_________________________________________________________________________
142| Asrul & Fahmiyah Pengaruh fatwa....
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023

## PENGARUH FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2020 TERHADAP PEMBUATAN PRODUK POLITIK
Muhammad Asrul Maulana Fahmiyah Tsaqofah Islamiy
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo asrulnaa7@gmail.com fahmiyah.islamiy@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  Fatwa  MUI  (Majelis  Ulama Indonesia)  terhadap  pembuatan  produk  politik,  salah  satunya  adalah  Peraturan Daerah  Kota  Semarang  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Produk  Makanan  Halal. Metode  penelitian  ini  adalah  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach).  Hasil penelitian  ini  ditemukan Fatwa  MUI  No.  44/2020  berdampak  pada  produk  politik dengan mempromosikan nilai-nilai Islam dan etika, mendorong transparansi serta kualitas program politik, serta mengingatkan pada pengawasan dan akuntabilitas. Peran masyarakat dalam pengawasan dan larangan klaim palsu dalam kampanye juga  ditekankan.  Secara  keseluruhan,  fatwa  ini  mengintegrasikan  nilai  agama, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.
Kata Kunci : Fatwa, Produk Politik, MUI

## A. Pendahuluan
Makanan  Halal  dapat  dipahami  sebagai  makanan  yang  memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu sehingga diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Frasa makanan halal terbentuk dari dua kata, yaitu kata ‘makanan’ dan kata ‘halal’.  menurut  KBBI  bermakna.  segala  sesuatu  yang  dapat  dimakan  (seperti penganan, lauk-pauk, kue). ki segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh  yang  membentuk  atau  mengganti  jaringan  tubuh,  memberikan  tenaga,  atau
_________________________________________________________________________
POLITEA: Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Asrul & Fahmiyah Pengaruh Fatwa.... |143
mengatur semua proses dalam tubuh; 3. rezeki. Adapun kata halal /ha·lal / dalam konteks makanan bermakna diizinkan (tidak dilarang oleh syarak) 1 .
Secara  bahasa,  kata  halal  ( ﺣَ ﻼ ل )  bermakna  boleh  ( اﻟ
ﻤ ﺒﺎ ح ),  adapun  secara
istilah adalah boleh menurut syarak, kebalikan dari kata haram ( اﻟ ﺠ ﺎﺋ ﺰ ﺷ ﺮ ﻋً ﺎ، ﺿ ﺪّ اﻟ ﺤ ﺮ ام ).
Menurut Ibnu al-Manzhur kata halal merupakan lawan kata dari haram . Sedangkan Imam ath-Thabari menjelaskan makna halal sebagai  طِ
ﻠْﻘً
ﺎ  yang berarti boleh ( ﺟ ﺎﺋ ﺰٌ ) .
Alasan yang mendasari keharusan mengonsumsi makanan/minuman adalah berbagai  ayat  al-Quran  yang  mengandung  perintah  terkait  hal  tersebut.  Allah  swt berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut
ﯾٰٓﺎَ ﯾﱡ ﮭَﺎ ا ﻟﻨﱠ ﺎ س ُ ﻛُ ﻠُ ﻮۡ ا ﻣِ ﻤﱠ ﺎ ﻓِ ﻰ ا ﻻۡ َرۡ ض ِ ﺣَ ﻠٰ ﻼً ط َﯿِّﺒً ﺎ ۖ وﱠ ﻻَ ﺗَ ﺘﱠﺒِ ﻌُ ﻮۡ ا ﺧُ ﻄ ُﻮٰ ت ِ ا ﻟ ﺸﱠ ﯿۡ ﻄٰ ﻦِؕ اِ ﻧﱠ ﮫٗ ﻟَ ـ ﻜُ ﻢۡ ﻋَ ﺪُ وﱞ ﻣﱡ ﺒِ ﻲۡ
“Wahai  manusia!  Makanlah  dari  (makanan)  yang  halal  dan  baik  yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”
Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa seruan memakan makanan yang  halal  mencakup  mukmin  dan  kafir,  hal  ini  dikarenakan  lafadz  ( ﯾٰٓﺎَ ﯾﱡ
ﮭَﺎ ا ﻟﻨﱠ ﺎ س ُ ) menunjukkan makna umum, selain memang dalam penjelasannya, ia memberikan penjabaran bahwa nikmat Allah melingkupi seluruh manusia, dan orang-orang kafir tidak terhalang dari nikmat ilahiyah Allah swt 2 .  Hal ini senada dengan penjelasan Al-Sa’di  dan Muhammad ‘Ali al-Shâbûnî .
Berangkat  dari  landasan  ini,  pada  realita  di  lapangan,  dorongan  untuk mengkonsumsi  produk-produk  halal  semakin  meningkat,  seiring  dengan peningkatan  atensi  masyarakat  terhadap  gaya  hidup  Islami.  Jaminan  kehalalan semakin menemukan urgensitasnya tatkala masyarakat berhadapan dengan berbagai
1 Wan  Satria  Adilla,  “Pengaruh  Label  Halal  terhadap  Keputusan  Konsumen  dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Kasus pada Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh),” 2 Februari 2017, https://lens.org/113-979-956-008-134.
2 Muhammad Abduh dkk., “Analyses the Construction of the Indonesian Ulema Council Fatwa on the Halalness of the Sinovac Covid-19 Vaccine using the Jasser Auda’s Perspective of Islamic  Law  Development  Models,” Al-’Adalah 18,  no.  2  (23  Desember  2021):  269–88, https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.10041.
_________________________________________________________________________
144| Asrul & Fahmiyah
Pengaruh fatwa.... POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
produk konsumsi dari dalam negeri maupun luar negeri yang memerlukan kepastian akan kehalalan komposisi produk, proses pembuatannya, alat-alat yang digunakan, hingga bahan dasar pembentuk alat-alat tersebut.
Sejalan  dengan  arus  globalisasi,  penetrasi  industri  makanan  dan  gaya konsumsi  dari  multinational  corporation  (MNC)  di  bumi  pertiwi  semakin  tak terbendung.  Hal  ini  membawa  pada  konsekuensi  bahwa  bukan  hanya  masyarakat yang membutuhkan kepastian kehalalan suatu produk, namun pelaku industri juga kian  was-was  dengan  revenue  growth  perusahaan  jika  tak  mengantongi  sertifikat jaminan kehalalan atas produk mereka. Alasannya karena Indonesia memiliki rasio penduduk beragama Islam yang dominan dibandingkan dengan agama lain, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor pembelian produk oleh masyarakat juga menyangkut aspek kehalalannya.
Seperti  kejadian  beberapa  waktu  lalu  misalnya,  lantaran  telah  membuka banyak gerai namun belum mengantongi label halal, perusahaan waralaba terkenal bernama Mixue Ice Cream & Tea yang menjual es krim sajian lembut dan minuman teh asal Zhengzhou, Henan, Tiongkok, terciduk secara kontroversial dalam berbagai konten di media sosial yang dibawakan oleh beberapa influencer edukator produk halal.  Tentu  saja  hal  ini  menyebabkan  pihak  perusahaan  harus  mengeluarkan pernyataan  dan  keterangan  yang  mengonfirmasi  upaya  mereka  menempuh  proses sertifikasi  kehalalan  produk  di  lembaga  otoritatif  setempat  guna  menjaga kepercayaan masyarakat dalam mengonsumsi produk mereka.
Lembaga yang memiliki otoritas keislaman di Indonesia, termasuk dalam pemberian  jaminan  kehalalan  suatu  produk,  dikenal  dengan  sebutan  MUI  atau Majelis Ulama Indonesia. Sebagaimana yang tertulis di laman resminya, merupakan Wadah Musyawarah para Ulama, Zu’ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.
_________________________________________________________________________
POLITEA: Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Asrul & Fahmiyah Pengaruh Fatwa.... |145
Majelis  Ulama  Indonesia  berdiri  pada  tanggal,  7  Rajab  1395  Hijriah,  bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia 3 .
Dalam  perannya  sebagai  penjamin  kehalalan  produk  tersebut,  MUI melakukan  sertifikasi  halal  pada  produk  makanan,  minuman,  kosmetika,  obat- obatan, dan barang  gunaan, dengan menetapkan standar penggunaan nama, bentuk, dan kemasan produk halal yang layak maupun yang tidak layak disertifikasi halal, melalui keluaran Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.
Fatwa  tersebut  yang  mana  berlaku  dalam  cakupan  nasional  kemudian memberikan  pengaruh  pada  pembuatan  produk  politik  dalam  cakupan  yang  lebih sempit, yakni di tingkat daerah. Salah satunya yang dapat ditemukan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal.
Peraturan ini dirilis untuk menjawab kebutuhan jaminan kehalalan produk pada berbagai sektor industri dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang berkembang  di  kota  tersebut.  Tak  pelak,  sektor  agrikultur,  industri  kimia  dan farmasi, serta pengolahan makanan dan minuman merupakan 3 dari 7 sektor bisnis dan industri paling potensial di Semarang 4 .
Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo)  Kota  Semarang,  per  tahun  2022  terdapat  1.197  unit  jumlah  total industri  yang  mana  746  unit  bergerak  di  bidang  pengolahan  pangan,  142  unit bergerak  di  bidang  kimia  farmasi,  sementara  lainnya  bergerak  di  bidang  produk industri 5 .
3 Arifah Millati Agustina, “Nalar Fikih Sufistik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Merespons Pandemi Covid-19,” DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies 5, no. 2 (31 Desember 2020): 243–62, https://doi.org/10.22515/dinika.v5i2.3001.
4 Muhammad  Affandi,  “Status  hukum  Kopi  Luwak  menurut  fatwa  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) nomor 07 tahun 2010 dan relevansinya menurut pendapat ulama Madzhab Syafi’i dan Hanbali.,” 13 Agustus 2020, https://lens.org/167-646-054-514-058.
5 Ahmad Mukri Aji dan Diana Mutia Habibaty, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan  Ibadah  Dalam  Situasi  Terjadi  Wabah  COVID-19  Sebagai  Langkah  Antisipatif Dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7, no. 8 (25 Agustus 2020): 673–86, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.17059.
_________________________________________________________________________
146| Asrul & Fahmiyah
Pengaruh fatwa.... POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Adapun data UMKM, per tahun 2022 terdapat 29.611 unit Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang mana terdapat 3.031 unit UMKM bergerak di bidang kuliner. Data  ini  terkategori  data  tetap  dengan  adanya  verifikasi  oleh  BPS  (Badan  Pusat Statistik),  BAPPEDA  (Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah)  dan DISKOMINFO (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian).
Penelitian ini membahas pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 terhadap pembuatan produk politik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi dampak dan implikasi dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia  Nomor  44  Tahun  2020  terhadap  proses  pembuatan  produk  politik  di Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  bagaimana  fatwa  ini mempengaruhi  strategi  dan  pandangan  politik  yang  diadopsi  oleh  para  pemangku kepentingan, partai politik, dan kelompok masyarakat dalam konteks pembentukan dan promosi produk-produk politik.
Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana  fatwa  agama  dapat  mempengaruhi  dan  membentuk  lanskap  politik  di Indonesia 6 . Hal ini dapat memberikan wawasan baru terkait dinamika antara agama dan  politik  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini  akan  membantu  dalam  memahami bagaimana  interpretasi  dan  penerapan  fatwa  agama  mempengaruhi  sikap  politik, retorika,  dan  platform  partai  politik  serta  kelompok  masyarakat.  Ini  dapat memberikan wawasan tentang perubahan dalam pendekatan politik seiring dengan perubahan dalam pandangan agama 7 .
Hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  pedoman  bagi  para  pemangku kepentingan,  terutama  partai  politik  dan  kelompok  masyarakat,  dalam
6 Fajar Rohman Hariri, “Implementation of Fuzzy C-Means for Clustering the Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa Documents,” Jurnal Online Informatika 6, no. 1 (17 Juni 2021): 79– 87, https://doi.org/10.15575/join.v6i1.591.
7 Anisah Noviyantini F, null Muhammad Yunus, dan Shindu Irwansyah, “Analisis Fatwa Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  108/DSN-MUI/X/2016  tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Pariwisata  Syariah  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  terhadap  Wisata  di Kawasan Darajat Garut,” Bandung Conference Series: Syariah Banking 1, no. 1 (11 Februari 2022): 29–34, https://doi.org/10.29313/bcssb.v1i1.2491.
_________________________________________________________________________
POLITEA: Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Asrul & Fahmiyah
Pengaruh Fatwa.... |147
mengembangkan  strategi  dan  komunikasi  politik  yang  sesuai  dengan  pandangan agama  yang  dianut  oleh  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia.  Temuan  dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut terkait interaksi antara agama dan politik di berbagai konteks, serta dampaknya terhadap dinamika sosial dan politik.
Penelitian  ini  dapat  menyediakan  informasi  yang  bermanfaat  bagi masyarakat  umum,  membantu  mereka  memahami  bagaimana  fatwa  agama  dapat memainkan peran penting dalam membentuk arah dan tujuan politik di negara ini. Melalui  penyelidikan  ini,  diharapkan  bahwa  penelitian  ini  akan  memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana fatwa agama seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 dapat mempengaruhi proses pembuatan dan promosi produk politik di Indonesia, serta implikasinya terhadap dinamika politik dan sosial.

## B. Metodelogi Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  yakni  yuridis  normatif  dengan pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan  konseptual (conceptual  approach).  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  yakni  Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal dan Fatwa  MUI  Nomor  44  Tahun  2020  Tentang  Penggunaan  Nama,  Bentuk  Dan Kemasan  Produk  Yang  Tidak  Dapat  Disertifikasi  Halal,  bahan  hukum  sekunder berupa  literatur  buku  dan  jurnal.  Sifat  penelitian  yang  dipakai  adalah  deskriptif kualitatif dengan menarik kesimpulan deduktif.

## C. Pembahasan
Dirilisnya Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama,
Bentuk  Dan  Kemasan  Produk  Yang  Tidak  Dapat  Disertifikasi  Halal  merupakan bentuk  implementatif  dari  ketundukan  terhadap  firman  Allah  SWT,  hadits-hadits Rasulullah SAW, dan kaidah fiqh berikut :
_________________________________________________________________________
148| Asrul & Fahmiyah Pengaruh fatwa....
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023

## Firman Allah SWT
Tentang keharusan mengkonsumsi yang halal, antara lain:
ﯾٰٓﺎَ ﯾﱡ ﮭَﺎ ا ﻟﻨﱠ ﺎ س ُ ﻛُ ﻠُ ﻮۡ ا ﻣِ ﻤﱠ ﺎ ﻓِ ﻰ ا ﻻۡ َرۡ ض ِ ﺣَ ﻠٰ ﻼً ط َﯿِّﺒً ﺎ ۖ وﱠ ﻻَ ﺗَ ﺘﱠﺒِ ﻌُ ﻮۡ ا ﺧُ ﻄ ُﻮٰ ت ِ ا ﻟ ﺸﱠ ﯿۡ ﻄٰ ﻦِؕ اِ ﻧﱠ ﮫٗ ﻟَ ـ ﻜُ ﻢۡ ﻋَ ﺪُ وﱞ ﻣﱡ ﺒِ ﻲۡ
“Wahai  manusia!  Makanlah  dari  (makanan)  yang  halal  dan  baik  yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Qs. al-Baqarah [2]: 168).
Tentang tentang larangan untuk memberi penamaan/panggilan yang tidak bagus  kepada  seseorang 8 .  Larangan  tersebut  dapat  diqiyaskan  terhadap  larangan memberi penamaan produk dengan nama yang tidak bagus (najis, haram, kekufuran, dan lain-lain):
ﯾَٰٓﺄَ ﯾﱡ ﮭَﺎ ٱ ﻟﱠﺬِ ﯾ ﻦَ ءَا ﻣَ ﻨُ ﻮ ا۟ ﻻَ ﯾَ ﺴْ ﺨَ ﺮْ ﻗَ ﻮْ مٌ ﻣِّ ﻦ ﻗَ ﻮْ مٍ ﻋَ ﺴَ ﻰٰٓ أَ ن ﯾَ ﻜُ ﻮ ﻧُ ﻮ ا۟ ﺧَ ﯿْ ﺮً ا ﻣِّ ﻨْ ﮭُ ﻢْ وَ ﻻَ ﻧِ ﺴَ ﺎٓ ءٌ ﻣِّ ﻦ ﻧِّ ﺴَ ﺎٓ ءٍ ﻋَ ﺴَ ﻰٰٓ أَ ن ﯾَ ﻜُ ﻦﱠ ﺧَ ﯿْ ﺮً ا ﻣِّ ﻨْ ﮭُ ﻦﱠ ۖ وَ ﻻَ ﺗَ ﻠْ ﻤِ ﺰُ وٓا۟ أَ ﻧﻔُ ﺴَ ﻜُ ﻢْ وَ ﻻَ ﺗَ ﻨَﺎ ﺑَ ﺰُ و ا۟ ﺑِ ﭑ ﻷْ َﻟْﻘَٰ ﺐ ِ ۖ ﺑِ ﺌْ ﺲ َ ٱ Èِ ﺳْ ﻢُ ٱ ﻟْﻔُ ﺴُ ﻮ قُ ﺑَ ﻌْ ﺪَ ٱ ﻹِْ ﯾ ﻤَٰ ﻦِ ۚ وَ ﻣَ ﻦ ﻟﱠ ﻢْ ﯾَﺘُ ﺐْ ﻓَ ﺄُ و۟ ﻟَٰٓﺌِ ﻚَ ھُ ﻢُ ٱﻟ ﻈ ﱠٰﻠِ ﻤُ ﻮ نَ
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  sekumpulan  orang  laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh  jadi  yang  direndahkan  itu  lebih  baik.  Dan  janganlah  suka  mencela  dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk- buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Qs. al-Hujurat [49]: 11).
Tentang jenis makanan (dan minuman) yang diharamkan, antara lain: اِﻧﱠ ﻤَﺎ ﺣَ ﺮﱠ مَ ﻋَ ﻠَﯿْ ﻜُ ﻢُ اﻟْ ﻤَ ﯿْﺘَ ﺔَ وَا ﻟﺪ ﱠمَ وَﻟَ ﺤْ ﻢَ اﻟْ ﺨِ ﻨْ ﺰِ ﯾْ ﺮِ وَ ﻣَﺎ ٓ اُ ھِ ﻞﱠ ﺑِ ﮫٖ ﻟِ ﻐَ ﯿْ ﺮِ Ôﱣ ِ ۚ ﻓَ ﻤَ ﻦِ ا ﺿ ْ ﻄ ُﺮﱠ ﻏَ ﯿْ ﺮَ ﺑَ ﺎ غٍ وﱠ ﻻَ ﻋَ ﺎ دٍ ﻓَ ﻼَ ٓ اِﺛْ ﻢَ ﻋَ ﻠَﯿْ ﮫِ ۗ اِ نﱠ Ôﱣ َ ﻏَ ﻔُ ﻮْ رٌ رﱠ ﺣِ ﯿْ ﻢٌ
8 Alyasa’ Abubakar dan Ali Abubakar, “Hukum Vaksin MR: Teori Istihalah dan Istihlak versus Fatwa MUI,” Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial 23, no. 1 (30 Juni 2021): 1–15, https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.8485.
_________________________________________________________________________
POLITEA: Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Asrul & Fahmiyah
Pengaruh Fatwa.... |149
“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi  barangsiapa  terpaksa  (memakannya),  bukan  karena  menginginkannya  dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. al-Baqarah [2]: 173).
Tentang larangan mengonsumsi khaba’its (yang buruk kotor/najis):
… وَ ﯾُ ﺤَ ﺮِّ مُ ﻋَ ﻠَﯿْ ﮭِ ﻢُ اﻟْ ﺨَ ﺒٰۤﯨÞ ﺚ َ …
“… Dan (Nabi) mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, …” (QS. al-A'raf [7]: 157).
Tentang larangan mencampuradukkan yang haq dengan yang bathil, antara lain:
وَ ﻻَ ﺗَ ﻠْﺒِ ﺴُ ﻮ ا۟ ٱﻟْ ﺤَ ﻖﱠ ﺑِ ﭑﻟْ ﺒَٰ ﻄِ ﻞِ وَ ﺗَ ﻜْ ﺘُ ﻤُ ﻮ ا۟ ٱﻟْ ﺤَ ﻖﱠ وَأ َﻧﺘُ ﻢْ ﺗَ ﻌْ ﻠَ ﻤُ ﻮ نَ
“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah  kamu  sembunyikan  yang  haq  itu,  sedang  kamu  mengetahui.”  (QS.  al- Baqarah [2]: 42).
Hadits-hadits Rasulullah SAW
Tentang  makanan  dan  minuman  yang  dikonsumsi  manusia  tidak  hanya harus halal tetapi juga harus thayyib (baik dan halal). Dan thayyib itu tidak hanya dari sisi kandungannya dan kesehatan, tetapi juga dari sisi nama, bentuk dan kemasan produk:
ﻋَ ﻦْ أَ ﺑِ ﻲْ ھُ ﺮَ ﯾْ ﺮَ ةَ ، ﻗَ ﺎ لَ : ﻗَﺎ لَ رَ ﺳُ ﻮ لُ Ôّ ِ ﺻ َﻠﱠ ﻰ Ôّ ُ ﻋَ ﻠَﯿْ ﮫِ وَ ﺳَ ﻠﱠﻢَ : " أَﯾﱡ ﮭَﺎ ا ﻟﻨﱠ ﺎ س ُ، إِ نﱠ Ôّّ َ ط َﯿِّ ﺐ ٌ ﻻَ ﯾَ ﻘْﺒَ ﻞُ إِ ﻻﱠ ط َﯿِّﺒً ﺎ … ( ر و اه ﻣ ﺴ ﻠﻢ )
Dari  Abu  Hurairah  ra.  berkata:  Rasulullah  Saw.  bersabda:  "Wahai  umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal) … (HR. Muslim)
Yang menerangkan bahwa nama, bentuk dan kemasan produk yang tidak baik dapat berbahaya bagi agama dan kehormatan orang Islam:
_________________________________________________________________________
150| Asrul & Fahmiyah Pengaruh fatwa.... POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
ﻋَ ﻦْ ﻧُ ﻌْ ﻤَﺎ نَ ﺑْ ﻦَ ﺑَ ﺸِ ﯿْ ﺮٍ
Dari  Nu’man  bin  Basyir  ra.  berkata:  Saya  mendengar  Rasulullah  Saw. bersabda: “Yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa berhati-hati dari hal-hal yang syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya." (HR. al-Bukhari)
Yang menerangkan bahwa Allah SWT telah menetapkan beberapa batasan dalam  hidup,  dan  salah  satu  batasannya  adalah  tidak  boleh  menamakan  sesuatu dengan yang tidak baik:
Dari  Abu  Tsa’labah  al-Khusyani  Jurtsum  bin  Nasyir  ra.  dari  Rasulullah Saw. bersabda: “Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; maka janganlah kamu mengabaikannya;  dan  Dia  telah  menetapkan  beberapa  batasan,  janganlah  kamu melampauinya  (melanggarnya);  dan  Dia  telah  mengharamkan  beberapa  hal, janganlah kamu merusaknya; dan Dia tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang  kepadamu,  bukan  karena  lupa,  maka  janganlah  kamu  tanya-tanya hukumnya”. (HR. al-Daraquthni dan dinilai hasan oleh Imam al-Nawawi).

## D. Analisis  Pengaruh  Fatwa  MUI  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Produk Makanan Halal
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 memiliki dampak signifikan terhadap pembuatan produk politik, terutama dalam hal pembuatan dan pelaksanaan produk makanan halal. Fatwa ini memberikan arahan dan aturan-aturan yang  mengatur  berbagai  aspek  terkait  dengan  produk  makanan  halal,  mulai  dari bahan baku hingga distribusi, serta hak dan kewajiban pelaku usaha 9 .
9 Hendri  Hermawan  Adinugraha  dkk.,  “Halal  Tourism  in  Indonesia:  An  Indonesian Council of Ulama National Sharia Board Fatwa Perspective,” Journal of Asian Finance, Economics and Business 8, no. 3 (1 Maret 2021): 665–73.
_________________________________________________________________________
POLITEA: Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Asrul & Fahmiyah
Pengaruh Fatwa.... |151
Berikut  adalah  beberapa  analisis  terkait  pengaruh  fatwa  ini  terhadap pembuatan produk politik berdasarkan bagian-bagian yang telah disebutkan:
Bagian Kesatu Umum (Pasal 7-8):
Fatwa  ini  memberikan  wewenang  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk melakukan  pembinaan  terhadap  pelaku  usaha  agar  produk  makanan  halal  sesuai dengan syariat Islam. Hal ini bisa mempengaruhi regulasi dan kebijakan di tingkat lokal yang mendukung penerapan prinsip-prinsip halal dalam industri makanan.
Bagian Kedua Bahan Baku, Bahan Olahan, Bahan Tambahan, dan Bahan Penolong (Pasal 9-10):
Fatwa ini mengatur dengan rinci bahan-bahan yang dapat digunakan dalam produk  makanan  halal,  serta  persyaratan-persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh bahan-bahan  tersebut.  Ini  dapat  mendorong  pelaku  usaha  untuk  lebih  berhati-hati dalam memilih dan menggunakan bahan-bahan agar sesuai dengan kriteria halal.
Bagian Ketiga Proses Produksi (Pasal 11):
Fatwa ini menegaskan bahwa sarana yang digunakan dalam proses produksi harus sesuai dengan syariat Islam dan regulasi perundang-undangan. Hal ini dapat mempengaruhi tata kelola produksi dan proses pengolahan, termasuk sanitasi dan pemisahan antara proses produksi barang halal dan tidak halal 10 .
Bagian Keempat Barang Hasil Produksi (Pasal 12):
Fatwa  ini  menekankan  bahwa  produk  halal  harus  ditempatkan  secara terpisah  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Ini  bisa  memengaruhi  tata  letak  produk  dan proses produksi agar produk halal tidak bercampur dengan produk tidak halal.
Bagian Kelima Pendistribusian (Pasal 13):
Fatwa  ini  mengatur  tentang  pemisahan  antara  sarana  dan  prasarana pendistribusian  produk  makanan  halal  dengan  produk  makanan  tidak  halal.  Ini
10 Ahmad Faisal Akbar, Redi Hadiyanto, dan Panji Adam, “Tinjauan Fatwa MUI No 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Etanol atau Alkohol untuk Bahan Obat dan Implikasinya terhadap Jual Beli Obat-Obatan yang Mengandung Alkohol,” Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 3, no. 1 (31 Januari 2023), https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.7061.
_________________________________________________________________________
152| Asrul & Fahmiyah
Pengaruh fatwa.... POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
mempengaruhi logistik dan distribusi produk makanan halal untuk memastikan tidak ada pencampuran dengan produk tidak halal.
Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha (Pasal 14):
Fatwa  ini  memberikan  hak  dan  kewajiban  kepada  pelaku  usaha  dalam produksi  produk  makanan  halal,  termasuk  dalam  hal  sertifikasi,  pelabelan, pemisahan, dan pelaporan. Ini bisa mempengaruhi praktik bisnis pelaku usaha dan kualitas produk yang dihasilkan.
Bagian VII Pendanaan (Pasal 26):
Fatwa ini mengatur tentang pendanaan pelaksanaan peraturan daerah ini. Hal ini dapat memengaruhi anggaran yang dialokasikan untuk implementasi aturan dan pembinaan terkait makanan halal di tingkat daerah.
Bagian IX Peran Serta Masyarakat (Pasal 22):
Fatwa  ini  mengakui  peran  masyarakat  dalam  pengawasan  dan penyelenggaraan  sertifikasi  produk  halal.  Ini  bisa  membangun  kesadaran  dan partisipasi masyarakat dalam memastikan produk halal yang dikonsumsi.
Bagian X Larangan (Pasal 24-25):
Fatwa  ini  mengatur  tentang  larangan-larangan  terkait  produksi, perdagangan, dan penamaan produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini bisa memengaruhi  etika  bisnis  dan  praktik  pelaku  usaha  dalam  menghasilkan  dan memasarkan produk makanan.
Bagian XI Pendanaan (Pasal 26):
Fatwa ini mengatur tentang pendanaan pelaksanaan peraturan daerah ini. Hal ini dapat memengaruhi anggaran yang dialokasikan untuk implementasi aturan dan pembinaan terkait makanan halal di tingkat daerah.
Secara  keseluruhan,  fatwa  ini  berpotensi  mengubah  landskap  industri makanan  di  Indonesia  dengan  memberikan  pedoman  yang  lebih  jelas  dan  tegas terkait pembuatan, pengolahan, dan distribusi produk makanan halal. Dampaknya terhadap  pembuatan  produk  politik  dapat  dirasakan  melalui  perubahan  regulasi,
_________________________________________________________________________
POLITEA: Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Asrul & Fahmiyah Pengaruh Fatwa.... |153
kebijakan, dan praktik bisnis yang lebih konsisten dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam 11 .
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Nomor  44  Tahun  2020  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan produk politik di Indonesia. Meskipun fatwa ini secara langsung berfokus pada regulasi pangan halal, dampaknya meluas ke dalam berbagai aspek pembuatan produk politik 12 . Berikut adalah beberapa cara di mana fatwa ini dapat mempengaruhi pembuatan produk politik:
Nilai dan Etika: Fatwa ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai Islam dalam berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  penyelenggaraan  makanan  halal.  Pada dasarnya, etika dan moral yang dijunjung dalam fatwa ini juga dapat diaplikasikan dalam pembuatan produk politik. Partai politik dan calon politik dapat dipengaruhi untuk memasukkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan integritas dalam platform dan program politik mereka.
Transparansi  dan  Keterbukaan:  Ketentuan  dalam  fatwa  ini  mengenai penyelenggaraan, pengawasan, dan jaminan produk makanan halal dapat mendorong tuntutan akan transparansi dan keterbukaan dalam proses pembuatan produk politik. Para  calon  politik  dapat  diharapkan  untuk  memberikan  informasi  yang  jujur  dan terbuka kepada pemilih tentang rencana, tujuan, dan sumber pendanaan kampanye mereka.
Kualitas dan Keamanan: Fatwa ini menempatkan penekanan pada kualitas dan keamanan produk yang diproduksi sesuai dengan syariat Islam. Dalam politik, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai perlunya menciptakan program dan kebijakan yang  berkualitas,  berdasarkan  data  yang  akurat  dan  informasi  yang  valid.  Produk
11 Fariz Alnizar, Fadlil Munawwar Manshur, dan Amir Ma’ruf, “Following the Global Rejection: The Motives of Majelis Ulama Indonesia’s Fatwas on Ahmadiyah,” Studia Islamika 29, no. 3 (23 Februari 2023), https://doi.org/10.36712/sdi.v29i3.15349.
12 Mahrus Ali dan Mahmudah Mahmudah, “Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend  Melalui  Sosial  Media  Perspektif  Fatwa  DSN  Nomor  62  DSN-MUI/XII/2007  Tentang Jualah,” rechtenstudent 2, no. 2 (31 Agustus 2021): 122–31, https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.61.
_________________________________________________________________________
154| Asrul & Fahmiyah
Pengaruh fatwa....
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
politik  harus  "halal"  dari  segi  kualitas  dan  manfaat  yang  dapat  diberikan  kepada masyarakat.
Pengawasan  dan  Akuntabilitas:  Seperti  fatwa  ini  mengatur  pengawasan terhadap produk halal, demikian juga dalam politik, fatwa ini mengingatkan pada perlunya pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Calon politik dan  partai  politik  perlu  siap  untuk  menghadapi  evaluasi  dan  pertanggungjawaban atas janji-janji dan komitmen mereka kepada pemilih
Peran Masyarakat dan Partisipasi: Fatwa ini memberi peran penting bagi masyarakat  dalam  pengawasan  produk  halal.  Dalam  hal  politik,  masyarakat  juga memiliki  peran  penting  dalam  mengawasi  dan  menilai  kinerja  calon  politik  dan partai  politik.  Dukungan  dan  partisipasi  masyarakat  dapat  menjadi  faktor  krusial dalam kesuksesan produk politik.
Penggunaan Nama dan Label: Fatwa ini mencakup larangan menggunakan label  palsu  atau  memberikan  nama  yang  tidak  sesuai  dalam  produk  halal.  Dalam politik, ini bisa diartikan sebagai larangan penggunaan label atau klaim palsu dalam kampanye politik. Calon politik dan partai politik perlu memastikan bahwa apa yang mereka sampaikan adalah akurat dan sesuai dengan visi serta rencana mereka 13 .
Secara keseluruhan, Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 dapat memengaruhi proses  pembuatan  produk  politik  dengan  mendorong  pengintegrasian  nilai-nilai agama,  transparansi,  kualitas,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  semua  tahap pembuatan dan pelaksanaan program politik.
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Nomor  44  Tahun  2020  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan produk politik di Indonesia. Meskipun fatwa ini secara langsung berfokus pada regulasi pangan halal, dampaknya meluas
13 Latifah  Nur  Aini,  M.  Ilham  Tanzilulloh,  dan  Moch  Khoirul  Fajar  Sidik,  “Praktik Standard  Contract  pada  PT  iGrow  Resources  Indonesia  Fatwa  DSN  MUI  terhadap  Standard Contract,” Jurnal Antologi Hukum 2, no. 1 (21 Juli 2022): 77–92,
https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1190.
_________________________________________________________________________
POLITEA: Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Asrul & Fahmiyah
Pengaruh Fatwa.... |155
ke dalam berbagai aspek pembuatan produk politik. Berikut adalah beberapa cara di mana fatwa ini dapat mempengaruhi pembuatan produk politik:
Nilai dan Etika: Fatwa ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai Islam dalam berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  penyelenggaraan  makanan  halal.  Pada dasarnya, etika dan moral yang dijunjung dalam fatwa ini juga dapat diaplikasikan dalam pembuatan produk politik. Partai politik dan calon politik dapat dipengaruhi untuk memasukkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan integritas dalam platform dan program politik mereka 14 .
Transparansi  dan  Keterbukaan:  Ketentuan  dalam  fatwa  ini  mengenai penyelenggaraan, pengawasan, dan jaminan produk makanan halal dapat mendorong tuntutan akan transparansi dan keterbukaan dalam proses pembuatan produk politik. Para  calon  politik  dapat  diharapkan  untuk  memberikan  informasi  yang  jujur  dan terbuka kepada pemilih tentang rencana, tujuan, dan sumber pendanaan kampanye mereka.
Kualitas dan Keamanan: Fatwa ini menempatkan penekanan pada kualitas dan keamanan produk yang diproduksi sesuai dengan syariat Islam. Dalam politik, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai perlunya menciptakan program dan kebijakan yang  berkualitas,  berdasarkan  data  yang  akurat  dan  informasi  yang  valid.  Produk politik  harus  "halal"  dari  segi  kualitas  dan  manfaat  yang  dapat  diberikan  kepada masyarakat 15 .
Pengawasan  dan  Akuntabilitas:  Seperti  fatwa  ini  mengatur  pengawasan terhadap produk halal, demikian juga dalam politik, fatwa ini mengingatkan pada perlunya pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Calon politik
14 Lutfi Rosyad Alfikri dan Ahmad Fauzi, “Politisasi Sertifikat Halal,” Jurnal Ilmu Sosial dan  Ilmu  Politik  Malikussaleh  (JSPM) 3,  no.  2  (8  November  2022):  242–242, https://doi.org/10.29103/jspm.v3i2.8051.
15 Fatkul  Chodir,  “Kehalalan  Vaksin  Berunsur  Babi:  (Studi  Vaksin  Covid-19 Astrazeneka),” Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 8,  no.  1  (31  Maret  2021):  61–81, https://doi.org/10.52166/jkhi.v8i1.27.
_________________________________________________________________________
156| Asrul & Fahmiyah
Pengaruh fatwa.... POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
dan  partai  politik  perlu  siap  untuk  menghadapi  evaluasi  dan  pertanggungjawaban atas janji-janji dan komitmen mereka kepada pemilih.
Peran Masyarakat dan Partisipasi: Fatwa ini memberi peran penting bagi masyarakat  dalam  pengawasan  produk  halal.  Dalam  hal  politik,  masyarakat  juga memiliki  peran  penting  dalam  mengawasi  dan  menilai  kinerja  calon  politik  dan partai  politik.  Dukungan  dan  partisipasi  masyarakat  dapat  menjadi  faktor  krusial dalam kesuksesan produk politik.
Penggunaan Nama dan Label: Fatwa ini mencakup larangan menggunakan label  palsu  atau  memberikan  nama  yang  tidak  sesuai  dalam  produk  halal.  Dalam politik, ini bisa diartikan sebagai larangan penggunaan label atau klaim palsu dalam kampanye politik. Calon politik dan partai politik perlu memastikan bahwa apa yang mereka sampaikan adalah akurat dan sesuai dengan visi serta rencana mereka.
Secara keseluruhan, Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 dapat memengaruhi proses  pembuatan  produk  politik  dengan  mendorong  pengintegrasian  nilai-nilai agama,  transparansi,  kualitas,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  semua  tahap pembuatan dan pelaksanaan program politik .

