## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 5 Nomor 2, April 2021
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 TERAKREDITASI SINTA-4 Penerbit: Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Implementasi Hak Anak Dalam Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Sumber
Ismayana
1 Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon E-mail: ismayana.ugjfh@gmail.com
Abstract: The researcher wrote this research to analyze how the implementation of children's rights in the trial process at the Sumber District Court and how the Sumber District  Court's efforts for children's rights  have  not  been  fulfilled.  This  research  is  empirical  juridical  research,  with  the  data  used  are primary, namely data taken from the field. The results showed that the implementation of children's rights in implementing  trials at the Sumber District Court could be said to have met the requirements, but not maximally because the facilities provided are still very minimal and not suitable. So that the efforts that the  Sumber  District  Court  must  make  against  children  whose  rights  have  not  been  fulfilled,  namely  by making the first attempt are transportation facilities. The condition of the waiting room for the children's trial, which is only separated using a partition, must be addressed by making a particular waiting room for  children  so  that  children  may  wait  unnoticed  by  court  visitors.  The  researcher  suggests  that  the Sumber District Court should further improve coordination  with the Attorney General's Office, BAPAS, and the Social Service to create a synergy in fulfilling children's rights in court proceedings.
Keywords: Children's Rights; Inspection Process; Sumber District Court.
Abstrak: Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan hak anak dalam proses pemeriksaan persidangan  di pengadian Negeri Sumber dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sumber terhadap hak anak yang belum terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan data yang digunakan yaitu data primer yaitu suatu data yang  diambil  dar  lapangan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Pelaksanaan  hak  anak  dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri Sumber dapat dikatakan sudah memenuhi secara syarat, namun  belum  maksimal  dikarenakan  fasilitas  yang  diberikan  masih  sangat  minim,  dan  belum  sesuai. Sehingga Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sumber terhadap anak yang belum dipenuhi  hak  nya  yaitu  dengan  cara  melakukan  Upaya  yang  pertama  adalah  fasilitas  transportasi, kemudian  keadaan  ruang  tunggu  sidang  anak yang  hanya  dipisah  menggunakan  sekat  harus  dibenahi dengan membuat ruang tunggu anak yang khusus sehingga anak dapat menunggu dengan tanpa dilihat oleh  pengunjung  pengadilan.  Saran  yang  dapat  diberikan  adalah  agar  kiranya  Pengadilan      Negeri sumber  seyogyanya  lebih  meningkatkan  koordinasi  dengan  Kejaksaan,  BAPAS,  dan  Dinas  Sosial sehingga tercipta suatu  sinergitas dalam pemenuhan hak anak pada proses persidangan pengadilan
Kata Kunci: Hak Anak; Proses Pemeriksaan; Pengadilan Negeri Sumber.

## A. Pendahuluan
Permasalahan  mengenai  suatu  tindak  pidana  dalam  catatan  sejarahnya  telah menguras  energi  anak  bangsa  dalam  rangka  membangun  suatu  rekonstruksi  sosial. Perkembangan  aktifitas  kriminal  yang  beranekaragam  bentuknya  dan  berkembang secara  pesat,  menuntut  adanya  kerja  keras  dari  seluruh  pihak  dalam  membangun pemikiran  baru  mengenai  arah  kebijakan  hukum  kedepan.  Dengan  jumlah  angka kriminalitas  yang  terjadi  di  Indonesia  sangat  tinggi,  dibutuhkan  tindakan-tindakan penanggulangan  yang  dilakukan  secara  serius,  efektif,  dan  efisien.  Kenyataan  itu menegaskan  kepada  para  penegak  hukum  agar  terus  meningkatkan  kinerja  agar menumbuhkan tingkat kepercayaan publik pada institusi penegak hukum. 1
Manusia  memiliki  suatu  kebutuhan  didalam  hidupnya,  yaitu  mengharapkan adanya kehidupan yang teratur, selaras, tentram, dan damai. Demi mewujudkan adanya kehidupan  tersebut  diperlukan  adanya  tindakan-tindakan  dari  penegak  hukum  yang melaksanakan  tugasnya  untuk  memproses  pelaku  tindak  pidana.  Tugas-tugas  yang diberikan  kepada  penegak  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  prinsipnya  merupakan suatu sistem yang dikenal dengan istilah Criminal Justice System. 2
Menurut Mardjo Reksodiputro 3 sistem peradilan pidana adalah suatu sistem yang ada  dan  hidup  dalam  suatu  masyarakat  yang  berfungsi  untuk  mencegah  dan menanggulangi  permasalahan  hukum  termasuk  masalah  kejahatan,  selain  itu  sistem peradilan  pidana  juga  memiliki  tujuan  yaitu  untuk  mengendalikan  berbagai  kejahatan agar  berada  dalam  batas-batas  tertentu,  menyelesaikan  berbagai  laporan  dan  keluhan masyarakat  yang  telah  menjadi  korban  kejahatan,  dan  mencegah  pelaku  mengulangi kejahatannya dikemudian hari.
Sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  saat  ini  memiliki  empat  komponen  yang meliputi  antaralain  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan  lembaga  pemasyarakatan. Keempat  komponen  sebagaimana  dimaksud  dalam  penyelengaraan  tugasnya  bekerja sama  demi  terciptanya  keadilan.  Berdasarkan  tinjauan  literatur  tahapan  dalam  proses peradilan  pidana  meliputi  3  tahap  yaitu  tahap prajudikasi ,  tahap judikasi dan  tahap pascajudikasi .  Tahap prajudikasi meliputi  tahap  penyidikan  dan  penyelidikan,  tahap judikasi meliputi tahap pemeriksaan dan pembuktian atas tuntutan jaksa penuntut umum dan yang terakhir adalah tahap pascajudikasi yang meliputi pelaksanaan atas keputusan yang telah ditetapkan dalam persidangan, seperti vonis yang dijatuhkan dan penempatan terpidana dalam lembaga pemasarakatan.
Pelaku  kejahatan  yang  dipaksa  untuk  masuk  pada  tahapan  dalam  proses  di pengadilan  lintas  usia,  tidak  terkecuali  pelaku  tidak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak. Atas dasar hal demikian maka Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  yang  mana  undang-undang tersebut bertujuan dalam rangka  melindungi dan  mengayomi anak  yang terpaksa harus berhadapan  dengan  hukum,  hal  demikian  dirasa  sangat  penting  agar  anak  dapat menyongsong  masa  depan  nya  sekaligus  memberi  kesempatan  kepadanya  dapat
1 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Restorative Justice , PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, Hal 3
2 Laurensius Arliman S, (2019), Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 11 No.1 Tahun 2019, Hal 001-020
3 Marlina, Opcit, Hal 4
diberikan  pembinaan  oleh  negara  untuk  menjadi  manusia  yang  mandiri,  bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 4 Dalam  pelaksanaannya  terhadap  Undang-Undang a  quo yang  terjadi  dilapangan justru  anak  yang  diposisikan  sebagai  objek  dan  tidak  jarang    mendapatkan  perlakuan yang  cenderung  merugikan  pihak  anak.  Sehingga  pemerintah  menganggap  undang- undang sebagaimana dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman dan rasa keadilan  di  masyarakat  terutama  anak,  selain  itu  Undang-Undang  tentang  peradilan anak  juga  belum  mengatur  secara  komprehensif    atas  perlindungan  yang  diberikan secara  khusus  kepada  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Sehingga  atas  dasar  hal tersebut pemerintah  merevisi Undang-Undang 3  Tahun 1997 tentang Pengadilan  Anak dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Lahirnya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  diharapkan  dapat  melindungi  kepentingan- kepentingan  Anak,  selaras  dengan  ketentuan  yang  terkandung  dalam  Undang-Undang No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah  diubah  oleh Undang-Undang    No.  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  yang  mengatur  tentang  perlindungan terhadap anak, dimana salah satu pengaturannya mengatur tentang perlakuan atas anak secara  manusiawi  sesuai  dengan  martabat  dan  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  anak, sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  64,  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak,  yang  mengamanatkan  Anak  wajib  mendapatkan “pembebasan dari  penyiksaan, penghukuman,  atau  perlakuan  lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi  serta  merendahkan martabat dan derajatnya”.
Pelaksanaan  peradilan  pidana  anak  dalam  prespektif  global  memiliki  pedoman Standard Minimum, yaitu Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) ,  standar  minimun  tersebut  didalamnya  mengatur  dan  memuat  beberapa  prinsip- prinsip yang meliputi
1. “Perlindungan atas privasi anak sebagai pelaku tindak pidana”;
2. “menjamin atas terjaminnya pelaksanaan peradilan yang tidak mendiskriminasikan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  selama  proses peradilan”,
3. “memberikan kriteria  dan penentuan  batas usia pertanggungjawaban kriminal terhadap anak”;
4. “memberikan pidana penjara merupakan upaya terakhir”;
5. “melakukan tindakan diversi atas persetujuan anak atau orangtua/wali”;
6. “menjamin pemenuhan hak anak selama dalam proses peradilan”;
7. “Penanganan  anak  bermasalah  melalui  penyelenggaraan  Peradilan  Pidana Anak” ;
8. “Pelaku kenakalan selalu diperlakukan dengan cara proporsional berdasarkan situasi lingkungan pelaku/perbuatannya”.
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  memiliki  perbedaan  apabila  dibandingkan  dengan Sistem  Peradilan  Pidana  orang  yang  sudah  cakap  hukum  atau  orang  yang  menurut Undang-Undang  sudah  dianggap  dewasa.  Peradilan  Pidana  bagi  Anak  merupakan serangkaian  aktivitas  pemeriksaan  dan  pemutusan  perkara  yang  berpusat  pada
4 Angger  Sigit  &  Fuady  Primaharsya, Sistem  Peradilan  Pidana  Anak ,  Pustaka  Yustisia,  Yogyakarta, 2015, Hal. 2
“kepentingan anak” yang wajib mendapatkan perhatian. 5 Adapun anak yang berhadapan dengan  hukum  jika  ditinjau  berdasarkan  Pasal  1  butir  2  Undang-Undang  Nomor  11 tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  anak  yang  menyebutkan  bahwa: “Anak yang  Berhadapan  dengan  Hukum  adalah  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”
Tindak pidana yang berkaitan atau pun dilakukan oleh anak setiap tahunnya selalu marak  terjadi,  seperti  contoh  pada  tahun  2018,  dimana  KPAI  Menunjukan  bahwa terdapat  sekitar  504  Kasus  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. 6 Fakta  demikian mengharuskan  setiap  komponen  hukum  bertanggungjawab  menyediakan  fasilitas  dan aksebilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal salah satunya dalam hal penyediaan ruang tahanan pengadilan untuk anak harus dipisah dengan ruang tahanan untuk dewasa sebagaimana dijelaskan dalam  Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjelaskan  bahwa: Setiap  Anak  dalam  proses  peradilan  pidana  berhak  dipisahkan dari orang  dewasa
Penjelasan  diatas  jelas  yakni  adanya  ketentuan  penahanan  terhadap  anak  sudah harus  dipisahkan  dari  tempat  tahanan  orang  dewasa.  Dimulai  dari  azas  dua  deklarasi hak-hak yang berbunyi: 7
“Anak-anak  mempunyai  hak  untuk  memperoleh  perlindungan  khusus,  dan  harus memperoleh  kesempatan  dan  fasilitas  yang  dijamin  oleh  hukum  dan  sarana  lain sehingga  secara  jasmani,mental  akhlak,  rohani,  dan  sosial,mereka  dapat  berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat”.
Implementasi  atas  peraturan-peraturan  sebagaimana  dimaksud,  dalam  tataran empiris  dapat  dikatakan  belum  dilaksanakan  secara  maksimal,  seperti  apa  yang  terjadi di  Pengadilan  Negeri  Sumber,  dimana  fasilitas  yang  diberikan  di  Pengadilan  Negeri Sumber,  walau  secara  sayarat,  Pengadilan  Negeri  Sumber  sudah  memberikan pemenuhan  secara  syarat,  namun  ada  beberapa  hal  yang  masih  perlu  ditingkatkan kembali,  selain  itu  Hak  anak  ketika  dalam  proses  persidangan  juga  masih  patut dipertanyakan,  mengingat  terdapat  beberapa  anak  yang  diproses  di  persidangan  tidak didampingi  oleh  orangtua/wali,  selanjutnya  pasca  putusan  pun,  terkadang  anak  belum dapat  mendapatkan  haknya  untuk  dapat  diperlakukan  dengan  layak  di  Lembaga Pemasyarakatan  Khusus  Anak  berdasarkan  pengamatan  dilapangan,  Lembaga Pemasyarakatan  Khusus  Anak  yang  ada  saat  ini  dapat  dikatakan  tempat  sekolah kejahatan sebab kapasitas ruangan dengan jumlah anak yang tidak sesuai.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  diatas,  maka  penelitian  ini  akan mencoba melakukan penelitian yang akan mengkaji, menganalisis terhadap pelaksanaan hak    anak  dalam  proses  pemeriksaan  persidangan  di  Pengadilan  Negeri  Sumber  dan serta  nagaimana  upaya-upaya  yang  harus  dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri  Sumber apabila pemenuhan hak anak tidak terpenuhi.
