http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## PATOLOGI  BIROKRASI  DAN  UPAYA  PENCEGAHANNYA  UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN
Dedeng Yoesoef Maolani 1) , Amalia Purnama Sari 2) , Arindhini Amalia 3) , Cyntia Octavelia Sholeha 4) .
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1,2,3,4)
Email: dedeng@uinsgd 1) , amaliapurnamasari.892@gmail.com 2) , arindhini07@mail.com 3) , cyntiaos123@gmail.com 4) .

## Abstrak
Birokrasi  identik  dengan  kesan  proses  yang  panjang  dan  berbelit-belit,  akibatnya birokrasi  mendapatkan  citra  negatif.  Adanya  kenyataan  yang  dialami  di  lingkungan  birokrasi pemerintah  seperti  prosedur  kerja  yang  berliku-liku,  beban  kerja  tidak  merata,  lamban,  tidak efisien,  kaku,  kurang  transparan,  perilaku  korupsi,  kondisi  itu  digambarkan  sebagai  birokrasi sakit  atau  patologi  birokrasi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kondisi  dan  berbagai macam  praktik  patologi  birokrasi  di  Indonesia  serta  pencegahannya  agar  bisa  menciptakan birokrasi yang efisien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan  teknik  studi  pustaka.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perjalanan  birokrasi  di Indonesia berkaitan erat dengan budaya bangsa dan dipengaruhi oleh permasalahan kultur yang ada. Budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang sulit untuk diubah karena berkaitan erat dengan aspek moralitas, hal tersebut menjadi awal munculnya gejala dari patologi birokrasi. Budaya pungli, sogok  menyogok,  lambatnya  pelayanan,  prosedur  yang  berbelit-belit,  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme  sudah  menjadi  kebiasaan  bagi  bangsa  Indonesia.  Maka  dari  itu  upaya  yang  dapat dilakukan untuk mencegah adanya patologi birokrasi yaitu dengan mengubah posisi dan peran birokrasi  yang  selama  ini  dilaksanakan.  Selain  itu  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip good governance dapat mencegah patologi birokrasi terutama dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk menciptakan birokrasi yang efisien.
Kata Kunci: Patologi Birokrasi, Pencegahan Patologi Birokrasi, Birokrasi Efisien .

## Abstract
Bureaucracy is identical with the impression of a long and convoluted process, as a result of  which  the  bureaucracy  gets  a  negative  image.  The  reality  experienced  in  the  government bureaucracy, such as tortuous work procedures, uneven workload, sluggishness, inefficient, rigid, lack  of  transparency,  corrupt  behavior,  these  conditions  are  described  as  sick  bureaucracy  or bureaucratic  pathology.  This  study  aims  to  determine  the  conditions  and  various  kinds  of bureaucratic pathology practices in Indonesia and their prevention in order to create an efficient bureaucracy.  The  method  used  in  this  research  is  a  qualitative  approach  with  literature  study techniques. The results of the study indicate that the journey of the bureaucracy in Indonesia is closely related to the nation's culture and is influenced by existing cultural problems. Culture and habits that are difficult to change because they are closely related to aspects of morality, this is the beginning of the emergence of symptoms of bureaucratic pathology. The culture of extortion, bribery, slow service, complicated procedures, corruption, collusion and nepotism has become a habit for the Indonesian people. Therefore, efforts can be made to prevent bureaucratic pathology, namely by changing the position and role of the bureaucracy that has been implemented so far.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
In  addition,  applying  the  principles  of  good  governance  can  prevent  bureaucratic  pathology, especially in corruption, collusion, and nepotism to create an efficient bureaucracy.
Keywords: Bureaucratic Pathology, Bureaucratic Pathology Prevention, Efficient Bureaucracy

