## KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DI KECAMATAN BATUI, KABUPATEN BANGGAI, PROVINSI SULAWESI TENGAH

## SOCIAL ECONOMIC CONDITIONS OF COASTAL COMMUNITIES IN BATUI DISTRICT, BANGGAI DISTRICT, CENTRAL SULAWESI PROVINCE
M. Nur Arkham 1* , Yudi Wahyudin 2 , Novit Rikardi 4 , Agus Ramli 4 , Arif Trihandoyo 4
1 Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, BRSDM KP, Kementerian Kelautan dan Perikanan 2 Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK IPB
3 Departemen Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Djuanda, Bogor
4 Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan LPPM-IPB (CCMRS LPPM-IPB) *Corresponding author: arkham.mnur@gmail.com

## ABSTRAK
Masyarakat yang tinggal di desa pesisir sebagian besar mata pencahariannya adalah nelayan dan sangat tergantung dengan sumberdaya laut dan ekosistem pesisr. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  pesisir  yang  memanfaatkan  potensi  pesisir  di  wilayah Kecamatan  Batui,  Kabupaten  Banggai Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  pesisir  Kecamatan  Batui, Provinsi Sulawesi Tengah. Pengambilan data dilakukan dengan cara survey dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan deskriptif. kondisi sosial masyarakat pesisir di Kecamatan Batui sebagian besar bermukim di pesisir pantai dengan tingkat kepadatan penduduk yang tidak padat. Aspek pendidikan menunjukkan  bahwa  rata-rata  masyarakat  pesisir  berpendidikan  Sarjana  sebanyak  40%  dengan  nilai indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  dalam  kategori  sedang.  Dilihat  dari  kondisi  ekonomi  bahwa matapencaharian  masyarakat  pesisir  di  Kecamatan  Batui  yaitu  bergantung  pada  sektor  perikanan  yaitu sebagian  sebagai  nelayan.  Alat  tangkap  dan  armada  perikanan  yang  digunakan  untuk  usaha  perikanan tangkap nelayan di lokasi penelitian adalah perikanan skala kecil.
Kata kunci: Kecamatan Batui, masyarakat pesisir, nelayan kecil, perikanan tangkap

## ABSTRACT
Most of the people who live in coastal villages are fishermen and are very dependent on marine resources and coastal  ecosystems.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  socio-economic  conditions  of  coastal communities  that  exploit  the  potential  of  the  coast  in  Batui  District,  Banggai  District.  This  research  was conducted in the coastal area of Batui District, Central Sulawesi Province. Data were collected by means of surveys and interviews. The data analysis was done qualitatively and descriptively. The social conditions of the  coastal  communities  in  Batui  District  mostly  live  on  the  coast  with  less  dense  population  density.  The aspect  of  education  shows  that  the  average  coastal  community  with  a  Bachelor  degree  is  40%  with  the human  development  index  (HDI)  in  the  medium  category.  It  is  seen  from  the  economic  condition  that  the livelihoods of the coastal communities in Batui District are dependent on the fishery sector, namely partly as fishermen.  The  fishing  gear  and  fishing  fleet  used  for  fisheries  in  the  research  location  are  small-scale fisheries.
Keywords: Batui District, coastal communities, small-cale fisherie, capture fisheries
Article history: Received 03/01/2020; Received in revised from 12/03/2020; Accepted 10/05/2020
COJ (Coastal and Ocean Journal) Vol. 4, No. 1, Juni 2020 : 1-14

## COJ (Coastal and Ocean Journal)
e-ISSN: 2549-8223 Journal home page: https://journal.ipb.ac.id/index.php/coj ; email: journal@pksplipb.or.id

## 1. PENDAHULUAN
Karakteristik  dari  wilayah  pesisir  sangat  berbeda  dengan  wilayah  daratan,  akan tetapi  secara  sosial-ekologi  saling  terkait  satu  sama  lain.  Karakteristik  di  atas menunjukkan fungsi wilayah pesisir sangat komplek dengan beberapa permasalahan di wilayah pesisir yang sangat komplek (Arkham et al., 2018). Pemanfaatan wilayah pesisir bersama dengan ruang wilayah perairan (laut) dapat dilaksanakan seoptimal mungkin demi  mewujudkan  proses  pembangunan  melalui  upaya  peningkatan  distribusi  dari hasil-hasil  kegiatan  produksi  dan  jasa  serta  optimalisasi  dari  fungsi-fungsi  dari  setiap aktifitas di atasnya. Menurut Zefri (2010) ditinjau dari aspek sosial ekonomi dan budaya, pengelolaan wilayah pesisir beserta dengan sumberdaya alam di dalamnya, seharusnya memberikan  manfaat  terbesar  kepada  masyarakat  pesisir  sebagai  pelaku  utama  dan pemilik sumberdaya tersebut. Oleh karena itu, segala aktivitas pembangunan di wilayah pesisir  diarahkan  untuk  meningkatkan  pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat pesisir tanpa mengorbankan aspek-aspek sosial budaya masyarakat setempat.
Kecamataan Batui merupakan salah satu dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan Batui merupakan kecamatan pesisir yang ada di Kabupaten Banggai. Kecamatan Batui terdiri dari 13 desa yang berpenghuni dan menurut letak wilayahnya terbagi menjadi 2 bagian yaitu desa pesisir dan desa bukan pesisir. Secara geografis, Kecamatan Batui mempuanyai luas total wilayah 1.062,36 km2. Kecamatan  Batui  merupakan  salah  satu  kecamatan  yang  terletak  di  wilayah  pesisir Kabupaten Banggai bagian timur. Desa pesisir merupakan desa-desa yang letaknya tidak jauh  dari  laut  dan  biasanya  terletak  di  sepanjang  laut  (Marwasta  &  Kuswaji,  2016). Selain itu juga desa pesisir dapat dikategorikan sebagai desa-desa yang berada di pulau- pulau  kecil  dan  desa-desa  di  daerah  pesisir.  Dengan  kata  lain,  desa  pesisir  ini  tidak terpengaruh  dengan  daerah  di  pedalaman  atau  daratan,  akan  tetapi  tidak  bisa  lepas dengan  kegiatan  yang  berada  di  daratan.  Masyarakat  yang  tinggal  di  desa  pesisir sebagian  besar  mata  pencahariannya  adalah  nelayan  dan  sangat  tergantung  dengan sumberdaya laut dan ekosistem pesisr (Yamamoto dan Miyazaki, 2006).
Dalam  tataran  pembangunan  tentunya  diperlukan  sinergisitas  dan  keterpaduan, karena  melibatkan  banyak  pemangku  kepentingan,  keterpaduaan  ini  mutlak  harus dilakukan sehingga dapat dikelola dengan baik dalam pembangunan masyarakat pesisir. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  dapat  mengetahui  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat  pesisir  yang  memanfaatkan  potensi  pesisir  di  wilayah  Kecamatan  Batui, Kabupaten Banggai.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  pesisir  Kecamatan  Batui,  Provinsi  Sulawesi Tengah. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15-30 Juli 2019.

## 2.2. Pengambilan Informasi dan Data Sosial-Ekonomi
Jenis dan sumber data untuk mengidentifikasi kondisi sistem sosial kawasan pesisir dan laut di Kecamatan Pesisir Kabupaten Banggai ini diperoleh dengan cara melakukan melakukan  pengumpulan  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dengan metode wawancara masyarakat mengenai persepsi masyarakat terhadap jasa ekosistem
pesisir dan laut terhadap masyarakat yang terkait dengan manfaat ekosistem pesisir dan laut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif karena digunakan untuk meneliti pada kondisi obyektif yang alamiah, dimana pengambilan sampel sumberdata dilakukan secara  purposif  dan  snowball  (Suryana,  2010).  Sumber  data  primer  adalah  responden dan informan dimana jumlah responden berdsarkan pada syarat kecukupan informasi menurut pertimbangan peneliti dan sesuai syarat efisiensi, yaitu data diperoleh secara mencukupi  dengan  pengorbanan  sekecil – kecilnya  dalam  hal  waktu,  akses  dan  biaya (Agusta,  2003).  Responden  yang  dipilih  meliputi  nelayan,  petani,  aparat  desa,  tokoh masyarakat dan masyarakat lainnya. Pengumpulan data primer diperoleh melalui proses wawancara tehadap masyarakat di wilayah penelitian dengan mengunakan blanko isian (kuesioner). Mengingat terbatasnya waktu dan luasan daerah, maka survei data primer dilakukan  menggunaan  metode  survei  cepat  ( rapid  appraisal ),  diskusi  kelompok terfokus,  maupun  diskusi  mendalam  ( indepth  interview )  kepada  informan  kunci  baik formal  maupun  non-formal.  Selain  mengumpulkan  data  primer,  untuk  kebutuhan  data social juga dilakukan pengumpulan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari proses studi  literatur,  serta  laporan  terkait.  Laporan  tersebut  termasuk  diantaranya  adalah laporan potensi desa, kecamatan dan Laporan Penelitian yang terkait dengan kawasan pesisir dan laut di wilayah studi.

## 2.3. Analisis Data Sosial dan Ekonomi
Teknis analisa data kualitatif berdasakan pengumpulan data dan observasi dilakukan sejak  awal  pengumpulan  data.  Hasil  wawancara  mendalam  dan  pengamatan  disajikan dalam bentuk catatan harian yang dianalisis sejak pertama kali datang ke lapangan dan berlangsung  terus  menerus.  Analisis  data  kualitatif  dilakukan  dengan  pengumpulan data,  analisis  data,  reduksi  data,  penyajian  data  serta  penarikan  kesimpulan  melalui verifikasi data. Pada saat wawancara, selain ditulis dan diberikan kuesioner, perekaman data  dilakukan  juga  dengan  menggunakan  alat  perekam.  Purwanto  (2007)  dalam Ramadhan dan Hafsaridewi (2012) menyatakan bahwa analisis data merupakan proses penyederhanaan  data  ke  dalam  bentuk  yang  lebih  mudah  dipahami  sehingga  mudah untuk  diinterpretasikan.  Reduksi  data  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menajamkan, menggolongkan dan mengarahkan serta membuang data-data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga didapatkan kesimpulan akhir.
Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Malik, 2015).
Data  disajikan  dalam  bentuk  teks  naratif  hasil  data  lapang  disusun  dalam  bentuk paragraph,  matriks,  table  dan  diagram  yang  memudahkan  melihat  apa  yang  sedang terjadi  dan  menentukan  apakah  telah  menarik  kesimpulan  yang  benar  atau  terus melakukan  analisis.  Selanjutnya  adalah  penarikan  kesimpulan  melakui  verifikasi  yang dilakukan  peneliti  sebelum  peneliti  menarik  kesimpulan  akhir.  Verifikasi  tersebut dilakukan dengan cara memikirkan ulang selama penulisan, tinjauan ulang pada catatan lapang  serta  bertukar  pikiran  dengan  ahli  dan  studi  literature/referensi.  Analisa  data kualitatif dipadukan dengan hasil interprestasi data kuantitatif yang ada.

## 3. HASIL DAN DISKUSI

## 3.1. Wilayah Administrasi
Berdasarkan  batas  wilayah  dan  tinggi  wilayah  dari  permukaan  laut  (DPL)  menurut desa  di  kecamatan  Batui  berada  pada  5,0 – 64,0  mDPL,  sehingga  juga  sering  disebut daerah  dataran  dengan  rata-rata  persentase  sebesar  30-100%  bentuk  permukaan tanahnya berupa dataran (Kecamatan Batui Dalam Angka, 2018). Berdasarkan data BPS Kecamatan  Batui  Tahun  2018  diketahui  bahwa  Kecamatan  Batui  memiliki  13  desa dengan  kategori  7  desa  pesisir  dan  6  desa  bukan  pesisir  (dataran).  Uraian  lebih  rinci mengenai  daftar  nama  wilayah  desa  pesisir  di  Kecamatan  Batui,  Kabupaten  Banggai disajikan pada Tabel 1 .
Tabel 1. Nama desa berdasarkan luasannya dan kategorinya di sekitar lokasi kegiatan
No
Desa
Luas Wilayah (km 2 )  Persentase (%)  Kategori Desa 1  Kayowa 122,39 11,52 Bukan Pesisir 2  Nonong 61,88 5,82 Pesisir 3  Sisipan 74,76 7,04 Pesisir 4  Ondo-Ondolu I 60,00 5,65 Bukan Pesisir 5  Ondo-Ondolu 65,32 6,15 Bukan Pesisir 6  Tolando 94,36 8,88 Bukan Pesisir 7  Batui 14,76 1,39 Bukan Pesisir 8  Bugis 76,40 7,19 Pesisir 9  Balantang 93,84 8,83 Pesisir 10  Lamo 113,02 10,64 Pesisir 11  Honbola 123,27 11,60 Pesisir 12  Uso 126,36 11,89 Pesisir 13  Bakung 36,00 3,39 Bukan Pesisir Jumlah 1062,36 100 Pesisir Sumber: [BPS] Kecamatan Batui, 2018

## 3.2. Kependudukan
3.2.1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Jumlah  penduduk  di  Kecamatan  Batui  pada  tahun  2017  tercatat  sebanyak  16.628 orang,  jumlah  rumah  tangga  pada  tahun  2016  mencapai  4.032  KK  dengan  rata-rata jumlah anggota per rumah tangga sekitar 4 orang per rumah tangga di Kecamatan Batui. Secara  keseluruhan  tingkat  kepadatan  penduduk  di  13  Desa  di  Kecamatan  Batui  rata- rata sebesar 16 orang per km 2 dengan kriteria kepadatannya adalah tidak padat. Sedangkan untuk jumlah penduduk yang berada di Desa Pesisir sebanyak 9.772 orang dengan  rata-rata  kepadatan  penduduk  sebesar  15  orang  per  km 2 dengan  kriteria kepadatan  penduduk  adalah  tidak  padat.  Data  selengkapnya  mengenai  tingkat kepadatan penduduk menurut desa pesisr di Kecamatan Batui dapat dilihat pada Tabel 2 .
Tabel 2. Tingkat Kepadatan Penduduk di Desa Pesisir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017 No  Desa Jumlah Penduduk (Orang) Luas Wilayah (km2) Kepadatan Penduduk (Orang/km2) Kriteria Kepadatan 1  Nonong 1874 61,88 30 Tidak Padat 2  Sisipan 1999 74,76 27 Tidak Padat 3  Bugis 453 76,40 6 Tidak Padat 4  Balantang 1.466 93,84 16 Tidak Padat 5  Lamo 1.871 113,02 17 Tidak Padat 6  Honbola 967 123,27 8 Tidak Padat 7  Uso 1.142 126,36 9 Tidak Padat Total 9.772 669,53 15 Tidak Padat
Keterangan:
Kriteria kepadatan penduduk berdasarkan Undang-undang Nomor:56/PRP/1960 membagi empat klasifikasi kepadatan penduduk, yaitu: tidak padat, : tingkat kepadatan 1 – 50 jiwa/ km 2 kurang padat   : tingkat kepadatan 51 – 250 jiwa/ km 2 cukup padat : tingkat kepadatan 251 – 400 jiwa/km 2 padat : tingkat kepadatan 401 jiwa/km 2 ke atas Sumber: [BPS] Kecamatan Batui, 2018 (diolah)

## 3.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk
Laju pertumbuhan penduduk di Desa Pesisir Kecamatan Batui yang menjadi wilayah studi  secara  keseluruhan  rata-rata  meningkat  sebesar  1,566  persen  per  tahun.  Jika dibandingkan  dengan  laju  pertumbuhan  penduduk  nasional,  maka  laju  pertumbuhan penduduk  di  Desa  Pesisir  Kecamatan  Batui  secara  rata-rata  lebih  tinggi  dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk nasional yang mencapai 1,4 persen per tahun. Laju pertumbuhan  penduduk  terendah  yaitu  ada  pada  Desa  Bugis  yaitu  sebanyak  1,36 persen.  Data  selengkapnya  mengenai  laju  pertumbuhan  penduduk  di  7  desa  pesisir Kecamatan Batui dapat dilihat pada Gambar 1 .
Sumber: [BPS] Kecamatan Batui, 2017 dan 2018 (diolah) Gambar 1. Laju Pertumbuhan Penduduk di Desa Pesisir Kecamatan Batui Tahun 2016- 2017

## 3.2.3. Dependency Ratio
Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang  penting. Semakin tingginya  persentase dependency  ratio menunjukkan  semakin  tingginya  beban  yang harus  ditanggung  penduduk  yang  produktif  untuk  membiayai  hidup  penduduk  yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin  rendah  menunjukkan  semakin  rendahnya  beban  yang  ditanggung  penduduk yang  produktif  untuk  membiayai  penduduk  yang  belum  produktif  dan  tidak  produktif lagi.
Penduduk  muda  berusia  dibawah  15  tahun  umumnya  dianggap  sebagai  penduduk yang  belum  produktif  karena  secara  ekonomis  masih  tergantung  pada  orang  tua  atau orang  lain  yang  menanggungnya.  Selain  itu,  penduduk  berusia  diatas  65  tahun  juga dianggap  tidak  produktif  lagi  sesudah  melewati  masa  pensiun.  Penduduk  usia  15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat  digambarkan  berapa  besar  jumlah  penduduk  yang  tergantung  pada  penduduk usia  kerja.  Meskipun  tidak  terlalu  akurat,  rasio  ketergantungan  semacam  ini memberikan  gambaran  ekonomis  penduduk  dari  sisi  demografi.  Berikut  ini  adalah rincian mengenai jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kecamatan Batui tersaji pada Tabel 3.
Tabel 3. Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kecamatan Batui Tahun 2017 Kelompok Umur Jumlah Penduduk Umur 0-14 4.458 Umur 15-64 11.255 Umur ≥ 65 915 Total 16.628
Sumber: [BPS] Kecamatan Batui, 2018
Rasio  Ketergantungan (dependency  Ratio) adalah  perbandingan  antara  jumlah penduduk  berumur  0-14  tahun,  ditambah  dengan  jumlah  penduduk  65  tahun  keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua.
• Rasio  Ketergantungan  Muda  adalah  perbandingan  jumlah  penduduk  umur  0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15 - 64 tahun,
• Rasio  Ketergantungan Tua  adalah  perbandingan  jumlah  penduduk  umur  65  tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun
• Rasio Ketergantungan Total adalah  perbandingan jumlah penduduk usia muda (0- 14  tahun)  ditambah  jumlah  penduduk  usia  tua  (>65  tahun)  dibandingkan  dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun).
Hasil perhitungan nilai dependency ratio di Kabupaten Batui Tahun 2017 secara lebih rinci disajikan pada Gambar 2.
Sumber: [BPS] Kecamatan Batui, 2018 (diolah)
Gambar 2. Nilai Dependency Ratio di Kabupaten Batui Tahun 2017
Berdasarkan Gambar  2 ,  dapat  diketahui  bahwa  secara  keseluruhan  nilai  rasio ketergantungan  usia  muda  memiliki  nilai  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  rasio ketergantungan usia tua. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum jumlah orang usia muda  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  jumlah  orang  usia  tua.  Rata-rata  nilai  rasio ketergantungan  total  di  kecamatan  studi  adalah  47,74  persen,  selain  itu  nilai  rasio ketergantungan usia muda 39,61 persen dan rasio ketergantungan usia tua 8,13 persen.

