## Perempuan  dan  Politik  di  Aceh:  Studi  Keterwakilan  Perempuan  Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014

## Sutrisno
STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh. Email: sutrisno_stabat@yahoo.co.id
Abstrak . Perempuan dan politik, dua kata yang dapat dimaknai beragam oleh siapapun. Ada dua sisi mata uang  ketika  membicarakan  kaitan  perempuan  dan  politik.    Sisi  pertama  yang  melihat  tidak  ada  kekhasan tertentu  dalam  kiprah  perempuan  di  dunia  politik.  Artinya  perempuan  dan  laki-laki  sama-sama  “manusia politik”  yang  ketika  masuk  dalam  persaingan  politik  akan  bertindak  untuk  menjaga  dan  mempertahankan kepentingannya.  Politik  adalah  dunia  pertarungan  dan  persaingan,  siapa  yang  kuat  dialah  yang  menang. Politik adalah proses tawar-menawar kepentingan maka siapa yang kuat bisa menawar dengan “harga” yang pas,  dialah  yang  memperoleh  keuntungan.  Intinya,  tidak  ada  perbedaan  perempuan  dan  laki-laki  ketika masuk  dunia  politik  sepanjang  masing-masing  memiliki  kemampuan  memengaruhi  orang  lain  untuk bertindak sesuai keinginannya. Provinsi  Aceh  menjadi daerah  yang  memiliki dimensi politik  yang berbeda dibandingkan daerah lain. Anatomi perbdaan politik Aceh tersebut diwarnai dengan kehadiran Parpol Lokal, penyelenggaraan Pemilu yang berbeda–dalam hal seleksi Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Bawaslu Aceh, dan masih rentannya tindakan kekerasan politik. Keseluruhan faktor-faktor ini menjadi hambatan dan sekaligus  tantangan  bagi  keterlibatan  perempuan  Aceh  dalam  ranah  politik  praktis  sebagai  kader  partai politik dan berpartisipasi aktif dalam proses pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh .
Kata kunci : perempuan, politik, pemilu, Aceh.

## Pendahuluan
Tulisan ini akan melihat peran perempuan dan politik pada pemilihan umum tahun 2014 di Aceh. Hal ini berkaitan dengan keterlibatan perempuan untuk ikut serta langsung pada  pemilihan  dan  juga  melihat  keterwakilan  perempuan  pasca  pemilhan  umum  tahun 2014. Apabila melihat konteks politik lokal pada Pemilu 2009-2014 di Dewan Perwakilan Rakyat  Aceh  (DPRA)  Provinsi  Aceh  keterlibatan  perempuan  tidak  begitu  massif,  dan hanya  berjumlah  4  orang  yang  terdiri  dari  Yuniar  (Golkar),  Liswani  (PAN),  Nurlelawati (Golkar),  dan  Nuraini  Maida  (Golkar).  Jika  di  persentasikan  jumlahnya  hanya  5,8%  dari keterwakilan  perempuan  di  parlemen  Aceh.  Hal  ini  banyak  dipengaruhi  oleh  rendahnya partisipasi politik perempuan dan masih kuatnya budaya patriarkhi dimana kaum laki-laki cenderung membatasi ruang berpolitik kaum perempuan. (Aryos Nivada, 2015: 68).
Tidak  berlebihan  jika  dikatakan  bahwa  Aceh  memiliki  dimensi  politik  yang berbeda  dibandingkan  daerah  lain.  Anatomi  perbdaan  politik  Aceh  tersebut  diwarnai dengan kehadiran Parpol Lokal, penyelenggaraan Pemilu yang berbeda–dalam hal seleksi Komisi  Independen  Pemilihan  (KIP)  dan  Bawaslu  Aceh,  dan  masih  rentannya  tindakan kekerasan  politik.  Keseluruhan  faktor-faktor  ini  menjadi  hambatan  dan  sekaligus tantangan  bagi  keterlibatan  perempuan  Aceh  dalam  ranah  politik  praktis  sebagai  kader partai politik dan berpartisipasi aktif dalam proses pemenangan di setiap Pemilu.

## ISSN 2528-1402
Jurnal As-Salam, Vol.1, No. 2, September - Desember 2016
Melihat  konteks  Aceh  dengan  adanya  peran  perempuan  dalam  dunia  politik semakin  terlihat  dan  terbuka  pasca  perjanjian  perdamaian  Helsinki,  yang  menstimulus semakin dinamisnya gerakan perempuan di Aceh. Hal ini dapat dikatakan bahwa era pasca konflik  sebagai  era  kebangkitan  gerakan  politik  perempuan  Aceh.  Meskipun  demikian keras  dunia  politik  praktis  yang  seringkali  diwarnai  dengan  tindakan  kekerasan  dan intimidasi  menjadi  batu  kerikil  untuk  aktor  politik  perempuan  dalam  setiap  aktivitas politiknya.  Sebagai  daerah  pasca  konflik  maka  tentu  tindakan  kekerasan  masih  sangat rentan  terjadi  apalagi  jika  berkaitan  dengan  proses  penentuan  kekuasaan  dalam  hal  ini memenangkan  kursi  di  parlemen.  Faktor  lain  yang  ikut  berpengaruh  adalah  pada  Pemilu 2009  lalu  belum  ada  kebijakan  afirmatif  yang  tegas  untuk  menjamin  para  aktor  politik perempuan dalam mendapatkan posisi unggul dalam daftar calon legislatif.
Berangkat  dari  pengalaman  2009  kemarin,  beberapa  organisasi  masyarakat  sipil baik  level  lokal  maupun  nasional  kembali  mendorong  kebijakan  afirmasi  kuota  30% perempuan  di  daftar  calon  legislatif  setiap  Parpol  peserta  Pemilu  2014. Gerakan  ini  juga tentu saja disokong oleh para anggota parlemen perempuan hasil Pemilu 2009. Gerakan ini kemudian  membuahkan  hasil  dengan  adanya  UU.No.8  tahun  2012  yang  menegaskan bahwa  dalam  kuota  30%  perempuan,  mewajibkan  satu  calon  perempuan  dari  tiga  calon berurutan dari awal di setiap Dapil pada pemilu 2014. Parpol yang mengabaikan kebijakan ini  akan  dicabut  haknya  sebagai  peserta  Pemilu  di  daerah  pemilihan  apabila  tidak memenuhi kuota tersebut.
Kebijakan affirmative  action atau  “kuota  gender”  dalam  rangka  meningkatkan representasi  perempuan  dalam  politik  pertama  kali  diterapkan  menjelang  pemilu  tahun 2004. Hal ini ditandai dengan dimasukkannya ketentuan mengenai pencalonan perempuan sebanyak  30%  dari  daftar  calon  anggota  legislatif  (caleg)  tiap  partai  dalam  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum  (UU  No.12/2003).  Kemudian, menjelang  Pemilu  2009,  kebijakan  afirmasi  diperkuat  dengan  adanya  ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik  (UU  No.2/2008)  mengenai jumlah  minimal  30%  perempuan  dalam  kepengurusan.  Kebijakan  afirmasi  dalam  UU Pemilu juga semakin diperkuat selain harus memenuhi ketentuan jumlah 30% perempuan dalam daftar calon, penempatan caleg perempuan juga diatur dengan ketentuan dalam tiga nama  calon  terdapat  satu  nama  perempuan  (UU  No.10/2008).    (Irwansyah,  Margaret, Anna dkk, 2013: 9-10)
Secara nasional, kebijakan afirmatif dalam partai politik memang baru diterapkan setelah  UU.No.2/2008  disahkan.  Namun,  dalam  tataran  lokal,  kebijakan  afirmatif  dalam partai politik telah digagas dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh tahun 2006 (UU.No.11/2006)  yang  dilanjutkan  dengan  Peraturan  Daerah  (Qanun)  tentang  partai politik lokal di Aceh tahun 2008.
Dalam konteks lokal di Aceh, otonomi daerah yang diberikan kepada Aceh sebagai daerah  otonomi  khusus  juga  membawa  banyak  perubahan  dan  peluang  besar  tidak  saja
bagi  pelaksanaan  desentralisasi  yang  mengatur  hubungan  pusat  dan  daerah  serta kehidupan  politik  lokal  yang  lebih  dinamis,  namun  lebih  penting  dari  itu  adalah  upaya untuk  meningkatkan  peran  serta  berbagai  kelompok  masyarakat  termasuk  perempuan dalam menata kehidupan sosial, politik dan ekonomi baru dan lebih demokratis.
Undang-Undang  Pemerinath  Aceh  (UUPA)  semakin  dikukuhkan  dengan disahkannya Qanun Aceh No.3/2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK. Dalam qanun tersebut diatur kepengurusan partai politik lokal maupun pencalonan  anggota  legislatif  harus  memperhatikan  sekurang-kurangnya  30% keterwakilan  perempuan  dan  ketentuan  itu  menjadi  salah  satu  syarat  pendaftaran  partai politik lokal sebagai sebagai peserta pemilu . (Ani Soetjipto, dkk, 2010: 27-28)

## Kajian Teoritis

## 1. Konsep representasi Hanna Pitkin (1967)
Sebelum  digunakan  dalam  Ilmu  Politik,  konsep  „representasi‟  telah  dikenal  dan digunakan  secara  luas  dalam  berbagai  bidang  disiplin  ilmu  dengan  beragam  pemaknaan. Misalnya, dalam dunia seni konsep representasi bermakna penggambaran suatu tokoh atau karakter  yang  diperankan  oleh  artis;  dalam  konteks  agama  representasi  dapat  berarti perwujudan  atau  penjelmaan  (simbolisasi)  dari  sesuatu  yang  dianggap  bernilai transendental;  dan  dalam  bidang  hukum  representasi  dipahami  sebagai  praktik  perwalian atau perwakilan yang didasari otoritas hukum formal.
