## JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT PENAMAS
Volume 31, Nomor 2, Juli - Desember 2018 Halaman 251 - 490

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ----------------------------------------------------------------
251 -264
ANALISIS TEORI AROUSAL DAN PERTIMBANGAN SOSIAL ( SOCIAL JUDGEMENT ) TERHADAP  MANTAN  ANGGOTA  GAFATAR  DI  KABUPATEN  LEBAK  PROVINSI BANTEN Daniel Rabitha  -------------------------------------------------------------------- 265 - 276

## PENGALAMAN  KOMUNIKASI  AGAMA  KOMUNITAS  MUSLIM-KRISTIANI  DI KEPULAUAN MALUKU
Sulaeman  ------------------------------------------------------------------------- 277 - 296 RELEVANSI    PEMAHAMAN  AGAMA  DENGAN  INTERAKSI  SOSIAL  SISWA
(STUDI  PADA  SEKOLAH  MENENGAH  ATAS  NEGERI  (SMAN)  SE-KECAMATAN
TANAHSAREAL, KOTA BOGOR) M. Dahlan R.  ---------------------------------------------------------------------- 297 - 310

## PEMANFAATAN  TEKNOLOGI  INFORMASI  DAN  KOMUNIKASI  DALAM
PEMBELAJARAN  DI  KELAS COMPUTER  BASED  TEST (STUDI  MAN  1  KOTA BEKASI) Saimroh  --------------------------------------------------------------------------- 311 - 326 AL-BUGISI DAN PENDIDIKAN KADER ULAMA Ilham  ------------------------------------------------------------------------------ 327 - 346

## KOMPETENSI PENYULUH AGAMA DALAM MENYUSUN NASKAH MATERI HAK
ASASI MANUSIA (HAM)
Dudung Abdul Rohman  ---------------------------------------------------------- 347 - 360 SURAKARTA  BERGERAK  (REKONSTRUKSI  SEJARAH  PERGERAKAN  DI SURAKARTA AWAL ABAD KE 20) Syamsul Bakri  --------------------------------------------------------------------- 361 - 378 IKATAN  KEKERABATAN  DAN  KEDAMAIAN  UMAT  BERAGAMA  (STUDI  KASUS DI  DESA  KERTA  JAYA,  KECAMATAN  PEBAYURAN,  KABUPATEN  BEKASI,  JAWA BARAT) Rudy Harisyah Alam  -------------------------------------------------------------- 379 - 396 PENDIDIKAN  KEPERCAYAAN  TERHADAP  TUHAN  YANG  MAHA  ESA: PEMENUHAN HAK SISWA PENGHAYAT DI SEKOLAH Zakiyah  --------------------------------------------------------------------------- 397 - 418 PENDIDIKAN BERBASIS ADAB DALAM PERSPEKTIF AHMAD HASSAN Syarif Hidayat  --------------------------------------------------------------------- 419 - 432 EVALUASI KEBUTUHAN DAN PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH Lisa’diyah Ma’rifataini  ------------------------------------------------------------ 433 - 448
SEMANGAT KEBANGSAAN DALAM KITAB AL-NAGHAM KARYA KH. AHYAUDDIN IBN KH. ANWAR IBN HAJI KUMPUL SERIBANDUNG Zulkarnain Yani  ------------------------------------------------------------------- 449 - 466 PERSPEKTIF  SISWA  DALAM  BINGKAI  KEBANGSAAN  (STUDI  KASUS  PADA ORGANISASI ROHIS SMAN 1 SLEMAN YOGYAKARTA) Mulyani Mudis Taruna  ------------------------------------------------------------ 467 - 482 INDEKS PENULIS  ----------------------------------------------------------------- 483 - 486 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT  ------- 487 - 490

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Volume 31 Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2018 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan  susunan  Dewan  Redaksi  Jurnal  PENAMAS  terhitung  sejak  Januari  2017.  Jurnal PENAMAS  mulai  tahun  itu  juga  memulai  pengelolaannya  dengan  menggunakan Open Journal System (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui website Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui media online .
Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 13 (tigabelas) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Perubahan  pengelolaan  jurnal  menjadi  OJS  ini  cukup  mempengaruhi  proses  editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses submission dan uploading secara online .  Salah  satu  penyebabnya  adalah  karena  kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan anggota Tim Redaksi dan juga Mitra Bestari. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada nomor kali ini. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat website PENAMAS tidak dapat diakses.
Mulai edisi tahun ini (2018), Tim Redaksi memutuskan bahwa dalam rangka mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor.  Dengan  frekuensi  penerbitan  dua  edisi  dalam  setahun,  kami  berharap  akan  lebih mudah  dalam  mengelola  Jurnal  PENAMAS  dengan  sistem  OJS.  Selain  itu,  mulai  tahun  ini juga,  Tim  Redaksi  akan  menghilangkan  imbuhan  "ke"  dan  "an"  pada  kata  “Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya,  untuk  memperjelas  akronim  atau  singkatan  Jurnal  PENAMAS,  yaitu:  Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan  bahwa  Jurnal  PENAMAS  ini  menerbitkan  hasil-hasil  penelitian  dan  pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.
Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses
editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. H. Nanang Fatah, M.Pd (Universitas Pendidikan Indonesia); Prof. Dr. H. Muhammad Hisyam, M.A. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia); Prof. Dr. H. Imam Tholkhah, M.A. (Sekolah Tinggi Agama Islam La Roiba Bogor); H. Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor); Prof. Dr. H. Zulkifli Harmi, M.A. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Dr. H. Abdul Azis, M.A. (Universitas Islam Jakarta); Fuad  Fakhrudin,  Ph.D  (Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta);  Prof.  Dr.  H. Abudin  Nata,  M.A.  (Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta);  Lukman  Hakim, Ph.D  (Universitas  Muhamadiyah  Jakarta);  Prof.  Dr.  H.  Dwi  Purwoko,  M.Si  (Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia); dan Prof. Dr. H. Marzani Anwar, M.Pd.I (Balai Litbang Agama Jakarta), yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel-artikel yang terbit pada Volume 31 Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2018 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D (Universitas Negeri Jakarta) dan Ahmad Noval, M.Pd (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.
Kami  berharap  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, Desember 2018

## Dewan Redaksi

## EVALUASI KEBUTUHAN DAN PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH

## THE EVALUATION OF ISLAMIC TEACHER’S NEED AND DEVELOPMENT IN SCHOOL

## LISA’DIYAH MA’RIFATAINI

## Abstract
A complaint on the lack of Islamic teachers in school is always heard in every opportunity. In  terms  of  quantity,  the  need  of  Islamic  teacher  which  has  been  spread  out  all  over the  media  is  based  only  by  ratio,  which  hasn’t  been  done  as  it  should.  This  research was to count the need of Islamic teachers in 10 provinces based on PP Number 74 year 2008 about the requirement of teachers, to know the provision of Islamic teachers and to know the pattern of the development of Islamic teachers. The approaching used in this research was qualitative with descriptive method. The result of this research showed; 1) in 10 sample provinces, there was a lack of Islamic teachers in every level of school (elementary school, secondary school, high school, and vocational high school) as many as 17.396 teachers); 2) In reality, the appointment of Islamic teacher’s position was done by Indonesian Ministry of Religious Affairs and regional government, the coaching was done by Indonesian Ministry of Religious Affairs, and the allowance of teacher’s profession and the educational of teacher’s profession was done by Indonesian Ministry of Religious; 3) The appointment of Islamic teachers by regional government had a few disadvantages as  follows;  a)  The  appointment  of  Islamic  teachers  didn’t  coordinate  with  regional government,  b)  Indonesian  Ministry  of  Religious  Affairs  was  difficult  to  get  the  valid database for Islamic teachers, c) Indonesian Ministry of Religious Affairs could not evenly distribute the Islamic teachers, and d) Honorary Islamic teachers could not follow the certification because it was hard to get the decree of head regional or chief of education.
Keywords : Need, Provision, Development, Islamic Teacher.

