## HARAPAN DIHIJAUNYA LAUT PULAU BELITUNG

## Dicky Rachmawan
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan– LIPI dicky.rachmawan1992@gmail.com
Judul :  Konservasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat ( Mangrove Conservation and Society Welfare) Penulis :  Robert Siburian dan John Haba (ed) Penerbit :  Yayasan Pustaka Obor Indonesia Ketebalan  :  xxii + 280 halaman; 14,5 x 21 cm ISBN :  978-979-461-993-3 Edisi :  I, Maret 2016

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan terbesar  yang  dihiasi  hutan mangrove terluas  di dunia,  seluas  3.489.140,68  ha  (KLHK,  2015; Hartiani,  2017).  Luasnya  hutan mangrove di Indonesia sebanding dengan 23% hutan mangrove di dunia yang di dalamnya terdapat 43 spesies mangrove (Long dan Giri, 2011; KLHK, 2017).  Hal  ini  merupakan  kesempatan  dan tantangan  bagi  Indonesia.  Pada  buku  ini  Robert Siburian dan John Haba menggambarkan tentang hutan mangrove di  Indonesia,  studi  kasus  di Kepualaun Bangka Belitung, dengan pendekatan holistik  partisipatori  dan  kegiatan action research .  Membaca  buku  ini  dapat  membuka dan  memperluas  wawasan  kita  tentang  hutan mangrove dan  kekayaan  budaya  di  masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
Sebagai  permulaan  buku  ini  menceritakan tentang  hutan mangrove dan  kehidupan  nelayan secara  umum  di  Indonesia.  Kemudian  buku  ini mengkisahkan tentang Kepulauan Bangka Belitung  dari  aspek  sejarah  dan  potensi  sektoral hingga  tingkat  kecamatan.  Selanjutnya,  dijelaskan persepsi  dan  budaya  masyarakat  di  Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan hutan mangrove- nya.  Lebih  lanjut,  terdapat  pula  penjelasan tentang  potensi  dan  dinamika  pergulatan kepentingan  antarpihak  dari  hutan mangrove di Kepulauan  Bangka.  Beberapa  bagian  menceritakan tentang degradasi dari hutan mangrove , tetapi di akhir  bagian  buku  ini  menunjukan  kepada pembaca  bahwa  terdapat  sebuah  harapan  yang
dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat  melalui  manfaat  pengelolaan  hutan mangrove .
Kepualauan Bangka Belitung: Sejarah, Aturan, dan Paradoks
Kepulauan  Bangka  Belitung  adalah kepulauan  dengan  lokasi  yang  strategis  sebagai benteng alami pertahanan bagi  Kerajaan Sriwijaya  dan  Majapahit  yang  terkenal  dengan Lada  Putih  Muntoknya.  Momentum  perubahan Kepualauan Bangka terjadi di tahun 1832, ketika JP  de  Le  Motte  sebagai  asisten  residen Pemerintah  Belanda  menemukan  timah.  Sejak itu  dimulailah  pengeksploitasian  timah  di Kepulauan  Bangka  Belitung  sebelum  Indonesia merdeka (Siburian dan Haba, 2016).
Pemerintah  Indonesia telah  memonopoli dan  mengeksploitasi  tambang  timah  sebagai komoditas  strategis  yang  tertera  pada  Peraturan Pemerintah  No.  27  tahun  1980  tentang Pengelolaan  Mineral  oleh  PT.  Timah  (BUMN) dan  PT.  Koba  Tin  dari  Malaysia  di  Kepulauan Bangka  Belitung.Semakin  buruknya  eksploitasi timah  terjadi  ketika  Pemerintah  Indonesia mengeluarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Industri dan  Perdagangan  No.146/MPP/Kep/4  Tahun 1999  yang  menyatakan  penambangan  timah dapat  dilakukan  tidak  hanya  oleh  negara (Siburian  dan  Haba,  2016).  Berubahnya  aturan sebagai  struktur  sosial  tentang  penambangan timah berdampak pula pada masyarakat di Pulau Baka  Belitung.  Perubahan  mata  pencahrian
terjadi dari sektor agrikultur ke sektor pertambangan  disertai  masuknya  investor  dengan modal ekonominya untuk mengeksploitasi timah(Wirutomo, 2013).
Perubahan  aturan  itu  berdampak  pada cara  pandang  masyarakat  di  Kepulauan  Bangka Belitung yang berpikir menambang timah adalah cara  tercepat  untuk  memperoleh  kekayaan (modal  ekonomi)  bila  dibandingkan  sektor agrikultur/perkebunan.  Hal  itu  menyebabkan eksplotasi besar-besaran dilakukan oleh masyarakat atau bersama dengan investor yang biasa disebut “ penambangan  modern ”.  Di  sisi  lain,  tidak hanya  masyarakat  yang  ingin  mendapatkan kekayaan  (modal  ekonomi),  tetapi  Pemerintah Bangka Belitung pun menginginkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggadaikan izin  penambangan  timah.  Hal  tersebut  sama seperti  terjadinya  pengeskplotasian  hutan  di beberapa  wilayah  di  Indonesia  (Hidayat,  2015). Akibat  eksploitasi  timah  maka  terjadilah degradasi  ekosistem  hutan mangrove di  hampir seluruh  wilayah  Pulau  Bangka.  Lebih  lanjut terjadi  juga  pengurangan  tangkapan  ikan  bagi para nelayan (Komarawidjaja 2005; Utomo et.al 2010; Warsilah dan Wardiat 2017). Dampak lain yang  muncul  dari magnet  tambang  timah tersebut  adalah bertambahnya  jumlah  penduduk yang secara perlahan mengubah persepsi tentang lingkungan,  gaya  hidup,  penurunan  kualitas hidup  serta  meningkatnya  harga  bahan  pokok yang  harus  dikirim  dari  luar  pulau  (Wirutomo, 2012; Siburian and Haba, 2016)
Di  samping  kepentingan  ekonomi  dari pengeksplotasian  tambang  Pemerintah  Daerah Bangka  Belitung  juga  memiliki  kepentingan untuk  mengembangkan  wisata  bahari  dengan keindahan  alam  hutan  mangrove.  Oleh  karena itu,  dalam  buku  ini  Siburian  dan  Haba  (2016) menggambarkan  indahnya  hutan mangrove di Desa  Air  Mendayung,  Pulau  Belitung.  Inilah paradoks yang disajikan dari hutan mangrove di Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia.
Hutan Mangrove dalam  Budaya  Bangka Belitung: Kesempatan & Tantangan
Secara umum hutan mangrove berfungsi sebagai  penstabil  iklim,  pelindung  pulau  dari potensi  bencana  alam  seperti  interupsi  air  laut, badai,  tsunami  dan  angin  kencang  (Farley et.al 2009;  Siburian  and  Haba  2016).  Fungsi mangrove lebih  lanjut  adalah  sebagai  penyedia kebutuhan  masyarakat  yang  dapat  dimanfaatkan
sebagai  sumber  kayu,  bahan  bakar,  kertas, perabotan  rumah  tangga  hingga  obat-obatan (Siburian and Haba, 2016; Tacio, 2012).
Kembali  ke  paradoks  antara  eksploitasi timah  di  Pulau  Bangka  dan  konservasi  hutan mangrove di Pulau Belitung, buku ini menawarkan  penjelasan  tentang  budaya  dan aktor  sebagai  modal  kultural  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  menjaga  kelestarian  hutan mangrove (Achwan,  2014).  Terlebih  dijelaskan ternyata aktor memiliki pengaruh signifikan pada kegiatan konservasi. Inilah perbedaan pandangan yang  ditawarkan  Siburian  dan  Haba  (2016)  dari Wirutomo  (2013)  yang  lebih  menekankan  pada kuatnya aturan atau struktur sosial.
Hal  menarik  yang  disebutkan  Siburian dan  Haba  (2016:87-88),meskipun  pemahaman atau persepsi umum masyarakat yang menganggap  hutan mangrove hanya  sebagai pelindung  semata  dari  bahaya  angin  barat.  Pada kenyataannya  masyarakat  memiliki  tingkat kepedulian  yang  tinggi  pada  kelestarian  hutan mangrove . Siburian dan Haba (2016) menjelaskan bahwa  tingginya  kepedulian  masyarakat  Pulau Belitung  dilatarbelakangi  pada  nilai  budaya terkait pengetahuan ekologi tradisional yang erat kaitannya  dengan  kegiatan  konservasi  dalam pengelolaan  lingkungan,  seperti kelekak , hutan pamalian (larangan) dan hutan riding .
Kelekak adalah  pada  mulanya  merupakan hutan  belantara  yang  kemudian  dijadikan  huma oleh  kelompok  masyarakat.Huma  adalah  lahan tadah hujan yang biasanya berada di anak sungai yang ditanami padi atau pulut tanpa menggunakan  pupuk.  Status  kepemilikannya jatuh  pada  orang  pertama  yang  membuka  huma tersebut.  Setelah  dipanen,  huma  ditinggalkan pemiliknya,  dan  orang  lain  tidak  boleh  lagi menggarapnya. Kemudian pemilik huma tersebut menanaminya  dengan  jenis  tanaman  keras berjangka  panjang  agar  mengembalikan  kesuburan tanah. Hal tersebut biasa disebut bera atau masa pembiaran.  Huma  yang  ditinggalkan  beberapa tahun  oleh  penggarapnya  (pemiliknya)  dan ditumbuhi  tanaman  liar  disebut bebak yang sebagiannya  nanti  akan  digunakan  untuk kampung (pemukiman, perkebunan dan makam). Pada  sebagain bebak yang  ditanami  tanaman buah-buahan  itu  disebut  sebagai kelekak (Siburian dan Haba, 2016) .
Pada  prosesnya,  pembukaan  huma dijelaskan  cukup  detail  oleh  Siburian  dan  Haba (2016).  Pengajuan  huma  dimulai  dari  pengajuan
dan  persetujuan  dukun  kampung.  Kemudian dukun kampung meninjau dan menayankan arah calon  lokasi  yang  diajukan  menjadi  huma. Selanjutnya  dukun  kampung  harus  menanyakan penghuni  hutan  untuk  mengetahui  boleh  tidaknya. Media  komunikasi  yang  digunakan  oleh  dukun kampung  dengan  penguasa  hutan  (roh  gaib) adalah dengan membuat kesalanta yang kemudian  dijampi  agar  diberikan  jawaban dengan  tanda. Jika  terlihat tanda telah  diberikan izin,  maka  tempat  dukun  kampung  berkomunikasi dengan makhluk gaib tersebut menjadi titik awal pembukaan huma.
Lebih  lanjut,  terdapat  nilai  tentang pembagian  lahan  yaitu  pembagian  lahan  sesuai tingkat  umur  anggota  kelompok,  dimulai  dari yang  paling  muda  sampai  ke  orang  yang  lebih tua  yang  luasnya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kemampuan  penggarapnya.  Oleh  karena  itu, orang  yang  memiliki  huma  paling  jauh  adalah anggota  kelompok  usia  paling  tua.  Aturan  adat tersebut  adalah  mutlak  bagi  setiap  kelompok (Kubo) berdasarkan pada nilai yang menyatakan bahwa  orang  yang  lebih  muda  tidak  boleh melangkahi  lahan  garapan  anggota  yang  lebih tua,  yang  diibaratkan  seperti  melangkahi  kepala anggota yang lebih tua tersebut.
Selain  konsep  pengelolaan  hutan  lestari dalam  nilai kelekak ,  Siburian  dan  Haba  juga menjelaskan  tentang hutan  pamalian (hutan terlarang)  dan hutanriding . Hutan  pamalian didefinisikan  sebagai  hutan  yang  tidak  dapat dimanfaatkan dengan alasan apa pun. Kemudian, hutan  riding adalah  hutan  pembatas  antara kelompok  (kubo)  dengan  kelompok  ( kubo )  lainnya yang membuka lahan ( huma ). Keberadaan hutan riding ini  diperlukan  berdasarkan  nilai  yang menyatakan  bahwa  antarsatu  kelompok  ( kubo ) tidak  boleh  saling  melihat  aktivitas  kelompok ( kubo )  lainnya.  Lebih  lanjut,  juga  terdapat keyakinan  yang  tinggi  bahwa hutan  riding merupakan  perlintasan  bagi  roh-roh  gaib  yang tinggal di hutan. Lebar dari hutan riding tersebut diukur  melalui  tidak  terganggunya  hewan pelanduk  dari aktivitas kubo-kubo di  huma. Jika hewan  pelanduk  masih  terganggu  maka  perlu adanya pelebaran hutan riding .
Kelekak , hutan  pamalian, dan hutan riding memiliki beberapa manfaat, yang disebutkan  oleh  Fithrozi  dalam  Siburian  dan Haba (2016) pada 3 aspek yaitu: (1) Ekologi; (2) Sosial;  dan  (3)  Ekonomi.  Manfaat  pada  aspek ekologis kelekak dari  penanaman  tanaman  keras
adalah  menjaga  kawasan  hutan  larangan  serta menjaga lebar hutan riding didasari nilai budaya sejalan  dengan  upaya  membangun  lahan-lahan terbuka  hijau  untuk  menjaga  ketersediaan  air. Manfaat  pada  aspek  sosial  dari kelekak,  hutan pamalian  dan  hutan  riding adalah  sebuah manifestasi  atau  bentuk  nyata  dari  untaian- untaian  hubungan  sosial  yang  dirajut  dan berfungsi  untuk  dapat  melihat  silsilah  keluarga antarkubo.  Adanya kelekak dapat  mempertemukan keluarga  besar  ketika  mereka  ingin  menikmati buah dari pohon yang ditanam oleh para leluhur. Di  sisi  lain  juga kelekak merupakan  sarana penanaman  nilai  kesabaran  dan  berbagi  bagi masyarakat  Belitung.  Terakhir  manfaat  pada aspek  ekonomi  dari  adalah  masyarakat  Belitung dapat  menjual  buah-buah  yang  dihasilkan  dan keuntungan  yang  didapatkan  dapat  dibagikan secara  kolektif  ke  seluruh  anggota  keluarga. Oleh  karena  itu,  dapat  dilihat  bahwa  nilai kelekak, hutan riding  dan hutan pamalian memiliki  esensi  untuk  menjaga  pemenuhan kebutuhan  para  penerus  generasi  seperti  konsep pengelolaan  hutan  lestari  yang  disebutkan Westboy dalam Hidayat (2015).
Ketiga  nilai  yang  telah  disebutkan  ini merupakan  modal  kultural/budaya  (Achwan, 2014)  yang  ditawarkan  oleh  Siburian  dan  Haba (2016)  sebagai  nilai  yang  dapat  digunakan  pada konservasi  kawasan mangrove. Masyarakat Belitung  memiliki  kecenderungan  untuklebih mentaati  aturan  adat  yang  dilestarikan  oleh dukun  kampung.  Munculnya  aktor  dalam menjaga  keseimbangan  nilai-nilai  budaya  yang secara  langsung  menjaga  kelestarian  lingkungan ini  yang  ditawarkan  Siburian  dan  Haba  (2016) jika  dibandingkan  dengan  Wirutomo  yang kurang  melihat  peran  aktor  di  masyarakat (2012).
Lebih  lanjut  Siburian  dan  Haba  (2016) menggambarkan  besarnya  pengaruh  dukun kampung  (aktor)  tersebut  disebabkan  masih tingginya  keyakinan masyarakat  kepada  dukun kampung  (aktor).  Terdapat  nilai  dan  pandangan bahwa  dukun  kampung  merupakan  penghubung antara  alam  nyata  dan  alam  gaib.  Dukun kampung sendiri merupakan pemimpin informal, tetapi  pengaruh  dukun  justru  lebih  diperhitungkan dari  pada  pemimpin  formal  di  tingkat  kampung atau  desa.  Terlebih  eksistensi  para  dukun kampung  ditingkatkan  melalui  pembentukan persekutuan  dukun  kampung  yang  dideklarasikan pada  tanggal  30  April  2012.  Bukti  besarnya pengaruh  dukun  kampung  adalah  dengan
didirikannya  Institusi  Adat  dan  disahkannya Peraturan  Bupati  No.  15  Tahun  2000  tentang Pemberdayaan,  Pelestarian  dan  Pengembangan Adat  dan  Institusi  Adat  (Siburian  dan  Haba, 2016:  92).  Kemudian  hal  yang  menarik  juga disampaikan  bahwa  terdapat  dua  aliran  dari dukun  kampung  yaitu  aliran  malaikat  yang menggunakan  ayat-ayat  suci  Al-Qur’an  dan aliran strataguru yang menggunakan mantra dari roh halus.
Aktivitas  konservasi  oleh  aktor  dan budaya di Pulau Belitung secara langsung selaras dengan  terjaganya  hasil  tangkapan  nelayan  di areal  pantai  yang  berdampak  pada  aspek ekonomi  para  nelayan  yang  disebut  oleh Siburian dan Haba (2016) sebagai pola bertahan hidup.  Karena  dengan  terjaganya  kelestarian hutan mangrove maka  terjaganya  kualitas  air yang  mendukung  terjaganya  kelestarian  biota pesisir  lingkungan.  Sayangnya  sampai  sekarang masih sedikit masyarakat yangmemanfaatkannya kelestarian ekosistem  mangrove seperti  menangkap ketam (kepiting mangrove )  dan  belacan  (cumi- cumi) dengan cara tradisional.
Rendahnya  pemanfaatan  hutan mangrove di  Pulau  Belitung  disebabkan  karena  rendahnya pengetahuan,  kemampuan  dan  modal  ekonomi. Padahal  permintaan ketam sangat  tinggi  dari Jakarta  atau  beberapa  kota  di  besar  lainnya  di Indonesia  yang  merupakan  kesempatan  untuk meningkatkan  pendapatan.  Di  lain  pihak, pemerintah  lokal  juga  belum  serius  untuk menggunakan atau mengelola hutan mangrove di Pulau  Belitung  sebagai  destinasi  wisata  bahari terbesar  ketiga  setelah  Raja  Ampat  dan  Bali  di Indonesia.
Menjaga  kelestarian  hutan mangrove dan memberdayakan masyarakat bukan hal yang mudah seperti membalikan telapak tangan. Pada kenyataannya  beberapa  program  yang  telah diluncurkan  seperti:  (1)  Gerakan  Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) tahun 2004-2008; (2) Pembuatan  rencana  tata  ruang;  dan  (3)  Wilayah (RTRW) untuk areal wisata bahari (2000-2010), pembentukan kelompok  kerja mangrove (KKM) di  tahun  2010,  ternyata  masih  kurang  efektif karena beberapa masalah atau berhenti sehingga tidak  berlanjut.  Padahal  Masyarakat  Belitung telah memiliki modal kultural sebagai awal yang baik  yang  erat  dengan  kegiatan  konservasi (Achwan,  2014;  Siburian  dan  Haba,  2016)  dan telah  dilakukannya  penguatan  kelembagaan
dukun  ke  ranah  formal  (Wirutomo,  2013; Siburian dan Haba, 2016).
Kurang  efektifnya  hasil  program  disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya partisipasi  karena  program  yang  bersifat top- down , program yang sifatnya proyek, kurangnya komitmen pemerintah untuk melanjutkan program,  keterbatasan  anggaran  yang  dimiliki, terdapat  konflik  kepentingan  antara  kosnervasi dan  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  (PAD) hingga ego sektoral.
Salah  satu  faktor  yangmenggambarkan rendahnya paritisipasi dalam program mangrove adalah seperti pada saat pembentukan Kelompok Kerja Mangrove (KKM)  di  tahun  2010  yang tidak memasukan LSM peduli mangrove, s eperti Kelompok  Peduli  Lingkungan  Belitung  (KPLB) di  dalam  struktur  organisasinya.  Padahal  KPLB ini  memiliki  potensi  sebagai  penghubung  antara Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat  untuk meningkatkan  partisipasi  di  dalam  pelaksanaan program.  Tedapat  beberapa  rekam  jejak  dari KPLB dalam kegiatan konservasi hutan mangrove, yaitu  berperan  menginformasikan pentingnya  kawasan  hutan mangrove bagi kehidupan  nelayan  dan  masyarakat  pesisisr. KPLB  juga  ikut  terlibat  dalam  penanaman mangrove di daerah Sungai Samak dan dianggap berhasil.  Terakhir  KPLB  juga  aktif  mengadvokasi kasus-kasus kerusakan mangrove dan lingkungan.
Lebih  lanjut  disebutkan  tentang  partisipasi palsu  yang  hanya  melibatkan  masyarakat  untuk menanam mangrove tapi  program  tersebut  tidak menambah  pengetahuan  ke  masyarakat  tentang pentingnya  hutan mangrove (Hidayat  2015; Siburian  and  Haba  2016:  166).  Padahal  esesnsi dari menjalankan program pemberdayaan adalah partisipasi (Warsilah dan Wardiat, 2017).
Masih  terkait  dengan  aspek  partisipasi namun  ditataran  pemerintah  daerah  dan  pusat, buku  ini  menjelaskan  tentang  rendahnya komitmen  pemerintah  lokal  dan  nasional  dalam menjaga  kelestarian  hutan mangrove .  Ketidak- berhasilan dana reboisasi yang dikelola Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan karena  kebijakan  yang  sentralistis  hingga terjadinya  pemangkasan  penanaman mangrove di  wilayah  Bangka  oleh  BPDAS  Baturusa Cerucuk  (Hidayat,  2015;  Siburian  dan  Haba, 2016:  154  &  182).  Kemudian  pada  aspek struktural  terdapat  kondisi  pada  ketiadaan pengelolaan  hutan mangrove di  dalam  rencana tata  ruang  dan  wilayah  (RTRW)  Kepulauan
Bangka  Belitung  hingga  ego  sektoral  dari Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan yang setengah hati dalam memperlakukan hutan mangrove (Wirutomo, 2013; Siburian dan Haba, 2016).
Refleksi dari ketidakseriusan pemerintah dalam  mengelola  hutan mangrove terlihat  pada tiga  hal: Pertama ,  kegiatan  yang  dilakukan adalah  kegiatan  yang  beroreintasi  program  yang terbatas dalam segi waktu dan tidak berkelanjutan; Kedua ,  program-program  yang dibuat  bersumber  dari  pejabat  dan  tidak menghubungkan  antara  masalah  dan  apa  yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai solusi ( top- down ); Ketiga ,  program  konservasi  hutan mangrove tidak  diintegrasikan  dengan  ide  untuk restorasi  ekosistem  dan  rencana  pengembangan di  daratan  atau  hulu  (Hidayat,  2015;  Siburian dan Haba, 2016: 38 & 52).
Sebagai  tambahan,  terdapat  tantangan dari  rayuan  pihak  swasta  untuk  mengeksplotasi hutan mangrove bagi  Pemerintah  Daerah  untuk meningkatkan  PAD-nya.  Terlebih  tantangan yang  muncul  akibat  bertambahnya  jumlah penduduk  seiring  berjalannya  waktu  yang memerlukan  pekerjaan  dan  salah  satu  alternatif paling  mudahnya  adalah  menjadi  penambang ilegal.  Penambahan  jumlah  penduduk  memang merupakan  hal  yang  pasti  terjadi.  Hal  ini  lah yang  menjadi  tantangan  bagi  semua  aktor  di Kepulauan  Bangka  Belitung  baik  pemerintah daerah,  dukun  kampung  hingga  masyarakat  itu sendiri dalam mempertahankan modal kulturalnya/ nilai budaya mereka yang erat kaitannya dengan kegiatan konservasi.

## Harapan Hijaunya Luat di Pulau Belitung
Buku  ini  menawarkan  tentang  model konservasi  hutan mangrove yang  menekankan pada  terintegrasinya  empat  faktor. Pertama , adanya  sinergi  ekologi  antara  daratan  dan  area pesisir  dalam  perencanaan  dan  implementasi. Kedua ,  adanya  sinergi  di  antara  seluruh  para pihak terkait. Ketiga , adanya sinergi antarsektor, dan keempat ,  adanya  sinergi  antara  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  disertai  kebutuhan masyarakat.  Jika  keempat  faktor  tersebut  dapat diimplementasikan,  modal  ini  dipercaya  dapat memnimalisasi  degradasi  hutan mangrove dan memberikan  dampak  yang  lebih  baik  seperti terjaganya  pendapatan  para  nelayan  di  areal pesisir.  Perlu  diingat,  modal  ini  membutuhkan kepedulian dalam pandangan holistik yang tidak
membedakan  antara  fungsi  ekologi  dari  hutan mangrove dan  hutan  dalam  aspek  regulasi (Wirutomo,  2013;  Hidayat,  2015;  Siburian  dan Haba, 2016; Warsilah dan Wardiat, 2017).
Pada bagian akhir, buku ini menjelaskan tentang  prinsip  dalam  program  pemberdayaan masyarakat  khususnya  untuk  pengembangan kepiting mangrove .  Penting  untuk  mengingat tiga  hal  mendasar  dalam  pelaksanaan  program pemberdayaan. Pertama ,  masyarakat  adalah subjek yang memiliki pengetahuan dan sumberdaya. Kedua , pelaksanaan program untuk memperkuat  masyarakat  bukan  menjadikan mereka  bergantung  pada  pemberi  program. Ketiga , persiapan yang matang dengan komunikasi  dua  arah  merupakan  hal  mendasar sebelum pelaksanaan.
Lebih lanjut terdapat pelengkapan prinsip pada  pelaksanaan  program  pemberdayaan  yang bersifat  kolaborasi  yang  dijelaskan  oleh  Haba dalam  Hidayat  (2015)  merupakan  hal  yang penting untuk dilakukan: (1) Penyatuan visi dan misi  tujuang  bersama;  (2)  Pembuatan  hubungan dalam  bentuk  kemitraan  atas  dasar  musyawarah dan  mufakat;  (3) Komitmen  dan  tanggungjawab dalam menjalankan peran di tiap-tipa pihak yang terlibat  dan;  (4)  Reorientasi  pandangan  program yang bersifat bottom-up atas dasar permasalahan dan solusi yang dapat digunakan oleh masyarakat.Secara  lebih  rinci,  Haba  dalam Hidayat  (2015)  menjelaskan  tujuh  langkah persiapan matang dalam program pemberdayaan yaitu:  (1)  Mendiskusikan  bersama  antarpihak yang  menuangkan  kepentingan  dan  menyatukan tujuan; (2) Membuat rencana  kerja  bersama;  (3) Melakukan proses identifikasi pengetahuan lokal sebagai  modal  dasar  yang  dapat  dipergunakan; (4)  Memprioritaskan  aspek  lingkungan;  (5) Memperkenalkan  kepada  masyarakat  tentang analisa Participatory  Rural  Appraisal (PRA) dengan  menggunakan  analisis Strenght,  Weakness, Opportunity dan Threat (SWOT); (6) Melakukan pelatihan  sebelum  dilakukannya  pelaksanaan kegiatan  pemberdayaan  dan  terakhir;  (7) Mendiskusikan tentang transparansi dan malakukan evaluasi penggunaan uang yang telah digunakan.
Bagian  akhir  buku  ini  menjelaskan tentang  potensi  dan  kesempatan  yang  dapat dikembangkan  bagi  masyarakat  di  Kepulauan Bangka  Belitung,  yaitu  budidaya  kepiting mangrove. Kepiting mangrove adalah  makanan favorit untuk wilayah Indonesia dan Indo-Pasifik yang dapat dikembangkan di Kepulauan Bangka
Belitung.  Hal  ini  merupakan  potensi  ekonomi yang  dapat  dikembangkan  menjadi  program pemberdayaan. Karena kepiting mangrove memiliki harga yang tinggi pasaran lokal dengan estimasi  Rp.30.000,  -  s/d  Rp.60.000,  -/kg.  Buku ini  menjelaskan  bagaimana  cara  mengembangkan kepiting mangrove mulai  dari  tahap  pemilihan lokasi  yang  membutuhkan  sirkulasi  air  dengan kualitas air yang baik, pembuatan dan penempatan keramba kepiting mangrove , pembenihan  dan  pemberian  makan  kepiting mangrove .  Buku  ini  menyebutkan  bahwa pengembangan kepiting mangrove dapat meningkatnkan 42,4% pendapatan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung.

## Penutup
Buku  ini  sangat  informatif,  deskriptif dan dapat diaplikasikan dengan penjabaran detail disertai  penjelasan  mendalam  tentang  hutan mangrove khususnya  di  Pulau  Bangka  Belitung. Penggambaran hutan mangrove yang ditawarkan dengan  menyeluruh  yang  tercakup  di  dalamnya aspek  struktur  sosial,  budaya  dan  prosesual (Wirutomo,  2013).  Dimulai  dengan  deskripsi mengenai pandangan sejarah, dilanjutkan dengan paparan  perkembangan  Kepulauan  Bangka Belitung dalam kegiatan eksploitasi dan konservasi,  peran  budaya  dalam  konservasi hingga  model  pengelolaan  hutan mangrove disertai cara-cara pengembangan kepiting mangrove . Maka dari itu buku ini sangat berguna untuk civitas akademik, asosiasi, LSM, pemerintah  atau  penyuluh  kemasyarakatan  yang dapat  menjadikan  buku  ini  sebagai  buku pedoman pemberdayaan.
Berbeda  dengan  yang  dituliskan  oleh Hidayat (2015), buku ini menunjukan bagaimana kekuatan  aktor  dan  budaya  sebagai  modal kegiatan yang erat kaitannya dengan keseimbangan  dan  keberlanjutan  ekologi.  Pada sisi  lainnya  buku  ini  kurang  menjelaskan bagaimana  dinamika  pergulatan  kepentingan antara  aktor  bagaimana  proses  munculnya Peraturan  Pemerintahan  Kabupaten  dengan didirikannya  Institusi  Adat  dan  disahkannya Peraturan  Bupati  No.  15  Tahun  2000  tentang Pemberdayaan,  Pelestarian  dan  Pengembangan Adat dan Institusi Adat. Kemudian, penggambaran keberlanjutan institusi adat dalam menjaga  kelestarian  ekosistem  hutan mangrove juga masih kurang dijelaskan. Hal menarik yang dapat  juga  dilihat  pada  Masyarakat  Belitung terkait  kegiatan  konservasi  alamnya  pada  aspek
keagamaan,  yaitu  dengan  melihat  bagaimana proses  diadopsinya  nilai-nilai  Islam  oleh  dukun kampung  aliran  malaikat  dan  bagaimana kontestasi  antara  dua  aliran  dukun  yang  ada  di Kepulauan Bangka Belitung.
Terakhir, para penulis buku ini menyatakan bahwa kurang seriusnya pemerintah lokal  dalam  pengelolaan  hutan mangrove dan pemberdayaan  di  daerah  pesisir  khususnya  pada aspek  pemberdayaan  masyarakat  yaitu  promosi dan  pengembangan  ekoturism  hutan mangrove . Bagian  tersebut  merupakan  area  yang  dapat dikembangkan  lebih  dalam  tentang  peran pemerintah lokal dari komoditas hutan mangrove berbasis  masyarakat  disertai  bagaimana  strategi wisata bahari hutan mangrove untuk memberdayakan masyarakat tanpa harus menambah tambang  timah  untuk  meningkatkan  pendapatan asli  daerah  (PAD).  Sebagai  referensi  tambahan yang  juga  menggambarkan  tentang  konsep- konsep  partisipasi  khususnya  pada  bidang kehutanan  maka  dapat  dibaca  buku  berjudul “Pengelolaan  Hutan  Lestari:  Pengelolaan  Hutan Lestari:  Partisipasi,  Kolaborasi  dan  Konflik” yang  ditulis  oleh  Prof.  (r)  Dr.  Herman  Hidayat (2015).

## Daftar Pustaka
Achwan.    R.  (2014).  “ Sosiologi  Ekonomi  di Indonesia” . Jakarta:   Universitas Indonesia Press.
Farley, et.al .  (2009).  “ Coserving  Mangrove Ecosystem  in  the  Philippines:  Transceding Diciplinary  and  Institutional  Borders” . Environtment  Management:  Springer Science  +  Business  Media,  LLC.  doi: 10.1007/sO0267-9379-4.
Hartiani,  J.  (2017).  “ Potensi  Besar  Laut Indonesia” .  Katadata.co.id.  13  Februari 2017 yang diakses dari website https://katadata.co.id/infografik/2017/02/ 13/potensi-besar-laut-indonesiapada tanggal 20 Maret 2018.
Hidayat, H.(2015). “ Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi,  Kolaborasi  dan  Konflik” .
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK).
(2017).  “ Miliki  23%  Ekosistem  Mangrove Dunia,  Indonesia  Tuan  Rumah  Konferensi Internasional  Mangrove  20172017” . PPID.  14  Maret  2017.  Diakses  dari website http://ppid.menlhk. go.id/siaran_
pers/browse/561yang diakses pada tanggal 20 Maret 2018.
Komarawidjaja,  W,  Sukimin,  S.,  dan  Arman,  E. (2005).  “Status  Kualitas  Air  Waduk
Cirata dan Dampaknya terhadap
Pertumbuhan  Ikan  Budidaya”. Jurnal Teknik  Lingkungan :  P3TL-BPPT  Vol.  6
No. 1 hlm.268-273.
Long,  J.B.  and  Giri,  C.  (2011).  “Mapping  the Philippines’  Mangrove  Forest  Using Landsat  Imagery”. Sensors (11):  2972- 2981. doi: 10.3390/s110302972.
Siburian,  R.,  and  Haba,  J.  (2016).  “ Konservasi
Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat” . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia.
Tacio, H.D. (2012). “ Mangrove Forest
Deforestation  in  Philippines” .  Gaida Discovery.  20  Juli  2012  yang  diakses dari  website  https://www.gaiadiscovery. com/nature-biodiversity/mangrove- forest-deforestation-in-the-philippines. htmlpada tanggal 20 Maret 2018.
Warsilah, H., dan Wardiat, D. (2017). “ Pembangunan Sosial di Wilayah Perbatasan  (Kapuas  Hulu,  Kalimantan Barat )”. cet.1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Wirutomo, P. (2012). “ Sistem Sosial Indonesia” . Jakarta: UI Press.
Wirutomo,  P.  (2013).  “ Pembangunan  Sosial”. Jakarta: UI Press.