Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 507-512| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4128.507-512

## ADAT PALAI NGANDI DI KABUPATEN SUMBA TIMUR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
Umbu  Rendhy  Ahadie Ndjurumbaha,  I Made Suwitra, Ida  Ayu Putu  Widiati Fakultas  Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,  Indonesia urendhy68@gmail.com,  madesuwitra@yahoo.co.id,  idaayuputuwidiati@gmail.com

## Abstrak
Adat  Palai  Ngandi  (kawin  Lari)  yang  terjadi  di  Sumba  Timur  Nusa  Tenggara  Timur adalah kesenjangan sosial dikarenakan  pasangan  yang  melakukan  kawin  lari  tidak  memberit ahukan  kepada  orang  tua  perempuan  untuk melakukan  perkawinan.  Tujuan  penelitian  ini  guna  menganalisa  pengakuan  adat  Palai  Ngandi  di Sumba Timur serta  akibat  hukum  pelaksanaan  Palai  Ngandi  dalam  Undang -undang  Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor  16  Tahun  2019.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  empiris   dengan pendekatan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  hukum  adat,  pendekatan  konsep,  pendekatan sosiologis  hukum  dan  pendekatan  kasus.  Teknik  pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan observasi dan dilakukannya  suatu  kajian  kepustakaan  untuk  memperoleh  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang kemudian dianalisis  dengan  teknik  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  dilakukannya adat  Palai  Ngandi  di  Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur. Adat palai Ngandi yang merupakan suatu bentuk kesenjangan ini menimbulkan beberapa akibat terhadap pelaku maupun orang tua dari kedua pihak yang diselesaikan  dengan adat yang ada di masyarakat sehingga bisa ditemukan  titik tengah yang baik antara kedua pihak yang melakukan  Palai  Ngandi.
Kata  Kunci :  Akibat Hukum,  Palai Ngandi, Perkawinan Adat

## Abstract
The  custom  of  Palai  Ngandi  (elopement)  that  occurs  in  East  Sumba,  East  Nusa  Tenggara  is  a  social  gap because couples who elope do not notify the woman's parents to marry. The purpose of this study is to analyze the  recognition  of  the  Palai  Ngandi  custom  in East Sumba and the legal consequences of implementing the Palai Ngandi in Law Number 1 of 1974 in conjunctio n with Law Number 16 of 2019. The method used in this study is empirical research with a statutory approach, the customary law approach, the concept approach, the legal sociological approach and the case approach. The technique of collecting legal material s is carried out by observation and conducting a literature review to obtain primary and secondary legal materials which are t h e n analyzed  using  descriptive  analysis  techniques. The results of the study show that there are still many Palai Ngandi customs in Pandawai District, East Sumba Regency. The Palai Ngandi custom which is a form of this gap has caused several consequences for the perpetrators and the parents of both parties which are resolved  b y existing customs in the community so that a good middle point can be found between the two parties who carry out Palai Ngandi.
Keywords: Legal Consequences, Palai Ngandi, Traditional Marriage

## I. PENDAHULUAN
Kawin  lari  menurut  hukum  adat  adalah  nilai  kehidupan  yang  menyangkut  kehormatan  keluarga  dan kekerabatan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  maka  proses  pelaksanaan  perkawinan haruslah  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan  oleh  hukum  adat,  agar  dapat  terhindar  dari penyimpangan  dan  pelanggaran  yang  tidak  diinginkan  sehingga  dapat  menjatuhkan  kehormatan  dan martabat  keluarga  dan  kekerabatannya (Hadikusuma,  1983) .  Indonesia  terdapat  tiga  sistem kekeluargaan  yaitu  patrilineal,  matrilineal,  dan  parental  yang  masing-masing  sifat  susunan kekeluargaan  yang  berbeda.  Indonesia  yang  notabenenya adalah negara kepulauan, tentunya banyak terdapat  perbedaan  suku,  budaya,  bahasa  dan  berbagai  macam adat, yang tiap daerah memiliki cara pelaksanaan  perkawinan  yang  antara  daerah  satu  dengan  daerah  lainnya  berbeda-beda (Wignjodipoero,  1988) .  Akibat  hukum  karena  kawin  lari  selalu  mendapatkan  masalah  dalam administrasi  negara.  Kawin  lari  tidak  mendapatkan  layanan  publik  di  instansi  pemerintah  karena dilakukan  tidak  sah  akibat  tidak  adanya  wali  sah  makanya  segala  bentuk  hubungan  hukum  yang
berkaitan  dengan  administrasi  perkawinan  tidak  dapat  dilakukan (Aulia  et  al.,  2021) .  Akibat  hukum pelaksanaan  kawin  lari  yang  tidak  disetujui  wali  nikah  ditinjau  dari  Undang-undang  perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Hani et al., 2018) .
