## MENGUAK SISI KETIDAKSERAGAMAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH BENDAHARAWAN DAN REKANAN PEMERINTAH
Oleh: 1 Dwi Andriani
2 Emi Rahmawati Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura
1 dwiandriani1993@gmail.com, 2 emi.rahmawati@trunojoyo.ac.id
Info artikel Riwayat artikel
Penyerahan Juli
2017 Diterima Serptember
2017
Diterbitkan Oktober 2017
Keywords:
Treasurers,Heterogenei,
Collection of Value Added  Tax,  Government
Partner

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menelaah  pemaknaan  atau pandangan  para  aktor  terkait  penunjukan  Bendahara  sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai untuk menguak ketidakseragaman praktik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  fenomenologi  interpretif.  Informan  penelitiannya adalah  Bendahara  Pengeluaran  Universitas  Trunojoyo  Madura, Rekanan-rekanan  yang  bertransaksi  dengan  instansi  Pemerintah serta Account  Representative di  Kantor  Pelayanan  Pajak. Penelitian  ini  dilaksanakan  selama  2  bulan,  yaitu  mulai  bulan Februari  hingga  bulan  April  2015.  Oleh  karena  itu  ketentuan perpajakan  yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini  adalah  ketentuan  yang  berlaku  pada  saat  kasus  tersebut terjadi.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  wawancara terstruktur  dan  tidak  terstruktur,  observasi,  dan  dokumentasi. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktanya  di  lapangan ternyata  masih  masih  banyak  Rekanan  Pemerintah  yang  tidak tahu dan tidak paham tentang fungsi penunjukan Bendaharawan, Penerbitan  Faktur,  Surat  Setoran  Pajak  serta  Pembayaran  pada Rekanan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

## Abstract
This  study  aimed  to  examine  the  meaning  of  the  performers  or view related policies designation Treasurer collects Value Added Tax collection practices to uncover heterogeneity of Value Added Tax. This research uses qualitative research with an interpretive phenomenological approach. The treasurer informant research is Trunojoyo  University,  Goverment’s  Partner  who  transact  with government  agencies  and  Account  Representative  at  the  tax office.  This  study  was  conducted  over  two  months,  starting  in February until April 2015. Therefore, tax provisions are used as a tool of analysis in this study was the provision applicable at the time  the case  occurred.    The  source  of  data  used  are  structured and  unstructured  interviews,  observation  ,  and  documentation  . The results of this study showed that the facts on the ground there are still many Partner This has led to the implementation of the unevenness  in  the  collection  of  value  added  tax.  The  shape  of heterogeneity  among  others:  the  determination  of  the  Tax  Base, Publishing  Invoice,  Tax  Deposit  and  Payment  on  Partner  does not comply with the applicable rules.
Pendahuluan Bendahara
Pemerintah memiliki peran  strategis  dalam  sistem  administrasi perpajakan  Indonesia  dan  berperan  penting dalam  mendukung  terciptanya  kepatuhan wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya. Menurut Kanwil DJP Jakarta  Selatan,  Kismantoro  petrus,  peran Bendahara  adalah  sosok  yang  seharusnya memegang peran strategis untuk membantu DJP  dalam  memenuhi  target  penerimaan pajak.  Selain  itu  peran  Bendahara  juga menjadi  bagian  penting  dalam  pengelolaan dana  Negara.  Beliau  mengungkapkan kepatuhan dalam pengelolaan pajak Bendahara  Pemerintah  menjadi  cermin kepatuhan  Wajib  Pajak  sebab  dengan  telah terpotong  dan  dipungutnya  pajak  oleh Bendahara ada banyak Wajib Pajak lainnya seperti  Rekanan  dan  para  pegawai  yang memungkinkan  untuk  taat  pajak  juga (Republikanews,12 Februari 2013).
Kewajiban  Bendahara  Pemerintah sehubungan  dengan  Pajak  Penghasilan  dan Pajak  Pertambahan  Nilai antara lain  adalah pemotongan dan/pemungutan Pajak Penghasilan  pasal  21,  Pajak  Penghasilan pasal 22, Pajak Penghasilan pasal 23, Pajak Penghasilan  Pasal  4  ayat  (2),  dan  Pajak Pertambahan  Nilai  (Direktorat  Jenderal Pajak, 2011).
Salah  satu  jenis  pajak  yang  wajib dipungut oleh Bendahara Pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai ini timbul saat Pengusaha Kena Pajak Rekanan melakukan penyerahan  Barang  Kena  Pajak  atau  Jasa Kena  Pajak  kepada  Bendahara  Pemerintah.
Mekanisme
pemungutan
Pajak
Pertambahan Nilai pada dasarnya dilakukan oleh  si  penjual  atau  penerima  uang,  namun dalam  hal  untuk  mengamankan  dan mempercepat  pemasukan  ke  kas  Negara, dilakukan sistem pemungutan dan penyetoran  Pajak  Pertambahan  Nilai  oleh pemungut  Pajak  Pertambahan  Nilai.  Oleh karena  itu,  pemerintah  menentukan  badan- badan  atau  instansi  yang  harus  melakukan pemungutan dan penyetoran Pajak
Pertambahan  Nilai  (Setiawan  dan  Hardi,
2006:91). Penunjukan Bendaharawan
Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas  Negara  untuk  memungut,  menyetor, dan  melaporkan  Pajak  Pertambahan  Nilai dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003. Idealnya, sebagai bagian dari pemerintahan,  kewajiban  Bendaharawan Pemerintah  secara  otomatis  terlaksana seperti  apa  yang  diamanatkan  dalam Keputusan  Menteri  Keuangan  tersebut. Akan  tetapi  fakta  di  lapangan  berbicara lain.  Berdasarkan  wawancara  awal  dengan narasumber  yang  merupakan  Bendahara Pengeluaran  di  Universitas  Trunojoyo Madura, diketahui bahwa ternyata kewajiban Bendahara sebagai wajib pungut Pajak  Pertambahan  Nilai  tidak  terlaksana seperti  yang  tertera  di  Keputusan  Menteri Keuangan tersebut. Ketidaksesuaian kewajiban  pemungutan  Pajak  Pertambahan Nilai  tersebut  terindikasi  oleh  Pengusaha Kena  Pajak  Rekanan  yang  tidak  mau  jika Bendaharawan
yang melakukan pemungutan  pajak,  padahal  di  dalam aturannya sudah jelas bahwa yang merupakan  wajib  pungut  ketika  timbul Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  transaksi yang dilakukan oleh Bendaharawan dengan Rekanan adalah Bendahara Pemerintah. Hal tersebut  tentunya  menimbulkan  semacam dilema  bagi  Bendaharawan  Pemerintah seperti yang dikatakan berikut ini :
“Disini  kami  dihadapkan  dengan berbagai  dilema  saat  bertransaksi dengan rekanan pemerintah, khususnya terkait  dengan  pemungutan  PPN,  saat betransaksi dengan rekanan pemerintah yang sudah PKP, ada saja rekanan yang tidak  mau  menerima  pembayaran barang  dengan  harga  sebelum  PPN. Rekanan  tersebut  beralasan  bahwa mereka yang akan menyetorkan pajaknya,  namun  ketika  dimintai  SSP, mereka  tidak  mau  memberikan  dan menyuruhya  mengambil  di  KPP”  (10 Desember 2014).
Dari  pernyataan  tersebut  terlihat bahwa  terdapat  ketidakseragaman  praktik pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai
antara  Bendahara  dan  Rekanan  dengan aturan  yang  berlaku.  Ketidakseragaman tersebutlah  yang  menjadi  pegangan  awal peneliti  untuk  menelaah  pemaknaan  tiap- tiap  pelakon  kebijakan  tersebut  yang selanjutnya dapat digunakan untuk menguak sisi
ketidakseragaman pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai tersebut.  Hal  ini  menjadi  menarik  diteliti karena berdasarkan fakta yang ada, kewajiban  Bendaharawan  dan  Rekanan masih  belum  terlaksana  seperti  yang diamanatkan  di  dalam  Keputusan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 563/KMK.03/2003.
Penelitian-penelitian sebelumnya memang  sudah  ada  yang  meneliti  tentang pemungutan  pajak  oleh  Bendaharawan Pemerintah  seperti  Solahuddin  (2008), membahas mengenai pelaksanaan kebijakan saat  pembuatan  faktur  pajak  atas  transaksi antara  Pengusaha  Kena  Pajak  Rekanan  dan Bendaharawan Pemerintah
sebagai
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Ratnafuri  (2011),  membahas  mengenai malpraktek pemungutan pajak oleh Bendaharawan  Pemerintah.Penelitian  lain juga  dilakukan  oleh  Prasetyo  (2011), meneliti tentang pemahaman Bendaharawan  sebagai  pemungut  Pajak Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penghasilan pasal  22.  Hastutie  (2013),  meneliti  tentang mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai  oleh  Bendaharawan  Pemerintah. Namun,  berdasarkan  hasil  dari  penelitian sebelumnya  belum  ada  yang  meneliti tentang  penguakan  sisi  ketidakseragaman praktik  antara  Bendaharawan  Pemerintah dan Rekanan Pemerintah dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku.
Berdasarkan fenomena fenomena diatas  dapat  diketahui  bahwa  dalam kenyataannya masih banyak ketidaktertiban Wajib Pajak Bendaharawan maupun rekanan yang belum melakukan pemotongan/  pemungutan  pajak  sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan sebagai  acuan  oleh  Bendaharawan  dan Rekanan  Pemerintah  agar  lebih  memahami tentang
pelaksanaan
pemungutan/pemotongan pajak sesuai
dengan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku serta  menyamakan  pemahaman  antara Wajib Pajak
Bendaharawan dengan Rekanan  Pemerintah.  Dan  bagi  Direktorat Jenderal  Pajak  semoga  dapat  memberikan informasi  dan  dijadikan  sebagai  bahan pertimbangan  untuk  lebih  memperhatikan Wajib  Pajak  Bendaharawan  dan  Rekanan Pemerintah  dalam  pelaksanan  kewajiban perpajakannya.
Dari  latar  belakang  diatas,  penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana para pelakon kebijakan memaknai  tentang  pemungutan  Pajak Pertambahan  Nilai  oleh  Bendaharawan, serta  menelaah  ketidakseragaman  praktik yang  terjadi  saat  pemungutan  Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendaharawan.

