## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 1, Februari 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## KONSTRUKSI  HUKUM  PIDANA  YANG  BERKEMANFAATAN  DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

## Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto, I Nengah Suastika
Universitas Pendidikan Ganesha E-mail: sugi.hartono@undiksha.ac.id
Info Artikel
Abstract
Masuk: 1 Desember 2022 Diterima: 15 Januari 2023
Terbit: 1 Februari 2023 Keywords: criminal  law,  expediency, narcotics abuse This paper is intended to analyze the legal ideals in the form of benefits in handling narcotics abuse. The handling  of  narcotics  abuse  has  received  attention because  it  is  implicated  in  the  overcapacity  of  the Correctional Institution with its derivative problems. Through  the  juridical-normative  method,  this research was carried out using a statutory, case, and conceptual  approach.  Primary,  secondary  and tertiary  legal  materials  were  collected  through literature study. Analysis of the legal materials that have  been  collected,  selected,  and  systematized  is carried out qualitatively and This paper is intended to analyze the legal ideals in the form of benefits in handling narcotics abuse. The handling of narcotics abuse has received attention because it is implicated in  the  overcapacity  of  the  Correctional  Institution with  its  derivative  problems.  Through  the  juridical- normative  method,  this  research  was  carried  out using  a  statutory,  case,  and  conceptual  approach. Primary, secondary and tertiary legal materials were collected  through  literature  study.  Analysis  of  the legal materials that have been collected, selected, and systematized is carried out qualitatively and written in  a  descriptive-prescriptive  manner.  The  results  of the  study  indicate  that  the  handling  of  narcotics crimes for abusers leads to punishment. In Buleleng Regency  based  on  court  decisions  for  the  last  three years from 2019-2021 the average number of abusers shows  29  people.  This  figure  contributes  to  the overcapacity  of  prisons  which  reaches  160%.  This phenomenon becomes a reference for judges to make decisions  according  to  the  subsidiarity  nature  of
criminal  law.  Criminal  as  the  ultimum  remedium when  other  means  have  not  been  able  to  solve  the problem.  Punishment  is  not  sufficient  to  provide specific  or  general  prevention.  Meanwhile,  prisons whose main task is to repair and reintegrate social actors  are  not  optimal  in  carrying  out  their  roles. When  reintegration  is  not  optimal,  stigmatization appears that degrades the rights of perpetrators  to access  livelihoods.  Benefit  occurs  when  the  double track system is criminal and actions can be carried out  proportionally  based  on  a  strong  assessment. Through  rehabilitation,  the  negative  impact  of sentencing  can  be  avoided  and  minimize  over capacity in prisons. Abstrak
Kata kunci: hukum pidana, kemanfaatan, penyalahguna narkotika
Corresponding Author: Made Sugi Hartono, e-mail : sugi.hartono@undiksha.ac.id Tulisan  ini  ditujukan  untuk  menganalisis  cita hukum  berupa  kemanfaatan  dalam  penanganan penyalahgunaan narkotika. Penanganan penyalahgunaan  narkotika  mendapat  perhatian sebab  sifatnya  yang  implikatif  terhadap over capacity Lembaga Pemasyarakatan dengan persoalan  turunannya.  Melalui  metode  yuridis- normatif  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan, kasus,  dan  konseptual.  Bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier  dikumpulkan  melalui  studi pustaka. Analisis terhadap bahan hukum yang telah dikoleksi,  diseleksi,  dan  disistematisasi  dilakukan secara kualitatif serta dituangkan secara deskriptif- preskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penanganan  tindak  pidana  narkotika  bagi panyalahguna  bermuara  pada  pemidanaan.  Di Kabupaten Buleleng berdasarkan putusan pengadilan  selama  tiga  tahun  terakhir  dari  2019- 2021  rata-rata  penyalahguna  menunjukkan  angka 29  orang.  Angka  demikian  berkontribusi  terhadap over  capacity Lapas  yang  mencapai  160  %. Fenomana  ini  menjadi  rujukan  bagi  hakim  untuk menjatuhkan  putusan  sesuai  sifat  subsidiaritas hukum  pidana.  Pidana  sebagai ultimum  remedium ketika sarana lainnya belum mampu menuntaskan persoalan.  Pemidanaan  tidak  cukup  mampu memberikan  pencegahan  khusus  maupun  umum. Sementara Lapas yang tugas pokoknya memperbaiki dan mereintegrasi pelaku sosial tidak
maksimal  menjalankan  perannya.  Manakala reintegrasi tidak maksimal yang muncul stigmatisasi yang mendegradasi hak pelaku dalam mengakses  penghidupan.  Kemanfaatan  terjadi ketika double  track  system berupa  pidana  dan tindakan  dapat  dilaksanakan  secara  proporsional didasarkan  pada  asesmen  yang  kuat.  Melalui rehebilitasi dampak negatif dari pemidanaan dapat dihindari  serta  meminimalisir over  capacity di Lapas.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Lembaga  Pemasyarakatan  masih  menjadi  fokus  perhatian  dikalangan  ahli hukum pidana berikut persoalannya yang belum mampu diselesaikan dengan baik. Sangat disadari menyelesaikan problematika Lapas tidaklah mudah karena begitu banyak  simpul  masalah  yang  harus  diuraikan.  Kompleksitas  masalah  yang  ada mengakibatkan setiap Langkah memunculkan paradoks dan membawa pada situasi yang  dilematis.  Dengan  demikian  melihat  persoalan  di  Lapas  sesungguhnya memputuhkan  frame  berfikir  holistik  terutama  jika  menggunakan  pendekatan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.
Bergulirnya diskusi terkait dengan eksistensi Lapas mengerucut pada satu isu yang dikatakan sebagai over capacity . Sistem Database Pemasyarakatan Ditjenpas menggambarkan  kapasitas  Lapas  di  seluruh  Indonesia  berjumlah  126.000  orang. Sementara penghuninya mencapai jumlah 266.000 orang (Latifah, 2019: 2). Jumlah tersebut menerangkan terjadinya kelebihan kapasistas melebihi angka 100 persen. Fakta  ini  menunjukkan  sesuatu  yang  jauh  dari  ideal  dan  membawa  implikasi ketidakkondusifan bagi kehidupan Lapas berupa: (1) rendahnya pemenuhan hak- hak  tahanan  dan  napi;  (2)  kelebihan  beban  kerja  bagi  petugas  lapas;  dan  (3) meningkatnya anggara negara dalam pengelolaan lapas.
Persoalan over capacity di Lapas sebagai muara dari sistem peradilan pidana berhubungan  erat  dengan  tingginya  angka  tindak  pidana  serta  cara  kerja  dari istitusi penegak hukum.  Sistem peradilan pidana melibatkan lima istitusi dimulai dari  kepolisian,  kejaksaan,  advokat,  hakim,  dan  berakhir  pada  pemasyarakatan. Lapas berfungsi sebagai tempat bagi pelaksanaan pidana yang sebelumnya melalui proses  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  pengadilan  dan penjatuhan  putusan.  Dari  sekian  banyak  narapidana,  yang  menarik bahwa  Lapas didominasi  oleh  kasus  tindak  pidana  narkotika.  Berdasarkan  data  yang  dirilis Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  (Ditjenpas)  Kementerian  Hukum  dan  HAM (Kemenkumham)  per  Agustus  2021  jumlah  penghuni  lapas  sebanyak  151.303 orang. Dari jumlah itu napi narkotika sebanyak 145.413 orang atau dalam hitungan persen  sejumlah  96  %.  Diantara  napi  narkotika,  116.930  orang  dikategorikan sebagai pengedar dan 28.483 orang merupakan pengguna (Dihni, 2021).
Penyalahgunaan  narkotika  merupakan  jenis  tindak  pidana  yang mengakibatkan  pelakunya  sendiri  sebagai  korban  atau Victimless  Crime/crime
without  victim (Panjaitan,  2022:  5).  Reaksi  narkotika  berdapak  negatif  terhadap fisik, psikis maupun sosial. Ketiga dampak ini saling terkait, ketergantungan secara fisik mendorong psikis secara kuat untuk mengkonsumsi narkotika. Gejala fisik dan psikis ini menentukan gejala sosial dalam bentuk tindakan mencuri, menipu, dan prilaku menyimpang lainnya (Amanda, Humaedi, & Santoso, 2017). Dampak fisik bagi panyalahguna narkotika berupa gangguan pada syaraf, jantung dan pembuluh darah, kullit, paru-paru, hati, dan sistem reproduksi. Dampak psikologis antara lain: sering  mengalami  ketegangan  dan  kegelisahan,  menurunnya  kepercayaan  diri, apatis, penuh dengan kecurigaan, sering menghayal, brutal dalam bertingkah laku, ganas, perasaan tidak aman, ganggian mental, anti-sosial dan asusila (Adam, 2012). Daya  rusak  baik  terhadap  fisik  maupun  psikis  bagi  pengkonsumsinya  serta  efek samping  sosial  yang  ditimbulkan  menjadi  rasio  legis  keriminalisasi  terhadap penyalahgunaan  narkotika  dan  memerlukan political  will yang  kuat  dalam penanganannya.
Penanganan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  melalui  pendekatan hukum pidana selama ini didominasi oleh penjatuhan sanksi pidana. Putusan hakim dominan  menjatukan  pidana  penjara  dengan  kisaran  7  sampai  30  bulan.  Pidana penjara dilaksanakan di Lapas dengan menggunakan pola pembinaan berdasarkan konsep pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  Tentang  Pemasyarakatan.  Lapas  memegang  prinsip  persamaan  sehingga metode pembinaan dilakukan seragam terhadap seluruh narapidana. Secara prinsip pembinaan meliputi kepribadian dan kemandirian (Pambudi, Sularto, & Wisaksono, 2016:  1-17).  Pembinan  kepribadian  menyasar  bangkitnya  kesadaran  narapidana dari kesalahan yang dilakukan sehingga tidak lagi melakukannya kembali kepada jalan yang benar. Sementara pembinaan kemandirian lebih kepada pembangunan kompetensi terkait dengan usaha-usaha mandiri sehingga narapidana mempunyai bekal menjalani kehidupan di masyarakat (Ridwan, 2017: 323-336).
Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan dari pemidanaan mempunyai semangat menyiapkan narapidana untuk bisa menjadi lebih baik dan dapat diterima kembali kepada masyarakat. Proses menjadi lebih baik bagi narapidana dimulai pada titik yang  berbeda  antar  narapidana  serta  ditentukan  oleh  karakter  pribadi  dan  jenis tindak pidana yang dilakukan. Bagi penyalahguna narkotika problem utama yang dihadapi  narapidana  yaitu  ketergantungan  atau  adiksi  serta  gangguan  terhadap fisik  atau  psikisnya.  Menjadikan  diri  mereka  lebih  baik  berarti  melakukan tindakan/rehabilitasi  terhadap  sifat  ketergantungan  serta  gejala  fisik  maupun psikisnya. Sinkronasi antara pemidanaan berikut metode implementasinya dengan kebutuhan  diri  narapidana  yang  menjadi  prioritas  diupayakan  sehingga pemidanaan mampunyai kemanfaatan.
Keberhasilan  pemasyarakatan  sebagai  pelaksanaan  pidana  terkait  dengan tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  perlu  dikaji  lebih  lanjut.  Tren menunjukkan  angka  penyalahgunaan  narkotika  yang  semakin  meningkat. Peningkatan  terjadi  oleh  karena  munculnya  pelaku  baru  ataupun  pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sesungguhnya sudah pernah dipidana atau dibina di Lapas. Disatu sisi, pemidanaan terhadap pelaku  dalam bentuk penjatuhan pidana penjara tetap mendominasi putusan hakim. Terlihat hakim mempunyai perspektif talionis  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana  sebagai  cara  dalam  merespon terjadinya tindak pidana. inilah yang menimbulkan pertanyaan inti tentang sejauh
mana  bangunan  hukum  pidana  menimbulkan  kemanfaatan  dalam  penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Dalam  rangka  menemukan  jawaban  atas  pertanyaan  sebagaimana  diurakan sebelumnya dipandang perlu memetakan dalam perspektif isu dasar hukum pidana. Dalam  hukum  pidana  dikenal  adanya  tiga  isu  pokok  yaitu  berkaitan  dengan perbuatan  pidana,  pertanggungjawaban  pidana,  serta  pidana  dan  pemidanaan (Mudzakkir,  2008:  11).  Kajian  tentang  kemanfaatan  penjatuhan  sanksi  bagi penyalahguna narkotika menjadi bagian dari isu terakhir yaitu tentang pidana dan pemidanaan.  Ketiga  isu  ini  sama  pentingnya  dan  khusus  untuk  pidana  dan pemidanaan merupakan karakter utama bagi hukum pidana. Berikutnya soal aspek kemanfaatan  sangat  relevan  dengan  cita  hukum  secara  umum.  Gustaf  Radbruch merumuskan tiga cita hukum yang terdiri dari kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Pikiran Radbruch tentang cita hukum dikenal dengan istilah Radbruch Formula.
Gustaf  Radbruch  merumuskan  formula  terkait  dengan  cita  hukum  ketika Pengadilan  Nurembereg  dan  Pengadilan  Tokyo.  Radbruch  memandang  hukum positif dapat  menjadi musuhnya  keadilan  dan  tidak dapat  diterapkan  jika  terjadi pertentangan  diantara  keduanya.  Jika  demikian,  maka  yang  didahulukan  adalah keadilan  (Hiariej,  2009:  154).  Formula  Radbruch  ini  diterima  secara  luas  sejak dirumuskan pertama kali di Jerman, bahkan sampai saat ini banyak pemikir yang merujuknya  dalam  berbagai  tulisan.  Salah  satunya  Eddy  O.S.  Hiariej  yang memandang bahwa penegakan hukum tidak hanya memerhatikan kepastian hukum akan  tetapi  juga  harus  memperhatikan  kemanfaatan  dan  keadilan.  Praktiknya memang  terjadi  antinomi  antara  tuntutan  kepastian  hukum  dan  keadilan  saling berbenturan sehingga semakin tajam aturan hukum maka keadilan akan semakin terdesak. Oleh karenanya untuk menanggulangi apa yang tidak tertampung dalam undang-undang  hakim  diberikan  kebebasan  untuk  menafsirkan  peraturan perundang-undangan  untuk  menghilangkan  atau  mengurangi  ketidakadilan (Hiariej, 2006: 301-302).
Formula  Radbruch  tentang  diutamakannya  keadilan  daripada  kepastian hukum  yang  kemudian  diikuti  oleh  Eddy  O.S.  Hiariej  mempunyai  semangat  yang sama dengan adagium yang berbunyi “ summum ius summa inuria, summa lex summa crux ”  bahwa  semakin  tinggi  kepastian  hukum  adalah  merupakan  ketidakadilan. Hukum  yang  terlalu  pasti  menyisakan  ketidakadilan  dalam  penerapannya. Sebaliknya hukum yang tidak pasti berarti tidak ada hukum. Hukum ideal berada diantara keduanya sehingga menimbulkan keadilan.
Lazimnya kajian pada umumnya, dapat ditetapkan bahwa kajian ini bertujuan menganalisis pemidanaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta menegaskan  konsep  yang  konstruksi  hukum  pidana  yang  mampu  memberikan kemanfaatan  bagi  penanganan  penyalahgunaan  narkotika.  Dengan  demikian diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kemanfaatan dari penjatuhan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika.

## METODE PENELITIAN
Kajian ini dilaksanakan dalam kerangka yuridis-normatif yang oleh Soerjono Soekanto  dinyatakan  berbasis  pada    bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier (Seokanto,  2010:  51-52).  Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang mengikat bersifat otoritatif, bahan hukum sekunder  merupakan penjelasan bahan
hukum primer mengandung prinsip dasar ilmu hukum serta pandangan para ahli hukum, dan bahan hukum tersier merupakan petunjuk bagi bahan hukum primer dan sekunder. Pencarian dan pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan cara studi  dokumen  atau  studi  bahan  pustaka.  Bahan  yang  terkumpul  dicermati  dan ditelaah untuk selanjutnya diseleksi, dieliminasi dan disistematisasi sesuai dengan relevansinya dengan topik yang sedang dibahas. Sebagai penegasan terhadap area pembahasan, kajian ini memerlukan berbagai pendekatan. Mengikuti konsep yang dirumuskan oleh Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan mencakup:
(1) Statute  approach atau  pendekatan  peraturan  perundang-undangan. Relevansinya dalam konteks penggalian bahan hukum primer sebagai elemen dasar penelitian hukum. Penelusuran bidang ini sampai kepada dasar ontologis, filosofis serta  ratio  legis  peraturan  terkait.  (2) Conceptual  approach atau  pendekatan konseptual.  Relevansinya  terkait  dengan  konstruksi  dasar  dalam  pikiran  hukum yang  membentuk  titik-titik  simpul  doktrin,  prinsip,  serta  asas  yang  berkembang dalam  hukum  pidana.  (3) Case  approach atau  pendekatan  kasus.  Pendekatan  ini sebagai  vector  yang  menghantarkan  pada  penggalian  ratio  decidendi  yaitu argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam pengambilan putusan (Marzuki, 2013:237-239).  Kumpulan  bahan  hukum  diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif dengan  mempertimbangkan  kualifikasi  tertentu  yang  dipandang  sesui  dan memenuhi kedalaman makna pemecahan masalah. Terakhir penarikan kesimpulan didasarkan pada logika dua arah deduktif-induktif dan sebaliknya serta dipaparkan secara deskriptif-preskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kejahatan narkotika merupakan Extraordinary Crime yang menyita perhatian dunia Indonasional. Kejahatan ini diyakini dapat merusak satu generasi dari suatu bangsa. Keterlibatan individu dalam kejahatan narkotika semakin meningkat dari tahun  ke  tahun.  World  Drug  Report  UNODC  Tahun  2020  mencatat  269  juta masyarakat  dunia  terlibat  dalam  penyalahgunaan  narkotika.  Angka  ini mencerminkan  peningkatan  sejumlah  30  %  jika  dibandingkan  pada  tahun  2009 yang  tercatat  sejumlah  35  juta  orang.  Di  sisi  lain,  dari  perspektif  jenis  narkotika UNODC mengungkapkan fenomena global berupa temuan zat baru lebih dari 950 jenis. Khusus untuk di Indonesia berdasarkan pada data Pusat Laboratorium BNN berhasil terdeteksi 83 NPS yang selanjutnya melalui Permenkes No. 22 Tahun 2020 telah dituangkan sejumlah 73 NPS (Humas BNN, 2020).
Pusat penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI Tahun 2019 merilis hasil survei penyalahgunaan  narkotika  tahun  2019  berupa  angka  prevalensi  penyalahguna narkotika  di  Indonesia  sejumlah  1,80  %  atau  sekitar  3.419.188  jiwa  dengan perbandingan  kira-kira  180  dari  10.000  masyarakat  Indonesia  dengan  kisaran umur 15-64 tahun mengonsumsi narkotika selama satu tahun terakhir. Penggunaan narkotika paling tinggi yaitu shabu, ganja, ATS dan zat psikotropika lainnya melalui penggunaan disuntik, dirokok, dihirup, disuntik dan dihirup, ditelan dan sublingual (Humas BNN, 2020).
Dari perspektif medikal, diperoleh hasil riset terkait dengan berbagai macam keluhan  fisik  dari  penyalahgunaan  narkotika.  Riset  Kesehatan  Dampak Penyalahgunaan  Narkotika  Tahun  2019  di  6  Provinsi  yang  menyediakan  tempat rehabilitasi  memperoleh  hasil  yaitu:  (1)  Infeksi  rongga  mulut  (59,5  %);  (2)
Gangguan  pernafasan  (52,8  %);  (3)  Gangguan  kulit  (24,1  %);  dan  (4)  Overdosis (14,1 %). Dampak fisik lainnya yang ditumbulkan berupa: (1) Pusing-pusing hebat (73%);  (2)  Gangguan  gigi  (64,1  %);  dan  (3)  Gangguan  rongga  mulut  (60,1  %). Penggunaan zat narkotika juga mempunyai dampak jangka panjang yang dialami oleh penyalahguna berupa: (1) Gangguan kejiwaan (13,1 %); (2) Penyakit menular seksual (6,8 %); (3) Hepatitis C (5,8 %); (4) Penyakit TBS (3,0 %); (5) Sirosis hati (1,5 %); (6) AIDS (2,7 %); (7) Stroke (0,8 %): (9) Kebocoran katup jantung (0,2 %); dan (10) Penyakit lainnya (14,6 %).
Narkotika  sesungguhnya  mempunyai  kemanfaatan  jika  digunakan  secara tepat dan terukur sesui dengan standar keilmuan medis. Persolannya mucul ketika narkotika  diedarkan  secara  gelap  serta  disalahgunakan  tanpa  memperhatikan standar  baku  dunia  kesehatan.  Peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan  narkotika inilah yang menimbulkan dampak multidimensional yang pada akhirnya menjadi rasio  legis  kriminalisasi  berdasarkan  ketentuan  UU  No.  35  Tahun  2009. Kriminalisasi  oleh  Muladi  dinyatakan  sebagai  proses  untuk  menjadikan  suatu perbuatan  yang  semula  bukan  merupakan  tindak  pidana  menjadi  tindak  pidana (Muladi,  2002:  255).  Merujuk  pada  pemikiran  Barda kriminalisasi  merupakan kebijakan  legislasi  yang  berada  pada  tahap  formulasi  sebagai  tahap  awal  dari kebijakan hukum pidana yang dilanjutkan dengan kebijakan yudikatif pada tahap aplikasi  dan  berakhir  pada  kebijakan  eksekutif  pada  tahap  administrasi  (Arief, 1996).
Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum pidana bertalian  erat  dengan  penegakan  hukum  pidana  atau  seringkali  diidentikkan dengan  sistem  peradilan  pidana.  terdapat  lima  institusi  penegak  hukum  yang terlibat  dalam  sistem  peradilan  pidana  terdiri  dari,  kepolisian  sebagai  penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, advokat sebagai pembela, hakim sebagai pemutus, dan Lapas  sebagai  tempat  pelaksana  pidana.  Terkait  dengan  penegakan  hukum terhadap  penyalahgunaan  narkotika  diperoleh  suatu  fenomena  yang  disebut dengan inflasi pemidanaan. Inflasi pemidanaan dipahami sebagai keadaan dimana orientasi  putusan  hakim  lebih  menekan  pada  penjatuhan  pidana  sebagai  jalan mencapai cita hukum. Pidana sebagai sanksi tidak hanya berdiri sendiri dan dalam double  track  system dikenal  juga  sanksi  berupa  tindakan.  Berikut  digambarkan penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  penyalahguna  narkotika  di  Kabupaten Buleleng selama tiga tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan 2021.
Tabel  1.  Tabel  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika Selama Tiga Tahun Terakhir No Penyalahgunaan Narkotika 2019 2020 2021 Total 1 Jumlah Kasus 15 33 25 73 2 Jumlah Pelaku 17 38 32 87 3 Rata-rata pidana penjara (bulan) 17 13 14 14
Catatan: Data diaolah dari Direktori Putusan Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Singaraja
Tabel di atas menunjukkan total jumlah penyalahguna yang dipidana penjara selama tiga tahun berjumlah 87 orang dengan rata-rata pidana selama 14 bulan atau
1 tahun 2 bulan. Keterlibatan 87 orang penyalahguna terjadi dalam 73 kasus. Jika ambil  rata-rata  per  tahun  terdapat  29  orang  penyalah  guna  pada  tiap  tahunnya. Angka ini turut berkontribusi terhadap adanya overcapacity yang terjadi di Lapas Kelas II B Singaraja. Data terakhir per Agustus 2022 melalui situs Sistem Database Pemasyarakatan  Lapas  Singaraja  menunjukkan  penghuni  berjumlah  260  orang. Jumlah ini jauh melampaui kapasitas yang hanya mampu menampung 100 orang. Jika  dirumuskan  dalam  bentuk  prosentase,  260  orang  berarti  260  %,  sehingga terjadi kelebihan mencapai 160 % atau 160 orang.
Fenomena overcapacity Lapas  menjadi  pengingat  bahwa  ada  sesuatu  yang harus  diperbaiki.  Terutama  dalam  kaitannya  degan  paradigma  hakim  yang  lebih menekankan pada penjatuhan pidana sebagai sanksi bagi penyalahguna narkotika. Dalam  kajian  falsafah  pemidanaan  khususnya  terkait  dengan  teori  pemindaan modern  dikenal  adanya  teori  integratif.  Teori  integratif  memunculkan  tujuan pemidanaan  dalam  multi  fungsi  yang  terdiri  dari:  retributive  atau  pembalasan, deteren atau efek jera dan rehabilitasi atau pemulihan (Mulyadi, 2010: 130). Jika pidana  hanya  semata-mata  ditujukan  untuk  pembalasan  dan  efek  jera  kiranya perwujudan dari pikiran modern dalam pemidanaan yang berdasarkan pada teori integratif  belum  sepenuhnya  terjadi.  Ketiganya  perlu  diberikan  proporsi  yang seimbang sehingga konsep rehebilitasi lebih mendapat perhatian.
Penjatuhan sanksi bagi penyalahguna narkotika yang hanya memprioritaskan pada  pidana  penjara  sesunggunya  mempunyai  berbagai  kelemahan.  Dalam  skala kebijakan  pidana  Barda  pernah  menguraikan  keterbatasan  dan  kelemahan  yang dimiliki  oleh  mekanisme  pidana  (Mulyadi,  2012:  394).  Pertama,  secara dogmatis/idealis  sanksi  pidana  merupakan  jenis  sanksi  yang  paling  tajam/keras (karena  itu,  juga  sering  disebut  sebagai ultimum  remedium ).  Kedua,  secara fungsional/pragmatis,  operasionalisasi  dan  aplikasinya  memerlukan  sarana pendukung  yang  lebih  bervariasi  (antara  lain  berbagai  undang-undang  organik, lembaga/aparat pelaksana dan lebih menuntut biaya tinggi). Ketiga, sanksi Hukum Pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur atau efek samping yang negatif. Keempat, penggunaan Hukum Pidana  dalam  menanggulangi  kejahatan  hanya  merupakan kurieren  am  symptom (menanggulangi/menyembuhakan  gejala).  Jadi,  hukum/sanksi  pidana  hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif karena sebab- sebab kejahatan yang demikian kompleks di luar jangkauan Hukum Pidana. kelima, hukum/sanksi  Hukum  Pidana  hanya  merupakan  bagian  kecil  (subsistem)  dari sarana  kontrol  sosial  yang  tak  mungkin  mengatasi  masalah  kejahatan  sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis,  sosio-politik,  sosio-ekonomi,  sosio-kultural  dan  sebagainya). Keenam,  sistem  pemidanaan  bersifat  fragmentair  dan  individual/personal,  tidak bersifat struktural atau fungsional. Ketujuh, keefektifan pidana masih bergantung kepada banyak faktor, karena itu masih sering dipermasalahkan.
Hukum Pidana yang tidak digunakan secara bijak berdasarkan pertimbangan matang, pada saat yang sama akan berubah bukan menjadi mekanisme pelindung melainkan menjadi pengancam masyarakat. Herbert L. Packer mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan  ( indiscriminates  by )  dan  digunakan  secara  paksa ( coercively ) akan menyebabkan pidana itu menjadi suatu pengancam yang utama
( prime threatener ) (Mulyadi, 2012: 395). Karena keterbatasan sarana penal , dalam penanggulangan kejahatan hendaknya dimanfaatkan dua kebijakan yaitu kebijakan penal dengan menggunakan sanksi pidana (termasuk bidang politk Hukum Pidana) dan kebijakan non-penal (termasuk penggunaan sanksi administrasi, sanksi perdata dan lainnya).
Sanksi  dalam  Hukum  Pidana  menurut  Sudarto  adalah  sanksi  negatif,  oleh karena itu dikatakan bahwa Hukum Pidana merupakan sistem sanksi yang negatif (Sudarto, 1986: 22 dan 152.). Disamping itu mengingat sifat dari Hukum Pidana itu, yang hendaknya diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa Hukum Pidana mempunyai fungsi yang subsider. Sementara itu, sanksi yang tajam menurut Jan Rammelink pada asasnya hanya akan dijatuhkan, apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna  atau  sudah  sebelumnya  dipandang  tidak  cocok  (Remmelink,  2003:  15). Berikutnya,  reaksi  Hukum  Pidana  harus  setimpal  secara  layak  atau  proporsional dengan  apa  yang  sesungguhnya  diperbuat  oleh  pelaku  tindak  pidana.  terhadap tindak pidana harus dimunculkan reaksi yang adil.
