Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Olahan Non Muslim
1 Anggita Anggriana, 2 Syssy Nurhidayati 1,2 Institut Agama Islam Negeri Pontianak Jalan Letjend Suprapto No.14, Benua Melayu Darat, Kota Pontianak E-mail: tita.anggriana@gmail.com

## Abstract
Nowadays, the culinary business has become a promising business for the future. Many people are interested in visiting various areas because one of them is the culinary delights of that area. The city of Singkawag is a city that is famous for its culinary delights, but those involved in the business  are  non-Muslim  communities,  so  the  halalness  of  the  products  being  marketed  is  a matter of doubt for the Muslim community itself. This research is normative legal research, the approach  used  in  this  research  is  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  This research  aims  to  ensure  that  Muslim  consumers  in  Singakwang  City  are  more  assured  of  the halal quality of the food they consume and emphasize the importance of halal certification for the  processed  food  being  marketed.  It  is  important  for  the  government  to  monitor  the  halal labels  used  by  each  business  entity,  because  many  of  the  halal  labels  used  do  not  have  halal certification.  The  government  must  review  the  halal  certification  process,  especially  the  time and  costs,  so  that  small  and  medium  businesses  in  Singkawang  City  can  also  carry  out  halal certification  for  their  products.  The  government's  role  in  controlling  the  halal  labels  used  by each business entity must continue to be fulfilled, in particular by carefully checking whether the labels installed are halal certified.
Keywords : Halal Product Assurance, Muslim Consumers, Halal Certification

## Abstrak
Dewasa ini bisnis kuliner dijadikan salah satu bisnis yang menjanjikan untuk ke depannya. Berbagai  daerah  banyak  menjadi  minat  masyarakat  untuk  dikunjungi  dikarenakan  salah satunya  adalah  kuliner  dari  daerah  tersebut.  Kota  Singkawag  merupakan  salah  satu  kota yang terkenal kulinernya namun yang terlibat dalam pelaku usaha merupakan masyarakat non muslim sehingga kehalalan produk yang dipasarkan menjadi keraguan bagi masyarakat muslim  itu  sendiri.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-  undangan  dan  pendekatan konseptual.  Penelitian  ini  bertujuan  agar  konsumen  muslim  Di  Kota  Singakwang  lebih terjamin kehalalan terhadap makanan yang akan di konsumsi serta menekankan pentingnya sertifikasi  halal  terhadap  olahan  pangan  yang  dipesarkan.  Penting  bagi  pemerintah  untuk memantau  label  halal  yang  digunakan  oleh  setiap  badan  usaha,  karena  banyak    label  halal yang  digunakan  tidak  memiliki  sertifikasi  halal.  Pemerintah  harus  mengkaji  ulang  proses sertifikasi halal, terutama  waktu dan biaya, sehingga pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Kota Singkawang juga dapat melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. Peran pemerintah dalam pengendalian label halal yang digunakan oleh setiap badan usaha harus terus dipenuhi, khususnya dengan melakukan pengecekan secara cermat apakah label yang dipasang bersertifikat halal.
Palita: Journal of Social Religion Research
Oktober - 2023, Vol.8, No.2, hal.239-250 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E): 2527-3752 http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita DOI : http://dx.doi.org/10.24256/pal.v8i2.3913
Kata Kunci : Jaminan Produk Halal, Konsumen Muslim, Sertifikasi Halal
240
Anggita Anggriana, dkk / Palita: Journal of  Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 239-250

## Pendahuluan
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi,  arus  globalisasi  dan perubahan sosial yang cepat menuntut tersedianya jenis makanan yang cepat saji, menggugah selera, berwarna segar, beraroma segar, dan menarik. Untuk memanjakan  konsumen,  produsen  berlomba-lomba  menyediakan  berbagai macam  makanan  dalam  bentuk  kemasan,  bentuk,  rasa,  dan  warna  yang bervariasi dengan harga yang terjangkau. Mereka menggunakan banyak cara seperti menambahkan bahan tambahan makanan . 1
Wisata  kuliner  merupakan  salah  satu  wisata  yang  dapat  memberikan pengaruh  besar  terhadap  perekonomian  sebuah  daerah.  Perkembangan bisnis  kuliner  sampai  pada  saat  ini  merupakan  sebuah  bisnis  yang menjanjikan.  Berbagai  inovasi  dilakukan  terhadap  berbagai  makanan  agar bisa menjadi daya tarik tersendiri. Kuliner juga menjadi salah satu ciri khas dari sebuah daerah, sehingga ketika seseorang mengunjungi sebuah tempat maka  yang  menjadi  pilihan  kulinernya  adalah  makanan  ciri  khas  daerah tersebut.
Indonesia  sebagai  negara  yang  mengutamakan  asas  Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  menjamin  kemerdekaan  memeluk  dan  menjalankan  perintah agama  bagi  seluruh  masyarakatnya,  sehingga  sampai  saat  ini  negara  telah mengakui 6 (enam) agama yang resmi hidup dan berkembang di Indonesia . 2 Sehingga  dengan  keberagaman  agama  yang  ada  menjadikan  Indonesia  saat ini  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  perkembangan  bisnis  yang  di dalamnya juga diikut sertakan peranan para non muslim, namun hal tersebut tidak  menjadi  penghalang  bagi  negara  Indonesia  untuk  mengembangkan bisnis halal.
Label  halal  pada  makanan  di  masa  ini  merupakan  sebuah  prioritas untuk  memastikan  keamanan  makan  apabila  dikonsumsi.  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  mewajibkan  semua produk  untuk  melakukan  sertifikasi  halal  sebagai  bentuk  perlindungan hukum negara yang diberikan kepada masyarakatnya.
Menjadi  fenomena  dalam  masyarakat  sebagai  konsumen  yaitu  ketika melakukan  pembelian  produk  non  kemasan  atau  makanan  yang  diproduksi oleh usaha mikro kecil menengah. Dikarenakan makanan yang dibeli, diolah secara tradisional tanpa ada peran teknologi yang canggih maka masyarakat sudah  beranggapan  makanan  tersebut  baik  atau  layak  untuk  di  kosumsi
1 Fifik  Wiryani,  Mokhammad  Najih,  and  Abdul  Haris,  “Juridical  Analysis  On  Consumer Protection In Safe And Halal Food Distribution,” Jurnal Dinamika Hukum 18, no. 1 (January 31, 2018): 20, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.1.1586.
2 Astuti  Mairinda,  Berkenalan  Dengan  Jaminan  Produk  Halal  Di  Indonesia  (Jakarta: Guepedia, 2021).
Anggita Anggriana, dkk / Palita: Journal of  Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 239-250
sedangkan untuk kehalalan konsumen hanya bertolak ukur pada kandungan daging babi. Ketika makanan yang dibeli tidak ada unsur hewani maka sudah di  pandang  halal,  padahal  konsep  kehalalan  tidak  bisa  di  pandang  dari  hal tersebut saja.
Kota  Singkawang  merupakan  sebuah  kota  yang  terkenal  dengan  suku Tionghoa,  sehingga  wisata  kuliner  yang  terkenal  di  kota  Singkawang sebagian  besar  diproduksi  oleh  non  muslim  yang  ada  di  sana.  Meskipun masyarakat  telah  mengetahui  bahwa  yang  memproduksi  makan  bukan merupakan  non  muslim,  namun  hal  tersebut  tidak  menurunkan  minat masyarakat  untuk  membelinya  dikarenakan  pertimbangan  kualitas  jauh lebih  baik  dibandingkan  produksi  lain,  namun  tanpa  memperhatikan kehalalan sebuah produk. Padahal, kehalalan makanan bukan hanya sekedar penelusuran  terhadap  bahan  yang  mengandung  unsur  babi  atau  bukan, melainkan  juga  mencakup  di  dalamnya  berkaitan  dengan  cara pengolahannya,  cara  menyimpan  serta  apa  saja  yang  terlibat  dalam  proses pembuatannya.
Kajian  tentang  isu  perlindungan  konsumen  muslim  berhubungan dengan  sertifikasi  halal  sebelumnya  sudah  pernah  dilakukan.  Asri  (2022) berfokus pada kepastian hukum yang diberikan pemerintah sebagai bentuk perlindungan  hukum  bagi  konsumen  muslim  dalam  mengonsumsi  produk pangan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  bentuk  perlindungan konsumen  yang  diberikan  yaitu  diwajibkan  untuk  pelaku  usaha  melakukan sertifikasi  halal  serta  pemasangan  label  halal  sebagaimana  dalam  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal.  Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam melakukan pengawasan  serta  melakukan  sosialisasi  sangat  diperlukan  terkait  produk halal  agar  memberikan  kesadaran  kepada  setiap  pelaku  usaha  betapa pentingnya melakukan sertifikasi halal.
Penelitian  ini  merujuk  pada  salah  satu  penelitian  yang  pernah dilakukan  Saliro  (2021)  yakni  kajian  tentang  isu toleransi  yang ada di Kota Singkawang.  Penelitian  ini  mengkaji  perdagangan  kuliner  di  Kota Singkawang  yang  mana  para  pihak  terlibat  di  dalamnya  terdapat  berbagai etnis termasuk para pedagang non muslim, namun pada penelitian ini hanya berfokus  pada  toleransi  antar  pedagang  saja.  Berangkat  dari  hal  tersebut menjadikan  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  mengenai perlindungan  konsumen  muslim  terhadap  kuliner  yang  ada  di  Kota Singkawang,  serta  dengan  penelitian  ini  meyakinkan  bahwa  pihak  yang terlibat  dalam  perdagangan  yang  ada  di  Kota  Singkawang  tidak  hanya muslim saja melainkan non muslim juga ikut terlibat di dalamnya.
Anggita Anggriana, dkk / Palita: Journal of  Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 239-250
Kajian  tentang  perlindungan  konsumen  muslim  yang  ada  di  Kota Singkawang sangat perlu untuk dilakukan melihat kondisi perdagangan yang dilakukan  berbagai  etnis  dan  agama.  Masyarakat  dalam  mengonsumsi makanan  mempertimbangkan  kehalalan  sebuah  produk  makanan  masih belum  menjadi  prioritas  bagi  konsumen  muslim,  meskipun  di  dalam  UU Jaminan  Produk  Halal  telah  mewajibkan  semua  produk  untuk mencantumkan  label  halal,  namun  tidak  jarang  ditemui  adanya  produsen yang tidak memasangkan label halal terhadap olahan pangan yang dibuatnya. Maka  dengan  hal  tersebut  menjadikan  penulis  tertarik  untuk  melalukan penelitian  tentang  sertifikasi  label  halal  pada  suatu  produk  pangan  sebagai upaya  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  muslim  di  Singkawang dalam mengonsumsi makanan olahan non muslim.

## Metode
Penulisan  jurnal  menggunakan  penelitian  hukum  normatif,  dalam  hal ini  metode  yang  digunakan  untuk  mendekati  masalah  yang  akan  diteliti dengan memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang telah berlaku atau dengan mempelajari bahan kepustakaan yang ada dengan kata  lain  penelitian  melihat  suatu  masalah  dengan  melihat  undang-  undang yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan legislatif serta dengan pendekatan konseptual. Digunakannya pendekatan legislatif ini yaitu untuk  menjadi  pertimbangan  terhadap  peraturan  yang  terkait  dengan program  perlindungan  konsumen  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya permasalahan dalam konsep hukum  menjadikan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  konseptual dengan menjadikan perlindungan konsumen sebagai konsep dasarnya.

## Hasil dan Diskusi

## Jaminan  Produk  Halal  Bagi  Konsumen  Muslim  Dalam  Mengonsumsi Makanan Olahan Non Muslim
Negara  dalam  memberikan  jaminan  kepada  setiap  pemeluk  agama dalam  menjalan  ibadah  serta  melaksanakan  anjuran  beragama,  diwajibkan pula  untuk  menjamin  kehalalan  produk  yang  dikonsumsi  dan  digunakan masyarakatnya sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan. 3
3 Bambang  Sugeng  Ariadi  Subagyono  et  al.,  “Perlindungan  Konsumen  Muslim  Atas
Produk Halal,” Perspektif Hukum 20, no. 2 (2020): 306–27,
https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.82.
243
Anggita Anggriana, dkk / Palita: Journal of  Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 239-250
Doktrin halalan  thoyyiban (halal  dan  baik)  merupakan  informasi  yang harus disebarkan kepada masyarakat secara terus menerus dan terorganisir serta  dilengkapi  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  Upaya terpenting untuk mengiringi doktrin tentang halalan thoyyiban yaitu dengan dihadirkannya  tatanan  hukum  yang  mapan,  sentral,  humanis,  progresif, akomodatif  dan  tidak  diskriminatif  yaitu  dihadirkannya  UU  JPH. 4 Jaminan terhadap  penyelenggaraan  produk  halal,  mempunyai  tujuan  untuk memberikan rasa aman terhadap keselamatan konsumen serta memberikan kepastian  untuk  tersedianya  produk  pangan  yang  halal  bagi  seluruh masyarakat khususnya masyarakat muslim. 5
Makanan  yang  halal  ialah  makanan  di  dalamnya  yang  tidak  terdapat kandungan atau bahan yang tidak halal sehingga dilarang untuk dikonsumsi bagi umat Islam, baik dari segi yang berkaitan dengan bahan baku, maupun bahan  lain  yang  ikut  tercampur  dalam  pembuatan  pangan  yang  diolah melalui  proses  rekayasa  genetik  dan  iradiasi  pangan,  maupun  melalui pengolahan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. 6
Produk  makanan  yang  halal  merupakan  produk  yang  telah  memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu: 7
1. Terhindar  dari  terdapat  kandungan  babi  maupun  unsur  lain  yang berasal dari babi.
2. Terhindar dari bahan- bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran.
3. Merupakan daging hewan telah disembelih sesuai dengan tata cara syariat Islam.
4. Tempat yang digunakan untuk menyimpan, menjual, memproduksi serta  transportasi  yang  digunakan  tidak  boleh  digunakan  secara bersama  untuk  barang  yang  tidak  halal  seperti  babi  dan  lain sebagainya.
5. Jika  yang  berhubungan  dengan  proses  produksi  pernah  digunakan untuk  babi  atau  barang  yang  tidak  halal  lainnya  maka  harus disucikan sesuai dengan tata cara syariat Islam terlebih dahulu.
4 M.  Ali  Hasan,  Berbagai  macam  transaksi  dalam  Islam  (fiqh  muamalat)  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).
5 Asri,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Produk  Pangan  Yang  Tidak Bersertifikat Halal.”
6 Dharu  Triasih,  B.  Rini  Heryanti,  and  Doddy  Kridasaksana,  “Kajian  Tentang Perlindungan Hukumbagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal,” Jurnal Dinamika Sosial Budaya 18, no. 2 (August 9, 2017): 214,
https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.571.
7 Tim  Penyusun  Petunjuk  Teknis  Pedoman  Sistem  Produksi  Halal,  Petunjuk  Teknis Pedoman  Sistem  Produksi  Halal  (Jakarta:  Dirjen  Bimas  Islam  Dan  Penyelenggara  Haji  Dep. Agama, 2003).
Anggita Anggriana, dkk / Palita: Journal of  Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 239-250
6. Segala  sesuatu  baik  makanan  atau  minuman  yang  tidak mengandung khamar.
Memandang  kehalalan  pada  pangan  haruslah  secara  komprehensif artinya  tidak  sekedar  dipandang  dari  satu  unsur  saja,  melainkan  haruslah substansi  integratif  yaitu  dilihat  dari  berbagai  faktor  dan  sektor.  Grindra (1998)  dalam  kajiannya  berkaitan  dengan  syarat  kriteria  kehalalan  harus mencakup  di  dalamnya  yaitu  halal  pada  zatnya,  cara  memperolehnya,  cara memprosesnya, penyimpanannya, pengangkutannya serta penyajiannya .8
Berkaitan  dengan  hal  itu,  pada  dewasa  ini  banyak  ditemui  produk pangan yang beredar di pasaran namun belum dapat terjamin kehalalannya. Meskipun  pemerintah  telah  mengatur  regulasi  hukum  untuk  produk  halal yaitu pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Peraturan Pemerintah  Nomor  69  Tahun  1999  tentang  Label  dan  Iklan  Pangan  serta Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Aktivitas  perdagangan  kuliner  yang  ada  di  Kota  Singkawang  sebagian besar dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai latar belakang etnis dan agama  yang  beragam,  dan  sebagian  besar  pedagang  merupakan  etnis Tionghoa, Melayu, dan Dayak . 9 Hal tersebut diperkuat dengan hasil lapangan yang  diperoleh  yaitu  peneliti  banyak  menemukan  pedagang  yang  menjual makanan  non  kemasan  yang  masih  bersifat home  made dan  pedagang tersebut merupakan non muslim. Menjadi persoalan ketika konsumen dalam mengonsumsi  makanan  non  kemasan  di  Kota  Singkawang  sebagian  besar pertimbangan  kehalalan  hanya  tertuju  pada  daging  hewan,  dalam  artian ketika makanan yang di produksi non muslim berupa daging hewan atau ada terdapat  campuran  daging  hewan,  maka  hal  tersebut  dapat  dipastikan ketidak  halalannya.  Namun  tidak  dengan  makanan  dalam  bentuk  bukan daging hewan yang juga di produksi oleh non muslim, serta tanpa ada logo sertifikasi  halal  MUI.  Pada  dasarnya  kehalalan  merupakan  suatu  keharusan yang harus dipertimbangkan kaum muslim dalam mengonsumsi sesuatu.
Memastikan  kehalalan  produk  makanan  tidak  bisa  hanya  sekedar dengan  wujud  makanan  yang  telah  dengan  jelas  diketahui  keharamannya tetapi  juga  harus  memperhatikan  proses  dalam  pengolahannya.  Namun,
8 Muhammad  Syarif  Hidayatullah,  “Sertifikasi  Dan  Labelisasi  Halal  Pada  Makanan Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Perspektif  Ayat  Ahkam),”  YUDISIA :  Jurnal  Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 11, no. 2 (November 2, 2020): 251,
https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620.
9 Sri  Sudono  Saliro,  Tamrin  Muchsin,  and  Baharuddin  Baharuddin,  “Toleransi  Meja Makan:  Bisnis,  Budaya  Pedagang  Kuliner,  Dan  Interaksi  Sosial  Pedagang  Di  Kota Singkawang,” NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam 5, no. 1 (June 12, 2021): 31–40, https://doi.org/10.23971/njppi.v5i1.2430.
Anggita Anggriana, dkk / Palita: Journal of  Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 239-250
konsumen  tidak  selamanya  harus  melihat  dengan  jelas  proses  bagaimana produk  tersebut  diolah,  baik  itu  apakah  ada  campuran  khusus  yang menjadikan  kualitas  olahan  tersebut  lebih  baik  dari  produksian  yang  lain. Maka  yang  dapat  menjamin  kehalalan  produk  makanan  yang  diolah  non muslim  merupakan  logo  sertifikat  halal  MUI  sebagai  bukti  atas  kehalalan makanan tersebut.
