DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i1 Received: 11 Desember 2021, Revised: 9 Januari 2022, Publish: 30 Januari 2022

## FAKTOR YANG MENPENGARUHI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM: SISTEM PENDIDIKAN, PENGELOLA PENDIDIKAN DAN TENAGA PENDIDIKAN
Muhamad Yusuf 1 , Hapzi Ali 2 , Kasful Anwar Us 3
1 Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sulthan Thaha Jambi, m.yusufjbi@gmail.com 2 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, hapzi@dsn.ubharajaya.ac.id 3 Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sulthan Thaha Jambi, kasfulanwarus@uinjambi.ac.id
Corresponding Author: Muhamad Yusuf 1
Abstrak: Salah satu tujuan manajemen organisasi adalah memberikan rasa aman dan kesatuan kepada  karyawan.  Sehingga  kinerja  bisa  lebih  efektif  terutama  saat  berkoordinasi  dengan berbagai depertemen. Begitu juga dalam pengelolaan pendidikandimaksudkan sebagai upaya peningkatan  kinerja  pegawai  melalui  sejumlah  kebijakan  yang  tepat.  Oleh  karena  itu, manajemen  pendidikan  dipengaruhi  oleh  system  pendidikan  yang  berkembang,  manajemen pendidikan  dan  tenaga  kependidikan  yang  melaksanakan  manajemen.  Hasil  penelitian menemukan bahwa 1) Sistem Pendidikan Islam berpengaruh terhadap Manajemen Pendidikan Islam, 2) Pengelolaan Pendidikan berpengaruh terhadap Manajemen Pendidikan Islam dan 3) Tenaga Kependidikan berpengaruh terhadap Manajemen Pendidikan Islam.
Kata Kunci: Manajemen Pendidikan Islam, Sistem Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Manajemen  adalah  suatu  proses  kegiatan  usaha  mencapai  tujuan  tertentu  melalui kerjasama  dengan  orang  lain.  Meskipun  cenderung  mengarah  pada  fokus  tertentu,  para  ahli masih  berbeda  pandangan  dalam  mendefenisikan  manajemen.  Manajemen  sering  diartikan sebagai seni, ilmu, sistem, proses, dan fungsi (Hasibuan, 2004). Manajemen dipandang sebagai pengetahuan  yang secara sistematik berusaha memahami sesuatu  tentang  mengapa dan bagi mana  dapat  membangun  kerja  sama  antara  satu  dengan  yang  lain.  Manajemen  adalah  seni memperoleh  hasil  melalui  berbagai  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  lain.    Manajemen merupakan  ilmu  untuk  melakukan  perencanaan,  pengorganisasi,  penggerakan  dan pengawasan/supervisi  organisasi.  Hal  ini  dilakukan  agar  organisasi  bisa  menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi.
Manajemen adalah suatu proses sosial yang direncanakan untuk menjamin, partisipasi dan keterlibatan sejumlah orang dalam mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang ditetapkan secara  efektif.  Manajemen  mengandung  unsur  pembimbingan,  pengarahan  dan  pengelolaan sekelompok orang terhadap pencapaian sasaran umum. Salah satu tujuan
adanya manajemen organisasi adalah  untuk  memberikan  rasa  aman  dan  kesatuan  kepada karyawan. Sehingga dalam kinerjanya dapat lebih efektif terutama saat melakukan koordinasi ke berbagai departemen. Demikian juga dalam manajemen pendidikan, dimaksudkan sebagai usaha meningkatkan kinerja karyawan melalui sejumlah kebijakan yang tepat.  Maka  dari  itu,  manajemen  pendidikan  dipengaruhi  sistem  pendidikan  berkembang, pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidikan yang melaksanakan manajemen.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang akan dirumuskan masalah yang akan di bahas pada artikel literature review agar lebih fokus pada kajian pustaka dan hasil serta pembahasan nanti, yaitu:
1. Apakah  sistem  pendidikan  memiliki  hubungan  dan  berpengaruh  terhadap  Manajemen Pendidikan Islam?
2. Apakah pengelolaan pendidikan memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap Manajemen Pendidikan Islam?
3. Apakah  tenaga  kependidikan  memiliki  hubungan  dan  berpengaruh  terhadap  manajemen Pendidikan Islam?

