PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 1-17 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## KEABSAHAN PEMBUATAN DAN PENCABUTAN TESTAMENT PADA KANTOR NOTARIS DAN PPAT
Bobby Pranata Kurniadi 1 ; Benny Rusly 2 ; Syuryani 3.
Program Studi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pasie Nan Tigo, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat 25586 Email : pranatabobby710@gmail.com, bennirusli@gmail.com, syuryani877@gmail.com.
Naskah diterima : 28/07/2023, revisi : 17/09/2023, disetujui 23/10/2023

## Abstract
The purpose of this research is to explain that every testament made before a Notary in the form of a deed is called a Notarial Deed.  In making a testament, the parties can understand and know the basis for the consequences of their actions, so that the interests that create the testament receive reasonable protection. In making a testament, a person must  be  of  sound  mind  and  sense.  In  this  case,  if  creation  applies,  revocation  of  the testament also applies and who can revoke the testament. This research uses an empirical juridical approach. The data used in this research are primary data and secondary data. The analysis was carried out qualitatively on all the data obtained. Based on the research results, it was found that: (a) The validity of making and revoking testaments at notary and PPAT offices, making testaments is always considered a legal act that is very closely related to an individual. In this case, it does not only apply to making a testament with a notarial deed, but also applies to all formal requirements that must be met in connection with making a testament. Therefore, the creation and revocation of a testament applies and  who  can  revoke  the  testament,  this  is  stated  in  Article  876  of  the  Civil  Code.  (b) Obstacles and Solutions to Obtaining the Validity of Making and Revoking a Testament, obstacles for the notary in determining whether an action carried out by the maker of the testament violates the conditions determined by law or not. This is because the notary does not have the authority to make too in-depth assessments regarding matters that are not visible to the notary.
Keywords: Validity of Creation, Revocation of Testament, Obstacles and Solutions.

## Abstrak
Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa setiap testament yang dibuat dihadapan  Notaris  berbentuk  akta  disebut  dengan  Akta  Notaris.  Dalam  pembuatan testament ,  para  pihak  dapat  mengerti  dan  dapat  mengetahui  dasar  akibat perbuatannya, sehingga kepentingan yang membuat testament mendapat perlindungan yang wajar. Dalam suatu pembuatan testament , seseorang harus sehat budi dan akalnya. Dalam hal ini, apabila berlaku pembuatan, berlaku juga pencabutan testament dan siapa yang  dapat  mencabut testament itu.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 1-17 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
yuridis empiris. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk penganalisisannya dilakukan dengan kualitatif terhadap semua data  yang  diperoleh.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa:  (a) Keabsahan Pembuatan  dan  Pencabutan  Testament    Pada  Kantor  Notaris  dan  PPAT,  dalam pembuatan testament senantiasa dianggap sebagai perbuatan hukum yang sangat erat hubungannya  dengan  seorang  pribadi.  Dalam  hal  ini,  tidak  hanya  berlaku  untuk pembuatan testament dengan akta notaris, akan tetapi berlaku juga untuk semua syarat- syarat formal yang harus dilakukan berkenaan dengan pembuatan testament. Oleh sebab itu, berlaku pembuatan dan berlaku pula  pencabutan testament dan siapa yang dapat mencabut testament itu, hal ini termaktub pada Pasal 876 KUHPerdata. (b) Hambatan dan  Solusi  Untuk  Mendapatkan  Keabsahan  Pembuatan  dan  Pencabutan  Testament, hambatan  bagi  notaris  dalam  menentukan  apakah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan pembuat testament melanggar syarat yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak. Hal  ini  disebabkan,  notaris  tidak  berwenang  melakukan  penilaian  terlalu  mendalam mengenai hal yang tidak kelihatan oleh notaris.
Kata Kunci: Keabsahan Pembuatan, Pencabutan Testament , Hambatan dan Solusi.

## A. Pendahuluan
Pemenuhan  kebutuhan  manusia  yang  secara  tidak  langsung  menyangkut  berbagai kepentingan.  Seseorang  pada  saat  menjelang  kematiannya  sering  mempunyai  maksud tertentu terhadap harta kekayaan yang akan ditinggalkannya. Hal ini disebabkan, setelah seseorang meninggal dunia, maka harta warisan yang ditinggalkannya dapat menimbulkan berbagai  masalah,  baik  sosial  maupun  hukum.  Maka  diperlukan  pengaturan  serta penyelesaian secara tertib dan teratur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  perundang-undangan,  maka  tata  urutan  pembuatan testament dari awal sampai akhir sangat diperlukan, guna adanya kepastian hukum yang mengikat.  Dalam  suatu  masyarakat  yang  heterogen  banyak  yang  melakukan  pembuatan testament.  Surat  wasiat  atau  testament  adalah  sebuah  akta  berisi  pernyataan  seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  atau berdasarkan undang-undang lainnya.
Setiap testament yang dibuat dihadapan Notaris berbentuk akta, disebut dengan Akta Notaris. Dalam Pasal 1 angka 7 UU Jabatan Notaris bahwa pengertian Akta Notaris yang selanjutnya  disebut  Akta  adalah  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Pertimbangan tersebut  sangat  penting,  sebab  menyangkut  harta  kekayaan  seseorang  dan  dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, maka testament tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dalam pembuatan testament, para pihak dapat mengerti dan dapat  mengetahui  dasar  akibat  perbuatannya,  sehingga  kepentingan  yang  membuat
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 1-17 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
testament mendapat perlindungan yang wajar.
Sebagaimana diketahui bahwa Notaris bukan hanya berkewajiban membuat akta yang diminta oleh seseorang, tetapi juga harus memberikan nasehat hukum serta penjelasaan yang diperlukan oleh orang yang memerlukan. Sedangkan orang yang belum dewasa atau belum  berumur  genap  delapan  belas  tahun  tidak  diperbolehkan  membuat testament.  Sedangkan  kecakapan  seseorang  yang  mewariskan  harus  ditinjau  menurut kedudukan dalam mana dia berada. Semua orang yang telah dewasa, baik itu orang bisu atau  mereka  yang  buta  hurufpun  dapat  menyampaikan  kehendak  terakhirnya  dalam bentuk testament.
