Volume : 22, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait
Perlindungan Konsumen Berbasis Maqasid Syariah
Oleh:
Ahmad Kholil 1 Email : ahmadkholil@polmed.ac.id

## Abstract
The  establishment  of  OJK  is  to  organize  an overall  supervisory  and  regulatory  system, especially in financial sector activities, both in non-bank  and  banking  institutions.  OJK  has three  objectives,  namely  creating  a  financial services  sector  that  is  contributive  to  equal distribution  of  wealth,  creating  a  financial services  sector  that  is  stable,  foreign- powered, and realizing financial services that are inclusive for society by providing credible protection to the consumers. This study aims to find out what regulations are issued by the Financial  Services  Authority  institutions  to protect the consumers who use  peer to peer lending  services  and  what  sanctions  are issued  by  the  Financial  Services  Authority institutions  if  the  perpetrators  of  financial services  violate  the  provisions  in  the Financial Services Authority regulations. In  this  case  the  Financial  Services  Authority issues  regulations  concerning  the  Consumer Protection  in  the  Financial  Services  Sector. And  if  a  financial  service  actor  violates  or does  not  comply  with  the  regulations  made by OJK, he will receive sanctions as stated in the  regulation  Number:  1/POJK.07/2013,  if  a financial service actor violates the provisions in  OJK  regulations,  he  will  be  subject  to administrative  sanctions,  namely  written regulations, Fines or paying a certain amount of  money,  Limitation  of  business  activities,
Freezing  of  business  activities,  as  well  as revocation of licenses for business activities.
Keywords: Role, OJK,
Protection,
Consumers, Sharia Maqasid.
1 Dosen Politeknik Negeri Medan

## Abstrak
Pembentukan dari OJK adalah untuk menyelenggrakan  system    pengawasan  dan pengaturan  secara  keseluruhan,  khususnya dalam    kegiatan  sector  keuangan,  baik  itu pada lembaga non-bank maupun perbankan. OJK  memiliki  tiga  tujuan  yaitu  mewujudkan sector  jasa    keuangan  kontributif  pada pemerataan kesejahteraan, mewujudkan sector  jasa  keuangan  yang  stabil,  berdaya asing, dan mewujudkan jasa keuangan  yang inklusif untuk masyarakat dengan melakukan perlindungan pada konsumen secara kredibel.  Adapun  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  peraturan  apa  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  Otoritas  Jasa Keuangan  untuk    melindungi  konsumen pengguna jasa peer to peer lending dan apa saja    sanksi  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga Otoritas  Jasa  Keuangan  apabila    pihak pelaku  jasa  keuangan  melanggar  ketentuan dalam peraturan  Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam  hal  ini  Otoritas  Jasa  Keuangan mengeluarkan peraturan Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan.  Dan  apabila    pelaku  jasa keuangan  melanggar  atau  tidak  mematuhi peraturan  yang    telah  dibuat  oleh  OJK  akan mendapatkan  sanksi  sebagaimana  yang tertera
dalam peraturan Nomor:1/POJK.07/2013 apabila suatu pelaku jasa  keuangan  melanggar  ketentuan  dalam peraturan  OJK  akan    dikenakan  sanksi administrative yaitu peraturan tertulis, Denda atau    membayar  sejumlah  uang  tertentu, Pembatasan  kegiatan  usaha,    Pembekuan kegiatan  usaha,  serta  Pencabutan  izin kegiatan usahanya.
Kata  Kunci: Peran,  OJK,  Perlindungan, Konsumen, Maqasid Syariah .

## A.  Latar Belakang
Otoritas  Jasa  Keuangan  atau  yang lebih  dikenal dengan sebutan  OJK berdasarkan  Pasal  1  Angka  1  Undang- undang  Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga  yang  independen    dan  bebas  dari campur  tangan  pihak  lain,  yang  mempunyai
fungsi,  tugas,  dan  wewenang,  pengaturan, pengawasan,    pemeriksaan,  dan  penyidikan sebagaimana  dimaksud  dalam    undang- undang  Otoritas  Jasa  Keuangan  tersebut. Pendorong  dibentuknya  lembaga pengawas sektor  jasa  keuangan  yang    salah  satunya Otoritas  Jasa  Keuangan  yakni  untuk  sektor jasa    keuangan  yang  efisien  sesuai  dengan tuntutan dan kebutuhan  masa sekarang. 2
Oleh  sebab  itu  berdasarkan  Pasal  4 Undang-Undang    Otoritas  Jasa  Keuangan tujuan pembentukan
Otoritas
Jasa
Keuangan  ini  di  pertegas  yakni  agar keseluruhan  kegiatan    jasa  keuangan  di dalam  sektor  jasa  keuangan  terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu  mewujudkan sistem keuangan
yang
tumbuh
secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu
melindungi kepentingan
Konsumen masyarakat.  Tugas Otoritas Jasa Keuangan dilihat  berdasarkan  Pasal  6  Undang  Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan  bahwa  Otoritas  Jasa  Keuangan melaksanakan    tugas  pengaturan  dan pengawasan  terhadap, 3 Kegiatan  jasa keuangan di sektor perbankan adalah:
1.  Kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  pasar modal
2.  Kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor Perasuransian, Dana  Pensiun
3.  Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga
Jasa Keuangan  lainnya.
2 Theresia  Anita  Christiani,  2016,  Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam Perspektif  Hukum,  Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta, h. 81 3 Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan berdasarkan
beberapa kewenangan  yang  diatur  pada  Pasal  8  dan Pasal  9    Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011  tentang  Otoritas    Jasa  Keuangan. Berdasarkan  pasal  9  huruf  c,  dalam pelaksanaan  tugas  pengawasan  Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan
perlindungan Konsumen terhadap  Lembaga  Jasa  Keuangan,  pelaku, atau  penunjang    kegiatan  jasa  keuangan  di sektor  jasa  keuangan.  Maka    kewenangan Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  melakukan perlindungan Konsumen diatur lebih lanjut di dalam  beberapa    pasal  yakni:  Berdasarkan Pasal  28  Undang-undang  Otoritas    Jasa Keuangan  untuk  perlindungan  konsumen dan    masyarakat,  otoritas  jasa  keuangan melakukan  tindakan    pencegahan  kerugian konsumen yang meliputi :
1.  Berdasarkan  Pasal  28  Undang- undang  Otoritas  Jasa    Keuangan  untuk perlindungan  konsumen  dan  masyarakat, otoritas  jasa  keuangan  melakukan  tindakan pecegahan kerugian konsumen yang meliputi:
a.  Memberikan informasi dan edukasi kepada    masyarakat  atas  karakteristik sektor  jasa  keuangan,    layanan,  dan produknya,
b.  Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan    kegiatannya  apabila kegiatan  tersebut  berpotensi    merugikan masyarakat,
c.  Tindakan  lain  yang  dianggap  perlu sesuai  dengan    ketentuan  peraturan perundang  undangan  di  sektor  jasa keuangan. 4
4 Ibid, h.26
Menindak lanjuti mengenai perlindungan  Konsumen  dan    masyarakat tersebut maka berdasarkan Pasal 31 ketentuan    lebih  lanjut  akan  diatur  dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan amanat Pasal 31 tersebut maka dibentuklah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  1/POJK  .07/2013  tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan. 5
Salah  satu  kewenangan  Otoritas  Jasa Keuangan jika  melihat berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang  Otoritas  Jasa    Keuangan yakni  Otoritas  Jasa  Keuangan  memiliki kewenangan untuk melakukan layanan aduan  Konsumen,    sehingga  sehubungan dengan kewenangan Otoritas
Jasa Keuangan tersebut maka penerimaan pengaduan    Konsumen  diantaranya  Otoritas Jasa Keuangan dapat  menerima pengaduan dan memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan terhadap Konsumen yang berindikasi  sengketa    antara  Pelaku  Usaha Jasa  Keuangan  dengan  Konsumen  serta berindikasi  pelanggaran  atas  ketentuan peraturan  perundangundangan    di  sektor jasa keuangan. 6
Perkembangan  sektor  keuangan  yang terintegrasi  menuntut  OJK  untuk  melakukan pengawasan  secara  terintegrasi  dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lembaga jasa keuangan secara terintegrasi antar subsektor keuangan.
Pelaksanaan pengawasan terintegrasi diharapkan  dapat  menurunkan  potensi  risiko sistemik kelompok jasa keuangan, mengurangi potensi moral hazard ,
5 Ibid, h.26 6 Otoritas  Jasa  Keuangan,  Booklet Perbankan, (Jakarta: 2014) h. 4
mengoptimalkan perlindungan konsumen jasa  keuangan,  dan  mewujudkan  stabilitas sistem keuangan.

