Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk Mengangkat Potensi Kampung Menuju Desa Mandiri

## Formation of Village-Owned Enterprises (BUMK) to Raise Village Potential Towards Independent Villages
Syahruddin 1* , Nur Jala 2 , Marthen A.I. Nahumury 3 , Beatus Tambaip 4 , Alexander Phuk Tjilen 5 , Yosephina Ohoiwutun 6 1,2,4,5 Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus, Jl Kamizaun Mopah Lama Merauke, 99619-Indonesia
3 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisinis, Universitas Musamus, Jl Kamizaun Mopah Lama Merauke, 99619-Indonesia
6 Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Cenderawasih, Jl. Kamp Wolker Waena, Jayapura, Papua 9935-Indonesia *E-mail corresponding author: syahruddin@unmus.ac.id
Received: 04 Mei 2023; Revised: 04 Mei 2023; Accepted: 24 Juni 2023
Abstrak. Dalam studi ini, kami menjelaskan pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai solusi  untuk  mengoptimalkan  potensi  kampung  dan  mendorong  perkembangan  menuju  desa  mandiri. Pengabdian ini bertujuan untuk menjadikan desa Zenegi mandiri dengan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMK). Metode yang digunakan melibatkan pendekatan sosialisasi, ceramah, diskusi, dan tanya jawab dengan mitra untuk memecahkan masalah yang telah disepakati. Selain itu, BUMK juga dibentuk dan pelatihan  diselenggarakan  untuk  meningkatkan  kompetensi  mitra.  Evaluasi  dilakukan  dengan  mengukur kompetensi  masyarakat  melalui  kuisioner  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan  secara  berkelanjutan. Hasil pengabdian ini adalah terbentuknya BUMK di Desa Zenegi sesuai dengan UU Desa yang mendorong pengelolaan potensi lokal dan kemandirian desa. Sebagian besar responden (80%) memiliki pemahaman yang baik  tentang  BUMK  dan  kegunaannya  dalam  pengembangan  potensi  kampung.  15%  responden  memiliki pemahaman  yang  terbatas  tentang  BUMK,  dan  masih  perlu  penjelasan  lebih  lanjut  terkait  konsep  dan manfaatnya. Responden menyoroti beberapa kebutuhan kampung yang dapat diangkat melalui BUMK, antara lain infrastruktur yang memadai, akses ke pasar, pelatihan keterampilan, pembiayaan, dan promosi pariwisata. Pendirian  BUMK  dan  peningkatan  pemahaman  masyarakat  desa  di  Desa  Zenegi  merupakan  solusi  dalam mengembangkan potensi lokal dan menuju desa mandiri.
Kata Kunci: BUMK; desa mandiri; potensi kampung.
Abstract. In  this  study,  we  explain  the  formation  of  village-owned  enterprises  (BUMK)  as  a  solution  to optimize  village  potential  and  encourage  development  towards  independent  villages.  This  service  aims  to make Zenegi village self-sufficient through the establishment of a Village-Owned Enterprise (BUMK). The method used involves a socialization approach, lectures, discussions, and questions and answers with partners to  solve  agreed  problems.  In  addition,  BUMK  was  also  formed  and  training  was  held  to  improve  partner competence.  Evaluation  is  carried  out  by  measuring  community  competence  through  questionnaires  to evaluate the implementation of activities on an ongoing basis. The result of this service is the formation of BUMK in Zenegi Village in accordance with the Village Law which encourages management of local potential and village independence. Most of the respondents (80%) have a good understanding of BUMK and its use in developing village potential. 15% of respondents have limited understanding of BUMK, and still need further explanation regarding the concept and benefits. Respondents highlighted several villages needs that could be addressed through BUMK, including adequate infrastructure, access to markets, skills training, financing and tourism promotion. The establishment of BUMK and increasing the understanding of the village community in Zenegi Village is a solution in developing local potential and towards an independent village.
Keywords: BUMK; independent village; village potential.
DOI : 10.30653/jppm.v8i3.328

## 1. PENDAHULUAN
Desa sebagai struktur organisasi pemerintahan paling rendah menjadi garda terdepan pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, oleh sebab itu kemampuan dan kapasitas aparatur pemerintahan  desa  memegang  peranan  yang  sangat  penting  (Mustanir  dkk.,2019).  Dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapinya, aparatur pemerintahan desa dituntut untuk memiliki perhatian  dan  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  desa.  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  menjelaskan  bahwa  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut dengan  nama  lain,  selanjutnya  di  Papua  disebut  dengan  Kampung,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  (Nugroho,  2009)  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  di Provinsi  Papua  mengakibatkan  sejumlah  terminologi  pemerintahan  di  wilayah  Provinsi  Papua menyesuaikan dengan karakteristik yang khas dalam penggunaan istilah-istilah kepemerintahannya. Salah satu terminologi yang khusus tersebut adalah penggunaan nama kampung sebagai subtitusi atas istilah desa yang banyak digunakan di wilayah lain. Dalam konteks ini, seluruh istilah yang digunakan  dalam  Undang-Undang  Desa  juga  dapat  diimplementasikan  dalam  Pemerintahan Kampung di Provinsi Papua. Salah satu yang menjadi tugas pemerintahan kampung dalam amanat Undang-Undang Desa tersebut adalah dengan melihat potensi lokal yang ada dan menggunakannya untuk  peningkatan  kesejahteraan  kampung  (Attamimi  dkk.,  2022).  Oleh  sebab  itu,  maka pembangunan  masyarakat  kampung  memiliki  urgensi  yang  penting  untuk  dilakukan.  Model pembangunan  masyarakat  kampung  selama  ini  berupaya  untuk  memperkuat  kemampuan masyarakat  yang  dikenal  dengan  istilah  pemberdayaan  masyarakat  (Sudaryat  et  al.,  2023). Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai bentuk partisipasi masyarakat desa untuk membebaskan diri dari ketergantungan mental maupun fisik (Rahmat & Mirnawati, 2020). Tujuannya adalah untuk menumbuhkan  kesadaran,  kemauan  dan  kemampuan  masyarakat  dalam  mengenali,  mengatasi, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sany, 2019).
Seperti  halnya  di  Kampung  Zenegi  yang  berada  di  Kabupaten  Merauke  yang  merupakan Kampung  Lokal  dengan  penduduk  orang  asli  papua  bermata  pencaharian  berburu  dan pertanian/perkebunan mengambil hasil alam di wilayah hutan kampung. Permasalahannya adalah penjualan hasil buruan dan tangkapan masyarakat tersebut masih bergantung pada para tengkulak yang menetapkan harga jauh dibawah harga pasar. Sehingga, masyarakat memperoleh pendapatan yang  tidak  sesuai.  Oleh  sebab  itu,  Badan  Usaha  Milik  Desa/Kampung  menjadi  sebuah  solusi alternatif untuk tempat mengelola hasil buruan dan tangkapan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  analisis  situasi,  observasi  dan  diskusi  dengan  mitra,  teridentifikasi permasalahan-permasalahan  utama  yang  perlu  diselesaikan:        1)  aspek  Pendirian  BUMK,  yaitu mitra  masih  belum  mempunyai  BUMK  dan  belum  memiliki  AD/ART  BUMK  serta  Raperkam tentang  Pendirian  BUMK.  Pada  tahap  ini  Kampung  Zenegi  memerlukan  pendampingan  dalam proses pendirian BUMK; 2) aspek Sumber Daya Manusia (SDM) BUMK. Kurangnya pengetahuan dan  keterampilan  mitra  dalam  hal  pembentukan  BUMK  ditunjukkan  dari  lambatnya  proses pembentukan BUMK tersebut; 3) Penggalian Potensi Ekonomi Kampung. Potensi Kampung Zenegi sudah terlihat dengan potensi bentang alam yang mampu menjadi karakteristik Kampung Zenegi. Namun, aparat Kampung masih terkendala pemetaan potensi dan inovasi potensi (Syahruddin et al., 2023). Pemetaan ini tidak terbatas melihat potensi positif tetapi juga termasuk hal-hal yang bersifat
negatif  yang  dapat  mempengaruhi  keadaan  suatu  kampung.  Perlu  perhatian  yang  cukup  intens berkaitan  dengan  potensi  lokalistik  kampung  untuk  mengeliminasi  rendahnya  surplus  kegiatan perekonomian desa (Humana, 2018).
Pentingnya  BUMK  dalam  peningkatan  perekonomian  kampung  dibuktikan  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tedi  yang  menunjukkan  bahwa  BUMK  di  Desa  Sidoasri  sudah berjalan  sesuai  dengan  tujuan  pembentukan  BUMK  dan  mampu  membantu  meningkatkan perekonomian desa (Humana, 2018). Selanjutnya hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ihsan dan  Setiyono menunjukkan  bahwa  BUMK  Gerbang  Lentera  merupakan  salah  satu  BUMK  yang pengelolaannya sudah baik dengan terciptanya berbagai unit usaha. Faktor yang mendukung adalah sumber daya yang tersedia, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dukungan pemerintah serta adanya  kerjasama  dengan pihak ketiga  (Winahyu & Samsuryaningrum,  2022). Faktor  yang  juga penting dalam pembentukan BUMK adalah legitimasi dan payung hukum pembentuk BUMK. Ini sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Ridlwan  yang  menunjukkan  bahwa pembentukan  BUMK  sebagai  lembaga  perekonomian  desa  memiliki  landasan  hukum  yang  kuat (Ridlwan,  2013).  Peraturan  yang  mendasari  pembentukan  BUMK  terdiri  dari  undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan yang paling penting adalah peraturan desa. Peraturan desa tentang BUMK dapat disesuaikan dengan keadaan dan kekhasan desa masing-masing.
