## PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK YANG DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA
SEPTI NURAINI, WENDRA YUNALDI, SYAIFUL MUNANDAR Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat septinurainii99@gmail.com, wendrayunaldi78@gmail.com, munandarsyaiful@gmail.com
Abstract: The  rapid  development  of  culture,  science,  and  technology  has  an  impact  on children's behavior in social life. The behavior of children in this development is by the norms and some are not by the norms. Behavior that is not in accordance with the norm will cause problems  in  the  field  of  law  and  harm  the  community.  So  it  is  necessary  to  punish  children who are regulated separately in the Juvenile Criminal Justice System with more emphasis on improving the child of the perpetrator of a crime with the aim of not merely imposing a crime but  also  using  certain  actions  (maatzegel)  and  not  punitive  but  for  the  improvement  of  the child.  Implementing  the  court  decisions  in  the  form  of  actions  such  as  returning  children  in conflict with the law to their parents, has not been carried out properly because there are still obstacles  faced  by  the  Prosecutor  and  Community  Advisors  in  supervising  and  guiding children who are returned to their parents. This research is juridical empirical research that is  descriptive.  The  data  used is  the  main  data,  namely  interviews  with  the  Attorney  and Community  Advisors.  Based  on  the  results  of  this  research  on  Court  Decision 43/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pdg The child is returned to the parents, after the child is detained in the detention center from 08 October 2022 to 14 November 2022 with several  extensions, then  it  is  decided  on  03  November  2022.  In  implementing  this  decision,  there  are  two obstacles: the  child is not immediately returned to the parents after being terminated due  to administrative issues and the decision does not state supervision, guidance, and coaching by the  Supervisor.  So  that  the  child  does  not  receive  supervision,  guidance,  or  coaching  after being returned to the parents.
Keywords: children in conflict  with the law;  criminal acts of children, the implementation of court decisions
Abstrak: Pesatnya perkembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, berdampak pada perilaku  anak-anak  di  dalam  hidup  bermasyarakat.  Perilaku  anak  yang  mengikuti  zaman  ini ada  yang  sesuai  dengan  norma  dan  ada  yang  tidak  sesuai  dengan  norma.  Terhadap  perilaku yang  tidak  sesuai  norma  akan  menimbulkan  permasalahan  di  bidang  hukum  dan  merugikan masyarakat. Maka diperlukan pemidanaan terhadap anak yang  diatur  tersendiri  dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dengan  lebih  menekankan  pada  perbaikan anak pelaku tindak pidana yang  bertujuan  tidak  semata-mata  menjatuhkan  pidana  saja,  tetapi  juga  menggunakan tindakan-tindakan ( maatzegel ) tertentu dan tidak bersifat menghukum ( punitive), tetapi untuk perbaikan  anak.  Dalam  hal  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  berupa  tindakan-tindakan seperti  pengembalian  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  kepada  orang  tua,  masih  belum terlaksana  dengan  baik  karena  masih  ada  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Jaksa  dan Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  mengawasi  dan  membimbing  anak  yang  dikembalikan kepada orang tua. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif. Data  yang  digunakan  adalah  data  utama,  yaitu  wawancara  dengan  Jaksa  dan  Pembimbing Kemasyarakatan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  atas  Putusan  43/Pid.SusAnak/2022/PN.Pdg yang  keputusannya  anak  dikembalikan  kepada  orang  tua,  setelah  anak  ditahan  di  rumah tahanan  dari  tanggal  08  Oktober  2022  sampai  dengan  14  November  2022  dengan  beberapa kali  perpanjangan,  kemudian  diputus  pada  03  November  2022.  Dalam  pelaksanaan  putusan tersebut  terdapat  dua  kendala,  yaitu  anak  tidak  langsung  dikembalikan  kepada  orang  tua setelah  diputus  karena  masalah  administrasi  dan  dalam  amar  putusan  tidak  dinyatakan mengenai  pengawasan,  pembimbingan  dan  pembinaan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan. Sehingga  anak  tersebut  tidak  mendapat  pengawasan  dan  pembimbingan  dan  pembinaan setelah dikembalikan kepada orang tua.
Kata  Kunci: anak  berkonflik  dengan  hukum;  tindak  pidana  anak;  pelaksanaan  putusan pengadilan.

## A.Pendahuluan
Pesatnya  perkembangan  budaya,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  berdampak  pada perilaku anak-anak dalam pergaulan dan bermasyarakat menjadi semakin kompleks. Perilaku- perilaku  tersebut  tentunya  ada  perilaku  yang  sesuai  dengan  norma  dan  ada  perilaku  yang tidak  sesuai  dengan  norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Perilaku  yang  sejalan  dengan norma  (hukum)  yang  berlaku,  tidak  akan  menjadi  masalah,  berbeda  dengan  perilaku  yang tidak  dapat  diterima  oleh  norma  akan  menimbulkan  permasalahan  dan  merugikan masyarakat.  Menurut  Bartollas,  ada beberapa  faktor  yang  melatarbelakangi  karakteristik pribadi  dalam  anak  yang  berkemungkinan  besar  menjadi  pelaku  ( delinquency ),  yaitu  faktor usia  anak  yang  masih  muda  dan  belum  stabil,  kemudian  variable  psikologis  seperti  sifat membantah,  nakal,  merasa  kurang  dihargai,  lalu school  performance seperti  selalu bermasalah di sekolah, dan home adjustment yaitu kurangnya interaksi anak dengan orang tua dan saudara- saudaranya dirumah, serta anak yang menjadi pecandu alkohol dan  obat-obatan terlarang yang disebabkan pengaruh teman sepergaulan (Santoso & Darwis, 2017).
Dalam  permasalahan  di  bidang  hukum  dikenal  istilah  pemidanaan,  Sudarto berpendapat  bahwa  pemidanaan  bersinonim  dengan  penghukuman  yang  diambil  dari  kata “hukum”,  sehingga  pemidanaan  tersebut  dapat  diartikan  sebagai  menetapkan  hukum  atau memutuskan  hukumannya  ( berechten ).  Isitilah  menetapkan  hukuman  tersebut  harus disempitkan, karena memiliki arti yang sangat luas, maka pemidanaan dalam arti sempit yaitu suatu penjatuhan hukuman di dalam perkara pidana dengan cara pemidanaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana oleh hakim (Marlina, 2016). Maka dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemidanaan adalah penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Dalam arti  luas  tahap  pemberian  pidana  tersebut  adalah  pembentukan  undang-undang  yang menentukan  sanksi  hukum  pidana  dan  dalam  arti  konkret  meliputi  badan-badan  yang mendukung dan melaksanakan tahap pemberian pidana tersebut (Marlina, 2016). Lebih lanjut, hal  lain  yang  penting  untuk  diketahui  selain  menegakkan  hukum  itu  adalah  sifat  dari pemidanaan  tersebut.  Sifat  pemidanaan  tidak  hanya  bersifat punitif (menghukum)  atau mencari kesalahan anak, akan tetapi bertujuan perbaiki anak dengan cara menjauhkannya dari perbuatan-perbuatan  yang  salah  (Teguh,  2018).  Penyelesaian  perkara  dengan  pemidanaan seringkali  tidak  memuaskan  semua  pihak  dan  tidak  menimbulkan  dampak  positif  baik  bagi pelaku khususnya  anak,  korban  dan  masyarakat  (Repi,  2020).  Selanjutnya,  kejahatan  yang dilakukan  oleh  anak  diatur  tersendiri  oleh  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Di  dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Anak  lebih menekankan  pada  perbaikan  pada  anak  pelaku  tindak  pidana  yang  menganut sistem  sanksi Double  Track  System yang  tidak  semata-mata  menjatuhkan  pidana  saja,  tetapi  juga menggunakan tindakan-tindakan ( maatzegel ) tertentu.
Lebih lanjut, sanksi tindakan diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  sanksi  tindakan  yang  dikenakan  bagi  anak pelaku  tindak  pidana  adalah  sebagai  berikut:  1)  Pengembalian  kepada  orang  tua/  wali; 2)Penyerahan kepada seseorang; 3) Perawatan dirumah sakit jiwa; 4) Perawatan di LPKS; 5) Kewajiban  mengikuti  pendidikan  formal  dan/  atau  pelatihan  yang  diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 6) Pencabutan surat izin mengemudi dan/ atau 7) Perbaikan akibat tindak pidana.
Di  dalam  Pasal  59  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  dinyatakan  bahwa  pemerintah  beserta  lembaga  Negara  memiliki  kewajiban  dan tanggungjawab  untuk  melindungi  anak  dengan  memberikan perlindungan  khusus  kepada Anak,  terutama  kepada  anak  yang  sedang  berhadapan  dengan  hukum  baik  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  maupun  anak  sebagai  korban  tindak  pidana.  Pemberian perlindungan Anak yang berkonflik dengan hukum, harus berpedoman  kepada  asas-asas  yang terdapat  di  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor 11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak, antara lain: 1) Asas perlindungan; 2) Asas keadilan; 3) Asas nondiskriminasi; 4)
Asas  kepentingan  terbaik  bagi  anak;  5)  Asas  penghargaan  terhadap  pendapat  anak;  6)  Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; 7) Asas pembinaan dan pembimbingan anak; 8)  Asas  proporsional;  9)  Asas  perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai  upaya terakhir; dan 10) Asas penghindaran.
Selanjutnya,  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  harus  mendapat  bantuan  dan perlindungan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban anak, agar perlakuan kepada anak yang melakukan  tindak  pidana  seimbang  dan  manusiawi.  Hali  ini  perlu  digarisbawahi  bahwa kewajiban  memberikan  bantuan  dan  perlindungan  anak  harus  dilakukan  dengan mempertimbangan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial, dan kemampua anak pada usia tertentu  (Dewi,  2021).  Melindungi  anak  agar  tidak  menjadi  korban  dan  mengalami  kerugian baik secara mental, fisik dan sosial merupakan sebuah komitmen yang harus dijaga dan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik aktif maupun pasif, baik dari diri sendiri atau kelompok maupun pemerintah  yang  dilaksanakan  secara  langsung ataupun  tidak  langsung.  Kemudian,  dalam  hal anak  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana,  perlu  adanya  aturan  perlakuan  yang  berbeda  untuk anak  dalam  hukum  acara  dan  ancaman  pidananya  dengan  tujuan  mempertimbangkan pertumbuhan  anak  dan  perkembangan  mental  anak  tersebut  agar  dapat  melanjutkan  masa depannya  yang  masih  panjang  serta  memberi  kesempatan  kepada  anak  untuk  dibina  supaya anak  dapat  menenumkan  jati  dirinya  dan  menjadi  manusia  yang  mandiri,  bertanggung  jawab dan  berguna  bagi  diri,  keluarga,  dan  masyarakat  (Susanti,  2019).  Penerapan  hukum  pidana anak dengan perlakuan khusus sebagai sarana penanggulangan kejahatan  yang dilakukan olah anak memilik dua sisi. Penggunaan  hukum pidana  untuk menanggulangi  kejahatan  oleh  anak dengan  memposisikan  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  akan  menimbulkan  dampak  negatif, akan  tetapi  dengan  memberlakukan  hukum  pidana          sebagai  sarana  penanggulangan kejahatan anak dapat menjadi pilihan yang tepat dan legal (Hapsari et al., 2016).

