## PEMBERIAN GAJI KEPADA PENGURUS YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YAYASAN
Nira Hustiana dan Muhammad Ardi Pradana Program Studi Magister Kenotariatan fakultas Hukum
Universitas Airlangga

## Abstrak
Yayasan merupakan badan hukum yang dilahirkan dengan pemisahan suatu har- ta  kekayaan  untuk  tujuan  tertentu  dibidang  sosial.  Kekayaan  yang  telah  menjadi milik yayasan tidak dapat dialihkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada or- gan  yayasan, baik dalam bentuk gaji, upah atau honorarium. Undang-Undang Yayasan memberikan pengecualian kepada pengurus  yayasan untuk dapat memperoleh gaji dari yayasan,  tetapi  dengan  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang Yayasan.  Hal  ini  dimaksudkan  karena  pengurus  yayasan  mempunyai  tanggung  jawab yang  besar  mengenai  kepengurusan  yayasan.  Atas  dasar  tanggung  jawab  tersebut,  se- hingga  pengurus  yayasan  layak  untuk  mendapatkan  gaji.  Dalam  praktik,  pemenuhan syarat  hanya  dengan  pengakuan  belaka.  Syarat-syarat  tersebut  yaitu  dituangkan  dalam anggaran  dasar,  ditetapkan  oleh  pembina,  pengurus  bukan  pendiri  dan  tidak  terafiliasi dengan  pendiri,  pembina  dan  pengawas  dan  melaksanakan  kepengurusan  secara  lang- sung  dan  penuh.  Penetapan  dalam  anggaran  dasar  adalah  sebagai  syarat  paling  utama agar syarat lainnya mempunyai dasar hukum.  Untuk memastikan bahwa pengurus tidak terafiliasi  dengan  pendiri,  pembina  dan  pengawas  maka  perlu  dimintakan  pembuktian berupa  dokumen-dokumen,  misalkan  kartu  keluarga  masing-masing  organ.  Apabila anggaran  dasar  belum  mencantumkan  pengurus  boleh  menerima  gaji,  maka  dilakukan perubahan anggaran dasar.
Kata Kunci: yayasan, pengurus yayasan, pemberian gaji

## GIVING SALARY TO THE FOUNDATION MANAGEMENT BASED ON THE FOUNDATION LAW
Nira Hustiana and Muhammad Ardi Pradana Master Program of Notary, Faculty of Law Airlangga University

## Abstract
Foundation is a legal entity containing the distribution of a property for a partic- ular purpose in the social field. The wealth that has been owned by foundation cannot be transferred  either  directly  or  indirectly  to  the  organs  of  the  foundation,  whether  in  the form of salary, wages or honorarium. Foundation Law  gives an exception to the board of foundations to be able to earn salary from the foundation, but with the conditions set by the Foundation Law. This is because the board of the foundation has a great respon-
sibility regarding the stewardship of the foundation. On the basis of such responsibility, the foundation board is feasible salary. In practice, the fulfillment of a condition is only with  the  recognition  only.  These  conditions  are  set  forth  in  the  articles  of  association, established by the founder, elder maker is not the founder and is not  affiliated with the founders, elder makers and supervisors and the implementation of direct and has legal principles. Establishing budget is as the most important condition, so that other condi- tions have a legal basis. To guarantee the board is not affiliated with the founders, elder makers and supervisors, it is necessary to ask for proof of documents, for example the family card of each organ. If the articles of association not yet include the board, they may receive salary, and then the amendment of the articles of association shall be made.

## Keywords: foundation, foundation management, salary

## LATAR BELAKANG
Undang-Undang Yayasan telah menegaskan, bahwa yayasan adalah badan hukum  yang  terdiri  atas  kekayaan  yang dipisahkan  dan  diperuntukkan  untuk  men- capai  tujuan  tertentu  dibidang  sosial, keagamaan,  dan  kemanusiaan,  yang  tidak mempunyai anggota. Salah satu upaya un- tuk  mencegah  agar  yayasan  tidak  dis- alahgunakan,  diadakanlah  ketentuan  Pasal 5  Undang-Undang  Yayasan  yang  rumu- sannya sebagai berikut: “kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan ber- dasarkan  undang-undang  ini,  dilarang  di- alihkan  atau  dibagikan  secara  langsung atau  tidak  langsung,  baik  dalam  bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  kepa- da pembina, pengurus dan pengawas”.
Kekayaan  yayasan  tersebut  berasal dari  kekayaan  yang  dipisahkan,  sum- bangan  atau  bantuan,  wakaf,  hibah,  hibah wasiat,  atau  diperoleh  lain  yang  tidak bertentangan  dengan  Anggaran  Dasar  dan undang-undang. 1 Badan  hukum  memiliki organ untuk menjalankan hak dan kewajibannya  serta  mengurus  dan  bertin-
1 Pasal 26 Undang-Undang Yayasan.
dak  mewakili  yayasan.  Berdasarkan  Pasal 2  Undang-Undang  Yayasan  bahwa  organ tersebut terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas  dengan  fungsi  dan  wewenang serta  tugas  masing-masing.  Untuk  kepen- gurusan dalam kegiatan sehari-hari yayasan  dilakukan  oleh  pengurus,  dimana pengurus  bertanggung  jawab  penuh  dalam pengelolaan  yayasan, 2 sehingga  yang  di- angkat  menjadi  pengurus  bukanlah  orang sembarangan  tetapi  harus  mempunyai  ke- mampuan  yang  baik  dalam  melakukan suatu perbuatan hukum  berdasarkan krite- ria  yang  telah  ditentukan  oleh  udang- undang  dan  mampu  menjalankan  kegiatan pengelolaan yayasan.
Disisi  lain,  pengurus  yayasan  juga mempunyai  tanggung  jawab    lain  sebagai makhluk  budaya  manusia  yang  mempu- nyai  kebutuhan,  dimana  menurut  Kierke- gaard  (1954), 3 bahwa  untuk  menyempur- nakan  hidupnya  manusia  harus  bekerja keras dan berkarya yang merupakan kebu- tuhan  dan  sekaligus  bukti  kualitas  dan martabat  manusia.  Pada  dasarnya  kebu- tuhan  manusia  diklasifikasikan  menjadi kebutuhan  ekonomi,  kebutuhan  psikhis,
2 Pasal 35 Undang-Undang Yayasan.
3 Abdulkadir  Muhammad, Etika  Profesi  Hukum, 1997, Bandung, Citra Aditya Bakti,  h. 3.
kebutuhan  biologis,  dan  kebutuhan  peker- jaan. 4 Untuk memenuhi kebutuhan tersebut seseorang harus bekerja. Jika dihubungkan dengan  pekerjaan  seseorang  sebagai  pen- gurus pada yayasan, maka pekerjaan terse- but  dapat  digolongkan  sebagai  pekerjaan pada  bidang  tertentu  dalam  arti  sempit 5 dengan  tujuan  untuk  memperoleh  penda- patan.
Apabila  ketentuan  Pasal  5  Undang- Undang  Yayasan  diterapkan,  maka  dikha- watirkan  tidak  akan  ada  yang  bersedia menjadi  pengurus  yayasan  secara  cuma- cuma,  sementara  untuk  jabatan  pengurus akan sangat menyita waktu, 6 sehingga Un- dang-Undang  Yayasan  pada  Pasal  5  ayat (2)  diadakan  perkecualian,  artinya  tidak dilarang jika pengurus diberikan gaji, upah atau  honorarium  dalam  hal  pengurus yayasan bukan pendiri yayasan, tidak tera- filiasi  dengan  pendiri,  pembina  dan pengawas  serta  melaksanakan  kepenguru- san  yayasan  secara  langsung  dan  penuh. Perkecualian  tersebut  dapat  dilakukan jika dimuat  dalam  Anggaran  Dasar  Yayasan 7 yang digunakan sebagai acuan 8 yang harus dipatuhi  dalam  perbuatan  yang  dilakukan pengurus  dalam  kegiatan  kepengurusan yayasan.
Berdasar  pada  perkecualian  terse- but,  dalam  arti  bahwa  pembina  dan pengawas  tetap  dilarang  untuk  mem- peroleh  gaji,  upah  atau  honorarium  mes- kipun terhadap tenaga, waktu dan pikirannya  telah  diberikan  untuk  kepent- ingan  yayasan,  sehingga  karakteristik  or- gan yayasan yang harus bekerja secara su-
4 Ibid., h. 4.
5 Ibid., h. 58.
6 Rudhi  Prasetya, Yayasan  dam  Teori  dan  Praktk,
2014, Jakarta, Sinar Grafika, h. 71.
7 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Yayasan.
8 Ibid., h. 13.
karela 9 demi  kepentingan  dan  pencapaian tujuan yayasan sangat jelas terlihat kepada organ pembina dan pengawas.
Organ  pengurus  yayasan  yang  telah memperoleh  keistimewaan  dengan  diberi- kannya  ijin  oleh  undang-undang  untuk memperoleh  upah,  gaji  atau  honorarium tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar pula kepada yayasan  yang diberikan oleh undang-undang kepada pengurus. Hal ini  dibuktikan  dengan  adanya  Pasal  31 ayat (1) menentukan bahwa pengurus ada- lah  organ  yayasan  yang  melaksanakan kepengurusan yayasan.
Kepengurusan  yayasan  dimaksud dalam pasal tersebut di atas, oleh Undang- Undang  Yayasan  tidak  mengatur  secara tegas  apa  saja  yang  menjadi  kewenangan pengurus, sehingga mengakibatkan terlihat bahwa  kekuasaan  pengurus  sangatlah  be- sar.  Dalam  penjelasan  pasal  tersebut  juga hanya  mengatakan  “cukup  jelas”,    maka dapat dikatakan operasional yayasan sema- ta-mata  bergantung  pada  pengurus.  Peran pengurus  amat  dominan  dalam  pengel- olaan yayasan yang harus dijalankan sema- ta-mata  untuk  mencapai  maksud  dan tujuan yayasan serta mempunyai kewenangan  yang  sangat  penting  terhadap pengelolaan atau jiwa yayasan itu sendiri.
Kepada  pengurus  yang  tidak  ber- maksud  baik,  dengan  sangat  mudah  dapat menggeser  tujuan  semula  yayasan,  men- jadi  suatu  kegiatan  usaha  dengan  tujuan mengejar  keuntungan  atau  memperkaya diri,  olehnya  itu  pada  Pasal  35  Undang- Undang Yayasan menyatakan secara tegas bahwa setiap pengurus dalam menjalankan tugasnya  harus  dengan  itikad  baik  dan penuh  tanggung  jawab  untuk  kepentingan dan  tujuan  yayasan,  sehingga  untuk  men-
9 Penjelasan  Umum  Pasal  3  ayat  (2)  Undang- Undang Yayasan.
capai  ketentuan  tersebut  dibutuhkan  tolak ukur dari itikad baik pengurus yang dimuat dan  dicantumkan  dalam  anggaran  dasar sebagai  syarat  dalam  hal  pengurus  dapat memperoleh  upah,  gaji  atau  honorarium yang  ditetapkan  oleh  pembina 10 sesuai dengan  kemampuan  kekayaan  yayasan, agar pengurus dapat bekerja sesuai dengan maksud  dan  tujuan  yayasan  yang  bukan untuk  mencari  keuntungan  pada  badan hukum yayasan.
Pengaturan  mengenai  syarat  terse- but  menjadi  sangat  penting  dan  menjadi patokan  dalam  hal  pengurus  yayasan melakukan perbuatan hukum pada yayasan.  Selain  itu  juga  sebagai  syarat agar  pengalihan  harta  kekayaan  yayasan yang  merupakan  berpindahnya  hak  milik atas  kepemilikan  sebagian  harta  kekayaan tersebut  kepada  pengurus  yayasan  dalam bentuk  gaji,  upah  atau  honorarium mempunyai  dasar  hukum  dan  tujuannya tidak  bertentangan  dengan  maksud  dan tujuan yayasan.
Bentuk  pengalihan  harta  kekayaan yayasan  kepada  pengurus  sebagaimana dalam  Undang-Undang  Yayasan  me- nyebutkan  dalam  bentuk  gaji,  upah  atau honorarium,  penulis  dalam  penyusunan karya  ilmiah  ini  menggunakan  istilah “gaji”  yang  diberikan  kepada  pengurus.
Bahwasannya  gaji  merupakan  sejumlah pembayaran  kepada  pegawai  yang  diberi tugas  administratif  dan  manajemen  yang biasanya  ditetapkan  secara  bulanan. 11 Da- lam  buku-buku  manajemen  sumber  daya manusia  istilah  gaji  digunakan  untuk menggambarkan  pembayaran  jasa  kerja untuk  satuan  waktu  lebih  panjang    bi- asanya  sebulan,  jika  dibandingkan  dengan
10 Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Yayasan.
11 Sugiyarso  dan  Winarni, Dasar-Dasar  Akuntansi Perkantoran ,  2005,  Yogyakarta,  Media  Pressindo, h. 95.
upah  yang  digunakan  untuk  menggam- barkan pembayaran jasa kerja untuk satuan waktu  pendek  misalnya  per  hari  atau malahan per jam. 12 Sedangkan istilah hon- orarium adalah merupakan bentuk penghargaan  atas  jasa  kerja  yang  telah diberikan. Pengurus yayasan dalam hal ini, penulis  mengkaji  berdasarkan  bentuk  pen- galihan  kekayaan  yayasan  dalam  bentuk gaji.
Olehnya  itu,  pemberian  gaji  kepada pengurus  menjadi  hal  yang  sensitif,  se- hingga  pemberiannya  harus  mempunyai dasar hukum pengaturan agar kegiatan ter- sebut  tidak  bertentangan  dengan  maksud dan  tujuan  yayasan.  Pengaturan  tersebut dimuat  dalam  anggaran  dasar  sebagai seperangkat  peraturan-peraturan  yang  di- adakan  pada  waktu  pendirian  yayasan, yang  dipakai  sebagai  acuan  aturan  per- mainan  yang  harus  dipatuhi  dalam  gerak dan  kegiatan  yayasan. 13 Menjadi  sangat penting untuk diperhatikan, karena adanya ketentuan Pasal 70 Undang-Undang
Yayasan  yaitu  dengan  memberikan  an- caman  pidana  paling  lama  5  (lima)  tahun, manakala  dilanggarnya  ketentuan  Pasal  5 Undang-Undang Yayasan.
Di  sisi  lain,  penggunaan  syarat- syarat  tersebut  bukan  hanya  dituangkan dalam  anggaran  dasar,  tetapi  penerapan syarat  tersebut  sesuai  dengan  bukti  yang ada  untuk  menetapkan  syarat  demikian, karena  pengakuan  secara  lisan  bisa  saja diucapkan  dengan  tidak  membuktikan dengan dokumen akan terpenuhinya syarat tersebut.    Undang-Undang  Yayasan  tidak mengatur mengenai langkah yang dilakukan untuk pencapaian syarat pemberian  gaji  kepada  pengurus  yayasan,
12 www.landasanteori.com/2005/10/pengertian-gaji- dan-upah--definisi.html?m=1.
