Analisis Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Wiwiek Patricia 1 , Bambang Pamungkas 2
Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1&2 tresgultom@gmail.com

## Abstract
Ministry  of  Communications  and  Informatics  (Kemkominfo)  is  one  of  the  largest  contributors  to  Indonesia Government’s Non-Tax Revenues, primarily from frequency usage right fees. Kemkominfo owns a substantial amount of payment receivables and challenged by receivables collection. Kemkominfo therefore had established a provision for doubtful accounts however the amount is unusually high. This paper provides a deep dive into how Kemkominfo internally manages its substantial receivable book. A qualitative analysis with a case study approach is applied for the purpose of the analysis. Further, the data collection is conducted via document analysis and employees interview. The results of this study indicate that: (1) Radio Station Licensce (ISR) was given without evaluating relevant key factors  which  can  avoid  uncollected  receivables  happening;  (2)  there  is  no  measurable  target  for  receivables collection  activities;  (3)  the  submission  of  the  write-off  of  accounts  receivable  that  is  not  immediately  processed causes the value of the receivables presented to be less accurate.
Keywords: new public management; non-tax revenue; receivables; management

## Abstrak
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan salah satu penyumbang terbesar pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya terutama dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio, namun Kementerian Kominfo memiliki piutang PNBP dan penyisihan piutang tidak tertagih yang jumlahnya relatif besar. Penelitian ini bertujuan  untuk  melakukan  evaluasi  atas  pengelolaan  piutang  Penerimaan  Bukan  Pajak  (PNBP)  di  lingkungan Kementerian Kominfo. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumen dan wawancara pada pegawai di lingkungan Kementerian. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipilih untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan antara lain: (1) Pada tahap verifikasi Izin Stasiun Radio belum dilakukan evaluasi atas beberapa faktor penting untuk mencegah timbulnya piutang yang bermasalah di kemudian hari; (2) Belum ada target yang terukur atas aktivitas penagihan piutang; (3) Pengajuan penghapusan piutang yang tidak segera diproses setelah menerima penetapan berpotensi menyebabkan nilai piutang yang disajikan kurang akurat.
Kata Kunci: new public management; penerimaan negara bukan pajak; piutang; pengelolaan

## PENDAHULUAN
Dalam
melaksanakan tugas pemerintahan  yang  antara  lain  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  luas  dan melaksanakan  pembangunan,  pemerintah memerlukan  dana  yang  tidak  sedikit  untuk mencapai  target  yang  direncanakan.  Dana tersebut  dihimpun  dari  pendapatan  yang diperoleh  oleh  negara.  Pendapatan  negara untuk penyelenggaraan pemerintahan bersumber dari penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah.  Sampai  dengan  saat  ini  penerimaan negara  sebagian  besar  bersumber  dari penerimaan  pajak,  namun  dalam  beberapa
tahun  terakhir  kontribusi  PNBP  dalam penerimaan  negara  semakin  meningkat  tiap tahunnya.  Laporan  Keuangan  Pemerintah Pusat  tahun  2015-2018  menunjukkan  bahwa PNBP telah memberikan sumbangan terhadap total penerimaan negara dengan rata-rata nilai hampir  sebesar  20%.  PNBP  sendiri  terdiri dari  sektor  Sumber  Daya  Alam,  bagian  laba Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN), pendapatan  Badan  Layanan  Umum  (BLU), dan PNBP lainnya. Persentase terbesar PNBP terbesar  berasal  dari  sumber  daya  alam  dan kedua  terbesar  berasal  dari  PNBP  lainnya yaitu  rata-rata  sebesar  36%.  Kementerian
Wiwik Patricia 1 , Bambang Pamungkas 2
Analisis Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Komunikasi  dan  Informatika  (Kominfo) merupakan  salah  satu  penyumbang  terbesar pada  PNBP  lainnya,  yang  antara  lain bersumber  dari  Biaya  Hak  Penggunaan Frekuensi  Radio  (BHP  Frekuensi  Radio) dengan  pengelolaannya  di  bawah  Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI).
Sejak pemerintah melaksanakan penerapan akuntansi berbasis akrual, pendapatan  diakui  pada  saat  timbulnya  hak atas  pendapatan  tersebut.  Apabila  terdapat tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian  pinjaman  serta  transaksi  lainnya yang  menimbulkan  hak  tagih  pemerintah pada tanggal laporan keuangan, harus dicatat sebagai  penambahan aset  pemerintah berupa piutang.  PNBP  memiliki  peran  yang  sangat penting  dalam  memberikan  dukungan  untuk pembiayaan  nasional,  sehingga  pengelolaan pendapatan  dan  piutang  PNBP  ini  harus dilaksanakan secara serius dan optimal
Masalah  yang  diangkat  pada  penelitian ini  adalah  mengapa  piutang  dan  penyisihan piutang tidak tertagih PNBP pada Kementerian  Kominfo  memiliki  nilai  yang tinggi dan mengalami kecenderungan meningkat. Untuk itu peneliti perlu mempelajari  bagaimana  siklus  pengelolaan dan pencatatan piutang PNBP pada Kementerian  Kominfo  pada  tahun  2015 samapi dengan tahun 2018. Laporan Keuangan Kementerian Kominfo tahun 2015 sampai  dengan  2018  menunjukkan  bahwa Kementerian  memiliki  piutang  Bukan  Pajak yang relatif cukup besar namun juga memiliki Penyisihan  Piutang  Tidak  Tertagih  Piutang Bukan  Pajak  yang  jumlahnya  besar  pula. Porsi terbesar dari Piutang Bukan Pajak pada Kementerian  Kominfo  adalah  Piutang  BHP Frekuensi,  dan  permasalahan  mengenai  hal ini  juga  menjadi  perhatian  dari  Badan Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia (BPK  RI),  dimana  pada  Laporan  Hasil Pemeriksaan  atas  Kepatuhan  Terhadap Peraturan  Perundang-undangan  Tahun  2016 dan  2017,  BPK  memasukkan  pengelolaan piutang  macet  atas  BHP  Frekuensi  dalam
temuannya.  Sementara  piutang  tersebut merupakan  potensi  penerimaan  bagi  negara, sehingga  perlu  diteliti  mengenai  efektivitas pengelolaan  piutang  tersebut.  Pengelolaan piutang  harus  dilakukan  dengan  efektif sehingga Piutang Negara tertagih secara tepat waktu,  akuntabilitas  penyelenggaraan  tugas pemerintah  tercapai  dan  Laporan  Keuangan Pemerintah dapat tersaji secara akuntabel.
Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan melakukan  analisis  pengelolaan  piutang PNBP  pada  Kementerian  Kominfo  untuk mengetahui mengapa piutang dan penyisihan piutang  tidak  tertagih  memiliki  nilai  yang tinggi. Peneliti memilih Kementerian Kominfo sebagai subjek karena Kementerian Kominfo  merupakan  salah  satu  penghasil terbesar  atas  PNBP  lainnya  dan  sampai  saat ini belum banyak penelitian yang membahas mengenai  piutang  PNBP  pada  Kementerian. Penelitian ini terbatas hanya pada pengelolaan  piutang  PNBP  BHP  Frekuensi Radio saja.
Berdasarkan  Ellet  (2007),  manfaat  dari penelitian  ini  antara  lain  adalah  menjadi bahan  evaluasi  dalam  pengelolaan  piutang PNBP  di  lingkungan  Kementerian  Kominfo. Dari  evaluasi  tersebut  diharapkan  di  waktu yang  akan  datang  pelaksanaan  pengelolaan piutang  PNBP  terutama  BHP  Frekuensi Radio dapat dilaksanakan lebih baik lagi dan laporan  keuangan  menjadi  lebih  akuntabel, terutama dapat membantu dalam mengamankan kekayaan negara.
Tinjauan  atas  penelitian  terdahulu  juga dilakukan  pada  penelitian  ini,  diantaranya adalah  penelitian  atas  pengelolaan  piutang pada berbagai sektor industri oleh Nebugri & Senzu (2017). Penelitian tersebut menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan  piutang,  antara  lain  adalah kurangnya kebijakan kredit yang formal pada perusahaan,  kebanyakan  perusahaan  tidak memiliki  fungsi  pengendalian  kredit,  dan mayoritas  perusahaan  masih  menggunakan sistem invoicing manual.
Meriam  et  al.  (2017)  meneliti  alat pengukuran  kinerja  manajemen  piutang  dan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja piutang.  Dari  hasil  penelitian  tersebut disimpulkan bahwa perilaku pembayaran dari pelanggan  merupakan  penyebab  utama  dari tingginya  piutang  yang  telah  lewat  jatuh tempo, selain juga karena adanya keterlambatan pengembalian nota pengiriman.  Penelitian  oleh  Taroreh  et  al. (2016)  menemukan  bahwa  tidak  adanya tindakan  oleh  perusahaan  dalam  menangani piutang tidak tertagih menyebabkan banyaknya  penagihan  yang  tidak  berjalan lancar.  Ketiga  penelitian  terdahulu  terkait piutang  dan  manajemen  piutang  yang dilakukan pada sektor swasta atau komersial, sementara penelitian ini membahas mengenai piutang pada sektor pemerintahan.
Piutang  menurut  Donald  E.  Kieso  PhD, Jerry J. Weygandt PhD, & Terry D. Warfield (2018) adalah klaim terhadap pelanggan dan lainnya  atas  uang,  barang  dan  jasa.  Piutang Negara  menurut  Republik  Indonesia  (2004) tentang  Perbendaharaan  Negara  dinyatakan sebagai  jumlah  uang  yang  harus  dibayar kepada Pemerintah yang timbul dari perjanjian  atau  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  atau  akibat  lainnya yang sah. Dalam kerangka konseptual dalam Pemerintah  Republik  Indonesia  (2010) tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan, piutang  masuk  dalam  kategori  aset  lancar bersama dengan kas dan setara kas, investasi jangka pendek dan persediaan.
Piutang  merupakan  bagian  dari  siklus pendapatan.  Menurut  Romney  &  Steinbart (2015) siklus pendapatan merupakan aktivitas bisnis  dan  pengolahan  informasi  yang berulang  terkait  penyediaan  barang  dan  jasa untuk konsumen dan mengumpulkan kas atas pembayaran  dari  penjualan  tersebut.  Siklus aktivitas  pendapatan  dibagi  menjadi  empat, yaitu:  entry  order  penjualan,  pengiriman, penagihan  dan  penerimaan  kas.  Siklus penjualan  dan  penerimaan  kas  menurut Arens,  Elder,  &  Beasley  (2012)  terdiri  dari lima  kelas  transaksi,  yaitu  penjualan  baik secara kas maupun secara kredit, penerimaan
kas,  retur  penjualan,  penghapusan  piutang tidak tertagih, dan pencadangan piutang tidak tertagih.  Siklus  ini  diawali  dari  permintaan oleh pelanggan dan berakhir dengan konversi dari  barang  atau  jasa  menjadi  piutang,  dan akhirnya  menjadi kas. Prinsip dalam mengakui pendapatan adalah ketika perusahaan  memenuhi  kewajibannya  dengan mengalihkan  barang  atau  jasa  kepada pelanggan dan pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut. Ketika terjadi  perpindahan  atas  kendali  terjadi, perusahaan  harus  mengakui  piutang  dan pendapatan  Donald  E.  Kieso  PhD  et  al. (2018).  Indikator  yang  menentukan  bahwa telah terjadi perpindahan kontrol atas barang atau  jasa  dan  pelanggan  telah  menerimanya adalah  saat  perusahaan  memiliki  hak  atas pembayaran dari pelanggan, perusahaan telah memindahkan  legal  title  kepada  pelanggan, perusahaan  telah  memindahkan  kepemilikan fisik  atas  barang,  perusahaan  tidak  lagi memiliki  risiko  signifikan  dan reward atas kepemilikan  barang,  dan  pelanggan  telah menerima aset tersebut.
Menurut  Komite  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (2014)  tentang  Akuntansi Piutang Berbasis Akrual, pengakuan piutang yang  berasal  dari  pendapatan  negara, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan  yang  mempengaruhi  piutang tersebut.  Pengakuan  piutang  berdasarkan pungutan dapat diakui sebagai piutang ketika telah  diterbitkan  surat  ketetapan,  dan/atau telah  diterbitkan  surat  penagihan  dan  telah dilaksanakan penagihan.
Bagi  perusahaan  di  sektor  privat, pengelolaan piutang yang baik merupakan hal yang penting. Faktor utama yang menentukan dalam  pengelolaan  piutang  adalah  kebijakan kredit. Menurut Weston, Besley, & Eugene F. Brigham  (1996)  kebijakan  kredit  terdiri  dari empat  variabel,  yaitu  standar  kredit,  periode kredit,  kebijakan  penagihan,  dan  fungsi pemantauan.  Standar  Kredit  yaitu  terkait dengan kemampuan keuangan minimum dan kelayakan  kredit  yang  disyaratkan  atas pembelian  secara  kredit  dan  berapa  jumlah kredit  yang  tersedia  untuk  masing-masing
Wiwik Patricia 1 , Bambang Pamungkas 2
Analisis Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
pelanggan.
Periode kredit, termasuk ketentuan dari penjualan secara kredit seperti jangka waktu yang diberikan kepada pembeli untuk  membayar  pembelian  mereka,  serta apakah  ada  potongan  yang  diberikan  untuk pembayaran di awal, dan lainnya. Kebijakan penagihan,  terkait  dengan  prosedur  yang digunakan  dalam  penagihan  piutang  yang telah  jatuh  tempo.  Fungsi  pemantauan merupakan evaluasi berkala atas piutang dan pola pembayaran pelanggan untuk memastikan kebijakan kredit dikelola dengan benar  dan  untuk  mengetahui  apakah  perlu dilakukan perubahan dalam kebijakan kredit.
Penetapan  standar  kredit  memerlukan pengukuran  atas  kualitas  kredit  di  mana  hal ini  terkait  dengan  kemungkinan  gagal  bayar dari  pelanggan.  Metode  untuk  mengukur kualitas  kredit  ini  berhubungan  dengan evaluasi  atas  lima  faktor  penting  dalam menentukan  kelayakan  kredit  pelanggan. Lima  faktor  yang  sering  disebut  dengan  5C tersebut  adalah character , capacity , capital , collateral ,  dan conditions . Character terkait dengan kemungkinan pelanggan akan membayar  kewajibannya.  Kredit  manajer meyakini bahwa karakter pelanggan merupakan  hal  yang  paling  penting  dalam evaluasi  kredit,  namun  untuk  menentukan apakah pelanggan akan diberikan kredit atau tidak  yang  sangat  diperlukan  adalah  catatan riwayat kredit (reputasi) pelanggan. Capacity merupakan  pengukuran  atas  kemampuan pelanggan  dalam  menghasilkan  kas  yang cukup untuk melakukan pembayaran. Hal ini dapat  diukur  antara  lain  melalui  catatan riwayat  pelanggan  dan  metode  bisnis,  serta untuk pelanggan berbentuk badan usaha dapat didukung  dengan  observasi  fisik  atas  pabrik atau  toko  milik  perusahaan  tersebut. Capital diukur  oleh  kondisi  keuangan  umum  dari pelanggan  yang  ditunjukkan  oleh  analisis laporan keuangan. Collateral merupakan aset yang  diberikan  sebagai  jaminan  untuk mendapatkan  kredit. Conditions mengacu kepada  tren  ekonomi  secara  umum  dan perkembangan  khusus  dalam  suatu  area tertentu atau sektor ekonomi yang
mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk menyelesaikan kewajibannya.
Teori  yang  mendasari  penelitian  ini adalah teori New Public Management (NPM) yang  diperkenalkan  oleh  Christopher  Hood pada tahun 1991. Teori ini merupakan konsep manajemen  publik  baru  yang  menekankan perubahan  perilaku  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  menjadi  lebih  efektif  dan efisien.  Menurut  Hood  (1991),  NPM memiliki tujuh unsur utama, yaitu manajemen profesional  di  sektor  publik,  adanya  standar pengukuran  kinerja  yang  jelas,  penekanan yang  lebih  besar  terhadap  pengendalian output ,  pemecahan  unit-unit  kerja  di  sektor publik, persaingan yang lebih besar di sektor publik,  penekanan  pada  corak  praktik manajemen  sektor  swasta  ke  dalam  sektor publik, dan penekanan yang lebih besar pada disiplin dan penghematan dalam penggunaan sumber  daya.  Fokus  dari  New  Public Management adalah manajemen sektor publik yang  berorientasi  pada  kinerja,  bukan  pada kebijakan. Hal ini menimbulkan konsekuensi yang  antara  lain  adalah  pemerintah  dituntut untuk  melakukan  efisiensi,  pengurangan biaya,  dan  kompetisi  tender  (Mardiasmo, 2018).

## METODE
Menurut  Yin  (2009)  ketika  pertanyaan penelitian perlu untuk menjelaskan beberapa keadaan yang terjadi, metode studi kasus akan semakin relevan. Dengan metode studi kasus peneliti dapat memperoleh karakteristik yang holistic  dan  berarti  dari  kejadian  nyata, sebagai  salah  satu  contohnya  adalah  proses organisasional  dan  manajerial.  Sehingga pendekatan  studi  kasus  merupakan  metode yang dipilih dan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif,  yaitu  pendekatan  untuk  menggali dan  memahami  makna  dari  suatu  individu atau  kelompok  terkait  masalah  sosial  atau kemanusiaan  (Creswell,  2014).  Menurut Moleong  (n.d)  dalam  Arikunto  (2010)
penelitian kualitatif harus  memenuhi  sebelas karakteristik,  yaitu;  latar  alamiah,  manusia sebagai  alat,  metode  kualitatif,  analisis  data secara  induktif,  teori  dasar,  deskriptif,  lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya batas  yang  ditentukan  oleh  fokus,  adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara, dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini  adalah  data  primer,  yaitu  data  yang diperoleh  untuk  penelitian  dari  tempat sebenarnya  peristiwa  terjadi  dan  data sekunder yang  merupakan  data yang diperoleh  dari  sumber-sumber  yang  telah tersedia  (Sekaran,  2003).  Pengumpulan  data pada  penelitian  kualitatif  menurut  Creswell (2014)  terdiri  dari  observasi,  wawancara, dokumen  dan  materi  audio  dan  visual. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini  adalah  wawancara  dan  studi  dokumen. Tahapan  wawancara  menurut  Wilkinson  & Birmingham (2003) diawali dengan membuat konsep wawancara, mengarahkan pertanyaan, memilih interviewee , melaksanakan wawancara,  kemudian  menganalisis  data. Wawancara mendalam dengan menggunakan pertanyaan terbuka dilakukan kepada seorang pejabat  dan  tiga  orang  staf  pelaksana  pada Subdirektorat Penanganan Biaya Hak
Penggunaan  Frekuensi  Radio.  Dokumentasi dilakukan  dengan  mengumpulkan  dokumen terkait  pengelolaan  piutang  PNBP  BHP Frekuensi Radio. Dokumen berupa peraturan- peraturan yang berlaku terkait piutang PNBP BHP Frekuensi Radio dan informasi terpublikasi pada instansi terkait.
Analisis  data  pada  penelitian  ini menggunakan  analisis  deskriptif.  Menurut Whitney  (n.d)  dalam  Krishnarao  (1961), metode  deskriptif  adalah  pencarian  fakta dengan  interpretasi.  Analisis  dilakukan setelah  data  dikumpulkan.  Hasil  dari  studi dokumen dan wawancara penelitian dibandingkan dan dideskripsikan untuk dapat menjawab masalah penelitian.
PNBP pada Kementerian Kominfo salah satunya  berasal  dari  BHP  Frekuensi  Radio
atas Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dan Izin Stasiun  Radio  (ISR).  Penelitian  dilakukan atas  pengelolaan  piutang  PNBP  BHP Frekuensi  Radio  pada  Direktorat  Jenderal SDPPI  Kementerian  Kominfo  RI  dimana porsi terbesar piutang PNBP dan piutang tak tertagih  berasal.  Pengelolaan  piutang  ini terdapat  pada  Direktorat  Operasi  Sumber Daya  di  bawah  Direktorat  Jenderal  SDPPI Kementerian  Kominfo,  sehingga  peneliti memilih  unit  kerja  tersebut  sebagai  unit analisa untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Layanan  perizinan  dilaksanakan  oleh Subdirektorat  Pelayanan  Spektrum  Dinas Tetap Bergerak Darat (DTBD) dan Subdirektorat  Pelayanan  Spektrum  Non Dinas  Tetap  Bergerak  Darat  (Non  DTBD) pada Direktorat Operasi Sumber Daya. Untuk penagihan, pelimpahan piutang dan penghapusan  piutang  dilaksanakan  oleh Subdirektorat  Penanganan  BHP  Frekuensi Radio, sedangkan penerimaannya
pembayaran oleh Bagian Keuangan Direktorat Jenderal SDPPI.
Untuk pembayaran BHP Frekuensi Radio dilakukan melalui rekening bendahara penerima dengan sistem  pembayaran  otomatis  ( host  to  host payment  gateway )  pada  bank  yang  ditunjuk oleh Direktorat Jenderal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasar rumusan masalah pada penelitian, dilakukan analisis atas pengelolaan piutang PNBP pada Kementerian Kominfo.  Dari  hasil  studi  dokumen  dan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa pengelolaan piutang PNBP telah menggunakan  sistem  informasi  berbasis teknologi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi, namun untuk beberapa  kasus  masih  harus  dilakukan pemutakhiran  secara  manual.  Pada  sektor bisnis,  sistem  terkomputerisasi  digunakan dalam  berbagai  fungsi  bisnisnya  dari pencatatan penjualan, penagihan, penerimaan pembayaran,  juga  dapat  digunakan  untuk memberikan  peringatan  atas  tagihan  yang
Wiwik Patricia 1 , Bambang Pamungkas 2
Analisis Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
telah jatuh tempo dan tindakan yang diambil kemudian atas tagihan yang telah jatuh tempo tersebut.  Penggunaan  sistem  pada  umumnya juga  dapat  memberikan  informasi  atas riwayat pembayaran setiap pelanggan, sehingga  dapat  membantu  pengambilan keputusan  dalam  menetapkan  kebijakan kredit  yang  layak  bagi  pelanggannya.  Pada Direktorat  Operasi  Sumber  Daya,  sistem informasi berbasis teknologi telah digunakan dalam  setiap  fungsinya.  Namun  Direktorat belum  menggunakan  secara  optimal  data yang terdapat pada sistem tersebut. Data yang tersedia  pada database sistem  seharusnya dapat digunakan untuk menjadi acuan dalam proses  pemberian  izin,  salah  satunya  adalah data  riwayat  pembayaran  dari  setiap  wajib bayar,  untuk  mencegah  pemberian  izin kepada  pemohon  yang  pernah  mengalami kesulitan dalam pembayaran tagihan.
Tahapan  proses  perizinan  dilakukan melalui  sistem  pelayanan Online  Single Submission (OSS). Dalam layanan pemberian izin,  satuan  kerja  telah  melaksanakan  sistem seleksi  atau  lelang  untuk  pemberian  IPFR, yang menunjukkan adanya mekanisme pasar dan  persaingan  dalam  sektor  publik,  namun untuk  pemberian  ISR  mekanisme  seleksi  ini belum  dilakukan.  Untuk  pengajuan  ISR dilakukan verifikasi, pengecekan administrasi dengan  memeriksa  dokumen  permohonan juga  memeriksa  apakah  pemohon  masih memiliki  kewajiban  BHP  Frekuensi  Radio yang  masih  terutang.  Direktorat  Operasi Sumber Daya belum melakukan evaluasi atas beberapa  faktor  penting  dalam  menentukan kelayakan  pemohon  ISR  untuk  mencegah piutang bermasalah di kemudian hari, seperti yang umum dilakukan oleh perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit. Perbankan  atau  perusahaan  yang  melakukan penjualan  secara  kredit  biasanya  melakukan evaluasi  terkait  lima  faktor  (5C).  Evaluasi atas  faktor-faktor  tersebut  bertujuan  untuk mengurangi  risiko  piutang  yang  tidak terbayar.  Untuk  faktor character ,  Direktorat tidak  melakukan  pemeriksaan  atas  riwayat pembayaran pemohon di waktu lampau. Dari
hasil wawancara, pemeriksaan atas pemohon yang dilakukan hanya sampai kepada apakah pemohon  ISR  masih  memiliki  kewajiban BHP  Frekuensi  Radio  yang  masih  terutang. Sedangkan evaluasi atas reputasi atau riwayat pembayaran  dari  pemohon  tidak  dilakukan, sehingga  tidak  diketahui  apakah  pernah terjadi  kesulitan  dalam  penagihan  atas kewajiban  pemohon  di  waktu  yang  lampau. Untuk pengecekan atas faktor character dan capacity ,  Direktorat  dapat  memanfaatkan data  riwayat  pembayaran  dari  sistem informasi  yang  sudah  ada,  untuk  dapat dijadikan  pertimbangan  untuk  mengambil keputusan dalam pemberian izin ke depannya. Faktor collateral di  mana  aset  diberikan sebagai  jaminan  untuk  mendapatkan  kredit, dalam  hal  ini  pemenang  seleksi  atas  IPFR wajib  menyerahkan  jaminan  komitmen pembayaran  biaya  IPFR  tahunan,  namun untuk  wajib  bayar  ISR  keharusan  untuk menyerahkan jaminan ini tidak ada. Jaminan ini  akan  dicairkan  jika  sampai  pada  tanggal jatuh  tempo  pembayaran  BHP  IPFR  wajib bayar belum melunasi biaya IPFR tahunannya.  Jaminan  selain  memberikan keamanan  jika  terjadi  masalah  dalam pembayaran tagihan, sesuai PMK juga dapat diperhitungkan  sebagai  pengurang  pada pembentukan  Penyisihan  Piutang  Tidak Tertagih,  yang  berarti  dapat  mengurangi risiko ketidaktertagihan piutang.
