## K e l o l a
Jurnal Manajemen Pendidikan
Magister Manajemen Pendidikan
FKIP Universitas Kristen Satya Wacana jurnalkelola@gmail.com
ISSN 2549-9661
Volume: 4, No. 1, Januari-Juni 2017 Halaman: 1-11

## KINERJA PENDIDIKAN DASAR DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

## Bambang Ismanto
Magister Manajemen Pendidikan FKIP-Universitas Kristen Satya Wacana bambang.ismanto@staff.uksw.edu

## Umbu Tagela
Bimbingan Konseling FKIP-Universitas Kristen Satya Wacana umbutagela@rocketmail.com

## Wasitohadi
Magister Manajemen Pendidikan FKIP-Universitas Kristen Satya Wacana wasitohadi@staff.uksw.edu

## ABSTRACT
This research aims to analyze the work performance of elementary schools in Salatiga in  achieving  the  target  of  MDGs.  This  research  is  done  with  descriptive  quantitative method, and measured with the target achievement of 9 year compulsory learning. The analysis is based on the work performance in percentage. The data collection was done in  documents  studies  of  the  report  from  the  educational  report  of  Salatiga  City  and Central Java Province, and also through FGD. The result showed that the government of  Salatiga  City  had  been  successful  in  executing  the  9  year compulsory  learning  for children  of  7-12  years  old.  In  2015,  the  APM  of  the  elementary  schools  was 99,58%,TheAPK  was  115,89%.  The  APM  in  middle  school  was  94,22%,  and  the  APK was  129,01%.  The  number  of  literate  people  in  2015  was  99,97%.  The  gender  equity reached the balance point in every grade of education. In order to improve quality, the city  has  been  doing  the  certification  and  qualification    program  for  the  teachers.  The problems that need priority for solution are operational support increase from Revenue and Expenditure Budget, the need to increase the number and the quality of elementary teachers,  and  equal  distribution  of  inclusive  education.  This  research  recommends  the Salatiga  City  government  to plan  for  a  quality-based  elementary  education  program, and support sustainable development goals( (SDGs).

## Keywords: elementary education, EFA, quality, SDGs

## PENDAHULUAN
Wajib belajar pendidikan dasar merupakan kebijakan dalam mencapai pendidikan  untuk  semua  (education  for  all). Kebijakan ini merupakan implementasi amanat UUD 1945 dan tujuan pembangunan milenium atau Millenium  Development Goals  (MDGs). Pasal 31 UUD 1945 ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa  “setiap  warga  n egara  wajib  mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah/daerah wajib membiayainya ” .  Pemenuhan  hak-hak  dasar  di bidang  pendidikan  pada  MDGs, merupakan wujud komitmen bersama 189 negara anggota PBB pada bulan  September  2000,  untuk melaksanakan  8  (delapan)  tujuan  pembangun- an,  yaitu  menanggulangi  kemiskinan  dan kelaparan,  mencapai  pendidikan  dasar  untuk semua,  mendorong  kesetaraan  gender  dan pemberdayaan  perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria  dan  penyakit  menular  lainnya, kelestarian lingkungan hidup, serta membangun kemitraan global dalam pembangunan.
Sesuai Deklarasi
Dakar, tujuan Pendidikan Untuk  Semua  (PUS)  adalah:  (1) memperluas  dan  meningkatkan  pendidikan anak  usia  dini  khususnya  bagi  anak-anak sangat rawan  &  kurang  beruntung;  (2) menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar di tahun 2015 untuk semua anak khususnya anak perempuan  dan  anak  dalam keadaan  sulit  & minoritas; (3) mengembangkan proses pembelajaran dan life skills untuk pemuda dan orang  dewasa;  (4)  mencapai  kemajuan  50% tingkat  literasi  dewasa  di  tahun  2015, khususnya  bagi  perempuan;  (5)  menghapus disparitas  gender  pada  pendidikan  dasar  dan menengah  di tahun  2005  dan  meraih kesetaraan  gender  di  tahun  2015  dan  (6) meningkatkan mutu pendidikan (Dinas Pendidikan Jawa Tengah: 2016)
Dalam  implementasi  PUS,  Pemerintah Kota  Salatiga,  menetapkan  kebijakan  bidang
Pendidikan: (1) Meningkatkan pemerataan dan mutu serta  pemerataan  akses  penyelenggaraan PAUD;  (2)  Meningkatkan  pemerataan,  mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan dasar; (3) Meningkatkan  pemerataan,  mutu,  relevansi dan  daya  saing  serta  perluasan  akses penyelenggaraan  pendidikan  menengah;  (4) Meningkatkan  pemerataan,  mutu,  relevansi dan  daya  saing  serta  perluasan  akses penyelenggaraan  pendidikan  non  formal  dan informal; (5) Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan  khusus;  (6) Meningkatkan  mutu  pendidik  dan  tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan non formal; (7) Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas  dan  pencitraan  publik  dalam penyelenggaraan pendidikan; dan (8) Meningkatkan  wawasan  kebangsaan,  kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan (Disdikpora: 2016).
