El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia
Sri Astuti A. Samad
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Email: sriastuti@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Kajian  tentang  hukum  keluarga  Islam  dari  sudut  sosiologis  belum  banyak dilakukan  di  Indonesia.  Tujuan  dari  artikel  ini  adalah  menelaah  tentang relasi antara sosiologi, hukum dan masyarakat, penggunaan ilmu-ilmu sosial dalam  kajian  Islam  dan  eksistensi  sosiologi  dalam  kajian  hukum  keluarga Islam.  Studi  ini  merupakan  pembahasan  hukum  normatif  yang  mengkaji persoalan  dengan  merujuk  pada  literatur  hukum.  Artikel  ini  menyimpulkan bahwa  hubungan  antara  sosiologi,  hukum  dan  masyarakat  tidak  dapat dipisahkan  sebagai  sebuah  konsekuensi  logis  yang  saling  melengkapi. Realitas  hukum  yang  terjadi  dalam  masyarakat  justru  lebih  kaya  ketika ditelaah  dengan  menggunakan  perspektif  sosiologi.  Kemudian  penggunaan ilmu-ilmu  sosial  dalam  kajian  keislaman  juga  telah  lama  digalakkan  oleh intelektual  Islam,  terutama  yang  berkaitan  dengan  bidang  sosial  dan humaniora.  Selanjutnya  eksistensi  ilmu-ilmu  sosial  sebagai  sebuah pendekatan dan perspektif dalam mengkaji hukum Islam, kasus-kasus hukum keluarga  Islam  yang  membutuhkan  sosiologi  sebagai  alat  analisis.  Sebagai contoh  persoalan  hibah,  harta  bersama  dan  ahli  waris  pengganti  erat kaitannya  dengan  adat  dan  sistem  sosial  yang  ada  dalam  masyarakat  yang kemudian  diakomodasi  dalam  hukum  formal.  Demikian  juga  menjadi pertimbangan  dan  sudut  pandang  hakim  dalam  memutuskan  perkara  di pengadilan. Oleh  karena hukum keluarga Islam tetap  akan menjadi disiplin ilmu yang terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat Islam. Keyword: Metodologi, Hukum Keluarga Islam, ilmu Sosial, kajian Islam dan Masyarakat

## Pendahuluan
Hukum  Islam  merupakan  bidang  ilmu  yang  paling  berkembang  di  antara beberapa  cabang  ilmu  dalam  kajian  studi  keislaman,  seperti  tafsir,  hadis,  ilmu kalam dan tasawuf. Sejarah hukum Islam pada masa modern masing-masing negara Islam  tidak  mendapatkan  perhatian  yang  memadai.  Di  Indonesia,  misalnya,  justru lebih banyak dan dominan sejarah masa klasik dan tengah, namun kurang memberi perhatian  pada  perkembangan.  Akibatnya  sarjana  hukum  tidak  mempunyai  cukup bekal  untuk  mengantisipasi  hal-hal  yang  terjadi  ketika  menghadapi  realitas  dalam masyarakat. 1
1 Akh  Minhaji,  “Hukum  Islam:  Antara  Sakralitas  Dan  Profanitas  (Perspektif  Sejarah Sosial)”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam Pada Uin Sunan
Studi  hukum  Islam  saat  ini  banyak  dikaji  dari  sudut  sejarah  sosial  yang mengkaji  pemikiran  hukum  Islam  dengan  memperhatikan  aspek  sosial,  budaya, politik  dan  ekonomi.  Hal  ini  didasarkan  pada  satu  asumsi  bahwa  sebagian  besar ketentuan hukum Islam merupakan hasil tarik menarik dan interaksi antara seorang ahli  hukum  dengan  kondisi  politik,  ekonomi,  sosial  yang  mengitarinya.  Padahal persoalan  hukum  keluarga  Islam  sebenarnya  menjadi  mainstream  utama  dalam hukum  Islam karena ia merupakan inti dari kasus yang diselesaikan di pengadilan agama.  Tidak  hanya  sesudah  pengadilan  agama  pada  masa  kolonial  Belanda  dan Jepang,  bahkan  sebelum  kemerdekaan  pengaadilan  agama  telah  eksis  dibawah koordinasi kesultanan Islam di Nusantara.
Karena  itu  hukum  keluarga  Islam  tidak  dapat  dipungkiri  juga  mengalami perkembangan  yang  justru  melebihi  sejarah  sosial,  hukum  pidana,  dan  aspek hukum lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya program studi hukum keluarga Islam  yang  ditawarkan  di  Perguruan  Tinggi  Keislaman  pada  pada  level  sarjana, magister  dan  program  doktoral.  Demikian  juga  karena  hukum  keluarga  tersebut menjadi  salah  satu  aspek  dalam  kehidupan  manusia  yang  terus  berubah,  Islam memperbaharui sistem keluarga patrilineal menjadi keluarga bilateral. 2
Objek  kajian  hukum  keluarga  Islam,  menurut  Atho  Mudzhar  jika dianalogikan sebagai kajian Islam, maka dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni agama dan keagamaan. Kajian agama identik dengan kajian teks. Sementara kajian keagamaan  identik  dengan  kajian  praktek.  Kajian  teks  boleh  mengkaji  al-Qur‟an atau  hadis  sebagai  sumber  ajaran  Islam.  Boleh  juga  kajian  terhadap  karya-karya para  ulama,  fikih,  fatwa  dan  tafsir.  Sementara  objek  kajian  keagamaan  boleh mengkaji  orang-orang  yang  berkait  dengan  masalah  hukum  keluarga;  calon manten,  manten,  wali  dan  saksi.  Di  pengadilan  dapat  mengkaji  tentang  hakim, pengacara,  juru  damai.  Demikian  juga  ritual-ritual  yang  berkaitan  dengan  hukum keluarga; acara akad nikah, acara pra-nikah, kursus pra-nikah, kursus perkawinan. Alat-alat  yang  ada  kaitannya  dengan  hukum  keluarga;  mahar,  pakaian  pengantin. Selanjutnya  organisasi-organisasi  atau  institusi-institusi  yang  berkaitan  dengan hukum keluarga; KUA, lembaga peradilan; Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama,  sampai  Mahkamah  Agung.  Dengan  demikian  kajian  keagamaan  dapat dikelompokkan  menjadi  lima,  yakni  penganut  agama,  tokoh  agama,  ritual-ritual agama dan keagamaan, alat-alat agama dan keagamaan, dan institusi-institusi. 3
Kalijaga, Yogyakarta,  25  September  2004,  hlm.  42-43.  Azhari  Akmal  Tarigan, Sejarah  Sosial Hukum Islam: Dinamika Fikih Pada Abad Pertengahan, (Bandung: Citapustaka Media, 2013), hlm. 20-21.
2 Khoiruddin  Nasution,  Prolog: Arah  Kajian  Hukum  Keluarga  Islam  Indonesia,  Dalam Ahmad  Rajafi, Progres  Hukum  Keluarga  Islam Di  Indonesia  Pasca  Reformasi  (Dimensi  Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal), (Yogyakarta: Istana Pubhlishing, 2020), hlm. 1.
3 M.  Atho  Mudzhar, Pendekatan  Studi  Islam;  Dalam  Teori  Dan  Praktek ,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 14. Bandingkan dengan Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum
Jika  merujuk  pada  teori  pengelompokan  ilmu,  maka  objek  penelitian tersebut  di  atas  atau  boleh  juga  disebut  dengan  gejala  di  atas,  dapat  dimasukkan kepada gejala antropologi atau gejala sosiologi. Gejala antropologi meneliti tentang keunikan  dari  objek  yang  diteliti.  Sementara  gejala  sosiologi,  dengan  mengambil pandangan  yang  menyatakan  bahwa  sosiologi  lebih  dekat  kepala  ilmu  kealaman, maka  aspek  yang  diteliti  adalah  keterulangannya  atau  adanya  kesamaan  dari  satu tempat ke tempat lain, dari satu kasus kepada kasus lain. Dengan demikian gejala atau objek yang diteliti boleh melihat keunikannya boleh juga melihat keterulangan atau  kesamaan.  Hasil  penelitian  sosial  dapat  diperivikasi  untuk  menguji  ulang apakah hasil penelitian sebelumnya sama dengan hasil yang diteliti kemudian. 4
Krisis  metodologi  keilmuan  Islam,  yang  berpangkal  pada  kurangnya dimensi  empirisitas  serta  tidak  adanya  sistematisasi  secara  menyeluruh,  disadari oleh  para  pemikir  Muslim  harus  segera  mendapatkan  terapi  intelektualnya.  Akan tetapi, kekurangan tersebut tidak dapat semata-mata dilakukan dengan menerapkan ilmu-ilmu  sosial  modern  Barat  apa  adanya.  Itu  disebabkan  karena  metode  dan pendekatan ilmu-ilmu sosial modern juga tengah me- ngalami krisis epistemologis yang  tidak  kalah  akutnya.  Jika  metode  dan  pendekatan  keilmuan  Islam  terjebak pada  analisis  tekstual  dan  kurang  mengapresiasi  dimensi  sosial-  empiris,  maka sebaliknya,  keilmuan  Barat  terjebak  pada  positivisme  yang  tidak  pernah memperhitungkan dimensi normatif dalam metode dan pendekatannya. 5
Berdasarkan  hal  itu,  maka  sesuatu  yang  diperlukan  adalah  sebuah  upaya mendekatkan,  secara  epistemologis,  dua  karakteristik  keilmuan  tersebut  sehingga melahirkan sintesa positif yang diharapkan bermanfaat bagi keduanya, yaitu dapat diterimanya  dimensi  normatif  di  dalam  analisis  sosial  keilmuan  Barat;  sementara bagi ilmu-ilmu keislaman dapat membantu memasukkan fakta-fakta sosial empiris di dalam analisis tekstualnya. Menyatukan elemen religius ke dalam wilayah ilmu sekuler ini, menurut Abu Sulayman, tentu saja berarti suatu proses restorasi wahyu dan  akal  yang  harus  sampai  pada  proses  metodologis  tertentu.  Akan  tetapi, integrasi  ini  bukanlah  suatu  percampuran  eklektik  dari  Islam  klasik  dan  Barat modern,  tetapi  lebih  sebagi  reorientasi  seluruh  bidang  pengetuhuan  kemanusiaan sesuai  dengan  sejumlah  kategori  dan  kriteria  baru  atas  dasar  asumsi-asumsi  yang tidak bertentangan dengan Islam. 6
Kesulitan  yang  masih  ditemukan  dalam  memasukkan  realitas  empiris  itu
Keluarga  Islam  Kontemporer, (Jakarta:  Kencana,  2004).  Fajri  M.  Kasim,  Abidin  Nurdin  dan Ridhwan,  The  Sociology  of  Law  Perspektif  on  Child  Protection  at  the  Syar’iyah  Court  in  Aceh , Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 7, No. 1, Maret 2021.
4 M.Atho  Mudzhar, Pendekatan  Studi  Islam…, hlm.  14.  Khoiruddin  Nasution, Prolog: Arah Kajian Hukum Keluarga Islam…, hlm. 2.
5 Miftahuddin,  Integrasi  Dan  Interkoneksi  Studi  Hukum  Islam  Dengan  Ilmu-Ilmu  Sosial,
Jurnal Al-‘Adalah, Vol. X, No. 3 Januari 2012, hlm. 304.
6 Miftahuddin, Integrasi Dan Interkoneksi…, hlm. 304.
adalah melalui jalan manakah realitas dan data- data sosial empirik itu dapat ditarik dan disertakan dalam analisis teori dan metode penemuan hukum Islam ( Ushul al- Fiqh ).  Dalam  banyak  hal  pendekatan  induksi  sosial  itu  sendiri  tampaknya  lebih relevan  bergerak  untuk  mengidentifikasi  dan  mengungkapkan causa  efisien maupun causa  finalis („ illah dan  atau hikmah )  dari  objek-objek  hukum  dengan memanfaatkan baik ilmu-ilmu sosial maupun kealaman. 7
Ketika  kasus  hukum  telah  disebut  dalam  teks  tanpa  disertai illat dan hikmah ,  analisis  empiris  bertujuan  untuk  menjelaskan  atau  mengungkapkan ‘illat dan hikmah- nya  guna  memantapkan  penerimaan  terhadap  hukum  tersebut,  atau juga mungkin untuk merubahnya. Bagi kasus hukum baru  yang belum ada dalam teks,  analisis  empiris  bertujuan  untuk  membangun  fondasi  hukum  kasus  tersebut. Dalam teori hukum Islam hal ini disebut Ta’lîl al-Ahkâm atau kausasi hukum. Hal ini  sesuai  dengan  inferensi  historis  Louay  Safi,  bahwa  analisis  aksi  berupaya membongkar  tujuan,  motif  dan  aturan.  Metode  ini  paralel  dengan  analisis ta’lil dalam prosedur inferensi tekstual. Di sinilah kemudian dimensi sosial empiris dapat dimasukkan dalam setiap analisis hukum Islam ( Ushûl al-Fiqh ). 8
Berangkat  pada  latar  belakang  tersebut  di  atas,  kajian  ini  akan  membahas tentang  hukum  keluarga  Islam  dari  perspektif  sosiologis  di  Indonesia.  Kajian  ini adalah studi hukum  normatif  yaitu penelitian hukum  yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur atau bahan pustaka. 9 Bahan pustaka yang dimaksud adalah buku, laporan penelitian, undang-undang, putusan pengadilan dan sebagainya.

