## Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia Tahun Pajak 2017
Restu Rachmawati, Muhamad Imam Sundarta, Rahmat Mulyana Dali
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia
imamsundarta@gmail.com

## Abstrak
Objek  penelitian  ini  adalah  PT.  Otani  Niigata  Total  Engineering Indonesia,  sebuah  jenis  usaha  industri  perkakas  mesin  untuk  perkerjaan  logam atau yang bergerak dibidang jasa reparasi mesin untuk keperluan khusus.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan koreksi  fiskal  pada  PT.Otani  Niigata  Total  Engineering  Indonesia  dan menentukan  nilai  pajak  penghasilan  terutang  perusahaan  dengan  melakukan rekonsiliasi  laporan  keuangan  komersial  menjadi  laporan  keuangan  fiskal. Dengan melakukan rekonsiliasi, perusahaan tidak perlu membuat dua pembukuan untuk tujuan yang berbeda. Perusahaan cukup melakukan koreksi  terhadap pos- pos  akun  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan.  Koreksi  positif  akan menambah penghasilan kena pajak, sedangkan  koreksi  negatif akan mengurangi penghasilan kena pajak.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan,  penulis  menganalisa  data  dengan metode  deskriptif  komparatif  yaitu  dengan  menggambarkan  keadaan  laporan keuangan  atas  fenomena  yang  terjadi  dengan  melakukan  pengumpulan  data, menghitung  PPh,  melakukan  koreksi  fiskal  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan membandingkan laba menurut peraturan perpajakan dengan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan.
Hasil  penelitian  menunjukan  terdapat  pos  akun  pada  rekonsiliasi  fiskal yang  dikoreksi  positif  oleh  perusahaan  seharusnya  menurut  Undang-Undang tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Dan juga terdapat pos akun yang seharusnya dikoreksi  positif  menurut  pajak,  tetapi  perusahaan  mengkoreksinya  negatif  yaitu pada pos akun other expense.
Kata  Kunci: Laporan  Keuangan  Komersial,  Laporan  Keuangan  Fiskal,  Koreksi Fiskal, PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia.

## Abstract
The  object  of  this  research  is  PT.  Niigata  Otani  Total  Engineering Indonesia,  a  type  of  industrial  machine  tooling  for  metal  work  or  engaged  in machine repair services for special purposes.
The purpose of this study was to find out how the implementation of fiscal correction in  PT Niigata Niigata Total Engineering Indonesia and determine the value  of  corporate  income  tax  payable  by  reconciling  commercial  financial statements  into  fiscal  financial  statements.  By  conducting  reconciliation,  the company does not need to make two books for different purposes. The company is
sufficient  to  make  corrections  to  account  posts  that  are  not  in  accordance  with taxation  provisions.  A  positive  correction  will  add  to  taxable  income,  while  a negative correction will reduce taxable income.
In  the  research  conducted,  the  authors  analyzed  the  data  with  a comparative  descriptive  method  that  is  by  describing  the  state  of  the  financial statements  on  the  phenomena  that  occur  by  collecting  data,  calculating  income tax,  making  fiscal  corrections  in  accordance  with  Law  Number  36  of  2008,  and comparing  earnings  according  to  tax  regulations  with  profit  according  to Financial Accounting Standards.
The  results  of  the  study  show  that  there  is  an  account  post  on  fiscal reconciliation  that  is  positively  corrected  by  the  company,  and  according  to  the Law there is no need for fiscal correction. And there is also an account post that has  been  corrected  by  a  positive  tax,  but  the  company  corrects  it  negatively, namely in the account posts is other expense.
Keywords:  Commercial  Financial  Report,  Fiscal  Financial  Report,  Fiscal Correction, PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia.

## I. PENDAHULUAN
Kemandirian  suatu  bangsa  dapat  diukur  dari  kemampuan  bangsa untuk  melaksanakan  dan  membiayai  pembangunan  sendiri.  Salah  satu sumber  pembiayaan  pembangunan  berasal  dari  penerimaan  pajak.  Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah dari iuran rakyat digunakan untuk  mengisi anggaran  negara  sekaligus  membiayai  kegiatan pembangunan  yang  berlangsung  secara  terus-menerus  dan  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pajak  dapat  dikatakan  sebagai  suatu kewajiban  negara  berupa  pengabdian  serta  peran  aktif  warga  negara  dan masyarakat,  yang  pelaksanaanya  diatur  dalam  undang-undang  dan peraturannya untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.
Saat  ini  ada  3  sistem  yang  diaplikasikan  dalam  pemungutan  pajak yaitu official  assessment  system,  self  assessment  system,  dan  withholding system. Untuk system pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi  dengan  tanggung  jawab  kepada  pihak  untuk  menghitung, membayar,  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar yang, disebutkan dengan self assessment system. Dengan system ini Wajib Pajak  diharapkan  akan  memiliki  kesadaran  terhadap  kewajibannya, kejujuran  dalam  menghitung  pajaknya,  memiliki  hasrat  atau  keinginan yang baik untuk membayar pajak demi kepentingan bersama, serta disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macamnya, salah  satunya  adalah  pajak  penghasilan  badan  (PPh  Badan),  yaitu  pajak penghasilan  yang dikenakan kepada sebuah  badan usaha atas penghasilan atau  laba  usahanya  baik  dalam  negeri  maupun  pendapatan  di  luar  negeri. Salah  satu  kewajiban  Wajib  Pajak  khususnya  Wajib  Pajak  Badan  adalah membuat  pembukuan  sebagai  suatu  proses  yang  dilakukan  secara  teratur
untuk  menyusun  suatu  laporan  keuangan  ( financial  statement )  yang dildalamnya  berisi  neraca atau laporan posisi keuangan,  laporan  laba rugi komprehensif, laporan arus kas beserta rincian masing-masing pos laporan keuangan.
Dalam  penyusunan  laporan  keuangan,  perusahan  mengikuti  suatu prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  yaitu  Standar  Akuntansi  (SAK). Laporan  keuangan  disusun  dengan  tujuan  menyediakan  informasi  yang menyangkut  keuangan  serta  perubahan  posisi  keuangan  suatu  perusahaan yang  bermanfaat  dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi.  Laporan keuangan  yang  disusun  berdasarkan  SAK  dikenal  dengan  istilah  laporan keuangan  komersial.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  pelaporan  pajak  maka perusahaan  melakukan  koreksi  fiskal.  Dalam  mengakui  penghasilan  dan beban, terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak baik  karena  beda  cakupan  maupun  perbedaan  saat  pengakuan  dalam penetapan  laba  sebelum  pajak.  Laporan  keuangan  komersil  yang  telah dikoreksi dinamakan  laporan keuangan  fiskal.  Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan  adanya  perbedaan  antara  laba/rugi  komersil  dan  laba  rugi fiskal,  sehingga  untuk  menghitung  besarnya  pajak  penghasilan  terutang perlu  dilakukan  koreksi  fiskal  atas  laba/rugi  komersilnya.  Dengan demikian,  yang  perlu  dilakukan  Wajib  Pajak  untuk  menghitung  pajak penghasilannya  adalah  membuat  laporan  keuangan  Standar  Akuntansi Keuangan,  kemudian  melakukan  koreksi  fiskal  terhadap  penghasilan  dan beban.

## II. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah penelitian  deskritif  komparatif.  desain  penelitian  deskritif  yaitu  berupa perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan dan perlakuan pajak terhadap biaya-biaya dan pendapatan yang boleh dan tidak  boleh  diperkurangkan  dalam  menghitung  pajak  penghasilan  yang terutang,  dan  komparatif  yaitu  membandingkan  laba  menurut  peraturan perpajakan  dengan  laba  menurut  Standar  Akuntansi  Keuangan.  Jenis variabel  ini  adalah  Variabel  Independen  yaitu  Koreksi  Fiskal  (X),  dan variabel  dependen  yaitu  Laporan  Keuangan  Komersial  (Y).  Skala  dan pengukuran pada penelitian ini menggunakan   skala rasio. Populasi dalam penelitian  ini  adalah  PT.  Otani  Niigata  Total  Engineering  Indonesia, karena seluruh subjek yang ada dalam PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia  menjadi  pusat  penelitian.  Dan  yang  menjadi  sampel  penelitian dalam penelitian ini adalah koreksi fiskal atas laporan keuangan PT. Otani Niigata  Total  Engineering  Indonesia,  karena  dalam  laporan  keuangan tersebut  dapat  terlihat  gambaran  umum  kondisi  keuangan  secara  wajar. data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  kualitatif  dan  kuantitatif. Dimana kualitatif dalam penelitian ini yaitu tinjauan pustaka seperti dasar- dasar  perpajakan,  gambaran  umum  perusahaan  seperti  latar  belakang perusahaan  dan  struktur  organisasi.  Dan  kuantitatif  dalam  penelitian  ini berupa laporan keuangan, yaitu Neraca, Laporan laba Rugi, Laporan Arus
Kas,  Daftar  Aktiva  Tetap  dan  Daftar  Penyusutan  Aktiva  Tetap  Pada Perusahaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder.

