Penerapan Tata Ruang Kantor di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran

## Dina Nuraeni

## Abstrak
Demi menciptakan sebuah pelayanan yang optimal kepada masyarakat, salah satu faktor yang menentukan  keberhasilannya  adalah  penyusunan  tempat  kerja  dan  alat-alat  perlengkapan  kantor dengan sebaik-baiknya. Jika dilihat dari sisi pegawai, ketepatan pemilihan tata ruang kantor ini dapat menentukan produktivitas, kekreatifan dan kenyamanan karyawan secara tidak langsung. Begitu pula jika  dihubungkan  dengan  tingkat  efisiensi  dan  efektivitas  kegiatan.  Tata  ruang  dan  lingkungan  fisik kantor  dapat  menentukan  bagaimana  kualitas  serta  kuantitas  hasil  pekerjaan  yang  dilakukan. Semrawutnya  tata  ruang  kantor  merupakan  fenomena  yang  banyak  terjadi  di  lembaga  pemerintah maupun swasta. Salah satunya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pangandaran.
Yang  menjadi  populasi  di  dalam  penelitian  ini  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Pangandaran  yang  berjumlah  10  orang.  Karena jumlah  populasi  di  bawah  100  orang,  maka  peneliti  menggunakan  teknik  total  sampling.  Artinya seluruh  populasi  Pegawai  Negeri  Sipil  Disdukcapil  Kabupaten  Pangandaran  yang  berjumlah  10 orang dijadikan sebagai sampel penelitian.
Dari  hasil  penelitian  bahwa  tata  ruang  di  kantor  Disdukcapil  Kabupaten  Pangandaran menggunakan sistem tata ruang berkamar, di mana ruangan untuk bekerja dipisah atau dibagi dalam kamar-kamar  kerja.  Sebagian  disekat  oleh  dinding  kaca  dan  sebagian  disekat  dengan  menggunakan lemari. Ukuran tiap ruangan yang digunakan adalah 3 x 3 meter. Jumlah ruangan ada 4 kamar, yang digunakan  untuk  ruangan  kepala  kantor,  ruang  sekretaris,  ruang  bagian  pelayanan  administrasi umum  seperti  KK,  KTP  dan  Akte  kelahiran,  ruang  Pelayanan  Kartu  Kuning.  Sementara  itu,  untuk ruang  tunggu,  ditempatkan  terpisah  di  bagian  depan  bangunan  atau  tepatnya  di  lobi,  di  depan pelayanan administrasi, ukuran ruang tunggu seluas 4 x 6 meter.