5 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak    Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia, Cetakan Kedua, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal 31
6 Arief  Ikhsanudin,  (2018), Ada  504  Kasus  Anak  Jadi  Pelaku  Pidana,  KPAI  Soroti  Pengawasan  Ortu, Detik.com, Available  online  from: https://news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi- pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu ,[Accessed Mar 03, 2021].
7 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hal. 29

## B. Permasalahan
Berdasarkan  latar belakang diatas, penelitian  ini akan  memfokuskan pembahasan pada  perumusan  masalah  yang  sudah  ditetapkan,  perumusan  masalah  sebagaimana dimaksud meliputi antaralain:
1. Bagaimanakah  Pelaksanaan  Hak  Anak  dalam  Proses  Pemeriksaan  Persidangan di Pengadilan Negeri Sumber ?
2. Bagaimanakah  Upaya  Pengadilan  Negeri  Sumber  Terhadap  Hak  Anak  Yang Belum Terpenuhi?

## C. Metode Penelitian

## 1. Metode Pendekatan
Pendekatan  didalam  Penelitian  ini  adalah  pendekatan  Yuridis-Empiris.  Dimana pendekatan  yuridis  merupakan  suatu  pendekatan  yang  melihat  dari  sisi  peraturan  serta norma  hukum  yang  sesuai  dan  berkaitan  dengan  permasalahan  didalam  penelitian  ini, sedangkan  pendekatan  empiris  merupakan  pendekatan  yang  lebih  menekankan  untuk mendapatkan dan  memperoleh pengetahuan terkait pelaksanaan dari hak-hak anak pada pemeriksanaan di pengadilan berdasarkan fakta yang ada.

## 2. Metode Analisis Data
Analisis  data  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  kualitatif, metode  ini  merupakan  suatu  metode  yang  mencoba  menganalisis  atas  data  yang kemudian  dijelaskan  tetang  kondisi  yang  terjadi  tanpa  menggunakan  suatu  nilai  atau menafsirkan data dalam bentuk uraian.

## 3. Objek Penelitian
Objek  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  Implementasi  Hak  Anak    Dalam Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Sumber sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## 4. Jenis dan Sumber Data
Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yaitu Data  Primer,  dalam  penulisan  penelitian  ini  Penulis  melakukan  pengumpulan  data primer  lewat  wawancara  dengan  sumber  yang  kredibel  yaitu  hakim,  panitera,  pelaku dan  orangtua  dalam  suatu  perkara  yang  diperiksa  di  pengadilan.    Sedangkan  data Sekunder  merupakan  Data  yang  diperoleh  tidak  secara  langsung  dari  sumbernya, melainkan  diperoleh  dari  atau  melalui  penelusuran-penelusuran.  Data  sekunder  sendiri terdiri  dari,  Bahan  Hukum  Primer  yang  meliputi  Perundang-Undangan,  konvensi maupun peraturan Mahkamah Agung terutama yang berkaitan tetang perlindungan anak serta peraturan-peraturan terkait, data sekunder juga terdiri dari Bahan Hukum Sekunder yang  berupa  buku-buku  referensi  seperti,  hasil  penelitian  sebelumnya,  Jurnal  ilmiah, makalah  dalam  seminar  maupun  internet  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Dan yang  terakhir  data  sekunder  yaitu  berupa  Bahan  Hukum  Tersier  yaiyu  berupa  kamus besar  bahasa  indonesia,  kamus  hukum  dan  ensiklopedia  yang  digunakan  dalam membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian hukum ini.
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan atas bahan hukum yang dipakai dan digunakan dalam penelitian ini menggunakan  teknik  yaitu  dengan  cara  melakukan  Studi  wawancara.  Wawancara sendiri  adalah  suatu  teknik  pengumpulan  data  dengan  jalan  mengadakan  komunikasi dengan sumber data, yang dilakukan dengan dialog secara lisan baik langsung maupun tidak  langsung.  Studi  wawancara  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  pihak  yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti

## D. Pembahasan
Anak  merupakan  makhluk  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  juga  makhluk sosial, baik itu sejak dalam kandungan hingga pada saat dilahirkan, anak memiliki hak untuk  hidup  secara  merdeka  sekaligus  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan baik  perlindungan  dari  oarang  tua,  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan  negara,  hak sebagaimana  dimaksud  telah  dijamin  didalam  suatu  konstitusi  negara  sebagai  hukum tertinggi  di  Indonesia.  Mengingat  konstitusi  sudah  mengatur  atas  hak  anak  maka  akan berakibat pada setiap manusia atau pihak lain tidak boleh sewenang-wenang merampas hak yang dimiliki oleh anak sebagaimana dimaksud. 8
Definisi anak, dapat ditemukan didalam berbagai konstruksi hukum yang berlaku seperti  pasal  1  butir  1  Undang-Undang  No.  23  tahun  2002  yang  menyebutkan  bahwa anak  adalah  “setiap  orang  yang  dibawah  usia  18  tahun”,  termasuk  anak  yang  masih dalam  kandungan.  Selain  itu  definisi  anak  juga  dapat  ditemukan  didalam  Undang- Undang  nomor  4  tahun  1979  tentang    kesejahteraan  anak  yang  menyebutkan  bahwa “ anak  adalah  seorang  yang  belum  mencapai  usia  21  tahun  dan  belum  melakukan kawin”. Definisi  sebagaimana  diatur  didalam  Undang-Undang  ini  ditetapkan  atas berbagai  pertimbangan  seperti  pertimbangan  usaha  kesejahteraan  sosial,  pertimbangan atas  tahap  kematangan  sosial,  pertimbangan  atas  tahap  kematangan  pribadi,  dan pertimbangan atas tahap kematangan mental. 9
Dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  terdefinisikan  mengenai  anak  menurut  status  hukum yang disandangnya diatur dalam ketentuan pasal 1 sebagai berikut :
a. “Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  selanjutnya  disebut  anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”.
b. “Anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  selanjutnya  disebut  anak korban  adalah  anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun yang  mengalami  penderitaan fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.
c. “Anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan  keterngan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  tentang  suatu  perkara  pidanayang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.
Setelah mengetahui tentang definisi anak, kemudian didalam bagian ini juga akan dijelaskan  mengenai  apa  itu  “Perlindungan  anak”,  berdasarkan  literatur  yang  ada perlindungan  anak  dapat  dipahami  sebagai  suatu  usaha  yang  dilakukan  dalam menciptakan adanya kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi pertumbuhan  anak  baik  fisik,  mental,  dan  sosial.  Pernyataan  demikian  sesuai  dengan Pasal 1 angka 2 ketentuan yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal
8 Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak , Restu Agung, Jakarta, 2007, Hal 1
9 Waluyadi , Hukum Perlindungan Anak , Mandar Maju, Bandung, 2009, Hal 5
sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi”.
Perlindungan  anak  adalah  perwujudan  keadilan  didalam  suatu  golongan masyarakat, 10 sehingga  perlindungan  anak  perlu  diusahakan  dan  diterapkan  didalam berbagai  bidang  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Arif  Gosita  didalam  bukunya mengemukakan  bahwa  jaminan  atas  kepastian  hukum  wajib  dilaksanakan, direalisasikan  serta  diusahakan  dalam  rangka  menjamin  kelangsungan  atas  kegiatan perlindungan anak secara konsisten dan juga mencegah penyelewengan yang membawa akibat  negatif  dalam  pelaksanaannya. 11 Perlindungan  anak  juga  tidak  hanya  dilakukan didalam  kehidupan  sehari-hari  melainkan  juga  perlu  dilakukan  dalam  suatu  proses hukum yang melibatkan anak yang berurusan dengan pidana.
Peradilan pidana umumnya diatur dalam  Kitab Undang  –  Undang Hukum  Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar hukumnya. Karena sifatnya  yang  menjadi dasar, maka aturan-aturan  yang  termuat  didalamnya  pula  masi  bersifat  dasar.  Untuk  beberapah perkara  yang  khusus,  digunakan  pula  aturan  yang  bersifat  khusus  dalam  penyelesaian perkaranya. Salah satunya adalah perkara pidana yang melibatkan anak.
Dasar  yang  digunakan  dalam  beracara  pidana  anak  tidak  sama  dengan  halnya beracara  biasa  pada  umumnya  yang  ada  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP).  Digunakan  aturan  khusus  untuk  melaksanakan  hukum  formil  bagi anak tersebut. hal tersbut dikarenakan anak dilindungi oleh hukum yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 12
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  maka  penerapan  perlindungan  anak  dalam  hukum acara  pidana  juga  haruslah  diimplementasikan.  hal  tersebut  diatur  dan  dimuat  dalam Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.Dalam Undang-Undang ini dibahas mengenai aturan teknis pelaksanaan peradilan pidana Anak yang lebih khusus dan berbeda dari peradilan pidana pada umumnya.
Ketentuan mengenai perlindungan anak dalam proses peradilan pidana sebenarnya telah  diatur  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  sistem, peradilan anak, namun dalam undang- undang tersebut menitik beratkan pada anak yang telibat  dalam  tindak  pidana  atau  anak  pelaku  pidana  dibandingkan  dengan  anak  yang menjadi  korban  dan/atau  saksi  atas  suatu  tindak  pidana.  Dalam  pasal  89  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut  dijelaskan bahwa :Anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang- undangan.
Peraturan  perundang-undangan  lebih  mengedepankan  pengaturan  tentang  anak yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana.  Hanya  sedikit  aturan  atau  regulasi  tentang perlindungan anak yang menjadi korban dan/atau saksi atas suatu tindak pidana. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman para pembuat perundang-undangan terkait dengan viktimologi khususnya bagi anak yang jelas dilindungi oleh undang-undang.
Namun hal ini dikesampingkan karena beranggapan hak-haknya telah terwakilkan oleh  jaksa  penuntut  umu  sebagai  wakil  negara  dalam  melakukan  penuntutan  hak  atas anak  tersebut.  Dalam  hal  peradilan  anak  menganut  asas-asas  yang  mana  tertera  dalam yang tertera dalam pasal-pasal Undang-Undang Pengadilan Anak, diantaranya :
10 Nunung Nugroho, 2018, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Dalam Dinamika Keadilan Restoratif, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum  Vol. 3 Nomor 1Oktober 2018. Hal 20-34.
11 Muhammad  Fachri  Said,  2018, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia , Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No 1, September 2018, Hal. 141-152.
12 Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia , Kencana, Jakarta, 2018, Hal 91
a. “Pembatasan  umur,  artinya  orang  yang  dapat  disidangkan  dalam  acara pengadilan  anak  ditentukan  secara  limitatif,  yaitu  minimum  berumur  8 (delapan)  tahun  dan  maksimum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  dan belum pernah kawin”;
b. “Ruang  lingkup  masalah  dibatasi,  masalah  yang  diperiksa  dalam  sidang pengadilan  anak,  hanyalah  menyangkut  perkara  anak  nakal  saja.  Sidang anak  hanya  berwenang  memeriksa  perkara  pidana,  jadi  masalah  – masalah  lain  diluar  pidana  bukan  wewenang  pengadilan  anak.  Sidang pengadilan anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak nakal”;
c. “Ditangani  pejabat  khusus,  perkara  anak  ditangani  pejabat  khusus  yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak;
d. Adanya peran pembimbing kemasyarakatan”;
e. “Suasana  pemeriksaan  dan  kekeluargaan,  pemeriksaan  perkara  di pengadilan  dilakukan  dalam  suasana  kekeluargaan,  karena  itu  hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasihat hukum tidak memakai toga”;
f. “Keharusan splitsing, anak tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa, baik berstatus sipil maupun militer”;
g. “Acara pemeriksaan tertutup, acara pemeriksaan di pengadilan dilakukan secara tertutup, dan putusan diucap dalam sidang terbuka untuk umum”;
h. “Diperiksa  oleh  hakim  tunggal,  hakim  yang  memeriksa  perkara  di pengadilan  anak,  baik  di  tingkat  pertama,  banding  atau  kasasi  dilakukan dengan hakim tunggal.” 13

## 1. Pelaksanaan  Hak  Anak  dalam  Proses  Pemeriksaan  Persidangan Pengadilan
Berbicara  tentang  peradilan  tentunya  tidak  lepas  berbicara  tentang  hak  terdakwa dalam  persidangan,  dewasa  ini  terdakwa  bukan  hanya  mereka  yang  telah  dewasa,  tapi juga  bisa  mengenai  anak-anak,  kekerasan  yang  berkembang  dalam  masyarakat  sedikit banyak  membuat  anak-anak  meniru  untuk  berbuat  kekerasan,  sehingga  tidak  sedikit anak-anak  yang  menjadi  pelaku  kekerasan.  Dari  sisi  kehidupan  bernegara,  anak merupakan  masa  depan  bangsa  Indonesia  dan  generasi  penerus  cita-cita  bangsa, sehingga  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  juga  berkembang, berpartisipasi  serta  berhak  atas  berbagai  perlindungan  dari  tindak  kekerasan  dan diskriminasi.
Pengadilan  merupakan  lembaga  yang  berwenang  memutus  perkara  yang didalamnya  berisi  pula  perkara  anak,  anak  yang  berperkara  memiliki  hak  yang  diatur dalam  undang-undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  pidana  anak, yang  berisi  hak-hak  anak  dalam  peradilan  dari  mulai  anak  dalam  masa  tahanan, persidangan dan menjalani putusan hakim. Ketentuan hak-hak anak yang telah tertuang dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sepenuhnya  berjalan  lancar  sesuai  yang  diharapkan  dalam  Undang-Undang  tersebut dikarenakan  adanya  hambatan  yang  mewarnai  dalam  pelaksanaannya  Undang-undang atau Dassein dan  pelaksanaan Dassolen belum  dikatakan  sama,  karena  pada kenyataannya terjadi kontradiksi sehingga masih sulit untuk mengimplementasikannya.
Pengadilan  Negeri  Sumber  dalam  satu  minggu  kurang  lebih  melakukan  2  kali persidangan anak, secara global pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan anak
13 Ibid Hal, 141-152.
sudah terpenuhi,  hanya saja secara spesifik  belum terpenuhi dengan  baik, hal-hal  yang belum terpenuhi dalam persidangan diantaranya yaitu tidak di dampinginya anak dalam melaksanakan  sidang,  hal  ini  datang  justru  dari  orangtua  anak  dan  penasihat  hukum, yang  memang  dalam  prakteknya  menemui  beberapa  kendala  karena  ketidaktahuan orang tua akan hal tersebut, 14 hal  ini tentunya  menjadi tanggung  jawab bersama antara Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS),  Dinas  Sosial,  kejaksaan  dan  pengadilan,  karena memang  harus  ada  hubungan  sinergitas  antara  lembaga-  lembaga  tersebut,  disebabkan perkara anak  memiliki kekhususan tersendiri  berhubungan dengan psikologis anak dan masa  depannya,  paradigma  anak  nakal  pun  sudah  lama  dirubah  sehingga  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  diperlakukan  lebih  hati-hati  sehingga  tidak  berdampak terhadap  psikologisnya.  Pemenuhan  hak  anak  yang  sedang  menghadapi  perkara  di Pengadilan Negeri Sumber secara fasilitas sudah tersedia namun belum dikatakan layak karena masih menggunakan fasilitas yang lama dan belum diperbaharui, karena undang- undang  tentang  hak  anak  pun  dapat  dikatakan  baru,  sehingga  fasilitas  di  Pengadilan Negeri Sumber pun belum mengalami penyetandaran yang disesuaikan.
Fasilitas  yang  sudah  ada  diantaranya  adalah  Ruang  Tunggu  Sidang,  Fasilitas Beribadah dan penyekatan antara ruang tahanan anak dan wanita, namun  itupun  masih belum layak karena masih terlihat seperti penjara dengan adanya tralis yang membatasi dari  luar,  sehingga  itu  semua  perlu  di  standarisasi,  serta  ada  juga  ruang  sidang  khusus anak namun itu pun belum terstandarisai sehingga belum dapat dikatakan layak menurut ketentuan  yang  berlaku.Sesuai  dengan  pasal  53  ayat  2  UU  No.  11  tahun  2012  yang menjelaskan  bahwa  “Ruang  tunggu  sidang  anak  harus  pisah  dengan  dewasa”  dengan tujuan  agar  menghindari  sesuatu  yang  tidak  diinginkan  kepada  anak,  misalnya  adalah kekerasan secara fisik maupun mental yang dilakukan oleh tahanan dewasa kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sebabpemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak  harus  mempertimbangkan  perkembangan  dan  kepentingan  terbaik  anak  di  masa yang akan datang.
Penanganan  yang  salah  menyebabkan  rusak  bahkan  musnahnya  bangsa  di  masa depan,  karena  anak  adalah  generasi  penerus  bangsa  dan  cita-cita  bangsa 15 dan  pada kenyataannya  relevansi  antara  Undang-undang  tersebut  dengan  keadaan  yang  ada  di Pengadilan  Negeri  Sumberbelum  secara  maksimal  dilakukan.  Begitupula  hal  nya dengan  ketersediaan  ruang  sidang  khusus  anak  yang  dalam  pasal  3  butir  8  Undang- Undang No. 11 tahun 2012  menjelaskan  bahwa standarisasi ruang sidang khusus anak harus  tertutup,  namun  belum  diberlakukan  dengan  maksimal  oleh  Pengadilan  Negeri Sumber  .  Dalam  prakteknya  sering  terjadi  keterbatasan  daya  tampung  pada  ruang tungggu  atau  ruang  tahanan,  diakibatkan  banyaknya  kasus  yang  harus  ditangani, sehingga terkadang terlihat adanya penyatuan antara tahanan anak dan dewasa, namun itu kita antisipasi dengan membuat sekat diantara ruang tahanan anak dan ruang tahanan dewasa.
Kendala-kendala  dalam  pemenuhan  fasilitas  hak  anak  tersebut  terbentur  dengan anggaran  dana  yang  belum  tercukupi  untuk  memaksimalkan  fasilitas  anak  yang  telah dijelaskan  diatas,  namun  Pengadilan  Negeri  Sumber  telah  mengupayakan  semaksimal mungkin dengan anggaran dana  yang tersedia untuk memberikan  fasilitas  yang terbaik untuk  anak  walaupun  masih  terlihat  ada  beberapa  kekurangan  didalamnya.  Anak  yang
14 Hasil  wawancara  dengan Dedy  Muchti  N,  S.H.,  M.Hum,  hakim  Pengadilan Negeri  Sumber  pada hari Senin, 16 Mei 2020, Pukul 09.15 WIB.
15 Syaiful Asmi Hasibuan, (2019), Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak, Jurnal Hukum Respomsif, Vol 7, No 7, September 2019, Hal. 169-175
berhadapan  dengan  hukum  bukan  hanya  sebagai  tersangka,  melainkan  anak  tersebut sebagai  korban  atau  sebagai  saksi,  namun  hak-hak  mereka  semua  sama.  Begitu  pula dalam  proses  persidangan,  setiap  anak  yang  melewati  proses  persidangan  harus mendapat  hak-hak  yang  terbaik  dan  sesuai  dengan  usianya.  Dalam  persidangan,  sudah dijelaskan  bahwa  ruang  sidang  anak  adalah  khusus,  tidak  diperbolehkan  melakukan persidangan di ruang sidang umum.
Dalam  persidangan  anak,  penuntut  umum  yang  bertugas  adalah  penuntut  umum anak, hakim yang bertugas pun hakim anak dan bersifat tunggal. Hakim dilarang untuk mengenakan  toga  selama  persidangan  anak  berlangsung.  Sebelum  persidangan,  hakim wajib  memaparkan  apa  saja  hak-hak  anak  dalam  persidangan.  Hak  anak  dalam persidangan yaitu, anak wajib didampingi oleh orangtua/wali, kuasa hukum anak, Dinas Sosial atau badan hukum lain, serta Balai Pemasyarakatan selaku pendamping. Namun, seperti  yang  telah  penulis  katakan  bahwa  justru  dalam  prakteknya,  masih  ada  saja orangtua/wali  yang  tidak  menghadiri  proses  persidangan  untuk  melakukan pendampingan  kepada  anak,  hal  ini  didasari  oleh  kurangnya  informasi  yang  diterima oleh  orangtua.  Tetapi,  dengan  tidak  terpenuhinya  pendampingan  oleh  orangtua/wali, proses persidangan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan sebab anak didampingi oleh kuasa  hukumnya  dan  pendamping  lainnya.  Namun  apabila  dalam  proses  persidangan tidak  hadirnya  kuasa  hukum  dan  pendampingan  oleh  badan  hukum  lain,  maka  sidang dibatalkan demi hukum dan ditunda sampai waktu yang ditentukan.
Ketentuan  lainnya  dalam  persidangan  ialah  penuntut  umum  wajib  menghadirkan saksi  untuk  memperkuat  bukti  dan  dalam  penggunaan  bahasa  harus  menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, 16 tetapi dalam prakteknya saksi jarang sekali hadir dalam persidangan dan ini berakibat sedikit membuang waktu anak, karena waktu persidangan  anak  relatif  lebih  singkat  dari  dewasa.Bahasa  yang  digunakan  saat melakukan  persidangan  anak  adalah  menggunakan  bahasa  yang  ringan  dan  dapat dimengerti  oleh  anak.  Suasana  sidang  harus  kekeluargaan  agar  psikologis  anak  tidak merasa  terancam.  Identitas  anak  pun  harus  disamarkan,  tidak  diperbolehkannya  orang lain memasuki dan menyaksikan persidangan kecuali atas izin dari hakim.
Upaya  yang  dilakukan  dalam  memenuhi  kekurangan  fasilitas  di  Pengadilan Negeri Sumber sejauh ini hanya membuat alternatif kecil sehingga kekurangan tersebut dapat  teratasi,  misalnya  pada  ruang  tunggu  tahanan  yang  memang  secara  fisik  masih belum  memenuhi  standar  ruang  tunggu  anak,  pihak  pengadilan  membuat  ruangan tersebut  terlihat  lebih  layak  dengan  ditempelkan  wallpaper  dengan  motif  bunga sehingga  nampak  lebih  elegan,  lalu  untuk  ruang  sidang  sudah  tersedia  ruang  sidang anak,  namun  jendelanya  masih  dapat  terlihat  dari  luar  sehingga  rencananya  pihak pengadilan akan memberi gorden untuk menutupi jendela tersebut agar terlihat dari luar.
Beberapa  upaya  yang  harus  menggunakan  kordinasi  untuk  memenuhi  hak  anak dalam  persidangan  diantaranya  adalah  transportasi  anak  dari  rutan  ke  pengadilan  yang terkhususkan  itu  harus  dikoordinasikan  dengan  pihak  kejaksaan  negeri  sumber,  lalu pendampingan  di  pengadilan  harus  berkoordinasikan  dengan  pihak  penasihat  hukum dan orang tua anak. 17
16 Liza Agnesa Krisna, Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum , Deppublish, Yogyakarta, 2018, Hal 129
17 Hasil wawancara dengan Dedy Muchti N, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Sumber, Pada hari Senin, 16 Mei 2020, Pukul 09.15 WIB

## 2. Upaya  Pengadian  Negeri  SumberTerhadap  Hak  Anak  Yang  Belum Terpenuhi
Hak  anak  dalam  persidangan  dalam  proses  persidangan  yang  belum  terpenuhi memang  menjadi  tanggungjawab  pihak  penegak  hukum  dalam  hal  ini  Pengadilan Negeri  Sumber  .  pihak  Pengadilan  Negeri  Sumber  menyikapi  belum  terpenuhinya  hak anak dalam proses peradilan anak, tentunya harus melakukan langkah preventif dengan mencari  alternatif  paling  realistis  dan  solutif  sehingga  walaupun  keterbatasan  fasilitas anak tetap dapat mendapatkan hak nya dalam peradilan, dalam proses preadilan sendiri dapat  dikatakan  ada  tiga  tahap  yakni  sebelum  proses  peradilan,  peradilan,  dan pelaksanaan putusan atau pasca peradilan.
Hak  anak  dalam  proses  sebelum  proses  peradilan  yakni  pada  tahap  masih ditangani oleh kejaksaan, namun dalam hal ini hanya pada saat penahanan di rutan dan kemudian  dibawa  ke  pengadilan  untuk  mengikuti  proses  di  pengadilan,  anak  yang menjadi tahanan memiliki hak untuk dibedakan tahanannya oleh orang dewasa, namun yang  terkadang  luput  adalah  pada  saat  proses  penjemputan  tahanan  dengan  mobil tahanan  ke  pengadilan  seharusnya  ini  pun  mobil  tahanan  anak  terpisah  dari  orang dewasa,  penyatuan  yang  kerap  terjadi  antara  tahanan  anak  dan  tahanan  dewasa  ini bukannya  luput  dari  pantauan  pihak  Pengadilan  Negeri  Sumber  ,  pihak  Pengadilan Negeri Sumber pun tidak dapat berbuat banyak karena ini adalah wewenang kejaksaan dalam  fasilitas  mobil  tahanan,  sehingga  langkah  yang  perlu  dilakukan  oleh  pihak Pengadilan  Negeri  Sumber  adalah  berkoordinasi  kepada  pihak  Kejaksaan  Negeri Sumber  agar  memperhatikan  hak-hak  tahanan  anak  pada  saat  penjemputan  untuk melakukan proses persidangan, Pengadilan Negeri Sumber sejauh ini sudah melakukan langkah  preventif  dengan  memberitahu  secara  lisan  kepada  pihak  Kejaksaan  agar  ada pemisahan antara tahanan dewasa dan tahanan anak pada saat penjemputan.
Langkah  ini  harus  disambut  juga  oleh  semua  pihak  yang  bertanggung  jawab terhadap  tahanan  anak,seperti  Kejaksaan  dan  BAPAS,  jika  permasalahannya  adalah efisiensi  waktu,  tentunya  ini  harus  bisa  diatasi  yakni  dengan  menyesuaikan  jadwal sidang  di  pengadilan,  serta  pihak  BAPAS  harus  mengingatkan  hal  tersebut  sehingga tercipta  sinergitas  antara  tiga  lembaga  tersebut.  Baik  Pengadilan,  Kejaksaan  dan BAPAS  sama-sama  harus  memperhatikan  hak  anak  dalam  peradilan  sesuai  amanah yang  di  atur  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana anak.
Memasuki  proses  peradilan  anak  di  Pengadilan  Negeri  Kota  Sumbertentunya tidak  lepas  dari  permasalahan  pemenuhan  hak  nya,  ini  terlihat  pada  saat  para  tahanan menunggu persidangan, ruangan tahanan atau ruang tunggu, masih jauh dari kata layak walaupun memang sudah ada. Langkah alternatif yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri  Sumber  dengan  menyekat  ruang  tahanan  wanita  dengan  ruang  anak  memang sudah  dikatakan  menjadi  solusi  yang  lumayan,  namun  tentunya  perlu  ada  peremajaan agar  ruang  anak  bisa  terpisah  dari  ruang  tahanan  dewasa,  sehingga  tidak  mengganggu psikologis  anak,  karena  sekalipun  ada  penyekatan  tempat  hal  itu  belumlah  maksimal, karena jika dilihat tahanan anak dan wanita ada dalam satu ruangan yang otomatis akan keluar  masuk  dari  satu  pintu,  hal  ini  mengakibatkan  akan  terlihatnya  anak  oleh pengunjung pengadilan, sehingga penyekatan ini menjadi sia-sia saja karena anak tetap terlihat dari luar.
Langkah  yang  harus  dilakukan  oleh  pihak  pengadilan  adalah  membangun  ruang anak tersendiri yang jauh dari kesan penjara dan mendiskreditkan anak, sekalipun anak yang  sedang  menghadapi  proses  hukum  sudah  didakwa  namun  untuk  mendiskreditkan
anak  bukanlah  hal  yang  patut  dilakukan  karena  itu  sama  saja  membunuh  masa  depan anak yang sedang menghadapi proses hukum, karena tidak dapat dipungkiri bahwa anak adalah  generasi  penerus  bangsa,  yang  kelak  akan  memimpin  negeri  ini.  Jadi  jangan sampai paradigma yang salah pada akhirnya mengakibatkan rusaknya karakter penerus bangsa yakni anak.
Ruang sidang bagi perkara anak pun  memiliki kekhususan dari  mulai tata ruang, desain ruangan, atribut penegak hukum hingga sifat sidangnya itu sendiri, tata ruang di ruang sidang anak Pengadilan Negeri Sumber tidaklah jauh dari tata ruang sidang anak pada  umumnya,  ada  meja  hakim,  meja  penuntut  umum,  dan  meja  anak,  pengistilahan anak nakal pun sudah lama dihapus sehingga dalam papan meja hanya tertulis anak saja. Namun  yang  masih  kurang  layak  adalah  jendela  ruang  sidang  anak  yang  masih menggunakan kaca transparan sehingga masih dapat terlihat dari luar, pihak Pengadilan Negeri Sumber sendiri menyadari hal tersebut dan akan menggambil langkah preventif agar  ruang  sidang  anak  di  Pengadilan  Negeri  Sumber  dapat  memenuhi  standar, alternatif  solusinya  adalah  dengan  memberikan  gorden  pada  jendela  di  ruang  sidang anak, lalu jika dilihat desain ruangan dapat diakatakan sudah baik karena dinding ruang sidang anak diberi wallpaper bunga sehingga terlihat kesan yang familiar dengan anak- anak.
Dalam melaksanakan sidang hakim, maupun penuntut umum tidak menggunakan seragam  sesuai  dengan  yang  diamanahkan  undang-undang.Pelaksanaan  putusan pengadilan  merupakan  tanggung  jawab  dari  pihak  kejaksaan.  Namun    dalam perkembangannya, pada peradilan anak ada suatu terobosan baru mengenai pelaksanaan eksekusi  terhadap  tahanan  anak.  tahanan  anak  memiliki  kekhususan  dalam  Lembaga Pemasyarakatan,  keterbatasan  lapas  yang  ada  di  Indonesia  membuat  kurang  efektifnya pembinaan  anak.  sehingga,  tidak  jarang  lapas  anak  menjadi  sekolah  penjahat,  karena disitu bertemu beberapa anak-anak dengan beberapa latar belakang kasus yang berbeda sehingga  kemungkinan  timbul  suatu  tindakan  diskriminasi    oleh  kelompok-kelompok anak terhadap kelompok anak yang lain.
Suatu  perhatian  dari  Dinas  Sosial  untuk  membentuk  Balai  Rehabilitasi  Sosial yang  didalamnya  berisi  tentang  pemberian  rehabilitasi  dan  pelayanan  sosial  pada  anak nakal  dan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  agar  mereka  dapat  tumbuh  dan berkembanng menjadi anak yang sehat, cerdas, terampil, mandiri dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar ditengah masyarakat.
Dalam  perkembangannya,  untuk  penempatan  anak  di  balai  ini  harus  melalui persetujuan orangtua. Hakim di Pengadilan Negeri Sumber jika memutus perkara anak, merekomenadsikan  agar  anak  ditempatkan  di  Balai  Rehabilitasi  Sosial  dalam menjalankan  masa  hukumannya.  Permasalahan  timbul,  ketika  jauhnya  jarak  antara orangtua dan anak sehingga orangtua lebih  senang anak ditempatkan di  Lapas. Hal  ini kemudian  tidak  dapat  dipungkiri  menjadi  sebuah  batu  ganjalan  dalam  memenuhi  hak anak pasca jatuhnya putusan.
E. Penutup
1. Kesimpulan
a. Pelaksanaan  hak  anak  dalam  pelaksanaan  persidangan  di  Pengadian  Negeri Sumber  dapat  dikatakan  sudah  memenuhi  secara  syarat,  namun  belum maksimal  dikarenakan  fasilitas  yang  diberikan  masih  sangat  minim,  dan belum  sesuai.  Dalam  proses  persidangan,  terkadang  anak  tidak  didampingi oleh orangtua/wali. Pasca putusan, terkadang anak belum dapat mendapatkan haknya untuk dapat diperlakukan dengan  layak di Lembaga Pemasyarakatan
Khusus  Anak  yang  dapat  dikatakan  tempat  tersebut  merupakan  sekolah kejahatan sebab kapasitas ruangan dengan jumlah anak tidak sesuai.
b. Upaya yang harus dilakukan oleh pihak pengadilan yang pertama hal fasilitas transportasi, kemudian keadaan ruang tunggu sidang anak yang hanya dipisah menggunakan sekat harus dibenahi dengan membuat ruang tunggu anak yang khusus sehingga anak dapat menunggu dengan tanpa dilihat oleh pengunjung pengadilan. Lalu dalam proses persidangan, kaca jendela yang masih terbuka dan  dapat  terlihat  dari  luar  harus  segera  ditutup  dan  harus  dilakukannya sosialisasi  terhadap  orangtua  anak  mengenai  hak-hak  anak  dalam  peradilan. Dan  upaya  untuk  memenuhi  hak  anak  pascapersidangan, pihak pengadilan harus  lebih mensosialisasikanmengenai Balai  Rehabilitasi  Sosial  Marsudi Putra Cileungsi Bogor, agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibina menjadi lebih baik.
2. Saran
a. Pengadilan      Negeri    Kota  Sumber  seyogyanya  lebih  meningkatkan koordinasi  dengan  Kejaksaan,  BAPAS,  dan  Dinas  Sosial  sehingga  tercipta suatu    sinergitas  dalam  pemenuhan  hak  anak  pada  proses  persidangan pengadilan,lalu  membenahi  fasilitas-fasilitas  yang  belum  maksimal  yaitu salahsatunya    transportasi  anak  dari  rutan  menuju  pengadilan,  ruang  tunggu sidang anak yang masih digabung dengan tahanan dewasa perempuan, ruang sidang  anak  yang  belum  tertutup  dan  pendampingan  orangtua  saat  proses persidangan.  Dan  Badan  Peradilan  Umum  memberikan  perhatian  lebih terhadap  fasilitas-fasilitas  anak  yang  belum  maksimal  di  Pengadilan  Negeri Sumber.
b. Pasca  persidangan,  hakim  seyogyanya  melakukan  sosialisasi  yang  lebih gencar  mengenai  BRSMP  sehingga  orangtua  lebih  memilih  BRSMP dibanding  LPKA  dengan  alasan  agar  anak  dapat  dibina  dan  mendapatkan hak-haknya

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak , Jakarta Restu Agung Angger  Sigit  &  Fuady  Primaharsya,  2015, Sistem  Peradilan  Pidana  Anak ,  Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
Liza Agnesa Krisna, 2018, Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum , Yogyakarta, Deppublish Maidin  Gultom,  2010, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak    Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan Kedua, Bandung, PT Refika Aditama Mardi Candra, 2018, Aspek Perlindungan Anak Indonesia , Jakarta, Kencana Marlina,  2009, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  Pengembangan  Konsep  Diversi Restorative Justice , Bandung, PT. Refika Aditama.
Wagiati Soetodjo, 2005, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Aditama Waluyadi, 2009 , Hukum Perlindungan Anak , Bandung, Mandar Maju.

## Jurnal:
Nunung  Nugroho,  2018,  Kebijakan  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam Dalam Dinamika Keadilan Restoratif, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum ,3 (1).  20-34. Muhammad  Fachri  Said,  2018,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Cendekia Hukum , 4 (1), 141-152.
Syaiful  Asmi  Hasibuan,  2019,  Kebijakan  Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak, Jurnal Hukum Respomsif , 7(7), 169-175
Internet:
Arief  Ikhsanudin,  (2018), Ada  504 Kasus  Anak  Jadi  Pelaku  Pidana,  KPAI  Soroti Pengawasan Ortu, Detik.com , Available online from:
https://news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana- kpai-soroti-pengawasan-ortu ,[Accessed Mar 03, 2021].

## Undang-Undang:
Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

## Lainnya:
Hasil  wawancara  dengan  Dedy  Muchti  N,  S.H.,  M.Hum,    hakim  Pengadilan  Negeri Sumber pada hari Senin, 16 Mei 2020, Pukul 09.15 WIB.
Hasil  wawancara  dengan  Dedy  Muchti  N,  S.H.,  M.Hum  Hakim  Pengadilan  Negeri Sumber, Pada hari Senin, 16 Mei 2020, Pukul 09.15 WIB