Pada  dasarnya  yang  dinamakan  dengan  (Palai  Ngandi)  adalah  laki-laki  yang  mengajak  si perempuan  untuk  lari  dari  rumah  orang  tua  perempuan,  karena  adanya  hambatan  dan  kemudian mereka  selama  beberapa  waktu  tinggal  di  rumah  laki-laki,  dan  rumah  laki-laki  sebagai  tempat perlindungan dan kemudian setelah beberapa hari mereka kembali kerumah orang tua mereka masing- masing  secara  bersama  untuk  meminta  doa  restu  untuk  melaksanakan  perkawinan,  dan  yang terpenting  dari  tindakan  ini  adalah  orang  tua  laki-laki dan perempuan sama-sama mengetahui bahwa anak-anak mereka sama-sama melarikan diri dari rumah untuk menghindari beberapa tahap adat yang menghalangi  perkawinan  mereka.  Adapun  menurut Zamzizi  (2017) penyebab  dari  tindakan perkawinan lari bersama yaitu
1. Besarnya mahar yang wajib diberikan kepada calon mempelai perempuan sesuai dengan adat, jadi untuk menghindar dari mahar tersebut mereka melarikan diri dari rumah mereka  masing- masing  kemudian  setelah  beberapa  waktu  mereka  kembali  ke  keluarga  mereka  untuk melakukan  adat  dan  dalam  pemberian  mahar  yang dibayarkan kadang kala tidak seperti apa yang sudah disepakati akan dan perkawinan tidak dibatalkan karena kurangnya mahar.
2. Upacara  adat  yang harus dilakukan oleh pihak keluarga yang dapat menimbulkan biaya yang lumayan besar sehingga untuk menghindari  itu, dilakukanlah  kawin lari  bersama.
3. Adanya  syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki sehingga untuk tetap melakukan perkawinan maka dilakukan kawin lari mau tidak mau tetap dilakukan agar keinginan mereka tercapai.
4. Adanya  ketidak  setujuan  dari  keluarga  terhadap  perkawinan  yang  akan  di  laksanakan sehingga  kedua  calon  mempelai  terpaksa  harus  melarikan  diri  dari  keluarga  mereka  dan kemudian  akan kembali  lagi  sehingga mendapat restu.
Perkawinan  jenis  ini  merupakan  suatu  bentuk  pelanggaran  adat  yang  memiliki  denda  adat, dikarenakan menurut orang Sumba Timur adat merupakan suatu yang sakral yang dan hidup di dalam diri  mereka dan saling terhubung  satu dengan yang lain  di dalam batin mereka.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  ada  dua model  yang  dapat diidentifikasi kawin lari  (palai ngandi atau luhu ngandi). Pertama, adalah kawin lari yang  terjadi  karena  pihak  laki-laki  membangkang  tidak  mau  tinggal  di  rumah  keluarga  perempuan (matrilokal),  sehingga  laki-laki  tersebut  bersama  istrinya  melarikan  diri  untuk  kemudian  tinggal  di rumah  orangtua  laki-laki.  Hal  ini  dilakukan  karena  pada  dasarnya  sang  suami  tidak  ingin kehilangan otoritasnya  sebagai  kepala  rumah  tangga (Muthmainnah  &  Trisakti,  2010) .  Pada  umumnya  yang  di maksud  dengan  perkawinan  lari  atau  melarikan  adalah  bentuk  perkawinan  yang  tidak  di  dasarkan persetujuan  lamaran orang tua, tetapi  berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan (Arkisman  &  Iki,  2019) .  Adapun  salah  satu upaya dalam menanggulangi fenomena ini yaitu  dengan  hadirnya  realisasi  sosialisasi  dari  Pemerintah  Daerah  setempat  terutama  dari  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  karena  seluruh  perkawinan  yang  dilakukan  di  masing-masing daerah harus melakukan pencatatan perkawinan secara administrasi Negara (Sulistyawati, 2016) . Dari fenomena  tersebut  maka  ingin  dilakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengungkap  pengakuan adat  Palai  Ngandi  di  Sumba  Timur  serta  akibat  hukum  pelaksanaan  Palai  Ngandi  dalam  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang  Nomor 16 Tahun 2019.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum empiris (socio legal research) yaitu suatu metode penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  melihat  hukum  dalam  artian  nyata  dan  meneliti  bekerjanya hukum  di  lingkungan  masyarakat (Sunggono,  2003) .  Dikarenakan  dalam  penelitian  ini  meneliti pelaku  dalam  penelitian  hukum  dan  dapat  dikatakan  bahwa  penelitian  hukum  ini  diambil  dari  fakta- fakta  yang  ada  dalam  suatu  masyarakat.  Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  hukum  adat,  pendekatan  konsep, pendekatan sosiologis hukum dan pendekatan  kasus.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  observasi dan dilakukannya suatu  kajian  kepustakaan.  Sumber  bahan  hukum  primer yang didapat dengan menganalisis peraturan perundang-undangan  dari  hasil  temuan  pada  saat  observasi,  bahan  hukum  sekunder  didapat  dari
menganalisis  buku-buku,  jurnal-jurnal  dan  hasil-hasil  penelitian  terdahulu  yang  memiliki  keterkaitan dengan judul  penelitian  ini.  Teknik analisis  data yang digunakan  adalah teknik  analisis deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengakuan Adat Palai Ngandi di Sumba Timur
Pada  umumnya  yang  dimaksud  dengan Palai  Ngandi merupakan  suatu  bentuk  perkawinan  yang tidak  didasarkan  lamaran  orang  tua,  tetapi  berdasarkan  kemauan  kedua  pihak  yakni  laki-laki  dan perempuan.  Menurut  Bapak  Daniel  Nggaba  Ndapakakamang  selaku Tokoh adat pada saat laki-laki dan  perempuan  melarikan  diri,  perempuan  akan  menyimpan  barang  di  bawah  bantal  dalam  bentuk barang seperti surat yang berisi alamat, marga dari si laki-  laki, mamuli dan lulu ammah sebagai suatu penghormatan  kepada  orang  tua  perempuan  sebagai  petunjuk  bahwa  mereka  telah  melarikan  diri. Menurut  bapak  Kornelis  Weli  selaku  juru  bicara  mengatakan  bahwa  ketika  seorang  pria  yang melakukan palai  ngandi wajib  untuk  mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena perbuatan Palai  Ngandi  merupakan  perbuatan  yang  mempunyai  sanksi  adat,  selain  itu  melanggar  kekuasaan orang  tua  dan  keluarga  pihak gadis. Terlepas dari permasalahan itu penulis dalam hal ini mengambil suatu garis besar perkawinan  jenis  ini  marak  terjadi  di  kecamatan  Pandawai,  dengan mengambil data baik dari informan dan responden dengan data sebagai berikut
1. Adanya Adat atau Tahap yang Tidak Dapat Dipenuhi
Seperti  yang  dikatakan oleh responden atau pelaku dari Palai Ngandi yakni Bapak Bara N Hapa selaku pelaku Palai Ngandi di kecamatan Pandawai,  mengungkapkan bahwa mereka melakukan Palai Ngandi dengan maksud untuk menghindari adat yang memakan waktu dan juga  dana  yang  tentunya  memakan  anggaran  pada  setiap  tahap  itu  sendiri,  pelaku  sendiri memikirkan  kedepan  apabila  biaya  yang  dikeluarkan banyak  maka akan berdampak kepada kondisi  ekonomi  yang  melemah karena telah  banyak  digunakan  pada  saat  peminangan,  dan juga untuk mempercepat perempuan agar cepat berada di rumah laki-laki.
2. Perempuan Belum Diizinkan  Berumah Tangga
Menurut  bapak  Daniel  Tunggul  Awang  selaku  Tokoh  masyarakat  di  kecamatan  Pandawai mengukapkan  bahwa  beberapa  alasan  anak  belum  diizinkan  berkeluarga  adalah  yang pertama  anak  perempuan  mereka  masih  berada  dalam  masa  sekolah  atau  berpendidikan, berikut juga umur dari anak perempuan yang belum mencukupi umur untuk berkeluarga, dan bisa  juga  anak  perempuan  tidak  disetujui oleh orang tua untuk berhubungan dengan laki-laki dengan  alasan  kasta  atau  strata  sosial  antara  laki-dan  perempuan  itu  berbeda  seperti contohnya Maramba dan Atta (keturunan Raja Dan Hamba)
3. Perempuan Yang Telah Dijodohkan
Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  laki-laki  dan  perempuan  melakukan  tindakan Palai Ngandi , dikarenakan perempuan yang telah dijodohkan atau dipinang dalam waktu yang lama ataupun  dalam  waktu  dekat.  Seiring  berjalannya  waktu  pasangan  yang  tadinya  sudah mempunyai  hubungan  dalam  adat  itu  sudah  merasa  tidak  cocok  lagi  dengan  pasangannya dengan  berbagai  alasan  yang  tidak  sesuai  dengan kriteria perempuan. menurut bapak Daniel Ndapa  Kamang  selaku informan membenarkan hal tersebut beliau mengatakan bahwa Palai Ngandi bisa  saja  terjadi  walaupun  pasangan  yang  awalnya  sudah  menempuh sebagian atau tahap awal dalam suatu perkawinan adat sumba bisa juga dibatalkan ketika perempuan sudah tidak  merasa  cocok  dengan  pasangan awal yang sudah menempuh sebagian tahap awal dari proses peminangan.
4. Keluarga Perempuan Menolak Lamaran Pihak Laki-laki Menurut  bapak  kornelis  selaku  juru  bicara  yang  biasanya  berperan  dalam  segala  kasus perkawinan yang berjenis Palai Ngandi juga membenarkan hal ini beliau mengatakan bahwa faktor yang sangat mendasari terjadinya  suatu Palai Ngandi dikarenakan ketidak setujuan dari keluarga  perempuan  sehingga  hal  itulah yang mendasari laki-laki mengajak perempuan untuk melakukan Palai Ngandi .
5. Adanya Keadaan Perempuan Yang Telah Hamil Menurut  tokoh  adat  setempat  sehubungan  hal  tersebut  mengatakan  bahwa anak perempuan yang  masih  bersekolah  atau  dalam  masa  pendidikan  akan  malu  jika  kehamilannya  diketahui oleh  masyarakat  disekitar  lingkungan  tempat  tinggalnya  dikarenakan  anak  gadis  tersebut
belum  memiliki  suami.  Untuk  mencegah  hal  itu  maka  perempuan  bersedia  mengikuti  saran laki-laki  dengan melakukan Palai Ngandi .
Dalam  hukum  adat  perkawinan  itu  bukan  hanya  merupakan  peristiwa  penting bagi mereka yang  masih  hidup  saja,  tetapi  perkawinan  juga  merupakan  peristiwa  yang  sangat  berarti  serta sepenuhnya  mendapat  perhatian  dan  diikuti  oleh  arwah-arwah  para  leluhur  kedua  belah  pihak. Dengan  demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki- laki  dan  perempuan,  yang  membawa  hubungan  lebih  luas,  yaitu  antara  kelompok  kerabat  laki-laki dan  kelompok  kerabat  perempuan,  bahkan  dengan  kelompok  masyarakat  yang  satu  dengan masyarakat yang lain (Purwadi, 2005) .
Menurut  informan  Bapak  Daniel  Ndapa  Kamang  mengenai  perkawinan  adat  sumba  dibagi dalam beberapa tahap perkawinan adat sumba terbagi dalam 3 (tiga) cara yakni
a. Masuk minta/atau pakar rai
b. Harri /atau  lelaki  kedapatan bermalam di rumah perempuan,
c. Kawin lari/ Pallai ngandi / luhu ngandi.
Yang  sebelumnya  dahulu  hanya  dikenal  dua  tahap  yakni masuk   minta dan hari saja, yang mana pada perkembangan zaman kini bertambah satu tahap yakni Palai Ngandi , dengan guna untuk mempersingkat adat sumba Timur terkhususnya dalam hal perkawinan. Dari data yang diperoleh dari Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur tentang Jumlah Kasus Palai Ngandi Yang dilakukan Di Kecamatan Pandawai Sebagai Berikut
Tabel 1 Jumlah Praktik Palai Ngandi di Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur
Tahun Jumlah Praktik Palai Ngandi Tahun 2019 5 Tahun 2020 9 Tahun 2021 12

## Sumber: Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur
2. Akibat  hukum  pelaksanaan  Palai Ngandi dalam Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
1. Akibat Palai Ngandi Bagi Pemuda-Pemudi Dampak Palai  Ngandi sendiri  yang  dilakukan  oleh  pasangan  laki-laki  dan  perempuan  tidak bisa dipungkiri  bahwa akan menimbulkan  berbagai akibat hukum.
Pertama, Akibat  dalam  adat Palai  Ngandi sendiri  merupakan  suatu  perbuatan  yang melanggar  tahap  adat  terlebih  dahulu oleh pasangan yang hendak menikah, sehingga mereka yang  membawa  lari  wajib  membayar  denda  adat  yang biasanya dibayar seperti 1 ekor kuda dan  bahkan  biasanya  lebih  tergantung  hasil  dari  juru  bicara  dari  keluarga  perempuan  yang disebut dengan wunang.
Kedua, Praktik Palai Ngandi juga dapat mengakibatkan timbulnya rasa malu terhadap muda- mudi,  terlebih  lagi  perempuan.  Karena  dengan  adanya  praktik Palai  Ngandi sendiri  belum pasti akan berlanjut  ke tahap selanjutnya,  bisa saja dibatalkan.
2. Akibat Palai Ngandi terhadap orang tua
Karena  sebagai  orang  tua,  sudah  menjadi  kewajiban  untuk  mendidik  dan  menjaga  anak- anaknya  dari  hal-hal  yang  diatur  baik  dari  hukum  positif  dan  hukum adat. Adapun dampak atau  akibat  hukum  bagi kedua orang tua akibat  dari anaknya yang melakukan Palai Ngandi yaitu  orang  tua  tidak  mencegah  anak  melakukan  perbuatan  yang  berpeluang  terjadinya perzinahan.
3. Akibat Palai Ngandi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Istilah Palai  Ngandi sendiri  memang  tidak  dimuat  dalam  Peraturan  Perundang-undangan, akan  tetapi  mengenai  sahnya  suatu  perkawinan  sendiri  sudah  diatur  dalam  Peraturan
Perundang-Undangan.  Perlu  diketahui bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa  Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing- masing agamanya dan  kepercayaanya  itu.  Di  sumba  Timur  pada  umumnya  dan  kecamatan  Pandawai  pada khususnya  yang adat perkawinannya masih sangat kental dengan adat istiadatnya,  yang  juga masih  terdapat  suatu  permasalahan  dalam  hal  ini  adalah Palai  Ngandi ,  yang  juga berpengaruh  terhadap  peraturan  perundang-  undangan  yakni  yang  mengatur  tentang perkawinan.  Hal  ini  dikarenakan  pada adat palai ngandi belum mendapat izin terlebih dahulu dan adanya asas kekeluargaan yang dikesampingkan terlebih dahulu, pada dasarnya mengenai syarat-syarat  sahnya  suatu  perkawinan  sudah  disebutkan  dalam  Pasal  6  Undang-Undang Perkawinan.
Dari  maksud  pasal  tersebut  dapat  kita  ketahui  bahwa  bagi  seseorang  yang  belum berusia  21  tahun,  maka  perkawinan  harus  mendapat  izin  dari  orang  tua  kedua  belah  pihak terlebih  dahulu.  Dari  hasil  penelitian  yang  ada  di  lapangan  memang  masih  ada  yang melakukan  suatu perkawinan di usia dini atau yang masih berada di bangku pendidikan maka dapat  disimpulkan  bahwa  dari  perkawinan  jenis Palai  Ngandi sendiri  sudah  menimbulkan akibat  hukum  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  sudah  ditetapkan.  Berhubungan mengenai akibat yang timbul dari Palai Ngandi sendiri maka penulis menyimpulkan tata cara penyelesaian adat yang di ambil dari tokoh adat  setempat. Menurut Bapak Gabriel dan Bapak Kornelis selaku tokoh adat dan juru bicara dalam adat perkawinan mengungkapkan beberapa tahap penyelesaian adat terkhususnya dalam adat palai ngandi
a) Perwakilan  Keluarga  pihak perempuan bersama wunang atau juru bicara adat diutus untuk  mencari  kebenaran  si  anak  gadis  untuk  mengecek  apakah  anak  perempuan benar  berada di alamat, marga dari pihak laki-laki yang bersangkutan berdasarkan isi dari surat yang disimpan  dibawah  bantal  pada  saat  perempuan melarikan  diri  dari rumah.
b) Setelah mengetahui perempuan berada di alamat itu, maka dilaksanakan adat kawuku rehi yakni  penentuan  jadwal  pihak  keluarga  perempuan  untuk  datang  menerima denda  adat  belis  atau  mahar  dalam  perkawinan,  denda  adat  adat  kawin  lari  berupa hewan yakni kuda dan mamuli  emas.
c) Setelah  keluarga  perempuan  menerima  belis  dan  denda  adat,  maka  dilaksanakan lagi kawuku rehi atau perempuan kembali kerumanya untuk mengambil perlengkapan wanita yang masih berada dirumah orang tuanya dengan istilah Pahambung Marata atau laku papiti katari pamaruambang.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  pada  bab  terdahulu,  maka  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  Masyarakat  Sumba  Timur  dan  masyarakat  Kecamatan  Pandawai  pada khususnya mengakui keberadaan adat Palai Ngandi. Adat palai Ngandi yang merupakan suatu be ntuk kesenjangan  ini  menimbulkan  beberapa  akibat  terhadap  pelaku  maupun  orang  tua  dari  kedua  pihak yang diselesaikan dengan adat yang ada di masyarakat sehingga bisa ditemukan titik tengah yang baik antara kedua pihak yang melakukan Palai Ngandi.

## 2. Saran
Pengenalan  terhadap  Adat  Palai  Ngandi  di  Sumba  Timur  sebaiknya  perlu  disosialisasikan  lebih menyeluruh  lagi  terhadap  masyarakat  terlebih lagi untuk generasi penerus sehingga keberadaan dari adat  Palai  Ngandi  sendiri  masih  terjaga  kesakralannya  di  dalam  masyarakat  adat  hal  ini  tentunya sangatlah  penting,  sehingga  pada  perkembangan  zaman  adat  Palai  Ngandi  sendiri  tidak  dianggap sebagai  suatu  perbuatan  yang  salah  diartikan  oleh  masyarakat  luar.  Diharapkan  peran  dari Pemerintah  Daerah,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat  dan  para ketua adat yang mengetahui tentang adat  yang  baik  dan  benar  sebaiknya  memberikan  pemahaman  kembali  kepada  masyarakat  bahwa menikah  dengan  cara Palai  Ngandi sebenarnya tidak harus dilakukan dan meluruskan pemahaman tentang  cara  melamar  yang  dianggap  mahal,  sehingga  dapat  meluruskan  pemahaman  masyarakat yang  sebelumnya  telah  menjadi  tradisi  dalam  masyarakat.  Adapun  peran  orang  tua  juga  sangat
penting  dalam  pemberian  semangat  dalam  pendidikan  bagi  para  anak-anaknya  karena  orang  tua sangat  mempunyai  peranan penting dalam perkembangan anak terkhususnya dalam pergaulan anak- anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arkisman,  &  Iki,  M.  J.  (2019).  Perkawinan  Lari  (Pakondang)  yang dilakukan Adat Sumba Barat di Tinjau Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Pro Hukum , 8 (2), 212– 222.
Aulia, Hidayatullah, & Ulfah, M. (2021). Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Undang -undang Perkawinan di Indonesia . Uniska, Kalimantan. Hadikusuma,  H. (1983). Hukum Perkawinan Adat . Alumni, Bandung.
Hani,  T. U., Bachtiar, M., & Fitriani, R. (2018). Akibat Hukum Pelaksanaan Kawin Lari yang Tidak Disetujui  Wali  Nikah  Diyinjau  Dari  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974. JOM  Fakultas Hukum , 5 (2), 1–15.
Muthmainnah,  L.,  &  Trisakti,  S.  B.  (2010).  Ruang  Privat  Individu  Dalam  Sistem  Kawin  Mawin Masyarakat Sumba Timur. Jurnal Filsafat , 20 (3), 239–259.
Purwadi. (2005). Upacara Tradisional Jawa Menggali Untaian Kearifan Lokal . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sulistyawati,  N.  P.  Y.  (2016).  Perkawinan  Lari  (Pakondong) ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur). Jurnal Ilmiah Fakulta s Hu kum Universitas Dwijendra , 3 (2), 1–12. Sunggono,  B. (2003). Metodologi Penelitian Hukum . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Wignjodipoero,  S. (1988). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat . Haji Masagung, Jakarta.
Zamzizi,  P.  (2017).  Perkawinan  Lari  Bersama  Dan  Perkawinan  Bawa  Lari Pada Masyarakat Adat Sebagai Suatu Bentuk Pelanggaran Adat. Jurnal Lex Spesialis , 12 , 70–77.