## B.Metodologi Penelitian
Penelitian  adalah  metode  atau  cara  mengadakan  penelitian.  Penelitian  ini merupakan penelitian  Yuridis  Empiris,  yaitu  penelitian  yang  mengkaji  pelaksanaan  hukum  dalam praktik,  efektivitas  hukum,  dan  atau  penerapan  hukum  di  tengah  masyarakat  (Amirudin  & Asikin,  2020).  Sumber  hukum  penelitian  Yuridis  Empiris  berupa  data  primer  dan  sekunder. Data  Primer  adalah  jenis  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  lapangan  terkait  dengan permasalahan yang diangkat melalui wawancara. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk  memperoleh  jawaban-  jawaban  yang  relevan  dengan  masalah  penelitian  kepada responden  (Amirudin  &  Asikin,  2020).  Dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  melakukan wawancara  kepada  Jaksa di  Kejaksaan  Negeri  Padang,  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan Kelas  I  Negeri  Padang.  Penelitian  ini  bersifat  secara  deskriptif,  yaitu  menganalisis  data dengan  cara  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana adanya  tampa  bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum  atau  generasi (Sugiono,  2017).  Setelah  data  terkumpul,  maka  data  akan  diolah  dan  di  analisis  terlebih dahulu  menggunakan  analisis  kualitatif.  Di  dalam  menarik  kesimpulan,  peneliti menggunakan  metode  deduktif,  yaitu  menarik  kesimpulan  dari  suatu  permasalahan  yang bersifat  umum  terhadap  permasalahan  konkrit  yang  dihadapi  (Sugiono,  2017).  Yakni permasalahan-permasalahan  peran  Jaksa  selaku  eksekutor  atas  pelaksanaan  putusan Pengadilan Negeri Padang terhadap tindak pidana anak yang dikembalikan  kepada orang tua.

## C. Hasil dan Pembahasan
1.Pelaksanakan  Putusan  Pengadilan Anak  Yang  Dikembalikan  Kepada  Orang Tua
Pelaksanaan  suatu  putusan  pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  270  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  dan  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa pejabat yang  diberi  wewenang  melaksanakan  putusan  pengadilan  adalah  Jaksa.  Oleh  karena  itu,
dalam  melaksanakan  putusan  pengadilan  tersebut  seorang  Jaksa  harus  mengetahui  dan memahami  prosedur  pelaksanaan  putusan  pengadilan.  Lebih  lanjut,  berdasarkan  hasil wawancara  peneliti  dengan  Ibuk  Yossi  Harisa,  S.H.,  selaku  Jaksa  di  Kejaksaan  Negeri Padang,  dijelaskan  bahwa  dalam  prosedur  pelaksanaan  putusan  pengadilan  mengacu  pada pedoman  perkara  pidana  umum  yang  diatur  di  dalam  Pasal  48 Keputusan  Jaksa  Agung Republik  Indonesia  Nomor:  24/E/Ejp/12/2019  tentang  Standar  Operasional  Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Y. Harisa, Wawancara, June 20, 2023). Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Umum, antara lain:
1. Berdasarkan  Surat  Perintah  Kepala  Kejaksaan  Negeri,  pelaksanaan  putusan  pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang menangani perkaranya;
2. Surat  Perintah  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap dikeluarkan paling lama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal putusan pengadilan tersebut;
3. Jaksa  pada  hari  yang  sama  meminta  salinan  atau  petikan  putusan  pengadilan  terhadap putusan  bebas  dari  segala  dakwaan  atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  yang terdakwanya ditahan, dan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
4. Pelaksanaan  putusan  pengadilan  tentang  grasi  maupun  Peninjauan  Kembali  harus berdasarkan  pada  ketentuan  yang  lebih  spesifik  tentang  grasi  maupun  Peninjauan Kembali apabila terpidana mengajukan grasi maupun Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali;
5. Jaksa seorang maupun dalam bentuk tim dapat melaksanaan putusan pengadilan dengan menyesuaikan  kebutuhan  dan  keadaan  dengan  mengikutsertakan  staf  Administrasi  Tata Usaha;
6. Satu  orang  anggota  tim  ditunjuk  sebagai  ketua  tim  apabila  pelaksanaan  putusan pengadilan  dilaksanakan  oleh  suatu  tim  dengan  memperhatikan  kompetensi  yang bersangkutan;
7. Penunjukan  jaksa  untuk  melakukan  eksekusi  putusan  pengadilan  memprioritaskan Penuntut Umum yang ditunjuk sebagai Tim Penuntutan dan dapat dirubah sesuai dengan kebijakan Pimpinan Satuan Kerja;
8. Paling  lama  7  (tujuh)  hari  sejak  diterimanya  Surat  Perintah  pelaksanaan  putusan pengadilan, putusan pengadilan harus dilaksanakan secara tuntas  (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara) dengan dibuatkan Berita Acara;
9. Dalam  pelaksanaan  putusan  pengadilan  Petugas  Administrasi  Tata  Usaha bertanggungjawab secara administratif atas pelaksanaan putusan pengadilan;  dan
10. Putusan  pidana  mati  dilaksanakan  dengan  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam perundang-undangan.