## Kata Kunci : Tata Ruang Kantor

## I . PENDAHULUAN
Tata  ruang  kantor  merupakan  salah  satu hal penting dalam memasuki sebuah perusahaan.  Kantor  dengan  tata  ruang  yang tidak  teratur  pasti  membuat  tamu  kantor berpendapat  bahwa  kinerja  kantor  tersebut tidak  jauh  berbeda  dengan  tampilan  tata ruangnya.  Kantor  yang  menyenangkan  adalah tempat  yang  tidak  membosankan  dan  dapat menambah  gairah  kerja  karyawan  dalam rangka mendukung peningkatan mutu kegiatan perkantoran  dan  tercapainya  tujuan  organisasi, maka  secara  tidak  langsung  peranan  dan suasana  kantor  sangat  mendukung  efektivitas kerja  karyawan  yang  bekerja  di  kantor tersebut.
Perusahaan  swasta  ataupun  pemerintah memandang penataan ruang kantor sesuatu hal yang penting. Masih banyak ruang kantor yang tidak  teratur  dan  menghambat  efektifitas  kerja
karyawan.  Pada  dasarnya  tata  ruang  kantor berhubungan  langsung  dengan  manajemen perkantoran.  Kantor  adalah  tempat  penyedia informasi  dalam  rangka  memperlancar  tugas maupun  aktivitas  kerja  disegala  bidang. Dengan  demikian  kantor  merupakan  tempat diselenggarakannya  aktivitas-aktivitas  yang berkaitan dengan informasi untuk memperlancar  kegiatan  di  berbagai  unit  dan merupakan  proses  untuk  menangani  informasi mulai dari penerimaan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan  dan pendistribusian informasi.(Sukoco, 2009: 117).
Menata ruang kantor merupakan kebutuhan  dari  perkantoran  modern  saat  ini. Tata ruang merupakan pengaturan dan penyusunan  seluruh mesin kantor,  alat perlengkapan  kantor  serta  perabot  kantor  pada tempat  yang  tepat,  sehingga  pegawai  dapat bekerja  dengan  baik,  nyaman,  leluasa  dan bebas  untuk  bergerak,  sehingga  tercapai
efesiensi  kerja  (Sedarmayanti  2001:125).  Oleh karena itu, pengaturan suatu  kantor merupakan metode  untuk  memahami  dan  menyusun  alat- alat  pembantu  dan  perlengkapan  di  dalam ruangan  yang  bertujuan  untuk  dijadikan sebagai  sarana  para  karyawan  yang  ada  di kantor  tersebut.  Penataan  letak  kantor  dan peralatan  kantor  yang  sesuai  dengan  muatan ruangan, kegiatan pegawai, dapat
meningkatkan  efesiensi  kerja  dan  hasil  kerja yang maksimal. Di mana, penataan ruang yang baik  dan jelas  menambah  kenyamanan bekerja dan kecintaan  akan  pekerjaan  tersebut.
Fasilitas  kantor  seperti  ruangan,  peralatan  dan fasilitas tersebut tidak akan dirasakan manfaatnya  bagi  kantor.  Oleh  sebab  itu  maka diperlukan adanya suatu pemikiran untuk dapat menciptakan  kantor  dengan  suasana  yang nyaman,  teratur,  aman  dengan  fasilitas  yang memang  diperlukan  oleh  kegiatan  kantor tersebut.
Semrawutnya tata ruang kantor merupakan  fenomena  yang  banyak  terjadi  di lembaga  pemerintah  maupun  swasta.  Salah satunya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Kabupaten  Pangandaran.  Dari pengamatan  penulis,  suasana  kantor  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Pangandaran  masih  belum  tertata dengan  baik.  Hal  tersebut  disebabkan  karena beberapa faktor diantaranya:
1. Kapasitas dan luas kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten  Pangandaran  belum  memadai. Ruang tunggu  yang  tersedia tidak  memadai untuk menampung jumlah pemohon. Ruang tunggu  tidak  dilengkapi  dengan  tempat duduk  yang  nyaman.  Seringkali  mereka bergerombol  di  depan  loket  karena  tidak sabar untuk mendapatkan kepastian pelayanan. Secara tidak langsung
bergerombolnya  para  pemohon  di  depan loket  menyebabkan  konsentrasi  petugas menjadi terganggu.
2. Tidak  ada  penerapan  aturan  yang  tegas dalam  pelayanan.  Sehingga  seringkali pemohon  dapat  menerobos  masuk ke  ruang operator untuk menanyakan status penerbitan dokumen kependudukan. Bahkan,  lebih  jauh,  pemohon  dapat menemui pejabat setempat
untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat.
3. Tata  ruang  kantor  Kependudukan  dan Pencatatan  Kabupaten  Pangandaran  belum tertata  dengan  baik.  Hal  ini  terlihat  dari ruang-ruang  atau  kamar  bagi  bidang  yang satu  dengan  yang  lain  masih  belum  jelas.
Dalam artian, setiap seksi dan bagian belum menempati  posisi  ruangan  mereka  secara permanen.  Hal  ini  membuat  proses  kinerja di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Kabupaten  Pangandaran  menjadi  tidak tertata dengan baik.
Berbagai permasalahan di atas berdampak  pada  kurang  efektif  dan  efisiennya pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat. Banyak  warga  menyatakan  kekecewaannya saat mereka mengurus administrasi kependudukan  yang memakan waktu lama dan terkesan berbelit-belit. Hal tersebut mengakibatkan  rendahnya  kualitas  pelayanan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran  Dengan  demikian,  identifikasi masalah penelitian ini adalah tata  ruang kantor Dinas Kependudukan Catatan  Sipil Kabupaten Pangandaran  masih  belum  optimal  dan ruangan  kantor  yang  belum  tertata  berdampak pada pelayanan publik di Dinas Kependudukan Catatan  Sipil  Kabupaten  Pangandaran  belum efektif.
Berdasarkan  fenomena  masalah  di  atas, maka penulis berkeinginan untuk
menyuguhkan  penelitian  dan  penulisan  skripsi dengan judul “Penerapan Tata Ruang Kantor di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Pangandaran”.

## II . TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  George  Terry  (2009:200)  , yang  disadur  dari  The  Liang  Gie  menyatakan “Tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan dalam penggunaan ruang secara  terperinci  dari  ruang  ini  untuk menyiapkan  suatu  susunan  yang  praktis  dari faktor-faktor  fisik  yang  dianggap  perlu  bagi pelaksanaan  kerja  perkantoran  dengan  biaya yang layak” .
Sedangkan  Menurut  Littlefield  dan
Peterson (2009:117) , menyatakan  “Tata ruang kantor  dapat  dirumuskan  sebagai  penyusunan perabotan  dan  alat  perlengkapan  pada  luas lantai yang tersedia”.
Tata  ruang  kantor  disusun  berdasarkan aliran  pekerjaan  kantor  sehingga  perencanaan ruangan  kantor  dapat  membantu  para  pekerja dalam meningkatkan produktifitas.
The  Liang  Gie,  2009:188  menjelaskan bahwa pengaturan tata  ruang  kantor  yang baik akan  memberikan  keuntungan-keuntungan, diantaranya :
1. Mencegah  penghamburan  tenaga  dan waktu  para  pegawai,  karena  berjalan mondar-mandir  yang  sebetulnya  tidak perlu.
2. Menjamin  kelancaran  proses  pekerjaan yang bersangkutan.
3. Memungkinkan  pemakaian  ruang  kerja secara  efisien,  yaitu  suatu  luas  lantai tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya.
4. Mencegah  para  pegawai  di  bagian  lain terganggu oleh publik yang akan memenuhi suatu bagian tertentu.
Akibat perkembangan ilmu dan
teknologi dewasa ini, mengakibatkan penerapan  tata  ruang  kantor  ditujukan  untuk meningkatkan produktivitas kerja. Dari beberapa  pakar  yang  mengutarakan  tentang pengertian  tata  ruang,  diantaranya  George  R. Terry  dalam  buku office  management  and Control tahun  1958  menyatakan  sebagai berikut :
“ Office layout in the dertemination of space requirement  and  the  detailed  utilization  of this  space  in  order  to  provide  a  practical arrangement of the physical factors considered  necessary  for  the  execution  of the officework within reasonable cost ”.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2002  Tentang  Bangunan  Gedung disebutkan  bahwa  bahwa  penataan  bangunan gedung  pemerintah  harus  diselenggarakan secara  tertib  dan  diwujudkan  sesuai  dengan fungsinya,  serta  dipenuhinya  persyaratan administratif  dan  teknis  bangunan  gedung. Pada  pasal  2  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2002  Tentang  Bangunan  Gedung disebutkan  bahwa  penataan  ruangan  bangunan gedung pemerintah
diselenggarakan berlandaskan  asas  kemanfaatan,  keselamatan, keseimbangan,  serta  keserasian  bangunan gedung dengan lingkungannya.
Tata  ruang  kantor,  dalam  hal  ini diartikan  sebagai  pengaturan  dan  penyusunan seluruh mesin kantor, alat perlengkapan  kantor serta  perabot  kantor  pada  tempat  yang  tepat, sehingga  pegawai  dapat  bekerja  dengan  baik, nyaman,  leluasa  dan  bebas  untuk  bergerak, sehingga tercapai efisiensi kerja, akan berdampak  positif  pada  kelancaran  dan kenyamanan pelayanan sehingga akan membuat  masyarakat  terlayani  dengan  baik sesuai  dengan amanat  Undang-Undang Nomor
25  Tahun  28  Tahun  2002  Tentang  Bangunan Gedung.
Setiap  kantor  mempunyai  persyaratan lingkungan  fisik  yang  harus  diperhatikan  dan diatur  sebaik  baiknya  oleh  setiap  manajer perkantoran  yang  modern.  Sebagai  contoh  di negara  Inggris  pada  tahun    1963  telah ditetapkan  undang-undang  mengenai  kantor ( the  office  act )  yang  antara  lain  menetapkan persyaratan  atau  stadar  yang  harus  dimiliki oleh setiap ruang kantor.

## III . METODE PENELITIAN

## 3.1 Desain Penelitian
Metode  penelitian yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriftif analisis,  yang  artinya  suatu  metode  penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  dan  sedang berlangsung  pada  saat  penelitian  dilakukan dengan  cara  mengumpulkan,  menyusun  dan menjelaskan  data  yang  diperoleh  untuk kemudian  di  analisis  sesuai  dengan  teori  yang ada.  Surakhmad  (1990:140)  mengemukakan pengertian  dari  metode  deskripstif  analisis bahwa  :  “metode  deskriptif  analisis  adalah suatu pemecahan masalah  yang ada pada masa sekarang,  pelaksanaan  metode  deskripsi  tidak terlepas  dari  pengumpulan  data  akan  tetapi meliputi  analisis  dan  menginterpretasikan tentang arti data tersebut”.
Metode ini menitikberatkan pada observasi dan suasana ilmiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat, membuat kategori pelaku,  mengamati  gejala  dan  mencatatnya dalam  buku  observasi.  Dengan  suasana  ilmiah berarti  terjun  langsung  ke  lapangan.  Tidak berusaha memanipulasi variabel, karena kehadirannya  mungkin  mempengaruhi  gejala, peneliti  harus berusaha  memperkecil pengaruh tersebut.
Penelitian  ini  dirancang mengikuti model interaktif dari Maxwell (dalam Alwasilah (2003:86), yang mempertimbangkan keselarasan  keenam  komponen  berikut:  (1) problem  penelitian;  (2)  pertanyaan  penelitian; (3)  tujuan  penelitian;  (4)  metode  penelitian; dan (6) validitas penelitian.

## 3.3. Waktu dan Tempat Penelitian
Tempat  penelitian  ini  berlangsung  di Dinas  Pencatatan  Sipil  dan  Kependudukan Kabupaten Pangandaran. Adapun waktu pelaksanaan  penelitian  ini  adalah  dari  Bulan
September  2015  sampai  dengan  Bulan  Juli 2016.
3.4. Subjek Penelitian
Populasi  diartikan sebagai  wilayah  yang terdiri  dari  subjek  dan  objek  yang  mempunyai karakter  tertentu  dan  mempunyai  kesempatan untuk dipilih menjadi anggota sampel. Menurut  Sugiyono  (2009:61)  Populasi  adalah “Wilayah generalisasi yang  terdiri  atas obyek/subyek  yang  mempunyai  kualitas  dan karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik kesimpulannya”.  Yang  termasuk  populasi  di dalam  penelitian  ini  adalah  Pegawai  Negeri Sipili  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Pangandaran  yang  berjumlah 10 orang.
Menurut  pendapat  Sugiyono  (2009:62), sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi tersebut.  Artinya,  sampel  adalah  bagian  dari populasi  yang memiliki ciri - ciri atau  keadaan tertentu yang akan di teliti.
Dari  pengertian-pengertian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  sampel  adalah  bagian terkecil  sebuah  populasi  dimana  dengan menggunakan  sampel  maka  dapat  mewakili seluruh  populasi.  Karena  jumlah  populasi  di bawah 100 orang,  maka peneliti menggunakan teknik total sampling. Artinya seluruh populasi Pegawai  Negeri  Sipil  Disdukcapil  Kabupaten Pangandaran yang  berjumlah  10  orang dijadikan sebagai sampel penelitian.
3.5. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data penelitian ini menggunakan  teknik  trianggulasi.  Pemilihan teknik  tersebut  berpegang  pada  pandangan Alwasilah  (2003:150),  “Dalam  penelitian kualitatif,
trianggulasi merujuk pada pengumpulan  data  sebanyak  mungkin  dari berbagai  sumber  melalui  berbagai  teknik, seperti  survei,  eksperimen,  teknik  tersebut, empat  yang  digunakan,  yaitu  survei,  interviu, observasi,  dan  dokumentasi.  Teknik-teknik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