Dalam aktivitas penagihan, penghitungan  tagihan  dilakukan  oleh  sistem dan  rincian  tagihan  pembayaran  BHP Frekuensi  Radio  dapat  diakses  oleh  Wajib Bayar  melalui  sistem  perizinan  elektronik. Nilai tagihan yang belum dibayarkan setelah jatuh  tempo  akan  tercatat  secara  otomatis pada  sistem  sebagai  piutang.  Surat  Tagihan (ST) akan diterbitkan jika Wajib Bayar tidak melakukan  pembayaran  setelah  melewati tanggal jatuh tempo pembayaran. Pembayaran kewajiban PNBP yang melewati tanggal jatuh tempo dikenakan denda sebesar 2% dari tagihan per bulan dan dihitung secara kumulatif setiap bulannya, dengan maksimum denda yang dikenakan selama 24
Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis - Vol 8 No 2 September 2017
bulan. Dalam proses penagihan dan pencatatannya,  Direktorat  Operasi  Sumber Daya menggunakan Sistem Informasi Manajemen Spektrum SDPPI (SIMS). Sistem ini melakukan penghitungan atas nilai tagihan dan juga atas denda jika wajib bayar terlambat melunasi kewajibannya.
Wajib Bayar  dapat memperoleh rincian tagihan  melalui  sistem  perizinan  elektronik yang diterbitkan 60 hari sebelum jatuh tempo pembayaran, namun sesuai Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  ada, petugas layanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di  daerah  harus  tetap  melakukan  upaya penagihan kepada Wajib Bayar dan mengusahakan  agar  wajib  bayar  menerima rincian  tagihan  atau  surat  tagihan  yang diterbitkan. UPT juga wajib untuk mengirimkan laporan tertulis atas rekap hasil distribusi  SPP  Baru,  Rincian  Tagihan,  Surat Tagihan  dan  Surat  Pencabutan  ISR  kepada wajib bayar dengan standar waktu yang telah ditentukan dalam SOP. Dari sini dapat dilihat bahwa Direktorat Operasi Sumber Daya telah melakukan  usaha  secara  maksimal  untuk mencegah timbulnya piutang dan mengupayakan  penurunan  piutang  yang sudah  terbentuk.  Direktorat  Operasi  Sumber Daya  memiliki  standar  pengukuran  kinerja yang  jelas,  dengan  menjadikan  persentase pencapaian  PNBP  sebagai  indikator  kinerja pada  Perjanjian  Kinerja,  namun  atas  usaha terkait  fungsi  penanganan  piutang,  termasuk dalam pencegahan dan pengurangan piutang, belum  dibuatkan  indikator  dan  target kinerjanya.  Hal  ini  akan  menyulitkan  dalam pengukuran  keberhasilan  atas  aktivitas  yang telah dilakukan dan atas pemanfaatan sumber daya  yang  telah  digunakan,  sehingga  ke depannya  akan  sulit  untuk  menentukan aktivitas yang paling baik untuk mengurangi dan mencegah timbulnya piutang.
Pembayaran  tagihan  dilakukan  secara host-to-host melalui bank yang telah ditunjuk, dan secara non host-to-host . Pembayaran non host-to-host ini  dilakukan  oleh  instansi pemerintah  yang  pembayarannya  dilakukan melalui Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN)  dan  pembayaran  dari  Kantor
Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang (KPKNL)  atas  penyetoran  piutang  negara yang  telah  dilimpahkan.  Setiap  pembayaran atas  piutang  yang  dilakukan  secara host-to- host akan  langsung  terhubung  dengan  SIMS dan secara otomatis akan dimutakhirkan oleh sistem.  Sedangkan  untuk  pembayaran non- host-to-host pemutakhiran dilakukan oleh staf pelaksana secara manual. Aktivitas penerimaan pembayaran tagihan yang dilakukan  baik  secara host-to-host maupun pembayaran  ke  rekening non-host-to-host membantu  dalam  mengurangi  akses  petugas kepada  fisik  kas  yang  diterima,  sehingga kemungkinan  penyalahgunaan  kas  dapat dikurangi.  Pemisahan  tugas  juga  dilakukan antara  Bendahara  Penerimaan  dan  pegawai yang memaintain data  piutang.  Pemisahan fungsi  ini  dapat  mengurangi  kemungkinan pegawai  melakukan  kesalahan  ataupun kecurangan. Dari segi pencatatan yang harus diperhatikan  adalah  pelunasan  tagihan  dari wajib  bayar  ke  KPKNL  dimutakhirkan  pada sistem  secara  manual  oleh  staf  pelaksana, sementara  rekonsiliasi  antara  Direktorat Operasi Sumber Daya dan KPKNL dilaksanakan  namun  tidak  secara  terjadwal. Hal ini dapat menyebabkan nilai piutang yang kurang akurat pada saat pelaporan.
