How to cite: Widharma  Jaya  Sentosa,  Muhammad  Mustofa  (2022)  Persekongkolan  Jahat  Birokrat  –  Korporat  Dalam Penyelundupan Benih Lobster, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (4). E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 4, April 2022

## PERSEKONGKOLAN JAHAT BIROKRAT KORPORAT DALAM PENYELUN DUPAN BENIH LOBSTER

## Widharma Jaya Sentosa, Muhammad Mustofa
Fakultas Ilmu Politik dan Sosial, Universitas Indonesia, Indonesia email: widharma.jaya@ui.ac.id, muhammad.mustofa@ui.ac.id

## Abstrak
Korupsi ekspor benih lobster yang melibatkan Menteri dan Pengusaha merupakan bentuk  “ state  capture  corruption ”.  Kejahatan  tersebut  terjadi  karena  adanya persekongkolan  jahat  antara  birokrat  -  korporat  dengan  membuat  regulasi  yang “melegalkan”  penyelundupan  benih  lobster.  Pendekatan  penelitian  kualitatif  ini digunakan untuk memahami fenomena dari perspektif kejahatan kerah putih. Pada periode  2019  –  2020,  sejak  diterbitkannya  Permen  KP  No.  12  tahun  2020,  terjadi konspirasi  peran  antara  birokrat  dan  korporasi  melalui  staf  khusus  Menteri  dan cargo  agent dengan  memanfaatkan nominee masing-masing  pihak  sebagai pemegang  saham  dalam  PT.  Aero  Citra  Kargo  sebagai  bentuk state  capture corruption .  Modus cost  enhancing  corruption diterapkan  terhadap  biaya pengiriman  benih  lobster  oleh  PT  Aero  Citra  Kargo  sementara  perusahaan  tidak memiliki  gudang  dan  armada  angkut,  namun  dapat  bertindak  sebagai  koordinator eksportir lobster dengan dukungan PT. Perishable Logistic Indonesia sebagai satu- satunya cargo shipping untuk melakukan pengiriman benih lobster ke luar wilayah Indonesia.

## Kata Kunci: state capture corruption, white collar crime, cost enhancing corruption

## Abstract
Corruption in the export of lobster seeds involving the Minister and Corporate is a form of “state capture corruption.” The conspiracy crime between bureaucrats and corporations by making regulations that "legalized" the smuggling of lobster seeds. The  qualitative  research  approach  using  to  understand  the  phenomenon  from  the perspective  of  white-collar  crime.  In  the  2019  –  2020  period,  issuance  of Ministerial  Decree  No.  12  year  2020,  The  conspiration  role  of  bureaucrats  and corporations  through  the  special  staff  of  the  Minister  and  cargo  agents  to  take advantage by the nominee of each party represents PT. Aero Citra Kargo as state capture corruption. Cost enhancing corruption mode implemented on the shipping costs of lobster seeds by PT  Aero Citra Kargo, which does not have a warehouse and transportation fleet but can act as a lobster exporter coordinator with support of  PT.  Perishable  Logistic  Indonesia,  as  the  sole  cargo  shipping,  carries  out  the delivery of lobster seeds outside Indonesia.

## Keywords: state capture corruption, white collar crime, cost enhancing corruption

## Persekongkolan Jahat Birokrat – Korporat Dalam Penyelundupan Benih Lobster

## Pendahuluan
Pemahaman  ilmiah  tentang  gejala  korupsi  perlu  dibangun  di  atas  realitas fenomena  sosial.  Pada  studi  kasus  ini,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) menetapkan  tersangka  Menteri  KP  -RI,  Edhy  Prabowo  dalam  kasus  korupsi  izin budidaya lobster yang juga melibatkan pihak swasta dalam pembentukan PT. Aero Citra Kargo  sebagai  koordinator  perusahaan  calon  eksportir  benih  lobster.  Korupsi  dalam ekspor  benih  lobster  dengan  melibatkan  Menteri  dan  pengusaha  sebagai  bentuk  “ state capture  corruption” yang  terjadi  karena  ada  persekongkolan  jahat  antara  birokrat dengan  korporat  dengan  membuat  aturan  yang  “melegalkan”  penyelundupan  benih lobster.
Penelitian ini berupaya mendalami terjadinya penyelundupan benih lobster pada tiga  periode  (sebelum  2014,  2014-2019  dan  2019  -2020)  dan  upaya  pemerintah  dalam menanggulanginya  serta  terbentuknya  “ state  Capture  corruption ”  yang  melibatkan birokrat dan korporat pada studi kasus penyelundupan benih lobster.
State  capture  corruption sebagai  salahsatu  bentuk  korupsi,  tidak  berfokus  pada sisi output kekuasaan dijalankan namun lebih berfokus pada sisi input dari persamaan. Korupsi jenis ini berperan dalam mempengaruhi aturan dasar permainan dalam bentuk aturan hukum, keputusan, peraturan kebijakan dan undang-undang pada sisi input pada tahap  aturan  ini  mulai  dibentuk.  Penelitian  ini  ditujukan  untuk  memberi  kontribusi penelitian state  capture corruption di  Indonesia  melalui  persekongkolan jahat  birokrat dengan  perusahaan,  individu  atau  kelompok  baik  dari  sektor  swasta  melalui pembentukan  aturan  dengan  memberi  input  pengawasan  atas  potensi  modus state capture  corruption yang  sebagaimana  yang  digambarkan  melalui  pengaturan pengiriman benih lobster tahun 2020.
Dalam  kerangka  penelitian  ini,  kejahatan  kerah  putih  awalnya  terbentuk  saat adanya  aturan  pelarangan  penangkapan  dan  pengiriman  benih  lobster  ke  luar  wilayah Indonesia.  Konsep  kejahatan  kerah  putih terbentuk  setelah  munculnya  pengaturan atas sumberdaya  benih  lobster  ini  dan  awal  terjadi  sebagai  korupsi  administrasi  pasca penghentian  penangkapan  benih  lobster  bahkan  untuk  kepentingan  budidaya  dalam negeri  yang  justru  menyebabkan  aktivitas  penyelundupan  benih  lobster  keluar  dari wilayah Indonesia.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  kualitatif  dengan  pengumpulan  sumber  data  penelitian  ini berasal  dari  informan  atau  subyek  penelitian  yang  dipilih  sebagai  orang  yang  sangat tahu, berpengalaman, dan memahami betul mengenai permasalahan yang diteliti sebagai informan kunci yang sangat mewakili, yang berasal dari Kementerian dan Lembaga.
Hasil wawancara kemudian dilakukan analisis deskriptif untuk pereduksian data sehingga perolehan data menjadi valid, akurat dan terpercaya.  Data disajikan  ke dalam klasifikasi  yang  memudahkan  untuk  dipahami  dan  dianalisis  hingga  bisa  dibuat kesimpulan berdasarkan data yang terverifikasi (Moleong, 2021).

## Hasil dan Pembahasan
“Data  KKP  menggambarkan  bahwa  kuota  benih  lobster  alami  masih  tersedia  banyak dan penangkapan yang dilakukan belum mencapai separuh dari ketersediaan alaminya, sehingga  diperkirakan  mencukupi  kebutuhan  pasokan  untuk  budidaya  dalam  negeri” Wawancara  Badan  Riset  Sumberdaya  Kelautan  dan  Perikanan,  Kementerian  Kelautan dan Perikanan 19 November 2021.
Tingginya  permintaan  dunia  atas  lobster  mendorong  negara-negara  penyuplai utama seperti Vietnam untuk melakukan pembelian benih lobster asal Indonesia, karena ketersediaannya  di  dalam  di  perairan  Vietnam  yang  menyusut  sejak  eksploitasi  besar- besaran  dilakukan  dalam  beberapa  kurun  waktu  sebelumnya.  Sementara  permintaan konsumen  kelas  menengah  di  China  meningkat,  seiring  pendapatan  per  kapita  yang tumbuh signifikan dan membutuhkan pasokan lobster untuk kepentingan jamuan bisnis ataupun resepsi keluarga.
Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik  Indonesia  -WPPNRI  yang ditetapkan  oleh  Kepmen  KP  No.  18  Tahun  2014  membaginya  kedalam  11  wilayah perngelolaan  perikanan.  Tingginya  permintaan  dunia  menyebabkan  terjadinya eksploitasi  berlebihan  atas  lobster  alami  Indonesia  dan  mengalami  pertumbuhan permintaan untuk mensuplai benih lobster.

