Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 2 – Juni 2022, Hal. 298-303 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5068.298-303

## SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Pius. A. Samponu, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia Samponu98@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com & madesukaryatikarma@gmail.com

## Abstrak
Akibat perkawinan dini yang berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan berakhir dengan perceraian dan juga  memicu  terjadinya  KDRT.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaturan  hukum  terhadap tindak pidana KDRT dan untuk mengkaji sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana KDRT. Metode penelitian yang digunakan termasuk metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan  perundang-undangan,  dan  pendekatan  konseptual.  Data  primer  bersumber  dari  perundang- undangan  yang  relevan  dengan  masalah  yag  dikaji,  sedangkan  data  sekunder  dan  data  tersier  bersumber  dari buku, jurnal hukum dan situs-situs hukum  yang berhubungan dengan  masalah. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  pengaturan  mengenai  KDRT  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004,  definisi  KDRT adalah  setiap  bentuk  upaya  tindakan  kekerasan  fisik,  psikis,  seksual,  dan  penelantaran  rumah  tangga  dan tergolong  melawan  hukum  yang  terjadi  dalam  lingkungan  rumah  tangga  dan  mengakibatkan  penderitaan terhadap  korban.  Perlindungan  bagi  korban  KDRT  berawal  dari  perlindungan  oleh  pihak  kepolisian,  bidang kesehatan,bidang  pekerja  sosial,  relawan  pendamping,  pembimbing  rohani,  perlindungan  advokasi,  dan perlindungan  dari  institusi  peradilan.  KDRT  yang  dilakukan  oleh  anak  akibat  fenomena  perkawinan  dini, upaya perlindungan hak hukum mengacu pada undang undang perlindungan anak UU Nomor 17 Tahun 2016 dan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan  sanksi penjara atau pelatihan kerja.
Kata Kunci : A nak, Kekerasan dalam rumah tangga , Sanksi pidana

## Abstract
As a result of early marriage that takes place without the mental readiness  of the partner, it ends in divorce and  also  triggers  domestic  violence.  The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  legal  arrangements  for domestic  violence  crimes  and  to  examine  criminal  sanctions  against  minors  who  commit  domestic  violence crimes.  The  research  methods  used  include  normative  research  methods  using  a  statutory  approach,  and  a conceptual  approach.  Primary  data  is  sourced  from  legislation  relevant  to  the  problem  being  studied,  while secondary  data  and  tertiary  data  are  sourced  from  books,  legal  journals  and  legal  websites  related  to  the problem. The result shows that the regulation regarding domestic violence is contained in Law Number 23 of 2004, the definition of domestic violence is any form of physical, psychological, sexual violence, and neglect of the  household  and  is  classified  as  against  the  law  that  occurs  in  the  household  environment  and  causes suffering to the victim. Protection for victims of domestic violence begins with protection by the police, health sector,  social  worker  sector,  companion  volunteers,  spiritual  mentors,  advocacy  protection,  and  protection from judicial institutions. Domestic violence committed by children due to the phenomenon of early marriage, efforts to protect legal rights refer to the child protection law Law Number 17 of 2016 and Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System with imprisonment or job training.
Keywords: Criminal sanctions, children, and domestic violence

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  budaya  dan  teknologi  yang  semakin  maju  banyak  sekali  ditemui  anak  yang melakukan perkawinan, banyak sekali yang memfaktori terjadinya perkawinan anak atau yang biasa disebut  dengan  perkawinan  dini  yaitu  seperti  dampak  kemiskinan,  keinginan  anak,  Pendidikan formal,  keluarga  dan  juga  faktor  budaya.  Dampak  perkawinan  dini  juga  berlangsung  tanpa  adanya kematangan  psikis  dari  pasangan  yang  akan  berpengaruh  terhadap  perkembangan  rumah  tangga. Memaksimalkan tujuan perkawinan akan terhambat, hal ini tidak dapat tercapai dengan baik, sebab perkawinan  dini  identik  dengan  perkawinan  dengan  usia  anak.  Psikis  bahkan  emosional  anak tidak sama dengan orang dewasa. Kemungkinan akibat dari adanya perkawinan dini akan berdampak pada masalah  masalah  lainnya  seperti  ekonomi,  sosial,  serta  Pendidikan.  Perkawinan  dini  bukan  hanya
merupakan fenomena sosial yang rentan akan adanya kekerasan, namun justru berdampak luas bagi kehidupan sosial.
Perubahan  norma  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  diubah  dengan  UU  No.  16 Tahun  2019,  pembaharuan  aturan  ini  didasarkan  atas  pertimbangan  usia  perkawinan  untuk melangsungkan  perkawinan  yaitu  diselaraskan  baik  wanita  maupun  pria  yaitu  usia  keduanya  kini disamakan menjadi sembilan belas tahun. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa usia tersebut telah mumpuni dan dirasa cukup secara mental dan fisik guna membina bahtera rumah tangga sesuai dengan  tujuan  perkawinan  yang  diamanatkan  oleh  undang  undang.  Usia  begitu  penting  untuk dipertimbangkan  dalam  hal  kepastian  hukum.  Lebih-lebih  perkawinan  merupakan  proses  kepastian hukum  dalam  hal  keperdataan  dan  akan  memberikan  akibat  lanjutan  pada  status  subjek  hukum khususnya pertanggungjawaban hukum.
Dikarenakan  seorang  anak  masih  dianggap  dalam  keadaan  yang  dipandang  lemah  baik  secara pola pikir dan emosional, tidak jarang anak dapat terlibat dengan proses hukum baik sebagai korban dan bahkan dapat sebagai pelaku kejahatan. Anak yang melakukan perkawinan cenderung memiliki emosi yang tidak stabil dikarenakan faktor usia yang belum dikatakan cukup dewasa untuk membina rumah  tangga,  dan  orang  tua  pun  sangat  berperan  penting  dalam  kemajuan  anak  tersebut.  Seperti halnya  yang  terjadi  sekarang  dimana  anak  melakukan  tindak  pidana  KDRT  dengan  melakukan kekerasan terhadap istrinya sendiri yang dimana seharusnya anak tersebut mengayomi serta menjaga rumah tangganya.
Beberapa  faktor  pendorong  yang  menjadi  pemicu  adanya  KDRT  yang  dilakukan  oleh  anak sebagai  pelaku  KDRT  tiada  lain  adalah  akibat  dari  adanya  perkawinan  dini.  Terdapat  beberapa daerah  di  Indonesia  masih  menjunjung  tinggi  aturan  adat  yang  mengharuskan  dilaksanakannya perkawinan  dini.  Fenomena  ini  sangat  miris  sehingga  memberikan  dampak  pada  perkembangan mental  anak  yang  dituntut  untuk  cepat  berubah  menjadi  dewasa.  Angka  KDRT  yang  diakibatkan dengan  adanya  problematika  perkawinan  dini  masih  tergolong  tinggi.  Contoh  di  kota  Kediri sepanjang tahun 2019, setidaknya ada 253 kasus perkawinan dini, 150 anak yang putus sekolah, dan 7,68  persen  kemiskinan.  Selanjutnya  hal  yang  memiriskan  terjadi tahun  2020,  33  kasus  KDRT,  30 kasus kekerasan gender basis online, dan 8 kasus pelecehan seksual.
Selanjutnya,  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  relevan  juga  menjelaskan  bahwa  pentingnya untuk  memperhatikan  hukum  mengenai  KDRT  dalam  rumah  tangga.  Penelitian  dari  Hasibuan, membahas mengenai kebijakan kriminal (Criminal Policy) terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam  rumah  tangga  ( Hasibuan,  2019 ).  Kemudian,  penelitian  yang  membahas  analisis  yuridis terhadap  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  yang  dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur  menurut Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Anak  ( Fikri, 2018 ).  Selanjutnya, penelitian  yang  membahas  mengenai  Pidana  Denda  sebagai  Alternatif  Pemidanaan  pada  Tindak Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  ( Cahyani  et  al.,  2020 ).  Pidana  denda  sebagai  alternatif pidana  penjara  pada  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  perlu  dikembangkan.  Karena pidana denda mampu memberikan efek jera dan selaras dengan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah  tangga.  Oleh  karenanya,  peneliti  memutuskan  untuk  mengkaji  lebih  lanjut  perilah  KDRT yang dilakukan dalam rumah tangga yang dimana anaklah sebagai pelakunya. Tujuan penelitian ini diantaranya  untuk  mengetahui  pengaturan  hukum  terhadap tindak  pidana KDRT  dan  sanksi  pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana KDRT.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  lebih  memilih  metode  penelitian  normatif,  yaitu  penelitian  yang  memandang  aspek norma  sebagai  objek  penelitian  dengan  pendekatan  masalah  konseptual  perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder ( Soerjono, 2008 ). Sumber bahan primer bersumber dari pengaturan yang berhubungan  dengan  masalah  yakni  UU  PKDRT  No.  23  Tahun  2004.  Sumber  bahan  sekunder bersumber  dari  buku-buku  dan  jurnal-jurnal  hukum  yang  berhubungan  dengan  masalah.  Teknik pengumpulan  data  Data  yang  terkumpul  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  pembacaan  studi  pustaka serta  dari  peraturan-peraturan  yang  terdokumentasi  dengan  keterkaitan  topik  yang  nantinya diidentifikasi dan diklasifikasikan melalui pencatatan file.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Setiap  bentuk  kekerasan  memberikan  dampak  yang  sangat  signifikan  bagi  keberlangsungan  hidup seseorang.  Kekerasan  tidak  dapat  ditoleransi  dengan  alasan  apapun  dalam  prioritas  berbangsa  dan bernegara,  apalagi  dalam  konteks  negara  hukum.  Implementasi  hak  asasi  manusia  menjadi  pokok dasar  penting  dalam  bernegara.  Akan  tetapi,  seyogyanya  hak  asasi  manusia  tidak  berlaku  secara absolut, hal ini dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan tertentu dalam melaksanakan hak asasi manusia  ( Qamar,  2013:  56 ).  Pembatasan  itu  bukan  ditujukan  sebagai  bentuk  pengekangan,  namun sebagai  rambu-rambu  pengingat  akan  hak-hak  asasi  orang  lain  yang  perlu  untuk  dihormati  satu dengan yang lainnya.
Perbuatan KDRT itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan,  untuk  mengambil  alih posisi  dominan  dalam  keluarga  ( Khaleed,  2015:  2 ). Mencermati pendapat  tersebut  dalam  lingkungan  keluarga  terjadinya  KDRT  disebabkan  dari  usaha  egoistis kompetitif yang terjadi di lingkungan keluarga. Apabila dipandang dalam perspektif pelaku, tindakan KDRT  dapat  dilakukan  oleh  salah  satu  dari  pasangan  yang  telah  mengikat  tali  perkawinan  yaitu kemungkinan  pelaku  dari  laki-laki,  dan  tidak  menutup  kemungkinan  seorang  perempuan  mampu menjadi pelaku KDRT. Tidak ada aspek khusus yang menekankan pada jenis kelamin pelaku KDRT.
KDRT  merupakan  fenomena  yang  terjadi  dalam  sebuah  komunitas  sosial,  serta  tindakan kekerasannya  disebut  sebagai  kejahatan  tersembunyi  atau hidden  crime ( Meidianto,  2021:  1 ) . Sedangkan secara yuridis, pengertian KDRT tertuang dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 yaitu setiap  perbuatan  tindakan  yang  mengakibatkan  kesengsaraan  khususnya  pada  perempuan  dengan penderitaan  baik  fisik,  mental  psikis,  seksual  dan  bahkan  berupa  penelantaran  rumah  tangga  yang didasarkan atas perbuatan pidana.
Terdapat  keistimewaan  dari  pengertian  KDRT  dan  uraian  unsur-unsur  yang  dapat  dikatakan KDRT  ialah  adanya  korban  KDRT  yang  difokuskan  pada  perempuan.  Artinya  bahwa  kedudukan perempuan  mendapatkan  titik  kehormatan  perlindungan  hukum  dalam  lingkungan  keluarga,  yang apabila  dalam  konteksnya  mengalami  KDRT.  KDRT  bukan  hanya  suatu  bentuk  kekerasan  fisik ataupun menyebabkan penderitaan fisik, akan tetapi bentuk-bentuk KDRT juga meliputi kekerasan- kekerasan  lainnya.  Pasal  5  UU  PKDRT  memuatkan  larangan,  yang  secara  eksplisit  merupakan bentuk-bentuk KDRT diantaranya a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.
Kekerasan  fisik  adalah  perbuatan  yang  menimbulkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit  atau  luka  berat. Selanjutnya kekerasan seksual merupakan tindakan kekerasan berkenaan dengan hubungan seks atau persetubuhan  yang  meliputi  pengisolasian  dari  kebutuhan  batin  korban  melalui  paksaan  untuk melakukan  hubungan  seksual,  memaksa  selera  seksual  sendiri,  dengan  tidak  memperhatikan kepuasan  pihak  korban.  Terdapat  juga  bentuk  KDRT  berupa  penelantaran  rumah  tangga, penelantaran  rumah  tangga  dianggap  sebagai  suatu  tindakan  yang  sengaja  dilakukan  atas  dasar penolakan  dalam  hal  merawat  serta  memberikan  kelayakan  kehidupan  atas  dasar  pemeliharaan berdasarkan tanggung jawab.
Berdasarkan  pengertian  dan  bentuk  KDRT  di  atas  keseluruhan  merupakan  tindakan  amoral, jauh  dari  nilai-nilai  norma  yang  ada  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Tindakan  berupa kekerasan, merupakan tindakan amoral yang tidak dapat dibenarkan baik secara norma maupun nilai- nilai masyarakat. Bentuk kekerasan sangatlah beragam, hal ini juga dapat memberikan dampak yang beragam  pula.  Namun,  yang  sangat  penting  untuk  diketahui  akibat  kekerasan  akan  menimbulkan traumatic  psikis.  KDRT  tidak  hanya  mengakibatkan  penderitaan  pada  korban,  ruang  lingkup  yang ada  dalam  rumah  tangga  akan  berdampak  juga.  Menyimak  kembali  dari  pengertian  KDRT  serta bentuk-bentuk KDRT, dapat ditarik suatu pokok definisi KDRT adalah setiap bentuk upaya tindakan melawan  hukum  yang  terjadi  dalam  lingkungan  rumah  tangga  dan  mengakibatkan  penderitaan terhadap korban.
Sebagaimana  yang  telah  diulas  sebelumnya,  KDRT  diatur  secara  khusus  oleh  undang-undang (lex specialis) diluar KUHP. Aturan hukum yang mengatur KDRT memberikan ruang perlindungan hingga  pemulihan  bagi  korban  KDRT.  Dalam  rincian  ketentuan  UU  PKDRT  perlindungan  bagi korban  KDRT  berawal  dari  perlindungan  dari  pihak  kepolisian.  Polisi  merupakan  aparat  penegak hukum pertama yang  menerima laporan adanya indikasi KDRT, dengan demikian pihak kepolisian
akan  melakukan  prosedur  perlindungan  terhadap  korban  dan  melakukan  penanganan  terhadap laporan korban KDRT.
Mengetahui status kesehatan korban sangatlah penting, hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan terhadap  korban  merupakan  implementasi  dari  hak  asasi  manusia.  Untuk  perlindungan  sementara beberapa  pihak  yang  terlibat  dalam  perlindungan  korban  dapat  bekerja  sama  dengan  relawan pendamping yang merupakan seseorang memiliki kompetensi dalam bidang memberikan bimbingan serta  arahan  berupa  pemulihan  dengan  metode  tertentu  untuk  korban  KDRT.  KDRT  dapat memberikan tekanan batin hingga kemungkinan menggoyahkan iman dan taqwa korban.
Selain  beberapa  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  oleh  beberapa  pihak.  Pihak  institusi peradilan  juga  dituntut  oleh  UU  PKDRT  dalam  hal  memberikan  kepastian  hukum  dalam  hal penanganan  perkara  KDRT  yang  dilanjutkan  dalam  tahap  litigasi.  Upaya  perlindungan  terhadap korban KDRT dilakukan atas amanat UU PKDRT, hal inilah yang  menjadi alasan tindakan KDRT diatur  secara  eksplisit  dalam  perspektif  hukum  pidana  umum.  Kendati  demikian  UU  PKDRT memiliki kaitan dengan aturan-aturan lainnya.

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan KDRT
Penting  untuk  diketahui  ialah  hukum  pidana,  bahwa  hukum  pidana  memiliki  relevansi  yang  begitu erat  terhadap  penjatuhan  sanksi  berupa  pidana.  Hukum  pidana  hadir  ditengah  masyarakat  guna memberikan  batasan  atas  pelaksanaan  hak-hak  sebagai  subjek  hukum  dengan  memberikan pengaturan  atau  reguasi  megenai  penjatuhan  sanksi  terhadap  kejahatan,  tindakan-tindakan  yang timbul dalam kehidupan masyarakat.
Tindak  pidana KDRT  (KDRT)  merupakan  salah satu contoh  tindak  pidana  yang  diatur  secara khusus  oleh  UU  No.  23 Tahun  2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (UU PKDRT).  Terbentuknya  aturan  hukum  ini  tentu  dengan  maksud  dan  tujuan  agar  kedepan  tindakan KDRT  dapat  diminimalisir  melalui  upaya  pencegahan  dan  perlindungan  hukum  secara  preventif. Muatan  sanksi  dan  larangan  untuk  melakukan  KDRT  secara  tertulis  berdasarkan  undang  undang dimaksudkan untuk terciptanya kepastian hukum dan menghapus KDRT.
Sebagaimana  kekerasan  fisik  dalam  KDRT  diatur  dalam  Pasal  5  huruf  a.  Adapun  ancaman sanksinya kekerasan fisik dalam KDRT diatur dalam Pasal 44. Ancaman sanksi pidana bagi pelaku KDRT  dapat  diancam  dengan  pidana  penjara  atau  denda.  Maksimal  penjara  yaitu  15  (lima  belas) tahun penjara, sedangkan untuk maksimal denda Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
Selanjutnya kekerasan berupa psikis dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 5 huruf b UU  PKDRT.  Adapun  ancaman  sanksi  kekerasan  psikis  dalam  KDRT  diatur  dalam  Pasal  45. Ancaman sanksi pidana bagi pelaku KDRT dapat diancam dengan pidana penjara atau denda. Pidana penjara  paling  lama  yaitu  3  (tiga)  tahun  penjara,  sedangkan  pidana  denda  paling  banyak  Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
Sedangkan  kekerasan  seksual  dalam  lingkup  rumah  tangga  termuat  dalam  ketentuan  Pasal  5 huruf c UU PKDRT. Adapun ancaman sanksi bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual dalam KDRT  diatur  dalam  Pasal  46,  47,  dan  Pasal  48.  Berdasarkan  Ketiga  ketentuan  pasal  tersebut, ancaman  sanksi  bagi  pelaku  KDRT  yang  melakukan  kekerasan  seksual  dapat  diancam  penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun, dan denda maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
Serta perbuatan penelantaran rumah tangga termuat dalam Pasal 5 huruf d, serta larangan diatur dalam  Pasal  9  UU  PKDRT.  Adapun  ancaman  sanksi  bagi  yang  melakukan  penelantaran  rumah tangga  diatur  dalam  Pasal  49.  Ancaman  sanksi  pidana  bagi  pelaku  dapat  diancam  dengan  pidana penjara 3 (tiga) tahun, atau pidana denda sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
Aturan  hukum  pidana  dalam  hal  penjatuhan  sanksi  pidana  baik  pidana  umum  maupun  pidana khusus terdapat sistem perumusan penjatuhan pidana baik itu kumulatif maupun alternatif. Adanya dimensi  perumusan  kumulatif,  bahwa  aspek  ini  merupakan  konsekuensi  logis  materi  perumusan kumulatif berupa adanya ciri khusus konjungsi kata “dan” didalam ketentuan pidananya. Sedangkan dimensi perumusan alternatif bersifat memilih, ketentuan alternatif tersebut tercermin dari konjungsi kata “atau” didalamnya ( Asmarawati, 2015: 146 ).
Apabila  mengkaji  ketentuan  ancaman  sanksi  pidana  yang  diatur  terhadap  pelaku  KDRT sebagian  besar  sistem  perumusan  ancaman  sanksi  menggunakan  sistem  perumusan  alternatif  yang bersifat  memilih dengan ciri  memuatkan  konjungsi  kata  “atau”  didalam  perumusannya.  Dalam  hal penjatuhan  sanksi  pidana,  peran  majelis  hakim  memiliki  hak  untuk  menjatuhkan  sanksi  terhadap pelaku  KDRT.  Selain  penjatuhan  pidana  pokok,  majelis  hakim  juga  diberikan  kewenangan  untuk
menjatuhkan sanksi tambahan berupa pembatasan gerak dan hak-hak tertentu, serta pelaku mengikuti program  konseling  di  lembaga  tertentu.  Dengan  kewenangan  tersebut  majelis  hakim  memiliki kesempatan untuk menerapkan sanksi alternatif selain sanksi pidana.
Sumber  daya  manusia,  pembangunannya  didasarkan  atas  tanggung  jawab  dari  berbagai lapisan. Dasarnya adalah pembangunan karakter dari lingkup keluarga sampai pada tanggung jawab penuh  negara  untuk  memfasilitasi  perlindungan  hak  asasi.  Titik  tumpu  pembangunan  sumber  daya manusia  adalah  anak.  Upaya-upaya  itu  dilaksanakan  guna  menunjang  perkembangan  anak  secara fisik, emosional, pergaulan sosial, bahkan spiritualitas anak. Sebab anak membutuhkan perlindungan ekstra demi  mewujudkan sumber  daya  manusia  yang  unggul  untuk  mengamalkan  ajaran  Pancasila. Al Bukhari berpendapat bahwa anak juga memerlukan kecakapan spiritual, dalam hal mensukseskan cita-cita bangsa dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara (Soleh et al., 2020: 1) .
Adapun  yang  menjadi  perhatian  saat  ini  adalah  problematika  perkawinan  dini.  Kondisi emosional  serta  pengaruh  pergaulan  bebas  pada  anak,  tidak  menutup  kemungkinan  menimbulkan problematika kehamilan pada usia anak, sehingga kondisi demikian memicu adanya perkawinan dini baik pihak pria ataupun wanita masih dalam kategori usia anak. Dilema hukum akan terjadi apabila perkawinan dalam usia anak menimbulkan permasalahan KDRT. Urgensi aturan hukum yang dapat digunakan  sebagai  rujukan  kebijakan  untuk  memberikan  kejelasan,  kepastian,  serta  keadilan terhadap  permasalahan  KDRT  yang  pelakunya  masih  kategori  anak  sedangkan  telah  melakukan perkawinan perlu untuk mendapatkan pertimbangan serta pengkajian yang lebih spesifik.
Seorang  anak  yang  menjadi  pelaku  KDRT  menjadi  perhatian  yang  serius  mengingat  anak mampu dan tidaknya bertanggung jawab dihadapan hukum atas dasar melakukan tindak pidana serta wajib  bertanggung  jawab  atas  tindakan  itu  yang  telah  dilakukan.  Namun,  kategori  anak  sebagai pelaku tentu berbeda dengan pelaku dewasa. Dengan demikian problematika dalam hal batasan usia anak yang terjerat hukum namun berstatus masih anak tersebut sudah pernah menikah itu sangatlah rentan dalam hal  menentukan dampak kepastian dan keadilan hukum  yang dapat diterima terhadap pelaku  anak.  Anak  sebagai  bagian  dari  subjek  hukum,  bahkan  sejak  lahir  hingga  meninggal  dunia, didalam  kandungan  pun  anak  telah  mendapatkan  status  sebagai  subjek  hukum  dikarenakan  ada hubungan sebab akibat (Andrianih, A, 2014).
Undang-undang  perlindungan  anak  pun  sepakat  dengan  batasan  usia  anak  sama  dengan ketentuan UU SPPA tanpa norma diksi sudah kawin maupun belum kawin. Berdasar atas ketentuan mengenai batasan usia anak dan sepanjang usianya belum 18 tahun maka masih dikategorikan anak. Permasalahannya  terletak  pada  perbedaan  definisi  anak  secara  konstitusional  yang  termuat  di beberapa  undang  undang.  Rentan  usia  anak  dan  dewasa  dalam  suatu  undang-undang  berbeda,  ada yang memuatkan usia anak 18 tahun, dan bahkan 21 tahun.
Dengan adanya sistem peradilan anak membawa angin segar terhadap upaya nyata pemerintah dalam memberikan bentuk perlindungan hukum bagi anak yang tersangkut paut dengan hukum. Hal ini juga tercermin dalam penjatuhan sanksi pidananya. Kebijakan itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) bahwa pada intinya pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama satu per dua dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. Serta pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana KDRT  diatur  dalam  UU  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga. Upaya perlindungan bagi korban KDRT berawal dari perlindungan oleh kepolisian, bidang kesehatan,bidang  pekerja  sosial,  relawan  pendamping,  pembimbing  rohani,  perlindungan  advokasi, dan perlindungan dari institusi peradilan.
Ancaman sanksi pidana bagi pelaku KDRT diklasifikasikan berdasarkan bentuk yang dilakukan. Bentuk  KDRT  meliputi  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual,  dan  penelantaran rumah tangga. Dalam hal kasus KDRT yang dilakukan oleh anak akibat fenomena perkawinan dini, upaya perlindungan hak hukum mengacu pada undang-undang perlindungan anak UU No.17 Tahun 2016 dan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 2. Saran
Ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh peneliti: Hendaknya dengan adanya pembaharuan hukum  aturan  perkawinan  perlu  dilakukannya  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  syarat  usia untuk  dapat  dilaksanakannya  perkawinan.  Melalui  pendekatan  sosialisasi  diharapkan  masyarakat lebih memahami pentingnya kedewasaan usia untuk melangsungkan perkawinan.
Serta  diperlukan  adanya  terobosan  baru  terhadap  pemisahan  terkait  permasalahan  anak  dalam kepentingan  hukum  secara  public  maupun  privat  yang  menegaskan  status  anak  dengan  frasa  sudah kawin  ataupun  pernah  kawin. Penerapan  hukum  dalam  masyarakat  menyangkut  anak  diharapkan lebih mengedepankan prinsip restorative justice atau proses non litigasi.

## DAFTAR BACAAN
Asmarawati,  T.  (2015). Pidana  dan  pemidanaan  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  (hukum  penitensier) . Yogyakarta : Deepublish.
Cahyani,  A.  I.,  Monita,  Y.,  &  Siregar,  E.  (2020).  Pidana  Denda  sebagai  Alternatif  Pemidanaan  pada  Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Journal Od Criminal Law , Vol.1 (2).
Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Anak dibawah  Umur  menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak. Jurnal Ilmiah Online , Vol.11 (1).
Hasibuan,  S.  A.  (2019).  Kebijakan  Kriminal  (Criminal  Policy)  terhadap  Anak  yang  Melakukan  Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Ilmiah Online , Vol.7 (2). Khaleed,  B.  (2015). Penyelesaian  hukum  KDRT :  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  upaya pemulihannya . Yogyakarta : Pustaka Yustisia. Meidianto, A. D. (2021). Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Mediasi Penal), . Yogyakarta : Nas Media Indonesia. Soerjono, S. (2008). Pengantar penelitian hukum . Jakarta : UI Press.
Soleh,  N.  I.,  Heriamariaty,  &  Asriadi,  N.  (2020).  Analisis  Hukum  terhadap  Anak  yang  Sudah  Kawin  sebagai Subyek yang Berhadapan dengan Hukum. Journal of Environment and Management , Vol.1 (3). Qamar,  N.  (2013). Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Negara  Hukum  Demokrasi  (Human  Rights  In  Democratiche Rechtsstaat) . Sinar Grafika : Jakarta.