## Al-Mizan
ISSN 1907-0985, E-ISSN 2442-8256 Vol. 20, No. 1, 2024, h. 1-24
(e-Journal)

## Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara
Muhammad Indra Jaya 1 , M. Said Karim 2 , Syamsuddin Muchtar 3
1,2,3 Universitas Hasanuddin
Email: muhammadindrajaya1997@gmail.com; saidkarim@unhas.ac.id; syamsuddinmuchtar@unhas.ac.id
Penulis Korespondensi: muhammadindrajaya1997@gmail.com
Abstract: This study aims to analyze legal factors and factors of law enforcement officials that influence the disparity in  sentencing for corruption which results in state losses. The type of research used is empirical normative legal research. The results  of  the  study  show  that  (1)  the  legal  factor  in  the  presence  of  disparity decisions regarding corruption crimes has not been optimal because the minimum criminal sanctions in the corruption law cause disparity in sentencing which is quite disturbing  due  to  the  non-uniformity  in  the  provision  of  minimum  sentences  for similar  offenses.  (2)  the  factor  of  law  enforcement  officials  as  the  cause  of  the disparity in sentencing of corruption case decisions is very clearly seen and felt to be very  unfair  to  each  other,  there  is  no  clear  guideline  regarding  the  prevention  of disparity in corruption criminal rulings so law enforcement officers exercise their power to decide similar offenses the pretext of the judicial power law.
Keywords: Decision; Disparity; Crime; Corruption

## Punishment Disparity in the Crime of Corruption Causing State Financial Losses
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor hukum dan faktor aparat penegak hukum yang memengaruhi adanya disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana  korupsi  yang  mengakibatkan  kerugian  negara.  Jenis  penelitian  yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menujukkan bahwa: (1) faktor hukum hadirnya putusan disparitas terhadap tindak pidana korupsi, belum  optimal  berjalan  sebab  sanksi  pidana  minimum  dalam  Undang-Undang Tipikor  justru  menyebabkan  terjadinya  disparitas  pemidanaan  yang  cukup mengganggu karena ketidakseragaman pemberian pidana minimum terhadap delik yang  sejenis;  (2)  faktor  aparat  penegak  hukum  sebagai  penyebab  disparitas pemidanaan  terhadap  putusan  perkara  korupsi  sangat  jelas  terlihat  dan  dirasakan sangat tidak berkeadilan satu sama lainnya, belum adanya pedoman yang jelas terkait pencegahan  putusan  disparitas  pidana  korupsi  menjadi  aparat  penegak  hukum melakukan  kekuasaannya  untuk  memutuskan  delik  yang  sejenis  dengan  dalih undang-undang kekuasaan kehakiman.
Kata Kunci: Putusan; Disparitas; Tindak Pidana; Korupsi

## A. Pendahuluan
Masalah korupsi selalu menarik untuk diperbincangkan. Hal ini disebabkan korupsi  menyangkut  uang  rakyat  atau  harta  negara  yang  harus  digunakan  sesuai kehendak  rakyat  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  negara.  Bila menyangkut  uang  atau  kekayaan  pribadi,  maka  itu  adalah  kejahatan  biasa  yang disebut  pencurian,  penipuan,  perampokan  dan  lain-lain.  Bila  terbukti,  maka kejahatan seperti ini dihukum dengan hukum biasa yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Pidana (KUHP) biasa.
Korupsi merupakan faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan  budaya  bangsa,  sehingga  kejahatan  korupsi  sebagai  kejahatan  luar  biasa ( extraordinary  crime).  Korupsi  di  Indonesia  sudah  meluas  dan  sistematis  yang melanggar  hak-hak  ekonomi  masyarakat.  Untuk  itu  memerlukan  cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa, dan bentuk penanggulangan tersebut dengan membentuk  undang-undang  terkait  korupsi,  misalnya  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  kemudian mengalami  perubahan  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001;  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  yang  perubahan  pertama  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015, kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Kejahatan korupsi yang harus ditangani secara luar biasa melalui pengadilan khusus, dengan hakim yang dilatih khusus, dan dengan hukuman yang lebih berat. Hal  tersebut  telah  diatur  dalam  pertimbangan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  bahwa ‘ tindak  pidana  korupsi  perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. ’ 1 Dalam  penjelasannya  dinyatakan  bahwa  pemberantasan  tindak  pidana
1 Republik  Indonesia Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
korupsi  harus  dilakukan  dengan  cara  yang  khusus,  misalnya  penerapan  sistem pembuktian terbalik atau pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.
Korupsi  juga  melibatkan  orang-orang  yang  seharusnya  menjadi  panutan masyarakat  karena  mereka  adalah  tokoh  yang  dipilih  dan  terpilih,  dari  kalangan terpelajar dan bahkan berpengetahuan seperti ulama, disumpah menurut agama dan kepercayaannya  sebelum  memangku  jabatan,  dan  lain-lain.  Membiarkan  korupsi merajalela  akan  melahirkan  krisis  kepercayaan,  sikap  putus  asa,  kehilangan kepemimpinan  publik  dan  lain-lain,  sehingga  negara  akan  mati  secara  perlahan- lahan.  Hal  ini  sebagamana  Ali  mengutip  pandangan  Arnold  J.  Toynbee    bahwa berlaku apa yang disebut ” the decline of civilization ” (kemunduran beradaban) dan “ peradaban tumbuh silih-berganti ” seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun. 2
Korupsi di masa mendatang bisa saja berkembang lagi secara dinamis. Oleh karena itu, penanganannya juga membutuhkan suatu tindakan penanganan luar biasa. Selain  itu,  tuntutan  ketersediaan  perangkat  hukum  yang  sangat  luar  biasa  dan canggih serta profesionalitas lembaga yang menangani korupsi. Salah satu upaya luar biasa  yang  dilakukan  adalah  dengan  membentuk  sebuah  lembaga  penegak  hukum baru  dalam  sistem  peradilan  pidana,  yaitu  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  (KPK)  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain pembentukan lembaga KPK, peraturan dan regulasi juga perlu dibenahi, sehingga tidak ada lagi celah bagi wabah korupsi untuk bertumbuh kembang.
Korupsi  masih  menjadi  salah  satu  permasalahan  laten  di  Indonesia. Berdasarkan data KPK, ada 1261 kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2004 hingga 3 Januari 2022. Berdasarkan wilayahnya, korupsi paling banyak terjadi di pemerintah pusat, yaitu 409 kasus, posisinya disusul oleh Jawa Barat dengan 118 kasus korupsi, 109 kasus korupsi terjadi di Jawa Timur, 84 kasus korupsi yang terjadi di Sumatera
2 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2015), 63. Lihat Arnold J. Toynbee, A Story of History (New York: Oxford University Press, 1934). Lihat pula Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun, terj. Ahmadie Thoha (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986).
Utara,  68  kasus  terjadi  di  Riau,  64  kasus  terjadi  Daerah  Khusus  Ibukota  (DKI) Jakarta,  ada  55  kasus  korupsi  terjadi  di  Sumatera  Selatan,  53  kasus  korupsi  yang ditangani KPK di Jawa Tengah. 3
Jika mencermati data tersebut yang terjadi di lingkungan pemerintahan, maka umumnya  tindak  pidana  korupsi  melibatkan  sekelompok  orang  yang  saling menikmati  keuntungan  dari  tindak  pidana  korupsi  tersebut.  Kekhawatiran  akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka di antara sekelompok orang tersebut akan saling  menutupi  sehingga  secara  sadar  atau  tidak  sadar,  tindak  pidana  korupsi  itu dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya. 4
Salah satu yang menjadi hambatan dalam penanganan kasus korupsi adalah timbulnya  disparitas  pidana  dalam  hal  pemidanaannya.  Permasalahan  tersebut sumbernya  adalah  putusan  hakim.  Disparitas  putusan  hakim  yang  disatu  sisi memberikan hukuman yang berat dan  pada sisi yang lain memberi hukuman yang ringan,  mengakibatkan  kasus-kasus  korupsi  sulit  untuk  diberantas.  Kekuasaan Kehakiman  sebagai  suatu  kekuasaan  Negara  yang  bebas  dan  merdeka  di  satu  sisi membawa  dampak  yang  sangat  positif  terhadap  upaya  penegakan  hukum  di Indonesia.  Dalam  hal  ini,  hakim  menjadi  suatu  badan  yang  independen  dan putusannya tidak dapat dipengaruhi oleh badan-badan atau kekuasaan lain.
Namun demikian, hakim tidak hidup di ruang hampa. Keputusannya meskipun tidak  boleh  dipengaruhi  oleh  badan-badan  hukum  atau  kekuasaan  lainnya,  namun pada  kenyataannya  putusan  hakim  sangat  dipengaruhi  oleh  latar  belakang pendidikan, nilai moral, kebutuhan ekonomi, lingkungan pergaulan, dan sebagainya. Pengaruh  tersebut  pada  akhirnya  dapat  mendistorsi  keputusan  hakim  yang bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  di  tengah  masyarakat  seringkali  dikenal  istilah putusan hakim berdasarkan “ pesanan .” Ironisnya pesanan ini justru seringkali berasal dari badan hukum lainnya atau dari oknum yang memegang kekuasaan. 5
3 Shilvina  Widi,  “Kasus  Korupsi  di  Indonesia  Terbanyak  dari  Pemerintah  Pusat,” DataIndonesia.id,  Aug  22,  2022,  https://dataindonesia.id/varia/detail/kasus-korupsi-di-indonesia- terbanyak-dari-pemerintah-pusat, diakses 22 Desember 2023.
4 Muladi, Independensi  Kekuasaan  Kehakiman  (Semarang:  Universitas  Diponegoro, Semarang, 2005), 17.
5 Kuntoro Mangkusubroto, Pemberantasan Mafia Hukum (Jakarta: UNDP, 2010), 16-18.
Kebebasan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusannya  ternyata  juga  membawa suatu  dampak  negatif  yaitu  munculnya  disparitas  pidana.  Disparitas  pidana ( disparity  of  sentencing)  dalam  hal  ini  adalah  penerapan  pidana  yang  tidak  sama terhadap tindak pidana yang sama ( same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang  sifat  berbahayanya  dapat  diperbandingkan. 6 Adanya  perbedaan  dalam penjatuhan  hukuman  menjadi  permasalahan  sehingga  dipandang  menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Oleh karenanya,  disparitas  pemidanaan  dalam  ilmu  hukum  pidana  dan  kriminologi dimaksudkan untuk memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.
Disparitas  pemidanaan  ini  juga  merupakan  masalah  yang  cukup  serius  di berbagai  negara,  misalnya  di  Belanda.  Namun  potensi  ini  sangat  besar  terjasdi  di Indonesia, mengingat sistem pengaturan sanksi pidana yang dianut Indonesia berasal dari  Belanda  melalui  penerapan  KUHP,  dimana  dalam  sistem  pengaturan  sanksi pidana  tersebut  rumusan  sanksi  atau  ancaman  pidana  dirumuskan  dalam  bentuk ancaman  maksimum. 7 Dengan  model  rumusan  demikian,  maka  hakim  diberikan kebebasan  yang  cukup  besar  untuk  menentukan  besaran  hukuman  dalam  masing- masing perkara sepanjang tidak melebihi ancaman maksimum tersebut.
Disparitas pemidanaan terkait perkara korupsi bukan hal baru di Indonesia. Boleh  jadi  adanya  disparitas  pemidanaan  dalam  perkara  korupsi  merupakan  salah satu  faktor  yang  mendorong  adanya  revisi  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  digantikan  dengan  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999,  dimana salah satu perubahannya adalah perumusan ancaman  hukumannya.  Khusus  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  fenomena disparitas pemidanaan tidak hanya terbatas pada pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana uang pengganti. Pidana uang pengganti menjadi kekhasan dari tindak pidana korupsi.  Dalam  pelaksanaannya,  tidak  jarang  ditemukan  fenomena  disparitas
6 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Dampak  Disparitas  Pidana  dan  Usaha  untuk Mengatasinya (Bandung: Al Umra, 2005), 26.
7 Peter J. Tak, “ Sentencing and Punishment in The Netherlands, ” dalam Michael Tonry dan Richard  S.  Frace  (eds), Sentencing  and  Sanctions  in  Western  Countries  (New  York:  Oxford University Press, 2001), 175.
penjatuhan  pidana  penjara  uang  pengganti  pada  putusan  perkara  tindak  pidana korupsi. 8 Sepintas  terlihat  bahwa  disparitas  pidana  merupakan  bentuk  dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan.
Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam  menjatuhkan  putusan,  tapi  di  sisi  lain  disparitas  pidana  ini  pun  membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Menurut Cheng Molly  sebagaimana  dikutip  Harkrisnowo, disparity  of  sentencing  atau  disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama ( same  offence)  atau  terhadap  tindak  pidana  yang  sifat  berbahayanya  dapat diperbandingkan  tanpa  dasar  pembenaran  yang  jelas,  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  putusan  hakim  dalam  penerapan  pidanannya  antara  lain:  faktor intern, faktor pada undang-undang itu sendiri, faktor penafsiran, faktor politik, dan faktor sosial. 9
Fenomena  disparitas  penjatuhan  pidana  penjara  uang  pengganti  pada putusan  perkara tindak  pidana  korupsi  dalam pelaksanaanya  tidak jarang terjadi. Beberapa  putusan  perkara  korupsi  yang  divonis  membayar  uang  pengganti  Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pidana penjara uang pengganti  selama 1  (satu)  bulan. 10 Pada  perkara  lainnya,  diputuskan  uang  pengganti  sebesar  Rp 400.000.000,- (empat  ratus juta rupiah) dengan pidana penjara uang pengganti 3 (tiga) bulan. 11 Permasalahan ini berlanjut pada adanya kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana ( strafsoort) yang dikehendaki oleh keputusan hakim,
8 Santi Frannita, “Penetapan Tersangka Miranda S. Goeltom dalam Tindak Pidana Korupsi,” Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).
9 Harkristuti Harkrisnowo, “ Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan  Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia ,” Orasi Pada Upacara Pengukuhan  Guru Besar Tetap dalam  Ilmu  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  di  Balai  Sidang  Universitas Indonesia, 2003.
10 Pengadilan    Negeri  Bengkulu, Putusan  Perkara  Nomor  42/Pid.Sus-TPK/2021/PN  Bgl, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeec4d267a49068899e313633303435.ht ml, diakses tanggal 20 Desember 2023.
11 Pengadilan  Negeri  Bandung, Putusan  Perkara  Nomor  61/Pid.Sus-TPK/2023/PN  Bdg, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeec4cb44e37d2a8f8c313533393430.ht ml, diakses tanggal 20 Desember 2023.
dan tentunya ini menjadi isu hukum yang penting untuk dikaji terkait terjadinya disparitas  penjatuhan pidana  terhadap pelaku tindak  pidana  korupsi  oleh majelis hakim.

## B. Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Disparitas  pemidanaan  perkara  korupsi  di  Indonesia  mulai  dilakukan perubahan  dalam  perumusan  ancaman  hukumannya  melalui  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan ancaman pidana minimum khusus. Hal ini serupa dengan  model  pengaturan  dalam Code  Penal  Napoleon. 12 Code  Penal  Napoleon adalah undang-undang sipil Prancis yang disusun pada masa kekuasaan Napoleon Boneparte  dan  diberlakukan  pada  21  Maret  1804,  di  mana  mempengaruhi perundang-undangan di Indonesia. 13
Hal ini akan terlihat dengan jelas sehubungan penggunaan sistem alternatif di  dalam  pengancaman  pidana  di  dalam  perundang-undangan  di  Indonesia, misalnya ketentuan KUHP, sebagai berikut:
Barang  siapa  karena  kealpaannya  menyebabkan  kebakaran,  ledakan  atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling  lama  satu  tahun  atau  denda  paling  banyak  tiga  ratus  rupiah,  jika karenanya  timbul  bahaya  bagi  nyawa  orang  lain,  atau  jika  karenanya diakibatkan matinya orang. 14
Isi  pasal  188  KUHP  tersebut  tampak  bahwa  beberapa  pidana  pokok seringkali  diancam  kepada  pelaku  perbuatan  pidana  yang  sama  secara  alternatif, artinya  hanya  satu  di  antara  pidana  pokok  yang  diancamkan  tersebut  dapat dijatuhkan.  Dalam  hal  ini  sepenuhnya  diserahkan  kepada  hakim  untuk  memilih, pidana  apakah  yang  paling  tepat  untuk  dijatuhkan.  Selain  itu,  hakim  juga
12 Tama  S.  Lankun,  et.al. ,  “ Studi  Atas  Disparitas  Putusan  Pemidanaan  Perkara  Tindak Pidana Korupsi,” Policy Paper (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014) 13 Wikipedia, “Undang - undang  Napoleon,”  dalam  https://id.wikipedia.org/wiki/Undang - undang_Napoleon, diakses 28 Nopember 2023.
14 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum Pidana; Aturan ini memuat Wetboek van Strafrecht atau dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 188, yang mengalami beberapa perubahan dan terakhir  Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
mempunyai  kebebasan  untuk  memilih  beratnya  pidana  ( strafmaat)  yang  akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh pengundang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya.
Potret  disparitas  pemidanaan  masih  mewarnai  vonis-vonis  Pengadilan sepanjang  tahun  2019.  Tentu  ini  menyiratkan  adanya  perbedaan  pandangan  dari hakim ketika melihat konteks kejahatan korupsi. Semestinya perbedaan semacam ini dapat diminimalisir di masa yang akan datang. Sebab, hal ini terkait langsung dengan konteks keadilan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya disparitas  putusan  merupakan  hal  yang  lumrah,  mengingat  setiap  perkara  sudah barang tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Belum lagi ditambah bagaimana penegak  hukum  (Jaksa  Penuntut  Umum)  dalam  merumuskan  surat  dakwaan  dan menyusun  strategi  pembuktian.  Aspek-aspek  itu  amat  menentukan  putusan  akhir yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim.
Dalam  catatan  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  bahwa  perkara-perkara dengan kerugian negara besar masih kerap divonis ringan oleh majelis hakim. Hal ini berbeda  dengan  perkara  lain  yang  memiliki  kerugian  negara  kecil,  namun  justru dihukum  berat.  Tak  hanya  itu,  perkara  suap  pun  menjadi  sorotan,  dengan karakteristik  latar  belakang  profesi  serupa,  akan  tetapi  vonis  di  antara  keduanya berbeda jauh. Adapun contoh putusan disparitas oleh hakim dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Putusan Disparitas Vonis Sepanjang Tahun 2019 15 No Nomor Putusan Nama Terdakwa Pekerjaan Kerugian Negara/Suap Pidana Penjara Pasal Putusan 1 76/Pid.Sus- TPK/2019/PN Mks Muh. Said bin Sangkilang Kepala Desa Bategulung Rp 542.168.459 2 Tahun 6 Bulan Pasal 2 2 6/Pid.Sus- TPK/2019/PN Bjm Datmi, ST. bin Aspul Anwar Kepala Desa Hambuku Kab. Hulu Sungai Utara Rp 43.408.582  4 Tahun Pasal 2 3 5/Pid.Sus- TPK/2019/PN Jap Jafet Arnold Sampul, SH Direktur PT Bina Karya Junior Rp 1.745.694.560 1 Tahun 4 Bulan Pasal 2
15 Indonesia Corruption Watch, Catatan Putusan Disparitas Vonis Sepanjang Tahun 2019.
4 /Pid.Sus- TPK/2019/PN Bjm H. Rusman Adji bin (alm.) Habirin S. Direktur PT. Citra Bakumpai Abadi Rp 500.000.000 4 Tahun 6 Bulan Pasal 2 5 6/Pid.Sus- TPK/2019/PN
Sby Mahtum Shaleh
Sekretaris Desa (Sekdes)
Prenduan, Kecamatan Pragaan, Sumenep Rp 245.000.000 1 Tahun  Pasal 11 6 1/Pid.Sus- TPK/2019/PN Sby Kholiq Wicaksono, ST. Kepala Sesi (Kasi) Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan Dinas ESDM Pemprov Jatim Rp 30.000.000  1 Tahun  Pasal 11
Jika mencermati tabel1 tergambar secara yuridis memang hakim tidak terikat langsung dengan surat tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebab, dalam sebuah putusan hakim mesti berpijak pada surat dakwaan yang telah disusun dan  dibacakan  terlebih  dahulu,  akan  tetapi  surat  tuntutan  ini  dapat  melihat bagaimana  keseriusan  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  ketika  merangkai  proses pembuktian  perkara  korupsi.  Sederhananya,  jika  perkara  ini  memiliki  kerugian negara yang besar, maka menjadi pertanyaan bagi publik ketika tuntutan terhadap terdakwa justru pidananya rendah. Inilah yang menjadi sebuah problem/permasalahan  terhadap  adanya  disparitas  penjatuhan  hukuman  bagi  para koruptor.
Mahkamah  Agung  sepanjang  tahun  2019  setidaknya  telah  mengurangi hukuman 6 terpidana kasus korupsi. Mulai dari pengurangan hukuman penjara, atau pun penghapusan uang pengganti. Kuat dugaan maraknya terpidana kasus korupsi mengajukan  upaya  hukum  luar  biasa  berupa  Peninjauan  Kembali  (PK).  Seakan momen  ini  dimanfaatkan  para  terpidana untuk  mencari  celah  agar  mendapatkan pengurangan hukuman. Sebagaimana tergambar dalam daftar Peninjauan Kembali (PK)  yang   dikabulkan   oleh   Mahkamah   Agung  selama  tahun  2019  sebagai berikut:
Tabel 2. Daftar Peninjauan Kembali yang Dikabulkan Mahkamah Agung Selama Tahun 2019 16 No Nomor Putusan Nama Terdakwa Pekerjaan Kerugian Negara/Suap Vonis Putusan PK 1 97PK/Pid. Sus/2019 Irman Gusman Ketua DPD RI Rp 100,000,000 4 Tahun 6 Bulan 3 Tahun 2 266 PK/Pid.Sus /2018 Choel Mallarangeng Pengusaha Rp 464,391,000,000 3 Tahun 6 Bulan 3 Tahun 3 234 PK/Pid.Sus /2018 Suroso Atmomartoyo Direktur Pengolahan PT Pertamina Rp 2,600,000,000 7 Tahun 7 Tahun dan penghapus an uang pengganti 4 Tidak Teridenti- fikasi Tarmizi Panitera Pengganti PN Jakarta Selatan Rp 425,000,000 4 Tahun 3 Tahun 5 156/Pid.Su s/2019 Patrialis Akbar mantan Hakim MK Rp 144,000,000 8 Tahun 7 Tahun 6 Tidak Teridenti- fikasi M Sanusi Mantan Anggota DPRD DKI Jakarta Rp 2,000,000,000 10 Tahun 7 Tahun
Pada dasarnya setiap putusan hakim harus dianggap benar (res judicata pro veritate habetur), akan tetapi tak jarang berbagai putusan yang dijatuhkan justru menuai  kontroversi  di  tengah  masyarakat,  mulai  dari  aspek  kepastian, kemanfaatan,  maupun  keadilan  seakan  tidak  terlihat  dalam  putusan  yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut. Hal ini didasarkan atas beberapa indikator, mulai dari jumlah kerugian keuangan negara, perkara yang mendapatkan perhatian publik,  dan  fakta-fakta  yang  muncul  di  persidangan,  akan  tetapi  tidak  banyak hakim  yang  memiliki  perspektif  tersebut,  justru  mayoritas  putusan  masih  tetap berada  diambang  batas  minimal  hukuman.  Tak  hanya  itu,  nilai  kerugian  negara akibat praktik korupsi pun kadang tidak diikuti dengan pidana tambahan berupa uang pengganti yang maksimal.
16 Indonesia  Corruption  Watch ,  Catatan  Daftar  Peninjauan  Kembali  di  Mahkamah  Agung Tahun 2019.
Untuk beberapa putusan yang diikuti dengan pidana tambahan dapat dilihat pada tabel 3 berikut:
Tabel 3. Putusan Ideal Sepanjang Tahun 2019 17 No Nomor Putusan Nama Terdakwa Kerugian Negara/ Suap Tuntutan Penjar a Uang Pengganti Pengadilan 1 4/PID.SUS -TPK/ 2019/PN AMB La Masikamba Rp 790.000.0 00 12 tahun 15 tahun Rp 7.881.951. 000 PN Ambon 2 2/Pid.Sus- TPK/2019/ PN Sby Antonius Aris Saputro Rp 63.342.00 0.000 18 tahun 6 bulan 16 tahun Rp 61.000.00 0.000 PN Surabaya
Potret perbedaan hukuman antar  terdakwa dengan klasifikasi perkara yang hampir serupa masih sering terjadi di sepanjang tahun 2019. Walaupun secara realita tiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda namun disparitas mestinya dapat dikurangi. Contohnya, perkara dengan kerugian negara besar dihukum lebih ringan dibanding perkara dengan kerugian negara yang lebih kecil. Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali oleh narapidana kasus korupsi masih sering dikabulkan oleh  Mahkamah  Agung  (MA),  walaupun  terkadang  dianggap  tidak  adil,  namun adanya  upaya  hukum  lebih  lanjut  oleh  pencari  keadilan  sudah  diatur  dalam perundang-undangan di Indonesia.

## C. Faktor  Penyebab  Terjadinya  Disparitas  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia
Sebagian  besar  sistem  hukum  Indonesia  masih  menganut  sistem  Eropa Kontinental ( civil law system), sehingga disparitas putusan pasti terjadi. Civil law system  menitikberatkan  aturan  pada  undang-undang.  Kondisi  ini  tentu  berbeda dengan  negara  bersistem  hukum  Anglo  Saxon  yang  menitikberatkan  hukum  pada yurisprudensinya. 18 Meskipun yurisprudensi merupakan persuasive precedent, tetapi
17 Indonesia Corruption Watch, Catatan Putusan Ideal Sepanjang Tahun 2019.
18 Marwan  Mas,  Guru  Besar  Ilmu  Hukum  Univesritas  45  Makassar,  Berita  Acara  Local Workshop, tanggal 7 November 2013.
tidak wajib diikuti atau tidak mengikat secara formil bagi hakim lain dalam sistem Eropa  Kontinental.  Berbeda  dengan  yurisprudensi  dalam  sistem  Anglo  Saxon ( common law system) yang menganggap yurisprudensi sebagai putusan Mahkamah Agung  (MA)  atau  peradilan  tertinggi  yang  sudah  pernah  atau  selalu  diikuti  oleh hakim-hakim  lain  di  bawah  Mahkamah  Agung  (MA)  yang  dianggap  sebagai preseden. 19 Preseden  (yurisprudensi)  dalam  system  hukum  Anglo-Saxon  ( common law  system)  bersifat  the  binding  force  precedent.  Itu  artinya,  peluang  terjadinya disparitas  bisa  dicegah  karena  putusan  pengadilan  mengikuti  putusan  hakim sebelumnya.
Penggunaan hukum pidana sebagai premium remidium pada undang-undang tindak  pidana  korupsi  (UU  Tipikor)  justru  dianggap  sebagai  pemicu  terjadinya disparitas pemidaan dalam perkara korupsi. Contohnya pada pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor yang paling sering dituding sebagai penyebab terjadinya disparitas putusan. Problemnya terletak pada perbedaan ancaman pidana minimalnya. Pasal 2 mengatur pidana  minimal  4  tahun,  sedangkan  pasal  3  mengatur  pidana  minimal  1  tahun. Permasalahannya muncul ketika pasal 2 bisa dikenakan kepada siapa saja, termasuk pihak lain di luar penyelenggara negara, sedangkan pasal 3 khusus ditujukan kepada penyelenggara negara.
Hal  ini  menimbulkan  pertanyaannya  mengapa  ancaman  pidana  minimal terhadap pasal yang juga ditujukan untuk pihak diluar penyelenggara negara lebih berat  daripada  pasal  yang  ditujukan  kepada  penyelenggara  negara.  Seharusnya, ancaman minimum pidana dalam pasal 3 UU Tipikor bisa disamakan dengan pasal 2 UU Tipikor. Pada praktek yang lain, pasal 3 kadang dijadikan alasan untuk membela diri  bagi  penyelenggara  negara  yang  mau  menghindar  dari  pasal  2  karena hukumannya yang lebih berat. Selain itu juga terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan  suap  dianggap  menjadi  penyebab  terjadinya  disparitas  putusan,  misalnya pasal 5 dan pasal 12. Pidana minimal dan maksimal yang diatur dalam pasal 5 jauh lebih ringan dibandingkan dengan pidana minimal dan maksimal dalam pasal 12.
Hakim sebagai seseorang yang diberi mandat oleh undang-undang dalam hal memutuskan suatu perkara 20 sepenuhnya diserahkan kepada hakim untuk memilih, pidana  apakah  yang  paling  tepat  untuk  dijatuhkan.  Di  samping  itu,  hakim  juga mempunyai  kebebasan  untuk  memilih  beratnya  pidana (strafmaat)  yang  akan dijatuhkan,  sebab  yang  ditentukan  oleh  pengundang-undang  hanyalah  maksimum dan minimumnya. Keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum dalam masyarakat bukan hanya ditentukan oleh faktor tunggal, melainkan dipengaruhi berbagai faktor yang memberikan kontribusi secara bersama-sama terhadap kondisi tersebut. Faktor- faktor yang dianggap paling dominan pengaruhnya sangat bergantung pada konteks sosial dan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat bersangkutan.
Pola  penegakan  hukum  dalam  masyarakat  sederhana  dilaksanakan  melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Sedangkan dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  misi  suci  ( mission  sacree)  lembaga peradilan  di  Indonesia  bukan  untuk  menegakkan  hukum  demi  hukum  itu  sendiri, seperti  yang  dikemukakan  oleh  Oliver  Wendell  Holmes  sebagaimana  dikutip Sutiyoso dan Puspitasari bahwa ‘ the supreme court is not court of justice, it is a court of  law ’ (mahkamah  agung  bukanlah  pengadilan  keadilan,  melainkan  untuk menegakkan  hukum  demi  keadilan),  baik  bagi  individu  maupun  bagi  masyarakat, bangsa,  dan  negara.  Bahkan  keadilan  yang  dimaksud  adalah  keadilan  demi  Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib dan damai. Hal ini tercermin dari setiap keputusan hakim di Indonesia,  yang  diawali  dengan  ungkapan  yang  sangat  religius,  yaitu :  ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ” 21
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  dianalisis  penyebab  adanya  putusan disparitas hukum pidana pada putusan tindak pidana korupsi, yaitu:
20 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
21 Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia (Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2005), 32.

## 1. Faktor Hukum
Penegakan  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  mewujudkan  keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. 22
Penegakan  hukum  menurut  Bisri  adalah  usaha  semua  kekuatan  bangsa, menjadi  kewajiban  kolektif  semua  komponen  bangsa,  dan  merupakan  alat  bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh kelompok atau golongan-golongan tertentu saja, antara lain:
a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketers  (tiga  pendekar  hukum)  yang  mempunyai  fungsi  penegakan  dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib  dan  bermanfaat  bagi  semua  manusia.  Polisi  menjadi  pengatur  dan pelaksana  penegakan  hukum  di  dalam  masyarakat;  hakim  sebagai  pemutus hukum yang adil; sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.
b. Pengacara  yang  memiliki  fungsi  advokasi  dan  mediasi  bagi  masyarakat,  baik yang bekerja secara individual maupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga  bantuan  hukum.  Pengacara  ini  menjadi  penuntut  bagi masyarakat  yang  awam  hukum,  agar  dalam  proses  peradilan  tetap  diperlukan sebagai  manusia  yang  memiliki  kehormatan,  hak  dan  kewajiban,  sehingga putusan  hakim  akan  mengacu  pada  kebenaran,  keadilan  yang  dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyenggara yang memiliki kekuasaan politik ( legislate).
22 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 25.
d. Masyarakat  pengguna  jasa  hukum  yang  kadang-kadang  secara  ironi  menjadi masyarakat pencari keadilan. 23
Menurut  Soekanto  sebagaimana  dikutip  Bisri  bahwa  penegakan  hukum bukan  semata-mata  pelaksaan  perundang-undangan  saja,  walaupun  di  dalam kenyataan  di  Indonesia  kecenderungannya  adalah  demikian.  Selain  itu,  ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan  hakim.  Juga  bahwa  pendapat-pendapat  yang  agak  sempit mempunyai  kelemahan-kelemahan,  apabila  pelaksaan  perundang-undangan  atau keputusan-keputusan  hakim  tersebut  malahan  mengganggu  kedamaian  di  dalam pergaulan hidup. 24
Penegakan  hukum  bukanlah  semata-mata  berarti  hanya  pada  pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang  melanda  penegakan  hukum,  yaitu  terdapat  pada  faktor-faktor  yang mempengaruhi  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Faktor-faktor  tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negative dilihat dari segi faktor penegak hukum itu menjadikan agar satu kaida hukum benar-benar berfungsi.
