## Jurnal Restorative Justice
Vol. 8 No. 1, Mei 2024 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA ANAK
THE ROLE OF COMMUNITY MENTORING CORRECTIONAL SERVICES IN HANDLING CHILDREN'S CRIMINAL CASES
Salvadoris Pieter, Herry Hendri Fernando Mote, Raymond Paradays Fenetiruma 3 1 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: salvadorispieter@unmus.ac.id 2 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: herryhendri@unmus.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Musamus Email: rayfenet@unmus.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dan mengetahui  kendala  yang  dihadapi.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Hasil penelitan  menunjukan  bahwa  tugas  Pembimbing  Kemasyarakatan,  yaitu  melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dalam  setiap  proses  pemeriksaan  peradilan  pidana  yaitu  tahap  pra  adjudikasi  yakni penyidikan, tahap saat adjudikasi yakni pendampingan di persidangan post adjudikasi yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.  Kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah a) Aturan hukum yang belum memiliki sanksi tegas apabila terdapat pelanggaran  yang dilakukan oleh penegak hukum, b) sarana dan prasarana yang masih belum memadai, c) wilayah kerja yang sangat luas)  d) koordinasi antara  penegak  hukum  yang  lain  dengan  Bapas    masih  belum  berjalan  dengan  baik,  e) keterbatasan alokasi anggaran.
Kata  kunci: Pembimbing  Kemasyarakatan;  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum;  Pidana Anak.

## Abstract
This study aims to determine the role of Social Counselors and find out the obstacles faced. This research is empirical legal research. The results of the research show that the duties of the Community Counselor are conducting community research, mentoring, mentoring, and supervising children in every criminal justice examination process, namely the pre-adjudication stage, namely investigation, the adjudication stage, namely assistance in post adjudication trials, namely supervision and guidance for children who conflict with the law. Obstacles faced by Community Counselors are a) The rule of law does not yet have strict sanctions if there are violations committed by law enforcers, b) facilities and infrastructure that are still inadequate, c) the work area is very wide) d) coordination between law enforcers who other with Correctional Centers that are still not running well, e) limited budget allocations.
Keywords: Community Advisor; Children in conflict with the law; Child Crime.

## Pendahuluan
Anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta  memiliki peran  strategis,  mempunyai  ciri  atau  sifat  khusus  yang  akan  menjamin kelangsungan  eksistensi  bangsa  dan  negara  di  masa  depan.  Anak  perlu mendapat  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  dapat  tumbuh  dan berkembang  secara  optimal,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial.  Terlebih  lagi masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter  diri  seorang  manusia,  agar  kelak  mereka  memiliki  kekuatan  dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. 1
Secara yuridis formal pengertian anak memang berbeda antara undang- undang yang 1 (satu) dengan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas) tahun termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan”,  sedangkan  dalam  Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU  SPPA), menurut Undang-Undang ini sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga melakukan tindak pidana.
Dalam hal pelaku kejahatan tidaklah hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa  saja,  namun  anak  juga  dapat  menjadi  pelaku  kejahatan  yang menyebabkan anak tersebut juga melanggar hukum, penyimpangan perilaku melanggar  hukum  yang  dilakukan  anak  yang  menyebabkan  anak  harus berkonflik  dengan  hukum.  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  yang selanjutnya  disebut  Anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. 2
Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang,  pembinaan  dalam  pengembangan  sikap  dan  perilaku,  penyesuaian diri  serta  pengawasan  dari  orang  tua,  wali  atau  orang  tua  asuh  akan
1 Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia , Refika Aditama, Bandung, Hlm.1.
2 Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
menyebabkan  anak  mudah  terseret  pada  pergaulan  yang  kurang  sehat. Sehingga  akan  merugika  perkembangan  pribadinya.  Bahkan  hal  tersebut dapat  membuka  peluang  bagi  anak  untuk  melakukan  tindak  pidana.  Dari semua faktor-faktor tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan ini akan sanga berpengaruh pada perilaku atau tingkah laku anak. 3
Keberadaan  anak  yang  demikian  di  lingkungan  masyarakat  memang perlu mendapatkan perlindungan khususnya anak yang berhadapan dengan hukum.  Termasuk  aparat  penegak  hukum  sendiri  tak  terkecuali  oleh Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  yang  mempunyai  Peranan  penting terhadap kesejahteraan anak  dan masa depan anak  dari berbagai kesalahan penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum terlebih  lagi  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana  oleh  anak. Pembimbing  Kemasyarakatan  adalah  Petugas  kemasyarakatan  pada  Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. 4
Menurut  Pasal  1  angka  4  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa “Balai
Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut  BAPAS  adalah  pranata  untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka  4  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  menjelaskan  bahwa  “Balai  Pemasyarakatan  yang  selanjutnya disebut  Bapas  adalah  unit  pelaksana  teknis  pemasyarakatan  yang melaksanakan  tugas  dan  fungsi  penelitian  kemasyarakatan,  pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan”
Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  adalah  salah  satu  pihak  yang  terlibat dan  menjadi  subsistem  dalam  menjalankan  sistem  peradilan  pidana, khususnya sistem peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak terkhusus dalam perkara anak berkonflik dengan hukum.
Secara  umum  peran  BAPAS  dalam  proses  peradilan  Anak  yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang
3 Shanti Beliyana. 1995, Wanita dan Anak di Mata Hukum . Liberty, Jakarta,  Hlm. 107.
4 Humaidi Usai, 2012, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak , Fakultas Hukum Mataram, Mataram, Hlm. 1.
pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi)  yakni  pendampingan  di  persidangan  dan  tahap  setelah pengadilan  (post  adjudikasi)  yakni  pengawasan  dan  pembimbingan  bagi Anak yang berkonflik dengan hukum 5 .
Namun terlepas dari pentingnya Peran Bapas tersebut terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum, pelaksanaan proses peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum cenderung belum berjalan optimal bahkan tak jarang  tak  sesuai  dengan  Undang-undang  atau  hukum  yang  mengikat  para institusi  khususnya  Bapas.  Hal  ini  terlihat  bahwa  masih  terdapat  beberapa penyimpangan  seperti  anak  tidak  didampingi  penasehat  hukum  dan pembimbing  kemasyarakatan  (PK)  Bapas  selama  proses  di  peradilan, mayoritas  putusan  hakim  pidana  penjara,  banyak  hak  anak  yang  terampas selama  proses  peradilan,  anak  jalanan  yang  berkonflik  dengan  hukum seringkali  ditahan  karena  tidak  ada  yang  menjamin,  selain  itu  juga  hanya sedikit dari  rekomendasi Bapas dalam hasil penelitiannya yang   benar-benar dijadikan pedoman  oleh  penegak  hukum  dalam penanganan   perkara   anak terutama  dalam  hal  putusan  Hakim  Pengadilan  yang  tak  jarang  tidak mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan.
Hal  ini menjadi gambaran bahwa upaya dari Bapas untuk mejalankan pernannya  secara  optimal  belum  dapat  digunakan  dalam  penyelesaian perkara anak. Seperti yang dijelaskan  bahwa Anak berkonflik dengan hukum yang  melewati  tahapan-tahapan  pengadilan  tanpa  kehadiran  pendamping atau  salah  satunya  BAPAS  cenderung  akan  terjerumus  kembali  kedalam pelanggarannya baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda.

## Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  penulis  mengambil  permasalahan dalam  tulisan  ini  berkaitan  dengan  Bagaimana  peran  PK  Bapas  dalam menangani  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum?  dan  apa  sajakah faktor-faktor  penghambat  atas  tidak  optimalnya  peran  PK  Bapas  dalam menangani perkara pidana?.

## Metode Penelitian
5 Nashriana. 2012, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia . RajaGrafindo Persada, Depok, Hlm. 110.
Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum  empiris  yaitu  dengan melihat  realita  hukum  yang  terjadi  di  masyarakat.  Analisis  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  deskriptif-kualitatif  dengan menggambarkan situasi nyata terkait pembuktian terhadap kasus kampanye hitam  dengan  berdasar  putusan  pengadilan.  Hasil  wawancara  dan  studi literatur  diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif  untuk  menghasilkan  data deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke dan Pengadilan Negeri Merauke

## Pembahasan

## Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Dalam Menangani Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
Proses  penanganan  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  memiliki perbedaan  dengan  orang  dewasa  yang  berkonflik  dengan  hukum  karena keduanya memiliki sistem peradilan yang berbeda. Anak masih memerlukan bantuan  dari  orang  dewasa  untuk  memenuhi  kebutuhannya,  menentukan pilihannya  serta  mendapatkan  haknya,  untuk  itulah  diperlukan  lembaga khsusus yang memiliki kapasitas dan kualitas yang tepat dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  yang  merupakan  aparat  penegak hukum,  saat  ini  sudah  masuk  dalam  rumpun  jabatan  fungsional  tertentu setelah  disahkannya  Permenpan  RB  22/2016  Tentang  Jabatan  Fungsional Pembimbing  Kemasyarakatan.  Menurut  Permen  PAN-RB  tersebut pembimbing  kemasyarakatan  adalah  pegawai  yang  mempunyai  tugas  dan tanggung  jawab,  serta  wewenang  dan  hak  untuk  bekerja  dalam  bidang bimbingan kemasyarakatan.
Bimbingan  kemasyarakatan  yang  dilakukan  oleh  pembimbingan kemasyarakatan  meliputi  penelitian  kemasyarakatan,  pengawasan, pembimbingan,  pendampingan  dan  sidang  tim  pengamat  pemasyarakatan. Tugas dan wewenang ini memungkinkan PK memiliki peran yang vital dalam penanganan anak yang berhadapam dengan hukum. 6
Secara  umum  peran  BAPAS  dalam  proses  peradilan  Anak  yan berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 (tiga)  tahap, yaitu tahap sebelum sidang  pengadilan  (pra  adjudikasi)  yakni  penyidikan,  tahap  saat  sidang pengadilan  (adjudikasi)  yakni  pendampingan  di  persidangan  dan  tahap
6 Wahyu  Saefudin,  Husni  Mubarok,  Mujib,  Sriwiyanti, Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan Dalam Upaya Memberikan Hukuman Di Luar Penjara Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum , Public Administration Journal Of Research, Volume. 3, No. 1, Januari-Maret 2021, Hlm. 44.
setelah  pengadilan  (post  adjudikasi)  yakni  pengawasan  dan  pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. 7
Secara  konseptual  perlu  diperhatikan  tahapan  dalam  proses penanganan  tersebut.  Berdasarkan  tahapan  penanganan,  maka  proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh BAPAS terdiri dari: 8
a. Proses  Penanganan  BAPAS  Sebelum  Pengadilan,  yang  berisi  kegiatan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum, yang meliputi:
1) Proses  pemberian  informasi  dan  saran  kepada  pihak  pengadilan mengenai anak dengan membacakan hasil Penelitian Masyarakat
2) Memfasilitasi  kebutuhan  dan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  Anak yang berkonflik dengan hukum
3) Memfasilitasi  kebutuhan  dan  informasi  bagi  keluarga  Anak  yang berkonflik dengan hukum.
4) Koordinasi dengan Pihak Pengadilan
5) Pemenuhan Hak-hak Anak saat Pengadilan
b. Proses  Penanganan  BAPAS  Saat  Pengadilan,  yang  berisi  kegiatan penyusunan penelitian masyarakat (PPM) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang meliputi:
1) BAPAS melakukan wawancara kepada Anak yang berkonflik dengan hukum
2) Wawancara  kepada  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  anak,  seperti teman, keluarga atau guru.
3) Meneliti lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah anak
4) Koordinasi dengan Pihak Kepolisian
5) Pemenuhan Hak-hak Anak Sebelum Pengadilan
c. Proses  Penanganan  BAPAS  Setelah  Pengadilan,  yang  terdiri  dari  proses pembingan dan proses pengawasan. Proses Pembingan meliputi:
1) Melakukan Bimbingan Kelompok
2) Melakukan Bimbingan Ketrampilan
3) Melakukan Bimbingan Perorangan
4) Pemenuhan Hak-hak Anak setelah Pengadilan.
Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara yuridis formal memberikan tugas kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  kasus  anak  yang  berhadapan
7 Okky Chahyo Nugroho, Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ( The Role Of Balai Pemasyarakatan On Juvenile Justice System Reviewed From Human Rights Perspective) , Jurnal HAM, Vol. 8, No. 2, Desember 2017, Hlm 166.
8 Meilanny Budiarti S dan Rudi S. Darwis, 2017, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan  Anak  Berkonflik  Dengan  Hukum  Oleh  Balai  Pemasyarakatan ,  Share  Social  Work Journal, Vol. 7, No. 1, Juli 2017, Hlm 64.
dengan hukum adalah:
a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan  pendampingan,  pembimbingan,  dan  pengawasan  terhadap Anak  selama  proses  Diversi  dan  pelaksanaan  kesepakatan,  termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
b. Membuat  laporan  penelitian  kemasyarakatan  untuk  kepentingan penyidikan,  penuntutan,  dan  persidangan  dalam  perkara  Anak,  baik  di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
d. Melakukan  pendampingan,  pembimbingan,  dan  pengawasan  terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
e. Melakukan  pendampingan,  pembimbingan,  dan  pengawasan  terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
UU SPPA membuat pembimbing dan pendampingan kemasyarakatan mempunyai dasar hukum yang kuat dalam tugasnya membuat litmas, hadir dalam sidang sebagai anggota sidang anak dan membimbing klien (anak yang berkonflik dengan hukum). Selain itu BAPAS mempunyai peran dan fungsi dalam  melaksanakan  penelitian  kemasyarakatan  yang  digunakan  sebagai bahan pertimbangan oleh Penyidik dalam proses diversi di tingkat kepolisian, maupun ketika proses diversi di tingkat pengadilan. 9
Selain itu laporan penelitian kemasyarakatan digunakan pula sebagai salah  satu  bahan  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  anak  yang berkonflik  dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.  Apabila  kewajiban  tersebut  tidak  dilaksanakan  oleh  hakim,  maka terdapat implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum (Pasal 60 Ayat (4)  UU  SPPA).  Seperti  yang  dijelaskan  juga  oleh  Sambas  bahwa  Anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan- tahapan pengadilan tanpa kehadiran  pendamping  atau  salah  satunya  BAPAS  cenderung  untuk terjerumus  kembali  kedalam  pelanggarannya  baik  itu  dengan  kasus  yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda. 10
Dalam  wawancara  penulis  dengan  Renddy  Febrian  Taegernan,  S.H, selaku Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke,  menjelaskan  bahwa  “Pembimbing  Kemasyarakatn  adalah  pejabat fungsional yang ditempatkan di Balai Pemasyarakatn dan diberikan tugas dan wewenang  untuk  melakukan  penelitian  kemasyarakatn,  melakukan
9 Okky Chahyo Nugroho, Op.Cit ., Hlm.166.
10 Ibid
pendampingan, melakukan pengawasan dan melakukan pembimbingan” 11 Terkhusus  peran  Pembimbing  Kemasyarakatan    dalam  penanganan anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  menurut  Renddy  Febrian  Taegernan, S.H,  selaku  Kepala  Subseksi  Bimbingan  Klien  Anak  Balai  Pemasyarakatan Kelas II Merauke, menjelaskan bahwa “Pembimbng Kemasyarakatan memiliki fungsi  dan  peran  yang  sangat  penting  dalam  penanganan  anak  berkonflik dengan hukum, karena PK akan mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum dimulai dari tahap penyelidikan di Kepolisian sampai dengan tahap persidangan, selain itu PK juga memiliki salah satu tugas yang penting yakni untuk membuat Penelitian Kemasyarakatan yang akan menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap pekara anak yang berkonflik dengan hukum” 12
Penjasalan  tersebut  semakin  menegaskan  bahwa  Pembimbing Kemasyarakatan  memiliki  peran  yang  sangat  penting  terhadap  jalannya proses  peradilan  pidana  anak  terutama  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum.
Hal ini sebagaimana yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 23 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan  hukum  dan  didampingi  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” dan Pasal 65 menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatn Bertugas:
a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan  pendampingan,  pembimbingan,  dan  pengawasan  terhadap Anak  selama  proses  Diversi  dan  pelaksanaan  kesepakatan,  termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
b. Membuat  laporan  penelitian  kemasyarakatan  untuk  kepentingan penyidikan,  penuntutan,  dan  persidangan  dalam  perkara  Anak,  baik  di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
d. Melakukan  pendampingan,  pembimbingan,  dan  pengawasan  terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
e. Melakukan  pendampingan,  pembimbingan,  dan  pengawasan  terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Merauke sangat penting hal ini dapat dilihat dari Tabel berikut:
11 Wawancara, Bapas Renddy, Merauke 11  Oktober 2022
12 Ibid
Tabel. 1. Jumlah Penanganan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh  PK Bapas Kelas II Merauke Tahun 2019-2021
Tahun Jumlah Kasus 2019 16 Kasus 2020 10 Kasus 2021 12 Kasus Total Jumlah 38 Kasus
Sumber Data:Balai Pemasyarakatan Kelas II B Merauke
Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2019-2021 kasus anak yang berkonflik dengan hukum mengalami kenaikan dan penurunan jumlah kasus  yang  fluktuatif,  PK  Bapas  Kelas  II  Merauke  juga  telah  menjalanakan tugasnya utuk menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum total sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kasus anak yang berkonflik dengan hukum, dengan  rincian  tahun  2019  sebanyak  16  (enam  belas)  kasus,  tahun  2020 sebanyak 10 (sepuluh) kasus, tahun 2021 sebanyak 12 (dua belas) kasus.
Dari total 38 (tiga puluh delapan) kasus anak yang berkonflik dengan hukum  diatas  didalamnya  terdiri  dari  beberapa  jenis  kasus  dengan penyelesaian atau keterlibatan PK Bapas yang berbeda antara satu jenis kasus dengan lain, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel. 2. Data  Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Bapas Kelas II Merauke Tahun 2019-2021
Tahun Jenis Kasus Jenis Kelamin Usia Pendidikan Keterangan 2019 Pencurian Laki-laki 15 tahun SMP Diversi Tanpa Penetapan Penganiayaan Laki-laki 16 Tahun - Mediasi Pencabulan terhadap anak dibawah umur Laki-laki 16 Tahun SMP Lapas Pencabulan terhadap anak dibawah umur Laki-laki 15 Tahun SD Lapas Pencabulan terhadap anak dibawah umur Laki-laki 17 Tahun SMP Diskresi Kepolisian Pembunuhan Laki-laki 16 Tahun SMP Lapas Pencurian Laki-laki 18 Tahun SMP Diversi Tanpa Penetapan Pencurian dengan Kekerasan Laki-laki 17 Tahun SMA Mediasi
Persetubuhan Terhadap Anak dibawah umur Laki-laki 17 Tahun SMP Mediasi Pemalusaun uang Laki-laki 17 Tahun SD Dalam Proses Kecelakaan lalu lintas Laki-laki 14 Tahun SD Lapas Pencurian Laki-laki 16 Tahun SMP DPO Pencurian Laki-laki 14 Tahun SMA DPO Pemerkosaan dan Penganiayaan Laki-laki 16 Tahun SD Lapas Pencurian Perempua n 16 Tahun SMP Diversi Tanpa Penetapan Persetubuhan Terhadap Anak dibawah umur Laki-laki 16 Tahun - Lapas 2020 Persetubuhan Terhadap Anak dibawah umur Laki-Laki 16 Tahun SMP Lapas Pemerkosaan Laki-Laki 16 Tahun SD Lapas Penganiayaan Laki-Laki 17 Tahun - Lapas Narkotika Laki-Laki 15 Tahun SMP Dalam Proses Persetubuhan terhadap anak dibawah umur Laki-Laki 15 Tahun - Mediasi Persetubuhan terhadap anak dibawah umur Laki-laki 16 Tahun SMP Lapas Pembunuhan Laki-Laki 17 Tahun SMP LPKA Jayapura Pencurian dengan Kekerasan Laki-Laki 17 Tahun SD AKOT Pencurian dengan Kekerasan Laki-laki 17 Tahun SD AKOT Pengeroyokan Laki-Laki 17 Tahun SMP Lapas 2021 Persetubuhan terhadap anak dibawah umur Laki-Laki 16 Tahun SMP Lapas Persetubuhan terhadap anak dibawah umur Laki-Laki  17 Tahun SMK Mediasi Pencurian dengan kekerasan Laki-Laki 17 Tahun - Lapas Persetubuhan terhadap anak dibawah umur Laki-Laki 17 Tahun SMA Mediasi Persetubuhan terhadap anak dibawah umur Laki-Laki 18 Tahun SMA Mediasi
Kerasan fisik terhadap anak
dibawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia Laki-laki 17 Tahun SD Lapas Kekerasan fisik terhadap anak dibawah umur Laki-Laki 13 Tahun - Mediasi Pengeroyokan Laki-Laki 16 Tahun - Diversi Pencurian Laki-laki 16 Tahun - Diversi Pencurian Laki-Laki 16 Tahun SMP Mediasi Persetubuhan terhadap anak dibawah umur Laki-laki 17 Tahun SMP Mediasi Persetubuhan terhadap anak dibawah umur Laki-Laki 16 Tahun SMP Mediasi

## Sumber Data: Balai Pemasyarakatan Kelas II B Merauke
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa peran dari PK Bapas Kelas II Merauke tidak hanya menangani 1 (satu) jenis kasus anak yang berkonflik dengan  hukum  saja,  tetapi  berbagai  kasus,  mulai  dari  kasus  ringan  seperti pelangaran lalu lintas bahkan sampai pada kasus yang kategori berat seperti tindak  pidana  narkotika,  selain  itu  juga  bukan  saja  anak  pada  tingkatan pendidikan  SD  tetapi  juga  SMA  bahkan  bukan  hanya  laki-laki  tetapi  juga perempuan, hal ini membuktikan bahwa peran dari PK Bapas tidak dibatasi oleh latar belakang anak tersebut dengan kata lain semua tindak pidana ayng dilakukan oleh anak wajib dan akan didampingi oleh PK Bapas.
Pendampingan yang dilakukan oleh PK Bapas Kelas II Merauke kepada anak yang berkonflik dengan hukum dari data diatas terlihat bahwa PK Bapas melakukan  pendampingan  serta  memberika  rekomendasi  berdasarkan  hasil penelitian masyarakat pada tiap tahapan dan status kasus dari anak tersebut, mulai  dari  penyelesaian  melalui  Proses  Diversi,  mediasi  sebanyak,  Diskresi Kepolisian  sampai  pada  anak  tersebut  dibeikan  putusan  penjara  oleh pengadilan. Selain itu rekomdasi dari PK Bapas yang dipertimbangakan dalam Putusan  Hakim  yakni  untuk  anak  tersebut  dikembalikan  kepada  orang  tua (AKOT)  juga  disetujui.  Hal  ini  semakin  mempertegas  peran  dari  PK  bapas yang sangat penting bagi seorang anak yang berkonflik dengan hukum.
Data  diatas  juga  dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2019  dari  total  16 (enam  belas)  kasus  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  terdiri  dari  kasus pencurian  berjumlah  5  (lima)  kasus,  penganiayaan  sebanyak  1  (satu), pencabulan  terhadap  anak  dibawah  umur  berjumlah  3  (tiga)  kasus, pembunuhan sebanyak 1 (satu) kasus, pencurian dengan kekerasan berjumlah
1 (satu) kasus, pemalsuan uang sebanyak 1 (satu) kasus, kecelakaan lalu lintas sebanyak 1 (satu) kasus dan kasus pemerkosaan dan penganiayaan berjumlah 1  (satu)  kasus,  persetubuhan  terhadap  anak  berjumlah  2  (dua)  kasus. Sedangkan dari total 10 (Sepuluh) kasus anak yang berkonflik dengan hukum pada tahun 2020 terdiri dari kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur berjumlah 3 (tiga) kasus, pemerkosaan berjumlah 1 (satu) kasus, penganiayaan berjumlah  1  (satu)  kasus,  narkotika  sebanyak  1  (satu)  kasus,  pembunuhan sebanyak 1 (satu) kasus, pencurian dengan kekerasan berjumlah 2 (dua) kasus dan pengeroyokan berjumlah 1 (satu) kasus. Pada tahun 2021 dari total 12 (dua belas)  kasus  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  terdiri  dari  kasus persetubuhan anak yang berkonflik dengan hukum berjumlah 6 (enam) kasus, pencurian  dengan  kekerasan  berjumlah  1  (satu)  kasus,  kekerasan  fisik terhadap  anak  dibawah  umur  berjumlah  2  (dua)  kasus,  pengeroyokan berjumlah 1 (satu) kasus dan pencurian berjumlah 2 (dua) kasus.
Salah satu tahapan peradilan pidana yang  membutuhkan peran dari PK  Bapas  adalah  pada  persidangan,  hal  ini  sebagaimana  yang  tercantum dalam  UU  SPPA  Pasal  55  ayat  (1)  “Dalam  sidang  Anak,  Hakim  wajib memerintahkan  orang  tua/Wali  atau  pendamping,  Advokat  atau  pemberi bantuan  hukum  lainnya,  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  untuk mendampingi  Anak”, ayat  (2)  “Dalam  hal  orang  tua/Wali  dan/atau pendamping  tidak  hadir,  sidang  tetap  dilanjutkan  dengan  didampingi Advokat  atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya  dan/atau  Pembimbing Kemasyarakatan”  bahkan  jika  hakim  tidak  menghadirkan  PK  maka sebagaimana bunyi ayat (3) “Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum”. hal ini menunjukan  bahwa  peran  dari  PK  Bapas  dalam  tahapan  persidangan sangatlah penting dan siding tidak dapat dilaksanakan atau siding bisa tidak dilanjutkan jika PK tidak hadir.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  penjelasan  dari  Indra  Wijaya,  S.H.,M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Merauke bahwa “PK Bapas memiliki fungsi yang cukup penting dalam persidangan terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum, hal ini  dikarenakan PK Bapas adalah instansi yang diberikan kewenangan dan ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan penelitian kemasyarakat  (Litmas)  yang  berkaitan  dengan  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana, yang selanjutnya dalam kesimpulan Litmas tersebut, PK Bapas akan memberikan rekomendasi berkiatn dengan  jenis hukuman yang  seyogianya dapat diberikan bagi anak, Litmas ini kemudian masuk dalam pertimbangan hakim dalam membuat suatu putusan” 13
13 Wawancara, Pengadilan Negeri Merauke, Hakim Indra, Merauke 14  Oktober 2022
UU  SPPA  menjelaskan  pentingnya  Penelitian  PK  Bapas  yang  wajib dipetimbangkan  oleh  hakim,  bahkan  jika  dalam  putusan  pengadilan  tidak mempertimbangkan Litmas dari PK Bapas, maka putusan tersebut batal demi hukum. Hal ini sebagaimana yang  termuat dalam Pasal 60 ayat (3) “Hakim wajib  mempertimbangkan  laporan  penelitian  kemasyarakatan  dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”. Ayat (4)  “Dalam  hal  laporan  penelitian  kemasyarakatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3)  tidak  dipertimbangkan  dalam  putusan  Hakim,  putusan  batal demi  hukum”. Peran  PK  Bapas  dalam  pemeriksaan  kasus  anak  yang berkonflik dengan hokum di pengadilan, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 3. Data  Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Didampingi PK Bapas Pada Pengadilan Negeri Merauke  Tahun 2019-2021
Tahun Jumlah Kasus 2019 10 Kasus 2020 5 Kasus 2021 5 Kasus Total Jumlah 20 Kasus

