i
Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri ( Eigenrechting )
Syamsul Bachri Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar, Indonesia
syamsulbachri1975gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjamin  adanya  kepastian  dan    tertib  hukum  di  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  Sebagai  negara  hukum,  maka  adanya    pengakuan  dan perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  dalam  bidang  hukum,    politik,  sosial,  budaya, ekonomi  dan  keamanan  merupakan  syarat  utama  disamping  terjadinya  peradilan  yang  bebas dari segala pengaruh kekuatan lain dan  tidak memihak serta adanya aparatur pemerintah yang tidak  "Kebal  Hukum",  atau  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara  yuridis,  oleh  karena banyaknya  tindakan  main  hakim  sendiri  yang  dilakukan  oleh  masyarakat,  dan  tindakan  main hakim yang banyak tidak diproses secara hukum karena kurangnya alat bukti, selain itu Kondisi masyarakat  yang  emosionalnya sangat  besar  dalam  menghadapi  pelaku  kasus  kriminal  secara langsung  terutama  golongan  masyarakat  yang  ekonominya  kebawah,  ditambah  rendahnya pengetahuan  hukum.  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  tindakan  main  hakim adalah,  Faktor  Individu  yaitu  kurangnya  pemahaman  dan  kesadaran  hukum  membuat seseorang cendrung menggunakan caranya sendiri dalam menyelesaikan masalah tanpa melalui proses  hukum.  Faktor  Instrumental  yaitu  produk  hukum  yang  tidak  sesuai  dengan  norma- norma  dalam  masyarakat,  sehingga  menimbulkan  ketidakserasian  dan  terhadap  masyarakat tidak  percaya  terhadap  hukum  itu  sendiri.  Faktor  Institusional  yaitu  aparat  penegak  hukum sering  melaksanakan  tugas  diluar  kewenangannya  dan  cendrung  memihak  dalam menyelesaikan masalah. Penegakkan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri merupakan salah  satu  perbuatan  tindak  pidana  oleh  karena  itu,  Barang  siapa  yang  melakukan  perbuatan pidana  harus  diproses  secara  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku. Aparat  penegak  hukum  harus  mampu  memberikan  perlindungan  hukum  pada  masyarakat. Hukum itu harus ditegakkan sesuai dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku.
Kata Kunci : Faktor, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Main Hakim Sendiri.
Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Hukum  pada  hakekatnya  bertujuan  untuk  menjamin  adanya  kepastian  dan    tertib hukum  di  dalam  kehidupan  berbangsa dan  bernegara.  Di  Indonesia,  jaminan  adanya  tertib hukum  dapat  dilihat  dari  sistem  Pemerintahan  Negara  Indonesia  yang  tertuang  di  dalam penjelasan  umum  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  yaitu  :  "Negara Indonesia  berdasarkan  atas  hukum  ( rechtstaat ),  tidak  berdasarkan  kekuasaan  belaka ( machtstaat )".
Sebagai negara hukum, maka adanya  pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi  manusia  dalam  bidang  hukum,    politik,  sosial,  budaya,  ekonomi  dan  keamanan

## Jurnal Tana Mana
Vol. 3, No. 2, December 2022 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
merupakan  syarat  utama  disamping  terjadinya  peradilan  yang  bebas  dari  segala  pengaruh kekuatan  lain  dan    tidak  memihak  serta  adanya  aparatur  pemerintah  yang  tidak  "Kebal Hukum", atau dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis.
Adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam bidang hukum maka sebagai konsekwensinya adalah bahwa setiap orang diakui sebagai subyek hukum yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat terhadap hukum dan Undang-undang.
Adanya  persamaan  kedudukan  di  dalam  hukum  termasuk  pula  di  dalamnya kesamaan  dan  kesejajaran  setiap  warga  negara  dalam  menghadap  di  depan  sidang pengadilan serta kesamaan dan kesejajaran setiap warga negara untuk membela diri dari tuntutan ataupun dakwaan yang diajukan kepadanya.
Didalam  proses  beracara  pidana,  maka  sejalan  dengan  tujuan  hukum  acara pidana  untuk  menemukan  dan  mewujudkan  kebenaran  materiil,  maka    terdapat  dua macam kepentingan yang harus diperhatikan yaitu :
(1) Kepentingan  masyarakat,  bahwa  seorang yang  melanggar suatu  peraturan  hukum pidana  harus  mendapat  hukuman  yang  setimpal  dengan  kesalahannya  guna keamanan masyarakat.
(2) Kepentingan    orang  yang  dituntut,  bahwa    ia  harus  diperlakukan  secara  adil demikian  rupa,  sehingga  jangan  sampai  orang  yang  tidak  berdosa  mendapat hukuman atau  kalau memang ia berdosa, jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat tidak seimbang dengan kesalahannya (Prodjodikoro,1992). Mengingat  demikian  penting  tujuan  menentukan  dan  mewujudkan  kebenaran materiil  dengan  memperhatikan  kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan  tersangka, maka proses penyidikan sebagai upaya penting dalam mencari kebenaran sejati tentang adanya persangkaan dilakukan tindak pidana guna menemukan si bersalah merupakan tugas  yang  harus  benar-benar  diperhatikan  oleh  polri  dalam  kedudukannya  sebagai aparat negara  dalam  menangani  proses  pemeriksaan  tindak  pidana  yang  terjadi  dalam masyarakat (Prodjohamidjojo,1984).
Sebagai suatu upaya penting dalam rangka  mencari kebenaran yang sejati maka proses  penyidikan  harus  benar-benar  menyadari  kedudukan  tersangka  sebagai  pihak yang  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  adanya  putusan  hakim  yang  mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  sehingga  ia  harus  ditetapkan  sebagai  subyek  yang  harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
Polisi  sebagai  salah  satu  alat  negara  penegak  hukum  merupakan  aparat  negara yang    dipercaya  dan  diharapkan  mampu  menegakkan  wibawa  hukum  dengan  selalu menjunjung  tinggi  hak-hak  asasi  rakyat  dan  hukum  negara  serta  senantisasa mengindahkan norma keagamaan perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan, sehingga Polisi  tidak  dibenarkan  melakukan  segala macam  tekanan  dan  paksaan  yang  menjurus pada  tindakan  yang  menyimpang  dari  ketentuan  hukum  acara  pidana  baik  dalam melakukan  penangkapan  maupun  dalam  memperoleh  keterangan  dari  tersangka (Sitompul,1985).