## Hubungan antara Sosiologi, Hukum dan Masyarakat
Hukum keteraturan dalam bidang ilmu hukum terutama hubungannya dengan masyarakat maka hukum sebenarnya menghendaki keteraturan.  Roscoe Pound (w. 1964)  dengan  teorinya  bahwa  hukum  adalah  alat  untuk  mengatur  dan memperbaharui masyarakat ( law as a tool of social engineering ). Untuk memenuhi peranan hukum sebagai alat mengatur masyarakat, maka harus digolongkan dalam tiga hal, yaitu: 10
a. Kepentingan Negara
1) Kepentingan negara sebagai badan hukum
2) Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat
b. Kepentingan masyarakat
1) Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
7 Juhaya  S.  Praja, Filsafat  Hukum  Islam ,  (Bandung:  LPPM  Universitas  Islam  Bandung, 1995), hlm. 68.
8 Miftahuddin, Integrasi Dan Interkoneksi…, h. 308.
9 Salim  dan    Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Pnelitian  Tesis  dan Disertasi, (Jakarta: Rajawali press, 2017), hlm. 12-13. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,
(Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 42-56.
10 Darji  Darmodiharjo  Dan  Shidartha, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum, (Jakarta:  Gramedia, 1995), hlm. 130-131.
2) Perlindungan lembaga-lembaga sosial
3) Pencegahan kemerosotan sosial
4) Pencegahan pelanggaran hak
5) Kesejahteraan sosial
c. Kepentingan individu
1) Kepentingan individu
2) Kepentingan keluarga
3) Kepentingan hak milik
Senada  dengan  itu,  Satjipto  Raharjo  dan  Mochtar  Kusumaatmadja  juga mengakui  bahwa  hukum  dapat  menciptakan  keteraturan  dan  ketertiban  melalui fungsi hukum yaitu sebagai sarana kontrol sosial ( social control ) dan sarana untuk pengaturan sosial ( social enggenering ). 11
Sedangkan teori-teori  sosiologi  mengkaji  salah  satunya  dalah  struktur  dan sistem sosial masyarakat. Struktur tersebut didasari pada asumsi bahwa masyarakat merupakan  sebuah  organisme  yang  disatukan  oleh  konsensus  (kesepakatan) sehingga di dalamnya terjalin sebuah hubungan yang harmonis. 12
Parsons  menjelaskan  bahwa  keteraturan  dan  konsensus  (kesepatakan)  dapat diwujudkan dengan teori fungsionalisme struktural melalui beberapa hal:
1. Sistem  memiliki  bangunan  keteraturan  dan  bagian-bagian  yang  saling tergantung.
2. Sistem  cenderung  bergerak  kea  rah  mempertahankan  keteraturan  diri  atau keseimbangan.
3. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur.
4. Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain.
5. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya.
6. Alokasi  dan  integrasi  merupakan  dua  proses  fundamental  yang  diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem.
7. Sistem  cenderung  menuju  ke  arah  pemeliharaan  keseimbangan  diri  yang meliputi  pemeliharaan  batas  dan  pemeliharaan  hubungan  antara  bagian- bagian dengan keseluruhan sistem. 13
Jadi  dapat  ditegaskan  bahwa  dalam  kajian  sosiologi  terutama  perspektif teori  fungsionalisme  struktural  menekankan  bahwa  keteraturan  masyarakat  dapat terwujud  dengan  berfungsinya  semua  elemen  masyarakat.  Elemen  masyarakat tersebut misalnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, nilai-nilai dan norma dijalankan dengan  baik  serta  seluruh  elemen  tersebut  terintegrasi  atau  menyatu  untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Dengan demikian maka akan
11 Satjipto  Rahardjo, Hukum  Dan  Masyarakat, (Bandung:  Angkasa,  1980),  hlm.  112. Muhammad Rakhmat, Pengantar Filsafat…, hlm. 43.
12 Martono, Sosiologi Perubahan…, hlm. 60.
13 Goerge Ritzer Dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi..., hlm. 125.
tercipta suatu keteraturan sosial yang berasal dari ketertiban dan konsensus masing- masing elemen masyarakat tersebut.
Lebih  tegas melihat  beberapa  masalah  yang  dapat  dikaji  dalam  sosiologi hukum,  manfaat  mengkaji  dengan  sosiologi  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto diantaranya:
1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan- kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan  untuk  mengadakan  analisis  terhadap  efektivitas hukum  dalam  masyarakat,  baik  sebagai  sarana  pengendalian  sosial,  sarana untuk  mengubah  masyarakat,  dan  sarana  untuk  mengatur  interaksi  sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat. 14
Jadi hubungan antara sosiologi dan hukum  yang dikaitkan dengan perilaku masyarakat  merupakan  sebuah  ikhtiar  melakukan  konstruksi  hukum  yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku  yang  timbul  akibat  berinteraksi  dengan  sistem  norma  yang  ada.  Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undngan positif dan bisa pula dilihat prilaku masyarakat sebagai bentuk aksi  dalam  memengaruhi  pembentukan  sebuah  ketentuan  hukum  positif.  Contoh yang dapat digambarkan dalam model studi hukum dalam perspektif sosial adalah misalnya  kajian  tentang  hukum  pertanahan  tentang  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum.  Hal  ini  dapat  ditelaah  dari  aturan  perundang-undangan  yang berlaku  yang  mengatur  masalah  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum. Apakah  ada  ketidaksesuaian  antara  peraturan  perundangan  dengan  kondisi masyarakat,  sehingga  menimbulkan  konflik  ketika  pemerintah  melakukan pembebasan tanah dan seterusnya. 15
Dengan  demikian,  kajian  sosiologi  hukum  adalah  suatu  kajian  yang objeknya  fenomena  hukum,  tetapi  menggunakan  optik  ilmu  sosial  dan  teori-teori sosiologis, sehingga sering disalahtafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum, tetapi juga dari kalangan hukum sendiri. Yang pasti kajian yang digunakan dalam kajian  sosiologi  hukum  berbeda  dengan  kajian  yang  digunakan  oleh  Ilmu  Hukum seperti  Ilmu  Hukum  Pidana,  Ilmu  Hukum  Perdata,  Ilmu  Hukum  Acara,  dan seterusnya.  Persamaannya  hanyalah  bahwa  baik  Ilmu  Hukum  maupun  Sosiologi
14 Soerjono  Soekanto, Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum, Jakarta:  Raja  Grafindo  persada, 2007, hlm. 26.
15 Mohd. Winario, Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum, Jurnal Al-Himayah, Vol. 1, No. 2, Oktober 2017, hlm. 267.
Hukum,  obyeknya  adalah  hukum.  Jadi  meskipun  obyeknya  sama  yaitu  hukum, namun  karena  analisis  yang  digunakan  dalam  memandang  obyeknya  itu  berbeda, maka  berbeda  pulalah  penglihatan  terhadap  obyek  tadi.  Yang  menggunakan  kaca mata  hitam  akan  melihat  obyeknya  sebagai  sesuatu  yang  hitam,  sebaliknya  yang memakai kacamata biru akan melihat obyeknya biru. 16
Secara  lebih  tegas  dikemukakan  oleh  Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani bahwa hukum keteraturan merupakan perpaduan antara sosiologi dan hukum yang berbasis  sistem  sosial  masyarakat.  Ia  merujuk  pada  Parsons  yang  mengatakan bahwa  masyarakat  diasumsikan  berbasis  konsensus  dan  suatu  sistem  nilai-nilai bersama  yang  menstabilkan  interaksi  antar  individu.  Ia  menjelaskan  bahwa meskipun manusia secara alamiah memiliki sifat ego, irasional dan terkadang harus berperang  satu  sama  lain.  Namun  demikian  organisasi  sosial  dan  sistem  sosial harus mencetak dan memastikan suatu tertib sosial yang stabil dan harmonis. 17
Jadi  teori  hukum  menghendaki  keteraturan  dalam  masyarakat.  Hukum mengatur  masyarakat  agar  hidup  secara  tertib  dan  teratur  taat  pada  hukum  yang perundang-undangan  yang  berlaku,  dengan  kata  lain  hukum  menjadi  alat  untuk mengatur dan mengubah masyarakat  ke arah  yang lebih baik.  Dengan juga dalam teori  sosial  terutama  fungsionalisme  struktural  yang  memandang  bahwa  dalam sistem  sosial  masyarakat  terdapat  fungsi-fungsi  yang  dapat  saling  menguatkan sehingga akan menciptakan ketertiban sosial, konsensus dan keteraturan.
Dengan  demikian  dapat  ditegaskan  bahwa  hubungan  antara  sosiologi, hukum  dan  masyarakat  tidak  dapat  dipisahkan.  Masyarakat  menjadi  laboratorium yang  luas  dan  tidak  pernah  kering  untuk  diteliti  dari  sudut  sosiologi  dan  hukum. Bahkan  dalam  yang  membuat  sosiologi  menjadi  ilmu  yang  terus  berkembang karena  perubahan  yang  terdapat  dalam  masyarakat,  begitu  juga  persoalan  hukum, karena  dalam  sosiologi  hukum  perilaku  masyarakat  termasuk  dalam  kategori  data primer, bukan sekunder.

## Penggunaan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Kajian Islam
Teori-teori  sosiologi,  antropologi,  dan  psikologi  dimanfaatkan  untuk mengungkap  isyarat-isyarat  al-Qur’an  berkaitan  dengan  kajian  keilmuan  tersebut. Isyarat-isyarat  al-Qur’an  mendapat  masukan  empirik  historis  dari  disiplin  lain, sehingga  memudahkan  dalam  proses  penerimaan,  penyerapan,  bahkan  dapat mempengaruhi pembacanya. Dalam hal ini pembaca dihadapkan pada penjelasan di mana  perasaan,  akal,  dan  kepentingannya  disentuh  dan  disediakan  oleh  produk tafsir  dalam  bentuk  pesan  realistik  tanpa  meninggalkan  pesan  ideal  normatifnya. Maka suatu teori dalam disiplin ilmu keagamaan dapat diperbaiki dengan bantuan
16 Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 9.
17 Achmad  Ali  Dan  Wiwie  Heryani, Sosiologi  Hukum:  Kajian  Empiris  Terhadap Pengadilan, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 105-106.