Terhadap mereka yang bisu atau buta huruf, dibutuhkan bimbingan dan pengarahan dari pejabat yang berwenang mengenai masalah testament, misalnya Notaris. Begitu juga antara si  pembuat  wasiat  dengan  yang  mendapatkan  wasiat  tersebut.  Pembuatan  testament merupakan  perbuatan  hukum  yang  sangat  erat  hubungannya  dengan  diri  pribadi seseorang.  Dalam  pembuatan  testament,  senantiasa  dianggap  sebagai  perbuatan  hukum dalam bidang hukum kekayaan yang sangat erat hubungannya dengan pribadi.
Dalam hal ini, apabila berlaku pembuatan, berlaku juga pencabutan testament dan siapa yang  dapat  mencabut  testament  itu.  Sehubungan  dengan  itu,  testament  merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Secara historis, konsepsi dan peranan dari suatu lembaga Notaris memang sudah dikenal lebih dahulu oleh bangsa Romawi, yang mana dalam abad- abad terakhir di kerajaan Roma tidak ada seorang Romawipun yang meninggal dunia tanpa meninggalkan  testament.  Mereka  mempunyai  anggapan  bahwa  pewarisan  dengan testament hanyalah berdasarkan pada putusan yang diungkapkan oleh pewaris.
Tiap-tiap  ketetapan  demikian,  baik  yang  dibuat  dengan  nama  pengangkatan  ahli waris,  maupun  yang  dengan  nama  hibah  wasiat,  ataupun  yang  dengan  nama lain,  mempunyai  kekuatan  menurut  peraturan-peraturan  yang  ditetapkan  dalam  bab ini. Bertitik tolak dari kebutuhan akan kepastian hukum mengenai alat pembuktian yang sah, erat sekali hubungannya dengan seorang Notaris. MS dalam testamentnya di depan Notaris  menyatakan  bahwa  rumah  yang  berlokasi  di  Perumahan  AR,  diberikan  kepada G . MS seorang duda dan memiliki 3 orang anak perempuan dan kesemua anaknya sudah berumah tangga  dengan kehidupan  yang mapan di Pulau  Jawa. Melihat  kejadian itu, MS selaku orang yang membuat testament merasa kecewa terhadap G, sehingga MS mencabut kembali atau membatalkan testament tersebut.
Penelitian hukum ini berjenis empiris (emperical law research) disebut juga penelitian hukum  sosiologis  yang  artinya    penelitian  yang  berfokus  meneliti  suatu  fenomena  atau keadaan  dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun  kenyataan  yang terjadi serta menggembangkan konsep yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara dengan studi dokumen.
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan  secara  sistematis  dan  berlandaskan  pada  tujuan  penelitian.  Tanya  jawab tersebut  terdiri  dari  2  orang  atau  lebih  secara  fisik  dan  masing-masing  pihak  dapat
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 1-17 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar.1 Teknik ini berguna bagi  peneliti  untuk  menggali  informasi  secara  langsung  kepada  informan  (pemberi informasi). Adapun informannya adalah Notaris dan PPAT Restu Mardhatillah, S.H., M.Kn., untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pembuatan dan pencabutan testament. Studi Dokumen, yakni mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, yaitu berupa dokumen sewaktu melaksanakan penelitian

## B. Hasil dan Pembahasan
1. Keabsahan Pembuatan dan Pencabutan Testament pada Kantor Notaris dan PPAT Restu Mardhatilah, S.H., M.Kn., di Kecamatan V Kaum Batusangkar Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan  perlindungan  hukum  bagi  setiap  warga  negara.  Untuk  menjamin  kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai  perbuatan,  perjanjian,  penetapan,  dan  peristiwa  hukum  yang  dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.
Notaris  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  menyebutkan  bahwa:  Notaris  adalah  pejabat  umum yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang lainnya.  Sehingga  dapat  dipahami  bahwa  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).
Rumusan unsur-unsur Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Kehadiran  notaris  sangat  dikehendaki  oleh  aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.  Kebutuhan  akan  jasa  Notaris  dalam  masyarakat  modern  tidak  mungkin dihindarkan.  Notaris  sebagai  pejabat  umum  diangkat  oleh  pemerintah  untuk kepentingan masyarakat luas.
Pembuatan testament (wasiat) merupakan suatu tindakan yang sangat pribadi. Hal ini berarti bahwa tindakan itu tidak dapat dilakukan oleh seorang wakil (diwakilkan), baik  wakil  berdasarkan  undang-undang  maupun  wakil  berdasarkan  kontrak.  Lain halnya  dalam  mengikat  perkawinan  dan  membuat  syarat-syarat  perkawinan  dapat dilakukan  oleh  seorang  wakil  (diwakilkan),  tetapi  untuk  membuat  testament  harus pewaris sendiri yang datang menghadap Notaris.
Sebelum membuat testament (wasiat), tindakan Notaris terlebih dahulu melakukan pengenalan terhadap si penghadap. Ketika melakukan pengenalan, Notaris harus benar-
1 Sutrisno Hadi. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset, 2004, hlm. 218.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 1-17 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
benar  dapat  memastikan  bahwa  penghadap  dalam  keadaan  sehat  dan  mampu melakukan  perbuatan  hukum.  Kemudian  menanyakan  dan  mencermati  keinginan  si penghadap. Notaris dapat terlebih dahulu menerangkan apa itu testament (wasiat) dan bagaimana  cara  pemberian  testament  (wasiat),  agar  si  penghadap  benar-benar mengerti dan memahami apa yang akan dikehendaki si penghadap. Kemudian Notaris memeriksa kebenaran bukti surat atau objek yang akan diberikan secara terperinci dan memastikan  terhadap  objek  yang  sesuai  dengan  keinginan  si  penghadap  serta melakukan pembacaan dan penandatanganan testament (wasiat).
Pada  testament  tertulis  (olographis  testament),  apabila  seseorang  masih  hidup membuat surat wasiat dan diserahkan kepada Notaris, maka Notaris wajib menyimpan terlebih dahulu akta wasiat (testament acte) tersebut. Untuk melakukan pemberitahuan akta wasiat (testament acte), diharuskan memenuhi syarat, yakni harus sesuai dengan kolom yang diberikan oleh Daftar Pusat Wasiat (DPW). Jika tidak diisi 1 (satu) kolom saja, maka maknanya (artinya) akan kabur. Pencabutan  akta  wasiat (testament acte) juga  harus  dilaporkan  kepada  Daftar  Pusat  Wasiat  (DPW),  sebab  apabila  seseorang membuat surat  wasiat lagi  tanpa mencabut surat wasiat yang  terdahulu, maka surat wasiat yang berlaku adalah surat wasiat yang terdahulu.
Dengan  demikian,  formalitas-formalitas  yang  harus  diperhatikan  dalam  proses pembuatan akta wasiat secara umum, sebagai berikut:
a. Kehendak  terakhir,  yang  diberitahukan  oleh  si  pembuat  wasiat  secara  lugas kepada seorang Notaris, harus ditulis oleh Notaris itu dengan kata-kata yang jelas. Penyampaian  ini  harus  dilakukan  sendiri  oleh  si  pembuat  wasiat,  tidak  dapat dilakukan  melalui  penuturan  orang  lain,  anggota  keluarga,  atau  seorang  juru bicara. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi. Notaris sendiri harus membacakan akta kepada  si  pembuat  wasiat  dan  setelah  pembacaan  itu,  Notaris  harus  bertanya kepadanya apakah akta yang dibacakan itu benar mengandung wasiatnya.
b. Akta itu harus ditandatangani oleh si pembuat wasiat, Notaris, dan saksi-saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuam yang terdapat dalam Pasal 939 KUHPerdata.
c. Jika  si  pembuat  wasiat  menerangkan  tidak  dapat  menandatangani  atau berhalangan  menandatangani  akta  itu,  keterangan  si  pembuat  wasiat  serta halangan  yang  dikemukakan  harus  ditulis  secara  tegas  dalam  akta  oleh Notaris yang bersangkutan.
d. Bahasa  yang  ditulis  dalam  akta  wasiat  harus  sama  dengan  bahasa  yang dipakai oleh si pembuat wasiat saat menyebutkan kehendak terakhirnya.
e. Setelah surat wasiat tersebut dibuat, maka setiap Notaris dalam waktu 5 (lima) hari  setiap  bulannya  wajib  melaporkan  atas  akta  wasiat  yang  dibuat  olehnya kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain  itu,  dapat  dijelaskan  pula  mengenai  tatacara  untuk  memenuhi pembuatan akta wasiat, yakni:
a. Tatacara testament terbuka atau umum ( Openbare Testament ). Si pembuat wasiat menghadap  kepada  Notaris  untuk  menyatakan  kehendaknya  tanpa  hadirnya saksi-saksi. Kemudian Notaris mengkonsep atau merancang kehendak si pembuat
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 1-17 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
wasiat  tersebut  pada  sehelai  kertas.  Setelah  itu,  si  pembuat  wasiat  kembali menyatakan kehendaknya dihadapan Notaris dan saksi-saksi. Kemudian, Notaris membacakan  wasiat  tersebut  dan  menanyakan  pada  si  pembuat  wasiat  apakah benar  rancangan  tersebut  merupakan  kehendak  terakhirnya.  Pembacaan, pertanyaan, dan jawaban-jawaban tersebut dilakukan juga dihadapan saksi-saksi.
b. Tatacara  testament  tertulis  (Olographis  Testament)  dan  tatacara  Testament Rahasia.  Surat  wasiat  dari  si  pembuat  wasiat  diberikan  kepada  Notaris  untuk disimpan. Penyimpanan tersebut dibuatkan akta penyerahan (acte van depot). Jika si  pembuat  wasiat  meninggal  dunia,  maka  Notaris  menyerahkan  surat  wasiat (testament) tersebut kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan kemudian Balai Harta  Peninggalan  (BHP)  tersebut  membuka,  membaca,  dan  menyerahkan kembali  kepada  Notaris  yang  bersangkutan.  Oleh  sebab  itu,  Balai  Harta Peninggalan (BHP) membuat 3 berita acara, yakni:
1) Berita Acara Penyerahan.
2) Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Surat Wasiat.
3) Berita  Acara  Penyerahan  Kembali  Surat  Wasiat  kepada  Notaris  yang bersangkutan.  Selain  itu,  Notaris  dengan  syarat  yang  sama  wajib mengirimkan  secara  tercatat  kepada  Balai  Harta  Peninggalan  (BHP), yang daerah hukumnya tempat Notaris berada.
Dalam  pembuatan testament tidak  terlepas  dari  kepercayaan  seseorang (pewaris)  terhadap  Notaris  yang  dipilihnya  Hal  ini  disebabkan,  pewaris  akan menceritakan  kehendak  terakhirnya  atas segala kekayaan yang dimilikinya (waris) kepada Notaris. Notaris berperan sebagai pihak independen dan tidak memihak serta wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.
Si  pembuat  wasiat  dapat  mencabut  kehendak  terakhirnya  seluruhnya  atau sebagian saja. Pencabutan suatu surat wasiat merupakan suatu tindakan dari pewaris yang  meniadakan  wasiat  sebagai  pernyataan  yang  paling  akhir.  Dalam  pembuatan testament tersebut tentu tidak lepas dari kepercayaan seseorang (pewaris) terhadap Notaris yang dipilihnya.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Notaris Restu Mardhatillah, S.H., M.Kn.,  menyatakan  bahwa  dalam  membuat  wasiat  ( testament ),  seorang  Notaris memiliki wewenang beserta kewajibannya, sebagai berikut:
a. Menanyakan kehendak klien.
b. Memberikan  pertimbangan  terhadap  klien  akan  kemauannya  berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
c. Meminta bukti kepemilikan atas harta yang akan dicantumkan dan data diri klien.
d. Meminta data-data yang benar atas penerima waris.
e. Membuat  konsep  wasiat  yang  akan  dibuat  tersebut  dan  melakukan pengecekan  kembali  kepada  yang  bersangkutan  sebelum  dijadikan  sebagai akta.
f. Membuat surat wasiat berbentuk akta umum.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 1-17 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
g. Membuat akta penyimpanan adanya surat wasiat olografis . 2
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Notaris  Restu Mardhatillah,  S.H.,  M.Kn.,  tentang  keabsahan  pembuatan  dan  pencabutan Testament , sebagai berikut:
a. Kehendak  terakhir,  yang  diberitahukan  oleh  si  pembuat testament secara lugas kepada seorang Notaris, harus ditulis oleh Notaris itu dengan kata-kata yang jelas.
