## AKIBAT HUKUM AKTA PELEPASAN PALSU PADA KASUS RELOKASI PERLUASAN BANDARA JUANDA

## Helen Camelia Cahyadi, Lailatul Maghfirah, Fardillah Rizkiansyah Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Abstract : Land disputes are not a new thing that has happened in the long history of law enforcement  in  this  country,  often  justice  becomes  overlapping  which  then  ends  at  the court table, this article will also raise a case of land dispute namely the dispute over the expansion of Juanda airport, this dispute occurred on a 20-hectare plot of land located in Pranti  Village,  Sedati,  Sidoarjo,  whose  parties  are  the  East  Java  Pusat  Koperasi Karyawan  (Puskopkar)  center  as  the  land  rights  holder  with  PT  Gala  Bumi  Perkasa (GBP), PT Dian Fortuna Erisindo (DFE) with PT Fortuna Harisindo Dian Tama (FHDT), this  dispute  occurred  because  of  the  alleged  fake  release  certificate  made  by  individuals claiming  to  be  members  of  Puskopar  given  to  PT  Gala  Bumi  Perkasa  (GBP),  PT  Dian Fortuna  Erisindo  (DFE)  with  PT  Fortuna  Harisindo  Dian  Tama  (FHDT)  for  that  legal protection is needed.
Keywords : Land Disputes, Release Deed, Legal Protection
Abstrak  : Sengketa  pertanahan  bukan  hal  baru  yang  terjadi  dalam  sejarah  panjang penegakan hukum dinegara ini, sering kali keadilan menjadi hal yang tumpang tindih yang kemudian  berakhir  di  meja  pengadilan,  tulisan  ini  juga  akan  mengangkat  suatu  kasus sengketa  tanah  yaitu  sengketa  relokasi  perluasan  bandara  Juanda,  sengketa  ini  terjadi diatas Lahan seluas 20 hektare yang berlokasi di Desa Pranti, Sedati, Sidoarjo, yang para pihaknya  adalah  pusat  Koperasi  Karyawan  (Puskopkar)  Jatim  selaku  pemegang  hak  atas lahan dengan PT Gala Bumi Perkasa (GBP), PT Dian Fortuna Erisindo (DFE) bersama PT Fortuna  Harisindo  Dian  Tama  (FHDT),  sengketa  ini  terjadi  karena  diduga  adanya  akta pelepasan  palsu  yang  dibuat  oleh  oknum  yang  mengaku  sebagai  anggota  Puskopar  yang diberikan kepada PT Gala Bumi Perkasa (GBP), PT Dian Fortuna Erisindo (DFE) bersama PT  Fortuna  Harisindo  Dian  Tama  (FHDT)  untuk  itu  diperlukan  adanya  perlindungan hukum.
Kata kunc i: Sengketa Tanah, Akta Pelepasan, Perlindungan Hukum

## PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  sumber  daya alam  yang  penting  untuk  kelangsungan hidup manusia, sebab tanah adalah unsur utama  yang  dibutuhkan  manusia  untuk tetap  dapat  mempertahankan  hidup, dalam  rangka  mewujudkan  itu  manusia juga  membutuhkan  manusia  lainnya sehingga  oleh  karena  dua  hal  tersebut maka  lahirlah  aturan  hukum  yang mengatur  hubungan  antara  manusia dengan  manusia  serta  hubungan  antara manusia  dengan  tanah.  Namun  dalam pelaksanaannya beberapa aturan seringkali  menemukan  suatu  kendala, misalkan  kasus  sengketa  tanah  yang akan dijadikan relokasi perluasan bandara juanda.
Lahan seluas 20 hektare berlokasi di Desa Pranti, Sedati, Sidoarjo merupakan  lahan  yang  akan  dijadikan objek  relokasi  perluasan  bandara  juanda saat  ini  menjadi  objek  sengketa  antara pusat  Koperasi  Karyawan  (Puskopkar) Jatim  selaku  pemegang  hak  atas  lahan dengan  PT  Gala  Bumi  Perkasa  (GBP), PT  Dian  Fortuna  Erisindo  (DFE) bersama  PT  Fortuna  Harisindo  Dian Tama  (FHDT).  Ketua  Puskopkar  Jatim, EC  H  Tri  Harsono  mengatakan,  kasus sengketa  lahan  tersebut  saat  ini  tengah dalam  proses  hukum,  karena  pihaknya telah mengajukan banding pasca
dikalahakan  pada  Pengadilan  Negeri (Sidoarjo)  sebagaimana  yang  tertuang dalam putusan no. 171/Pdt.G/2013/PN.Sda.
Menurut Tri Harsono, dia kecewa meski  masih  dalam  sengketa  dan  proses di pengadilan namun sudah ada aktivitas yakni pengurukan oleh PT Gala Bumi’’. Sekedar  diketahui, 1 Hal  itu  tertuang dalam  surat  persetujuan  Gubernur  no 143/6514/013/1994,  28  April  1994  lalu. Menindak  lanjuti  itu,  Puskopkar  Jatim menunjuk Kepala Bagian Divisi Perumahan,  H  Iskandar  (alm)  untuk membeli  tanak  kas  desa  yang  saat  ini menjadi  objek  sengketa  untuk  dijadikan lahan relokasi perluasan bandara Juanda. Untuk  membiayai  pembebasan  tanah ex Tana Kas Desa (TKD) tersebut, Puskopkar  Jatim  mengajukan  kredit  no 102  tanggal  7  Maret  1996,  pengajuan kredit  tersebut  disetujui  BTN.  Pada Maret 2005, H Iskandar sebagai penerima  kuasa  meninggal  dunia  dan pada  Oktober  2005  H.  A  Rubai  Suryo Hartono,  selaku  Ketua  Puskopkar  Jatim sebagai  pemberi  kuasa  juga  meninggal dunia,  sehingga  berdasarkan  ketentuan pasal  1813  KUHPerdata,  maka  surat kuasa  tersebut  telah  berakhir  dan  semua
1 http://kabarbisnis.com/read/2853768/mau- dijadikan-relokasi-bandara-juanda-lahan- puskopkar-jadi-rebutan, diakses tanggal 2 Agustus.
aset  serta  surat  berharga  milik  pemberi
kuasa (Puskopkar Jatim)
harus dikembalikan. Namun, aset milik Puskopkar  Jatim  itu  diambil  alih  oleh Reny  Susetiyo  Wardani,  anak  kandung
Iskandar (alm). Dalam upaya pengambilalihan itu, Reny menggunakan akta pelepasan nomor 15 dan 16 tanggal 24  Nopember  2004,  yang  diduga dipalsukan.  Pemalsuan  akta  tersebut, diketahui  saat  pihak  Puskopkar  Jatim mengecek  ke  notaris  Soeharto  S.H,  dan akhirnya  diketahui  bahwa  akta  tersebut tidak  pernah  ada.  Tidak  hanya  itu, dengan  menggunakan  akta  pelepasan tersebut,  Reny  juga  meminta  BPN menerbitkan  peta  bidang  bidang  atas nama  PT.  Dian  Fortuna  Erisindo  yang penerbitan  itu  kabulkan  oleh  BPN. Sehingga  berdasarkan  peta  bidang  tadi, Reny  menjual  tanah  milik  Puskopkar Jatim  ke  PT.  Gala  Bumi  perkasa  yang saat  ini  sdang  melakukan  aktivitas pembangunan di lokasi sengketa tanah.
Selain  karena  memang  ada  surat- surat  resmi,  pihak  Puskopkar  Jatim masih  melakukan  pembayaran  angsuran di  BTN karena tanah tersebut  aset milik Puskopkar.  Hingga  sekarang  pihak terkait  telah    membayar  50  persen  dari jumlah pinjaman sebesar Rp 24 miliar.
Timbulnya sengketa hukum adalah  bermula  dari  pengaduan  sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi
keberatan-keberatan  dan  tuntutan  hak atas tanah terhadap status tanah, prioritas maupun  kepemilikannya  dengan  harapan dapat  memperoleh  penyelesaian  secara administrasi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  yang  berlaku.  Akan  tetapi  dari alasan-alasan  tersebut  diatas,  sebenarnya tujuannya  akan  berakhir  kepada  tuntutan bahwa  ia  adalah  yang  lebih  berhak  dari yang lain (prioritas) atas tanah sengketan, oleh  karena  itu  Penyelesaian  Sengketa Hukum terhadap sengketa tersebut tergantung dari sifat/masalah yang diajukan sehingga prosesnya akan memerlukan  beberapa  tahap  tertentu sebelum diperoleh suatu keputusan. 2

## Rumusan Masalah
Bagaimanakah  Perlindungan hukum  bagi pemilik  tanah  yang  akta  pelepasannya dipalsukan ?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  yang  fokus  pada  aturan hukum  dan  dikaji  dengan  cara  meneliti bahan hukum primer sebagai data utama, serta bahan hukum sekunder data sebagai penunjang. Bahan hukum primer bersumber  dari  bahan  hukum  positif berupa  peraturan  perundang-undangan, sedangkan  bahan  hukum  Sekunder  yaitu
2 Rusmadi Murad,1991, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah ,Bandung, Hal 22
bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer  yang  terdiri  dari  literatur-literatur yang  berisi  tentang  pendapat-pendapat hukum.
Analisa  data  dalam  penelitian  ini juga  menggunakan  Metode  Penelitian Normatif  dimana  bahan  hukum  primer dan  hukum  sekunder  disusun  menjadi satu  kesatuan  sistematis  sehinga  dapat menemukan suatu temuan atau kesimpulan ilmiah yang bersifat normatif.

## PEMBAHASAN
Dalam uraian pendahuluan diketahui  bahwa  Puskopar  adalah  pihak yang  ditunjuk  oleh  Bupati  Sidoarjo berdasarkan  surat  persetujuan  Gubernur nomor  143/6514/013/1994,  tertanggal  28 April  1994  untuk  melakukan  relokasi tanah  Eks  Kas  Desa yang  akan dipergunakan  untuk  perluasan  Bandara Juanda,  mengenai  tanah  eks  Kas  Desa, tanah ini merupakan tanah kekayaan desa yang  bisa  tidak  dapat  dialihkan  kepada pihak  manapun  sebelum  mendapatkan persetujuan  dari  seluruh  warga  desa kecuali untuk kepentingan umum. Hal ini diatur  dalam  Permendagri  No.4  Tahun 2007 Pasal 15 yang berbunyi :
(1) Kekayaan  desa  yang  berupa  tanah desa  tidak  diperbolehkan  dilakukan
pelepasan  hak  kepemilikan  kepada pihak  lain,  kecuali  dipelukan  untuk kepentingan umum.
(2) Pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa  sebagaimana  di  maksud  pada ayat  satu  (1)  dilakukan  setelah mendapat  ganti  rugi  sesuai  dengan harga  yang  menguntungkan  desa dengan  memperhatikan  harga  pasar dan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ).
(3) Penggantian  ganti  rugi  berupa  uang harus  digunakan  untuk  membeli tanah  lain  yang  lebih  baik  dan berlokasi di desa setempat.
(4) Pelepasan  kepemilikan  tanah  desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(5) Keputusan  Kepala  Desa  tersebut sebagaimana  ang  dimaksud  dalam ayat 4 harus mendapatkan persetujuan  BPD  dan  mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Gubernur.
Salah satu bentuk nyata tanah kas desa  dapat  beralih  untuk  kepentingan umum  adalah  tanah  kas  desa  yang dilepaskan kepemilikannya untuk keperluan  relokasi  Bandara  Juanda. Tentunya, pelepasan tanah tersebut  harus melalui prosedur yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Konsep  pelepasan  hak  atas  tanah diatur  dalam  Pasal  1  angka  6  Peraturan Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  yaitu bahwa  pelepasan  atau  penyerahan  hak atas  tanah  adalah  kegiatan  melepaskan hubungan  hukum  antara  pemegang  hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya  dengan  memberikan  ganti rugi atas dasar musyawarah.
Dengan  dibuatnya  akta  pelepasan hak  katas  tanah,  maka  hak  atas  tanah menjadi  hapus  dan  tanahnya  kembali menjadi  tanah  Negara. Selanjutnya pihak yang membutuhkan berkewajiban mengajukan  permohonan  pemberian  hak atas  tanah  yang  dilepaskan  tersebut kepada  Kepala  BPN  melalui  Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.
Syarat  Formil harus  ditempuh sesuai  dengan  prosedur  dan  syarat  yang ditetapkan yaitu dibuat oleh atau dihadapan  PPAT  sebagai  pejabat  umum yang  ditunjuk  dan  juga  harus  dipenuhi pula  syarat  administrasi  lainnya  seperti diserahkannya  sertipikat  asli  bagi  yang sudah  bersertipikat  ataupun  bukti  lain seperti  segel  dan  surat  bukti  lainnya. Setelah semua persyaratan dipenuhi maka PPAT  (Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah) akan  membuat  akta  jual  belinya.  Akta jual  beli  menurut  pasal  37  PP  24/1997 harus  dibuat  oleh  PPAT.  Jual  beli  yang dilakukan  tanpa  dihadapan  PPAT  tetap
sah  karena  UUPA  berlandasan  pada hukum  adat  (pasal  5  UUPA),  sedangkan dalam  hukum  adat  sistem  yang  dipakai adalah  sistem  yang  konkret,  kontan, nyata,  riil.  Kendati  demikian,  untuk mewujudkan  adanya  suatu  kepastian hukum  dalam  setiap  peralihan  hak  atas tanah,  PP  No.  24  Tahun  1997  sebagai peraturan  pelaksana  dalam  UUPA  telah menetukan  bahwa  setiap  perjanjian  yang bermaksud  memindahkan  hak  atas  tanah harus  dibuktikan  dengan  suatu  akta  yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT. 3
Menurut  Pasal  2  Perpres  No.  65 Tahun  2006,  pengadaan  tanah  bagi pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah  atau  pemerintah  daerah dilaksanakan dengan cara:
1. Pelepasan  atau  penyerahan  hak  atas tanah.  Pelepasan  atau  penyerah  hak tanah  adalah  kegiatan  melepaskan hubungan  hukum  antara  pemegang hak  atas  tanah  dengan  tanah  yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.
2. Langsung,  yaitu  dengan  cara  jual- beli, tukar-menukar atau dengan cara lain  yang  disepakati  secara  sukarela oleh pihak-pihak  yang bersangkutan. Pelaksanaan  pembangunan  untuk kepentingan umum yang memerlukan  tanah  skala  kecil  atau
3 Op. Cit Hal 78
kurang  dari  1  hal  dapat  dilakukan langsung  oleh  instansi  pemerintah yang memerlukan tanah, dengan cara jual  beli  atau  tukar  menukar  atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. 4
Terhadap  kasus  pertanahan  yang disampaikan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila dapat dipertemukan pihak-pihak yang bersengketa,  maka  sangat  baik  jika diselesaikan  melalui  cara  musyawarah. Penyelesaian ini seringkali Badan Pertanahan  Nasional  diminta  sebagai mediator di dalam menyelesaikan sengketa  hak  atas  tanah  secara  damai saling  menghormati  pihak-pihak  yang bersengketa.
Berkenaan  dengan  itu,  bilamana penyelesaian secara musyawarah mencapai kata mufakat, maka harus pula disertai  dengan  bukti  tertulis,  yaitu  dari surat  pemberitahuan  untuk  para  pihak, berita  acara  rapat  dan  selanjutnya sebagai bukti adanya perdamaian dituangkan  dalam  akta  yang  bila  perlu dibuat  di  hadapan  notaris  sehingga mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang sempurna.
4 Umar  Said  Sugiharto,  Suratman,  dan Noorhudha  Muchsin,2015, Hukum  Pengadaan Tanah , malang, hal 100-101

## Perlindungan hukum
Perlindungan hukum adalah segala  upaya  pemenuhan  hak  dan pemberian  bantuan  untuk  memberikan rasa  aman. 5 Dalam  Undang-Undang Dasar  Tahun  1945  Pasal  28  d  ayat  (1) disebutkan  bahwa  “Setiap  orang  berhak atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan  ini  berlaku  juga  dalam  bidang pertanahan. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan  salah  satu  hal  terpenting  dari unsur  suatu  negara  hukum.  Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara  akan  dibentuk  pula  hukum  yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.
Ketentuan kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan mengakar pada pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang 1945 yang menegaskan  bahwa  bumi,  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kemudian dikokohkan  dalam  Undang-Undang  No. 5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria  (Lembaran Negara 1960-104)  atau  disebut  juga  Undang
5 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum , Ui Press, Jakarta,1984,hal 133.
Undang Pokok Agraria (UUPA).
Selanjutnya  dapat  dilihat  diberbagai peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, dan peraturan yang diterbitkan oleh pimpinan Instansi teknis di bidang pertanahan. 6
Kewenangan  pemerintah  dalam mengatur  bidang  pertanahan  terutama dalam lalu lintas hukum dan pemanfaatan tanah  didasarkan  pada  ketentuan  pasal  2 Ayat  (2)  UUPA  yakni  dalam  hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan  dan  mengatur  hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan  tanah  dan  juga  menentukan  dan mengatur  hubungan-hubungan  hukum antara  orangorang  dengan  perbuatan- perbuatan  hukum  yang  mengenai  tanah. Atas  dasar  kewenangan  tersebut  maka berdasarkan  pasal  4  UUPA  ditentukan adanya  macam-macam  hak  atas  tanah yang  dapat  diberikan  oleh  negara (pemerintah)  kepada  dan  dipunyai  oleh subyek  hukum.  Hak-hak  atas  tanah  yang diberikan  kepada  subyek  hukum  yaitu orang atau badan hukum yang dipersamakan  dengan  orang  adalah  hak- hak  atas  tanah  yang  bersifat  keperdataan
6 Indri  Hadisiswati, Kepastian  Hukum  Dan Perlindungan  Hukum  Hak  Atas  Tanah ,  Ahkam, Volume 2, Nomor 1, Juli 2014, hal. 118
sebagaimana  diatur  dalam  pasal  16

## UUPA 7
Pemberian  atau  penetapan  hak- hak  atas  tanah  termasuk  dalam  setiap penyelesaian masalah pertanahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk pemberian jaminan kepastian hukum bagi pemegang haknya. Dalam rangka memberikan  jaminan  kepastian  hukum yang  merupakan  salah  satu  tujuan  pokok UUPA maka Undang-undang menginstruksikan kepada pemerintah untuk  mengadakan  pendaftaran  tanah  di seluruh  wilayah  Indonesia  yang  bersifat Rechscadaster artinya  tujuan  menjamin kepastian  hukum  dan  kepastian  haknya sebagaimana  diatur  dalam  pasal  19 UUPA. Sebagai landasan teknis pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah  No.  10  Tahun  1961  tantang pendaftaran tanah, kemudian disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. 8
Dalam pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 disebutkan  bahwa:  sertipikat  merupakan surat  tanda  bukti  yang  kuat  mengenai data  fisik  dan  data  yuridis  yang  termuat di  dalamnya,  sepanjang  data  fisik  dan data  yuridis  tersebut  sesuai  dengan  data yang  ada  dalam  surat  ukur  dan  buku tanah hak yang bersangkutan. Sedangkan
7 ibid
8 ibid
dalam  Penjelasan  pasal  32  Ayat  (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan  bahwa  sertipikat  merupakan tanda  bukti  hak  yang  kuat,  dalam  arti bahwa  selama  tidak  dapat  dibuktikan sebaliknya  data  fisik  dan  data  yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima  sebagai  data  yang  benar.  Sudah barang  tentu  data  fisik  dan  data  yuridis yang  tercantum  dalam  sertipikat  harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku  tanah  dan  surat  ukur  yang bersangkutan,  karena  data  itu  diambil dari  buku  tanah  dan  surat  ukur  tersebut. Namun  dalam  tulisan  ini  akan  diurai perihal penerbitan sertipikat palsu.
Sertipikat  palsu  adalah  sertipikat yang data untuk  pembuatan sertipikatnya palsu  atau  dipalsukan,  tanda  tangan Kepala
Kantor Pertanahan
kabupaten/kota  yang  dipalsukan  dan blangko yang dipergunakan untuk membuat sertipikatnya merupakan blangko  palsu  (bukan  blangko  yang dikeluarkan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional) 9 ,  adapun  macam  sertipikat palsu, yaitu :
1. Sertipikat  palsu,  maknanya  sesuai dengan  pengertian  di  atas    bahwa
9 Supranowo,
Sertipikat dan Permasalahannya(dalam  hasil  seminar  nasional kegunaan
sertipikat dan permasalahannya, Kerjasama  Badan  Pertanahan Nasional dan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta,
1992, hal 89
seluruh  entitas  dari  blanko,  data  dan tanda tangannya dipalsukan.
2. Sertipikat  asli  tapi  palsu,  maknanya hanya  sebagian  entitas  dari  blanko, atau  data  atau  tanda  tangannya  yang dipalsukan.
Sertipikat ganda adalah sertipikat- sertipikat  yang  menguraikan  satu  bidang tanah  yang  sama.  Jadi  dengan  demikian satu  bidang  tanah  diuraikan  dengan  2 (dua) sertipikat atau lebih yang berlainan datanya.  Hal  semacam  ini  disebut  pula “Sertipikat Tumpang Tindih ( overlapping )”,  baik  tumpang  tindih seluruh  bidang  maupun  tumpang  tindih sebagian dari tanah tersebut. 10
Syarat  Materil  Peralihan  Hak Milik  Atas  Tanah  yaitu:  Penjual  adalah orang  yang  berhak  atas  tanah  yang  akan dijualnya,  Pembeli  adalah  orang  yang berhak  untuk  membeli  hak  atas  tanah yang  akan  dibelinya,  Tanah  yang  akan dijual  (boleh  diperjual  belikan  dan  tidak dalam keadaan sengketa).
Tanah  hak  yang  bersangkutan boleh di perjual belikan dan tidak sedang dalam  sengketa.Mengenai  tanah-tanah hak  apa  yang  boleh  di  perjual  belikan telah di tentukan dalam  UUPA  yaitu hak
10 Ali  Chomzah ,  Hukum  Pertanahan,  Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II- Sertipikat dan  Permasalahannya ,  Prestasi  Pustaka,  Jakarta, 2002, hal.139.
milik  (pasal  20),  hak  guna  usaha  (pasal 28),  hak  guna  bangun  (pasal  35),  hak pakai  (pasal  41).  Jika  salah  satu  syarat meteril  ini  tidak  dipenuhi,  dalam  arti penjual  bukan  merupakan  orang  yang berhak  atas  tanah  yang  dijualnya  atau pembeli  tidak  memenuhi  syarat  untuk menjadi  pemilih  hak  atas  tanah  atau tanah,  yang  diperjual  belikan  sedang dalam  sengketa  atau  merupakan  tanah yang  tidak  boleh  diperjualbelikan,  maka jual  beli  tanah  tersebut  adalah  tidak  sah. Jual beli tanah yang dilakukan oleh yang tidak  berhak  adalah  batal  demi  hukum yang bearti sejak semula hukum menganggap  tidak  pernah  terjadi  jual beli. 11
Berdasarkan  penjelasan  diatas, maka  jual-beli  yang  terjadi  antara  Reny Susetio  Wardani  dengan  PT.  Gala  Bumi Perkasa  Tidak  Sah  karena  objek  yang diperjual  belikan  sedang  dalam  proses sengketa.  Maka  hak  atas  tanah  yang terletak  di  sidoarjo  harus  dikembalikan kepada Puskopkar jatim, karena peralihan hak  milik  atas  tanah  tersebut  tidak  dapat memenuhi  syarat  materiil  peralihan  hak milik atas tanah.
Dalam kasus diatas, terlihat bahwa perlindungan hukum yang digunakan para pihak adalah perlindungan hukum represif yang
11 Op cit hal. 79
bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa melalui Pengadilan Umum.

## Konstruksi Hukum Tanah Negara
konstruksi  hukum  penguasaan tanah negara berdasarkan Hak Menguasai Negara  meliputi  2  (dua)  hal,  yaitu:  (1) tanah Negara meliputi seluruh permukaan bumi  di  Indonesia  yang  memberikan wewenang kepada Negara untuk mempergunakannya  bagi  sebesar-besar kemakmuran  rakyat  dengan  prinsip keadilan;  (2)  oleh  karena  konsepsi  Hak Menguasai  Negara  didasarkan  pada hukum  adat,  maka  penguasaan  dan pengelolaan tanah negara haruslah didasarkan  pada  prinsip-prinsip  hukum adat  yang  menempatkan  hak  komunal sebagai dasar lahirnya hak individual.
Didalam  konsep  hukum  Sebutan menguasai  atu  dikuasai  dengan  dimiliki ataupun kepunyaan dalam konteks yuridis  mempunyai  arti/makna  berbeda dan  menimbulkan  akibat  hukum  yang berbeda  pula.  Arti  dikuasai  tidak  sama dengan  pengertian  dimiliki.  Jika  kita menyebutkan tanah tersebut dikuasai atau menguasai  dalam  arti  “ possession ” makna  yuridisnya  adalah  tanah  tersebut dikuasai seseorang secara fisik dalam arti factual  digarap,  dihuni,  namun  belum tentu  bahwa  secara  yuridis  dia  adalah pemilik  atau  yang  punya  tanah  tersebut. Demikian  juga  bila  menyebutkan  bahwa
tanah  tersebut  di  miliki  atau  kepunyaan dalam arti “ Ownership ” dalam pengertian juridis maka dapat diartikan bahwa tanah tersebut  secara  yuridis  merupakan  tanah milik  atau  kepunyaan,  namun  bukan berarti  juga  dia  secara  fisik  menguasai tanah  tersebut,  karena  mungkin  adanya hubungan  kerjasama  atau  kontraktual tertentu.  Bentuk  lain  bisa  juga  bahwa tanah  tersebut  diduduki  oleh  orang  tanpa ijin  yang  berhak  “okupasi”.  Makna okupasi  atau  “ accupation ”  lebih  kepada pe  nguasaan  secara  pisik  atau  factual tanpa  diikuti  hak  (right)  dalam  arti  sah secara  hukum.  “tanah  Negara”  diartikan sebagai  pemilik  dalam  arti  kepunyaan atas  tanah  dapat  ditemukan  pada  masa pemerintahan  Hindia  Belanda  dimana Indonesia  sebagai  bagian  dari  kerajaan Belanda.  Berasal  dari  latar  belakang system  ketatanegara  yang  berbentuk absolute / monarchi, (system feodalisme). Tanah  dalam  wilayah  kekuasaan  adalah tanah  milik  Raja  /  ratu  sebagai  pemilik. Wilayah kekuasaan cakupannya termasuk daerah  jajahan  -  Indonesia  bagian  dari wilayah  kerajaan  Belanda  -  dan  disisi yang  lain  rakyat  yang  berada  diwilayah tersebut berposisi sebagai penggarap atau penyewa tanah (lihat pula Curzon, 1989). Konsekuensi  logis  dari  model  hubungan antara  Raja  sebagai  pemilik  dan  rakyat sebagai  penyewa  dikenal  sebagai  system
kepemilikan  tanah  yang  disebut  sebagai dotrin “land tenure”.
Dalam  tataran  politik  hukum tanah pada waktu itu tanah Negara adalah tanah milik Negara (Raja/Ratu) diterapkan  di  Indonesia  melalui  produk hukum  dalam  peraturan  “ agrarisch besluit ” yang diundangkan dalam lembaran  Negara  “ Staatblad ”  no.  118 tahun 1870 ( S. 1870-118).