Pelaksanaan  putusan  atau  eksekusi  pada  dasarnya  merupakan  salah  satu  kewenangan jaksa  yang  diatur  undang-undang  untuk  melaksanakan  putusan  hakim.  Salah  satu  contoh pelaksanaan putusan yang dilakukan Jaksa terhadap anak yaitu di dalam putusan Pengadilan Negeri  Padang  Nomor  43/Pid.SusAnak/2022/PN.Pdg  yang  keputusannya  menjatuhkan  anak untuk  dikembalikan  kepada  orang  tua/  wali  atau  orang  tua  asuh.  Putusan  pengadilan  yang memutus  anak  untuk  dikembalikan  kepada  orang  tua  atau  wali,  bukan  berarti  anak  yang dikembalikan tersebut langsungberada di bawah pengawasan orang tua atau wali sepenuhnya, akan  tetapi  anak  tersebut  tetap  berada  di  bawah  pengawasan  dan  bimbingan  Pembimbing Kemasyarakatan (Widodo, 2016). Dalam hal penyerahan anak kepada seseorang hanya dapat dilakukan  untuk  kepentingan  anak  yang  bersangkutan.  Hakim  dapat  menyerahkan  anak kepada  seseorang  yang  telah  dewasa  dan  dinilai  cakap,  berkelakuan  baik,  dan  bertanggung jawab serta dipercaya oleh anak. Sedangkan, tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua atau wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak  yang  bersangkutan.  Sementara  itu,  Anak  yang  berhadapan  pada  hukum  selama  proses peradilannya  berawal  pada  tahap  penyelidikan,  penuntutan  hingga  persidangan  di  tahan  di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) (Noviyanti, 2023). Selama di tahan di LPAS, anak  berhak  memperoleh  pelayanan,  perawatan,  pendidikan  dan  pelatihan,  pembimbingan
dan  pendampingan,  serta  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan                        peraturan  perundang- undangan. Dalam kasus yang dilakukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum  (ABH), Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  mewajibkan  Hakim  untuk  memberikan  kesempatan kepada  orang  tua  atau  wali  dan/atau  pendamping  untuk  menjelaskan  hal-hal  yang  dapat dipertimbangan  demi  kemanfaatan  anak  sebelum  hakim  menjatuhkan  putusan.  Kemudian, sebelum  menjatukan  putusan  hakim  wajib  mempertimbangkan  laporan  penelitian kemasyarakatan  dari  pembimbing  kemasyarakatan,  apabila  hakim  tidak  mempertimbangkan laporan tersebut maka putusan batal demi hukum. Hakim dapat melihat dari segi keadilan dan kemanusiaan  dengan  mempertimbangkan  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  anak,  keadaan anak  saat  melakukan  tindak  pidana,  atau  keadaan  pada  saat  dilakukan  perbuatan  tindak pidana oleh anak  untuk tidak melanjutkan pidana atau hanya mengenakan tindakan (Rahayu & Wahyuningsih, 2022).
Selanjutnya,  pengadilan  wajib  menyerahkan  petikan  putusan  pada  hari  putusan  yang dibacakan  kepada  anak  atau  advokat  atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya,  Pembimbing Kemasyarakatan,  dan  Penuntut  Umum.  Pengadilan  wajib  menyerahkan  salinan  putusan selambat-lambatnya  5  (lima)  hari  sejak  putusan  dibacakan.  Pelaksanaan  putusan  merupakan kewenangan  dari  jaksa  yang  diberikan  oleh  undang-undang  untuk  melakukan  eksekusi terhadap  putusan  hakim  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkrachtvan  gewijsde ) (Sundhana, 2020). Kemudian, dalam melaksanakan putusan pengadilan yang memutus anak dikembalikan  kepada  orang  tua,  jaksa  bersama  dengan  pembimbing  kemasyarakatan  yang bertanggungjawab untuk melaksanakan putusan tersebut. Pelaksanaan putusan  atau eksekusi yang diberikan kepada terpidana dijalankan oleh jaksa eksekutor sesuai dengan apa isi dalam amar putusannya (Kurniawan et al., 2020). Hal ini juga berlaku terhadap putusan anak  yang dikembalikan kepada orang. Berdasarkan  hasil wawancara peneliti dengan  Ibuk Neliya  Sari, S.E.,  selaku  Pembimbing  Kemasyaraktan  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Padang,  dapat dijelaskan  bahwa  dalam  pelaksanaan  putusan  pengadilan  anak  yang  dikembalikan  kepada orang  tua,  Pembimbing  Kemasyarakatan  akan  berpedoman  kepada  isi  dalam  amar  putusan pengadilan  tentang  kewajiban  Pembimbing  Kemasyarakatan  untuk  melakukan  pengawasan dan  memberikan  pembimbingan  kepada  anak  yang  dikembalikan  kepada  orang  tua. Kemudian,  di  dalam  amar  putusan  juga  akan  dijelaskan  berapa  lama  pengawasan  dan pembimbingan terhadap anak yang dikembalikan kepada orang tua (N. Sari, Wawancara, July 3, 2023).
Selanjutnya,  salah  satu  pelaksanaan  putusan  yang  dilakukan  Jaksa  terhadap  anak adalah putusan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Putusan
43/Pid.SusAnak/2022/PN.Pdg  yang  menjatuhkan  putusan  anak  untuk  dikembalikan  kepada orang  tua/  wali  atau  orang  tua  asuh.  Dalam  penanganan  kasus  anak  tersebut  dari  mulai penangkapan sampai dengan  anak diputus di pengadilan, anak telah menjalani penahanan  di rumah  tahanan  dari  tanggal  8  Oktober  2022  sampai  dengan  tanggal  14  Oktober  2022  oleh Penyidik.  Kemudian,  dilakukan  perpanjangan  penahanan  oleh  Penuntut  Umum  dari  tanggal 15  Oktober  2022  sampai  dengan  tanggal  19  Oktober  2022.  Penuntut  Umum  kembali melakukan perpanjangan penahanan dari tanggal 20 Oktober 2022 sampai tanggal 24 Oktober 2022.  Selanjutnya,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Padang  melakukan  penahanan  terhadap  anak dari  tanggal  21  Oktober  sampai  dengan  tanggal  30  Oktober  2022. Ketua  Pengadilan  Negeri Padang melakukan perpanjangan penahanan dari tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 14 November  2022.  Jadi  total  penahanan  anak  dari  mulai  ditangkap  sampai  diputus  adalah selama + 1 bulan 7 hari.
