## STRICT LIABILITY KORPORASI TERHADAP KEJAHATAN BISNIS
Tri Setiady Taufik Hidayat
Universitas Singaperbangsa Karawang Program Pascasarjana Universitas Wiralodra
Email : tri.setiady@fh.unsika.ac.id, taufikhidayat051191@gmail.com

## ABSTRACT
The potential for crime in the economic sector in the era of globalization can occur carried out  by  business  actors  in  the  form  of  corporations  that  can  cause  losses  and  victims, supported by the emergence and development of science and information technology. The development of technology along with freedom of information / press, makes the public so enthusiastic with all forms of business development that are instant and practical without requiring a long time or process that can be done at home using gadgets. According to the identification  theory  of  the  actions  of  the  management  or  employees  as  personnel  of  a corporation identified as corporate actions, the actions of the management which are the directing  mind  of  a  corporation  are  identified  as  corporate  actions  so  that  criminal  acts committed  by  the  management  are  responsible,  the  crime  can  be  charged  to  the corporation.

## Keywords: Corporation, Business Crime, Liability

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  di  bidang  ekonomi  tidak  terlepas  dari  hubungan  antara  manusia didunia yang mengalami proses akselerasi. Di era globalisasi 1 suatu wilayah tidak terbatas oleh fisik suatu Negara untuk bersaing dalam pasar, hingga tanpa batas (borderless state) . Kemajuan  sangat  dipengaruhi  oleh  perkembangan  digitalisasi  tekhnologi  dan  informasi yang begitu pesat hingga menjangkau kepada berbagai penjuru dunia.
Dampak dari globalisasi terjadi sangat cepat, disertai dengan keterbukaan hubungan antar  bangsa  dan  negara  yang  tidak  ada  batas-batas  kekuasaan  pasar,  pemanfaatan tekhnologi, aliran barang dan jasa, serta pengetahuan manusia. Perubahan disuatu wilayah dapat  ikut  serta  menentukan  perubahan  di  wilayah  lain  secara  global.  hegemoni  terhadap
1 Sentosa sembiring, “Hukum Investasi, pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal” , Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 1.
aneka  sumber  daya,  komunitas-komunitas  kekuasaan  yang  terjadi  akibat  tatanan,  ikatan dunia yang menguasai segala kompleksitas dan keanekaragaman lokal 2 .
Potensi kejahatan dalam bidang ekonomi di era globalisasi dapat terjadi dilakukan oleh  para  pelaku  usaha  dalam  bentuk  korporasi  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  serta korban, didukung oleh kemunculan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekhnologi informasi. Perkembangan tekhonologi seiring dengan kebebasan informasi/pers, membuat begitu antusias masyarakat dengan segala bentuk perkembangan bisnis yang secara instan dan  praktis  tanpa  membutuhkan  waktu  lama  atau  proses  yang  bisa  dilakukan  didalam rumah  dengan  menggunakan  gadget.  Quinney  berpendapat  bahwa  kejahatan  sebagai produk  dari  ketidakselarasan  kekuatan-kekuatan  sosial,  lembaga  sosial,  termasuk  di antaranya  hasrat  akan  kemewahan,  ketidakpatuhan  terhadap  agama  dan  prinsip-prinsip moral, serta kemiskinan 3 .
J.E Sahetapy menyatakan kejahatan korporasi bukan merupakan barang baru, tetapi hanya  kemasan,  bentuk  dan  perwujudannya  yang  baru.  Kejahatan  korporasi  sudah  ada sejak lebih dari tiga ribu tahun yang lalu atau pada abad 24 masehi di Mesir. Seperti terjadi pada masa lampau di Yunani kejahatan korporasi terjadi misalnya Alcmaenoids yang diberi kepercayaan  untuk  membangun  rumah  ibadah  dengan  batu  pualam  yang  diganti  semen dengan dilapisi batu pualam 4 .
Dewasa  ini  terdapat  beberapa  kasus  yang  timbul  dalam  tindak  pidana  penipuan yang  dilakukan  oleh  beberapa  korporasi  yang  bergerak  di  bidang  bisnis  dengan menggunakan  pola/  cara money  game ,  dengan  menggunakan  akses  tekhnologi  informasi (internet)  serta  didukung  network  berupa  multi  level  marketing  (MLM)  serta  sarana  lain berupa  lembaga  perbankan  yang  digunakan  untuk  berinvestasi  secara  langsung (online) . Sebagaimana  data  yang  dihimpun money  game memiliki catatan  korban.  Sudah  beberapa korporasi yang aktif menjalankan bisnis dalam bentuk money game , dengan menggunakan secara online dan menjadikan emas sebagai obyek investasi, antara lain:
1. Rahian Jewellery dana nasabah Rp. 1,32 Triliun dari ribuan pemilik, terhadap Muhammad Azhari pemilik Rahian ditahan di Polda Jawa Timur sejak tanggal
2 Muladi, “Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana” , UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 76.
3 United  Nation, “Guilding  Principles  for  Crime  Prevention” ,  USA:  the  UN-Dep  of  Public  Information, 1998, hlm. 6.
4 JE. Sahetapy, “Kejahatan Korporasi” , Bandung, eresco, 1994, hlm. 4.
16 april, dan perkara nya masih dalam proses hukum;
2. Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) dana nasabah: Rp. 1 Triliun, dibawa kabur  oleh  pemilik  perusahaan,  Michael  Ong,  setelah  pemilik  kabur  GTIS membentuk manajemen baru untuk menyelesaikan masalah dengan nasabah;
3. Larutan  Emas  Mulia  (LEM)  dana  nasabah:  -,  pemilik  perusahaan  Wennes Sulaeman, nasabah LEM menggugat pailit LEM ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, LM sekarang sudah menamatkan kegiatan operasionalnya;
4. Graha Arthamas Abadi (GAMA), dana nasabah:  -, pemilik Hartono, nasabah melaporkan  manajemen  GAMA  ke  polisi  dan  polisi  menangkap  manajemen dana pemiliki GAMA;
5. Asian  Gold  Concept,  dana  nasabah:  -,  nasabah  mempailitkan  Asian  Gold Concept karena gagal membayar imbal hasil;
6. Makir Nature, dana nasabah: Rp. 500 miliar dari 1.500 nasabah, pemilik: Eko Nugroho, nasabah melaporkan Eko Nugroho ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri;
7. PT.  Peresseia  Mazekadwisapta  Abadi  (Primaz)  dana  nasabah:  tiriliunan rupiah,  komisaris  utama:  Budi Laksosno,  nasabah  belum  pernah menentukan langkah 5 .
Dari  beberapa  catatan  nama-nama  perusahaan  di  atas,  yang  melakukan  tindak pidana penipuan dengan modus investasi emas secara langsung (online) jaringan internet, dengan  bantuan  sarana  perbankan  (transfer  uang)  dengan  pola  multi  level  marketing, dengan modus-modus untuk meyakinkan para nasabah, sebagai berikut:
1. Korporasi  menawarkan  keuntungan  tinggi  dan  tidak  wajar,  terkadang  dalam nilai presentase yang pasti;
2. Harga produknya pasti lebih mahal dari harga pasar normal;
3. Emas atau dinar dititipkan kembali ke pengelola;
4. Sedikit memaksa dan menakut-nakutin dengan isu resesi ekonomi, inflasi dan sebagainya  sambil  menggambarkan  betapa  menguntungkannya  investasi emas;
5. Terkadang  membawa-bawa  nama  pejabat  atau  lembaga  keagamaan  untuk
5 Agus  Triyono,  dkk, “Perusahaan  Investasi  Emas  Bertumbangan” , http://investasi.kontan.co.id ,  diakses pada tanggal 28 April 2023 Pukul 12.00 WIB.
meyakinkan calon korban;
6. Tidak  memiliki  usaha  yang  jelas  (riil)  untuk  meningkatkan  nilai  investasi nasabahnya dan uang yang masuk hanyalah berputar di tempat.
Bagi  masyarakat  awam,  sangatlah  sulit  untuk  memahami  permainan  uang  yang ditawarkan  oleh  korporasi  dalam  balutas  investasi  emas,  transaksi  yang  dilakukan  secara online . Korporasi hanya menunjukan sisi baiknya saja dalam berbisnis tanpa menjelaskan efek  resiko  yang  akan  dialami  oleh  nasabah  serta  perlindungan  uang  nasabah,  dengan hanya  memberikan  harapan-harapan  yang  membuat  nasabah  tergiur  untuk  memperoleh keuntungan yang sangat besar.
Terkadang  nasabah  terbawa  arus  oleh  perilaku  teman,  saudara  yang  berada disekelilingnya  dengan  keuntungan  yang  diterima  nasabah  setiap  bulannya,  sehingga nasabah  menjadi  lupa  untuk  mempertanyakan  soal  legalitas  yang  dimiliki  oleh  korporasi. Hampir semua perusahaan yang melakukan penipuan di Indonesia merupakan perusahaan legal,  artinya  korporasi  dalam  menjalankan  usaha  investasi online idealnya  memiliki NPWP  (nomor  pokok  wajib  pajak)  dan  NIB  (nomor  izin  berusaha),  namun  dalam menjalankan  usaha  yang  berhubungan  dengan  penghimpunan  dana  secara  langsung  dari masyarakat,  beberapa  standar  tersebut  di  atas  belumlah  cukup  dengan  izin  standar  yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis investasi online . Namun dengan strategi marketing yang dimiliki oleh beberapa perusahaan yang menjalankan bisnis online , sangatlah  menarik  para  nasabah  untuk  berinvestasi  dengan  cara  pengunaan  brosur-brosur yang keren, marketing necis, bahkan websitenya telihat berkelas bonafide 6 .
Terkait masalah perizinan korporasi haruslah memiliki beberapa izin dari lembaga pemerintah  terkait  yang  mempunyai  otoritas  terhadap  usaha  investasi  di  atas,  antara  lain yaitu:  OJK  (otoritas  jasa  keuangan)  atau  Bapepam-LK  berwenang  dalam  pengawasan  di pasar  modal,  Bappebti  berwenang  dalam  usaha  perdagangan,  dan  Bank  Indonesia  terkait masalah  menghimpun  dana  secara  langsung  dari  masyarakat,  dimana  Bank  Indonesia selaku  Bank  Central  mempunyai  otoritas  di  bidang  pengawasannya.  Sehingga  tidak menimbulkan lose  control terhadap  kegiatan  korporasi,  sebelum  jatuhnya  banyak  korban
6 Yudi Krismen, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kejahatan Ekonomi”, Vol. 4, No.1, Jurnal Ilmu Hukum, Pekanbaru, hlm. 138.
dari pihak nasabah kegiatan korporasi yang wajar dan bergerak diranah hukum keperdataan saja 7 .
Dari  beberapa  catatan  di  atas,  bahwa  akibat  bisnis  yang  diperankan  korporasi dengan  maksud  mencari  keuntungan,  dengan  melawan  hukum  yaitu  melakukan  tindak pidana  penipuan  atau  penggelapan  dana  nasabah,  sangat  sulit  untuk  dimintakan pertanggungjawaban  secara  pidana  terhadap  korporasi,  guna  mendapatkan  ganti  rugi  atas korban terhadap korporasi itu sendiri.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasrkan  latar  belakang  yang  penulis  kemukakan  di  atas,  maka  masalah  pokok dalam penelitian ini penulis tertarik dalam meneliti:
1. Bagaimana  sistem  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  kejahatan  ekonomi dalam bentuk investasi online?
2. Bagaimana  perlindungan  hukum  korban  kejahatan  ekonomi  dalam  bentuk investasi online?

## III. METODE
Sifat  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  deskriptif  yang  dilakukan  dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan terutama dengan teknik studi dokumen ( library research and online  research )  dengan  menginventarisasi  data  sekunder  yang  diperlukan,  baik  berupa bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier,  kemudian  melakukan  penelusuran sejarahnya  dan  sinkronisasi  antar  bahan  hukum  tersebut.  Bahan  hukum  primer  yang dipergunakan  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  terutama  yang  berkaitan  dengan kejahatan  korporasi.  Bahan  hukum  sekunder  yang  akan  digunakan  digunakan  antara  lain berupa:  karya  ilmiah,  hasil  penelitian  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  substansi penelitian.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan  yang  menunjang  informasi  bahan hukum primer dan sekunder, antara lain data dari surat kabar, jurnal, kamus, ensiklopedia.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Hukum Strict Liability Korporasi Terhadap Kejahatan Bisnis
7 Ibid , hlm. 139.
a. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kejahatan Ekonomi dalam Bentuk Investasi Online

## 1. Teori Identifikasi
Menurut teori identifikasi tindakan dari pengurus atau pegawai sebagai personil  suatu  korporasi  di  identifikasikan  sebagai  tindakan  korporasi 8 . Menurut  I.S  Susanto  teori  ini  didasarkan  pada  doktrin strict  liability (tanggungjawab langsung) yang menetapkan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tanpa  membuktikan  adanya  kesalahan  pada  pelaku.  Namun  para  pakar menempatkan  teori/doktrin  identifikasi  merupakan  hal  yang  berbeda  dengan doktrin strict liability . Perbuatan pengurus yang merupakan directing mind dari suatu  korporasi  diidentifikasi  sebagai  perbuatan  korporasi  sehingga  perbuatan pidana  yang  dilakukan  pengurus  bertanggungjawab,  pidananya  dapat dibebankan  kepada  korporasi 9 .  Prinsip  tanggungjawab  berdasarkan  kepada adanya  unsur  kesalahan,  merupakan  reaksi  terhadap  prinsip  atau  teori tanggungjawab  mutlak no fault liability atau absolute/stric yang  berlaku  pada zaman  primitif,  dengan  berlakunya  suatu  rumus/formula “a  man  acts  at  this peril” artinya  “perbuatan  apapun  yang  dilakukan  oleh  seseorang,  bila merugikan  orang  lain  akan  menyebabkan  dia  dipersalahkan  telah  melanggar hukum.
E.  Saefullah  Wiradipradja ,  menyatakan  tentang  masalah  prinsip tanggungjawab mutlak, antara lain:
“prinsip tanggungjawab mutlak didalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan  “ absolute  liability” atau “strict  liability” dengan  prinsip  kesalahan mutlak tanpa membuktikan adanya kesalahan.”

## 2. Teori Imputasi
Teori  imputisasi  mendasarkan  pada  prinsip Vicarious  Liability atau Imputed  Liability atau  tanggungjawab  yang  dialihkan  kepada  pihak  lain  oleh
8 I.S Susanto, “Kriminologi” , Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang, 1995, hlm. 88.
9 Sutan Remy Sjahdeini, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi” , Grafitipers, Jakarta, 2006, hlm. 100.
pelaku fisik karena adanya hubungan antara pihak yang dipertanggungjawabkan dengan pelaku fisik 10 .
Menurut teori imputasi hubungan antara pengurus atau pegawai sebagai pelaku  fisik  dengan  korporasi  merupakan  hal  yang  utama,  dalam  artian pegawai harus bertindak dalam ruang lingkup atau bagian dari pekerjaan untuk kepentingan korporasi. Dengan demikian korporasi bertanggungjawab terhadap maksud dan tindakan pegawainya 11 .

## 3. Doktrin Pertanggungjawaban menurut Undang-Undang
Pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dapat  juga  semata-mata berdasarkan  undang-undang,  terlepas  dari  doktrin Identifikasi dan Vicarious Liability ,  dalam  hal  korporasi  melanggar  atau  tidak  memenuhi  kewajiban, kondisi, atau situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, Pelanggaran kewajiban  tertentu  oleh  korporasi  ini  dikenal  dengan  istilah “companies offence”, “situasional offence” atau “strict liability, misalnya undang-undang menetapkan sebagai suatu delik bagi:
a. Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;
b. Korporasi  pemegang  izin  yang  melanggar  syarat  (kondisi/situasi)  yang ditentukan dalam izin itu;
c. Korporasi  yang  mengoperasikan  kendaraan  yang  tidak  diasuransikan dijalan umum.

## 4. Teori Perlindungan Hukum
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  Perlindungan  hukum  adalah  memberikan pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  dirugikan  oleh  orang lain  dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum 12 .
Selanjutnya  menurut  Philipus  M.  Hadjon  bahwa  perlindungan  hukum bagi  rakyat  sebagai  tindakan  pemerintah  yang  bersifat  preventif  dan  represif.
10 Sigid  Soeseno, “Hukum  Pidana  Indonesia,  Perkembangan  dan  Pembaharuan  (Implikasi  Teori Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam  Perundang-undangan  Pidana  dan  Praktik  Peradilan Pidana Indonesia)” , PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 207-216.
11 I.S Susanto, Loc.Cit
12 Satjipto Raharjo, “Ilmu Hukum” , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53
Perlindungan  Hukum  yang  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya permasalahan  hukum,  yang  mengarahkan  tindakan  pemerintah  bersikap  hati- hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  persoalan  hukum,  termasuk penanganannya di lembaga peradilan 13 .
Sedangkan  menurut  Lili  Rasjidi  dan  L.B  Wysa  Putra  bahwa  hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif 14 .
Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan  gambaran  dari  bekerjanya  fungsi  hukum  untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan hukum,  yakni  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.  Perlindungan  hukum  adalah suatu  perlindungan  yang  diberikan  kepada  subyek  hukum  sesuai  dengan  atura-aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.
Korporasi  dalam  bahasa  Belanda: corporatie, Inggris: corporation ,  Jerman: corporation ,  semuanya  itu  berasal  dari  kata “corporation” dalam  bahasa  latin,  secara substansi  berasal  dari  kata “coporare” yang  berasal  dari  kata “corpus” dalam  bahasa Indonesia  berarti  badan  atau  memberikan  badan  atau  membadankan,  berarti corporation hasil dari pekerjaan membadankan. Soetan K. Malikoel Adil , sebagaimana dikutip Muladi dan Dwipa Priyatno Corporatio itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam 15 .
Satjipto  Rahardjo mengatakan  korporasi  adalah  suatu  badan  hasil  cipta  hukum. BAdan yang diciptakan itu terdiri dari corpus , yaitu struktur fisiknya dan kedalam hukum memasukan  unsur animus yang  membuat  badan  itu  mempunyai  kepribadian,  sehingga badan  hukum  itu  adalah  ciptaan  hukum,  maka  kecuali  penciptaannya,  kematiannya  pun juga di tentukan oleh hukum 16 .
13 Ibid, hlm. 54.
14 Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wysa  Putra, “Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem”, Remaja  Rusdakarya,  Bandung,  1993, hlm. 118.
15 Muladi dan Dwidja Priyatno, “ Pertanggungjawaban Pidana Korporasi” , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 23-24.
16 Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum” , Bandung, Alumni, 1986, hlm. 110.
Utrecht dikutip oleh Moh. Saleh Djindang menjelaskan tentang korporasi: “ialah suatu  gabungan  orang  yang  dalam  pergaulan  hukum  bertindak  secara  bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing 17 .”
Subjek  hukum  pidana  korporasi  di  Indonesia  dikenal  sejak  tahun  1951,  yaitu terdapat  dalam  undang-undang  tindak  pidana  ekonomi,  tentang  “Penimbunan  barang” terdapat  dalam  pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Darurat  No.  7  Tahun  1955,  serta ditemukan dalam pasal 17  ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi.
Ternyata  dalam  rangka  pembentukan  KUH  Pidana  baru,  yaitu  dalam  rancangan Buku  I  KUHPidana  Tahun  1987/1988,  korporasi  merupakan  subjek  tindak  pidana,  yaitu diatur  dalam  pasal  42  sampai  dengan  pasal  46  konsepnya  dinyatakan  sebagai  berikut: “Korporasi  sebagai  subjek  hukum  tidak  menimbulkan  persoalan  lagi,  kecuali  sebagai subjek tindak pidana. Mengenai hal ini, masih banyak perbedaan pendpat yang disepakati. Korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana  kini  telah  diatur  dalam  pasal  42  KUHP,  tidak semua peraturan perundang-undangan berlaku bagi korporasi sebagai subjek tindak pidana, oleh  karena  itu  harus  di  ingat  bahwa  hukum  pidana  adalah Ultimum  Remedium dengan mengingat  ketentuan  perumusan  ancaman  pidana,  pembentukan  undang-undang  selain harus  mempertanyakan  apakah  bagian  hukum  lain  telah  memberikan  perlindungan  yang cukup  bagi  kepentingan  termaksud,  dan  apakah  suatu  sanksi  pidana  memang  diperlukan untuk hal tersebut 18 .
Legitimasi  pertanggungjawaban  terhadap  korporasi  menurut Muladi didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:
1. Atas  dasar  falsafah  integralistik,  yakni  segala  sesuatu  hendaknya  diukur  atas dasar keseimbangan;
2. Atas dasar kekeluargaan;
3. Untuk memberantas anomie of success (sukses tanpa aturan);
4. Untuk perlindungan konsumen; dan
5. Untuk kemajuan tekhnologi.
17 Chaidir Ali, “Badan Hukum” , Bandung, Alumni, 1987, hlm. 64.
18 Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.cit, hlm. 50.
Masalah  pertanggungjawaban  pidana  berkaitan  erat  dengan  unsur  kesalahan, membicarakan  unsur  kesalahan  dalam  hukum  pidana  berarti  mengenai  jantungnya demikian  yang  dikatakan Idema 19 . Menurut Sauer ada  trias,  tiga  pengertian  dasar dalam hukum pidana, yaitu:
a. Sifat melawan hukum (unrecht)
b. Kesalahan (shuld) ; dan
c. Pidana (strafe).
Sudarto, mengatakan  dipidananya  seseorang  tidaklah  cukup  apabila  orang  itu telah  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  sifat  melawan hukum, walaupun perbuatan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (an  objective  breach  of  a  penal  provision) ,  namun  hal  tersebut  memenuhi syarat  untuk  menjatuhkan  pidana.  Orang  yang  akan  dipidana  harus  memenuhi  syarat kesalahan  atau  bersalah (subjective  quilt) dimana  orang  tersebut  harus  bisa dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  atau  jika  dilihat  dari  sudut  perbuatan  baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan”  (keine  strafe  ohne  schuld atau geen  straf  zonder  schuld atau nulla  poena sine culpa) , culpa dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.
Pertanggungjawaban pidana dalam teori hukum dikenal beberapa jenis sistem tanggungjawab, antara lain: 20
1. Tanggungjawab mutlak (strict liability);
2. Tanggungjawab berdasarkan kesalahan; dan
3. Tanggungjawab berdasarkan kelalaian.
Tanggungjawab mutlak  adalah terjemahan  dari  istilah Strict  Liability ,  yaitu  istilah yang  umumnya  dipakai  oleh  pengadilan-pengadilan  modern,  artinya tanggungjawab  yang dipaksakan kepada pelaku yang tidak merupakan:
1. Perbuatan yang bermaksud untuk menggerogoti kepentingann seseorang yang dilindungi  hukum,  tanpa  suatu  pembenaran  hukum  terhadap  penggerogotan
19 Moeljatno, “Pembuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana”, Pidato  pada  Upacara Peringatan  Dies  Natalis  IV  Universitas  Gadjah  Mada,  tanggal  19  desember  1955,  Bina  Aksara,  Jakarta, 1958, hlm. 22-23. Ibid . Didalam Muladi dan Dwidja Priyatno, hlm. 64.
20 Edi Yunara, “Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, berikut studi kasus”, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 22-23.
tersebut atau;
2. Pelanggaran  terhadap  kewajiban  seseorang  dalam  hal  dia  bertingkah  laku secara  layak  terhadap  orang  lain (reasonable  care) yaitu  berupa  kelalaian (negligence) yang dapat dituntut di pengadilan 21 .
Di  dalam  perseroan  dikenal  juga  pertanggungjawaban  perseroan,  segala  tindakan perseroan, baik dan buruk akan dipikul oleh perseroan 22 menyatakan, bahwa: “Penggurus perseroan  hanya  sebagai  organ  yang  tidak  bertanggungjawab  atas        perbuatannya, melainkan  menjadi  tanggungjawab  yang  diwakilinya,  yaitu  perseroan      terbatas  yang bersangkutan.  Lebih  dari  pada  itu,  bahkan  dalam  prinsip  dan  atau  sistemnya  ia  bukan pemegang saham, melainkan seorang pengurus professional”.
Barda  Nawawi  Arif bertolak  belakang  dari  pokok  pemikiran  mono  dualistik, konsep memandang bahwa asas kesalah (asas culpabilitas) merupakan pasangan dari asas legalitas  yang  harus  dirumuskan  secara  eksplisit  dalam  undang-undang,  dalam  konsep KUHP  pasal  35,  berbunyi: “tiada  pidana  tanpa  kesalahan  merupakan  asas  yang  sangat fundamental  dalam  mempertanggungjawabkan  pembuat  yang  telah  melakukan  tindak pidana”. Namun  dalam  hal-hal  tertentu  konsep  ini  juga  kemungkinan  memberikan “pertanggungjawaban  yang  ketat” (strict  liability) ,  tertuang  dalam  pasal  36  berbunyi: “Dalam  hal-hal  tertentu,  orang  juga  bertanggungjawab  atas  perbuatan  orang  lain  jika ditentukan  demikian  oleh  peraturan  perundang-undangan”. Dalam  sistem  hukum Common  Law  System , Strict  Liability adalah  merupakan  tindak  pidana  yang  ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (statute) 23 .

## B. Perlindungan  Hukum  Korban  Kejahatan  Ekonomi  Dalam  Bentuk  Investasi Online
Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  perlindungan  yang  kemudian  diberikan kepada  subjek  hukum  baik  bersifat  represif  maupun  preventif  serta  lisan  maupun tertulis. Dan menurut teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang membagi perlindungan hukum menjadi preventif dan represif. dan menurut Satjipto Rahardjo yang berpendapat terkait  dengan  perlindungan  hukum  adalah  sebagai  upaya  untuk  kemudian  digunakan melindungi suatu kepentingan seseorang dengan cara yaitu memberikan hak asasi manusia
21 Munir Fuady, “ Hukum Bisnis”, Buku ke empat, PT. Citra Aditya Bhakti, 1997, hlm. 163-165.
22 Rudy Prasetya,  “ Kedudukan Mandiri  Perseroan terbatas”, PT. Citra Aditya Bahkti, Bandung, 1995,  hlm 207.
23 Sutan Remy Sjahdeini, “ Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, Gafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 78-79.
kepadanya  untuk  dapat  bertinak  sesuai  dengan  kepentingannya 24 .  Di  Indonesia  kegiatan investasi  bukan  merupakan  hal  yang  baru  dalam  meningkatkan  perekonomian  nasional. Dalam  pelaksanaannya  segala  bentuk  investasi  tentunya  tidak  selalu  sesuai  dengan  yang diharapkan, karena selalu ada pihak yang tidak bertanggungjawab yang menyalahgunakan kewenangan  yang  diberikan  dalam  mendapatkan  keuntungan 25 .  Ditinjau  dari  teori perlindungan  hukum Philipus  M.  Hadjon dalam  hal  ini  upaya  preventif  yang  dapat dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor maka dapat dilihat  pada  Pasal  28  UU  OJK  yang  mana  dalam  hal  ini  OJK  sebagai  representatif pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum preventif adalah dengan memberikan informasi  kepada  masyarakat  terkait  dengan  karakteristik  dari  sektor  yang  terdapat  pada jasa  keuangan,  layanan  dan  juga  produknya,  dan  juga  dapat  meminta  lembaga  jasa keuangan  tersebut  jika  merugikan  masyarakat  dalam  menjalankan  kegiatannya,  dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu. Oleh karena itu dalam hal ini merupakan upaya  preventif  yang  dapat  dilakukan  kepada  investor  sebelum  memilih  lembaga  jasa keuangan  untuk  melakukan  investasi.Kemudian  perlindungan  hukum  secara  represif terhadap  korban  dari  investasi  bodong money  game dalam  hal  ini  dapat  menjerat  pelaku dengan  beberapa  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  salah  satunya  ialah  dengan menggunakan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE) dikarenakan  aplikasi money  game dalam  hal  ini  menggunakan  perangkat  jaringan  dalam melakukan  kegiatan  maka  menggunakan  Pasal  28  ayat  1  Undang-Undang  Informasi Transaksi  Elektronik  dapat  digunakan  untuk  menghukum  pelaku  investasi  bodong tersebut 26 .
V. PENUTUP
A. Simpulan
1. Sulitnya  meminta  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi  dalam kegiatan money game dengan menjadikan emas sebagai obyek dalam investasi
24 Natalia  dan  Tantimin,  “ Investasi  Bodong  Dengan  Sitem  Skema  Ponzi:  Kajian  Hukum  Pidana” ,  Jurnal Komunikasi Yustitia, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 361.
25 Syafari,  T.,  dan  Robo,  B.D.  “ Efektivitas  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Penghimpunan  Dana Masyarakat Secara Ilegeal dengan Modus Investasi di Kota Ternate” , Humano Jurnal Research, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 397-406.
26 Primantari,  A  dan  Sama,  K,  “ Upaya  Menanggulangi  “Investasi  Bodong”  di  Internet” ,  Kertha  Semaya, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, hlm. 3.
online ,  dengan  menggunakan  jaringan  multi  level  marketing  dan  jaringan network  secara  online,  akhirnya  banyak  menimbulkan  kerugiaan  materiil  dari korban selaku nasabah.
Namun  pertanggungjawaban  pidana  dalam  bentuk strict  liability ,  dapat memberikan sebuah solusi terhadap masalah ini dimana dalam pertanggungjawaban  pidana  korporasi  secara  penuh (strict  liability) menyatakan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  bisa  dimintakan  terhadap korporasi dengan kriteria sebagai berikut:
1) Korporasi yang menjalankan usaha tanpa izin dan;
2) Korporasi  pemegang  izin  yang  melanggar  syarat  yang  ditentukan  dalam izin, namun tetap mengacu kepada asas legalitas.
2. Perlindungan  hukum  kepada  investor  maka  dapat  dilihat  pada  Pasal  28 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang mana dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan  sebagai  representatif  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan hukum preventif.

## B. Saran
1. Nasabah  harus  lebih  berhati-hati  dengan  tawaran  investasi  online,  bila  perlu harus  mengecek  standarisasi  prosedur  yang  ditempuh  oleh  korporasi  seperti Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan.  Nomor Pokok Wajib Pajak, serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bapepam-LK dan Bappebti agar tidak terjadi lose control yang dapat merugikan nasabah.
2. Nasabah memiliki perlindungan hukum preventif yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan  sehingga  investor  wajib  melaporkan  korporasi  yang  sudah menimbulkan kerugian bagi korban.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Chaidir Ali, Badan Hukum , Bandung, Alumni, 1987.
Edi  Yunara, Korupsi  dan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi,  berikut  studi kasus, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2005.
Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.
Munir Fuady, Hukum Bisnis, Buku ke empat, PT. Citra Aditya Bhakti, 1997.
Rudy  Prasetya, kedudukan  Mandiri  Perseroan  terbatas, PT.  Citra  Aditya  Bahkti, Bandung, 1995.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung, Alumni, 1986.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Sutan  Remy  Sjahdeini, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi ,  Grafitipers, Jakarta, 2006.
2. Jurnal
Sentosa  sembiring, Hukum  Investasi,  pembahasan  dilengkapi  dengan  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal ,  Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
Muladi, Hak  Asasi  Manusia  dan  Sistem  Peradilan  Pidana ,  UNDIP,  Semarang, 1997.
United  Nation, Guilding  Principles  for  Crime  Prevention ,  USA:  the  UN-Dep  of Public Information, 1998.
JE. Sahetapy, Kejahatan Korporasi , Bandung, eresco, 1994.
Yudi  Krismen, Pertanggungjawaban  Korporasi  Terhadap  Kejahatan  Ekonomi, Vol. 4, No.1, Jurnal Ilmu Hukum, Pekanbaru, 2018.
I.S  Susanto, Kriminologi ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Dipenogoro,  Semarang, 1995.
Sigid  Soeseno, Hukum  Pidana  Indonesia,  Perkembangan  dan  Pembaharuan (Implikasi  Teori  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam Perundang-undangan Pidana dan Praktik Peradilan Pidana Indonesia) , PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
Muladi  dan  Dwidja  Priyatno, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi ,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
Moeljatno, Pembuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana, Pidato  pada  Upacara  Peringatan  Dies  Natalis  IV  Universitas  Gadjah Mada, tanggal 19 desember 1955, (Jakarta: Bina Aksara, 1958).
Natalia dan Tantimin, Investasi Bodong Dengan Sitem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana , Jurnal Komunikasi Yustitia, Vol. 5, No. 1, 2022.
Syafari,  T.,  dan  Robo,  B.D. Efektivitas  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Penghimpunan  Dana  Masyarakat  Secara  Ilegeal  dengan  Modus Investasi  di  Kota  Ternate ,  Humano  Jurnal  Research,  Vol.  10,  No.  1, 2019.
Primantari, A dan Sama, K, Upaya Menanggulangi “Investasi Bodong” di Internet , Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3.
3. Internet
Agus Triyono, dkk, “Perusahaan Investasi Emas Bertumbangan” , http://investasi.kontan.co.id ,  diakses  pada  tanggal  28  April  2023  Pukul 12.00 WIB