## A. PENDAHULUAN
Manajemen profesional pelayanan pendekatan manajemen baru, baik secara teori publik harus  lebih  berorientasi  pada  tujuan  maupun  praktis  (Usman,  2011).  Apalagi  paradigma pemerintahan yang didasarkan pada Permasalahan Birokrasi Publik Indonesia Bangsa Indonesia selalu  dihadapkan  kepada  masalah  bagaimana  membangun  pemerintahan  yang  bersih  dan  baik ( good  governance and  clean  government )  (Lukman,  2016).    Birokrasi  merupakan  instrumen penting  didalam  masyarakat  yang  ada  kehadirannya.  Dalam  pasal  1  UU  No.25  Tahun  2009 tentang pelayanan public pengertian pelayanan public adalah rangkaian kegiatan dalam  rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Birokrasi diberi kesan adanya proses panjang dan berbelit-belit, akibatnya  birokrasi  mendapatkan  citra  negatif  yang  tidak  menguntungkan.  Adanya  kenyataan sehari-hari yang dialami di lingkungan birokrasi pemerintah seperti prosedur kerja yang berliku- liku, beban kerja tidak merata, lamban, tidak efisien, kaku, kurang transparan, perilaku korupsi masih mewarnai perilaku birokrasi, kondisi itu digambarkan sebagai birokrasi sakit atau patologi birokrasi.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Mu’min  Ma’ruf  tentang  patologi  birokrasi menyatakan  bahwa  patologi  birokrasi  adalah  sebuah  penyakit  yang  menggerogoti  sendi-sendi kehidupan dalam birokrasi. Penyakit ini bukan sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, tetapi sudah ada  dan  terpelihara  sejak  lama.  Membangun  sistem  kontrol  dan  akuntabilitas  publik  menjadi signifikan dalam memerangi patologi birokrasi. Sebagai “eksekutor” kekuasaan birokrasi sangat mudah  terbuai  dan  tergoda  untuk  melakukan  “ abuse  of  power ”.  Untuk  itu  dalam  menghadapi berbagai  gejala  empirik  patologi  dalam  birokrasi,  sudah  saatnya  diupayakan  agar  birokrasi memiliki daya tahan yang semakin tinggi terhadap berbagai penyakit yang menyerangnya, juga reformasi  birokrasi  harus  dilakukan  secara  radikal  dan  komprehensif,  karena  pada  dasarnya patologi birokrasi yang terjadi tidaklah berdiri sendiri, melainkan juga melibatkan para penegak hukum para politisi dan yang lainnya.
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Aris  Tri  Haryanto  dengan  judul  upaya menciptakan  birokrasi  yang  efisien,  inovatif,  responsif  dan  akuntabel  membahas  bahwa  untuk menciptakan suatu organisasi agar efisien, berbagai paradigma muncul mulai dari era pasca 1980 dengan Collaborative Individu, Reinventing Government dan Banishing Bureaucracy semuanya bermuara  agar  organisasi  publik  atau  birokrasi  bisa  menjadi  kompetitif  dan  memainkan  peran yang tidak hanya sebagai penonton tetapi juga sebagai pelaku dalam mekanisme pasar yang sangat kompetitif. Untuk itu reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada struktur, proses atau prosedur saja tetapi juga reformasi moral dan sikap para birokrat. Tanpa ada kesadaran untuk mengurangi atau menghapus berbagai bentuk patologi birokrasi, maka reformasi dalam rangka menciptakan birokrasi yang efisien, inovatif, responsif dan akuntabel hanya akan sebatas pernyataan belaka.
Istilah patologi birokrasi sudah lama digunakan oleh ilmuwan Administrasi Publik dalam menggambarkan sebagai penyakit yang ada di birokrasi, seperti Gerald E Caiden (1991) dan Barry
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Bozeman (2000) dari Amerika Serikat, Sondang P. Siagian (1994) dari Indonesia. Pada awalnya istilah  patologi  hanya  dikenal  dalam  ilmu  kedokteran  sebagai  ilmu  tentang  penyakit.  Namun belakangan istilah ini dikenal dalam birokrasi. Harus diakui bahwa tidak ada birokrasi yang sama sekali  bebas  dari  patologi  birokrasi,  Sebaliknya  tidak  ada  birokrasi  yang  menderita  “penyakit birokrasi sekaligus” (Teruna,2007).
Dalam paradigma Actonian dinyatakan power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely (kekuasaan cenderung korup, tapi kekuasaan yang absolut pasti korup) secara implisit  juga  menjelaskan  birokrasi  dalam  hubungannya  dengan  kekuasaan  akan  mempunyai kecenderungan untuk menyelewengkan wewenangnya (Ismail, 2009).
Selaras dengan semangat otonomi daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah,  yang  salah  satu  tujuannya  adalah  untuk  lebih  mendekatkan  pemerintah sebagai penyedia layanan dengan masyarakat sebagai penerima layanan, maka sudah sepatutnya pemerintah mengambil langkah-langkah perbaikan pelayanan publik terhadap masyarakat.