Lebih  lanjut,  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA) adalah  memberikan  yang  terbaik  bagi  anak,  tanpa  harus  mengorbankan  kepentingan masyarakat  dan  tegaknya  keadilan.  Sebagai  salah  satu  tugas  pokok  badan  peradilan,  yaitu menegakkan  keadilan.  Menegakkan  keadilan  tidak  hanya  denga  memberikan  pidana  saja, tetapi  harus  melindungi  masa  depan  anak  (Ardini,  2021).  Kemudian  di  dalam  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  disebutkan bahwa  “ Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dilaksanakan  berdasarkan  asas  perlindungan, keadilan,  nondiskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  penghargaan  terhadap  pendapat
anak,  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang anak, pembinaan  dan pembimbingan  anak, proporsional,  perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai  upaya  terakhir  dan penghindaran  pembalasan ”.  Menurut  Fitriani,  perlindungan  anak  adalah  segala  upaya  yang harus dilaksanakan agar  terciptanya kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya yang bertujuan untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dari segi fisik, mental, dan sosial (Anjari, 2021). Lebih lanjut, di dalam Pasal 3 huruf g Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dijelaskan  bahwa “ tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam sidang yang  tertutup untuk  umum ”.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  di  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak, pemenjaraan adalah hal yang terakhir yang dapat dilakukan ( Ultimum Remedium ) jika sanksi lain dirasa tidak dapat menangulangginya.
Pemidanaan dan tahap pemidanaan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak  memang  berbeda  dengan  kasus  pelanggaran  hukum  oleh  orang  dewasa,  karena  dasar pemidanaan  oleh  negara  menganggap  bahwa  setiap  warga  negaranya  adalah  makhluk  yang dapat  bertanggungjawab  dan  dapat  mempertanggungjawabkan  semua  perbuatannya. Sementara  anak,  diakui  oleh  negara  sebagai  makhluk  yang  belum  bisa  bertanggungjawab secara  penuh  atas  perbuatannya.  Oleh  karena  itu,  pemidanaan  dan  tahap  pemidanaan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelanggaran hukum, anak harus diberikan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa (Ardini, 2021). Pertimbangan dalam putusan anak yang  dikembalikan  kepada  orang  tua  adalah  hal  tersebut  merupakan  salah  satu  usaha  untuk mencapai  tujuan  pemidanaan  yang  tidak  hanya  menjatuhkan  pidana  saja,  tetapi  juga memberikan  tindakan-tindakan  ( maatzegel )  tertentu.  Jadi,  disamping  pemberian  pidana  ada pula  pemberian  tindakan  yang  juga  merupakan  suatu  sanksi,  tetapi  tanpa  ada  sifat pembalasan.  Sanksi  tindakan  ini  ditujukan  semata-mata  sebagai  prevensi  khusus  yang bermaksud untuk menjaga keamanan masyarakat dari orang-orang yang dianggap berbahaya, dan mungkin akan melakukan perbuatan pidana. Walaupun tidak memiliki sifat pembalasan, suatu tindakan pada umumnya juga dirasakan berat oleh orang yang dikenai tindakan, karena tindakan  tersebut  juga  dirasakan  sebagian  pidana  yang  erat  sekali  dengan  pencabutan  atau pembatasan kemerdekaan.
Selanjutnya, hakim dalam pemberian penetapan anak yang dipulangkan kepada orang tuanya  akan  mempertimbangkan  sifat  tindak  pidana  yang  dilakukan  apakah  yang  dilakukan oleh anak termasuk tindak pidana berat atau tindak pidana ringan, dan cara anak melakukan tindak  pidana  tersebut  apakah  masih  termasuk  kenakalan  biasa  atau  sesuatu  hal  yang  sudah direncanakan  serta  dari  latar  belakang  keluarga  anak  yang melakukan  tindak  pidana  apakah keluarganya  masih  mau  mengurus,  mendidik  dan menerima  kembali  atau  tidak.  Maka  dapat disimpulkan  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  untuk  anak dikembalikan kepada orang tua  adalah kepentingan anak itu sendiri. Kepentingan anak yang dipertimbangkan  oleh  hakim sesuai  dengan  prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak  di  dalam Pasal  3  Ayat  (1)  Konvensi Hak  Anak “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan  lembaga-  lembaga  kesejahteraan  sosial  pemerintah  maupun  swasta,  lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”
Balai  Pemasyarakatan  (Bapas)  wajib  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan hak  anak  selama  di  LPAS.  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  adalah  salah  satu  pihak  yang terlibat  selama  proses  peradilan  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dari  awal  anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa  hukumannya. Lebih lanjut, yang bertugas untuk melaksanakan  pembimbingan  dan  mendampingi  anak  dalam  proses peradilan  anak  adalah Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  No.  22  Tahun 2022  tentang  Pemasyarakatan.  Di  dalam  Pasal  1  angka  20  Undang-undang  No.  22  Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan Balai Pemasyarakat yang selanjutnya disebut Bapas adalah  lembaga  atau  tempat  yang  menjalankan  fungsi  Pembimbingan  Kemasyarakatan terhadap Klien. Lebih lanjut, yang termasuk kedalam Klien Pemasyaraktan adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan  kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak sebagaimana disebutkan  di  dalam  Pasal  1  angka  8  Undang-undang  No.  22  Tahun  2022  tentang
Pemasyarakatan.  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  memiliki  peranan  penting  dalam  tahap pemidanaan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Secara  umum,  peran  BAPAS  dalam  3 (tiga)  tahap  pemidanaan  anak  yaitu  pendampingan  dalam  tahap  penyidikan  atau  sebelum persidangan (pra adjudikasi), kemudian pendampingan di persidangan atau tahap persidangan (adjudikasi) dan pengawasan dan pembimbingan bagi Anak  yang berkonflik dengan hukum atau  tahap  setelah  persidangan  ( post  adjudikasi )  (Santoso  &  Darwis,  2017).  Selanjutnya, selain dari peran pembimbing kemasyarakatan tersebut, dukungan yang diberikan oleh tokoh agama,  guru,  dan  tokoh  masyarakat  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dapat menentukan  tingkat  keberhasilan  memberikan  perlidungan  kepada  anak  tersebut  (Sofyan, 2020).
Menurut  Sambas,  tanpa  adanya  pengawasan  dan  pembimbingan  dari  Pembimbingan Kemasyarakatan  bagi  anak  berkonflik  dengan  hukum  yang  dalam  melewati  tahapan pemidanaan  akan  berkemungkinan  tinggi  untuk  kembali  melakukan  tindak  pidana  atau pelanggaran  hukum,  baik  itu  mengulangi  tindak  pidana  atau  pelanggaran hukum  yang  sama ataupun  tindak  pidana  atau  pelanggaran  hukum  yang  berbeda.  Hal  tersebut  diakibatkan  dari kurangnya pembimbingan ataupun penanganan yang kurang tepat (Santoso & Darwis, 2017). Menurut  Supeno,  anak  yang  sudah  pernah  berkonflik  dengan  hukum,  akan  kehilangan kepercayaan  diri  dan  mudah  putus  asa  pada  saat  kembali  ke  masyarakat.  Hal  ini  muncul akibat  dari  anak  yang  tidak  mendapat  pengawasan  dan  pembimbingan  dari  pihak  yang berwajib  setelah  melewati  masa  penahanan  dan  langsung  dikembalikan  ke  Masyarakat (Santoso & Darwis, 2017).

## 2.Kendala  Selama  Proses  Pelaksanaan  Putusan  Tindak  Pidana  Anak  Anak  yang dikembalikan Pada Orang Tua
Pelaksanaan  putusan  terhadap  anak  yang  dikembalikan  kepada  orang  tua  dapat dikatakan  belum  optimal,  karena  masih  terdapat  kendala  dalam  pelaksanaannya  baik  oleh Jaksa maupun oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan penelitian terhadap anak  yang dikembalikan  kepada  orang  tua  dalam  perkara  Nomor:  43/Pid.Sus.Anak/2022/PN.pg peneliti menemukan beberapa kendala, salah satunya dalam perpanjangan penahanan anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Kendala tersebut mengakibatkan anak yang seharusnya  sudah  dikembalikan  kepada  orang  tua  atau  wali  menjadi  tertunda.  Seharusnya, setelah  putusan  diucapkan  kepada  anak  atau  advokat  atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya, pembimbing  kemasyarakatan,  dan  penuntut  umum  anak  tersebut  langsung  dikembalikan langsung  kepada  orang  tua  atau  wali.  Akan  tetapi,  anak  masih  harus  kembali  ke  rumah tahanan  sampai  habis  masa  perpanjangan  penahanan.  Padahal  anak  telah  menjalani penahanan di rumah tahanan dari tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan 14 November 2022 dan diputus pada tanggal 3 November 2022. Lama anak ditahan dari mulai ditangkap sampai diputus adalah selama + 1 bulan 7 hari. Hendaknya, setelah anak diputus untuk dikembalikan kepada  orang  tua,  anak  langsung  dibebaskan  dari  LPAS  pada  hari  anak  itu  diputus  karena penundaan bebas dapat melanggar hak dari anak tersebut (N. Sari, Wawancara, July 3, 2023). Sebaiknya,  ketika  putusan  tersebut  telah  diucapkan  berkas-berkas  yang  diperlukan  untuk mengeluarkan  anak  dari  LPAS  harus  segara  diurus  agar  anak  dapat  langsung  dikembalikan kepada orang tua.
Kemudian,  kendala  lain  yang  peneliti  temui  di  dalam  perkara  Nomor: 43/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pdg  adalah  tentang  pengawasan,  pembimbingan  serta  pembinaan terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  telah  dijatuhi  tindakan  untuk dikembalikan kepada orang tua. Pengawasan, pembimbingan dan  pembinaan yang dilakukan oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan,  dilakukan  selama  kurang  lebih  3  (tiga)  bulan.  Akan tetapi,  Pengawasan,  pembimbingan  dan  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan  dapat  dilakukan  hingga  anak  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  tergantung apa  yang  tercantum  di  dalam  isi  amar  putusan.  Pembimbing  Kemasyarakatan  akan mengeluarkan  surat  pengakhiran  pengawasan,  pembimbingan  dan  pembinaan  yang menyatakan  anak  tersebut  telah  mendapatkan  pengawasan,  pembimbingan  dan  pembinaan oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  saat  pengawasan,  pembimbingan  dan  pembinaan
telah  mencapai  waktu  yang  ditentukan.  Akan  tetapi,  dalam  Putusan  Nomor: 43/Pid.SusAnak/2022/PN.Pdg yang amar putusannya menyatakan: 1) Menyatakan Anak R.K telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Tanpa  hak membawa, menguasai suatu senjata penikam atau senjata penusuk”. 2) Menjatuhkan tindakan kepada Anak dengan pengembalian kepada Orang Tua. 3) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu)  buah  pedang  samurai  terbuat  dari  besi  sepanjang  sekitar  80  cm  (delapan  puluh centimeter)  dengan  gangang  kayu  dengan  sarung  warna  hitam.  4)  Membebankan  biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).
Berdasarkan  amar  putusan  diatas  tidak  dinyatakan  mengenai  pengawasan, pembimbingan  dan  pembinaan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan.  Hal  ini  menyebabkan Pembimbing Kemasyaraktan di Balai Pemasyarakatan menjadi terkendala mengenai kepastian pemberian pembimbingan dan pengawasan  terhadap Anak yang dikembalikan  kepada orang tua tersebut karena tidak dinyatakan di dalam amar putusan. Menurut  Ibuk Neliya  Sari, S.E., selaku  Pembimbing  Kemasyaraktan  di  Balai  Pemasyaraktan  Kelas  I  Padang,  terhadap putusan  pidana  anak  yang  dikembalikan  kepada  orang  tua,  seharusnya  dicantumkan mengenai  pengawasan  dan  pembimbingan  didalam  amar  putusan  agar  dapat  menjadi  dasar bagi  Pembimbing  Kemasyarakatan  untuk  melakukan  tugas  pembimbingan  dan  pengawasan bagi  anak  tersebut  (N.  Sari,  Wawancara,  July  3,  2023).  Kemudian,  selain  sebagai  dasar melakukan  tugas,  pencantuman  mengenai  pengawasan  dan  pembimbingan  juga  dapat memberikan  kepastian  kepada  anak,  orang  tua  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  tentang berapa  lama  waktu  pengawasan  dan  pembimbingan  tersebut  (N.  Sari,  Wawancara,  July  3, 2023).  Pembimbingan  yang  dilakukan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  di  Balai Pemasyarakatan  meliputi:    1)  Melakukan  Bimbingan  Kelompok;    2)  Melakukan  Bimbingan Ketrampilan;    3)  Melakukan  Bimbingan  Perorangan;    4)  Pemenuhan  Hak-hak  Anak  setelah Pengadilan.
Balai  Pemasyarakatan  (Bapas)  bersifat  pasif,  dimana  akan  bergerak  apabila  dimintai oleh  suatu  instansi  lain  dalam  menangani  suatu  kasus  atau  diminta  melakukan  pengawasan, pembimbingan  dan  pendampingan.  Balai  Pemasyarakatan  (Bapas)  melakukan  pengawasan, pembimbingan  dan  pendampingan  harus  dituliskan  sebagai  dasar  permintaan  untuk melakukan pengawasan, pembimbingan dan pendampingan terhadap anak yang dikembalikan kepada  orang  tua,  karena  Balai  Pemasyarakatan  (Bapas)  merupakan  instansi  penanganan masalah  yang  pasif  (Al-Thoriq  et  al.,  2022).  Seharusnya,  setiap  putusan  anak  yang dikembalikan kepada orang tua harus dinyatakan di dalam amar putusan beserta jangka waktu berapa lama pengawasan, pembimbingan dan pembinaan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Salah satu bentuk pembinaan adalah pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk mengubah watak  dan  mental  anak  tersebut sehingga  kedepannya  mereka  dapat  berubahan  kearah  yang lebih  baik  (Wasath,  2022).  Kemudian,  juga  ada  pembinaan  kemandirian  yang  diberikan sebagai  bekal  bakat  dan  keterampilan  bagi  anak  agar  nantinya  dapat  kembali  berperan sebagai  anggota  masyarakat  yang  mandiri,  bebas  dan  bertanggung  jawab.  Lebih  lanjut, pembimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarkatan dalam membantu anak ialah agar mereka keluar dari pergaulan lama yang tidak sehat.
Berdasarkan uraian  diatas,  peneliti  merasa  pelaksanaan  Putusan  Nomor: 43/Pid.SusAnak/2022/PN.Pdg  terhadap  anak  yang  dikembalikan  kepada  orang  tua  belum maksimal,  karena  tidak  dicantumkannya  pengawasan,  pembimbingan  dan  pembinaan  oleh Pembimbing  Kemasyarakatan  di  dalam  amar  putusannya.  Pengawasan  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan  merupakan  hal  yang  harus  diberikan  kepada  anak  yang  berkonflik  dengan hukum (ABH) yang telah dikembalikan kepada orang tua agar anak tersebut dapat diberikan rekomendasi  dan  saran  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan kepada  orang  tua  bagaimana perkembangan  dari  anak  setelah  dikembalikan  kepada  orang  tua.  Penjelasan  tentang diberikan  pengawasan,  pembimbingan  dan  pembinaan oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan di  dalam  amar  putusan  juga  dapat  menjadi  dasar bagi  Pembimbing  Kemasyarakatan  untuk melakukan tugas. Kemudian, bagi si anak juga dapat mengetahui bahwa anak tersebut sedang dalam pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan anak dapat berkomunikasi dengan Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  telah  ditunjuk  oleh  Bapas  untuk  bertanya  tentang  hal
yang  diperlukan  bagi  si  anak. Pengawasan,  pembimbingan  dan  pembinaan  ini  dilakukan dengan  menggunakan  mekanisme  yang  disusun  sedemikian  rupa.  Pada  dasarnya pengawasan, pembimbingan dan pembinaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara terus  menerus  dan  berkesinambungan  sehingga  tujuan  yang  diharapkan  dapat  tercapai (Chrisandini, 2020).

## D. Penutup
Pelaksanakan  putusan  pengadilan  anak  yang  dikembalikan  kepada  orang  tua  dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  bertujuan  memberikan  yang  paling  baik  bagi  anak, tanpa  mengorbankan  kepentingan  masyarakat  dan  tegaknya  keadilan.  Pelaksanaan  putusan pengadilan anak yang dikembalikan kepada orang tua dalam kasus yang diteliti oleh peneliti mulai  dari  penangkapan  sampai  dengan  anak  diputus  di  pengadilan,  anak  telah  menjalani penahanan di rumah tahanan dari tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022  oleh  Penyidik.  Kemudian,  dilakukan  perpanjangan  penahanan  oleh  Penuntut  Umum dari  tanggal  15  Oktober  2022  sampai  dengan  tanggal  19  Oktober  2022.  Penuntut  Umum kembali melakukan perpanjangan penahanan dari tanggal 20 Oktober 2022 sampai tanggal 24 Oktober  2022.  Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  pemberian  penetapan  anak  yang dipulangkan kepada orang tuanya adalah terkait dengan sifat tindak pidana itu sendiri apakah yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  termasuk  tindak  pidana  berat  atau  tindak  pidana ringan.  Pelaksanaan  putusan  terhadap  anak  yang  dikembalikan  kepada  orang  tua  memiliki beberapa kendala yang dihadapi oleh Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan, salah satunya dalam perpanjangan penahanan  anak di  Lembaga Penempatan  Anak  Sementara (LPAS) dan di dalam amar putusan tidak dinyatakan tentang pemberian pengawasan, pembimbingan dan pembinaan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  menjadi  dasar  bagi  Pembimbing Kemasyarakatan  untuk  melakukan  tugas  pengawasan,  pembimbingan  dan  pembinaan  anak yang  dikembalikan  kepada  orang  tua.  Oleh  karena  itu,  hendaknya  untuk  memberikan kepastian kepada anak pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) mendapatkan  hak-haknya  dan  melindungi  hak  dari  anak,  perlu  adanya  kejelasan  mengenai berapa  lama  si  anak  ditahan,  dan  alasan  kenapa  penahanan  anak  harus  diperpanjang  serta jaminan  bahwa  apabila  anak  telah  diputus  untuk  dikembalikan  pada  orang  tua,  maka  anak tersebut  sudah harus bisa  kembali kepada orang tua pada hari putusan tersebut diputus tanpa adanya  alasan  administrasi  atau  alasan  lain  yang  membuat  anak  harus  kembali  ke  LPAS. Kemudian,  agar  hal  ini  tidak  terjadi  kembali,  hendaknya  Jaksa  dan  Pembimbing Kemasyarakatan  dapat  memberikan  saran  kepada  hakim  atau  majelis  hakim  untuk menenetapkan  dalam  putusan  mengenai  kepada  siapa  anak  dikembalikan,  dan  siapa  yang bertanggungjawab  mengawasi  dan  membimbing  si  anak  serta  berapa  lama  anak  tersebut harus diawasi dan dibimbing setelah dikembalikan kepada orang tua.

## Daftar Pustaka
Al-Thoriq,  A.  Z.,  Hakim,  L.,  &  ...  (2022).  Analisis  yuridis  peranan  bapas  dalam pendampingan  anak  pada  tindak  pidana  perundungan  di  kota  malang  dengan pendekatan  restorative  justice. …  on  Innovation  and  … .  https://v2.publishing- widyagama.ac.id/index.php/ciastech/article/view/4286 Amirudin, & Asikin, Z. (2020). Pengantar Metode Penelitian Hukum (Revisi). Rajawali Pers.
Anjari,  W.  (2021).  Perlindungan  anak  yang  bermasalah  dengan  hukum  dalam  perspektif pemidanaan integratif Pancasila. Jurnal Yudisial .
https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/435 Ardini,  A.  (2021).  …  Sebagai  Pertimbangan  Hakim  Menjatuhkan  Putusan  Pidana  Terhadap Anak  Yang  Melakukan  Penganiayaan  (Analisis  Putusan  Nomor  4/Pid.  Sus- Anak/2018/Pn. Skw …. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] .
http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/856
Chrisandini, J. (2020). Penerapan Pembinaan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di UPT PRSMP Surabaya. Novum: jurnal hukum .
https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/33794 Dewi, P. E. T. (2021). Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Jurnal  Hukum  Saraswati  (JHS) .  https://e- journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/2945
Hapsari, I., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak. Diponegoro Law Journal , 5 (3), Article 3. https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12527 Harisa,  Y.  (2023,  June  20). Wawancara  dengan  Jaksa  di  Kejaksaan  Negeri  Padang . Kurniawan,  I.  W.  E.,  Dewi,  A.,  &  ...  (2020).  Jaksa  Selaku  Eksekutor  dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan. Jurnal Preferensi … . https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2353
Marlina. (2016). Hukum Penitensier (Cet. 2). Refika Aditama. Noviyanti,  M.  M.  (2023).  Penahanan  Dan  Eksekusi  Pemidanaan  Anak  Yang  Tidak
Ditempatkan Di LPAS Dan LPKA. In Reformasi Hukum Trisakti . trijurnal.trisakti.ac.id. https://www.trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/download/15428/9149 Rahayu,  A.  P.,  &  Wahyuningsih,  S.  E.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Pemidanaan  Pelaku  Anak yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Kekerasan  terhadap  Anak  yang  Menyebabkan Meninggal Dunia Di Pengadilan ….  In Prosiding Konstelasi Ilmiah http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/viewFile/20449/6589 Repi, A. J. T. (2020). Cita Rasa Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur. Estudiante Law Journal . https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/eslaw/article/view/15771
Santoso,  M.  B.,  &  Darwis,  R.  S.  (2017).  Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  Dalam Penanganan  Anak  Berkonflik  Dengan  Hukum  Oleh  Balai  Pemasyarakatan. Share: Social Work Journal , 7 (1), 61. https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13819 Sari,  N.  (2023,  July  3). Wawancara  dengan  Pembimbing  Kemasyarakatan  di  Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang . Sofyan,  A.  (2020).  Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  Perlindungan  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum.
http://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/download/148/214. Sugiono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta. Sundhana, H. (2020). Upaya jaksa selaku eksekutor dalam eksekusi putusan pidana tambahan pengembalian  kerugian  keuangan  negara  akibat  tindak  …. Unes  Law  Review . http://review-unes.com/index.php/law/article/view/119
Susanti, D. E. (2019). Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara  Pidana  No.  07/pid-sus-anak/2017/pn.  Pdg. JCH  (Jurnal  Cendekia Hukum) .https://e-jurnal.stih pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/103 Teguh, H. P. (2018). Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana . Andi. Wasath, W. (2022). Peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya dalam Proses
Pendampingan dan Pembimbing  Kemasyarakatan Anak  di  Bawah  Umur  yang Terjerat Hukum. Jurnal PUBLIQUE .
http://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.php/publique/article/view/169
Widodo,  G.  (2016).  Sistem  Pemidanaan  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Surya  Kencana  Satu:  Dinamika  Masalah  Hukum  dan  Keadilan , 6 (1),  58. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.339