## PERLINDUNGAN POTRET UNTUK PROMOSI TANPA IZIN PIHAK TERKAIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
Oleh: Nurtati Dwika 1) , Emmi Siregar 2) , dan Irda Pratiwi 3)
Universitas Asahan 1,2,3)
E-mail: dwisuju48@gmail.com 1 ) ,
ramiwita_nst@ymail.com 2 ) , dan irdanasty@ymail.com 3 )

## ABSTRACT
Portraits are photography work with human objects and the portrait itself is regulated by  copyright  law.  If  a  portrait  is  taken  without  the  consent  of  the  photographed,  the photographer  will  be  subject  to  law  number  28  of  2014.  if  the  portrait  is  used  for promotion or published without the must permission of the photographer or the heir, the photographer  must  first  ask  permission  of  the  photographer.  If  the  photographer does not  have  permission  to  the  photographed  or  the  heirs  to  carry  out  commercial  uses, procurement, distribution, etc., will be subject to article 115 of law number 28 of 2014 concerning copyright. The photographer will be charged with a maximum fine of IDR 500.000.000,00 (five hundred million rupiah). It would be better if a photographer who would  take  someone’s  portrait  for  promotion,  asks  permission  of  the  portrait  or  ask permission from the heirs first.
Keywords: portrait copyrighted works, legal protection, law no 28 of 2014.

## ABSTRAK
Potret  adalah  karya  fotografi  dengan  objek  manusia  dan  potret  itu  sendiri  diatur  oleh undang-undang  hak  cipta.  Jika  potret  diambil  tanpa  persetujuan  dari  yang  difoto, fotografer akan tunduk pada undang-undang nomor 28 tahun 2014. jika potret tersebut digunakan  untuk  promosi  atau  diterbitkan  tanpa  izin  dari  fotografer  atau  ahli  waris, fotografer harus terlebih dahulu meminta izin fotografer. Jika fotografer tidak memiliki izin  untuk  difoto  atau  ahli  waris  untuk  melakukan  penggunaan  komersial,  pengadaan, distribusi,  dll.,  Akan  tunduk  pada  pasal  115  undang-undang  nomor  28  tahun  2014 tentang  hak cipta.  Fotografer  akan  dikenai  denda  maksimum  Rp  500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah). Akan lebih baik jika seorang fotografer yang akan mengambil potret seseorang  untuk  dipromosikan,  meminta  izin  potret  atau  meminta  izin  dari  ahli  waris terlebih dahulu.
Kata kunci: karya cipta potret, perlindungan hukum, undang-undang no 28 tahun 2014.

## 1. PENDAHULUAN
Hak  cipta  adalah  hak  eksklusif pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan .( Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 Ayat (1) ) Dan  hak  cipta  merupakan  hak eksklusif bagi pencipta untuk
mengumumkan  atau  memperbanyak hasil ciptaannya dalam beberapa bidang seperti  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni dan  sastra  terdiri  dari  buku,  program komputer, ceramah,  kuliah,  pidato  serta rekaman suara atau gambar pertunjukan seseorang.  ( Tim  Lindsey,.  Et.  All.,  2011:
6) Tetapi,  sering  terjadi  orang yang mengambil karya orang  lain tanpa seizin penciptanya sehingga menimbulkan kerugian terhadap
pencipta  aslinya.  Maka  disinilah  sang pencipta  harus  membuktikan  hasil ciptaannya. Dan disinilah peran penting seorang  yang  harus  mendaftarkan  hasil ciptaannya  sehingga  bila  terjadi  kasus pencurian terhadap ciptaan sang pencipta  dapat  membuktikan  hasil ciptaannya  dengan  bukti  pendaftaran hak ciptanya tersebut.
Peran masyarakat sangat penting,  karena  banyak  masyarakat yang  tidak  tahu  bila  suatu  potret  yang diambil  tanpa  seizin  pihak  yang  di potret atau ahli warisnya akan menimbulkan  akibat  hukum.  Apabila potret tersebut diambil untuk penggunaan secara komersial, penggadaan, pengumuman,
pendistribusian,  atau  komunikasi  atas potret  tanpa  seizin  yang  dipotret  akan menimbulan  kerugian  terhadap  orang yang  dipotret  dan  sebaliknya  akan
menimbulkan keuntungan terhadap orang yang memotret.
Contoh  kasus  yang  sering terjadi adalah kasus potret dari pernikahan seseorang. Potret dari pengantin sering sekali disalah gunakan oleh  pihak  photografer  yang  mana potret  tersebut  sering  dijadikan  promo untuk studio photonya tanpa persetujuan pihak  pengantin  tersebut  sehingga menimbulkan  kerugian  terhadap  orang yang  ada  di  dalam  potret  tersebut. Sehingga  pasangan  pengantin  tersebut melaporkan  sang  photografer  karena memakai  potret  mereka  tanpa  seizin mereka dan photografer tersebut dikenakan  pasal  115  undang-undang nomor  28  tahun  2014  yang  mana  sang photografer  dipidana  dengan  pidana denda  paling  banyak  sebesar  Rp 500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah ).

## 2. METODE PENELITIAN
1. Metode
Metode  yang  dipakai  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif,  karena  penelitian  hukum sejenis ini mengkonsepkan suatu penelitian yang tertulis didalam peraturan  perundang-undangan,  atau norma  yang  menjadi  patokan  perilaku manusia yang dianggap pantas.
Soerjono  Soekanto  mengatakan  bahwa penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder  belaka.  Penelitian  hukum normatif  mencakup  penelitian  terhadap sistematika hukum,   penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal,    perbandingan  hukum  dan sejarah hukum. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 199: 13).
2. Sumber Bahan Hukum
Sumber  bahan  hukum  terbagi  3 (tiga)  yaitu  bahan  hukum  primer,
sekunder dan tersier. Adapun
penjelasannya sebagai berikut:
a.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan hukum yang mengikat terdiri atas:
1. kitab  undang-undang  hukum perdata.
2. Undang-Undang  No.  28  Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
b.  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan hukum  yang  memberikan  penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu:
1. Hasil  penelitian  pakar  hukum tentang hak cipta.
2. Jurnal  dan  artiket  tentang  hak cipta.
c.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan hukum  yang  memberi  petunjuk  dan penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer dan sekunder, yaitu:
1. Kamus
2. Ensklopedia
3. Prosedur  Pengumpulan  Bahan Hukum.
Di dalam prosedur pengumpulan bahan  hukum,    penulis  melakukan dengan  cara  mencari  buku-buku  dan literatur  yang  didapat  baik  melalui website ataupun  manual  yang  terkait dengan  masalah  yang  ada,  baik  berupa jurnal, majalah ilmiah, yang mendukung penyelesain masalah yang ada, kemudian  dikumpulkan  dengan  cara membagi  berdasarkan  tema  ataupun judul  yang  sama.  Setelah  dikumpulkan dan  di  seleksi  baru  kemudian  penulis menganalisis  bahan-bahan  hukum  yang ada.

## 4. Analisis Bahan Hukum
Menurut  Amirudin  dan  Zainal Asikin  bahwa  dalam  pengolaan  dan analiss  data  pada  peneliti  hokum
sosiologis,  tunduk  pada  cara  analisis data  ilmu  -  ilmu  sosial.  Untuk menganalisis  data,  tergantung  sungguh pada  sifat  data  yang  dikumpulkan  oleh peneliti  (tahap  pengumpulan  data).  Jika sifat  data  yang  dikumpulkan  hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud  kasus-kasus  sehingga  tidak dapat  disusun  ke  dalam  suatu  struktur klasifikasi analisis yang di pakai adalah kualitatif.  Jadi  dalam  hal  ini  penulis mengunakan  analisis  bahan  hukum dengan metode kualitatif.
(Amiruddin,dan  Zainal  Asikin,  2004, hlm. 167-168).

## 3. HASIL dan PEMBAHASAN
1. Bentuk  perlindungan  hukum  atas potret berdasarkan undang-
undang  nomor  28  tahun  2014 tentang Hak Cipta.
Suatu  potret  atau  foto  yang dibuat  seizin  dari  orang  yang  terdapat didalam  potret,  jika  akan  digunakan untuk kepentingan komersial, penggadaan, pengumuman,
pendistribusian  dan  komunikasi  atas potret  akan  lebih  baik  mendapat  izin dari orang yang akan di potret atau ahli warisnya  dalam  jangka  waktu  10 (sepuluh)  tahun  setelah  orang  yang dipotret  telah  meninggal  dunia  terlebih dahulu.
Suatu potret bila memuat gambar  2(dua)  orang  atau  lebih  maka harus  terlebih  dahulu  meminta  izin kepada  masing-masing  orang  yang  ada didalam  potret  tersebut,  dan  harus mendapatkan  izin  ahli  waris  masing- masing  pihak  dalam  jangka  waktu  10 (sepuluh)  tahun  setelah  orang  yang dipotret meninggal dunia terlebih dahulu. Apabila suatu potret tidak dapat izin  dari  pihak  terkait  itu  dapat merugikan  dirinya  sendiri  walaupun pemegang  hak  cipta  potet  tersebut adalah sang photografer.
Didalam  undang-undang  hak cipta  menjelaskan  jenis-jenis  ciptaan yang  dilindungi  sebagaimana  diatur didalam  penjelasan  pasal  40  undang- undang  nomor  28  tahun  2014  tentang hak cipta adalah:
1. Yang dimaksud dengan “perwajahan  karya  tulis”  adalah karya  cipta  yang  lazim  dikenal dengan “typholographical arrangement”, yaitu aspek seni pada bentuk  penulisan    karya  tulis.  Hal ini  mencangkup  antara  lain  format,
hiasan, komposisi warna dan susunan  atau  tata  letak  huruf  indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.
2. Yang  dimaksud  “alat  peraga” adalah  ciptaan  yang  berbentuk  2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi,  arsitektur,  biologi,  atau ilmu pengetahuan lain.
3. Yang  dimaksud  “lagu  atau  musik dengan  atau  tanpa  teks”  diartikan sebagai  satu  kesatuan  karya  cipta yang bersifat utuh.
4. Yang  dimaksud  dengan  “gambar” adalah  motif,  diagram,  seketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf  indah.  Sedangkan  “kolase” adalah  komposisi  artistik  yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya  kain,  kertas,  atau  kayu yang  ditempelkan  pada  permukaan sketsa atau media karya.
5. Yang dimaksud dengan “karya seni terapan”  adalah  karya  seni  rupa yang  dibuat  dengan  menerapkans seni  pada  suatu  produk  sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara  lain  penggunaan  gambar, motif,  atau  ornamen  pada  suatu produk.
6. Yang  dimaksud  dengan  “karya arsitektur”  adalah  wujud  fisik bangunan, penataan letak
bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.
7. Yang  dimaksud  dengan  “  peta” adalah  suatu  gambaran  dari  unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada  diatas  ataupun  dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada  suatu  bidang  datar  dengan skala  tertentu,  baik  melalui  media digital maupun non digital
8. Yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif batik
kontemporer  yang  bersifat  inovatif, masa  kini,  dan  bukan  tradisional. Karya  seni  tersebut  dilindungi karna  mempunyai  nilai  seni,  baik dalam  kaitanya  dengan  gambar, corak,  maupun  komposisi  warna. Yang dimaksud dengan “karya seni motif  lain”  adalah  motif  yang merupakan kekayaan bangsa indonesia yang terdapat di berbagai daerah,  seperti  seni  songket,  motif tenun  ikat,  motif  lapis,  motif  ulos, dan  seni  motif  lain  yang  bersifat kontemporer,  inovatif,  dan  terus dikembangkan.
9. Yang  dimaksud  dengan  “karya fotografi” meliputi semua foto yang dihasilkan  dengan  menggunakan
kamera
10. Yang  dimaksud  dengan  “karya sinematografi”  adalah  ciptaan  yang berupagambar  bergerak  (moving images) antara lain film
dokumenter,  film  iklan,  reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario,  dan  film  kartun.  Karya sinematografi  dapat  dibuat  dalam pita  seluloid,  pita  vidio,  piringan vidio, cakram optik dan/atau media lain  yang  memungkinkan  untuk dipertunjukan  untuk  dipertunjukan di  bioskop,  layar  lebar,  televisi, atau  media  lainnya.  Sinematografi merupakan salah satu contoh audiovisual.
11. Yang  dimaksud  dengan  “bunga rampai”  meliputi  ciptaan  dalam bentuk  buku  yang  berisi  kompilasi karya  tulis  pilihan,  himpunan  lagu pilihan,  dan  komposisi  berbagai karya  tari  pilihan  yang  direkam dalam  kaset,  cakram  optik,  atau media lain. Yang dimaksud dengan “ basis data” adalah kompilasi data dalam  bentuk  apapun  yang  dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi  dalam  bentuk  lain,  yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Pelindungan  terhadap  basis  data diberikan  dengan  tidak  mengurangi hak para pencipta atas ciptaan yang dimaksud dalam basis data tersebut.
Bentuk  perlindungan  terhadap karya  cipta  potret  merupakan  suatu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus pengambilan potret  orang  lain  tanpa  persetujuan pihak  yang  dipotret  yang  tertera  dalam undang-undang  nomor  28  tahun  2014 tentang  Hak  Cipta.  Walaupun  dengan dibuatnya undang-undang tersebut masih  saja  ada  orang  atau  photografer yang mengambil potret orang lain tanpa persetujuan  untuk  penggunaan  secara komersial,  penggadaan,  pengumuman, pendistribusian,  atau  komunikasi  atas potret tanpa seizin yang dipotret.

## 2.  Akibat  Hukum  Photografer  Yang
Mengambil  Potret  Orang  Lain Tanpa Izin.
Akibat hukum bagi photografer yang mengambil potert orang lain tanpa izin
pihak terkait diupayakan penyelesain  sengketanya  melalui  2
(dua)  alternatif  sengketa  yaitu  arbitrase atau pegadilan.

## a. Arbitrase
Sengketa  Alternatif  Arbitrese biasanya  dipilih  untuk  menyelesaikan masalah  dengan  cara  berdamai  antara orang  yang  memotret  dan  pihak  yang dipotret  tanpa  harus  terjadi  sengketa  di pengadilan.  Biasanya  arbitrase  dipilih karena dilakukan dengan cara berdamai antara  pemotret  dengan  yang  dipotret. Dan  ini  menempatkan  agar  penyelesain sengketa  perdata  itu  dapat  diselesaikan dengan  cara  cepat,  murah  dan  biaya ringan  sesuai  dengan  asas  peradilan yang  dianut  oleh  sistem  peradilan perdata Indonesia.
b. Pengadilan
Bagi  orang  yang  mengamil potret orang lain tanpa seizin pihak yan dipotret  apa  lagi  menggunakan  potret tersebut  untuk  keperluan  promosi  tanpa persetujuan  pihak  yang  dipotret  maka akan  dikenakan  pasal  115  Undang- Undang  nomor  28  tahun  2014  tentang hak  cipta.  Ia  dikenakan  pasal  tersebut karena  telah  menggunakan  potret  orang lain  tanpa  seizin  pihak  yang  diporet,  Ia dipidana  dengan  denda  pidana  paling banyak  sebesar  Rp  500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## 4. KESIMPULAN dan SARAN

## Kesimpulan
Bahwa kesimpulan  yang didapat dari urain yang telah dipaparkan adalah:
1. Pemilik  hak  cipta  potret  menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  adalah  orang  yang  termuat wajahnya  dalam  potret  tersebut adalah  pemegang  hak  cipta  potret tersebut.  sebuah  potret  apabila dibuat atas permintaan orang yang dipotret  maka  pemegang    hak ciptanya  adalah  orang  pribadi tersebut,  tetapi  apabila  potret tersebut  dibuat  atas  keinginan fotografer  maka  pemegang  hak
nya adalah sang fotografer tersebut  tetapi  apabila  potret tersebut digunakan untuk penggunaan secara komersial, penggadaan, pengumuman, pendistribusian,  atau  komunikasi atas potret, tanpa  meminta  izin  terlebih  dahulu maka  photografer  bisa  dikenakan sanksi sesuai undang-undang nomor 28 tahun 2014. 2. Potret  yang  dibuat  untuk  pribadi tidak boleh digunakan oleh khalayak  ramai  karena  hanya diperuntunkan untuk pribadi. Apabila  sebuah  potert  digunakan untuk  kepentingan  lain,  maka merugikan  pihak  yang  dipotret sehingga  hak  moril  dan  hak ekonominya mengalami kerugian.
3. Akibat  hukum  dari  photografer yang menggunakan foto seseorang tanpa izin adalah dengan dikenakan  pidana  dengan  pidana denda paling banyak Rp
500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah)  sesuai  dengan  pasal  115 undang-undang  no  28  tahun  2014 tentang hak cipta.

## Saran
Saran yang akan diberikan adalah:
1. Perlunya Peran pemerintah untuk  memberikan  sanksi  yang tegas kepada pelanggar hak cipta potret,  kerena  kurangnya  sanksi yang  tegas  dari  pemerintah sebuah  karya  cipta  potret  sering kali diambil dari sang pemegang hak  cipta  potret  tanpa  izin terlebih dahulu.
2. Perlunya sosialisai kepada masyarakat bahwa sebuah potret yang  diambil  tanpa  seizin  pihak terkait dapat
menimbulkan kerugian pada pemilik potret dan ahli  warisnya.  Dan  banyak  juga
masyarakat  yang  mengetahui bila  potret  nya  diambil  tanpa seizin nya tetapi tidak melaporkannya,  meski  ia  tidak setuju bila potret tersebut dipublikasikan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku Amiruddin,dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:PT Raja  Grafindo  Persada,  2004), hlm. 167-168.
Soekanto  soerjono  dan  Sri  Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta  :  Rajawali  press,1995), hlm. 13 Tim Lindsey,.et.all.,, Hak Kekayaan intelektual Suatu Pengantar ,
Bandung, P.T.  Alumni, 2011.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.