DOI: https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6 Received: 14 Juni 2021 , Revised: 25 Juni 2021, Publish: 24 Juli 2021

## PENGENALAN DAN DEFINISI HUKUM SECARA UMUM (LITERATURE REVIEW ETIKA)
Asifah Elsa Nurahma Lubis 1 , Farhan Dwi Fahmi 2
1) Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mercu Buana, asifahnurahma1372@gmail.com 2) Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mercu Buana, farhandwifahmi69@gmail.com
Corresponding Author: Farhan Dwi Fahmi 2
Abstrak: Hukum  diciptakan  untuk  dilaksanakan.  Hukum  tidak  bisa  lagi  disebut  sebagai hukum,  apabila  tidak  pernah  dilaksanakan.Pelaksanaan  hukum  selalu  melibatkan  manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.  Di  negara  Indonesia  masih  banyak  orang-orang  yang  melanggar  hukum  atau peraturan.Peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak  yang dilanggar.Hal tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau diperkuliahan dan sekolah-sekolah. Indonesia  adalah  negara  hukum.Dalam  hidup  di  lingkungan  masyarakat  maupun  sekolah tidak  lepas  dari  aturan-aturan  yang  berlaku,  baik  aturan  yang  tertulis  maupun  aturan  yang tidak  tertulis.Aturan-aturan  tersebut  harus  ditaati  sepenuhnya.Adanya  aturan  tersebut  adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut  dilanggar, akan  mendapatkan sanksi  yang tegas.  Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan  pengetahuan  lebih  kepada  masyarakat  tentang  definisi  hukum  secara  umum, tujuan  dan  karakteristik  hukum,  jenis-jenis  hukum  yang  ada  di  Indonesia  dan  lain-ain  yang terdapat  dalam  rumusan  masalah  artikel  ini.Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  yaitu dengan  mengumpulkan  data  dan  informasi  berdasarkan  dengan  melakukan  penelusuran pustaka, pencarian sumber-sumber yang relevan danpencarian data melalui internet. Data dan informasi  yang  digunakan  yaitu  data  dari  skripsi,  media  elektronik,  dan  beberapa  pustaka yang relevan.
Kata kunci: Hukum, Peraturan, dan Lembaga.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Hukum  merupakan  keseluruhan  aturan  maupun  kaidah  yang  berlaku  dalam  suatu kehidupan  bersama  yang  mengatur  mengenai  tingkah  laku  dimana  dalam  pelaksanaannya dapat  dipaksakan  dengan  hadirnya  suatu  sanksi.  Hukum  mengatur  hubungan  hukum  yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri yang
mana tercermin dalam hak dan kewajiban. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan  dengan kepentingan masyarakat  dengan sebaik-baiknya. Mengingat bahwa masyarakat itu sendiri dari individu-individu  yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka  akan  selalu  terjadi  konflik  atau  ketegangan  antara  kepentingan  perorangan  dan kepentingan  perorangan  dengan  kepentingan  masyarakat.  Hukum  berusaha  menampung ketegangan atau konflik itu sebaik-baiknya.
Kemajuan  suatu  bangsa  dapat  dilihat  dari  tingkat  ketaatan  hukum  warganya.  Semakin tinggi ketaatan hukum warga suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakatnya. Sebaliknya,  jika  ketaatan  hukum  warga  suatu  negara  rendah,  yang  berlaku  adalah  hukum rimba.  Pentingnya  ketaatan  hukum  dalam  suatu  negara  sangat  diperlukan  untuk  dijadikan pedoman  oleh  masyarakat  sebagai  aturan  yang  harus  ditaati.  Karena  itu  Indonesia  sebagai negara hukum, dalam kehidupan masyarakatnya tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik  aturan  yang  tertulis  maupun  aturan  yang  tidak  tertulis.  Aturan-Aturan  tersebut  harus ditaati  sepenuhnya.  Aturan  tersebut  diharapkan  dapat  menciptakan  ketertiban  dalam lingkungan  masyarakat.  Karena  itu  pemberian  sanksi  atau  hukuman  terhadap  pelanggar aturan perlu diberikan.
Negara Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), namun banyak warga  negara  yang  melanggar  hukum  atau  peraturan  tersebut.  Peraturan  yang  sudah disepakati,  diberlakukan  serta  diterapkan  dalam  masyarakat,  masih  banyak  yang  dilanggar. Oleh  karenanya  masih  perlu  ditingkatkan  lagi  pemahaman  dan  pengetahuan  masyarakat Indonesia mengenai hukum-hukum yang ada di Indonesia.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan  yang akan  dibahas sebagai berikut :
1. Apa definisi hukum secara umum?
2. Apa saja tujuan, elemen, dan karakteristik hukum?
3. Apa  maksud  dari  orang  sebagai  subjek  hukum  dan  hak  serta  terciptanya  kewajiban hukum?
4. Apa itu hukum civil dan objek hukum?
5. Bagaimana sitematika pembagian hukum perdata?
6. Apa definisi dan jenis kontrak?
7. Apa itu hukum kontak dan perikatan?
8. Bagaimana aspek dan konsekuensi hukum yang timbul dari sebuah kontrak?
9. Bagaimana hubungan antara kontrak dan kesepakatan?

## KAJIAN PUSTAKA

## Kajian Teori
Kajian  teori  dalam  artikel  ini  bersumber  dari  sebuah  buku  yang  berjudul ”Ilmu Pengantar  Hukum” yang  merupakan  karangan  dari  Muhammad  Sadi  Is.  Di  dalam  buku tersebut dijelaskan secara terperinci mengenai pengertian dari hukum.

## A. Pengertian Hukum Secara Etimologi
1. Hukum
Kata  hukum  berasal  dari  bahasa  Arab  dan  merupakan  bentuk  tunggal,  kata jamaknya  adalah  “Alkas”  yang  selanjutnya  diambil  alih  dalam  bahasa  Indonesia menjadi  “Hukum”.  Di  dalam  pengertian  hukum  terkandung  pengertian  bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.
2. Recht
Recht berasal dari “Rectum” (bahasa latin) yang mempunyai arti bimbingan atau tuntunan, atau pemerintahan. Bertalian dengan rectum dikena kata Rex ,  yaitu orang  yang  pekerjaannya  memberikan  bimbingan  atau  memerintah. Rex juga  dapat diartikan “Raja” yang mempunyai Regimen yang artinya kerajaan.
3. Ius
Kata Ius (Latin)  berarti  hukum.Berasal  dari  bahasa  Latin lubere artinya mengatur  atau  memerintah.Perkataan  mengatur  dan  memerintah  itu  mengandung dan  berpangkal  pokok  pada  kewibawaan.Selanjutnya  istilah Ius bertalian  erat dengan Ius titia atau keadilan.

