E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 4, April 2022

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN PRAJURIT TNI YANG DITUGASKAN DI KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
Sucipto, Juwita, Misbahul Huda
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Indonesia Email: suciptonaim5@gmail.com, doktorgitajuwita@gmail.com, misbahhuda464@gmail.com

## Abstrak
Disiplin  militer  atau  prajurit  TNI  merupakan  pokok  utama  dalam  institusi  militer agar atasan dan masyarakat memandang prajurit TNI dengan baik. Sehingga, sangat wajib bagi prajurit menjaga kedisiplinannya selalu dituntut untuk tidak melakukan sekecil  apapun  perbuatan  yang  bertentangan,  tidak  menghancurkan  alutsista  (alat utama  sistem  senjata  TNI  yang  digunakan  untuk  kepentingan  pertahanan  negara) dan tidak merugikan institusi TNI, negara, dan rakyat Indonesia. Begitupun dengan TNI  yang  ditugaskan   di  Instansi  pemerintah  tentunya    terdapat  aturan tersendiri  , dalam  hal  penegakan  hukum  terhadap  prajurit  TNI  yang  melakukan  perbuatan melawan  hukum  yang  melanggar  Disiplin  Prajurit  TNI,  salah  satu  intansi pemerintahan  tersebut  adalah  Kementerian  Pertahanan.  Sehingga  apabila  terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TNI maupun PNS Kemhan diatur pada  Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  35  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara Penjatuhan Hukum Disiplin Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan, seperti  salah  pelanggaran  disiplin  prajurit  yang  dilakukan  oleh  seorang  perwira menengah  berinsial  AL,  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  melakukan  tindak pidana  pengedaran  uang  palsu.  Rumusan  Masalah:  1)  Bagaimana  Penegakan Hukum  Terhadap    Anggota  TNI  Yang  Melakukan  Pelanggaran  Disiplin  Prajurit TNI  Yang  Ditugaskan  Di  Kementerian  Pertahanan  RI?,  2)  Bagaimana  Penerapan Sanksi  Hukuman  terhadap  Anggota  TNI  Yang  Melakukan  Pelanggaran  Disiplin Prajurit  TNI  ?.  Jenis  penelitian  :  Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah penelitian  yuridis  normative  yaitu  hukum  dikonsepsikan  sebagai  norma,  kaidah, asas  atau  pun  dogma.Penulis  menyimpulkan  :  Prosedur  penegakkan  hukumnya sedikit  berbeda,  hal ini  dikarenakan    Kementerian  Pertahanan adalah instansi  sipil sehingga  tidak  dapat  menjatuhkan  hukuman  disiplin  secara  langsung  kepada anggota  militer  yang  melakukan  tindak  pidana  peredaran  uang  palsu  yang dilakukan  AL  sebagaimana  diatur  pada  pasal  20  dan  21  Peraturan  Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi  pegawai  di  lingkungan  kementerian  Pertahanan  sehingga  pada  saat mendapatkan  laporan  tersebut  Kementerian  Pertahanan  menyerahkan  seorang anggotanya dan tetap memberikan bantuan hukum kepada anggota militer  berinsial AL  kepada  Detasemen  Polisi  Militer  Jakarta  Raya  Cijantung  (Denpom  Jaya/II Cijantung).
Kata Kunci : penegakan hukum ; pelanggaran disiplin prajurit tni

## Abstract
Military discipline or TNI soldiers is the main point in military institutions so that superiors  and  the  public  view  TNI  soldiers  well.  Thus,  it  is  very  obligatory  for soldiers to maintain their discipline and always be required not to do the slightest act  that  contradicts,  not  destroying  defense  equipment  (the  main  tool  of  the  TNI weapon  system  used  for  the  benefit  of  state  defense)  and  not  harming  the  TNI institutions, the state, and the Indonesian people. Likewise with the TNI assigned to government  agencies,  of  course  there  are  separate  rules,  in  terms  of  law enforcement against TNI soldiers who commit acts against the law that violate the Discipline  of  TNI  Soldiers,  one  of  the  government  agencies  is  the  Ministry  of Defense. So that if there is an unlawful act committed by the TNI or civil servants of the  Ministry  of  Defense,  it  is  regulated  in  the  Minister  of  Defense  Regulation Number  35  of  2012  concerning  Procedures  for  Imposing  Disciplinary  Laws  for Employees within the Ministry of Defense, such as a violation of soldier discipline committed  by  a  mid-level  officer  with  the  initials  AL,  it  is  proven  legally  and convincingly  commit  a  crime  of  circulating  counterfeit  money.  Problem Formulation:    1)  How  is  Law  Enforcement  Against  TNI  Members  Who  Commit Discipline  Violations  of  TNI  Soldiers  Assigned  to  the  Ministry  of  Defense  of  the Republic  of  Indonesia?,  2)  How  are  Punishment  Sanctions  Implemented  against TNI  Members  Who  Do  Violations  of  Discipline  of  TNI  Soldiers.  The  type  of research: The type of research that the author uses is normative juridical research, namely the law is conceptualized as a norm, rule, principle or dogma. The author concludes : Law enforcement procedures are slightly different, this is because the Ministry  of  Defense  is  a  civilian  agency  so  it  cannot  impose  direct  disciplinary penalties  on  military  members  who  commit  crimes  against  the  circulation  of counterfeit money by the Navy as regulated in articles 20 and 21 of the Regulation of  the  Minister  of  Defense  Number  21  of  2016  concerning  The  procedure  for imposing  disciplinary  penalties  for  employees  within  the  Ministry  of  Defense,  so that  when  the  Ministry  of  Defense  received  the  report,  the  Ministry  of  Defense handed over a member and continued to provide legal assistance to members of the military  with  the  initials  AL  to  the  Jakarta  Raya  Cijantung  Military  Police Detachment (Denpom Jaya/II Cijantung).

## Keywords: law enforcement; discipline violations tni soldiers

## Pendahuluan
Hukum  dalam  tatanan  kehidupan  berbangsa  bernegara,  hukum  mengatur  dan diperlukan hampir pada semua perilaku aspek kehidupan bermasyarakat, karena hukum berasal dari kehendak perilaku masyarakat (Dinar, 2012).
Menurut  Meuwissen,  hukum  memiliki  ciri  antara  lain  hukum  itu  untuk  bagian terbanyak  ditetapkan  oleh  kekuasaan  atau  kewibawaan  yang  berwenang.  Ini  hampir selalu  berupa  perlengkapan  penguasa (overheids organ) dari  suatu  tatanan  hukum  dan tatanan  negara  yang  konkret.  Hukum  itu  berkaitan  dengan  tindakan-tindakan  dan perilaku  manusia  yang  dapat  diamati.  Dalam  segi  ini  hukum  itu  dibedakan  dari  etika. Untuk Etika suatu pertimbangan pribadi yang murni, intensi (niat) atau sikap memang penting. Untuk itu hukum hal ini baru akan terjadi (menjadi penting), bila disposisi yang
demikian itu diwujudkan dalam suatu perilaku (atau pola perilaku konkret), Jadi hukum itu diantaranya mengatur hubungan lahiriah antar manusia.
Peradaban  masyarakat,  belum  tentu  hukum  itu  selalu  ditaati  atau  dipatuhi  oleh seluruh  warganegara  Indonesia  dari  segala  kalangan  termasuk  salah  satunya  adalah Prajurit  TNI,  sehingga  mengakibatkan  ada  pelanggaran  maupun  kejahatan  (tindak pidana- crime) yang  dilakukan  secara  perorangan,  secara  berkelompok,  secara terorganisir,  yang  pada  perbuatan  atau  tindakan  dengan  dalih  atau  bentuk  apapun melanggar  ketentuan-ketentuan  hukum,  norma-norma  lainnya  yang  berlaku  dalam kehidupan  atau  bertentangan  dengan  peraturan  kedinasan,  disiplin,  tata  tertib  di lingkungan  masyarakat,  pada  hakekatnya  merupakan  perbuatan  atau  tindakan      yang melawan  hukum,  apabila  perbuatan  atau  tindakan  tersebut  dibiarkan  terus,  dapat menimbulkan  ketidaktentraman  dalam  masyarakat  dan  menghambat    pelaksanaan pembangunan di Indonesia.
Setiap  warganegara  indonesia  sama  dihadapan  hukum,  begitupun  dengan  Prajurit Tentara Nasional Indonesia, karena setiap perbuatan atau tindakan TNI yang melanggar hukum disiplin, tata tertib, selain menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat    pelaksanaan  pembangunan  di  Indonesia  juga  menurunkan  martabat  dan kewibawaan  bagi prajurit TNI itu sendiri sehingga perlu dengan cepat diambil tindakan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin  Militer,  dan  keputusan  Panglima  TNI  Nomor  Kep/22/VIII/  2005  tanggal  10 Agustus  2005.  Keduanya  mengatur  hukum  dan  peraturan  disiplin  prajurit,  seorang prajurit melanggar aturan itu akan mendapatkan sanksi (Rumadi, 2018a).
Setiap  anggota  TNI  harus  tunduk  dan  taat  terhadap  ketentuan-  ketentuan  hukum yang  berlaku  bagi  militer  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Militer (selanjutnya  disebut  KUHPM)  KUHPM  di  atur  dalam  Undang-Undang  No  39  Tahun 1997,  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Disiplin  Militer  (KUHDM),  Peraturan  Disiplin Militer  (PDM)  dan  peraturan-peraturan  lainnya.  Peraturan  hukum  Militer  inilah  yang diterapkan  kepada  semua  Prajurit  TNI  baik  Tamtama,  Bintara,  maupun  Perwira  yang melakukan  suatu  tindakan  yang  merugikan  kesatuan,    masyarakat  umum  dan  negara yang  tidak  terlepas  dari  peraturan  lainnya    yang  berlaku  juga  bagi  masyarakat  umum (Sailellah, 2020).
Dalam  Kehidupan  prajurit  TNI  mengenal  adanya  pelanggaran  disiplin  murni  dan pelanggaran  disiplin  tidak  murni.  Pelanggaran  disiplin  murni  adalah  setiap  perbuatan yang  bukan  tindak  pidana  tetapi  bertentangan  dengan  kedinasan  atau  peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit, maka akibat pelanggaran tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin prajurit. Pelanggaran disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana, yang sedemikian ringan sifatnya  sehingga  dapat  diselesaikan  secara  hukum  disiplin  prajurit.  Jenis  hukuman disiplin  yang  berlaku  bagi  prajurit  TNI  adalah:  teguran,  penahanan  ringan  dan penahanan  berat.  Sehingga  dalam  institusi  militer,  persoalan  kedisiplinan  prajurit merupakan  pokok  utama  atau  jati  diri  bagi  militer  yang  tidak  terpisahkan,  sehingga
secara yuridis tentang disiplin dinormakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Yekti, 2021).
Dalam sudut pandang kemiliteran, disiplin merupakan pokok penting prajurit TNI dalam  kegiatan  sehari-hari  yang  mempunyai  dampak  akan  keberhasilan  tugas  pokok TNI. Prajurit TNI patuh terhadap kedisplinan menunjukkan perilaku dan mental prajurit TNI  (Nurdin,  2020).  Kedisiplinan  bagi  anggota  militer  atau  prajurit  TNI  merupakan suatu  kewajiban  dan  pandangan  hidup  yang  harus  terpenuhi  tanpa  bantahan,  sebab penerapan  disiplin  ada  saat  masa  pendidikan  dasar  keprajuritan.  Salah  satu pembentukan  disiplin  dengan  memberikan  pembinaan  dan  pengasuhan  melalui intensitas  kegiatan  disertai  doktrin  sebagai  cara  pembentukan  disiplin  bagi  seorang prajurit (Sugistiyoko, 2017).
Disiplin  militer  atau  prajurit  TNI  merupakan  pokok  utama  dalam  institusi  militer agar  atasan  dan  masyarakat  memandang  prajurit  TNI  dengan  baik.  Sehingga,  sangat wajib  bagi  prajurit  menjaga  kedisiplinannya  selalu  dituntut  untuk  tidak  melakukan sekecil apapun perbuatan yang bertentangan, tidak menghancurkan alutsista (alat utama sistem  senjata  TNI  yang  digunakan  untuk  kepentingan  pertahanan  negara)  dan  tidak merugikan  institusi  TNI,  negara,  dan  rakyat  Indonesia.  Jadi  nilai  utama  dalam menegakkan  peraturan  disiplin  militer  adalah  prajurit  TNI  mematuhi  kewajiban  dan tidak  melakukan  larangan.  Kewajiban  militer merupakan  suatu  perbuatan  wajib  ditaati dengan  adanya  kesadaran,  kepatuhan,  dan  ketaatan  terhadap  norma  dan  etika masyarakat  berdasarkan  peraturan  perundangundangan.  Sedangkan  larangan  militer merupakan  perbuatan  yang  tidak  boleh  dilanggar  TNI  bukan  termasuk  perbuatan pidana,  melainkan  larangan  yang  bertentangan  dengan  perintah  dan  peraturan kedinasan,  baik  kedinasan  di  lingkungan  Markas  Besar  Tentara  Nasional  Indonesia, Lingkungan  TNI  AD,  TNI  AU  dan  TNI  AL,  maupun  kedinasan  anggota  TNI  yang ditugaskan  di  Instansi  Pemerintahan  yaitu  Kementerian/Lembaga/  Badan  /  Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor  38  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Dan  Persyaratan  Prajurit  Tentara  Nasional Indonesia Menduduki Jabatan Aparatur Sipil Negara pada pasal 7 dan 8 yaitu:
Pasal 7
Jabatan ASN tertentu pada Instansi Pemerintah yang dapat diisi oleh Prajurit TNI aktif berdasarkan Undang-Undang, sebagai berikut:
a) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
b) Kementerian Pertahanan;
c) Sekretaris Militer Presiden;
d) Badan Intelijen Negara;
e) Lembaga Sandi Negara;
f) Lembaga Ketahanan Nasional;
g) Dewan Pertahanan Nasional;
h) Badan SAR Nasional;
i) Badan Narkotika Nasional; dan
j) Mahkamah Agung.
Pasal 8
Jabatan ASN tertentu pada Instansi Pemerintah yang dapat diisi oleh Prajurit TNI aktif berdasarkan Peraturan Presiden, antara lain:
a) Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
b) Badan Nasional Penanggulangan Teroris; dan
c) Badan Keamanan Laut
Berbicara mengenai TNI yang ditugaskan  di Instansi pemerintah tentunya  terdapat aturan  tersendiri  dalam  hal  penegakan  hukum  terhadap  prajurit  TNI  yang  melakukan perbuatan  melawan  hukum  yang  melanggar  Disiplin  Prajurit  TNI,  salah  satu  intansi pemerintahan tersebut adalah Kementerian Pertahanan.
Struktur  Kepegawaian  Kementerian  Pertahanan  terdapat  2  (dua)  unsur  pegawai yang merupakan bagian yang tak terpisahkan yaitu:
1. Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU
2. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
Sehingga  apabila  terjadi  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  TNI maupun PNS Kemhan diatur pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2012 tentang  Tata  Cara  Penjatuhan  Hukum  Disiplin  Bagi  Pegawai  Di  Lingkungan Kementerian  Pertahanan  yang  telah  direvisi  dengan    Peraturan  Menteri  Pertahanan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukum Disiplin Bagi Pegawai Di Lingkungan  Kementerian  Pertahanan  disamping  aturan  lainnya  yang  mengakomodir peraturan  TNI  dan  PNS  Kemhan.  Seperti  yang  terjadi  beberapa  waktu    yang  lalu  di sekitaran  Tahun  2017,  seorang  Prajurit  TNI  berpangkat  Perwira  Menengah  yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan melakukan perbuatan Tindak Pidana pengedaran uang palsu sebesar Rp. 300.000,- terbilang : Tiga Ratus Juta Rupiah, Perwira menengah tersebut di tangkap oleh Polisi di parkiran Rumah sakit UKI Cawang Jakarta, bersamaan dengan menangkap seorang warga sipil berinisial M yang diduga sebagai pengedar. M ditangkap  di  parkiran  Rumah  Sakit  UKI  Cawang  dan  Polisi  menemukan  barang  bukti uang palsu sebanyak 3.000 lembar pecahan Rp100 ribu. M mengaku mendapatkan uang palsu  itu  dari  Perwira  Menengah  tersebut  yang  juga  ada  di  tempat  kejadian  perkara. Atas kejadian tersebut Pewira menengah yang berinsial “AL: langsung di serahkan ke POM TNI untuk selanjutnya untuk diperiksa dan di proses.
Tindak  Pidana  Pengedaran  uang  palsu  yang  dilakukan  “AL”  tentunya  sangat mencemarkan  nama  baik  Kementerian  Pertahanan  dan    juga  TNI  khususnya  TNI  AD, yang  seharusnya  seorang  perwira  menengah  menjadi  contoh  tauladan  tetapi  malah melakukan  perbuatan  yang  tidak  patut  untuk  contoh  apalagi  ditauladani,  atas perbuatannya tersebut terdakwa AL berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tingkat II Jakarta  Nomor  02-K/PTM-II/AD/I/2017  di  berikan  sanksi  pidana  penjara  selama  8 (delapan) bulan.
Dalam penelitian  ini bukan dilihat dari putusan pidananya tetapi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan terhadap adanya pegawai Kemhan dalam hal ini Prajurit TNI berpangkat Perwira Menengah berinsial AL yang melakukan Tindak
Pidana  Pengedaran  uang  Palsu,  hal  ini  dikarenakan  Prajurit  tersebut  berada  dibawah naungan  Mabes  TNI  Angkatan  darat,  yang  penegakan  hukumnya  menyesuaikan  di lingkungan Kementerian Pertahanan dan selanjutnya pelimpahan proses di serahkan ke POM TNI.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis akan mendalami lebih lanjut kedalam bentuk tesis dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit Tni Yang Ditugaskan Di Kementerian Pertahanan RI”

## Metode Penelitian

## A. Bentuk Penelitian
Menggunakan  bentuk  Penelitian  Perspektif,  merupakan  pandangan  penulis dilihat  berdasarkan  beberapa  teori  para  ahli  atau  orang  lain  yang  telah  melakukan penelitian dengan objek atau teori yang sama yang dapat dijadikan rujukan terhadap penelitian ini (Soekanto, 2007).

## B. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  penelitian  yuridis  normative (Soemitro,  1990)  yaitu  hukum  dikonsepsikan  sebagai  norma,  kaidah,  asas  atau  pun dogma.  Adapun  pendekatan  masalah  yang  dipergunakan  peneliti  dalam  membahas masalah  yang  berkenaan  dengan  penyalahgunaan  wewenang  jabatan  dilihat  dari aspek korupsi dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu suatu  metode  yang  digunakan  untuk  mengolah  data  sekunder,  yaitu  dokumen  yang terdiri  sebagai  berikut  :  (Soekamto,  2014)  Menurut  Soerjono  Soekanto  penelitian Yuridis  hukum  Normatif  tidak  diperlukan  penyusunan  atau  perumusan  hipotesa. Mungkin suatu hipotesa kerja  diperlukan, yang biasanya mencakup sistematika kerja dalam  proses  penelitian  (Soekamto,  2014).  Dengan  Tipe  penelitian  yang  digunakan peneliti  adalah  diskriptif  analitis  (Mamudji,  Rahardjo,  Supriyanto,  Erni,  & Simatupang,  2005),  yaitu  suatu  penelitian  yang  bertujuan  menggambarkan  secara tepat  sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk menentukan  frekuensi  suatu  gejala,  menggambarkan  tentang  masalah-masalah  yang terjadi pada penegakan hukum.

## C. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah sumber data dari jenis data  sekunder  yaitu  data  yang  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  yang  ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (Soekanto, 2006) Diantaranya adalah:
1. Bahan hukum primer
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif  yang artinya  mempunyai  otoritas.  Dalam  hal  ini  bahan  hukum  primer  terdiri  peraturan perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi,  atau  risalah  dalam  pembuatan peraturan  perundang-undangan  dan  putusan-putusan  hakim  (Mahmud,  2016), diantaranya  sebagai berikut:
a. Undang Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer
d. Permenhan  Nomor  14  Tahun  2019  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kementerian Pertahanan
e. Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  35  Tahun  2012  Tentang  Tata  Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  dan  informasi  yang  penulis  peroleh  secara  tidak  langsung,  yakni melalui data dan dokumen yang telah tersedia pada instansi atau lembaga tempat penelitian  penulis.  Adapun  sumber  data  yang  penulis  peroleh  berasal  dari peraturan perundang-undangan, pendapat pakar hukum, serta laporan yang ada
3. Bahan Hukum Tertier
Suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber  tersier  adalah bibliografi,  katalog  perustakaan,  ensiklopedia  dan  daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku bacaan adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan  pada  sisi  lain  mencoba  menyediakan  rangkuman  bahan  yang  tersedia  untuk suatu topik. Sebagai contoh, artikel yang panjang di Encyclopedia Britannica jelas merupakan bentuk bahan analisis yang merupakan karakteristik sumber sekunder. Di  samping  itu,  mereka  juga  berupaya  menyediakan  pembahasan  komprehensif yang menyangkut sumber tersier.

