Program  Studi  Administrasi  Publik,  Universitas  Islam  Kalimantan,  Jl.  Adhyaksa,  Sungai  Miai,  Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123.
Email: uhaibm@yahoo.com
POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik Vol.14, No. 1, 2023 doi: 10.14710/politika.14.1.2023.1-17
Oligarki  dan  Jaringan  Patronase:  Dinamika  Kebijakan Pertambangan Batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu
M. Uhaib As’ad 1 , Barsihanor 2 , Sobirin 3 , Putri Hergianasari 4 1,2 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Islam Kalimantan 3 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
4 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana
Recieved: (5 September 2022) Revised: (9 Maret 2023) Published: (30 April 2023)

## Keywords:
oligarki lokal; jaringan patronase; tambang batu bara; pilkada

## Pendahuluan
enelitian ini menjelaskan mengenai relasi bisnis dan politik dalam kebijakan pengelolaan tambang batu bara sebagai sumber patronase bisnis dan politik bagi  para  oligarki  di  Kabupaten  Tanah  Bumbu.  Proses  dialektika persekongkolan  kepentingan  para  oligarki  melahirkan  kroni  kapitalis  dan  jaringan patronase dalam pusaran ekonomi dan kekuasaan politik lokal.
Studi mengenai relasi bisnis dan politik dalam perspektif ekonomi politik dan kebijakan  publik,  sesungguhnya  bukan  hal  baru  dan  menjadi  perdebatan  menarik P
Abstrak :
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  oligarki  lokal  dan  jaringannya dalam  kebijakan  pertambangan  batubara  serta  menganalisis  relasi  bisnis  dan politik sebagai jaringan patronase dan implikasinya terhadap dinamika ekonomi dan  politik  lokal  di  Kabupaten  Tanah  Bumbu,  Kalimantan  Selatan.  Metode penelitian  dalam  artikel  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  yang dikerangkai  dengan  teori  oligarki  Winters  dan  Robison-Hadiz.  Alasan  memilih Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lokasi penelitian karena secara empiris wilayah ini menjadi episentrum eksploitasi tambang dan lahirnya sejumlah oligarki lokal kroni kapitalis yang memiliki pengaruh bisnis dan kekuasaan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa sejumlah perusahaan tambang batubara bukan saja sebatas aktivitas ekonomi-bisnis  saja,  akan  tetapi  telah  merambah  kepada  wilayah  politik kekuasaan. Artikel ini menyimpulkan bahwa sumber daya tambang batubara telah menjadi instrumen persekongkolan para aktor politik dan aktor bisnis (pengusaha tambang)  untuk  membangun  jaringan  patronase  politik  dan  bisnis.  Jaringan patronse politik dan bisnis semakin terstruktur. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung  sebagai  praktik  demokrasi  pasca  reformasi  telah  melahirkan  transisi demokrasi yang memberikan ruang dan kesempatan bagi para aktor bisnis.
secara  teoritik  dan  akademik  dikalangan  ilmuwan  sosial,  ekonomi,  dan  politik, khususnya  dalam  konteks  memahami  relasi  bisnis  dan  politik  di  masa  rezim  Orde Baru  berkuasa  (Kadir,  2020).  Pada  studi  tersebut  menemukan  fakta  bahwa  struktur ekonomi  dan  kekuasaan  politik  dikendalikan  oleh  kekuatan  oligarki  dan  kroni kapitalis yang berpusat dalam lingkaran para elite Orde Baru (Ananta, 2014). Mereka memiliki  pengaruh  koneksi  kuat  menembus  pusat-pusat  kekuasaan  dan  birokrasi pemerintahan yang bercorak oligarkis, predatoris, dan patrimonialistik. Munculnya kelompok tersebut karena mendapatkan proteksi kekuasaan, fasilitas kebijakan, dan lisensi dari negara (Suryani et al., 2021). Mereka dalam menjalankan aktivitas bisnis memonopoli penguasaan sumber daya ekonomi negara dan menjadi pemburu rente ekonomi  yang  dapat  digambarkan  sebagai  kapitalis  semu.  Mentalitas  kelompok oligarki dan kroni kapitalis sebagai penumpang gelap pada institusi-institusi negara dan  lembaga-lembaga  demokrasi  dalam  struktur  ekonomi  dan  politik  otoriter- sentralistik (Fitriani, 2021).
Dalam  transisi  politik  dan  konsolidasi  demokrasi  terjal  dan  berliku,  warisan rezim Orde Baru masih membekas dalam struktur politik dan ekonomi sampai saat ini.  Praktek  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN)  dan  penyalahgunaan  kekuasaan pada lembaga-lembaga kekuasaan negara dan lembaga-lembaga demokrasi menjadi sarang  bercokolnya  para  koruptor,  termasuk  korupsi  kebijakan  sumber  daya  alam (Afala, 2017). Meskipun secara formal rezim Orde Baru sudah berganti, namun secara simbolik dan substantif, perilaku koruptif dan pengaruh oligarki dalam pengelolaan ekonomi negara dan kekuasaan politik menjadi persoalan serius dalam sistem politik dan demokrasi yang semakin kapitalistik. Aktor bisnis atau pemilik modal berlomba- lomba masuk ke dalam panggung kekuasaan politik sebagai calon kepala daerah atau menjadi  calon  legislatif  melalui  kuasa  uang.  Fenomena  kuasa  uang,  menjadi kesempatan  oleh  para  oligarki  melakukan  barter-berter  kepentingan  dan  merusak semangat  demokrasi  yang  menjadi  mimpi  bangsa  Indonesia  pada  saat  reformasi politik Mei 1998 lalu (Samsuddin et al., 2019).
Mahalnya  ongkos  demokrasi,  membuka  kesempatan  para  pemilik  modal menjadi petarung atau menjadi bandar politik. Menurut catatan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) menyatakan bahwa permasalahan berat dalam politik Indonesia adalah makin menguatnya kekuasaan politik dengan sektor bisnis. Keadaan politik Indonesia seperti yang terjadi di negara-negara Afrika, korupsi politik  berkelindan  dengan  penguasaan  bisnis  sumber  daya  alam  seperti  tambang dalam  kontestasi  demokrasi  yang  pada  akhirnya  sumber  daya  alam  hanya  dikuasai oleh segelintir kelompok tertentu saja (Puskapol.ui.ac.id, 2018).