## a. Survei
Survei  atau  kuesioner  adalah  teknik pengumpulan  data  yang  sangat  populer  dalam penelitian  deskriftif  ( descriptive  research ). Seperti  nampak  dari  namanya,  penelitian  ini mendeskripsikan  karakteristik  atau  ciri-ciri kelompok,  kejadian,  atau  fenomena.  Teknik- teknik  deskriptif  lazimnya  dipakai  untuk mengukur  tiga  hal,  yaitu  (1)  eksistensi  dan distribusi berbagai tingkah laku atau
karakteristik  yang  terjadi  secara  alami;  (2) frekuensi  kemunculan  kejadian  yang  terjadi secara alami;  dan  (3)  hubungan serta besarnya hubungan-hubungan  yang  mungkin  antara karakteristik,  tingkah  laku,  kejadian,  atau fenomena yang menjadi perhatian peneliti.
Survei  atau  kuesioner  ini  bisa  dalam bentuk pilihan ganda, pertanyaan terbuka, atau catatan  harian.  Survei  tidak  terlalu  menyita upaya  pihak  peneliti,  sehingga  memungkinkan mendapatkan  informasi  (data)  dari  subjek dalam  jumlah  banyak.  Survei  dapat  digunakan untuk  mengetahui  opini,  sikap,  atau  persepsi subjek.

## b. Interview
Berbeda  dari survei  yang lebih  meminta waktu  dan  kesungguhan  dari  subjek,  interviu meminta waktu dan kesungguhan dari peneliti.
Interview dapat
digunakan untuk mengumpulkan  informasi  yang  tidak  mungkin diperoleh  lewat  observasi.  Untuk  mengetahui proses  kreatif  penulisan  fiksi  diinterview secara  mendalam,  karena  proses  kreatif  lebih merupakan proses kejiwaan yang tidak nampak sehingga  sulit  untuk  diobservasi.  Beberapa penulis  fiksi  melaporkan  bahwa  peristiwa menulis  sangat  beragam:  ada  yang  biasa melakukannya  di  pagi  hari  setelah  sholat subuh,  tengah  malam,  sendirian  di  kebun kacang,  dan  sebagainya.  Itu  semua  akan  sulit di observasi, dan mungkin tidak perlu.