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell,  2016).  Metode  kualitatif  bertujuan  untuk  menggambarkan,  meringkas  berbagai kondisi,  situasi  atau  berbagai  fenomena  realitas  sosial  yang  ada  di  masyarakat,  selain  itu  juga dapat  digunakan  untuk  mengungkapkan  dan  memahami  sesuatu  dibalik  fenomena  yang  belum diketahui.
Untuk  memperoleh  data  peneliti  menggunakan  teknik  mengumpulkan  data  berupa penelitian  pustaka  ( library  research ),  dimana  data  yang  dicari  dan  ditemukan  objek  utamanya melalui  kajian  pustaka  dari  buku-buku  atau  sumber  kepustakaan  lainnya  yang  relevan  dengan pembahasan (Lexy,2002).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN Patologi Birokrasi dan Penyebabnya
Pemerintah  dan  seluruh  aparatur  yang  dikenal  dengan  birokrasi  memiliki  peranan  yang cenderung  dominan  dalam  menentukan  kebijakan,  sehingga  birokrasi  memiliki  peran  dalam menentukan proses  administrasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Dalam menjalankan peranannya tersebut masih terjadi berbagai hambatan yang disebabkan oleh perilaku para aparatur birokrasi,  hambatan  tersebut  dalam  birokrasi  dinamakan  sebagai  patologi  birokrasi.  Istilah patologi  birokrasi  digunakan  oleh  ilmuwan  Administrasi  Publik  dalam  menginterpretasikan bentuk  penyakit  di  tubuh  birokrasi.  Patologi  birokrasi  sendiri  merupakan  penyakit  atau  bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan  serta  norma-norma  yang  berlaku  dalam  birokrasi.  Patologi  birokrasi diidentifikasi oleh Siagian (1999) dalam lima kategori yaitu patologi yang timbul karena persepsi dan  gaya  manajerial  para  pejabat  di  lingkungan  birokrasi,  patologi  yang  disebabkan  karena rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, patologi yang timbul karena tindakan para aparat birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif, dan patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Upaya mengatasi patologi birokrasi pada hakikatnya yaitu dengan memberikan pelayanan utama kepada masyarakat yang merupakan implementasi dari kewajiban aparatur negara. Namun kondisi  yang  terjadi  di  masyarakat  menunjukkan  bahwa  pelayanan  publik  sepenuhnya  belum berjalan  secara  optimal  dan  masih  ditemukan  berbagai  hambatan-hambatan,  sehingga  belum terwujudnya  birokrasi  yang  efisien  bagi  masyarakat.  Birokrasi  beserta  para  aparaturnya  masih memelihara budaya dan mindset kekuasaan, dimana penyelenggara pelayanan masih beranggapan bahwa aparatur birokrat sebagai penguasa bukan sebagai penyedia layanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, aparatur negara harus memiliki pemahaman mengenai patologi birokrasi agar dapat dicegah ataupun diobati sehingga proses pencapaian tujuan pembangunan dapat terwujud.
Adapun dua faktor yang mempengaruhi terjadinya patologi birokrasi baik secara internal maupun eksternal. Dalam faktor internal yang sangat berperan yaitu morality yang melekat dalam diri  masing-masing  aparatur  negara,  kepemilikan  moral  yang  ada  pada  diri  masing-masing aparatur  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  kinerjanya.  Faktor  eksternal  munculnya  patologi birokrasi  antara  lain  adalah  unsur  budaya  organisasi,  sistem  atau  prosedur,  pelaksanaan  sanksi atau hukum, dan kepemimpinan. Adapun penyebab lainnya baik oleh pihak masyarakat maupun birokrat diantaranya tidak mampu menjabarkan kebijaksanaan pimpinan, rasa puas diri, bertindak tanpa  berfikir,  kebingungan,  sogok,  mutu  hasil  pekerjaan  rendah,  kedangkalan,  ketidaktepatan tindakan,  inkompetensi,  sikap  ragu-ragu,  bekerja  tidak  produktif,  ketidakrataan,  dan  stagnasi (2017).  Fred  W.  Riggs  (1996)  menyebutkan  patologi  birokrasi  di  negara-negara  berkembang terjadi  karena  intervensi  pejabat  negara  yang  seharusnya  tidak  dilakukan,  intervensi  pejabat negara yang berlebihan menyebabkan birokrasi gagal melayani kepentingan umum sebagaimana mestinya.

## Jenis-Jenis Patologi Birokrasi
Istilah patologi umumnya digunakan dalam akademis di lingkungan Administrasi Publik untuk menjelaskan berbagai praktik penyimpangan dalam birokrasi seperti paternalistis, prosedur yang berlebihan, pembengkakan birokrasi,  pembengkakan anggaran, dan  fragmentasi  birokrasi (Dwiyanto, 2011) yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Birokrasi  Paternalistis  Perilaku  birokrasi  paternalistik  adalah  hasil  dari  proses  interaksi yang  intensif  antara  struktur  birokrasi  yang  hirarkis  dan  budaya  paternalistis  yang berkembang  dalam  masyarakat.  2.  Prosedur  yang  Berlebihan  Prosedur  yang  berlebihan merupakan bentuk penyakit birokrasi publik yang menonjol di berbagai instansi pelayanan publik di Indonesia. Birokrasi publik bukan hanya mengembangkan prosedur yang rigid dan kompleks, tetapi juga mengembangkan ketaatan terhadap prosedur secara berlebihan.
2. Pembengkakan  Birokrasi  Menurut  Dwiyanto  (2011)  terdapat  dua  cara  yang  biasanya ditempuh untuk membengkakkan birokrasi. Cara pertama dilakukan dengan memperluas misi birokrasi, bagaimana pemerintah membentuk satuan birokrasi tertentu yang biasanya pemerintah Memiliki gambaran yang jelas mengenai misi yang akan diemban oleh satuan birokrasi tersebut. Cara kedua untuk membengkakkan birokrasi adalah dengan melakukan kegiatan diluar misinya, tindakan ini banyak dilakukan oleh satuan-satuan birokrasi baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah Hal ini disebabkan oleh cara pengalokasian anggaran  yang  berorientasi  pada  input  sehingga  birokrasi  dan  para  pejabatnya  ingin memperoleh anggaran besar dengan cara mudah untuk memperbesar input adalah dengan menciptakan banyak kegiatan.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
3. Pembengkakkan  Anggaran.  Hal  ini  sering  terjadi  karena  semakin  besar  anggaran  yang dialokasikan  untuk  kegiatan  maka  semakin  besar  pula  peluang  untuk  memark-up anggaran,  tidak  adanya  kejelasan  antara  biaya  dan  pendapatan  dalam  birokrasi  publik terdapatnya tradisi memotong anggaran yang diajukan pada proses perencanaan anggaran sehingga memunculkan inisiatif pada orang yang mengajukan anggaran untuk melebih- lebihkan anggaran, dan cenderung birokrasi mengalokasikan anggaran atas dasar input.
4. Fragmentasi  Birokrasi  Fragmentasi  adalah  pengkotak-kotakan  birokrasi  ke  dalam sejumlah satuan yang masing-masing memiliki peran tertentu. Dalam hal ini pembentukan satuan-satuan  birokrasi  didorong  oleh  keinginan  untuk  mengembangkan  birokrasi  yang mampu merespon permasalahan publik yang cenderung semakin kompleks.
Dalam buku yang berjudul “Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi,   dan Terapinya”    Siagian, (1988) patologi  atau  penyakit-penyakit  birokrasi  dapat  dikategorikan  ke dalam lima macam, yaitu:
1. Patologi  yang  timbul  karena  persepsi  dan  gaya  manajerial  para  pejabat  di  lingkungan birokrasi (birokrat). Patologi jenis ini antara lain penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima suap, arogansi, dan intimidasi, kredibilitas rendah, dan nepotisme.
2. Patologi  yang  timbul  karena  kurangnya  atau  rendahnya  pengetahuan  keterampilan  para petugas  pelaksana  berbagai  kegiatan  operasional.  Patologi  jenis  ini  antara  lain ketidaktelitian  dan  ketidakcakapan,  ketidakmampuan  menjabarkan  kebijakan  pimpinan, rasa  puas  diri,  bertindak  tanpa  berpikir,  kemampuan  rendah,  tidak  produktif,  dan kebingungan.
3. Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Patologi jenis ini antara lain menerima suap, korupsi, ketidakjujuran, kleptokrasi, dan mark up anggaran.
4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional atau  negatif.  Patologi  jenis  ini  antara  lain  bertindak  sewenang-wenang,  konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin.
5. Patologi  yang  merupakan  akibat  situasi  internal  dalam  berbagai  instansi  di  lingkungan pemerintahan.  Patologi  jenis  ini  antara  lain  eksploitasi  bawahan,  motivasi  tidak  tepat, beban kerja berlebihan, dan kondisi kerja kurang kondusif.

