Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Sebagai Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 pada Politeknik Negeri Pontianak
Sari Zawitri*
Politeknik Negeri Pontianak

## Ninik Kurniasih
Politeknik Negeri Pontianak

## Theresia Siwi Kartikawati
Politeknik Negeri Pontianak

## ABSTRACT
The government regulation (PP) number 71 year 2010 is a new regulation standard of accounting in the public sector. The new regulation standard that inspiring the writers to the research title: Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual sebagai Implementasi PP nomor 71 tahun 2010  pada  Politeknik  Negeri  Pontianak.  The  Problems  are  formulated  as  (1)  The  changes  of institutional  accounting  system (SAI) PP  24  year  2005  into  PP  71  year  2010  or  cash  toward accrual into accrual  basis?  (2)  How preparation  and  the  application  transition accrual  basis institutional  accounting  system (SAI) or implementation  PP  71  year  2010  of  the  Politeknik Negeri Pontianak? It’s concern to disclosure and measurement of Asset, Liabilities, Earned, and Expense. This the exploratory research method which is narrative and descriptive approach with the  Politeknik  Negeri  Pontianak  is  an  object. The  results,  as  form  of  adjustment  in  order  to change  cash  toward  accrual  into  accrual  basis, accrual  accounting  recognizes  revenues by treasurer expenditure with  adding  income  that  still  must  be  accepted  in  the  accounting  period during  which  the  service  is  performed and/or  adding unearned revenue. Politeknik  Negeri Pontianak  almost  meets  the  six  conditions  that  must  have  preparation  and  the  application transition cash  toward  accrual  into  accrual  basis of institutional  accounting  system as implementation  PP  71  year  2010 be  general  conclusion  of  this  research. Writers  suggested  all parties related in an accounting system institutional of Politeknik Negeri Pontianak commitment to keeping together in the process of financial reporting with accrual basis.
Keywords : PP No. 24 tahun 2005, PP No. 71 tahun 2010, cash toward accrual, accrual basis,
dan institutional accounting system (SAI)
* Korespondensi:  Sari  Zawitri, Jurusan Akuntansi, Politeknik  Negeri  Pontianak, Jalan  A. Yani,  Pontianak 78124, Indonesia. Alamat Email: zawiakpolnep@gmail.com.

## 1. PENDAHULUAN
Peraturan Pemerintah Indonesia untuk seluruh instansi pemerintah baik yang ada di  pusat  maupun  di  daerah  harus  sudah  menerapkan  Standar  Akuntansi  Pemerintah (SAP)  berbasis  akrual  (accrual  basis).  Dasar  hukum  penerapan  SAP  berbasis  akrual adalah  PP  No.  71/2010  tentang  SAP,  sebagai  amanat  dari  UU  No.  17/2003  tentang Keuangan  Negara.  UU  No.17/2013  mengamanatkan  instansi  pemerintah  baik  dipusat maupun di daerah di minta untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Sedangkan dalam PP No. 71/2010  disebutkan  SAP  berbasis  akrual  dilaksanakan  empat  tahun  setelah  tahun 2010,  yang  artinya  dilaksanakan  pada  2015. Dengan  demikian  pada  saat  ini  merupakan masa  persiapan  dan  peralihan  bagi  instansi  pemerintah  untuk  melakukan  perubahan penggunaan  basis  akuntansi  dalam  pencatatan  dan  pelaporan  keuangan  sesuai  dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.
Penerapan akuntansi berbasis akrual menjadi tantangan bagi semua pihak dalam menjalankan sistem  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  pemerintah.  Penerapan  ini  juga berlaku  pada Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat.  Dalam pelaksanaannya Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri dari dua sistem utama, yaitu Sistem  Akuntansi  Bendahara  Umum  Negara  (SABUN)  diselenggarakan  oleh  Menteri Keuangan  selaku  Bendahara  Umum  Negara dan  Sistem  Akuntansi  Instansi  (SAI) diselenggarakan oleh Departemen atau Lembaga non Departemen.
Sistem  Akuntansi  Instansi  berkaitan  dengan  kegiatan  penyusunan  Laporan Keuangan  yang  dilakukan  instansi  pemerintah,  dalam  hal ini  Lembaga.  Laporan keuangan  kementerian/kelembagaan  adalah  bentuk  pertanggung-jawaban  atas  pelak- sanaan  APBN  berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Keandalan laporan keuangan dapat diuji dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satuan  Kerja  (satker)  dengan  proses  rekonsiliasi  dengan  Kantor  Pelayanan  Perben- daharaan  Negara  (KPPN).  Dan  dalam  hal  ini  satuan  kerja  diwajibkan  menyampaikan laporan  keuangan  tepat  waktu  pada  KPPN  pada  setiap  periode  akuntansi  yang  telah ditentukan sebelumnya.
Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagaimana tujuannya adalah sebagai berikut.  Pertama,  bagaimana  perubahan  sistem  akuntansi  instansi  PP  24  tahun  2005 menjadi PP 71 tahun 2010 atau dari cash toward accrual menjadi accrual basis? Kedua, bagaimana persiapan dan peralihan penerapan SAI berbasis akrual atau implementasi PP 71 tahun 2010 di Politeknik Negeri Pontianak?
Masalah  dibatasi  oleh:  (1)  PP  24  tahun  2005 menjadi  PP  71  tahun  2010,  (2) Penelitian dilakukan dengan menggunakan standar dan peraturan yang ada sebagai bahan masukan  menuju hukum  penerapan  SAP  berbasis  akrual  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, dan (3) Proses penyusunan Laporan Keuangan berupa:
berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA), Laporan  Operasional (LO),  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Manfaat  yang  diharapkan  dari  penelitian  ini  adalah:  (1)  Manfaat perubahan penyusunan  dan  penyajian  pelaporan  keuangan  lembaga  pemerintah  dari  PP  24  tahun 2005 menjadi PP 71 tahun 2010 atau dari cash toward accrual menjadi accrual basis. (2) Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi instansi  pemerintah, baik pusat  maupun daerah berkenaan dengan kegiatan persiapan dan peralihan perubahan dari cash toward accrual menjadi accrual  basis. (3) Penelitian  ini  diharapkan  menjadikan  Politeknik  Negeri Pontianak  sebagai  salah  satu  contoh  satker  yang  telah  mengimplementasikan  Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 dalam penerapan Sistem Akuntansi Instansinya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pelaksanaan  sistem  akuntansi  harus  didasarkan  pada  Prinsip-prinsip  Akuntansi Berlaku  Umum  (Generally  Accepted  Accounting  Principles)  yang  dituangkan  dalam bentuk  standar  akuntansi.    Pada    Pasal  32  ayat  (1)  UU  Nomor  17  Tahun  2003 menyatakan  bahwa  bentuk  dan  isi  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan APBN/APBD  disusun  dan  disajikan  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP). Dan ditegaskan kembali dalam Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa akuntansi digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat/daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Reformasi pengelolaan keuangan negara di bidang akuntansi pada saat ini adalah menetapkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005  tentang  Standar  Akuntansi.  Penggantian  PP  Nomor  24  Tahun  2005  dengan  PP Nomor 71 Tahun 2010 didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa  basis  akrual  dalam  sistem  akuntansi  pemerintahan  selambat-lambatnya  dilak- sanakan  5  tahun  setelah  UU  Nomor  17  Tahun  2003  ditetapkan  atau  pada  Tahun Anggaran 2008.