disiplin  lain,  begitu  juga  sebaliknya,  satu  teori  ilmu  umum  dapat  diperbaiki  oleh suatu  teori  ilmu  agama.  Nampaknya  rumusan  tersebut,  masih  terbatas  pada  teori umumnya saja yang belum dijelaskan secara detail sistematika metodologinya dan juga aplikasinya. 18
Agar  sesuai  dengan  tuntutan  zamannya,  pemanfaatkan  ilmu-ilmu  sosial yang  berkembang  dewasa  ini  termasuk  di  dalamnya  filsafat  sosial  yang  dikaitkan dengan kajian  Islam.  Sebuah tawaran  yang perlu dibuat sistematisasinya  sehingga akan  lebih  mampu  menjawab  problem  sosial  atau  mendialogkan  fenomena  sosial secara  lebih  memadai  dengan  menggunakan  pendekaatan  ilmu  sosial.  Sebuah pendekatan sosial  yang berangkat dari konteks menuju teks. Perkembangan kajian sosial ini, kemudian dirumuskan dalam sebuah sistematika yang mengintegrasikan paradigma  ilmu  pengetahuan  dengan  paradigma  tafsir  al-Qur’an  sebagai  proses memahami ayat al-Qur’an. 19
Menurut Abuddin Nata bahwa relasi antara ilmu-ilmu sosial dengan kajian keislaman  dapat  dilakukan  dengan  model  integrasi.  Misalnya  perlunya  ilmu-ilmu humaniora  berkonsultasi  kepada  akidah,  perlunya  ilmu-ilmu  sosial  berkonsultasi pada akhlak, dan sains serta teknologi berkonsultasi terutama pada syariat. Dilihat dari  sisi  para  dosen  yang  ilmu  dasarnya  agama  Islam,  itu  mengandung  makna bahwa  mereka  perlu  mengembangkan  kemampuan  transdisipliner  ilmu-ilmu vertikal di bawahnya, agar dapat menjadi feeding resources moralitas Islam dalam berilmu  pengetahuan.  Sedangkan  bagi  dosen  ilmu-ilmu  yang  dikembangkan  di Perguruan  Tinggi  Umum  dan  memiliki  ghirah  besar  untuk  mengembangkan  ilmu menjadi  lebih  Islami,  maka  acuan  vertikalnya  ke  arah  sana.  Sains-teknologi berkonsultasi,  apakah  biotek  tertentu  menyalahi  syariat  atau  tidak,  apakah interpretasi kita tentang perkembangan keyakinan sejalan dengan akidah Islam atau tidak.  Ilmu  politik,  ekonomi,  atau  seni  bila  hendak  dikembangkan  menjadi  Islami perlu  mengacu  pada  moralitas  yang  menumbuhkan  akhlak  mulia.  Ketika  kita mengadakan  eksperimentasi  biotek,  baiknya  dikonfirmasikan  dengan  teks  hukum atau dalil. Seni perlu indah dan dapat mensucikan hati. Ekonomi harus berkeadilan dan juga berprikemanusiaan. 20
Pola integrasi dijelaskan oleh Ismail Raji al-Faruqi dengan memakai istilah “Islamisasi ilmu pengetahuan” melalui lima tahapan. Pertama, penguasaan disiplin ilmu  modern.  Kedua,  penguasaan  khazanah  Islam.  Ketiga,  penentuan  relevansi Islam bagi masing-masing bidang ilmu modern. Keempat, pencarian sintesa kreatif antara  khazanah  Islam  dengan  ilmu  modern.  Kelima,  mengarahkan  aliran
18 Andi  Rosadisastra,  Integrasi  Ilmu  Sosial  Dengan  Teks  Agama  Dalam  Perspektif  Tafsir Al-Qur’an, Jurnal Mutawatir, Vol 4, No. 1, Juni 2014, hlm. 105.
19 Andi Rosadisastra, Metode Tafsir Ayat Sains Dan Sosial, (Jakarta: Amzah Bumi Aksara, 2007), hlm. 46-157.
20 Abuddin Nata, dkk. Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hlm. 182-183.
pemikiran  Islam  ke  jalan  yang  mencapai  pemenuhan  pola  rencana  Allah. 21 Al- Faruqi  mengemukakan  juga  pentingnya  relevansi  ilmu-ilmu  Islam  dengan  ilmu modern  dan  sintesa  kreatif  keduanya,  tetapi  ia  tidak  mengemukakan  tentang bagaimana  proses  relevansi  ilmu-ilmu  modern  dengan  teks  al-Qur’an  termasuk tidak  diungkapkan  tentang  proses  penilaian  kritis  dan  sintesa  kreatifnya  dalam penafsiran teks al-Qur’an. 22
Selain  al-Faruqi,  Naquib  al-Attas,  Ziauddin  Sardar  dan  Kuntowijoyo merupakan sederet tokoh  yang intelektual Islam  yang mengusung Islamisasi ilmu. Bahkan Ismail Raji al-Faruqi, Naqiub al-Attas, tidak hanya pada konsep dan teori tetapi juga mendirikan perguruan tinggi Islam internasional yang dijadikan sebagai media  untuk  mengaplikasikan  teori-teori  Islamisasinya.  Al-Faruqi  aktif  di  Central Institute for Islamic Research sedangkan Al-Attas pendiri International Isntitute of Islamic  Thought  and  Civilization  (ISTAC),  Malaysia.  Kuntowijoyo  merupakan dosen  Universitas  Gadjah  Mada  yang  memiliki  latar  belakang  kepakaran  ilmu sejarah, banyak mendorong pendekatan sosiologi dalam kajian Islam.
Jika  al-Faruqi  banyak  mengelaborasi  tauhid  sebagai  landasan  ilmu pengetahuan. Maka al-Attas lebih intens mengkaji konsep al-Ghazali tentang ilmu yaitu fardhu ain dan fardhu kifayah . Menurut al-Attas bahwa elemen atau konsep dasar peradaban Barat ini jelas akan menyebabkan deislamisasi pikiran umat Islam. Dengan hanya mengandalkan akal  semata, maka peran Tuhan, wahyu, dan agama akan terpinggirkan. Ilmu tentang “Tuhan” ( fardhu ‘ain ) akan disederajatkan dengan ilmu  tentang  “non-Tuhan”  ( fardhu  kifayah ).  Sehingga  tidak  akan  ada  lagi pembimbingan  dari  ilmu  kategori  pertama  pada  kategori  kedua.  Akibatnya,  nilai- nilai  agama  akan  terkikis  dari  ilmu  pengetahuan.  Bukannya  semakin  menambah keimanan  kepada Rabb -nya,  melainkan  menambah  keraguannya  akan  eksistensi Rabb .  Sedangkan  Kuntowijoyo  mengusung  ilmu  sosial  profetik  sebagai  alternatif dari  ilmu  sosial  yang  menurutnya  banyak  dihegemoni  oleh  Barat.  Dalam  ilmu sosial  profetik,  Islam  sebagai  paradigma  menjadi  landasan  epistimologi keilmuannya yang merujuk pada al-Qur’an. 23
Inti  dari  Islamisasi  ilmu  sebenarnya  adalah  bagaimana  menjadikan  Islam sebagai  landasan  filosofis  dalam  kajian  ilmu  pengetahuan,  baik  secara  ontologis, epistimologis maupun aksiologisnya. Konsep dan aplikasi Islamisasi ilmu tersebut kemudian  banyak  diakomodasi  oleh  lembaga  pendidikan  dan  perguruan  tinggi Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.
21 Ismail  Raji  al-Faruqi, Islamisasi  Pengetahuan, diterjemahkan  oleh  Anas  Wahyudi (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 98-118.