Kebijakan yang berpihak pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan
Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan  Hidup,  Pengarusutamaan  Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan, merupakan langkah  strategis  untuk  menyiapkan  sumber daya  manusia  yang  lebih  baik  di  masa  depan. Kualitas sumberdaya manusia memiliki dampak luas terhadap seluruh aspek kehidupan,  baik  sosial,  politik,  ekonomi, budaya  maupun  pertahanan  dan  keamanan (Disdikpora: 2015). Kebijakan ini sesuai salah satu  misi  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  Kota  Salatiga  Tahun  2011- 2016 yaitu Menyediakan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar.
Pendidikan  menjadi  salah  indikator dalam  perhitungan  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) disamping tingkat pendapatan, dan  layanan  kesehatan.  Laporan  Kinerja Pembangunan  Kota  Salatiga  menunjukan bahwa  IPM  tahun  2014-2015  cenderung
meningkat.  Tahun  2014,  IPM  sekitar:  79,98 naik  menjadi  80,96  (2015),  lebih  tinggi  dari pada IPM Jawa Tengah 68,78% (2014). Angka Melek Huruf Kota Salatiga Tahun 2015 sekitar 99,97%  lebih  tinggi  dari  pada  Jawa  Tengah (90,45%) . Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)  Kota  Salatiga  Tahun  2015  sekitar  9,81 Tahun  lebih  tinggi  dari  Jawa  Tengah  sekitar: 7,03. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk);  menentukan  peringkat  atau  level pembangunan  suatu  wilayah/negara;  dan merupakan  data  strategis  sebagai  ukuran kinerja Pemerintah.
Pendidikan Dasar,  menjadi  salah  satu dari  6  (enam)  program  PUS  di  Kota  Salatiga. Sedangkan program lainnya meliputi: Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Pendidikan Kecakapan  Hidup,  Pendidikan  Keaksaraan, Pengarusutamaan  Gender  Bidang  Pendidikan (PUG), dan Peningkatan Mutu pendidikan.
Analisis kinerja pendidikan dasar Kota Salatiga  menjadi  penting  untuk  mengetahui keberhasilan  pendidikan  untuk  semua  pada tujuan  pembangunan  milenium  yang  berakhir tahun  2015.  Hal itu juga  dipandang  strategis untuk  menganalisis  kesiapan  Pemerintah  Kota Salatiga  dalam  merancang tujuan kebijakan pembangunan  berkelanjutan  (sustainability development goals) mulai tahun 2016.
Harold  D.  Lasswell  dan  Abraham Kaplan  mengartikan  kebijaksanaan  sebagai a projected  program  of  goals,  values  and practice yang  artinya  adalah  suatu  program pencapaian  tujuan,  nilai-niai  dan  praktek- praktek  yang  terarah.  Sedangkan  penjelasan lain  mengenai  kebijakan  publik  adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan  terhadap  pelaksanaan usulan  kebijaksanaan  tersebut  dalam  rangka mencapai tujuan tertentu (Islamy, 2000:15).
Pendekatan-pendekatan  prosedural  dan manajerial (procedural and managerial approaches) mengemukakan bahwa  tahap- tahap  implementasi  mencakup  urut-urutan langkah  sebagai  berikut:  (1).  Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas  dan  perumusan  tujuan  yang  jelas, penentuan  ukutan  prestasi  kerja,  biaya  dan waktu;  (2). Melaksanakan  program,  dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur,  dan  metode-metode  yang tepat;  (3).Membangun  sistem  penjadwalan  , monitoring,  dan  sarana-sarana  pengawasan yang  tepat  guna  menjamin  bahwa  tidakan- tindakan  yang  tepat  dan  benar  dapat  segera dilaksanakan  (Wahab:  2008:5-7).  Sebagai proses, implementasi kebijakan publik bersentuhan  dengan  kepentingan  serta  dapat diterima oleh publik (masyarakat).
Pelaksanaan  pendidikan  dasar  merupakan implementasi kebijakan publik program Pendidikan  Untuk  Semua  (PUS)  dalam pencapaian  tujuan  pembangunan  milinium. Program  ini  diimplementasikan  sebagai  wajib belajar  9  tahun  penduduk  usia  7  s.d.12  tahun pada jenjang SD/MI hingga SMP/MTs.
Berdasarkan perspektif masalah kebijakan,  sebagaimana  yang  diperkenalkan oleh  Edwards  III  (1984:  9-10),  implementasi kebijakan  diperlukan  karena  adanya  masalah kebijakan  yang  perlu  diatasi  dan  dipecahkan. Edwards  III  memperkenalkan  pendekatan masalah  implementasi  dengan  mempertanya- kan faktor-faktor  apa  yang  mendukung  dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.  Berdasarkan  pertanyaan  retoris tersebut  dirumuskan  empat  faktor  sebagai sumber  masalah  sekaligus  prakondisi  bagi keberhasilan  proses  implementasi,  yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana,  dan  struktur  organisasi  termasuk tata  aliran  kerja  birokrasi.  Empat  faktor tersebut  merupakan  kriteria  yang  perlu  ada
dalam  implementasi  suatu  kebijakan  (Akib: 2010: 3).
Implementasi kebijakan publik memer- lukan  persyaratan  agar  mendapatkan  dukung- an,  layak  dilaksanakan  dan  bermanfaat  bagi masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  model implementasi  dari  Brian  W.  Hoogwood  dan Lewis  A.  Gun  (dalam  Nugroho,  2006:  131) yang  menetapkan  persyaratan  implementasi kebijakan  publik:  a.  Jaminan  bahwa  kondisi eksternal  yang  dihadapi  oleh  lembaga/badan pelaksana  tidak  akan  menimbulkan  masalah yang  besar.  b.Tersedia  sumber  daya  yang memadai  termasuk  sumber  daya  waktu.  c. Perpaduan  sumber-sumber  yang  diperlukan benar-benar  ada.  d.  Didasari hubungan  kausal yang  andal.  e. Hubungan  kausalitas  yang terjadi  f.  Hubungan  saling  ketergantungan kecil.  g.  Pemahaman  yang  mendalam  dan kesepakatan  terhadap  tujuan.  h.  Tugas-tugas telah  dirinci  dan  ditempatkan  dalam  urutan yang  benar.  i.  Komunikasi  dan  koordinasi yang  sempurna  j.  Pihak-pihak  yang  memiliki wewenang  kekuasaan  dapat  menuntut  dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
Menurut  Goggin  et  al  (1990:  20-21, 31-40), proses implementasi kebijakan sebagai upaya  transfer  informasi  atau  pesan  dari institusi  yang  lebih  tinggi  ke  institusi  yang lebih  rendah  dapat  diukur  keberhasilan kinerjanya  berdasarkan  variabel:  1)  dorongan dan paksaan pada tingkat federal, 2) kapasitas pusat/negara,  dan  3)  dorongan  dan  paksaan pada tingkat pusat dan daerah (Akib: 2010,:3).
Konsepsi  ini  relevan  dengan  program pendidikan dasar sebagai implementasi kebijakan  secara  nasional  yang  menjadi kewajiban  bagi  setiap  daerah  di  Indonesia. Bahkan  program  ini  juga  sebagai  komitmen dalam pencapaian tujuan pembangunan milinium.
Millenium Development Goals (MDGs) dideklarasikan  bulan  September  tahun  2000 oleh  para  pemimpin  dunia  di  New  York. Deklarasi  Millennium  ini  bertujuan  untuk
menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi pembangunan  sumber  daya  manusia  dan pengentasan kemiskinan.
Keikutsertaan Indonesia dalam menyepakati  Deklarasi  Milenium  bersama dengan 189 negara lain pada tahun 2000 bukan semata-mata  untuk  memenuhi  tujuan  dan sasaran MDGs,  namun  keikutsertaan  itu ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tujuan dan  sasaran  MDGs  sejalan  dengan  tujuan  dan sasaran  pembangunan  Indonesia  (Bappenas: 2012)
Dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  itu, maka  dirumuskan  delapan  tujuan  pembangun- an  millennium  yang  salah  satunya adalah pendidikan  dasar  untuk  semua.  Pendidikan menjadi salah target untuk meningkatkan mutu kehidupan  masyarakat  minimal pada  tataran pendidikan dasar.
Kualitas  sumber  daya  manusia  akan meningkat/membaik  jika  mereka  mengenyam pendidikan, paling tidak mengenyam pendidikan  dasar  yaitu  pendidikan  wajib  9 tahun.  Target  dari  tujuan  kedua  MDGs (Stalker,  2008)  adalah  memastikan  bahwa pada tahun 2015 semua anak di manapun, baik laki-laki  maupun perempuan,  akan  bisa menyelesaikan  pendidikan  dasar  secara  utuh. Indikator  keberhasilan  ditentukan  berdasarkan tingkat  partisipasi  di  sekolah  dasar,  kelulusan, dan angka melek huruf.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan  deskriptif  kuantitatif.  Kinerja pendidikan dasar dinyatakan dalam prosentase capaian  angka  partisipasi  pendidikan  dasar meliputi Pendidikan Anak Usia Dini,
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB. Penelitian  dilakukan  di  Kota  Salatiga,  di lingkungan  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  dan  Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan Olah  Raga.  Pengumpulan  data dilakukan dengan  studi  dokumentasi terhadap laporan tahunan  pendidikan  dasar,  dan  Diskusi
bersama  dalam  forum  kajian  Kebijakan  Paska PUS pada tanggal  19  Oktober  2016.  Analisis kinerja  program  pendidikan  dasar  di  Kota Salatiga berdasarkan prosentase capaian target pendidikan  dasar  dalam  program  Pendidikan Untuk Semua.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Program  Pendidikan  Dasar  dilaksana- kan  untuk  memastikan  bahwa  pada  tahun 2015, semua anak usia pendidikan dasar ( 7-12 tahun)  tak  terkecuali  anak  perempuan,  anak- anak  dalam  keadaan  sulit  dan  mereka  yang termasuk  dalam  minoritas  etnik,  mempunyai akses dan menyelesaikan SD/MI dan SMP/MTs. Pemerintah Kota Salatiga menjamin  layanan  pendidikan  dasar  sebagai implementasi  wajib  belajar  9  tahun.  Layanan pendidikan untuk anak usia 7-12 tahun melalui
6  tahun  di  Sekolah  Dasar  (SD),  Madrasah Ibtidaiyah  (MI)  dan  Paket  A  (setara  dengan SD),  serta  3  tahun  di  Sekolah  Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah  (MTs) dan  Paket  B  (setara  dengan  SMP).  SD,  SMP, Paket A dan B dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota  Salatiga.  Sedangkan  MI  dan  MTs menjadi  kewenangan  Kementerian  Agama Kota Salatiga.

## Angka Partisipasi Pendidikan
Akses  dan  partisipasi  ke  pendidikan dasar  dapat  dilihat  melalui  angka  partisipasi murni  (APM)  dan  angka  partisipasi  kasar (APK)  SD  dan  SMP  sederajat.  Untuk mengetahui  seberapa  banyak  penduduk  yang memanfaatkan  fasilitas  pendidikan  dapat dilihat  dari  persentase  penduduk  menurut partisipasi pendidikan.
Tabel 1 Partisipasi Pendidikan Dasar Kota Salatiga Tahun 2011-2015 Tahun APK APM SD/SDLB/MI SMP/SMPLB/MTs SD/SDLB/MI SMP/SMPLB/MTs 2011 117,85 131,6 100,27 94,37 2012 132,27 187,19 112,96 139,7 2013 119,92 125,55 100,58 87,23 2014 113,02 121,34 95,17 82,39 2015 115,89 129,01 99,58 94,22 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Salatiga Dalam implementasi
program pendidikan  untuk  semua,  target  pendidikan dasar  Kota  Salatiga  pada  tahun  2015  adalah tercapainya APM SD sebesar 100%, dan APK SMP sebesar 100%. Seperti tampak pada tabel di  atas,  tahun  2014,  APM  SD/MI/Paket  A sebesar  95,17%  menurun  dari  112,96%  pada tahun  2012  dan  100,58%  pada  tahun  2013. Sedangkan  APK  SMP/MTs/Paket  B  pada tahun  2014  adalah  sebesar  113,02%,  menurun dari  132,27%  pada  tahun  2012  dan  119,92% pada  tahun  2013.  APM  SD/MI  mencapai 99,58%  dan  APK SD/MI  telah  mencapai 115,89%  pada  tahun  2015.  APM  SMP/MTs
mencapai  94,22%  dan  APK  SMP/MTs  telah mencapai  129,01%.  Dengan  capaian  angka partisipasi  ini  maka  pada  Tahun  2015 Pemerintah  Kota  Salatiga  telah  berhasil melaksanakan  Wajar  9  tahun  bagi  penduduk usia  7-12  tahun  dalam  implementasi  program pendidikan untuk semua.
Peningkatan  APK  dan  APM  pada SD/MI  dan  SMP/MTs  sederajat,  masih menyisakan permasalahan angka putus sekolah di  Kota  Salatiga.  Angka  putus  sekolah pendidikan  dasar  meningkat  dari  0,92%  pada tahun  2012,  menjadi  1,73%  pada  tahun  2013 dan 1,35% pada tahun 2014. Pada akhir tahun
angka  putus  sekolah  pada  tingkat  SD/MI sekitar  0,01%  dan  SMP/MTs  sekitar  0,21%. Ini  berarti  bahwa  masih  terdapat  siswa  yang putus  (keluar)  dari  kelas  baik  di  SD/MI  dan SMP/MTs. Pendidikan kesetaraan Paket A dan B  diharapkan  menjadi  pendidikan  alternatif untuk  memberikan  layanan  pendidikan  bagi mereka  yang  putus  sekolah  melalui  jalur pendidikan nonformal.
Sementara  itu  angka  melek  huruf penduduk  usia  7  s.d.  55  tahun  sekitar 99,97% telah  memenuhi  target  Program  Pendidikan Untuk Semua.

## Mutu Pendidikan Dasar
Peningkatan  mutu  pendidikan  dasar menjadi  misi/goals/tujuan/target Pemerintah Kota Salatiga setelah berhasil mencapai angka partisipasi  hingga  100%.  Pencapaian  mutu pendidikan  dasar  diperlihatkan  pada  hasil Ujian  Nasional  (UN),  dan  tingkat  kelulusan. Mutu pendidikan dasar ini didukung kelayakan guru mengajar dan sarana prasarana sekolah.
Tabel 2 Hasil UN SD, dan SMP Kota Salatiga Tahun 2012-2015
No Jenjang Pendidikan Tahun 2012 2013 2014 2015 1 Sekolah Dasar 7,40 7,94 7,68 7,24 2 Sekolah Menengah Pertama 6,60 6,74 6,55 6,79 Sumber: Profil Pendidikan Kota Salatiga
Hasil  UN  pendidikan  dasar di  Kota Salatiga  mengalami  peningkatan.  Rata-rata UN  SD  sekitar:  7,57  dan  SMP  sekitar:  6,67. Indikator  lain  peningkatan  standar  dan  mutu pendidikan  adalah  kenaikan  angka  kelulusan
Ujian  Nasional  selama  tahun  2012-2014. Kelulusan  siswa  pada  UN  SD/MI  dan SMP/MTs  selalu  meningkat,  sejalan  dengan kebijakan  peningkatan  standar  minimum kelulusan.
Tabel 3 Tingkat Lulusan SD, dan SMP Tahun 2012-2015 No Jenjang Pendidikan Tahun 2012 2013 2014 2015 1 Sekolah Dasar 100,00 100,00 99,97 100,00 2 Sekolah Menengah Pertama 99,26 99,70 99,97 99,89 Sumber: Profil Pendidikan Kota Salatiga
Berdasarkan  tabel  di  atas,  lulusan  SD dengan  trend  mendekati  100%.  Sementara  itu untuk  jenjang  SMP,  persentase  lulusan  antara tahun  2012  hingga  tahun  2015 mengalami peningkatan,  namun  belum  pernah  mencapai kelulusan 100%.
Pendidik (guru) dan tenaga kependidik- an  menjadi  salah  satu  faktor  penting dalam peningkatan  mutu  Pendidikan  Dasar  di  Kota Salatiga.  Kualifikasi  pendidikan,  sertifikasi pendidik  dan  pemenuhan  jumlah  pendidik  di kelas  menjadi  penentu  dalam  pencapaian kinerja  PUS  dan  mutu  pendidikan  dasar.
Dalam pencapaian standar nasional, dipersyaratkan  setiap  SD/MI  tersedia  1  (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam)  orang  guru  untuk  setiap  satuan pendidikan.  Dari  sisi  kualifikasi  pendidikan dipersyaratkan  2  guru  S1/Diploma  IV  dan bersertifikat.  Kesiapan  guru  SD  di  Kota Salatiga  telah  mencapai  95%  Pemenuhan ketersediaan  1  (satu)  orang  guru  untuk  setiap 32  peserta  didik  sekitar  95%  dan  6  (enam) guru  setiap  satuan  pendidikan  sekitar  95%. Pada setiap SD/MI Kota Salatiga telah tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi
akademik S1 atau DIV dan 2 orang guru yang dan  sertifikasi  pendidik  sekitar  98,97%. Sementara  itu  setiap  SMP  wajib memiliki  1 (satu)  orang  guru  untuk  setiap  mata  pelajaran sekitar 16%, guru dengan kualifikasi akademik S1  atau  D  IV  sebanyak  70%  dan  separuh diantaranya telah memiliki sertifikat pendidik. Jumlah  guru  SMP/MTs  di  Kota  Salatiga  yang memilikik  kualifikasi  akademik  S1/D4  dan sertifikasi pendidik sekitar 92,00%. Disamping itu dipersyaratkan pula, pada setiap SMP/MTs tersedia  guru  dengan  kualifikasi  akademik  S1 atau  D  IV  dan  telah  memiliki  sertifikat pendidik  masing-masing  satu  orang  untuk mapel  Matematika,  IPA, Bahasa  Indonesia, dan  Bahasa  Inggris.  Berdasarkan  standar  ini, Pemerintah  Kota  Salatiga  telah  mampu menyiapkan  guru  yang  dipersyaratkan  sekitar 40% dari seluruh SMP/MTs. Dukungan tenaga kependidikan dalam peningkatan mutu pendidikan dasar mencakup kualifikasi pendidikan  dan  sertifikasi  pendidikan  Kepala SD/MI dan SMP/MTs. Kepala SD/MI berkualifikasi akademik  S-1  atau  D-IV  dan telah  memiliki  sertifikat  pendidik  sekitar  76% dan pada SMP/MTs berkualifikas akademik S- 1  atau  D-IV  dan  telah  memiliki  sertifikat pendidik  sekitar  60%.  Semua  Pengawas SD/MI/SMP/MTs di Kota Salatiga berkualifikas  akademik  S-1  atau  D-IV  dan telah  memiliki  sertifikat  pendidik.  Prosentase ruang kelas  yang layak  di Kota Salatiga, pada SD/MI  sekitar  82,49%  dan  SMP/MTs  sekitar 87,76%.  Tingkat kecukupan  ruang  kelas  yang dilengkapi dengan meja dan kursi  yang cukup
untuk peserta didik dan guru, papan tulis, pada tingkat  SD/MI  sekitar  70,10%  dan  SMP/MTs sekitar 96%. Standar penyediaan 1 ruang guru di  SD/MI  yang  dilengkapi  dengan  meja  dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah, dan  staf  kependidikan  lainnya  pada  tingkat SD/MI  sekitar 70%.  Sedangkan  tingkat SMP/MTs di Kota Salatiga sekitar 60%.
Pemerintah Kota Salatiga telah mampu menyiapkan laboratorium IPA yang dilengkapi dengan  meja  dan  kursi  yang  cukup  untuk  36 peserta didik sekitar 92% dan minimal satu set peralatan  praktek  IPA  untuk  demonstrasi  dan eksperimen  peserta  didik  sekitar  8%  dari seluruh SMP/MTs Kota Salatiga.

## Akses dan Partisipasi Program Keaksaraan
Akses  terhadap  pendidikan  berbasis kesetaraan dan keadilan gender telah berkembang secara bertahap semenjak keluarnya  kebijakan  tentang  pengarusutamaan gender  tahun  2001.  Kesenjangan  gender  di tingkat  sekolah  dasar,  sekolah  menengah pertama,  dan  sekolah  menengah  tingkat  atas telah  menurun  secara  keseluruhan,  baik  di pedesaan maupun perkotaan. Partisipasi Siswa SD/MI/Paket  A  dalam  Perspektif  Gender Partisipasi  pendidikan  dilihat  dari  3  kategori yaitu:  Angka  Partisipasi  Kasar  (APK),  dan Angka  Partisipasi  Murni  (APM).  Dalam  hal partisipasi,  paritas  gender  pada  pendidikan dasar  sudah  cukup  baik.  Seperti  terlihat  pada tabel di bawah ini. Jumlah siswa SD/MI/Paket A  tidak  terlalu  berbeda  antara  siswa  laki-laki dan perempuan.
