## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)
Doi: https://doi.org/10.31933/ejpp.v3i1 Lisensi: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Diterima: 19 Januari 2022 ,   Diperbaiki: 1 Februari 2023, Diterbitkan: 9 Februari 2023

## ANALISIS YURIDIS NORMATIF KEDUDUKAN GUBERNUR

## SEBAGAI KEPALA DAERAH OTONOM DAN SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM KETATANEGARAAN  REPUBLIK INDONESIA
Agung Eka Mulya Dharma 1 , Khairani 2
1 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, email: tuankuimambonjolll@gmail.com 2 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, email: khairani@law.unand.ac.id

## Corresponding Author: Agung Eka Mulya Dharma
Abstract: Regional Government, obtains constitutional legitimacy based on the provisions of Article  18  of  the  1945  Constitution,  in  which  the  regional  government  manages  the  widest possible  autonomy,  apart  from  areas  of  government  which  by  law  are  determined  as  the affairs of the central government. Article 18 of the 1945 Constitution, provides guidelines for regional government. The position of the Governor as the head of an autonomous region has a basis in the Indonesian constitution, while the position of the Governor as Representative of the Central Government is not regulated in the Constitution, only regulated in the Law on Regional  Government.  The  position  of  Governor  as  Representative  of  the  Central Government is carried out on the principle of deconcentration, where this principle also does not  receive  legitimacy  in  the  constitution,  the  constitution  only  regulates  the  principle  of deconcentration  and  co-administration.  In  carrying  out  the  Governor's  position  as Representative  of  the  Central  Government,  the  Governor  will  experience  difficulties, especially in  carrying  out  the authority to  give sanctions and rewards  to  the Regent/Mayor because the governor is the same regional political product as the Regent/Mayor.
Keywords: Governor  Deputy  Central  Government  in  Region,  Regional  Autonomy, Constitution.
Abstrak: Pemerintahan  Daerah,  mendapatkan  legitimasi  konstitusi  berdasarkan  ketentuan Pasal 18 UUD 1945, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, selain bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal  18  UUD  1945,  memberikan guidance terhadap  pemerintahan  daerah  Kedudukan Gubernur  sebagai  kepala  Daerah  otonom  memiliki  dasar  dalam  konstitusi  Indonesia, sementara  kedudukan  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  tidak  diatur  dalam Konstitusi, hanya diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kedudukan Gubernur Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  dijalakankan  dengan  asas  dekonsentrasi,  dimana  asas  ini juga  tidak  mendapat  legitimasi  dalam  konstitusi,  konstitusi  hanya  mengatur  asas dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan.  Dalam  melaksanakan  kedudukan  Gubenur  sebagai Wakil  Pemerintah  Pusat,  Gubenur  akan  mengalami  kesulitan  terutama  dalam  menjalankan kewengan  memberikan  sanksi  dan  penghargaan  kepada  Bupati/Walikota  karena  gubernur merupakan produk politik daerah yang sama dengan Bupati/Walikota.
Kata Kunci: Gubernur Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Otonomi Daerah, Konstitusi.

## PENDAHULUAN
Fungsi design (penataan) dalam konstitusi erat kaitannya dengan pembagian kekuasaan, berbicara pembagian kekuasaan pasti terpengaruh dengan ajaran Montesquieu yang terkenal dengan ajaran Trias Politica . (Montesquieu, 2011) Kekuasaan negara itu harus dicegah dari kekuasaan  satu  tangan,  karena  akan  timbul  kekuasaan  yang  sewenang-wenang.  Oleh  sebab itu kekuasaan harus dipisahkan dalam tiga macam kekuasaan ( scheiding van machte n)  yang lazim  disebut  sebagai  kekuasaan  legislatif,  kekuasaan  eksekutif,  dan  kekuasaan  yudikatif, pelaksanaan ketiga kekuasaan tersebut perlu dibentuk badan-badan tertentu yang terpisah satu sama lain ( scheiding van organen ). (Moh Kusnardi, 1983)
Badan-badan  tertentu  dalam  setiap  cabang  kekuasaan  memiliki  kewenangannya masing-masing.  Wewenang  tertinggi  dalam  bidang  Pemerintahan  di  Indonesia  dimiliki  oleh jabatan  Presiden,  setiap  kebijakan  pemerintahan  pusat  ataupun  daerah  ditentukan  dan ditetapkan  oleh  Presiden.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  dalam  Pasal  4  ayat  1  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (untuk  selanjutnya  disebut  UUD 1945).  Pasal  4  ayat  1  UUD  1945  menyebutkan  Presiden  Republik  Indonesia  memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
Setelah  memasuki  era  reformasi,  pemerintah  daerah  diberikan  kewenangan  untuk mengatur  serta  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  tentunya  dengan  tetap  berpegang  pada prinsip  negara  kesatuan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  penyelenggaraan  kesejateraan  dan kebahagiaan  rakyat  dapat  dilaksanakan  secara  adil  dan  makmur.  (Soehino,  2005)  Yang didasari  oleh  keinginan  untuk  merubah  pemerintahan  yang  sebelumnya  bersifat  sentralistik menjadi pemerintahan yang desentralistik.