Problematika  dalam  pelaksanaan  kebijakan  Badan  Usaha  Milik  Kampung  adalah  mengenai belum  adanya  pemanfaatan  terhadap  potensi  Kampung  yang  sejatinya  memiliki  komoditas  hasil buruan  dari  alam  sekitar  yang  sangat  kaya  dan  beragam,  akan  tetapi  masih  belum  dapat dimanfaatkan  secara  baik  oleh  elemen  dalam  Pemerintah  Kampung.  Hal  itu  terjadi  karena masyarakat belum memiliki wadah yang dapat menampung dan mengakomodir perputaran ekonomi dalam  konteks  perdagangan  hasil  jual  beli,  dimana  masyarakat  masih  melakukan  cara-cara tradisional  dengan  memasarkan  komoditas  hasil  buruannya  secara  individual.  Kemudian,  belum adanya sosialisasi tentang BUMK kepada pemerintah kampung sehingga Kampung Zenegi sampai saat ini belum memiliki BUMK.

## 2. METODE
Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra  maka  salah  satu  solusi  yang  dapat  dilakukan  adalah  membekali  pengetahuan  tentang manajemen  usaha  kepada  masyarakat  Kampung  Zenegi  dalam  bentuk  kegiatan  pelatihan  dan pendampingan kepada masyarakat dan aparat kampung yang menghasilkan hubungan timbal balik adalah dengan melakukan pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Seluruh kegiatan direncanakan  akan  dilaksanakan  dalam  waktu  6  (Enam)  bulan  yaitu  dari  bulan  Juni-November 2022, yang meliputi beberapa tahapan:
1. Persiapan Kelengkapan Kegiatan
Dalam tahapan ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, di antaranya:
a. Mempersiapkan  tempat  pelaksanaan  pelatihan,  yaitu  dengan  mempersiapkan  aula pertemuan beserta peralatan penunjang sebagai peralatan utama dalam pelatihan tersebut.
b. Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pelatihan.
c. Mempersiapkan media presentasi interaktif yaitu slide presentasi yang dibuat oleh trainer termasuk infocus /LCD  Proyektor  dan  materi  pendukung  lainnya  yang  akan  dibutuhkan
oleh  peserta,  seperti  training  kit  (nametag,  daftar  hadir,  dan  sertifikat),  memastikan kelengkapan konsumsi, dan berkas pendukung lainnya.
d. Pembuatan modul  yang  akan  digunakan  dalam  pelatihan.  Modul  yang dimaksud  dibuat oleh panitia pelaksana ( trainer ) dengan cakupan berupa materi-materi yang akan diberikan dalam pelatihan. Modulnya dibuat dalam bentuk tutorial dan teori dengan maksud untuk memudahkan peserta dalam pemahaman materi.
2. Pelaksanaan Pelatihan
Dalam pelatihan ini, peserta akan didata ulang berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat  pendaftaran.  Sebelum  pelatihan  dimulai,  masing-masing  peserta  diberi  alat  tulis  serta modul  pelatihan.  Peserta  akan  diberi  pengetahuan  mengenai  bagaimana  memanage  sebuah usaha  dari  perencanaan  produksi,  pengolahan,  peningkatan  mutu  hingga  penggunaan  SDM, serta konsep penjualan dan konsep promosi.
3. Pelaksanaan Follow Up
Satu minggu setelah pelatihan akan dilakukan peninjauan ke lokasi mitra untuk mengecek progres dari usaha yang mereka lakukan. Di samping itu untuk mengkonfirmasi kendala yang dihadapi  oleh  para  pelaku  usaha  dalam  mengaplikasikan  model  manajemen  usaha  dengan membentuk  BUMK.  Kegiatan  ini  merupakan  pendampingan  kepada  pelaku  usaha  dan masyarakat oleh tim pelaksana. Proses evaluasi akan dilakukan seminggu berikutnya, dan satu bulan ke depan, untuk mengetahui produktivitas masyarakat setelah mengikuti pelatihan ini.
Metode  Pendekatan  yang  ditawarkan  untuk  menyelesaikan  persoalan  mitra  yang  telah disepakati  bersama  adalah  mengadakan  sosialisasi,  ceramah,  diskusi,  dan  tanya  jawab, membentuk BUMK serta pelatihan ( workshop ) pada mitra.
Pada kegiatan ini mitra memberikan partisipasi dalam bentuk:
a. mengkoordinir masyarakat yang akan dilatih;
b. mempersiapkan tempat untuk sosialisasi dan workshop ; dan
c. mempersiapkan dan memfasilitasi sarana prasarana yang dibutuhkan.
Langkah  evaluasi  pelaksanaan  dan  keberlanjutan  program  di  lapangan  setelah  kegiatan  PDM dilaksanakan  adalah  tim  pelaksana  melakukan  evaluasi  terhadap  kompetensi  masyarakat  untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang diberikan selama pelatihan dapat membantu mitra dalam meningkatkan kompetensi dalam menyelesaikan persoalan. Langkah yang dilakukan adalah dengan cara  menyebar  kuesioner  kepada  mitra  guna  mendapat  umpan  balik  dari  mitra,  sebagai  bahan evaluasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemahaman  tentang  BUMK  Dari  data  yang  dianalisis,  sekitar  80%  responden  memiliki pemahaman yang baik tentang BUMK dan kegunaannya dalam pengembangan potensi kampung. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kampung telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang konsep BUMK dan manfaatnya dalam mengembangkan usaha dan potensi lokal. Namun, sekitar 15% responden masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait konsep BUMK dan manfaatnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan menyeluruh kepada kelompok ini guna memastikan pemahaman yang konsisten di antara seluruh anggota kampung.
Dalam  hasil  evaluasi,  sekitar  90%  responden  menyatakan  motivasi  untuk  bergabung  dengan BUMK,  terutama  untuk  memperoleh  dukungan  dalam  mengembangkan  usaha  mereka.  Hal  ini
menunjukkan tingginya minat dan keinginan masyarakat kampung untuk berpartisipasi aktif dalam BUMK  sebagai  sarana  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  dan  memajukan  potensi kampung.  Namun,  sekitar  10%  responden  tidak  memiliki  motivasi  yang  kuat  untuk  bergabung dengan BUMK dan membutuhkan informasi dan insentif tambahan untuk mendorong partisipasi mereka.  Dalam  menghadapi  hal  ini,  perlu  dilakukan  komunikasi  yang  efektif  dan  memberikan dorongan yang lebih spesifik untuk meningkatkan tingkat partisipasi.
Mayoritas responden (sekitar 85%) menyampaikan harapan bahwa BUMK akan memberikan akses  ke  modal  usaha,  pelatihan,  dan  pendampingan  dalam  mengembangkan  usaha  mereka. Harapan  ini  mencerminkan  kebutuhan  yang  mendesak  dalam  mendapatkan  dukungan  untuk mengembangkan  usaha  secara  berkelanjutan.  Selain  itu,  sekitar  15%  responden  juga  berharap bahwa  BUMK  dapat  berperan  sebagai  penghubung  dengan  pihak  eksternal  dan  membantu mempromosikan  produk  dan  potensi  kampung  secara  lebih  luas.  Hal  ini  menunjukkan  adanya kesadaran akan pentingnya kolaborasi dengan pihak eksternal dan memanfaatkan jaringan yang ada untuk  memperluas  pasar  dan  meningkatkan  visibilitas  kampung.Hasil  evaluasi,  responden menyoroti beberapa kebutuhan kampung yang dapat diangkat melalui BUMK. Beberapa kebutuhan tersebut  antara  lain  adalah  infrastruktur  yang  memadai,  akses  ke  pasar,  pelatihan  keterampilan, pembiayaan, dan promosi pariwisata. Selain itu, responden juga mengidentifikasi potensi kampung yang perlu dikembangkan, seperti potensi wisata, produk lokal
Dalam  laporan  kemajuan  saat  ini  maka  hasil  yang  telah  dicapai  pada  kegiatan  Pengabdian Kegiatan  pertama  diawali  dengan  survey  awal  dan  persiapan  pelaksanaan  pengabdian.  Kegiatan suvey awal ini yang dilakukan 30 Agustus 2022. Tujuannya adalah guna untuk  mencari keterangan secara  faktual  serta  melakukan  evaluasi  terhadap  hal  yang  di  temui  dari  masyarakat  kampung Zanegi.Pengantaran  surat  /  undangan  pelaksanaan  pengabdian  Tanggal  28  Oktober  2022  kepada Kepala  Distrik  Tanah  Miring  dan  Kepala  Kampung  Zanegi  sebagai  Mitra,  untuk  meminta  ijin kegiatan  sosialisasi  tentang  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Kampung  (BUMK)  Untuk mengangkat Potensi Kampung menuju Desa Mandiri, maka dilakukan sosialisasi dan diskusi awal dengan kepala Distrik Tanah Miring dan Kepala Kampung Zanegi berserta Aparatur pemerintahan kampung guna untuk persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Dari hasil kegiatan wawancara dan diskusi awal dengan Distrik Tanah Miring dan Kepala Kampung Zanegi berserta  Aparatur  pemerintahan  kampung  maka  dijelaskan  bahwa  permasalahan  yang  dialami masyarakat di kamoung Zanegi yaitu belum adanya Badan usaha milik Kampung Zanegi. Dengan terbentukan  BUMK  diharapkan  dapat  meningkatkan  pendapataan  rumah  tangga  masayarakat kampung  dengan  memanfaatkan  pengelolahan  hasil-hasil  produksi  sumberdaya  alam  dari mayarakat kampung Zanegi melalui satu pintu.