## B.  Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam
Jual Beli 1.  Pengertian Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan  otoritas    tunggal  di  sektor  jasa keuangan  di  Indonesia,  Otoritas  Jasa
Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas  jasa    keuangan  seperti  industri perbankan,  pasar  modal,    reksadana, perusahaan  pembiayaan,  dana  pensiun  dan asuransi  yang  sudah  harus  terbentuk  pada tahun  2010.    Keberadaan  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai  suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia  erlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan    dengan  baik  segala  hal  untuk mendukung  keberadaan    OJK  tersebut. 7
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011 menyebutkan:
“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya  disingkat    OJK,  adalah lembaga  yang  independen  dan  bebas dari    campur  tangan  pihak  lain,  yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang  peraturan,  pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagimana dimaksud dalam Undang- Undang ini”.
Dengan  kata  lain,  dapat  diartikan bahwa  Otoritas  Jasa    Keuangan  adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan  seperti  industri  perbankan,  pasar modal,  reksadana, perusahaan pembiayaan,
7 Siti  Sundari, Laporan  Kompendium Hukum  Bidang  Perbankan (Jakarta:    Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011), h. 44
dana  pensiun  dan    asuransi.  Pada  dasarnya UU  tentang  OJK  ini  hanya    mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga  yang    memiliki  kekuasaan  didalam pengaturan  dan  pengawasan    terhadap sector  jasa  keuangan.  Oleh  karena  itu, dengan    dibentuknya  OJK  diharapkan  dapat mencapai mekanisme  koordinasi  yang  lebih efektif  didalam  penanganan    masalah- masalah yang timbul didalam system keuangan.    Dengan  demikian  dapat  lebih menjamin  tercapainya    stabilitas  system keuangan  dan  adanya  pengaturan  dan pengawasan yang lebih terintegrasi. 8
Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud  dengan    pengawasan  adalah penilikan  dan  penjagaan,  penilikan    dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan. 9
45Controlling, pengawasan  adalah  upaya agar  sesuatu    dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan  yang  telah  dikeluarkan.    Dilihat  dari  sisi yang  lebih  longgar  pengawasan  dalam  arti pengawasan  manajerial,  adalah  kegiatan untuk menjamin    bahwa  pelaksanaan  sesuai dengan  rencana.  Pengawasan    tersebut merupakan  salah  satu  fungsi  dalam  proses manajemen  yang  mencakup  penafsiran  dan pengemabangan standar pelaksanaan, pengaturan pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan  yang  sebenarnya,    penilaian
8 Rebekka  Dosma  Sinaga,  “Sistem Koordinasi  Antara  Bank  Indonesia  dan    Otoritas Jasa  Keuangan  Dalam  Pengawasan  Bank  Setelah Lahirnya Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2011 Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan”. Jurnal  Hukum Ekonomi, Vol. 4 No. 2 (Maret 2013), h. 2 9 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus
Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai  Pustaka, 1990), h. 58
pelaksanaan  dan  tindakan  perbaikan  bila mana pelaksanaan berbeda dengan
rencana. 10
Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara yang  dibentuk berdasarkan pada  UU  Nomor  21  Tahun  2011    yang berfungsi menyelenggara system pengaturan dan  pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sector  jasa keuangan. 11 Secara umum,  dapat dikatakan bahwa  Otoritas  Jasa  Keuangan  didirikan untuk  menggantikan  peran  Bapepam-LK untuk    melakukan  pengawasan  secara  ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan,  pasar,  reksadana,  perusahaan pembiayaan,  dana  pensiun  dan  asuransi. 12
Pasal  4  UU  Nomor  21  Tahun  2011  tentang OJK    menyebutkan  bahwa  OJK  dibentuk dengan tujuan agar  keseluruhan kegiatan di dalam  sector  jasa  keuangan    terselenggara secara  adil,  transparan,  akuntabel  dan mampu mewujudkan system keuangan  yang tumbuh    secara  berkelanjutan  dan  stabil, serta  mampu  melindungi    kepentingan konsumen  maupun  masyarakat.  Dengan dibentuknya OJK, maka lembaga ini diharapkan mampu  mendukung kepentingan sector  jasa  keuangan  secara    menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga    kepentingan  nasional,  antara  lain meliputi sumber daya  manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sector jasa keuangan  dengan  tetap  mempertimbangkan aspek  positif  globalisasi.  Otoritas  Jasa
10 Komarudian, Enxiklopedia Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 165
11 Otoritas Jasa Keuangan, h. 2-3
12 Irfan  Fahmi, Bank  dan  Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Alifabeta 2014), h. 47
Keuangan  dibentuk    dan  dilandasi  dengan prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  baik,    yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung    jawaban,  transparansi,  dan kewajaran (fairness). 13 2.  Terbentuknya Otoritas Jasa