## E. Kesimpulan
Dengan Fatwa MUI No. 44/2020, pengaruhnya dalam pembuatan produk politik jelas terlihat melalui penerapan nilai-nilai Islam, transparansi, dan kualitas dalam  platform  politik.  Fatwa  ini  mengingatkan  tentang  pentingnya  pengawasan, akuntabilitas,  serta  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  politik.  Larangan  klaim palsu  juga  menjadi  peringatan  untuk  menjaga  integritas  kampanye.  Keseluruhan, fatwa  ini  mendorong  terwujudnya  produk  politik  yang  beretika,  berkualitas,  dan menghargai aspirasi masyarakat
_________________________________________________________________________
POLITEA: Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Asrul & Fahmiyah
Pengaruh Fatwa.... |157

## DAFTAR PUSTAKA
Abduh,  Muhammad,  Khafid  Abadi,  Athoillah  Islamy,  dan  Adib  Susilo.  “Analyses  the Construction of the Indonesian Ulema Council Fatwa on the Halalness of the Sinovac Covid-19 Vaccine using the Jasser Auda’s Perspective of Islamic Law Development
Models.” Al-’Adalah 18, no. 2 (23 Desember 2021): 269–88.
https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.10041.
Abubakar, Alyasa’, dan Ali Abubakar. “Hukum Vaksin MR: Teori Istihalah dan Istihlak versus  Fatwa  MUI.” Media  Syari’ah :  Wahana  Kajian  Hukum  Islam  dan  Pranata Sosial 23, no. 1 (30 Juni 2021): 1–15. https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.8485.
Adilla, Wan Satria. “Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk  Makanan  Kemasan  (Studi  Kasus  pada  Pegawai  Dinas  Syariat  Islam  Kota Banda Aceh),” 2 Februari 2017. https://lens.org/113-979-956-008-134.
Adinugraha, Hendri Hermawan, Ismail Fahmi Arrauf Nasution, Faisal Faisal, Maraimbang Daulay, Ikhwanuddin Harahap, T. Wildan, Muhammad Takhim, Agus Riyadi, dan Agus  Purwanto.  “Halal  Tourism  in  Indonesia:  An  Indonesian  Council  of  Ulama National Sharia Board Fatwa Perspective.” Journal of Asian Finance, Economics and Business 8, no. 3 (1 Maret 2021): 665–73.
Affandi, Muhammad. “Status hukum Kopi Luwak menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)  nomor  07  tahun  2010  dan  relevansinya  menurut  pendapat  ulama  Madzhab Syafi’i dan Hanbali.,” 13 Agustus 2020. https://lens.org/167-646-054-514-058.
Agustina, Arifah Millati. “Nalar Fikih Sufistik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Merespons Pandemi Covid-19.” DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies 5, no.
2 (31 Desember 2020): 243–62. https://doi.org/10.22515/dinika.v5i2.3001.
Aini, Latifah Nur, M. Ilham Tanzilulloh, dan Moch Khoirul Fajar Sidik. “Praktik Standard Contract pada PT iGrow Resources Indonesia Fatwa DSN MUI terhadap Standard Contract.” Jurnal  Antologi  Hukum 2,  no.  1  (21  Juli  2022):  77–92. https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1190.
Aji, Ahmad Mukri, dan Diana Mutia Habibaty. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 Sebagai Langkah Antisipatif  Dan  Proaktif  Persebaran  Virus  Corona  Di  Indonesia.” SALAM:  Jurnal Sosial  dan  Budaya  Syar-i 7,  no.  8  (25  Agustus  2020):  673–86. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.17059.
Akbar, Ahmad Faisal, Redi Hadiyanto, dan Panji Adam. “Tinjauan Fatwa MUI No 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Etanol atau Alkohol untuk Bahan Obat dan Implikasinya terhadap Jual Beli Obat-Obatan yang Mengandung Alkohol.” Bandung Conference
Series: Sharia Economic Law 3, no. 1 (31 Januari 2023). https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.7061.
_________________________________________________________________________
158| Asrul & Fahmiyah
Pengaruh fatwa.... POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Alfikri, Lutfi Rosyad, dan Ahmad Fauzi. “Politisasi Sertifikat Halal.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu  Politik  Malikussaleh  (JSPM) 3,  no.  2  (8  November  2022):  242–242. https://doi.org/10.29103/jspm.v3i2.8051.
Ali,  Mahrus,  dan  Mahmudah  Mahmudah.  “Analisis  Transaksi  Jasa  Joki  Rank  Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang  Jualah.” rechtenstudent 2,  no.  2  (31  Agustus  2021):  122–31. https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.61.
Alnizar,  Fariz,  Fadlil  Munawwar  Manshur,  dan  Amir  Ma’ruf.  “Following  the  Global Rejection: The Motives of Majelis Ulama Indonesia’s Fatwas on Ahmadiyah.” Studia Islamika 29, no. 3 (23 Februari 2023). https://doi.org/10.36712/sdi.v29i3.15349.
Chodir, Fatkul. “Kehalalan Vaksin Berunsur Babi: (Studi Vaksin Covid-19 Astrazeneka).” Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 8,  no.  1  (31  Maret  2021):  61–81. https://doi.org/10.52166/jkhi.v8i1.27.
F, Anisah Noviyantini, Muhammad Yunus, dan Shindu Irwansyah. “Analisis Fatwa Dewan Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  108/DSN-MUI/X/2016  tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Wisata di Kawasan Darajat Garut.” Bandung Conference Series: Syariah Banking 1, no. 1 (11 Februari 2022): 29–34. https://doi.org/10.29313/bcssb.v1i1.2491.
Hariri, Fajar Rohman. “Implementation of Fuzzy C-Means for Clustering the Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  Fatwa  Documents.” Jurnal  Online  Informatika 6,  no.  1  (17  Juni 2021): 79–87. https://doi.org/10.15575/join.v6i1.591.