Korupsi kebijakan secara konvensional adalah penyalahgunaan yang terjadi di  lembaga-lembaga  politik  seperti  partai  politik,  parlemen,  lembaga  pemilihan umum,  badan  perencanaan  pembangunan,  dan  lainnya  sebagai  cara  tetap bertahannya  kekuasaan  oligarki  (Alatas,  1975).  Bekerjanya  mesin  politik  uang  pada setiap  pesta  demokrasi  sehingga  pesta  demokrasi  menjadi  arena  membangun
patronase  dan  klientelisme  politik  melalui  politik  uang.  Menurut  Edward  Aspinall, konsep  politik  uang  terdiri  dalam  tiga  bentuk: vote  buying (pemberian  uang  tunai langsung), club goods (pemberian barang pengikat), dan pork barrel (pemberian fasilitas publik) yang bertujuan mempengaruhi pilihan politik publik (Aspinall & Sukmajati, 2014)
Salah  satu  fakta  korupsi  kebijakan  atau  korupsi  politik  yang  terjadi  pada pengelolaan sumber daya alam seperti dirilis oleh Greenpeace Indonesia, Jatam, ICW, dan Auriga yaitu bahwa praktek korupsi terjadi karena ada hubungan kuat dengan pilkada  berbiaya  tinggi.  Daerah  kaya  sumber  daya  alam  menjadi  instrumen persekongkolan  dan  barter  politik  antara  politisi  atau  calon  kepala  daerah  dengan pengusaha  (Muliyawan,  2021).  Kasus  korupsi  Bupati  Kutai  Kartanegara  dan  Bupati Samarinda yang terjerak korupsi politik karena mengeluarkan banyak izin tambang bermasalah sebagai empirical evidence . Bupati Kutai Kartanegara menerbitkan 254 izin usaha  pertambangan  batu  bara.  Bupati  Samarinda  menerbitkan  63  izin  tanpa melakukan Amdal dalam masa kampanye politik tahun 2009. Kasus yang sama juga terjadi  pada  Bupati  Kotawaringin  Timur  2010-2015  yang  menyelewengkan kewenangan untuk izin tiga perusahaan bauksit (Wibisono, 2018). Di tingkat provinsi kasus,  Gubernur  Sulawesi  Tenggara,  dituntut  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi dengan  kerugian  negara  mencapai  Rp  4,3  triliun,  karena  menyelewengkan kewenangannya untuk mengizinkan pertambangan nikel (Kompas.com, 2017). Kasus korupsi  kebijakan  dalam  sumber  daya  alam  karena  tidak  adanya  transparansi  dan akuntabilitas  sabagai  bagian  penting  dalam  prinsip-prinsip good  coporate  governance dan tidak adanya akses dan kontrol publik menjadi salah satu faktor korupsi dalam tata kelola sumber daya alam. Kewenangan besar kepala daerah dalam pemberian izin usaha dan izin lingkungan rentan terjadi penyelewenang. Korupsi kebijakan melalui persekongkolan  politisi  dan  pebisnis  batu  bara  menyebabkan  masyarakat  harus berhadapan  langsung  dengan  berbagai  masalah  yang  ditimbulkan.  Pada  Kasus Kalimantan Selatan, pilkada dan tambang merupakan wilayah politik dan bisnis yang tidak  dapat  dipisahkan  serta  menjadi  instrumen  persekongkolan  dan  politik transaksional  oligarki  lokal.  Kalimantan  Selatan  memiliki  kecenderungan  terhadap praktik  korupsi  dan  bercokolnya  oligarki.  Kalimantan  Selatan  menjadi  salah  satu primadona dalam investasi SDA, baik sektor kehutanan dan tambang (Susanto, 2019).
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  peranan  oligarki lokal dan jaringannya dalam kebijakan pertambangan batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu.  Mengetahui  dan  menganalisa  proses  munculnya  relasi  bisnis  dan  politik menjadi  sumber  jaringan  patronase  dan  implikasinya  terhadap  dinamika  ekonomi dan politik lokal di Kabupaten Tanah Bumbu. Pada kasus industri tambang ini telah memunculkan  kelompok  oligarki,  kroni  kapitalis,  relasi  bisnis  dan  politik  sebagai sumber  patronase.    Tanah  Bumbu  sebagai  lokasi  penelitian  karena  secara  empiris wilayah ini menjadi salah satu episentrum eksploitasi tambang dan lahirnya sejumlah oligarki lokal kroni kapitalis yang memiliki pengaruh bisnis dan kekuasaan.
Artikel ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Desain ini dipilih karena penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan  yang  terjadi  dalam  kenyataan empirik.  Penelitian  ini  lebih  banyak  mengobservasi  dan  mengeksplorasi  perilaku objek yang diteliti, sehingga memungkinkan untuk ditarik hubungan sebab akibat dari penelitian ini (Moleong, 2014). Realitas yang diamati bervariasi dan banyak fakta yang tidak  mungkin  diungkapkan  melalui  obsevasi  seperti  latar  belakang  prilaku  objek, bagaimana  menjalankan  kebijakan,  dan  bagaimana  interaksi  elite  politik  dengan instansi birokrasi pemerintah, komparador lokal (pengusaha tambang), politisi atau elite partai politik, serta dengan masyarakat. Dengan demikian, akan terungkap dari observasi dan interaksi antara peneliti dengan objek untuk memperoleh penafsiran empirik,  yaitu  deskripsi  yang  didasarkan  pada  persepsi  informan  terhadap  suatu fenomena yang sedang diteliti (Kusumastuti & Khoiron, 2019).
Pengumpulan  Data  dengan  wawancara  mendalam  ( In-depth  interview )  yang telah  dilakukan  terhadap  informan  untuk  mendapatkan  informasi  yang  mendalam berupa  persepsi,  pengalaman,  atau  pengakuan  dari  tokoh-tokoh  kunci.  Data  dan informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam ini biasanya tidak terdapat pada dokumen atau data sekunder lainnya (Raco, 2018). Dalam kaitan dengan obyek studi, maka wawancara dilakukan terhadap para stakeholders . Data informan dirahasiakan karena  menghindari  hal-hal  dikemudian  hari  yang  merugikan  kedua  belah  pihak (peneliti  dan  informan).  Observasi,  yang  telah  dilakukan  peneliti  dengan  melihat secara  langsung  di  lokasi  pertambangan  terkait  fenomena  relasi  para  aktor  dalam jaringan ekonomi politik kebijakan pertambangan. Peneliti telah menggali informasi yang bersifat teoritis yang terdapat di berbagai jurnal, hasil kajian, laporan penelitian, atau  publikasi  lainnya.  Dalam  menerapkan  telaah  ini  dilakukan  seleksi  terhadap informasi-informasi atau teori-teori yang relevan. Teori yang diperoleh dipergunakan sebagai  alat  analisa  untuk  menguraikan  atau  menjelaskan  pertanyaan  dan  masalah penelitian.

## Relasi Bisnis dan Politik
Fenomena  relasi  bisnis  dan  politik  semakin  menguat  pasca  rezim pemerintahan  Orde  Baru  (Agustino  &  Yusoff,  2010).  Di  era  demokrasi  yang  diiringi kebijakan  desentralisasi  para  pelaku  bisnis  telah  menjadikan  sumber  daya  alam  di daerah menjadi instrumen persekongkolan untuk memperkuat basis patronase bisnis dan  politik  demi  kepentingan  ekonomi  dan  kekuasaan  politik.  Salah  satu  arena aktualisasi persekongkolan para aktor adalah melalui arena pemilihan kepala daerah (Simanjuntak,  2015).  Para  oligarki  lokal  dan  kelompok  kepentingan  lainnya membangun  jaringan  patronase  untuk  mengakumulasi  sumber  daya  ekonomi  dan politik  lokal.  Para  oligarki  dan  kelompok  kepentingan  lainnya  berusaha mempengaruhi penguasa sebagai regulator agar setiap kebijakan yang terkait dengan kepentingan  bisnis  berpihak  kepada  kepentingan  pengusaha  untuk  memonopoli ekonomi  dan  proyek-proyek  infrastruktur  pemerintah.  Penguasa  sebagai  regulator
memberikan kesempatan bagi para pemburu rente. Para pemburu rente berkembang seiring semakin menguatnya pola patronase dan berlindung di balik regulasi, lisensi, dan  proteksi  kebijakan  yang  diberikan  negara  (As’ad,  2020).  Para  elite  Orde  Baru dalam  mendesain  sistem  pemerintahan,  negara  tampil  secara  dominan  dan merefleksikan predatory  state  model yang  memonopoli  penguasaan  ekonomi  dan politik  (Moselle  &  Polak,  2001).  Negara  yang  bercirikan predatory  state  model ,  juga sebagai rentier  state  model ,  yaitu  negara  tampil  sebagai  sumber  akumulasi  dan monopolistik terhadap sumber daya ekonomi negara. Institusi negara menjadi arena persekongkolan  kepentingan  para  oligarki  dan  kelompok  kepentingan  lainnya (Puranen & Widenfalk, 2007).