Masyarakat  Kampung  Zanegi  membutuhkan  pencerahan  dan  pengetahuan  dasar  tentang pembentukan  badan  usaha  milik  kampung  dengan  cara  sosialisasi  dan  diskusi  langsung  dengan Aparatur dan masayarakat kampung. Oleh karena dengan adanya permasalah yang di temukan dari penjelasan diskusi awal tersebut maka tim pengabdian kepada masyarakat merancang dan membuat program-program  pengabdian  kepada  masyarakat  seperti  sosialisasi  pembentukan  badan  usaha milik  kampung.  Selanjutnya  adalah  publikasi  dari  kegiatan  awal  yaitu  survei  dan  persiapan pelaksaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  akan  dilaksanakan  kepada  masayarakat kampung Zanegi.
Persiapan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dari  hasil  koordinasi  awal,  maka  tim mempersiapkan  materi  sosialisasi  dengan  memperhatikan  usulan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan mitra dalam hal ini Kampung Zanegi Distrik Tanah Miring, selain mempersiapkan materi yang akan disampaikan tim juga melakukan pembekalan dengan mahasiswa sebagai tim pendamping untuk
mempermudah pelaksaan sosialisasi. Materi yang disampaikan pada saat sosialisasi yaitu mengenai pembentukan  badan  usaha  milik  kampung  beserta  peraturan  pembentukan  badau  usaha  milik kampung. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 03 November 2022 di Kampung Zanegi Distrik  Tanah  Miring  dimana  Pelaksanaan  sosialisasi  di  awali  dengan  penyampaian  umum  dari ketua tim tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan kepada peserta yang kemudian dilanjutkan  dengan  pemberian  kata  sambutan  oleh  kepala  Kampung  Zanegi  sekaligus  membuka kegiatan dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini  dilaksanakan  Balai  Kampung  Zanegi  yang  di  hadiri  29  masayakat  dan  Pemateri dalam hal ini sebagai kepala kampung Zanegi.
Gambar 1. Sidang pembentukan BUMK
Di sebuah kampung yang memiliki potensi dan sumber daya yang kaya(Jakiyudin et al., 2023), masyarakatnya  memiliki  keinginan  yang  kuat  untuk  mengembangkan  kampung  mereka  menuju desa mandiri. Mereka menyadari bahwa untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kerja sama dan upaya bersama dalam mengoptimalkan potensi yang ada. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan  membentuk  Badan  Usaha  Milik  Kampung  (BUMK)  yang  dapat  menjadi  wadah  bagi masyarakat untuk mengelola usaha dan memajukan potensi kampung. Namun, dalam melangkah menuju pembentukan BUMK, diperlukan pemahaman yang jelas tentang konsep BUMK, manfaat yang  dapat  diperoleh,  serta  langkah-langkah  yang  perlu  diambil  dalam  proses  pembentukannya. Oleh  karena  itu,  sebuah  diskusi  penting  diadakan  untuk  mengumpulkan  pemikiran,  ide,  dan masukan dari masyarakat kampung serta stakeholder terkait.
Diskusi  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Kampung  (BUMK)  untuk  Mengangkat  Potensi Kampung  Menuju  Desa  Mandiri  merupakan  forum  interaktif  yang  bertujuan  untuk  memberikan pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  BUMK,  membangun  kesadaran  dan  motivasi  dalam partisipasi  masyarakat,  serta  merumuskan  langkah-langkah  konkret  dalam  mewujudkan  desa mandiri. Diskusi ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan masyarakat kampung, tokoh  masyarakat,  perwakilan  dari  lembaga  pemerintah  terkait,  akademisi,  praktisi  usaha,  dan pemangku  kepentingan  lainnya.  Dalam  diskusi  ini,  akan  disajikan  informasi  mengenai  konsep BUMK,  manfaatnya  dalam  pengembangan  potensi  kampung,  persyaratan  keanggotaan,  proses
pembentukan,  pengelolaan  keuangan,  kolaborasi  dengan  pihak  eksternal,  serta  upaya  promosi produk dan potensi kampung.
Melalui  diskusi  ini,  diharapkan  masyarakat  kampung  dapat  mendapatkan  pemahaman  yang lebih baik tentang peran dan potensi BUMK dalam mengembangkan kampung mereka. Selain itu, diskusi  ini  juga  menjadi  kesempatan  untuk  memperoleh  masukan,  ide,  dan  solusi  dari  peserta diskusi  yang  dapat  menjadi  landasan  dalam  merancang  rencana  aksi  yang  konkret  dan berkelanjutan. Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, diskusi ini diharapkan menjadi awal yang baik untuk mendorong pembentukan BUMK dan mengangkat potensi kampung menuju desa mandiri yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat kampung.
Gambar 1. Diskusi musyawarah pembentukan BUMK
Materi yang disampaikan yaitu pembentukan badan usaha milik kampung. Dalam kegiatan ini terlihat bahwa para peserta sangat antusias dalam mendengarkan penjelasan dari pemateri terlihat dari  kehadiran  masarakat  kampung  yang  telah  berada  di  ruangan  balai  kampung  sebelum kedatangan tim sampai kepada saat pemberian materi peserta juga aktif dalam melakukan proses diskusi dan memberikan pertanyaan kepada tim dan pemateri. Berikut adalah materi-materi yang disampaikan dan pemateri dalam acara pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk mengangkat potensi kampung menuju desa mandiri
Tabel 1. Materi dan pemteri dalam kegiatan pembantukan BUMK No. Materi yang Disampaikan Pemateri 1. Pengenalan tentang BUMK dan tujuannya Narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 2. Manfaat dan keuntungan menjadi anggota BUMK Perwakilan BUMK yang sudah sukses 3. Proses pembentukan BUMK dan persyaratan keanggotaan Tim Pendamping Desa 4. Pengelolaan keuangan dan aspek perpajakan dalam BUMK Ahli keuangan atau akuntan 5. Pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan usaha Ahli pelatihan dan pengembangan usaha 6. Peran BUMK dalam memperoleh akses ke modal usaha Perwakilan lembaga keuangan atau investor
7. Kolaborasi dan kemitraan dengan pihak eksternal Perwakilan dari instansi terkait dan komunitas lokal
8. Pemasaran dan promosi produk kampung Ahli pemasaran atau perwakilan industri kreatif 9. Pengembangan pariwisata dan potensi wisata kampung Pakar pariwisata atau perwakilan Dinas Pariwisata 10. Penutup dan kesimpulan Moderator  acara  atau  perwakilan  BUMK  yang sukses
Dalam hal peran pelayanan BUMK, diketahui terdapat perbedaan layanan antara BUMK dan lembaga  keuangan  mikro  lainnya  di  desa.  Pelayanan  BUMK  lebih  menitikberatkan  kemudahan dengan  asas  kekeluargaan  dan  kepercayaan  untuk  para  nasabahnya.  Sedangkan  pada  lembaga keuangan mikro lain, proses pinjaman harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur, tanpa ada pengecualian. Selain itu ditemukan bahwa layanan di BUMK dilaksanakan dengan profesional dan  fleksibel,  prosedur  yang  digunakan  lebih  ringkas  sehingga  tidak  membebani  nasabahnya, kemudahan–kemudahan  pada  persyaratan  pinjamannya  serta  tingkat  bunga  yang  relatif  rendah (Hawa dkk., 2022).
Dalam hal Peran Keuntungan BUMK, ditemukan bahwa keuntungan atau pendapatan BUMK juga dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima dari usaha BUMK yang lain seperti usaha-usaha riil yang dikelola oleh BUMK tersebut. Usaha BUMK pun dapat dibentuk sesuai potensi yang ada didesa,  sehingga  dapat  memaksimalkan  keunggulan  dan  keuntungan  (Utami  dkk.,  2019). Perkembangan  usaha  riil  BUMK  ini  pun  berdampak  pada  masyarakat  sekitar,  usaha  ini  dapat menjadikan sumber penghasilan bagi beberapa masyarakat yang mengelola usaha-usaha BUMK. Peningkatan  Pelayanan,  Keuntungan  dan  Keberlanjutan  BUMK  memiliki  pengaruh  dalam Peningkatan  Perekonomian  Desa.  Pelayanan  yang  dilakukan  BUMK  dapat  meningkatkan produktivitas para nasabahnya karena untuk mendapatkan pinjaman tidak diperlukan waktu yang lama dan proses yang berbelit-belit (Ladung & Syukri 2022). Pada akhirnya produksi dapat segera dilakukan setelah bahan telah dibeli menggunakan uang pinjaman dari BUMK tersebut.
Dalam hal peran Akuntabilitas BUMK diketahui bahwa strategi manajemen aset (peningkatan akuntabilitas)  yang  telah  dilakukan  BUMK  telah  berkontribusi  sekaligus  dapat  meningkatkan pendapatan desa (Rahmawati, 2022). Selain itu, BUMK sudah dapat mewadahi program-program bantuan  lainnya  yang  didapat  dari  pemerintah  dan  membantu  mewadahi  dana-dana  program pemerintah  yang  masuk  ke  desa  secara  tidak  langsung  akan  turut  menjaga  aset  desa.Melalui program  BUMK  ini  telah  menyumbang  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  di  mana  strategi  yang dilakukan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa. Sebagian besar BUMK yang membawa  dampak  yang  positif,  contohnya  yaitu  dapat  mewadahi  program-program  bantuan pemerintah, menjaga aset-aset program yang ada serta menjaga aset desa itu sendiri.
Meningkatnya  PADes  tersebut,  ditemukan  masih  terdapat  beberapa  hambatan  dalam pengelolaannya. Faktor penghambat dari segi manajemen aset yang dilakukan oleh BUMK, yaitu mengenai  kesulitan  dalam  melakukan  perkembangan  usaha  baru,  terbatasnya  inovasi  dalam mengembangkan  produk  lokal,  kurangnya  sarana  dan  prasarana,  rendahnya  pengawasan  dari Pemerintah  Daerah  (Ibrahim  et  al., 2019).  Hasil  pengabdian  ini ditemukan  bahwa  Peran  BUMK terutama  Peran  BUMK  terkait  Aspek  Ketaatan  pada  Peraturan  Perundang-Undangan  dinilai berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Masyarakat khususnya dalam hal Kemampuan dalam Pengolahan  Potensi  Desa  Sesuai  Dengan  Kebutuhan  Masyarakat.  Pengelolaan  BUMK  telah dilakukan sesuai standar operasional, pelaporan keuangan, pelayanan, pembagian SHU, penetapan bunga dan standar persyaratan peminjaman dana telah dilaksanakan sesuai peraturan.
Namun,  terlepas  dari  capaian  tersebut,  dalam  pelaksanaannya  masih  terjadi  ketidakpahaman masyarakat tentang maksud dan tujuan didirikannya BUMK ini. BUMK yang harusnya berperan sebagai  stimulan  untuk  menumbuhkembangkan  swadaya  masyarakat,  justru  menjadi  tempat bergantung  oleh  segelintir  masyarakat  yang  mengharapkan  dana  hibah  dari  pemerintah  dan mengganggap  dana  tersebut  tidak  perlu  dikembalikan  karena  merupakan  hibah  dari  pemerintah (Senjani,  2019).  Stabilitas  pendapatan  BUMK  tidak  selalu  baik,  terkadang  banyak  masalah bermunculan  seiring  dengan  perkembangannya,  Mulai  dari  masalah  di  program  simpan  pinjam, sampai  pada  usaha  riil  BUMK.  Banyaknya  kredit macet  juga  dialami  mayoritas  BUMK,  namun mengingat BUMK membawa misi sosial dari pemerintah, tidak ada target ketepatan waktu dalam pengembalian modal usaha (dana pinjaman) seperti pada lembaga keuangan pada umumnya.
Selain  masih  ditemukannya  pola  pikir  masyarakat  yang  kurang  baik,  yang  membuat  tingkat pengembalian dana menurun. Terkadang, terjadi juga kesalahpahaman antara pemerintah dengan pengelola BUMK, yang menyebabkan berbagai masalah seperti kesalahan penggunaan dana hingga dana yang hilang karena sebab-sebab tertentu. Kesalahan prosedural pasti pernah dialami BUMK dikarenakan  penyaluran  dana  yang  kurang  tepat  sasaran,  sehingga  nasabah  tidak  dapat mengembalikan dana pinjaman dan hasilnya banyak program tidak dapat berkembang dan mati di tengah jalan.

## 4. SIMPULAN
Bagian Kegiatan pangabdian ini untuk memberikan dampak terbentuknya Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Zenegi Sesuai dengan Undang-Undang Desa yang mengamanatkan kepada desa  untuk  mampu  mengelola  potensi  daerahnya  agar  dapat  menjadi  kampung  mandiri. Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dan pelatihan serta peningkatan pemahaman masyarakat  kampung  dalam  pengelolannya  di  Kampung  Zenegi  yang  menjadi  mitra  tersebut menjadi  solusi  sebagai  upaya  mengembangkan  potensi  lokal  masyarakat  kampung  menuju Kampung Mandiri. Analisis situasi terkait pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk  mengangkat  potensi  kampung  menuju  desa  mandiri.  Sebagian  besar  masyarakat  kampung memiliki pemahaman yang baik tentang BUMK dan kegunaannya dalam pengembangan potensi kampung. Namun, masih ada sebagian kecil responden yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait konsep BUMK dan manfaatnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memberikan informasi  yang  jelas  dan  menyeluruh  kepada  seluruh  masyarakat  kampung  untuk  memastikan pemahaman yang konsisten. Tingginya minat dan motivasi masyarakat kampung untuk bergabung dengan BUMK merupakan aspek positif dalam upaya mengangkat potensi kampung menuju desa mandiri.  Namun,  terdapat  sebagian  responden  yang  tidak  memiliki  motivasi  yang  kuat  untuk bergabung. Oleh karena itu, perlu dilakukan komunikasi yang efektif dan memberikan insentif yang relevan untuk mendorong partisipasi lebih lanjut dari kelompok ini. Mayoritas masyarakat kampung memiliki  harapan  bahwa  BUMK  akan  memberikan  akses  ke  modal  usaha,  pelatihan,  dan pendampingan dalam mengembangkan usaha mereka. Harapan ini mencerminkan kebutuhan yang mendesak dalam mendapatkan dukungan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Selain itu,  terdapat  pula  harapan  bahwa  BUMK  dapat  berperan  sebagai  penghubung  dengan  pihak eksternal dan membantu mempromosikan produk dan potensi kampung secara lebih luas. Hal ini menunjukkan  adanya  kesadaran  akan  pentingnya  kolaborasi  dan  pemasaran  yang  efektif  dalam mengangkat  potensi  kampung.  Responden  mengidentifikasi  beberapa  kebutuhan  kampung  yang dapat  diangkat  melalui  BUMK,  seperti  infrastruktur  yang  memadai,  akses  ke  pasar,  pelatihan
keterampilan, pembiayaan, dan promosi pariwisata. Selain itu, terdapat pula potensi kampung yang perlu  dikembangkan,  seperti  potensi  wisata,  produk  lokal,  dan  sektor  usaha  lainnya.  Dengan memperhatikan  kebutuhan  dan  potensi  tersebut,  BUMK  dapat  berperan  dalam  mengidentifikasi program dan strategi pengembangan yang sesuai untuk mencapai tujuan desa mandiri.