## KAJIAN TEORI

## Manajemen Pendidikan Islam
Pendidikan  yang  bermutu  dapat  terwujud  dengan  melibatkan  seluruh  komponen pendidikan,  karena  pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  bersama.  Pemahaman  dan komitmen  yang  sama  antara  guru,  orangtua  dan  masyarakat  dalam  pendidikan  sangat diperlukan  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  serta  harus  disederhanakan  dalam  bentuk pola  berpikir  kesisteman  ( Sistematic  Thinking) . Social  Support merupakan  bentuk  wujud kepedulian  dari  lingkungan  sekitar  baik  berupa  dukungan  dalam  peningkatan  mutu  dan kualitas pendidikan yang komplek (Iryani et al., 2021).
Pengertian berpikir sistemik dalam konteks tulisan ini harus ditulis di antara dua tanda petik.  Alasannya  adalah  pengertian  ini  tidak  didasarkan  pada  pengetahuan  refrensial  dan kebenaran  koherensi,  melainkan  didasarkan  pada  hasil  berpikir  sistemik  itu  sendiri  yang bersifat logis-personal (gagasan) yang ditawarkan kepada siapapun yang sempat mendengar pidato  dan/atau membaca  tulisan  ini sebagai proposisi untuk diuji logika dan hipotesis untuk diuji   fakta.Secara visual perbandingan cara berpikir taksonomik dan sistemik (Asrifan, 2021).

## Aplikasi Hasil Berpikir Sistemik
Pengambilan keputusan, sistemik, proses berpikir, asimilasi, akomodasi. Pengembangan  proses  berpikir  mahasiswa  dalam  Sebuah  pembelajaran  telah  menggeser kegiatan pembelajaran yang hanya berfokus dalam mencari solusi masalah ke penciptaan suatu sistem  yang  dapat  digeneralisasikan  dan  dapat  diimplementasikan  kembali.  Pengembangan proses berpikir mahasiswa tentang sekumpulan  data mempunyai  peran  yang sangat penting dalam  pengajaran  dan  pembelajaran  tentang  pengantar  statistika,  terutama  penekanan  pada masalah problem posing, pembuatan data dan mengintepretasikan, menguantifikasi informasi kualitatif, dan representasi serta mengomunikasikan hasil (Djunaidi, 2020).

## Sistem Pendidikan
Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti  tempat,  benda  dan  orang-orang  yang  betul-betul  ada  dan  terjadi  (Baridwan,  2015). Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang  berinteraksi  untuk  mencapai  suatu  tujuan.Sebagian  besar  sistem  terdiridari  subsistem
yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar (Romney & Steinbart, 2015). Sistem adalah  salah  satu  pendekatan  yang  diperlukan  agar  manusia  dapat  memandang  persoalan- persoalan  dunia  ini  dengan  lebih  menyeluruh  dan  dengan  demikian  pengambilan  keputusan dan  pilihan  aksi  dapat  dibuat  lebih  terarah  kepada  sumber-sumber  persoalan  yang  akan mengubah sistem secara efektif (Hidayatno, 2016)(Armawati et al., 2021).
Jiwa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 adalah pemberian sebagai wewenang kepada  daerah  untuk  menyelenggarakan  pendidikan,  dan  hal  ini  mendapat  wadahnya  dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1974 mengenai pemerintahan di daerah yang menjurus kepada pemberian otonomi kepada daerah. keputusan politik untuk memberi otonomi kepada daerah mendorong pula oleh tuntutan pembangunan nasional yang semakin meningkat dan semakin kompleks sehingga meminta penanganan yang lebih efisien serta mengikutsertakan masyarakat sedapat-dapatnya mengambil keputusan, dalam merencanakan, melaksanakan dan beranggung jawab atas pembangunan di daerahnya. Sebaliknya jiwa Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 cenderung ke arah  pendekatan manajemen  yang sentralistik. Hal  ini mudah dimengeri karena  Peraturan  Pemerintah  tersebut  keluar  dari  UU  Nomor  2  Tahun  1989  tentang  sistem pendidikan Nasional sebagai suatu sistem tentunya ia harus efektif. Secara teknis, sistem itu haruslah  efisien  agar  keluaran  dari  sistem  itu  bermutu  tinggi.  Dengan  sendirinya  Peraturan Pemerintah  yang mengatur pelaksanaan sistem itu haruslah bersifa teknis (Tilaar, 2004:  31- 32).
Pemberlakuan  Undang-Undang  No  22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah menuntut  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  wawasan  demokrasi  dalam  penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah ditegaskan bahwa sistem pendidikan nasional  yang  bersifat  sentralisasi  selama  ini  mendorong  terjadinya  demoktratisasi  dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Sebab sistem pendidikan yang sentralistis diakui kurang bisa mengakomodasi keberagaman daerah, keberagaman sekolah, serta keberagaman peserta  didik,  bahkan  cenderung  mematikan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengembangan pendidikan (Hasbullah, 2006: 1).
Pemberlakuan  otonomi  daerah  membawa  implikasi  terhadap  perubahan  dalam penyelenggaraan pendidikan, yang salah satunya adalah berkurangnya peran pemerintah pusat dalam  pengelolaan  pendidikan.  Disadari  bahwa  pemberian  porsi  yang  lebih  besar  kepada daerah  untuk  melaksanakan  pembangunan  di  bidang  pendidikan,  membawa  sejumlah implikasi, seperti bidang administrasi, kelembagaan, keuangan, perencanaan dan sebagainya. Oleh  karena  itu,  kesiapan  daerah  untuk  dapat  menjalankan  peran  yang  lebih  besar  menjadi sentral  dalam  pelaksanaan  disentralisasi  pendidikan  (Hasbullah,  2006:  2).  Upaya  ini merupakan bentuk dekontrasi wewenang yang semula berada di pusat kembali ke daerah.
Dalam  kontek  penyelenggaraan  disentralisasi  di  bidang  pendidikan  terdapat  banyak persoalan muncul, karena pelaksanaan sentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya  yang pada dasarnya terkonsentrasi pada tingkat kabupaten dan kota,  desentralisasi  pendidikan  justru  tidak  hanya  terhenti  pada  tingkat  kabupaten  dan  kota tetapi  lebih  jauh  yaitu  sampai  pada  tingkat  sekolah.  Dalam  upaya  memaksimalisasi penyelenggaraan  desentralisasi  pendidikan  tersebut,  sekarang  di  kembangkan  konsep Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS),  yang  berupaya  meningkatkan  peran  sekolah  dan masyarakat  sekitar  ( stakeholder )  dalam  pengelolaan  pendidikan,  sehingga  penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih baik dan mutu lulusan semakin bisa di tingkatkan. MBS memberikan kekuasaan  dan  kebebasan  yang  besar  pada  sekolah.  Disertai  seperangkat  tanggung  jawab. Dengan  adanya  pengalihan  kewenangan  pengambilan  keputusan  kelevel  sekolah,  maka sekolah  diharapkan  lebih  mandiri  dan  mampu  menentukan  arah  pengembangan  yang  sesuai dengan kondisi dan tuntunan lingkungan masyarakatnya, atau dengan kata lain, sekolah harus mampu  mengembangkan  program  yang  relevan  dengan  kebutuhan  masyarakat  (Hasbullah, 2006: 3-4).
