## TEORI ABDUL KARIM SOROUSH: ANALISIS TEORI AGAMA DAN MASYARAKAT BERAGAMA
Ilham Masykuri Hamdie UIN Antasari Banjarmasin mh@gmail.com M. Miftah Arief IAI Darussalam Martapura miftaharief@iai-darussalam.ac.id

## Abstract
Soroush is a Muslim and comes from a society where political discourse and political debate are still struggling  to  resolve  religious  relations  with  politics  and  therefore  the  types  of  arguments  and concerns  he  gives  to  secular  liberal  democracy  mainly  come  from  that  background.  Moreover,  the implication of Soroush's political theory is that God was ruled out, not because of social evolution and the ability of human beings to manage their lives based on his own knowledge and collective rational consensus, but by deliberate political decisions to expel him from sociopolitical life.

## Key Words : Abdul Karim Soroush, Religion Theory, Religious Society

## Abstrak
Soroush adalah seorang Muslim dan berasal dari masyarakat di mana wacana politik dan debat politik masih  berjuang  untuk  menyelesaikan  hubungan  agama  dengan  politik  dan  oleh  karena  itu  jenis argumen  dan  kekhawatiran  yang  ia  berikan  kepada  demokrasi  liberal  sekuler  terutama  berasal  dari latar  belakang  itu.  Selain  itu,  implikasi  dari  teori  politik  Soroush  adalah  bahwa  Tuhan dikesampingkan,  bukan  karena  evolusi  sosial  dan  kemampuan  manusia  untuk  mengelola  kehidupan mereka  berdasarkan  pengetahuannya  sendiri  dan  konsensus  rasional  kolektif,  tetapi  oleh  keputusan politik yang disengaja untuk mengusirnya dari kehidupan sosiopolitik.
Kata Kunci : Abdul Karim Soroush, Teori Agama, Masyarakat Beragama.

## PENDAHULUAN
Teori  Soroush  tentang  pemerintahan  agama  demokratis  adalah  upaya  asli  namun nostalgia oleh seorang teolog modern, yang tidak dapat mengatasi, di satu sisi, dengan dunia modern, sekuler, dan (terutama) liberal, dan upaya untuk menemukan ruang bagi agama dan mengeluarkan  peringatan  tentang  posisi  yang  tidak  berkelanjutan  dari  wacana  Islam tradisional untuk tidak mengikuti perkembangan demokrasi modern. Dia bernostalgia tentang waktu  ketika  Tuhan  penting  dan  memiliki  peran  dalam  kehidupan  sosiopolitik  manusia. 1 Kehadirannya  terasa  dan  orang-orang  akan  mencari  persetujuan  atau  ketidaksetujuannya dalam  mengelola  kehidupan  mereka,  termasuk  urusan  politik  mereka.  Hal  ini  sama  seperti mereka mencari dukungan untuk benar dan salah dan ilmiah atau tidak ilmiah. Dia hadir dan hidup dan berinteraksi dengan manusia dalam urusan sehari-hari mereka. Manusia tidak dapat menangani berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan dan alam mereka tanpa dukungan  Tuhan. 2 Namun,  ilmu  pengetahuan  modern  dan  kemanusiaan  modern,  atau  lebih tepatnya  modernitas,  mengganggu  keharmonisan  antara  Tuhan  dan  umat  manusia  ini  dan mengungkapkan  bahwa  manusia  dapat  menangani  urusan  mereka  dan  mengelola  hidup
1 Adi Bunardi, “PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK ABDOLKARIM SOROUSH,” Kanz Philosophia A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism 7, no. 1 (December 25, 2021): 87–110, https://doi.org/10.20871/kpjipm.v7i1.134.
2 Imron  Mustofa,  “‘Evolusi-Devolusi’  Pemerintahan  Demokratis  Dalam  Nalar  Filosofis  Abdolkarim Soroush,” Kalimah:  Jurnal  Studi  Agama  Dan  Pemikiran  Islam 19,  no.  2  (October  5,  2021), https://doi.org/10.21111/klm.v19i2.6732.
mereka  sendiri  dan  bahwa  hidup  di  bawah  mata  atau  mata  tuhan  yang  dirasakan  agak merupakan penghalang bagi kemandirian manusia dan pembatasan potensi mereka.
Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  Soroush  bertindak  seperti  seorang  sarjana  Muslim modern  dan  seluruh  usahanya  untuk  mendamaikan  Islam  dengan  demokrasi.  Demokrasi dianggap  sebagai  hasil  dari  urgensi  yang  dia  rasakan  untuk  menjaga  beberapa  nilai-nilai agama  dan  tradisional  tetap  hidup  dan  memulai  cara  modernitas  dan  modernisasi  yang berbeda  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  spiritual  yang  dia  yakini, 3 dia  menemukan  ini tidak  dapat  dicapai  dan  terus-menerus  bergerak  dari  satu  ekstrem  ke  ekstrem  lainnya. Melainkan hal in akan membuat keadaan menjadi bingung dan meninggalkan pembacanya di antah  berantah.  Salah  satu  tanggung  jawab  yang  sulit  dari  pemerintahan  agama  demokratis seperti  yagn  telah  disebutkan  di  atas  adalah  untuk  membuat  orang  puas  sejauh  yang  dapat disetujui oleh Tuhan. Bahasa dan gagasan dalam teori ini sangat sederhana dan naif sehingga tidak dapat beresonansi untuk khalayak modern dan mentalitas didasarkan pada tradisi politik otokratis dalam sejarah Islam yang memperlakukan orang sebagai objek yang akan dibentuk dalam model dan dipandu dengan cara yang diinginkan negara.
Terlepas dari kenyataan bahwa Soroush ditarik ke arah arus utama Islamis konservatif, perhatian utamanya adalah untuk menemukan keseimbangan antara peran agama dan hak-hak manusia  dalam  politik.  Dalam  artikel  di mana  ia  awalnya  memperkenalkan  teorinya  tentang pemerintahan  agama  yang  demokratis,  ia  sangat  religius  dan  aspek  demokrasi  adalah komponen sekunder dari pemerintahan agama demokratisnya. Namun, dalam karir intelektual berikutnya,  Soroush  menjadi  lebih  liberal  dan  religiusitas  menjadi  elemen  yang  kurang penting  atau  bahkan  tidak  menjadi  faktor  sama  sekali  dalam  pemerintahan  agama demokratisnya.  Misalnya,  dalam  artikel  di  mana  teori  pemerintah  agama  demokratis diperkenalkan,  ia  lebih  ideologis  dan  percaya  bahwa  rezim  agama  demokratis  harus "menetapkan  agama  sebagai  panduan  dan  arbiter  masalah  dan  konflik  mereka",  sementara kemudian, pada banyak kesempatan, ia mengatakan bahwa alasan independen harus menjadi arbiter. 4 Ini menunjukkan beberapa bentuk evolusi dalam teori Soroush tentang pemerintahan agama  yang  demokratis,  meskipun  untuk  kepentingan  demokrasi  daripada  agama,  dan kadang-kadang  tidak  ada  jejak  agama  yang  dapat  ditemukan  dalam  karya-karyanya selanjutnya  tentang  pemerintahan  agama  yang  demokratis.  Namun,  meskipun  mendorong batas-batas  sampai  batasnya,  Soroush  tidak  mematahkan  perisai  religiusitas  dan  gagal menghasilkan  teori  kohesif  untuk  menggabungkan  Islam  dengan  demokrasi;  pada  saat-saat ketika ia menjelaskan aspek-aspek demokrasi dari teorinya, ia menggambarkan sistem politik yang tidak kurang dari demokrasi liberal sekuler, dan ketika ia menerangi kekhususan agama dari  pemerintahan  agama  demokratisnya,  Dia  menyajikan  sistem  yang  tidak  lebih  dari pemerintahan agama berdasarkan hukum Syariah.

