Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 13, No. 2 Januari 2022, pp. 154-163
ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BANTUL: APAKAH ETIKA, PEMERIKSAAN, DAN DENDA BERPERAN?
Agung Prasetyo 1 , Amir Hidayatulloh 2 *
1,2, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan *e-mail: amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id
Abstract
DiPublikasi: 01/01/2022 http://dx.doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.154-163
The purpose of this study is to analyze the factors that influence the compliance of MSME taxpayers. The population of this study is the taxpayers of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Special Region of Yogyakarta. The sample of this research is MSME taxpayers in Bantul Regency. The sampling technique used was purposive sampling, with the criteria for MSME actors who  had  a  Taxpayer  Identification  Number.  Respondents  of  this  study  amounted  to  49  respondents.  The  data  analysis  of  this research used multiple linear regression analysis, with the help of SPPS tool. This study obtained the results that MSME taxpayer compliance is influenced by ethics, audits, and tax penalties.
Keywords: Taxpayer Compliance. MSMEs, ethics, audits, tax penalties

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi penelitian ini adalah  wajib  pajak  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Sampel  penelitian  ini  adalah wajib  pajak  UMKM  yang  berada  di  Kabupaten  Bantul.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan purposive  sampling ,  dengan kriteria pelaku UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Responden penelitian ini berjumlah 49 responden. Analisis data penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda,  dengan  bantuan  alat  SPPS.  Penelitian  ini  memperoleh  hasil  bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh etika, pemeriksaan, dan denda pajak.
Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Etika, Pemeriksaan, Denda

## I. PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia,  tidak terlepas  dari  keberadaan  Usaha  Mikro  Kecil dan  Menengah  (UMKM).  Selain  itu,  UMKM juga  berperan  dalam  mengurangi  jumlah pengangguran, sumber pertumbuhan kesempatan  kerja,  dan  pendapatan.  Dari  tahun ke  tahun,  penerimaan  dari  sektor  perpajakan selalu  ditargetkan  meningkat,  sehingga  perlu upaya untuk  mencapai  target  tersebut.  Namun, penetapan  target  penerimaan  dari  sektor  pajak perlu  diimbangi  dengan  upaya  pemerintah seperti  kebijakan  untuk  mendukung  kesadaran wajib  pajak  guna  menjalankan  kewajiban perpajakannya (Nainggolan & Patimah, 2019).
UMKM merupakan unit usaha yang paling dominan  di  Indonesia.  Sehingga,  UMKM  juga memiliki  kontribusi  pada  PDB  setiap  tahunya
bahkan selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang disajikan oleh Kementerian
Koperasi dan UMKM menunjukan bahwa PDB yang disumbang oleh UMKM sebesar 58,84 persen meningkat 62,57 persen  dari  total  PDB  yang  terdiri  dari  38,90 persen  usaha  mikro,  9,73  persen  usaha  kecil, dan  13,95  persen  usaha  menengah.  Kontribusi lainnya  yaitu  UMKM  dapat  menyerap  tenaga kerja  di  dalam  negeri  yang  semula  96,99 persen  menjadi  97,22  persen  dalam  perioda lima  tahun  terakhir  ini.  Oleh  karena  itu, peningkatan  jumlah  UMKM  diharapkan  juga diiringi dengan peningkatan kepatuhan UMKM dalam membayar pajaknya, sehingga memberikan  kontribusi  dalam  penerimaan pajak (Mutmainah, 2016).
Setelah  pemerintah  menetapkan  Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh UMKM,  dan  salah  satu  perubahan  tersebut adalah  menurunkan  tarif  satu  persen  menjadi setengah persen secara tidak langsung meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. Data  perkembangan  UMKM  dan  penerimaan pajak dari UMKM disajikan pada tabel 1.