## B. Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum Indonesia
1. Satjipto Rahardjo
Hukum  adalah  karya  manusia  berupa  norma-norma  berisikan  petunjuk-petunjuk tingkah  laku.Hukum  merupakan  pencerminan  dari  kehendak  manusia  tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan.
2. J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropramto
Hukum  adalah  peraturan-peraturan  bersifat  memaksa  yang  dibuat  oleh  badan- badan  resmi  yang  berwajib,  yang  menentukan  tingkah  laku  manusia  dalam
lingkungan  masyarakat,  pelanggaran  terhadap  peraturan-peraturan  tafi  berakibat diambilnya tindakan hukuman.
3. Sudikno Mertokusumo
Hukum  adalah  ketentuan  atau  pedoman  tentang  apa  yang  seharusnya  dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang  bagaimana  seharusnya  seseorang  bertingkah  laku.Sebagai  pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif.
4. Soedjono Dirdjosisworo
Hukum  adalah  gejala  social,  ia  harus  berkembang  di  dalam  kehidupan  manusia bersama.  Ia  tampil  dalam  menyerasikan  pertemuan  antara  kebutuhan  dan kepentingan  warga  masyarakat,  baik  yang  sesuai  maupun  yang  saing bertentangan.
5. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka
Menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat terhadap hukum. Hokum diartikan sebagai berikut :
a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan
b. Hukum sebagai suatu disiplin
c. Hukum sebagai kaidah
d. Hukum sebagai tata hokum
e. Hukum sebagai petugas
f. Hukum sebagai keputusan penguasa
g. Hukum sebagai proses pemerintahan
h. Hukum sebagai sikap tindak ajek atau peri kelakuan
Pada  prinsipnya  hukum  merupakan  persyaratan  yang  beraneka  ragam  menjamin adanya  penyesuaian  kebebasan  dan  kehendak  seseorang  dengan  orang  lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat  berdasarkan prinsip-prinsip  yang beraneka ragam  pula.Oleh sebab itu, setiap orang di dalam masyarakat wajib taat.

## Kajian Artikel yang Relevan
Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain:
a. Penelitian yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yang berjudul “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan  Hukum” .  Didalam  penelitian  tersebut,  masalah  tersebut  dikaitkan  dengan kebutuhan  hukum  terutama  mengenai  peraturan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  raya. Contoh  tersebut  dipilih  oleh  karena  peraturan  lalu  lintas  dan  angkutan  jaan  raya merupakan  salah  satu  sub-sistem  tata  hukum  yang  mengatur  masalah-masaah  non- spiritual.  Lagi  pula  masalah  lalu  lintas  semakin  luas  daya  cukupnya  dalam  kehidupan sehari-hari  terutama  di  kota  besar  seperti  Jakarta,  antara  lain  karena  semakin meningkatnya  peranan  komunikasi  yang  secara  relatif    akan  dapat  menetralisir masalah-masalah  yang  disebabkan  karena  seorang  warga  masyarakat  secara  sukaarea maupun  secara  terpaksa  senantiasa  menghadapi  persoalan  lalu  lintas  yang  semakin lama semakin intensif.
Dalam  penelitian  tersebut  didasarkan  pada  data  kuantitatif  dan  data  kualitatif  yang diperoleh  dari  kalangan  yang  secara  langsung  berhubungan  dengan  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  raya  serta  pengusaha  taksi.Kalangan  tersebut  menyatakan  adanya kecenderungan  umum,  bahwa  kesadaran  hukum  para  pengemudi  kendaraan  bermotor umum tidak menurun, oleh karena mereka telah dididik dan dibina secara intensif dan ekstensif.Sebab-sebab  terjadinya  kepatuhan  hukum  yang  relatif  rendah  di  kalangan pengemudi  kendaraan  bermotor  umum  adalah  terlalu  kakunya  kewajiban-kewajiban ekonomis-materiil yang dibebankan kepada para pengemudi, dengan adanya kebutuhan mengenai setoran minimal yang hanya didasakan pada prinsip ekonomis belaka.
b. Penelitian yang dituis oleh Atang Hemawan Usman yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat  dan  Pemerintahan  Sebagai  Faktor  Tegaknya  Negara  Hukum  di Indonesia”. Masalah kepatuhan hukum atau ketaatan terhadap hukum merupakan suatu unsur  saja  dari  persoalan  yang  lebih  luas,  yaitu  kesadaran  hukum.  Dari  berbagai  arti hukum,  salah  satu  diantaranya,  hukum  diartikan  sehagai  jaringan  nilai-nilai  yang merupakan  refleksi  dari  suatu  masyarakat.  Masalah  nilai-nilai  dalam  hukum  erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Hal itu dikarenakan kesadaran hukum merupakan suatu  penilaian  terhadap  hukum  yang  ada  serta  hukum  yangdikehendaki  atau  yang seharusnya  ada.  Kesadaran  hukum  dalam  penelitian    ini  diartikan  sebagai  persepsi
hukum  individu  atau  masyarakat  terhadap  hukum.  Persepsi  tersebut  mungkin  sama mungkin  pula tidak dengan hukum  yang herlaku. Hukum dalam  arti di  sini  menunjuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum di sini meliputi baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.
Peningkatan  kesadaran  seyogianya  dilakukan  melalui  penerangan  dan  penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukumhukum tertentu. Penerangan dan  penyuluhan  hukum  harus  disesuaikan  dengan  masalah-masalah  hukum  yang  ada dalam  masyarakat  pada  suatu  waktu  yang  menjadi  sasaran  penyuluhan  hukum.  Disisi lain  bahwa  kondisi  penegak  hukum  di  Indonesia  yang  sangat  lemah  menjadi  sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah Indonesia. Apa yang terjadi di Sampit, Maluku, dan Poso misalnya, merupakan refleksi dari miskinnya kreativitas sosial dalam menyelesaikan  konflik  di  antara  mereka.  Sekalipun  telah  dikenal  adanya  kearifan tradisional untuk meneyelesaikan konflik, seperti prinsip sintuvu maroso padapenduduk yang  mendiami  Poso  atau  prinsip  kita  semua  basaudara  pada  masyarakat  Poso. Kesadaran  perilaku  sosial  serta  struktur  sosial  yang  dikenalinya  hanya  menyediakan kekerasan sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik.
Beberapa  penelitian  diatas  hanya  sebagai  perbandingan  dalam  artikel  ilmiah ini.Sebagaimana  yang  telah  diteliti  oleh  beberapa  pengamat  dapat  disimpukan  bahwa masyarakat  Indonesia  masih  kurang  menyadari  sebagaimana  pentingnya  hukum  bagi suatu  Negara.  Oleh  karenanya  yang  akan  dibahas  dalam  artikel  ini  hanya  beberapa pengertian  dari  berbagai  jenis  hukum  yang  ada  di  Indonesia  yang  bertujuan  untuk menambah pengetahuan bagi pembaca.

