Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Analisis Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia (Dampak Dikeluarkannya Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing)

## Krista Yitawati
Dosen Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail:  krista@unmer-madiun.ac.id

## Abstract
The  consequences  of  globalization  and  liberalization  of  trade  and  investment,  have  an  impact  on  the  number  of Foreign  Workers  (TKA)  working  in  Indonesia  and  to  support  the  national  economy  and  the  expansion  of employment  opportunities  through  increased  investment,  the  government  issued  Presidential  Regulation  (Perpres) Number  20  of  2018  concerning  the  Use  of  Labor  Foreign.  For  this  reason,  this  study  aims  to  analyze  the  policy  of using foreign workers in Indonesia as a result of the issuance of Presidential Regulation (Perpres) Number 20 of 2018 concerning  the  Use  of  Foreign  Workers.  The  research  method  that  I  use  is  normative  juridical.  The  results  of  this study, namely the use of foreign workers in Indonesia currently supported by the issuance of Presidential Regulation (Perpres)  Number  20  of  2018  concerning  the  Use  of  Foreign  Workers  (TKA),  will  have  a  good  impact  on  the development of investment from abroad to Indonesia. Because basically this Presidential Regulation aims to simplify the procedure for using foreign workers to increase investment, not to facilitate the requirements of foreign workers entering Indonesia. The more investors or investors investing in Indonesia, the more new jobs that can be opened. Keywords : Policies; Foreign Workers; Investment.

## Abstrak
Konsekuensi  dari  globalisasi  dan  liberalisasi  perdagangan  dan  investasi,  berdampak  pada  jumlah  Tenaga  Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia dan  untuk mendukung perekonomian nasional serta perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing.  Untuk  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kebijakan penggunaan  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia  sebagai  dampak  dari  dikeluarkannya  Peraturan  Presiden  (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing . Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis  normatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  penggunaan  TKA  diIndonesia  saat  ini  yang  didukung  dengan dikeluarkannya  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing (TKA), akan berdampak baik untuk perkembangan investasi dari luar negeri ke Indonesia. Karena pada dasarnya Perpres ini bertujuan untuk mempermudah prosedur penggunaan TKA untuk meningkatkan investasi, bukan untuk mempermudah persyaratan TKA masuk ke Indonesia. Semakin banyak investor atau pemodal yang berinvestasi di Indonesia maka semakin banyak pula lapangan kerja baru yang bisa dibuka.
Kata Kunci : Kebijakan, Tenaga Kerja Asing, Investasi.

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Pembangunan  nasional  sebagai  pengamalan  pancasila  dan  pelaksanaan  Undang-Undang  Dasar  1945, diarahkan pada peningkatan harkat dan martabat serta kemampuan manusia, juga kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur baik materiil maupun spiritual, dimana salah satu  bagian  yang  tidak  terpisahkan  adalah  pembangunan  sektor  ketenagakerjaan  sebagai  bagian  dari  upaya pembangunan sumber daya manusia.
Peran  serta  pekerja  dalam  pembangunan  semakin  meningkat  dalam  perkembangan  pembangunan nasional  di  seluruh  tanah  air  dan  semakin  meningkatnya  penggunaan  teknologi  di  berbagai  sektor  kegiatan usaha, dapat mengakibatkan semakin tinggi resiko dan tantangan yang dihadapi.
Pembangunan  nasional  yang  penuh  tantangan  dan  persaingan  akan  dipengaruhi  oleh  kualitas  sumber daya  manusia  yang  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  akan menjadi penentu dan aset yang paling berharga dalam era globalisasi saat ini.
Perkembangan globalisasi identik dengan proses liberalisasi ekonomi dunia, menjadikan dunia menjadi satu pasar yang bebas dalam melakukan transaksi jual dan beli. Globalisasi juga menghendaki bebasnya pergerakan tenaga kerja ( pree
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
personal movement ) yang akan mengisi lapangan kerja melewati batas wilayahterritorial negaranya. 1 Keadaan yang demikian dapat disebut sebagai liberalisasi pasar kerja. 2
Konsekuensi dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi, seperti penanaman modal asing secara  langsung,  berdampak  pada  jumlah  TKA  yang  bekerja  di  Indonesia  yang  cenderung  mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Apalagi Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia seperti World Trade Organisation (selanjutnya disebut WTO), Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Asean Free Trade Area (AFTA) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) semakin memperbesar peluang masuknya TKA ke Indonesia.
Kebutuhan  perangkat  hukum  khususnya  di  bidang  ketenagakerjaan  yaitu  TKA  perlu  mendapatkan perhatian,  karena  keberadaan  TKA  yang  bekerja  di  Indonesia  sebagai  bagian  dari  TKI  yang  juga  harus mendapatkan  perlindungan  berdasarkan  pada  peraturan  ketenagakerjaan  Indonesia,  di  sisi  lain  pengembangan peningkatan  keterampilan  pekerja  Indonesia  perlu  ditingkatkan  untuk  dapat  berkompetisi  yang  sesuai  dengan kebutuhan  Masyarakat  Ekonomi  Asean,  dan  yang  terlebih  tidak kalah  pentingnya  adalah  peran  dari  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  dalam  hal  ini  peran  pegawai  pengawasan  terhadap  TKA  yang  bekerja  di Indonesia. 3
Kekhawatiran juga muncul dari kalangan pekerja/buruh terutama terhadap kualitas sumber daya pekerja yang  berdampak  pada  kesempatan  kerja,  perlu  disadari  bahwa  pendidikan  pekerja  Indonesia  masih  jauh  dari keterampilan pendidikan TKA. 4 Peraturan terkait TKA yang terbaru di tahun 2018 ini adalah Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Perpres ini dikeluarkan dengan pertimbangan untuk  mendukung  perekonomian  nasional  dan  perluasan  kesempatan  kerja  melalui  peningkatan  investasi, pemerintah memandang perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing. Namun dikeluarkan perpres ini menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  menganalis  mengenai  kebijakan penggunaan  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia  terkait  dengan  adanya  pro  dan  kontra  pada  Peraturan  Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini.

## 3. Metode Penelitian
Metode  penelitian    yang  akan  dilakukan    dalam    mengkaji  penelitian  ini  yang  merupakan    metode penelitian  hukum  normatif  yaitu  untuk  menemukan  hukum  konkret  yang  sesuai  untuk  diterapkan  guna menyelesaikan  suatu  permasalahan    hukum  tertentu. 5 Yaitu  untuk  dapat  memperoleh  bahan  hukum  guna mengetahui  dan  menganalisis  permasalahan  yang  timbul  terkait  kebijakan  penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing. Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang  (statute  approach)  dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Pendekatan  undang-undang  (statute  approach)  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani. 6 Fakta  yang  ada  dikaitkan  dengan peraturan perundang-undangan  yang  mengaturnya dan  yang  masih  berlaku. Undang-undang dan regulasi  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Setelah metode pendekatan undang-undang  (statute  approach),  pendekatan  yang  digunakan  selanjutnya  adalah  pendekatan  konseptual (conceptual  approach).  Pendekatan  konseptual  (conceptual  approach)  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum. 7 Dalam  penulisan  ini,  pendekatan  konseptual (conceptual  approach)  digunakan  adalah  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  terkait  dengan permasalahan Tenaga kerja Asing.
Untuk memecahkan rumusan masalah dalam penelitian ini, diperlukan adanya sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat dibedakan  menjadi  2 (dua),  yaitu  bahan-bahan  hukum primer dan  bahan-bahan
1 Agusmidah,  2011, Dilematika  Hukum  Ketenagakerjaan,  Tinjauan  Politik  Hukum ,  buku  II,  Jakarta: PT.Sofmedia, h. 349.
2 Agusmidah, Dilematika  Hukum  Ketenagakerjaan,  Tinjauan  Politik  Hukum ,  buku  II,  Jakarta:  PT.Sofmedia, 2011. h. 350.
3 Suhandi. Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Pelaksanaan Masyarakat  Ekonomi  Asean  Di  Indonesia, Jurnal Fakultas  Hukum  Universitas  Wijaya  Kusuma Surabaya, Perspektif Volume XXI No. 2 Tahun 2016 Edisi Mei, hlm 136
4 Agusmidah, Dilematika Hukum , h. 151
5 Rony Hanintyo Soemitro,  1982, Metodologi Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10
6 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.
7 Ibid. , h. 95.
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif,  artinya  mempunyai kekuasaan.  Bahan-bahan  hukum  primer  terdiri  dari  perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  atau  risalah dalam  pembuatan  perundang-undangan,  dan  putusan-putusan  hakim.  Sumber  bahan  hukum  primer  dalam penelitian  ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Thaun 2003 tentang  Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Selain  menggunakan  bahan-bahan  hukum  primer,  penelitian  ini  juga  menggunakan  bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain buku- buku literatur, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar para ahli atas putusan pengadilan.
Prosedur  pengumpulan  bahan  hukum  untuk  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  inventarisasi  dan kategorisasi.  Sumber  bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan  kemudian  dikategorikan.  Selanjutnya,  sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikategorikan tersebut berdasarkan cara studi kepustakaan dilakukan dengan  mempelajari  pendapat  para  ahli  yang  tertuang  dalam  buku-buku  literatur,  kamus  hukum,  jurnal-jurnal hukum, dan majalah hukum. Apabila berkaitan dengan rumusan masalah yang sedang dibahas dapat dilakukan pengutipan  jika  diperlukan.  Dalam  penelitian  ini,  semua  bahan  hukum,  baik  sumber  bahan  hukum  primer maupun  sumber  bahan  hukum  sekunder,  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  deduktif,  yaitu  metode  yang menganalisis  ketentuan-ketentuan  hukum  sebagai  suatu  hal  yang  umum  kemudian  ditarik  kesimpulan  yang bersifat khusus.

## B. PEMBAHASAN
Menurut  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2013  tentang  Ketenagakerjaan,  yang  dimaksud  dengan ketenagakerjaan  adalah  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  tenaga  kerja  pada  waktu  sebelum,  selama  dan sesudah  masa  kerja.  Jadi  hukum  ketenagakerjaan  dapat  diartikan  sebagai  peraturan-peraturan  yang  mengatur tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Namun Pengertian pekerjaan dan seperti apa yang  harus  dikerjakan  oleh  pekerja  tidak  dijumpai  dalam  peraturan  ketenagakerjaan,  Namun  Imam  Soepomo secara teoritis mengemukakan pekerjaan adalah perbuatan untuk kepentingan pengusaha, baik langsung maupun tidak  langsung  dan  bertujuan  secara  terus  menerus  untuk  meningkatkan  produksi,  baik  kuantitas  maupun kualitasnya. 8
Sedangkan  pengertian  tenaga  kerja  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan :
“Tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”
Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  adalah  tiap  orang  bukan  warga  Negara  Indonesia  yang  mampu  melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat. 9 Pengertian  tenaga  kerja  asing  ditinjau  dari  segi  undang-undang  (pengertian  otentik), yang  dimana  pada  Pasal  1  angka  (13)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2013  tentang  Ketenagakerjaan dinyatakan  bahwa:  “Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang  visa dengan  maksud bekerja di wilayah Indonesia”. 10 Ada empat macam visa yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,  yakni  visa diplomatik,  visa dinas,  visa kunjungan, dan  visa tinggal terbatas. Visa untuk pekerja masuk dalam lingkup visa tinggal terbatas. 11
Tujuan  penggunaan  TKA  tersebut  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja  yang  terampil  dan professional  pada  bidang  tertentu  yang  belum  dapat  diduduki  oleh  tenaga  kerja  lokal  serta  sebagai  tahapan dalam  mempercepat  proses  pembangunan  nasional  maupun  daerah  dengan  jalan  mempercepat  alih  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan  meningkatkan  investasi  asing  terhadap  kehadiran  TKA  sebagai  penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri. 12
Penggunaan TKA mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri, kelebihan diantaranya yaitu: a. Dengan adanyaTKA, perusahaan yang  sebelumnya hampir mati, setelah  adanya TKA dapat berjalan lancar sehingga dapat memberi lapangan kerja bagi TKI;
b. TKI memperoleh kesempatan pendidikan dan pelatihan dari TKA;
8 Imam  Soepomo  dalam  Zaeny  Asyhadie,  2013, Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan  Kerja ,  Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 69
9 Abdul Khakim, 2009, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 27
10 Ibid
11 http://businesslaw.binus.ac.id/2017/01/29/tenaga-kerja-asing/diakses  tanggal  18  Oktober  2018  Pukul  18.35 WIB.
12 HR Abdussalam,2008 , Hukum Ketenagakerjaan , Jakarta: Restu Agung, hlm 322.
c. TKI dapat mengambil banyak contoh cara kerja TKA yang teliti, disiplin dan menghargai waktu kerja;
d. Dengan adanya TKA, lama kelamaan dapat mentransfer teknologi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki TKA dengan  mula-mula  mereka  dapat  menduduki  jabatan  terpenting  dalam  perusahaan,  kemudian  ilmu  TKA dapat dialihkan dan secara perlahan jabatan tersebut berangsur-angsur dapat diisi atau digantikan oleh TKI. 13 Pengaturan  penggunaan  TKA  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  salah satu  diantaranya  adalah  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Penggunaan  TKA diatur  dari  Pasal  42  sampai  49  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Pasal  42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan : a. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
b. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
c. Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi  perwakilan  negara  asing  yang  mempergunakan  tenaga  kerja  asing  sebagai  pegawai  diplomatik  dan konsuler.
d. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
e. Ketentuan  mengenai  jabatan  tertentu  dan  waktu  tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (4)  ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
f. Tenaga  kerja  asing  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (4)  yang  masa  kerjanya  habis  dan  tidak  dapat  di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya. 14
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mulai dari Pasal (42) sampai Pasal (49) mengatur  mengenai Penempatan TKA  yang diwajibkan  memiliki Izin  Mempekerjakan Tenaga  Asing (IKTA). Proses  mendapatkan  IKTA  menganut  asas  sponsorship  yang  artinya  penggunaan  tenaga  asing  adalah  atas permintaan  perusahaan,  ini  berarti  tenaga  asing  tidak  dapat  bekerja  mandiri.  Penggunaan  tenaga  asing  juga diatur  harus  bermanfaat  untuk  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  membantu  memperluas  kesempatan  kerja, menganut sistem keseimbangan pendapatan dan program alih teknologi. Tenaga Kerja Asing (TKA), yang akan bekerja di Indonesia diperuntukkan pada jabatan-jabatan yang belum dapat diisi oleh TKI.
Pengaturan-pengaturan  itu  masih  dirasa  belum  melindungi  TKI,  karena  pelaksanaan  ketentuan  yang belum tepat juga kebebasan yang sangat luas yang diberikan kepada TKA dalam mengisi jabatan- jabatan yang strategis.  Selain  itu,  pemberi  kerja  TKA  wajib  menunjuk  tenaga  kerja  warga  negara  Indonesia  sebagai  tenaga pendamping  tenaga  kerja  asing  yang  dipekerjakan  untuk  alih  teknologi  dan  alih  keahlian  dari  TKA  dan melaksanakan  pendidikan  dan  pelatihan  kerja  bagi  TKI  yang  sesuai  dengan  kualifikasi  jabatan  yang  diduduki oleh  TKA  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  45  butir  a  dan  b  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, pemberi kerja yang memperkerjakan TKA tersebut wajib memulangkan TKA ke negara  asalnya  setelah  hubungan  kerjanya  berakhir  sebagaimana  diatur  dalam  48  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Tujuan  pengaturan  mengenai  TKA  ditinjau  dari  aspek  hukum  ketenagakerjaan  pada  dasarnya  adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan  level. 15 Karenanya  dalam  mempekerjakan  TKA  dilakukan  melalui  mekanisme  dan  prosedur  yang  ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan serta pengawasan. 16
Pada prinsipnya,  filosofi penggunaan TKA di Indonesia adalah  mereka  yang dibutuhkan dalam dua hal sebagai berikut :
a. Tenaga kerja asing yang membawa modal (sebagai investor); dan b. Tenaga kerja asing yang membawa skill (keahlian) dalam rangka transfer teknologi ataupun keterampilan.
Dan  guna  untuk  untuk  mendukung  perekonomian  nasional  dan  perluasan  kesempatan  kerja  melalui peningkatan  investasi,  pemerintah  memandang  perlu  pengaturan  kembali  perizinan  penggunaan  tenaga  kerja asing.  Atas  dasar  pertimbangan  tersebut,  pada  26  Maret  2018,  Presiden  Joko  Widodo  telah  menandatangani Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing.  Namun dikeluarkan  perpres  ini  telah  menimbulkan  pro  dan  kontra  di  tengah  masyarakat.  Pihak-pihak  yang  pro menganggap  perpres  tersebut  bakal  memberikan  investasi  lebih  banyak  dari  luar  negeri  ke  dalam  negeri.
13 Sri  Badi  Purwaningsih,  2005,  “Pembatasan  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  Pada  Perusahaan-Perusahaan PMA di Jawa Tengah”, Tesis Magister Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 153.
14 Siti  Rahmawati  dan  Ni  Luh  Gede  Astariyani,  ,  2016,    Akibat  Hukum  Terhadap  Penggunaan  Tenaga  Kerja Asing Ilegal  menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan, Karya Ilmiah , Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 1.
15 Agusmidah, Loc.Cit
16 Ibid
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Namun, pihak-pihak yang kontra justru merasa perpres tersebut bakal membuat arus kedatangan pekerja asing ke dalam negeri semakin deras.
Berdasarkan  analisa  penulis  terkait  penggunaan  TKA  di  Indonesia  saat  ini  yang  didukung  dengan dikeluarkan  perpres  tentang  pengaturan  TKA  ini  akan  baik  untuk  perkembangan  investasi  dari  luar  negeri  ke Indonesia.  Filosofinya  perpres  ini  hanya  ingin  mempermudah  prosedur  untuk  meningkatkan  investasi,  bukan untuk  mempermudah  persyaratan  TKA  masuk  ke  Indonesia.  Semakin  banyak  investor  atau  pemodal  yang berinvestasi  di  Indonesia  maka  semakin  banyak  pula  lapangan  kerja  baru  yang  bisa  dibuka.  Melalui  perpres tersebut, pemerintah  ingin  menerapkan kemudahan pemberian visa  bagi tenaga ahli  asing guna proses transfer pengetahuan dan teknologi bagi tenaga kerja lokal. Walaupun ada perpres tersebut, pemerintah tetap secara ketat menyeleksi  TKA  yang  masuk  ke  Indonesia.  Kualifikasi  TKA  yang  boleh  masuk  ke  Indonesia  tidak dilonggarkan,  hanya  untuk  menyederhanakan  perizinan  di  Indonesia  yang  berbelit-belit  sehingga  kerap memakan biaya tinggi dan menimbulkan pungutan liar (pungli).
Dalam  Perpres  ini  disebutkan,  penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  dilakukan  oleh  Pemberi  Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri. Setiap Pemberi Kerja TKA, menurut Perpres ini, wajib mengutamakan penggunaan  tenaga  kerja  Indonesia  pada  semua  jenis  jabatan  yang  tersedia.  Dalam  hal  jabatan  sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA. Dalam Pasal 4 ayat (1,2) juga disebutkan TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan tertentu  yang  ditetapkan  oleh  Menteri.  Perpres  ini  juga  menegaskan,  bahwa  Pemberi  Kerja  TKA  pada  sektor tertentu  dapat  mempekerjakan  TKA  yang  sedang  dipekerjakan  oleh  Pemberi  Kerja  TKA  yang  lain  dalam jabatan  yang sama, paling  lama sampai dengan  berakhirnya  masa kerja TKA  sebagaimana kontrak kerja TKA dengan Pemberi Kerja TKA pertama.
Perpres  ini  juga  memuat  bahwa  setiap  Pemberi  Kerja  TKA  yang  menggunakan  TKA  harus  memiliki RPTKA  (Rencana  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing)  yang  disahkan  oleh  Menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk, dan sedikitnya memuat:
a. alasan penggunaan TKA;
b. jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan;
c. jangka waktu penggunaan TKA;
d. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.
Pasal 10 ayat (1) perpres  ini, Pemberi  Kerja TKA tidak wajib  memiliki  RPTKA untuk  mempekerjakan TKA yang merupakan:
a. pemegang saham yang menjabat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Pemberi Kerja TKA; b. pegawai diplomatik dan konsuler pada perwakilan negara asing; atau
c. TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah
Ditegaskan pula dalam Perpres ini, untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, menurut Perpres ini,  Pemberi  Kerja  TKA  dapat  mempekerjakan  TKA  dengan  mengajukan  permohonan  pengesahan  RPTKA kepada  Menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk  paling  lama  2  (dua)  hari  kerja  setelah  TKA  bekerja.  Selanjutnya, pengesahan RPTKA akan diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Pemberi  Kerja  TKA  yang  akan  mempekerjakan  TKA  menyampaikan  data  calon  TKA  kepada  menteri  atau pejabat yang ditunjuk, yang meliputi:
a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir; b. kewarganegaraan, nomor paspor, masa berlaku paspor, dan tempat paspor diterbitkan;
c. nama, jabatan, dan jangka waktu bekerja;
d. pernyataan penjaminan dari pemberi kerja TKA; dan
e. ijazah  pendidikan  dan  surat  keterangan  pengalaman  kerja  atau  sertifikasi  kompetensi  sesuai  dengan  syarat jabatan yang akan diduduki TKA.
Menteri atau pejabat yang ditunjuk  menyampaikan  notifikasi penerimaan data calon TKA  sebagaimana dimaksud  kepada  Pemberi  Kerja  TKA  paling  lambat  2  (dua)  hari  kerja  dengan  tembusan  Direktorat  Jenderal Imigrasi. Pemberi  Kerja TKA wajib  membayar dana kompensasi penggunaan TKA  yang dipekerjakan  setelah menerima  notifikasi,  dan  dilakukan  melalui  bank  yang  ditunjuk  oleh  Menteri,  yang  merupakan  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak.  Pembayaran  dana  kompensesi  penggunaan  TKA  dan  kewajiban  memiliki  RPTKA  ini tidak  diwajibkan  bagi  instansi  pemerintah,  perwakilan  negara  asing,  dan  badan  internasional  yang mempekerjakan TKA.
Dalam  Pasal  20  ayat  (1)  Perpres  ini  ditegaskan,  setiap  TKA  yang  bekerja  di  Indonesia  wajib  memiliki Visa Tinggal Terbatas atau Vitas untuk bekerja, yang dimohonkan oleh Pemberi Kerja TKA atau TKA kepada menteri  yang  membidangi  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum  dan  hak  asasi  manusia  atau  pejabat  yang ditunjuk,  dengan  melampirkan  notifikasi  dan  bukti  pembayaran.  Permohonan  Vitas  sebagaimana  dimaksud sekaligus dapat dijadikan permohonan Izin Tinggal Sementara atau Itas. Izin Tinggal bagi TKA untuk pertama kali diberikan paling lama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
undangan.  Pemberian  Itas  bagi  TKA  sebagaimana  dimaksud,  menurut  Perpres  ini,  sekaligus  disertai  dengan pemberian  Izin  Masuk  Kembali  untuk  beberapa  kali  perjalanan  yang  masa  berlakunya  sesuai  dengan  dengan masa  berlaku  Itas.  Setiap  Pemberi  Kerja  TKA  juga  wajib  menjamin  TKA  terdaftar  dalam  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan  bagi  TKA  yang  bekerja  lebih  dari  6  (enam)  bulan  dan/atau  polis  asuransi  di  perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia.
Dari  beberapa  isi  dalam  Perpres  yang  penulis  sebatukan  diatas,  mengisyaratkan  bahwa  dengan dikeluarkan  Perpres  ini  bukan  untuk  memudahkan  TKA  untuk  masuk  ke  Indoensia  tapi  untuk  meningkatkan masuknya  investasi  ke  Indonesia.  Terkait  dengan  banyak  masuknya  TKA  dari  China  menurut  penulis, masyarakat  tidak  perlu  merasa  khawatir,  karena  jumlah  TKA  asal  China  yang  tercatat  di  Indonesia  melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia hanya berjumlah 21 ribu dari keseluruhan TKA di  Indonesia  yang  berada  di  kisaran  angka  70  ribuan.  Sedangkan  terkait  data  yang  tercatat  di  Keimigrasian dimana terdapat  31 ribu TKA China, semua  itu  lantaran  imigrasi turut mencatat seluruh perlintasan para TKA China tersebut. 17
Filosofi  dasar  penggunaan  TKA  adalah  sebagai  serangkaian  upaya  untuk  meningkatkan  investasi,  alih teknologi  (Transfer  of  Technology)  dan  alih  keahlian  (Transfer  of  Skill)  kepada  TKI,  serta  perluasan kesempatan  kerja. 18 Oleh  karena  itu  investasi  asing  di  Indonesia  sepenuhnya  ditujukan  untuk  kesejahteraan masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan  Konsideran  Undang-Undang  Nomot  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan menjamin hak hak dasar pekerja/buruh,  kesamaan  kesempatan  serta  perlakuan  non  diskriminasi  atas  dasar  apapun  untuk  mewujudkan kesejahteraan  pekerja/buruh  dan  keluarganya  dengan  tetap  memperhatikan  perkembangan  kemajuan  dunia usaha.
Meningkatnya  investasi pasti selaras dengan datangnya pekerja asing.  Kondisi  ini sebagai konsekuensi, karena  TKA  merupakan  komponen  kritis  dari  investasi,  sehingga  wajar  jika  negara  investor  mengirim  orang mereka untuk menjamin keberhasilan investasi tersebut. Keberadaan investasi asing ini, merupakan bagian dar i perjanjian  perdagangan  bebas  yang  dibuat  pemerintahan  sebelumnya.  Ada  beragam  perjanjian  yang  mesti dipegang komitmennya oleh Indonesia baik dalam kerangka bilateral maupun regional, yaitu Indonesia-Jepang, ASEAN-China, ASEAN-FTA, ASEAN Korea, ASEAN-India atau ASEAN-Australia New Zealand. 19 Saat ini, Indonesia  terikat  akan  komitmen  antar  bangsa  dan  bilateral  yang  menyertakan  berbagai  regulasi  keluar masuknya  tenaga  kerja.  Dimana  setiap  negara  dalam  interaksi  perdagangan  barang  dan  jasa  tidak  boleh diskriminatif, terbuka, dan timbale balik melalui mekanisme ‗request and offer’. 20
Pelaksanaan penggunaan jasa TKA di Indonesia seharusnya berdasarkan pada prinsip-perinsip berikut: 21 a. Legal , bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA harus memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 42 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003),
b. Sponsorship , bahwa pemberi kerja orang perorangan dilarang mempekerjakan TKA (Pasal 42 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003),
c. Selective , bahwa TKA dipekerjakan dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu (Pasal 42 Ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003), dan
d. Security ,  bahwa  penggunaan  TKA  harus  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku  di  Indonesia dan tidak membahayakan keamanan negara.
Dan  didukung  dengan  adanya    persyaratan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  seperti  yang  sudah  penulis  paparkan  sebelumnya,  maka  pelaksanaan penggunaan  TKA  akan  lebih  optimal  untuk  meningkatkan  investasi  di  Indonesia.  Namun  tentu  saja  kendala selalu  ada  di  lapangan,  dengan  meningkatnya  (tingginya)  kedatangan  TKA,  maka  meningkat  pula  potensi pelanggaran  keimigrasian  yang  dilakukan  oleh  WNA  seperti  banyaknya  fenomena  TKA  ilegal.  Keberadaan pekerja asing  ilegal  itu  merugikan  masyarakat sebab  mereka  mengambil kesempatan kerja  yang  mestinya  bisa menjadi hak warga Negara Indonesia seperti banyak ditemukan beberapa pekerja asal China yang mengerjakan pekerjaan kasar, pekerjaan  yang tak  membutuhkan keahlian khusus. Masalah  lain  juga  muncul dengan adanya disparitas  jumlah  TKA  antara  Kemenkumham  (Ditjen  Imigrasi)  dengan  Kemenaker  disebabkan  oleh  adanya perbedaan  data  yang  digunakan,  jika  Ditjen  Imigrasi  berdasarkan  data  transaksional  kedatangan  orang  asing (data  perlintasan)  sehingga  jumlah  orang  asing  yang  masuk  akan  terus  bertambah  setiap  saat,  hal  ini  berbeda
17 http://kemnaker.go.id/berita/beritanaker/menkumham-tegaskan-isu-serbuan-tkaChina-itu-hoax, (diakses 9 Oktober 2018, 09.30 WIB).
18 Ahmadi Miru, 2008, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,hlm. 35.
19 http://sorot.news.viva.co.id/news/read/867600-riuhpekerja-tirai-bambu, (diakses 9 Oktoberi 2018, 10.42.WIB).
20 http://kemnaker.go.id/berita/beritanaker/prinsippenggunaan-tenaga-kerja-asing-di indonesia, (diakses 9 Oktober 2018, 11.09 WIB).
21 Ibid
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
dengan  Kemenaker  yang  menggunakan  data  berdasarkan  dokumen  izin  untuk  bekerja  (Izin Menggunakan TKA/IMTA).
Selain  itu  belum  adanya  sistem  database  terpadu  (integrated  database  system)  yang  bisa  diakses  oleh pemangku  kepentingan  dan  masyakat  secara  umum  sehingga  menimbulkan  interpretasi  yang  berbeda  terkait jumlah  TKA  di  Indonesia.  Untuk  itu  diperlukan  sistem  database  terpadu terkait  pengawasan  orang  asing  agar tidak menimbulkan ketidakpastian di masyarakat dengan beberapa pertimbangan: a. jika setiap orang asing yang harus melapor ke setiap instansi terkait, maka menyebabkan rasa tidak nyaman;
b. membutuhkan waktu yang lebih lama;
c. di negara-negara tertentu tidak ada kewajiban orang asing untuk melaporkan dirinya; dan
d. adanya klausul bahwa data orang asing dapat diberikan jika pihak imigrasi memintanya.
Untuk itu diperlukannya pengawasan dan pengendalian TKA untuk meminimalisisr adanya TKA illegal yang  masuk  ke  Indonesia.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  Kebijakan  keimigrasian  terhadap  orang  asing  yang berlaku di Indonesia melalui 2 (dua) pendekatan prosperiti yaitu orang asing yang diizinkan masuk, berada dan melakukan  kegiatan  di  wilayah  Indonesia  hanya  yang  benar-benar  menguntungkan  bagikemakmuran  dan kesejahteraan rakyat Indonesia, selain itu melalui pendekatan sekuriti yakni mengizinkan memberikan perizinan keimigrasian  hanyalah  terhadap  mereka  yang  tidak  akan  membahayakan  keamanan  negara  dan  ketertiban umum. 22 Hal ini sejalan dengan prinsip yang bersifat selektif (selective policy) dari keimigrasian sehingga dapat meminimalisir  timbulnya  pengaruh  negative  bagi  negara  dan  masyarakat  Indonesia  yang  dapat  merugikan perekonomian  bangsa  Indonesia,  bahkan  mungkin  saja  dapat  menimbulkan  ketidakstabilan  keamanan  dan ketertiban karena orang asing tersebut dapat melakukan tindak pidana terhadap Warga Negara Indonesia. Untuk mewujudkan  prinsip  selektif,  diperlukan  pengawasan  yang  komprehensip  terhadap  orang  asing  pada  saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia. Pelaksanaan pengawasan terhadap WNA di  Indonesia  meliputi  2  (dua)  hal  pokok  yaitu  pengawasan  terhadap  keberadaannya  (secara  immigratoir)  dan pengawasan terhadap kegiatan orang asing selama berada di Indonesia. 23
Untuk  menindaklanjuti  pengawasan  terhadap  TKA  di  Indonesia,  maka  dilakukan  mekanisme pengawasan dalam bentuk:
a. pengawasan preventif-edukatif yang mencakup sosialisasi, bimbingan teknis pelaksanaan aturan penggunaan TKA, dan pembinaan kepada perusahaan pengguna TKA.
b. pengawasan  persuasif  non-justisia.  Ini  mencakup  pemeriksaan  atas  pelanggaran  penggunaan  TKA,  baik secara pro-aktif maupun responsif berdasarkan laporan dari masyarakat.
c. pengawasan  represif  pro-justisia.  Ini  mencakup  penyelidikan  dan  penyidikan  atas  pelanggaran  aturan penggunaan TKA. Dalam hal ini pengawasan itu bisa dilakukan secara berkala, khusus, insidentil, dan juga responsif. 24

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  penulis  jabarkan  terkait  penggunaan  TKA  diIndonesia  saat  ini  yang didukung  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Penggunaan Tenaga  Kerja  Asing  (TKA),  menurut  penulis  akan  berdampak  baik  untuk  perkembangan  investasi  dari  luar negeri  ke  Indonesia.  Karena  pada  dasarnya  Perpres  ini  bertujuan  untuk  mempermudah  prosedur  penggunaan TKA  untuk  meningkatkan  investasi,  bukan  untuk  mempermudah  persyaratan  TKA  masuk  ke  Indonesia. Semakin  banyak  investor  atau  pemodal  yang  berinvestasi  di  Indonesia  maka  semakin  banyak  pula  lapangan kerja baru yang bisa dibuka. Melalui perpres tersebut, pemerintah ingin menerapkan kemudahan pemberian visa bagi tenaga ahli asing guna proses transfer pengetahuan dan teknologi bagi tenaga kerja lokal. Namun tentu saja pemerintah  tetap  harus  secara  ketat  menyeleksi  TKA  yang  masuk  ke  Indonesia  dan  mengoptimalkan pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  masuknya  WNA  si  Indonesia  terkait  dengan  banyaknya  TKA  illegal yang masuk di Indonesia.
22 Wahyudin  Ukun, Deportasi  Sebagai  Instrumen  Penegakan  Hukum  dan  Kedaulatan  Negara  di Bidang  Keimigrasian ,  (Jakarta:  PT.  Adi  Kencana  Aji,  2004),  hlm.  18.  –  lihat  juga http://digilib.unila.ac.id115094-BAB-II.pdf, (diakses 11 Oktober 2018, 12.15 WIB).
23 Sihar Sihombing, 2013, Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia , Bandung: Nuansa Aulia, hal.23.
24 http://kemnaker.go.id/berita/beritakemnaker/mekanisme-pengendalian-danpengawasan  penggunaan-tka-oleh- pengawasketenagakerjaan, (diakses 19 Oktoberi 2018, 09.25 WIB).

## D. DAFTAR PUSTAKA
Agusmidah, 2011, Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum , buku II, Jakarta: PT.Sofmedia. Abdul Khakim, 2009, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti. Ahmadi Miru, 2008, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. HR Abdussalam, 2008, Hukum Ketenagakerjaan , Jakarta : Restu Agung. Imam Soepomo dalam Zaeny Asyhadie, 2013, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja , Jakarta: Raja Grafindo Persada. Rony Hanintyo Soemitro,  1982, Metodologi Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta. Suhandi. Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean Di Indonesia, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Perspektif Volume XXI No. 2 Tahun 2016 Edisi Mei.
Siti Rahmawati dan Ni  Luh  Gede Astariyani, , 2016,   Akibat  Hukum  Terhadap Penggunaan  Tenaga  Kerja Asing Ilegal menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Karya Ilmiah , Fakultas Hukum Universitas Udayana. Sihar Sihombing, 2013, Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia , Bandung: Nuansa Aulia.
Sri  Badi  Purwaningsih,  2005,  “Pembatasan  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  Pada  Perusahaan-Perusahaan  PMA  di  Jawa  Tengah”, Tesis Magister Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro. Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Wahyudin Ukun, 2004, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian , Jakarta: PT. Adi Kencana Aji.
http://businesslaw.binus.ac.id/2017/01/29/tenaga-kerja-asing/diakses tanggal 18 Oktober 2018 Pukul 18.35 WIB. http://kemnaker.go.id/berita/beritanaker/menkumham-tegaskan-isu-serbuan-tkaChina-itu-hoax, (diakses 9 Oktober 2018, 09.30 WIB. http://sorot.news.viva.co.id/news/read/867600-riuhpekerja-tirai-bambu, (diakses 9 Oktoberi 2018, 10.42.WIB. http://kemnaker.go.id/berita/beritanaker/prinsippenggunaan-tenaga-kerja-asing-di indonesia, (diakses 9 Oktober 2018, 11.09 WIB. http://digilib.unila.ac.id115094-BAB-II.pdf, (diakses 11 Oktober 2018, 12.15 WIB. http://kemnaker.go.id/berita/berita  kemnaker  mekanisme-pengendalian  dan  pengawasan  penggunaan-tka-oleh  pengawas  ketenagakerjaan,
(diakses 19 Oktoberi 2018, 09.25 WIB.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing