Sistem Pemerintahan Tigo Tali Sepilin, Tungku Tigo Sejerang:

## Pendidikan Politik Karakter dari Adat dan Budaya Lokal JAFAR AHMAD

## STAIN KERINCI

## Pendahuluan
Masa  Reformasi  sebagai  penanda  runtuhnya  kekuasaan  Soeharto  yang  dibangun selama  32  tahun  pada  tahun  1998  mengakibatkan  runtuhnya  sistem  politik,  sosial, ekonomi, agama, bahkan budaya  yang terbangun melalui usaha sadar maupun tidak sadar dalam rentang waktu 1966 – 1998 tersebut. Namun, di sisi lain, runtuhnya rezim Soeharto, justeru membangunkan sistem lama yang telah tenggelam, tepatnya, ditenggelamkan oleh pemerintahan Orde Baru. Budaya lokal yang telah hidup pada masa revolusi dan berlanjut sampai  1959,  kemudian  mulai  hilang  dan  memudar  menyusul  Dekrit  Presiden  Soekarno 1959,  yang  menyatakan  sistem  pemeritahan  Indonesia  menjadi  Sistem  Demokrasi Terpimpin,  dan  Soekarno  yang  menjadi  satu-satunya  pemimpin  pada  Era  itu. 1 Pemerintah yang otoriter ini menjadikan Soekarno sebagai satu-satunya pengambil kebijakan tertinggi, dan  belakangan  terlihat  pula  semakin  otoriter.Selain  nilai  demokrasi  yang  mulai  hilang, budaya  lokalpun  hilang.Pada  era  Demokrasi  terpimpin  ini,  menurut  Anies  Baswedan, mengangkat  nilai-nilai  lokal  justeru  dianggap  sebagai  perlawanan  kepada  pemerintah pusat,  Jakarta. 2 Aspirasi  lokal  dikesampingkan  karena  dianggap  tidak  nasionalis  dan berlawanan  dengan  gagasan  persatuan.Dinamika  politik  lokal  menjadi  terpendam  karena sering  diintervensi  oleh  pusat.  Tradisi  dan  budaya  lokal  menjadi  terabaikan  karena penyeragaman  simbol  budaya  dan  tradisi  secara  nasional,  yang  biasanya  dilakukan  atas nama persatuan dan kesatuan bangsa. Singkatnya, semangat nasionalisme yang tinggi dan dikombinasikan  dengan  kemauan  penguasa  politik  di  Jakarta  untuk  mengontol  seluruh
1 Prof. Dr. Miftah Thoha, MPA, Birokrasi dan Politik di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 95
2 Henk Sculte Nordholt dan Gerry van Klinken (editor), Politik Lokal di Indonesia , Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hal. x
wilayah  Indonesia,  membuat  dinamika  ditingkat  lokal  jadi  terkubur  dan  luput  dari perhatian.
Era  Demokrasi  Terpimpin  yang  membuat  penyeragaman  nilai  untuk  seluruh  wilayah di  Indonesia,  dilanjutkan  dengan  sukses  pada  Era  Orde  baru.  Irmawati  Sagala, menyebutkan  bahwa  UU  RI  no.  5  tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa  melakukan penyeragaman  bentuk  pemerintahan  terkecil.  Meskipun  undang-undang  ini  masih mengakui hukum adat, namun pengakuan tersebut hanya formalitas saja, sebab yang diakui dan  dilaksanakan  pemerintahan  adalah  bentuk  pemerintahan  model  desa  dengan  segala perangkatnya. 3 Sistem kekuasaan sampai tingkat desa diputuskan secara hirarkis.Pengalaman  yang  penulis  temukan  di  lapangan  ketika  pemerintahan  Orde  Baru masih berkuasa, terasa betul hegemoni birokrasi pada semua keputusan yang ada di setiap desa.Keputusan  adat  hampir  tidak  menjadi  pertimbangan,  semua  hal  yang  berhubungan dengan wilayah dan kepemilikan tanah, semuanya melalui mekanisme formal. 4
Soerjono  Soekanto,  seorang  sosiolog  menyebutkan  bahwa  masyarakat  adat  di Indonesia adalah masyarakat yang sudah memiliki sistem kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup  mandiri,  memiliki  sistem  hukum  yang  sudah  dijalankan  dengan  baik,  sistem administrasi, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. 5
Masyarakat adat memiliki kesatuan hukum antar komunitas mereka, maka masyarakat adat adalah masyarakat komunal, menerima nilai  yang sama dan juga menolak nilai  yang berbeda  dengan  keyakinan  dan  kepercayaan  komunitasnya.  Mereka  hidup  secara  mandiri dan  biasanya  terhubung  secara  langsung  dengan  penguasa  tertinggi.Hal  ini  bisa  terjadi, karena  wilayah  kekuasaan  hukum  adat  secara  geografis  tidak  terlalu  luas,  dan  dari  segi jumlah  komunitasnya  juga  tidak  terlalu  banyak.Keputusan  penting  diambil  langsung  dan terkomunikasi secara baik dengan kelompok komunitasnya.
3 Irmawati Sagala, Peluang dan Tantangan Reinvensi Model Pemerintahan Adat Tigo Tali Sepilin Di Provinsi Jambi Pasca Reformasi, Makalah Proceedinf The First International Conference on Jambi Studies: History, Art and Cultute, Religion and Social Change, Jambi: Seloko Jurnal Budaya jambi, Disbudpar Prov. Jambi, Dewan Kesenian Jambi, 2014. Hal. 291
4 Hal ini terlihat misalnya di Kerinci, ada tanah yang disengketakan, namun karena ada salah satu pihak memiliki hubungan yang dekat dengan pegawai Agraria atau sekarang namanya diganti menjadi Badan Pertanahan Nasional, maka dengan sangat mudah sertifikat diterbitkan, dan secara serta merta keputusan itu menjadi keputusan final.