## Sumber Data:  Pengadilan Negeri Merauke
Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2019-2021 di Pengadilan  Negeri  Merauke  kasus  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum mengalami kenaikan dan penurunan jumlah kasus yang fluktuatif, Peran PK Bapas  juga  terlihat  dalam  menangani  perkara  anak  bukan  hanya  membuat Litmas  tetapi  juga  untuk  mendampingi  anak  selama  proses  persidangan, dengan  tota  kasusl  sebanyak  20  (dua  puluh)  kasus  anak  yang  berkonflik dengan  hukum,  dengan  rincian  tahun  2019  sebanyak  5  (enam  belas)  kasus, tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) kasus, tahun 2021 sebanyak 12 (dua belas) kasus.  Jika diperhatikan secara seksama Jumlah kasus anak yang berkonflik dengan  hukum  pada  tebel  1  (satu)  dan  tabel  3  (tiga)  memiliki  perbedaan jumlah,  hal  ini  dikarenakan  dapat  dilihat  pada  keterangannya  tabel  2  (dua) bahwa ada beberapa kasus anak yang berkonflik dengan hukum diselesaikan secara  mediasi,  diskresi  dari  Kepolisian  bahkan  juga  berhasil  dilakukan Diversi.
Pada Pengadilan Negeri Merauke sendiri dari total 20 (dua puluh) kasus anak yang berkonflik dengan hukum diatas didalamnya terdiri dari beberapa jenis  kasus  dengan  penyelesaian  atau  keterlibatan  PK  Bapas  yang  berbeda antara satu jenis kasus dengan lain, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel. 4. Data  Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum  Pada
Bapas Kelas II Merauke Tahun 2019-2021 Tahun Jenis Kasus Usia Putusan Hakim
2019 Perlindungan Anak 17 Tahun Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta Pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan Kejahatan Terhadap Kesusilaan 15 Tahun Pidana Penjara masing-masing selama 4 (Empat) Tahun 13 Tahun 15 Tahun Pencurian 17 Tahun  Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan Perlindungan Anak 16 Tahun Pidana Penjara selama 5 (Lima) Bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (Tiga) Bulan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Merauke, serta Anak tetap melanjutkan sekolah, dan mengikuti pembinaan di Gereja GPI Papua Imanuel Kodim 1707, Merauke Pembunuhan 16 Tahun  Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun Perlindungan Anak 18 Tahun Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan Perlindungan Anak 16 Tahun Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan Lalu Lintas 16 Tahun  Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun Penganiayaan 14 Tahun  Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun Kejahatan Terhadap Kesusilaan 16 Tahun  Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 2020 Perlindungan Anak 16 Tahun Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan Perlindungan Anak 15 Tahun Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Merauke Kejahatan Terhadap Kesusilaan 17 Tahun Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun Perlindungan Anak 17 Tahun Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan Pembunuhan 17 Tahun  Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun 2021 Perlindungan Anak 17 Tahun Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan Perlindungan Anak 17 Tahun Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan Pencurian 16 Tahun Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) Bulan Perlindungan Anak 17 Tahun Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan
Perlindungan Anak 18 Tahun Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan

## Sumber Data : Pengadilan Negeri Merauke
Berdasarkan  dat  diatas  dapat  dilihat  bahwa  pendampingan  yang dilakukan  oleh  PK  Bapas  pada  proses  persidangan  kepada  anak  yang berkonflik dengan hukum dari data diatas terlihat bahwa PK Bapas melakukan pendampingan  serta  memberikan  rekomendasi  yang  didasarkan  hasil penelitian PK Bapas yang dimuat dalam putusan pengadilan seperti pidana penjara  namun  juga  rekomendasi  tersebut  ada  pula  yang  berupa  putusan Pelatihan  Kerja  selama  3  (Tiga)  Bulan  pada  Balai  Pemasyarakatan  (Bapas) Kelas  II  Merauke,  serta  Anak  tetap  melanjutkan  sekolah,  dan  mengikuti pembinaan  di  Gereja  GPI  Papua  Imanuel  Kodim  1707,  juga  putusan  yang memberikan pelatihan kepada anak. Hal ini semakin mempertegas peran dari PK  Bapas  yang  sangat  penting  bagi  seorang  anak  yang  berkonflik  dengan hukum.
Selain  itu  peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  persidangan memiliki  2  (dua)  peran  yakni,  peran  1) Front  Stage (panggung  depan)  dari Pembimbing  Kemasyarakatan  ini  adalah  peran  dia  di  depan  persidangan yakni sebagai Petugas Pemasyarakatan yang tugasnya dalam pendampingan anak  di  sidang  ialah  melaporkan  hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  dan memberikan  rekomendasi  kepada  hakim  untuk  hukuman  yang  diberikan kepada  anak.  Di  depan  persidangan  dia  berperan  layaknya  Petugas Pemasyarakatan pada umumnya yang melaksanakan tugas tanpa interverensi apapun, netral atau tidak berpihak pada siapapun. Tugas dan fungsinya dalam pendampingan anak pada persidangan pun dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan UU SPPA. 14 2) Peran Back Stage (panggung belakang) dari seorang  Pembimbing  Kemasyarakatan  ialah  menjadi  seseorang  yang mendukung anak untuk menghadapi persidangan.
Pembimbing  Kemasyaraktan  memberikan  rasa  aman,  rasa  percaya, memberikan  semangat  kepada  anak,  memberikan  nasihat-nasihat  serta mengarahkan anak  dan memberikan rasa kepercayaan kepada orangtuanya bahwa  sidang  berjalan  dengan  baik  dan  benar,  sehingga  mempengaruhi mental dan emosi anak dalam menghadapi sidang menjadi lebih baik. Dengan adanya peran Pembimbing Kemasyarakatan dibelakang persidangan, proses persidangan yang dijalani oleh anak menjadi lebih baik dan lancar bagi anak.
Bahkan ketika anak tersebut telah keluar dari prose pembinaannya di dalam  lapas  dan  menjalani  masa  pembebasan  bersyarat,  Pembimbingan
14 Erwandi, Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  Pendampingan  Anak  (Pelaku)  Tindak Pidana Pencurian pada Sidang Pengadilan , Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran, Volume. 2, No. 2, Mei-Agustus 2020, Hlm. 38.
Kemasyarakatan  bertanggung  jawab  untuk  membinanya  dengan  cara melakukan Pembimbingan agar dapat berintegrasi dengan masyarakat. Tugas dan  tanggung  jawab  ini  sangat  penting  jangan  sampai  anak  tersebut  tidak bertindak  pidana  lagi.  Sehingga  jika  sampai  bertindak  pidana  lagi  apalagi mengulangi tindak pidana yang sama, maka program Pembimbingan tersebut menjadi gagal karena reintegrasi antara anak dan masyarakat telah gagal. 15

## Faktor-Faktor Penghambat Optimalnya Peran PK Bapas Dalam Menangani Perkara Pidana Anak
Dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  petugas  pembimbing kemasyarakatan untuk  mendampingi anak berkonflik dengan hukum yang menjadi kliennya, pembimbing kemasyarakatan sering kali masih dihadapkan pada kendala- kendala, tak terkecuali dengan PK Bapas Kelas II Merauke, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Kendala-kendala tersebut dialami baik dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan maupun pada tahapan proses  persidangan.  Selain  faktor  penghambat  yang  terdapat  di  lokasi penelitian penulis yakni di Lapask Kelas II Merauke dan Pengadilan Negeri Merauke,  penulis  juga  menyajikan  beberapa  hamabatan  yang  terjadi  di Indonesia secara umum.
a. Aturan Hukum
Secara  yuridis  formal,  tidak  adanya  aturan  hukum  yang  tegas  serta sanksi  yang  dijatuhkan  apabila  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  terdapat  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  ada.  Dalam  Pasal  55  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dengan  jelas menyatakan bahwa: “Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan  Pemb imbing  Kemasyarakatan  untuk  mendampingi  Anak”.  Kata  wajib dalam  bunyi  Pasal  tersebut  mengandung  arti  bahwa  setiap  sidang  yang berkaitan  dengan  anak  nakal,  kehadiran  Pembimbing  Kemasyarakatan sebagai  salah  satu  pihak  dalam  persidangan  merupakan  mutlak  adanya. Karena  tugas  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  tersebut  adalah  sebagai pendamping bagi anak nakal selama proses hukumnya berlangsung. 16
Selain  itu  juga  dalam  UU  SPPA  Pasal  60  ayat  (4)  juga  menyebutkan “Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  tidak  dipertimbangkan  dalam  putusan  Hakim,  putusan  batal  demi
15 Muchamad  Arif  Agung  Nugroho  dan  Solihah, Prosedur  Hukum  Pembimbingan  Klien Pemasyarakatan , Jurnal Supremasi Hukum, Volume. 17, No. 2, Juli 2021, Hlm. 13.
16 Adimas Rizky Restu Pradana, 2018, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak (Studi Di Bapas Surakarta), Skripsi  Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm. 7.
hukum”.  Namun dalam UU SPPA tidak ada pasal yang dapat menghukum atau  memberikan  sanksi  kepada  seorang  hakim  yang  tidak mempertimbangkan hasil pnelitian masyarakat dari PK Bapas.
b. Sumber Daya Manusia
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  adalah  faktor  yang  peting  dalam mendukung  peran  dan  tugas  Bapas.  Pembimbing  Kemasyarakatan  dituntut untuk bertindak profesional dalam melaksanaan tugasnya yang memiliki pola pikir  maju  sesuai  dengan  perkembangan  jaman,  tidak  terjebak  adanya rutinitas dalam pelaksanaan tugas. Guna meningkatkan kemampuan petugas pembimbing kemasyarakatan yang handal dan profesional sebaiknva petugas kemasyarakatan  diukutsertakan  dalam  mengikuti  pendidikan  dan  latihan teknis  pemasyaratakan  yang  khusus  bagi  pembimbing  kemasyarakatan Dengan  modal  pendidikan  yang  cukup  dan  profesional,  pembimbing kemasyarakatan merasa percaya diri dan tidak merasa rendah diri jika duduk bersama dalam melaksanakan tugas di persidangan anak. 17
Hasil  wawancara  penulis  dengan  Renddy  Febrian  Taegernan,  S.H, selaku Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke, menjelaskan bahwa “Pada Bapas Kelas II Merauke masih memiliki keterbatasan SDM berupa belum adanya PK yang memiliki jabatan fungsional ahli  Muda  dan  Ahli  Madya  yang  mana  kedua  jenisnya  PK  ini  memiliki spesifikasi tersendiri dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum yakni seperti tindak pidana yang bersifat khusus atau tindak pidana yang  ancaman  hukumannya    berat  seperti  narkotika,  pembunuhan, pembunuhan berencana dll, Bapas Kelas II B Merauke hanya mempunyai PK Ahli Pertama yang mana PK ini memiliki wewenang dan dapat mendampingi perkara anak pada tindak pidana yang ancaman hukum lebih ringan. Namun dikarenakan keterbatasan tersebut dan demi anak dapat mendapat pelayanan, maka PK Ahli pertama tetap dilibatkan untuk mendampingi kasus anak yang berkonflik dengan hukum” 18
Selain itu SDM yang ada di Bapas Kelas II Merauke juga sangat sedikit yakni  hanya  berjumlah  5  (lima)  orang,  kelima  orang  tersebut  tidak  hanya menangani kasus anak saja tetapi kadang juga mereka menangani kasus orang yang sudah dewasa. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah :

## Tabel 5. Data Sumber Daya Manusia Balai Pemasyarakatan
Kelas II Merauke Status/Jabatan Jumlah Rincian Keterangan Kepala Bapas 1 Orang - Merauke
17 Ibid . Hlm. 11. 18 Wawancara, Bapas Renddy, Merauke 11  Oktober 2022
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) 7 Orang JFT Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama = 5 Orang Merauke JFT Asisten Pembimbing Kemasyarakatan = 2 Orang Pos Bapas Timika dan Pos Bapas Tanah Merah Tata Usaha 3 Orang - Merauke Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa 2 Orang 1 Orang Ketua 1 Orang Anggota Merauke Sub Seksi Bimbingan Klien Anak 2 Orang 1 Orang Ketua 1 Orang Anggota Merauke JUMLAH TOTAL 15 ORANG
Sumber Data: Balai Pemasyarakatan Kelas II B Merauke
b. Sarana Prasarana
Hasil  wawancara  penulis  dengan  Renddy  Febrian  Taegernan,  S.H, selaku Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke, “menjelaskan bahwa, di Kabupaten Merauke masih belum memiliki fasilitas yang menunjang dan mendukung pelaksanaan rekomendasi dari hasil penelitian Kemasyarakatan misalnya Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial  (LPKS)  dan  Rumah  Aman  bagi  anak,  selain  itu  juga  belum  adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan juga belum adanya Lembaga Penitipan Anak Sementar a (LPAS)” 19
c. Wilayah Kerja Yang Luas
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Setia Maryam, F. K. Hitu, S.Sos,  selaku  Kepala  Sub  Seksi  Bimbingan  Klien  Dewasa  Bapas  Kelas  II Merauke. Dalam wilayah kerjanya Bapas Kelas II Merauke memiliki wilayah kerja  yang  terbilang  luas,  dikarenakan  walaupun  kedudukannya  ada  di Kabupaten Merauke, namun harus menangani perka di beberapa kabupaten yang berada di Provinsi Papua Selatan, yaitu Asmat, Mapi, Timika dan Boven Digoel,  selain  itu  diakibatkan  dengan  adanya  pemekaran  Daerah  Otonomi Baru (DOB) maka Bapas Kelas II Merauke juga wilayah kerjanya diperluas dan mencakup  Kabupaten  Nabire,  Kabupaten  Dogiyai,  Deiyai,  sehingga  total  8 (delapan) kabupaten yang menjadi wilayah kerja harus ditangani kasus anak berkonflik dengan hukum oleh Bapas,  hal ini tentu berdampak pada kurang optimalnya  kerja  dari  Bapas  Kelas  II  Merauke  dan  terkadang  ada  beberapa wilayah yang tidak dapat dijangkausecara cepat dan langsung, sehingga untuk mengatasi  hal  tersebut  didapatkan  pula  solusi  yang  dapat  dilakukan  untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan membentuk atau membangun Pos Bapas yang ada di tiap-tiap kabupaten tersebut. 20 Terkadang anak Dengan adanya
19 Ibid
20 Wawancara, Bapas, Setia, Merauke 18  Oktober 2022
Pos  Bapas  diharapkan  pelayanan  terhadap  klien  Pemasyarakatan  dapat dilakukan  dengan  optimal  tanpa  terkendala  jauhnya  jarak  yang  harus ditempuh untuk melakukan bimbingan kepada klien Pemasyarakatan.

## d. Koordinasi
Berdasarkan hasil wawacara penulis dengan Setia Maryam, F. K. Hitu, S.Sos,  selaku  Kepala  Sub  Seksi  Bimbingan  Klien  Dewasa  Bapas  Kelas  II Merauke, dapat  diperoleh bahwa  koordinasi antara Penyidik dengan Bapas belum berjalan dengan baik, terkadang dalam kasus-kasus tertentu penyidik tidak  melibatkan  Bapas  untuk  mendampingi  anak  tersebut  dari  mulai pemeriksaan seperti membuat (berita acara pemeriksaan) BAP  dan kadang hanya datang untuk meminta tanda tangan Bapas dalam dokumen-dokumen tahapan  penyidikan,  hal  ini  tentu  akan  ditolak  oleh  Bapas  Merauke. Berdasarkan hal tersebut maka perlu peningkatan koordinasi antara sesama aparat penegak hukum khususnya dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku  tindak  pidana.  Baik  itu  penyidik  anak,  jaksa  anak,  hakim  anak  dan Balai Pemasyarakatan mengkoordinasikan guna membentuk satu definisi dan kesepahaman  dalam  penanganan  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan hukum, hal ini juga yang diatur dalam UU SPPA bahwa dalam setiap proses pemeriksaan peradilan pidana, wajib melibatkan pembimbing kemasyarakatan.
e. Keterbatasan Alokasi Anggaran
Terkait  dengan  alokasi  anggaran  yang  dimiliki  oleh  Bapas  Kelas  II Merauke, dikarenakan LPKA belum ada di Merauke, maka terkadang untuk mengeksekusi hasil putusan pengadilan yang memutus anak harus di LPKA Bapas merauke mengalami kesulitan, sebab LPKAS yang ada di Papua hany ada  di  Jayapura  akibatnya  Bapas  harus  memberangkatkan  anak  ke  LPKA Jayapura untuk menjalani hukuman atau pembinaan disana, berdasarkan hasil wawancara  penulis  dengan  Renddy  Febrian  Taegernan,  S.H,  selaku  Kepala Subseksi  Bimbingan  Klien  Anak  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Merauke, mengatakn bahwa “Bapas selama ini selalu berkoordinasi dengan kejaksaan selaku  eksekutor  putusan  pengadilan,  bilamana  ada  putusan  yang  harus menempatkan anak di LPKA, hal ini diakibatkan oleh tidak adanya anggaran yang cukup untuk mendanai keberangkatan anak dari Merauke ke Jayapura, bahkan  terkadang  Bapas  berupaya  untuk  koordinasi  dan  meminta  bantuan dengan pemerintah daerah, namun tidak semua permintaan dapat dipenuhi sebaliknya jika anak tersebut telah selesai menjalani masa hukumannya atau masa  pembinaannya  di  LPKA  Jayapura,  pihak  Bapas  pun  kesulitan  untuk memberangkatkan  anak  tersebut  kembali  ke  Merauke  dan  harus  selalu
meminta bantuan dari Pemerintah daerah setempat” 21 . Peningkatan anggaran dan dana kepada Balai Pemasyarakatan dari pemerintah harus ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan agar Balai Pemasyarakatan Kelas II B Merauke dapat menjalankan perannya dengan optimal.

## Kesimpulan
Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hokum memiliki tugas yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dalam setiap proses pemeriksaan peradilan pidana yakni pada 3  (tiga)    tahapan,  yaitu  tahap  sebelum  sidang  pengadilan  (pra  adjudikasi) yakni  penyidikan,  tahap  saat  sidang  pengadilan  (adjudikasi)  yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni  pengawasan  dan  pembimbingan  bagi  Anak  yang  berkonflik  dengan hukum.
Dalam  menjalankan  tugasnya  Pembimbing  Kemasyarakan  Balai Pemasyarakatan  Kelas  II  Merauke  masih  memiliki  kendala  yang  membuat peran atau tugas Bapas tersebut tidak berjalan dengan optimal, diantaranya adalah a) terdapat aturan hukum yang belum memiliki sanksi tegas apabila dalam  penyelesaian  perkara  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  terdapat pelanggaran-pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang dilakukan  oleh  penegak  hukum,  b)  sarana  dan  prasarana  di  Kabupaten Merauke yang masih belum memadai, c) wilayah kerja dari Bapas Kelas II B Merauke  yang  sangat  luas  dan  mencakup  sampai  dengan  8  (delapan) kabupaten, d) koordinasi antara penegak hukum yang lain dengan Bapas yang masih  belum  berjalan  dengan  baik,  e)  keterbatasan  alokasi  anggaran  yang dimiliki oleh Bapas sehingga dalam menjalankan tugasnya terkadang masih harus meminta bantuan dari pemerintah daerah.

## Daftar Pustaka

## Buku
Maidin  Gultom,  2008,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung. Shanti Beliyana, 1995, Wanita dan Anak di Mata Hukum . Liberty, Jakarta. Humaidi  Usai,  2012, Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  Dalam  Proses Penyelesaian Perkara Anak , Fakultas Hukum Mataram, Mataram.
21 Wawancara, Bapas Renddy, Merauke 11  Oktober 2022
Nashriana.  2012, Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  Di  Indonesia . RajaGrafindo Persada, Depok.

## Artikel Jurnal
Okky Chahyo Nugroho, Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (The Role Of  Balai  Pemasyarakatan  On  Juvenile  Justice  System  Reviewed  From Human Rights Perspective), Jurnal HAM, Vol. 8, No. 2, Desember 2017 Meilanny  Budiarti  S  dan  Rudi  S.  Darwis,  2017,  Peran  Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan , Share Social Work Journal, Vol. 7, No. 1, Juli 2017.
Wahyu Saefudin, Husni Mubarok, Mujib, Sriwiyanti, 2021, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Memberikan Hukuman Di Luar Penjara Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Public Administration Journal Of Research, Volume. 3, No. 1, Januari-Maret.
Erwandi,  2020, Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  Pendampingan  Anak (Pelaku)  Tindak  Pidana  Pencurian  pada  Sidang  Pengadilan ,  Jurnal Pemikiran  dan  Pengembangan  Pembelajaran,  Volume.  2,  No.  2,  Mei- Agustus.
Muchamad  Arif  Agung  Nugroho  dan  Solihah,  2021, Prosedur  Hukum Pembimbingan Klien Pemasyarakatan , Jurnal Supremasi Hukum, Volume. 17, No. 2, Juli.

## Hasil Penelitian/Tugas Akhir
Adimas Rizky Restu Pradana, 2018, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak (Studi Di Bapas Surakarta) , Skripsi Program  Sarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022  Nomor  166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6812).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Anak (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290).