Mengacu  pada  paparan  di  atas,  bahwa  para  pemilik  modal  yang  sedikit jumlahnya  pada  kenyataannya  menguasai  dan  mengatur  masyarakat  yang  lebih banyak  jumlahnya,  dominasi  ini  terjadi  karena  adanya  kerjasama  antara  modal dengan  negara.  Dialektika  antara  negara  dan  modal  dalam  perkembangannya menunjukkan  adanya  dominasi  di  mana  hubungan  di  antara  keduanya  berjalan dengan  tidak  asimetris  karena  modal  lebih  dominan  dibanding  kekuasaan  sebuah negara. Melalui kekayaan itu para pemilik modal lebih memainkan peran strategis, misalnya dalam menentukan keputusan-keputusan penting yang dibuat oleh negara. Dominasi elite dalam dialektika antara bisnis dan politik dalam masyarakat kapitalis merupakan  relasi  yang  asimetris,  yaitu  mengutungkan  modal  dan  merugikan masyarakat. Dalam pola dialektika demikian negara menjadi alat dari pemilik modal dan membela modal demi akumulasi modal. Jaringan bisnis dan politk antara negara dan  pemilik  modal  yang  melahirkan  perilaku rent-seeking dalam  kebijakan pengelolaan sumber daya alam, khususnya pada eksploitasi pertambangan batu bara. Pertama, bahwa desentralisasi pengelolaan sumber daya tambang batu bara, institusi kekuasaan dan regulasi yang ada tidak merefleksikan local government accountability dan local  government  responsiveness dalam  pengelolaan  sumber  daya  tambang  batu bara,  demikian  juga  tidak  adanya  keterlibatan  partisipasi  publik  dalam  pengwasan pengelolaan pertambangan batu bara. Kedua, Kebijakan dan regulasi tambang yang ada  lebih  merefleksikan predatory  regulator yang  hanya  menguntungkan  pihak penguasa-pengusaha dan tidak menguntungkan bagi warga. Kebijakan dan regulasi (Perda)  tambang  bersifat predatory  regulator lebih  merefleksikan  kepentingan  klien bisnis yang berpola patronase dan transaksional yang salah satu dampaknya adalah kerusakan lingkungan yang semakin parah.

## Pengaruh Oligarki dalam Kebijakan Pertambangan Batu bara
Aktivitas  industri  tambang  batu  bara  di  Kalimantan  Selatan,  khususnya  di Kabupaten Tanah Bumbu bukan hanya sekedar sebagai aktivitas bisnis ekonomi saja, tetapi lebih jauh sebagai instrumen persekongkolan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) para  aktor,  aktor  bisnis  dan  aktor  politik.  Para  aktor  bersekongkol  dan  saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor untuk membangun
jaringan  patronase  politik    dan  patronase  bisnis.  Bagi  aktor  bisnis  (pengusaha tambang), memerlukan instrumen politik agar basis materialnya di bidang tambang dan  bisnis  lainnya  bisa  terpayungi.  Mereka  memerlukan  payung  politik,  kebijakan politik, dan regulasi dari penguasa daerah, DPRD, dan stakeholders politik lainnya. Salah  satu  modus  pesekongkolan  politik  dan  bisnis  adalah  pilkada  sebagai  arena perjumpaan kepentingan para aktor atau oligarki.
Kontestasi  demokrasi  di  Kabupaten  Tanah  Bumbu  menjadi  instrumen  bagi oligarki  untuk  mentransformasikan  kepentingan  ekonomi  dan  politiknya.  Pilkada telah  menjadi  arena  pertarungan  kepentingan  para  oligarki  untuk  menancapkan kekuasaan  ekonomi  dan  kekuasaan  politik.  Peran  pengusaha  tambang  dalam dinamika  politik  lokal  memiliki  pengaruh  kuat  dan  mengatur  irama  permainan kekuasaan  politik.  Penguasaan  terhadap  sumber  daya  kekuasaan  politik  memiliki keterkaitan  erat  dengan  penguasaan  sumber  daya  ekonomi,  terutama  penguasaan sumber daya industri tambang batu bara. Akibatnya, penguasa yang terpilih dalam pilkada  sekedar  menjadi  kacung  dari  oligarki  atau  para  cukong  yang  membandari calon kepala daerah selama proses Pilkada. Kepala daerah sekedar sebagai klien dalam mesin birokrasi kekuasaan, sementara pemilik modal atau cukong sebagai patron atau penguasa bayangan. Pada kasus Pilkada di Kabupaten Tanah Bumbu, relasi bisnis dan politik terstruktur dalam pola politik transaksional dan arena pertemuan kepentingan para  aktor.  Para  pengusaha  tambang  mampu  mendikte  kekuasaan  dan  kebijakan, salah  satu  modusnya  adalah  menempatkan  orang-orang  masuk  dalam  jaringan struktur  kekuasaan  untuk  memperkuat  basis  patronase  politik  sebagai  strategi mempertahankan keamanan bisnis. Di era demokrasi kapitalisitik, modus seperti ini bisa terjadi sebagai dampak dari proses politik dan sistem kekuasaan yang bewatak oligarkis-predatoris,  dan  perilaku  partai  politik  berwatak  kartelistik.  Kontestasi demokrasi  berbiaya  tinggi  telah  melahirkan  struktur  kesempatan  bagi  penguasa daerah  merentalkan  kekuasaan  atau  memperdagangkan  pengaruh  bagi  praktek perburuan rente.
Dari  temuan  penelitian  di  lapangan,  dinamika  politik  lokal  di  tanah  Bumbu yang oligarkis sebagai representasi dari praktek demokrasi oligarki warisan masa lalu, yaitu  demokrasi  oligarki  pemerintahan  Orde  Baru.  Praktek  demokrasi  pasca pemerintahan  Orde  Baru  bertransformasi  ke  level  lokal  seiring  perkembangan demokrasi liberal dan kapitalistik. Warisan oligarkis-predatoris masa lalu masih tetap lestari dan justru semakin menyebar ke level lokal. Isu demokratisasi menjadi arena terbuka  bagi  berkembangnya  oligarki  lokal,  tumbuh  subur  terutama  daerah  kaya sumber daya alam menjadi instrumen basis-basis patronase politik dan bisnis melalui kontestasi politik. Relasi kuasa antara politik dan bisnis sudah lama terbangun dan menjadi fenomena politik dan ekonomi di Kalimantan Selatan. Isu demokratisasi dan kebijakan otonomi daerah menjadi ruang terbuka terjadinya relasi politik dan bisnis. Relasi politik dan bisnis yang terstruktur semakin tampak teruatama di saat Pilkada dan Pileg.
Memahami dinamika politik lokal (Pilkada) di Tanah Bumbu, sesungguhnya bukan  sebatas  ritual  demokrasi  semata,  tetapi  sebagai  arena  pertarungan  kekuatan oligarki  dan  kelompok  pengusaha  tambang  batu  bara.  Para  aktor  yang  bertarung dalam  perebutan  kekuasaan  masing-masing  memiliki  pengaruh  kuat  dan  struktur hegemoni  dalam  konfigurasi  perpolitikan  di  Tanah  Bumbu.  Struktur  hegemoni  itu salah satunya dapat dapat lihat dari keberadaan partai politik (parpol) yang dikuasai oleh pemilik modal berlatar belakang sebagai penguasa tambang. Hasil penelitian ini memberikan  konfirmasi  partai  politik  yang  ada  dikuasai  oleh  pemilik  modal  dan berwatak  kartelistik  dan  oligarkis  juga  menjadi  instrumen  praktek  oligarki  dan melestarikan  feodalisme  politik.  Struktur  politik  dan  desain  feodalisme  politik semakin  menjauhkan  kualitas  demokrasi.  Menurut  keterangan  sejumlah  Informan, calon kepala daerah yang bertarung pada pilkada adalah orang-orang yang berlatar belakang sebagai pengusaha tambang atau calon kepala daerah yang memilik jaringan dengan  pengusaha  tambang.  Pilkada  Tanah  Bumbu  bukan  sekadar  mementaskan proses  demokrasi  pada  level  lokal,  tetapi  sejatinya  adalah  pertarungan  para  aktor bisnis, yaitu arena adu gengsi para bos lokal.
Aktor  politik  dan  aktor  bisnis  terbangun  dimulai  pada  awal  pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu dari Kabupaten Kota Baru. Tokoh ZA menjadi saksi sejarah dalam  konteks  realitas  politik  dan  ekonomi  di  Tanah  Bumbu.  Sepak  terjang  dalam kancah perpolitikan ZA tidak saja sebatas di tanah kelahirannya, Tanah Bumbu, tetapi jauh merambah ke level provinsi dan bahkan nasional. Relasinya dengan sejumlah tokoh lokal (Kalsel) dan pusat (Jakarta) tidak diragukan dan menjadi salah satu tokoh populer  yang  patut  diperhitungkan  dalam  kancah  perpolitikan  di  Kalsel.  Sosok  ZA menjadi penting untuk memahami realitas sosio-politik dan bisnis di Tanah Bumbu. Sebagai bupati pertama Kabupaten Tanah Bumbu di tengah teransisi kekuasaan dan konsolidasi birokrasi-organisasi pemerintahan saat itu memunculkan sejumlah orang dekat  dengan  ZA  sebagai  orang-orang  mereposisi  diri  masuk  ke  dalam  jaringan struktur kekuasaan atau birokrasi. ZA sebagai penguasa daerah telah dikelilingi para oportunistik, loyalis, kroni bisnis dan politik untuk membangun jaringan patronase politik  dan  bisnis  ditengah  sumber  daya  alam  yang  kaya  pada  periode  awal  ZA berkuasa.  Relasi  kuasa  antara  penguasa  daerah  dan  pengusaha  pada  akhirnya membentuk jaringan klien bisnis yang saling menguntungkan. Kehadiran klien bisnis membentuk pola patron-klien sebagai kelompok strategis yang mewarnai politik lokal Tanah  Bumbu.  Jaringan  aktor  bisnis  ini  mereposisi  diri  ke  dalam  jaringan  struktur kekuasaan, regulasi, dan proteksi yang diberikan oleh penguasa daerah. Realitas sosio- politik  dan  ekonomi  di  Tanah  Bumbu  sebagai  fakta  yang  menjelaskan  hubungan antara relasi aktor politik dan aktor bisnis. Menguatnya relasi antara aktor politik dan aktor bisnis karena peran strategis politik dan kekuasaan ZA. Peta politik di Tanah Bumbu saat ini sedang berada di tangan kekuasaan tokoh Klaster Banjar Pesisir dan sebagai sebagian tokohnya ada di Tanah Bumbu.  Sejumlah aktor politik dan aktor bisnis  di  Tanah  Bumbu  memiliki  pengaruh  besar  dalam  politik  lokal  Kalsel.
Penguasaan  sumber  daya  politik  dan  bisnis  serta  kekuatan  jaringan  para local strongman Tanah  Bumbu  menjadi  kekuatan  diterminan  dalam  setiap  kontestasi demokrasi  (Pilkada  Tanah  Bumbu)  dan  Pilgub  Kalsel.  Membaca  peta  pertarungan politik lokal (Pilkada) Kabupaten Tanah Bumbu, yang bertarung bukan ZA melawan Sarifuddin H Miming. Sejatinya, pertarungan itu adalah para Jawara tambang di balik kandidasi. Para Jawara tambang ini sama-sama memiliki hubungan emosional dengan ZA ketika menjadi penguasa Tanah Bumbu sebelumnya.
Transisi  demokrasi  dan  konsolidasi  demokrasi  yang  berkepanjangan, perubahan institusi kekuasaan dan lembaga-lembaga demokrasi yang semakin liberal, justru membuat sistem politik melahirkan kekuasaan oligarki. Para pemilik modal dan para  perampok  negara  (predatoris),  menjadi  pemegang  kekuasaan  dan  membagi berbagai konsensi kepada kroni politik dan ekonomi dalam skala masif dan sistemik, dari pusat hingga daerah dan meliputi berbagai sektor strategis. Munculnya sejumlah pejabat  daerah  berlatar  belakang  pengusaha  sebagai  konsekuensi  logis  mahalnya biaya  demokrasi.  Sudah  menjadi  keyakinan  politik,  hanya  kandidat  pemilik  modal besar  saja  berpeluang  memenangkan  kontestasi  Pilkada.  Hal  ini  bukan  berarti kekuatan uang menjadi satu-satunya penentu kemenangan dalam kontestasi pilkada. Di  era  kapitalisasi  pilkada,  uang  telah  menjadi  mitos  pragmatisme  bagi  sebagian publik yang dipertontonkan para kandidat kepala daerah. Di tengah pragmatisme dan persepsi  publik  yang  telah  terstruktur  bahwa  Pilkada  adalah  arena  distribusi  uang ( money  politics ),  jual-beli  suara  ( vote  buying ),  dan  berbagai  macam  modus  untuk menarik  simpatik  rakyat.  Terkait  mahalnya  biaya  pilkada,  para  kandidat  berusaha mencari dana politik dengan berbagai modus, termasuk modus menjadikan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai basis transaksional oleh para aktor yang terkait soal izin pengelolaan sumber daya alam, seperti izin pertambangan, kelapa sawit, kehutanan, dan lainnya, sebagai strategi politik dalam Pilkada.
Ketika dikonfirmasi kepada FM (50 Tahun) mengenai keterlibatan keterlibatan penguasa  Tanah  Bumbu,  birokrat  daerah,  elite  politik  dalam  jaringan  bisnis pertambangan, menyatakan bahwa pada era desentralisasi dan otonomi daerah yang ditandai dengan dengan keterbukaan, para aktor masing-masing mengkonsolidasikan diri  membangun  kekuatan  untuk  kepentingan  tertentu,  baik  kepentingan  ekonomi atau  kepentingan  politik.  Terkait  dengan  hal  jaringan  bisnis  pertambangan,  tidak tertutup  adanya  persekongkolan  di  antara  para  aktor  atau  kelompok  kepentingan lainnya  dalam  memperkuat  posisi  masing-masing.  Sumber  daya  tambang  telah memberikan  kontribusi  paling  besar  bagi  PAD  Tanah  Bumbu.  Namun  demikian, potensi  tambang  yang  ada  belum  memberikan  dampak  secara  signifikan  bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat aktivitas  pertambangan.  Wawancara  dengan  AMD  YN  (50  tahun),  pengamat  dan konsultan  pertambangan  di  Kalsel,  mengungkapkan  bahwa  dalam  pengelolaan tambang  telah  dimonopoli  penguasa  dengan  berlindung  dibalik  regulasi  dan kekuasaan  yang  dimiliki.  Pada  situasi  pemerintahan  seperti  ini  membuka  potensi
negosiasi kepentingan antara oknum birokrasi daerah dengan pengusaha. Jika pihak- pihak tersebut membangun jaringan kepentingan yang membentuk mata rantai, maka pelaksanaan  pemerintahan  berjalan  dengan  tidak  sehat,  kareana  tidak  ada  sistem kontrol dari institusi pemerintah atau lembaga swasta terhadap pengelolaan tambang (Wawancara, 2022).
Untuk  memperkuat  persekongkolan  penguasaan  sumber  daya  tambang adalah  dengan  cara  membangun  jaringan  bisnis  dan  politik.  Salah  satunya  adalah mencipatakan  kroni  politik  di  lembaga  legislatif  dan  kroni  bisnis  yang  menjadi operator tambang. Para kroni politik yang ada di lembaga legislatif tidak terlepas dari peran penguasa daerah yang memainkan peran politik pada pemilu legislatif 2014 lalu, yaitu  memberikan  dukungan  dana  dari  aktivitas  tambang.  Relasi  kuasa  yang terbanguan  antara  penguasa  Tanah  Bumbu  dengan  anggota  legislatif,  memberikan kesan bahwa lembaga legislatif lebih merefleksikan kepentingan para pengusaha dan penguasa. Dalam hal seperti diungkapkan oleh HSND (50 tahun) (Wawancara,2022). Permasalahan pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu tidak bisa dilepaskan dari peranan  pemerintah  pusat,  karena  di  Kabupaten  Tanah  Bumbu  ada  perusahaan pemilik  PKP2B  yang  sangat  signifikan  mempengaruhi  perekonomian  masyarakat khususnya  di  Satui.  Beberapa  perusahaan  tidak  beroperasi  lagi  dikarenakan permasalahan  ketidakmampuan  membayar  kepada  perusahaan  sub  kontraktornya, sehingga  mengakibatkan  lebih  4.000  orang  karyawan  yang  kehilangan  pekerjaan sehingga  menimbulkan  dampak  terhadap  perekonomian  di  Satui.  Komentar  yang sama  juga  dikemukakan  oleh  IH  (57  tahun),  mantan  anggota  DPRD  Tanah  Bumbu periode 2009-2014 (Wawancara, 2022).
Salah  seorang  anggota  DPRD  Tanah  Bumbu  yang  dikenal  kritis  terhadap sejumlah  kebijakan  penguasa  Tanah  Bumbu  bernama  FM  (45  tahun)  khususnya terkait  pengelolaan  kebijakan  pertambangan,  mengatakan  bahwa  penguasa  Tanah Bumbu saat ini sulit dibedakan posisinya, apakah sebagai regulator dalam kapasitas sebagai  representasi  negara,  atau  sebagai  operator  tambang.  Misalnya,  dalam pembangunan  infrastruktur,  hampir  semua  proyek-proyek  pembangunan  jalan semuanya  didominasi  oleh  pengusaha  yang  bernama  HT  yang  menjadi  koroni penguasa Tanah Bumbu. Tidak mengherankan bila terjadi kecemburuan dikalangan penguasaha lainnya karena sejumlah proyek infrastruktur jalan dan proyek lainnya semuanya dikerjakan oleh pengusaha HT. HT adalah salah seorang pengusaha lokal yang  sukses  karena  memiliki  hubungan  dekat  dengan  penguasa  Tanah  Bumbu.  Ini adalah  pola-pola  patronase  yang  terbangun  dan  patronase  tersebut  menjalar  di lembaga  legislatif  dan  lembaga  eksekutif.  Di  lembaga  eksekutif  yang  menduduki jabatan strategis adalah para loyalis dan kroni penguasa Tanah Bumbu. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila di lembaga legislatif dan eksekutif telah terbangun relasi kuasa yang merefleksilkan kekuasan oligarki dan patronase seperti yang terjadi di era kekuasaan  oligarki  Orde  Baru  (Wawanca,  2022).  Salah  seorang  konsultan  tambang AMD  YN  (50)  menjelaskan  mengenai  keterlibatan  penguasa  daerah  Tanah  Bumbu
dan  instansi  terkait  dalam  pengelolan  tambang.  Para  aktor  lokal  telah  melakukan persekongkolan mengenai pergeseran titik koordinat konses PKP2B milik PT. Arutmin Indonesia, sehingga titik koordinat berubah. Dalam kasus ini maka para aktor yang terlibat akan memanfaatkan koridor untuk ditawarkan kepada para pemilik IUP yang berdampingan  dengan  konsesi  PKP2B  PT.  Arutmin  Indonesia  (Wawancara,  2022). Bukti  lain  indikasi  keterlibatan  penguasa  atau  birokrat  daerah  adalah  kasus  hak penggunaan jalan bekas PT. Sompul Timber yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi oleh  Menteri  Kehutanan  pada  tanggal  30  September  2009.  PT.  Sompul  Timber dinyatakan  sudah  bangkrut  oleh  pemerintah  pusat,  sehingga  bekas  jalan  tersebut dilimpahkan  kepada  pemerintah  provinsi  dan  selanjutnya  diserahkan  lagi  kepada Pemkab  Tanah  Bumbu.  Terkait  hal  tersebut,  menurut  keterangan  FS  (50  tahun) mantan anggota DPRD Tanah Bumbu periode 2009-2014 (Wawancara, 2002).
Indikasi  kerlibatan  penguasa  Tanah  Bumbu  dalam  jaringan  bisnis  tambang diungkapkan ISP (48 tahun), reporter Metro TV Tanah Bumbu-Kotabaru menyatakan bahwa di Tanah Bumbu ada tiga aktor kunci yang mengendalikan jaringan bisnis dan politik, yaitu MHM sebagai penguasa Tanah Bumbu, HI dan HTJ keduanya sebagai pengusaha. Hal ini terlihat dengan adanya keluhan masyarakat mengenai monopoli pekerjaan  proyek  pemerintah  Bumbu  yang  hanya  dikerjakan  oleh  kroni  bisnis penguasa  daerah  saja  (Wawancara,  2022).  Pada  kasus  pergeseran  tapal  batas Kabupaten  Tanah  Bumbu  dengan  Kabupaten  Tanah  Laut,  secara  jelas  ada kepentingan bisnis dan politik yang tersembunya jika dilihat dalam konteks perizinan pertambangan (IUP) yang ada di sekitar perbatasan tersebut. Menurut FS (50 tahun), mantan anggota DPRD Tanah Bumbu periode 2009-2014 (Wawancara, 2022). Kasus pergeseran tapal batas tersebut menurut MRF (45 tahun), Kepala Desa Sungai Cuka Kecamatan  Satui  mengatakan  bahwa  sebenarnya  pada  waktu  itu  sudah  ada kesepakatan  antara  kepala  Desa  Sungai  Cuka  mengenai  tapal  batas  tersebut. Keduanya mengambil acuan aliran Sungai Cuka yang dilintasi jalan provinsi sebagai acuan batas, kemudian ditarik lurus menuju jalan hutan tanaman industri (HTI). Pada saat Kabupaten Tanah Bumbu terbentuk tahun 2004, pada saat itu ZA sebagai bupati, tidak  ada  muncul  permasalahan  mengenai  tapal  batas  ini.  Pada  saat  itu  ZA  masih mengikuti tapal batas yang sudah disepakati terdahulu. Timbulnya pergeseran tapal batas  ini  pada  masa  pemerintahan  MHM,  (Wawancara,  2022).  Ketika  MRF,  sebagai Kepala  Desa  Sungai  Cuka  saat  ini  mengkonfirmasi  kepada  MHM  sebagai  Bupati Tanah Bumbu mengenai kasus tapal batas, MHM mengatakan, bahwa pemerintahan desa harus mengikuti hasil dari apa yang diputuskan oleh pemerintah kabupaten saja. Masyarakat Desa Sungai Cuka sangat menyayangkan atas kasus perpindahan tapal batas  ini.  Masyarakat  Desa  Sungai  Cuka  mengalami  kehilangan  kontribusi perusahaan kepada desa mereka. Isu tapal batas sebenarnya adalah permainan para aktor  untuk  kepentingan  kepentingan  bisnis  dan  politik,  atau  adanya  transaksional antara pemerintah Tanah Laut dengan pemerintah Tanah Bumbu. Pada wilayah tapal batas tersebut terdapat beberapa IUP. Dengan bergesernya batas dengan sedemikian
rupa,  maka  kedua  belah  pihak  (Tanah  Bumbu  dan  Tanah  Laut),  sama-sama mendapatkan keuntungan, karena ada dua IUP yang semula berada di Tanah Bumbu, kemudian sebagian masuk ke Tanah Laut.
Dari kronologis kasus tersebut tergambar adanya unsur kepentingan ekonomi dan  politik  antara  kedua  pejabat  dari  kedua  kabupaten  tersebut.  Menurut  HSN  (53 tahun)  dosen  Universitas  Lambung  Mangkurat  (Unlam),  Banjarmasin  menyatakan bahwa  terjadinya  perebutan  perbatasan  antara  Tanah  Bumbu  dan  Tanah  Laut dikarenakan besarnya kandungan batu bara di wilayah perbatasan tersebut. Namun setelah salah satu oknum kepala daerah dan pengusaha diproses oleh pihak Mabes Polri  atas  dugaan  penyuapan,  namun  kasusnya  berakhir  pada  SP3”,  (Wawancara, 2022).  Fenomena  keterlibatan  beberapa  anggota  legislatif  dalam  jaringan  bisnis tambang,  sebagai  realitas  yang  sulit  dibantah.  Beberapa  fakta  empiris  yang  bisa menjelaskan  hal  tersebut.  Dalam  kasus  konflik  antara  warga  dengan  perusahaan tambang  PT.  Tunas  Inti  Abadi  (TIA)  di  Kecamatan  Angsana  terkait  masalah pembebasan  lahan  warga  yang  belum  mendapatkan  ganti  rugi.  Sejumlah  oknum anggota legislatif periode 2009-2014, terindikasi menerima uang suap atau gratifikasi dari perusahaan tambang. Lahan warga tersebut berada dalam konsensi IUP PT. TIA. Demonstrasi  warga  terhadap  PT.  TIA,  kemudian  mendapat  respon  dari  sejumlah anggota  legislatif  untuk  memediasi  antara  PT.  TIA  dengan  pihak  warga.  Setelah sejumlah anggota legislatif memediasi kasus tersebut, tidak lama kemudian, PT.TIA beroperasi lagi dalam kegiatan penambangan. Artinya, dalam kasus ini telah terjadi persekongkolan dengan pihak perusahaan yang merugikan warga (Wawancara, 2022). Sebagai orang yang mendapatkan kuasa dari warga, AA selanjutnya mengkonfirmasi kepada  pihak  PT.  TIA.  Dari  konfirmasi  tersebut,  pihak  PT.  TIA  menyatakan  sudah memberikan  sejumlah  uang  kepada  sejumlah  oknum  anggota  legislatif.  Sejumlah oknum anggota legislatif Tanah Bumbu menerima suap atau gratifikasi dari pihak PT. TIA  sebesar  50  juta  rupiah  perbulan.  Terkait  hal  tersebut,  menurut  NS  (55  tahun) tokoh  masyarakat  di  Satui  mengatakan  bahwa  perusahaan  tambang  yang  memiliki hubungan  patronase  politik  dengan  oknum  anggota  legislatif,  cendrung  tidak  bisa menyuarakan  kepentingan  warga  yang  diwakilinya.  Karena  warga  cenderung bertentangan  dengan  pihak  perusahaan  yang  memiliki  deal-deal  dengan  anggota lagislatif  yang  terkait  dalam  jaringan  bisnis  tambang  (Wawancara,  2022).  Pada beberapa  kasus  yang  sama,  ketika  warga  mengadukan  ke  beberapa  instansi  terkait, terutama  kepada  instansi  penegak  hukum  cenderung  tidak  mendapatkan  respon. Seperti  diungkapkan  oleh  ROS  (35  tahun),  warga  Kecamatan  Satui,  sebagai  korban perusahaan tambang. ROS mengatakan bahwa sekitar sebelas kepala keluarga (KK) belum  mendapatkan  ganti  rugi  oleh  perusahaan  tambang.  ROS  dan  11  KK  telah mengadukan  kasus  ini  ke  lembaga  legislatif,  baik  secara  formal  maupun  informal, akan tetapi tidak mendapatkan respon. Para anggota legislatif sekedar memberikan janji-janji  untuk  memperjungankan  lewat  jalur  politik,  karena  sebagian  anggota legislatif, khususnya yang duduk di Komisi III DPRD Tanah Bumbu, adalah orang-
orang yang berlatar belakang pengusaha tambang dan menjadi patronase atau kroni politik penguasa Tanah Bumbu (Wawancara, 2022).
Ibu ROS (33 Tahun), sebagai warga Desa Sinar Bulan, Satui, tinggal tidak jauh dari areal tambang PT. MJAB dan dikerjakan oleh PT. BBA, merasa terganggu dengan aktivitas pertambangan. Sebagian warga yang tinggal di sekitar areal pertambangan, hanya beberapa warga yang mendapatkan ganti rugi lahan, sementara masih ada 11 warga  (KK)  yang  belum  dibayar  oleh  pihak  perusahaan.  Jarak  antara  aktivitas tambang, PT. MJAB dengan pemukiman warga hanya berjarak sekitar 50 meter saja, sehingga menimbulkan kebisingan dan polusi di sekitar pemukiman warga. Selain itu, telah  menyebabkan  meninggalnya  3  orang  anak  yang  terjatuh  ke  dalam  lubang tambang tersebut. Warga Desa Sinar Bulan sudah pernah mengadukan persoalan ini ke DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Pihak perusahaan meminta warga melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti ukuran tanah dan legalitasnya. Bila sudah lengkap akan diadakan pertemuan berikutnya untuk langkah penyelesaian. Namun,  setelah  warga  melengkapi  persyaratan  tersebut  dan  mengundang  pihak perusahaan, ternyata pihak perusahaan tidak merespon. Belum adanya penyelesaian maka  warga  menemui  MHM,  Bupati  Tanah  Bumbu.  Pengaduan  warga  ditanggapi MHM  dan  berjanji  akan  menutup  aktivitas  tambang  jika  tidak  menyelesaikan sengketa lahan dengan warga. Pihak perusahaan PT. MJAB tidak aktif pada tahun 2013, akan tetapi warga belum mendapatkan penyelesaian pembebasan lahan. Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu HSND (50 tahun) periode 2014-2019 mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bila ada beberapa oknum anggota legislatif pada periode ini yang terlibat dalam jaringan tambang karena mereka berasal sebagai pengusaha atau memiliki  jaringan  dengan  pihak  perusahaan  tambang.  Namun  demikian,  jangan sampai lembaga legilalatif ini tersandera oleh kepentingan tambang. Tambang adalah arena  bisnis  dari  beberapa  aktor  yang  berkepentingan  secara  ekonomi  dan  politik. Oleh  karena  itu,  tidak  menutup  kemungkinan  bila  terjadi  persekongkolan kepentingan dan praktik mafia pertambangan (Wawancara, 2022).
Seperti  pada  era  kekuasaan  Orde  Baru,  keterlibatan  aparat  keamanan  tidak terpisahkan dalam jaringan bisnis dan politik. Aparat keamanan selalu tampil sebagai pengamanan  kepentingan  dari  para  kelompok  pengusaha,  baik  sebagai  dalam kapasitas  sebagai  pengamanan  maupun  terlibat  langsung  dalam  jaringan  bisnis dengan berkolaborasi dengan aktor lainnya. Hal yang sama juga terjadi di era pasca Orde  Baru  mengenai  keterlibatan  aparat  keamanan,  baik  terlibat  sebagai  operator maupun  sebagai  pelindungan,  khususnya  dalam  industri  pertambangan.  Kekuatan terstruktur dengan menggunakan institusi atau secara personal telah menjadi rahasia umum  dalam  aktivitas  pertambangan  di  Kalsel.  Keterlibatan  yang  terstruktur  dan under  cover tersebut,  secara  langsung  memang  agak  sulit  untuk  mendapatkan penjelasan dari pihak aparat keamanan. Terkait dengan penelitian ini dalam upaya mengungkap  keterlibatan  pihak  aparat  keamanan  dalam  bisnis  tambang,  setidak seperti  diungkapkan  PS  (55  Tahun),  Profesor  dalam  Ilmu  Politik  dan  Pemerintahan
Universitas  Gajah  Mada  Yogyakarta  mengatakan  bahwa  sebagai  seorang  peneliti dalam  upaya  mengungkap  keterlibatan  aparat  keamanan  dalam  jaringan  bisnis pertambangan  tentu  saja  kemungkinan  akan  mengalami  kesulitan  untuk mendapatkan informasi langsung dari mereka. Karena sifatnya terstruktur maka salah satu cara adalah berusaha menangkap informasi yang berserakan dari berbagai pihak yang  memiliki  sejumlah  informasi.  Atau  menangkap  cerita-cerita  warga  dan fenomena yang berkembang di daerah atau di lokasi aktivitas pertambangan (Diskusi lepas  dengan  Prof.  PW,  April  2022  di  Yogyakarta).  Tidak  mudah  mendapakan informasi langsung dari pihak oknum aparat keamanan. Selain itu, dapat diamati di lapangan adanya pembiaran terhadap aktivitas penambangan liar dan masih adanya aktivitas angkutan batu bara melintasi jalan publik di kawasan tertentu, terutama pada malam hari. Hal ini cukup menjelaskan keterlibatan oknum aparat keamanan dalam aktivitas tambang.
Dunia tambang adalah aktivitas ekonomi yang setiap saat berada dalam situasi unscurity dan konflik. Situasi ini bisa terjadi bila perusahaan tambang tidak memiliki interaksi yang baik dengan warga lokal. Resistensi dari warga suatu saat akan muncul bila warga lokal berasa tertindas dan dimarjinalisasikan dari kehidupan budaya dan sosialnya.  Lahan  pertanian  dirampas  atau  tidak  dibayar  ganti  rugi  oleh  pihak perusahaan. Keterlibatan aparat kemanan dalam bisnis tambang dengan modus yang beragam.  Pertama,  oknum  aparat  kemanan  memiliki  kuasa  pertambangan  yang dioperasikan  oleh  orang-orang  yang  ada  di  daerah  yang  memiliki  hubungan patronase.  Oknum  aparat  keamanan,  ada  yang  masih  aktif  atau  sudah  tidak  aktif sebagai  aparat  negara.  Kedua,  menjadi backing perusahaan  dan  mendapatkan fee sesuai level atau struktur. Beberapa data informasi dari media massa yang mengulas mengenai jaringan terstruktur antara aparat keamanan dan bisnis tambang batu bara di Kalsel, misalnya BHD yang memiliki kedekatan dengan pengusaha sukses bernama HI. Banyak infomasi yang membuktikan adanya hubungan antara BHD dan HI. Salah satunya adalah laporan mengenai konflik antara HI dan pengusaha tambang bernama HJ  (50  tahun).    Menurut  AY  (50  tahun),  pengamat  dan  konsultan  pertambangan mengatakan bahwa keterlibatan oknum aparat dalam jaringan bisnis tambang bukan rahasia lagi. Jaringan itu sistemik, terstruktur, dan undercove r. Tambang adalah arena persekongkolan  para  aktor:  pengusaha  tambang,  penguasa  daerah,  elite  politik (anggota  legislatif),  elite  partrai  politik,  aparat  keamanan,  preman  tambang,  dan kelompok kepentingan lainnya (LSM, Media Massa). Ini jaringan terstruktur yang sulit dibongkar  tapi  nyata  di  lapangan  (Wawancara,  2022).  Keterlibatan  aparat  kemanan dalam  jaringan  bisnis  bukan  hal  baru  di  negeri  ini.  Pada  era  Orde  Baru  berkuasa, keterlibatan aparat keamanan dalam mengamankan bisnis keluarga Suharto sangat jelas. Pada saat ini hal sama juga terjadi di beberapa perusahaan tambang di Kalsel. Oleh  karena  itu,  salah  satu  aktor  dalan  jaringan  bisnis  tambang  adalah  aparat keamanan yang berkolaborasi dengan pihak perusahaan. Kekuatan kapitalis mampu
mendikte  institusi  negara  sehingga  takluk  pada  kekuatan  kapitalis.  Institusi  negara menjadi instrumen kepentingan kapitalis.
Berdasarkan  Teori  Oligarki  Winters  dan  Robison-Hadiz,  disintegrasi pemerintahan  otoriter  dan  pengenalan  institusi  demokrasi  dan  pasar  tidak  dengan sendirinya  memunculkan  transformasi  liberal  yang  lebih  luas  dari  masyarakat  dan politik.  Kekuatan  dan  kepentingan  telah  membangun  keunggulan  mereka  dalam rezim  sebelumnya  tidak  serta  merta  menghilang  bersama  dengan  institusi pemerintahan otoriter yang terpusat. Oligarki mengabaikan kemungkinan agensi dan menyajikan  gambaran  pesimistis  tentang  sebuah  negara  yang  terjebak  dalam struktural; bahwa mengingkari pentingnya institusi sebagai mekanisme perubahan; bahwa  mengingkari  pentingnya  faktor-faktor  non-materi  dalam  politik.  Hal  ini menyangkal  terobosan  nyata  yang  dibuat  oleh  gerakan  politik  dan  sosial  lokal  dan akar rumput dalam masalah kebijakan, akuntabilitas, dan representasi. Oleh karena itu,  itu  merupakan  klarifikasi  singkat  tentang  sebuah  tesis  bahwa  oligarki diperlakukan sebagai sistem hubungan kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta mempertahankan kolektivitasnya.

## Penutup
Penelitaian  ini  telah  menemukan  sejumlah  fakta  bahwa  Kabupaten  Tanah Bumbu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dikenal sebagai daerah memiliki potensi tambang batu bara. Eksploitasi sumber daya tambang batu bara  yang  telah  berlangsung  puluhan  tahun  yang  dilakukan  oleh  sejumlah perusahaan tambang batu bara bukan saja sebatas aktivitas ekonomi-bisnis saja, akan tetapi telah merambah kepada wilayah politik kekuasaan. Sumber daya tambang batu bara  yang  kaya  itu  telah  menjadi  instrumen  persekongkolan  para  aktor  politik  dan aktor bisnis (pengusaha tambang) untuk membangun jaringan patronase politik dan bisnis.
Jaringan patronse politik dan bisnis semakin terstruktur di era demokratisasi saat ini. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung sebagai praktaik demokrasi yang telah  berjalan  selama  pasca  reformasi  yang  melahirkan  transisi  demokrasi  telah memberikan  ruang  dan  kesempatan  bagi  para  aktor  bisnis.  Praktek  demokrasi berbiaya  tinggi,  keterlibatan  pengusaha  menguasai  panggung  politik  menjadi fenomena  perpolitikan  nasional  saat  ini.  Melalui  kuasa  modal,  pengusaha  telah menyandera panggung politik atau menjadi penumpang gelap mereposisi diri masuk ke dalam jaringan kekuasaan yang ada. Pengaruh oligarki lokal di Tanah Bumbu tidak saja mengakumulasi sumber daya ekonomi lokal, tetapi juga mengakumulasi sumber daya  politik.  Relasi  politik  dan  bisnis  sebagai  satu  bangun  yang  terstruktur  dan membentuk  jaringan  patronase  politik  dan  ekonomi.  Pola  jaringan  ini  terbentuk melalui  persekongkokan.  Penguasa  daerah  memiliki  sumber  legitimasi  kekuasaan berupa  kebijakan  dan  regulasi.  Sementara  kelompok  penguasaha  memiliki  sumber daya bisnis yang memerlukan lisensi dan dukungan kebijakan dan proteksi kebijakan
dari penguasa daerah. Relasi penguasa dan pengusaha yang saling mempertemukan kepentingan saling mempertukarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor, aktor  politik  dan  bisnis.  Perjumpaan  kepentingan  para  aktor  itu  pada  akhirnya melahirkan  kroni  politik  dan  kroni  bisnis  sebagai  patron-klien.  Hal  tersebut  terjadi karena tidak terimplementasinya prinsip-prinsip good governance atau good corporate governance seperti  transparasi,  akuntabilitas,  penegakan  hukum,  dan  partisipasi publik.  Selama  ini  yang  terjadi  ada  semacam  proses  pembiayaan  oleh  negara (pemerintah  atau  instansi  terkait)  sehingga  aktivitas  tambang  menjadi  arena persekongkolan politik dan bisnis. Tidak terimplementasinya prinsip-prinsip tersebut industri tambang semakin terjebak ke dalam bad governance practice yang memberikan kesempatan  bagi  para  pengusaha  tambang  oligarki  untuk  mengakumulasi  sembur daya tambang secara oligarkis-predatoris. Oleh karena perlu memperbaiki kebijakan dan regulasi yang ada untuk menegakan prinsip-prinsip good corporate governance .

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada para reviewer Jurnal Politika yang telah memberikan masukan dan koreksinya yang berharga.

## Pendanaan
Terima  kasih  kepada  LP2M  UNiSKA  yang  telah  memberikan  pendanaan  pada penelitian Ini.

## Daftar Pustaka
Afala,  L.M.  (2017).  Pasang  Surut  Reformasi  Birokrasi  dalam  Transisi  Demokrasi Indonesia. Jurnal Transformative , 3 (1), 15–39.
Agustino,  L.,  &  Yusoff,  M.  A.  (2010).  Politik  Lokal  di  Indonesia:  dari  Otokratik  ke Reformasi Politik. Jurnal Ilmu Politik , 21 , 5–30. https://www.researchgate.net/publication/311432680
Alatas,  S.H.  (1975). Sosiologi  Korupsi  Sebuah  Penjelajahan  dengan  Data  Kontemporer (1st ed.). Jakarta: LP3ES.
Ananta,  D.D.  (2014).  Oligarki:  Tatanan  Ekonomi  Politik  Indonesia  Kontemporer. Indoprogress.com . https://indoprogress.com/2014/11/oligarki-tatanan-ekonomi- politik-indonesia-kontemporer/
As’ad,  M.U.  (2020).  Ketika  Sumber  Daya  Alam  Menjadi  Arena  Korupsi  dan Persekongkolan  Politik  Para  Aktor  di  Era  Demokratiasi  (Memahami  Dinamika Politik Lokal di Kalimantan Selatan). In Korupsi, Pemilu dan Sumber Daya Alam (pp. 193–226).
Aspinall,  E.,  &  Sukmajati,  M.  (2014). Electoral  Dynamics  in  Indonesia  Money  Politics,
Patronage and Clientelism at the Grassroots . Singapore: Nus Press.
Fitriani, D.F. (2021). Praktek Rent Seeking (Pemburu Rente): Praktek Politik Dan Bisnis Di Kalangan Birokrasi (Rent Seeking Practice: Political and Business Practices in
The Bureaucracy). The World Financial Administration Journal . http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/keuangan/article/view/1196
Kadir,  A.  (2020). Fenomena  Kebijakan  Publik  dalam  Perspektif  Administrasi  Publik  di
Indonesia . Jakarta: Dharma Persada Dharmasraya. Kompas.com.  (2017).  Gubernur  Sulawesi  Tenggara  Didakwa  Rugikan  Negara  Rp  4,3 Triliun. Diakses dari: https://nasional.kompas.com/read/2017/11/20/16521491/gubernur-sulawesi- tenggara-didakwa-rugikan-negara-rp-43-triliun
Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
Moleong, L. J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif (edisi 1 re). Remaja Rosdakarya. Moselle, B., & Polak, B. (2001). A Model of a Predatory State . Economics, & Organization , 17 (1), 1–33.
Muliyawan. (2021). Korupsi dalam Pusaran Politik dan Budaya. Www.Pn-Palopo.Go.Id. https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/220-korupsi-dalam- pusaran-politik-dan-budaya
Puranen,  B.,  &  Widenfalk,  O.  (2007). The  Rentier  State:  Does  Rentierism  Hinder Democracy?  The  Rentier  Mentality  Hypothesis  Tested  in  Seven  Middle  Eastern Countries .
Puskapol.ui.ac.id.  (2018).  Mahalnya  Ongkos  Politik:  Catatan  Diskursus  Pilkada Langsung.
www.puskapol.ui.ac.id.
https://www.puskapol.ui.ac.id/opini/mahalnya-ongkos-politik-catatan- diskursus-pilkada-langsung.html
Raco,  J.  R.  (2018). Metode  penelitian  kualitatif:  jenis,  karakteristik  dan  keunggulannya . Jakarta: Grasindo.
Samsuddin,  H.,  Indra  Gunawan,  C.,  &  Sasmito,  C.  (2019).  Membongkar  Relasi Kekuasaan Oligarki di Kota Batu: Studi Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Pemberian  Keringanan  Pajak  dan  Korupsi  Kebijakan  PT  BWR. Jurnal  Ilmu Administrasi , XVI (2), 210–227.
Simanjuntak,  K.  M.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Desentralisasi  Pemerintahan  di Indonesia. Jurnal Bina Praja , 7 (2), 111–130.
Suryani,  D.,  Fildzah  Izzati,  F.,  Syafi,  I.,  Yuhsina  Adaba,  P.,  &  Satriani,  S.  (2021). Kemunduran Demokrasi Tata Kelola SDA: Penguatan Oligarki dan Pelemahan
Partisipasi Civil Society. Jurnal Penelitian Politik , 18 (2), 173–189.
https://ejournal.politik.lipi.go.id/
Susanto,  N.  N.  (2019).  Eksploitasi  Hutan  Dan  Tambang  Pada  Masa  Kolonial  Di Kalimantan Bagian Utara ( Forest and Mining Exploitation During the Colonial Period in The Northern Part Of Kalimantan ). Kindai Etam: Jurnal Penelitian Arkeologi , 4 (1). https://doi.org/10.24832/KE.V4I1.35
Wibisono,  S.G.  (2018).  Tambang  Batu  Bara  Kaltim  disebut  jadi  Sarang  Korupsi. Beritagar.Id.  https://beritagar.id/artikel-amp/berita/tambang-batu-bara-kaltim- disebut-jadi-sarang-korupsi

## Daftar Informan
AMD  YN  (50  tahun),  pengamat  dan  konsultan  pertambangan  di  Kalsel,  wawancara April 2022 di Satui, Tanah Bumbu.
AY (50 tahun), pengamat dan konsultan pertambangan, wawancara Mei 2022 di Satui, Tanah Bumbu.
FM (45 tahun), anggota DPRD Tanah Bumbu, wawancara Mei 2022 di Pagatan, Tanah Bumbu.
FS (50 tahun), mantan anggota DPRD Tanah Bumbu periode 2009-2014, wawancara, Mei 2022 di Satui, Tanah Bumbu.
HSN  (53  tahun)  dosen  Universitas  Lambung  Mangkurat  (Unlam),  Banjarmasin, wawancara Mei 2022 di Banjarmasin.
HSND (50 tahun), wawancara April 2022 di Tanah Bumbu.
IH (57 tahun), mantan anggota DPRD Tanah Bumbu periode 2009-2014, wawancara Mei 2022 di Pagatan, Tanah Bumbu.
ISP (48 tahun), reporter Metro TV Tanah Bumbu-Kotabaru, wawancara Mei 2022 di Simpang Batulicin, Tanah Bumbu.
MRF (45 tahun), Kepala Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui, wawancara  Mei 2022 di Satui, Tanah Bumbu.
PS  (55  Tahun),  Profesor  dalam  Ilmu  Politik  dan  Pemerintahan  Universitas  Gajah Mada, Yogyakarta, wawancara April 2022 di Yogyakarta.
ROS  (35  tahun),  warga  Kecamatan  Satui,  sebagai  korban  perusahaan  tambang, wawancara April 2022 di Satui,Tanah Bumbu.

## Tentang Penulis
M. Uhaib As’ad adalah dosen Program Studi Administrasi Publik, Universitas Islam Kalimantan.  Penulis  memiliki  area  riset  seputar  kebijakan  publik  dan  sosial politik.
Barsihanor adalah  dosen  Program  Studi  Administrasi  Publik,  Universitas  Islam Kalimantan.  Penulis  memiliki  area  riset  seputar  kebijakan  publik  dan  sosial politik.
Sobirin adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
Putri Hergianasari adalah dosen Departemen Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  Komunikasi,  Universitas  Kristen  Satya  Wacana.    Penulis    memiliki    area riset  seputar  tema  politik dan geopolitik.