Syntax Imperatif :Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491  e-ISSN : 2721-2246 Vol. 1, No. 2, April 2020

## KEDUDUKAN  PERSEROAN  TERBATAS  (PT)  SEBAGAI  BENTUK  BADAN HUKUM  PERSEROAN  MODAL  DITINJAU  MENURUT  UNDANG-UNDANG PT DAN NIEUW BURGERLIJK WETBOEK (NBW)

## Rita Nurnaningsih dan Dadin Solihin
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) LPPM Padalarang Bandung Barat Email: ritanurnaningsih@gmail.com dan legalhescampus@gmail.com

## Abstrak
Badan  Hukum  Perseroan  Terbatas  (PT),  sebagai  salah  satu  pilar  pembangunan perekonomian  nasional  perlu  diberikan  landasan  hukum  legalitas  pendiriannya. Diharapkan berimplikasi terhadap dunia usaha dan pembangunan nasional, serta memacu  bergerak  positifnya  dunia  usaha  yang  dapat  mendongkrak  tingkat kehidupan  masyarakat.  Metode  penulisannya  mempergunakan  metode  penulisan secara  normative,  dimana  data  empirik  sebagai  faktor  pendukung  dan  dianalisa secara  yuridis  dari  regulasi  yang  ada  di  Indonesia  dan  dikaitkan  dengan perkembangan NBW Belanda sebagai studi komparatif. Penulisan jurnal ini, untuk menelaah  tentang  badan  hukum  perseroan  terbatas  (PT)  sebagai  badan  hukum perseroan  dengan  berbasis  pada  modal  para  pemegang  saham  dengan  batas ketentuan  sebagaimana  ditetapkan  dalam  regulasi  Pemerintah  Indonesia  yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007  Tentang Perseroan Terbatas dan regulasi terkait  lainnya.  Sedangkan  untuk  badan  hukum  usaha  diuar  PT,  mengenai katentuan  batas  nominal  modal,  hanya  diperjanjikan  oleh  para  pesero  sebagai pemegang  saham.  Kini,  di  era  digital  antara  Pemerintah  pusat  dan  daerah, mengenai  proses  legalitas  badan  hukum  sudah  bisa  diakses  secara  online  yaitu melalui Online Single Submission atau disebut OSS. Yang teritegrasi dengan dinas Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disetiap kabupaten/kota.

## Kata  kunci:  Perseroan  terbatas,  hukum perseroan  modal,  undang-undang  PT,  Nieuw
Burgerlijk Wetboek (NBW).

## Pendahuluan
Sebuah  badan  usaha  yang  kokoh  adalah  yang  turut  mendukung  perwujudan kesejahteraan  ekonomi  bagi  masyarakat  yang  dilaksanakan  atas  dasar  demokrasi ekonomi.  Yang  memiliki  asa  kebersamaan,  efisiensi,  berkeadilan  yang  berkelanjutan, berwawasan  lingkungan,  dan  kemandirian,  serta  menjaga  keseimbangan  kemajuan. Badan  usaha  yang survive dapat  meningkatkan  pembangunan  perekonomian  nasional, juga  memberikan  dasar  yang  fundamenuntuk  dunia  bisnisgunamensiasatitantangan perekonomian global, era revolusi industri, dan kemajuan teknologi informasi.
Perseroan  Terbatas  atau  PT  menjadidasar  atas  pembangunan  ekonomi  global yang  tentu  harusdiberi  pilar  hukum  dalam  hal  prosedur  pendiriannya  untuk  lebih memacu  dunia  usaha  dan  dunia  pembangunan  yang  dijenjang  sebagai  ikhtiar  bersama
dengan landasan kekeluargaan (Kusumardani, Inayah, Aristya Windiana, & SH, 2016). Berdasarkan motivasi tersebut, dalam mendirikan PT diharuskan adanya sebuah tahapan yang  mesti  ditempuh,  lalu  memperoleh  status  sebagai  Badan  Hukum  yang  sah (Nurjannah, 2019).

## Metode Penelitian
Berdasarkan uraian identifikasi masalah sebagaimana disebutkan diatas, penulis membahas penelitian hukum secara normatif dengan studi kepustakaan dan aturan yang berlaku  di  Indonesia.  Metode  penulisan  penelitian  ini,  mempergunakan  metode penulisan  secara  normatif  dengan  memerhatikan  data-data  empirik  sebagai  faktor pendukung yang dipaparkan secara yuridis normatif (Soemitro, 1982).

## Hasil dan Pembahasan
A. PerseroanTerbatas (PT).
Perkembangan  dunia  bisnis  saat  ini  semakin  pesat,  para  pengusaha membutuhkan  suatu  wadah  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  dan  bertransaksi. media usaha yang banyak dipakaiyaitu PT, karena memiliki keunggulan dibanding dengan  yang  lainnya.  Sebagai  suatu  badan  hukum,  PT  berdiri  dengan  asa perjanjian, usaha bersama modal dasar yang semuanyadibagimenjadi sebuah saham yang harus memenuhi persyaratan Undang-Undangnya (Pramono, 2007).
Dalam  PT,  pemegang  mempunyaiwewenang  yang  dibatasi,  serta  adanya pembagian  tupoksi  antara  pemegang  saham  dengandireksi.  Kemudian  seorang komisaris  bertugas  sebagai  pengawas,  dan  perihal  pemegang  kekuasaan  tertinggi terdapat pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Ginting, n.d.).
Perseroan  Terbatas  (PT),  adalah  sebuah  badan  hukum  yang  berada  dalam UUPT  yang  secara  rinci  tidak  dijelaskan  apa  maksud  dari  badan  hukum  tersebut, sebagaimana  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  UUPT  menyebutkan  bahwa: “Perseroan Terbatas,  yang  selanjutnya  disebut  Perseroan,  adalah  badan  hukum  yang merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”
Secara  teoretis,  mengenai  badan  hukum,  hanya  dapat  dianalisa  dari  gejala hukum  yakni  adanya  suatu  organisasi  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang sama dengan orang.(Budiono, 2012)R. Ali Ridho menjelaskan tentang unsur-unsur suatu badan hukum, apabila dilihat dari suatu doktrin para ahli hukum hingga kini masih  diterima,  yaitu:  1.  adanya  barang/ harta  yang  terpisah;  2. adanya  organisasi yang teratur; 3. mempunyai tujuan tertentu; 4. mempunyai kepentingan tersendiri.
Berpijak  dari  unsur  badan  hukum  diatas,  bahwa  dalam  proses  permohonan legalitas  PT,  perihal  pengajuan  nama  harus  memenuhi  syarat:  a.  ditulis  dengan huruf  latin;  b.  belum  dipakai  oeleh  PT  yang  lain;  c.  tidak  kontradiksi  dengan
kesusilaan;  d.  tidak  mirip  dengan  nama  lembaga  lain  tanpa  terkecuali;  e.  tidak terdiri dari angka atau huruf yang tidak menjadi kata; f. tidak mengandung maksud perdata;  g.  tidak  hanya  menggunakan  maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha sebagai Nama Perseroan; h. sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan (Indonesia, 2011).
B. Ragam  Perseroan  Terbatas  (PT)  dalam  Perspektif  Regulasi  Indonesia  dan NBW.
Pendirian PT, jikadilihat dari besarnya modal, jumlah para pemegangsaham, serta perolehan sahamnya dapat dibedakan menjadi:
1. PT. Tertutup (Private)/PMDN.
Perseroan  terbatas  tertutup  yaitu  perseroan  terbatas  yang  pemasok modalnya diberi dari suatu kalangan tertentu. Seperti pemegang sahamnya dari kerabat  dan  sahamnya  tidak  dijual  kepada  publik.Untuk  modal  dasarnya minimal Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah) ,(Widjaja,  2008)  dan alokasi modal disetor dan ditempatkan minimal 25% berasal dari modal utama (sebagaimana disebutkan dalam  Pasal 32 dan Pasal 33 UUPT).
PT  Tertutup  yaitu  PT  yang  berdiri  dengan  tidak  bermaksud  menjual sahamnya  kepada  publik.Bentuk  PT  ini  dikenal  sebagai  perseroan  keluarga, walaupun  pada  kenyataannya  tidak  setiap  PT.  yang  tertutup  adalah  PT. keluarga  dan  tidak  selalu  diantara  pemegang  saham  PT.  Tertutup  terbatas hanya keluarga.
PT  Terbuka  adalah  suatu  perseroan  terbatas  yang  sahamnya  memang untyk  dijual  ke  publik  luas  melalui  bursa,  sebagai  cara  pemupukan  modal untuk investasi. Kondisi terkini, PT. Terbuka dikenal sebagai PT. Go Public.
2. PT. Terbuka (Public)
SedangkanPerseroan  Terbuka  (Tbk.)  yaituperseroanterbatas  yang Go Public yang  sahamnya  dijual  lewat  pasar  modal  (Ginting,  n.d.).  Dengan  kata lain,  yang  dimaksud  Perusahaan  Terbuka  adalah  Emiten  yang  melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik. (Swaradheka, 2019).  Dalam  Undang-Undang  Nomor8Tahun  1995  Tentang  Pasar  Modal,
Perusahaan  Publik  adalah  Perseroan  yang  sahamnya  telah  dimiliki  sekurang- kurangnya  oleh 300  (tiga  ratus) pemegang  saham  yang  memiliki  modal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (Keuangan, n.d.).
Perihal  yang  dimaksud  dengan  pemegang  saham  pada  Perseroan Terbuka yaitu:
a. Dalam  perubahan  atau  pengurangan  hak,  pemegang  saham  yang  terkena dampak klasifikasi saham yang akan dilakukan pengurangan hak.
b. Dalam  penambahan  hak,  pemegang  saham  yang  terkena  dampak  yaitu pemegang  saham  pada  klasifikasi  saham  yang  tidak  dilakukan penambahan hak (Keuangan, 2017).
Berdasarkan  ketentuan  nominal  saham,  apabila  suatu  ketika  para pemegang saham berkehendak menyelenggarakan RUPS, maka
penyelenggaraan RUPS harus a). dilakukan dengan niat baik; b).Menimbang perihal kepentingan Perusahaan Terbuka;  c). permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;  d.) alasan dan bahan yang harus diputuskan dalam RUPS; e.)  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  anggaran dasar Perusahaan Terbuka (Jantarda, 2018).
Menelaah  terminologi  PT  terbuka  tersebut,  yang  dibagai  dua  jenis, diantaranya:
a. PT. yang Go Public sebagaimana Pasal1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Undang-undang Perseroan Terbatas.
b. Perseroan Publik yaitu PT yang tidak melaksanakan penawaran ke pasar modal.  Dalam  arti  tidak  menjual  sahamnya  di  melalui  bursa  (tidak  Go Public),  namun  modalnya  sangat  besar  dan  terbadi  atas  sejumlah pemegang saham yang jumlahnya besar.(Asril & Wiradirja, 2019) Regulasi  Indonesia  menegaskan  perihal  implikasi  PT. Terbuka,  seperti dalam pasal 1 ayat (6) UUPT:
a. Perseroan Terbuka yaituPT yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhikriteria tertentu.
b. Perseroan  yang  melakukan  penawaran  umum,  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (Indonesia, 2006).
C. Permohonan Pengesahan Badan Hukum Online.
Pendirian perseroan terbatas, prosedurnya yaitu diatur dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), sebagaimana dipaparkan berikut:
1. Akta  perseroan  itu  harus  dibuat  dalam  bentuk  otentik,  sebagaimana  Pasal  38 KUHD.  Perseroan  Terbatas  merupakan  suatu  lembaga  yang  didirikan berdasarkan  “perjanjian”.  Karena  merupakan  “perjanjian”  maka  ada  pihak- pihak  yang  membuat  perjanjian,  artinya  ada  lebih  dari  satu  pihak  dalam perjanjian  tersebut  yang  dilakukan  oleh  para  pendiri  kemudian  dibuat  dalam Akta Pendirian, yang mengatur berbagai macam hak serta kewajiban dari pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan PT.
2. Memperoleh  persetujuan  dari  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  c.q.  Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum), sesuai dengan Pasal 36 KUHD dan lebih detail  diatur  dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor    M.HH- 01.AH.01.01 Tahun 2011. Dimana dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap  permohonan  pengesahan  badan  hukum  dan  persetujuan  perubahan Anggaran  Dasar  perseroan  harus  melalui  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum (SABH),  yaitu  sistem  pelayanan  administrasi  Perseroan  secara  elektronik (Nurjannah, 2019).
3. Lebih  jauh,  penyelenggaraan  sistem  elektronik  juga  memproteksi  mengenai keabsahan  setiap  dokumen  perseroan  yang  diakses,  hal  ini  sejalan  dengan ketentuan bahwa Dokumen Elektronik maksudnya setiap Informasi Elektronik yang  dapat  ditampilkan  melalui  komputer,  yang  dapat  dipahami  oleh  orang yang mampu memahaminya (Sujamawardi, 2018).
Setelah  proses  akses  pengesahan  dan/atau  pelaporan  selesai,  kemudian Badan  Hukum  perseroan  tersebut  diumumkan  melaluiBNRI(Berita  Negara Republik  Indonesia),  sebelum  UU  PT  disahkan  prihal  pengumuman  BNRI  ini diatur  dalam  ketentuan  Pasal  38  KUHD,  kemudian  tahapan  pengumuman  dalam BNRI tetap berlaku, sebagaimana ditindaklanjuti oleh UU Nomor 1 Tahun 1995. Akan  tetapi,  setelah  disahkannya  UU  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  PT, kewenangan  pengumuman  BNRI  tersebut  diubah  menjadi  suatu  kewajiban Menteri Hukum dan HAM RI.
Setelah tahap  itudiselesaikan,  maka  PTsudah  sah  menjadilembaga  hukum dan PTmenjadi berdiri sendiri baik hakatau kewajibannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perseroan, dapat melakukan berbagai perjanjian-perjanjian, dan kekayaan (asset) perseroan terpisah dari harta pemiliknya.
Kemudian  terkait  proses  dokumen  perizinan  lain  yang  perlu  dilengkapi oleh  badan  hukum  perseroan,  perseroan  mengajukan  permohon  kepada  pejabat yang  berwenang  dimana  perseroan  tersebut  berkedudukan  hukum.  Hal  ini, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  11  UU  No.  3  Tahun  1982  mengenai  harusnya daftar  suatu  perusahaan,  serta  Pasal  6  dan  18  KUHD  yang  bisa  dijadikan  dasar hukum kebiasaan dan Jurisprudensi (Sumpala, 2017).

