Manajemen Komunikasi Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam Penanganan Limbah Perak di Kotagede
Oleh: Raditia Yudistira Sujanto, M.A

## Abstrak
Kesadaran  akan  bahaya  limbah  yang  terdapat  di  dalam  lingkungan  tidak  selalu  dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Kesadaran tentunya tidak akan berguna tanpa adanya perbuatan dan  perubahan.  Kotagede  merupakan  daerah  yang  cukup  terkenal  dengan  industri  kerajinan peraknya.  Dari  pengerjaan  kasar  sampai  penjualan  hasil  jadi  kerajinan  peraknya  terdapat  di Kotagede. Pada tahun 2004 BLH kota Yogyakarta mengadakan sosialisasi di Kotagede mengenai pentingnya  menangani  limbah perak secara  benar dan  efisien.  Hal  ini  menjadi  tanggung  jawab BLH karena bagian dari tugas dan fungsi BLH dalam hal pelayanan publik.
Pada sosialisasi terakhir BLH gagal meyakinkan audiens sosialisasinya. Dengan dasar di atas  peneliti  melihat  bagaimana  manajemen  komunikasi  BLH  dengan  masyarakat  Kotagede kaitannya  dengan  pembangunan  kesadaran  akan  pentingnya  penanganan  limbah  perak  demi keselamatan dan kesehatan masyarakatnya sendiri serta lingkungan.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif  eksploratoris  dengan  metode pengumpulan data yaitu wawancara serta studi dokumen. Metode penelitian sendiri adalah studi kasus.  Penelitian  ini  menggunakan  teori-teori  dasar  komunikasi  dan  manajemen,  serta komunikasi  krisis.  Peneliti  menilai  bahwa  terdapat  krisis  di dalam  manajemen  komunikasi  BLH saat  menjalankan  program  sosialisasinya.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  terdapat  beberapa hal yang memang menjadi kendala saat pembentukan program sosialisasi, dimulai dari tahapan ‘perencanaan’ sampai tahapan ‘pengontrolan’.
Secara  garis  besar  masalah  -masalah  yang  sempat  ada  meliputi  keputusan-keputusan  tim pelaksana  program  dalam  proses  manajemennya  yang  tidak  didasarkan  pada  pertimbangan- pertimbangan  budaya  dan  sosial  sesuai  dengan  apa  yang  terdapat  di  Kotagede.  Pada  saat  tahap ‘pengorganisasian’  pun  tim  pelaksana  program  tidak  mempertimbangkan  penugasan  atas  dasar kompetensi  atau  keahlian  yang  dimiliki  anggota-anggotanya,  melainkan  atas  dasar  struktur  jabatan atau organisasi. Terlebih lagi pada tahapan ‘pengontrolan’, tim pelaksana program tidak melakukan pelaporan  dengan  semestisnya,  tidak  melakukan  pengarsipan,  serta  tidak  melakukan  pengawasan paska-program. Meskipun demikian, tidak sepenuhnya peneliti hanya menemukan hal-hal negatif atau kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan penelitian. Melalui hasil temuan serta saran-saran yang peneliti  lampirkan  di  akhir  tesis  ini,  diharapkan  BLH  kembali  melaksanakan  program  sosialisasi  di Kotagede terkait masalah keberadaan bahaya limbah perak dan logam lainnya, karena peneliti tidak berharap  BLH  kecolongan  waktu  jika  tindakan  BLH  di  depannya  nanti  tidak  lagi  bersifat  antisipatif melainkan reaktif terhadap kondisi lingkungan di daerah Kotagede.
Kata Kunci : manajemen komunikasi, limbah perak Kotagede, organisasi pemerintah, badan

## A. Pendahuluan
Penelitian ini dimulai dari kenyataan bahwa program sosialisasi Badan Lingkungan Hidup  (BLH)  Kota  Yogyakarta  di  Kotagede  mengenai  pentingnya  mengelola  limbah  perak secara  benar,  yang  dilaksanakan  terakhir  kali  pada  tahun  2004  silam.  Tujuan  dari  program sosialisasi pada saat itu tidak tercapai. Sebagian masyarakat Kotagede yang menjadi audiens sosialisasi saat itu tidak menyetujui apa yang telah disampaikan dan disarankan
Diterbitkan oleh Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
oleh  BLH.  Konflik  pun  sempat  terjadi  dalam  bentuk  perlawanan  seperti  amarah  yang meluap dari beberapa audiens (terutama dari pihak perusahaan perak besar). Salah satu alasan  dari  ketidaksetujuan  audiens  pada  saat  itu  adalah  kecurigaan  mereka  terhadap maksud sebenarnya dari rencana pelaksanaan perbaikan pengelolaan limbah itu sendiri, karena  melibatkan  sejumlah  dana  yang  harus  dikeluarkan  oleh  para  pelaku  industri perak  di  Kotagede.  Dana  yang  bakal  dikeluarkan  sebenarnya  relative  kecil  (sekitar Rp.1000000,-) dan bersifat komunal. Dana tersebut rencananya akan digunakan sebagai biaya  tranportasi  limbah  terkumpul  dari  Kotagede  sampai  Kali  Cileungsih  di  Jawa Barat.  BLH  sendiri  berkontribusi  dengan  memberikan  fasilitas  truk  pengangkut  serta drum-drum  penampung  limbah  cair  di  setiap  pelaku  pengrajin  perak,  terutama  mereka yang melakukan kegiatan industrial seperti penyepuhan.
Melalui  penelitian  ini  peneliti  ingin  mengetahui  sebenarnya  yang  terjadi  pada  saat program  sosialisasi  pada  waktu  itu  diadakan.  Tidak  hanya  penelitian  difokuskan  pada  saat hari  pelaksanaan  sosialisasi  di  lapangan,  tapi  penelitian  lebih  difokuskan  pada  keseluruhan kegiatan manajemen yang terdiri dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan. Peneliti juga tetap memfokuskan penelitian pada bidang komunikasi, sehingga tidak  melenceng  ke  bidang  atau  ilmu  manajemen.  Aspek-aspek  komunikasi  pun  dilibatkan pada teori yang digunakan. Selain itu peneliti juga mengaitkan sedikit mengenai komunikasi krisis  di  dalam  teori  dan  bahasannya.  Dengan  begitu  melalui  rumusan  masalah  dari penelitian  ini  peneliti  ingin  mengetahui  bagaimana  manajemen  komunikasi  BLH  Kota Yogyakarta dalam penanganan limbah perak di Kotagede.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.  BLH memandang masyarakat
Secara umum nara sumber utama selaku ketua pelaksana program sosialisasi, Pieter Lawoasal  menyebutkan  bahwa  terdapat  tiga  jenis  masyarakat,  yaitu  (1)  masyarakat  tidak tahu,  (2)  masyarakat  tahu  tapi  tidak  bertindak,  dan  (3)  masyarakat  tahu  dan  bertindak. Peneliti  pun  bertanya  masyarakat  yang  sempat  menjadi  audiens  sosialisasi  masuk  ke  jenis masyarakat yang mana dan mendapatkan jawaban bahwa mereka masuk ke jenis yang kedua (tahu  tapi  tidak  bertindak).  Kaitannya  dengan  penelitian  ini,  BLH  melihat  audiensnya sebagai  masyarakat  yang  mengetahui  keberadaan  limbah  perak  cair  di  dalam  air  tanah  dan beberapa  sumur  mereka  tetapi  tidak  mau  melakukan  perubahan  terhadap  hal  tersebut, terutama sekali bagi pelaku industri perak dalam hal penanganan limbah cairnya.
Peneliti turun ke masyarakat Kotagede dan bertanya apakah benar mereka tahu akan  adanya  keberadaan  limbah  perak  di  dalam  air  tanah  atau  bahkan  sumur  mereka. Peneliti mendapati hasil bahwa tidak semua mengetahui keberadaan limbahnya. Dengan begitu BLH terlalu “optimis” dengan praasumsinya.

## 2.  Akses Komunikasi yang Tersedia
BLH  sebenarnya  menyediakan  akses-akses  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk dapat menyampaikan informasi atau bahkan berkomunikasi dengan BLH. Akses-akses yang ada meliputi mendatangi kantor BLH secara perorangan, mengirimkan surat ke kantor
BLH,  menggunakan fasilitas  UPIK  (unit  pengaduan)  yang disediakan pemerintah kota, menggunakan  media  radio,  menggunakan  surat  kabar  melalui  surat  pembaca,  dan melalui situs resmi BLH.
Permasalah dari akses-akses tersebut di atas adalah ketidakefektifan dari hampir kesemua  pilihannya.  Yang  dirasa  paling  efektif  adalah  mendatangi  kantor  BLH  secara pribadi  dan  mengirimkan  surat  tertuju  ke  alamat  kantornya.  Akses  lain  dirasa  tidak efektif, terutama sekali dari situs resmi BLH yang sebenarnya sekarang sudah tidak lagi tersedia. Pada saat peneliti melakukan penelitian di lapangan pada bulan Oktober 2013, situs  remsi  masih  ada  di  dunia  maya  walaupun  pada  saat  itu  artikel  terbaru  yang dicantumkan  dibuat  pada  tahun  2009.  Dengan  kata  lain  situsnya  tidak  diperhatikan seperti seharusnya. Saat ini situs yang bersangkutan sudah tidak lagi beredar.

## 3.  Keadaan Industri Perak di Kotagede
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  peneliti  dari  Koperasi  Produksi  Pengusaha Perak  Yogyakarta  (KP3Y)  terdapat  setidaknya  66 artshop yang  terletak  di  Kotagede. Sebagian besar terletak di sepanjang Jl. Kemasan. Setelah peneliti melakukan penelitian sedikit  lebih  dalam  mengenai  keberadaan  pelaku-pelaku  bisnis  perak  di  Kotagede, banyak yang ternyata belum terdaftar secara resmi di KP3Y dengan alasan bahwa tidak semua  pengrajin  perak  merupakan  pemilik  perusahaan  besar  atau  toko-toko  resmi, karena  banyak  dari  pengrajin  yang  membuka  usaha  rumahan  dengan hanya  memasang plang bertuliskan seperti “ menerima pesanan perak” .
Keberadaan industri perak bersifat rumahan ini tidak muncul tanpa alasan yang jelas. Sebelum bencana gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya, terdapat sebuah  museum  bertajuk  Living  Museum  Kerajinan  Perak  yang  memprakarsai  ide bahwa  tidak  selamanya  para  pengrajin  perak  hanya  menyumbangkan  hasil  produksi mereka  ke  tangan-tangan  perusahaan  besar,  tetapi  mereka  bisa  menawarkan  hasil produksi mereka langsung ke tangan pelanggan. Melalui usaha Living Museum tersebut, para pelancong yang mampir sering kali dibawa keliling ke daerah rumah-rumah warga yang  bekerja  sebagai  pengrajin  perak  sehingga  perhatian  mereka  tidak  selalu  hanya  ke perusahaan atau toko perak yang besar.

## 4.  Keluhan Masyarakat Mengenai Limbah Perak
Keluhan mengenai keberadaan limbah perak masuk ke telinga BLH ketika BLH mengadakan  sosialisasi  mengenai  kali  bersih.  Memang  tidak  selamanya  BLH mengandalkan  timnya  untuk  mencari  kasus  atau  masalah  lingkungan  yang  perlu diperbaiki  atau  ditangani.  Banyak  kali  BLH  mengandalkan  keaktifan  dari  masyarakat dalam bentuk keluhan-keluhan.
Keluhan mengenai limbah perak di Kotagede disampaikan dalam bentuk lisan ketika petugas BLH sedang melaksanakan sosialisasinya pada saat itu. Peneliti kemudian mencoba bertanya  kepada  salah  seorang  nara  sumber  bernama  Agung,  yang  kebetulan  juga  seorang anggota  senior  Pemuda  Muhammadiyah  Kotagede,  mengenai  keluhan  yang  disampaikan secara lisan tersebut. Agung mengatakan bahwa karena sebagian masyarakat belum mengerti akses-akses yang tersedia bagi mereka untuk bisa berkomunikasi dengan
Diterbitkan oleh Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
BLH,  mereka seakan-akan menunggu sampai  ada kesempatan untuk  bertemu  langsung dengan petugas BLH.

## 5.  Pandangan BLH Mengenai Manajemen Komunikasi
Peneliti  menanyakan  masalah  pemahaman  BLH  mengenai  manajemen  komunikasi agar  dapat  terlihat  apakah  dalam  proses  pelaksanaan  manajemennya  sejak  program sosialisasi  dibentuk  sudah  memenuhi  aspek-aspek  komunikasi  yang  ada  sebagai  bahan pertimbangan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pieter Lawoasal selaku ketua pelaksana  program  sekaligus  menjabat  sebagai  Kepala  Subbidang  Pemulihan  Lingkungan Hidup BLH Kota Yogyakarta, apa  yang dikatakan  mengenai pengertian  manajemen adalah menata  apa  yang  simpang  siur.  Peneliti  sedikit  kurang  setuju  dengan  pemahaman  tersebut karena  menurut  teori  dan  pandangan  peneliti  pribadi,  manajemen  tidak  hanya  dilakukan ketika  ada  kesimpangsiuran,  melainkan  ketika  keadaan  stabil  sekalipun.  Manajemen  bisa dilakukan sebagai bentuk antisipatif dan proaktif.
Pemahaman  mengenai  komunikasi  pun  turut  ditanyakan  peneliti  kepada  Pieter Lawoasal.  Dikatakan  bahwa  komunikasi  adalah  kelancaran  arus  informasi. Ditambahkan,  jika  alur  informasi  lancar,  komunikasi  pun  lancar.  Dari  pernyataan tersebut tidak ada yang perlu untuk tidak disetujui.

## 6.  Tahapan manajemen komunikasi program sosialisasi BLH
Sesuai dengan tahapan manajemen yang ada, peneliti mengurutkan pembahasan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pengontrolan.
a.  Tahap Perencanaan
Secara umum yang dibahas dalam tahap ini adalah apa yang dilakukan oleh tim pelaksana program sosialisasi sebagai bentuk persiapan sebelum pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan.  Perencanaan  meliputi  pertimbangan-pertimbangan  yang  mendasari keputusan-keputusan yang diambil oleh tim pelaksana termasuk penentuan tujuan pesan, penentuan  isi  pesan,  pertimbangan  siapa  yang  menjadi  pemberi  pesan,  saluran komunikasi yang dipilih, pertimbangan konteks budaya, waktu pelaksanaan sosialisasi, dan pertimbangan lingkungan lokasi yang akan digunakan.
Peneliti  menemukan  bahwa  terdapat  keputusan-keputusan  selama  tahap perencanaan  yang  diambil  tidak  berdasarkan  pertimbangan  yang  tepat.  Adapun  nilai sosial  dan  budaya  yang  kurang  dipertimbangkan  secara  matang  dalam  tahap  awal manajemen  ini.  Pertimbangan  sosial  dan  budaya  yang  kurang  tepat  ini  mempengaruhi siapa  yang  akan  duduk  sebagai  pembicara  utama  di  meja  panel  pada  saat  sosialisasi. Peneliti  menemukan  bahwa  pembicara  utama  atau  penyampai  materi  sosialisasi dilakukan langsung oleh ketua pelaksana program sendiri yaitu Pieter Lawoasal. Bukan bermaksud untuk bersifat rasis tetapi peneliti berpendapat, sesuai dengan teori mengenai konteks  budaya,  ketika  seseorang  ingin  menyampaikan  pesan  yang  bersifat  sensitif (masalah  limbah  perak  selama  ini  merupakan  topik  yang  cukup  sensitif  bagi  kalangan pengusaha  perak  di  Kotagede),  pendekatan  sosial  dan  budaya  bisa  sangat  digunakan sebagai  senjata  awal.  Setidaknya  pengirim  pesan  atau  penyampai  materi  sosialisasi ditentukan berdasarkan kedekatan budaya dengan audiens sosialisasi.
Pengaruh termudah dari kedekatan budaya antara pengirim pesan dan penerima pesan  adalah  penggunaan  bahasa  yang  sama;  tidak  hanya  dari  bahasa  dan  istilah  yang digunakan,  tetapi  lelucon-lelucon  lokal  bisa  membantu  mencairkan  suasanan  yang tegang.  Meski  terkesan  tidak  seberapa  penting,  kedekatan  budaya  menjadi  hal  yang sangat  vital  ketika  materi  sensitif  ingin  disampaikan.  Penggunaan  intonasi  atau  aksen yang berbeda pun bisa mempengaruhi atmosfer di ruang sosialisasi.
Selain  itu,  pendekatan  sosial  dan  budaya  turut  mempengaruhi  keputusan  tim pelaksana  program  dalam  menentukan  siapa  yang  turut  diundang  sebagai  pendukung program di hari sosialisasi. Peneliti sempat menanyakan kepada seorang anggota senior Pemuda  Muhammadiyah  di  Kotagede  dan  mendapatkan  informasi  bahwa  di masyarakatnya  terdapat  beberapa  tokoh  masyarakat  yang  ditinggikan  dan  sangat dihormati.  Tim  pelaksana  program  tidak  menggunakan  keberadaan  beberapa  tokoh tersebut  untuk  dijadikan  pendukung  program  sosialisasi.  Peneliti  berpendapat  bahwa masyarakat  akan  lebih  mendengarkan  dan  lebih  tidak  berani  untuk  tidak  bersikap sungkan  kepada  tokoh-tokoh  masyarakat  yang  ditinggikan  di  lingkup  masyarakatnya. Pesan  yang  ingin  disampaikan  berupa  pentingnya  untuk  mengelola  limbah  perak sehingga pencemaran air tanah tidak bertambah parah. Pesan sosialisasi bertujuan untuk menyelamatkan  generasi  sekarang  dan  mendatang  masyarakat  Kotagede  sendiri,  tanpa harus menghilangkan industri perak yang telah menjadi icon Kotagede. Dukungan dari tokoh penting masyarakat Kotagede kemungkinan besar akan memberikan dampak yang berbeda terhadap pencapaian tujuan program BLH tersebut.

## b.  Tahap Pengorganisasian
Dalam  tahap  ini  yang  ditekankan  oleh  peneliti  adalah  pertimbangan-pertimbangan apa  yang  menjadi  dasar  penugasan-penugasan  anggota  tim  pelaksana  program.  Tahap pengorganisasian  dalam  ilmu  dasar  manajemen  berpusat  pada  penugasan  atau  pemberian tanggung jawab. Peneliti mengaitkannya dengan aspek-aspek komunikasi yang ada.
Ketua pelaksana program sosialisasi secara otomatis menunjuk dirinya sendiri untuk menjadi  pembicara  utama  pada  saat  pelaksanaan  sosialisasi  kelak.  Pertimbangan  yang  ada atas  penunjukkan  dirinya  adalah  karena  yang  bersangkutan  memiliki  ilmu  atau  wawasan yang  dirasa  paling  tinggi  mengenai  topik  yang  menjadi  pembahasan  di  sosialisasi.  Pieter Lawoasal telah bekerja di BLH selama puluhan tahun dan pengalaman di bidang lingkungan menjadikannya individu yang memiliki wawasan mengenai lingkungan serta pengelolaannya yang  luas.  Dasar  itulah  yang  digunakan  sebagai  pertimbangan  atas  penunjukkan  dirinya menjadi pembicara utama atau pemberi materi sosialisasi. Peneliti berpendapat bahwa tidak selamanya penguasaan materi yang sangat matang menjadikan seseorang seorang pembicara yang  efektif.  Secara  praktis,  di  dalam  ilmu  humas  pun  dikatakan  bahwa  tidak  selamanya seorang  pimpinan  perusahaan  turun  ke  masyarakat  untuk  menjelaskan  masalah  atau menyampaikan  pesan,  karena  sering  kali  seorang  humas  lah  yang  turun.  Padahal  secara tingkat  pengetahuan  mengenai  perusahaannya,  pimpinan  perusahaan  lebih  memahami keadaan  “kandangnya”  sendiri.  Jadi,  menurut  peneliti  penugasan  ketua  pelaksana  program dirasa  kurang  efektif  karena  ada  pertimbangan  lain  yang  lebih  penting  yaitu  pertimbangan kesamaan budaya. Peneliti telah cukup menjelaskan masalah pentingnya budaya dan sosial di bagian tahap perencanaan di atas.
50 Raditia Yudistira Sujanto, M.A
Diterbitkan oleh Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Anggota-anggota lain yang menjadi bagian dari tim pelaksana program ditunjuk atau  diberi  tanggung  jawab  lebih  karena  berdasarkan  struktur  organisasinya.  Tidak semua petugas ditugasi berdasarkan keahlian atau kemampuannya. Pieter sendiri sempat mengatakan bahwa sering kali petugas yang telah diberi tanggung jawab di rapat, ketika sudah di lapangan mereka tidak begitu mengerti sebenarnya harus melakukan tanggung jawab apa. Peneliti melihatnya sebagai kurangnya penegasan tanggung jawab pada saat rapat  pemberian  tugas  dan  kurangnya  pemantauan  kembali  ( crosscheck )  atas  apa  yang sudah dimengerti dan yang belum dimengerti oleh petugas yang bersangkutan.
Selama tahap pengorganisasian kepala BLH tidak berperan besar. Kepala BLH hanya  berperan  saat  kepala  subbidang  Pemulihan  Lingkungan  Hidup  dipilih  untuk menangani program sosialisasi yang bersangkutan.
Satu  hal  yang  kurang  dalam  penugasan  anggota  tim  pelaksana  program  adalah tidak  adanya  petugas  yang  ditunjuk  sebagai  notulen.  Pembahasan  ini  akan  lebih  tepat dibahas di tahap manajemen selanjutnya.
c.  Tahap Pelaksanaan
Dalam tahap pelaksanaan ini yang lebih dibahas berkisar masalah konflik yang sempat  terjadi  antara  audiens  sosialisasi  dengan  tim  pelaksana  program.  Konflik  yang dimaksud bukan berbentuk tindakan anarkis atau semacam itu melainkan dalam bentuk penolakan atas saran atau gagasan yang disampaikan oleh BLH melalui sosialisasinya. Pada intinya audiens menolak gagasan untuk melakukan pengelolaan limbah perak cair mereka.  Audiens  yang  menolak  sebagian  besar  adalah  pengusaha  perak.  Kecurigaan mereka  adalah  dana  yang  akan  digunakan  untuk  mengangkut  limbah  komunal  akan disalahgunakan  oleh  BLH.  Padahal  dana  yang  diminta  tidak  banyak,  sekitar  satu  juta rupiah untuk setiap pengangkutan limbah ke Kali Cileungsih dari Kotagede. Dana pun bersifat komunal, bukan per perusahaan.
Kecurigaan  tim  dari  BLH  adalah  para  pengusaha  perak  tidak  mau  bisnis  mereka dikaitkan  dengan  keberadaan  limbah  di  air  tanah  Kotagede.  Para  pengusaha  menolak  dan mengelak karena tidak ingin bisnis mereka disandungkan dengan masalah lingkungan yang bisa jadi akan berpengaruh pada bisnisnya. Padahal BLH tidak bermaksud untuk mematikan industri perak di Kotagede, melainkan hanya ingin limbah cairnya dikelola dengan benar dan bukannya diemisi ke saluran-saluran pembuangan rumah tangga biasa.
Selama  sosialisasi  dilakukan  tidak  ada  yang  bertugas  sebagai  notulen.  Hal  ini terkesan sederhana bagi tim pelaksana tetapi sebenarnya memiliki dampak yang cukup serius untuk ke depannya. Pada saat rapat evaluasi akan terlihat dampaknya. Lebih dari itu,  dampak  dari  tidak  adanya  notulen  akan  terasa  bahkan  jauh  setelah  tim  pelaksana program sosialisasi dibubarkan.
Kepala  BLH  tidak  hadir  di  hari  pelaksanaan  sosialisasi  dikarenakan  yang bersangkutan  takut.  Dikatakan  oleh  Pieter  bahwa  kepala  BLH  tidak  berani  untuk  hadir dikarenakan  adanya  atmosfer  yang  cukup  panas  yang  berasal  dari  pihak  audiens  atau masyarakat.  Padahal  berdasarkan  teori  mengenai  pola  strategi  komunikasi  dan  pelaksanaan fungsi  manajemen,  kepala  atau top  management memiliki  aktivitas  komunikasi  yang  sama dengan  bagian middle dan bottom  management yaitu  „pelaksanaan‟,  yang  berarti  bahwa pelaksanaan turut dihadiri ketiga lapisan jabatan yang ada.
d.  Tahap Pengontrolan
Dalam  tahap  ini  yang  menjadi  pembahasan  utama  ada  evaluasi  program, pengarsipan dan pengawasan pascaprogram. Pada rapat evaluasi program salah satu hal yang  tentunya  menjadi  bahasan  adalah  ketidakberhasilan  tim  dalam  pencapaian  tujuan program  dengan  adanya  penolakan  dari  audiens.  Notulen  sekali  lagi  tidak  dihadirkan dalam rapat evaluasi.
Ketidakhadiran notulen dalam beberapa kesempatan selama pelaksanaan manajemen program  sosialisasi  berpengaruh  pada  kearsipan.  Peneliti  hampir  tidak  bisa  mengakses bentuk  laporan  tertulis  mengenai  program  yang  dijalankan  oleh  tim  pelaksana  program. Laporan  pun  hanya  berbentuk  lisan  kepada  kepala  BLH.  Adapun  bentuk  laporan  yang disampaikan  kepada bidang Pelaporan, Data dan  Administrasi berbentuk laporan anggaran. Sampai  Oktober  2013  pada  saat  penelitian  dilaksanakan,  laporan  anggarannya  sudah  tidak ada. Informasi dari kepala bidang Pelaporan, Data dan Administrasi ditemukan bahwa data atau arsip yang berusia lebih dari lima tahun akan otomatis dihilangkan.
Penghapusan arsip berusia lebih dari lima tahun dinilai peneliti sebagai tindakan yang tidak benar. Peneliti kemudian berbincang dengan kepala prodi jurusan Kearsipan dari  Sekolah  Vokasi  UGM  mengenai  sistem  kearsipan  BLH  yang  ada  dan  didapatkan dari  yang  bersangkutan  bahwa  sistem  seperti  itu  tidak  benar.  Seharusnya  arsip  tetap disimpan, terlebih lagi arsip program  yang belum terselesaikan kasusnya, seperti kasus limbah perak di Kotagede ini.
Pengawasan  dari  subbidang  Pengawasan  Lingkungan  Hidup  pun  tidak melakukan  tugasnya  dengan  benar  karena  sejak  dilaksanakan  program  sosialisasi  pada tahun 2004 silam, pemantauan di lapangan tidak sempat dilakukan secara rutin. Adapun agenda  pemantauan  hanya  difokuskan  pada  dua  perusahaan  perak  di  Kotagede  yang selalu  sama  setiap  tahunnya  (demi  formalitas  pekerjaan).  Hasil  dari  laboratorium  pun sejak  bulan  April  2013  belum  keluar  sampai  Oktober  2013,  padahal  hasil  bisa  keluar maksimal dalam hitungan 10 hari sejak dimasukkan ke dalam laboratorium.

## e.  Komunikasi krisis manajemen komunikasi program sosialisasi BLH
Penelitian  mengenai  komunikasi  krisis  dalam  manajemen  komunikasi  program sosialisasi  BLH  mendapatkan  bahwa  tim  pelaksana  program  tidak  selalu  menyadari keberadaan  krisis  sebelum  program  sosialisasi  disusun.  Kurangnya  kesadaran  akan keberadaan krisis memang menjadi hal yang krusial karena dampak akan terus terjadi selama program  dilaksanakan.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena  kesadaran  akan  keberadaan  krisis berpotensi besar dalam menjadikannya bahan pertimbangan keputusan yang diambil.
Sebelum  dilaksanakannya  program,  tim  pelaksana  program  kurang  menyadari adanya  tingkat  kepercayaan  publik  (Kotagede)  terhadap  kinerja  BLH  selama  ini.  Peneliti sempat  berbincang  dengan  beberapa  staf  di  kantor  kelurahan  Purbayan  Kotagede  dan mendapatkan  informasi  bahwa  mereka  (masyarakat)  tidak  begitu  percaya  dengan  program BLH karena pada program-program sebelumnya BLH tidak melakukan programnya dengan sepenuhnya. Satu contoh yang sempat dijelaskan adalah program kompos. Program kompos sempat  dijalankan  oleh  BLH,  yang  melibatkan  beberapa  perlengkapan  (seperti  mesin kompos)  yang  diberi  oleh  BLH.  Setelah  sosialisasi  mengenai  cara  penggunaan  mesin kompos, BLH tidak lagi mengecek atau melakukan pemantauan pascaprogram. Banyak
Diterbitkan oleh Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
mesin  kompos  yang  sebenarnya  tidak  sempat  digunakan  oleh  warga  dan  BLH  tidak melakukan pengecekan terhadapnya.
Peneliti  berpendapat  bahwa  hal  mendasar  yang  menjadi  persoalan  dalam ketidakberhasilan  program  sosialisasi  tahun  2004  silam  adalah  rendahnya  tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BLH secara umum. Krisis kepercayaan tersebut yang seharusnya diperbaiki dari awal sebelum program mulai disusun.

## C. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas adalah:
1. BLH tidak atau kurang menyadari krisis kepercayaan yang ada dari masyarakat Kotagede. Masalah ini seharusnya sudah diketahui oleh BLH sebelum program sosialisasi  mulai  disusun.  Dampak  yang  sangat  jelas  dari  rendahnya  tingkat kepercayaan  tersebut  adalah  pertimbangan-pertimbangan  yang  kurang  tepat selama tim pelaksana program  menjalankan manajemen  komunikasi mulai dari tahap pelaksanaan sampai tahap pengontrolan.
2. Penelitian  sosial  dan  budaya  tidak  sempat  dilakukan  oleh  tim  pelaksana  untuk membantu membaca keadaan atau situasi di Kotagede. Hal ini berpengaruh juga terhadap  pertimbangan  pemilihan  atau  penentuan  siapa  yang  menjadi  pemberi pesan, penerima pesan, pendukung sosialisasi, serta beberapa hal lainnya.
3. Tim  pelaksana  program  kurang  memberikan  penegasan  terhadap  tugas-tugas  dan tanggung  jawab  yang  diberikan  kepada  setiap  anggotanya.  Absensi  notulen  di  saat pelaksanaan dan beberapa rapat manajemen menjadi satu hal kecil yang berdampak sangat besar. Notulen yang nihil mengakibatkan tim pelaksana program tidak dapat mengingat  secara  rinci  mengenai  hal-hal  yang  terjadi,  pada  saat  pelaksanaan  rapat evaluasi. Selain  itu nihilnya  notulen  tentunya  mengakibatkan kesulitan penyusunan program sosialisasi lanjutan ke depannya karena arsip dari notulen seharusnya dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi tim pelaksana program lanjutannya.
4. Sistem kearsipan merupakan bagian dari komunikasi dan itu tidak dijalankan dengan benar  oleh  BLH.  Obrolan  peneliti  dengan  Pieter  Lawoasal  mendapatkan  bahwa sebenarnya  ada  dua  jenis  kasus  besar  yang  bisa  dilihat.  Peneliti  menilai  ada  kasus yang belum selesai da nada kasus yang sudah diselesaikan. Sistem kearsipan di BLH tidak mendukung hal tersebut karena arsip yang sudah berusia lima tahun lebih akan dihanguskan,  meski  kasusnya  belum  terselesaikan.  Kasus  mengenai  keberadaan limbah  perak  di  Kotagede  merupakan  kasus  yang  belum  terselesaikan,  setidaknya menurut  pandangan  peneliti  sendiri  –dikarenakan  pada  sosialisasi  terakhir  tim pelaksana program tidak berhasil mencapai tujuan program yang ada.
5. Pilihan  akses-akses  yang  disediakan  oleh  BLH  yang  dapat  memungkinkan masyarakat  untuk  berkomunikasi  dengan  BLH  tidak  berjalan  dengan  efektif.
Salah  satu  akses  komunikasi  yaitu  situs  resmi  BLH  saat  ini  sudah  tidak beroperasi  lagi.  Peneliti  berbincang  dengan  beberapa  warga  di  Kotagede  dan mereka  mengaku  tidak  begitu  tahu  pilihan-pilihan  akses  komunikasi  yang  ada jika mereka harus melaporkan sesuatu ke BLH.
ISSN: 23389176

## Referensi
Pustaka:
Rudi, T. May. 2005. Komunikasi dan Humas Internasional . Bandung: PT Refika Aditama. Hynes, Geraldine E. 2005. Managerial Communication Strategies and Applications . Singapore: McGraw-Hill Education (Asia). Ruslan, Rosady. 1999. Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. Komunikasi Pemerintahan . Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Salam, Dharma Setyawan. 2007. Manajemen Pemerintah Indonesia . Jakarta: Djambatan.