13 Rudhi  Prasetya, Yayasan  dalam  Teori  dan Praktik, 2014, Jakarta, Sinar gRafika, h. 13.
hanya sebatas menyebutkan syarat tersebut, dimana syarat tersebut juga perlu disertakan  pembuktian  agar  tidak  hanya sebagai  pengakuan  belaka  dari  organ yayasan. Serta memperhatikan hak pengurus bahwa setiap orang berhak untuk bekerja  dan  mendapat  imbalan  dan perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam hubungan  kerja.  Dalam  hal  ini,  bahwa pengurus  mendapatkan  gaji  berdasar  pada tanggung  jawabnya  yang  besar  dan  tugas yang  diberikan  undang-undang  untuk melakukan kepengurusn yayasan, sehingga hidup mati yayasan ada ditangan pengurus. Penetapan  syarat  pemberian  gaji  kepada pengurus  yayasan  bahwa  pengurus  bukan pendiri dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina  dan  pengawas  membatasi  ruang haknya  sebagai  pengurus  yayasan  dalam melakukan  kerja  dan  tidak  sesuai  dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memilih judul mengenai “Pemberian Gaji kepada Pengurus  Yayasan  Berdasarkan  Undang- Undang  Yayasan”  dengan  rumusan masalah yaitu pengaturan mengenai syarat-syarat pemberian gaji kepada pengurus yayasan.

## PEMBAHASAN

## SYARAT-SYARAT PEMBERIAN GAJI KEPADA PENGURUS
YAYASAN BERDASARKAN UN-

## DANG-UNDANG YAYASAN
Sebelum  adanya  Undang-Undang Yayasan,  banyak  terjadi  pendiri  me- rangkap  sebagai  pengurus  ataupun  se- baliknya. 14 Hal  ini  dapat  mengakibatkan timbulnya kepentingan pribadi dari pengu- rus  yayasan  yang  tentu  saja  dapat  meru- gikan yayasan dalam menjalankan kegiatannya. Dalam pasal 31 ayat (3) telah
14 Penjelasan Umum Undang-Undang Yayasan.
dijelaskan  bahwa  pengurus  tidak  boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas.  Sebaliknya  juga  dijelaskan  di Pasal  29,  larangan  perangkapan  jabatan dimaksud  untuk  meghindari  kemungkinan tumpang  tindih  kewenangan,  tugas  dan tanggung jawab antara pembina, pengurus, dan  pengawas  yang  dapat  merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain. Peran pengurus dalam Undang-Undang Yayasam diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39.
Berdasarkan  tugas  dan  tanggung jawab yang dipikul oleh pengurus yayasan begitu besar, sehingga pengurus mendapatkan  keistimewaan  oleh  undang- undang,  hal  ini  ditentukan  pada  Pasal  5 ayat  (2)  Undang-Undang  Yayasa,  bahwa pengurus  dapat  menerima  gaji,  upah  atau honorarium  dengan  catatan  bahwa  pengu- rus  yayasan  tersebut  bukan  merupakan pendiri  yayasan  dan  tidak  terafiliasi dengan  pendiri,  pembina  dan  pengawas serta melaksanakan kepengurusan yayasan secara  langsung  dan  penuh.  Pengurus mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan  kepengurusan  dan  perwaki- lan yang harus dijalankan semata-mata un- tuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.
Pengecualian kepada pengurus dapat memperoleh gaji, upah atau honorar- ium  dalam  Pasal  5  Undang-Undang Yayasan  sebagaimana  pada  ayat  (2)nya, bahwa  dapat  ditentukan  dalam  anggaran dasar  yayasan,  serta  pada  ayat  (3)nya menetukan, bahwa dengan ditetapkan oleh pembina  yayasan  sesuai  dengan  kemam- puan  yayasan.  Ketentuan  sebagaimana yang  ditetapkan  demikian  menjadi  wajib untuk  dipenuhi  dengan  ditetapkan  sebagai salah satu syarat dalam perkecualian terse- but,  agar  dapat  sesuai  dengan  peraturan yang  telah  ditetapkan  agar  sesuai  dengan maksud dan tujuan yayasan yang
sebenanrnya yang diinginkan oleh undang- undang  serta  mendapat  kepastian  dan  per- lindungan hukum.
Seseorang sebagai pengurus yayasan  tentunya  harus  memenuhi  syarat yang telah ditetapkan baik itu menurut un- dang-undang  maupun  menurut  ketentuan- ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh yayasan yang bersangkutan. 15 Dalam prak- tek,  terdapat  yayasan  yang  menentukan syarat khusus 16 yang harus dipenuhi untuk masuk  sebagai  bagian  dari  yayasan  terse- but.  Syarat  tersebut  dimuat  dalam  bentuk aturan  khusus  pada  yayasan  itu  sendiri. Hal demikian dimaksudkan untuk mewujudkan  fungsi  dan  tujuan  yayasan sesuai  dengan  bidang  kegiatan  yayasan tersebut  untuk  meningkatkan  dan  menja- min  keprofesionalismean  pengurus  sesuai dengan  bidang  dan  kemampuan  yang  di- miliki. 17 Syarat  khusus  yang  ditetapkan oleh  yayasan  tersebut  juga  digunakan  se- bagai  pedoman  atau  tolak  ukur  bagi  pem- bina  dalam  pengangkatan  pengurus  yang sesuai  dengan  karakteristik  yayasan  itu sendiri  yakni  bergerak  dalam  bidang  so- sial, keagamaan atau kemanusiaan.
Syarat sebagai pengurus yang diten- tukan  oleh  Undang-Undang  Yayasan  se- bagaimana  pada  Pasal  35  ayat  (2)  yang menekankan  adanya  itikad  baik  pengurus dalam  kepengurusan  yayasan,  bahwasann- ya  setiap  pengurus  menjalankan  tugas dengan  itikad  baik,  dan  penuh  tanggung jawab  untuk  kepentingan  dan  tujuan yayasan.  Ketentuan  tersebut  menunjukkan
15 Misal peraturan khusus yang dibuat oleh yayasan itu sendiri.
16 Peraturan  Organisasi  Nomor  3  Tahun  2015  ten- tang  Pesantren  Hidayatullah.  Pesantren  Hidayatul- lah  adalah  badan  hukum  sebagaimana  berdasar pada  akta  pendirian  Yayasan  Pesantren  Hidayatul- lah Kendari Nomor 02 tanggal 10 Oktober 2011.
17 Berdasarkan  keterangan  dari  Ketua  pengurus  sa- lah satu yayasan di Kota Kendari.
bahwa  diantara  yayasan  dan  pengurus  ter- dapat  hubungan  kepercayaan  dalam  men- jalankan tugasnya. Hubungan kepercayaan (fiduciary relationship) antara yayasan dan pengurus 18 merupakan  hubungan  dimana pengurus  berkewajiban  bertindak  untuk kepentingan  yayasan  sebatas  lingkup  hub- ungan  kepercayaan  tersebut.  Batasan  ini dituangkan dalam Anggaran Dasar Yayasan  dan  diatur  dalam  Pasal  37  ayat (2)  Undang-Undang  Yayasan  dan  men- jadikan  tanggung  jawab  pengurus  juga terbatas pada anggaran dasar tersebut.
Menurut  Riana  Susmayanti, 19 pen- gurus  menjalankan  tugas  dengan  itikad baik  bila  sesuai  dengan fiduciary duty, anggaran  dasar  dan  Undang-Undang Yayasan,  serta  tidak  bertentangan  dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
Keberadaan  Pengurus  adalah  demi  pen- capaian  kepentingan  dan  tujuan  yayasan, sehingga standar pengurus dalam membuat keputusan  adalah untuk kepentingan yayasan dan keputusan dibuat untuk tujuan yang  benar  sesuai  dengan  maksud  dan tujuan yayasan. 20 Bila pengurus menguntungkan  diri  sendiri,  pihak  ketiga atau  merugikan  yayasan  maka  perbuatan itu  memperlihatkan  tidak  adanya  itikad baik dari pengurus tersebut.
18 Anwar  Borahima, Implikasi  Yuridis  Pemberla- kuan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  ten- tang Yayasan (Disertasi), 2002, Program Pascasar- jana Universitaslangga, h. 234.
19 Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya Malang,  dalam  tulisannya  yang  dimuat  di  Jurnal Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum, Arena Hukum ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya, Malang,  Nomor  1,  Tahun  1,  Januari  2008.  ISSN 20126-0235.
20 Chatamarrasjid-1, Tujuan  Sosial  Yayasan  dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba , Citra Aditya Bak- ti, Bandung, 2000, h. 96.
Penjaminan  adanya  itikad  baik  ter- sebut,  Undang-Undang  Yayasan  pada Pasal  49  yang    mengatur  bahwa  pengurus membuat  laporan  tahunan  secara  tertulis yang  memuat  mengenai  keadaan  dan kegiatan  serta  hasil  yang  telah  dicapai yayasan,  juga  laporan  keuangan,  laporan aktivitas,  laporan  arus  kas  dan  catatan laporan  keuangan.  Kegiatan  pengurus  ter- sebut  diawasi  oleh  pengawas  yang  meru- pakan  organ  yayasan  yang  bertugas melakukan  pengawasan  kepada  pengurus dalam  menjalankan  kegiatan  yayasan. Laporan  tahunan  tersebut  dibuat  dengan ketentuan, bahwa dalam pembuatan dokumen  laporan  tahunan  ternyata  tidak benar  dan  menyesatkan,  maka  pengurus dan  pengawas  secara  tanggung  renteng bertanggungjawab  terhadap  pihak  yang dirugikan. 21
Berdasarkan  kegiatan  pengurus  ter- sebut,  sehingga  ditetapkan  ketentuan mengenai  syarat-syarat  yang  harus  dil- akukan  untuk  dapat  mempertanggung  ja- wabkan  pengecualian  atau  keistimewaan yang  diberikan  undang-undang  kepada pengurus  yayasan  sebagai  organ  yang boleh  menerima  gaji,  upah  atau  honorari- um  dari  kekayaan  yayasan.  Agar  sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan bahwa kekayaan  yayasan  tidak  boleh  dialihkan atau  dibagikan  baik  dalam  bentuk  gaji, upah,  honorarium  atau  bentuk  lain  yang dapat  dinilai  dengan  uang  kepada  pem- bina,  pengurus  atau  pengawas,  maka  se- bagai  pengurus  harus  memenuhi  syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun  syarat  khusus  yang  ditetapkan yayasan itu sendiri, agar layak atau pantas menerima  gaji,  upah  atau  honorarium dengan  tidak  bertentangan  dengan  Un- dang-Undang  Yayasan  maupun  peraturan
21 Pasal 51 Undang-Undang Yayasan.
lain  yang  dapat  merugikan  yayasan  itu sendiri.
Syarat-syarat  pemberian  gaji,  upah atau honorarium kepada pengurus yayasan, penulis  mengkaji  berdasarkan  Undang- Undang  Yayasan  yang  dimuat  dalam  ang- garan  dasar  yang  telah  dibakukan  oleh Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia berdasarkan  akta  pendirian  yayasan  yang dibuat  oleh  Notaris.  Syarat-syarat  tersebut adalah sebagai berikut.
a. Harus dituangkan dalam anggaran dasar yayasan;
b. Ditetapkan oleh Pembina;
c. Sesuai dengan kemampuan yayasan;
d. Pengurus bukan pendiri dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas; serta
e. Melaksanakan kepengurusan secara langsung dan penuh.
Syarat-syarat tersebut diatur pada berbagai pasal  dalam  Undang-Undang  Yayasan, sebagai  ketentuan  (peraturan,  petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. 22

## Dituangkan  dalam  Anggaran  Dasar Yayasan
Ketentuan  pemberian  gaji  kepada pengurus  yayasan  harus  dituangkan  dalam Anggaran  Dasar  Yayasan  sebagaimana telah ditentukan pada Pasal 5 ayat (2) Un- dang-Undang  Yayasan,  karena  anggaran dasar adalah seperengkat peraturan- peraturan  yang  dibuat  saat  pendirian yayasan  dan  digunakan  sebagai  acuan aturan untuk  melaksanakan kegiatan yayasan. 23 Dalam  anggaran  dasar  inilah mengatur  berbagai  tugas  dan  wewenang dari  pengurus  termaksud  bentuk  berbagai kebijakan yang ditetapkan harus dipatuhi.
22 Arti  kata  syarat  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI)
23 Rudhy Prasetya, Yayasan  dalam Teori  dan Prak- tik, 2014, Jakarta, Sinar Grafika, h. 13.
Anggaran  dasar  berlaku  sebagai aturan  dasar  yayasan  yang  wajib  dipatuhi oleh  pembina,  pengurus  dan  pengawas 24 yang  berlaku  setelah  akta  pendirian yayasan  disahkan  oleh  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia.  Dalam  pembu- atan  anggaran  dasar  harus  mengikuti  per- syaratan-persyaratan  yang  ditetapkan  oleh Undang-Undang Yayasan dan memuat ke- tentuan-ketentuan  pokok  yang  merupakan dasar bagi tata kehidupan yayasan, dimana hal-hal yang dimuat dalam anggaran dasar tersebut  harus  disusun  secara  ringkas, singkat  dan  jelas,  agar  dapat  dimengerti oleh  siapapun  serta  isi  dan  cara  penyusu- nan  anggaran  dasar  tidak  boleh  berten- tangan  dengan  peraturan  perundangan yang  berlaku  dan  tidak  bertentangan dengan  ketertiban  umum  dan  atau  kesusi- laan.
Anggaran  dasar  pada  yayasan  sama halnya  pada  perusahaan,  bahwa  langkah awal yang harus dilakukan untuk mendiri- kan  perusahaan  (misalnya  pada  Perseroan Terbatas)  adalah  menetapkan  anggaran dasar perusahaan. Anggaran dasar tersebut selanjutnya  akan  dituangkan  dalam  akta pendirian  Perseroan  Terbatas  (PT). 25 Pada akta pendirian yayasan  yang memuat ang- garan  dasar  sebagai  alat  untuk  mengatur kegiatan yayasan guna pencapaian maksud dan  tujuan  yayasan  menjadi  otentik, 26 ka- rena  akta  pendirian  tersebut  dibuat  oleh pejabat umum yaitu Notaris.
24 Gatot  Supramono, Hukum  Yayasan  di  Indonesia, 2008, Jakarta, Rineka Cipta, h. 48.
25 Tuti Rastuti, Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan ,  2015,  Bandung,  Refika  Aditama,  h. 145.
26 Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kata Otentik  artinya dapat dipercaya, asli, tulen dan sah. Pasal 1868 KUHPerdata “suatu akta otentik adalah suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  diten- tukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu.
Anggaran  dasar  dapat  berguna  un- tuk menjamin ketertiban kegiatan yayasan, karena dalam anggaran dasar tersebut me- muat  aturan  tentang  fungsi,  tugas  dan  tata kerja  dari  organ  yayasan,  mencegah  ada- nya  kesewenang-wenangan  dari  organ yayasan, baik itu pembina, pengurus, pen- gawas  maupun  pelaksana  kegiatan  yaya- san.
Pengurus  yayasan  yang  bertang- gungjawab  penuh  dalam  menjalankan  tu- gasnya  dengan  itikad  baik  sesuai  dengan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Yayasan dilakukan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Na- mun,  menurut  Rudhy  Prasetya, 27 bahwa tidak  cukup  hanya  dengan  mengindahkan peraturan  perundang-undangan  yang  ber- laku,  melainkan  mutlak  harus  pula  men- gindahkan  seluruh  ketentuan  anggaran  da- sar.  Jika  sampai  pengurus  dalam  menja- lankan  wewenangnya  bertentangan  dan atau tidak sesuai dengan ketentuan angga- ran  dasar,  maka  sebagai  pengurus  dapat dinyatakan  telah  melakukan ultra  vires. Dalam kepustakaan dikatakan telah terjadi ultra vires, yaitu manakala ternyata pengu- rus  dalam  menjalankan  perbuatan  mewa- kili  badan,  pengurus  telah  melakukan  per- buatan  secara  bertentangan  atau  tidak  se- suai dengan anggaran dasar pada yang ber- sangkutan. 28
Pengurus  yayasan  dalam  menjalan- kan  tugasnya  memiliki  konsekuensi  dari tugas  dan  tanggungjawab  tersebut,  maka apabila  pengurus  menjalankan  tugasnya tidak  sesuai  dengan  ketentuan  anggaran dasar  dan  mengakibatkan  kerugian  yaya- san  atau  pihak  ketiga,  Pasal  35  ayat  (5) Undang-Undang Yayasan memberi sanksi, bahwa setiap pengurus bertanggung jawab
27 Rudhi  Prasetya, Yayasan  dalam  Teori  dan  Prak- tik , 2014, Jakarta, Sinar Grafika, h. 17.
28 Ibid.
secara  pribadi. 29 Olehnya  itu,  pemberian gaji, upah atau honorarium kepada pengu- rus  harus  dimuat  dalam  anggaran  dasar sebagai  bentuk  penghargaan  dalam  mem- pertimbangkan  tanggung  jawab  pengurus yang begitu besar untuk kepentingan yaya- san  yang  berdasar  pada  Undang-Undang Yayasan,  memberikan  jaminan  kepastian hukum bahwa pelaksanaan pemberian gaji, upah atau honorarium tersebut sesuai den- gan prosedur dan kesepakatan diantara or- gan  yayasan  yang  tidak  bertentangan  den- gan Undang-Undang Yayasan maupun pe- raturan  lain  mengenai  maksud  dan  tujuan yayasan.
Pentingnya  pemberian  gaji,  upah atau  honorarium  bagi  pengurus  harus  di- tuangkan  dalam  Anggaran  Dasar  Yayasan adalah agar penggunaan kekayaan yayasan tidak  disalahgunakan  oleh  organ  yayasan dan berlandaskan pada maksud dan tujuan yayasan  yang  sebenarnya  yaitu  bukan  un- tuk  mencari  keuntungan.  Gaji,  upah  atau honorarium  tersebut  dimaksudkan  sebagai bentuk  penghargaan  kepada  pengurus yayasan yang mempunyai tugas sangat be- sar  dalam  kegiatan  pengelolaan  yayasan, yang  pastinya  dengan  syarat  yang  telah ditentukan  baik  menurut  undang-undang maupun peraturan lain.

## Ditetapkan oleh Pembina
Pemberian  gaji  kepada  pengurus yayasan  ditetapkan  oleh  pembina,  sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang- Undang  Yayasan.  Berdasarkan  wewenang pembina  yang  dituangkan  dalam  Pasal  28 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, yaitu:
a. keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
b. pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;
29 Ibid. , h. 94.
c. penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan; dan
e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.
Kelima  kewenangan  tersebut  di  atas dilakukan  dengan  cara  melalui  rapat anggota pembina, karena pembina merupakan  lembaga  yang  tidak  mungkin setiap anggotanya dapat melakukan sendiri-sendiri. 30 Undang-Undang
Yayasan menghendaki  lebih  dari  satu  orang pembina, sehingga yang menentukan suatu keputusan  adalah  Rapat  Pembina.    Istilah pembina dimaksudkan agar alat perlengkapan  tersebut  akan  benar-benar melakukan  pembinaan  atau  memberikan keputusan-keputusan atau kebijakan- kebijakan  yang  dapat  memajukan  maupun mengembangkan yayasan. 31 Anggota pembina diangkat dari orang perseorangan yang  merupakan  pendiri  yayasan  dan  atau mereka  yang  berdasarkan  rapat  anggota pembina  dinilai  mempunyai  dedikasi tinggi 32 untuk  mencapai  maksud  dan tujuan  yayasan.  Para  anggota  pembina bekerja  secara  sukarela  tanpa  menerima atau  diberi  gaji,  honor,  upah  atau tunjangan tetap.
Bila  memperhatikan  kewenangan- kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pembina yayasan, dapat disimpulkan bahwa pembina yang sebelumnya sebagai pendiri yayasan  merupakan  organ  yayasan  yang
30 Gatot  Supramono, Hukum  Yayasan  di  Indonesia , 2008, Jakarta, Rineka Cipta, h. 80.
31 Gatot  Supramono, Hukum  Yayasan  di  Indonesia, 2008, Jakarta, Rineka Cipta, h. 75.
32 Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Yayasan.
memegang  kekuasaan  tertinggi  dalam yayasan, yang tugas utamanya memonitoring  usaha  pencapaian  maksud dan  tujuan  yayasan.  Untuk  menghindari tumpang  tindih  kewenangan,  tugas  dan tanggung  jawab  yang  dapat  merugikan kepentingan  yayasan  atau  pihak  lain, anggota  pembina  tidak  boleh  merangkap sebagai anggota pengurus, anggota pengawas  dan  atau  pelaksana  kegiatan. Apabila  yayasan  tidak  lagi  mempunyai pembina maka paling lambat 30 hari harus diadakan rapat gabungan anggota pengurus  dan  anggota  pengawas  untuk mengangkat pembina. 33
Dengan kewenangan tersebut, diketahui  bahwa  pembina  hanya  dapat bertindak  secara  ke  dalam,  sesuai  dengan kewenangan  tersebut,  terutama  hal-hal yang  bersifat  kebijakan  umum  yang mendasari  kegiatan  yayasan  dan  yang harus  dilaksanakan  oleh  pengurus  dalam menjalankan kepengurusan yayasan.
Pembina  tidak  dapat  bertindak  keluar  atas nama yayasan. 34 Selain wewenang, pembina  memiliki  tugas  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  30  ayat  (1)  Undang- Undang  Yayasan,  mengenai  rapat anggota pembina yang ditetapkan sekurang- kurangnya sekali dalam satu tahun. Dalam rapat  tahunan  tugas  pembina  juga  telah ditetapkan  oleh  Pasal  30  ayat  (1),  yaitu melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan.
Kewenangan pembina dalam menetapkan  anggaran  dasar  mengenai kekayaan yayasan dilakukan dengan melakukan  evaluasi  mengenai  kekayaan yayasan,  pembina  dapat  melihat  dalam laporan  tahunan,  karena  di  dalam  laporan
33 Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Yayasan.
34 Murjiyanto. Badan  Hukum  Yayasan  (Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab), 2011, Yogyakar- ta, Liberty, h. 30.
tersebut  akan  tampak  bagaimana  keadaan dan  kegiatan  yayasan  selama  tahun  buku yang  lalu  serta  hasil  yang  dicapai. Kemudian  tentang  hak  dan  kewajiban yayasan  tahun  lampau,  pembina  dapat melihat dari catatan yang wajib dibuat oleh pengurus berdasarkan Pasal 48 ayat (1), di mana  pengurus  membuat  dan  menyimpan catatan yang berisi keterangan tentang hak dan  kewajiban  serta  hal  lain  yang berkaitan  dengan  kegiatan  usaha  yayasan. Olehnya  itu,  penetapan  pemberian  gaji setiap bulan hanya dilakukan oleh pembina karena  berdasarkan  kewenangan  yang dimiliki oleh pembina yang diberikan oleh undang-undang sebagai organ yang menetapkan  kebijakan  pada  yayasan  yang berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan. Da- lam  artian  bahwa  kegiatan  yang  berhub- ungan  dengan  penggunaan  kekayaan yayasan harus dengan penetapan pembina. Selain  itu,  penetapan  tersebut  juga  meru- pakan  kewenangan  pembina  yang  tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Yayasan. Penetapan  pembina  dilakukan  dalam  ben- tuk Surat Keputusan Pembina, baik itu di- notarilkan  atau  hanya  disahkan  saja  pada rapat  pembina  dan  disetujui    oleh  seluruh anggota yayasan (organ).

## Sesuai dengan Kemampuan Yayasan
Dalam  sejarahnya  diketahui  bahwa yayasan  merupakan  suatu  himpunan  harta kekayaan  yang  disisihkan  oleh  para pendirinya untuk kegiatan sosial dan segi- segi  ideal  lainnya. 35 Setelah  berlakunya Undang-Undang  Yayasan,  maka  ditegas- kan  kembali  melalui  beberapa  pasalnya, yang  menggambarkan  bahwa  yayasan  tid- ak  dimaksudkan  untuk  tujuan  komersial. Di  dalam  Undang-Undang  Yayasan,  bah-
35 Ibid., h. 67.
wa  yayasan  sebagai  badan  hukum  non komersial,  dapat  dilihat  dari  beberapa  ke- tentuan,  yaitu  pada  Pasal  1  ayat  (1) mengenai pengertian yayasan yaitu tentang harta  kekayaan  yang  dipisahkan,  mengan- dung  arti  bahwa  kekayaan  yang  telah dipisahkan  tersebut  sudah  terpisah  secara keperdataan dengan pendirinya yang mem- isahkan  kekayaannya,  sehingga  kekayaan tersebut  sebagai  kekayaan  yayasan  yang digunakan  untuk  mencapai  maksud  dan tujuan  yayasan.  Tujuan  yayasan  yang menyangkut bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan  nampak  jelas  menggam- barkan  bahwa  yayasan  tidak  dimaksudkan untuk  tujuan  komersial.  Dalam  yayasan tidak  terdapat  anggota,  sesuai  dengan pengertian bahwa pada prinsipnya yayasan adalah  sebuah  harta  kekayaan  yang dipisahkan,  sehingga  yayasan  sebenarnya tidak ada pemiliknya. 36 Jika terdengar kata anggota  dalam  yayasan,  hal  ini  dimak- sudkan  anggota  badan  pengurus  dari yayasan itu. 37
Orang yang melakukan kegiatan da- lam  yayasan  tidak  dimaksudkan  untuk mencari  keuntungan  untuk  kemudian dibagi  seperti  halnya  pada  perusahaan. Bahkan  kalau  yayasan  bubar,  maka  sisa kekayaannya tidak boleh dibagikan kepada siapapun termaksud kepada pembina, pen- gurus  dan  pengawas.  Dengan  demikian, pada  dasarnya  semua  kekayaan  yayasan harus  dipergunakan  untuk  mencapai  mak- sud  dan  tujuan  yayasan.  Namun  yayasan juga  wajib  membayar  segala  biaya  atau ongkos  yang  dikeluarkan  oleh  organ yayasan  dalam  rangka  menjalankan  tugas yayasan. 38 Ketentuan  ini  kiranya  dapat digunakan sebagai dasar dan dapat dimak-
36 Ibid., h. 68.
37 Komar Andasasmita, Notariat II, 1983, Bandung, Sumur, h. 992.
38 Pasal 6 Undang-Undang Yayasan.
nai,  bahwa  sekalipun  terdapat  adanya larangan  pembagian  keuntungan  baik langsung  ataupun  tidak  langsung  kepada organ  yayasan  dalam  bentuk  apapun  ter- maksud  gaji,  upah  atau  honorarium,  na- mun yayasan tetap wajib membiayai biaya atau  ongkos  yang  harus  dikeluarkan  oleh organ  yayasan  dalam  rangka  menjalankan tugas yayasan.
Pemberian  gaji  kepada  pengurus yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan,  disesuaikan  dengan  kemampuan yayasan, sebagimana telah ditentukan oleh Pasal  5  ayat  (3),  bahwa  pengurus  dapat menerima  gaji,  upah  atau  honorarium  dil- akukan sesuai dengan kemampuan yayasan.  Hal  tersebut  dikarenakan  selain kekayaan  yang  berasal  dari  pemisahan kekayaan  pendiri,  serta  sumber  perolehan kekayaan  lain  sebagaimana  ditentukan  pa- da  Pasal  26  ayat  (2)  Undang-Undang Yayasan yaitu berasal dari sumbangan atau bantuan  yang  tidak  mengikat,  wakaf,  hi- bah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak  bertentangan  dengan  anggaran  dasar yayasan  maupun  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Perolehan kekayaan  tersebut  tidak  menjamin  bahwa akan  terus  menerus  atau  berkelanjutan  se- bagai pemasukan bagi kekayaan yayasan.
Olehnya  itu,  pemberian  gaji  kepada pengurus  yayasan  yang  dalam  tugasnya sangat  menyita  waktu  dan  bertanggung jawab penuh pada yayasan, tidak salah jika diberikan  pengecualian,  dengan  dasar bahwa  segala  kebutuhan  untuk  kepent- ingan  yayasan dapat terpenuhi guna untuk mencapai  maksud  dan  tujuan  yayasan. Berbagai  pertimbangan  mengenai  kemam- puan yayasan terutama kemampuan ekonomi  yayasan  dapat  mempengaruhi pemberian  gaji,  upah  atau  honorarium kepada pengurus yayasan. Sebagai contoh, suatu  yayasan  dalam  memberikan  gaji
kepada  pengurusnya  tidak  segan-segan berani  menawarkan  gaji  yang  tinggi  bagi seorang pengurus yang profesional, karena memang  kemampuan  keuangannya  telah mapan  sehingga  berani  menawarkan  gaji yang  besar.  Sebaliknya,  yayasan  yang masih memiliki kemampuan keuangan ku- rang  yang  menyebabkan  pemberian  gaji, upah  atau  honorarium  kepada  pengurus yayasan  rendah,  hal  demikian  tidak  men- jadi  suatu  permasalahan,  karena  pada  da- sarnya  tujuan  utama  yayasan  adalah  men- jalankan kegiatan yayasan dibidang sosial, keagamaan  dan  kemanusiaan,  sehingga pengurus  yayasan tidak boleh mencari ke- untungan  pada  yayasan  dan  sebagaimana patokan  pengaturan  yang  dituangkan  da- lam anggaran dasar tidak menentukan nilai dari  gaji,  upah  atau  honorarium  tersebut kepada  pengurus  yayasan.  Penyesuaian kemampuan  yayasan  ini  dilakukan  oleh pembina  yang  mempunyai  kewenangan akan  penetapan  penggunaan  kekayaan yayasan  dalam  anggaran  dasar.  Pembina dalam  melakukan  penetapan  pemberian gaji  kepada  pengurus  yayasan  dengan memperhatikan kekayaan yayasan. Karena meskipun  anggaran  dasar  telah  menyebut- kan  bahwa  pengurus  dapat  digaji,  tetapi jika  kekayaan  yayasan  tidak  mencukupi akan  hal  tersebut,  dimana  yang  harus diutamakan  adalah  pencapaian  maksud dan  tujuan  yayasan  maka  penetapan  pem- berian  gaji  tersebut  tidak  dapat  dilakukan. Untuk  mengukur  mengenai  kemampuan yayasan  dengan  berdasar  pada  hasil  eval- uasi  kekayaan  yayasan  dari  laporan- laporan  yang  telah  dibuat  oleh  pengurus yayasan  sesuai  dengan  kegiatan  sesuai maksud dan tujuan  yayasan. Dimana telah diketahui bahwa yang mempunyai kewenangan  dalam  pembuatan  laporan tersebut  terhadap  pengelolaan  yayasan
adalah  pengurus  sebagai  bentuk  per- tanggung jawabannya terhadap pembina. Pengurus Bukan Pendiri dan Tidak Te- rafiliasi  dengan  Pendiri,  Pembina  dan Pengawas
Undang-Undang Yayasan tidak banyak  menetapkan  mengenai  persyaratan seseorang untuk menjadi pengurus yayasan.  Undang-undang    memberikan ketentuan pada Pasal 31 ayat (2) menetap- kan,  bahwa  yang  dapat  diangkat  menjadi pengurus  adalah  orang  perseorangan  yang mampu melakukan perbuatan hukum. Dari ketentuan  tersebut,  sehingga  memung- kinkan  pendiri  yang  bukan  sebagai  pem- bina  dapat  menjadi  pengurus  yayasan  ter- sebut.  Dalam  hal  mengenai  pemberian gaji, upah atau honorarium kepada pengu- rus yayasan, rupanya pada Pasal 5 ayat (2) menentukan bahwa pengurus bukan pendiri,  sehingga  dapat  disimpulkan  bah- wa  jika  pendiri  sebagai  pengurus  yayasan maka  tetap  tidak  boleh  memperoleh  gaji, upah atau honorarium.
Pemberian gaji, upah atau honorari- um  kepada  pengurus  yayasan  hanya  dapat dilakukan  kepada  seorang  pengurus  yang tidak  terafiliasi  dengan  pendiri,  pembina, dan  pengawas. 39 Maksud  dari  terafiliasi adalah hubungan keluarga karena perkawinan  atau  keturunan  sampai  derajat ketiga,  baik  secara  horizontal,  maupun vertikal. 40 Ketentuan  demikian  untuk menghindari  terjadinya  praktek-praktek penyalahgunaan fungsi yayasan oleh organ yayasan, bahwa yayasan merupakan badan hukum  yang  mempunyai  tujuan  sosial, kemanusiaan  dan  keagamaan  dan  tidak mengejar  keuntungan.  Kekayaan  yayasan tidak  boleh  dibagi-bagi  kepada  siapapun.
39 Pasal  5  ayat  (2)  huruf  a  Undang-Undang Yayasan.
40 Penjelasan  Pasal  5  ayat  (2)  huruf  a  Undang- Undang Yayasan.
Jadi,  mutlak  milik  yayasan,  karena yayasan badan hukum, dan untuk menghindari  praktek  yang  selama  ini (sebelum  adanya  hukum  positif  mengenai yayasan),  maka  segala  wewenang  organ dalam  kegiatan  pengelolaan  yaaysan diberikan pembatasan oleh undang-undang dan  penggunaan  kekayaan  yayasan  harus sesuai  dengan  yang  ditetapkan  Undang- Undang  Yayasan  yang  bertujuan  agar kegiatan  yayasan  sesuai  dengan  maksud dan tujuannya yang bersifat non komersial.
Selain  itu,  Menurut  Chatam  Ras- jid, 41 untuk pengurus sebaiknya dilihat ter- lebih  dahulu  kondisi  orang  tersebut, apakah  layak  digaji  atau  tidak.  Apalagi mengingat  kondisi  ekonomi  pengurus yayasan  di  Indonesia  yang  masih  kurang bagus.  Termaksud  hubungannya  dengan pendiri  atau  pembina  dan  pengawas,  pen- gurus tidak boleh terafiliasi dengan pendiri atau  pembina  dan  pengawas  serta  tidak boleh  mendapatkan  gaji,  upah  atau  hono- rarium  karena  untuk  mengantisipasi  akal- akalan  dari  organ  tersebut  yang  mengaki- batkan  tujuan  sosial,  keagamaan  atau  ke- manusiaannya hilang.
Mengenai  syarat  yang  satu  ini,  di- mana  pengurus  bukan  pendiri  dan  tidak terafiliasi  dengan  pembina  dan  pengawas menjadi tantangan tersendiri, karena untuk memastikan  hubungan  pengurus  dengan pendiri,  pembina  atau  pengawas  juga  bu- tuh  proses.  Di  sisi  lain,  syarat  ini  sangat diperlukan untuk mengantisipasi penggunaan  kekayaan  yayasan  agar  tidak salah  sasaran  dan  diperuntukkan  untuk tujuan yang jelas dalam hal penggunaann- ya.  Peran  Notaris  sebagai  pembuat  Akta Pendirian  Yayasan  dalam  pembuatannya, terlebih  dahulu  menanyakan  keinginan
41 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol330 8/karyawan-yayasan-boleh-digaji  (diakses  tanggal 1 1 Agustus 2017)
dari  para  penghadap  apakah  pengurus yayasan  akan  mendapatkan  gaji  dari yayasan. Jika para penghadap mengatakan iya,  maka  Notaris  perlu  memperhatikan syarat-syarat  pemberian  gaji  kepada  pen- gurus sesuai Undang-Undang Yayasan dan peraturan lain yang dianggap perlu. Untuk itu,  untuk memenuhi  syarat  bahwa  pengu- rus  bukan  pendiri  dan  tidak  terafiliasi dengan  pendiri,  pembina  dan  pengawas perlu diadakan pembuktian berupa pernyertaan  dokumen  yang  dapat  mem- buktikan demikian. Misalkan, kartu keluarga  masing-masing  organ  yayasan dan bukti lain yang dianggap perlu.

## Melaksanakan  Kepengurusan  Secara Langsung dan Penuh
Setelah  Undang-Undang  Yayasan lahir,  posisi  dan  batas  wilayah  kerja  pen- gurus  menjadi  tegas.  Pengurus  diadakan oleh  Undang-Undang  Yayasan  dengan  tu- gas  khusus  sebagai  pelaksana.  Dengan  tu- gas  itu,  pengurus  tidak  boleh  orang  yang terafiliasi 42 dengan  pendiri  atau  pembina dan  pengawas.  Mereka  diangkat  oleh pembina  berdasarkan  kapabilitas  yang  di- miliki  serta  berkemampuan  melakukan perbuatan  hukum.  Atas  dasar  itu,  mereka diberi  kepercayaan  untuk  melaksanakan kepengurusan  yayasan.  Ini tidak setengah- setengah, tapi kepengurusan penuh.
Hal  itu  sudah  ditegaskan  dalam pasal  35  ayat  (1)  dan  ayat  (5)  serta  Pen- jelasan  Undang-Undang  Yayasan.  Dalam ketentuan  itu  ditekankan,  bahwa  pengel- olaan  yayasan  dilakukan  sepenuhnya  oleh pegurus.  Penguruslah  yang  bertanggung jawab  penuh  mengelola  kekayaan  dan pelaksanaan  kegiatan  yayasan.  Pengurus
42 Istilah terafiliasi menurut Penjelasan Pasal 5 ayat  (2)  huruf  a  Undang-Undang  Yayasan adalah hubungan keluarga karena perkawinan atau  keturunan  sampai  derajat  ketiga,  baik secara horizontal maupun vertikal.
pula  yang  diberi  hak  untuk  mewakili yayasan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan.
Penegasan-penegasan terse- but  mengandung banyak implikasi. Di an- taranya  ialah  pertama,  kegiatan  pengel- olaan  yayasan  dengan  berbagai  kegiatann- ya  adalah  urusan  pengurus.  Kedua, kegiatan apa pun yang sifatnya implemen- tasi kebijakan pembina adalah urusan pen- gurus.  Pembina  dan/atau  Pengawas  tidak boleh  ikut  campur,  kecuali  ada  penyim- pangan atau pelanggaran. Itupun harus dil- akukan  secara  prosedural.  Sebab  jika  hal itu  dilakukan,  maka  pembina  dan/atau pengawas  yang  demikian  identik  dengan tindakan  memasuki  halaman  rumah  orang dengan  lompat  pagar.  Dampak  dari  tinda- kan  itu  bisa  dibayangkan.  Selain  pengel- olaan  organisasi  yayasan  kacau,  potensi konflik,  bahkan  konflik  benaran,  berpelu- ang besar terjadi.
Untuk  itu,  pengurus  yayasan  tidak boleh  sembarangan.  Syarat  utamanya  ada- lah  memiliki  itikad  baik.  Undang-Undang Yayasan  mengharuskan  demikian.  Atas dasar itu, dengan penuh tanggung jawab ia melaksanakan kepengurusan  yayasan. Jika tidak, maka resiko kelalaian dan kesalahan sekecil  apa  pun  tidak  akan  ditanggungkan kepada  yayasan.  Tapi  pada  diri  pengurus sendiri. Ini nampak dalam ketentuan Pasal 35  ayat  (5),  bahwa  “Setiap  pengurus  ber- tanggung jawab penuh secara pribadi apa- bila yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan  ketentuan  Anggaran  Dasar,  yang mengakibatkan  kerugian  yayasan  atau pihak ketiga.”
Dalam  menjalankan  tugas  dan wewenang tersebut, yang dimaksud dengan  secara  langsung  dan  penuh  adalah melaksanakan  tugas  kepengurusan  sesuai dengan  ketentuan  hari  dan  jam  kerja
yayasan  bukan  bekerja  paruh  waktu  ( part time). Pemberian  gaji  kepada  pengurus yayasan  dilakukan  jika  tugas/wewenang dan  tanggung  jawab  daripada  pengurus yayasan  telah  dilakukan  sesuai  dengan Undang-Undang  Yayasan  dan  Anggaran Dasar  Yayasan  yang  tidak  merugikan yayasan  dan  bersungguh-sungguh  dalam menjalankannya.

## KESIMPULAN
Syarat-syarat  pemberian  gaji,  upah,  hono- rarium kepada pengurus yayasan berdasar- kan  Undang-Undang  Yayasan  yaitu  per- tama,  harus  dituangkan  dalam  anggaran dasar  yayasan,  karena  anggaran  dasar digunakan  sebagai  acuan  atau  dasar  untuk menjalankan segala ketentuan dan kegiatan  pada  yayasan.  Kedua,  ditetapkan oleh pembina, karena pembina mempunyai kewenangan  dalam  hal  penetapan  Ang- garan  Dasar  Yayasan.  Ketiga,  sesuai dengan  kemampuan  yayasan,  karena tujuan yayasan  yaitu bukan untuk mencari keuntungan,  sehingga  pemberian  gaji, upah  atau  honorarium  dilakukan  setalah kebutuhan  yayasan  terpenuhi  dan  masih memiliki  kekayaan  yang  cukup.  Keempat, pengurus  bukan  pendiri  dan  tidak  terafili- asi dengan pendiri, pembina dan pengawas, karena untuk  menghindari pen- yalahgunaan  kegiatan  yayasan  yang  tidak bertujuan  sosial,  kemanusiaan  dan  keaga- maan.  Kelima,  melaksanakan  kepenguru- san  secara  langsung  dan  penuh,  untuk menjamin bahwa pengurus yayasan melakukan  kepengurusan  yayasan  dengan itikad baik dan bertanggung jawab penuh.
Setiap  syarat  mempunyai  hubungan  satu sama  lain.  Penetapan  dalam  anggaran  da- sar  yayasan perlu mendapat perhatian dari Notaris, jika yayasan tersebut menginginkan pengurusnya boleh
memperoleh  gaji.  Agar  syarat  lain  yang dituangkan dalam anggaran dasar
mempunyai  bukti  yang  kuat  bahwa  syarat tersebut  benar  dimiliki  oleh  pengurus yayasan. Untuk memastikan bahwa pengurus  tidak  terafiliasi  dengan  pendiri, pembina  dan  pengawas  maka  perlu dimintakan  pembuktian  berupa  dokumen- dokumen, misalkan kartu keluarga masing- masing organ. Dasar utama dalam kegiatan pengelolaan  yayasan  adalah  berdasar kepada  Anggaran  Dasar  Yayasan,  apabila anggaran  dasar  belum  mencantumkan demikian, dilakukanlah perubahan anggaran dasar.

## DAFTAR PUSTAKA
Andasasmita,  Komar., Notariat  II ,  Sumur, Bandung, 1983.
Chatamarrasjid-1, Tujuan  Sosial  Yayasan dan  Kegiatan  Usaha  Bertujuan Laba , Citra Aditya Bakti, Bandung,
2000
Muhammad,  Abdulkadir., Etika  Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1997.
Murjiyanto, Badan  Hukum  Yayasan ,  Lib- erty, Yogyakarta, 2011.
Prasetya,  Rudhi., Yayasan  dalam  Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Rastuti, Tuti., Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan , Refika
Aditama,        Bandung, 2015.
Sugiyarso  dan  Winarni, Dasar-Dasar Akuntansi Perkantoran , Media Pressindo, Yogyakarta, 2005
Supramono,  Gatot., Hukum  Yayasan  di
Indonesia ,  Rineka  Cipta,  Jakarta, 2008.
Karya Ilmiah : Borahima, Anwar., Implikasi Yuridis Pem- berlakuan  Undang-Undang  Nomor 16  Tahun  2001  Tentang  Yayasan ,
(Disertasi),  Program  Pascasarjana Universitas Airlangga. 2002.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001 Tentang Yayasan.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004 Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2001 Tentang Yayasan.
Webpage : http://www.hukumonline.com/berita/baca/ hol3308/karyawan-yayasan-boleh-digaji