## PEMBAHASAN

## Teori Agama
Perdebatan  teologis  tidak  pernah  kaya  dan  serius,  setidaknya  dalam  masyarakat  Iran untuk  mengetahui  bahwa  Soroush  telah  dirintis  dalam  beberapa  dekade  terakhir,  terutama setelah publikasi The Theory of Evolution of Religious Knowledge or Text in Context . Inti dari teori  ini  adalah  bahwa  semua  yang  kita  miliki  atas  nama  agama  adalah  interpretasi  kita tentang  agama  dan  interpretasi  kita  tentang  agama  merupakan  pengetahuan  agama. Pengetahuan agama  terpisah  dari  agama itu  sendiri  dan  itu  adalah  pengetahuan  agama  yang
3 Badarussyamsi Badarussyamsi, “Pemikiran Abdulkarim Soroush Tentang Persoalan Otoritas Kebenaran Agama,” ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 10, no. 1 (August 29, 2016): 56, https://doi.org/10.15642/islamica.2015.10.1.56-81.
4 Cahya  Edi  Setyawan,  “Kritik  Abdul  Karim  Soroush  Atas  Sistem  Al-Faqih:  Teks  Agama,  Interpretasi Dan Demokrasi,” FIKRAH 5, no. 1 (June 22, 2017): 151, https://doi.org/10.21043/fikrah.v5i1.2258.
berkembang  seperti  pengetahuan  manusia  lainnya.  Teori  ini  telah  menembus  lembaga- lembaga  ulama  serta  intelektual  agama  dan  telah  menjadi  wacana  dominan  di  Iran  pada perdebatan teologis dan politik agama. Wacana agama sebelum revolusi dan sebelum Soroush mulai  berhubungan  dengan  perdebatan  dibagi  menjadi  dua  interpretasi  klasik  dan  saingan Islam, wacana ulama dan interpretasi intelektual agama', yang meniadakan lain dan bersaing untuk  menggambarkan  korpus-korpus  agama  yang  ada  dalam  bentuk  dan  format  untuk menjadi menarik bagi khalayak mereka.
Inovasi  Soroush  dalam  perdebatan  telah  epistemologis  dan  telah  menyentuh  keaslian dan  keberlanjutan  argumen  agama  dalam  menghadapi  rasionalisme  modern  dan  telah menantang  akun  agama  tradisional  yang  diindoktrinasi  dalam  idealisme  agama,  baik  dalam bentuk isolasionisme klerikal atau populisme intelektual. Soroush menikmati keuntungan dari warisan  revolusi  Iran  yang  membawa  Islam  ke  dalam  domain  publik  sebagai  subjek perdebatan  dan  dia  telah  menyoroti  peristiwa  bersejarah  ini  dan  mengubahnya  menjadi kejadian  epistemologis  yang  lebih  dalam.  Dia  telah  menjadi  kekuatan  untuk  sekularisasi  di Iran karena dia mengambil keuntungan dari warisan revolusi Islam dan, oleh karena itu, akun agama dan religiusitasnya telah menjadi berorientasi politik.  Dia adalah seorang teolog dan dipandang sebagai teolog di antara komunitas agama, yang diharapkan dan mengklaim untuk menawarkan interpretasi Islam yang lebih baik dan benar. 5 Namun, Soroush menafsirkan dan mengeksplorasi agama sebagai filsuf sekuler, sebuah pendekatan yang mengganggu kesucian dan  aspek  absolut  agama  untuk  agama. 6 Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  ia  prihatin  tentang keberadaan  agama  dalam  masyarakat,  ia  adalah  salah  satu  ulama  terkemuka  menempatkan agama  diadili  untuk  menyesuaikannya  dengan  tuntutan  politik  tumbuh  Muslim  sekuler, meskipun ia melakukan itu untuk menemukan peran untuk agama dalam kehidupan saat ini.
Teori  Soroush  tentang  mempertimbangkan  agama  sebagai  interpretasi  agama  dan memisahkan  agama  dari  interpretasi  telah  merasa  bebas  untuk  memiliki  interpretasi  agama yang  tak  ada  habisnya.  Melalui  teori  ini  maka  perasaan  untuk  menimbulkan  pertanyaan tentang niatnya untuk menyelamatkan agama dan menyoroti keyakinannya bahwa seseorang harus terlebih dahulu menghilangkan rintangan teoritis. Memisahkan agama dari pengetahuan agama  dan  menempatkan  pengetahuan  agama  ke  tingkat  pengetahuan  manusia lainnya  telah meliputi dua tujuan yaitu tujuan yang disengaja dan yang tidak disengaja.
Salah satu ide instrumentalis lain yang diterapkan Soroush dalam teori agamanya untuk akhirnya melayani teori politiknya, adalah bahwa agama itu diam, seperti objek, dan kitalah yang membuatnya berbicara dan mengeksploitasinya untuk "keluar dari sumur". 7 Inisiatif ini ada  di  tangan  manusia  dan,  tergantung  pada  harapan  kita,  agama  dapat  ditafsirkan  dan menjadi  vokal  dan  relevan.  Agama  bukanlah  seperangkat  keyakinan  dan  tugas  yang diperkenalkan  oleh  Tuhan  kepada  Nabi  dan  para  pengikutnya  untuk  diikuti.  Terserah  umat Islam untuk memilih dan mengambil keuntungan dari agama, sesuai dengan harapan mereka. Interpretasi  agama  ini  dapat  memberikan  ruang  yang  cukup  untuk  memperkenalkan demokrasi sekuler dan menyebutnya demokrasi Islam. Tetapi pemahaman tentang agama ini, di satu sisi, tidak mencerminkan pemahaman umum tentang agama oleh umat Islam sebagai seperangkat  bimbingan  ilahi  yang  wajib  diikuti  oleh  umat  Islam,  dan  di  sisi  lain,  ia menetapkan kebutuhan dan harapan manusia sebagai kekuatan pendorong dan dasar interaksi
5 Mohamad  Hudaeri,  “Sekularisme  Dan  Deprivatisasi  Agama  Di  Era  Kontemporer,” Aqlania 9,  no.  1 (June 23, 2018): 1, https://doi.org/10.32678/aqlania.v9i01.2060.
6 M.  Nur  Fauzi,  “Mengurai  Paradigma  Pemikiran  Gerakan  Islamisme  Dan  Pos-Islamisme  Di  Era Kontemporer,” Tribakti:  Jurnal  Pemikiran  Keislaman 32,  no.  1  (January  28,  2021):  181–204, https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i1.1396.
7 Mabroer  Inwan,  “Rekonstruksi  Khilafah  Dalam  Al-Qur’an,” Jurnal  Al-Fanar 1,  no.  1  (August  31, 2018): 91–106, https://doi.org/10.33511/alfanar.v1n1.91-106.
dengan agama. 8 Oleh karena itu, agamalah yang harus mengikuti jejak manusia dan harapan mereka yang dapat membuka gerbang untuk pembenaran sistem politik apa pun.
Soroush  berpendapat  bahwa  umat  Islam  lebih  unggul,  dominan  dan  dihormati  ketika mereka  memiliki  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  agama  mereka.  Namun,  agama  yang sama  yang  memberi  mereka  visi  dan  keselamatan  telah  dieksploitasi  untuk  memvalidasi intoleransi  dan  permusuhan.  Apa  pun  alasannya,  pemahaman  yang  salah  tentang  Islam, kekuatan  spiritual  yang  sangat  menginspirasi  yang  membawa  persatuan,  kemakmuran,  dan kesuksesan umat Islam, telah menjadi rintangan kronis dan mengekspos umat Islam terhadap dominasi  Barat  dan  ambisi  kolonial.  Soroush  mengutip  potongan-potongan  tulisan  nostalgia Sayyed Jamal Al Afghani tentang periode sejarah di mana umat Islam makmur dan memiliki raja-raja  yang  kuat,  membawa  tawanan  dari  Barat,  budak  dari  Ethiopia  dan  menghancurkan berhala  dan  kuil-kuil  idola  di  India,  tetapi  sekarang  mereka  telah  menyerah  dan  terjebak dalam  kemiskinan  dan  kelemahan. 9 Soroush  mungkin  memiliki  simpati  dengan  posisi ideologis  ini,  meskipun  cara  dia  mengejar  kebangkitan  zaman  keemasan  itu  sama  sekali berbeda  dari  gerakan  revivalis  arus  utama.  namun,  ini  tidak  akan  dapat  dicapai  jika  umat Islam gagal memberikan interpretasi yang bermartabat tentang agama mereka. Instrumennya untuk interpretasi agama dan transformasi yang bermartabat adalah alasan atau, lebih tepatnya hanya dengan begitu kondisi teoritis untuk sistem politik rasional yaitu demokrasi. 10
Soroush  mengkritik  mereka,  seperti  Shariati,  yang  percaya  bahwa  "agama  yang  tidak melayani  kita  sebelum  kematian,  tidak  akan  melayani  kita  setelah  kematian".  Soroush terganggu  dengan  menggunakan  Islam  sebagai  ideologi  politik  dan  telah  berusaha  untuk mengurangi beban berat pada Islam sebagai agama.  Kebencian Soroush terhadap interpretasi ideologis agama tidak terbatas pada intelektualisme Islam. Berjuang melawan ideologi Islam ulama atau lebih tepatnya yurisprudensial adalah bagian utama lain dari karir intelektualnya. 11 Dalam  pandangannya,  agama  bukanlah    'supermarket'  di  mana  segala  sesuatu  ditemukan; agama ada untuk kemakmuran dunia lain dan urusan duniawi harus ditangani dengan alasan. Dia  melakukan  segala  upaya  untuk  melucuti  agama  dari  peran  ideologis  apa  pun  sementara pada  saat  yang  sama  dia  berbicara  tentang  pemerintahan  agama  demokratis  yang membayangkan  peran,  dengan  satu  atau  lain  cara,  untuk  agama  dalam  kehidupan  publik. Seberapa jauh alasan sebagai arbiter mengakui peran agama atau hidup berdampingan dengan agama dalam mengelola kehidupan publik perlu dieksplorasi lebih lanjut.
Kontribusi  utama  Soroush  untuk  perdebatan  di  dunia  Islam  adalah  bahwa  umat  Islam terbelakang karena mereka telah mengabaikan peran akal dalam mengelola kehidupan mereka dan  satu-satunya  cara  untuk  makmur  dan  menyelamatkan  peradaban  Islam  adalah  dengan menyuntikkan alasan independen, alasan yang tidak ditentukan, bukan alasan yurisprudensial, dan  alasan  yang  terlihat  untuk  memahami  apa  yang  terjadi  di  masa  lalu  dan  terbatas  pada peristiwa masa lalu" ke dalam darah Islam dan Muslim. 12 Namun, Soroush mengadopsi sikap
8 Nurhayati  Nurhayati  and  Kamaruddin  Mustamin,  “DISKURSUS  PROYEK  ISLAMISASI  ILMU PENGETAHUAN ISMAIL RAJI AL-FARUQI,” Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat 15, no. 1 (September 16, 2019): 131–60, https://doi.org/10.24239/rsy.v15i1.417.
9 Muhammad  Amin  Abdullah,  “The  Intersubjective  Type  of  Religiosity:  Theoretical  Framework  and Methodological  Construction  for  Developing  Human  Sciences  in  a  Progressive  Muslim  Perspective,” Al- Jami’ah: Journal of Islamic Studies 58, no. 1 (June 20, 2020):
63–102, https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.63-102.
10 Egi  Tanadi  Taufik  and  Hadi  Wiryawan,  “Otoritas  Hadis  Dalam  Asbab  Al-Nuzul  Al-Jadid,” Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis 11, no. 1 (July 30, 2020), https://doi.org/10.24252/tahdis.v11i1.13075.
11 Rusdiana Navlia Khulaisie et al., “ACHIEVING HARMONY THROUGH PROGRESSIVE ISLAMIC DIMENSIONS IN THE THINKING OF  ABDULLAH SAEED,” Islam  Realitas:  Journal  of  Islamic  &  Social Studies 5, no. 1 (July 20, 2019): 1, https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v5i1.902.
12 Ali  Akbar,  “Abdolkarim  Soroush’s  Theory  of  Revelation:  From  Expansion  and  Contraction  of Religious Knowledge to Prophetic Dreams,” Islam and Christian–Muslim Relations 33, no. 1 (January 2, 2022): 19–42, https://doi.org/10.1080/09596410.2021.1981632.
yang  benar-benar  berlawanan  pada  kesempatan  lain  dengan  mengklaim  bahwa  "kita  tidak memiliki  alasan  independen  dalam  Islam,  kita  membutuhkan  wahyu,  karena    kita tidak  bisa pergi  ke  mana  pun  dengan  alasan  kita,  dan  riwayat  (agama)  dan  akal  budi  seperti  dua  mata manusia".  Terlepas  dari  kontradiksi  dalam  pemikiran  Soroush,    dan  mengingat  fakta  bahwa rasionalisme  dan  artikulasi  alasan  untuk  memahami  Islam  dan  mengelola  kehidupan  politik Muslim  adalah  posisi  dominan  dalam  karir  intelektualnya, 13 ia  menghadapi  tahap  kedua kontradiksi  dan  tantangan  dalam  teorinya;  yaitu,    aspek  epistemologis  dari  teorinya  versus humanismenya.
Soroush secara epistemologis menempatkan alasan sebagai arbiter dan memberikan hak veto  kepada  manusia  untuk  secara  rasional  dan  kritis  memperoleh  pengetahuan  dan memperlakukan  agama  sebagai  pengetahuan  agama.  Oleh  karena  itu,  secara  rasional memeriksa  pengetahuan  ini  dalam  bentuk  produk  sejarah  dan  memvalidasi  mereka berdasarkan  prinsip-prinsip  ilmiah  dan  metodologi.  Pendekatan  terhadap  akal  dan epistemologi ini tidak dianggap sebagai pendekatan antaragama atau pendekatan agama sama sekali dalam wacana Islam, karena alasan sebagai arbiter independen tidak diakui dalam Islam dan  diperlakukan,  seperti  yang  dijelaskan  soroush  sendiri  pada  kesempatan  yang  berbeda, sebagai  entitas  mengerikan  yang  perlu  dibatasi  oleh  cara  lain  seperti  agama.  Dalam korespondensi  Soroush  dengan  Ayatollah  Montazeri,  salah  satu  ulama  terkemuka  di  Dunia Muslim Syiah dan salah satu yang paling liberal, ia mengklarifikasi posisi akal  dalam Islam yang  kurang  lebih  sejalan  dengan  pemahaman  dominan  akal  dalam  Islam.  Dia  dengan  jelas mengatakan  bahwa  "akal  manusia  tidak  sempurna"  dan  karena  tidak  dapat  menawarkan pemahaman  yang  sempurna  tentang  masa  lalu,  sekarang  dan  masa  depan,  Tuhan  telah mengirim  para  nabi  untuk  menyelesaikan  entitas  yang  tidak  sempurna  ini  dan  membimbing manusia menuju keselamatan. 14 Alasan dalam Islam bukanlah arbiter atau subjek utama untuk memperoleh  pengetahuan.  Tidak  ada  ruang  untuk  alasan  independen  Soroush  dalam  Islam dan alasan ini sebagai arbiter adalah, pada kenyataannya, produk modernitas dan liberalisme yang  telah  muncul  dari  reruntuhan  metode  agama  dan  tradisional  untuk  memperoleh pengetahuan.  Tampaknya  Soroush  bertekad  untuk  mengubah  alasan  ini  menjadi  Islam,  atau mengislamkan  alasan,  atau  mungkin,  mengubah  Islam  menjadi  liberalisme  dan  rasionalisme modern.
Namun,  kontradiksi  antara  rasionalisme  Soroush  dan  pemahaman  arus  utama  tentang akal  dalam  Islam  dapat  dimengerti.  Ironisnya  adalah  kontradiksi  antara  elemen  inti  dari teorinya  sendiri.  Dia,  di  satu  sisi,  percaya  pada  alasan  independen  dan  mencoba merasionalisasi  pemahaman  agama.  Dengan  kata  lain,  dia  mengharapkan  subjek  untuk mematuhi alasan dan organisasi rasional hidupnya, termasuk sistem politik - dan di sisi lain, dia  mengharapkan  subjek  yang  sama  untuk  mencari  hak-haknya  melalui  tugasnya. Rasionalismenya  memberikan  langkah-langkah  dasar  untuk  sistem  politik  rasional  yaitu demokrasi,  tetapi  mengikat  orang  tersebut  dengan  tugas-tugas  agamanya  menyangkal kemampuannya untuk bertindak secara rasional.
Pembaca karya-karya Soroush harus ekstra fleksibel dan sabar dan melewati kontradiksi dalam catatan ilmiahnya dan menemukan ide-ide dominan dalam teori-teorinya dan argumen nyata  dalam  kehidupan  politik  dan  intelektualnya  yang  aneh.  Terlepas  dari  kontradiksinya, jelas  bahwa  Soroush  sedang  menuju  penyediaan  elemen-elemen  yang  dibutuhkan  dari pemerintahan  agama  demokratisnya.  Dia  sangat  menyadari  bahwa  demokrasi  tidak  dapat
13 Mohammad  Usman,  “Dialektika  Islam  Dan  Ilmu  Pengetahuan  Studi  Waḥdat  Al-‘Ulūm  Menurut  Al- Ghazali,” FIKROH:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Pendidikan  Islam 13,  no.  2  (July  11,  2020), https://doi.org/10.37812/fikroh.v13i2.61.
14 Muhammad Said, “RETHINKING ISLAMIC THEOLOGY Mengagas Teologi Sosial Dalam Konteks Pluralisme Dan Multikulturalisme (Perspektif Pemikiran Teologi Fethullah Gulen),” Potret Pemikiran 20, no. 1 (July 1, 2018), https://doi.org/10.30984/pp.v20i1.748.
didirikan tanpa beberapa bentuk rasionalisme dan keterlibatan alasan independen dan, karena akal tidak dapat menjadi agama, maka agama harus menjadi rasional.