Tabel 4 Perkembangan Jumlah Siswa SD/MI/Paket A Kota Salatiga Menurut Kesetaraan Gender Tahun
2012-2014 No Indikator Tahun 2012 2013 2014 1 Siswa Laki-laki 9489 9578 9985 2 Siswa Perempuan 8829 9329 9247 3 Jumlah rata-rata 18318 18907 19232 4 % Laki-laki 51.80 50.66 51.92 5 % Perempuan 48.20 49.34 48.08
6 Paritas Gender (PG) -3.6 -1.32 -3.84

## Sumber: Dinas Pendidikan Kota Salatiga
Salah  satu  target  indeks  pembangunan manusia adalah terwujudnya kesetaraan gender melalui  pembangunan  sumber  daya  manusia yang  berkualitas  tanpa  membedakan  peran laki-laki dan perempuan. Beberapa upaya yang telah  dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas hidup dan peran perempuan adalah mensejajarkan mereka di dalam pembangunan nasional.  Pengarusutamaan  gender  di  dalam pendidikan disadari sebagai program peningkatan  kapasitas  di  bidang  pendidikan. Peningkatan kapasitas tersebut meliputi pelatihan  yang  diberikan kepada  pengambil
keputusan, perencana, dan penyusun buku teks pelajaran,  serta  tenaga  kependidikan  termasuk kepala  sekolah/lembaga,  guru  dan  tenaga kependidikan nonformal. Dasar hukum pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang  pendidikan  adalah  Instruksi  Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender  bidang  pendidikan  di  semua  program pembangunan juga di semua jenjang kepemerintahan,  serta  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  No.  84  tahun  2008 tentang  Pengarusutamaan  Gender  bidang Pendidikan.
Tabel 5 Perkembangan APK SMP/MTS/Paket B menurut jenis kelamin tahun 2012-2014
No Kab./Kota 2012 2013 2014 L P Jml. L P Jml. L P Jml. 1 Argomulyo 100,13 101,29 100,70 98,54 98,43 98,48 101,00 101,12 101,06 2 Tingkir 99,34 99,31 99,32 100,99 100,50 100,74 102,39 101,91 102,15 3 Sidomukti 100,12 96,85 98,49 96,14 100,18 98,16 101,67 101,10 101,39 4 Sidorejo 99,64 99,08 99,36 99,24 98,47 98,84 98,61 99,46 99,03 Salatiga 102,17 101,50 101,83 99,83 99,80 99,82 100,25 100,03 100,14
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Salatiga
Berdasarkan tabel di atas, peserta didik untuk  jenjang  SMP/MTS  terus  meningkat selama  kurun  waktu  2012-2014. Hal  ini menunjukkan bahwa persentase siswa SMP/MTs terhadap anak kelompok usia 13-15 tahun (Angka Partisipasi Kasar) anak laki-laki lebih  rendah  dibanding  anak  perempuan. Peningkatan  partisipasi  anak  laki-laki  lebih
tinggi dibanding dengan peningkatan partisipasi  anak  perempuan  ke  jenjang SMP/MTs.  Bila  dilihat  Indeks  Paritas  Gender (IPG)  APK  SMP/MTs  dalam  kurun  waktu yang sama menunjukkan sedikit kenaikan. IPG sebesar  itu  menunjukkan  bahwa  kesetaraan dan keadilan gender masih belum tercapai.

## Tabel 6 Perkembangan Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B Menurut PG dan IPG Tahun 2012-2014
No Indikator Tahun 2012 2013 2014 1 APK Laki-laki 102,17 99,83 100,25 2 APK Perempuan 101,50 99,80 100,03 3 Jumlah rata-rata 101,83 99,82 100,14 4 % Laki-laki 49,72 51,84 51,01 5 % Perempuan 50,28 48,16 48,99 6 Paritas Gender (PG) 0,56 -3,68 -2,02 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Salatiga
Selama kurun waktu 2012-2014 tampak bahwa  persentase  siswa  SMP/MTs kelompok  usia  13-15  tahun  terhadap  anak kelompok  usia  13-15  tahun  (APK)  anak  laki- laki  lebih  rendah  dibanding  anak  perempuan. Hal itu terlihat dari Paritas Gender (PG) dalam kurun  waktu  tersebut  dengan  nilai  negatif, kecuali pada  tahun  2012.  Ini  berarti  bahwa peningkatan  partisipasi  anak  laki-laki  lebih tinggi dibanding dengan peningkatan partisipasi  anak  perempuan  pada  jenjang SMP/MTs pada tahun 2014. Pada tahun 2012, kesetaraan  dan  keadilan  gender  mencapai keadaan  yang  seimbang  dengan  IPG  sebesar 0,56 Namun pada tahun selanjutnya menunjukkan  bahwa  kesetaraan  dan  keadilan gender  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan dalam posisi yang belum setara.
Pemerintah Kota Salatiga telah menempatkan kebijakan sistem dan manajemen sekolah berbasis kinerja merupakan hal  yang penting bagi peningkatan mutu  pendidikan.  Kebijakan  Pemerintah  Kota Salatiga  yaitu:  (a)  membuat  peraturan  dan undang-undang yang memuat tentang kewenangan  dan  tanggung  jawab  kepala sekolah  dan  komite  sekolah;  (b)  menyusun panduan  pelaksanaan  manajemen  berbasis hasil  (result  based  management)  di  sekolah- sekolah;  (c)  mengadakan  pelatihan  kepala sekolah, tata kelola-manajemen komite sekolah  di  seluruh  Indonesia  (Disdikpora: 2015).
Evaluasi keberhasilan Pendidikan Untuk Semua di Kota Salatiga, didukung oleh aspek-aspek (Disdikpora: 2016): (1) Komitmen politik (political will) & kepemimpinan  (leadership)  dari  lembaga- lembaga  eksekutif,  yudikatif,  dan  legislative; (2)  Adanya  kerangka  kebijakan  (policy framework) sebagai wujud komitmen pemerintahan  nasional,  provinsi,  kab/kota dalam  Program  PUS;  (3)  Struktur  dan mekanisme pemerintahan daerah yang mendukung  pelaksanaan  Program  PUS;  (4)
Sumber-sumber  daya  yang  memadai;  (5) Sistem  informasi  dan  data  yang  komprehensif baik  di  persekolahan  maupun  di  luar  sekolah dan  terpilah  menurut  jenis  kelamin;  (6)  Alat analisis  untuk  perencanaan,  penganggaran serta pemantauan dan evaluasi yang mendukung  pelaksanaan  Program  PUS;  (7) Dorongan dari pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan lain dalam pelaksanaan  Program  PUS;  (8)  Sistem informasi dan data  yang  komprehensif baik di persekolahan  maupun  di  luar  sekolah  dan terpilah  menurut  jenis  kelamin;  (9)  Alat analisis  untuk  perencanaan,  penganggaran serta pemantauan dan evaluasi yang mendukung  pelaksanaan  Program  PUS;  dan (9)  Dorongan  dari  pemangku  kepentingan (stakeholder) pendidikan lain dalam pelaksanaan Program PUS. Berdasarkan evaluasi  tersebut,  Pembangunan  Pendidikan Pasca  2015,  Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan Olah  Raga  merekomendasi:  (1)  Tata  kelola dan  penganggaran  yang  lebih  transparan,  (2) Meningkatkan  koordinasi  antar  sektor,  (3) Meningkatkan kualitas pendidikan, (4) Distribusi  guru  yang  lebih  merata,  (5) Memastikan  pemuda  dan  orang  dewasa memiliki  kesempatan  belajar  yang  sama,  (6) Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  untuk membantu meningkatkan belajar mengajar dan akses pendidikan
Tindaklanjut  dari  tujuan  pembangunan milenium  adalah  Pembangunan  berkelanjutan (suistainability development goals/SGDs). SDGs  memiliki  5 pondasi  yaitu  manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan  yang  ingin  mencapai  tiga  tujuan mulia  di  tahun  2030  berupa  mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim.
Tema pembangunan Pendidikan Tahun 2016-2030  adalah Menuju  Pendidikan  dan Pembelajaran  Sepanjang  Hayat  untuk  Semua yang  Inklusif,  Adil  dan  Bermutu  dengan  7
(Tujuh)  Target/Goals).  Target  Pendidikan Tahun 2030 pada Pembangunan berkelanjutan pada bidang pendidikan adalah (1) Memastikan  seluruh  anak  laki-laki dan perempuan  memperoleh  pendidikan  dasar  dan menengah  yang  bebas  biaya,  berkeadilan,  dan bermutu  yang  mengarah  pada  keluaran pembelajaran  yang  relevan  dan  efektif;  (2) Memastikan  seluruh  anak  laki-laki  dan perempuan memperoleh akses ke perkembangan, perawatan dan pendidikan pra- sekolah dasar yang bermutu untuk memastikan kesiapan  memasuki  pendidikan  dasar;  (3) Memastikan  adanya  akses  merata  bagi  laki- laki  dan  perempuan  untuk  memperoleh pendidikan  teknik,  vokasi  dan  tinggi  yang terjangkau  dan  bermutu;  (4)  meningkatkan jumlah  penduduk  remaja  dan  dewasa  yang memiliki kemampuan relevan, termasuk keterampilan  teknik dan  vokasi,  untuk memperoleh pekerjaan dan kewirausahaan; (5) Menghapuskan  ketimpangan  gender  dalam pendidikan  dan  memastikan  akses  merata terhadap seluruh  tingkat  pendidikan  dan pelatihan  vokasi  bagi  kelompok  rentan, termasuk penduduk dengan keterbatasan fisik, penduduk  asli  tradisional,  dan  anak-anak dalam  situasi  rentan;  (6)  Memastikan  seluruh remaja  dan  dewasa,  baik  laki-laki  maupun perempuan, memperoleh kemampuan keaksaraan  dan  berhitung;  (7)  Memastikan seluruh peserta didik memperoleh pengetahuan dan  keterampilan  yang  dibutuhkan  untuk meningkatkan  pembangunan  berkelanjutan, termasuk  di  antaranya  melalui  pendidikan untuk  pembangunan  berkelanjutan dan  gaya hidup  berkelanjutan,  hak  azasi  manusia, kesetaraan  gender,  peningkatan  budaya  damai dan  anti  kekerasan,  kewarganegaraan  global, dan  penghargaan  terhadap  keragaman  budaya dan  kontribusi  budaya  terhadap  pembangunan berkelanjutan.
SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  temuan  dan  bahasan penelitian  tentang  kinerja  pendidikan  dasar dapat disimpulkan bahwa (1). Angka Partisipasi Kasar tingkat SD/MI dan SMP/MTs  Kota  Salatiga  telah  mencapai 100%.  Ini  berarti  seluruh  penduduk  usia 7-12 tahun  telah  mendapatkan  pelayanan  wajib belajar  dalam  program  pendidikan  untuk semua (2). Indeks Paritas Gender relatif tinggi. Ini berarti bahwa pendudukan berjenis kelamin laki-laki  dan  perempuan  telah  memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti wajib belajar  9  tahun  dalam  implementasi  program pendidikan  untuk  semua.  (3).  Jumlah  dan kualifikasi pendidikan serta sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan mendukung peningkatan  mutu  program  pendidikan  untuk semua  di  Kota  Salatiga  (4).  Jumlah  dan jenis Sarana dan prasarana mendukung peningkatan mutu  program  pendidikan  untuk  semua  di Kota Salatiga.
Saran
Berdasarkan simpulan di atas direkomendasikan:  (1).  Kinerja  pencapaian program pendidikan semua hendaknya menjadi  acuan  dalam  perencanaan  program pendidikan  berkelanjutan, (2).  Pemerintah Kota  dan  DPRD  di  Salatiga  hendaknya menetapkan  kebijakan  alokasi  anggaran, pemenuhan kebutuhan pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana dan manajemen  sekolah  yang  relevan  dengan peningkatan  akses  dan  mutu  pendidikan universal tingkat SMA/MA/SMK, (3). Peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam mendukung  pembiayaan  pendidikan  dan manajemen pendidikan yang dapat meningkatkan  akses  dan  mutu  pendidikan tingkat  SMA/MA/SMK  sebagai  implementasi program pendidikan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akib, Haedar, 2010, Implementasi Kebijakan: Apa,  Mengapa,  dan  Bagaimana,  Guru
Besar  Ilmu  Administrasi  Universitas Negeri Makassar, http://digilib.unm.ac.id/files/disk1/4/ - universitas% 20negeri%20makassar- digilib-unm-haedarakib-165-1-haedara- b.pdf
Aneta,  Asna,  2010,  Implementasi  Kebijakan Program  Penanggulangan  Kemiskinan Perkotaan  (P2KP)  Di  Kota  Gorontalo,
Jurnal  Administrasi  Publik,  Volume  1 No. 1 Thn. 2010, http://digilib.unm.ac.id/files/disk1/4/un iversitas%20negeri%20makassar-
digilib-unm-asnaaneta-173-1-asnaane- a.pdf, diunduh 30 November 2016, jam 4.36
Dinas  Pendidikan,  2016,  Strategi  Program PUS Pasca 2015 Dan Capaian Program PUS  Tahun  2016  Provinsi  Jawa Tengah,  Disampaikan  pada  Workshop Program  PUS  2016  di  Kota  Salatiga, 20  Oktober  2016,  Dinas  Pendidikan,
Provinsi Jawa Tengah,
Dwiyanto,  Agus.  1995.  Penilaian  Kinerja
Organisasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: UGM.
Forum  Koordinasi  Pendidikan  Untuk  Semua,
2015,  Laporan  tahunan  Pendidikan Untuk Semua (PUS), Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah,
Salatiga, 2015
Islamy, Irfan, 2000, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan  Negara,  Jakarta:  Bumi
Aksara, Jakarta
Kebijakan  Daerah  Kota  Salatiga  Di  Bidang Pendidikan,  Disampaikan  Walikota Salatiga  pada:  Workshop  Pendidikan Untuk  Semua  (PUS) Tahun  2016,  19- 20 Oktober 2016
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan  Nasional  (BAPPENAS),
2012,  Laporan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan  Milenium  Di  Indonesia 2011, http://www.bappenas.go.id/files/1913/5 229/9628/laporan-pencapaian-tujuan- pembangunan-milenium-di-indonesia- 2011__20130517105523__3790__0.pd f
Nugroho,  D.  Riant.  2006.  Kebijakan  Publik: Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Peraturan Pemerintah, Nomer 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar
Suharto, Edi. 1997. Kemiskinan dan
Perlindungan  Sosial  di  Indonesia. Bandung: Penerbit Alfabeta
___________. 2005. Analisis Kebijakan Publik:  Panduan  Praktis  Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Penerbit Alfabeta
Wahab,  Sholichin  Abdul,  2008,  Analisis Kebijaksanaan,  Dari  Formulasi  ke Implementasi  Kebijaksanaan  Negara. Bumi Aksara, Jakarta