5 Soerjono Soekanto, Hukum Adat  Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 1986, hal. 108
Praktis  sejak  awal  1980an  sistem  pemerintahan  adat  di  Indonesia  tidak  berjalan lagi.Meskipun bukan menjadi faktor tunggal, perubahan sistem pemerintahan adat ini telah menyebabkan  pelaksanaan  hukum  adat  di  daerah-daerah  masyarakat  hukum  adat  juga mulai  memudar.Perubahan  ini  tentunya  juga  terasa  di  Jambi,  sebagai  daerah  yang  hidup dalam  lingkungan  adat  Melayu  Islam.  Modernisasi  yang  muncul  bersamaan  dengan  era Orde  Baru  menambah  kaburnya  nilai-nilai  lokal,  baik  norma  yang  berhubungan  dengan etika, maupun norma hukum. Misalnya pakaian telah berubah mengikuti tren internasional; perangkat  adat  tidak  lagi  memiliki  kemampuan  dalam  menerapkan  hukum-hukum  yang berhubungan  dengan  tindakan  asusila;  termasuk  dalam  hal  menetapkan  hukum  yang berhubungan dengan kepemilikan tanah.
Berkuasanya para birokrat pada Era Orde Baru menjadikan mereka sebagai kelas yang memiliki kemampuan lebih dari masyarakat lain, dan seringkali diminta untuk memangku jabatan adat  yang penting. Tanpa menyeragamkan, sebagian pemangku adat  yang berasal dari birokrat ini berpikir dengan pola birokrat, dan sangat teknis.
Maka,  usaha  untuk  mengembalikan  kejayaan  adat  Melayu  Islam  Jambi  masa  lampau yang  telah  memiliki  sistem  yang  cukup  baik  bagi  penataan  kehidupan  masyarakat, disamping  tidak  mudah  dari  sisi  struktur,  juga  tidak  mudah  dalam  mencari  sumber  daya manusia  yang  memiliki  kompetensi  tinggi  untuk  menghidupkan  kembali  hukum  adat tersebut.  Namun,  usaha  sesulit  apapun,  tentu  tetap  saja  ada  celah  atau  pintu  masuknya, sehingga adat lokal yang telah berjalan dalam waktu yang panjang dan telah menjadi salah satu model birokrasi penting pada masyarakat Jambi masa lalu. Salah satunya bisa dengan cara  memgembalikan  nilai  adat  yang  tertuang  dalam  sistem  pemerintahan Tigo  Tali Sepilin, Tungku Tigo Sejerangan. 6

## Konsep Pemerintahan Tigo Tali Sepilin, Tungku Tigo Sejerang: Konsep Kepemimpinan Masyarakat Melayu
Susunan  pemerintah  Melayu  Jambi  memiliki  hirarki, berjenjang  naik,  bertanggo turun , yakni 1) Sulthan, 2) Patih Dalam, dan 3) Patih Luar, tingkat kedua  jenang; ketiga
6 Makalah ini sebagian besar membahas tulisan Irmawati Sagala, Dosen pada jurusan Ilmu Politik Islam di IAIN STS Jambi, Makalah ini sendiri merupakan bagian dari tulisan yang terdapat dalam hasil seminar budaya Melayu Jambi pertama, Proceeding:TheFirst International Conference in Jambi Studies, Jambi, Seloko Jurnal Budaya, Pemprov Jambi, dan Dewan Kesenian Jambi, 2014, 288-311. Makalah ini membahas tentang pengembalian kekuasan adat sebagai bentuk pemerintahan di tingkat desa agar nilai budaya itu kembali menjadi pemegang kekuasan pemerintahan terkecil di tingkat desa.
Batin; keempat: Kampung; dan kelima adalah Luhak. Susunan ini disebutkan dalam seloko adat:  “ Alam  yang  berajo,  rantau  yang  berjenang,  negeri  yang  berbatin,  kampung  yang bertuo, dan luhak berpenghulu. 7
Pemerintah di tingkat desa dimusyawarahkan dalam rapat adat yang pesertanya terdiri dari unsur apa yang disebut dengan Benang Tigo Sepilin, Tungku Tiga Sejerangan , yaitu 1) Pejabat Pemerintahan Desa; 2) Pemangku Adat; 3) Pegawai Syarak. Tiga unsur inilah yang membuat  keputusan  penting  di  desa.Tokoh  yang  ditunjuk  atau  diminta  untuk  memimpin lembaga  tersebut  adalah  orang-orang  pilihan  yaitu  orang-orang  yang  memiliki  ilmu pengetahuan  dan  akhlak  yang  baik,  yang  memiliki  kemampuan  dalam  menyelesaikan masalah dan menjadi panutan masyarakat luas.
Penjelasan Tali  Tigo  Sepilin,  Tungku  Tigo  Sejerangan sebagai  berikut:  Pertama; pejabat  pemerintahan  desa.Saat  ini  kepemimpinan  desa  adalah  kepala  desa  yang  dipilih oleh masyarakat setempat. Dalam bertugas,  kepala desa dibantu oleh para perangkat desa, kepala  dusun,  dan  ketua  Rukun  Tetangga.  Peran  kepala  desa  dan  perangkat  menentukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dalam  komepetisi  pemilihan  kepala  desa  (Pilkades). 8 Pola  pemilihan  kepala  desa  yang masih bertahan sampai saat ini adalah budaya yang sudah sangat lama berlangsung di desa- desa.Ini  menandakan  bahwa  betapa  demokratisnya  hukum  adat  di  tanah  Melayu.Dengan pemilihan langsung seperti ini, legitimasi kepala sangat kuat.
Untuk  menjadi  kepala  desa,  tentu  memiliki  syarat  tertentu,  di  samping  pendidikan yang  baik  akhlah  dan  juga  tidak  kalah  pentingnya  adalah  memiliki  keterampilan  atau kemampuan  memimpin  .kedudukan  kepala  desa  dalam  beberapa  tempat  di  Jambi  juga sekaligus  dinobatkan  sebagai  pembina  adat,  maka  kepala  desa  dikenal  dalam  adat  “ kayu gadang  dalam  negeri,  batangnyo  tempat  bersandar,  daun  rimbun  tempat  berteduh,  yang becakap  dulu  sepatah  dan  bejalan  dulu  selangkah,  yang  makan  ngabisi  dan  mencincang mutus”.
7 Pahmi Sy, M.Si., Silang Budaya Islam Melayu Jambi: Dinamika Masyarakat Melayu Jambi, Ciputat: Pustakacompass, 2014, hal. 100
8 UU no 06 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa juga menyatakan bahwa kepala desa dipilih langsung, bisa dipilih sebanyak 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut. Masa jabatan kepala desa lebih panjang dari masa jabatan kepala daerah pada umumnya, yakni enam tahun.
Kepala  desa  danperangkatnya  menjadi  tumpuan  utama  bagi  masyarakat  desa  dalam mengatasi  persoalan  hidup,  dari  persoalan  pribadi  sampai  persoalan  umum.  Untuk  itu, maka  dalam  konsepsi  Jambi,  seorang  kepala  desa  harus  memiliki  keluasan  pikiran, keluasan  hati,  seperti  dalam  seloko  adat  bahwa  seorang  pemimpin  itu  harus  “ berbahasa dan berlaku arif bijaksana, halamannyo hendak lebar, tungku hendak cakah/ tahan, tahan takuk  baru  tumbuh  di  tepi  jalan,  tahan  ombak  baru  berumah  ditepi  pantai” serta  harus menghadapi  “ tibo  di  mato  jangan  dipicingkan,  tibo  diperut  jangan  dikempiskan” Kemudian pemimpin harus pula adil “jangan sebelah dipijak, sebelah ditating, betimbang samo  berat,  begantang  samo  penuh,  diuji  samo  merah”. Menjadi  pemimpin  juga  harus bisa  memanfaatkan  dan  menghargai  semua  orang “  yang  buto  tukang  tiup  lesung,  yang pekak  tukang  letus  bedil,  yang  lumpuh  tukang  menghalau  ayam,  yang  cerdik  tukang runding, yang elok pelantan dumeh, yang jelek pelantan gawe”
Dari  ungkapan  melayu  tersebut,  terlihat  konsepsi  mereka  tentang  kepemimpinan  dan tanggungjawab  dari  seorang  pemimpin.Dalam  konsep  Melayu,  seorang  pemimpin  harus memiliki beberapa karakter. Pertama, kemuliaan budi pekerti atau akhlak yang baik; kedua, siap  dan  telah  berkorban  untuk  orang  lain; ketiga, siap  menghadapi  segala  macam  resiko yang  akan  ditimbulkan  baik  kerena  perbuatan  masyarakat  maupun  juga  dampak  dari keputusan yang diambil; keempat, tidak lari dari masalah bahkan selalu siap menyelesaikan setiap  persoalan; kelima, seorang  pemimpin  harus  berdiri  di  tiap-tiap  kelompok  sehingga berguna bagi semuanya. Keyakinan akan pemimpin seperti ini, menjadikan Jambi sebagai salah satu wilayah yang masyarakatnya tidak terlalu kritis terhadap penguasa. Kemampuan menerima  orang  Jambi  terhadap  pengaruh  dan  bahkan  kepemimpinan  dari  luar  juga memberi  gambaran  bahwa  Jambi  adalah  salah  tempat  yang  kondusif  bagi  sebuah kekuasaan. 9
9 Dalam catatan Anthony Reid, Jambi dalam sejarahnya pada saat kedatangan Belanda menjadi salah satu daerah penyangga dan pelabuhan yang dijadikan Belanda untuk menempatkan pasukan, sumber pengiriman makanan. Lihat Sumatera Tempo Doeloe: Dari Marco Polo sampai Tan Malaka ( terjemahan dari judul asli: Anthony Reid, Witnesses to Sumatera. A Travellers’ Anhology, Depok: Komunitas Bambu, 2014, hal. 45,144,152,154,187,292,331. Dalam semua catatan yang dibuat oleh Reid, tergambar bahwa Jambi hanya dijadikan Belanda sebagai pagkalan, tempat berlabuh. Posisi Jambi yang relatif berada di tengah-tengah, bisa dimanfaat Belanda menjadi markas untuk bergerak ke arah utara, Medan dan Aceh, atau arah Selatan Palembang. Taufik Abdullah sebagaimana dikutip olehM Husnul Abid menyebutkan bahwa  Raja Jambi ketika itu (1615) menerima Belanda sebagai konsekwensi kekhawatiran serangan dari Palembag dan Johor. Bagi Belanda sendiri, yang ketika itu masuk dengan bendera VOC, Jambi menjadi penting posisisnya bagi
Kedua, Pemangku Adat. Pemangku adat adalah sekelompok orang yang berada dalam institusi  yang  diberi  nama  Lembaga  Adat.Mereka  yang  berada  dalam  lembaga  ini  adalah orang-orang  pilhan.Untuk  menjadi  Pemangku  Adat  harus  memiliki  syarat-syarat  tertentu, seperti  memiliki  pengetahuan  tentang  adat,  baik  itu  pengetahuan  tentang  hukum  adat, seloko adat 10 maupun pengetahuan kondisi osial budaya masyarakat setempat. Syarat lain yang  harus  dimiliki  yaitu  integritas  dan  akhlakulkarimah,  sebab  pemangk  adat  menjadi panutan  dalam  msyarakat,  Pemangku  adat  yang  tergabung  dalam  lemabga  adat  memiliki tugas  menggali,  mengembangkan,  mengelola  serta  memelihara  hal-hal  yang  berkaitan dengan adat. 11
Ketiga,Pegawai  Syara’. Pegawai  Syara’  (dibaca:syarak)  terdiri  dari  Imam,  Khatib, Bilal,  dan  Hakim Masjid  yang berfungsi  menjaga keputusan adat  agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pegawai Syara’  sering juga disebut alim ulama atau tuan guru, yang “ tahu  di  alif  lurus,  waw  yang  bengkok,  yang  tahu  halal  haram,  baik  dan  buruk”.
Masyarakat Jambi sejak dulu memegang ajaran Islam secara tegah seolah-olah antara adat dengan  agama  Islam  sebagaimana  tercetus  dalam  ungkapan  “ syara’  mengato,  adat memakai” . Masyarakat  Jambi sangat  tersinggung bila disebut tidak beradat,  sebab hal  itu sama artinya dengan tidak beragama.
Belanda, bukan karena Jambi merupakan pelabuhan penting bagi perdagangan, namun karena sebagai pelabuhan perantara saja, karena merica yang dibawa dari Minangkabau melewati Sungai Batanghari yang posisinya ada di Provinsi Jambi, kedua dalam konteks persaingan dagang antara Belanda dengan Portugis dan Inggris. Kedatangan ke Jambi tak bisa dipisahkan dari konteks itu, apalagi VOC ditolak menjalin hubungan dengan Kesultanan Banten, sementara malaka dikuasai oleh Portugis.Saat itu Belanda belum memiliki kekuasaan dimanapun.Namun, bagi Jambi sendiri kedatangan Belanda dijadikan sebagai sekutu untuk menahan serangan yang datang dari Sriwijaya di Palembang dan Johor di Malaka. Lihat, M Husnul Abid: Respon terhadap Kedatangan Belanda di Jambi: Mitos dan Kenyataan (Ulasan Artikel), Jurnal Budaya Jambi, Seloko , vol. 2, no.1, 2013. Hal 197-200
10 Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Jambi memiliki pedoman yang seharusnya diikuti agar mereka bisa hidup lebih baik.Namanya adalah Seloko.Seloko ini semacam pribahasa yang mengajarkan tentang norma-norma yang baik dalam kehidupan masyarakat. Seloko merupakan ungkapan tradisional yang tertuang dalam bahasa lisan (verbal) tentunya bagian dari unsur universal kebudayaan dan juga wujud dari kebudayaan. Seloko ini merupakan sastra adat Jambi yang berisikan petuah untuk keselamatan dan kebaikan kehidupan bagi masyarakat.Misalnya mengenai tanggungjawab mamak terhadap kemenakan, rantau jauh diulang, rantau dekat dikedeno. Sampai saat ini, sebagian masyarakat, terutama di bagian pinggir Kota Jambi masih menggunakan Seloko dalam kehidupan sehari-hari, namun di Kota Jambi, Seloko hanya digunakan pada acara-acara resmi saja, seperti acara pengantin, acara formal pemerintahan, dan acara resmi lainnya.
11 Di bebeapa daerah, misal di Kerinci, Merangin, dan Sarolangun, pemangku adat dipilih berdasarkan keturunan.Misal jabatan adat bidang pertanahan, harus dijabat secara turun-temurun oleh keturunan yang diistilhakan dengan “tumbi”. Wawancara dengan Pemangku Adat desa Tanjung Pauh Mudik, Kerinci, Jambi, 05 Mei 2014
Ketiga lembaga yag dikenal dengan Tali Tigo Sepilin, Tungku Tigo Sejerangan, telah menjalankan  fungsinya  selama  puluhan  tahun,  bahkan  sejak  sebelum  masa  penjajahan. Walaupun  pada  masa  penjajahan  Belanda  dan  Jepang  fungsinya  telah  dikebiri  dengan hukum-hukum  dengan  kepentingan  lain,  namun  fungsi  ketiga  lembaga  itu  masih  tetap dipertahankan.
Persoalan  yang  muncul  di  tengah  masyarakat,  baik  itu  persoalan  hubungan  keluarga, perkawinan,  sengketa  tanah,  selalu  melibatkan  tiga  lembaga  ini.Mereka  bermusyawarah dalam  mengambil  keputusan  untuk  menyelesaikan  konflik  antar  warga.Tempat penyelesaian konflik biasanya dilakukan di balai desa, masjid, rumah gedang , atau rumah salah satu pimpinan tiga lembaga tersebut.