Pemerintahan  Daerah,  mendapatkan  legitimasi  konstitusi  berdasarkan  ketentuan  Pasal 18  UUD  1945,  di  mana  pemerintah  daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  selain bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal  18  UUD  1945,  memberikan guidance terhadap  pemerintahan  daerah,  antara  lain:  (1) Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  terbagi  atas  daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten  dan  kota  itu  mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dengan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan  kota  memiliki  DPRD  yang  anggotanya  dipilih  melalui  pemilihan  umum.  (4)  Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan  kota  dipilih  secara  demokrasi.  (5)  Pemerintah  daerah  menjalankan  otonomi  seluas- luasnya  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  undang-undang  ditentukan  sebagai  urusan pemerintah  pusat.  (6)  Pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan peraturan-peraturan  lain  untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  (7)  Susunan dan tata cara penyelenggaran pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
Berdasarkan UUD 1945, Gubernur hanya berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan daerah  provinisi.  Sementara  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014)
Dari  segi  regulasi,  pengaturan  Gubernur  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  semuanya telah  lengkap  mulai  Undang-Undang  sampai  peraturan  pelaksananya.  Dimana  Gubernur mempunyai  peran  ganda,  yaitu  sebagai  Kepala  Daerah  yang  berkedudukan  sejajar  dengan Bupati/Walikota dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang berkedudukan sebagai korbinwas Bupati/Walikota.
Dengan  adanya  peran  ganda  Gubernur  ini,  menjadikan  Gubernur  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia  memiliki  keunikan  dan  khas.  Gubernur  berkedudukan  sebagai Kepala Daerah disatu sisi, dan di sisi lain Gubernur berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
Pasca  diundangkannya  UU  23/2014  terkait  dengan  pelaksanaan  kedudukan  Gubernur sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  di  Daerah,  telah  banyak  dijadikan  objek  penelitian  ilmiah, dimana  hasil  dari  penelitian  tersebut  dituangkan  dalam  beberapa  jurnal  ilmiah  yang menemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Diantaranya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dr.  Dian  Bakti  Setiawan,  SH,  MH  pada Jurnalnya  yang  berjudul  Efektivitas  Penyelenggaraan  Dekonsentrasi  Sebagai  Wewenang Gubernur  Dalam  Kedudukan  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  di  Daerah,  pada kesimpulannya menyatakan bahwa (1) Penyelenggaran dekonsentrasi oleh Gubernur sebagai Wakil  Pemerintah  Pusat  di  daerah  berjalan  dengan  kurang  efektif  karena  disebabkan beberapa  faktor  yang  terkait  degan  persoalan  anggaran,  persoalan  kekurangan  perangkat Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat,  beban  pekerjaan,  kekurangan  peraturan pelaksana,  dan  persoalan  yang  bersifat  politis.  (2)  Dari  berbagai  faktor  tersebut  terdapat faktor yang bersifat tekhnis belaka dan terdapat pula faktor-faktor yang prinsipil. Faktor yang terkait  dengan  persoalan  Perangkat  Gubernur,  beban  pekerjaan,  dan  faktor  politis  bersifat prinsipil. Sedangkan faktor lainnya merupakan faktor dilapangan tekhnis belaka. (Dian Bakti Setiawan, 2022)
Juga penelitan  yang dilakukan oleh Dr. Halilul Khairi dalam tulisannya yang berjudul Peran  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  dalam  Hubungan  Pusat  dan  Daerah  Pasca Reformasi, yang menyatakan bahwa Implementasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah pusat  masih  belum  berjalan  secara  maksimal,  hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  hal  (1) Pemerintah  pusat  belum  sepenuhnya  memberikan  kewenangan  kepada  Gubernur  sebagai Wakil  Pemerintah  Pusat.  (2)  Hambatan  teknis  peran  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah Pusat  dalam  mengkoordinasikan  instansi  vertikal  dan  dalam  melakukan  pengawasan  umum dan pengawasan teknis terhadap pemerintah kabupaten/kota memerlukan pengetahuan teknis dari aparat pada unit kerja secretariat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; (3) Anggaran yang  dialokasikan  untuk  mendanai  kegiatan  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Gubernur sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  masih  sangat  kecil,  (4)  Hambatan  politik  muncul  ketika Pemerintah  Pusat  harus  memberikan  kewenangan  kepada  Gubernur  sebagai  Wakil Pemerintah Pusat. Perbedaan latar belakang politik antara Pemerintah Pusat dengan Gubernur telah  menimbulkan  keraguan  dari  Pemerintah  Pusat  untuk  memberikan  kewenangan  penuh kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. (Halilul Khairi, 2022)
Nurliana Br Siregar pada jurnalnya yang berjudul Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah  Pusat  di  Daerah  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, pada kesimpulannya menyatakan bahwa terjadi disharmonisasi antara
Kabupaten/Kota  dengan  Provinsi,  dalam  melaksanakan  tugas  Gubernur  sebagai  Wakil Pemerintah  Pusat,  pemerintah  Kabupaten/Kota  bukanlah  bawahan  dari  Provinsi.  Hubungan Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah sesama daerah otonom dalam hubungan koordinasi, bukan hubungan hierarki antara atasan dengan bawahan. Selain itu, dalam menjalankan tugas dekonsentrasi,  Gubernur  sebagai  wakil  pusat  di  daerah  tidak  memiliki  perangkat dekonsentrasi  sendiri,  hanya  dibantu  oleh  perangkat  daerah  yang  ditugaskan  untuk melaksanakan  tugas-tugas  dekonsentrasi  dengan  sumber  pembiayaan  yang  tidak  jelas. (Nurliana Br Siregar, 2015)
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Harry  Setya  Nugraha,  pada  jurnal  yang  berjudul Anomali  Hubungan  Pusat  Dan  Daerah  Dalam  Praktik  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah,  menyatakan  bahwa  Peraturan  Pemerintah  yang  Mengatur  Soal  Kewenangan Gubernur  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  tidak  Memperjelas  Pelaksanaan  Kewenangan. Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan  secara  tegas  menyebutkan  bahwa  Peraturan  Pemerintah  (PP)  memuat  materi muatan  untuk  menjalankan  Undang-Undang  sebagaimana  mestinya.  Faktanya,  hadirnya Peraturan  Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2018  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  justru  tidak  mampu  menjelaskan  secara  rigid bagaimana tugas dan kewenangan tersebut dijalankan. Tidak hanya itu, justru dalam beberapa rumusan,  masih  terdapat  norma-norma  yang  bersifat  “open  clause”.  Hal  ini  dianggap  tidak menyelesaikan  persoalan  kedudukan  Gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  yang  bukan tidak mungkin justru akan membuka ruang permasalahan baru. (Harry Setya Nugraha, 2021)
Pada  penelitian  yang  dilakukan  Edy  Sutrisno  pada  jurnal  yang  berjudul  Gubernur sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  dalam  Sistem  Pemerintahan  Daerah  di  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, pada kesimpulannya menyatakan bahwa: (1) Pemerintah sangat lamban dalam menyiapkan dan  menerbitkan kebijakan pendukung kedudukan, tugas dan  wewenang Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat;  (2)  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat tidak  memiliki  konstruksi  kelembagaan  yang  jelas;  (3)  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah Pusat  tidak  memiliki  dukungan  personil  aparatur;  (4)  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah Pusat  tidak  didukung  oleh  desain  anggaran  keuangan  yang  jelas  guna  mendukung pelaksanaan  peran  dan  fungsi  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat;  (5)  Kapabilitas kepemimpinan Gubernur berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat;  (6)  Dukungan  nyata  dari  Pemerintah terhadap  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  memberi  pengaruh  besar  terhadap efektifitas  pelaksanaan  tugas,  wewenang  dan  fungsi  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah Pusat. (Edy Sutrisno, 2015)
Kesimpulan  dari  seluruh  penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa  masih  terdapat permasalahan  dalam  pelaksanaan  kedudukan  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat. Kedudukan  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  belum  berjalan  sebagaimana diharapkan oleh Undang-Undang Pemda.
Memposisikan  Gubernur  tidak  saja  sebagai  Kepala  Daerah  yang  kewenangannya  atas delegasi tapi juga berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang jelas sekali kewenangannya  atas  dasar  mandat  karena  kewenangannya  mewakili  pemerintah  pusat,  dan atas  kedudukannya  sebagai  wakil  pemerintah  pusat,  Gubernur  harus  bertanggungjawab Kepada Presiden.
Dengan  adanya  peran  ganda  Gubernur  ini,  menjadikan  Gubernur  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia  memiliki  keunikan  dan  khas.  Gubernur  berkedudukan  sebagai kepala  daerah  disatu  sisi,  dan  di  sisi  lain  gubernur  berkedudukan  sebagai  wakil  pemerintah pusat  di  daerah.  Yang  menjadi  pertanyaan  adalah  apakah  kedudukan  ganda  yang dilaksanakan oleh gubernur ini sudah tepat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, untuk itu  pada  penelitian  ini  mencoba  melihat  kedudukan  gubernur  sebagai  kepala  daerah  dan sebagai  wakil  pemerintah  pusat  dalam  ketatanegaraan  republik  Indonesia,  yang  dianalisis secara yuridis normatif .

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  pokok permasalahan  sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana  kedudukan  Gubernur  sebagai  Kepala  Daerah Otonom  dalam  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia?  (2)  Bagaimana  kedudukan  Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia?
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (legal Research), yaitu penelitian  yang  memfokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang  bersifat  formil  seperti  undang-undang,  peraturan-peraturan  serta  literatur  yang  berisi konsep-konsep  teoritis  yang  dihubungkan  dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam penulisan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kedudukan Gubernur dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia
Landasan  konstitusional  kedudukan  Gubernur  dalam  Ketatanegaaan  Republik Indonesia dapat ditemukan pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota  masing-masing  sebagai  kepala  pemerintah  daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota dipilih secara demokratis.”
Kedudukan Gubernur dalam ketatanegaraan RI secara kelembagaan Negara merupakan lembaga  Negara  lapis  ketiga,  hal  ini  merujuk  kepada  penjelasan  Jimly  Asshiddiqie.  (Jimly Asshiddiqie, 2016) memberikan klasifikasi  lembaga negara ke dalam tiga  lapis, diantaranya lembaga  lapis  pertama  yaitu  lembaga  tinggi  negara,  lapis  kedua  yaitu  lembaga  negara,  dan lapis ketiga ialah lembaga daerah. Klasifikasi lembaga Negara pada lapis pertama terdiri oleh lembaga  tinggi  negara.  Lembaga  tinggi  Negara  merupakan  lembaga  negara  yang kewenangannya  disebutkan  langsung  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Lembaga  tinggi negara diantaranya: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan.
Kemudian  lembaga  negara  pada  lapis  kedua.  Pada  lapis  ini  terdapat  lembaga  negara yang  memperoleh  kewenangan  dari  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  terdapat  pula  yang memiliki  kewenangan  berdasarkan  undang-undang.  Jimly  Asshiddiqie  berpandangan  bahwa walaupun  kewenangan  lembaga  negara  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945  atau dapat  dikatakan  memiliki  constitutional  importance  tetapi  lembaga  negara  tersebut  belum tentu  lembaga  Negara  utama.  Hal  ini  dikarenakan:  (1)  Fungsinya  hanya  sebagai supporting/auxiliary  terhadap  fungsi  lembaga  Negara  utama,  (2)  Kewenangan  yang
disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk memberikan ketegasan  independensi  konstitusional,  (3)  Kewenangan  yang  diberikan  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  hanya  berupa  kewenangan  pokok  yang  bersifat  by  implication,  tidak dirumuskan secara tegas.
Lembaga-lembaga  negara  yang  termasuk  dalam  klasifikasi  lapis  kedua  ialah:  Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Bank Sentral.
Klasifikasi  berikutnya  adalah  lembaga  negara  lapis  ketiga.  Pada  klaster  ini,  termuat lembaga-lembaga  daerah,  diantaranya:  Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  Gubernur,  DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati, DPRD Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota, DPRD Kota.
Dalam ketentuan UUD 1945, terdapat lebih dari 35 subjek jabatan atau subjek hukum kelembagaan  yang dapat dikaitkan dengan pengertian lembaga atau organ negara dalam arti yang luas termasuk Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, pandangan yang lebih luas lagi adalah yang didasarkan atas pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa semua organ yang  menjalankan  fungsi-fungsi  “ law-creating  function  and  law-applying  function ”  adalah merupakan organ atau lembaga negara. Lihat Hans Kelsen, The General Theory of Law and State .  Berdasarkan  pandangan  Hans  Kelsen  ini,  setiap  warga  negara  yang  sedang  berada dalam keadaan menjalankan suatu ketentuan undang-undang juga dapat disebut sebagai organ negara  dalam  arti  luas,  misalnya,  ketika  warga  negara  yang  bersangkutan  sedang melaksanakan  hak  politiknya  untuk  memilih  dalam  pemilihan  umum.  Yang  bersangkutan dianggap  sedang  menjalankan  undang-undang  ( law  applying  function )  dan  juga  sedang melakukan  perbuatan  hukum  untuk  membentuk  lembaga  perwakilan  rakyat  ( law  creating function ) melalui pemilihan umum yang sedang ia ikuti.
Kedudukan gubernur sebagai kepala pemerintah daerah telah diatur di Pasal 59 ayat 1 dan  2  UU  23/2014  dimana  kepala  daerah  yang  dimaksud  adalah  daerah  provinsi  disebut gubernur sedangkan untuk daerah kabupaten disebut bupati dan daerah kota disebut walikota. Dalam  UU  9/2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  23/2014  dikenal  tiga  daerah  otonom yaitu provinsi, kabupaten dan kota.
Pada Pasal 65 UU 23/2014 mengatur wewenang kepala daerah diantaranya memimpin pelaksanaan  urusan  pemerintah  yang  menjadi  kewenangan  daerah  berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  menyusun  dan  mengajukan  rancangan  perda  RPJPD  dan rancangan  perda  tentang  RPJMD  kepada  DPRD  untuk  di  bahas  bersama  DPRD  serta menyusun  dan  menetepkan  RKPD.  Secara  umum  tugas  dan  fungsi  kepala  daerah  yakni gubernur,  bupati/walikota  hampir  sama,  hanya  saja  lingkup  ruang  kerja  dan  tempat pertanggung jawaban yang berbeda.
Adapun  Tugas,  Wewenang,  Kewajiban  dan  Hak  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah  berdasarkan  UU  23/2014.  Tugas  Kepala  Daerah  adalah  sebagai  berikut  :(1) Memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  yang  ditetapkan  bersama DPRD;  (2)  Memelihara  ketenteraman  dan  ketertiban  masyarakat;  (3)  Menyusun  dan mengajukan  rancangan  perda  tentang  RPJPD  dan  rancangan  perda  tentang  RPJMD  kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; (4) Menyusun dan  mengajukan  rancangan  perda  tentang  RPJPD  dan  rancangan  perda  tentang  RPJMD
kepada  DPRD  untuk  dibahas  bersama  DPRD,  serta  menyusun  dan  menetapkan  RKPD;  (5) Mewakili  daerahnya  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan,  dan  dapat  menunjuk  kuasa  hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; (6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan (7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Kedudukan  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  dalam  Ketatanegaraan Republik Indonesia
Landasan  konstitusional, kedudukan Gubernur sebagai  Wakil Pemerintah  Pusat dalam Ketatanegaaan Republik Indonesia tidak ditemukan sama sekali dalam UUD 1945, dari Pasal 18, Pasal  18 A, dan Pasal  18  B, tidak  ada satupun  frasa  yang menyatakan bahwa Gubernur merupakan Wakil Pemerintah Pusat.
Kedudukan  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  sebagaimana  praktek  yang berlangsung saat  ini hanya mendapat  legitimasi  dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dengan  menganalisa  lebih  lanjut  ditemukan  bahwa  Kedudukan  Gubernur  sebagi  Wakil Pemerintah  Pusat  merupakan  implementasi  asas  dekonsentrasi  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah.  Sebagaimana  tercantum  dalam  UU  23/2014  pada Pasal  5  ayat  (4),  menyatakan  bahwa  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di  daerah dilaksanakan  berdasarkan  asas  desentraliasi,  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan.  Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas, bahwa pada undang-undang ini, asas penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah  terdiri  dari  3  asas  yaitu  Asas  Dekonsentrasi,  Asas  Desentralisasi, Asas Tugas Pembantuan.
Dalam  Pasal  1  angka  9  UU  23/2014,  disebutkan  bahwa  dekonsentrasi  adalah pelimpahan  sebagian  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat kepada  gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat,  kepada  instansi  vertikal  di  wilayah tertentu,  dan/atau  kepada  gubernur  dan  bupati/wali  kota  sebagai  penanggung  jawab  urusan pemerintahan umum.
Menurut UU 23/2014, pemaknaan dekonsentrasi  diperluas. Pertama,  yaitu pelimpahan kewenangan  Pemerintah  kepada  Gubernur  selaku  wakil  pemerintah  pusat.  Kedua, pelimpahan kewenangan Pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dan ketiga, pelimpahan  kewenangan  Pemerintah  kepada  gubernur  dan  bupati/walikota  sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
Sedangkan  dekonsentrasi  menurut  Henry  Maddick  sebagaimana  dikutip  oleh Bhenyamin Hoessein adalah pelimpahan wewenang untuk melepaskan fungsi-fungsi tertentu kepada  pejabat  pusat  yang  berada  di  luar  kantor  pusatnya.  Oleh  karena  itu  dekonsentrasi menciptakan local state government atau field administration . (Bhenyamin Hoessein, 2020) Dekonsentrasi  diberlakukan  karena  tidak  semua  wewenang  dan  tugas  pemerintahan dapat  dilaksanakan  dengan  menggunakan  asas  desentralisasi.  Di  samping  itu,  sebagai konsekuensi  negara  kesatuan  memang  tidak  dimungkinkan  semua  wewenang  pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.
Pada  dasarnya  dekonsentrasi  masih  dalam  rumpun  sentralisasi,  dimana  pemerintah pusat  menugaskan  aparatnya  untuk  menjalankan  kewenangan  pusat  di  daerah.  Menurut Smith,  unit  pemerintah  yang  dibentuk  dengan  kebijakan  dekonsentrasi  tersebut  disebut dengan “ Field Administration ”.
UUD 1945 sebagai  hukum  dasar merupakan hukum  tertinggi  di  Negara ( supreme law of  the  land )  di  Indonesia.  Di  dalam  UUD  1945  diatur  tatanan  dasar  kehidupan  bernegara seperti  bentuk  negara,  bentuk  pemerintahan,  kelembagaan  negara,  hak  asasi  manusia  dan lain-lain. Di antara ketentuan dasar yang diatur adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Meneliti  Pasal  18,  18A,  dan  18B  UUD  1945  yang  merupakan  dasar  konstitusional Pemerintahan  Daerah  tidak  memberikan  penegasan  mengenai  asas  dekonsentrasi  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada Pasal 18 ayat (2) perubahan UUD 1945 hanya 2 asas  yang  digunakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yaitu  asas  otonomi  dan tugas  pembantuan.  Di  bagian  lain  disebutkan  bahwa  pemerintahan  daerah  menjalankan otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  undang-undang  ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Namun dalam praktek, dekonsentrasi tetap ada di daerah.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  seharusnya  dalam  Pasal  18  ayat  (2)  UUD  1945  tersebut dimuat pula mengenai asas dekonsentrasi, bukan hanya asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahkan  dalam  sistem  federal  sekalipun,  seperti  di  Amerika  dan  Australia,  asas-asas pemerintahan  daerah  itu  selalu  mencakup  tiga  asas,  yakni  desentralisasi  (otonomi), dekonsentrasi,  dan  tugas  pembantuan.  (Jimly  Asshiddiqie,  2005)  Menurut  Bhenyamin Hoessein  yang  dikutip  oleh  Ni'matul  Huda,  Pasal  18  ayat  (2)  ini  secara  sah  menyebut otonomi  sebagai  asas.  Walaupun  demikian,  pada  ayat  ini  diisyaratkan  hanya  dianutnya desentralisasi  (otonomi)  dan  tugas  pembantuan.  Asas  dekonsentrasi  tidak  disebut  ataupun diatur dalam UUD 1945.
Pendekatan formalistik pada yang tertulis dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, jelas ayat dimaksud memberi pesan bahwa konstitusi hanya mengamanatkan asas pemerintahan daerah adalah  asas  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan  saja  tanpa  menyebut  asas  dekonsentrasi. UUD 1945 pada dasarnya bersifat litterlijk sehingga apa yang tertulis itulah yang merupakan norma. Penafsiran ini sesuai dengan kenyataan bahwa UUD 1945 selalu  menyatakan secara eksplisit ketentuan yang ada dalam pemerintahan.
Kedudukan  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat,  diatur  lebih  lanjut  dalam  UU 23/2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  pada  Undang-Undang  ini  pengaturan  terkait  dengan tugas  dan  wewenang  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  ini  tersebar  di  beberapa pasal, ada 46 tugas dan wewengan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, antara lain:
(1)  Daerah  provinsi  selain  berstatus  sebagai  daerah  juga  merupakan  wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah  kerja  bagi  gubernur  dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  umum.  (2) Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  Daerah Kabupaten/Kota.  (3)  Pemerintah  pusat  dalam  melaksanakan  urusan  absolut  dapat melimpahkan  kepada  instansi  vertikal  di  daerah  atau  kepada  Gubernur  sebagai  wakil pemerintah  pusat  di  daerah  dengan  asas  dekonsentrasi.  (4)  Memberikan  persetujuan  atas pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan konkuren di daerah kecuali urusan absolute  dan  trium  virat.  (5)  Bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan umum kepada Presiden melalui Mendagri dan pertanggungjawaban Bupati/Walikota kepada Mendagri  melalui  Gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  pusat.  (6)  Bupati/Walikota menyampaikan  Laporan  PenyelenggaraanPemerintahan  Daerah  kabupaten/kota  kepada Menteri  melalui  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  yang  dilakukan  1  (satu)  kali dalam  1  tahun.  (7)  LPPD  sebagaimana  dimaksud  digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  dan
pembinaan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  oleh  pemerintah  Pusat.  (8)  Gubernur selaku wakil pemerintah pusat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada Bupati/Walikota  yang  tidak  menyampaikan  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. (9)  Menerima  laporan  DPRD  kabupaten/kota  atas  penjelasan  hak  interpelasi  DPRD Kabupaten/Kota.  (10)  Memberikan  teguran  dan  sanksi  tertulis  kepada  Bupati/Walikota  atas laporan  DPRD  terkait  dengan  interpelasi.  (11)  Menerima  usul  pemberhentian Bupati/Walikota  yang  disampaikan  oleh  DPRD  Kabupaten/Kota.  (12)  Mengusulkan  pejabat Bupati/Walikota  kepada  Menteri  Dalam  Negeri.  (13)  Membantu  presiden  dalam  hal pembinaan dan pengawasan terhadap urusan  yang menjadi  kewenangan  kabupaten/kota dan tugas  pembantuan  oleh  kabupaten/kota.  (14)  Membatalkan  PERKADA  kabupaten/kota  dan peraturan bupati/walikota. (15) Memberikan penghargaan dan sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (16) Menyelesaikan perselisihan antar kabupaten/kota.  (17)  Memberikan  persetujuan  terhadap  rancangan  perda  kabupaten/kota tentang  pembentukan  SKPD.  (18)  Menyelaraskan  perencanaan  pembangunan  antar  daerah kabupaten/kota  dan  antara  Daerah  provinsi  dan  Daerah  kabupaten/kota  di  wilayahnya.  (19) mengoordinasikan  kegiatan  pemerintahan  dan  pembangunan  antara  Daerah  provinsi  dan Daerah  kabupaten/kota  dan  antar-Daerah  kabupaten/kota  yang  ada  di  wilayahnya.  (20) Memberikan  rekomendasi  kepada  pemerintah  pusat  atas  usulan  DAK  kabupaten/kota.  (21) Melantik  Bupati  dan  Walikota.  (22)  Memberikan  persetujuan  atas  pembentukan  instansi vertikal di  wilayah provinsinya. (23) Melantik kepala instansi  vertikal dari kementerian dan lembaga  pemerintahan  non  kementerian  yang  ditugaskan  di  wilayah  daerahnya.  (25) Menyampaikan  usul  pemberhentian  anggota  DPRD  Provinsi  dan  memberhentikan  anggota DPRD  Kabupaten/Kota  atas  usul  DPRD  Kabupaten/Kota.  (26)  Menerima  dan  menetapkan pergantian  antar  waktu  anggota  DPRD  kabupaten/kota  yang  diusulkan  oleh  DPRD kabupaten/kota. (26) Pembinaan terhadap perangkat daerah untuk daerah kabupaten/kota (27) Menunjuk  penjabat  Sekretaris  Daerah  Provinsi  apabila  Sekretaris  Daerah  Provinsi berhalangan melaksanakan tugas. (28) Menyetujui  usul  penjabat  Sekretaris  Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota. (29)  Mengajukan  Perda  Kabupaten/ Kota  kepada  Menteri  untuk  mendapat  persetujuan.  (30)  Membatalkan  keputusan  Bupati/ Walikota tentang pengangkatan camat  yang tidak sesuai dengan persyaratan menjadi camat. (31)  Melantik  kepala  perangkat  daerah  kabupaten/kota  yang  ditolak  oleh  bupati/walikota. (32) Memberikan nomor registrasi terhadap Raperda yang diajukan oleh Bupati/Walikota. (33)  Menyampaikan  laporan  perda  kabupaten/kota  yang  telah  mendapat  nomor  registrasi secara berkala kepada Menteri (34)  Gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  melakukan evaluasi terhadap Raperda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan tata ruang  daerah  sebelum  ditetapkan  oleh  bupati/walikota.  (35)  Membatalkan  perda kabupaten/kota  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi (36)  Memberikan  sanksi  kepada  bupati/walikota  yang  masih  melaksanakan  perda  yang bermasalah. (37) Memberi sanksi kepada bupati/walikota yang tidak menyebarluaskan perda dan perkada. (38) Melaksanakan koordinasi teknis pembangunan antar daerah kabupaten/kota  oleh  gubernur.  (39)  Menerima  Raperda  tentang  RPJPD  dan  RPJMD  yang telah disetujui bersama oleh Bupati/Walikota. (40)  Melakukan pengendalian terhadap defisit APBD  dan  batas  maksimal  defisit  APBD  dan  maksimal  jumlah  kumulatif  dari  pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (41) Memberikan sanksi administrasi berupa
teguran  tertulis  bagi  kepala  daerah  yang  tidak  mengumumkan  informasi  tentang  pelayanan public (42) Melakukan  evaluasi  kinerja  pelayanan  publik  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  daerah  kabupaten/kota.  (43)  Mengoordinasikan  pembangunan  kawasan perbatasan  berdasarkan  pedoman  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat.  (44)  Melakukan pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  kerjasama  yang  dilakukan  daerah  kabupaten/kota  dalam satu  provinsi.  (45)  Melakukan  pengawasan  umum  dan  pengawasan  teknis  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  kabupaten/kota.  (46)  Memfasilitasi  kabupaten/kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja.
Selanjutnya, dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (8) dan Pasal  93  ayat  (5)  UU  23/2014  pada  20  Juli  2018,  Presiden  RI  Joko  Widodo  (Jokowi)  telah menandatangani  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  33  Tahun  2018.  PP  Nomor  33  Tahun 2018  sebagaimana  dimaksud  berisi  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. (https://setkab.go.id)
Dari  Penjelasan  Umum  Peraturan  Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2018  tentang Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Gubernur  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat,  dijelaskan bahwa  PP  ini  merupakan  tindak  lanjut  dari  ketentuan  UU  23/2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  lebih  lanjut  pada  ketentuan  Pasal  91  UU  23/2014  menyatakan  bahwa  presiden dibantu  oleh  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  melakukan  pembinaan  dan pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan oleh daerah Kabupaten/Kota.
Pada  Penjelasan  Umum  PP  33/2018  ini  dapat  diketahui  bahwa  alasan  utama  adanya tugas  dan  Wewenang  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  adalah  untuk  efektivitas  dan efisiensi  pembinaan  dan  pengawasan  atas  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang menjadi kewengan daerah kabupaten/kota karena adanya kondisi geografis yang sangat luas. Presiden  sebagai  penanggung  jawab  akhir  pemerintahan  secara  keseluruhan  melimpahkan kewenangannya  kepada  Gubernur  untuk  bertindak  atas  nama  Pemerintah  Pusat  untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten/kota agar melaksananakan otonominya  dalam  koridor  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah Pusat.
Pembinaan dan Pengawasan merupakan kata kunci dari tugas dan wewenang Gubernur sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat.  Dan  tugas  utama  sebenarnya  gubernur  sebagai  wakil Pemerintah Pusat adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/Kota dan tugas  pembantuan  oleh  daerah  kabupaten/kota.  Sebagaimana  dikemukakan  Sir  William  O. Hart-J.F.Garner  yang  dikutip  oleh  Bagir  Manan  yang  menyatakan  bahwa,  ditinjau  dari hubungan  Pusat  dan  Daerah,  pengawasan  merupakan  “pengikat”  kesatuan,  agar  bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi  bahkan mengancam kesatuan  (unitary):”......if  local  autonomy  is  not  to  produce  a  state  of  affairs  bordering  on anrchy, it must subordinated to national interest by means divised to keep its actions within bounds”. (Sir William O. Hart-J.F. Garner, 1994)
Lebih  lanjut  terhadap  PP  33/2018  ini  telah  diundangkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 33  Tahun  2018  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Gubernur  sebagai  Wakil Pemerintah  Pusat.  Sesuai  dengan  maksud  Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Permendagri  ini
menyatakan  bahwa  Gubernur  Wakil  Pemerintah  Pusat  dalam  menyelenggarakan  tugas  dan wewenang  dibantu  oleh  Perangkat  Gubernur  Wakil  Pemerintah  Pusat,  memiliki  tugas membantu  Gubernur  Wakil  Pemerintah  Pusat  dalam  melaksanakan  koordinasi,  pembinaan dan  pengawasan  sebagai  upaya  mendukung  tercapainya  visi  misi  pembangunan  nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Selanjutnya Pada Pasal 2 ayat (5) menyatakan  bahwa  Perangkat  Gubernur  Wakil  Pemerintah  Pusat  melaksanakan  fungsi berdasarkan tugas dan wewenang Gubernur Wakil Pemerintah Pusat.
Nampaknya  pengaturan  Gubernur  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  ini,  merupakan salah  satu  pengaturan  yang  sangat  lengkap  mulai  dari  UU  23/2014  yang  mengamanatkan adanya suatu PP yang mengatur lebih lanjut Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, maka lahirlah  PP12/2018,  PP  ini  mengamanatkan  Peraturan  Menteri,  dan  lahirlah  Permendagri 12/2021, semuanya telah lengkap dan terpenuhi.
Namun  demikian  menurut  Herma  Yanti,  SH,  MH.  (Herma  Yanti,  2004)  dalam tulisannya  menyebutkan  bahwa:  hal-hal  yang  menyebabkan  lemahnya  peran  gubernur sebagai  wakil  pemerintah  pusat  dalam  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  disebabkan  antara  lain,  karena:  (1)  Gubernur mempunyai  peran  ganda,  yaitu  sebagai  kepala  daerah  yang  berkedudukan  sejajar  dengan kepala daerah kabupaten/kota dan sebagai wakil pemerintah pusat  yang berkedudukan lebih tinggi dari pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam implementasinya karena gubernur dan kepala  daerah  kabupaten/kota  sama-sama  dipilih  oleh  rakyat  dan  sama-sama  bertanggung jawab  kepada  rakyat  pemilihnya,  sehingga  timbul  pemahaman  yang  lebih  mengedepankan pola  hubungan  yang  bersifat  sejajar  antara  gubernur  dengan  pemerintah  daerah kabupaten/kota,  akibat  keberadaan  gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  yang  tentunya  lebih tinggi  dari  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  kurang  diabaikan.  (2)  Kurang  memadainya pengaturan  tentang  peran  gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  ketimbang  peran  gubernur sebagai  kepala  daerah  otonom,  sehingga  kurang  dipahami  oleh  pemerintah  daerah kabupaten/kota.
Sehubungan dengan kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, dimana gubernur melaksanakan kewenangan tersebut dalam rangka mlaksanakan asas dekonsentrasi.
Menurut stufentheorie dari Hans Kelsen maupun Hans Nawiasky di mana menurut teori ini  validitas  norma  hukum  ditentukan  oleh  norma  di  atasnya  (Jimly  Asshiddiqie  dan  Ali Safaat, 2012). Jika di cari validitas norma UU No. 23/2014 yang mengatur asas dekonsentrasi menurut  strufentheorie  yakni  pada  UUD  1945,  jelas  norma  tersebut  tidak  ditemukan gantungannya dalam UUD 1945.
Selanjutnya  validitas  norma  mengenai  pengaturan  dekonsentrasi  dalam  UU  23/2014 berdasarkan  UU  12/2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  harus berdasarkan UUD 1945. Berdasarkan pembahasan di atas, baik menurut stufenteorie maupun berdasarkan  hukum  positif  yang  berlaku  pengaturan  asas  dekonsentrasi  dalam  UU  23/2014 tidak memiliki validitas dalam UUD 1945. Dengan tidak diaturnya asas dekonsentrasi dalam UUD  1945,  sementara  dasar  hukum  pengaturan  kewenangan  gubernur  sebagai  wakil pemerintah  adalah  dalam  rangka  pelaksanaan  asas  dekonsentrasi,  dengan  demikian pengaturan  kewenangan  gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  dalam  UU  23/2014  dengan sendirinya juga tidak memiliki validasi dari UUD 1945.
Kondisi  tersebut  dapat  menimbulkan  persoalan  ketatanegaraan  karena  secara  teori maupun menurut hukum positif, dimana pembuatan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma  lain  yang  lebih  tinggi.  Karena  di  dalam  UUD  1945  tidak  diatur  asas  dekonsentrasi sedangkan dalam UU No. 23/2014 hal itu diatur.
Melihat  begitu  strategisnya  peranan  Gubenur  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  ini semestinya  juga  dikuatkan  dalam  konstitusi  sebagaimana  Kedudukan  Gubernur  sebagai Kepala Daerah. Konstitusi harus jelas mengatur bahwa Gubernur mempunyai dua kedudukan yaitu  sebagai  Kepala  Daerah  dan  sebagai  Wakil  Kepala  Daerah.  Ketidak  termuatan Kedudukan  Gubernur  sebagai  Wakil  Kepala  Daerah  di  Konstitusi,  sebagaimana  menurut Bagir Manan, (Ibid, 1990) Finkelstein Kahin dan Moh. Hatta, hubungan pusat dengan daerah dalam negara kesatuan adalah masalah yang diatur dalam konstitusi.
Secara konstitusional, peran dan kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam  sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  belum  mendapatkan  kejelasan.  Perlu dipikirkan kedepannya, terutama pengaturan dekonsetrasi dan kewenangan gubernur sebagai wakil  pemerintah  harus  memiliki  validasi  dalam  konstitusi.  Kedudukan  Gubernur  sebagai Wakil  Pemerintah  Pusat  dalam  ketatanegaraan  RI  harus  diatur  dan  dimuat  dalam  konstitusi sebagaimana kedudukan gubernur sebagai kepala daerah.

## KESIMPULAN
1. Kedudukan  Gubernur  sebagai  kepala  Daerah  otonom  memiliki  dasar  dalam  konstitusi Indonesia,  sementara  kedudukan  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  tidak  diatur dalam Konstitusi, hanya diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
2. Kedudukan  Gubernur  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  dijalakankan  dengan  asas dekonsentrasi, dimana asas ini juga tidak mendapat legitimasi dalam konstitusi, konstitusi hanya mengatur asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
3. Dalam melaksanakan kedudukan Gubenur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Gubenur akan mengalami  kesulitan  terutama  dalam  menjalankan  kewengan  memberikan  sanksi  dan penghargaan  kepada  Bupati/Walikota  karena  gubernur  merupakan  produk  politik  daerah yang sama dengan Bupati/Walikota.
Disarankan,  masalah  kedudukan  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  adalah masalah yang perlu diatur dalam konstitusi. Harus ada pilihan yang diambil apakah Gubernur sebagai  Kepala  Daerah  Otonom  saja  atau  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  saja. Jika  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  saja,  Gubernur  haruslah  merupakan  pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini konstitusi perlu diamandemen, dan tidak lagi memasukkan provinsi sebagai daerah otonom.

## REFERENSI
Asshiddiqie, Jimly. Lembaga-Lembaga Negara Organ Konstitusional Menurut UUD 1945. Asshiddiqie, Jimly. 2005. Konstitusi & Konstusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstusi Press. Asshiddiqie  Jimly,  Perkembangan  Ketatanegaraan  Pasca  Perubahan  UUD  1945  dan Tantangan  Pembaruan  Pendidikan  Hukum  Indonesia,  Makalah  disampaikan  dalam seminar  dan  Lokakarya  Nasional  Perkembangan  Ketatanegaraan  Pasca  Perubahan UUD 1945 dan Pembaruan Kurikulum Pendidikan Hukum Indonesia, Diselenggarakan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Adminsitrasi Negara Indonesia, di Jakarta, 7 September 2004.
Bhenyamin,  Hoessein.  2000.  Hubungan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Pusat  dengan Pemerintahan Daerah. Jurnal Bisnis dan Birokrasi No. 1/I/2000.
Br  Siregar,  Nurliana.  2015.  Peran  Gubernur  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  Dalam Hubungan  Pusat  Dan  Daerah  Pasca  Reformasi,  JOM  Hukum  Volume  2  Nomor  1 Februari 2015.
Halilul,  Khairi.  2022.  Peran  Gubernur  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  Dalam  Hubungan Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi, Otonomi Daerah: Gagasan dan Kritik (Refleksi 20 Tahun KPPOD). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Kusnardi,  Moh  dan  dkk.  1983.  Susunan  Pembagian  Kekuasaan  Menurut  Sistem  Undang- Undang Dasar 1945. Jakarta: Gramedia.
Manan,  Bagir.  1994.  Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945.  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Montesquieu.  2011.  The  Spirit  of  Laws:  Dasar-dasar  Ilmu  Hukum  dan  Ilmu  Politik, (diterjemahkan oleh M. Khoril Anam). Bandung: Nusa Media.
Nugraha,  Harry  Setya.  2021.  Anomali  Hubungan  Pusat  Dan  Daerah  Dalam  Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jurnal  de Jure, Volume 13 Nomor 2, Oktober 2021.
Nova,  Herlina.  2018.  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pengangkatan  Pejabat  POLRI  Sebagai Pelaksana  Tugas  (PLT)  Gubernur  Menurut  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Jurnal Lex Administratum, Vol. VI/No. 4, September-Desember Tahun 2018.
Setiawan, Dian Bakti. 2022. Efektivitas Penyelenggaraan Dekonsentrasi Sebagai Wewenang Gubernur  Dalam  Kedudukan  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  di  Daerah.  UNES  Law review, Volume 5, Issue 2. Desember 2022.
Soehino. 2005. Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty.
Sutrisno, Edy. 2015. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Sistem Pemerintahan Daerah  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Jurnal  Desentralisasi  Volume  13, No.1.
Yanti,  Herma.  Peran  Gubernur  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  Dalam  Melaksanakan Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jurnal UNBARI.