Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Research Article
Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan
Ananta Refka Nanda 1 , Ratna Herawati 2 1 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ananta.refka@gmailcom

## ABSTRACT
The right to work is a right protected by the country's constitution. Because every individual is given the right to be able to get a job and a decent life. In living life is an absolute right for every human being who lives in this world.  But  in  reality,  these  rights  cannot  be  felt  by  everyone.  One  of  them  is  someone  who  has  physical limitations or people with disabilities. In Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, the rights of  persons  with  disabilities  are  regulated.  The  implementation  of  this  law  is  particularly  the  right  to  work. Implementation  of  work  rights  for  persons  with  disabilities,  employment  in  government  agencies  and companies. Implementation of its implementation in the city of Semarang. Efforts made by the government so that these rights can be fulfilled. This study uses a normative juridical research method by reviewing data sources from legal literature and literature studies and interviews with related parties. This study aims to find out how the implementation related to work rights for persons with disabilities. As well as the efforts made by the City Government in guaranteeing work rights for persons with disabilities. As for the protection of the rights of persons with disabilities, the City of Semarang does not yet have a Regional Regulation that regulates the protection  of  the  rights  of  persons  with  disabilities.  There  needs  to  be  good  cooperation  between  the community, entrepreneurs and the government so that the rights of persons with disabilities can be fulfilled.

## Keywords : Work Rights; Persons with Disabilities; Constrain; Solution

## ABSTRAK
Hak  kerja  merupakan  hak  yang dilindungi  oleh  konstitusi  negara  ini.  Karena  setiap  individu  diberikan  hak untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dalam menjalani kehidupan merupakan hak mutlak bagi setiap manusia yang hidup di dunia ini. Namun dalam kenyataannya, hak-hak tersebut belum dapat dirasakan oleh semua orang. Salah satu diantaranya adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik atau penyandang disabilitas. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diatur mengenai hak-hak para penyandang disabilitas. Implentasi Undang-Undang ini khususnya hak kerja. Implementasi  hak  kerja  bagi  penyandang  disabilitas,  penyerapan  tenaga  kerja  di  instansi  pemerintah  dan perusahaan. Implementasi pelaksaanaanya di Kota Semarang. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar hak tersebut dapat terpenuhi. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji sumber data dari literatur hukum dan kajian kepustakaan.dan wawancara kepada pihak terkait. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  terkait  hak  kerja  bagi  penyandang  disabilitas.  Serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam menjamin hak kerja bagi penyandang disabilitas. Adapun terkait  perlindungan  hak  penyandang  disabilitas,  Kota  Semarang  belum  memiliki  Peraturan  Daerah  yang mengatur  terkait  perlindungan    hak  penyandang  disabilitas.  Perlu  adanya  kerjasama  yang  baik  antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah agar hak penyandang dapat terpenuhi.
Kata Kunci : Hak Kerja; Penyandang Disabilitas; Kendala; Solusi

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## A. PENDAHULUAN
Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan  Yang  Maha  Esa dengan memiliki beragam kelebihan  dan  kekurangan. Keberagaman  itu  untuk saling mengenal serta untuk saling tolong menolong satu sama lainnya.
Indonesia merupakan negara yang berasaskan  pancasila dan Undang-undang  Dasar NRI  1945  sebagai  dasar  negara. Setiap  warga negara  memiliki  kesamaan  hak  dan  kewajiban, begitupula  dengan  para  penyandang  disabilitas, seperti yang tertuang di dalam UUD NRI 1945 dalam Pasal 27 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Hak  Asasi  Manusia  merupakan  suatu  hak yang  harus  dihormati  dan  dilindungi oleh  setiap manusia. Di dalam ide negara  hukum,  jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri yang utama yang harus ada di setiap negara yang dapat disebut rechsstaat  (Assiddiqie,  2012).  Karena  dari perlindungan  yang  baik  maka  akan  tercapainya tujuan dari bernegara.
Setiap  manusia  memiliki  hak  masing-masing bahkan  sejak  dari  lahir.  Salah  satunya  adalah  hak asasi manusia. Hak tersebut tidak hanya dimiliki oleh orang yang secara fisik sempurna,tetapi jbagi mereka yang memiliki kondisi kurang sempurna dibandingkan dengan  manusia  pada  umumnya  atau  biasa  kita kenal  dengan  cacat atau  penyandang  disabilitas. Sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap pemenuhan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia khususnya,  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang
layak  bagi  kaum  disabilitas,  maka  diperlukan seperangkat  peraturan  hukum  yang  adil  dan  tegas dalam mengatur, aparat negara yang sigap, dan pro disabilitas  serta  masyarakat  yang  terbuka  terhadap isu disabilitas (Hamidi, 2016).
Karena bahwa hak asasi manusia merupakan hak  dasar  yang  secara  kodrati  melekat  pada  diri manusia,  bersifat  universal  dan  langgeng  sehingga itu  harus  dilindungi,  dihormati,  dan  dipertahankan. Kaitannya  antara  hak  kerja  yang  tertuang  didalam konstitusi negara kita, dengan penyandang disabilitas kaitannya  sangat  erat.  Yang  mana  di  dalam    hak kerja  tersebut  untuk  mendapatkan  kehidupan  yang layak,  mapan  serta  menjaga  martabat.    Dalam kaitannya  perlindungan  hukum  bagi  penyandang disabilitas dibutuhkan  aturan  yang  menjamin terlaksanya  hak-hak  bagi  penyandang  disabilitas. Seperti  aksebilita syang  memudahkan  pergerakan dari  penyandang  disabilitas,  serta  hak  kerja  bagi penyandang disabilitas.
Aksesibilitas  di  sektor  pekerjaan  pun  belum memberi  ruang  yang  luas  bagi  penyandang disabilitas.  Perusahaan  terkadang  belum  mengerti aturan  antara  pekerjaan  yang  disediakan  dan keterampilan  penyandang  disabilitas.  Persoalan akses  kesetaraan  bagi  penyandang  disabilitas ternyata tak hanya menyangkut infrastruktur (sarana- prasarana)  dan  pelayanan  publik,  tetapi  juga minimnya  akses  keadilan (access  to  justice) (Trimaya, 2016).
Dalam  laporan  yang  dibuat  oleh  International Labour  Organitation  (ILO)  pada  2017  dilaporkan, lebih dari satu miliar orang atau 15 persen penduduk

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
dunia  adalah  penyandang  disabilitas  dan  lebih  dari 70  persen  merupakan  penduduk  dalam  usia  kerja (ilo.org, 2017).
Berdasarkan  data  berjalan  2020  dari  Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di  Indonesia  mencapai  22,5  juta  atau  sekitar  lima persen (Febrinastri, & Hapsari, 2020).
Adapula  di  dalam lingkungan  keluarga  juga masih  terjadi  ketidak  adilan  bagi  penyandang disabilitas  misalnya  anggota  keluarga  yang  malu, memberikan  batasan  bersosial  untuk  mereka  yang memiliki  keterbatasan.  selain  itu  dalam  lingkup keluargapun masih ada yang memandang anak yang menyandang  disabilitas  itu  tidak  mampu  berpikir, tidak memiliki bakat, dan tidak memiliki masa depan, sehingga  berimplikasi  pada  anak  penyandang disabilitas  yaitu  merasa  rendah  diri,  menutup  diri untuk  bergaul  dimasyarakat,  hingga  merasa menderita  dengan  lingkungan  yang  tidak  peduli kepadanya (Musoliyah, 2019).
Penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus  dari  pemerintah  dan  seluruh  elemen masyarakat. Maka diberilah landasan hukum sebagai aturan yang melindungi penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  2016  tentang Penyandang  Disabilitas.  Lalu  kemudian Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah  mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak  Penyandang  Disabilitas  sebagai  langkah  untuk memperjelas dan mempertegas persamaan hak bagi penyandang disabilitas.
Demokrasi  adalah  berasal  dari demos dan kratos yang artinya rakyat dan pemerintahan. Karena
itu, dapat diartikan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Abustan, 2017).
Konsep demokrasi  pancasila  adalah demokrasi  kedaulatan  rakyat  yang  dijiwai  dan diintegrasikan  dengan  sila-sila  lainnya  (Sudrajat, 2016). Indonesia sebagai sebagai negara demokrasi pancasila,  perlindungan  HAM.  Dimana  prinsip persamaan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia, keseimbangan hak dan kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab dan memujudkan keadailan bagi seluruh  rakyat  merupakan  bentuk  pengakuan  dan penghormatan terhadap HAM dalam konsep negara demokrasi pancasila (Aswandi, &  Roisah, 2019).
Penyandang  disabilitas  kedudukannya  diakui oleh  konstitusi  sebagaiwarga  negara  yang  setara dengan  warga  negara lainnya  dalam  memperoleh hakhak  pribadinya  yang  tidak  dapat  dihalangi, dihambat  atau  dihilangkan  oleh  siapapun.  Hak  atas kesamaaan  kedudukan  di  dalam  hukum  dan pemerintahan diatur dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28 D ayat 1 dan ayat 3, konstitusi dasar negara. Pasal tersebut  menjamin  kedudukan  penyandang disabilitas  agar  tidak  mengalami  diskriminasi  dan alienasi sosial di tengah pergaulan (Priya dkk, 2021).