## 2.1. Perubahan sistem akuntansi instansi PP 24 tahun 2005 menjadi PP  71 tahun 2010 atau dari cash toward accrual menjadi accrual basis

## 2.1.1 Basis Cash toward Accrual (CTA)
Standar  akuntansi  pemerintah  (SAP),  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  24  Tahun  2005  menggunakan  basis  modifikasian  kas  menuju akrual (Cash  Towards  Accrual) guna  menjembatani  penerapan  basis  kas  menuju  basis akrual kepada basis akrual secara penuh. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang,  dan  ekuitas  dana  berbasis  akrual.  Basis  kas  menuju  akrual  ini  melakukan
pencatatan  dengan  cara  menggunakan  basis  kas  pada  periode  pelaksanaan  anggaran (yaitu pendapatan diakui pada saat kas di terima Kas Negara dan belanja diakui pada saat kas  dikeluarkan  dari  Kas  Negara).  Dan  pada  akhir  periode  diperlukan  penyesuaian- penyesuaian untuk mencatat belanja harta tetap yang dilakukan pada periode pelaksanaa (dengan menggunakan metode kolorari), serta mencatat hak ataupun kewajiban negara.
Basis  kas  untuk  pendapatan  dan  belanja  yang  dilakukan  pada  periode  anggaran, akan  menghasilkan  penyusunan  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  dan  Laporan  Arus Kas  (LAK),  sedangkan  pencatatan  pada akhir  periode  (dengan  jurnal  kolorari)  akan diperoleh  Neraca.  Aset,  kewajiban,  dan  ekuitas  merupakan  unsur  neraca  sedangkan pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  merupakan  unsur  Laporan  Realisasi  Anggaran. Dengan kata lain, Neraca disajikan dengan basis akrual dan Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan basis kas.

## 2.1.2. Basis Akrual
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Pasal  1  ayat  (8)  menyebutkan bahwa  yang  dimaksud  dengan  SAP  Berbasis  Akrual,  yaitu  SAP  yang  mengakui pendapatan,  beban,  aset,  utang, dan  ekuitas  dalam  pelaporan  finansial  berbasis  akrual, serta  mengakui  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  dalam  pelaporan  pelaksanaan anggaran  berdasarkan  basis  yang  ditetapkan  dalam  APBN/APBD. SAP  berbasis  akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan  organisasi  di  lingkungan  pemerintah  pusat/daerah,  jika  menurut  peraturan perundang-undangan suatu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No. 71 Tahun 2010).
Pelaporan  keuangan  yang  akan dihasilkan  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah nomor  71  tahun  2010  tentang  standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  menjadi bertambah  kuantitasnya  hingga  dua  pelaporan  yaitu  pelaporan  pelaksanaan  anggaran (budgetary  reports) yang  terdiri  dari:  laporan  realisasi  anggaran  (LRA)  dan  laporan perubahan  saldo  anggaran  lebih  (SAL).  Pelaporan  finansial (financial  reports)    yang terdiri  dari:  neraca,  laporan  operasional  (LO),  laporan  perubahan  ekuitas,  dan  laporan arus kas, serta  catatan atas laporan keuangan (CALK).
Akrual  basis  mendasarkan  konsepnya  pada  dua  pilar, yaitu: pengakuan pendapatan dan  pengakuan  biaya/beban. Saat  pengakuan  pendapatan  pada  basis  akrual adalah  pada  saat  pemerintah  mempunyai  hak  untuk  melakukan  penagihan  dari  hasil kegiatan  pemerintah.  Dalam  konsep  basis  akrual,  mengenai  kapan  kas  benar-benar diterima menjadi hal yang kurang penting. Oleh karena itu, dalam basis akrual kemudian muncul estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima. Sedangkan, pengakuan biaya/beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka  titik  ini  dapat dianggap  sebagai starting  point munculnya  biaya/beban  meskipun biaya tersebut belum dibayar.

## Tabel 1. Perbandingan Konsep Akuntansi Secara Umum antara Cash Towards Accrual
Basis dan Accrual Basis
Uraian CTA Akrual 1. Penyusutan Aset Tetap - Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. 2. Entitas Akuntasi - Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya 3. Laporan Keuangan Pokok : 1. LRA 2. Neraca 3. LAK
4. CaLK
Lainnya : 1. Lap. Kinerja Keu. 2. Lap. Ekuitas 1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas 6. Laporan Perubahan Ekuitas 7. Catatan Atas Laporan Keuangan 4. Unsur LRA - - Definisi Pendapatan basis akrual sebagaimana tercantum dalam Paragraf 58 b. PP 24 dikeluarkan dari unsur LRA dalam Paragraf 62-PP 71.
- Definisi Belanja Akrual sebagaimana tercantum dalam Paragraf 58.d. PP 24 dikeluarkan dari unsur LRA dalam Paragraf 62-PP 71.
- Definisi Penerimaan Pembiayaan
sebagaimana tercantum dalam Paragraf 58.g. PP 24 dimasukkan dalam definisi Pembiayaan dalam Paragraf 62.d-PP 71 5. Laporan Perubahan SAL - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya 6. Neraca - - Ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan Ekuitas dana cadangan dihapus, digantikan dengan Ekuitas 7. Laporan Operasional - - Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- Unsur LO mencakup Pendapatan Akrual,
Beban, Transfer, dan Pos Luar Biasa
Tabel 1. (Lanjutan)
8.  Pengakuan Belanja menjadi Pengakuan Belanja dan Beban - Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. - Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat
diperoleh manfaat.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 9. Laporan Operasional a. Penyajian - Menyajikan pos-pos sebagai berikut: - Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; - Beban dari kegiatan operasional ; - Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada; - Pos luar biasa, bila ada; - Surplus/defisit-LO. b. Ruang Lingkup - - Berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- Menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode - Tidak termasuk perusahaan negara/daerah. c. Manfaat - Menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan, tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. d. Periode Pelaporan - - Disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. - Apabila tanggal laporan suatu entitas disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, harus memuat informasi tertentu. e. Struktur Laporan - Struktur Laporan Operasional: a. Pendapatan-LO b. Beban c. Surplus/Defisit dari operasi
d. Kegiatan non operasional
e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
f. Pos Luar Biasa
g. Surplus/Defisit-LO
Maka  dari Tabel  1  perbandingan  antara  akuntansi  CTA  dengan  akuntansi berbasis  akrual,  terdapat  beberapa  konsep  yang  dikembangkan  oleh  basis  akrual  yang belum dikembangkan dalam konsep CTA, antara lain: penyusutan aset, entitas akuntansi, dan  laporan-laporan  tambahan  lainnya.  Kemudian basis  akrual  mewajibkan  pemerintah untuk  menyusun  LRA  dan  LO.  LRA  disusun  dengan  menggunakan  basis  kas,  yang antara lain melaporkan pendapatan- LRA dan belanja. Sementara itu LO disusun dengan menggunakan basis akrual  yang antara lain melaporkan pendapatan-LO dan beban. Hal paling mendasar adalah pendapatan- LRA diakui dengan menggunakan basis kas sedang pendapatan-LO  diakui  dengan  menggunakan  basis  akrual;  belanja  diakui  dengan menggunakan basis kas sedang beban diakui dengan menggunakan basis akrual.
Tabel 2 merupakan  ringkasan  perubahan  dari  penerapan  akuntansi  CTA mengarah  ke  akuntansi  akrual,  meliputi:  dasar  hukum,  jumlah  laporan  ditingkat  pusat, jumlah  laporan  ditingkat  satker,  aplikasi  yang  digunakan  dalam  penyusunan  laporan keuangan,  keragaman  transaksi  dan  implementasinya.  Hal  ini  juga  menggambarkan perubahan yang terjadi pada Sistem Akuntansi Instansi.

## Tabel 2. Perubahan Mendasar Pelaporan Keuangan antara Cash Towards Accrual Basis dan Accrual Basis
Uraian Akuntansi CTA Akuntansi Akrual Dasar hukum PP 24 tahun 2005 PP 71 tahun 2010 Jumlah Laporan tingkat pusat 4 7 Jumlah Laporan tingkat satker 3 5 Aplikasi yang digunakan penyusunan laporan keuangan SAKPA SIMAK BMN SAIBA SIMAK BMN Akrual Keragaman transaksi sedikit Banyak Implementasi 2005 sd 2014 2015 dst
Sistem  Akuntansi  Instansi  (SAI)  adalah prosedur    dalam  siklus  akuntansi  yang dilaksanakan pada lingkup kementerian/lembaga yang dalam pelaksanaannya memproses transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya untuk menghasilkan laporan keuangan yang  dapat  bermanfaat  bagi  pengguna  laporan  keuangan.  Struktur sistem  akuntansi instansi dibagi menjadi dua yaitu: Akuntansi dan pelaporan keuangan dan Akuntansi dan pelaporan barang milik negara. Keluaran dari SAI adalah laporan keuangan dan laporan barang kementerian negara/lembaga.
Tabel 3 diketahui struktur dan isi dari kelima Laporan Berbasis Akrual. Dimana masing-masing  Laporan  memenuhi  informasi  yang  belum  terungkap  dalah  basis  CTA. Misalnya  dapat  dilihat  pada  Laporan  Operasional  (LO)  yang  memiliki  item surplus/defisit  mendampingi  Laporan  Realisasi  Anggaran.  Dan  dilengkapi  juga  dengan Laporan  Perubahan  Ekuitas,  yang  tidak  dimiliki  sebelumnya  pada  Laporan  Berbasis CTA, yang menyajikan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.
Tabel 3. Struktur dan Isi dalam Laporan Keuangan Basis Akrual
Sumber: PPAKP (2014)
Selain  itu  perubahan  juga  terjadi  dalam  aplikasi  yang  digunakan  dalam penyusunan  laporan  keuangan,  yaitu  dari  SAKPA  dan  SIMAK  BMN  yang  merupakan aplikasi untuk basis CTA menjadi SAIBA dan SIMAK BMN Akrual merupakan aplikasi bebasis akrual. Perubahan ini ditunjukkan dengan perbedaan tools atau fitur yang sedikit berbeda.  Misalnya  terdapat tool jurnal  koreksi  yang  dimiliki  SAIBA  sebagai  kolom aplikasi untuk pencatatan transaksi akrual.
Jenis Laporan Struktur dan Isi LRA  Pendapatan-LRA  Belanja LO  Pendapatan-LO  Beban  Surplus/Defisit dari operasi  Kegiatan non operasional
 Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa  Pos Luar Biasa  Surplus/Defisit-LO LPE  Ekuitas awal  Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
 Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas  Ekuitas akhir Neraca  Kas dan setara kas  Investasi jangka pendek
 Piutang pajak dan bukan pajak
 Persediaan
 Investasi jangka panjang  Aset tetap  Kewajiban jangka pendek
 Kewajiban jangka panjang  Ekuitas CaLK  Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi  Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro  Ikhtisar  pencapaian  target  keuangan  selama  tahun  pelaporan  berikut  kendala dan hambatannya  Informasi  tentang  dasar  penyajian  laporan  keuangan  dan  kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih
 Rincian dan penjelasan  masing-masing pos  yang disajikan  pada lembar  muka laporan keuangan
 Informasi  yang  diharuskan  oleh  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan yang belum disajikan
 Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  dengan  jenis  riset  eksploratoria  yang  bersifat deskriptif naratif. Penelitian eksploratoria adalah suatu  penelitian yang dilakukan untuk memperoleh  keterangan,  penjelasan,  dan  data  mengenai  hal-hal  yang  belum  diketahui. Penelitian  ini  berbentuk  studi  kasus,  dalam  bentuk  satuan  kerja  Politeknik  Negeri Pontianak.  Pemilihan  Politeknik  Negeri  Pontianak  sebagai  tempat  penelitian,  karena lokasinya berada di wilayah kerja peneliti.
Waktu  Penelitian  ini  memerlukan  waktu  sekitar  8  bulan  (April  2014  sampai Desember  2014)  dengan  memahami  perubahan  secara  mendalam  proses  penyusunan Laporan  Keuangan  berdasarkan  PP Nomor  24  tahun  2005  menjadi  berdasarkan  PP Nomor  71  tahun  2010.  Dan  persiapan  prosedur  (pengakuan  dan  pengungkapan)  dan dokumen  yang  terkait  berkenaan dengan  kegiatan  penyesuaian  perubahan  yang  akan dilakukan  Politeknik  Negeri  Pontianak  dalam  Sistem  Akuntansi  Instansinya  selama periode 2014 (tahun persiapan penerapan PP 71 tahun 2010).
Sedangkan data  dikumpulkan  dengan  wawancara,  studi  literatur,  dan  studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisa  menggunakan  teknik  uji  model,  yaitu  dengan  membandingkan  model  lama dengan model baru untuk kemudian ditemukan persamaan maupun perbedaannya setelah itu  dianalisis  secara  kualitatif. Data  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  analisis berupa  Uji  Model  Penyajian  Laporan  Keuangan  dengan  aturan  lama  yaitu  PP No  24 tahun  2005  ke  aturan  baru  yaitu  PP No  71  tahun  2010,  meliputi: Pengakuan  dan Pengukuran  Asset,  Kewajiban,  Pendapatan  dan  Beban;  dan Merekonstruksi  Laporan Keuangan  menjadi  sesuai  dengan  PP No  71  tahun  2010  yaitu: Laporan  Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Persiapan dan  Peralihan  Penerapan  SAI Berbasis  Akrual  Atau  Implementasi PP 71 Tahun 2010 di Politeknik Negeri Pontianak
4.1.1. Pada  Pengakuan  Aset  Tetap  dalam  Neraca  pada  Sistem  Akuntansi  Instansi Politeknik Negeri Pontianak.
Pada daftar rincian aset tetap Tabel 4 dalam laporan keuangan Politeknik Negeri Pontianak  per  30  Juni  2014,  belum  menampilkan  nilai  sesungguhnya.  Hal  ini  karena tidak  terdapat  revaluasi  aset  pada  nilai  tanah,  sehingga  tidak  terlihat  perbedaan  nilai tanah  (%naik/turun  0,00)  antara  TA  2013  dengan  TA  2014.  Padahal  diketahui,  nilai tanah pada lokasi Kotamodya Pontianak selalu meningkat hampir setiap tahun. Dan letak Politeknik  Negeri  Pontianak  merupakan  lokasi  yang  strategis,  dengan  didukung
pembangunan  fasilitas  lain  yang  berada  disekitar  Politeknik  Negeri  Pontianak,  maka tidak mungkin nilai tanah tidak mengalami peningkatan.

## Tabel 4. Rincian Aset Tetap
No Jenis T.A 2014 T.A 2013 % Naik (Turun) 1 Tanah 92.570.947.958 92.570.947.958 0,00 2 Peralatan dan Mesin 273.749.653.995 273.547.069.495 0,07 3 Gedung dan Bangunan 62.486.188.610 62.486.188.610 0,00 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.680.500.823 4.680.500.823 0,00 5 Aset Tetap Lainnya 1.917.197.833 1.917.197.833 0,00 6 Konstruksi dalam Pengerjaan 28.526.417.810 28.842.733.370 100,00 Jumlah 463.930.907.029 464.044.638.089 (0,02) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (119.744.556.258) (101.971.826.316) 17,43 Nilai Buku Aset Tetap 344.186.350.771 362.072.811.773 (4,94)
Sumber: Laporan Keuangan Politeknik Negeri Pontianak per 30 Juni 2014
Kemudian  penyusutan  aset  tetap  menurut  yang  ditampilkan  Laporan  Keuangan Politeknik  Negeri  Pontianak  per  30  Juni  2014  langsung  diakui  sebagai  pengurang  nilai tercatat  aset  tetap,  sehingga  dalam  LRA  tidak  ada  penyajian  belanja  penyusutan  tetapi dimasukan  dalam  neraca,  dalam  akun  akumulasi  penyusutan  aset  tetap  senilai  Rp. 119.744.556.258.  Penyusutan  aset  sesuai  basis  CTA  yang  ditampilkan  pada  Laporan Keuangan  Politeknik  Negeri  Pontianak  per  30  Juni  2014  tidak  mencerminkan  adanya penurunan  nilai  aset  yang  dipakai  dalam  pelayanan  publik  yang  dibebankan  sebagai belanja. Sedangkan seharusnya informasi beban atas pemanfaatan aset  yang  dikonsumsi pada  periode  tertentu  harus  ditampilkan,  agar  bisa  tercapai  efisiensi  dan efektifitas penggunaan aset dalam memfasilitasi pelayanan publik.
Maka  perubahan  yang  harus  dilakukan  dengan  penerapan  basis  akrual  adalah mengakui  penyusutan  aset  tetap  sebagai  beban.  Hal  ini  terlihat  dari  bunyi  lampiran  I PSAP- 07 paragraf 54  yang mengat akan bahwa: ”nilai penyusutan untuk masing -masing periode  diakui  sebagai  pengurang  nilai  tercatat  aset  tetap  dalam  neraca  dan  beban penyusutan  dalam  LO”.  Adanya  Penyusutan  Aset  Tetap  Perbedaan  pengakuan belanja/beban terkait penyusutan aset tetap antara akuntansi basis kas dengan basis akrual menyebabkan perbedaan antara jumlah belanja dengan beban.
Selain  itu  SAP  Berbasis  Kas  Menuju  Akrual  (CTA)  yang  diterapkan  saat  ini membukukan  pembelian  aset  tetap  sebagai  belanja  modal.  Hal  ini  sesuai  dengan  bunyi Lampiran  I PSAP- 02 paragraf  37,  yang antara lain menyatakan bahwa ”belanja modal adalah  pengeluaran  anggaran  untuk  perolehan  aset  tetap  dan  aset  lainnya  yang memembukukan  pembelian  aset  tetap  sebagai  belanja  modal.  Hal  ini  sesuai  dengan bunyi  Lampiran  I  PSAP- 02  paragraf  37,  yang  antara  lain  menyatakan  bahwa  ”belanja modal  adalah  pengeluaran  anggaran  untuk  perolehan  aset  tetap  dan  aset  lainnya  yang memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode    akuntansi.”  Perubahan  yang  harus  dilakukan
jika menerapkan Akuntansi basis akrual adalah langsung dibukukan ke dalam aset tetap yang bersangkutan, bukan membukukan pembelian aset tetap sebagai beban.
4.1.2. Pada  Pengakuan  Kewajiban  Pada  Sistem  Akuntansi  Instansi  Politeknik  Negeri Pontianak
Data Kewajiban yang tertera dalam Neraca Laporan Keuangan Politeknik Negeri Pontianak per 30 Juni 2014 sebagai berikut:
Pendapatan Diterima Dimuka Rp. 512.708.333 Uang Muka dari KPPN Rp. 500.000.000 Pendapatan Yang Ditangguhkan Rp. 2.823.925.345 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Rp. 3.836.633.678 Jumlah  Kewajiban Rp. 3.836.633.678
Penulis  tidak  dapat  menampilkan  perbedaan  secara  langsung  mengenai perubahan penerapan sistem akuntansi CTA ke sistem akuntansi akrual pada pengakuan dan  pencatatan  Kewajiban  berdasarkan  data  Neraca  Laporan  Keuangan  Politeknik Negeri  Pontianak  per  30  Juni  2014.  Namun  perubahan  mendasar  secara  konsep pengakuan  kewajiban  dijelaskan  oleh  paragraf  93  Kerangka  Konseptual  SAP  dimana kewajiban  diakui  jika  besar  kemungkinan  bahwa  pengeluaran  sumber  daya  ekonomi akan  dilakukan  untuk  menyelesaikan  kewajiban  yang  ada  sampai  saat  pelaporan,  dan perubahan  atas  kewajiban  tersebut  mempunyai  nilai  penyelesaian  yang  dapat  diukur dengan  andal.  Sejalan  dengan  penerapan  basis  akrual,  Paragraf  94  menjelaskan  bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
Dalam  sistem  berbasis  akrual  juga  dapat  diketahui  kewajiban  kontijensi pemerintah  karena  dicatat  komitmen  atau  hak  maupun  kewajiban  kontijensi  negara terutama  untuk  penerimaan  maupun  pengeluaran  yang melampaui  masa  satu  tahun anggaran. Anggaran berbasis akrual  akan memungkinkan perencanaan  anggaran jangka panjang yang melebihi satu tahun anggaran. (Nasution, 2013)
4.1.3. Pada  Pengakuan  Pendapatan  Pada  Sistem  Akuntansi  Instansi  Politeknik  Negeri Pontianak
Tabel 5 merupakan data Pendapatan di LRA pada Laporan Keuangan Politeknik Negeri  Pontianak  per  30  Juni  2014  yang  merupakan  unsur  Laporan  Pelaksanaan Anggaran.  Namun  pendapatan  yang  tercatat  belum  seluruhnya,  jika  berdasarkan  pada tanggal pengakuan hak atas pendapatan. Hal ini berkaitan dengan pendapatan akrual dari akun  Pendapatan  Pendidikan  Lainnya  dan  Pendidikan  Pendidikan  yang  bersumber  dari SPP Mahasiswa.
Berdasarkan basis CTA Pendapatan Ditangguhkan diakui pada saat diterima pada Rekening  Kas  Umum  Negara/Daerah  (Lampiran  II,  PSAP  02  paragraf  22).  Dengan demikian,  Saldo  kas  yang  ada  di  bendahara  penerimaan  sepanjang  belum  disetor  ke Rekening Kas Umum Negara (untuk selanjutnya disingkat RKUN) belum diakui sebagai pendapatan.
Tabel 5. Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
No URAIAN ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN % REALISASI ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 A PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH I PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS 1. PENERIMAAN DALAM NEGERI a. Penerimaan Perpajakan b. Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. HIBAH II PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS 1. PENERIMAAN DALAM NEGERI NON KAS a. Penerimaan Perpajakan Non Kas b. Penerimaan Negara Bukan pajak Non Kas 2. HIBAH NON KAS 13.287.420.000 13.287.420.000 0 13.287.420.000 0 0 0 0 0 0 12.956.842.811 12.956.842.811 0 12.956.842.811 0 0 0 0 0 0 (330.577.189) (330.577.189) 0 (330.577.189) 0 0 0 0 0 0 97,51 97,51 0,00 97,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH ( A I + A II ) 13.287.420.000 12.956.842.811 (330.577.189) 97,51
Sumber: Laporan Keuangan Politeknik Negeri Pontianak per 30 Juni 2014
Hal ini menyebabkan terdapat jurnal tambahan untuk mengungkapan pendapatan tersebut  dalam  Informasi  Pendapatan  dan  Belanja  Secara  Akrual  untuk Periode  yang Berakhir 30 Juni 2014 pada Tabel 6 berikut.
Tabel  6  merupakan  Lampiran  A2  dalam  Laporan  Keuangan  Politeknik  Negeri Pontianak per 30 Juni 2014. Dimana informasi  pendapatan secara akrual diperoleh dari realisasi  pendapatan  basis  kas  disesuaikan dengan  transaksi  pendapatan  akrual,  yaitu pendapatan yang masih harus diterima dan pendapatan diterima dimuka. Terkait dengan penyesuaian  atas  pendapatan  yang  masih  harus  diterima,  lampiran    2  butir  A  perdirjen tersebut menurut 8 Perdirjen Perbendaharaan Nomor 62 Tahun 2009 mengatakan bahwa:
Dalam  penyajian  informasi  pendapatan  secara  akrual,  realisasi  pendapatan  secara  kas tahun berjalan harus disesuaikan yaitu dengan cara:
1) menambahkan  pendapatan yang  masih  harus  diterima  pada  tahun anggaran  berjalan (piutang pada tahun berjalan); dan/atau
2) menambahkan  pendapatan  yang  telah  diterima  oleh  bendahara  penerimaan  K/L, namun  belum  disetorkan  ke  Rekening  Kas  Umum  Negara  (pendapatan ditangguhkan); dan/atau
3) mengurangkan pendapatan yang masih harus diterima pada tahun anggaran yang lalu (piutang pada tahun lalu) yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan.
Tabel 6. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2014
No Pendapatan/Belanja Realisai Menurut Basis Kas (Rp) Penyesuaian Akrual (Rp) Realisasi Menurut Basis Akrual (Rp) Dokumen Sumber Kode Akun Uraian Tambah Kurang 1 423519 Pendapatan Pendidikan Lainnya 771.905.615 - 66.500.000 705.405.615 SSBP (BRI) 2 423511 Pendapatan Pendidikan 2.677.250.00 - 446.208.333 2.231.041.667 SSBP (SPP Mahasiswa)
Sumber: Laporan Keuangan Politeknik Negeri Pontianak per 30 Juni 2014
Maka  perubahan  basis  Akuntansi  ke  Basis  Akrual  dapat  dilakukan  dengan  tiga poin diatas. Atau pelaksanaan perubahannya dilakukan dengan memasukkan kekurangan Pendapatan Pendidikan Lainnya dan Pendidikan Pendidikan sebesar Rp. 66.500.000 dan Rp 446.208.333 kedalam Laporan Operasional dalam tahun berjalan. Untuk memperoleh pendapatan  basis  akrual  (pendapatan  LO),  jumlah  pendapatan  di  LRA  seharusnya  di sesuaikan dengan jumlah pendapatan di tangguhkan yang ada di neraca akhir tahun lalu dan tahun berjalan.
4.1.4. Pada  Pengakuan  Belanja  Pada  Sistem  Akuntansi  Instansi  Politeknik  Negeri Pontianak
Tabel 7 menggambarkan  belanja Politeknik  Negeri  Pontianak  uang  dirinci menurut  organisasi,  fungsi,  dan  jenis  belanja.  Jenis  belanja  meliputi  belanja  pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembiayaan bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Namun  total belanja yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran CTA belum mampu menggambarkan beban keuangan yang sesungguhnya,  karena  beban  yang  diakrualkan  (misalnya  beban  penyusutan,  beban penyisihan piutang tak tertagih, dan beban  yang terutang lainnya) tidak diinformasikan. Sehingga  membutuhkan  tambahan  Lampiran  A  2 Laporan  Keuangan  Politeknik  Negeri Pontianak per 30 Juni 2014 yaitu Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2014.
Informasi  belanja  secara  akrual  diperoleh  dari  realisasi  belanja  berbasis  kas disesuaikan  dengan  transaksi  belanja  akrual,  yaitu  belanja  yang  masih  harus  dibayar dan/atau belanja dibayar dimuka. Namun kebetulan pada periode laporan yang dijadikan dokumen sekunder Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2014 tidak memiliki data belanja akrual.
Belanja  yang  masih  harus  dibayar  pengertian  belanja  yang  masih  harus  dibayar menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor 62 Tahun 2009 pasal 1 ayat 4 adalah:
kewajiban  yang  timbul  akibat  hak  atasbarang/  jasa  yang  telah  diterima  dan  dinikmati dan/atau  perjanjian  komitmen  yang  dilakukan  oleh  kementerian  negara/lembaga/ peme-
rintah,  namun  sampai  akhir  periode  pelaporan  belum  dilakukan  pembayaran/pelunasan/ realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut.

## Tabel 7. Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
No URAIAN ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN % REALISASI ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 B BELANJA I BELANJA TRANSAKSI KAS Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Lain-lain II BELANJA TRAN-SAKSI NON KAS Belanja Pegawai Non Kas Belanja Barang Non Kas Belanja Modal Non Kas Pembayaran Bunga Utang Non Kas Subsidi Non Kas Hibah Non Kas Bantuan Sosial Non Kas Belanja Lain-lain Non Kas 104.543.312.000 29.500.478.000 35.736.838.000 38.150.996.000 0 0 0 1.155.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.925.152.556 13.472.864.756 12.452.287.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (78.618.159.444) (16.027.613.244) (23.284.550.200) (38.150.996.000) 0 0 0 (1.155.000.000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,80 45,67 34,84 97,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA ( B I + B II ) 104.543.312.000 25.925.152.556 (78.618.159.444) 24,80
Sumber: Laporan Keuangan Politeknik Negeri Pontianak per 30 Juni 2014
Dalam  akuntansi  basis  akrual  terdapat  akun  beban  yang  masih  harus dibayar, yang  menurut  Warren,  Reeve  &  Fess (2005:103) adalah  sebagai  berikut: “accrued expenses  are expenses  that  have  been incurred  but  have  not  been  recorded  in  the accounts.” Accrued  expenses merupakan  utang  jangka  pendek  yang  timbul  karena adanya  penerimaan  barang  atau  jasa  yang  belum  dibayar,  seperti yang  dinyatakan  oleh Warren et  al (2005:435) “ Most  current  liabilities  arise  from …[r] eceiving  goods  or services  prior  to  making  payment …” Dalam  neraca,  belanja  yang  masih  harus  dibayar dilaporkan sebagai kewajiban jangka pendek.
Selanjutnya,  belanja  yang  masih  harus  dibayar  dijabarkan  lagi  dalam  pasal  11 ayat (1) perdirjen  yang sama,  yang antara lain terdiri dari  Belanja Pegawai  yang masih harus  dibayar,  Belanja  Barang  yang  masih  harus  dibayar,  Belanja  Modal  yang  masih harus dibayar…” Pengertian belanja modal yang masih harus dibayar menurut Lampiran II. C.C perdirjen tersebut adalah:
kewajiban  yang  timbul  akibat  hak  atas  pengeluaran  anggaran  yang  dilakukan  oleh kementerian negara/lembaga/pemerintah untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi,  namun  sampai  pada  akhir  periode pelaporan  belum  dilakukan  pembayaran/pelunasan/realisasi  atas  hak/perjanjian/  komit- men tersebut.
Penyesuaian  yang  dilakukan  berkaitan  dengan  perubahan  CTA  menjadi  basi akrual  atas  belanja  yang  masih  harus  dibayar  diatur  dalam  Lampiran  II  butir  C,  yang mengatakan bahwa:
Dalam penyajian informasi belanja secara akrual, belanja secara kas tahun berjalan harus disesuaikan yaitu dengan cara:
1) menambahkan belanja yang masih harus dibayar yang terutang pada tahun berjalan; dan/atau
2) mengurangkan  belanja  yang  masih  harus  dibayar  pada  tahun  lalu  yang  telah dibayarkan pada tahun berjalan.
Kemudian  perlu  dilakukan  penyesuaian  yang  berkaitan  dengan  belanja  dibayar dimuka dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pengertian belanja dibayar dimuka menurut  Perdirjen Perbendaharaan  Nomor  62  Tahun  2009  adalah  “pengeluaran  satuan kerja/pemerintah  yang  telah  dibayarkan  dari  RKUN  dan membebani  pagu  anggaran, namun barang/jasa/fasilitas  dari  pihakketiga  belum  diterima/dinikmati  satuan  kerja/ pemerintah.”
Dalam  neraca,  belanja  dibayar  dimuka  dilaporkan  sebagai  aset.  Hal  ini  senada dengan  pernyataan Kieso, Weygandt & Warfield (2011:93),  yang  mengatakan  bahwa: “Prepaid expenses. Expenses paid in cash and recorded as assets before they are used or consumed.” Selanjutnya,belanja dibayar dimuka dijabarkan lagi dalam pasal 12 ayat (1)  yang  antara  lain  mengatakan  bahwa:  “belanja  dibayar  di  muka  terdiri  dari  belanja pegawai  dibayar  di  muka,belanja  barang  dibayar  di  muka, belanja  modal  dibayar  di muka…”
Penyesuaian  atas  belanja  dibayar  dimuka  diatur  dalam  lampiran  II  butir  D perdirjen tersebut, yang mengatakan bahwa:
Dalam penyajian informasi belanja secara akrual, belanja secara kas tahun berjalan harus disesuaikan yaitu dengan cara:
1) menambahkan  belanja  dibayar  di  muka  pada  tahun  lalu yang  barang/jasa/pelayan- annya dinikmati pada tahun berjalan
2) mengurangkan belanja dibayar di muka pada tahun berjalan.
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

## LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
No URAIAN 20X1 20X0 Kenaikan/ Penurunan (%) KEGIATAN OPERASIONAL 1 PENDAPATAN 2 PENDAPATAN PERPAJAKAN 3 Pendapatan Pajak Penghasilan XXX XXX XXX XXX 4 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah XXX XXX XXX XXX 5 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan XXX XXX XXX XXX 6 Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan XXX XXX XXX XXX 7 Pendapatan Cukai XXX XXX XXX XXX 8 Pendapatan Bea Masuk XXX XXX XXX XXX 9 Pendapatan Pajak Ekspor XXX XXX XXX XXX 10 Pendapatan Pajak Lainnya XXX XXX XXX XXX 11 Jumlah Pendapatan Perpajakan ( 3 s/d 10 ) XXX XXX XXX XXX 12 13 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 14 Pendapatan Sumber Daya Alam XXX XXX XXX XXX 15 Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba XXX XXX XXX XXX 16 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya XXX XXX XXX XXX 17 Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16) XXX XXX XXX XXX 18 19 PENDAPATAN HIBAH 20 Pendapatan Hibah XXX XXX XXX XXX 21 Jumlah Pendapatan Hibah ( 20 ) XXX XXX XXX XXX 22 JUMLAH PENDAPATAN ( 11 + 17 + 21 ) XXX XXX XXX XXX 23 24 BEBAN 25 Beban Pegawai XXX XXX XXX XXX 26 Beban Persediaan XXX XXX XXX XXX 27 Beban Jasa XXX XXX XXX XXX 28 Beban Pemeliharaan XXX XXX XXX XXX 29 Beban Perjalanan Dinas XXX XXX XXX XXX 30 Beban Bunga XXX XXX XXX XXX 31 Beban Subsidi XXX XXX XXX XXX 32 Beban Hibah XXX XXX XXX XXX 33 Beban Bantuan Sosial XXX XXX XXX XXX 34 Beban Penyusutan XXX XXX XXX XXX 35 Beban Transfer XXX XXX XXX XXX 36 Beban Lain-lain XXX XXX XXX XXX 37 JUMLAH BEBAN (26 s/d 36) XXX XXX XXX XXX 38 39 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (22-37) XXX XXX XXX XXX 40 41 KEGIATAN NON OPERASIONAL 42 Surplus Penjualan Asset Nonlancar XXX XXX XXX XXX 43 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang XXX XXX XXX XXX 44 Defisit Penjualan Asset Nonlancar XXX XXX XXX XXX 45 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang XXX XXX XXX XXX 46 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya XXX XXX XXX XXX 47 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (42 s/d 46) XXX XXX XXX XXX 48 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (39+47) XXX XXX XXX XXX 49 50 POS LUAR BIASA 51 Pendapatan Luar Biasa XXX XXX XXX XXX 52 Beban Luar Biasa XXX XXX XXX XXX 53 POS LUAR BIASA ( 51-52 ) XXX XXX XXX XXX 54 SURPLUS / DEFISIT LO (48+53) XXX XXX XXX XXX
Gambar 1. Ilustrasi Format Laporan Operasional

## 4.2. Rekonstruksi  Bentuk  Laporan  Keuangan  Politeknik  Negeri  Pontianak  sesuai dengan  Sistem  Akuntansi  Berbasis  Akrual  sebagai  bentuk  implemtasi  PP  71 Tahun 2010
Aturan Laporan Keuangan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari 2 bagian, yaitu  Lampiran  I  yang  berisi  SAP  Berbasis  Akrual  dan  Lampiran  II yang  Berisi  SAP Berbasis  Kas  Menuju  Akrual.  Tim  peneliti  melakukan  kajian  dengan  menggunakan kedua lampiran. Saat ini Politeknik Negeri Pontianak masih menggunakan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Laporan keuangan  yang dihasilkan dengan menggunakan basis ini antara lain adalah laporan realisasi anggaran (LRA) yang disusun dengan menggunakan basis kas dan neraca yang disusun dengan menggunakan basis akrual.
SAP  Berbasis  Akrual  mewajibkan  pemerintah  untuk  menyusun  LRA  dan  LO. LRA disusun dengan menggunakan basis kas, yang antara lain melaporkan pendapatan- LRA  dan  belanja.  Sementara  itu  LO  disusun  dengan  menggunakan  basis  akrual  yang antara  lain  melaporkan  pendapatan-LO  dan  beban.  Dalam  Lampiran  I  Pernyataan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (untuk  selanjutnya  disingkat  PSAP)  I  paragraf 8, istilah pendapatan dibedakan antara pendapatan-LRA dengan pendapatan- LO.

## POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
NO URAIAN 20X1 20X0 1 EKUITAS AWAL 2 SURPLUS/DEFISIT-LO
3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR
4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP
6 LAIN-LAIN 7 EKUITAS AKHIR

## Gambar 2. Ilustrasi Format Laporan Perubahan Ekuitas
LO menyediakan  informasi  mengenai  seluruh  kegiatan  operasional  keuangan entitas  pelaporan  yang  tercerminkan  dalam  pendapatan-LO,  beban,  dan  surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Gambar berikut merupakan contoh Laporan Operasional yang menampilkan beban  penyusutan  sebagai  bentuk  pengukuran  beban  atas  pemanfaatan  aset    yang dikonsumsi sebagai pemenuhan pelayanan publik.
Selain  itu  terdapat  Laporan  tambahan  berupa  Laporan  Perubahan  Ekuitas. Laporan Perubahan  Ekuitas  menyediakan  informasi  mengenai  perubahan  posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Gambar 2 merupakan ilustrasi format Laporan  Perubahan  Ekuitas  yang  harus  dibuat  Politeknik  Negeri  Pontianak  sebagai kelengkapan pelaksaan Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akrual.

## 4.3. Persiapan  yang  telah  dilakukan  dalam  rangka  penerapan  Sistem  Akuntansi Berbasis Akrual
Seperti  yang  tersampaikan  pada bab  sebelumnya, persiapan  yang  harus  dimiliki Politeknik  Negeri  Pontianak,  antara  lain: manajemen  perubahan,  komitmen  pimpinan puncak terhadap akuntansi akrual, sistem dan prosedur yang telah berjalan dengan baik, sistem  informasi  akuntansi  yang baik  yang  dapat  menyajikan  laporan  keuangan  yang lengkap, rencana  implementasi  akuntansi  akrual dan sumber  daya  manusia  yang mempunyai kapasitas dan keahlian akuntansi dan manajemen organisasi  yang memadai untuk melaksanakan perubahan (Ichsan, 2013).
Dalam  hal  manajemen  perubahaan,  perlu  dipersiapkan  dengan  sebaik-baiknya agar  seluruh  elemen  di  entitas  pelaporan  dan  entitas  akuntansinya  siap  menghadapi perubahan.  Entitas  pelaporan  perlu  merencanakan  dan  melakukan  sosialisasi  secara periodik  kepada  seluruh pihak  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  akuntansi  akrual untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  akan  perlunya  perubahan  basis akuntansi  menjadi  basis  akrual.  Perubahan  basis  akuntansi  ini  sebaiknya  juga dimasukkan dalam kerangka kerja reformasi birokrasi.
Dengan  telah  ditetapkannya  PP  71  Tahun  2010  sebenarnya  dukungan  politis sudah ada, yang kemudian perlu dipersiapkan adalah komitmen dari pimpinan dari setiap entitas  pelaporan  untuk  menerapkan  akuntansi  akrual.  Selain  itu,  pimpinan  dari  setiap entitas  pelaporan  juga  harus  mempunyai  komitmen  yang  tinggi  untuk  membangun  tata kelola dan sistem pengendalian internal organisasi yang baik.
Selain  itu,  pimpinan  dari  masing-masing  entitas  pelaporan  perlu  memastikan bahwa  sistem  dan  prosedur  operasional  keuangan  secara  umum,  khususnya  sistem  dan prosedur  akuntansi  yang  selama  ini  menggunakan  basis  kas  menuju  akrual,  telah dijalankan  dengan  baik.  Jika  terdapat  hal-hal  yang  masih  harus  diperbaiki  maka  segera dilakukan  perbaikan,  termasuk  perbaikan  dalam  sistem  pengendalian  internal.  Entitas pelaporan  yang  hasil  pemeriksaan  atas  laporan  keuangannya  masih  mendapatkan  opini tidak  wajar  atau  tidak  memberikan  pendapat,  kemungkinan  akan  menghadapi  kesulitan yang lebih besar dalam melaksanakan akuntansi akrual.
Entitas pelaporan  yang  telah  mempunyai  sistem  informasi  akuntansi  yang  baik dan  menjalankannya  dengan  baik  akan  lebih  cepat  memiliki  kemampuan  untuk mengimplementasikan  akuntansi  akrual.  Untuk  itu,  pimpinan  dari  setiap  entitas pelaporan harus benar-benar memahami dan mayakini bahwa sistem informasi akuntansi yang ada saat ini, walaupun masih menggunakan basis kas menuju akrual, telah berjalan dengan baik.
Entitas  pelaporan juga harus  menyusun  rencana  implementasi akuntansi  akrual dengan  sebaik-baiknya. Perencanaan tersebut  harus  meliputi  berbagai  aspek  yang berkaitan  dengan  keberhasilan  implementasi  akuntansi  akrual,  seperti  penyiapan  dan
pelatihan sumber daya manusia, penyusunan sistem dan prosedur berbasis akrual, hingga pembangunan sistem informasi akuntansi yang berbasis akrual.
Akhirnya,  entitas  pelaporan  sebaiknya  sudah  mempersiapkan  sumber  daya manusia  yang  memahami  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  dengan  jumlah  yang memadai.  Penyiapan  dan  pelatihan  sebaiknya  dilakukan  sejak  sebelum  implementasi akuntansi akrual tersebut dilaksanakan. (Ichsan, 2013)
Sejauh ini Polnep hampir memenuhi ke enam kondisi yang harus dimiliki untuk mempersiapkan perubahan dari sistem akuntansi instansi dengan CTA menjadi akuntansi berbasis  akrual  sebagai  implementasi  PP  71  tahun 2010.  Pimpinan  dalam  hal  ini, Direktur  Politeknik  Negeri  Pontianak  dan  jajarannya,  khususnya  di  bagian  keuangan, komitmen terhadap pemenuhan tanggung jawab  sebagai satuan kerja pemerintah dalam pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis akrual pada tahun 2015. Selain itu operator SAIBA  (sebelumnya  SAKPA)  dikirim  mengikuti  workshop  yang  dilaksanakan  KPPN pada  tanggal  29  september  sampai  dengan    oktober  2014.  Workshop  tersebut  tentang “ Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi  Berbasis Akrua l”. Keikut-sertaan  salah  satu  staf keuangan  Politeknik  Negeri  Pontianak  ini  merupakan penyiapan sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dan keahlian akuntansi dan manajemen organisasi yang memadai untuk melaksanakan perubahan CTA menuju basis akrual.

## 4.4. Perlakuan  terhadap  Transaksi  Periode  Berjalan  sebagai  Bentuk  Pengakuan Akun/Transaksi menuju Sistem Akuntansi Berbasis Akrual
Pada  periode  berjalan  saat  ini,  sebagai  tindak  nyata  komitmen  pimpinan  dan jajarannya  untuk  mempersiapkan  perubahan  Sistem  Akuntansi  Instansi  berbasis  akrual telah  menginstruksi  operator  untuk  melakukan  penelahaan  dan  pemilahan  terhadap transaksi  akrual  yang  terjadi  pada  tahun  2014.  Contohnya  berkaitan  dengan  dokumen rapel kenaikan gaji, yang telah mulai terhitung seharusnya ditahun ini. Kemudian proses yang sedang dilakukan adalah  mengumpulkan dan menginput dalam bentuk  gaji yang masih ditangguhkan. Penerapan PP 71 tahun 2010, berupa pelaksanaan sistem akuntansi berbasis  akrual  pada  Politeknik  Negeri  Pontianak  diharapkan  menjadikan  Politeknik Negeri  Pontianak  semakin  baik  dalam  menjalankan  amanah  sebagai  Lembaga Pendidikan  Negeri.  Dan  selalu  bisa mengevaluasi  kinerja terkait  biaya  jasa  layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan Politeknik Negeri Pontianak itu sendiri.

## 5. KESIMPULAN
Reformasi pengelolaan keuangan negara di bidang akuntansi pada saat ini adalah menetapkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005  tentang  Standar  Akuntansi.  Perubahan  mendasar  sistem  akuntansi  instansi  PP  24
tahun  2005  menjadi  PP  71  tahun  2010  atau  dari cash  toward  accrual menjadi accrual basis adalah basis  kas  menuju akrual  adalah  SAP  yang  mengakui  pendapatan,  belanja, dan  pembiayaan  berbasis  kas,  serta  mengakui  aset,  utang,  dan  ekuitas  dana  berbasis akrual, sedangkan basis  akrual  adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya  transaksi  tersebut, tanpa memperhatikan  waktu  kas atau  setara  kas diterima atau dibayarkan.
Politeknik  Negeri  Pontianak  dirasa  perlu  melakukan  revaluasi  aset  pada  nilai tanah  dan  mengakui  penyusutan  aset  tetap  sebagai  beban,  muncul  dalam  Laporan Operasional  (LO). Sebagai  bentuk  pelaksanaan  sistem  akuntansi  akrual  Politeknik Negeri Pontianak mengakui kewajiban pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
Pengakuan  pendapatan  dengan  menambahkan  pendapatan  yang  masih  harus diterima  pada  tahun  anggaran  berjalan  (piutang  pada  tahun  berjalan);  dan/atau menambahkan  pendapatan  yang  telah  diterima  oleh  bendahara  penerimaan  Politeknik Negeri Pontianak, namun belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (pendapatan ditangguhkan);  dan/atau  mengurangkan  pendapatan  yang  masih  harus  diterima  pada tahun  anggaran  yang  lalu  (piutang  pada  tahun  lalu)  yang  telah  diterima  pada  tahun anggaran berjalan. Pengakuan belanja menambahkan belanja dibayar di muka pada tahun lalu  yang  barang/jasa/pelayanannya  dinikmati  pada  tahun  berjalan    dan  mengurangkan belanja dibayar di muka pada tahun berjalan.
Rekonstruksi  bentuk  Laporan  Keuangan  Politeknik  Negeri  Pontianak  sesuai dengan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual sebagai bentuk implemtasi PP 71 Tahun 2010 dengan  penambahan  Laporan  Operasional  dan  Laporan  Perubahan  Ekuitas. Politeknik Negeri  Pontianak  hampir  memenuhi  ke  enam  kondisi  yang  harus  dimiliki  untuk mempersiapkan perubahan dari sistem akuntansi instansi dengan CTA menjadi akuntansi berbasis  akrual  sebagai  implementasi  PP  71  tahun 2010. Terdapat  perlakuan  transaksi periode  berjalan  sebagai  bentuk  pengakuan  akun/transaksi  menuju  sistem  akuntansi berbasis akrual dengan mengumpulkan dan menginput rapel kenaikan gaji dalam bentuk gaji yang masih ditangguhkan.
Berkaitan  dengan  persiapan  peralihan  sistem  akuntansi  instansi  berbasis  akrual bagi  Politeknik  Negeri  Pontianak, saran yang dapat diterapkan  pada  tahun  2015  adalah penyesuaian  saldo  pada  Bendahara  Penerimaan  dan  Bendahara  Pengeluaran  sebagai bentuk persiapan dokumen terkait menuju pencatatan berbasis akrual yang dilaksanakan pada  awal  tahun  2015 dan  segala  pihak  yang  terkait  dalam  Sistem  Akuntansi  Instansi Politeknik Negeri Pontianak untuk menjaga komitmen bersama dalam proses pelaporan keuangan lembaga berbasis akrual. Selain itu, hal-hal lainnya  yang perlu juga, meliputi formulasi  prosedur  dari  transaksi,  bagan  akun  standar  yang  terkait,  kebijakan  lembaga yang sejalan dalam pengakuan dan pencatatan, hardware dan software yang mendukung serta staff/operator yang terjaga kompetensinya dalam menjalankan tugas dan fungsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ichsan,  M. (2013). Kajian  Variabel-Variabel  Kesuksesan  Penerapan  Basis  Akrual Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah. Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi,  Universitas  Indonesia.  Modul  BPKP:  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis Akrual Konsep, Pemikiran, Dan Implementasi di Indonesia. Jakarta.
International  Public  Sector  Accounting  Standards  Board. (2011). Transition  to  the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Public Sector Entities, Study 14. Third Edition, IFAC. New York, USA.
Kieso, D. E., Weygandt, J. J. & Warfield, T. D. (2011). Intermediate Accounting. IFRS Edition. United States of America: John Willey & Sons.
Nasution,  A. (2008).  Perbaikan  Pengelolaan  Keuangan  Negara  Dalam  Era  Reformasi,
Badan Pemeriksa Keuangan RI. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  233/PMK.05/2011  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  171/PMK.05/2007  tentang Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  pemerintah  Pusat. ftp://ftp1.- perbendaharaan.go.id/peraturan/pmk/2012/PMK_233_pmk05_2011.pdf, diakses pada tanggal 25 Maret 2014.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  26  tahun  2011 tentang Unit  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  di  Lingkungan  Kementerian Pendidikan Nasional. http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendiknas2011_26.pdf,
diakses pada tanggal 25 Maret 2014.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun 2005  tentang Standar
Akuntansi
Pemerintahan. http://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi- pemerintahan/, diakses pada tanggal 25 Maret 2014.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  tahun  2010  tentang Standar
Akuntansi
Pemerintahan. http://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi- pemerintahan/, diakses pada tanggal 25 Maret 2014.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. http://riau.kemenag.go.id/file/dokumen/UU172003KeuanganNegara.pdf, diakses pada tanggal 25 Maret 2014.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2004 Tentang  Perbendaharaan Negara. http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU12004.pdf,  diakses pada tanggal 25 Maret 2014.
Warren, C. S., Reeve, J. M. & Fess, P. E. (2005). Accounting. Edition 21th. Singapore: South-Western.