Suatu Negara  dapat  dikatakan  sebagai  negara  hukum  “ rechstaat ”  menurut Burkens, apabila memenuhi syarat-syarat:
1. Asas  legalitas.  Setiap  pihak  pemerintahan  harus  didasarkan  atas  peraturan perundang-undangan ( wettelijke gronslag ). Dengan landasan ini, undang-undang dalam  arti  formil  dan  undang-undang  sendiri  merupakan  tumuan  dasar  tindak pemerintahan.  Dalam  hubungan  ini  pembentukan  undang-undang  merupakan bagian penting Negara hukum.
2. Pembagian  kekuasaan.  Syarat  ini  mengandung  makna  bahwa  kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
3. Hak-hak  dasar  ( grondrechten ),  merupakan  sasaran  perlindungan  diri pemerintahan  terhadap  rakyat  dan  sekaligus  membatasi  kekuasaan  pembentuk undang-undang.
4. Pengawasan pengadilan bagi rakyat tersedia (Burkens,1990).
Bagir  Manan,  lebih  lanjut  mengetengahkan  ciri-ciri  minimal  Negara  hukum sebagai berikut:
1. Semua tindakan harus berdasarkan hukum.
2. Ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya.
3. Ada  kelembagaan  yang  bebas  untuk  menilai  perbuatan  penguasa  terhadap masyarakat (badan peradilan yang bebas).
4. Adanya pembagian kekuasaan (Mannan,1994).
Terkait dengan Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa  inti  dan  arti  penegakan  hukum,  secara  konsepsional  terletak  pada  kegiatan menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang mantap  dan  mengejawantah  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai tahap  akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara,  dan  mempertahankan  kedamaian pergaulan hidup (Soekanto,1988).
Dalam  konteks  penegakan  hukum,  mencari  dan  menemukan  kebenaran  adalah  pekerjaan yang  amat  mahal  di  Indonesia.  Bahkan  boleh  dikatakan,  mustahil.  Lembaga-lembaga  yang mengurus  kebenaran  secara  telanjang  telah  mengangkangi  kebenaran  yang  hakiki.  Karena itu upaya mencari kebenaran akhirnya direbut oleh massa di jalan raya, atau dilempar secara sengaja  kepada  khalayak.  Pada  akhirnya  rakyat  lebih  memilih  untuk  jadi  hakim  sendiri (walaupun  ramai-ramai)  dari  pada  hakim  yang  main  sendiri.  Fenomena  kekecewaan masyarakat  yang  memuncak  terhadap  penegakan  hukum  tersebut  semakin  mendapat perannya  ketika  roda  reformasi  digulirkan  oleh  mahasiswa.  Tindakan  aksi  massa  yang menghakimi sendiri pelaku yang dianggap bersalah menjadi berita utama di beberapa media, karena  tidak  dapat  dipungkiri  tindakan  main  hakim  sendiri  sudah  menjadi mega trend di berbagai daerah.
Contoh yang dapat dikedepankan terhadap hal ini adalah tewasnya Jhony Leopato di Baturiti,  pengeroyokan  pengacara  dalam  eksekusi  obyek  sengketa  di  Padangsambian, penyerangan oleh para preman terhadap petugas negara yang sedang mengeksekusi obyek sengketa  Hotel  Bali  Garden  di  Kuta,  pembakaran  rumah  di  Yangapi  Tabanan,  pembakaran bus  Akas  yang  menabrak  seorang  nenek  di  Antosari  Tabanan  dan  beberapa  kasus  lainnya yang cenderung menghakimi sendiri pelakunya.
Berikut data tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Kota Denpasar  pada tahun 2021 – 2022 adalah sebgai berikut :
Sumber Data : Polresta Denpasar tahun 2022 Kasus tindakan main hakim sendiri ini banyak yang diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku tetapi tidak sedikit juga yang dilepas begitu saja karena  kurangnya bukti. Kondisi masyarakat yang emosionalnya sangat besar dalam menghadapi pelaku kasus kriminal  secara  langsung  terutama  golongan  masyarakat  yang  ekonominya  kebawah, ditambah  rendahnya  pengetahuan  hukum  sehingga  mudah  memicu  kemaharan  dan  lebih suka  melakukan  penghukuman  sendiri  pada  pelaku  kejahatan  karena  bagi  masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif.