## Gambar 1 Tingkat Pemanfaatan Lobster di Indonesia
Sumber: Pusat Riset Perikanan KKP (2020)
Ketiadaan  aturan  dan  norma  konservasi  ini  berdampak overfishing dengan banyaknya benih bening lobster yang tertangkap sehingga mata rantai pembesaran benih lobster  hingga  dewasa  tidak  memiliki  kesempatan  yang  cukup  tumbuh  menjadi  layak tangkap  pada  diameter  karapas  melebihi  8  cm  atau  berat  di  rentang  150-200  gram ( growth  overfishing ).  Hal  lain  banyaknya  indukan  lobster  yang  sedang  bertelur tertangkap,  sehingga  jumlah  betina  untuk  pemijahan  sangat  terbatas  dan  berdampak pada  jumlah  anakan  baru  ( recruits )  menjadi  sangat  sedikit  ( recruitment  overfishing ).
Persekongkolan Jahat Birokrat – Korporat Dalam Penyelundupan Benih Lobster
Kedua  hal  ini  terjadi  bersamaan  pada  stok  alami  lobster  di  Indonesia  sehingga berpengaruh pada keseimbangan populasi dan ketersediaan alamiah. Di lain sisi, untuk kepentingan  budidaya  idealnya  harus  menggunakan  benih  bening  lobster,  sedangkan untuk restocking pelepasliaran  berasal  dari  ukuran  50gram  sebesar  1%  dari  hasil budidaya, bukan dengan benih awal lebih dari 50 gram.
Regulasi dimulai terhadap lobster Indonesia untuk mencegah kepunahan dengan memberlakukan  ukuran  minimum  melalui  pembatasan  tangkapan  lobster  ( Panulirus Spp ) mulai ukuran karapas melebihi 6 -8 cm dan berat melebihi 150 - 200 gram.
“Disini Permen KP Nomor 1 tahun 2015 berperan dalam melakukan restocking pelepasliaran di daerah bebatuan atau terumbu karang sebagai tempat sembunyi dan  daerah  mencari  makan  bagi  lobster”  Wawancara  Koordinator  Penindakan BKIPM – KKP, 15 November 2021
Hasilnya terjadi peningkatan pendapatan negara karena adanya perbedaan harga lobster dengan ukuran karapas lobster diatas 8 cm sangat jauh ketimbang  hanya dalam bentuk benih lobster sebagai implementasi Permen KP Nomor 1 tahun 2015 merupakan upaya menjaga sumber daya alam dengan mengatur pola penangkapan Lobster di bawah ukuran  dan  tidak  dalam  kondisi  bertelur.  Langkah  perlindungan  stock  alami  sebagai pendekatan  berbasis  ekosistem  bagi  keberlanjutan  tangkapan  lobster  di  Indonesia dilakukan  bersamaan  dengan  pelepasliaran  lobster  dewasa  bertelur  ukuran  layak tangkap  agar  bereproduksi  minimal  1  kali.  Namun  dikarenakan  telah  berjalannya ekosistem budidaya di masyarakat nelayan, setelah pelarangan ini menjadikan aktivitas penangkapan  benih  lobster  masyarakat  pesisir  sebagai  mata  pencaharian  illegal  dan ambigu walaupun untuk kepentingan budidaya dalam negeri sekalipun.
Setelah  terbitnya  Permen  KP  Nomor  56  Tahun  2016,  terjadi  perubahan  drastis dalam  aktivitas  nelayan  dan  pengiriman  benih  lobster.  Pada  periode  ini,  pelarangan penangkapan  benih  lobster  menyebabkan  terjadinya  penyelundupan  mulai  dari  mata rantai  pengepul  kecil  yang  mendapatkan  benih  lobster  dari  nelayan  setempat penangkapan  benih  lobster  di  wilayah  utama  hingga  pengepul  besar.  Larangan penangkapan  benih  pada  Permen  KP  Nomor  56  tahun  2016  sebagai  respon  dari Kementerian KP RI untuk meningkatkan stok alami populasi Lobster dari alam. Lobster petelur  (50.000  hingga  460.000  larva)  berharga  murah  dan  akan  berbeda  saat menghasilkan larva lobster di laut untuk budidaya.
Ketidakadilan  dalam  penggunaan  sumberdaya  benih  lobster  inilah  yang menyebabkan ketidakpuasan nelayan dan pembudidaya lobster seiring dengan pelabelan aktivitas  penangkapan  benih  lobster  sebagai  pelanggaran  atau  kejahatan  tanpa mempertimbangkan  kompleksnya  permasalahan.  Sehingga  pada  aktivitas  proses penangkapan  dan  pengiriman  benih  lobster  terjadi  perubahan  lanskap  kesempatan dengan  hadirnya  ‘ Koper  Man’ menunjukkan  keberadaan  konspirator  dengan  aktor intelektualnya berlokasi di negara yang berbeda yang melakukan  penyelundupan lewat

## Widharma Jaya Sentosa, Muhammad Mustofa
bandara  atau  penyeberangan  laut  ke  Singapura  dan  Filipina  dengan  tujuan  akhir Vietnam.
Korupsi  administrasi  muncul  seiring  dengan  adanya  aturan  pelarangan  dan pengiriman benih lobster keluar wilayah Republik Indonesia. Harga yang menggiurkan membuat para pengusaha berusaha mencari celah agar dapat mengirimkan benih lobster walaupun  aturan  sudah  ditetapkan,  mulai  dari  memanfaatkan  kelengahan  petugas, penggunaan  sarana  pengiriman  (koper  pakaian),  styrofoam  yang  dicampur  dengan produk  lain,  memanfaatkan last  minute waktu  penerbangan  atau  penerbangan  transit, memasukkan data palsu dalam laporan dokumen penerbangan ( airway bill, packing list invoice ),  melakukan  distribusi  terputus  antara  jalur  darat  dan  laut  keluar  dari  wilayah Republik Indonesia, menyalahgunakan HACCP ( Hazard Analysis and Critical Control Points )  dan  nomor  register  di  bawah  perusahaan under  name, penggunaan alat  angkut tidak  berjadwal  (menyewa  kapal  dan speedboat ),  keluar  dan/atau  masuk  melalui pelabuhan  tangkahan  yang  tidak  terpantau,  adanya  pejabat  yang  terlibat    membantu penyelundupan,  pemalsuan  tanda  tangan  atau  cap  pada  IPHP  (Izin  Pemasukan  Hasil Perikanan),  SKT  (Surat  Keterangan  Teknis),  HC  ( Health  Certificate )  dan  LHU (Laporan  Hasil  Uji)  atau  penggunaan  IPHP  dan  SKT  dalam  hal  kuota  dan  kategori barang,  pertukaran  atau  pengisian  kembali  barang  tidak  melaporkan  isi  sebenarnya penggunaan barang dan pertukaran ilegal antar laut ( trans-shipment ).

## Gambar 2 Volume Ekspor Lobster Vietnam vs Indonesia 2014 -2018 (ton)
Sumber : Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia (2018)
Gambar 3

## Persekongkolan Jahat Birokrat Dan Korporat
Sumber: analisa Peneliti
Menteri  KP  Republik  Indonesia,  Edhy  Prabowo  melakukan  penataan  ulang terkait  aspek  keekonomian  lobster  ( Panulirus  spp .)  yang  pada  Permen  KP  Nomor  56 Tahun 2016 lebih mengarah pada upaya penghentian penangkapan maupun pengeluaran benih  lobster  dari  Wilayah  Indonesia.  Di  kalangan  nelayan,  keberadaan  benih  lobster
yang  ditangkap  memiliki  nilai  ekonomis  sebagai  salahsatu  mata  pencaharian  yang menghidupi  masyarakat  setempat.  Ini  adalah  periode  pembolehan  pengiriman  benih lobster keluar dari  wilayah Indonesia dengan  dasar Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 04 Mei 2020.
Dalam menjalankan proses State Capture, Menteri KP – Edhy Prabowo memulai beberapa  persiapan  diawal  sebelum  hingga  terjadinya  beberapa  kejanggalan  dalam kaitan:
1. Pengambilalihan  peran  BKIPM  dalam  penerimaan  pendapatan  ekspor  -PNBP  dari ekspor  benih  bening  lobster  kepada  PT.  Aero  Citra  Kargo  dapat  terjadi  karena adanya  peran  staf  khusus  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  termasuk  Asisten Pribadinya.
2. Penunjukkan  PT.  Perishable  Logistics  Indonesia  selaku  kargo  untuk  pengiriman benih  bening  lobster  satu-satunya  keluar  dari  wilayah  Negara  Indonesia  tidak dilakukan  secara  terbuka,  baik  melalui  lelang  ataupun  pengumuman  resmi  yang dapat dilihat secara publik.
3. Penetapan  harga  operasional  pengiriman  benih  bening  lobster  tidak  dilakukan melalui penawaran terbuka, dan akuntabel terhadap kualifikasi perusahaan kargo.
4. Penetapan  harga  pengiriman  sebesar  Rp.  1.800/  ekor  benih  bening  lobster  tidak memiliki  dasar  yang  jelas,  kecuali  sebagai  perkiraan  dasar  Penerimaan  Negara Bukan Pajak (PNBP) bahwa 20% penerimaan hasil ekspor lobster harus mengendap dalam  rekening  negara  dan  80%  dapat  digunakan  kembali  oleh  institusi  penerima PNBP  untuk  kepentingan  operasionalnya.    Angka  Rp.  350  /ekor  benih  bening lobster adalah 20% dari harga pengiriman Rp. 1.800 /ekor benih bening lobster yang ditetapkan untuk calon eksportir benih bening lobster
5. Pemegang  saham  PT.  Aero  Citra  Kargo  mayoritas  (83,3%)    adalah  nominee  dari Menteri Kelautan dan Perikanan  -Edhy Prabowo. Baik Achmad Bahtiar (Pengganti Nursan  yang  wafat)  dan  Amri    tidak  pernah  memegang  rekening  maupun  ATM Bank  yang  digunakan  untuk  keperluan  transfer  keuntungan  dari  PT.  Aero  Citra Kargo,  melainkan  dipergunakan  untuk  kepentingan  pribadi  Menteri  Kelautan  dan Perikanan melalui Amiril Mukminin -Asisten Pribadi Menteri.
6. Pemegang  sahan  PT.  Aero  Citra  Kargo  minoritas,  Yudi  Surya  Atmaja  adalah nominee  dari  Pemilik  PT.  Perishable  Logistic  Indonesia  -  Siswadhi  Pranoto Loe,sebesar 16,7%.
7. Surat  Ketetapan  Waktu  Pengeluaran  (SKWP)  hanya  bisa  didapatkan  oleh  calon eksportir benih bening lobster, apabila pengiriman dilakukan melalui PT. Aero Citra Kargo  untuk  kepentingan  Clearance  di  Balai  Karantina  Ikan  Bandara  Soekarno Hatta.
8. Berita acara verifikasi setelah Tahap Verifikasi dan Identifikasi oleh Tim verifikator lapangan bisa untuk penerbitan Surat Penetapan Pembudidaya Lobster bisa didapat oleh PT. Dua Putra Perkasa Pratama setelah menyerahkan uang komitmen.
9. Adanya  penyelewengan  aturan,  saat  PT. Aquatic  SS  Lautan  Rejeki  juga  PT.  Tania Asia  Marina  dapat  melakukan  pengiriman  benih  bening  lobster  tanpa  Surat
Penetapan Calon Eksportir yang seharusnya diotorisasi oleh M. Zulficar Mochtar  – sebagai Dirjen Perikanan Tangkap.
10. Penetapan Bank Garansi Rp. 1000/ ekor benih bening lobster belum memiliki dasar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang nilainya berbeda dengan  Peraturan Pemerintah  tentang  PNBP  No.  75  Tahun  2015  yang  hanya  mengatur  benih  lobster air tawar (Cherax) dan belum mengatur benih bening lobster air laut.
11. Ekspor  benih  bening  lobster  telah  dilakukan  walaupun  pada  kenyataannya  dalam kurun  Juli-  November  2020,  para  eksportir  belum  memenuhi  kriteria  terkait  bukti keberhasilan  panen  budidaya  dalam  negeri  secara  berkelanjutan  dengan pelepasliaran lobster sebanyak 2% sesuai ukuran yang diatur Permen  KP Nomor 12 Tahun 2020.
Selama  proses  penyusunan  Permen  KP  Nomor  12  Tahun  2020,  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  RI  telah  mengikutsertakan  para  pelaku  usaha  lobster  dalam proses  penyusunan  melalui  undangan  rapat  sosialisasi  dan  kegiatan  belanja  masalah yang diadakan oleh Kementerian. Tindaklanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan RI membentuk  tim  khusus  KPK2PKP  (Komisi  Pemangku  Kepentingan  dan  Konsultasi Publik  Kelautan  dan  Perikanan)  sehingga  dari  sisi  penyusunan  regulasi  tidak  ada permasalahan terkait dari sisi mandat maupun pengaturan dalam Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 dinyatakan sudah jelas, mulai dari jenis lobster maupun ukuran yang boleh di tangkap dan jumlah yang harus dikembalikan ke alam. Pengaturan dalam Permen KP Nomor  12  Tahun  2020  pun  sudah  berdasarkan  kajian  ilmiah  dari  BRSDM  dan  data Komnas Kajiskan yang valid.
“Dari sisi regulasi maupun dari sisi pelaksana teknisnya tidak memiliki kendala maupun  masalah.  Hal  yang  mengemuka  dalam  pemberitaan  operasi  tangkap tangan  Menteri  KP,tidak  terkait  permasalahan  pengaturan  benih  lobster melainkan lebih kepada persoalan lain yang dapat dilihat dari sisi implementasi dan/atau  adanya  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  yang  bersangkutan” Wawancara Kabag Perancang Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi,  Sekretariat  Jenderal  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, 24 Agustus 2021.
Untuk  kepentingan  perbaikan  kebijakan  terkait  benih  lobster,  Menteri  Edhy Prabowo melakukan konsolidasi dalam mempersiapkan terbitnya Permen KP Nomor 12 tahun  2020  dengan  perannya  terbagi  melalui  staff  khusus.  Andreau  Misanta  Pribadi mengundang  salahsatu  perusahaan  kargo  untuk  melakukan  presentasi  dan  hadir  dalam kesempatan tersebut, Direktur PT Perishable Logistics Indonesia - Deden Deni Purnama dan pemiliknya Siswadhi Pranata Loe yang di saksikan oleh Amiril Mukminin sebagai Asisten  Pribadi  Menteri  pada    Februari  2020.  Hasil  pertemuan  tersebut  ditindaklanjuti oleh  Amiril  Mukminin  yang  meminta  Deden  Deni  Purnama  untuk  berikan  Akta Perusahaan  Kargo  non-aktif  pada  Maret  2020.  Pembicaraan  lanjutan,  terbentuk

## Widharma Jaya Sentosa, Muhammad Mustofa
kesepakatan  terkait  harga  pengiriman  benih  bening  lobster  pada  April  2020  atas permintaan  PT.  Perishable  Logistics  Indonesia  yang  menetapkan  biaya  kargo  logistik pengiriman  luar  negeri  untuk  benih  bening  lobster  sebesar  Rp350  per  benih  bening lobster.  Kesepakatannya  dihadiri  antara  lain  oleh  Siswadhi  Pranoto  Loe,  Deden  Deni Purnama  dan  Amiril  Mukminin  dan  sebagai  tindak  lanjut,  Siswadhi  Pranoto  Loe menyerahkan  PT  Aero  Citra  Kargo  untuk  dilakukan  restrukturisasi  pemegang  saham kepada Amiril Mukminin.
Setelah Menteri Edhy Prabowo mencabut Permen KP Nomor 56 tahun 2016 dan menerbitkan  Permen  KP  Nomor  12  tahun  2020  pada  tanggal  4  Mei  2020.  Amiril Mukminin  bergerak  dengan  melakukan  perubahan  struktur  PT  Aero  Citra  Kargo  pada 10  Juni  2020  dengan  memasukkan  Nursan  yang  di  kemudian  hari  digantikan  oleh Achmad Bahtiar karena meninggal dengan komposisi saham sebesar 41,65% dan Amri 41,65%  sebagai nominee dari  Menteri  Edhy  Prabowo.  Sedangkan  Yudi  Suryaatmadja memiliki saham sebesar 16,7% mewakili Siswadhi Pranoto Loe sebagai nominee saham di PT. Aero Citra Kargo. Kedua perusahaan ini, PT. Perishable Logistic Indonesia dan PT. Aero Citra Kargo berbagi peran dalam melakukan pengiriman benih bening lobster, peranan  PT.  Perishable  Logistic  Indonesia  melakukan  operasional  kargo  untuk pengiriman  benih  bening  lobster  ke  luar  negeri  dengan  biaya  operasional  sebesar  Rp. 350 per benih bening lobster tanpa adanya lelang untuk kargo pengiriman lobster secara terbuka  dan  dapat  diikuti  oleh  berbagai  operator  kargo  udara  yang  bergerak  di  bidang pengiriman  perikanan,  sehingga  harga  yang  ditawarkan  lelang  dapat  terukur  dan diketahui  secara  transparan  oleh  publik.  Sedangkan  PT.  Aero  Citra  Kargo  bertindak sebagai  koordinator  untuk  eksportir  benih  bening  lobster  dengan  menetapkan  biaya ekspor  sebesar  Rp.1.800  per  ekor  benih  bening  lobster  yang  memediasi  peran  Balai karantina  perikanan  dalam  menangani  pengiriman  lobster  sekaligus  melakukan penerimaan atas biaya pengiriman sebagai pihak swasta.
Permen  KP  Nomor  12  tahun  2020  sendiri  mensyaratkan  beberapa  hal  sebagai prosedur teknis terkait bagaimana calon eksportir benih bening lobster dapat melakukan pengiriman ke luar negeri dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
1. Eksportir telah melaksanakan budidaya lobster secara berkelanjutan di dalam negeri dengan  partisipasi  masyarakat  lokal  sesuai  rekomendasi  dari  Direktorat    Jenderal Perikanan Budidaya
2. Selain  itu,  eksportir  telah  menerapkan  keberhasilan  pelaksanaan  budidaya  lobster dengan  panen yang berkelanjutan dan  pelepasliaran 2% lobster sesuai ukuran hasil panen budidaya.
3. Selain itu, eksportir yang bersangkutan juga harus terdaftar pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
4. Harga  acuan  benih  bening  lobster  terendah  di  tingkat  nelayan  diusulkan  oleh Kementerian Perdagangan sebagai harga patokan ekspor.
Namun  pada  kenyataannya  pada  12  Juni  2020  dibantu  PT.  Aero  Citra  Kargo, eksportir  benih  PT  Tania  Asia  Marina  dan  PT  Aquatic  SS  Lautan  Rejeki  dapat melakukan  pengiriman  benih  bening  lobster  ke  luar  negeri  tanpa  didukung  oleh
dokumen Surat Ketetapan Waktu Pengeluaran yang seharusnya dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap setelah terdaftar sebagai calon eksportir yang memenuhi persyaratan sesuai Permen KP Nomor 12 Tahun 2020.
“Posisi  dan  Peranan  PT.  Aero  Citra  Kargo  didasarkan  atas  kesepakatan  biaya operasional  Rp.  350/  ekor  benih  bening  lobster  dari  PT.  Perishable  Logistic Indonesia,  kemudian  dibuatlah  kerjasama  dengan  PT  Aero  Citra  Kargo  untuk pengiriman benih ke luar wilayah Negara Indonesia. Selanjutnya PT.  Aero Citra Kargo  bertindak  selaku  koordinator  eksportir  benih  bening  lobster  dengan menetapkan  biaya  pengiriman  sebesar  Rp.  1.800  /  ekor  benih  bening  lobster” W awancara  Sekretaris  Deputi  Penindakan  dan  Eksekusi  KPK,  15  November 2021
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  KPK  terhadap  Bea  Cukai,  dari  65  perusahaan yang  terdaftar  sebagai  calon  eksportir  benih  bening  lobster,  hanya  42  perusahaan sebagai klien PT.  Aero Citra Kargo yang bisa melakukan ekspor benih  bening lobster. Sisanya  sebanyak  23  perusahaan  yang  bukan  klien  PT.  Aero  Citra  Kargo  tidak  bisa melakukan ekspor. Terkait keuangan, terbukti bahwa PT. Aero Citra Kargo sendiri lebih berperan dalam pengumpulan dana dari eksportir lobster dengan pembagian keuntungan dilakukan  setiap  3  (tiga)  bulan  sekali  dan  bukan  pertahun  sebagaimana  lazimnya  tata kelola perusahaan berdasarkan data yang didapat terhitung dari 11 Juni 2020 semenjak PT.  Aero  Citra  Kargo  melakukan  pembukaan  rekening  BCA  atas  jasa  kirim  benih lobster  pertama  pada  12  Juni  2020  hingga  September  2020  terjadi  akumulasi keuntungan  sebesar  Rp.  38,518  miliar  yang  diterima  oleh  Menteri  Edhy  Prabowo melalui  nomine  dengan  besaran  Rp.  24,625  miliar  yang  terdeteksi  oleh  KPK  saat melakukan pembelanjaan barang mewah dalam kunjungan kerja Menteri ke luar negeri.
State  capture  corruption terlihat  pada  adanya  penempatan  dan  integrasi kejahatan  korporasi  dan  birokrat  yang  terlacak  keberadaannya  melalui  hadirnya nominee dari  masing-masing  pihak  (birokrat  dan  korporasi)  sebagai  pemegang  saham PT.  Aero  Citra  Kargo.    Dalam  jangka  panjang,  hal  ini  mengancam,  berbahaya  dan membebani  pajak  masyarakat  dikarenakan  pelaku  kejahatan state  capture  corruption memiliki  kemampuan  untuk  mengelaborasi  aturan,  mekanisme  pendukungnya  hingga melakukan  penghitungan  secara  terkendali  dalam  menjalankan  sejumlah  regulasi, administrasi  dan  hukum  pidana  terkait  kejahatan  ini  sebagaimana  terlihat  pada    42 perusahaan  sebagai  klien  PT.  Aero  Citra  Kargo  dari  65  eksportir  terdaftar  di  pabean yang bisa melakukan ekspor benih  bening lobster, tetapi mengorbankan 23 perusahaan eksportir  yang  bukan  klien  PT.  Aero  Citra  Kargo  dengan  tidak  mengeluarkan  Surat Ketetapan  Waktu  Pengeluaran  (SKWP)  sebagai  dasar  pelepasan  benih  lobster  di Balai Karantina  Bandara  Soekarno  Hatta.  Dalam  kejadian  lain,  apabila  kargo  yang  dipilih bukan  PT.  Perishable  Logistic  Indonesia,  maka  calon  eksportir  juga  akan  mengalami kesulitan  untuk  proses  pengeluaran  benih  lobster  dari  Balai  Karantina  Bandara Soekarno Hatta.

## Kesimpulan
Pada  periode  sebelum  tahun  2014,  terjadi  kejahatan  konservasi  terhadap  benih lobster  sehingga  terjadi growth  overfishing atas  benih  lobster  yang  ditangkap  dan memutus mata rantai pembesaran benih lobster hingga dewasa di lokasi tempat tumbuh hingga  menjadi  ukuran  layak  tangkap.  Penangkapan  indukan  lobster  yang  sedang bertelur juga menyebabkan recruitment overfishing yang mempengaruhi keseimbangan populasi dan ketersediaannya di alam serta dapat mengakibatkan resiko lingkungan. Di lain  sisi,  untuk  kepentingan  budidaya  idealnya  harus  menggunakan  benih  bening lobster, sedangkan untuk restocking pelepasliaran berasal dari ukuran 50 gram sebesar 1% dari hasil budidaya, bukan dengan benih awal lebih dari 50 gram. Pada periode ini celah  untuk  terjadi  korupsi  sangat  kecil,  karena  periode  ini  tidak  terdapat  aturan  yang melarang penangkapan dan pengeluaran benih lobster keluar wilayah RI.
Pada periode 2014 – 2019, adanya Permen KP Nomor 1 tahun 2015 dan Permen KP  Nomor  56  tahun  2016  lebih  bertujuan  untuk  menjaga  populasi  lobster  dan menghindari  eksploitasi  besar-besaran  penangkapan  benih  lobster  Indonesia  untuk dikirimkan  ke  negara  lain  dan  menjadi  nilai  tambah  di  sana.  Namun  kontra  produktif, karena  aturan  ini  sangat  ketat  melarang  penangkapan  benih  lobster  untuk  budidaya local.  Kondisi  ini  pun  yang  menjadi  celah  terjadinya  korupsi  administrasi  yang dilakukan  oleh  korporat  menggunakan  berbagai  modus  agar  dapat  menyelundupkan benih lobster ke luar wilayah RI dengan memberi imbal hasil kepada birokrat.
Pada  periode  2019  –  2020,  setelah  pencabutan  pelarangan  pengiriman  benih lobster  oleh  Permen  KP  Nomor  12  Tahun  2020  muncul state capture corruption yang diinisiasi  oleh  Menteri  Edhy  Prabowo.  Peran  birokrat  dan  korporat  melakukan persekongkolan  selama  penyusunan  Permen  No.  12  Tahun  2020  melalui  staf  khusus Menteri  dan  agen  perusahaan  masing-  untuk  mengambil  keuntungan  dari  perusahaan PT.  Aero  Citra  Kargo  yang  kepemilikannya  diwakili  oleh nominee masing-masing pihak.    Setelah  aturan  ekspor  benih  lobster  terbit,  barulah  dijalankan  modus cost enhancing  corruption atas  biaya  pengiriman  benih  lobster  oleh  PT  Aero  Citra  Kargo yang  pada  kenyataannya  tidak  memiliki  gudang  dan  armada  transportasi  namun  dapat bertindak  sebagai  koordinator  eksportir  lobster  dengan  berbagi  peran  bersama  PT. Perishable  Logistic  Indonesia  sebagai  perusahaan  pengiriman  kargo  tunggal  yang menjalankan pengiriman benih lobster keluar wilayah Indonesia.
Penelitian  selanjutnya  dapat  dilakukan  untuk  melihat  adanya  potensi  terjadinya state  capture  corruption, apabila  pemangku  kebijakan  melakukan  akomodasi  pasar internasional sesaat setelah adanya perubahan aturan pelarangan trans-shipment. Hal ini terjadi  karena  pasar  internasional  cenderung  menyukai  lobster  komersial  yang  sesuai ukurannya  dalam  keadaan  hidup  apabila  dikirimkan,  tetapi  di  bagian  lain  umumnya lokasi perairan pembudidayaan jauh dari lokasi tempat pengiriman lobster yang terletak di pelabuhan ataupun di bandara sehingga  sering dikirimkan dalam keadaan beku yang harganya tidak lebih tinggi ketimbang apabila dikirimkan dalam keadaan hidup.

## BIBLIOGRAFI
Anter,  A.  (2013). Max  Weber  ’  s  Theory  of  Modern  State  Origin,  Structure  and Significances
Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif . PT Remaja Rosdakarya.
Mustofa,  M.  (2021). Kriminologi:  Kajian  sosiologi  terhadap  kriminalitas,  perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum . Prenada Media.
Mustofa, M. (2015). Metodologi Penelitian Kriminologi . Prenada Media.
Dao,  H.  T.,  Smith-Keune,  C.,  Wolanski,  E.,  Jones,  C.  M.,  &  Jerry,  D.  R.  (2015). Oceanographic currents and local ecological knowledge indicate, and genetics does not  refute,  a  contemporary  pattern  of  larval  dispersal  for  the  ornate  spiny  lobster, Panulirus  ornatus  in  the  south-east  Asian  archipelago. PLoS  ONE , 10 (5). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0124568
Dearden,  T.  E.  (2016).  Trust:  The  unwritten  cost  of  white-collar  crime. Journal  of Financial Crime , 23 (1), 87–101. https://doi.org/10.1108/JFC-02-2015-0007
Gore, M. L., Braszak, P., Brown, J., Cassey, P., Duffy, R., Fisher, J., Graham, J., Justo- Hanani,  R.,  Kirkwood,  A.  E.,  Lunstrum,  E.,  Machalaba,  C.,  Massé,  F.,  Manguiat, M.,  Omrow,  D.,  Stoett,  P.,  Wyatt,  T.,  &  White,  R.  (2019).  Transnational environmental  crime  threatens  sustainable  development. Nature  Sustainability , 2 (9), 784–786. https://doi.org/10.1038/s41893-019-0363-6
Maulidi, A. (2020). Storytelling of bureaucratic white-collar crimes in Indonesia: is it a matter  of  reciprocal  norm? Journal  of  Financial  Crime , 27 (2),  573–586. https://doi.org/10.1108/JFC-07-2019-0087
Mousavi, P., & Pourkiani, M. (2013). Administrative corruption : Ways of tackling the problem. European Online Journal of Natural and Social Sciences , 2 (3), 178–187
Nadia, R. N. (2018). “Should Indonesian Fishery Policies Be Navigated Towards The Inherent  Wealth  Of  Fisheries  Or  Small-Scale  Fishermen’s  Welfare?.” OISAA Journal of Indonesia Emas , 1 (2), 69–85
Pranata, W.  R.  (2021).  Operasi  Tangkap Tangan  KPK  Terhadap  Kementrian  Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Terkait Kasus Korupsi Ekspor Benih Lobster. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 3 (1), 37–48.
Roe,  D.  (ed).  (2015).  Conservation,  crime  and  communities:  case  studies  of  efforts  to engage local communities in tackling illegal wildlife trade. In Conservation, Crime and  Communities:  case  studies  of  efforts  to  engage  local  communities  in  tackling illegal wildlife trade (Issue February). https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3122.0649
Sudarwati, Y. (2020). Pengembangan Industri Lobster Nasional. INFO Singkat , 12 (24), 19–24.
Sutherland,  E.  H.  (2015).  is  "  White  Collar  Crime  "  Crime ? American  Sociological Review , 10 (2), 132–139
Ambari, M., & Jay, F. (2020). Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir
Bayu Priyambodo, Ph. D., Jaya, I. S., Ilham, Bahri, S., & Setyawan, D. (2020). Lobster: Apa adanya . Kementerian Kelautan dan Perikanan
BKIPM KKP. (2021). Penanganan Pelanggaran Karantina dan Keamanan Hayati Ikan
Kementerian  Kelautan  &  Perikanan  Republik  Indonesia.  (2018). Prioritas Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan .
Pusat Riset Perikanan KKP. (2020). Persiapan Implementasi Permen 12 tahun 2020 .
Gustaffiana,  P.  (2016). Penegakan  hukum  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Benih Lobster .

## Copyright holder:
Widharma Jaya Sentosa, Muhammad Mustofa (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: