## POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO

## Narvedha Andriyana
Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

## Abstrak
Children are the future of the nation that must be protected and fulfilled all their rights. Even  though  the  child  is  carrying  out  training  at  LPKA  and  automatically  loses  their freedom  of  movement,  the  child  still  gets  all  his  rights  such  as  the  right  to  education then the child also gets various kinds of training according to their interests and talents. The pattern of coaching carried out in LPKA Class I Kutoarjo is divided into 4 stages, namely  the  environmental  introduction  stage,  the  initial  stage,  the  advanced  stage  and the final stage. This research The research method in this writing is normative juridical, namely  based  on  statutory  regulations.  Where  the  laws  and  regulations  used  are  in accordance with the title of this study. Normative legal research basically examines law in its form as a norm, as contained in statutory regulations. Primary legal materials are legal  materials  that  are  binding  such  as  regulations  and  legislation,  while  secondary legal  materials  are  legal  materials  that  are  supporting  primary  legal  materials  such  as literature,  published  journal  books,  magazines,  and  newspapers.  Children  who  are carrying  out  training  at  LPKA  are  expected  to  become  individuals  who  change  their mindset  and  behavior  so  that  children  can  reintegrate  into  the  community  without having bad perspectives in society.

## Keywords: Development, Children, LPKA Kutoarjo

## Latar Belakang
Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tertuang pada Pasal 1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Pada  dasarnya    ciri  dari  sebuah negara  hukum  adalah  di  menjunjung tinggi  dan  mengakui  atas  Hak  Asasi Manusia  baik  orang  dewasa  maupun anak, dalam hal ini anak pun mendapat perlakuan atas Hak Asasi Manusia yang sama. Kemudian
Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  menjelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari  Tuhan  yang  Maha  Esa,  yang  di dalam  dirinya  melekat  harkat  dan martabat  sebagai  manusia  seutuhnya. Sehingga  orang  dewasa  pun  harus menjaga  anak  dan  melindungi  dari berbagai  macam  keadaan.  Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang  Hak  Asasi  Manusia  pada Pasal  60  ayat  (1)  menyebutkan    bahwa setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh pendidikan  dan  pengajaran  dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai  dengan  minat,  bakat  dan  tingkat kecerdasannya.
Pendidikan  anak  merupakan  hal yang  sangat  penting  untuk  dilakukan bagi  setiap  orang  tua,  dimana  anak masih mencari apa  yang belum mereka ketahui  sehingga  hal-hal  negatif  sering kali  masuk  dalam  pemikiran  anak. Faktor  yang  dapat  menjadikan  anak mengalami  kenakalan  ialah  adanya faktor  internal  yang  bisa  terjadi  karena kurangnya  perhatian  dan  kasih  sayang dari  kedua  orang  tuanya  dan  faktor eksternal  yang terjadi karena pergaulan anak  dilingkungan  sosial  yang  negatif. Lantas  bagaimana  jika  anak  yang
melakukan  pelanggaran  hukum?  Anak yang  melakukan  pelanggaran  karena hukum biasa disebut dengan Anak yang Berkonflik  dengan  Hukum  (ABH). Sehingga  anak-anak  yang  berkonflik dengan  hukum  ini  akan  menjalankan pembinaan  di  Lembaga  Pembinaan
Khusus Anak (LPKA). Dalam perspektif  hukum  di  Indonesia  anak yang  dapat  menjalankan  pidana  di LPKA  adalah  anak  yang  berusia  12 sampai  18  tahun,  dan  apabila  anak tersebut  telah  berusia  18  tahun  maka wajib dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan  pemuda  atau  dewasa. Menurut  Pasal  21  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  SPPA menjelaskan bahwa apabila anak masih dibawah  12  tahun  maka  anak  akan diberikan  keputusan  untuk  diserahkan kepada  orang  tua/wali  nya  atau mengikutsertakannya  dalam  program pendidikan, pembinaan dan
pembimbingan  di  instansi  pemerintah atau  LPKS  di  instansi  yang  menangani bidang  kesejahteraan  sosial  baik  di tingkat  pusat  maupun  ditingkat  daerah selama  6  (enam)  bulan.  Namun  Telah dijelaskan  pada  Pasal  81  ayat  (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak bahwa  pidana  penjara  terhadap  anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
Apabila  anak  telah  menjalankan pembinaan  di  LPKA  maka  otomatis anak akan jarang bertemu dengan orang tua dan keluarga nya, sehingga petugas mempunyai  peran  penting  sebagai orang  tua  anak  selama  anak  di  LPKA dan harus memperhatikan hak-hak anak tersebut.  Lantas apakah yang dimaksud dengan LPKA? Menurut Pasal 1 Angka 20  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  Tentang  SPPA  menjelaskan bahwa  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah  lembaga  atau  tempat  Anak menjalani  masa  pidananya.  Anak  yang
telah menjalankan pembinaan di LPKA menjadikan  anak  tersebut  berubah status menjadi Anak Didik Pemasyarakatan  dimana  dalam  Pasal  1 Angka  8  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan menjelaskan bahwa anak didik pemasyarakatan adalah a) Anak  Pidana yaitu  anak  yang  berdasarkan  putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak  paling  lama  sampai  berumur  18 (delapan belas) tahun. b) Anak  Negara yaitu  anak  yang  berdasarkan  putusan pengadilandiserahkan      pada      negara untuk   dididik   dan   ditempatkan   di LAPAS    Anak    paling    lama    sampai berumur  18  (delapan  belas) tahun. c) Anak    Sipil    yaitu    anak    yang    atas permintaan    orang    tua    atauwalinya memperoleh      penetapan      pengadilan untuk      dididik      di  LAPAS    Anak paling    lama    sampai    berumur    18 (delapan  belas) tahun.
Kemudian  apa  yang  dimaksud dengan  pembinaan?  Dalam  hal  ini pembinaan menurut kamus besar bahasa  indonesia  (KBBI)  berasal  dari kata  “bina”  yang  berarti  membangun, mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih.
Sedangkan  menurut  Pasal  1  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pembinaan  Warga  Binaan Pemasyarakatan  menyebutkan  bahwa “Pembinaan  adalah  kegiatan  untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa, Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan”.  Menurut  Sudarsono
(2012)  pembinaan  merupakan  suatu proses,  tindakan  atau  pernyataan  dari suatu  tujuan  dan  bisa  membuat  suatu perbaikan terhadap sesuatu.  Pembinaan yang  dijalankan  oleh  anak  didik pemasyarakatan didasarkan kepada kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak tersebut,  dimana  anak  akan  diberikan program pembinaan yang akan bermanfaat  bagi  anak  tersebut.  Selain
pembinaan, anak juga diberikan pendidikan  dan  pelatihan  yang  akan membuat anak tidak akan putus sekolah walaupun dicabutnya kemerdekaan bergerak.
Ketetapan  peraturan  tentang  anak sudah  diatur  lebih  lanjut  didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak dimana  Undang-Undang  ini  membuat anak  lebih  ditegakkan  hak  asasi manusianya, Undang-Undang in mengatur  bagaimana  memperlakukan anak  yang  behadapan  dengan  hukum yaitu  dengan  adanya  proses  diversi yang  membuat  anak  tidak  semata-mata harus  menjalani  pidana  penjara,  dalam Pasal  71  Ayat  (1)  dan  (2)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012 menjelaskan  bahwa  tindak  pidana  anak dibagi  menjadi  tindak  pidana  pokok dan  tindak  pidana  tambahan  yaitu:  (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana  peringatan;  b.  pidana  dengan syarat:    1)  pembinaan  di  luar  lembaga; 2)  pelayanan  masyarakat;  atau    3) pengawasan.      Pidana  tambahan  terdiri atas:    a.  perampasan  keuntungan  yang diperoleh  dari  tindak  pidana;  atau    b. pemenuhan  kewajiban  adat.  Sehingga dalam  hal  ini  pidana  yang  dijatuhkan anak  dilarang  melanggar  harkat  dan martabat anak. Dalam penelitian ini ada dua  macam  teori  yang  dapat  dikaji dalam penelitian ini.
Teori  Pemidanaan  Relatif  (Karl  O. Christieanse)  Teori  ini  berlandaskan bahwa pemidanaan dilihat dari
tujuannya.  Teori  ini  berbeda  dengan teori  absolut,  dimana  teori  absolut hanya berfokus kepada sebuah penjeraan saja tanpa adanya tujuan dari pemidanaan  tersebut.  Teori  relatif mempunyai  tujuan  bahwa  pemidanaan memberikan  bukan hanya  sebuah penjeraan  semata  tetapi  juga  membuat para pelanggar hukumnya dapat memperbaiki sikap dan perilaku
sehingga  dapat  mewujudkan  ketertiban
dalam  masyarakat.  Menurut  Karl  O. Christieanse  mengatakan  bahwa  ada beberapa  ciri  pokok  dari  teori  relatif yaitu: 1) Tujuan pidana adalah pencegahan;  2)  Pencegahan  bukan tujuan  akhir  akan  tetapi  merupakan sarana  untuk  tujuan  yang  lebih  tinggi yaitu  kesejahteraan  masyarakat;  3) Hanya  pelanggaran  hukum  yang  dapat dipersalahkan  kepada  si  pelaku  saja  4) Pidana  harus  ditetapkan  berdasarkan tujuannya  sebagai  alat  pencegahan kejahatan;  dan  5)  Pidana  melihat  ke depan  atau  bersifat  prospektif,  ia mengandung  unsur  pencelaan  tetapi baik  unsur  pencelaan  maupun  unsur pembalasan  tidak  dapat  diterima  bisa tak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.  Teori  Pembinaan  (Herbert L. Packer)
Pembinaan  atau  yang  disebut dengan rebalilitation, tujuan dari pembinaan  adalah  untuk  mengubah tingkah laku atau kepribadian narapidana  agar  narapidana  tersebut meninggalkan  kebiasaan  buruk  yang bertentangan dengan norma-norma hukum  serta  norma-norma  lainnya  dan agar ia lebih cenderung untuk mematuhi  norma-norma  yang  berlaku di  masyarakat.  Dalam  teori  pembinaan ini  lebih  memberikan  efek  bagaimana cara  merubah  pola  pikir  dan  tingkah laku  pelanggar  hukum  agar  tujuan  dari pada  penghukuman  tersebut  tidak hanya  sekedar  penjeraan  melainkan memberikan perubahan kepada pelanggar  hukum  sehingga  diterima kembali dilingkungan masyarakat. munculnya teori pembinaan ini merupakan  suatu  bentuk  perubahan besar  bagi  sistem  kepenjaraan  di  dunia karena  pada  teori  ini  lebih  melihat pendekatan dalam aspek kemanusiaan.

## Metode
Metode penelitian dalam penulisan ini  adalah  bersifat  yuridis  normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Dimana peraturan perundang-undangan  yang  digunakan sesuai  dengan  judul  penelitian  ini. Penilitian hukum normatif pada
dasarnya meneliti hukum dalam wujudnya sebagai norma, seperti tertuang  dalam  peraturan  perundang- undangan. Mulai dari konstitusi negara, yakni  Undang-Undang  Dasar  1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan  Presiden,  sampai  Peraturan Daerah.  Selain  itu,  norma  hukum  juga tercemin  dalam  peraturan  kebijakan sebagai  penjabaran  lebih  lanjut,  dan pelaksanaan peraturan perundang- undangan,  seperti  Keputusan  Presiden, Peraturan Mentreri, Keputusan Menteri, Instruksi  Menteri,  Keputusan  Direktur Jenderal, dan lain-lain (Prasetyo, 2020). Dalam  penelitian  ini  menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Bahan  hukum  primer  yaitu bahan  hukum  yang  bersifat  mengikat seperti peraturan dan perundang- undangan,  sedangkan  bahan  hukum sekunder  adalah  bahan  hukum  yang bersifat  pendukung  dari  bahn  hukum primer  seperti  literatur,  buku-buku jurnal,  majalah,  surat  kabar  yang dipublikasikan.  Hal  ini  digunakan untuk  menganalisis  tentang  pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  I Kutoarjo.

## Pembahasan
Pembinaan  merupakan  hal  yang sangat  penting  bagi  anak  didik pemasyarakatan  karena  pembinaan  ini memberikan  dampak  positif  bagi  anak untuk melakukan suatu perubahan agar anak  menjadi  lebih  baik  dan  memiliki keterampilan sehingga dapat dimanfaatkan  dikemudian  hari.  LPKA
Kelas  I  Kutoarjo  merupakan  Lembaga
Pembinaan Khusus Anak yang didirikan  di  Kutoarjo  Jawa  Tengah. Adapun  jumlah  data  penghuni  di LPKA Kelas I Kutoarjo yaitu
berjumlah  44  anak  dengan  status  42 Anak  (41  Pria  dan  1  Wanita)  dan  2 Anak Tahanan (2 Pria).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga Binaan  Pemasyarakatan  menjelaskan di  Pasal  2  Ayat  (1)  yaitu  Program pembinaan dan pembimbingan meliputi  kegiatan  pembinaan  dan pembimbingan kepribadian dan
kemandirian.  Kemudian  pembinaan dan  pembimbingan  kepribadian  dan kemandirian  sebagaimana  disebutkan dalam pasal 2 ini meliputi:
a.  Ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang
Maha Esa. Dalam hal meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan YME, LPKA Kelas I Kutoarjo mendirikan bangunan musholah didalam LPKA untuk memberikan  kesempatan  kepada  anak didik  pemasyarakatan  yang  beragama islam untuk menjalankan ibadah sholat 5  waktu  secara  berjamaah,  selain sholat,  di  LPKA  juga  mengajarkan anak  didik  pemasyarakatan  ini  untuk belajar  baca  tulis  Al-Qur’an,  sehingga anak didik dapat lancar dalam membaca  dan  menulis  Al-Qur’an. Kemudian  dilaksanakannya  pengajian rutin setiap hari selasa berupa ceramah agama  yang  bekerjasama  dengan departemenagama maupun tokoh agama  sekitar  untuk  mengisi  ceramah agama.  Untuk  agama  selain  Islam, LPKA  juga  menyediakan  ruang  untuk beribadah  sehingga  pembinaan  ini dapat berjalan dengan lancar.
b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
Di  LPKA  Kelas  I  Kutoarjo  dalam memberikan
pembinaan ini bekerjasama  dengan  TNI  dalam  hal memberikan pelatihan jiwa nasionalisme  terhadap  anak  didik pemasyarakatan sehingga anak
memiliki  jiwa  nasionalisme  dan  jiwa ksatria.  Di  LPKA  pun  memperingati
hari-hari  Nasional  seperti  Upacara  17 Agustus  wajib  dilaksanakan  bagi  anak didik  dan  pegawai,  kemudian  anak
didik mengikuti pelatihan baris berbaris  dan  tata cara  upacara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia  dan  pengucapan  pancasila serta  meaksanakan  kegiatan  pramuka dan mengikuti acara jambore
pemasyarakatan.
c. Intelektual
Pada  dasarnya  anak  diwajibkan belajar  selama  12  Tahun,  walaupun anak  sedang  menjalani  pembinaan  di LPKA,  anak  tetap  mendapatkan  hak untuk  pendidikan  dengan  cara  LPKA bekerjasama  dengan  dinas  pendidikan dalam  menyelenggarakan  pendidikan berupa  kejar  paket  untuk  anak  didik pemasyarakatan,  sehingga  pendidikan anak  tetap  berjalan  walaupun  anak tersebut  ketika  di  luar  pernah  putus sekolah.  Di  LPKA  pun  disediakan perpustakaan  sehingga  anak  didik dapat membaca buku untuk menambah wawasan anak dalam ilmu
pengetahuan.
d. Sikap dan perilaku
Dalam  memberikan  pembinaan sikap  dan  perilaku,  LPKA  Kelas  I Kutoarjo  menerapkan  pola  disiplin yang ketat berupa peraturan yang harus dipatuhi  oleh  seluruh  anak  didik pemasyarakatan  di  LPKA  Kelas  I Kutoarjo, biasanya ketika anak pertama  kali  datang  sudah  dijelaskan apa  saja  peraturan  yang  ada  di  LPKA dan  petugas  akan  menyuruh  anak untuk membaca peraturan dan menghafalkan  poin  demi  poin  serta memberi  tahu  punishment  apabila melanggar peraturan-peraturan
tersebut  dan  memberi  tahu  reward apabila  mengikuti  semua  peraturan yang ada. Kemudian petugas
mengajarkan  bagaimana  bersikap  dan berperilaku  di  LPKA    sehingga  anak
dapat  mengubah  mindset  dan  sikap yang baik.
e. Kesehatan Jasmani dan Rohani Setiap pagi  anak didik diwajibkan untuk  melaksanakan  senam  pagi  yang dimana  untuk  memberikan  kesehatan secara  jasmani  untuk  anak,  dan kemudian  pada  hari  jumat  anak  didik diberikan kesempatan untuk berolahraga  seperti  bermain  sepak bola, voli, tenis meja dan bulu  tangkis di dalam LPKA, olahraga ini dilaksanakan  dengan  para  pegawai  di LPKA  sehingga  hubungan  antara pegawai dan anak didik
pemasyarakatan  dapat  terjalin  dengan harmonis.  Untuk  kesehatan  rohani dilaksanakan ceramah agama pada hari selasa  dan  diberikan  baca  tuis  Al- Qur’an.
f. Kesadaran hukum
Di  LPKA Kelas  I Kutoarjo, anak- anak diharuskan menaati semua peraturan  yang  berlaku.  Seluruh  anak didik pemasyarakatan wajib mengikuti seluruh  kegiatan  yang  dilaksanakan  di LPKA  baik  dari  segi  pembinaan, pelatihan  dan  pendidikan.  Apabila anak  tersebut  melanggar  maka  akan diberikan  sanksi  tertentu  yang  dimana sansi  tersebut  sudah  diberi  tahu  oleh petugas  ketika  anak  tersebut  dalam masa pengenalan lingkungan.
Sehingga  anak  diajarkan  bagaimana cara  untuk  menaati  hukum  dan diharapkan  mereka  tidak  melakukan pelanggaran  hukum  lagi  ketika  sudah bebas.
g. Reintegrasi Sehat Dengan Masyarakat Tujuan dari Pemasyarakatan adalah reintegrasi sosial dimana memperbaiki  hubungan  dimasyarakat. Setiap  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan  wajib  di  integrasikan kedalam masyarakat, sehingga
masyarakat  dapat  lebih  percaya  dan menghapus  pola  pikir  buruk  kepada anak. Dalam integrasi kedalam masyarakat, LPKA memberikan program  integrasi  berupa  Asimilasi dan Integrasi, dimana Asimilasi
memberikan  kesempatan  anak  untuk mengikuti pelatihan kerja diluar lembaga dan program  integrasi  berupa pemberian Remisi,  PB,  CB, CMB dan CMK.  Namun  semua  itu  sudah  diatur dan  dengan  syarat-syarat  tertentu, untuk  anak  sendiri  sudah  diatur  dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun  2012  tentang  Syarat  dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,  yang  dimana  syarat dan  ketentuannya  berbeda  dengan dewasa. h. Keterampilan Kerja Di
LPKA, anak diberikan pembinaan  berupa  keterampilan  kerja, dengan  bekerja  sama  dengan  pihak ketiga sebagai bentuk
untuk meningkatkan  keterampilan  anak,  di
LPKA  sendiri  mempunyai  kegiatan kerja berupa pelatihan menjahit, pelatihan  sablon,  pelatihan  membuat hiasan, pelatihan berternak serta pelatihan dalam menanam yang dimana  semua  keterampilan  ini  dapat diaplikasikan  ketika  anak  didik  sudah selesai  dalam  menjalani  pembinaan  di LPKA.
i. Latihan Kerja dan Produksi
Anak  didik  pemasyarakatan  juga diberikan latihan kerja, hal ini dikarenakan dapat memberikan sebuah pelatihan  dan  berguna  ketika  mereka telah  selesai  menjalani  pembinaan  di LPKA,  latihan  kerja  ini  dilaksanakan di  luar  lembaga  maupun  didalam lembaga.  Dalam  segi  produksi,  LPKA Kelas  I  Kutoarjo  juga  memperoduksi hasil  buatan  anak  didik  yang  di pamerkan ketika pergelaran acara Hari Bhakti  Pemasyarakatan  dan  hasil
produksi ini pun dijual untuk umum.
Dalam  proses  pembinaan  yang dilakukan  di  LPKA  Kelas  I  Kutoarjo ini dilakukan dalam 4 tahap yaitu masa pengenalan  lingkungan,  0  sampai dengan  1/3  masa  pidana,  1/3  sampai dengan 1/2 masa pidana dan Asimilasi. pada  tahap  pertama  sebelum  masuk pada  masa  pengenalan  lingkungan (mapenaling),  anak  akan  diminta keterangan dirinya pada bagian registrasi dan klasifikasi terkait
pendidikan terakhir, minat dan bakatnya,  hobi,  agama,  latar  belakang keluarga  hingga  kasus  yang  ia  jalani, setelah  dimintai  keterangan  diri,  anak diperiksa bagaimana kesehatannya kemudian anak diberikan perlengkapan pakaian  serta  perlengkapan  tidur  dan mandi.  Kemudian  anak  ditempatkan pada  ruang  mapenaling  selama  satu minggu.  Pada  tahap  ini  anak  didik belum  diberikan  kegiatan  apapun  dan lebih  banyak  menghabiskan  kegiatan didalam ruangan, sehingga anak hanya dapat  mengamati  bagaimana  kegiatan yang ada di LPKA.
Tahap  berikutnya  yaitu  0  sampai 1/3  masa  pidana,  pada  tahap  ini  anak didik mulai diberikan kegiatan bersama anak didik lainnya, kemudian anak  didik  sudah  mengikuti  kegiatan kejar  paket  yang  bekerjasama  dengan Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten  Purworejo  serta  mengikuti kegiataan  pembinaan  lain  seperti kegiatan  konseling  yang  bekerjasama dengan  LSM  Sahabat  Kapas  dan  anak didik  sudah  wajib  mengikuti  seluruh kegiatan  mulai  dari  senin  hingga minggu.  Kemudian  pada  tahap  ini petugas menentukan pembinaan lanjutan  dengan  menyelenggarakan sidang  TPP  yang  membahas  apakah anak didik tersebut sudah dapat diikuti dalam proses pembinaan lanjutan.
Kemudian  masuk  pada  Tahap  1/3 sampai  1/2,  dimana  dalam  tahap  ini anak didik  yang sudah dianggap dapat
lanjut  dalam  pembinaan  lanjutan  akan mendapat  pembinaan  yang  sesuai dengan  minat  dan  bakatnya,  didalam LPKA  Kelas  I  Kutoarjo  sendiri menyediakan  kegiatan  bermain  musik berupa  alat-alat  musik  seperti  gitar, bass  dan  drum  kemudian  kegiatan kesenian  musik  berupa  gamelan. Kemudian  anak  didk  juga  diberikan ruang  kreatif  untuk  melukis  dan pembuatan  kerajinan  tangan,  sarana perikanan  berupa  kolam  ikan  lele  dan sarana bercocok tanam dan
pertukangan.
Setelah  anak  menjalani  masa  1/3 sampai  1/2,  anak  memasuki  masa asimilasi  dimana  merupakan  program bagi  anak  didik  pemasyarakatan  yang menjelang bebas, dalam tahap ini anak didik diberi kepercayaan untuk
membantu  petugas  dalam  pelaksanaan kegitan  di  LPKA  seperti  pemberian kepercayaan untuk membantu kegiatan di  dapur  dan  tidak  hanya  didalam LPKA saja tetapi melainkan anak didik diberikan  sarana  asimilasi  di  luar LPKA  yang  bekerjasama  dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Balai Latihan Kerja (BLK).
Sehingga  dalam  hal  ini  pola pembinaan yang  dilaksanakan  di LPKA  Kelas  I  Kutoarjo  dinilai berbeda-beda  sesuai  dengan  tahapan anak  tersebut.  Di  LPKA,  sudah dibuatkan  jadwal  dari  hari  senin sampai  minggu  untuk  pelaksanaan kegiatan  dari  bangun  tidur  hingga kembali  tidur,  dan  semua  jadwal tersebut berbeda tiap tahapnya.

## Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan analisis yang  dilakukan,  pemenuhan  hak-hak anak di LPKA Kelas I Kutoarjo sudah sangat baik dan ditegakkan, kemudian
Program pembinaan yang dilaksanakan  oleh  LPKA  pun  sudah sesuai  dengan  PP  Nomor  31  Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan  dan  lengkap  dengan segala  fasilitas  sehingga  anak  didik dapat merubah pola pikir dan perilaku nya  sehingga  ia  dapat  berubah  ketika sudah bebas, anak didik juga mendapatkan  perlakuan  yang  baik, pendidikan  yang  layak  serta  diberi kesempatan  untuk  berbaur  dengan masyarakat  dengan  program  asimilasi dan  integrasi.  Kemudian  petugas  pun sangat  antusias  dalam  berpartisipasi melakukan  pembinaan  kepada  anak didik  pemasyarakatan  dengan  cara memberi  kegiatan  pembinaan  yang positif  dan  melakukan  kerjasama dengan  LSM  maupun  BLK  dalam menjalankan program pembinaan sehingga  apa  yang  anak  didik  ikuti akan berguna ketika mereka bebas.
Rekomendasi
LPKA Kelas I Kutoarjo merupakan tempat  dimana  anak  menjalankan pidana hilang kemerdekaan dan sekaligus tempat dimana anak menjalankan  pembinaan.  Dalam  hal ini  pembinaan  sudah  sesuai  dengan apa  yang  telah  ditetapkan,  namun masih  banyak  nya  kekurangan  yang dialami  sehingga  LPKA  Kelas  I Kutoarjo  perlu  menambah  kerjasama dengan  BLK  dan  LSM  lain  yang dapat  meningkatkan  kegiatan  dalam pembinaan anak, menambah wawasan petugas dalam hal pembinaan sehingga  pembinaan  dapat  berjalan dengan baik, perlu ditingkatkan fasilitas lain seperti fasilitas minat dan bakat  anak,  dan  wali  pemasyarakatan wajib  melakukan  bimbingan  untuk mengetahui  bakat  dan  minat  anak tersebut  dan  mengamati  perubahan dari  anak  tersebut  sehingga  anak tersebut  dapat  berhasil  ketika  bebas dari LPKA.
Daftar Pustaka

## Buku
Marpaung.  Leden, 2012, Asas,  Teori, Praktik    Hukum    Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
Prasetyo, A. 2020, Perlindungan
Hukum  Bagi  Anak  Pelaku
Tindak  Pidana.  Mizan,  9(1), 51-60.
Sudarsono,  2012,  Kenakalan  Remaja, Rineka Cipta, Jakarta.

## Jurnal
Hartono,  Konsep  Pembinaan  Anak Dalam  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  (LPKA)  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman, 2019 Rezalino,  Rahelsi,  Strategi  Pembinaan Anak  Didik  Pemasyarakatan (Andikpas) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, Jurnal Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial  dan  Politik  Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 2018 Yuliyanto,  Pembinaan  Anak  Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak  Kelas  II  Bandung, Badan Penelitian dan Pengembangan  Hukum  dan HAM  Kementerian  Hukum dan HAM RI, Jakarta: 2020 Fransiska  Novita  Eleanora,  Esther Masri,  Pembinaan  Khusus Anak Menurut Ssitem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2018 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi Manusia
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun  2012  tentang  Syarat dan  Pelaksanaan  Hak  Warga Binaan Pemasyarakatan