## D. Teknik Analisis Data
Hasil penelitian tesis  ini disimpulkan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dan  dipergunakan  metode  analisis  normative  kualitatif.  Normatif  karena  penelitian ini  bertitik  tolak  dari  peraturan-peraturan  yang  ada  sebagai  norma  hukum  positif, sedangkan Kualitatif dimaksudkan  analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.  Kemudian  dalam  penarikan  kesimpulan  menngunakan    metode  deduktif yaitu  suatu  metode  yang  menarik  kesimpulannya  diawali  dari  pernyataan  yang bersifat  umum  (contohnya  peraturan  perundang-undangan)  menuju  kearah pernyataan yang bersifat khusus, dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau teori  umum.  Selain  itu  dalam  mengumpulkan  data  dan  bahan-bahan,  penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Studi Kepustakaan (Library Research), yang  artinya  Teknik  pengumpulan  data  melalui  kepustakaan  dengan  menelaah  data sekunder,  yaitu  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  bahan hukum tersier yaitu data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian ensiklopedi, biograpi dan lainnya yang dapat membantu dalam penulisan  proposal tesis ini.
E. Lokasi Penelitian
Lokasi  Penelitian  merupakan  objek  dimana  penelitian  tesis  ini  dilakukan. Penentuan  lokasi  dalam  penelitian  dimaksudkan  untuk  mempermudah  atau memperjelas lokasi yng menjadi sasaran penulis dalam penelitian tesis ini, untuk itu
lokasi  penelitian  di  lakukan  di  wilayah  DKI  Jakarta  khususnya  di  Kementerian Pertahanan RI.

## F. Jadwal Penelitian
Waktu pelaksanaan Penelitian dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak  Januari  2022  sampai  dengan  April  2022,  sejak  diajukannya  proposal  tesis sampai  dengan  memperoleh  hasil  dari  penelitian  kemudian  disusun  dalam  bentuk penelitian tesis.

## Hasil dan Pembahasan
A. Penegakan  Hukum  Terhadap  Anggota  TNI  Yang  Melakukan  Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI Yang Ditugaskan Di Kementerian Pertahanan RI
1. Gambaran Singkat  Pegawai Kementerian Pertahanan Kementerian  Pertahanan    yang  selanjutnya  disingkat  dengan  Kemhan  adalah unsur  pelaksanaan  pemerintah    di  bidang  pertahanan,  untuk  membantu  Presiden dalam  pemyelenggaraan  Pemerintahan  negara,  yang  bermarkas  di  Jalan  Medan Merdeka  Barat  No.  13  –  14  Jakarta  Pusat,  dalam  struktur  Kepegawaian Kementerian Pertahanan terdiri dari 2 (dua) unsur pegawai yaitu:
a. Pegawai  Negeri  Sipil  Kementerian  Pertahanan  selanjutnya  disebut  PNS Kemhan  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bekerja  atau  ditugaskan  di lingkungan  Kemhan  dan  TNI  yang  pengangkatannya,  pemindahan  dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
b. Tentara  Nasional  Indonesia    selanjutnya disebut  TNI  yang  terdiri  dari  3  (tiga) Matra  yaitu  TNI  AD,  TNI  AL  dan  TNI  AU  yang  ditugaskan  di  Kementerian Pertahanan  namun  induk  dari  TNI  adalah  Markas  Besar  Tentara  Nasional Indonesia,  yang  berdasarkan  keputusan  pejabat  berwenang  diangkat  dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.
Susunan Organisasi kemhan sebagaimana diatur pada pasal 5 Permenhan No. 14 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan terdiri atas :
a. Sekretariat Jenderal;
b. Inspektorat Jenderal;
c. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;
d. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;
e. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
f. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
g. Badan Sarana Pertahanan;
h. Badan Penelitian dan Pengembangan;
i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
j. Badan Instalasi Strategis Pertahanan;
k. Staf Ahli Bidang Politik;
l. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
m. Staf Ahli Bidang Sosial;
n. Staf Ahli Bidang Keamanan;
o. Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan;
p. Pusat Kelaikan;
q. Pusat Data dan Informasi;
r. Pusat Rehabilitasi; dan
s. Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan
2. Kronologis  Singkat  Pelanggaran  Disiplin  Prajurit  TNI  yang  di  tugaskan  di Kementerian Pertahanan
Bahwa  telah  terjadi  pelanggaran  disiplin  prajurit  TNI  berupa    tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  seorang  Prajurit  TNI  berpangkat  Perwira  Menengah  yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan melakukan pengedaran uang palsu sebesar Rp.  300.000,-  terbilang  :  Tiga  Ratus  Juta  Rupiah,  Perwira  menengah  tersebut  di tangkap  oleh  Polisi  di  parkiran  Rumah  sakit  UKI  Cawang  Jakarta,  bersamaan dengan  menangkap  seorang  warga  sipil  berinisial  M  yang  diduga  sebagai pengedar.  M  ditangkap  di  parkiran  Rumah  Sakit  UKI  Cawang  dan  Polisi menemukan barang bukti uang palsu sebanyak 3.000 lembar pecahan Rp100 ribu. M  mengaku  mendapatkan  uang  palsu  itu  dari  Perwira  Menengah  tersebut  yang juga  ada  di  tempat  kejadian  perkara.  Atas  kejadian  tersebut  Pewira  menengah yang berinsial “AL: langsung di serahkan ke POM TNI untuk selanjutnya untuk diperiksa dan di proses.
Tindak  Pidana  Pengedaran  uang  palsu  yang  dilakukan “AL”  tentunya  sangat mencemarkan nama baik Kementerian Pertahanan dan  juga TNI khususnya TNI AD,  yang  seharusnya  seorang  perwira  menengah  menjadi  contoh  tauladan  tetapi malah  melakukan  perbuatan  yang  tidak  patut  untuk  contoh  apalagi  ditauladani, atas  perbuatannya  tersebut  terdakwa  AL  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Militer Tingkat  II  Jakarta  Nomor  02-K/PTM-II/AD/I/2017,  Hakim  militer  memutuskan sebagai berikut:
1. Menyatakan  Terdakwa  R.  AGUS  LISTYOWARNO  KOLONEL  INF  NRP 29660 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : (Pengedaran uang palsu yang dilakukan secara bersama-sama)
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
a. Pidana  :  Penjara  selama  8  (Delapan)  bulan.  Dikurangkan  selama  Terdakwa berada dalam penahanan.
b. Denda  :  Sebesar  Rp.50.000.000,-  (Lima  puluh  juta  rupiah).  Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
a. Barang-barang :
1) 500  (lima  ratus)  lembar  uang  kertas  palsu  pecahan  Rp.  100.000,-  (seratus ribu rupiah).
2) 2  (dua)  lembar  uang  dollar  Amerika  pecahan  $  100  (seratus  dollar  AS) warna hitam hanya tampak bagian luarnya.
3) 54  (lima  puluh  empat)  lembar  kertas  warna  hitam  Dirampas  untuk dimusnahkan.
4) 1  (satu)  unit  Mobil  Toyota  Vios  warna  hitam  metalik  Noreg  31116-03 berikut dengan 1 (satu) kunci kontaknya.
5) 1  (satu)  lembar  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor  (STNKB)  No. 3141725 No. Resister B 1270 RFH.
6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Sekretariat Jenderal. Dikembalikan kepada Kemhan RI.
7) 1 (satu) buah ID Card an. Kolonel Inf R. Agus Listyowarno.
8) 1(satu)  unit  telepon  genggam  merk  Samsung  Duos  No.  Imei 352414/06234887/2 model G7102 warna hitam milik Kolonel Inf R. Agus Listyowarno.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
b. Surat-surat :
• 11  (sebelas)  lembar  Surat  Bank  Indonesia  (BI)  No.  18/27/DPU-GKPU- Div3/Lap tanggal 23 Juni tentang hasil penelitian dan analisa laboratories uang rupiah. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan  biaya  perkara  dibebakan  kepada  Terdakwa  sebesar  Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
Putusan Pengadilan Militer Tingkat II Jakarta Nomor 02-K/PTM-II/AD/I/2017 terlah berkekuatan hukum tetap atau inkrah karena terdakwa AL tidak mengajukan banding dan tetap menerima putusan tersebut.
Selanjutnya terdakwa AL menjalani hukuman yang selanjutnya dikembalikan kepada  ankumnya  yaitu  Mabes  TNI  dan  terdakwa  AL  tidak  ditugas  kembali  di Kementerian  Pertahanan  RI  karena  semenjak  proses  perkara  tersebut,  AL  telah dikembalikan kedinasannya ke Mabes TNI, sebagai induk dari TNI.
Meskipun  Terdakwa  AL  adalah  seorang  Prajurit  TNI  namun  bila  melakukan tindak  pidana  dan  terbukti akan  tetap  diproses,  tak  ada  TNI  yang  kebal  terhadap hukum. Sebagai seorang perwira menengah seharus terdakwa AL menjadi contoh tauladan  bagi  anggota  TNI  lainnya,  memiliki  disiplin  tinggi  dan  tertib  hukum, mengutamakan  kepentingan  negara  dan  masyarakat  diatas  kepentingan  pribadi dan golongan serta meneladani sumpah prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
3. Analisis Penegakan Hukum Anggota TNI
Dalam  hal  prajurit  yang  melakukan  tindak  pidana    tentunya  telah  melanggar disiplin  prajurit  TNI,  dalam  disiplin    menghendaki  sanksi  yaitu  kepastian  dan keharusan,  maksudnya  adalah  bahwa  bagi  anggota  TNI  yang  melanggar  dan mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan akan menerima tindakan dan sanksi.
Sikap  disiplin  dari  suatu  prajurit  atau  pasukan  tidak  selalu  dalam  keadaan konstan  atau  stabil,  akan  tetapi  berubah  disebabkan  beberapa  faktor  yang
mempengaruhi. Oleh karena itu kedisiplinan bagi seorang prajurit  harus seringkali ditinjau untuk dianalisis serta dievaluasi agar senantiasa sikap disiplin bagi prajurit terus  melekat.  Dalam  menyikapi  hasil  yang  telah  dievaluasi  ketika  ditemukan adanya  kekurangan  atau  penurunan  kualitas  kedisiplinan  akan  disikapi  melalui pembinaan  disiplin  melalui  penegakan  hukum  untuk  menjaga  kualitas  sikap disiplin yang setiap saat harus dijaga (Rumadi, 2018b).
Bentuk  penegakkan  hukum  berupa  Peraturan  merupakan  pedoman  bagi perilaku anggota TNI untuk menciptakan dan mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif.  Segala  pelanggaran  yang  dilakukan  prajurit  baik  sengaja  maupun tidak disengaja terhadap hukum dan atau peraturan disiplin prajurit dan atau melakukan perbuatan  yang  bertentangan  dengan  sendi-sendi  kehidupan  prajurit  yang berdasarkan  Sapta  Marga  dan  Sumpah  Prajurit atau  melanggar  aturan  kedinasan, merugikan  organisasi  dan  kehormatan  prajurit,  ketidak  disiplinan  prajurit    akan berpengaruh terhadap etos kerja / kinerja satuan. Jenis pelanggaran hukum disiplin militer terdiri atas :
a. segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan
b. peraturan kedinasan
c. perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer
d. perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan pidana umum Berdasarkan tersebut terkait dengan tindak pidana pengedaran uang palsu yang dilakukan    terdakwa  AL  telah  memenuhi  unsur  pelanggaran  disiplin  TNI,  selain itu tindak pidana pengedaran uang palsu dalam pelanggaran disiplin TNI termasuk tindak pidana militer campuran ( germengde militaire delict ) adalah tindak pidana mengenai  perkara  koneksitas  artinya  suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan  secara bersama-sama  antara  sipil  dan  militer  dan  hal  ini  didasarkan  sebagaimana  diatur pada  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  Militer  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana.  Tidak  itu  saja,  tindak    pidana  militer  campuran  adalah  suatu perbuatan  yang  terlarang  yang  sebenarnya  sudah  ada  peraturannya,  hanya perbuatan  tersebut  berada  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  lain, sedangkan terkait ancaman hukumannya terlalu ringan apabila perbuatan tersebut dilakukan  oleh  seorang  militer,  untuk  itu  perbuatan  yang  sudah  diatur  oleh undang-undang  yang  lain,  diatur  kembali  dalam  kitab  Undang  Undang  Hukum Pidana Militer atau yang disebut dengan KUHPM disertai ancaman hukumannya yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.
Kemudian  pada  saat  kejadian  perkara,  AL  tertangkap  tangan  oleh  pihak kepolisian karena peredaran uang palsu, sehingga pada saat  mendapatkan laporan tersebut  Kementerian  Pertahanan  menyerahkan  seorang  anggotanya  dan  tetap memberikan  bantuan  hukum  kepada  anggota  militer    berinsial  AL  kepada Detasemen  Polisi  Militer  Jakarta  Raya  Cijantung  (Denpom  Jaya/II  Cijantung) Jakarta  Timur.  Hal  ini  karena  Penegakan  hukum  pidana  militer  sebagai  unsur utama dan unsur paling awal yang berhadapan dengan kejahatan, pelaku kejahatan
dan  melaksanakan  penanggulangan  kejahatan  adalah  polisi  militer  karena merupakan salah satu fungsi pemeliharaan dilingkungan TNI (Silitonga, 2015).
Sebagaimana  disampaikan  oleh  pejabat  sebelumnya  pada  cnnindonesia.com yaitu Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI Jundan Eko Bintoro mengatakan:
Bahwa AL  selama ini menjabat sebagai salah satu Kepala Subdirektorat di Kemhan.  Kemhan  akan  memberikan  bantuan  hukum  kepada  yang bersangkutan.  selain  itu  AL    masih  berada  di  bawah  naungan  Mabes  TNI Angkatan  Darat,  selanjutnya  Institusinya  menyerahkan  AL  kepada  Denpom Cijantung  karena  lokasi  penangkapannya  dekat  dengan  Denpom,  di  sekitar Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia Jakarta Timur.
Detasemen  Polisi  Militer  merupakan  salah  satu  bagian  dari  POM  (Polisi Militer)  aadalah  satuan  militer  yang  mempunyai  tugas  menyelenggarakan pemeliharaan,  penegakan  disiplin  hukum  dan  tata  tertib  di  lingkungan  militer suatu  negara  dalam  rangka  mendukung  tugas  pokok  militer  untuk  menegakan kedaulatan  negara.  Selain  Polisi  Militer  mempunyai  tugas  sebagai  penegak hukum,  sebagai  pengaman  wilayah  khusus,  penegak  tata  tertib  atau  disiplin  dan penyelidik  kejahatan  dan  pelanggaran  bagi  anggota  Militer.  Polisi  Militer  juga bertugas  sebagai  pelaksana  pengawalan  khusus  seperti  pengawalan  terhadap Presiden,  wakil  presiden  dan  pihak  pihak  khusus  pemerintah  lainnya,  diantara tugas  tugas  pokok  polisi  militer  juga  bertugas  sebagai  pengaman  instalasi, pelindung  pribadi  perwira  militer  senior,  pengaturan  dan  penjagaan  tahanan perang  dan  tahanan  militer,  pengendalian  lalulintas  khusus  dan  pengatur  rute perjalanan yang berhubungan dengan militer dan sipil (Hariri, 2014).
Polisi Militer dilingkungan TNI terdapat 3 (tiga) Korps polisi militer yaitu:
a. Polisi Militer Angkatan Darat yang disingkat dengan POMAD
b. Polisi Militer Angkatan Laut  yang disingkat dengan POMAL
c. Polisi Militer Angkatan Udara yang disingkat dengan POMAU
Karena  Anggota  militer  yang  melakukan  tindak  pidana  peredaran  uang  palsu yang bertugas di kementerian Pertahanan berinsial AL berada dibawah lingkungan TNI Angkatan Darat, maka proses dilimpahkan kepada POMAD, namun POMAD memiliki  satuan  kerja  dibawahnya  di  jajaran  TNI  angkatan  Darat    salah  satunya adalah  POMDAM  Jaya  atau  Polisi  Militer  Kodam  Jaya  yang  mempunyai  satuan kerja  dibawahnya  lagi  yaitu  Detasemen  di  jajaran  Kodam  Jaya,  sehingga    dalam hal ini satuan terdekat pada saat terjadi tangkap tangan adalah  berada di wilayah hukum militer Denpom Jaya 2 Cijantung yaitu di sekitar Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia Jakarta Timur.
Denpom  Jaya  2  Cijantung  dalam  memproses  penegakan  hukum  terhadap anggota militer berinsial AL yang melakukan tindak pidana peredaran uang palsu berdasarkan  ketentuan  pasal  71  dan  77  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997 tentang Peradilan militer yang menyatakan:

## Pasal 71
1) Penyidik dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  suatu  peristiwa yang diduga merupakan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  diduga  sebagai Tersangka, mempunyai wewenang:
a. menerima   laporan   atau   pengaduan   dari   seseorang   tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
c. mencari keterangan dan barang bukti;
d. menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
e. melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan  pemeriksaan surat- surat;
f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. memanggil    sesorang    untuk    didengar    dan    diperiksa  sebagai  Tersangka atau Saksi;
h. meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang  ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. mengadakan tindakan lain menurut hokum yang bertanggungjawab.
Pasal 77
1) Pelaksanaan  tugas  penangkapan    dilakukan  oleh  penyidik    atau anggota  Polisi Militer  atau  anggota  bawahan  Atasan  yang  Berhak  Menghukum  yang bersangkutan  dengan  memperhatikan  surat  perintah  penangkapan  yang mencantumkan  identitas  Tersangka,  menyebutkan  alasan  penangkapan,  uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat ia diperiksa.
2) Dalam  hal  tertangkap  tangan  penangkapan  dilakukan  tanpa  surat  perintah, dengan ketentuan bahwa  penangkapan   harus   segera menyerahkan Tersangka beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik yang terdekat.
3) Tembusan  surat  perintah  penangkapan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diberikan kepada keluarganya segera sesudah penangkapan dilakukan.
4) Sesudah penangkapan dilaksanakan, Penyidik wajib segera melaporkan kepada Atasan yang Berhak Menghukum yang bersangkutan
B. Penerapan  Sanksi  Hukuman  terhadap  Anggota  TNI  Yang  Melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI
1. Hubungan  Hukum  antara  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dengan  Kitab Undang-Undang Hukum pidana terkait tindak pidana peredaran uang palsu Hukum  pidana  umum  pada  dasarnya  berlaku  untuk  semua  masyarakat Indonesia  tidak  terkecuali  bagi  TNI,  sehingga  apabila  terdapat  anggota  militer yang melakukan tindak pidana, berlaku ketentuan ketentuan hukum pidana umum, tetapi    bagi  TNI  terdapat  ketentuan  ketentuan  yang  menyimpang  dari  ketentuan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang khusus  yang  hanya  diberlakukan  bagi  TNI,  dan  ketentuan  yang  khusus  tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Militer  (KUHPM)  merupakan  hukum yang  khusus  bagi  TNI  karena  kekhususan  itu  maka  terjadi  pengurangan, penambahan atau penyimpangan dari ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
Adapun  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang dikatakan  menyimpang  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Militer (KUHPM) adalah mengenai penyertaaan, diantaranya.
a. Pasal 72 KUHPM tentang peniadaan pidana pada peserta
b. Pasal 78 (1) ke 3 dan ke 4, pasal 88 (1) ke 2, pasal 103 (3) ke 3, pasal 142 (2), ketentuan mengenai pemberatan pidana
c. Pasal 75 (2) gabungan dengan penyertaan
d. Pasal  65  (pemberontakan  militer),  pasal  108,  pasal  113  yang  masing  masing merupakan tindak pidana tersendiri.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  bahwa    Hukum  Pidana    militer  (dalam  arti material  dan  formal)  adalah  bagian  dari  hukum  positif,  yang  berlaku  bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya  diancam  dengan  pidana,  yang    menentukan  dalam  hal    apa    dan bilamana  pelanggar  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  tindakannya  dan  yang menentukan    juga  cara  penuntutan,  penjatuhan  pidana  dan  pelaksanaan  pidana, demi tercapai- nya keadilan dan ketertiban hukum. Dengan perkataan  lain  apabila ditinjau    dari    sudut  justisiabel,  dalam  hal  ini  militer  (dan  yang  dipersamakan) maka Hukum Pidana Militer  adalah   salah   satu   Hukum  Pidana   yang secara khusus    berlaku    bagi    militer    (dan  yang  dipersamakan)  di  samping  berlakunya Hukum  Pidana  lainnya  (umum  dan  khusus  dalam    arti    pembagian    pertama tersebut,  sehingga  dapat  dipahami  bahwa    karena  yang  berlaku  bagi  seseorang militer (atau justisiabel peradilan militer) bukan saja hanya Hukum Pidana Militer, melainkan  juga  Hukum  Pidana  Umum  dan  ketentuan-ketentuan  dalam  Hukum Pidana  Umum  (yang  pada  dasarnya  digunakan  juga  oleh  Hukum  Pidana  Militer dengan  beberapa  pengecualian),  maka  para  penegak  hukum  terutama  yang berkecimpung  dalam    badan-badan  peradilan  militer  harus  menguasai  baik  ilmu Hukum Pidana Umum maupun ilmu Hukum Pidana Militer.
Untuk itu terkait dengan tindak pidana peredaran uang palsu  dan sanksi yang dilakukan  oleh  anggota  TNI  berinsial  AL  pada  dasarnya    diatur  pada  Kitab Undang  Undang  Hukum  Pidana  dan  Undang-undang  lainnya  yaitu  Undang- Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata uang, dijelaskan sebagai berikut:
Pasal 245 KUHP menyatakan :
“bahwa  barang  siapa  dengan  sengaja  mengedarkan  mata  uang  atau  uang kertas  yang  dikeluarkan  oleh  Negara  atau  Bank  sebagai  mata  uang  atau  uang kertas  asli  dan  tidak  dipalsu,  padahal  ditiru  atau  dipalsu  olehnya  sendiri,  atau waktu  diterima  diketahuinya  bahwa  tidak  asli  atau  dipalsu,  ataupun  barang siapa menyimpan atau   memasukkan ke Indonesia  mata uang dan uang kertas
yang  demikian,  dengan  maksud  untuk  mengedarkan  atau  menyuruh mengedarkan  sebagai  uang  asli  dan  tidak  dipalsu,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama lima belas tahun”
Pasal  26  ayat  (3)  Undang-Undang  No  7  Tahun  2011  tentang  Mata  uang, menyatakan :
“Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Hal ini juga diatur dalam Pasal.”
Pasal  36  ayat  (1)  Undang-Undang  No  7  Tahun  2011  tentang  Mata  uang, menyatakan :
“Setiap orang yang memalsu Rupiah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
Sedangkan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Militer  tidak dijelaskan  secara  terinci  aturan  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  peredaran uang palsu yang dilakukan oleh anggota TNI, tetapi dalam hukum pidana militer mengatur tentang jenis tindak pidana militer karena terdapat perbedaan delik delik pada tindak pidana umum berhadapan dengan tindak pidana khusus.
Tindak Pidana Militer sebagaimana diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terdapat 2 (dua) jenis tindak pidana militer yaitu:
a. Tindak Pidana Militer Murni (zuivermilitairedelict)
Suatu  terlarang  atau  diharuskan  yang  pada  prinsipnya  hanya  mungkin dilanggar  oleh  seorang  militer,  karena  keadaannya  yang  bersifat  khusus  atau karena  suatu  kepentingan  militer  menghendaki  tindakan  tersebut  ditentukan sebagai tindak pidana.
Kalimat  “pada  prinsipnya”,  dalam  uraian-uraian  tindak  pidana  teradapat perluasan  subjek-militer  tersebut.  Contoh  tindak  pidana  militer  murni  antara lain adalah :
1) Seorang  militer  yang  dalam  keadaan  perang  dengan  sengaja  menyerahkan seluruhnya  atau  sebahagian  dari  suatu  pos  yang  diperkuat  kepada  musuh tanpa  ada  usaha  mempertahankan  sebagaimana  dituntut/diharuskan  dari padanya (ps. 73 KUHPM)
2) Kejahatan desersi (ps-87KUHPM)
3) Meninggalkan pos penjagaan (ps-118 KUHPM)
b. Tindak pidana militer campuran (gemengdemilitairedelict)
Suatu  tindakan  terlarang  atau  diharuskan  yang  pada  pokoknya  sudah ditentukan  dalam  perundang-  undangan  lain,  akan  tetapi  diatur  lagi  dalam KUHPM  (atau  dalam  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Militer  lainnya)  karena adanya  sesuatu  keadaan  yang  khas    militer    atau  karena  adanya  sesuatu  sifat yang  lain,  sehingga  diperlukan  ancaman  pidana  yang    lebih    berat,  bahkan mungkin  lebih  berat  dari  ancaman  pidana  pada  kejahatan  semula  dengan pemberatan tersebut   dalam pasal 52 KUHP.
Alasan pemberatan tersebut, adalah karena ancaman pidana dalam Undang- Undang  Hukum  Pidana  Umum  itu  dirasakan  kurang  memenuhi  keadilan, mengingat  hal-hal  khusus  yang  melekat  pada  seseorang  militer.  Misalnya: seseorang  militer  sengaja  dipersenjatai  untuk  menjaga  keamanan,  malahan justru  dia  mempergunakan  senjata  tersebut  untuk  memberontak;  para  militer ditempatkan  dalam  suatu chambre tanpa  dibatasi  oleh  tembok/dinding  karena pada mereka telah dipupukkan rasa korsa ( corps geest ) akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di chamber tersebut.
Selanjutnya  Militer  sebagai  subjek  dari  tindak  pidana  seseorang  militer termasuk  subjek  tindak  pidana  umum  dan  juga  subjek  dari  tindak  pidana militer.  Dalam  hal  terjadi  suatu  “tindak  pidana  militer  campuran” ( gemengdemilitairedelict ),  militer  tersebut  secara  berbarengan  adalah  subjek dari  tindak  pidana  umum  dan  tindak  pidana  militer  yang  juga  berbarengan ( eendaadsesamenloop , concursusidealis ). Apabila diperhatikan ketentuan ps. 1 ayat  (2)  KUHP  yang  pada  prinsipnya  “menghendaki”  penerapan  ketentuan pidana    yang    menguntungkan  bagi  tersangka,  dalam  hal  tersebut  di  atas tentunya  dikehendaki  penerapan  tindak  pidana  umum  yang  ancaman  pidana lebih  ringan.    Akan    tetapi    ps.    63  KUHP  menentukan  lain  yaitu:  penerapan ketentuan  pidana  pokok  yang  paling  berat  (ayat  pertama),  atau  penerapan ketentuan  pidana  yang  khusus  (ayat  kedua).  Karena  khusus  (tersendiri)  adalah antara  lain  pemberatan  ancaman  pidana,  maka  dalam  hal  terjadi  suatu  delik militer  campuran,  yang  diterapkan  adalah  ketentuan  pidana  yang  tercantum dalam KUHPM, sesuai ketentuan ps. 63 KUHP (Putra, 2013).
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  hubungan  hukum  antara  Hukum Pidana  Militer  dengan  Hukum  Pidana  umum  adalah  bahwasanya  seluruh anggota  TNI  baik  TNI  AD,  TNI  AL  maupun  TNI  AU  berlaku  diterapkan apabila  terdapat  anggota  TNI  yang  melakukan  tindak  pidana  umum,  namun demikian  Hukum  Pidana  Militer  tetap  melekat,  sepanjang  anggota  TNI  masih aktif.
Oleh  karena  itu  kekhususan  hukum  pidana  Militer  tidak  dapat  dilepaskan dari sifat dan hakekat anggota Militer itu sendiri yang bersifat khusus, sehingga hukum  pidana  Militer  bisa  saja  menyimpang  dari  azas-azas  hukum  pidana umum,  penyimpangan  tersebut  antara  lain  menyangkut  sanksi  pidana  yang berbeda dengan stelsel pemidanaan yang lazim berlaku bagi masyarakat umum.

## Kesimpulan
1. Penegakan  Hukum  Terhadap  Anggota  TNI  Yang  Melakukan  Pelanggaran  Disiplin Prajurit TNI Yang Ditugaskan Di Kementerian Pertahanan RI sebagai berikut:
a. Bahwa  bentuk  penegakkan  hukum  berupa  Peraturan  merupakan  pedoman  bagi perilaku anggota TNI untuk menciptakan dan mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif.  Segala  pelanggaran  yang  dilakukan  prajurit  baik  sengaja  maupun tidak disengaja terhadap hukum dan atau peraturan disiplin prajurit dan atau melakukan
perbuatan  yang  bertentangan  dengan  sendi-sendi  kehidupan  prajurit  yang berdasarkan  Sapta  Marga  dan  Sumpah  Prajurit atau  melanggar  aturan  kedinasan, merugikan  organisasi  dan  kehormatan  prajurit,  ketidak  disiplinan  prajurit    akan berpengaruh terhadap etos kerja / kinerja satuan.
b. Bahwa  pada  saat  kejadian  perkara,  AL  tertangkap  tangan  oleh  pihak  kepolisian karena  peredaran  uang  palsu,  sehingga  pada  saat  mendapatkan  laporan  tersebut Kementerian Pertahanan menyerahkan seorang anggotanya dan tetap memberikan bantuan  hukum  kepada  anggota  militer    berinsial  AL  kepada  Detasemen  Polisi Militer Jakarta Raya Cijantung (Denpom Jaya/II Cijantung) Jakarta Timur. Hal ini karena  Penegakan  hukum  pidana  militer  sebagai  unsur  utama  dan  unsur  paling awal  yang  berhadapan  dengan  kejahatan,  pelaku  kejahatan  dan    melaksanakan penanggulangan  kejahatan    adalah  polisi  militer  karena  merupakan  salah  satu fungsi pemeliharaan dilingkungan TNI.
c. Denpom Jaya 2 Cijantung dalam memproses penegakan hukum terhadap anggota militer  berinsial  AL  yang  melakukan  tindak  pidana  peredaran  uang  palsu berdasarkan  ketentuan  pasal  71  dan  77  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997 tentang Peradilan militer.
d. Prosedur  penegakkan  hukumnya  sedikit  berbeda,  hal  ini  dikarenakan Kementerian  Pertahanan  adalah  instansi  sipil  sehingga  tidak  dapat  menjatuhkan hukuman disiplin secara langsung kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana  peredaran  uang  palsu  yang  dilakukan    AL,  sebab    ketentuan  penjatuhan hukuman disiplin militer dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di  lingkungan  TNI  sebagaimana  diatur  pada  pasal  20  dan  21  Peraturan  Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai di lingkungan kementerian Pertahanan.
e. Kementerian  Pertahanan  bagi  anggota  Militer  yang  melakukan  tindak  pidana peredaran uang palsu yang dilakukan AL adalah dengan hukum administrasi yaitu mengembalikan AL ke induknya dalam hal ini adalah TNI AD.
2. Disiplin bagi seorang anggota militer  atau  seorang  Prajurit TNI merupakan  suatu keharusan  dan  pola  hidup  yang  harus  dijalani.  Pembentukan  disiplin  bagi  Prajurit diawali  dari  masa  pendidikan  dasar  keprajuritan.  Pembinaan  dan  pengasuhan merupakan  salah satu  cara pembentukan disiplin bagi prajurit, jika terdapat anggota TNI yang melakukan pelanggaran disiplin prajurit maka penerapan sanksi humunnya tergantung  pada  jenis  pelanggarannya  dilakukannya  karena  sanksi  hukumnyapun berbeda  disesuaikan  dengan  perbuatannya,dan  penerapannya  namun  apabila dikaitkan  dengan Tindak pidana peredaran uang palsu yang dilakukan oleh anggota TNI berinsial AL yang telah mendapatkan sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan  dan  dendan  sebesar  Rp.  50.000.000,-  (Lima  puluh  juta  rupiah).  Dengan ketentuan apabila  denda tersebut  tidak mampu  dibayar  oleh  Terdakwa  maka  pidana denda  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  2  (Dua)  bulan,  maka  putusan  hakim sebagaimana  Putusan  Pengadilan  Militer  Tingkat  II  Jakarta  Nomor  02-K/PTM- II/AD/I/2017  menerapkan  pasal    Pasal  26  ayat  (3)  jo  Pasal  36  ayat  (3)  jo  Pasal  40
ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  jo  Pasal  190  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain.

## BIBLIOGRAFI
Dinar, Syaiful Ahmad. (2012). KPK & korupsi: dalam studi kasus . Cintya Press.
Hariri, Ahmad. (2014). penyelidik tindak pidana di lingkungan peradilan militer. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , 2 (1).
Mahmud, Peter. (2016). Penelitian Hukum . Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Mamudji,  Sri,  Rahardjo,  Hang,  Supriyanto,  Agus,  Erni,  Daly,  &  Simatupang,  Dian Pudji.  (2005).  Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum. Jakarta:  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia .
Nurdin,  Nurdin.  (2020).  Ancaman  Pemberatan  Pada  Jenis  Hukuman  Disiplin  Militer Sebagai  Upaya  Pencegahan  Pelanggaran  Disiplin  Prajurit  Tentara  Nasional Indonesia (TNI). Legal Spirit , 3 (1).
Putra,  Tommy  Dwi.  (2013).  Penerapan  Hukum  Militer  Terhadap  Anggota  TNI  yang melakukan Tindak Pidana Desersi. Jurnal Lex Crimen , 2 (2).
Rumadi.  (2018a).  Penegakan  Disiplin  Guna  Meminimalisir  Tingkat  Pelanggaran Disiplin Anggota Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Di Garnisun III Surabaya. Jurnal Maksigama , 12 (1).
Rumadi.  (2018b).  Penegakan  disiplin  guna  meminimalisir  tingkat  pelanggaran  disiplin anggota  sesuai  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2014  tentang  Hukuman  disiplin militer di Garnisun III Surabaya. Jurnal Maksigama , 12 (1).
Sailellah,  Aswin  Nugraha.  (2020). Penerapan  Hukum  Militer  Terhadap  Anggota  Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi . Universitas Hasanuddin.
Silitonga, Frans Bragent. (2015). pelaksanaan penegakan hukum desersi di lingkungan TNI oleh POM (Studi kasus di  Detasemen Polisi Militer 1/3 Pekan Baru). Jurnal JOM , 1 (1).
Soekamto,  Soerjono.  (2014). Pengantar  Penelitian  hukum .  Jakarta :  Universitas Indonesia.
Soekanto,  Soerjono.  (2006). Pengantar  penelitian  hukum .  Penerbit  Universitas Indonesia (UI-Press).
Soekanto, Soerjono. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat .
Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta , 167 .
Sugistiyoko,  Bambang  Slamet  Eko.  (2017).  Hukum  Disiplin  Prajurit  Tentara  Nasional Indonesia/Militer  Pada  Komando  Distrik  Militer  0807/Tulungagung. Jurnal Yustitiabelen , 3 (1), 39–60.
Yekti,  Kumara  Puspita.  (2021). Pertanggungjawaban  Pidana  Prajurit  TNI  terhadap Tindak  Pidana  Istri  dan  Anggota  Keluarga .  Universitas  17  Agustus  1945 Surabaya.

## Copyright holder:
Sucipto, Juwita, Misbahul Huda (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: