## ELIT DAN KEKUASAAN PADA MASYARAKAT DESA
Studi Relasi Antara Pemerintah dan Masyarakat di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kep. Bangka Belitung
Khairul Amin, S.Sos
Mahasiswa Pasca Sarjana Sosiologi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh

## Abstract
This research is a field research that tries to discribe and map social relation between   society   and   government   and   how   society   participation   to government  itself.  Data  collected  by  observation,  interview  and  document then analyzed with qualitative  approach  with analytical descriptive method. The results of this study indicate that the wheels government are still full of manipulation  by  a  group  of  elites  who  with  its  power  make  society  as  the object of policy. The power of elite creates dominance where society does not have  sufficient  access  to  influence  or  feedback  on  government  policy.  This happ ens  because the  government  doesn‟ t  use  democratic  means,  or  does n‟t become  a  "father"  for  the  people  in  organizing  the  government.  The government  is  only  an  administrator  rather  than  a  leader  so  that  relations and  participation  between  the  community  and  the  government  is  a relationship  of  dominance,  pseudo-participation,  manipulative  and  co- optative. Public participation becomes negative and the deterioration of social relations is a manifestation of society's disillusionment with the elite (elite in power) and the reality is exacerbated by insensitivity and lack of government attention to the objective conditions of society .
Keywords : Relation, Power, Elite, Government, Participation

## Abstrak
ini      merupakan   penelitian   lapangan   yang   mencoba Penelitian menjelaskan  dan  memetakan  relasi  sosial  antara  masyarakat  dengan pemerintah  desa  serta  bagaimana  partisipasi  masyarakat  terhadap pemerintah    itu    sendiri.    Pengumpulan    data    dilakukan    dengan observasi,  wawancara  dan  dokumen  kemudian   dianalisis  dengan pendekatan    kualitatif    dengan    model    deskriptif    analitis.    Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  penyelenggaran  pemerintahan  di desa masih sarat akan manipulasi oleh sekelompok elit tertentu  yang dengan  kekuasaanya  menempatkan  masyarakat  sebagai  objek  dari kebijakan.  Kekuasaan  yang  berada  pada  tangan  elit  ini  melahirkan
dominasi  sehingga  masyarakat  tidak  mempunyai  akses  yang  cukup untuk    memberikan    pengaruh    ataupun    umpan    balik    terhadap penyelenggaraan    pemerintahan  yang  sedang  berlangung.    Hal tersebut  terjadi  karena  kepala  desa  tidak  lagi  menggunakan  cara demokratis,  atau  tidak  lagi  menjadi  “bapak”  bagi  rakyatnya  dalam meyelenggarakan   pemerintahan.   Pemerintah administrator   ketimbang   menjadi   pemimpin desa   lebih   menjadi sehingga   relasi   dan partisipasi    yang    kemudian  lahir  antara  masyarakat  dengan pemerintah adalah relasi dominasi serta patisipasi semu, manipulatif dan  kooptatif.  Hilangnya  partisipasi  masyarakat  dan  memburuknya relasi  sosial  tersebut  adalah  manifestasi  kekecewaan  masyarakat terhadap para elit desa (elit berkuasa) dan kondisi itu diperparah oleh ketidakpekaan  serta  kurangnya  perhatian  pemerintah  terhadap kondisi objektif masyarakatnya.
Kata Kunci : Relasi, Kekuasaan, Elit, Pemerintah, Partisipasi

## Pendahuluan
Desa adalah salah satu bentuk dari kehidupan bersama, tinggal bersama-sama    yang    hampir    semuanya    saling mengenal    dan kebanyakan dari mereka hidup dari pertanian, perkebunan dan lain- lain. 1 Pemilihan  langsung  Kepala  Desa  sebagai  bentuk  implementasi dari  sistem  demokrasi  yang  dianut  oleh  Indonesia  berdampak  pada munculnya  elit-elit  atau  penguasa  baru  di  pedesaan.  Muncul  aktor- aktor  atau  elit  di  desa  turut  menentukan  arah  kebijakan  pemeritah serta  menguasai  sebagian  besar  sumber  ekonomi  yang  ada  di  desa seperti;  tuan  tanah,  lembaga-lembaga  koopratif,  LSM,  pemimpin agama, partai politik, aparat dan lain sebagainya 2 .
Seperti  halnya  di  Desa  Rias 3 ,  sejak  pergantian  Kepala  Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat pada tahun 2008, mulai bermunculan  berbagai  persoalan  dalam  masyarakat.  Program- program   pemerintah   Desa   Rias   sudah   tidak   berorientasi   pada
1 Hariadi   B.   Setiawan, Arsitektur   Lingkungan   dan   Perilaku ,  Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995.  hlm. 51
2 Willy  R.  Tjandra. Praksis  Good  Governance .  (Yogyakarta  :  Pondok  Edukasi. 2006., hlm.3
3 Desa  Rias  merupakan  salah  satu  daerah  yang  berada  di  Provinsi  Bangka Belitung,  yaitu   di   Kabupaten  Bangka   Selatan.   Desa   Rias   merupakan  daerah lumbung  padi  di  Bangka  Selatan  karena  sebagian  besar  masyarakatnya  terjun kebidang pertanian, perkebunan dan sebagian lainya sebagai  Penambang Timah
pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  sebagaiman  periode sebelumnya.  Pada  priode  ini  pembangunan  hanya  melibatkan sebagian kecil masyarakat dan hanya bermanfaat bagi sebagian kecil masyarakat   terutama   para   elit   desa   yang   memiliki   akses   dan informasi  dengan  pihak  luar  seperti  kepala  desa,  tokoh  masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elit sosial lainnya.
Kepentingan  para  elit  dalam  rumusan  kebijakan  desa  lebih menjadi   prioritas   dari   pada   kepentingan   masyarakat,  sehingga kebijakan-kebijakan  baru  yang  dikeluarkan  pemerintah  desa mendapat  respon  negatif  dari  masyarakat.  Misalnya  pembangunan jembatan  di  depan  rumah  kepala  desa  menggunakan  dana  bantuan provinsi  yang  seharusnya  dialokasikan  untuk  masyarakat  malah digunakan  untuk  kepentingan  pribadi.  Pembangunan  pasar  desa yang hanya bisa  ditempati oleh orang-orang yang mampu menyewa dengan  harga  yang  tinggi  dan  akhirnya  terbengkalai  tak  terurus. Akibatnya  kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah  desa  seperti pembersihan  desa,  gotong-royong,  pembangunan  infrastruktur  desa tidak  disambut  hangat  oleh  masyarakat  Desa  Rias  secara  umum. Hanya dengan kepala kelompok-kelompok    yang    memiliki    hubungan    tertentu pemerintah  seperti  karang  taruna,  BPD,  anggota  keluarga desa    serta    beberapa    aparat    pemerintah    lainnya  yang
menyambut baik kegiatan tersebut.
Persoalan-persoalan   tersebut   mengindikasikan   bahwa sosial   yang   terjalin   di   antara   pemerintah   dan   masyarakat relasi tidak berlangsung  dengan  baik.  Relasi  sosial  dalam  bentuk  komunikasi sosial antara masyarakat dengan pemerintah seharusnya memberikan jalan  untuk  mencapai  sebuah  kesepakatan  demi  terciptanya  suatu keteraturan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.  Kepentingan masyarakat  yang  seringkali  terabaikan  dan  tidak  terkomunikasian dengan baik mengakibatkan konflik dan kesenjangan sosial selalu saja terjadi.  Padahal  Desa  Rias  sebagai  desa  lumbung  padi  Kabupaten Bangka  Selatan,  menuntut  lahirnya  kebijakan  pemerintah  desa  yang lebih mendahulukan skala prioritas masyarakat bukan skala prioritas elit.  Untuk  itu  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  bagaimana  relasi masyarakat  dengan  pemerintah  (elit  desa)  serta  melihat  partisipasi masyarakat  terhadap  program–program  pemerintah  Desa.  Hal  ini dilakukan  untuk  memahami  mengapa  realitas  yang  dikemukakan  di atas terjadi di Desa.

## 170 | Jurnal Sosiologi USK
Volume 11, Nomor 2, Desember 2017

## Teori Elit
Menurut  Pareto,     setiap     masyarakat  diperintah     oleh sekelompok    kecil    orang    yang    memiliki    kualitas-kualitas    yang diperlukan bagi kehadiran-kehadiran mereka pada kekuasaan politik yang    penuh.    Mereka    bisa    menjangkau    pusat    kekuasaan    adalah mereka yang terbaik. Merekalah yang mampu menduduki kekuasaan tertinggi  dalam  lapisan  masyarakat.  Pareto  juga  percaya  bahwa  elit yang  ada  pada  pekerjaan  dan  lapisan  masyarakat  yang  berbeda  itu pada  dasarnya  datang  dari  kelas  yang  sama  yaitu  orang-orang  yang kaya  juga  pandai  dan  mempunyai  kelebihan  dari  masyarakat kebanyakan.      Karena  itu  menurut-nya,  masyarakat  terdiri  dari  dua kelas: Pertama ,  lapisan  atas  yaitu  elit  yang  terbagi  kedalam  elit  yang memerintah  ( Governing  Elit )  dan  elit  yang  tidak  memerintah  ( Non- Governing  Elit )  sepeti  tokoh  agama,  tokoh  pemuda,  tuan  tanah  dan lain sebagainya. Kedua, lapisan yang lebih rendah yaitu non-elit seperti masyarakat pada umummnya, petani dan lain sebagainya. 4
Dalam  kondisi  tertentu,  ada  karakteristik  yang  membedakan antara  elit  satu  dengan  yang  lainnya,  yaitu  kecakapan  untuk memimpin  dan  menjalankan  kontrol  politik.  Apabila  kelompok  elit yang sedang memimpin kehilangan kecakapannya, sedangkan orang- orang  yang  berada  di  luar  kelompok  tersebut  menunjukkan kecakapannya dalam masyarakat, maka terdapat segala kemungkinan bahwa  kelompok  elit  yang  berkuasa  saat  itu  akan  dijatuhkan  dan digantikan oleh kelas  elit yang   baru 5 . Artinya bahwa dalam kondisi tertentu posisi sekelompok elit juga dapat kehilangan kredibilitasnya dimata  masyarakat  sehingga  dengan  mudah  dapat  dijatuhkan  oleh kelompok  baru  yang  nantinya  akan  menjadi  elit  baru  dalam masyarakat tersebut.
Robert  Putnam 6 mengatakan  bahwa  ada  lima  aspek  yang berkaitan dengan elit dan kekuasaan politik yaitu; Pertama , kekuasaan poitik  seperti  halnya  barang-barang  sosial  lainnya     yang didistribusikan  dengan  tidak  merata. Kedua, pada  hakikatnya  orang dikelompokkan  dalam  dua  kelompok,  yaitu  mereka  yang  memiliki kekuasaan  politik  penting  dan  mereka  yang  tidak  memilikinya. Ketiga, secara  internal,  elit  bersifat  homogen,  bersatu  dan  memiliki
4 Sp Varma, Teori Politik Modern , Jakarta:Rajawali Pers. 2010., hlm.200 5 Ibid., hlm.203 Syarifuddin  Jurdi. Islamisasi   Or   Politisasi   Islam   Di   Bima, Final   Report 6 Penelitian Kompetitif Individual: Depag RI. 2010., hlm.18-19
Elit Dan Kekuasaan Pada Masyarakat Desa
kesadaran. Keempat, elit  mengatur  sendiri  kelangsungan  hidupnya, kemudian  keanggotaannya  berasal  dari  suatu  lapisan  masyarakat yang terbatas. Kelima, kelompok elit pada hakikatnya bersifat otonom. Untuk memahami elit pada kondisi tertentu (pemerintahan desa) dan bagaimana  suatu  keputusan  kolektif  dalam  suatu  pemerintahan dilaksanakan  secara  bersama.  Menurut  Putnam  setidaknya  ada  tida model analisis elit yang dapat digunakan; Pertama , analisis posisional yang  menempatkan  elit  berada  dalam  posisi  struktural  organisasi, mereka itulah yang paling banyak memberi andil dalam masyarakat. Kedua ,  analisis  reputasional  yang yang  mempunyai  pengaruh  atas meskipun  ia  tidak  berada  dalam memposisikan  elit  sebagai  orang keputusan-keputusan  organisasi, struktur  organisasi  tersebut  atau berada dalam posisi informal dalam masyarakat. Ketiga , ialah analisa keputuasan yang memposisikan elit sebagai orang yang mempunyai pengaruh  dalam  organisasi  sehingga     ide-ide  dan  gagasan pemikirannya    menjadi    sumber    referensi    keputusan    organisasi. Dengan  kata  lain,  dalam  hal  ini  elit  diartikan  sebagai  kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan kolektif. 7

## Teori Partisipasi Masyarakat
Definisi  partisipasi  yang  berlaku  di  kalangan  perencana  dan pelaksana  pembangunan  adalah  kemauan  rakyat  untuk  mendukung secara  mutlak  program-program  pemerintah  yang  dirancang  dan  di tentukan tujuannya oleh pemerintah 8 . Definisi tersebut menunjukkan adanya  subordiansi  sistem    oleh  suprasistem    dalam  sebuah pemerintahan  di  mana  dalam  hal  ini  masyarakat  pada  dasarnya berada  pada  posisi  yang  subordinatif.  Partisipasi  yang  kemudian muncul  dalam  proses  dialektika  antara  masyarakat  dan  pemerintah menjadi semu, karena dalam hal ini masyarakat berada dalam posisi yang lemah. Artinya bahwa partisipasi terjadi karena adanya tekanan sari suprasistem yang menaungi masyarakat tersebut.
Dalam proses interaksi antara elit penguasa dan massa (rakyat) selain  keberadaan  penguasa  (elit  politik,  elit  agama,  elit  sosial)  yang juga  dipahami  dengan  kekuasaan  massa  merupakan  elemen  penting yang  ikut  menentukan  perilaku  politik  elit  maupun  masyarakat  itu
7 Robert D. Putnam dalam Syarifudin Jurdi.... Ibid., hlm.20
8 Loekman  Soestrisno, Menuju  Masyarakat  Partisipatif. Yogyakarta  :  Kanisius, 1995., hlm.206

## 172 | Jurnal Sosiologi USK
Volume 11, Nomor 2, Desember 2017
sendiri 9 .  Soetomo  mengatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam proses  pembangunan  adalah  keterlibatan  nyata  seluruh  masyarakat dalam    memikul  beban    pembangunan,  bertanggungjawab    atas pelaksanaan  maupun  meninjau  kembali  hasil-hasil  pembangunan. Hal  Ini  mengisyaratkan  sangat  diperlukannya  sinergisitas  yang  kuat antara  masyarakat  dan  pemerintah  dalam  ranah  sosial   maupun politik, sehingga bentuk partisipasi masyarakat dapat tercapai melalui proses dialektis antar keduanya.
Suatu  masyarakat  dalam  menunjukkan  partisipasinya  dapat dianalisa  dari  sudut  syarat-syarat  fungsionalnya,  yaitu:  1)  Fungsi mempertahankan pola, fungsi ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat  sebagai  sistem  sosial  dengan  subsistem  kebudayan.  2) Fungsi  pencapaian  tujuan  yang  menyangkut  hubungan  masyarakat sebagai  sistem  sosial  dan  subsistem  aksi  kepribadian.  3)  Fungsi integrasi  yang  mencakup  jaminan  terhadap  koordinasi  yang diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan konstribusi terhadap organisasi atau pemerintahan.
Fungsi-fungsi  tersebut  menyangkut  penentuan yang  sangat  penting  bagi  masyarakat  dan  mobilisasi mencapai    tujuan-tujuannya.    Hal    ini    menyangkut tujuan-tujuan warga  untuk penyesuaian masyarakat terhadap kondisi-kondisi dari lingkungan hidupnya. Jika beberapa  fungsi  tersebut  ada  yang  tidak  sesuai,  maka  akan  terjadi sebuah ketimpangan, baik itu proses partisipasi masyarakat terhadap pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi  maupun  dalam ranah-ranah  tertentu  lainnya.  Partisipasi  berfungsi  menumbuhkan kemampuan  masyarakat  untuk  berkembang  secara  mandiri  ( self - reliance )  dalam  usaha  memperbaiki  taraf  hidup  masyarakat.  Bila diterapkan  dalam  pembangunan,  maka  pendapat  Keith  Davis  ini mengandung tiga unsur pokok, yaitu: (1) Adanya keterlibatan mental dan emosi individu dalam melakukan aktifitas kelompok. (2) Adanya motivasi individu untuk memberikan kontribusi tergerak yang dapat berwujud  barang,  jasa,  buah  pikiran,  tenaga,  dan  keterampilan.  (3) Timbulnya   rasa   tanggung   jawab   dalam   diri   individu   terhadap aktivitas kelompok dalam usaha pencapaian tujuan.
Hubungannya   dengan   palaku-pelaku   yang   terlibat   dalam aktifitas  pembangunan,  Nelson 10 menyebutkan  adanya  dua  macam
9 hlm.167 Sudjono  Sastroadmojho, Perilaku   politik. IKIP   :   Semarang  Press.   1995.,
10 Ibid ., hlm. 323
bentuk  partisipasi,  yaitu:  (1).  Partisipasi  Horizontal  yaitu  partisipasi di    antara    sesama    warga    atau    anggota    masyarakat,    di    mana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam
menyelesaikan   secara   bersama   suatu   kegiatan   pembangunan;   (2). Partisipasi Vertikal yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan  dengan  pemerintah,  dalam  hubungan  dimana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.
Pada masyarakat dewasa ini ada kaitan erat antara partisipasi dan insentif. Tanpa suatu insentif maka partisipasi yang akan terjadi sering  berubah  maknanya  dari  keinginan  manusia  untuk  ikut  secara sukarela  dalam  suatu  kegiatan  yang  dianggap  dapat  memperbaiki taraf hidup   masyarakat dan dirinya sendiri, menjadi suatu tindakan paksaan.  Apabila  partisipasi  memperlakukan  manusia  sebagai  tuan dari  pembangunan  maupun  kebijakan,  maka  mobilisasi  yang  terjadi cenderung  mempelakukan  manusia  sebagai  objek  pembangunan. Dengan  kata  lain,  menganjurkan  masyarakat  berpartisipasi  tanpa danya  insentif  sama  artinya  dengan  menjadikan  masyarakat  sebagai tumbal pembangunan. 11
Ada  tiga  hal  yang  berkaitan  dengan  partisipasi  masyarakar 12 ; Pertama, bahwa partisipasi masyarakat terhadap pemerintah maupun pembangunan    bukanlah    mobilisasi    pembangunan. Partisipasi masyarakat tehadap pemerintah ataupun pembangunan adalah suatu proses  kerjasama  antara  rakyat  dan  pemerintah  dalam  perencanaan dan  pelaksanaan  sebuah  kebijakan  maupun  pembangunan. Kedua, untuk  mengembangkan  dan  melembagakan  partisipasi  masyarakat, harus  diciptakan  suatu  perubahan  persepsi  masyarakat  terhadap pemerintah itu sendiri maupun terhadap pembangunan. Ketiga, untuk membangun  partisipasi  masyarakat,  dibutuhkan  toleransi  aparat pemerintah  terhadap  kritik,  pikiran  alternatif  yang  muncul  dalam masyarakat  sebagai  akibat  dari  dinamika  pemerintahan  itu  sendiri. kritik dan pikiran alternatif dari masyarakat merupakan suatu bentuk dari partisipasi masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yaitu  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis
11 Loekman Soestrisno, Menuju Masyarakat Partisipatif .... Op.cit hlm.215 12 Ibid ., hlm.208
atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati 13 .  Untuk  itu, penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  ( field  study  research ) yang  bermaksud  mempelajari  secara  intensif  tentang  latar  belakang, keadaan sekarang, interaksi sosial, individu,  kelompok, lembaga  dan masyarakat 14 .  Metode  ini  dipergunakan  dengan  pertimbangan  akan semakin mempermudah peneliti apabila dalam penelitian ditemukan suatu  kenyataan  baru  atau  kenyataan  ganda  di  lapangan.  Kemudian dengan metode kualitatif, hubungan antara peneliti dengan informan akan  lebih  akrab  dan  lebih  dekat,  sehingga  dapat  memperoleh  data langsung  yang  lebih mendalam karena  penelitian  kualitatif diartikan sama  dengan  penelitian  nanturalistik 15 .  Sekaligus  dengan  memakai metode  ini  peneliti  dapat  lebih  peka  dan  lebih      menyesuaikan  diri dengan  banyak  penajaman  pengaruh  terhadap  pola-pola  nilai  yang dihadapi.
Sasaran  utama  dari  penelitian  ini  adalah  kelompok  elit  yang berkuasa di Desa Rias, elit agama, elit politik, elit birokrasi, dan elit- elit  sosial  serta  masyarakat  secara  umum  yang  turut  berpengaruh pada  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi  dan wawancara sebagai sumber data primer dan data skunder berasal dari pustaka atau media massa yang relevan.  Dalam pemilihan informan, penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling, yaitu  anggota sampel  yang  dipilih  secara  khusus  berdasarkan  tujuan  Penelitian 16 . Bilamana  dalam  proses  pengumpulan  data  sudah  tidak  lagi  di temukan  variasi  informasi  proses  pengumpulan  data  ini  dianggap sudah  selesai 17 .  Setelah  data  terkumpul,  langkah  selanjutnya  adalah pengolahan   dan   analisis   data   menggunakan   metode deskriptif analalisis .  Metode  ini  adalah  metode  analisis  data  yang  menuturkan, menafsirkan   serta   mengklarifikasikan   data-data   atau   informasi-
13 Lexy Maleong, Metode Peneliteian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2006. hlm.3
14 Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Peneliteian Sosial , Jakarta: Bumi Aksara, 1996.,  hlm.5 15 Agus  Salim, Teori  dan  Paradigma  Penelitian  Sosial .  Yogyakarta  :  PT  Tiara Wacana.  2001. hlm.13
16 Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara, 1996. hlm. 47
Burhan  Bungin, Analisis  data  penelitian  kualitatif, Jakarta:  Raja  Grafindo 17 Persada. 2003. hlm..53
informasi   yang   berkaitan   dengan   obyek   yang   diteliti,   kemudian dianalisis  dengan  membandingkan    data-data    tersebut  dengan fenomena. 18

## Deskripsi Lokasi
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Rias.  Desa  Rias  adalah salah  satu  desa  dari  50  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Bangka  Selatan Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Kabupaten  Bangka  Selatan merupakan  salah  satu  sentra  penghasil  beras  di  provinsi  kepulauan Bangka  Belitung  yang  dihasilkan  dari  Desa  Rias.  Selain  itu  desa  rias juga  dikenal  sebagai  wilayah  penghasil  timah  dan  hasil  pertanian umum lain seperti beras, karet, lada dan sawit.
Desa  Rias  merupakan  salah  satu  desa  yang  terluas  di  daerah Bangka Selatan dengan luas wilayahnya sekitar 52 Km 2 atau 5.000 Ha. Terdiri dari enam  dusun yakni Dusun Rias, Dusun Sp.B, Dusun Sp.B, Dusun  Sp.C,  Dusun  Sungai  Gusung  dan  Dusun  UPT.  Bukit  Anda. Jumlah penduduk Desa Rias pada tahun 2009/2010 sebesar  6.855 jiwa dengan  laju  pertumbuhan  penduduk  antara  5-10  orang  perbulan, yang  terdiri  atas  laki-laki  sejumlah  3.646  dan  3.209  wanita  dengan jumlah keluarga sebanyak 1.899 kepala keluarga.

## Hasil dan Pembahasan Elit dan Kekuasaan di Desa Rias
Golongan  elit  di  Desa  Rias  sebetulnya  muncul  dari  muara yang  sama,  yaitu  pemerintah,  agama  dan  “keberuntungan  nasib”. Sedikit  sekali dari mereka yang lahir  dari pendidikan karena tingkat pendidikan  masyarakat  Desa  Rias  pun  masih  tergolong  rendah. Kesadaran  golongan  elit  Desa  Rias  selalu  menempatkan  masyarakat sebagaimana  persepsi  mereka  sebagai  seorang  elit,  bukan  sebagai individu   yang   dipercaya   oleh   masyarakat   untuk   menyuarakan kepentingan  mereka  berdasarkan  kondisi  objektif  pada itu.    Sehingga    para    elit    itu    secara    terus    menerus kredibilitasnya    di   hadapan   masyarakat   Desa   Rias. masyarakat kehilangan Salah   satu penyebabnya  adalah  tidak  transparannya  sistem  pemerintahan  serta terjadinya   proses   sirkulasi   elit   yang   berada   di   luar   kontrol masyarakat.  Proses  sirkulasi  elit  terjadi  dengan  sangat  cepat  dan tanpa  sepengetahuan  masyarakat  Desa  Rias.  Misalnya;  pergantian
Noeng  Muhadjir, Metode  Penelitian  Kualitatif ,    Yogyakarta:  Rake  Sarasan.
18 1998, hlm.. 104.

## 176 | Jurnal Sosiologi USK
Volume 11, Nomor 2, Desember 2017
BPD, LSM, Karang Taruna, serta beberapa perjabat desa lainnya tidak diketahui  dengan  pasti  oleh  masyarakat 19 .  Proses  inilah  yang kemudian  mengantarkan  kekuasaan  kepada  segelintir  orang  yang sebenarnya  sudah  tidak  lagi  dipandang  sebagai  tokoh  penting  oleh masyarakat Desa Rias.
Konfigurasi elit Desa Rias sebagaimana yang terekam dalam penelitian  ini  dapat   di  petakan  berdasarkan  peranannya  menjadi empat kelompok, 20 Pertama;   Elit yang Paling Berkuasa , mereka adalah sekelompok orang yang berasal dari kalangan pemerintah. Kekuasan elit pertama ini didasarkan pada legitimasi struktural mereka adalah orang-orang  yang secara struktural menempati posisi tertinggi dalam struktur  pemerintahan.  Posisi  struktural  tersebut  menghantarkan  elit pertama  ini  pada  otritas  tertinggi  di  Desa  Rias.  Orang-orang  yang berada dalam lingkaran elit ini adalah kepada desa, ketua BPD, ketua karang  taruna  dan  beberapa  orang  yang  secara  struktural  memiliki posisi    ketua    dalam    struktur    organisasi    pemerintahan    ataupun organisasi  kemasyarakatan.  Elit  kategori  pertama  ini  adalah  orang- Eksistensi  elit Rias  memiliki
orang  yang  berkuasa  karena  kedudukannya. 21 pertama  ini  dalam  struktur  sosial  masyarakat  Desa peranan   penting   dalam   menentukan   arah   kebijakan   pemerintah, sehingga  apa  yang  cenderung  menjadi  kepentingan  mereka,  itulah yang kemudian menjadi prioritas utama.
Kedua ; Elit   yang   dikuasai ,   adalah   sekelompok   orang   yang berada  dalam  struktur  pemerintaan  maupun  struktur  sosial masyarakat yang berafiliasi dengan kelompok penguasa. Kebanyakan mereka  juga  berasal  dari  kalangan  birokrasi  desa,  tepatnya  adalah aparat  pemerintah  yang  ditunjuk  langsung  oleh  kepala  desa  dan lembaga kemasyarakatan bentukan pemerintah seperti LPM, Karang
19 Hal  ini  terlihat  jelas  ketika  peneliti  bertanya  kepada  masyarakat  umum terkait siapa kertua dan anggota BPD yang menjabat periode ini,  kemudian ketua karang  taruna,  LSM,  bahkan  sampai  kepada  ketua  RT  mereka  masing-masing, banyak  dari  mereka  yang  mengatakan  tidak  tahu  sama  sekali,  jika  tidak,  mereka akan  menyebutkan  pejabat  lama  yang  sudah  tidak  menjabat  lagi.  Kemudian  jika ditanya  siapa  yang  memilih  mereka,  masyarakat pun  mengatakan tidak  tahu.  Hal ini  jelas  menunjukkan  bahwa  sirkulasi  elit  yang  ada  berada  diluar  kontrol masyarakat.
20 Pengklasifikasian  ini  didasarkan  pada  hasil  observasi  dan  wawancara kepada masyarakat dan elit yang ada Desa Rias selama penelitian ini berlangsung.
21 Galtung  menyebutkan  bahwa  ada  tiga  sumber  kekuasaan,  salah  satunya adalah  kekuasaan  yang  diperoleh  dari  kedudukan  struktural,  lihat  M.  Nasrudin Anshoy. Dekontruksi kekuasaan . Yogyakarta:LKiS Pelangi Aksara, 2008, hlm 14
Taruna,  Kelompok  Tani  dan  Organisasi  pemuda.  Kelompok  ini  ada juga  yang  berasal  dari  anggota  masyarakat  yang  ingin  ambil  bagian dari  kekuasaan, 22 seperti  tokoh  agama,  tokoh  pemuda  dan  beberpa orang  yang  secara  strata  ekonomi  lebih  tinggi  dari  masyarakat kebanyakan.
Ketiga; Elit oposisi , kelompok yang satu ini adalah orang-orang yang sebenarnya merupakan golongan elit berpengaruh pada periode pemerintahan   sebelumnya.   Elit   oposisi   juga   termasuk   golangan orang-orang  yang  memiliki  status  ekonomi  yang  cukup  baik. Dikatakan  sebagai  elit  oposisi  karena  orang-orang  yang  tergolong dalam  kelompok  ini  adalah  orang-orang  yang  selalu  mengkritik semua      kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah.  Kadangkala  elit oposisi  ini  melakukan  profokasi  kepada  masyarakat  terkait  perilaku sosial  elit  yang  berkuasa  dengan  memberikan  anggapan  bahwa prilaku  elit  berkuasa  tersebut  tidak  benar  dan  tidak  sesuai  dengan budaya  masyarakat  setempat.  Lingkaran  elit  oposisi  dihuni  oleh orang-orang  yang  berada  pada  “barisan  sakit  hati”  yang  kalah bertarung dalam kontestasi politik di Desa Rias pada tahun 2008. Elit tersebut tidak mendapatkan posisi dalam kekuasaan seperti   mantan calon  Kades,  mantan  aparat  pemerintah,  mantan  anggota  BPD  dan beberapa  anggota  masyarakat  yang  sempat  “mendapat  berkah” kekuasaan  dari  pemerintahan  periode  sebelumnya  sedangkan  pada periode  ini  mereka  disingkirkan.  Keberadaan  elit  ketiga  ini  secara segnifikan  berpengaruh  karena  tindakan  mereka  sudah  cukup memberikan  perubahan  pada  cara  pandang  masyarakat  terhadap pemerintah yang sedang bekuasa di Desa Rias. Hal itu terjadi karena orang-orang  yang  ada  dalam  golangan  elit  ini  mampu  melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cukup baik 23 .
22 Maksudnya,  kelompok  ini  adalah  anggota  masyarakat  yang  sebetulnya adalah   orang-orang  yang   dahulu   memiliki  pengaruh  dalam   masyarakat  yang kemudian  secara  sepihak  ditunjuk  oleh  pemerintah  sebagai  tokoh  agama,  tokoh pemuda  dls,  yang  dalam  setiap  kegiatan  pemerintahan mereka  dilibatkan  sebagai wakil dari masyarakat. padahal masyarakat sendiri sudah tidak menganggap orang- orang  yang  di  sebut  oleh  pemerintah  “tokoh”  itu  sebagai  tokoh  bagi  mereka  dan layak menjadi wakil mereka.
23 Kelompok  elite  oposisi  ini  adalah  orang-orang  yang  rajin  dan  senang mendengar  keluhan-keluhan  dari  masyarakat.  Mereka  selalu  menghadiri  acara- acara  sosial  dan  acara-acara  keagamaan  yang  diadakan  oleh  warga.  Bahkan  tak jarang, masyarakat yang ikut kecewa terhadap pemerintah desa  yang ada saat ini, menjadikan   mereka   sebagai   figur   yang   layak   untuk   dimintai   pendapat   dan
178 | Jurnal Sosiologi USK Volume 11, Nomor 2, Desember 2017
Keempat ; Elit  netral, kelompok  elit  yang  terakhir  ini  adalah golongan  yang  terbanyak  dari  keempat  kelompok  elit  yang  ada  di Desa  Rias.  Elit  netral  adalah  orang-orang  yang  secara  sosio-politik berada  pada  ranah   yang  netral  dan  kelompok  elit  inilah  yang bergerak  di  ranah  kultural  masyarakat  Desa  Rias.  Perannya  pun cukup  segnifikan,  tetapi  hanya  dalam  konteks  kehidupan  sosial masyarakat.  Orang-orang  yang  berada  dalam  kelompok  elit  netral tidak   terlibat   secara   intesif   dalam   persoalan-persoalan   politik, terutama  pada  persoalan  kekuasaan  melainkan  hanya  jadi  pengamat saja  tanpa  kemudian  memberikan  komentar  apapun  terhadap kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  desa.  Kecenderungan kategori  netral  hanya  sebatas  pembentukan  penormalan  nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat.
Keempat kelompok elit tersebut di atas secara segnifikan telah memberikan  kontribusi  pada  perubahan  pola  pikir  ataupun  cara pandang masyarakat Desa Rias terhadap fenomena kekuasaan tingkat desa.   Masyarakat terhadap  perilaku menuju    keranah Desa   Rias   yang   sebelumnya   sangat   permisif elit,  kini  menjadi  cenderung  pragmatis  bahkan apatisme    masyarakat    terhadap    eksistensi    elit berkuasa    itu.    Perilaku    elit    seringkali    menjadi    bahan dagelan masyarakat  dalam  setiap  obrolan    ringan  di  berbagai  acara kemasyarakatan 24 .

## Polarisasi Kepentingan Elit Desa Rias
Citra  kepala  desa  yang benevolent 25 atau  sebagai  wali  yang menganggap  dirinya  dipercaya  dan  diserahi  mandat  penuh  oleh masyarakat  telah  membuat  Kepala  desa  merasa  tidak  perlu  bertele- tele  bekerja  dengan  semangat  partisipatif  dan  transparansi.  Apalagi harus  mempertanggungjawabkan  semua  tindakan  dan  kebijakannya di hadapan publik atau masyarakat. Sebaliknya, karena rasa  kecewa, masyarakat  Desa  Rias  menjadi  tidak  terlalu  peduli  dengan  kinerja kepala  desa  sejauh  tidak  mengganggu  perut  dan  nyawa  warganya secara langsung.
pandanga-pandangannya terkait persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarat dari pada kepada pemerintah yang sedang berkuasa.
24 Pada   acara   keagamaan   seperti   yasinan   di   tempat   orang   meninggal misalnya,  perilaku  sosial   elit   menjadi  perbincangan  disela-sela  acara   tersebut.
Mereka  membicarakan  para  aparat  pemerintah  yang  dari  segi  perilaku  hingga kebijakan yang diambil oleh para elit tersebut.
Sutoro  Eko,  dkk. Pembaharuan  Pemerintahan  Desa. Yogyakarta:  IRE  Press, 25 2003
Kebijakan    pemeritah    desa    yang    berhubungan    langsung dengan  masyarakat  baik  itu  pembangunan,  ekonomi,  politik  dan sosial,   terlalu   di   dominas   oleh   kepala   desa.   Salah   seorang   elit mengatakan  “semua  usulan  terkait  pembangunan  kami  sampaikan, tetapi semua tergantung kepala desa mana yang menurut dia penting, maka  itu  yang  menjadi  kebijakan  pemerintah 26 ”.  Kondisi  ini  secara tidak  langsung  telah  melahirkan  kekecewaan  dikalangan  elit  itu sendiri,  sehingga  tanpa  sepengetahuan  kepala  desa,  para  elit  ini seakan membangun kekuatan antar sesama  kelompok elit  itu sendiri untuk kemudian men counter kebijakan yang dominatif tersebut.
Selain  itu,  pembangunan  yang  tidak  merata  di  beberapa dusun,  mendapat  penilaian  masyarakat  sebagai  sesuatu  yang deskriminatif  sehingga  elit  yang  mewakili  dusun  mendapat  sorotan dari  masyarakat  terkait  pembangunan  yang  tidak  mereata  tersebut. Akibatnya,  beberapa  elit  merasa  gerah  dengan  sorotan  masyarakat sehingga  dengan  sekuat  tenaga  ia  berusaha  memperjuangkan kepentingan masyarakat dusunnya tersebut. Tetapi, akibat kekuasaan yang  dimiliki  oleh  kepala  desa  yang  bergitu  kuat  dominasinya teradap para elit dusun  yang ada di Desa Rias, membuat usaha-usaha yang  demikian  itu  tak  berarti  apa-apa  karena  keputusan  akhir  tetap berada di bawah kuasa kepala desa.
Fenomena lain yang terkait dengan polarisasi kepentingan elit di  Desa  Rias  adalah  berkenaan  dengan  afiliasi  para  elit  itu  dengan partai  politik.  Fenomena  ini  merupakan  fakta  yang  paling  nampak dan  paling  mudah  diamati  terkait  polarisasi  kepentingan  para  elit yang  ada  di  Desa  Rias.  Afiliasi  para  elit  dengan  beberapa  partai politik telah membuat hubungan para elit ini menjadi tidak harmonis. Banyak   fakta  yang  ditemukan  dilapangan  terkait   hal   ini,  salah satunya  yang  terjadi  pada  proses  pemilihan  bupati  Bangka  Selatan. Terjadi perpecahan antara elit penguasa dengan beberapa elit oposisi dalam  memberikan  dukungan  terhadap  calon  bupati  di  Bangka Selatan.  Intrik-intrik  sentimen  terjadi  bergitu  kental,  elit  penguasa cenderung      memaksakan      kehendaknya      untuk  mengarahkan masyarakat  untuk  memilih  calon  yang  di jago kannya.  Kondisi  ini kemudian  melahirkan  konflik  di  tingkatan  elit  itu  sendiri,  karena masing-masing  dari  mereka  mendapatkan  dukungan  yang  berbeda baik itu dari masyarakat maupun dari elit pemerintah kabupaten.
26 Wawancara dengan salah satu elit desa yang berasal dari dusun Sp.B pada tanggal 5 September 2011
Polarisasi kepentingan elit yang ada di Desa Rias secara garis besar selalu berhubungan dengan sejauh mana kepentingan individu para elit itu sendiri serta bagaimana cara mereka merealisasikannya. Inilah yang kemudian disebut oleh   Laswell  bahwa politik itu selalu berkenaan dengan who get what, wen and how . 27 Kurangnya kesadaran para  elit  itu  atas  tanggung  jawab  sosial  mereka  kepada  masyarakat membuat  pertarungan  kepentingan  itu  menjadi  sesuatu  yang  cukup memperihatinkan. Konteks ini jelas menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat  desa  yang  seharusnya  menjadi  prioritas  mereka  menjadi sangat terabaikan.

## Relasi antara Masyarakat dan Pemerintah
Sebagai  miniatur  negara,  Desa  Rias  menjadi  salah  satu  arena politik  paling  dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan  (perangkat  desa  dan  elit  desa).  Para  perangkat  desa menjadi  bagian  dari  birokrasi  negara  yang  mempunyai  segudang tugas   kenegaraan,   yaitu   menjalankan   birokratisasi   di   level   desa, melaksanakan  program-program  pembangunan,  memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat, serta melakukan kontrol dan  mobilisasi  warga  desa.  Selain  kelompok desa   sebagai   institusi   negara   juga   memiliki kecil  elit,  pemerintah peran   sentral   dalam kehidupan  sosial  masyarakat,  pemerintah  memiliki  segudang kekuasaan yang dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang  dipimpinnya.  Sastroadmojo  mengatakan  bahwa  dalam  proses interaksi  antara  elit  penguasa  dan  massa  (rakyat)  selain  keberadaan penguasa  yang  juga  dipahami  dengan  kekuasaan  massa  yang merupakan  elemen  penting  dalam  ikut  menentukan  perilaku  politik elit maupun masyarakat itu sendiri. 28
Iklim   demokrasi   yang   sedang   berkembang   dalam   sistem politik  Indonesia  dewasa  ini  telah  membuka  berbagai  kemungkinan bagi  peningkatan  keterlibatan  warga  dalam  berbagai  proses pengambilan kebijakan publik di level desa. Pemahaman semacam ini berkembang  dengan  baik  dalam  struktur  kekuasaan  di  Desa  Rias, para  elit  berkuasa  memiliki  obsesi  yang  tinggi  agar  ada  keterlibatan warga  yang  lebih  luas.  Tetapi  keinginan  tersebut  tidak  berjalan paralel dengan orientasi kebijakan elit berkuasa di Desa Rias. Produk
27 Mariam  Budiarjo, Dasar-dasar  Ilmu  Politik .     Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2003. hlm 20
28 Sudjono Sastroadmojho, Perilaku politik , IKIP :  Semarang Press. 1995., hlm 167
kebijakan  pemerintah  tetap  saja  menafikan  kehendak  dan  kondisi obejektif masyarakat Desa Rias. Karena bagi para pemangku birokrasi di  Desa  Rias  sendiri,  pengetahuan  mereka hanya  sebatas  bagaimana menjalankan  tugas  sesuai  dengan  diperintahkan  oleh  kepala  desa dalam kapasitas dan jabatan mereka memerintah. Fenomena tersebut bermuara  pada  pola  kepemimpinan  kepala  desa  yang  cenderung otoriter  dan  semaunya  sendiri  tanpa  memperhatiakan  kondisi masyarakat  secara  objektif  serta  kecenderungannya  yang  tidak mengindahkan  aspirasi-aspirasi  yang  lahir  dari  masyarakat.  Di  sisi lain masyarakat menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh para elit yang  ada  di  institusi  pemerintahan  desa  itu  tidak  sepenuhnya memperjuangkan  kesejahteraan  masyarakat  melainkan  kesejahteraan individunya. Kekuasaan elit di Desa Rias telah berhasil mencengkram penduduk  desa  dengan  menempatkan  kepala  desa  sebagai  individu yang  sangat  berkuasa  secara  mutlak  atas  keputusan-keputusan  yang berkaitan   dengan   urusan   publik.   Masyarakat   hanya   menjadi penonton  tanpa  diberi  kesempatan  untuk  memberikan  umpan  balik terhadap kebijakan-kebijakan tersebut.
Secara  moral  etik,  fungsi  pemerintah  adalah  sebagai  pelayan dan  pemimpin  yang  mengatas  namakan  masyarakat  dalam  setiap tindakannya bukan semata-mata apa yang mereka pikirkan atas nama rakyat yang direduksi secara personal, terlebih hanya mementingkan urusan  pribadinya. 29 Namun  yang  terjadi  di  Desa  Rias,  para pemangku   kukuasaan   cenderung   mereduksi   semua   aspek   yang terkait  dengan  masyarakat  secara  personal,  dan  hal  ini  menjangkiti semua  elemen  pemerintahan.  Di  samping  itu,  sistem  pemerintahan yang  berlandaskan  patron-klient  atau  patrimonial 30 juga  menjadi semacam  penyakit  yang  mendarah-daging  pada  corak  berpikit  elit Desa  Rias  yang  sukar  untuk  disembuhkan.  Salah  satu  penyebabnya adalah  ketidakpahaman  mereka  yang  menjadi  pemimpin  atau  elit terkait   sistem   pemerintahan   ataupun   tujuan   dari   dibentuknya lembaga pemerintahan itu. Para elit pun tidak sepenuhnya  mengerti dengan cara-cara yang demokratis       dalam       menjalankan pemerintahanya,   sehingga   bentuk-bentuk   pelayanan   publik   yang
29 Lihat, Munir Mulkhan, Moral Politik Santri. Jakarta: Erlangga, 2003., hlm 80 30 Kekuasaan  di  Desa  Rias  dikatakan  partimonial  karena  terjadi  konsep hierarki  atas  dan  bawah  dalam  sistem   pemerintahnya,  di  mana  pejabat  hierarki bawah  (elit  yang  dikuasai)  tidak  berani  melawan  atau  menolak  pemerintah  dari hierarki  atas  (kepala  desa).  Untuk  lebih  jelas  mengenai  konsep  hierarki  atas  dan bawah. Lihat, Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia . hlm 7
lahir   hanya   berhenti   pada   tingkatan   prosedural   saja.   Sedangkan secara subtansial, pelayanan publik masih bersifat pragmatis di mana pelayanan  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakatnya  masih menempatkan     masyarakat  sebagai  pihak     yang  sepenuhnya membutuhkan   dan   pemerintah   memberikan   pelayanan   layaknya penguasa.

## Partisipasi Publik dan Birokratisme Pembangunan Di Desa Rias
Secara  teoritis,  partisipasi  adalah  keterlibatan  secara  terbuka ( inclusion )  dan  keikutsertaan  ( involvement ).  Keduanya  mengandung kesamaan  tetapi  berbeda  titik  tekannya. Inclusion menyangkut  siapa saja yang terlibat, sedangkan involvement berbicara tentang bagaimana masyarakat  terlibat. 31 Keterlibatan  berarti  memberi  ruang  bagi  siapa saja   untuk   terlibat   dalam   proses   politik,   terutama   kelompok- kelompok  masyarakat  miskin,  minoritas,  rakyat  kecil,  perempuan, dan kelompok-kelompok marginal lainnya.
Secara  substantif  partisipasi  mencakup  tiga  hal; 32 pertama , voice (suara); di mana setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan  suaranya  dalam  proses  pemerintahan.  Sebaliknya, pemerintah  mengakomodasi  setiap  suara  yang  berkembang  dalam masyarakat  yang  kemudian  dijadikan  sebagai  basis  pembuatan keputusan. Kedua , akses; yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk  mengakses  atau  mempengaruhi  pembuatan  kebijakan, termasuk  akses  dalam  layanan  publik. Ketiga ,  kontrol;  yakni  setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan  dan hak   untuk   melakukan   pengawasan   (kontrol)   terhadap   jalannya pemerintahan  maupun  pengelolaan    kebijakan    dan  keuangan pemerintah.  Dalam  pengertian  tersebut  jelas  bahwa  partisipasi  men- syarakatkan hubungan yang baik  antara masyarakat dan pemerintah. Namun  jika  hubungan  baik  itu tidak  terlaksana  maka  mustahil  akan tercipta sebuah partisipasi yang baik.
Di  atas  kertas,  Indonesia  sebagaimana  Desa  Rias  mengenal perencanaan pembangunan dari bawah yang dimulai dari forum RT,
31 Deepa    Narayan,    et.    al, Empowerment    and    Poverty    Reduction:    A Sourcebook .Washington D.C:  PREM  World  Bank,  2002,  dalam  Sutoro Eko,  Ekonomi Politik Pembaharuan Desa , Makalah disajikan dalam Pertemuan Forum VII, “Refleksi Arah  dan  Gerakan  Partisipasi  dan  Pembaharuan  Masyarakat  Desa  di  Indonesia”, yang  digelar  Forum  Pengembangan  Partisipasi  Masyarakat  (FPPM),  Ngawi,  Jawa Timur, 15-18 Juni 2003. hlm.17
32 Ibid., hlm 12
Musrimbangdus    dan    Musrimbangdes    sebagai    mediator    untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat.  Tetapi  kenyataannya,  alur perencanaan   dari   bawah   ini   tidak   otentik   dan   tidak   bermakna partisipatif  karena  sarat  dengan  manipulasi  yang  akhirnya  semua agenda  pembangunan  dirumuskan  menurut  preferensi  kepala  desa serta  beberapa  elit  yang  berkepentingan  atas  kesepakatan  itu.  Inilah yang  kemudian  menjadi  alasan  melemahnya  partisipasi  masyarakat di  Desa  Rias.  Meskipun  ada  musrimbangdus  dan  musrimbangdes, namun  itu  tidak  cukup  mampu  untuk  menempatkan  masyarakat sebagai subyek kebijakan. Pembangunan dari tingkatakan RT hingga ketingkatan   desa   kerena   hal   yang   demikian   itu   hanya   bersifaf prosedural  saja.  Secara  subtansial  proses  hingga  hasil    dari musrimbang  itu  masih  didominasi  oleh  sekelompok  kecil  elit  yang berkepentingan  dan  sarat  dengan  manipulasi  dari  kalangan  elit  itu sehingga  masyarakat  dalam  hal  ini  berada  dalam  kondisi inferior . Lemahnya    praktik-praktik  demokrasi  di  Desa  Rias  tersebut dibungkus  oleh  kalangan  elit  dalam  kultur  dan  struktur  kekuasaan desa  yang     paternalistik-klientelistik.  Kultur  kekuasaan  yang menganggap   kepala   desa   sebagai   pemangku   kekuasaan   tertinggi dalam  menentukan  arah  kebijakan  melekat  betul  pada  kalangan  elit pemerintah Desa Rias 33 .  Pemerintah desa  yang  mengelola  kekuasaan dan   kekayaan   dalam   bingkai   birokratisasi   pemerintahan   justru menyebabkan pergeseran makna pemerintah desa yang pada periode sebelumnya dianggap cukup populis dan egaliter menjadi  perangkat desa  yang  birokratis.  Pada  sisi  lain  masyarakat  Desa  Rias  tidak mempunyai ruang yang cukup dan kapasitas untuk voice dan exit dari kondisi struktural desa yang bias elite, sentralistik dan feodal itu.
Oleh  karena  itu,  merupakan  suatu  yang  wajar  apabila kemudian masyarakat Desa Rias tidak memberikan simpati yang baik kepada pemerintah desa. Sikap acuh dari masyarakat, ketidakpatuhan terhadap  seperangkat  aturan  yang  dibelakukan  oleh  pemerintah setidaknya    menjadi    salah    satu    bukti    hilangnya    rasa    simpati masyarakat terhadap pemeintah desa.  Selain  itu,  tidak  tersedianya ruang  publik  yang  memadai  bagi  masyarakat  untuk  memberikan umpan   balik  terhadap  semua   kebijakan   juga  turut  menyumbang hilangnya  partisipasi  masyarakat.  Kondisi  ini  memaksa  pemerintah
33 Semua perangkat desa saat diwawancarai menyatakan bahwa kepala desa- lah   yang   paling   berkuasa   di   desa   sehingga   mereka   selalu   menuruti   semua keputusan kepala desa itu.
memobilisasi  partisipasi  masyarakat,  sehingga  terciptalah  kemudian sebuah  partisipasi  semu  ditingkatan  masyarakat  Desa  Rias.  Padahal secara teoritis, ruang publik sebenarnya mampu menjembatani ruang antara   masyarakat   dan   pemerintah,   karena   ruang   publik   dapat melahirkan  masyarakat  yang  bebas  dominasi     sebagai  hasil pencapaian konsensus. Tetapi jika ruang publik yang diharapkan itu ternyata masih belum  bebas dari dominasi kalangan elit, nampaknya hal itupun akan sulit untuk dicapai.

## Kesimpulan
Demokrasi  yang  melahirkan  pilihan  pada  sistem  perwakilan dan  pemilihan  langsung  menyebabkan  munculnya  elit-elit  tertentu yang  memperkuat  kecendrungan  pola  demokrasi  elitis  ditingkatan pedesaan.  Demokrasi  elitis  di  Desa  Rias  menegaskan  relaitas  bahwa disetiap  masyarakat,  pihak-pihak  tertentu  hasil  pilihan  mayoritas membuat  keputusan-keputusan  besar  yang  terkadang  bertentangan dengan  kondisi  objektif  masyarakat.  Dalam  konteks  ini,  oligarki kekuasaan  bermetamorfosa  dalam  bentuk  baru  dan  senantiasa  hadir sebagai sesuatu yang “menyeramkan” di tengah masyarakat.
Elit  pemerintah  tidak  memahami  bahwa  hakikat  kedaulatan dan  kekuasaan  identik  dengan  sesivitas  perasaan  masyarakat mengakibatkan  praktek  demokratisasi  sama  sekali  tak  terlihat.  Elit pemerintah  ternyata  hanya  mendasarkan  prefensi  kebijakan  publik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang  politis yang  berujung pada manifestasi kebijakan yang jauh dari harapan masyarakat. Pola pikir  feodal    dalam    pemerintah    yang
semata    menganggap pemerintahan   dengan   kemutlakan   dan   absolusitas   menempatkan dirinya   sebagai   subjek   pembangunan,   sedang   masyarakat   adalah objek  semakin    memperparah  praktek  demokrasi  ditingkatan pedesaan saat ini.
Elit  dan  kekuasaan  di  Desa  Rias  masih  berada  pada  struktur kekuasaan  yang  dominatif  di  mana  masyarakat  tidak  mempunyai akses  yang  cukup  untuk  memberikan  pengaruh  terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kepala desa tidak lagi menggunakan cara  demokratis,  atau  tidak  lagi  menjadi  “bapak”  bagi  masyarakat dalam  meyelenggarakan  pemerintahan  tersebut.  Kepala  desa  lebih menjadi  administrator  dari  pada  menjadi  pemimpin.  Sehingga  relasi dan  partisipasi  yang  kemudian  lahir  dari  masyarakat  terhadap pemerintah  beserta  program-programnya  hanya  sebatas  patisipasi semu. Hal itu juga dilatar belakangu oleh pola kepemimpinan yang di
perlihatkan   pemerintah   desa   merupakan   bentuk   kepemimpinan otoriter.  Tidak  ada  ruang  partisipasi  dan  ruang  publik  bagi masyarakat,  pengambilan  kebijakan  tidak  didasarkan  pada  aspirasi masyarakat  serta  hilangnya  fungsi  kontrol  BPD  dalam  struktur kekuasaan  menjadi  indikator  yang  menunjukkan  pola  pemerintahan otoriter  tersebut.  Selain  itu,  masuknya  partai-partai  politik  ke  Desa Rias  menyebabkan  berubahnya  struktur  kekuasaan  desa  di  mana kepala desa dalam hal ini lebih menjadi representasi dari kepentingan golongan tertentu ketimbang masyarakat yang dipimpinnya.
Hilangnya  partisipasi  masyarakat  dan  memburuknya  relasi sosial  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  di  Desa  Rias  adalah manifestasi kekecewaan      masyarakat terhadap      pemerintah. Kekuasaan  di  tangan  kepala  desa  dan  para  elit  telah  menempatkan masyarakat  dalam  posisi  yang  inferior,  meskipun  para  elit  tersebut sebetulnya  bukan  orang-orang  yang    diharapkan  oleh  masyarakat. Kondisi  tersebut  diperparah  dengan  ketidakpekaan  serta  kekurang perhatian     pemerintah  terhadap  kondisi  objektif  masyarakat. Akibatnya,  Partisipasi  yang  kemudian  lahir  dari  masyarakat  bukan lah  suatu  bentuk  partisipasi  yang  positif  dalam  artian  mendukung kenerja  aparat  pemerintah,  tetapi  pragmatis  terhadap  pemerintah maupun terhadap elit yang berkuasa.
Untuk  itu  dibutuhkan  transparansi  dan  akuntabilitas  terkait penyelenggaraan  pemerintahan  desa  serta  “niat  yang  baik”  dari  elit dan  pemerintah  untuk  benar-benar  menjalankan  roda  pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena niatan yang baik dari  pemangku  kekuasaan  merupakan  aspek  penting  untuk  menuju masyarakat  yang  partisipatif  dan  sejahtera.  Selain  itu , responsivitas atau daya tanggap pemerintah desa terhadap fenomena sosial dalam masyarakat  harus  ditampakkan.  Elit  Pemerintah  harus  mampu  dan tanggap  terhadap  aspirasi  maupun  kebutuhan  masyarakat  dan menjadikannya  sebagai  preferensi  utama  pengambilan  keputusan  di desa.  Responsif  bukan  hanya  berarti  elit  desa  selalu  siap-sedia memberikan  uluran  tangan  ketika  warga  masyarakat  membutuhkan bantuan  dan  pelayanan.  Responsif  berarti  melakukan  artikulasi terhadap  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat,  yang  kemudian mengolahnya menjadi prioritas kebutuhan dan memformulasikannya menjadi kebijakan desa. Dan yang juga tidak kalah penting lembaga- lembaga  sosial  dan  politik  yang  ada  di  Desa  harus  kembali  pada fungsi  pokoknya  sebagai  wadah  aspirasi  bagi  masyarakat  dan sekaligus sebagai pengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa.

## 186 | Jurnal Sosiologi USK
Volume 11, Nomor 2, Desember 2017

## Daftar Pustaka
Abdulsyani, 2007. Sosiologi Skematika , Teori dan Penerapannya . Jakarta :
Bumi Aksara
Anshoy, M. Nasrudin,   2008. Dekontruksi kekuasaan . Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara Arikunto,  Suharsini,  1998. Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekataan , Jakarta: Rineka Cipta Budiarjo,  Mariam,    2003. Dasar-dasar  Ilmu  Politik .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama Burhan, bungin, 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Eko,  Sutoro,  dkk.  2003. Pembaharuan  Pemerintahan  Desa. Yogyakarta: IRE Press Hamzah,   Fahri,   2010. Negara,   Pasar   dan   Rakyat .   Jakarta:   Faham Indonesia Haryanto, Ariel, dkk. 1996. Bahasa dan kekuasaan. Bandung: Mizan Husaini   Usman   dan   Purnomo   Setiady   Akbar,   1996. Metodologi Penelitian Sosial . Jakarta: Bumi Aksara.
Irtanto,  2008. Dinamika  Politik  Lokal  Era  Otonomi  Daerah .  Yogyakarta:
Pustaka   Pelajar Jurdi,  Syarifuddin,  2010. Islamisasi  Or  Politisasi  Islam  Di  Bima ,  Final Report Penelitian Kompetitif Individual: Depag RI ----------------------, 2008. Pemikiran Politik Islam di Indonesia . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar Keller, Suzanne, 1984. Penguasa dan Kelompok Elit . Jakarta: Rajawali Koentjaraningrat,  1989. Metode-Metode Penelitian Masyarakat .  Jakarta:
Gramedia.
Leibo,  Jefta. Sosiologi  Pedasaan  (Mencari  Sebuah  Strategi  Pembangunan Masyarakat Berparadigma Ganda) . Yogyakarta : Andi Offset.
Lexy, J. Maleong, 2006. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya
Mardalis, 2003. Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal , Jakarta: Bumi Aksara
Muhadjir, Noeng. 1998. Metode Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Rake Sarasan Mulkhan,  Munir,  2001. Kiai  presiden,  Islam  dan  TNI:  di  Tahun-Tahun
Penentuan . Yogyakarta: UII Press ----------------------,  2003. Moral Politik Santri. Jakarta: Erlangga
Nasution, 2004. Metode Research Penelitian, Jakarta: PT Bumi Aksara. Patilimia, Hamid, 2007. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Alfabeta Qodir, Zuly. 2002. Agama dan Etos Dagang , Yogyakarta : Amanah Salim,  Agus,  2001. Teori  dan  Paradigma  Penelitian  Sosial .  Yogyakarta: Tiara Wacana Setiawan,    Hariadi    .    1995. Arsitektur    Lingkungan    dan    Perilaku. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Soekanto,   Soerjono.   1982. Memperkenalkan   Sosiologi .   Jakarta:   CV.
Rajawali
-------------------------,1984. Beberapa   Teori   Sosiologi   Tentang   Struktur Masyarakat . Jakarta: CV Rajawali.
Soestrisno, Loekman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius,
Subarsono.   2008. Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi .
Yogyakarta : Pustaka Pelajar Sastroadmojho,  Sudjono, 1995. Perilaku politik . IKIP : Semarang Press Susan,    Novri    M.A.   2009. Sosiologi    Konflik    Dan    Isu-Isu    Konflik Kontemporer , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Seligman, Lester G dkk, 1989. Elit dan Modernisasi . Yogyakarta: Liberty Yogyakarta Tangkilisan , Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Thoha, Miftah, 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia .Jakarta: Rajawali
Press
Tjandra,  Willy  R.  2006. Praksis  good  governance .  Yogyakarta:  Pondok
Edukasi
Varma,   Sp, 2010. Teori   Politik   Modern .   Jakarta:   Rajawali   Pers