b. Dengan  dihadiri  oleh  saksi-saksi.  Notaris  sendiri  harus  membacakan  akta kepada  si  pembuat  testament  dan  setelah  pembacaan  itu,  Notaris  harus bertanya  kepadanya  apakah  akta  yang  dibacakan  itu  benar  mengandung testamentnya.
c. Akta itu harus ditandatangani oleh si pembuat testament, Notaris dan saksi- saksi.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuam  yang  terdapat  dalam  Pasal  939 KUHPerdata.
d. Jika  si  pembuat  wasiat  menerangkan  tidak  dapat  menandatangani  atau berhalangan menandatangani akta itu, keterangan si pembuat testament serta halangan  yang  dikemukakan  harus  ditulis  secara  tegas  dalam  akta  oleh Notaris yang bersangkutan.
e. Bahasa yang ditulis dalam testament (akta wasiat) harus sama dengan bahasa yang  dipakai  oleh  si  pembuat  testament  saat  menyebutkan  kehendak terakhirnya.
f. Setelah testament (surat wasiat) tersebut dibuat, maka setiap Notaris dalam tempo 5 (lima) hari tiap-tiap bulan, wajib melaporkan atas testament (akta wasiat)  yang  dibuat  olehnya  kepada  Daftar  Pusat  Wasiat  (DPW)  di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
g. Pembuat  testament  berkeinginan  untuk  mencabut  testamentnya  (surat wasiatnya)  yang  terdahulu,  maka  notaris  mengikuti  kehendak  pembuat testament  (surat  wasiat)  untuk  mencabut  atau  menarik  kembali  testament (surat wasiat).
h. Pencabutan testament (surat wasiat) adalah suatu tindakan yang tegas dari pembuat testament untuk mencabut testament (surat wasiat) yang dibuatnya.
i. Pencabutan testament (surat wasiat) dapat dilakukan setiap saat, ketika orang yang membuat testament (surat wasiat) tersebut belum meninggal dunia.
j. Pencabutan  suatu  testament  (surat  wasiat)  adalah  suatu  tindakan  dari pewaris yang meniadakan testament sebagai pernyataan terakhir. Apa yang pernah dinyatakan dalam testament (surat wasiat) pada suatu waktu, harus dicabut atau dirubah.
k. Pencabutan itu dapat dilakukan dengan tegas dan secara diam-diam 3
2 Wawancara  dengan  Restu  Mardhatillah,  S.H.,  M.Kn.,  selaku  Notaris  dan  PPAT  di  Kecamatan  V  Kaum Kabupaten Tanah Datar, Senin/22 Mei 2023, pukul 10.00 wib.
3 Wawancara  dengan  Restu  Mardhatillah,  S.H.,  M.Kn.,  selaku  Notaris  dan  PPAT  di  Kecamatan  V  Kaum Kabupaten Tanah Datar, Senin/22 Mei 2023, pukul 10.15 wib.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 1-17 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Notaris Restu Mardhatillah, S.H., M.Kn.,  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  dalam  pembuatan testament senantiasa dianggap sebagai perbuatan hukum yang sangat erat hubungannya dengan seorang pribadi. Dalam hal ini, tidak hanya berlaku untuk pembuatan testament dengan akta notaris,  akan  tetapi  berlaku  juga  untuk  semua  syarat-syarat  formal  yang  harus dilakukan  berkenaan  dengan  pembuatan testament .  Oleh  sebab  itu,  berlaku pembuatan dan berlaku pula pencabutan testament dan siapa yang dapat mencabut testament itu, hal ini termaktub pada Pasal 876 KUHPerdata.
2. Analisis Tentang Keabsahan Pembuatan dan Pencabutan Testament Membuat testament merupakan  perbuatan  hukum,  sebab  seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan sering  kali menimbulkan berbagai masalah  hukum dan sosial. Oleh sebab itu, memerlukan  pengaturan dan penyelesaian secara  tertib dan teratur sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Testament merupakan perbuatan hukum yang sepihak, sebab erat hubungannya dengan sifat herroepelijkheid (dapat dicabut) dari ketetapan testament itu. Testament tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang, sebab akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali testament.
Testament  memiliki  2  (dua)  ketetapan,  yakni  dapat  dicabut  dan  berlaku berhubung  dengan  kematian  seseorang.  Notaris  sebagai  pejabat  pembuat  akta, berperan  untuk  membuat  suatu  akta  yang  mempunyai  sifat  otentik  yang  kekuatan hukumnya  jauh  lebih  kuat  dibandingkan  dengan  akta  bawah  tangan.  Testament sebaiknya  dibuat  dihadapan  seorang  Notaris  dan  dinamakan  Openbaar  testament. Openbaar testament yang dibuat oleh notaris paling banyak dipakai dan paling baik, sebab Notaris dapat mengawasi isi testament itu, sehingga notaris dapat memberikan nasehat-nasehat,  agar  isi  testament  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  undang- undang. Pembuatan testament yang dibuat dihadapan notaris ini akan melegalkan isi dari  testament  tersebut,  sehingga  ketika  pembuatnya  sudah  tidak  ada  lagi,  maka testament  itu  sudah  mulai  berlaku.  Hal  ini  disebabkan,  testament  yang  dibuat dihadapan notaris tersebut menjadi alat bukti yang sah dan harus dilaksanakan. Dalam pembuatan testament, para pihak wajib mengerti dan mengetahui akibat dari  perbuatannya  itu,  sehingga  kepentingan  yang  bersangkutan  mendapat perlindungan  yang  wajar  dan  diketahui  oleh  Notaris.  Notaris  bukan  hanya berkewajiban membuat akta yang diminta oleh pewaris, tetapi juga harus memberikan nasehat hukum dan penjelasaan yang diperlukan oleh orang yang membuat testament. Dalam suatu pembuatan testament, tidak terlepas adanya suatu  kesepakatan dan perjanjian antara Notaris dan si pembuat testament. Begitu juga antara si pembuat testament dengan yang mendapatkan testament tersebut. Hal ini disebabkan, sangat diutamakan  adanya  kepercayaan  dan  tiap-tiap  Notaris  wajib  menyimpan  testament tersebut di antara surat-surat lainnya.
Salah  satu  syarat  yang  terpenting  dari  testament  yang  sudah  dibuat  dapat dicabut  kembali  oleh  pembuatnya,  baik  seluruh  atau  sebagian  saja.  Bila  pembuat
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 1-17 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
wasiat  berkeinginan  untuk  mencabut  testamentnya  yang  terdahulu,  maka  notaris mengikuti  kehendak  pembuat  testament  untuk  mencabut  atau  menarik  kembali testament. Pencabutan testament merupakan suatu tindakan yang tegas dari pembuat testament  untuk  mencabut  testament  yang  dibuatnya,  pencabutan  testament  dapat dilakukan setiap saat ketika orang yang membuat testament tersebut belum meninggal dunia.  Pencabutan  suatu  testament  merupakan  suatu  tindakan  dari  pewaris  yang meniadakan  testament  sebagai  pernyataan  terakhir.  Apa  yang  pernah  dinyatakan dalam  testament  pada  suatu  waktu,  harus  dicabut  atau  dirubah.  Selanjutnya pencabutan itu dapat dilakukan dengan tegas dan secara diam-diam.
Seorang Notaris diwajibkan dalam satu bulan setelah pewaris meninggal dunia atau tidak diketahui keadaannya di mana, menguraikan turunan testament pada Balai Harta  Peninggalan  yang  mempunyai  kepentingan  dalam  penyimpanan  testament. Dengan  demikian,  dalam  pembuatan  dan  pencabutan  testament,  seorang  Notaris mempunyai peranan yang sangat penting.
3. Hambatan dan Solusi Untuk Mendapatkan Keabsahan Pembuatan dan Pencabutan Testament Pada  Kantor  Notaris  dan  PPAT  Restu  Mardhatillah,  S.H.,  M.Kn.,  Di Kecamatan V Kaum Batusangkar
Hambatan  dan  Solusi  Untuk  Mendapatkan  Keabsahan  Pembuatan  dan Pencabutan Testament, Notaris  sebagai  pejabat  umum  dalam  kaitannya  dengan pembuatan testament ,  berwenang  untuk  membuat testament (akta  wasiat)  sesuai dengan kehendak terakhir dari pewaris berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pembuatan testament diawali dengan keinginan pewaris untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan pewaris. Hal ini disebabkan,  orang  tersebut  bukan  ahli  warisnya  dan  bukan  pula  saudara  sedarah tanpa  adanya  wasiat  dari  si  pewaris,  maka  si  pewaris  tidak  dapat  memberikan sebagian hartanya kepada seseorang yang bukan ahli waris. Hal ini dapat dilakukan melalui pembuatan testament.
Seseorang  yang  hendak  membuat testament haruslah  seorang  yang  telah berumur  18  tahun  atau  sudah  menikah  serta  berakal  sehat  pada  saat  pembuatan testament .  Kecakapan  seseorang  dalam  pembuatan testament ditentukan  oleh  usia pada saat testament dibuat, bukan pada saat si pembuat testament meninggal. Saksi- saksi  dalam  pembuatan testament harus  telah  dewasa  dan  merupakan  penduduk Indonesia. Kecakapan para saksi itu semata-mata dinilai atau dipertimbangkan pada saat akta itu dibuat. Selain itu, saksi harus mengerti bahasa yang dipergunakan dalam testament . Menurut Pasal 944 KUHPerdata, orang-orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi, sebagai berikut:
1. Semua ahli waris dan legataris.
2. Semua keluarga sedarah dan keluarga, berdasarkan perkawinan (semenda) sampai dengan derajat keenam.
3. Anak-anak atau cucu-cucu dari keluarga sedarah sampai derajat keenam. Di  bawah  ini  akan  dijelaskan  bagaimana  prosedur  pembuatan testament berdasarkan  KUHPerdata,  di  mana  terdapat  3  (tiga)  bentuk testament .  Dari  ketiga
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 1-17 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
bentuk testament , semuanya melibatkan notaris selaku pejabat pembuat akta. Adapun ketiga bentuk testament (akta wasiat), sebagai berikut:
1. Olographis Testament adalah suatu testament yang seluruhnya harus ditulis tangan sendiri  oleh  orang  yang  akan  meninggalkan  warisannya  dan  kemudian ditandatanganinya.  Setelah  pewaris  membuat testament ,  maka  surat  tersebut dibawa  ke  kantor  Notaris.  Kemudian  pewaris  menyatakan  dihadapan  notaris dengan  2  (dua)  orang  saksi  bahwa  telah  dibuat testament olographis  di  mana testament tersebut  akan  disimpan  di  tempat  notaris.  Selanjutnya testament tersebut  diserahkan  kepada  notaris,  di  mana  dalam  penyerahannya  dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni:
a. Diserahkan secara terbuka.
Testament  olographis diserahkan  secara  terbuka,  maka  dengan  dihadiri  oleh pewaris,  2  orang  saksi  dan  notaris,  maka  notaris  akan  membuatkan  akta penyimpanannya  yang  harus  ditandatangani  oleh  pewaris,  para  saksi  dan notaris itu sendiri.
b. Diserahkan secara tertutup.
Apabila olographis  testament diserahkan  secara  tertutup  (dalam  amplop sampul),  maka  pewaris  dihadapan  notaris  dan  saksi  harus  membubuhkan sebuah  catatan  pada  amplop  sampulnya,  dengan  menyatakan  bahwa  amplop sampul berisikan olographis testament , catatan harus dikuatkan dengan tanda tangannya.  Kemudian  notaris  dan  dibantu  oleh  para  saksi  akan  membuatkan akta penyimpanannya serta harus ditandatangani secara bersama-sama antara pewaris dan saksi-saksi.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  notaris  Restu  Mardhatillah,  S.H., M.Kn, bahwa pembuatan testament olographis tidak mempunyai arti sama sekali. Hal  ini  disebabkan, testament  olographis diserahkan  ke  notaris  untuk  dibuatkan akta  penyimpanannya  dan  kemudian  didaftarkan  ke  Kantor  Pusat  Wasiat  yang berkedudukan  di  Jakarta  serta  Balai  Harta  Peninggalan,  dengan  memberikan nomor pendaftaran sesuai dengan urutan pembuatan oleh notaris. 4
2. Openbaar Testament ( testament umum) adalah testament yang dibuat dihadapan notaris  yang  dihadiri  oleh  2  (dua)  orang  saksi.  Di  mana  pewaris  mengutarakan kehendaknya,  yang  nantinya  akan  menjadi  kehendak  terakhirnya.  Pernyataan kehendak terakhir harus dinyatakan langsung oleh pewaris itu sendiri (tidak boleh diwakilkan).  Hal  ini  disebabkan,  dalam  pembuatan testament sangat  pribadi. Pernyataan  kehendak  ini  kemudian  dicatat  oleh  notaris  secara  ringkas,  tegas, dengan kata-kata yang jelas mengenai apa yang disampaikan pewaris kepadanya. Selanjutnya,  notaris  membacakan  isi testament dengan  dihadiri  saksi-saksi  dan setelah  pembacaan  itu,  notaris  menanyakan  kepada  pewaris  apakah  betul  yang dibacakan  itu  menjadi  isi  dari  amanat  terakhir.  Jika  pewaris  mengutarakan kehendak terakhir di luar hadirnya para saksi, maka setelah karangan testament itu
4 Wawancara  dengan  Restu  Mardhatillah,  S.H.,  M.Kn.,  selaku  Notaris  dan  PPAT  di  Kecamatan  V  Kaum Kabupaten Tanah Datar, Senin/22 Mei 2023, pukul 10.35 wib.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 1-17 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
disiapkan oleh notaris, pembuat testament harus menerangkan sekali lagi di muka para  saksi-saksi  dan  notaris  tentang  apa  yang  menjadi  kehendak  terakhir  dari pewaris.  Kemudian  konsep testament dibacakan  oleh  notaris  dengan  kehadiran saksi-saksi dan notaris menanyakan kepada pewaris apakah betul yang dibacakan itu  menjadi  isi  dari  amanat  terakhir.  Setelah testament sudah  sesuai  dengan kehendak pewaris, maka testament harus ditandatangani oleh pewaris, notaris dan saksi-saksi. Apabila pewaris tidak dapat menandatangani atau berhalangan hadir, maka  sebab-sebab  dari  halangan  itu  harus  disebutkan  atau  dicantumkan  dalam akta tersebut. Dalam hal ini, penyebutan sebab-sebab berhalangan hadir sebagai bukti tanda tangan dari pewaris.
3. Geheime Testament ( testament rahasia atau tertutup) adalah testament yang ditulis sendiri oleh pewaris maupun ditulis oleh orang lain (atas perintah si pewaris) yang kemudian  ditandatangani  pewaris.  Selanjutnya,  notaris  akan  membuatkan  akta yang diberi nama akta superskripsi. Dalam akta ini, notaris harus menulis apa yang diterangkan  oleh  pewaris.  Setelah  akta  superskripsi  dibuat,  maka  akta  tersebut harus ditandatangani oleh pewaris, notaris dan saksi-saksi. Apabila pewaris tidak dapat  menandatangani  akta  superskripsi  tersebut,  maka  pernyataan  bahwa pewaris berhalangan dan sebabnya pewaris berhalangan harus disebutkan dalam akta  dan  sebab-sebab  berhalangan  sebagai  tanda  tangan  dari  pewaris.  Atas permintaan seseorang yang ingin membuat testament , notaris dapat memasukkan narasi testament tentang pengangkatan seorang atau lebih dari seorang pelaksana testament .  Dalam  prakteknya  pengangkatan  seorang  atau  lebih  pelaksana testament ,  biasanya  langsung  dicantumkan  dalam  testament  yang  bersangkutan, agar jika yang satu berhalangan dapat digantikan oleh yang lainnya.
Pasal  1006  KUHPerdata  ditentukan  bahwa  seorang  wanita  yang  bersuami, tidak peduli apakah telah kawin dalam harta persatuan (campur), atau pisah meja dan ranjang  atau  pisah  harta,  sama  sekali  tidak  dapat  menjadi  seorang  pelaksana testament . Dalam pengangkatan wanita sebagai pelaksana testament , seorang pewaris dapat  mengangkat  istrinya  sebagai  pelaksana testament .  Hal  ini  disebabkan, perempuan  berfungsi  sebagai  pelaksana  yang  berstatus  tidak  bersuami,  sehingga Pasal  1006  KUHPerdata  tidak  dilanggar.  Adapun  tugas  dari  pelaksana  testament, sebagai berikut:
1. Pelaksana testament menguasai barang yang termasuk sebagai harta peninggalan pewaris, maka berdasarkan wewenang ini pelaksana testament berhak menuntut penagihan dari orang yang berhutang pada pewaris.
2. Pelaksana testament harus  mengadakan  pendaftaran  benda-benda  harta peninggalan  (budel)  dengan  dihadiri  oleh  para  ahli  waris  atau  setelah  para  ahli waris dipanggil secara sah.
3. Pelaksana testament berkewajiban  melaksanakan  testamen  sesuai  dengan  isi testamen.
4. Pelaksana  testamen  jika  telah  waktu  satu  tahun  berakhir  harus  memberikan tanggung jawabnya kepada yang berkepentingan dan menyerahkan segala sesuatu
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 1-17 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
yang termasuk dalam barang warisan serta melakukan penghitungan pembagian warisan.
5. Pelaksana testamen dalam beberapa hal harus melakukan penyegelan atas harta peninggalan.  Menurut  Pasal  1009  KUHPerdata  penyegelan  itu  harus  dilakukan, jika:
a. Ada Ahli Waris yang masih di bawah umur.
b. Salah seorang Ahli Waris berada di bawah pengampuan ( curatele ), yang pada waktu pewaris mati tidak mempunyai wali atau pengampu ( curator ).
c. Salah seorang Ahli Waris atau kuasa atau wakilnya yang tidak hadir. Notaris dalam  prakteknya di tempat penulis melakukan penelitian, biasanya membuat  testamen  dalam  bentuk  umum  atau Openbaar  Testament dengan  alasan hanya  dalam  bentuk  inilah  notaris  dapat  mengawasi  isi  dalam  testament  yang dibuatnya,  agar  apa  yang  dikehendaki  oleh  pewaris  tidak  bertentangan  dengan Undang-Undang  atau  dapat  merugikan  para  ahli  waris  dalam  garis  lurus  ( legitime portie ). 5
Apabila diketahui notaris meninggal lebih dahulu dari pewaris yang membuat testament di notaris tersebut, maka ahli waris atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan  semenda  dari  notaris  wajib  memberitahukan  kepada  Majelis  Pengawas Daerah  bahwa  notaris  tersebut  meninggal.  Notaris,  sebelum  meninggal  biasanya menunjuk  notaris  lainnya  sebagai  notaris  pengganti  untuk  menggantikan  notaris tersebut  jika  berhalangan  menjalankan  tugasnya.  Dalam  hal  ini,  jika  notaris meninggal,  maka  tugas  jabatan  notaris  dijalankan  oleh  notaris  pengganti  sebagai pejabat sementara notaris, paling lama 30 (tiga puluh) hari  terhitung sejak notaris meninggal. Oleh pejabat sementara notaris, kemudian menyerahkan protokol notaris (kumpulan  dokumen  yang  disimpan  dan  dipelihara  oleh  notaris)  dari  notaris  yang meninggal  kepada  Majelis  Pengawas  Daerah.  Apabila  pewaris  yang  memiliki testament meninggal,  ahli  waris  dari  pewaris  ingin  mengetahui  dan  membuka testament mendatangi notaris tempat pewaris membuat testament , ternyata diketahui notaris tersebut telah meninggal, sedangkan protokol notaris tidak diketahui berada di  notaris  pengganti  yang  mana,  maka  ahli  waris  dapat  menanyakan  langsung  ke Daftar  Pusat  Wasiat  tentang  di  mana  tempat  protokol  notaris  tersebut  disimpan. Setelah  mendapat  jawaban  dari  Departemen  Pusat  Surat  Wasiat,  ahli  waris menghubungi notaris pengganti untuk menanyakan testament yang disimpan dalam protokol  notaris,  setelah  itu  baru  dilaporkan  ke  Balai  Harta  Peninggalan  supaya berlaku bagi pihak ke-3 (tiga).
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Notaris Restu Mardhatillah, S.H.,
M.Kn., tentang hambatan dan solusi untuk mendapatkan keabsahan pembuatan dan pencabutan testament , sebagai berikut:
1. Pihak  ahli  waris  atau  pelaksana  wasiat  tidak  merealisasikan testament sesuai dengan pesan yang ada dalam testament .
5 Wawancara  dengan  Restu  Mardhatillah,  S.H.,  M.Kn.,  selaku  Notaris  dan  PPAT  di  Kecamatan  V  Kaum Kabupaten Tanah Datar, Senin/22 Mei 2023, pukul 11.00 wib.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 1-17 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
2. Isi testament bertentangan dengan batas maksimal pemberian sesuatu pada orang lain.
3. Pihak  yang  seharusnya  mendapatkan  warisan  menjadi  terabaikan,  sehingga memunculkan  permasalahan  yang  membutuhkan  penyelesaian,  baik  secara musyawarah maupun proses pengadilan.
4. Pihak penerima testament tidak melaksanakan apa yang telah diwasiatkan.
5. Pembuat testament berubah  pikiran  atas  kehendaknya  yang  dituangkan  dalam suatu testament ,  biasanya  pembuat testament merasa  pembagiannya  tidak  adil, sehingga pembuat testament mencabut wasiatnya melalui seorang notaris.
6. Sikap para ahli waris mengecewakan pembuat testament .
7. Pembuat testament mengetahui bahwa penerima testament berniat menyakiti dan atau mengkhianati pembuat testament .
8. Ahli  waris  meninggal  terlebih  dahulu  daripada  si  pembuat testament .  Dengan demikian, gugurlah testament tersebut dan tidak berlaku  lagi, sehingga pembuat testament harus mencabut testament yang telah dibuatnya. 6
Dalam  hal  ini,  solusi  yang  dilakukan  oleh  Notaris  Restu  Mardhatillah,  S.H., M.Kn., untuk mendapatkan keabsahan pembuatan dan pencabutan testament , sebagai berikut:
1. Memberikan  masukan  kepada  pihak  ahli  waris  atau  pelaksana  wasiat  untuk merealisasikan testament sesuai dengan pesan yang ada dalam testament .
2. Notaris menerangkan tentang batas maksimal pemberian sesuatu pada orang lain dalam testament .
3. Notaris berkewajiban untuk memberikan penjelasan kepada penerima testament bahwa pihak penerima testament wajib melaksanakan apa yang telah diwasiatkan.
4. Notaris diwajibkan membacakan ulang isi testament dihadapan pembuat testament dan para saksi. Hal ini bertujuan, agar pembuat testament paham terhadap isi dari testament ,  sehingga  pembuat testament merasa  adil  dalam  bertindak  dan  tidak akan mencabut isi testament yang telah dibuatnya di depan notaris.
5. Notaris  berkewajiban  untuk  memberikan  nasihat  dan  alasan  kepada  para  ahli waris,  bahwa  pembuat testament memberikan testament kepada  orang  lain disebabkan ahli waris tidak pernah memperdulikan kehidupan pembuat testament .
6. Notaris mendengar dari pembuat testament bahwa penerima testament berencana akan berbuat jahat kepada pembuat testament . Dalam hal ini, notaris berkewajiban memberikan masukan kepada pembuat testament , agar membatalkan pembuatan testament , sehingga keselamatan diri menjadi lebih utama. 7
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Notaris Restu Mardhatillah, S.H., M.Kn.,  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  hambatan  dan  solusi  untuk  mendapatkan keabsahan  pembuatan  dan  pencabutan testament ,  hambatan  bagi  notaris  dalam
6 Wawancara  dengan  Restu  Mardhatillah,  S.H.,  M.Kn.,  selaku  Notaris  dan  PPAT  di  Kecamatan  V  Kaum Kabupaten Tanah Datar, Senin/22 Mei 2023, pukul 11.30 wib.
7 Wawancara  dengan  Restu  Mardhatillah,  S.H.,  M.Kn.,  selaku  Notaris  dan  PPAT  di  Kecamatan  V  Kaum Kabupaten Tanah Datar, Senin/22 Mei 2023, pukul 12.00 wib.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 1-17 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan pembuat testament melanggar syarat yang  ditentukan oleh undang-undang atau  tidak. Hal ini disebabkan,  notaris tidak  berwenang  melakukan  penilaian  terlalu  mendalam  mengenai  hal  yang  tidak kelihatan oleh notaris.
4. Analisis  Tentang  Hambatan  dan  Solusi  Untuk  Mendapatkan  Keabsahan Pembuatan dan Pencabutan Testament Pembuatan testament merupakan pernyataan terakhir dari pemilik harta waris atas kehendak  pembuat testament .  Perbuatan  membuat testament baru  akan  melahirkan akibat hukum, jika pembuat testament meninggal dunia. Testament yang sudah dibuat mengandung  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  orang  yang  namanya tercantum  dalam testament tersebut.  Pembuat testament bersedia  akan  memberikan harta kekayaannya, sebagian atau seluruhnya kepada penerima testament . Akibat hukum dari pembuatan testament adalah beralihnya segala bentuk harta kekayaan dan hak serta kewajiban  yang  menjadi  kehendak  dari  pembuat testament ,  baru  akan  diterima  jika pembuat testament meninggal  dunia.  Penerima testament harus  menjalankan  semua kehendak pembuat testament . Jika penerima testament menolak, maka akibat hukumnya adalah harta kekayaan tersebut diserahkan kepada negara (Balai Harta Peninggalan). Sifat testament dapat dicabut kembali oleh pembuat testament . Akibat hukum pencabutan testament ,  menyebabkan testament yang  dibuat  batal  demi  hukum. Testament yang  dibuat  dapat  dicabut  dengan  tegas  secara  keseluruhan,  sehingga menyebabkan testament itu tidak berlaku dan pembuat testament dianggap tidak pernah membuat testament .
Hambatan untuk mendapatkan keabsahan dalam pembuatan dan pencabutan testament yang  dihadapi  notaris  selalu  ada,  tetapi  ada  solusi  yang  dilakukan  notaris. Testament sebagai surat resmi tidak dapat diisi semua atas kehendak pembuat testament . Akan  tetapi,  Notaris  mengatakan  kepada  pembuat testament bahwa  undang-undang membatasi  sedemikian  rupa,  sehingga  banyak  hal  yang  tidak  dapat  dimuat  di  dalam testament .  Di  samping  itu,  sebelum  pembuat testament meminta  untuk  dibuatkan testament acte (akta wasiat), notaris wajib meminta identitas dari pembuat testament dan juga saksi yang hadir dihadapan notaris. Setelah diberikan arahan oleh Notaris, maka sipembuat testament mengerti, sehingga proses untuk mendapatkan keabsahan dalam pembuatan dan pencabutan testament terlaksana dengan baik.

## C. Simpulan dan Rekomendasi
Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk memenuhi setiap keinginan penghadap tanpa terlebih dahulu Notaris memastikan apakah syarat-syarat formil maupun materiil dapat dipenuhi oleh penghadap. Diperlukan kecermatan dan pemahaman hukum bagi Notaris sebelum memutuskan untuk memenuhi keinginan penghadap dalam pembuatan testament (akta  wasiat).  Apabila  pemberi  wasiat  membuat  wasiat  yang  tidak  sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Notaris wajib untuk menolak keinginan pemberi wasiat tersebut. Namun, Notaris diwajibkan untuk memberikan nasihat atau penyuluhan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 1-17 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
hukum  ( legal  advice )  kepada  pemberi  wasiat  tersebut  dan  tidak  boleh  serta  merta menolak penghadap yang datang kepada Notaris.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 1-17 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## Daftar Pustaka
A. Buku
Abdul Ghofur Anshori. Lembaga Kenotariatan Indonesia , Yogyakarta: UII Press, 2009. Abdulkadir Muhammad. Etika Profesi Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian , Jakarta: Rineka Cipta, 2010. Amiruddin;    Zainal  Asikin. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Rajawali  Press, 2018.
Amir Syarifuddin. Hukum Kewarisan Islam , Jakarta: Kencana, 2012.
Anasitus Amanat. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
Beni Ahmad Saebani; Syamsul Falah. Hukum Perdata Islam Di Indonesia , Bandung: Pustaka Setia, 2011.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  Balai Pustaka, 2003.
Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , Bandung: Refika Aditama, 2008.
--------------. Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik , Bandung: Refika Aditama, 2008.
--------------. Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  Sebagai  Unifikasi  Hukum  Pengaturan Notaris , Bandung: Refika Aditama, 2010.
Hartono Soerjopratiknjo. Hukum Waris Testament . Yogyakarta: Pustaka Baru, 2002. Herlien Budiono. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
-------------------. Notaris dan Kode Etiknya , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Hilman Adikusuma. Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
Ira Koesoemawati; Yunirman Rijan. Ke Notaris , Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009. Maman Suparman. Hukum Waris Perdata . Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Martosedono. Hukum Waris , Semarang: Dahara Prize, 1998.
M. Hajar. Hukum Kewarisan Islam , Riau: A’laf Pers, 2007.
Mr. A. Pitlo. Hukum Waris Menurut KUHPerdata Belanda Jilid I , Jakarta: Intermasa, 2005. Nico. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum , Yogyakarta: UGM Perss, 2008. Oemarsalim. Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia , Jakarta: Bina Aksara,2007.
R.  Soegondo  Notodisoerjo. Hukum  Notariat  Di  Indonesia:  Suatu  Penjelasan ,  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
Salim Hs. Pengantar Hukum Perdata Tertulis ( BW ), Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
-----------. Teknik Pembuatan Suatu Akta ( Konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta ), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
Sjaifurraachman;  Habib  Adjie. Aspek  Pertanggunjawaban  Notaris  dalam  Membuat  Akt a, Bandung: Mandar Maju, 2011.
Sorojo Prawirohamijoyo dan Marthalena Pohan. Hukum Waris , Surabaya: Rinta, 2004.
Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa, 2005. Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik , Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
Suhrawardi K. Lubis. Etika Profesi Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Sutrisno Hadi, Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset, 2004. Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Warisan  di  Indonesia ,  Bandung:  Vorkink  van  Hoeve,'s Granvenhage, 2008.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 1-17 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016
Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (Lembaran  Negara  Tahun  2016 Nomor 120).