## Rumusan Masalah
Dari  latar  belakang  di  atas  untuk mendapatkan  sebuah  pemahaman  dan pemaknaan,  penelitian  ini  akan  mendalami ketidakseragaman  yang  terjadi  dalam  hal pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai  yang dilakukan  oleh  Bendaharawan  Pemerintah dan  Rekanan.  Oleh  karena  itu  maka anggaran  yang  dipakai  untuk  kegiatan pembayaran  merupakan  anggaran  yang bersumber  dari  Negara.  Pertanyaan  yang diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana para aktor ini memaknai tentang penunjukan  Bendahara  sebagai  Pemungut Pajak Pertambahan Nilai? Pertanyaan inilah yang  nantinya  akan  menguak  secara mendalam  tentang  ketidakseragaman  yang dilakukan oleh Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah.
Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas, penelitian  ini  bertujuan  untuk  menelaah pemaknaan atau pandangan para aktor yang nantinya dapat menguak sisi ketidakseragaman  yang  terjadi  di  lapangan terkait  penunjukan  Bendahara  sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka batasan penelitian ini adalah hanya mencari tahu  bagaimana  pemaknaan  para  aktor tentang  penunjukan  Bendahara  sebagai pemungut  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan
menelaah ketidakseragaman praktik pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai antara Wajib Pajak Bendahara dan Rekanan Pemerintah.

## Kontribusi Penelitian
Berdasarkan  tujuan  penelitian  diatas, maka  penelitian  ini  dapat  memberikan kontribusi bagi kalangan terkait yaitu : 1. Bagi Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai  acuan  oleh  Bendaharawan  dan Rekanan Pemerintah agar lebih memahami tentang pelaksanaan pemungutan/pemotongan  pajak  sesuai dengan  ketentuan  perpajakan  yang berlaku  serta  menyamakan  pemahaman antara Bendaharawan Pemerintah sebagai  pemungut  Pajak  Pertambahan Nilai dengan Rekanan Pemerintah.
2. Bagi Direkorat Jenderal Pajak Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  informasi  dan  dijadikan sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  lebih memperhatikan
Wajib Pajak
Bendaharawan  dan  Rekanan  Pemerintah serta  bisa  meningkatkan  pengawasan dalam  pelaksanan  kewajiban  perpajakan Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah.
3. Bagi Akademisi Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian dengan tema yang serupa.

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif.  Moleong  (2010:5)  menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang  menggunakan  latar  alamiah,  dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan  dilakukan  dengan  jalan  melibatkan berbagai  metode  yang  ada.  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Menurut Creswell (2013), studi fenomenologi merupakan  studi  yang  berusaha  mencari “esensi”  makna  dari  suatu  fenomena  yang dialami  oleh  beberapa  individu.  Studi fenomenologis mendeskripsikan pemaknaan  umum  dari  sejumlah  individu
terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait dengan konsep atau fenomena.  Paradigma  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  paradigma interpretif.  Paradigma  interpretif  dalam banyak  hal  juga  disebut  sebagai  paradigma konstruktif, yang  menekankan  bahwa penelitian  pada  dasarnya  dilakukan  untuk memahami  realitas  dunia  apa  adanya (Ludigdo, 2013) dalam (Rohma, 2015).
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer dan sekunder. Situs penelitian ini dilakukan di Universitas Trunojoyo Madura di bagian Biro  Administrasi  Umum  dan  Keuangan yang beralamat di Jalan Raya Telang Kamal Bangkalan  Madura.  Kriteria  informan dalam  penelitian  ini  adalah  para  informan yang  memang  memiiki  jabatan  terkait dengan  bidang  Pajak  Bendaharawan  dan Rekanan Pemerintah di Kabupaten Bangkalan.  Menurut  Mukhtar  (2013  :100) data  primer    adalah  data  yang  dihimpun langsung  oleh  seorang  peneliti  umumnya dari  hasil  observasi  terhadap  situasi  sosial dan atau diperoleh dari tangan pertama atau subjek (informen) melalui proses wawancara.    Pada  penelitian  ini,  penelitian menggunakan data primer berupa data yang diperoleh  dari  hasil  wawancara  terstruktur dan tidak terstruktur dengan informan pada obyek  penelitian,  selain    itu  peneliti  juga melakukan  observasi  langsung  di  lapangan yakni    di    Biro    Administrasi  Umum  Dan Keuangan  Universitas  Trunojoyo  Madura, Rekanan-rekanan  Pemerintah  Serta  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.
Menurut  Mukhtar  (2013  :  101)  data sekunder adalah data yang bukan diusahakan  sendiri  pengumpulannya  oleh peneliti  misalnya  dari  biro  statistik, majalah, koran, keterangan-keterangan atau publikasi  lainnya.  Sumber  data  sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini  adalah artikel  dari  internet,    dokumen  berupa faktur  pajak  serta  surat  setoran  pajak, struktur  organisasi,  dan  gambaran  umum tempat  penelitian,  dan  literatur-literatur terkait yaitu dari peraturan-peraturan perpajakan  yang  berhubungan  dengan Pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai  oleh
Bendaharawan  dan  Pengusaha  Kena  Pajak Rekanan  diantaranya  adalah  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia No.190  /PMK.05/2012  tentang  Tata  Cara Pembayaran  Dalam  Rangka  Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003 tentang penunjukan Bendaharawan
Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas  Negara  untuk  Memungut,  Menyetor, dan  Melaporkan  Pajak  Pertambahan  Nilai dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah beserta  Tata  Cara  Pemungutan,  Penyetoran dan Pelaporannya, Undang undang Republik  Indonesia  Nomor  42  tahun  2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
Penelitian ini menggunakan 7 informan.  Informan  yang  pertama  yaitu Bendahara
Pengeluaran pada Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Informan yang kedua yaitu Bapak Nugroho selaku  Account  Representative  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bangkalan  dan Informan  yang  selanjutnya  yaitu  dari kalangan Rekanan Pemerintah.
Hal  pertama  yang  dilakukan  dalam proses  analisis  data  dengan  menggali  data normatif  yang  diperoleh  dari  literatur  dan penelitian terdahulu tentang prosedur pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai  oleh Bendahara  sebagai  pemungut  berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003 yang kemudian dievaluasi dan dianalisis untuk menemukan isu-isu penelitian.
Langkah selanjutnya
adalah pemilihan  data  empiris  hasil  pengamatan pada  situs  penelitian  di  Biro  Administrasi Umum  dan  Keuangan  di  Universitas Trunojoyo  Madura  serta  Rekanan-rekanan selaku  penyedia  barang  dan  jasa  dan  juga
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan. Pada langkah ini akan dilakukan  pengolahan  data  dari  hasil wawancara dan pengamatan terhadap informan  terpilih  yaitu  dari  Bendahara Pengeluaran di BAUK
Universitas Trunojoyo  Madura,  Admin  atau  pemilik toko  yang  menjadi    rekanan  serta  Account
Representative  di  Kantor  Pelayan  Pajak Pratama Bangkalan.
Selanjutnya,  Dari  kedua  tahapan tersebut,  akan  menggambarkan  sebuah kerangka  penelitian  yang  akan  dilakukan dengan  beberapa  langkah,  langkah-langkah tersebut  peneliti  adopsi  dari  Kuswarno (2013:  40-44)  dalam  Puspitasari  (2012) langkah  yang  perlu  dilakukan  dalam metode  fenomenologi  meliputi intention analysis,  epoche,  dan  eidetic  reduction. Langkah awal peneliti melakukan intentional
analysis dengan menggabungkan noesis yang  merupakan pemahaman  subjektif  para  informan  terkait pengalaman pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan  Nilai  dan noema yang merupakan objek yang dipersepsikan informan yang meliputi nota pembelanjaan, faktur pajak, surat setoran pajak, sosialisasi, pengawasan  dll.  Tahap  kedua  yaitu  tahap epoche yang  merupakan  gabungan  dari noesis dan noema untuk  peggalian  data informan.
Selanjutnya  yaitu eidetic  reduction yang  merupakan  tahap  penguraian  dan pengungkapan  realita  yang  telah  diperoleh pada  tahap epoche untuk  menemukan intisari  dari  fenomena  di  lapangan.  Intisari tersebut akan diungkap mengenai pemahaman  dan  pemaknaan  berdasarkan fenomena  di  lapangan.  Berikut  adalah kerangka  tekhnik  analisis  data  dalam penelitian ini :
Gambar 1 :Kerangka Tekhnik Analisis Data MEMAHAMI FUNGSI DAN PROSEDUR  PEMUNGUTAN  PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

## OLEH BENDAHARA PEMERINTAH
Menurut Sialagan dan Lubis
(2002:38)  Pajak  Pertambahan  Nilai  adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena  pajak  dan  jasa  kena  pajak  didalam daerah pabean.
Pemungut
Pajak Pertambahan  Nilai  Berdasarkan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42 Tahun  2009  mengenai  Pajak  Pertambahan Nilai  Barang  Dan  Jasa    Dan  Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pasal 1 ayat (27)  adalah  bendahara  pemerintah,  badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor,  dan  melaporkan  pajak  yang terutang  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  atas penyerahan  Barang  Kena  Pajak  dan/atau penyerahan  Jasa  Kena  Pajak  kepada
bendahara  pemerintah,  badan,  atau  instansi pemerintah tersebut.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 563/KMK.03/2003 pasal 1 ayat (1)
Bendaharawan  Pemerintah  disini  adalah Bendaharawan atau pejabat yang melakukan  pembayaran  yang  dananya berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  atau  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah,  yang  terdiri  dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten atau Kota. Berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 563/KMK.03/2003 pasal 1 ayat (2) Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah adalah  Pengusaha  Kena  Pajak  yang melakukan  penyerahan  Barang  Kena  Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Bendaharawan  Pemerintah  atau  Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pelunasan pajak yang dikenakan  atas  setiap  transaksi  pembelian barang  atau  perolehan  jasa  dari  pihak ketiga,  misal  pembelian  alat  tulis  kantor, pembelian  seragam  untuk  keperluan  dinas, pembelian  komputer,  pembelian  mesin absensi  pegawai,  perolehan  jasa  kontruksi, perolehan  jasa  perawatan  AC  kantor,  dan perolehan  jasa  atas  keamanan.  Secara umum,  atas  setiap  transaksi  pembelian barang  dan  perolehan  jasa  dari  pihak ketiga/rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN. Berdasarkan Undang Undang
Republik  Indonesia  Nomor  42  tahun  2009 Mengenai  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan Pajak Penjualan atas barang mewah pasal 7 ayat  (1)  Tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai adalah  10%  (sepuluh  persen).  Tarif  ini dapat  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah serendah-rendahnya  5%  dan  setinggi- tingginya  15%.    Selanjutnya  berdasarkan pasal 8 ayat (1) tarif untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah paling rendah 20% dan paling tinggi 200 %.
Pembayaran  yang  tidak  dipungut  PPN oleh Bendaharawan
Eidetic Reduction Conclusion Epoche Noema : KMK RI Nomor 563/KMK.03/200 3 Noesis : Pemaknaan, pemahaman dan sikap para informan
Situs Penelitian :
Biro Administrasi Umum
dan Keuangan di Universitas
Trunojoyo Madura serta
Rekanan-rekanan Pemerintah
Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan republik Indonesia Nomor
563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan
Bendaharawan  pemerintah  dan  Kantor Perbendaharaan  dan  Kas  Negara  Untuk Memungut,  Menyetor  dan  Melaporkan pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan  atas  barang  mewah    beserta  tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya  pasal  4  ayat  (1)  Pajak Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan Atas  Barang  Mewah  tidak  dipungut  oleh Bendaharawan Pemerintah yaitu a) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak  Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah) dan  tidak  merupakan  pembayaran  yang terpecah-pecah,  b)  Pembayaran  untuk pembebasan  tanah,  c)  Pembayaran  atas penyerahan  Barang    Kena  Pajak  dan/atau Jasa  Kena  Pajak  yang  menurut  ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak  dipungut  dan/atau  dibebaskan  dari pengenaan  Pajak  Pertambahan  Nilai,  d) Pembayaran  atas  penyerahan  Bahan  Bakar Minyak  dan  Bukan  Bahan  Bakar  Minyak oleh PT Pertamina (Persero), e) Pembayaran  atas  rekening  telepon,  f) Pembayaran  atas  jasa  angkutan  udara  yang diserahkan  oleh  perusahaan  penerbangan, g)  Pembayaran  lainnya  untuk  penyerahan barang  atau  jasa  yang  menurut    ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Dasar dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan
Berdasarkan Keputusan
Menteri
Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 563/KMK.03/2003, dasar pemungutan PPN adalah  jumlah  pembayaran  yang  dilakukan oleh  Bendaharawan  Pemerintah.  Tata  cara pemungutannya  PKP  Rekanan  Pemerintah membuat  Faktur  Pajak  dan  Surat  Setoran Pajak  pada  saat  menyampaikan  tagihan kepada  Bendaharawan  Pemerintah  atau KPKN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran  PPN.  Surat  Setoran  Pajak  yang dimaksud  diisi  dengan  membubuhkan Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  dan  identitas Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah
yang  bersangkutan,  tetapi  penandatanganan Surat Setoran Pajak dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah sebagai
penyetor  atas  nama  Pengusaha  Kena  Pajak Rekanan Pemerintah.
Faktur  Pajak  sebagaimana  dimaksud dibuat dalam rangkap tiga. Lembar pertama untuk  Bendaharawan  Pemerintah  atau KPKN sebagai pemungut Pajak Pertambahan  Nilai.  Lembar  kedua    untuk arsip  Pengusaha  Kena  Pajak  Rekanan Pemerintah dan lembar ketiga untuk Kantor Pelayanan  Pajak  melalui  Bendaharawan Pemerintah atau KPKN. Pada setiap lembar Faktur Pajak oleh Bendaharawan
Pemerintah  yang  melakukan  pemungutan wajib  dibubuhi  cap  “Disetor  tanggal......” dan  ditandatangani  oleh  Bendaharawan Pemerintah.
Surat  Setoran  Pajak  sebagaimana dimaksud    dibuat  dalam  rangkap  5  (lima). Setelah  PPN  disetor  di  Bank  Persepsi  atau Kantor  Pos,  maka  lembar  pertama  untuk Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.  Lembar  kedua  untuk  Kantor Palayanan Pajak melalui Kantor Perbendaharaan Kas Negara. Lembar ketiga untuk  Pengusaha  Kena  Pajak  Rekanan Pemerintah dilampirkan pada Surat Pemberitahuan  Masa  Pajak  Pertambahan Nilai.  Kemudian  lembar  keempat  untuk Bank  Persepsi  atau  Kantor  Pos  dan  lembar kelima untuk arsip Bendaharawan Pemerintah. Bendaharawan Pemerintah
yang melakukan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai diwajibkan  melaporkan  Pajak  Pertambahan Nilai yang telah dipungut dan disetor setiap bulan  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  tempat Bendaharawan terdaftar dengan menggunakan formulir “Surat
Pemberitahuan  Masa  bagi  Pemungut  Pajak Pertambahan  Nilai”  yang  dibuat  dalam rangkap  3  paling  lambat  20  hari  setelah berakhirnya  bulan  dilakukan  pembayaran tagihan.  Lembar  pertama  dilampiri  Faktur Pajak lembar ketiga untuk Kantor Pelayanan  Pajak.  Lembar  kedua  untuk Kantor  Perbendaharaan  dan  Kas  Negara serta lembar ketiga untuk arsip Bendaharawan Pemerintah.

## KETIDAKSERAGAMAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH BENDAHARAWAN DAN REKANAN PEMERINTAH
Ketidakseragaman  yang  dilakukan
oleh Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah  dengan  Keputusan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 563/KMK.03/2003.
Bentuk-bentuk ketidakseragaman  tersebut  adalah  sebagai berikut:
1) Penentuan  dasar  pengenaan  pajak yang melebihi nilai seharusnya.
Berdasarkan hasil penelitian, penentuan  dasar  pengenaan  pajak  yang dilakukan  oleh  Bendahara  Pengeluaran  di Universitas Trunjoyo Madura tidak seragam dengan apa yang ada dalam aturan yang  berlaku.  Hal  ini  ditengarai  oleh  pihak rekanan  yang  tidak  mau  menerima  jumlah sebelum  pajak,  rata-rata  rekanan  menerima pembayaran  sejumlah  harga  yang  sudah termasuk pajak sehingga Bendahara menjadikan  jumlah  tersebut  sebagai  dasar pengenaan pajak.
Namun  ketika  dihadapkan  dengan Rekanan  yang  seperti  itu,  Bendahara  tidak mau ribet dengan urusan toko. Karena tetap ingin  menjalankan  kewajibannya  sebagai pemungut  pajak  maka  mereka  tetap melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai  dengan  menjadikan  nilai  yang  tertera dalam  kuitansi  tersebut  sebagai  Dasar Pengenaan Pajak seperti yang bisa kita lihat dari wawancara berikut ini :
“Ketika  dihadapkan  dengan  kasus semacam  itu,  karena  kita  gak  mau ribet-ribet  dengan  urusan  toko,  maka kami disini tetap melakukan pemungutan  pajak  dengan  menjadikan nilai  yang  tertera  dalam  kuitansi tersebut  sebagai  DPP.  Yang  penting kewajiban  kita  sebagai  wajib  pungut pajak  sudah  terlaksana.  Entah  mereka nanti nyetor lagi atau tidak, jika mereka nyetor  juga  maka  akan  timbul  pajak ganda”.
Penentuan  Dasar  Pengenaan  Pajak versi  Bendahara  Pengeluaran  ketika  dalam kuitansi  tertera  nilai  Rp  11.000.000  (yang seharusnya  sudah  termasuk  pajak)  namun
Bendahara menetapkan Rp.11.000.000 sebagai  Dasar  Pengenaan  Pajak.  Sehingga Rekanan  tetap  dibayar  11.000.000  dan Pajak  Pertambahan  Nilai  sebesar  10%  dari Rp.  11.000.000  yaitu  Rp  1.100.000  jadi total pembelanjaan ditambah pajak menjadi Rp.12.100.000.
Contoh perhitungan versi Bendahara Pengeluaran :
Jumlah pembayaran di kuitansi  Rp
11.000.000 PPN yang dipungut Bendahara: 10% x DPP 10% x Rp 11.000.000 Rp   1.100.000 Jumlah yang dibayarkan kepada PKP rekanan pemerintah Rp.11.000.000 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 563/KMK.03/2003) pada lampiran II dituliskan  bahwa:  Dalam  hal  penyerahan BKP  hanya  terutang  PPN,  maka  jumlah PPN  yang  dipungut  adalah  10/110  bagian dari jumlah pembayaran.
Contoh :
Jumlah pembayaran
Rp 11.000.000 PPN yang harus dipungut: 10:110 x Rp.11.000.000 Rp   1.000.000 Jadi DPP sebesar Rp.10.000.000 PPN 10% X Rp.10.000.000 Rp.1.000.000
Dari  uraian  di  atas  dapat  kita  ketahui bahwa  untuk  penetapan  Dasar  Pengenaan Pajak  oleh  Bapak  Arif  ini  melebihi  dari nilai  yag  seharusnya.  Hal  ini  disebabkan bukan  karena  Bapak  Arif  tidak  paham dengan  penetapan  Dasar  Pengenaan  Pajak, tapi  dikarenakan  Rekanan  tersebut  tidak mau  menerima  harga  sebelum  pajak. Berhubung Bapak Arif tetap ingin melaksanakan  kewajibannya  sebagai  wajib pungut,  maka  Bapak  Arif  tetap  memungut pajak dengan menetapkan harga yang ada di kuitansi  tersebut  sebagai  Dasar  Pengenaan Pajak.
Versi Bendahar a
Versi KMK RI NO 563/KMK.0 3/2003
2)  Pembuatan  faktur  pajak  dan  surat setoran pajak yang diwakili oleh Bendahara.
Terkait  bukti  potong,  penerbitan faktur  pajak  yang  timbul  saat  penyerahan Barang  Kena  Pajak/Jasa  Kena  Pajak  ini untuk  faktur  pajak  harusnya  dari  pihak Rekanan,  namun  dari  hasil  temuan  di lapangan bahwa Rekanan hanya memberikan nomor faktur kepada Bendahara, bahkan ada Rekanan yang tidak mau  memberikan  nomor  faktur  ketika Bendahara  memintanya.  Seperti yang disampaikan oleh saudari Eva selaku admin di toko Tom & Jerry sebagai berikut :
“Gak  ada,  jadi  kita  gak  ngluarin  Pajak Pertambahan  Nilai  ke  instansi  tersebut karena kita anggepnya itu instansi sama kayak  pembeli  lain.  Cuma  misal  dari instansi itu minta stempel ya kita kasih untuk menguatkan yang di nota itu”.
Terkait bukti potong yang timbul saat transaksi  tersebut,  saudara  Anggi  yang menjadi  Admin  di  Toko  Cerelia  di  Toko Tom & Jerry menyampaikan hal berikut : “Untuk  bukti  potong  itu  kan  biasanya dari  kedua  belah  pihak,  dari  yang memotong  dan  dipotong.  Biasanya yang  memotong  itu  yang  ngasih  bukti terus  kita  dikasih  misalnya  ada  2 lembar,  terus  kita  dikasih  yang  asli, mereka  punya  kopinya,  dua-duanya  itu bisa  dilaporkan,  agar  dua-duanya kroscek  apa  benar  ada  pemotongan sekian  dari  instansi,  ya  sama-sama nyetor  cuma  yang  memotong  itu  yang aslinya,  kita  cuma  menyetor  laporan bahwa  sudah  terpotong.  Jadi  instansi yang bikin”.
Berbeda  dengan  pernyataan  yang disampaikan  oleh  saudara  Novi    selaku admin di toko Serelia sebagai berikut : “Kalau dari instansi belanja bulanan 20 juta  gitu  ya  mbak,  terus  minta  nomor faktur, kita gak mau kasih nomor faktur kita. Jadi, meskipun instansi melakukan pembelian  sejumlah  20  juta  kita  tolak. Gak  tau  instansi  itu  kemudian  beli dimana”.
Namun  ada  juga  pernyataan  dari Rekanan yang bisa diajak kompromi seperti
yang  disampaikan  Pemilik  Toko  Abel berikut ini :
“Kalau  dari  kampus  melakukan pembelian banyak kayak gitu, biasanya nanti bedanya kita ngasih nomor faktur ke mereka”.
Dari hasil wawancara dengan beberapa  informan  diatas  terlihat  bahwa terdapat toko yang tidak mau  menyerahkan nomor  faktur  ke  pihak  instansi,  bahkan menolak pembelanjaan ketika pihak instansi  melakukan  pembelanjaan  dan meminta  faktur,  namun  tetap  ada  dari instansi  yang  tetap  belanja  diatas  satu  juta tanpa meminta nomor faktur. Hal ini berarti ada  instansi  yang  tetap  belanja  kemudian nilai  pembelanjaannya  tersebut  dijadikan Dasar  Pengenaan  Pajak.  Hal  inilah  yang nantinya akan menimbulkan pajak ganda.
Berdasarkan pernyataan para informan tersebut, dapat kita ketahui bahwa di  lapangan  yang  membuat  faktur  pajak ini kebanyakan masih Bendaharawan
Pemerintah,  rata-rata  untuk  toko  yang manut dengan Bendahara  itu  hanya memberikan nomor faktur saja.
3) Pembayaran kepada rekanan melebihi jumlah yang seharusnya.
Seharusnya  Rekanan  tidak  dibayar dengan harga termasuk pajak oleh Bendahara. Bendahara
harusnya memberikan  pengertian  bahwa  ketika bertransaksi dengan Bendahara Pemerintah, maka  yang  menjadi  Pemungut  Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendahara Pemerintah. Contoh  perhitungan  untuk  pembayaran kepada Rekanan versi Bendahara Pengeluaran : Jumlah  pembayaran  di  kuitansi Rp 11.000.000 PPN yang harus dipungut: 10 % x Rp.11.000.000 Rp
1.100.000
Jumlah yang dibayarkan kepada
PKP rekanan pemerintah Rp.11.000.000
Jumlah PPN yang disetorkan       Rp. 1.100.000 Jumlah pembayaran+PPN Rp.12.100.000 Versi Bendahara
Jumlah  lebih  bayar  kepada  Rekanan tersebut  dikarenakan  pada  kenyataan  di lapangan  masih  banyak  Rekanan  yang kurang paham terhadap penunjukan
Bendahara sebagai pemungut Pajak
Pertambahan Nilai, mereka tidak membedakan  antara  Bendahara  dengan konsumen  yang  lain.  Padahal  di  aturannya sudah dijelaskan bahwa Bendahara menjadi pemungut  Pajak  Pertambahan  Nilai  saat Bendahara yang menjadi konsumen.
Dalam  hal  penyerahan  Barang  Kena Pajak  hanya  terutang  Pajak  Pertambahan Nilai,  maka  jumlah  Pajak  Pertambahan Nilai  yang  dipungut  adalah  10/110  bagian dari jumlah pembayaran.
Contoh : Jumlah pembayaran Rp 11.000.000 PPN yang harus dipungut: 10:110 x Rp.1.100.000 Rp 1.000.000 Jumlah yang dibayarkan kepada PKP rekanan pemerintah Rp.10.000.000
Versi KMK RI NO 563/KMK.03/2003 Padahal dalam aturannya, ketika nilai belanja  di  kuitansi  sebesar  11.000.000, maka  Pajak  Pertambahan  Nilai  yang terutang memakai rumus 10:110 x Rp.11.000.000, sehingga Pajak Pertambahan Nilai
yang disetor
Rp.1.000.000  sehingga  rekanan  itu  dibayar Rp.10.000.000.    Namun  dalam  praktiknya, rekanan  tetap  dibayar  Rp  11.000.000 padahal harusnya rekanan dibayar 10.000.000. Mengingat bahwa Bendaharawan  Pemerintah  disini  yang menjadi  pemungut  Pajak  Pertambahan
Nilai.  Hal  ini  dikarenakan  Rekanan Pemerintah tidak mau menerima pembayaran  dengan  nilai  belanja  sebelum kena  pajak.  Mereka  rata-rata  meminta pembayaran  sesuai  nilai  belanja  di  kuitansi meski nilai yang tertera di kuitansi tersebut sudah termasuk pajak. Akibatnya nilai yang tertera di kuitansi tersebut dijadikan sebagai Dasar Pemungutan Pajak oleh Bendaharawan  Pemerintah,  jadi  Dasar Pengenaan  Pajak  yang  digunakan  oleh Bendaharawan  Pemerintah  ini  tidak  sama
dengan  Dasar  Pengenaan  Pajak  yang digunakan oleh Rekanan Pemerintah. Seharusnya  Rekanan  tidak  dibayar  dengan harga  termasuk  pajak  oleh  Bendahara.
Bendahara harusnya memberikan pengertian bahwa ketika bertransaksi dengan  Bendahara  Pemerintah,  maka  yang menjadi  Pemungut  Pajak  Pertambahan Nilai adalah Bendahara Pemerintah.
Dari  hasil  temuan  dan  wawancara diatas dapat kita lihat bahwa ketidaksesuaian pemungutan
Pajak
Pertambahan  Nilai  oleh  Bendaharawan Pemerintah  atas  kewajiban  perpajakan bukan  semata-mata  karena  mereka  tidak paham  akan  kewajibannya  namun,  pihak ketiga  atau  Rekanannya  yang  tidak  paham akan penunjukan Bendahara sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai
tersebut.
PEMAKNAAN TIAP-TIAP AKTOR TENTANG  PEMUNGUTAN  PAJAK PERTAMBAHAN

## NILAI OLEH BENDAHARA PEMERINTAH
Berdasarkan fakta di lapangan didapat simpulan  dari  pemaknaan  dari  tiap-tiap pelakon.
Pertama yaitu dilema Bendaharawan  “tau  kalau  salah  tapi  tetap ingin  melaksanakan  kewajiban”.  Ada semacam  dilema  lain  yang  dirasakan  oleh Bendaharawan  seperti  yang  dijelaskan  di bab  sebelumnya  bahwa  saat  bertransaksi dengan  rekanan  pemerintah  khususnya terkait pemungutan pajak pertambahan nilai ada  saja  yang  tidak  mau  menerima pemabayaran barang dengan harga sebelum pajak.  Namun  ketika  dihadapkan  dengan Rekanan  yang  seperti  itu,  Bendahara  tidak mau ribet dengan urusan toko. Karena tetap ingin  menjalankan  kewajibannya  sebagai pemungut  pajak  maka  mereka  tetap melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai  dengan  menjadikan  nilai  yang  tertera dalam  kuitansi  tersebut  sebagai  Dasar Pengenaan Pajak seperti yang bisa kita lihat dari wawancara berikut ini :
“Ketika  dihadapkan  dengan  kasus semacam  itu,  karena  kita  gak  mau ribet-ribet  dengan  urusan  toko,  maka kami disini tetap melakukan pemungutan  pajak  dengan  menjadikan
nilai  yang  tertera  dalam  kuitansi tersebut  sebagai  DPP.  Yang  penting kewajiban  kita  sebagai  wajib  pungut pajak  sudah  terlaksana.  Entah  mereka nanti nyetor lagi atau tidak, jika mereka nyetor  juga  maka  akan  timbul  pajak ganda”.
Dari  uraian  di  atas  terlihat  bahwa sebenarnya  Bendahara  sudah  memahami akan kewajibannya dalam memungut Pajak Pertambahan  Nilai  namun  dikarenakan pihak  ketiga  yang  tidak  mau  menerima pembayaran sebelum pajak jadi pemungutan  pajak  tersebut  tidak  sesuai dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor
563/KMK.03/2003. Meski tau bahwa pemungutan  tersebut  tidak  sesuai  dengan aturannya namun bendahara tetap melakukan  pemungutan  karena  beliau  tau bahwa  bendahara  adalah  pemungut  Pajak Pertambahan Nilai.