Selanjutnya  yang  dilihat  adalah  implementasi dari aturan tersebut untuk memberikan hak kerja bagi penyandang  disabilitas  di  Kota  Semarang. Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  penulis  dapat  merumuskan permasalahan  sebagai  berikut  : 1.Mengapa penyandang  disabilitas  masih  mengalami  kendala dalam  mengakses  pekerjaan?; 2.Bagaimana

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
mengatasi  masalah  hak  kerja  bagi  penyandang disabilitas di Kota Semarang?
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa referensi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa  peneliti  yang  membahas aksebilitas  dan hak  kerja  bagi  penyandang  disabilitas. Hasil penelitian  sebelumnya  akan  digunakan  untuk mendukung penelitian ini yakni sebagai berikut:
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Muhammad Afdal  Karim  yang  berjudul  Implementasi  Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar.  Dalam  penelitian  ini  membahas  terkait implementasi dari Peraturan Daerah No.6 tahun 2013 Kota  Makassar  tentang  Pemenuhan  hak-hak Penyandang  Disabilitas,  masih  terjadinya  faktor penghambat  dari  pemenuhan  hak  penyandang disabilitas dengan memberikan pelatihan kewirausaan dan pemberdayaan wanita penyandang disabilitas  dengan  membuat  kerajianan  tangan. Meskipun masih mendapatkan kurangnya dukungan dari lingkungan sosialnya (Karim, 2018).
Penelitaian  yang  dilakukan  oleh Muhammad Miftahul  Umam  dan  Ridwan  Arifin berisi  mengenai Perlindungan  dan  Hak  Kaum  Difabel  dalam Perspektif  Hak  Asasi  Manusia Kesempatan  untuk mendapatkan  kesamaan  kedududukan,  hak  dan kewajiban  bagi  penyandang  disabilitas  hanya  dapat diwujudkan apabila tersedia aksesibilitas, yakni suatu kemudahan bagi penyandang cacat untuk mencapai kesamaan  kesempatan  dalam  memperoleh kesamaan  kedudukan,  hak,  dan  kewajiban.  Maka dari  itu,  perlu  diadakan  upaya  penyediaan aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas.  Untuk
mengatasi  hal tersebut,  pemerintah  telah  berupaya dengan  membuat  peraturan  perundang-undangan untuk melindungi hak-hak kaum disabilitas (Umam, & Arifin, 2019).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Pamungkas Satya  Putra mengenai Aksesibilitas  Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten  Karawang.  Dalam  penelitian  yang diangkat tersebut ditemukan masih belum sinkronnya antara  setiap  peraturan  yang  ada.  Belum  adanya sanksi baik itu sanksi baik itu sanksi pidana ataupun sanksi  administrasi.  perlu  adanya  pengawasan Pemerintah  sehingga  tidak  ada  Pemutusan Hubungan  Kerja  (PHK)  terhadap  pekerja  yang mengalami cacat tetap disabilitas) akibat kecelakaan kerja (Putra, 2019).
Anna Lawson & Angharad E. Beckett dengan judul  The  social  and  human  rights  models  of disability:  towards  a  complementarity  thesis berisi Upaya  negara  untuk  menerapkan Konvensi  tentang Hak  Penyandang  Disabilitas, Convention  On  The Rights  Of  Persons  With  Disabillities  (CPRD),  sudah sangat baik dengan  adanya konvensi tersebut sebagai  langkah  untuk  membuat adanya perlindungan  HAM bagi  penyandang  disabilitas. Dalam perlindungannya  hak penyandang  disabilitas haruslah memiliki landasan ham yang adil (Lawson, & Beckett, 2020).
Penelitian Marcia  Rioux  dan  Anne  Carbert berjudul  Human  Rights  and  Disability:  The International  Context.  mengangkat  isu  hak penyandang disabilitas menjadi isu bersama di dunia internasional.  Meningkatkan  pengakuan  disabilitas

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
sebagai masalah hak asasi manusia dan pengakuan tanggung  jawab  sistem  hak  asasi  manusia  PBB untuk  mengambil  tindakan  untuk  melindungi  dan memajukan  hak  asasi  manusia  penyandang disabilitas (Rioux, & Carbert, 2011).

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian yang  digunakan  adalah metode Yuridis Normatif, dimana penelitian hukum ini memperoleh  data  dari  data  primer  dan  data sekunder,  Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis,yakni jenis dan teknik pengumpulan data dengan literatur hukum dan kajian kepustakaan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kendala  Yang  Di  Hadapi  Oleh  Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pekerjaan
Dalam  hukum  negara  modern  (negara kesejahteraan) negara berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan  hak  konstitusional. Terkait  dengan adanya kewajiban negara dalam melaksanakan hak konstitusional,  negara  dituntut  untuk  memberikan pelayanan  yang  sebaik-baik  dan  seluas-luasnya kepada masyarakat dan akhirnya pasti akan muncul dua gejala, yakni :
a.  Campur  tangan  pemerintah  terhadap  aspek kehidupan masyarakat sangat luas.
b. Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan sering di gunakan asas diskresi (Mustari, 2016).
Hukum ketenagakerjaan tidak lepas dari teori negara  hukum  kesejahteraan,  karena  hukum ketenagakerjaan  merupakan  suatu  regulasi  yang
bertujuan  untuk  menciptakan  kesejahteraan  bagi pekerja/buruh atau tenaga kerja (Wijaya, Kurniawan, & Sood, 2019) .
Hak  asasi manusia  sebagai  anugerah  Tuhan Yang  Maha  Esa,  biasa  dirumuskan  sebagai  hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia  pemberian  Tuhan  kepada  insan  manusia dalam  menopang  dan  mempertahankan  hidup  dan prikehidupannya di muka bumi (Muhtaj,2009).
Berbagai  penggunaa  istilah  yang  digunakan untuk  memanggil  seseorang  yang  mempunyai keterbatasan  fisik  maupun  mental,  terdapat  banyak istilah yang digunakan mulai dari penyandang cacat, difabel  dan  disabilitas.  Beberapa  istilah  tersebut mengandung berbagai macam arti dan konotasi yang berbeda-beda  baik  dalam  bentuk  penyebutan maupun  dalam  penggunaannya.  Secara  harfiah pengertian  dan  makna  dari  istilah-istilah  tersebut saling  memiliki  keterikatan  namun  masyarakat Indonesia  lebih  sering  menggunakan  istilah  difabel apabila  dibandingkan  dengan  penggunaan  istilah penyandang  cacat  yang  dinilai  tidak  halus. Pengertiang penyandang disabilitas menurut Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  daring  adalah  (1) keadaan  (seperti  sakit  atau  cedera)  yang  merusak atau  membatasi  kemampuan  mental  dan  fisik seseorang. (2) keadaan tidak mampu melakukan hal- hal dengan cara yang biasa.  Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata  serapan  bahasa  Inggris  disability  (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.
Sedangkan  pengertian  lain  yang  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Penyandang Disabilitas, pengertian dari penyandang disabilitas  yaitu  :  Penyandang  Disabilitas  adalah setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik, intelektual,  mental,  dan/atau  sensorik  dalam  jangka waktu  lama  yang  dalam  berinteraksi  dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Penggunaan  istilah  difabel  saat  ini    sedang diperjuangkan  dan  dikenalkan  kepada  seluruh masyarakat  agar  dapat  menggatikan  istilah penyandang  cacat,  karena  istilah  tersebut  dinilai mengandung  stigma  yang  negatif.    dekonstruksi terhadap  dikursus  “disable”  ataupun  “penyandang cacat” dengan memunculkan narasi yang lebih halus serta  positif  lebih  adil  dan  memberdayakan  yakni bahwa  mereka  yang  tidak  memiliki  kaki  misalnya ternyata  memiliki “different  abilities” atau  yang  di Indonesiakan serta  disingkat difabel” (Fakih, 2004).
Terkait perubahan istilah saat ini: ‘penyandang disabilitas’ yang untuk pertama kalinya secara resmi digunakan  dalam  Undang-Undang  Nomor 19  tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak- hak  Penyandang  Disabilitas).  Istilah  ini  kemudian mengukuhkan  posisi  strategisnya  sebagai  ‘istilah resmi’ dengan terbitnya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 yang menegaskan kembali digunakannya istilah ‘penyandang  disabilitas’.  Keragaman  istilah  yang terkait dengan difabel menunjukkan betapa pemilihan istilah  itu  sangat  penting.setidaknya  ada  dua  peran penting  sebuah  istilah (naming).  Pertama,  peran
konotasi  dan  asosiasi.Kedua,  peran  lain  dari  istilah adalah ‘generalisasi’ (Maftuhin, 2016).
Terdapat  beberapa  jenis  orang  dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang  disabilitas  memiliki  defenisi  masing- masing  yang  mana  kesemuanya  memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas:
1. Penyandang Disabilitas Fisik.
Yang  dimaksud  dengan  disabilitas  fisik  adalah terganggunya  fungsi  gerak,  antara  lain  amputasi, lumpuh  layuh  atau  kaku,  paraplegi,  celebral  palsy (CP),  akibat  stroke,  akibat  kusta,  dan  orang  kecil. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:
a. Kelainan Tubuh (Tunadaksa). Tunadaksa adalah individu  yang  memiliki  gangguan  gerak  yang disebabkan  oleh  kelainan  neuro-muskular  dan struktur  tulang  yang  bersifat  bawaan,  sakit  atau akibat  kecelakaan  (kehilangan  organ)  polio  atau lumpuh.
b. Kelainan  Indera  Penglihatan  (Tunanetra).
Tunanetra  adalah  individu  yang  memiliki hambatan  dalam  penglihatan.  Tunanetra  dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
c. Kelainan  Pendengaran  (Tunarungu).  Tunarungu adalah  individu  yang  memiliki  hambatan  dalam pendengaran  baik  permanen  maupun  tidak permanen.  Karena  memiliki  hambatan  dalam pendengaran  individu  tunarungu  memiliki hambatan  dalam  berbicara  sehingga  mereka biasa disebut tunawicara.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
d. Kelainan  Bicara  (Tunawicara),  adalah  seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran  melalui  bahasa  verbal,  sehingga  sulit bahkan  tidak  dapat  dimengerti  oleh  orang  lain. Kelainan  bicara  ini  dapat  dimengerti  oleh  orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana  kemungkinan  disebabkan  karena ketunarunguan,  dan  organik  yang  memang disebabkan  adanya  ketidaksempurnaan  organ bicara  maupun  adanya  gangguan  pada  organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
2. Penyandang Disabilitas Intelektual
Yang  dimaksud  dengan  Penyandang  Disabilitas intelektual  adalah  terganggunya  fungsi  pikir karena  tingkat  kecerdasan  di  bawah  rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
3. Penyandang Disabilitas Mental
Yang  dimaksud  dengan  Penyandang  Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emo1si, dan perilaku, antara lain:
a. psikososial  di  antaranya  skizofrenia,  bipolar,
depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian dan
b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya
4. Penyandang Disabilitas Sensorik
Yang  dimaksud  dengan  “Penyandang  Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara (Reefani, 2013).
Kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam  mendapatkan  pekerjaan  adalah  masih kurangnya  informasi  ketersediaan  lowongan  yang
membuka  formasi  bagi  penyandang  disabilitas. Berdasarkan    Pasal  53  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas menjelesakan :
(1)  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Badan  Usaha Milik  Negara,  dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  wajib mempekerjakan  paling  sedikit  2%  (dua  persen) Penyandang  Disabilitas  dari  jumlah  pegawai  atau pekerja.
(2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
Menurut data statistik yang  dibuat oleh  Dinas Sosial  Kota  Semarang, Statistik  Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS) periode  oktober  2020 jumlah  penyandang  disabilitas  di  Kota  Semarang berjumlah 3.191 jiwa (Dinas Sosial Kota Semarang, 2021).
Akses  informasi  terkait  pelatihan  kerja, pelatihan  kewirausaahan  masih  belum  merata terhadap semua penyandang disabilitas. Hanya yang aktif  yang  berorganisasi yang  bisa  mendapatkan akses  tersebut.  Banyak  faktor  kenapa  seorang penyandang disabilitas tidak aktif untuk berorganisasi salah  satunya  adanya  faktor  keluarga  yang  tidak mengizinkan  untuk  keluar  rumah  karena  malu  dll. Selain  itu  adapula  faktor  akses  yang  tidak  bisa diajangakau  oleh  penyandang  disabilitas  (Basuki, 2021).
Lowongan yang tersedia tidak sesuai dengan kapasitas  seorang  penyandang  disabilitas,  yang berkebutuhan khusus. Hal ini menjadi kendala antara perusahaan dan tenaga kerja penyandang disabilitas.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Selain  itu  di  Kota  Semarang  sendiri  belum adanya  Peraturan  Daerah  yang  mengatur  terkait pemunuhan  hak  penyandang  disabilitas. Sebagai aturan yang mengatur khusus mengenai  pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Semarang.
2. Solusi Mengatasi  Kendala  Bagi  Penyandang

## Disabilitas Dalam Mengakses Pekerjaan
Hak-hak dasar pekerja dan jaminan perlakuan yang  sama tanpa ada  Diskriminasi  apa  pun  untuk mencapai  kesejahteraan  pekerja  dan  keluarganya masih  memperhatikan  perkembangan  dunia  bisnis dan kepentingan pengusaha. Adapun perlindungannya  Dasar  yang  diberikan  meliputi perlindungan sosial atau kesehatan kerja (Raditia, & Yustiawan, 2020).
Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak,  kewajiban,  dan  kesempatan  serta  peran  yang sama  dalam  segala  aspek  kehidupan  maupun penghidupan.  Penyandang  disabilitas  memiliki  hak fundamental  layaknya  manusia  pada  umumnya. Penyandang  disabilitas  memperoleh  perlakuan khusus  dimaksudkan  sebagai  upaya  perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran HAM (Purinami,  Apsari  &  Mulyana,  2018).  Masih terabaikannya  perlindungan  hak  bagi  penyandang disabilitas  disebabkan  karena  faktor  sosial  dan budaya, faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan  hukum  yang  memihak  pada  kelompok difabel (Lestari, Sumarto, & Isdaryanto,2017)
Ketika hak konstitusional setiap warga negara yang  tercantum dalam  UUD  1945  dapat  menjamin terwujudnya  kesetaraan  peluang,  maka  upaya
perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dapat dipastikan  lebih  dirasakan  dalam masyarakat. Sehingga  diperlukan  suatu  sinergi  dan  kerjasama dari  pemerintah, perusahaan  dan  pengusaha  untuk dapat  mewujudkan  kesetaraan  peluang  untuk menjamin  perlindungan  HAM  di  Indonesia (Widjaja, Wijayanti & Yulistyaputri, 2020).
Mengenai Hak Penyandang Disabilitas Pasal 5 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016 tentang  Penyandang  Disabilitas,  menjabarkan mengenai    Penyandang  Disabilitas  memiliki  hak: a. hidup; b.  bebas  dari  stigma; c.  privasi; d.  keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan,  dan  koperasi; g.  kesehatan; h. politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan  pariwisata; l.  kesejahteraan  sosial; m. Aksesibilitas; n.  Pelayanan  Publik; o.  Pelindungan dari bencana; p.  habilitasi  dan  rehabilitasi; q. Konsesi; r.  pendataan; s. hidup  secara  mandiri  dan dilibatkan  dalam  masyarakat; t.  berekspresi, berkomunikasi,  dan  memperoleh  informasi; u. berpindah  tempat  dan  kewarganegaraan;  dan v. bebas  dari  tindakan  Diskriminasi,  penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
Pasal 51 Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang  Disabilitas  dapat  melaksanakan  hak berserikat  dan  berkumpul  dalam  lingkungan pekerjaan.
Pasal 52 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas  terhadap  manfaat  dan  program  dalam sistem  jaminan  sosial  nasional  di  bidang ketenagakerjaan.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Dalam  upaya  pemberian  hak  kerja  bagi penyandang  disabilitas  Pemerintah  melalui  seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah membuka lowongan  formasi  penyandang  disabilitas.  Ini merupakan  langakah  yang  baik    dari  Pemerintah untuk  memberikan  hak  kerja  bagi  penyandang disabilitas.  Meskipun  dalam  penerimaan  tersebut tidak menyebutkan secara rinci jenis-jenis disabilitas apa yang dibutuhkan pada formasi tersebut.
Selain  itu  upaya  untuk  membuka  akses  hak kerja  dengan hak  kerja bagi  penyandang  disabilitas masih memiliki banyak upaya untuk memenuhi serta mencakup  semua  lini  dari  penyandang  disabilitas. Mulai  dari  mengawali  membentuk komunitas- komunitas  penyandang  disabilitas,  memfasilitasi terselenggaranya  kegiatan.  Serta  menjadi  wadah bertukar  informasi  di  kalangan  penyandang disabilitas dan menjadi wadah untuk saling memberi semangat serta motivasi. Di Kota  Semarang sendiri wadah  komunitas  penyandang  disabilitas  kurang lebih  ada  20  komunitas/ organisasiyang  dinaungi oleh Dinas Sosial Kota Semarang.
Dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11  Tahun  2014  tentang  Pemenuhan  Hak Penyandang Disabilitas, pasal 7 ayat tertuang bahwa :  Pemenuhan  hak  Penyandang  Disabilitas merupakan kewajiban dan tanggung-jawab:
a) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota; b)  BUMD,  badan  hukum  dan  badan  usaha lainnya; c)  Masyarakat; d)  Keluarga  dan/atau orangtua.