Tahun Denbar Densel Dentim Denut Kuta Kutsel 2021 28 13 4 5 6 5 2022 12 6 3 4 6 4
Masyarakat  yang  ikut  melakukan  perbuatan  main  hakim  sendiri  seharusnya  dapat dipidana karena melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang diseb utkan bahwa, “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Dalam hali ini , mengingat si korban kehilangan nyawa akibat penganiayaan tersebut, dalam Pasal 351 ( 3) KUHP diatur bahwa: “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”
Dalam  Pasal  170  ayat  (1)  KUHP,  disebutkan  bahwa,  “barang  siapa  yang  dimuka umum  secara  bersama-sama  melakukan  kekerasan  terhadap  prang  atau  barang,  dihukum penjara  selama- lamanya  5  tahun  6  bulan  (  Lima  tahun  enam  bualan  )”  Dalam  hal  ini, mengingat  si  korban  kehilangan  nyawa/matinya  orang  akibat  kekerasan  tersebut  maka berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP diancam pidana dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
Budaya main hakim sendiri pada perkembangannya akan melahirkan cara-cara lain seperti  terror  baik  dengan  sasaran  psikologis  maupun  fisik.  Maka  dalam  membangun masyarakat yang sadar dan patuh hukum pemerintah harus secepatnya membangan moral force (kekuatan moral) yang dimulai dari penegak hukum dengan mensosialisasikan hakikat perlunya hukum dipatuhi oleh masyarakat dibarengi dengan menindak secara tegas setiap anggota atau kelompok masyarakat yang melakukan cara main hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan  hukum  yang  mereka  hadapi.  Selain  itu  pencegahannya  dapat diupayakan  baik  dari  segi  masyarakat  sendiri,  pemerintah,  maupun  perangkat  peraturan hukum  pidana  yang  berlaku.Melihat  fakta  kasus  diatas,  bahwa  kasus  main  hakim  sendiri banyak  yang  dihentikan  kasusnya  padahal  korban  hilang  jiwa  dan  menghilangkan  nyawa seseorang  melanggar  hak  asasi  manusia.  Sehingga  peneliti  ingin  mengetahui  bagaimana persepsi  aparat  penegak  hukum  yang  menjunjung  supremasi  hukum.  Berdasarkan  latar belakang  peneliti  tertarik  untuk  mengangkat    judul  penelitian  yaitu  :  Penegakan  Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri ( Eigenrechting )

## METODE PENELITIAN
Dalam  pengumpulan  data,  penulis  mempelajari  literatur  yang  ada  hubungannya dengan topik permasalahan yang dikumpulkan sedemikian rupa melalui membaca, mencatat, memberi  catatan.  Disamping  itu  penulis  juga  mengadakan  interview  atau  wawancara langsung  dengan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Denpasar,  Polresta  Denpasar dan   dengan  para informan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  dan  bahan  hukum  dengan  mengkaji peraturan perundang-undangan dan membaca literature lalu dicatat dalam catatan kecil dan dituangkan  kedalam  karya  ilmiah  dengan  mengkaitkan  permasalahan  yang  dibahas (Siryanrata,1988) . Setelah  data-data  yang  dibutuhkan  terkumpul,  maka  data-data  tersebut akan  diolah  dan  dianalisa  dengan  menggunakan  teknik  pengolahan  data  secara  kualitatif. Yang  dimaksud  dengan  teknik  pengolahan  data  secara  deskriptif  kualitatif,  yaitu  dengan memilih  data  dengan  kualitasnya  untuk  dapat  menjawab  permasalahan  yang  diajukan (Soemitro,1990).  Penyajiannya  dilakukan  secara  kualitatif  analisis  yaitu  suatu  cara  analisa data yang dilakukan dengan jalan menulis yang paling berkualitas sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tindakan Main Hakim Sendiri Sebagai Tindakan Melawan Hukum
Mengenai  hal  ini  dapat  dijelaskan  beberapa  hal  menyangkut  tindakan  main  hakim sendiri sebagai tindakan melawan hukum,  yaitu :
a . Sifat melawan hukum dari tindakan main hakim sendiri. Menghakimi  sendiri  ( eigenrechting )  ini  memiliki  hubungan  erat  dengan  sifat melanggar hukum dari setiap tindak pidana. Biasanya dengan suatu tindak pidana seseorang
menderita  kerugian  dan  untuk  meniadakan  kerugian  itu  orang  tersebut  melakukan  suatu perbuatan  tanpa  menunggu  alat-alat  negara,  perbuatan  mana  dilakukan  dengan menggunakan kekerasan yang dapat masuk dalam perumusan tindak pidana.
Dengan dinyatakannya sesuatu perbuatan dapat dipidana, maka pembentuk undang- undang  memandang  bahwa  perbuatan  itu  adalah  bersifat  melawan  hukum.  Sifat  melawan hukum ini adalah unsur yang mutlak dari perbuatan pidana (Saleh,1983).
Dengan  mengakui  bahwa  sifat  melawan  hukum  selalu  menjadi  unsur  perbuatan pidana,  ini  tidak  berarti  bahwa  karena  itu  harus  selalu  dibuktikan  adanya  unsur  tersebut oleh  penuntut  umum.  Soal  apakah  harus  dibuktikan  atau  tidak,  adalah  tergantung  dari rumusan  delik  yaitu  apakah  dalam  rumusan  unsur  tersebut  disebutkan  nyata-nyata.  Jika dalam  rumusan  delik  unsur  tersebut  tidak  dinyatakan,  maka  juga  tidak  perlu  dibuktikan. Pada  umumnya  dalam  perundang-undangan  kita,  lebih  banyak  delik  yang  tidak  memuat unsur melawan hukum didalam rumusannya.
Moelyatno  maupun  Roeslan  Saleh  berpendapat,  bahwa  jika  unsur  melawan  hukum tidak tersebut dalam rumusan delik, maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa.
Jika  demikian  halnya  maka,  tindakan  main  hakim  sendiri  merupakan  tindakan melawan  hukum,  karena  dalam  perbuatannya  itu,  seseorang  melakukan  kekerasan, perbuatan mana yang dilakukan masuk dalam perumusan tindak pidana.
Sifat  melawan  hukumnya  tindakan  main  hakim  sendiri  tersebut  terletak  pada kekerasan  yang  dilakukan.  Karena  dalam  meniadakan  kerugian  tersebut  seseorang  telah melampaui batas pembelaan  dalam meniadakan kerugian yang dideritanya itu.
b . Pertanggungjawaban pidana dalam tindakan main hakim sendiri.
Perbuatan  pidana  hanya  menunjuk  kepada  dilarang  dan  diancamnya  perbuatan dengan  suatu  pidana.  apakah  orang  yang  melakukan  perbuatan  kemudian  juga  dijatuhi pidana,  sebagaimana  telah  diancamkan,  ini  tergantung  dari  soal  apakah  dalam  melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab azas dalam pertanggungjawaban pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan ( geen straf zonder schuld ). Dengan demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia  pada  waktu  melakukan  perbuatan  pidana,  dilihat  dari  segi  masyarakat  dapat  dicela. Perbuatan mana dilakukan baik dengan sengaja ataupun karena suatu kelalaian.
Tindakan  main  hakim  sendiri  dalam  hal  tertentu  dianggap  sebagai  perbuatan  yang mutlak diperlukan. Berdasarkan atas pasal 49 ayat 1 KUHP tentang pembelaan ( noodweer ), si korban berhak melakukan kekerasan ini, asal tentunya kekerasan yang dilakukan itu tidak melampaui batas dan seimbang dengan kepentingan yang dibela. Hal itu berarti menghakimi sendiri ( eigenrechting ) ada kalanya diperbolehkan artinya tidak melanggar hukum dan dari itu bukan merupakan tindak pidana.
Didalam pasal 49 ayat 1 KUHP dinyatakan, bahwa barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan  untuk  pembelaan  karena  ada  serangan  atau  ancaman  serangan  ketika  itu  yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.
Dalam  konteks  penegakan  hukum,  pertanggungjawaban  pidana  dari  tindakan  main hakim  sendiri  dengan  pembelaan  yang  dilakukan  berdasarkan  pasal  49  ayat  1  KUHP ( noodweer ), maka yang menjadi soal adalah :
Pertama , ialah bahwa perbuatan yang dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 KUHP diatas, harus berupa  pembelaan.  Artinya  lebih  dahulu  harus  ada  hal-hal  memaksa  terdakwa  melakukan perbuatannya. Terpaksa yaitu pembelaannya harus bersifat terpaksa, artinya tidak ada jalan lain bagi yang terkena untuk pada saat-saat itu menghalau serangan.
Maka dalam kata terpaksa melakukan pembelaan ada 3 pengertian  yaitu :
1).  Harus ada serangan atau ancaman serangan.
2). Harus ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau ancaman serangan pada saat itu. Artinya antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan tidak ada
jarak  waktu  yang  lama.  Begitu  ada  serangan  seketika  itu  juga  dia  mengadakan pembelaan.
3). Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan atau ancaman serangan Kedua ,  adalah  mengenai  kepentingan  macam  apa  saja  yang  harus  diserang  sehingga dibolehkan  pembelaan.  Ada  3  hal  yang  masing-masing  baik  kepunyaan  sendiri  maupun kepunyaan orang lain,  yaitu :
1). Diri atau badan orang. 2). Kehormatan, kesusilaan ( eerbarheid ) 3). Harta benda orang Ketiga , ialah bahwa serangannya harus bersifat melawan hukum. Hanya terhadap gangguan yang  melawan  hukum,  orang  yang  terkena  mempunyai  hak  atau  wewenang  untuk mengadakan pembelaan.
Dari hal tersebut diatas menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri ( eigenrechting ), merupakan tindak pidana, karena :
1).  Pembelaan  yang  dilakukan  bukan  pada  saat  mendapat  ancaman  serangan  atau  dengan kata  lain  telah  lewat  waktu  dari  saat  mendapat  serangan  dengan  waktu  melakukan pembelaan.
2). Pembelaan yang dilakukan tersebut melampaui batas dari kepentingan yang dibelannya, maka dari hal itu perbuatan tersebut dilarang dan bersifat melawan hukum.
3).  Pertanggungjawaban  dari  masing-masing  pelaku  tindak  pidana  yang  dapat  dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibedakan menjadi :
(a)  Orang yang melakukan (plegen )
Orang yang melakukan sendiri segala anasir atau elemen dari tindak pidana. (b)  Orang yang menyuruh melakukan ( doenplegen ). Disini  sedikitnya  ada  dua  orang,  yang  menyuruh  ( doenplegen )  dan  yang  disuruh ( plegen ).  Jadi  bukan  orang  itu  sendiri  yang  melakukan,  tetapi  ia  menyuruh  orang  lain, meskipun  demikian  toh  ia  dipandang  dan  dihukum  sebagai  orang  yang  melakukan sendiri.  Yang  disuruh  itu  harus  hanya  merupakan  alat  ( instrument )  saja  dan  ia  tidak dapat dihukum karna tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, A berniat mencuri sepeda yang diparkir di areal swalayan, karena tidak berani melakukan sendiri, lalu A menyuruh C untuk mengambilnya dengan mengatakan sepeda itu miliknya, sedangkan A sendiri menunggu dari kejauhan.
Jika C jadi mengambil sepeda itu, ia tidak dapat dipersalahkan mencuri karena elemen sengaja tidak ada, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
(c)  Orang yang turut melakukan ( medeplegen ).
Disini sedikitnya harus ada 2 orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana. Disini kedua orang itu secara bersama-sama mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana.
Dalam hal ini membantu melakukan ( medeplichtige ) dari pasal 56 KUHP dapat dihukum. (d)  Orang yang dengan sengaja membujuk melakukan ( uitlokking ).
Pertanggungjawaban  pembujuk  dibatasi  hanya  pada  apa  yang  dibujukkan  untuk dilakukan  serta  akibatnya.  Perbuatan  membujuk  harus  memakai  cara-cara  seperti dengan pemberian atau salah memakai kekuasaan.
Disini sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dengan yang dibujuk. Orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai plegen.
Dalam kasus yang telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh :
1.  Nama Lengkap :  Drs. I Made Sudana 2.  Tempat Lahir :  Singaraja 3.  Umur/Tgl Lahir :  47 tahun 4.  Jenis Kelamin :  Laki-laki 5.  Kebangsaan :  Indonesia 6.  Tempat Tinggal :  Jln. Akasia I No. 10 Denpasar 7.  Agama :  Hindu
8.  Pekerjaan :  Wiraswasta
Adapun duduk persoalannya adalah Bahwa terdakwa Drs. I Made Sudana, pada hari Jumat  tanggal  24  Januari  2004,  sekitar  pukul  23.30  Wita,  yang  bertempat  tinggal  di  Jalan Akasia  I  Denpasar  Timur,  Kodya  Dati  II  Denpasar,  Br.  Buaji  Sari,  Desa  Sumerta  Kelod, Kecamatan  Denpasar  Timur,  Kota  Madya  Daerah  Tingkat  II  Denpasar,  Propinsi  Daerah Tingkat I Bali, telah melakukan pembunuhan terhadap diri korban I Nyoman Gede Kondra.
Yang dilakukan dengan cara : Ia terdakwa dengan membawa alat berupa sabit atau setidaknya suatu alat yang bermata tajam telah mendatangi korban I Nyoman Gede Kondra yang  sedang  duduk  bersama  istri  terdakwa  bernama  Ni  Luh  Slamet  di  sebuah  Kijang  DK- 1891 JY yang diparkir disamping rumah terdakwa di Jalan Akasia I, lalu terdakwa mengedor pintu  sebelah  kanan  tempat  korban  duduk  dengan  mengatakan  tolong  buka,  kemudian setelah  pintu  dibuka  dan  saat  korban  turun  terdakwa  melaksanakan  maksudnya  dengan sengaja menyabet tubuh korban dengan menggunakan sabit atau setidaknya suatu alat yang bermata  tajam  berkali-kali,  kemudian  korban  berusaha  merebut  sabit  tersebut  dan  dapat lolos dan lari ke arah belakang mobil tersebut sambil berusaha membuka pintunya, namun terdakwa mengejar dan menyabit tangan korban, lalu korban lari menuju arah mobil, namun terdakwa tetap mengejarnya sambil menyabit tubuh korban beberapa kali sehingga tangkai sabit  tersebut  patah,  selanjutnya  terdakwa  lari  mengambil  parang/blakas  atau  setidaknya alat  yang  bermata  tajam  dari  rak  garasi  di  depan  rumahnya,  kemudian  menebas  tubuh korban antara lain pada bagian kepala beberapa kali hingga tangkai blakas patah dan korban terjatuh, selanjutnya untuk memastikan korban meninggal dunia lalu terdakwa mengambil cangkul  dari  gang  kecil  sebelah  selatan  rumahnya,  kemudian  cangkul  tersebut  digunakan terdakwa untuk mencangkul tubuh korban yang mengena pada bagian kepala, bahu, lengan, mendapat  luka  terbuka  yang  banyak  mengeluarkan  darah.  Karena  luka,  korban  yang bernama  I  Nyoman  Gede  Kondra  telah  meninggal  dunia  sebagaimana  disebutkan  dalam visum  Et  Repertum  nomor  :  KF-27/VR/I/2003  tanggal  25  Januari  2003,  yang  dibuat  dan ditandatangani oleh dokter I Made Maker, Sp.F, selaku dokter pemerintah pada laboratorium Ilmu  Kedokteran  Forensik  Rumah  Sakit  Umum  Sanglah  Denpasar  yang  dalam  kesimpulan pada pokoknya menyatakan “meninggalnya korban disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam  pada  kepala  samping  kanan  yang  mengakibatkan  patah  tulang  kepala  disertai robeknya jaringan otak besar, otak kecil, dan batang otak”.
Bahwa  di  muka  persidangan  telah  dibacakan  visum  et  repertum  No.  KF- 27/VR/I/2003 tanggal 25 Januari 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter I Made Marker,  Sp.F  selaku  dokter  pemerintah  dalam  laboratorium  ilmu  kedokteran  Forensik Rumah  Sakit  Umum  Sanglah  Denpasar  yang  pada  pokok  kesimpulannya  menyatakan  : Meninggalnya korban disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam pada kepala samping kanan yang mengakibatkan patah tulang kepala disertai robeknya otak besar, otak kecil dan batang otak.
Bahwa  terdakwa  di  muka  persidangan  oleh  jaksa  penuntut  umum  telah  didakwa dengan dakwaan alternative artinya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.
Menimbang, bahwa dakwaan tersebut adalah ; 1. Primair melanggar pasal 338 KUHP 2. Subsidair melanggar pasal 354 ayat (2) KUHP
3. Lebih Subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  183  KUHAP  disebutkan  bahwa  hakim  tidak boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Adapun alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP ialah : (a)  keterangan saksi;
(b)  keterangan ahli;
(c)   surat;
(d)  petunjuk; (e)  keterangan terdakwa.
Menimbang,  Bahwa  untuk  menetapkan  bersalah  tidaknya  terdakwa,  maka  unsur- unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa harus dibuktikan terlebih dahulu.
Bahwa unsur-unsur dari pasal 338 KUHP dalam dakwaan primair adalah : 1.  Unsur Barang Siapa
Menimbang,  bahwa  barang  siapa  yang  dimaksud  adalah  siapa  saja  yang  dapat mempertanggungjawabkan dalam peristiwa pidana.
Menimbang,  bahwa  unsur  ini  dapat  dibuktikan  di  muka  persidangan  yaitu  dari keterangan  para  saksi  yang  dihubungkan  dengan  barang  bukti  juga  pengakuan  terdakwa maka  barang  siapa  yang  dimaksud  dalam  perkara  ini  adalah  benar  terdakwa  Drs.  I  Made Sudana  yang  pada  hari  Jumat  tanggal  24  Januari  2003  sekitar  pukul  23.30  Wita  di  sebelah utara rumah terdakwa di Jalan Akasia I No. 10 termasuk Br. Buaji Sari, Desa Sumerta Kelod Kecamatan  Denpasar  Timur  Kota  Denpasar  telah  menghilangkan  nyawa  orang  lain  yaitu  I Nyoman Gede Kondra.
Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  unsur  barang  siapa  telah  dapat  dibuktikan dengan sah dan menyakinkan.
2.  Unsur Dengan Sengaja
Bahwa  KUHP  tidak  memberi  batasan  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan kesengajaan  tentang  dasar  penjelasan  Undang-undang  itu  sendiri  disebutkan  bahwa seseorang  yang melakukan  perbuatan dengan  sengaja  haruslah dikehendaki  atau diinsyapi atau akibat perbuatan itu.
3.  Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain
Menghilangkan nyawa orang lain berarti juga membuat orang lain meninggal dunia, bahwa  yang  dimaksud  orang  lain  dalam  perkara  ini  adalah  korban  yaitu  I  Nyoman  Gede Kondra.
Menimbang,  bahwa  unsur  ini  dapat  dibuktikan  dari  keterangan  saksi-saksi  yang didengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah yang juga telah dibenarkan dan diakui oleh  terdakwa  sendiri  serta  adanya  barang  bukti  yang  satu  sama  lain  saling  berhubungan maka terbukti bahwa terdakwa telah menyabit dan menebas tubuh korban berkali-kali lalu terdakwa mencangkulinya sehingga korban meninggal seketika ditempat kejadian.
Bahwa  hal  ini  juga  diperkuat  dengan  adanya  visum  et  repertum  No. KF/27/FR/I/2003,  tanggal  25  Januari  2003  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  doktor  I Made Marker Sp.F., selaku Doktor pemerintah pada laboratorium ilmu kedokteran forensik RSUP Sanglah Denpasar yang dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan bahwa : Meninggalnya korban disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam pada kepala samping kanan yang mengakibatkan patah tulang kepala disertai robeknya jaringan otak besar, otak kecil dan batang otak.
Terhadap  hal  ini  majelis  tidak  sependapat  karena  :  Menurut  Yuris  Prudensi  RI  MA tanggal 2 Januari 1980 No. 1295/PID/1980, kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain  dapat  dibuktikan  dengan  alat  yang  dipergunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana tersebut dan tepat pada korban yang dilukai alat itu.
Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan  telah terbukti  bahwa  belati  yang  digunakan  untuk  melukai  korban  adalah  berupa  sabit,  belakas dan cangkul yang semuanya bermata tajam dan terdakwa  mengayunkan ke korban berkali- kali  diarahkan  ke  kepala  korban  yang  merupakan  bagian  tubuh  yang  paling  vital  dan  dari akibat luka yang ditimbulkan dapat menimbulkan kematian seketika.

## Tindakan Main Hakim Sendiri Dan Penegakan Hukum
Sebelum menguraikan mengenai tindakan main hakim sendiri terlebih dahulu di ulas mengenai  penegakkan  hukum.  Dalam  kitab  undang-undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) telah  diatur  dan  ditentukan  Unsur-Unsur  penegak  hukum,  yang  terdiri  dari  Kepolisian, Kejaksaan,  dan  Pengadilan.  Namun  demikian  tidak  terdapat  batasan  pengertian  tentang
penegakan  hukum  itu  sendiri.  Oleh  karena  tidak  ada  pengaturan  dalam  Undang-Undang, maka penulis mencari pandangan dari para pakar di bidang hukum, yakni : Satjipto Rahardjo mengatakan  :  “dalam  teori  ada  dua  macam  kualitas    penegakan  hukum minimalis mengajarkan  tuntutan  yang  cukup  sederhana,  yaitu  agar  ia  dijalankan  sesuai  dengan prosedur  yang  telah  ditentukan  (secara  formal).  Lebih  dari  itu  tidak  ada  tuntutan  lagi. Sedangkan  konsep  ideais,  orang  tidak  lagi  hanya  berpedoman  kepada  prosedur  yang  telah ditentukan,  melainkan  juga  mengembangkan  kepekaan  terhadap  tuntutan  ideal  dalam masyarakat (Rahardjo,1998).
Dengan  demikian  pengertian  penegakan  hukum  minimalis  mengandung  arti penegakan  hukum  yang  didasarkan  pada  prosedur  formal  sesuai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Sedangkan penegakan hukum idealis adalah penegakan hukum yang tidak  didasarkan  pada  prosedur  formal  belaka,  tetapi  harus  pula  memperhatikan  dan mengembangkan kepekaan terhadap tuntutan masyarakat yang berkembang secara dinamis.
Model  Penegakan  Hukum  dengan  Konsep  Ideal  tersebut,  menurut  penulis  sangat memadai  dalam  menampung  aspirasi  masyarakat  untuk  memberantas,  dimana  penegakan hukum  yang  dijalankan  sesuai prosedur  yang  telah ditentukan secara formal tidak mampu menyelesaikan  kasus-kasus  tindakan  main  hakim  sendiri  yang  mengikat  kuantitas  dan kualitasnya.
Sejalan  dengan  pandangan  Satjipto  Rahardjo,  Muladi  mengatakan.  “Penegakan hukum  ( law  enforcement )  merupakan  usaha  untuk  menegakan  norma-norma  hukum  dan sekaligus  nilai-nilai  yang  ada  dibelakang  norma  tersebut.  Dengan  demikian  para  penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum ( legal spirit ) yang mendasari peraturan hukum  yang  harus  ditegakan  dan  hal  ini  berkaitan dengan  berbagai  dinamika  yang  terjadi dalam proses pembuatan perundang- undangan” (Muladi,1997).
Pada  bagian  lain  Muladi  mengatakan  “Penegakan  hukum  yang  ideal  harus  disertai dengan  kesadaran  bahwa  penegakan  hukum  merupakan  sub  sistem  sosial,  sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya,  hankam,  iptek,  pendidikan  dan  sebagainya  (Tresno,1997).  Sorjono  Soekanto mengatakan  “Penegakan  hukum  itu  sendiri  merupakan  suatu  proses  penyesuaian  antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan sikap tindak atau perilaku.
Dengan demikian usaha penegakkan hukum sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti :
(a)  Hukumnya sendiri (b)  Kepribadian (terutama sikap tindak) penegak hukum (c)  Fasilitas kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat (d)  Taraf kesadaran dan kepatuhan masyarakat (e)  Kebudayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan (Soekanto,1988). Sedangkan  Sudarto  mengatakan  :  “Penegakan  hukum  itu  diwujudkan  dengan  pemberian sanksi.  Salah  satu  sanksi  adalah  sanksi  pidana”. Selain    pandangan  para  sarjana,  seminar hukum nasional ke IV tahun 1979 memberikan batasan pengertian penegakan hukum yaitu : “Penegakan  hukum  adalah  keseluruhan  kegiatan  dari  para  pelaksana  penegak  hukum  ke arah  tegaknya  hukum,  keadilan  dan  perlindungan  terhadp  harkat  dan  martabat  manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUDNRI 1945.
Mantan  Jaksa  Agung  Sukarton  Marmosoedjono  mengemukakan  pula  :  “bahwa penegakan hukum merupakan komitmen dan tanggung jawab terhadap baik aparatur negara dan penasehat hukum yang sering kami sebut sebagai suprasrukur penegak hukum, maupun organisasi-organisasi profesi  dan masyarakat  yang  memiliki  kesadaran  hukum  yang  sering kami  sebut  infrasruktur  penegak  hukum”.  Termasuk  pula  dalam  hal  ini  para  cendikiawan dan  tokoh-tokoh  masyarakat  yang  memiliki  peranan  dan  pengaruh  tertentu  untuk memberikan atau menanamkan restrasi dan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.
