## PENDAYAAN ASSET WAKAF PRODUKTIF TERHADAP PEREKONOMIAN UMAT DI KOTA MEDAN

## Al-Munandar
Mahasiswa FAI UISU Ahmad Adib Nasution Dosen Tetap FAI UISU Abdul Rahman Dosen Tetap FAI UISU

## Abstrak
Wakaf  merupakan  salah  satu  aspek  yang  sangat  diperhatikan  dalam  Islam, sehingga wakaf dikategorikan sebagai salah satu lembaga keagamaan yang erat hubungannya  dengan  sosial  ekonomi,  oleh  karena  itu  wakaf  telah  banyak membantu pembangunan secara menyeluruh, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun sumber daya sosial.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendayaan asset waqaf produktif terhadap perekonomian ummat di kota  Medan,  mengetahui  sejauh  mana  pengaruh  pendayaan  wakaf  terhadap pengingkatan  perekonomian  ummat  di  kota  Medan,mengetahui  sejauhmana manfaat  manfaat  wakaf  produktif  yang  dilakukan  untuk  mendalami  dan mengembangkan perekonomian ummat.Untuk mengungkap persoalan tersebut secara  mendalam  dan  menyeluruh,  peneliti  menggunakan  metode  kualitatif yang  bermanfaat  untuk  memberikan  informasi,  fakta  dan  data  mekanisme pengelolaan  wakaf  produktif  di  Masjid  Muhammadiyah  Medan.  Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan di bahas untuk menjawab permasalahan tersebut.  Dari  hasil  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  (1)  Dalam  pengelolaan wakaf  produktif  oleh  Pengurus  Cabang  Muhammadiyah  (PCM)  Medan  sudah dilakukan  dengan  terstruktur,  namun  penyalurannya  hanya  digunakan  untuk operasional  dan  keperluan  sarana  dan  prasaranalembaga  saja.  (2)  Aset  dan benda  wakaf  yang  di  miliki  oleh  PCM  yaitu  lima  toko,  enam  hektar  kebun sawit dan dua hektar kebun jati, merupakan potensi yang besar apabila dikelola dengan  baik.  (3)  Dalam  pendayagunaan  wakaf,  PCM  sudah  mengupayakan untuk  mengembangkan  dengan  membangun  LAZIS  dan  Rumah  Sakit,  namun belum terlaksana karena kurangnya SDM yang dimiliki oleh PCM Medan.

## Katakunci : Pendayaan Wakaf, Wakaf Produktif

## Pendahuluan
Wakaf  merupakan  salah  satu  aspek  yang  sangat  diperhatikan  dalam  Islam,  sehingga wakaf dikategorikan sebagai  salah satu  lembaga  keagamaan  yang  erat  hubungannya dengan sosial  ekonomi,  oleh  karena  itu  wakaf  telah  banyak  membantu  pembangunan  secara menyeluruh,  baik  dalam  pembangunan  sumber  daya  manusia  maupun  sumber  daya  sosial. “Bahkan  sebelum  masuknya  ajaran  Islam  di  Indonesia,  wakaf  sebenarnya  sudah  sering
dilakukan  oleh  orang-oranIslam  sebelum  kemerdekaan,  hal  ini  cukup  beralasan,  karena banyakdidirikannya  kerajaan-kerajaan  Islam  di  Indonesia,  seperti:  Demak,  Pasai  dan sebagainya”.
Menurut  ajaran  Islam,  prinsip  pemilikan  terhadap  harta  benda  yang  dimiliki mencakup benda lain di dalamnya, dengan kata lain sebagian dari harta mereka ada hak orang lain  yang melekat  pada  harta benda tersebut,  yang  kemudian tidak dibenarkan  apabila harta benda tersebut dikuasai oleh sekelompok orang.
“Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktikkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di Negara Indonesia”. (Suparman Usman. 1999)  Bahkan di  Indonesia sendiri wakaf telah dimasukkan dalam hukum positif.
Menyadari  betapa  pentingnya  permasalahan  tanah  wakaf  di  Indonesia,  maka pemerintah  menetapkan  undang  undang  tentang  peraturan  dasar  pokok  pokok  agraria (UUPA)  yaitu  UU  No  5  tahun  1960  yang  memuat  pasal  pasal  yang    menjadi  dasar terbentuknya  PP  No  28  tahun  1977,  suatu  peraturan  pemerintah  yang  dijadikan  landasan perwakafan  tanah  milik  untuk  kepentingan  agama  Islam.  Selanjutnya  disempurnakan  lagi dalam UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap perkembangan praktik perwakafan di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkannya  PP  RI  No  42  tahun  2006  tentang  pelaksanaan  UU  RI  No  41  tahun  2004 tentang wakaf.
Pelaksanaan  wakaf  secara  produktif  telah  diatur  dalam  UU  RI  No  41  Tahun  2004 pasal  43  tentang  wakaf  yang  berbunyi  “pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf dilakukan  secara  produktif”.  Penjelasan  dari  pasal  tersebut  berbunyi  :  dengan  cara pengumpulan,  investasi,  penanaman  modal,  produksi,  kemitraan,  perdagangan,  agrobisnis, pertambangan,  perindustrian,  pengembangan  teknologi,  pembangunan  gedung,  apartemen, rumah  susun,  pasarswalayan,  pertokoan,  perkantoran,  sarana  pendidikan,  sarana  kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.
Dalam  UU  wakaf  No.  41  tahun  2004,  nadzir  didefinisikan  sebagai  pihak  yang menerima  harta  benda  wakaf  dari  wakif  (perseorangan,  lembaga,  organisasi,  yang mewakafkan)  untuk  dikelola  dan  ditumbuh  kembangkan  sesuai  dengan  peruntukannya. Singkatnya  nadzir  adalah  manager  profesional  yang  dalam  mengurusi,  menjaga  dan memproduktifkan harta wakaf. Adapun syarat seorang nadzir sudah jelas, yaitu menurut UU wakaf  seorang  nadzir  harus  beragama  Islam,  warga  negara  Indonesia,  dewasa,  amanah, mampu  secara  jasmani  dan  rohani  dan  tidak  terlarang  melakukan  perbuatan  hukumTidak dapat  dipungkiri  bahwa  mayoritas  nadzir  wakaf  Indonesia  kurang  profesional  dalam mengelolah  wakaf  yang  diamanatkan  kepadanya,  karena  mereka  memiliki  pekerjaan  tetap seperti  pegawai  negeri  sipil,  swasta,  pedagang,  petani  yang  harus  diutamakan  dari  tugas nadzir.  Disamping  itu,  nadzir  dipilih  bukan  atas  dasar  profesional,  tetapi  karena  ketokohan, kerabat  dengan  wakif,  ataupun  orang  kepercayaan  wakif.  Akibat  dari  ketidakprofesionalan nadzir, banyak harta wakaf  yang tidak memberi manfaat kepada masyarakat bahkan banyak harta  wakaf  yang  dijadikan  harta  warisan  sanak  keluarga  nadzir  wakaf,  ataupun disengketakan oleh ahli waris wakif.
Dalam Undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandug dimensi yang sangat  luas.  Ia  mencakup  harta  tidak  bergerak  maupun  yangbergerak,  dan  penggunaannya tidak  terbatas  untuk  pendirian  tempat  ibadah.  Pemahaman  demikian  jelas  suatu  perubahan yang  sangat  revolusioner  dan  jika  dapat  direalisasikan  akan  memiliki  akibat  yang  berlipat ganda, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.
Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah,  dan  pada  umumnya  lebih  nyaman  kalau  diperuntukkan  untuk  masjid  atau  mushala.
Lahirnya  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  41  tahun  2004  tentang  Wakaf  diarahkan untuk  memberdayakan  wakaf  yang  merupakan  salah  satu  instrumen  dalam  membangun kehidupan  sosial  ekonomi  umat  Islam.  Kehadiran  Undang-undang  wakaf  ini  menjadi momentum  pemberdayaan  wakaf  secara  produktif,  sebab  di  dalamnya  terkandung pemahaman  yang  komprehensif  dan  pola  manajemen  pemberdayaan  potensi  wakaf  secara modern.
Masjid  Muhammadiyah  Suprapto  merupakan  Masjid  yang  menerapkan  wakaf produktif yang memiliki lima ruko yang di sewakan. Dari hasil sewa limaruko tersebut oleh nadzir dibelikan enam hektar kebun sawit, dua hektar kebun jati. sehingga semakin besar aset wakaf  produktifnnya.  Namun  dalam  hal  ini  penyalurannya  hanya  untuk  operasional,  sarana dan  prasarana  lembaga  yang  mengurus  wakaf  itu  sendiri,  belum  ada  penyaluran  untuk memberdayakan  masyarakat,  sebagaimana  tujuan  dari  harta  wakaf  itu  adalah  untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  pustaka  (library  research).  Penelitian  library research  yang  dimaksud  adalah  penelitian  yang  sumber  kajian  utamanya  adalah  buku-buku yang  terkait,  seperti  Fiqh  Kontemporer  dan  buku  tentang  Hukum  Perwakafan,  serta  buku- buku yang berkaitandengan Hukum Ekonomi Syariah, untuk mengetahui tanah wakaf sebagai jaminan utang dalam hukum berdasarkan sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

## Pendayaan asset wakaf produktif terhadap perekonomian ummat di kota Medan
Dalam  memberdayakan  hasil  wakaf  jarang  terlepas  dari  tujuan  wakifkemana  dan untuk siapa ia berwakaf, sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang no 41 Tahun 2004 pasal  4  dan  5,  yaitu  “wakaf  bertujuan  memanfaatkan  harta  benda  wakaf  sesuai  dengan fungsinya,  dan  wakaf  berfungsi  mewujudkan  potensi  dan  manfaat  ekonomis  harta  benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.
Dalam  pendayagunaan  tentunya  tidak  lepas  dari  perencanaan  program  yang  matang. Dalam  hal  ini  Program  selanjutnya  dalam  optimalisasi  wakaf  di  PCM  IV  pak  Sofyan mengatakan  untuk  membangun  klinik  karna  tentunya  klinik  sangat  bermanfaat  bagi masyarakat  karna  menyediakan  sarana  kesehatan  namun  hal  itu  tidak  dapat  dilaksanakan karena  tidak  ada  SDM  yang  mengelola  sehingga  untuk  program  klinik  diberikan  kepada Pengurus Daerah Muhammadiyah.
Sementara pak Wahidin dan ibu Ratnawaty mengatakan program yang diprioritaskan adalah  LAZIS.  Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  program  bidang  wakaf  dan kehartabendaan”
Pak  Rasyad  ingin  membangun  pom  bensin  namunpertimbangan  di  lokasi  tanggung karna  antara  Lais  dan  Bengkulu  itu  jaraknya  tidak  begitu  jauh.  Terlepas  dari  perencanaan dalam  pendayagunaan  wakaf  yaitu  menyalurkan  sesuai  dengan  tujuan  wakaf  yaitu  untuk kesejahteraan  masyarakat.  Namun  dalam  hal  ini  lembaga  menyalurkan  untuk  keperluan operasional  lembaga  itu  sendiri.  Keperluan  operasional  lembaga  tersebut  sebagaimana  yang diungkapkan  pak  Wahidin  “operasional  lembaga  seperti  Dakwa  ke  Sukaraja  yaitu  ongkos sewa mobil, sewa ustad, snek dan uang saku pengurus yang ikut dalam Dakwa”
Ibu  Ratnawaty  “keperluan  operasional  juga  berupa  snek  untuk  pengajian  per  bulan. Biaya kegiatan pelatihan oleh Ranting”. Biaya operasional  yang diperlukan jika jarak dekat berkisar Rp 1 juta dan dalam pelatihan minimal Rp 5 juta.
Bapak  Rachmat  Zein  mengatakan  “operasional  juga  termasuk  Pengelolaan  kebun sawit yaitu proses pemupukan dan upah dodos, dimana pemupukan dilakukan setiap 6 bulan sekali  dengan  modal  sekali  panen.  Jadi  setiap  6  bulan  1  bulan  disisihkan  untuk  biaya
pemupukan kebun kelapa sawit. Sementara untuk upah dodos dipotong dari penjualan, misal harga Rp 1.300/kg upah dodosnya Rp.300/kg jadi penghasilan bersihnya Rp 1000/kg.”
Sementara  dalam  pencatatan  pergantian  pengurus  Bapak  Ali  Azwar  menyatakan dalam  pergantian  pengurus  tersusun  rapi  dan  di  arsipkan  dengan  baik.  Sedangkan  data-data tentang  pendapatan  dan  penyaluran  wakaf  juga  di  arsipkansesuai  dengan  arsip  anggaran tahunan  lembaga.  Namun  hal  itu  tidak  bersifat  transparan  karena  hal  itu  adalah  dokumen PCM IV.

## Keadaan assetwakaf produktif terhadap perekonomian ummat di kota Medan
Wakaf  di  Masjid  Muhamadiyah  Suprapto  Bengkulu  ini  mulai  produktif  sejak  tahun 1980.  Pak  Wahidin  mengatakan  Pada  saat  itu  toko  masih  dibangun  dengan  kayu  dan papan/belum permanen. Hasil dari pertokoan oleh nadzirdibelikan ke kebun sawit pada tahun 1996. Aset wakaf yaitu pertokoan dan kebun sawit 6 hektar 2 hektar kebun jati.
1. Wakaf di Masjid dan pertokoan
Bangunan wakaf pada Masjid ini merupakan bangunan tiga tingkat dimana untuk lantai dasar di buat pertokoan yang disewakan, lantai ke dua dibuat Masjid, dan lantai ke tiga adalah kantor PCM IV Medan.
Pak Sofyan menyatakan  untuk  sewa ruko  yaitu Rp 30 juta per tahun untuk  sewa ruko yang besar dan Rp 15 juta per tahun untuk yang ukuran kecil.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Rachmad  Zein  Norman,  selaku  Ketua  Majlis Ekonomi  dan  Kewirausahaan,  bahwa  wakaf  produktif  yang  dikelola  oleh  PCM  IV  ini memang mempunyai potensi perekonomian dan produktifitas yang tinggi.
Sewa ruko untuk tahun 2016 yaitu Rp 30.000.000/tahun untuk ruko yang ukuran besar  dan  Rp.15.000.000/tahun  untuk  ukuran  yang  kecil.  Di  MasjidMuhammadiyah terdapat  empat  ruko  yang  besar  dan  satu  ruko  yang  kecil  karena  dipotong  dngan  jalan untuk  masuk  ke  dalam  Masjid.  4  ruko  x  Rp  30.000.000  =  Rp.  120.000.000  +  Rp 15.000.000 = Rp 135.000.000/tahun untuk pengahsilan ruko.
Jadi apabila dilihat dari rincian yang telah dijelaskan di atas, perkiraan bersih aset wakaf pada tahun 2016 yaitu Rp135.000.000+ Rp112.000.000 = Rp 247.000.000,- Kas pendapatan ruko/tahun.
Tabel 1.2 Kas Pendapatan Ruko/Tahun No Keterangan Harga Jumlah Saldo 1. Ruko Besar Rp. 30.000.000 4 Rp.120.000.000 2. Ruko Kecil Rp. 15.000.000 1 Rp. 15.000.000 Total Rp. 135.000.000
Sumber: Pengurus Cabang Muammadiyah IV Medan.

## 2. Wakaf kebun sawit
Pak  Sofyan  mengatakan  kebun  kelapa  sawit  sudah  mengalami  penyusutan sehingga  pendapatan  bersih  yaitu  sekitar  Rp  2000000  /  bulan.  Rp  2000000  x  12  = 24000000 / tahun”.
Sedangkan  kebun  sawit  menurut  pak  Rachmad  Zein  Norman  yang  masih produktif yaitu 6 hektar dengan penghasilan 16 ton per bulan yaitu 2 kali panen, dengan harga  rata-rata  Rp1000-  dan  dipotong  untuk  upah  dodos  yaitu  Rp  300  per  kilo,  jadi bersihnya  yaitu  Rp  700  per  kilo.132  Rp  700  x  16  ton  (16.000  kg)  =  Rp  11.200.000  per bulan  x  12  bulan  =  Rp 134.400.000  per  tahun.Untuk  upah  yaitu  Rp  300x16000kg  =  Rp 4.800.000-. dan biaya perawatan kebun yaitu pupuk yang dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan  modal  diambil  dari  sekali  panen.  Jadi  untuk  satu  tahun  yaitu  dipotong  2  kali
panen untuk pengeluaran pupuk. Jadi Rp 700 x 16000 kg = Rp 11.200.000 x 10 bulan = Rp 112.000.000 bersih aset wakaf. Kas pendapatan kebun sawit per bulan.
Tabel 1.3
Kas Pendapatan Kebun Sawit No  Keterang an Penghasilan Rata- Rata/Bulan Harga Rata-Rata Saldo/Bulan Saldo/Tahun 1. Panen Sawit 16.000 kg Rp. 1000 Rp.16.000.000 Rp. 192.000.000 2. Upah Dodos 16.000 kg Rp. 300 Rp. 4.800.000 Rp. 57.600.000 3. Pupuk 16.000 kg Rp. 700 Rp. 11.200.000  Rp. 22.400.000 Total Rp. 112.000.000

## Sumber: Pengurus Cabang Muhammadiyah IV Medan
Catatan * Untuk pemupukan dilakukan 6 bulan sekali. Diambil dari masa sekali panen dikeluarkan untuk pupuk yaitu sejumlah Rp. 11.200.000 x 2 = Rp. 22. 400.000- per tahun.

## Pengelolaan Asset Wakaf Produktif Terhadap Perekonomian Ummat di Kota Medan
Berdasarkan  hasil  observasi  harta  wakaf  telah  mempunyai  nilai  produktifitas  yang tinggi, dikarenakan di atas tanah wakaf dibangun ruko yang disewakan yang terletak di pusat kota  dan  perkebunan  kelapa  sawit  produktif  seluas  6  hektar  yang  siap  panen  dua  kali  tiap bulannya.Pengelolaan  dan  pendayagunaan  suatu  perwakafan  tidak  dapat  dipisahkan  dari nadzir yang profesional agar tujuan wakaf tidak sia-sia. Sebagaimana telah disebutkan bahwa nadzir  adalah  orang  yang  diserahi  tugas  untuk  mengurus  dan  memelihara  wakaf,  yang berkewajiban  menjaga,  mengembangkan,  membudidayakan  potensi  wakaf  dan  melestarikan manfaatnya bagi orang-orang yang berhak menerimanya.
Salah satu tugas nadzir yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf untuk menjaga dan melindungi harta benda wakaf agar tidak menjadi sengketa atau permasalahan, seperti penarikan benda wakaf. kelengkapan administrasi seperti surat tanah dan ikrar wakaf. dengan  kelengkapan  administrasi  harta  wakaf  sudah  kuat  secara  hukum  dan  tidak  bisa diganggu  gugat.  Dalam  hal  administrasi  harta wakaf  yang dimiliki oleh PCM IV Medan ini sudah lengkap sehingga harta wakaf tersebut sudah aman dari sengketa.
Pengelolaan  harta  wakaf  Masjid  Muhammadiyah  Suprapto  Medan  dikelola  oleh lembaga  yang  terorganisi  dan  terstruktur  yaitu  Pengurus  Cabang  Muhammadiyah  IV Suprapto  Medan.Ketika  ditanyakan  apa profesi  pengurus Cabang Muhammadiyah  IV selain menjadi  seorang  nadzir.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  Wahidinselaku  ketua majelis wakaf dan kehartabendaan lembaga Cabang  IV Muhammadiyah  menyatakan bahwa mayoritas PCM  IV Kota Medan adalah swasta, ada padagang, petani, wirausaha dll. Dalam mengurus lembaga mereka hanya sebagai kerja sampingan”.
Kemudian hasil wawancara dengan bapak Rasyad selaku ketua PCM Kota Bengkulu menyatakan bahwa “profesi pengurus di PCM Kota Bengkulu ada dari kalangan PNS, Pensiunan, dan ada Juga pedagang”.
Dilihat  dari  profesi  para  nadzir  di  atas  menunjukan  bahwa  pengurus  adalah  orang- orang  yang sibuk karena tidak hanya berfokus mengelola wakaf. seperti bapak Sofyan  yang selain nadzir dia juga bertugas sebagai penghulu  di Kemenag di kabupaten Sumatera Utara, sehingga  ia  hanya  berada  di  kota  pada  hari  Sabtu  dan  Minggu  saja.  Nadzir  hanya  sebagai profesi  sampingan  karna  pada  hakikatnya  para  pengurus  bekerja  disektor  lain.  Dengan demikian memungkinkan kurangnya keprofesionalan dalam mengurus wakaf.
Selanjutnya  peneliti  menanyakan  bagaimana  dengan  pemanfaatan  hasil  dari pengelolaan dan pengembangan wakaf?
Dari  hasil  wawancara  dengan  pak  Rasyad  selaku  ketua  umum  PCM  Kota  Medan menyatakan bahwa “pemanfaatannya diprioritaskan untuk operasional organisasi PCM Kota Medan  diantaranya  perbaikan  Masjid,  ruko  yang  rusak.  Untuk  keperluan  kegiatan  bulanan seperti pengajian rutin anggota, dll.
Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bapak H. Wahidin BA selaku ketua majelis wakaf  dan  kehartabendaan  menyatakan  “hasil  wakaf  produktif  tersebut  hanya  untuk operasional  saja  dan  tidak  ada  dipinjamkan  untuk  modal  usaha  karena  menghindari  praktek riba. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa nadzir tidak mengetahui tentang prinsip-prinsip pembiayaan syariah dan cara pengembangan harta wakaf sehingga takut akan riba.
Kemudian  hasil  wawancara  dengan  pak  Arif  Rahman  selaku  Wakil  Sekretaris mengungkapkan  bahwa  “hasil  wakaf  produktif  tersebut  diperuntukkan  untuk  operasional, yaitu dalam bentuk Dakwa dan pendidikan.
Selanjutnya  pak  Sofyan  menjelaskan  bahwa  “hasil  wakaf  produktif  tersebut diprioritaskan  kepada  Dakwa  dan  pendidikan.  Tetapi  pada  prinsipnya  program  penyaluran tersebut  banyak,  ada  dalam  bentuk  sosial,  pinjaman  dana  usaha,  maupun  kegiatan keagamaan, tetapi program itu tidak dijalankan sebagaiman mestinya dikarenakan kurangnya SDM  dan  penyalurannya  pun  tergantung  denganada  tidaknya  proposal  permohonan  yang masuk.
Dari hasil wawancara  yang peneliti dapatkan dari responden, peneliti menyimpulkan bahwa  perlu  adanya  sosialisasi,  terutama  kepada  masyarakat  sekitar  bahwasanya  di  PCM Kota  Medan  mempunyai  program  pinjaman  modal  usaha,  bantuan  sosial  maupun  kegiatan keagamaan. Dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak PCM.
Pertanyaan selanjutnya yaitu upaya apa yang dilakukan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif ?
Berdasarkan  pernyataan  bapak  H.  Wahidin,  BA  bahwa  “mereka  telah  menyusun rencana yaitu ingin membangun LAZIS untuk mengurusi zakat, namun terkendala  dengan  tidak  adanya  SDM  yang  akan  mengelolanya”,  sementara  ibu  Hj. Ratnawaty,  S.Pd.I  mengungkapkan  bahwa  mereka  juga  ingin  membangun  panti  asuhan, namun terkendala di dana yang dimiliki.
Bapak  Drs.  Sofyan  A  menyatakan  bahwa  dalam  pengelolaan  “untuk  sekarang  ini kebun  sawit  yang  mengalami  penyusutan  karna  sudah  tua  memiliki  kemungkinan  akan diganti  dengan  sawit  kembali  atau  dengan  kebun  karet,  sementara  masih  dipertimbangkan untuk  asas  ringan  dan  manfaatnya.  Dalam  pengembangan  mereka  punya  rencana  untuk membangun Rumah Sakit, namun terkendala dari SDM yang tidak ada dan dana yang belum memadai.”
Bapak  Rachmad  Zien  Norman  selaku  ketua  majlis  ekonomi  dan  kewirausaahan menyatakan  “upaya  yang  dilakukan  dalam  pengelolaan  yaitumengawasi  dan  menjaga  aset yang  ada  yang  kemudian  dapat  dimanfaatkan  dan  dikembangkan  sesuai  dengan  program kerja”
Berdasarkan  argumen  di  atas  penulis  menyimpulkan  bahwa  dalam  usaha pengembangan dan pengelolaan wakaf sudah direncanakan namun belum dapat dilaksanakan karena terkendala dengan SDM dan dana yang masih kurang.
Kendala  dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  yang  diutarakan  oleh  bapak Wahidin  “tidak  ada  kendala  sebab  mengawasi  benda  mati”  sementara  bapak  Sofyan menyatakan “kendalanya yaitu SDM yang tidak ada yang akan mengelola dari program yang ada seperti LAZIS dan Klinik. Karna dalam sebuah LAZIS harus ada yang profesional dalam mengelola  agar  tersalurkan  dan  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  tujuan  dari  LAZIS  itu sendiri,  dan  klinik  harus  ada  dokter  praktek  didalamnya  yang  mengelola  klinik  tersebut.
Sementara orang Muhammadiyah belum ada profesionalis yang bisa mengelola dari program tersebut”.  Bapak  Rasyad  mengatakan  “kendala  dalam  pengelolaannya  tidak  ada  karena penyalurannya juga hanya untuk operasional dan bersifat konsumtif.”

## Penutup
Pendayaan  Asset  wakaf  produktif  terhadap  perekonomian  ummat  di  kota  Medan dalam hal adminstrasi benda wakaf sudah lengkap, sehingga bendatersebut sudah kuat secara hukum.  Wakaf  tersebut  dikelola  oleh  organisasi  yang  terstruktur  dan  memiliki  program- program  dalam  prosfek  pengembangan  harta  wakaf  seperti  membangun  LAZIS,  namun dalam  pelaksanaannya  belum  bisa  dilaksanakan  karena  kurangnya  SDM  (Sumber  Daya Manusia) yang dimiliki oleh PCM (Pengurus Cabang Muhammadiyah) IV. Sedangkan untuk pelaporan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI), nadzir belum melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada  BWI  tentang  pengelolaannya,  karena  BWI  sendiri  belum  pernah  melakukan pengawasan  dan  pelatihan  kepada  nadzir  PCM  IV  Medan.  Perwakafan  yang  di  kelola  oleh PCM  IV  mempunyai  aset  dalam  bentuk  tanah  yang  dikembangkan  menjadi  bangunan  tiga tingkat  dengan  lantai  dasar  dibuat  pertokoan,  lantai  kedua  dibuat  Masjid  dan  lantai  ke  tiga dibuat kantor cabang IV, kemudian hasil dari sewa toko di belikan kebun sawit enam hektar dan kebun jati dua hektar, merupakan aset yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena pendapatan mencapai Rp 247.000.000,- per tahun.
Dalam pendayagunaan tanah wakaf dikembangkan dalam bentuk pertokoan dan kebun sawit oleh  pengelola  hasil  dari  perwakafan  digunakan  untuk  pembiayaan  sarana  dan  prasarana, operasional,  pelatihan,  pengajian  rutinanggota  PCM  IV  Medan.  Sehingga  penyalurannya hanya bersifat konsumtif dan tidak diproduktifkan lagi. Tidak diproduktifkan lagi dalam akad pembiayaan  karena  menghindari  riba.  Akad  pembiayaan  bisa  saja  dilakukan  apabila masyarakat  mengajukan  proposal  kepada  PCM  IV  dan  memenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan.

## Daftar Bacaan
Al-Alabij Adijani, Perwakafan Tanah di Indonesia , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum , LP3ES, Jakarta, 2016.
Dadang Kahmad, Metode Penelitian Agama , Pustaka Setia, Bandung, 2000.
Departemen  Agama  RI, Al-Quran  Dan  Terjemahannya ,  Al-Aliyi,  Diponegoro,  Bandung, 2007.
Daryanto, Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap , Surabaya: Apollo, 1997.
Didin Hafidhuddin, Dkk, Manajemen Syariah Dalam Praktek , Jakarta: Gema Insani, 2003.
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf,  Fiqh  Wakaf,  Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat Islam, Jakarta, 2007.
Dirjen  Bimbingan  Masyarakat  Islam, Panduaan  Pemberdayaan  Tanah  Wakaf  Produktif Strategis di Indonesia , Jakarta, 2007.
Farouk  Muhammad  Djali, Metode Penelitian Sosial “Bunga Rampai ”, PTIK Press, Jakarta, 2003.
Geprge  R  Terry, Prinsip-Prinsip  Manajemen  di  terjemahkan  Oleh  J.  smith  Dim  guide  to Manajemen, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.
Hasan Alwi et.all, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 215.
Ismail Sholihin, Pengantar Manajemen , Jakarta: Erlangga, 2009.
Lexi J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif , Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
Moh Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif , UIN Maliki Press, Malang, 2008.
Mochhtar effendy, Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam , Jakarta:Bharatara Karya Aksara, 1986.
Malayu  S.P  Hasibuan, Manajemen  Dasar  Pengertian  dan  Masalah ,  Jakarta:  PT.  Bumi Aksara, 2011.
Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
Rachmad Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Rosandy Ruslan, Manajemen Fublic Rolations & Media Komunikasi , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
Siah  Khosyiah, Wakaf  dan  Hibah  Perspektif  Ulama  Fiqh  dan  Perkembangannya  di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2010.
Stephen P. Robbins, Dkk, Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid I , Jakarta: Erlangga, 2010.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI, Jakarta, 2006.
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Rineka  Cipta,  Jakarta, 2016.