Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 270-282 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA
Alamsyah Podungge, Elfrida Ratnawati Gultom Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia alamsyahpodungge17@gmail.com , elfrida.r@trisakti.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum anak sebagai  saksi dalam  perkara tindak pidana dan Untuk mengetahui apakah Keterangan saksi anak dijadikan sebagai alat bukti oleh hakim dalam memutus perkara pidana. Metode peneltian yang digunakan oleh peneliti adalah metode Penelitian  yuridis-normatif  (normative  legal  research)  dengan  pendekatan  undang-undang  (statute approach)  dan  pendekatan  konsep  (conceptual  approach).  Sedangkan,  tekhnik  pengumpulan  bahan hukum  melalui  studi  kepustakaan  (library  research).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  (1) Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana telah diakui secara sah dalam KUHAP maupun UU  SPPA  namun  tidak  dapat  diambil  sumpah  atau  janji  dalam  memberikan keterangan, karena itu keterangan  mereka  hanya  dipakai  sebagai  petunjuk  atau  tambahan  alat  bukti  sah  lainnya  ataupun menambah  keyakinan  hakim.  (2) Bentuk  Perlindungan  Hukum  terhadap Anak  sebagai  Saksi  dalam Perkara  Pidana  setidaknya  memuat  dua hal  yang  pertama,  jaminan  keselamatan,  baik  fisik,  mental, maupun sosial dan kedua hak untuk mendapatkan pendampingan.
Kata kunci: analisis hukum, anak di bawah umur, saksi

## ABSTRACT
The purpose of this study is to find out the legal standing of children as witnesses in criminal acts and to find out whether the statements of children as witnesses are used as evidence by judges in deciding criminal  cases.  The  research  method  used  by  researchers  is  a  juridical-normative  research  method (normative  legal  research)  with  a  statutory  approach  (statute  approach)  and  the  concept  approach (conceptual  approach)  Meanwhile,  the  technique  of  collecting  legal  materials  is  through  library research (library research).The results of this study indicate that: (1) The legal standing of children as witnesses in criminal cases has been legally recognized in the Criminal Code Procedure and the Law of Juvenile Criminal Justice System but cannot be taken an oath or promise in providing information. Therefore, their statements are only used as instructions or additional legal evidence or to support the judge's confidence. (2) The form of legal protection for children as witnesses in criminal cases must at least  contain  two  things,  firstly,  security  guarantees  in  physical,  mental,  and  social  aspects,  and secondly, the right to get assistance.
Keywords: legal analysis, underage children, witnesses.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Alamsyah Podungge, Elfrida Ratnawati Gultom: Analisis Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Saksi Tindak Pidana

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tenang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak,  menjelaskan  bahwa  tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara harus dilakukan secara berkelanjutan dan terarah untuk melindungi hak-hak anak. Serangkaian tindakan ini harus  dilakukan  untuk  memastikan  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  yang optimal secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menciptakan  kehidupan  yang  terbaik  bagi  anak-anak  dan  mempersiapkan  mereka sebagai  generasi  penerus  bangsa  yang  potensial,  kuat,  dan  memiliki  semangat nasionalisme yang didasarkan pada akhlak mulia dan nilai-nilai Pancasila, serta tekad yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara 1 .
Mewujudkan hak dan perlindungan hukum bagi anak sebagai bentuk kebebasan anak  dalam  mencapai  kesejahteraannya  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peranan yang sangat besar dalam kelangsungan hidup suatu bangsa. Kesejahteraan dan martabat anak-anak harus dijaga  agar  bangsa  ini  dapat  maju  dan  menjadi  kuat  di  masa  depan.  Dalam  sidang pengadilan,  proses  pemeriksaan  dan  pembuktian  memiliki  peranan  yang  sangat penting. Pembuktian harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan alat bukti yang diperbolehkan  oleh  undang-undang  sehingga  hakim  dapat  menentukan  apakah terdakwa bersalah atau tidak. 2
Prosedur  pembuktian  dalam  Hukum  acara  pidana  memiliki  tujuan  untuk menemukan  kebenaran  materi  atau  kebenaran  sebenarnya.  Hal  ini  dilakukan  untuk menentukan  apakah  seseorang  yang  dihadapkan  di  persidangan  bersalah  atau  tidak atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Menurut pasal 184 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah adalah:
a. Keterangan Saksi,
b. Keterangan Ahli,
c. Surat,
1 Fitzjave N. B. Sumampouw, Pemeriksaan Perkara Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. jurnal : Lex Crimen Vol. 8 No. 1, Januari 2018, 17.
2 Yahya  Harahap,  2009,  “Pembahasan  permasalahan  dan  penerapan  KUHAP  pemeriksaan  sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali” Sinar Grafika, Jakarta, 273.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Alamsyah Podungge, Elfrida Ratnawati Gultom: Analisis Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Saksi Tindak Pidana
d. petunjuk,
e. Keterangan Terdakwa.
Keterangan saksi memegang peran penting dalam membuktikan perkara pidana. Hal ini terlihat dari penempatannya pada Pasal 184 KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan  saksi  adalah  alat  bukti  utama.  Keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti dimaksudkan untuk menjelaskan suatu perkara yang sedang diperiksa dengan harapan memberikan  keyakinan  pada  hakim  bahwa  peristiwa  pidana  tersebut  benar-benar terjadi dan terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut.
Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan bahwa :
“Saksi  adalah  orang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”
Pada Agustus 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) memperluas definisi saksi yang terdapat  di  dalam  KUHAP.  Setelah  putusan  tersebut,  definisi  saksi  dan  keterangan saksi menjadi lebih luas karena tidak lagi terbatas pada orang yang harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung. Keterangan saksi juga diperluas maknanya menjadi  keterangan  mengenai  suatu  peristiwa  pidana  yang  didengar,  dilihat,  dan dialami  sendiri  dengan  menyebut  alasan  pengetahuannya.  Ini  termasuk  keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat, dan mengalami suatu peristiwa pidana. Dengan demikian,  keterangan  dari  orang  yang  meskipun  tidak  melihat,  mendengar,  dan mengalami suatu peristiwa dapat menjadi saksi dan dapat pula digunakan dalam proses hukum  Memiliki  nilai  sebagai  bukti  keterangan  saksi  jika  keterangan  yang disampaikan relevan dengan perkara yang sedang diproses. 3
Dalam pasal 159 ayat (2) KUHAP  juga mengaskan bahwa :
“Menjadi  saksi  adalah  salah  satu  kewajiban  setiap  orang.  Orang  yang menjadi  saksi  setelah  dipanggil  ke  suatu  sidang  pengadilan  untuk memberikan  keterangan  tetapi  dengan  menolak  kewajiban  itu  ia  dapat
3 Tegar  Wira  Pambudi  dan  Ismail  Navianto,  Eny  Harjatki  “Implikasi  Yuridis  Mengenai  Saksi  dan Keterangan  Saksi  dalam  Perkara  Pidana  Setelah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  65/PUU- VIII/2010” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum  Fakultas Hukum Brawijaya. Ferbuari 2015, 14.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Alamsyah Podungge, Elfrida Ratnawati Gultom: Analisis Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Saksi Tindak Pidana
dikenakan  pidana  berdasarkan  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli”
hal  tersebut  di  tegaskan  dalam  Pasal  224  KUHP  bahwa  tidak  memenuhi  panggilan untuk  memberikan kesaksian di  pengadilan dengan sengaja dapat  dikenakan sanksi pidana.
“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya diancam:
1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan”
Isu yang dihadapi adalah bagaimana jika ada saksi dalam tindak pidana, namun anak  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  menjadi  saksi.  Pasal  160  ayat  (3)  KUHAP menegaskan  bahwa  "Setelah  identitas  saksi  diperiksa,  saksi  harus  mengucapkan sumpah  atau  janji  sesuai  dengan  agamanya  sebelum  memberikan  kesaksian." Meskipun  banyak  peraturan  yang  mengatur  anak  sebagai  saksi,  seperti  Konvensi Internasional,  Konvensi  Hak Anak  (KHA),  dan  khususnya  Undang-Undang  No.  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA).  SPPA  secara  khusus mengatur bahwa anak di bawah usia 18 tahun dapat memberikan kesaksiannya dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan terkait kasus yang dialaminya sendiri (lihat Pasal 1 Ayat 5 UU SPPA).
Salah satu contoh kasus pada  putusan Nomor:225/Pid.B/2013/PN.Gtlo dimana dalam putusan ini Saksi Laurensi Mohammad, memberikan keterangannya di bawah sumpah  padahal  usianya  masih  berumur  13  (tiga  belas)  tahun  berdasarkan  Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 7571CLT1203201001705 yang ditanda tangani oleh H. Zainudin Rahim, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo tertanggal 12 Maret 2012.
Peristiwa di atas menunjukkan bahwa partisipasi anak dalam memberikan kesaksian dalam kasus pidana bukanlah hal yang tidak mungkin, bahkan Undang-Undang Sistem Peradilan  Pidana Anak  telah  menetapkan  bahwa  saksi  anak  adalah  individu  yang belum mencapai usia 18 tahun. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga  dinyatakan  bahwa  saksi  yang  belum  mencapai  usia  15  tahun  tidak  dapat

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Alamsyah Podungge, Elfrida Ratnawati Gultom: Analisis Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Saksi Tindak Pidana
disumpah,  sehingga  jika  pengadilan  memandang  bahwa  kesaksian  anak  masih diperlukan dan anak bersedia memberikan kesaksian, maka kesaksian tersebut tetap tidak  disumpah  dan  hanya  digunakan  sebagai  panduan  bagi  hakim,  bukan  sebagai bukti  hukum  karena  anak  saksi  tidak  memenuhi  persyaratan  formal  dalam  hukum acara  pidana.  Maka  dari  itu  penulis  mengangkat  rumusan  masalah  mengenai Bagaimana Kedudukan dan perlindungan Hukum Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana.

## B. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif ( normative legal research )  dengan  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dan  pendekatan konsep  ( conceptual  approach ).  Sedangkan,  tekhnik  pengumpulan  bahan  hukum melalui  studi  kepustakaan  ( library  research ),  yakni  bahan  primer  berupa  peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan sekunderberupa konsep/teori hukum.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
1. Kedudukan hukum anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Terhadap Saksi dan  Korban  menyatakan  bahwa  memberikan  kesaksian  kepada  penyidik  harus dilakukan tanpa adanya ancaman atau tekanan apapun dari siapapun. Terkait dengan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 89 menyatakan bahwa anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua bentuk perlindungan dan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peradilan pidana anak, kedudukan anak sebagai saksi tindak pidana harus dijamin dan dibebaskan dari segala bentuk  ancaman  yang  dapat  menimbulkan  ketakutan  pada  anak  saksi  ketika memberikan kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana 4 .
4 Aprilia S. Tumbel, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan  Pidana Anak , Lex Crimen , Vol. 4, No. 5, Juli 2015, 39.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Alamsyah Podungge, Elfrida Ratnawati Gultom: Analisis Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Saksi Tindak Pidana
Sebagimana gambaran putusan Nomor:225/Pid.B/2013/PN.Gtlo dimana  Saksi anak tersebut sekaligus menjadi korban tindak pidana yang diajukan kepersidangan oleh  penuntut  umum  untuk  memberikan  kesaksiannya.  Dalam  persidangan  Sakis- Saksi yang diajukan semuanya dibawah sumpah termasuk saksi korban LAURENSI MOHAMAD  alias  YAYU  yang  masih  dibawar  umur.  Dalam  keterangannya  pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, sekitar pukul 21.00 Wita di Kel. Huangobotu, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi yang pada saat kejadian berumur 13 tahun ;
- Bahwa awalnya ada permasalahan antara saksi dengan saksi SEPTI DAI alias PEPI yang merupakan anak Terdakwa, dimana sebelumnya saksi SEPTI DAI mengirim SMS yang isinya menghina saksi, saksi kemudian menyampaikan isi SMS tersebut kepada  yang  kemudian  disampaikan  kepada  saksi  PONI  IBRAHIM,  selanjutnya saksi PONI IBRAHIM bersama dengan saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk mendamaikan  permasalahan  tersebut,  saksi  PONI  IBRAHIM  kemudian menyampaikan kepada saksi SEPTI DAI bahwa dirinya tidak boleh mengirimkan SMS yang isinya menghina saksi, permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh saksi  PONI  IBRAHIM  dengan  saksi  IRNA  TALIB  ibu  dari  saksi  SEPTI  DAI  , namun  tidak  berapa  lama  kemudian  Terdakwa  datang  ke  rumah  saksi  dan menanyakan  keberadaan  ayah  saksi,  saksi  PONI  IBRAHIM  menjawab  bahwa suaminya  tidak  berada  di  rumah  mendengar  jawaban  tersebut,  Terdakwa  yang sudah  emosi  dan  dipengaruhi  oleh  minuman  keras  langsung  melakukan penganiayaan  terhadap  saksi  dengan  cara  meninju  kearah  wajah  menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mata sebelah kiri;
Dalamkeputusan  tersebut,  untuk  membuktikan  dakwaan  penuntut  umum, diajukan  5  orang  saksi,  termasuk  2  orang  saksi  yang  masih  di  bawah  umur,  yaitu LAURENSI MOHAMAD yang berusia 13 tahun sebagai korban kekerasan dan SEPTI DAI  yang  sebaya  dengan  korban.  Dalam  pertimbangan  majelis,  ditegaskan  bahwa keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, padahal menurut hukum acara

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Alamsyah Podungge, Elfrida Ratnawati Gultom: Analisis Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Saksi Tindak Pidana
pidana  dan  sistem  peradilan  pidana  anak,  usia  anak  belum  memenuhi  syarat  untuk memberikan kesaksian yang boleh disumpah. Dengan mengacu pada fakta hukum di atas,  penulis  mencoba  untuk  mengevaluasi  kedudukan  hukum  saksi  anak  dalam perkara tindak pidana.
Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut,  penulis  merujuk  pada  dua  ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikut adalah penjelasannya:

## Menurut KUHAP
Proses penyelesaian suatu kasus pidana berdasarkan KUHAP terdiri dari empat tahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Secara umum, persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, namun ada  beberapa  jenis  persidangan  yang  tidak  menerapkan  asas  tersebut,  seperti persidangan anak dan perkara tindak pidana asusila. Dalam persidangan anak, hakim melakukan  pemeriksaan  secara  tertutup  untuk  umum,  kecuali  saat  pembacaan putusan 5 . Ketika anak korban atau saksi anak diperiksa, hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut dibawa keluar ruang sidang 6 . Hal ini berbeda dengan syarat formal saksi  dalam  Pasal  185  ayat  (1)  KUHAP.  Keterangan  saksi  yang  berisi  penjelasan tentang apa yang didengarinya, dilihatnya, dan/atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa  pidana,  baru  dapat  dijadikan  alat  bukti  apabila  keterangan  tersebut dinyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa 7 .
Pasal 171 huruf a KUHAP menyebutkan bahwa jika seorang anak yang belum mencapai usia 15 tahun memberikan keterangan tanpa mengucapkan sumpah, maka keterangannya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian  karena  tidak  memenuhi  syarat  formil.  Namun,  untuk  memenuhi persyaratan agar seorang anak dapat dijadikan saksi, ada beberapa syarat yang harus
5 Pasal 54 UU No. 11 Tahun 2012.
6 Pasal 58 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.
7 Samsul  Nurlatu,  Nixon  Wulur,SH,MH.,  Jolly  Ken  Pongoh,  SH,MH,  Kedudukan  Anak  Sebagai Pemberi Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lex Crimen , Vol. 7. No. 1. Januari-Maret 2018, 135.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Alamsyah Podungge, Elfrida Ratnawati Gultom: Analisis Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Saksi Tindak Pidana
dipenuhi.  Untuk  menguatkan  keyakinan  hakim,  keterangan  tanpa  sumpah  harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan senagai berikut: 8
a. Harus ada lebih dahulu alat bukti yang sah;
b. Sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah:
c. Adanya persesuaian antara keterangan tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah. Menurut  Pasal  185  ayat  (7)  KUHAP,  “keterangan  dari  saksi  yang  tidak disumpah, meskipun sejalan dengan keterangan lain, bukan merupakan bukti yang sah. Namun, jika keterangan tersebut sejalan dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat  digunakan  sebagai  tambahan  alat  bukti  yang  sah” 9 .  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan bahwa semua keterangan dari saksi yang tidak disumpah tidak memiliki kekuatan  pembuktian  yang  sah.  Meskipun  demikian,  keterangan  tersebut  dapat digunakan sebagai tambahan untuk memperkuat bukti yang sah.

## Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang Republik Indonesia Nomor  11 Tahun 2012 mengatur tentang tata  cara  anak-anak  yang  menjadi  korban  atau  saksi  tindak  pidana.  Pasal  89 menyatakan bahwa anak korban dan/atau anak saksi berhak atas perlindungan dan hak yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Dari  hasil  penelitian,  dapat disimpulkan bahwa peran anak sebagai  saksi  tindak pidana dalam peradilan pidana anak  harus  memastikan  bahwa  mereka  terbebas  dari  segala  bentuk  ancaman  yang dapat  membuat  mereka  merasa  takut  ketika  memberikan  kesaksian  dalam  proses peradilan pidana 10 . Perlindungan hukum bagi anak saksi tindak pidana menurut sistem peradilan pidana menyatakan bahwa anak berhak atas semua perlindungan dan hak yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  termasuk  rehabilitasi  medis  dan sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga 11 .
Pernyataan sesuai dengan ketentuan yang diatur secara spesifik dalam UU No.11 Tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  anak,  pernyataan  dari  seorang  anak  dapat diberikan di depan pengadilan dengan persyaratan bahwa usia anak tersebut di bawah
8 Ibid., 136.
9 Pasal 185 ayat (7) KUHAP.
10 Erwin Asmadi,Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020: 57-58.
11 Aprilia Tumbel, Loc.Cit.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Alamsyah Podungge, Elfrida Ratnawati Gultom: Analisis Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Saksi Tindak Pidana
18  (delapan  belas)  tahun  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (5)  untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.
Penulis menjelaskan bahwa terdapat  perbedaan  mendasar  antara  KUHAP dan UU SPPA dalam hal batasan usia saksi anak. Menurut KUHAP, saksi anak yang belum mencapai usia 15 tahun tidak dapat disumpah dan kesaksiannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Sementara itu, menurut Undang-undang SPPA, batasan usia anak sebagai saksi adalah di bawah 18 tahun, artinya jika saksi anak belum mencapai usia 18 tahun, keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai keterangan saksi atau alat bukti.
Oleh karena itu, menurut hemat penulis, kedudukan saksi anak dalam perkara pidana baik mengacu pada KUHAP maupun UU SPPA, keduanya membolehkan anak menjadi  saksi.  Hanya  saja,  keterangan  anak  itu  tidak  bisa  dijadikan  bukti  saksi; melainkan  hanya  dapat  digunakan  sebagai  penguat  atau  gambaran  informasi  bagi hakim atas perkara yang sedang diadili. Oleh karena itu, jika keterangan anak tersebut diperkuat  dengan  alat  bukti  lain,  setidaknya  dapat  memperkuat  keyakinan  hakim. Meskipun  kredibilitas  anak  memiliki  bobot  dalam  sistem  pembuktian  hakim, keputusan  untuk  menerima  atau  menolak  kesaksian  anak  pada  akhirnya  tergantung pada pendapat pribadi hakim.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana.
Menurut Arief  Gosita,  perlindungan  hak  anak  dalam  sistem  peradilan  pidana merupakan upaya kolaboratif yang bertujuan memperbaiki situasi dan keadaan demi masa depan anak serta memberikan kepastian hukum. Menurut Arief Gosita adalah suatu  fenomena  yang  harus  disikapi  dengan  segera.  Mengingat  permasalahan  anak begitu  kompleks  terjadi  mulai  dari  pelecehan,  kenakalan  anak  dan  juga  anak  yang menjadi korban bagi predator anak hal itulah sistem perlindungan dibutuhkan untuk mencegah kejahatan serupa terulang kembali yang dapat mengancam jiwa sang anak 12 . Setiap  saksi  harus  diberikan  perlindungan  hukum  atas  hak-haknya  karena pentingnya  peranan  saksi  dalam  mengungkap  suatu  tindak  pidana.  Pada  akhirnya, hakim dapat menggunakan keterangan saksi untuk menetapkan kesalahan terdakwa.
12 Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif, , Semarang, Pustaka Magister, 2014, 47-48.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Alamsyah Podungge, Elfrida Ratnawati Gultom: Analisis Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Saksi Tindak Pidana
Meskipun  mereka  sebenarnya  dapat  memberikan  rincian  tentang  bagaimana  suatu kejahatan terjadi, banyak orang saat ini takut untuk bersaksi sebagai saksi dalam suatu kasus pidana.
Dalam proses pidana, terlepas dari apakah ada penyelidikan, penuntutan, atau persidangan,  saksi  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  informasi.  Kasus  pidana yang masuk ke pengadilan tanpa saksi dapat mempengaruhi keputusan hakim. Pasal selanjutnya, Pasal 1 ayat (27) KUHAP, menyebutkan bahwa saksi adalah salah satu alat  bukti  dalam  perkara  pidana.  Meski  penting,  KUHAP  tidak  memperhitungkan kebutuhan  untuk  melindungi  kepentingan  saksi,  maupun  lokasi  saksi.  Perlindungan saksi  yang  tercantum  dalam  KUHAP  hanya  berlaku  untuk  perlindungan  hak  saksi dalam proses hukum 13 .
Dengan mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002  tentang  perlindungan  anak  di  bawah  umur,  disebutkan  secara  khusus perlindungan anak di bawah umur dalam kedudukannya sebagai saksi di pengadilan. Dalam  Pasal  64  ayat  (3)  butir  (c)  dan  (3d)  yang  berbunyi  “memberikan  jaminan keselamatan  kepada  saksi  korban  maupun  ahli,  baik  fisik,  mental  dan  sosial"  dan "memberikan  aksesibilitas  untuk  mendapatkan  informasi  tentang  perkembangan perkara.” 14
Kemudian dengan munculnya Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006, telah diupayakan untuk menjelaskan secara lebih spesifik pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam perkara pidana. Perlindungan saksi dan korban merupakan masalah penting, yang dapat dilihat pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa “tujuan  perlindungan  saksi  dan  korban  adalah  untuk  memberikan  saksi  dan/atau keterangan  dalam  proses  hukum”.  Mengingat  pentingnya  saksi  dalam  proses peradilan, Pasal 8 UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa “perlindungan dan hak saksi dan korban dijamin sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini sejak
13 Chindi Oeliga Yensi Afita, M. Nanda Setiawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak pidana”, DATIN LAW JURNAL , Volume. 3 Nomor. 1, Februari-Juli 2020, 68.
14 Wiwik Afifah, ”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, DIH, Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 10, No. 20, Agustus 2014, 68.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Alamsyah Podungge, Elfrida Ratnawati Gultom: Analisis Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Saksi Tindak Pidana
awal  dan  terjamin  di  bidang  perlindungan  dan  perlindungan  hak  saksi  dan  korban. Berakhirnya penyidikan.” 15
Sebagai  bentuk  perlindungan  saksi  anak  yang  sebenarnya,  UU  SPPA memberikan keleluasaan bagi saksi anak untuk memberikan alat bukti yang diperlukan di  persidangan. Ayat  1 Pasal  58 menentukan bahwa hakim setelah memeriksa anak korban  dan/atau  saksi  anak  dapat  mengeluarkan  perintah  mengeluarkan  anak  dari pengadilan;  Orang  tua/wali,  pengacara  atau  penyedia  bantuan  hukum  lainnya  dan penasihat masyarakat akan tetap hadir saat saksi diwawancarai.
Hakim  dapat  memerintahkan  anak  korban  dan/atau  anak  saksi  untuk  didengar,  jika anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir di depan pengadilan untuk bersaksi:
a)  di  luar  sidang  pengadilan  melalui  perekaman  elektronik  yang  dilakukan  oleh Pembimbing  Kemasyarakatan  di  daerah  hukum  setempat  dengan  dihadiri  oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
b)  melalui  pemeriksaan  langsung  jarak  jauh  dengan  alat  komunikasi  audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan.
Dari ketentuan tersebut diatas menurut hemat penulis, jelas bahwa negara telah konsisten menganggap saksi anak adalah hal yang penting dalam proses peradilan, dan hal itu dibuktikan dengan memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi saksi tersebut  kendatipun  keterangannya  tidak  lah  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti keterangan saksi sebagaimana kita ketahui bahwa alat Bukti Ketarangan Saksi adalah alat  bukti  mahkota  dalam  proses  pembuktian  perkara  pidana.  Tetapi  setidaknya keterangan saksi anak hanya dapat digunakan sebagai petunjuk bagi hakim. Oleh  nya itu perlindungan terhadap saksi anak sangatlah penting.

## D. PENUTUP
1. KUHAP  dan  UU  SPPA  sama-sama  mengakui  peran  anak  sebagai  saksi  dalam perkara pidana; namun para pembuat undang-undang berpendapat bahwa karena anak tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan
15 Ibid.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Alamsyah Podungge, Elfrida Ratnawati Gultom: Analisis Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Saksi Tindak Pidana
tidak  dapat  disumpah  atau  dijanjikan  untuk  memberikan  keterangan,  maka kesaksian mereka hanya digunakan sebagai pedoman, alat bukti hukum tambahan, atau  untuk  memperkuat  keyakinan  hakim.  Karena  hakim  bebas  menilai keterangan  saksi  anak  bagaimanapun  mereka  anggap  cocok,  mereka  memiliki kewenangan  untuk  menentukan  benar  atau  tidaknya  keterangan  tersebut.  Ini membawa  kita  kembali  ke  penilaian  subjektif  hakim.  Hakim  tidak  diharuskan untuk menerima kebenaran kesaksian apa pun, termasuk saksi anak.
2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana setidaknya  memuat  dua  hal  yang  pertama,  jaminan  keselamatan,  baik  fisik, mental, maupun sosial dan kedua hak untuk mendapatkan pendampinga.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Yahya Harahap, 2009, “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali”
Sinar Grafika, Jakarta. hlm .273.
Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif, , Semarang, Pustaka Magister, 2014, hlm. 47-48

## B. Jurnal
Fitzjave N. B. Sumampouw, Pemeriksaan Perkara Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. jurnal : Lex Crimen Vol. 8 No. 1, Januari 2018, hlm. 17.
Tegar Wira Pambudi dan Ismail Navianto, Eny Harjatki “Implikasi Yuridis Mengenai Saksi dan Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum  Fakultas Hukum Brawijaya. Ferbuari 2015, hlm.14.
Aprilia S. Tumbel, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan  Pidana Anak , Lex Crimen , Vol. 4, No. 5,
Juli 2015, hal 39
Samsul Nurlatu, Nixon Wulur,SH,MH., Jolly Ken Pongoh, SH,MH, Kedudukan Anak Sebagai Pemberi Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lex Crimen , Vol. 7. No. 1. Januari-Maret 2018, hlm. 135.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Alamsyah Podungge, Elfrida Ratnawati Gultom: Analisis Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Saksi Tindak Pidana
Erwin Asmadi,Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020: hal, 57-58
Chindi Oeliga Yensi Afita, M. Nanda Setiawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak pidana”, DATIN LAW JURNAL ,
Volume. 3 Nomor. 1, Februari-Juli 2020, hlm. 68.
Wiwik Afifah, ”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, DIH, Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 10, No. 20, Agustus 2014.  hlm. 68.

## C. Peraturan Perundang-Undang
Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.