## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS
PEMBIAYAAN MODAL KERJA FIKTIF OLEH BANK MENGENAI PROSEDUR DOKUMEN DAN JAMINAN
(Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)
Oleh :

## Rahmat Surkhalid Nasution, Abdul Hakim Siagian, Didik Miroharjo
Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara E-mail : rahmat.surkhalid@gmail.com

## ABSTRACT
The basis of lending or financing by banks to debtor customers is trust by implementing the principle  of  prudence  by  applying  the  principle  of  knowing  the  customer.  Documents  and  credit guarantees approved and received by the bank will then have several functions and one of them is to secure the repayment of credit if the borrower injured the promise. Fictitious crimes in the provision of credit facilities or working capital financing actually refer to various forgeries. There are 3 (three) types  of  forgery,  namely  making  fake  letters,  falsifying  letters,  intellectual  forgery.  The  criminal liability of banks contained in Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992 on Banking and Law No. 21 of 2008 on Syariah Banking is cumulative criminalization meaning that in addition  to  being  sentenced  to  prison  or  also  sentenced  simultaneously  in  accordance  with  its mistakes.

## Keywords: Bank, Financing, Fictitious and Criminal Liability

## ABSTRAK
Dasar  pemberian  kredit  atau  pembiayaan  oleh  bank  kepada  nasabah  debitor  adalah kepercayaan dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah. Dokumen dan Jaminan kredit yang disetujui dan diterima bank selanjutnya akan mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya adalah untuk mengamankan pelunasan kredit bila pihak peminjam cedera janji. Kejahatan bermodus fiktif dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja sebenarnya mengacu kepada berbagai pemalsuan. Terdapat 3 (tiga) jenis pemalsuan, yaitu membuat surat palsu, memalsukan surat, pemalsuan intelektual. Pertanggungjawaban pidana perbankan yang terdapat pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bersifat pemidanaan kumulatif artinya selain dijatuhi pidana penjara atau juga dijatuhi pidana denda secara bersamaan sesuai dengan kesalahannya.