## III. PEMBAHASAN

## 1. Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan
Terdapat perbedaan dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan  fiskal.  Perbedaan  tersebut  terjadi  karena  perbedaan  pengakuan pendapat  dan  biaya.  Oleh  karena  itu  perlu  diadakan  rekonsiliasi  fiskal. Rekonsiliasi  laporan  keuangan  PT.Otani  Niigata  Total  Engineering Indonesia dari komersial ke fiskal adalah sebagai berikut.
Tabel 4.4 Rekonsiliasi Laporan – Laba Rugi Komersial ke Laba – Rugi Fiskal

## PT.OTANI NIIGATA TOTAL ENGINEERING INDONESIA KAWASAN INDUSTRI, JABABEKA 6, BLOK EL A

## CIKARANG TIMUR- BEKASI

## REKONSILIASI FISKAL

## UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2017
Keterangan Komersial Koreksi fiskal Fiskal Positif Negatif Sales - - Cost Of Sales - - Gross profit (loss) - - Sales & Administration Expense Salary Local adm 52.500.000 52.500.000 THR &Bonus for Local Staff 7.500.000 7.500.000
Security & service Expense 1.889.125 1.889.125 Office Supplies & Stationary 3.272.900 3.272.900 Travelling Expense 3.717.125 3.717.125 Entertainment Expense 152.350 152.350 Rental Office & Service Charge 210.540.000 210.540.000 Rental Car 5.991.092 2.995.546 2.995.546 Communication Cost adm – Handphone Fee 257.000 128.500 128.500 Administration Cost Bank 1.049.900 1.049.900 Professional fee 28.600.000 28.600.000 Other Cost adm – pantry need 38.000 38.000 - Other Cost adm – Administration fee 17.500.000 17.500.000 - Total Administration Expense 333.007.492 312.345.446 Profit (Loss) – operation (333.007.492) (312.345.446) Other Income (expense) Interest Earned – Bank 1.771.785 1.771.785 -
Goin On Foreign Exchange 56.615.679 56.615.679 Other Expense (40.356.863) (40.356.863) - Total Other Income – Expense, Gain-Loss 18.030.601 56.615.679 Profit (Loss) Before Income Tax (314.976.891) (255.729.767)
Sumber: PT.Otani Niigata Total Engineering Indonesia
Berdasarkan  data  dalam  table  4.3  yang  menunjukan  koreksi fiskal  dalam  rekonsiliasi  fiskal  periode  yang  berakhir  pada  31 Desember  2017  dari  PT.  Otani  Niigata  Total  Engineering  Indonesia, terdapat pos akun Gain On Foreign Exchannge sebesar Rp.56.615.679 hasil  ini adalah selisih dari pos akun laporan  laba rugi  yaitu Gain On Foreign  Exchannge sebesar  Rp.71.521.277  dikurangi  dengan Loss Foreign Exchange sebesar Rp.14.905.598.
Dan dapat dilihat juga bahwa terdapat 4 akun dalam rekonsiliasi fiskal yang telah dikoreksi positif. Dan terdapat 2 akun dalam laporan laba – rugi yang telah dikoreksi negatif.
2. Hasil  Penelitian  Rekonsiliasi  Fiskal  PT.  Otani  Niigata  Total Engineering Indonesia Tahun 2017
Setelah  melakukan  pemeriksaan  atas  koreksi  fiskal  yang  dilakukan PT.Otani  Niigata  Total  Engineering  Indonesia.  Berikut  adalah  uraian Penjelasan  penelitian  penulis  atas  masing-masing  akun  koreksi  fiskal dalam  rekonsiliasi  fiskal  tahun  2017  berdasarkan  PT  Otani  Niigata  Total Engineering  sebagai berikut:
1) Rental Car
Dalam  laporan  keuangan  PT.  Otani  Niigata  Total  Engineering Indonesia,  terdapat  biaya  sewa  mobil  yang  dikeluarkan  perusahaan sebesar  Rp.5.991.092.  Berdasarkan  Undang-Undang  PPh  No.36 Tahun  2008  Pasal  6  ayat  1(a),  yang  termasuk  biaya  yang dipergunakan  untuk  mendapatkan,  menagih  dan  memelihara penghasilan diantaranya: beban bunga, sewa dan royalti (ayat 1a no.3) kendaraan  perusahaan    untuk  keperluan  usaha,  tetapi  separuhnya diberikan kepada pegawai dalam bentuk kenikmatan (dinikmati secara pribadi oleh pegawai), maka biaya sewa mobil dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar 50%. Dengan demikian, jumlah sewa mobil
perusahaan  untuk  kegiatan  usaha  adalah  sebesar  Rp.2.995.546 (5.991.092 x 50%). Jumlah ini dikoreksi fiskal positif.
Biaya Sewa Mobil menurut Akuntansi Rp.5.991.092 Koreksi Fiskal Positif Rp.2.995.546 Jumlah Menurut Fiskal                                   Rp.2.995.546
2) Communication Cost Adm – Handphone Fee
Dalam  laporan  koreksi  fiskal  PT.Otani  Niigata  Total  Engineering Indonesia,  terdapat  biaya  handphone  sebesar  Rp.257.000.  Sesuai dengan  keputusan  Direktorat  Jendral  Pajak  No.KEP-220/PJ/2002
Pasal 1 ayat (2), biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki  dan  dipergunakan  perusahaan  untuk  pegawai  tertentu  karena jabatan  atau  pekerjaanya,  dan  dapat  dibebankan  sebagai  biaya perusahaan  sebesar  50%  melalui  penyusutan  aktiva  kelompok  1,  dan atas  bagian  berlangganan  atau  pengisian  ulang  pulsa  dan  perbaikan telpon  selurel  tersebut  dapat  dibebankan  sebagai  biaya  rutin perusahaan  sebesar  50%.  Maka  biaya  handphone  harus  dikoreksi positif sebesar Rp.128.500, atau 50% dari Rp.257.000.
Biaya Handphone Fee menurut Akuntansi Rp.257.000 Koreksi Fiskal Positif Rp.128.500 Jumlah Menurut Fiskal Rp.128.500 3) Other Cost Adm – Pantry Need Dalam  laporan  koreksi  fiskal  PT.  Otani  Niigata  Total  Engineering Indonesia terdapat Other Cost Adm – Pantry Need sebesar Rp.38.000. Berdasarkan  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  e  UU  PPh,  tentang  penyedian makanan  dan  minuman  bagi  seluruh  pegawai  serta  penggantian imbalan  dalam  bentuk  natura  atau  kenikmatan  di  daerah  tertentu  dan berkaitan  dengan  pelaksanaan  pekerjaan  yang  dikurangkan  dari penghasilan bruto pemberi kerja (Keputusan Mentri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009).  Dengan  demikian,  perusahaan  harus  mengkoreksi fiskal positif sebesar Rp.38.000. Other Cost Adm – Pantry Need menurut Akuntansi Rp.38.000 Koreksi Fiskal Positif Rp.38.000 Jumlah Menurut Fiskal 0 4) Other Cost Adm – Administration Fee Biaya  administrasi  lain-lain  -  biaya  admisnistrasi  dalam  laporan keuangan  rekonsiliasi  fiskal  yang  berkaitan  dengan  biaya  untuk mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara  penghasilan  berdasarkan Undang-Undang  pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  No.36  tahun  2008.  Oleh karena  itu  Biaya  administrasi  lain-lain  -  biaya  admisnistrasi  tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.
5) Intereset Earned – Bank
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  36  tahun  2008  pasal  4  ayat  (2) huruf  a  menyebutkan  salah  satu  penghasilan  yang  dikenakan  pajak
bersifat  final  adalah:  “penghasilan  berupa  bunga  deposito  dan tabungan  lainnya,  bunga  obligasi,  surat  utang  Negara  dan  bunga simpanan  yang  dibayarkan  oleh  koperasi  kepada  anggota  koperasi orang  pribadi”.  Maka  dari  itu  pendapatan  bunga  bersifat  final  yang artinya  pajak  penghasilannya  telah  dipotong  pada  saat  penghasilan tersebut  diterima  sehingga  pada  akhir  tahun  tidak  boleh  lagi diperhitungkan dan harus dikoreksi negatif sebesar Rp.1.771.785.
Biaya Intereset Earned – Bank menurut Akuntansi Rp.1.771.785,00 Koreksi Fiskal Negatif (Rp.1.771.785,00) Jumlah Menurut Fiskal 0 6) Other Expense
Biaya  ini  adalah  biaya  yang  ada  hubungannya  langsung  dengan usaha  atau  biaya  untuk  mendapatkan,  menagih  dan  memelihara penghasilan  menurut  pajak  merupakan  pengurangan  penghasilan bruto, tetapi  dalam  kasus  ini  biaya  lain-lain  tidak  ada  perincian  dan bukti  sah  maka  dikoreksi  positif.  Besarnya  koreksi  positif  yang dilakukan adalah (Rp.40.356.863). Pendapatan Lain-Lain menurut Akuntansi (Rp.40.356.863) Koreksi Fiskal positif (Rp.40.356.863) Jumlah Menurut Fiskal 0 3. Perhitungan  Penghasilan  Kena  Pajak  PT.  Otani  Niigata  Total Engineering Indonesia Tahun 2017
Berdasarkan  koreksi  fiskal  yang  telah  dilakukan  atas  akun-akun biaya pada PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia, dapat dihitung besarnya  penghasilan  kena  pajak  PT.  Otani  Niigata  Total  Engineering Indonesia, sebagai berikut:
Laba bersih sebelum pajak Rp.(314.976.891)

## Koreksi Beda Tetap
Koreksi Positif: 1. Other Cost Adm-Pantry Need Rp. 38.000 2. Other Expense Rp. (40.356.863) Jumlah Koreksi Positif Rp. (40.138.863) Koreksi Negatif: Intereset Earned-Bank Rp.          1.771.785 Jumlah Koreksi Negatif Rp. (1.771.785) Total Koreksi Beda Tetap Rp. (42.090.648) Penghasilan Kena Pajak Rp.     (357.067.539)
Berdasarkan  perhitungan  penghasilan  kena  pajak  diatas,  dapat  diketahui bahwa  laba  sebelum  pajak  laporan  laba  rugi  dan  komprehensif  tahun  2017 sebesar  Rp.314.976.891  yang  di  dapat  pada  koreksi  beda  tetap  ( permanen differences )  atau  beban  yang  tidak  dapat  diperhitungkan  menurut  fiskal senilai  (Rp.42.090.648)  maka  penghasilan  kena  pajaknya  sebesar (Rp.357.067.539) jumlah penghasilan kena pajak tersebut akan berpengaruh pada perhitungan beban dan utang pajak kini.

## 4. Perhitungan Beban dan Utang Pajak
Beban Pajak   = Penghasilan Kena Pajak x Tarif (pasal 7 ayat (2A))
= (Rp.357.067.539)  x 25%
= (Rp.89.266.884,75)
Utang Pajak  = Pajak – Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 25)
=  (Rp.89.266.884,75) – NIHIL
= (Rp.89.266.884,75)     (NIHIL)
Besarnya Pajak Penghasilan yang Terutang
25% x 255.729.767 = (Rp.63.932.441,75) Kredit Pajak: NIHIL PPh Terutang (NIHIL)
Berdasarkan  perhitungan  beban  dan  utang  pajak  diatas,  beban pajak  didapatkan  dari  penghasilan  kena  pajak  yang  telah  kita  koreksi  dan hitung  sebelum  dikalikan  dengan  tarif  yang  berlaku  efektif  sesuai  dengan Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  Republik  Indonesia  sebagaimana  yang telah diubah terakhir nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2A) sebesar 25%. Untuk utang pajak dihitung dengan mengurangkan pajak kini dengan jumlah kredit  pajak  yang  telah  dibayar  sebelumnya  yang  hasilnya  akan menimbulkan  pajak  penghasilan  yang  terutang  sebesar  (Rp.63.932.441,75) dengan  keterangan  hasil  yang  nihil  sehingga  tidak  ada    pajak  penghasilan yang terutang.

## Pajak Tangguhan
Koreksi Beda Temporer

## Koreksi Positif
1) Rental Car Rp.    2.995.546 2) Communication Cost Adm – Handphone Fee      Rp.        128.500 Total Koreksi Beda Temporer Rp.    2.867.046
Perbedaan  waktu  terjadi  karena  adanya  selisih  waktu  antara akuntansi  komersial  dan  akuntansi  perpajakan  dalam  mengakui pendapatan  dan  biaya.  Perbedaan  ini  hanya  bersifat  sementara  karena perbedaan ini akan tertutupi dalam periode yang berikutnya. Pos-pos akun yang  terdapat  di  perbedaan  waktu  atau  temporer  ada  2  yaitu  Rental  Car dan  Communication  Cost  Adm  –  Handphone  Fee,  ke  dua  pos  akun  ini menghasilkan jumlah koreksi beda temporer sebesar Rp.2.867.046.
5. Penyajian  Rekonsiliasi  Fiskal  PT.  Otani  Niigata  Total  Engineering Indonesia Tahun 2017 Setelah Penelitian
Berikut ini adalah hasil penyajian peneliti pada laporan rekonsiliasi fiskal pada perusahaan adalah sebagai berikut:
Table 4.5 Penyajian Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT.Otani Niigata Total Engineering Indonesia Tahun 2017

## PT.OTANI NIIGATA TOTAL ENGINEERING INDONESIA KAWASAN INDUSTRI, JABABEKA 6, BLOK EL A

## CIKARANG TIMUR- BEKASI

## REKONSILIASI FISKAL

## UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2017
Keterangan Komersial Koreksi fiskal Fiskal Positif Negatif Sales - - Cost Of Sales - - Gross profit (loss) - - Sales & Administration Expense Salary Local adm 52.500.000 52.500.000 THR &Bonus for Local Staff 7.500.000 7.500.000
Security & service Expense 1.889.125 1.889.125 Office Supplies & Stationary 3.272.900 3.272.900 Travelling Expense 3.717.125 3.717.125 Entertainment Expense 152.350 152.350 Rental Office & Service Charge 210.540.000 210.540.000 Rental Car 5.991.092 2.995.546 2.995.546 Communication Cost adm – Handphone Fee 257.000 128.500 128.500 Administration Cost Bank 1.049.900 1.049.900 Professional fee 28.600.000 28.600.000 Other Cost adm – pantry need 38.000 38.000 - Other Cost adm – Administration fee 17.500.000 17.500.000 Total Administration Expense 333.007.492 312.345.446 Profit (Loss) – operation (333.007.492) (312.345.446) Other Income (expense) Interest Earned – Bank 1.771.785 1.771.785 -
Goin On Foreign Exchange 56.615.679 56.615.679 Other Expense (40.356.863) (40.356.863) - Total Other Income – Expense, Goin-Loss 18.030.601 56.615.679 Profit (Loss) Before Income Tax (314.976.891) 43.518.909 1.771.785 (273.229.767) Total Profit (Loss) After Income Tax NIHIL
Berdasarkan  table  4.5  diatas  penyajian  laporan  keuangan  menurut pajak  atau  disebut  dengan  rekonsiliasi  fiskal  PT.  Otani  Niigata  Total Engineering  Indonesia  pada  tahun  2017,  perusahaan  mengalami  hasil  PKP yang  nihil,  maka  tidak  ada  pembayaran.  Menteri  Keuangan  membuat kebijakan  baru  tetang  pelaporan  surat  pemberitahuan,  Peraturan  Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2018 diterbitkan dengan mempertimbangkan:
a. Menyederhanakan  administrasi  pengelolaan  SPT  untuk  mendukung kemudahan dalam berusaha ( case of doing business ), dan
b. Memberikan kepastian hukum dalam penerimaan SPT.
Menyederhanakan  administrasi  dilakukan  dengan  mengecualikan kewajiban  pelaporan  SPT  bagi  Wajib  Pajak  tertentu.  Sebelumnya kewajiban itu tetap ada walaupun SPT nihil. Bahkan SPT Masa PPh Pasal 25 justru wajibkan lapor jika pasal 25 nihil.
Secara  umum  pasal  10  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 9/PMK.03/2013  mangatur  bahwa  Wajib  Pajak  orang  pribadi  atau  badan, baik  yang  melakukan  pembayaran  pajak  sendiri  maupun  yang  ditunjukan sebagai  pemotong  atau  pemungut  PPN  wajib  melaporkan.  Pelalporan pembayaran  tersebut  dilakukan  dengan  meyampaikan  SPT  Masa  paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  terhadap laporan keuangan rekonsiliasi fiskal pada PT Otani Niigata Total Engineering Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:
Laporan keuangan rekonsiliasi  fiskal  yang disusun oleh PT Otani Niigata Total  Engineering  Indonesia,  yang  dilihat  oleh  penulis  dari  hasil  koreksi positif  dan  koreksi  negatif  atau  biaya-biaya  dan  penghasilan  yang diperkenankan  maupun  tidak  diperkenankan  menjadi  pengurangan  pajak penghasilan menurut peraturan perpajakan ini, belum sesuai dengan pedoman pada  Undang-Undang  Perpajakan  yang  berlaku,  karena  masih  terdapat  pos akun  yang  seharusnya  tidak  dikoreksi  menurut  pajak  tetapi  malah  dikoreksi yaitu pos akun Other Cost Adm – Administration Fee . Dan juga terdapat pos akun  yang  seharusnya  dikoreksi  positif  menurut  pajak,  tetapi  perusahaan mengkoreksi negatif yaitu pada pos akun other expense.

## DAFTAR PUSTAKA
Diana,  Anastasia,  Setiawati  Lilis.  2010. Perpajakan  Indonesia.. Yogyakarta.
Andi.
Direktorat  Jendral  Pajak.  2009. Susunan  Dalam  Satu  Naskah  Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia. Hery. 2016. PPh dan PPN. Jakarta: Grasindo. Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi 2013 . Yogyakarta. Andi.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi 2016. Yogyakarta. Andi. Resmi,  siti.  2017. Perpajakan  Teori  dan  Kasus  Edisi  10  (buku  satu ). Jakarta: Salemba Empat.
Resmi,  siti.2009. Perpajakan  Teori  dan  Kasus  Edisi  5(buku  satu ). Jakarta: Salemba Empat.
Setiawan  Agus.  2008. PPh  Badan  Dengan  Undang-Undang  Pajak. Yogyakarta. Andi.
Suandy  Erly.  2016. Perencanaan  Pajak  Edisi  6  (buku  enam). Jakarta:  Salemba Empat
Sudirman,  Rismawati,  Amiruddin  Antong. Perpajakan  Pendekatan  Teori  Dan Praktek. Malang: Empat Dua Media Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Skripsi:
Dwijayanti,  Ayu.  2013. Analisis  Koreksi  Fiskal  Atas  Laporan  Komersial  Pada PT.Citra  Sulawesi  Sejahtera  Di  Makasar. Makasar:  Universitas  Hasanuddin Makasar
Hidayat, Safaat Asep. 2013. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial  Dalam  Menentukan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Terutang  Pada PT.Indomix  Perkasa  Tahun  Pajak  2010. Jakarta:  Universitas  Islam  Negri Syarif Hidayatullah.
M.  A,  Buwono,  Prang.  2012. Analisis  Koreksi  Fiskal  Atas  Laporan  Keuangan Komerisial Pada CV. Reviana. Depok: Universitas Gunadarma.
Nuridwan,  Muhamad.  2013. Rekonsiliasi  Fiskal  Pajak  Penghasilan  Badan PT.Energy Management Indonesia . Depok: Universitas Indonesia. Situmorang, L, Aston. 2013. Analisis Rekonsiliasi  Laporan Keuangan Komersial Dengan  Laporan  Keuangan  Fiskal  Dalam  Perhitungan  Pajak  Penghasilan (PPh)  Terutang  Pada  PT.  Alam  Jaya  Wirasentosa  Tahun  Pajak  2006. Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sondakh,  Gabriella,  Steffani.  2015. Analisis  Fiskal  Atas  Laporan  Keuangan Komersial  Pada  PT.Bank  Perkreditan  Rakyat  Cipta  Cemerlang  Indonesia.
Manado: Universitas Sam Ratulangi.