## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Dilema Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana: Studi Kasus Pembunuhan Terhadap Karyawati di Denpasar
Robby Ansyari 1 , Adirawa Permana Anggawisastra 2 , Banu Maulidina Isya 3 , Andhiek Budy Kurniawan 4 , Andriyanto Eko Wibowo 5 , Rivan Bagus Widhitta 6 1,2,3,4,5,6 Kepolisian Republik Indonesia, Sespim Lemdiklat Polri E-mail: robbyansyari228@gmail.com
Article History:
Received: 17 Februari 2024
Revised: 05 Maret 2024 Accepted: 07 Maret 2024
Abstract: Anak dianggap sebagai aset penting yang menjadi investasi masa depan bagi orang tua, dengan setiap orang tua menginginkan yang terbaik bagi perkembangan anak, baik dalam konteks kehidupan dunia maupun aspek spiritual di akhirat. Oleh karena itu, peran sebagai orang tua membawa tanggung jawab utama untuk memastikan kesejahteraan dan pembinaan yang baik bagi anak- anak. Meskipun demikian, dalam situasi tertentu, anak dapat mengalami permasalahan yang menyimpang dari standar moral dan bahkan melanggar hukum yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Penyelesaian perkara tindak pidana di Indonesia kerap mengalami kecenderungan untuk diproses melalui jalur pengadilan (penal), bahkan dalam kasus yang dianggap sederhana atau ringan, sering kali diselesaikan dalam konteks formal hukum. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa hukum positif Indonesia juga menyajikan alternatif non-penal sebagai solusi untuk menangani beragam permasalahan hukum. Fenomena ini menjadi sangat relevan terutama dalam konteks pelaku yang masih berusia di bawah ambang batas dewasa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pentingnya memastikan bahwa pelaku yang masih berusia di bawah umur tidak langsung dirampas kemerdekaannya dengan pidana penjara, dan bahwa penjatuhan hukuman pidana seharusnya menjadi langkah terakhir atau ultimum remedium yang dipertimbangkan.
Keywords: Anak, Pembunuhan, Sistem Peradilan Pidana
PENDAHULUAN Anak dianggap sebagai anugerah yang tak ternilai dan merupakan aset berharga dalam struktur keluarga. Dalam konteks keragaman pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di dalam keluarga, penting bagi keluarga untuk memainkan peran yang signifikan sebagai mediator antara
anak dan lingkungan eksternal yang terdiri dari sekolah, teman sebaya, orang dewasa, dan sejalan dengan pandangan atau visi yang dimiliki oleh masing-masing orang tua. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang krusial dalam membentuk disiplin anak melalui pemberian rangsangan atau stimulasi yang tepat sejak usia dini. Anak dianggap sebagai investasi masa depan bagi orang tua, dan setiap orang tua mengamini baiknya masa depan anak, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, anak merupakan tanggung jawab utama bagi orang tua, dan keluarga dianggap sebagai wahana pertama dan utama dalam membentuk karakter anak. Meraih kesuksesan dalam mendidik anak-anak dengan baik merupakan dambaan setiap orang tua (Rindawan, Purana, & Siham, 2020) . Keluarga dan komunitas memiliki peran sentral dalam membentuk totalitas individu anak. Namun, dalam beberapa keadaan, anak dapat menyimpang dari norma-norma standar yang diakui dan bahkan bertentangan dengan hukum yang telah diundangkan (Rahmar, 2019) . Kesehatan mental yang baik adalah kondisi di mana jiwa kita berada dalam keadaan tenang dan damai, memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Meskipun demikian, para ahli kesehatan mental menjelaskan bahwa perilaku buruk anak, seperti intimidasi dan kebohongan, dapat menyebabkan aktivitas anti-sosial yang lebih serius, serta perilaku menyimpang seperti pencurian. Jika tidak ditangani dengan baik, perilaku buruk anak dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius, seperti cedera fisik yang parah, penangkapan, atau bahkan kematian (Delyana & Mudjiran, 2020).
Anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana (Ramadhan & Rusdiana, 2023). Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yang telah ditentukan, adapun syaratnya adalah:
a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
Jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pidana pokok (pidana peringatan), pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara) dan pidana tambahan (perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban) (Moniaga, 2015) . Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sedangkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana (Sulaiman, 2023).

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan tahap awal yang penting dalam proses penelitian. Studi pustaka ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan topik

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
penelitian yang akan dilakukan. Tujuan utama dari studi pustaka adalah untuk memahami konteks, teori, temuan-temuan terdahulu, dan metode-metode yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Studi pustaka juga membantu peneliti untuk menemukan kerangka konseptual atau teoretis yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan hipotesis atau rumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, studi pustaka juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kekurangan penelitian sebelumnya dan menemukan kesenjangan pengetahuan yang dapat dijadikan fokus penelitian baru. Dalam proses studi pustaka, peneliti menggunakan berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sumber- sumber elektronik lainnya. Informasi yang diperoleh dari studi pustaka ini kemudian dianalisis dan disintesis untuk membentuk landasan yang kuat bagi penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian, studi pustaka merupakan langkah yang krusial dalam mempersiapkan landasan teoritis dan metodologis yang solid bagi penelitian (Purwono, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Studi Kasus
Polresta Denpasar menjerat remaja pembunuh karyawan Bank BUMN, Putu AHP (14), dengan pasal berlapis karena perbuatannya dalam pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tubuh korban ditemukan dengan 25 luka tusukan yang dipastikan sebagai penyebab kematian korban. "Dari pemeriksaan dokter, bahwa korban meninggal dipastikan karena puluhan luka tusukan tersebut, termasuk lima luka diduga sangat mematikan di daerah dada dan leher," kata Kapolresta Denpasar, Komisaris Besar Polisi Jansen Panjaitan, saat ditemui di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kamis. "Pelaku ini masih dibawah umur dan juga residivis untuk kasus pencurian. Namun, untuk kasus pembunuhannya baru sekali. Iya (dikenakan pasal berlapis) karena sudah menghilangkan nyawa, sudah pasti itu pasal berlapis dan dikuatkan bukti juga mencuri di tempat lain," ucapnya, dikutip Antara.
Panjaitan mengatakan, pelaku pembunuhan yang berprofesi sebagai buruh bangunan ini dikenai pasal 338 KUHP dan/atau pasal 365 ayat (3) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Adapun motif sementara dari pelaku yang masih berusia 14 tahun ini yaitu menguasai barang-barang milik korban bernama Ni Putu Widiastiti (24). Selain itu, diduga pelaku pembunuhan sudah mengintai korban yang tinggal sendirian sejak lama. Pelaku bersama kedua orang tuanya juga tinggal tepat di belakang rumah Widiastuti, sehingga diduga setiap hari mengetahui tentang aktivitas dari korban. Saat itu, pelaku masuk kedalam rumah dengan melompati pagar tembok rumah Widiastuti dan berbekal pisau dapur milik orang tua pelaku. Saat melihat korban sendiri di rumah dan pelaku sudah masuk di lantai 1 rumah korban, lalu pelaku melihat korban naik ke lantai 2 dan mengikuti korban. "Saat korban tahu keberadaan pelaku, korban kaget dan berteriak 'maling!', lalu pelaku membekap mulut korban dan menganiaya dengan pisau yang dibawanya.
Pelaku yang saat itu sudah membawa pisau milik korban langsung mengancam dengan pisau, sempat menusukkan ke korban tapi korban melawan, sehingga pelaku ada luka di telapak tangan dan pergelangan tangannya," katanya. "Setelah korban tidak berdaya, pelaku langsung meninggalkan korban dengan membawa sepeda motor korban," kata Panjaitan. Panjaitan menyatakan, pelaku menusuk Widiastuti berulang kali karena perempuan itu melawan dan pelaku merasa kesakitan dan panik saat kejadian, sehingga beberapa tusukan pelaku itu membuat Widiastuti tidak berdaya hingga meninggal dunia. Pelaku ditangkap sekitar pukul 00.40 WITA
Kamis (31/12) di Pelabuhan Penimbangan, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali. Serta terdakwa Putu AHP divonis hukuman penjara tujuh tahun dan enam bulan penjara dalam sidang yang digelar secara virtual.

## Analisis Kasus
Pelaksanaan sanksi pidana yang mana merampas kemerdekaan tetap menjadi posisi sentral dalam sanksi pidana, banyak hakim yang menggunakan dan menganggap pidana penjara paling baik dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku kejahatan. Pembaharuan peraturan-peraturan tidak merubah para aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi pidana berupa penjara, tidak terkecuali dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku (Kani, 2015) . Pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak 14 tahun yang masih dibawah umur terhadap karyawan bank di Denpasar Bali, pelaku dikenakan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan menyebabkan korban meninggal dunia. Digunakan peraturan perundang-undangan tentang anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku dikenakan ancaman pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 365 KUHP ayat 3 yaitu pidana penjara 12 tahun, namun dikenakan setengah dari hukuman orang dewasa dari 12 tahun penjara menjadi 7 tahun 6 bulan hukuman penjara.
Pasal 365 KUHP merupakan pasal yang menegaskan tentang pencurian dengan kekerasan sebagai sebuah perbuatan yang memiliki karakteristik atau keadaan yang memberatkan, yaitu berupa suatu tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Pasal 365 KUHP ayat 2 adalah pasal yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perbuatan yang termaktub dalam Pasal 365 KUHP ayat 1, dengan memperberat ancaman pidana penjara dari sembilan tahun menjadi dua belas tahun jika pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan dengan salah satu dari empat unsur yang disebutkan dalam Pasal 365 KUHP ayat 2. Sementara Pasal 365 KUHP ayat 3 adalah pasal yang memperberat ancaman pidana penjara dari dua belas tahun menjadi lima belas tahun jika pencurian dengan kekerasan tersebut mengakibatkan kematian.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur mengenai batasan usia pertanggungjawaban pidana yaitu antara 12 tahun sampai 18 tahun serta batasan usia anak dapat dikenakan penahanan yaitu antara 14 tahun sampai 18 tahun seperti yang dijelaskan dalam Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Pelaku dalam perkara ini adalah anak berusia 14 tahun sehingga secara umur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur, pelaku tersebut dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:
1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 508
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimungkinkan adanya diversi. Diversi dijelaskan pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk dapat dilindungi sebagai seorang anak yang masih dibawah umur. Pasal 3 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak antara lain:
1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya 2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Melakukan kegiatan rekreasional
4. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
5. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
6. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
Dalam teori keseimbangan, salah satu aspek yang terkait dalam peranan hakim dalam peradilan pidana adalah terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, karena itu hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya termasuk masalah usia anak, sehingga dalam hal ini hakim harus benar- benar bijaksana dalam bertindak. Untuk itu, diperlukan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak. Teori pendekatan seni dan intuisi juga digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis yang pelakunya adalah seorang anak, antara lain:
1. Fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke persidangan.
2. Psikologi hukum terhadap perkara yang dilakukan oleh anak tersebut.
3. Restorative justice .
4. Adanya BAPAS yang mendampingi terdakwa dan memberikan pendapat atau saran yang terbaik mengenai perkara tersebut.
Teori pendekatan keilmuan juga turut digunakan oleh hakim dimana teori ini berisi bahwa pidana penjara merupakan bagian dari penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukan, dan dalam penjatuhan putusan pidana penjara sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak adalah:
1. Anak tersebut melakukan tindak pidana lebih dari satu kali.
2. Anak tersebut melakukan suatu tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan berat.
3. Dipandang bahwa anak tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya lainnya.
4. Anak tersebut membahayakan masyarakat.
Berdasarkan putusan hakim pada kasus pembunuhan pegawai bank yang dilakukan oleh anak 14 tahun ini, memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal yang dikenakan yaitu pasal
365 KUHP ayat 3. Kami berpendapat bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Dalam memutus perkara ini juga dipertimbangkan faktor usia terdakwa yang masih di bawah umur sehingga memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang pengadilan anak dan sikap sopan terdakwa selama proses sidang sehingga memudahkan jalannya pengadilan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku yang mana adalah seorang anak yang masih di bawah umur masih sangat berat. Dalam kondisi anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, anak tetaplah seorang korban, korban dari orang tua maupun lingkungan. Bimbingan masih diperlukan oleh anak dalam tumbuh kembang untuk melanjutkan masa depannya. Pidana penjara terhadap anak menurut kami tidak membuat anak menjadi lebih baik tetapi justru memperburuk keadaan kepribadian dan psikologi anak. Dalam memberikan putusan hukuman yang mana pelakunya adalah anak di bawah umur, hakim harus benar-benar memberikan putusan yang adil, karena putusan yang dijatuhkan kepada seorang anak akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak tersebut. Hakim harus mempertimbangkan bahwa putusan yang dijatuhkan memiliki peranan penting dalam menuntun masa depan anak.

## KESIMPULAN
Penyelesaian perkara tindak pidana di Indonesia sering kali cenderung melalui jalur pengadilan (penal), bahkan kasus yang sederhana atau ringan pun sering diselesaikan dalam ranah formal hukum. Padahal, hukum positif Indonesia menyediakan alternatif non-penal untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Hal ini sangat relevan terutama ketika pelaku masih anak di bawah umur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pelaku di bawah umur harus diupayakan untuk tidak dirampas kemerdekaannya (pidana penjara), dan hukuman pidana menjadi upaya terakhir atau ultimum remedium dalam penjatuhan hukuman terhadap anak.
Konsep Restorative Justice adalah salah satu metode upaya untuk memindahkan proses hukum dari jalur pengadilan menjadi di luar pengadilan dengan melibatkan keluarga korban sebagai unsur penting dalam penyelesaian perkara pidana. Konsep ini menekankan pada upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terganggu akibat tindak pidana, dengan tujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan, bukan sekadar hukuman atau pembalasan semata. Melalui pendekatan ini, diharapkan mampu menghasilkan solusi yang lebih bermakna dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, terutama dalam kasus yang melibatkan pelaku yang masih anak di bawah umur.

## DAFTAR REFERENSI
Delyana, H., & Mudjiran. (2020). Peran Keluarga Dalam Perkembangan Sosial Emosional Anak. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 8 (2), 192-202.
Kani, D. (2015). Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Yustisia, 4 (1), 55-72. Miftah. (2020, Desember 31). Remaja 14 Tahun yang Bunuh Karyawati Bank Kurang Disukai Warga, Kerap Mencuri Sejak Kecil . Dipetik Februari 11, 2024, dari tribunnews.com: https://www.tribunnews.com/regional/2020/12/31/remaja-14-tahun-yang-bunuh- karyawati-bank-kurang-disukai-warga-kerap-mencuri-sejak-kecil

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Moniaga, M. M. (2015). Sanksi Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Sistem Hukum Indonesia Dan Akibat Pidana Penjara. Lex et Societatis , 121-129.
Purwono. (2008). Studi Kepustakaan. Yogyakarta: Pustakawan Utama UGM. Rahmar, S. T. (2019). Peran Keluarga Sebagai Basis Pembentukan Karakter Anak Dalam Menyongsong Era Bonus Demografi. Jurnal Lonto Leok Pendidikan Anak Usia Dini, 2 (1), 1-20.
Ramadhan, R. W., & Rusdiana, E. (2023). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642 K/PID.SUS/2018. NOVUM: Jurnal Hukum , 24-36. Rindawan, I. K., Purana, I. M., & Siham, F. K. (2020). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Pada Anak Dalam Lingkungan Keluarga. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 1 (1), 53-63. Rosidin, I. (2021, Januari 28). Remaja 14 Tahun Pembunuh Pegawai Bank Divonis 7 Tahun 6 Bulan . Dipetik Februari 12, 2024, dari kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2021/01/28/12490751/remaja-14-tahun-pembunuh- pegawai-bank-divonis-7-tahun-6-bulan
Sulaiman, R. B. (2023). Restorative Justice: Implemen Tive Justice: Implementasi Kebij Asi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pid Am Sistem Hukum Pidana Indonesi A Indonesia. Indonesia Criminal Law Review, 2 (1), 1-18.