## PERAN UNIT 4 SATUAN RESKRIM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR BULELENG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI KABUPATEN BULELENG
Dewa Ayu Sudarmini 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail : { sudarminidewaayu@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  untuk  mengetahui  faktor  apa  saja  yang  menjadi  penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng serta (2) untuk mengetahui Peran unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi  tindak  pidana  perzinahan    di  Kabupaten  Buleleng. Jenis  penelitian  yang digunakan adalah   Jenis penelitian  yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat  penelitian  deskriptif.    Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Buleleng.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  cara  studi  dokumen,  observasi  dan wawancara.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik Non  Probability Sampling dan  penentuan  subyeknya  menggunakan  teknik Purposive  Sampling .  Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa (1) faktor-faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  perzinahan  di  Kabupaten  Buleleng  yaitu Faktor  Internal  meliputi  :  Faktor kontrol  diri  yang  lemah  dan  lemahnya  nilai  moral  seseorang yang  merupakan  sebuah  implikasi  atau  akibat  dari  ketidaktahuan seorang  dalam membedakan  tingkah  laku  yang  dapat  diterima  dan  yang  tidak  dapat  diterima  serta  Faktor Eksternal  meliputi  :  faktor  kebudayaan  masyarakat  yang  menganggap  bahwa  zina  adalah perbuatan  yang  sudah  lumrah  dilakukan  di  dalam  lingkungan  masyarakat.  (2)  Selanjutnya upaya  penanggulangan  yang  dapat  dilakukan  Unit  4  Satuan  Reskrim  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  Kepolisian  Resor  Buleleng    dalam  menanggulangi  tindak  pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng yaitu  melalui Jalur Penal : Upaya Represif dan Jalur Non Penal : Upaya Pre-Emtif dan Preventif
Kata kunci: Perlindungan, Perzinaan , Buleleng.

## Abstract
The purposes  of  this  research  are  to  find  out  hat  factors  are  the  causes  of  the  crime  of adultery in Buleleng Regency and (2) to find out the role of unit 4 Satuan Reskim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng in tackling the crime of adultery in Buleleng Regency.    The  type  of  this  study  is  empirical  legal  research  with  descriptive  research characteristics. The research setting was conducted in Buleleng Regency. The data collection method used were document study, observation and interviews. The sampling technique used was the Non Probability Sampling technique while the determination of the subject was using purposive  sampling  technique.  The  data  was  processed  and  analyzed  qualitatively.  The results of the research was shown that (1) The factors that cause the occurrence of the crime
of adultery in Buleleng Regency, namely Internal Factors include: Factors of weak self-control and  weak  moral  values  of  a  person  which  is  an  implication  or  result  of  one's  ignorance  in distinguishing  acceptable  and  unacceptable  behavior  and  External  Factors  These  include: cultural  factors  in  the  community  that  consider  adultery  to  be  an  act  that  is  commonplace  in society.(2) Furthermore, the countermeasures that can be carried out by Unit 4 of the Criminal Investigation  Unit for the  Protection  of Women and Children of the  Buleleng Resort Police  in tackling  the  crime  of  adultery  in  Buleleng  Regency  are  through  the  Penal  Path:  Repressive Efforts and Non-Penal Paths: Pre-Emtive and Preventive Efforts
Keywords:  Protection, Adultery, Buleleng.

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  segala  sesuatu berdasarkan  atas  hukum  yang  diatur dengan  jelas  dalam  Undang-Undang Dasar  1945  tepatnya  pada  Pasal  1 Ayat  3  yang  mengatur  bahwa  negara Indonesia adalah negara hukum, setiap  perbuatan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  akan  dibentengi  oleh hukum yang bertujuan untuk mengatur masyarakat  sehingga  mampu  untuk menciptakan
suatu keadaan
masyarakat yang tertib dan damai.
Pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat cukup tinggi yang sebagian  besar  dipengaruhi  oleh  arus globalisasi  yang  cukup  pesat.  Sadar atau  tidak,  pergeseran  zaman  telah memberikan  sebuah  perubahan  pada segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah perubahan Ilmu
Pengetahuan  di  bidang  Teknologi Informasi  atau  internet  yang  begitu besar yang memberikan sebuah pengaruh  yang  besar  pula  pada penggunanya,  salah  satunya  adalah dengan masuknya budaya-budaya luar yang  mempunyai  norma  yang  longgar terhadap  suatu  pergaulan  contohnya dalam  meniru  cara  berpakaian  gaya barat    ,  gaya  hidup  yang  glamorisasi (bermewah-mewah),  munculnya  unsur pornografi dan  pornoaksi sehingga menimbulkan berbagai macam
kejahatan  atau  suatu  tindak  pidana salah satunya adalah perzinahan.
Perzinahan  atau  kerap  kali dikenal dengan istilah overspel merupakan  sebuah  perbuatan  zina
yang  dilakukan  apabila  salah  satu pelaku  atau  kedua  pelaku  telah  terikat suatu  perkawinan  yang  sah.  Hal  ini berarti bahwa adanya unsur kesengajaan  yang  terbukti  pada  diri pelaku  agar  dapat  terbukti  sengaja dalam melakukan tindak pidana perzinahan.
Berdasarkan  data  diatas  telah menunjukkan  bahwa  tindak  pidana perzinahan  sebagai  salah  satu  bentuk kriminalitas  terjadi  cukup  tinggi  di Kabupaten  Buleleng  yang  menariknya didominasi  oleh  pelaku  dari  pihak suami  yang  mengakibatkan  maraknya laporan yang dilakukan oleh pihak istri pelaku  ke  Unit  PPA  Kepolisian  Resor Buleleng.  Adapun  pengaturan  sanksi mengenai  perzinahan  sendiri  telah diatur dalam KUHP yang telah termuat dalam Pasal 284 KUHP yang mengatur,
1)  Diancam  dengan  pidana  penjara
paling lama sembilan bulan:
a.  Seorang  pria  yang  telah  kawin yang melakukan gendak (overspel). Padahal  diketahui bahwa  Pasal  27  BW  berlaku baginya;
b.  Seorang  wanita  yang  telah kawin  yang  melakukan  gendak padahal  diketahui  bahwa  Pasal 27 BW berlaku baginya;
2)  a.  Seorang  pria  yang  turut  serta melakukan perbuatan itu, padahal  diketahuinya  bahwa yang turut bersalah telah kawin;
b.  Seorang  wanita  yang  telah kawin  turut  serta  melakukan perbuatan  itu,  padahal  telah diketahui  olehnya  bahwa  yang
turut  bersalah  telah  kawin  dan Pasal 27 berlaku baginya;
Penjelasan mengenai pasal tersebut  menurut  Simons,  terjadinya suatu  perzinahan  diperlukan  adanya suatu vleeslijk  gemeenschap atau diperlukan  adanya  hubungan  alat-alat kelamin  yang  selesai  dilakukan  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita (Jubaedah, 2010: 71). Kemudian menurut Wiryono Prodjodikoro menyatakan bahwa perzinahan termasuk kedalam pelanggaran kesusilaan yang di dalamnya mencangkup tentang pelanggaran terhadap  adat  kebiasaan  yang  baik khususnya  mengenai  kelamin (sex) seorang manusia (Prodjodikoro 2010:210). Dengan demikian perbuatan-perbuatan  yang  melanggar norma-norma kesusilaan seksual yang tergolong  dalam  kejahatan  terhadap kesusilaan harus dikenai delik kesusilaan  yang  dalam  kasus  ini dikenakan delik perzinahan.
Adapun delik
perzinahan merupakan delik aduan absolut dimana dalam keadaan apapun memerlukan adanya sebuah pengaduan  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 284 ayat (2)  KUHP yang menyatakan  bahwa  “Tidak  dilakukan penuntutan melainkan pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana  mereka  berlaku  Pasal  27 BW,  dalam  tenggang  waktu  tiga  bulan diikuti  dengan  permintaan  bercerai atau  pisah  meja  dan  ranjang  karena alasan  itu  juga”.  Adanya  aduan  ini merupakan syarat mutlak agar pelaku- pelakunya  dapat  dituntut (voorwarde van vervolgbaasheid) secara pidana.
Mencermati  bunyi  pasal  yang mengatur  tentang  perzinahan  diatas, maka  unsur-unsur  terpenting  dari tindak  pidana  perzinahan  yang  harus dipenuhi  guna  menghukum  seseorang sebagai pelaku tindak pidana perzinahan adalah:
a. Salah  satu  pihak  telah  menikah sah (tentang syarat sah-nya pernikahan mengacu pada Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan)
b. Adanya persetubuhan atas dasar  suka  sama  suka  (Unsur  ini menekankan  bahwa  unsur-unsur persetubuhan  harus  benar-benar sudah terjadi)
c. Harus  ada  pengaduan  dari suami/istri  yang  menjadi  korban atau dirugikan (Unsur ini menandakan  bahwa  tindak  pidana perzinahan  sebagai  sebuah  delik aduan  yang  absolut,  tidak  dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan  dari  suami/istri  yang menjadi korban/dirugikan). Berdasarkan unsur-unsur
tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perzinahan harus memenuhi ketiga unsur tersebut, apabila  pelaku  tidak  memenuhi  salah satu  unsur  dari  ketiga  unsur  tersebut, maka  pelaku  tidak  dapat  dipidana berdasarkan delik perzinahan.
Menanggapi hal tersebut,
Kepolisian Resor Buleleng yang memiliki  fungsi  dan  peran  untuk menjaga  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan
perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan negara tentunya memiliki
sebuah tanggungjawab  untuk  menindak  tegas serta  menanggulangi  berbagai  macam perbuatan  kriminalitas  yang  dilakukan oleh masyarakat.
Dalam bidang pidana,
Kepolisian  Resor  Buleleng  memiliki sebuah kewenangan sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  16  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Republik  Indonesia  yang menyatakan  bahwa  dalam  rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana  yang  dimaksud  dalam
Pasal  13  dan  Pasal  14  di  bidang proses  pidana,  Kepolisian  Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
a. Melakukan penangkapan,
penahanan,  penggeledahan,  dan penyitaan; b. Melarang  setiap  orang  untuk meninggalkan atau memasuki
tempat  kejadian  perkara  untuk kepentingan penyidikan;
c. Membawa  dan  menghadapkan orang  kepada  penyidik  dalam rangka penyidikan;
d. Menyuruh  berhenti  orang  yang dicurigai  dan  menanyakan  serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. Melakukan  pemeriksaan  dan penyitaan surat;
f. Memanggil orang untuk
didengar  dan  diperiksa  sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan  orang  ahli  yang diperlukan  dalam  hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan;
i. Menyerahkan  berkas  perkara terhadap penuntut umum;
j. Mengajukan  permintaan  secara langsung    kepada  pejabat  imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak  untuk  mencegah  atau menangkal  orang  yang  disangka melakukan tindak pidana;
k. Memberi  petunjuk  dan  bantuan
penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut
umum; dan
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
Berdasarkan  bunyi  dari  Pasal tersebut,  berarti  bahwa  Kepolisian Resor  Buleleng  yang  tugas  dan wewenangnya  telah  dijabarkan  dalam penjelasan  pasal  diatas  pada  intinya adalah  berperan  sebagai  penegak hukum.  Hal  ini  juga  berarti  bahwa
Kepolisian  Resor  Buleleng  merupakan salah  satu  pondasi  dari  adanya ketertiban hukum di daerah Kabupaten Buleleng. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, pihak kepolisian  juga  harus  memastikan bahwa  tindakan  yang  dilakukan  sudah sesuai  dengan  peraturan  hukum  yang berlaku.  Adapun  tugas  polisi  menurut UU No 2 Tahun 2002  adalah memberikan  keamanan,  menegakkan hukum  dan  memberikan  perlindungan. (Christiana: 2019: 81). Selain bertugas untuk  menegakkan  hukum,  pihak kepolisian  juga  memiliki  sebuah  tugas dan  wewenang  untuk  menanggulangi tindak  pidana  kejahatan  khususnya tindak  pidana  perzinahan  sebagai salah satu  pelanggaran terhadap norma  kesusilaan  yang  berlaku  bagi masyarakat.
Dalam  hal  ini,  Unit  IV  Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak  Kepolisian  Resor  Buleleng  atau dikenal  dengan  istilah  Unit  PPA Kepolisian  Resor  Buleleng  merupakan salah  satu  unit  yang  sangat  berperan dalam  penanganan  kasus  perzinahan di  Kabupaten  Buleleng  karena  pelaku yang  selama  ini  didapatkan  adalah pihak  suami  sehingga  menimbulkan suatu  pengaduan  dari  pihak  istri pelaku  yang  dalam  hal  ini  dianggap sebagai  pihak  yang  membutuhkan suatu  perlindungan  hukum  dari  Unit PPA Kepolisian Resor Buleleng.
Tindak pidana perzinahan masih  tergolong  cukup  tinggi  dan masih  naik  turun  dan  tidak  ada penurunan  yang  stabil.    Perzinahan yang  ditemukan  di  dalam  lingkungan masyarakat  khususnya  di  Kabupaten Buleleng  yang  berdasarkan  data  dari Polres  Kabupaten  Buleleng  terhitung semenjak  bulan  bulan  maret  tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2020 dapat dilihat melalui tabel berikut ini.
Tabel 1. 1 Data Jumlah Tindak Pidana Perzinahan
No. Tahun Jumlah Kasus 1. 2017 9 2. 2018 4 3. 2019 8 4. 2020 5 Sumber  :  Data  tahunan  kasus perzinahan  dari  satuan  Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng. Berdasarkan data yang
didapatkan  dari  narasumber  yaitu Bapak  Dewa  Gede  Agung  Sidiarta yang  merupakan  salah  satu  informan. Tindak  pidana  perzinahan  sebagai salah  satu  bentuk  kriminalitas  terjadi cukup  tinggi  di  Kabupaten  Buleleng, hal tersebut
terbukti
dari ketidakstabilan  jumlah  pelaku  atau kata  lainnya  yaitu fluktuasi. Jumlah yang melakukan tindak pidana perzinahan  dari  tahun  2017  sampai dengan  2020,  pada tahun 2017  terjadi tindak  pidana  perzinahan  berjumlah  9 kasus yaitu 18 pelaku 9 laki-laki dan 9 perempuan  ,  pada  tahun  2018  terjadi penurunan  tindak  pidana  perzinahan berjumlah  4  kasus  yaitu  8  pelaku  laki- laki  4  dan  pelaku  perempuan  4  ,  pada tahun 2019 terjadi peningkatan kembali  tindak  pidana  perzinahan berjumlah  8  kasus  yaitu  16  pelaku  8 laki-laki  dan  8  perempuan  dan  pada tahun  2020  terjadi  penurunan  kembali tindak  pidana  perzinahan  berjumlah  5 kasus yaitu 10 pelaku 5 laki-laki dan 5 perempuan. Dimana menariknya tindak  pidana  perzinahan  didominasi oleh  pelaku  yang  merupakan  pihak laki-laki atau suami yang mengakibatkan maraknya laporan yang  dilakukan  oleh  pihak  perempuan yang  merupakan  istri  dari  pelaku,  ke Unit  PPA  Kepolisian  Resor  Buleleng yang  berarti  bahwa  kesadaran  hukum bagi  masyarakat  Kabupaten  Buleleng masih rendah meskipun aturan tersebut  telah  diatur  sedemikian  rupa dalam peraturan
perundang- undangan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari itu terdorong untuk melakukan  kajian  secara  mendalam tentang  faktor  apa  saja  yang  menjadi penyebab  terjadinya  tindak  pidana perzinahan  di  Kabupaten  Buleleng serta mengkaji tentang upaya
penanggulangan tindak pidana perzinahan  di  Kabupaten  Buleleng dengan  mengangkat  judul  proposal skripsi “ Peran Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan  Perempuan  dan  Anak Kepolisian  Resor  Buleleng  dalam Menanggulangi
Tindak Pidana Perzinahan di Kabupaten Buleleng ”

## METODE PENELITIAN
Jenis
penelitian yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  jenis  penelitian  hukum  empiris. Penelitian  hukum  empiris  salah  satu jenis penelitian hukum yang
menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum  di  dalam  masyarakat ”  (Ishaq, 2017: 31).
Sifat  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif  dan  menggunakan data  dan  sumber  data  yaitu  data primer  dan  data  sekunder  yaitu  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan  bahan  hukum  tersier  yaitu  kamus hokum (Zaenudin, 2017). Dalam rangka  pengumpulan  data  primer maupun  data  sekunder,  maka  penulis menggunakan  tiga  jenis  pengumpulan data,  yaitu  teknik  studi  dokumentasi, teknik  observasi  atau  pengamatan, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitiannya
menggunakan  teknik non  probability sampling dan bentuknya adalah Purposive Sampling. Teknik pengolahan  data  adalah  kegiatan merapikan data dari hasil
pengumpulan data dilapangan sehingga  siap  untuk  dianalisis.  Data yang  diperoleh  untuk  penelitian  ini dianalisis  dan  diolah  secara  kualitatif yang mengambil kesimpulan
berdasarkan  pemikiran  secara  logis dari  hasil  waawancara  yang  dilakukan oleh  peneliti  dengan  informan  serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perzinahan di

## Kabupaten Buleleng
Berdasarkan  keseluruhan  jawaban yang  didapatkan  dari  4  orang  responden yang  berasal  dari  pelaku  dan  korban tindak  pidana  perzinahan  di  Kabupaten Buleleng  yang  dihubungkan  pula  dengan Penjelasan  dari  Pasal  284  KUHP  yang menjelaskan bahwa:
1  Zina  menurut  Pasal  284  KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh  laki-laki  atau  perempuan  yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki  yang  bukan  istri  atau suaminya.  Agar  masuk  pasal  ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan  dengan  suka  sama  suka, tidak  boleh  ada  paksaan  dari  salah satu  pihak.  Yang  dimaksud  dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara  anggota  kemaluan  laki-laki dan perempuan yang biasa
dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi  anggota  (kemaluan)  laki-  laki harus  masuk  kedalam  anggota (vagina) perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.
2  Pasal  284  KUHP  membedakan antara  mereka  yang  tidak  tunduk pada  pasal  27  BW,  ialah  orang Eropa  yang  disamakan  dengan mereka,  dan  mereka  yang  tunduk pada  pasal  27  BW  (orang  yang beragama  Islam  dsb).  Pasal  27  BW mengatakan,  bahwa  seorang  laki- laki  hanya  boleh  menikah  bersama dengan  seorang  perempuan  dan seorang  perempuan  hanya  boleh menikah  dengan  seorang  laki-laki sebagai  suaminya.  Mereka  yang tunduk  pada  pasal  ini,  baik  laki-laki maupun  perempuannya  tidak  boleh bersetubuh dengan orang lain. Selain  dengan  istri  atau  suaminya
sendiri.
3  Pasal  ini  adalah  suatu  delik  aduan yang  absolut,  artinya  tidak  dapat dituntut apabila tidak ada
pengaduan  dari  pihak  suami  atau istri  yang  dirugikan  (dimalukan). Pengaduan  ini  tidak  boleh  dibelah maksudnya  pengaduan  pihak  yang dirugikan  itu  berlaku  bagi  kedua pihak  yang  merugikannya  yaitu pasangan zinanya.
4  Meskipun  belum  ada  pengaduan dari  pihak  yang  berkepentingan, polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan bila menjumpai  peristiwa  perzinahan, bahkan  dalam  hal-hal  tertentu  ia harus  mengambil  tindakan-tindakan untuk  mencegah  hal-hal  yang  tidak diinginkan  guna  menjaga  keamanan dan ketertiban umum.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka seorang laki-laki ataupun perempuan  dikatakan  melakukan  tindak pidana perzinahan apabila telah memenuhi  tiga  syarat  esensial,  yaitu melakukan persetubuhan dengan perempuan  atau  laki-laki  bukan  suami atau  istrinya,  bagi  dirinya  telah  berlaku Pasal  27  BW,  dirinya  sedang  berada dalam perkawinan.
Selanjutnya, maka faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng meliputi: 1.  Faktor Internal Faktor Internal merupakan sebuah  faktor  yang  berasal  dari dalam diri seseorang ataupun individu  yang  ditunjukkan  melalui sebuah  sikap  dan  juga  sifat  yang telah  melekat  pada  diri  seseorang ataupun  individu.  Adapun  faktor internal  pelaku  melakukan  tindak pidana  perzinahan  di  Kabupaten Buleleng apabila dihubungkan dengan  hasil  wawancara  dengan pelaku  dan  korban  tindak  pidana perzinahan  di  kabupaten  Buleleng dan  dihubungkan  pula  dengan  teori yang  disebutkan  oleh  Soerjono Soekanto maka faktor internal pelaku  melakukan  tindak  pidana
perzinahan  di  Kabupaten  Buleleng adalah sebagai berikut:
a. Kontrol Diri yang Lemah Kontrol diri yang lemah diakibatkan oleh adanya ketidaktahuan  seorang  dalam membedakan tingkah laku yang  dapat  diterima  dan  yang tidak  dapat  diterima.  Biasanya hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan  informasi  yang diketahui oleh seorang sehingga  tidak  mampu  untuk membedakan tingkah laku tersebut  sehingga  seseorang akan  cenderung  tidak  mampu untuk  meningkatkan  sebuah kontrol  diri  yang  akhirnya menyebabkan  adanya  suatu sifat  yang  gampang/mudah terpengaruh  dengan  godaan yang  bersifat  negatif  untuk mengekspresikan dirinya seperti melakukan tindak pidana perzinahan. Tindak pidana  perzinahan  merupakan salah  satu  bentuk  ataupun perwujudan  gagalnya  pelaku tindak pidana perzinahan dalam mengontrol dirinya sendiri  karena  ketidaktahuan pelaku  dalam  membedakan perbuatan  yang  bersifat  benar dan salah.
b. Lemahnya Nilai Moral Moral  merupakan  salah  satu wujud  dari  kejujuran,  keadilan, toleransi, sopan santun, disiplin  diri,  integritas,  belas kasih kedarmawanan, keberanian, dan tanggung jawab. Apabila disatukan,
seluruh  perwujudan  tersebut akan membentuk sebuah pribadi  yang  baik  sehingga apabila seseorang telah memiliki  sebuah  pribadi  yang baik, maka seseorang ataupun individu akan dianggap memahami bagaimana menerapkannya dalam berbagai  situasi.  Begitu  juga
sebaliknya,  apabila  seseorang tidak  mampu  memahami  dan mengaplikasikan seluruh perwujudan dari nilai-nilai moral,  maka  seseorang  akan rentan  terpengaruh  terhadap godaan-godaan  yang  bersifat merusak  nilai  moral  yang seharusnya  tertanam  di  dalam diri  seseorang  sehingga  orang tersebut  nantinya  juga  akan rentan melakukan atau terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang  dari  etika  dan perilaku  yang  baik,  seperti melakukan tindak pidana perzinahan. Tindak pidana perzinahan  merupakan  salah satu bentuk perwujudan gagalnya seseorang untuk mencapai  yang  namanya  nilai moral  karena  pelaku  dianggap tidak  memiliki  rasa  tanggung jawab  terhadap  keluarga  dan diri sendiri, begitu juga dengan integritas, belas kasih kedarmawanan dalam memimpin  rumah  tangga  atau menjaga rumah tangga.
2.  Faktor Eksternal Faktor Eksternal merupakan faktor  yang  berasal  dari  luar  diri seseorang
ataupun individu,
biasanya  fakto  eksternal  meliputi faktor-faktor yang berasal dari keadaan  dari  lingkungan  sekitar termasuk  juga  orang-orang  terdekat dari  individu  tersebut.  Adapun  faktor eksternal  pelaku  melakukan  tindak pidana  perzinahan  di  Kabupaten Buleleng apabila dihubungkan dengan  hasil  wawancara  dengan pelaku  dan  korban  tindak  pidana perzinahan  di  kabupaten  Buleleng sebagai berikut:
a. Faktor Lingkungan Masyarakat Perzinahan  dianggap  sebagai masalah  sosial,  karena  hampir semua masyarakat beradab berpendapat, bahwa perlu adanya regulasi atau pengaturan terhadap
penyelenggaraan hubungan seks dengan peraturan- peraturan tertentu. hal ini dibuktikan oleh sejarah peradaban  manusia  sepanjang zaman.  Masyarakat  Kabupaten Buleleng menganggap
perzinahan  bukan  semata-mata masalah  yang  bersifat  privat, tetapi  sudah  menjadi  masalah sosial  dan  melanggar  norma- norma  agama  dan  moralitas publik.  Dari  aspek  kerugian, perzinahan  ini  juga  memiliki dampak kerusakan  negatif  yang tidak  kalah  dengan  kejahatan- kejahatan  yang  bersifat  umum seperti  pencurian,  penggelapan dan  lain-  lain.  Kartini  Kartono menegaskan  bahwa  perzinahan adalah perbuatan yang melanggar agama dan kesopanan, yang dapat mengakibatkan rusaknya keturunan, menyebabkan penyakit  kotor,  menimbulkan persengkataan, ketidak rukunan  dalam  rumah  tangga dan berbagai malapetaka lainnya.  Perzinahan  salah  satu dampak terbesar penyebab kehancuran rumah tangga.
Namun, ditinjau dari faktor lingkungan masyarakat, Dorongan  seks  begitu  dahsyat dan besar pengaruhnya terhadap manusia membuat sebagian  besar  individu  tergoda untuk melakukan hubungan seks  lebih  dari  satu  orang karena  dorongan  seks  yang begitu  kuat.  Dengan  kebiasan tersebut, terbentuk sebuah lingkungan sehingga berdampak pada  pergaulan  masyarakat. Menurut  Kepala  Unit  4  Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng Bapak  I  Dewa  Gede  Agung Sidiartha,  S.H.  hubungan  cinta (perselingkuhan) di antara orang-orang yang sudah
menikah  dari  kaum  laki-laki  dan
perempuan  di  luar  nikah  adalah penyebab utama terjadinya suami  istri  dan  perceraian.  Di samping itu, zina sendiri merupakan induk berbagai tindak  kriminal  misalnya  kasus pencurian  yang  motifnya  ingin mendapatkan uang dengan mudah untuk membayar pelacur, pemerkosaan dan sebagainya.
b.  Faktor Kebudayaan Dilihat  dari  faktor  kebudayaan, Masyarakat Kabupaten Buleleng menganggap bahwa zina adalah perbuatan  yang  sudah  lumrah dilakukan  di  dalam  lingkungan masyarakat, sebagian besar menganggap  perbuatan  zina bukan merupakan tindak pidana melainkan kebutuhan atas kepuasan seksual sehingga tidak jarang masyarakat enggan untuk melaporkan kasus
tersebut  ke  kantor  polisi  karena merupakan delik aduan, suami/istri  dari  pelaku  bahkan hanya  menganggap  perbuatan tersebut hanya sebagai perbuatan selingkuh (cinta segitiga)  semata  dan  bukan merupakan sebuah tindak
pidana  atau  kejahatan.  Bahkan, menurut  Kepala  Unit  4  Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng
Bapak  I  Dewa  Gede  Agung Sidiartha,  S.H.  mungkin  saja kasus  tindak  pidana  perzinahan di  Kabupaten  Buleleng  jauh lebih  banyak  daripada  kasus yang  sudah  dilaporkan  karena ketabuan masyarakat akan tindak  pidana  perzinahan  yang merupakan delik aduan.
Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Unit  4  Satuan  Reskrim  Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng  dalam  Menanggulangi  Tindak Pidana Perzinahan di Kabupaten
Buleleng
Istilah penanggulangan dapat diartikan  sebagai  sebuah  upaya  yang dilakukan oleh sebuah lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki sebuah tujuan untuk menciptakan sebuah keadaan yang aman dan sejahtera yang  berlandaskan  Hak  Asasi  Manusia yang  ada  (Arief,  2014  :  45).  Upaya penanggulangan  kejahatan  dapat  pula diartikan  sebagai  sebuah  bagian  integral dari upaya perlindungan masyarakat (social  defence) dan  upaya  mencapai kesejahteraan (social welfare).
Adapun kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal)  menurut Barda Nawawi  Arif  dapat  dibagi  menjadi  dua jalur, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan melalui  jalur  non  penal  (diluar  hukum pidana).  Upaya  penanggulangan  melalui jalur  penal  merupakan  suatu  upaya  yang menitik  beratkan  pada  sifat  represif  ( penindasan / pemberantasan / penumpasan  )  yang  dilakukan  setelah kejahatan  terjadi.  Sedangkan  jalur  non penal menitik beratkan pada sifat pre-emtif dan
preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian).
Dalam  hal  penanggulangan  tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng,
berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kepala Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian  Resor  Buleleng  Bapak  I  Dewa Gede Agung Sidiartha, S.H. serta dihubungkan pula dengan peraturan pemidanaan berdasarkan Pasal 284 KUHP  tentang  tindak  pidana  perzinahan, maka upaya penanggulangan tindak pidana  perzinahan  oleh  Unit  4  Satuan Reskrim  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  Kepolisian  Resor  Buleleng  adalah sebagai berikut:
1.  Upaya Penanggulangan Secara Penal Upaya  hukum  melalui  jalur  penal  biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan  melalui  jalur  hukum  pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih
menitikberatkan  pada  upaya  represif, yakni  sebuah  upaya  yang  dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan
hukuman  terhadap  kejahatan  yang  telah dilakukan. Kebijakan penal yang biasanya bersifat represif, namun juga mengandung unsur preventif karena didalamnya terdapat  ancaman  dan  penjatuhan  pidana terhadap  delik  yang  diharapkan  adanya sebuah  upaya  pencegahan/penangkalnya (deterrenteffect). Selain itu, dalam penanggulangan kejahatan kebijakan penal akan tetap diperlukan karena hukum pidana  dianggap  sebagai  salah  satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan  “ketidaksukaan  masyarakat (social  dislike) atau  pencelaan/kebencian sosial (social disapproval/social
abhorrence) yang sekaligus juga diharapkan  menjadi  sarana  “perlindungan sosial” (social  defence). Oleh  karena  itu sering  dikatakan  bahwa “penal  policy” merupakan  bagian  integral  dari “social defence policy” (  Arief,  2012  :  182). Berdasarkan pernyataan tersebut, adapun upaya  represif  yang  dilakukan  sebagai upaya  penanggulangan  tindak  pidana perzinahan  secara  penal  adalah  sebagai berikut:
a.  Apabila  mendapatkan  suatu  laporan dari pihak suami/istri pelaku mengenai adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh pihak suami/istri korban  maka  Unit  4  Satuan  Reskrim Perlindungan  Perempuan  dan  Anak Kepolisian Resor Buleleng melakukan sebuah penyelidikan
terkait dugaan yang dilaporkan kemudian  melakukan  penggerebekan yang terlebih dahulu telah direncanakan sebuah strategi
penggerebekan  guna  mengamankan pelaku  dan  barang  bukti  sehingga selanjutnya  dapat  dilakukan  sebuah penyidikan  terhadap  pelaku  guna mengamankan  pelaku  dan  barang bukti  sebelum  akhirnya  diproses hukum dan dijatuhi sebuah sanksi dan keputusan oleh hakim untuk menindaklanjuti pelaku.
b.  Memproses  hukum  pelaku  tindak pidana  perzinahan  melalui  aturan hukum yang berlaku dan menindaklanjuti  penjatuhan  Sanksi yang  dikenakan  untuk  pelaku  tindak pidana  perzinahan  sesuai  dengan
Pasal  284  KUHP  ialah  9  (sembilan) bulan penjara paling lama. Perumusan  ancaman  pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 284 KUHP dapat  ditarik  pemahaman,  sebagai berikut :
a).  Jenis  pidana  yang  diancamkan terhadap delik perzinahan
(sebagaimana  juga  terhadap  delik- delik  lain  yang  umum  dianut  oleh KUHP)  memakai  perumusan pidana penjara secara tunggal,
b). KUHP mengkualifikasi delik perzinahan  ini  sebagai  delik  yang memiliki bobot dangat ringan sehingga  hanya  diancam  pidana penjara  maksimum  9  (sembilan) bulan,
c)    Sebagaimana  terhadap  delik-delik yang  lain  dalam  KUHP  sanksi pidana penjara terhadap delik perzinahan  tidak  memakai  pola minimum khusus.
Pembuktian dalam KUHP (termasuk tindak  pidana  zina)  merujuk  kepada  alat bukti yang di atur di Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).  Alat  bukti dalam  hukum  acara  pidana  diatur  dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :
a) Keterangan saksi,
b) Keterangan ahli,
c) Surat,
d) Petunjuk,
e) Keterangan terdakwa. Selanjutnya,  sistem  pembuktian  yang dianut  di  dalam  KUHAP  ialah  pembuktian Undang-Undang  Secara  Negatif  ( Negatief Wettelijk Bewijsleer ). Tindak pidana perzinahan  jika  diakitkan  dengan  hukum acara  pidana  apabila  telah  terpenuhi  2 (dua)  minimal  alat  bukti  maka  proses pemeriksaan dipersidangan dapat dilakukan.  Terkait  alat  bukti  apa  yang diajukan maka keempat alat bukti di atas 2 (dua)  jenis  saja  diajukan  sudah  dapat diproses baik keterangan saksi, keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan keterangan terdakwa.
2.  Upaya  Penanggulangan  Secara  Non Penal
Upaya penanggulangan kejahatan secara  non  penal  atau  diluar  hukum pidana  lebih  menitikberatkan  pada  sifat pencegahan atau preventif dan pre-emtif yang  menitikberatkan  pada  pencegahan terjadinya kejahatan. berdasarkan penjelasan  tersebut,  adapun  upaya  pre- emtif  dan  preventif  penanggulangan tindak  pidana  perzinahan  di  Kabupaten Buleleng  oleh  Unit  4  Satuan  Reskrim Perlindungan  Perempuan  dan  Anak Kepolisian  Resor  Buleleng    adalah sebagai berikut:
a. Upaya Pre-Emtif
Upaya  penanggulangan  secara
pre-emtif  atau  disebut  juga  dengan istilah  penanggulangan  secara  non penal dikenal sebagai upaya penanaman  moral  serta  nilai-nilai positif yang dilakukan guna menghilangkan  niat  dari  seseorang untuk melakukan kejahatan.
Prinsipnya  adalah,  ketika  seseorang sudah  menanamkan  sebuah  nilai- nilai positif di dalam dirinya, sekalipun  ada  kesempatan  untuk menyalahgunakan narkotika dan niat sudah tidak ada maka orang tersebut  tidak  akan  menggunakan narkotika. Berdasarkan hasil
wawancara  dengan  informan  dari Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan
Perempuan  dan  Anak  Kepolisian Resor  Buleleng    serta  berdasarkan studi dokumen dan kumpulan pendapat-pendapat para ahli mengenai  upaya  penanggulangan kejahatan.  Maka  dapat  simpulkan beberapa  hal  mengenai  upaya- upaya  pre-emtif  yang  bisa  dilakukan oleh Unit 4 Satuan Reskrim
Perlindungan  Perempuan  dan  Anak
Kepolisian  Resor  Buleleng    dalam menanggulangi tindak pidana perzinahan  di  Kabupaten  Buleleng, yaitu  dengan  pengadaan  webinar dan  talkshow  online  gratis  serta pembuatan  konten-konten  menarik di  media  sosial  seperti  membuat vidio,  pamflet,  dan  bahkan  tik-tok mengenai  bahaya  seks  bebas  yang merupakan salah satu strategi untuk mensosialisasikan kepada
masyarakat tentang bahaya dari zina itu sendiri.
b. Upaya Preventif Upaya  preventif  yang  dikenal sebagai  upaya  tindak  lanjut  dari upaya  pre-emtif  merupakan  sebuah upaya yang dilakukan guna menghilangkan  kesempatan  pelaku untuk  melakukan  sebuah  kejahatan.
Berdasarkan hasil wawancara penulis  dengan  Unit  4  Satuan
Reskrim  Perlindungan  Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng serta  berdasarkan  studi  dokumen dan  kumpulan  pendapat-pendapat para ahli mengenai upaya penanggulangan  kejahatan.  Maka upaya preventif untuk menanggulangi tindak pidana perzinahan  di  Kabupaten  Buleleng adalah sebagai berikut:
a) Melaksanakan razia pada setiap tahunnya yang dinamakan  sebagai  Operasi Pekat  (Penyakit  Masyarakat) yang  dilakukan  oleh  Pihak Kepolisian Kabupaten Buleleng  di  seluruh  wilayah Kabupaten  Buleleng  termasuk Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan  Perempuan  dan Anak Kepolisian Resor Buleleng untuk menjaring masyarakat  yang  melakukan sebuah kejahatan pada semua jenis kejahatan.
b) Menjalin hubungan baik dengan masyarakat dalam upaya menimbulkan pengertian  atau  pengetahuan masyarakat  agar  melaporkan setiap  kejadian  yang  dianggap sebagai tindak pidana perzinahan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam penelitian dan pembahasan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Adapun  Faktor-faktor  penyebab terjadinya  tindak  pidana  perzinahan di  Kabupaten  Buleleng  yaitu  Faktor
Internal  yang  meliputi  meliputi  : faktor  kontrol  diri  yang  lemah  dan lemahnya  nilai  moral  seseorang yang  merupakan  sebuah  implikasi atau akibat dari ketidaktahuan seorang dalam membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang  tidak  dapat  diterima  serta faktor eksternal yaitu faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
2. Upaya  penanggulangan  yang dapat  dilakukan  Unit  4  Satuan Reskrim  Perlindungan  Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng dalam  menanggulangi  tindak  pidana perzinahan  di  Kabupaten  Buleleng yaitu  melalui  Jalur  Penal  berupa Upaya  Represif  yaitu  upaya  yang dilakukan melalui jalur hukum pidana dan  melalui  Jalur  Non  Penal  berupa Upaya Pre-Emtif yaitu
penanggulangan  secara  non  penal atau  yang  dikenal  sebagai  upaya penanaman  moral  serta  nilai-nilai positif yang dilakukan guna menghilangkan  niat  dari  seseorang untuk  melakukan  kejahatan  dan Upaya  Preventif  yang  merupakan sebuah  upaya  yang  dilakukan  guna menghilangkan  kesempatan  pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan.

## SARAN
1.  Pemerintah diharapkan dapat segera  memperbaharui  KUHP  yang diterapkan di Indonesia yang didalamnya mengatur perbuatan zina yang lebih efektif agar perbuatan zina yang sudah merajarela  di  dalam  lingkungan masyarakat bisa dihilangkan sehingga  tidak  akan  merusak  moral para generasi bangsa.
2. Pihak  penegak  hukum  agar  lebih mengoptimalkan  upaya-upaya  diluar peradilan  atau  non  penal  sehingga masyarakat  menjadi  lebih  paham dan mengerti serta tahu tentang apa itu tindak pidana perzinahan sehingga  masyarakat  bisa  lebih berhati-hati
dalam melakukan
sebuah  tindakan  karena  perbuatan zina  yang  dilakukan  ketika  memiliki suami/istri  yang  sah  merupakan sebuah tindak pidana. Adapun upaya tersebut yaitu Upaya penanggulangan  secara  pre-emtif sebagai  upaya  penanaman  moral serta nilai-nilai positif yang dilakukan guna menghilangkan niat dari
seseorang untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya Upaya preventif sebagai upaya tindak lanjut dari  upaya  pre-emtif  merupakan sebuah  upaya  yang  dilakukan  guna menghilangkan  kesempatan  pelaku untuk  melakukan  sebuah  kejahatan.
Seperti melakukan razia dan menjalin  hubungan  baik  dengan masyarakat dalam upaya menimbulkan pengertian atau pengetahuan masyarakat agar melaporkan  setiap  kejadian  yang dianggap  sebagai  tindak  pidana perzinahan .

## DAFTAR PUSTAKA SUMBER BUKU
Arief.  Barda  Nawawi,  2014, Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan , jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group. Ishaq, 2017. Metode Penelitian
Hukum . Bandung: Alfabeta.
Jubaedah,  Neng  Perzinaan.  2010,
Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan di Indonesia ditinjau dari  Hukum  Islam ,  Jakarta  : Kencana
Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2012. Penelitian  Hukum  Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Prodjodikoro,  Widjono.  2010, Tindak- tindak  Pidana  Tertentu  di Indonesia , Bandung: PT Refika Aditama
Zaenudin, A. 2017. M etodologi
Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada

## SUMBER JURNAL
Christina,  Nikomang  MYS,  NP  Rai Yuliartini  dan  DGS  Mangku. 2019. Peran Kepolisian Sebagai
Penyidik Dalam Kekekrasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas  Yustitia  Universitas Pendidikan  Ganesha.  Volume  2
Nomor 2.

## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  Kepolisian  Republik Indonesia
Peraturan  Kapolri  No.Pol  :  10  Tahun 2007