Ketiga  lembaga  ini,  selain  menyelesaikan  masalah  yang  berhubungan  dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, juga membahas soal pembangunan wilayah.Pembangunan  jalan,  jembatan,  dan  bangunan  lainnya  dimusyawarahkan  terlebih dahulu  kepada  masyarakat,  tidak  serta  merta  dilaksanakan  tanpa  musyawarah  terlebih dahulu. 12
Saat  ini,  fungsi  strategis  ketiga  lembaga  ini,  tidak  seperti  yang  pernah  dirasakan  dan dinarasikan  oleh  para  orangtua  yang  hidup  pada  zaman  di  mana  pemerintahan  adat  ini berlangsung  dengan  baik.Faktor  yang  menjadi  penyebabnya  berasal  dari  eksternal  dan internal.Faktor  eksternal  adalah  pengaruh  luar,  baik  yang  disengaja,  seperti  zaman penjajahan,  demokrasi  terpimpin,  dan  orde  baru,  maupun  karena  lingkungan  yang  telah mengglobal.Sedangkan  faktor  internal  adalah  masalah  kapabilitas  para  pemangku  adat, kepala  desa,  atau  bahkan  alim  ulama  yang  dinilai  tidak  mumpuni.Ditambah  lagi  dengan faktor  integritas  yang  tidak  bisa  dipertahankan  dengan  baik.  Untuk  itu  mengembalikan nilai  kepemimpinan  adat  Melayu  Jambi  yang  merupakan  bagian  penting  untuk  dilakukan tidak  hanya  cukup  dengan  membentuk  struktur  adat  baru,  namun  lebih  dari  itu, meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dan  tentu  pemangku  kebijakan  untuk  ambil  bagian
12 Praktik yang berlangsung selama Orde Baru seringkali menunjukkan arogansi pemerintah pusat, melalui pemerintahan tingkat kabupaten dalam hal memaksakan kehendak dalam membangun sebuah wilayah.Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang berlangsung selama pemerintahan SBY dan sampai tahun 2016 mendatang, sangat sesuai dengan pola pemerintahan Tali Tigo Sepilin di Jambi.
dalam  penerapan  kembali  nilai-nilai  adat  dalam  kehidupan  sehari-hari  dalam  membantu pengembangan masyarakat di Provinsi Jambi.

## Menemukan Kembali Sistem Pemerintahan Adat
Dalam  konsep  Sebagai  sebuah  sistem  pemerintahan,dusun  memiliki  perangkat- perangkat  pemerintahan  dan  konsep  pembagian  kekuasaan.Secara  garis  besar,  pembagian kekusaan  yang  dimiliki  pemerintah  dusun  mencakup  aspek-aspek  pembagian  kekuasaaan Montesquieu  yaitu  legislatif,  eksekutuif  dan  yudikatif.  Bahakan  struktur  yang  dimiliki pemerintah  yang  terdiri  dari  tiga  kelompok  penguasa,  yang  disebut  dengan Tigo  Tali Sepilin , TungkuTigo  Sejerang, yang  terdiri  atas  Kepala  Pemerintahan  Dusun,  Pemangku Adat  dan  Pegawai  Syarak.  Kerapatan  Adat  ini  menjadi  presidium  yang  memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Dusun, meliputi penentuan kebijakan Dusun dan pemilihan  perangkat  Pelaksanaan  harian  pemerintahan  Dusun.Namun,  kerapatan  Dusun tidak  menangani  urusan  peradilan  (yudikatif).Peradilan  Dusun  diurus  oleh  lembaga peradilan adat.
Pelaksanaan  pemerintahan  harian  dilakukan  oleh  kepala  pemerintahan  bersama dengan  perangkatnya.Istilah  yang  dipakai  untuk  kepala  pemerintahan  berbeda-beada, antara  Rio,  Kepala  Dusun,  ataupun  Datuk. 13 Kepala  pemerintahan  memiliki    fungsi  yang sama yaitu memimpin pelaksanaan pemerintahan (eksekutif), sekaligus sebagai pemangku adat  yang  otomatis  bertanggungjawab  kepada  pelaksanaan  hukum  adat  di  dusunnya. Dalam menjalankan tugasnya, Rio dibantu oleh perangkat pelaksana  yaitu Nenek Mamak yang memipin unit pemerintahan lebih kecil, Juru Tulis, Hulu Balang yang memiliki peran semacam  Satpol  Pamong  Praja  (PP),  Alingan  yang  bertugas  sebagai  kurir  dan  Tukang Canang  sebagai  penyuluh  atau  penyampai  informasi.  Selain  itu,  dalam  utusan  teknis keagamaan,  perangkat  dusun  dibantu  langsung  oleh  Pegawai  Syarak  atau  petugas keagamaan seperti imam masjid dan perangkatnya. 14
Pemangku  adat  yang  merupakan  bagian  dari  kerapatan  Adat  terdiri  dari  tokoh masyrakat  dan  pemimpin-pemimpin  unit  pemerintahan  yang  lebih  kecil.Pemangku  Adat
13 Istilah pada masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Jambi bisa berbeda-beda. Ada yang menyebutnya Rio, Kepala Dusun, Datuk, dan sebutan lainnya. Ada juga kabupaten yang membuat Peraturan Daerah untuk mengatur sturuktur pemerintahan Desa.
14 Irmawati Sagala, Ibid. hal. 300
terdiri dari penghulu, Nenek Mamak, Tuo Tengganai Cerdik Pandai. 15 Pemimpin-pemimpin dalam  unit  pemerintahan  ini  dipilih  berdasarkan  hubungan  keturunan.Oleh  sebab  itu, masyarakat  hukum  adat  melayu  Jambi  lebih  mendekati  kategori  masyarakat  hukum  adat yang  berbasis  geneologis  yaitu  persekutuan  masyarakat  yang  dasar  utama  pengikatnya adalah  persamaan  keturunan.  Sedangkan  institusi  pergawai  syarak  definisnya  cenderung seragam dalam berbagai referensi yaitu terdiri dari Khadi, Khatib, Imam dan Bilal.
Pada  tahap  ini,  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  belum  dikenal  istilah Lembaga  Adat.Hal  ini  dimungkinkan  karena  struktur  pemerintahan  Dusun  itu  sendiri adalah lembaga adat dengan fungsi-fungsi yang melekat padanya.Penelusuran yang penulis lakukan  menunjukkan  bahwa  istilah  Lembaga  Adat  atau  disebut  Lembaga  Adat  Melayu baru  dikenal  setelah  sistem  hukum  adat  digantikan  dengan  pemerintahan  Desa  yang berdampak  pada  memudarnya  pemahaman  dan  pelestarian  adat  Jambi.  Pembentukan Lembaga  Adat  didasarkan  paa  Peraturan  Daerah  Tingkat  I  Jambi  No.  11  Tahun  1991 tentang  pembinaan  dan  pengembangan  Adar  Istiadat  Kebiasaan  Masyarakat  dan  lembaga Adat di Desa/ Keluarahan dalam Provinsi Daerah Tingkat I Jambi. Perda ini lahir mengacu pada  Peraturan  menteri  Dalam  Negeri  No.  11  Tahun  1984  tentang  pembinaan  dan pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/ Kelurahan.Lahirnya perda tersebut bertujuan untuk  menjaga dan melestarikan adat  jambi  yang mulai  memudar.Ciri khas pemerintahan Dusun  yang  menunjukkan  peran  penting  Agama  Islam  dan  umat  Islam  dalam  struktur pemerintahan  dengan  adanya  institusi  pegawai  Syarak  sebagai  salah  satu  pilar pemerintahan  Dusun.Meskipun  Rio  merupakan  kepala  Pemerintahan  Dusun,  struktur pemerintahan Tigo  Tali  Sepilin menjalankan  pemerintahan  Dusun  secara  bersama  sesuai dengan  kewenangan  masing-masing  dalam  Kerapatan  Dusun.Ketimbang  model pemerintahan monarkhi,  model pemerintahan seperti ini lebih mirip dengan pemerintahan konfederasi.Adanya  presedium  kerapatan  dusun  memungkinkan  koordinasi  dan harmonisasi  antara  elemen  pemerintahann  lebih  baik.Sehinhgga,  pemerintahan  yang dilaksanakan juga selalu sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama. 16
15 Di beberapa tempat, salah satunya di kerinci, Depati Nenak Mamak ini terdiri dari keturunan-keturunan Depati nenek mamak terdahulu, Penghulu mewakili pemimpin Kamping, Tuo Tengganai mewakiliki keluarga kecil, dan Cerdik Pandai mewakiliki unsur masyarakat, seperti pegawai negeri sipil yang dianggap memiliki pengetahuan lebih baik.
16 Irmawati Sagala, Op.cit hal.300
Menemukan kembali nilai-nilai kearifan lokal menjadi fenomena yang marak terjadi pasca  Reformasi  1998  di  berbagai  daerah  di  Indonesia.  Nilai-nilai  kearifan  lokal  yang ditumbuh-kembangkan kembali bersumber dari salah satu norma; adat atau agama. Dalam konteks kesatuan masyarakat  Melayu, umumnya  adat  dikonsepsi  dalam kepaduan dengan norma agama, yaitu Islam. Maka slogan semacam “adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabulah” yang  berarti  adat  berdasarkan  ketentuan  yang  ada  dalam  syariat  Islam,  dan syariat Islam berlandaskan pada al Quran, ungkapan ini tidak asing bagi adat Melayu. 17
Sejauh  ini,  Pemerintahan  Provinsi  Jambi  baru  menjalankan  beberapa  hal    saja  untuk mengembalikan nilai budaya ini.Selain menjadikan Lembaga Adat Provinsi Jambi sebagai bagian  penting  dalam  melembagakan  nilai-nilai Tali Tigo  Sepilin,  Tungku  Tigo  Sejerang, beberapa  hal  telah  dilakukan.  Dalam  catatan  Irmawati  Sagala,  beberapa  pemerintah Kabupaten/  Kota  di  Provinsi  Jambi  telah  menganggar  dana  untuk  pegawai  Syarak. Misalkan untuk para guru-guru pengajian di masing-masing Desa. Meskipun belum begitu besar  dana  yang  dialokasikan,  namun  upaya  menuju  ke  sana  sudah  mulai  kelihatan. Bahkan,    Melayu  Jambi  hari  ini  sudah  bisa  memasukkan  unsur  budaya  Melayu  dalam pelaksanaan  program  pemerintahan  Provinsi  Jambi.  Misalkan  ada  himbauan  Gubernur Jambi agar seluruh kantor pemerintah se Provinsi Jambi berseragam Melayu Jambi setiap hari Rabu. 18 Bahkan mulai tahun 2014 seluruh kantor di Provinsi Jambi harus diberi papan nama dengan menyertakan huruf Arab Melayu berdampingan dengan nama kantor dalam huruf  latin.  Label  nama  resmi  ( name  tag )  juga  harus  menyertakan  huruf  Arab  Melayu berdampingan dengan nama yang ditulis dengan huruf latin.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  ini,  sebenarnya  merupakan  respon  keinginan  untuk mengembalikan  nilai-nilai  adat  yang  ada  dalam Tali  Tigo  Sepilin,  Tungku  TIgo Sejerang. Namun, upaya yang dilakukan ini, sejauh pantauan penulis, belum menunjukkan tekad  dan  niat  yang  serius.Pengurus  lembaga  adat  misalnya,  tidak  selalu  ditunjuk  orang yang  berkompeten,  atau  tidak  ada  pendidikan  khusus  yang  membuat  mereka  memiliki kompetensi  yang  cukup  untuk  mengemban  tugas  yang  cukup  berat.Apalagi  menghadapi masyarakat sekarang yang telah banyak dipengaruhi oleh pelbagai pengaruh dari luar adat dan budaya Jambi.
17 Wawancara dengan Hasib Kalimudin Syam, Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, Minggu, 17 Maret 2014.
18 Wawancara dengan Junaidi T. Noor, Budayawan Jambi, 17 Maret 2014.

## Integrasi Sistem Pemerintahan Tali Tigo Sepilin, Tunggu Sejerang Sebagai Penopang
Birokrasi di Tingkat Lokal
Sesungguhnya  nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  itu  sampai  sejauh  ini  masihlah belum  habis  semuanya,  meskipun  telah  mengalami  masa-masa  sulit,  termasuk penghilangan  budaya  lokal,  mulai  dari  penjajahan  Belanda  sampai  pemerintahan  Orde Baru.  Weber  menyebutkan  bahwa  Birokrasi  memiliki  peran  besar  dalam  semua  bentuk pemerintahan, baik memperlancar kebijakan atau sebaliknya Bahkan, ketika sebuah sistem politik  berubah,  birokrasi  akan  tetap  meniggalkan  kebiasan-kebiasan  lama  dalam beradaptasi  dengan  sistem  yang  baru  tersebut. 19 Pendapat  Weber  ini,  terasa  betul  dalam kehidupan  di  Jambi.  Persinggungan  budaya  lokal  yang  dianggap  tidak  berbahaya  bagi kekuasan  Belanda,  Jepang,  Demokrasi  Terpimpin  Soekarno,  atau  Orde  baru  Soeharto, membuat  budaya  ini  tetap  hidup,  meskipun  dalam  beberapa  hal  ada  penyesuaian  dengan kondisi kekinian.
Sistem  nilai  yang  telah  tertanam  lama,  dan  dipraktikkan  secara  terus  menerus sebenarnya bisa dijadikan  sebagai  pedoman dalam  menjalankan kearifan  lokal  yang telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat.Nilai-nilai yang terdapat dalam sistem adat ini sebenarnya bisa mempertahankan kelangsungan nilai-nilai arif dengan baik.Misalnya di salah  satu  desa  di  Kabupaten  Kerinci,  Desa  Tanjung  Pauh.Di  Desa  ini,  masih dipertahankan  sistem  adat  dengan  sangat  kuat.  Misalnya,  ketika  satu  keluarga  (orang  tua dan  seluruh  keturunannya)  akan  melakukan  acara  pernikahan  atau  acara  resmi  lainnya yang  mengharuskan  kehadiran  penghulu,  kepala  desa,  kaum  adat,  harus  dipastikan  dulu bersih dari segala macam masalah dengan adat. Jika yang bersangkutan masih bermasalah dengan adat, misalnya ada “hutang adat” yang belum ditunaikan, maka seluruh perangkat desa,  adat,  dan  pegawai  syarak  tidak  mau  hadir  dan  mengahindari melemak  manis 20 hidangan tuan rumah, yang berarti acara yang akan digelar tidak direstui oleh seluruh unsur tersebut. 21 Contoh  lainnya  adalah  persoalan  kepemilikan  tanah.  Di  Desa  Tanjung  Pauh Mudik,  Kabupaten  Kerinci,  seluruh  tanah  diwariskan  kepada  anak  perempuan.  Anak perempuan  boleh  mengelola  tanah  tersebut  untuk  dijadikan  sawah,  kebun,  dan  lain
19 Malcolm Wallis Bureauracy: Its Role in Third World Development, London, Macmillan 1993, hal: 2
20 Melanjutkan acara atau kegiatan tuan rumah yang mengundang
21 Dalam praktikknya, sebelum keluarga yang bersangkutan meminta maaf, dan membayar “hutang adat”, maka seluruh acara resmi tidak bisa dilaksanakan.Jadilah, sebelum acara dimulai, dilakukan terlebih dahulu acara minta maaf atau membayar “hutang adat” tadi.
sebagainya.Namun, tanah tersebut tidak boleh dijual dan tidak boleh didirikan bangunan di atasnya.Jika dua hal ini dilanggar, maka secara otomatis, tanah tersebut dikuasai oleh anak laki-laki yang tidak mendapatkan warisan tadi, karena tanah yang diserahkan kepada waris perempuan  telah  “rusak”  secara  adat.  Maka,  pihak  perempuan,  begitu  melanggar  hal tersebut, akan kehilangan secara otomatis hak warisnya. 22 Atas peraturan adat yang sangat ketat  ini,  maka  hampir  tidak  terjadi  penjualan  tanah  kepada  pihak  lain  di  desa  ini.  Jika misalnya  dengan  terpaksa  tanah  itu  didirikan  bangunan,  maka  telah  dibuat  aturan,  tanah tersebut  harus  ditukar-gulingkan  dengan  tanah  lain  yang  berada  di  lokasi  lainnya.  Maka konsekwensinya,  kepemilikan  tanah  di  desa  ini  menjadi  meluas  ke  desa-desa    sekitar, karena saat mau mengganti tanah yang mau didirikan bangunan harus mencari gantinya di daerah lain.
Integrasi  nilai  adat  ke  dalam  sistem  birokrasi  lokal  tidak  sulit  dijalankan.Yang  sulit adalah mencari payung hukum agar pelaksanaan adat ini bisa berjalan sesuai dengan tradisi yang telah ada, namun tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang ada di Indonesia.Selain itu yang agak rumit juga adalah mencari dan menemukan perangkat adat dan  pelaksana  pemerintahan  lokal  yang  memiliki,  tidak  hanya  penguasaan  sosial,  namun penguasaan  nilai-nilai  adat  secara  baik.Undang-undang  Pemerintahan  Desa  Nomor  06 2014  mudah-mudahan  menjadi  salah  satu  payung  hukum  yang  bisa  memberi  jaminan dalam pelaksanaan budaya lokal yang lebih bersahabat dengan masyarakat.

## Kesimpulan
Tali  Tigo  Sepilin,  Tungku  Tigo  Sejerang, yang  menjadi  sistem  kekuasaan  dalam pemerintahan  adat  Jambi,  sejauh  ini  memiliki  nilai  yang  impelentatif  mengingat  kondisi masyarakat  dan  sistem  politik  yang  memungkinkan  untuk  melaksanakan  sistem  tersebut, terutama setelah keluarnya Undang-undang No.06 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Penguatan  institusi  di  tingkat  desa  menemukan  wadah  untuk  bisa  dikembangkan  lebih lanjut.
Konsep Tali Tigo Sepilin, Tungku Tigo Sejerang , dalam kontek ini sebenarnya masih dipakai  di  beberapa  tempat,  meskipun  dengan  impelentasi  yang  berbeda-beda.  Namun,
22 Keputusan hak waris model ini dilakukan di rumah gedang, yakni rapat yang dihadiri oleh kedua pihak ahli waris, adat, perangkat desa, pegawai syarak, cerdik pandai, dan para saksu.
karena belum ditemukan satu konsep yang bisa diimplementasikan secara beragam, hal ini menjadi  masalah  dalam  penerapannya  di  kemudian  hari.Misalkan  perkara  kepemilikan tanah.Adat  satu  sisi  berbasis  di  desa,  namun  kepemilikan  tanah  harus  melalui  keputusan Badan Pertanahan Nasional.Akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan hukum ini di kemudian hari.Untuk itu diperlukan sebuah upaya yang amat serius untuk mengembalikan nilai/ budaya adat yang terlihat sangat implementatif ini dengan menyelaraskannya dengan perkembangan  zaman  yang  terjadi  saat  ini.  Jika  hal  ini  tidak  dilakukan,  maka  keinginan untuk  kembali  ke  dalam  nilai-nilai  adat  itu  akan  tertinggal  dalam  angan-angan  saja,  sulit diwujudkan dalam kehidupan nyata.
Adat  budaya  Melayu  Jambi  seharusnya  menjadi  pilar  baru  pembelajaran  di  dalam kelas pendidikan agar tertanam budaya yang seimbang dan berkarakter di masa mendatang

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Reid,  Anthony, Sumatera Tempo Doeloe: Dari Marco Polo sampai Tan Malaka ( terjemahan dari judul asli: Anthony Reid, Witnesses to Sumatera. A Travellers’
Anhology, Depok: Komunitas Bambu, 2014,
Saudagar ,Fachruddin, Drs M.Pd., Sulthan Thaha Saifuddin: Perang Tak Kenal Damai 1855 -1904), Jambi: Yayasan Forkkat Jambi, 2008.
Nordholt, Henk Sculte dan Gerry van Klinken (editor), Politik Lokal di Indonesia , Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014
Soekanto,  Soerjono, Hukum Adat  Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 1986
Sy, Pahmi, M.Si., Silang Budaya Islam Melayu Jambi: Dinamika Masyarakat Melayu Jambi, Ciputat: Pustakacompass, 2014
Thoha, Miftah,  Prof. Dr, Birokrasi dan Politik di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

## Jurnal
Abid ,M Husnul: Respon terhadap Kedatangan Belanda di Jambi: Mitos dan Kenyataan (Ulasan Artikel), Jurnal Budaya Jambi, Seloko , vol. 2, no.1, 2013. Hal 197-200
Sagala , Irmawati, Peluang dan Tantangan Reinvensi Model Pemerintahan Adat Tigo Tali Sepilin Di Provinsi Jambi Pasca Reformasi, Makalah Proceedinf The First
International Conference on Jambi Studies: History, Art and Cultute, Religion and Social Change, Jambi: Seloko Jurnal Budaya jambi, Disbudpar Prov. Jambi, Dewan Kesenian Jambi, 2014.

## Wawancara
Wawancara dengan Hasib Kalimudin Syam, Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, Minggu,
17 Maret 2014.
Wawancara dengan Junaidi T. Noor, Budayawan Jambi, 17 Maret 2014.

## Website
http://anjungantmii.com/jambi/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemi d=2 diakses tanggal 04 Mei 2014
http://jambiprov.go.id/index.php?sejarah diakses Minggu, 04 Mei 2014, 08:02