Unsur-unsur penegak hukum secara tegas diatur dalam KUHAP yaitu Bab IV pasal 4 s/d 15 bagian ke satu tentang penyelidik dan penyidik, bagian ke tiga pasal 13 s/d 15 tentang Penuntut  Umum,  bab  10  mengatur  tentang  wewenang  pengadilan  untuk  mengadili  :  yakni
bagian kesatu tentang Praperadilan Paal 77 s/d 83, bagian kedua tentang Pengadilan Negeri (pasal  84s/d  86),  bagian  ketiga  tentang  Pengadilan  Tinggi  (Pasal  87),  bagian  keempat tentang Mahkamah Agung (Pasal 88). Pada Bab XI diatur tentang koneksitas (Pasal 89 s/d 94),  serta  tentang  Lembaga  Pemasrayarakatan  secara  tersirat  diatur  dalam  pasal  281  dan pasal 282 KUHAP.
Selain  itu  menurut  Romli  Atmasasmita,  komponen  sistem  peradilan  pidana  yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (criminal policy) maupun dalam  lingkup  praktek  penegakan  hukum,  terdiri  atas  unsur-unsur  kepolisian,  kejaksaaan pengadilan dan lembaga permasyaarakatan.
Di  samping  itu  Arif  Gosita  juga  mengemukakan  :  “bahwa  usaha  penegakan  hukum yang selaras dengan pembangunan nasional (mental, fisik dan sosial) wajib dilakukan oleh setiap warga masyarakat dengan berbagai upaya aturan  dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan,  membina,  memelihara,  memulihkan  dan  mengembangkan  kesejahteraan sosial” .
Tindakan  main  hakim  sendiri  terhadap  penegakkan  hukum,  agar  undang-undang tersebut  mempunyai  dampak  yang  positif.  Artinya  agar  supaya  undang-undang  tersebut tercapai tujuannya, sehingga efektif. Azas-azas tersebut antara lain :
(1)  Undang-undang  tidak  berlaku  surut.  Artinya  undang-undang  hanya  boleh  diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
(2)  Undang-undang  yang  dibuat  oleh  penguasa  yang  lebih  tinggi,  mempunyai  kedudukan yang lebih tinggi pula.
(3)  Undang-undang  yang  bersifat  khusus  menyampingkan  undang-undang  yang  bersifat umum ( lex specialis derogat lex generalis ). Artinya terhadap suatu perbuatan yang diatur didalam ketentuan umum, namun juga diatur dalam ketentuan khusus maka ketentuan khususlah yang berlaku, terkecuali disebutkan lain dalam undang-undang itu.
(4)  Undang-undang  yang  berlaku  belakangan  membatalkan  undang-undang  yang  berlaku terdahulu.  Artinya,  undang-undang  lain  yang  lebih  dahulu  berlaku  dimana  diatur mengenai  suatu  hal  tertentu,  tidak  berlaku  lagi  apabila  ada  undang-undang  baru  yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berbeda demean undang-undang lama tersebut.
(5)  Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
(6) Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi  masyarakat  maupun  pribadi,  melalui  pelestarian  ataupun  pembaharuan.  Artinya supaya  pembuat  undang-undang  tidak  sewenang-wenang  atau  supaya  undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain sebagai berikut :
a).   Keterbukaan didalam proses pembuatan undang-undang.
b).  Pemberian  hak  kepada  warga  masyarakat  untuk  mengajukan  usul-usul  tertentu, melalui cara-cara, sebagai berikut :
(i) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
(ii)  Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan  masukan  bagi  suatu  rancangan  undang-undang  yang  sedang disusun.
iii)   Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat. iv)  Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dri tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.
Suatu  masalah  lain  yang  dijumpai  didalam  undang-undang  adalah  adanya  pelbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal dalam undang- undang tersebut diperintahkan demikian.
Tidak  adanya  peraturan  pelaksanaan  sebagaimana  diperintahkan  tersebut,  akan mengganggu  keserasian  antara  ketertiban  dengan  ketenteraman  yang  sangat  merugikan
masyarakat.  tidak  adanya  peraturan  pelaksanaan  dari  undang-undang  itu  kadang-kadang diatasi dengan jalan mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang derajatnya lebih rendah dari apa yang diperintahkan oleh undang-undang.
Persoalan  lain  yang  timbul  didalam  undang-undang,  adalah  ketidakjelasan  didalam kata-kata yang dipergunakan didalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan  oleh  karena  penggunaan  kata-kata  yang  artinya  dapat  ditafsirkan  secara  luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat.
Tindakan main hakim sendiri merupakan gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena :
1).    Tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang.
2).  Belum  adanya  peraturan pelaksanaan  yang  sangat  dibutuhkan  untuk  menerapkan undang-undang.
3).   Ketidakjelasan  arti  kata-kata  didalam  undang-undang  yang  mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.
b.  Faktor penegak hukum.
Yang  dimaksud  dengan  penegak  hukum  disini  mencakup  mereka  yang  bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.
Seorang  penegak  hukum,  sebagaimana  halnya  dengan  warga-warga  masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah  mustahil,  bahwa  antara  pelbagai  kedudukan  dan  peranan  timbul  konflik.  Kalau didalam  kenyataannya  terjadi  suatu  kesenjangan  antara  peranan  yang  seharusnya  dengan peranan  yang  sebenarnya  dilakukan  atau  peranan  aktual,  maka  terjadi  suatu  kesenjangan peranan  (wawancara  dengan  I  Wayan  Kawisuda,  S.H.,  M.Hum,  Hakim  Pengadilan  Negeri Denpasar pada 29 Maret 2016 pukul 10.00 WITA)
Masalah  peranan  dianggap  penting,  oleh  karena  pembahasan  mengenai  penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.
Penggunaan  kata  diskresi  selalu  berhubungan  dengan  kepolisian  dalam  lingkup pelaksanaan  tugas  kepolisian  atau  diskresi  yang  diterapkan  oleh  anggota  kepolisian.  Jadi diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seorang terhadap persoalan yang dihadapi.
Diskresi kepolisian adalah wewenang kepolisian yang bersumber dari asas kewajiban umum  kepolisian  ( plichtimatigeheids  beginsel )  yaitu  suatu  asas  yang  memberi  wewenang kepada  pejabat  kepolisian  untuk  bertindak  atau  tidak  bertindak  menurut  penilaian sendiri dalam rangka kewajiban umum, menjaga, memelihara, ketertiban dan menjamin keamanan umum (Tsusila,dkk,2003).
Namun  demikian  wewenang  diskresi  yang  dimiliki  kepolisian  ini  demikian  luasnya dan  sifatnya  subyektif,  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  penyalahgunaan wewenang  disatu  sisi  dan  disisi  lain  adanya  disparitas  dalam  tindakan  kepolisian,  seperti dilakukan  tidaknya  tindakan  penangkapan/  penahanan  sangat  tergantung  dari  keputusan pejabat kepolisian (penyelidik/penyidik).
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  penggunaan  diskresi  dalam  menghadapi  suatu persoalan akan memunculkan ruang yang kondusif bagi oknum penegak hukum melakukan praktek-praktek  illegal  seperti  menerima  suap  untuk  meloloskan  seseorang  dari  jeratan hukum. kontradiktif  peranan ini akan muncul terus bilamana integritas dari para penegak hukum  belum  mendapat  penanganan  dari  institusi  mereka  sebagai  penjaga  keamanan negara.
Penegak  hukum  merupakan  golongan  panutan  dalam  masyarakat,  yang  hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu,  sesuai dengan aspirasi  masyarakat. mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali itu  maka  golongan  panutan  harus  dapat  memanfaatkan  unsur-unsur  pola  tradisional
tertentu,  sehingga  menggairahkan  partisipasi  dari  golongan  sasaran  atau  masyarakat  luas. golongan  panutan  juga  harus  dapat  memilih  waktu  dan  lingkungan  yang  tepat  didalam memperkenalkan  norma-norma  atau  kaidah-kaidah  hukum  yang  baru,  serta  memberikan keteladanan yang baik.

## KESIMPULAN
Dari uraian pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan  yaitu :
a. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim adalah : 1.  Faktor  Individu  yaitu  kurangnya  pemahaman  dan  kesadaran  hukum  membuat seseorang  cendrung  menggunakan  caranya  sendiri  dalam  menyelesaikan masalah tanpa melalui proses hukum.
2.  Faktor  Instrumental  yaitu  produk  hukum  yang  tidak  sesuai  dengan  norma- norma dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakserasian dan terhadap masyarakat tidak percaya terhadap hukum itu sendiri
3.  Faktor  Institusional  yaitu  aparat  penegak  hukum  sering  melaksanakan  tugas diluar kewenangannya dan cendrung memihak dalam menyelesaikan masalah.
b..  Penegakkan  hukum  terhadap  tindakan  main  hakim  sendiri  merupakan  salah  satu perbuatan tindak pidana oleh karena itu :
1.  Barang  siapa  yang  melakukan  perbuatan  pidana  harus  diproses  secara  hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2.  Aparat  penegak  hukum  harus  mampu  memberikan  perlindungan  hukum  pada masyarakat.
3.  Hukum itu harus ditegakkan sesuai dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku.

## REFERENSI
Arif  Gisita, Usaha Penegakan Hukum dan Victimisasi Struktural, seminar  Kriminologi  Ke  IV, UNDIP, Semasarang, 1980.
Baringbing, RE.,  2001, Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum , Cet.I, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
Djoko Prakoso, 1987, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penengakan Hukum, Cet.I, Bina Aksara, Jakarta.
Jimly  Asshiddiqie , 1998, Agenda  Pembangunan  Hukum  Nasional  Di  Abad  Globalisasi, Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta.
Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro Semarang, 1997.
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1990, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet.  IV,  Ghalia Indonesia, Jakarta.
Roeslan  Saleh,  1983,  Sifat  Melawan  Hukum  Dari  Perbuatan  Pidana,  Cet.IV,  Aksara  Baru, Yogyakarta, September.
Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme
Soerjono Soekanto, 1989, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial (buku I) Cet.II, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Satochid  Kartanegara,  1989, Hukum  Pidana ,  Bagian  I,  tanpa  nomor  cetakan,  Balai  Lektur Mahasiswa, tanpa tempat dan tahun.
Soerjono  Soekanto,  2002, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (buku  II), Edisi ke-1, Cet. IV, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Satjipto  Rahardjo,  1998, Sumbangan  Pemikiran  Tertulis  Dalam  Diskusi  “Menangkap  Rasa Keadilan  Masyarakat  Oleh  Penegak  Hukum”, 18  Juli  1988,  Diterbitkan  :  Yayasan Keadilan Jakarta.
Sumarni,  1979, Diktat  Kuliah  Hukum  Acara  Pidana, Yayasan  Universitas  Djanabadra Djogjakarta
Sutarto, 1985, Suryono, Diktat Kuliah Hukum Acara Pidana, Dikeluarkan oleh Jurusan Hukum Pidana, Universitas Diponegoro Semarang, Jilid I Cetakan ke 4
Wirjono  Prodjodikoro,  2002, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia ,  Edisi  ke-2,  Cet.V, Refika Aditama, Bandung.
Soerjono  Soeknato,’ Mennagkap  Rasa  Keadilan  Masyarakat  Oleh  Penegak  Hukum  Diskusi Pemikir Hukum Indonesia”, Yayasan Keadilan, Jakarta, 1988.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit : Alimni Bandung, 1977.
Sukarton  Marmosoedjono, Acuan  Untuk  Penegak  Hukum  Mewujudkan  Keadilan, Yayasan Keadilan, Jakarta.
Tangun Susila, I Wayan, Diskresi Kepolisian dan Eksistensinya Dalam Proses Peradilan Pidana, disampaikan  dalam  Simposium  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Dalam  Rangka Penegakan Supremasi Hukum, Denpasar 30-31 Januari 2003.
Tresno R, Azas-azas Hukum Pidana , Jakarta, PT. Tiara Ltd, 1959.
Tahir, Hadiri Djenawi, 1989, Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHAP, Bandung, Penerbit Alumni
s Copyright Holder : © Syamsul Bachri(2022) First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: CC BY SA