## Tabel 1.

## Perkembangan Jumlah UMKM dan Penerimaan Pajak dari UMKM
Tahun Unit UMKM Penerimaan Pajak (dalam Rupiah) 2013 220.000 428 Miliar 2014 532.000 2,2 Triliun 2015 780.000 3,5 Triliun 2016 1.450.000 4,3 Trilun 2017 1.500.000 5,8 triliun Sumber: (Caratri, 2019)
Potensi  penerimaan  pajak  dari  sektor UMKM  diharapkan  tidak  hanya  pada  tingkat nasional  akan  tetapi  juga  tingkat  Propinsi, misalnya  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY). Berdasarkan  data  yang  disajikan  Dinas Koperasi  dan  UMKM  Propinsi  DOY  bahwa perkembangan UMKM di DIY terus
mengalami peningkatkan, misalnya pada tahun 2015  (220.703  unit),  2016  (230.047  unit),  dan 2017  (238.619  unit).    Jumlah  unit  tersebut tersebar  dalam  lima  Kabupaten/Kota  yang  ada di  propinsi  DIY  dan  sebaran  UMKM  paling tinggi  ada  di  Kabupaten  Bantul.  Data  sebaran UMKM di DIY disajikan pada tabel 2.
Tabel 2. Sebaran UMKM di DIY NO Daerah Sebaran UMKM 1. Bantul 26% 2. Gunungkidul 22% 3. Kulonprogo 20% 4. Kota Yogyakarta 14% 5. Sleman 18% Sumber: (Dinas Koperasi & UMKM, 2017) Beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  diantaranya  etika, pemeriksaan  dan  denda  pajak.  Etika  wajib pajak  merupakan  kecenderungan  wajib  pajak untuk  bersikap  atau  berperilaku  yang  sesuai dengan  nilai  dan  norma  serta  pikirannya  guna menjalankan kewajiban perpajakannya (Yosephus,  2010);  (Kautsar,  2017).  Akan tetapi,  menurut  (Gosh  &  Crain,  1996);
(Cahyonowati  et  al.,  2015)  etika  saja  mungkin tidak  cukup  untuk  meningkatkan  kepatuhan pajak karena mungkin saja wajib pajak berbuat jujur  karena  tidak  adanya  kesempatan  untuk berbuat  curang.  Oleh  karena  itu,  upaya peningkatan  kepatuhan  pajak  melalui  program etis  saja  mungkin  tidak  cukup,  dan  salah  satu untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak  yaitu dengan  kebijakan  pemeriksaan  dan  denda
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2 2020 CC-BY-SA 4.0 License
pajak.
Dalam  rangka  optimalisasi  penerimaan pajak,  Direktur  Jenderal  Pajak  berupaya menegakan  aturan-aturan  perpajakan  melalui pemeriksaan pajak dan denda  yang tinggi  bagi wajib pajak yang diduga melakukan pelanggaran  pajak.  Menurut  (Suryadi,  2006), salah  satu  faktor  yang  dapat  membentuk kepatuhan  wajib  pajak  adanya  pemeriksaan pajak.  Kepatuhan  wajib  pajak  dibentuk  oleh pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan  salah  satu  cara  pemerintah  untuk menekan  angka  penggelapan  pajak  dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.  Berdasarkan  (Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2007),  Direktorat  Jenderal  Pajak merupakan  pihak  yang  berwenang  untuk melakukan  pemeriksaan  yang  bertujuan  untuk menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan oleh wajib pajak serta dalam rangka melaksanakan  ketentuan  perundang-undangan perpajakan.
Pemerintah  berupaya  untuk  meningkatkan
pendapatan  dari  sektor  pajak,  salah  satunya dengan  memberikan  sanksi  secara  formal berupa  denda  pajak  yang  bertujuan  untuk menghukum ketidakpatuhan. Sanksi merupakan  hukuman  negatif  kepada  orang yang  melanggar  peraturan.  Sedangkan,  denda merupakan  hukuman  dengan  cara  membayar bagi wajib pajak yang melanggar peraturan dan hukum  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  sanksi denda  merupakan  hukuman  negatif  kepada orang  yang  melanggar  peraturan  dengan  cara membayar  uang  (Jatmiko,  2006).  Dari  uraian sebelumnya,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  menganalisis  determinan  kepatuhan wajib  pajak  usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah di Kabupaten Bantul: apakah etika, pemeriksaan, dan denda berperan?

## II. TINJAUAN PUSTAKA Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  memiliki kriteria sebagai berikut:
Tabel 3. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Usaha Kekayaan Bersih Hasil Penjualan Mikro Paling  banyak  Rp50.000.000  tidak  termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Paling  banyak  Rp300.000.000  se tahun Kecil Lebih  dari  Rp500.000.000  tidak  termasuk tanah dan bangunan tempat usaha >300.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000 setahun Menengah  >500.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan tempat usaha >2.500.000.000 sampai dengan Rp50.000.0000 se tahun
Sumber:(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008)
Teori Kepatuhan ( Compliance Theory ) Teori  kepatuhan  merupakan  teori  yang menjelaskan suatu kondisi dimana seorang taat pada  aturan  yang  diberikan.  Kepatuhan perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan,  bagi  pemerintah  dan  rakyat  sebagai wajib  pajak  untuk  memenuhi  semua  kegiatan kewajiban  perpajakannya  dan  melaksanakan hak  perpajakannya.  Kepatuhan  wajib  pajak merupakan  perilaku  yang  didasarkan  pada
kesadaran wajib pajak pada kewajiban pajaknya  berdasarkan  pada  aturan  yang  telah ditetapkan (Tahar & Rachman, 2014). Kesadaran  merupakan  bagian  dari  motivasi intrinsik  yaitu  motivasi  yang  datangnya  dalam diri  seseorang  sendiri.  Sedangkan,  motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak (Cahyonowati et  al.,  2012). Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2 2020 CC-BY-SA 4.0 License
Page 157
192/PMK.03, 2007), kriteria wajib pajak patuh meliputi tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan, tidak memiliki tinggakan pajak untuk  semua  jenis  pajak  kecuali  tunggakan yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau  menunda  pembayaran  pajak,  laporan keuangan  dapat  diaudit  oleh  akuntan  publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah  terkait  dengan  pendapat  wajar tanpa pengecualian, serta tidak pernah dipidana maupun tindak pidana pada bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki  kekuatan  hukum  tetap  dalam  jangka waktu lima tahun terakhir.

## Etika
Etika  merupakan  aturan  yang  terkait dengan  perilaku  kemudian  dikembangkan dengan  tujuan  untuk  memberikan  bimbingan dalam  hubungan  sosial  maupun  interpersonal (Reckers  et  al.,  1994);  (Putra,  2017). Sedangkan,  etika  perpajakan  adalah  sebagai kewajiban  moral  bahwa  individu  harus bersikap jujur dalam menyampaikan penghasilannya  (Wenzel, 2005). Menurut teori sikap  yang  dikemukan  oleh  (Allport  &  Ross, 1967); (Cahyonowati et al., 2012)
mengidentifikasikan bahwa ada tiga komponen yang data membentuk sikap sehingga menimbulkan etika baik positif maupun negatif yang mencerminkan hasil evaluasinya terhadap suatu  objek  yaitu  komponen  kognitif,  afektif, dan  konatif.  Oleh  karena  itu,  individu  yang memiliki  etika  baik  maka  akan  bersikap  patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## Pemeriksaan
Pemeriksaan  pajak  adalah  serangkaian kegiatan  menghimpun  dan  mengolah  data, keterangan  dan  bukti  yang  dilakukan  secara objektif  dan  professional  berdasarkan  standar pemeriksaan  guna  menguji  kepatuhan  wajib pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya.  Oleh karena  itu,  pemeriksaan  pajak  adalah  bagian akhir dari suatu pengendalian proses perpajakan  yang  bertujuan  untuk  memastikan wajib  pajak  menyampaikan  SPT  secara  benar, jelas dan tepat (Cahyonowati et al., 2012). Denda Pajak
Sanksi  denda  adalah  sanksi  administrasi yang  dikenakan  atas  pelanggaran  yang  terkait dengan kewajiban melaporkan pajak. Kewajiban  perpajakan  UMKM  baik  dalam bentuk  badan  maupun  perorangan  memiliki perbedaan,  kewajiban  perpajakan  yang  perlu dilakukan  meliputi  mendaftarkan  diri  untuk mendapatkan  NPWP  atau  PKP,  melakukan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan, serta menyetorkan dan melaporkan  pajak  penghasilan  baik  dari pemotongan/pemungutan yang dilakukan badan  maupun  pajak  lainnya  (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018).