## c. Observasi
Teknik  ini  memungkinkan  peneliti menarik  inferensi  (kesimpulan)  ihwal  makna dan  sudut  pandang  responden,  kejadian, peristiwa,  atau  proses  yang  diamati.  Lewat observasi  ini,  peneliti  akan  melihat  sendiri pemahanan  yang  tidak  terucapkan  ( tacit understanding ),  bagaimana  teori  digunakan langsung  ( theory-in-use ),  dan  sudut  pandang responden  yang  mungkin  tidak  tercungkil lewat  wawancara  atau  survei.  Peneliti  dapat melihat  langsung  dan  bahkan  berempati kepada  mereka  saat  menyaksikan  suasana menulis  kolaboratif:  siswa  saling  membaca karangan  sejawat,  perasaan  dipanggil  guru untuk  mendiskusikan  tulisannya,  perasaan tampil di depan kelas menceritakan pengalaman  menulis,  dan  lain  sebagainya.
Kelemahan dari observasi
adalah kecenderungan
terganggunya suasana, sehingga  latar  tidak  lagi  alami,  dan  mungkin beberapa  responden  merasa  terancam  karena perilakunya  terdokumnetasikan.  Peneliti  harus hati-hati  betul  agar  semua  responden  merasa
aman, dan kepentingannya tidak terancam oleh kegiatan observasi ini.
d. Dokumentasi Mengumpulkan
dokumen-dokumen yang  dibutuhkan  untuk  menambah  informasi guna  memperkuat  data  hasil  survei,  interview, dan observasi.
IV. HASIL

## PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN. Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Pangandaran menggunakan  sistem  tata  ruang  gabungan, Dari  pengamatan  penulis,  penataan  ruangan  di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Pangandaran termasuk pada
gabungan  kategori  penataan    ruang  kantor berkamar  dan  tata  ruang  terbuka,  di  mana kamar-kamar  atau  ruang  kerja  yang  telah  ada berjumlah 3  ruangan berkamar  masing-masing berukuran 3x4 meter. Ketiga ruangan berkamar tersebut digunakan oleh kepala Dinas,
Sekretaris  Dinas,  dan  Kasubbag  Umum. Sementara  itu,  ruangan  besar  terbuka  yang disekat-sekat untuk para pegawai, luasnya= 8m x  9m  Sebagian  disekat  oleh  dinding  kaca  dan sebagian  disekat  dengan  menggunakan  lemari. Ukuran  tiap  ruangan  yang  disekat  kaca  dan lemari  adalah  2  x  3  meter.  Adapun  1  ruangan besar seluas 9 m x 6 m, disekat gypsum, dibagi dua ruang  yaitu ruang pelayanan seluas 3 m  x 6  m  ukuran  ruang  tunggu  seluas  6  m  x  6  m. Hal ini sejalan dengan pendapat The Liang Gie (2009  :  186),  bahwa  tata  ruang  kantor  adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang dan tentang penggunaan secara terperinci  dari  suatu  ruang  untuk  menyiapkan suatu  susunan  yang  praktis  dari  faktor-faktor fisik  yang  dianggap  perlu  bagi  pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak.
Namun  terdapat  dua  kendala  dalam menerapkan  tata  ruang  kantor  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Pangandaran  yaitu  kendala  dalam hal  perencanaan  dan  kendala  dalam  hal pelaksanaan.  Dalam  merencanakan  penataan ruang,  kendala  yang  muncul  adalah  lokasi tanah  yang  dimiliki  oleh  Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Pangandaran terbatas  sehingga  sulit  untuk  memperluas bangunan.  Masalah  terbatasnya  anggaran menjadi kendala yang cukup berarti bagi ketika melakukan  perencanaan,  sehingga  konsep penataan  ruangan  yang  lebih  representatif menjadi sulit untuk diwujudkan.
Karena  ruangan  yang  ada  baru  seluas 110  m 2 ,  maka  kendala  yang  muncul  adalah kurangnya  fasilitas  ruangan  yang  luas  karena kondisi lahan yang pas-pasan.  Kurang luasnya bangunan  yang  ada  sehingga  dalam  membagi ruang-ruang  seksi  dan  ruang  bidang  masih belum  optimal  luasnya.  Fasilitas  penunjang yang  ada  pun  belum  optimal  misalnya  belum adanya  lahan  parkir,    fasilitas  AC  yang  belum optimal, dan belum ada TV di ruang tunggu.
Untuk  mengatasi  kendala  yang  dihadapi oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten  Pangandaran  dalam  menerapkan tata  ruang  kantor,  pihak  pimpinan  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran berupaya
berkoordinasi  dengan  pihak  terkait,  misalnya meminta bantuan tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum  untuk  mengonsep  dan  merancang gambar bangunan 2 lantai pada tahun anggaran murni 2017. Fasilitas penunjang seperti halnya TV,  AC  dan  fasilitas  lainnya  sedang  diajukan pada tahun anggaran 2017.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan
Hasil  penilaian  yang  dilakukan  penulis, maka  dapat  ditarik    kesimpulan  sebagai berikut:
1. Penataan  ruang  kantor  pada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Pangandaran  cukup  baik  dapat  dilihat dari faktor cahaya, tata warna dan faktor udara.  Namun,  belum  tersedia  pintu keluar sehingga ketika banyak masyarakat  yang  berkunjung,  suasana kantor menjadi semrawut. Perlu diperhatikan  pula  tentang  penempatan perbabot,  penumpukan  berkas-berkas terdapat  banyak  penumpukan  kertas berkas.
2. Fasilitas  kantor  yang  disediakan  sudah memadai  dalam  membantu  pelaksanaan pekerjaan  secara  efektif  dan  efesien, namun  masih  perlu  peningkatan  dalam hal perengkapan seperti halnya pengadaan AC dan TV di ruang tunggu.
3. Pemilihan  mesin-mesin  kantor  yang digunakan  pada  kantor  ini  sudah  sangat membantu karyawan  dalam pelaksanaan pekerjaan kantor, meskipun ada beberapa komputer yang mesti
diupgrade .
5.2. Saran
Sebagai  bahan  masukan  bagi  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pangandaran,  penulis  menyarankan  hal-hal berikut ini: 1. Segera  membuat  pintu  keluar  agar suasana  tidak  berdesak-desakan  saat banyak masyarakat yang datang.
Selain  itu,  sebaiknya  meja  masing- masing  karyawan  dilengkapi  dengan rak dan laci-laci. sehingga mempermudah  para  pegawai  dalam menyimpan berkas-berkas yang penting  dan  terciptalah  penyimpanan berkas-berkas dengan rapi dan mempermudah dalam pencarian berkas-berkas yang diperlukan. 2. Menambah  luas  ruangan  agar  dapat membantu kelancaran pekerjaan
pegawai. Khususnya pada ruang bidang  pencatatan  sipil,  seharusnya menggunakan  ruangan  yang  luas karena  merupakan  ruangan  untuk melaksanakan pelayanan.
3. Memperluas  ruang  tunggu  bagi  warga agar  lebih  leluasa.  Selain  itu,  di  ruang tunggu  hendaknya  disediakan  AC  dan TV  yang  memadai  untuk  kenyamanan pengguna jasa pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU-BUKU
A.Chaedar Alwasilah. 2003.Pokoknya
Kualitatif . Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya. Gie, The Liang. 2009. Administrasi Perkantoran Modern . Yogyakarta : Liberty. Haryadi, hendi. 2009. Administrasi Perkantoran  untuk  Manajemen  & Staf.  Jakarta  Selatan  :  Transmedia Pustaka. Laksmi, dkk. 2008.Manajemen Perkantoran Modern . Jakarta: Penaku. Sedarmayanti. 2009. Tata Kerja dan
Produktivitas  Kerja .  Jakarta    :  CV Mandar Maju.
Sedarmayanti. 2001.Sumber  Daya  Manusia dan  Produktivitas  Kerja .  Bandung: Mandar Maju.
Sugiyono.  2009.  Metode  Penelitian  Bisnis (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
Winarno Surakhmad. 1990.Pengantar
penelitian Ilmiah . Bandung : Tarsito.

## B. DOKUMEN
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Peraturan  Bupati  Kabupaten  Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013.

## IDENTITAS  PENULIS
Dina Nuraeni lahir  di Ciamis  pada tanggal 16 April  1994,    tercatat  sebagai  mahasiswa  aktif pada  prodi  Ilmu  Administrasi  Negara  FISIP Universitas Galuh.