## Keuangan di Indonesia
Pembentukan  OJK  berawal  dari
adanya  keresahan  dari    berbagai  pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Latar belakang pembentukan OJK terdiri  dari  tiga  hal,  yaitu  perkembangan industri  jasa  keuangan  di    Indonesia, permasalahan  lintas sektoral jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004  tentang Bank Indonesia (Pasal 34 ayat 1)  yang berbunyi  “Tugas pengawasan bank akan  dilakukan  oleh  lembaga    pengawas sektor  jasa  keuangan  yang  independen  dan dibentuk  dengan  undang- undang”.      Krisis yang  melanda  pada  tahun  1997-1998  yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya  bank  yang    mengalami  kolaps sehingga  banyak  yang    mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank.Kelemahan kelembagaan dan
pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta  kerangka  sistem  keuangan  yang lebih  tangguh.      Reformasi  di  bidang  hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis
dan
sekaligus menciptakan penangkal di masa depan. 14
Ide  awal  pembentukan  OJK  adalah hasil  kompromi    untuk  menghindari  jalan buntu  pembahasan  undangundang    tentang Bank  Indonesia  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat.  Pemerintah  mengajukan  rancangan
13 Otoritas Jasa Keuangan, h. 3 14 Andrean Sutedi, h. 36
undangundang    tentang  Bank  Indonesia yang  memberikan    independensi,  juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan  dari  Bank  Indonesia.      Ide  awal pembentukan  OJK  adalah  hasil  kompromi untuk  menghindari  jalan  buntu  pembahasan undangundang  tentang Bank Indonesia oleh Dewan  Perwakilan    Rakyat.  Pemerintah mengajukan rancangan undangundang tentang  Bank  Indonesia  yang  memberikan independensi,  juga  mengeluarkan  fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia.    Ide  ini  datang  dari  Helmut Schlesinger,  mantan    Gubernur  bank  sentral Jerman,  yang  pada  waktu    penyusunan rancangan undang-undang (kemudian menjadi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1999  tentang  Bank  Indonesia)  bertindak sebagai  konsultan.Rancangan    tersebut mengambil  pola  bank  sentral  Jerman  yang tidak    mengawasi  bank.  Begitu  diajukan, muncul  penolakan    yang  kuat  dari  kalangan DPR  dan  Bank  Indonesia.    Karena  terlihat ada  pemisahan  fungsi  pengawasan  tersebut adalah memangkas kewenangan bank sentral.  Sebagai    kompromi,  disepakati bahwa  lembaga  yang  akan    menggantikan Bank  Indonesia  dalam  mengawasi  bank tersebut  juga  bertugas  mengawasi  lembaga keuangan  lainnya.
Nantinya  OJK  akan  mengawasi seluruh  lembaga    keuangan  yang  ada  di Indonesia.  Selain  itu,  berdasarkan    pasal  34 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004 tentang
Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk
lembaga pengawas  sektor  jasa  keuangan  yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga  ini  bertugas  mengawasi  industri
perbankan,  asuransi,  dana  pensiun,    pasar modal,  modal  ventura,  dan  perusahaan pembiayaan,    serta  badan-badan  lain  yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.    Menurut  penjelasan  Pasal  34 UU  Nomor  3  Tahun    2004,  Otoritas  Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan  tugasnya  dan  kedudukannya berada di luar  pemerintah dan berkewajiban menyampaikan  laporan    kepada  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  Dan  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 15

## 3.  Fungsi,  Tugas  dan  Wewenang

## Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas  Jasa  Keuangan  berfungsi menyelenggarakan    sistem  pengaturan  dan pengawasan  yang  terintegrasi    terhadap keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan.  Sementara  berdasarkan  pasal  6 dari UU  Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah  melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :
a.  Kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor perbankan;
b.  Kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor Pasar Modal;
c.  Kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor Perasuransian,  Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan,
dan
Lembaga Jasa  Keuangan Lainnya.
Adapun  wewenang  yang  dimiliki  OJK adalah sebagai  berikut :
a.  Terkait  Khusus  Pengawasan  dan Pengaturan  Lembaga    Jasa  Keuangan  Bank yang meliputi :
1)  Perizinan  untuk  pendirian  bank, pembukaan kantor bank,
anggaran  dasar,  rencana  kerja, kepemilikan,    kepengurusan  dan sumber  daya  manusia,  merger, konsolidasi  dan  akuisisi  bank, serta  pencabutan    izin  usaha bank.
15 Ibid, h. 37
2)  Kegiatan  usaha  bank,  antara  lain sumber  dana,    penyediaan  dana, produk  hibridasi,  dan  aktivitas  di bidang jasa.
3)  Pengaturan  dan  pengawasan mengenai  kesehatan    bank  yang meliputi:  likuiditas,  rentabilitas, solvabilitas,  kualitas  aset,  rasio kecukupan  modal    minimum, batas maksimum pemberian kredit,    rasio  pinjaman  terhadap simpanan  dan    pencadangan bank;  laporan  bank  yang  terkait dengan  kesehatan  dan  kinerja bank;  sistem    informasi  debitur; pengujian  kredit (credit  testing) ; dan standar akuntansi bank.
4)  Pengaturan  dan  pengawasan mengenai  aspek    kehati-hatian bank,  meliputi:  manajemen  risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal  nasabah  dan    anti- pencucian uang; pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.
b.  Terkait  Pengaturan  Lembaga  Jasa Keuangan (Bank  dan Non-Bank) meliputi:
1) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
2)  Menetapkan  peraturan  mengenai pengawasan di  sektor jasa keuangan.
3)  Menetapkan  kebijakan  mengenai pelaksanaan  tugas OJK.
4)  Menetapkan  peraturan  mengenai tata  cara    penetapan  perintah tertulis  terhadap  Lembaga  Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
5)  Menetapkan  peraturan  mengenai tata  cara    penetapan  pengelola statute pada lembaga jasa keuangan.
6)  Menetapkan  struktur  organisasi dan infrastruktur, serta
mengelola, memelihara, dan enata  usahakan    kekayaan  dan kewajiban.
7)  Menetapkan  peraturan  mengenai tata cara  pengenaan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa  keuangan.
c.  Terkait  Pengawasan  Lembaga  Jasa
Keuangan (Bank  dan Non-Bank)
1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 2)  Mengawasi  pelaksanaan  tugas pengawasan  yang    dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan  lain  terhadap    lembaga jasa  keuangan,  pelaku,  dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan  di    sektor jasa keuangan.
4) Memberikan perintah tertulis kepada  lembaga  jasa    keuangan dan/atau pihak tertentu.
5)  Melakukan  penunjukan  pengelola statuter.
6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
7)  Menetapkan  sanksi  administratif terhadap  pihak    yang  melakukan pelanggaran  terhadap  peraturan perundang-undangan  di  sektor jasa keuangan.
8)  Memberikan  dan/atau  mencabut: izin usaha. Izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan    pendaftaran,  surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan
usaha,
pengesahan,    persetujuan  atau penetapan pembubaran dan penetapan  lain  sesuai  dengan ketentuan  peraturan    perundang- undangan di
sektor jasa keuangan. 16 4.  Tugas OJK di Bidang Perlindungan Konsumen Beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan
diantaranya  adalah  pengawasan  di  sektor jasa    keuangan  yang  terintegrasi,  praktek
perlindungan  konsumen  yang  sama  di semua sektor jasa keuangan,  tindakan yang mencerminkan  moral  hazard  dan  belum optimalnya  perlindungan  konsumen  sektor jasa    keuangan.    Tugas  OJK  dalam perlindungan  konsumen  di  sektor    jasa keuangan  bertujuan  untuk  menciptakan sistem    perlindungan  konsumen  yang  andal, meningkatkan    pemberdayaan  konsumen dan  menumbuhkan  kesadaran    pelaku  jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan    konsumen  sehingga  mampu meningkatkan  kepercayaan    masyarakat pada sektor jasa keuangan.
Dalam  UU  Nomor  21  Tahun  2011 tentang  OJK  dalam    Pasal  28  telah disebutkan bahwa untuk perlindungan konsumen  dan  masyarakat  OJK  berwenang melakukan  tindakan  pencegahan  kerugian konsumen dan masyarakat  meliputi:
a. Memberikan informasi dan edukasi  kepada      masyarakat atas  karakteristik  sektor  jasa keuangan,
layanan dan produknya.
b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan  untuk    menghentikan kegiatan apabila kegiatan
tersebut    berpotensi  merugikan
masyarakat, dan
c. Tindakan lain yang dianggap perlu
sesuai dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan di sektor  asa keuangan.
Pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat  untuk    memberikan  perhatian kepada  perlindungan  dan  edukasi    bagi konsumen dan masyarakat.Hal ini dikarenakan  edukasi  dan  perlindungan  bagi konsumen  mutlak    diperlukan.Edukasi  dan
perlindungan  konsumen    diarahkan  untuk mencapai  dua  tujuan  utama.  Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen    dalam  setiap  aktivitas  dan kegiatan  usaha  di  sektor  jasa    keuangan. Kedua, memberikan peluang dan kesempatan  untuk    perkembangan  sektor jasa  keuangan  secara  adil,  efisien    dan transparansi. Di sisi lain, konsumen keuangan  akan    memliki  pemahaman  hak dan  kewajiban  dalam    berhubungan  dengan industri  keuangan.  Dalam  jangka    panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat    manfaat  yang  positif  untuk memacu  peningkatan  efisiensi    sebagai respon  dari  tuntutan  pelayanan  yang  lebih prima  terhadap pelayanan jasa keuangan. 17
Adapun  dalam peer  to  peer  lending , masyarakat    selaku  konsumen  sektor  jasa keuangan  maupun  bukan    konsumen  jasa keuangan  mendapat perhatian sebagai pengawasan  terintegrasi  oleh  OJK.  Sebagai usaha    Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam menciptakan dan  menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor    jasa  keuangan,  maka  berdasarkan Peraturan  Otoritas  Jasa    Keuangan  Nomor
1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan
Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  Pasal  20 ayat (1) dan  (2) menyebutkan bahwa setiap perusahaan  atau  pelaku    jasa  keuanagan yang  melakukan  promosi  produk  atau layanan  serta  menjual  produk  atau  layanan keuangan    wajib  terdaftar  dan  di  awasi  oleh OJK.
Adanya  POJK  tersebut  merupakan salah  satu  bentuk    perlindungan  terhadap kegiatan  dan  pengelolaan fintech ,    dengan
17 Ibid, h. 54
adanya  mekanisme  pemberian  izin  usaha tersebut    oleh  OJK  diharapkan  akan menciptakan sistem
pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap setiap    kegiatan  pengelolaan  investasi  yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan  terhadap  konsumen  maupun investor yang telah mempercayakan dananya  untuk    diinvestasikan  di  sektor jasa keuangan. 18

## C.  Perlindungan Konsumen Dalam Islam
1. Pengertian Perlindungan

## Konsumen
Perkembangan  ekonomi  yang  pesat telah    menghasilkan  berbagai  jenis  barang dan  jasa  yang  dapat    dikonsumsi.  Barang atau jasa tersebut pada umumnya merupakan  barang  dan  jasa  yang  sejenis maupun  yang    bersifat  komplementer  stu terhadap yang lainnya. Dengan bervariasinya produk yang semakin luas dan dengan    dukungan  kemajuan  teknologi komunikasi  dan  informasi,    jelas  terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau  jasa  yang  ditawarkan  secara variatif,  baik  yang    berasal  dari  produksi domestik  maupun  yang  berasal  dari    luar negeri.
Perkembangan yang demikian tersebut,  pada  satu  sisi    memberikan manfaat  bagi  konsumen  kerena  kebutuhan akan  barang  dan/atau  jasa  yang  diinginkan dapat    terpenuhi,  serta  semakin  terbukanya kesempatan  dan    kebebasan  untuk  memilih aneka  jenis  dan  kualitas  barang    dan/atau jasa  sesuai  dengan  keinginan  dan  kemauan
18 Ryan Filbert Wijaya, Negative
Investement : Kiat Menghindari Kejahatan  dalam Dunia  Investasi,  (Jakarta  :  PT.  Elex  Media
Komputindo, 2014),h. 92
konsumen.    Namun  kondisi  dan  fenomena tersebut, pada sisi lainnya dapat mengakibatkan  kedudukan  pelaku  usaha dan  konsumen  menjadi  tidak  seimbang, dimana    konsumen  berada  di  posisi  yang lemah.  Konsumen    menjadi  objek  aktivitas bisnis  untuk  meraup  keuntungan    yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui jalan promosi, cara penjualan, serta perjanjian standar yang merugikan konsumen. 19
Hal  tersebut  bukan  hanya  regional saja,  tetapi  menjadi    permasalahan  yang mengglobal dan melanda seluruh  konsumen di  dunia.  Maka  dari  itu  timbulnya  kesadaran oleh  konsumen  yang  melahirkan  salah  satu cabang  baru    dalam  ilmu  hukum  yaitu perlindungan  konsumen  atau    yang  dikenal juga  dengan  hukum  konsumen (Consumers law). Hukum  perlindungan  konsumen merupakan  cabang    hukum  yang  bercorak universal.  Sebagian  besar    perangkatnya diwarnai  hukum  asing,  namun  kalau  dilihat dari  posistif  yang  sudah  ada  di  seluruh Indonesia  ternyata    dasar-dasar  yang menompang sudah ada sejak dulu  termasuk hukum adat.
Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  di  dalam  Pasal  1  angka  1 menyebutkan bahwa perlindungan
konsumen  merupakan  segala  upaya  yang menjamin  adanya  kepastian  hukum    untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.    Kalimat  yang  menyatakan “segala  upaya  yang  menjamin    adanya kepastian  hukum”,  diharapkan  sebagai
19 Rosmawati, Pokok-Pokok  Hukum Perlindungan  Konsumen (Depok:  Ctk.    Pertama, Prenadamedia Group, 2018), h. 6
benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang  yang    merugikan  pelaku usaha  hanya  demi  untuk  kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya    menjamin  kepastian  hukum  bagi konsumen. 20
Analisis  Laporan  Keuangan  adalah suatu proses yang dengan penuh pertimbangan
dalam rangka untuk membantu  mengevaluasi  posisi  keuangan dan  hasil  aktivitas  perusahaan  pada  masa sekarang  dan  masa  lalu,    dengan  tujuan utama  untuk  menentukan  perkiraan  dan prediksi  yang  paling  mungkin  mengenai kondisi  dan  performance  perusahaan  pada masa yang akan datang. 21
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Dasar hukum perlindungan
konsumen  di  Indonesia    ditetapkan  oleh pemerintah,  yaitu  ditetapkannya  Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan    Konsumen.  Dengan  adanya dasar hukum tersebut, maka  jelaslah sudah bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  hak dan  kewajiban  dari  konsumen  dan  pelaku usaha  mengenai  pengaturannya.  Undang- Undang  No  8  Tahun    1999  Tentang Perlindungan Konsumen  atau  disingkat UUPK,  diundangkan  pada  tanggal  20  April Tahun  1999    dan  dinyatakan  berlaku  efektif mulai  tanggal  20  April    Tahun  2000,  yaitu satu tahun setelah di undangkan.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memuat  aturan-aturan hukum
20 Ibid, h. 7 21 Kariyoto, Analisa  Laporan  Keuangan (Jawa Timur: Universitas Brawijaya  Press, 2017),
h. 21
tentang  perlindungan  kepada    konsumen yang  berupa  payung  bagi  perundang- undangan lainnya
yang menyangkut konsumen,
sehingga
memperkuat
penegakkan  hukum  dibidang  perlindungan konsumen.  Selain  Undang-Undang  No  8
Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen,  masih  terdapat    sejumlah perangkat  hukum  lain  yang  juga  dapat dijadikan    sebagai  sumber  hukum  bagi perlindungan konsumen  antara lain:
a.  Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  57    Tahun  2001, Tanggal  21  Juli  2001  Tentang  Badan Perlindungan Konsumen Nasional; b.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  58    Tahun  2001, Tanggal 21 Juli 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen; c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  59    Tahun  2001,
Tanggal  21  Juli  2001  Tentang  Lembaga
Perlindungan Konsumen Nasional. 22

## 3. Tujuan Perlindungan Konsumen
Peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai tujuan perlindungan konsumen terdapat pada Pasal  3  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang  bertujuan:
a. Meningkatkan  kesadaran,  kemampuan dan    kemandirian  konsumen  untuk melindungi diri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa; 22 Agus Suwandono, Hukum
Perlindungan  Konsumen, (Depok:  Ctk.  Pertama, Prenadamedia Group, 2018), h. 52.
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan  dan  menurut  hak-haknya sebagai konsumen;
d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung kepastian  hukum  dan  keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh
sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam  berusaha;
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa  yang    menjamin  kelangsungan usaha  produksi  barang    dan/atau  jasa, kesehatan,  kenyamanan,  keamanan, keselamatan konsumen.
Tujuan  perlindungan  hukum  pada hakikatnya adalah  untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi
ekonomi/bisnis.
Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis  adalah  perpaduan  antara pencapaian    keuntungan.  Salah  satu  unsur penting dalam kegiatan  usaha ekonomi dan bisnis  adalah  konsumen.  Hampir    seluruh orang  yang  menggunakan  produk  barang dan/atau  jasa  yang  beredar  di  masyarakat dapat dikatakan sebagai konsumen. Banyaknya  konsumen  yang    bergantung pada keberadaan suatu produk yang beredar di
masyarakat, menyebabkan keberadaannya perlu mendapat perlindungan.
Tujuan perlindungan konsumen memiliki  kesamaan    dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lain  yaitu    untuk memberikan  suatu  perlindungan  kepada konsumen    apabila  terjadi  suatu  kejadian yang mengakibatkan  konsumen atau pelaku usaha  merasa  dirugikan.  Manusia    yang dirugikan  oleh  orang  lain  atau  konsumen yang  dirugikan  oleh  pelaku  usaha  maka perlindungan ini diberikan kepada
masyarakat  agar  mendapatkan  atas  hakhak yang  diberikan  oleh  hukum.  Masyarakat secara  tidak    langsung  diperhatikan  oleh pemerintah  dengan  dibuatnya    peraturan perundang-undangan yang mengatur
perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yang dikeluarkan oleh pemerintah semata-mata untuk  kepentingan masyarakat sendiri untuk menghindari terjadinya suatu sengketa antar para pihak. 23

## 4.  Perlindungan  Konsumen  Menurut Hukum Islam
Pelaksanaan  perekonomian  dalam islam  sepenuhnya    berdasarkan  ajaran  yang terkandung  dalam  Al-Quran,    sunnah  Rasul SAW,  dan  ajaran  yang  dilaksanakan  para sahabat. Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan kehidupan masyarakat  akan  lebih  baik,  aman,    dan terhindar  dari  tindakan  yang  merugikan. Terlepas  dalam hal di atas, yang tidak kalah penting  adalah  untuk    menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan  kepada  konsumen.  Tentu  saja hal  ini  tidak    lepas  dari  adanya  kesadaran produsen  (pelaku  usaha)    sehingga  kedua belah  pihak  tidak  saling  dirugikan.    Allah SWT  berfirman  dalam  Qs.  Surah  Al-Maidah Ayat  67:
Artinya: Hai  rasul,  sampaikanlah  apa  yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu,  berarti)  kamu  tidak  menyampaikan amanat-Nya.  Allah  memelihara  kamu  dari (gangguan)  manusia.  Sesungguhnya  Allah tidak  memberi  petunjuk  kepada  orang-orang yang kafir .
Ayat  ini  mengingatkan  Rasul  dalam menyampaikan    ajaran  agama  kepada  Ahli
23 Yusuf Shoefie, Perlindungan
Konsumen  dan  Instrumen-Instrumen    Hukumnya (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 1
Al-Kitab tanpa menghiraukan ancaman mereka, yang mana Allah berjanji memelihara    Rasul  dari  gangguan  dan  tipu daya  orang-orang  Yahudi    dan  Nasrani. 24
Dengan  kata  lain,  ayat  ini  berbicara  tentang perlindungan  yang  diberikan  Allah  kepada mereka  yang  menyampaikan  ajaran  agama Allah  untuk merealisasikan  kemashalahatan manusia  dengan  menjamin  kebutuhan    dan keamanan mereka. 25 D.  Maqasid Syariah Dalam

## Bermuamalah
1. Definisi dan Teori Maqshid Syariah
Secara  etimologi  maqashid  syariah merupakan  istilah    gabungan  dari  dua  kata maqashid  dan  al  syariah.  Maqashid  adalah bentuk  plural  dari  maqsud,  qasd,  maqsid atau  qusud  yang  merupakan  derivasi  dari kata  kerja    qasada  yaqsudu,  dengan beragam makna seperti menuju  suatu  arah, tujuan.  Syariah,  secara  etimologi  bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini  dapat    pula  dikatakan  sebagai  jalan kearah  sumber  pokok    kehidupan.  Syariah secara  terminologi  adalah  al  nusus  al muqaddasah  (teks-teks  suci)  dari  Al- Qur’an dan  As-Sunnah  yang  muttawatir  yang  sama sekali  belum  dicampuri  oleh  pemikiran manusia.  Secara  terminologi,    maqasid  al syariah  dapat  diartikan  sebagai  nilai  dan makna  yang  dijadikan  tujuan  dan  hendak direalisasikan    oleh  pembuat  syariah  (Allah SWT) dibalik pembuatan  syariat dan hukum,
24 Muhammad  Djakfar, Hukum  Bisnis: Membangun  Wacana  Integrasi    Perundangan Nasional  Dengan  Syariah, (Yogyakarta:  PT.  Lkis Printing Cemerlang,  2009), h. 354.
25 Quraish  Shihab,  “Tafsir  al  Misbah”.
Jurnal Hukum Islam, Vol. 3 No. 2,  (Maret 2012), h. 153
yang  diteliti  oleh  para  ulama  mujtahid    dari teks-teks syariah. 26
Membicarakan  tentang  maqashid syariah atau tujuan  hukum Islam merupakan suatu  pembahasan  penting  dalam    hukum Islam  yang  tidak  luput  dari  perhatian  Ulama serta    pakar  hukum  Islam.  Sebagian  Ulama menempatkannya  dalam bahasan ushul fiqh dan  Ulama  lain  membahasnya    sebagai materi  tersendiri  serta  diperluas  dalam filsafat    hukum  Islam.  Bila  diteliti  semua perintah dan  larangan   Allah  SWT dalam Al- Qur'an,  begitu  pula  suruhan  dan    larangan Nabi  Muhammad  SAW  dalam  Sunnah  yang terumuskan  dalam  fiqh  akan  terlihat  bahwa semuanya  mempunyai tujuan  dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya  mempunyai hikmah yang  mendalam,  yaitu  sebagai  rahmat    bagi umat manusia. 27
Bahwasannya  banyak  ulama  yang mendefinisikan    tentang  maqashid  syariah, yaitu sebagai berikut :
a. Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan maqashid  syariah  atau    tujuan  hukum  ialah kemaslahatan  umat  manusia.    Penekanan maqashid  syariah  yang  dilakukan  al-Syatibi secara  umum  betitik  tolak  dari  kandungan ayat-ayat  Al- qur’an yang menunjukan bahwa
hukumhukum
Tuhan mengandung kemaslahatan. 28 Hadist  Islam  juga  memiliki prinsip  dalam  hal    melindungi  kepentingan manusia,  sebagaimana  sabda    Rasullah yang menyatakan:“ Dari Abu Sa’id bin Sinan al-Khudri ia berkata: Sesungguhnya Rasullah
26 Moh.  Toruquddin,  Teori  Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur (Jurnal),  h. 2 27 Ghofar Shidiq , h. 117 28 Asafri  Jaya  Bakri,  Konsep  Maqashid Syariah  Menurut  al-Syatibi  (Jakarta:    PT.  Raja Grafindo Persada, 1996), h. 64-66
SAW    bersabda:  “Tidak  boleh  melakukan perbuatan  yang    memudharatkan  dan  tidak boleh membalas kemudharatan  dengan cara yang  salah”.  (HR.  Ibnu  Majjah  dan  Al- Daruqutni). 29
Hal  yang  paling  penting  adalah bagaimana  sikap    pelaku  usaha  agar memberikan hak-hak konsumen yang seharusnya pantas diperoleh, serta konsumen  menyadari    apa  yang  terjadi kewajibannya.  Dengan  saling  menghormati apa  yang  menjadi  hak  dan  kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan (tawazun) sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi  islam.
b.  Menurut  al-Gazali  dapat  dikatakan bahwa  maqashid    syariah  merupakan  salah satu bentuk pendekatan  dalam menetapkan hukum  syara’  selain  melalui    pendekatan kaidah  kebahasaan  yang  sering  digunakan oleh para ulama.  Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam  melalui pendekatan maqashid  syariah  dapat  membuat    hukum islam lebih flexibel. 30
c. Menurut Ibnu Ashur bahwa maqashid syariah adalah  tujuan-tujuan akhir yang
harus terealisasi dengan diaplikasikannya  syariat.  Maqashid  syariah bisa    berupa  maqashid  syariah  al„ammah yang  meliputi    keseluruhan  aspek  syariat. Maqashid syariah al khasah yang dikhususkan    pada  satu  bab  dari  bab-bab syariat  yang  ada,  seperti    maqashid  al syariah  pada  bidang  ekonomi,  hukum
29 Imam  Mahyiddin  an-Nawawi, ad- Dhurah  as-Salafiyah  Syarh  al-Arba’in    an- Nawawiyah, (Solo: Pustaka Arafah, 2006), h. 245 30 Moh. Mukri, Aplikasi Konsep Maslahah  al-Gazali  pada  Isu-isu  Hukum    Islam Kontemporer  di  Indonesia  (Yogyakarta  :  Idea Press Yogyakarta, 2012), h. 3
keluarga dan lainlain, atau maqashid syariah al- juz’iyyah  yang  meliputi  setiap  hukum shara’ seperti kewajiban shalat, diharamkannya  zina,  dan    sebagainya. 31
Sejalan  dengan  kemajuan  zaman  saat    ini, dimana teori tentang maqashid syariah harus tetap      layak  untuk  dilakukan  untuk mengetahui  sejauh  mana    kaidah  syariat islam diterapkan.
Pertama,  teori  maqashid  syariah  al- Syatibi  secara      global  didasarkan  pada  dua hal  yaitu  masalah  ta’lil    (penetapan  hukum berdasarkan  illat),  dan  al-mashalih    wa  al- mafasid  (kemaslahatan  dan  kerusakan). 32
Kedua,  Teori  maqashid  syariah  Ibnu  Ashur secara    global  didasarkan  pada  maqashid  al ammah dan  maqashid al khasah, sementara dasar pemikiran dalam menetapkan maqashid  dengan  menggunakan fitrah, maslahah,  dan  ta’lil.  Untuk  mengetahui sesuatu itu  mempunyai maslahah atau tidak, ia  menggolongkan    dalam  tiga  kelompok yaitu  maslahah  bagi  umat,    maslahah  bagi kelompok atau individu, dan untuk merealisasikan kebutuhan. 33
Kajian  teori  maqashid  syariah  dalam hukum Islam  adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan  sebagai  berikut.  Pertama, hukum Islam adalah hukum  yang bersumber dari    wahyu  Tuhan  dan  diperuntukkan  bagi umat  manusia.    Oleh  karena  itu,  ia  akan selalu  berhadapan  dengan    perubahan sosial.  Dalam  posisi  seperti  itu,  apakah hukum  Islam  yang  sumber  utamanya  (Al- Qur'an  dan    Sunnah)  turun  pada  beberapa
31 Moh. Toruquddin, h. 2
32 Moh.  Toruquddin,  Teori  Maqashid Syariah  Perspektif  Al-Syatibi  (Jurnal    Syariah  dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014), h. 33
33 Moh. Toruquddin, h. 1
abad  yang  lampau  dapat    beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap  pertanyaan  itu  baru  bisa  diberikan setelah    diadakan  kajian  terhadap  berbagai elemen hukum  Islam, dan salah satu elemen yang  terpenting  adalah    teori  maqashid syariah.  Kedua,  dilihat  dari  aspek    historis, sesungguhnya  perhatian  terhadap  teori  ini telah  dilakukan  oleh  Rasulullah  SAW,  para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya.  Ketiga,    pengetahuan  terhadap maqashid  syariah  ialah  kunci    keberhasilan mujtahid  dalam  ijtihadnya,  karena  di  atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan  dalam    bermu'amalah  antar sesama manusia dapat  dikembalikan. 34
Bahwasannya inti daripada teori maqashid  syariah    berdasarkan  penjelasaan diatas  ialah  dimana  maqashid    syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus    menghindarkan  keburukan,  atau menarik  manfaat  dan    menolak  mudharat. Istilah  yang  sepadan  dengan  inti    dari maqashid syariah tersebut adalah maslahah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara    kepada  maslahah.    Perlu diketahui  bahwa  Allah  SWT  sebagai  syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum  dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan  itu diciptakan dengan  tujuan  dan  maksud  tertentu.    Ibnu Qayyim  al-Jauziyah,  sebagaimana  dikutip oleh    Khairul  Umam,  menyatakan  bahwa tujuan  syari'at    adalah  kemaslahatan  hamba di  dunia  dan  di  akhirat.  Syari'at  semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya  mengandung  hikmah.  Setiap masalah  yang    menyimpang  dari  keadilan,
rahmat,  maslahat,  dan    hikmah  pasti  bukan ketentuan syari'at.