Selanjutnya simpulan pemaknaan dari para  rekanan  yaitu  “ketidaktahuan  rekanan tentang  penunjukan  Bendahara  sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai”, masih banyak  Rekanan  Pemerintah  yang  tidak tahu  dan  tidak  paham  tentang  penunjukan Bendaharawan
Pemerintah
sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Kebanyakan  dari  rekanan-rekanan  tersebut masih  menganggap  bahwa  mereka  adalah Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
Padahal  berdasarkan  Keputusan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 563/KMK/2003
tentang Penunjukan Bendaharawan  Pemerintah  dan  Kantor Perbedaharaan  dan  Kas  Negara  untuk Memungut,  Menyetor,  dan  Melaporkan Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak Penjualan  atas  Barang  Mewah  dalam  pasal 2  (1)  disebutkan  bahwa  Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas  Negara  ditetapkan  sebagai  Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
Sebagai informan kunci untuk mengetahui  bagaimana  pemungutan  Pajak Pertambahan  Nilai  versi  Rekanan,  maka yang  dijadikan  informan  adalah  Pemilik Toko,  Admin  dan  juga  penjaga  Toko-toko yang  ada  di  Bangkalan  yang  tentunya  juga menjadi  Rekanan  Pemerintah.  Dari  hasil
temuan  di  lapangan  ternyata  masih  banyak Rekanan  Pemerintah  yang  belum  paham tentang  penunjukan  Bendaharawan  sebagai Pemungut  Pajak  Pertambahan  Nilai  jika Bendahara  Pemerintah  yang  melakukan transaksi dengan Rekanan. Para rekanan ini masih menganggap bahwa rekananlah yang menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai meski  Bendahara yang menjadi konsumen. Seperti yang disampaikan oleh saudari Novi yang  menjadi  Admin  di  Toko  Cerelia berikut ini :
“Tidak  ada  perlakuan  yang  berbeda dengan  pembeli  lainnya,  meskipun pembelian  diatas    2  juta  tetap  2  juta bayarnya  sama  kayak  pembeli  lainnya. Kalau  dari  instansi  belanja  bulanan  20 juta  gitu  ya  mbak,  terus  minta  nomor faktur, kita gak mau kasih nomor faktur kita. Jadi, meskipun instansi melakukan pembelian  sejumlah  20  juta  kita  tolak. Gak  tau  instansi  itu  kemudian  beli dimana.  Tapi  ya  tetap  ada  yang  beli  2 juta  gitu  mbak  tapi  gak  minta  nomor faktur kami”.
Sama  halnya  dengan  yang  disampaikan oleh saudara Anggi :
“ Gak  ada  perlakuan  yang  berbeda antara Bendaharawan Pemerintah dengan customer lain,  sama  seperti yang  lain,  kalau  mbak  ini  yang  beli langsung  harga  itu  didalamnya  sudah include Pajak  Pertambahan  Nilai  jadi ya  Bendahara  juga  sama  seperti  itu. Bedanya  mungkin  mereka  itu  bawak kuitansi dan minta stempel ke kita ya kita  kasih  tapi  di  kroscek  dulu  harga yang  di  nota  tadi  itu  sama  atau  tidak dengan  yang  tertera  di  kuitansi.  Tapi pembayarannya  kesini  ya  tetep  bayar sesuai pembelanjaan”.
Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat
disimpulkan  bahwa  masih  banyak  Rekanan Pemerintah  yang  tidak  tahu  dan  tidak paham  tentang  penunjukan  Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Kebanyakan dari rekanan-rekanan tersebut masih menganggap bahwa mereka adalah Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
Padahal  berdasarkan  Keputusan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 563/KMK/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan  Pemerintah  dan  KPKN untuk Memungut,
Menyetor, dan
Melaporkan  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam pasal 2 (1)
disebutkan bahwa Bendaharawan  Pemerintah  dan  Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai  Pemungut  Pajak  Pertambahan Nilai.  Artinya,  Pajak  Pertambahan  Nilai yang  biasanya  dipungut  oleh  Pengusaha Kena  Pajak  Rekanan  jika  Pengusaha  Kena Pajak  melakukan  penyerahan  Barang  Kena Pajak/Jasa  Kena  Pajak,  hal  ini  menjadi berbeda  perlakuan  ketika  Pengusaha  Kena Pajak  melakukan  penyerahan  Barang  Kena Pajak/Jasa  Kena  Pajak  kepada  Bendahara Pemerintah  maka  yang  menjadi  pemungut Pajak  Pertambahan  Nilai  adalah  Bendahara Pemerintah. Hal ini bisa disebabkan karena ketidaktahuan  Rekanan  Pemerintah  tentang penunjukan  Bendahara  Pemerintah  sebagai pemungut  Pajak  Pertambahan  Nilai  atau memang  dari  Toko/Rekanan  tersebut  tidak mau  jika  Bendahara  yang  melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
Namun  yang  dapat  peneliti  tangkap saat  wawancara  dengan  saudari  Novi sebagai  admin  di  Toko  Cerelia,  beliau seakan memang tidak tahu kalau seharusnya  ada  perlakuan  yang  berbeda ketika  Bendahara  Pemerintah  atau  pihak dari  instansi  melakukan  pembelian  maka Bendahara  yang  menjadi  pemungut.  Pada saat Bendahara atau pihak instansi meminta nomor  faktur  untuk  keperluan  dokumen- dokumen  Bendahara,  pihak  rekanan  tidak mau  memberikan  nomor  faktur  tersebut karena  mereka  menganggap  bahwa  ketika ada dari pihak instansi belanja bulanan pada toko  tersebut  kemudian  mereka  meminta nomor faktur itu berarti pihak tokolah yang membayar  pajak  yang  seharusnya  dibayar oleh  instansi.  Hal  ini  bisa  terlihat  dari kutipan wawancara berikut ini :
“Kalau  dari  instansi  belanja  bulanan 20 juta gitu mbak, terus mereka minta nomor  faktur  kita,  kia  gak  mau  kasih nomor  faktur  kita.  Jadi,  meskipun instansi melakukan pembeian
sejumlah  20  juta  kita  tolak.  Gak  tau instansi itu kemudian beli dimana”
Kemudian  ketika  peneliti  bertanya mengapa  saudari  Novi  tidak  memberikan nomor  faktur  saat  dimintai  oleh  pihak instansi,  saudari  Novi  menjawab  sebagai berikut :
“Karena  mereka  meminta  nomor faktur  itu  maksudnya  kan  pajaknya mereka  kami  yang  suruh  bayarkan, tapi  kami  ya  gak  mau  juga.  Soalnya mereka  yang  belanja,  tapi  kami  yang dikenakan  pajak,  kan  nomor  faktur kami  dicantumkan  ke  mereka,  ke pajaknya.  Berarti  kan  kami  yang bayarkan  pajaknya  mereka  ketika mereka belanja, otomatis kan toko ini yang  kena  pajaknya  ,  padahal  kan bukan  kami  yang  belanja,  kecuali kami belanja sendiri untuk kula’an ya kami  kasihkan  nomor  faktur  kami karena kami yang belanja untuk dijual kembali”
Ketika  peneliti  mencoba  bertanya bahwa  yang  seharusnya  menjadi  pemungut jika  Bendahara  yang  beli  bukankah Bendaharalah    yang  menjadi  pemungut, kemudian saudari novi mengatakan sebagai berikut :
“Oh  gak  tau  ya  mbak  kalau seharusnya  Bendahara  yang  mungut pajaknya,  yang  saya  tau  ketika  pajak itu dibayar maka semuanya beres”
Dapat  diketahui  bahwa  dari  uraian dan pernyataan para rekanan, masih banyak rekanan  yang  tidak  mengetahui  adanya aturan  tentang  penunjukan  Bendahara sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Mereka menganggap bahwa mereka tetaplah pemungut Pajak Pertambahan Nilai meskipun yang menjadi konsumen. Selanjutnya  yaitu  tanggapan  dari Account Representative.
Account
Representative di    Kantor  Pelayanan  pajak juga  merupakan  pihak  yang  menjadi informan  kunci  untuk  menguak  sisi ketidakseragaman praktik pemungutan Pajak  Pertambahan  Nilai  oleh  Bendahara. Bapak Nugroho
selaku Account Representative dirasa  dapat  mewakili untuk  dijadikan  informan  yang  merupakan
pihak konfirmatif. Tugas Account Representative sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 KMK.01/2006 diantaranya menyatakan bahwa  seorang Account  Representative bertugas  untuk  melakukan  pengawasan kepatuhan  perpajakan  wajib  pajak  dan untuk bimbingan, himbauan, dan konsultasi teknis  perpajakan  kepada  wajib  pajak. Realitas yang terjadi senyatanya di lapangan ini dirasa perlu untuk dikonsultasikan  kepada  pihak Account
Representative
untuk mengetahui bagaimana  tanggapan  serta  bentuk-bentuk pengawasan  maupun  sosialisasi  dari  pihak Kantor Pelayanan Pajak. Saat
diwawancarai, Account Representative di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Bangkalan  mengatakan  bahwa pemungut  pajak  pertambahan  nilai  yang terutang  atas  transaksi  antara  Bendahara Pemerintah  dan  Rekanan  ini  yang  menjadi pemungut  adalah  Bendahara  Pemerintah seperti  yang  tertera  dalam  wawancara berikut ini :
“kalau  di  aturannya  yang  menjadi pemungut  saat  Rekanan  bertraksaksi dengan bendahara maka yang menjadi pemungut adalah bendahara”
Sudah  jelas  dalam  aturannya  bahwa yang menjadi pemungut pajak pertambahan nilai  adalah  bendahara  namun  dalam praktiknya  masih  banyak  toko-toko  yang menjadi  Rekanan  Pemerintah  masih  tetap memungut pajak yang seharusnya Bendahara  yang  memungut.  Pajak  ganda terjadi  saat  dari  kedua  belah  pihak  sama- sama memungut kemudian dari kedua pihak tersebut  sama-sama  menyetor.  Ketika ditanyai  tanggapan  tentang  hal  ini  Bapak Nugroho  selaku Account  Representative menyatakan hal berikut ini:
“harusnya  yang  mungut  bendahara, kalau  tokonya  meminta  pembayaran penuh  (termasuk  pajak)  maka  tinggal dikasih  pengertian  aja  bahwa  yang harusnya  menjadi  pemungut  ketika Bendahara  yang  menjadi  pembeli yaitu  Bendahara.  Kalau  tetap  tidak mau  yasudah  pokoknya  Bendahara harus mungut”
Sebuah  kalimat  yang  saya  garis bawahi  “pokoknya  Bendahara  harus mungut”,  dari  pernyataan  ini  seolah-olah memang  hal-hal  seperti  itu  dibiarkan  saja oleh  pihak  Kantor  Pelayanan  Pajak. Memang  benar  bahwa  dengan  timbulnya pajak ganda maka tidak ada ruginya kepada Negara  karena  yang  terjadi  bukanlah  Pajak Kurang  bayar,  namun  Pajak  lebih  Bayar. Namun  jika  kedua  belah  pihak  ini  sama- sama memungut maka apa gunanya aturan- aturan tersebut dibuat. Bukankah lebih baik pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai  ini lebih  baik  dilakukan  oleh  Pengusaha  Kena Pajak Rekanan saja.
