## Peralihan Benda Bergerak Aset Harta Bersama Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak
Isadora Nathania Edgar dan Siti Mahmudah
inathaniae@gmail.com
Universitas Diponegoro

## Abstract
Unlike immovable thing, movable thing can move or be moved more easily. The transfers of movable things are often done with a short and practical process so that the origin of the object is not explored in detail first. This opens a loophole for violations of the authority to act on marital community of property assets in the form of movable things. This research aims to clearly know the authority to act on marital community of property assets and also how about the legal protection in case there is a transfer of movable thing of marital community of property assets without the consent of one of the parties. The research method used in this study is normative-juridical. Based on the results of this research, it is known that eiher the husband or wife individually doesn’t have the authority to make transfer movable thing of marital community of property without the consent of their spouse who is the owner of it too. The legal act of transferring registered movable thing of marital community of property assets that is carried out by the approval of their spouse means violating the authority to act that has been determined by the law which caused the legal action is being invalid and void, while for unregistered movable thing applied Article 1977 of Indonesian Civil Code and there’s protection for receipient of that movable thing in good faith which causes the legal action to remain valid and the aggrieved party can claim compensation from their spouse. Keywords: Marital Community Of Property; Authority To Act; Violation.

## Abstrak
Berbeda dengan benda tak bergerak, benda bergerak bersifat dapat berpindah atau dipindahkan dengan lebih mudah. Peralihan benda bergerak acapkali dilakukan dengan proses singkat dan praktis sehingga asal – usul benda tersebut tidak ditelusuri secara rinci terlebih dahulu. Hal ini membuka celah bagi terjadinya pelanggaran atas kewenangan bertindak terhadap aset harta bersama yang berupa benda bergerak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas kewenangan bertindak atas aset harta bersama dan juga bagaimana perlindungan hukum dalam hal terjadi peralihan benda bergerak aset harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa suami atau istri secara masing – masing tidak memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan pengalihan hak atas benda bergerak aset harta bersama tanpa persetujuan kawan kawinnya yang merupakan pemilik juga atas aset harta bersama tersebut. Perbuatan hukum pengalihan aset harta bersama berupa benda bergerak terdaftar yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak artinya melanggar wewenang bertindak yang telah ditentukan oleh undang – undang yang mengakibatkan perbuatan hukum tersebut tidak sah dan konsekuensinya adalah batal, sedangkan untuk benda bergerak tidak terdaftar berlaku pasal 1977 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata serta terdapat perlindungan bagi penerima pengalihan benda tersebut dengan itikad baik yang mengakibatkan perbuatan hukumnya tetap sah dan pihak yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian kepada pihak yang mengalihkan harta bersama tersebut.
Kata Kunci: Harta Bersama; Kewenangan Bertindak; Pelanggaran.

## Notaire
Article history: Submitted 28 April 2023; Accepted 31 May 2023; Available online 15 June 2023.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v6i2.45067 Vol. 6 No. 2, June 2023

## 216 Isadora dan Siti: Peralihan Benda Bergerak...

## Pendahuluan
Negara memberikan jaminan bahwa tiap warga negara memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal tersebut secara eksplisit dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dapat memunculkan kewajiban dan hak bagi pihak yang mengikatkan diri. Adanya suatu perkawinan yang sah tentunya akan menghadirkan peran suami serta peran istri dalam kehidupan rumah tangga. Hubungan hukum antara suami dan istri yang telah terikat pada perkawinan bukan hanya menciptakan hubungan kekeluargaan namun juga mempunyai akibat hukum yang luas terhadap harta si suami dan si istri.
Pengaturan mengenai hal-hal perkawinan tampak sebelumnya terdapat pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia. Secara garis besar, ada tiga hukum yang banyak dipakai sebelum terjadinya unifikasi hukum perkawinan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Agama, dan Hukum Adat. Bahwa dalam rangka pembinaan hukum nasional yang dapat diterapkan sama bagi semua warga negara Indonesia tanpa memandang golongan terbitlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaannya yang selanjutnya diterbitkan tahun 1975. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan adalah upaya untuk mengakhiri pluralisme aturan perkawinan sebelumnya serta menjadi salah satu bentuk tindakan nyata terkait penyusunan dan pengembangan hukum nasional Indonesia. 1
Terkait harta benda perkawinan diatur dalam Bab VII Undang-Undang Perkawinan tersebut. Namun, pengaturan mengenai harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan memang masih sumir karena pada Bab VII Undang-Undang Perkawinan tersebut hanya berisi tiga pasal yang belum secara rinci mengatur mengenai harta benda perkawinan. Padahal dalam kenyataannya, lingkup harta benda perkawinan merupakan lingkup yang sensitif atau rawan
1 Y. Yunanto, ‘Pembaharuan Hukum Perkawinan Indonesia’ (2018) 3 Diponegoro Private Law Review.[269].
terjadi konflik. Terkait hal tersebut, Undang-Undang Perkawinan ini dilengkapi melalui Pasal 66 menyatakan bahwa ketentuan dan peraturan lain mengenai perkawinan dan segala sesuatu sehubungan dengan perkawinan (termasuk harta benda perkawinan) berdasarkan atas Undang-Undang Perkawinan yang ketentuannya sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maka dinyatakan tidak berlaku. Sehingga, dengan Pasal 66 sebagai ketentuan penutup ini dapat ditafsirkan sebaliknya juga bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu sehubungan dengan perkawinan yang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan masih berlaku hukum lama. Salah satu pasal yang sejalan dengan hal ini tampak nyata melalui Pasal 37 yang berbunyi bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing.” “Hukumnya” masing-masing diberikan arti melalui Penjelasan Pasal 37 yang maksudnya ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.
Harta bersama yang dikenal dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, di luar harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan. Khusus mengenai harta bersama, suami atau istri baru dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama tersebut setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak. Namun pada praktiknya masih acapkali terjadi pelanggaran dalam ranah ini. Nyatanya masih seringkali ditemui penjualan atas aset harta bersama, baik berupa benda bergerak seperti perhiasan, mobil atau kendaraan bermotor lainnya maupun benda tidak bergerak seperti tanah.
Saat ini untuk tiap peralihan tanah yangmana benda merupakan benda tidak bergerak harus dilaporkan dan dicatat ke Badan Pertanahan Nasional. Hal ini secara tidak langsung sudah meminimalisir terjadinya peralihan tanah yang merupakan aset harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak karena melalui proses dari Pejabat Pembuat Akta Tanah baru kemudian ke Badan Pertanahan Nasional yang tentunya akan melalui proses pengecekan status tanah, kepemilikan, dan sertipikat yang merupakan surat tanda bukti hak atas tanah. Di lain sisi, terhadap benda bergerak peralihannya dapat terjadi dengan mudah serta dalam waktu singkat. Aset – aset bergerak seperti perhiasan dapat dengan mudah

## 218 Isadora dan Siti: Peralihan Benda Bergerak...
dipindah tangankan, bahkan banyak aset bergerak yang tidak memiliki tanda bukti kepemilikan aset. Padahal, semua aset yang diperolehnya setelah terikat perkawinan maka tergolong dalam harta bersama. Disinilah celah pelanggaran terjadi bahwa seorang suami atau istri dapat mengalihkan aset benda bergerak dengan mudah tanpa persetujuan pasangannya.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam terkait peralihan benda bergerak aset harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak.

## Metode Penelitian
Metode adalah suatu cara kerja atau alat untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan. 2 Penelitian artinya mencari kembali pengetahuan yang tepat, yang selanjutnya hasilnya dapat digunakan untuk memberikan jawaban ata suatu pertanyaan atau ketidaktahuan. 3 Metode penelitian adalah suatu cara kerja atau alat untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan dengan pengetahuan yang tepat sehingga selanjutnya dapat digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan atau ketidaktahuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif berpusat pada norma, nilai dan aturan formal tertulis sehingga berkaitan dengan pengumpulan data studi pustaka karena akan membutuhkan data sekunder yang dapat ditemui pada perpustakaan. 4
Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian dengan cara melakukan kajian serta analisis dari substansi hukum positif, bacaan-bacaan yang berkonsep teoritis atas inti permasalahan atau isu hukum yang selanjutnya dikaitkan dengan hal yang menjadi pokok bahasan. 5
2 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik) (Rajawali Pers 2020).[148-149].
3 ibid. [125].
4 ibid. [152-153].
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenadamedia Group 2014).[50].

## Kewenangan Bertindak Atas Harta Benda Perkawinan
Hubungan kekeluargaan tercipta antara suami dan istri yang telah terikat dalam perkawinan. Perkawinan yang telah dilakukan secara sah didepan hukum, akan selalu diikuti dengan akibat hukum yang muncul setelahnya. Adanya suatu perkawinan sah memiliki akibat hukum antara lain:
1.  pria dan wanita yang telah menjadi suami istri memiliki hubungan hukum;
2.  adanya hubungan hukum suami istri selaku orang tua pada anak;
3.  termasuk pada harta kekayaan. 6
Suami dan istri sebagai subjek hukum pastinya memiliki hak dan kewajiban yang diatur juga secara hukum. Subjek hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh kewajiban-kewajiban serta hak- hak  dari hukum. 7 Menurut Apeldoorn, subjek hukum atau purusa hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum atau persoonlijkheid . Kewenangan hukum tersebut merupakan kecakapan yang diberikan oleh hukum objektif ditujukan sebagai pendukung subjek hukum. 8 Oleh karena itu, suami dan istri yangmana mempunyai hak dan kewajiban yang diatur secara hukum tentunya akan menimbulkan wewenang hukum, tetapi belum tentu mempunyai wewenang untuk bertindak melakukan sendiri atas hak dan kewajibannya tersebut. 9
Kewenangan bertindak adalah kecakapan subjek hukum yang dilegitimasi oleh hukum untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan sendiri.
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa adanya suatu perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum bagi harta kekayaan suami dan istri. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, harta benda perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung serta hadiah atau warisan yang diperoleh suami atau istri baik sebelum dan setelah terikat perkawinan. Komponen harta bawaan dapat bersumber dari harta
6 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Citra Aditya Bakti 1990).[100-101].
7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) (Liberty 1988).[53].
8 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Pradnya Paramita 1983).[203].
9 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (2nd edn, Kencana Prenadamedia Group 2015).[247].

## 220 Isadora dan Siti: Peralihan Benda Bergerak...
suami atau istri yang dimiliki sebelum perkawinan dan juga dapat bersumber dari harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan termasuk yang diterima setelah perkawinan berlangsung. Harta bawaan ini dimiliki secara utuh dan mutlak oleh masing-masing suami istri pribadi. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memberikan hak sepenuhnya kepada suami dan istri untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan masing-masing. Oleh karena itu, masing-masing suami dan istri berwenang untuk bertindak melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya tanpa memerlukan persetujuan dari pasangannya sekalipun.
Sementara itu, Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Komponen harta bersama dapat bersumber dari harta yang diperoleh suami, harta yang diperoleh istri, maupun harta yang diperoleh bersama-sama suami dan istri dan juga hasil dari harta pribadi. Hasil dari harta pribadi misalnya bunga deposito yang diterima suami dari tabungan depositonya yangmana tabungan tersebut sudah dimiliki suami sebelum perkawinan berlangsung. Depositonya tetap menjadi harta suami, namun bunganya masuk menjadi harta bersama. Hal ini mengingat prinsip bahwa tujuan harta pribadi adalah ikut mensejahterakan kehidupan keluarga. Jadi, harta bersama adalah semua harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung, di luar harta yang diperoleh karena hadiah dan warisan.
Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan memberi kepastian mengenai kewenangan bertindak masing-masing suami istri terhadap masing-masing kelompok harta benda perkawinannya. Pada ayat (1) mengatur bahwa “mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.“ Selanjutnya pada ayat (2) tercantum bahwa “mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.
Berdasarkan pengaturan tersebut terhadap harta bersama, suami atau istri baru berwenang untuk bertindak melakukan perbuatan hukum setelah mendapat persetujuan dari pasangannya. Harta bersama mempunyai sifat sebagai “milik
bersama terikat” ( gebonden mede eigendom ) yakni “suatu milik bersama dimana suami istri bersama-sama menjadi pemilik dari harta persatuan perkawinan. Masing-masing pihak memiliki keseluruhan benda yang bersangkutan dengan menghormati hak dari pihak lain”. Hal ini bukan berarti masing-masing pihak memiliki sebagian tertentu dari harta bersama tersebut, melainkan mereka secara bersama-sama memiliki satu harta benda tersebut. 10
Harta bersama yang bersifat gebonden mede eigendom artinya membawa akibat bahwa segala perbuatan yang obyeknya adalah harta bersama tersebut hanya sah apabila dilakukan bersama – sama atau dengan persetujuan kedua belah pihak, yakni suami dan istri. Konsep harta bersama ini tidak mempertanyakan siapa yang membeli atau memperoleh harta apakah si istri atau suami serta tidak mempermasalahkan harta tersebut diatasnamakan suami atau istri sepanjang harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan maka harta tersebut merupakan harta bersama yang hanya dapat dilakukan perbuatan hukum setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak. Kewenangan bertindak terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dimaknai bahwa suami atau istri baru dapat bertindak melakukan perbuatan hukum atas harta bersama, baik tindakan yang bersifat memutus seperti jual beli, tukar menukar, hibah maupun tindakan menjaminkan harus dengan persetujuan bersama suami dan istri. Hal ini berimplikasi juga pada harta-harta yang diatasnamakan suami sepanjang harta tersebut tergolong sebagai harta bersama maka si suami tetap tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut sebelum memperoleh persetujuan istrinya, begitupun sebaliknya terhadap harta yang diatasnamakan istri.
Kaitannya dengan kewenangan bertindak suami istri, dewasa ini mulai banyak ditemui perkawinan dilangsungkan dengan terlebih dahulu dibuatnya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan suatu instrumen hukum yang diberikan oleh Undang-Undang guna menyimpangi ketentuan mengenai harta benda perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang.
10 Mochammad Dja’is, Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan (Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang 2009).[66].

## 222 Isadora dan Siti: Peralihan Benda Bergerak...
Telah terjadi pergeseran pemikiran yang sebelumnya perjanjian perkawinan dianggap tabu karena memiliki stigma individualis dan materialistis serta membawa kesan seolah-olah membentuk keluarga dengan memerhitungkan untung – rugi. Seiring perkembangan zaman pemikiran tersebut bergeser menjadi lebih realistis seperti perjanjian perkawinan ditujukan sebagai bentuk antisipasi terjadinya konflik. Adanya perjanjian perkawinan juga tidak menghilangkan atau mengubah hak mewaris bagi ahli waris keluarga tersebut.
Subekti mengemukakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian untuk menyimpangi pengaturan harta benda suami istri selama masa perkawinan dari bentuk, asas atau model yang telah ditentukan dalam Undang- Undang. 11 Perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin berarti tidak adanya percampuran harta antara suami dan istri yang terikat perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh calon suami istri untuk mengadakan pemisahan terhadap harta benda mereka masing-masing dalam perkawinan. Akibat dari penandatanganan perjanjian perkawinan tersebut adalah seluruh harta yang telah dimiliki sebelum berlangsungnya pernikahan mereka dan juga seluruh harta yang telah diperoleh setelah berlangsungnya pernikahan mereka akan tetap menjadi milik masing- masing dari mereka. Begitu pula apabila ada utang dari salah satu pihak, utang tersebut akan tetap menjadi tanggung jawab dari pihak yang memiliki kewajiban tersebut dari awal. 12
Perjanjian perkawinan sebelumnya secara khusus diatur dalam Bab V Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang kemudian dengan adanya uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi mengakibatkan beberapa ayat dalam Pasal 29 menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat secara lisan antara suami istri atau calon suami dengan calon istri melainkan wajib dibuat dalam bentuk tulisan yang kemudian diberikan pengesahan oleh Pegawai
11 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Intermasa 1994).[9].
12 Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, ‘Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung’ (2015) 3 Privat Law.[85].
Pencatat Perkawinan. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan akan memberikan landasan hukum dan kepastian mengenai hak dan kewajiban serta sejauh mana mereka dapat bertindak terhadap harta benda mereka.
Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan ini dapat dibuat sebelum atau pada waktu berlangsungnya perkawinan, namun dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan perubahan bahwa saat ini perjanjian kawin dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Di dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi memberikan poin-poin penting mengenai tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain:
1) Mengadakan pemisahan antara harta benda pihak suami dengan harta kekayaan pihak istri sehingga tidak terjadi percampuran terhadap harta benda mereka. Dengan demikian, apabila suatu saat terjadi perceraian, harta dari masing- masing pihak terlindungi, tidak terjadi sengketa untuk merebutkan harta gono- gini.
2) Memberikan dasar tanggung jawab terhadap utang yang dibuat oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka akan tetap menjadi tanggung jawab sendiri dari pihak penerbit hutang.
3) Tiap pihak dalam perkawinan memiliki kebebasan untuk menjual harta benda mereka tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari pasangannya.
4) Sama halnya dengan fasilitas kredit yang ingin diajukan oleh salah satu pihak, secara hukum sah tanpa perlu memperoleh ijin terlebih dahulu dari pasangannya (suami/istri) terkait tindakan menjaminkan aset yang terdafar atas nama salah satu dari mereka.
Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan secara terang bahwa suatu perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin akan terjadi pemisahan terhadap masing-masing harta suami dan harta istri. Pada poin 3 dan 4 juga memperjelas kewenangan bertindak suami istri terhadap harta bendanya bahwa mereka memiliki penguasaan penuh terhadap harta mereka masing-masing serta dapat secara bebas melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari pihak lain.
Terhadap perkawinan yang dilangsungkan tanpa perjanjian kawin setidaknya akan memunculkan satu jenis harta yakni harta bersama. Harta bersama yang dikenal dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan harta benda yang

## 224 Isadora dan Siti: Peralihan Benda Bergerak...
diperoleh selama masa perkawinan, di luar harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan. Terhadap harta bersama yang tercipta dalam masa perkawinan, suami dan istri tidak boleh menuntut pembagian dan pemecahan ( scheiding en deling ) sebelum perkawinan atau persatuan tersebut putus.
Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan dapat putus karena:
1.  kematian;
2.  perceraian; dan
3.  atas keputusan pengadilan.
Apabila suatu perkawinan putus karena kematian namun meninggalkan anak-anak yang belum dewasa maka kepentingan anak-anak itu harus dilindungi dan lebih diprioritaskan karena mereka masih belum dapat mengurus kepentingan mereka sendiri. Oleh karena perkawinan dilangsungkan tanpa perjanjian perkawinan, sehingga ketika perkawinan tersebut putus akan memiliki konsekuensi terhadap pembagian harta bersama. Setelah putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian maka harta bersama antara suami istri yang telah tercipta selama masa perkawinan akan dibagi dua antara suami dan istri dengan para ahli waris mereka. Terhadap harta bersama yang tercipta, masing-masing pihak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama tersebut. Sehingga, setelah pihak yang hidup terlama mendapatkan setengah bagian dari harta bersama, setengah sisanya merupakan bagian ahli waris. Sistem pembagian warisan akan mengikuti pada hukum mana pewaris menundukkan diri.
Apabila suatu perkawinan putus disebabkan oleh perceraian, pembagian harta bersama akan dilakukan antara suami istri itu sendiri. Pasal 37 Undang- Undang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Bagi mereka yang menundukkan diri pada hukum adat, sistem pembagian harta bersama sangat beragam di Indonesia. Sebagai contoh pada Masyarakat Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, pembagian
harta bersama dilakukan dan diutamakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antara dua belah pihak yang bercerai melalui langkah mediasi yang dibantu pemangku adat atau orang yang dituakan baru apabila setelah dilakukan musyawarah masih belum ditemukan solusi akan diambil langkah untuk membawa ke pengadilan negeri atau pengadilan agama sesuai agama dan kepercayaan suami istri. Bagi masyarakat Tolotang pendekatan yang dilakukan melalui musyawarah merupakan cara yang efektif untuk menemukan suatu titik temu terhadap suatu perbedaan. Melalui musyawarah dirasa dapat menemukan win-win  solution karena adanya penerimaan terhadap hasil musyawarah yang dilakukan di hadapan pihak yang berkompeten. 13 Pendekatan musyawarah untuk mufakat tentunya dapat menciptakan pembagian yang sebenarnya tidak sama rata dikarenakan berdasar pada sebuah kesepakatan. Apabila berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak bahwa pembagian terhadap harta bersama perempuan mendapat 70% maka tentunya laki-laki akan memperoleh sisanya yakni 30%. 14 Pembagian tersebut tentunya berbeda bagi mereka yang melakukan pembagian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.
Perkawinan yang putus atas keputusan pengadilan dapat terjadi sebagai akibat dari pembatalan perkawinan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Harta bersama baru dapat dibagi setelah suatu perkawinan putus. Nyatanya untuk membagi harta bersama setelah putusnya perkawinan cukup rumit karena perlu mencari asal-usul semua harta benda yang telah dimiliki selama perkawinan berlangsung. Pencarian asal-usul harta benda perkawinan ini berkaitan dengan
13 Ajar Palanai dan Ahmad Saleh, ‘Sistem Pembagian Harta Gono Gini Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap’ (2018) 6 Petitum.[104].

## 226 Isadora dan Siti: Peralihan Benda Bergerak...
kelompok harta dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa perjanjian perkawinan. Hal ini mengingat bahwa adanya suatu harta bersama suami dan istri bukan berarti secara langsung menutup kemungkinan kepemilikan harta masing-masing baik suami maupun istri.

## Perlindungan Hukum Atas Perbuatan Pengalihan Benda Bergerak Aset Harta Bersama Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak
Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan bermotor, perhiasan, surat berharga, dan sebagainya. Terlihat bahwa sifat kebendaan bergerak ini adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan sesuai dengan pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Berdasarkan sistem perdata barat, konsep peralihan (pemindahan) hak yang paling umum dijumpai terdiri dari dua bagian, yaitu obligatoir overeenkomst dan zakelijke overeenkomst . Obligatoir  overeenkomst adalah perjanjian itu sendiri yang isi dan tujuannya unuk mengalihkan hak, sedangkan zakelijk overeenkomst adalah penyerahan hak kebendaannya ( levering ). Penyerahan adalah tindakan mengalihkan suatu benda oleh pemilik atas nama benda tersebut kepada pihak lain, dengan demikian pihak lain mendapatkan hak kebendaan atas benda tersebut. 15
Jenis penyerahan suatu benda bergantung pada benda yang akan diserahkan, terhadap benda bergerak antara lain:
1.  Penyerahan benda bergerak bertubuh
Penyerahan dari benda bergerak bertubuh dijelaskan dalam pasal 612 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dilakukan dengan penyerahan yang nyata ( feitelijke levering ) akan kebendaan itu atau biasa dikenal penyerahan dari tangan ke tangan. Akan tetapi dalam hal tertentu penyerahan benda bergerak yang bertubuh tersebut dapat dilangsungkan dengan jalan menyerahkan kunci dari gudang atau tempat keberadaan benda tersebut. 16
15 Abdulkadir Muhammad (n 6).[156].
16 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda (Liberty 1981).[68].

## 2.  Penyerahan benda bergerak tidak bertubuh
Penyerahan benda bergerak tidak bertubuh diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk piutang atas nama ( op naam ) penyerahannya dilakukan dengan cessie yaitu melalui suatu akta, baik otentik maupun dibawah tangan yang menyatakan bahwa piutang tersebut telah dipindahkan kepada pihak lain. Terhadap piutang atas tunjuk ( aan toonder ) dilakukan dengan endosemen yakni dengan memberikan tulisan dibalik surat piutang tersebut yang menyatakan kepada siapa piutang tersebut dipindahkan, sedangkan untuk piutang atas bawa ( aan order ) dilakukan dengan penyerahan nyata obyek levering yakni menyerahkan fisik piutangnya.
Berkaitan dengan peralihan hak milik atas suatu kebendaan, pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:
“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluarsa, karena perwarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.
Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa sebelum suatu penyerahan peralihan kebendaan perlu terjadi peristiwa perdata terlebih dahulu atas pemindahan hak milik sebagai alas hak (titel). 17 Peristiwa perdata dengan tujuan untuk melakukan pemindahan hak milik tersebut maksudnya adalah perjanjian yang dapat tertuang dalam bentuk jual beli, tukar menukar maupun hibah. 18
Berdasarkan pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemindahan atau peralihan hak milik suatu benda hanya dapat dilakukan oleh seorang yang memiliki hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Dengan demikian terhadap aset harta bersama, perbuatan hukum peralihannya hanya dapat dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap harta bersama tersebut.
17 Rachmadi Usman, ‘Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan’ (2021) 29 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.[142].
18 Deasy Soeikromo, ‘Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUH PERDATA’ (2013) 1 Jurnal Hukum Unsrat.[94].

## 228 Isadora dan Siti: Peralihan Benda Bergerak...
Harta bersama yang bersifat “milik bersama terikat” ( gebonden mede eigendom) berakibat bahwa segala perbuatan hukum yang hendak dilakukan terhadapnya memerlukan persetujuan kedua belah pihak suami dan istri. Sehingga, sebelum terjadinya pengalihan hak atas aset harta bersama perlu persetujuan suami dan istri. Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan yang secara spesifik mengatur mengenai kewenangan bertindak atas harta benda perkawinan.
Benda bergerak yang bersifat dapat berpindah atau dipindahkan dengan mudah ini membuka celah bagi pelanggaran atas kewenangan bertindak terhadap aset harta bersama. Hal yang sering ditemui adalah bahwa saat terjadi tindakan pengalihan benda bergerak aset harta bersama, pihak penerima barang tidak melakukan pengecekan terhadap asal-usul benda tersebut terlebih dahulu.
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa tindakan pengalihan suatu benda bergerak termasuk dalam perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Seperti jual beli dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan barang atau obyek jual beli dan pihak satunya mengikatkan diri untuk membayar harga barang tersebut. Syarat sahnya suatu perjanjian tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni: 19
1.  sepakat mereka yang mengikatkan diri Kehendak para pihak harus saling bersesuaian yang dinyatakan melalui pernyataan kehendaknya. Adanya penawaran dan penerimaan yang saling berkaitan merupakan latar belakang terjadinya perjanjian. Terkadang dapat terjadi salah satu pihak tidak dapat mengemukakan kehendaknya secara bebas atau murni yang berakibat cacad dalam persesuaian kehendak perjanjian. Cacad kehendak ini biasanya timbul sebagai akbat dari adanya kekhilafan, penipuan, paksaan, atau terjadi undue influence (pengaruh tidak pantas, penyalahgunaan keadaan). Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.” Hal ini
19 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang) (Mandar Maju 1994).[55-65].
berarti tidak terpenuhinya syarat kesepakatan atau kesesuaian kehendak ini memiliki akibat hukum dapat dibatalkannya suatu perjanjian.
2.  kecakapan untuk membuat suatu perikatan Mengacu pada Burgerlijk Wetboek dikenal dua istilah, yakni onbekwaam (tidak cakap) dan onvevoegd (tidak wenang). Onbekwaam umumnya orang yang dianggap tidak mampu membuat perjanjian disertai akibat hukum yang lengkap berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, seperti anak di bawah umur (belum dewasa), orang di bawah kuratil, orang yang mengidap gangguan kejiwaan, dan sebagainya. Onvevoegd bahwa orang tersebut sebenarnya cakap namun ia tidak berwenang atau tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Oleh karena termasuk dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan dan demi perlindungan terhadap kepentingan umum maka akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak wenang adalah batal, sedangkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang tidak cakap demi melindungi pihak – pihak yang berkaitan dengan perjanjian tersebut maka perjanjian yang dibuatnya dapat dibatalkan ( vernietigbaar ).
3.  suatu hal tertentu
Suatu hal dapat diartikan merupakan obyek perikatan atau isi dari suatu perikatan (prestasi). Hal tersebut harus tertentu atau dapat ditentukan berdasarkan ukuran yang objektif, seperti dalam perjanjian jual beli benda tertentu diukur menurut harga yang telah ditaksir. Tidak terpenuhinya syarat ini berakibat secara langsung perjanjiannya batal demi hukum.
4.  sebab yang diperkenankan
Terbentuknya suatu perjanjian harus ada sebabnya dan sebab tersebut harus halal atau diperkenankan. Perjanjian dengan sebab yang diperkenankan adalah tidak bertentangan dengan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan baik.
Tidak terpenuhinya seluruh syarat perjanjian tentunya akan membawa akibat hukum batalnya perjanjian yang dibuat. Batalnya perjanjian berarti berakibat pada pengembalian posisi seperti semula sebagaimana halnya sebelum terjadinya perjanjian.
Perbuatan hukum perjanjian pengalihan hak atas aset harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak artinya melanggar wewenang bertindak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Suami atau istri yang mengalihkan meskipun secara subjek hukum ia cakap untuk melakukan perbuatan hukum, namun ia tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum pengalihan hak atas aset harta bersama tersebut. Pasal 36 ayat (1) Undang-

## 230 Isadora dan Siti: Peralihan Benda Bergerak...
Undang Perkawinan telah menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
Ketentuan di atas jelas dapat diberlakukan mutlak terhadap aset harta bersama benda-benda tidak bergerak. Seperti contohnya harta bersama berupa tanah yangmana hak kebendaan atas tanah lahir pada saat pendaftaran dilakukan. Sebelum tanah tersebut didaftarkan maka belum mempunyai kaitan dengan milik atau dengan kata lain hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi, dan perubahan status hukum dari tanah tersebut belum diketahui oleh umum. Hal ini berkaitan dengan asas publisitas dalam hak kebendaan. “Pengumuman” terhadap benda tidak bergerak terjadi pada saat hak atas benda tidak bergerak tersebut didaftarkan. Sehingga setelah tanah tersebut didaftarkan lahirlah pengakuan umum atas hubungan hak dengan tanah tersebut. Dengan demikian, pengalihan aset harta bersama berupa benda tidak bergerak yang terdaftar tanpa persetujuan salah satu pihak jelas melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengakibatkan perbuatan hukum pengalihan tersebut tidak sah dan konsekuensinya adalah batal.
Berbeda halnya dengan aset harta bersama berupa benda bergerak yang sangat mudah berpindah atau dipindahtangankan. Aset harta bersama yang berupa benda bergerak dapat dibagi menjadi dua, yakni benda bergerak yang terdaftar dan benda bergerak yang tidak terdaftar. Pengalihan benda bergerak yang tidak terdaftar lebih mudah dilakukan karena ketika berpindah hak kebendaannya tidak diperlukan suatu registrasi atau pendaftaran untuk benda- benda tersebut. Kemudahan ini membuka celah bagi pelanggaran pengalihan aset harta bersama tanpa persetujuan pasangannya. Khusus terhadap aset harta bersama berupa benda bergerak yang tidak terdaftar, pengakuan umumnya terjadi melalui penguasaan fisik benda tersebut. Hal ini seirama dengan ketentuan Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya”. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan bagi pihak
yang memiliki itikad baik walaupun yang menyerahkan adalah pihak yang tidak berwenang berhak ( beschikkings on bevoegd ).
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya dalam Pasal 584 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ditentukan pemindahan atau peralihan hak milik suatu benda hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu atau dengan kata lain penyerahan suatu benda hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan berhak atas benda tersebut. Jadi selain adanya suatu alas hak yang sah juga disyaratkan adanya kewenangan berhak ( beschikkingsbevoegdheid ) dari pihak yang memindahkan atau mengalihkan itu sebagai syarat untuk sahnya suatu peralihan hak. Namun ketentuan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membuat pengecualian atas syarat kewenangan berhak. Dalam hal hak menguasai terhadap benda bergerak yang tidak terdaftar berlaku ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1977 ayat 1 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yakni barangsiapa yang menguasai benda bergerak tidak atas nama/tidak terdaftar, ia dianggap sebagai pemilik benda tersebut. Dengan demikian dapat diartikan bahwa bezit atas kebendaan bergerak tidak atas nama berlaku sebagai alas hak (titel) yang sempurna bagi kepemilikan benda tersebut, sehingga ia berdasarkan ketentuan tersebut secara leluasa dapat mengalihkan bendanya. Dengan adanya ketentuan Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika terjadi pengalihan aset harta bersama berupa benda bergerak tidak atas nama/tidak terdaftar tanpa persetujuan salah satu pihak maka perbuatan hukum pengalihan hak kebendaan tersebut akan tetap sah sepanjang memenuhi syarat – syarat sahnya perjanjian yang lain. Pihak yang menerima benda tersebut dengan itikad baik mendapat perlindungan dengan adanya ketentuan Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga perbuatan hukumnya tetap sah. Terhadap pihak pasangannya yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut, maka ia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

## 232 Isadora dan Siti: Peralihan Benda Bergerak...
Dalam hal aset harta bersama berupa benda bergerak yang terdaftar/atas nama maka sama halnya dengan benda tidak bergerak yang terdaftar bahwa “pengumuman” terhadap benda tersebut terjadi pada saat hak atas benda tersebut didaftarkan. Sebagai contoh aset harta bersama berupa mobil, dengan dilakukan pendaftaran atas mobil tersebut yang nantinya diwujudkan dalam BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) lahirlah pengakuan umum atas hubungan hak milik dengan mobil tersebut. Dengan demikian, pengalihan aset harta bersama berupa benda bergerak yang terdaftar tanpa persetujuan salah satu pihak juga melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengakibatkan perbuatan hukum pengalihan tersebut tidak sah dan konsekuensinya adalah batal.
Pada dasarnya, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi,
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang- Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik”. Melalui pasal tersebut dapat dimaknai kekuatan mengikat dari perjanjian dan beberapa asas hukum perjanjian, di antaranya adalah asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik.
Perbuatan hukum mengalihkan aset harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak berarti tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ini sebenarnya semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan posisi keadaan para pihak seperti semula sebagaimana halnya sebelum terjadinya perjanjian. Namun ada kekhususan terhadap pengalihan aset harta bersama berupa benda bergerak tidak atas nama yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak yangmana berdasarkan Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pihak yang menguasai benda bergerak tidak atas nama akan dianggap sebagai pemilik benda tersebut dan juga terdapat perlindungan yang diberikan bagi pihak yang telah menerima pengalihan benda dengan itikad baik sehingga perbuatan hukum pengalihan tersebut adalah sah.
Dengan demikian gugatan yang dapat diajukan tujuannya bukan semata-mata untuk mengembalikan posisi keadaan para pihak seperti semula sebagaimana halnya sebelum terjadinya perjanjian melainkan untuk menuntut ganti rugi atas haknya terhadap aset harta bersama tersebut.
Menengok pada praktiknya, gugatan ke pengadilan dapat diajukan untuk melakukan pembatalan terhadap perjanjian pengalihan hak atas aset harta bersama sebelumnya yang dilakukan tanpa persetujuanya berdasarkan pelanggaran hak atas aset harta bersama yang bersifat milik bersama terikat, atau dapat juga diajukan gugatan untuk meminta bagian yang seharusnya ia terima dari hasil pengalihan hak atas aset harta bersama tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pihak yang melakukan pengalihan hak atas aset harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak wajib memberikan ganti rugi sesuai putusan hakim terhadap gugatan pihak yang merasa dirugikan atas perbuatannya.

## Kesimpulan
Harta bersama bersifat milik bersama terikat dimana suami istri bersama- sama menjadi pemilik dari harta bersama. Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan memberikan batasan kewenangan bertindak masing-masing suami istri terhadap masing-masing kelompok harta benda perkawinannya. Suami atau istri baru dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama, baik yang bersifat memutus maupun menjaminkan mutlak setelah memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak suami dan istri. Perbuatan hukum mengalihkan aset harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak berarti melanggar wewenang bertindak atas harta bersama yang mengakibatkan perbuatan hukum pengalihan tersebut tidak sah dan batal. Pihak yang dirugikan haknya akibat perbuatan hukum pengalihan aset harta bersama tanpa persetujuannya dapat mengajukan

## 234 Isadora dan Siti: Peralihan Benda Bergerak...
gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ini sebenarnya semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan posisi keadaan para pihak seperti semula sebagaimana halnya sebelum terjadinya perjanjian. Namun ada kekhususan terhadap pengalihan aset harta bersama berupa benda bergerak tidak atas nama yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak yangmana berdasarkan Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pihak yang menguasai benda bergerak tidak atas nama akan dianggap sebagai pemilik benda tersebut dan juga terdapat perlindungan yang diberikan bagi pihak yang telah menerima pengalihan benda dengan itikad baik sehingga perbuatan hukum pengalihan tersebut adalah sah. Dengan demikian gugatan yang dapat diajukan tujuannya bukan semata-mata untuk mengembalikan posisi keadaan para pihak seperti semula sebagaimana halnya sebelum terjadinya perjanjian melainkan untuk menuntut ganti rugi atas haknya terhadap aset harta bersama tersebut berdasar pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## Daftar Bacaan

## Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Citra Aditya Bakti 1990).
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (2nd edn, Kencana Prenadamedia Group 2015).
L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Pradnya Paramita 1983).
Mochammad Dja’is, Hukum  Harta  Kekayaan  Dalam  Perkawinan (Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang 2009).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenadamedia Group 2014).
Purwahid Patrik, Dasar – Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang) (Mandar Maju 1994).
R. Subekti, Pokok – Pokok Hukum Perdata (Intermasa 1994).
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda (Liberty 1981).
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) (Liberty 1988).
Notaire, 6 (2) 2023: 215-236 235
Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik) (Rajawali Pers 2020).

## Jurnal
Ajar Palanai dan Ahmad Saleh, ‘Sistem Pembagian Harta Gono Gini Adat Tolotang Di Kabupaten Sidrap’ (2018) 6 Petitum 104.
Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, ‘Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung’ (2015) 3 Privat Law 85.
Deasy Soeikromo, ‘Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUH PERDATA’ (2013) 1 Jurnal Hukum Unsrat 94.
Rachmadi Usman, ‘Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan’ (2021) 29 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 142.
Y. Yunanto, ‘Pembaharuan Hukum Perkawinan Indonesia’ (2018) 3 Diponegoro Private Law Review 269.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).
Kompilasi Hukum Islam.
How to cite: Isadora Nathania Edgar dan Siti Mahmudah, ‘Peralihan Benda Bergerak Aset Harta Bersama Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak’ (2023) 6 Notaire.

## Isadora dan Siti: Peralihan Benda Bergerak...
--This page is intentionally left blank--