## Kondisi Patologi Birokrasi di Indonesia
Perjalanan  birokrasi  di  Indonesia  berkaitan  erat  dengan  budaya  bangsa  dan  sangat dipengaruhi oleh permasalahan kultur yang ada. Budaya dan kebiasaan-kebiasaan tersebut yang sulit untuk diubah karena berkaitan erat dengan aspek moralitas, hal tersebut yang menjadi awal munculnya gejala dari patologi birokrasi. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa fenomenanya cenderung ke arah patronase, dimana timbulnya sebuah pola yang bersifat saling memanfaatkan dan  saling  menguntungkan  atau  yang  disebut  simbiosis  mutualisme.  Adanya  sifat  simbiosis mutualisme  yang  terjadi  di  dalam  birokrasi  pemerintahan  Indonesia  dapat  berakibat  pada timbulnya sebuah hubungan atau relasi kekeluargaan di  dalam tubuh  pemerintahan. Realita ini mengesampingkan kualitas dan profesionalisme sehingga posisi-posisi utama tidak benar-benar ditempati  oleh sumber daya manusia terbaik,  melainkan oleh mereka yang memiliki hubungan meski  tidak  memiliki  kemampuan.  Pada  akhirnya  aparat  tersebut  sebagai  seorang  pelayan masyarakat tidak berkembang dengan baik, sehingga timbul patronase di mana aparatur birokrat
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
hanya melayani kepentingan pribadi sehingga kepentingan publik menjadi terbengkalai. Hal ini menurut Blau dalam Bakti & Amin (2019), terjadi karena sudah terbangun relasi pertukaran sosial tidak seimbang sehingga klien hanya dapat mempersembahkan kepatuhan kepada patronase yang sudah  berjasa  meluluskannya  sebagai  ASN.  Sehingga  budaya  pungli,  sogok  menyogok, lambatnya pelayanan, prosedur yang berbelit-belit, korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah menjadi kebiasaan bagi bangsa Indonesia, yang membuat usaha dalam menciptakan citra birokrasi yang bersih,  efektif,  dan  efisien  tidak  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  oleh  masyarakat. Bahkan  masyarakat  merasakan  dampak  dari  patologi  birokrasi  dalam  pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan, hal ini menunjukkan kondisi empirik citra birokrasi yang sangat buruk dan negatif.

