## NATAPRAJA
Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017
Halaman 145-162

## DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM FESTIVAL LEGU GAM SEBAGAI WISATA KULTURAL KOTA TERNATE
Sumitro S. Syawal 1 dan Suleman Samuda 2

## ABSTRACT
This  research  aims  to  know  the  dynamics  of  collaborative  governance  process  in implementing Legu  Gam as  cultural  tourism  of  Ternate  City,  which  the  process  of collaboration  involves  multi-stakeholder  in  accordance  with  capacity,  motivation  and extent  of  involvement  starting  from  planning  process  and  implementation  from  each stakeholder. Based on the focus, this research used qualitative descriptive approach with data  analysis  method  refers  to  the  interactive  analysis  model.  The  results  showed  that collaboration  forum  was  formed  based  on Idin  Kolano or  The  decree  of  the  Sultanate Ternate.  The  value  that  underlies  the  Sultanate  Ternate  in  organizing Legu  Gam  was to preserve adat  seatorangin in  daylife  lifeamid  waning  of  indigenous  values  and  culture  of Ternate.  Meanwhile  by  holding  Festival  of Legu  Gam ,  Ternate  municipality  government aimed to develop society economy of Ternate city.
Keywords: Collaborative Governance , Cultural Tourism, Legu Gam , Ternate City

## ABSTRAK
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  mengetahui  dinamika  proses collaborative governance dalam  pelaksanaan Legu  Gam sebagai  wisata  kultural  Kota  Ternate,  dimana proses  kolaborasi  melibatkan multi-stakeholder sesuai  dengan  kapasitas,  motivasi  dan sejauhmana  keterlibatan  mulai  dari  proses  perencanaan  dan  implementasi  dari  masing- masing stakeholders .  Sesuai  dengan  fokusnya,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif  kualitatif  dengan  metode  analisis  data  mengacu  pada  model  analisis  interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  forum kolaborasi dibentuk berdasarkan Idin Kolano atau  surat  keputusanKesultanan  Ternate.Nilai  yang  melandasi  Kesultanan  Ternate  dalam menyelenggarakan legu  gam adalah  membudayakan adat  seatorang dalam  kehidupan sehari-hari  ditengah  memudarnya  nilai-nilai  adat  dan  budaya  Ternate,  sementara  itu melalui Festival legu Gam, Pemerintah Kota Ternate mengembangan ekonomi kerakyatan masyarakat Kota Ternate.
Kata Kunci : Collaborative Governance , Wisata Kultural, Legu Gam, Kota Ternate
1,2 Dosen,  Ilmu  Administrasi  Negara,  FISIPOL,  Universitas  Muhammadiyah  Maluku  Utara. Email:  sumitro.ssyawal@ummu.ac.id

## PENDAHULUAN
Studi ini akan menganalisis bagaimana dinamika collaborative governance yang terjadi dalam pelaksanaan  Festival Legu  Gam sebagai pariwisata  kultural  di  Kota  Ternate  yang bertaraf  nasional.  Visi  dari  pelaksanaan festival Legu Gam itu sendiri adalah untuk memperkenalkan  khasanah  kebudayaan Moloku  Kie  Raha  kepada  masyarakat luas.  Tentunya,  dalam  manifestasi  ide besar  ini  dibutuhkan  kolaborasi  antar stakeholders baik  Kesultanan  Ternate dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat  atau  Kesultanan  Ternate  dengan pihak swasta, masyarakat, pelaku pariwisata.  Dalam  melakukan  kerjasama yang melibatkan multi-stakehoder dibutuhkan wadah atau institusi yang akan mengelola  kerjasama  tersebut.  Pada  titik ini collaborative  governance dipandang sebagai  sebuah  strategi  penting  untuk mengelola  kerjasama  yang  melibatkan berbagai stakeholder. Collaborative governance merupakan sebuah paradigma baru dalam memahami eksistensi interaksi multi-stakeholder, tidak lagi hanya sebatas memahami  kesepahaman  yang  terbangun dalam  interaksi  yang  berujung  pada kesepakatan tetapi penting untuk dipahami lebih mendalam (Nasrulhaq, 2014).
Festival Legu  Gam merupakan potensi pariwisata yang bisa dikembangkan  menjadi  wisata  unggulan Kota  Ternate  mengingat  semenjak  tahun 2013  Festival Legu  Gam sendiri  telah masuk  menjadi  kalender  destinasi  wisata nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi  Kreatif  RI.  Secara  historis Legu Gam merupakan  khasanah  kebudayaan kesultanan Ternate yang dilakukan sebagai tradisi adat istiadat yang melibatkan para bangsa, Soangare , Ngofa se  Dano-dano dan balakusu  sekano  kano kesultanan  Ternate  sebagai  pranata  sosial masyarakat  adat. Legu  Gam juga  bisa dimaknai sebagai bentuk apresiasi kesultanan  terhadap  rakyatnya.  Puncak perayaan Legu  Gam ditetapkan  sesuai dengan  hari  kelahiran  Sultan  Mudaffar Sjah  yang  juga  merupakan  Sultan  ke-48 dari Kesultanan Ternate. Beberapa kegiatan kebudayaan  (ritual  budaya)  yang sering  dilakukan  saat  pelaksanaan Legu Gam ,  yaitu:  (1)  Ritual Kololi  Kie  Mote Ngolo ,  yakni  mengelilingi  Pulau  Ternate melalui  laut  menggunakan  kora-kora (perahu  tradisional);  (2)  Ritual Fere  Kie , yakni  mendaki  di  Puncak  Gunung Gamalama  yang  melibatkan  masyarakat adat. Ritual yang ditandai dengan pembacaan  doa  pada  makam  keramat  di
puncak Gunung Gamalama tersebut bertujuan  memohon  perlindungan  kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar masyarakat Ternate  dan  daerah  lainnya  di  Maluku Utara  terbebas  dari  bencana;  dan  (3) Ritual Gam Ma Cahaya , yakni pawai obor mengelilingi  Pulau  Ternate.  Ritual  yang melibatkan ribuan masyarakat adat Kesultanan Ternate ini bertujuan meminta perlindungan  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa  agar  Ternate  terhindar  dari  segala mala petaka.
Pada  tahun  2006  pelaksaaan Legu Gam mulai melibatkan pemerintah daerah diantaranya  pemerintah  Kota  Ternate  dan Pemerintah Propinsi. Pelibatan pemerintah daerah  dalam  hajatan Legu  Gam bukan tanpa  alasan,  keterbatasan  anggaran  yang mendasari pihak kesultanan untuk mengajak  para  pemangku  kepentingan  di bidang  pariwisata  untuk  berkolaborasi dalam  mengemas  tradisi  leluhur  menjadi sebuah  daya  tarik  wisata  yang  bertaraf nasional.  Nilai  yang  melandasi  pihak kesultanan  Ternate  untuk  melaksanakan festival Legu Gam yakni untuk melestarikan  nilai-nilai  adat  seatorang ditengah  gencarnya  infiltrasi  budaya asing,  sebaliknya  nilai  yang  melandasi pemerintah  kota  Ternate  adalah  melalui festival Legu  Gam Pemerintah  Ternate meningkatkan ekonomi kerakyatan.
Kerjasama dalam pelaksanaan festival Legu  Gam yang  melibatkan berbagai stakeholders baik itu masyarakat, pihak  swasta  dan  pemerintah  dengan kapasitas  yang  dimiliki  masing-masing stakeholders dengan beragam kepentingan yang  terikat  untuk  mencapai  tujuan bersama  akan  membentuk multipartner governance yang  bersinergi  secara  peran dan  program  yang  bersifat hybrid ( Lemos dan  Agrawal,  2006) dikenal  dengan  term collaborative governance ( D. Ngar-yin dan P.  Hills.  2010:  89). Emerson  et.al  (2011) menyatakan collaborative  governance sebagai struktur proses dalam pengambilan  keputusan  dan  manajemen kebijakan  yang  melibatkan  aktornegara dan  non  negara  secara  konstruktif  di seluruh  wilayah  batas-batas  badan  publik, tingkat  pemerintahan,  dan/atau  publik, serta swasta dalam lingkup untuk melaksanakan  tujuan  umum  yang  tidak dapat  diselesaikan  oleh  lembaga  negara. Menurut  Robertson  &  Choi  ( dalam Kumorotomo, Wahyudi. Dkk 2013:10) collaborative governance merupakan sebuah proses kolektif dan egalitarian bagi setiap stakeholders yang  terlibat,  dengan otoritas  substantif  yang  dimiliki  dalam pengambilan  keputusan  serta  memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasi (kepentingan)
dalam  proses  tersebut.    Hampir  sejalan dengan  defenisi  yang  disampaikan  oleh Robertson & Choi, Fosler ( dalam Dwiyanto,  Agus.  2010:261) menjelaskan secara  terperinci  mengenai  kerjasama yang  bersifat  kolaboratif  yang  melibatkan berabagai  pihak  yang  dilakukan  secara intensif  dengan  upaya  secara  sadar  untuk melakukan alignment dalam tujuan, agenda,  strategi  dan  sumber  daya  serta aktifitas.
Secara umum collaborative governance diartikan sebagai suatu bentuk susunan kepemerintahan, dimana satu atau lebih  instansi  pemerintah  secara  langsung berhubungan  dengan  stakeholder  non- negara  dalam  sebuah  proses  pengambilan
keputusan yang formal berbasis konsensus,  deliberatif  dan    menuju  pada formulasi  atau  impelementasi  kebijakan public atau dapat pula dalam program atau asset publik ( Ansell and Gass. 2007).
Model collaborative  governance yang  digambar  oleh  Anshel  and  Gash memiliki  4  variabel  yang  dimulai  dari kondisi, desain kelembagaan, kepemimpinan,  dan  proses  kolaboratif. Masing-masing  variabel  ini  dapat  dipilah menjadi variabel yang lebih baik. Dimana variabel  proses  kolaboratif  diperlakukan sebagai inti dari model ini, dengan kondisi awal,  desain  institusional,  dan  variabel kepemimpinan  yang  diwakili  sebagai kontribusi kritis atau konteks untuk proses
(Sumber: Ansell and Gass. 2007:550)
Gambar 1 : A Model of Collaborative Governance
kolaboratif.  Kondisi  awal  menetapkan tingkat  kepercayaan,  konflik,  dan  modal sosial  yang  menjadi  sumber  daya  atau kewajiban  selama  berkolaborasi.  Desain kelembagaan  menetapkan  aturan  dasar  di mana  kolaborasi  berlangsung.  Kemudian kepemimpinan  memberikan  mediasi  dan fasilitasi penting untuk proses kolaboratif. Proses  kolaboratif  itu  sendiri  sangat bersifat iteratif dan nonlinier.
Collaborative  governance dalam pelaksanaan pariwisata dimaksudkan untuk membangun pariwisata berkelanjutan membutuhkan semua stakeholders baik pemerintah, civil society ,  pelaku  wisata  dan  masyarakat lokal dalam rangka membangun kesepahaman  dan  komitmen  serta  rasa tanggungjawab  ( sense  of  responsibility) dalam pengelolaan    pariwisata.      Untuk
menambah  pemahaman  penulis  dalam memahami dinamika collaborative governance yang  terjadi  dalam  festival Legu  Gam ,  penulis  mengacu  pada kerangka dynamic collaborative governance yang diusulkan oleh Emerson et.al  (2011),  dimana  dinamika  pola kolaborasi  dipandang sebagai  suatu  siklus atau interaksi yang terjadi secara berulang dan terdiri atas tiga komponen utama yang interaktif,  yakni:  keterlibatan,  motivasi bersama  dan  kapasitas  untuk  melakukan aksi  bersama.  Ketiga  komponen  tersebut bekerja  secara  bersama-sama  dengan  cara interaktif  antara  sesama  komponen  secara berulang-ulang  untuk  menghasilkan  aksi- aksi kolaboratif dalam rangka mengimplementasi  tujuan  bersama  yang berdampak  secara  eksternal  maupun internal dari sistem kolaboratif tersebut.
(Sumber: Emerson, Nabatchi and Balogh. 2011:6)
Gambar 2 . The Integrative Framework for Collaborative Governance
Pada praktiknya collaborative governance tidaklah berjalan tanpa menemui kendala yang nantinya menghambat  proses  kolaboratif.  Menurut Hardy  dan  Philip  (1998),  Greewnald. (2008)  menyatakan  ada  beberapa  faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam collaborative governance terdiri  dari:  (1)  Otoritas adalah  hak  yang  diakui  keadaan  suatu orang  atau  institusi  untuk  memberikan penilaian, membuat keputusan, atau melakukan  aksi  tertentu;  (2)  Kekuasaan yang  berbasis  sumberdaya  dapat  berarti ketergantungan diantara organisasi- organisasi  yang  terkait  dalam    kolaborasi dan kemampuan mereka untuk mengeluarkan  sumberdaya  tersebut;  (3) Legitimasi diskursif merujuk pada kemampuan suatu organisasi untuk merepresentasikan  sebuah  diskursif  atau berbicara  atas  nama  wacana  diarena publik.

## METODE
Penelitian
ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha memahami  dan  menafsirkan  makna  suatu peristiwa  interaksi  tingkah  laku  manusia dalam  situasi  tertentu  menurut  perspektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif deskriptif, dimaksudkan untuk mengeksplorasi  dan  klarifikasi  mengenai
suatu  fenomena  atau  kenyataan  sosial. Untuk  itu,  penelitian  ini  berusaha  untuk mengambarkan  secara  apa  adanya  (emik) jalinan  hubungan  yang  terjadi  dan  fakta yang tampak dilapangan dalam pelaksanaan collaborative  governance yang berlangsung diantara instansi pemerintah  dan  instansi  non  pemerintah serta  pihak  kesultanan  Ternate  dalam pelaksanaan Legu  Gam sebagai  agenda pariwisata  Kota  Ternate  berbasis  wisata kultural.  Lokasi  penelitian  bertempat  di Kota  Ternate  dipilih  sebagai  objek penelitian  ini  dilaksanakan  dikarenakan letak  pelaksanaan  event  tahunan Legu Gam bertempat di Kota Ternate.
Unit analisis dalam sebuah penelitian  merupakan  sebuah  elemen penting dan  keberadaannya sangat krusial dalam  membangun  kerangka  konseptual, teknik  pengumpulan  data  dan  penentuan sampel  penelitian  secara  empirik.  Unit analisis  dalam  penelitian  bisa  lebih  dari satu unit analisis.
Dengan mengidentifikasi unit analisis akan membantu peneliti mengorganisir data dan memudahkan analisis pada tahapan selanjutnya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah festival Legu Gam .
Penelitian  ini  menggunakan  dua jenis  data  yakni  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  merupakan  data
yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui  wawancara  dengan  informan. Informan  dalam  penelitian  ini  meliputi: Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Ternate,  Kesultanan  Ternate,  informan dari  Panitia  Pelaksanaan Legu  Gam dan pihak  swasta. Data  sekunder  yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan  dari  sumber  lain  sebagai pendukung  data  primer  yang  didapat melalui buku atau referensi atau dokumen-dokumen  yang  terkait  dengan penelitian  ini.  data  sekunder  meliputi Rencana  Induk  Pariwisata  Kota  Ternate, Agenda  Pariwisata  Kota  Ternate  dan  data tentang pelaksanaan Legu Gam .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Legu  Gam:  Kontestasi  Transformasi Kebudayaan
Berawal dari pemikiran permaisuri
Boki Nita Budhi Susanti untuk melaksanakan  sebuah  kegiatan  budaya sebagai upaya untuk menghidupkan kembali  tradisi  yang  dibingkai  dalam bentuk pesta rakyat atau pesta kebudayaan yang  dilaksanakan  masyarakat  adat  guna memperingati hari kelahiran Sultan Ternate  Mudaffar  Syah  pada  bulan  april. Namun, Legu  Gam sendiri  memiliki tradisi  panjang  yang  telah  ada  sejak  masa lampau, Legu  Gam hadir  dalam  bentuk
tarian  sakral,  yakni  Tari  Legu  (awalnya hanya dipentaskan di dalam keraton) yang bermakna  pesta  rakyat  yang  dilakukan dengan tari-tarian.
Semenjak  dilaksanakan  pertama kali  pada  tahun  2002, Legu  Gam sebagai representasi  kearifan  lokal  dalam  bentuk seni dan budaya, sejak tahun 2006 tari ini telah  bertranformasi  menjadi  sebuah kegiatan  budaya  yang  bertaraf  nasional. Dari  sebuah  kegiatan  seni  dan  budaya yang  digelar  pada  lingkungan  keraton dalam  bentuk  pembacaan  doa  selamat yang  dipimpin  oleh bobato dunia  dan bobato Akhirat,  bergeser  menjadi  sebuah festival  yang  tidak  hanya  terdiri  dari  adat dan  budaya  kesultanan  Ternate  tetapi meliputi  adat  dan  budaya Moloku  Kie Raha. Makna dari budaya ini dalam Bahasa Ternate adalah 4  kerajaan  dalam  satu kesatuan  yaitu:  1)  Kerajaan  Ternate.  2) Kerajaan  Tidore;  3)  Kerajaan  Jailolo  dan  4) Kerajaan Bacan, serta  mengakomodir budaya  nasional  dan  budaya  populer  saat ini dalam beberapa kegiatan (di luar ritual wajib).
Bila  awalnya  hanya  dalam  bentuk tarian Legu, kini legu gam bertransformasi menjadi  sebuah  festival  yang  kaya  akan nilai-nilai  luhur  adat  dan  budaya Moloku Kieraha . Legu  Gam tidak  lagi  hanya merepresentasikan seni dan budaya
Moloku  Kieraha dalam  bingkai  adat seatorang  namun kini Legu Gam menjadi instrumentasi untuk untuk memperkenalkan  identitas  budaya  lokal dan keragaman budaya Indonosia. Perubahan  tersebut  dilakukan  sebagai upaya  untuk  mengakomodasi  pelibatan masyarakat  luas  terhadap  kegiatan Legu Gam itu  sendiri,  bahkan  pada  beberapa tahun  belakangan  ini  Festival Legu  Gam lebih  membuka  ruang  kemajemukan  bagi etnis yang hidup di Ternate. Keberagaman etnik  dan  budaya  terdiri  atas  entik  asli Maluku  Utara  yang  dikelompokkan  ke dalam kelompok Gam Madihutu
(penduduk  asli)  dan  etnik Dai’  Isa
(pendatang).
Ada  tiga  rangkaian  dalam  tradisi Legu  Gam , pertama,  Doru  Gam atau kujungan  kunjungan  Sultan  ke  daerah- daerah dalam wilayah kesultanan Ternate; kedua,  Kololi  Kie .  Yang  bermakna mengelilingi  gunung  atau  dalam  bahasa keseharian  masyarakat  Ternate  disebut kegiatan tawaf gunung yang dimaksudkan
untuk
memohon perlindungan  atau  keselamatan  kepada yang  maha  kuasa.  Dan ketiga,  Fere  Kie atau mendaki puncak gunung.
Dalam dinamika pelaksanaan festival Legu  Gam tidak  lagi  merupakan representasi seni dan budaya etnis Ternate
tetapi  mulai  meluas  menjadi  kontestasi seni  dan  budaya Moloku  Kie  Raha.
Tepatnya  pada  tahun  2008,  pelaksanaan festival
Legu Gam
mulai merepresentasikan  nuansa  kebudayaan moloku  kieraha dan  dipadu  padankan dengan    budaya  kontemporer.  Namun pada  pelaksanaannya Legu  Gam tetap mengacu  pada  falsafah adat  seatorang untuk  memaknai  keragaman  budaya  dan etnik untuk pembangunan Maluku Utara.
Dinamika Pola Collaborative Governance dalam Pelaksanaan
Festival Legu Gam
Dalam  pelaksanaan  festival Legu Gam ,  kegiatan  dibagi  dalam  dua  bentuk kegiatan  yakni: pertama, ritual  wajib berupa  pembacaan  doa  selamat  dan beberapa bentuk ritual adat lainnya seperti tarian legu, kololi kie dan fere kie. Kedua, kegiatan  kepariwisataan.  Dalam  kegiatan ini ditampilkan beberapa bentuk kebudayaan Moloku Kie Raha dimasudkan  sebagai  bentuk  pelestraian kebudayaan  adat  setempat  serta  bentuk kegiataan  hiburan  rakyat  lainnya  serta kegiatan  yang  bernilai  edukasi  bagi masyarakat.
Kolaborasi  bisa  dimaknai  sebagai bentuk lain dari aspirasi atau tujuan-tujuan bagi pemerintah dalam berinteraksi
dengan  mitra-mitra,  yang  bisa  saja kolaborasi  bukan  dalam  sebuah  institusi formal belaka tetapi kolaborasi merupakan a  way  of  behaving atau  cara  berperilaku maupun  bersikap  institusi  pemerintah dengan  melibatkan  manajemen  publik dalam suatu program atau kegiatan ( Lemos dan Agrawal. 2006).
Dinamika  aksi  kolaborasi  dapat dikatakan  efektif  dan  efisien  bila  dalam kolaborasi  didalamnya  memuat  beberapa aspek  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap stakeholder yang terlibat yakni: keterlibatan,  motivasi  bersama,  kapasitas untuk melakukan kolaborasi ( Emerson et.al 2011).
Dinamika koloborasi dalam pelaksanaan Legu  Gam dilihat  dengan bagaimana keterlibatan setiap stakeholders dalam pengambilan keputusan  dan  partisipasi  dalam  setiap kegiatan.  Bagaimana  motivasi  bersama dapat  terbentuk  dalam  pembagian  peran setiap stakeholder, legitimasi internal serta komitmen  dari  setiap  stakholder  dalam wadah  kolaborasi.  Dinamika  kolaborasi dapat  terjadi  dengan  adanya  kapasitas untuk  melakukan  aksi  bersama.  Untuk melihat  proses  kolaborasi  dalam  festival Legu Gam akan di uraikan pada Tabel 1.
Untuk  melihat  proses  kolaborasi dalam  pelaksanaan  festival Legu  Gam ,
penting untuk  kita melihat dinamika  yang terjadi  dengan  mengacu  pada  kerangka dynamic  collaborative  governance yang diusulkan  oleh  Emerson  et.al  (2011), dimana dinamika pola kolaborasi dipandang  sebagai  suatu  siklus  atau interaksi  yang  terjadi  secara  berulang  dan terdiri  atas  tiga  komponen  utama  yang interaktif  yakni:  keterlibatan,  motivasi bersama  dan  kapasitas  untuk  melakukan aksi bersama.

## Keterlibatan Stakeholder
Patut  diapresiasi  melalui Idin Kolano kesultanan Ternate dapat merangkul  pemangku  kepentingan  untuk berkolaborasi dalam mensukseskan festival Legu  Gam .  Kesultanan  Ternate tidak  lagi  menjadi  aktor  tunggal  dalam melestarikan  adat  dan  budaya  Ternate tetapi  melibatkan  semua  kalangan  yang terdiri  dari  aktor  lintas  organisasi  lainnya meliputi aktor negara (pemerintah daerah) dan  aktor  non  negara  (swasta,  akademisi dan masyarakat).
Perbincangan
keterlibatan stakeholders dalam collaborative  governance di  festival Legu Gam terkadang  masih  diperbincangkan, antara  substansi  atau  simbol.  Adapun praktek kolaborasi  yang tercermin dengan dibentuknya  wadah  kolaborasi  dalam bentuk    panitia     pelaksana serta adanya

## Tabel.1 Matrix Dinamika Pola Kolaborasi dalam Festival Legu Gam
No Aspek Dinamika Pola Kolaborasi Stakeholder 1. Kesultanan Ternate 2. Pemerintah Kota Ternate
3. Pemerintah Propinsi Maluku Utara
4. Pihak Sponsor 1 Keterlibatan Uraian Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Adanya forum kolaborasi menunjukkan bahwa keterwakilan dalam  proses  kolaborasi  tidak  sebatas  simbolis  melainkan penegasan  secara  subtansi  keterwakilan  pada  proses kolaborasi.  Dimana  forum  kolaborasi    berperan  sebagai instrumen  untuk  merumuskan  bentuk,  jenis  kegiatan  dan strategi pencapaian serta pengambilan keputusan. Pengambilan  keputusan  dalam  kelembagaan  kolaborasi diputuskan  dalam  setiap  forum  kolaborasi  dan  disetujui setiap  aktor,  namun  keputusan  yang  diambil  hanya  sebatas pada  bentuk  kegiatan  kepariwiataaan  sedangkan  ritual  adat tetap dilaksanakan oleh perangkat adat kesultanan Ternate. 2 Motivasi Bersama Uraian Pembagian peran Legitimasi Internal Terdapat  dua  bentuk  kegiatan  dalam  festival Legu  Gam yakni:  ritual  wajib  adat  dan  kegiatan  kepariwisataan. Kegiataan  ritual  wajib  adat  ditangani  oleh  perangkat  adat kesultanan  Ternate  sedangkan  kegiatan  kepariwisataan  di tangani oleh panitia festival Legu Gam .
Ketua  Panitia  merupakan  representasi  kultural  yang mewakili ngofa  sedano (anak  cucu/keturunan)  sultan  dan juga  memiliki  pengalaman  karena  menjadi  ketua  panitia sejak  2006-2014.  Namun  pada  pelaksanaan  fetival Legu Gam periode  2015  dan  2016  ketua  panitia  di  jabat  oleh wakil  walikota  dan  masih  anak  keturunan  sultan  Ternate namun  tidak  memiliki  pengalaman  sehingga  pelaksaan festival Legu  Gam mengalami  kemunduran  dengan  tidak lagi menjadi destinasi wisata nasional. 3 Kapasitas Uraian Kelembagaan Kolaborasi Kepemimpinan Kolaborasi Kelembagaan  kolaborasi  sudah  dibentuk  melalui idin kolano, sebagai  wadah  kolaborasi  merepresentasikan stakeholder yang terlibat. Pengambilan keputusan dilakukan dalam  wadah  kolaborasi  tetapi  dalam  ritual  wajib  adat pengambilan  keputusan  dibawah  kendali  pihak  kesultanan, panitia  festival  Legu  Gam  hanya  bertindak  sebagai fasilitator.
Peran  pemimpin  dalam  festival Legu  Gam adalah menginisiasi  forum  kolaborasi  guna  menggalang  dukungan dan  sinergi  program  dengan  pemda  serta  pihak  Swasta untuk pendanaan
Sumber: Data Primer
forum  kolaborasi  telah  mengindikasikan adanya pengutamaan muatan substansi.
Dalam  beberapa  hal,  adanya forum  kolaborasi  menunjukkan  bahwa keterlibatan stakeholders dalam  proses kolaborasi  bukan  semata-mata  hanya sebagai simbol melainkan sebuah penegasan  subtansi  atas  keterlibatan stakeholders dalam merumuskan kembali hakikat pembentukan dan pengembangan  prinsip-prinsip  bersama yang  sering  diungkap  dalam  berbagai perspektif aktoruntuk merumuskan kembali tujuan bersama.
Forum  Kolaborasi  merupakan salah  satu  bentuk    deliberasi  dalam pengambilan  keputusan  dimana  forum tersebut  dirancang  untuk  memastikan bahwa  setiap  rencana  kegiatan  yang telah  disusun  yang  melibatkan  multi stakeholder  dapat  berjalan  baik  dan sinergi  setiap  peran  bisa  terlaksana. Dalam  pelaksanaan  festival Legu  Gam , forum kolaborasi terdiri atas forum yang bersifat rutin dan forum  kolaborasi  yang bersifat insidentil (sesuai dengan kebutuhan).  Forum  kolaborasi  yang
bersifat  rutin  adalah  rapat  panitia  yang dilaksanakan  semenjak  panitia  festival Legu Gam di bentuk melalui Idin Kolano (surat  keputusan  Sultan  Ternate)  pada bulan oktober. Rapat panitia dilaksanakan  untuk  merumuskan  bentuk kegiatan, susunan kegiatan, jenis kegiatan dan strategi untuk melaksanakan  tahapan  kegiatan  yang telah  di  bentuk.  Berikut  akan  diuraikan forum kolaborasi pada Tabel 2.

## Motivasi Bersama
Emerson
et.al (2012) mendefenisikan motivasi bersama adalah as  a  self-reinforcing  cycle  consisting  of four elements: mutual trust, understanding,  internal  legitimacy,  and commitment .  Dalam  arti  yang  lain motivasi bersama meliputi pembagian peran, legitimasi internal dan komitmen. Setiap stakeholder yang terlibat merupakan  representasi  kelembagaan yang diwakili dan tentunya tidak terlepas dari  individu  para stakeholders tersebut. Bagaimanapun juga representasi
kelembagaan yang dimainkan
mengandung nilai dan motivasi lembaga yang  diwakili  tersebut  tidak  bisa dipisahkan  dari  nilai  dan  motivasi  yang dimiliki individu.

## Pembagian Peran
Ketidakseimb-angan  pembagian dalam  kolaborasi  yang  ditimbulkan karena  perbedaan  kapasitas,  organisasi, sumber daya untuk berpartisipasi merupakan  gejala  umum  yang  terjadi dalam collaborative governance .
Fenomena seperti  ini dalam  pengelolaan kolaboratif akan rentan terhadap manipulasi  oleh  aktor  yang  kuat,  fakta yang dijumpai di
lapangan
memperlihatkan bahwa
fenomena ketidakseimbangan  pembangian  peran juga dijumpai dalam pelaksanaan festival Legu  Gam ,  dimana  struktur kepanitiaan yang menjadi wadah kolaboratif diisi oleh berbagai stakeholders yang  mewakili  status, organisasi,  kewenangan,  representasi kewilayahan    dan  sumberdaya.  Dari kelima stakeholders tersebut,  aktor  yang terlibat  dalam  panitia  pelaksana  festival Legu  Gam yang  merepresentasikan wilayah  selatan  Kota  Ternate,  tidak mendapat  peran  penting  dalam  wadah kolaborasi  tersebut.  Hal  yang  terjadi berbeda  dengan  aktor  yang  mewakili
status  sebagai ngofa  se  dano dan balakusu  se  kano-kano ,  atau  pemerintah Kota Ternate dan korporasi.
Pembagian  peran  dalam  festival Legu  Gam dibagi  berdasarkan  bentuk kegiatan  yakni: pertama ,  untuk  ritual wajib  yang bernuansa adat, stakeholders dari  pihak  kesultanan  memegang  peran utama  dalam  kegiatan  tersebut  baik dalam  pengambilan  keputusan  bentuk kegiatan  seperti  apa,  bagaimana  proses pelaksanaan  kegiatan.  Fakta  seperti  ini menunjukkan  bahwa  perangkat  adat pada  saat  bersamaan  selain  menjadi bagian  dalam  panitia  juga  berperan sebagai  aktor  adat  yang  memiliki kewenangan, dimana kewenangan tersebut  dalam  implementasinya  tidak dapat  di  pengaruhi  oleh  panitia  festival Legu  Gam itu  sendiri.  Artinya  bahwa panitia hanya berperan sebagai fasilitator dalam  pelaksnaan  ritual  adat  itu  sendiri. Kedua , kegiataan kepariwisataan, dikelola  langsung  oleh  panitia  festival
Legu Gam .
Dalam kegiatan kepariwisataan  ini,  setiap stakeholders dilibatkan  sesuai  dengan  kapasitas  yang dimiliki.
Legitimasi  Internal. Legitimasi internal dalam proses kolaborasi merupakan  pengakuan  yang  bersumber dari  internal  kolaborasi  itu  sendiri.
Legitimasi internal dalam proses kolaborasi  dapat  diperoleh  bila  aktor- aktor  dalam  kolaborasi  kredibel  dan berintgritas  serta  berpengalaman  dalam mengelola  kegiatan.  Legitimasi  internal dalam collaborative governance pelaksanaan  festival Legu  Gam adalah (1) Peran Ketua Panitia yang merepresentasikan kapasitas kultural dan Struktural;  (2)  Ketua  Panitia  pada periode 2006-2014 memiliki pengalaman dalam  mengelola  proses  kolaborasi sehingga  hasil  kolaborasi  menempatkan festival sebagai destinasi wisata nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi  Kreatif  pada  tahun  2013, namun hanya bertahan 3 tahun. Sebaliknya  Ketua  Panitia  alam  periode 2016-2017  tidak  berpengalaman  (aktor yang  lain  berpengalaman),  hasilnya festival Legu  Gam menjadi  kegiatan pariwisata  yang  bertaraf  lokal;  (3) Adanya pengetahuan khusus aktor dalam kegiatan  ritual  adat  (pihak  Kesultanan Ternate).
Motivasi  bersama  akan  tercipta jika  legitimasi  internal  dimiliki  secara merata  pada  semua  aktor  yang  terlibat dalam  proses  kolaborasi.  Legitimasi internal pada ketua panitia periode 2006- 2015  menjadi magnit  point untuk menciptakan  motovasi  bersama  bagi
aktor-aktor  yang  lain  namun  sebaliknya aktor-aktor  yang  menempati  struktur (tidak termasuk ketua panitia) legitimasi internal  terbentuk  dengan  baik  tetapi tidak pada ketua panitia atau dengan kata lain  legitimasi  internal  rendah  sehingga festival Legu  Gam levelnya  menurun menjadi  kegiatan  pariwisata  bertaraf lokal.

## Kapasitas Melakukan Aksi Bersama
Tujuan  dari  kolaborasi  adalah untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan  secara  bersama-sama  yang tidak  dapat  dicapai  secara  mandiri. Hilman  (1994)  menggambarkan  dalam kolaborasi  ada  aktivitas  yang  dilakukan secara  kooperatif  untuk  meningkatkan kapasitas  diri  dan  orang  lain  untuk mencapai tujuan bersama. Dengan meningkatnya  kapasitas  individu  setelah adanya  kolaborasi  akan  menjadi  dasar pemberdayaan  kelompok,  yang  sering didiskusikan  sebagai  prinsip  demokrasi yang  mendasari  kolaborasi  (Leach, 2006).
Kapasitas  dalam  melakukan  aksi bersama berhubungan dengan kemampuan  organisasi  atau  individu yang terlibat dalam tindakan collaborative  governance pada  festival Legu  Gam dalam  mencapai  hasil  yang
efektif, efesien dan berkelanjutan. Kapasitas untuk melakukan aksi bersama ditekakan  pada  kolaborasi  yang  terjalin dapat mengelola prinsip-prinsip kelembagaan, kepemimpinan dan sumber daya.

## Desain Kelembagaan Kolaborasi
Kelembagaan  kolaborasi  selalu melekat  dengan  norma  yang  melandasi pembentukan  lembaga  kolaborasi  dan tindakan  yang  nantinya  dilakukan  tak bisa  dipisahkan  dari  organisasi  atau individu yang ada dalam sebuah kolaborasi.  Dalam  pelaksanaan  festival Legu  Gam kelembagaan  kolaborasi sudah dibentuk melaluk Idin Kolano atau surat  keputusan  Sultan  Ternate  yang mengesahkan  panitia  pelaksana  festival
Legu Gam yang di  terbitkan pada  Bulan Oktober tahun sebelumnya pada pelakasaan kegiatan. Struktur
kepanitiaan  mencerminkan  keterwakilan dari stakeholders yang  terlibat  dalam proses  kolaborasi.  Keterwakilandalam kepanitian setiap tahun sangat tergantung  dari  masukan  stakeholder yang  terlibat  namun  tidak  serta  merta dapat  mengintervensi  keputusan  Sultan Ternate  yang  mengesahkan  struktur panitia festival Legu Gam .
Komposisi dalam struktur Kepanitian festival
Legu Gam
mencerminkan adanya keterwakilan stakeholders yang  memiliki  kapasitas kultural  dan  struktural  yang  menempati posisi  sebagai  Ketua  dan  Sekertaris. Ketua  Umum  Panitia  tetap  di  pegang oleh  stakeholder  yang  mewakili  pihak kesultanan  Ternate,  dan  beberapa  posisi ketua  diisi  oleh  stakeholder  yang mewakili  pemerintah  Kota  Ternate, Pemerintah  Propinsi  Maluku  Utara  dan Tokoh Masyarakat. Desain kelembagaan kolaborasi berdasarkan pada Idin Kolano telah  terbentuk  dengan  baik  setidaknya menunjukkan  bahwa  pembentukan  dan prosedur  kolaborasi  berasaskan  pada khitah  Sultan  Ternate meskipun  pada pelaksanaannya melibatkan pihak lain.

## Kepemimpinan Kolaborasi
Kepemimpinan  merupakan  salah satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam melakukan aksi bersama. Kepemimpinan dalam  kolaborasi  lebih  mengarah  pada bentuk jaringan bukan berbentuk hierarki. Dengan demikian setiap stakeholders berada  pada  posisi  sama.
Menurut  Emerson  et.al  (2012)  peran pemimpin  dalam  proses  kolaborasi meliputi: (1)  sebagai pihak yang menginisiasi  penggalangan  dukungan untuk  kolaborasi;  (2)  inisiator  forum kolaborasi;  (3)  sebagai  fasilitator  atau
mediator;  (4)  representasi  dari aktor dan kolaborasi;  (5) share  knwoledge; (6) mendorong pemanfaatan teknologi informasi  dalam  proses  kolaborasi  dan (7) advokasi publik.
Untuk festival Legu Gam struktur kepemimpinan  lebih  berbentuk  hierarki
dimana masing-masing posisi
merupakan representasi dari stakeholders yang  terlibat.  Peran  yang dimainkan oleh pemimpin dalam festival Legu  Gam sangat  vital  mengingat kegiatan  dalam Legu  Gam dibagi kedalam  dua  bentuk  kegiatan,  bila kegiatan  yang  bersifat  adat  dan  budaya Ternate  maka  kegiatan  tersebut  menjadi kewenangan pihak kesultanan dan Paniti hanya  bertindak  sebagai  fasilitator  dan mediator  sedangkan  kegiatan yang berupa  kegiatan  pariwisata  menjadi kewenangan  panitia.  Dalam  promosi festival Legu Gam ketua panitia menginisiasi  penggalangan  dukungan dengan  mengundang  pihak  pemerintah daerah  dan  kalangan  swasta  untuk bekerjasama.

## SIMPULAN
Dalam  dinamika  pelaksanaan festival Legu Gam tidak lagi  merupakan representasi  seni  dan  budaya  Ternate tetapi  mulai  meluas  menjadi  kontestasi
seni  dan  budaya Moloku  Kie  Raha yang dipadu-padankan dengan budaya, kontemporer.  Namun  tetap  mengacu pada  falsafah adat  seatorang (adat  dan aturan)  untuk  memaknai  keragaman budaya  dan  etnik  untuk  pembangunan Maluku Utara.
Dinamika collaborative governance dalam  pelaksanaan  festival Legu  Gam yang  dilakukan  oleh  Pihak Kesultanan  Ternate,  Pemerintah  Kota Ternate dan pemerintah Propinsi Maluku Utara  serta  pihak  Swasta  yang  ditandai dengan  pembentukan  forum  kolaborasi yakni  panitia  festival Legu  Gam .  Dasar yang  dijadikan  sebagai  legitimasi  dalam pembentukan  forum  kolaborasi  adalah Idin  Kolano atau  surat  keputusan  Sultan Ternate. Adanya forum kolaborasi menunjukkan bahwa keterwakilan dalam proses  kolaborasi  tidak  sebatas  simbolis melainkan    penegasan  secara  subtansi keterwakilan  pada  proses  kolaborasi. Dimana  forum  kolaborasi    berperan sebagai  instrumen  untuk  merumuskan bentuk,  jenis  kegiatan  dan  strategi pencapaian serta
pengambilan
keputusan.
Dalam forum kolaborasi, pengambilan keputusan dilakukan secara kolaboratif, keputusan diputuskan dalam rapat  panitia.  Akan  tetapi  keputusan
yang  terkait  dengan  ritual  wajib  adat dalam Legu  Gam pemangku  adat kesultanan  yang  memiliki  kewenangan dalam  pelaksanaan  sedangkan  Panitia Festival Legu  Gam hanya  sebagai fasilitator  atau even  organizer dalam pelaksanan ritual wajib adat tersebut.
Kelembagaan kolaborasi
dibentuk  melalui Idin  Kolano ,    dimana struktur
wadah kolaborasi
merepresentasikan stakeholders yang terlibat. Pengambilan keputusan
dilakukan  dalam  wadah  kolaborasi,
namun dalam ritual wajib adat pengambilan keputusan di bawah kendali pihak kesultanan, panitia festival Legu  Gam hanya  bertindak  sebagai fasilitator. Peran pemimpin dalam festival Legu  Gam adalah  menginisiasi forum  kolaborasi  guna  menggalang dukungan  dan  sinergi  program  dengan pemda serta pihak Swasta untuk pendanaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansell,  Chris  and  Alisaon  Gass.  2007.
“ Colaborative  Governance  in Theory and Practice ”, Journal of
Public  Adminitration  Research and Theory.
Bryson,  John  M.,  Barbara  C.  Crosby, and  Melissa  Middleton  Stone.
2006. The design and
implementation  of  cross-sector collaborations: Propositions form the literature. Public Administration Review 66:44–55 .
D.  Ngar-yin  dan  P.  Hills.  2010. “ Collaborative  Governance  for sustainable  Development:  Wind Resource  Asessment  in  Xinjian and Guandong Province ”, China.
Dorcas A. Ayeni dan O. J Ebohon. 2013.
Exploring  Sustainable  Tourism In  Nigeria  For  Development
Growth. European Scientific Journal  September  Edition,  Vol 8, No 2 Dwiyanto,  Agus.  2010. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif  dan  Kolaboratif .  Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Emerson  ,  K.  Natabachi,  T  and  Balogh, S, 2011. “ An Integrative Framework  for  Collaborative Governance ”,  Journal  of  Public Administration Research and Theory. Greewnald. 2008. “ Organization: Management  Without  Control ”.
Thousand Oaks. CA: Sage Publication.
Hardy,  Chintia,  and  Nelson  dan  Philip. 1998.  “ Strategic  of  Engagment: Lesson from the critical Examination  of  Collaboration and Conflict in an
Interorganizational
Domain” . Organization Science 9(2).
Imperial, Mark. T. 2005. Using
Collaboration  as  a  Governance Strategi: Lesson form Six Watershed Management Programs. Administration  and Society.  Vol.    37  (3).  Hal.  281-
317
Kaha.  K,  Yohanes.  2015. Collaborative Governance Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Taman Nasional Komodo  Manggarai  Barat  – NTT. Tesis.Pascasarjana Manajemen dan Kebijakan Publik.    Universitas  Gadjah Mada. Tidak dipublikasikan
Kumorotomo,  Wahyudi.  Dkk  2013.
Transformasi  Layanan  Jakarta Comuter  Line:  Studi  tentang
Collaborative Governance di sektor publik. Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, Fisipol UGM.
Lee,  S.  Jin.  dan  Yoo,  D.  Sang.    2012.
The  Adoption  of  Collaborative
Governance Institutions: The EPA-States Performance Partnership  Agreements (PPAS). International  Review  of  Public
Administration.  Vol.  17  (2).  Hal
143-161
Lemos,  M.R.  dan  Agrawal,  A.  2006.
Environmental
Governance.
Annual Review Environment
Resources. Vol 31. Hal. 297-325.
Lynn,  Lawrence  E.,  Carolyn  J  Heinrich and  Carolyn  J.  Hill.  2001:7.  “
Improving  Governance:  A  new logic  for  empirical  research ”.
Washingtonn  DC:  Georgetown Univ Press
Miles and Huberman. 1994. “ Qualitative Data  Analysis;  Second  Edition ”.
Sage Publications, Inc.
Nasrulhaq. 2014. Collaborative Governance dalam Program Makassar Green and Clean (MGC) 2008-2013. Tesis. Program Pascasarjana Manajemen dan Kebijakan Publik.  Fisipol.  UGM.  Tidak dipublikasi.
O’Leary,  Rosemary,  Lisa  Blomgren
Bingham, and Catherine Gerard.2006  .” Special  issue  on collaborative public managemen” . Public Administration Review 66:1-170
Ostrom,  Elinor.  1990. Governing  the commons:  The  evolution  of institutions  for  collective  action . Cambridge:  Cambridge  Univ. Press.
Pendit, Nyoman  S.  1999.  “ Ilmu Pariwisata  Sebuah  Pengantar Perdana ”.  Jakarta  :  Pradnya Paramita
Soekadijo.  2000.  “ Anatomi  Pariwista ”.
Jakarta : Gramedia.