## 3.3. Tingkat Pendidikan
Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan masyarakat berarti kualitas sumber daya manusianya juga akan semakin baik.  Berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagian  besar  penduduk  di  wilayah  studi  rata-rata  sudah  berpendidikan  diatas SLTP/sederajat.  Tingkat  pendidikan  yang  disajikan  pada  gambar  dibawah  merupakan gambaran umum pendidikan penduduk yang bekerja baik PNS maupun bekerja sebagai aparat desa. Sebagian besar penduduk di wilayah studi yang bekerja sebagai PNS dan di pemerintahan desa merupakan lulusan Sarjana sebanyak 44%. Berikut ini adalah rincian mengenai persentase tingkat pendidikan penduduk di wilayah studi dapat dilihat pada Gambar 3 .
Sumber: [BPS] Kecamatan Batui, 2018 (diolah) Gambar 3. Persentase Tingkat Pendidikan di Kecamatan Batui Tahun 2017
Berdasarkan  hasil  survey  lapangan  di  wilayah  Kecamatan  Batui  diketahui  bahwa tingkat  pendidikan  masyarakat  di  wilayah  studi  relatif  cukup  tinggi,  khususnya  untuk generasi sekarang pada umumnya sudah memiliki tingkat pendidikan SLTA/SMA. Untuk melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi  (PT)  biasanya  ke  luar  daerah. Sekarang di Kota Luwuk sudah terdapat sekolahan tinggi negeri dan swasta.
Karakteristik  responden  yang  dipilih  dari  15  responden  menyebutkan  sebagian besar  memiliki  tingkat  pendidikan  SMA/SLTA  sebesar  53%.  Sedangkan  untuk  jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu Sarjana sebanyak 20%. Berdasarkan hasil wawancara juga  menyebutkan  bahwa  untuk  rata-rata  lama  sekolah  penduduk  di  wilayah  studi adalah jenjang SLTA/SMA/Sederajat.  Dari analisis tersebut disimpulkan bahwa tingkat pendidikan  masyarakat  di  Kecamatan  Batui  masih  tergolong  baik.  Hal  ini  menjadi indikasi bahwa masyarakat di Kecamatan Batui memiliki perhatian yang baik terhadap pendidikan  formal.  Berikut  ini  adalah  rincian  karakteristik  pendidikan  responden  di lokasi studi Kecamatan Batui dapat dilihat pada Gambar 4 .
Sumber: Data Primer, 2019 (diolah) Gambar 4. Karakteristik Pendidikan Responden di Kecamatan Batui (n=15)

## 3.4. Mata Pencaharian
Secara  sederhana  kegiatan  formal  dan  informal  dari  penduduk  yang  bekerja  dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari enam kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan,  sisanya  adalah  dikategorikan  sebagai  pekerja  pada  pekerjaan informal.  Berdasarkan  identifikasi  ini,  maka  di  Kabupaten  Banggai  sebanyak  53.772 orang (31,99 persen) bekerja  pada kegiatan formal dan 114.326  orang (68,01 persen) bekerja pada kegiatan informal.
Status  pekerjaan  utama  dari  orang  yang  bekerja  di  sektor  informal  antara  lain berstatus  sebagai  berusaha  sendiri  sebesar  32.305  orang  (19,22  persen),  berusaha dibantu  buruh  tidak  tetap  sebesar  37.130  orang  (22,09  persen),  pekerja  bebas  atau pekerja serabutan sebanyak 12.599 orang (7,50 persen). Jumlah pekerja tidak dibayar atau  pekerja  keluarga  mencapai  32.292  orang  (19,21  persen)  dari  jumlah  penduduk yang bekerja.
Berdasarkan  lapangan  pekerjaan  di  Kabupaten  Banggai  dari  168.098  orang  yang memiliki  kesempatan  kerja,  yang  terbanyak  adalah  di  sektor  primer  yaitu  83.206 (49,50%).  Sektor  primer  terdiri  dari  pertanian,  kehutanan,  perburuan,  perikanan,
pertambangan dan penggalian. Berdasarkan hasil survey menyebutkan bahwa sebagian besar  masyarakat  pesisir  yang  ada  di  Kecamatan  Batui  bekerja  sebagai  petani, sedangkan untuk nelayan hanya bersifat musiman saja. Akan tetapi ada beberapa orang yang pekerjaan utama/profesinya sebagai nelayan. Gambaran umum mata pencaharian penduduk di wilayah Kabupaten Banggai dapat dilihat pada Tabel 4 .
Tabel 4. Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis pekerjaan di wilayah pesisir Kabupaten Banggai
No Lapangan Pekerjaan Menurut Sektor 2017 Persentase (%) 1 Sektor Primer 83.206 49,50 2 Sektor Sekunder 22.101 13,15 3 Sektor Tersier 62.791 37,35 Total 168.098 100,00 Keterangan: Sektor Primer - Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- Pertambangan dan Penggalian
Sektor Sekunder
- Industri Pengolahan
- Listrik, Gas, dan Air
- Bangunan
Sektor Tersier
- Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel
- Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi
- Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan
- Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan Sumber: [BPS] Kabupaten Banggai, 2018

## 3.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk ( enlarging  people  choice ).  IPM  merupakan  indikator  penting  untuk  mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM  diperkenalkan  oleh United  Nations  Development  Programme (UNDP)  pada  tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat  ( a  long  and  healthy  life ),  pengetahuan  ( knowledge ),  dan  standard  hidup  layak (d ecent  standard  of  living ).  Umur  panjang  dan  hidup  sehat  digambarkan  oleh  Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk bertahan hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut  umur  pada  saat  kelahiran  sama  sepanjang  usia  bayi.  Pengetahuan  diukur melalui  indikator  Rata-rata  Lama  Sekolah  dan  Harapan  Lama  Sekolah.  Rata-rata  Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun)  penduduk usia  25  tahun ke  atas yang telah  atau  sedang  menjalani  pendidikan  formal.  Harapan  Lama  Sekolah  (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan
oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan  oleh  pengeluaran  per  kapita  disesuaikan,  yang  ditentukan  dari  nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli ( purchasing power parity ) (BPS Indonesia, 2017).
IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan  indeks  pengeluaran.  Penghitungan  ketiga  indeks  ini  dilakukan  dengan  melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. Kecamatan  Batui  yang  memiliki  potensi  sumberdaya  alam  yang  sangat  tinggi  juga didukung  dengan  sumberdaya  manusia  yang  baik  juga.  Masyarakat  yang  ada  di Kecamatan  Batui  juga  memiliki  kualitas  kesehatan,  pendidikan,  dan  pemenuhan kebutuhan yang baik. Berikut ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ada di Desa Pesisir Kecamatan Batui berdasarkan hasil survey tersaji pada Tabel 5 .
Tabel 5. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Desa Pesisir Kecamatan Batui No  Desa AHH HLS RLS IPM Kategori 1  Nonong 63 12 10 60,34 Sedang 2  Sisipan 65 12 9,5 61,35 Sedang 3  Bugis 70 12 7,5 55,89 Rendah 4  Balantang 65 12 9 62,94 Sedang 5  Lamo 70 12 11,5 67,94 Sedang 6  Honbola 63 12 11 60,12 Sedang 7  Uso 70 12 11,5 67,23 Sedang Kategori IPM (BPS Indonesia, 2015): IPM Rendah : IPM < 60 IPM Sedang : 60 ≤ IPM < 70 IPM Tinggi : 7 0 ≤ IPM < 80 IPM Sangat Tinggi
: IPM ≥ 80
Sumber: Hasil Wawancara, 2019 (Diolah)
IPM  merupakan  indikator  yang  digunakan  untuk  melihat  perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat  dua  aspek  yang  perlu  diperhatikan,  yaitu  kecepatan  dan  status  pencapaian. Secara  umum,  pembangunan  manusia  di  Desa  Pesisir,  Kecamatan  Batui  terus ditingkatkan.  IPM  Kabupaten  Banggai  Tahun  2016  sebesar  68,17  (kategori  sedang). Sedangkan untuk Desa Pesisir yang ada di Kecamatan  Batui nilai IPM rata-rata berada pada  kategori  “Sedang”  dengan  nilai  rata -rata  60,12  sampai  67,94,  dimana  nilai  IPM Desa  Lamo  nilai  tertinggi  diantara  yang  lainnya.  Nilai  IPM  Desa  Pesisir  di  lokasi  studi didapatkan  dari  hasil  survey  dan  wawancara  dengan  responden  dan  diolah  datanya dengan rumus yang telah ditetapkan oleh BPS dan UNDP terbaru pada Tahun 2015. Nilai IPM  di  lokasi  studi  pada  umumnya  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  nilai  IPM  di Indonesia yaitu sebesar 70,81, akan tetapi masih masuk dalam kateg ori “Sedang”.

## 3.6. Jenis dan Penyedia Infrastruktur
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan  baik  melalui  observasi  maupun wawancara  serta  studi  literatur,  didapatkan  bahwa  infrastruktur  di  Desa  Pesisir
Kecamatan Batui relatif baik. Jenis-jenis infrastruktur yang tersedia yaitu infrastruktur pendidikan  berupa  sekolah  yang  terdiri  dari  taman  kanak-kanak  hingga  sekolah menengah atas (SMA), pusat layanan kesehatan, sumur galian dan bor sebagai sumber air  bersih,  transportasi,  sarana  komunikasi,  tempat  ibadah,  sarana  olahraga,  dan koperasi desa. Keberadaan infrastruktur tersebut mampu menunjang kehidupan sosial masyarakat terutama pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Infrastruktur – infrastruktur tersebut disediakan oleh pemerintah dan beberapa diantaranya oleh pihak swasta dan ada  swadaya  dari  masyarakat.  Rincian  tentang  jenis  infrastruktur  dan  penyedianya dapat dilihat pada Tabel 6 .
Tabel 6. Jenis dan Penyedia Infrastruktur di Desa Pesisir Kecamatan Batui
No Jenis Infrastruktur Uraian Penyedia Infrastruktur Sumber 1  Sekolah PAUD, SD, SMP, SMA Pemerintah dan Swasta BPS Kecamtan Batui 2018 2  Layanan Kesehatan Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes, Posyandu, Praktek Bidan dan Toko Obat Pemerintah dan Swasta BPS Kecamtan Batui 2018 3 Tempat Ibadah Masjid, Mushola, Langgar dan Gereja Pemerintah dan Swasta BPS Kecamtan Batui 2018 dan Wawancara 4 Lapangan Olahraga Sepakbola, Voli dan Buli Tangkis Pemerintah BPS Kecamtan Batui 2018 5  Transportasi Jalan Pemerintah BPS Kecamtan Batui 2018 6  Koperasi Unit Desa Koperasi Unit Desa Pemerintah BPS Kecamtan Batui 2018 7  Sumber Air Bersih Sumur Galian dan Bor Masyarakat Wawancara 8  Media Komunikasi Sinyal telfon seluler dan TV Masyarakat dan Pemerintah Wawancara 9  Balai Desa Balai Desa Pemerintah BPS Kecamtan Luwuk Timur 2018

## 3.7. Pemanfaat Sumberdaya Pesisir dan Laut 3.7.1. Nelayan
Secara  umum,  masyarakat  pesisir  yang  memanfaatkan  sumberdaya  pesisir  dan  laut yang  ada  di  lokasi  studi  adalah  nelayan  yang  fokus  pada  aktivitas  perikanan  tangkap. Aktivitas perikanan tangkap yang ada  di lokasi studi ini juga termasuk dalam kategori nelayan  kecil,  dimana  daerah  penangkapannya  hanya  di  perairan  disekitar  pantai dengan armada penangkapan tidak lebih dari 5 GT. Jenis nelayan yang ada di lokasi studi berdasarkan data dari Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2019 dibagi menjadi 2 (dua) yaitu nelayan berperahu dan tanpa perahu. Sebagian besar nelayan yang ada di lokasi studi tergolong dalam nelayan berperahu sejumlah 374 orang, sedangkan untuk nelayan  yang  tidak  memiliki  perahu  sebanyak  84  orang.  Jumlah  nelayan  tertinggi  di
lokasi  studi  wilayah  Kecamatan  Batui  adalah  di  Desa  Uso  sebanyak  90  orang  (24%), sedangkan jumlah nelayan yang paling sedikit yaitu di Desa Honbola sebanyak 32 orang (9%).  Rincian  mengenai  jumlah  nelayan  yang  ada  di  lokasi  studi  wilayah  Kecamatan Batui tersaji pada Gambar 5 .
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai (2019) Gambar 5. Jumlah Nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Batui

## 3.7.2. Armada Penangkapan Ikan
Salah satu sarana penangkapan ikan yang menunjang hasil tangkapan nelayan adalah armada  penangkapan.  Peningkatan  produksi  penangkapan  di  laut,  tidak  terlepas  dari bertambahnya sarana penangkap ikan yang dioperasikan dan makin majunya teknologi yang diterapkan sehingga terjadi kenaikan produktivitas hasil tangkapan oleh nelayan. Terdapat beberapa jenis armada penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan dalam melakukan  usaha  penangkapan  ikan.  Nelayan  skala  kecil  (artisanal)  biasanya menggunakan armada penangkapan ikan jenis perahu tanpa motor, motor tempel dan kapal  motor  dengan  tipe  <  5  GT.  Sedangkan  untuk nelayan  skala  sedang  sampai  skala industri biasanya menggunakan armada penangkapan ikan dengan jenis armada kapal motor > 5 GT.
Jenis armada penangkapan ikan yang sering beroperasi meliputi perahu tanpa motor, kapal motor dan motor tempel. Jenis kapal motor yang beroperasi di lokasi studi adalah kapal dengan ukuran < 5GT. Jumlah armada penangkapan ikan terbanyak di desa pesisir Kecamatan Batui yaitu di Desa Uso tercatat sebanyak 64 unit. Jenis armada penangkapan di  Desa  Uso  didominasi  oleh  jenis  motor  tempel  sebanyak  46  unit.  Sedangkan  untuk jumlah  armada  penangkapan  ikan  yang  paling  sedikit  yaitu  terdapat  di  Desa  Honbola sebanyak 18 armada dengan jenis yang dominan adalah motor tempel. Sehingga nelayan yang ada di desa pesisir Kecamatan Batui sebagian besar wilayah operasinya tidak jauh dari pantai (paling jauh sekitar 5 mil dari pantai). Berikut adalah rincian jumlah armada penangkapan  ikan  di  desa  pesisir  Kecamatan  Batui  berdasarkan  jenis  armada  pada Tahun 2019 dapat diihat pada Tabel 7 .

## Tabel 7. Jumlah Armada Penangkapan Ikan di Desa Pesisir Kecamatan Batui
NO DESA PERAHU TANPA MOTOR MOTOR TEMPEL  KAPAL MOTOR (< 5 GT) TOTAL < 5 GT  5-10 GT 1  USO 18 40 6 - 64 2  HONBOLA 5 13 - - 18 3  KEL. LAMO 14 40 1 - 55 4  KEL. BALANTANG 10 20 - - 30 5  KEL. BUGIS 11 16 4 1 32 6  KEL. SISIPAN 15 25 - - 40 7  NONONG 11 37 2 1 51
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai (2019)

## 3.7.3. Alat Penangkap Ikan
Alat tangkap yang digunakan di desa pesisir Kecamatan Batui beraneka ragam, yakni: pancing  ulur,  pancing  tonda,  jaring  insang  tetap  dan  jaring  insang  tanpa  tali  kerut. Masing-masing  alat  tangkap  memiliki fishing  ground dan  ikan  target  masing-masing. Akan tetapi terdapat pula beberapa alat tangkap yang memiliki ikan terget dan fishing ground yang sama.
Alat  tangkap  pancing  ulur  dimiliki  oleh  semua  nelayan  di  desa  pesisir  Kecamatan Batui,  selain  itu  juga  alat  tangkap  pancing  tonda  kecuali  di  Desa  Bugis  yang  hanya memiliki alat tangkap pancing tonda. Pcning ulur dan jaring dioperasikan pada perairan dangkal  terutama  di  sekitar  ekosistem  pesisir  dan  laut  (terumbu  karang  dan  lamun). Sumber  daya  ikan  di  perairan  Batui  dimanfaatkan  sebagian  besar  oleh  nelayan  yang berasal  dari  Kecamatan  Batui.  Meskipun  demikian,  banyak  juga  nelayan  yang  berasal dari  luar  Kecamatan  Batui  tersebut  yang  ikut  memanfaatkan  sumber  daya  ikan  di perairan Batui. Jumlah kepemilikan alat tangkap di Desa Pesisir Kecamatan Batui dapat dilihat Gambar 6 .
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai (2019)
Gambar 6. Jumlah Kepemilikan Alat Tangkap di Desa Pesisir Kecamatan Batui

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  didapatkan  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  kondisi  sosial masyarakat  pesisir  di  Kecamatan  Batui  sebagian  besar  bermukim  di  pesisir  pantai dengan tingkat kepadatan penduduk yang tidak padat. Aspek pendidikan menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat pesisir berpendidikan Sarjana sebanyak 40% dengan nilai indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  dalam  kategori  sedang.  Dilihat  dari  kondisi ekonomi  bahwa  matapencaharian  masyarakat  pesisir  di  Kecamatan  Batui  yaitu bergantung  pada  sektor  perikanan  yaitu  sebagian  sebagai  nelayan.  Alat  tangkap  dan armada  perikanan  yang  digunakan  untuk  usaha  perikanan  tangkap  nelayan  di  lokasi penelitian adalah perikanan skala kecil.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada  kesempatan  ini  penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  semua  pihak  yang telah  membantuu  dalam  penelitian  ini  terutama  kepada  Pusat  Kajian  Sumberdaya Pesisir  dan  Laut,  Institut  Petanian  Bogor  (PKSPL-IPB)  yang  telah  mendanai  dan membantu dalam kelancaran penelitian. Semua pihak yang terlibat di dalam penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan lancar dan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderies, J.M., Janssen, M.A. and Ostrom, E. 2004. A framework to analyze the robustness of  social-ecological  systems  from  an  institutional  perspective. Ecology  and  Society 9(1): 18.
Arkham,  M.N.  2018.  Jasa  penyediaan  ekosistem  lamun  terhadap  aktivitas  perikanan skala kecil di Daerah Pesisir Timur Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Coastal and Ocean Journal . 3(2): 29-40.
Bengen, D.G. 2004. Menuju Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Daerah Aliran Sungai  (DAS),  dalam  Interaksi  daratan  dan  Lautan:  Pengaruhnya  terhadap  Sumber Daya dan Lingkungan, Prosiding Simposium Interaksi Daratan dan Lautan . Diedit oleh W.B. Setyawan, dkk. Jakarta: Kedeputian Ilmu Pengetahuan Kebumian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Bunce L., Townsley P., Pomeroy R. and Pollnac R. 2000. Socioeconomic manual for coral reef management . The National Library of Australia Cataloguing-in-Publication data. Australian Institute of Marine Science. Australia. 264p.
Dahuri, R. 2001. Penelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu . Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
Singarimbun,  M.  dan  Effendi,  S.  1995. Metode  Penelitian  Survei .  Jakarta:  PT.  Pustaka LP3ES Indonesia.
Sunaryanto,  H.,  Widiono,  S.,  Hanum,  S.H.  dan  Arwani,  M.  2014. Model  tentative penanggulangan  konflik  social  di  Kabupaten  Bengkulu  Tengah .  Laporan  Penelitian. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Bengkulu. 49 Hlm.