## DAMPAK EKONOMI AKIBAT IUU FISHING PERIKANAN TANGKAP PELAGIS BESAR DI WPPNRI 715

## Economic Impact of IUU Fishing on Big Pelagic Fish in WPPNRI 715
*Annis Susanti, Achmad Fahrudin, dan Tridoyo Kusumastanto
Institut Pertanian Bogor
Kampus IPB Darmaga, Jalan Agatis, Babakan, Dramaga, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia Diterima tanggal:  29 September 2019 Diterima setelah perbaikan: 2 Oktober 2020 Disetujui terbit: 23 Desember 2020

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ekonomi akibat IUU  fishing pada perikanan tangkap pelagis besar di WPPNRI 715. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus dengan teknik pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling, metode analisis data yang digunakan adalah bioekonomi model. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai dengan Agustus 2019 dan sampling pengambilan data di provinsi Sulawesi Utara dan DKI Jakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa produksi legal ikan pelagis besar pada maximum  economic yield  (MEY)  adalah  sebesar  368.522,25  ton  per  tahun  dengan  effort  sebanyak 554 902 trip per tahun dan perolehan rente sebesar Rp3,06 trilyun/tahun sedangkan produksi total (legal dan IUU fishing ) adalah sebesar 530.451,63 ton per tahun dengan effort sebanyak 929 414 trip per tahun dan rente sebesar Rp6,73 trilyun/tahun. IUU fishing menimbulkan dampak hilangnya potensi perolehan rente ekonomi pada pemanfaatan sumber daya ikan pelagis besar di WPPNRI 715 yaitu sebesar Rp3,66 trilyun/tahun. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa IUU fishing merugikan perikanan tangkap pelagis besar di WPPNRI 715 sehingga diperlukan rumusan kebijakan dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berupa peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam bidang perikanan, penggunaan satelit pemantauan dan kebijakan peningkatan kesadaran dan penegakkan hukum di laut.

## Kata Kunci: IUU Fishing; WPPNRI 715; perikanan pelagis; ikan pelagis besar; bioekonomi; rente ekonomi

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  the  economic  impact  of  IUU  fishing  large  pelagic  fish  in WPPNRI 715. The research is a case study with multistage random sampling. Data were analysed with bioeconomics model for fisheries. The research was conducted from December 2018 to August 2019, and the sampling areas of data collection was in the provinces of North Sulawesi and DKI Jakarta. The results of the analysis showed that the legal production of large pelagic fish at maximum economic yield (MEY) is 368,522.25 tons per year with an effort of 554 902 trips per year, and economic rent at IDR3.06 trillions/year. The total production (legal and IUU fishing) is 530,451.63 tons per year with an effort of 929.414 trips per year and economic rent of IDR 6.73 trillions/year. IUU fishing has an impact on the loss of potential economic rent on the large pelagic fish resources in the WPPNRI 715 amounting to IDR 3.66 trillion/year. The results showed that IUU fishing has a detrimental economic impact on the large pelagic fish in WPPNRI 715. Therefore, a policy is necessary to increase supervision of marine and fishery resources by improving the quality of fishery human resources, the use of monitoring satellites and policies to increase awareness and law enforcement at sea.
Keywords:  IUU  Fishing;  WPPNRI  715;  pelagic  fishery;  large  pelagic  fish;  bioeconomic;

## economic rent

## PENDAHULUAN
IUU  fishing merupakan permasalahan yang rawan terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia, kejahatan yang terorganisasi akibat keserakahan, kesalahan kontrol pemerintah dan penegakan hukum yang lemah. IUU fishing menurut FAO  (2019) merupakan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dalam area laut lepas dan dalam wilayah yuridiksi nasional seperti aspek penangkapan dan pemanfaatan ikan. IUU fishing dikategorikan dalam tiga kelompok dalam Dahuri (2017): (1) Illegal  fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan dilakukan oleh kapal-kapal nasional asing di perairan yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara tanpa seizin dari negara itu, bertentangan dengan hukum dan peraturannya, atau dilakukan oleh kapal-kapal yang beroperasi tanpa melakukan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang bertentangan, dan dilakukan oleh kapal-kapal yang melanggar hukum nasional maupun internasional dalam FAO (2019), (2) Unregulated fishing yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi atauran yang berlaku di negara tersebut, (3) Unreported fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan diperairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya, data kapal dan hasil tangkapannya.
IUU  fishing sangat terorganisasi dan merupakan kejahatan transnasional karena keterkaitan satu dengan yang lain Bondarof, Teale, Reitano, Tuesday & Wietsey (2015). Pada The  Contemporary  English  Indonesian Dictionary , Illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum (Salim, 2003) dan fishing artinya penangkapan ikan, sehingga illegal fishing berarti penangkapan ikan secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Kerugian akibat illegal  fishing diperkirakan sebesar Rp 27 trilyun sampai Rp 54 trilyun setiap tahunnya (Nikijuluw, 2008), sedangkan menurut Widodo bahwa illegal fishing telah mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar 20 milyar dolar AS per tahun dalam Aini (2016). Kegiatan illegal  fishing di perairan Indonesia sangat merugikan Negara Indonesia setiap tahunnya, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Negara Republik Indonesia Susi Pudjiastuti dalam Daniel (2014) kerugian mencapai Rp 240 trilyun dan merupakan faktor penghambat pemanfaatan potensial maksimal perikanan Indonesia dalam IUU  Control  in  The  Exclusive Economic Zone dijelaskan bahwa penanganan IUU fishing di ZEE kurang memadai dan menimbulkan
efek merugikan nelayan dan negara (Rosello, 2016). Upaya untuk melawan illegal  fishing diperairan Indonesia yaitu: pengembangan sistem pengawasan, pengembangan industri perikanan terpadu, regionalisasi pengelolaan sumber daya, perbaikan sistem perizinan, sistem pengawasan dan pengembangan sistem peradilan perikanan dalam Neka (2010) .
Eksploitasi sumber daya ikan seharusnya dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan yang berlaku (legal) sehingga keberlanjutan dan kesejahteraan dapat terwujud. WPPNRI 715 merupakan salah satu dari sebelas (11) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Potensi sumber daya ikan pada WPPNRI 715 diestimasi cukup melimpah yaitu sebanyak 631.703 ton/tahun (Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. WPPNRI 715 termasuk salah satu wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang rawan tindak kejahatan IUU  fishing , selain berbatasan dengan perairan teritorial negara tetangga Filipina potensi sumber daya ikan pelagis besar yang melimpah menjadi daya tarik luar biasa karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Praktik IUU  fishing yang terjadi di WPPNRI 715 tidak hanya dilakukan oleh pihak asing, tetapi juga oleh para nelayan/pengusaha lokal (Dahuri, 2017) yang dikenal dengan kapal ikan Indonesia (KII) dan kapal ikan asing (KIA). Illegal,  unreported,  and  unregulated  (IUU)  fishing melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan, karena hasil tangkapan ikan tidak terpantau dan mengakibatkan kerugian baik secara ekonomi maupun biologi bagi Negara Republik Indonesia. Penyumbang terbesar tindak IUU  fishing di WPPNRI 715 yaitu sebanyak 89% adalah KII dengan pelanggaran berupa tidak adanya dokumen perizinan penangkapan ikan, pemalsuan dokumen perizinan, daerah penangkapan ikan (fishing ground) tidak sesuai dengan SIPI, penggunaan anak buah kapal (ABK) asing, tidak dilengkapi transmitter, tidak memiliki surat laik operasi (SLO), tidak memiliki surat perintah berlayar (SPB) dan pelabuhan singgah tidak sesuai SIKPI (surat ijin kapal pengangkut ikan).
Sumber daya ikan merupakan sumber makanan, mata pencarian dan sumber pendapatan bagi pertumbuhan ekonomi negara (Adrianto, 2005). Kehancuran sumber daya ikan akan memiskinkan nelayan dan negara, pemanfaatan sumber daya ikan yang tidak bertanggung jawab mengancam pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Menurut Frust, Helming, Loiz, Muller & Verbug . (2013) menyatakan bahwa pentingnya penilaian ekonomi perikanan tangkap dengan berbagai pendekatan dalam pengelolaan ekonomi perikanan tangkap disuatu wilayah mengingat perbedaaan sumber daya dan karakteristik wilayah. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui optimal berapa besar dampak ekonomi akibat IUU Fishing pada perikanan tangkap pelagis besar di WPPNRI 715.

## METODOLOGI

## Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara-cara dalam melakukan penelitian sehingga dihasilkan temuan yang dapat diyakini kebenarannya (kesahihannya) secara ilmiah sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan atau kebijakan (Kusumastanto, 2014). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case  study) . Menurut Macfield dalam Nazir (2013) studi kasus merupakan penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik  atau  khas  dari  keseluruhan  personalitas dan merupakan penelitian yang mengeksplorasi suatu sistem yang terikat, sebuah kasus atau beberapa kasus yang terjadi selama kurun waktu tertentu melalui pengumpulan data yang mendalam dan terperinci dari berbagai sumber informasi yang dapat dipercaya kebenaran persaksiannya (Creswell, 1988). Studi kasus dipilih peneliti karena mendukung studi yang besar dikemudian hari, memberikan hipotesa-hipotesa lanjutan dan menghasilkan ilustrasi yang baik bagi perumusan masalah untuk membuat rumusan kesimpulan.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di WPPNRI 715 dengan pengambilan data dilakukan sampling di dua provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi DKI Jakarta (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016). Penelitian berlangsung selama sembilan bulan mulai bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 dimulai tahap persiapan penelitian berupa penyusunan proposal penelitian,
pembuatan kuesioner, observasi lapangan, pengumpulan data primer dan data sekunder sampai pada tahap pengolahan data, penyusunan model dan verifikasi model.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sampel lokasi penelitian dengan cara pemberian kuesioner, wawancara, fokus grup Diskusi (FGD) dan pengamatan penelitian secara langsung terhadap kondisi, fenomena-fenomena dalam pengelolaan perikanan pelagis besar pada WPPNRI 715 dan tindak IUU  fishing . Untuk data sekunder pengumpulan data dilakukan dari berbagai lembaga perikanan yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik, Dinas Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait lainnya.

## Metode Pengambilan Contoh
Teknik  pengambilan contoh dari penelitian ini dilakukan dengan metode multi stage sampling . Pada kasus khusus dari cluster sampling , dimana pada tahap kedua kita tidak memilih semua elemen dari cluster , tetapi beberapa elemen yang dipilih dengan cara acak dalam Barreiro & Justo (2001). Multistage  sampling digunakan untuk memperoleh data primer meliputi data harga ikan (hasil produksi), struktur biaya usaha penangkapan ikan, pola usaha perikanan, wilayah tangkapan ikan, kelembagaan masyarakat nelayan, kebijakan pemerintah dan manfaatnya bagi nelayan, biaya dan hasil tangkapan sebelum dan sesudah kebijakan. Metode pengambilan contoh menggunakan berbagai metode random sampling secara  bersama-sama  se-efisien  dan  se-efektif mungkin. Penentuan sampel responden pada setiap titik  dibedakan atas alat tangkap yang digunakan dan ukuran kapal penangkap ikan pelagis besar di WPPNRI 715 dengan masing-masing kelompok responden tersebut minimal 30 responden yang ditentukan sesuai tujuan penelitian.

## Metode Analisis Data
Model bioekonomi dijadikan dasar oleh peneliti untuk menganalisis data dengan mengestimasi besaran sumber daya perikanan tangkap yang dapat dimanfaatkan (Zulbainarni, 2012). Estimasi parameter biologi sumber daya perikanan tangkap pelagis besar pada WPPNRI 715 dilakukan dengan menggunakan model
produksi surplus yang merupakan pengembangan model biologi yang dikembangkan Schaefer (1954) menunjukan bahwa setiap spesies ikan memiliki kemampuan untuk berproduksi melebihi kapasitas produksi sehingga apabila ikan ditangkap tidak melebihi dan tidak kurang maka stok ikan akan tetap bertahan dan berkesinambungan (Fauzi, 2010). Berikut model pertumbuhan logistik Clark (1985):

## unit effort standard
= Upaya penangkapan hasil standarisasi

## Fishing effort standard
=  Upaya penangkapan yang distandarisasi
Fishing effort will be standardized
Sehingga upaya penangkapan optimal untuk menghasilkan Maximum  Economic  Yield (MEY) dapat diperkirakan dengan menggunakan persamaan berikut dalam Budi, Fauzi, Fahrudin &
Purnomo (2015):
............................(5) Rente ekonomi dari pemanfaatan sumber daya ikan pelagis besar pada WPPNRI 715 dituliskan dalam persamaan berikut (Purwanto, 1988):
..........................(6)
Dampak ekonomi akibat IUU  fishing (Hermanto, 2018) pada perikanan tangkap pelagis besar di WPPNRI 715 dirumuskan menjadi:
+ Illegal fishing  ........ (7)
Maka:
..............(8) Keterangan/ Remarks :
= Biaya persatuan upaya/ Cost per unit effort = Tingkat upaya penangkapan/ Fishing effort = Total biaya (biaya tetap + biaya variabel)
Total cost (Fixed cost + Variable cost)
= Total penerimaan/ Total revenue

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pendugaan Parameter
Kelompok jenis ikan pelagis besar merupakan potensi terbesar yaitu sebanyak 31 659 ton yang ada pada WPPNRI 715 (PERMEN KP Nomor 50/KEPMEN-KP/2017) diluar ikan tuna dan cakalang, dibandingkan kelompok ikan lainnya. Dalam pendugaan parameter bioteknik sumber daya perikanan tangkap pelagis besar pada WPPNRI 715 dilakukan perhitungan untuk menentukan catch per  unit  effort  (CPUE) yaitu produksi hasil tangkapan ikan pelagis besar per alat tangkap dibagi dengan upaya penangkapan (effort)
................................(1) �(�) = �� (1- � � ) .......................................................................................................... (1) Keterangan/ Remarks :
�(�) = Perubahan stok ikan (fungsi pertumbuhan stok ikan)/ Fish growth function
� = Stok ikan/ Biomass
� = Laju pertumbuhan intrinsik ikan/
Intrinsic Growth Rate � = Kapasitas daya dukung lingkungan/ Carrying Capacity
Dalam  pemanfaatan  sumber  daya  ikan  ada  faktor  input  berupa  upaya penangkapan  ikan (effort) maka  produksi  perikanan  dinyatakan  dalam  fungsi  Clark (1985):
ℎ = ��� ........................................................................................................................ (2)
Keterangan/ Remarks :
ℎ = Produksi/ Harvest
� = Koefesien daya tangkap/ Catchability coefficient � = Stok ikan/ Biomass
� = Upaya penangkapan/ Fishing effort
Untuk  menentukan  jumlah  upaya  penangkapan (effort) dilakukan  perhitungan standarisai alat tangkap. Standarisasi dilakukan untuk mengetahui alat tangkap yang dijadikan standar bagi perhitungan upaya penangkapan standar (effort standard) , rumus standarisasi upaya penangkapan dalam Sobari & Diniah (2009) :
��� = ����� ����� ................................................................................................... (3)
Maka : � � = ����� � ............................................................................................. (4)
Keterangan/ Remarks :
��� = Indeks daya tangkap/ Fishing power index ����� = ���� alat tangkap yang distandarisasi/ Catch per unit effort will be standardized ����� = ���� alat tangkap standar/ Catch per unit effort standard
� � = Upaya penangkapan hasil standarisasi/ Fishing effort standard
� � = Upaya penangkapan yang distandarisasi/ Fishing effort will be standardized
Sehingga upaya penangkapan optimal untuk menghasilkan Maximum Economic Yield (MEY) dapat diperkirakan dengan menggunakan persamaan berikut dalam Budi,
Fauzi, Fahrudin & Purnomo, (2015):
Keterangan/ Remarks :
= Perubahan stok ikan (fungsi pertumbuhan stok ikan)/ Fish growth function = Stok ikan/ Biomass = Laju pertumbuhan intrinsik ikan/ Intrinsic

## Growth Rate
= Kapasitas daya dukung lingkungan Carrying Capacity
Dalam pemanfaatan sumber daya ikan ada faktor input berupa upaya penangkapan ikan (effort) maka produksi perikanan dinyatakan dalam fungsi Clark (1985):
.................................................(2)
Keterangan/ Remarks :
=   Produksi/ Harvest = Koefesien daya tangkap/ Catchability coefficient =   Stok ikan/ Biomass =   Upaya penangkapan/ Fishing effort
Untuk menentukan jumlah upaya penangkapan (effort) dilakukan perhitungan standarisai alat tangkap. Standarisasi dilakukan untuk mengetahui alat tangkap yang dijadikan standar bagi perhitungan upaya penangkapan standar (effort standard) , rumus standarisasi upaya penangkapan dalam Sobari & Diniah (2009): ............................................(3) Maka :  = ...................................(4) Keterangan/ Remarks :
= Indeks daya tangkap/ Fishing  power index = alat tangkap yang distandarisasi Catch per unit effort will be standardized = alat tangkap standar/ Catch per
per alat tangkap berdasarkan data statistik perikanan tangkap tahun 2016 dan data pelabuhan perikanan tahun 2017 dan tahun 2018. C atch per  unit  effort  (CPUE) adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan hasil jumlah produksi perikanan laut yang dirata-ratakan dalam tahunan sehingga akan diketahui produksi perikanan di suatu wilayah penangkapan apakah megalami kenaikan atau penurunan produksi dalam Fauzi (2010). Alat tangkap yang digunakan lebih dari satu alat tangkap (multi gear) dengan hasil tangkapan ikan pelagis besar lebih dari satu jenis ikan (multi  species ) yaitu pukat cincin (purse  seine) , huhate (pole  and  line) , pancing ulur (handline) , rawai tuna (longline tuna) dan jaring insang oceanic ( oceanic gill net ). Berikut nilai catch per unit effort (CPUE) pada setiap alat tangkap dapat dilihat pada Tabel 1.
CPUE per alat tangkap pada perikanan tangkap pelagis besar legal pada WPPNRI 715 menunjukan nilai produktivitas alat tangkap pukat cincin (purse  seine) memiliki rata-rata tertinggi
dibandingkan alat tangkap lainnya, sehingga alat tangkap pukat cincin (purse  seine) menjadi alat tangkap standar yang mempunyai nilai FPI sama dengan satu (=1),  sedangkan nilai FPI alat tangkap lain diperoleh dari nilai CPUE alat tangkap lain dibagi dengan nilai CPUE alat tangkap yang dijadikan standar.
Untuk mengetahui dampak IUU  fishing terhadap perikanan tangkap pelagis besar di WPPNRI 715 perlu dihitung terlebih dahulu berapa banyak data kapal IUU  fishing yang ditangkap  dengan  spesifikasi  masing-masing ukuran GT kapal, alat tangkap yang digunakan, jumlah trip kapal dan produksi perikanan yang diperoleh. Kemudian dihitung CPUE total yaitu CPUE legal dan CPUE IUU  fishing . Data IUU fishing diperoleh dari data hasil tangkapan operasi kapal pengawas Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di WPPNRI 715 pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2018. Hasil CPUE total dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 1. CPUE Legal Perikanan Pelagis Besar di WPPNRI 715, Tahun 2011-2018. Table 1. CPUE Legal of Large Pelagic Fish in WPPNRI 715, Period of 2011-2018.
Tahun/ Year Upaya Penangkapan per Unit Alat Tangkap/ Catch Per Unit Effort (CPUE) Ton/trip/ Ton/trip
Pukat Cincin / Purse Seine Huhate/ Pole and Line Pancing Ulur / Handline Rawai Tuna/ Longline Tuna Jaring Insang Oceanic/ Oceanic Gillnet 2011 0.8031 1.0060 0.0104 0.4421 0.0780 2012 0.7167 0.2263 0.0442 0.1026 0.0684 2013 1.0129 0.3695 0.0169 0.3691 0.0631 2014 0.6815 0.7845 0.0298 0.4015 0.1206 2015 0.5810 1.0664 0.0263 0.0498 0.0786 2016 0.6179 0.2160 0.0200 0.2728 0.0995 2017 0.6466 0.2311 0.0204 0.3144 0.0001 2018 0.6368 0.2258 0.0205 0.2729 0.0995 Jumlah/ Total 5.6966 4.1254 0.1886 2.2252 0.6076 Rata-rata/ Average 0.7121 0.5157 0.0236 0.2782 0.0759
Sumber: Hasil Analisis Data, 2019/ Source: Data Analysis, 2019
Tabel 2. Total CPUE (legal + illegal) Perikanan Pelagis Besar di WPPNRI 715, Tahun 2011-2018. Table 2. Total CPUE of Large  Pelagic Fish in WPPNRI 715, Period of 2011-2018.
Tahun/ Year Upaya Penangkapan per Unit Alat Tangkap/ Catch Per Unit Effort (CPUE) Ton/trip/ Ton/trip
Pukat Cincin / Purse Seine Huhate/ Pole and Line Pancing Ulur / Handline Rawai Tuna/ Longline Tuna Jaring Insang Oceanic/ Oceanic Gillnet 2011 0.8256 1.0060 0.0106 0.4502 0.0780 2012 0.7228 0.2263 0.0444 0.1028 0.0684 2013 1.0133 0.3695 0.0169 0.3691 0.0631 2014 0.7197 0.7845 0.0298 0.4015 0.1206 2015 0.5869 1.0664 0.0264 0.0498 0.0786 2016 0.6179 0.2160 0.0200 0.2728 0.0995 2017 0.6504 0.2311 0.0205 0.3144 0.0001 2018 0.6368 0.2258 0.0205 0.2729 0.09995 Jumlah/ Total 5.7735 4.1254 0.1891 2.2252 0.6076 Rata-rata/ Average 0.7217 0.5157 0.0236 0.2782 0.0759
Sumber: Hasil Analisis Data, 2019/ Source: Data Analysis, 2019
Berdasarkan data penangkapan ikan pelagis besar pada WPPNRI 715 diperoleh nilai produktivitas alat tangkap purse  seine memiliki rata-rata tertinggi dibandingkan alat tangkap lainnya, sehingga alat tangkap purse seine menjadi alat tangkap standar yang mempunyai nilai FPI sama dengan satu (Octoriani, 2016), sedangkan nilai FPI alat tangkap lain diperoleh dari nilai CPUE alat tangkap lain dibagi dengan nilai CPUE alat tangkap yang dijadikan standar. Masing- masing alat tangkap ikan pelagis besar pada WPPNRI 715 baik pukat cincin (purse  seine) , huhate (pole  in  line) , pancing ulur (handline) , rawai tuna (longline  tuna) dan jaring insang oceanic memiliki kemampuan yang berbeda- beda dalam menangkap ikan pelagis besar di WPPNRI 715, untuk itu diperlukan standarisasi alat tangkap dengan menghitung fishing power  index  (FPI) dalam menstandarisasi alat
tangkap ikan pelagis besar di WPPNRI 715. Standarisasi alat tangkap dilakukan dengan menghitung Fishing  Power  Index  (FPI) adalah tingkat kemampuan alat tangkap dalam menangkap ikan dalam upaya menyeragamkan besarnya nilai upaya penangkapan ikan (effort standard) dari lima jenis alat tangkap ikan pelagis besar di WPPNRI 715. Hasil perhitungan nilai standar alat tangkap per upaya penangkapan legal (legal  effort  standard ) dapat dilihat pada Tabel 3.
Data produksi perikanan legal dan IUU fishing di WPPNRI 715 tahun 2011 – 2018, dapat dilihat pada Gambar 1.
Maka total nilai standar alat tangkap (effort  standard) per alat tangkap ikan pelagis besar di WPPNRI 715 legal dan IUU fishing dapat dilihat pada Tabel 4.