Dalam  konteks  Indonesia  terdapat  beberapa  kelemahan  dalam  proses pembangunan dan penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Romli. Tiga diantaranya adalah adanya pemahaman bahwa Hukum Pidana hanya berlaku terhadap setiap perbuatan bukan terhadap status dan kedudukan seseorang dalam jabatannya,  pemahaman  yang  belum  memadai  tentang  asas  proporsionalitas  dan asas subsidiaritas, dan pemahaman tentang fungsi dan peranan Hukum Pidana yang bersifat “ ultimum remidum ”(Atmasasmita, 2013: 167). Lebih lanjut menurut Romli telah terjadi kekeliruan pola pikir mengenai fungsi dan peranan hukum di kalangan ahli  Hukum  Pidana  yang  diuraikan  sebagai  berikut.  Pertama,  penerapan  Hukum Pidana harus selalu berakhir dengan penghukuman dan pemenjaraan. Kedua, dalam kejahatan  serius  fungsi  dan  tujuan  retributif  harus  dilipatgandakan  daripada kejahatan ringan dan bahkan prinsip “ ultimum remedium ” harus dikesampingkaan. Pola pikir tersebut terbukti dalam praktik tidak memberikan kontribusi maksimal terhadap perbaikan iklim penyelenggaraan negara sampai saat ini. Filsafat hukum Pancasila menurut Romli tumbuh berakar dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak lama  maka  diharapkan  dapat  mencegah  dan  mengatasi  semua  masalah pembangunan  hukum  (Atmasasmita,  2013:  166.).  Filsafat  hukum  Pancasila berintikan  lima  sila  yang  bermuara  pada  kultur  ke-gotong-royongan  dan kebersamaan  dilandaskan  pada  prinsip  musyawarah  dan  mufakat.  Prinsip Musyawarah dan Mufakat merupakan roh dan jiwa pembentukan dan penegakan hukum  di  Indonesia.  Keadilan  berdasarkan  Filsafat  Hukum  Pancasila  bukan ditentukan  oleh  proses  peradilan  an  sich  melainkan  ditentukan  oleh  hati  nurani setiap  individu  yang  bersengketa  atau  antara  pelaku  dan  korban  tindak  pidana. Fungsi  dan  peranan  hukum  berdasarkan  Filsafat  Hukum  Pancasila  adalah menempatkan  musyawarah  dan  mufakat  sebagai primum  remedium dan  litigasi sebagai ultimum remidum . Mengkonstruksi hukum pidana yang mempunyai kemanfaatan terkait dengan penanganan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  berarti  mewujudkan pengenaan  sanksi  sebagai  hasil  akhir  peradilan  pidana  yang  mempunyai  spirit retributif, deteren dan rehabilitatif. Retributif dalam artian sebagai bentuk upaya menciptakan keadilan publik sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan
oleh pelaku. Akan tetapi, aspek ini juga harus memperhatikan substansi dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai suatu delik yang korbannya adalah diri pelaku sendiri atau crime without victim . Keadilan perspektif korban dalam hal ini merupakan  keadilan  perspektif  pelaku  itu  sendiri.  Oleh  karenanya  penjatuhan pidana harus betul-betul berdasarkan pada perspektif pelaku. Berikutnya semangat penjeraan  dapat  dipandang  secara  khusus  kepada  pelaku,  maupun  secara  umum kepada masyarakat. Penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak adiktif atau ketergantungan.  Penjeraan  dapat  terwujud  manakala  perlakuan  kepada  pelaku dalam pembinaan di pemasyarakatan berkaitan dengan penghilangan rasa adiksi atau ketergantungan ini. Sepanjang sifat adiksi dan ketergantungan masih ada pada pelaku  tentunya  perbuatan  seruapa  akan  terulang  kembali.  Oleh  karenanya mekanisme  deteren  harus  mengacu  pada  penghapusan  sifat  adiksi  dari  pelaku. Terakhir, spirit rehabilitasi berkaitan dengan pemulihan diri pelaku akibat dampak negatif secara fisik, psikis, dan sosial. Secara fisik berbagai macam gangguan perlu diambil tindakan secara medis. Begitu pula secara psikis membutuhkan langkah- langkah  pemulihan  trumatik  sehingga  mampu  kembali  kepada  kemanusiaannya. Faktor penting yang juga harus dipulihkan yaitu secara sosial, agar pelaku kembali percaya diri serta pergaulan sosial mampu menerimanya kembali.
Membebaskan  penyalahguna  narkotika  mustahil  dilakukan  tanpa  dibarengi dengan  sarana  pendukung  dalam  bentuk  pembangunan  ikatan  sosial.  Dari  sisi pelaku  pembangunan  budaya  hukum  menjadi  penting  yang  dilaksanakan  secara beriringan dengan upaya pokok yang sifatnya medikal. Sistem menyediakan ruang yang  luas  bagi  penyalahguna  dengan  penuh  kebijaksanaan  dan  petugas  menjadi penuntun  utama  mereka  yang  mempunyai  tekad  terbebas  dari  narkotika  demi terciptanya pribadi seutuhnya. Rehabilitasi seharusnya dilakukan secara sempurna atau berkelanjutan baik dalam bentuk rehabilitasi medis maupun sosial. Tindakan pendukung lainnya yang perlu dilaksanakan yaitu pendampingan baik dari pihak keluarga serta institusi yang menaunginya. Melalui rehabilitasi penyalahguna dapat berhenti mengonsumsi narkotika. Berikutnya mereka dilatih untuk dapat disiplin dan  ditumbuhkan  pengendalian  dirinya  sehingga  mengurangi  potensi  untuk kembali mengonsumsi narkotika. Pada saat yang bersamaan pelaku dituntun agar mampu kembali melaksanakan fungsi sosialnya.
Memberikan  porsi  yang  cukup  bagi  tindakan  dalam  bentuk  rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika mampu berkontribusi terhadap upaya mengurai kompleksitas  masalah  yang  terjadi  akibat overcapacity Lapas.    Berikutnya  Lapas yang  mempunyai  tugas  memperbaiki  pelaku  dan  menyiapkan  narapidana  dalam proses reintegrasi sosial sepenuhnya terwujud melalui keberimbangan penjatuhan sanksi  pidana  dan  tindakan.  Dominasi  penjatuhan  pidana  penjara  kepada  belum cukup  mampu  berkontribusi  dalam  menciptakan  kemanfaatan  bagi  pelaku penyalahguna  narkotika.  Ada  problem  turunan  berupa  stigmatisasi  dan pengulangan  tindak  pidana  yang  menjadi  bayangan  yang  menyertai  dibalik pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika.

## SIMPULAN
Upaya  mengkonstruksi  hukum  pidana  yang  berkemanfaatan  bagi penyalahguna narkotika prinsipnya perlu memperhatikan prinsip integratif sesuai dengan teori tujuan pemidanaan modern yang menekankan keseimbangan antara fungsi  retributif,  deteren,  dan  rehabilitasi.  Pemidanaan  yang  hanya  menekankan pada aspek retributif dan deteren semata mempunyai berbagai macam kelemahan yang  tidak  sepenuhnya  maksimum  berkontribusi  terhadap  penanganan  masalah tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika.  Terpenting  bahwa  mekanisme  hukum pidana  mempunyai  fungsi  dan  karakter  subsidiaritas  sebagai ultimum  remedium mewujud  dalam  putusan  hakim  yang  tidak  hanya  memprioritaskan  pada  sanksi pidana.  Dengan  demikian  penjatuhan  pidana  penjara  harus  diimbangi  dengan tindakan rehabilitasi sesuai dengan mekanisme double track system yang tentunya sangat  kasuistis  sifatnya  sehingga  membutuhkan  ketajaman  hakim  dalam mengkonstruksi  kebenaran  yang  ada  pada  sistem  peradilan  pidana.  Penanganan tindak  pidana  bagi  penyalahguna  narkotika  dapat  dilaksanakan  secara  bijak  dan berkemanfaatan yang mampu berkontribusi bagi penanganan masalah overcapacity di Lapas.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  S.  (2012).  Dampak  Narkotika  Pada  Psikologi  Dan  Kesehatan  Masyarakat. Jurnal Health and Sport, 5(2).
Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan  Remaja  (Adolescent  Substance  Abuse).  Prosiding  Penelitian  Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2).
Arief, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Atmasasmita,  Romli.  2013. Buku  2  Kapita  Selekta  Kejehatan  Bisnis  Dan  Hukum Pidana . Jakarta: Fikahati Aneska.
Dihni,  Vika  Azkiya.  (2021).  Narapidana  Kasus  Narkoba  Mendominasi  di  Lapas Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Retrieved from Kata data.
co.id:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/narapidana- kasus-narkoba-mendominasi-di-lapas-indonesia , [16 Maret 2022]. Hiariej, E.O.S. (2006). Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi. Jurnal Mimbar Hukum, 18 (3), 301-302. Hiariej,  Edward  O.S.    2009. Asas Legalitas Dalam  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia Yang Berat .  Yogyakarta:  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada (Disertasi).
Humas  BNN,  (2020).  Dampak  Penyalahgunaan  Narkotika  Terhadap  Gangguan Kesehatan Terkait Kerentanan Terhadap Covid-19. Retrieved from bnn.go.id: https://bnn.go.id/dampak-penyalahgunaan-narkoba-terhadap-gangguan- kesehatan-terkait-kerentanan/ ,  [4 Mei 2020].
Humas  BNN,  (2020).  Dampak  Penyalahgunaan  Narkotika  Terhadap  Gangguan Kesehatan Terkait Kerentanan Terhadap Covid-19. Retrieved from bnn.go.id: https://bnn.go.id/dampak-penyalahgunaan-narkoba-terhadap-gangguan- kesehatan-terkait-kerentanan/ ,  [4 Mei 2020].
Humas BNN, (2020). Press Release Akhir Tahun 2020; ‘Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba. Retrieved from bnn.go.id:
https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/ ,  [22 Desember 2020]. Latifah,  M.  (2019).  Overcrowded  pada  Rumah  Tahanan  dan  Lembaga Pemasyarakatan  di  Indonesia:  Dampak  dan  Solusinya.  Badan  Hukum  Info Singkat Kajian Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, XI (10), 2.
Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum Edisi Revisi . Jakarta: Kencana. Mudzakkir.  2008. Perencanaan  Pembangunan  Hukum  Nasional  Bidang  Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan) . Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Muladi. 2002. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia . Jakarta:  The Habibie Center. Mulyadi, Lilik. 2010. Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan:  Perlindungan  Korban  Kejahatan,  Sistem  Peradilan  dan  Kebijakan Pidana,  Filsafat  Pemidanaan  Serta  Upaya  Hukum  Peninjauan  Kembali  oleh Korban Kejahtan . Bandung: Mandar Maju.
Mulyadi, Lilik. 2012 . Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik . Bandung: Alumni.
Pambudi, A., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2016). Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pidana dengan  peningkatan  jumlah  narapidana  residivis  (studi  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang). Diponegoro Law Journal, 5(3).
Panjaitan, B. S. (2022). Tindak Pidana Tanpa Korban. Jurnal Mercatoria, 15(1), 1-9. Remmelink, Jan. 2003. Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Ridwan,  M.  (2017).  Implementasi  Pembinaan  Kepribadian  Di  Lembaga Pemasyarakatan  (Implementation  Of  Personality  Development  In  The Correctional Institutions). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(3).
Seokanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press. Sudarto. 1986. Hukum Dan Hukum Pidana . Bandung: Alumni.