Maka dari itu, yang menjamin kehalalan sebuah produk makanan bagi konsumen  muslim  yang  diproduksi  oleh  non  muslim  yaitu  logo  sertifikasi halal MUI. Karena jaminan produk halal sesuai yang terkandung dalam Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,  merupakan  kepastian  hukum  terhadap  kehalalan  suatu  produk  yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Maka dengan adanya sertifikasi halal juga dapat  memberikan  perlindungan  konsumen  bagi  kaum  muslim  dalam mengonsumsi makanan, sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 4 huruf a  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, yaitu  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam menggunakan  barang  dengan  memberikan  rasa  aman,  nyaman  dan harmonis. 10

## Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Dalam Mengonsumsi Makanan Olahan Non Muslim
Pengaturan  terhadap  produk  halal  di  Indonesia,  mempunyai  dua  hal yang  saling  berkaitan,  yaitu  sertifikasi  dan  labelisasi.  Sertifikasi  merupakan sertifikat  halal  yang  berupa  fatwa  tertulis  dari  MUI  yang  memberikan pernyataan  halal  terhadap  sebuah  produk  yang  telah  sesuai  dengan  syariat Islam berdasarkan dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh LP POM MUI. Sertifikat  halal  itu  sendiri  dijadikan  sebuah  syarat  bagi  pelaku  usaha  agar mendapatkan izin untuk mencantumkan label halal pada produk. 11
Sertifikat  halal  merupakan  hal  yang  penting  bagi  konsumen  muslim, karena  hal  tersebut  menyangkut  aspek  keyakinan  terhadap  masalah  agama dan  merupakan  hak  setiap  komunitas  muslim  untuk  mengetahui  bahwa produk  yang  dikonsumsi  sesuai  dengan  syariat  dan  ajaran  Islam. Diundangkannya  Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  merupakan  salah satu perlindungan hukum bagi konsumen muslim.
10 Muksalmina Muksalmina et al., “Halal Certification In A Food Product As An Effort To Protect  Law  Against  Muslim  Consumers  In  Indonesia,”  Proceedings  of  Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS) 2 (December 27, 2022): 00008, https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.78.
11 Triasih,  Heryanti,  and  Kridasaksana,  “Kajian  Tentang  Perlindungan  Hukumbagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal.”
Anggita Anggriana, dkk / Palita: Journal of  Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 239-250
Pada  hukum  Islam  terdapat  ketentuan  agar  mengonsumsi  makanan yang  halal  serta  larangan  untuk  mengonsumsi  makanan  yang  haram, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al- Baqarah ayat 168:
!َٰٓﻳـﱡ ﻬَﺎ اﻟﻨﱠ ﺎ سُ ﻛُ ﻠُﻮْا ﳑِﱠ ﺎ ﰱِ ا ﻻَْ رْ ضِ ﺣَﻠٰ ﻼً ﻃ َﻴِّﺒًﺎ ۖوﱠ ﻻَ ﺗـَﺘﱠﺒِ ﻌُﻮْا ﺧُ ﻄُ ﻮٰ تِ اﻟ ﺸﱠ ﻴْﻄٰ ﻦِۗ اِﻧ ﱠ ﻪٗ ﻟَ ﻜُ ﻢْ ﻋَﺪُ وﱞ ﻣﱡﺒِ ﲔٌْ
Terjemahnya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal  lagi  baik  dan  janganlah  mengikuti  langkah-langkah setan.  Sesungguhnya  ia  bagimu  merupakan  musuh  yang nyata."
Larangan  untuk  mengonsumsi  sesuatu  yang  haram  juga  telah ditegaskan dalam Q.S Al- Maidah ayat 3:
ﺣُﺮِّ ﻣَ ﺖۡ ﻋَ ﻠَﻴۡ ﻜُ ﻢُ ا ﻟ ۡ ﻤَﻴـۡﺘ َﺔُ وَا ﻟﺪﱠ مُ وَﳊَۡ ﻢُ ا ﳋ ِۡﻨۡﺰِﻳۡ ﺮِ وَﻣَﺎ ۤ اُﻫِ ﻞﱠ ﻟِﻐَ ﲑِۡ ا cِّٰ 'ِﻪٖ وَا ﻟ ۡ ﻤُﻨۡ ﺨَﻨِ ﻘَﺔُ وَا ﻟ ۡ ﻤَﻮۡ ﻗـُﻮۡ ذَةُ وَا ﻟ ۡ ﻤُ ﱰََدِّ ﻳَﺔُ وَاﻟ ﻨﱠﻄِ ﻴۡ ﺤَﺔ ُ وَﻣَﺎ ۤ اَﻛَ ﻞَ اﻟ ﺴﱠﺒ ُﻊُ اِ ﻻﱠ ﻣَﺎ ذَ ﻛﱠﻴ ـۡﺘُﻢۡ .. ..
Terjemahnya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang  tercekik,  yang  dipukul,  yang  jatuh,  yang  ditanduk,  dan yang  diterkam  binatang  buas,  kecuali  yang  sempat  kamu sembelih….”
Maka berdasarkan dari sumber al-Quran tersebut, hukum Islam sendiri telah jelas mengatur konsep makanan halal terhadap konsumen muslim agar tidak  membiarkan  dirinya  mengonsumsi  sebuah  produk  yang  tidak  jelas kehalalannya  dikarenakan  ketika  seseorang  mengonsumsi  sesuatu  yang haram  maka  dapat  memberikan  efek  negatif.  Oleh  sebab  itu,  perlu  adanya perhatian terhadap produk pangan yang beredar di pasaran masyarakat luas terutama dari segi kehalalannya.
Aspek kehalalan merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi bagi umat Islam  dari  berbagai  kebutuhan.  Masih  banyaknya  produk  yang  dipasarkan dan  belum  memiliki  sertifikat  halal  mengakibatkan  para  konsumen khususnya konsumen muslim menjadi kesulitan untuk membedakan produk yang telah terjamin kehalalannya. 12
Sertifikasi  dan  labelisasi  halal  pada  sebuah  produk  merupakan  hal terpenting  yang  tidak  hanya  dijadikan  sebuah  tanda  bangkitnya  kesadaran
12 Melissa Aulia Hosanna and Susanti Adi Nugroho, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada  Produk  Makanan,”  Jurnal  Hukum  Adigama  1,  No.  1  (July  19,  2018):  511, https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155.
Anggita Anggriana, dkk / Palita: Journal of  Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 239-250
nilai- nilai etika, moral serta spiritual, namun juga sebagai aktualisasi dalam bentuk  kepedulian  pelaku  usaha  terhadap  kemaslahatan  konsumen.  Maka dari itu, dalam hal ini terjaminnya kehalalan produk yang diproduksi dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap konsumen. 13
Pada  perlindungan  hukum  konsumen  yang  dilakukan  dengan memberikan sertifikasi halal yang mengandung aspek yuridis, artinya secara hukum  telah  melindungi  konsumen  dan  telah  melaksanakan  amanat  dari Pasal 4 Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian hak- hak yang dilindungi oleh hukum perlindungan konsumen adalah:
Pertama, hak atas kenyamanan serta keselamatan dalam mengonsumsi barang  atau  jasa.  Kedua,  hak  untuk  memilih  barang  atau  jasa  serta kesesuaian  dalam  nilai  tukarnya.  Ketiga,  hak  untuk  mendapatkan  informasi yang  benar,  jelas  dan  jujur  terkait  keadaan  dan  jaminan  yang  digunakan. Keempat,  hak  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  apabila  barang  yang  diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
Diperolehnya  sertifikasi  halal  oleh  pelaku  usaha  tentu  akan memberikan  manfaat  yang  begitu  besar  untuk  usaha  yang  dilakukan  serta memberikan  manfaat  kepada  masyarakat,  sehingga  pelaku  usaha  dan konsumen mempunyai kepastian hukum. Maka konsekuensinya adalah dapat terpenuhinya  hak-  hak  sebagai  warga  masyarakat  sekaligus  sebagai konsumen dapat terpenuhi. 14
Hingga saat ini masih banyak sekali produk olahan makanan yang tidak menggunakan  label  halal,  terlebih  lagi  jika  makanan  tersebut  bersifat  non kemasan salah satu contohnya kue bolu yang banyak dijual di pasaran serta melalui marketplace  facebook Singkawang . Kurangnnya  kesadaran  dari masyarakat mengenai sertifikasi halal dan rasa tidak ingin tahu menjadikan banyaknya  kuliner  yang  diperdagangkan  tidak  mempunyai  sertifikasi  halal dan menyebabkan tidak adanya label halal pada makanan. Faktor lain yaitu pada proses sertifikasi halal yakni masyarakat masih tidak mengerti tata cara pendaftarannya  serta  prosesnya  yang  rumit  meskipun  telah  ada  dilakukan proses  sertifikasi  halal  secara  mandiri  dan  gratis,  namun  masyarakat  lebih memilih  untuk  tidak  melanjutkan  pendaftarannya.  Pernyataan  tersebut didapatkan  dari  hasil  wawancara  salah  satu  pedagang  kue  bolu  yang mempunyai pengalaman pendaftaran sertifikasi halal.
13 Ilham Abdi Prawira, “Legal Protection for Consumers Through Halal Certification Mandate  of  Law  Number  33  of  2014  Concerning  Guarantees  for  Halal  Products,”  Media Syari’ah :  Wahana  Kajian  Hukum  Islam  Dan  Pranata  Sosial  24,  no.  2  (December  31,  2022): 207, https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.11477.
14 Clarisa  Amelia  Tarigan,  “Hubungan  Kebiasaan  Menyikat  Gigi  Dengan  Terjadinya Karies Gigi Pada Anak Sekolah Dasar,” 2022.
Anggita Anggriana, dkk / Palita: Journal of  Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 239-250
Kebiasaan  konsumen,  terutama  bagi  konsumen  muslim  sudah seharusnya menjadikan label halal sebagai tolak ukur dalam membeli sebuah produk.  Maka  kewajiban  untuk  pelaku  usaha  sendiri  sesuai  dalam  Pasal  7 UUPK  yaitu  mewajibkan  pelaku  usaha  untuk  memberikan  informasi  yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen. Hal tersebut juga harus beriringan dengan keharusan bagi konsumen agar menjadi konsumen yang cerdas yaitu lebih teliti serta kehati-hatian dalam memilih produk yang akan di kosumsi. Oleh  karena  itu  edukasi  tentang  perlindungan  konsumen  serta  hukum perlindungan  konsumen  sangat  penting  untuk  mewujudkan  kepastian hukum bagi masyarakat
Dari  segi  kelembagaan,  sertifikasi  halal  dikeluarkan  oleh  BPJH  yang bermitra pada MUI, merupakan suatu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan  hukum  bagi  konsumen  atas  setiap  produk  yang  dipasarkan. 15 Upaya  dilakukan  terutama  untuk  produk  yang  dihasilkan  pelaku  usaha berupa makanan dan minuman agar terhindar dari bahan-bahan yang dapat memberikan  kerugian  seperti  mengancam  kesehatan  dan  keselamatan  bagi konsumen. Pasal 4 UU tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan untuk semua  produk  yang  masuk,  serta  diperdagangkan  di  seluruh  wilayah Indonesia wajib untuk bersertifikat halal. Hal itu mengindikasi pada Pasal 25 huruf  (b)  UU  Jaminan  Produk  Halal,  yaitu  bahwa  jika  pelaku  usaha  telah mendapatkan  sertifikat  halal  maka  pelaku  usaha  diwajibkan  untuk memberikan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal.
Berdasarkan  dari  fenomena-fenomena  yang  telah  dijabarkan sebelumnya,  maka  pengawasan  pemerintah  menjadi  salah  satu  solusi  agar dapat memberikan jaminan perlindungan konsumen bagi masyarakat. Tidak adanya  pengawasan  menyebabkan  sering  ditemuinya  pelaku  usaha  yang berlaku  curang  yaitu  dengan  mencantumkan  label  halal  padahal  belum melalui proses sertifikasi dan mendapatkan sertifikasi kehalalan produk dari BPJH. Persoalan tersebut harus mendapatkan pengawasan agar pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan hak- hak konsumen. Selanjutnya  sosialisasi  pemerintah  terhadap  pelaku  usaha  berkaitan dengan  sertifikasi  halal  juga  sengatlah  penting  karena  untuk  mendorong pelaku  usaha  agar  memahami  pentingnya  sertifikat  halal  bagi  konsumen. Sehingga  ketika  pelaku  usaha  telah  menyadari  pentingnya  sertifikasi  halal terhadap  produk  yang  di  produksi  maka  akan  memberikan  dampak  positif
15 Prawira, “Legal Protection for Consumers Through Halal Certification Mandate of Law Number 33 of 2014 Concerning Guarantees for Halal Products.”
Anggita Anggriana, dkk / Palita: Journal of  Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 239-250
baik  dari  segi  usahanya  maupun  terhadap  hak-hak  konsumennya,  terutama terjaminnya kehalalan bagi konsumen muslim.

## Kesimpulan
Jaminan produk halal yang diberikan kepada konsumen muslim dalam mengonsumsi  setiap  produk  yang  dipasarkan  yaitu  dengan  mewajibkan kepada setiap pelaku usaha agar melakukan sertifikasi halal dan ketika telah melakukan  proses  sertifikasi  maka  pelaku  usaha  diwajibkan  untuk memasang  label  halal  MUI,  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang  Nomor  33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal.  Undang  Nomor  33  Tahun  2014 tentang  Jaminan  Produk  Halal  dan  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  merupakan  upaya  pemerintah  dalam melakukan  perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  sebagai  konsumen dalam  mengonsumsi  setiap  produk  yang  dipasarkan  yaitu  dengan mewajibkan untuk melakukan sertifikasi halal. Pentingnya pengawasan oleh pemerintah  terhadap  label  halal  yang  digunakan  oleh  setiap  pelaku  usaha, karena  banyak  ditemukan  label  halal  yang  digunakan  tidak  melakukan sertifikasi  halal  terlebih  dahulu.  Pemerintah  harus  mengkaji  kembali mengenai  proses  yang  dilalui  untuk  melakukan  sertifikasi  halal  terutama pada  waktu  serta  biaya  yang  diperlukan,  agar  masyarakat  yang  berperan sebagai pelaku usaha mikro menengah juga dapat melakukan sertifikasi halal terhadap  produk  yang  di  pasarkan  dan  masyarakat  yang  berperan  sebagai konsumen tetap merasa terlindungi hak-haknya. Peran Pemerintah dalam hal pengawasan  label  halal  yang  digunakan  setiap  pelaku  usaha  harus  tetap dilakukan  yaitu  dengan  melakukan  pengecekan  kembali  untuk  memastikan apakah label yang terpasang mempunyai sertifikasi halal atau tidak.

## Daftar Pustaka
Asri,  Asri.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Produk  Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 4, no. 2 (2016). https://doi.org/10.12345/ius.v4i2.316.
Hasan,  M.  Ali. Berbagai  macam  transaksi  dalam  Islam  (fiqh  muamalat) . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
Hidayatullah,  Muhammad  Syarif.  “Sertifikasi  Dan  Labelisasi  Halal  Pada Makanan  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Perspektif  Ayat  Ahkam).” YUDISIA :  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Dan  Hukum  Islam 11,  no.  2 (November  2,  2020):  251.  https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2 .8620.
Anggita Anggriana, dkk / Palita: Journal of  Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 239-250
Hosanna,  Melissa  Aulia,  and  Susanti  Adi  Nugroho.  “Pelaksanaan  Undang-
Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan.” Jurnal Hukum  Adigama 1,  no.  1  (July  19,  2018):  511.  https://doi.org/ 10.24912/adigama.v1i1.2155.
Mairinda,  Astuti. Berkenalan  Dengan  Jaminan  Produk  Halal  Di  Indonesia . Jakarta: Guepedia, 2021.
Muksalmina, Muksalmina, Tasyukur Tasyukur, Muksalmina Muksalmina, Fitri Maghfirah,  and  Muammar  Muammar.  “Halal  Certification  In  A  Food Product  As  An  Effort  To  Protect  Law  Against  Muslim  Consumers  In Indonesia.” Proceedings  of  Malikussaleh  International  Conference  on Law,  Legal  Studies  and  Social  Science  (MICoLLS) 2  (December  27, 2022): 00008. https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.78.
Prawira,  Ilham  Abdi.  “Legal  Protection  for  Consumers  Through  Halal Certification  Mandate  of  Law  Number  33  of  2014  Concerning Guarantees  for  Halal  Products.” Media  Syari’ah :  Wahana  Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial 24, no. 2 (December 31, 2022): 207. https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.11477.
Saliro, Sri Sudono, Tamrin Muchsin, and Baharuddin Baharuddin. “Toleransi Meja  Makan:  Bisnis,  Budaya  Pedagang  Kuliner,  Dan  Interaksi  Sosial Pedagang  Di  Kota  Singkawang.” NALAR:  Jurnal  Peradaban  Dan Pemikiran  Islam 5,  no.  1  (June  12,  2021):  31–40.  https://doi.org/ 10.23971/njppi.v5i1.2430.
Subagyono,  Bambang  Sugeng  Ariadi,  Trisadini  Prasastinah  Usanti,  Zahry Vandawati  Chumaida,  Fiska  Silvia,  and  Indira  Retno  Aryatie. “Perlindungan  Konsumen  Muslim  Atas  Produk  Halal.” Perspektif Hukum 20,  no.  2  (2020):  306–27.  https://doi.org/10.30649/  ph. v20i2.82.
Tarigan,  Clarisa  Amelia.  “Hubungan  Kebiasaan  Menyikat  Gigi  Dengan Terjadinya Karies Gigi Pada Anak Sekolah Dasar,” 2022.
Tim  Penyusun  Petunjuk  Teknis  Pedoman  Sistem  Produksi  Halal. Petunjuk Teknis  Pedoman  Sistem  Produksi  Halal .  Jakarta:  Dirjen  Bimas  Islam Dan Penyelenggara Haji Dep. Agama, 2003.
Triasih,  Dharu,  B.  Rini  Heryanti,  and  Doddy  Kridasaksana.  “Kajian  Tentang Perlindungan  Hukumbagi  Konsumen  Terhadap  Produk  Makanan Bersertifikat Halal.” Jurnal Dinamika Sosial Budaya 18, no. 2 (August 9, 2017): 214. https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.571.
Wiryani,  Fifik,  Mokhammad  Najih,  and  Abdul  Haris.  “Juridical  Analysis  On Consumer  Protection  In  Safe  And  Halal  Food  Distribution.” Jurnal Dinamika  Hukum 18,  no.  1  (January  31,  2018):  20.  https://doi.org/ 10.20884/1.jdh.2018.18.1.1586.