## Kata Kunci : Bank, Pembiayaan, Fiktif dan Pertanggungjawaban Pidana

## I. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah
Memperoleh  keuntungan  merupakan tujuan  utama  berdirinya  suatu  badan  usaha, baik  badan  usaha  yang  berbentuk  Perseroan Terbatas  (PT),  maupun  bentuk  badan  usaha lainnya. Keuntungan yang diperoleh tidak saja
digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, seperti membayar gaji serta biaya- biaya  lainnya,  tetapi  juga  digunakan  untuk ekspansi perusahaan melalui berbagai kegiatan di  masa  yang  akan  datang.  Kemudian  yang lebih  penting  lagi  apabila  suatu  badan  usaha terus  menerus  memperoleh  keuntungan,  ini
berarti  kelangsungan  hidup  badan  usaha tersebut akan terjamin. 1
Perbankan  merupakan  segala  sesuatu yang  menyangkut  tentang  bank,  mencakup kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat dikatakan  bahwa  sistem  perbankan  adalah suatu  sistem  yang  menyangkut  tentang  bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara  dan  proses  melaksanakan  kegiatan usahanya secara keseluruhan. 2
Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat kita ketahui dari ketentuan Pasal  2  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998 tentang  Perbankan  mengemukakan  bahwa: “Perbankan  Indonesia  dalam  melakukan usahanya  berdasarkan  demokrasi  ekomoni dengan  menggunakan  prinsip  kehati-hatian”. Menurut  penjelasan  resminya  yang  dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. 3
Penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan ini dimaksud untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana dan terciptanya  perbankan  yang  sehat.  Salah  satu cara melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu
1 Kasmir, Manajemen Perbankan , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm: 2
2 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm: 17
3 Ibid , hlm: 18
4 Abdul Rasyid, Pengenalan Nasabah , arasyid@binus.edu, Melalui: http://business-
dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah,  yang  dikenal  juga  dengan  istilah “know  your  customer  principle” .  Penerapan prinsip  mengenal  nasabah  dianggap  penting sebagai  salah  satu  cara  untuk  melindungi kesehatan bank. 4
Bank di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,  yang  telah  di  ubah  dengan Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  Pasal  1 Ayat  2,  adalah  “Badan  usaha    yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 5
Kegiatan pinjam-meminjam uang yang dikaitkan  dengan  persyaratan  penyerahan jaminan  utang  banyak  dilakukan  oleh perorangan  dan  berbagai  badan  usaha.  Badan usaha  umumnya  secara  tegas  mensyaratkan kepada  pihak  peminjam  untuk  menyerahkan suatu  barang  (benda)  sebagai  objek  jaminan utang  pihak  peminjam.  Jaminan  utang  yang ditawarkan  (diajukan)  oleh  pihak  peminjam umumnya  akan  dinilai  oleh  badan  usaha tersebut  sebelum  diterima  sebagai  objek jaminan  atas  pinjaman  yang  diberikannya. Penilaian  yag  seharusnya  dilakukan  sebagai
law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah- dalam-perbankan/, diakses Tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 14:39 WIB.
5 Tb. Irman S, Anatomi Kejahatan Perbankan , Bandung: MQS Publishing & Jakarta: CV. Ayyccs Group, 2006, hlm: 7
mana  yang  biasa  terjadi  di  bidang  perbankan meliputi  penilaian  dari  segi  hukum  dan  dari segi  ekonomi.  Berdasarkan  penilaian  dari kedua  segi  tersebut  diharapkan  akan  dapat disimpulkan  kelayakannya  sebagai  jaminan utang yang baik dan berharga.
Fungsi  lain  jaminan  kredit  atau pembiayaan  dalam  rangka  pemberian  kredit atau pembiayaan berkaitan dengan kesungguhan pihak peminjam untuk memenuhi  kewajibannya  untuk  melunasi kredit  atau  pembiayaan  sesuai  dengan  yang diperjanjikannya dan menggunakan dana yang dimilikinya  secara  baik  dan  berhati-hati. Kedua hal tersebut diharapkan akan mendorong  pihak  peminjam  untuk  melunasi utangnya  sehingga  akan  dapat  mencegat terjadinya  pencairan  jaminan  kredit  atau pembiayaan yang mungkin saja tidak diinginkannya karena mempunyai nilai (harga) yang  lebih  tinggi  bila  dibandingkan  dengan utang  pihak  peminjam  kepada  bank.  Pihak peminjam  diharapkan  akan  segera  melunasi utangnya  kepada  bank  agar  nantinya  tidak kehilangan  harta  (aset)  yang  diserahkannya sebagai jaminan kredit atau pembiayaan dalam hal  kredit  atau  pembiayaannya  ditetapkan sebagai kredit atau pembiayaan macet. 6
Kejahatan  bermodus  fiktif  sebenarnya mengacu kepada berbagai pemalsuan.
Terdapat  3  (tiga)  jenis  pemalsuan,  yaitu  :
6 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm: 6 7 Tb. Irman S, Anatomi Kejahatan Perbankan, Op.Cit , hlm: 58
membuat  surat  palsu,  memalsukan  surat, pemalsuan intelektual. 7
Pertanggungjawaban  pidana  karena harus  dapat  dihubungkan  dengan  fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus  terbuka  kemungkinan  untuk  sedini mungkin  pembuat  menyadari  sepenuhnya tentang  konsekuensi  hukum  perbuatannya. Dengan  demikian,  konsekuensi  atas  tindak pidana  merupakan  risiko  yang  sejak  awal dipahami  oleh  pembuat.  Bagi  masyarakat pencelaan  hanya  dapat  dilakukan  setelah kemungkinan  pembuat  untuk  berbuat  lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana tersebut.
Mempertanggungjawabkan seseorang  dalam  hukum  pidana  bukan  hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu,  tetapi  juga  sepenuhnya  dapat  diyakini bahwa  memang  pada  tempatnya  meminta pertanggungjawaban  atas  tindak  pidana  yang dilakukannya.  Pertanggungjawaban  pidana tidak  hanya  berarti  “ right  fully  sentenced ” tetapi juga “ right fully accused ”. Pertanggungjawaban  pidana  pertama-tama merupakan  keadaan  yang  ada  pada  diri pembuat  ketika  melakukan  tindak  pidana. Kemudian  pertanggungjawaban  pidana  juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. 8 .
8 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana TanpaKesalahan , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm: 65

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana  pengaturan  hukum  terhadap pemberian  fasilitas  pembiayaan  modal kerja fiktif ?
2. Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana bank  sebagai  kreditur  dan  peminjam sebagai  debitur  terhadap  pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja fiktif ?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari latar belakang serta perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk  menganalisis  pengaturan  hukum terhadap  pemberian  fasilitas  pembiayaan modal kerja fiktif.
2. Untuk  menganalisis  pertanggungjawaban pidana  sebagai  kreditur  dan  peminjam sebagai  debitur  terhadap  pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja fiktif.

## Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  diharapkan  memberikan manfaat  yang  ingin  dicapai  dari  hasil sumbangan  pemikiran  atau  masukan  baik secara  teoritis  maupun  secara  praktis, diantaranya sebagai berikut :
1. Manfaat  penelitian  yang  bersifat  teoritis,
diharapkan  bahwa  hasil  penelitian  ini
dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan
mengembangkan  disiplin  ilmu  hukum terutama yang menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal  kerja  fiktif  oleh  bank  mengenai dokumen dan jaminan.
2. Manfaat  penelitian  yang  bersifat  praktis, diharapkan  dapat  memberikan  masukan dan bahan kritik bagi pihak penyelenggara pemberian fasilitas kredit atau
pembiayaan modal kerja agar mengetahui dan menjalankan proses pemberian fasilitas  kredit  atau  pembiayaan  modal kerja tersebut sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku .

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan langkah  yang  dimiliki  dan  dilakukan  oleh peneliti  dalam  rangka  untuk  mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi  pada  data  yang  telah  didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara  lain:  prosedur  dan  langkah-langkah yang  harus  ditempuh,  waktu  penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

## III. PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Terhadap
Pemberian  Fasilitas  Pembiayaan  Modal Kerja Fiktif Oleh Bank
Hukum  berfungsi  sebagai  pedoman bagi  setiap  orang  untuk  bertingkah  laku mengikat  masyarakat  adalah  sebuah game dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan  kejelasan  mengenai  apa  yang dapat  diharapkan  dari  setiap  tindakan  yang dilakukan  setiap  orang.  Hukum  juga  dapat dikatakan  sebagai rules  of  conduct,  for  men behavior  in  a  society (aturan  tingkah  laku manusia  di  dalam  masyarakat  tertentu). Dengan  singkat  dapat  dikatakan  hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib. 9
Menurut Prof. Sudarto, undang-undang perbankan dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi yang memuat sanksi pidana dalam tindak  pidana  perbankan  karakteristiknya  bisa bank sebagai korban yaitu penipuan, pemalsuan surat-surat bank, dokumen- dokumen  pemberian  fasilitas  kredit  atau pembiayaan,  bisa  juga  bank  sebagai  pelaku yaitu window  dressing, menetapkan  suku bunga  tinggi  yang  berlebihan,  memberikan kredit  atau  pembiayaan  yang  tidak  wajar, menjalankan usaha bank dalam bank, menjalankan usaha bank tanpa izin, menjalankan usaha bank serupa bank (yayasan).  Undang-undang  perbankan  bukan merupakan  undang-undang  dalam  pengertian
9 Edi Setiadi & Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm: 1
10 Ibid , hlm: 141
hukum  pidana,  akan  tetapi  di  dalamnya memuat  ketentuan  pidana.  Di  undang-undang perbankan  adalah  perundang-undangan  di bidang  hukum  administrasi  yang  memuat sanksi pidana. 10
Kejahatan  bermodus  fiktif  sebenarnya mengacu kepada berbagai pemalsuan, terdapat tiga (3) jenis pemalsuan, yaitu :
1. Membuat surat palsu berarti membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau  membuat  surat  sedemikian  rupa  yang fiktif.
2. Memalsukan  surat  yaitu  mengubah  surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari  isi  yang  asli  atau  sehingga  surat  itu menjadi  lain  dari  pada  yang  asli.  Adapun caranya bermacam-macam, ada yang dilakukan dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.  Memalsukan  tanda  tangan  termasuk dalam  katergori  ini.  Demikian  pula penempelan foto orang lain di tempat surat yang aslinya.
3. Pemalsuan  intelektual,  di  dalam  bukunya ‘Hukum  Pidana’,  Moch.  Anwar  dijelaskan bahwa pemalsuan intelektual adalah apabila seseorang  membuat  surat  yang  tidak  benar berdasarkan  pikirannya  sendiri  tentang sesuatu  yang  dapat  menimbulkan  hak, perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang atau yang dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan. 11
11 Tb. Irman S, Anatomi Kejahatan Perbankan, Op.Cit , hlm: 59
Upaya hukum ( legal action ) penanganan kredit atau pembiayaan bermasalah, dilakukan apabila upaya rehabilitasi telah dilaksanakan dengan maksimal  akan  tetapi  hasilnya  tidak  sesuai dengan  yang  diharapkan  kreditur.  Upaya  ini ditekankan pada penjualan aset/agunan, saham atau penagihan utang kepada penjamin kredit atau pembiayaan.
a. Dasar Hukum.
1) Perjanjian  kredit  atau  pembiayaan  dan perjanjian accessorie (tambahan)  adalah bukti  tertulis  adanya  perilaku  antara kreditur  dengan  debitur,  yang  memuat hak dan kewajiban termasuk sanksi bagi masing-masing pihak yang harus ditaati. Didalamnya mengatur antara lain tentang kapan  suatu  kredit/pembiayaan  dapat dinyatakan  jatuh  tempo  seketika  dan harus  dibayar  dan  sanksi-sanksinya apabila  debitur  cedera  janji.  Perjanjian- perjanjian  tersebut  berlaku  sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.
2) Peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  adalah  peraturan  hukum  tertulis yang  berlaku  dan  harus  ditaati  bagi semua  subjek  hukum  termasuk  kreditur agar dalam setiap langkah dan tindakannya tidak melanggar hukum.
b. Upaya Hukum Non Litigasi .
1) Penjualan saham perusahaan.
2) Penjualan aset atau agunan kredit.
3) Eksekusi grose akta perjanjian kredit.
4) Eksekusi agunan kredit atau pembiayaan sesuai dasar pengikatan yang disediakan hukum yang memberikan hak preferensi kepada  kreditur  (Hak  Tanggungan Pertama dan Fiducia ).
5) Pencarian  dan  penyelesaian  jaminan berupa :
(a) Garansi bank (b) Jaminan perorangan ( personal
guarantee ) (c) Jaminan perusahaan ( corporate guarantee ).
6) Penagihan  kredit/pembiayaan  melalui kejaksaan.
7) Melalui lembaga arbitrasi .
8) Penyerahan  penagihan  dan  penyelesaian kredit  atau  pembiayaan  macet  kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
c. Upaya Hukum Melalui Litigasi.
Upaya  ini  umumnya  dilakukan  dalam  hal kreditur mengharapkan pengembalian kreditnya  dari  penjualan  umum  (lelang) agunan  atas  dasar  penetapan  pengadilan, melalui proses berperkara di Pengadilan :
1) Kreditur mengajukan permohonan gugatan terhadap debiturnya.
2) Atas  dasar  gugatan  dari  debitur  atau gugatan antara debitur dengan pihak lain, dimana  kreditur  masuk  sebagai  pihak dalam perkara tesebut. 12
Bilamana terdapat kredit atau pembiayaan bermasalah dan fiktif, maka bank harus  identifikasi  masalah  dan  melakukan
analisis  strategi  yang  diperlukan  dalam menentukan  langkah  yang  tepat  dalam menyelesaikan kredit atau pembiayaan bermasalah dan fiktif tesebut dengan mendasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  lingkup pengadilan  melalui  peradilan  umum  dan kebijakan intern bank.
Dalam tindak pidana perbankan karakteristiknya  bisa  bank  sebagai  korban misalnya  penipuan,  pemalsuan  surat-surat bank, bisa juga bank sebagai pelaku misalnya perbuatan window dressing , menetapkan suku bunga  yang  berlebihan,  memberikan  kartu kredit  yang  tidak  wajar,  menjalankan  usaha bank  dalam  bank,  menjalankan  usaha  bank tanpa  ijin  serta  menjalankan  usaha  yang menyerupai  bank.  Secara  spesifik  dalam rangka  penegakan  hukum  dan  pencegahan kejahatan  perbankan  maka  langkah-langkah yang harus ditempuh adalah :
a. Perlunya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang akunting dan keuangan.
b. Sistem  pengawasan  dari  pihak  bank  yang efektif  dan  ini  bisa  dilakukan  kalau rekruitmen  pegawai  lebih  menekankan kepada mental ideologi.
c. Perluasan  kewenangan  penyidik  dalam rangka menjalankan tugasnya, bukan hanya sekedar menyangkut rahasia bank.
13 Edi Setiadi & Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi , Op.Cit , hlm: 146
Perlu pembaharuan perundang- perundang  dalam  bidang  ekonomi in  casu undang-undang perbankan. 13 .
2. Pertanggungjawaban Pidana Bank Sebagai Kreditur Dan Peminjam
Sebagai  Debitur  Terhadap  Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin  tercipta  jika  pada  diri  orang  yang melakukan  tindak  pidana  tidak  terdapat kesalahan,  maka  kesalahan  menjadi  titik sentral  konsep  pertanggungjawaban  pidana atau  dengan  kata  lain  kesalahan  merupakan salah  satu  karakter  hukum  pidana  yang  tidak mungkin  dapat  dihapus.  Oleh  karena  itu, adagium  yang  sangat  terkenal  “tiada  pidana tanpa  kesalahan”  harusnya  direformulasi menjadi  “tiada  pertanggungjawaban  pidana tanpa  kesalahan”.  Artinya,  seseorang  baru dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindak  pidana  yang  dilakukan  jika  pada  diri orang itu terdapat kesalahan. 14
Pertanggungjawaban pidana menyangkut  tindak  pidana  perbankan  diatur dalam  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun  1992  tentang  Perbankan.  Terkategori sebagai  unsur-unsur  tindak  pidana  di  bidang perbankan terkait dengan ketentuan-ketentuan pada  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992 tentang Perbankan adalah barang siapa yang :
14 Hanafi Amrani & Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan , Jakarta; PT. Raja Grafindo, 2015, hlm: 22
a. Menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  tanpa  izin  usaha  dari pimpinan Bank Indonesia.
b. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan  palsu  dalam  pembukuan  atau dalam  proses  laporan,  ataupun  dalam dokumen  atau  laporan  kegiatan  usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. c. Menghilangkan  atau  tidak  memasukkan atau  menyebabkan  tidak  dilakukannya pencatatan  dalam  pembukuan  atau  dalam laporan,  ataupun  dalam  dokumen  atau laporan  kegiatan  usaha,  laporan  transaksi atau rekening suatu bank.
d. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan  adanya  suatu  pencatatan dalam  pembukuan  atau  dalam  laporan, ataupun  dalam  dokumen  atau  laporan kegiatan  usaha,  laporan  transaksi  atau rekening  suatu  bank,  atau  dengan  sengaja mengubah,  mengaburkan,  menghilangkan, menyembunyikan  atau  merusak  catatan pembukuan tersebut. 15
Bagi  para  pelaku  tindak  pidana  di bidang  perbankan  dapat  dikenakan  sanksi hukuman  berupa  pidana  penjara  dan  pidana denda (kententuan Pasal 46, Pasal 47 A, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas
15 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus , Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm: 41
16 Tri Tata Ayu Pramesti, Hukum Online, Unsur-Unsur Pidana Bentuk PemalsuanDokumen , Melalui:
Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang Perbankan).
Bagi  para  pelaku  tindak  pidana  di bidang  perbankan  syariah  dapat  dikenakan sanksi  hukumam  berupa  pidana  penjara  dan pidana  denda  yang  terdapat  pada  BAB  XI Ketentuan Pidana Undang-Undang Perbankan Syariah  No.  21  Tahun  2008  (Pasal  59,  Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66).
Pemalsuan dokumen mengandung dua makna  yakni  perbuatan  membuat  surat  palsu atau  memalsukan  surat.  Membuat  surat  palsu adalah  membuat  sebuah  surat  yang  seluruh atau  sebagian  isinya  palsu,  sedangkan memalsukan surat adalah perbuatan mengubah dengan  cara  bagaimanapun  oleh  orang  yang tidak berhak atas surat yang berakibat sebagian atau  seluruh  isinya  menjadi  lain/berbeda dengan isi surat semula. Tindak pidana berupa pemalsuan  suatu  surat  dapat  kita  jumpai ketentuannya  dalam Pasal  263 dan  Pasal  264
Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 16
Bentuk  pertanggungjawaban  pidana terhadap  pihak  bank  sebagai  kreditur  dalam pemberian  fasilitas  kredit  atau  pembiayaan modal  kerja  fiktif  telah  terdapat  dalam pengaturan  Undang-Undang  No.  10  Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  dan
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54 340fa96fb6c/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan- dokumen/, diakses Tanggal 9 November 2020, Pukul 14.10 WIB.
Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah.
Bentuk  pertanggungjawaban  pidana terhadap  nasabah  sebagai  debitur  dalam pemberian  fasilitas  kredit  atau  pembiayaan modal  kerja  fiktif  terdapat  pada  ketentuan tindak  pidana  yang  dirumuskan  dalam ketentuan  perbuatan  yang  dilarang  dalam setiap prosedur dan ketentuan dalam pemberian  fasilitas  kredit  atau  pembiayaan modal kerja.
Pada dasarnya ketentuan yang terdapat  pada  Undang-Undang  No.  10  Tahun 1998  tentang  Perbankan  pada  Pasal  49  dan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 63 yang pada intinya membuat atau menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan  atau  dalam  proses  laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, menghilangkan, mengubah, mengaburkan  atau  dengan  sengaja  mengubah diancam  pidana  penjara  lima  (5)  tahun  dan paling lama lima belas (15) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10 miliar dan paling banyak Rp. 200 miliar.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,  dapatlah  mengambil  beberapa kesimpulan  yang  merupakan  perpaduan pengertian atau sistem yang merupakan kajian yang  bersifat  menyeluruh,  maka  kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Bilamana  terdapat  pembiayaan  bermasalah dan  fiktif,  maka  bank  harus  identifikasi masalah  dan  melakukan  analisis  strategi yang diperlukan dalam menentukan langkah yang tepat dalam menyelesaikan kredit atau pembiayaan  bermasalah  dan  fiktif  tesebut dengan mendasarkan kepada sistem hukum dengan melalui litigasi yaitu Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,  lingkup  pengadilan  melalui Peradilan  Umum,  Pengadilan  Agama  dan non  litigasi yaitu  kebijakan  intern  bank penangihan, restrukturisasi, penjualan agunan,  hapus  buku  dan  lain-lain  dalam upaya  penanganan  prosedur  pembiayaan bermasalah  dan  fiktif  di  Bank  Muamalat Indonesia.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pihak bank sebagai kreditur dalam pemberian  fasilitas  kredit  atau  pembiayaan modal  kerja  fiktif  telah  terdapat  dalam pengaturan  Undang-Undang  No.  10  Tahun 1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  (Pasal  49)  dan  Undang-Undang No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan
Syariah (Pasal 63). Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap nasabah  sebagai  debitur  dalam  pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif terdapat pada ketentuan tindak pidana yang dirumuskan dalam ketentuan perbuatan  yang  dilarang  dalam  setiap prosedur  dan  ketentuan  dalam  pemberian fasilitas  kredit  atau  pembiayaan  modal
kerja. Pertanggungjawaban pidana perbankan  bersifat  pemidanaan  kumulatif artinya  selain  dijatuhi  pidana  penjara  atau juga dijatuhi pidana denda secara bersamaan sesuai dengan kesalahannya .

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku-buku :
Aziz  Syamsuddin, Tindak  Pidana  Khusus ,
Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa
Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana TanpaKesalahan , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
Edi  Setiadi  &  Rena  Yulia, Hukum  Pidana Ekonomi ,  Yogyakarta:  Graha  Ilmu,
2010.
Hanafi  Amrani  &  Mahrus  Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan , Jakarta;
PT. Raja Grafindo, 2015.
Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia Edisi Revisi , Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2005.
Kasmir, Manajemen  Perbankan ,  Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada, 2012.
M.  Bahsan, Hukum  Jaminan  dan  Jaminan Kredit  Perbankan  Indonesia ,  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
Tb.  Irman  S, Anatomi  Kejahatan  Perbankan , Bandung:  MQS  Publishing  &  Jakarta: CV. Ayyccs Group, 2006.
2. Internet :
Abdul Rasyid,
Pengenalan Nasabah ,
arasyid@binus.edu,
Melalui:
http://business- law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip- mengenal-nasabah-dalam-perbankan/, diakses Tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 14:39 WIB.
Tri Tata Ayu Pramesti, Hukum Online, Unsur- Unsur Pidana Bentuk PemalsuanDokumen , Melalui:
https://www.hukumonline.com/klinik/d etail/ulasan/lt54340fa96fb6c/unsur- pidana-dan-bentuk-pemalsuan- dokumen/, diakses Tanggal 9 November 2020, Pukul 14.10 WIB..