## 2. Maksud dan Tujuan Syariah
Para  ulama  saalaf  dan  khalaf bersepakat  bahwa  setiap    hukum  syariah pasti  memiliki  alasan  (illah)  dan  juga    tujuan (maqashid),  pemberlakuannya.  Tujuan  dan alasannya  ialah  untuk  membangun  dan menjaga    kemaslahatan  manusia.  Menurut Ibn  Qayyim  al-Jawziyyah  dalam  Jasser Audah  menyebutkan,  syariah    ialah  suatu kebijakan  kehidupan  dunia  dan  akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan.      Bahwasannya,  dari  apa  yang secara  singkat  kita    paparkan  di  atas  sudah jelas bahwa, ide sentral dan  sekaligus tujuan akhir dari maqashid syariah ialah  maslahah. Dengan  demikian  tidak  ada  salahnya  jika dalam    pembahasan  ini  di  ketengahkan pengertian  maslahah  agar    pemahaman tentang  maqashid  syariah  menjadi  semakin utuh  dan  sempurna.  Kemaslahatan  yang hendak  dicapai    oleh  syariah  bersifat  umum dan universal. Bersifat umum  artinya bahwa hal  itu  berlaku  bukan  hanya  untuk  individu melainkan  juga  semua  manusia  secara keseluruhan.
Jadi,  bahwasannya yang  harus digaris  bawahi  ialah    maqashid  syariah bermuara pada kemaslahatan. Syariah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan    maqashidnya  agar  kehidupan manusia  yang  adil  dapat    ditegakkan, kebahagiaan  sosial  dapat  diwujudkan  dan ketenangan  dalam  bermasyarakat  dapat dipertahankan. 35
35 Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip  Dasar  Ekonomi  Islam    (Perspektif

## 3. Konsep Maqashid Syariah
Maqashid  syariah  ialah  tujuan  atau rahasia  yang  di    tetapkan  oleh  syari’ (pembuat  hukum)  pada  setiap  hukum    dari hukum-hukum  syariah.  Menurut  Alal  al-Fasi, maqashid  syariah  ialah  tujuan  akhir  yang ingin  dicapai    oleh  syariah  dan  rahasia- rahasia  dibalik  setiap  ketetapan    hukum syariah.  Abdul  wahab  khalaf  menyimpulkan bahwa  tujuan  syariah  ialah  untuk  membawa manusia  kepada  kebahagiaandunia  dan akhirat. Konsep maqashid syariah merupakan  lanjutan  dari  konsep  maslahah. Maslahah,  menurut  syara’  dibagi  menjadi tiga,  yaitu    maslahah  mu‟tabarah  (didukung oleh  syara’),  maslahah    mulghah  (ditolak syara’)  dan  maslahah  mursalah  (tidak didukung  dan  tidak  pula  ditolak  syara’, namun  didukung    oleh  sekumpulan  makna nash al- Qur’an dan al-Hadist).
Konsep
ini
merupakan pengembangan  dari  konsep    maslahah, jamaknya  masalih.  Dalam  bahasa  Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan  (keutamaan).    Menurut  al-Syatibi, ada  dua  aspek  ketentuan  hukum  yang merupakan bentuk pemeliharaan kemaslahatan  manusia,    yaitu  aspek  positif (ijabiyyah) dan aspek negatif  (salbiyah). 36
Ada  dua  konsep  berfikir  konsumen muslim  yang  hadir    dalam  dunia  ekonomi hingga  saat  ini.  Konsep  pertama    adalah utilitas,  konsep  utilitas  diartikan  sebagai konsep
kepuasan konsumen dalam konsumsi barang atau  jasa.    Konsep  kedua  adalah  maslahah
Maqashid  al-Syariah)  (Jakarta  :  PT.  Adhitya Andrebina Agung, 2014), h.  43-46 36 Kuat  Ismanto,  Asuransi  Perspektif Maqashid  Asy-Syariah  (Yogyakarta:    Pustaka Pelajar, 2016), h. 125
diartikan sebagai konsep  pemetaan perilaku konsumen berdasarkan kebutuhan  dan prioritas,  dia  sangat  berbeda  dengan  utilitas yang    pemetaan  majemuknya  tidak  terbatas. Dua  konsep  ini    berbeda  karena  dibentuk oleh  masing-masing  epistimologi    yang berbeda. Dengan demikian perilaku konsumen terintegrasi dengan  corak rasionalisme,  dan  norma  agama    sengaja dikesampingkan. 37 Teori  mashlahah  pada dasarnya  merupakan  integrasi    dari  fikir  dan zikir. Dia menggambarkan motif kesederhanaan  individu  pada  setiap  bentuk keputusan  konsumen. Dalam hal ini, karena mashlahah  bertujuan    melahirkan  manfaat, persepsi  yang  ditentukan  sesuai    dengan kebutuhan.  Konsep  maslahah  tidak  selaras dengan    kemudharatan,  itulah  sebabnya  dia melahirkan persepsi  menolak kemudharatan seperti  barang-barang  haram,    termasuk syubhat,
bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan
membahayakan diri sendiri. 38

## E.  Penutup
Dalam pendampingan konsumen OJK  tidak  harus  menjadi  kuasa  hukum konsumen  tetapi  dapat  berupa  rekomendasi atau  berdasarkan  tindakan-tindakan  lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Gugatan Ganti Kerugian  yang diberikan oleh
OJK semata-mata dilakukan untuk mengembalikan  kerugian  yang  diderita  oleh konsumen.  Jadi,  dalam  hal  konsumen memilih  untuk  memakai  jalur  litigasi  dalam menyelesaikan  sengketanya,  OJK  hanya
37 Agil  Bahsoan,  Maslahah  Sebagai Maqashid Al Syariah “Tinjauan dalam  Perspektif Ekonomi  Islam”  (Jurnal  :  INOVASI,  Volume  8, Nomor 1, Maret 2011  ISSN 1693-9034), h. 118 38 Ibid. h. 119
dapat  berperan  sebagai  yang  mendampingi saat  persidangan.  Namun  apabila  kasus tersebut  sudah  diputus  di  persidangan,  OJK tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan eksekusinya. Pelaksanaan tanggung  jawab  OJK  terhadap  konsumen yang mengalami
kerugian
akibat penggunaan layanan e-banking adalah dapat melakukan  pendampingan  bagi  konsumen dan sebagai fasilitator dalam rangka melakukan  gugatan  ganti  kerugian  terhadap bank dengan jalan eksternal dispute resolution, baik  melalui  litigasi  maupun  non litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agil  Bahsoan,  Maslahah  Sebagai  Maqashid
Al Syariah “Tinjauan dalam
Perspektif Ekonomi Islam” (Jurnal : INOVASI,  Volume  8,  Nomor  1, Maret 2011  ISSN 1693-9034).
Agus  Suwandono, Hukum  Perlindungan Konsumen, (Depok:  Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, 2018).
Asafri Jaya Bakri, Konsep  Maqashid  Syariah Menurut  al-Syatibi  (Jakarta:    PT.
Raja Grafindo Persada, 1996).
Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar  Ekonomi  Islam    (Perspektif Maqashid al-Syariah) (Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014).
Imam  Mahyiddin  an-Nawawi, ad-Dhurah  as- Salafiyah  Syarh  al- Arba’in    an- Nawawiyah, (Solo: Pustaka Arafah, 2006).
Irfan  Fahmi, Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya  :  Teori  dan  Aplikasi, (Jakarta: Alifabeta 2014).
Kariyoto, Analisa  Laporan  Keuangan (Jawa
Timur: Universitas Brawijaya Press, 2017).
Komarudian, Enxiklopedia Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).
Kuat  Ismanto,  Asuransi  Perspektif  Maqashid Asy-Syariah  (Yogyakarta:    Pustaka Pelajar, 2016).
Moh.  Mukri,  Aplikasi  Konsep  Maslahah  al- Gazali  pada  Isu-isu  Hukum    Islam Kontemporer di Indonesia (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012). Moh.  Toruquddin,  Teori  Maqashid  Syariah Perspektif Al-Syatibi (Jurnal Syariah  dan  Hukum,  Volume  6 Nomor 1, Juni 2014). Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan
Syariah, (Yogyakarta:  PT.  Lkis Printing Cemerlang,  2009).
Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan, (Jakarta: 2014). Quraish  Shihab,  “Tafsir  al  Misbah”. Jurnal Hukum Islam, Vol. 3 No. 2,  (Maret 2012).
Rebekka Dosma Sinaga, “Sistem Koordinasi
Antara Bank Indonesia dan Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya  Undang-Undang    Nomor 21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas
Jasa  Keuangan”. Jurnal  Hukum
Ekonomi, Vol.  4  No.  2  (Maret 2013).
Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan  Konsumen (Depok:
Ctk.    Pertama,  Prenadamedia Group, 2018).
Ryan  Filbert  Wijaya,  Negative  Investement  : Kiat Menghindari Kejahatan  dalam Dunia Investasi, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2014).
Siti  Sundari, Laporan  Kompendium  Hukum Bidang Perbankan
(Jakarta:
Kementrian  Hukum  dan  HAM  RI, 2011). Theresia  Anita  Christiani,  2016,  Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum,  Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan  Bahasa, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:
Balai Pustaka, 1990).
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas Jasa Keuangan.
Yusuf  Shoefie, Perlindungan  Konsumen  dan Instrumen-Instrumen    Hukumnya (Jakarta:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2003).

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat