ŚALIĤA | Jurnal Pendidikan dan Agama Islam
Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah
Chasanah Novambar Andiyansari STAI Terpadu Yogyakarta cnovambar@gmail.com
Abtract:  This  study  discusses  how  the  implementation  of  the  mudharabah contract in Islamic banking practices in general. As well as how the position of the mudharabah contract in fiqh and how the mudharabah contract scheme is. The purpose of this study was to determine the position of the mudharabah contract in fiqh and the practice of the mudharabah contract in Islamic banking in general. The research method used by the author in this study uses qualitative methods , while this type of research uses descriptive qualitative type, with data collection methods using the documentation method, where the researcher collects historical researches  that  aim  to  explore  past  data  systematically  and  objectively.  .  The results  of  this  study  reveal  that  the  Mudharabah  contract  is  a  collaboration between the fund owner or investor ( shaihb al-mal / rabb al-mal / investor) and the capital manager ( mudharib ) to do business on the basis of profit sharing ratios.  Although  the  mudaraba  contract  has  no  basis  in  the  Koran  or  implicit sunnah,  this  contract  was  used  to  carry  out  the  trade  by  early  generations  of Muslims. The contract was developed by Fuqaha under the conditions in his name based on the general principles of sharia regarding justice.The practice of Islamic banking  in  implementing  the  mudharabah  contract  as  financing  in  terms  of partnership, the mudharabah contract is one of the banking products, namely in the form of time savings, for example hajj savings, sacrifices, and special deposits (special investment).

## Keywords: mudharabah , mudharabah principles ,  Islamic banking

## Pendahuluan
Semakin  pesatnya  perkembangan  bisnis  syariah  di  Indonesia,  maka peluang  yang  dihadapi  oleh  para  pelaku  bisnis  syariah  dalam mengembangkan  sumber  daya  masyarakat  adalah  sosialisasi  mengenai mekanisme,  transaksi  dan  operasionalisasi  pada  dunia  bisnis  tersebut. Sehingga bisnis syariah yang telah ada dapat berkembang dengan maksimal. Hal inilah yang menjadi tantangan pada bisnis syariah di Indonesia. Dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, oleh karena itu partisipasi dari  masyarakat  sangat  diperlukan.  Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa syariah  menghendaki  kegiatan  ekonomi  yang  halal,  baik  produk  yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  saling  ketergantungan  dan membutuhkan satu dengan yang lain. Berbagai tipe manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan, ada yang berlebih harta namun kekurangan skill ada  pula  yang  memiliki  keterampilan  yang  mumpuni  namun  memiliki keterbatasan harta. Maka dibutuhkannya kolaborasi  antara kelebihan harta dengan pemilik skill untuk kemudian menjadi sebuah kerjasama yang saling
menguntungkan. Untuk itulah Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha diantaranya mudharabah.
Mudharabah adalah akad  kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, di mana pihak  pertama  bertindak  sebagai  pemilik  dana  (shaibul  mal)  yang menyediakan  seluruh  modal  (100%),  sedangkan  pihak  lainnya  sebagai pengelola usaha atau mudharib 1 .Secara teknis, mudharabah adalah kemitraan laba, dimana satu pihak (rabbul mal) menyediakan modal dan pihak yang lain (mudharib) menyediakan tenaga kerja 2 . Beberapa ahli fiqih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali, menggunakan istilah mudharabah, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi’i menggunakan istilah qiradh.
Prinsip mudharabah adalah bagian dari produk perbankan syariah yang unik,  karena  memiliki  perbedaan  filosofis  antara  sistem  perbankan konvensional  dengan  perbankan  syariah  yang  menganut  prinsip  bagi keuntungan atau kerugian 3 . Prinsip bagi hasil dikenal sebagai profit and loss sharing,  dimana  ketika  mudharib  mendapatkan  hasil  dari  pengembangan modal usaha dari shaibul mal maka keuntungan yang didapat dibagi sesaui dengan  perjanjian.  Begitu  pula  dengan  kerugian,  maka  antara  mudharib dengan  shaibul  mal  sama-sama  menanggung.  Konsep  inilah  yang  diusung oleh syariah bawasannya skim mudharabah ini menerapkan sistem kerjasama berbasis keadilan.
Mudharabah saat ini merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syari’ah  untuk  memobilisasi  dana  masyarakat  dan  untuk  menyediakan berbagai fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Menurut Quardhawi (2000) seperti dikutip  oleh  Arifin dan Sa’diyah (2013) Mudharabah dengan dasar profit and loss sharing principle merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan syari’ah yang menghindari sistem bunga (interest  free)  yang  oleh  sebagian  ulama  dianggap  sama  dengan  riba  yang diharamkan 4 .  Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  penulis  ingin membahas  tentang  bagaimana  pnerapan  tentang  akad  mudharabah  dalam praktek perbankan syariah secara umum. Serta bagaimana kedudukan akad mudharabah  dalam  fikih  dan  bagaimana  skema  akad  mudharabah.  Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan akad mudharabah dalam fikih dan praktek akad mudharabah di perbankan syariah secara umum.
1 Marhamah, Ismayana, Tingkat Bagi Hasil Pertumbuhan Likuiditas, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Simpanan Mudharabah, AL-LIRBAN:Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol.1 No.1, Juni 2017, hal.4
2 ISRA, Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional,(Rajawali Pers: Jakarta,2015) hal.299
3 Ibrahim,  Khudari,Penerapan  Prinsip  Mudharabah  Dalam  Perbankan  Syariah, Jurnal ius Vol II, Nomer 4, April 2014, hal 42
4 Arifin dan Sa’diyah, Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah, JURNAL equilibrium Volume 1, No.2, Desember 2013, hal 304
ŚALIĤA | Jurnal Pendidikan dan Agama Islam

## Metode Penelitian
Metode  penenelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini, menggunakan metode kualitatif. Sedangkan tipe penelitian ini manggunakan tipe deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan metode  dokumentasi,  dimana  peneliti  mengumpulkan  riset-riset  historis yang bertujuan untuk menggali data-data masa lampau secara sistematis dan objektif.  Untuk  mendapatkan  data-data  yang  diperlukan,  maka  sebagai langkah  pertama  peneliti  mengumpulkan  sejumlah  buku  atau  hasil  karya para ahli yang telah dituangkan dalam bentuk buku atau bentuk jurnal dan lainya yang relevannya dengan penelitian.

## Pengertian Syirkah (Kerjasama)
Syirkah atau Musyarakah berasal dari bahasa arab, syirkatan (mashdar/kata dasar) dan syarika (fi’il madhi/kata
kerja)
yang
berarti
mitra/sekutu/kongsi/serikat. Berdasarkan definisi-definisi beberapa ulama, seperti  para  ulama  Syafi’i  dan  Hanbali,  untuk  mengindikasikan  makna luasnya,  yang  mencangkup  syarikah  al-milk  (kemitraan  kepemilikan)  dan syarikah al-aqd (kemitraan  kontraktual).  Syarikah al-aqd  adalah perjanjian di antara dua orang atau lebih untuk mengombinasikan aset, tenaga kerja , atau liabilitas  mereka  demi  alasan  menghasilkan  laba.  Kemitraan  ini  dibagi menjadi empat tipe, a) syarikah al-amwal (kemitraan modal), b) syarikah al-‘amal (kemitraan jasa/tenaga), c) syarikah al-wujuh (kemitraan reputasi), d) syarikah al-mudharabah,  secara  teknis  mdharabah  adalah  kemitraan  laba,  yang melaluinya satu pihak (rabbul mal) menyediakan modal dan pihak yang lain (mudharib) yang menyediakan tenaga kerja. 5

## Dasar Hukum Mudharabah
Dasar  hukum  mudharabah  yaitu:  Al-Qur’an,  dalam  Al-Qur’an  tidak disebutkan dengan jelas tentang mudharabah, walaupun demikian ulama’ di kalangan  kaum  muslimin  telah  sepakat  tentang  bolehnya  melakukan kerjasama semacam perniagaan ini 6 . Secara umum, dasar hukum mudharabah lebih  mencerminkan  pada  anjuran  untuk  melakukan  usaha.  Hal  ini  dapat dilihat pada dasar hukum mudharabah sebagai berikut:
1. Al-Qur’an

## ۙ
“...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagaian karunia Allah” (Al-Qur’an, 73:20).
5 ISRA,  Sistem  Keuangan  Islam  Prinsip  &  Oprasional,(Rajawali  Pers: Jakarta,2015) hal.295
6 Ibid, hal 306
“...Apabila  salat  telah  dilaksanakan,  maka  bertebaranlah  kamu  di bumi; carilah karunia Allah” (Al-Qur’an, 62:10).

## ۙ
”...Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu...” (Al-Qur’an, 2:198).
Meskipun  tidak  secara  langsung  menjelaskan  keabsahan mudharabah, namun arti dari ayat-ayat Al-Qur’an telah diinterpretasikan mencangkup orang-orang yang berpergian karena alasan berdagang dan mencari pemasukan yang diperbolehkan.

## 2. Al-Hadist
Diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Nabi Saw. Bersabda,  “Terdapat berkat  pada  tiga  transaksi:  penjualan  kredit,  mudharabah  dan  pencampuran gandum dengan jelai untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk perdagangan”. Dari Sunnah, bukti yang jelas mengenai keabsahan mudharabah adalah perbuatan Nabi Saw sendiri yang tadinya bekerja sebagai mudharib bagi Khatijah. Bukti implisist Nabi terdapat pada kasus berikut:
Ibn ‘Abbas meriwayatkan bahwa kapan pun ayahnya, Al ‘Abbas bin ‘Abdal- Mutallib, memberikan uang untuk melangsungkan mudharabh, ia menentukan beberapa syarat agar mudharib tidak membawa uangnya melintasi laut, menuju desa  manapun,  atau  memberi  hewan  apa  pun  yang  berkeadaan  lemah.  Jika mudharib  melakukan  salah  satu  dari  hal-hal  ini,  maka  ia  dapat  dimintai pertanggungjawaban.  Nabi  Saw  mendengar  tentang  praktik  ini  dan mengizinkannya (Al-Bayhqi, Al-Sunan, Al-Kubra, 6/184 (No.11611)) 7 .

## 3. Ijma’
Bukti  lain  tentang  keabsahan  mudharabah  adalah  praktek mudharabah oleh para sahabat, yang merupakan ijma’ (konsensus opini) di antara mereka. Dikisahkan oleh Zayd bin Aslam dari ayahnya bahwa:
‘Abdullah  dan  ‘Ubaydullah,  dua  putra  ‘Umar,  ketika  berpergian bersama  tentara  Irak,  mengunjungi  Abu  Musa  al-Asy’ari,  Gubernur  di Basrah. Ia menyambut mereka dan menawarkan bantuan kepada mereka. Tawarannya adalah memeberikan kepada mereka sejumlah uang negara
7 ISRA,  Sistem  Keuangan  Islam  Prinsip  &  Oprasional,(Rajawali  Pers: Jakarta,2015) hal.298
ŚALIĤA | Jurnal Pendidikan dan Agama Islam
agar diserahkan ke bayt al-mal (perbendaharaan), mereka dapat berdagang dengan  uang  tersebut.  Mereka  dapat  menyimpan  labanya  dan menyerahkan modalnya (jumlah uang orisinal) kepada Khalifah. Mereka kemudian melakukan seperti yang ia sarankan. Ketika mereka sampai di Madinah  dan  menginformasikannya  kepada  Khalifah,  ia  kecewa.  Ia bertanya  kepada  mereka  apakah  Abu  Musa  telah  memberikan  modal serupa kepada semua tentara yang lain. Karena jawaban mereka adalah tidak,  ‘Umar  menjadi  marah  dan  berpendapat  bahwa  Abu  Musa memberikan uang kepada mereka hanya karena mereka adalah para putra Khalifah. ‘Ubaydullah berpendapat bahwa perjanjiannya adalah, jika uang tersebut  binasa,  maka  mereka  harus  menanggunggnya.  Namun,  ‘Umar bersikeras agar uang tersebut (laba) harus diserahkan ke bayt al-mal, dan mereka  tidak  diperbolehkan  untuk menyimpannya.  Ketika  ‘Ubaydullah mengulangi  argumennya,  salah  saru  sahabat  berkata  :”Wahai  Khalifah, mungkin kamu dapat menjadikan sebagai qiradh”. Lalu ‘Umar menyetujui pengaturan  tersebut.  ‘Umar  kemudian  mengambil  uang  pokok  tersebut dan  separuh  labanya  (untuk  bayt  al-mal),  lalu  separu  laba  yang  lain dibagikan di antara ‘Abdullah dan ‘Ubaydullah. (Al-Bayhaqi, Al-Sunnah, Al-Kubra, 6/183) 8 .
4. Qiyas
Beberapa  ulama  membuat  analogi  atas  kesahihan  Al-Musaqah (kemitraan  petani),  dimana  pemilik  kebun  buah-buahan  mengalihkan pohon-pohon buah dalam jumlah tertentu kepada pemilik lain yang akan merawatnya  di  dalam  pertukaran,  untuk  mendapatkan  suatu  porsi tertentu dari total panenan pohon-pohon tersebut bukan panenan pohon- pohon tertentu 9 .

## Kajian Pustaka
1. Pengertian Mudharabah
Secara kata bahasa, Mudharabah diambil dari kalimat dharaba fil ardh, artinya  melakukan  perjalanan  dalam  rangka  berdagang 10 .Dalam  Fatwa
Dewan Syari’ah Nasional NO:07/DSN-MUI/IV/2000
tentang Pembiayaan  Mudharabah  (Qiradh)  menyatakan  bahwa  Mudharabah  yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertamma (shaibul  mal,LKS)  menyediakan  seluruh  modal,  sedang  pihak  kedua (mudharib,  nasabah)  bertindak  selaku  pengelola,  dan  keuntungan  usaha dibagi  di  antara  mereka  sesuai  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam kontrak.
8 ISRA, Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional,(Rajawali Pers: Jakarta,2015) hal.299
9 Ibid,hal 299 10 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Rajawali Pers: Jakarta,2016) hal.205
Secara teknis, Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal,  sedangkan  pihak  lainnya  menjadi  pengelola 11 .  Al-mudharabah berasal  dari  kata  dharab,  yang  berarti  berjalan  atau  memukul.  Secara teknis,  al-mudharabah  adalah  kerjasama  usaha  antara  dua  orang  dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola 12

## 2. Pilar-pilar dan Syarat-syarat Mudharabah
Ada tiga pilar mudharabah, yakni a) Bentuk kontrak (shighah, yakni ijab dan  qabul),  b)  Para  pihak  yang  berkontrak  (rabbul  mal  dan  mudharib),  c) Objek yang terdiri dari modal, kerja, dan laba. Yang perlu di garis bawahi terkait  perbedaan-perbedaan  jumlah  pilar  hanyalah  teknis.  Kendati shighah  adalah  satu-satunya  pilar  menurut  para  ulama  Hanafi,  kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan kecuali disertai keberadaan para pihak yang  berkontrak  dan  penyebutan  modal,  kerja  dan  laba.  Berdasarkan pilar-pilar diatas, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni:
a. Syarat-syarat yang berkaitan dengan shighah (ijab dan qabul)
Shighah  mudharabah  merupakan  kontrak  ijab  dan  qabul  yang merupakan  penawaran  dan  permintaan.  Penawaran  dan  permintaan ini  dapat  dilakukan  secara  lisan,  tertulis  atau  melalui  segala  sarana komunikasi  yang  dapat  diterima  oleh kedua  pihak  yang  berkontrak. Namun,  dianjurkan  semua  perjanjian  mudharabah    dilakukan  secara tertulis  disertai  dengan  saksi-saksi  yang  tepat,  guna  menghindari perselisihan dan kesalahpahaman.
b. Syarat-syarat  yang  berkaitan  dengan  para  pihak  yang  berkontrak (rabbul mal dan mudharib).
Mudharib  dan  juga  rabbul  mal  harus  merupakan  individu-individu berkualifikasi  menurut  hukum,  yang  berarti  mereka  harus  memiliki akal yang sehat.
c. Syarat-syarat yang berkaitan dengan objek (modal,kerja dan laba)
1) Beberapa syarat penting berkaitan dengan modal mudharabah Mayoritas  ulama  memiliki  opini  bahwa  modal  mudharabah  harus berbentuk uang tunai.
2) Beberapa syarat penting yang berkaitan dengan laba mudharabah Distribusi laba harus berdasarkan suatu presentasi laba yang sudah disepakati, dan tidak berdasarkan bayaran tunggal (lump sum) atau presentase modal.
11 Antonia, Syafi’i.M,Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Gema Insani: Jakarta, 2001) hal.95
12 Susan  dan  Prasetyanti,Pelaksanaan  Dan  Sistem  Bagi  Hasil  Pembiayaan  Al- Mudharabah  Pada  Bank  Syariah,  Jurnal  Keuangan  dan  Pendidikan,  Vol.15  No.3, September 2011, hal.468
ŚALIĤA | Jurnal Pendidikan dan Agama Islam
3) Beberapa  syarat  penting  yang  berkaitan  dengan  tenaga  kerja  di dalam kontrak
Dari  perspektif  pekerjaan  mudharib,  kontrak  mudharabah  dapat dibagi menjadi dua kategori:
1) Al-Mudharabah Al-Muthlaqah (Kontrak Mudharabah Tidak Terikat) Ini adalah kontrak yang di dalamnya penyedia modal mengizinkan mudharib mengurus dana mudharabah tanpa batasan-batasan tentang tipe  pekerjaan  yang  harus  diselesaikan,  lokasi,  waktu,  metode pembiayaran dan lain-lain.
2) Al-Mudharabah Al-Muqayyadah (Kontrak Mudharabah Terkait) Kontrak  mudharabah  terkait  sebagai  kontrak  yang  di  dalamnya penyedia  modal  membatasi  tindakan  mudharib  di  suatu  lokasi tertentu atau pada jenis investasi tertentu, atau segala batasan lain yang  dianggap  tepat  oleh  penyedia  modal,  tetapi  tidak  dengan suatu  cara  yang  akan  terlalu  memaksa  mudharib    menyangkut operasi-operasinya 13 .
3. Pengakhiran Kontrak Mudharabah
Akad mudharabah dinyatakan batal dalam hal-hal: 1) masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya, 2) salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat,  menurut  jumhur  ulama,  akad  tersebut  batal,  karena  akad mudharabah  sama  dengan  akad  wakalah  (perwakilan  yang  gugur disebabkan  wafatnya  orang  yang  mewakilkan.  Disamping  itu,  jumhur ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh  ahli  warisnya  karena,  menurut  mereka  akad  mudhharabah  bisa diwariskan,  3)  salah  seorang  yang  berakad  gila,  karena  orang  yang  gila tidak cakap lagi bertindak hukum, 4) pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal, 5) modal  habis  ditangan  pemilik  modal  sebelum  dikelola  oleh  pekerja. Demikian  juga  halnya,  mudharabah  batal  apabila  modal  tersebut dibelanjakan  oleh  pemilik  modal  sehingga  tidak  ada  lagi  yang  bisa dikelola  oleh  pemilik  modal  sehingga  tidak  ada  lagi  yang  bisa  dikelola oleh pekerja 14 .
13 ISRA,  Sistem  Keuangan  Islam  Prinsip  &  Oprasional,(Rajawali  Pers: Jakarta,2015) hal.302
14 Arifin  dan  Sa’diyah,  Mudharabah  Dalam  Fiqh  Dan  Perbankan  Syariah, JURNAL Equilibrium, Volume 1, No.2, Desember 2013, hal. 12

## 4. Pengertian Bank Syariah
Dalam  Undang-undang  No.21  tahun  2008  tentang  Perbankan menyatakan  bahwa  Unit  Usaha  Syariah,  mencakup  kelembagaan, kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan usahanya.  Definisi  bank  syariah  sebagai  lembaga  keuangan  atau perbankan  yang  operasional  dan  produksnya  dikembangkan berlandaskan Al Qur’an dan hadits Nabi SAW 15 . Bank  syariah  adalah  Bank  yang  berdasarkan  asas-asas  kemitraan, keadilan,  transparan  dan  universal  yang  di  implementasikan  dalam bentuk pelanggaran riba dalam berbagai bentuknya, Bank Syariah tidak mengenal  konsep  nilai,  waktu  dan  ruang  konsep  uang  di  Bank  Syariah adalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas, Bank Syariah tidak melakukan kegiatan yang bersifat perjudian (maisyir) transaksi yang tidak jelas (gharar) tidak hanya berlaku untuk orang islam saja tetapi juga untuk seluruh  lapisan  masyarakat 16 .Dalam  definisi  lain  bank  syariah  adalah bank  yang  aktivitasnya  meninggalkan  masalah  riba  atau  bank  yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.
Fungsi  bank  Syariah  merupakan  lembaga  keuangan  yang  berfungsi memperlancar  mekanisme  ekonomi  di  sektor  riil  melalui  aktivitas kegiatan  usaha  (investasi,  jual-beli,  atau  lainnya)  berdasarkan  prinsip syariah  ,  yaitu  aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam  antara  bank dan  pihak  lain  untuk  penyimpanan  dana  atau  pembiayaan  kegiatan usaha,  atau  kegiatan  lainnya  yang  dinyatakan  sesuai  dengan  nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.
5. Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah Prinsip  dasar  dalam  penjalankan  perbankan  syariah  menurut Antonio, Syafi’i.M:
a. Prinsip titipan atau simpanan (Al-wadi’ah), Al-wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain.
b. Prinsip Bagi Hasil, Secara umum, prinsip bagi hasil salam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu mudharabah, al-musyarakah  al-muzara’ah  dan    al-musaqah.  Akan  tetapi  prinsip  yang paling  banyak  digunakan  adalah  al-musyarakah  dan  al-mudharabah. Sedangkan  al-muzara’ah  dan    al-musaqah  dipergunakan  khusus pembiayaan pertanian oleh bank Islam.
c. Prinsip  Jual  Beli,  Ada  tiga  jenis  jual  beli  yang  telah  dikembangkan sebagai dasar dalam pembiayaan kerja dan investasi dalam perbankan syaraih, yaitu: bai’al-murabahah, bai’as-salam, bai’al-istisna.
15 Fauziah dan Yudho, Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Law and Justice, Vol. 2 No.1, April 2017, hal. 14
16 Ridwan,  Sistem  Oprasional  Bank  Syariah  Dan  Perjanjian  Dalam  Akuntansi Syariah, Jurnal IAIN Manado, hal.3
ŚALIĤA | Jurnal Pendidikan dan Agama Islam
d. Prinsip Sewa, Dalam  perbankan syariah, prinsip sewa ada dua jenis, yaitu al-ijarah, al-muntahia bit-tamlik. 17

## Hasil dan Pembahasan
1. Mudharabah dalam Perspektif Fiqih
Mudharabah  merupakan  salah  satu  kontrak  kemitraan  dalam keuangan Islam, kontrak ini terdiri dari dua pihak yang pertama pihak rabbul malataupemilik modal serta menyediakan modal yang kemudian mempercayakan  uang  kepada  pihak  kedua,  yang  disebutmudharib (pemilik  usaha  atau  tenaga  kerja)  untuk  kemudian  mengelola  modal tersebut menjadi usaha yang menghasilkan laba. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal  selama  kerugian  itu  bukan  akibat  kelalaian  si  pengelola. Seandanya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelaola,  si  pengelola  harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian tersebut 18 . Al-Qur’an tidak pernah berbicara langsung mengenai Mudharabah, meskipun menggunakan akar kata dh-r-b, yang darinya kata mudharabah diambil,  sebanyak  lima  puluh  delapan  kali.  Ayat-ayat  al-Qur’an  yang mungkin  memiliki  kaitan  dengan  mudharabah,  meski  diakui  sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti “perjalanan” atau “perjalanan untuk tujuan  dagang”.  Dapat  dikatakan  bahwa  Nabi  dan  beberapa  sahabat terlibat  dalam  kongsikongsi  mudharabah.  Menurut  Ibn  Taimiyah,  para fuqaha menyatakan kehalalan mudharabah, berdasarkanriwayat-riwayat tertentu  yang  dinisbatkan  kepada  beberapa  Sahabat  tetapi  tidak  ada hadis sahih mengenai mudharabah yang dinisbatkan kepada Nabi 19 .
Dalam kontrak mudharabah harus jelas dalam jumlah modalnya. Ini dapat  diwujudkan  dalam  satuan  mata  uang.  Modal  mudharabah  yang disediakan  midharib  harus  bebas  dari  hutang  dan  pinjaman  saat melaksanakan  kontrak  mudharabah.Sedangkan  mudharib  menjalankan kontrak mudharabah dimulai sejak mudharib  menyediakan modal untuk memulai  kongsi.  Investor  tidak  dapat  menuntut  jaminan  apapun  dari mudharib  untuk  mengembalikan  modal  atau  modal  dengan keuntungan.  Mengingat  hubungan  antara  investor  dengan  mudharib adalah hubungan yang bersifat gadai dan mudharib adalah orang yang dipercaya,  maka  jaminan  semacam  itu  tidak  perlu.Jika  investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari mudharib dan menyatakan
17 Saputro  dan  Dzulkirom,  Sistem  Perhitungan  Bagi  Hasil  Pembiayaan Mudharabah Pada  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Malang, Jurnal  Administrasi  Bisnis (JAB) Vol.21, No.2 April 2015, hal 2.
18 Srisusilawati  dan  Eprianti,  Penerapan  Prinsip  Keadilan  Dalam  Akad Mudharabah  Di  Lembaga  Keuangan  Syariah,  Jurnal  Law  and  Justice  Vol.2  No.1,  April 2017, hal 7
19 Arifin dan Sadiyah, Mudharabah Dalam Fikih Dan Perbankan Syariah, Jurnal Equilibrium, Volume 1, No.2 Desember 2013, hal.315
hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak mudharabah mereka tidak sah, demikian menurut Malik dan Syafi’i 20 . AAOIFI,  di  dalam  Standar  Syariah  No.13,  Kausul  8/2  yang diterbitkannya,  menyatakan  bahwa  selain  proporsi  laba  yang  sudah disepakati yakni distribusi laba harus berdasarkan suatu presentase laba yang  sudah  disepakati,  dan  tidak  berdasarkan  bayaran  tunggal  atau presentase modal. Mudharib tidak dapat mengklaim gaji atau komisi atau remunerasi periodik apa pun atas pekerjaan yang diselesaikan olehnya. Namun diperbolehkan bila kedua pihak menyusun perjanjian terpisah yang  independen  dari  kontrak  mudharabah,  yang  menentukan  bahwa untuk  mendapatkan  komisis  tertentu  yang  berdasarkan  bisnis  adat bukanlah bagian dari kontrak mudharabah 21 .
2. Mudharabah dalam Praktek Perbankan Syari’ah
Mudharabah  merupakan  salah  satu  kontrak  kemitraan  yang mengusung  asas  keadilan  sesuai  dengat  syariat  Islam.  Mudharabah merupakan  kerjasama  antara  dua  belah  pihak  yakni  rabbul  mal  atau investor  dengan  mudharib,  di  mana  sang  investor  atau  pemilik  modal mempercayakan  kepada  pihak  kedua  mudharib  yang  selanjutnya  akan dikembangkan  menjadi  sebuah  usaha  tertentu.  Penyertaan  modal disertai  dengan  berbagai  perjanjian  tentang  bagi  hasil  yang  telah disepakati bersama dengan landasan profit and loss sharing.
Prinsip utama yang dilakukan perbankan syariah terkait manajemen dana adalah, bahwa perbankan syariah harus mampu memberikan bagi hasil  kepada  penyimpan  dana  minimal  sama  dengan  atau  lebih  besar dari  suku  bunga  yang  berlaku  di  bank  konvensional,  dan  mampu menarik  bagi  hasil  dari  debitur  lebih  rendah  dari  pada  bunga  yang berlaku di bank konvensional 22 .
Aplikasi  dalam  perbankan,  pada  sisi  penghimpunan  dana, mudharabah  diterapkan  pada:  A.Tabungan  berjangka,  yaitu  tabungan yang  dimaksudkan  untuk  tujuan  khusus,  seperti  tabungan  haji, tabungan  kurban,  dan  sebagainya.        B.  Deposito  spesial  (special invesment),  dimana  dana  yang  dititipkan  nasabah  khusus untuk  bisnis tertentu.  Adapun pada  sisi  pembiayaan,  mudharabah  diterapkan  untuk (a) pembiayaan modal keja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa,
(b)  investasi  khusus,  disebut  juga  mudharabah  muqayyadah,  dimana sumber  dana  khusus  dengan  penyaluran  yang  khusus  dengan  syarat- syarat yang telah diterapkan oleh shahibul maal. 23
20 Ibid, hal.316 21 ISRA,  Sistem  Keuangan  Islam  Prinsip  &  Oprasional,(Rajawali  Pers: Jakarta,2015) hal.301
22 Susan  dan  Prasetyanti,Pelaksanaan  Dan  Sistem  Bagi  Hasil  Pembiayaan  Al- Mudharabah  Pada  Bank  Syariah,  Jurnal  Keuangan  dan  Pendidikan,  Vol.15  No.3, September 2011, hal.468
23 Antonio,  Syafii.M,  Bank  Syariah:  Dari  Teori  ke  Praktik,  (Gema Insani:Jakarta,2011) hal 97.
ŚALIĤA | Jurnal Pendidikan dan Agama Islam
Kontrak  mudharabah  dikeluarkan  oleh  perbankan  syariah  sebagai salah satu kontrak kemitraan keuangan Islam. Akad mudharabah dapat dijumpai  pada  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  Pasal  19  huruf  (b)  dan  huruf  (c)  bahwa  akad mudharabah  merupakan  akad  yang  dipergunakan  oleh  Bank  Syariah maupun UUS untuk menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengannya. Selain  sebagai  penghimpun  dana,  akad  mudharabah  juga  merupakan akad untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil 24 .
Sesuai  dengan  penjelasan  undang-undang  yang  telah  diatur,  akad mudharabah merupakan akad antara pihak pertama (rabbul mal, shaihbul mal, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, muadharib, nasabah) selaku pengelola dana yang  membagi  keuntungan  sesuai  kesepakatan.  Sedangkan  kerugian ditanggung oleh Bank Syariah kecuali pihak kedua melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja atau pun tidak mematuhi perjanjian yang ada.
Dalam praktik akad pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai dokumen  Akad  Pembiayaan  Mudharabah  pada  bank  tersebut  di  atas, Pasal 14 tentang Asuransi, menyebutkan : Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan  diri  untuk  menutup  asuransi  berdasar  Syari’ah  atas  bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan atas Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank, dengan menunjuk dan menetapkan  Bank  sebagai  pihak  yang  berhak  menerima  pembayaran  claim asuransi tersebut (bankers claus) 25 .
Melalui  Pasal  14  tentang  Asuransi  pada  dokumen  akad  di  atas menunjukkan adanya tambahan asuransi dalam akad versi Bank Syariah Mandiri,  yang  mana  akibat  hukum  sebagai  konsekwensi  yuridis  nya adalah  mengikat  nasabah  mudharib  untuk  mematuhinya  setelah penandatanganan  akad 26 .  Hal  ini  akan  menambah  beban  tanggungan mudharib  ketika  akan  memulai  usaha,  dan  terkait  asuransi  tersebut bukanlah  kewenangan  bagi  perbankan  syariah,  tetapi  merupakan kompetensi Majelis Ulama Indonesia dengan fatwanya melalui Dewan Syariah  Nasional,  sesuai  aturan  tentang  kepatuhan  syariah  (syariah compliance)  yang  diatur  undang-undang  perbankan  syariah, sebagaimana  pengaturan  masalah  jaminan  pada  fatwa  MUI Nomor07/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Mudharabah (qiradh). Maka dengan penyertaan persyaratan asuransi tersebut selama belum  ada  fatwa  DSN-MUI  yang  melegalkannya  adalah  pelanggaran terhadap asas ke patuhan syariah.
24 Ibrahim, Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah, Jurnal ius Vol II,Nomer 4, April 2014, hal.50
25 Ibid, hal.44 26 Ibid, hal.51

## Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal (shaihb  al-mal/rabb  al-mal/investor)  dengan  pengelola  modal  (mudharib) untuk  melakukan  usaha  dengan  pembagian  keuntungan  berdasarkan nisbah. Dalam Islam, bentuk kerjasama ini dibolehkan berdasarkan dalil hukum  dalam  Al  Quran  dan  Sunnah.  Beberapa  ahli  fikih  menyebut mudharabah dengan istilah muqaradhah atau qiradh.
2. Kontrak  mudharabah  tidak  memiliki  landasan  di  dalam  al-Qur’an maupun sunnah secara tersirat, akan tetapi kontrak ini telah digunakan untuk  menjalankan  perdagangan  oleh  generasi  Muslim  awal.  Kontrak dikembangkan  oleh  para  Fuqaha  berdasarkan  kondisi  pada  zamanya berdasarkan  prinsip-prinsip  umum  syariah  tentang  keadilan.  Serta syarat-syarat  mudharabah  bermaksud  untuk  melindungi  kepentingan baik dari mudharib dan rabbul mal.
3. Prinsip  mudharabah  dalam  fikih  menganut  sistem  tradisional  dengan objek  modal,  kerja  dan  laba,  sedangkan  prinsip  yang  telah  berlaku diperbankan syariah saat ini melihat realitan kebutuhan nasabah dalam bentuk  investasi  berupa  deposito,  tabungan  atau  bentuk  lainnya  yang berhubungan dengan bagi hasil.
4. Praktek perbankan syariah dalam menerapkan akad mudharabah sebagai pembiayaan  dalam  hal  bermitra,  akad  mudharabah    salah  satu  produk perbankan,  yakni  berupa  tabungan  berjangka,  misal  tabungan  haji, kurban, dan Deposito spesial (special invesment).

## Daftar Pustaka
Antonio,  Syafii.M,  (2001),  Bank  Syariah:  Dari  Teori  ke  Praktik,  Gema  Insani, Jakarta.
ISRA,  (2015),  Sistem  Keuangan  Islam  Prinsip  &  Oprasional,Rajawali  Pers, Jakarta.
Antonio,  Syafii.M.  (2014),  Penerapan  Sistem  Bagi  Hasil  Program
TabunganMudharabah,  DepositoMudharabah  Serta  GiroWadi’ah,. Naskah  Publikasi,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. Sumber :
http://eprints.ums.ac.id/30323/16/Naskah_Publikasi.pdf
Arifin  dan  Sa’diyah,  (2013),  MudharabahDalam  Fiqih  Dan  Perbankan  Syariah, JURNAL equilibrium Volume 1, No.2, Desember 2013.
Dahlan,  Rahmat,  (2014),  Pengaruh  Tingkat  Bonus  Sertifikat  Bank  Indonesia Syariah  Dan  Tingkat  Inflasi  Terhadap  Pembiayaan  Bank  Syariah  Di Indonesia, Jurnal Etikonomi Vol.13 No.2 Oktober 2014.
ŚALIĤA | Jurnal Pendidikan dan Agama Islam
Eprianti  dan  Srisusilawati,  (2017),  Penerapan  Prinsip  Keadilan  Dalam  Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Law and Justice Vol. 2 No.1, April 2017.
Fauziah  dan  Yudho,  (2013),  Analisis  Pengungkapan  Tanggung  Jawab  Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks, Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol.5 No.1, Maret 2013.
Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No.  07/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
Ibrahim,  Khudari.  (2014),  Penerapan  Prinsip  Mudharabah  Dalam  Perbankan Syariah, Jurnal ius Vol II, Nomer 4, April 2014.
Marhamah, Ismayana, (2017), Tingkat Bagi Hasil Pertumbuhan Likuiditas, Dan Produk  Domestik  Bruto  Terhadap  Simpanan  Mudharabah,  AL- LIRBAN:Jurnal  Ekonomi  Syariah  dan  Filantropi  Islam  Vol.1 No.1, Juni 2017.
Ridwan, (2016), Sistem Operasi Bank Syariah Dan Perjanjian Dalam Aakuntansi Syariah, Jurnal IAIN, Manado.
Rozalinda,(2015),Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah,Rajawali Pers, Jakarta.
Susan dan Prasetyanti, (2011),  Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah  Pada  Bank  Syariah,  Jurnal  Keuangan  dan Perbankan, Vol.15 No.3, September 2011
Saputro  dan  Dzulkirom,  (2015),  Sistem  Perhitungan  Bagi  Hasil  Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol.21 No.2, April 2015.
(Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan).