Vol. 08 No. 3, Desember 2017, Hal 183-190 ISSN: 2086-8227
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DI KPH MADIUN PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR

## Forest Fire Management in KPH Madiun Perum Perhutani Unit II East Java

## Bambang Hero Saharjo dan Elga Tiara Putra
Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB

## ABSTRACT
Forest  fires  bring  substantial  losses  in  many  aspects,  especially  for  forest  resources.  Therefore,  forest  fire management should take into account at each of Indonesian forest area. KPH Madiun has suffered from a large forest fire in the recent 5 years, thus research to analyze the trigger factors and an effort to manage forest fire should be gone. This research used data triangular methods for data collecting and qualitative description analyse to analyze the data. Results of this research clearly shows that forest fire in KPH Madiun was mainly came from local people activities such as, burning the forest to clear the land (43%) and due to social conflict (15%). The forest fire prepetion emphasized on social approach in community based forest management (CBFM) by planting medicinal plant and establishing the forest Danger  Index  (FDI)  board.  The  local  people  participated  in  fire  extinction  (49%),  while  the  other  not  participate  yet. There  was  no  fire  truck  and  fire  monitoring  tower  found  in  the  study  area.  Finding  and  arresting  the  suspect  behind forest fire is the most difficult thing to do in post-fire management.
Key words: forest fire, local people, fire management

## Latar Belakang
Hutan  merupakan sumber daya alam  yang  memiliki nilai  dan  peran  penting  bagi  kehidupan  manusia. Kondisi  hutan  Indonesia  saat  ini  memiliki  berbagai gangguan,  salah  satunya  adalah  gangguan  kebakaran hutan.  Kebakaran  hutan  didefinisikan  sebagai  proses penjalaran  api  yang  melibatkan  bahan  bakar  yang terdapat  di  hutan  seperti  serasah,  rumput,  ranting,  dan dedaunan (Brown dan Davis 1973).
Kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Indonesia  hampir terjadi  setiap  tahun  di  seluruh  wilayah  Indonesia terutama  saat  musim  kemarau.  Tercatat  dalam  sejarah kebakaran  hutan  terbesar  Indonesia  seluas  9.75  juta  ha terjadi  pada  tahun  1997/1998  (BAPPENAS  dan  ADB 1999).  Kebakaran  hutan  di  Indonesia  pada  tahun 1997/1998 disebabkan 99% oleh perbuatan manusia dan 1% oleh faktor alam (Sumantri 2003).
Kerugian  dalam  aspek  ekonomi,  ekologi,  sosial, kesehatan,  dan  politik  ditimbulkan.    Kerugian  yang diakibatkan  akibat kebakaran hutan akan semakin besar apabila  tidak  dilakukan  pengendalian  kebakaran  hutan dengan  baik.  Salah  satu  cara  untuk  melakukan pengendalian kebakaran hutan adalah dengan mengetahui  penyebab  kebakaran  hutan  kemudian dilakukan  upaya  pencegahannya  secara  optimal. Kebakaran  hutan  tidak  terkecuali  melanda  kawasan hutan  yang  dikelola  oleh  Perum  Perhutani  Kesatuan Pemangkuan  Hutan  (KPH)  Madiun.  Untuk  itu diperlukan  kajian  tentang  faktor  penyebab  kebakaran hutan dan upaya pengendalian kebakaran hutan di KPH Madiun.

## Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) mengkaji faktor penyebab  kebakaran  hutan  di  KPH  Madiun  dan  2) mengkaji  upaya  pengendalian  kebakaran  hutan  yang dilakukan di KPH Madiun.

## Manfaat Penelitian
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan informasi  faktor  penyebab  terjadinya  kebakaran  hutan dan  pengendalian  kebakaran  hutan  sehingga  dapat membantu KPH Madiun dalam pengambilan  keputusan dan  membangun  sistem  pengendalian  kebakaran  hutan yang lebih baik.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Juli  sampai bulan  September  2016  di  Desa  Kaliabu,  Desa Wonorejo,  dan  Desa  Tawangrejo,  Bagian  Kesatuan Pemangkuan  Hutan  (BKPH)  Caruban  KPH  Madiun Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.

## Alat dan Bahan
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah perangkat  laptop,  lembar  kuisioner  ( tally  sheet) ,  alat tulis, kamera, kalkulator, software Microsoft Excel, dan Microsoft Word . Bahan dan data yang diperlukan dalam
penelitian, yaitu data kondisi umum KPH Madiun, Desa Kaliabu,  Desa  Wonorejo,  dan  Desa  Tawangrejo,  data frekuensi  kebakaran  hutan  (2011-2015),  data  curah hujan  (2011-2015),  dan  data  luas  kebakaran  hutan (2011-2015).

## Prosedur Penelitian

## Penetuan lokasi penelitian
Lokasi  penelitian  ditentukan  dengan  sengaja ( purposive  sampling ) berdasarkan  frekuensi  kebakaran hutan  tertinggi  dalam  5  tahun  terakhir  dan  kemudahan aksesibilitas  masyarakat  desa  kajian  dengan  wilayah pengelolaan hutan KPH Madiun.

## Penetapan responden
Penetapan  responden  dilakukan  dengan  metode snowball  sampling  technique. Pengumpulan  responden ini  dilakukan  hingga  mencapai  kejenuhan  data.  Jumlah total responden yang didapatkan sebanyak 90 orang.

## Pengumpulan data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dapat digambarkan dengan metode triangulasi yang mencakup metode lainnya  (Gambar 1).
Gambar 1 Metode triangulasi (Sitorus 1998)
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi data  primer  dan  data  sekunder.    Data  primer  diperoleh melalui  wawancara  dan  observasi  lapang.  Wawancara dilakukan  terhadap  masyarakat  desa  kajian  dengan bantuan  kuisioner.  Metode  observasi  lapang  dilakukan dengan penjelajahan umum dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap segala sesuatu yang didengar, dilihat, dan  dirasakan.  Data  sekunder diperoleh  melalui penelusuran dokumen meliputi data kondisi umum KPH Madiun,  kondisi  umum  desa  kajian,  data  frekuensi kebakaran  hutan,  data  curah  hujan,  dan  data  luas kebakaran hutan.

## Analisis data
Data  dianalisis  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang diperoleh  selama  proses  penelitian.  Analisis  data deskriptif  kualitatif  menggunakan  model  Miles  dan Huberman  (Gambar  2).  Aktivitas  analisis  data  ini meliputi data  collection (pengumpulan  data), data reduction (reduksi  data) ,  data  display (penyajian  data) , dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan).
Conclusion :

## Drawing/Verifying
Gambar  2  Analisis  data  kualitatif  model  Miles  dan Huberman (Sugiyono 2005)

## KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN
KPH  Madiun  memiliki  wilayah  hutan  seluas 31 219.70 ha yang  terdiri atas 2 kelas perusahaan (KP), yaitu  KP  Jati  seluas  27  483.60  ha  dan  KP  Kayu  Putih seluas  3  736.10  ha.  Berdasarkan  pembagian  iklim Schmidth  Ferguson,  KPH  Madiun  termasuk  tipe  iklim C. Ketinggian tempat KPH Madiun berada pada 60–150 mdpl  dan  suhu  berkisar  antara  23–37°C.  Mata pencaharian  penduduk  di  sekitar  hutan  KPH  Madiun didominasi petani sekitar 62.2% (KPH Madiun 2011).
Penelitian  ini  dilakukan  di  3  desa  yaitu  Desa Kaliabu,  Wonorejo,  dan  Tawangrejo.  Desa  Kaliabu memiliki  luas  5  231  ha  dengan  penduduk  berjumlah  4 907 jiwa yang mayoritas tingkat pendidikan masyarakat tidak  tamat  sekolah  dasar  (SD)  dengan  persentase 22.99%.  Desa  Wonorejo  memiliki  luas  213.47  ha  yang memiliki  penduduk  berjumlah  3  824  jiwa  dengan tingkat  pendidikan  mayoritas  adalah  tamat  SD  dengan persentase  61.77%.  Desa  Tawangrejo  memiliki  luas  1 723 ha. Desa Tawangrejo  memiliki jumlah penduduk 7 045  jiwa  dengan  tingkat  pendidikan  mayoritas  adalah tamat SD dengan persentase 56.59% (Desa Tawangrejo 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kejadian Kebakaran Hutan di KPH Madiun
Kebakaran  hutan  di  KPH  Madiun  selama  5  tahun terakhir  (2011–2015)  membakar  luasan  hutan  sebesar 104.5 ha dengan jumlah frekuensi kejadian sebanyak 71 kali.  Adapun tipe kebakaran hutan yang terjadi di KPH Madiun adalah tipe kebakaran permukaan ( surface fire ). Jenis  pohon  yang  terbakar  mayoritas  adalah  pohon  jati ( Tectona grandis ). Frekuensi dan luas kebakaran hutan dapat dilihat pada  Gambar 3 dan Gambar 4.
Gambar 3  Frekuensi kebakaran hutan di KPH Madiun 2011–2015
Wawancara Pengumpulan data Penelusuran dokumen Observasi lapang
Data Collection Data Reduction Data Display
Gambar 4  Luas  areal  terbakar  di  KPH  Madiun  2011– 2015
Frekuensi  kebakaran  hutan  di  KPH  Madiun  setiap tahunnya mengalami penurunan namun pada tahun 2014 frekuensi  kebakaran  tersebut  kembali  meningkat. Meningkatnya  frekuensi kebakaran pada tahun 2014 ini dipengaruhi oleh iklim dimana nilai jumlah curah hujan pada tahun tersebut terendah dalam kurun waktu 2011– 2015  sebesar  387  mm/tahun  (DPUP  Madiun  2016). Luas  areal  kebakaran  setiap  tahun  juga  mengalami penurunan yang merupakan dampak positif dibentuknya  satuan  petugas  pengendalian  kebakaran hutan (Satgasdalkarhut) pada tahun 2012.
KPH  Madiun  terdiri  atas  11  BKPH  dengan  jumlah kejadian kebakaran hutan tertinggi pada BKPH Caruban (Gambar  5).  Potensi  terjadinya  kebakaran  hutan  di daerah ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat sekitar hutan yang masih melakukan pembersihan lahan dengan cara  bakar  dan  masih  tingginya  konflik  yang  terjadi  di wilayah tersebut.
Gambar 5  Frekuensi kebakaran hutan setiap BKPH di KPH Madiun tahun 2011–2015
Kebakaran  hutan  yang  terjadi  di  KPH  Madiun dipengaruhi  oleh  iklim.    Rata-rata  curah  hujan  tahunan di  wilayah  hutan  Caruban    sebesar  1  389.6  mm/tahun yang  menunjukkan  bahwa  kawasan  hutan  tersebut masuk  dalam  kategori  kawasan  yang  rawan  sedang terhadap  kejadian  kebakaran  hutan,  karena  memiliki curah  hujan  antara  1  000–1  500  mm/tahun  (Septicorini 2006).
Seringnya  kebakaran  hutan  yang  terjadi  pada  bulan Juni hingga Oktober  dipengaruhi oleh rendahnya curah hujan  pada  bulan  tersebut  yang  menyebabkan  bahan bakar menjadi mudah terbakar (Gambar 6). Bahan bakar tersebut  berupa  serasah  daun  jati  dan  semak  belukar. Menurut Syaufina (2008), peningkatan potensi kebakaran  hutan terjadi pada bulan-bulan dengan curah hujan  yang  rendah  (kurang  dari  60  mm)  (Gambar  7). Kondisi  iklim  pada  periode  curah  hujan  rendah merupakan  salah  satu  pendorong  terjadinya  kebakaran hutan (Adinugroho et al. 2005).
Gambar 6  Frekuensi kebakaran hutan  bulanan KPH Madiun tahun 2011–2015

## Penyebab Kebakaran Hutan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  masyarakat, sebanyak 81% responden menyatakan bahwa kebakaran hutan  yang  terjadi  disebabkan  oleh  faktor  manusia. Namun  beberapa  responden menyatakan  bahwa kebakaran  hutan  yang terjadi disebabkan oleh petir dan akumulasi  serasah  kering.    Hasil  wawancara  terkait persepsi masyarakat terhadap faktor penyebab kebakaran hutan ditunjukkan pada Gambar 8.
Gambar  8  Persentase  persepsi  masyarakat  terhadap penyebab kebakaran hutan
Sebagian  masyarakat  menyatakan  bahwa  kebakaran hutan  disebabkan  oleh  akumulasi  serasah  kering sebanyak  4%  dan  petir  5%.  Akumulasi  serasah  kering merupakan  bahan  bakar  yang  dapat  mempengaruhi perilaku  api,  bukan  sebagai  sumber  api  penyebab kebakaran. Sedangkan kebakaran hutan yang disebabkan  oleh  petir  jarang  terjadi  di  daerah  tropis. Sebanyak 23% responden menyatakan bahwa kebakaran hutan yang terjadi akibat puntung rokok. Puntung rokok tidak  dapat  dijadikan  sebagai  sebab  terjadinya kebakaran  hutan.  Percobaan  pembakaran  dengan puntung  rokok  membuktikan  bahwa  puntung  rokok tidak  dapat  menyebabkan  kebakaran  hutan  dan  lahan (Apriansyah 2004 dalam Syaufina 2008).

## Konflik  Sosial  Masyarakat  Sekitar  Hutan  di  KPH Madiun
Menurut  masyarakat,  sebagian  kejadian  kebakaran hutan  terjadi  akibat  rasa  sakit  hati  yang  dialami  oleh perencek  dan  pencuri  kayu  yang  kemudian  melakukan pembakaran hutan sebanyak 15% (Gambar 8)
Berdasarkan  laporan  kejadian  pencurian  kayu, gangguan hutan akibat pencurian kayu terjadi sebanyak 920  kali  selama  kurun  waktu  2011–2015  di  KPH Madiun  (Gambar  9).  Sasaran    pencurian  adalah  jenis kayu  jati.  Masyarakat  yang  mencuri  kayu  masih  tinggi karena  di  wilayah  tersebut  terdapat  industri  rumahan brem  yang  memanfaatkan  kayu  curian  dan  hasil perencekan sebagai bahan bakar.
Gambar 9  Frekuensi  pencurian  kayu  pada  setiap BKPH di KPH Madiun 2011–2015

## Kegiatan Pembersihan Lahan Oleh Masyarakat di KPH Madiun
Pembersihan  lahan  yang  dilakukan  oleh  ketiga  desa menggunakan  2  cara,  yaitu  cara  bakar  ( burning )  dan tanpa bakar ( zero burning ). Kegiatan pembersihan lahan oleh  masyarakat  di  Caruban  dilakukan  pada    musim kemarau.
Gambar 10  Persentase  kegiatan  pembersihan  lahan  di Desa  Kaliabu,  Desa  Tawangrejo,  dan  Desa Wonorejo
Pembersihan  lahan  dengan  cara  bakar  oleh masyarakat  di  ketiga  desa  lebih  tinggi  dibanding  tanpa bakar  (Gambar  10).  Berdasarkan  observasi  di  lapang, banyak  ditemukan  bentuk  pembersihan  lahan  dengan cara  bakar  yang  dapat  merusak  tegakan.  Masyarakat yang  akan  melakukan  penanaman  tanaman  pertanian sengaja  membakar  semak  belukar  agar  lahan  dapat diolah  dengan  segera.  Alur    pembersihan  lahan  dengan cara  bakar  yang  tidak  benar  oleh  masyarakat  di  BKPH Caruban ditunjukkan pada Gambar 11.
Sebanyak 37% responden yang melakukan pembersihan  lahan  dengan  cara  bakar  menyatakan bahwa  tanah  yang  mengalami  kebakaran  akan  menjadi lebih  subur  akibat  adanya  abu  sisa  pembakaran. Sedangkan  sebanyak  63%  responden  menyebutkan bahwa pembakaran yang dilakukan ini lebih mudah dan praktis (Gambar 12).  Menurut Sumardi dan Widyastuti (2007),  setelah  kebakaran  hutan    terjadi  penambahan mineral-mineral  yang  terdapat  pada  abu  dan  arang, sehingga  dapat  menaikkan  nilai  nutrisi  tanah  bagi tanaman.  Namun  hal  ini  tentunya  tidak  bertahan  lama, karena  struktur  tanah  telah  rusak  dan  pencucian  yang tinggi  menimbulkan  mineral-mineral  tersebut  mudah hilang dengan cepat.
Gambar 11  Observasi  lapang  a)  semak  belukar  b) semak  belukar  yang  telah  terbakar  c) penggebrusan  tanah  bekas  terbakar  d) penyiapan tanah untuk ditanami singkong
Pembersihan  lahan  tanpa  bakar  dilakukan  oleh sedikit masyarakat. Pembersihan lahan tanpa bakar yang dilakukan dapat bermanfaat sebagai pupuk alami karena merupakan hasil dekomposisi sampah organik dan tidak berisiko merusak areal lain.
Gambar  12  Persentase  alasan  pembersihan  dengan  cara bakar di lahan garapan pesanggem

## Upaya  Pengendalian  Kebakaran  Hutan  di  KPH Madiun

## Pencegahan kebakaran hutan
Pelaksanaan  kegiatan  pencegahan  kebakaran  hutan di  KPH  Madiun  dilakukan  dengan  pembentukan Satgasdalkarhut,  penyediaan  sarana  dan  prasarana pengendalian  kebakaran  dan  pendekatan  pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM).
Satgasdalkarhut merupakan ujung tombak pengendalian  kebakaran  hutan  di  KPH  Madiun. Pelaksanaan pencegahan kebakaran yang dilakukan oleh Satgasdalkarhut  berupa  patroli  rutin,  pembuatan  sekat bakar  pada  areal  yang  rawan  kebakaran,  pelatihan  dan simulasi  pemadaman  kebakaran,  pembuatan  petak  atau lokasi  rawan  kebakaran  serta  mengadakan  penyuluhan terhadap  masyarakat  terkait  bahaya  kebakaran  dan kerusakan  yang  ditimbulkan.  Jumlah  anggota  Satlak  di KPH Madiun adalah 195 orang, dengan jumlah anggota setiap BKPH  Adalah 1 orang kepala regu dan 15 orang anggota.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  Nomor  P.32  /menLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016  tentang  Pengendalian  Kebakaran  Hutan, Pasal 32 Ayat 4 dan Pasal 35 Ayat 1.
Kesiapsiagaan  KPH  Madiun  menghadapi  kebakaran hutan  dilakukan  pembekalan  petugas  dan  apel  siaga kebakaran  hutan  secara  rutin  setiap  tahunnya.  KPH
Madiun  memiliki  posko  pengendalian  (Poskodal) kebakaran  hutan  yang  berkantor  di  pusat  KPH,  dan Poskodal yang tersebar di setiap BKPH. Pembuatan peta rawan  kebakaran  hutan  di  KPH  Madiun  dilakukan sebagai  sarana  peringatan  dini.  Pembuatan  sekat  bakar dilakukan  untuk  mencegah  meluasnya  penjalaran  api apabila terjadi kebakaran hutan. Pembuatan sekat bakar ini  merupakan  bentuk  pencegahan  kebakaran  dengan pendekatan teknis.
Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor  P.32  /menLHK/Setjen/Kum.1/3/2016  tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, Pasal 52 Ayat 2, sarana dan  prasarana  yang  harus  disiapkan  dalam  kegiatan pencegahan  kebakaran  hutan  antara  lain  :  a) penyadartahuan atau kampanye pencegahan; b) keteknikan  pencegahan;  c)  sarana  pengelolaan  kanal pada  gambut;  d)  posko  krisis  penanganan  kebakaran hutan dan lahan; e) peringatan dini kebakaran hutan dan lahan; dan f) deteksi dini kebakaran hutan. Berdasarkan observasi  lapang,  tidak  ditemukan  menara  pemantau kebakaran  hutan  yang  ada  di  KPH  Madiun.  Sarana pengelolaan kanal pada gambut tidak dimiliki oleh KPH Madiun  karena  sarana tersebut hanya  untuk areal hutan gambut.
Kebakaran  hutan  yang  terjadi  di  KPH  Madiun disebabkan  oleh  faktor  manusia.  Sehingga  diperlukan pendekatan-pendekatan  sosial  kepada  masyarakat. Pelaksanaan  pendekatan  tersebut  dilakukan  dengan sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  pencegahan kebakaran  hutan.  Pendekatan  sosial  ini  juga  digunakan untuk menanggulangi kebakaran hutan yang disebabkan oleh  rasa  sakit  hati  karena  adanya  konflik  yang  timbul akibat  kasus  perencekan  dan  pencurian  kayu  dengan tindakan preemtif.
Berdasarkan  observasi  dan  informasi  dari  petugas, kegiatan sosialisasi khusus untuk pencegahan kebakaran jarang  dilakukan.  Selain    pendekatan  sosial  melalui komunikasi  langsung,  pencegahan  kebakaran  yang dilakukan  di  KPH  Madiun  juga  dilakukan  dengan pemasangan  plang  atau  poster  penyadaran  kepada masyarakat  berupa  himbauan  untuk  tidak  melakukan pembakaran hutan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  sebanyak  86% responden  tidak  pernah  mendapatkan  sosialisasi  dari KPH  Madiun,  hanya  14%  responden  yang  menyatakan pernah  mendapatkan  sosialisasi  dari  petugas  (Gambar 13).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pihak  KPH  Madiun jarang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.
Gambar 13  Persentase  masyarakat  yang  menerima sosialisasi  pengendalian  kebakaran  hutan oleh KPH Madiun
a
b
c d
Upaya pencegahan kebakaran hutan di KPH Madiun ditekankan  melalui  Pengelolaan  Hutan  Bersama Masyarakat  (PHBM)  dan  tindakan  penanganan  kondisi rendahnya  curah  hujan  di  wilayah  hutan  Madiun. Pemberdayaan  masyarakat  melalui    PHBM  dengan sistem  agroforestri  porang  dan  empon-empon  (kunyit dan  jahe)  di  KPH  Madiun    efektif  untuk  mengurangi frekuensi  kebakaran  hutan.  Hal  ini  seperti  yang dilakukan  di  wilayah  KPH  Madiun  bagian  selatan khususnya BKPH Dungus. Strategi penerapan agroforestri  dalam  pencegahan  kebakaran    ini    dengan kewajiban  bersama  menjaga  hutan.  Masyarakat  merasa memiliki  tanggung  jawab  apabila  terjadi  kebakaran  di lahan  garapannya.  Sehingga  masyarakat akan turut  ikut serta  dalam  pengendalian  kebakaran  hutan.  Jenis tanaman  agroforestri  yang  ditanam  oleh  LMDH  di antaranya  adalah  kunyit  dan  porang  (Gambar  14). Namun  yang  terjadi  pada  masyarakat  yang  berada  di BKPH  Caruban  lebih  memilih  agroforestri  tanaman singkong dibanding tanaman empon-empon.
Gambar 14  Tanaman  kunyit  dan  porang  di  bawah tegakan jati
Rendahnya curah hujan di KPH Madiun mengakibatkan  serasah  mengering  secara  intensif  dan menggugurnya  daun  jati  saat  meranggas.  Pencegahan kebakaran  hutan  yang  dilakukan  untuk  menangani kondisi  ini  adalah  dengan  pemantauan  secara  berkala terhadap  curah  hujan  dan  kondisi  bahan  bakar    untuk diolah  menjadi  indeks  kerawanan  kebakaran  ( Fire Danger Index/FDI ) (Gambar 15).
Gambar 15  Informasi indikator kerawanan kebakaran

## Pemadaman kebakaran hutan
Kegiatan  pemadaman  dilakukan  agar  kebakaran hutan  tidak  menyebar  lebih  luas.  Peralatan  mekanis untuk  memompa  air  tidak  ditemukan  di  posko  seperti pompa  bertekanan  tinggi.  Mobil  pemadam  dan  mobil tanki  air  yang  sangat  penting  perannya  dalam melaksanakan  pemadaman  juga  tidak  ditemukan  di lapang.  Hal  ini  tidak  sesuai  Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  Nomor  P.32  /menLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016  tentang  Pengendalian  Kebakaran  Hutan, Pasal  58  Ayat  1  yang  menyatakan  bahwa  jumlah kendaraan  khusus  roda  4  dalam  1  regu  sekurang- kurangnya  terdiri  atas  mobil  pemadam  dan  mobil  tanki masing-masing berjumlah 1 unit.
Perlengkapan  pribadi  alat  pelindung  diri  di  KPH Madiun  masih  minim.  Dimana  tim  Satgasdalkarhut hanya menyediakan topi pengaman, sarung tangan, kaos Satgasdalkarhut  (bukan  baju  pemadam  kebakaran),  dan sepatu  boot.  Hal  ini  tentunya  mengindikasikan  bahwa alat  pelindung  diri  yang  disediakan  kurang  memenuhi syarat.  Berdasarkan  Pasal  54  Peraturan  Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.32/menLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016  tentang  Pengendalian  Kebakaran  Hutan dimana  sekurang-kurangnya  perlengkapan  pribadi terdiri  atas  :  topi  pengaman,  lampu  kepala,  kacamata pengaman,  masker  dan  penutup  leher,  sarung  tangan, sabuk,  peples,  peluit,  ransel,  sepatu  pemadam,  baju pemadam,  kaos,  kantong  tidur,  dan  ransel  standar  yang masing-masing  perlengkapan  sejumlah  15  set  dalam unit pengelolaan hutan.
Pemadaman  dilakukan    menggunakan  gepyok  dari tumbuhan  sekitar  seperti  ranting  dan  daun  jati. Pembuatan ilaran yang dilakukan masyarakat menggunakan  ranting  pohon  dan  peralatan  dari masyarakat  seperti  golok  dan  parang.  Sebanyak  34% masyarakat  memilih  memadamkan  langsung  kebakaran dengan  menggunakan  gepyok  dan  menggunakan  tanah. Penggunaan tanah ini dilakukan dengan cara mencangkul  atau  memindahkan  tanah  di  sekitar kejadian  kebakaran  menggunakan  cangkul  dan  sekop. Sebanyak 15% responden memilih melakukan pemadaman kebakaran dengan cara membuat ilaran api (Gambar 16).
Gambar 16  Persentase partisipasi pemadaman
Kegiatan  pemadaman  yang  dilakukan  di  KPH
Madiun melibatkan masyarakat sekitar hutan. Pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) adalah bentuk  timbal  balik  antara  perhutani  dan  masyarakat, dimana masyarakat dapat memanfaatkan lahan dibawah tegakan  untuk  digarap  namun  juga  masyarakat diwajibkan turut  menjaga keamanan hutan.

## Penanganan pasca kebakaran
Penanganan pasca kebakaran dilakukan dengan cara membuat  laporan  tertulis,  penanaman  kembali,  dan penegakan  hukum.  Laporan  tertulis  berisi  tentang informasi  luas  areal  terbakar,  lokasi  kebakaran  dan sketsa  gambar,  penyebab  kebakaran  (sumber  api),  dan mengidentifikasi umur tegakan yang terbakar kemudian menghitung  jumlah  kerugian  akibat  kebakaran  hutan. Penanaman  pasca  kebakaran  hutan  dilakukan  dengan tindakan  penyulaman  maupun  penanaman  kembali dengan  peninjauan  ulang  pola  tanam  dan  komposisi tanaman.
Penegakan hukum dilakukan untuk menindak pelaku pembakaran hutan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum masih terdapat kendala yaitu sulitnya mengetahui  dan  menangkap  pelaku  pembakaran  hutan. Pelaku  pembakaran  hutan  akan  mendapat  sanksi  tindak pidana  dari  kepolisian  sesuai  dengan  undang-undang yang berlaku.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Penyebab  kebakaran  hutan  di  KPH  Madiun  berupa kegiatan  masyarakat  dalam  pembersihan  lahan  dengan cara  sengaja  membakar  hutan    (43%)  dan  adanya konflik  sosial  (15%).  Tindakan  pencegahan  kebakaran hutan  ditekankan  dengan  pendekatan  sosial  masyarakat melalui PHBM agroforestri empon-empon dan pemasangan  papan  informasi  indikator  kerawanan kebakaran (FDI). Partisipasi masyarakat dalam pemadaman  bersama  (49%),  sedangkan  belum  pernah mengikuti  pemadaman  kebakaran  (51%).  Terdapat sarana-prasarana penting  yang tidak ditemukan di KPH Madiun seperti  mobil pemadam kebakaran dan menara pemantau kebakaran hutan. Penanganan pasca kebakaran  yang  dilakukan  di  KPH  Madiun  mendapat kendala  sulitnya  mengetahui  dan  menangkap  pelaku pembakaran hutan.

## Saran
1. Perlu diadakan sosialisasi yang lebih intensif untuk mencegah  terjadinya  kebakaran  hutan  yang dititikberatkan  pada  penyuluhan  pembersihan lahan  tanpa  bakar  dan  penyadaran  masyarakat melalui  komunikasi  yang  baik  antara  petugas dengan masyarakat.
2. Perlu  diadakan  penambahan  sarana-prasarana pemadaman  kebakaran  hutan  seperti  menara pemantau, mobil pemadam kebakaran dan peralatan  yang  digunakan  oleh  petugas  maupun masyarakat dalam memadamkan api.
3. Perlu  peningkatan  profesionalisme  petugas  dalam menjalankan tugasnya di lapangan seperti penindakan tegas apabila menemui pelaku pembakar hutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adinugroho  WC,    Suryadiputra  INN,  Saharjo  BH,
Siboro L. 2005. Panduan Pengendalian Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  Gambut.  Proyek Climate  Change,  Forest  and  Peatlands  in Indonesia. Bogor  (ID):  Wetlands  International- Indonesia Program and Wildlife Habitat Canada. [BAPPENAS dan ADB] Badan Perencanaan
Pembangunan  Nasional  dan  Asian  Development Bank.  1999. Causes,  Extent, Impact  and  Cost  of 1997/1998  Fires  and  Drought.  Final  report, Annex 1 and 2. Planning for Fire Prevention and Drought Management Project. Asian
Development  Bank  TA  2999-INO. Jakarta  (ID): BAPPENAS and ADB.
Desa  Kaliabu.  2016. Data  Monografi  Desa  Kaliabu . Madiun (ID): Pemerintah Daerah Madiun.
Desa  Tawangrejo.  2016. Data  Monografi  Desa Tawangrejo .  Madiun  (ID):  Pemerintah  Daerah Madiun.
Desa  Wonorejo.    2016 .  Data  Monografi  Desa Wonorejo .  Madiun  (ID):  Pemerintah  Daerah Madiun.
[DPUP]  Dinas  Pekerjaan  Umum  Pengairan  Kabupaten Madiun. 2016. Data Hujan Bulanan Kabupaten Madiun  2011-2015. Madiun  (ID):  DPUP Madiun.
[KemenLHK]  Kementrerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Republik  Indonesia.  2016.  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan. Nomor p.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.
Tentang  Pengendalian  Kebakaran  Hutan  dan Lahan. Jakarta (ID): Kemetrian LHK.
[Perhutani]  Perum  Perhutani  KPH  Madiun.  2016. Laporan  Kejadian  Gangguan  Hutan  di  KPH Madiun  Bidang  Pencurian  Kayu  2011  s.d  2015. Madiun (ID): KPH Madiun.
[Perhutani]  Perum  Perhutani  KPH  Madiun.  2016. Laporan  Kejadian  Gangguan  Hutan  di  KPH Madiun  Bidang  Kebakaran  Hutan    2011  s.d 2015. Madiun (ID): KPH Madiun. [Perhutani]  Perum  Perhutani  KPH  Madiun  KPH Madiun. 2011. Rencana Pengaturan
Kelestarian  Hasil  (RPKH)  Kelas  Perusahaan Jati  Jangka 2011-2020 KPH Madiun . Madiun (ID): Seksi Perencanaan Hutan II Madiun.
Septicorini  EP.  2006.  Studi  penentuan  tingkat kerawanan  kebakaran  hutan  di  Kabupaten  Ogan Komering  Hilir  Propinsi  Sumatera  Selatan [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Kehutanan IPB.
Sitorus  MTF.  1998. Penelitian  Kualitatif  :  Suatu Perkenalan. Bogor (ID): Dokis.
Sugiyono.  2005. Memahami  Penelitian  Kualitatif. Bandung (ID): CV Alfabeta. Sumardi, Widyastuti SM. 2007. Dasar-Dasar Perlindungan  Hutan .  Yogyakarta  (ID):  Gadjah Mada Univ Pr.
Syaufina  L.  2008. Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di Indoneisa,  Perilaku  Api,  Penyebab  dan  Dampak Kebakaran. Malang (ID): Bayumedia.