Dari  ketiga  analogi  konseptual  tersebut  ada  benang  merah  yang  dapat  ditarik, yaitu:  representasi  merupakan  (upaya)  menghadirkan  yang  tidak  hadir,  sementara ketidakhadiran  tersebut  dianggap  wajar  dan  tidak  terhindarkan.  Dengan  kata  lain, representasi  mengasumsikan  bahwa  yang  tidak  hadir  tetap  dapat  dihadirkan  pandangan, kepentingan,  atau  suaranya,  dengan  ataupun  tanpa  persetujuan  pihak  yang  tidak  hadir. Dalam konteks demikian, tampak bahwa representasi merupakan konsep yang problematik karena  sarat  dengan  kondisi  yang  paradoksal;  dan  semakin  tegas  ketika  disandingkan dengan  gagasan  demokrasi  yang  seringkali  dikaitkan  dengan  konsep  representasi  dalam bidang Ilmu Politik. (Irwansyah, Margaret, Anna dkk, 2013: 27)
Representasi  (perwakilan)  tidak  lagi  diperlakukan  sebagai  sebuah  kata  yang fungsinya  menjelaskan  atau  menggambarkan  sifat  sebuah  istilah,  konsep  atau  teori misalnya,  demokrasi  perwakilan  ( representative  democratic )  atau  pemerintahan perwakilan  ( representative  government ).  Dengan  demikian,  representasi  politik  pada hakikatnya  tidak  selalu  demokratis  meskipun  praktik  demokrasi  (modern)  kerap  kali menyaratkan  terbangunnya  representasi  politik.  Artinya,  demokrasi  dan  representasi politik  merupakan  dua  praktik  yang  secara  otomatis  dapat  bersanding  karena  terkadang praktik yang satu meniadakan yang lainnya.
Dalam  Ilmu  Politik,  rujukan  klasik  tentang  representasi  dapat  ditemukan  dalam buku  yang  ditulis  oleh  Hanna  Pitkin  (1967:  168)  yang  berjudul  “ The  Concept  of Representation” .  Representasi  menurut  Pitkin  secara  sederhana  diartikan  sebagai “bertindak  berdasarkan  kepentingan  yang  diwakili,  dengan  cara  tanggap  terhadap  yang diwakili tersebut”. Dengan demikian, representasi berarti menghadirkan yang tidak hadir dengan  mengedepankan  hubungan  yang  responsif  antara  yang  mewakili  dan  yang diwakili.
Dalam  memahami  konsep  representasi,  Pitkin  menegaskan  bahwa  pengetahuan tentang  konteks  yang  menjadi  latar  belakang  penggunaan  konsep  tersebut  akan menentukan makna dari konsep. Konsep representasi dapat dimaknai secara beragam oleh orang-orang  yang  berbeda  dan  dalam  situasi  yang  berbeda.  Bertolak  dari  asumsi  tentang konteks  yang  mendeterminasi  makna  dari  konsep  representasi,  Pitkin  mengajukan  empat pandangan beragam dalam memahami representasi. Keempat pandangan tersebut yaitu: 1) Formal, 2) Deskriptif, 3) Simbolisasi, dan 4) Substantif. Dua pandangan pertama (formal dan  deskriptif)  menjelaskan  representasi  sebagai  “ way  of  acting” atau  “ acting  for” , sementara  dua  pandangan  terakhir  (simbolis  dan  substantif)  menjelaskan  representasi sebagai “way of being ” atau “ standing for”. (Soeseno, 2012)
Representasi formal dimaknai sebagai pengelolaan kelembagaan/institusional yang dilakukan sebelum terjadinya representasi dan mengawali pembentukannya. Representasi formal ini memiliki  dua dimensi,  yakni  otorisasi dan akuntabilitas. Otorisasi  yaitu secara seorang  wakil  mendapatkan  posisinya,  statusnya  dan  jabatannya.  Sedangkan  yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kemampuan konstituen untuk menghukum seorang wakil mereka karena bertindak tidak sesuai dengan kehendak atau karena tidak responsif terhadap keinginan atau pilihan dari konstituen.
Representasi deskriptif merupakan  bentuk  keterwakilan  yang  berdasarkan  pada kesamaan  atau  kemiripan  diantara  wakil  dan  pemilihannya  (atau  diantara  yang  memilih dan yang dipilih). Dalam bentuk representasi ini maka representatif (yang mewakili) tidak bertindak  untuk  ( act  for )  orang  lain,  tetapi  ia  mengatasnamakan  ( stands  for )  orang  lain. dengan bentuk  representasi  ini representatif (yang mewakili) menghadirkan sesuatu  yang tidak hadir dengan cara mengangkat kemiripan atau mencerminkan kesamaan – layaknya seperti  melihat  cermin  atau  seperti  dalam  seni.  Contoh  yang  sering  digunakan  untuk bentuk  representasi  ini  adalah  bagi  kelompok  perempuan  atau  kelompok  minoritas. Representasi yang sebenarnya menurut sejumlah penulis mensyaratkan bahwa wakil-wakil yang  menjadi  anggota  parlemen  haruslah  mencerminkan  secara  tepat  komposisi  seluruh bangsa.
Representasi simbolis adalah  cara-cara  seorang  wakil  “ stand  for” membela konstituen  atau  para  pemilihnya.  Simbol  dinilai  dapat  merepresentasikan  sesuatu, menghadirkan  dengan  cara  merepresentasikannya  meskipun  sesuatu  itu  sesungguhnya tidak  ada,  misalnya  sebuah  bendera  merepresentasikan  sebuah  bangsa  atau  jilbab merepresentasikan kelompok agama Islam. Dalam bentuk representasi ini tidak diperlukan
Sutrisno
kesamaan  atau  kemiripan  antara  yang  merepresentasikan  dan    yang  direpresentasikan. Manusia  juga  dapat  dilihat  sebagai  simbol  yang  merepresentasikan  meski  ketepatannya masih  dapat  diperdebatkan,  misalnya:  seorang  raja  yang  dianggap  secara  konstitusional merupakan representasi dari sebuah bangsa.
Representasi substantif atau  disebut  juga  sebagai  representasi „acting  for‟ adalah konsep  yang  menunjukkan  bahwa  kegiatan  yang  dilakukan  seorang  wakil  dilakukan  atas nama atau untuk kepentingan yang diwakilinya, sebagai agen dan sebagai pengganti yang diwakilinya. Dalam pengertian ini maka seorang wakil merepresentasikan apa (atau siapa) yang menjadi keprihatinannya atau kepentingan yang ingin diangkatnya.
Dengan  kata  lain,  representasi  formal  berkutat  pada  pertanyaan  tentang  dasar legitimasi  praktik  representasi.  Representasi  deskriptik  fokusnya  terletak  pada  tingkat penerimaan  terhadap  representatif/pihak  yang  mewakili  di  tengah  yang  diwakili. Representasi  simbolik  menyoroti  tingkat  akurasi  kemiripan/kedekatan  karakter  antara yang  mewakili  dan  yang  diwakili.  Representasi  substantif  menekankan  pada  pentingnya untuk  melihat  sejauhmana  kebijakan  yang  dihasilkan  ( the  level  of  policy  outcome )  oleh representatif kelompok yang mewakili telah memenuhi kepentingan konstituennya.

## 2. Kebijakan afirmatif dalam konteks lokal Aceh
Undang-Undang  tentang  otonomi  Aceh  pertama  kali  dikeluarkan  melalui  UU No.18/2001 yang kemudian diperluas dengan otonomi khusus untuk Aceh pasca penanda tanganan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI pada 15  Agustus  2005  (dikenal  dengan  MoU  Helsinki).  Salah  satu  butir  isi  perjanjian  itu mengatur tentang kewenangan Aceh untuk  mendirika Partai  Politik lokal yang kemudian diimplementasikan  lewat  UU  Pemerintahan  Aceh  (UUPA)  No.11/2006  dan  Peraturan Pemerintah No.20/2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
UUPA  semakin  dikukuhkan  dengan  disahkannya  Qanun    Aceh  No.3/2008  tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  (DPRK).  Dalam  qanun  tersebut  diatur kepengurusan  partai  politik  lokal  maupun  pencalonan  anggota  legislatif  harus memperhatikan  sekurang-kurangnya  30%  keterwakilan  perempuan  dan  ketentuan  itu menjadi salah satu syarat pendaftaran partai politik lokal sebagai peserta pemilu.
Dalam  konteks  lokal  di  Aceh,  penerapan  kebijakan  afirmatif  diatur  lewat  beragam regullasi nasional maupun lokal karena adanya konteks partai lokal di Aceh. Bahkan dapat dikatakan  regulasi  yang  mengatur  partai  politik  lokal  di  Aceh  (2006)  “menginspirasi” adanya  aturan  tindakan  afirmatif  dalam  UU  tentang  partai  politik  yang  baru  (2008). Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. (Fitriyasni, 2010: 68-69)
Ketentuan UU No.2/2008 tentang Partai Politik UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh Qanun No.3/2008 tentang Partai Politik Lokal di Aceh Pendirian Partai Politik Pasal 2 ayat 1: Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 orang WNI
yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris.
Pasal 2 ayat 2:
Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyertakan 30% keterwakilan
perempuan.
Pasal 75 ayat 2: Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun dan telah
berdomisili tetap di
Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% Pasal 6 (d): Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3
meliputi:
(d) surat keterangan dari pengurus partai politik lokal tingkat Aceh tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sesuai dengan peraturan perundang- undnagan. Kepengurusan partai politik Pasal 2 ayat 5: Kepengurusan partai politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% perempuan.
Pasal 20:
Kepengurusan partai politik di tingkat propinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%. Pasal 75: Kepengurusan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Pasal 4 (d): Kepengurusan partai politik lokal dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Sanksi Pasal 47: (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Bagian ketujuh tentang sanksi pasal 86 ayat 1: Pelanggaran Bagian ketiga tentang verifikasi parpol lokal untuk mengikuti pemilu.
Sutrisno
dalam pasal 2, pasal 3, pasal 9 ayat 1 dan pasal
40 ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum oleh Dephumkan. terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dan pasal 77 (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran sebagai partai politik lokal oleh kantor wilayah departemen yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak azasi manusia. Pasal 8 ayat 1: KIP Aceh melakukan penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 4.
Bagian keempat tentang penetapan dan pengumuman peserta pemilu dan partai politik lokal. Pasal 1 ayat 1 dan 2:
(1) Partai politik lokal yang tidak lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 dinyatakan gugur sebagai peserta pemilu dengan keputusan KIP Aceh. (2) Keputusan KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pemberitahuan kepada pengurus partai politik lokal disertai alasannya.
Sumber: Fitriyasni (2010, hal.68-69).

