## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang Permasalahan
Tidak  ada  intansi  pemerintah  tempat bekerja tanpa menggunakan prasarana berupa gedung. Bekerja di mana menempati gedung pemerintah  membutuhkan  kenyamanan  dan kebersihan.  Permintaan  layanan  jasa kebersihan  mutlak  diperlukan  di  instansi pemerintah  dan  cenderung  meningkat  tiap tahunnya. Entah itu dengan cara mengangkat sebagai pegawai tetap atau tenaga kontrak.
Outsourcing menjadi  pilihan  untuk melaksanakan pekerjaan layanan kebersihan, bahkan menjadi kecenderungan bagi instansi pemerintah  menggunakannya.  “ Different types of private sector participation such as outsourcing, concession models and various forms  of  public-private  partnership  (PPP)
have  been  discussed  worldwide  since  the 1980s  as  an  instrument  for  improving  the performance of governments in the context of new public management (NPM)” (Schneider, 2013).    Dalam International  Journal  of Public Sector Management , Wolfgang Dieter Gerstlberger Karsten Schneider menjelaskan outsourcing merupakan  salah  satu  bentu partisipasi  pihak  swasta  sebagai  alat  untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Alih daya yang  lebih  dikenal  dengan outsourcing atau contracting out adalah pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu ke perusahaan perusahaan lain.  Hal  ini  biasanya  dilakukan  untuk memperkecil  biaya atau  untuk produksi memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut.
Bentuk  perusahaan  penyedia  jasa
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716 Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, Halaman 369-376

## OUTSOURCING JASA KEBERSIHAN DI INSTANSI PEMERINTAH

## Ajik Sujoko
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang ajik.sujoko80@gmail.com

## Abstract
The  use  of  outsourcing  cleaning  services  by  government  institutions  is  an  option  .  Regulation outsourcing regulated in Act No. 13 Year 2003 on Employment that usually done by the company. One form of companies under the terms of employment is a legal entity . Government agencies can yet be referred to as the Company. So, the use of outsourcing by government agencies has been no legislation as a legal basis . However, government agencies have the authority to use outsourcing. Government  agencies  that  use  outsourcing  ,  should  be  subject  to  labour  law.  Choosing  an outsourcing company in government agencies, following the provisions of Presidential Decree No. 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods/Services and its amendments .
Keywords: Outsourcing , Legal Entities , Government Agencies

## Abstrak
Penggunaan  alih  daya  jasa  kebersihan  oleh  intansi  pemerintah  merupakan  pilihan.  Regulasi outsourcing diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Salah satu bentuk perusahaan menurut ketentuan ketenagakerjaan adalah usaha yang  berbadan  hukum.  Instansi    pemerintah  belum  dapat  disebut  sebagai  perusahaan.  Jadi, penggunaan  outsourcing  oleh  instansi  pemerintah  belum  ada  peraturan  perundang-undangan sebagai dasar hukum. Kendati demikian, instansi pemerintah memiliki kewenangan menggunakan outsourcing.  Instansi  pemerintah  yang  menggunakan  outsourcing,  harus  tunduk  peraturan ketenagakerjaan. Memilih   perusahaan outsourcing di instansi pemerintah, mengikuti ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.
Kata Kunci: Alih Daya, Badan Hukum, Instansi Pemerintah
layanan  kebersihan  yang  biasa  dipakai  ada yang  berbentuk  badan  usaha  seperti Perseroan  Komanditer  (C.V.)  dan  ada  yang berbentuk  badan  hukum  seperti  Perseroan Terbatas  (P.T.).  Menjadi  tenaga  kebersihan mungkin kurang diminati dan menjadi pilihan terakhir karena tidak mendapatkan pekerjaan “job” yang diharapkan. Rata-rata kualiﬁkasi tenaga  kebersihan  berlatar  belakang pendidikan maksimal sampai SMA/sederajat. Adanya  peluang  pasar  akan  kebutuhan  jasa layanan kebersihan, maka banyak perusahaan penyedia  jasa  kebersihan  merekrut  tenaga y a n g   n o t a b e n n y a   m a k s i m a l   l u l u s a n SMA/sederajat. Dalam praktiknya hasil kerja melalui outsourcing cukup memuaskan bagi p e n g g u n a n y a ,   n a m u n   m e n g g u n a k a n outsourcing di  instansi  pemerintah  juga memiliki  resikonya.  Misalnya  perusahaan outsourcing tidak  bertanggung  jawab terhadap  pelaks anaan  pekerjaan  dan pemenuhan  kewajiban  kepada  tenaga kerjanya,  maka  pengguna  perusahaan outsourcing akan  dibuat  repot  juga.  Secara normatif, istilah outsourcing tidak ditemukan dalam peraturan ketenagakerjaan. Hanya saja istilah  ini  lebih  populer  ketimbang  alih sebagian pelaksanaan pekerjaan.
Dalam  praktiknya  dalam  memilih penyedia  jasa  kebersihan  di  instansi pemerintah dengan berbagai cara. Ada yang dipilih  tiap-tiap  triwulan,  tiap  semester  atau sekali dalam setahun bahkan ada yang dipilih dengan kontrak multi year . Adanya berbagai cara  pemilihan  penyedia  tersebut  karena k o n d i s i   d i   m a s i n g - m a s i n g   i n s t a n s i pemerintah  berbeda  baik  dari  sisi  pagu, kebutuhan  tenaga  maupun  ﬂeksibilitas pengadaan maupun memudahkan mengontrol hasil  pekerjaan  penyedia.  Ketentuan p e m i l i h a n   p e n y e d i a   j a s a   d i   i n s t a n s i pemerintah  telah  diatur  dalam  Peraturan Presiden  No  54  Tahun  2010  tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  dan perubahannya.

## 2.      Rumusan Masalah
Untuk  itu  dalam  artikel  ini  akan membahas:
1.    Bagaimanakah  regulasi  penggunaan outsourcing jasa kebersihan di instansi pemerintah?
2.    Bagaimanakah  regulasi  pemilihan outsourcing jasa  kebersihan  menurut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

## B. Pembahasan

## 1. R e g u l a s i   K e t e n a g a k e r j a a n   d i Indonesia
P e m b a n g u n a n   k e t e n a g a k e r j a a n mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. K e t e r k a i t a n   i t u   t i d a k   h a n y a   d e n g a n kepentingan  tenaga  kerja  selama,  sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Munculnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, d i p e r l u k a n   u n t u k   p e n g a t u r a n   y a n g menyeluruh  dan  komprehensif,  antara  lain mencakup  pengembangan  sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan  kerja,  pelayanan  penempatan tenaga  kerja,  dan  pembinaan  hubungan industrial.  Pasal  1  Undang-Undang  No.  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan dijelaskan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu  sebelum,  selama  dan  sesudah  masa kerja.
Tenaga kerja adalah setiap orang yang m a m p u   m e l a k u k a n   p e k e r j a a n   g u n a menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk  masyarakat.  Pekerja/buruh  adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain. Pemberi  kerja  adalah  orang  perseorangan, pengusaha,  badan  hukum  atau  badan-badan lainnya  yang  memperkerjakan  tenaga  kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
P e n g u s a h a   a d a l a h   :   a .   o r a n g perseorangan,  persekutuan,  atau  badan hukum  yang  menjalankan  suatu  perusahaan milik  sendiri;  b.  orang  perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri  sendiri  menjalankan  perusahaan hukum  miliknya;  c.  orang  perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud  dalam  hu0ruf  a  dan  b  yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Perusahaan  adalah  :  a.  setiap  bentuk
usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik  badan  hukum,  baik  milik  swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh  dengan  membayar  upah  atau imbalan  dalam  bentuk  lain;  b.  usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus  dan  memperkerjakan  orang  lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Menurut    Pasal    64  Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perusahaan  dapat  menyerahkan  sebagian pelaksanaan  pekerjaan  kepada  perusahaan lainnya  melalui  perjanjian  pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang  dibuat  secara  tertulis.  Penyerahan sebagian  pelaksanaan  pekerjaan  ini  yang biasa disebut dengan outsourcing . Dijelaskan dalam Pasal  65 ayat (1) Undang-Undang No. 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian  pemborongan  pekerjaan  yang dibuat secara tertulis. Ayat (2) Pekerjaan yang dapat  diserahkan  kepada  perusahaan  lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut  :  a. dilakukan  secara  terpisah  dari  kegiatan utama; b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; c. merupakan  kegiatan  penunjang  perusahaan secara keseluruhan; dan d. tidak menghambat proses  produksi  secara  langsung.  Ayat  (3) d i j e l a s k a n   b a h w a   p e r u s a h a a n   l a i n sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum.
S a l a h   s a t u   p e r u s a h a a n   m e n u r u t ketentuan  Undang-Undang  No.  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah bentuk usaha  badan  hukum.  Secara  normatif pengertian  badan  hukum  ( rechtspersoon ), artinya batasan-batasan tentang badan hukum tidak dinyatakan dengan tegas, tetapi secara resmi  penggunaan  dengan  tegas  (eksplisit) kata  badan  hukum  tersebut  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan (Adjie, 2008). Menurut  teori  kenyataan  yuridis  ( juridische realiteitsleer  theorie ),  dikatakan  bahwa badan  hukum  itu  merupakan  suatu  realiteit, konkret, riil walaupun tidak bisa raba, bukan khayal, tetapi kenyataan yuridis (Tutik, 2008).
Badan hukum dipersamakan dengan dengan manusia  adalah  suatu  realita  yuiridis,  yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum. Jadi adanya badan hukum   itu karena ditentukan oleh  hukum  sebagaimana  demikian.  Badan hukum  dapat  terjadi  karena  undang-undang dengan  tegas  menyatakannya  (Budiono, 2007).  Misalnya  PT  sesuai  pasal  1  angka  1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas  dijelaskan  bahwa Perseroan Terbatas disebut Perseroan, adalah badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian, melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan dalam  Undang-Undang  ini  serta  peraturan pelaksanaannya.
Menurut Pasal 1653 BW badan hukum dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :
a. Badan  hukum  yang  “diadakan”  oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya pemerintah daerah, bank yang didirikan oleh negara dan sebagainya.
b. Badan  hukum  yang  “diakui”  oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya perkumpulan-perkumpulan,  gereja  dan organisasi-organisasi  agama  dan sebagainya.
c. Badan  hukum  yang  “didirikan”  untuk m a k s u d   t e r t e n t u   y a n g   t i d a k bertentangan  dengan  undang-undang, kesusilaan  seperti  perseroan  terbatas, perkumpulan, asuransi, perkapalan dan lain sebagainya. (Tutik, 2008)
Badan  hukum  dapat  pula  dibedakan berdasarkan  bentuknya  yang  terdiri  atas  2 (dua)  jenis  yaitu  badan  hukum  publik  dan badan  hukum  privat  (Tutik,  2008).  Adanya penegasan  bahwa  negara  dalam  pandangan hukum  perdata  atau  privat  sebagai  hukum publik,  maka  selain  itu  ada  pula  yang d i g o l o n g k a n   s e b a g a i   b a d a n   h u k u m keperadataan  yang  lazim  disebut  sebagai badan  hukum  privat (Ilmar,  2014).  Instansi pemerintah  termasuk  badan  hukum  publik ( Wawancara, Solechan, SH.MH, 2016 ) . Secara eksplisit  dalam  peraturan  perundang- undangan  tidak  ada  yang  menyebutkan bahwa  instansi  pemerintah  adalah  badan h u k u m .   C o n t o h   b e n t u k   b a d a n   u s a h a
berbentuk  badan  hukum  yang  disebutkan sebagai  badan  hukum  dalam  peraturan perundang-undangan  seperti  Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi.

## 2. Regulasi  Penggunaan Outsourcing J a s a   K e b e r s i h a n   d i   I n s t a n s i Pemerintah
Jasa  kebersihan  bukan  termasuk pekerjaan  utama  dalam  instansi  pemerintah ( Wawancara,  Solechan,  SH.MH,  2016 ). S e a n d a i n y a   p a r a   p e k e r j a   t i d a k masuk/terlambat,  maka  pelayanan  publik tidak  terhambat.  Pekerjaan  utama  dapat dimisalkan seperti bendahara, teller bank dan lain-lain.  Seandainya  pekerja  tidak  masuk, maka pelayanan akan terhambat. Penggunaan outsourcing jasa kebersihan perlu mengetahui peraturan mengenai ketenagakerjaan. Secara normatif aturan ketenagakerjaan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Di  dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan, dijelaskan  bahwa perusahaan  dapat  menyerahkan  sebagian pelaksanaan  pekerjaan  kepada  perusahaan lainnya  melalui  perjanjian  pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Aturan pelaksana outsourcing ada  pada  Peraturan  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012  tentang  Syarat-syarat  Penyerahan Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan  kepada Perusahaan  Lain.  Perusahaan/Penyedia  jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan  hukum  dan  memiliki  izin  dari instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan.  Jadi  secara  prinsip ketentuan outsourcing ini diberlakukan pada suatu perusahaan.
P e r u s a h a a n   m e n u r u t   k e t e n t u a n Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah:
a. setiap  bentuk  usaha  yang  berbadan h u k u m   a t a u   t i d a k ,   m i l i k   o r a n g perseorangan,  milik  persekutuan,  atau milik  badan  hukum,  baik  milik  swasta m a u p u n   m i l i k   n e g a r a   y a n g mempekerjakan  pekerja/buruh  dengan membayar  upah  atau  imbalan  dalam bentuk lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain y a n g   m e m p u n y a i   p e n g u r u s   d a n mempekerjakan  orang  lain  dengan membayar  upah  atau  imbalan  dalam bentuk lain.
Instansi Pemerintah bukan dianggap sebagai perusahaan  sesuai  deﬁnisi  perusahaan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hanya badan usaha yang dibentuk pemerintah saja yang dianggap sebagai perusahaan, misalnya BUMN.
Adanya trend yang  berkembang, k e c e n d e r u n g a n   i n s t a n s i   p e m e r i n t a h mengadopsi dan mengikuti pola penggunaan outsourcing jasa  kebersihan.  Penggunaan outsourcing  jasa  kebersihan  dirasa  lebih praktis  dan  eﬁsien  sisi  manajemen  sumber daya manusia (SDM) di instansi pemerintah. Bisa  dimisalkan  apabila  tenaga  kebersihan diangkat  sebagai  tenaga  tetap/kontrak  di instansi pemerintah. Tentu tiap bulan dan tiap tahunnya  para  pimpinan  disibukkan  dengan penilai  prestasi  kerja  tiap  tenaganya. Meskipun  belum  ada  perbandingan  sisi eﬁsien biaya mengangkat tenaga kebersihan secara  tetap/kontrak  dengan  menggunakan perusahaan outsourcing .  Dengan  adanya outsourcing jasa  kebersihan, output atau capaian  pelayanan  publik  tinggal  memilih p e r u s a h a a n o u t s o u rc i n g y a n g   d a p a t melaksanakan tugasnya.
Instansi  pemerintah  adalah  sebutan kolektif  meliputi  satuan  kerja/satuan o rg a n i s a s i k e m e n t e r i a n / d e p a r t e m e n , Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen , kesekretariatan ,  dan lembaga  tinggi  negara instansi  pemerintah  lainnya,  baik pusat maupun , termasuk daerah Badan Usaha Milik Negara Badan  Hukum  Milik  Negara , ,  dan
Badan Usaha Milik Daerah . Dalam artikel ini, instansi pemerintah yang dimaksud ditujukan p a d a   o r g a n i s a s i   p e m e r i n t a h   y a n g melaksanakan  pengadaan  barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  dan  perubahannya.  Sejauh  ini pekerjaan  yang  sifatnya  sesuai  tupoksi  di instansi  pemerintah  dikerjakan  oleh  tenaga tetap  atau  tenaga  kontrak.  Tenaga  tetap biasanya  para  pegawai  negeri  sipil.  Sesuai Undang-Undang  No.  5  Tahun  2014  tentang
Aparatur  Sipil  Negara  dijelaskan  bahwa Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara    yang selanjutnya  disebut  Pegawai  ASN  adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan  perjanjian  kerja.  Di  dalam  Undang- Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara  juga  tidak  dikenal  dan  tidak diatur mengenai outsourcing.
Yang  menjadi  pertanyaan  adalah, menurut  ketentuan  Undang-Undang  No.  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan apakah Instansi  pemerintah  sebagai  pengguna perusahaan oursourcing jasa  kebersihan dapat  disebut  sebagai  perusahaan?  Apakah ketentuan  Undang-Undang  No  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  dapat d i j a d i k a n   d a s a r   h u k u m   p e n g g u n a a n outsourcing jasa  kebersihan  di  instansi pemerintah?
Apabila melihat deﬁnisi badan hukum secara  eksplisit,  tidak  diatur  mengenai i n s t a n s i   p e m e r i n t a h   a d a l a h   s e b u a h perusahaan.  Belum  ada  dalam  ketentuan p e r a t u r a n   p e r u n d a n g - u n d a n g a n   y a n g menegaskan bahwa pemerintah atau instansi pemerintah adalah badan hukum ( Wawancara, Solechan, SH.MH, 2016 ) apalagi bila dianggap sebagai  perusahaan.  Secara  normatif, penggunaan outsourcing jasa kebersihan oleh instansi  pemerintah  belum  ada  peraturan perundang-undangan  sebagai  dasar  hukum yang  mengaturnya  ( Wawancara,  Solechan, SH.MH,  2016 ).  Kendati  belum  ada  aturan sebagai dasar hukumnya, instansi pemerintah memiliki  kewenangan  (menggunakan freies ermessen) untuk  melakukan  perbuatan hukum  privat  dengan  swasta,  misalnya dengan memilih outsourcing jasa kebersihan. Tujuannya agar pelayanan publik khususnya penggunaan  dan  pemanfaatan  gedung pemerintah lebih representatif.
Freies    ermessen diartikan  sebagai salah  satu  sarana  untuk  memberikan  ruang bergerak  bagi  pejabat  atau  badan-badan hukum administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang (Ridwan  &  Sudrajat,  2009). Instansi  pemerintah  dapat  menggunakan ketentuan  Undang-Undang  No  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  untuk melaksanakan outsourcing jasa  kebersihan s e p e r t i   h a l n y a   y a n g   d i l a k u k a n   o l e h
perusahaan.  Apabila  instansi  pemerintah menggunakan outsourcing jasa  kebersihan, m a k a   h a r u s   t u n d u k   p a d a   p e r a t u r a n ketenagakerjaan  ( Wawancara,  Solechan, SH.MH, 2016 ).

## 3. Regulasi  Pegadaan  Barang/Jasa Pemerintah
Dalam  literatur  keuangan  publik, pemerintah  terlibat  dalam  empat  kegiatan ekonomi utama. Ke empat kegiatan ekonomi yang dilakuakan pemerintah adalah:
“(a)  providing  the  legal  framework  for  all economic activities, (b) redistributing income through taxation and spending; (c) providing public goods and services freely available to the  public  such  as  national  defense,  public safety, education, and infrastructure (bridges and  roads);  and  (d)  purchasing  goods, services and capital assets.” (Thai, 2001) Pembelian barang, jasa dan aset modal yang  dilakukan  pemerintah  perlu  dibuat peraturan.  Dalam  perkembangannya, peraturan  mengenai  pengadaan  barang/jasa pemerintah  di  Indonesia  berkembang  dan berubah.  Saat  ini,  ketentuan  pengadaan barang/jasa  pemerintah  secara  normatif terdapat  dalam    Peraturan  Presiden  No  54 Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  dan  perubahannya.  Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh  barang/jasa  oleh  Kementerian/ L e m b a g a / S a t u a n   K e r j a   P e r a n g k a t Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari p e r e n c a n a a n   k e b u t u h a n   s a m p a i diselesaikannya  seluruh  kegiatan  untuk memperoleh  Barang/Jasa.  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  pada  dasarnya adalah cara pemerintah berbelanja baik untuk k e p e r l u a n   r u m a h   t a n g g a n y a   s e n d i r i , penyediaan fasilitas publik, pelayanan kepada masyarakat  maupun  diserahkan  kepada masyarakat  (Kuncoro,  2013).    Tujuan  dari pengadaan adalah nilai manfaat uang ( value for money) , artinya nilai keekonomian mana yang  terbaik  untuk  dituju  dalam  suatu pengadaan  (Mudjisantoso,  2014).  Melihat tujuan  pengadaan,  maka  pekerjaan  yang dilaksanakan  dapat  memberikan  manfaat kepada  instansi  pemerintah  pengguna  untuk memberikan  layanan  publik  dengan  dana yang tersedia.
Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu Pengadaan  Barang/Jasa  melalui  penyedia barang/jasa  dan  Pengadaan  Barang/Jasa melalui  swakelola.  Siklus  Pengadaan Barang/Jasa  pemerintah  melalui  penyedia dilaksanakan oleh beberapa pihak, yaitu :
1. P e n g g u n a   a n g g a r a n   ( PA ) / K u a s a Pengguna Anggaran (KPA);
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. U n i t   L a y a n a n   P e n g a d a a n (ULP)/Pejabat Pengadaan;
4. P a n i t i a / P e j a b a t   P e n e r i m a   H a s i l Pekerjaan.
PA/KPA  bertanggung  jawab  pada proses perencanaan umum berupa penetapan paket  pekerjaan,  jadwal  pelaksanaan, penetapan  PPK,  pengawasan  pelaksanaan anggaran  dan  penetapan  pemenang  untuk k e g i a t a n   d e n g a n   n i l a i   d i   a t a s Rp100.000.000.000,-  untuk  selain  jasa konsultansi  dan  di  atas  Rp10.000.000.000,- untuk  jasa  konsultansi.  PPK  bertanggung jawab untuk menyusun rencana pelaksanaan pengadaan (penetapan spesiﬁkasi teknis, HPS d a n   m e n y u s u n   r a n c a n g a n   k o n t r a k ) , p e n e r b i t a n   s u r a t   p e n u n j u k a n ,   d a n melaksanakan  kontrak  sampai  dengan selesainya  pelaksanaan  pekerjaan  (serah terima  hasil  pekerjaan).  ULP/Pejabat pengadaan  mempunyai  tugas  melaksanakan seluruh  proses  seleksi/lelang  mulai  dari pengumuman  sampai  penetapan  pemenang. Panitia/pejabat  penerima  hasil  pekerjaan bertugas  menerima  hasil  pekerjaan  dengan memeriksa  kuantitas  dan  kualitas  hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak.
4. Regulasi Pemilihan Outsourcing Jasa Kebersihan  Menurut  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
Layanan    jasa  kebersihan  merupakan salah satu lingkup jasa lainnya dalam PBJP. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan  tertentu  yang  mengutamakan keterampilan ( skillware ) dalam suatu sistem tata  kelola  yang  telah  dikenal  luas  di  dunia usaha  untuk  menyelesaikan  suatu  pekerjaan atau  segala  pekerjaan  dan/atau  penyediaan
jasa.  Tidak  mengherankan  apabila  banyak perusahaan  pengerah  tenaga  kerja  maupun layanan  kebersihan  muncul,  baik  yang b e r k e l a s   l o k a l ,   n a s i o n a l   m a u p u n internasional.  Hal  ini  dikarenakan  peluang bisnis  dan  pasar  penggunaan  jasa  layanan k e b e r s i h a n   d i   d u n i a   u s a h a   m a u p u n pemerintah.
Dalam  PBJP  tidak  dikenal  istilah outsourcing. Namun,  dalam  praktiknya banyak  ditemui  praktik outsourcing bentuk pekerjaan maupun outsourcing bentuk tenaga kerja di dunai PBJP. Sebagai misal ketika ada perusahaan  konstruksi  besar  memenangkan t e n d e r .   D a l a m   d o k u m e n   l e l a n g dipersyaratkan,  bahwa  perusahaan  utama ( main  contractror )  yang  memenangkan tender  diperbolehkan  mensubkontrakkan pekerjaan yang sifatnya khusus/spesiﬁk atau harus  dilakukan  oleh  perusahaan  kecil  ( sub contractor ), meskipun tanggung jawab utama terletak pada main contractor .
Dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan, antara main contractor dengan sub contractor dibuat kontrak kerja diantara mereka. Seperti halnya  ketika  ada  perusahaan  utama  jasa kebersihan  berbentuk  PT  memenangkan t e n d e r   b e s a r .   I a   d i p e r b o l e h k a n m e n s u b k o n t r a k k a n   k e p a d a   b e b e r a p a penyedia  kecil  yang  berbentuk  CV  untuk melaksanakan pekerjaan. Penyedia berbentuk CV  ini  mempekerjakan  tenaga  kerjanya kepada  PT  pemenang  tender  dengan didasarkan  pada  kontrak/perjanjian  kerja. Bentuk outsourcing yang  biasa  dijumpai dalam  praktik  PBJP  adalah  antara  sesama penyedia/perusahaan  dengan  ketentuan  :a. P e n y e d i a   b a r a n g / j a s a   t e r p i l i h   t e t a p bertanggungjawab  penuh  atas  keseluruhan p e k e r j a a n ,   d a n   b .   D i l a r a n g mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
Pemilihan perusahaan outsourcing jasa kebersihan  di  instansi  pemerintah  dapat mengikuti  ketentuan  Peraturan  Presiden  No 5 4   Ta h u n   2 0 1 0   t e n t a n g   P e n g a d a a n Barang/Jasa  Pemerintah  dan  perubahannya, yang  pembiayaannya  baik  sebagian  atau seluruhnya  bersumber  dari  APBN/APBD. Pada  prinsipnya  pemilihan  perusahaan menggunakan  lelang/tender  umum.  Namun jika  nilai  Harga  Perkiraan  Sendiri  (HPS) kurang  dari  Rp.  200.000.000,-  dapat
menggunakan  metode  pengadaan  langsung. Membuat harga perkiraan sendiri khususnya biaya  tenaga,  instansi  pemerintah  harus mengikuti  ketentuan  yang  berlaku  dalam peraturan ketenagakerjaan.
L e m b a g a   K e b i j a k a n   P e n g a d a a n Barang/Jasa  Pemerintah  sudah  mulai mengembangkan e-katalog untuk memenuhi kebutuhan  jasa  kebersihan  di  instansi pemerintah.  Bagi  intansi  pemerintah  yang terbiasa  melakukan  pengadaan outsourcing jasa  kebersihan,  tentu  disibukkan  dengan urusan  administrasi  pemilihan  perusahaan dan  kontrak/perjanjian  pekerjaan  antara instansi  pemerintah  dengan  perusahaan outsourcing .  Perjanjian  pekerjaan  antara instansi  pemerintah  dengan  perusahaan outsourcing jasa  kebersihan  merupakan bentuk  negara  sebagai  badan  hukum  publik menjalankan  perbuatan  perdata.  Sejalan dengan  pandangan  Van  Praag,  bahwa  tidak berarti  terhadap  suatu  badan  hukum  publik tidak  mungkin  berlaku  hukum  privat sehingga  suatu  badan  hukum  publik  tetap berlaku hukum privat. Bahwa sesungguhnya hukum privat itu adalah hukum yang berlaku umum  baik  untuk  orang  perorangan    dan badan-badan  hukum  pivat  maupun  badan- badan hukum publik (Ilmar, 2014).
Adanya  perbuatan  perdata  dalam p e r j a n j i a n   p e k e r j a a n   m e n i m b u l k a n konsekuensi adanya hak dan kewajiban para pihak  yaitu  instansi  pemerintah  dengan perusahaan outsourcing .  Wakil  instansi pemerintah  melakukan  perbuatan  perdata seperti menandatangani perjanjian pekerjaan biasa  disebut  dengan  Pejabat  Pembuat K o m i t m e n   ( P P K ) .   S e d a n g k a n   w a k i l perusahaan  menandatangani  perjanjian pekerjaan  biasanya  pimpinan/direktur/orang y a n g   s a h   d i t u n j u k   m e n a n d a t a n g a n i perjanjian.

## C.      Simpulan
K e c e n d e r u n g a n p e n g g u n a a n outsourcing oleh  intansi  pemerintah merupakan  salah  satu  pilihan  melaksanakan p e k e r j a a n   l a y a n a n   j a s a   k e b e r s i h a n . Outsourcing pada  umumnya  diatur  dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  dan  aturan  pelaksananya.
Ketentuan outsourcing ini diberlakukan pada suatu  perusahaan.  Perusahaan  menurut ketentuan  Undang-Undang  No.  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan salah satunya adalah  setiap  bentuk  usaha  yang  berbadan hukum.  Instansi    pemerintah  belum  dapat d i s e b u t   s e b a g a i   p e r u s a h a a n .   J a d i , penggunaan outsourcing jasa kebersihan oleh instansi  pemerintah  belum  ada  peraturan perundang-undangan  sebagai  dasar  hukum yang  mengaturnya.  Kendati  demikian, instansi  pemerintah  memiliki  kewenangan (menggunakan freies  ermessen) memilih menggunakan outsourcing jasa  kebersihan. Apabila  instansi  pemerintah  menggunakan outsourcing jasa  kebersihan,  maka  harus tunduk  pada  peraturan  ketenagakerjaan. Untuk memilih perusahaan outsourcing jasa kebersihan  di  instansi  pemerintah,  dapat mengikuti ketentuan Peraturan Presiden No. 5 4   Ta h u n   2 0 1 0   t e n t a n g   P e n g a d a a n Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.

## DAFTAR  PUSTAKA
Adjie,  H.  (2008).  Status  Badan  Hukum, Prinsip-Prinsip  dan  Tanggung  Jawab Sosial  Perseroan  Terbatas.  Bandung: CV. Mandar Maju.
Budiono,  H.  (2007).  Kumpulan  Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Ilmar, A. (2014). Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Prenadamedia Group.
Kuncoro,  A.  (2013).  Begini  Tender  Yang Benar.  Yogyakarta:  CV.  Primaprint Jogjakarta  bekerjasama  dengan  P3I Publishing.
Mudjisantoso.  (2014).  Catatan  Aspek Hukum  Pengadaan  dan  Kerugian Negara. Yogyakarta: CV. Primaprint.
Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2009). Hukum Administrasi  Negara  dan  Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa.
Schneider, W. D. G. K. (2013). Outsourcing
and  concession  models
ub
as  door  opener for  publicprivate  partnerships  in  the European  health  sector?  International Journal  of  P lic  Sector  Management, 26(7), 55 4- 5 75 .
Thai,  K. V.  (2001).  Public  Procurement  Re-
E x a m i n e d .   J o u r n a l   O f   P u b l i c
Procurement, 1(1), 9.
Tutik,  T.  T.  (2008).  Hukum  Perdata  dalam
Sistem  Hukum  Nasional.  Jakarta:
Kencana.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang  No.  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan  Presiden  No.  54  Tahun  2010 t e n t a n g   P e n g a d a a n   B a r a n g / J a s a Pemerintah
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  No.  19  Tahun  2012 tentang  Syarat-syarat  Penyerahan Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan kepada Perusahaan Lain Wawancara,  Solechan,  SH.MH,  Dosen Hukum  Ketenagakerjaan  Fakultas Hukum Undip, 8 Agustus 2016.