Praktek  menyelenggarakan  penegak  hukum  di  lapangan  seringkali  terjadi pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan.  Hal  ini  dikarenakan  konsepsi keadilan  merupakan  suatu  rumusan  yang  bersifat  abstrak  sedangkan  kepastian hukum merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum
Adapun  gangguan  terhadap  penegakan  hukum  yang  berasal  dari  undang- undang  disebabkan,  antara  lain:  tidak  diikutinya  asas-asas  berlakunya  undang- undang;  belum  adanya  peraturan  pelaksanaan  yang  sangat  dibutuhkan  untuk
23 Ilhami  Bisri, Sistem  Hukum  Indonesia:  Prinsip-Prinsip  &  Implementasi  Hukum  di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 128.
24 Ibid., 7.
menerapkan undang-undang; dan ketidakjelakasan arti kata-kata di dalam undang- undang  yang  mengakibatkan  kesimpangsiuran  di  dalam  penafsiran  serta penerapannya.
Beberapa  putusan  korupsi  yang  telah  terpublikasi  dalam  website  putusan Mahkamah Agung (MA) dapat dipetakan antara lain: (1) data putusan berdasarkan tahun register perkara; (2) data putusan berdasarkan jenis amar;  (3) pasal-pasal yang digunakan  jaksa  untuk  melakukan  penuntutan;  dan  (4)  rentang  hukuman  yang diberikan hakim kepada terpidana korupsi. Adapun data putusan berdasarkan jenis amar putusan dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:
Tabel 4. Data Putusan Berdasarkan Jenis Amar 25
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) mengklasifikasi perbuatan tindak pidana korupsi menjadi tujuh jenis, antara lain: merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan,  pemerasan,  perbuatan  curang,  dan  konflik  kepentingan. 26 Adapun  pasal- pasal  dalam  UU  Tipikor  yang  digunakan  untuk  menjerat  pelaku  korupsi  sebagai berikut:
25 Arsil, Bahan  Presentasi  FGD  Studi  tentang  Disparitas  Putusan  dalam  Perkara  Korupsi ICW, di Gren Alia, 19 September 2013.
26 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo.  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jenis Amar Putusan Vonis Akhir % Kasasi dan PK % Banding % PN % Bebas 101 13.7 5 0,7 24 3.3 168 22.9 Lepas 31 4.2 6 0.8 8 1.1 45 6.1 N.O. 9 1.2 81 11 4 0.5 5 0.7 Terbukti 593 80.7 252 34.3 260 35.4 514 69.9 Penjara Tanpa Denda 591 80.4 252 34.3 0 0 512 69.7 Pidana Bersayarat 13 1.8 0 0 0 0 0 0 Lain-Lain 1 0.1 391 53.2 439 59.7 3 0.4 Total Data 735 735 735 735
Tabel 5. Pasal-Pasal Berdasarkan Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi. 27 No Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Pasal 1 Merugikan keuangan Negara Pasal 2 dan Pasal 3 2 Suap Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b; Pasal 5 ayat (2); Pasal 12 huruf a, b, c dan d; Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 11; Pasal 13 3 Gratifikasi Pasal 12B jo. Pasal 12C 4 Penggelapan dalam jabatan Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 huruf a, b dan c 5 Pemerasan Pasal 12 huruf e, g dan f 6 Perbuatan curang Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c dan d; Pasal 7 ayat 2; Pasal 12 huruf h 7 Konflik kepentingan dalam pengadaan Pasal 12 huruf i
Salah  satu  kekhasan  pidana  korupsi  adalah  adanya  pidana  tambahan pembayaran  uang  pengganti.  Mengenai  pembayaran  uang  pengganti  UU  Tipikor tidak mengatur definisi apa yang dimaksud dengan uang pengganti tersebut. Pasal 17  jo.  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  hanya menyebutkan bahwa selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP, maka sebagai pidana  tambahan  yang  dapat  dijatuhkan  adalah  pembayaran  uang  pengganti  yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Permasalahan  inilah  yang  terjadi,  di  mana  variabel  yang  digunakan  untuk menentukan  berat  ringannya  hukuman  dalam  pidana  pokok  yang  cukup  rumit berbeda  variabelnya.  Variabel  yang  dapat  digunakan  untuk  menentukan  besaran penjara pengganti atas uang pengganti dapat jauh lebih sederhana, yaitu besaran uang pengganti  itu  sendiri.  Pada  posisi  ini  terjadi  disparitas  hukum.  Disparitas  dalam penjatuhan penjara pengganti atas uang pengganti bisa dilihat melalui besaran rata- rata  uang  pengganti  ( average  value)  yang  dijatuhkan.  Idealnya  semakin  tinggi besaran uang pengganti yang ditetapkan, semakin besar pula penjara pengganti yang dijatuhkan.
27 Komisi  Pemberantasan  Korupsi, Memahami  Untuk  Membasmi:  Buku  Saku  Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: KPK, 2006), 19.
Kesimpulannya bahwa faktor hukum adanya disparitas putusan pada tindak pidana  korupsi  terletak  pada  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menentukan  jenis pidana  terdakwa  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  secara  bersama-sama, mengacu  Pasal  3  jo.  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah  dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo.  Pasal  55  ayat  (1) KUHP.  Dengan  kata  lain,  pertimbangan  hukum  hakim  menentukan  jenis  pidana adalah bersifat yuridis dan bersifat non yuridis dengan memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu: perbuatan, pertanggung jawaban, dan pidana.

## 2. Faktor Aparat Penegak Hukum
Penegak  hukum  benar-benar  menempati  kedudukan  yang  penting  dan menentukan.  Apa  yang  dikatakan  dan  dijanjikan  oleh  hukum,  pada  akhirnya  akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segal sesuatu dari pandangan tersebut, maka  menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh tehadap para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut. 28 Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak  hukum,  keadilan  dan  kebenaran  harus  dinyatakan,  terasa,  terlihat  dan diaktualisasikan.
Secara  sosiologis,  maka  setiap  penegak  hukum  tersebut  mempunyai kedudukan  (status)  dan  peranan  (role).  Kedudukan  merupakan  posisi  tertentu  di dalam  struktur  kemasyarakatan  yang  mungkin  tinggi,  sedang-sedang  saja,  atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban tertentu yang merupakan peranan atau role. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, yaitu: (1) peranan yang ideal ( ideal role); (2)
28 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum …, 2.
peranan yang seharusnya ( expected role); (3) peranan yang dianggap oleh diri sendiri ( perceived role); dan (4) peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role). 29
Penegak  hukum  merupakan  golongan  panutan  dalam  masyarakat  yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.  Olehnya  itu  harus  dapat  berkomunikasi  dan  mendapatkan  pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawa atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka, kecuali dari itu, golongan panutan harus dapat memilih waktu  dan  lingkungan  yang  tepat  di  dalam  memperkenalkan  norma-norma  atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.
Problem disparitas juga bisa bersumber dari hakim antara lain terjadi karena adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap the philosophy of punishment (nilai-nilai  dasar  atau  falsafah  penghukuman),  setidaknya  dalam  mengikuti  aliran hukum pidana (aliran klasik atau aliran modern). Selanjutnya dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana  ( stafsoort)  yang  dikehendaki,  sehubungan  dengan  penggunaan  sistem alternatif pengancaman pidana didalam undang-undang.
Hasil  penelitian  dari  Mahkamah  Agung  RI  dengan  mengutip  pandangan Cheang bahwa disparitas pidana ( disparity of sentencing) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama ( the same offence) atau terhadap tindak-tindak  pidana  yang  sifat  berbahayanya  dapat  diperbandingkan  ( offence comparable  seriousness)  tanpa  disertai  dasar  pertimbangan/penalaran  yang  sahih ( valid reason). Jackson juga menambahkan bahwa disparitas pidana juga dapat terjadi pada  pemidanaan  yang  berbeda  terhadap  dua  orang  atau  lebih  terdakwa  yang melakukan  suatu  tindak  pidana  secara  bersama-sama  ( co-defendant).  Faktor  yang menimbulkan variasi/disparitas putusan pidana, antara lain:
a. Faktor yang mungkin menonjol adalah masalah kepribadian hakim, termasuk di dalamnya  adalah  masalah  mentalitas.  Memang  perlu  diakui,  bahwa  banyak faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepribadian seorang hakim.
29 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum …, 19-20.
b. Faktor  lingkungan,  yang  terutama  menyangkut  lingkungan  sosial.  Faktor  ini tidak  hanya  mempengaruhi  kepribadian  hakim,  akan  tetapi  juga  terhadap penjatuhan  hukuman.  Dalam  arti  yang  sangat  luas,  maka  lingkungan  sosial dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Lingkungan sosial mungkin mencakup faktor politik, ekonomi, dan seterusnya. 30
Apabila  dilihat  dari  besaran  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan, umumnya  hukuman  yang  dijatuhkan  terhadap  terdakwa  dibawah  4  tahun  penjara, yaitu 76,8% (546 Terdakwa), dimana 39% (231 orang) terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara. Sementara itu, untuk perkara yang dijatuhi dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih hanya sebanyak 23,3% (138 Terdakwa), dimana dari 138 Terdakwa tersebut sekitar 91 orang terdakwa diantaranya dijatuhi hukuman selama 4 tahun.
Tabel 6. Data Terdakwa Yang Diputus Bersalah Berdasarkan Range Hukuman dan Tuntutan. 31 Tuntutan JPU Persen (%) Vonis Akhir Persen (%) Range Hukuman 4 0.5 17 2.9 0-1 th 67 9.2 231 39.0 1 th 292 39.9 163 27.5 1-2 th 115 15.7 44 7.4 2-4 th 105 14.3 91 15.3 4 th 97 13.3 33 5.6 4-6 th 30 4.1 3 0.5 6-8 th 8 1.1 7 1.2 8-10 th 8 1.1 3 0.5 10-15 th 6 0.8 1 0.2 15-20 th 732 100 593 100.0%
30 Mahkamah  Agung  RI, Kedudukan  dan  Relevansi  Yurisorudensi  untuk  Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan, 2010), 212.
31 Indonesia Corruption Watch, Studi Putusan Pemidanaan Perkara … , 21.
Tabel 7. Rata-Rata Tuntutan dan Rata-Rata Vonis 32 Vonis Akhir Tuntutan JPU Dalam Tahun Dalam Bulan Dalam Tahun Dalam Bulan Rata-rata Hukuman 2.22 26.60 3.20 38.39 Hukuman Tertinggi 18.00 216.00 20.00 240.00 Hukuman Terendah 0.17 2.00 0.42 5.00
Vonis rata-rata 2 tahun 3 bulan penjara bukanlah waktu yang cukup untuk menjerakan pelaku korupsi. Perlu dilakukan terobosan-terobosan, sehingga harapan penjeraan  koruptor  bisa  terjadi.  Misalnya  menerapkan  yurisprudensi  terhadap putusan-putusan yang dianggap menjerakan sebagai berikut: 33 Munculnya fenomena pemberatan  terhadap  pelaku  korupsi.  Sebenarnya  perlu  dijadikan  terobosan  agar hukuman  terhadap  koruptor  bisa  semakin  proporsional.  Rentang  hukuman  dalam pemidaan perkara korupsi memberikan gambaran bahwa disparitas putusan memang masih terjadi. Indonesia mengenal sistem minimum dan maksimum dalam penerapan pidananya.  Maka,  isu  disparitas  hanya  muncul  ketika  terdapat  putusan-putusan dimana hukuman yang dijatuhkan jauh di atas 4 tahun (khusus untuk Pasal 2  UU Tipikor).
Setelah  ditinjau  faktor  penyebab  disparitas  pidana  yang  bersumber  kepada hukum  sendiri,  yang  disatu  pihak  sebenarnya  secara  ideologis  dapat  dibenarkan, tetapi  di  lain  pihak  mengandung  kelemahan-kelemahan  berhubung  dengan  adanya “judicial discretion” yang terlalu luas karena ti dak adanya “sentencing standard”. 34
Hasil  penelusuran  sementara  di  lapangan  hanya  Mahkamah  Agung  yang  memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya disparitas putusan. Sedangkan aparat penegak hukum  lainnya,  seperti  Kejaksaan  dan  KPK  belum  memiliki  kebijakan  internal terkait dengan upaya pencegahan terjadinya disparitas putusan.
Tepat pada tanggal 29 Desember 2009, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009  tentang Pembinaan Personil Hakim.  Secara  substantif,  surat  edaran  ini  berisi  tiga  hal,  yaitu:  (1)  dalam  upaya
32 Ibid.
33 Indonesia Corruption Watch, Trend Vonis Pengadilan Tipikor.
34 Mahkamah Agung RI, Kedudukan dan Relevansi Yurisorudensi …, 181.
pembinaan  para  hakim  tinggi  agar  secara  periodik  diadakan  diskusi  mengenai masalah-masalah  hukum;  (2)  adanya  pembinaan  terhadap  para  hakim  tingkat pertama; dan (3) langkah-langkah yang dimaksud sebagaimana pada poin pertama dan kedua tidak membatasi hakim dalam menemukan inovasi baru dalam melakukan pembinaan.  Menariknya,  dalam  poin  2  terkait  dengan  pembinaan  terhadap  para hakim  tingkat  pertama,  diperintahkan  pula  agar  para  Ketua  Pengadilan  Tingkat Banding  hendaknya  menjaga  terjadinya  disparitas  putusan. 35 Menjaga  terjadinya disparitas maksudnya adalah, permintaan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan dalam pemberian putusan. Surat edaran  ini  hendaknya  bisa  dijadikan  pintu  masuk  untuk  menghindari  terjadinya disparitas putusan.
Menjaga terjadinya disparitas maksudnya adalah, permintaan kepada Ketua Pengadilan  Tingkat  Banding  untuk  mengurangi  terjadinya  disparitas  pemidanaan dalam opemberian putusan. Surat edaran ini hendaknya bisa dijadikan pintu masuk untuk  menghindari  terjadinya  disparitas  putusan.  Hanya  saja,  secara  teknis  belum diaturnya  pedoman  penjatuhan  pidana  ( statutory  guidelines  for  sentencing  atau straftoemetingsheidraad).

## D. Kesimpula l n
Vonis  pengadilan  tindak  pidana  korupsi  sepanjang  tahun  2019  belum menunjukkan keberpihakan sepenuhnya pada sektor pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan dalam temuan ICW rata-rata vonis terhadap terdakwa korupsi hanya 2 tahun  7  bulan  penjara  saja.  Secara  spesifik  dari  1.125  terdakwa  korupsi  yang disidangkan, setidaknya 842 orang diantaranya diberikan vonis ringan dan hanya 9 orang diganjar vonis berat.  Padahal regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijadikan dasar pemeriksaan di persidangan memungkinkan untuk menghukum terdakwa  sampai  pada  20  tahun  penjara,  bahkan  seumur  hidup.  Potret  perbedaan hukuman antar terdakwa dengan klasifikasi perkara yang hampir serupa masih sering
35 Mahkamah  Agung  RI, Surat  Edaran  Nomor  14  Tahun  2009;  Nomor:
13/Bua.6/Hs/SP/XII/2009.
terjadi  di  sepanjang  tahun  2019.  Faktor  hukum  disparitas  terhadap  tindak  pidana korupsi,  yaitu  putusan  pengadilan  tindak  pidana  korupsi  aparat  penegak  hukum seperti Kejaksaan dan KPK belum optimal menggunakan pasal-pasal yang ada pada UU Tipikor. Pada titik tertentu, sanksi pidana minimum dalam UU Tipikor justru menyebabkan  terjadinya  disparitas  pemidanaan  yang  cukup  mengganggu.  Faktor aparat  penegak  hukum  sebagai  penyebab  disparitas  pemidanaan  terhadap  putusan perkara  korupsi  sangat  jelas  terlihat  dan  dirasakan  sangat  tidak  berkeadilan. Tuntutan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  masih  dianggap  sangat  ringan, begitu juga dengan vonisnya. Tidak ada pedoman yang jelas terkait dengan upaya pencegahan terjadinya disparitas dalam pemidanaan perkara korupsi.

## Daftar Pustaka
Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2015.
Arsil. Bahan  Presentasi  FGD  Studi  tentang  Disparitas  Putusan  dalam  Perkara Korupsi ICW, di Gren Alia, 19 September 2013.
Bisri, Ilhami. Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Frannita,Santi. “Penetapan  Tersangka  Miranda  S.  Goeltom  dalam  Tindak  Pidana Korupsi. ” Skripsi.  Jakarta:  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah, 2015.
Harkrisnowo,  Harkristuti. “ Rekonstruksi  Konsep  Pemidanaan:  Suatu  Gugatan Terhadap  Proses  Legislasi  dan  Pemidanaan  di  Indonesia. ” Orasi  Pada Upacara Pengukuhan  Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 2003.
Ibnu  Khaldun. Muqaddimah Ibn  Khaldun. Terj. Ahmadie Thoha.  Cet. 1; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
Indonesia Corruption Watch, Catatan Putusan Ideal Sepanjang Tahun 2019.
______. Catatan Daftar Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Tahun 2019.
______. Catatan Putusan Disparitas Vonis Sepanjang Tahun 2019.
Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK, 2006.
Lankun, Tama S., et.al. “Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi. ” Policy Paper. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014.
Mahkamah Agung RI. Kedudukan dan Relevansi Yurisorudensi untuk Mengurangi Disparitas  Putusan Pengadilan.  Jakarta:  Puslitbang  Hukum dan  Peradilan, 2010.
______. Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2009; Nomor: 13/Bua.6/Hs/SP/XII/2009.
Mangkusubroto, Kuntoro. Pemberantasan Mafia Hukum. Jakarta: UNDP, 2010.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief. Dampak  Disparitas  Pidana  dan  Usaha  untuk Mengatasinya. Bandung: Al Umra, 2005.
Muladi. Independensi Kekuasaan Kehakiman. Semarang: Universitas Diponegoro,
Semarang, 2005.
Pengadilan    Negeri  Bengkulu, Putusan  Perkara  Nomor  42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeec4d267a 49068899e313633303435.html
Pengadilan  Negeri  Bandung. Putusan  Perkara  Nomor  61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg,  https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeec4cb4 4e37d2a8f8c313533393430.html
Rahardjo,  Satjipto. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis.  Yogyakarta:
Genta Publishing, 2009.
______. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan Hukum Pidana.
______. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
______. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
______. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman.
______. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana.
Sutiyoso  Bambang,  dan  Sri  Hastuti  Puspitasari. Aspek-Aspek  Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2005.
Tak,  Peter  J.  “Sentencing  and  Punishment  in  The  Netherlands . ” Dalam  Michael Tonry  dan  Richard  S.  Frace  (eds). Sentencing  and  Sanctions  in  Western Countries. New York: Oxford University Press, 2001.
Toynbee, Arnold J. A Story of History. New York: Oxford University Press, 1934.
Widi,  Shilvina. “Kasus  Korupsi  di  Indonesia  Terbanyak  dari  Pemerintah  Pusat,” DataIndonesia.id,  Aug  22,  2022,  https://dataindonesia.id/varia/detail/kasus- korupsi-di-indonesia-terbanyak-dari-pemerintah-pusat
Wikipedia. “Undang - undang  Napoleon,”  dalam  https://id.wikipedia. org/wiki/ Undang-undang_Napoleon