Teori  agama  Soroush  memerlukan  beberapa  konsekuensi  yang  tidak  diinginkan  yang bisa  menghancurkan  dan  berakhir  dalam  dekonstruksi  Islam  di  benak  mereka  yang  melihat Soroush  sebagai  tokoh  penuntun. 15 Mempertimbangkan  agama  sebagai  pengetahuan  agama, dan  memperlakukan  pengetahuan  itu  seperti  pengetahuan  ilmiah  lainnya  yang  tidak  mutlak, dan sebagai dugaan yang belum dibantah, menghancurkan kesucian agama. Pengetahuan ilahi yang  telah  datang  dari  Allah  dapat  menjadi  inspirasi  bagi  umat  beriman.  Setiap  praktik keagamaan adalah agama secara keseluruhan untuk setiap kelompok orang tertentu dan orang tidak  dapat  memperlakukan  pemahaman  khusus  tentang  agama  sebagai  pengetahuan  agama yang  terpisah  dari  agama;  dengan  kata  lain,  di  mata  umat  beriman  agama  mereka  bukan interpretasi agama, itu adalah seluruh agama. Oleh karena itu, menempatkan pengetahuan itu ke  tingkat  pengetahuan  manusia  yang  dapat  disangkal  dan  di  bawah  pengawasan  akal bukanlah  wilayah  yang  aman  untuk  keberadaan  agama,  meskipun  itu  pasti  akan mengorbankan agama demi demokrasi. Orang-orang beriman tidak melihat adanya pemisahan antara agama dan pengetahuan agama mereka. 16
Soroush  memiliki  hak  untuk  memperkenalkan  interpretasinya  sendiri  tentang  agama, meskipun  Islam  tidak  rentan  secara  internal  terhadap  interpretasi  mistik  filosofis  atau independen  murni. 17 Anda  tidak  perlu  menyesuaikan  Al-Qur'an  atau  Islam  dengan perkembangan  ilmiah  manusia.  Tidak  ada  kelompok  agama,  Sunni,  Syiah,  atau  sekte  lain yang  menganggap  keyakinan  agama  mereka  hanya  sebagian  kecil,  atau  interpretasi  Islam; mereka  percaya  bahwa  agama  mereka  adalah  agama  yang  sempurna  secara  keseluruhan, menginspirasi dan menawarkan kepastian kepada para pengikutnya. Agama mereka bukanlah seperangkat  keyakinan  yang  cair  seperti  aliran  pemikiran  filosofis  yang  terpapar  perdebatan filosofis  dan  akademis  yang  tepat  waktu.  Agama  tidak  perlu  selalu  benar  atau  salah  karena bukan  kekhususan  dan  isi  agama  ini  yang  mengilhami  dan  menawarkan  iman  kepada  para pengikutnya;  itu  lebih tergantung  pada  individu  apakah mereka  percaya  pada  agama  itu  dan menemukannya  mengatakan  yang  sebenarnya  atau  tidak.  Ketika  mereka  berjuang  untuk agama  mereka,  misalnya,  mereka  tidak  berjuang  hanya  untuk  interpretasi  agama;  umat beriman  menganggap  agama  mereka  sebagai  iman  yang  sempurna.  Apa  yang  dilakukan Soroush  sebenarnya  adalah  menempatkan  agama  di  atas  fondasi  yang  tidak  aman  dan merampas kepastiannya.

## Masyarakat Beragama
Pemerintah  adalah  Islam  atau  memiliki  bentuk  lain,  termasuk  demokratis,  meskipun tidak  bisa  Islami  dan  demokratis  karena  berbagai  alasan.  Pemerintahan  yang  demokratis, seperti  yang  dikatakan  Soroush  dengan  benar,  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  seperti  hak asasi  manusia,  keadilan,  pembatasan  kekuasaan,    dan  alasan  kolektif. 18 Demokrasi  adalah aturan  rakyat  dan  didasarkan  pada  pilihan  independen  rakyat.  Namun,  pilihan  dan  kemauan ini cair dan dalam perubahan konstan dan, karena fluiditas ini, saat Anda mendaftar ke pilihan orang  yang  bebas  dan  independen,  Anda  berkomitmen  pada  stabilitas  yang  tidak  langsung yang  akan  diambil  alih  oleh  penilaian  rasional  individu,  keinginan,  minat,  perasaan  dan
15 Oky  Bagas  Prasetyo,  “PENDIDIKAN  ISLAM  DALAM  KONTEKS  PLURALISME  AGAMA  DAN REALITA SOSIAL,” Edupedia 4, no. 2 (January 12, 2020): 11–20, https://doi.org/10.35316/edupedia.v4i2.662.
16 Muhammad  Hamdan  Yuwafik  and  Abdul  Muhid,  “STRATEGI  DAKWAH  PESANTREN  LUHUR AL-HUSNA DALAM MENJAGA TOLERANSI BERAGAMA DI KOTA SURABAYA,” MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial 3, no. 02 (September 15, 2020): 195–211, https://doi.org/10.37680/muharrik.v3i02.431. 17 Lalu  Supriadi  B.  Mujib  and  Khairul  Hamim,  “Religious  Freedom  and  Riddah  through  the  Maqāṣidī Interpretation  of  Ibn  ‘Āshūr,” HTS  Teologiese  Studies  /  Theological  Studies 77,  no.  4  (November  12,  2021), https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6928.
18 Muchammad  Nur  Huda,  “Post-Islamism:  The  New  Face  of  Political  Islam  in  Indonesia,” Journal Intellectual Sufism Research (JISR) 3, no. 2 (May 27, 2021): 46–53, https://doi.org/10.52032/jisr.v3i2.94.
tantangan  dan  masuk  ke  dalam  proses  yang  akan  berakhir  dalam  masyarakat  sekuler  dan liberal.
Ironisnya,  Soroush  tidak  percaya  bahwa  umat  Islamlah  yang  memilih  tetapi,  lebih tepatnya,  masyarakat  religius'  dan  'masyarakat  liberal'  yang  memilih.  Masyarakat  liberal, dalam  pandangannya,  menghadapi  ujian  dan  pilihan  yang  konstan  dan  tak  ada  habisnya. Analogi  yang  baik  dari  masyarakat  liberal  di  sini  mungkin  ilmu  pengetahuan;  dalam  ilmu pengetahuan  Anda  menduga,  dan  melakukan  percobaan  untuk  menguji  dugaan  Anda,  dan menegakkan  hasil  sampai  mereka  ditolak  melalui  eksperimen  yang  berbeda  dari  waktu  ke waktu. Anda tidak pernah mendapatkan jawaban mutlak di mana Anda harus berhenti. Proses yang  sama  terjadi  dalam  kehidupan  sosiopolitik  Anda,  di  mana  coba-coba  dan  kesalahan adalah realitas kehidupan.
Hal-hal  berbeda  dalam  'masyarakat  religius',  menurut  Soroush;  masyarakat  seperti itu telah memilih dan menguji dan menemukan jawabannya dan, oleh karena itu, ingin hidup dengannya. Kehendak bebas, dalam masyarakat seperti itu, bukanlah proses trial and error; itu lebih merupakan pilihan tunggal apokaliptik yang diadopsi masyarakat dan dengan demikian menjadi  religius. 19 Namun,  akan  ada  perbedaan  pilihan  dalam  masyarakat  religius  di  mana orang akan bebas memilih isi religiusitas mereka.
Teori  Soroush  bahwa  umat  beriman  telah  melewati  status  pilihan  dan  mereka  telah memilih agama dan ingin hidup di bawah bimbingannya, tidak seperti masyarakat liberal, di mana orang-orang terus-menerus dalam transformasi berusaha untuk membuat pilihan terbaik, sangat  tertanam  dalam  budaya  otokratis  di  Iran  yang  mencegah  dialog  konstruktif  dalam masyarakat  untuk  menemukan  pengaturan  sosial  terbaik.  Sebaliknya  Anda  harus  menerima pilihan yang dipilih untuk Anda oleh mereka yang berkuasa atau otoritas agama; keragaman pilihan adalah nilai liberal bukan yang Islami. Dengan demikian solusi untuk tantangan sosial dalam masyarakat Islam terutama diperkenalkan melalui keputusan daripada dialog produktif dan  perdebatan  di  antara  lembaga-lembaga  masyarakat  sipil  serta  pemerintah.  Ini  juga menunjukkan  bagaimana  Soroush,  sebagai  seorang  intelektual  religius,  mengakar  budaya yang  tidak  demokratis  tertanam  dalam  pemikiran  agama  dan  mencegah  masyarakat memperdebatkan  urusan  manusia  dan  menemukan  konsensus  kolektif  berdasarkan  alasan kolektif. 20 Bagaimana  masyarakat  dan  sistem  politik  bisa  demokratis  jika  mengakui  garis merah agama utama untuk kehendak bebas dan debat sosiopolitik? Jawabannya adalah bahwa itu  adalah  realitas  masyarakat  religius  dan  orang-orang  religius  telah  memilih  untuk mengamati  garis  merah  itu,  tidak  seperti  masyarakat  liberal,  di  mana  orang  belajar  melalui pengalaman  bagaimana  mengatur  kehidupan  mereka  dan  mengelola  urusan  politik  mereka. Maka pertanyaannya harus mengapa perlu untuk mencari demokrasi Islam.
Pemerintahan  Islam  berdiri  di  ujung  lain  spektrum  dan  tidak  dapat  didasarkan  pada prinsip-prinsip  yang  disebutkan  di  atas,  karena  Islam  memiliki  nilai-nilai  sendiri  untuk disuntikkan  ke  dalam  sistem  politik.  Soroush  menegaskan  hal  ini  pada  banyak  kesempatan dan  menegaskan  kembali  bahwa  religiusitas  pemerintah  berarti  bertindak  dan  berlatih  atas dasar  nilai-nilai  agama  dan  hak-hak  khusus  yang  diakui  untuk  orang-orang,  hak-hak  yang mungkin  berbeda  dari  masyarakat  lain. 21 Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  Soroush  mencoba menjauhkan  diri  dari  Islam  yurisprudensial  dan  menegaskan  bahwa  pemerintahan agamanya
19 Wardani  Wardani,  Majed  Fawzi  Abu  Ghazalah,  and  Mazlan  Ibrahim,  “MORAL  IDEAL-BASED QUR`AN  INTERPRETATION  ACCORDING  TO  SHĀṬIBĪ’S  CONCEPT  OF  MAQĀṢID  AL-SHARĪ’AH,” Akademika : Jurnal Pemikiran Islam 26, no. 2 (December 13, 2021): 185, https://doi.org/10.32332/akademika.v26i2.3050.
20 Aulia  Rahmat,  “Revisiting  Kahrudin  Yunus  On  Bersamaism:  A  Natural  Law  Design  For  Indonesia Today,” Prophetic Law Review 3, no. 1 (June 1, 2021), https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss1.art2.
21 Halgurd  A.  Baram,  “The  Inextricability  of  Art,  Religion  and  Politics  in  Iraq,” Journal  of Intersectionality 2, no. 2 (January 1, 2018), https://doi.org/10.13169/jinte.2.2.0038.
yang  demokratis  akan  didasarkan  pada  iman  independen  umat  beragama  dan  bukan  pada Syariah,  dan  pembaca  karya-karyanya  dapat  merasakan  kecenderungan  kuat  dalam  karir intelektualnya untuk melewati Syariah, ia tidak dapat menemukan jalan keluar dari dilema ini. Referensi  eksplisit  Soroush  terhadap  Syariah  pada  beberapa  kesempatan  membahayakan seluruh  proyek  demokrasi  religiusnya.  Tanpa  hukum  Syariah,  katanya,  "pembangunan pemerintahan  demokratis  tidak  akan  lengkap  dan  gagal".    Dia  terus  mengatakan  bahwa "Syariah  dan  hukum-hukumnya,  tanpa  diragukan  lagi,  akan  memperkuat  demokrasi  agama dan  jika  demokrasi  agama  (bertentangan  dengan  pandangan  lawan-lawannya)  secara  teoritis dan praktis mungkin, ini tidak dapat terjadi tanpa menghormati hukum Syariah"
Soroush menganggap demokrasi agama berdasarkan Syariah sebagai sistem berdasarkan aturan  hukum  dan  menemukan  analogi  antara  sistem  yurisprudensial  dan  demokrasi.  Salah satu kekhususan demokrasi adalah bahwa hal itu didasarkan pada aturan hukum, dan karena demokrasi  agama  dijalankan  oleh  aturan  hukum  Syariah,  itu  identik  dengan  demokrasi lainnya. 22 Dia sadar bahwa hukum agama dan yurisprudensial didasarkan pada tugas daripada hak  dan  mereka  diadopsi  untuk  mengatur  masyarakat  sesuai  dengan  kehendak  ahli  hukum yang  berasal  dari  sumber-sumber  agama  suci.  Aturan  hukum  juga  ada  dalam  kediktatoran karena  diktator  tidak  bertindak  dalam  ruang  hampa  dan  melaksanakan  kehendak  mereka melalui  hukum  mereka.  Perbedaan  antara  aturan  hukum  dalam  kediktatoran  dan  demokrasi adalah isi hukum dan bagaimana hukum disediakan: dalam demokrasi hukum disediakan oleh rakyat atau wakil rakyat terpilih berdasarkan hak-hak individu yang sama dari warga negara, tetapi dalam kediktatoran, hukum disediakan oleh kehendak diktator dan aparat kediktatoran; tentu saja aturan hukum dalam kediktatoran. Tidak identik dengan demokrasi.
Hukum yurisprudensial yang soroush memperlakukan pada pijakan yang sama dengan hukum  di  negara  demokrasi,  adalah,  seperti  Soroush  sendiri  percaya,  disediakan  untuk mendefinisikan  tugas-tugas  Muslim  dan bukan  hak-hak  mereka.  Muslim  tidak  memiliki  hak untuk membuat undang-undang itu dan mengubah atau menghilangkannya; mereka, menurut Soroush,  melihat  tugas  mereka  untuk  menemukan  hak-hak  mereka  dan  bukan  sebaliknya. Menempatkan  tugas  di  atas  hak  adalah  pelanggaran  terhadap  prinsip  dasar  demokrasi  yang menyangkut hak-hak individu. Jelas bahwa, berdasarkan unsur-unsur mendasar dari teori dan keyakinan  Soroush,  proyeknya  tentang  pemerintahan  agama  demokratis  tidak  memiliki elemen demokrasi yang sangat mendasar, yaitu: pengakuan hak-hak bagi orang-orang, bukan tugas  saja;  penerapan  hukum  sipil  yang  bersumber  pada  konsensus  kolektif  rakyat  daripada hukum  Syariah;  'kepuasan  rakyat'  tanpa  perlu  'persetujuan  Tuhan';  dan  prinsip  utama demokrasi - yaitu, aturan rakyat sebagai warga negara tanpa komitmen ideologis. 23
Terlepas dari poin-poin yang saling bertentangan antara tugas-tugas agama dan hak-hak individu,  dengan  kata  lain  oposisi  agama  terhadap  hak  asasi  manusia  atau  wacana  modern tentang  hak  asasi  manusia,  kita  dapat  melihat  banyak  evolusi  dalam  wacana  agama  yang mendukung hak asasi manusia. Kita dapat melihat evolusi ini dan beralih dari prinsip-prinsip agama  yang  ketat  ke  pendekatan  hak  asasi  manusia  dalam  kehidupan  Soroush  dan  dalam pikirannya. 24 Soroush  mengakui  bahwa  tidak  mungkin  ada  demokrasi  tanpa  menjunjung tinggi hak hak individu. Pertimbangan hak-hak individu ini sebagai salah satu elemen kunci demokrasi tetap  terbatas  pada  pernyataan-pernyataan  yang  terisolasi  oleh  Soroush,  dan  pada
22 Tauseef Ahmad Parray, “Islam, State and Modernity: Mohammed Abed Al-Jabri and the Future of the Arab  World,” American  Journal  of  Islam  and  Society 35,  no.  3  (July  1,  2018):  90–92, https://doi.org/10.35632/ajis.v35i3.487.
23 Hisanori Kato, “Exploring the Reality and Aspirations of Muslims,” ISLAM NUSANTARA:Journal for the Study of Islamic History and Culture 2, no. 1 (January 30, 2021): 1–20, https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v2i1.102.
24 Sagnik Dutta, “Becoming Equals: The Meaning and Practice of Gender Equality in an Islamic Feminist Movement in India,” Feminist Theory , June 18, 2021, 146470012110236,
https://doi.org/10.1177/14647001211023641.
prinsipnya, dalam demokrasi Islamnya hak-hak individu ini harus selalu didamaikan dengan tugas-tugas  Muslim. 25 Kedua  gagasan  ini memiliki  sumber  yang  berbeda  dan  dua  arah  yang berlawanan yang praktis tidak mungkin untuk didamaikan. Soroush tidak menawarkan model praktis  untuk  rekonsiliasi  hak-hak  individu  dan  tugas-tugas  Muslim  yang  diabadikan  dalam Syariah.  Dia  hanya  mengusulkan  upaya  teoritis  untuk  mendamaikan  keduanya  berdasarkan fakta bahwa "Muslim mencari hak-hak mereka melalui tugas mereka". Menurut Soroush, hak- hak  individu  yang  dia  khotbahkan  berbeda  dari  cara  istilah  ini  umumnya  dipahami  di  dunia sekuler dan liberal.
Apapun  kekhususan  demokrasi  agama  Soroush,  teori  politiknya  didasarkan  pada gagasan  bahwa  memiliki  demokrasi  Islam  atau  sekuler  tergantung  pada  masyarakat:  jika masyarakat  beragama,  pemerintah  akan  ada  agama  juga  dan  jika  masyarakat  sekuler, pemerintah akan ada sekuler; dengan kata lain, Sistem politik adalah produk alami dari make- up masyarakat. Soroush tidak menjelaskan apa yang dia maksud dengan masyarakat religius. Jika  dia  berarti  bahwa  mayoritas  masyarakat  berasal  dari  agama  tertentu,  atau  bahwa mayoritas  orang  percaya  pada  agama  dan  setia  pada  agama  itu,  maka  sistem  politik berdasarkan  nilai-nilai  dan  hak-hak  yang  didefinisikan  oleh  mayoritas  itu  tidak  akan  dapat mengakomodasi hak dan nilai-nilai minoritas. Soroush mungkin benar untuk mengasumsikan bahwa  jika  mayoritas  orang  dalam  masyarakat  percaya  pada  Islam,  misalnya,  pemerintah Islam  adalah  produk  alami  dari  masyarakat  semacam  itu.  Namun,  dia  tidak  bisa mengharapkan  pemerintah  ini  menjadi  demokratis  karena  belum  terjadi  dalam  sejarah masyarakat  Islam;  Pemerintah  Islam  tidak  demokratis  selama  masa  Nabi  Muhammad  dan belum ada pemerintahan Islam yang demokratis sejak itu.
Definisi  dan  referensi  Soroush  untuk  masyarakat  religius  atau  nonreligius  tampaknya sangat  tidak  ilmiah  dan  dipikirkan  dengan  buruk  karena  tiga  alasan.  Pertama-tama, kedengarannya seolah-olah ia menganggap masyarakat sebagai entitas yang unik dan kohesif yang  dapat  mengadopsi  identitas  eksklusif,    apakah  religius  atau  sekuler,  seolah-olah  tidak ada  individu,  kelompok,  iman,  dan  minoritas  lain  dengan  nilai-nilai  yang  berlawanan  dan pertimbangan hak yang ada. Dalam sejarah pemerintahan Islam,  minoritas ini telah ada tetapi tidak  diakui  setara  dengan  Muslim  hanya  karena  pemerintah  Islam  didirikan  atas  dasar kehendak  penguasa  Muslim  yang    mengklaim  memiliki  legitimasi  agama;  dengan  kata  lain, pemerintah Islam adalah produk alami dari masyarakat Islam.

## KESIMPULAN
Pengalaman politik umat Islam sampai akhir abad ke-20 adalah pemerintahan khalifah, raja dan negara otoriter yang mencari legitimasi mereka dari Islam.   Perdebatan politik telah berpusat  terutama  pada  bagaimana  para  penguasa  harus  memerintah;  misalnya,    penguasa harus adil, bijaksana dan sebagainya dan yang diperintah harus mematuhi "Tuhan, Nabi dan mereka yang mewakilinya".  Tidak ada jejak gagasan tentang orang-orang, dalam pengertian modernnya,  dalam  literatur  Islam,  dan  referensi  untuk  umat  Islam  telah  mengatasnamakan Umat  Islam  yang  merupakan  konsep  agama  yang  menandakan  komunitas  orang  percaya. Negara-negara  Islam  yang  muncul  setelah  disintegrasi  kerajaan  Islam  telah  dijajah  oleh kekuatan  Barat  atau  diperintah  oleh  rezim  otoriter,  raja  dan  dinasti  etnis.  Modernitas  dan gerakan sosial modern belum dihasilkan di dalam masyarakat ini, dan gerakan untuk beberapa bentuk demokrasi tidak lebih tua dari seratus tahun, dan bukan sebagai gerakan sosial tetapi, lebih  tepatnya,  perjuangan  politik  sporadis  di  kalangan  intelektual  yang  terinspirasi  oleh peradaban Barat.
25 Bryan  S  Turner,  “Saba  Mahmood:  Secularization,  Practice,  and  the  ‘Ethical  Turn,’” Journal  of  the American Academy of Religion , November 19, 2019, https://doi.org/10.1093/jaarel/lfz081.

## REFERENSI

## Abdullah, Muhammad Amin. “The Intersubjective Type of Religiosity: Theoretical
Framework and Methodological Construction for Developing Human Sciences in a Progressive Muslim Perspective.” Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies 58, no. 1 (June 20, 2020): 63–102. https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.63-102.
Akbar, Ali. “Abdolkarim Soroush’s Theory of Revelation: From Expansion and Contraction of Religious Knowledge to Prophetic Dreams.” Islam and Christian–Muslim Relations 33, no. 1 (January 2, 2022): 19–42. https://doi.org/10.1080/09596410.2021.1981632.
Badarussyamsi, Badarussyamsi. “Pemikiran Abdulkarim Soroush Tentang Persoalan Otoritas Kebenaran Agama.” ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 10, no. 1 (August 29, 2016): 56. https://doi.org/10.15642/islamica.2015.10.1.56-81.
Baram, Halgurd A. “The Inextricability of Art, Religion and Politics in Iraq.” Journal of Intersectionality 2, no. 2 (January 1, 2018). https://doi.org/10.13169/jinte.2.2.0038.
Bunardi, Adi. “PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK ABDOLKARIM SOROUSH.” Kanz Philosophia A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism 7, no. 1 (December 25, 2021): 87–110. https://doi.org/10.20871/kpjipm.v7i1.134.
Dutta, Sagnik. “Becoming Equals: The Meaning and Practice of Gender Equality in an Islamic Feminist Movement in India.” Feminist Theory , June 18, 2021,
146470012110236. https://doi.org/10.1177/14647001211023641.
Fauzi, M. Nur. “Mengurai Paradigma Pemikiran Gerakan Islamisme Dan Pos-Islamisme Di Era Kontemporer.” Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman 32, no. 1 (January 28, 2021): 181–204. https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i1.1396.
Huda, Muchammad Nur. “Post-Islamism: The New Face of Political Islam in Indonesia.” Journal Intellectual Sufism Research (JISR) 3, no. 2 (May 27, 2021): 46–53. https://doi.org/10.52032/jisr.v3i2.94.
Hudaeri, Mohamad. “Sekularisme Dan Deprivatisasi Agama Di Era Kontemporer.” Aqlania 9, no. 1 (June 23, 2018): 1. https://doi.org/10.32678/aqlania.v9i01.2060.
Kato, Hisanori. “Exploring the Reality and Aspirations of Muslims.” ISLAM NUSANTARA:Journal for the Study of Islamic History and Culture 2, no. 1 (January 30, 2021): 1–20. https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v2i1.102.
Khulaisie, Rusdiana Navlia, Azhar A. Hafizh, Abdul Wafi, and Sofia Sofia. “ACHIEVING HARMONY THROUGH PROGRESSIVE ISLAMIC DIMENSIONS IN THE THINKING OF ABDULLAH SAEED.” Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies 5, no. 1 (July 20, 2019): 1. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v5i1.902.
Mabroer Inwan. “Rekonstruksi Khilafah Dalam Al-Qur’an.” Jurnal Al-Fanar 1, no. 1 (August 31, 2018): 91–106. https://doi.org/10.33511/alfanar.v1n1.91-106.
Mujib, Lalu Supriadi B., and Khairul Hamim. “Religious Freedom and Riddah through the Maqāṣidī Interpretation of Ibn ‘Āshūr.” HTS Teologiese Studies / Theological Studies 77, no. 4 (November 12, 2021). https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6928.
Mustofa, Imron. “‘Evolusi-Devolusi’ Pemerintahan Demokratis Dalam Nalar Filosofis Abdolkarim Soroush.” Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam 19, no. 2 (October 5, 2021). https://doi.org/10.21111/klm.v19i2.6732.
Nurhayati, Nurhayati, and Kamaruddin Mustamin. “DISKURSUS PROYEK ISLAMISASI
ILMU PENGETAHUAN ISMAIL RAJI AL-FARUQI.” Rausyan Fikr: Jurnal Studi
Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat 15, no. 1 (September 16, 2019): 131–60. https://doi.org/10.24239/rsy.v15i1.417.
Oky Bagas Prasetyo. “PENDIDIKAN ISLAM DALAM KONTEKS PLURALISME AGAMA DAN REALITA SOSIAL.” Edupedia 4, no. 2 (January 12, 2020): 11–20. https://doi.org/10.35316/edupedia.v4i2.662.
Parray, Tauseef Ahmad. “Islam, State and Modernity: Mohammed Abed Al-Jabri and the Future of the Arab World.” American Journal of Islam and Society 35, no. 3 (July 1, 2018): 90–92. https://doi.org/10.35632/ajis.v35i3.487.
Rahmat, Aulia. “Revisiting Kahrudin Yunus On Bersamaism: A Natural Law Design For Indonesia Today.” Prophetic Law Review 3, no. 1 (June 1, 2021). https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss1.art2.
Said, Muhammad. “RETHINKING ISLAMIC THEOLOGY Mengagas Teologi Sosial Dalam Konteks Pluralisme Dan Multikulturalisme (Perspektif Pemikiran Teologi Fethullah Gulen).” Potret Pemikiran 20, no. 1 (July 1, 2018). https://doi.org/10.30984/pp.v20i1.748.
Setyawan, Cahya Edi. “Kritik Abdul Karim Soroush Atas Sistem Al-Faqih: Teks Agama, Interpretasi Dan Demokrasi.” FIKRAH 5, no. 1 (June 22, 2017): 151. https://doi.org/10.21043/fikrah.v5i1.2258.
Taufik, Egi Tanadi, and Hadi Wiryawan. “Otoritas Hadis Dalam Asbab Al-Nuzul Al-Jadid.”
Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis 11, no. 1 (July 30, 2020). https://doi.org/10.24252/tahdis.v11i1.13075.
Turner, Bryan S. “Saba Mahmood: Secularization, Practice, and the ‘Ethical Turn.’” Journal of the American Academy of Religion , November 19, 2019. https://doi.org/10.1093/jaarel/lfz081.
Usman, Mohammad. “Dialektika Islam Dan Ilmu Pengetahuan Studi Waḥdat Al-‘Ulūm Menurut Al-Ghazali.” FIKROH: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam 13, no. 2 (July 11, 2020). https://doi.org/10.37812/fikroh.v13i2.61.
Wardani, Wardani, Majed Fawzi Abu Ghazalah, and Mazlan Ibrahim. “MORAL IDEAL- BASED QUR`AN INTERPRETATION ACCORDING TO SHĀṬIBĪ’S CONCEPT OF MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH.” Akademika : Jurnal Pemikiran Islam 26, no. 2 (December 13, 2021): 185. https://doi.org/10.32332/akademika.v26i2.3050.
Yuwafik, Muhammad Hamdan, and Abdul Muhid. “STRATEGI DAKWAH PESANTREN LUHUR AL-HUSNA DALAM MENJAGA TOLERANSI BERAGAMA DI KOTA SURABAYA.” MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial 3, no. 02 (September 15,
2020): 195–211. https://doi.org/10.37680/muharrik.v3i02.431.