22 Andi Rosadisastra, Integrasi Ilmu Sosial…, hlm. 95.
23 Kuntowijoyo, Paradigma  Islam:  Interpretasi  Untuk  Aksi ,  (Bandung:  Mizan,  1999). Heddy Shri Ahmisa-Putra, Paradigma Profetik Islam: Epistemologi Etos dan Model, (Yogyakarta: UGM Press, 2018).

## Eksistensi Ilmu Sosial dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia
Kajian  hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia  yang  menggunakan  ilmu-ilmu sosial  sebagai  pendekatan  dan  analisisnya  dapat  dilihat  dalam  KHI  yang  sudah diformalkan  dan  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974.  Demikian  juga hukum  yang  masih  hidup  dalam  masyarakat  ( living  law )  yang  disebut  sebagai hukum  adat.  Berbagai  bentuk  pembaruan  dalam  KHI  seperti  hibah,  pengaturan harta  bersama  dapat  dijadikan  sebagai  contoh  sekaligus  aplikasi  studi  hukum keluarga Islam yang dengan cara berpikir empiris. 24

## 1. Hibah
Harta  hibah  sebagaimana  disebutkan  dalam  KHI  pasal  171  disebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang  kepada  orang  lain  yang  masih  hidup  untuk  dimiliki”.  Pada  konteks  ini dapat  dipahami  bahwa  hibah  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja  yang  cakap  tanpa adanya unsur paksaan. 25
Mengenai hibah orang tua kepada anaknya yang selanjutnya diperhitungkan sebagai  harta  warisan  belum  pernah  ditemukan  pembahasannya  dalam  literatur kitab-kitab fiqh. Pendeknya, hal ini merupakan suatu fenomena baru dalam konteks pemikiran hukum Islam. Di Indonesia sendiri, persoalan ini hanya dapat ditemukan dalam hukum adat, sebuah realitas sosial-kultural empiris dalam masyarakat.
Di  beberapa  daerah  seperti  di  Aceh  dan  Sulawesi  Selatan  terdapat  praktik pemberian  harta  yang  dapat  disebut  sebagai  hibah.  Di  Aceh  pemberian  harta kepada anak perempuan dari orang tuanya ketika anak tersebut telah menikah akan memulai hidup baru bersama suaminya yang disebut peunulang. 26 Harta peunulang tersebut  biasanya  berupa  tanah,  rumah,  atau  modal  usaha  bagi  anak  tersebut. Sedangkan  di  Sulawesi  Selatan  anak  baik  laki-laki  maupun  peremuan  dari  orang tuanya  yang  dalam  tradisi  orang  bugis  disebut pabbare (pemberian). Pabbere biasanya  tidak  akan  dimasukkan  dalam  kategori  warisan  karena  merupakan pemberian  langsung  kepada  anak  ketika  orang  tua  masih  hidup.  Karena  biasanya harta  warisan  dalam  masyarakat  Bugis  dibagi  sesudah  orangtuanya  meninggal dunia. 27

## Terkait dengan hal tersebut Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa dalam
24 Inpres  Presiden  Republik  Indonesia,  No.  1  Tahun  1991  Tentang  Kompilasi  Hukum Indonesia.
25 Inpres  Presiden  Republik  Indonesia,  No.  1  Tahun  1991  Tentang  Kompilasi  Hukum Indonesia, khususnya Pasal 210 ayat (1).
26 Mohd.  Kalam  Daud  dan  Rahmatul  Akbar,  harueta  Peunulang:  Protection  of  Women  in Aceh  According  to  Customary  and  Islamic  Law, Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  dan  Hukum Islam, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020, hlm. 259.
27 Mahyuddin,  A.  Suriyaman  Mustarsi  Pide  dan  Sri  Susyanti  Nur,  Pabbere  Orang  Tua kepada Anaknya Menurut Hukum Adat Bugis dalam Praktiknya di Masyarakat Kabupaten Soppeng, e-jurnal Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2015, hlm. 2.
hukum  adat,  penerusan  harta  warisan  yang  bersifat  individual  kepada  para  ahli waris  dapat  terjadi  sebelum  pewaris  wafat  maupun  sesudahnya.  Terjadinya penerusan  harta  warisan  ketika  pewaris  masih  hidup,  di  kalangan  keluarga  Jawa disebut “lintiran”. Hal ini berlaku melalui penunjukkan dalam bentuk hibah-wasiat tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang  berupa  pesan  dari  orang  tua  (pewaris)  kepada ahli  warisnya.  Penunjukkan  itu  dilakukan  dengan  cara  menentukan  harta  warisan tertentu  kepada  ahli  waris  tertentu,  atau  dengan  menunjukkan  batas-batas  tanah pertanian, atau dengan menunjukkan jenis barangnya. Sedangkan di Aceh, apabila dilakukan wasiat, maka harta yang dapat dipesankan bagi ahli waris tertentu tidak boleh  melebihi  1/3  jumlah  seluruh  warisan.  Jika  terjadi  kelebihan,  maka  ketika diadakan pembagian warisan, bagian yang lebih itu dapat ditarik kembali. 28

## 2. Harta Bersama
Selain  hibah,  pembagian  harta  bersama  juga  merupakan  okomodasi sosiologis  terhadap  hukum  keluarga  Islam.    Mengacu  pada  Kompilasi  Hukum Islam  Pasal  90 disebutkan  bahwa  Istri  turut  bertanggung  jawab  menjaga  harta bersama,  maupun  harta  suami  yang  ada  padanya.  Kemudian  Pasal  91 dijelaskan bahwa;
a. Harta  bersama  sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  85  di  atas  dapat  benda berwujud atau tidak berwujud.
b. Harta  bersama  yang  berwujud  dapat  meliputi  benda  tidak  bergerak,  benda bergerak dan surat-surat berharga.
c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
d. Harta  bersama  dapat  dijadikan  sebagai  barang  jaminan  dan  salah  satu  pihak atas persetujuan pihak lainnya.
Di  Aceh  harta  bersama  yang  disebut  harta seuharkat di  Jawa  dikenal dengan harta gono gini , menurut sumbernya dapat digolongkan dari empat macam yaitu;  pertama, harta hibah dan harta warisan  yang diperoleh salah seorang suami atau  isteri;  kedua,  hasil  usaha  sendiri  sebelum  pernikahan,  ketiga,  harta  yang diperolah pada saat  pernikahan, keempat,  harta  yang diperolah selama pernikahan selain hibah untuk salah seorang suami isteri dan selain dari harta warisan. 29
Sedangkan  di  Mahkamah  Syar’iyah  atau  Pengadilan  Agama  di  Aceh penyelesaian  kasus  harta  bersama  hakim  juga  mempertimbangkan  persoalan sosiologi yang berperkara. Di samping merujuk pada kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan  al-Qur’an,  hadis  pendapat  fuqaha’  demikian  juga  kebutuhan  istri,
28 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia , (Jakarta: Mandar Maju, 1992), hlm. 215-217.
29 Syahrizal, Hukum  Adat  Dan  Hukum  Islam  Di  Indonesia:  Refleksi  Terhadap  Beberapa Bentuk  Integrasi  Hukum  Dalam  Bidang  Kewarisan  Di  Aceh, (Lhokseumawe:  Nadia  Foundation, 2004), hlm. 266.
kebutuhan  anak,  pendidikan  anak  dan  adanya  kesepakatan  bersama  antara  kedua pihak yang berperkara. 30

## 3. Ahli Waris Pengganti
Ahli waris pengganti dalam hukum waris adalah seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal. Cucu ini menggantikan orang tuanya dalam menerima warisan dari kakek dan neneknya. Ahli waris pengganti seharusnya mengambil saham yang sama dengan orang yang digantikan. Sebenarnya dasar dari pembagian warisan ini berasal dari praktik adat dalam sistem sosial masyarakat Muslim di Indonesia seperi di Minangkabau, Aceh dan Jawa. 31
Kompilasi  Hukum  Islam  yang  memuat  hukum  keluarga  bagi  umat  Islam sebagaian  kecilnya  masih  menimbulkan  pro-kontra.  Salah  satunya  menyangkut persoalan  ahli  waris  pengganti  yang  termuat  dalam  Pasal  185  KHI,  dijelaskan bahwa: 32
(1) Ahliwaris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
(2) Bagian ahali waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
Penyebutan  Pasal  185  dalam  KHI  terhadap  hukum  kewarisan  Islam merupakan  langkah  berani,  sebab  ia  tak  dikenal  dalam  hukum  Islam.  Sebenarnya lebih  jauh  dipahami  bahwa  ketentuan  Pasal  185  KHI  merupakan  suatu  terobosan terhadap pelembagaan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dahulu meninggal  dunia  dari  kakek. Terbukti  pada  kalimat  “ahli  waris  yang  meninggal lebih  dahulu  dari  pada  sipewaris  maka  kedudukannya  dapat  digantikan  oleh anaknya”  dimaksud  adalah  bagian  untuk  para  cucu  perempuan  ketika  ayah  lebih dahulu  meninggal  dunia  dari  kakek.  Bukti  lain  bahwa  selama  ini  dalam  sistem pembagian warisan Islam pada umumnya para cucu pancar perempuan tidak dapat menggantikan  ibu  mereka  jika  ada  anak  laki-laki.  Kenyataannya  bunyi  pasal  185 KHI tentang ahli waris pengganti masih sangat sering diperdebatkan dan dianggap rawan multitafsir bahkan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama. 33
30 Mursyid,  Ijtihad  Hakim  dalam  Penyelesaian  Perkara  Harta  Bersama  di  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Analisis dengan Pendekatan Ushul Fiqh), Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, hlm. 318.
31 Syahrizal, Hukum Adat Dan Hukum Islam…., hlm. 289-300.
32 Inpres  Presiden  Republik  Indonesia,  No.  1  Tahun  1991  Tentang  Kompilasi  Hukum Indonesia, khususnya Pasal tentang Ahli Waris Pengganti.
33 Wa Dazriani dan Akhmad Khisni, “Hukum Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Islam dan Analisis Pasal 185 KHI di Indonesia”, Jurnal Hukum Khiaira Ummah, Volume 12, No. 1, 2017, p. 123.
Sri Astuti A. Samad, Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia
Dari tiga persoalan tersebut  hibah, harta bersama dan ahli waris pengganti merupakan  praktik  hukum  Islam  di  dunia  Islam  dan  berasal  adat  dan  kebiasan masyarakat Indonesia. Adat dan kebiasaan dalam tatanan sosial merupakan realitas sosial  yang  tetap  hidup  dalam  masyarakat.  Adat  tersebut  kemudian  diakomodasi dalam  hukum  formal  di  Indonesia  dengan  pertimbangan  sosiologis  bahwa  hal tersebut  merupakan  praktik  masyarakat  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum Islam.  demikian  dalam  peradilan  agama  atau  mahkamah  syar’iyah  hakim  dalam memutuskan  perkara  terkaiat  dengan  hibah  dan  harta  bersama  bahkan  masalah hukum  keluarga  Islam  lainnya  juga  banyak  mempertimngkan  masalah  sosiologi dan adat  yang berlaku dalam masyarakat.  Hal  ini tentu tidak bertentangan dengan ajaran  Islam  sebab  dalam  metodologi  hukum  Islam  juga  dikenal  adanya al-urf , yaitu adat dan kebiasaan yang sesuai dengan hukum Islam.
Disinilah  telah  eksistensi  ilmu-ilmu  sosial  yang  menjadi  pendekatan  dan perspektif  dalam  mengkaji  hukum  Islam.    Demikian  juga  menjadi  pertimbangan dan  sudut  pandang  hakim  dalam  memutuskan  perkara  di  pengadilan.  Oleh  karena hukum  keluarga  Islam  akan  tetap  akan  menjadi  disiplin  ilmu  yang  terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat Islam.

## Kesimpulan
Kajian  tentang  hukum  keluarga  Islam  dari  sudut  sosiologis  belum  banyak dilakukan  di  Indonesia.  Hubungan  antara  sosiologi,  hukum  dan  masyarakat  tidak dapat  dipisahkan  sebagai  sebuah  konsekuensi  logis  yang  saling  melengkapi. Realitas  hukum  yang  terjadi  dalam  masyarakat  justru  lebih  kaya  ketika  ditelaah dengan menggunakan perspektif sosiologi. Kemudian penggunaan ilmu-ilmu sosial dalam kajian keislaman juga telah lama digalakkan oleh intelektual Islam, terutama yang  berkaitan  dengan  bidang  sosial  dan  humaniora.  Inti  dari  Islamisasi  ilmu sebenarnya  adalah  bagaimana  menjadikan  Islam  sebagai  landasan  filosofis  dalam kajian  ilmu  pengetahuan,  baik  secara  ontologis,  epistimologis  maupun aksiologisnya.  Konsep  dan  aplikasi  Islamisasi  ilmu  tersebut  kemudian  banyak diakomodasi  oleh  lembaga  pendidikan  dan  perguruan  tinggi  Islam  termasuk  di Indonesia. Selanjutnya eksistensi  ilmu-ilmu  sosial  sebagai  sebuah pendekatan dan perspektif dalam mengkaji hukum  Islam, kasus-kasus hukum keluarga  Islam yang membutuhkan  sosiologi  sebagai  pisau  analisis.  Sebagai  contoh  persoalan  hibah, harta  bersama  dan  ahli  waris  pengganti  erat  kaitannya  dengan  adat  dan  sistem sosial  dalam  masyarakat  yang  kemudian  diakomodasi  dalam  hukum  formal. Demikian  juga  menjadi  pertimbangan  dan  sudut  pandang  hakim  dalam memutuskan perkara di pengadilan. Oleh karena hukum keluarga Islam tetap akan menjadi disiplin ilmu yang terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat Islam.

## Daftar Pustaka
Abuddin  Nata,  dkk. Integrasi  Ilmu  Agama  dan  Ilmu  Umum, Jakarta:  Grafindo
Persada, 2005.
Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani, Sosiologi  Hukum:  Kajian  Empiris  Terhadap
Pengadilan, Jakarta: Kencana, 2012. Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
Akh Minhaji, “Hukum Islam: Antara Sakralitas Dan Profanitas (Perspektif Sejarah Sosial)”, Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Sejarah  Sosial  Pemikiran Hukum Islam Pada UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 25 September 2004.
Andi  Rosadisastra,  Integrasi  Ilmu  Sosial  Dengan  Teks  Agama  Dalam  Perspektif Tafsir Al-Qur’an, Jurnal Mutawatir, Vol 4, No. 1, Juni 2014.
Andi  Rosadisastra, Metode  Tafsir  Ayat  Sains  Dan  Sosial, Jakarta:  Amzah  Bumi
Aksara, 2007.
Azhari  Akmal  Tarigan, Sejarah  Sosial  Hukum  Islam:  Dinamika  Fikih  Pada  Abad Pertengahan, Bandung: Citapustaka Media, 2013. Darji  Darmodiharjo  Dan  Shidartha, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum, Jakarta:
Gramedia, 1995.
Fajri M. Kasim, Abidin Nurdin dan Ridhwan, The Sociology of Law Perspektif on Child  Protection  at  the  Syar’iyah  Court  in  Aceh , Gender  Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 7, No. 1, Maret 2021.
Goerge  Ritzer  dan  Douglas  J.  Goodman, Teori  Sosiologi  Modern, Jakarta:
Kencana, 2004.
Heddy  Shri  Ahmisa-Putra, Paradigma  Profetik  Islam:  Epistemologi  Etos  dan Model, Yogyakarta: UGM Press, 2018.
Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia , Jakarta: Mandar
Maju, 1992.
Inpres Presiden Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum
Indonesia.
Ismail Raji al-Faruqi, Islamisasi Pengetahuan, diterjemahkan oleh Anas Wahyudi,
Bandung: Pustaka, 1984.
Juhaya  S.  Praja, Filsafat  Hukum  Islam ,  Bandung:  LPPM  Universitas  Islam Bandung, 1995.
Khoiruddin  Nasution,  Prolog: Arah  Kajian  Hukum  Keluarga  Islam  Indonesia, Dalam  Ahmad  Rajafi, Progres  Hukum  Keluarga  Islam Di  Indonesia Pasca  Reformasi  (Dimensi  Hukum  Nasional-Fiqh  Islam-Kearifan  Lokal),
Yogyakarta: Istana Pubhlishing, 2020.
Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi , Bandung: Mizan, 1999.
M.Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam; Dalam Teori Dan Praktek , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Sri Astuti A. Samad, Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia
Mahyuddin, A. Suriyaman Mustarsi Pide dan Sri Susyanti Nur, Pabbere Orang Tua kepada  Anaknya  Menurut  Hukum  Adat  Bugis  dalam  Praktiknya  di Masyarakat  Kabupaten  Soppeng, e-jurnal  Pascasarjana  Universitas Hasanuddin, 2015.
Miftahuddin,  Integrasi  Dan  Interkoneksi  Studi  Hukum  Islam  Dengan  Ilmu-Ilmu Sosial, Jurnal Al-‘Adalah, Vol. X, No. 3 Januari 2012. Mohd.  Kalam  Daud  dan  Rahmatul  Akbar,  harueta  Peunulang:  Protection  of Women  in  Aceh  According  to  Customary  and  Islamic  Law, Samarah: Jurnal  Hukum  Keluarga  dan  Hukum  Islam, Volume  4  Nomor  1,  Juni 2020.
Mohd.  Winario,  Masalah  Hukum  Islam  Perspektif  Sosiologi  Antropologi  Hukum,
Jurnal Al-Himayah, Vol. 1, No. 2, Oktober 2017.
Muhammad Rakhmat, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung:  Warta Bagja, 2015. Mursyid, Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh  (Analisis  dengan  Pendekatan  Ushul  Fiqh), Ar- Raniry: International Journal of Islamic Studies, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial, Jakarta: Rajawali Press, 2016. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2014. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Pnelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Rajawali press, 2017.
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 1980. Satria  Effendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2004.
Sobirin  Malian,  Perkembangan  Filsafat  Ilmu  Serta  Kaiatnnya  Dengan  Teori
Hukum, Unisia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Islam Indonesia 33,
No. 72, Juli, 2010.
Soerjono  Soekanto, Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2007.
Syahrizal, Hukum  Adat  Dan  Hukum  Islam  Di  Indonesia:  Refleksi  Terhadap Beberapa  Bentuk  Integrasi  Hukum  Dalam  Bidang  Kewarisan  Di  Aceh, Lhokseumawe: Nadia Foundation, 2004.
Wa Dazriani dan Akhmad Khisni, “Hukum Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Islam  dan  Analisis  Pasal  185  KHI  di  Indonesia”, Jurnal  Hukum  Khiaira Ummah, Volume 12, No. 1, 2017.