Revised: 15-6-2023 Accepted: 9-7-2023
Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan
Florensya Octavia Tanriawan, Nurini Aprilianda, Hariyanto Susilo e-ISSN : 2621-4105

## Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan

## Florensya Octavia Tanriawan, Nurini Aprilianda, Hariyanto Susilo
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia florensyatan@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menggali  dan  menganalisis  urgensi  persetujuan  Pesero  Komanditer dalam  tindakan  kepemilikan  yang  dilakukan  oleh  Pesero  Pengurus  dalam  perseroan  komanditer. Urgensi penelitian ini terletak pada pengembangan pemahaman mengenai peran dan perlindungan hak Pesero Komanditer dalam menjaga kepentingan dan investasi mereka. Metode penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan konseptual.  Hasil  penelitian  menunjukkan  urgensi  persetujuan  pesero  komanditer  kepada  pesero pengurus  dalam  tindakan  kepemilikan  adalah  penting  untuk  melindungi  hak  dan  kepentingan pesero komanditer, dengan perlindungan  hukum  yang efektif, perjanjian tertulis, dan komunikasi yang  baik  antar  pihak  guna  menghindari  perselisihan  dan  memastikan  keberlanjutan  perseroan. Novelty penelitian  terletak  pada  analisis  mendalam  mengenai  perlindungan  hukum  bagi  pesero komanditer  dan  dampak  tindakan  kepemilikan  tanpa  persetujuan  pesero  komanditer,  yang memberikan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  tentang  pentingnya  persetujuan  pesero komanditer  dalam  konteks  hukum  dan  bisnis. Sehingga  penelitian  ini  diharapkan  membuka wawasan  yang  lebih  dalam  mengenai  mekanisme  dan  implikasi  hukum  dari  persetujuan  yang diberikan oleh pesero komanditer sebagai bentuk proteksi terhadap investasi dan kondisi keuangan dalam perseroan komanditer.
Kata kunci: Commanditaire Vennootschap ; Persetujuan; Perlindungan Hukum

## Abstract
This study aims to explore and analyze the urgency of the approval of limited liability companies in  ownership  actions  carried  out  by  management  partners  in  limited  liability  companies.  The urgency  of  this  research  lies  in  developing  an  understanding  of  the  role  and  protection  of  the rights  of  limited  partners  in  safeguarding  their  interests  and  investments.  The  research  method used  is  normative  legal  research  with  statutory  and  conceptual  approaches.  The  results  of  the study show the urgency of the approval of limited partnership partners with managing partners in the  act  of  ownership  is  essential  to  protect  the  rights  and  interests  of  limited  partners,  with effective legal protection, written agreements, and good communication between parties to avoid disputes  and  ensure  the  sustainability  of  the  company.  The  novelty  of  the  research  lies  in  an  in- depth analysis of the legal protection for limited liability companies and the impact of own actions without the approval of limited partners, which provides a more comprehensive understanding of the  importance  of  limited  partnership  approval  in  the  legal  and  business  context  so  that  this research  is  expected  to  open  deeper  insights  into  the  mechanisms  and  legal  implications  of acceptance given by limited partners as a form of protection for investors and financial conditions in limited liability companies.
Keywords: Commanditaire Vennootscha; Agreement; Legal Protection
Revised: 15-6-2023 Accepted: 9-7-2023
Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan
Florensya Octavia Tanriawan, Nurini Aprilianda, Hariyanto Susilo e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Persekutuan komanditer (CV) merupakan bentuk usaha yang melibatkan dua jenis mitra, yaitu pesero pengurus (sekutu komplementer) dan pesero komanditer (sekutu  komanditer).  Pesero  pengurus  bertanggung  jawab  penuh  dan  tanggung renteng  atas  pengelolaan  perusahaan,  sedangkan  pesero  komanditer  hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah mereka investasikan. Menurut Kitab Undang-undang  Hukum  Dagang  (KUHD),  pesero  komanditer  dilarang  terlibat aktif  dalam  pengelolaan  usaha.  Namun,  anggaran  dasar  perusahaan  biasanya memuat ketentuan yang mensyaratkan persetujuan tertulis dari pesero komanditer untuk  beberapa  tindakan  kepemilikan  yang  dilakukan  oleh  pesero  pengurus. 1 Ini mencakup  pinjaman,  jaminan,  peralihan  hak  milik,  dan  penjaminan  perusahaan, hanya berlaku jika disetujui pesero saat pendirian CV di depan notaris. Kemudian kasus  yang  melibatkan  pesero  komanditer  mengacu  pada  anggaran  dasar  CV dalam akta pendirian di depan notaris.
Secara  garis  besar,  sekalipun  KUHD  melarang  pesero  komanditer  untuk mengelola usaha, mereka tetap memiliki hak untuk memberikan persetujuan atas tindakan  kepemilikan  yang  dilakukan  pesero  pengurus. 2 Ketentuan  ini  penting karena  melindungi  kepentingan  pesero  komanditer  yang  hanya  ingin  terlibat dalam  pendanaan,  namun  tidak  ingin  mengambil  risiko  yang  lebih  besar  dalam pengelolaan  perusahaan. 3 Kemudian  urgensi  pesero  komanditer  memberikan persetujuan  kepada  pesero  pengurus  dalam  melakukan  tindakan  kepemilikan sangat  penting.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa,  meskipun  pesero  komanditer  tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha. Mereka masih memiliki peran penting dalam  mengambil  keputusan  yang  berkaitan  dengan  masalah  kepemilikan perusahaan. 4 Dalam  hal  ini,  aturan  yang  ada  dalam  anggaran  dasar  CV  menjadi dasar hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan antara kedua jenis pesero ini.
Demikian  yang  terjadi  pada  salah  satu  CV,  seperti  CV.  Satu  Nusa,  yaitu adanya  permasalahan  terhadap  Akta  Notaris  tentang  Pendirian  Perseroan Komanditer  dengan  nomor  akta  38,  berdiri  pada  tanggal  04  Agustus  1994,  dan disertai akta perubahan-nya Nomor 39 pada tanggal 14 Maret 2005, terdapat pada klausul  pasal  5  yang  berisikan  tentang  dalam  melakukan  kerjasama, mengagunkan,  menjual  atau  perbuatan  lain  yang  sifatnya  mengalihkan  aset perusahaan ke pihak ketiga harus melalui mekanisme persetujuan tertulis dari para pesero komanditer.  Pada kasus  yang terjadi  pada CV tersebut  pesero komanditer
1 Zaenal Arifin et al., “Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi,”
Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 65–78,
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/6095/3054.
2 Andyna  Susiawati  Achmad  and  Astrid  Athina  Indradewi,  “Hubungan  Hukum  Antar  Perusahaan dalam  Sistem  Perusahaan  Grup  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 470, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912.
3 Staatblad  Tahun  1847  Nomor  23, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  Pasal  19  ayat  (1) (Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20, issued 1847).
4 Sentosa Sembiring, Hukum Dagang , 2nd ed. (Bandung: Penerbitan PT Citra Aditya Bakti, 2004).
Revised: 15-6-2023 Accepted: 9-7-2023
Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan
Florensya Octavia Tanriawan, Nurini Aprilianda, Hariyanto Susilo e-ISSN : 2621-4105
dan  pesero  pengurus  telah  menuangkan  isi  kesepakatannya  pada  anggaran  dasar pendirian CV yang disepakati bersama tentang adanya pemberian persetujuan dari pesero  komanditer  terhadap  tindakan  pesero  pengurus  dalam  melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur pada pasal 5 anggaran dasar tersebut.
Para  pihak  dalam  perusahaan  komanditer    harus  memiliki  perjanjian  yang sah  dan  mengikat  sesuai  Pasal  1338  ayat  1  KUHP. 5 Pasal  5  anggaran  dasar mengatur  persetujuan  tertulis  pesero  komanditer  atas  tindakan  pesero  pengurus. Namun,  terjadi masalah  ketika pesero pengurus tidak mengikuti  kesepakatan ini, menyebabkan  kerugian  besar  bagi  CV.  Pesero  komanditer  menggugat  pesero pengurus karena dianggap melanggar isi perjanjian. KUHD tidak mengatur secara eksplisit  tentang  hak  pesero  komanditer  untuk  menyetujui  tindakan  pesero pengurus  dalam  operasional  perusahaan.  Ini  menyulitkan  dan  menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 20 ayat (2) KUHD, yang berkaitan dengan  tindakan  kepengurusan. 6 Kelemahan  peraturan  tersebut  mengakibatkan pesero  komanditer  kesulitan  menuntut  pesero  pengurus  yang  melanggar  Pasal  5 anggaran  dasar.  Oleh  karena  itu,  urgensi  pemberian  persetujuan  oleh  pesero komanditer  kepada  pesero  pengurus  dalam  melakukan  tindakan  kepemilikan sangat  penting  untuk  mengontrol  dan  meminimalkan  risiko  dalam  menjalankan perusahaan. Kekosongan peraturan hukum ini perlu ditambah dan diperjelas agar CV dapat beroperasi dengan lebih efisien dan sesuai hukum yang berlaku.
Penelitian sebelumnya telah melakukan kajian yang berfokus pada berbagai aspek  dari  Persekutuan  Komanditer,  termasuk  kedudukan  hukum,  kewenangan, dan  pengaruh  peraturan  terkait  terhadap  Persekutuan  Komanditer.  Penelitian pertama  oleh  Violeta 7 berkonsentrasi  pada  pengaruh  Peraturan  Menteri  Hukum dan  HAM  Nomor  17  Tahun  2018  terhadap  kedudukan  hukum  Persekutuan Komanditer  dan  prosedur  pendirian  persekutuan  komanditer.  Penelitian  kedua oleh Abhimantara 8 menilai kemampuan dan kewenangan persekutuan komanditer untuk  bertindak  sebagai corporate  guarantee .  Sedangkan  penelitian  ketiga  oleh Faisal 9 memfokuskan  analisis  penelitian  pada  hubungan  antara  Permenkumham Nomor  17  Tahun  2018.  Sehingga  adapun  persamaannya  dengan  penelitian  yang dilakukan adalah kefokusannya pada konsep dan aplikasi hukum dari persekutuan komanditer, khususnya sehubungan dengan persetujuan pesero komanditer dalam tindakan kepemilikan yang dilakukan oleh pesero pengurus. Namun, penelitian ini
5 Kitab Undang-Undang Perdata Indonesia (KUHPer) Pasal 1338 ayat (1).
6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Untuk Indonesia Pasal 20 Ayat 2.
7 Asriva Cynthia Violeta, “Kedudukan Persekutuan Komanditer Dalam Kaitannya Denganperaturan Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  17  Tahun  2018tentang  Pendaftaran  Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata,” Semarang Law Review (SLR) 2, no. 1 (2020): 1– 16, https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/2755/pdf.
8 Ida  Bagus  Abhimantara,  “Kedudukan  Persekutuan  Komanditer  (Commanditaire  Venootschap) Sebagai Corporate Guarantee,” Notaire 2, no. 3 (2019): 359, https://doi.org/10.20473/ntr.v2i3.16227.
9 Mochammad  Aznawi  Faisal,  Sihabudin  Sihabudin,  and  Shinta  Hadiyantina,  “Kedudukan Permenkumham  Nomor  17  Tahun  2018  Dalam  Menjamin  Kepastian  Berusaha  Persekutuan  Komanditer,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 6, no. 2 (2021): 282, https://doi.org/10.17977/um019v6i2p282-289.
Revised: 15-6-2023 Accepted: 9-7-2023
Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan
Florensya Octavia Tanriawan, Nurini Aprilianda, Hariyanto Susilo e-ISSN : 2621-4105
akan  berfokus  lebih  pada  urgensi  persetujuan  dan  bagaimana  mempengaruhi tindakan kepemilikan.  Sehingga terdapat perbedaan yang terletak pada fokus dari urgensi  persetujuan  pesero  komanditer  ini,  yang  belum  dieksplorasi  secara mendalam  pada  penelitian  sebelumnya.  Hal  ini  dikarenakan  penelitian sebelumnya cenderung fokus pada isu hukum seputar kedudukan dan kewenangan Persekutuan  Komanditer  atau  dampak  peraturan  terkait.  Sementara  penelitian yang  akan  dilakukan,  sasaran  penelitian  spesifik  adalah  urgensi  persetujuan Pesero Komanditer yang menjadi faktor penting dalam praktek hukum sehari-hari dalam Persekutuan Komanditer. Dengan demikian penelitian ini akan memberikan kontribusi  yang  signifikan  dan  baru  ke  dalam  pemahaman  tentang  Persekutuan Komanditer.
Penelitian  ini  juga  akan  membahas  kepentingan-kepentingan  yang dipertaruhkan  dalam  hubungan  antara  perseroan  terbatas  dan  perseroan manajemen serta memberikan rekomendasi untuk mengatur persetujuan perseroan terbatas dalam tindakan kepemilikan. dan mengagunkan aset perusahaan. Melihat konteks tersebut, menarik untuk diteliti mengenai kekosongan hukum tentang izin sekutu komanditer terhadap kegiatan hukum rekanan pengurus yang menimbulkan keraguan atas penerapan KUHP pasal 20 ayat (2). Sehingga tujuan penelitian ini yaitu  mendeskripsikan  dan  menganalisis  mengenai  urgensi  pesero  komanditer memberi  persetujuan  kepada  pesero  pengurus  dalam  melakukan  tindakan kepemilikan  seperti  misalnya  menjaminkan  atau  menjual  aset  perseroan komanditer.  Sehingga  penelitian  ini  diharapkan  membuka  wawasan  yang  lebih dalam mengenai mekanisme dan implikasi hukum dari persetujuan yang diberikan oleh  pesero  komanditer  sebagai  bentuk  proteksi  terhadap  investasi  dan  kondisi keuangan dalam perseroan komanditer.
2. METODE
Penelitian  hukum  normatif  adalah  jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini.  Penelitian  tentang  hukum  yang  menitikberatkan  pada  standar hukum  disebut  sebagai  hukum  normatif.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  2  (dua) metodologi,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  dengan  menggunakan  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Pendekatan Konseptual. Penelitian ini menggunakan  konsep  hukum  untuk  menilai  urgensi  di  mana  perseroan  terbatas harus menyetujui aktivitas kepemilikan mitra pengelola, seperti menjaminkan atau menjual  aset  perseroan  terbatas.  Konsep  hukum  ini  dapat  ditemukan  dalam  teori akademik  atau  doktrin  hukum,  seperti  doktrin  hukum  perdata,  khususnya  di bidang bisnis.
Sumber  informasi  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  semuanya  terkait  dengan  hukum.  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (BW),  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  ( Wetboek  van Koophandel  voor  Indonesie ),  merupakan  dokumen  hukum  utama.  Selanjutnya, ada  sumber  hukum  sekunder,  seperti  buku  sastra,  makalah,  artikel,  hasil
Revised: 15-6-2023 Accepted: 9-7-2023
Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan
Florensya Octavia Tanriawan, Nurini Aprilianda, Hariyanto Susilo e-ISSN : 2621-4105
penelitian,  dan  karya  ilmiah  lainnya  yang  terkait  dengan  masalah  penelitian  ini. Sedangkan  kamus  hukum  dan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  dianggap sebagai  sumber  hukum  tersier.  Oleh  karena  itu,  metode  penelitian  dalam penyelesaian  masalah  hukum  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini memberikan  gambaran  singkat  mengenai  permasalahan  hukum  yang  diteliti sebelum  melakukan  analisis  yuridis  normatif  berdasarkan  bahan  hukum  yang bersangkutan.  Metode  deduktif  digunakan  sebagai  kerangka  metodologis  utama, dan  memerlukan  analisis  kesimpulan  umum  untuk  sampai  pada  kesimpulan khusus,  yang  kemudian  dapat  digunakan  untuk  mengungkap  norma  suatu masalah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Persekutuan  komanditer  dalam  suatu  perusahaan  terdiri  dari  dua  pesero, yakni  pesero  komanditer  dan  pesero  pengurus.  Pesero  komanditer  dikenal  juga sebagai 'silent  partner ',  memiliki  karakteristik  utama  dalam  memberikan kontribusi  modal  kepada  perusahaan  dan  tidak  berpartisipasi  secara  aktif  dalam pengelolaan perusahaan. 10,11 Selain itu, tanggung jawabnya sebatas jumlah modal yang  telah  disetor.  Di  sisi  lain,  ada  pesero  pengurus  yang  juga  disebut 'complementary  partner' .  Pesero  ini  tidak  hanya  berkontribusi  dalam  sumbangan modal  tetapi  juga  berperan  aktif  dalam  pengelolaan  perusahaan. 12,13 Atas  dasar pengambilan  keputusan  tersebut,  pesero  pengurus  bertanggung  jawab  penuh  atas segala  keputusan  yang  diambil  dan  kerugian  yang  mungkin  timbul.  Sehingga dapat  diketahui  bahwa  pesero  komanditer  dan  pesero  pengurus  memiliki  peran dan  tanggung  jawab  yang  berbeda  dalam  pengelolaan  perusahaan.  Oleh  karena itu, pemilihan peran dan tanggung jawab dalam perseroan perlu dipertimbangkan dengan matang.
KUHD  adalah  hukum  yang  mengatur  dunia  dagang,  termasuk  perseroan komanditer (CV). Tapi, tidak ada aturan mengenai persetujuan pesero komanditer di KUHD. Sehingga dengan adanya Pasal 20 ayat (2) dan (3) KUHD membatasi peran  dan  tanggung  jawab  pesero  komanditer  dalam  suatu  perusahaan.  Ayat  (2) menegaskan  bahwa  pesero  komanditer  dilarang  terlibat  dalam  pengurusan perusahaan.  Ini  dilakukan untuk  menjaga integritas struktur perusahaan, di  mana pesero  komanditer  hanya  berperan  sebagai  penyumbang  modal  dan  tidak  ikut serta  dalam  manajemen  perusahaan.  Sementara  itu,  ayat  (3)  menjelaskan  bahwa
10 Desti  Arliani  et  al.,  “Pendirian  Perseroan  Terbatas  Perseorangan,”  Asian  Journal  of  Applied Business and Management (AJABM) 2, no. 2 (2023): 263–72,
https://journal.formosapublisher.org/index.php/ajabm/article/view/4293/4131.
11  Suren  Gomtsian,  “Different  Visions  of  Stewardship:  Understanding  Interactions  between  Large Investment Managers and Activist Shareholders,” Journal of Corporate Law Studies 22, no. 1 (2022): 151–95, https://doi.org/10.1080/14735970.2021.1991090.
12 Tommy Leonard, “Kewenangan Ahli Waris Direktur Perseroan Komanditer Yang Meninggal Dunia Sebelum Jangka Waktu Kredit Berakhir,” Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat 20, no. 2 (2022): 1–22, http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/3737/2014.
13 Wahyu  Agustin,  “Tanggung  Gugat  Pesero  Yang  Dinyatakan  Pailit  Selaku  Pemegang  SHGB  an Commanditaire Vennnootschap,”
UNES Law Review 5, no. 2 (2022): 379–93,
https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.313.
Revised: 15-6-2023 Accepted: 9-7-2023
Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan
Florensya Octavia Tanriawan, Nurini Aprilianda, Hariyanto Susilo e-ISSN : 2621-4105
pesero  komanditer  hanya  bertanggung  jawab  sebatas  modal  yang  mereka  setor. Dengan  demikian,  mereka  tidak  akan  menanggung  risiko  lebih  dari  apa  yang mereka  investasikan,  kecuali  jika  mereka  melanggar  ketentuan  ayat  (2).  Jika pesero  komanditer  menyalahi  aturan  ini  dan  terlibat  dalam  pengelolaan perusahaan,  Pasal  21  KUHD  akan  berlaku.  Pasal  21  KUHD  memberikan  sanksi yaitu  pertanggungjawaban  pribadi  atas  seluruh  utang  atau  perikatan  yang  dibuat perusahaan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sangat  penting  bagi  pesero  komanditer untuk  memahami  batasan  peran  dan  tanggung  jawab  mereka.  Sehingga,  meski peran  pesero  komanditer  terbatas,  penting  bagi  mereka  bertindak  hati-hati  dan memastikan  tidak  ikut  campur  dalam  pengurusan  perusahaan. 14 Sebaliknya, persero  pengurus  harus  memperhatikan  hak  dan  kepentingan  pesero  komanditer, termasuk  mendapatkan  persetujuan  mereka  sebelum  melakukan  tindakan kepemilikan. 15 Dengan  begitu,  dapat  dijaga  agar  tidak  terjadi  pelanggaran terhadap  Pasal  20  ayat  (2),  yang  dapat  berdampak  pada  penerapan  Pasal  21 KUHD.
Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dewan komisaris bertanggung jawab mengawasi pengurusan perusahaan dan  memberi  saran  kepada  direksi.  Peran  dewan  komisaris  dalam  perseroan terbatas sangat mirip dengan komisaris dalam persekutuan komanditer  yang juga merupakan  'silent  partner'  dalam  perusahaan.  Pasal  117  ayat  (1)  UUPT memberikan  hak  ke  komisaris  untuk  menyetujui  atau  membantu  direksi  dalam tindakan  hukum  tertentu.  Dalam  konteks  persekutuan  komanditer,  pesero komanditer  juga  memiliki  hak  memberikan  persetujuan  terhadap  tindakan  yang diputuskan  pesero  pengurus.  Namun,  terdapat  kekosongan  hukum  yang  tidak mengatur  persetujuan  dari  pesero  komanditer,  menciptakan  kerancuan  dalam implementasinya.  Sehingga  perlunya  persetujuan  dari  pesero  komanditer  penting untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. Sebagai akibat dari Pasal 20 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), pesero secara hukum dilarang berperan  sebagai  pengurus  dalam  sebuah  perusahaan.  Akan  tetapi,  tindakan memberikan  persetujuan  berbeda  dengan  tindakan  pengurusan  dan  tidak tercantum dalam larangan tersebut. Oleh karena itu, UUPT yang mengatur tentang persetujuan  dalam  konteks  perseroan  terbatas  bisa  menjadi  rujukan  dalam membuat aturan khusus terkait persetujuan dalam konteks CV. Selain itu, penting diingat  bahwa  kerjasama  dan  koordinasi  antara  pesero  komanditer  dan  pesero pengurus  sangat  vital  dalam  pengelolaan  perusahaan.  Pengawasan  atas  tindakan kepemilikan  juga  penting  untuk  melindungi  kepentingan  semua  pihak  dan
14 Fajar  Ilham  Saputra,  Muhamad  Abas,  and  Farhan  Asyhadi,  “Komanditer  (CV)  Yang  Mengalami Kepailitan  Dihubungkan  Dengan Pasal  20  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  (  Studi Putusan Nomor :  2 / Pdt . Sus-Pailit / 2017 / PN . Niaga Sby ),” Rechtscientia :  Jurnal Mahasiswa Hukum 2, no. 2 (2022): 79–98, http://journal.ubpkarawang.ac.id/mahasiswa/index.php/RECHTSCIENTIA/article/view/753.
15 Nike  Destia  Nuralim  and  Yetty  Komalasari  Dewi,  “Akibat  Hukum  Terhadap  Sekutu  Komanditer Yang Menyetujui Tindakan Cv Berdasarkan Anggaran Dasar CV dan KUHD,” Indonesian Notary Volume 2, no. 22 (2020): 1–24, https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1392&context=notary.
Revised: 15-6-2023 Accepted: 9-7-2023
Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan
Florensya Octavia Tanriawan, Nurini Aprilianda, Hariyanto Susilo e-ISSN : 2621-4105
membina hubungan yang sehat dan produktif antar pesero.
3.1 Urgensi  Persetujuan  Pesero  Komanditer  Terhadap  Pesero  Pengurus Dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  perlindungan  diartikan sebagai (1) tempat berlindung  yang aman dan (2) tindakan  yang melindungi dari bahaya.  Istilah  "perlindungan"  mengandung  tiga  komponen  yang  memiliki  arti yang  sebanding  dalam  bahasa:  (a)  unsur  tindakan  perlindungan;  (b)  komponen pihak  pengaman;  dan  (c)  komponen  metode  proteksi.  Ungkapan  demikian membela  terhadap  pihak  tertentu  yang  menargetkan  pihak  tertentu  dengan  cara tertentu. 16 Sebaliknya,  hak  adalah  semacam  kebenaran,  pemilikan,  wewenang, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum, klaim KBBI. Berbeda dengan persyaratan  KBBI  yang  harus  dilaksanakan.  Menurut  pengertian  Prof.  Dr. Notonagoro  dalam  website  MK,  hak  adalah  kesanggupan  untuk  menerima  atau melakukan perbuatan yang pantas bagi seseorang. 17
Fungsi hukum dalam membela hak setiap orang dan badan hukum sangatlah penting.  Subyek  hukum  diberikan  perlindungan  oleh  hukum  yang  sesuai,  aturan dan  penegakan  hukum  yang  keras.  Tujuannya  adalah  untuk  memastikan  bahwa hak-hak  mereka  diakui,  dihormati,  dan  dilindungi.  Sistem  hukum  didirikan sebagai  landasan  yang  adil  dan  objektif  untuk  menyelesaikan  sengketa, memastikan  keadilan,  dan  mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan.  Ketika  subjek hukum  menghadapi  pelanggaran  atau  ancaman  terhadap  hak-hak  mereka, perlindungan  hukum  memberikan  kerangka  kerja  yang  jelas  dan  berkeadilan untuk  menyelesaikan  perselisihan.  Sanksi  yang  dijatuhkan  sebagai  konsekuensi pelanggaran  hukum  merupakan  upaya  untuk  mendorong  kepatuhan  terhadap peraturan dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan. Dengan adanya perlindungan  hukum  yang  kokoh  dan  efektif,  keadilan  dapat  diwujudkan, masyarakat dapat hidup dalam ketertiban, dan setiap individu serta badan hukum dapat merasa aman dan terlindungi.
Konteks  perlindungan  hak  dan  kepentingan  pesero  komanditer,  hal  ini mengacu  pada  upaya  untuk  melindungi  hak-hak  yang  melekat  pada  pesero komanditer,  seperti  hak  untuk  memperoleh  keterbukaan  informasi  yang  cukup bagi  pesero  komanditer,  termasuk  akses  terhadap  informasi  penting  seperti laporan  keuangan,  laporan  tahunan,  keputusan  perusahaan  yang  berdampak signifikan, dan informasi lain yang relevan untuk pengawasan pesero komanditer. Dalam proses perlindungan hak dan kepentingan pesero komanditer, pihak-pihak terkait  dapat  menggunakan  cara-cara  tertentu,  seperti  menyediakan  akses informasi yang memadai, memastikan adanya mekanisme pembagian keuntungan yang  adil,  memberikan  hak  partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan,  serta
16 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Bahasa  Indonesia , 2nd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
17 Tim  CNN  Indonesia,  “ Hak  Dan  Kewajiban:  Pengertian,  Perbedaan,  Beserta  Contohnya, ” CNN Indonesia,  2022,  https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221101131423-569-867991/hak-dan-kewajiban- pengertian-perbedaan-beserta-contohnya.
Revised: 15-6-2023 Accepted: 9-7-2023
Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan
Florensya Octavia Tanriawan, Nurini Aprilianda, Hariyanto Susilo e-ISSN : 2621-4105
memberikan  perlindungan  hukum  jika  terjadi  pelanggaran  atau  penyalahgunaan hak.  Dengan  demikian,  perlindungan  hak  dan  kepentingan  pesero  komanditer melibatkan  tindakan  konkret  dan  melibatkan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam perseroan komanditer.
Melakukan  tindakan  kepemilikan yang  berpotensi mempengaruhi keberlanjutan  perseroan,  pesero  pengurus  perlu  memperoleh  persetujuan  dari pesero  komanditer.  Persetujuan  ini  mencerminkan  komitmen  dan  kepercayaan pesero  komanditer  terhadap  rencana  atau  langkah-langkah  yang  diusulkan  oleh pesero  pengurus,  sekaligus  memastikan  bahwa  tindakan  kepemilikan  tersebut sejalan  dengan  kepentingan  perseroan  secara  keseluruhan.  Kepentingan perusahaan yang dipersoalkan adalah kepentingan pribadi (intinya), yang meliputi pembelaan  terhadap  kebebasan  untuk  terlibat  dalam  bisnis  dan  mengadakan kontrak, hak untuk menerima manfaat hukum, hak untuk bekerja, dan kebebasan untuk  berinteraksi  dengan  orang  lain. 18 Penelitian  ini  akan  menggunakan persetujuan  perjanjian  pinjaman  luar  negeri  (internasional)  oleh  DPR  sebagai contoh  dalam  pemaparan  Perjanjian  Perseroan  Terbatas  tentang  Keberlanjutan Perusahaan.
Hal ini persetujuan DPR terhadap perjanjian pinjaman luar negeri berperan sebagai  kendali  yang  diberikan  oleh  lembaga  perwakilan  rakyat  terhadap Presiden. Kontrol dan pengawasan yang diberikan oleh DPR menjadi mekanisme penting  untuk  menjaga  kepentingan  negara,  persetujuan  tersebut  memastikan bahwa keputusan Presiden dalam mengadakan pinjaman luar negeri harus melalui evaluasi  dan  diskusi  yang  melibatkan  anggota  DPR  yang  memiliki  pengetahuan dan  keahlian  terkait  keuangan  negara.  Berkaitan  dengan  persetujuan  pesero komanditer  dalam  perseroan  komanditer  dapat  dilihat  sebagai  upaya  untuk memberikan  kontrol  terhadap  tindakan  tertentu  yang  dilakukan  oleh  pesero pengurus.  Pesero  komanditer,  sebagai  pemberi  modal  pasif,  memiliki  hak  untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan kepemilikan yang dapat mempengaruhi  keberlanjutan  perseroan.  Hal  ini  memastikan  bahwa  pesero pengurus  tidak  memiliki  kebebasan  mutlak  dalam  mengambil  keputusan  tanpa mempertimbangkan kepentingan pesero komanditer.
Tujuan  dari  izin  yang  diberikan  dalam  kedua  kasus  tersebut  adalah  sama: untuk  tetap  mengontrol  tindakan  yang  dapat  berdampak  besar.  Perjanjian pinjaman  luar  negeri  dan  izin  mitra  komanditer  untuk  mitra  manajemen  untuk mengambil kepemilikan kegiatan keduanya disetujui oleh DPR. Terbentuk sistem pengawasan  yang  efisien  dan  menjamin  pilihan  yang  diambil  tidak  bertentangan dengan  kepentingan  negara  atau  sekutu  komanditer  berkat  pengawasan  yang diberikan  DPR  dalam  perjanjian  pinjaman  internasional  dan  persetujuan  sekutu komanditer dalam perseroan terbatas.
18 Bernard  L.  Tanya,  Yoan  N.  Simanjuntak,  and  Markus  Y.  Hage, Teori  Hukum :  Strategi  Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
Revised: 15-6-2023 Accepted: 9-7-2023
Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan
Florensya Octavia Tanriawan, Nurini Aprilianda, Hariyanto Susilo e-ISSN : 2621-4105
3.2 Dampak Tindakan Kepemilikan Tanpa Persetujuan Pesero Komanditer
Berlandaskan penelitian yang dilakukan pada kasus CV. Satu Nusa, dampak negatif yang timbul dari tindakan kepemilikan yang diambil oleh pesero pengurus tanpa  persetujuan  pesero  komanditer  merupakan  sebuah  fenomena  yang  cukup rumit dan mempengaruhi sejumlah aspek dalam perusahaan. Adapun aspek-aspek yang  terpengaruh  tersebut  mencakup  hubungan  internal  antarpesero,  stabilitas finansial perusahaan serta reputasi perusahaan di mata publik dan investor. Pesero komanditer  merasa  hak  dan  kepentingannya  tidak  terhormati  karena  tindakan sepihak  pesero  pengurus.  Ini  mencerminkan  adanya  konflik  internal  dan ketidakseimbangan  kekuasaan  dalam  manajemen  perusahaan.  Juga,  potensi kerugian finansial merupakan hasil langsung dari tindakan kepemilikan yang tidak bertanggung jawab oleh pesero pengurus, seperti penjualan aset perusahaan tanpa izin  dari  pesero  komanditer.  Reputasi  perusahaan  pun  terancam  akibat  tindakan pesero  pengurus.  Publik  dan  para  investor  cenderung  kurang  percaya  pada perusahaan  yang  memiliki  konflik  internal,  sehingga  risiko  penurunan  investasi menjadi semakin besar. Dalam jangka panjang, semua pihak  yang terlibat, mulai dari  pesero  komanditer,  pesero  pengurus,  hingga  pihak  ketiga  seperti  investor, berpotensi  mengalami  kerugian.  Untuk  menghindari  risiko  hukum  dan  dampak negatif  yang  mungkin  muncul,  terdapat  beberapa  langkah  penting  yang ditawarkan berdasarkan hasil penelitian ini.
Pertama adalah pembuatan perjanjian kerjasama yang jelas dan detail antara pesero komanditer dan pesero pengurus. 19,20 Melalui  perjanjian tersebut,  hak dan kewajiban  masing-masing  pihak,  batasan  kewenangan  dan  prosedur  pemberian persetujuan harus diatur secara eksplisit. Langkah kedua adalah pelaksanaan audit secara  berkala  atas  tindakan  kepemilikan  yang  dilakukan  oleh  pesero pengurus. 21,22 Namun,  terdapat  kelemahan  dari  strategi  ini  yaitu  penerapan  audit yang  sering  dapat  menimbulkan  ketegangan  antara  pesero  pengurus  dan  pesero komanditer.  Sehingga  dibutuhkan  komunikasi  yang  baik  dan  keterbukaan informasi  antara  kedua  belah  pihak.  Dengan  demikian  melalui  penemuan  ini, menjadi jelas bahwa urgensi persetujuan dari pesero komanditer terhadap tindakan kepemilikan yang diambil oleh pesero pengurus merupakan elemen penting dalam menjaga  keberlangsungan  dan  stabilitas  perusahaan.  Keberadaan  pesero komanditer  bukan  hanya  sebagai  investor  pasif,  tetapi  juga  sebagai  pihak  yang
19 Muhammad  Hasyim  Ashari,  “Konsekuensi  Perpajakan  Atas  Perubahan  Status  Persekutuan Komanditer  (Commanditaire  Vennootschap) Menjadi  Perseroan Terbatas,” Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis 10, no. 2 (2022): 178–83, https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/622/421.
20 Dandi  Jayusman  and  Reni  Budi  Setianingrum,  “Problematika  Perusahaan  Grup :  Bentuk  dan Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” Merdia  of  Law  and  Sharia 4,  no.  2  (2023): 130–52, https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/622/421.
21 Saddam Ali Shatnawi et al., “The Effect of Audit Committee on Financial Performance of Listed Companies  in  Jordan:  The  Moderating  Effect  of  Enterprise  Risk  Management,” Journal  of  Management Information and Decision Sciences 25, no. 2 (2022): 1–10,
https://oarep.usim.edu.my/jspui/bitstream/123456789/19694/1/.
22 M  Pasca  Zakky  Muhajir  Ridlwan,  “Kepailitan  Badan  Hukum  Bum  Desa  Dalam  Peraturan Perundang-Undangan  Di  Indonesia,” Jurnal  Hukum  Bisnis  Islam 12,  No.  2  (2022):  1–35, Https://Jurnalfsh.Uinsby.Ac.Id/Index.Php/Maliyah/Article/View/1777/1080.
Revised: 15-6-2023 Accepted: 9-7-2023
Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan
Florensya Octavia Tanriawan, Nurini Aprilianda, Hariyanto Susilo e-ISSN : 2621-4105
memiliki hak dalam pengambilan keputusan penting dalam perusahaan, termasuk dalam  hal  kepemilikan  aset.  Melanggar  hak  tersebut  dapat  membawa  dampak merugikan  dan  berisiko  hukum  bagi  perusahaan  dan  semua  pihak  yang  terlibat. Oleh  karena  itu,  menjaga  keharmonisan  antara  pesero  komanditer  dan  pesero pengurus dalam perusahaan sangat penting.

## 3.3 Perlindungan Hukum Bagi Pesero Komanditer
CV  ( Commanditaire  Vennootschap ),  sejenis  perusahaan  komersial  yang berasal  dari  Belanda,  tidak  secara  khusus  tercakup  dalam  undang-undang  dan peraturan  Indonesia.  Hanya  pasal  19,  20,  dan  21  KUHD  yang  memberikan persyaratan  bagi  CV.  Pertanggungjawaban  sekutu  komanditer  terbatas  pada jumlah  modal  yang  mereka  setorkan.  Hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  20  ayat  (3) KUHP  tentang  perlindungan  hukum  bagi  persekutuan  komanditer  dalam  bentuk usaha dagang yang berbentuk CV. Selanjutnya, rekanan komanditer dilarang ikut serta  dalam  pengurusan  persekutuan  atau  mencampuri  urusan  rekanan,  menurut Pasal 20 ayat (2) KUHP. Jika persekutuan komanditer melakukan kesalahan atau melanggar syarat-syarat kontrak, seperti memperoleh keuntungan yang tidak sah, atau  jika  seseorang  jelas-jelas  terlibat  dalam  operasi  bisnis  atau  bekerja  di  sana, perlindungan hukum ini tidak berlaku. Jika hal ini terjadi, perseroan terbatas dapat dimintai  pertanggungjawaban  dan  dimintai  pertanggungjawaban  secara  tanggung renteng  atas  kerugian  yang  dideritanya.  Oleh  karena  itu,  tanggung  jawab persekutuan  komanditer  dapat  meluas  ke  aset  pribadi  mereka  jika  terjadi kebangkrutan atau masalah kerugian pada CV.
Namun,  seperti  yang terjadi  pada situasi  CV, pertumbuhan perusahaan saat ini  serupa  dengan  Satu  Nusa.  Sulit  untuk  menerapkan  ketentuan  yang  mengatur tentang  perseroan  komanditer  dalam  Pasal  20  Ayat  (2)  dan  (3)  KUHP  karena bentuk  batasan  perseroan  komanditer  tidak  hanya  terletak  pada  modal  yang ditanamkan dalam suatu perseroan, tetapi juga dalam laporan pembukuan reguler yang  harus  dilakukan  perusahaan.  Untuk  mencegah  mitra  pengelola menyalahgunakan posisi kekuasaannya dan mengambil tindakan yang merugikan persekutuan  komanditer,  perseroan  terbatas  yang  menginvestasikan  uangnya dalam bisnis memiliki hak untuk melakukan pengawasan atas pilihan yang dibuat oleh  mitra  pengelola.  Untuk  mencegah  perselisihan  di  dalam  perusahaan, penerimaan  mitra  terbatas  atas  keputusan  mitra  manajemen  juga  dapat  menjadi semacam kontrol.
Berdasarkan penelitian ini menunjukkan sebagian besar konflik antara mitra manajemen  dan  mitra  komanditer  di  CV.  Satu  Nusa  berasal  dari  ketidakjelasan dalam  penafsiran  Pasal  20  ayat  (2)  dan  (3)  KUHP  mengenai  batasan  dalam persekutuan  komanditer.  Peraturan  ini  menyatakan  bahwa  sekutu  komanditer tidak  boleh  terlibat  dalam  manajemen  atau  menjalankan  tugas  di  mana  mereka bertanggung  jawab  penuh  atas  modal  yang  disetor.  Ada  beberapa  faktor  kunci yang  menyebabkan  masalah  dalam  persekutuan  komanditer,  seperti  perbedaan pandangan  antara  pesero  komanditer  dan  pengurus,  ketidakjelasan  hak  dan
Revised: 15-6-2023 Accepted: 9-7-2023
Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan
Florensya Octavia Tanriawan, Nurini Aprilianda, Hariyanto Susilo e-ISSN : 2621-4105
kewajiban  masing-masing  pihak,  komunikasi  yang  kurang  efektif  dalam pengambilan keputusan, dan perbedaan kepentingan antara manajemen usaha dan mengurangi risiko.
Persetujuan  pesero  komanditer  terhadap  tindakan  kepemilikan  yang dilakukan oleh pesero pengurus memiliki urgensi penting dalam menjaga hak dan kepentingan pesero komanditer dalam perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya kontrol dan mekanisme persetujuan yang jelas dan transparan dalam pengambilan keputusan  yang  dilakukan  oleh  pesero  pengurus.  Sangat  penting  untuk  memiliki persetujuan  tertulis  dari  pesero  komanditer  pada  setiap  tindakan  yang  dilakukan oleh  pesero  pengurus  dalam  mengelola  persekutuan  komanditer.  Hal  ini  karena sebagai pesero komanditer, memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan usaha, sehingga  perlu  dipastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil  oleh  pesero  pengurus tidak merugikan kepentingan pesero komanditer dalam persekutuan.
Tugas dan kewajiban masing-masing sekutu dalam menjalankan perusahaan akan  jelas  dengan  perjanjian  tertulis.  Perjanjian  tertulis  juga  dapat  digunakan sebagai  bukti  dalam  hal  terjadi  perselisihan  atau  perselisihan  di  kemudian  hari. Namun, tidak semua keputusan manajemen perusahaan membutuhkan persetujuan resmi dari sekutu terbatas. Mitra manajemen dapat mengambil beberapa tindakan manajemen  perusahaan  tanpa  memperoleh  persetujuan  formal  selama  tidak bertentangan  dengan  kepentingan  kemitraan  atau  hukum.  Namun  ketentuan KUHP,  khususnya  dalam  Pasal  20  ayat  (2)  dan  (3)  hanya  mengatur  tentang batasan  persekutuan  komanditer;  tidak  ada  penjelasan  rinci  tentang  hak  dan kewajiban sekutu  komanditer, seperti persyaratan persetujuan tertulis dari sekutu komanditer  atas  tindakan  sekutu  komanditer.  Meskipun  perseroan  terbatas seharusnya memiliki hak karena juga berinvestasi di CV, manajemen juga terkait dengan kepentingan perusahaan.
Perlindungan  hukum  bagi  pesero  komanditer  adalah  aspek  penting  dalam menjaga  hak-hak  dan  kepentingan  pesero  tersebut.  Sebagai  bentuk  perlindungan hukum seharusnya menawarkan kerangka kerja yang berkeadilan dan adil. Pesero komanditer  memiliki  hak  untuk  mengetahui  dan  memahami  kontrak  perusahaan komanditer serta hak-hak dan kewajiban yang melekat padanya. Sehingga hukum memberikan  jaminan  bahwa  perjanjian  antara  pesero  komanditer  dan  pihak lainnya  sah  dan  dapat  ditegakkan  secara  hukum.  Dengan  demikian,  pesero komanditer  merasa  yakin  bahwa  hak-haknya  akan  dihormati  dan  dilindungi. Prinsip  kesetaraan  perlakuan,  keabsahan  dan  kepastian  hukum,  serta  tanggung jawab  hukum  merupakan  aspek  penting  yang  harus  dipertimbangkan  untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi pesero komanditer.
4. PENUTUP
Urgensi  persetujuan  pesero  komanditer  kepada  pesero  pengurus  dalam melakukan  tindakan  kepemilikan  merupakan  aspek  penting  untuk  menjaga  hak dan kepentingan pesero komanditer dalam perseroan komanditer. Dalam konteks perlindungan hak dan kepentingan pesero komanditer, perlindungan hukum  yang
Revised: 15-6-2023 Accepted: 9-7-2023
Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan
Florensya Octavia Tanriawan, Nurini Aprilianda, Hariyanto Susilo e-ISSN : 2621-4105
efektif  sangat  diperlukan  untuk  memastikan  hak-hak  setiap  pesero  komanditer diakui, dihormati, dan dilindungi. Tindakan kepemilikan yang diambil oleh pesero pengurus  harus  melalui  proses  persetujuan  yang  jelas  dan  transparan  dengan pesero komanditer, guna menghindari perselisihan dan memastikan keberlanjutan perseroan.  Dalam  menjaga  perlindungan  hukum  bagi  pesero  komanditer,  peran perjanjian  tertulis  dan  komunikasi  yang  baik  antara  kedua  belah  pihak  sangat diperlukan untuk menciptakan situasi yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perseroan komanditer.

## DAFTAR PUSTAKA
Abhimantara,  Ida  Bagus.  “Kedudukan  Persekutuan  Komanditer  (Commanditaire Venootschap) Sebagai Corporate Guarantee.” Notaire 2, no. 3 (2019): 359. https://doi.org/10.20473/ntr.v2i3.16227.
Achmad,  Andyna  Susiawati,  and  Astrid  Athina  Indradewi.  “Hubungan  Hukum Antar  Perusahaan  Dalam  Sistem  Perusahaan  Grup  Ditinjau  Dari  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” Jurnal  USM Law Review 4, no. 2 (2021): 470. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912. Agustin,  Wahyu.  “Tanggung  Gugat  Pesero  Yang  Dinyatakan  Pailit  Selaku Pemegang  SHGB  an  Commanditaire  Vennnootschap.” UNES  Law  Review 5, no. 2 (2022): 379–93. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.313.
Arifin,  Zaenal,  Diah  Sulistiyani,  Reiska  Hendristianto,  and  Miftah  Arifin. “Keabsahan  Dan  Perlindungan  Hukum  Perjanjian  Kemitraan  Jasa Konstruksi.” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  1  (2023):  65–78. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/6095/3054.
Arliani, Desti, Irvan Riski, Marnoran Saragih, and Hanna Mutiakasih. “Pendirian Perseroan  Terbatas  Perseorangan.” Asian  Journal  of  Applied  Business  and Management (AJABM) 2, no. 2 (2023): 263–72. https://journal.formosapublisher.org/index.php/ajabm/article/view/4293/413
.
Ashari,  Muhammad  Hasyim.  “Konsekuensi  Perpajakan  Atas  Perubahan  Status Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Menjadi Perseroan Terbatas.” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 10, no. 2 (2022): 178–83. https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/622/421.
Cynthia Violeta, Asriva. “Kedudukan Persekutuan Komanditer Dalam Kaitannya Denganperaturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.” Semarang Law Review  (SLR) 2, no. 1 (2020): 1–16. https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/2755/pdf.
Faisal,  Mochammad  Aznawi,  Sihabudin  Sihabudin,  and  Shinta  Hadiyantina. “Kedudukan  Permenkumham  Nomor  17  Tahun  2018  Dalam  Menjamin Kepastian  Berusaha  Persekutuan  Komanditer.” Jurnal  Ilmiah  Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 6, no. 2 (2021): 282. https://doi.org/10.17977/um019v6i2p282-289.
Gomtsian, Suren. “Different  Visions of Stewardship: Understanding  Interactions between Large Investment Managers and Activist Shareholders.” Journal of Corporate Law Studies 22, no. 1 (2022): 151–95.
https://doi.org/10.1080/14735970.2021.1991090.
Revised: 15-6-2023 Accepted: 9-7-2023
Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan
Florensya Octavia Tanriawan, Nurini Aprilianda, Hariyanto Susilo e-ISSN : 2621-4105
Jayusman, Dandi, and Reni Budi Setianingrum. “Problematika Perusahaan Grup : Bentuk Dan Potensi Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”
Merdia of Law and Sharia 4, no. 2 (2023): 130–52.
https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/622/421.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk Indonesia Pasal 20 Ayat 2, n.d.
Kitab Undang-Undang Perdata Indonesia (KUHPer) Pasal 1338 ayat (1), n.d. Nuralim,  Nike  Destia,  and  Yetty  Komalasari  Dewi.  “Akibat  Hukum  Terhadap Sekutu Komanditer Yang Menyetujui Tindakan CV Berdasarkan Anggaran Dasar CV dan KUHD.” Indonesian Notary Volume 2, no. 22 (2020): 1–24. https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1392&context=notar.
Ridlwan, M Pasca Zakky Muhajir. “Kepailitan Badan Hukum BUM Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di  Indonesia.” Jurnal Hukum Bisnis Islam 12, no. 2 (2022): 1–35. https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/1777/1080.
Saputra, Fajar Ilham, Muhamad Abas, and Farhan Asyhadi. “Komanditer ( CV )
yang Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Pasal 20 Kitab Undang- Undang  Hukum  Dagang  (KUHD).” Rechtscientia :  Jurnal  Mahasiswa Hukum 2, no. 2 (2022): 79–98. http://journal.ubpkarawang.ac.id/mahasiswa/index.php/Rechtscientia/article/ view/753.
Sembiring,  Sentosa. Hukum  Dagang .  2nd  ed.  Bandung:  Penerbitan  PT  Citra Aditya Bakti, 2004.
Shatnawi,  Saddam  Ali,  Ahmad  Marei,  Mustafa  Mohd  Hanefah,  Monther  Eldaia, and  Saad  Alaaraj.  “The  Effect  of  Audit  Committee  on  Financial Performance  of  Listed  Companies  in  Jordan:  The  Moderating  Effect  of Enterprise  Risk  Management.” Journal  of  Management  Information  and Decision Sciences 25, no. 2 (2022): 1–10. https://oarep.usim.edu.my/jspui/bitstream/123456789/19694/1/. Staatblad Tahun 1847 Nomor 23. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 19 ayat  (1).  Indonesia:  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1971 Nomor 20, issued 1847.
Tanya,  Bernard  L.,  Yoan  N.  Simanjuntak,  and  Markus  Y.  Hage. Teori  Hukum : Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  Dan  Generasi .  Yogyakarta:  Genta
Publishing, 2010. Tim  CNN  Indonesia.  “Hak  Dan  Kewajiban:  Pengertian,  Perbedaan,  Beserta Contohnya.” CNN Indonesia, 2022. https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221101131423-569-867991/hak- dan-kewajiban-pengertian-perbedaan-beserta-contohnya.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa. Kamus Bahasa Indonesia . 2nd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1999. Tommy Leonard. “Kewenangan Ahli Waris Direktur Perseroan Komanditer yang
Meninggal Dunia Sebelum Jangka Waktu Kredit Berakhir.” Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat 20, no. 2 (2022): 1–22. http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/3737/2014.