## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN Online 2598-604X , DOI 10.33087/wjh.v4i1.167

## Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia:

## Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas
M. Jeffri Arlinandes Chandra 1 , Jamaludin Ghafur 2
1 Universitas Terbuka
2 Universitas Islam Indonesia Correspondence email: Jeffri.chandra@ecampus.ut.ac.id, jamaludin.ghafur@gmail.com
Abstrak. Kehadiran  partai  politik  dalam  sistem  ketatanegaraan  modern  merupakan  salah  satu  keniscayaan  sebagai  salah  satu institusi yang diberi kewenangan untuk mengisi jabatan/ kekuasaan politik. Pengisian jabatan/kekuasaan dimaksud salah satunya harus dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat yaitu untuk mengisi jabatan legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dan eksekutif (Presiden dan kepala daerah). Dengan demikian, parpol dan pemilu merupakan dua hal yang mutlak harus ada dalam sebuah negara demokratis. Suatu permasalahan yang selalu timbul dalam pemilu yaitu money politic . Mayoritas kandidat yang maju mencalonkan diri sebagai ketua parpol – diduga kuat – selalu melibatkan materi/uang untuk memenangkannya. Imbas dari praktik money politic dalam sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia diyakini menjadi salah satu sebab menurunnya kualitas dan performa lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia terutama parpol dan parlemen. Hal semacam ini perlu di identifikasi mengenai apa yang menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang ( money politics ) dan perlunya rumusan peran ideal hukum (peraturan- perundang-undangan) dalam memberikan solusi dalam mengurangi atau bahkan (bila mungkin) mencegah terjadinya politik uang ( money politics ). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yuridis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Ada 3 (tiga) sebab utama munculnya praktik politik uang ( money politics ) dalam pemilu, yaitu: (i) Patron-Klien, Faktor Kemiskinan, Rendahnya Party-ID. Peranan yang dapat diambil oleh hukum dalam mencegah praktik politik uang  adalah  (i)  diperlukan  adanya  kebijakan  untuk membebankan  sanksi  pidana  hanya  bagi  pemberi money  politic saja.  (ii) mengubah sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional menjadi sistem distrik.
Kata kunci : Pemilu, Money Politic, Parpol, Rakyat.
Abstract.  The  presence  of  a  political  party  in  the  modern  constitutional  system  is  one  of  the  necessity  as  one of  the  institutions authorized  to  fill  the  political  position/power.  The  filling  of  the  department/Power  referred  to  one  must  be  done  through  the mechanism of direct selection by the people is to fill the legislative office (DPR, DPD and DPRD) and executives (Presidents and regional heads). Thus, the political parties and the elections are two things that must be mandatory in a democratic state. A problem that always arise in the election is money politic. The majority of the advanced candidates run for the head of the political parties – allegedly strong – always involve material/money to win it. The practice of money politic in the Indonesian system of participation and election is believed to be one of the reasons for the quality and performance of democratic institutions in Indonesia, especially the political parties and parliaments. This kind of thing needs to be identified on what is the factor that causes the political money (money politics) and the necessity of the role of the ideal law (legislation) in providing solutions in reducing or even (when possible) preventing  the  occurrence  of  political  money  (money  politics).  The  type  of  research  used  is  juridical  normative  legal  research, which is legal research conducted by examining the library material. There are 3 (three) reasons for the emergence of political practice money (money politics) in the elections, namely: (i) Patron-client, poverty factor, low Party-ID. The role that can be taken by the law in preventing the political practice of money is (i) required the policy to impose criminal sanctions only for money politic. (ii) Change the legislative election system from a proportional system to the district system.
Keywords: election, Money Politic, Parpol, people.

## PENDAHULUAN
Kehadiran partai politik dalam sistem ketatanegaraan modern merupakan salah satu keniscayaan sebagai salah satu institusi yang diberi kewenangan untuk mengisi jabatan/ kekuasaan politik. Partai politik diadakan tidak ada lain kecuali untuk mencapai kekuasaan baik di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif. Kekuasaan itu hakekatnya berasal dari rakyat, dan sarana rakyat untuk mewujudkan kekuasaannya itu melalui parpol. 1 Pengisian jabatan/kekuasaan dimaksud salah satunya harus dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat yaitu untuk mengisi jabatan legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dan eksekutif (Presiden dan kepala daerah).
Pengisian jabatan melalui mekanisme pemilu – terutama untuk memilih anggota parlemen – merupakan salah satu konseksuensi logis bagi negara yang menerapkan demokrasi tidak langsung atau demokrasi representatif. Artinya, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak diimplementasikan dengan cara rakyat  secara keseluruhan ikut terlibat langsung
1 Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia , ctk. Kesembilan, PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 97.
M. Jeffri Arlinandes Chandra dan Jamaludin Ghafur, Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas
dalam penentuan kebijakan negara tetapi secara operasional diserahkan kepada lembaga perwakilan yang anggotanya dipilih melalui mekanisme pemilu yang diselenggarakan secara periodik.
Secara umum dipahami bahwa  parpol menyelenggarakan beberapa fungsi penting dalam negara demokratis, yaitu: (i) sebagai sarana komunikasi politik, (ii) sebagai sarana sosialisasi politik, (iii) sebagai sarana rekrutmen politik, dan  (iv)  sebagai  sarana  pengatur  konflik. 2 Sementara  pemilu  adalah  instrumen  untuk  menyeleksi  calon-calon  yang berhak untuk mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. Carl Friedrich menegaskan, pemilihan umum dilihat dari pluralisme masyarakat merupakan suatu cara untuk menemukan orang-orang yang memenuhi kualitas perwakilan. 3 Sejak  kebebasan  untuk  mendirikan  partai  politik  dibuka  seluas-luasnya  pasca  terjadinya  perubahan  sistem politik otoriter ke demokrasi tahun 1998 dan pada saat yang bersamaan pemilu juga diselenggarakan secara demokratis, akuntabel  dan transparan yang dimulai sejak tahun 1999, sejak saat itu pula-lah praktik money politic (politik uang) seakan menjadi sesuatu yang inhern atau melekat pada eksistensi parpol dan pemilu di Indonesia. Sesuatu yang mestinya dihindari  karena  pemilu  pada  esensinya  harus  dimaknai  sebagai  mekanisme  hubungan  kontraktual  di antara  pemilih dengan calon atau kandidat berdasarkan kepercayaan ( trust ) yang dilandasi oleh nilai-nilai moral.
Money politic bukan hanya terdapat dalam pemilu untuk memilih pejabat negara, pemilihan ketua parpol dalam rangka suksesi kepemimpinan di di internal partai politik sendiri juga selalu diwarnai oleh money politic . Mayoritas kandidat  yang  maju  mencalonkan  diri  sebagai  ketua  parpol  –  diduga  kuat  –  selalu  melibatkan  materi/uang  untuk memenangkannya. Contoh konkrit tentang hal ini dapat kita baca dari berbagai duagaan yang diberitakan oleh media massa bahwa kongres partai demokrat tahun 2010 untuk memilih ketua umumnya – yang kemudian dimenangkan oleh Anas Urbaningrum – diwarnai oleh bagi-bagi uang bahkan uang yang disebarkan itu diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. 4
Pelaksanaan Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, pelanggaran terbanyak didominasi oleh  praktik money  politics (politik  uang)  dan  terjadi  hampir  di  seluruh  provinsi  di  Indonesia.  Hampir  52  persen pelanggaran ini disorot media massa dengan 1.716 ekpos pemberitaan. 5 Fenomana money politic ini seolah-olah sudah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah baik oleh para kandidat (pemberi) maupun oleh masyarakat (penerima) karena hal ini dianggap sebagai sesuatu yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 41,5 persen responden menilai politik uang sebagai  hal  yang  wajar.  Sebanyak  57,9  persen  mengaku  tidak  bisa  menerima  politik  uang,  dan  0,5  persen  tidak menjawab. Dari 41,5 persen responden yang mengaku bisa menerima politik uang, sebanyak 55,7 persen mengaku akan menerima uangnya, tetapi akan memilih calon berdasarkan hati nuraninya. Adapun sebanyak 28,7 persen mengaku akan menerima dan memilih calon yang memberikan uang atau barang. Sebanyak 10,3 persen akan menerima, tetapi memilih calon yang memberi uang lebih baik. Hanya 4,3 persen yang mengaku tidak akan menerima pemberian, dan 1 persen tidak  menjawab. 6 Sikap  toleran  publik  terhadap  politik  uang  dalam  pemilu  ini  tentu  sudah  pada  level  mengancam demokrasi Indonesia.
Praktik money  politic dalam  sistem  kepartaian  dan  pemilu  di  Indonesia  diyakini  menjadi  salah  satu  sebab menurunnya kualitas dan performa lembaga-lembaga  demokrasi di Indonesia terutama parpol dan parlemen. Hal ini dibuktikan dengan kurang maksimalnya pelaksanaan fungsi dan kewenangan yang dijalankan oleh anggota DPR 7 dan maraknya perilaku koruptif anggota DPR. 8 Tentu sudah dapat diprediksi sejak awal mengapa lembaga parlemen selalu
2 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 405-409
3 M. Rusli Karim, Pemilu Demokratis Kompetitif , PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991, hlm. 3
4 KPK  Cari  Dugaan  Aliran  Uang  dari  Anas  ke  Sejumlah  Politikus,  dalam http://hot.detik.com/celeb- personal/read/2014/03/12/000648/2522836/10/kpk-cari-dugaan-aliran-uang-dari-anas-ke-sejumlah-politikus ,  dan  “Dugaan  Politik Uang di Kongres Partai Demokrat; Anak Buah Nazaruddin Siap Diperiksa KPK”, Koran Tempo, 1 Agustus 2011
5 Money Politics, Pelanggaran Paling Banyak di Pileg 2014, terdapat dalam https://news.detik.com/berita/2579488/money- politics-pelanggaran-paling-banyak-di-pileg-2014 , diakses tanggal 6 Maret 2019.
6 Survei: Tinggi, Angka Toleran Publik terhadap Politik Uang, Kompas , Kamis, 12 Desember 2013
7 Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Institut Riset Indonesia (Insis) mengenai kinerja DPR RI periode 2009-2014 memperlihatkan,  mayoritas  publik  masih  belum  puas  dengan  kinerja  anggota  dewan,  bahkan  cenderung  buruk.  "60,9  persen responden  menilai  kinerja anggota Dewan tidak baik dan  16,1 persen semakin tidak baik.  Adapun responden  yang  menilai baik hanya 20,5 persen dan 0,6 persen menilai semakin baik. Sebanyak 1,9 persen tidak menjawab," Dalam pembentukan undang-undang atau fungsi legislasi, sebanyak 42,9 persen responden mengaku tidak puas, 5,6 sangat tidak puas, 37,3 persen puas, 0,6 persen sangat puas, dan 13,7 persen tidak menjawab. Soal pembahasan APBN, sebanyak 39,8 persen responden mengaku tidak puas, 6,8 persen sangat tidak puas, 34,8 persen puas, 1,9 persen sangat puas, dan 16,8 persen tidak menjawab. Terkait pengawasan, sebanyak 50,9 persen responden mengaku tidak puas, 8,7 persen sangat tidak puas, 23,6 persen puas, 1,9 persen sangat puas, dan 14,9 persen tidak menjawab.  Terdapat  dalam http://lampost.co/berita/riset-insis-kinerja-dpr-periode-2009-2014-cenderung-buruk ,  diakses  19  Mei 2014.
8 Untuk Indonesia sendiri, berdasarkan survei Global Corruption Barometer (GBC) 2013 oleh Transparency International (TI) yang dilakukan pada kurun waktu September 2012 hingga Maret 2013 menunjukkan bahwa kepolisian dan parlemen menempati
M. Jeffri Arlinandes Chandra dan Jamaludin Ghafur, Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas
menjadi  salah  satu  lembaga  yang  tingkat  korupsinya  paling  tinggi  dibandingkan  dengan  institusi  yang  lain  karena keterpilihan mayoritas anggota DPR yang tidak steril dari money politic telah memunculkan implikasi bahwa siapapun yang  terpilih,  pasti  yang  pertama  dan  utama  yang  akan  mereka  lakukan  adalah  mencari  cara  untuk  mengembalikan seluruh modal yang telah dikeluarkan selama kampanye. Padahal besarnya uang yang dikorbankan demi kesuksesan dirinya agar terpilih menjadi anggota DPR tidak sebanding dengan besaran gaji yang mereka terima sehingga korupsi merupakan  alternatif  yang  paling  rasional  untuk  mereka  lalukan  demi  balik  modal.  Maka  dari  itu  penulis  akan membedah  mengenai  faktor-faktor  yang  menyebabkan  Terjadinya  Politik  Uang  ( Money  Politics )  dalam  Pemilu  di Indonesia dan Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang ( Money Politics ) dalam Pemilu di Indonesia.

## Kajian Pustaka
Kehadiran partai politik di Indonesia setidak-tidaknya dilandasi oleh dua hal. Pertama , Pasal 28E ayat (3) UUD 1945  yang  menegaskan  bahwa “Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan pendapat” . Salah satu wujud implementasi atas ketentuan pasal ini adalah setiap orang bebas untuk membentuk dan bergabung  dalam  sebuah  organisasi  termasuk  dalam  hal  ini  adalah  kebebasan  bagi  setiap  warga  negara  untuk membentuk atau bergabung dalam organisasi partai politik. Dengan demikian, membentuk partai politik merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.
Kedua ,  secara  eksplisit  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945  menegaskan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  demokrasi karena meletakkan kedaulatannya di tangan rakyat. Pemerintahan yang demokratis secara sederhana dimaknai sebagai pemerintahan  dari,  oleh,  dan  untuk  rakyat.  Dalam  pengertian  yang  lebih  partisipatif,  demokrasi  menurut  Jimly Asshiddiqie  bahkan  disebut  sebagai  konsep  kekuasaan  dari,  oleh,  untuk  dan  bersama  rakyat,  yang  artinya  dapat disimpulkan bahwa kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan 9 .
Munculnya  partai  politik  merupakan  suatu  konsekuensi logis  bagi  sebuah  negara  demokrasi.  Bahkan  karena fungsinya  yang  sangat  penting  dalam  menopang  tegaknya  demokrasi,  tidak  berlebihan  kiranya  jika  Schattscheider berpendapat bahwa “political parties created demokracy ”. 10 Atau dengan kata lain partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. apalagi, dalam konteks Indonesia, peranan partai politik sangat besar karena hampir sebagian besar pengisian jabatan publik dari pusat hingga daerah tidak bisa lepas dari campur tangan partai politik.
Selain  mempersyaratkan  kehadiran  parpol,  demokrasi  juga  membutuhkan  diselenggarakannya  pemilihan umum.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari adanya  pergeseran konsep  dan  praktik  demokrasi  langsung  ( direct democracy )  ke demokrasi tidak langsung ( indirect democracy ). Dalam demokrasi tidak langsung, rakyat tidak lagi terlibat langsung dalam penentuan pengambilan kebijakan negara tetapi rakyat hanya memilih siapa saja orang-orang yang dikehendaki untuk menjadi kepanjangan tangan di pemerintahan yang akan bertindak untuk dan atas nama rakyat.
Pemilu  merupakan  sebuah  sarana  bagi  rakyat  untuk  berpartisipasi  dalam  menentukan  arah  penyelenggaraan pemerintahan.  Pemilu-lah  yang  pada  akhirnya  berfungsi  sebagai  sarana  legitimasi  politik  bagi  pemerintah  yang berkuasa,  karena  melalui  pemilu  gagasan  bahwa  pemerintahan  memerlukan  persetujuan  dari  yang  diperintah  dapat diasosiasikan. 11 Tanpa adanya pemilihan umum untuk menyeleksi orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat tentu akan timbul suatu keraguan apabila suatu pemerintahan menyatakan dirinya sebagai pemerintah dari rakyat, padahal pembentukannya tidak didasarkan kepada hasil pemilihan umum. Untuk itulah pelaksanaan pemilihan umum menjadi sangat penting.
Secara konstitusional, penyelenggaraan pemilihan umum  (Pemilu) di Indonesia merupakan amanat langsung dari Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum,  bebas, rahasia, jujur,  dan  adil  setiap  lima  tahun  sekali” .  Dalam  negara  demokrasi  terlebih  pada  demokrasi perwakilan,  pemilu  merupakan  sebuah  keniscayaan  yang  bertujuan  untuk: 12 (i)  memungkinkan  terjadinya  peralihan kepemimpinan  pemerintahan  secara  tertib  dan  damai,  (ii)  memungkinkan  terjadinya  pergantian  pejabat  yang  akan
urutan pertama yang dianggap paling korup (4,5). Terdapat dalam
http://nasional.kompas.com/read/2013/07/09/2231272/Kepolisian.dan.DPR.Lembaga.Paling.  Korup.di.Indonesia ,  diakses  19  Mei 2014.
9 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM) , ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 241
10 Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi , Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 52
11 Hamdan Zoelva, Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi , Volume 10, Nomor 3, September 2013, Jakarta, hlm. 378
12 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , ctk. Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 418- 419.
M. Jeffri Arlinandes Chandra dan Jamaludin Ghafur, Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas
mewakili  kepentingan  rakyat  di  lembaga  perwakilan,  (iii)  melaksanakan  prinsip  kedaulatan  rakyat,  dan  (iv) melaksanakan prinsip hak asasi manusia.
Agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai dengan kehendak konstitusi, maka lembaga pelaksana pemilu haruslah independen dan imparsial. Oleh sebab itu, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan agar Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selain itu, menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selain KPU, termasuk penyelenggara pemilu  adalah  badan  pengawas  pemilu  (bawaslu)  yang  memiliki  fungsi,  tugas  dan  wewenang  mengawasi  jalannya pemilu  agar  benar-benar  berlangsung  secara  jujur  dan  adil  tanpa  pelanggaran  –  dan  kalau  terjadi  pelanggaran  maka Bawaslu diberi kewenangan untuk menindaknya. Bahkan, dibentuk pula lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
Merawat  dan  menumbuhkan  parpol  di  Indonesia  agar  menjadi institusi  yang  baik  (terinstitusionalisasi)  serta memastikan agar penyelanggaraan pemilu berjalan sesuai amanat konstitusi yaitu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,  dan  adil  serta  bersih  dari money  politic merupakan  suatu  prasyarat  bagi  terbentuknya  lembaga perwakilan  yang  berkualitas  dan  berintegritas.  Tanpa  parpol  yang  baik  dan  tanpa  penyelenggaraan  pemilu  yang akuntabel dan bersih dari segala kecurangan dan money politic , harapan atas hadirnya lembaga perwakilan yang benar- benar bekerja untuk kepentingan rakyat selamanya hanya akan menjadi sebuah mimpi.
Partai  politik,  pemilu,  dan  parlemen  adalah  elemen-elemen  terpenting  dalam  bekerjanya  sebuah  sistem pemerintahan  demokrasi.  Parpol  mewadahi  pluralitas  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat;  pemilu  menjadi  arena kontestasi demokratis bagi parpol dan kandidat dalam rangka memperoleh kepercayaan dan mandat politik publik. Di sisi lain, parlemen adalah lembaga perwakilan rakyat yang merumuskan kebijakan dan kemudian diimplementasikan oleh  pemerintah  hasil  pemilu.  Karena  itu,  kualitas  parpol,  pemilu,  dan  parlemen  pada  gilirannya  akan  menentukan kualitas pemerintahan demokrasi yang dihasilkan oleh pemilu-pemilu yang bebas, jujur, sportif, dan demokratis. 13 Para ahli politik dan ketatanegaraan meyakini bahwa salah satu hal yang dapat merusak kwalitas parpol, pemilu dan  lembaga  legislatif  adalah  maraknya  praktik money  politic dalam  sistem  politik  Indonesia  kontemporer.  Secara sederhana, money politic dapat diartikan sebagai suatu pemberian atau janji dari para kontestan dalam pemilu kepada masyarakat pemilih agar supaya pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya atau agar ia menjatuhkan pilihannnya kepada orang yang telah memberikan imbalan tertentu (berupa barang atau janji) pada saat pemilihan umum. Politik uang umumnya dilakukan untuk mendapatkan dukungan politik para pemilih dalam pemilihan umum.
Para  sarjana  biasanya  mengartikan  pembelian  suara  sebagai  pemberian  hadiah  sebagai  imbalan  atas  pilihan suara. 14 Dengan  mengutip pendapat para pakar, Edward Aspinall, dkk  menyatakan bahwa pembelian suara biasanya didefinisikan menggunakan frasa seperti "pertukaran uang, barang, atau layanan untuk suara" atau "pertukaran barang pribadi untuk suara selama kampanye pemilu". 15 Sementara itu, Valeria Brusco, Marcelo Nazareno, and Susan C. Stokes mendefinisikan: vote  buying  as  the  proffering  to  voters  of  cash  or  (more  commonly)  minor  consumption  goods  by political parties, in office or in opposition, in exchange for the recipient’s vote . 16
Pada umumnya, ada dua bentuk money politic yang berkembang dalam pemilu yaitu pemberian barang atau uang kepada individu pemilih secara langsung misalnya dalam bentuk sembako. Selain itu, money politics juga bisa berwujud  pemberian  fasilitas  umum  berupa  pembangunan sarana  ibadah,  perbaikan jalan, penerangan jalan  dan  lain sebagainya.
Bumke  secara  umum  mengategorikan  politik  uang  dalam  tiga  dimensi  yaitu, vote  buying,  vote  broker,  dan korupsi politik. Vote buying merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang dengan suara dalam pemilihan umum dan orang yang mewakili kandidat/partai untuk membeli suara adalah vote broker . Sedangkan korupsi politik adalah segala bentuk suap kepada politisi dalam rangka mendapatkan kebijakan yang menguntungkan atau keuntungan lainnya. 17

## Vote Buying
Secara harfiah vote buying merupakan pertukaran ekonomi sederhana. Kandidat membeli dan warga menjual suara, sama seperti mereka menjual dan membeli, buah apel, sepatu, atau televisi. Pembelian suara dapat juga diartikan memberikan uang atau manfaat lainnya kepada pemilih untuk mendukung kandidat tertentu atau kepada penyelenggara
13 Syamsuddin Haris, Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi , Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. vi
14 Simeon Nichter, Vote Buying or Turnout Buying? Machine Politics and the Secret Ballot, American Political Science Review , Volume 102 issue 1 2008, hlm. 19
15 Edward Aspinall, Noor Rohman, Ahmad Zainul Hamdi, Rubaidi and Zusiana Elly Triantini, Vote Buying In Indonesia: Candidate Strategies, Market Logic And Effectiveness, Journal of East Asian Studies, 2017, hlm. 3
16 Valeria Brusco, Marcelo Nazareno, and Susan C. Stokes, Vote Buying in Argentina, Latin American Research Review , Vol. 39, No. 2, June 2004, hlm. 67
17 Ade Irawan, dkk, Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu , Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, hlm. 42-45
M. Jeffri Arlinandes Chandra dan Jamaludin Ghafur, Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas
pemilihan sebagai insentif untuk memanipulasi hasil pemilu. Kategori ini biasanya sulit untuk dipantau, karena kedua belah pihak biasanya akan menutupi transaksi. Menurut Valeria Busco vote  buying merupakan pemberian uang atau umumnya  barang-barang  konsumsi  oleh  kandidat  atau  partai  politik  kepada  pemilih,  sebagai  bentuk  pertukaran  dari suara penerima. Pemilih merasa memiliki kewajiban untuk memilih kandidat atau partai yang telah memberi mereka sesuatu.

## Vote Brokers
Proses  barter  uang  atau  barang  dengan  pemilih/penyelenggara  biasanya  tidak  melibatkan  kandidat  secara langsung. Selain mudah diketahui oleh lawan politik, resikonya tinggi seperti dianulir sebagai peserta pemilihan. Vote broker biasanya  merupakan  bagian  dari  tim  sukses.  Tapi  umumnya  mereka  tidak  tercatat  sebagai  tim  formal  yang dilaporkan kepada komisi pemilihan umum (KPU). Aspinall mengelompokan vote broker dalam tiga kategori. Pertama , broker  aktivis  yang  mendukung  kandidat  berdasarkan  politik,  etnik,  agama,  atau  komitmen  lannya. Kedua ,  broker clientelist,  yang  berkeinginan  untuk  hubungan  jangka  panjang  dengan  kandidat  atau  senior  brokter  dengan  tujuan mendapatkan keuntungan material di masa yang akan datang. Ketiga , broker oportunis yang hanya mencari keuntungan jangka pendek selama masa kampanye.
Maraknya penggunaan uang dalam politik ( money politic ) menunjukkan bahwa uang memegang peranan yang sangat sentral dan menentukan bagi sukses tidaknya seseorang dalam kontestasi pemilu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fenomena Politik Uang dalam Pemilu
Salah satu fenomena yang selalu muncul menyertai proses pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah fenomena politik uang ( money politic atau vote buying ). Dalam tiga kali pemilu di era reformasi, Indonesia Corruption Watch mencatat  terjadi  peningkatan  temuan  politik  uang.  Pada  pemilu  1999,  setidaknya  terjadi  62  kasus  politik  uang. Pelakunya  didominasi  oleh  partai  besar  seperti  golkar  dan  PDI  Perjuangan.  Pemilu  2004  ditemukan  113  kasus, sedangkan pemilu 2009 jumlah temuan bertambah menjadi 150 kasus. Pelakunya masih tetap didominasi oleh pengurus partai politik. 18
Pelaksanaan pemilu serentak pertama di Indonesia yang dilaksanakan tahun 2019, praktik money politics ini kembali muncul. Menurut catatan Bawaslu, hampir semua partai politik peserta pemilu melakukan praktik haram ini, yaitu:  partai  berkarya  1  pelanggaran,  partai  demokrat  1  pelanggaran,  partai  garuda  1  pelanggaran,  partai  gerindra  1 pelanggaran,  partai  golkar  2  pelanggaran,  partai  hanura  6  pelanggaran,  partai  nasdem  2  pelanggaran,  partai  amanat nasional 5 pelanggaran, partai Demokrasi Indonesia perjuangan 2 pelanggaran, partai perindo 3 pelanggaran, PKS 2 pelanggaran, PPP 1 pelanggaran, dan partai solidaritas indonesia 1 pelanggaran.
Temuan Pelanggaran Politik Uang oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 19
18 Ade Irawan, dkk, Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu , Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, hlm. 42
19 Laporan Badan Pengawas Pemilu RI
M. Jeffri Arlinandes Chandra dan Jamaludin Ghafur, Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas
Sementara itu, pengadilan telah memutus sebanyak 72 kasus pelanggaran politik uang dalam pemilu tahun 2019. Adapun sebarannya sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini.
Tabel 1. Putusan Pidana Pelanggaran Politik Uang 20 NO PROVINSI JUMLAH PUTUSAN 1 BANGKA BELITUNG 1 PUTUSAN 2 DIY 1 PUTUSAN 3 DKI JAKARTA 3 PUTUSAN 4 GORONTALO 7 PUTUSAN 5 RIAU 1 PUTUSAN 6 JAWA BARAT 4 PUTUSAN 7 JAWA TENGAH 6 PUTUSAN 8 KALIMANTAN BARAT 1 PUTUSAN 9 KEPULAUAN RIAU 7 PUTUSAN 10 SULAWESI BARAT 2 PUTUSAN 11 SUMATERA UTARA 3 PUTUSAN 12 LAMPUNG 1 PUTUSAN 13 MALUKU 3 PUTUSAN 14 NTB 4 PUTUSAN 15 NTT 4 PUTUSAN 16 PAPUA 1 PUTUSAN 17 PAPUA BARAT 1 PUTUSAN 18 SULAWESI TENGAH 7 PUTUSAN 19 SULAWESI SELATAN 5 PUTUSAN 20 SULAWESI UTARA 1 PUTUSAN 21 SUMATERA BARAT 9 PUTUSAN
Jika ditilik lebih jauh, ternyata fenomena politik uang ini bukan hanya khas Indonesia. Menurut para ahli politik dan ketatanegaraan, money politics atau vote buying hampir terjadi di semua negara terutama negara-negara berkembang yang baru memulai proses demokratisasi. Terjadinya proses penyebaran rezim demokrasi di negara-negara berkembang telah turut juga berkontribusi pada maraknya money politics .
Jika ditilik lebih jauh, ternyata fenomena politik uang ini bukan hanya khas Indonesia. Menurut para ahli politik dan ketatanegaraan, money politics atau vote buying hampir terjadi di semua negara terutama negara-negara berkembang yang baru memulai proses demokratisasi. Terjadinya proses penyebaran rezim demokrasi di negara-negara berkembang telah turut juga berkontribusi pada maraknya money politics .
Vote markets used to be widespread during the early stages of democracy inWestern Europe, but largely seemed to disappear with economic development (Aidt and Jensen, 2012)….. 21
Hal yang sama disampaikan oleh Mary Breeding bahwa dalam studi politik komparatif, politik uang merupakan praktik umum di negara-negara di seluruh dunia berkembang. Dari Meksiko dan Argentina hingga negara-negara Asia di Thailand dan India, para politisi dan partai-partai politik bermanuver terutama di lingkungan-lingkungan masyarakat yang  berpenghasilan  rendah  dengan  menjanjikan  dan  memberikan  insentif  material  kepada  para  pemilih  untuk memperoleh imbalan dukungan politik. Mary Breeding mengatakan :
... “vote buying” in comparative politics literature, is a common practice in countries throughout the developing world.  From  Mexico  and  Argentina  to  Asian  countries  of  Thailand  and  India,  politicians  and  political  parties maneuver through crumbling streets of low income neighborhoods promising and providing material incentives to possible voters in exchange for political support. 22
Hans  Gersbach  and  Felix  M¨uhe  mengemukakan,  berbagai  penelitian  menunjukkan  bahwa  pembelian  suara adalah instrumen yang banyak digunakan oleh partai-partai di negara-negara berkembang untuk mempengaruhi hasil pemilu.  Misalnya,  membeli  suara  adalah  tradisi  panjang  di  Meksiko,  Filipina,  Senegal,  Taiwan,  dan Thailand.  Pada
20 Laporan Badan Pengawas Pemilu RI
21 Peter  Sandholt  Jensen  and  Mogens  K.  Justesen,  Poverty  and  Vote  Buying:  Survey-Based  Evidence  From  Africa, Electoral Studies , volume 33, 2014, hlm. 220
22 Mary Breeding, Vote-Buying: Is it at Threat to Democratic Policy Representation? Political Science & Politics , Volume 40, issue 4, 2007, hlm. 821
M. Jeffri Arlinandes Chandra dan Jamaludin Ghafur, Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas
pemilu 2002 (tingkat komunitas) di Filipina, diperkirakan 3 juta orang ditawari beberapa bentuk pembayaran. Ini sesuai dengan  sekitar  7%  dari  semua  orang  dewasa  yang  memiliki  hak  pilih.  Di Thailand,  30%  kepala  rumah  tangga  yang disurvei dalam sampel nasional mengatakan bahwa mereka telah ditawari uang selama pemilihan umum 1996. Dalam pemilu Taiwan tahun 1999, 27% dari sampel pemilih acak melaporkan bahwa mereka telah menerima penawaran tunai selama kampanye pemilihan sebelumnya. 23
Lebih lanjut Valeria Brusco, Marcelo Nazareno, dan Susan C. Stokes mengatakan:
We answered our first question, “how widespread is vote buying in contemporary Argentina?” not with an exact number but with a range. We inferred that at most 35 percent of all respondents received goods, and at least 12 percent of the low-income respondents received them. We saw that handouts can be a crucial factor influencing how poor people vote. We were able to detect this influence through a direct question, but also by observing the actual difference that handouts made in the vote choice of many voters. 24
Sebagai  negara  demokrasi  yang  sudah  mapan,  ternyata  politik  uang  juga  terjadi  di  Amerika  Serikat. Sebagaimana disampaikan oleh Richard L. Hasen Source, bahwa:
Despite current law, vote buying has a long, if ignoble, history in the United States. Though vote buying probably has been around as long as voting, James Gardner traces the prevalence of the practice in the United States back to eighteenth-century England, where "treating," that is "'treating the voters to food and drink in heroic quantities' in order to gain their favor," was an evidently universal practice: "The practice ... transformed election campaigns into contests between the candidates to provide the most whiskey to eligible voters. 25
Demikian  pula  para  politisi  di  negara-negara  Asia  yang  sering  menargetkan  warga  miskin  sebagai  sasaran politik uang. Di Filipina, misalnya, diperkirakan tiga juta warganya ditawari uang atau barang dalam pemilu barartgay (tingkat komunitas) pada tahun 2002.5 Di Thailand, 30% responden yang berasal dari kepala keluarga mengaku ditawari politisi atau tim suksesnya uang atau  hadiah. Di kota terbesar ketiga di Taiwan, Taichung, 27% responden mengaku menerima uang pada waktu kampanye Pemilu 1999. 26
Terlepas  dari  konsekuensinya  yang  salah  satunya  dapat  merusak  esensi  pemilu  dan  demokrasi  itu  sendiri, menurut  para  ahli,  ada  bukti  empiris  yang  menunjukkan  bahwa  pembelian  suara  dapat  berkontribusi  untuk meningkatkan  dukungan  pemilihan.  Dalam  negara-negara  demokrasi  baru  khususnya,  partai  sering  mengandalkan jaringan patron-klien yang ada dan transfer pra-pemilihan untuk memobilisasi dukungan.

## Implikasi Politik Uang (Money Politics)
Konsekuensi negatif dari money politics dapat berlangsung lama karena kampanye pemilu yang rusak akibat politik uang akan menyediakan panggung bagi tata kelola oleh korupsi. Seperti yang dikatakan oleh seorang kandidat gubernur yang kalah di Nigeria yaitu Kayode Fayemi, bahwa: ‘‘ anyone who is willing to steal a ballot box will (also) steal public money ’’. ('siapa pun yang mau mencuri kotak suara akan (juga) mencuri uang publik). Pembelian suara memungkinkan  jabatan  publik  akan  diisi  oleh  kroni, penjahat,  dan  sosok-sosok  orang  kuat  lainnya  yang  sebenarnya tidak layak untuk menduduki jabatan publik karena tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Debat kebijakan akan terus terdistorsi di mana pandangan orang miskin diredam dan preferensi orang kaya diperkuat pada isu-isu utama. 27 Secara lebih spesifik praktik money politics akan membawa beberapa dampak negatif sebagai berikut: Pertama , hal ini akan menghambat calon-calon yang baik untuk ikut dalam kompetisi pemilu. Orang-orang baik yang memiliki kualitas pasti akan merasa keberatan untuk mencalonkan diri dalam pemilu karena mereka merasa tidak ada gunanya berkompetisi dalam pemilu jika pada akhirnya yang menang adalah yang bayar, bukan yang berkualitas.
Padahal, baik buruknya kinerja pemerintahan akan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia (SDM)  yang  unggul.  Jika  pemilu  tidak  dapat  menghasilkan  orang-orang  terbaik  untuk  mengisi  semua  lini  jabatan pemerintahan  akibat  masifnya  praktik  politik  uang,  maka  hal  ini  akan  memberi  efek  lebih  lanjut  yaitu  tidak  akan maksimalnya  kinerja  pemerintahan.  Menurut  Tobari,  pentingnya  kualitas  sumber  daya  manusia  karena  peranannya sebagai  motor  penggerak  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  pencapaian  tujuan  organisasi  secara  efektif  dan efisien. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu conditio sine qua non , atau sesuatu yang tidak dapat
23 Hans Gersbach and Felix M¨uhe, Vote-Buying and Growth, Macroeconomic Dynamics , Volume 15, issue 5, 2011, hlm. 656
24 Ibid , hlm. 72
25 Richard L. HasenSource, Vote Buying, California Law Review , Vol. 88, No. 5 (Oct., 2000), hlm. 1327
26 Burhanuddin Muhtadi, Op, Cit., hlm. 42
27 Michael Bratton, Op, Cit., hlm. 631
M. Jeffri Arlinandes Chandra dan Jamaludin Ghafur, Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas
dihindarkan yang harus terus dilakukan, karena bagaimanapun canggihnya sarana dan prasarana tanpa ditunjang oleh sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  organisasi  itu  tidak  dapat  maju  dan  berkembang. 28 Sumber  Daya  Manusia (SDM)  adalah  faktor  sentral  dalam  suatu  organisasi,  apapun  bentuk  serta  tujuannya,  organisasi  dibuat  berdasarkan berbagai  visi,  misi  dan  tujuan  untuk  kepentingan  manusia  dan  dalam  pelaksanaan  misinya  dikelola  dan  diurus  oleh manusia, jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi organisasi. Sehingga tidak heran bila Foulkes memprediksi bahwa peran SDM dari waktu ke waktu akan semakin strategis. 29
Kedua , politik uang akan merusak persaingan yang sehat. Undang-undang pemilu sudah mengatur sedemikian rupa agar pemilu berlangsung secara jujur, adil dan sportif. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah adanya larangan bagi para calon untuk menjanjikan sesuatu berupa barang, jasa atau uang demi meraih suara atau dukungan konstituen. Oleh sebab itu, mereka yang melanggar ketentuan ini telah merusak iklim kompetisi yang sehat karena para calon tidak dalam posisi yang seimbang yaitu sebagian menggunakan cara-cara yang sebetulnya hal tersebut adalah cara yang diharamkan.
Mestinya,  pemilu  yang  merupakan  sebuah  mekanisme  dalam  membangunan  hubungan  kontraktual  antara pemilih dengan pasangan calon, harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika dan aturan yang ada termasuk tidak melakukan  politik  uang.  Pilihan  masyarakat  terhadap  calon  tertentu  haruslan  didasarkan  pada  pertimbangan kepercayaan yang dilandasi oleh nilai etis dan moral.
Ketiga , politik uang menyebabkan rusaknya nilai-nilai demokrasi perwakilan yaitu menjadi salah satu sebab terjadinya  keterputusan  hubungan  antara  wakil  (pemerintah)  dan  yang  diwakili  (rakyat).  Karena  para  wakil  terpilih merasa bahwa kemenangan mereka akibat dari uang yang telah dikeluarkannya, maka besar kemungkinan mereka tidak akan  mendengarkan  aspirasi  konstituennya  tetapi  lebih  mendengar  kebijakan  partai  dan  lebih  mementingkan kepentingan pribadi terutama untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan selama pemilu. Dengan demikian, hasil  pemilu  yang  dihasilkan  oleh  money  politics  akan  mewujudkan  pemerintahan  yang  berjarak  dengan  rakyat ( disconnected electoral ).
Salah satu pilar penting demokrasi adalah berjalannya prinsip mantade. Inilah prinsip yang mengikat, semacam kontrak.  Dalam  hubungan  ini,  publik  memberikan  kekuasaan  kepada  pejabat  publik  untuk  merumuskan  kebijakan berdasarkan  dan  untuk  memenuhi  kepentingan  publik 30 .  Pejabat  pemerintah  yang  menduduki  jabatan  publik  karena money politics sudah pasti tidak akan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebanyakan tindakan dan kebijakan yang akan dilakukan oleh para wakil tidak akan singkron dengan apa yang menjadi aspirasi dan keinginan dari orang- orang yang diwakili (publik) sehingga tidak mengherankan kalau pada akhirnya para wakil kehilangan kepercayaan di hadapan  publik.  Konsekuensinya,  masyarakat  Indonesia  menjadi  lebih  peduli  dan  tertarik  dengan  pendapat  para intelektual daripada para politisi dalam hal pembahasan tentang politik, kebijakan publik dan pemerintahan.
Dalam  pemilu  yang  dipenuhi  dengan  praktik-praktik money  politics akan  menyebabkan  partai-partai  politik kemudian  hanya  sibuk  membina  hubungan  dengan  kalangan  pemodal  untuk  mendapat  bantuan  dana.  Resiko  yang dihadapi partai dalam hal ini ialah pimpinan partai politik harus memperhatikan kepentingan pemodal dan keinginan mereka  secara  politik.  Akibat  yang  mudah  diperkirakan  ialah  bahwa  para  politisi  yang  telah  berhasil  mencapai kedudukan politik, entah posisi legislatif atau posisi eksekutif, harus berfikir untuk “membalas jasa” para pemodal ini, sementara perhatian terhadap kepentingan rakyat yang menjadi konstituen mereka, dengan mudah tergeser. Bahaya yang lebih  besar  ialah  kalau  kepentingan  para  pemodal  itu  menyebabkan  seorang  eksekutif  membuat  kebijakan  yang menguntungkan  pemodal  yang  pernah  membiayai  kampanye  politiknya,  dan  bahkan  memberikan  konsesi-konsesi politik yang dilakukan secara tidak transparan dan sulit dipertanggungjawabkan menurut prinsip akuntabilitas. Bahaya yang  sama  besarnya  juga  akan  muncul  kalau  para  politisi  yang  telah  mencapai    kedudukan  legislatif,  membuat perundang-undangan  yang  menguntungkan  pemodal  yang  telah  mendanai  kampanye  pemilihan  para  legislator tersebut. 31 Jika sebagian besar anggota kelompok menjual suara mereka, kepentingan jangka panjang anggota kelompok ini kecil kemungkinannya untuk dipromosikan oleh pemerintah.
Namun  demikian,  sekalipun  politik  uang  dalam  pemilu  telah  terbukti  menyebabkan  munculnya  efek-efek negatif  bagi  keberlangsungan  jalannya  demokrasi,  faktanya  tidak  semua  masyarakat  merasa  perlu  untuk  memerangi praktik money politics . Hal ini tergambar dari beberapa hasil survei tentang respon atau reaksi pemilih ketika ditawari uang/barang agar memilih calon tertentu. Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) tentang pengaruh politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menyimpulkan bahwa, 40 persen responden menerima uang dari
28 Tobari, Membangun Budaya Organisasi Pada Instansi Pemerintahan , Deepublish, Yogyakarta, 2014, hlm. 1-2
29 Sri Larasati, Manajemen Sumber Daya Manusia , Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 1
30 Eep Saefulloh Fatah, Mandat, Perwakilan  dan Demokrasi: Semacam Pengantar , dalam Taufiq Wardi dan Ade Indra Chaniago (editor), Sindrom Kuasa: Ancaman Sistem Politik Demokrasi, Democratic Institute, Jakarta, 2005, hlm. xv.
31 Ignas Kleden, Partai Politik Indonesia: Dilema Jangka Pendek dan Tantangan Jangka Panjang, Pengantar, dalam Ignas Kleden  (editor), Partai  Politik  Indonesia  dari  Mesin  Partai  Hingga  Voluntarisme  Politik  (Refleksi  Wakil  Tujuh  Partai  Politik Indonesia 2009) , Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Jakarta, 2009, hlm. xix-xx
M. Jeffri Arlinandes Chandra dan Jamaludin Ghafur, Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas
para peserta Pemilu 2019 tetapi tidak mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. Sementara itu, 37 persen lainnya mengaku  menerima  pemberian  uang  dan  mempertimbangkan  si  pemberi  untuk  dipilih. 32 Menanggapi  hasil  survei tersebut, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan bahwa uang menjadi sesuatu yang tidak menjadi masalah bagi masyarakat dalam sebuah kontestasi pemilu. Tak mengherankan jika di antara mereka masih ada yang menerima pemberian uang dari para peserta pemilu, meskipun belum tentu mereka memilih yang memberi uang itu. Masyarakat memandang uang bagian dari demokrasi dan merupakan sesuatu yang tidak masalah. 33
Hasil penelitian sebagian pakar menyimpulkan bahwa, bagi sebagian pemilih,  pembelian suara/ politik uang dipandang  secara  positif  karena  hal  ini  dapat  memberikan  pemecahan  masalah  terutama  bagi  masyarakat  miskin. Sebagaimana diutarakan oleh Ezequiel Gonzalez Ocantos, Chad Kiewiet de Jonge, dan David W. Nickerson, bahwa:
Scholars  providing  qualitative  and  ethnographic  depictions  of  vote  buying  offer  a  different  interpretation.  Poor people  describe  the  practice  as  part  of  everyday  “problem  solving  networks”  imbued  with  “trust,  solidarity, reciprocity, caring, and hope” (Auyero 1999, 2000) and structured by necessity and helping relationships (Schedler 2004).… 34

## Penyebab Munculnya Politik Uang (Money Politic)
Penggunaan  pemungutan  suara  (pemilu)  untuk  membuat  keputusan  kolektif  mau  tidak  mau  membawa  serta kemungkinan pembelian suara. Dengan demikian, aspek krusial dalam merancang prosedur pemungutan suara adalah untuk  memastikan  bahwa  hasil  pemilu  mencerminkan  kehendak  pemilih,  bukan  dompet  kelompok  kepentingan  ( the wallets of interest groups ). Salah satu perubahan penting di sepanjang isu ini adalah pengenalan surat suara rahasia. Sebelum pengenalan surat suara rahasia, pembelian suara adalah hal biasa dan, seringkali, cukup terbuka. Misalnya, Seymour (1915) melaporkan bahwa dalam pemilihan parlemen Inggris abad ke-19, harga suara sering dipasang secara terbuka di luar tempat pemungutan suara dan diperbarui beberapa kali selama hari itu, sama seperti harga saham. 35 Menurut berbagai sumber kepustakaan yang ditulis oleh para ahli ilmu politik dan ketatanegaraan, setidaknya ada  3  (tiga)  sebab  utama  munculnya  praktik  politik  uang  ( money  politics )  dalam  pemilu,  yaitu: Pertama ,  para  ahli percaya  bahwa  patron-klien  merupakan  salah  satu  penyebab  merebaknya  praktik money  politics di  negara-negara berkembang.
Pembelian suara adalah bentuk khusus dari klientelisme politik, yaitu pertukaran langsung pada tingkat individu dan  barang-barang  material  oleh  patron  politik  sebagai  imbalan  atas  dukungan  pemilu  oleh  pemilih  (Stokes,  2007a; Hicken,  2011;  Linos,  2013;  Robinson  dan  Verdier,  2013).  Sudah  diterima  secara  luas  bahwa  politik  klientistik menciptakan inefisiensi ekonomi, mengurangi pasokan barang publik, dan bias kebijakan publik yang mendukung elit. 36 Kedua ,  Faktor  Kemiskinan.  Salah  satu  penentu  utama  pembelian  suara  yang  diidentifikasi  dalam  berbagai literatur  adalah  kemiskinan.  Ada  sejumlah  alasan  mengapa  pembelian  suara  berkembang  pesat  dalam  konteks kemiskinan yang meluas. Pertama , pemilih miskin umumnya tidak memiliki akses ke sumber daya – seperti: makanan, air bersih, dan perawatan medis  -  yang bisa dijanjikan oleh politisi untuk disampaikan selama kampanye pemilihan. Sebagaimana ditekankan oleh Scott, hal ini membuka jalan bagi hubungan klientelistik antara pemilih dan politisi dan penggunaan hadiah pra-pemilihan sebagai cara untuk memobilisasi dukungan pemilihan di antara kaum miskin. Kedua , dengan  asumsi  bahwa  utilitas  pendapatan  marjinal  lebih  tinggi  untuk  kelompok  miskin,  utilitas  yang  diperoleh  dari penjualan suara seseorang lebih tinggi untuk orang miskin. Oleh karena itu, menjual suara seseorang untuk imbalan materi mungkin merupakan tindakan rasional bagi orang yang hidup dalam kekurangan materi. Ketiga , dari perspektif partai politik, suara di  kalangan kaum  miskin lebih murah untuk dibeli. Oleh karena itu, partai dapat membeli lebih banyak suara di antara kaum miskin dengan menawarkan jumlah yang relatif sederhana kepada setiap pemilih. Misalnya, Bratton  (2008)  melaporkan  bahwa  selama  pemilu  Nigeria  tahun  2007,  jumlah  uang  paling  umum  yang  ditawarkan kepada  pemilih  adalah  US  $  4.  Mekanisme  ekonomi  ini  cenderung  membuat  pemilih  miskin  menjadi  target  utama pembelian suara oleh partai-partai klientelistik yang ingin memaksimalkan peluang pemilihan mereka. 37
32 Deti  Mega  Purnamasari,  "Survei  LIPI:  Masyarakat  Memandang  Politik  Uang  Bagian  dari  Pemilu,  Tidak  Dilarang", https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/05213291/survei-lipi-masyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari-pemilu- tidak?page=all . 33 Ibid.
34 Ezequiel  Gonzalez  Ocantos,  Chad  Kiewiet  de  Jonge,  and  David  W.  Nickerson,  The  Conditionality  of  Vote-Buying Norms: Experimental Evidence from Latin America, American Journal of Political Science, Volume 58 issue 1 2014, hlm. 198
35 John  Morgan  and  Felix  V´ardy,  Negative  Vote  Buying  and  the  Secret  Ballot, Journal  of  Law  Economics  and Organization , Volume 28, issue 4, 2012, hlm. 818
36 Peter Sandholt Jensen and Mogens K. Justesen, Op. Cit., hlm. 220-221
37 Ibid , hlm. 223
M. Jeffri Arlinandes Chandra dan Jamaludin Ghafur, Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas
Partai-partai pembeli suara memilih secara sistematis menargetkan kelompok-kelompok tertentu dalam pemilih berdasarkan pada karakteristik sosial-ekonomi mereka. Kemiskinan khususnya telah ditekankan sebagai sumber penting pembelian suara yang memungkinkan partai politik untuk mengeksploitasi kebutuhan material kelompok pemilih yang dirampas tersebut dengan memperdagangkan hadiah atau uang untuk mendapatkan imbalan suara.
Dengan  demikian,  sebagaimana  disampaikan  oleh  Dixit  and  Londregan,  pemilih  miskin  kemungkinan  besar menjadi target utama politik uang yang disasar untuk menarik daftar klien ( clientelist ) dibandingkan dengan pemilih secara keseluruhan. Hal ini tidak mengejutkan karena ada alasan-alasan teoretis yang mumpuni untuk mengharapkan imbalan  redistributif  yang  ditargetkan  dimana  orang  miskin  lebih  disukai.  Jika  orang  mengalami  penurunan  utilitas marjinal dalam pendapatan — jika orang miskin mendapat manfaat dari barang konsumsi lebih dari orang kaya — maka kita akan mengharapkan orang miskin lebih responsif terhadap imbalan yang ditargetkan secara taktik. 38
Hal yang sama juga disampaikan oleh Richard L. HasenSource, bahwa: 39
All  else  being  equal,  those  who  are  poor  are  more  likely  to  sell  their  votes  for  a  small  sum  than  those  who  are wealthy. The reason is intuitive: a dollar is worth more to a poor person than to a rich person because people get greater value out of initial dollars than later dollars. Economists call this principle the "declining marginal utility of money."
Tampaknya masuk akal untuk berasumsi bahwa, dalam upaya mengendalikan perilaku pemilih, politisi akan memfokuskan  upaya  mereka  pada  elemen-elemen  yang  paling  rentan  dalam  masyarakat.  Karena  itu  orang  akan mengharapkan  konsentrasi suap  dan  kekerasan  yang  tidak  proporsional  pada  orang  miskin  dan  tidak  berpendidikan. Orang miskin cenderung menjadi korban pembelian suara karena harta mereka yang terbatas membuat mereka rentan terhadap  bujukan  materi,  termasuk  penawaran  barang-barang  komoditas  dasar  atau  jumlah  uang  yang  kecil.  Untuk bagian mereka, orang-orang dengan pendidikan terbatas mungkin tidak menyadari hak-hak politik individu dan oleh karena itu memiliki pertahanan yang lemah terhadap intimidasi.
Oleh karena yang menjadi target atau sasaran terbesar dari praktik politik uang adalah masyarakan miskin dan masyarakat yang berpendidikan rendah, maka secara geografis, merujuk pada data dari Afrobarometer, praktik politik uang menurut Michael Bratton akan lebih banyak terkonsentrasi di pedesaan ketimbang di perkotaan. Michael Bratton menyatakan: 40
At face value, it is unclear whether vote buying would be more prevalent in urban or rural areas. On one hand, poor and uneducated people are concentrated in rural villages, making these areas prime targets for the distribution of patronage. On the other hand, outlying areas are hard for politicians to reach and monitor, which suggests that rural dwellers can easily refuse or defect from reward-driven agreements. The Afrobarometer data show that, in Nigeria, vote buying is much more common in rural than urban areas by a margin of 7 percentage points in 2003 and  6  percentage  points  in  2007.  These  results  are  consistent  with  research  from  East  Asia  and  Latin  America (Ramsayer and Rosenbluth, 1993; Shugart and Nielsen, 1999).
Ketiga , Rendahnya Party-ID. Salah satu teori yang menjelaskan tentang alasan seseorang berpartisipasi dalam pemilu  adalah  teori  psikologis.  Menurut  teori  ini,  seorang  warga  berpartisipasi  dalam  pemilu  bukan  saja  karena kondisinya lebih baik secara sosial-ekonomi, atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi, karena ia tertarik dengan  politik,  punya  perasaan  dekat  dengan  partai  tertentu  (identitas  partai),  punya  informasi  yang  cukup  untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan ( political efficacy ). 41
Jelas  kiranya  bahwa  politik  biaya  tinggi  sekarang  ini  diakibatkan  oleh  adanya  kompleksitas  sosial  yang berkembang dalam politik, karena menurunnya kepercayaan masyarakat kepada politisi dan partai politik. Biaya tinggi yang muncul akibat hilangnya kepercayaan itu kemudian harus ditanggung bersama oleh politisi, partai politik, dam masyarakat secara keseluruhan. Jalan yang efektif untuk menurunkan biaya politik, dan menyederhanakan kompleksitas sosial dalam politik ialah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada politisi dan partai politik dan bahkan kepada politik secara keseluruhan. Kepercayaan itu akan timbul kalau masyarakat melihat bahwa para politisi dan partai politik
38 Valeria Brusco, Marcelo Nazareno, and Susan C. Stokes, Op. Cit., hlm. 72
39 Richard L. HasenSource, Op. Cit., hlm. 1329
40 Ibid
41 Saiful Mujani, dkk, Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilu Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru , Mizan Publika, Jakarta, 2012, hlm. 22
M. Jeffri Arlinandes Chandra dan Jamaludin Ghafur, Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas
serta  konstituen  yang  memilih  mereka,  percaya  kepada  nilai-nilai  dan norma  yang  sama  dan  bersedia  menempatkan kepentingan rpibadi mereka di bawah nilai-nilai dan norma-norma demokrasi. 42
Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia Sekalipun secara sosiologis praktek pembelian suara ( money politics ) muncul di hampir semua negara terutama negara-negara berkembang, bukan berarti hal ini dapat dibiarkan begitu saja. Bagaimanapun, politik uang harus dilarang dan dicegah semaksimal mungkin agar tidak terjadi. Menurut Zvika Neemana dan Gerhard O. Orosel, setidaknya ada 3 (tiga) alasan utama mengapa politik uang harus dinyatakan sebagai tindakan yang ilegal. 43 Pertama , karena pembelian suara memberi keuntungan kepada individu yang lebih kaya sehingga hal ini tidak adil dan melanggar prinsip kesetaraan. Kedua ,  suara  adalah  milik  masyarakat  secara  keseluruhan,  dan  karenanya  tidak  dapat  diasingkan  oleh  pemilih perorangan. Ketiga ,  ada  kekhawatiran  bahwa  pembelian  suara  dapat  mendorong  inefisiensi.  Hal  senada  juga disampaikan oleh Cass Sunstein yang berpendapat bahwa pembelian suara mengubah makna sosial pemungutan suara: “jika  suara  dapat  diperdagangkan  secara  bebas,  kita  akan  memiliki  konsepsi  yang  berbeda  tentang  apa  tujuan pemungutan  suara  itu  sendiri  —  tentang  nilai-nilai  yang  ingin  diwujudkannya  —  dan  perubahan  konsepsi  ini  akan memiliki efek merusak (korosif) pada politik”. “[i]f votes were freely tradable, we would have a different conception of what voting is for—about the values that it embodies—and this changed conception would have corrosive effects on politics” .
Menurut Kasper Lippert-Rasmussen, membeli suara dan janji pemilu adalah berbeda. Perbedaan itu meliputi dua hal, yakni: Pertama , pembelian suara melibatkan hubungan kontraktual, bahkan secara diam-diam, antara dua pihak, sedangkan  janji  pemilu  tidak.  Sebuah  kontrak  mewajibkan  kedua  belah  pihak  untuk  bertindak  dengan  cara  tertentu. Sementara sebuah janji hanya mewajibkan pihak yang berjanji untuk bertindak dengan cara tertentu, sementara pihak dimana janji itu dikeluarkan (pemilih) tidak menimbulkan kewajiban. Kedua , Perbedaan penting kedua antara pembelian suara dan janji pemilu berasal dari yang pertama. Dalam hal pembelian suara, mentransfer manfaat yang ditawarkan oleh pembeli suara (siapa pun penerima manfaatnya) dikondisikan pada penerima penawaran suara untuk pihak yang menawarkan manfaat. Akan tetapi, dalam hal janji-janji pemilu, mentransfer manfaat yang terlibat dalam kebijakan- kebijakan yang dijanjikan kandidat untuk ditempatkan tidak tergantung pada mereka yang kepadanya janji-janji yang dikeluarkan telah memilih untuk kandidat tersebut. 44
Pembelian  suara  adalah  tindakan  yang  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi,  sementara  dan  janji pemilihan  pemilu  tidak  demikian.  Oleh sebab  itu, jika  pembelian suara  mesti dilarang,  maka  janji  pemilu wajib  ada karena janji pemilu sangat penting untuk berfungsinya demokrasi perwakilan. Tanpa kehadiran janji pemilu, pemilih pasti tidak akan dapat membuat pilihan yang terinformasi di antara para kandidat. Janji-janji pemilu memainkan peran penting bagi pemilih dalam menentukan tentang calon mana yang akan dipilih. Calon dapat mengedepankan nilai-nilai politik dan keyakinan faktual mereka serta tujuan dan niat politik mereka sehingga menawarkan pemilih kesempatan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi tentang arah kebijakan yang mungkin tanpa mengeluarkan janji kepada pemilih.
Dalam sebuah negara demokrasi, janji politik adalah hal yang niscaya. Pertama , mencerminkan visi dan misi seorang calon politisi yang akan memberikan arah dan panduan yang jelas bagi dirinya dalam mencapai sasaran yang hendak  diraih  bila  kelak  diberi  amanah  menduduki  jabatan  publik. Kedua ,  janji  politik  adalah  dasar  bagi pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan yang demokratis. Tanpa janji, seorang calon pemimpin akan sangat sulit untuk dinilai berhasil tidaknya atas kepemimpinannya kelak. Karena itu, dalam sistem politik otoriter, seorang diktator tidak perlu berjanji kepada siapapun, sebab dia memang tidak merasa perlu mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada siapa juga.
Berbeda dengan janji pemilu yang diperbolehkan bahkan menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan pemilu, money  politik  atau  pembelian  suara  adalah  hal  yang  dilarang.  Ada  banyak  alasan  mengapa  pembelian  suara  harus dilarang. Salah satu di antaranya adalah karena hal ini diyakini merupakan cara-cara yang tidak demokratis. Ada dua argumen vote buying dianggap sebagai cara yang tidak demokratis, yaitu: 45
First, vote buyers have a self-interested reason to sell their votes and, thus, an incentive to deliberate and to vote on the basis of the prospect of a small private economic gain thereby distorting democratic deliberation and voting
42 Ignas Kleden, Op, Cit., hlm. xxvi
43 Zvika  Neemana  and  Gerhard  O.  Orosel,  On  The  Efficiency  of  Vote  Buying  When  Voters  Have  Common  Interests, International Review of Law and Economics, Volume 26 issue 4 2006, hlm. 536
44 Kasper Lippert-Rasmussen, Vote Buying and Election Promises: Should Democrats  Care About the Difference? The Journal of Political Philosophy, Volume 19, Number 2, 2011, hlm. 130
45 Kasper Lippert-Rasmussen, Op, Cit., hlm. 126
M. Jeffri Arlinandes Chandra dan Jamaludin Ghafur, Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas
(henceforth:  “the  distortion  objection”) . Second,  vote  buying  exacerbates  political  inequality  (henceforth:  “the inequality objection”).
Pandangan  dan  pendapat  yang  umum  dikalangan  para  ahli  bahwa  demokrasi  mengharuskan  semua  individu memiliki dampak yang sama terhadap hasil politik, dan bahwa pembelian suara ( money politic ) melanggar persyaratan ini karena hal itu hanya memberi orang kaya dampak yang lebih besar pada hasil politik daripada orang miskin. 46 Selain itu,  praktek  pembelian  suara  merupakan  pelanggaran  nyata  terhadap  keadilan  pemilu.  Di  satu  sisi,  pembelian  suara mendistorsi semangat pemilihan demokratis yang seharusnya memupuk hubungan antara partai dan pemilih berdasarkan program,  dan  tidak  berdasarkan  pada  pertukaran  material.  Di  sisi  lain,  praktik  pembelian  suara  menciptakan ketidakseimbangan antara pihak-pihak yang memiliki akses ke berbagai sumber daya material (misalnya pihak yang berkuasa) dan pihak-pihak yang tidak menguasai sumber daya tersebut. 47
Ketika  politisi  terlibat  dalam  praktik  pembelian  suara,  mereka  mengubah  struktur  insentif  dalam  hubungan mereka  dengan  konstituen  mereka.  Kegiatan-kegiatan  ini  dapat  membatasi  bagaimana  pemilih  merespons  para pemimpin politik dari waktu ke waktu dengan mengubah harapan yang dimiliki para pemilih terhadap para pemimpin politik, dan secara lebih umum dari lembaga-lembaga demokrasi yang didirikan secara formal. Praktik pembelian suara dapat merusak akuntabilitas lembaga formal untuk pengambilan keputusan legislatif dan alokasi sumber daya. 48 Sebab, ketika seorang legislator membeli suara warga negara dengan manfaat material (uang atau barang), maka ia benar-benar tidak akan memiliki alasan lagi untuk mewakili kepentingan konstituennya dalam pengambilan keputusan legislative.
Menurut Kacung Marijan, untuk memenangkan kontestasi dalam pemilu secara langsung dibutuhkan tiga modal utama yaitu: 49 Pertama , modal politik ( political capital ). Modal politik berarti adanya dukungan politik, baik dari rakyat maupun dari kekuatan-kekuatan politik yang dipandang sebagai representasi dari rakyat; Kedua , modal sosial ( social capital ). Yang dimaksud dengan modal sosial di sini adalah berkaitan dengan bangunan relasi dan kepercayaan ( trust ) yang dimiliki oleh pasangan calon dengan  masyarakat yang  memilihnya. Termasuk di dalamnya adalah sejauhmana pasangan  calon  itu  mampu  meyakinkan  para  pemilih  bahwa  mereka  itu  memiliki  kompetensi  untuk  memimpin daerahnya; dan Ketiga , modal ekonomi ( economical capital ). Pemilu secara langsung, jelas membutuhkan biaya yang besar. Modal yang besar itu tidak hanya dipakai untuk membiayai pelaksanaan kampanye. Yang tidak kalah pentingnya adalah  untuk  membangun  relasi  dengan  para  (calon)  pendukungnya,  termasuk  di  dalamnya  adalah  modal  untuk memobilisasi dukungan pada saat menjelang dan berlangsungnya  masa kampanye. Tidak jarang, modal itu juga ada yang secara langsung dipakai untuk mempengaruhi pemilih.
Kekuatan uang (modal ekonomi) merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dan paling menentukan terhadap kesuksesan seseorang dalam pemilu. Oleh sebab itu, agar kekuatan uang yang dimiliki oleh para kontestan tidak  digunakan  dengan  cara-cara  yang  tidak  semestinya  dan  melanggar  aturan,  maka  harus  diberikan  batasan- batasannya oleh peraturan perundang-undangan guna memberi panduan bagaimana menggunakannya secara sah dan legal. Jangan sampai terjadi – sebagaimana fenomena kekinian – bahwa kekuatan uang ( money politics ) justru menjadi faktor kunci keterpilihan calon dalam pemilu.
Hukum Sebagai salah satu instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat, salah satu fungsi hukum adalah sebagai  alat  untuk  melakukan  rekayasa  kehidupan  sosial  masyarakat  ( law  as  a  tool  of  social  engineering ).  Artinya, melalui hukum kehidupan masyarakat yang dicita-citakan dapat diarahkan dan diciptakan. Jika demikian adanya, maka keinginan  untuk  menciptakan  institusi  parpol  dan  penyelenggaraan  pemilu  yang  berkwalitas  dan  bebas  dari  praktik money politic seharusnya bisa dilakukan – salah satunya – dengan cara menciptakan dan membuat peraturan hukum yang mengarah pada tercapainya tujuan tersebut.
Secara eksplisit UU parpol telah mengatur mengenai larangan-larangan bagi parpol di Indonesia. Pasal 40 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara tegas mengatakan bahwa parpol dilarang melakukan  kegiatan  yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan peraturan perundang-undangan. Money politic jelas merupakan sesuatu yang dilarang menurut peraturan perundang- undangan di Indonesia. Pada level institusi partai, pelanggaran atas larangan bagi partai untuk melakukan kegiatan yang bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  peraturan  perundang- undangan akan berakibat pada penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3) UU Parpol.
46 Ronald Dworkin, Sovereign Virtue, Cambridge, Harvard University Press, 2000, hlm. 191
47 Miguel  Carreras  and  Yasemin  Irepoglu,  Trust  in  Elections,  Vote  Buying,  and  Turnout  in  Latin  America, Electoral Studies, Volume 32, issue 4, 2013, hlm. 4 48 Mary Breeding, Op, Cit., hlm. 821 49 Kacung  Marijan,  Pilkada  Langsung:  Resiko  Politik,  Biaya  Ekonomi,  Akuntabilitas  Politik,  dan  Demokrasi  Lokal, Makalah ,  disampaikan  dalam  ‘In-house  Discussion  Komunikas  Dialog  Partai  Politik’  yang  diselanggarakan  oleh  Komunitas Indonesia untuk Demokasi (KID) di Jakarta, 16 November 2007, hlm.7-8
M. Jeffri Arlinandes Chandra dan Jamaludin Ghafur, Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas
Begitu pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara gamblang melarang adanya praktik money politic ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 228 ayat (1) dan Pasal 280 ayat (1) huruf j undang-undang pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya money politic adalah sesuatu yang ‘haram’ dilakukan oleh semua pihak  dalam  pemilu.  Namun  faktanya,  antara das  sollen dan das  sein sepertinya  masih  sulit  untuk  dipertemukan. Walaupun aturannya melarang, pada praktiknya money politic masih saja terus mewarnai secara massif dalam setiap kali pemilu dilaksanakan.
Salah  satu  kesulitan  untuk  menghilangkan  praktik money  politic adalah  adanya  sifat  saling  menguntungkan antara si pemberi dan si penerima. Bagi masyarakat yang menerima money politic menganggap bahwa hal itu merupakan sesuatu yang “konkrit” yang bisa mereka terima dari para wakilnya. Sikap demikian terjadi karena masyarakat sudah sangat apatis akan realisasi atas janji para calon anggota dewan dalam kampanye yang selalu mengatakan akan bekerja memperbaiki  nasib  rakyat  jika  kelak  mereka  terpilih,  namun  faktanya  selalu  betolak  belakang.  Sangat  sedikitnya realisasi janji para wakil rakyat dalam memperjuangkan nasib rakyat telah menjadi sebab bagi mayoritas rakyat untuk memilih dalam pemilu berdasarkan besaran uang/barang yang dia terima dari para kontestan.
Bagi  para  pemberi money  politic (para  kontestan  pemilu),  memberikan  sejumlah  uang  atau  barang  diyakini merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk mendapatkan simpati dan dukungan sebanyak-banyak dari rakyat. Dan faktanya, cara ini memang benar-benar ampuh mengantarkan banyak orang menduduki jabatan publik termasuk terpilih menjadi anggota dewan. Sebagian besar caleg percaya, tanpa melibatkan kekuatan uang, sulit bagi mereka untuk dipilih oleh rakyat.
Sebagai solusi,  peneliti  mengusulkan  beberapa hal  yang  harus  dilakukan  guna meminimalisir  praktik  politik uang ini. Pertama , karena praktik money politic telah menjadi penyakit yang sangat akut dan menjadi ancaman paling serius bagi keberlangsung proses demokratisasi di Indonesia maka diperlukan adanya kebijakan untuk membebankan sanksi pidana hanya bagi pemberi money politic saja. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dalam kondisi darurat money politic seperti saat ini, akan menjadi sangat sulit bagi aparat penegak hukum untuk memperoleh bukti-bukti terjadinya praktik money politic kalau yang memberi dan yang menerima sama-sama diancam hukuman. Akan lebih mudah jika yang dikenai sanksi dan hukuman hanyalah pemberi saja. Harapannya, dengan hanya menjerat orang yang memberi money  politic ,  maka  tidak  akan  ada  ketakutan  lagi  bagi  masyarakat  untuk  melaporkan  praktik money  politic yang dilakukan oleh para caleg maupun parpol. Hal ini sekaligus untuk memutus mata rantai simbiosis mutualisme di atas. Jika kebijakan ini diterapkan, ada harapan money politic akan berkurang secara signifikan karena para pihak yang berniat untuk melakukan hal ini akan berfikir panjang karena ia dapat dilaporkan oleh mereka – yaitu para pihak yang menerima. Oleh sebab itu, semangat yang terkandung dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang hanya mengancam para pemberi yang dapat diberikan sanksi bila terjadi politik uang patut diapresiasi. 50
Kedua, tindakan  sebagian  masyarakat  yang  menentukan  pilihannya  dalam  pemilu  berdasarkan  pada  besaran uang  yang  diterimanya  disebabkan  oleh  kurang  dikenal  dan  minimnya  kemampuan  para  calon  anggota  legislatif. Sehingga bagi sebagian masyarakat, memilih siapapun dalam daftar calon dianggap tidak ada bedanya karena masing- masing  calon  tidak  punya  hubungan  atau  relasi  sosial  yang  baik  dengan  konstituen.  Keadaan  ini  salah  satunya disebabkan oleh penerapan sistem proporsional dalam pemilu. Sebagaimana diketahui, pada sistem proporsional, dalam satu dapil akan dipilih beberapa calon bukan hanya satu calon.
Ketiga , semakin berkembangnya sikap rasional para pemilih terutama ‘rasional secara materi’ sehingga ‘ money politics ’ menjadi lebih meluas dan perilaku pemilih cenderung mengarah pada munculnya ‘transaksi material’ yang bercorak jangka pendek dan sesaat bukan pada ‘transaksi kebijakan’ antara para wakil dengan terwakil, salah satunya disebabkan oleh terlalu seringnya para wakil melupakan janji-janji politiknya setelah mereka meraih kursi kekuasaan. Oleh  sebab  itu,  sudah  selayaknya,  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  tidak  hanya  menyediakan  prosedur pemberian mandat rakyat terhadap para wakilnya melalui pemilu, tetapi juga harus menyediakan mekanisme bagi rakyat untuk  mencabut  mandat  tersebut  jika  terbukti  para  wakilnya  ingkar  janji.  Artinya,  rakyat  perlu  dilibatkan  dalam mekanisme recall para wakilnya.

## SIMPULAN
Pertama , setidaknya ada 3 (tiga) sebab utama munculnya praktik politik uang ( money politics ) dalam pemilu, yaitu: (i) Patron-Klien. Pembelian suara adalah bentuk khusus dari klientelisme politik, yaitu pertukaran langsung pada tingkat individu dan barang-barang material oleh patron politik sebagai imbalan atas dukungan pemilu oleh pemilih; (ii) Faktor  Kemiskinan.  Salah  satu  penentu  utama  pembelian  suara  yang  diidentifikasi  dalam  berbagai  literatur  adalah kemiskinan; dan (iii) Rendahnya Party-ID yang menyebabkan rakyat merasa tidak dekat dengan parpol sehingga untuk
50 Pasal  515  UU  Nomor  7  Tahun  2017  mengatur,  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  pada  saat  pemungutan  suara menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  kepada  pemilih  supaya  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  atau  memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
M. Jeffri Arlinandes Chandra dan Jamaludin Ghafur, Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas
menarik  warga  berpertisipasi  dalam  pemilu,  para  calon  harus  mengiming-imingi  pemilihan  dengan  imbalan  barang tertentu.
Kedua , peranan hukum dalam  mencegah praktik politik uang adalah:  ( i ) karena money politic telah menjadi penyakit yang sangat akut dan menjadi ancaman paling serius bagi keberlangsung proses demokratisasi di Indonesia maka diperlukan adanya kebijakan untuk membebankan sanksi pidana hanya bagi pemberi money politic saja. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dalam kondisi darurat money politic seperti saat ini, akan menjadi sangat sulit bagi aparat penegak hukum untuk memperoleh bukti-bukti terjadinya praktik money politic kalau yang memberi dan yang menerima sama-sama diancam hukuman karena kedua belah pihak saling merasa diuntungkan. Akan lebih mudah jika yang dikenai sanksi dan hukuman hanyalah pemberi saja. Harapannya, dengan hanya menjerat orang yang memberi money politic , maka tidak akan ada ketakutan lagi bagi masyarakat untuk melaporkan praktik money politic yang dilakukan oleh para caleg  maupun  parpol;  ( ii )  mengubah  sistem  pemilu  legislatif  dari  sistem  proporsional  menjadi  sistem  distrik  karena sistem distrik mengharuskan para calon kenal lebih dekat dengan rakyat sebagai syarat untuk dapat terpilih menjadi pejabat  publik. (iii) memformulasikan  janji  politik  (janji  kampanye)  ke  dalam  janji  hukum  sehingga  rakyat  dapat menangih janji-janji para pejabat publik yang terpilih. Apabila pejabat publik abai dengan janjinya, hal ini akan dapat menjadi dasar untuk dilakukannya pemecatan/pemeberhentian.

## Saran
Untuk  keinginan  untuk  menekan  maraknya  money  politics  dalam  pemilu  di  Indonesia  sebagaimana  yang diusulkan  di  atas,  maka  mau  tidak  mau  kita  harus  melakukan  perubahan  dan  penyempurnaan  terhadap  peraturan perundang-undangan di bidang pemilu dan partai politik untuk mengakomodir pemikiran-pemikiran tersebut. Selain itu, parpol juga harus memiliki strategi baru untuk mendekati pemilih sehingga party-ID seluruh parpol kita akan semakin meningkat  dan  rakyat  dalam  pemilu  secara  sadar  berbondong-bondong  untuk  memilih  sekalipun  tidak  ditawari uang/atau  barang  tertentu.  Hal  lain  yang  juga  penting  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  mengentaskan  kemiskinan karena justru pada masyarakat yang belum sejahtera itulah, sasaran money politics yang paling banyak terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade Irawan, dkk, Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu , Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014.
Edward Aspinall, Noor Rohman, Ahmad Zainul Hamdi, Rubaidi and Zusiana Elly Triantini, Vote Buying In Indonesia: Candidate Strategies, Market Logic And Effectiveness, Journal of East Asian Studies, 2017. Eep Saefulloh Fatah, Mandat, Perwakilan dan Demokrasi: Semacam Pengantar , dalam Taufiq Wardi dan Ade Indra Chaniago (editor), Sindrom Kuasa: Ancaman Sistem Politik Demokrasi, Democratic Institute, Jakarta, 2005. Ezequiel  Gonzalez  Ocantos,  Chad  Kiewiet  de  Jonge,  and  David  W.  Nickerson,  The  Conditionality  of  Vote-Buying Norms: Experimental Evidence from Latin America, American Journal of Political Science, Volume 58 issue 1 2014.
Franz  Magnis-Suseno, Pengantar ,  dalam  Edward  W.  Said,  Peran  Intelektual:  kuliah-Kuliah  Reith  Tahun  1993, diterjemahkan oleh Rin Hindryati P dan P. Hasudungan Sirait, cet. Ketiga, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018.
Hans Gersbach and Felix M¨uhe, Vote-Buying and Growth, Macroeconomic Dynamics , Volume 15, issue 5, 2011. Hamdan Zoelva, Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi , Volume 10, Nomor 3, September 2013, Jakarta. http://hot.detik.com/celeb-personal/read/2014/03/12/000648/2522836/10/kpk-cari-dugaan-aliran-uang-dari-anas-ke- sejumlah-politikus.
https://news.detik.com/berita/2579488/money-politics-pelanggaran-paling-banyak-di-pileg-2014 http://lampost.co/berita/riset-insis-kinerja-dpr-periode-2009-2014-cenderung-buruk. http://nasional.kompas.com/read/2013/07/09/2231272/Kepolisian.dan.DPR.Lembaga.Paling. Korup.di.Indonesia. https://www.spd-indonesia.com/wp-content/uploads/2017/03/Peta-Jalan-Politik-Uang-dan-Pilkada.pdf. https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/05213291/survei-lipi-masyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari- pemilu-tidak?page=all.
Ignas Kleden, Partai Politik Indonesia: Dilema Jangka Pendek dan Tantangan Jangka Panjang, Pengantar, dalam Ignas Kleden (editor), Partai Politik Indonesia dari Mesin Partai Hingga Voluntarisme Politik (Refleksi Wakil Tujuh Partai Politik Indonesia 2009) , Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Jakarta, 2009. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM) , ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi , Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , ctk. Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
M. Jeffri Arlinandes Chandra dan Jamaludin Ghafur, Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas
John  Morgan  and  Felix  V´ardy,  Negative  Vote  Buying  and  the  Secret  Ballot, Journal  of  Law  Economics  and Organization , Volume 28, issue 4, 2012.
Kacung  Marijan,  Pilkada  Langsung:  Resiko  Politik,  Biaya  Ekonomi,  Akuntabilitas  Politik,  dan  Demokrasi  Lokal,
Makalah ,  disampaikan  dalam  ‘In-house  Discussion Komunikas  Dialog  Partai Politik’  yang  diselanggarakan oleh Komunitas Indonesia untuk Demokasi (KID) di Jakarta, 16 November 2017.
Kasper Lippert-Rasmussen, Vote Buying and Election Promises: Should Democrats Care About the Difference? The Journal of Political Philosophy, Volume 19, Number 2, 2011. Mary Breeding, Vote-Buying: Is it at Threat to Democratic Policy Representation? Political Science & Politics , Volume 40, issue 4, 2007.
Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia , ctk. Kesembilan, PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012. Miguel  Carreras  and  Yasemin  Irepoglu,  Trust  in  Elections,  Vote  Buying,  and  Turnout  in  Latin  America, Electoral Studies, Volume 32, issue 4, 2013. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009. M. Rusli Karim, Pemilu Demokratis Kompetitif , PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991.
Peter  Sandholt  Jensen  and  Mogens  K.  Justesen,  Poverty  and  Vote  Buying:  Survey-Based  Evidence  From  Africa, Electoral Studies , volume 33, 2014. Richard L. HasenSource, Vote Buying, California Law Review , Vol. 88, No. 5 (Oct., 2000). Ronald Dworkin, Sovereign Virtue, Cambridge, Harvard University Press, 2000. Saiful Mujani, dkk, Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilu Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru , Mizan Publika, Jakarta, 2012. Simeon Nichter, Vote Buying or Turnout Buying? Machine Politics and the Secret Ballot, American Political Science Review , Volume 102 issue 1 2008. Sri Larasati, Manajemen Sumber Daya Manusia , Deepublish, Yogyakarta, 2018. Syamsuddin Haris, Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi , Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014. Tobari, Membangun Budaya Organisasi Pada Instansi Pemerintahan , Deepublish, Yogyakarta, 2014. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Valeria Brusco, Marcelo Nazareno, and Susan C. Stokes, Vote Buying in Argentina, Latin American Research Review , Vol. 39, No. 2, June 2004.
Zvika  Neemana  and  Gerhard  O.  Orosel,  On  The  Efficiency  of  Vote  Buying  When  Voters  Have  Common  Interests,
International Review of Law and Economics, Volume 26 issue 4 2006.