Terkait  tugas  dalam  hal  sosialisasi dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Kantor  Pelayanan  Pajak  di  Bangkalan sudah  dilaksanakan,  namun  berdasarkan wawancara  dengan  para  para  rekanan  dan Bendahara dapat daitarik kesimpulan bahwa sosialisasi tersebut belumlah optimal karena dalam  hal  sosialisasi  tidak  dilakukan sosialisasi secara bersamaan antara bendahara  dan  Pengusaha  Kena  Pajak Rekanan. Padahal dengan diadakan sosialisasi  secara  bersamaan  tersebut  dapat menyatukan  pemahaman  antara  Bendahara dan  Rekanan.    Serta  dapat  langsung berdiskusi  atau  tanya  jawab  saat  ada permasalahan  atau  kendala  dengan  pihak yang  bersangkutan.  Dalam  praktiknya masih banyak Rekanan yang tidak sepemahaman  dengan  Bendahara.  Akibat dari  beda  pemahaman  tersebut  justru  akan menimbulkan  bentrok  argumen  antara Bendahara dan Rekanan yang akan menimbulkan  kendala-kendala  lain  dalam praktik di lapangan.
Pengawasan  yang  dilakukan  juga masih  belum  optimal.  Pengawasan  yang dilakukan itu sudah dilakukan namun masih longgar.  Tujuan  ditunjuknya  Bendahara sebagai  wajib  pungut  pajak  ini  sebenarnya untuk  mempercepat  arus  penerimaan  kas Negara  lewat  pajak  yang  mereka  pungut tersebut. Namun ketika kita lihat praktik di lapangan  bahwa  banyak  hal-hal  yang dimaklumi  meski  dalam  praktiknya  tidak sama dengan aturan Undang-undang.
MINIMNYA  KOMUNIKASI  ANTARA BENDAHARA,

## REKANAN PEMERINTAH DAN FISKUS PAJAK
Penunjukan Bendahara
sebagai pemungut  pajak  ini  sebenarnya  untuk mempercepat  pemasukan  ke  kas  negara. Dalam  aturan  tersebut  sudah  dijelaskan dengan  rinci  siapa  yang  memungut, menyetor dan melaporkan dan juga tata cara penerbitan  Faktur  Pajak  dan  Surat  Setoran Pajak  juga  sudah  disebutkan  dengan  rinci. Namun  apalah  arti  dari  semua  tulisan  dan aturan  tersebut  jikalau  aturan  tersebut kurang  dikomunikasikan  kepada  pihak- pihak  yang  terlibat  sehingga  pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut tidak tahu-menahu tentang keberadaannya. Bentuk  komunikasi  itu  berupa  sosialisasi kepada Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah.
Berawal  dari  sebuah  aturan  yang dibuat  tanpa  sosialisasi  yang  gencar  justru hanya  akan  menimbulkan  berbagai  macam kendala  seperti  ketidakseragaman  dalam pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai  yang dilakukan Bendahara saat melakukan transaksi  dengan  Rekanan.  Maka  dari sinilah  muncul  istilah  Bendahara  dan Rekanan yang tidak patuh. Padahal Bendahara  tersebut  menjadi  tidak  patuh karena  pihak  ketiganya  atau  Rekanannya menolak jika Bendahara yang akan menjadi pemungut pajak ketika bertransaksi. Penyebab Rekanan yang melakukan penolakan  tersebut  karena  Rekanan  tidak paham  atau  bahkan  tidak  tahu  ketika bertransaksi  dengan  Bendahara  Pemerintah maka  mekanisme  menjadi  berbeda  yaitu Bendahara yang menjadi pemungut. Seharusnya  ketika  dihadapkan  dengan situasi seperti itu maka Bendahara memberikan  pengertian  kepada  Rekanan dengan  menjelaskan  bahwa  yang  menjadi pemungut adalah Bendahara.
Layaknya  sebuah  pisau  yang  tidak diasah,  maka  kebijakan  pemungutan  Pajak Pertambahan Nilai untuk Bendahara tersebut  tidak  bisa  berfungsi  sebagaimana mestinya.  Berawal  dari  sebuah  aturan  yang seolah  ada  dan  tiada  membuat  semakin banyak  kendala-kendala  dalam  praktiknya di lapangan. Sang Bendahara tetap
melakukan kewajibannya sebagai pemungut pajak  meskipun  tidak  sesuai  aturan  yang berlaku,  di  lain  sisi  sang  Rekanan  juga melakukan  pemungutan  pajak  meskipun sudah  jelas  dalam  KMK  RI  No.563  Tahun 2003 tentang Penunjukan Bendahara sebagai  Pemungut  Pajak  Pertambahan Nilai.  Jika  sudah  seperti  ini  maka hendaknya  pembuat  aturan  terlebih  dahulu memberikan pedoman yang pas bagi pihak- pihak  yang  terlibat  dan  menguatkannya dengan  menggencarkan  sosialisasi  bagi pihak-pihak  terlibat  agar  tidak  terjadi  beda pemahaman antar pihak-pihak yang terlibat yang tentunya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan  yang  muncul nantinya.  Jadi  jika  sudah  sama-sama  tahu dan  sepemahaman  tentunya  akan  lebih mudah  dalam  pelaksanaannya  sehingga aturan tersebut mampu mencapai tujuan dan memberikan kepastian hukum.
Jika kita lihat lagi praktik senyatanya di  lapangan,  maka  sebenarnya  sebuah aturan  tersebut  tidaklah  berarti  jika  tanpa sebuah sosialisasi dan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat, bukankah peraturan  tersebut  hanya  akan  menjadi sebuah  selembar  kertas  yang  niat  awalnya dijadikan pedoman pihak-pihak yang terlibat?
Seperti  yang  dsampaikan  oleh  Bapak Arif  selaku  Bendaharawan  Universitas Trunojoyo Madura sebagai berikut :
“Berarti  dari  aturannya  yang  gak  sip ni, disitu dituliskan Bendahara sebagai wajib pungut tanpa menyebutkan tekhniksnya secara lanjut”.
Padahal sebenarnya sudah ada peraturan atau kebijakan penunjukan bendahara  sebagai  pemungut  pajak  beserta tekhnisnya  yang  bisa  dijadikan  sebagai pedoman. Namun, mungkin saja Bendahara tersebut memang tidak tahu bahwa sebenarnya  ada  sebuah  pedoman  untuk pelaksanaan pemungutan Pajak
Pertambahan  Nilai  tersebut.  Seperti  yang disampaikan oleh beliau sebagai berikut : “Saya  lupa  peraturan  nomor  berapa itu  pokoknya  disitu  hanya  dituliskan bahwa Bendahara
Pemerintah
merupakan  wajib  Pungut  atas  pajak,
disitu kan dari aturannya jadi ngambang”.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  bisa diketahui  bahwa  peran  fiskus  untuk mensosialisasikan peraturan atau kebijakan  tersebut  masih  kurang  dan tentunya  akan  menimbulkan  kebingungan bagi pihak-pihak terkait. Seolah ruh dalam kebijakan  ini  hilang  karena  kurangnya sosialisasi dan longgarnya pengawasan.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwa dalam  praktiknya  antara  bendahara  dan
Rekanan
Pemerintah ini memang memiliki perbedaan pemahaman yang bisa memunculkan  bentrok  argumen  dari keduanya.  diantaranya  penentuan  Dasar Pengenaan Pajak serta siapa yang memungut  pajak  dan  membuat  fakturnya. Bendahara  berpedoman  dalam  Peraturan Menteri  Keuangan    Republik  Indonesia Nomor  162/PMK.05/2013  pasal  5  (1) yang  menyebutkan  bahwa  Bendahara Pengeluaran  dan  Bendahara  Pengeluaran Pembantu  merupakan  wajib  pungut  atas pajak yang timbul karena adanya pembayaran  Uang  Persediaan.  Jadi  setiap transaksi  yang  timbul  pajak  terutang, maka Bendahara wajib memungut, menyetor dan melaporkan pajak tersebut.
Namun berbeda dengan versi Rekanan  yang  justru  tidak  paham  dan bahkan tidak tahu bahwa ketika melakukan penyerahan  Barang  Kena  Pajak  dan  atau Jasa  Kena  Pajak  maka  Bendaharalah  yang dijadikan sebagai Pemungut Pajak. Sehingga  dalam  praktiknya,  perbedaan pemahaman antara Bendahara dan Rekanan inilah
yang menyebabkan ketidakseragaman praktik antara Bendahara dan Rekanan Pemerintah dengan Ketentuan Perpajakan  yang  berlaku.  Dan  dari  hal inilah  maka  ketidakseragaman  lainnya  bisa terjadi. Karena ketidaktahuan Rekanan bisa menyebabkan Rekanan menolak jika
Bendahara yang memungut
Pajak
Pertambahan Nilai, dan karena alasan tidak mau  ribet  dengan  urusan  Toko-toko  seperti itu  maka  Bendahara  memungut  Pajak Pertambahan Nilai dengan Jumlah pembayaran  di  kuitansi  atau  nota  sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
Dari  hasil  temuan  juga  terdapat Rekanan  yang  tidak  mau  ketika  Bendahara meminta Nomor Faktur Rekanan,
pemahaman  mereka  bahwa  ketika  mereka memberikan  Nomor  Faktur  Toko,  maka Toko  yang  akan  membayar  pajaknya
Bendahara tersebut. Padahal tidak, Bendahara  meminta  nomor  faktur  tersebut untuk keperluan dokumen dokumen lengkap untuk kewajibannya sebagai pemungut  pajak,  yang  juga  berkewajiban menyetor dan melaporkan pajak.

## Komunikasi dalam Bentuk Sosialisasi
Selama  ini  penyelenggaraan  kegiatan sosialisasi,  bimtek,  pelatihan  atau  apapun namanya dalam rangka memberikan edukasi perpajakan kepada Bendahara tidak selalu  menyertakan  Rekanan  Pemerintah (Pengusaha  Kena  Pajak)  untuk  duduk bersama  dalam  satu  acara  perpajakan. Padahal  pengusaha  rekanan  selaku  pihak penyedia  barang  dan  jasa  kepada  instansi pemerintah  seharusnya  sepaham  dengan bendahara yang memungut/memotong pajak  atas  transaksi  pengeluaran  belanja yang  dilakukan  oleh  perangkat  instansi pemerintah  yang  dananya  bersumber  dari APBN/APBD.(Pajak.go.id,  31  Desember 2013)
Seperti yang disampaikan oleh
Bendaharawan Universitas
Trunojoyo Madura  bahwa  untuk  sosialisasi  tentang kewajiban  perpajakan  Bendahara  belum pernah diadakan sosialisasi secara bersamaan  antara    Bendahara  dan  Rekanan terkait  kewajiban  perpajakan  saat  mereka melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa  Kena  Pajak.  Pihak  KPP  biasanya mengadakan sosialisasi dengan mengundang Wajib Pajak Rekanan ataupun Bendahara  namun  tidak  dalam  waktu  yang bersamaan.  Sosialisasi  biasanya  dibedakan antara Bendahara dan Rekanan Pemerintah.
Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nugroho selaku Account Representative di  Kantor  Pelayanan  Pajak
Pratama Bangkalan yaitu :
“Iya pernah, sosialisasi untuk bendahahara  di  tahun  2015  ini  sudah 2  kali  untuk  semua  kewajiban perpajaknnya  bendahara.  Kan  ada
PPh  pasal  21,22,23,  pasal  4(2)  dan PPN.  Jadi  itu  disosialisasikan  dalam satu acara tidak hanya fokus pada satu jenis  pajak  karena  kalau  cuma  satu pajak saja itu sangat singkat. Jadi kita bahas  semua  itu  dalam  satu  acara. Agar  dalam  satu  acara  tersebut  bisa mempelajari  tidak  hanya  satu  jenis pajak  saja.  Kalau  untuk  pengusaha kena pajaknya beda lagi, sosialisasinya  tidak  bareng  dengan Bendahara.  Biasanya  kita  undang mereka kesini”.
Pernyataan  Bendahara  Pengeluaran terkait sosialisasi adalah sebagai berikut : “Dulu  pernah,  terakhir  tahun  2011 apa  2010  gitu,  sosialisainya  tentang kewajiban perpajakan bendahara. Untuk lebih detailnya saya kurang tau karena  waktu  itu  saya  belum  disini mbak, tapi setelah itu sampai sekarang  belum  pernah  lagi.  Kalau yang baru-baru ini tentang e-filling itu mbak”.
Berikut  yang  disampaikan  Rekanan terkait sosialisasi :
“Kalau ada undangan, kita ya dateng.
Pastinya  dari  kantor  pajak  sini  kita dapet  penyuluhan  ya  kita  dateng perwakilan”.
Lain  lagi  yang  disampaikan  oleh saudari Novi berikut ini :
“Gak  pernah  ada  mbak  untuk sosialisasi seperti itu”.
Dari  pernyataan  diatas  terlihat  bahwa komunikasi  dalam  bentuk  sosialisasi  yang bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman kepada  para  pihak  yang  terlibat  belumlah optimal.  Belum  adanya  sosialisasi  antara pihak-pihak  yang  secara  bersamaan  dalam satu  acara  ini  yang  membuat  terputusnya komunikasi antara Bendaharawan, Rekanan serta Fiskus Pajak. Padahal dengan diadakan  sosialisasi  secara  bersamaan tersebut  dapat  menyatukan  pemahaman antara Bendahara dan Rekanan.  Serta dapat langsung  berdiskusi  atau  tanya  jawab  saat ada  permasalahan  atau  kendala  dengan pihak yang bersangkutan. Dalam praktiknya
masih banyak Rekanan yang tidak sepemahaman  dengan  Bendahara.  Akibat dari  beda  pemahaman  tersebut  justru  akan menimbulkan  bentrok  argumen  antara Bendahara dan Rekanan yang akan menimbulkan  kendala-kendala  lain  dalam praktik di lapangan.
Dilema-dilema  yang  muncul  seperti yang dikatakan oleh Bendaharawan
Universitas  Trunojoyo  Madura  tersebut tentunya berawal dari perbedaan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat yaitu Bendaharawan dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan. Perbedaan
pemahaman  ini  bisa  disebabkan  oleh kurangnya  sebuah  sosialisasi  kebijakan yang  dilakukan  dari  pihak  fiskus  atau mereka  ini  memang  tidak  mau  tahu  atas kebijakan  tersebut  (bisa  jadi  sudah  tau  tapi tidak melaksanakan). Dari situlah semuanya berawal.  Dilema  siapa  yang  memungut, penetapan  Dasar  Pengenaan  Pajak  yang berbeda,  serta  potensi  timbulnya  pajak ganda  dan  masalah-masalah  lain  yang muncul  ini  awalnya  dari  kurangnya sosialisasi tersebut.
Maka  dari  itu,  sebaiknya  sebagai pembuat  kebijakan  hendaknya  setelah kebijakan  tersebut  dibuat,  maka  agar kebijakan  tersebut  mencapai  tujuannya, maka  perlu  dilakukan  komunikasi  yang intens dengan pihak-pihak terlibat. Mengingat bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam  kebijakan  ini  adalah  Bendaharawan Pemerintah  dan  Pengusaha  Kena  Pajak Rekanan,  maka  sebaiknya  saat  melakukan sosialisasi ini pihak penyelenggara sosialisasi  ini  mengundang  Bendaharawan Pemerintah  dan  Pengusaha  Kena  Pajak Rekanan  sekaligus  dalam  suatu  acara, sehingga  pada  saat  sosialisasi  berlangsung, kedua belah pihak tersebut dapat mengetahui  kewajibannya  masing-masing serta melakukan diskusi antara Bendaharawan  dengan  Pengusaha  Kena Pajak  Rekanan  melalui  tanya  jawab  atas kendala-kendala  atau  pemasalahan  yang menjadi  dilema  selama  ini.  Dari  sini diharapkan  bahwa  akan  lebih  tercipta keseragaman antara praktik yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah, Pengusaha Kena  pajak  Rekanan  dengan  aturan
perpajakan yang berlaku. Dan agar nantinya tidak  terjadi  bentrok  argumen  antara  keuda pihak  tersebut  yang  akan  menghambat lancarnya proses kegiatan tersebut.

## BELUM OPTIMALNYA PENGAWASAN DARI PIHAK FISKUS KEPADA BENDAHARAWAN DAN REKANAN
Dunia  yang  terus  berkembang  juga menimbulkan  banyak  perubahan  dalam sistem perpajakan, Dalam dunia perpajakan, perkembangan  yang  terjadi  seperti  sistem pemungutan  pajak  hanya  mengenal  sistem Official  Assesment  dalam  pemenuhan kewajiban  perpajakan  wajib  pajak,  maka seiring  dengan  waktu,  untuk  mencegah penghindaran  pajak  yang  mungkin  terjadi dengan pemberlakuan sistem tersebut, maka berkembang  pula  sistem  pemungutan  pajak lainnya  seperti  halnya  Self  Assesment  dan Sistem  Witholding.  Namun  secara  asas, patut  diperhatikan  bagaimana  kekurangan dan  kelebihan  sistem  tersebut  seperti pengawasan  dalam  praktik  langsungnya  di Lapangan.
Menurut Bpak Arif selaku Bendahara di Universitas Trunojoyo Madura yaitu :
“Terkait dilema yang seperti perbedaan dasar pengenaan pajak dan juga  timbulnya  pajak  ganda  dalam pemeriksaan  audit,  rata-rata  hal-hal seperti itu dimaklumi karena mekanisme  yang  seperti  itu  harusnya yang perlu dipikirkan oleh pengambil kebijakan. bagaimana secara teknis di lapangan kan gak bisa seperti itu”.
Pernyataan  lain  yang  disampaikan oleh saudara Anggi selaku admin keuangan di Toko Tom & Jerry yaitu :
“Pastinya ada pengawasan, dari pihak Kantor  Pelayanan  Pajak  itu  kesini. Kalau  kita  kan  untuk  pelaporannya tiap  bulan,  pemeriksaan  itu  per  satu tahun ada pemeriksaan bulan april”.
Pernyatan saudara Novi selaku admin di Toko serelia yaitu sebagai berikut:
“Ada, paling kalau untuk itu langsung ketemu  dengan  bosnya  ngomong
masalah  pajak  yaudah  itu  aja,  Cuma untuk secara detail itu gak ada”.
Terkait  masalah  pengawasan  ini, Bapak nugroho selaku Account
Representative di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Bangkalan menyampaikan :
“Kalau  di  bendaharanya  itu  kan  ada DIPA  dan  SP2D  terkait  mekanisme pencairan ya kita ngawasinnya darisitu.  Kalau  dari  tokonya  itu  sama kita  awasi  juga  kayak  bendahara cuma  beda  mekanismenya.  Bedanya itu  kalau  bendahara  itu  terkait pencairan  mekanisme  keuangannya, kalau  dengan  tokonya  nanti  kan  kita bisa awasi melalui dokumen- dokumen bendahara”.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan itu sudah dilakukan namun masih belum optimal. Tujuan ditunjuknya Bendahara  sebagai  wajib  pungut  pajak  ini sebenarnya untuk mempercepat arus penerimaan  kas  Negara  lewat  pajak  yang mereka pungut tersebut. Namun ketika kita lihat praktik di lapangan bahwa banyak hal- hal yang dimaklumi meski dalam praktiknya  tidak  sama  dengan  aturan Undang-undang.  Apa  tidak  sebaiknya sebelum mengeluarkan kebijakan hendaknya dipikirkan terlebih dahulu bagaimana  pihak-pihak  yang  akan  terlibat dalam  pelaksanaan  kebijakan  tersebut. Bukan  dari  satu  sisi  saja  yang  disorot sehingga diantara kedua belah pihak ini bisa menyatukan  pemahaman  yang  klop  saat melakukan transaksi.
Idealnya  ketika  sebuah  kebijakan dibuat, maka diperlukan pengawasan untuk mengkaji  bagaimana  kebijakan  tersebut terlaksana.  Jika  kebijakan  tersebut  hanya dibuat  tanpa  adanya  sosialisasi  maupun pengawasan,  maka  kebijakan  tersebut laksana pisau yang tidak diasah, tumpul dan tidak  bisa  melaksanakan  fungsinya  dengan benar.  Maka  dari  itu  dirasa  sangat  perlu melakukan  pengawasan  yang  lebih  ketat terkait  Bendaharawan  sebagai  pemungut Pajak  Pertambahan  Nilai.  Pengawasan  ini
sebaiknya  juga  tidak  hanya  menyoroti  dari satu  sisi  saja.  Harus  ada  kombinasi  dari semua pihak yang terlibat agar pelaksanaannya  lebih  seragam  dan  sesuai dengan aturan yang ada.

## SEBUAH EPISODE TERAKHIR YANG BELUM TAMAT
Berbeda  dengan  mekanisme  pada umumnya,  apabila  terjadi  penyerahan Barang  Kena  Pajak/  Jasa  Yang  Kena  Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan  kepada  Bendaharawan  sebagai pemungut  Pajak  Pertambahan  Nilai  maka Pajak  Pertambahan  Nilai  akan  dipungut oleh  Bendaharawan  bukan  pihak  yang melakukan  penyerahan  Barang  Kena  Pajak atau  Jasa  Kena  Pajak  tersebut.  Pegusaha Kena  Pajak  Rekanan  tetap  menerbitkan faktur  pajak  akan  tetapi  Pemungut  Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang dipungutnya.
Namun,  dari  hasil  temuan  peneliti yang  terjadi  di  lapangan  justru  tidak semulus  seperti  yang  diamanatkan  seperti dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003).  Faktanya  di  lapangan ternyata  masih  banyak  toko-toko  yang menjadi  Rekanan  Pemerintah  yang  belum paham betul tentang penunjukkan Bendaharawan  sebagai  pemungut  Pajak Pertambahan  Nilai  yang  menimbulkan ketidakseragaman.
Bentuk  ketitidakseragaman  tersebut adalah  sebagai  berikut:  1)  Penentuan  dasar pengenaan  pajak  yang  melebihi  nilai seharusnya.  2)  Pembuatan  faktur  pajak  dan surat  setoran  pajak  yang  diwakili  oleh Bendahara.  3)  Pembayaran  kepada  rekanan melebihi jumlah yang seharusnya.
Berdasarkan fakta di lapangan didapat simpulan  dari  pemaknaan  dari  tiap-tiap pelakon.
Pertama yaitu dilema Bendaharawan  “tau  kalau  salah  tapi  tetap ingin
melaksanakan kewajiban”. Selanjutnya  simpulan  pemaknaan  dari  para rekanan  yaitu  “ketidaktahuan  rekanan tentang  penunjukan  Bendahara  sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai”, masih banyak  Rekanan  Pemerintah  yang  tidak
tahu  dan  tidak  paham  tentang  fungsi penunjukan Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai Tanggapan dari Account
Representative terkait  tugas  dalam  hal sosialisasi  dan  pengawasan  yang  dilakukan oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  di  Bangkalan sudah  dilaksanakan,  namun  belum  optimal karena dalam hal sosialisasi tidak dilakukan sosialisasi secara bersamaan antara bendahara  dan  Pengusaha  Kena  Pajak Rekanan. Padahal dengan diadakan sosialisasi  secara  bersamaan  tersebut  dapat menyatukan  pemahaman  antara  Bendahara dan Rekanan.
Garis besar pemicu ketidakseragaman pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yaitu “terputusnya komunikasi antara Bendaharawan,  Rekanan,  serta  Fiskus Pajak.  Belum  adanya  sosialisasi  secara bersamaan  antara  pihak-pihak  terlibat  yang menjadi pemicu ketidakseragaman pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai.  Hal inilah yang menimbulkan perbedaan pemahaman antara Bendahara dan Rekanan.
Bentuk  pengawasan  yang  belum optimal  berupa  pemakluman  dari  pihak- pihak  yang  mengawasi  dan  dibiarkannya ketidakseragaman tersebut terjadi merupakan bentuk kelonggaran dari sebuah pengawasan  dalam  kebijakan.  Idealnya untuk  mencapai  tujuan  dari  pembuatan kebijakan tersebut maka diperlukan perbaikan  sistem  pengawasan  agar  dapat meminimalisir ketidakseragaman yang terjadi dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Pengawasan juga hendaknya  lebih  ketat  dan  tidak  hanya menyoroti  dari  satu  sisi  saja.  Harus  ada kombinasi  dari  semua  pihak  yang  terlibat agar  pelaksanaannya  lebih  seragam  dan sesuai dengan aturan.
Penelitian  ini  tidak  terlepas  dari keterbatasan  ataupun  kelemahan  yaitu peneliti  tidak  dapat  mengungkap  secara lebih  mendalam  terkait  kasus  yang  terjadi dikarenakan peneliti tidak dapat mewawancarai  pemilik  toko  yag  menjadi Rekanan Pemerintah.
Penelitian  ini  bisa  dijadikan  gerbang untuk  penelitian  selanjutnya  yang  ingin
meneliti  dengan  tema  yang  serupa,  dalam penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk menggunakan  pendekatan  studi  kasus sehingga  penelitian  ini  masih  bisa  untuk dikembangkan.  Serta  peneliti  selanjutnya bisa  menyoroti  dari  fokus  yang  berbeda, untuk  kebijakan  Bendaharawan  sebagai pemungut  pajak  bisa  dikaji  dari  jenis  pajak lainnya  yang  dipungut  oleh  bendaharawan Pemerintah seperti PPh 22, PPh 21, PPh 23 dan  PPh  4  ayat  (2),  sehingga  dapat ditemukan  fakta-fakta  baru  yang  dapat diangkat menjadi sebuah penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell,Jon.  2014.  Penelitian  Kualitatif & Desain  Riset.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Dimyati  E.A,  2015. Studi  Interpretif  Atas Pajak Perspektif Wajib Pajak Pengusaha Besi Bekas Kapal
Tongkang. Skripsi.Fakultas  Ekonomi.
Universitas Trunojoyo Madura.
Direktorat  Jenderal  Pajak. Bendahara Mahir Pajak. 2011 Direktorat  Penyuluhan  Pelayanan  dan
Hubungan  Masyarakat. Kewajiban Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Melakukan Pemotongan  dan  Pemungutan  Pajak. Pengumuman  Nomor  :  PENG  - 05/PJ.09/2010.
Hastutie,  Anie.  T.  2008. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendaharawan Pemerintah .    Fakultas  Ekonomi.
Universitas Katolik Soegijapranata.
Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik
Indonesia  Nomor  563  tahun  2003, Tentang  Penunjukan  Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan  dan  Kas  Negara Untuk  Memungut,  Menyetor,  dan Melaporkan  Pajak  Pretambahan  Nilai dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya. Jakarta, 2003. Keputusan  direktur  jenderal  pajak  nomor 382  tahun  2002,  Tentang  Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak
Petambahan
Nilai dan Pajak
Penjualan  Atas  Barang  Mewah  Bagi Pemungut  Pajak  Pertambahan  Nilai dan  Pengusaha  Kena  Pajak  Rekanan, Jakarta, 2002.
Mardiasmo.  2011. Perpajakan  Edisi  Revisi
2011. Yogyakarta: Andi. Moleong, Lexy. 2010. Metodologi
Penelitian  kualitatif. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Mukhtar.  2013. Metode  Praktis  Penelitian Deskriptif  Kualitatif .  Jakarta  Selatan:
Referensi. Pajak.go.id. Menyatukan Pemahaman Perpajakan  Antara  bendahara  dan Rekanan.  Diakses 3  maret  2015 06:32.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  162  Tahun  2013, Tentang  Kedudukan  dan  Tanggung Jawab  Bendahara  Pada  Satuan  Kerja Pengelola  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara, Jakarta, 2013.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  190  Tahun  2012 Tentang  Tata  Cara  Pembayaran Dalam  rangka  Pelaksanaan  anggaran pendapatan dan belanja negara, Jakarta, 2013. Prasetyo,  Rakhmad  I.  2011 .  Pemahaman Bendaharawan  sebagai  pemungut PPN  dan  PPh  22  Bendaharawan. Skripsi  :  Jurusan  Akuntansi  Fakultas Ekonomi. Universitas Trunojoyo Madura.
Puspitasari  Y.R,  2014. Sisi  Remang
Pengelolaan  Keuangan  Organisasi Mahasiswa  Intra  Kampus  :  Studi Fenomenologis    Pada  UKM  Hitam Putih. Fakultas  Ekonomi.Universitas Trunojoyo Madura. Ratnafuri, Kiki. 2012. Malpraktek Pemotongan  dan  Pemungutan  Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah. Jurnal  Multiparadigma,  Vol.3  No.3 Desember. Republika.co.id. Bendahara di
Pemerintahan  punya  peran  penting .
Diakses 14 maret 2015 7:59.
Rohma,  Fanani.  F. Bercermin  pada  Usaha Perikanan UD Putra Baru:
Pengelolaan Keuangan Berjiwa Pancasila Masih Ada. Skripsi.Fakultas Ekonomi. Universitas Trunojoyo Madura. Setiawan, Agus dan Hardi. 2006. Perpajakan Bendaharawan Pemerintah. Jakarta  :  PT  Raja
Grafindo Persada. Setiawan A.R, Irianto G, dan Achsin. 2013.
Fraud  atau  (Un)  Fraud?  Multitafsir “Sisi  Gelap”  Pengelolaan  Keuangan Daerah: Studi Hermeneutika Gadamerian .
Sialagan,  Benny  P  dan  Lubis,  Irwansyah. 2002. Pedoman  Perpajakan  bagi Bendaharawan Pemerintah Pusat dan
Daerah  serta  Rekanan  Pemerintah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Solahuddin.  2008. Pelaksanaan  Kebijakan  Saat Pembuatan  Faktur  Pajak  atas  Transaksi antara  Pengusaha  Kena  Pajak  Rekanan  dan
Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai . Skripsi: Universitas Indonesia. Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta,2007. Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42 Tahun  2009  tentang  Pajak  Pertambahan Nilai, Jakarta, 2009.