## Abstrak
Keluhan tentang kekurangan guru pendidikan agama (GPAI) di sekolah selalu terdengar di setiap kesempatan. Secara kuantitas kebutuhan guru agama yang dirilis dibanyak media  hanya  berdasarkan  rasio  belum  dilakukan  penghitungan  berdasarkan  rumus yang  seharusnya.  Penelitian  ini  mencoba  menghitung  kebutuhan  guru  pendidikan agama  Islam    di  sepuluh  provinsi  berdasarkan  PP  Nomor  74  Tahun  2008  tentang Kebutuhan Guru, mengetahui pola penyediaan GPAI dan mengetahui pola pembinaan GPAI.  Pendekatan  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  metode  deskriptif.    Hasil penelitian  menunjukkan:  1)  secara  keseluruhan  di  10  provinsi  sampel  penelitian kekurangan GPAI pada semua jenjang (SD, SMP, SMA dan SMK) sebesar 17.396 orang. 2) Posisi GPAI yang ada saat ini, secara riil pengangkatan dilakukan oleh Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah; pembinaannya oleh Kementerian Agama; Tunjangan Profesi  Guru  (TPG)  oleh  Kementerian  Agama;  juga  Pendidikan  Profesi  Guru  (PPG) oleh Kementerian Agama. 3) Pengangkatan GPAI di sekolah oleh Pemerintah Daerah memiliki  kekurangan  antara  lain:  a)  Pengangkatan  GPAI  tidak  berkoordinasi  dengan Kemeterian Agama daerah. b) Kementerian Agama sulit untuk mendapatkan database GPAI yang valid. c) Kementerian Agama tidak bisa menempatkan atau redistribusi GPAI yang tidak merata. d) GPAI honorer murni tidak bisa mengikuti sertifikasi karena sulit mendapatkan SK kepala daerah atau Kepala Dinas Pendidikan.
Kata Kunci :  Kebutuhan, Penyediaan, Pembinaan, GPAI.

## Lisa’diyah Ma’rifataini
Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian agama RI, Jl.MH Thamrin No. 06 Jakarta Email: lisa.litbang@gmail.com Naskah Diterima: Tanggal 6 Agustus 2018; Revisi 8 November  - 12 Desember 2018; Disetujui 12 Desember 2018

## PENDAHULUAN
Keluhan tentang kekurangan guru pendidikan  agama  Islam  (GPAI)  di  sekolah selalu  terdengar  di  setiap  kesempatan. Bahkan Menteri Agama sendiri mengatakan bahwa  Indonesia  kekurangan  guru  agama dan  meminta  rekrutmen  guru  agama dilakukan oleh Kementerian Agama (Pinmas: 2016).  Hal  ini  disampaikan  Menteri  Agama menanggapi  berlarut-larutnya  penanganan pembayaran tunjangan profesi guru agama. Menurutnya,  permasalahan  itu  berakar dari  kewenangan  pengangkatan  guru agama  yang  belum  menyatu.  Selama  ini, sebagian GPAI diangkat oleh Kemendikbud, Pemerintah  Daerah,  dan  Kementerian Agama.  Di  sela-sela  kunjungan  kerja, Menteri Agama meminta jajarannya segera membenahi  regulasi  pengangkatan  guru agama  agar  Kementerian  Agama  punya kewenangan  penuh  mengangkat  guru  dan membayar  tunjangannya.  “Selama  akar masalahnya  tidak  ditemukan,  selama  itu pula permasalahan guru agama tidak pernah tuntas.  Bedah  akar  masalahnya.  Libatkan para  pakar  yang  kompeten  dan  instansi terkait,” pintanya (Makassar, 11/2016).
Berdasarkan  data  di  Kementerian Agama (02/2016), saat ini terjadi kekurangan GPAI sebanyak 37.600 orang. Hal ini apabila diambil rasio jumlah GPAI hanya satu orang per  sekolah.  Kamaruddin  Amin  (2016) mengatakan  akar  permasalahan  kurangnya GPAI  ini  dikarenakan    rekrutmen  GPAI  di sekolah umum statusnya adalah PNS daerah dan  pada  sejumlah  daerah,  keberadaan guru  PAI  masih  belum  menjadi  prioritas. Jumlah  alokasi  guru  PAI  yang  baru,  tidak sebanding  dengan  jumlah  yang  pensiun, juga  menjelaskan  mata  pelajaran  PAI  tidak bisa  dipandang  sebelah  mata.  "Guru  PAI
tidak  bisa  diisi  guru  mata  pelajaran  lain, karena khawatir kalau di tangan guru yang tidak tepat.
Kekurangan  GPAI  pada  daerah  yang mayoritas Muslimpun masih banyak, seperti di Kota Malang dari tahun ke tahun jumlah kekurangan  GPAI  makin  meningkat.  Tahun 2016 kekurangan 147 GPAI  PNS dan pada tahun  2017  kekurangan  175  GPAI  (Radar, 2017).  Kabupaten  Malang  jumlah  GPAI yang  tersedia  hanya  895  orang  sementara kebutuhan  GPAI  mencapai  1422  untuk semua  jenjang.  Apalagi  pada  daerah minoritas keagamaan, seperti di Kabupaten Manokwari sekitar 80% sekolah umum tidak memiliki GPAI (Hidayati, 2014: 111). Kondisi kekurangan  GPAI  terjadi  di  seluruh  daerah di Indonesia, baik daerah minoritas Muslim maupun di daerah mayoritas Muslim.
Solusi  cepat  yang  bisa  dilakukan  oleh sekolah  untuk  layanan  pendidikan  agama adalah  dengan  mengangkat  guru  honorer, walau  mereka  tidak  mendapatkan  hak- haknya secara penuh. Untuk menanggulangi persoalan  kekurangan  guru  ini  pemerintah telah  mengeluarkan  SKB  (Surat  Keputusan Bersama) lima menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri PAN & RB, Menteri Dalam  Negeri,  Menteri  Keuangan  dan Menteri  Agama.  SKB  Nomor  05/x/PB/2011 tersebut  terkait  Penataan  dan  Pemerataan Guru  PNS  di  daerah.  SKB  ini  memberikan panduan dan petunjuk teknis (Juknis) terkait analisis  kebutuhan  guru  di  daerah  untuk semua  jenjang.  Terhadap  penyebaran  guru juga  menjadi  perhatian  oleh  pemerintah (Istman  MP,  2017).  Saat  ini,  penyebaran guru masih dianggap tidak merata. Menurut Menteri PAN & RB, Asman Abnur, di daerah pedalaman,  perbatasan,  dan  pedesaan selalu  kekurangan  guru.  Bahkan,  Presiden

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 433 - 448
Jokowi memerintahkan untuk meningkatkan pemerataan  penyebaran  pegawai  negeri sipil yang di dalamnya termasuk GPAI PNS.
PMA Nomor 16 Tahun 2010 ini menjadi payung  hukum  bagi  Kementerian  Agama untuk  memenuhi  kebutuhan  guru  agama di  sekolah  umum  dan  KMA  Nomor  211 Tahun  2011  ini  juga  menjadi  acuan  bagi Kementerian  Agama  dalam  supervisi  dan peningkatan  kualitas  pendidikan  dan tenaga  pendidiknya.  Guru  harus  memiliki empat kompetensi, kompetensi profesional, pedagogik,  kepribadian,  dan  sosial,  serta ditambahkan  dua  kompetensi  utama  bagi guru  pendidikan  agama,  yaitu  kompetensi spiritual dan kompetensi leadership .
Dua  kompetensi  terakhir  inilah  yang menjadi  ranah  Kementerian  Agama  dalam merekrut guru pendidikan agama. Jika dua kompetensi ini tidak dikawal dengan serius, dihawatirkan akan diperoleh guru pendidikan agama  yang  tidak  memiliki  kompetensi tersebut.  Sebab  guru  pendidikan  agama adalah  panutan  bagi  lingkungan  sekolah dan masyarakat. Pentingnya dua kompetensi selain empat kompetensi pendidik tersebut memungkinkan rekrutmen guru pendidikan agama dilakukan oleh Kementerian Agama.
Rekrutmen guru pendidikan agama oleh Kementerian Agama memberikan nilai positif pada terjaminnya kompetesi dan kualifikasi serta  kualitas  guru  pendidikan  agama. Bila  rekrutmen  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah  dikhawatirkan  tidak  terpenuhi persyaratan kompetensi yang harus di miliki oleh seorang guru pendidikan agama. Selain itu, rekrutmen guru oleh Kementerian Agama memudahkan  pembinaan  guru  pendidikan agama dan peningkatan kesejahteraannya.
Selain  kekurangan  GPAI,  pembinaan dan peningkatan kualitas GPAI juga menjadi persoalan.  Guru  sering  menjadi  pihak yang  dipersalahkan  ketika  pendidikan menunjukkan  hasil  yang  mengecewakan. Karena  itu,  perlu  diadakan  berbagai  upaya serius  untuk  pembinaan  dan  peningkan kualitas  guru  sehingga  hasil  pendidikan lebih  baik.  Menurut  H.M  Hasbullah (2015:165)  MGMP  dan  KKG  merupakan lembaga  yang  sangat  strategis  sebagai ajang temu relasi GPAI dalam peningkatkan profesionalisme.  Hasil  penelitian  Lisa’diyah Ma’rifataini  (2014:75)  tentang  efektifitas MGMP  dalam  Peningkatan  Profesionalisme guru,  disebutkan  bahwa  85%  dari  125 dengan  responden  GPAI  dan  pengawas PAI,  menyatakan  MGMP  sangat  efektif sebagai  wadah  dalam  meningkatkan profesionalisme,  seperti  meningkatkan kemampuan  akademik,  kompetensi  dalam mengajar,  dan  menumbuhkan  semangat mengajar  guru.  Melalui  MGMP,  guru  bisa berbagi pengalaman mengajar dan sharing problem  solving  dalam  kegiatan  belajar mengajar para anggotanya. Sehingga dengan memandang hal tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  pun memberikan dukungan dan bantuan berupa dana  bantuan  pemberdayaan  KKG/MGMP/ POKJAWAS. (Surat:2018).
Melihat  dua  persoalan  diatas,  maka dirumuskan  pertanyaan  dalam  penelitian ini  yaitu  Berapa  kebutuhan   GPAI  saat ini?, Bagaimana pola penyediaan GPAI di Sekolah? Dan  Bagaimana  pola  pembinaannya  di sekolah?
Implikasi  dari  penelitian  ini  dapat bermanfaat sebagai bahan masukan kepada Ditjen  Pendidikan  Islam  Kementerian Agama,  khususnya  Direktorat  Pendidikan
Evaluasi Kebutuhan dan Pembinaan Guru PAI di Sekolah    (Lisa'diyah Ma'rifataini)
Agama Islam di Sekolah dalam mengambil kebijakan penyediaan dan pembinaan Guru PAI di sekolah.

## Kerangka Konsep
Pendidikan  adalah  bapak  rokhani    bagi peserta  didik,  yang  memberikan  santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlaq mulia dan  meluruskan  prilaku  siswa  yang  buruk. Guru  agama  Islam  merupakan  pendidik yang  mempunyai  tanggung  jawab  dalam membentuk  kepribadian  Islam  anak  didik, serta  bertanggung  jawab  terhadap  Allah SWT (Zuhairi dkk., 1980).
Pengertian  kebutuhan  dalam    tulisan ini  adalah  “ demand ”  yang  secara  umum dipergunakan
dalam perencanaan ketenagaan.  Seperti  diuraikan  oleh  William (E.J. Lengkong, 1992:33) yang mengandung arti bahwa yang dimaksud kebutuhan guru adalah  banyaknya  guru  yang  dibutuhkan pada periode tertentu dengan jumlah yang tertentu  yang  terlibat  bagi  kepentingan pendidikan (2016:6).
Selanjutnya, penyediaan,  yang dimaksud dalam    tulisan  ini  adalah  pengadaan  GPAI yaitu  suatu  proses  kegiatan  penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil GPAI yang tepat sesuai  dengan  persyaratan  yang  telah ditetapkan dalam klasifikasi jabatan sebagai seorang guru Pendidikan Agama Islam.
Adapun  yang  dimaksud  dengan pembinaan  dalam  penelitian  ini  adalah usaha  yang  dijalankan  untuk  memajukan dan  meningkatkan  mutu  kerja  personalia tenaga pendidik di sekolah. Jenis pembinaan menurut  Herka  Maya  Jatmika,  bisa  melalui kelompok  profesi  yang  dibatasi  melalui peningkatan  kapasitas  dan  profesionalitas
KKG  dan  MGMP,  karena  institusi  ini merupakan lembaga yang sangat strategis, dan  mempunyai  empat  fungsi  utama  yaitu fungsi  silaturahim,  fungsi  informasi,  fungsi peningkatan  profesi  dan  fungsi  produksi (USAID, 2010).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  ini  adalah  kualitatif dengan metode deskriptif yang merupakan salah  satu  karakteristik  dari  penelitian kualitatif  (Punaji,  2010).  Metode  Deskriptif dalam  tulisan  ini  bertujuan  untuk menjelaskan  atau  mendeskripsikan  suatu peristiwa,  keadaan,  objek  apakah  orang, atau  segala  sesuatu  yang  terkait  dengan variabel-variebel  yang  bisa  dijelaskan  baik menggunakan  angka-angka  maupun  kata- kata.
Pengumpulan  data  dilakukan  oleh sepuluh orang peneliti, dan masing-masing orang  satu  Propinsi.  Hasil  laporan  masing- masing peneliti kemudian diambil intisarinya dan  dianalisis  sehingga  mendapatkan kesimpulan  yang  komprehensif,  dan dijadikan suatu karya tulis ilmiah (KTI).
Lokus  penelitian  di  sepuluh  provinsi yang  dianggap  bisa  menjadi  representatif mewakili  zona  di  Indonesia  bagian  Barat, Tengah dan Timur, yaitu Provinsi Kalimantan Barat  dilakukan  oleh  Shunhadji,  Provinsi Sulawesi  Utara  oleh  Ahmad  Habibullah, Provinsi  Bali  oleh  Lisa’diyah,  Provinsi  NTB oleh  Suprapto,  Provinsi  Jawa  Timur  oleh Farida  Hanun,  Provinsi  Jawa  Barat  oleh Luthfi, Provinsi Sumatera Barat oleh Qowaid, Provinsi Aceh oleh Marbawi, Provinsi Maluku Utara  oleh  Hayadin,  dan  DKI  oleh  Erlina. Pengambilan  sampel  pada  setiap  propinsi diambil  3  daerah,  yaitu  satu  daerah  yang

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 433 - 448
memiliki rasio jumlah GPAI dibanding siswa Muslim rendah, satu daerah  yang memiliki rasio sedang, dan satu daerah yang memiliki rasio tinggi.
Teknik  pengumpulan  data  penelitian ini,  menggunakan    wawancara  dan  studi dokumentasi; Wawancara, dilakukan dengan  pemangku  kepentingan    yang melakukan  rekrutmen  dan  pemenuhan kebutuhan GPAI, serta pejabat terkait yang mendukung    perolehan  data.  Informan penelitian  ini  adalah  GPAI,  Kepala  Sekolah dan  Pengawas  PAI,    praktisi  pendidikan, Kepala  Bidang  Pendidikan  Agama  Islam (PAIS)/Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan Islam (PAKIS) di Kementerian Agama, Kepala Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Kepala Balai Diklat Keagamaan. Studi dokumentasi, dilakukan dengan membaca, mengkaji dan menganalisis kebijakan rekrutmen GPAI dan data-data  terkait  kekurangan  guru  serta dokumen lain yang berkaitan dan relevan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kebutuhan Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI)
Penghitungan  kebutuhan  GPAI  dalam penelitian  ini  berdasarkan  PP  Nomor  19 Tahun  2017  perubahan  atas  PP  Nomor  74 Tahun  2008,  disebutkan  dalam  pasal  17 bahwa  beban  kerja  guru  paling  sedikit  24 jam dan paling banyak 40 jam. Alokasi mata pelajaran PAI dalam strutur Kurikulum 2013 (K13) sebanyak 3 jam pelajaran (3 jpl) untuk jenjang  SMP,  SMA  dan  SMK  pada  setiap rombongan belajar (rombel) dan 4 jpl untuk jenjang Sekolah Dasar (SD).  Kebutuhan jam mengajar GPAI dihitung dengan mengalikan jumlah  rombongan  belajar  dan  alokasi
mengajar PAI di setiap rombelnya. Misalnya, SMP  yang  memiliki  16  rombongan  belajar membutuhkan  GPAI  sebanyak  2  orang GPAI  dengan  penghitungan  (3x16):24  =  2. Kekurangan  atau  kelebihan  GPAI  PNS  di suatu daerah diketahui setelah jumlah GPAI PNS  yang  ada  dikurangi  kebutuhan  GPAI sesuai  K  13.  Penghitungan  dengan  rumus ini dilakukan pada daerah-daerah mayoritas penduduk  Muslim  seperti  di  NTB,  Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh, dan DKI Jakarta.
Sedangkan  penghitungan  kekurangan atau kelebihan GPAI pada daerah minoritas seperti di Bali dan sebagian kabupaten/kota di  Sulawesi  Utara  dan    sebagian  Provinsi Maluku,  Jumlah  siswa  Muslim  dan  jumlah GPAI  lebih  diperhatikan,  karena  penentuan kebutuhan  GPAI  di  daerah  minoritas berdasarkan  jumlah  layanan  GPAI  kepada siswa  yaitu  1:15,  satu  orang  guru  harus melayani  15  orang  siswa  (PP  Nomor  74 Tahun 2008 Pasal 17).
Hasil  penelitian  kebutuhan  guru Pendidikan Agama Islam di sepuluh provinsi, dihitung    berdasarkan  rumus  diatas, ditampilkan dalam tabel berikut.
Tabel 1.  Kebutuhan GPAI  di 10 Provinsi
Provinsi Jenjang Jumlah SD SMP SMA SMK Nusa Tenggara Barat -75 -68 -138 -56 -337 Bali -903 -881 -393 -531 -2708 Jawa Timur -2630 -86 -74 -439 -3229 Jawa Barat -5001 -1745 -195 -448 -7389 Sumatera Barat +42 -501 -271 -8 -738 Kalimantan Barat -716 -265 -105 -65 -1151 Aceh -83 +454 +23 -91 +303 Sulawesi Utara -300 -238 -65 -120 -723 Maluku +117 +30 0 0 +147 DKI -587 -450 -169 -365 -1571 Total -10136 -3750 -1387 -2123 -17396
Keterangan: tanda (-) = kekurangan guru dan tanda (+) = kelebihan guru
Evaluasi Kebutuhan dan Pembinaan Guru PAI di Sekolah    (Lisa'diyah Ma'rifataini)

## Pola Penyediaan dan Pembinaan GPAI di Sepuluh Provinsi
Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB) ; Menurut Kepala Bidang PAKIS Kementerian Agama Provinsi NTB, pola penyediaan GPAI sebelum moratorium,  rekuitmen  dilakukan oleh  Departemen  Agama  dan  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Namun dalam perkembangannya,  rekrutmen  tersebut menjadi  kewenangan  penuh  Pemerintah Daerah  dan  Dinas  Pendidikan  Kabupaten/ Kota. Selama moratorium sejak tahun 2012 tidak  ada  pengangkatan  GPAI,  meskipun dalam setiap tahunnya terjadi guru PAI yang pensiun. 1
Pola pembinaan GPAI menjadi kewenangan  Kementerian  Agama  dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Menurut pengurus MGMP Prov. NTB pembinaan GPAI lebih  banyak  dilakukan  oleh  Kementerian Agama  Kabupaten/Kota  dibandingkan oleh  Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota. Kegiatan  KKG  dan  MGMP  PAI  belum terselenggara dengan baik karena menghadapi  berbagai  persoalan,  seperti: guru PAI negeri dan swasta belum mampu mengoptimalkan  kompetensinya,  Guru  PAI belum  memanfaatkan  organisasi  profesi MGMP PAI secara optimal, MGMP PAI belum memiliki  sarana  prasarana  yang  memadai dan minimnya dana yang tersedia. 2
Provinsi Bali ; Mekanisme pengangkatan GPAI PNS yang ada, untuk pegawai NIP 15 direkrut  oleh  Departemen  Agama,  NIP  13 direkrut  oleh  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayan; Kementerian Agama  merekrut GPAI  terakhir  tahun  2004/2005,  pada
1 Hasil  wawancara  Suprapto  dengan  Djaelani, tanggal 11 Juli 2017.
2 Hasil  wawancara  Suprapto  dengan  Izuddin, tanggal 13 Juli 2017.
tahun  2012  dilakukan  monatorium,  tidak ada  pengangkatan  GPAI  sampai  sekarang. Untuk  GPAI  honorer,  baik  yang  melalui Kementerian agama maupun Kemendikbud direkruit oleh sekolah/yayasan. 3
Adapun pola pembinaan GPAI, menurut Kasi  PAIS  selama  ini  masih  bersifat top down dalam arti kegiatan pembinaan hanya dilakukan  bila  ada  kegiatan  dari  pusat. Sementara  fungsi  KKG  dan  MGMP  PAI  di semua  jenjang  kurang  optimal  disebabkan menunggu  bola  dari  pengurus  KKG  dan MGMP  PAI  dalam  menjalankan  kegiatan, walaupun  sebenarnya  KKG  dan  MGMP PAI  melakukan  pertemuan  rutin  di  setiap wilayah dalam tenggang waktu satu minggu sekali dalam sebulan. 4
Provinsi  Jawa  Timur ;  Mekanisme pengangkatan  GPAI  di  Provinsi  Jawa Timur  melalui  tes  untuk  umum,  baik oleh  Kementerian  Agama  maupun  Dinas Pendidikan,  melalui  pengangkatan  bagi guru  honorer  yang  sudah  masuk  database (K2) oleh pemkot/dinas pendidikan. Namun selama  lima  tahun  terakhir  Kementerian Agama    Provinsi  Jawa  Timur  tidak  ada pengangkatan GPAI. 5
Pola  pembinaan  GPAI  dilakukan oleh  Kasi  PAIS  dan  Pengawas  PAI  yang tergabung dalam Pokjawas (Kelompok Kerja Pengawas).  Dinas  Pendidikan  khususnya Kota  Surabaya  terkadang  ikut  membina GPAI  dalam  bentuk  workshop.  Sedangkan Dinas Pendidikan Kota Gresik dan Bangkalan tidak  sama  sekali  membina  GPAI  dengan alasan  tugas  pembinaan  terhadap  GPAI
3 Hasil  Wawancara  Supriadi  dengan  Kasi  PAIS, tanggal 12 Juli 2007.
4 Hasil  wawancara  Lisa’diyah  dengan  Nuryasin, tanggal 16 Juli 2017.
5 Hasil  wawancara  Farida  Hanum  dengan  Kasi Pais, tanggal 13 Juli 2017.

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 433 - 448
berada  pada  kewenangan  Kementerian Agama.  Pembinaan  juga  diselenggarakan melalui  kegiatan  KKG dan MGMP. Namun sering terkendala dengan tidak adanya dana pemberdayaan dari Kementerian Agama. 6
Provinsi
Jawa Barat ; Sebelum moratorium  rekutmen  GPAI  dilakukan oleh  Departemen  Agama  dan  Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Setelah moratorium  tahun  2012  tidak  ada pengangkatan GPAI,  baik  dari  Kementerian Agama maupun Dinas Pendidikan.
Pola pembinaan GPAI oleh Kementerian Agama  dan  Dinas  Pendidikan  Kabupaten/ Kota  dengan  melakukan  penguatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan K13 dan penguatan pemahaman PAI untuk masing-masing jenjang. Provinsi Jawa Barat memfungsikan  KKG  dan  MGMP  sebagai wadah  untuk  memperluas  wawasan  dan pengetahuan GPAI. 7
Provinsi Sumatera Barat ; Kementerian Agama Sumatera Barat tidak merekrut GPAI PNS sejak tahun 2010. Perekrutan GPAI PNS dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam beberapa  tahun  ini  dengan  mengangkat GPAI honorer menjadi GPAI PNS. 8
Pembinaan  GPAI  oleh  Kementerian Agama, Pemerintah Daerah tingkat
Provinsi  dan  Kabupaten/Kota,  Balai  Diklat Keagamaan  Padang,  KKG  dan  MGMP  PAI, serta kerjasama dengan penerbit buku-buku PAI.  Untuk  menjadi  guru  sebagai  tenaga professional. Strategi peningkatannya melalui  empat  langkah  tertuang  dalam
6 Hasil  wawancara  Farida  Hanum  dengan  Kasi Pais, tanggal 13 Juli 2017.
7 Hasil  wawancara  Luthfi  dengan  Kasi  Pais  Kota Bandung, tanggal 18 Juli 2017.
8 Hasil  wawancara  Qowaid  dengan  Kasi  PAIS, tanggal 20 Juli 2017.
tujuan  utama  KKG  dan  MGMP  PAI,  yaitu membangun  kerjasama  sesama  guru untuk  menciptakan  proses  pembelajaran yang  aktif,  inovatif,  kreatif,  efektif,  dan menyenangkan;  menumbuhkan  motivasi guru  untuk  meningkatkan  kemampuan dan  keterampilan  dalam  merencanakan, melaksanakan,  dan  mengevaluasi  serta menilai  hasil  pembelajaran  di  kelas; mendiskusikan  masalah  pendidikan  dan pembelajaran  yang  dihadapi  guru  dalam menjalankan  tugas  sehari-hari  sambil menemukan  penyelesaiannya  ( problem solving );  memberikan  peluang sharing experience (berbagi  pengalaman)  dan berbagi  informasi  berkaitan  dengan penerapan  mata  pelajaran  PAI  dalam Kurikulum 2013 dan penggunaan teknologi informasi  dan  komunikasi  (Suyatno  dan Jihat: 241).
Provinsi  Kalimantan  Barat ;  Sebelum moratorium  rekrutmen  GPAI  dilakukan oleh  Departemen  Agama  dan  Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Dalam perkembangannya,  rekrutmen  GPAI  di sekolah  menjadi  kewenangan  penuh Pemerintah Daerah.
Pembinaan  GPAI  di  sekolah  menjadi kewenangan  Dinas  Pendidikan  Kabupaten/ Kota,  namun  realitasnya  pembinaan dilakukan  oleh  Kementerian  Agama Kabupaten/Kota.  GPAI  merasa  tidak dibina  oleh  Dinas  Pendidikan  Kabupaten/ Kota.  Kegiatan  KKG  dan  MGMP  PAI belum  terselenggara  dengan  baik  karena menghadapi  berbagai  persoalan,  salah satunya  karena  MGMP  PAI  belum  memiliki sarana  prasarana  dan  dana  operasional untuk  mengoptimalkan  kegiatan.  Guru
yang  mewakili  pengembangan  cenderung menumpuk pada seseorang. 9
Provinsi Aceh ; Pola pengangkatan dan penempatan GPAI oleh Pemerintah Provinsi Aceh    merujuk  kepada  Peraturan  Bersama antara Menteri PAN & RB, Menteri Pendidikan Nasional,  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri Keuangan,  dan  Menteri  Agama  Nomor 05/X/PB/2011;  SPB/03/M.PAN-  RB/10/2011 Nomor  48  Tahun  2011,  158/PMK.01/2011 Nomor  11  Tahun  2011  tentang  Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.
Pembinaan  GPAI  dan  penyelenggaraan KKG  dan  MGMP  PAI  di  semua  jenjang masih bersifat sporadis dan tidak terstuktur serta  berkelanjutan.  Pembinaan  dilakukan langsung  oleh  Kanwil  Kementerian  Agama Provinsi,  Kementerian  Agama  Kabupaten/ Kota  hanya  bersifat  pendukung.  Menurut Kasi  PAI  Provinsi  Aceh  Pembinaan  GPAI akan  sangat  efektif  apabila  melalui optimalisasi  KKG  dan  MGMP  PAI  di  semua jenjang. Sehingga KKG dan MGMP PAI bisa menjadi  Pusat  Sumber  Belajar  GPAI.  Dana pembinaan  GPAI  berada  di  Kementerian Agama Provinsi. 10
Provinsi  Sulawesi  Utara ;    di  Provinsi Sulawesi  Utara  jumlah  GPAI  pada  semua jenjang  sebanyak  272  orang,  83%  GPAI tersebut  berstatus  PNS,  yang  diangkat Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kemdikbud, sedangkan 17% GPAI PNS lainnya diangkat oleh  Kementerian  Agama.  Pengangkatan GPAI  oleh  Pemerintah  Daerah  didasarkan atas  permintaan  dari  sekolah-sekolah. Jumlah  GPAI  yang  dipenuhi  berdasarkan
9 Hasil  wawancara  Shunhadji  dengan  kasi  PAIS, tanggal 18 Juli 2017.
10 Hasil  wawancara  Marbawi  dengan  Kasi  PAIS, tanggal 12 Juli 2017.
pada  skala  prioritas  dan  besarnya  kuota yang diberikan dari Menpan-RB. 11
Pemerintah  Daerah  belum  melakukan koordinasi  dengan  Kementerian  Agama dalam  pengangkatan  dan  pendistribusian GPAI.  Kementerian  Agama  mengetahui keberadaan  GPAI  yang  diangkat  oleh Pemerintah  Daerah  berdasarkan  laporan pendataan  yang  dilakukan  oleh  Pengawas PAI. Pemerintah Daerah hanya mengangkat GPAI,  sedangkan  pembinaan  menjadi ranahnya  Kementerian  Agama.  Para GPAI  mengakui  bahwa  yang  melakukan pembinaan itu dilakukan oleh Kementerian Agama, yang dilakukan melalui pembinaan KKG  dan  MGMP  PAI  dan  pembinaan  yang dilakukan para Pengawas PAI.
Provinsi  Maluku ;  Rekrutmen  GPAI  di Provinsi  Maluku  dibedakan  atas  institusi yang merekrut, yaitu Kementerian Agama RI (pusat), Dinas Pendidikan (daerah), sekolah dan  yayasan.  GPAI  yang  direkrut  oleh Kementerian  Agama  RI,  berstatus  sebagai PNS  dan  untuk  sementara  prosesnya dihentikan  karena  kebijakan  moratorium. GPAI  yang  direkrut  oleh  Dinas  Pendidikan, awalnya  adalah  pegawai  daerah,  dan sekarang berstatus sebagai PNS. Untuk GPAI yang  direkrut  oleh  sekolah  dan  yayasan, berstatus  sebagai  guru  honorer  (non-PNS) dan  sebagian  sudah  memiliki  sertifikat pendidik  dan  memperoleh  tunjangan profesional. 12
Provinsi  DKI  Jakarta ;  Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan  mengangkat GPAI  PNS  melalui  tes.  Selain  itu,  GPAI diangkat oleh Kementerian Agama
11 Hasil  wawancara  Ahmad  Habibullah  dengan Kasi PAIS, tanggal 16 Juli 2017.
12 Hasil  wawancara  Hayadin  dengan  Kasi  PAIS, tanggal 17 Juli 2017.

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 433 - 448
dan  yayasan  secara  langsung.  Setelah moratorium,  pengangkatan  GPAI  melalui jalur K2 oleh Pemda (Guru K2 adalah guru yang honorer di sekolah negeri).
Pemerintah  daerah  belum  pernah melakukan  pembinaan  dikarenakan  hal  ini bukan  tusinya.  Pembinaan  dilakukan  oleh Kementerian  Agama  baik  Kota  maupun Wilayah  itupun  sangat  jarang  dan  baru sebatas seremonial. Pembinaan rutin  guru PAI  dilakukan  secara  swadaya  dan  mandiri melalui forum KKG/MGMP. 13
Temuan  penelitian  di  sepuluh  provinsi tersebut  di  atas  secara  umum  terdapat kesamaan  dalam  pola  penyediaan  serta pola  pembinaan  GPAI.  Termasuk  yang menjadi snap shot dari penelitian ini adalah kesamaan  terkait  kekurangan  GPAI  di setiap  daerah  penelitian.  Kekurangan  ini bahkan  terjadi  disetiap  jenjang  sekolah  di setiap  provinsi.  Kekurangan  ini  disebabkan oleh  faktor  Pelaksanaan  Kurikulum  2013, seperti;  penambahan  jam  pelajaran  PAI  di setiap  jenjang  yang  menyeabkan  beban guru semakin besar, sementara jumlah GPAI relatif  tetap  dan  tidak  ada  penambahan dikarenakan adanya moratorium.
Selain  persoalan  penambahan  jam pelajaran  pada  Kurikulum  2013,  persoalan penyediaan  GPAI  dilakukan  dengan menggunakan  atau  mengangkat  GPAI  non PNS. Sementara posisi GPAI non PNS sendiri terdiri  non  PNS  Murni  yang  dibiayai  dari dana  BOS  (Bantuan  Operasional  Siswa), non PNS honorer Pemerintah Daerah (atau Pegawai  Tidak  Tetap/PTT),  dan  non  PNS katagori  K2  yang  memiliki  kesempatan besar  untuk  mengikuti  seleksi  PNS.  Jalur
13 Hasil  wawancara  Erlina  dengan  Kasi  Pais, tanggal 17 Juli 2017.
K2  ini  yang  digunakan  Pemerintah  Daerah melakukan  perekrutan  secara  formal. Sementara  non  PNS  murni  sangat  sulit untuk diangkat menjadi PNS karena regulasi moratorium  pengangkatan PNS. Sementara PTT  Pemda  dialokasikan  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD). Dari sisi anggaran, Pemda  kesulitan untuk melakukan rekrutmen GPAI secara formal.
Berdasarkan  PP  Nomor  55  Tahun  2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan,  pembinaan  GPAI  berada  pada kewenangan  Kementerian  Agama.  Akan tetapi  kondisi  di  lapangan,  Kementerian Agama  di  daerah  memiliki  keterbatasan anggaran. Sehingga pembinaannya sangat  terbatas  menyesuaikan  dengan kondisi  anggaran  dan  program.  Dan,  tidak jarang,  hanya  mengandalkan  program  dari Direktorat PAIS.
Ada  beberapa  opsi  kebijakan    agar penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam  dapat  terselenggara  dengan  baik di  sekolah,  yang  dapat  dilakukan  oleh Kementerian  Agama  dipandang  dari  segi positif dan negatifnya antara lain: Pertama , jika  pengangkatan  GPAI,  pembinaan,  dan program  PPG  menjadi  kewenangan  penuh Kementerian Agama, sedangkan pemberian penggajian  dan  TPG  menjadi  kewenangan sepenuhnya  Pemerintah  Daerah,  maka  ada segi positif dan negatifnya.
Adapun segi positifnya adalah:
•  Kementerian  Agama  dapat  melakukan rekrutmen  calon  GPAI  sesuai  dengan tuntutan kualifikasi dan kompetensi;
•  Kementerian  Agama  dapat  melakukan penempatan  pendistribusian  GPAI sesuai  dengan  kebutuhan  daerah ataupun sekolah;
Evaluasi Kebutuhan dan Pembinaan Guru PAI di Sekolah    (Lisa'diyah Ma'rifataini)
•  Kementerian  Agama  dapat  melakukan redistribusi  GPAI  dari  daerah  lebih  ke daerah minus GPAI; •  Kementerian Agama dapat memfokuskan  sebagian  anggaran pendidikan untuk pembinaan GPAI  dalam  rangka  peningkatan profesionalisme melalui KKG dan MGMP PAI; •  Kementerian Agama dapat memfokuskan  sebagaian  anggaran pendidikan  untuk  peningkatan  mutu melalui penyelenggaraan Program PPG pada  Fakultas-Fakultas  Tarbiyah  dan Ilmu Pendidikan pada PTKIN.
Sementara segi negatifnya adalah:
•  Guru  PAI  secara  psikologi  merasa mempunyai  dua  induk  (lembaga pembina)  yakni  untuk  aspek  substansi menginduk kepada Kementerian Agama dan  untuk  administrasi  kepangkatan dan jabatan ada di Pemerintah Daerah.
Kedua , apabila pembinaan dan program  PPG  PAI  menjadi  kewenangan sepenuhnya Kementerian Agama,
sedangkan pengangkatan GPAI, penggajian dan pembayaran TPG menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah Daerah.
Segi positifnya adalah:
•  Kementerian  Agama  bisa  lebih  fokus pada pembinaan dan Program PPG PAI melalui penganggatan pendidikan;
Segi negatifnya adalah:
•  Kementerian  Agama  tidak  dapat melakukan penempatan atau distribusi GPAI  yang  diangkat  oleh  Pemerintah Daerah;
•  Kementerian  Agama  tidak  dapat melakukan redistribusi GPAI dari daerah surplus ke daerah minus GPAI;
•  Guru  PAI  secara  psikologis  merasa mempunyai  dua  induk  yakni  aspek substansi menginduk pada Kementerian Agama dan aspek administrasi kepegawaian  (pangkat  dan  jabatan) mengiduk ke Pemerintah Daerah. Ketiga , apabila pengangkatan, pembinaan  PPG  dan  TPG  menjadi kewenangan Kementerian Agama, sedangkan  penggajian menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah.
Segi positifnya:
•  Kementerian Agama dapat sepenuhnya melakukan  pengangkatan, pembinaan, pendidikan  profesi    guru  (PPG)  dan memberikan  TPG  kepada  GPAI  di Sekolah;
•  Kementerian Agama dapat sepenuhnya melakukan  distribusi  GPAI  sesuai kebutuhan  sekolah  sehingga  tidak terjadi  penumpukan  GPAI  di  sekolah atau daerah tertentu;
•  Kementerian Agama dapat menetapkan jumlah dan kriteria yang ketat terhadap persyaratan perekrutan guru PAI;
•  Kementerian  Agama  dapat  melakukan koordinasi    dan  pembinaan  GPAI langsung ke sekolah.
Segi negatifnya:
•  Secara  psikologis    GPAI  merasa  tidak nyaman  karena  memiliki  2  induk  yaitu Kementerian  Agama  dan  Pemerintah Daerah
Keempat ,  pengangkatan,  pembinaan, PPG,  penggajian,  dan  TPG  menjadi
Jurnal PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 433 - 448
kewenangan  sepenuhnya  Kementerian Agama
Segi positifnya:
•  Kementerian Agama dapat sepenuhnya melakukan penempatan atau distribusi guru  PAI  sesuai  dengan  kebutuhan daerah dan sekolah;
•  Kementerian Agama dapat sepenuhnya melakukan redistribusi GPAI dari daerah surplus ke daerah minus GPAI;
•  Kementerian
Agama bisa mengendalikan rekrutmen untuk daerah  skala  prioritas  darurat  GPAI bisa  dilakukan  secara  bertahap  dan berturut-turut  dalam  tahun  anggaran sesuai  dengan  kemampuan  anggaran pemerintah.
•  Kementerian  Agama  bisa  menetapkan kriteria  yang  ketat  terkait  persyaratan GPAI  yang  akan  direkrut  sesuai kompetensi  yang  harus  dimiliki  oleh guru  pendidikan  agama  mengacu pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 211 Tahun 2011;
•  Kementerian Agama dapat sepenuhnya melakukan  pembinaan  GPAI  dan program PPG;
•  Kementerian  Agama    bisa  melakukan pembinaan KKG dan MGMP PAI semua jenjang melalui model PSB dan KKG dan MGMP PAI Binaan.
Segi negatifnya:
•  Anggaran  pendidikan  Kementerian Agama  sebagian  besar  akan  terpakai untuk  pembayaran  gaji  dan  TPG  guru PAI;
•  Kementerian  Agama  harus  mengubah PP Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 24 ayat (1) yang memberikan kewenangan kepada
pemerintah  daerah  untuk  melakukan rekrutmen  guru  sesuai  kebutuhan  dan mencabut PMA Nomor 16 Tahun 2010, Pasal  14  ayat  (2)  yang  menyebutkan bahwa  pengadaan  guru  pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Menteri dan/atau Pemerintah Daerah;
•  Rekrutmen  GPAI  yang  terpusat  di Kementerian Agama tidaklah sederhana, karena  harus      mendapat  persetujuan dari Kementerian Men-PAN & R.B;
•  Secara psikologis GPAI di sekolah tidak nyaman  karena  diangkat,  dibina  dan digaji dari instansi yang berbeda.

## Kekurangan GPAI Merata
Berdasarkan  data  dari  sepuluh  provinsi yang menjadi lokus penelitian menunjukkan bahwa  masing-masing  daerah  mengalami kekurangan GPAI. Kekurangan GPAI tersebut disebabkan  karena  adanya  moratorium pengangkatan PNS dan pemberlakuan K13 yang empat jam pelajaran untuk PAI di SD dan tiga jam pelajaran PAI di SMP/SMA/SMK. Jumlah GPAI PNS relatif stabil, pengurangan terjadi karena usia pensiun dan tidak adanya pengangkatan baru.
Selain  itu  jika  ditambahkan  dengan jumlah GPAI non PNS pun, kekurangan GPAI tetap  terjadi  karena  pemberlakukan  K  13. Data  di  atas  menunjukkan  kecendrungan yang  sama,  yaitu  di  delapan  daerah  (NTB, Bali, Jawa Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Barat,  Sulawesi  Utara,  dan  DKI)  mengalami kekurangan GPAI, sedang Provinsi Aceh dan Maluku  yang  mengalami  kelebihan  GPAI. Adanya  Kelebihan  dan  kekurangan    GPAI pada provinsi, pada kabupaten/kota maupun
Evaluasi Kebutuhan dan Pembinaan Guru PAI di Sekolah    (Lisa'diyah Ma'rifataini)
pada  satuan  pendidikan  menunjukkan persebaran GPAI tidak merata.
Di  Provinsi  Bali,  GPAI  kesulitan memenuhi  persyaratan  sertifikasi  dengan mengajar  PAI  sebanyak  24  jam  pelajaran. Kesulitan  tersebut  dikarenakan  siswa Muslim  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan yang  beragama  Hindu  atau  Buddha. Walaupun  harus  mengajar  di  sekolah  lain, terkendala jarak dan jumlah siswa di sekolah tersebut. Hal ini bisa di siasati dengan tetap memberikan jadwal untuk setiap kelas yang ada siswa yang seagama sesuai jumlah jam dalam kurikulum.

## Penyediaan GPAI
Berdasarkan  temuan  di  sepuluh  provinsi, selama  lima  tahun  terakhir  tidak  ada pengangkatan PNS GPAI karena moratorium pengangkatan PNS oleh pemerintah pusat. Walaupun  ada  pengangkatan  PNS  GPAI berdasarkan  pengabdian  (K2)  disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
Pengangkatan  PNS  GPAI  di  sekolah dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  bukan oleh  Kementerian  Agama.  Seperti  Kota Padang, pengangkatan PNS GPAI dilakukan pada  tahun  2014-2015.  Pemerintah Daerah  Kota  Padang  tidak  berkoordinasi dengan  Kementerian  Agama  setempat. Di  NTB,  pengangkatan  PNS  GPAI  menjadi kewenangan  Pemda.  Pengangkatan  PNS GPAI  oleh  Pemerintah  Daerah  dapat menimbulkan permasalahan dalam pengorganisasian  dan  pembinaan  yang menjadi  kewenangan  Kementerian  Agama. Hal inilah yang menyebabkan Kementerian Agama  menginginkan  pengangkatan  GPAI berada di bawah kewenangannya.
Berdasarkan  data  kebutuhan  GPAI, di  sepuluh  provinsi  menunjukkan  data kekurangan  baik  sebelum  pemberlakuan Kurikulum  2013  atau  sesudahnya.  Sekolah mengangkat  GPAI  secara  mandiri  dengan pembiayaan  dari  dana  BOS  (GPAI  Non PNS).  GPAI  ini  terdiri  atas;  a)  GPAI  honorer murni,  yaitu  GPAI  yang  direkrut  dengan Surat  Keputusan  (SK)  kepala  sekolah dan  digaji  menggunakan  dana  BOS;  b) GPAI  honorer  Pemda  (honda),  yaitu  GPAI yang  mendapatkan  SK  dari  Pemda  dan mendapatkan gaji dari APBD.
GPAI honorer murni jauh dari sejahtera dan  terancam  tidak  dapat  mengikuti program  sertifikasi.  Salah  satu  syarat mengikuti  serifikasi  memiliki  SK  kepala daerah  atau  kepala  dinas  pendidikan sebagai  GPAI  di  sekolah.  Inilah  salah  satu ironi  dalam  dunia  pendidikan,  guru  yang telah  mengajar  terancam  tidak  dapat mengikuti  sertifikasi  hanya  karena  sebuah gradasi  SK  pengangkatannya.  Padahal. syarat  guru  profesional  adalah  memiliki sertifikat  pendidik.  Di  Kota  Denpasar,  Bali, beberapa GPAI non PNS dicabut tunjangan sertifikasinya  karena  sulit  mendapatkan SK  dari  Kepala  Daerah  atau  Kepala  Dinas Pendidikan.  Tunjangan  sertifikasi  sangat membantu kebutuhan hidup mereka menuju sejahtera.
Kesejahteraan mereka yang
berpendidikan  sarjana  jauh  di  bawah  upah minimum atau di bawah buruh pabrik lulusan SMA atau sederajat. Pendapatan mereka di kisaran Rp. 250 – 300 ribu per bulan. Jumlah pendapatan  yang  sangat  tidak  manusiawi bagi mereka yang bertanggung jawab pada pendidikan anak bangsa yang sangat vital.

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 433 - 448
Pengangkatan GPAI honorer
murni  tanpa  kontrol  Dinas  Pendidikan menyebabkan  besarnya  jumlah  GPAI  non PNS  tanpa  jaminan  kesejahteraan  yang jelas. Pada satu sisi rekrutmen GPAI honorer mandiri  bisa  menyelesaikan  kebutuhan GPAI  di  sekolah.  Di  sisi  lain,  kesejahteraan mereka sulit untuk disesuaikan pada tahap yang  “manusiawi”  karena  keterbatasan penggunaan dana BOS.
Problem  lain  dari  kekurangan  GPAI adalah  distribusi  yang  tidak  merata. Distribusi GPAI di daerah sangat dipengaruhi oleh  ketersediaan  GPAI  di  sekolah  negeri di  perkotaan.  Distribusi  GPAI  oleh  Dinas Pendidikan  dapat  dilakukan  setelah pemetaan  kebutuhan  dan  permintaan sekolah.  Pemetaan  ini  disesuaikan  dengan kewenangan  rekrutmen  yang  sangat terbatas, dan hanya menjadi catatan saja.

## Pembinaan GPAI
Pembinaan  profesionalitas  GPAI  menjadi kewenangan Kementerian Agama. Sayangnya,  kewenangan  tersebut  tidak didukung  secara  penuh  dengan  anggaran pembinaan  di  Kementerian  Agama  daerah. Pembinaan  tersebut  meliputi  penguatan proses  pembelajaran  di  kelas,  penguatan kapasitas  pribadi  dan  sosial,  penguatan kapasitas ICT dan penguatan organisasi.
Hasil  analisis  penulis,  realitas  dan kebutuhan  ideal  di  lapangan,  terdapat gap  dalam  proses  pembinaan  GPAI dalam  pengembangan  profesionalitas. Pengembangan profesionalitas guru merupakan  suatu  keharusan  menyangkut pengembangan  keterampilan  guru  dalam proses  pembelajaran  yang  aktif,  kreatif,
imajinatif  dan  inovatif.  Pengembangan profesionalitas guru seharusnya  merupakan aktivitas berkesinambungan dan merupakan proses  yang  panjang;  pengembangan aktivitas  guru  dalam  Proses  transformasi sekolah membutuhkan kesempatan pengembangan profesional yang jelas, tepat dan  terhubung  dengan  pekerjaan  guru  di sekolah;  Pengembangan  profesional  guru konten  esensial  mata  pelajaran,  metode, sistim,  ICT,  dan  penilaian  pembelajaran; serta  Pengembangan  profesional  guru juga  terintegrasi  dalam  proses  pre  service dan in  service  training ,  namun  semua  itu belum terealiasi karena belum terpenuhinya anggaran pembinaan GPAI.
Pembinaan  dan  peningkatan  kapasitas serta  profesionalitas  GPAI  bisa  melalui organisasi  KKG  dan  MGMP  PAI,  karena organisasi  tersebut  merupakan  lembaga strategis  untuk  ajang  silaturahmi  dan berbagi  informasi  profesi  mereka.  MGMP sangat  efektif  sebagai  wadah  dalam meningkatkan profesionalisme, bisa meningkatkan  kemampuan  akademik, kompetensi  mengajar,  dan  menumbuhkan semangat  guru  dalam  proses  belajar mengajar,  juga  dalam  setiap  kegiatan MGMP guru mendapatkan pengalaman dan pembelajaran dari para anggotanya.
Posisi  strategis  KKG  dan  MGMP  PAI tersebut  belum  dioptimalkan  karena keterbatasan  pendanaan  pembinaan  dari Kementerian  Agama  daerah  dan  lemahnya motivasi para  pengurusnya yang bersandar pada  bantuan.  Peningkatan  profesionalitas GPAI akan sangat mungkin dilakukan dengan mengotimalkan peran KKG dan MGMP PAI. Dalam peningkatan kualitas GPAI, Penguatan KKG dan MGMP PAI menjadi pusat sumber
Evaluasi Kebutuhan dan Pembinaan Guru PAI di Sekolah    (Lisa'diyah Ma'rifataini)
belajar  (PSB)  GPAI.  PSB  berfungsi  sebagai Center  of  Exelent .  Juga  perlu  kiranya dipikirkan  model  hubungan  kemitraan antara  KKG  dan  MGMP  PAI  dengan  pihak terkait  seperti  Fakultas  Tarbiyah,  Lembaga Penjamin  Mutu  Pendidikan  (LPMP),  Balai Diklat Kementerian Agama sebagai institusi pendamping KKG dan MGMP PAI.

## PENUTUP
Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di 10 provinsi  mengalami  kekurangan  sebesar 17396 orang.  Penyebaran GPAI tidak merata, baik  pada  tingkat  wilayah  provinsi,  tingkat kabupaten/kota  maupun  pada  tingkat satuan pendidikan.
Rekrutmen  GPAI  PNS  baru  sebagai suatu  hal  yang  mendesak  dapat  dilakukan oleh Kementerian Agama, sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa  pendidikan  agama  di  kelola  oleh Kementerian  Agama,  dan  moratorium pengangkatan  guru  harus  segera  dicabut, mengingat kondisi darurat guru agama.
Pemerintah  Daerah  pada  umumnya tidak  menguatkan  posisi  GPAI  honorer murni  dengan  tidak  menerbitkan  SK  bagi GPAI.  Padahal  dengan  SK  ini,  mereka dapat  memperoses  NUPTK  (Nomor  Unik Pendidik  dan  Tenaga  kependidikan)  dari Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan. Kepemilikan  NUPTK  menjadi  syarat  utama untuk  mengikuti  sertifikasi  guru,  untuk memperoleh  sertifikat  pendidik  dan mendapatkan TPG (Tunjangan Profesi Guru).
Penguatan KKG dan MGMP PAI menjadi pusat  sumber  belajar  (PSB)  GPAI.  PSB berfungsi  sebagai Center  of  Exelent bagi peningkatan  kualitas  GPAI  dengan  cara:
a)  KKG  dan  MGMP    menjadi  titik  point pembinaan  GPAI;  dan  b)  pendampingan KKG  dan  MGMP  PAI  seharusnya  dilakukan oleh pihak LPTK dan Balai Diklat Kegamaan serta Fakultas Tarbiyah.
Pengangkatan  GPAI  yang  ada  selama ini  dilakukan  oleh  Kementerian  Agama dan  Pemerintah  Daerah.  Pembinaan  dan pemberian  TPG  oleh  Kementerian  Agama, termasuk Pendidikan Profesi Guru.
Pengangkatan  GPAI  di  sekolah  oleh Pemerintah  Daerah  memiliki  .kekurangan yaitu:  1)  pengangkatan  GPAI  tidak berkoordinasi dengan Kementerian Agama  di  daerah;  2)  Kementerian  Agama sulit  mendapatkan database GPAI  yang valid;  3)  Kementerian  Agama    tidak  bisa menempatkan  atau  redistribusi  GPAI secara  merata;  4)  GPAI  honorer  murni tidak  bisa  mengikuti  sertifikasi  karena  sulit mendapatkan SK Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendidikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyampaikan terima kasih kepada beberapa  pihak,  yaitu  Kepala  Puslitbang Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan  yang telah  memberikan  kepercayaan  kepada penulis  sebagai  koordinator  penelitian  dan memberi  kesempatan  untuk  merangkum hasilnya  menjadi  tulisan  KTI.  Kepada para  peneliti  yang  telah  membantu mengumpulkan  data  yang  kemudian penulis mengambil intisarinya dan dianalisis, sehingga  mendapatkan  kesimpulan  yang komprehensif.  Narasumber  dari  Direktorat PAIS, peserta seminar hasil penelitian yang telah  memberi  masukan  dalam  penelitian ini,  dan  Kepala  Dinas  Pendidikan,  Kabid

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 433 - 448
Evaluasi Kebutuhan dan Pembinaan Guru PAI di Sekolah    (Lisa'diyah Ma'rifataini)

## DAFTAR PUSTAKA
Amron Khasani. tth. Implementasi Manajemen Sumber Daya Guru: Studi Rekrutmen dan Pengembangan Guru PAI SMAN se-Rayon 11 Jakarta Selatan .
Hayadin. 2012. "Pengelolaan Guru Pendidikan Agama dalam Konteks Desentralisasi Pendidikan", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan , Vol. 18, Nomor 2.
Herka Maya, Jatmika. tth. Strategi Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Guru . Yogyakarta: Universitas Negeri Jogjakarta.
H.M.  Hasbullah.  2015. Kebijakan  Pendidikan  dalam  Perspektif  Teori,  Aplikasi,  dan  Kondisi  Obyektif Pendidikan di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Istman MP. 2017. “Presiden Perintahkan Tata Ulang Penyebaran Guru”, Tempo.co , 18 Januari 2017 dalam nasional.tempo.co.
Ma’rifataini,  Lisa’diyah.  2014.  "Efektifitas  MGMP  dalam  Peningkatan  Profesionalisme  Guru  Mata Pelajaran Umum di MTs", Jurnal Edukasi , Volume 12, Nomor 1 Januari-April.
Moh. Nazir. 1988. Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nusa Putra, Hendarman. 2012. Metodologi Kebijakan . Bandung: Rosda Karya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Program Penataan dan Pemerataan Guru Pendidikan Menengah Tahun . Jakarta: Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan.
Suprapto. 2006. Studi Tentang Pemenuhan Guru Pendidikan Agama di Sekolah (SMP) dalam Rangka Pemerataan  Pelayanan  Pendidikan .  Jakarta:  Puslitbang  Puslitbang  Pendidikan  Agama  dan Keagamaan.
Suyanto dan Jihad, Asep. tth. Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global .
Hidayati,  Umul  dkk.  2014. Laporan  hasil  Penelitian  Penyelenggaraan  Madrasah  di  Daerah  Minoritas Keagamaan . Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
USAID. 2010. Panduan Pengembangan KKG dan MGMP .
Berita Kementerian Agama.go.id 11/11/2016 (Pinmas) Makassar.
Zuharini, dkk. 1983. Metodik Khusus Pendidikan Agama . Surabaya: Usaha Nasional.
Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan  di Kanwil  Kementerian  Agama  Provinsi,  Kasi PAIS  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah yang membantu kelancaran
proses  pengumpulan  data.  Semoga mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT.
Jurnal PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 433 - 448