Kesadaran masyarakat dunia tentang perlunya menumbuhkan  sikap  inklusi  berdasarkan  kesamaan
hak  merupakan  bukti  sosiologis  yang  mendasari perlunya membuat aturan tentang perlindungan hak- hak  hukum  penyandang  disabilitas.  Secara  politis, Indonesia juga terikat dengan ketentuan yang diatur dalam  CRPD  karena  sudah  diratifikasi  oleh pemerintah.  Masyarakat  Indonesia,  sebagai  bagian dari masyarakat dunia, harus menghormati konvensi internasional,  sebagai  bagian  dari  upaya menciptakan  perdamaian  dunia  sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi (Sodiqin, 2021).
Jadi  dalam  implementasi  pemenuhan  hak kerja  bagi  penyandang  disabilitas  merupakan tanggung jawab bersama baik itu pihak Pemerintah, Pemerintah  Kota/Daerah,  Swasta,  Lingkungan  dan Masyarakat. Maka dari itu perlunya sinergisitas untuk mendorong terlaksannya implementasi hak kerja bagi penyandang disabilitas yang mandiri dan terciptanya kesesjahtraan  dan  berdaya.  Meskipun  di  Kota Semarang sendiri belum memiliki aturan khusus atau peraturan  daerah  yang  mengatur  mengenai pemenuhan  hak  bagi  penyandang  disabilitas. Seharusnya  untuk  membrikan  hasil  yang  maksimal harus adanya aturan yang lebih khusus yaitu perda.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang  dilakukan  oleh penulis,  maka  disimpulkan bahwa Masih belum adanya Peraturan Daerah Kota Semarang  mengenai  Penyandang  Disabilitas. Upaya-upaya  Pemerintah  Kota  Semarang  dalam mengimplementasi  amanat  dari  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas perlu didukung, baik itu dari masyarakat,
Program Studi Magister Ilmu Hukum
pengusaha,  Pemerintah  Kota  Semarang    agar semakin  maksimal  penyerapan  hak  kerja  bagi penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Abustan. (2017). Eksistensi  Indonesia  Sebagai Negara  Hukum  Demokrasi,  Sebuah  Telaah Kritis. Jurnal  Justicia  Sains, Vol.2, (No.2), pp.115-130.http://dx.doi.org/10.24967/jcs. v2i2.279
Aswandi,  Bobi.,  &    Roisah,  Kholis.  (2019).  Negara Hukum  Dan  Demokrasi  Pancasila  Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1, (No.1),pp.128-145. https://doi.org/10.14710/jp hi.v1i1.128-145
Hamidi, J. (2016). Perlindungan  Hukum  Terhadap Disabilitas
Dalam
Memenuhi Hak Mendapatkan  Pendidikan  Dan  Pekerjaan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.23, (No.4), pp.120-130. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/ article/view/7632
Lestari,  Eta  Yuni., Sumarto, Slamet.,  & Isdaryanto,
Noorochmat.  (2017). Pemenuhan  Hak  Bagi Penyandang  Disabilitas  Di  Kabupaten Semarang  Melalui  Implementasi  Convention On  The  Rights  Of  Persons  With  Disabillities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan.
INTEGRALISTIK, Vol.33,  (No.1), pp.45-
51. https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.
11804
Maftuhin,  A.  (2016).  Mengikat  Makna  Diskriminasi Penyandang  Cacat,  Difabel  dan  Penyandang Disabilitas. INKLUSI:  Journal  of  Disability Studies,Vol.3(No.2),pp.139-162. https://doi.org/10.14421/ijds.030201 Mustari. (2016). Hak  Atas  Pekerjaan  Dengan  Upah Yang  Seimbang. Jurnal  Supremasi,  Vol.XI, (No.2),pp.108-117. https://doi.org/10.26858/
supremasi.v11i2.2806
Musoliyah,  A.  (2019).  Pemenuhan  Hak-hak  Anak Berkebutuhan  Khusus  dalam  Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng  Kecamatan  Prambon  Kabupaten Nganjuk. Sakina; Journal  of  Family  Studies, Vol.3, (No.2), pp.1–12. http://urj.uin- malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/283
Karim, Muhammad  A. (2018). Implementasi
Kebijakan  Pemenuhan  Hak-Hak  Penyandang Disabilitas  di  Kota  Makassar. Government; Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.11, (No.2, Juli), pp.86-102. https://journal.unhas.ac.id/index. php/government/article/view/8054
Lawson, Anna., & Beckett, Angharad E. (2020).. The International Journal of Human Rights, Vol.25, (No.2),pp.348-379. https://www.tandfonline.
com/doi/full/10.1080/13642987.2020.1783533
Purinami,  Geminastiti., Apsari, Nurliana  Cipta., & Mulyana, Nandang.  (2018). Penyandang Disabilitas  Dalam  Dunia  Kerja. Focus: Jurnal Pekerjaan  Sosial, Vol.1, (No.3), pp.234- 244. https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20499

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Putra,  Pamungkas  S. (2019). Aksesibilitas Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja Penyandang  Disabilitas  Di  Kabupaten Karawang. Mimbar Hukum, Vol.31, (No.2), pp. 205-221. https://doi.org/10.22146/jmh.44200 Priya, Faldi., Sutrisno, Endang., Lambok, Betty Dina.,
&  Djuhariah.  (2021). Analisis  Kajian  Hukum
Dan  Kebijakan  Dalam  Pemenuhan  Hak
Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Hermeneutika, Vol.5, (No.1), pp.154-
161. http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika. v5i1.5012
Raditia,Tjokorda  Gde  Agung  Smara., &  Yustiawan,
Dewa  Gede  Pradnya. (2020). Pemenuhan Hak-Hak  Tenaga  Kerja  Penyandang Disabilitas  Yang  Bekerja  Pada  Yayasan  Di Bali. Jurnal Kertha Semaya, Vol.8, (No.12), pp. 1845-1852. https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i12.p02 Rioux, Marcia., & Carbert, Anne. (2011). Human Rights  and  Disability:  The  International Context. Journal On Developmental Disabilities, Vol.10, (No.2), pp.1-14.
https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/765
72
Sodiqin,  A.  (2021). Ambigiusitas  Perlindungan Hukum  Penyandang  Disabilitas  Dalam Perundang-Undangan  Di  Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 18 (No.1), pp. 31-44.
https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/artic
le/view/707
Sudrajat,  A.  (2016). Demokrasi  Pancasila  Dalam Persfektif Sejarah. Jurnal Mozaik UNY, Vol 8,
(No.1),pp1-17. https://doi.org/10.21831/moz. v8i1.10763
Trimaya, A.  (2016).
Upaya  Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang  Penyadang  Disabilitas. Jurnal Legislasi Indonesia,Vol.13,(No.4),pp.401– 410. https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/artic le/view/85
Umam,  Muhammad  Miftahul., & Arifin, Ridwan.
(2019). Aksesabilitas  Kaum  Difabel  Dalam Perlindungan  Hukumnya  Dalam  Perspektif Hak  Asasi  Manusia. Pena  Justisia, Vol.18, (No.1), pp.46-54. http://dx.doi.org/10.31941/ pj.v18i1.1089
Widjaja,  Alia  Harumdani., Wijayanti, Winda., & Yulistyaputri, Rizkisyabana.
(2020).
Perlindungan  Hak  Penyandang  Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan  yang  Layak  bagi  Kemanusiaan. Jurnal  Konstitusi, Vol.17, (No.1),  pp  154-161. https://doi.org/10.31078/jk1719
Wijaya, Mardani., Kurniawan., & Sood, Mohammad.
(2019). Hak  Konstitusional  Warga  Negara Untuk Bekerja Pada Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.7,
(No.2),pp.182-193. http://dx.doi.org/10.29303/ ius.v7i2.637
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## BUKU
Assiddiqie, J. (2012). Hukum Tata Negara dan Pilar-
Pilar  Demokrasi,  Ed.2,  Cet.2. Jakarta:  Sinar
Grafika.
Reefani, Nur K. (2013). Panduan Anak Berkebutuhan
Khusus. Yogyakarta: Imperium.
Fakih,  M.  (2004). Kesetaraan  Hak  Penyandang
Cacat. Yogyakarta: Kaukaba.
Muhtaj,  Majda  El.  (2009). Dimensi-Dimensi  HAM
Mengurai Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya,
Jakarta: Rajawali Pers.

## SUMBER ONLINE
Febrinastri,  Fabiola., &  Hapsari,  Dian Kusumo.
(2020). Kemensos  Dorong  Akses  Informasi Ramah Penyandang Disabilitas.Retrieved from https://www.suara.com/bisnis/2020/10/27/1008 01/kemensos-dorong-akses-informasi-ramah- penyandang-disabilitas
Dinas Sosial  Kota  Semarang.  (2021). Statistik  Data
Terpadu  Kesejahtraan  Sosial  (DTKS).
Retrieved from http://dinsos.semarangkota.go.
id/
International  Labour  Organization (ilo.org). (2017).
Inklusi  Penyandang  Disabilitas  di  Indonesia. Retrieved from https://www.ilo.org/publication/ wcms_233426

## WAWANCARA
Basuki. (2021). Ketua  Komunitas  Sahabat  Mata
Semarang.