## KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KONTRAK BISNIS BERBAHASA ASING PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
Fadilla Mariska Putri Email: dillamariska96@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Adi Sulistiyono Email: adi.sulistiyono.sumo@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
The absence of the threat of sanctions againts obligation to use Bahasa Indonesia in a contract subject to Law Number 24 of 2009 concerning Flag, Language, Country’s Symbols, and National Anthem caused anxiety both in the general public and a practitioner of law. This article aims to know the legal certainty as to the business contract in foreign languages since Law Number 24 Of 2009 Concerning Flag, Language, Country’s Symbols, and National Anthem Became Affective. This article is normative legal research which is prescriptive. Types and sources of data for this research include primary data and secondary data. Data collection techniques used in library study. Technical analysis is deductive method. The result shows that Article 87 Law Number 12 of 2011 provide legal certainty that since Law Number 24 of 2009 became affective the business contract of foreign languages which does not use the Indonesian becomes invalid and null and void.
Keywords: Business Contract; Null and Void; Legitimacy of Contract

## Abstrak
Ketidakberadaan ancaman sanksi pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menimbulkan keresahan baik di masyarakat maupun praktisi hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap kontrak bisnis berbahasa asing setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adanya Pasal 87 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan kepastian hukum bahwa setelah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 disahkan, tidak dibuatnya kontrak bisnis berbahasa asing tanpa versi bahasa Indonesia adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang.
Kata Kunci: Kontrak Bisnis; Batal Demi Hukum; Sahnya Kontrak

## A. Pendahuluan
Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang digunakan dalam pergaulan bahkan digunakan dalam lembaga pendidikan dan pengajaran, serta bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan negara (Hilman Hadikusuma, 2010: 1). Hal demikian dicetuskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.” Adanya globalisasi mengakibatkan bahasa Indonesia seakan tersingkir di masyarakat. Penggunaan bahasa asing kini seakan lebih diunggulkan. Masyarakat berlomba-lomba untuk menguasai bahasa asing seakan bahasa asing telah menjadi tuntutan hidup. Bahasa asing menjadi bagian dari pergaulan masyarakat, bahkan secara perlahan memasuki perkembangan bisnis di Indonesia. Perkembangan bisnis di Indonesia semakin pesat perkembangannya, baik dari bisnis yang kecil maupun bisnis yang sudah mencapai taraf internasional. Tentunya dalam berbisnis disini para pihak membutuhkan kepastian hukum guna menjamin hak dan kewajiban para pihak oleh
karena itu perlu diatur lebih jauh yakni melalui hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain (R Soeroso, 2014: 269). Hak dan kewajiban para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yakni berupa Kontrak.
Di era globalisasi saat ini, hukum kontrak dalam praktik bisnis hadir menjadi salah satu aspek yang berkembang pesat di seluruh dunia. Namun seiring perkembangannya, hukum kontrak dalam praktik bisnis membuat para pelaku terkadang tidak dapat bertindak dengan bebas melainkan terdapat batasan-batasan. Perkembangan ini terjadi antara lain karena Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata mengatur tentang asas kebebasan berkontrak, dikenal dengan istilah “partije otonomie” atau “freedom of contract” atau “liberty of contract” . Asas kebebasan berkontrak membebaskan para pihak menentukan apa saja yang ingin para pihak perjanjikan sekaligus menentukan apa saja yang tidak dikehendaki untuk dicantumkan dalam suatu kontrak (Sutan Remy Sjahdeini, 2009: 47). Dalam penerapan asas kebebasan berkontrak, para pihak yang membuat kontrak tidak sepenuhnya bebas melainkan adanya pembatasan-pembatasan oleh Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yakni dalam ketentuan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat kontrak yang menyangkut klausa yang dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum.
Tidaklah mengherankan bila kini kontrak tertulis yang melibatkan pihak asing dibuat di Indonesia namun ditulis menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Hal ini menempatkan pihak Indonesia ke posisi yang lemah. Apabila pihak Indonesia tidak memahami benar bahasa yang digunakan oleh pihak asing, ia terpaksa mempercayakan pembuatan kontrak kepada penerjemah yang bukan tidak mungkin melakukan kesalahan penerjemahan dikarenakan istilah-istilah asing yang belum tentu dikuasai benar oleh si penerjemah. Oleh karena itu, pada pertengahan tahun 2009, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 31 dinyatakan bahwa :
(1)  Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Republik Indonesia.
(2)  Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Adanya Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menimbulkan problematika khususnya dalam membuat kesepakatan baik dalam bentuk nota kesepahaman atau perjanjian khususnya pada perjanjian komersial atau bisnis, hal tersebut dikarenakan hampir seluruh korporasi swasta di Indonesia yang bekerja sama dengan korporasi asing dalam hal kontrak atau perjanjian telah dibuat dalam bentuk bahasa asing yang pada rata-ratanya dalam bahasa Inggris. Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ini juga menimbulkan suatu tanda tanya besar karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sendiri tidak mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan dari pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu kontrak atau perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Ketidakberadaan sanki tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kontrak bisnis berbahasa asing yang dibuat tanpa versi bahasa Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini.
Berdasarkan uraian tersebut, hal menarik inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji tentang kepastian hukum terhadap kontrak bisnis berbahasa asing pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus ( case approach ) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan ( library research ). Studi kepustakaan berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian yang berhubungan
dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Terbitnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan membawa komplikasi dalam transaksi bisnis terutama yang bertaraf internasional. Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 memunculkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu nota kesepahaman atau perjanjian. Dengan adanya kewajiban untuk menggunakan Bahasa Indonesia, maka ada pembatasan asas kebebasan berkontrak oleh Undang-Undang. Selain itu, adanya ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menimbulkan keresahan baik di masyarakat maupun praktisi hukum. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dirasa tidak memberikan kepastian hukum, karena diantara sekian banyak pasal dalam undang-undang tersebut tidak ada pasal yang mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan seandainya terjadi pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tersebut. Tidak dimasukkannya ancaman sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban berbahasa Indonesia dalam perjanjian justru menjadi hal yang patut dipertanyakan. Isu penegakan hukum itu semestinya sudah ditegaskan oleh pembuat undang-undang dalam peraturan yang disusunnya.
Kekhawatiran yang timbul akibat diterbitkannya undang-undang ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Surat Nomor M.Hh.Um.01.01-35 Tahun 2009 Tentang Permohonan Klarifikasi Atas Implikasi dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (lampiran tiga), yang berbunyi sebagai berikut :
“kami berpendapat bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan antara lain lembaga swasta Indonesia, penandatanganan perjanjian privat komersial (private commercial agreement) dalam bahasa Ingris tanpa disertai versi bahasa Indonesia tidak melanggar persyaratan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang tersebut. Yang dimaksud dengan “lembaga swasta” di sini adalah bukan lembaga publik (terkait dengan pemerintahan). Dengan demikian, perjanjian yang dibuat versi bahasa Inggris tersebut tetap sah atau tidak batal demi hukum atau tidak dapat dibatalkan, karena pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang tersebut menunggu sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.”
Memperhatikan Surat Klarifikasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diatas,  menurut penulis Peraturan Presiden sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak dapat melumpuhkan kata-kata “wajib” yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 karena Peraturan Presiden mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari Undang-Undang demikian halnya dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.HH.UM.01.01.35 tanggal 28 Desember 2009 perihal Klarifikasi atas Implikasi dan pelaksaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 juga tidak dapat melumpuhkan kata “wajib” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 karena Surat Menteri tidak termasuk kepada tata urutan perundang-undangan. Kedudukan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan kedudukan  Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa suatu peraturan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sehingga daya ikat dan kekuatan hukum Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak dapat mengesampingkan kekuatan hukum yang terdapat pada Pasal 31 ayat (1) UU 24 Tahun 2009 karena ada frasa “wajib” dalam menyertakan bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan pihak asing tersebut.  Selain itu, dalam hal pelaksanaannya setiap Undang-Undang yang telah diundangkan dan telah diberlakukan sudah selayaknya harus ditaati oleh Warga Negara sebagai pelaksana Undang-Undang tersebut. Dengan kata lain, tidak perlu menunggu sampai Peraturan Presiden tersendiri tentang peraturan pelaksana Undang-Undang ini disahkan.
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Jika dilihat dari hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, surat Kementrian Hukum dan HAM sifatnya hanya himbauan dan tidak termasuk kedalam hierarki peraturan peraturan perundang-undangan tersebut dan tidak harus dijadikan dasar hukum bagi hakim dalam memutus sengketa perkara pembatalan kontrak berbahasa asing, hal tersebut hanya dasar yang dapat digunakan advokat dalam membela klien yang mengalami pembatalan kontrak berbahasa asing saja, dimana walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan sekalipun tidak mengatur secara jelas dan lengkap, masih dapat melihat ketentuan yang ada dan berlaku di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena dalam hal ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah dinyatakan berlaku di Indonesia.
Di dalam hukum, berlaku suatu asas yang disebut dengan asas legalitas. Asas ini menyatakan Undang-Undang hanya mengikat apa yang terjadi dan tidak berlaku surut. Ketentuan yang dapat menyatakan suatu undang-undang atau peraturan berlaku surut hanyalah ketentuan yang secara hierarki tingkatannya lebih tinggi dari undang-undang itu sendiri (undang-undang dasar atau konstitusi). Adanya keberadaan asas legalitas ini, maka memberikan kepastian hukum bahwa suatu kontrak bisnis berbahasa asing lainnya yang telah ada sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang didalamnya mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ini tetap berlaku dan mengikat para pihak yang sejak semula terikat di dalamnya. Selain itu, sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap peraturan perundang-undangan yang disahkan atau ditetapkan dan kemudian diundangkan, maka peraturan perundang-undangan tersebut berlaku setelah diundangkan sampai peraturan tersebut dicabut. Artinya, peraturan perundang-undangan hanya berlaku ke depan dan tidak boleh berlaku surut sehingga semua kontrak yang dibuat sebelum Peraturan Presiden diundangkan tidak perlu disesuaikan atau menyesuaikan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia yang ditentukan di dalam Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Presiden tersebut (Bili Achmad, et al., Diponegoro Law Review, No.2, 2016: 9).
Sebelum adanya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, tidak ada kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap nota kesepaham dan perjanjian atau kontrak perseorangan. Seluruh pengaturan mengenai kontrak atau perjanjian masih murni menggunakan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana aturan-aturan atau Pasal- Pasal dalam suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak akan berlaku sebagai hukum yang mengikat para pihak dalam kontrak atau perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Setelah diundangkannya Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009, maka seluruh nota kesepahaman dan kontrak atau perjanjian wajib menggunakan bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah secara tegas mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam Nota Kesepahaman atau Perjanjian yang melibatkan Negara, instansi pemerintah republik indonesia, lembaga swasta indonesia atau perseorangan warga negara indonesia. Merujuk pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan.” Sehingga setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mana kekuatan mengikatnya pada tanggal  9 Juli 2009 maka setiap kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan negara, instansi pemerintah republik indonesia, lembaga swasta indonesia, dan perseorangan warga negara indonesia yang dibuat sesudah tanggal 9 juli 2009 yang tidak menggunakan bahasa Indonesia atau tanpa menggunakan versi bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 sehingga kontrak tersebut dapat dibatalkan atau dimintai pembatalan.
Hal ini memberikan kepastian hukum bahwa setelah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 diundangkan maka tidak dibuatnya kontrak bisnis dalam bahasa Indonesia atau tanpa versi bahasa
Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang sehingga dapat dikatakan sebagai kontrak yang terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang serta tidak memenuhi salah satu syarat Esensialia dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan sebaliknya, apabila setiap kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, dan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuat sebelum tanggal 9 juli 2009 yang tidak menggunakan bahasa Indonesia tetap berlaku dan mengikat para pihak yang sejak semula terikat di dalamnya.

## D. Simpulan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 secara tegas mewajibkan bahasa Indonesia digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia dan kekuatan mengikat suatu undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan  adalah tanggal diundangkannya yang dalam hal ini adalah sejak tanggal 9 Juli 2009 maka hal ini memberikan kepastian hukum bahwa setelah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 diundangkan, tidak dibuatnya kontrak bisnis dalam bahasa Indonesia atau kontrak bisnis Internasional berbahasa asing tanpa versi bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang sehingga merupakan kontrak yang terlarang karena dibuat dengan sebab (causa) yang tidak halal dan tidak memenuhi salah satu syarat sahnya suatu kontrak maka kontrak tersebut dapat dikatakan batal demi hukum. Dan sebaliknya, terhadap kontrak bisnis berbahasa asing tanpa versi bahasa Indonesia yang dibuat sebelum tanggal 9 Juli 2009 tetap berlaku dan mengikat para pihak yang sejak semula terikat didalamnya.

## E. Saran
Saran-saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini kepada para pihak yang hendak membuat kontrak bisnis terutama yang bersidat Internasional yang tidak menggunakan bahasa Indonesia hendaknya membuat pasal mengenai bahasa dalam isi kontrak atau dengan membuat addendum bahasa dalam kontrak tersebut. Serta Pembuat Undang-Undang hendaknya lebih menegaskan ketentuan tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada seluruh kontrak terutama kontrak bisnis Internasional khususnya. Ketegasan ketentuan tersebut dapat berupa ketentuan penggunaan maupun sanksi-sanksi dalam pelanggarannya yang benar-benar harus ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

## Daftar Pustaka

## Buku
Hilman Hadikusuma. 2010. Bahasa Hukum Indonesia . Bandung: Alumni.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Pernada Media Grup.
R Soeroso. 2014. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Sutan Remy Sjahdeini. 2009. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Institut Bankir Indonesia: Jakarta.
Yudha Bhakti Ardiwisastra. 2012. Penafsiran dan Konstruksi Hukum . Bandung: PT Alumni, Bandung.

## Jurnal
Bili Achmad, Bambang Eko Turisno dan Suradi. 2016. “Keabsahan Kontrak Berbahasa Asing dan Kepastian Terhadap Akibat Hukum Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, Menurut Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Surat Kementrian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH.UM.01.01-35 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:451/PDT.G/2012/
PN.JKT.BAR).” Diponegoro Law Review . Vol 5, No. 2, Tahun 2016. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Steve Cornelius. 2012. “The Unexpressed Terms of a Contract.” International Journal of Private Law . Vol 5, Number 3, PP 293-302. South Africa: University of Pretoria.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan