## POLIGAMI DAN KASUS HUKUM
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA MALAYSIA, ENAKMEN ISLAM
SELANGOR 2003 , DAN INDONESIA, KOMPILASI HUKUM ISLAM )
Akbarizan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau akbarizan_fasih@yahoo.co.id Nurcahaya Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nurcahaya@uin-suska.ac.id Sri Murhayati Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Srimurhayati@uin-suska.ac.id Nurrahmi Hayani
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nurrahmihayani@uin-suska.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  membahasa  bagaimana  hukum  poligami  dalam Enakmen Islam Selangor 2003 Malaysia,  dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, dan  bagaimana  kasus  hukum  yang  terjadi  di  Mahkamah  Syariah  Malaysia  dan Pengadilan  Agana  di  Indonesia  tentang  poligami.  Metode  penelitian  ini menggunakan  teknik  analisis  isi.  Desain  analisis  isi  secara  rinci  terdiri  dari langkah-langkah;  pengadaan  data,  pengurangan  data,  inferensi  dan  analisis  data. Data  penelitian  ini  adalah  dokumen  Enakmen  Islam  Selangor  2003,  dan Kompilasi Hukum Islam, dan dokumen sidang kasus-kasus hukum di pengadilan. Sepuluh kasus di Pengadilan Agama Indonesia mempersyaratkan persetujuan istri pertama  untuk  melakukan  poligami  apabila  istri  tidak  memenuhi  syarat  alasan untuk  berpoligami.  Kasus-kasus  poligami  di  Pengadilan  Agama  hanyalah permohonan  untuk  mendapatkan  izin  pengadilan  sedangkan  kasus-kasus  lain seperti suami  yang tidak adil dalam berpoligami atau laporan tentang pernikahan poligami  tanpa  izin  tidak  ada  sama  sekali.  Hal  ini  dapat  dimaklumi  karena  tidak diatur  sama  sekali  sanksi  atau  pidana  bagi  yang  melakukan  poligami  tanpa  izin pengadilan. Kasus-kasus poligami di Mahkamah Syariah didominasi oleh laporan atas pelanggaran pelaksanaan poligami. Pelanggaran ini dapat diberikan hukuman dan  denda  dan  atau  penjara.  Apabila  hakim  meyakini  bahwa  laki-laki  tersebut mampu  berbuat  adil,  mampu  secara  ekonomi  dan  calon  istrinya  memenuhi persyaratan, maka hakim Mahkamah Syariah memutuskan untuk memberikan izin tertulis berpoligami, meskipun istri tidak memberikan persetujuan.
Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam, Enakmen, Kompilasi Hukum Islam

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  explain  how  polygamy  law  in  Enakmen  Islam Selangor 2003 Malaysia, and Compilation of Islamic Law of Indonesia, and how case  law  happened  at  Syariah  Court  Malaysia  and  Agama  Court  in  Indonesia about  polygamy.  This  research  method  using  content  analysis  technique.  The detailed  content  analysis  design  consists  of  steps;  data  procurement,  data reduction,  inference  and  data  analysis.  The  data  of  this  research  are  Enakmen Islam  Islam  Selangor  2003,  and  Compilation  of  Islamic  Law,  and  document  of trial of legal cases in court. Ten cases in the Indonesian Religious Courts require the approval of the first wife to engage in polygamy if the wife does not meet the reason  for  polygamy.  Polygamy  cases  in  the  Religious  Courts  are  only  requests for  court approval  whereas  other cases such as  unfair husbands  in  polygamy or reports  of  unlicensed  polygamy  marriages  are  absent.  This  is  understandable because it is not regulated at all sanction or criminal for those who do polygamy without court permission. Polygamy cases in the Sharia Court are dominated by reports of violations of polygamy. This offense may be punishable and penalized and  /  or  imprisoned.  If  the  judge  believes  that  the  man  is  able  to  do  justice,  be economically  and  his  wife's  candidate  fulfill  the  requirements,  then  the  judge  of the  Shariah  Court  decides  to  grant  polygamous  written  permission,  even  if  the wife does not give consent.
Key Note: Polygamy, Islamic Law, Enakmen, Kompilasi Hukum Islam

## PENDAHULUAN
Poligami  merupakan  isu  klasik  yang  selalu  menarik  perhatian  untuk diperbincangkan  dan  didiskusikan  oleh  para  lelaki  dan  perempuan.  Isu  poligami sebagai  salah  satu  argumen  untuk  menuduh  Islam  sebagai  agama  yang mendiskriminasi  kaum  perempuan.  meskipun  poligami  memiliki  banyak  resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya Islam 1
Islam membolehkan poligami sebagai respon atas realitas sosial yang ada pada waktu itu, dengan penataan kembali aturan poligami tersebut yang diarahkan pada  proses  perkawinan  monogami  sebagai  ideal  sebuah  perkawinan  (Agus Purnomo,  2006:  21)  Banyak  warga  melakukan  poligami  tidak  melalui  prosedur yang  diatur  dalam  undang-  undang,  di  mana  masyarakat  dalam  melakukan poligami cenderung mengikuti alur sesepuhnya. 2
Secara umum ketentuan (perundang-undangan) berkaitan hukum keluarga di negara-negara  Muslim  modern,  dikaitkan  aturan  poligami,  dapat diklasifikasikan  kepada  kategori:  pertama,  negara-negara  yang  sama  sekali melarang praktik poligami, seperti Turki dan Tunisia. Kedua, negara-negara yang yang  membolehkan  poligami  dengan  persyaratan  yang  relatif  ketat  (dipersulit),
1 Marzuki.  T.th.,  “Poligami  dalam  Hukum  Islam”,  dalam Makalah, tidak  dipublikasikan, hal 1.
2 Alia Hernis, 1999. Poligami di bawah Tangan di Kecamatan Cibeureum Dalam Perspekfif Hukum Islam dan Hukum Positif,” Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga), hal 60.
seperti  Pakistan, Mesir, Maroko,  Indonesia, dan  Malaysia. Ketiga, negara-negara yang  memperlakukan  poligami  secara  lebih  longgar,  seperti  Saudi  Arabia,  Iran, dan  Qatar.  Dari  ketiga  kategori  tersebut,  kategori  kedua  menjadi  kecenderungan umum  Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam.  Pembatasan  poligami  yang  dilakukan bersifat  variatif,  dari  cara  yang  paling  lunak  sampai  yang  paling  tegas.  Sebagai contoh,  di  Libanon,  berdasarkan  hukum  keluarga  yang  diberlakukan  kerajaan Turki  Usmani  pada  tahun  1917,  poligami  tidak  dilarang  namun  diharapkan menerapkan prinsip keadilan kepada para istri. Hal  yang tidak jauh berbeda juga terjadi  di  Maroko  berdasarkan  UU  Status  Pribadi  tahun  1958  yang  berlaku  di sana. 3
Di samping itu, ada pula yang mempersyaratkan kondisi atau izin tertentu. Di  Indonesia,  contohnya,  diatur  dalam  pasal  3  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Perkawinan No.1  tahun  1974  menyatakan  bahwa  pada  asasnya  dalam  suatu  perkawinan seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang  istri.  Seorang  wanita  hanya  boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk  beristri  lebih  dari  seorang  apabila  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan.  Kemudian  dalam  PP  No.9  tahun  1975  pasal  40  dinyatakan  bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. 4
Praktek  poligami  telah  masuk  kategori  perbuatan  yang  dikenakan  sanksi hukum tertentu. Dengan kata lain, sebagian negara-negara Muslim memberlakukan  kriminalisasi  praktik  poligami  dalam  Hukum  Keluarga  mereka. Sebagaimana  telah  disinggung  dalam  bahasan  terdahulu,  minimal  tercatat  8 negara  Muslim  yang  telah  memberlakukan  penjatuhan  sanksi  hukum  terhadap masalah  poligami  dalam  Hukum  Keluarga  mereka.  Kedelapan  negara  tersebut adalah Iran, Pakistan, Yaman , Irak, Tunisia, Turki, Malaysia, dan Indonesia.
Berdasarkan  kenyataan  tersebut  diatas,  peneliti  mengangkat  penelitian dengan judul Poligami Dan Kasus Hukum (Studi Perbandingan Antara Malaysia, Enakmen Islam Selangor 2003 , dan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam ).

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  terdapat beberapa masalah yang perlu dibahas, yaitu :
1. Bagaimana  hukum  poligami  dalam Enakmen  Islam  Selangor  2003 Malaysia, dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia?
3 Muhibbuthabry,  2016,  “Poligami Dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara- Negara Modern”, Jurnal Ahkam ,  Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, hal 9-17.
4 Muhammad  Haekal  Hasan,  2011,  “Pengaturan  Poligami  Studi  Komparatif  di  Indonesia dan di Malaysia”, Sikrips,. Jakarta: Universitas Indonesia, hal 22.