Pengembangan Hipotesis Pengaruh Etika Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Etika  merupakan  salah  satu  faktor  yang memengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  (Wenzel, 2005).  Setiap  individu  memiliki  nilai  etika yang berbeda-beda,  termasuk juga  etika dalam membayar pajak. Ada individu yang menerapkan etika dengan baik dalam kehidupannya  dan  beranggapan  bahwa  pajak merupakan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi. Akan  tetapi,  ada  juga  individu  yang  sudah menerapakan etika dalam kehidupannya namun penerapan  etika  tersebut  tidak  dimaknai dengan  baik  sehingga  kesadaran  dalam memenuhi  kewajibannya  juga  masih  kurang. Hal  serupa  diungkapkan  oleh  (Putra,  2017), etika  merupakan  faktor  yang  memengaruhi kepatuhan  wajib  pajak.  Sehingga,  wajib  pajak dituntut untuk memiliki etika  yang baik  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pernyataan  ini  didukung  oleh  (Nsor  Ambala, 2015)  yang  mengemukakan  bahwa  kepatuhan wajib  pajak  dipengaruhi  oleh  etika  dari masing-masing  individu.  Oleh  karena  itu, individu  yang  memiliki  etika  yang  tinggi memiliki  kecenderungan  lebih  patuh  dalam membayar  pajak  dibandingkan  dengan  orang yang  memiliki  etika  rendah.  Oleh  karena  itu, hipotesis  pertama  (H1)  penelitian  ini  adalah sebagai berikut.
H1:  Etika  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM
Pengaruh
Pemeriksaan
Terhadap

## Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Menurut  (Rahayu,  2013),  pemeriksaan  adalah kegiatan  untuk  menghimpun  dan  mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan  secara  objektif  dan  professional berdasarkan standar pemeriksaan yang digunakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan/atau untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  Selain  itu,  pemeriksaan  digunakan sebagai alat pengawasan untuk menguji tingkat kepatuhan  wajib  pajak  atas  pelaksanaan self assessment  system .  Hal  ini  karena  sistem perpajakan  sangat  menuntut  peran  aktif  dan kepatuhan sukarela.
Hasil  penelitian  (Migaus,  2016),  salah  satu faktor  yang  memengaruhi  kepatuhan  wajib pajak  adalah  adanya  pemeriksaan.  Hal  ini berarti semakin baik proses pemerikasaan yang dilakukan  Direktorat  Jenderal  pajak  semakin baik  kepatuhan  wajib  pajak.  Pernyataan  ini juga didukung oleh hasil penelitian (Tirayoh et al.,  2014);  (Herriyanto  &  Toly,  2013)  yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Oleh  karena  itu,  hipotesis  kedua  (H2) penelitian ini adalah sebagai berikut. H2: Pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Pengaruh  Denda  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Sanksi  denda  adalah  sanksi  administrasi  yang dikenakan  atas  pelanggaran  yang  terkait
dengan  kewajiban  pelaporan  (Rahayu,  2013). Sanksi  administrasi  berupa  denda  dikenakan saat  wajib  pajak  tidak  menyampaikan  SPT dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan (Resmi,  2014).  Oleh  karena  itu,  adanya  sanksi diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak.
Menurut  (Wibisono  &  Suhayati,  2014),  denda pajak merupakan salah faktor yang memengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak,  artinya semakin  tinggi  denda  yang  dikenakan  maka mampu  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak. Pernyataan  ini  juga  didukung  oleh  hasil penelitian  (Irmawati  &  Hidayatulloh,  2019), sanksi  pajak  dianggap  sebagai  tindakan  untuk mencegah  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar aturan perpajakan. Selain itu, sanksi juga dapat digunakan  sebagai  hukuman  bagi  wajib  pajak yang telah melakukan pelanggaran pajak. Oleh karena  itu,  ketika  wajib  pajak  menganggap bahwa  denda  yang  akan  diterima  lebih  besar dibandingkan  besarnya  pajak  yang  harus dibayarkan,  maka  wajib  pajak  akan  bersikap lebih  patuh  serta  wajib  pajak  dengan  sukarela akan  memenuhi  kewajiban  perpajakanya. Sehingga,  hipotesis  ketiga  (H3)  penelitian  ini adalah sebagai berikut.
H3:  Denda  pajak  berpengaruh  terhadap kewajiban pajak UMKM
Berdasarkan kajian pustaka dan pengembangan hipotesis,  maka  rerangka  penelitian  ini  dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Rerangka Penelitian

## III. METODE PENELITIAN
Populasi  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Sedangkan, sampel  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak UMKM di Kabupaten Bantul. Teknik pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini menggunakan purposive  sampling ,  dengan kriteria pelaku UMKM  yang memiliki NPWP. Definisi  operasional  dan  pengukuran  variabel
dijelaskan  pada  tabel  4  (masing-masing variabel  diukur  dengan  menggunakan  skala likert  lima  poin).  Penelitian  ini  menggunakan teknik  analisis  data  regresi  linear  berganda. Sebelum  melakukan  pengujian  hipotesis, penelitian  ini  melakukan  uji  kualitas  data  (uji validitas  dan  uji  reliabilitas)  serta  uji  asumsi klasik  (uji  normalitas,  uji  multikolinieritas,  uji heteroskesdastisitas).
Tabel 4 Definsi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel Definisi Referensi Pengukuran Referensi Kepatuhan wajib pajak Kesediaan  wajib pajak untuk tunduk  dan  patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan. (Rahayu, 2013) Empat item pertanyaan (Migaus, 2016) Etika Aturan yang (Reckers et al., Delapan belas item (Cahyonowati et
Denda Etika Pemeriksaaan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
terkait dengan perilaku kemudian dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan bimbingan  dalam hubungan sosial maupun interpersonal 1994) pertanyaan al., 2012) Pemeriksaan  Serangkaian kegiatan menghimpun  dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilakukan  secara objektif dan professional berdasarkan standar pemeriksaan  guna menguji kepatuhan  wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. (Cahyonowati et al., 2012) Delapan item pertanyaan (Layata & Setiawan, 2014) Denda Sanksi administrasi  yang dikenakan atas pelanggaran  yang terkait dengan kewajiban pelaporan (Rahayu, 2013) Lima item pertanyaan (Layata & Setiawan, 2014) IV.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan menyebarkan  kuesioner  secara  daring  dengan menggunakan google  form selama  dua  bulan, dan  diperoleh  49  kuesioner.  Responden penelitian  ini  didominasi  oleh  responden berjenis  kelamin  laki-laki  (31  responden), sedangkan lainnya berjenis kelamin perempuan
(18  responden).  Usia  responden  didominasi oleh  usia  20-30  tahun  (27  responden),  dan tingkat pendidikan SMA/SMK (19 responden). Deskripsi responden secara rinci disajikan pada tabel 5.
Tabel 5.
Deskripsi Responden
Keterangan Frekuensi Usia 20-30 Tahun 27 31-40 Tahun 16 41-50 Tahun 4 51-60 Tahun 2 Tingkat Pendidikan SMA/SMK 19 Diploma 17 Sarjana 13 Sumber: data primer, diolah (2020) Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda
dengan  bantuan  alat  SPPS.  Hasil  pengujian hipotesis disajikan pada tabel 6.
Tabel 6.
Hasil Pengujian Hipotesis
Sumber: data primer, diolah (2020) Keterangan *signifikan pada 5% **signifikan pada 10%
Tabel  6  menunjukan  bahwa adjusted  R- Square penelitian  ini  sebesar  0,579.  Hal  ini berarti bahwa variabel  etika, pemeriksaan,  dan denda  dapat  menjelaskan  variabel  kepatuhan pajak  UMKM  sebesar  57,9  persen,  sedangkan 42,1 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.  Selain  itu,  tabel  6  juga  menunjukan bahwa  nilai  signifikasi  dari  uji  F  (0,000)  yang lebih  kecil  dibandingkan  dengan  0,05.  Oleh karena  itu,  minimal  ada  satu  variabel independen  (etika,  pemeriksaan,  dan  denda) yang  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak UMKM.
Tabel 6 menunjukan bahwa etika berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak
UMKM.  Hal  ini  ditunjukan  dengan  nilai signifikasi (0,000) yang lebih kecil dibandingkan  dengan  0,05  (H1  terdukung). Oleh  karena  itu,  etika  adalah  salah  satu  faktor yang  memengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak UMKM.  Sehingga,  wajib  pajak  dituntut  untuk memiliki  etika  yang  baik  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakanya  (Putra,  2017);  (Nsor Ambala, 2015). Sehingga, pelaku UMKM yang memiliki etika baik maka pelaku UMKM akan memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dengan baik,  misalnya  membayarkan  pajaknya  sesuai dengan  realitas  atau  menyampaikan  SPT  tepat waktu.
