INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13611-13619 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Identifikasi Sektor Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Menggunakan Studi Location Quotient
Nur Asmita Purnamasari Universitas Mataram
Email: asmitapurnamasari@unram.ac.id

## Abstrak
Ketidakseimbangan ekonomi antara kota/kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan masalah  serius  yang  perlu  mendapat  perhatian.  Provinsi  NTB  tergolong  memiliki  pertumbuhan  dan kontribusi PDRB yang rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Meskipun kesenjangan ini tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, upaya untuk menguranginya tetap penting. Salah satu langkah yang  dapat  diambil  adalah  menganalisis  setiap  wilayah  di  Provinsi  NTB  guna  memberikan  orientasi dalam  mengurangi  kesenjangan  tersebut.  Sehingga  pada  penilitian  ini  dilakukan  Analisis Location Quotient  untuk  mengklasifikan  masing-masing  Kota/Kabupaten  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat berdasarkan sektor lapangan usahanya sehingga diharapkan dapat menjadi alternatif dalam melakukan penyesuaian kebijakan Pembangunan demi peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
Kata Kunci: PDRB, Location QuotientI, Provinsi Nusa Tenggara Barat

## Abstract
Economic imbalance between regencies/cities in the Province of West Nusa Tenggara (NTB) is a serious issue  that  requires  attention.  NTB  province  is  characterized  by  low  growth  and  GDP  contribution compared to other provinces in Indonesia. Although this disparity cannot be entirely eliminated, efforts to reduce it remain important. One step that can be taken is to analyze each region in NTB to provide orientation in reducing this disparity. Therefore, this study conducts a Location Quotient analysis to classify each city/regency in the Province of West Nusa Tenggara based on their economic sectors. It is hoped  that  this  analysis  can  serve  as  an  alternative  in  adjusting  development  policies  to  improve community welfare.
Keywords: GDP, Location Quotient, West Nusa Tenggara Province

## PENDAHULUAN
Sektor  ekonomi  suatu  daerah  sangat  berperan  dalam  proses  pembangunan  suatu daerah,  karena  akan  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  di  daerat  tersebut.  Setiap daerah memiliki sektor unggulan dan tertinggal masing-masing sehingga perlu dilakukan identifikasi  untuk  memaksimalkan  hal  tersebut.  Sehingga  dibutuhkan  model  yang  dapat digunakan sebagai perencanaan terkait kebijakan yang dilakukan dengan mengindentifikasi keunggulan dan kelemehan setiap sektor usaha di daerah tersebut (Tarigan, 2016).
Perbedaan potensi masing-masing sektor tersebut disebabkan oleh letak geografis, potensi sumber daya dan lain-lain . Sehingga, pelaksanaan pembangunan yang terencana dan berfokus pada pengurangan kesenjangan antar wilayah sangat penting dilakukan untuk mendukung upaya pemerataan di Indonesia.
Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu penduduk.  Jika PDRB per kapita tinggi, maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat di provinsi tersebut. Sebaliknya, jika PDRB per kapita rendah, maka tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung lebih buruk.
Pada  triwulan  I-2022,    wilayah-wilayah  di  Pulau  Jawa  memberikan  kontribusi  PDB sebesar 57,78%. Selanjutnya, Pulau Sumatera memberikan kontribusi sebesar 21,96%, diikuti oleh Pulau Kalimantan  8,29%, Pulau Sulawesi 6,73%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara 2,66%, serta Pulau Maluku dan Papua  2,58%.
Gambar 1. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, Triwulan I-2022 (persen)

## Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia
Berdasarkan  Gambar  1,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  termasuk  dalam  kategori dengan pertumbuhan dan kontribusi PDRB yang rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Meskipun kesenjangan ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, upaya untuk menguranginya tetap diperlukan, sehingga perlu dilakukan analisis setiap wilayah di Provinsi Nusa  Tenggara  Barat.  Dibutuhkan  data  dan  informasi  yang  objektif  untuk  melakukan identifikasi tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan alternatif untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengklasifikasian kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan  pertumbuhan.  Tujuan  dari  klasifikasi  ini  adalah  untuk  mengelompokkan observasi  baru  ke  dalam  kelompok  yang  sudah  ada  (Johnson  &  Wichern,  2007).  Proses pengklasifikasian ini dapat dilakukan dengan menggunakan studi Location Quotient.

## METODE PENELITIAN
Sumber data yang digunakan yaitu data PDRB Provinsi NTB Menurut Lapangan Usaha Tahun  2018-2022.  Data  ini  diperoleh  dari  publikasi  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  BPS. Kemudian dilakukan observasi dan studi pustaka.  Sehingga diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data dan informasi yang akurat sehingga membantu dalam mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis dan non-basis, serta memberikan dasar yang kuat untuk menyusun strategi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## Metode Analisis
Location Quotient (LQ) adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan peran suatu sektor suatu daerah dengan peran sektor yang sama  di tingkat nasional (Tarigan, 2014). Menurut Hood (1998 dalam Hendayana 2003), LQ merupakan metode ekonomi yang sederhana,  yang memiliki kelebihan dan kekurangannya.
Studi  LQ  merupakan  metode  ekonomi  yang  digunakan  untuk  mengetahui pertumbuhan  ekonomi  berdasarkan  sektor-sektor  yang  termasuk  dalam  kategori  basis  . Studi ini sering diterapkan untuk menganalisis kondisi ekonomi dengan tujuan memberikan gambaran mengenai potensi suatu daerah. Nilai LQ dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Jumiyanti, 2018):
LQ = 𝑽𝐢 / 𝑽𝐭 𝐘𝐢 / 𝐘𝐭
Dimana
Vi  : angka PDRB sektor i pada wilayah dengan tingkat yang lebih rendah Vt  : keseluruhan PDRB pada wilayah dengan tingkat yang lebih rendah Yi  : angka PDRB sektor i pada wilayah dengan tingkat yang lebih tinggi Yt  : keseluruhan PDRB pada wilayah dengan tingkat yang lebih tinggi
Nilai LQ dapat dimasukan dalam tiga kategeori sebagai berikut:
a. LQ < 1: Dikategorikan sebagai non-basis
b. LQ = 1: Dikategorikan sebagai non-basis.
c. LQ > 1: Dikategorikan sebagai basis atau sumber pertumbuhan.
(Astasari, Ibrahim, dan Harpowo 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki berbagai macam sektor yang memungkinkan untuk  dikembangkan  lebih  lanjut.  Sektor-sektor  yang  digerakan  dalam  suatu kabupaten/kota,  merupakan  gambaran  dari  aktivitas  masyarakat  di  daerah  tersebut. Berdasarkan hasil analisis LQ sektor dapat diklasifikasikan menjadi sektor basis dan sektor non basis. Berikut adalah hasil perhitungan LQ pada setiap sektor di kabupaten/kota yang terletak di Provinsi NTB:

## Tabel 1. Sektor usaha yang masuk dalam kategori basis (LQ >1)
SEKTOR KOTA/KABUPATEN Kota Mataram Kab Lobar Kab Loteng Kab Lotim KLU Kab Sumbawa KSB Kab Dompu Kota Bima Kab Bima Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Pertambangan dan Penggalian ✓ Industri Pengolahan ✓ ✓ ✓ Pengadaan Listrik dan Gas ✓ ✓ ✓ Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang ✓ ✓ ✓ Konstruksi ✓ ✓ ✓ Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Transportasi dan Pergudangan ✓ ✓ ✓ Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ✓ Informasi dan Komunikasi ✓ Jasa Keuangan dan Asuransi ✓ ✓ Real Estat ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Jasa Perusahaan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Jasa Pendidikan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial ✓ ✓ ✓ ✓ Jasa Lainnya ✓ ✓ ✓ ✓
Mengacu pada tabel 1, terlihat sektor-sektor usaha yang maju dan berpotensi menjadi sumber  pertumbuhan.  Sektor-  sektor  ini  tidak  hanya  mampu  memenuhi  kebutuhan masyarakat namun juga menghasilkan surplus yang dapat diekspor ke luar wilayah. Dengan demikian, sektor-sektor ini mampu untuk menyumbang secara signifikan terhadap wilayah,
sehingga  diharapkan  pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  akan  fokus  pada pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah.

## Tabel 2. Sektor Usaha yang Masuk dalam Kategori Non Basis (LQ = 1)
SEKTOR KOTA/KABUPATEN Kota Mataram Kab Lobar Kab Loteng Kab Lotim KLU Kab Sumbawa KSB Kab Dompu Kota Bima Kab Bima Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan
Penggalian
Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi ✓ Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan
Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya
Mengacu pada Tabel 2, terlihat bahwa hanya ada satu sektor di Kota Mataram yang memiliki nilai LQ = 1, yaitu pada sektor konstruksi. Artinya produksi dari sektor ini cukup
untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi tidak menghasilkan surplus yang signifikan untuk dieskpor ke luar wilayah.

## Tabel 3. Sektor Usaha yang Masuk dalam Kategori Non Basis (LQ < 1)
SEKTOR KOTA/KABUPATEN Kota Mataram Kab Lobar Kab Loteng Kab Lotim KLU Kab Sumbawa KSB Kab Dompu Kota Bima Kab Bima Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ✓ ✓ ✓ ✓ Pertambangan dan Penggalian ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Industri Pengolahan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Pengadaan Listrik dan Gas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Konstruksi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ✓ ✓ ✓ Transportasi dan Pergudangan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Informasi dan Komunikasi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Jasa Keuangan dan Asuransi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Real Estat ✓ ✓ ✓ ✓ Jasa Perusahaan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib ✓ ✓ ✓ Jasa Pendidikan ✓ ✓ ✓ ✓ Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Jasa Lainnya ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Berdasarkan Tabel 3 diatas, dapat dilihat hasil nilai LQ < 1 yang masuk dalam klasifikasi non basis, yang artinya  produksi dari  sektor  ini tidak  cukuo memenuhi kebutuhan lokal,
sehingga wilayah tersebut haru mengimpor barang dan/atau jasa dari sektor ini dari luar wilayah untuk memenuhi kebutuhannya, meskipun saat ini sektor-sektor tersebut tidak kuat, ada  potensi  untuk  mengembangkan  kebutuhan  lokal  dan  meningkatkan  kesejahteran ekonomi. Sehingga diharapkan pemerintah memberikan perhatian khusus terutama pada Kabupaten  Lombok  Barat  dan  Kabupaten  Sumbawa  Barat  untuk  diidentifkasi  dan dikembangkan  lebih  lanjut  guna  mengurangi  ketergantungan  pada  impor  dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap ekonomi lokal.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masih banyak sektor usaha yang perlu dioptimalkan khususnya di kabupaten lombok barat dan kabupaten  sumbawa  barat,  dimana  hampir  seluruh  sektor  usahanya  masuk  dalam kategori  non  basis.  Sektor  usaha  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  khusus  adalah penyediaan  akomodasi  dan  makanan-minuman  karena  pada  semua  kota/kabupaten sektor tersebut masuk dalam kategori non basis sehingga kebutuhan masyarakat dapat diatasi.
Hasil analisis metode LQ diatas dapat menjadi pertimbangan penting dalam upaya mengatasi  keluhan  masyarakat  serta  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Jika  keluhan masyarakat  berkaitan dengan  sektor basis, maka pemerintah perlu menganalisis pengelolaan sektor ekonomi tersebut, terutama dalam hal distribusi barang dan/atau jasa. Sebaliknya, jika keluhan masyarakat berhubungan dengan sektor non-basis, pemerintah dapat mengoptimalkan upaya untuk meningkatkan sektor non- basis agar keluhan masyarakat dapat diatasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Astasari,  Cynthia  Paramita,  Jabal Tarik  Ibrahim, and Harpowo Harpowo. 2018. “Analisis Location Quotient (LQ) Komoditas Cabai Di Kabupaten Kediri.” Agriecobis : Journal of Agricultural Socioeconomics and Business 1(2):11.
BPS. 2023. Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan IV- 2022 No. 14/02/52/Th.XVII
Hendayana, R. 2003. Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. Jurnal Informatika Pertanian volume 12. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknoloho Pertanian Bogor. https://www.litbangdeptan.go.id Johnson, R., & Winchern, D. 2007., Apllied Multivariate Statistical Analysis (Sixth Ed ed.).

## New Jersey: Prentice Hall
Jumiyanti, K.R. 2018. “Analisis Location Quotient dalam Penentuan Sektor Basis dan Non

## Basis di Kabupaten Gorontalo.”Gorontalo Development Review
Tarigan, R. 2014. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi Cetakan Ketujuh.  Bumi Aksara, Jakarta.
Tarigan, R. 2016 Perencanaan Pembangunan Wilayah. Bumi Aksara, Jakarta.