Palita: Journal of Social Religion Research
Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.152-166 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita
DOI: http://10.24256/pal.v7i2.3080

## Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun
2019 dan 2024
1 Wabil Fadli Sultan, 2 Sukri, 3 Ariana Yunus 1,2,3 Universitas Hasanuddin. E-mail: wabilkpu@gmail.com

## Abstract
This paper focuses on the Comparison of Verification of Election Contestants in 2019 and 2024. In addition, this paper describes the problems that arise during the verification process. In this study, the author uses a qualitative method. The data used in the study consisted of primary and secondary data. The data collection method in this study used the Literature Study Technique. The author uses scientific papers such as journals, theses, and state documents in collecting data. The data collected by the author is then processed according to the needs of the analysis carried out. The results of the research show that the basic difference regarding the verification process for  election  participants  in  2019  and  2024  is  that  there  is  no  factual  verification  for Parliamentary  parties  participating  in  the  2024  election.  The  most  basic  problem  of  any verification carried out is the membership of political parties that still have members' names. The impact of such profiteering is the rights of the community that can cause harm, especially for job seekers because of the provisions of not being involved as administrators and/or members of political parties. It is necessary to carry out factual verification of management, office domicile and  verification  of  membership  without  distinguishing  between  small  and  large  parties  in  a proportional and fair manner. With integrity in the verification of political parties, it will produce public officials from credible and qualified political parties.
Keywords : Verification, Administration, Factual, Election, Political Parties.

## Abstrak
Tulisan ini berfokus pada Perbandingan Verifikasi Peserta pemilu tahun 2019 dan 2024. Selain itu,  dalam  tulisan  ini  memaparkan  masalah-masalah  yang  muncul  pada  proses  verifikasi berlangsung.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  kualitatif.  Data  yang digunakan pada penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik Studi Pustaka. Penulis menggunakan karya tulis Ilmiah seperti Jurnal, Tesis, dan Dokumen Negara dalam mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan penulis  kemudian  dilakukan  pengolahan  data  tersebut  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan analisis yang dikerjakan. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan mendasar mengenai proses verifikasi  peserta  pemilu  tahun  2019  dan  2024  adalah  tidak  adanya  verifikasi  Faktual  bagi partai Parlemen peserta pemilu 2024. Permasalahan yang paling mendasar dari setiap verifikasi yang  dilakukan  adalah  keanggotaan  partai  Politik  yang  masih  terdapat  pencatutan  nama anggota.  Dampak  dari  pencatutan  nama  tersebut  adalah  hak-hak  masyarakat  yang  dapat menimbulkan  kerugian  khususnya  bagi  masyarakat  pencari  kerja  oleh  karena  adanya ketentuan  tidak  terlibat  sebagai  pengurus  dan/atau  anggota  partai  politik.  Perlu  dilakukan verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan verifikasi keanggotaan tanpa membedakan partai kecil dan partai besar secara proporsional dan berkeadilan. Dengan adanya integritas dalam  verifikasi  partai  politik  akan  menghasilkan  pejabat  publik  dari  partai  politik  yang kredibel dan berkualitas.
152
Wabil Fadli Sultan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.2, hal.151-166
Kata Kunci ,: Verifikasi, Administrasi, Faktual, Pemilu, Partai Politik.

## Pendahuluan
Pembenahan  partai  politik  di  Indonesia  sebagai  peserta  pemilu  terus berjalan.  Ini  dibuktikan  dengan  adanya  beberapa  aturan  yang  mengatur tentang  pembentukan  Partai  Politik,  pelembagaan  Partai  Politik  dan  proses keikutsertaan  dalam  kontestasi  politik.  Selain  memperbaiki  Partai  Politik, proses  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  juga  terus  dibenahi  dengan diperbaharuinya  UU  yang  mengatur  tentang  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden,  pemilihan  Legislatif  maupun  Pemilihan  Kepala  Daerah.  Aturan terbaru  mengenai Pemilihan  Umum  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  7 tahun 2017. Aturan tersebut yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019.
Menghadapi  pemilu  2024,  belum  ada  pembaruan  mengenai  Udang- Undang Pemilu. Verifikasi Partai Politik peserta Pemilu 2019 seharusnya sama dengan pemilu 2024 mendatang. Akan tetapi dengan diimplementasikannya Undang-Undang tersebut, menuai Pro-Kontra sehingga beberapa partai Politik sebelum pemilu 2019 mengajukan Uji Materil terhadap UU No. 7 tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi. Partai Idaman adalah salah satu partai yang Kontra terhadap UU Pemilu tersebut. Partai Idaman menguji pasal ketentuan Pasal 173  ini  dan  dianggap  bersifat  diskriminatif  dikarenakan  partai  politik  baru diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 “ Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi menjadi peserta Pemilu tahun 2019 atau” UU Pemilu terang benderang bersifat diskriminatif. Ketentuan ini nyata-nyata telah melanggar asas hukum yang bersifat Universal yakni Asas  Lex  non  distinglutur  nos  non  distinguere  debemus ,  hukum  tidak membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan. 1
Selain  itu,  Pro-Kontra  tidak  hanya  terjadi  di  kalangan  peserta  Pemilu (Partai Politik) tetapi UU Pemilu terkait Verifikasi juga di tanggapi oleh ketua LBH dan Direktur Perludem. Menurut Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Partai Perindo Ricky Margono sebagai pihak yang kontra menyatakan bahwa tidak adil jika parpol yang sudah lolos verifikasi pada Pemilu 2014 menjadi otomatis  lolos  ke  Pemilu  2019.  Hal  ini  disebabkan  dalam  periode  5  tahun menuju pemilu berikutnya, banyak perubahan yang bisa terjadi, baik terkait kepengurusan, kantor, maupun jumlah keanggotaan, sebagaimana saat parpol tersebut diverifikasi pada saat itu. Pihak yang kontra lainnya yaitu Direktur
1 TribunNews.com. “Sidang Kedua Uji Materi Partai Idaman di Mahkamah Konstitusi”.
Diakses 07 November 2022. https://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/11/sidang- kedua-uji-materi-partai-idaman-di-mahkamah-konstitusi
Wabil Fadli Sultan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.2, hal.151-166
Sinergi  Masyarakat  untuk  Demokrasi  Indonesia  (Sigma)  Said  Salahuddin. Menurutnya,  tidak  logis  jika  parpol  yang  sudah  lolos  verifikasi  pada  tahun 2012  sebagai  peserta  Pemilu  2014  tidak  diverifikasi  lagi  untuk  menjadi peserta Pemilu 2019. 2 Sedangkan menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini melihat ada sejumlah potensi problematika hukum yang bisa terjadi atau muncul, ketika sembilan partai politik di Parlemen itu harus ikut verifikasi administrasi tapi tidak ikut verifikasi  faktual.  Pertama  adalah  potensi  kepengurusan  ganda  dan  Kedua potensi keanggotaan ganda 3
Hasil dari Uji Materil UU Pemilu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang  tertuang  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor 53/PUUXV/2017. Putusan MK tersebut mengabulkan uji materi Pasal 173 ayat (1) dan menyatakan frasa “telah ditetapkan” bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasca putusan MK ini,  seluruh  partai  politik  harus  diverifikasi  termasuk  parpol  lama  yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2014 (parpol yang ada di DPR  saat  ini)  untuk  menjalani  verifikasi  faktual  agar  lolos  sebagai  peserta Pemilu  2019.  Sebelumnya,  Pasal  173  ayat  (1)  UU  Pemilu  berbunyi  “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.”
Sementara, Pasal 173 ayat (3) berbunyi, "Partai politik yang telah lulus verifikasi  dengan  syarat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak diverifikasi  ulang  dan  ditetapkan  sebagai  Partai  Politik  Peserta  Pemilu". Implikasinya,  frasa  "telah  ditetapkan"  harus  dihapuskan  dan  semua  partai politik (baik partai politik lama maupun partai politik baru) harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh KPU agar bisa ikut Pemilihan Umum (Pemilu). Untuk efektivitas pelaksanaan Pemilu dan aturan turunannya, Pasca Putusan MK tersebut, KPU akhirnya merubah PKPU dan melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik peserta Pemilu yang lama pada Tahun 2017.
Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  53/PUUXV/2017 tersebut, seluruh Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 harus diverifikasi
2 Kompas.com “ Partai Idaman Harap MK Segera Proses Uji Materi Verifikasi Partai Politik ”. Diakses 07 November 2022. https://nasional.kompas.com/read/2017/09/11/17183301/partai-idaman-harap-mk- segera-proses-uji-materi-verifikasi-partai-politik
3 TribunNews.com. “9 Parpol Tak Ikut Verifikasi Faktual Pemilu 2024, Perludem Sebut 4 Potensi Problematika Hukumnya”. Diakses 10 Agustus 2022.
http://perludem.org/2021/06/17/9-parpol-tak-ikut-verifikasi-faktual-pemilu-2024- perludem-sebut-4-potensi-problematika-hukumnya/
Wabil Fadli Sultan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.2, hal.151-166
Administrasi dan Vaktual sebelum di tetapkan menjadi peserta pemilu. Dari hasil verifikasi pemilu 2019, masih terdapat beberapa partai politik yang tidak sesuai  dengan  data  Adminstrasi  dan  data  yang  didapatkan  dilapangan  saat dilakukan verifikasi Faktual oleh KPU seperti Kepengurusan (Pengurus tidak sesuai SK yang ada di SIPOL, Pengurus tidak bisa menunjukan KTA dan KTP, dan  Pengurus  tidak  dapat  menghadirkan  anggotanya),  Keberadaan  Kantor (Kantor  tidak  memenuhi  syarat,  Tidak  ada  surat  domisili,  Kondisi  kantor digembok saat verifikasi faktual, dan Masa kontrak kantor tidak sesuai dengan tahapan  Pemilu  berakhir),  Keanggotaan  (Nomor  KTA  tidak  sesuai  belum  e- KTP,  NIK  tidak  sesuai,  Terdapat  kegandaan  internal,  Terdapat  anggota dibawah  umur,  Tidak  hadir  dinyatakan  Memenuhi  Syarat,  Perubahan  data SIPOL  sehingga  merubah  angka  sampling,  Anggota  tidak  dihadirkan  untuk verifikasi, Tidak melanjutkan verifikasi saat ada perbaikan), dan Keterwakilan Perempuan  (Terdapat  partai  dengan  keterwakilan  kurang  dari  30%  dan Terpadat partai dengan keterwakilan perempuan 0%). 4
Selain  itu,  pada  pemilu  2019  di  Kabupaten  Bulukumba  terdapat beberapa  calon  Penyelenggara  Pemilu  ( adhoc )  “dicatut”  dalam  data kepengurusan  Partai  Politik.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Awaluddin  (Anggota Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan Sumber Daya Manusia Kab. Bulukumba)  bahwa  beberapa  calon  Panitia  Penyelenggara  Pemilu  ( adhoc ) 2019 kabupaten Bulukumba tercatat dalam data keanggotaan Partai Politik, tetapi setelah di konfirmasi, mereka tidak tahu mengenai data dirinya masuk dalam keanggotaan partai Politik. 5
Pada  Pemilu  2019,  Sembilan  (9)  partai  Politik  dinyatakan  Lolos  dan berhak mendapatkan kursi di parlemen. Pasca pemilu 2019, salah satu partai politik (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) kembali melakukan Uji Materil terhadap UU No 7 tahun 2017. Mereka menganggap bahwa Partai yang telah lolos diparlemen harusnya tidak lagi diverifikasi Vaktual. Partai politik yang mengajukan  uji  materi  berlandaskan  pada  UUD  1945  pasal  28H  ayat  (2).
Dalam  pasal  tersebut  m enjelaskan  tentang  “Kemudahan  dan  Perlakuan khusus”.  Pencantuman  kata  “dan”  sebagai  kata  penghubung  menunjukkan hubungan  kumulatif.  Sifat  keberlakuannya  adalah  individual,  bukan  umum. Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dapat diberikan sepanjang  tidak  diskriminatif.  Sepanjang  Partai  Politik  sudah  diverifikasi, maka  secara  otomatis  hasil  verifikasi  tersebut  berlaku  mengikat  dan  oleh karenanya  melekat  pula  pada  Pemilu  berikutnya.  Lain  halnya,  jika  hasil
4 Lolly  Suhenty (Anggota  BAWASLU  RI),  “Bahan  Presentasi  Bimbingan  Teknis  Badan Pengawas Pemilu tahun 2022”.
5 Awaluddin  (Anggota  Devisi  Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih,  Parmas  dan  Sumber  Daya Manusia Kab. Bulukumba)
Wabil Fadli Sultan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.2, hal.151-166
verifikasi  menyatakan  tidak  lulus  yang  berimplikasi  tidak  dapat  ditetapkan sebagai  peserta  Pemilu.  Verifikasi  terhadap  Partai  Politik  tersebut  harus dilakukan  kembali  pada  Pemilu  berikutnya.  Dengan  demikian,  secara a contrario Partai  Politik  yang  telah  lulus  verifikasi,  maka  tidak  perlu  lagi dilakukan diverifikasi ulang. 6
Selain itu, penuntut Uji materil juga berlandaskan pada Asas kepastian hukum. Dengan kata lain, sebagai wujud kepastian hukum (legalitas) atas hasil verifikasi  Partai  Politik,  selain  juga  sejalan  dengan  prinsip  keadilan  hukum. Ketika  Partai  Politik  telah  lolos  verifikasi,  maka  kepadanya  melekat  hak sebagai  peserta  Pemilu  pada  masa  berikutnya.  Disini  tidak  dimaksudkan sebagai  pengingkaran  terhadap  “prinsip  persamaan  yang  adil  atas kesempatan” ( the principle of fair equality of opportunity ). Dikatakan demikian, oleh karena prinsip persamaan yang adil atas kesempatan ( in casu verifikasi) telah dilakukan sebelumnya. 7
Dengan  berbagai  landasan  yang  diajukan  untuk  Uji  Materil  tersebut, Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  permohonan  para  pemohon.  Pada Tanggal 22 April 2021 Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Kembali Mengabulkan uji Materi dan Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  182,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,  “Partai  Politik  yang  telah  lulus  verifikasi  Pemilu  2019  dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara Faktual. 8
Pemberlakuan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  nomor  55/PUU- XVIII/2020  tentang  verifikasi  Partai  Politik  (Parpol)  diperkuat  dengan keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2022 tentang  Pendaftaran,  Verifikasi,  dan  Penetapan  Partai  Politik  Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal 6 ayat 1,2 dan 3 dijelaskan bahwa partai Politik yang memenuhi ambang batas Perolehan Suara paling sedikit 4% di pemilu sebelumnya  hanya  diverifikasi  Administrasi  tanpa  dilakukan  verifikasi
6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020
7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020
8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020
Wabil Fadli Sultan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.2, hal.151-166
Faktual.  Berbeda  dengan  partai-partai  yang  tidak  memenuhi  ambang  batas dan partai yang baru terbentuk, mereka harus melalui dua tahapan verifikasi yaitu verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual.
Verifikasi Administrasi menurut PKPU Nomor 4 tahun 2022  pasal 27 ayat 2 meliputi verifikasi  dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu,  dugaan  keanggotaan  ganda  Partai  Politik,  dan  keanggotaan  Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Sedangkan Verifikasi Faktual menurut  pasal  68    dilakukan  terhadap  kepengurusan  Partai  Politik  calon peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dan keanggotaan Partai Politik di tingkat kabupaten/ kota.
Dengan adanya perbedaan verifikasi partai Politik peserta pemilu 2019 dan 2024, sehingga penulis meneliti terkait “Perbandingan Verifikasi peserta Pemilu 2019 dan Pemilu 2024”. Tentunya problem yang terjadi pada verifikasi peserta  pemilu  2019  masih  akan  terjadi  di  pemilu  2024.  Untuk  itu  penulis mencoba  membandingkan  verifikasi  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara pemilu ditahun 2019 dan ditahun 2024.
