INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4384-4396 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Efektivitas Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan Apbdes di i kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara
Ramis Dj. Kasim 1 ✉ , Ellys Rachman 2 , Lisda Van Gobel 3
Universitas Bina Taruna Gorontalo
Email: ramiskasim120580@gmail.com 1 ✉
Abstrak
Penelitian  ini i bertujuan  untuk  mengetahui e dan  menganalisis s efektivitas  kinerja  pemerintah . dalam pengelolaan  APBDes  di  Kecamatan  Kwandang g Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Metode  penelitian menggunakan  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Sumber  data h primer  dalam  penelitian  ini sebanyak 11 orang yang terdiri dari pegawai Kecamatan, Aparat Desa dan pelaksana kegiatan data sekunder  diperoleh  dari  dokumen  tertulis  dan  digital  yang  relevan  dengan  penelitian.  Teknik pengumpulan  data  melalui  observasi,  pedoman  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  pemerintah  kecamatan  selama  ini  sudah  melaksanakan  seluruh  kegiatan mengenai  Pengelolaan  APBDes,  namun  kinerjanya  belum  optimal  dimana  pemerintah  kecamatan sudah melaksanakan berdasarkan regulasi dari pemerintah daerah namun belum efektif dilihat dari kualitas  kerja, a kuantitas  kerja, a pemanfaatan  waktu  serta  koordinasi  adapun  faktor  yang mempengaruhi  efektivitas  kinerja  pemerintah  dalam  pengelolaan  APBDes  mulai  dari  motivasi, pengawasan, evaluasi serta pembinaan juga masih belum efektif sepenuhnya. Masih ada kendala yang sering dihadapi yakni pada keterbatasan tenaga khususnya tenaga ahli di bidang pengelolaan APBDes. Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja Pemerintah Kecamatan, Pengelolaan APBDes

## Abstract
This  research  aims  to  determine  and  analyze  the  effectiveness  of  government  performance.  in managing the APBDes in Kwandangg District, North Gorontalo Regency. The research method uses descriptive  with  a  qualitative  approach.  The  primary  data  sources  in  this  research  were  11  people consisting of sub-district employees, village officials and implementers of secondary data activities obtained  from  written  and  digital  documents  that  were  relevant  to  the  research.  Data  collection techniques through observation, interview guidelines and documentation. The results of the research show  that  the  sub-district  government  has  so  far  carried  out  all  activities  regarding  Village  APBD Management,  but  its  performance  has  not  been  optimal  where  the  sub-district  government  has implemented it based on regulations from  the regional government but has not been effective in terms of work quality, work quantity, time utilization and coordination. The government's performance in managing the APBDes, starting from motivation, supervision, evaluation and guidance, is still not fully effective. There are still obstacles that are often faced, namely limited staff, especially experts in the field of APBDes management.
Keywords: Effectiveness, District Government Performance, APBDes Management

## PENDAHULUAN
Setiap  instansi  pemerintah  di  Indonesia  berupaya  meningkatkan  akuntabilitas pemerintah  dengan  melakukan  pengembangan  menuju  penyelenggaraan  pemerintahan yang  efektif  ( good  Corporate  Governance).  Ini  adalah  salah  satu  pendekatan  untuk mewujudkan  pemerintahan  yang  berfungsi  dengan  baik,  terutama  jika  persyaratan sistemnya  mencakup  pemantauan  kinerja  yang  baik,  (Wijayanti,  2018).  Dalam  jangka panjang,  titik  penekanan  pada  perkiraan  pelaksanaan  di  lembaga-lembaga  pemerintah telah bergeser; perkiraan pelaksanaan yang diatur oleh orientasi input telah digantikan oleh pemerintah yang berorientasi e pada hasil e ( result oriented government), (Maabuat, 2016).
Menurut  Undang-Undang g Dasar  Negara  Republik s Indonesia,  salah  satu  tujuan pemerintah  Indonesia  adalah  meningkatkan s kesejahteraan  umum,  sehingga  pemerintah harus mengoptimalkan kinerja agar seluruh masyarakat s dapat memperoleh manfaat t dari pembangunan daerah  dengan memberikan bantuan keuangan dan mengelola dana h yang disediakan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah  itu  sendiri,  sehingga  dana  yang diberikan n dapat memberikan n manfaat yang sebesar-besarnya a untuk perbaikan. Hal yang sama dikemukakan oleh  bahwa manajemen kinerja merupakan sukses dalam melakukan evaluasi kerja, (Widodo, 2020).