## D. PenyetorandanPenempatan Modal Badan Usaha.
Mengenai  ketentuan  permodalan  dalam  perseroan  terbatas  terbagi  menjadi modal dasar  perseroan  yaitu  sejumlah  modal  yang  dicatat  dalam  akta  pendirian bilamanasemua saham dikeluarkan  100%  (seratus  persen).  Selain  itu,  dalam  PT juga  terdapat  modal  yang  disimpan  dan  ada  juga  modal  yang  disetorkan.  Lebih lanjut  ketentuan  modal  PT  sebagaimana  tercantum  dalam  UU  No.  40  Tahun  2007 Tentang PT menyebutkan:

## Pasal 31
(1). Modal Dasar Perseroan terdiri dari semua nilai nominal saham.
(2). Ketentuan  seperti  dalam  ayat  (1)  tidak  menutup  kemungkinan  peraturan perundang-undangan  dalam  bidang  pasar  modal  mengatur  modal  Perseroan yang terdiri atas saham tanpa nominal.

## Pasal 32
(1) Modal dasar Perseroan minimal Rp50.000.000,00.
(2) UU  yang  menyusun  aktivitas  usaha  tertentu  dapat  menetpkan  banyaknya minimum modal Perseroan yang lebih besar dari pada ketetapan modal dasar seperti yangdimaksud pada ayat (1).
(3) Peralihan  besarnya  modal  dasar  seperti  pada  ayat  (1),  ditentukan  bersama ketentuan Pemerintah.

## Pasal 33
(1) Minimal 25% dari modal dasar seperti di Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh seperti pada ayat (1) diperlihatkan dengan bukti penyetoran yang sah.
(3) Pengeluaran  saham  lebih  lanjut  yang  dilakukan  setiap  kali  guna  menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

## Pasal 34
(1) Pembayaranatas  modal  saham  bisa  dilaksanakan  dengan  uang  atau  bentuk lainnya.
(2) Dalam  hal  pembayaran  modal  saham  dilaksanakan  dalam  bentuk  lain  seperti ayat  (1),  penilaian  setoran  modal  saham  ditetapkan  atas  nilai  wajar  yang ditentukan dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terintegrasi bersama Perseroan.
(3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus dicanangkan dalam 1  (satu)  Surat  Kabar  atau  lebih,  dalam  waktu  14  hari  setelah  akta  pendirian ditandatangani.
E. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Menjalankan  kegiatan  usaha  yang  berbadan  hukum,  tentunya  harus  sesuai regulasi  yang  berlaku,  sesuai  dengan  tugas  dan  kewenangan  para  persero,  juga mengetahui mengenai hak dan kewajiban pihak dalam sebuah organisasi perseroan gunamenjangkau visi dan misi perseroan secara bersama-sama. Untuk hal itu, tidak lepas  dengan  adanya  putusan  kuorum  yang  harus  dituangkan  dalam  ketentuan RUPS dalam UUPT:

## Pasal 75
(1) RUPS memiliki hak yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditetapkan di UU atau anggaran dasar.
(2) Dalam  forum  RUPS,  pemilik  saham  berhak  mendapat  informasi  yang berhubungan  dengan  Perseroan  dari  Direksi  dan/atau  Dewan  Komisaris, sepanjang sejalan dengan mata acara rapat.
(3) RUPS  dalam  mata  acara  lain-lain  tidak  berhak  membuat  keputusan,  melainkan semua pemilik saham ada dan/atau diwakili dalam RUPS.
(4) Ketetapan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui bersama suara bulat.

## Pasal 76
(1) RUPS  diadakan  di  kediaman  Perseroan  atau  di  tempat  Perseroan  melakukan kegiatan usahanya seperti yang dicatat dalam anggaran dasar.
(2) RUPS  Perseroan  Terbuka  dapat  dilaksanakan  di  tempat  kedudukan  bursa  di manasaham Perseroan dimaktubkan.
(3) Tempat  RUPS  seperti  yang  dicatatayat  (1)  danayat  (2)  harus  terletak  di  negara Indonesia.
(4) Jika  dalam  RUPS  hadir  atau  dengan  perwakilan  semua  pemilik  saham menyetujui  diadakannya  RUPS  dengan  agenda  tertentu,  RUPS  dapat diadakan dimanapun dengan memerhatikan ketetapan seperti ayat (3).
(5) RUPS sepertiayat (4) dapat diangkat ketetapan jika ketetapan tersebut disetujui semua.
Mengkaji  ketentuan  RUPS  perseroan  sebagaimana  disebutkan  dalam ketentuan  diatas,  para  pemegang  saham,  melalui komisarisnya melimpahkan wewenangnya  terhadap  pengurus  guna  melakukan  dan  mengembangkan perusahaan  sejalan  bersama  tujuan  perusahaan.  Apabila  terdapat  kerugian  yang besar  (diatas  50%),  maka  pengurus  mesti  memberitahukannya  kepada  semua pemegang saham danpihak ketiga, guna untuk dimusyawarahkan.
Dalam  RUPS  berbicara  berbagai  problematika  yang  berhubungan  bersama evaluasi  kinerja  dan  kebijakan  perusahaan.  Apabila  pemilik  saham  ada  halangan, dia  bisa  melempar/menguasakan  suara miliknya  ke  pemegang  saham  lain  yang disebut proxy .  Secara  umum,  substansi  RUPS  menyebutkan  hal  berikut  yaitu menatapkan  pengawas  serta  penunjukan  komisaris;  mengganti  direksi  atau komisaris  menentukangaji  pengawas  dan  komisaris;  mengevaluasi  kinerja perusahaan;  memutuskan  rencana  penambahan  dan/atau  pengurangan  saham perusahaan; menentukan kebijakan perusahan; dan mengumumkan pembagian laba (deviden) (Budiono, 2012).
F. Hubungan Badan Hukum Perseroan dan Bisnis Internasional.
Mengkaji  tentang  hubungan  badan  hukum  perseroan  dan  dunia  bisnis internasional,  kalau  dilihat  dari  sisi  yuridis,  selain mengacu  pada  Undang-Undang Tentang Badan Hukum Perseroan dan/atau Undang-Undang Tentang Pasar Modal, juga mengacu pada Undang-Undang Perjanjian Internasional, menyebutkan bahwa Perjanjian  Internasional  yaitu  sebuah  perjanjian  dalam  bentuk  dan  nama  tertentu, yang  disusun  dalam  hukum  internasional  lalu  dibuat  secara  tertulis  dan memunculkan  hak  dan  kewajiban  di  bidang  hukum  publik  (INDONESIA,  2001). Juga memerhatikan asas perjanjian/kontrak internasional sebagaimana diatur sesuai kesepakan para pihak dengan mempertimbangkan:
1. Hukum Kontrak Nasional.
Maksud  dari  hukum  kontrak  nasional  kaitannya  dengan  kontrak internasional,  yakni  kontrak  nasional  yang  ada  unsur  asingnya.  Jadi,  hukum yang  mengatur  internasional  tidak  lain  sebagian  besarnya  adalah  hukum kontrak nasional.
2. Hukum Perdata Internasional.
Hukum kontrak internasional ini sesungguhnya adalah salah satu  aspek hukum  perdata.  Karena  itu,  prinsip-prinsip  perdata  internasional,  khususnya mengenai  hukum  perdata  internasional,  perlu  dipahami  oleh  bagian  yang melakukan akad/perjanjian.
3. Hukum Perdagangan Internasional.
Kontrak internasional dan perdagangan internasional mempunyai kaitan erat.  Dimana  perdagangan  internasional  terdapat  dalam  kontrak  internasional. Karena  itu,  penebaran  hukum  kontrak  internasional,  akan  bersandar  pada penebaran tranksaksi perdagangan internasional dan hukum yang mengaturnya (Adolf, 2007).

## Kesimpulan
Badan  hukum  suatu  Perseroan Terbatas  atau  PTserupa  badan  hukum  perseroan modal  inbreng  para  investor  atau  pemegang  saham,  dalam  regulasi  Pemerintah Indonesia  telah  ditetapkan  batas  minimal  permodalan  untuk  badan  hukum  PT  itu Rp50.000.000;- untuk modal awal, yangdisetorkanpaling sedikit 25% dari modal awal. Kemudian,  menelaah  potret  legalitas  PT  berdasarkan  UUPT  dan Nieuw  Burgerlijk Wetboek (NBW).  Di  Indonesia  proses  legalitas  badan  usaha  sudah  mengalami kemajuan.  Sejak  tahun  2007,  terutama  awal  pada  tahun  2015  proses  legalitas  badan hukum  sudah  bisa  diakses  secara  online.  Apalagi  di  era  I.R  4,0saat  ini,  secara  global Pemerintah  harus  mengikuti  era  digital.  Dan  alhamdulillah,bagi  proses  legalitas  badan hukum,  Indonesia  sudah  menggunakan Online  Single  Submission atau  yang  disingkat OSS yang bersatu dengan dinas Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat PTSP  disetiap  kabupaten  atau  kota  untuk  memudahkan  terhadap  masyarakat  pelaku usaha. Menelaah KUH Perdata (BW) sebagai hukum warisan kolonial, Indonesia masih tetap  mengacu  pada  BW  untuk  mengatur  badan  hukum,  padahal  Sejak  tahun  1992  di Belanda  sendiri  telah  melakukan  perubahan  hukum  acara  jauh  lebih  maju  yakni mengaku  pada  NBW  sebagai  reformasi  hukum  acara  kebaruan  yang  diterapakan  oleh Belanda dan mengikuti perkembangan dunia usaha, khususnya di benua Eropa.

## BIBLIOGRAFI
Adolf, H. (2007). Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional. Bandung: Refika Aditama .
Asril,  J.,  &  Wiradirja,  I.  R.  (2019).  Akuisisi  Saham  Hubungannya  Dengan  Investasi Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat. Jurnal  Hukum  Media Justitia Nusantara , 4 (2).
Budiono, H. (2012). Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 1 (2), 187–198.
Ginting,  L.  (n.d.). Analisis  Hukum  Kedudukan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Pada Perseroan Terbatas Dilihat Dari Anggaran Dasar .
Indonesia, P. R. (2001). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang  Tata  Cara  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah. Jakarta: Pemerintah Lndonesia .
Indonesia,  P.  R.  (2006). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara .
Indonesia,  P.  R.  (2011).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. LNRI, Jakarta .
Jantarda,  M.  H.  (2018). Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Pelaksanaan  Rapat  Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Daring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Keuangan,  O.  J.  (2017).  Salinan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keungan  Nomor  4/POJK. 03/2015  Tentang  Penerapan  Tata  kelola  Bagi  Bank  Syariah. Jakarta.  Diperoleh Tanggal , 23 .
Keuangan,  P.  T.  D.  I.  S.  J.  (n.d.). Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor…./POJK.…/2016 .
Kusumardani, E., Inayah, S. H., Aristya Windiana, P., & SH, L. L. M. (2016). Tinjauan Yuridis  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  Menurut  Undang-Undang  Nomor 40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  (Studi  Di  PT  Coca-Cola  Amatil Bottling Indonesia Central Jawa) . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Nurjannah,  F.  I.  (2019). Implikasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2016 Terhadap  Akta  Pendirian  Dan  Perubahan  Anggaran  Dasar  Perseroan  Terbatas . Universitas Islam Indonesia.
Pramono,  N.  (2007).  Tanggung  Jawab  Dan  Kewajiban  Pengurus  PT  (Bank)  Menurut
UU  No.  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas. Buletin  Hukum  Perbankan Dan Kebanksentralan , 5 (3), 15.
Soemitro, R. H. (1982). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia .
Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Dialogia  Iuridica:  Jurnal  Hukum Bisnis Dan Investasi , 9 (2).
Sumpala, T. (2017). Akibat Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas Karena Kepailitan Dan  Perusahaan  Yang  Tetap  Aktif  Menjalankan  Perusahaannya  (Going Concern)(Studi  Kasus  Pada  PT.  MD  (D/H  PT.  Mdc)  Dan  PT.  PPS) .  Universitas Diponegoro.
Swaradheka,  S.  A.  (2019).  Kepastian  Hukum  Atas  Pelaksanaan  Debt  To Equity  Swap Terhadap  Obligasi  Yang  Dikonversi  Menjadi  Saham  Dalam  Rangka  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Indonesian Notary , 1 (002).
Widjaja,  G.  (2008). Risiko  hukum  pemilik,  direksi  &  komisaris  PT:  piercing  the corporate veil: memberlakukan tanggung jawab pribadi pemegang saham, direksi & dewan komisaris menurut UU PT no. 40 thn 2007 . Niaga Swadaya.