## REFERENSI
Attamimi, Y., Lamba, R. A., & Kuddy, A. (2022). Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, dan Disiplin  Kerja  terhadap  Kinerja  Aparatur  Pemerintah  Desa  di  Kampung  Tobati,  Kampung Tohima  Soroma,  Kampung  Nafri,  dan  Kampung  Enggros. Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah Indonesia, 7 (2), 2561–2587.
Hawa, S., Sokarina, A., & Suryantara, A. B. (2022). Peran Bumdes Maria Maju Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi (Studi Kasus Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima). Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 1 (2), 235–243.
Humana,  M.  N. (2018). Pengelolaan  badan  usaha  milik  desa (BUMDES)  dalam  pengembangan enterpreneurship  masyarakat  desa  berdasarkan  UU  No.  06  tahun  2014 .  Universitas  Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Ibrahim,  I.,  Sutarna,  I.  T.,  Abdullah,  I.,  &  Kamaluddin,  K.  (2019).  Faktor  penghambat  dan pendukung  Badan  Usaha  Milik  Desa  pada  kawasan  pertambangan  emas  di  Sumbawa  Barat. Sosiohumaniora, 21 (3), 349–354.
Jakiyudin, A. H., Yusuf, M., Iribaram, S., Nawir, M. S., & Muhandy, R. S. (2023). Pemberdayaan Mama-Mama  Melalui  Produk  Abon  Ikan  Lilinta  (ABOLI)  Berbasis  Industri  Rumahan  Di Kampung  Lilinta,  Distrik  Misool  Barat,  Kabupaten  Raja  Ampat. Jurnal  Pengabdian  Pada Masyarakat, 8 (2), 275–284.
Ladung,  F.,  &  Syukri,  F.  (2022).  Pemetaan  Potensi  Desa  Sebagai  Koorbisnis  Bumdes  dalam Meningkatkan Perekonomian Desa (Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang). Jurnal Mirai Management, 7 (2), 256–265.
Mustanir,  A.,  Sellang,  K., &  Ali,  A.  (2019).  Peranan  Aparatur  Pemerintah  Desa  Dan  Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Clean Goverment, 2 (1), 67–84.
Nugroho, A. C. (2009). Kampung kota sebagai sebuah titik tolak dalam membentuk urbanitas dan ruang  kota  berkelanjutan. Rekayasa:  Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Teknik  Universitas  Lampung, 13 (3), 210–218.
Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 6 (1), 62–71.
Rahmawati,  S.  M.  (2022). Peran  Perangkat  Desa  Dalam  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa Gumpang  Jaya  Kecamatan  Babussalam  Kabupaten  Aceh  Tenggara .[Skripsi].  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Sany, U. P. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur’an. Jurnal Ilmu Dakwah, 39 (1), 32–44.
Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen pada Bumdes dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2 (1), 23–40.
Sudaryat,  Y.,  Febriyanti,  L.,  Riyani,  A.,  Sudiyat,  R.,  Kuslan,  K.,  &  Rhamadianto,  M.  I.  (2023). Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan Obat Tradisional dari Pemanfaatan Bahan Lokal Desa Ciater. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 8 (2), 302–309.
Syahruddin, S., Tambaip, B., Tjilen, A. P., Riyanto, P., Jalal, N., Moento, P. A., Prasetya, M. N., & Enala,  S.  H.  (2023).  Membangun  Karakter  Positif  dan  Kepemimpinan  Masyarakat  Melalui Program  Pemberdayaan  di  Merauke. KALANDRA  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat, 2 (3), 95–105.
Utami,  K.  S.,  Tripalupi,  L.  E.,  &  Meitriana,  M.  A.  (2019).  Peran  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  dalam  peningkatan  kesejahteraan  anggota  ditinjau  melalui  kewirausahaan  sosial. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, 11 (2), 498–508.
Winahyu,  P.,  &  Samsuryaningrum,  I.  P.  (2022).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kinerja Karyawan BUMDES Di Kabupaten Jember. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia, 8 (1), 1–11.