,854,916.00  Miliar  dengan  target  sebesar 2,842,354,854,916.00  Triliun,  menghasilkan  kondisi  surplus  sebesar  144,334,896,747.00 Miliar.
Hasil Pembahasan dan Analisis Data
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD
Tabel 6 Sumbangan PAD terhadap APBD Tahun PAD APBD Sumbangan (%) Kriteria 2014 2,898,704,954,479.94 5,539,208,718,686.60 52.33 SANGAT BAIK 2015 2,684,908,313,880.91 5,484,924,370,914.57 48.95 BAIK 2016 2,500,073,656,773.63 5,576,024,091,756.72 44.84 BAIK 2017 2,848,892,104,718.66 5,971,343,359,685.38 47.71 BAIK 2018 3,557,316,628,829.70 6,722,886,831,667.70 52.91 SANGAT BAIK
Sumber : Hasil Pengolahan 2020
Dapat dilihat dari tabel diatas, sumbangan PAD terhadap APBD menunjukkan kisaran 44.84 - 52.91 persen dan rata-rata per tahunnya sebesar 49.35 persen yang masuk di dalam kategori BAIK dalam jangka tahun 2014 – 2018. Kondisi sumbangan PAD terhadap APBD mengalami fluktuasi namun dilihat dari jenis kriteria menunjukan rata-rata kriteria BAIK dan SANGAT  BAIK,  hal  ini  menunjukan  bahwa  pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Selatan mengalokasikan dana PAD ke program-program prioritas untuk memajukan pembangunan daerah  seperti  program  infrastruktur  untuk  mempermudah  dan  meningkatkan  ekonomi daerah.
Sumber-sumber  penerimaan  sumbangan  PAD  terhadap  APBD  berasal  dari penerimaan  pajak  daerah,  penerimaan  retribusi  daerah,  penerimaan  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Kontribusi Dana Perimbangan terhadap APBD

## Tabel 7 Sumbangan Dana Perimbangan terhadap APBD
Tahun Dana Perimbangan APBD Sumbangan (%) Kriteria 2014 1,858,359,631,211.00 5,539,208,718,686.60 33.55 CUKUP 2015 2,026,632,226,339.00 5,484,924,370,914.57 36.95 CUKUP 2016 2,682,349,255,301.00 5,576,024,091,756.72 48.11 BAIK 2017 2,712,223,930,644.00 5,971,343,359,685.38 45.42 BAIK 2018 2,842,354,854,916.00 6,722,886,831,667.70 44.43 BAIK
Sumber : Hasil Pengolahan 2020
Dapat  dilihat  pada  tabel  8  diatas,  sumbangan  Dana  Perimbagan  terhadap  APBD menunjukan kisaran 33.55 – 48.11 persen dengan rata-rata per tahunnya sebesar 41.69 persen dan masuk dalam kategori CUKUP pada tahun 2014-2015 dan kategori BAIK pada tahun 2016-2018. Kondisi sumbangan Dana Perimbangan terhadap APBD berjalan fluktuatif tetapi mengalami kenaikan angka nominal dalam setiap tahunnya. Hal ini sebenarnya menunjukkan tidak sejalannya dengan kegiatan otomoni daerah yang tidak menggambarkan kemandirian pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber-sumber penerimaan di daerahnya. Pada Dana  Bagi  Hasil  Pajak/Bukan  Pajak  menunjukkan  kontribusi  per  tahunnya  sebesar  14,85
persen  dengan  kriteria  kurang,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  kurang menggali potensi daerahnya untuk memajukan sumber pendapatan yang berasal dari pajak maupun  non-pajak  (SDA)  demi  terciptanya  pelaksanaan  kegiatan  desentralisasi.  Dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah  dengan  memperhatikan  potensi  daerah  penghasil.  Dana  Bagi  Hasil  bersumber  dari Hasil  Pajak  yang  berupa  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,    Pajak  Penghasilan  dan  Cukai  Hasil Tembakau. Dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yang bersumber dari hasil sumber daya alam yang berupa  Hasil Kehutanan, Mineral  dan Batu Bara, Minyak dan Gas,  Panas Bumi dan Perikanan. Pada Dana Alokasi Umum menunjukkan kontribusi per tahunnya sebesar 14,45 persen.  Walaupun  berada  pada  kondisi  kriteria  Kurang,  hal  ini  menggambarkan  bahwa pemerintah  daerah  provinsi  Kalimatan  Selatan  sudah  mencerminkan  kemandirian  dalam melaksanakan kegiatan otomoni  daerah dalam  rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat  seperti  bidang  kesehatan  dan  pendidikan.  Pada  Dana  Alokasi  Khusus menunjukkan  kontribusi  setiap  tahunnya  sebesar  9,52  persen  dengan  kriteria  Kurang, walaupun  Kontribusi  Dana  Alokasi  Khusus  menunjukkan  kriteria    Sangat  Kurang, sebenarnya hal ini menggambarkan kondisi dimana pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan telah mandiri dalam kegiatan otonomi daerah dengan tidak terlalu bergantung  pada pemerintah  pusat.  Hal  ini  pula  membuktikan  bahwa  pemerintah  daerah  telah  mampu membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik.
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tabel 8

## Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Tahun Target PAD Realisasi PAD Efektivitas (%) Kriteria 2014 2,875,793,953,000.00 2,898,704,954,479.94 100.80 SANGAT EFEKTIF 2015 2,934,170,710,000.00 2,684,908,313,880.91 91.50 EFEKTIF 2016 2,484,662,708,000.00 2,500,073,656,773.63 100.62 SANGAT EFEKTIF 2017 3,223,293,983,408.00 2,848,892,104,718.66 88.38 CUKUP EFEKTIF
2018 3,538,479,935,579.00 3,557,316,628,829.70 100.53 SANGAT

## EFEKTIF
Sumber : Hasil Pengolahan 2020
Dapat  dilihat  pada  Tabel  9  diatas,  efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi Kalimantan Selatan dalam tahun 2014 – 2018 berkisar 88.38 – 100.80 persen dengan rata- rata  per  tahun  96.37  dan  masuk  dalam  kategori  efektif.  Provinsi  Kalimantan  Selatan menunjukkan bahwa dana penerimaan PAD mengalami kenaikan dan masuk dalam ketegori efektif  setiap  tahunnya  yang  berarti  penerimaan  realisasi  melebihi  target  anggaran  yang disediakan dan hal ini disebabkan oleh sumbangan dari pendapatan hasil pajak daerah, hasil retribusi  daerah,  hasil  pendapatan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli daerah  yang  sah  dan  membuktikan  bahwa  PAD  Provinsi  Kalimantan  Selatan  bekerja produktif  dan  mencapai  kemandirian.  Walaupun  dibeberapa  tahun  yang  besangkutan  dari angka nominal ataupun persentase efektivitas mengalami kondisi fluktiasi seperti tahun 2015 dan 2017 yang mengalami penurunan.
Efektivitas Dana Perimbangan
Tabel 9 Efektivitas Dana Perimbangan Tahun Target Dana Perimbangan Realisasi Dana Perimbangan Efektivitas (%) Kriteria 2014 1,865,960,491,500.00 1,858,359,631,211.00 99.59 EFEKTIF 2015 1,925,562,398,000.00 2,026,632,226,339.00 105.25 SANGAT EFEKTIF 2016 2,648,678,465,300.00 2,682,349,255,301.00 101.27 SANGAT EFEKTIF 2017 2,751,023,025,000.00 2,712,223,930,644.00 98.59 EFEKTIF 2018 2,842,354,854,916.00 2,986,689,751,663.00 105.08 SANGAT

## EFEKTIF
Sumber : Hasil Pengolahan 2020
Dapat  dilihat  pada  Tabel  10  diatas,  efektivitas  Dana  Parimbangan  berkisar  98,59  – 105.25  persen  dengan  rata-rata  per  tahunnya  sebesar  101,96  persen  yang  masuk  dalam kriteria  sangat  efektif.  Walaupun  dalam  tahun  tertentu  yaitu  tahun  2014  dan  2017  masuk dalam  kriteria  efektif  sedangkan  pada  tahun  2015,  2016  dan  2018  masuk  dalam  kriteria
sangat efektif, hal ini sudah menunjukan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan sudah mandiri mengembangkan potensi daerahnya dalam mengelola sumber daya sehingga meningkatkan pendapatan daerah dan mensejahterakan masyarakat daerah. Dana transfer daerah bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Penyesuaian).

## PENUTUP

## Keterbatasan Penelitian
Data yang sediakan pada dinas terkait kurang lengkap dikarenakan sebagian data sudah dibukukan  sehingga  peneliti  mengambil  data  dengan  cara  mendokumentasikan  melalui handphone berupa foto.

## Kesimpulan
Sumbangan PAD terhadap APBD dari tahun 2014-2018, berkisar sebesar 44.84 - 52.95 persen  dengan  rata-rata  pertahunnya  sebesar  49,35  dengan  kategori  BAIK.  Kondisi Sumbangan  PAD  mengalami  fluktuasi  pada  tahun  2014-2018,  namun  kondisi  ini  tetap menunjukkan  kondisi  kriteria  SANGAT  BAIK  dan  BAIK.  Kondisi  ini  didukung  oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memajukan dan meningkatkan Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.
Sumbangan  Dana  Perimbangan  terhadap  APBD  dari  tahun  2014-2018,  berkisar 33.55-48.11  persen  dengan  rata-rata  pertahunnya  sebesar  41.69  persen  dengan  kategori CUKUP.  Kondisi  Dana  Perimbangan  dalam  tahun  2014-2018  berjalan  fluktuatif  tetapi mengalami kenaikan angka nominal setiap tahunnya yang pada awalnya berada pada kondisi CUKUP  menjadi  kondisi  BAIK.  Hal  ini  disebabkan  oleh  meningkatnya  Pendapatan  Dana Transfer Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  dan  Dana  Transfer  dari  Pemerintah  Pusat  Lainnya  (Dana Penyesuian).  Hal  ini  sebenarnya  menunjukkan  tidak  sejalannya  dengan  kegiatan  otomoni daerah yang tidak menggambarkan kemandirian pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber-sumber penerimaan di daerahnya.
Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2014-2018,  berkisar  88.38-100,80  persen  dan  rata-rata  pertahunnya  86.37  persen  dengan ketegori EFEKTIF. Kondisi efektivitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berjalan fluktuatif dibeberapa tahun yaitu pada tahun 2015 dan 2017, tetapi ditahun lainnya cenderung mengalami kenaikan angka nominal realisasi yang melebihi target anggaran. Hal ini  disebabkan  oleh  sumbangan  dari  pendapatan  hasil  pajak,  hasil  retribusi  daerah,  hasil pendaptan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Tingkat Efektivitas Dana Perimbangan Provinsi Kalimatan Selatan pada tahun 2014- 2018, berkisar 98.59-105.25 persen dan rata-rata pertahunnya sebesar 101,96 persen dengan kategori SANGAT EFEKTIF. Kondisi dana perimbangan mengalami fluktuatif dibeberapa tahun  dari  segi  nominal  tingkat  pencapaian  target  dan  realisasi,  tetapi  kondisi  kriteria efektivitas  cenderung  menunjukkan  kriteria  EFEKTIF  dan  SANGAT  EFEKTIF.  Hal  ini disebabkan  oleh  tingkat  kemandirian  Provinsi  Kalimatan  Selatan  dalam  mengembangkan potensi  daerah  dan  mengelola  sumber  daya.  Pada  Dana  Bagi  Hasil  Pajak/Bukan  Pajak berkisar  98,94  -  125,24  persen  dengan  rata-rata  efektivitas  per  tahunnya  sebesar  109,96 persen  dengan  kategori  Sangat  Efektif.  Walaupun  berjalan  fluktuatif,  pemerintah  daerah provinsi Kalimantan Selatan setiap tahun yang bersangkutan selalu mencapai angka realisasi yang  melebihi  dari  target  yang  ditetapkan,  dikarenakan  pemerintah  daerah  telah  bekerja secara  optimal  dengan  memajukan  potensi  sumber  daya  alam  dan  sektor  pajak  di  daerah provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa sektor yang sangat perperan dalam penambahan nilai pendapatan di daerah provinsi Kalimantan Selatan ialah Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan,  Hasil Kehutanan dan Hasil Mineral dan Batu Bara.

## Saran
Untuk  pemerintah  perlu  memperhatikan  serta  meningkatkan  sektor-sektor  industri yang menjadi faktor pemicu pertambahan nilai pendapatan, seperti sektor pajak dan sumber daya  alam  (khususnya  bidang  pertambangan  dan  hasil  hutan)  guna    menciptakan peningkatkan pendapatan daerah sehingga Kontribusi dan tingkat efektivitas yang di berikan oleh PAD dan Dana Perimbangan dapat berfungsi untuk mesejahterakan masyarakat secara merata  dan  pemerintah  daerah  tidak  terlalu  bergantung  kepada  pemerintah  pusat  demi
terciptanya  pemerintahan  yang  mandiri  dan  demi  terciptanya  kegiatan  desentralisasi  yang baik dan ideal.
Untuk  masyarakat  melaksanakan  kewajiban  sebagai  masyarakat  wajib  pajak  dengan membayar pungutan pajak seperti pajak kendaraan bermotor dan lain-lain pajak yang tertera, demi meningkatkan pendapatan asli daerah dan terciptanya pembangunan daerah. Masyakat juga ikut andil dalam pemeliharaan sumber daya alam sebagai pemantau kegiatan pemerintah dalam peningkatan hasil sumber daya alam agak tidak terciptanya hal yang tidak diinginkan seperti eksploitasi yang berlebihan.

## Bibliography
Bogdan, Robert, dan Taylor. 2017. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Terjemahan oleh Arief Rurchan . Surabaya: Usaha Nasional.
Budiyuwono,  Nugroho.  2016. Pengantar  Statistik  Ekonomi  dan  Perusahaan .  Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Darise, Nurlan. 2017. Pengelolaan Keuangan Daerah . Jakarta: Indeks.
Djaenuri, Aries. 2017. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Guritno, T. 2015. Kamus Ekonomi, Bisnis, Perbankan . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Halim, Abdul, dan Theresia Damayanti. 2017. Pengelolaan Keuangan Daerah . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Mardiasmo. 2017. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: ANDI.
Narimawati, Umi, Sri Dewi, dan Lina Ismawati. 2016. Penulisan Karya Ilmiah : Panduan Awal menyusun  Skripsi  dan Tugas Akhir  Aplikasi  Pada Fakultas Ekonomi  UNIKOM . Bekasi: Genesis.
Syamni, Ghazali, dan Martunis. 2013. Pengaruh OPM, ROE dan ROA Terhadap Perubahan Laba  Pada  Perusahaan  Telekomunikasi  di  Bursa  Efek  Indonesia .  Vol.  2.  Jurnal Kebangsaan.
Yuwono,  Sonny.  2017. Memahami  APBD  dan  Permasalahannya  (Panduan  Pengelolaan Keuangan Daerah). Malang: Bayu Media Publishing.
Adelina,  R.  (2011). Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Banungan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik .
Julita Wati, D. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh .
Lugastoro, D. P. (2016). Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indek Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Jawa Timur .
Riduansyah, M. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Bogor) .
W. Adawiyah, I. K. (2015). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Sukabumi .