2. Bagaimana  kasus  hukum  yang  terjadi  di  pengadilan  Malaysia,  dan  Indonesia tentang poligami?

## Metode Penelitian
Objek penelitian ini adalah dokumen Enakmen  Islam Selangor 2003 , dan Indonesia, Kompilasi  Hukum  Islam, dan  dokumen  sidang  kasus-kasus  hukum  di pengadilan. teknik  analisis isi merupakan pilihan yang tepat  untuk  penelitian ini. desain  analisis  isi  secara  rinci  terdiri  dari  langkah-langkah;  pengadaan  data, pengurangan data, inferensi dan analisis data.
Penelitian ini me menggunakan tiga  teknik analisis  yaitu induksi analitik, analisis tipologik dan komparatif konstan. _ Induksi analitik, dalam penelitian ini, dipergunakan  untuk  mengembangkan  dan  menguji  teori.  Metode  ini  digunakan untuk menganalisis data tentang kasus-kasus hukum poligami dalam  di Malaysia, Singapura  dan  Indonesia,  Analisis  tipologik,  dalam  penelitian  ini,    dipergunakan untuk menganalisis data kasus-kasus hukum tersebut sehingga diperoleh kategori- kategori  persyaratan  poligami.  Komparatif  konstan  adalah  mendesain  analisis menyatu,  yakni  konsep  teori  dibangun  dari  data  yang  dianalisis,  dikembangkan lagi  berdasarkan  data  dan  analisis  baru,  dan  seterusnya.  Tahap-tahapnya  adalah memperbandingkan  kejadian  yang  cocok  dengan  kategorinya;  mengintegrasikan kategori-kategori  dan  ciri-cirinya;  merumuskan  teori;  dan  menuliskan  teori. Metode  ini  dipergunakan  untuk  mendapatkan  kesatuan  desain  dari  data  untuk dapat membangun suatu konsep baru.

## Pembahasan dan Hasil
Kata-kata  “poligami”  terdiri  dari  kata  “ poli ”  dan  “ gami ”.  Secara  etimologi, poli  artinya  “banyak”,  gami  artinya  “istri”.  Jadi,  poligami  itu  artinya  beristri banyak.  Secara  terminologi,  poligami  yaitu  “seorang  laki-laki  mempunyai  lebih dari  satu  istri”.  Atau  seorang  laki-laki  beristri  lebih  dari  seorang,  tetapi  dibatasi paling banyak empat orang. 5 Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer menyebutkan bahwa  poligami  merupakan  praktek  memiliki  beberapa  istri  atau  pasangan  pada waktu yang bersamaan. 6
Ayat  poligami  yang  biasanya  digunakan  sebagai  landasan  para  ulama maupun para pelaku poligami adalah firman Allah swt. dalam surat An-Nisa’ ayat 3 yang artinya “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak)  perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  maka  kawinilah wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi  :  dua,  tiga  atau  empat.  Kemudian  jika
5 Khairuddin Nasution, 1996, Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 84.
6 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, 1988, Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 693.
kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  maka  (kawinilah)  seorang  saja,  atau budak-budak  yang  kamu  miliki.  Yang  demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa’ Ayat: 3)
A yat  ini  diawali  dengan  solusi  Islam  dalam  memberikan  perlakuan  kepada anak  yatim  dalam  bentuk  perintah  untuk  melaksanakan  nikah.  Tetapi  bilamana tidak  dapat  berlaku  adil  terhadap  hak-haknya  yaitu  wanita-wanita  yatim  yang dikawani maka perintah tersebut berpindah untuk menikah dengan wanita-wanita lain yang disenangi, baik secara lahiriah maupun bathiniah.
Dalam  memahami  ayat  poligami  di  atas,  Imam  Syafi’i,  Hanafi,  Maliki  dan Hambali  berpendapat  bahwa  seorang  suami  boleh  memiliki  istri  lebih  dari  satu, karena  dalam  agama  Islam  seseorang  laki-laki  dibolehkan  mengawini  lebih  dari satu  tetapi  dibatasi  hanya  sampai  empat  orang  istri.  Akan  tetapi  kebolehannya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari  nafkah  atau  gilirannya  dan  hadis  Nabi  tentang  usaha  maksimal  yang dilakukan beliau untuk berlaku seadil- adilnya kepada istri-istrinya namun beliau menyerahkan penilaiannya kepada Allah SWT. 7
Imam as-Syafi’i juga berpendapat bah a tuntutan berbuat adil bagi para istri berhubungan dengan urusan fisik, misalnya mengunjungi istri di malam atau siang hari.  Akan  halnya  dengan  keadilan  hati  menurut  Imam  As-  Sh f   hanya  Allah yang  mengetahuinya. 8 Menurut  Muhammad  Abduh,  setelah  mengutip  Al-Qur’an surah  an-Nisa’  (4):3,  Islam  memang  membolehkan  poligami,  tetapi  dituntut dengan  syarat  keharusan  mampuh  meladeni  istri  dengan  adil.  Dari  syarat  ini menurut  beliau  dapat  dirinci  menjadi  tiga  kondisi. Pertama, kebolehan berpoligami sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman. Kedua , syarat bisa berbuat  adil  merupakan  syarat  yang  sangat  berat.  Dan ketiga ,  bahwa  seorang suami  yang  tidak  bisa  melaksanakan  syarat-syarat  yang  dituntut  untuk berpoligami,  harus  melakukan  monogami.  Namun  bagi  Muhammad  ‘Abduh poligami  merupakan  perbuatan  yang  haram  kalau  tujuannya  hanya  untuk kesenangan.  Sebab  menurut  dia,  kalau  untuk  memenuhi  kebutuhan  biologis  ini, manusia  tidak  akan  pernah  puas,  dan  kalau  dituruti  terus,  manusia  tidak  ada bedanya dengan hewan. 9

## Poligami Dalam Peraturan dan Perundangan Malaysia Dan Indonesia
Berdasarkan  data-data  yang  didapat  dan  analisa  yang  dilakukan,  maka
7 Lengkapnya dapat dilihat Ibn Majah, Sunan Ibn Majah ,  ab al-Kismah  aina an-Nis ’,
(Bairut: Dar al-Fikr,t,t), I:608, pada hadis nomor 1996, diri ayatkan dari ‘Aisyah
8 Dikutib  oleh,  Khoirudin  Nasution,  2009, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi  Dan  Status  Perempuan  Dalam  Perundang-Undangan, (Yogyakarta:  ACAdeMIA  dan TAZZAFA), hal. 261-262.
9 Khoirudin Nasution, op-cit., hal. 102-104.
penelitian  ini  dapat  menemukan  empat  hal. Pertama pelaksanaan  poligami  di Indonesia diatur oleh Kompilasi Hukum Islam; Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan;  Peraturan  Pemerintah  No.9  Tahun  1975  Tentang Pelaksanaan  Undang-undang  No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan;  dan Peraturan  Pemerintah  No . 10  Tahun  1983  Tentang  Izin  Perkawinan  dan Perceraian Bagi  Pegawai  Negeri Sipil,  setelah melalui  perubahan oleh Peraturan Pemerintah  No.  45  Tahun  1990.  E mpat  aturan  tersebut  mengatur  bahwa sasarannya adalah warganegra Indonesia (KHI khusus Muslim dan Muslimah dan khusus  PNS  Peraturan  Pemerintah  No.  10  Tahun  1983).    Pemberi  izin  poligami adalah  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama  khusus  untuk  KHI.  Hal-hal yang membolehkan poligami adalah istri tidak menjalankan kewajiban, i stri cacat badan  atau  sakit  yang  tak  dapat  disembuhkan,  dan  istri  tidak  dapat  melahirkan keturunan.    Syarat  untuk  berpoligami  persetujuan  istri  pertama,  suami  mampu berlaku  adil  bagi  istri-istri  dan  mampu  menjamin  ekonomi  para  istri.  Tidak  ada satupun dari empat aturan ini yang mengatur tentang pelaku poligami yang tidak mengantongi izin dari pengadilan kecuali disebutkan bahwa poligami tak berizin adalah pernikahan ilegal.