## METODE PENULISAN ARTIKEL
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  yaitu  dengan  mengumpulkan  data  dan informasi  berdasarkan  dengan  melakukan  penelusuran  pustaka,  pencarian  sumber-sumber yang  relevan  danpencarian  data  melalui  internet.  Data  dan  informasi  yang  digunakan  yaitu data dari skripsi, media elektronik, dan beberapa pustaka yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:
1. Sebelum  analisis  data  dilaksanakan,  terlebih  dahulu  dilakukan  studi  pustakayang menjadibahan  pertimbangan  dan  tambahan  wawasan  untuk  penulismengenai  lingkup kegiatan dan konsep-konsep yang tercakup dalam penulisan.
2. Untuk melakukan pembahasan analisis dan sintesis data-data  yang diperoleh,diperlukan data  referensi  yang  digunakan  sebagai  acuan,  dimana  data  tersebutdapat  dikembangkan untuk  dapat  mencari  kesatuan  materi  sehingga  diperolehsuatu  solusi  dan  kesimpulan.

## PEMBAHASAN

## 1. Definisi Hukum Secara Umum
Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu, harus ditaati oleh masyarakat itu.
EM  Meyers,  Hukum  semua  aturan  yang  mengandung  pertimbangan  kesusilaan, ditujukan  kepada  tingkah  laku  manusia  dalam  masy,  dan  yg  menjadi  pedoman  bagi penguasa–penguasa negara dalam menjalankan tugasnya.
Hukum  adalah  ketentuan-ketentuan  yang  menjadi  peraturan  hidup  suatu masyarakat  yang  bersifat  kendalikan,  mencegah,  mengikat,  memaksa.  Dinyatakan  atau dianggap  sebagai  peraturan  yang  mengikat  bagi  sebagian  atau  seluruh  anggota masyarakat  tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.
Hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.

## 2. Tujuan, Elemen, dan Karakteristik Hukum
A. Tujuan Hukum
Dasar  yang  terdapat  pada  tujuan  hukum  adalah  mewujudkan  kedamaian,  ketertiban, kesejahteraan,  serta  ketentraman  dalam  kehidupan  masyarakat  dengan  sifatnya  yang universal.Melalui  ketentuan  hukum,  segala  bentuk  perkara  akan  dapat  diselesaikan dengan proses peradilan yang sesuai dengan ketentuan hukum tersebut.
Adapun tujuan hukum secara umum terdiri dari sebagai berikut ini.
a) Interaksi manusia yang terjadi dalam masyarakat dapat diatur dengan adanya hukum.
b) Mampu menjamin keamanan, kebahagiaan, serta kenyamanan bagi setiap individu di dalam masyarakat.
c) Mampu memberikan upaya dalam memakmurkan seluruh anggota masyarakatnya.
d) Keadilan sosial seluruh masyarakat dapat terlaksana dan terwujudkan.
e) Mampu  menjadi  suatu  petunjuk  dalam  melakukan  pergaulan  bagi  setiap  individu  di dalam masyarakat.
f) Hukum bertujuan sebagai sarana penegak bagi proses pembangunan.
Tujuan Hukum Menurut Para Ahli :

## a) Mochtar Kusumaatmadja
Tujuan  hukum  menurut  Mochtar  Kusumaatmadja  adalah  menciptakan  sebuah ketertiban  sehingga  menjadi  pokok  terciptanya  sebuah  struktur  sosial  yang  teratur. Selain  itu,  hukum  memiliki  tujuan  lain  yakni  membuat  keadilan  yang  sesuai  dengan masyarakat dan zaman dapat tewujud.
b) Jeremy Bentham (1990)
Menurut  ahli  bernama  Jeremy  Bentham  (1990),  tujuan  hukum  ialah  guna  mencapai kemanfaatan.  Artinya  hukum  akan  dan  dapat  menjamin  kebahagiaan  orang  banyak, teori tersebut juga dikenal dengan teori utilities.
c) Aristoteles
Sebagai seorang ahli, aristoteles mengungkapkan tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah  keadilan,  artinya  memberikan  kepada  setiap  orang  atas  apa  yang  sudah menjadi haknya. Teori itu kini dikenal sebagai teori etis.
d) Geny
Sedangkan  menurut  Geni  (1994)  tujuan  hukum  merupakan  untuk  mencapai  adanya keadilan dan juga sebagai unsur keadilan. Unsur keadilan yaitu kepentingan dayaguna serta kemanfaatan.
e) Immanuel Kant
Tujuan  hukum  selanjutnya  menurut  Immanuel  Kant  adalah  keseleruhan  syarat  yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan lainnya untuk menuruti peraturan hukum soal kemerdekaan.

