## PENERAPAN BATAS-BATAS WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SUATU PERIKATAN
Mustabsyir Abidin 1 , Ashabul Kahpi 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mustabsyirbarru@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan dalam KUHPerdata yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan  masalah-masalah  wanprestasi  dan  perbuatan  melawan  hukum.  Penelitian  ini  menggunakan metode  yuridis  normatif  yang  bersifat  deskriptif.  Penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  dengan  hanya mengolah  dan  menggunakan  data-data  sekunder.  Sedangkan  bersifat  deskriptif  maksudnya  penelitian  tersebut kadangkala  dilakukan  dengan  melakukan  suatu  survei  ke  lapangan  untuk  mendapatkan  informasi  yang  dapat mendukung  teori  yang  telah  ada.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  Memang  dalam  KUHPerdata  tidak dijelaskan  secara  terperinci  perbedaan  antara  wanprestasi  dengan  perbuatan  melawan  hukum.  Namun,  dari doktrin-doktrin  maupun  yurisprudensi  dapat  dilihat  perbedaan  wanprestasi  dengan  perbuatan  melawan  hukum. Pada umumnya upaya yang dilakukan para pihak apabila terjadi wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum adalah melalui pengadilan demi mendapatkan suatu kepastian hukum (rechtzekerheid). Namun demikian, dalam prakteknya  sering  terjadi  pencampuradukkan  gugatan  antara  wanprestasi  dengan  perbuatan  melawan  hukum, yang  pada  akhirnya  akan  merugikan  penggugat. Hal  ini  dapat  terjadi  karena  ketidaktahuannya  terhadap  batas- batas  suatu  perbuatan  dalam  suatu  perikatan,  mana  yang  merupakan  wanprestasi  dan  mana  yang  merupakan perbuatan melawan hukum Perkembangan jaman yang cepat selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Setiap individu pasti akan memenuhi kebutuhan hidupnya yang sudah barang tentu akan melakukan suatu perbuatan-perbuatan hukum.

## Kata Kunci : Perikatan; Perbuatan Melawan Hukum; Wanprestasi

## Abstract
This  paper  aims  to  find  out  the  provisions  in  the  Civil  Code  that  can  be  used  in  solving  problems  of default  and  unlawful  acts.  This  research  uses  a  descriptive  normative  juridical  method.  Normative  juridical research  is  research  by  only  processing  and  using  secondary  data.  While  descriptive  means  that  research  is sometimes  carried  out  by  conducting  a  survey  to  the  field  to  obtain  information  that  can  support  existing theories. The results of the study indicate that the Civil Code does not explain in detail the difference between a default and an act against the law. However, from the doctrines and jurisprudence, it can be seen the difference between a breach of contract and an act against the law. In general, the efforts made by the parties in the event of default or unlawful acts are through the courts in order to obtain  legal certainty (rechtzekerheid).  However,  in practice there is often a mix-up of claims between default and acts against the law, which in the end will harm the  plaintiff.  This  can  happen  because  of  his  ignorance  of  the  limits  of  an  act  in  an  engagement,  which  is  a default  and  which  is  an  unlawful  act.  The  rapid  development  of  the  era  is  always  accompanied  by  rapid economic  growth.  Every  individual  will  certainly  fulfill  his  life  needs  which  of  course  will  carry  out  legal actions.
Keywords: Engagement; Unlawful Acts; Wanprestasi

## PENDAHULUAN
Dalam  perkembangan  era-globalisasi  yang  ditandai  dengan  meningkat  dan  bertambah pesatnya  perekonomian  rakyat,  kebutuhan  manusia  semakin  kompleks,  sehingga  untuk memenuhi  kebutuhan  tersebut  diantara  manusia  yang  satu  dengan  yang  lainnya  tumbuh keadaan yang memaksa mereka untuk melakukan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya terjadi dengan adanya suatu perikatan.
Umumnya semua perikatan diakhiri dengan pelaksanaan dan memang demikianlah yang seharusnya  terjadi.  Itu  berarti  para  pihak  memenuhi  kesepakatan  untuk  dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam suatu perjanjian atau kontrak. Pemenuhan hal- hal  yang  harus  dilaksanakan  disebut  dengan  prestasi.  Dengan  terlaksananya  prestasi, kewajiban-kewajiban  para  pihak  berakhir,  sebaiknya  apabila  salah  satu  pihak  tidak melaksanakannya, maka disebut melakukan wanprestasi.
Secara sederhana wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi  yang  dilaksanakannya  tidak  tepat  waktu  dan  tidak  sesuai  dengan  seharusnya.  Jadi, debitur  telah  melakukan  wanprestasi  karena  tidak  atau  terlambat  melaksanakan  prestasi  dari waktu  yang  ditentukan,  atau  tidak  sesuai  menurut  apa  yang  semestinya,  dan  ini  merupakan suatu  pelanggaran  hukum  atau  tindakan  melawan  hukum  terhadap  hak  kreditur,  yang  lebih dikenal dengan istilah onrechtmatigedaa 1 .
Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek  hukum  yang  lainnya  karena  suatu  perbuatan,  peristiwa  atau  keadaan.  Perbuatan misalnya jual beli barang, peristiwa misalnya lahirnya seorang bayi atau matinya orang, dan keadaan misalnya letak pekarangan yang berdekatan atau rumah yang bergandengan. Karena hal  yang  mengikat  selalu  ada  dalam  kehidupan  masyarakat,  maka  oleh  pembentuk  undang- undang  atau  oleh  masyarakat  diakui  dan  diberi  akibat  hukum.  Dengan  demikian,  perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain menimbulkan suatu hubungan hukum 2 .
Sebagaimana  telah  dibicarakan  diatas  bahwa  menurut  aliran  logisme  bahwa  perbuatan melanggar  hukum  hanyalah  perbuatan-perbuatan  yang  melanggar  hak  orang  lain  atau bertentangan  dengan  undang-undang  atau  dengan  kewajiban  hukum  yang  ditentukan  dalam undang-undang yang tertulis saja.
1 I.G.Ray Widjaya, Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting, Teori dan Praktek, (Jakarta : Megapoin, 2003), hal 77.
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : Alumni, 1981), hal 6.
Karena aliran ini berpandangan sempit tentang perbuatan melawan hukum maka banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat yang pada dasarnya adalah perbuatan melanggar hukum tetapi  menurut  aliran  logisme  ini  tidak  digolongkan  dalam onrechtmatigedaad (perbuatan melawan hukum).
Adapun  yang  dimaksud  dengan  penafsiran  sempit  adalah  baru  dikatakan  ada onrechtmatigedaad ,  kalau  :  Ada  pelanggaran  terhadap  hak  subjektif  sesorang;  Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
Untuk  memenuhi  rasa  keadilan  maka  pengertian  perbuatan  melawan  hukum  diperluas. Pengertian  perbuatan  melawan  hukum  mencakup  perbuatan  yang  bertentangan  dengan kesusilaan  dan  kepantasan,  pertentangan dengan  kewajiban  sendiri  yang  ditentukan  undang- undang, bertentangan dengan hak orang lain.
Dari rumusan ini maka penafsiran pengertian perbuatan melawan hukum sudah sangat luas dan mencakup semua kehidupan masyarakat.
Untuk  dapat  dipertanggungjawabkan  orang  yang  melakukan  perbuatan  melawan hukum,  pasal  1365  KUHPerdata  menentukan  4  syarat  perbuatan  melawan  hukum  yang sekaligus merupakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Ke-4 unsur itu antara lain :
1. Adanya suatu pelanggaran hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Terjadinya kerugian;
4. Adanya hubungan kausalitas. 3
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata tersebut, antara lain :
1. Adanya Suatu Pelanggaran Hukum
M.A. Moegni Djojodirjo, mengatakan 4 :
Dengan  meninjau  perumusan  luas  dari  onrechtmatigedaad  maka  daad  atau  Perbuatan haruslah perbuatan melawan hukum apabila :
a. Pertentangan dengan hak orang lain,
b. Pertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri,
c. Pertentangan dengan kesusialaan,
3 Moegni Djojodihardjo, Perbuatan Melawan Hukum, cetakan I, tahun 1979, hal. 22.
4 MA. Moegni Djojodiharjo, Loc.Cit.
d. Pertentangan  dengan  keharusan  yang  harus  diindahkan  dalam  pergaulan  masyarakat atau benda.
Yang dimaksud dengan bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan hak  subjektif  orang  lain  yaitu  kewenangan  yang    berasal  dari  kaedah  hukum,  hak-hak  yang penting  diakui  oleh  yurisprudensi  adalah  hak-hak  pribadi,  seperti  hak  atas  kebebasan, kehormatan, nama baik dan kekayaan.
Menurut  terminologi  hukum  dewasa  ini,  kewajiban  hukum  diartikan  sebagai  yang didasarkan  pada  hukum,  baik  yang  tertulis.  Menurut  rumusan  perbuatan  melawan  hukum diatas, yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban menurut undang-undang.
Termasuk  dalam  kategori  ini  adalah  perbuatan  pidana  yaitu  pencurian,  penggelapan, penipuan,  dan  pengrusakan.  Bertentangan  dengan  kesusilaan  sulit  untuk  memberikan pengertian  kesusilaan,  walaupun  demikian  dapat  dijelaskan  sbagai  norma-norma  moral sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.
Bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  dalam  lalulintas  masyarakat terhadap  diri  atau  barang  orang  lain.  Itu berarti  bahwa  setiap manusia  menginsafi bahwa  ini merupakan  bagian  dari  kehidupan  masyarakat  dan  karenanya  dalam  segala  perbuatannya harus  memperhatikan  segala  kepentingan  sesamanya,  harus  mempertimbangkan  kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dengan mengikuti apa yang dianggap masyarakat sebagai hal yang layak dan patut. Dapat dianggap bertentangan dengan kepatutan berupa :
a. Perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak,
b. Perbuatan  yang  tidak  berguna  yang  menimbulkan  bahaya  terhadap  orang  lain,  dimana menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.

## 2. Terdapat Kesalahan
Untuk  dapat  seseorang  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatan  melawan  hukum,  pasal 1365 KUH Perdata mengisyaratkan adanya kesalahan.
Menurut  R.Wirjono  Prodjodikoro,  bahwa  :  “Bahwa  pasal  1365  KUH  Perdata  tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzet dolus) dan kesalahan dalam bentuk  kekurang  hati-hatian  (culpa).  Jadi  berbeda  dengan  hukum  pidana  yang  membedakan antara kesengajaan dengan hukum pidana  yang membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati” 5 .
5 MA. Moegni Djojodiharjo, Loc.Cit. hal. 24.
Oleh karena itu hakimlah yang harus menilai dan mempertimbangkan berat ringannya k esalahan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu sehingga ditentukan ganti rugi yang seadil-adilnya.
Menurut  Arrest  Hogeraad  tanggal  4  Februari  1926  jika  orang  yang  dirugikan  juga mempunyai  kesalahan  atas  timbulnya  kerugian  maka  sebagian  dari  kerugian  tersebut dibebankan kepadanya. Kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja. Seseorang yang menuntut ganti rugi kepada perusahaan kereta api, karena ditabrak kereta api, dipersilangan  rel  dengan  jalan  usus,  lantaran  personil  perusahaan,  tidak  seluruhnya dikabulkan  Hogeraad  karena  juga  ada  kesalahan  yaitu  bilamana  cukup  waspada, maka  akan dapat melihat kereta api berjalan mendekatinya dan dapat menghindarinya.
Dalam  kasus  yang  lain  Hogeraad  berpendapat  bahwa  jika  kerugian  yang  terjadi  ialah karena  kesalahan yang dilakukan  beberapa orang  maka setiap orang  bertanggungjawab atas terjadinya kerugian tersebut dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian seluruhnya.
Seseorang  tidak  dapat  dikatakan  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  bilamana melakukan perbuatan itu karena keadaan terpaksa (overmacht), keadaan darurat (noodweer).
Seseorang  juga  tidak  dapat  dipertangungjawabkan  atas  perbuatan  melawan  hukum karena  melakukan  perintah  jabatan  dan  salah  sangka  yang  dapat  dimaafkan.  Tetapi  yang disebabkan  karena  perbuatan  kesalahan  atau  kurang  hati-hati  maka  bertanggung  jawab  atas kerugian  yang  menjadi  tanggungjawabnya,  barang-barang  yang  berada  di  bawah penguasaannya dan binatang-binatang miliknya.

## 3. Terjadi Kerugian
Kerugian  yang  disebabkan  karena  perbuatan  melawan  hukum  dapat  berupa:  Kerugian Materil
Kerugian  materil  dapat  berupa  kerugian  yang  nyata  diderita  dari  suatu  perbuatan melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  orang  lain.  Misalnya  :  kebakaran  mobil  penumpang akibat  perbuatan  melawan  hukum,  mewajibkan  si  pembuat  kerugian  itu  tidak  hanya membayar  biaya  perbaikan  mobil  tersebut,  akan  tetapi  juga  bertanggungjawab  untuk mengganti  penghasilan  mobil  penumpang  itu  yang  akan  diperoleh  si  pemilik  sewaktu memperbaiki mobil tersebut.

## Kerugian Immaterial
Yang  termasuk  dalam  kerugian  immaterial  akibat  perbuatan  melawan  hukum  dapat berupa :
1. Kerugian moral,
2. Kerugian ideal,
3. Kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang,
4. Kerugian non ekonomis.
Untuk  menentukan  besarnya  kerugian  yang  harus  diganti  umumnya  harus  dilakukan dengan  menilai  kerugian  tersebut.  Karena  itu  pada  asasnya  yang  dirugikan  harus  sedapat mungkin  ditempatkan  dalam  keadaan  yang  sesungguhnya  jika  tidak  terjadi  perbuatan melawan hukum.

## 4.Adanya Hubungan Kausalitas
Untuk  menentukan  ganti  rugi  terhadap  orang  yang  melakukan  perbuatan  melawan hukum  selain  harus  ada  kesalahan,  disamping  itu  pula  harus ada  hubungan  kausalitas  antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian tersebut.
Dalam pergaulan masyarakat setiap ada perbuatan, baik perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang lain maka harus ada pelakunya. Pelaku inilah yang melakukan perbuatan, dan untuk  menilai  perbuatan  ini  baik  atau  salah  maka  diperlukan  atau  digunakan  hukum  atau norma.  Karena  hukum  tidak  lain  adalah  peraturan  yang  mengatur  tingkah  laku  anggota masyarakat  dalam  pergaulan  sehari-hari.  Anggota  masyarakat  inilah  yang  disebut  dengan subjek  hukum,  dimana  subjek  hukum  itu  adalah  penanggung  hak  dan  kewajiban.  Karena adanya  hak  dan  kewajiban  ini  maka  subjek  hukum  mampu  mengadakan  hubungan  dan perbuatan-perbuatan hukum.
Salah  satu  dari  perbuatan  hukum  ini  adalah  perbuatan  melawan  hukum.  Jadi  yang dimaksud  dengan  pelaku  dalam  perbuatan  melawan  hukum  ialah  angota  masyarakat  atau orang  dan  badan  hukum.  Orang  atau  manusia  sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban  dalam lalulintas  hukum,  dapat  melakukan  hubungan  dan  perbuatan  hukum,  sehingga  kalau melakukan  kesalahan  maka  padanya  dapat  dimintakan  pertanggungan  jawab  atau perbuatannya tersebut, tidak terkecuali perbuatan melawan hukum apapun yang dibuatnya.
Perbuatan  yang  dipertanggungjawabkan  kepadanya  adalah  karena  perbuatan  yang melawan  hukum  yang  dilakukannya  yang  mana  perbuatan  tersebut  menimbulkan  kerugian pada  orang  lain,  yang  karena  kesalahannya  orang  itu  diwajibkan  untuk  mengganti  kerugian yang diderita orang lain tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata. Semua ini tujuannya untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
Sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban, bukan  saja  manusiawi  tapi  badan  hukum  juga termasuk  didalamnya.  Oleh  karena  badan  hukum  juga  sebagai  subjek  hukum  maka  badan hukum  juga  dapat  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  (onrechtmatigedaad)  sehingga padanya dapat juga dimintakan pertanggungjawaban.
Ali Rido, mengatakan : 6
Pengertian  badan  hukum  adalah  merupakan  kumpulanatau  asosiasi  yang  terdiri  dari lebih satu orang dan menurut doktrin harus memenuhi syarat-syarat :
1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan tersendiri;
4. Adanya organisasi yang teratur.
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro  : 7 Pengertian  badan  hukum  adalah  badan  disamping orang/manusia  juga  dianggap  dapat  bertindak  dalam  hukum  dan  mempunyai  hak-hak  dan kewajiban dalam perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan hukum, disertai syarat utama adanya harta yang terpisah dari harta anggota.
Di dalam pergaulan masyarakat maka badan hukum ini terdiri dari :
a. Badan hukum publik, misal : Negara, Propinsi, Kabupaten dan sebagainya;
b. Badan hukum perdata, misal : Perseroan Terbatas, Yayasan, Firma dan lain-lain.
Dalam pembahasan penelitian ini, hanya dibatasi pada badan hukum perdata, yang turut serta  dalam  pergaulan  hidup  masyarakat.  Misalnya  :  dapat  melakukan  jual  beli,  sewa- menyewa, dan lain-lain.
6 Ali  Ridho, Badan  Hukum  dan  Kedudukan  Badan  Hukum,  Perkumpulan  Koperasi,  Yayasan,  Wakaf (Alumni : Bandung, 1979) hal. 66.
7 Ali  Ridho, Badan  Hukum  dan  Kedudukan  Badan  Hukum,  Perkumpulan  Koperasi,  Yayasan,  Wakaf (Alumni : Bandung, 1979)hal.89
Sebagai  badan  hukum,  maka  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam  perbuatan  melawan hukum  yang  merugikan  orang  lain.  Dalam  hubungan  ini  pertanggungjawaban  dalam  rangka perbuatan melawan hukum ada 2 macam tanggungjawab, yaitu :

## 1. Tanggungjawab langsung
Yaitu  tanggungjawab  seseorang  terhadap  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  orang  itu sendiri, berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata.

## 2. Tanggungjawab tidak langsung
Yaitu  tanggungjawab  seseorang  terhadap  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  orang  lain dalam  rangka  melaksanakan  tugas  pekerjaannya,  dan  di  bawah  pengamanan  orang  yang bertanggungjawab tadi (pasal 1367 KUH Perdata).
Pasal  1367  KUHPerdata  berbunyi  : 8 “Majikan-majikan  dan  mereka  yang  mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang  diterbitkan  oleh  pelayan-pelayan  atau  bawahan-bawahan  mereka  dalam  melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

## METODE PENELITIAN
Dalam  menyusun  penelitian  ini,  digunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  yang bersifat deskriptif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan  data-data  sekunder.  Sedangkan  bersifat  deskriptif  maksudnya  penelitian tersebut  kadangkala  dilakukan  dengan  melakukan  suatu  survei  ke  lapangan  untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung teori yang telah ada.
Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan  pustaka  atau  dalam  penulisan  skripsi  ini  antara  lain  berasal  dari  buku-buku baik  koleksi  pribadi  maupun  dari  perpustakaan,  artikel-artikel  baik  yang  diambil  dari  media cetak  maupun  media  elektronik,  dokumen-dokumen  pemerintah,  termasuk  perundang- undangan.
Data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara  perspektif  dengan  menggunakan  metode  deduktif  dan  induktif 9 .  Metode  deduktif  ini dilakukan  dengan  membaca,  menafsirkan  dan  membandingkan,  sedangkan  metode  induktif dilakukan  dengan  menterjemahkan  berbagai  sumber  yang  berhubungan  dengan  topik  dalam
8 Lihat Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
9 M.  Chaerul  Risal,  ‘Kompensasi  Dan  Restitusi  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban’, 2015.
penelitian  ini,  sehingga  diperoleh  kesimpulan  yang  sesuai  dengan  tujuan  penulisan  yang dirumuskan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dibedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang- undang. Akibat hukum suatu perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian  memang  dikehendaki  oleh  para  pihak,  karena  memang perjanjian  dibuat  didasarkan  atas  kesepakatan  yaitu  persesuaian  kehendak  antara  para  pihak yang  membuat  perjanjian.  Sedangkan  akibat  hukum  suatu  perikatan  yang  lahir  dari  undang- undang  mungkin  tidak  dikehendaki  oleh  para  pihak,  tetapi  hubungan  hukum  dan  akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.
Untuk  lebih  memahami  arti  dari  perikatan  tersebut  berikut  pendapat  beberapa  ahli mengenai defenisi perikatan.
Menurut Hoffmann : “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-  subjek  hukum  sehubungan  dengan  itu  seorang  atau  beberapa  orang  daripadanya (debitur  atau  para  debitur)  mengikatkan  dirinya  untuk  bersikap  menurut  cara-cara  tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu”10.
Menurut Pitlo : “Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi”11
Dari  defenisi-defenisi  tersebut  dapatlah  disimpulkan  bhawa  dalam  suatu  perikatan paling  sedikit  terdapat  satu  hak  atau  satu  kewajiban,  suatu  persetujuan  dapat  menimbulkan satu  atau  beberapa  perikatan,  tergantung  daripada  jenis  persetujuannya.  Apabila  atas perjanjian  yang  disepakati  terjadi  pelanggaran,  maka  dapat  dikatakan  telah  terjadi wanprestasi,  karena  adanya  suatu  hubungan  kontraktual  antara  pihak  yang  menimbulkan kerugian  dan  pihak  yang  menderita  kerugian.  Namun  bila  tidak  ada  ditemukan  hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dengan pihak yang menderita kerugian, maka  dapat  dikatakan  telah  terjadi  perbuatan  melawan  hukum  (onrechtmatigedaad).  Teori klasik membedakan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.
10 L.C.Hoffmann, Het  Nederlands  Verbintenissenrecht,  eerste  gedeelte  Wolters,  Noordhoff, N.V.Groningen  1968,  hal.3.  Dikutip  dari  :  R.Setiawan,  Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan  (Bandung  :  Bina Cipta,1977), hal.2.
11 A.Pitlo, Het  Verbintenissenrecht  naar  he  Nederlands  BW, N.D.Tjeenk  &  Zoon,  NV  Harlem  1952, hal.2.Dikutip dari : R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung : Bina Cipta,1977), hal.2.
Menurut teori klasik tujuan daripada seseorang atau badan hukum mengajukan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi  (put  the  plaintift  to  the  position  if  he  would  have  been  in  had  the  contract  been performed)  atau  dengan  kata  lain  ganti  rugi  tersebut  adalah  berupa  kehilangan  keuntungan yang  diharapkan  atau  disebut  dengan  istilah  expectation  loss  atau  winstderving.  Sedangkan tujuan  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  adalah  untuk  menempatkan  posisi  penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.
Masalah-masalah tidak memenuhi kewajiban perikatan-perikatan mengingatkan kepada masalah wanprestasi, sehingga kalau dikaitkan keduanya, maka timbul pertanyaan, “Apakah setiap kali orang tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya melakukan wanprestasi?”. Atas pertanyaan ini timbullah jawaban dari para sarjana, yaitu,“Orang melakukan wanprestasi kalau  tidak  melakukan/memenuhi  kewajiban  perikatannya  dan  tindakan  atau  sikapnya  itu dapat dipersalahkan kepadanya.”12
Oleh  sebab  itu,  dapat  dikemukakan  bahwa  “tidak  memenuhi  kewajiban  perikatan- perikatan  merupakan  tindakan  yang  bertentangan  dengan  kewajiban  orang  untuk memperhatikan  kepentingan  hartanya  orang  lain  dalam  pergaulan  hidup  dan  karenanya onrechtmatigedaad”13.  Jadi,  kesimpulannya  baik  wanprestasi  maupun  onrechtmatigedaad, kedua-duanya  merupakan  tindakan/sikap  yang  onrechtmatige.  Wanprestasi  adalah onrechtmatigedaad  yang  dilakukan  seseorang  dalam  kualitasnya  sebagai  debitur  terhadap krediturnya.  Sehingga  ada  yang  menganggap  wanprestasi  sebagai  bagian  dari onrechtmatigedaad.  Pertanyaan  kemudian  yang  timbul,  mengapa  dalam  KUH  Perdata diberikan pengaturannya  sendiri-sendiri?. Walaupun harus diakui, bahwa wanprestasi masuk ke dalam bagian onrechtmatigedaad.
Namun,  dari  sejarah  dan  sistematika  yang  dianut  oleh  KUH  Perdata  orang menyimpulkan,  bahwa  wanprestasi  tidak  termasuk  dalam  pengertian  tindakan  melawan hukum/onrechtmatigedaad.  Demikian  pula  pendapat  pengadilan,  yang  disimpulkan  dalam keputusan hogeraad 13 Juli 1913, yang mana menyatakan, bahwa kalau yang dilanggar adalah
12 Pitlo-Bolweg,, Het  Verbintenissenrecht  naar  he  Nederlands  BW, N.D.Tjeenk  &  Zoon,  NV  Harlem 1952,  hal.47.Dikutip  dari  :  R.Setiawan,  Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan  (Bandung  :  Bina  Cipta,1977),  hal.30.
13 Hogeraad. 31 Januari 1919. Dalam Perkara Lindenbaum. Cohen, dimuat dalam Hoetink hal.304. dikutip dari R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung : Bina Cipta,1977), hal.31.
semata-mata  suatu  kewajiban  kontraktual,  maka  tidak  ada  dasar  untuk  tuntutan  atas  dasar perbuatan melawan hukum14.
Namun  ada  juga  yang  menyatakan  bahwa  atas  dasar  pertimbangan  praktis,  akibat hukum tidak tertutup kemungkinan, bahwa untuk peristiwa yang sama terbuka kemungkinan tuntutan  baik  atas  dasar  wanprestasi  maupun  atas  dasar  perbuatan  melawan  hukum,  karena suatu  tindakan  mungkin  sekali  melanggar  kewajiban  kontraktual  dan  sekaligus  juga  tidak sesuai dengan tata krama atau tidak patut.
Misalnya,  sebuah  contoh  sederhana  dimana  seorang  karyawan  perusahaan  yang membocorkan  rahasia  perusahaan  yang  secara  tegas  diperjanjikan  dalam  perjanjian  kerja kepada perusahaan saingannya. Membocorkan rahasia perusahaan dalam kasus diatas, terang melanggar  kewajiban  kontraktual  si  karyawan,  karena  diantara  karyawan  dan  perusahaan hubungan  kontraktual  didasarkan  pada  perjanjian  perburuhan.  Tetapi  disamping  itu  juga merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).
Lalu, dimana letak batasnya? dengan kata lain, kapan dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat  dikategorikan  kepada  wanprestasi  dan  kapan  suatu  perbuatan  itu  merupakan onrechtmatigedaad?.  Oleh  pertanyaan  itu,  timbullah  permasalahan  hukum  dalam  hal  adanya hubungan  kontraktual  antara  para  pihak  dan  terjadi  wanprestasi,  dapatkah  juga  diajukan gugatan  perbuatan  melawan  hukum?  Untuk  itu  berikut  akan  dibahas  beberapa  putusan pengadilan dimana perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUH Perdata) digunakan sebagai dasar gugatan padahal ada hubungan kontraktual antara para pihak.
Seringkali  orang  mencampuradukkan  antara  wanprestasi  dan  perbuatan  melawan hukum.  Adakalanya,  orang  mengajukan  gugatan  perbuatan  melawan  hukum.  Namun  dari dalil-dalil  yang  dikemukakan,  sebenarnya  lebih  tepat  kalau  diajukan  gugatan  wanprestasi, sehingga ini akan menjadi celah yang dapat dimanfaatkan tergugat dalam tangkisannya.
Membedakan  perbuatan  melawan  hukum  dan  wanprestasi  sebenarnya  bukanlah  hal yang  cukup  pelik.  Sepintas,  kita  bisa melihat  persamaan  dan  perbedaanya  dengan  gampang. Baik  perbuatan  melawan  hukum  dan  wanprestasi,  sama-sama  dapat  diajukan  gugatan  ganti rugi.  Sementara  perbedaan  mendasar  adalah  bahwa  seseorang  dapat  dikatakan  wanprestasi apabila  ia  melanggar  suatu  perjanjian  yang  telah  disepakati  dengan  pihak  lain.  Wanprestasi tidak  akan  ada  apabila  tidak  ada  perjanjian  sebelumnya.  Sedangkan  seseorang  dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan  hak orang
14 Pitlo-Bolweg,Loc.cit.hal.305.
lain,  atau  bertentangan  dengan  kewajiban  hukumnya  sendiri,  bertentangan  dengan kesusilaan15.  Beberapa  Sarjana  Hukum  bahkan  berani  menyamakan  perbuatan  melawan hukum  dengan  wanprestasi  dengan  batasan-  batasan  tertentu.  Asser  Rutten,  Sarjana  Hukum Belanda,  berpendapat,  bahwa  tidak  ada  perbedaan  yang  hakiki  antara  perbuatan  melawan hukum  dan  wanprestasi.  Menurut  Rutten,  “Wanprestasi  bukan  hanya  pelanggaran  atas  hak orang  lain,  melainkan  juga  gangguan  terhadap  hak  kebendaan”.  Senada  dengan  Rutten, M.Yahya Harahap berpendapat bahwa “Tindakan debitur dalam melaksanakan kewajibannya yang  tidak  tepat  waktu  atau  layak,  jelas  itu  merupakan  pelanggaran  hak  kreditur  “.  Setiap pelanggaran hak orang lain berarti merupakan perbuatan melawan hukum. Dikatakannya pula, bahwa wanprestasi adalah species sedangkan genusnya adalah perbuatan melawan hukum.
Selain  itu,  bisa  saja  perbuatan  seseorang  dikatakan  wanprestasi  sekaligus  perbuatan melawan hukum. Misalnya A yang sedang mengontrak rumah B, tidak membayar uang sewa yang  telah  disepakati.  Selain  belum  membayar  uang  sewa  ,  ternyata  A  juga  merusak  pintu rumah B.
Namun,  apabila  kita  cermati  lebih  lanjut,  ada  suatu  perbedaan  hakiki    antara  sifat perbuatan  melawan  hukum  dan  wanprestasi.  Bahkan  Pitlo  menegaskan  bahwa  baik  dilihat dari sejarahnya maupun dari sistematik undang-undang, wanprestasi tidak dapat digolongkan pada pengertian perbuatan melawan hukum.
Sementara  itu  M.A.Moegni  Djojodirjo  berpendapat  bahwa  “Amat  penting  untuk mempertimbangkan  apakah  seseorang  akan  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi  karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum”. Menurut Moegni, akan ada perbedaan dalam  pembebanan  demikian,  penghitungan  kerugian  dan  bentuk  ganti  rugi  antara  gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan unsur- unsur  perbuatan  melawan  hukum.  Selain  harus  mampu  membuktikan  adanya  kesalahan (schuld)  yang  diperbuat  debitur.  Sedangkan  dalam  gugatan  wanprestasi,  penggugat  cukup menunjukkan  adanya  wanprestasi  atau  adanya  perjanjian  dilanggar.  Kemudian,  dalam  suatu gugatan  perbuatan  melawan  hukum,  penggugat  dapat  menuntut  pada  pengembalian  pada keadaan semula (restitutio in integrum)16.
15 www.google.com , Perbedaan PerbuatanMelawan Hukum dan Wanprestasi,Tanggal 6 September 2001.
16 www.google.com , Perbedaan PerbuatanMelawan Hukum dan Wanprestasi,Tanggal 6 September 2001.
Namun, tuntutan tersebut tidak dapat diajukan apabila gugatan yang diajukan dasarnya adalah  wanprestasi.  Singkatnya,  dari  uraian  diatas,  perbedaan  mendasar  antara  perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi adalah bahwa wanprestasi terjadi apabila seseorang yang telah  ditetapkan  prestasi  sesuai  dengan  perjanjian  tersebut,  tidak  melaksanakan  atau  tidak memenuhi  prestasi  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Disamping  itu,  ada  empat  akibat yang  dapat  terjadi  jika  salah  satu  pihak  melakukan  wanprestasi  yaitu  membayar  kerugian yang diderita pihak lain berupa ganti rugi, dilakukan pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan  membayar  biaya  perkara  jika  sampai  berperkara  di  Pengadilan.  Sementara  itu,  secara sederhana perbuatan melawan hukum dapat mengakibatkan perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Karena perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya.
Satu hal yang perlu diingat adalah penggunaan terminologi perbuatan melawan hukum lebih  luas  daripada  wanprestasi  dimana  penggunaan  terminologi  wanprestasi  terbatas  pada perjanjian perdata saja.