Otonomi  di  bidang  pendidikan  hendaknya  tidak  hanya  diartikan  sebagai  pemberian kewenagan daerah untuk mengelola pendidikan dan sekolah, tetapi juga harus diartikan untuk mengurus kegiatan proses  pengelolaan pendidikan di  sekolah dalam upaya mengoptimalkan hasil pembelajaran (Hasbullah, 2006: 4). Prakteknya, untuk tingkat satuan pendidikan saat ini, pusat  Kurikulum  Balitbang  Depdiknas  telah  menyusun  perangkat  Kurikulum  secara berkelanjutan  disempurnakan  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  nasional.  Keterbatasan pemerintah dalam pengadaan sarana pembelajaran, menyebabkan dukungan  serta partisipasi masyarakat  menjadi  semakin  penting,  terutama  masyarakat  yang  terkait  langsung  dengan sekolah  yang  bersangkutan.  Pendidikan  sebagai  lembaga  sosial  akan  semakin  lancar  dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya, serta memperoleh simpati dari masyarakat, jika dapat menjalin  hubungan  yang  akrab  dan  serasi  dengan    masyarakat,  melalui  manajemen pengembangan hubungan sekolah dengan masyarakat (Mulyasa, 2005: 165). Inilah wujud dari dekonstrasi  akibat  kebijakan  desentralisasi  yang  mulai  dijalakan  pemerintah  di  bidang pendidikan.
Otonomi  daerah  salah  satu  bentuk  disentralisasi  pemerintahan,  pada  hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhannya, yaitu upaya untuk lebih mendekati  tujuan-tujuan  penyeelenggaraan  pemerintah  untuk  mewujudkan  cita-cita masyarakat  yang  lebih  baik,  suatu  masyarakat  yang  lebih  adil  dan  lebih  sejahtera. Desentralisasi  diartikan  sebagai  penyerahan  wewenang  pemerintah  kepada  daerah  otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 32 Tahun 2004).
Penyempurnaan  sistem  pendidikan  menitikberatkan  pada: pertama ,  pelaksanaan otonomi  pengelolaan  pendidikan, kedua ,  pelaksanaan  wajib  belajar  sembilan  tahun, ketiga , pengembangan  dan  pelaksanaan  kurikulum  yang  menekankan  pada  kompetensi, keempat , penyelenggaraan sistem pendidikan yang terbuka, kelima peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan, keenam ,  peyediaan  sarana  pendidikan  yang  memadai, ketujuh ,  pembiayaan pendidikan  yang  berkeadilan,  kedelapan,  pemerdayaan  peran  masyaraklat,  kesembilan, pengawasan  evaluasi,  dan  kreditasi  pendidikan,  (Direktorat  Menegah  Umum  Depdiknas, 2003).
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewengan Provinsi sebagai daerah otonom, pada kelompok bidang pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa kewenangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Penerapan  standar  kompetensi  siswa  dan  warga  belajar,  serta  pengaturan  kurukulumn nasional dan penilain hasil belajar nasional serta pedoman pelaksanaannya.
b. Penetapan standar materi pelajan pokok.
c. Penetapan persyaratan  perolehan dan penggunaan gelar akademik.
d. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
e. Penentapan  persyasratan  pennerimaan,  perpindahan,  sertifikasi  siswa,  warga  belajar  dan mahasiswa.
f. Penetapan  kalender  pendidikan  dan  jumlah  belajar  efektif  setiap  tahun  bagi  pendidikan dasar, menengah, dan diluar sekolah (Hasbullah, 2006: 12-13).
Kewenangan pemerintah provinsi dalam otonomi pendidikan/sekolah meliputi:
a. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan/atau tidak mampu.
b. Penyediaan  bantuan  pengadaan  buku  pelajaran  pokok/modul  pendidikan  untuk  taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan  menegah, dan pendidikan luar sekolah.
c. Mendukung membantu/penyelenggaraan pendidikan tinggi  selain pengaturan kurikulum, akreditasi,dan pengangkatan  tenaga akademis.
d. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
e. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/ atau penataran guru.
f. Penyelenggaraan  museum  provinsi,  suaka  peninggalan  sejarah,  kepurbakalaan,  kajian sejarah dan nilai tradisional, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah (Hasbullah, 2006: 13-14).

## Pengelola Pendidikan
Pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya didalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan  pendidikan.  Minimal  tiga  dimensi  penting  didalam  konsep  pengelolaan. Dimensi pertama , dalam pengelolaan terjadi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pengelola (Pemimpin, kepala, komandan dsb).
Dimensi  ini  menunjukkan  betapa  pentingnya  kemampuan  dan  keteramplan  khusus yang  perlu  dimiliki  oleh  pengelola  untuk  melakukan  hubungan  kemanusiaan  dan  untuk mempengaruhi  orang  lain  baik  melalui  hubungan  perorangan  maupun  melalui  hubungan kelompok. Dimensi kedua , menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang lain itu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan dimensi ketiga , pengelolaan itu  dilakukan  dalam  organisasi,  sehingga  tujuan  organisasi  dicapai  melalui  kegiatan  yang dilakukan bersam orang lain baik perorangan maupun kelompok (Afifuddin dan Sukito, 2008).
Pengelolaan Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam  menjalankan  proses  atau  aktivitas  pendidikan  di  unit  organisasi  yang  dikelola. Ketercapaian tujuan Pendidikan di setiap unit Pendidikan tidak terlepas dari kajian teori dan penerapan pengelolaan pendidikan.

## Tenaga Pendidikan
Tenaga  pendidikan  terdiri  dari  tenaga  pendidik  dan  tenaga  kependidikan.  Tenaga pendidik  dan  tenaga  kependidikan  merupakan  sebutan  untuk  anggota  masyarakat  yang mengabdikan  diri  serta  diangkat  untuk  menunjang  Penyelenggaraan  Pendidikan  di  berbagai jenjangnya.  Tenaga  kependidikan  bertugas  melaksanakan  administrasi,  pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan  proses  pembelajaran,  menilai  hasil  pembelajaran,  melakukan  pembimbingan dan  pelatihan,  serta  melakukan  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  (UU  No.  20 Tahun 2003).
Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
e. Kesempatan  untuk  menggunakan  sarana,  prasarana,  dan  fasilitas  pendidikan  untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
a. Menciptakan  suasana  pendidikan  yang  bermakna,  menyenangkan,  kreatif,  dinamis,  dan dialogis;
b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya (UU No. 20 Tahun 2003).
Pendidik dan tenaga kependidikan dapat  bekerja  secara lintas daerah. Pengangkatan, penempatan,  dan  penyebaran  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  diatur  oleh  lembaga  yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan  untuk  menjamin  terselenggaranya  pendidikan  yang  bermutu.  Pendidik  harus memiliki  kualifikasi  minimum  dan  sertifikasi  sesuai  dengan  jenjang  kewenangan  mengajar, sehat  jasmani  dan rohani, serta memiliki  kemampuan untuk  mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

## METODE PENELITIAN
Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan studi literature atau  Library  Research.  Mengkaji  Buku-buku  literature  sesuai  dengan  teori  yang  di  bahas khusunya di lingkup Manajemen Pendidikan Islam Disamping itu menganalisis artikel_artikel ilmiah yang bereputasi dan juga artikel ilmiah dari jurnal yang belum bereputasi. Semua artikel ilmiah yang di citasi bersumber dari Mendeley dan Scholar Google.
Dalam  penelitian  kualitatif,  kajian  pustaka  harus  digunakan  secara  konsisten  dengan asumsi-asumsi  metodologis.  Artinya  harus  digunakan  secara  induktif  sehingga  tidak mengarahkan  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peneliti.  Salah  satu  alasan  utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali &  Limakrisna,  2013).  Selanjutnya  dibahas  secara  mendalam  pada  bagian  yang  berjudul” Pustaka Terkait” (Related Literature) atau Kajian pustaka( “Review of Literature”), sebagai dasar perumusan hipotesis dan selanjutnya akan menjadi dasar untuk melakukan perbandingan dengan hasil atau temuan-temuan yang terungkap dalam penelitian, (Ali & Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sistem  Pendidikan  Memiliki  Hubungan  dan  Berpengaruh  Terhadap  Manajemen Pendidikan Islam
Lembaga  pendidikan  sebagai  bentuk  institusi  yang  memadukan  semua  kepentingan melalui  penetapan  konsensus  tentang  tujuan  utama  organisasi  maka  selayaknyaseorang pimpinan  menerapkan  tipe-tipe  atau  gaya  kepemimpinan  yang  disesuaikan  dengan  situasi kondisi ; demikian pula dalam mengaplikasikan model manajemennya. Namun tentunya lebih mengutamakan sistem manajerial yang bersifat manusiawi.Karena dalam lembaga pendidikan, manusia adalah objek kajian utama. Eksistensi manusia bukan hanya ikut serta membangun sistem pendidikan yang baik, tetapi lebih dari itu, manusia menciptakan dan menentukan sistem pendidikan yang terpadu. (Farikhah, 2015).
Sistem  manajemen  pendidikan  yang  sentralistik  dimana  kewenangan  dalam  bidang pendidikan  semuanya  dari  pusat.  Kelemahannya,  karena  mengabaikan  keragaman  sesuai dengan  relitaskondisi  ekonomi,  budaya  masyarakat  Indonesia  di  berbagai  daerah,  dan mengabaikan  proses  pembelajaran  yang  efektif  dan  mampu  menjangkau  seluruh  ranah  dan potensi anak didik. Seiring dengan perubahan kebijakan otonomi daerah, khususnya otonomi pendidikan, maka terjadi dekonsentrasi kewenangan, dari pusat, semuanya kembali ke sekolah.
Desentralisasi  pendidikan  pada  hakekatnya  merupakan  pengakuan  bahwa  proses pendidikan  tidak  akan  berjalan  dengan  baik  kalau  semuanya  dikontrol  dari  pusat.  Pelaku pendidikan  di  tingkat  bawah  akan  mempunyai  peran  yang  lebih  besar.  Keadaan  ini  akan mendorong kerativitas dan improvisasi dalam melakanakan pendidikan, sehingga akan terdapat usaha yang terus menerus meningkatkan kualitas pendidikan.

## Pengelolaan  Pendidikan  Memiliki  Hubungan  dan  Berpengaruh  Terhadap  Manajemen Pendidikan Islam
“Wajah dan Perilaku” Pendidikan Islam di Indonesia harus mereformasi diri sejalan dengan globalisasi atau modernisme. Hal tersebut ditengarai oleh tiga faktor penting: Pertama, sosial  demand,  permintaan  masyarakat  Indonesia  yang  sedang  dalam  “menghadapi  krisis”. Kedua,  man  power  (ketenagakerjaan),  output  pendidikan  belum  dapat  diserap  oleh  peluang kerja  yang tersedia. Ketiga, pamantapan ideologi, bagaimana membangun bangsa  Indonesia yang  religius,  toleran  dan  fungsional.  Agar  supaya  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  dapat menyelam  dalam  tantangan  globalisasi,  maka  sistem  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  perlu dirumuskan  kembali  (rekonstruksi)  berdasarkan  tantangan  kecenderungan  global;  tantangan kecenderungan  regional  (nasional);  tantangan  internal  sistem  pendidikan  nasional,  meliputi: Kurikulum  dan  program  pendidikan,  Guru  dan  tenaga  kependidikan,  Persoalan  pendidikan hubungannya dengan pendidikan tinggi. (Tidjani, 2017)

## Tenaga  Kependidikan  Memiliki  Hubungan  dan  Berpengaruh  Terhadap  Manajemen Pendidikan Islam
Tenaga  pendidik  sebagai  salah  satu  komponen  dalam  kegiatan  Belajar  Mengajar (KBM),  memiliki  kompetensi  yang  sangat  menentukan  keberhasilan  pembelajaran,  karena fungsi  utama  guru  ialah  merancang,  mengelola,  melaksanakan,  dan  mengevaluasi pembelajaran.  Pada  hakikatnya  penyelenggaraan  dan  keberhasilan  proses  pendidikan  pada semua  jenjang  pendidikan  ditentukan  oleh  faktor  tenaga  pendidik,  di  samping  perlunya unsurunsur penunjang yang lain (Getteng, 2012: 2).
Keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan erat kaitannya dengan profesionalisme tenaga  pendidik  dan  tenaga  kependidikan.  Posisi  strategis  ini  tidak  bisa  digantikan  oleh teknologi secanggih apapun, karena keberadaan teknologi canggih tetap membutuhkan tenaga pendidik  dalam  mengoperasionalkannya.  Di  tangan  pendidik  yang  profesional,  fasilitas  dan sarana  yang  kurang  memadai  bisa  diatasi  dan  ditutupi,  tetapi  sebaliknya  di  tangan  pendidik yang  kurang  profesional,  maka  sarana  dan  fasilitas  yang  mencukupi  tidak  mampu dimanfaatkan  dengan  baik  sehingga  berdampak  pada  prestasi  belajar  siswa  yang  tidak meningkat. Jadi singkatnya betapa baiknya teknologi dan kurikulum yang disusun, namun pada akhirnya  keberhasilan  pendidikan  sangat  ditentukan  oleh  tenaga  pendidik  yang  profesional. Oleh dasar pertimbangan di  atas, maka upaya perbaikan apapun  yang dilakukan, tidak akan memberikan  sumbangan  yang  signifikan  tanpa  menyentuh  tenaga  pendidik  pada  lembaga pendidikan formal (Samsuardi, 2014: 131).

## CONCEPTUAL FRAMEWORK
Berdasarkan rumusan masalah penulisan artikel ini dan kajian studi literature review baik dari buku dan artikel yang relevan, maka di perolah Kerangka artikel ini seperti di bawah ini.

## FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI Y: X1, X2, dan X3

## Figure 1: Conceptual Framework
Berdasarkan Kajian teori dan review hasil dari artikel yang relevan serta gambar dari conceptual  framework,  maka:  sistem  pendidikan,  pengelolaan  pendidikan  dan  tenaga pendidikan berpengaruh terhadap lembaga Pendidikan Islam Artikel ini membahas faktor yang mempengaruhi Sistem Pendidikan Islam, yaitu sistem pendidikan, pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidikan. Selain dari 3 faktor ini  yang  mempengaruhi  Lembaga Pendidikan  Islam masih  banyak  faktor  lain  lagi  berdasar  riset  sebelumnya  di  antaranya  adalah:  1)  Sistem Informasi: (Sari & Ali, 2019), (Shobirin & Hapzi Ali, 2019), (Ashshidiqy & Ali, 2019), (Djojo & Ali, 2012), (Desfiandi, Desfiandi, et al., 2017); 2) Perencanaan: (Ashshidiqy & Ali, 2019), (Ali et al., 2016), (Ali et al., 2016), (No et al., 2017); 3) Organisasi:(Sari & Ali, 2019), (Brata, Husani, Hapzi, 2017), (Limakrisna et al., 2016), (Desfiandi, Fionita, et al., 2017), (Harini et al., 2020), (Riyanto et  al., 2017), (Sulaeman et al., 2019), (Ali, 1926), (Masydzulhak et al., 2016), (Widodo  et  al.,  2017), (Silitonga et  al.,  2017), (Rivai et  al.,  2017), (Prayetno  & Ali, 2017); 3) Pelaksanaan: (Rachman & Ali, 2016), (Ansori & Ali, 2017), (Rachman & Ali, 2016), (Sulaeman  et  al.,  2019),  (No  et  al.,  2017),  (Agussalim  et  al.,  2020);  4) Kepemimpinan:(Limakrisna et al., 2016), (Bastari et al., 2020), (Anwar et al., 2020), (Ali et al.,  2016),  (Djoko  Setyo  Widodo,  P.  Eddy  Sanusi  Silitonga,  2017),  (Chauhan  et  al.,  2019), (Elmi et al., 2016). 5) Lingkungan: (Mulyani et al., 2020), (Ali & Sardjijo, 2017),  (Riyanto, Sutrisno, et al., 2017)

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  rumusan  artikel  dan  pembahasan  maka  dapat  di  di  rumuskan  hipotesis untuk riset selanjutnya:
1. Sistem Pendidikan Islam berpengaruh kepada lembaga pendidikan Islam.
2. Pengelolaan Pendidikan Berpengaruhi kepada Lembaga Pendidikan Islam.
3. Tenaga Pendidikan berpengaruh terhadap Lembaga Pendidikan Islam.

## Saran
Berdasarkan  Kesimpulan  di  atas,  maka  saran  pada  artikel  ini  adalah  bahwa  masih banyak factor lain yang mempengaruhi Sistem Pendidikan Islam, selain dari sitem pendidikan,
Sistem
Pendidikan (X1) Pengelolaan Pendidikan (X2) Tenaga Pendidikan
(X3)
Manajemen Pendidikan Islam (Y)
pengelolaan  pendidikan,  dan  tenaga  pendidikan  pada  semua  tipe  dan  level  organisasi  atau Pendidikan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor- faktor lain apa saja yang dapat memepengaruhi Sistem Pendidikan Islam selain yang varibel yang di teliti pada arikel ini

## DAFTAR RUJUKAN
Afifuddin  dan  M.  Sobry  Sukito, Pengelolaan  Pendidikan:  Teori  dan  Praktek ,  Cetakan:  1 Bandung: Prospect, 2008.
Armawati,  A.,  Imron  Rosadi,  K.,  &  Author,  C.  (2021).  Faktor  Yang  Mempengaruhi Manajemen  Lembaga  Pendidikan  Islam:  Sistem  Pendanaan.  Jurnal  Ilmu  Manajemen Terapan, 2(3).
Asrifan,  A.  (2021). Aplikasi  Dan  Implikasi  Berpikir  Sistemik  (Systemic  Thinking)  Dalam Kehidupan . Djunaidi,  A.  (2020). Proses  berpikir  sistemik  mahasiswa  dalam  memecahkan  masalah pengambilan keputusan . Universitas Negeri Malang.
E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005. Farikhah, S. (2015). Lembaga pendidikan 2015. HAR  Tilaar, Manajemen  Pendidikan  Nasional:  Kajian  Pendidikan  Masa  Depan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
Iryani, E., Ali, H., & Rosyadi, K. I. (2021). Berfikir Kesisteman Dalam Social Support: Ta’awun Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam Di Mas Al- Ihsaniyah Sarang Burung Muaro Jambi. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 2 (1), 413–425.
Lias  Hasibuan, Melejit  Mutu  Pendidikan:  Refleksi,  Relevansi  dan  Rekonstruksi  Kurikulum, Jambi: Sapa Project, 2004.
Limakrisna, N., Noor, Z. Z., & Ali, H. (2016). Model of employee performance: The empirical study  at  civil  servants  in  government  of  west  java  province .  International  Journal  of Economic Research.
Samsuardi. Menajemen  Pengembangan  Sumber  Daya  Guru  Pada  Lembaga  Pendidikan Madrasah . Jurnal. Ar-Raniry. Pioner Pendidikan. Vol. 2, No. 1. 2014.
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.