## B. Elemen Hukum
Menurut  Lawrence  Milton  Friedman,  bahwa  dalam  sistem  hukum  harusmeliputi substansi,  struktur,  dan  budaya  hukum.  Ketiga  elemen  ini  menggambarkan  bagaimana sistem  hukum  ditata  secara  substantif,  apa  yang  dijalankan  oleh  sistem  hukum  itu,
bagaimana  sistem  hukum  itumenjalankannya,  dan  pada  gilirannya  akan  melihat  tingkat kesadaran terhadap hukum.
Ketiga  komponen  dalam  sistem  hukum  menurut  Lawrence  Milton  Friedman itudijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu :
a) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada besertaaparatnya,  mencakup  antara  lain  Kepolisian  dengan  para  Polisinya, Kejaksaan denganpara Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
b) Substansi  hukum,  yaitu  keseluruhan  aturan  hukum,  norma  hukum,  dan  asas hukum,baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
c) Kultur  hukum  yaitu  :  opini-opini,  kepercayaan-kepercayaan  (keyakinan- keyakinan,kebiasaan-kebiasaan,  cara  berfikir,  dan  cara  bertindak,  baik  dari  para penegak  hukummaupun  dari  warga  masyarakat,  tentang  hukum  dan  berbagai fenomena yangberkaitan dengan hukum.
Unsur  struktur  hukum  (legal  structur)  merupakan  institusionalisasi  ke  dalam entitasentitas  hukum  seperti  struktur  pengadilan  tingkat  pertama,  banding,  dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan  substansi  aturanhukum  yang  mengandung  norma-norma,  asas-asas, prinsip-prinsip,  dan  kaidah-kaidah,  baikyang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukummenyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.
Struktur  hukum,  substansi  hukum,  dan  budaya  hukum  merupakan  elemen- elemenpenting  dalam  penegakan  hukum,  jika  salah  satu  elemen  dari  tiga  kompenen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga munculahpersoalan (problem) hukum.

## C. Karakteristik Hukum
Sebagai  suatu  hal  yang  menjadi  ilmu  khusus,  hukum  dapat  dikenal  melalui beberapa  karakteristik  yang  dimilikinya.  Beberapa  karakteristik  dari  hukum  tersebut terdiri dari sebagai berikut ini.
a. Adanya Perintah atau Larangan
Maksud  dari  karakteristik  ini  adalah  hukum  merupakan  suatu  hal  yang  boleh  dan tidak boleh dilakukan oleh setiap individu di dalam masyarakat.
b. Bersifat Memaksa
Dalam karakteristik ini, setiap individu memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang telah ditetapkan ditetapkan tanpa adanya pengecualian.
c. Terdapat Sanksi
Karakteristik  ini  menunjukkan  bahwa  didalam  hukum  terdapat  hukuman  untuk pelanggar hukum berdasarkan ketentuan yang telah berlaku.

## 3. Orang  Sebagai  Subyek  Hukum  dan  Hak  Serta  Terciptanya  Kewajiban  Subjek Hukum
Ketika  berbicara  hukum,  yang  paling  awal  ditanyakan  adalah  untuk  apa  hukum dibentukdan  siapa  yang  menerima  atau  memeberlakukan  hukum  tersebut,  tidak  lain  ia adalah subjek hukum. Subjek hukum ialah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Dengan adanya hukum maka hak dan kewajiban subjek hukum dapat dikontrol  yang  bertujuan  untuk  mengatur  dan  melindungi  atas  semua  perbuatan  yang  ia lakukan.  Jenis  subjek  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  subjek  hukum  manusia dan subjek hukum badan hukum.
Manusia sebagai subjek hukum, sejak saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat dia meninggal dunia, bahkan seorang yang masih dalam kandungan ibunya sudah bisa dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir), apabila kepentingannyamemerlukannya  (untuk  menjadi  ahli  waris).  Namun  ada  beberapa golongan  yang  oleh  hukum  dipandang  sebagaisubjek  hukum  yang  tidak  cakap  hukum. maka  dalam  melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum  mereka  harus  diwakili  atau  dibantu oleh orang lain.
Pengertian  secara  yuridis  ada  dua  alasan  yang  menyebutkan  mengapa  manusia sebagai  subjek  hukum,  manusia  sebagai  subjek  hukum  mempunyai  hak-hak  subjek  dan kewenangan  hukum  artinya  kecakapan  untuk  menjadi  subjek  hukum,  yaitu  sebagai pendukung hak dan kewajiban. Namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum,  orang  yang  dapat  melakukan  perbuatan hukum  adalah  orang  yang  sudah  dewasa  atau  sudah  kawin,  sedangkan  orang-orang  yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang ditaruh di bawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami, dan orang yang tidak sehat rohani atau jiwanya.
Selain  manusia  sebagai  pembawa  hak  dan  kewajiban,  badan  hukum  juga  sebagai subjek  hukum  yaitu  memiliki  hak  dan  kewajiban  dalam  melakukan  perbuatan-perbuatan
hukum sepertilayaknya seorang manusia. Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri, dan ikut serta dalamlalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya. Ia dapat digugat dan dapat  juga  menggugat  dimuka  Pengadilan.  Badan  hukum  juga  dapat  dikatakan  sebagai rechtspersoon, yang berarti orangyang diciptakan oleh hukum.
Hak  memiliki  pengertian  tentang  sesuatu  hal  yang  benar,  memiliki,  kepunyaan, kewenangan,  kekuasaan  untuk  berbuat  sesuatu  (karena  telah  ditentukan  olehUndang- Undang,  aturan,  dan  lain  sebagainya),  kekuasaan  yang  benar  atas  sesuatu  atau untukmenuntut  sesuatu,  derajat  atau  martabat.  Adapun  kewajiban  adalah  sesuatu  yang wajibdilaksanakan, keharusan (sesuatu  hal  yang  harus dilaksanakan). Jenis-jenis hak atas subjek hukum tersebut meliputi :
a) Hak  legal  dan  Hak  Moral,  hak  legal  adalah  hak  yang  didasarkan  atas  hukum  dalam salah satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial, dan hak  moral  adalahdidasarkan  atas  prinsip  atau  peraturan  etis  saja.  hak  moral  lebih bersifat soliderisasi atau individu.
b) Hak  Khusus  dan  Hak  Umum,  hak  khusus  timbul  dalam  suatu  relasi  khusus  antara beberapa  manusia  karena  fungsi  khusus  yang  dimiliki  orang  satu  terhadap  orang lainnya, dan hakumum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-matakarena ia manusia. Hak ini dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali.
c) Hak  Individual  dan  Hak  Sosial,  hak  individual  disini  menyangkut  pertama-tama adalah  hak  yang  dimiliki  individu-individu  terhadap  Negara.  Negara  tidak  boleh menghindari ataumenggangu individu dalam mewujudkan hak-hak yang ia miliki, dan hak  sosial  disini  bukanhanya  hak  kepentingan  terhadap  Negara  saja,  akan  tetapi sebagai anggota masyarakatbersama dengan anggota-anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak sosial.
Kewajiban sebagai subjek hukum bahwasanya ia harus patuh pada peraturan, norma, mengenai hal apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan, serta bertujuan untuk penertiban dan upaya agar terwujudnya cita-cita dari hukum itu sendiri, yang memberikan suatukepastian, keadilan, dan kemanfaatan di dalam kehidupan bermasyarakat. Disamping itu  subjekhukum  juga  berkewajiban  untuk  menghormati  dan  menghargai  setiap  hak-hak subjek  hukumlainnya  yang  ada  di  dalam  masyarakat.  Sehingga  hak  dan  kewajiban merupakan  sesuatu  yangtidak  dapat  dipisahkan,  akan  tetapi  terjadi  pertentangan  apabila hak dan kewajiban tidakseimbang. Setiap masyarakat  memiliki hak dan kewajiban untuk
mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan.

## 4. Hukum Civil dan Objek Hukum

## A. Pengertian Hukum Civil Law
Hukum sipil (civil law) adalah sistem hukum  yang berkembang di dataran Eropa. Titik  tekan  pada  sistem  hukum  ini  adalah,  penggunaan  aturan-aturan  hukum  yang sifatnya  tertulis.  Sistem  hukum  ini  berkembang  di  daratan  Eropa  sehingga  dikenal  juga dengan  sistem  Eropa  Kontinental.  Kemudian  disebarkan  negara-negara  Eropa  Daratan kepada daerah-daerah jajahannya.

## B. Karakteristik Sistem Civil Law
Karakteristik  utama  yang  menjadi  dasar  sistem  Hukum  Civil  Law  adalah  hukum memperoleh  kekuatan  mengikat,  karena  diwujudkan  dalam  peraturan-peraturan  yang berbentuk  undang-undang  dan  tersusun  secara  sistematik  di  dalam  kodifikasi. Karakteristik  dasar  ini  dianut  mengingat  bahwa  nilai  utama  yang  merupakan  tujuan hukum  adalah  kepastian  hukum.  Hakim  hanya  berfungsi  menetapkan  dan  menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya.
Karakteristik  kedua  pada  sistem  Civil  Law  tidak  dapat  dilepaskan  dari  ajaran pemisahan  kekusaan  yang  mengilhami  terjadinya  Revolusi  Perancis.  Menurut  Paul Scolten,  bahwa  maksud  sesungguhnya  pengorganisasian  organ-organ  negara  Belanda adalah  adanya  pemisahan  antara  kekuasaan  pembuatan  undang-undang,  kekuasaan peradilan,  dan  sistem  kasasi  adalah  tidak  dimungkinkannya  kekuasaan  yang  satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Penganut sistem Civil Law memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim  terdahulu.  Yang  menjadi  pegangan  hakim  adalah  aturan  yang  dibuat  oleh parlemen, yaitu undang-undang.
Karakteristik ketiga pada sistem hukum Civil Law adalah apa yang oleh Lawrence Friedman  disebut  sebagai  digunakannya  sistem  Inkuisitorial  dalam  peradilan.  Di  dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara;  hakim  aktif  dalam  menemukan  fakta  dan  cermat  dalam  menilai  alat  bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum Civil Law berusaha untuk mendapatkan  gambaran lengkap dari peristiwa  yang dihadapinya sejak awal.  Sistem  ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim.

## C. Sumber Hukum Civil Law
Sumber-sumber  yang  menjadi  rujukan  pertama  dalam  tradisi  sistem  hukum  Civil Law  adalah  peraturan  perundang-undangan.  Negara-negara  penganut  civil  law menempatkan  konstitusi  pada  urutan  tertinggi  dalam  hirarki  peraturan  perundang- undangan.  Semua  negara  penganut  civil  law  mempunyai  konstitusi  tertulis.  Peraturan perundang-undangan  mempunyai  dua  karakteristik,  yaitu  berlaku  umum  dan  isinya mengikat keluar. Sifat  yang berlaku umum itulah  yang membedakan  antara perundang- undangan dan penetapan. Penetapan berlaku secara individual tetapi harus dihormati oleh orang lain.
Sumber hukum yang kedua yang dirujuk oleh para yuris di negara-negara penganut Civil Law dalam memecahkan masalah adalah kebiasaan-kebiasaan. Pada kenyataannya, undang-undang tidak pernah lengkap. Kehidupan masyarakat begitu kompleks sehingga undang-undang  tidak  mungkin  dapat  menjangkau  semua  aspek  kehidupan  tersebut. Sedangkan  dilain  pihak,  dibutuhkan  aturan-aturan  yang  dijadikan  pedoman  manusia dalam bertingkah laku untuk hidup bermasyarakat.
Sumber  hukum  yang  ketiga  yang  dirujuk  dalam  sistem  hukum  Civil  Law  adalah yurisprudensi. Ketika mengemukakan bahwa suatu hukum kebiasaan berlaku bagi semua anggota  masyarakat  secara  tidak  langsung,  melainkan  melalui  yurisprudensi,  Spruit sebenarnya mengakui bahwa yurisprudensi merupakan sumber hukum dalam arti formal. Akan  tetapi  posisi  yurisprudensi  sebagai  sumber  hukum  di  dalam  sistem  hukum  Civil Law  belum  lama  diterima.  Hal  itu  disebabkan  oleh  pandangan  bahwa  aturan-aturan tingkah laku, terutama aturan perundang-undangan, ditujuka untuk mengatur situasi yang ada  dan  menghindari  konflik;  dengan  demikian,  aturan-aturan  itu  dibuat  untuk  hal-hal setelah undang-undang itu diundangkan. Undang-undang dalam hal demikian merupakan suatu pedoman mengenai apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

## D. Objek Hukum
Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subyek hukum dan dapat menjadi  obyek  dalam  suatu  hubungan  hukum.  Misalkan  benda-benda  ekonomi,  yaitu benda-benda  yang  untuk  dapat  diperoleh  manusia  memerlukan  “pengorbanan”  dahulu sebelumnya. Hal pengorbanan dan prosedur perolehan benda-benda tersebut inilah yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban
subjek hukum yang bersangkutan sehingga benda-benda ekonomi tersebut menjadi objek hukum.

