## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## URGENSI  DIVESTASI  SEBAGAI  UPAYA  DALAM  OPTIMALISASI ASET NEGARA
Rona Isrofani a a Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

## Abstrak
Penanaman  modal  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  suatu  negara  untuk  membangun perekomomian.  Hingga  saat  ini  kegiatan  penanaman  modal  dapat  menjadi  modal  bagi  negara berkembang  untuk  dijadikan  sebagai  pemasukan  dalam  mempercepat  pembangunan  dan pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  dibukanya  investasi  bagi  investor  asing  dapat  pula  memberikan manfaat  bagi  negara  penerima  invetasi.  Penamaman  modal  asing  memiliki  peranan  untuk memtransfer  dana  atau  faktor  lain  dari  negara  maju  kepada  negara  berkembang  dengan  cara memperkenalkan  dan  memberikan  pengetahuan  tentang  teknologi  dan  ilmu  yang  belum  ada  di negara  berkembang.  Penanaman  modal  asing  berpengaruh  penting  terhadap  adanya  transfer teknologi dari negara maju kepada negara berkembang yang kemudian dapat memberikan perbaikan dalam  daya  saing  bagi  perusahaan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini menggunakan  penelitian  metode  yuridis  normatif  yaitu  yang  memfokuskan  untuk mengkaji  kaidah kaidah atau norma norma dalam hukum postif yang berlaku. Serta dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berkonsep teoritis  yang  dihubungkan  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penulisan  ini. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.  Pendekatan  undang-undang  (statue  approach)  dilakukan  dengan  menelaah  semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
Kata Kunci : Divestasi, Optimalisasi, Kekayaan

## Abstract
investment can contribute to a country to build the economy. Investment activities can function as capital  for  developing  countries  to  accelerate  development  and  economic  growth.  Opening investment to foreign investors can also provide benefits to the recipient country. Foreign investment plays a role to transfer funds or other factors from developed countries to developing countries by introducing  and  providing  knowledge  about  technology  and  science  that  have  not  available  in developing countries. Foreign investment affects the transfer of technology from developed countries to developing countries which then improves competitiveness for companies. This research used a normative juridical method focusing on examining the rules or norms in the applicable positive law. It also reviewed formal legal rules such as laws, regulations and literature theoretical literature relevant to the problems. This research used a legal approach and a conceptual approach. The legal approach (statue approach) was done by reviewing all laws and regulations related to the relevant legal issues.
Keywords : Divestment, Optimization, Wealth Penulis : a ronaisrofani@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Pengelolaan sumber daya alam, merupakan suatu karunia yang wajib untuk dikelola dengan baik.  Adanya  sumber  daya  alam  yang  melimpah  merupakan  anugerah  bagi  suatu  negara untuk menjadikan hal tersebut sebagai modal untuk pembangunan ekonomi suatu bangsa. Pengelolaan sumber daya yang baik dapat memberikan dampak positif bagi generasi yang ada saat ini dan pada generasi pada masa yang akan datang. Seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan  bahwa  kandungan  yang  ada  di  dalam  bumi  yaitu  bumi  dan  air  dan  kekayaan lainnya  dikuasai oleh negara dan  harus  digunakan  serta dipergunakan  semata  mata  untuk kepentingan rakyat.
Dalam  pasal  tersebut  dimaksudkan  bahwa  kekayaan  alam  yang  ada  di  dalam  bumi  perlu untuk dikelola secara optimal demi kepentingan rakyat. Untuk melakukan pengelolaan secara optimal  diperlukan  suatu  penanam  modal  atau  investor  untuk  memperbesar  dan mengoptimalkan produksi yang dihasilkan. Suatu kegiatan investasi dapat digunakan sebagai sarana untuk membangun masyarakat serta memberikan pembiayaan bagi kepentingan lain seperti  pembangunan  dan  infrastruktur. 1 Sehingga  dengan  adanya  investasi,  sumber  daya alam  yang  awalnya  hanya  dikelola  dengan  keterbatasan  dapat  dioptimalkan  dengan  cara investasi yang dapat memberikan pembiayaan dalam pembangunan dan hal lain sehingga dapat memberikan hasil yang optimal bagi hasil pengelolaan sumber daya alam tersebut.
Suatu kegiatan investasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pembiayaan dalam hal pembangunan ekonomi. Dalam buku soernarajah dirumuskan bahwa investasi sebagai the transfer of tangible to intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to guarantee wealth under the total or partial control of the owner of the asset. 2 Sehingga dapat diberikan suatu kesimpulan jika investasi merupakan pemindahan yang  berwujud  atau  tidak  berwujud  dari  suatu  negara  kepada  negara  lain  dengan  tujuan supaya digunakan  oleh negara  penerima  investasi  untuk  menjamin  kekayaan baik  seluruh atau sebagian dari pemilik modal. Sehingga investasi tersebut untuk menunjang kebutuhan negara  lain  dengan  memberikan  modal  kepada  negara  penerima  invetasi.  Hal  tersebut tentunya  bagi  negara  penerima  investasi  digunakan  untuk  membanguan  ekonomi  dalam jangka panjang.
Kegiatan investasi yang dilakukan oleh negara maju dapat memberikan peluang bagi negara berkembang  untuk  mempercepat  pembangunan  negaranya. 3 Hal  ini  dikarenakan  adanya penanaman  modal  dari  negara  lain dapat  menjadi  salah  satu  sumber untuk  melaksakanan pembangunan.  Indonesia  sebagai  negara  berkembang,  memiliki  potesi  untuk  dijadikan sebagai  tujuan  dari  adanya  penanaman  modal  asing.  Penamaman  modal  asing  memiliki peranan  untuk  memtransfer  dana  atau  faktor  lain  dari  negara  maju  kepada  negara berkembang dengan cara memperkenalkan dan memberikan pengetahuan tentang teknologi dan ilmu yang belum ada di negara berkembang.
1 Mas rahmah. 2020. hukum investasi. kencana : Surabaya
2 M Soernarajah. 2004. The International Law On Foreign Investment. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press
3 Siti Hodijah. 2015. Analisis Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Tukar Rupiah. Jurnal Paradigma Ekonomika. Vol 10 No 2
Jurnal Spektrum Hukum Vol 19,No 2 (2021) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Penanaman modal asing berpengaruh penting terhadap adanya transfer teknologi dari negara maju kepada negara berkembang yang kemudian dapat memberikan perbaikan dalam daya saing  bagi  perusahaan.  Dijelaskan  dalam  Undang  Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal  bahwa  penanaman  modal  merupakan  suatu  kegaitan  yang  dilakukan dengan  menanamkan  modalnya  di  Indonesai,  baik  modal  tersebut  berasal  dari  penanam modal  yang  berasal dari  Indonesia  ataupun  penanam  modal  yang  berasal  dari  luar  negeri atau asing.
Suatu  kegiatan  penanaman  modal  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  suatu  negara  untuk membangun perekomomian. Salah satu yang penting ialah dalam mendongkrak pendapatan nasional. 4 Hingga  saat  ini  kegiatan  penanaman  modal  dapat  menjadi  modal  bagi  negara berkembang  untuk  dijadikan  sebagai  pemasukan  dalam  mempercepat  pembangunan  dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Indonesia terhadpa investasi yaitu dengan diundangkannya Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1967  tentang  penanaman  modal  asing  yang  dapat memberikan angin segar bagi calon investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan dibukanya investasi bagi investor asing dapat pula memberikan manfaat bagi negara penerima invetasi.
Penanaman modal asing memiliki aspek positif dalam pembangunan ekonomi di Indonesia terutama dalam kaitan kesempatan kerja yang lebih luas, adanya perkembangan teknologi yang  lebih  baru,  dan  pembaharuan  terhadap  teknologi  pemasaran  dan  distribusi  tentang barang dan jasa. Perusahaan asing yang ada di Indonesia memiliki kesempatan kerja lebih luas  dibandingkan  dengan  perusahaan  domestik.  Perusahaan  asing  juga  membayar karyawannya dengan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan domestik serta masih banyak aspek positif yang diberikan kepada Indonesia selain hal tersebut. Tentunya hal seperti itu bermanfaat terutama bagi masyarakat dikarenakan mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih luas serta bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat memperbaiki perekonomian masyarakat di Indonesia.
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  hal  bersifat  jangka  panjang  bagi  suatu  negara  dalam meningkatkan standar hidup masyarakat. Adanya pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan adanya  kemajuan  bagi  suatu  negara  dari  tahun  ke  tahun. 5 Adanya  pertumbuhan  ekonomi menunjukkan bahwa negara tersebut berhasil untuk mengelola sumber daya dan pemasukan yang didapatkan dari invetasi, baik yang berasal dari investor dalam negeri atau yang berasal dari  investor  asing.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dapat  dinilai  sebagai  suatu kesuksesan  dalam  mengendalikan  resiko  yang  timbul  dari  adanya  kegiatan  dari  yang berjangka pendek atau kegiatan ekonomi berjangka panjang.
Perbandingan  dalam  kesuksan  suatu negara  dapat pula  dibandingkan dengan negara  lain yang  telah  mencapai  kesuksesan  dalam  membangun  suatu  perekonomian.  Adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat menjadikan faktor untuk meningkatkan pendpaat masyarakat. Pendapatan masyarakat yang berasal dari produksi barang dan atau jasa yang merupakan  ukuran  keberhasilan  negara  dalam  membimbing  rakyatnya  sehingga  berhasil untuk meningka tkan pendapatan masyarakat. Tujuan dibentuknya undang undang tentang
4 Hagrina Azkia Tamam. 2019. Pengaturan Indonesiasi Saham Melalui Divestasi Sebagi Refleksi Sumber Daya Alam Mineral Dan Batu Bara “Dikuasai Oleh Negara”. Lexrenaissance. Nomor 2 Volume 4
5 Herman Kambono, Elyzabet Indrawati Mepaung. 2020. Pengaruh Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Akuntansi. Vol 12 No 1 Tahun
penanaman  modal  ialah  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  secara  nasional  yang meliputi ekonomu negara dan ekonomi masyarakatnya.
Dengan  dibukanya  investasi  kepada  investor  asing  dapat  menjadikan  Indonesia  sebagai surga  para  investor  asing.  Hal  tersebut  dikarenakan  Indonesia  merupakan  negara  incaran para  investor. 6 Sehingga  dengan  adanya  investor  asing  yang  datang  ke  Indonesia  dapat menjadikan  investor  asing  tersebut  memiliki  posisi  yang  dominan  dalam  beberapa  sektor. Tentunya  hal  tersebut  dapat  memberikan  dampak  yang  kurang  baik  bagi  Indonesia. Dikarenakan  pemilik  saham  atau  aset  yang  dominan  dapat  menjadi  pengandali  di  sektor tersebut. Sehingga seharusnya pengendali tersebut merupakan investor dalam negeri sendiri sehingga  tidak  melulu  bergantung  pada  investor  asing.  Dengan  demikian  dapagt menyebabkan  ketidakmandirian  dan  keteragntungan  kepada  pihak  lain  terutama  investor asing sehingga kekuatan investor asing akan semakin mendominasi. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan kekhawatiran karena perekomian Indonesia akhirnya dapat dikendalikan oleh investor asing. Sehingga titik pemusatan kekuatan Indonesia nantinya bisa dikendalikan oleh asing.
Adanya dominasi kepemilikan saham yang dikuasai oleh investor asing dapat memberikan dampak terhadap beberapa permasalahan salah satunya dapat menimbulkan konflik antara negara  sebagai host  country dengan  para  investor  asing  yang  memiliki  posisi  dominan. Perbedaan  kepentingan  yang  dimiliki  kedua  belah  pihak  dapat  menjadi  peluang  terjadinya konflik.  Hal  tersebut  tentunya  dapat  menjadi  suatu  boomerang  yang  awalnya  membuka investasi untuk menjadikan perekonomian menjadi lebih baik namun karena terjadi konflik dan posisi investor asing yang dominan maka tujuan awal tersebut bisa menjadi tidak tercapai.

## PERMASALAHAN
1.  Bagaimana Upaya divestasi dalam mengoptimalkan kekayaan milik negara?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  menggunakan  penelitian  metode yuridis normatif yaitu yang memfokuskan untuk mengkaji kaidah kaidah atau norma norma dalam hukum postif yang berlaku. Serta dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berkonsep teoritis yang dihubungkan  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penulisan  ini. 7 Pendekatan yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  ialah  pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan konseptual.  Pendekatan  undang-undang (statue  approach) dilakukan  dengan  menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani 8 .  Dengan  menggunakan  pendekatan  undang-undang  penulis  akan  mempelajari perundang undangan yang berhubungan dengan divestasi dalam mengoptimalkan kekayaan. Dengan  demikian,  pendekatan  undang  –undang  tersebut  dapat  digunakan  untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, Pendekatan konseptual (conceptual approach) ialah pendekatan ini memperlajari pandangan-pandangan dan doktrin-
6 Mas Rahmah, opcit. 2020
7 Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Pranada Media Group
8 Ibid
doktrin  dalam  ilmu  hukum  yang  merupakan  sandaran  bagi  peneliti  dalam  membangun argumentasi  hukum  dalam  memecahkan  isu  yang  dihadapi 9 .  Dalam  menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu untuk merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Prinsip- prinsip ini dapat ditemukan dalm pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum, meskipun tidak secara eksplisit konsep hukum juga dapat ditemukan dalam undang-undang hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin yang ada. 10

## PEMBAHASAN

## 1.  Regulasi Upaya divestasi dalam mengoptimalkan kekayaan milik negara

## a.  Pengaturan Divestasi di Indonesia
Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, lahir suatu upaya yaitu indonesianisasi sebagai tanda bahwa lahirnya perubahan dalam kebijakan penanaman modal di Indonesia. 11 Lahirnya kebijakan tersebut untuk memperbaiki dalam kebijakan penanaman modal atau investasi baik dari investor dalam negeri ataupun investor luar negeri. Pada tahun 1992 pemeritah Indonesia mengeluarkan  suatu  peraturan  tentang  persyaratan  kepemilikan  saham  yaitu  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Penanaman Modal Asing.
Dalam PP tersebut penanam modal aisng diberikan batas minimal dalam persetujuan untuk melakukam  kegiatan  usaha  di  indonesai,  sehingga  perusahaan  yang  didirikan  melalui penanaman modal asing  di Indonesia disebut sebagai PMA. Dalam peraturan tersebut beriis tentang kewajiban bagi penanam modal asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib  berbentuk  badan  usaha  yang  berpatungan  dengan  pananam  modal  dalam  negeri sehingga modal tersebut nantinya hasil patungan antara PMA dengan PMDN.
Peraturan  tersebut  kemudian  menjadi  acuan  untuk  penanaman  modal  asing  yang  ada  di Indonesia  sampai  kemudian  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.  Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  memberikan  dampak  pada peraturan sebelumnya yaitu tidak berlakunya peraturan setelah diundangkannya UU tentang Minerba yang mengatur tentang penyertaan modal dalam negeri atau keterlibatan nasional yang  diatur  dalam  UU  Nomor  1  Tahun  1967  tentang  Penanaman  Modal  Asing  melalui peraturan pelaksana yaitu PP Nomor 20 Tahun 1994.