Untuk mendukung data dan argumentasi dalam tulisan ini, penulis juga menggunakan karya tulis ilmiah terdahulu untuk dijadikan referensi terkait Pro-Kontra yang terjadi dalam proses verifikasi Partai Politik peserta Pemilu. Pertama, tulisan  dari  Ahmad  Gelora  Mahardika  tahun  2020  yang  berjudul Rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi Dan Efektivitas  Pemilihan  Umum.  Hasil  dari  penelitian  tersebut  melihat  bahwa adanya  Persoalan  yang  muncul  dari  proses  Verifikasi  peserta  pemilu  2019. Kedua, tulisan dari Aldho Syafriandre tahun 2019 yang berjudul Malapraktik Dalam  Proses  Verifikasi  Partai  Politik  Di  Indonesia:  Studi  Pada  Pemilihan Umum  2019.  Hasil  dari  penelitian  ini  melihat  bahwa  Malapraktik  yang terdapat  pada  verifikasi  partai  politik  pemilu  2019  yaitu  Pertama,  masih adanya  celah  produk  hukum  dalam  verifikasi  partai  politik.  Kedua, keterbatasan waktu pemeriksaan dokumen dan verifikasi faktual kelapangan.
Ketiga,  belum  optimalnya  Sistem  Informasi  Partai  Politik  (Sipol).  Keempat, efek  malapraktik  dalam  verifikasi  partai  politik. Ketiga, tulisan  dari  Aditya Susmono Tyas Wisanggeni tahun 2019 yang berjudul Sistem Informasi Partai Politik  (SIPOL)  Dalam  Verifikasi  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  Tahun  2019. Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  banyak  data  anggota  partai politik dalam SIPOL yang tidak sesuai dengan salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diserahkan, (2) banyak anggota partai  politik  hasil  sampling  yang  tidak  mengakui/mendukung  partai politiknya  karena  tidak  merasa  menjadi  anggota  partai  politik  tersebut dan baru mengetahuinya pada saat verifikasi faktual oleh KPU, dan (3) operator
Wabil Fadli Sultan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.2, hal.151-166
SIPOL  partai  politik  yang  berada  di  pusat  tidak  mendelegasikan kewenangannya  kepada  operator  SIPOL  di  tingkat  kabupaten/kota  dalam pengelolaan data keanggotaan.
Dari tiga karya tulis ilmiah diatas, penulis menjadikan sebagai referensi penulis dalam meneliti karena memiliki kesamaan dari segi tema yang dibahas yaitu terkait verifikasi Partai Politik peserta pemilu. Sedangkan yang menjadi perbedaan  dari  tulisan  sebelumnya  adalah  tulisan  ini  merupakan perbandingan verifikasi Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dan tahun 2024.  Penulis  melihat  adanya  dinamika  yang  terjadi  pada  saat  proses verifikasi peserta pemilu. Dari dua pagelaran pesta demokrasi di Indonesia, penulis membandingkan apakah proses verifikasi pada tahun 2024 lebih baik dari pemilu 2019, atau sebaliknya?

## Metode
Penelitian  yang  akan  dilakukan  merupakan  penelitian  lapangan  yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan  oleh  peneliti.  Penelitian  kualitatif  dimulai  dengan  asumsi  dan penggunaan  kerangka  penafsiran/teoretis  yang  membentuk  atau memengaruhi  studi  tentang  permasalahan  riset yang  terkait  dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau  manusia 9 .  Dalam  model  penelitian  kualitatif,  masalah  suatu  riset dimaknai  dengan  menggunakan  asumsi  peneliti  dan  penafsiran  masing- masing peneliti dengan pendekatan konsep atau teori yang ada.
Data  yang  digunakan  pada  penelitian  terdiri  dari  data  primer  dan sekunder.  Data  primer,  dalam  penelitian  ini  adalah  hasil  wawancara  di lapangan  dengan  Staf  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Bulukumba  dan Pengurus Partai Politik yang berada di Kab. Bulukumba. Data sekunder yaitu data  penelitian  yang  diperoleh  dari  instansi  terkait  (KPU,  Bawaslu  dan Mahkamah Konstitusi), berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan dan buku serta  hasil  penelitian  Ilmiah  yang  di  anggap  relevan  dengan  masalah  dan tujuan penelitian.
Teknik  Penentuan  informan  yang  akan  digunakan  yaitu  metode purposive ,  dimana  peneliti  memilih  informan  dengan  pertimbangan  dan kriteria  tertentu  yang  dianggap  tahu  dan  dapat  dipercaya  untuk  menjadi sumber  data  yang  akurat.  Salah  satu  informan  yang  diwawancara  penulis adalah Awaluddin,  Anggota  Divisi  Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih,  Parmas  dan Sumber Daya Manusia Kab. Bulukumba.
9 John C Creswell, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan Edisi Indonesia Cetakan I. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2015),hlm. 59.
Wabil Fadli Sultan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.2, hal.151-166
Metode  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  Teknik Studi  Pustaka.  Data  yang  dikumpulkan  penulis  kemudian  dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang dikerjakan.  Proses  awal  pengolahan  data  itu  dimulai  dengan  melakukan editing setiap  data  masuk.  Setelah  proses editing dilakukan  proses coding , yaitu  mengklasifikasikan  jawaban  informan  menurut  macam-macamnya. Dalam proses penelitian setelah data yang dikumpulkan dan diperoleh tahap berikutnya yang penting adalah melakukan analisis. 10 Dalam teknik analisis data,  tidak  semata-mata  menguraikan,  melainkan  juga  memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

## Hasil dan Diskusi
Kegiatan  verifikasi  partai  politik  bertujuan  memeriksa  dan  menilai keterpenuhan  persyaratan  partai  politik  calon  peserta  pemilu  untuk  dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu ( eligibility ). Untuk itulah adanya keharusan verifikasi partai politik sebagai upaya memperbaiki institusi partai politik agar lebih profesional dalam pengelolaannya.
Reformasi  sudah  berlangsung  lebih  dari  satu  dasawarsa,  sudah  empat kali  pula  pemilu  dilaksanakan.  Setiap  kali  pemilu  diselenggarakan  maka peraturan  perundang-undangan  terus  berubah.  Tentu  saja  undang-undang berubah  karena  merupakan  produk  politik,  jadi  dalam  penyusunannya memuat  unsur-unsur  politis.  Setelah  undang-undang  Nomor  7  tahun  2017 tentang Pemilu disahkan terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan UUD  NRI  1945  sehingga  organisasi  masyarakat  sipil  melakukan  pengujian undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu pasal itu adalah pasal 173, mengenai verifikasi partai politik 11
Pada  aspek  regulasi  pemilu,  pada  UU  Pemilu  dan  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  mengenai  verifikasi  partai  politik  masih  ditemukan  celah yang  bisa  menurunkan  kualitas  demokrasi.  Sebelum  pasal  173  UU  Pemilu diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi,  mengungkapkan  bahwa  ada  perlakukan berbeda  dalam  verifikasi  partai  politik,  hal  ini  merupakan  pertentangan norma yang sama di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Padahal norma hukum pasal 173  merupakan  pengulangan  terhadap  norma  yang  sudah  dibatalkan  pada Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 melalui Putusan MK Nomor 52/ PUU-
10 Bagong Suyanto. Metode Penelitian Sosial. (Jakarta: Kencana, 2008) hlm.56-57.
11 Aldho Syafriandre. 2019. Malapraktik dalam Proses Verifikasi Partai Politik di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019. Jurnal Wacana Politik. Vol. 4, No. 1, Maret 2019 pp 14 - 29
Wabil Fadli Sultan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.2, hal.151-166
X/2012  terdahulu.  Untuk  itulah  dilakukan  perlakuan  yang  sama  verifikasi seluruh partai politik calon peserta pemilu tanpa membedakan antara yang telah mengikuti verifikasi pada pemilu sebelumnya dengan parpol yang belum pernah mengikuti pemilu maupun parpol yang telah mengikuti pemilu, tapi tidak memperoleh kursi di DPR 12
Dalam  UU  7/2017  mengatur  penyelesaian  sengketa  pemilu  yaitu  MK, Bawaslu  dan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  (PTUN).  Penyelesaian sengketa  di  MK  terkait  perselisihan  hasil  pemilihan  umum.  Lalu  Bawaslu menangani  perselisihan  sengketa  verifikasi  partai  politik  peserta  pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota legislatif, dan penetapan pasangan calon, pasal 469 ayat (1). Jika putusan Bawaslu tidak diterima oleh para pihak maka, upaya  hukum  diteruskan  ke  PTUN.  Banyaknya  lembaga  yang  terlibat  akan menjadi salah satu ruang tidak efektifnya proses penyelesaian sengketa, pada saat  yang  bersamaan,  juga  menyebabkan  bertambah  panjangnya  birokrasi penyelesaian sengketa pemilu. 13
Untuk memberi gambaran proses verifikasi partai politik, melalui portal informasi  pemilu  didapatkan  partai-partai  yang  telah  menjalani  verifikasi administrasi dan faktual serta sengketa proses pemilihan umum sebagaimana dijelaskan pada tabel 1.
Tabel 1. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019
No Nama Partai Poltik Partai yang telah diverifikasi pada Pemilu 2014 Partai baru yang mendaftar pada Pemilu 2019 Partai yang Dokumen nya Lengkap Partai Pasca Putusan Bawaslu Partai Politik Peserta Pemilu 2019 1 PAN Ya Tidak Ya Tidak Ya 2 PDI Perjuangan Ya Tidak Ya Tidak Ya 3 Partai Demokrat Ya Tidak Ya Tidak Ya 4 Partai Gerindra Ya Tidak Ya Tidak Ya 5 Partai Golongan Karya Ya Tidak Ya Tidak Ya 6 Partai Hanura Ya Tidak Ya Tidak Ya 7 PKS Ya Tidak Ya Tidak Ya 8 PKB Ya Tidak Ya Tidak Ya 9 Partai Nasdem Ya Tidak Ya Tidak Ya 10 PPP Ya Tidak Ya Tidak Ya 11 Partai Bulan Bintang (PBB) Ya Tidak Tidak Ya Ya
12 Syahda,  A.  2018.  Putusan  MK  dan  Oligarki  Partai.  Dari  sindonews.com: https://nasional.sindonews.com/read/1274554/18/putusan-mk-dan-oligarki-partai- 1516212749/
13 Harun, R. 2016. Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Jurnal Konstitusi . Vol 13 No 1 pp 1- 23.
160 Wabil Fadli Sultan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research,
April-2022, Vol.7, No.2, hal.151-166
12 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Ya Tidak Tidak Ya Ya 13 Partai Berkarya Tidak Ya Ya Tidak Ya 14 Partai  Gerakan  Perubahan Indonesia (Garuda) Tidak Ya Ya Tidak Ya 15 Partai  Solidaritas  Indonesia (PSI) Tidak Ya Ya Tidak Ya 16 Partai  Persatuan  Indonesia (Perindo) Tidak Ya Ya Tidak Ya 17 Partai Indonesia Kerja (PIKA) Tidak Ya Tidak Ya Tidak 18 Partai  Bhinneka  Indonesia (PBI) Tidak Ya Tidak Ya Tidak 19 Partai  Islam  Damai  dan Aman (Idaman) Tidak Ya Tidak Ya Tidak 20 Partai Pengusaha dan Pekerja (PPPI) Tidak Ya Tidak Ya Tidak 21 Partai Rakyat Tidak Ya Tidak Ya Tidak 22 Partai Republik Tidak Ya Tidak Ya Tidak 23 Partai Swara Rakyat Indonesia Tidak Ya Tidak Ya Tidak 24 Partai Indonesia Marhaenisme Tidak Ya Tidak Tidak Tidak 25 Partai Pemersatu Bangsa Tidak Ya Tidak Tidak Tidak 26 Partai Reformasi Tidak Ya Tidak Tidak Tidak 27 Partai Republik Nusantara Tidak Ya Tidak Tidak Tidak
Sumber: https://infopemilu.kpu.go.id/
Pada  verifikasi  partai  politik  penyelesaian  sengketa  diselesaikan  oleh Bawaslu dan PTUN. Proses verifikasi partai politik dapat dilihat pada tabel di atas. Pada kolom verifikasi partai pasca putusan Bawaslu terdapat sembilan partai politik yang menjalani proses sengketa administrasi pemilu yaitu PBB, PKPI, PIKA, PBI, Partai Idaman, PPPI, Partai Rakyat, Partai Republik dan Partai Swara  Rakyat  Indonesia.  Dalam  sepuluh  putusan  Bawaslu  (termasuk kegandaan  kepengurusan  PKPI)  partai  politik  yang  menggugat  KPU mengeluhkan  Sistem  Informasi  Partai  Politik  (Sipol)  mengalami  gangguan ketika  mengunggah  dokumen.  Selain  itu  penyelesaian  sengketa  proses verifikasi  partai  politik  bertambah  panjang  ketika  PKPI  tidak  puas  dengan putusan  Bawaslu  menggugat  ke  PTUN.  Setelah  putusan  MK,  KPU  menyusun kembali  tahapan  pemilu  2019  dan  merevisi  PKPU  tentang  verifikasi  partai politik peserta pemilu yang mengikut sertakan 10 partai peserta pemilu yang lolos ambang batas parlemen tahun 2014. Selain itu konsekuensi penambahan waktu verifikasi faktual dan anggaran juga menjadi pertimbangan.
Pasca  verifikasi  administrasi  peserta  pemilu  2019,  KPU  melakukan validasi dengan cara verifikasi Faktual di lapangan. Banyaknya jumlah partai
161
Wabil Fadli Sultan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.2, hal.151-166
politik di Indonesia yang ingin jadi peserta pemilu tentu menimbulkan potensi terjadinya  data  ganda  keanggotaan  maupun  kepengurusan  sehingga  KPU melakukan  upaya  inovasi  untuk  menolong  KPU  dan  Partai  Politik  dalam membantu akurasi data dan transparansi dalam verifikasi partai politik.
Dalam  pemilu  2019,  pembuktian  kebenaran  terhadap  keanggotaan partai  politik  dilakukan  dengan  verifikasi  faktual.  Dalam  pelaksanaan verifikasi  factual  terdapat  dua  kemungkinan  hasil  yang  diperoleh  yakni Pertama, data keanggotaan yang didaftarkan tersebut ditolak kebenarannya oleh masyarakat yang terdaftar dengan membuat surat pernyataan keberatan; Kedua,  diakui  bahwa  benar  sebagai  anggota  atau  pengurus  partai  politik disertai surat pernyataan. Namun karena sistemnya hanya sampel dan hanya segelintir  jumlah  anggota  partai  yang  diverifikasi  maka  hal  tersebut berimplikasi  kepada  masyarakat  dikemudian  hari  yang  Namanya  dicatut menjadi anggota partai dan belum diverifikasi kebenarannya.
Pencatutan nama masyarakat menjadi anggota partai politik merupakan perbuatan  manipulatif  dan  berimplikasi  kepada  hak-hak  masyarakat  yang dapat menimbulkan kerugian khususnya bagi masyarakat pencari kerja oleh karena  adanya  ketentuan  tidak  terlibat  sebagai  pengurus  dan/atau  anggota partai politik baik itu dalam pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota badan adhoc penyelenggara pemilu, Calon dan Anggota TNI, CPNS/PNS, PPPK dan Pegawai Perbankan dan Perusahaan lainnya. Sebagai contoh kasus, pada pemilu  2019  di  Kabupaten  Bulukumba  terdapat  beberapa  calon Penyelenggara  Pemilu  ( adhoc )  “dicatut”  dalam  data  kepengurusan  Partai Politik.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Awaluddin  (Anggota  Devisi  Sosialisasi, Pendidikan  Pemilih,  Parmas  dan  Sumber  Daya  Manusia  Kab.  Bulukumba) bahwa beberapa calon Panitia Penyelenggara Pemilu ( adhoc) 2019 kabupaten Bulukumba tercatat dalam data keanggotaan Partai Politik, tetapi setelah di konfirmasi,  mereka  tidak  tahu  mengenai  data  dirinya  masuk  dalam keanggotaan partai Politik. 14
Dengan adanya verifikasi faktual yang dilakukan kepada seluruh peserta pemilu  tahun  2019,  kasus-kasus  seperti  yang  dijelaskan  di  atas  dapat diminimalisir dan pemilu 2019 dapat berjalan dengan baik. Berbeda dengan pemilu  yang  akan  dilaksanakan  pada  tahun  2024,  verifikasi  faktual  hanya dilakukan kepada partai non-parlemen. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI  pada  tanggal  9  Juni  2022  telah  menetapkan  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  (PKPU)  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Tahapan  dan  Jadwal
14 Awaluddin  (Anggota  Devisi  Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih,  Parmas  dan  Sumber  Daya Manusia Kab. Bulukumba)
162 Wabil Fadli Sultan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research,
April-2022, Vol.7, No.2, hal.151-166
Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Tahun  2024.  Adapun  tahapan  Pemilihan Umum  (Pemilu)  Tahun  2024  yang  dilakukan  pada  tahun  2022,  antara  lain tahapan  pendaftaran  dan  verifikasi  peserta  Pemilu  yang  berlangsung  sejak tanggal  29  Juli  2022  hingga  13  Desember  2022  serta  tahapan  penetapan peserta Pemilu yang akan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022, sesuai amanat  Pasal  178  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  (UU  Pemilu)  yang  mengatur  tahapan  pendaftaran  dan verifikasi peserta Pemilu dilakukan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara (14 Desember 2022).
Selanjutnya,  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  174  ayat  (3),  Pasal 178 (3), dan Pasal 178 ayat (4) UU Pemilu dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan  tahapan  pendaftaran,  verifikasi,  dan  penetapan  peserta  Pemilu anggota  DPR  dan  DPRD,  Ketua  KPU  RI  pada  tanggal  20  Juli  2022  telah menetapkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pengaturannya meliputi:
a) Pendaftaran (1 – 14 Agustus 2022).
b) Verifikasi Administrasi (2 Agustus – 11 September 2022).
c) Verifikasi Faktual (15 Oktober – 4 November 2022).
d) Penetapan (14 Desember 2022).
Seperti  pada  pemilu  sebelumnya  (2019),  KPU  telah  membuka  akses aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) kepada seluruh partai politik calon  peserta  Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) RI Tahun 2024 selama periode tanggal 24 Juni  2022-14  Agustus  2022.  SIPOL  dimaksudkan  untuk  memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data partai politik peserta  Pemilu  secara  berkelanjutan  di  tingkat  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu 15
Dari hasil penggunaan aplikasi SIPOL, penulis melihat terdapat 43 partai politik yang memiliki akun SIPOL. Berikut ini rekap pendaftaran partai politik peserta  pemilu  2024  pada  tabel  2  yang  didapatkan  penulis  melalui website resmi KPU:
Tabel 2. Rekap Pendaftaran Partai Politik Nasional
15 Sekretaris  Jendral  Republik  Indonesia.  Pendaftaran,  Verifikasi,  dan  Penetapan  Partai
Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024. Diakses 17-10-2022:
https://setkab.go.id/pendaftaran-verifikasi-dan-penetapan-partai-politik-peserta-pemilu- serentak-tahun-2024/
163
Wabil Fadli Sultan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.2, hal.151-166
Sumber: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Vermin_parpol
Dari  hasil  rekap  pendaftar  Partai  Politik  Nasional  di  Aplikasi  SIPOL, terdapat  24  partai  yang  memenuhi  syarat.  Selanjutnya  KPU  melakukan verifikasi administrasi terhadap 24 partai tersebut. Hasilnya hanya 18 partai politik yang dinyatakan lolos dan 6 lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi. Sembilan partai yang lolos administrasi adalah partai Parlemen yang  sudah  pasti  lolos  sebagai  peserta  pemilu  2024  yakni:  PKS,  PDI Perjuangan,  Partai  Nasdem,  Partai  Demokrat,  Partai  Gerindra,  PKB,  Partai Golkar,  PAN,  dan  PPP.  Sedangkan  sembilan  partai  lainnya  masih  harus melakukan  verifikasi  faktual  yaitu  Perindo,  PBB,  Partai  Kebangkitan Nusantara,  Partai  Garda  Perubahan  Indonesia,  Partai  Gelora,  Partai  Hanura, PSI, Partai Buruh dan Partai Ummat.
Tidak  adanya  verifikasi  Faktual  bagi  partai  Parlemen  peserta  pemilu 2024 menjadi perbedaan mendasar di pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2019 semua  partai  di  verifikasi,  baik  di  verifikasi  Administrasi maupun  Verifikasi Faktual. Sehingga pada pemilu 2024, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memiliki strategi khusus untuk memastikan keabsahan berkas Administrasi yang  dimiliki  Partai  parlemen.  Argumentasi  penulis  ini  berlandaskan  pada contoh kasus yang berada di kabupaten Bulukumba. Partai pemenang pemilu tahun 2019 di kabupaten Bulukumba adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).  Tetapi  dari  hasil  verifikasi  administrasi  peserta  pemilu  2024,  partai PPP  dinyatakan  tidak  memenuhi  syarat  di  kabupaten  Bulukumba.  Dengan adanya contoh kasus seperti ini, menulis berpandangan bahwa tidak adanya jaminan  partai  Pemenang  di  pemilu  sebelumnya  bisa  menjadi  acuan  untuk ikut  serta  di  pemilu  selanjutnya.  Meskipun  secara  nasional  partai  PPP memenuhi  syarat  untuk  berpartisipasi  dalam  pemilu  2024  sesuai  dengan Peraturan KPU yang berlaku.

## Kesimpulan
Tujuan  demokrasi  yang  hendak  dicapai  adalah  terwujudnya  keadilan dan  persamaan  yang  dapat  dinikmati  oleh  semua  warga  negara.  Tindakan diskriminatif  terhadap  peserta  pemilu,  berdampak  pada  hasil  akhir  dari proses  tersebut  yang  tidak  baik  bagi  demokrasi.  Akibatnya  timbulnya
No Pendaftaran Jumlah  Partai 1 Partai Politik yang Memiliki Akun SIPOL 43 2 Partai Politik yang Mendaftar 40 3 Partai Politik dengan Berkas Pendaftaran Lengkap dan Diterima 24 4 Partai Politik dengan Berkas Pendaftaran Dikembalikan 16 5 Partai Politik yang Tidak Mendaftar 3
Wabil Fadli Sultan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.2, hal.151-166
ketidakpercayaan  pada  sistem  pemilu  yang  berdampak  pada  proses  pemilu yang dilaksanakan.
Perbedaan mendasar mengenai proses verifikasi peserta pemilu tahun 2019  dan  2024  adalah  tidak  adanya  verifikasi  Faktual  bagi  partai  Parlemen peserta  pemilu  2024.  Permasalahan  yang  paling  mendasar  dari  setiap verifikasi  yang  dilakukan  adalah  keanggotaan  partai  Politik  yang  masih terdapat pencatutan nama anggota. Dampak dari pencatutan nama tersebut adalah  hak-hak  masyarakat  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  khususnya bagi  masyarakat  pencari  kerja  oleh  karena  adanya  ketentuan  tidak  terlibat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik baik itu dalam pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota badan adhoc penyelenggara pemilu, Calon dan Anggota TNI, CPNS/PNS, PPPK dan Pegawai Perbankan dan Perusahaan lainnya.
Diperlukan integritas penyelenggara pemilu dalam memverifikasi partai politik  baik  itu  KPU  dan  Bawaslu.  Perlu  dilakukan  verifikasi  faktual kepengurusan, domisili kantor dan verifikasi keanggotaan tanpa membedakan partai  kecil  dan  partai  besar  secara  proporsional  dan  berkeadilan.  Dengan adanya  integritas  dalam  verifikasi  partai  politik  akan  menghasilkan  pejabat publik  dari  partai  politik  yang  kredibel  dan  berkualitas.  Penggunaan  Sipol hanya  sebatas  alat  bantu  administratif  dalam  mencocokkan  data-data persyaratan  partai  politik.  Penggunaan  sipol  oleh  partai  politik  jangan mengesampingkan  berkas-berkas  manual  yang  diberikan  partai  politik. Tentunya  berkas  manual  harus  cocok  dengan  data  Sipol  yang  diinput  oleh partai  politik.  Perlu  upaya  KPU  dalam  meningkatkan  keamanan  data  sistem informasi kepemiluan. Selain itu, transparansi data keanggotaan partai politik sehingga  masyarakat  bisa  memberikan  tanggapan  terhadap  keanggotaan partai politik yang akan diverifikasi.

## Daftar Pustaka
Awaluddin  (Anggota  Divisi  Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih,  Parmas  dan Sumber Daya Manusia Kab. Bulukumba)
Creswell, John C. 2015. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan Edisi Indonesia Cetakan I. Yogyakarta:Penerbit Pustaka. DetikNews.com.  Berkas  7  Parpol  Lengkap,  KPU  Lanjut  Tahap  Verifikasi Administrasi.  Diakses  17-10-2022: https://news.detik.com/berita/d- 6212905/berkas-7-parpol-lengkap-kpu-lanjut-tahap-verifikasi- administrasi
Harun,  R.  2016.  Rekonstruksi  Kewenangan  Penyelesaian  Perselisihan  Hasil Pemilihan Umum. Jurnal Konstitusi . Vol 13 No 1 pp 1- 23.
Wabil Fadli Sultan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2022, Vol.7, No.2, hal.151-166
Info pemilu. Verifikasi Administrasi partai Politik 2024. Diakses 18-10-2022: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Vermin_parpol
Kompas.com “Partai  Idaman  Harap  MK  Segera  Proses  Uji  Materi  Verifikasi Partai Politik”. Diakses 07 November 2022. https://nasional.kompas.com/read/2017/09/11/17183301/partai- idaman-harap-mk-segera-proses-uji-materi-verifikasi-partai-politik
Lolly Suhenty (Anggota BAWASLU RI), “Bahan Presentasi Bimbingan Teknis Badan Pengawas Pemilu tahun 2022”.
PKPU  Nomor  4  tahun  2022. Pendaftaran,  Verifikasi,  dan  Penetapan  Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jakarta: Sekretariat Jenderal KPU. PKPU  Nomor  5  Tahun  2018. Perubahan  atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Tahapan,  Program  dan  Jadwal Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Tahun  2019 .  Jakarta:  Sekretariat Jenderal KPU.
PKPU  Nomor  6  Tahun  2018. Pendaftaran,  Verifikasi,  dan  Penetapan  Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . Jakarta: Sekretariat Jenderal KPU. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXV/2017 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Sekretaris Jendral Republik Indonesia. Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024. Diakses 17-10-2022:
https://setkab.go.id/pendaftaran-verifikasi-dan-penetapan-partai- politik-peserta-pemilu-serentak-tahun-2024/
Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Suyanto, Bagong. 2008. Metode Penelitian Sosial . Jakarta: Kencana. Syafriandre, Aldho. 2019. Malapraktik dalam Proses Verifikasi Partai Politik di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019. Jurnal Wacana Politik. Vol. 4, No. 1, Maret 2019 pp 14 – 29
Syahda,  A.  2018.  Putusan  MK  dan  Oligarki  Partai.  Dari  sindonews.com: https://nasional.sindonews.com/read/1274554/18/putusan-mk-dan- oligarki-partai-1516212749/
TribunNews.com. “9 Parpol Tak Ikut Verifikasi Faktual Pemilu 2024, Perludem Sebut  4  Potensi  Problematika  Hukumnya”.  Diakses  10  Agustus  2022. http://perludem.org/2021/06/17/9-parpol-tak-ikut-verifikasi-faktual- pemilu-2024-perludem-sebut-4-potensi-problematika-hukumnya/
TribunNews.com.  “Sidang  Kedua  Uji  Materi  Partai  Idaman  di  Mahkamah Konstitusi”. Diakses 07 November 2022. https://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/11/sidang-kedua- uji-materi-partai-idaman-di-mahkamah-konstitusi