## 5. Sistematika Pembagian Hukum Perdata
Berdasarkan ilmu pengetahuan, hukum perdata dapat dibagi atas 4 bagian, yaitu :
a) Hukum tentang orang (Personenrecht) diatur dalam Bab I dan II buku II serta buku IV bab  IV  KUH  Perdata  yang  memuat  hal-hal  tentang  manusia  sebagai  subjek  hukum, kecakapan  untuk  memiliki  hak-hak,kecakapan  untuk  bertindak  sendiri  melaksanakan hak-haknya  itu,serta  hal  lain  yang  mempengaruhi  kecakapan,  domisili,  nama, pencatatan sipil (burgerlijk stand).
b) Hukum keluarga (Familierecht) diatur  dalam Bab IV  –  XVIII  buku I KUH Perdata yang  memuat  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  hubungan  hukum  yang  timbul  dari hubungan  kekeluargaan  seperti  perkawinan  beserta  hubungannya  dalam  harta kekayaan  antara  suami  istri,hubungan  antara  orang  tua  dan  anak,  perwalian, pengampuan (curatele) serta perceraian.
c) Hukum  kekayaan  /hukum  harta  kekayaan/  hukum  harta  benda  (Vermogensrecht) diatur  dalam  Bab  I-IX  dan  XIX  –  XXI  buku  II  serta  Bab  I  –  XVIII  buku  III  KUH Perdata  yang  memuat  hal-hal  yang  berhubungan  tentang  sesuatu  yang  dapat  dinilai dengan  uang,  yang  terdiri  dari  :  pertama,  Hukum  kekayaan  mutlak  (absolut)  yang meliputi  hak-hak  kebendaan  material  dan  immaterial  seperti,  hak  atas  merek,  hak cipta,dan  hak  oktroi,  dan  Kedua,  Hukum  harta  kekayaan  relative  (nisbi)  yaitu  hak yang timbul dari suatu perikatan.
d) Hukum  kewarisan  (Erfrecht)  diatur  dalam  Bab  XII  –  XVIII  buku  II  KUH  Perdata yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan tentang benda atau kekayaan seorang jika telah meninggal dunia.
Sedangkan,  apabila  dilihat  dari  peraturan  hukumnya  yaitu  KUHPerdata  (BW),  maka hukum dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu :
a) Buku I : Tentang orang (Ven Person) dan hukum keluarga (Van Familie);
b) Buku II : Tentang Benda (Van Zaken), yang didalamnya termasuk hukum waris (Erf Recht);
c) Buku  II:  Tentang  Perikatan  (Verbintenissen  Recht)  atau  hukum  perjanjian (Verbintenissen);
d) Buku IV : Tentang Pembuktian (Van Bewijk) dan Kedaluwarsa (Verjaring).

## 6. Definisi dan Jenis Kontrak
Hukum  kontrak  adalah  norma/  kaidah/  aturan  hukum  yang  mengatur  hubungan antara  belah  pihak  berdasarkan  kata  sepakat  untuk  menimbulkan  akibat  hukum  dalam melaksanakan objek perjanjian atau prestasi. Perjanjin dan kontrak bersifat bebas, selama tidak  melanggar  ketertiban  umum,  kesusilaan  dan  lingkungan.  Dalam  pasal  1233 KUHPerdt  disebutkan  bahwa  tiap  perikatan  dilahirkan  oleh  perjanjian  dan  Undang- Undang.
Sedangkan pengertian hukum kontrak menurut para ahli :
a) Menurut Michael D Bayles, Pengertian Hukum Kontrak adalah aturan hukum  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  perjanjian  atau  persetujuan.  Definisi  hukum  kontrak menurut  bayles  ini  mengkaji  hukum  kontrak  dari  dimensi  pelaksanaan  perjanjian yang dibuat oleh para pihak, namun beliau tidak melihat pada tahap pra kontraktual dan  kontraktual.  Tahap  tersebut  merupakan  tahap-tahap  yang  menentukan  dalam penyusunan  sebuah  kontrak.  Kontrak  yang  telah  disusun  oleh  para  pihak  akan dilaksanakan mereka sendiri.
b) Menurut  Lawrence  M.  Friedman,  Pengertian  Hukum  Kontrak  adalah  perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu.  Apabila  kita  mengkaji  aspek  pasar,  tentunya  kita  akan  mengkaji  dari berbagai  aktivitas  bisnis  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  suatu  market.  Dalam berbagai  market  tersebut,  terdapat  berbagai  macam  kontrak  yang  dilakukan  oleh para pelaku usaha yang mengadakan perjanjian jual beli, beli sewa, sewa-menyewa, leasing dan lain-lain.
c) Menurut  Charles  L.  Knap  dan  Nathan  M.  Crystal,  Hukum  Kontrak  ialah  hukum yang  melindungi  harapan-harapan  yang  timbul  dalam  pembuatan  persetujuan  demi perubahan  masa  datang  yang  bervariasi  kinerja,  seperti  pengangkutan  kekayaan (yang nyata maupun  yang tidak nyata), kinerja pelayanan dan pembayaran tersebut dengan uang.
Adapun jenis-jenis dari Hukum Kontrak, yaitu :
a. Kontrak Menurut Sumber Hukumnya.
Kontrak  menurut  sumber  hukumnya  merupakan  penggolongan  kontrak  yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan.
b. Kontrak Menurut Namanya.
Didalam  Pasal  1319  KUHPerdata  dan  Artikel  1355  NBW  hanya  disebutkan  dua macam kontrak menurut namanya, yaitu:
1) Kontrak Nominaat (Bernama).
Kontrak  Nominat  adalah  kontrak  yang  dikenal  dalam  KUHPerdata.  Yang termasuk  dalam  kontrak  nominat  adalah  jual  beli,  tukar-menukar,  pinjam- meminjam, pemberian kuasa, sewa-menyewa, dll.
2) Kontrak Innominaat (Tidak Bernama).
Kontrak Innominaat ialah Kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat.  Yang  termasuk  dalam  kontrak  innominaat  adalah  Leasing,  beli sewa,  franchise,  kontrak  rahim,  joint  venture,  kontrak  karya,  keagenan, production sharing, dll.
c. Kontrak Menurut Bentuknya.
Didalam  KUHPerdata,  tidak  disebut  secara  sistematis  tentang  bentuk  kontrak. Namun  apabila  kita  menelaah  berbagai  ketentuan  yang  tercantum  dalam KUHPerdata  maka  kontrak  menurut  bentuknya  dapat  dibagi  menjadi  dua  macam, yaitu:
1) Kontrak Lisan.
Kontrak Lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320 KUHPerdata).
2) Kontrak Tertulis.
Kontrak  tertulis  merupakan  kontrak  yang  dibuat  oleh  para  pihak  dalam  bentuk lisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdata).
Kontrak ini dibagi menjadi dua macam:
a) Akta  dibawah  tangan  adalah  akta  yang  cukup  dibuat  dan  ditandatangani  oleh para pihak.
b) Akta  yang  dibuat  oleh  notaris,  merupakan  akta  pejabat.  Contohnya,  baerita acara Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) dalam suatu PT.
d. Kontrak Timbal Balik.
Kontrak  Timbal  Balik  merupakan  perjanjian  yang  dilakukan  para  pihak  yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli, dan sewa menyewa.
e. Perajanjian cuma-cuma atau dengan Alas Hak yang membebani.
Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari  pihak  lainnya.  Perjanjian  cuma-cuma  merupakan  perjanjian  yang  menurut hukum hanyalah menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Contohnya: hadiah dan pijam pakai.
Sedangkan  perjanjian  dengan  alas  hak  yang  membebani  merupakan  perjanjian disamping prestasi pihak yang satu senantiasa ada prestasi (Kontrak) dari pihak lain, yang  menurut  hukum  saling  berkaitan.  Contonya:  A  menjanjikan  kepada  B  suatu jumlah tertentu. Jika B menyerahkan sebuah benda tertentu pula kepada A.
f. Perjanjian Berdasarkan Sifatnya.
Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban  yang ditimbulkan dari adanya prjanjian tersebut.
Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:
1) Perjanjian Kebendaan (Zakelijke Overeenkomst)
Perjanjian Kebendaan adalah suatu perjanjian yang ditimbulkan hak kebendaan diubah  atu  dilenyapkan,  hal  demikian  untuk  memenuhi  perikatan.  Contoh  : Perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik.
2) Perjanjian Obligatoir
Perjanjian  yang  merupakan  perjanjian  yang  menimbulkan  kewajiban  dari  para pihak.
g. Perjanjian Dari Aspek Larangannya.
Penggolongan  perjanjian  berdasarkan  larangannya  merupakan  penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