Undang undang nomor 5 tahun 2007 tentang penanaman modal ditentukan bahwa penanam modal  asing  yang  berada  dan  berkedudukan  di  wilayah  hukum  Indonesia  wajib  berbentuk dalam  perseroan  terbatas.  Bentuk  divestasi  merupakan  suatu  upaya  pemerintah  untuk mengurangi  kepemilikan  saham  asing  yaitu  dengan  mengalihkan  sahamnya  kepada  calon pemilik saham dalam negeri. 12
9 Ibid
10 Ibid
11 Erman Rajagukguk. 1985. Hukum Investasi. Jakarta ; PT Bina Aksara
12 Siti Anisa Dan Lucky Suryo. 2017. Hukum Investasi. Jakarta : FH UII Press
Upaya  tersebut  untuk  mengurangi  adanya  kepemilikan  asing  supaya  tidak  mendominasi kepemilikan  saham  dalam  wilayah  Indonesia.  Dalam  pasal  27  Undang  Undang  Nomor  1 Tahun 1967 mengatur tentang kewajiban divestasi dengan mewajibkan perusahaan berbadan hukum yang berkudukan di wilayah Republik Indonesia yang seluruh modalnya merupakan modal  asing  wajib  untuk  memberikan  peluang  bagi  penanam  modal  dalam  negeri  untuk berpartisipasi  secara  efektif  sesuai dengan yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Dalam  pasal tersebut perusahaan PMA yang melakukan produksi dihitung sejak awal berdirinya yaitu lima belas  tahun  menjual  sebagian  sahamnya  kepada  warga  negara  Indonesia  melalui kepemilikan  langsung  atau  melalui  pasar  modal  dalam  negeri.  PP  nomor  20  Tahun  1994 merupakan amanat dari pelaksanaan berlakuanya Undang Undang Nomor 1 tahun 1967 jo UU Nomor 11 tahun 1970.
Meskipun  saat  ini  undang  undnag  tersebut  dinyatakan  tidak  berlaku  sebagaiman  telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal namun PP nomor 20 Tahun 1994 tetap dinyatakan berlaku sesuai dengan amanat pada pasal 37 ayat 1  Undang  Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  yaitu  PP  Nomor  20 Tahun  1994  tetap  dinyatakan  berlaku  selama  tidak  bertentangan  dan  belum  diatur  dalam peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007.
Ketentuan  PP  Nomor  20  Tahun  1994  dapat  dikatakan  sebagai  kebijakan  divestasi  yang bersifat umum. Kebijakan divestasi dapat ditemukan khususnya pada Undang Undang Nomor Tahun  2009  tentang  Mineral  dan  Batu  Bara.  Dalam  undang  undang  tersebut,  para  pelaku usaha yang telah melakukan produksi selama kurang lebih lima tahun dengan memiliki IUP dan IUPK yang dimiliki asing wajib untuk melakukan divestasi pada pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha swasta dan badan usaha nasional.
Pasal 112 UU Minerba yang mengatur tentang divestasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksaan  Kegiatan  Usaha  Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian dalam PP tersebut mengatur lebih lanjut tentang divestasi khususnya pada pasal 97, 98, dan 99. Dalam pasal 97 PP Nomor 23 Tahun 2010 disebutkan bahawa  penanam  modal  asing  yang  telah  memiliki  IUP  dan  IUPK  dan  telah  beroperasi dengan jangka waktu lebih dari lima tahun wajib untuk melakukan divestasi sahamnya dengan nilai paling sedikit 20% dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
Pada tahun 2012, PP Nomor 23 Tahun 2010 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 24 Tahun  2012.  Dalam  PP  Nomor  24  Tahun  2012  berisi  tentang  periode  awal  dimulainya divestasi dan pihak yang menjadi target adanya kebijakan serta mekanisme divestasi. Dalam PP tersebut sama pula untuk mengatur tentang perusahaan asing wajib menawarkan saham dengan memberikan prioritas kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BUMN dan BUMD. Dalam PP Nomor 24 Tahun 2012 memberikan persentase yang lebih besar daripada PP sebelumnya.
Persentase yang diberikan yaitu harus di devistasi sebesar 51% dan dipertegas bahwa saham tersebur  harus  didivestasikan  kepada  masyarakat  Indonesia  pada  tahun  kesepuluh  sejak perusahaan tersebut beroperasi. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 97 ayat 1 PP Nomor  254/2012 bahwa pemegang  IUP  dan  IUPK  dalam  rangka  penanaman  modal  asing setelah lima tahun berproduksi secara bertahap melakukan divestasi sampai dengan tahun
kesepuluh dengan nilai saham paling sedikit 51% dimiliki oleh peserta Indonesia. Sehingga berdasarkan  peraturan  tersebut,  perusahaan  asing  tertutama  pada  bidang  Minerba  wajib untuk mendivestasikan paling sedikit 51% sahamnya. Sehingga saat ini yang menjadi acuan terhadap divestasi saham ialah peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan keempat  atas  peraturan  pemerintah  nomor  23  tahun  2010  tentang  pelaksanaan  kegiatan usaha  pertambangan  mineral  dan  batubara  yang  mewajibkan  PMA  untuk  melaksanakan divestasi sebesar 51%.
Tidak konsistennya peraturan yang mengatur tentang dipelaksanaan divestasi yang ada di Indonesia  dapat  mengakibatkan  ketidakpastian  bagi  para  penanam  modal  baik  penanam modal  asing  maupun  penanam  modal  dalam  negeri.  Selain  itu,  dengan  peraturan  yang seringkali  berubah  ubah,  makan  regulasi  tentang  divestasi  saham  dapat  mengakibatkan penanam  modal  asing  menafsirkan  hukum  yang  berbeda,  sehingga  dapat  menimbulkan multitafsir. Hal tersebut tentunya terjadi karena adanya ketidakjelasan peraturan mana yang berlaku.  Hal  tersebut  tentunya  dapat  berdampak  pada  calon  penanam  modal  yang  akan melakukan investasi di Indonesia.

## b.  Upaya Optimalisasi Aset Negara
Kewajiban divestasi saham merupakan kewajiban yang mewajibkan penanam modal asing untuk  menjual  sahamnya  kepada  pihak  Indonesia  dengan  jangka  waktu  yang  telah ditetapkan. 13 Upaya tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengontrol kepemilikan investor asing dalam mengelola aset dan kekayaan milik Indonesia.
Divestasi  menjadi  hal  yang  wajib  dilakukan  sebagai  suatu mandatory  investment .  Suatu divestasi  harus  didasarkan  pada  adanya  kepentingan  nasional  yang  agar  sesuai  dengan tujuan  dari host  state. Terdapat  beberapa  syarat  yang  wajib  dilakukan  dalam  melakukan investasi  yaitu  diantaranya  ialah  diperlukan  peralihan  atau  penjualan  aset  dari  penanam modal asing yaitu dengan bentuk kepemilikan saham yang sifatnya lintas negara, divestasi yang  bersifat  sukarela  karena  tidak  adanya  paksaan,  dan  divestasi  yang  menekankan peralihan  kepemilikan  dengan  paksa. 14 Di  Indonesia  mekanisme  penjualan  saham berlanbsung secara tertutup yaitu dilakukan dengan cara langsung dari penanam modal asing kepada peserta di Indonesia sesuai dengan urutan prioritas. 15 Dalam pasal 97 2 PP Nomoe 23  Tahun  2010  disebutkan  bahwa  divestasi  saham  dilakukan  dengam  cara  menawakan secara  langsung  kepada  pemerintah  serta  BUMN  dan  BUMS.  Dengan  melihat  ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa menutup kemungkinan jika divestasi saham dapat dilakukan secara terbuka yaitu melalui penawaran yang dilakukan oleh penanam modal asing melalui pasar modal yang kemudian ditawarkan kepada masyarakat umum.
Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam pasal 33 ayat 3 mengamanatkan bahwa kekaayan baik itu bumi, air, dan kekayaan lain dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar besarnya demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Arti dari kata dikuasai  bukan  secara  langsung  dikelola  oleh  pemerintah  akan  tetapi  pemerintah  dapat memberikan kepada pihak lain seperti kepada penanam modal dalam negeri atau penanam
13 Mas Rahmah. Op.Cit
14 J.S Kobrin, S.J. 1980. Foreugn Enteprise And Force Divestment In Ldc.  Intenational Organization
15 Mas Rahmah. Op.Cit
modal  asing  yang  dapat  mengelola  kekayaan  Indonesia  yang  tentunya  tetap  dalam pengawasan pemerintah. 16
Pengelolaan kekayaan tersebut, pemerintah memberikan kesempatan bagi penanam modal dalam  negeri  ataupun  penanam  modal  asing  untuk  mengelola  namun  dalam  pengawasan pemerintah.  Nantinya  hasil  dari  pengelolaan tersebut akan digunakan  untuk  kesejahteraan dan  kemakmuran  rakyat  sebagaimana  yang  ada  di  dalam  amanat  UUD  NRI  1945. Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  mengamanatkan  bahwa  PMA  yang  berkedudukan  di  wilayah  Indonesia  wajin  untuk melaksanakan  dalam  bentuk perseroan  terbatas.  Hal  tersebut  tentunya  supaya PMA  yang beroperasi berbentuk badan hukum.
Pasal  1  angka  8  PP  Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa divestasi merupakan saham asing yang  kemudian  diberikan  penawaran  untuk  dijual  kepada  calon  pemegang  saham  dalam negeri. 17 Divestasi saham merupakan bentuk untuk mengalihkan saham dari penanam modal asing kepada penanam modal dalam negeri dimana hal tersebut dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas.
Terdapat  beberapa  alasan  dalam  melakukan  divestasi  dari  penanam  modal  asing  kepada penanam modal dalam negeri yaitu alasan yuridis dan alasan non yuridis. Alasan yuridis ialah hal tersebut sudah teramantakn dalm peraturan perundang undangan terutama pada UUD NRI  1945.  Alasan  non  yuridis  ialah  untuk  meningkatkan  pendapatan  negara,  pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mengurangi peran asing dalam pengelolaan dan kendali sumber daya alam yang ada di Indonesia. 18 Dengan adanya alasan non yuridis tersebut, alasan dilakukannya divestasi yang paling utama ialah supaya sumber daya  alam  yang  ada  di  Indonesia  pengelolaan  dan  kendalinya  tidak  dikuasai  oleh  asing. Karena sumber daya alam yang ada di Indonesia memang diperuntukkan semata mata untuk kesejahteraan  rakyat.  Asing  hanyalah  berperan  untuk  mengelola  karena  mereka  memiliki pengetahuan dan ilmu teknologi yang lebih maju dari Indonesia.
Kemudian  hal  lainnya  tercantum  dalam  pasal  5  ayat  3  UUPM  yang  ditegaskan  penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan dilakukan dengan cara saham diambil sebagian saat mendirikan perseroan, dilakukan dengan cara membeli saham dan dengan cara lain yang sesuai dengan peraturan perundang undangan. Saham yang dimiliki nantinya sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberikan bukti bahwa sahamnya telah dimiliki.
Mengacu dalam ketentuan yang ada dalam UUPT, pemegang saham memiliki saham yang dimiliki  sesuai  dengan  besar  kecilnya  jumlah  saham  yang  dimiliki  oleh  peserta  nasional. Sebagaimana teori divestasi, divestasi diartikan bukan hanya sebagai cara untuk memperoleh
16 Tri Hayati. 2015. Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU Nomor 4 Yahun 2009. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
17 Mercy Maria Magdalena Setlight. 2015. Divestasi Sebuah Langkah Progresif Dalam Kontrak Karya Di Indonesia. Jurnal Hukum Prioris. Vol 5 No 1
18 Mercy Maria Magdalena Setlight. Op Cit
Jurnal Spektrum Hukum Vol 19,No 2 (2021) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
keuntungan dengan mengalihkan saham, akan tetapi juga sebagai kontrol bagi perusahaan yang berdiri di wilayah Indonesia terutama bagi perusahaan yang didominasi oleh pemegang saham  asing. 19 Apabila  memperoleh  keuntungan, nantinya  akan diwujudkan  dalam bentuk deviden. 20 Sehingga apabila  saham  yang dimiliki  nantinya akan  beralih  kepada  pemegang saham dalam negeri, tentunya yang akan memperoleh keuntungan ialah pemegang saham lokal. Dengan demikian para pemegang saham dalam negeri dapat  mengendalikan jalannya perusahaan  dan  mengontrol  jalannya  perusahaan  sebagai  upaya  dari  menjaga  kekayaan miliki negara yang dikelola oleh perusahaan asing.
Dalam  suatu  kedudukan,  pemegang  saham  memiliki  partisipasi  dalam  RUPS  yang diselengarakan  oleh  perseroan  dan  berhak  atas  deviden  yang  diberikan  oleh  perusahaan serta  pemegang  saham  juga  berwenang  untuk  berpartisipasi  atas  sisa  aset  dari  likuidasi apabila nantinya perseroan tersebut dinyatakan bubar. 21 Dengan adanya kepemilikan saham yang kemudian dimiliki oleh pemegang saham dalam negeri dapat memberikan nilai tambah bagi  perekonomian  di  Indonesia  serta  dapat  memakmurkan  dan  mensejahterahkan  rakyat dengan adil. Selain  itu,  terdapat  manfaat  lain  yang diberikan  yaitu  mendapat  deviden atas kepemilikan  saham  yang  kemudian deviden  tersebut  dapat  memberikan  manfaat terutama bagi pemegang saham dalam negeri.
Deviden  tersebut  juga  merupakan  wujud  dari  perusahaan  yang  memberikan  hasil  lebih kepada pemegang saham, sehingga apabila yang mendapat saham dari perusahaan tersebut merupakan  pemegang  saham  dalam  negeri  tentunya  hal  itulah  yang  dapat  membantu perekonomian. Sebagaimana yang tercamtum PP Nomor 254 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa  perus  ahaan  wajib  melakukan  divestasi  denga  persentasi  51%  kepemilikan  saham diberikan  kepada  pemerintah  dan  masyarakat.  Hal  tersebut  tentunya  lanjutan  dari  amanat yang terkandung dalam pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 yang mengamanatkan kekayaan hasil bumi dan seisianya dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Diperlukan suatu perwujudan dari adanya pengelolaan dan penguasaan yang dilakukan oleh penambangan  di  tanah  nasional  sehingga  bagi  peserta  penamam  modal  dapat  menjadi pemilik dalam daftar saham mayoritas. 22 Hal tersebut sebagai bentuk bahwa penguasaan dan pengelolaan yang dikelola oleh perusahaan asing dapat dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas yaitu pemegang saham dalam negeri.
Penguasaan  yang  dilakukan oleh negara  dalam  bidang ekonomi  dapat  berupa  kedaulatan yang permanen atas kekayaan alam yang ada di dalam negara tersebut, kedaulatan non alam termasuk  dengan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki,  penguasaan  untuk  memilih  sistem ekonomi yang akan diterapkan dalam negara tersebut, dan penguasaan atas negara lain tidak boleh ikut campur dalam urusan ekonomi suatu negara. 23 Sehingga hal tersebut merupakan suatu upaya bagi negara untuk melakukan penguasaan dalam bidang ekonominya. Indonesia
19 Salim H.S. 2010. Hukum Investasi Di Indonesia. Jakarta : Erlangga
20 Ibid
21 M Yahya Harahap. 2009. Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika
22 Pumama Trisnamansyah. 2016. Divestasi Saham Asing Dalam Penambangan Bawah Tanah Dihubungkan Dengan Kedaulatan Negara. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 3 No 3 Tahun
23 Huala Adolf. 2005. Hukum Ekonomi Internasional. Jakarta : Raja Grafindo
menganut  konsep  bahwa  negara  memiliki  tujuan  yaitu  mewujudkan  masyarakat  yang sejahtera, adil dan makmur.
Negara memiliki fungsi yaitu sebagai perlindungan terhadap hak milik rakyatnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai pelayanan bagi masyarakatnya dalam dengan  meujudkan  masyarakat  yang  sejahtera  dan  adil,  sebagai  penerang  bagi masyarakatnya  dalam  hal  budaya,  dan  negara  sebagai  perwujudan  dari  ketertiban  dan kesejahteraan dunia. 24 Sebagai negara yang menjamin kemakmuran rakyatnya negara perlu untuk  memberikan  bukti dan  perwujudan  dalam bentuk  melindungi  dan  menjamin  hak hak rakyar serta menjamin rakyat supaya tidak kehilangan haknya dalam menikmati sumber daya alam yang ada di dalam negara.
Pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  dilakukan  harus  difokuskan  yaitu  dengan  tujuan kemakmuran rakyat. Hal tersebut merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada negara atas amanat dari UUD NRI 1845 dalam hal seluruh kekayaan bumi dan isinya untuk  kepentingan  rakyat.  Selain  itu  juga  merupakan  bentuk  jaminan  dari  adanya perlindungan  dan  kesejahteraan  dengan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. 25 Kandungan  dari  adanya  pasal  33  UUD  NRI  1945  ayat  2  dan  ayat  3  menegaskan  bahwa negara  menguasai  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  menguasai  hajat  hidup  orang banyak  dikuasai  oleh  negara.  Makna  dari  kata  hajat  hidup  orang  banyak  ialah  seluruh kekayaan yang ada di dalam bumi Indonesia dikuasi dan digunakan sebesar besarnya demin rakyat. Hal tersebut menunjukkan adanya negara yang memiliki sifat kerakyatan yang kuat. Yang dimaksudkan cabang cabang produksi ialah terkait dengan hal hal yang harus dikuasai oleh negara dengan tujuan utama ialah untuk mengamankan kepentingan bagi rakyat.
Pernyataan dikuasai oleh negara dapat diartikan sebagai hal yang cukup luas yaitu meliputi berkuasa  serta  pengendali  dari  bidang  bidang  kekayaan  alam  yang  ada  di  dalam  suatu negara.  Dikuasai  oleh  negara  merupakan  negara  mutlak  atas  kekayaan  yang  ada  dan digunakan sebesar besarnya atas kekayaan alam dan hak kepimilikan yang sah ialah rakyat Indonesia. 26 Sehingga  dengan  dilakukannya  divestasi  atas  kekayaan  alam  yang  ada  di Indonesia dapat digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Dalam konteks hukum publik, istilah dikuasi oleh negara merupakan suatu kepemilikan oleh negara, dengan dimilikinya oleh negara maka seluruh sumber daya alam merupakan hal yang digunakan  untuk  kepentingan  rakyat. 27 Hal  tersebut  merupakan  suatu  upaya  untuk mengoptimalkan  kekayaan  negara  sebaik-baiknya  untuk  kepentingan  rakyat.  Penguasaan dan pengelolaan terhadap sumber daya yang ada sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD  NRI  1945  merupakan  sifat  strategis  sebagaimana  dihubungkan  dengan  teori  hukum ekonomi  internasional  terhadap  kedaulatan  negara  atas  penguasaan  dan  pengelolaan sumber daya alam di wilayah negara yang kemudian fungsinya digunakan semestinya dan dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMS dan penanam modal dalam negeri.
24 Bagir Manan. 1995. Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara.  Bandung: Mandar Maju
25 Winahyu Erwiningsih. 2009. Hak Menguasai Negara Atas Tanah. Yogyakarta : Total Media
26 Henry Donald Lbn. 2015. Pergeseran Paradigma Hukum Investasi Pertambangan. Jurnal Rechtvinding. Vol 4 No 2
27 Pumama Trisnamansyah. Op. Cit

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dalam  PP  Nomor  24  Tahun  2012  memberikan  persentase  yang  lebih  besar  daripada  PP sebelumnya. Persentase yang diberikan yaitu harus di devistasi sebesar 51% dan dipertegas bahwa  saham  tersebur  harus  didivestasikan  kepada  masyarakat  Indonesia  pada  tahun kesepuluh sejak perusahaan tersebut beroperasi. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 97 ayat 1 PP Nomor 254/2012 bahwa pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal  asing  setelah  lima  tahun  berproduksi  secara  bertahap  melakukan  divestasi  sampai dengan  tahun  kesepuluh  dengan  nilai  saham  paling  sedikit  51%  dimiliki  oleh  peserta Indonesia.  Sehingga  berdasarkan  peraturan  tersebut,  perusahaan  asing  tertutama  pada bidang Minerba wajib untuk mendivestasikan paling sedikit 51% sahamnya. Sehingga saat ini yang  menjadi  acuan  terhadap  divestasi  saham  ialah  peraturan  pemerintah  nomor  1  tahun 2017 tentang perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan  kegiatan  usaha  pertambangan  mineral  dan  batubara  yang  mewajibkan  PMA untuk  melaksanakan  divestasi  sebesar  51%.  Dalam  undang  undang  nomor  5  tahun  2007 tentang  penanaman  modal  ditentukan  bahwa  penanam  modal  asing  yang  berada  dan berkedudukan di wilayah hukum Indonesia wajib berbentuk dalam perseroan terbatas. Bentuk divestasi  merupakan suatu upaya  pemerintah untuk  mengurangi  kepemilikan  saham  asing yaitu  dengan  mengalihkan  sahamnya  kepada  calon  pemilik  saham  dalam  negeri.  Upaya tersebut untuk mengurangi adanya kepemilikan asing supaya tidak mendominasi kepemilikan saham dalam wilayah Indonesia. Upaya optimalisasi aset negara di Indonesia dilakukan oleh pemerintah  sebagaimana  amanat  yang  terkadung  dalam  pasal  33  Undang  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Penguasaan  yang  dilakukan  oleh  negara  dalam bidang ekonomi dapat berupa kedaulatan yang permanen atas kekayaan alam yang ada di dalam negara tersebut, kedaulatan non alam termasuk dengan sumber daya manusia yang dimiliki,  penguasaan  untuk  memilih  sistem  ekonomi  yang  akan  diterapkan  dalam  negara tersebut, dan penguasaan atas negara lain tidak boleh ikut campur dalam urusan ekonomi suatu negara. Sehingga hal tersebut merupakan suatu upaya bagi negara untuk melakukan penguasaan dalam bidang ekonominya. Indonesia menganut konsep bahwa negara memiliki tujuan  yaitu  mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera,  adil  dan  makmur.  Negara  memiliki fungsi  yaitu  sebagai perlindungan  terhadap hak milik  rakyatnya  sebagaimana diatur dalam peraturan  perundang-undangan,  sebagai  pelayanan  bagi  masyarakatnya  dalam  dengan meujudkan  masyarakat  yang  sejahtera  dan  adil,  sebagai  penerang  bagi  masyarakatnya dalam hal budaya, dan negara sebagai perwujudan dari ketertiban dan kesejahteraan dunia. Sebagai negara yang menjamin kemakmuran rakyatnya negara perlu untuk memberikan bukti dan  perwujudan  dalam  bentuk  melindungi  dan  menjamin  hak  hak  rakyar  serta  menjamin rakyat  supaya  tidak  kehilangan  haknya  dalam  menikmati  sumber  daya  alam  yang  ada  di dalam negara.

## DAFTAR PUSTAKA
JURNAL ILMIAH:
Siti  Hodijah.  2015. Analisis  Penanaman  Modal  Asing  Di  Indonesia  Dan  Pengaruhnya Terhadap Nilai Tukar Rupiah . Jurnal Paradigma Ekonomika. Vol 10 No 2
Hagrina  Azkia  Tamam.  2019. Pengaturan  Indonesiasi  Saham  Melalui  Divestasi  Sebagi Refleksi  Sumber  Daya  Alam  Mineral  Dan  Batu  Bara  “Dikuasai  Oleh  Negara” .

## Lexrenaissance. Nomor 2 Volume 4
Herman  Kambono.  2020. Elyzabet  Indrawati  Mepaung,  Pengaruh  Investasi  Dalam  Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia . Jurnal Akuntansi. Vol 12 No 1
Mercy Maria Magdalena Setlight. 2015. Divestasi Sebuah Langkah Progresif Dalam Kontrak Karya Di Indonesia. Jurnal Hukum Prioris. Vol 5 No 1
Pumama Trisnamansyah. 2016. Divestasi Saham Asing Dalam Penambangan Bawah Tanah Dihubungkan Dengan Kedaulatan Negara . Jurnal Ilmu Hukum. Vol 3 No 3
Henry  Donald  Lbn.  2015. Pergeseran  Paradigma  Hukum  Investasi  Pertambangan .  Jurnal Rechtvinding. Vol 4 No 2

## BUKU
Mas Rahmah. 2020. Hukum Investasi. Surabaya: Kencana
M  Soernarajah.  2004  .  The  International  Law  On  Foreign  Investment,  Second  Edition. Cambridge: Cambridge University Press
Tri Hayati. 2015. Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU Nomor 4 Yahun 2009. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Erman Rajagukguk. 1985. Hukum Investasi. Jakarta ; PT Bina Aksara
Siti Anisa Dan Lucky Suryo. 2017. Hukum Investasi. Jakarta : FH UII Press
Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Pranada Media Group
J.S  Kobrin,  S.J.  1980.  Foreugn  Enteprise  And  Force  Divestment  In  Ldcs.  Intenational Organization
Salim H.S, Hukum. 2010. Investasi Di Indonesia. Jakarta : Erlangga
M  Yahya  Harahap.  2009.  Hukum  Perseroan  Terbatas.  Cetakan  Pertama.  Jakarta:  Sinar Grafika
Huala Adolf. 2005. Hukum Ekonomi Internasional. Jakarta : Raja Grafindo
Bagir  Manan. 1995. Pertumbuhan  Dan Perkembangan Konstitusi Suatu  Negara. Bandung: Mandar Maju
Winahyu Erwiningsih. 2009. Hak Menguasai Negara Atas Tanah. Yogyakarta : Total Media

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan Mineral dan Batubarade