## Tabel 3.  Nilai Standar Alat Tangkap pada Perikanan Tangkap Pelagis Besar Legal di  WPPNRI 715 Tahun 2011-2018.
Table 3.  Legal Value of Effort Standard Large Pelagic Fish in WPPNRI 715, Period of 2011-2018.
Tahun/ Year Upaya Penangkapan per Unit Alat Tangkap/ Catch Per Unit Effort (CPUE) Ton/trip/ Ton/trip Pukat Cincin/ Purse Seine Huhate/ Pole In line Pancing Ulur/ H andline Rawai Tuna/ L ongline Tuna Jaring Insang Oceanic/ G illnet 2011 39,052 69,697 105,681 17,983 39,035 2012 55,085 71,838 181,107 20,644 57,606 2013 43,553 45,311 156,671 11,289 31,911 2014 82,775 52,286 136,805 19,807 45,557 2015 147,551 70,663 206,829 16,742 60,700 2016 192,603 92,643 236,007 27,719 93,365 2017 229,567 115,773 290,899 32,428 64 2018 199,293 97,867 248,231 27,996 94,239 Sumber: Hasil Analisis Data, 2019/ Source: Data Analysis, 2019
Gambar 1. Produksi Perikanan Tangkap Pelagis Besar di WPPNRI 715. Figure 1. Production of Large Pelagic Fish in WPPNRI 715.
Tabel  3.  Nilai  Standar  Alat  Tangkap  pada  Perikanan  Tangkap  Pelagis  Besar  Legal  di WPPNRI 715, Tahun 2011-2018 Table 3. Legal Value of Effort Standard Large Pelagic Fish in WPPNRI 715, Period 2011- 2018
Tahun/ Year
Upaya Penangkapan per Unit Alat Tangkap/ Catch Per Unit Effort (CPUE)
Ton/trip/ Ton/trip Pukat cincin/ Purse seine Huhate/ P ole in line Pancing Ulur/ H andline Rawai tuna/
L ongline tuna Jaring insang oceanic/ G illnet 2011 39,052 69,697 105,681 17,983 39,035 2012 55,085 71,838 181,107 20,644 57,606 2013 43,553 45,311 156,671 11,289 31,911 2014 82,775 52,286 136,805 19,807 45,557 2015 147,551 70,663 206,829 16,742 60,700 2016 192,603 92,643 236,007 27,719 93,365 2017 229,567 115,773 290,899 32,428 64 2018 199,293 97,867 248,231 27,996 94,239 Sumber: Hasil Analisis Data, 2019/ Source: Data Analysis, 2019
Data produksi perikanan legal dan IUU fishing di WPPNRI 715 tahun 2011 – 2018, dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Produksi Perikanan Tangkap Pelagis Besar di WPPNRI 715 Figure 1. Production of Large Pelagic Fish in WPPNRI 715 Sumber: Hasil Analisis Data, 2019/ Source: Data Analysis, 2019 200000 250000 300000 350000 400000 450000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Produk si/ Produ ctio n Tahun/ Years  Produksi Perikanan Total/ Total Fisheries Production  Produksi Perikanan Legal/ Legal Fisheries Prouduction
Tabel 4. Total Nilai Standar Alat Tangkap (Effort  Standard) pada Perikanan Tangkap Pelagis Besar di WPPNRI 715, Tahun 2011-2018.
Table 4. Total Value of Effort Standard for Large Pelagic Fish in WPPNRI 715, Period of 2011-2018.
Tahun/
Year Upaya Penangkapan per Unit Alat Tangkap/ Catch Per Unit Effort (CPUE) Ton/trip/ Ton/trip Pukat Cincin/ Purse seine Huhate/ Pole in Line Pancing Ulur/ Handline Rawai tuna/ Longline tuna Jaring Insang Oceanic/ G illnet 2011 31,854 55,641 86,937 14,836 31,163 2012 175,133 227,565 578,900 65,502 182,480 2013 119,500 124,228 429,891 30,952 87,490 2014 71,918 45,424 125,804 17,207 39,578 2015 80,801 38,499 113,894 9,121 33,071 2016 551,059 265,061 675,242 79,308 267,127 2017 643,663 323,915 827,634 90,729 178 2018 562,174 276,067 700,222 78,973 265,832
Sumber: Hasil Analisis Data, 2019/ Source: Data Analysis, 2019
Jumlah produksi perikanan tangkap pelagis besar pada WPPNRI 715 akibat IUU  fishing berdampak pada hilangnya potensi rente ekonomi para pelaku usaha penangkapan ikan legal dapat dilihat pada Tabel 5.
Pendugaan Kerugian Aktual IUU Fishing
Dampak IUU  Fishing pada perikanan tangkap di WPPNRI 715 menyebabkan daya dukung perairan (K) menurun sebagai akibat dari meningkatnya koefesien daya tangkap perikanan (q) dan laju pertumbuhan intrinsik (r) . IUU  fishing melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan, karena hasil tangkapan ikan illegal  fishing tidak terpantau dan mengakibatkan potensi hilangnya rente ekonomi bagi negara Indonesia. Berikut hasil perhitungan kerugian aktual kehilangan rente ekonomi akibat IUU Fishing pada perikanan
tangkap pelagis besar di WPPNRI 715, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.
Rente ekonomi (economic rent) yang hilang akibat IUU fishing pada pemanfaatan sumber daya ikan pelagis besar di WPPNRI 715 yaitu sebesar Rp3,6 trilyun/tahun dapat dilihat pada Gambar 2.
Kegiatan illegal fishing tersebut adalah fakta kerugian negara, dan implikasi kebijakannya adalah menutup pengeluaran izin penangkapan untuk kapal ikan asing dan meningkatkan pengamanan operasi penangkapan berdasarkan izin yang sudah dikeluarkan (Rahardjo, 2013) dan optimalisasi sumber daya perikanan mempertimbangkan kesesuaian aspek ekologi, ekonomi dan sosial secara berkelanjutan (Naufal, 2016). Kurva dampak IUU  fishing pada rente ekonomi di WPPNRI 715 dapat dilihat pada Gambar 3.
Tabel 5. Parameter Biologi Perikanan Pelagis Besar di WPPNRI 715, Tahun 2011-2018. Table 5. Biological Parameters for Large Pelagic Fish in WPPNRI 715, Period of 2011-2018.
Koefesien/ Coefficient Keterangan/ Definition Nilai/ Value Sesuai Aturan/ Legal
Melanggar/ IUU Fishing r Laju Pertumbuhan Intrinsik/ Intrinsic Growth Rate 1.4673520650 2.8994491247 q Koefesien Daya Tangkap/ Catchability coefficient 0.0000008520 0.0000013113 k Daya Dukung Perairan/ Carrying Capacity 1,150,022.89 750,863/85
Sumber: Hasil Analisis Data, 2019 / Source: Data Analysis, 2019
Tabel 6.   Nilai Kehilangan Rente Ekonomi Akibat IUU Fishing  Perikanan Tangkap Pelagis Besar di WPPNRI  715, Tahun 2011-2018.
Table 6. Economic Rent Losses of IUU Fishing on Large Pelagic Fish in WPPNRI 715, Period of 2011-2018.
Hasil Ekonomi Maksimum/ Maximum Economic Yield (MEY) Rente Ekonomi yang Hilang/ Ecomonic Rent Lost Sesuai Aturan / Legal Total/Total ( Legal+IUU Fishing ) Produksi/ Harvest (ton) 368,522.25 530,451.63 Upaya penangkapan/ Effort (trip) 554.902 929,414 Rente/ Rent (Juta Rp./ Million IDR. ) 3,065,588.97 6,731,009.05 (3,665,420.08)

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

## Kesimpulan
Tindak kejahatan IUU fishing di WPPNRI 715 berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa produksi legal ikan pelagis besar pada maximum economic yield (MEY) adalah sebesar 368 522,25 ton per tahun dengan effort sebanyak 554 902 trip per tahun dan perolehan rente sebesar Rp3,06 trilyun/tahun sedangkan produksi total ( legal dan IUU  fishing) adalah sebesar 530 451,63 ton per tahun dengan effort sebanyak 929 414 trip per tahun dan rente sebesar Rp6,73 trilyun/tahun. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa IUU fishing merugikan perikanan tangkap pelagis besar di WPPNRI 715 yaitu hilangnya rente ekonomi atas pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap
pelagis besar di WPPNRI 715 yaitu sebesar Rp 3,6 trilyun/tahun, sehingga diperlukan kebijakan penegakan hukum terhadap kegiatan IUU  fishing dengan peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

## Rekomendasi Kebijakan
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715 dengan potensi sumber daya perikanan tangkap pelagis besar yang cukup tinggi membutuhkan kebijakan peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam memberantas tidak kejahatan IUU  fishing dengan rekomendasi kebijakan perbaikan regulasi terkait pengawasan ( compliance ) dan law enforcement yaitu kebijakan terkait pemberian ijin bidang perikanan sejalan dengan kapasitas
pada perikanan tangkap pelagis besar di WPPNRI 715, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Nilai Kehilangan Rente Ekonomi Akibat IUU Fishing Perikanan Tangkap Pelagis Besar di WPPNRI 715, Tahun 2011-2018 Table  6.  Economic  Rent  Losses  of  IUU  Fishing  on  Large  Pelagic  Fish  in  WPPNRI  715,
Period 2011-2018
Hasil Ekonomi Maksimum/
Maximum Economic Yield (MEY)
Rente Ekonomi Yang Hilang/ Ecomonic Rent Lost Sesuai Aturan / Legal
Total/Total ( Legal+IUU
Fishing ) Produksi/ Harvest (ton) 368,522.25 530,451.63 Upaya penangkapan/ Effort (trip) 554.902
Sumber: Hasil Analisis Data, 2019 / Source: Data Analysis, 2019
Rente ekonomi (economic rent) yang hilang akibat IUU fishing pada pemanfaatan sumber daya ikan pelagis besar di WPPNRI 715 yaitu sebesar Rp3,6 trilyun/tahun dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Kurva Dampak IUU Fishing Pelagis Besar di WPPNRI 715,
Figure 2. Impact Curve IUU Fishing of Large Pelagic Fish in WPPNRI 715 Sumber: Hasil Analisis Data, 2019 / Source: Data Analysis, 2019
Kegiatan illegal  fishing tersebut  adalah  fakta  kerugian  negara,  dan  implikasi kebijakannya  adalah  menutup  pengeluaran  izin  penangkapan  untuk  kapal  ikan  asing dan  meningkatkan  pengamanan  operasi  penangkapan  berdasarkan  izin  yang  sudah 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 MSY MEY Open Access 0,00 100000,00 200000,00 300000,00 400000,00 500000,00 600000,00 0,00 500000,00 1000000,00 1500000,00 2000000,00 2500000,00 Produk si/ Produ ctio n (ton) Upaya Penangkapan/ Effort (trip)  max
Gambar 2. Kurva Dampak IUU Fishing Pelagis Besar di WPPNRI 715,
Figure 2. Impact Curve IUU Fishing of Large Pelagic Fish in WPPNRI 715.
Sumber: Hasil Analisis Data, 2019 / Source: Data Analysis, 2019
Gambar 3. Kurva Dampak IUU Fishing terhadap Hilangnya Rente Ekonomi Perikanan Pelagis Besar di WPPNRI 715.
Figure  3.  Impact  Curve  on  IUU  Fishing  of  The  Economic  Rent  Loss  of  Large  Pelagic  Fish  in WPPNRI 715.
Sumber: Hasil Analisis Data, 2019 / Source: Data Analysis, 2019
dikeluarkan  (Rahardjo,  2013)  dan  optimalisasi  sumber  daya  perikanan mempertimbangkan  kesesuaian  aspek  ekologi,  ekonomi  dan  sosial  secara berkelanjutan (Naufal, 2016). Kurva dampak IUU fishing pada rente ekonomi di WPPNRI 715 dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Kurva Dampak IUU Fishing terhadap Hilangnya Rente Ekonomi Perikanan Pelagis Besar di WPPNRI 715 Figure 3. Impact Curve on IUU Fishing of The Economic Rent Loss of Large Pelagic Fish in WPPNRI 715
Sumber: Hasil Analisis Data, 2019 / Source: Data Analysis, 2019

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN Kesimpulan
Tindak  kejahatan IUU  fishing di  WPPNRI  715 berdasarkan  hasil  analisis menunjukkan bahwa produksi legal ikan pelagis besar pada maximum economic yield (MEY) adalah sebesar 368 522,25 ton per tahun dengan effort sebanyak 554 902 trip per tahun dan perolehan rente sebesar Rp3,06 trilyun/tahun sedangkan produksi total ( legal dan IUU fishing) adalah sebesar 530 451,63 ton per tahun dengan effort sebanyak 929  414  trip  per  tahun  dan  rente  sebesar  Rp6,73  trilyun/tahun.  Hasil  penelitian menyimpulkan  bahwa IUU  fishing merugikan  perikanan  tangkap  pelagis  besar  di WPPNRI 715 yaitu hilangnya rente ekonomi atas pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap  pelagis  besar  di  WPPNRI  715  yaitu  sebesar  Rp  3,6  trilyun/tahun,  sehingga MSY MEY OA TC 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 10000000 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 Tota l Pend apatan, Total Peng elua ran ,Re nte/ To tal Reve nue ,
To tal Cost , Re nt (Rp) Upaya Penangkapan/ Effort (trip) Re nte Total Re nte Illegal Re nte Legal
kemampuan yang akan melakukan  pengawasan. Hal ini akan berdampak pada pelaku IUU  fishing untuk tidak mengulangi perbuatannya. Mengingat kasus IUU fishing yang banyak terjadi di WPPNRI 715 adalah berupa transshipment,  destructive fishing , penggunaan alat tangkap yang dilarang dan pelanggaran perijinan.
Pembentukan Pokmaswas yang dibentuk oleh masyarakat setempat yaitu untuk memperkuat kelembagaan pengawasan di masyarakat, karena pengawasan secara individu kurang efektif dibandingkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok masyarakat). Kearifan lokal akan lebih efektif memberikan efek jera dibandingkan dengan hukum positif yang membutuhkan banyak waktu dan biaya.
Penguatan kelembagaan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP  yang mencakup area di WPPNRI 715 serta konsistensi pemerintah dalam kebijakan terkait IUU  Fishing , karena saat ini kebijakan sering tidak konsisten, kebijakan dan regulasi sering berubah-ubah serta kajian terkait IUU  Fishing seharusnya berkelanjutan, dapat digunakan oleh siapapun dan tidak memulai dari awal lagi.
Peningkatan Sumber daya Manusia dalam pengawasan yaitu jumlah dan kualitas Pengawas Perikanan dan PPNS Perikanan masih belum memadai. Peningkatan teknis kemampuan pengawasan dan penyidikan harus menjadi prioritas. Aspek pemberdayaan masyarakat juga merupakan rekomendasi yaitu berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat karena kawasan konservasi di WPPNRI 715 dapat menjadi kekuatan ekonomi masyarakat setempat melalui penangkapan ikan yang ramah lingkungan, budidaya perikanan dan wisata bahari. Untuk itu diperlukan kampanye penyadaran kepada masyarakat yang diharapkan dapat mengurangi tindak kejahatan IUU  Fishing . Masyarakat akan memiliki kesadaran bahwa hidup mereka sangat tergantung dengan keberlanjutan sumber daya perikanan.
Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan yaitu dengan penggunaan radar satelit yang real time, mengingat bahwa WPPNRI 715 memiliki banyak kawasan konservasi perairan dan potensi tuna cukup besar, sehingga jika menggunakan radar satelit akan lebih bisa melingkupi pengawasan dibandingkan mengunakan kapal pengawas dan penguatan armada tangkap
masyarakat nelayan berupa bantuan kapal, alat tangkap dan cold  storage yang tepat sasaran kepada masyarakat nelayan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih disampaikan kepada Prof. Sonny Koeshendrajana, Bapak Waluyo Sejati Abutohir, S.H., M.M, Bapak Ir. Purwanto, M.S., Ph. D, Dr. Agus Suherman, S.Pi., M.Si., Andan Hamdani, rekan-rekan Direktorat Jederal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, rekan-rekan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, rekan-rekan Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, rekan-rekan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dan kota Bitung, rekan-rekan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, rekan-rekan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Bitung serta semua rekan pada program studi Ekonomi Sumber daya Kelautan Tropika Institut Pertanian Bogor atas semua bantuan dan dukungan baik berupa data, metode, materi, kesempatan serta dukungan lainnya, sehingga artikel jurnal ini dapat diterbitkan.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi masing-masing penulis terhadap pembuatan karya tulis adalah: Annis Susanti sebagai kontributor utama, Achmad Fahrudin dan Tridoyo Kusumastanto sebagai kontributor anggota. Penulis menyatakan bahwa telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrianto, L. (2005). Implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries dalam Perspektif Negara Berkembang. Indonesian  J  International  Law,
2 (3), 463-482.
Aini, N. (2016). Dampak  Illegal  Fishing  Luar  Biasa . Yogyakarta (ID), Republika.co.id .
Barreiro, P. L. & Justo, P. A. (2001). Population and Sample: Sampling Techniques. Management Mathematics for European Schools. Retrieved from http://www. mathematik.unikl.de/˜mamaeusch.
Bondaroff,  P.,  Teale,  N.,  Reitano,  Tuesday  &  Wietsey, W. (2015). The  Illegal  Fishing  and  Organizied Crime  Nexus:  Illegal  Fishing  as  Transnational Organized  Crime . Geneva (CH): The Global Initiative Against Transnational Organized Crime and The Black Fish.
Budi, W., Fauzi, A., Fahrudin, A., & Purnomo, A. H. (2015). Total Faktor Produktivitas dan Instabilitas Perikanan Tangkap. Jurnal  Sosial  Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 10 (1).
Clark, C. (1985). Bioeconomic Modelling and Fisheries Management . John Wiley and Sons. New York.
Creswell. (1988). Qualitative  Inquiry  And  Research Design:  Choosing  Among  Five  Traditions . London: SAGE Publications.
Daniel, W. (2014). Menteri Susi, Kerugian Akibat Illegal Fishing  Rp  240  Trilyun . Diakses dari : http:// finance.detik.com/read/2014/12/01/152125/276 4211/4/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fish - ing-rp-240-trilyun tanggal: 16 Desember 2017.
Dahuri, R. (2017). Menuju  Indonesia  Sebagai  Poros Maritim Dunia . Bogor, ID: Roda Bahari.
Direktorat Jenderal PSDKP. (2011). Nusantara  Lestari Jaya . Buku Organisasi Direktorat Jenderal PSDKP. Jakarta.
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. (2016). Statistik Perikanan  Menurut  Wilayah  Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia . Jakarta.
Fauzi, A. (2010). Ekonomi  Perikanan . Teori, Kebijakan dan Pengelolaan (edisi: Teori dan Aplikasi. Jakarta, ID: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Frust, C., Helming, K., Loiz, C., Muller, F.,& Verbug , P. H. (2013). Integrated Land Use and Regional Resources Management-A Cross Dissciplinary Dialogue Perspective For a Sustainable Development of Regional Resources. J Environmental Management . 127: S1-S5.
FAO. (2019). “What is IUU Fishing?” Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved from https://www.fao.org/iuu-fishing/background/ what-is-iuu-fishing/en/
Hermanto, D. (2018). Model  Pengawasan  Kelautan Dalam Pengelolaan Ekonomi Perikanan Tangkap Pelagis  Kecil  Pada  WPP  711 . Diakses dari: https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456 789/92653/1/2018dhe.pdf.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2009). Peraturan Menteri  Nomor  1  Tahun  2009  dan  Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik Indonesia .
Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2016). Peraturan Menteri  Nomor  47/KEPMEN-KP/2016  tentang Estimasi  Potensi,  Jumlah  Tangkapan  Yang Diperbolehkan,  dan  Tingkat  Pemanfaatan Sumber daya Ikan di WPPNRI .
Kusumastanto, T. (2014). Metodologi Penelitian Ekonomi Sumber  daya  Kelautan  Tropika . Bogor, ID: PKSPL-IPB.
Naufal, A., Kusumastanto, T., & Fahrudin, A. (2016).
Kajian Ekonomi Model Pengelolaan Sumber daya Perikanan Cakalang di Pantai Utara Aceh. Jurnal  Aplikasi  Manajemen-Journal  of  Applied Management, 14 (2).
Nazir, M. (2013). Metode Penelitian . Bogor, ID: Penerbit Ghalia Indonesia.
Nikijuluw, V. P. H. (2008). Blue  Water  Crime:  Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal . Jakarta, ID: PT. Pustaka Cidesindo.
Neka, A. (2010). Analisis  Penanggulangan  Illegal Fishingdi  Kabupaten  Halmahera  Utara . Diakses dari: https://repository.ipb.ac.id. Bogor.
Octoriani, W., Fahrudin, A., Boer, & Menofatria.
(2016). Laju Eksploitasi Sumber Daya Ikan yang Tertangkap Pukat Cincin di Selat Sunda (Exploitation Rate of Fisheries Resources which Caught by Purse seine in Sunda Strait). Journal of Marine  Fisheries  Technology  and  Management,
6 (1).
Purwanto. (1988). Bio-Ekonomi Penangkapan Ikan : Model Statik. Jurnal Oseana, Volume XIV . Nomor 2 : 63-72,1988 100 ISSN 0216 1877.
Rahadjo, M. (2013). Analisis Nilai Kerugian Akibat Illegal Fishing di Laut Arafura Tahun 2001-2013.
J Oktopus, Vol 1-8p .
Rosello, M. (2016). Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Control in The Exclusive Economic Zone: A  Brief  Appraisal  of  Regulatory  Deficits  and Accountability Strategies. J  CIRR, 12 (75): 39-68.
Sobari, M.P., & Diniah, I. (2009).  Kajian Bio-Ekonomi dan Investasi Optimal Pemanfaatan Sumber daya Ikan Ekor Kuning di Perairan Kepulauan Seribu. Jurnal Mangrove dan Pesisir, 9 (2): 56-66.
Salim, P. (2003). The Contemporary English Indonesian Dictionary . Jakarta, ID: Modern English  Press.
Schaefer, M. B. (1954). Some Aspects of The Dynamics of  Populations  Importance  to  The  Management of Commercial Marine Fisheries . Bull. Intern-Am. Trop. Tuma Com. 1: 27-56.
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. (2009). Tentang Perubahan Atas Perundang-undangan Indonesia Nomor  31  Tahun  2004  Tentang  Perikanan . Tanggal 29 Oktober 2009.
Zulbainarni, N. (2012). Teori  dan  Praktek  Permodelan Bioekonomi  dalam  Pengelolaan  Perikanan Tangkap . Bogor, ID: IPB Press, edisi revisi.