Untuk  melihat  perbandingan  antara  empat  aturan  tersebut  dari  dilihat  dari tabel berikut:
Tabel 1 Poligami Dalam Perundangan Indonesia Tentang KHI UU No.1 1974 PP No.9 th 1975 PP No. 10 th 1983 Sasaran Warganegra Indonesia yang beragama Islam Seluruh Warganegara Indonesia Seluruh Warganegara Indonesia Pegawai  Negeri Sipil (PNS) Pemberi Izin Poligami Pengadilan Agama Pengadilan di Wilayah  Tempat Tinggal Pemohon Pengadilan Pengadilan dan Pejabat atasan PNS Hal-hal yang membolehkan poligami 1. Istri tidak menjalankan kewajiban 2. Istri cacat badan atau sakit  yang  tak dapat disembuhkan 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan 1. Istri tidak menjalankan kewajiban 2. Istri cacat badan atau sakit  yang  tak dapat disembuhkan 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan a. Istri tidak menjalankan kewajiban b. Istri cacat badan atau sakit  yang  tak dapat disembuhkan c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan Syarat Alternatif yaitu: 1. Istri    tidak menjalankan kewajiban 2. Istri cacat badan atau sakit yang tak dapat disembuhkan 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan Syarat berpoligami a. Syarat Utama: suami d. Syarat Utama: suami mampu a. Syarat Utama: suami mampu Syarat Kumulatif,
mampu berlaku adil bagi istri-istri b. Persetuj uan Istri Pertama c. Mampu menjamin ekonomi para istri berlaku  adil  bagi istri-istri e. Persetujuan  Istri Pertama f. Mampu menjamin ekonomi para istri berlaku  adil  bagi istri-istri b. Persetujuan  Istri Pertama c. Mampu menjamin ekonomi para istri yaitu: a. suami mampu berlaku adil bagi istri-istri b. Perset ujuan Istri Pertama c. Mampu menjamin ekonomi para istri Poligami Tak Berizin Pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum Tidak  dibicara  di dalam Undang- undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini. Tidak Boleh dicatatkan Tidak  dibahas poligami  dalam Peraturan Pemerintah  No. 10  Tahun  1983 Tentang Izin Perkawinan  dan Perceraian  Bagi Pegawai  Negeri Sipil Setelah Melalui Perubahan  Oleh Peraturan Pemerintah  No. 45 Tahun 1990
Perundangan  yang  mengatur  poligami  di  Malaysia diatur  oleh  enakmen masing-masing negeri, Pemberi Izin Poligami adalah Mahkamah Syariah. Hal-hal dan syarat yang membolehkan poligami adalah istri mengalami keadaan tertentu , mampu  menanggung  nafkah , suami akan  berupaya  berlaku  adil , dan  p oligami tidak  akan  menyebabkan dharar  syar’i. Poligami  tak  berizin  boleh  dicatatkan berdasarkan penilaian mahkamah syariah dan setelah menjalani hukuman pidana.
Penjelasan mengenai poligami dalam di Malaysia dapat digambarkan dalam tabel berikut :
Tabel 2 Poligami Dalam Perundangan Malaysia No Tentang Isi 1 Sasaran Masing-masing  wilayah  yang  diatur  oleh  enakmen negeri.
2 Pemberi Izin Poligami Mahkamah Syariah 3 Hal-hal dan syarat yang membolehkan poligami a. Istri mengalami keadaan tertentu b. Mampu menanggung nafkah
c. Akan berupaya berlaku adil
d. Poligami tidak akan menyebabkan dharar syar’i
4 Poligami Tak Berizin Boleh  dicatatkan  berdasarkan  penilaian  mahkamah syariah dan setelah menjalani hukuman pidana.

## Sanksi Poligami Malaysia Dan Indonesia
Sanksi  poligami  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  dianggap pernikahan  illegal,  tidak  berkekuatan  hukum.  Menurut  PP  NO  09  tahun 1975 adalah  Kurungan  selama-lamanya  3  (tiga)  bulan  atau  denda  setinggi-tingginya Rp.  7.500,-  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah).  Menurut  PP  No  10  tahun  1985, Diancam  dengan  hukuman  disiplin  berat,  berupa:  penurunan  pangkat  setingkat lebih  rendah  selama  tidak  lebih  dari  1  (satu)  tahun;  pembebasan  dari  jabatan; pemberhentian  dengan  hormat  sebagai  PNS,  namun  tanpa  permintaan  dari  yang bersangkutan sendiri; atau Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.
Untuk  melihat  sanksi  pidana  pelaku  poligami  di  Indonesia  dapat  dilihat sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3 Sanksi Poligami dalam Perundangan Indonesia No Menurut Sanksi 1 Kompilasi Hukum Islam Tidak mempunyai kekuatan hukum 2 PP NO 09 tahun 1975 Kurungan  selama-lamanya  3  (tiga)  bulan  atau  denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah 3 PP No 10 tahun 1985 Diancam dengan hukuman disiplin berat, berupa: 1. Penurunan  pangkat  setingkat  lebih  rendah  selama  tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
2. Pembebasan dari jabatan;
3. Pemberhentian  dengan  hormat  sebagai  PNS,  namun tanpa permintaan dari yang bersangkutan sendiri; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS
Sanksi  poligami  dalam  perundangan  Malaysia  menurut  Enakmen  Wilayah Persekutuan  303/1984  dan  negeri-negeri  selain  Serawak  didenda  maksimal  RM 1000  atau  penjara  maksimal  6  bulan  atau  keduanya.  Suami  tidak  adil  dalam poligami  didenda  maksimal  RM  1000  atau  penjara  maksimal  6  bulan  atau keduanya. Menurut Enakmen Negeri Serawak 43/2001 adalah Poligami tanpa izin didenda  maksimal  RM  3000  atau  penjara  maksimal  2  tahun  atau  keduanya. Suami  tidak  adil  dalam  poligami  didenda  maksimal  RM  1000  atau  penjara maksimal 6 bulan atau keduanya.
Untuk  melihat  sanksi  pidana  pelaku  poligami  di  Malaysia  dapat  dilihat sebagaimana tabel berikut:
Tabel 4 Sanksi Poligami dalam Perundangan Malaysia No Menurut Sanksi 1 Wilayah  Persekutuan  303/1984 dan negeri-negeri selain Serawak Poligami tanpa izin didenda maksimal RM 1000 atau penjara maksimal 6 bulan atau keduanya. Suami  tidak  adil  dalam  poligami  didenda  maksimal
RM  1000  atau  penjara  maksimal  6  bulan  atau keduanya. 2 Negeri Serawak 43/2001 Poligami tanpa izin didenda maksimal RM 3000 atau penjara maksimal 2 tahun atau keduanya. Suami  tidak  adil  dalam  poligami  didenda  maksimal RM  1000  atau  penjara  maksimal  6  bulan  atau keduanya.

## Kasus-Kasus Hukum Poligami Malaysia dan Indonesia
Kasus-kasus  poligami  di  Pengadilan  Agama  di  Indonesia  memperlihatkan bahwa pertama, semua  kasus  adalah  permohonan  izin  tertulis  dari  Pengadilan Agama. Kedua, Pengadilan  Agama  memberikan  izin  semua  yang  mengajukan permohonan. Ketiga, kasus-kasus permohonan izin poligami yang ditangani oleh Pengadilan Agama ini disertai oleh kerelaan dan izin istri pertama kepada suami untuk  menikah. Keempat, kondisi  rumah-tangga  mereka  berjalan  baik  dan normal. Kelima, terdapat  beberapa  alasan  suami  berpoligami  yaitu,  menghindari dari  perbuatan  zina,  istri  tidak  sanggup  melayani  pasca  melahirkan,  istri  tidak sanggup  melayani  karena  gairah  seks  suami  yang  tinggi,  istri  tidak  memberikan keturunan,  dan  mencintai  calon  istri  kedua  karena  kebaikan  agama  dan akhlaknya.
Untuk  lebih  jelas  tentang  kasus-kasus  poligami  di  Pengadilan  Agama  dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 5 Rekapitulasi Kasus Poligami di Pengadilan Agama No Kasus Kasus Alasan Suami Izin Istri Pertama Kondisi Keluarga Putusan Hakim 0255/Pdt.G/20 16/PA.Pbr Mohon Izin Poligami Kebutuhan Biologis Rela dan Mengizinkan Baik dan Normal Memberikan izin 0252/Pdt.G/20 17/PA.Pbr Mohon Izin Poligami Kebutuhan Biologis Rela dan Mengizinkan Baik dan Normal Memberikan izin 0504/Pdt.G/20 16/PA.Pbr Mohon Izin Poligami Gairah seks yang tinggi, istri tidak sanggaup melayani Rela dan Mengizinkan Baik dan Normal Memberikan izin 0938/Pdt.G/20 15/PA.Pbr Mohon Izin Poligami Istri tidak sanggup melayani kebutuhan seks pasca melahirkan Rela dan Mengizinkan Baik dan Normal Memberikan izin 0311/Pdt.G/20 15/PA.Pbr Mohon Izin Poligami Ditolak karena tidak hadir dipanggil 0269/Pdt.G/20 17/PA.Pbr Mohon Izin Gairah seks yang tinggi Rela dan Mengizinkan Baik dan Normal Memberikan izin
Poligami 0122/Pdt.G/20 15/PA.Pbr Mohon Izin Poligami Istri tidak memberikan keturunan Rela dan Mengizinkan Baik dan Normal Memberikan izin 012/Pdt.G/201 7/PA.Pbr Mohon Izin Poligami Ingin punya anak lebih banyak, istri pertama tidak mampu lagi. Rela dan Mengizinkan Baik dan Normal Memberikan izin 264/Pdt.G/201 6/PA.Pbr Mohon Izin Poligami Sering berpergian sedangkan istri tidak bisa menyertai. Rela dan Mengizinkan Baik dan Normal Memberikan izin 0667/Pdt.G/20 17     /PA.Bkn Mohon Izin Poligami Mencintai calon istri keduanya karena kebaikan agama dan akhlaknya. Rela dan Mengizinkan Baik dan Normal Memberikan izin Kasus-kasus  poligami  di  Mahkamah  Syariah  Negeri  Selangor  Malaysia memperlihatkan bahwa pertama, semua kasus adalah poligami tanpa izin tertulis dari  Mahkamah  Syariah. Kedua, Mahkamah  Syariah  memutuskan  untuk memberikan  denda  mulai  dari  yang  paling  rendah  RM  500  sampai  dengan  RM 1.000. dan hukuman penjara dari mulai yang paling sedikit 5 hari sampai dengan 90  hari. Ketiga, kondisi  rumah-tangga  mereka  berjalan  baik  dan  normal. Keempat, terdapat  putusan  Mahkamah  Syariah  yang  membatalkan  pernikahan poligami  karena  melanggar  syariah. Kelima, Mahkamah  Syariah  juga menghukum istri kedua dari suami yang berpoligami karena diyakini bersyubhat dengan suami tersebut.
Untuk lebih jelas tentang kasus-kasus poligami di Mahkamah Syariah dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 17 Rekapitulasi Kasus Poligami di Mahkamah Syariah No Kasus Kasus Kondisi Keluarga Putusan Hakim No. Daftar Bilangan 1014/2010 Poligami tanpa izin tertulis Mahkamah Syariah Baik dan Normal Denda sebanyak RM 1,000 atau 14 hari penjara No. Daftar Bilangan 1019/2009 Poligami tanpa izin tertulis Mahkamah Syariah Baik dan Normal 1. Denda sebanyak RM 1,000 atau 3 bulan penjara bagi suami 2. Istri kedua dikenakan denda sebanyak RM 1, 000 dan 5 hari penjara No. Daftar  Poligami tanpa izin Baik dan Denda sebanyak RM
Bilangan 1020/2009 tertulis Mahkamah Syariah Normal 700 atau 19 hari penjara No. Daftar Bilangan 1041/2010 Poligami tanpa izin tertulis Mahkamah Syariah Baik dan Normal Denda sebanyak RM 850 atau 9 hari penjara No. Daftar Bilangan 1204/2010 Poligami tanpa izin tertulis Mahkamah Syariah Baik dan Normal Dikenakan denda sebanyak RM 900 atau 15 hari penjara No. Daftar Bilangan 1213/2010 Poligami tanpa izin tertulis Mahkamah Syariah Baik dan Normal Denda sebanyak RM 1,000 atau 24 hari penjara No. Daftar Bilangan 986/2010 Poligami tanpa izin tertulis Mahkamah Syariah Baik dan Normal Denda sebanyak RM 500 atau 20 hari penjara bagi kesalahan di bawah seksyen 40(1) dan RM 700 bagi kesalahan di bawah seksyen 124. No. Daftar Bilangan 1002/2010 Poligami tanpa izin tertulis Mahkamah Syariah Baik dan Normal Denda sebanyak RM 600 atau 20 hari penjara bagi kesalahan di bawah seksyen 40(2), RM 700 bagi kesalahan di bawah seksyen 124. No. Daftar Bilangan 1014/2010 Poligami tanpa izin tertulis Mahkamah Syariah Baik dan Normal 1. Encik Hambali Bin Abdullah adalah bersalah dan didenda sebanyak RM 900 atau 30 hari penjara. 2. Normala Bte Zainuddin, dikenakan denda sebanyak RM 1,000 dan penjara 20 hari bagi kesalahan seksyen 132. 3. Pernikahan mereka dibatalkan karena wali hakim dan saksi-saksi adalah bukan dari orang- orang yang berhak untuk menjadi wali
dan menjadi saksi bagi pernikahan tersebut No. Daftar Bilangan 899/2010 Poligami tanpa izin tertulis Mahkamah Syariah Baik dan Normal Denda sebanyak RM 700 atau 5 hari penjara No. Daftar Bilangan 1007/2010 Poligami tanpa izin tertulis Mahkamah Syariah Baik dan Normal Denda sebanyak RM 1, 000 atau 1 bulan penjara. No. Daftar Bilangan 1009/2010 Poligami tanpa izin tertulis Mahkamah Syariah Baik dan Normal Denda sebanyak RM 800 atau 20 hari penjara

## KESIMPULAN
Pengadilan  Agama  Indonesia  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  mempersyaratkan  persetujuan  istri  pertama  untuk  melakukan poligami  apabila  istri  tidak  memenuhi  syarat  alasan  untuk  berpoligami. Akibatnya,  sedikit  saja,  suami  yang  mengajukan  izin  poligami  di  Pengadilan Agama,  kebanyakan  melakukan  poligami  secara “sirri”. Mendapatkan  izin  dari istri pertama untuk menikah lagi adalah sesuatu yang rumit dan susah didapatkan. “Istri  mana  yang  mau  berbagi”  adalah  istilah  yang  menggambarkan  susahnya mendapatkan  izin  istri  pertama.  Kasus-kasus  poligami  di  Pengadilan  Agama hanyalah permohonan untuk mendapatkan izin pengadilan sedangkan kasus-kasus lain  seperti  suami  yang  tidak  adil  dalam  berpoligami  atau  laporan  tentang pernikahan  poligami  tanpa  izin  tidak  ada  sama  sekali.  Hal  ini  dapat  dimaklumi karena tidak diatur sama sekali sanksi atau pidana bagi yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan.
Mahkamah  Syariah  Malaysia  sebagaimana  yang  diatur  dalam  enakmen persekutuan  dan  masing  negeri  tidak  mempersyaratkan  untuk  mendapatkan persetujuan  istri  pertama  untuk  berpoligami.  Mahkamah  Syariah  menilai  dan memutuskan izin berpoligami bagi seorang laki-laki. Akibatnya banyak laki-laki yang  mengajukan  izin  tertulis  Mahkamah  Syariah  untuk  berpoligami.  Kasus- kasus  poligami  di  Mahkamah  Syariah  didominasi  oleh  laporan  atas  pelanggaran pelaksanaan  poligami.  Pelanggaran  ini  dapat  diberikan  hukuman  dan  denda  dan atau  penjara.  Apabila  hakim  meyakini  bahwa  laki-laki  tersebut  mampu  berbuat adil,  mampu  secara  ekonomi  dan  calon  istrinya  memenuhi  persyaratan,  maka hakin  Mahkamah  Syariah  memutuskan  untuk  memberikan  izin  tertulis berpoligami.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-  uthi, M. Sa’id Ramadlan. (2002). Al-Mar’ah baina Thughyan al-Nizham al- Gharbiy wa Lithaifi al-Tasyi ’ al-Rabbaniy . Alih bahasa oleh Darsim Ermaya Imam  Fajaruddin  dengan  judul  “Perempuan  antara  Kezaliman  Sistem   arat dan Keadilan Islam”. Solo: Era Intermedia. Cet. I.
Hasan,  Muhammad  Haekal.  (2011).  Penngaturan  Poligami  Studi  Komparatif  di Indonesia dan di Malaysia. Sikripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.
Hernis, Alia. (1999). Poligami di bawah Tangan di Kecamatan Cibeureum Dalam Perspekfif  Hukum  Islam  dan  hokum  positif. Skripsi .  Yogyakarta:  Fakultas Syari’ah UIN Sunan kalijaga.
Ibn Majah. T.th. Sunan Ibn Majah ,  ab al-Kismah  aina an-Nis ’. Bairut: Dar al-
Fikr.
Marzuki.  T.th.  Poligami  dalam  Hukum  Islam.  dalam Makalah, tidak dipublikasikan.
Muhibbuthabry.  (2016).  Poligami  Dan  Sanksinya  Menurut  Perundang-Undangan Negara-Negara Modern. Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 1, Januari 2016
Nasution,  Khairuddin.  1996. Riba  &  Poligami:  Sebuah  Studi  atas  Pemikiran Muhammad Abduh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
__________.  (2009). Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  Dan Perbandingan  Hukum  Perkawinan  Di  Dunia  Muslim  Studi  Sejarah,  Metode Pembaruan,  Dan  Materi  Dan  Status  Perempuan  Dalam  Perundang- Undangan. Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA.
Al-Qurthubi.  (1967). Al-Jami’  li  al-Ahkam  al-Qur’an. Kairo:  Dar  al-Kitab  al- ‘Arabiyyah. Jilid V.
Purnomo,  Agus.  (2006).  “Membincang Kembali  Poligami (Telaah Kesejahteraan atas  Praktek  Poligami  Dalam  Islam),” Jurnal  Justitia  Islamica ,  Vol.  3:  2 (Juli-Desember 2006).
Qutub, Sayyid.1967. Fi Zhilal al-Qur’an. Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabiy.
Al-Thabari, Ibnu Jarir. (1978). Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an. Beirut: Dar al- Fikr. Jilid IV.
Al-Zamakhsyari. (1966). Al-Kasysyaf ‘an Haqaiq al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujuh al- Ta’wil. Mesir: Mushthafa al-Bab al-halabi. Jilid I.