ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 2008 -2014 TERHADAP PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA SESUAI DENGAN PP NO.129 TAHUN 2000

## Zafar Siddik Pohan

## Abstract
North Labuhanbatu District Government is the result rather than the division that Labuhanbatu District in 2008. The division is an implementation of the Act 32 of 2004 set forth  therein  are  the  values  of  the  people's  welfare.  Acceleration  of  development  in Indonesia has been dimuai since the old order up until this reform era. Basically, the result of the division itself produce income for each area in the extract to be more independent and  established  and  evolving  as  tembuh  which  are  contained  in  the  regional  autonomy law  No.  129/2000  Accelerating  the  Implementation  of  the  Regional  Economic Development,  Management  Acceleration  Potential  Areas,  Improved  Human  Resources (HDI), Improvement of infrastructure facilities, etc. As the aim of achieving social welfare improvement. In accordance with the mandate of Regulation No. 6 of 2008 explained that the need for an evaluation of the impact of the expansion itself.
The  researchers  themselves  have  a  clear  goal  to  learn  in  depth  how  the  actual impact  on  the  community  division  Labuthanbatu  Regency  Regency  North  Labuhanbatu carefully can see the development of existing development in the rapidly growing district of North Labuhanbatu.
Researchers  use  impact  evaluation  analysis  method  descriptions  or  interviews  in the form of questions to the informant related to the impact of the expansion in the district of  North  Labuhanbatu  and  then  presents  the  results  of  research.  Results  of  research conducted to increase the quality in the district of North Labuhanbatu to the development of  good  growing  development  in  several  sectors  such  as  education  sector,  economic growth,  human  growth  index  sector  in  a  sustainable  manner.  This  can  be  seen  from  the results  of  research  in  which  people  who  live  in  the  District  of  North  Labuhanbatu  feel  a good service and access to the construction of more touching than before the expansion.

## Keywords: Decentralization, Autonomy, Impact Evaluation

## 1.   Pendahuluan
Pemekaran  merupakan  bagian  dari  penguatan  ketahanan  nasional,  yang  di implementasikan  melalui  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai  amanat  UU  secara konstitusional  maupun  legal  diarahkan  sebagai  akselerasi  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan peran serta masyarakat. Sebagaimana digariskan dalam Penjelasan UU No.32/2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  ditegaskan  bahwa  melalui  otonomi  luas mengandung  beberapa  prinsip  kebijakan  pemekaran  dalam  aturannya  perlu diketahui  yaitu; pertama ,  tujuan  pembentukan,  pemekaran,  penghapusan  dan penggabungan  daerah  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  melalui peningkatan  daerah  daya  saing  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi, percepatan  perekonomian  daerah,  percepatan  pengelolaan  potensi  daerah, peningkatan  keamaanan  dan  ketertiban,  dan  peningkatan  hubungan  antara
pemerintah  pusat  dan  daerah. Kedua, syarat  pembentukan  daerah  dan  criteria pemekaran daerah adalah menyangkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya,  sosial  poitik,  jumlah  penduduk,  luas  daerah,  dan  pertimbangan- pertimbangan  lain  yang  mungkin  terselenggaranya  otonomi  daerah  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tri Ratnawati, 2009: 23-24).
Bagan  dibawah  ini  menjelaskan  selisih  dan  jumlah  banyak  daerah  yang dimekarkan tiap tahunnya hingga pada tahun 2007.
Bagan  1.
Tingkat Pemekaran di Indonesia Tahun 1999-2007
Sumber: Depdagri Otonomi Daerah
Sementara itu hingga pada tahun 2013 jumlah pemekaran terus bertambah di atas  telah  dijelaskan    bahwa  sejak  tahun  1999  jumlah  daerah  otonom  telah berkembang pesat dari 319 daerah otonom menjadi 524 daerah otonom (Provinsi, Kabupaten, Kota). Secara rinci perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

## Tabel 1.
Perkembangan Jumlah Daerah Otonomi 1999-2013 JUMLAH DAERAH OTONOM 1999 PERUBAHAN 2013 Jumlah provinsi 26 8 34 Jumlah kabupaten 234 178 412 Jumlah kota 59 34 93 Total daerah otonom 319 220 539
Sumber: diolah dari Kemendagri (2013)
Data  pada  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  jumlah  pemekaran  provinsi, kabupaten  dan  kota  secara  nasional  terus  mengalami  peningkatan  hingga  sampai saat  sekarang  ini  jumlah  provinsi  berjumlah  34  sementara  kabupaten  kota berjumlah 412 dan penambahan kota berjumlah 93. Total dalam 14 Tahun terakhir mengalami  penambahan  yang  signifikan  namun  dalam  kenyataannya  sekarang  ini tujuan  dalam  pemekaran  daerah  itu  sendiri  adalah  belum  mencapai  pada  target- target sasaran yang yang memuaskan.
Tri  Ratnawati  (2009:15)  menulis  bahwa  hasil  studi  dari  tim  Bank  Dunia menyimpulkan  adanya  empat  faktor  pendorong  utama  pemerakan  di  masa reformasi  yaitu: pertama :  motif  untuk  efektiftas/  efisiensi  administrasi pemerintahan  mengingat  wilayah  daerah  yang  begitu  luas,  penduduk  yang menyebar  dan  keringgalan  pembangunan kedua :  kecenderungan  untuk hegemonitas (etnis, bahasa, agama, urban-rural, tingkat pendapatan, dan lain-lain) ketiga : adanya kemanjaan fiskal yang dijamin oleh undang-undang (disediakannya alokasi umum/DUA, bagi hasil dari sumber daya alam dan disediakannya sumber- sumber  pendapatan  asli  daerah/PAD) ke  empat :  motif  pemburu  rente (bureaucratic and politik rent-seeking ) para elit.
Tujuan  pemekaran  itu  sendiri  harus  mengacu  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  pada  saat  usulan  pemekaran  itu  sah  dan  dinyakan  valid. Selanjutnya  dapat  dinikmati  masyarakat  yang  berada  pada  suatu  aerah  hasil pemekaran  tersebut.  Usulan  pemekaran  daerah  disahkan  dalam  bentuk  undang- undang  melalui  Rapat  Paripurna  DPR  RI.  Pemerintah,  kemudian  bertugas  untuk memberikan  nomor  kepada  undang-undang  yang  disahkan  oleh  DPR  RI  tersebut. Pemekaran  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  pemekaran  yang  telah  sesuai  dengan amanat peraturan perundang-undangan, seperti yang diamanatkan pada PP No.129 Tahun 2000. Lalu kemudian Kabupaten Labuhanbatu Utara sah dimekarkan dan di berikan nomor sebagai UU No.23 Tahun 2008.

## 2.   Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  dengan  metode  kualitatif. Meski  beberapa  berbentuk  data  kuantitatif  seperti  data  tentang  jumlah  sarana, index  pembangunan  manusia,  pertumbuhan  ekonomi  dan  sebagainya.  Dengan pendekatan kualitatif ini akan dapat  menghasilkan data yang tertulis maupun lisan dari  orang-orang  yang  diamati  dilapangan.  dalam  mengamati  fenomena  yangreal terhadap  dampak  pemekaran  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  atas    Pengembangan Pembangunan  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara.  Sehingga  menarik  bagi  peneliti memfokuskan    pada  pemerintah  Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  Provinsi Sumatera Utara.
Creswel  (2002:84-92)  dalam  Rian  Nugraho  (2000:  601)  menyatakan  tujuan penelitian melalui kualitatif dipandang Alston dan Bowles adalah:
’’… qualitative  research  re  more  interested  in  understanding  how  others experience life, in interpreting meaning and social phenomena, and in  exploring new consepts and developing new theories (alston and bowles: 1998-9)

## Tempat Penelitian
Penelitian  dilaksanakan di  lingkup  wilayah Provinsi  Sumatera Utara, yaitu di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara.

## Profil Kabupaten Labuhan Batu Utara
Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  merupakan  daerah  otonom  yang  baru dimekarkan  dari  Kabupaten  Labuhanbatu  ( induk )  yang  berdiri  berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Labuhanbatu Utara  lahir  dan  tumbuh  dari  tuntutan  masyarakat  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintah,  pelaksanaan  pembangunan  dan pelayanan  masyarakat  guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  wilayah Kabupaten labuhanbatu Utara. Sebagai daerah otonom baru yang saat ini memasuki usia yang ke-6 (enam) tahun.

## Tabel 8. Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Number of Population by Age Group and Sex in Labuhanbatu Utara Regency 2012
Penduduk/ Population (orang)
Kelompok Umur   Laki-laki ( Male ) Perempuan ( Female )  Jumlah Total (1) (2) (3) (4) 0 – 4 20 644 20 206 40 850 5 – 9 19124 18 361 37 485 10 – 14 19 427 18 383 37 810 15 – 19 17 560 16 602 34 162 20 – 24 14 862 14 180 29 042 25 – 29 13 756 13 641 27 397 30 – 34 13 096 12 631 25 727 35 – 39 11 349 10 938 22 287 40 – 44 9 864 9 656 19 520 45 – 49 8 376 8 812 17 188
50 – 54 7 245 7 532 14 777 55 – 59 5632 5 497 11 129 60 – 64 3 241 3 453 6 694 65 – 69 1 989 2 470 4 459 70 – 74 1 552 1 814 3 366 75+ 1 610 1 956 3 566
Sumber / Source : BPS Kabupaten Labuhanbatu (2012)
Tabel  diatas  cenderung  berubah  drastis  jika  dibanding  dengan  sebelumnya yakni pada tahun 2010 lalu. Dimana angka sekarang mengalami peningkatan secara konstan.  Meningkatnya  jumlah  penduduk  tidaklepas  dari  pada  masuknya pendatang  baru  dari  luar  darah  kabupaten  labuhanbatu  utara.  Angka  jumlah penduduk  didominasi  oleh  usia  0-4  tahun  yaitu  masukdalam  ruang  lingkup  balita dan  di  susul  usia  10-14  tahun  dengan  total  37.810  penduduk  dan  paling  kecil  di temapati pada usia 70-74 tahun dengan jumlah 3.366 penduduk.

## Tabel 2.
Banyaknya Desa, Kelurahan, Lingkungan, Dan Dusun Menurut Kecamatan Di Kabupaten Labuhanbatu Utara
2012 No  Kecamatan District Desa     Kelurahan Lingkungan Dusun 1 Na Ix-X 12 1 7 76 2 Marbau 17 1 5 100 3 Aek Kuo 8 0 0 50 4 Aek Natas 11 1 1 71 5 Kualuh Selatan 11 1 14 116 6 Kualuh Hilir 6 1 9 85 7 Kualuh Hulu 11 2 27 103 8 Kualuh Leidong 6 1 14 45 Jumlah / Total 82 8 86 619
Sumber/ Source :  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pemerintahan  Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara (2012)
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya desa,kelurahan, lingkungan dan  dusun  cenderung  mengalami  perbedaan  untuk  jumlah  desa  masih  di  kuasai oleh  kecamatan  Merbau  dengan  banyak  desa  sebanyak  17  dan  jumlah  dusun berjumlah    100  dan  jumlah  lingkungan  berjumlah  5  sementara  jumlah  kelurahan berjumlah 1 kelurahan. Sementara untuk angka desa di ikuti oleh kecamatan na ix-x
dengan  jumlah  12  desa  dan  jumlah  dusun  berjumlah  100.  Dan  angka  perbedaan jumlah  dusun  jauh  dimiliki  oleh  kecamatan  kualuh  selatan  dengan  jumlah  dusun 116  angka  tersebut  merupakan  angka  yang  paling  besar  dari  tarap  angka  jumlah dusun  yang  ada  di  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara.  Angka  jumlah  desa,  kelurahan, dusun dan lingkungan cenderung fluktuatif dengan jumlah lainnya terhadap jumlah yang ada di kecamatan Labuhanbatu Utara.

## 3.   Pembahasan

## 3.1. Pemaknaan Pemekaran Daerah Di Labuhanbatu Utara
Pemekaran seringkali dianggap sebagai solusi terhadap kesenjangan hidup di daerah  dewasa  ini.  Banyak  pihak-pihak  yang  berpendapat  positif  terhadap pemekaran,  makan  pemekaran  daerah  merupakan  instrument  penting  untuk memberdayakan  daerah,  memperpendek span  of  control ,  dan  merebut  dana perimbangan  dari  pusat.  Sebaliknya  dari  sudut  pandang  yang  lain,  pemekaran adalah  cara  pemerintah  pusat  untuk  memecah  bela  daerah  dengan  menguasainya devide and rule seperti yang banyak di praktikkan oleh kolonial belanda masa lalu. Kajian  akademis  mengenai  pemekaran  daerah  perlu  dilakukan  secara  serius  dan koprehensif  karena  akan  terkait  dengan  konseptualisasi  reformasi  kewilayahan yaitu menajemen tentang ukuran, bentuk dan hirarki unit-unit pemerintah daerah untuk mencapai tujuan-tujuan administrasi dan politik suatu Negara.
Di  samping  itu  studi  mengenai  pemekaran  daerah  juga  penting  untuk menyempurnakan  konsep  otonomi  daerah  dan  pembangunan  bangsa  yang multicultural di Indonesia. Selanjutnya semangat’’nasionalisme lokal’ atau segregasi lokal  perlu  dikelola  oleh  pemerintah  pusat  dengan  bijak  sehingga  tidak  menjadi ancaman  bagi  pembangunan  nasional  dan  integrasi  nasioal.  Pandangan  lain terhadap  pemaknaan  pemekaran  itu  sendiri  menjelaskan  bahwa  kebijakan pemekaran  di  seluruh  daerah  di  indonesia  itu  sangatlah  penting  tetapi  dengan catatan  untuk  yang  positif.  Artinya  pemekaranan  itu  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuannya  berdasarkan  undang-undang  dan  kepertingan  masyarakat  guna untuk  mendekatkan  pelayanan  prima  kepada  masyrakat  yang  sangat membutuhkannya  bukan  sebaliknya.  tegas  saya  katakan  pemekaran  itu  perlu dilakukan  manakala  pemekaran  itu  sendiri  memberikan  dampak  positif  bagi kemajuan daerah di seluruh wilayah Indonesia 1 . Untuk Labuhanbatu Utara sendiri pemekaran  itu  sendiri  memang  belum  mampu  secara  usulan  pemerintah  namun karena ada nama anakperantau ya kamilah yang ada di jakarta. Ide pemekaran ini prosesnya sangat panjang.pada saat saya berkunjung ke calon kabupaten baru yaitu labuhan  batu  utara  masyarakat  menyambut  kami  dari  jakarta  dengan  positi  di barengi dengan anggota DPRD dan kalngan ormas-ormas sebab saya katakan di sela acara  pertemuan  itu  tugas  dan  weweanang  anggota  DPR  adalah  sebagai representasi rakyat. Ide pemekran pada saat itu adalahbukan karen ide untukbagi- bagi jabatan tetapi untuk rakyat, kalau idenya seperti itu maka hasilnya adalah nol atau  (sib  alis  kohom)  karena  itu  akan  menjadi  suatu  kendala  besar  yang  akan menjadi malapetaka pembentukan daerah baru.
Penelitian dampak pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Utara 2008 terhadap pengembangan pembangunan  daerah otonomi baru Kabupaten Labuhanbatu Utara
1 Wawancara  Bapak Rambe Kamarulzaman Anggota DPR-RI dapil sumut II tgl 15 agustus 2013 pukul 17.05
merupakan model formatif yakni penelitian dampak yang digunakan adalah untuk melihat  sejauhmana  dampak  dalam  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat terhadap pemekaran yang terjadi di tahun 2008.
Pemekaran  Kabupaten  Labuhanbatu  itu  sendiri  secara  pribadi  saya  katakan menimbulkan raja-raja kecil yang ingin melakukan tindak korupsi mengapa dengan lantang saya katakan demikian bahwa pemekaran meskinya semua harus disiapkan sedemikian  rapi  agar  tidak  ada  persoalan  seperti  yang  saya  singgung  dalam pembicaraan  tadi  dimana  anggaran  tetap  saja  masih  di  bebankan  kepada  kami sebagai  daerah  induk.  Memang  secaar  undang-undang  kami  wajib  memberikan dana  yang  diperbantukan  oleh  pemerintah  melalaui  isi  undang-undang.  Dengan catatan  apabila  daerah  induktidak  memberikan  dana  bantuan  kepada  daerah otonomi baru saat  dikatakan sah sebagai  daerah otonomi baru makadaerah induk secara  otomatis  dikurangi  dana  alokasi  umum  dan  dana  alokasi  khusus  yang disesuakian  dengan  kemampuannya  sebagai  daerah  induk.  Persoalannya  adalah saya  kurang  sepakat  di  dalam  berkas  pengajuan  pemekaran  tersebut penyusunanpembagian  pegawai  tidak  di  singgung  sehingga  kami  terasa  terbabani selama tidak kurang dari lamanya 3 bulan pada tahun 2009 yakni di bulan januari, februari,  maret  kami  sebagai  induk  selalau  memberikan  gaji  pegawai-pegawai daerah otonomi baru sementara mereka sendiri telah memiliki dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat.
Pembagian  wilayah  terhadap  pemekaran  kabupaten  Labuhanbatu  Utara sesuai  dengan  isi  undang-undang  no  23  tahun  2008  bahwa  daerah  otonomi  baru Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  resmi  berpisah  dari  kabupaten  induk.  Makna tersendiri  terhadap  pemekaran  itu  sendiri  pada  dasarnya  adalah  cenderung menimbulkan  propaganda  persepsi  yakni  sebagian  kalangan  tertentu  melihat bahwa  pemekaran  itu  sendiri  cenderung  atas  kepentingan  para  elit  untuk  saling membagikekuasaaan.namun  sebaliknya  kalangan  yang  memiliki  persepsi  baik terhadap  dampak  pemekaran  itu  sendiri  dapat  sebagai  penopang  percepatan pembangunan suatu daerah untuk lebih maju dan berdaya saing.

## 3.2. Dampak Pemekaran Daerah Otonomi Baru  Berdasarkan PP No 129 Tahun 2000

## 3.2.1 Dimensi  Pendidikan
Pembangunan  fasilitas  pelayanan  daerah  sudah  seharusnya  disesuaikan dengan  pertambahan  jumlah  penduduk  setiap  tahunnya.  Semakin  banyak  jumlah penduduk  disuatu  daerah  maka  sewajarnya  jumlah  penyediaan  layanan  juga ditingkatkan  guna  memenuhi  kebutuhan  masyarakat 2 .  Pelayanan  publik  yang dibahas  dalam  penelitian  ini  dikhususkan  pada  pelayanan  pendidikan  dan kesehatan. Bahwasanya eksistensi Negara adalah demi masyarakatnya, Negara baru bermakna  apabila  keberadaan  Negara  memberikan  manfaat  bagi  masyarakatnya. Oleh  karena  itu,  Negara  secara  umum  mempunyai  tugas  untuk  menjamin terselenggaranya  kesejahteraan  bagi  anggota  masyarakatnya  yang  lemah  yang pendapatan kurang atau miskin, yang sakit, cacat atau mereka yang tidak memiliki kemampuan  untuk  menyelamatkan  dirinya  sendiri  dari  keterlantaran. Kesejahteraan umum adalah suatu tertentu yang dirassakan oleh publik mengenai
2 Hesti 2012.Filosofi Pelayanan Publik. hal: 48
kehidupannya  yang  baik  dan  berkeadilan  kondisi  public  yang  sejahtera  dapat dideskripsikan  sebagai  keadaan  masyarakat  yang  bebas  dari  perasaan  lapar, kemiskinanan,  kecemasan  akan  hari  esok,  perasaan  takut  dari  penndasan  dan ketidakadilan. Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai akan mendukung peningkatan  kualitas  masyarakat  sehingga  pendidikan  dan  kesehatanpun  menjadi indikator penting bagi nilai IPM suatu daerah untuk mampu bersaing dan menuju masyarakatyang mapan dan mandiri.
Berdasarkan  Standar  Nasional  Indonesia  yaitu  SNI  03-6981-2004,  satu  buah fasilitas  Sekolah  Dasar  (SD)  wajib  disediakan  untuk  minimal  penduduk  sejumlah 1600 jiwa, sedangkan untuk SMP  dan SMA sejumlah 4800  jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Labuhanbatu Utara jumlah penyediaan sekolah eksisting masih  jauh  dari  standar  yang  ditetapkan.  menunjukkan  bahwa  ketersediaan sekolah eksisting di Labuhanbatu Utara belum seimbang dengan jumlah penduduk yang  ada,  pertambahan  jumlah  penduduk  tidak  sebanding  dengan  peningkatan penyediaan  sekolah  diberbagai  tarafnya.  Oleh  karena  itu  diperlukan  adanya penambahan  jumlah  penyediaan  sekolah  guna  menunjang  pemerataan  pelayanan, serta peningkatan kesejahteraan.
Tabel 3.
Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2012
Penduduk/ Population (orang) Kelompok Umur Laki-laki ( Male ) Perempuan ( Female )  Jumlah Total (1) (2) (3) (4) 5 – 9 19124 18 361 37 485 10 – 14 19 427 18 383 37 810 15 – 19 17 560 16 602 34 162
Data tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya penduduk menurutkelompok  umur  cenderung  di  kuasai  oleh  usia  10-14  dengan  jumlah 37.810  cenderunglebih  dominan  dibandingkandengan  kelompok  usis  lainnya angkatersebut diikuti olek kelompokusia 5-9 tahun dengan total jumlah37.485 dan yang terakhir diikuti oleh usia 15-19 tahun dengan jumlah 34.162
Tabel 4.
Jumlah Murid, Guru dan Sekolah Negeri dan
Swasta di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2012
Uraian Jumlah Murid Jumlah Guru Jumlah Sekolah SD 52.649 3.578 288 SMP 11.044 929 47 SMA 6.211 475 15 SMK 4.892 385 14
Sumber: dinas pendidikan labuhanbatu 2012
Berdasarkan  data  yang  tertera  diatas  menyimpulkan  bahwa  jumlah  fasilitas pendidikan  di  kabupaten  Labuhanbatu  Utara  mencukupi  dari  pembanding  yang dilakukan oleh badan standar nasional Indonesia tahun 2004 artinya ketersediaan jumlah  fasilitas  sekolah  dasar  (SD)  setelah  pemekaran  dilakukan  semakin bertambah  dan  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  ketersediaan  sekolah  masih dalam  kategori  cukup  untuk  menampung  beberapa  anak  didik  baru.  Begitu  juga dengan  untuk  fasilitas  sekolah  SMA  dan  SMK  di  Labuhanbatu  Utara  masih mencukupi. Kalau untuk ketersediaan alat dan fasilitas pendidikan baik itu SD, SMP, SMK negri dan swasta kalau untuk daerah Labuhanbatu Utara sudah bisa dikatakan mencukupi  setelah  adanya  pemekaran  daerah  Labuhanbatu  pada  tahun  2008. Melihat tabel diatas bahwa dalam mengukur suatu partisipasi angka sekolah adalah jumlah  usia  didik  yang  masih  menempuh  pendidikan  per  1.000  jumlah  penduduk yang masih menempuh usia pendidikan yang dapat di artikulasikan sebagai berikut yakni  dimana  angka  usia  anak  didik  (16-19  tahun)  adalah  berjumlah  11.103  yang masih  menempuh  usia  pendidikan  dikabupaten  Labuhanbatu  Utara  dan  angka tersebut  di  kurang  dengan  jumlah  penduduk  yang  berusia  antara  16-19  tahun secara keseluruhan dengan total 34. 162 sehingga jika dikurangkan maka hasil yang tidak bersekolah mencapai 23.059 itu berarti  bahwa  lebih besar angka  yang tidak menempuh pendidikan.
Oleh  sebab  itu  dapat  di  katakan  bahwa  angka  partisipasi  pendidikan dikalangan usia 16-19 tahun cukup meningkat dengan pesat jika bertolak dari pada indikator. Menetapkan bahwa dampak pemekaran itu sendiri memberi ruang yang besar bagi peningkatan angka partisipasi anak usia 16-19 tahun untuk menempuh pendidikan.  Begitu  hal  nya  dengan  angka  partisipasi  usia  sekolah  dasar  dan menengah peningkatan nya cukup signifikan. Terkait dengan fasilitas ketersediaan sekolah yaitu dapat diukur dengan jumlah sekolah tingkat pendidikan  baik itu SD, SMP,  Dan  SMA.  Jumlah  sekolah  tingkat  pendidikan  per  10.000  jumlah  penduduk usia pendidikan. Seperti yang terdapat dari data diatas menerangkan bahwa angka usia  pendidikan  16-19  tahun  berjumlah  29  sekolah  sementara  itu  jumlah  usia pendidikan  berjumlah  11.103  sementara  itu  angka  jumlah  penduduk  usia pendidikan berjumlah 34.162. maka, jika di kalkulasikan jumlah penduduk usia 16- 19  dengan  yang  sedang  menempuh  pendidikan  maka  selisih  nya  adalah  23.059. sehingga  jumlah  ketersediaan  sekolah  bagi  yang  sedang  menempuh  pendidikan dengan jumlah 11. 162 dengan kata lain bahwa dalam rasio sekolah rata-rata hanya mencapai 384 usia pendidikan per sekolah angka tersebut jauh berbanding dengan sub  indikator  dimana  rasio  ketersediaan  fasilitas  sekolah  adalah  jumlah  sekolah tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan.
Tabel 5.

## Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Labuhanbatu Utara

## School Participation Rate of Labuhanbatu Utara Regency
2011 dan 2012 Angka Partisipasi Sekolah School Participation Rate Tahun 2011 Tahun 2012 7 – 12 98,00 98,75 13 – 15 87,93 89,74 16 – 18 56,12 56,20 19 – 24 9,07 10,87
Sumber / Source : BPS Kabupaten Labuhanbatu
Angka  partisipasi  yang  terlihat  pada  tabel  menandakan  bahwa  terjadi peningkatan dari tahun ke tahun yang mana pada usia 7-12 tahun 2011 pada level angka  98,00  pada  tahun  2012    menjadi  98,75.  Sama  halnya  dengan  usia  lainnya kenaikan  pada  level  angka  bervariasi  dari  angka  tahun  2011  terhadap  perubahan tahun 2012.
Pemerintah  yang  ada  saat  ini  bisa  dikatakan  cukup  tanggap  disegala  bidang dan beliau tahu apa persoalan yang dihadapai masyarakat selain tau apa persoalan masyarakat  beliau  juga  sering  mengajak  masyarakat  berdiskusi  secara  mendadak turun  langsung  ke  plosok-plosok  kampung  untuk  mencari  persoalan  yang  sedang dihadapi  masyarakat.  Dampak  pada  pemekaran  itu  sendiri  kami  sebagai  tokoh masyarakat cukup bangga memiliki kepemimpinan bapak bupati yang sekarang ini. Selain  itu  juga  Bapak  Bupati  sekarang  memberikan  beasiswa  kepada  anak  didik yangendapat prestasi atau rangkin di sekolah masing-masing 3 .
Capaian  dibidang  pendidikan  terkait  erat  dengan  ketersediaan  fasilitas pendidikan.  Keberadaan  sekolah  dan  akses  menuju  sekolah  merupakan  faktor penentu keberhasilan pencapaian di bidang pendidikan. Secara umum keberadaan SD, SMP  dan SMA sudah memadai dan tersedia  di  setiap kecamatan. Ketersediaan guru  merupakan  salah  satu  faktor  penting  lainnya  yang  mendukung  keberhasilan dibidang pendidikan 4 . Jika dilihat dari kuantitasnya ketersediaan guru di Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah memadai. Hal ini  dapat dilihat  dari rasio  guru terhadap murid. Seorang guru rata-rata  mengajar 15 orang siswa untuk jenjang pendidikan SD, untuk jenjang pendidikan SMP seorang guru rata-rata mengajar 12 orang siswa. Pada  jenjang  pendidikan  SMA  sederajat  yang  terdiri  dari  SMA  dan  SMK  seorang guru rata-rata mengajar 13 orang siswa.

## Tabel 6.

## Indikator Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara 2010-2012
Uraian Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Angka Melek 98,17 98,53 98,90
3 Wawancara dengan Bapak  Abdul Saleh  tanggal 7 september 2014 pukul 16.20
4 Labuhanbatu utara dalam angka 2012
Huruf Rata-rata Lama Sekolah 7,91 8,01 8,26

## Sumber: diolah penulis data bps
Angka melek huruf  penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal  ini berarti semakin berkurangnya jumlah penduduk yang tidak dapat baca/tulis atau buta huruf. Tercatat angka melek huruf pen-duduk usia 10  tahun  keatas  Kabupaten  Labuhan-batu  Utara  di  tahun  2012  sebesar  98,90 persen.  Terkait  dengan  biaya  pendidikan  di  labuhanbatu  utara  sendiri  sampai sekarang  uang  sekolah  dari  sekolah  dasar  hingga  sekolah  menengah  itu  gratis (tidak dipungut biaya) memang itu program dari pusat tetapi kami sendiri sebagai orang  tua  wali  murid  sangatmerasa  tertolong  dengan  program  pemerintah  yang ada saat ini. Harapannya semoga kedepan program bijak pemerintah semakin baik lagi untuk dunia pendidikan. Sebab menurut saya pendidikan itu penting agar tidak adalagi namnya masyarakat yang tidak bisa baca tulis 5 .

## 3.2.2 Dimensi  Kesehatan

## Tabel 7
Jumlah  Rumah  Sakit  Umum  Dan Sarana Tempat Tidur Yang
Tersedia Menurut  Kecamatan Pemerintah/ state Swasta/ private (1) (2) (3) (4) (5) kecamatan Jumlah Tempat Tidur Tersedia Bed Available Jumlah Tempat Tidur Tersedia Bed Available Sungai Kanan Torgamba Kota Pinang Silangkitang
Bilah Hulu
Kampung Rakyat Pangkatan Bilah Barat -
- -
-
-
-
- - - - - 1 2 - 1 - 100 65 - 60
5 Hasil wawancara dengan bapak budi rambe di kota batu taggl 10 september 2014 pukul 10.10

## NA IX-X
Aek Natas
Aek Kuo
Marbau
Bilah Hilir
Panai Hulu Panai Tengah Panai Hilir Kualuh Hilir Kualuh Selatan Kualuh Hulu
Kualuh
Leidong Rantau
Selatan
Rantau
Utara
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 140 - - - - - - - - - - - - - - 1 - 4 - -
-
-
-
-
- - -
-
- - 40 - - - 130

## Sumber: di olah peneliti data BPS 2007
Data  diatas  menjelaskan  bahwa  jumlah  rumah  sakit  pemerintah  belum terlihat  dalam  data  sebelum  adanya  pemekaran  wilayah  kabupaten  Labuhanbatu Utara.  Dimana  jumlah  Rumah  Sakit  umum  masih  berjumlah  1  yaitu  berada  di kecamatan  rantau  selatan  yang  sekaran  ini  berada  di  kabupaten  Labuhanbatu Induk.  Tetapi  dampak  dari  pada  pemekaran  daerah  Kabupaten  Labuhanbatu sekarang Labuhanbatu Utara telah memiliki Rumah Sakit umum pemerintah sendiri tanpa  harus  jauh-jauh  berobat  ke  Kabupaten  Labuhanbatu  Induk  yang  jaraknya mencapai 80 km per jam. Penambahan alat alat kesehatan yang ada di Labuhanbatu Utara terus mengalami peningkatan mulai dari penambahan pegawai negri daerah hingga pada kelengkapan alat-alat medis lainnya selan itu juga penambahan rumah sakit  swasta  terus  meningkat  hingga  tahun  2014  .  Hal  senada  disambut  baik  oleh masyarakat  kabupaten  Labuhanbatu  Utara  dengan  adanya  pemekaran  daerah tersebut pada tahun 2008.
Dampak yang di rasakan oleh masyarakat Labuhanbatu Utara begitu banyak. Kami  masyarakat  Labuhan  Batu  Utara  khususnya  sangat  merasakan  dampak  dari pada pemekaran daerah yang terjadi pada beberapa tahun lalu dan sekarang kami jauh lebih baik merespon kinerja pemerintah setempat apalagi pemerinah yang ada saat  ini  cukup  tanggap  dan  baik  bagi  rakyat  di  desa-desa.  Hal  itu  cukup menggembirakan  kami  sebagai  warga  yang  pendapatannya  dibawah  rata-rata. 6 Dampak pada pemekaran tersebut untuk layan kesehatan sebagai berikut:
Tabel 8.

## Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan di
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 – 2012 Sarana kesehatan 2011 2012 Rumah Sakit Umum 1 1 Rumah Sakit bersalin - - Puskesmas 17 17 Posyandu 527 527 Klinik/ Balai Pengobatan 15 15 Dokter Umum 46 42 Dokter Gigi 8 10 Dokter Spesialis 1 1 Bidan 195 440 Perawat dan Pembantu perawat 183 453
6 Wawacara dengan Bpk. Bandit dikediamannya pada tanggal 7 september 2014 pukul 14.50
Klinik Keluarga Berencana (KKB) 25 25

## Sumber: diolah peneliti dari Bps Labura (2012)
Ketersediaan  fasilitas  kesehatan  di  kabupaten  Labuhanbatu  Utara  cukup memberikan  dampak  yang  baik  bagi  kelangsungan  hidup  masyarakat  setempat keberadaaan  rumah  sakit  umum  itu  berada  di  pusat  kota.  Rumah  sakit  umum tersebut  berjumlah  1  buah.  Dan  dilengkapi  dengan  perlengkapan  yang  memadai sesuai dengan standar rumah sakit biasanya. Tenaga medis yang ada dirumah sakit umum  tersebut  berjumlah  42  dokter  umum  dan  10  dokter  gigi  serta  1  dokter spesialis.  Selain  dari  rumah  sakit  umum  tersebut  pemerintah  kabupaten Labuhanbatu  Utara  juga  menyediakan  17  puskesmas  yang  tersebar  di  seluruh wilayah LABURA.
Presentase  penolongan  utama  oleh  bidan  bagi  keselamatan  ibu  melahirkan semakin tahun bertambah hingga mencapai 76.39 persen agka tersebut jauh lebih baik  dari  angka  kelahiran  yang  ditangani  oleh  bidan  yang  tersebar  di  Sumatera Utara
Sementra itu penolongan lain yang ibu melahirkan yang ditangani oleh Dokter itu  masih  jauh  berbanding  dengan  bidan  setempat  yaitu  berkisar  6.31  persen namun  data  tersebut  terus    mengalami  penaikan.  Meskipun  angka  penambahan fasilitas yang terdapat pada tabel diatas hal yang menarik dikemukakan oleh Bapak Abd. Soleh yang mengaatakan bahwa dari segi kualifikasi tenaga medis yang ada di Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  saat  ini  bisa  dikatakan  masih  kurang  jumlah penduduk yang semakin bertambah sudah selayaknya tenaga  medis  itu ditambahi dan  di  evaluasi  kinerjanya  agar  lebih  sigap  dalam  melayani  pasien  jagan  cuek terhadap  pasien  yang  sedang  berobat.  Etika  seorang  tenaga  medis  itu  perlu  dan merupakan  salah  satu  obat  bagi  pasien  yang  berkunjung  ke  rumah  sakit.  Namun jika  di  tanya  soal  kepuasan  kinerja  tenaga  medis  di  Labuhan  Batu  Utara  ini  saya katakan cukup memadai bukan berarti tidak baik 7 .
Dari  analisis  diatas  dampak  dari  pemekaran  kabupaten  labuhanbatu  utara meskinya dari total penduduk seharusnya telah berdiri 3 buah Rumah Sakit Umum bila  kita  bercermin  dari  pada  Peraturan  Pemerintah  No  78/2007  dimana  untuk pelayanan pendirian fasilitas kesehatan katakanlah seperti rumah sakit berbanding 10.000  per  jumlah  penduduk.  Tetapi  seiring  berjalannya  waktu  laju  pertumbuhan fasilitas  di  Labuhanbatu  Utara  terus  mengalami  kemajuan  selain  dari  niat penambahan  jumah  rumah  sakit  penambahan  kantor-kantor  kesehatan  terus bertambah  seperti  Puskesmas  Pembantu  (  PUSTU)  yang  tersebar  di  Desa-Desa kabupaten Labuhanbatu Utara.
Program  pemerintah  mendistribusikan  bidan  yang  akan  di  sebar  di seluruh  wilayah  kabupaten  Labuhanbatu  Utara  dalam  mengupayakan  ibu  hamil agar  melahirkan  ditangani  oleh  para  bidan  yang  ahli  dalam  bidangnya  bukan sebaliknya  kepada  dukun  desa.  Data  yang  dilansir  bahwa  angka  penurunan penangananan ibu hamil oleh dukun tiap tahunnya terus menurun hingga mencapai 17.3  persen.  Masyarakat  yang  ada  di  Labuhanbatu  Utara  khususnya  jika  ada  yang melahirkan pemerintah menyarankan agar di bawa ke rumah bersalin pemerintah
7 Hasil wawancara dengan Bapak ABD. Soleh taggal 7 September 2014 pukul 16.20
terdekat bukan ke dukun desa. Jika warga atau ibu hamil ingin melakukan tindakan kesehatan  di  rumahnya  maka  dengan  sendirinya  akan  dikenakan  biaya  sebesar 500.000  ribu  rupiah  di  luar  obat  untuk  keperluan  persalinan.  Dampak  yang dirasakan oleh warga yang ada di Labuhanbatu Utara ini setelah adanya pemekaran sangat  baik  dimana  dahulu  tidak  ada  seperti  ini  kebijakan  dari  pemerintah  atau saya  tidak  tahu  apakah  karna  wilayah  labuhanabatu  dahulunya  yang  terlalau  luas sehingga  pelayanan  bidang  kesehatan  tidak  merata.  Tetapi  dengan  adanya pemekaran  Labuhanbatu  Utara  kami  sebagai  masyarakat  desa  merasa  cukup tertolong dalam hal pelayanan kesehatan. 8

## Bagan 2.
Meningkatkan Angka Harapan Hidup (Ahh) dan
Menurunnya Angka Kematian Ibu (Aki), Dan Angka Kematian Bayi (Akb).
Sumber: diolah peneliti
Pada diagram diatas menunjukkan bahwa angka harapan hidup bagi ibu dan anak  semakin  meningkat  di  tangani  oleh  bidan  desa  sebagaimanayang  telah dijelaskan sebelumnya bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah menempatkan bidan  di  seluruh  puskesmas  harus  mempunyai  keahlian  yang  benar-benar  sesuai dengan  kemampuannya.  Penanganan  ibu  melahirkan  dahulu  seblum  adanya pemekaran  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  masih  banyak  yang  ditangani  oleh dukun  kampung  atau  lainnya.  Dampak  pada  pemekaran  itu  sendiri  memberikan income  yang  positif  bahwa  penanganan  ibu  melahirkan  di  lakukan  di  kantor kesehatan  terdekat  seperti  halnya  posyandu  atau  puskesmas.  Jika  kalau  tidak dilakukan  di  kantor  kesehatan  terdekat  masyarakat  akan  dikenakan  biaya tambahan seperti mana yang telah tertuang dalam penjelasan diatas.

## 3.2.3 Dimensi Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi dapat artikulasikan sebagai inflikasi atas pertumbuhan angka peningkatan PDRB itu sendiri Sebagai Jangkar Indikator Makro Sosial dan Ekonomi. PDRB dapat dijadikan jangkar bagi indikator-indikator makro sosial  ekonomi  di  suatu  wilayah.  Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu
8 Wawancara dengan Bpk. Ridwan tgl 16 september 2014 pukul 11.00
6,31 76,39 17,03 7,95 82,04 10,01 0 20 40 60 80 100 dokter bidan dukun dan lainnya
penolongan kelahiran pertama penolongan kelahiran terakhir
indikator  makro  untuk  mengetahui  kinerja  perekonomian.Pertumbuhan  tersebut merupakan  rangkuman  dari  keseluruhan  pertumbuhan  sektor  ekonomi  yang menggambarkan tingkat peraubahan ekonomi yang terjadi.
Jangkar  yang  menurut  KBI  (Kamus  Besar  Indonesia)  dapat  di  contohkan sebagai pondasi ukuran seperti hal nya  alat pemberat yang dijatuhkan ke air (pada kapal,  perahu,  dan  lain-lain)  agar  kapal  terhenti  dan  tidak  terbawa  arus.  PDRB sebagai  jangkar  indikator  berarti  apabila  indikator  PDRB  “dijatuhkan  dalam  air” (dikaitkan)  oleh  indikator  lain,  PDRB  dapat  dijadikan  patokan.  Berbagai  contoh PDRB sebagai jangkar indikator lainnya adalah:
1. Sebagai indikator pajak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penghitungan indikator tersebut adalah melalui tax-ratio , PAD ratio , dan budget-ratio . Tax-ratio adalah persentase perbandingan antara  pajak  dan  PDB.  Biasanya  besaran tax-ratio itu  sekitar  13  persen. PAD- ratio adalah persentase perbandingan antara PAD dan PDRB. Sedangkan budget- ratio adalah persentase perbandingan antara APBD dan PDRB.
2. PDRB  dan  pertumbuhan  ekonomi  adalah  persentase  pertumbuhan  riil  dari PDRB atas dasar harga konstan.
3. PDRB harus dapat mencakup dan mencatat, serta mengukur kegiatan ekonomi yang baru muncul.
4. PDRB secara otomatis dapat melihat sektor-sektor unggulan yang dapat dilihat dari  besaran,  kontribusi,  dan  pertumbuhannya,  serta  indikator  terkait  dengan makna unggulan.
5. Dengan  dukungan  data  lain  yang  lebih  rinci,  PDRB  dapat  mendeteksi kemungkinan terjadinya kemiskinan dan pengangguran.
6. Dengan  bantuan  ILOR  ( Increamental  Labour  Output Ratio )  PDRB  dapat digunakan untuk perencanaan tenaga kerja.
7. Menggunakan  indikator  ICOR  ( Increamental  Capital  Output Ratio )  dikaitkan dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  ditargetkan  dapat  direncanakan  besaran investasi  yang  dibutuhkan  dikaitkan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang ditargetkan.
8. Tingkat bunga  akan  berkorelasi  dengan ekspektasi  investasi. Dengan demikian dapat  dikaitkan  juga  antara  tingkat  bunga,  investasi,  target  penyediaan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
Tabel 9.
PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan 2004- 2012 (Jutaan Rp./ Million Rp.) NO  Tahun/ Year PDRB Atas Dasar HargaBerlaku GDRP at Current Prices Laju pertumbuhan (%) Selisih harga berlaku (1) (2) (3) (4) (5) 1 2004 3 186 760,62 - - 2 2005 3 680 101,62 15.48 - 3 2006 4 213 432,13 14.49 -0.99 4 2007 4 816 746,49 14.31 -0.18 5 2008 5 625 529,11 16.79 0.248 6 2009 6 284 978,78 11.72 -0.506 7 2010 7 161 088,39 13.94 0.222
8 2011r) 8 094 361,06 13.03 -0.91 9 2012*) 9 032 125,56 11.58 -0.145 Catatan/ Note : *) Angka Sementara/ Preliminary Figures ) Angka Perbaikan/
Revised Figures
Sumber/ Source : BPS Kabupaten Labuhanbatu / BPS of Labuhanbatu Regency
Data  angka  pertumbuhan  ataas  harga  konstan  Masyarakat  Kabupaten Labuhanbatu  Utara  terhadap  harga  berlaku  setiap  tahunnya  mengalami peningkatan  tetapi  peningkatan  itu  cenderung  bersifat  fluktuatifseperti  halnya tahun 2005 angka selisih pertumbuhan berada pada kisaran 0.99 pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 0.18 artinya ada penurunan tetapi pada tahun 2008 mengalami  peningkatan  meski  hanya  berada  pada  posisi  yang  belum  besar  tetapi berada  pada  kisaran 0.248 begitu seterusnya. Angka  pertumbuhan secara  konstan menunjukkan bahwa angka tersebut cenderung tidak stabil.
Bagan 3.
PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Berlaku 2004-2012
Sumber: hasil olahan  peneliti data BPS Labura (2014)
Seperti dijelaskan diatas sebelumnya PDRB merupakan salah satu tolok ukur kondisi  per-ekonomian  suatu  kabupaten/kota.  Dalam  hal  ini  yaitu  kaupaten Labuhanbatu Utara. Peningkatan harga per tahunya mengalami peningkatan tetapi mengukur  Berdasarkan  data  tahun  2004  hingga  2012,  nilai  PDRB  LABURA  terus mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Secara  kalkulasi  pendapatan  dan  ke ekonomian  masyarakat  yang  ada  di  Labuhanbatu  Utara  jauh  lebih  baik  dari sebelumnya  dimana  dengan  adanya  pemekaran  masyarakat  bisa  lebih  respons dengan  keijakan  pemerintah  yang  ada 9 .  walaupun  dengan  peningkatan  yang moderat dan laju pertumbuhan yang cenderung fluktuatif.
Hal ini dapat menggambarkan bahwa aktivitas perekonomian yang terjadi di Labuhanbatu Utara cenderung belum stabil. Penurunan laju PDRB pasca pemekaran kemungkinan  dikarenakan  adanya  penyesuaian  pengelolaan  produk  daerah  oleh pemerintah  daerah  yang  baru.  Sehubungan  dengan  terjadinya  peningkatan  pada tahun  2012  yang  cukup  signifikan,  kemungkinan  perkembangan  kedepannya  laju pertumbuhan perekonomian daerah LABURA akan semakin meningkat. Pemekaran labuhanbatu  utara    adalah  suatu  keharusan  sebab  kabupaten  tersebut  secara  ke ekonomian  mampu  berdiri  tanpa  harus  ada  bantuan  dari  kabupaten  induk  yaitu labuhanbatu  pendapatan  masyarakat  terus  bertambah  dan  masyarakat
9 Wawancara dengan Bpk. Zul. Staf. BPS labuhanbatu
-5 0 5 10 15 20 ta h u n … ta h u n … ta h u n … ta h u n … ta h u n … ta h u n … ta h u n … ta h u n … ta h u n … PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Berlaku Laju pertumbuhan (%)
Selisih harga berlaku2
berkehendak  besar  dengan  adanya  pemekaran  tersebut,  karena jelas  memberikan kesempatan  bagi  rakyat  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  lebih  baik  dan prima 10 .
Tabel 9.

## PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar harga konstan
2004-2012 (Jutaan Rp./ Million Rp.) NO  Tahun/ Year PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Laju pertumbuhan (%) Selisih harga berlaku (1) (2) (3) (4) (5) 1 2004 2 314 935,57 - - 2 2005 2 405 946,32 3.93 - 3 2006 2 509 680,09 4.31 0.38 4 2007 2 678 221,63 6.71 0.240 5 2008 2 842 977,92 6.15 -0.56 6 2009 2 993 328,33 5.28 -0.87 7 2010 3 163 216,40 5.67 -0.39 8 2011r) 3 359 752,30 6.21 0.54 9 2012*) 3 574 050,62 6.37 0.16 Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu (2012)
Pertumbuhan  ekonomi  ini merupakan  suatu  gambaran mengenai  dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di suatu daerah khususnya bidang ekonomi.  Pandangan  bahwa  ekonomi  adalah  sebuah  system  hubungan  yang berbeeda dari sitem hubungan yang lain tidak memerlukan adanya konsep tentang pilihan dan kalkulasi oleh individu. Institusi ekonomi berdiri terus dalam waktu yag lama.  Maka,  bias  jadi  individu-individu  dalam  masyarakat  membangun  sistem ekonomi  itu bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka saja, biarpun memang ada sebahagian  dari  tujuan  dari  institusi  ekonomi  yang  terkait  dengan  pemenuhan kebutuhan.  Konsep  perekonomian  memandang  bahwa  kegiatan  ekonomi  adalah sebuah  realita  sosial  yang  berdiri  sendiri  yang  dapat  mempengaruhi,  membentuk dan bahkan mengatur motivasi dan pola piker individu. Perekonomian adalah suatu yang  memiliki  tujuan  tersendiri  dan  tujuan  in  tidak  tergantung  pada  apa  yang menjadi  pilihan  para  pelaku  pasar  ataupun  kebutuhan  akan  resproduksi  materi 11 . Laju  pertumbuhan ekonomi  tersebut  terbentuk  dari berbagai  macam  sektor ekonomi yang  secara  tidak  langsung  akan  menggambarkan  tingkat  pertumbuhan ekonomi  yang  terjadi  disuatu  daerah.  Selain  itu  indikator  ini  juga  berguna  untuk bahan  perencanaan  dalam  menentukan  arah  pembangunan  di  masa  yang  akan datang.
Metode  penghitungan  PDRB  yang  digunakan  untuk  melihat  tingkat pertumbuhan  ekonomi  secara  rill  adalah  PDRB  dihitung  atas  dasar  harga  konstan secara  berkala.  Pertumbuhan  yang  positif  menunjukkan  adanya  peningkatan perekonomian,  sebaliknya  apabila  negatif  menunjukkan  penurunan.  Walupun
10 Wawancara dengan bpk. Rambe kamarulzaman (DPR-RI terpilih ) tanggal 15 agustus 2013
11 James A. 2008. Teori-teori ekonomi politik. Hal: 58
begitu, PDRB atas dasar harga berlaku tetap disajikan untuk melihat dan menelaah perkembangan  PDRB  sebelum  dan  sesudah  pengaruh  harga  diperhitungkan.  Laju pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  atas  dasar  harga  konstan pada  tahun  2012  sebesar  6,37  persen.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  kenaikan  bila dibandingkan  pertumbuhan  dengan  tahun  sebelumnya  yaitu  sebesar  6,21  persen. Laju  pertumbuhan  ekonomi  per  sektor  pada  tahun  2012  menunjukkan pertumbuhan yang positif.

## 3.2.4 Beberapa Sektor Sumber Potensi Daerah
Di  Labuhanbatu  Utara  sendiri  potensi  pertumbuhan  pendapatan  masyarakat lebih  mendominasi  pada  pertanian  namun  hingga  pada  tahun  2012  mengalami perubahan  yakni  pada  sektor  industri  jumlah  dan  potensi  industri  di  Kabupaten Labuhanbatu Utara terus mengalami peningkatan jauh dari sebelumnya.
Tabel 10.
Sumber-Sumer Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara 2008-2012
lapangan usaha/ industrial origin tahun/ year 2008 2009 2010 2011 r 2012 * No (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1  Pertanian / Agriculture 2,44 2,24 2,33 2,14 2,09 2  Penggalian / Quarrying 0,07 0,09 0,09 0,10 0,09 3  Industri Pengolahan / Manufacturing Industry 2,06 1,04 1,49 2,09 2,37 4  Listrik, Gas, dan Air Bersih / Electricity, Gas, & Water Supply 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 5  Bangunan / Construction 0,10 0,17 0,16 0,17 0,20 6  Perdagangan, Hotel,
dan
Restoran/ Trade, Hotel, & Restaurant 1,02 1,20 1,07 1,06 0,94 7  Pengangkutan dan Komunikasi / Transportation & 0,11 0,17 0,18 0,18 0,17

## Communication
8  Keuangan, Persewaan, & Jasa
Perusahaan / Financial, Rental, & Business Service 0,07 0,09 0,08 0,09 0,11 9  Jasa-jasa/ services 0,27 0,28 0,26 0,37 0,40
Catatan/ Note : (*) Angka Sementara/ Preliminary Figures
(r) Angka Perbaikan/ Revised Figures
Sumber/ Source : BPS Kabupaten Labuhanbatu
Pada  tahun  2008  sektor  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Labuhanbatu Utara  yang  paling  besar  memerikan  income  adalah  yaitu  sektor  pertanian berjumlah (2,44%) dan di imbangi oleh sektor lainya seperti industry yaitu (2.06) kemudian  seiring  berjlannya  waktu  dalam  proses  perkembangan  pembangun kabupaten  labuhanbatu  terus  mengalami  kemajuan  di  berbagai  sektor  lainnya tetapi sektor yang paling drastis meningkat yaitu bidang industri yaitu 2012 sektor terbesar  yang  menjadi  penyumbang  bagi  pertumbuhan  ekonomi  Labuhanbatu Utara  adalah  sektor  industri  pengolahan  yaitu  sebesar  2,37  persen,  sektor pertanian  sebesar  2,09  persen,  kemudian  sektor  perdagangan,  hotel, dan  restoran sebesar 0,94 persen, sektor jasa-jasa sebesar 0,40 persen, sektor bangunan sebesar 0,20  persen,  sektor  pengangkutan  dan  komunikasi  sebesar  0,17  persen,  sektor keuangan,  persewaan,  dan  jasa  perusahaan  sebesar  0,11  persen,  sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,09 persen, dan yang terkecil sektor listrik, gas, dan air minum sebesar 0,01 persen. Dalam pemekaran Kabupaten Labuhanbatu tidak terlepas dari pada keinginan pemimpin atau elit politik yang memiliki tujuan yang baik. Secara umum pemekaran daerah dilakukan harus memenuhi syarat yaitu infrastruktur dan lain-lain.
Dalam  perkembagan  pembangunan  yang  ada  di  Labuhanbatu  Utara  tidak terlepas dari pada pemimpin kepala daerahnya itu sendiri untuk melakukan lobi ke pusat dalam mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat sampai pada tahun ini labuhanbatu utara merupakan kabupaten yang endapat bantuan pemerintah pusat lebih dari 200 miliar rupiah. Itulah kehebatan dari pada kepemimpinan Bupati yang ada  di  Labuhanbatu  Utara  saat  ini.  Beliau  mampu  menembus  anggran  dengan melobi  anggota  DPR-RI  dari  dapil  Sumut-II.  Begitu  lah  cara  pemerintah  yang  ada saat ini  untuk mengembangkan Labuhanbatu Utara ide pemimpin daerah itu sangat penting dan beranai dalam mengambil kebijakan 12 .
Berikut ini adalah jumlah industri yang dikelola pemerintah dan swasta pada saat  melakukan  wawancara  dengan  Bapak  Freddy  Simangunsong  beliau mengatakan bidangindustri labahuanbatu utara sendiri sangat potensi sekarang aja untuk  pembangunan  industri  kelapa  sawit  masih  dalam  proses  ini  yang  menjadi semangat  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  pengupayaaan  pembangunan tersebut.  Semakin  besar  angka  industri  di  Labuhanbatu  Utara  makaotomatis pendapatan  masyarakatakan  semakinmembaik  apalagi  hal  tersebut  akan  mampu mengurangi angka pengangguran.
12 Wawancara dengan Bpk. Fredy Simangunsong. Ketua okp KNPI tanggal 8-September 2014 pukul 14.30

## 3.2.5. Dimensi Pembangunan Infrastruktur
Hubungan  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  ditentukan dalam  system  pengawasaanya.  Berdasarkan  system  pengawasannya  inilah terbentuk tat hubungan pemerintahan dalam suatu Negara 13 .
Tabel 11. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2008 – 2012
(Km)
Kondisi Jalan Road Condition 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 Baik/ Good - - 579 613 632 Sedang/ Fair - - 128 162 181 Rusak/ Poor - - 131 97 78 Rusak Berat/ Very Poor - - 226 192 173 jumlah - - 1 064 1 064 1 064
Sumber/ Source : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara
(Data tahun 2008 masih tergabung dengan kabupaten induk)
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  rasio  panjang  jalan  di  Kabupaten Labuhanbatu  Utara  mengalami  peningkatan  perbaikan  hal  ini  dapat  dilihatdari angka  Bps  labuhanbatuutara  dalam  angka.  Pembangunan  infrastruktur  sitiap daerah  meiliki  persoalan  yang  berbeda-beda  pula  yakni  berbeda  sumber pendapatan utama daerah dan sikap pengambil kebijakan pemerintah daerah akan menjadikan  adanya  ketimpangan  dalam  hal  pembangunan.  Sikap  kebijakan pemerintah yang akuntabel bertanggungjawab pada beban kerjanya akan lebih baik dibanding dengan kebijakan pemerintah yang tidak efektif hal ini dapat dilihat dari pada  keterangan  bapar  freddy  semangunsung  mengatakan  bahwa  hubungan pemerintah  saat  ini  antara  daerah  dan  pusat  sangat  baik  mengapa  saya  katakan baik,  sebab  beberapa  bulan  yang  lalu  pemerintah  melalaui  Bapak  Bupati  pandai melakukan  lobi-lobi  anggaran  guna  untuk  pembangunan  Labuhanbatu  Utara  yang leih  baik  anggara  tersebut  berkisan  200  milliar  rupiah  untuk  tahun  ini  jauh berbanding  dengan  Kabupaten  Labuhanbatu  Induk  saat  ini  mereka  hanya mendapat  7  milliar  yang  dahulanya  mendapat  lebih  dari  10  milliar  itu  lah kehebatan pemerintah melalaui bupati melobi anggarapa sampai kepusat.
Pemerintah  saat  ini  berani  mangambil  langkah-langkah  kongkrit  dalam mengajukan permohonan. masalah korupsi  menurut saya korupsi bias saja  terjadi tetapi  kalau  itu  untuk  kepentingan  masyarakat  banyak  mengapa  tidak,  selagi  itu guna  membanguan  Labuhanbatu  Utara  yang  lebih  maju,  menurut  saya  temuan dilapangan masayarakat pun turut senang dengan dampak kemajuan Labuhanbatu
13 Nurcholis hanif. 2007. Teori dan praktik pemrerintahan dn otonomi daerah hal: 59-60
Utara  saat  ini.  menurut  saya  kalau  untuk  angka  pengangguran  di  Labuhanbatu Utara  saat  ini  jauh  berkurang  karna  inti  bagian  dari  pemekaran  itu  mengurangi angka  pengangguran.  Secara  pribadi  saya  merasa  damapk  dari  pemekaran  itu sendiri  baik  sejauh  para  pengambil  kebijakan  itu  tidak  memiliki  niat  jahat  untuk memanipulasi  anggaran  dan  mendustahi  suara  rakyat 14 .  Sementara  bapak  Abdul Saleh mengatakan dengan adanya pemekaran tahun 2008 pembangunan di daerah ini  jauh  lebih  baik  dari  yang  sebelumnya  sebab  anggaran  itu  sudah  langsung dirasakan  oleh  masyarakat  kalu  dahulu  sebelum  pemekaran  anggaran  itu  tidak terasa karna luasnya daerah yang harus dibangun belum lagi ada mafia-mafia yang bermain mengkorupsi anggaran sehingga pembangunan itu tidak kelihan dan tidak dirasakan  manfaatnya.  Kalau  sekaran  disetiap  dusun,  jalan-jalan  kecil  saja  bisa dikatan  sudah  meraskan  pengaspalan  kalau  dahulu  sama  sekali  tidak  begitu manfaat pemekaran dalam pembangunan infrastruktur sangat besar 15 .

## 3.2.6. Dimensi Pengembangan SDM ( Human Index )
Tiga pendekatan selanjutnya berdasar asumsi redistribusi asset sebagai suatu prakondisi.  Irma  Adelman  berpendapat  bahwa  revolusi  bukanlah  pilihan  Negara- negara  ini  menjadi  semain  buruk.  Dia  mengajukan  jalan human  resuorse development untuk  mencapai  pertumbuhan  dengan  pemerataan.  Suatau  pra- kondisi  untuk  sukses  adalah  redistribusi  asset  produktif,  seperti  tanah  da  modal fisik sebagai contoh jepang,Taiwan dan korea. Persyaratan juga harus dibuat untuk menjamin  berlangsungya  askses  asset  bagi  orang  miskin  setelah  distribusi dilaksanakan.  Element  berikutnya  dari  strategi  ini  adalah  program  masa  untuk mengembangkan sumber daya manusia, sebagaimana pernah terjadi di korea 16 .
Bersamaan dengan penciptaan sumber daya manusia itu, langkah selanjutnya adalah industriaisasi sumber daya secara intensif dan strategi pertumbuhan.

## Bagan 5.

## Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
Labuhanbatu Utara 2008-2012
Sumber: analisis data Bps Labuhanbatu Utara
14 Wawancara dengan Bpk. DR. H. Freddy simangunsong 8 September 2014 Pukul: 14.30
15 Hasil wawancaradengan bapak abd. Saleh. Tanggal 7 september 2014
16 Fakih mansour, 2001. Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi hal.66
72,08 73,1 73,45 74,14 74,92 70 71 72 73 74 75 76 2008 2009 2010 2011 2012 Laju IPM
Kemajuan  pembangunan  manusia  secara  umum  dapat  ditunjukkan  dengan melihat  perkembangan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  yang  mencerminkan capaian  kemajuan  di  bidang  pendidikan,  kesehatan,  dan  ekonomi.  Berdasarkan grafik  di  atas  terlihat  peningkatan  IPM  sejak  tahun  2008  sebesar  72,08  menjadi 74,14 pada tahun 2011 dan meningkat lagi ditahun 2012 menjadi 74,92. Hal ini juga disertai  dengan  kenaikan  peringkat  IPM  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  menurut propinsi yang berada pada peringkat 17 di tahun 2010 menjadi peringkat 13 pada tahun  2012.  Di  Labuahanbatu  Utara  sendiri  memang  terjadi  perubahan  dari  segi pembangunan  manusia  dimana  masyarakat  telah  banyak  mengetahui  yang namanya  media-media  yang  sifatnya  online  dan  peluang  mendapatkan  pekerjaan semakin  tinggi  faktorutamanya  itu  menurut  saya  adalah  semakin  dekatnya pelayanan  kepada  setiap  masyarakat  yang  dilkaukan  oleh  pemerintah  seperti halnya  sosialisasi  yang  selalu  di  berlakukan 17 .Untuk  mengukur  kecepatan perkembangan  IPM  dalam  suatu  kurun  waktu  digunakan  reduksi  shortfall  per tahun.  Ukuran  ini  secara  sederhana  menunjukkan  perbandingan  antara  capaian yang telah ditempuh dengan capaian  yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM=100). Adapun nilai reduksi shortfall untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara  adalah  sebesar  3,03  yang  artinya  mengalami  percepatan  kenaikan  pertahun sebesar 3,03 persen pertahun.
Hasil  penghitungan  IPM  bergerak  10-100  dengan  pengertian  bahwa  bila angka  IPM  kecil  berarti  kualitas  sumber  daya  manusia  masih  relatif  rendah  dan demikian  pula  sebaliknya    bila  angka  IPM  nya  lebih  tinggi.  Sebagai  contoh  untuk hasil  penghitunganIPM  pada  masing-masing  provinsi  di  indonesia  untuk  priode 1999-2011  diperoleh  dari  beberapa  terbitas  BPS.  Perkembangan  angka  IPM tersebut  adalah  dapatdi  lihat  dari  data  yang  tertera  diatas.  Angka  indeks pembangunan manusia(IPM) di indonesia memiliki rata-rata 64,3 yakni pada tahun 2011  angka  tersebut  naik  di  angka  72,77.  Maka,  apabila  angka  tersebut  lah  yang digunakan dalam analisis pertumbuhan angka pembangunan manusia di Kabupaten Labuhanbatu  Utara  secara  otomatis  labuhanbatu  utara  sudah  sangat  layak  dan peningkatan  pada  angka  IPM  Tahun  2013.  Disamping  itu  terdapat  variasi  yang cukup  besar  dari  angka  IPM  antara  daerah  sesuai  perkembangan  pembangunan ekonomi,  pendidikan,  dan  kesehatan  yang  terdapat  pada  masing-masing  provinsi. Daerah yang mempunyai angka IPM tertinggi di indonesia adalah DKI yaitu sekitar 78,0  yang  merupaan  provinsi  paling  maju  di  indonesia.  Sedangkan  provinsi  yang paling  terkebelakang  adalah  provinsi  Papua  dengan  angka  IPM  nya  berkisar  di angka 65,0. Perbandingan angka IPM yang ada di indonesia terjadi ketimpangan di derah-daerah sehingga  di perlukannya perhatian dari pemerintah pusat dalam hal meminotoring angka IPM agar menjadi rakayt sejahtera sesuai dengan perundang- undangan.
Tabel 12.
Statistik Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Utara 2011-2012 URAIAN 2011 2012 Garis Kemisikinan 294.794 329.287
17 Hasil wawncara dengan Bapak Adb. Saleh di Kab Labuhanbatu Utara (kec: kota batu) tanggal 7-9-2014
(Rp/kapita/bulan)
Persentase Penduduk Miskin (%) 11,77 11,34 Jumlah Penduduk Miskin 39,30 38,10
sumber : susenas 2011-2012
Data  statistik  diatas  menguraikan  bahwa  setelah  pemekaran  berlangsung angka  garis  kemiskinan  di  Kabupaten  Labuhanbatu    Utara  terus  mengalami penurunan  hingga  tahun  2012  angka  kemiskinan  berjumlah  38.10  persen sementara  tahun  sebelumnya  berjumlah  39.30  persen  hal  ini  cukup  memberikan dampak yang sigifikan bagi masyarakat setempat dalam manfaat pemekaran tahun 2008  yang  lalu  jika  dibandingkan  dengan  Kabupaten  Labuhanbatu  Induk  angka tersebut  jauh  lebih  baik  dan  penurunan  angka  kemiskinan  berkelanjutan  tiap tahunnya  dampak dari pemekaran itu sendiri membuahkan hasil yang positif bagi kelangsungan hidup bagi masyarakat Labuahanbatu Utara saat ini.
Berbicara mengenai IPM maka kita tidakdapat lepas dari masalah kemiskinan karena  kondisi  IPM  dan  kemiskinan  yang  saling  terkait  ibarat  dua  sisi  mata  uang yang  saling  bertolak  belakang.  Terdapat  kenaikan  standar  garis  kemiskinan  di Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  menjadi  329.287  Rp/Kapita/bulan  yang  tentu  saja mempengaruhi  persentase  dan  jumlah  dan  persentase  penduduk  miskin  di Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  tahun  2012.  Walaupun  terjadi  peningkatan  nilai garis  kemiskinan  namun  persentase  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Labuhanbatu Utara  secara  proporsi  dan  absolut  mengalami  penurunan.  Persentase  penduduk miskin  Labuhanbatu  Utara  mengalami  penurunan  menjadi  11,34  persen  di  tahun 2012 dengan jumlah penduduk miskin sekitar 381.000 jiwa.
Namun penurunan angka kemiskinan berkurang tidak berati bahwa penerima bantuan dari pemerintah semakin berkuran seperti yang di kemukakan oleh bapak lohot  pohan  yakni:  Yang  menerima  Bantuan  Langsung  Tunai  banyak  yang mendapat  pada  saat  itu  programnya  SBY,  warga  mendapat  bantuan  300  ribu  per bulannya. Namun tahun 2014 ini masyarakat tidak lagi mendapat bantuan langsung tunai  data  penerima  bantuan  tiap  tahun  bertambah  dan  biasanya  yang  mendapat bantuan itu berkumpul sama-sama menuju kantor pencairan uang terdekat seperti kantor  pos  dan  kadang  ada  yang  diwakilkan  jika  sudah  tua  ya  kadang  diwakilkan dengan catatan membawa persyaratan.
Hal  senada  yang  dikemukakan  oleh  Bapak  H  Abd.  Soleh  bahwa  kami masyarakat disini memang mendapatkan bantuan itu dengan mengambil ke kantor pos  dan  saya  kira  dengan  bantuan  segitu  masyarakat  belum  merasa  terbantu karena  biaya  kehidupan  yang  semakin  tinggi.  Dan  pembagiannya  ada  yang  belum merata  dan  saya  kira  perlu  diperbaiki,  agar  tidak  ada  yang  salah  sasaran.  Jumlah yang  mendapatkan  bantuan  langsung  tunai  pada  saat  itu  cukup  mendapat sambutan  positif  tetapi  tidak  sesuai  dengan  harga  kebutuhan  hidup.  penerima bantuan  itu  dari  tahun  ketahun  bertambah  tetapi  tidak  banyak  yang  bertambah hanya beberapa orang saja ada bahkan yang sudah mendapat bulan lalu kemudian bulan  yang  akan  datang  dia  tidak  mendapat.  Sebab  pembagiannya  disesuaikan dengan kemampuan yang berhak mendapat.
Artinya  angka  penurunan  kemiskinan  berdasarkan  data  yang  tertera  diatas tabel  menunjukkan  bahwa  masyarakat  masih  merasa  berada  dibawah  garis kemiskinan.  Mayoritas  masyarakatmengharapakan  bantuan  terus  mengalir  dari pemerintah.  Simpulan  yang  di  dapatkan  bahwa  masyarakat  akan  semakin termanjakan  dengan  kebijakanpemerintah  seharusnya  menawarkansolusi  bukan membuat  masyarakat  meras  semakin  dimiskinkan  dengan  kebijakan  akhirnya malas bekerja.

## 4.   Penutup
Dalam  penelitian  ini  secara  keseluruhan  memberikan  pandangan  bahwa sehubungan dengan undang-undang no 32 tahun 2004 dan PP No 129 tahun 2000 pemekaran daerah dilaksanakan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan pelayanan harus merata dana efektif. Penelitian yang dilakukan di  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  merupakan  suatu  keharusan  bagi  peneliti  untuk mendeteksi  hasil  pemekaran.  Jika  penelitian  terdahulu  sebelumnya  telah menyinggung  persoalan  tentang  evaluasi  dampak  pemekararan  Kabupaten Bandung  Barat  memberikan  dampak  yang  positif  meski  dalam  penelitian  tersebut menyimpulkan  bahwa  Kabupaten  Bandung  Barat  belum  mampu  mengimbangi kemajuan  dari  pada  kabupaten  induk  sendiri  yaitu  Kabupaten  Bandung,  dalam penelitian  lainnya  juga  mengalami  peningkatan  kesejahteraan,  namun  dalam penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa  peningkatan  tersebut  mengalami kesenjangan  antara  wilayah  Barat  dan  Timur  d  Indonesia  secara  keseluruhan. Dalam  penelitian  ini  dapat  menyimpulkan  bahwa  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara mampu bertumbuh kembang dengan pesat dan menempati peringkat 9 di wilayah sumatera  utara  dari  33  kabupaten/kota  termasuk  didalamnya  Kabupaten Labuhanbatu  Induk  sebelum  pemekaran  tahun  2008.  Penelitian  menjadi  baik bagaimana sebenarnya dampak pemekaran yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  menyimpulkan  adanya  problem  yang  kuat bagi  daerah  tonomi  baru,  gonjang  ganjing  persoalan  dalam  akselerasi pembangunan namun tidak menepis angka kemiskinan, infrastruktur, pembangunan  manusia  dan  lain  sebagainya.  Seperti  hal  ini  yang  ada  di  daerah Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  pemekaran  dimaknai  sebagai  hal  yang  luar  biasa memberikan dampak yang signifikan di beberapa sektor salah satunya antara lain: pertama perkembangan  pembangunan  di  Wilayah  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara Laju  pertumbuhan  ekonomi    Kabupaten  Labuhanbatu    Utara    atas  dasar  harga konstan  pada    tahun  2012    sebesar  6,37  persen.  Hal  ini  menunjukkan  adanya kenaikan  bila dibandingkan pertumbuhan dengan tahun  sebelumnya yaitu sebesar 6,21 persen. Laju pertumbuhan  ekonomi per sektor pada tahun 2012 menunjukkan pertumbuhan yang  positif.
Bila  diamati  dari  beberapa  indikator  pemekaran  Kabupaten  Labuhanbatu Utara peningkatan yang terjadi  cukup  baik jika  dibandingkan sebelum pemekaran perkembangan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara berdampak positif bagi kelangsungan perekonomian masyarakat setempat.   Mengenai  perbandingan pada  berbagai  indikator  pengembangan  wilayah  antara  Kabupaten  Labuhanbatu Utara    sebagai  daerah  hasil  otonomi  daerah  atau  daerah  otonom    dan  Kabupen Labuhanbatu sebagai induk, secara umum perkembangan Kabupaten Labuhanbatu Utara  yang  semakin  meningkat  setiap  tahunnya  dikatakan  belum  mampu  untuk
mengimbangi  ketercapaian  yang  telah  diperoleh  Kabupaten  Labuhanbatu  Induk. Ketimpangan  pembangunan  terus  terjadi  antara  Kabupaten  Labuhanbatu  Induk dengan  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  dimana  tiap  tahunnya  pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara terus mendapat subsidi dari pemerintah pusat tahun 2013 lalu pemerintah mendapatkan donor atau bantuan dari pemerintah pusat itu hingga  mencapai  200  milliar  tiap  tahunnya  dibandingkan  dengan  Kabupeten Labuhanbatu  Induk.  Tetapi  pandangan  lain  juga  menyatakan  bahwa  pemekaran daerah tersebut cenderung di  paksakan sebab manakala jika di  ukur  dari alat  dan kelengkapan  sebuah  daerah  otonomi  baru  belum  sepenuhnya  memenuhi persyaratan sebagaimana yang meskinya.
Namun  hal  tersebut  bukan  berarti  program  untuk  kebijakan  pemekaran dihentikan. Solusi setiap persoalan tetap ada yaitu atas nama rakyat dari rakyat dan untuk  rakyat. Kedua angka  peningkatan  terhadap  pertisipasi  sekolah  semakin meningkat  sebab  program  capaian  pemerintah  dalam  memberikan  dukungan kepada  masyrakat  atau  anak  didik  itu  sangat  tinggi  kebijakan  pemerintah  untuk memperhatikan  kondisi  masyarakat  untuk  melanjutkan  tingkat  pendidikan  yang lebih tinggi mendapat apresiasi dari kalangan masyrakat sekitar. Ketiga
Berdasarkan grafik di atas terlihat peningkatan IPM sejak tahun 2008 sebesar 72,08  menjadi  74,14  pada  tahun  2011  dan  meningkat  lagi  ditahun  2012  menjadi 74,92. Hal ini juga disertai dengan kenaikan peringkat IPM Kabupaten Labuhanbatu Utara  menurut  propinsi  yang  berada  pada  peringkat  17  di  tahun  2010  menjadi peringkat 13 pada tahun 2012.

## Daftar Rujukan
Buku Setiyono,Budi.  (2007) Pemerintah  Dan  Menejemen  Sektor  Publik .  Penerbit;  jl.mampang prampataanVI no.66 jakarta 12790 telpon/fax(0217993121).
Sita  Van  Bemmelen  Dan  Remco  Raben.  (2011). Antara  Dan  Negara  Indonesia  Tahun 1950-An . penerbitKLTV-jkt-NIOD-yayasan pustaka obor indonesia. Hal.133.
Romli,  lili.  (2007). Potret  otonopmi  daerah  dan  wakil  rakyat  di  tingkat  lokal .  Penerbit, pustaka   pelajar celeban timur UH III/548 yogyakarta 55167 hal. 4
Ermaya  suradinata,  2002. Menajemen  pemerintahan  dalam  ilmu  pemerintahan . Diterbitkan oleh pt. vidcodata-jakarta hal-50
Nurcholis,  hanif,2005. Teori  Dan Praktek  Pemerintahan  Dan  Otonomi  Daerah penerbit: PT. Grasindo, jl. Palmerah selatan 22-28, jkt 10270
Mansur  fakih,  2001. Runtuhnya  teori  pembangunan  dan  glonalisasi .  Penerbit. INSISTPRESS  pustaka pelajar, jl. Celeban timur UH III/548 Yogyakarta 55167.
Noor,  Isran,  2012. Politik  daerah  untuk  penguatan  NKRI  desain  dan  produsi profajar jurnalsm edisi pertama september 2012.
Caporaso  james,  2008. Teori-teori  ekonomi  politik .  Penerbit  pustaka  pelajar  celeban timur UH/III/548 yogyakarta 55167
Nazir, moh. (2003). Metode Penelitian . Penerbit ghalia indonesia, jl, mesjid alhidayah No. 5, pejaten barat jakarta 12510
Nawawi,  ismail.  2009. Public  policy .  Analisis,  strategi  advokasi  teori  dan  praktek. Penerbit PNM, Surabaya
Puspitosari  hesti,  2011. Filosofi  pelayanan  public .  Penerbit  setara  pressjl.  Joyosuko metro 42 malang, jatim
Emilia, Emi. 2008. Menulis tesis dan disertasi . Penerbit: alfabeta, bandung, hal: 209-210 Nugroho, Riant. 2009. Public Policy teori kebijakan –analisis kebijakan-proses kebijakan perumusan, implementasi, evaluasi, revisi risk management dalam kebijakan public kebijakan  sebagai  the  fifth  estate  metode  penelitian  kebijakan . penerbit:  PT.  Elex Media Komputindo Cetakan:  Oleh Percetakan Pt. Gramedia, Jakarta 2009.
Nugroho  Riant,  2000. Otonomi  dentralisasi  tanpa  revolusi.  kajian  dan  Kritik    atas kebijakan  desentralisasai  di  Indonesia .  Penerbit:PT.  Alex  media  Kompotindo kelompok gramedia-jakarta 2000 .
Kushandajani,  2011. Makna  otonomi  daerah  diwilayah  laut  bagi  masyarakat  pesisir . Penerbit; Fisip Indip Jl. Prof. H. Sudharto-Tembalang , Telp: (024)7465405.
Ratnawati,  tri. Pemekaran  Daerah  Politik  Lokal  Dan  Beberapa  Isu  Terseleksi .  Penerbit: Pustaka  Pelajar Celeban  Timur UH III/548 Yogyakarta 55167 Cetakan:  Pertama, Februari 2009.
Paul  J.  Gertler.  2011. Impact  Evaluation  in  Practice .  The  International  Bank  for Reconstruction  and  Development  /  The  World  Bank  1818  H  Street  NW Washington DC 20433 Telephone: 202-473-1000 Internet: www.worldbank.org
Subarsono.AG. anlisis  kebijakan  public,  konsep,  teori,  dan  aplikasi. Penerbit.  Pustaka pelajar 2005. Jl. Celebon timur UH III/548 yoyakarta 55167.
BRIDGE.  (2008). Studi  Evaluasi  Dampak  Pemekaran  Daerah 2001-2007.  Jakarta: BRIDGE.
Sjafrizal,  2014. Perencanaan  pembangunan  daerah  dalam  era  otonomi .  Penerbit.  PT. Rajagrafindo persada. Jl. Raya leuwinanggung, kec. Tapos depok 16956.

## Dokumentasi:
Bps Labuhanbatu dalam angka 2006 Bps Labuhanbatu dalam angka 2007 Bps Labuhanbatu dalam angka 2008 Bps Labuhanbatu dalam angka 2009 Bps Labuhanbatu dalam angka 2010 Bps Labuhanbatu dalam angka 2011 Bps Labuhanbatu dalam angka 2012 Bps Labuhanbatu dalam angka 2013 Bps Labuhanbatu dalam angka 2014 Bps labuhanbatu utara dalam angka 2008 Bps labuhanbatu utara dalam angka 2009 Bps labuhanbatu utara dalam angka 2010 Bps labuhanbatu utara dalam angka 2011 Bps labuhanbatu utara dalam angka 2012 Bps labuhanbatu utara dalam angka 2013
Internet:
www.id.wikipedia.org/wiki/Desentralisasi www.geografi.ui.ac.id/portal/sivitas-geografi/dosen/makalah-seminar/496-2/