## KESIMPULAN
Ketentuan terhadap pemenuhan wanprestasi dalam suatu perikatan merupakan hal yang mutlak  harus  diketahui  oleh  pihak-pihak  yang  membuat  perikatan.  Pada  umumnya  tujuan setiap perikatan ialah diakhiri dengan pelaksanaan dan memang demikianlah seharusnya.  Itu berarti bahwa para pihak memenuhi kesepakatan untuk dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian. Pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan disebut  prestasi.  Dengan  terlaksananya  prestasi,  kewajiban-kewajiban  para  pihak  berakhir. Sebaliknya, apabila debitur tidak melaksanakannya, disebut melakukan wanprestasi.
Akibat  yang ditimbulkan, debitur diharuskan membayar  ganti rugi, atau pihak kreditur dapat  meminta  pembatalan  perjanjian.  Walau  demikian,  bahwa  ketidaklaksanaan  debitur terhadap kewajiban yang harus dilakukan olehnya dapat terwujud karena kesengajaan maupun kelalaian  debitur.  Sehingga,  tidak  selayaknyalah  jika  seorang  debitur  yang  telah  wanprestasi tidak dimungkinkan untuk memenuhi kembali perikatannya.
Penerapan  batas-batas  antara  wanprestasi  dan  perbuatan  melawan  hukum  dalam  suatu perikatan  tentunya  akan  menghadapkan  pada  hal  yang  menentukan  bahwa  suatu  perbuatan merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Hal ini terjadi karena mungkin saja  hal  yang  dinilai  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  merupakan  wanprestasi  semata. Untuk itu, perlu diingat bahwa wanprestasi hanya dapat terjadi apabila seseorang yang telah ditetapkan  atau  dibebani  dengan  prestasi  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  dibuat  tidak
melaksanakan  atau  tidak  memenuhi  prestasi  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Sedangkan perbuatan melawan hukum dapat terjadi tanpa melalui perjanjian. Dalam hal ini, apabila  seseorang  telah  melakukan  perbuatan  yang  melawan  hukum  dan  mengandung  unsur kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
I.G.Ray Widjaya, Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting, Teori dan Praktek, (Jakarta : Megapoin, 2003), hal 77.
Abdul kadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : Alumni, 1981), hal 6.
Ali  Ridho,  Badan  Hukum  dan  Kedudukan  Badan  Hukum,  Perkumpulan  Koperasi,  Yayasan,
Wakaf (Alumni : Bandung, 1979)hal.89
M. Chaerul Risal, ‘Kompensasi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban’, 2015
Moegni Djojodihardjo, Perbuatan Melawan Hukum, cetakan I, tahun 1979, hal. 22.
MA.  Moegni  Djojodiharjo,  Loc.Cit.  hal.  24.  1  Ali  Ridho,  Badan  Hukum  dan  Kedudukan Badan Hukum, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf (Alumni : Bandung, 1979) hal. 66.
Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
Fuady,  Muhammad  Ikram  Nur.  "Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,
South Sulawesi Province)." FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 13.3 (2019): 241-254.

## Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Syamsuddin,  Rahman,  et  al.  "The  Effect  of  the  Covid-19  Pandemic  on  the  Crime  of Theft." International Journal of Criminology and Sociology 10 (2021): 305-312.
L.C.Hoffmann,  Het  Nederlands  Verbintenissenrecht,  eerste  gedeelte  Wolters,  Noordhoff, N.V.Groningen 1968, hal.3. Dikutip dari : R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung : Bina Cipta,1977), hal.2.
A.Pitlo,  Het  Verbintenissenrecht  naar  he  Nederlands  BW,  N.D.Tjeenk  &  Zoon,  NV  Harlem 1952, hal.2.Dikutip dari : R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung : Bina Cipta,1977), hal.2.
Pitlo-Bolweg,,  Het  Verbintenissenrecht  naar  he  Nederlands  BW,  N.D.Tjeenk  &  Zoon,  NV Harlem  1952,  hal.47.Dikutip  dari  :  R.Setiawan,  Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan (Bandung : Bina Cipta,1977), hal.30.
Hogeraad.  31  Januari  1919.  Dalam  Perkara  Lindenbaum.  Cohen,  dimuat  dalam  Hoetink hal.304.  dikutip  dari  R.Setiawan,  Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan  (Bandung  :  Bina Cipta,1977), hal.31.
Pitlo-Bolweg,Loc.cit.hal.305.
www.google.com ,  Perbedaan  Perbuatan  Melawan  Hukum  dan  Wanprestasi,  Tanggal  6 September 2001.
www.google.com ,  Perbedaan  Perbuatan  Melawan  Hukum  dan  Wanprestasi,  Tanggal  6 September 2001.