## Upaya Pencegahan Patologi Birokrasi agar Terciptanya Birokrasi Yang Efisien
Agar kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik, maka birokrasi harus mengubah posisi dan  peran  yang  selama  ini  dilaksanakan  Miftah  Thoha  (1996).  Dari  suka  mengatur  dan memerintah  berubah  menjadi  suka  melayani,  dari  yang  selalu  berpendekatan  kekuasaan  dan monolog berubah ke arah yang fleksibel, kolaboratif, dan dialogis serta menuju cara kerja yang realistik  pragmatis.  Untuk  mengatasi  patologi  birokrasi,  seharusnya  seluruh  masyarakat  saling membantu  bekerja  sama  untuk  melaksanakan  proses  pemerintahan  bersama  dengan  sebaik- baiknya. Adapun solusi untuk mengatasi patologi birokrasi antara lain:
1. Perlu  adanya  reformasi  administrasi  yang  global.  Artinya  reformasi  administrasi  bukan hanya  sekedar  mengganti  personil  saja,  bukan  hanya  merubah  nama  instansi  tertentu, bukan hanya mengganti papan nama di depan kantor, atau bukan hanya mengurangi atau merampingkan birokrasi saja, tetapi juga melakukan reformasi pada hal yang tidak kasat mata  seperti  upgrading  kualitas  birokrat,  sekolah  moral,  dan  merubah  cara  pandang birokrat  terhadap  dirinya  dan  institusi  bahwa  birokrasi  merupakan  suatu  alat  pelayanan publik dan bukan untuk mencari keuntungan. Peran kualitas sumber daya aparatur sangat mempengaruhi  kualitas  pelayanan,  untuk  itu  kemampuan  kognitif  yang  bersumber  dari intelegensi dan pengalaman, skill atau keterampilan, yang didukung oleh sikap atau etitut merupakan faktor yang dapat digunakan untuk  memecahkan masalah patologi birokrasi yang berhubungan dengan pelayanan publik di Indonesia.
2. Pembentukan  kekuatan  hukum  dan  perundang-undangan  dan  jelas.  Kekuatan  hukum sangat berpengaruh pada kejahatan-kejahatan, termasuk kejahatan dan penyakit-penyakit yang ada di dalam birokrasi. Pembentukan supremasi hukum dapat dilakukan dengan cara kepemimpinan  yang  adil  dan  kuat  alat  penegak  hukum  yang  kuat  dan  bersih  dari kepentingan politik, dan adanya pengawasan tidak berpihak dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan  dalam  birokrasi.  Di  Indonesia  salah  satu  kekuatan  hukum  dalam pelaksanaan  birokrasi  pemerintahan  dengan  ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  5 tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  dimana  dalam  undang-undang  ini  mengatur tentang sistem manajemen ASN yaitu sistem merit. Dengan penerapan Undang-Undang ini birokrat dalam hal ASN diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara  baik  dan  benar  dan  menerapkan  sikap  netralitas  dalam  segala  bidang,  dan mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.
3. Menciptakan  sistem  akuntabilitas  dan  transparansi.  Kurangnya  rasa  bertanggung  jawab yang ada dalam birokrasi membuat para birokrat semakin berani untuk menyeleweng dari
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
hal yang semestinya dilakukan. Pengawasan dari bawah dan dari atas merupakan alat dari penciptaan akuntabilitas dan transparansi ini.
Pembentukan E-Government diharapkan  mampu  menambah  transparansi  sehingga mampu memperkuat akuntabilitas para birokrat. Adapun alternatif pemecahan masalah patologi di  tubuh  birokrasi  di  Indonesia  dalam  membangun  pelayanan  publik  yang  efisien,  responsif, akuntabel,  dan  transparan  perlu  ditetapkan  kebijakan  yang  menjadi  pedoman  perilaku  aparat birokrasi pemerintah sebagai berikut:
1. Dalam hubungan dengan berpola patron klien tidak memiliki standar pelayanan yang jelas atau pasti, dan tidak kreatif.
Perlu membuat peraturan Undang-Undang yaitu Undang-Undang pelayanan publik yang memihak pada rakyat.
2. Dalam  hubungan  dengan  struktur  yang  gemuk,  kinerja  berbelit-belit,  perlu  diharapkan restrukturisasi birokrasi pelayanan publik.
3. Untuk mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme selain hal diatas diharapkan pemerintah menetapkan perundangan di bidang informatika (IT) sebagai bagian pengembangan dan pemanfaatan e-government agar penyelenggaraan pelayanan publik terdapat transparansi dan saling kontrol.
4. Setiap daerah provinsi dan kabupaten dituntut membuat Perda yang jelas mengatur secara seimbang hak dan kewajiban dari penyelenggara dan pengguna pelayanan publik.
5. Setiap  daerah  diperlukan  lembaga  Ombudsman.  Lembaga  ini  bisa  berfungsi  ingin mendudukkan  warga  pada  pelayanan  yang  prima.  Ombudsman  harus  diberikan kewenangan yang memadai untuk melakukan investigasi dan mencari penyelesaian yang adil  terhadap  perselisihan  antara  pengguna  jasa  dan  penyelenggara  dalam  proses pelayanan publik.
Warsito  Utomo,  dalam  artikelnya  di  Kedaulatan  Rakyat  bulan  Mei  2001  memberikan saran untuk melakukan reformasi, antara lain:
1. Perlu mengembalikan atau mengingatkan kembali misi dan tujuan dari birokrasi, supaya apa yang dilakukan oleh para birokrat tepat pada sasaran.
2. Tidak hanya melaksanakan dengan konsisten, tetapi perlu memikirkan segala sesuatu yang berhubungan  dengan  remunerasi,  dimana  pengaturan  remunerasi  akan  memberikan motivasi yang positif.
3. Tuntutan  birokrasi  yang  direformasi  adalah  birokrasi  yang  tidak  terlalu  terikat  oleh control , orde dan prediction, tetapi lebih mengarah pada birokrasi yang terfokus kepada alignment creativity dan empowerment.
4. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk atau pluralis yang masing-masing memiliki value dan tradisinya sendiri-sendiri yang dapat membentuk  budaya organisasi atau  budaya  birokrasi.  Sehingga  reformasi  birokrasi  juga  harus  memperhatikan  budaya atau keberadaan daerah.
5. Birokrat harus sadar bahwa mereka merupakan pelayanan publik, sehingga mereka dapat menciptakan organisasi untuk melayani masyarakat.

## Merubah Patologi Birokrasi Melalui Prinsip Good Governance
Merubah patologi birokrasi melalui prinsip Good Governance , Mar’ie Muhammad Media Transparansi (1998) menyatakan bahwa Good Governance itu ada jika pembagian kekuasaan ada. Jadi ada disperse of power, bukan c oncentrate of power. Good Governance sama dengan disperse
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
of power , pembagian kekuasaan ditambah akuntabilitas publik dan transparansi publik. Jadi jika tidak  ada  prinsip  ini, Good  Governance perlu  untuk  menekan  penyalahgunaan  kekuasaan  atau kewenangan  yang  biasanya  itu  menimbulkan  korupsi.  Semakin  tinggi  kualitas  dari Good Governance, semakin  rendah  korupsi,  sedangkan  semakin  rendah  kualitas Good  Governance, korupsi  semakin  tinggi.  Dari  pernyataan  tersebut  prinsip-prinsip  g ood  governance dapat mencegah  patologi  birokrasi  terutama  dalam  hal  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  untuk menciptakan  birokrasi  yang  efisien.  Berikut  uraian  prinsip-prinsip good  governance dalam merubah patologi birokrasi, antara lain:

## Participation
Melalui prinsip masyarakat akan terlibat dalam pembuatan keputusan yang membangun atas dasar kebebasan berasal siasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif, sehingga dengan  demikian  maka  pemerintahan  tidak  menjadi  otoriter  dalam  mengambil  keputusan. Keputusan  yang  dihasilkan  merupakan  representasi  dari  keinginan  masyarakat  dan  tidak  dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan pemerintah.

## Rule of Law
Supremasi  hukum  merupakan  langkah  yang  harus  diambil  untuk  meminimalisir  atau menghilangkan praktek-praktek patologi dalam birokrasi. Dengan penegakan hukum yang baik maka indikasi untuk melakukan kesalahan akan terhapus karena para birokrat akan merasa takut dengan ancaman hukum.

## Transparency
Melalui prinsip transparansi maka segala hal yang dilakukan oleh pemerintah atau birokrat dapat dikontrol oleh masyarakat melalui informasi yang terbuka dan bebas diakses. Transparansi ini mendorong birokrasi untuk senantiasa menjalankan aturan sesuai ketentuan dan perundang- undangan, Karena bila tidak sesuai masyarakat pasti mengetahui dan melakukan penuntutan.

## Responsiveness
Paradigma baru birokrasi menekankan bahwa pemerintah harus dapat melayani kebutuhan masyarakat umum dan memberi respon terhadap tuntutan pembangunan. Patologi yang selama ini  terjadi  dimana  pemerintah  dilayani  oleh  masyarakat,  maka  dengan  prinsip responsiveness pemerintah harus dapat memberikan pelayanan kepada stakeholders.

## Effectiveness and Efficiency
Pemborosan  yang  terjadi  dalam  praktek  pengelolaan  organisasi  Birokrasi  dapat diminimalisir oleh prinsip ini, terutama dalam pengelolaan anggaran pemerintah.

## Accountability
Melalui  pertanggungjawaban  kepada  publik  maka  birokrasi  menjadi  hati-hati  dalam bertindak, dengan akuntabilitas publik pemerintah harus memberikan keterangan yang tepat dan jelas tentang kinerja nya secara keseluruhan.

## Strategic Vision
Melalui strategi Vi maka akan tumbuh dalam setiap birokrat akan nilai-nilai idealisme dan harapan-harapan  organisasi  dan  negara  untuk  masa  yang  akan  datang  nilai-nilai  dan  harapan- harapan ini akan memberikan kesan praktek pelaksanaan pekerjaan birokrasi.