## 3. Sejarah pergerakan perempuan Aceh dalam Politik
Dalam  lintasan  sejarah,  perempuan  Aceh  pernah  menduduki  jabatan  eksekutif  di Kesultanan  Aceh  Darussalam  pada  abad  ke  17.  Demikian  juga  pada  abad  ke  19, perempuan  Aceh  juga  terlibat  secara  aktif  dalam  mengusir  penjajahan  Belanda.  (Abidin Nurdin, dkk, 2012: 116)
Setidaknya, ada tiga periodesasi keterlibatan para perempuan Aceh dalam melakukan pergerakan-pergerakan  politik  dalam  rangka  menunjukkan  peran  penting  perempuan  di
Aceh.  Periode pertama, yakni  periode  pemerintahan  kerajaan.  Dimana  keterlibatan perempuan  dalam  politik  sudah  dalam  konstitusi  kerajaan.  Misalnya,  di  Aceh,  terdapat sejumlah  pejabat  pemerintahan  yang  dipegang  oleh  perempuan.  Periode kedua, periode kolonialis. Peran perempuan dalam perjuangan rakyat melawan penjajahan sebagai bentuk kesadaran politik perempuan. Salah satu tokoh yang terkenal dalam periodesasi ini adalah Cut  Nyak  Dhien  dan  Cut  Meutia  sebagai  laksamana  yang  memimpin  pasukan  angkatan laut  kerajaan  Aceh  di  masa  Sultan  Iskandar  Muda.  Bahkan,  dalam  catatan  sejarah  juga tertulis  sejumlah  pemimpin  tertinggi  kerajaan  Islam  Aceh  pernah  di  perintah  oleh  para Sultanah yang sangat berbakat di bidang publik.
Periode ketiga ,  berhubungan  pada  gerakan  kebangkitan  nasional  sebagai  dampak dari  politik  etis  Hindia-Belanda  yang  memberi  kesempatan  warga  lokal  (bumi  putera) untuk  bersekolah.  Sebenarnya  maksud  pemerintah  Hindia  Belanda  adalah  untuk menghasilkan  buruh-buruh  terdidik,  guru-guru,  birokrat  rendahan  yang  cukup  terdidik, dokter-dokter yang mampu menangani penyakit menular yang dialami oleh buruh pribumi. (Aryos Nivada, 2015: 70-71)
Perempuan  Aceh  tempo  dulu  dalam  lintasan  sejarah  menunjukkan  karakter  sosok perempuan  tangguh  dan  berwibawa  yang  memiliki  “ izzah ”  (kemuliaan)  dan  komitmen keislaman  yang  baik.  Hal  ini  menjadi  teladan  bagi  perempuan  Aceh  hari  ini.  Adanya situasi  konflik  yang  berkepanjangan  di  Aceh,  sedikit  banyaknya  telah  mempengaruhi sendi-sendi  kehidupan  masyarakat,  dan  perempuan/anak-anak  yang  paling  banyak merasakan  akibatnya.  Kesempatan  untuk  mengenyam  pendidikan  menjadi  rendah  yang mengakibatkan  lemahnya  sumber  daya  manusia  (SDM)  perempuan,  sehingga  kontribusi perempuan  untuk  berperan  dalam  publik  terutama  dalam  bidang  politik  masih  kurang. Barulah pasca bencana dan MoU Helsinki yang ditanda tangani 15 Agustus 2005, „wajah kehidupan‟ Aceh mulai berubah. Perubahan konstelasi politik pun semakin terlihat nyata. Peran  perempuan  dalam  publik  khususnya  bidang  politik  semakin  terbuka,  ditandai dengan  munculnya  partai  politik  lokal  yang  melahirkan  kader-kader  perempuan  Aceh memiliki semangat untuk berjuang dan berubah. ( Nurhidayati, dkk, 2007: 97-98)

## Pembahasan
1. Perempuan dan Keterlibatan Politik
Perempuan dan politik,  dua kata  yang dapat  dimaknai  beragam oleh siapapun. Ada dua sisi mata uang ketika membicarakan kaitan perempuan dan politik.  Sisi pertama yang melihat  tidak  ada  kekhasan  tertentu  dalam  kiprah  perempuan  di  dunia  politik.  Artinya perempuan  dan  laki-laki  sama-sama  “manusia  politik”  yang  ketika  masuk  dalam persaingan  politik  akan  bertindak  untuk  menjaga  dan  mempertahankan  kepentingannya. Politik  adalah  dunia  pertarungan  dan  persaingan,  siapa  yang  kuat  dialah  yang  menang. Politik  adalah  proses  tawar-menawar  kepentingan  maka  siapa  yang  kuat  bisa  menawar dengan  “harga”  yang  pas,  dialah  yang  memperoleh  keuntungan.  Intinya,  tidak  ada
Sutrisno
perbedaan perempuan dan laki-laki ketika masuk dunia politik sepanjang  masing-masing memiliki kemampuan memengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai keinginannya.
Sisi yang lain melihat bahwa politik adalah jalan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh  rakyat  yang  terdiri  dari  perempuan  dan  laki-laki.  Politik  merupakan  sarana mencapai  sesuatu  keadaan  yang  lebih  baik.  Dalam  kacamata  ini,  dunia  politik  harus memberikan kemungkinan-kemungkinan bagi setiap orang perempuan dan laki-laki untuk berkontribusi semaksimal mungkin.
Masalahnya,  dunia  politik  masih  didominasi  laki-laki,  baik  representasi  maupun kepentingan  dan  cara  pandang.  Domain  politik  serupa  ini  belum  menjadi  tempat  yang nyaman bagi  perempuan, khususnya dengan aspek kultural  dan psikologis  yang dihadapi untuk berpolitik secara intens. Agar terjadi keseimbangan maka poliitk harus memberikan tindakan  tertentu  (afirmatif)  pada  perempuan  sebagai  entitas  marginal  dalam  proses politik.
Pembahasan  dan  perdebatan  tentang  perempuan  dan  politik,  tidak  lepas  dari image dan  konstruksi  sosial  perempuan  dalam  relasi  masyarakat. Image yang  selama  ini diteguhkan  dalam  benak  masyarakat  adalah  konsep stereotipe tentang  perempuan  di berbagai sektor, termasuk dalam sektor politik dan pemerintahan. Image yang kebanyakan merupakan stereotipe tentang perempuan, akhirnya “ditarik” ke dunia publik termasuk di dunia  politik  bahwa  perempuan  “tidak  layak”  mempimpin  karena  perempuan  tidak rasional  dan  lebih  mengandalkan  emosinya.  Pandangan  yang  bersumber  dari stereotipe dan keyakinan  gender inilah  yang akhirnya banyak menimbulkan ketimpangan gender di berbagai sektor. (Astuti, Tri Marhaeni Pudji 2008: 3-16)
Kesempatan  perempuan  untuk  masuk  dalam  bidang  politik  sebenarnya  sudah  ada dan  memungkinkan,  namun  karena  berbagai  faktor  itu  jarang  sekali  terjadi.  Faktor utamanya  adalah  pandangan stereotipe bahwa  dunia  politik  adalah  dunia  publik,  dunia yang  keras,  dunia  yang  memerlukan  akal,  dunia  yang  penuh  debat,  dan  dunia  yang membutuhkan  pikiran-pikiran  cerdas,  yang  kesemuanya  itu  diasumsikan  milik  laki-laki bukan  milik  perempuan.  Perempuan  tidak  pantas  berpolitik  karena  perempuan  adalah “penghuni”  dapur/domestik,  tidak  bisa  berpikir  rasional  dan,  kurang  berani  mengambil risiko,  yang  kesemuanya  itu  sudah  menjadi stereotipe perempuan.  Akibatnya,  baik perempuan  atau  laki-laki  dan  masyarakat  secara  umum,  sudah  menarik  kutub  yang berbeda bahwa dunia publik milik laki-laki dan dunia domestik milik perempuan. Hal ini juga berkaitan dengan sosialisasi peran gender.
Faktor lain adalah ketimpangan-ketimpangan gender yang berakar dari sosial budaya mengakibatkan jumlah perempuan yang mencapai jenjang pendidikan tinggi lebih sedikit dibandingkan  laki-laki.  Akibatnya,  perempuan  tidak  mempunyai  pengetahuan  yang memadai  dan  tidak  bisa  berkiprah  dalam  dunia  politik.  Selain  itu,  pemahaman  politik  di kalangan perempuan juga masih rendah, mengingat dunia politik adalah “milik laki-laki”,
maka  masyarakat  memandang  tidak  perlu  memberi  pemahaman  politik  pada  kaum perempuan.

## 2. Keterwakilan perempuan Aceh di parlemen
Pemilihan  Umum  legislatif  tahun  2014  telah  berlalu.  Hasilnya  sudah  diketahui  dan mereka  yang  terpilih  telah  duduk  di  parlemen.  Namun,  pemilu  itu  meninggalkan  catatan penting  yang  membawa  pada  persoalan  yang  berkaitan  dengan  representasi  kelompok perempuan  di  parlemen.  Di  luar  dugaan  dari  banyak  analisis  yang  dikemukakan  bahwa apabila dibandingkan keterwakilan perempuan dari sisi kuantitas pada pemilu tahun 2009 dan  2014  maka,  adanya  kecenderungan  penurunan  representasi  perempuan  yang  berhasil menduduki kursi legislatif di tingkat nasional maupun lokal.
Situasi  itulah  yang  menjadi  konteks  keterlibatan  perempuan  dalam  politik  di Indonesia  dan  secara  khusus  di  Aceh.  Walaupun  gerakan  perempuan  di  Aceh  telah menorehkan catatan sejarah pra dan pasca kemerdekaan,  namun keterwakilan perempuan dalam institusi pengambil keputusan belum ideal.
Fakta memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan di  Pemilu  sangat  kecil secara nasional maupun lokal Provinsi Aceh. Berdasarkan data  yang diperolehs secara nasional, kursi DPR RI pada periode 2004-2009 dengan jumlah anggota sebanyak 550 orang, hanya terdapat  61  orang  atau  sekitar  11,09%  keterwakilan  perempuan  di  DPR  RI.  Kemudian, periode  2009-2014  total  jumlah  anggota  DPR  RI  sebanyak  560  orang  dengan  jumlah keterwakilan perempuan sebanyak 110 orang atau sekitar 18,04% meningkat dari periode sebelumnya.  Akan  tetapi,  hasil  pemilu  pada  tahun  2014  yang  lalu  menunjukkaan penurunan jumlah representasi  perempuan di  DPR RI menjadi 17,32% atau sebanyak 97 perempuan  bila dibandingkan dengan pemilu tahun 2009.
Melihat kondisi keterwakilan perempuan di parlemen Aceh pada Pemilu 2004-2009 berjumlah  4  orang  perempuan  atau  sekitar  5,8%  dari  total  69  anggota  DPRA  Provinsi Aceh.  Kemudian,  pada  periode  2009-2014  jumlah  perempuan  yang  terpilih  untuk  kursi DPRA  Provinsi  Aceh  masih  tetap  stagnan  yakni  hanya  berjumlah  4  orang  atau  sekitar 5,8%. Sedangkan pada pemilu periode 2014-2019 keterwakilan perempuan meningkat dari dua tahun sebelumnya sebesar 14,81%. Hasil pemilu menambah keterwakilan perempuan menjadi 12 orang yang terdiri dari: Darwati A.Gani (PNA), Nurlelawati (Golkar), Kartini Ibrahim  (Gerindra),  Ummi  Kalsum  (PA),  Fauziah,  HM.Daud  (Golkar),  Ismaniar  (PAN), Nuraini Maida (Golkar), Hj. Fatimah (NasDem), Hj. Yuniar (Golkar), Siti Mahziah (PA), Liswani (PAN), dan Dra. Mariati (PA). (Aryos Nivada, 2015: 110-111)
Selanjutnya  untuk  DPRK  Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi  Aceh  berkaitan dengan  jumlah  keterwakilan  perempuan  adalah  DPRK  Aceh  Tengah  keterwakilan perempuan  hanya  1  orang,  diikuti  dengan  DPRK  Bener  Meriah.  Kemudian  DPRK  Gayo Lues,  keterwakilan  perempuan  sebanyak  2  orang  perempuan,  DPRK  Aceh  Tamiang
sebanyak 10 orang perempuan, DPRK Sabang 5 orang perempuan,  DPRK Pidie 7 orang perempuan.
Pada  tingkatan  DPRA  keterwakilan  perempuan  tersebut  harus  mampu memperjuangkan  hak-hak  perempuan  yang  cenderung  diabaikan  baik  oleh  pemerintah, maupun  partainya  sendiri.  Sehingga  diperlukan  komitmen  dari  mereka  untuk  bersama- sama memperjuangkan hak-hak perempuan di Aceh.
Salah  satu  agenda  yang  sedang  dirancang  dan  diaplikasikan  adalah  mewujudkan forum dialog bagi perempuan dengan wakilnya di Dewan. Di Partai Aceh misalkan agenda untuk  membuka  forum  antara  kelompok  perempuan  partai  dengan  para  anggota  DPRA adalah mekanisme penting mengingat  adanya wakil perempuan dari partai  PA di  DPRA. Hal  lain  yang  dilakukan  adalah  usaha  untuk  terus  menerus  mengajak  banyak  perempuan untuk  terlibat  aktif  dalam  kepengurusan  partai,  termasuk  mengajak  perempuan  yang berjuang  di  lapangan  ketika  masa  konflik  dahulu.  Disamping  itu,  tentu  agenda  untuk memasukkan persoalan-persoalan gender dalam kebijakan di partai menjadi hal yang patut diperhatikan  mengingat  partai  lokal  masih  minim  dalam  keterwakilan  perempuan  di kepengurusan.
Hal yang serius juga dilakukan oleh para perempuan yang terpilih di parlemen Aceh untuk serius dalam melakukan perubahan sistem pemilu agar lebih baik. Dimana regulasi yang menempatkan perempuan dalam sistem pemilu yang baik akan berpengaruh terhadap pencapaian  keterwakilan  perempuan  30%  di  masa  mendatang.    Kemudian,  peran perempuan untuk  menempati  posisi  di  Badan Anggaran menjadi  hal  yang paling penting agar  berkontribusi  bagi  perempuan.  Perempuan  parlemen  juga  harus  aktif  dalam  Kaukus Parlemen  se-Aceh,  karena  hal  ini  penting  untuk  memperkuat  internal  terlebih  dahulu. Adapun tujuan ini nantinya adalah agar perempuan tidak dilihat secara fisik namun dapat berkontribusi untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

## 3. Evaluasi keterwakilan
Evaluasi peran perempuan di Parlemen 2009-2014 belum menunjukkan kinerja yang bagus.  Perempuan  di  legislatif  belum  memberikan  terobosan-terobosan  baru  bagi  para perempuan.  Buruknya  kinerja  anggota  parlemen  perempuan  periode  2009-2014 disebabkan  karena  banyaknya  partai  yang  tidak  menerapkan  pola  kaderisasi  yang  kuat sehingga  tidak  selektif  dalam  penjaringan  dan  pencalonan.  Dampaknya  mereka  yang duduk  di  parlemen  hanya  menjadi  pelengkap  saja  di  parlemen  sebagai  pemenuhan  kuota yang telah disediakan. (Aryos Nivada, 2015: 112)
Jika  diidentifikasi  faktor  yang  mempengaruhi  kelemahan  keterwakilan  perempuan dalam  memperjuangkan  hak-hak  perempuan  di  parlemen  adalah  masih  kuatnya  praktik patriarkhi dari sebagian anggota parlemen laki-laki. Kemudian, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi  kiprah  perempuan  di  parlemen  yang  berkaitan  dengan  agama,
tradisi/budaya  dan  kebijakan  pemerintah  juga  menjadi  pemicu  kurang  bekerjanya  peran perempuan  parlemen  dalam  memperjuangkan  hak-hak  perempuan  di  Aceh.  Selain  itu, masih lemahnya inisiatif dari perempuan itu sendiri di parlemen ditengarai menjadi salah satu celah perempuan tidak banyak berbuat, bertindak dan bersauara di parlemen. Hal lain yang  mungkin  menjadi  penghambat  kurang  bekerjanya  parlemen  di  Aceh  adalah kurangnya  dukungan  dari  masyarakat  sipil,  organisasi  yang  intens  dalam  gerakan perempuan,  media  dan  akademisi  dalam  mendampingi  para  anggota  dewan  perempuan dalam mengawal agar lebih terarah dan terus memperjuangkan hak-hak perempuan.
Peran  penting  lainnya  adalah  keterlibatan  pemerintah  pusat  maupun  provinsi  dan partai politik dalam membuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan politik, penguatan  kapasitas  perempuan  dan  lain  sebagainya.  Perlu  kiranya  pemerintah  dalam melakukan  program-programnya  menitikberatkan  pada  kegiatan-kegiatan  yang  sensitive gender  agar  perempuan  di  Aceh  dapat  lebih  berpartisipasi  dalam  setiap  kegiatan  yang dibuat oleh pemerintah.
Akhirnya,  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  Aceh  berjumlah  12  orang  hasil pemilu  2014-2019  sangat  memberikan  harapan  baru.  Seyogyanya  mereka  mampu  dalam mempengaruhi  segala  bentuk  aturan  maupun  kebijakan  yang  tidak  berpihak  kepada perempuan  untuk  dijadikan  kebijakan  yang  sangat  berpengaruh  kepada  perempuan. Adapun  caranya  adalah  menunjukkan  komitmen  kuat  untuk  serius  melalui  tindakan kongkrit  terhadap  segala  bentuk  aturan  yang  berpihak  kepada  perempuan  dengan memperjuangkan  kebutuhan  dasar  yang  melekat  pada  diri  seorang  perempuan. Selanjutnya,  diperlukan  partisipasi  dari  seluruh  masyarakat  Aceh  untuk  peduli  terhadap peningkatan  kapasitas  perempuan  dan  juga  menjaga  hak-hak  perempuan  baik  di  ranah public maupun domestic .

## Penutup
Berbicara tentang perempuan di arena politik Aceh tampaknya selalu harus dimulai dari  partisipasi  politik  dan  representasi  politik.  Representasi  perempuan  di  Aceh tampaknya  harus  dilihat  berdasarkan  siapa  atau  kelompok  mana  yang  diwakili  oleh perempuan  yang  duduk  di  parlemen  Aceh.  Kehadiran  12  orang  perempuan  di  Parlemen Aceh  hasil  pemilu  2014-2019  sangat  memberikan  harapan  baru  bagi  masyarakat  Aceh umumnya.  Seyogyanya  mereka  mampu  dalam  mempengaruhi  segala  bentuk  aturan maupun kebijakan yang tidak berpihak kepada perempuan untuk dijadikan kebijakan yang sangat berpihak kepada perempuan, sekaligus merubah paradigma perempuan Aceh yang tidak  hanya  mengurus  masalah-masalah domestic tetapi  juga  mengurus  masalah-masalah publik .

## Daftar Pustaka
Astuti, Tri Marhaeni Pudji (2008). “ Citra Perempuan dalam Politik ”. Purwokerto: Jurnal Studi Gender & Anak Vol.3 No.1 Jan-Jun 2008 STAIN Purwokerto.
Fitriyasni, (2010). “ Peluang dan Kendala Politisi Perempuan dalam Partisipasi Politik di Partai Politik Lokal Aceh dan Lembaga Legislatif ”. Jakarta: Tesis Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia.
Irwansyah, Margaret, Anna dkk, (2013). “ Paradoks Representasi Politik Perempuan Studi Terhadap Perempuan Anggota DPRD Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat ”. Jakarta: Puskapol UI.
Nivada, Aryos (2015). “ Rekam Jejak Pemilu 2014: Pengalaman dan Pembelajaran dari Aceh” . Banda Aceh: Dialeksis Publishing
Nurhidayati, dkk (2007). “ Dinamika Peran Perempuan Aceh Dalam Lintasan Sejarah” . Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry dan BRR NAD-NIAS.
Nurdin, Abidin, (2012). “ Syariat Islam dan Isu-isu Kontemporer” . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.
Pitkin, Hanna (1967). “ The Concept of Representation” . Berkeley: Los Angeles University of Press.
Soeseno, Nuri (2012). “ Representasi Politik: Perkembangan dari Ajektiva ke Teori ” Jakarta: Puskapol UI.
Soejipto, Ani (2010). “ Menyapu Dapur Kotor: Refleksi Perempuan dan Politik Era Reformasi ”. Jakarta: Pusakpol UI.