## The Effect Of Modernization Of Tax Administration, Tax Socialization And Education Level On Taxpayer Compliance In Solok Regency
Pengaruh  Modernisasi  Administrasi  Perajakan,  Sosialisasi  Pajak  Dan  Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Solok
Mutiara Qhorizon 1* , Aries Tanno 2
Universitas Andalas, Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Padang, 25175, Indonesia 1,2 qhorizonmutiara54@gmail.com 1
* Corresponding Author

## ABSTRACT
Determination of the sample using the snow-ball sampling method. The data used in this study is primary data  by  distributing  questionnaires  to  respondents.  The  analytical  method  used  is  multiple  linear regression analysis. This study proves that modernization of tax administration has a significance value of 0.015 <0.05 and a level of knowledge with a significance level of 0.003 <0.05 which means a positive and significant effect on taxpayer compliance. In contrast, tax sosialization with a significance level of 0.205 > 0.05 has not been able to have an effect on taxpayer compliance in carrying out their tax obligations. Keywords: level  of  education,  modernization  of  tax  administration,  tax  sosialization,  and  taxpayer compliance

## ABSTRAK
Penentuan sampel menggunakan metode snow-ball sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Metode analisis yang digunakan adalah  analisis  regresi  linier  berganda.  Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  modernisasi  administrasi perpajakan  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar  0,015  <  0,05  dan  tingkat  pengetahuan  dengan  tingkat signifikansi sebesar 0,003 < 0,05 yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  Sebaliknya,  sosialisasi  perpajakan  dengan  tingkat  signifikansi  0,205  >  0,05  belum  mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kata  Kunci :  tingkat  pendidikan,  modernisasi  administrasi  perpajakan,  sosialisasi  perpajakan,  dan kepatuhan wajib pajak

## 1. Pendahuluan
Sektor pajak merupakan sumber pembiayaan utama di Indonesia. Pajak memiliki peranan penting dalam menyumbangkan penerimaan negara. Pajak menyumbang hampir 80% dari total penerimaan Indonesia dari penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  saat  ini.  Pemerintah  membutuhkan  dana  dari  penerimaan  pajak  untuk  membiayai pembangunan negara yang berguna bagi kepentingan bersama. Setiap tahun target penerimaan pajak terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan APBN. Namun pertumbuhan penerimaan pajak  setiap  tahun  dalam  realisasinya  tidak  diimbangi  dengan  potensi  pajak  yaitu  jumlah penduduk Indonesia keseluruhannya.
Tuntutan  akan  peningkatan  penerimaan,  perbaikan  dan  perubahan  mendasar  dalam segala  aspek  perpajakan  menjadi  alasan  dilakukannya  reformasi  perpajakan  dan  sistem administrasi  perpajakan,  agar  basis  pajak  dapat  semakin  diperluas,  sehingga  potensi penerimaan  pajak  yang  tersedia  dapat  dipungut  secara  optimal  dengan  menjunjung  asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak (Rahayu & Lingga, 2009). Untuk dapat tercapainya target penerimaan pajak setiap tahunnya, aparatur pajak berusaha untuk  melakukan  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah
dengan melakukan reformasi perpajakan dengan melakukan modernisasi system administrasi perpajakan, yang mencakup kebjakan dan administrasi perpajakan.
Reformasi  di  bidang  administrasi  dilaksanakan  melalui  program  modernisasi administrasi  perpajakan  adalah  program  pengembangan  system  dalam  perpajakan  terutama pada  bidang  administrasi  yang  dilakukan  instansi  yang  bersangkutan  guna  memaksimalkan penerimaan pajak. Konsep program ini adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat serta tata  nilai  organisasi,  sehingga  menjadikan  Direktorat  Jenderal  Pajak  sebagai  institusi  yang professional dengan citra yang baik di mata masyarakat. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan mencakup 4 bidang, diantaranya yaitu restrukturisasi organisasi, perbaikan proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, perbaikan system manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan good governance. Reformasi administrasi ini  mempunyai  tiga  tujuan  utama,  yakni  meningkatkan  kepatuhan  sukarela  wajib  pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak (DJP, 2007).
Reformasi  perpajakan  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  sebagai  wujud peningkatan kualitas pelayanan perpajakan kepada masyarakat wajib pajak salah satunya ialah modernisasi pelaporan pajak menggunakan sistem administrasi digital perpajakan (Barus, dalam Muchyatin  dan  Setyobudi,  2022).  Maksud  dari  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan pelayanan secara online/digital, efisien, cepat dan sederhana. Karena telah terjadi perbaikan dalam struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi digital  dalam  proses  pelaksanaan  administrasi.  Seperti  yang  dituangkan  dalam  Surat  Edaran Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-19/PJ/2007  tentang  persiapan  penerapan  system administrasi perpajakan modern pada kantor wilayah DJP dan pembentukan kantor pelayanan pajak  pratama  di  seluruh  Indonesia  tahun  2007-2008.  Selain  pembentukan  kantor  dan penerapan  system  modern,  modernisasi  lebih  lanjut  ditandai  dengan  penerapan  teknologi informasi  terkini  dalam  pelayanan  perpajakan  seperti, on  line  payment,  e-SPT,  e-Filling,  e- registration dan system informasi Direktorat Jenderal Pajak.
Dalam  pelaksanaan  reformasi  administrasi  perpajakan  dengan  modernisasi  system administrasi  pajak  yang  baru  diperlukan  adanya  sosialisasi  pajak  sehingga  memberikan pemahaman  yang  baik  dan  menambah  pengetahuan  dan  kesadaran  wajib  pajak  dalam melakukan  pembayaran  pajak.  (Setyobudi  &  Muchyatin,  2022).  Dalam  rangka  menunjang pelaksanaan modernisasi perpajakan yang maksimal, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan kampanye sadar dan peduli pajak, pengembangan bank data dan single identification number serta langkah-langkah lainnya yang terus dikembangkan (Mentayani, Rusmanto, & Mail, 2015). Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Solok mencapai Rp. 626,9 Miliar atau sekitar 90% dari target. Untuk meningkatkan target penerimaan pajaknya maka dari aparatur pajak akan melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak untuk menemukan potensi wajib pajak baru.
Sosialisasi  perpajakan  merupakan  suatu  usaha  yang  dilakukan  oleh  aparatur  pajak sebagai  bentuk  pembinaan  kepada  wajib  pajak  maupun  masyarakat  umum  yang  berupa kegiatan pemberian penyampaian informasi, pemberian edukasi dan wawasan sehingga wajib pajak dapat memahami hal-hal terkait perpajakan dengan tujuan mengedukasi wajib pajak agar peduli,  paham,  sadar  dan  juga  dapat  memberikan  kontribusi  dalam  kegiatan  perpajakan. Beberapa  penelitian  sebelumnya  menemukan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Yulianti (2022); Putri & Nurhasanah (2019); Nugroho & Kurnia (2020).  Namun  dalam  pengujian  lainnya  menyimpulkan  bahwa  sosualisasi  pajak  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Guna et al (2022);  Yulia, et al (2020); Devi & Purba (2019). Adanya perbedaan hasil pengujian dalam penelitian sebelumnya mendorong pengujian kepatuhan wajib pajak diuji Kembali dengan sosialisasi perpajakan.
Disamping sosialisasi yang dilakukan, tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi salah satu  penunjang  dalam  pemahaman  masyarakat  tentang  perpajakan.  Tingkat  pendidikan masyarakat  pada  umumnya  juga  berpengaruh  pada  pola  pikir  dan  kesadaran  masyarakat terutama wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Menurut Susianti, et al (2020) dalam penelitiannya  menemukan  bahwa  tingkat  pendidikan  seseorang  yang  lebih  tinggi,  pada umumnya  memiliki  kesadaran  yang  tinggi  terhadap  kepatuhan  membayar  pajak.  Dengan pendidikan yang tinggi dapat menjadikan seseorang kaya akan informasi terutama tentang pajak dan banyak mempelajari seluk-beluk pajak selama menempuh pendidikan tersebut.

## Pengembangan Hipotesis
a. Pengaruh  Modernisasi  Administrasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di Kabupaten Solok.
Modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  adalah  program  pengembangan  system dalam  perpajakan  terutama  pada  bidang  administrasi  yang  dilakukan  instansi  yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Konsep modernisasi ini adalah perubahan pola pikir dan perilaku apparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat  menjadikan  DJP  sebagai  institusi  yang  professional  dengan  citra  yang  baik  di  mata masyarakat (Andry & Sandra, 2017).
Merujuk  pada Theory  Planned  Behaviour bahwa  teori  ini  memiliki  keterkaitan  dengan teori  kepatuhan.  Bahwa  opini  yang  tercipta  di  dalam  pola  pikir  orang  itu  sendiri  tentu mempengaruhi tekad atau kepercayaan pada diri orang itu sendiri saat sebelum melaksanakan sesuatu. Kepercayaan akan hasil yang ia dapat, selanjutnya berakibat pada apakah ia mampu memenuhi peranan perpajakannya. Wajib pajak yang merasa betapa pentingnya melunasi utang pajak untuk berkontribusi dalam pengelolaan negara, pastinya akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik ( behavioral beliefs ) (Cahyani & Basri, 2022).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sarunan  (2015),  diperoleh  hasil  bahwa  modernisasi system administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.
H 1 : Modernisasi system administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Solok
b. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Solok
Sosialisasi  pajak  dilakukan  oleh  aparatur  pajak  untuk  memberikan  edukasi  dan pemahaman kepada masyarakat terutama wajib pajak tentang tata cara perpajakan. Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Wardani & Wati, 2018).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Setyobudi  &  Muchyatin  (2022)  menemukan  bahwa sosialisasi  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di Kabupaten Pati.
H 2 : Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Solok.
c. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Solok
Derajat pendidikan juga mampu mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak. Tingkat pendidikan seseorang yang lebih tinggi, pada umumnya memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan pendidikan yang tinggi dapat menjadikan seseorang kaya akan  informasi  terutama  tentang  pajak  dan  banyak  mempelajari  seluk  beluk  pajak  selama menempuh pendidikan tersebut (Susianti et al 2020).
Penelitian tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Widayanti & Gusmidawati (2017), memperoleh hasil bahwa
tingkat  pendidikan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kesadaran wajib  pajak  orang pribadi. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Sulistyowati et al. (2021) dan memperoleh hasil bahwa secara parsial tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
H 3 : Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Solok.

## 2. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif.  Penelitian kuantitatif  deskriptif  digunakan  untuk  menggambarkan,  menjelaskan,  atau  meringkaskan berbagai  kondisi,  situasi,  fenomena,  atau  berbagai  variabel  penelitian  menurut  kejadian sebagaimana  adanya  yang  dapat  dipotret,  wawancara,  diobservasi,  serta  yang  dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter (Sulistyowati et al., 2021). Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang berada di Kabupaten Solok.
Sampel penelitian adalah Sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat  mewakili  seluruh  populasi  (Sinaga,  2014).  Dalam  penelitian  ini  pengambilan  sampel dilakukan dengan metode snow-ball sampling . Untuk dapat menentukan besarnya sampel yang diambil dari populasi penelitian yaitu dengan Teknik slovin dengan rumus sebagai berikut:
Dimana: N = Populasi, n= Sampel, e = batas toleransi kesalahan ( error tolerance ) Jadi perhitungan sampel data penelitian ini adalah sebagai berikut:
n = n = 99,96 dibulatkan menjadi 100 wajib pajak
3. Hasil Dan Pembahasan
a. Pengaruh  Modernisasi  Administrasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di Kabupaten Solok.
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  yang  dilakukan,  memperoleh  hasil  bahwa  modernisasi adminstrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan variabel modernisasi administrasi perpajakan dengan indikator restrukturisasi organisasi, proses bisnis berbasis TIK dan penyempurnaan manajemen sumber daya manusia  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka hipotesis pertama (H 1 ) yang menunjukkan bahwa pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.
Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarunan (2015),  Cahyani  &  Bashri  (2022),  Surjono  (2015),  Andry  &  Sandra  (2017)  dan  Setyobudi  & Muchyatin (2022) yang menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini semakin  memperkuat  hasil  penelitia-penelitian  sebelunnya  meskipun  dilakukan  di  lokasi, sampel dan tahun yang berbeda.