## Wewenang Pemberian Hak
Pada  prinsipnya  karena  status tanah  merupakan  tanah  Negara  maka baik  pada  masa  pemerintah  Hindia Belanda maupun pada masa pemerintahan  RI,  wewenang  pemberian hak  atas  tanah  Negara  ada  pada  Negara, jika  masa  pemerintahan  Hindia  Belanda yang  diwakili  oleh  gubernur  jenderal, setelah  merdeka  wewenang  pemberian hak  atas  tanah  Negara  ada  pada  Menteri selaku pejabat Negara yang mendapatkan wewenang  pendelegasian  dari  Presiden. Dan  selanjutnya  menteri  atau  pejabat yang  memperoleh  delegasi  dari  presidan melimpahkan tugas dan wewenang tersebut  kepada  pejabat  jajaran  yang  ada dibawahnya.
Pengaturan  peraturan  perundang- undangan  tentang  wewenang  pemberian hak  atas  tanah  Negara,  di  atur  dalam beberapa peraturan sebagai berikut:
1. Keputusan  Menteri  Agraria  No.  SK. 112/Ka/ 61, tentang pembagian tugas wewenang agrarian; ditetapkan tanggal  1  April  1961,  berlaku  surut sejak  tanggal  1  Mei  1960;  Dengan berlakunya  peraturan  ini  mencabut Keputusan tanggal 22 Oktober 1959, No.  SK/495  /  Ka/  59,  yang disempurnakan  dengan  Keputusan tanggal 4 Mei 1960, No.SK/599/Ka/60 2. Surat  Keputusan  Menteri  Pertanian dan  Agraria  tanggal  12  September 1962, No.SK.XIII/17/Ka/1962, tentang  penunjukan  pejabat  yang dimaksud  dalam  pasal  14  PP  No. 221/  1962.  ketentuan  ini  mengatur tentang  wewenang  pemberian  hak milik  atas  tanah  yang  dibagikan dalam rangka Landreform;
3. Surat  Keputusan  Menteri  Pertanian dan  Agraria  tanggal  21  Juli  1967, No.  SK  4/  Ka,  tentang  perubahan keputusan  Menteri  Agraria  No.  SK.
112/ Ka/ 61. ketentuan ini merupakan  pengaturan  mengenai wewenang  pemberian  hak  pakai yang  menyimpang  dari  ketentuan yang  diatur  oleh  Keputusan  Menteri Agraria No. Sk. 112/ ka/61;
4. Keputusan  Deputy  Menteri  Kepala Departemen  Agraria  tanggal  1  Juli 1966,  No.  SK.  45/  Depag/  66, tentang Pembagian tugas dan
wewenang agrarian dalam hubungannya  dengan  pemberian  hak dan wewenang atas tanah; Dengan  berlakunya  Peraturan  ini maka  peraturan  wewenang  yang diatur dalam Keputusan Menteri No. SK. 112/Ka/ 1961; Keputusan Menteri  agrarian  No.  SK.  XIII/  5/ Ka;  Keputusan  Menteri  Pertanian dan  Agraria  No.  SK.  4  /  Ka; Keputusan  Menteri  Agraria  No.  SK. 336/  Ka;  dan  Keputusan  Menteri Agraria  No.  SK.  3/  Ka/  1962, sepanjang telah diatur dalam peraturan  ini  dicabut  atau  tidak berlaku.
5. PMDN  NO.  1  TAHUN  1967 Tentang pembagian tugas dan wewenang  agrarian;  jo.  Peraturan Meneri Dalam Negeri No. 88 Tahun 1972  tentang  sususnan  organisasi dan  tata  kerja  Direktorat  Agraria Propinsi  dan  sub  direktorat  agrarian kabupaten/ Kotamadya. dengan berlakunya peraturan ini, maka Surat keputusan  Menteri  Agraria  No.  SK 112/Ka/1961  dan  Surat  Keputusan Deputy  Menteri  Kepala  Departeman Agraria  No.  Sk  45/  Depag/  1966 dicabut kembali.
6. PMDN  No.  6  tahun  1972,  tentang pelimpahan  wewenang  pemberian Hak atas tanah;
7. Permenag/ KBPN No. 3 tahun 1999, tentang Pelimpahan wewenang pemberian  hak  atas  tanah  Negara; Dengan  terbitnya  Peraturan  Menteri Negara  Agraria/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  No.  3  Tahun
1999 tentang Pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan  keputusan  pemberian hak  atas  tanah  Negara,  maka peraturan  perundangan  yang  ada sebelumnya menjadi tidak berlaku

## Pendaftaran Tanah
Pendaftaran  atas  suatu  tanah merupakan hal yang harus dilakukan oleh siapa  saja  yang  melakukan  transaksi  atas tanah,  baik  itu  transaksi  jual  beli transaksi  lainnya.  Pendaftaran  atas  suatu tanah  harus  dilakukan  sesuai  dengan prosedur  sebagaimana  yang  ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Pendaftaran  tanah  di  Indonesia  diatur  di dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997 Tentang  Pendaftaran  Tanah  (PP  No.  24 Tahun 1997).
Di Indonesia, undang-undang yang  mengatur  masalah  pertanahan adalah  undang-undang  Nomor  5  Tahun 1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- pokok Agraria (UUPA). UUPA merupakan  implementasi  dari  Undang-
undang  Dasar  1945  yang  memberikan kekuasaan kepada negara untuk menguasai  bumi,  air  dan  ruang  angkasa. Merupakan hak negara untuk memberikan  hak  kepemilikan  dan  hak penguasaan  atas  tanah  kepada  seseorang atau  badan  hukum.  Hal  ini  diatur  dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menentukan bahwa,  Atas  dasar  hak  menguasai  dari negara  sebagai  yang  dimaksud  dalam Pasal  2  ditentukan  macam-macam  hak atas  permukaan  bumi,  yang  disebut tanah,  yang  dapat  diberikan  kepada  dan dipunyai  oleh  orang-orang,  baik  sendiri maupun  bersama-sama  dengan  orang- orang  lain  serta  badan-badan  hukum. 12
Pemberian hak atas tanah dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:
1. Pemberian  hak  atas  tanah  secara individual  adalah  pemberian  hak atas sebidang tanah kepada seseorang  atau  kepada  sebuah badan hukum tertentu atau kepada beberapa  orang  atau  kepada beberapa  badan  hukum  yang secara  bersama-sama  bertindak sebagai penerima hak yang dilakukan dengan satu penetapan.
12 Munyati Sullam, Proses Pembuatan Sertipikat Atas Tanah Negara Menjadi Hak Milik Akibat Peralihan Jual Beli Di Kantor Pertanahan Kota  Jakarta  Barat ,  Lex  Jurnalica  Volume  8 Nomor 2, April 2011,hal 108
2. Pemberian  hak  secara  kolektif adalah  pemberian  atas  beberapa bidang  tanah  yang  diberikan kepada  seseorang  atau  kepada sebuah badan hukum  atau kepada beberapa  badan  hukum  sebagai penerima  hak  yang  diberikan dengan  satu  penetapan.  (Ali, 2004)
Dalam  UUPA  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran  Tanah  menganut  dua  sistem pendaftaran hak bukan sistem pendaftaran  akta.  Pendaftaran  tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 13 :
1. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan
pendaftaran  tanah  untuk  pertama kali yang dilakukan secara serentak  yang  meliputi  semua objek  pendaftaran  tanah  yang belum didaftarakan dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan  (Pasal  1  angka  10 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah).  Pendaftaran  tanah  secara sistematik  didasarkan  pada  suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah  yang  ditetapkan oleh Menteri Negara
13 Ibid, hal 112
Agraria/Kepala  badan  Pertanahan Nasional.  Dalam  melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, Kepala kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
dibantu  oleh  Panitia  Ajudikasi yang  dibentuk  oleh  Menteri Negara  Agraria  atau  Kepala badan Pertanahan nasional.
2. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau  beberapa  objek  pendaftaran tanah  dalam  wilayah  atau  bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara  individual  atau  massal (Pasal  1  angka  11  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun
1997 Tentang Pendafataran
Tanah). Dalam hal suatu desa/kelurahan  belum  ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah  secara  sistematik,  maka pendaftaran tanahnya dilaksanakan  melalui  pendaftaran tanah secara
sporadik.
Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.
Pendaftaran tanah secara sporadik dapat dilakukan secara perseorangan atau massal
Kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk pertama kali, meliputi: 14
a. Pengumpulan  dan  pengolahan data fisik, untuk keperluan pengumpulan  dan  pengolahan data  fisik  dilakukan  kegiatan pengukuran dan pemetaan.
Kegiatannya, meliputi :
- Pembuatan peta dasar pendaftaran;
- Penetapan batas bidang- bidang tanah;
- Pengukuran  dan  pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
- Pembuatan daftar tanah;
Daftar  tanah  adalah  dokumen dalam  bentuk  daftar  yang
memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran  (Pasal  1  angka  16 Peraturan  Pemerintah  Nomor 24  Tahun  1997).  Bidang- bidang  tanah  yang  sudah dipetakan  atau  dibubuhkan nomor  pendaftarannya  pada peta  pendaftaran  dibukukan dalam  daftar  tanah.  Bentuk,
isi, cara pengisian, penyimpanan dan
pemeliharaan  daftar  ta-nah
14 Urip Santoso, “ Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah” , Kencana, Jakarta, 2010.
diatur  oleh  Menteri  Negara Agraria/ Kepala badan Pertanahan Nasional.
- Pembuatan  surat  ukur.  Surat ukur  adalah  dokumen  yang memuat data fisik suatu bidang  tanah  dalam  bentuk peta dan uraian (Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997).  Bagi bidang-bidang tanah yang sudah  diukur  serta  dipetakan dalam peta pendaftaran,
dibuatkan  surat  ukur  untuk keperluan pendaftaran haknya. Untuk wilayahwilayah pendaftaran
tanah  secara  sporadik  yang belum tersedia peta pendaftaran,  surat  ukur  dibuat dari hasil pengukuran. Bentuk,  isi,  cara  pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan surat ukur ditetapkan oleh Menteri
Negara Agraria/Kepala  Badan
Pertanahan Nasional.
b. Pembuktian hak dan pembukuannya.
Kegiatannya, meliputi :
- Pembuktian hak baru;
- Pembuktian hak lama;
- Pembukuan hak;
- Penerbitan sertipikat;
- Penyajian  data  fisik  dan  data yuridis;
- Penyimpanan  daftar  umum dan dokumen.

## Pembatalan hak atas tanah
Istilah  kebatalan  dan  pembatalan tidak  ada    yang  pasti  penerapannya seperti    yang  dijelaskan  oleh  Herlien Budiono, yaitu manakala Undang- Undang hendak menyatakan tidak adanya akibat    hukum,    maka    dinyatakan “batal”, tetapi adakalanya menggunakan    istilah  “batal  dan  tak berhargalah”  (Pasal  879  KUH  Perdata) atau “tidak mempunyai  kekuatan” (Pasal 1335  KUH  Perdata). 15 Jika  perjanjian sudah  tidak  memenuhi  syarat  objektif, ternyata  masih  ada  yang  mengajukan gugatan  atau  tuntutan  atas  hal  tersebut, maka hakim diwajibkan karena jabatannya  menyatakan  bahwa  tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan. 16
Akibat  dari  suatu  kebatalan  pada prinsipnya sama antara batal demihukum, dapat dibatalkan  atau  non  existent yaitu ketiganya    mengakibatkan    perbuatan hukum    tersebut  menjadi  tidak  berlaku
15 Herlien  Budiono, Kumpulan  Tulisan Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan ,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.364
16 R  Subekti, Hukum  Perjanjian ,  Intermasa,
Jakarta, 2005, hal.22
atau  perbuatan  hukum  tersebut  tidak memiliki  akibathukumnya.  atau  tiadanya sesuatu    yang    esensi/pokok    dalam perjanjian    tersebut.    Sehingga,    ditinjau dari  penyebabnya  bahwa  batal  demi hukum  adalah  karena  tidak  dipenuhinya syarat  objektif,  serta  tidak  dipenuhinya syarat  yang  merupakan  esensi  dalam perjanjian  dan  karena  tidak  terpenuhinya bentuk  formal  sebagaimana  diharuskan oleh  Undang-Undang/ketentuan yang berlaku  yang  disebut  batal  non  existent. Perbedaannya yaitu: 17
a. Batal demi hukum, akibatnya perbuatan  hukum  yang  dilakukan tidak  memiliki    akibat  hukum    sejak terjadinya    perbuatan    hukum tersebut,  dalam  praktik  batal  demi hukum  didasarkan  pada  putusan pengadilan  yang  telah  memiliki kekuatan hukum tetap;
b. Dapat dibatalkan,    akibatnya perbuatan    hukum    yang    dilakukan tidak    memiliki    akibat  hukum  sejak terjadinya  pembatalan  dan  dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung    pada    pihak    tertentu, yang    menyebabkan    perbuatan hukum  tersebut    dapat    dibatalkan. Akta    yang    sanksi    nya    dapat
17 Mulyoto, Perjanjian,  Tehnik,    cara membuat,    dan    hukum    perjanjian    yang    harus dikuasai ,    Cakrawala    Media,  Yogyakarta,  2012, hal. 45
dibatalkan    tetap    berlaku    dan mengikat  selama  belum  ada  putusan pengadilan  yang  telah  memiliki kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut;
c. Non  existent ,  akibatnya    perbuatan hukum    yang    dilakukan  tidak  ada, yang disebabkan karena tidak dipenuhinya  essensialia  dari  suatu perjanjian atau tidak  memenuhi salah satu  unsur  atau  semua  unsur  dalam suatu  perbuatan  hukum  tertentu. Sanksi non existent secara dogmatis tidak  diperlukan  putusan  pengadilan, namun dalam praktiknya tetap diperlukan putusan  pengadilan  yang memiliki    kekuatan    hukum    tetap dalam    implikasinya  sama  dengan batal demi hukum.
Istilah  pembatalan  bersifat  aktif, artinya meskipun syarat-syarat perjanjian  telah terpenuhi, tapi pra pihak yang  terlibat  dalam  perjanjian  tersebut berkehendak  agar  perjanjian  yang  dibuat tidak mengikat dirinya lagi dengan alasan tertentu, baik atas dasar kesepakatan atau dengan mengajukan gugatan pembatalan    ke    pengadilan    umum, misalnya  para  pihak telah sepakat untuk membatalkan akta yang pernah dibuatnya,  atau  diketahui  ada  aspek formal  akta  yang  tidak  dipenuhi,  yang
tidak  diketahui  sebelumnya,  dan  para pihak ingin membatalkannya. 18
Dalam  hukum  perjanjian  ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif  dan  syarat  objektif    tidak dipenuhi.    Jika    syarat    subjektif    tidak terpenuhi,    maka    perjanjian    dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan.  Syarat  subjektif  ini senantiasa  dibayangi  ancaman  untuk dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan  dari  orang  tua,  wali  atau pengampu.  Agar  ancaman  seperti  itu tidak  terjadi,  maka    dapat    dimintakan penegasan    dari    mereka    yang berkepentingan,    bahwa    perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan mengikat para  pihak.  Jika  syarat  objektif  tidak dipenuhi,  maka    perjanjian    batal    demi hukum,    tanpa    perlu    ada    permintaan dari    para    pihak,    dengan  demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.
Perjanjian    yang  batal  mutlak dapat  juga  terjadi,  jika  suatu  perjanjian yang  dibuat  tidak  dipenuhi,  padahal aturan  hukum  sudah  menentukan  untuk perbuatan  hukum  tersebut  harus  dibuat dengan  cara  yang  sudah  ditentukan  atau berlawanan  dengan kesusilaan  atau
18 Habib  Adjie, Kebatalan  dan  Pembatalan Akta  Notaris ,  PT.Refika  Aditama,  Bandung, 2013, hal.67
ketertiban  umum,  karena  perjanjian sudah  dianggap  tidak  ada,  maka  sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling  menuntut  atau  menggugat  dengan caradan bentuk apapun.
Syarat  subjektif  dicantumkan  di awal  akta.  Unsur  syarat  subjektif  yang pertama  adalah  kesepakatan,  bebas  dari para  pihak  yang  berjanji  atau  tanpa tekanan  dan  intervensi  dari    pihak manapun    tapi    semata-mata    keinginan para  pihak  yang  berjanji.  Unsur  syarat subjektif  yang  kedua  adalah  adanya kecakapamn  untuk  melakukan  tindakan dari  pihak  yang  berjanji.  Kecakapan melakukan  suatu  tindakan  hukum  oleh para  pihak  dalam  akta  yang  akan menimbulkan  akibat  hukum  tertentu  jika tidak  memenuhi  syarat  yang  sudah ditentukan.  Hal  ini    berkaitan    dengan subjek    hukum    yang    akan    bertindak dalam  akta  tersebut. 19 Dengan demikian jika  dalam  awal  akta,  terutama  syarat- syarat  para  pihak  yang  menghadap Notaris  tidak  memenuhi  syarat  subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut  dapat  dibatalkan.    Akta    Notaris sebagai    alat    bukti    agar    mempunyai kekuatan    pembuktian    yang  sempurna, jika  seluruh  ketentuan  prosedur  atau  tata cara  pembuatan  aktadipenuhi.  Jika  ada prosedur  yang  tidak  dipenuhi,  dan
prosedur  yang  tidak  dipenuhi  tersebut dapat  dibuktikan,  maka    akta    tersebut dengan    proses    pengadilan    dapat dinyatakan    sebagai    akta    yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan  seperti  itu,  maka  nilai pembuktiannya diserahkan kepada Hakim.
Dalam tataran hukum kenotariatan  yang  benar  mengenai  akta Notaris  dan  Notaris,  jika  suatu  akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka:  1.  Para  pihak  datang  kembali  ke Notaris  untuk  membuat  akta  pembatalan atas  akta  tersebut,  dan  dengan  demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan  tersebut.  2.  Jika  para  pihak tidak  sepakat  akta  yang  bersangkutan untuk  dibatalkan,  salah  satu  pihak  dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan  untuk  mendegradasikan  akta notaris  menjadi  akta  di  bawah  tangan. Setelah  didegradasikan,  maka  hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan  penafsiran  tersendiri  atas akta notaris yang  sudah  didegradasikan, apakah  tetap  mengikat  para  pihak  atau dibatalkan.    Hal    ini  tergantung pembuktian dan penilaian hakim.
Jika dalam posisi  yang lain,  yaitu salah  satu  pihak  merasa  dirugikan  dari
akta  yang  dibuat    Notaris,    maka    pihak yang    merasa    dirugikan    dapat mengajukan    gugatan    berupa  tuntutan ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan, dengan kewajiban penggugat,  yaitu  dalam  gugatan  harus dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan  akibat  langsung  dari  akta Notaris.  Dalam  kedua  posisi  tersebut, penggugat harus dapat  membuktikan apa saja  yang  dilanggar  oleh  Notaris,  dari aspek  lahiriah,  aspek  formal  dan  aspek materil atas akta Notaris. 20
Notaris/PPAT di dalam melaksanakan  tugas  dan  jabatannya sebagai  pejabat  umum  yang    berwenang membuat    akta    otentik    dibebani tanggung    jawab    atas    perbuatannya. Tanggung  jawab  tersebut  adalah  sebagai kesediaannya untuk melaksanakan kewajibannya  yang    meliputi    kebenaran materiil    atas    akta    yang    dibuatnya. Notaris/PPAT    bertanggung  jawab    atas kelalaian  dan  kesalahan  isi  akta  yang dibuat    di    hadapannya,    melainkan Notaris/PPAT  hanya  bertanggung  jawab terhadap  bentuk  formal  akta  otentik seperti  yang telah  diatur  oleh  Undang- Undang.    Tanggung    jawab    yang
20 Habib  Adjie,  Karakter  Yuridis  Akta Notaris_Indonesia Notary Community.htm
berkaitan    dengan    kebenaran  materiil yaitu antara lain: 21
1.  Tanggung jawab Notaris/PPAT secara perdata  terhadap  kebenaran  materiil terhadap  akta  yang    dibuatnya. Konstruksi  yuridis  yang  digunakan dalam    tanggung    jawab    perdata terhadap    kebenaran    materiil terhadap  akta   yang  dibuat   adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
2.  Tanggung jawab Notaris/PPAT secara pidana  terhadap  kebenaran  materiil dalam akta yang dibuatnya. Mengenai    ketentuan    pidana    tidak diatur    di    dalam    Undang-Undang Jabatan  Notaris  maupun  di  dalam Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat Akta Tanah, namun tanggung  jawab Notaris/PPAT    secara    pidana dikenakan    jika    Notaris/PPAT tersebut melakukan perbuatan pidana  yang  melanggar  hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan  Jabatan  Pejabat  pembuat Akta Tanah hanya mengatur mengenai  sanksi  atas  pelanggaran yang  dilakukan  dan  sanksi  tersebut dapat  berupa  akta  yang  dibuat  oleh
Notaris/PPAT tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya
21 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan  Indonesia,  UII  Press,  Yogyakarta, 2009, hal.16
memiliki    kekuatan  sebagai  akta dibawah  tangan  atau  malah  akta tersebut  dibatalkan  secara  hukum oleh Pengadilan.
Dalam  hukum  Indonesia,  suatu perjanjian  akan  dianggap  batal  demi hukum  jika  tidak  memenuhi  syarat objektif  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUH  Perdata),  yaitu "suatu  hal  tertentu"  dan  "sebab  yang halal".  Untuk  syarat  "suatu  hal  tertentu", contohnya  adalah  Pasal  1332  KUH Perdata  yang  menyatakan  bahwa  "hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan  saja  dapat menjadi pokok suatu  perjanjian", sementara Pasal 1333  KUH  Perdata  mengatur  bahwa "suatu  perjanjian  harus  mempunyai sebagai  pokok  suatu  barang  yang  paling sedikit  ditentukan  jenisnya".  Sementara itu,  untuk  "sebab  yang  halal",  kontrak yang  dibuat  harus  sesuai  dengan  hukum berlaku  dan  tidak  boleh  melanggar kesusilaan  atau  ketertiban  umum  seperti yang  ditetapkan  oleh  Pasal  1337  KUH Perdata.  Ditambah  lagi  Pasal  1335  KUH Perdata  menyatakan  bahwa  perjanjian yang  dibuat  tanpa  sebab  atau  dibuat dengan  sebab  yang  palsu  atau  telarang akan dianggap "tidak mempunyai kekuatan".
PENUTUP
Hak  milik  atas  tanah    disini mempunyai  peran sangat  penting, karena hak  milik  atas  tanah  yang  hak  turun- menurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang dapat  dipunyai  orang  atas  tanah,  dengan mengingatkan  fungsi  sosial  hak  atas tanah. Hal ini dinyatakan dalam pasal 20 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Undang-Undang  Pokok  Agraria.  Hak Milik juga dapat disebabkan karena Pasal 22  UUPA  yang  melalui  pembukaan tanah, permohonan yang diajukan kepada instansi  yang  mengurus  tanah  dan ketentuan  Undang-Undang  atas  dasar ketentuan.  Pelepasan  hak  atas  tanah  juga berhubungan  dengan  adanya  hak  milik atas  tanah  yang  diatur  dalam  Pasal  1 angka  3  Perpres  No.36  Tahun  2005. Dengan  pengadaan  tanah  yang  setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan  cara  memberikan  ganti  rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan  tanah,  bangunan,tanaman, dan  benda-benda  yang  berkaitan  dengan tanah.
Berdasarkan kasus yang di gunakan  oleh  penulis  sebagai  salah  satu bahan  penelitian,  ditarik  kesimpulan bahwa  Majelis  hakim  telah  keliru  dalam memutuskan  kasus  sengketa tanah antara Puskopkar  Jatim  dan  PT.  Gala  Bumi Perkara, penerapan hukum yang digunakan  oleh  Hakim  tidak  sesuai dengan fakta-fakta yang ad. Dalam kasus
ini  jelas  bahwa  Puskopkar  Jatim  adalah pemilik  yang  sah  Tanah  di  Desa  Pranti Kabupaten Sidoarjo yang dulunya merupakan  Tanah  Kas  Desa.  Sedangkan Reny  Susetyo  Wardani  yang  merupakan anak  dari  Alm.  Iskandar  yang  dulunya adalah  penerima  kuasa  dari  Puskopkar Jatim  untuk  membebaskan  tanah  di  desa Pranti telah melakukan suatu pelanggaran hukum,  karena    berdasarkan  Pasal  1813 Burgerlijk  Wetboek “ Pemberian  kuasa berakhir,  dengan  penarikan  kembalikan penerima  kuasa,  dengan  pemberian perhentian  kuasanya  oleh  penerima kuasa, dengan meninggalnya,
pengampunan atau pailitnya, baik pemberi  kuasa  atau  penerima  kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan  atau  menerima  kuasa” artinya  pasal  ini  menjelaskan  bahwa Reny Susetyo tidak
memiliki
kewenangan apapun untuk melakukanperbuatan  hukum  terhadap
tanah milik Puskopar, sehingga seharusnya  hakim  mengembalikan  tanah milik  Puskopar  kepada  Puskopar  atau dalam  makna  lain  akta  pelepasan  yang terbit sebelum  putusan adalah batal demi hukum.
DAFTAR BACAAN
Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan  Indonesia,  UII  Press, Yogyakarta, 2009
Ali  Chomzah ,  Hukum  Pertanahan,  Seri Hukum  Pertanahan  I-Pemberian Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Seri Hukum  Pertanahan  II-  Sertipikat dan  Permasalahannya ,  Prestasi Pustaka, , Jakarta 2002.
Habib  Adjie,  Karakter  Yuridis  Akta Notaris_Indonesia Notary Community.htm
Habib  Adjie, Kebatalan  dan Pembatalan Akta  Notaris ,  PT.Refika  Aditama, Bandung, 2013
Herlien  Budiono, Kumpulan  Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan ,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2007.
Indri Hadisiswati, Kepastian Hukum Dan Perlindungan  Hukum  Hak  Atas Tanah ,  Ahkam,  Volume  2,  Nomor 1, Juli 2014
Mulyoto, Perjanjian,  Tehnik,    cara membuat,    dan    hukum    perjanjian yang    harus    dikuasai ,    Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012 Munyati  Sullam, Proses  Pembuatan
Sertipikat  Atas  Tanah  Negara Menjadi Hak Milik Akibat
Peralihan  Jual  Beli  Di  Kantor Pertanahan  Kota  Jakarta  Barat ,
Lex  Jurnalica  Volume  8  Nomor  2,
April 2011.
Rusmadi  Murad, Penyelesaian  Sengketa
Hukum Atas Tanah ,Bandung, 1991
R Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa,
Jakarta, 2005.
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian
Hukum , Ui Press, Jakarta,1984
Supranowo,
Sertipikat dan Permasalahannya dalam hasil seminar
nasional kegunaan sertipikat  dan  permasalahannya,
Yogyakarta, Kerjasama Badan
Pertanahan  Nasional  dan  Fakultas
Hukum UGM, 1992
Umar  Said  Sugiharto,  Suratman,  dan
Noorhudha
Muchsin,
Hukum Pengadaan Tanah , malang, 2015. Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas
Tanah,
Kencana, Jakarta, 2010. http://kabarbisnis.com/read/2853768/mau -dijadikan-relokasi-bandara-juanda- lahan-puskopkar-jadi-rebutan, diakses tanggal 2 Agustus