APBDes  atau  Anggaran n Pendapatan  dan  Belanja h Desa  merupakan  pengaturan keuangan  pemerintah  desa  yang  ditinjau  setiap  tahun  bersama  Badan Permusyawaratan n Desa  (BPD)  dan  didukung        bersama  oleh h pemerintah  dalam
Permendagri e Nomor s 20  Tahun 1 2018  tentang  Pengelolaan n Keuangan  Desa.  Pedoman Desa  (Perdes)  menetapkan  strategi  ini,  yang  mencakup  penggunaan  dan  keuangan. Mengingat  APBDes  ini  merupakan  kesatuan  organisasi  daerah  yang  memerlukan pengawasan  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan  keuangan,  maka  APBDes  ini memerlukan pengelolaan dan arahan dari pemerintah h daerah. Dalam m hal ini e pemerintah daerah  bertugas  menunjuk  pejabat/walikota  agar  tujuan  pemerintahan  tersebut  dapat tercapai sesuai dengan harapan pemerintah pusat.
Pemerintahan kecamatan merupakan komponen integral dari struktur pemerintahan yang lebih besar. Fungsi utamanya adalah memberikan layanan penting bagi masyarakat; dengan demikian, camat berperan sebagai pemimpin daerah, yang diberi kepercayaan oleh Bupati  atau  Walikota  dengan  tanggung  jawab  otonom  tertentu  yang  dilaksanakan  di lingkungan  kecamatan.  Oleh  karena  itu,  sebagaimana  tercantum  dalam  PP p Nomor 43 1 Tahun  2014  tentang  Peraturan n Pelaksanaan  Undang-Undang g Nomor  6 1 Tahun 2014 1 tentang Desa, letak kecamatan (camat) atau sebutannya. selain melaksanakan tugas pembinaan n dan  pengawasan  di e desa,  camat  mempunyai e peranan  penting g dalam mengatur mengarahkan, dan mengawasi pemerintahan desa. Selain itu, tanggung jawab pendampingan  dan  pengawasan  camat  dijabarkan  dalam  rangka  memfasilitas penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pengelolaan  keuangan,  dan  pelaksanaan pembangunan. Terlihat dari penjelasan tersebut bahwa camat harus memberikan arahan dan pengawasan agar pelaksanaan dapat terlaksana. administrasi, peningkatan komunitas.
Di i dalam Permendagri Nomor r 73 Tahun i 2020 0 tentang Pengawasan .t Pengelolaan . Keuangan  Desa h Pasal  19  Kepala  Subwilayah  yaitu  seorang . camat  melakukan pengelolaan n administrasi  keuangan  desa h melalui  penilaian  rancangan  pedoman  desa yang terkait dengan APBDesa, penilaian . administrasi keuangan desa dan sumber daya desa serta  penilaian . Arsip  laporan  tanggung  jawab  APB  Desa.  Penilaian  yang  dimaksud . dilakukan  atas  kesamaan  pencatatan  dengan  standar  dan  metodologi . administrasi keuangan daerah, kemudian hasil pengelolaannya diserahkan kepada Bupati.
Upaya a koordinasi antar kecamatan dan desa h perlu ditingkatkan untuk memitigasi persoalan yang kemungkinan akan muncul dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa, antara lain n pengelolaan keuangan desa, e efektif dana a desa , dan pengalokasian n dana desa. Sehingga  bupati/walikota a melimpahkan  tugas  kepada  camat t dengan  memberikan kewenangan secara tertulis s melalui prosedur r administratif, yang sesuai dengan n ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang g berlaku  di  daerah  tersebut.  Camat  diberi kewenangan untuk mengevaluasi  rancangan APBDes s dan memberikan pembinaan pada saat menyampaikan Laporan Realisasi e APBDes dan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDes, C Camat dan staf f di bawahnya juga mempunyai kemampuan n teknis yang  memadai    baik  dari  segi  kewenangan  maupun  keterbatasannya  dalam m rangka melakukan n pengawasan  terhadap  pengelolaan keuangan  desa,  mengetahui alur  proses perencanaan n hingga pelaporan keuangan desa a serta mengetahui i metode dan alat t yang diperlukan n dalam melaksanakan pengawasan dan bimbingan administrasi keuangan desa. Walikota atau bupati diserahi beban desa yang merupakan n salah satu variabel yang digunakan n untuk menghitung s tingkat kesulitan geografis dan ditentukan oleh karakteristik daerah.  Indikator  kesulitan  geografis  mencakup  tingkat  aksesibilitas  terhadap  layanan penting, transportasi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, alokasi dana akan bervariasi antar kota  dan  desa,  dan  peraturan  lebih  lanjut  bergantung  pada  kebijakan  bupati/walikota, indikator yang sudah ada, dan batasan yang telah ditetapkan
Sesuai  observasi i awal yang g dilakukan  pada bulan Maret tahun 2023 dari 18 desa yang berada di iK kecamatan Kwandang hampir keseluruhan desa mengalami i keterlambatan dalam pengelolaan APBDes namun yang menjadi i objek penelitian adalah 4 desa h yaitu desa Katialada,  Cisadane,  Botungobungo  dan  Molingkapoto.  Menurut  pegawai i kecamatan  4 desa  ini.  yang  sering  mengalami  keterlambatan n atau  terdapat  banyak  masalah  dalam pengelolaan  APBDes.  Mulai  dari  penetapan n APBDes  yang  mengalami  keterlambatan sehingga  mengakibatkan  dana  desa  serta  dukungan  keuangan  lainnya  dari  Pemerintah Kabupaten, mengalami keterlambatan dalam penyalurannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini i bertujuan  untuk  mengetahui e dan  menganalisis s efektivitas  kinerja pemerintah . dalam  pengelolaan APBDes di Kecamatan Kwandang g Kabupaten Gorontalo Utara.  Jenis  penelitian n yang  digunakan  dalam a penelitian  ini e menggunakan  pendekatan kualitatif s dengan  jenis penelitian a deskriptif. Pada penelitian penulis mendeskripsikan atau memaparkan  peristiwa  atau  fenomena  yang  terjadi  di  lapangan,  kemudian menginterpretasikan masalah yang ditemukan  yang berkaitan  dengan perilaku informan berdasarkan pengamatan atas fakta di lapangan, (Moleong, 2018), (Sugiyono, 2017).
Penelitian ini berjudul efektivitas kinerja Pemerintah Dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan  Kwandang  Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Menurut  (Sugiyono,  2016)  penelitian kualitatif s adalah  penelitian  yang g berlandaskan  pada h filsafat  positivisme,    digunakan untuk k meneliti e pada  kondisi e objek  yang  alamiah a dimana  peneliti e adalah  sebagai instrumen t kunci,  teknik  pengumpulan n data  dilakukan t secara triangulasi  (gabungan), (Mudjia, 2010), Pendekatan kualitatif  adalah  mekanisme  non matematis,  di  mana ukuran
yang digunakan  pada h penelitian ini e tidak menggunakan a angka-angka, melainkan hanya sebatas kategorisasi nilai atau kualitasnya, (Sugiyono, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## HASIL

## Kualitas Kerja
Konsep  kualitas  atau  mutu  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  mengandung  arti yang bagus, baik, karena dengan kualitas atau mutu yang baik dapat memberikan hasil yang terbaik sehingga pekerjaan dikatakan efektif apabila kualitas kerja yang dihasilkan mencapai tujuan atau sasaran dengan tepat. Kualitas kerja yang dimaksud dalam penelitian ini apakah pegawai cepat tanggap dan responsif terhadap tugas yang diberikan dan apakah sudah memenuhi  standar  pengetahuan  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  yang  sesuai  dengan keahlian khususnya dalam pengelolaan APBDes.
Pernyataan di atas menunjukan bahwa pegawai kantor camat cepat tanggap serta responsif terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan namun belum memenuhi standar  khususnya  keahlian  tentang  pengelolaan  APBDes  oleh  pimpinan.  Ini  dibuktikan dengan adanya informasi yang diberikan oleh selaku camat sebagai pimpinan kecamatan dengan  memperhatikan  dan  mengevaluasi  tugas  dan k tanggung  jawab  yang diberikan g kepada pegawai yang kemudian pegawai tersebut segara melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.

## Kuantitas Kerja
Kuantitas  kerja h yang  dimaksud  adalah  banyaknya a pekerjaan  yang  dapat diselesaikan  oleh  pegawai e dalam  kurun  waktu u yang  telah  ditentukan,  jika h jumlah pekerjaan  yang s dapat  diselesaikan  pegawai e semakin  banyak,  maka h semakin  baik pula h kinerja yang dihasilkan. Kuantitas kerja yang dimaksud dalam penelitian ini dimana pegawai kecamatan perlu memanfaatkan waktu untuk melaksanakan pekerjaan dan dapat s menyelesaikan pekerjaan s tersebut sesuai dengan t ketentuan waktu yang telah ditetapkan.
Pernyataan di atas menunjukan bahwa pegawai kantor camat belum maksimal dalam pelaksanaan  pekerjaan  tergantung  dengan  kondisi  pekerjaan  yang  dihadapi  menurut informan  selaku  camat  sebagai  pimpinan  kecamatan  dengan  memperhatikan  dan mengevaluasi tugas s dan tanggung jawab e yang diberikan kepada pegawai apakah pegawai dapat memanfaatkan waktu serta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan waktu kerja yang ditetapkan.
Pemanfaatan Waktu
Manajemen  waktu  berkaitan g dengan  berbagai  bentuk s upaya  dan  tindakan individu u yang  dilakukan  dengan s terencana  agar  seseorang g mampu  memanfaatkan waktu h dengan  sebaik-baiknya a sehingga  dapat t menghasilkan  kinerja h yang  efektif dan k efisien. Hal serupa dikemukakan juga oleh (Alhdar et al., 2023). Pemanfaatan waktu yang dimaksud dalam penelitian ini mengenai penetapan Perdes APBDes yang dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  waktu  dan  pelaksanaan  APBDes  sesuai  dengan  tahapan pelaksanaan yang sudah ditentukan.
Pernyataan di atas selaku camat sebagai pimpinan kecamatan menjelaskan bahwa penetapan Perdes APBDes tidak sesuai waktu karena aparat desa lambat menyelesaikan karena  masih  menunggu  regulasi  tentang  penetapan  pagu  anggaran  namun  pada  saat pelaksanaan  pengelolaan  APBDes  sudah  sesuai  dengan  tahapan  pelaksanaannya  tapi terkadang mengalami hambatan karena faktor alam (cuaca) atau hal lain lain yang dapat menyebabkan tahapan pelaksanaan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan Koordinasi
Dalam usaha mencapai efektivitas kinerja perlu adanya koordinasi yang baik dalam usaha h mencapai tujuan a organisasi. Kordinasi yang dimaksud dalam a penelitian ini berupa pemahaman pemerintah tentang fungsi koordinasi dan apakah terjadi koordinasi yang baik antara h pemerintah kecamatan dan k pemerintah desa dalam pengelolaan a APBDes.
Pernyataan di atas selaku camat sebagai pimpinan kecamatan menjelaskan bahwa fungsi  koordinasi  sudah  dipahami  oleh  pegawai  kecamatan  namun  terkadang  pada pelaksanaan  pengelolaan  APBDes  ada  sebagian  yang  melakukan  kebijakan  tidak  sesuai dengan ketentuan sehingga koordinasi yang dilakukan tidak maksimal adapun pelaksanaan koordinasi dilakukan nanti pada saat evaluasi rancangan Perdes APBDes.

## PEMBAHASAN
Deskripsi  hasil  penelitian  yang  telah  dipaparkan  tentang  Efektivitas  Kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan APBDes di e Kecamatan . Kwandang Kabupaten g Gorontalo Utara,  dapat  dilihat  dari  aspek  kualitas  kerja,  kuantitas  kerja,  pemanfaatan  waktu  serta koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan sudah dilaksanakan namun belum optimal.
Ditinjau dari aspek kualitas kerja dimana kualitas i kerja mengacu pada kualitas sumber daya. Hasil penelitin menunjukan bahwa Kinerja Pemerintah dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Kwandang Kabupaten  Gorontalo Utara yang dilihat dari aspek kualitas kerja belum efektif walaupun pegawai cepat tanggap dan responsif terhadap tugas dan tanggung jawab  yang  diberikan  namun  belum  optimal  begitu  juga  dengan  pengetahuan  pegawai
tentang proses pengelolaan APBDes yang belum memenuhi standar sehingga kinerja yang dihasilkan belum efektif dan efisien.
Aspek kuantitas kerja hasilnya juga belum optimal hal ini disebabkan karena untuk dapat  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  dengan  ketentuan  waktu  tergantung  dari  beban kerja yang diberikan tiap masing-masing bidang atau seksi. Selama ini permasalahan yang dihadapi pegawai kecamatan dimana pekerjaan terkait pengelolaan APBDes selesai tetapi tidak  tepat  waktu  karena  begitu  banyak  beban  tugas  yang  diberikan  tetapi  pegawainya terbatas  atau  kurang  sehingga  kinerja  yang  dihasilkan  tidak.  Faktor  kurangnya  tenaga pegawai kecamatan dalam penyelesaian pekerjaan menjadikan kinerja menjadi tidak efektif karena ketika pekerjaan tidak selesai tepat waktu maka hasil yang diharapkan tidak tercapai.
Aspek pemanfaatan waktu. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan APBDes  di  Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo  Utara dilihat dari aspek pemanfaatan waktu sudah dilakukan namun belum efektif hal ini terjadi karena pada saat penetapan Perdes APBdes tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan. Hal ini menjadi alasan aparat  desa karena  menunggu regulasi tentang  penetapan pagu anggaran  sehingga  dalam  proses  pengelolaan  APBDes  yang  sering  mengalami keterlambatan.  Begitu  juga  dengan  tahapan  pelaksanaannya  ada  sebagian  desa  yang kegiatannya tidak sesuai dengan dokumen RKPDes.
Aspek  Koordinasi,  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Kinerja  Pemerintah  dalam pengelolaan APBDes di e Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yang dilihat dari Koordinasi  sudah  dilaksanakan,  namun  belum  optimal.  Hal  ini  terjadi  karena  kurangnya tenaga  pegawai  kecamatan  sehingga  koordinasi  antara  pemerintah  kecamatan  dengan pemerintah desa tidak berjalan sesuai yang diharapkan mengingat. Hal inilah yang sering mengakibatkan kinerja pemerintah kurang efektif karena koordinasi yang dilakukan bukan sejak penyusunan APBDes, sehingga ada beberapa desa yang mengambil kebijakan sendiri dalam  pelaksanaan  APBDes  karena  aparat  tidak  memahami  proses  penyusunan  dan pelaksanaan APBDes.
Berdasarkan keempat aspek di atas yang menjadi permasalahan utama terletak pada kurangnya jumlah tenaga ahli khusus pengelolaan APBDes sehingga kinerja yang dihasilkan tidak  optimal  ini  terlihat  dari  proses  pengelolaan  yang  dimulai  dari  penyusunan  sampai pelaksanaan APBDes menjadi masalah yang dihadapi aparat  desa  sehingga  aparat desa sering  mengalami  kendala  dalam  proses  pengelolaan  APBDes  dan  akhirnya  berdampak pada keterlambatan Perdes APBdes dan pelaksanaan APBdes yang tidak sesuai.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pengelolaan  APBDes  pada  desa-desa  di Kecamatan Kwandang belum efektif sesuai harapan dan teori karena berdasarkan indikator
dimana pengelolaan APBdes yang tidak tepat waktu (molor), tidak tepat anggaran (selalu ada  SILPA)  dan  tidak  tepat  sasaran  (masih  ada  ditemukan  indikasi  penyimpangan  baik secara administratif maupun koruptif). Hal ini dikemukakan juga oleh (Hasibuan & Prastowo, 2019), (Katili, 2017) adapun indikator untuk mengukur efektivitas suatu kinerja dilihat dari kualitas  kerja,  kuantitas  kerja,  pemanfaatan  waktu  serta  koordinasi.  Dari  masalah  di  atas kinerja  pemerintah  dalam  pengelolaan  APBDes  di  Kecamatan  Kwandang  Kabupaten Gorontalo Utara belum efektif sehingga perlu adanya evaluasi terkait kinerja pemerintah.
Faktor-faktor i yang . mempengaruhi  Efektivitas  Kinerja  Pemerintah  dalam  Pengelolaan . APBDes di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara meliputi:

## Motivasi
Motivasi adalah berupa dorongan untuk menggerakan jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Motivasi e juga merupakan dorongan upaya dan keinginan yang ada di dalam diri e manusia  yang  mengaktifkan,  memberi  daya  serta  mengarahkan s perilakunya  untuk melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawab s dalam  lingkup  pekerjaannya  Motivasi  yang dimaksud dalam penelitian ini berupa reward maupun sanksi terhadap desa apabila dalam proses penyusunan dan pelaksanaannya tepat waktu atau mengalami keterlambatan.
Pernyataan  di  atas  menggambarkan  bahwa  sudah  ada  regulasi  yang  mengatur tentang  pemberian sanksi  bagi desa yang  terlambat  dalam  proses pengelolaan APBDes namun pemerintah belum melaksanakannya dan bagi desa yang tepat waktu belum ada pemberian reward dari pemerintah.

## Pengawasan
Pengawasan ini merupakan bagian dari fungsi manajemen yang diharapkan mampu menciptakan  efisiensi  dan  efektifitas  kerja  yang  dilakukan  oleh  pegawai.  Adapun  faktor pengawasan  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  pengawasan  pemerintah kecamatan terhadap proses pengelolaan APBDes.
Pernyataan  di  atas  menjelaskan  bahwa  aparat  desa  sangat  membutuhkan pengawasan dan arahan oleh pihak kecamatan karena hal ini dapat mempengaruhi dalam proses penyusunan APBDes namun kenyataan yang ada pihak kecamatan kurang maksimal dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  proses  pengelolaan  APBDes.  Hal  serupa dikemukakan oleh (Nggaa, 2022).

## Evaluasi
Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) di tingkat kecamatan tentang proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes  serta  monitoring  evaluasi  (monev)  tentang  prosedur/regulasi  oleh  pihak
pemerintah kecamatan dalam karena  mengingat faktor evaluasi sangat penting  didalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
Pernyataan  informan  diatas  menjelaskan  bahwa  rakorev  sering  dilaksanakan  di kecamatan  namun  khusus  pembahasan  APBDes  jarang  dilakukan  sedangkan  monev dilakukan oleh  pegawai yang memahami tentang penyusunan APBDes tapi tidak  semua pegawai melakukannya.

## Pembinaan
Salah satu faktor penentu efektif tidaknya suatu kinerja apabila dalam pelaksanaan kegiatan  di  lakukan  pembinaan  supaya  aparat  desa  memperoleh  informasi  yang  tepat mengenai  proses  pengelolaan  APBDes.  Pembinaan  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini menyangkut  peran  oleh  pemerintah  kecamatan  dalam  membina  aparat  desa  serta pengaruhnya terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes.
Pernyataan informan di atas menjelaskan bahwa ada pengaruh di dalam memberikan pembinaan terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes namun ada sebagian desa  yang  memilih  untuk  mengambil  kebijakan  sendiri.  Kendala  yang  dihadapi  dalam memberikan pembinaan terkait proses pengelolaan APBDes adalah keterbatasan pegawai khusus yang membidangi APBDes sehingga pelaksanaan pembinaan belum maksimal. Hal senada dikemukakan juga oleh (Andi Yusuf Katili; Rukiah Nggilu; Ellys Rachman; & Gobel, 2022).
Dari  deskripsi  hasil  penelitian  yang  telah  dipaparkan  di  atas.  Motivasi  adalah dorongan  upaya  dan  keinginan  yang  ada  di  dalam  diri  manusia  yang  mengaktifkan, memberi daya serta mengarahkan perilakunya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam lingkup pekerjaannya dalam organisasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja  Pemerintah  dalam  Pengelolaan  APBDes  di  Kecamatan  Kwandang  Kabupaten Gorontalo Utara dilihat dari faktor motivasi dapat mempengaruhi efektivitas kinerja hal ini terjadi  karena  belum  adanya  sistem  pemberian  reward  bagi  daerah  yang  mampu menyelesaikan  pengelolaan  APBDes  dengan  tepat  waktu  dan  sanksi  bagi  desa  yang terlambat  menyusun  dan  melaksanakan  APBDes  walaupun  sudah  ada  regulasi  yang mengaturnya tetapi belum dijalankan oleh pemerintah kecamatan mengingat kondisi desa yang  nantinya  akan  diberikan  sanksi.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  semangat  kerja berkurang yang pada akhirnya menjadikan kinerja pemerintah tidak efektif dan efisien.
Adanya  pengawasan  pimpinan  dapat  mengetahui  atau  mengidentifikasi  masalah atau  kesulitan  yang  dialami  oleh  pegawai,  serta  dengan  pengawasan  juga  dapat menciptakan cara kerja yang maksimal, meningkatkan kualitas, keterampilan serta semangat
kerja yang tinggi pada pegawai dan menciptakan ketaatan atas norma dan peraturan yang berlaku di dalam organisasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan APBDes di KecamatanKwandang Kabupaten Gorontalo  Utara dilihat dari faktor pengawasan dapat mempengaruhi efektivitas kinerja hal ini menjadikan fungsi pengawasan sangat  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  APBDes  namun  pengawasan  yang  dilakukan oleh pemerintah kecamatan belum efektif karena pengawasan yang dilakukan hanya pada saat  pelaksanaannya  tetapi  penyusunan  tidak  diawasi  sehingga  aparat  desa  kurang memahami  proses  penyusunan  dan  pelaksanaannya  yang  akhirnya  berdampak  pada keterlambatan penyusunan dan pelaksanaan APBDes.
Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) di tingkat kecamatan tentang proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes  serta  monitoring  evaluasi  (monev)  tentang  prosedur/regulasi  oleh  pihak pemerintah kecamatan dalam karena  mengingat faktor evaluasi sangat penting  didalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan APBDes  di  Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo  Utara dilihat dari faktor evaluasi belum maksimal walapun kegiatannya sudah dilaksanakan rutin akan tetapi hal-hal yang dibahas bukan terkait proses pengelolaan APBDes serta keterbatasan pegawai yang menyebabkan evaluasi terhadap desa dalam pengelolaan APBDes jadi tidak efektif hal ini yang menjadi alasan penyusunan APBDes mengalami keterlambatan karena evaluasi yang dilakukan tidak maksimal mengingat kecamatan kwandang yang memiliki 18 desa dengan keterbatasan tenaga pendamping desa.
Pembinaan  akan  terjalin  komunikasi  dua  arah  antara  manajer  sebagai  pimpinan dengan karyawan sehingga manajer dapat mengidentifikasi apa yang harus ditingkatkan dan  bagaimana  cara  meningkatkan.  Pembinaan  juga  dapat  memberikan  informasi  yang tepat mengenai proses pengelolaan APBDes. Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini  menyangkut  peran  oleh  pemerintah  kecamatan  dalam  membina  aparat  desa  serta pengaruhnya terhadap proses pengelolaan  APBDes. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja  Pemerintah  dalam  Pengelolaan  APBDes  di  Kecamatan  Kwandang  Kabupaten Gorontalo  Utara  dilihat  dari  faktor  pembinaan  juga  belum  efektif  walapun  kegiatannya sudah dilaksanakan akan tetapi hal-hal yang  dibahas hanya secara umum bukan secara teknis terkait proses pengelolaan APBDes sehingga hal ini menjadikan kinerja pemerintah menjadi tidak efektif. Dengan fungsi pembinaan dapat membantu desa untuk lebih paham mengenai  tahapan  pengelolaan  APBDes  mulai  dari  penyusunan  sampai  pelaksanannya namun fungsi pembinaan belum maksimal sehingga desa sering mengalami keterlambatan dalam proses pengelolaan APBDes.
Dari hasil wawancara kepada aparat  desa ada  beberapa desa yang menyebutkan bahwa aparat kecamatan ada yang belum mengikuti diklat, bimtek dan sejenisnya sehingga dalam  pendampingan/koordinasi  mengalami  kendala  begitu n juga  dengan  pengawasan atas  pengelolaan  APBDes  yang  belum  maksimal  dalam  pengelolaan  APBDes sehinggamengalami  keterlambatan  untuk  itu  perlu  ditingkatkan  lagi  kinerja  pegawai kecamatan dengan disiapkan tenaga ahli atau diberikan pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan APBDes.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  telah  dipaparkan  sebelumnya, peneliti  mengambil  beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut:  bahwa  efektivitas  Kinerja Pemerintah  dalam  Pengelolaan  APBDes  diKecamatan . Kwandang  Kabupaten g Gorontalo Utara dilihat dari aspek kualitas kerja, kuantitas kerja, pemanfaatan waktu dan koordinasi belum efektiv dan efisien sehingga kinerja yang dihasilkan belum optimal. Untuk faktor- faktor i yang . mempengaruhi  Efektivitas  Kinerja  Pemerintah  dalam  Pengelolaan . APBDes diKecamatan  Kwandang  Kabupaten  Gorontalo  Utara  dari  faktor  motivasi,  pengawasan, evaluasi  dan  pembinaan  juga  belum  maksimal  sehingga  kinerja  yang  dihasilkan  belum efektiv dan efisien.
Untuk  itu  disarankan  perlunya  pemerintah  kecamatan  memberikan  penilaian terhadap  kinerja  dalam  pengelolaan  APBDes  dengan  benar-benar  memberikan  kualitas kerja,  kuantitas  kerja,  pemanfaatn  waktu  dan  koordinasi  yang  efektif  agar  tugas  dan tanggung jawab yang diberikan dapat dikerjakan sesuai harapan sehingga. Faktor- faktor penghambat yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah faktor motivasi, pengawasan, evaluasi serta pembinaan. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah kecamatan untuk lebih memperhatikan  faktor-faktor  tersebut,  karena  tidak  menutup  kemungkinan  faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan Efektivitas Kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan APBDes di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara  demi terwujudnya  optimalisasi  dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu juga perlunya  pemerintah  daerah  khususnya  pemerintah  kecamatan  untuk  dapat memberlakukan  sistem  reward  bagi  desa  yang  menyelesaikan  tepat  waktu  dalam pengelolaan APBDes dan penerapan sanksi bagi daerah yang mengabaikan ketentuan yang berlaku, berdasarkan regulasi yang ada sehingga dapat menjadikan motivasi bagi desa agar lebih  giat  lagi  dan  tidak  mengalami  keterlambatan  dalam  melaksanakan  pengelolaan APBDes.

## DAFTAR PUSTAKA
Alhdar, S., Van Gobel, L., Rachman, E., Hasan, K. K., & Adam, M. P. (2023). Penguatan Tata Kelola  Administrasi  Terhadap  Pelayanan  Publikdi  Kelurahan  Polohungo  Kecamatan Limboto  Kabupaten Gorontalo. Community Development Journal, 4(2), 4697 – 4704. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/16064/12313
Andi  Yusuf  Katili;  Rukiah  Nggilu;  Ellys  Rachman;,  &  Gobel,  L.  Van.  (2022).  Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Dana Desa Di Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo. Jurnal Abdimas (Journal of Community Service): Sasambo, 4(4), 718 – 725. https://doi.org/https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i4.837 Hasibuan,  A.  T.,  &  Prastowo,  A.  (2019).  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Sd/Mi.
MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar Dan Keislaman, 10(1), 30. https://www.semanticscholar.org/paper/KONSEP-PENDIDIKAN-ABAD-21%3A- KEPEMIMPINAN-DAN-SUMBER-Hasibuan-
Prastowo/8caa2f296be5bcb9cb892cb0c9eefc2901b9ce59
Katili, Z. D. W. R. A. A. Y. (2017). Strategi Manajemen Sumber Daya Manjsia Industri Kreatif Berbasisi Sablon Dalam Peningkatan Produktifitas Karyawan di Zee.Screenprinting. 5,
85 – 92.
Maabuat,  E.  S.  (2016).  Pengaruh  Kepemimpinan,  Orientasi  Kerja,  dan  Budaya  Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Dispenda Sulut UPTD Tondano). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(1), 219 – 231. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/10630
Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In PT Remaja Rosdakarya.
Mudjia, R. (2010). Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. https://doi.org/10.1360/zd-2013-43-6-1064
Nggaa, P. K. (2022). Peran Camat dalam Melaksanakan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Journal of Social and Policy Issues, 1, 39 – 43. https://doi.org/10.58835/jspi.v2i1.38
Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Widodo,  I.  H.  D.  S.  (2020). Manajemen  Kinerja  Kunci  Sukses  Evaluasi  Kerja.  Cipta  Media Nusantara (CMN).
Wijayanti, D. (2018). PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN  PUBLIK  DI  KANTOR  CAMAT  PANGKALAN  LESUNG  KABUPATEN PELALAWAN. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Peraturan dan Perundang-undangan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan  Bupati  Gorontalo  Utara  Nomor  49  tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 49 /Pmk.07 /2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan daerah
Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  73  tahun  2020  tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan  Bupati  Gorontalo  Utara  Nomor  37  Tahun  2021  Tentang  Petunjuk  Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pengawalan                         Keuangan Desa dengan  aplikasi  SISKEUDES.  https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet- Simda-Desa.bpkp Diakses pada tanggal 18 September 2023