Sebaliknya, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Lingga (2009) melakukan penelitian pada penerapan system administrasi pajak modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh  Darmayasa  &  Setiawan  (2016)  memperoleh  hasil  bahwa  modernisasi  administrasi perpajakan  pada  indicator  proses  bisnis  dan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  tidak
berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.Pada penelitian lain yang dilakukan oleh  Mentayani, et  al  (2015)  diperoleh  bahwa  modernisasi  administrasi  perpajakan  dengan  indicator penyempurnaan sumberdaya manusia tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pada  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu Theory  of  planed  behaviour terdapat faktor-faktor yang menunjukkan kemauan seseorang untuk bertindak dan berperilaku salah satunya yaitu control belief . Dimana persepsi individu pada betapa mudahnya perilaku yang dilakukan oleh seseorang dan bagaimana keputusannya untuk melakukan sesuatu dapat memberikan  control  dalam  melakukan  tindakan  tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kemudahan  yang  diperoleh  oleh  wajib  pajak  dalam  melakukan  kewajiban  pajaknya  dengan adanya  fasilitas-fasilitas  yang  diberikan  oleh  DJP  melalui  administrasi  pajak  modern  dapat memberikan kontrol pada perilaku wajib pajak.

## b. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Solok
Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka hipotesis kedua (H 2 ) yang menunjukkan bahwa pengaruh sosialisai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak belum maksimal dan belum berjalan dengan baik.  Informasi  yang  disampaikan  melalui  sosialisasi  baik  yang  dilakukan  secara  langsung, melalui media elektronik ataupun media cetak belum maksimal dan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
Hasil hipotesis penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firmansyah et al (2022), Ainul & Susanti (2021) menyatakan bahwa variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak merupakan Upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi, edukasi dan kesadaran bagi wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Wardani & Wati (2018), Yulianti (2022), Putri & Nurhasanah (2019), Nugroho & Kurnia (2020), dan  Boediono,  et  al  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  variabel  sosialisasi  pajak  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## c. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Solok
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil hipotesis penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri  (2016)  bahwa  tingkat  pendidikan  berpengaruh  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firmansyah & Nurhayati (2021), sulistyowati et al (2021), widyanti & Gusmidawati (2017), Agustina (2016) juga diperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh susanti et al (2020), Nitasari et al (2023) dimana diperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena pemahaman masyarakat tentang pajak  tidak  hanya  diperoleh  melalui  jenjang  pendidikan,  namun  bisa  melalui  sosialisasi  dan media cetak maupun elektronik yang tersedia. Tidak perlu pendidikan tinggi untuk menjadi wajib pajak yang memiliki pemahaman tentang pajak dan memiliki kesadaran untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan.
Hasil  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  didukung  oleh  teori  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu Theory of Planned Behavior, yaitu pada faktor control belief . Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  tingkat  pendidikan  dapat  memberikan  kontrol  yang  baik  dalam
meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  seseorang,  maka semakin banyak pengetahuan yang mereka miliki sehingga pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh  dalam  setiap  jenjang  pendidikannya  memberikan  dampak  yang  baik  pada  kontrol perilakunya.

## 4. Penutup
Modernisasi  administrasi  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Solok. Hal didukung oleh salah satu faktor yang terdapat pada teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu control belief, yang menunjukkan bahwa kemudahan  yang  diperoleh  oleh  wajib  pajak  dalam  melakukan  kewajiban  pajaknya  dengan adanya  fasilitas-fasilitas  yang  diberikan  oleh  DJP  melalui  administrasi  pajak  modern  dapat memberikan kontrol pada perilaku wajib pajak. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Solok. Hasil penelitian ini didukung oleh faktor ekternal individu  dalam  merespon  dan  memiliki  niat  untuk  melakukan  kewajiban-kewajiban perpajakannya  seperti  norma  yang  berlaku  di  lingkungan  wajib  pajak  dan  sikap  terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak dalam melakukan sesuatu. Mengacu pada teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Theory of Planned Behaviour pada faktor normative belief dan  behavoiral  belief. Tingkat  pendidikan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Solok. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin banyak pengetahuan yang mereka miliki sehingga pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh  dalam  setiap  jenjang  pendidikannya  memberikan  dampak  yang  baik  pada  kontrol perilakunya. Hal didukung oleh salah satu faktor yang terdapat pada teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu control belief.
Sebagai masukan beberapa saran dari peneliti adalah sebagai berikut:
1. Dari  penelitian  yang  dilakukan  dapat  diidentifikasi  bahwa  penerapan  modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Solok.  Oleh  karena  itu  diharapkan  KPP  Pratama  Solok  yang  merupakan  Kantor  Pelayanan Pajak di Kabupaten Solok mempertahankan kinerjanya dengan cara meningkatkan pelayanan prima agar berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan kepada pembaca khususnya calon Wajib Pajak dan terutama Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Untuk peneliti selanjutnya lebih baik dalam penelitiannya untuk menambahkan variabel lain yang  tidak  disebutkan  dalam  penelitian  ini  dan  memperluas  objek  penelitiannya  dengan wajib pajak badan ataupun UMKM.

## Daftar Pustaka
Agustina,  K.  A.  (2016).  Pengaruh  Tingkat  Pendidikan,  Tingkat  Penghasilan,  dan  Tarif  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Dalam  Memenuhi  Kewajiban  Perpajakan  (Studi  Empiris  Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng). Jurnal Akuntansi Profesi , 1-11.
Ainul, N., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak PRatama Surabaya Wonocolo. Jurnal Pendidikan Ekonomi , 9-19.
Andry, & Sandra, A. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Cempaka Mas Jakarta. Jurnal Bina Akuntansi , 124-140. Boediono,  G.,  Sitawati,  R.,  &  Harjanto,  S.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis , 22-38.
Cahyani,  I.  S.,  &  Basri,  Y.  Z.  (2022).  PENGARUH  MODERNISASI  SISTEM  ADMINISTRASI  PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DIMODERASI DENGAN TEKNOLOGI. Jurnal Ekonomi Trisakti , 2065-2076.
Firmansyah,  M.,  &  Nurhayati.  (2021).  Pengaruh  Motivasi  Membayar  Pajak  dan  Tingkat  Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Prosiding Akuntansi .
Guna, W. I., Amini, S. A., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Badan Selama Era Pandemi Covid 19: Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan KEsadaran Wajib Pajak. Jurnal Pajak Indonesia , 613-625.
Haryanto,  Firmansyah,  A.,  &  Trisnawati,  E.  (2022).  Peran  Mediasi  Sistem  Informasi  Dalam  Hubungan Sosialsisasi Pajak, Sanksi Pajakm Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Pajak Indonesia , 130-142.
Mentayani, I., Rusmanto, & Mail. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan  Penyuluhan  Dan  Konsultasi  Perpajakan  di  Kabupaten  Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 40-59. Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 1-19. Putri, N. E., & Nurhasanah. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur). Jurnal STEI Ekonomi , 213-232.
Putri, R. (2016). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Profita .
Rahayu,  S.,  &  Lingga,  I.  S.  (2009).  Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi .
Sarunan, W. K. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal EMBA , 518-526.
Setyobudi, & Muchyatin. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas  Pelayanan  Pajak,  Dan  Pengetahuan  Mengenai  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Tahun 2022. Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS) . Sinaga, D. (2014). Statistik Dasar. Jakarta Timur: UKI Press.
Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan,
Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap KEpatuhan Wajib Pajak (Studi KAsus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo). JIAB (Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis) , 29-45.
Surjono, W. (2015). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Jurnal Aset (Akuntansi Riset) , 13-28. Susianti,  Susilowibowo,  J.,  &  Hardini,  H.  T.  (2020).  Apakah  Pengetahuan  Perpajakan  dan  Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak? Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 420- 431.
Wardani,  D.  K.,  &  Wati,  E.  (2018).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dengan  Pengetahuan  Perpajakan  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). Jurnal Nominal , 33-54.
Widayanti,  R.,  &  Gusmidawati.  (2017).  Pengaruh  Tingkat  Pendidikan  dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak di Kecamatan Koto Tangah). Menara Ekonomi , 141-151.
Yulia, Y., Wijaya, R., Sari, D., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Padang. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi , 305-310.
Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak  Terhadap  KEpatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan , 46-53.