Pembentukan  penyisihan  piutang  tidak tertagih dihitung berdasarkan kualitas piutang yang  dikategorikan  berdasarkan  Peraturan Menteri  Keuangan  (PMK)  dan  Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika. Penghitungan  penyisihan  piutang  tidak tertagih  dilakukan  dengan  menggunakan Modul  Piutang  BHP  Frekuensi  Radio  yang terdapat  pada  SIMS,  sehingga  kemungkinan kesalahan dalam penghitungan dapat dikurangi.  Data  piutang  dari  modul  ini menjadi  laporan  tersendiri  untuk  penyisihan piutang tidak tertagih.  Laporan ini divalidasi oleh  Direktorat  teknis  dan  disampaikan  ke bagian Keuangan untuk dicatat pada aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA). Nilai  penyisihan  piutang  tidak  tertagih  yang terbentuk  dapat  berkurang  jika  setiap  izin yang  diterbitkan  disertai  dengan  jaminan yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan,
Wiwik Patricia 1 , Bambang Pamungkas 2
Analisis Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
namun  praktiknya  saat  ini  tidak  seluruh  izin yang  terbit  disyaratkan  untuk  memberikan jaminan.
Aktivitas  pelimpahan  piutang  dimulai ketika  muncul  status  ‘ revoke ’  pada  sistem. Revoke (pencabutan izin) untuk ISR dilakukan  satu  bulan  setelah  ST  Terakhir diberikan  kepada  wajib  bayar.  ST  terakhir diberikan  kepada  pemilik  ISR  jika  dalam waktu tiga bulan dari jatuh tempo pembayaran tidak melunasi tagihan. Pencabutan IPFR dilakukan jika sampai bulan ke  24  sejak  tanggal  jatuh  tempo  tagihan belum dilakukan pembayaran. Selama periode  sebelum  izin  dicabut,  denda  akan dihitung  secara  akumulasi  sebesar  2%  per bulan.  Dengan  jangka  waktu  yang  lebih panjang, IPFR yang umumnya memiliki nilai pokok  tagihan  yang  besar  tentunya  akan menanggung  denda  yang  juga  besar  jika dihitung dalam waktu 24 bulan. Dalam waktu 24  bulan  sampai  dengan  izin  dicabut, memungkinkan terbit rincian tagihan tahunan untuk  tahun  berjalan.  Nilai  tagihan  tahun berjalan  beserta  dendanya  akan  menambah nilai  tagihan  yang  harus  dilunasi  oleh  wajib bayar. Hal ini menyebabkan nilai piutang dan penyisihan  piutang  tidak  tertagih  semakin meningkat  jika  wajib  bayar  tidak  juga melakukan pelunasan atas tagihannya.
Aktivitas  pelimpahan  piutang  telah memiliki  SOP  yang  di  dalamnya  sudah menetapkan  mutu  baku  waktu  untuk  proses pelimpahan  dari  persiapan  di  Direktorat sampai  penyerahan  ke  KPKNL.  Dalam praktiknya,  jika  satu  aplikasi  perizinan  dari satu wajib bayar masuk status ‘ revoke ’, maka akan  dikumpulkan  dulu  dengan  aplikasi lainnya milik wajib bayar tersebut yang juga telah  berstatus  ‘ revoke ’.  Hal  ini  akan memperlambat proses pelimpahan ke KPKNL atas beberapa wajib bayar dan waktu pemrosesan  tidak  sesuai  dengan  yang  sudah ditetapkan pada SOP. Pelimpahan piutang ke KPKNL tidak akan mengurangi nilai piutang dan  penyisihan  piutang  tidak  tertagih Kementerian Kominfo, karena piutang
tersebut  tetap  dicatat  sebagai  piutang  PNBP BHP Frekuensi Kementerian Kominfo.
Terkait salah satu unsur pada teori NPM yang  menekankan  corak  praktik  manajemen sektor  swasta  ke  dalam  sektor  publik,  pada sektor  swasta  terdapat  beberapa  mekanisme yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi  piutang  macetnya,  antara  lain dengan  melakukan factoring atas  piutang macetnya  kepada  pihak  lain.  Pada  sektor pemerintahan,  piutang  macet  yang  terdapat pada Kementerian dan Lembaga hanya dapat diserahkan ke KPKNL untuk pengurusannya.
Untuk pembahasan atas aktivitas penghapusan  piutang  pada  penelitian  ini hanya  terbatas  pada  penghapusan  piutang secara  bersyarat,  yaitu  penghapusan  piutang negara dari pembukuan tanpa menghapus hak tagih  negara.  Penghapusan  piutang  secara bersyarat  menurut  Peraturan  Pemerintah, dapat dilakukan setelah piutang diurus secara optimal oleh KPKNL dan dinyatakan sebagai Piutang  Sementara  Belum  Dapat  diTagih (PSBDT).  Penetapan  PSBDT  ini  kemudian menjadi  dasar  bagi  Kementerian  untuk membuat surat pengajuan usul penghapusan. Peraturan  tidak  mengatur  jangka  waktu pengurusan  piutang  yang  optimal  sampai dapat  ditetapkan  sebagai  PSBDT,  sehingga nilai piutang dan penyisihannya tersebut akan cenderung  tetap  dalam  jangka  waktu  yang cukup  lama,  terutama  atas  piutang  dengan nilai  yang  cukup  signifikan,  karena  surat usulan  pengajuan  penghapusan  tidak  dapat diproses  sampai  ditetapkan  sebagai  PSBDT. Dari  hasil  wawancara  juga  diketahui  bahwa Direktorat  telah  menerima  beberapa  surat PSBDT  di  tahun  2016,  2017  dan  2018  yang baru diproses surat pengajuan usul penghapusannya  di  tahun  2019.  Dalam menindaklanjuti PSBDT yang telah diterima, staf  pelaksana  menunggu  arahan  dari  atasan karena belum adanya petunjuk teknis ataupun SOP untuk menjadi panduan dalam melakukan  proses  pengajuan  penghapusan piutang.  Pengajuan  penghapusan  piutang bersyarat  yang  tidak  segera  diproses  setelah menerima  surat  PSBDT  akan  berpotensi
menyebabkan nilai piutang yang ditampilkan pada  laporan  keuangan  menjadi  kurang realistis.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan  dan  analisis  data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat  ditarik  terkait  pengelolaan  piutang PNBP yang berpotensi menyebabkan tingginya  nilai  piutang  dan  penyisihan piutang  tidak  tertagih  pada  Kementerian Kominfo terletak pada  evaluasi  yang kurang komprehensif  dalam  pemberian  ISR  untuk mencegah timbulnya piutang yang bermasalah di kemudian hari. Hal berikutnya terletak  pada  fungsi  penagihan  yang  belum memiliki  indikator  dan  target  yang  terukur terkait dengan piutang yang dapat ditagih oleh unit  kerja,  sehingga  sulit  untuk  mengukur tingkat keberhasilan atas aktivitas pengelolaan piutang yang telah dilaksanakan. Selain kedua hal tersebut, nilai piutang PNBP juga  berpotensi  kurang  akurat  dikarenakan belum  adanya  SOP  pengajuan  penghapusan piutang  setelah  penetapan  PSBDT  serta rekonsiliasi  yang  belum  rutin  dan  terjadwal dengan  KPKNL  atas  pelunasan  piutang PNBP.
Keterbatasan  penelitian  ini  antara  lain terletak pada penggunaan instrumen penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif Karenanya, peneliti merekomendasikan penelitian  selanjutnya  untuk  menggunakan instrumen penelitian yang lebih variatif serta menggunakan  pendekatan  kuantitatif  untuk mengukur  besarnya  pengaruh  faktor-faktor penyebab  terhadap  tingginya  nilai  piutang PNBP BHP Frekuensi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S.
(2012). Auditing and Assurance Services (14th ed.). Prentice Hall.
Arikunto,  S.  (2010).  Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktek.  Jakarta:
Rineka Cipta.
Creswell,  J.  W.  (2014).  Research  Design Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods Approaches.
Donald E. Kieso PhD, C., Jerry J. Weygandt PhD,  C.,  &  Terry  D.  Warfield,  P. (2018). Intermediate Accounting : IFRS Edition (3rd Editio). WILEY.
Ellet,  W.  (2007).  Case  Study  Handbook.
Boston, Massachusetts: Harvard
Business Scholl Press. Hood, C. (1991). A Public Management For All Seasons, 69, 3–20. https://doi.org/10.1111/j.1467- 9299.1991.tb00779.x
Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.
(2014). Buletin Teknis Standar Akuntansi  Pemerintahan  Nomor  16 :
Akuntansi Piutang Berbasis Akrual.
Krishnarao,  B.  (1961).  The  Descriptive
Method in Social Research. Sociological  Bulletin,  10(2),  46–52. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/42864589
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. (Mardiasmo, Ed.). Yogyakarta: ANDI.
Meriam, I. L., Achsani, N. A., & Novianti, T.
(2017). Receivable Management Performance  Measurement  Tool  and Factors  Affecting  Account  Receivable Performance.  International  Journal  of Science  and  Research  (IJSR),  6(10), 1169–1177.
https://doi.org/10.21275/ART2017707
2
Nebugri, H., & Senzu, E. T. (2017). Account receivable management across Industrial  sectors  in  Ghana;  analyzing the economic effectiveness and efficiency.
Presiden Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik
Wiwik Patricia 1 , Bambang Pamungkas 2
Analisis Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Republik  Indonesia.  (2004)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Romney,  M.  B.,  &  Steinbart,  P.  J.  (2015). Accounting Information Systems (13th ed.). Pearson.
Sekaran,  U.  (2003).  Research  methods  for business (4th edition). New York, USA:
John  Wiley  &  Sons  (Vol.  65).  John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1017/CBO97811074
15324.004
Taroreh, J. R., Warongan, J. D. ., & Runtu, T.  (2016).  Evaluasi  Penerapan  Sistem
Pengendalian  Internal  Piutang  Pada  Pt Mandiri Tunas Finance Cabang Manado. Jurnal Riset Ekonomi,
Manajemen,  Bisnis  Dan  Akuntansi ,
4 (3), 125–134.
Weston,  J.  F.,  Besley,  S.,  &  Eugene  F. Brigham. (1996). Essentials of
Managerial Finance (11th ed.). Dryden
Press.
Wilkinson,  D.,  &  Birmingham,  P.  (2003).
Using Research Instruments : A Guide for Researchers. London: RoutledgeFalmer.
Yin,  R.  K.  (2009).  Case  Study  Research Design  and  Methods  (4th  ed.).  SAGE Publications, Inc.