Selain faktor etika, kepatuhan wajib pajak
Variabel Koefisien Signifikasi Kesimpulan Etika 0,229 0,000 Terdukung* Pemeriksaan -0,164 0,027 Terdukung* Denda 0,181 0,062 Terdukung** Variabel Dependen Kepatuhan Pajak UMKM Konstanta 1,702 Signifikasi F 0,000 Adjusted R-Square 0,579
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2 2020 CC-BY-SA 4.0 License
Page 162
UMKM  juga  dipengaruhi  oleh  pemeriksaan. Hal  ini  ditunjukan  dengan  nilai  signifikasi (0,027)  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan 0,05 (H2 terdukung). Oleh karena itu, semakin baik  proses  pemeriksaan  yang  dilakukan Direktorat  Jenderal  pajak  maka  semakin  baik kepatuhan  wajib  pajak  (Tirayoh  et  al.,  2014); (Herriyanto & Toly, 2013).
Faktor  lain  yang  memengaruhi  kepatuhan wajib  pajak  UMKM  adalah  denda.  Hal  ini ditunjukan  dengan  nilai  signifikasi  (0,062) yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,1 (H3 Terdukung).  Hal  ini  berarti  semakin  besar denda yang dikenakan maka mampu
meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Hal  ini didukung  oleh  (Irmawati  &  Hidayatulloh, 2019),  sanksi  pajak  dapat  mencegah  tindakan wajib pajak untuk melanggar aturan perpajakan.  Selain  itu,  sanksi  pajak  dapat digunakan  sebagai  hukuman  bagi  wajib  pajak yang melanggar aturan. Oleh karena itu, ketika pelaku  UMKM  menganggap  bahwa  denda yang  akan  diterima  lebih  besar  dibandingkan besarnya  pajak  yang  harus  dibayarkan,  maka pelaku UMKM akan bersikap patuh.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Kepatuhan  wajib  pajak  pelaku  UMKM dipengaruhi  oleh  etika,  pemeriksaan,  dan denda.  Oleh  karena  itu,  ketika  pelaku  UMKM memiliki  etika  yang  baik,  maka  memiliki kecenderungan untuk berperilaku patuh. Selain itu,  pelaku  UMKM  untuk  patuh  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakan  juga  akan mempertimbangkan  faktor  eskternal  yaitu pemeriksaan  dan  denda.  Ketika  Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dengan baik,  maka  mendorong  pelaku  UMKM bersikap  patuh.  Selain  itu,  adanya  denda  yang
lebih  besar  dibandingkan  dengan  besarnya nominal  pajak  yang  harus  dibayar  pelaku UMKM  juga  mendorong  pelaku  UMKM berperilaku  patuh.  Keterbatasan  penelitian  ini adalah  dari  sisi  jumlah  responden  yang  relatif sedikit.  Hal  ini  disebabkan  karena  masa pandemi  yang  membatasi  kegiatan  seperti penyebaran  kuesioner  yang  tidak  dapat dilakukan  secara  langsung.  Oleh  karena  itu, penelitian  selanjutnya  dapat  memperbanyak jumlah responden.

## DAFTAR PUSTAKA
Allport,  G.  W.,  &  Ross,  J.  M.  (1967).  Personal  Religious Orientation  and  Prejudice. Journal  of  Personality  and Social Psychology , 5 (4), 432–443.
Cahyonowati,  N.,  Ratmono,  D.,  &  Faisal,  F.  (2012).  Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia , 9 (2),  136– 153. https://doi.org/10.21002/jaki.2012.09
Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Faishal. (2015). Sistem Self Assesment  Sistem  Perpajakan  yang  ada  di  Indonesia. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia , 9 (2),  136– 153.
Caratri,  E.  (2019).  Dampak  Positif  Penurunan  Pajak
Penghasilan Final pada Pelaku UMKM.
Https://Www.Beritadaerah.Co.Id/ . https://www.beritadaerah.co.id/2019/01/23/dampak- positif-penurunan-pajak-penghasilan-final-pada-pelaku- umkm/
Dinas  Koperasi,  &  UMKM.  (2017). Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah .
Gosh,  D.,  &  Crain,  T.  (1996).  Experimental  Investigation  of Ethical Standards and Perceived Probability of  Audit on Intentional  Noncompliance. Behavioral  Research  in Accounting , 8 , 219–241.
Herriyanto,  M.,  &  Toly,  A.  H.  (2013).  Effect  of  Tax  Payers Awareness, Socialization Taxtation and Tax
Investigation Againest Income Tax Revenue in Surabaya STO. Journal  of  Petra  Christian  University , 1 (1),  450– 462.
Irmawati,  J.,  &  Hidayatulloh,  A.  (2019).  Determinan Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota  Yogyakarta. Jurnal  Sistem  Informasi,  Keuangan,  Auditing  Dan Perpajakan , 3 (2), 112–121. Jatmiko,  A.  N.  (2006). Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak  Pada Pelaksanaan  Sanksi  Denda,  Pelayanan  Fiskus,  dan Kesadaran  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak
[Universitas Diponogoro]. http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmik
o.pdf. 02November 2017
Kautsar,  M.  (2017).  Pengaruh  Etika  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Pengetahuan  Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating ( Studi Kasus Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Terdaftar  Di  Kpp  Pratama Garut). Jurnal Wacanan Ekonomi , 16 (02), 001–011. Layata,  S.,  &  Setiawan,  P.  E.  (2014).  Pengaruh  Kewajiban Moral,  Kualitas  Pelayanan,  Pemeriksaan  Pajak  dan Sanksi  Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan. E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 9 (2), 540–556. Migaus,  A.  F.  (2016).  Pengaruh  pelaksanaan  self  assessment system  dan  pemeriksaan  pajak  terhadap  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  badan  pada  kantor  pelayanan pajak pratama kota padang. Jurnal Akuntansi , Vol 4 , No. Mutmainah,  D.  A.  (2016). Kontribusi  UMKM  terhadap  PDB
tembus lebih enam puluh persen . htpp://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2016112112252 5-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus- lebih-dari-60-persen/
Nainggolan,  H.,  &  Patimah,  S.  (2019).  Pengaruh  Pemahaman Peraturan,  Sanksi  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Usaha Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  (Umkm)  Terhadap Kepatuhan  Membayar  Pajak  Di  Balikpapan. Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi , 10 (2), 188–195. Nsor  Ambala,  R.  (2015).  Influence  of  Individual  Ethical Orientation  on  Tax  Compliance:  Evidence  Among Ghanaian  Taxpayers. Journal  of  Accounting  and
Taxation , 7 (6), 97–105. https://doi.org/10.5897/jat2015.0179 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03 tahun 2007
Tentang  Tata  Cara  Penetapan  Wajib  Pajak  dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun  2018  Tentang  Pajak Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran Bruto Tertentu.
Putra, A. F. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi
Sistem,  Dan  Transparansi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan
Pajak. Jurnal Akuntansi Indonesia , 6 (1), 1. https://doi.org/10.30659/jai.6.1.1-12 Rahayu,  S.  K.  (2013). Perpajakan  Indonesia:  Konsep  dan Aspek Formal. Graha Ilmu.
Reckers,  P.  M.  .,  Sander,  D.  .,  &  Roark,  S.  .  (1994).  The
Influence  of  Ethical  Attitudes  on  Taxpayer  Compliance.
National Tax Journal , 47 , 825–836. Resmi,  S.  (2014). Perpajakan:  Teori  dan  kasus .  Salemba Empat. Suryadi.  (2006).  Model  Hubungan  Kausal  Kesadaran,
Pelayanan,  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dan  Pengaruhnya Terhadap  Kinerja  Penerimaan  Pajak:  Suatu  Survei  di Wilayah  Jawa  Timur. Jurnal  Keuangan  Publik , 4 (1),
105–121.
Tahar,  A.,  &  Rachman,  A.  (2014).  Pengaruh  Faktor  Internal
dan  Eksternal  terhadap  Kepatuhan  Pajak. Journal  of Accounting and Invesment , 1 .
Tirayoh,  V.,  Sabijono,  H.,  &  Mandagi,  C.  (2014).  Pengaruh Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban
Perpajakannya  Pada  Kpp Pratama  Manado. Jurnal  Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 2 (3).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .
Wenzel,  M.  (2005).  Motivation  or  rationalisation?  Causal relations  between  ethics,  norms  and  tax  compliance. Journal  of  Economic  Psychology , 26 (4),  491–508. https://doi.org/10.1016/j.joep.2004.03.003
Wibisono, A., & Suhayati, E. (2014). Pengaruh Sanksi Dendan Dan  Kualitas  Pelayanan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Badan. Penalty  Charges,Tax  Service Quality , 1–23.
Yosephus,  L.  S.  (2010). Etika  Bisnis:  Pendekatan  Filsafat Moral  Terhadap  Perilaku  Pebisnis  Kontemporer . Yayasan Pustaka Obor Indonesi.