## E. SIMPULAN
Pemerintah  dan  seluruh  aparatur  yang  dikenal  dengan  birokrasi  memiliki  peranan  yang cenderung  dominan  dalam  menentukan  kebijakan,  sehingga  birokrasi  memiliki  peran  dalam menentukan proses  administrasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Dalam menjalankan
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
peranannya tersebut masih terjadi berbagai hambatan yang disebabkan oleh perilaku para aparatur birokrasi, hambatan tersebut dalam birokrasi dinamakan sebagai patologi birokrasi. Birokrasi di Indonesia berkaitan erat dengan budaya bangsa dan sangat dipengaruhi oleh permasalahan kultur yang ada. Budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang sulit untuk diubah karena berkaitan erat dengan aspek moralitas, hal tersebut yang menjadi awal munculnya gejala dari patologi birokrasi. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa fenomenanya cenderung ke arah patronase, dimana timbulnya sebuah  pola  yang  bersifat  saling  memanfaatkan  dan  saling  menguntungkan  atau  yang  disebut simbiosis mutualisme. Sehingga budaya pungli, sogok menyogok, lambatnya pelayanan, prosedur yang  berbelit-belit,  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  sudah  menjadi  kebiasaan  bagi  bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya patologi birokrasi, diantaranya:
1. Perlu adanya reformasi administrasi secara global
2. Pembentukan kekuatan hukum dan perundang-undangan yang jelas
3. Menciptakan   sistem  akuntabilitas   dan transparansi
4. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance untuk mencegah patologi birokrasi seperti participation, rule of law, responsiveness, transparency, accountability, strategic vision, effectiveness and efficiency.

## REFERENSI
Agus. 2019. “Patologi birokrasi dan agenda strategi: Kolaborasi Pendekatan New Public Management dan New Public Service”. Engkus, E. 2017. “Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi”. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(1), 91-101.
Engkus, Fadjar T, Salamatul A, Nurmawan, Nanang S. 2020. “Bureaucratic Corruptive Behavior: Causes And Motivation of State Civil Aparatures in Indonesia, International Journal of Psychosocial Rehabilitation”. Vol. 24, Issue  04.
Engkus, E. 2012. “Implementasi Filosofi Pancamarga dalam Koordinasi Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan” (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Bandung)., (7), 1-18. Hamirul.  2017.  “Patologi  Birokrasi  Yang  Dimanifestasikan  Dalam  Perilaku  Birokrat  Yang
Bersifat Disfungsional, Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan ”. 7 (1), April 2017, 14-18. Ulhak, Z., Satriadin, A. 2017. “Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Administrasi Pelayanan Publik”. Jurnal Administrasi Negara , Vol 14, No 3, hal 134146.
Haryanto, A. T. 2007. :”Upaya menciptakan birokrasi yang efisien, inovatif, responsive dan Akuntabel ”. Jurnal Ekonomi dan  Kewirausahaan Vol. 7, No. 2, hal 160-171. Hadma, A. M, Za’ban, A, 2020, Upaya pemerintah daerah dalam mengurangi patologi birokrasi (STudi disdukcapil kab Buton), JSIP: Jurnal Studi Ilmu  Pemerintahan , Volume 1, No 1. Sholehah, N. L, Ishaq, P. 2019. “Gejala Patologi Birokrasi Pemerintah Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa”. Gorontalo  Accounting Journal , Vol 4 (2), 2021 Page 133 – 145.
Rosidah.  2005.  “Patologi  birokrasi  dalam  organisasi  public  dan  upaya  pencegahannya, Informasi”.
Vol 31, No 1. Hasyem, M, Ferizaldi. 2020. “Fenomena Pungli dan Patologi Birokrasi, Jurnal Sosiologi USK ”. Vol 14, No 2.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Hamirul, Ariyanto. M, and Elsyra, N. 2018. “Profesionalisme aparatur sipil negara dalam rangka mengatasi patologi pelayanan public”. Jurnal Marketing , Vol 2, No 2.
Ma’ruf, M. 2010. “Patologi Birokrasi”. Diakses dari http://eprints.ipdn.c.id  tanggal 25 Februari 2021.