## 7. Hukum Kontrak dan Perikatan

## A. Hukum Kontrak
Charles  L.  Knap  dan  Nathan  M.  Crystal,  Hukum  Kontrak  ialah  hukum  yang melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa  datang  yang  bervariasi  kinerja,  seperti  pengangkutan  kekayaan  (yang  nyata maupun yang tidak nyata), kinerja pelayanan dan pembayaran tersebut dengan uang.
B. Syarat Hukum Kontrak
Untuk dapat dianggap sah secara hukum, ada 4 syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia:
a. Kesepakatan para pihak
b. Kecakapan para pihak
c. Mengenai hal tertentu yang dapat ditentukan secara jelas
d. Sebab/causa yang diperbolehkan secara hukum.

## C. Definisi Perikatan
Menurut  Prof.  Soediman  Kartohadiprodjo,  S.H.  Hukum  perikatan  ialah  kaidah hukum  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  seseorang  yang  bersumber  pada  tindakannya dalam lingungan hukum kekayaan.

## D. Dasar Hukum Perikatan
Dasar  hukum  perikatan  berdasarkan  KUH  Perdata  terdapat  tiga  sumber  adalah  sebagai berikut:
a. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
b. Perikatan yang timbul dari undang-undang.
c. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan sukarela.

## E. Sumber Perikatan Berdasarkan Undang-Undang
a. Perikatan (Pasal 1233 KUH Perdata): Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena  undang-undang.  Perikatan  ditujukan  untuk  memberikan  sesuatu,  untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
b. Persetujuan  (Pasal  1313  KUH  Perdata):  Suatu  persetujuan  adalah  suatu  perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
c. Undang-undang  (Pasal  1352  KUH  Perdata):  Perikatan  yang  lahir  karena undangundang  timbul  dari  undang-undang  atau  dari  undang-undang  sebagai  akibat perbuatan orang.
8. Aspek dan Konsekuensi Hukum Yang Timbul dari Sebuah Kontrak
Konsekuensi Hukum Jika Perjanjian Tidak Mencantumkan Tanggal Pembayaran Prinsip Dasar Perjanjian
Dalam  hal  ini,  dalam  menghadapi  perjanjian  dengan  sebuah  perusahaan  yang menginginkan  pembayaran  dilakukan  14  hari  kerja  setelah  servis  diberikan.Namun,
perusahaan  itu  tidak  mau  tanggal  pembayaran  dicantumkan  di  dalam  perjanjian.Kami asumsikan, perjanjian tersebut merupakan perjanjian jual beli jasa.
Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (“KUH  Perdata”),  menyebutkan bahwa:
Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Dengan dibuatnya sebuah perjanjian, maka secara otomatis sudah terikat secara perdata dengan perusahaan tersebut, begitupun sebaliknya.
Agar  perjanjian  sah  secara  hukum,  maka  harus  memenuhi  syarat-syarat  sah  perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu;
1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) suatu pokok persoalan tertentu;
4) suatu sebab yang tidak terlarang.

## Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan:
Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.Persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik  kembali selain  dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang ditentukan oleh undang-undang.Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

## Langkah yang Dapat Ditempuh
Apabila  tanggal  pembayaran  tidak  dicantumkan  di  dalam  perjanjian  tersebut,  maka perjanjian  ini  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum.Akan  timbul  perbedaan pendapat tentang kapan waktu pembayaran dilakukan, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa.
Agar perjanjian tersebut efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya, kami sarankan agar tanggal pembayaran dicantumkan secara tegas.
Sesuai  Pasal  1338  KUH  Perdata  di  atas,  pembuatan  perjanjian  harus  dilakukan  dengan iktikad baik.Apabila pihak perusahaan tersebut memiliki iktikad baik, seharusnya mereka
tidak  mempersoalkan  mengenai  pencantuman  tanggal  pembayaran.Justru  pihak perusahaan sangat diuntungkan karena adanya kepastian pembayaran.
Namun  apabila  pihak  perusahaan  tetap  berpendirian  tidak  mau  mencantumkan  tanggal pembayaran,  tanpa  disertai  dengan  alasan-alasan  yang  dibenarkan  secara  hukum,  maka kami sarankan agar perjanjian tersebut diurungkan untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.
Apabila  perjanjian  tersebut  sudah  dilaksanakan,  maka  dapat  dikukan  negosiasi  kepada pihak  perusahaan  untuk  melakukan  adendum  perjanjian.Adendum  perjanjian  ini dipergunakan  saat  ada  tambahan  atau  lampiran  pada  perjanjian  pokoknya  namun merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya.

## 9. Hubungan Antara Kontrak dan Kesepakatan
Kontrak  menurut  Pasal  1313  KUHPerdata  adalah  “perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dengan  mana  satu  pihak  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau lebih”.Ada juga definisi kontrak yang lain yaitu, “hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Dimana subjek hukum  yang  satu  berhak  atas  prestasi  dan  begitu  juga  subjek  hukum  yang  lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”. Kontrak  dan  kesepakatan  saling  berhubungan  karena  kesepakatan  merupakan  syarat sahnya terjadinya sebuah kontrak. Sedangkan pengertian kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya
Kesepakatan  pada  dasarnya,  cara  yang  paling  banyak  dilakukan  oleh  para  pihak,  yaitu dengan  bahasa  yang  sempurna  secara  lisan  dan  secara  tertulis.  Tujuannya  pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak  dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
a. Hukum  adalah  ketentuan-ketentuan  yang  menjadi  peraturan  hidup  suatu  masyarakat yang  bersifat  kendalikan,  mencegah,  mengikat,  memaksa.  Dinyatakan  atau  dianggap sebagai  peraturan  yang  mengikat  bagi  sebagian  atau  seluruh  anggota  masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan
yang  sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.
b. Dasar  yang  terdapat  pada  tujuan  hukum  adalah  mewujudkan  kedamaian,  ketertiban, kesejahteraan,  serta  ketentraman  dalam  kehidupan  masyarakat  dengan  sifatnya  yang universal.Melalui  ketentuan  hukum,  segala  bentuk  perkara  akan  dapat  diselesaikan dengan proses peradilan yang sesuai dengan ketentuan hukum tersebut.
c. Hukum  sipil  (civil  law)  adalah  sistem  hukum  yang  berkembang  di  dataran  Eropa. Titik  tekan  pada  sistem  hukum  ini  adalah,  penggunaan  aturan-aturan  hukum  yang sifatnya  tertulis.  Sistem  hukum  ini  berkembang  di  daratan  Eropa  sehingga  dikenal juga  dengan  sistem  Eropa  Kontinental.  Kemudian  disebarkan  negara-negara  Eropa Daratan  kepada  daerah-daerah  jajahannya.Karakteristik  utama  yang  menjadi  dasar sistem  Hukum  Civil  Law  adalah  hukum  memperoleh  kekuatan  mengikat,  karena diwujudkan  dalam  peraturan-peraturan  yang  berbentuk  undang-undang  dan  tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi.
d. Hukum kontrak adalah norma/ kaidah/ aturan hukum yang mengatur hubungan antara belah  pihak  berdasarkan  kata  sepakat  untuk  menimbulkan  akibat  hukum  dalam melaksanakan  objek  perjanjian  atau  prestasi.  Perjanjin  dan  kontrak  bersifat  bebas, selama  tidak  melanggar  ketertiban  umum,  kesusilaan  dan  lingkungan.  Dalam  pasal 1233  KUHPerdt  disebutkan  bahwa  tiap  perikatan  dilahirkan  oleh  perjanjian  dan Undang- Undang.

## Saran
Diharapkan  ditegakannya  sistem  hukum  yang  didasarkan  pada  nilai  filosofi  yang berorientasi  pada kebenaran, keadilan nilai  sosial  yang berorientasi  pada tata nilai  yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat dan nilai yuridis yang bertumpu pada peraturan perundangundangan  yang  menjamin  pada  peraturan  hukum/kesadaran  hukum.  Untuk mewujudkan  sistem  hukum  yang  dimaksud  tersebut  diperlukan  kemampuan  dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta pengembangan sikap perilaku patuh hukum. Kepatuhan hukum bukan sekedar kewajiban tetapi  merupakan  kebutuhan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  maupun  dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Saddoen,  Arifin..  “Pengertian  Hukum  :  Karakteristik,  Unsur-Unsur,  Jenis-Jenis  dan Tujuannya” https://moondoggiesmusic.com/pengertian-hukum/#gsc.tab=0 (diakses  pada tanggal 5 April pukul 10:12)
“Jenis-Jenis  Kontrak” http://www.hukumkontrak.com/p/jenis-jenis-perikatan.html .(diakses pada tanggal 5 April 2021 pukul 10:15)
Otdidak.
2017. “Pengertian dan
Jenis- Jenis Hukum Kontrak” http://itscatatanhukum.blogspot.com/2017/04/pengertian-dan-jenis-jenis-hukum- kontrak.html (diakses pada tanggal 5 April pukul 10:2)
Indra.
2019. “Pembagian/
Sistematika Hukum Perdata Indonesia” https://doktorhukum.com/pembagian-sistematika-hukum-perdata-indonesia/ (diakses  pada tanggal 5 April pukul 10:29)
Adytya,  Billy.  2020.  “15  Tujuan  Hukum  Menurut  Para  Ahli  Beserta  dengan  Fungsinya Secara  Umum” https://www.merdeka.com/trending/15-tujuan-hukum-menurut-para-ahli- beserta-dengan-fungsinya-secara-umum-kln.html?page=2 ,  (diakses  pada  tanggal  5  April pukul 10:34)
Herawan, Wahyu Nandang. 2020. “Konsekuensi Hukum Jika Perjanjian Tak Mencantumkan Tanggal
Pembayaran” https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e43d59cb05fe/konsek uensi hukum-jika-perjanjian-tak-mencantumkan-tanggal-pembayaran/ , (diakses pada tanggal 5 April 2021 pukul 14:32)
Usman, Atang Hermawan. “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintahan Sebagai Faktor Tegaknya  Negara  Hukum  di  Indonesia” https://core.ac.uk/download/pdf/287307509.pdf , (diakses pada tanggal 7 April 2021 pukul 20:46)
Sadi, Muhammad. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana.
Hapzi Ali, Modul 1 HBL, “PENGENALAN DAN DEFINISI HUKUM SECARA UMUM” 40244-urgensi-perjanjian-dalam-hubungan-keperd-8eeedd36.pdf