## Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Jasa Perbankan Syariah

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 6  No. 4  (2023).  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com
Research Article

## Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Jasa Perbankan Syariah
Muhamad Maulana Darsono 1 , Mohamad Anton Athoillah 2
1. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, maulana1379@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, anton_athoillah@uinsgd.ac.id
Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY  License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
Received :  May 28, 2023 Revised :  June 21, 2023 Accepted :  July, 17 2023 Available online    :  August 12, 2023
How  to  Cite:    Muhamad  Maulana  Darsono  and  Mohamad  Anton  Athoillah  (2023)  “Review  of  Islamic Economic Law on Islamic Banking Service Contracts”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 6(4), pp. 79–89. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.763.

## Review of Islamic Economic Law on Islamic Banking Service Contracts
Abstract. Financial service activities provided by Islamic banking in Indonesia are applied with various service contracts such as wakalah, hawalah and kafalah. In its current operation, the service contract is still an issue that is discussed, especially regarding the suitability of the contract for sharia requirements. The purpose of this research is to analyze the service contracts of Islamic banks in the review of fiqh muamalah maliyah. The type of qualitative research used in this research describes descriptively to share a clear reflection of the application of contracts used in service products provided by Islamic banks. Literature research in this research is attempted by collecting data both in the form of a novel diary of Fatwa DSN, KHES to strengthen the conclusion. The results of this research describe the operational concepts  of  service  contracts:  wakalah,  hawalah  and  kafalah  in  Islamic  banking.  Furthermore,  the findings  in  this  research state  that  the service contracts on wakalah,  hawalah and  kafalah contracts applied to various products in Islamic banking are suitable in the review of fiqh muamalah maliyah.

## Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Jasa Perbankan Syariah

## Keywords: Law, Islamic Economics, Dhamanah, Contract, Wakalah
Abstrak. Aktivitas jasa keuangan yang diberikan oleh perbankan syariah di Indonesia diaplikasikan dengan bermacam akad jasa semacam wakalah, hawalah serta kafalah. Dalam operasionalnya dikala ini, akad jasa tersebut masih jadi isu yang diperbincangkan paling utama menimpa kesesuaian akad tersebut dengan syarat syariah. Tujuan dari riset ini merupakan buat menganalisis akad-akad jasa bank syariah dalam tinjauan fiqh muamalah maliyah. Tipe riset kualitatif yang digunakan dalam riset ini menggambarkan secara deskriptif buat membagikan cerminan secara jelas menimpa pelaksanaan akad yang digunakan dalam produk jasa yang diberikan oleh bank syariah. Riset kepustakaan dalam riset ini  diupayakan  dengan  mengumpulkan  data-data  baik  berbentuk  buku-buku  literatur  Fatwa  DSN, KHES  buat  menguatkan  kesimpulan.  Hasil  riset  ini  menarangkan  konsep  operasional  akad  jasa: wakalah,  hawalah  serta  kafalah  dalam  perbankan  syariah.  Lebih  lanjut,  penemuan  dalam  riset  ini melaporkan kalau akad-akad jasa pada akad wakalah, hawalah serta kafalah yang diaplikasikan pada bermacam produk di perbankan syariah sudah cocok dalam tinjauan fiqh muamalah maliyah.
Kata Kunci: Hukum, Ekonomi Islam, Dhamanah, Akad, Wakalah

## PENDAHULUAN
Bank  syariah  sudah  mendapatkan  posisi  yang  strategis  di  Indonesia,  dimana populasi  Muslim  terbanyak  di  dunia  (Rizvi  et:  2020).  Walaupun  pangsa  perbankan syariah  kecil,  kemampuan  pertumbuhannya  jadi  tantangan  serta  persoalan  yang memerlukan kajian lebih dalam. Oleh sebab itu, sangat penting setiap bank syariah untuk memastikan bahwa operasinya terus berjalan dalam batas-batas hukum syariah (Abdul  Ghafar  et:  2016).  Kebutuhan  industri  modern  yang  terus  berkembang membuat  kajian  fiqh  jadi  berkembang  pula.  Pendekatan  fiqh  bukan  lagi  cuma melegitimasi  syariat  islam  secara  hitam  putih,  namun  fiqih  pula  harus adaptif dan solutif terhadap masalah masalah kontemporer (Aziziy, 2018).
Sebagian  kontrak  perbankan  Islam yang  banyak  digunakan  baik  buat  produk tabungan, perdagangan serta investasi semacam dalam wujud pembiayaan berbentuk bayaran ditambah penjualan  (Murabahah), penjualan  kredit  (bay  ''bithaman. ajil''),. sewa  (Ijarah),  kemitraan  (Mudharabah  serta  Musyarakah)  serta  sebagian  kontrak forward (Salam serta Istisna). Tidak hanya itu terdapat pinjaman tanpa bunga buat orang  miskin,  petani  serta  siswa yang  memerlukan  diucap  Qard  al-Hasan  ataupun pinjaman kebajikan (Siddiqui, 2008).
Perbankan syariah juga menyediakan berbagai macam bentuk transaksi, salah satunya di bidang pelayanan jasa atau fee based service (Cahyani, 2018). Kontrak jasa: Wakalah,  Kafalah  dan  Hawalah  menjadi  kontrak  yang  umum  digunakan  pada perbankan syariah di Indonesia. Dari layanan jasa yang diberikan, bank memperoleh pendapatan yang berupa fee based income service yang berasal dari biaya-biaya yang ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan transaksi ataupun pembiayaan.
Oleh karena itu, pelaksanaan kontrak jasa keuangan pada perbankan syariah di Indonesia  perlu  ditinjau  dari  sudut  fiqh  muamalah  maliyah  buat  membetulkan operasional  kontrak  jasa  pada  perbankan  syariah  sesuai dengan  ketentuan  syariah. Dalam  konteks  semacam  itu  dapat  dipahami  jika  fiqh  hendak  terus  menerus melakukan  pembaruan  terhadap  hukum  Islam.  Sesuai  dengan  kaidah:  al-hukmu yaduru ma’a illatihi wujudan wa adaman, jika hukum itu tergantung ada tidaknya illat

## Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Jasa Perbankan Syariah
hukum.  Sehingga  fiqh  memberikan  pemecahan  transaksi  bisnis  modern,  halal haramnya bisnis, akad-akad yang relevan dengan keuangan syariah, serta fatwa-fatwa ekonomi syariah yang mengedepankan ekonomi keumatan (Romli, 2019).

## METODE PENELITIAN
Data studi berupa novel setiap hari ilmiah, novel dan fatwa DSN dan KHES yang berkaitan  dengan  tema  studi  ini.  Data-data  tersebut  diamati,  diolah,  diringkas dengan baik dan tertib sesuai dengan kaidah penataan karya ilmiah. Pengumpulan data-data  mengenakan  tata  metode  observasi  sebagai  tahap  dini  buat  menelusuri, memandang memilah dan mendapatkan data sesuai kebutuhan. Tahap selanjutnya data  dianalisis  dengan  tata  cara  berpikir  induktif  dengan  tata  cara analisis  isi  buat menghasilkan konsep yang jelas terhadap kontrak jasa wakalah, hawalah dan kafalah sesuai dengan ketentuan syariah. Selanjutnya tata cara berpikir deduktif dicoba buat menarik kesimpulan studi Jenis studi ini kualitatif dengan pendekatan tata metode deskriptif  melalui  tinjauan  fiqh  muamalah  maliyah.  Hasil  analisis  berupa  deskripsi atas  gejala-gejala  yang  diamati  dan  tidak  harus  berbentuk  angka-angka  maupun koefisien antar variabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebutuhan  terhadap  jasa  dengan  mengenakan  akad  wakalah,  kafalah  dan hawalah  sangat  diperlukan  dalam  transaksi  kegiatan  perekonomian  disaat  ini. Dengan  berkembangnya  berbagai  mekanisme  transaksi  bisnis  mensyaratkan  akad- akad  yang  lebih  dinamis.  Kombinasi  dari  berbagai  akad  jadi  berarti  buat membetulkan  masing-masing  transaksi  dapat  berjalan  dengan  baik  serta memberikan rasa keadilan. Ishak & Asni (2020) melaporkan kalau sebagian aplikasi yang umum dalam meningkatkan produk perbankan syariah, tercantum mereplikasi produk  konvensional  jadi  produk  islami,  memaksakan  wa’ad  (sepihak)  buat menguatkan  campuran  kontrak  yang  berbeda  jadi  satu  produk,  dibutuhkan  buat menopang  industri  ini  dalam  sistem  keuangan  modern.  Dalam  perihal  ini,  butuh penyesuaian  antara  produk  serta  hukum  syariah  dalam  area  perbankan,  sehingga tinjauan  fiqh  muamalah  maliyah  bisa  dijadikan  referensi  buat  menetapkan  sharia compliance  di  perbankan  syariah  supaya  bisa  diadopsi  secara  pragmatis  tanpa kompromi prinsip syariah.

## Aplikasi Akad Wakalah di Perbankan Syariah
Akad wakalah ialah salah satu akad perbankan syariah. Wakalah dipraktikkan di Indonesia,  di  mana  bank  syariah  menunjuk  sesuatu  industri  selaku  agen  buat melaksanakan  pelayanan  kepada  “pelanggan”  “end  user”  atas  nama  bank (Rachmawaty  &  Pandaya,  2019).  Wakalah  berasal  dari  wazan  wakala-yakilu-waklan yang  berarti  ‘menyerahkan  ataupun  mewakilkan  urusan’  sebaliknya  wakalah merupakan  pekerjaan  wakil.  Al-Wakalah  pula  berarti  ‘penyerahan’  Tafwidh)  serta ‘pemeliharaan’  (al-Hifdh)  (Nuhyatia,  2013).  Sebaliknya  secara  terminologi  (syara’), bagi  berdasarkan  Hasbi  Ash-Shiddiqie  wakalah  merupakan  ‘akad  penyerahan kekuasaan di mana pada akad itu seorang menunjuk orang lain selaku gantinya buat berperan  Komentar  lain  bagi  berdasarkan  Ghazaly et al,  kalau wakalah  merupakan

## Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Jasa Perbankan Syariah
suatu  transaksi  di  mana  seorang  menunjuk  orang  lain  buat  mengambil  alih  dalam mengerjakan pekerjaannya/perkaranya kala masih hidup’ (Ghazaly et al, 2015).
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO.10/DSN-MUI/IV/2000  wakalah  adalah  ‘pelimpahan  kekuasaan  oleh  satu  pihak kepada  pihak  lain  dalam  hal-hal  yang  boleh  diwakilkan’.  Akad  wakalah  pada hakikatnya  adalah  akad  yang  digunakan  oleh  seseorang  apabila  dia  membutuhkan orang  lain  atau  mengerjakan  sesuatu  yang  tidak  dapat  dilakukannya  sendiri  dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) wakalah adalah ‘pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu’.  Pemberian kuasa  dalam  wakalah  ini  dilakukan  karena  pihak pertama  tidak  dapat  mengerjakan  pekerjaannya,  jadi  dilimpahkan  kepada  pihak kedua untuk mengerjakannya.
Akad  wakalah  diaplikasikan  pada  produk  perbankan  salah  satunya  pada  jasa layanan  transfer.  Dalam  transaksi  transfer  ditinjau  dari  perspektif  fiqh,  yang  mana akad  ini  masuk dalam  jenis pemberian  kuasa dengan upah  (Wakalah  bi ajr).  Pihak bank berposisi selaku wakil dari nasabah pengirim, dengan imbalan yang berbentuk bayaran administrasi yang meliputi: komisi, bayaran pemakaian alat-alat komunikasi serta upah pengiriman duit Pengambilan komisi atas sesuatu jasa diperbolehkan oleh syara’,  terlebih  bila tidak  berbentuk persentase dari  modal,  namun  berbentuk upah tertentu  dari  kegiatan  (pelayanan)  ini.  Dari  mari  bisa  dikatakan  kalau  transfer diperbolehkan  dalam  syariat  Islam  dengan  ketentuan  jasa-jasa yang  diberikan  oleh bank  berkenaan  dengan  kegiatan  transfer  tersebut  tidak  melebihi  batasan  garis kewajaran, serta  bank tidak  kelewatan dalam  mengambil  keuntungan dari tiap  jasa yang ditawarkan (Khalil, 2018).
Akad wakalah pula biasa digunakan dengan akad lain dalam pembuatan produk pembiayaan,  di  mana  wakalah  dapat  digabungkan  dengan  murabahah  dan mudharabah.  Wakalah  dengan  Murabahah  dan  Wakalah  dengan  Mudharabah praktis digunakan di Indonesia buat produk pembiayaan dengan agen yang ditunjuk. Sebabnya manusia sering kali dihadapkan dengan permasalahan yang menimbulkan mereka tidak dapat melakukan kewajiban maupun menerima hak secara langsung, sehingga memerlukan orang lain buat menggantikannya. Ada  produk-produk  bank  yang  dalam  penerapannya  berhubungan  dengan perwakilan.
Wakalah dalam aplikasi perbankan terjalin apabila nasabah membagikan kuasa kepada bank buat mewakili dirinya melaksanakan pekerjaan jasa tertentu, semacam pembukuan L/C (Letter Of Credit Import Syariah & Letter Of Credit Eksport Syariah), Inkaso,  Penitipan,  Anjak  Piutang  (Factoring),  Wali  Amanat,  Investasi  Reksadana Syariah,  Pembiayaan  Rekening  Koran  Syariah,  Asuransi  Syariah  (Nuhyatia,  2013). Tidak  hanya  itu,  bisa  pula  memakai  akad  wakalah  bil  ujrah  serta  murabahah  bil wakalah (Nazmi et al, 2000). Dasar hukum pelaksanaan wakalah dalam muamalah bersumber  dari  al-  Qur’an,  al-Sunnah  dan  al-Ijma.  Dalil  al-Qur’an  terdapat  dalam surat al-Kahfi ayat 19 yang artinya: Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke  kota  dengan  membawa  uang  perakmu  ini  dan  hendaklah  dia  lihat  manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan dari yang lebih baik itu untukmu. (QS. Al-Kahfi: 19).

## Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Jasa Perbankan Syariah
Surat al-Nisa’ ayat 35 yang artinya: “Maka utuslah seorang hakim dari keluarga lelaki  dan  seorang  hakim  dari  keluarga  perempuan”.  (QS.  Al-Nisa’:  35).  Begitu juga terdapat dalam surat Yusuf ayat 93 yang artinya: “Pergilah kamu membawa bajuku ini, lalu letakanlah ia kemuka bapaku, nanti dia dapat melihat kembali dan bawalah kemari keluargamu semuanya kepadaku”. (QS. Yusuf: 93)
Dasar hukum pelaksanaan wakalah dari al-Sunnah di antaranya adalah (Imam Malik,  hadis  no:  678);  artinya:  “Rasulullah  saw.  telah  mewakilkan  Abu  Rafi  untuk menerima pernikahan Maimunah binti Harith”. (HR. Malik). Dari sudut pandang Ijma, para ulama  telah  membolehkan wakalah dengan alasan  tidak semua orang  mampu mengurus  keseluruhan  harta  dan  segala  urusannya.  Dalam  perkara  tertentu, mewakilkan  kepada  seseorang  lebih  efektif  dan  memudahkan  urusan  sehari-hari (Rizal, 2015).
Berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI  No.10/DSN-MUI/IV/2000  tentang  wakalah bahwa  Umat  Islam  ijma’  atas  kebolehan  wakalah,  bahkan  memandangnya  sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis ta’awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan  taqwa, yang  didukung  oleh  al-Qur'an  dan  hadis.  Dalam  pelaksanaannya  dapat mengambil ujrah pada akad wakalah yang dinamakan dengan akad wakalah bil ujrah dan  produk  pembiayaan  yang  dinamakan  murabahah  bil  wakalah  dalam  proses pelaksaannya, bank syari’ah di Indonesia dapat mengaplikasikannya dengan mengacu pada peraturan dan prinsip syari’ah (Nazmi et al., 2000).
Dalam  fiqh,  berdasarkan  ruang  lingkupnya  wakalah  dibedakan  menjadi  tiga macam yaitu: 1) Wakalah al mutlaqah; yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu  dan  untuk  segala  urusan.  2)  Waka-lah  al  muqayyadah;  yaitu  menunjukkan wakil  untuk  bertindak  atas  namanya  dalam  urusan-urusan  tertentu.  3) Wakalah  al ammah; yaitu perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah tatapi lebih sederhana dari al-mutlaqah. Selanjutnya ditinjau dari kaidah fiqih yang berbunyi “Hukum asal muamalat adalah bahwa segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarang (dalam Al-Qur’ān dan Al- Ḥ adīth)” (Maulidizen, 2021).
Produk pembiayaan, di antaranya pembiayaan murabahah yang memakai akad wakalah. Namun, implementasi akad ini di lembaga keuangan syariah sering dijumpai belum  sesuai  dengan  ketentuan,  sehingga  mengindikasikan  adanya  aturan  yang dilanggar  (Rizal,  2015).  Adanya  aturan  yang  dilanggar  mengakibatkan  pembiayaan tersebut  mirip  dengan  kredit  pada  lembaga  keuangan  konvensional,  yang bertentangan dengan Sharia Compliance.

## Aplikasi Akad Hawalah di Perbankan Syariah
Secara bahasa hawalah ataupun hiwalah ( ةلاوح ) berasal dari kata dasarnya dalam fi'il.  madhi:  haala  -  yahuulu  –  haulan.  Kata  “Al-Hiwalah”  huruf  ha’  dibaca  kasrah ataupun kadang-kadang dibaca fathah, berasal dari kata “At-Tahawwul” yang berarti “Al-Intiqal”  (pemindahan/pengalihan).  Orang  arab  biasa  berkata  “Hala  ‘anil  ‘ahdi” ialah  terlepas  dari  tanggungjawab  (Nurazizah,  2008).  Secara  universal  maknanya merupakan  ‘berpindah’  ataupun  berganti  Pemindahan  yang  diartikan  merupakan dalam konteks pemindahan utang dari tanggungan orang yang berutang ataupun al- muhil jadi tanggungan orang yang hendak melaksanakan pembayaran utang ataupun al-muhal  ‘alaih.  Secara  sebutan  Wahbah  al-Juhaili  mendefinisikan  hawalah  selaku

## Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Jasa Perbankan Syariah
‘pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak awal kepada pihak lain yang berutang  kepadanya  atas  bawah  bersama  mempercayai’  (Wahbah  al-Juhaili:  2005). Sebaliknya  secara  simpel  Imam  Taqiyuddin  mendefinisikan  hawalah  merupakan ‘pemindahan utang dari beban seorang jadi beban orang lain’.
Berdasarkan hadist nabi yang berbunyi “menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dan jika salah seorang di antara kamu di-hiwalahkan kepada orang kaya yang mampu maka turutlah” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim). Maka akad atau transaksi hawalah jelas diperbolehkan dalam muamalah Islam. Sedangkan mengenai hukum menerima hawalah para ulama terbagi menjadi tiga pendapat yaitu: 1) Wajib. Ketika orang yang berutang mengalihkan utangnya kepada orang lain, maka wajib hukumnya bagi orang yang mempunyai piutang tersebut untuk menerima akad pengalihan utangnya (hawalah). Hal ini berdasarkan pada sabda nabi yang berbunyi: ”hendaklah  menerima”  dimaknai  sebagai  perintah  yang  wajib  dilaksanakan.  2) Mustahab (tidak sampai wajib). Jika utangnya dialihkan kepada orang yang mampu membayarkannya,  maka  dianjurkan  kepada  orang  yang  mampu  tersebut  untuk menerimanya.  Karena  hal  tersebut  termasuk  mempermudah urusan  orang  yang sedang kesusahan. 3) Boleh. Menerima hawalah dari orang yang berutang kepadanya adalah  diperbolehkan,  boleh  untuk  menerima,  boleh  juga  untuk tidak  menerima. Tidak sampai pada hukum sunnah atau bahkan wajib.
Dalam  keilmuan  muamalah  pengalihan  utang  lebih  dikenal  dengan  Al- hawalah. Secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul  sesuatu  di  atas  pundak.  Objek  yang  dialihkan  dapat  berupa  utang  atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabarru’ yang bertujuan untuk saling menolong  untuk  menggapai  ridho  Allah  (Toyyibi,  2019).  Hawalah  merupakan pengalihan tangguhan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.  Aplikasi akad  ini  menjadi  penting  pada  perbankan syariah  untuk menjaga kesehatan perbankan dari sisi pengelolaan Non Performing Financing (Arfan, 2020).
Menurut  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  Hawalah  adalah pengalihan utang dari muhil al-ashil kepada muhal ‘alaih (Mahkamah Agung: 2011). Dalam  Keputusan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah menyatakan hukum hawalah berdasarkan ijma para ulama sepakat atas  kebolehan  akad  hawalah.  Selanjutnya  dikuatkan  dengan  kaidah  fiqih  “Pada dasarnya,  semua  bentuk  muamalah  boleh  dilakukan  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya ”(Fatwa DSN No 12: 2011).
Akad  hawalah  diaplikasikan  pada  perbankan  syariah  pada  produk-produk seperti:  1)  Novasi  atau  pembaharuan  utang.  Nasabah  sebagai  pihak  yang  berutang kepada bank digantikan pihak ketiga, sehingga utang nasabah kepada bank beralih kepada pihak ketiga (hiwalah al-dain). 2) Cessie, nasabah menyerahkan piutang yang dimilikinya  dari  pihak  ketiga  kepada  bank  (hawalah  al-haqq),  sehingga  terjadi pergantian  pihak  yang  berpiutang  pada  awalnya  nasabah  menjadi  pihak  bank.  3) Anjak  Piutang  (factoring),  nasabah  memiliki  piutang  kepada  pihak  ketiga  dan memindahkan piutang tersebut kepada bank, lalu bank membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga. 4) Take-Over, merupakan produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan di mana bank syariah membiayai pengalihan utang

## Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Jasa Perbankan Syariah
nasabah dari bank lain.

## Aplikasi Akad Dhamanah di Perbankan Syariah
Al-Dhamanah  atau  yang  disebut  juga  al-Kafalah  menurut  bahasa  artinya menggabungkan, jaminan, beban, dan tanggungan. Kafalah (guaranty) adalah akad jaminan satu pihak kepada pihak lain dengan mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang kepada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Hamdani, 2013).
Sementara menurut istilah syara’, imam Abu Hanifah mendefenisikan kafalah adalah  peroses  penggabungan  tanggungan  kafiil  menjadi  tanggungan  ashiil  dalam tuntutan/  permintaan  dengan  materi  atau  utang  atau  barang  atau  pekerjaan. Selanjutnya Imam Syafi’i mendefenisikan Kafalah adalah akad yang menetapkan hak pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau  menghadirkan  badan  oleh  orang  yang  berhak  menghadirkannya.  Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kafalah adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan  (beban)  untuk  memenuhi  kewajiban  baik berupa  utang,  uang,  barang, pekerjaan dan badan.
Sedangkan  pondasi  syariah  akad  dhamanah  ini  berpegang  kepada  Al-Quran surat Yusuf ayat 72 dan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmudzi  yang  berbunyi  “Pinjaman  hendaklah  dikembalikan  dan  orang  yang menjamin wajib untuk membayar”. berdasarkan dalil di atas penggunaan akad kafalah diperbolehkan,  sebab  kafalah  merupakan  bentuk  kegiatan  sosial  yang  disyariatkan oleh Al-Quran dan hadis.
Ketentuan di dalam KHES, kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh  penjamin  kepada pihak  ketiga/pemberi pinjaman untuk  memenuhi  kewajiban pihak kedua/peminjam.  Kafalah  dapat  dilakukan  dengan  cara  muthlaqah  (tanpa syarat)  atau  muaqayyadah  (dengan  syarat).  Ketentuan  mengenai  akad  Kafalah merujuk pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
Kafalah  atau  jaminan  merupakan  konsep  yang  banyak  digunakan  dalam perbankan syariah (Muneeza & Mustapha, 2020). Sebagai bentuk dari jaminan yang menjamin  kewajiban  dalam  transaksi  keuangan,  bukan  hanya  konsep  yang melindungi  bank  dari  risiko  gagal  bayar  (di  mana  bank  berdiri  sebagai  penerima manfaat)  tetapi  juga digunakan  untuk  memberi  perlindungan  kepada  pihak  ketiga dan menyelamatkan mereka dari kemungkinan risiko yang timbul karena wanprestasi pembayaran atau pelepasan kewajiban, yang dijanjikan pelanggan untuk dipenuhi (di mana bank adalah penjamin).
Bank  Syariah  pada  dasarnya  menerapkan  akad  Kafalah  pada  produk-produk seperti: 1) Garansi Bank (Bank Guarante), garansi bank diberikan dalam jangka waktu tertentu  terhadap  obyek  penjaminan yang  jelas  spesifikasi,  jumlah  dan  nilainya.  2) Standby L/C,  kegiatan menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diperjanjikan  penjual jasa atau menjamin pembayaran utang pada saat jatuh tempo. contohnya pekerjaan yang  diperjanjikan  oleh  kontraktor.  3)  Kartu  Pembiayaan  Syariah  (Syariah  Charge Card),  merupakan  kartu  yang  berfungsi  mirip  seperti  kartu  kredit  namun  dengan berdasarkan prinsip pembiayaan syariah.

## Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Jasa Perbankan Syariah

## Tinjauan Fiqih Muamalah Maliyah
Berdasarkan pemaknaan terminologi muamalah berasal dari bahasa arab, dari kata ةلماعم yang  berarti  ‘saling  bertindak’,  ‘saling  berbuat’,  ‘saling  mengamalkan’.  Fiqih muamalah  maliyah  berarti  ‘aturan  Allah  yang  mengatur  manusia  dalam  kaitannya dengan perolehan harta dan benda’ (Mugni Muhit, 2023). Arti lain muamalah maliyah adalah  kegiatan  hubungan  manusia  dengan  manusia  berkenaan  dengan  aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Istilah muamalah maliyah bukanlah hal yang baru bagi dunia Islam, karena sudah ada pada masa Rasulullah Saw.
Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya‚ al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh” jilid ke  IV  mengurai  obyek  fikih  muamalah  sebagai  berikut:  na ẓ ariyat  (teori-teori)  hak, kepemilikan harta, teori-teori akad, jenis akad. Sedangkan menurut Rofiq Yunusal- Misri  memuat  obyek  Fiqh  Muamalat  al-Maliyah,  yaitu:  Harta,  Hak,  Kepemilikan, Akad,  Nafakat,  mahar,  mawarits,  Zakat,  pajak,  ta‘zir,  Muharamat,  Qimar, Garar, Jihalah, I ḥ tikar, Riswah, Gabn, Najasy, Israf, Ẓ ulm, Ga ṣ ab, Sirqah, Mu‘awa ḍ at, Al- Ba‘i, Al- ṣ arf, Al-ijarah, Al-ji‘alah, Al-samsarah, Al-rizqu, Al-wakalah, Al-fa ḍ alah, Al- iqalah, Al- ṣ ul ḥ , Al-syuf‘ah dan Al-isti ḥ qaq, Mudayanat (Al-qar ḍ , Al-suftajah, Al- muqa ṣ ah, Al- ḥ iwalah, Al-kafalah, Al-rahn, Al-ibra, Al-iflas), Musyarakat (Al-syirkah, Al- mu ḍ arabah, Al-muzara’ah, Al-musaqahAl-mugarasah dan Al-qismah) dan  Tabarru‘at  (Al-‘ariyah, Al- ḥ ibah, Al-wasiyah, Al-waqf, Al-wadiah, Al-luqa ṭ ah, Al-na ẓ r, Al-kafarat, Al- diyat dan Al-dabaih) (Al Hakim, 2019).
Fiqh senantiasa relevan dengan realitas dan prinsip moral fiqh bersifat eternal (abadi).  Sementara  untuk  fiqh  muamalah  maliyah,  diberi  peluang  untuk  berubah selama  adanya  tuntutan  kebutuhan,  kebaikan  untuk  manusia,  lingkungannya  dan selama masih berada pada ketentuan maqa ṣ id syari‘ah yang valid. Lebih lanjut dalam kajian  fiqh  muamalah  kesepakatan  di  antara  pihak-pihak yang  bertransaksi  sangat penting dalam menentukan keabsahan transaksi (Aziziy, 2018). Kontrak jasa dengan akad  wakalah  diaplikasikan  pada  asuransi  syariah.  Model  kontrak  hybrid  wakalah disarankan, karena mendorong untuk meningkatkan kumpulan dana dan mengurangi risiko bagi pemegang polis (Khan et al., 2020). Dalam penelitiannya Puspitasari (2015) menyatakan implementasi hybrid kontrak berimplikasi pada pemisahan dana antara dana  perusahaan  dan  dana  peserta.  Pengelolaan  dana  berdasarkan  kontrak  hybrid menyebabkan perusahaan hanya diperbolehkan menggunakan dana perusahaan.
Produk  lain  melalui  akad  hybrid  wakalah  adalah  pada  transaksi  murabahah. Prinsip  wakalah  dimana  nasabah  harus  menunjuk  bank  sebagai  agennya  untuk membeli  suatu  kebutuhan  komoditas  dari  pemasok.  Produk  ini  akan  menjalani beberapa langkah transaksi yang melibatkan tindakan agen atas nama prinsipalnya (Abdul Ghafar et al., 2016). Analisis konsep wakalah dalam produk ini menunjukkan bahwa mekanisme transaksinya sesuai dengan syariah dalam tinjauan fiqh muamalah maliyah.
Nizaruddin (2013) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa akad hawalah mekanisme di lembaga keuangan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip solidaritas dan saling membantu meringankan beban orang di tengah kesulitan dalam kliring  utang mereka, sehingga tidak ntuk mengganggu sirkulasi keuangan dan ekonomi dinamika dalam masyarakat. Semua pelaksaan akad ini dalam bentuk transaksi transfer bebas

## Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Jasa Perbankan Syariah
dari unsur-unsur riba dalam bentuk apa pun.
Perbankan telah mempraktikkan akad hawalah salah satunya pada produk anjak piutang. Sistem pengalihan utang merupakan transfer beban utang dari orang yang berutang  kepada  orang  yang  berkewajiban  untuk  membayar  karena  terdapat kesamaan  kadar  utang yang  serupa.  Mekanisme  hawalah  dalam  perbankan  syariah didasari  pada  prinsip  tolong-menolong  dan  solidaritas  dalam  membantu meringankan beban orang yang tengah kesulitan dalam melunasi utangnya, agar tidak sampai  mengganggu  sirkulasi  keuangan  dan  dinamika  ekonomi  di  masyarakat. Transaksi dalam bentuk perpindahan ini terbebas dari unsur riba dalam bentuk apa pun (Nurazizah, 2008).
Pelaksanaan  akad  kafalah  di  lembaga  keuangan  maupun  dalam  traditional economic menimbulkan maslahat (Hanif, 2019). Jika akad kafalah menimbulkan suatu maslahat, pasti kedua belah pihak dalam melaksanakan akad kafalah tersebut sudah saling meridhai. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih suatu transaksi itu berdasarkan rasa suka sama suka (Rafiqi, 2015). Adapun contoh aplikasi kafalah dalam perbankan adalah untuk membuat garansi atas suatu proyek (performance bonds), kemudian ikut berpartisipasi dalam tender (tender bonds), serta membuat garansi atas pembayaran utang (payment bonds) dan untuk membuat garansi penawaran (bid bonds).
Hamdani  (2013)  dalam  penelitiannya  mengatakan  bahwa  ulama  fiqih  sepakat akan bolehnya hukum kafalah, karena sangat dibutuhkan dalam melakukan berbagai aktivitas  muamalah  dan  transaksi  ekonomi.  Dengan  adanya  kafalah,  orang  dapat membantu  orang  yang  berpiutang  melalui  kekayaannya,  tidak  akan  dirugikan disebabkan ketidakmampuan orang yang berutang untuk membayar utang tersebut. Berdasarkan  uraian  di  atas,  akad  kafalah  di  perbankan  syariah  ditinjau  dari  fiqih muamalah Maliyah sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

## KESIMPULAN
Secara  induktif dan analisis  isi  terhadap data-data di atas  jelas  bahwa  konsep kontrak jasa wakalah, hawalah dan kafalah terdapat pada perbankan syariah. Wakalah merupakan suatu transaksi di mana seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk bertindak  atas  dirinya  terhadap  urusan  yang  ditentukan.  Sedangkan  hawalah merupakan  pengalihan  kewajiban  dari  seseorang  kepada  orang  lain  untuk membayarnya  atas  dasar  kepercayaan.  Serta  kafalah  merupakan  jaminan  yang diberikan  oleh  penjamin  kepada  pihak  ketiga/pemberi  pinjaman  untuk  memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam. Kontrak jasa pada perbankan syariah diaplikasikan dengan berbagai produk. Akad wakalah diaplikasikan pada produk transfer, Collection (inkaso), Penitipan, Letter of Credit (L/C), Anjak Piutang (factoring) dan Wali Amanat (trustee). Sedangkan akad  hawalah  diaplikasikan  dalam  bentuk  produk  novasi  atau pembaharuan utang, Cessie, Anjak Piutang dan Take over. Serta akad kafalah dengan bentuk produk Bank Garansi, Standby L/C dan Syariah Charge Card. Ditinjau dari fiqh muamalah maliyah kontrak jasa baik dengan akad wakalah, hawalah dan kafalah yang dipraktikkan  dalam  berbagai  produk  pada  perbankan  syariah  di  Indonesia  sudah sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

## Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Jasa Perbankan Syariah

## DAFTAR PUSTAKA
Arfan,  M.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Inflasi,  Kurs,  Suku  Bunga,  Margin  Bagi  Hasil terhadap Non Performing Financing pada Bank Syariah. Jurnal of Admiration, 1(3), 196–206.
Aziziy, M. R. (2018). Tawatu’ dalam Kajian Fiqih dan Konsekuensinya pada Transaksi Keuangan  (Muamalah  Maliyah).  Jurnal  Istiqro:  Jurnal  Hukum  Islam, Ekonomi Dan Bisnis, 4(1), 68–79.
Abdul Ghafar, I., Nik Abdul Rahim, N. A. G., & Mat Nor, M. Z. (2016). Tawarruq time deposit with wakalah principle: an option that triggers new issues.
International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 9(3). Al  Hakim,  S.  (2019).  Muamalah  maliyah  sebagai  rujukan  hukum  ekonomi  syariah Islam. Dalam: Pengamalan Pengalaman Islam Berkemajuan.  Cetakan pertama. Bandung: Tijari Institute.
Cahyani, Y. T. (2018). Konsep Fee Based Services dalam Perbankan Syariah. El- Barka: Journal of Islamic Economics and Business, 1(2), 235-250.
Ghazaly, A.R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2015). Fiqh Muamalat. Jakarta: Prenada Media Group.
Hanif,  A.  (2019).  Akad  Kafalah  Dalam  Perspektif  Filsafat  Ditinjau  Dari  Asas Kemaslahatan. Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah, 15(1), 88–97.
Hamdani, H. (2013). Analisis Implementasi Konsep Kafalah pada Bank Syariah Mandiri Banda  Aceh:  Studi  terhadap  Penyelesaian  Kontra  Garansi  Sektor Konstruksi. Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 2(1), 1–25.
Ishak,  M.  S.  I.,  &  Asni,  F.  (2020).  The  role  of  maqasid  al-Shari ʿ ah  in  applying  fiqh muamalat  into  modern  Islamic  banking  in  Malaysia.  Journal  of  Islamic Accounting and Business Research, 11(9), 2137–2154.
al-Juhaili,  W.  (2005).  al-Fiqh  al-Islami  wa  adilatuhu.  Damaskus:  Dar  al-Fiqr  al- Mua’sshim.
Khan, A., Hassan, M. K., Paltrinieri, A., Dreassi, A., & Bahoo, S. (2020). A bibliometric review of takaful literature. International Review of Economics and Finance, 69, 389–405. https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.05.013
Khalil, A. W. (2018). Transfer Dana dalam Perspektif Hukum Islam. Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 15(2), 23–41. https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/615
Maulidizen,  A.  (2021).  Akad  murāba ḥ ah;  Konsep  dan  pelaksanaan  di  lembaga keuangan Islam modern. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Jornal, 1(1), 88–102.
Muhit,  Mugni.  Hukum Ekonomi Syariah Landasan Filosofis Transaksi Halal,  Skesta Media, 2023.
Muneeza,  A.,  &  Mustapha,  Z.  (2020).  Practical  application  of  Kafalah  in  Islamic banking in Malaysia. PSU Research Review, 4(3), 173–187.
Nazmi,  R.,  Komarudin,  P.,  &  Hani,  U.  (2000).  Praktik  Akad  Wakalah di  Perbankan Syari’ah (Analisis Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV /2000).
Nizaruddin. (2013). Hiwalah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah.
Adzkiya : Jurnal Hukum Ddn Ekonomi Syariah, 1(2.
Nuhyatia,  I.  (2013).  Penerapan  dan  Aplikasi  Akad  Wakalah  pada  Produk  Jasa  Bank

## Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Jasa Perbankan Syariah
Syariah. Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 3(2), 94–116.959/700 Nurazizah, N. E. (2008). Implementasi Akad Hiwalah dalam Hukum Ekonomi Islam di  Perbankan  Syariah.  Tafaqquh:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dan  Ahwal Syahsiyah, 5(2), 59-74.
Puspitasari, N. (2015). Hybrid Contract and Funds Efficiency Management of Islamic General  Insurance  Company  (Study  In  Indonesia).  Procedia  -  Social  and Behavioral Sciences, 211.
Rachmawaty, R., Pandaya, K., Mohammad Al Azab, A. (2019). The Implementation of Wakalah  Contract  by  Multifinance  Companies  in  Indonesia.  International Journal of Islamic Economics, 1(1), 79–90.
Rafiqi,  Y.  (2016).  Al-Dhawābith  Al-Fiqhiyyah  Yang  Berkaitan  Dengan  Jual  Beli.  Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 4(7), 377–386.
Rizal,  R.  (2015).  Implementasi  Wakalah  pada  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah.
Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1), 125-139.
https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1275
Rizvi, S. A. R., Narayan, P. K., Sakti, A., & Syarifuddin, F. (2020). Role of Islamic banks in Indonesian banking industry: an empirical exploration. Pacific Basin Finance Journal, 62(February), Article 101117.
Romli,  M.  (2019).  Ushul  Fiqh  Sebagai  Kerangka  Berpikir  Dalam  Istinbath  Hukum Ekonomi Islam. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 1(2), 158– 164. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v1i2.53
Royani. (2015). Muamalah maliyah dalam perspektif gender.  Muwazah: Jurnal Kajian Gender, 7(1), 75–82.
Toyyibi,  A.  M.  (2019).  Implementasi  Hawalah  Pada  Pembiayaan  Bermasalah  Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Bmt Sidogiri Kcp  Omben  Tahun  Buku  2018.  Profit:  Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan  Perbankan Syariah, 3(2), 38–50. https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.871