## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING THE VILLAGE FINANCIAL SYSTEM (SISKEUDES) IN IMPROVING ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FINANCIAL STATEMENTS (CASE STUDY OF TAMAN
SARI VILLAGE, GUNUNGSARI SUBDISTRICT)
EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DESA  (STUDI KASUS DESA TAMAN SARI
KECAMATAN GUNUNGSARI)
Oleh:
Hijratul Aeni M 1) ,  Lukman Effendy 2) , Nurabiah 3)
1) Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram – Indonesia
2&3) Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram – Indonesia
Email : hijratulaenimilenia123@gmail.com 1) , lukman.effendy@unram.ac.id 2) , nurabiah@unram.ac.id 3)

## ABSTRACT
This  study  is  intended  to  determine  the  effectiveness  of  the  implementation  of  the  village  financial  system (siskeudes)  in  improving  the  accountability  of  village  financial  statements  in  Taman  Sari  Village,  Gunungsari District.  The  research  methods  used  are  descriptive  qualitative  with  data  collection  techniques  through observation,  interviews,  and  documentation.  The  informants  in  this  study  were  19  people,  coming  from  village officials, regional devices, BPD, and sub-district governments. The results of this study can be concluded that the application of siskeudes is seen from the indicators of the suitability of the information requested in the template / program, the suitability of the type of report, the accuracy and certainty of the reporting time, the suitability of the requirements,  procedures,  and  stages  of  reporting,  and  feedback  can  be  said  to  be  effective.  Then  regarding  the accountability of village financial statements, it is seen from the indicators of vertical accountability and horizontal accountability,  that  the  reporting  and accountability  of  the  village  government  vertically  and  horizontally  can  be said to be good or accountable, although there are still obstacles, namely related to the adequacy or completeness of SPJ (letter of accountability) at the time of reporting and accountability carried out by the Taman Sari Village government.
Keywords: Effectiveness, Siskeudes, Accountability

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  bagaimana  efektivitas  penerapan  sistem  keuangan  desa  (siskeudes) dalam  meningkatkan  akuntabilitas  laporan  keuangan  desa  di  Desa  Taman  Sari  kecamatan  Gunungsari.  Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Adapun  informan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  19  orang,  berasal  dari  perangkat  desa,  perangkat kewilayahan, BPD, dan pemerintah kecamatan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan siskeudes dilihat  dari  indikator  kesesuaian  informasi  yang  diminta  dalam  template/program,  kesesuaian  jenis  laporan, ketepatan  dan  kepastian  waktu  pelaporan,  kesesuaian  persyaratan,  prosedur,  dan  tahapan  pelaporan,  dan  umpan balik  ( feedback )  dapat  dikatakan  sudah  efektif.  Kemudian  mengenai  akuntabilitas  laporan  keuangan  desa  dilihat dari  indikator  akuntabilitas  vertikal  dan  akuntabilitas  horizontal,  bahwa  pelaporan  dan  pertanggungjawaban pemerintah desa secara  vertikal dan horizontal dapat dikatakan  sudah baik atau  sudah akuntabel,  meskipun  masih terdapat  kendala  yaitu  berkaitan  dengan  kecukupan  atau  kelengkapan  SPJ  (surat  pertanggungjawaban)  pada  saat pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Desa Taman Sari.
Kata kunci: Efektivitas, Siskeudes, Akuntabilitas

## 1.   PENDAHULUAN
1.1.   Latar Belakang Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan  pertanggungjawaban  atau  menjawab  dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu  unit organisasi  kepada pihak yang  memiliki  hak  atau  yang  berwenang  meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes) dengan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes),  Alokasi  Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya (Nafidah et al., 2017).
Pemerintah pusat telah menganggarkan dana Desa yang  cukup  besar  untuk  diberikan  kepada  Desa.  Pada tahun  2018  pemerintah  pusat  telah  menganggarkan sebesar  Rp60  triliun,  realisasi  dana  desa  yang  telah dikucurkan  mencapai  Rp59,86  triliun  atau  98,77%. Pada tahun 2019, dana Desa meningkat menjadi  Rp70 triliun,  dengan  realisasi  dana  Desa  yang  telah dikucurkan  hingga  Agustus  2019  mencapai  Rp42,2 triliun atau 60,29%, dan tahun 2020 kembali meningkat menjadi  Rp72  triliun.  Dana  desa  tersebut  ditransfer  ke 434  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  33  provinsi, dengan  jumlah  desa  mencapai  74  ribu  desa  dan  belum termasuk dana-dana lainnya yang mengalir ke desa baik berupa  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  bantuan  keuangan, dana  bagi  hasil  ataupun  bantuan  lainnya  (hibah)  untuk pembangunan perdesaan. Jika dilihat dari rata-rata dana desa  yang  diterima  per  desa  selama  tiga  tahun  terakhir menunjukkan tren peningkatan. Tahun 2018 setiap desa mendapatkan  rata-rata  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) sebesar Rp800,4juta, tahun 2019 sebesar Rp933,9 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp960,6 juta (BPKP, 2016).
Setiap  tahun  jumlah  anggaran  dana  desa meningkat, hal ini tentu memerlukan pengelolaan yang baik. Pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban  keuangan  Desa.  Keuangan  Desa dikelola  berdasarkan  asas  transparan,  akuntabel, partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin anggaran  (Permendagri  No  20  Tahun  2018).  Kualitas SDM  rata-rata  belum  memadai  (belum  memahami pengelolaan keuangan), karena tingkat pendidikan yang bervariasi.  Evaluasi  APBDesa  juga  belum  didukung kesiapan  aparat  kecamatan  serta  pengawasan  belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kabupaten/Kota.  BPKP  melakukan  sinergi  dengan kementerian/lembaga  dan  pemerintah  daerah  untuk memperkuat  sistem  pengendalian  internal  pengelolaan keuangan  desa  melalui  pengembangan  aplikasi  sistem pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kapabilitas APIP dalam pengawalan keuangan desa (BPKP, 2016). Aplikasi yang dapat memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa yaitu aplikasi  sistem  keuangan  desa.  Sistem  keuangan  desa atau biasa disebut siskeudes merupakan sebuah aplikasi pengelolaan  keuangan  desa  yang  dikembangkan  oleh Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP) yang bersinergi dengan Ditjen Bina
Pemerintahan  Desa  Kementerian  Dalam  Negeri  dalam rangka  meningkatkan  kualitas  tata  kelola  keuangan desa.  Tujuan  penerapan  siskeudes  adalah  untuk memudahkan  pemerintah  desa  dalam  melakukan pelaporan  keuangan.  Selain  itu,  siskeudes  bertujuan untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai  alat  kendali/tolak  ukur  pengelolaan  keuangan desa  sehingga  tidak  keluar  dari  koridor  peraturan undang- undang (Sulina et al., 2017).
Pada tahun 2016 siskeudes sudah mulai diterapkan dengan pendistribusian secara gratis melalui pemerintah  kabupaten/kota  kepada  Desa  di  seluruh Indonesia.  Penerapan  siskeudes  juga  dibarengi  dengan sosialisasi  dan  bimtek  bagi  aparatur  Desa  yang dilaksanakan  oleh  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP)  dan  instansi  terkait  lainnya. Sampai  dengan  tanggal  31  Desember  2019,  penerapan siskeudes  telah  mencapai  95,06%  dari  seluruh  Desa  di Indonesia. Aplikasi Siskeudes versi 2.0 telah diimplementasikan pada 71.249 desa di 417 Kabupaten/Kota dari 74.954 Desa di 434
Kabupaten/Kota.  Sedangkan  bimbingan  teknis  aplikasi siskeudes  telah  dilaksanakan  pada  73.751  desa  di  430 Kabupaten/Kota  atau  98,40%  dari  74.954  di  434 Kabupaten/Kota (BPKP, 2016).
Siskeudes  yang  menjadi  alat  penatausahaan  dalam pengelolaan  keuangan  desa  menghasilkan  output berupa  dokumen  penatausahaan  dan  laporan  keuangan yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Laporan  keuangan  yang  merupakan  hasil  dari  proses akuntansi  memiliki  peranan  penting  dalam  rangka pertanggungjawaban  anggaran  yang  diberikan  oleh pemerintah  pusat  dan  daerah  kepada  pemerintah  desa. Sebagai  alat  pertanggungjawaban  pemerintah  desa, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi  yang  relevan  mengenai  posisi  keuangan  dan seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa selama satu periode pelaporan. Informasi yang tersedia dalam  laporan  keuangan  desa  menjadi  dasar  dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah desa diperiode berikutnya.
Pemerintah  desa  berkewajiban  untuk  melaporkan pertanggungjawaban  penggunaan  anggaran  dalam laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  sesuai  format yang  ditentukan  dan  sesuai  dengan  standar  akuntansi desa  yang  berlaku.  Berbagai  laporan  harus  dihasilkan tepat  waktu dalam  kurun  waktu  yang sudah ditentukan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Siskeudes diharapkan  dapat  membantu  pemerintah  desa  untuk memaksimalkan  proses  menyusun  perencanaan  dan pelaporan  pengelolaan  keuangan  Desa  agar  menjadi lebih baik.
Desa  Taman  Sari  merupakan  salah  satu  desa  di kecamatan Gunungsari kabupaten Lombok Barat. Sejak tahun  2017  Desa  Taman  Sari  telah  menerapkan siskeudes  untuk  mengelola  keuangan  desa  melalui Bendahara  Desa  yang  sekaligus  menjadi  operatornya dengan  dibantu  oleh  Sekretaris  Desa.  Pelatihan siskeudes  bagi  Pemerintah  Desa  maupun  pembina  di tingkat  kabupaten/kota  biayanya  dianggarkan  dalam
APBD  masing-masing  (BKD  NTB,  2019).  Selama proses  penerapan  siskeudes,  Bendahara  Desa  selaku operator  mendapatkan  pelatihan  dan  sosialisasi  terkait penggunaan aplikasi siskeudes tersebut.
Dari hasil observasi sementara, peneliti mendapatkan  data  anggaran  Dana  Desa  yang  diterima Desa Taman Sari dari tahun 2017 sampai 2021, sebagai berikut:
Tabel 1. Besar Dana Desa Tahun 2017-2021

## No  Tahun  Besar Dana Desa (Rp)
1 2017 1.016.847.000 2 2018 1.302.461.000 3 2019 1.665.242.000 4 2020 1.542.102.000 5 2021 1.605.360.000
Sumber : Kantor Desa Taman Sari
Dari  tabel  1  diatas  menunjukkan  adanya  kenaikan dalam  penerimaan  Dana  Desa  di  Desa  Taman  Sari walaupun  sempat  terjadi  penurunan  yang  tidak signifikan  pada  tahun  2019  menuju  tahun  2020.  Pada tahun  2020  menuju  tahun  2021  terjadi  kenaikan  Dana Desa  sebesar  Rp63.258.000.  Dengan  adanya  kenaikan tersebut  Desa  Taman  Sari  dituntut  untuk  lebih akuntabel  dalam  membuat  laporan  keuangan  yang digunakan  untuk  pelaporan  dan  pertanggungjawaban kepada  pemerintah  kabupaten/kota  dan  masyarakat setempat.  Laporan  pertanggungjawaban  pemerintah desa  kepada  pemerintah  kabupaten/kota  berupa Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  (LPPDes) dan  laporan  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat berupa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPDes) harus akuntabel sehingga tujuan  penerapan  siskeudes  yaitu  tata  kelola  keuangan desa yang akuntabel dan transparan dapat diwujudkan.
Adapun  penelitian  yang  mendukung  mengenai efektivitas penerapan sistem keuangan desa (siskeudes), seperti yang dilakukan oleh Ridwan (2019), Amas et al (2020),  Arianto  et  al.  (2020),  Norliani  et  al.  (2020), Putri  (2020),  Alfina  (2020),  Hayati  (2021),  dan Hendrawati  (2021)  menyatakan  bahwa  penerapan siskeudes  sudah  efektif.  Sedangkan  berdasarkan  hasil penelitian  dari  Malahika  et  al.  (2018),  Rivan  et  al. (2019),  Riani  et  al.  (2019),  Wibowo  (2020),  dan Indrianti  et  al.  (2020)  menyatakan  bahwa    penerapan siskeudes  belum  efektif  secara  menyeluruh,  hal  ini karena  ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  desa selama  penerapan  siskeudes  seperti  kurangnya  SDM dan sarana prasarana.
Penelitian yang mendukung mengenai akuntabilitas,  seperti  yang  dilakukan  oleh  Ramli (2016),  Nafidah  et  al.  (2017),  Juardi  et  al.  (2018),  dan Maharani et al. (2020) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan  desa  dilihat  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  menunjukkan  sudah  dikelola secara  akuntabel.  Perwujudan  akuntabilitas  ini  salah satunya  didukung  oleh  kualitas  SDM  yang  ada  didesa. Meskipun  ada  beberapa  kendala  teknis,  seperti terjadinya keterlambatan pencairan anggaran,
pendampingan  desa  yang  kurang  maksimal  serta adanya  pemahaman  yang  tidak  sama  antara  desa dengan  pemerintah  daerah  terhadap  beberapa  alokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  pertanyaan penelitian  ini  yaitu  bagaimana  efektivitas  penerapan sistem  keuangan desa (siskeudes) dalam  meningkatkan akuntabilitas  laporan  keuangan  di  Desa  Taman  Sari Kecamatan Gunungsari?

## 2.   TINJAUAN  PUSTAKA  DAN  PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1. Stewardship Theory
Stewardship theory
adalah teori yang menggambarkan  situasi  dimana  para  manajer  tidaklah termotivasi  oleh  tujuan-  tujuan  individu  tetapi  lebih ditujukan  pada  sasaran  hasil  utama  mereka  untuk kepentingan  organisasi  (Donaldson  dan  Davis,  1989, 1991) dalam (Anton, 2020). Penelitian ini menggunakan stewardship theory karena teori ini lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan  pribadi,  hal  ini  membuat steward lebih mengutamakan  dan  memaksimalkan  organisasi  serta termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik kepada principalnya .  Dalam  hal  ini steward diartikan  sebagai pemerintah  desa  dan principal diartikan  sebagai masyarakat desa.
Sistem  keuangan  desa  (siskeudes)    merupakan salah  satu  bentuk  sistem  informasi  akuntansi  yang berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan pemerintah  desa,  dan  juga  sebagai  alat  penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk membantu  dan  mempermudah  pemerintah  desa  dalam membuat laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban keuangan desa kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat desa. Laporan keuangan  dipersiapkan  untuk  memenuhi  kebutuhan informasi bagi  hubungan antara steward dan principal. Pemerintah  desa  sebagai  pihak  yang  memiliki  banyak informasi khususnya dalam bidang keuangan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan  anggaran  yang  telah  dilaksanakan  kepada masyarakat  desa  sesuai  harapan  dan  kepercayaan  yang telah diberikan.

## 2.2.  Efektivitas
Efektivitas  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu efective yang  berarti  berhasil,  tepat,  atau  mujur. Efektivitas  merupakan  hubungan  antara  output  dengan tujuan. Maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian  tujuan,  maka  semakin  efektif  organisasi, program,  atau  kegiatan  tersebut.  dengan  kata  lain efektivitas  berfokus  pada  pencapaian  hasil.  Amelia (2018)  juga  mengatakan  bahwa  efektivitas  adalah hubungan  antara  output  dan  tujuan.  Dalam  artian efektivitas  merupakan  ukuran  seberapa  jauh  tingkat ouput, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai
tujuan  yang  ditetapkan.  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa sebuah  kegiatan  tersebut  adalah  efektif  apabila  tujuan kegiatan  itu  akhirnya  dapat  dicapai,  dengan  kata  lain efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai.

## 2.3.  Sistem Keuangan Desa
Sistem Keuangan Desa atau biasa disebut siskeudes adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan  oleh  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP)  yang  bersinergi  dengan  Ditjen Bina  Pemerintahan  Desa  Kementerian  Dalam  Negeri dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  tata  kelola keuangan desa. Tujuan pengembangan aplikasi siskeudes  adalah  untuk  memudahkan  pemerintah  desa dalam  melakukan  pelaporan  keuangan.  Selain  itu, siskeudes  juga  digunakan  sebagai  alat  kendali/tolak ukur  pengelolaan  keuangan  desa  sehingga  tetap  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fitur-fitur yang ada  dalam  aplikasi  siskeudes  dibuat  sederhana  agar penggunaannya  mudah  diaplikasikan  dan  mudah dioperasionalkan.  Dengan  proses  penginputan  sekali sesuai  dengan  transaksi  yang  ada,  siskeudes  dapat menghasilkan  output  berupa  dokumen  penatausahaan dan  laporan-laporan  yang  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan.  Penerapan  Siskeudes  bertujuan untuk  meningkatkan  kapasitas  pemerintah  desa  dalam pengelolaan  serta  pertanggungjawaban  keuangan  desa. oleh  karena  itu,  siskeudes  diberikan  kepada  seluruh desa  secara  gratis  tanpa  dipungut  biaya  apapun. Indikator  efektivitas  siskeudes  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Amas et al. (2020) yaitu:
1. Kesesuaian informasi yang diminta dalam template/program
2. Kesesuaian jenis laporan
3. Ketepatan dan kepastian waktu pelaporan
4. Kesesuaian  persyaratan,  prosedur,  dan  tahapan pelaporan
5. Umpan balik ( feedback )

## 2.4.  Akuntabilitas
Akuntabilitas  ialah  kewajiban  untuk  memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang menjadi  tanggung  jawab  pengambil  keputusan  kepada pihak  yang  telah  memberi  amanah  untuk  meminta pertanggungjawaban.  Faktor  utama  untuk  mewujudkan akuntabilitas adalah dengan penyajian laporan keuangan  yang  relevan,  andal,  mudah  dipahami,  dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Mardiasmo 2002) dalam Hardiningsih et al. (2019). Akuntabilitas menjadi salah satu bentuk keterbukaan  pemerintah  dalam  pengelolaan  keuangan untuk  menciptakan  kinerja  pemerintah  yang  baik. Asumsinya,  adalah  pemerintah  (kepala  desa)  dipilih oleh  rakyat  sehingga    kebijakan  atau  program  kerja yang dibuat seharusnya mempresentasikan kepentingan rakyat  dan  akuntabilitas  menjadi  suatu  ukuran  yang menunjukkan berapa besar tingkat kesesuaian penyelenggara  pelayanan  dengan  ukuran  nilai  atau norma  eksternal yang  ada  dipublik.  Indikator
akuntabilitas  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh    Maharani et al. (2020) yaitu:
1. Akuntabilitas vertikal, merupakan pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  dan  kepada otoritas
yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban  unit-unit  kerja  (dinas)  kepada pemerintah  daerah  kemudian  pemerintah  daerah kepada pemerintah pusat.
2. Akuntabilitas
horizontal, merupakan
pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat luas. Akuntabilitas horizontal dilakukan sebagai  bentuk  tanggungjawab  atas  pelaksanaan tugas  atau  wewenang  yang  diperoleh  pemerintah desa dari masyarakat.

## 2.5.  Laporan Keuangan Desa
Laporan  keuangan  ialah  hasil  dari  proses akuntansi  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk mengomunikasikan  data  keuangan  kepada  pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan  informasi  yang  efektif  dan  relevan mengenai  transaksi  keuangan  dan  seluruh  kegiatan ekonomi  yang dilakukan oleh sebuah entitas pelaporan (Malahika  et  al.,  2018).  Laporan  keuangan  desa merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  desa  selama  satu  periode. Laporan keuangan pemerintah desa adalah pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

## 2.6.  Penelitian Terdahulu
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengacu  pada penelitian-penelitian terdahulu oleh peneliti sebelumnya,  dimana  penelitian-penelitian  tersebut memiliki  pembahasan  dan  ruang  lingkup  yang  sama dengan  penelitian  ini. Adapun  penelitian  yang mendukung  mengenai  efektivitas  penerapan  sistem keuangan desa (siskeudes), seperti yang dilakukan oleh Ridwan  (2019),  Amas  et  al  (2020),  Arianto  et  al. (2020),  Norliani  et  al.  (2020),  Putri  (2020),  Alfina (2020),  Hayati  (2021),  dan  Hendrawati  (2021) menyatakan  bahwa  penerapan  siskeudes  sudah  efektif. Sedangkan  berdasarkan  hasil  penelitian  dari  Malahika et  al.  (2018),  Rivan  et  al.  (2019),  Riani  et  al.  (2019), Wibowo (2020), dan Indrianti et al. (2020) menyatakan bahwa    penerapan  siskeudes  belum  efektif  secara menyeluruh,  hal  ini  karena  ada  beberapa  kendala  yang dihadapi  desa  selama  penerapan  siskeudes  seperti kurangnya SDM dan sarana prasarana.
Penelitian yang mendukung mengenai akuntabilitas,  seperti  yang  dilakukan  oleh  Ramli (2016),  Nafidah  et  al.  (2017),  Juardi  et  al.  (2018),  dan Maharani et al. (2020) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan  desa  dilihat  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  menunjukkan  sudah  dikelola secara  akuntabel.  Perwujudan  akuntabilitas  ini  salah satunya  didukung  oleh  kualitas  SDM  yang  ada  didesa. Meskipun  ada  beberapa  kendala  teknis,  seperti
terjadinya keterlambatan pencairan anggaran, pendampingan  desa  yang  kurang  maksimal  serta adanya  pemahaman  yang  tidak  sama  antara  desa dengan  pemerintah  daerah  terhadap  beberapa  alokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa.

## 2.7. Rerangka Berpikir
Penelitian  ini  berusaha  melihat  bagaimana efektivitas  penerapan  siskeudes  dalam  meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan desa yang akan ditinjau dari sisi indikator efektivitas siskeudes dalam penelitian Amas et al (2020) dan sisi indikator akuntabilitas dalam penelitian  Maharani  et  al.  (2020).  Sesuai  dengan pemaparan  di  atas,  gambaran  mengenai  rerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Sumber: Data diolah peneliti
Gambar 1. Rerangka Berpikir

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN
3.1.  Pendekatan Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Metode  deskriptif  ini  akan digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan efektivitas penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam  meningkatkan  akuntabilitas  laporan  keuangan desa pada desa Taman Sari kecamatan Gunungsari.

## 3.2.  Pengumpulan Data
Informan  dalam  penelitian  ini  dipilih  dengan pertimbangan  bahwa  mereka  mengetahui,  memahami dan  memiliki  akses  terhadap  aplikasi  sistem  keuangan desa  (Siskeudes)  dan  juga  terlibat  dalam  pengelolaan keuangan  desa.  Adapun  informan  dalam  penelitian  ini sebanyak  19  orang  yang  berasal  dari  perangkat  desa, perangkat  kewilayahan,  ketua  BPD,  dan  perangkat kecamatan. Dalam penelitian ini, untuk mengamati dan mengumpulkan  data  peneliti  turun  langsung  ke lapangan. Penelitian  ini akan  dilakukan di  kantor Desa Taman  Sari  Kecamatan  Gunungsari.  Desa  Taman  Sari Kecamatan Gunungsari dipilih karena sudah menerapkan  aplikasi  sistem  keuangan  desa  (siskeudes) sejak tahun 2017 dan peneliti juga pernah mendapatkan kesempatan  untuk  magang di kantor Desa Taman Sari. Selama  pelaksanaan  magang  tersebut  peneliti  tertarik untuk  mengetahui  terkait  efektivitas  penerapan  sistem keuangan  desa  (siskeudes)  dalam  meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan Desa Taman Sari.

## 3.3.  Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis  dan  standar  dalam  memperoleh  data  yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif data  yang  digunakan  berupa  kata-kata  dan  tindakan. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data primer.  Data  primer  didapatkan  melalui  teknik pengumpulan  data  dengan  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.
a. Observasi
Dalam  penelitian  ini,  observasi  yang  akan dilakukan yaitu  peneliti  akan  turut serta membantu  bendahara  desa  dan  sekretaris  desa dalam  pengelolaan  keuangan  desa  dengan menggunakan  aplikasi  siskeudes.  Kemudian peneliti  akan  menghimpun  data  yang  berkaitan dengan  laporan  keuangan  desa  yang  merupakan data keluaran ( output ) aplikasi siskeudes. Observasi  dilakukan  peneliti,  dimana  langung mencoba  aplikasi  siskeudes  tersebut  agar  peneliti mendapat  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang penerapan aplikasi siskeudes.
b. Wawancara Dalam  penelitian  ini,  jenis  wawancara  yang  akan digunakan  adalah  wawancara  terpimpin  ( guided interview ), artinya dalam melaksanakan wawancara,  peneliti  akan  membawa  sederetan pertanyaan  lengkap  dan  terperinci  sesuai  dengan pedoman  wawancara.  Adapun  wawancara  akan ditujukan kepada informan yang sudah ditetapkan sebelumnya  yaitu  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa, Bendahara  Desa,  Ketua  BPD,  Masyarakat  Desa (Kadus) Taman Sari, dan Camat Gunungsari.
Indikator Efektivitas Siskeudes Menurut Amas et al (2020) Data Primer  Observasi, Wawancara, &
Dokumentasi
- Kesesuaian  informasi
yang  diminta  dalam template /program - Kesesuaian jenis laporan - Ketepatan dan kepastian waktu pelaporan - Kesesuaian persyaratan,  prosedur dan tahapan pelaporan - Feedback (umpan balik) Kesimpulan 1. Laporan Perencanaan 2. Laporan Penganggaran 3. Laporan Penatausahaan 4. Laporan Keuangan Indikator Akuntabilitas Menurut Maharani et al. (2020) - Akuntabilitas Vertikal -Akuntabilitas Horizontal
Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
c. Dokumentasi
Dokumentasi  yang dilakukan  dalam penelitian ini adalah  dari  dokumen-dokumen  yang  berkaitan dengan keuangan desa seperti laporan perencanaan,  laporan  penganggaran,  laporan penatausahaan, laporan keuangan, laporan pelaksanaan APBDes dan yang lainnya.

## 3.4.   Metode Analisis
Dalam  penelitian  kualitatif  data  diperoleh  dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  datanya jenuh.  Analisis data dalam penelitian ini  menggunakan model  Miles  and  Huberman.  Aktivitas  dalam  analisis data  pada  penelitian  ini  yaitu  Reduksi  Data  ( Data Reduction), Penyajian  Data  ( Data  Display), dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi ( Conclusion Drawing/Verification).
Agar  data  hasil  wawancara  yang  diperoleh  dari tempat  penelitian  memperoleh  keabsahan  data,  maka penelitian  ini  akan  menggunakan  uji credibility (validitas  internal) dengan  cara  perpanjangan pengamatan,  meningkatkan  ketekunan,  menambah bahan referensi, dan triangulasi.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.   Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kabupaten  Lombok  Barat  adalah  salah  satu daerah  tingkat  II  di  provinsi  Nusa  Tenggara  Barat dengan  10  kecamatan,  3  kelurahan,  dan  119  Desa. Salah  satu  kecamatan  yang  berada  di  kabupaten Lombok  Barat  ialah  kecamatan  Gunungsari  dan memiliki  jarak  5,3  km  dari  kota  Mataram  yang merupakan  ibu  kota  provinsi  Nusa  Tenggara  Barat. Desa  Taman  Sari  merupakan  salah  satu  Desa  yang terletak  di  kecamatan  Gunungsari.  Sejak  tahun  2017- 2018  semua  Desa  dikecamatan  Gunungsari  sudah menggunakan  siskeudes  untuk  mengelola  keuangan Desa,  Desa  Taman  Sari  yang  merupakan  salah  satu Desa yang terletak dikecamatan Gunungsari pada tahun 2017 juga telah menerapkan siskeudes untuk mengelola keuangan desa melalui Bendahara Desa yang sekaligus menjadi  operatornya  dengan  dibantu  oleh  Sekretaris Desa.
Selama  proses  penerapan  siskeudes,  Bendahara Desa  selaku  operator  mendapatkan  pelatihan  dan sosialisasi  terkait  penggunaan  aplikasi  siskeudes tersebut. Output yang dihasilkan dari aplikasi siskeudes berupa laporan keuangan desa.  Laporan keuangan desa merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  desa  selama  satu  periode.  Oleh karena  itu,  pemerintah  desa  harus  bisa  menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat  desa  sesuai  dengan  ketentuan sehingga  terwujud  tata  kelola pemerintahan  desa  yang baik  ( Good  Village  Governance ).  Penerapan  siskeudes ini  diharapkan  dapat  memudahkan  pemerintah  desa
dalam menyusun laporan keuangan desa yang nantinya akan  digunakan  sebagai  alat  pertanggungjawaban keuangan  desa  kepada  pemerintah  kabupaten/kota  dan masyarakat setempat.

## 4.2.   Analisis Data Kualitatif

## 4.2.1. Keabsahan Data
Penelitian  ini  menggunakan  uji credibility (validitas internal) untuk  menguji keabsahan data  yang telah  didapatkan  dari  lapangan  melalui  prosedur pengumpulan  data  yaitu  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Ada  empat  strategi  validitas  yang dilakukan untuk mendapatkan akurasi dari hasil temuan dalam penelitian ini yaitu:
1. Perpanjangan pengamatan
Peneliti  melakukan  penelitian  pada  bulan  Maret sampai  April  2022  di  Desa  Taman  Sari  kecamatan Gunungsari.  Selama  jangka  waktu  tersebut  telah dilakukan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Observasi yang  dilakukan  peneliti  yaitu  dengan  mencoba langsung  aplikasi  siskeudes  dengan  persetujuan  dari Bendahara  Desa  Taman  Sari.  Sedangkan  wawancara yang  dilakukan  menyesuaikan  waktu  dengan  informan penelitian.
Untuk  memperkuat  data  dan  bukti  dari  informan, dilakukan  studi  dokumentasi  dengan  melihat  dan menganalisis  dokumen-dokumen  keuangan  Pemerintah Desa  Taman  Sari.  Peneliti  melakukan  perpanjangan pengamatan  dengan  kembali  lagi  ke  lapangan, melakukan  pengamatan,  dan  melakukan  wawancara lagi  dengan  sumber  data  yang  pernah  ditemui,  karena ada  beberapa  data  yang  harus  dipastikan  lagi kebenarannya.
2. Meningkatkan ketekunan Selain  melakukan  perpanjangan  pengamatan, peneliti  juga  meningkatkan  ketekunan  dengan  cara membaca berbagai referensi buku, peraturan perundang-undangan  yang  sesuai  maupun  hasil penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  masalah yang diangkat dalam penelitian ini, selanjutnya peneliti juga  melakukan  dokumentasi  terkait  dengan  dokumen- dokumen keuangan Pemerintah Desa Taman Sari. 3. Menambah bahan referensi Bahan  referensi  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  yaitu  dokumen  keuangan  desa  untuk  mendukung data  hasil  wawancara  dengan  informan.  Hal  ini digunakan  untuk  membuktikan  dan  memperkuat  data yang telah ditemukan oleh peneliti dilapangan. 4. Triangulasi Triangulasi  diperlukan  untuk  mengecek  kebenaran data  atau  informasi  yang  telah  diperoleh  peneliti  dari observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Data  yang peneliti peroleh saat observasi dibuktikan dan diperkuat dengan data yang diperoleh saat melakukan wawancara.  Kemudian  data  dari  observasi  dan wawancara  dibuktikan  dengan  dokumentasi  berupa dokumen keuangan desa.
4.2.2. Analisis Data
Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  merupakan sebuah  aplikasi  pengelolaan  keuangan  desa  yang dikembangkan  bersama  antara  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri)  melalui Ditjen  Bina  Pemerintahan  Desa.  Aplikasi  Siskeudes sudah  mulai  diterapkan  sejak  2015  dengan  didukung oleh Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan  surat  KPK  Nomor B.7508/01-16/08/2016  tanggal  31  Agustus  2016 tentang  Himbauan  Terkait  Pengelolaan  Keuangan Desa/Dana Desa.
Penerapan  siskeudes  mengacu  pada  peraturan pengelolaan  keuangan  desa  yaitu  Permendagri  Nomor 113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa yang berlaku saat itu. Kemudian pada bulan April 2018 Kemendagri  mengeluarkan  Permendagri  Nomor  20 Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang otomatis  mencabut  Permendagri  Nomor  113  Tahun 2014,  sehingga  aplikasi  siskeudes  disesuaikan  dengan peraturan  atau  regulasi  tersebut.  Penerapan  siskeudes ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan atau pertanggungjawaban  keuangan  desa  dengan output berupa laporan keuangan desa.
A. Efektivitas  Penerapan  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes)  di  Desa    Taman  Sari  Kecamatan Gunungsari
Dengan  adanya  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes)
diharapkan
dapat membantu
Pemerintah  Desa  terutama  Bendahara  Desa  dalam proses  penatausahaan  keuangan  desa,  dimana Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran  serta  melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Hanya dengan penginputan  sekali  sesuai  dengan  transaksi  yang ada,  siskeudes  dapat  menghasilkan  dokumen penatausahaan  dan  laporan-laporan  yang  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Untuk  mengukur  efektivitas  penerapan sistem  keuangan  desa  (siskeudes)  ini  peneliti mengukurnya dengan beberapa indikator yang telah dikemukakan oleh Amas et al. (2020) berikut ini:
a. Kesesuaian  informasi  yang  diminta  dalam template /program
Informasi yang
diminta
dalam template /program  siskeudes  terdapat  dalam  menu “Data  Entri”,  yang  terbagi  menjadi  4  kelompok menu yaitu Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pembukuan. Pada penelitian ini, untuk  mengetahui  kesesuaian  informasi  yang diminta dalam template /program siskeudes dilakukan  dengan  melihat  pengetahuan  atau kemampuan Bendahara Desa dalam
mengoperasikan aplikasi serta ketersediaan informasi  yang  diminta  dalam template /program siskeudes.  Berikut  ringkasan  hasil  wawancara
terkait  kesesuaian  informasi  yang  diminta  dalam template /program siskeudes.
Tabel 2. Ringkasan hasil wawancara terkait kesesuaian informasi yang diminta dalam template /program siskeudes
No Item Kesesuaian informasi yang diminta dalam template /program Kesesuaian informasi yang diminta dalam template /program 1 Pengetahuan tentang aplikasi atau kemampuan dalam mengoperasikan siskeudes Pengetahuan atau kemampuan Bendahara Desa sebagai Operator Siskeudes dapat dikatakan  baik  karena selama  penerapannya sudah mampu memahami dan mengoperasikan siskeudes.  Jika  ada kendala  atau  masalah dalam  pengoperasian siskeudes, solusinya dapat dilihat di petunjuk  teknis  dan sebagiannya di pelajari dari youtube. 2 Ketersediaan informasi    yang diminta dalam template /program Informasi  atau  data yang dibutuhkan terdapat  dalam  menu
“Data  Entri”  dalam aplikasi siskeudes, jadi dapat  dipastikan  tidak ada informasi atau data  yang  tidak  sesuai karena sudah ada panduannya dalam siskeudes
Sumber : Data diolah oleh peneliti
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa,  dari pertanyaan  yang  diberikan  peneliti  kepada  masing- masing informan pada saat  wawancara  mengatakan hal  serupa  bahwa  pengetahuan  atau  kemampuan operator  siskeudes  dalam  hal  ini  Bendahara  Desa Taman  Sari  dapat  dikatakan  sudah  mampu memahami  dan  mengoperasikan  siskeudes  dengan baik.  Kemudian  terkait  informasi  atau  data  yang dibutuhkan sudah tersedia dalam menu “Data Entri” dan  tinggal  disesuaikan  oleh  Bendahara  Desa. Sehingga kesesuaian informasi  yang diminta dalam template /program  siskeudes  dapat  dikatakan  sudah sesuai  karena  dipastikan  tidak  ada  informasi  atau data yang tidak sesuai karena sudah ada panduannya dalam siskeudes.
b. Kesesuaian jenis laporan
Laporan  yang  harus  dibuat  oleh  Bendahara Desa  sudah  disediakan  dalam  menu  “Laporan”  di siskeudes.  Laporan  yang  dihasilkan  merupakan output dari  data  yang  dimasukkan  dalam  menu “Data  Entri”  sebelumnya.  Dimana  laporan  yang
dihasilkan  siskeudes  sudah  disesuaikan  dengan tahapan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Berikut ringkasan  hasil  wawancara  terkait  kesesuaian  jenis laporan dalam siskeudes.
Tabel 3. Ringkasan hasil wawancara terkait kesesuaian jenis laporan dalam siskeudes No Item Kesesuaian Jenis Laporan Kesesuaian Jenis Laporan 1 Ketersediaan data atau laporan manual yang tersedia dan petunjuk pelaksanaan teknis Bendahara  Desa  tidak menyiapkan laporan manual untuk melakukan input data  atau  transaksi ke siskeudes, ketika harus  menginput  dapat dilakukan dengan adanya  bukti  transaksi sehingga laporan manual tidak  perlu  disiapkan terlebih  dahulu.  Untuk petunjuk pelaksanaan teknis  sudah  diberikan dan pengoperasian siskeudes  sesuai  dengan buku petunjuk pelaksanaan teknis tersebut. 2 Jenis laporan yang  dihasilkan siskeudes Laporan  yang  dihasilkan siskeudes terdiri dari laporan parameter, laporan perencanaan, laporan penganggaran, laporan  penatausahaan, laporan pertanggungjawaban (Laporan Keuangan), dan  laporan  kompilasi, dimana  semua  laporan tersebut sudah ada dalam menu “Laporan” di siskeudes.  Laporan  yang dihasilkan tersebut sesuai  dengan  data  yang dimasukkan dalam  menu “Data Entri” sebelumnya. 3 Kualitas  laporan yang  dihasilkan dengan kriteria
berikut  ini  yaitu (a) kesesuaian dengan  SAP,  (b) Kecukupan Pengungkapan, (c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan Rata  –  rata  jawaban  dari informan yaitu Bendahara Desa, Sekretaris  Desa,  Kepala Desa, dan Camat Gunungsari  mengatakan bahwa laporan yang dihasilkan  sudah  sesuai dengan SAP atau peraturan  perundang  – undangan, terkait kecukupan untuk melakukan pengungkapan juga dapat  dikatakan  sudah No Item Kesesuaian Jenis Laporan Kesesuaian Jenis Laporan
cukup.

## Sumber : Data diolah oleh peneliti
Dapat  diketahui  bahwa,  laporan  yang dihasilkan siskeudes sudah sesuai dengan data yang dimasukkan dalam menu data entri yaitu terdiri dari laporan  parameter,  laporan  perencanaan,  laporan penganggaran,  laporan  penatausahaan,  laporan pertanggungjawaban (laporan keuangan), dan laporan  kompilasi.  Meskipun  data  atau  laporan manual  tidak  tersedia  tetapi  tersedia  petunjuk pelaksanaan  teknis  aplikasi  siskeudes.  Pernyataan masing-masing  informan  terkait  kualitas  laporan yang  dihasilkan  siskeudes  yaitu  (a)  kesesuaian dengan SAP, (b) kecukupan pengungkapan, dan (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, bahwa  semua  kriteria  tersebut  sudah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan karena siskeudes ini program dari BPKP, laporan-laporan yang dihasilkan  juga  sudah  sesuai  karena  siskeudes memang dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  keuangannya, untuk SPI nya sudah sesuai dengan petunjuk teknis dari BPKP.
c. Ketepatan dan kepastian waktu pelaporan Pelaporan  merupakan  salah  satu  mekanisme untuk  mewujudkan  dan  menjamin  akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan  dalam  asas  pengelolaan  keuangan  desa (asas  akuntabel).  Pelaporan  keuangan  desa  menjadi kewajiban  pemerintah  Desa  sebagai  bagian  tak terpisahkan  dari  penyelenggaraan  pemerintahan desa. Pemerintah Desa harus melaporkan pelaksanaan  kegiatan  atau  program  yang  sudah disepakati  dalam  APBDes  sesuai  dengan  kerangka waktu yang telah ditetapkan. Berikut ringkasan hasil wawancara  terkait  ketepatan  dan  kepastian  waktu pelaporan dalam siskeudes.
Tabel 4. Ringkasan hasil wawancara terkait ketepatan dan kepastian waktu pelaporan dalam
siskeudes No Item Ketepatan dan Kepastian Waktu Pelaporan Ketepatan dan Kepastian Waktu Pelaporan 1 Ketetapan waktu dalam proses penginputan data  manual  ke aplikasi siskeudes Penginputan data ke siskeudes dilakukan setiap ada penarikan (SPJ). Pelaporan
keuangan  desa  dengan siskeudes  tepat  waktu karena  secara  otomatis sudah langsung terlihat di database
pemerintah
pusat. Sumber : Data diolah oleh peneliti
Dapat  diketahui  bahwa,  pelaporan  yang dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  penyampaian laporan realisasi/pelaksanaan APBDes secara tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota dan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  dipilah  dalam  dua  tahap yaitu  laporan  semester  pertama  dan  laporan semester  kedua/laporan  akhir.  Kemudian  terkait dengan  ketepatan  dan  kepastian  waktu  pelaporan pemerintah Desa Taman Sari dapat dikatakan sudah tepat  waktu,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  penginputan data  ke  siskeudes  dilakukan  setiap  ada  penarikan (SPJ) dan pelaporan keuangan desa oleh pemerintah Desa  sudah  disampaikan  sesuai  dengan  kerangka waktu yang telah ditetapkan, seperti yang dikatakan oleh  Sekretaris  Desa  Taman  Sari  bahwa  selama  ini Desa  Taman  Sari  dalam  hal  pelaporan  dan pertanggungjawaban  dapat  dikatakan  sudah  tepat waktu.
d. Kesesuaian  persyaratan,  prosedur  dan  tahapan pelaporan Penerapan  siskeudes  sudah  dibarengi  dengan pelatihan  dan  petunjuk  teknis  dari  BPKP.  Dalam penelitian  ini,  untuk  mengetahui  kesesuaian persyaratan,  prosedur,  dan  tahapan  pelaporan keuangan  desa    dilihat  dari  standar  pengelolaan keuangan  desa  yang    sesuai  dengan  pedoman  dari BPKP  dan  kesesuaian  dengan  syarat  dan  prosedur pelaporan keuangan desa. Sesuai dengan pernyataan Sekretaris  Desa  Taman  Sari  berikut  ini  bahwa, penerapan  siskeudes  di  Desa  Taman  Sari  sudah sesuai  dengan  petunjuk  teknis  siskeudes.  Berikut ringkasan  hasil  wawancara  terkait  kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan dalam siskeudes.
Tabel 5. Ringkasan hasil wawancara terkait kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan
pelaporan dalam siskeudes No Item Kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan Kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan 1 Sesuai dengan standar pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan BPKP Penerapan siskeudes sesuai  dengan  petunjuk teknis  BPKP,  sehingga secara  otomatis  sudah sesuai  dengan  standar pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan BPKP. 2 Sesuai dengan syarat dan prosedur pelaporan keuangan desa Untuk syarat dan prosedur pelaporan keuangan  desa  sesuai dengan  yang  ada  di siskeudes  dan  Om-Span (Online Monitoring Sistem  Perbendaharaan
No Item Kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan Kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan

## dan Anggaran Negara).

## Sumber : Data diolah oleh peneliti
Dapat  diketahui  bahwa,  pengoperasian aplikasi  siskeudes  dilakukan  dalam  suatu  sistem yang  terkontrol  dan  terpadu  secara  nasional, sehingga  secara  aturan  proses  penginputan  data dalam siskeudes secara keseluruhan dijelaskan oleh BPKP.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menjamin pemenuhan  persyaratan  dalam  pelaporan,  bahwa laporan  yang  dibuat  tidak  bertentangan  dengan standar  aturan  pengelolaan  keuangan  desa  yang telah ditetapkan.
e. Umpan balik ( feedback ) Umpan  balik  ( feedback )  aplikasi  siskeudes merupakan
tanggungjawab dari
BPKP,
Kemendagri,  dan  DPMD  selaku  pengembang  serta penanggungjawab dalam hal pengawalan penggunaan  keuangan  desa  khususnya  terkait dengan  Dana  Desa.  Umpan  balik  ( feedback )    ini sangat  berguna  untuk  mengevaluasi  laporan  yang dihasilkan  siskeudes,  hal  ini  juga  sangat  penting untuk  kemajuan  aplikasi  siskeudes  agar  lebih  baik kedepannya.  Berikut  ringkasan  hasil  wawancara terkait umpan balik ( feedback ) dalam siskeudes.
Tabel 6. Ringkasan hasil wawancara terkait umpan balik ( feedback ) dalam siskeudes
No Item Umpan Balik ( Feedback ) Umpan Balik ( Feedback ) 1 Akurasi, kesesuaian dengan fakta yang terjadi,  ketepatan waktu  pelaporan serta  konsistensi laporan dengan apa  yang  diminta oleh sistem Umpan balik dari kecamatan hanya terkait dengan pemeriksaan akurasi kode rekening, dan melihat perdesnya, kemudian mendapat rekomendasi karena secara SDM  kecamatan belum memahami siskeudes. Untuk  ketepatan  waktu bisa  dikatakan  sudah tepat  waktu  dan  sudah pasti laporan yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diminta dalam siskeudes.
Sumber : Data diolah oleh peneliti
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa,  umpan balik  dari  kecamatan  hanya  terkait  dengan pemeriksaan  akurasi  kode  rekening,  dan  melihat perdesnya, kemudian mendapat rekomendasi karena
secara  SDM    kecamatan  belum  memahami siskeudes. Siskeudes sudah beberapa kali mengalami  perubahan  versi,  hal  itu  juga  dapat menjadi  umpan  balik  ( feedback )  dari  pihak pengembang  untuk  menyempurnakan    aplikasi siskeudes.  Untuk  ketepatan  waktu  bisa  dikatakan sudah  tepat  waktu  dan  sudah  pasti  laporan  yang dihasilkan  sesuai  dengan  apa  yang  diminta  dalam siskeudes.

## B. Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  Desa  di  Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  harus dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Asas akuntabilitas
dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  desa  termasuk dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Keuangan  desa merupakan  semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab.
Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa diwujudkan dalam laporan keuangan pemerintah  desa.  Kemudian  pertanggungjawaban dengan laporan keuangan ini diberikan oleh Kepala Desa  selaku  Pemegang  Kekuasaan  Pengelolaan Keuangan  Desa  (PKPKD)  kepada  Pemerintah Kabupaten/Kota  melalui  Kecamatan  dan  juga diberikan  kepada  masyarakat  yang  diwakili  oleh Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  selaku pengawas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa.  Hal  ini  tercantum  dalam  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  Permendagri Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa  Pasal  70  ayat  1  dan  PP  Nomor  6 Tahun  2016  tentang  Laporan  Kepala  Desa  pasal  8 ayat  1.  Mengacu  pada  peraturan  tersebut  Untuk mengukur  akuntabilitas  laporan  keuangan  desa  ini peneliti  mengukurnya  dengan  indikator  yang dikemukakan oleh Maharani et al.(2020) berikut ini:
a. Akuntabilitas vertikal Akuntabilitas vertikal
merupakan
pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  dana  kepada otoritas  yang  lebih  tinggi.  Mengenai  akuntabilitas vertikal,  sesuai  dengan  regulasi  dalam  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  Pasal  70  ayat  1, Kepala
Desa
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban  realisasi  APBDesa  kepada Bupati/Wali  Kota  melalui  camat  setiap  akhir  tahun anggaran  (Permendagri  No  20  Th  2018).  Berikut ringkasan  hasil  wawancara  terkait  akuntabilitas vertikal di Desa Taman Sari kecamatan Gunungsari.
Tabel 7.  Ringkasan hasil wawancara terkait akuntabilitas vertikal No Item Akuntabilitas Vertikal Akuntabilitas Vertikal 1 Membuat laporan Pertanggungjawaban kepada  pemerintah kabupaten/kota  atas pelaksanaan setiap kegiatan/program melalui kecamatan Laporan yang digunakan untuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Taman Sari ke kabupaten/kota sudah  lengkap  dan tepat  waktu  karena siskeudes sangat membantu Bendahara Desa dalam membuat laporan keuangan desa  atau  laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa. Kendala  yang  sering dihadapi  yaitu  terkait SPJ yang belum rampung  atau  belum selesai. 2 Pemberian  laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa kepada  pemerintah kabupaten/kota melalui kecamatan Biasanya per triwulan  dan  pada akhir tahun dilakukan pertanggungjawaban.
Kalau  Desa  Taman Sari anggarannya dimulai  pada  bulan maret,  maka  bulan maret  tahun  depan akan dilakukan
pertanggungjawaban tersebut. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Desa melalui kecamatan dulu  baru  kemudian ke  kabupaten,  jadi tidak  cukup  hanya pertanggungjawaban ke  kecamatan  saja meskipun dalam aturannya pemerintah Desa melakukan pertanggungjawaban laporan  realisasi  ke kabupaten/kota melalui kecamatan.
Sumber : Data diolah oleh peneliti
Dari  pernyataan  yang  diberikan  masing  – masing  informan  pada  saat  dilakukan  sesi wawancara, rata–rata mengatakan hal serupa bahwa laporan  pertanggungjawaban  pemerintah  Desa
Taman Sari sudah lengkap dan pertanggungjawabannya juga tepat waktu, meskipun keterlambatan  penyerahan  SPJ  kegiatan  masih menjadi  kendala  tetapi  secara  keseluruhan  laporan pertanggungjawaban  itu  sudah  lengkap.  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  pertanggungjawaban pemerintah  Desa  Taman  Sari  secara  vertikal  dapat dikatakan sudah baik atau sudah akuntabel.
b. Akuntabilitas horizontal Akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat luas. Akuntabilitas horizontal dilakukan sebagai  bentuk  tanggungjawab  atas  pelaksanaan tugas  dan  wewenang  yang  diperoleh  Pemerintah Desa  dari  masyarakat.  Mengenai  akuntabilitas horizontal,  sesuai  dengan  regulasi  dalam  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan Permendagri  Nomor  46  Tahun  2016  tentang Laporan  Kepala  Desa  pasal  8  ayat  1,  Kepala  Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  akhir  tahun anggaran  kepada  Badan  Pemusyawaratan  Desa secara  tertulis  paling  lambat  3  (tiga)  bulan  setelah berakhir tahun anggaran (Permendagri No 46 Tahun 2016).
Saat melakukan wawancara dengan ketua BPD
Desa  Taman  Sari,  Bapak  Supriadi  S.Pd  terkait dengan  apa  saja  laporan  pertanggungjawaban pemerintah  desa,  bagaimana  kelengkapan  dan ketepatan  waktu  laporan  keuangan  sebagai  laporan pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  Kepala Desa  Taman  Sari  kepada  BPD  Desa  Taman  Sari serta  bagaimana  peran  BPD  dalam  kaitannya dengan pertanggungjawaban pemerintah desa tersebut,  beliau  mengatakan  bahwa  Laporan Keterangan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa (LKPPDes)  sebagai  laporan  yang  digunakan pemerintah desa untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat  melalui  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD).  Kemudian  laporan  pertanggungjawaban yang  diserahkan  oleh  Kepala  Desa  kepada masyarakat  melalui  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  Taman  Sari  sudah  lengkap  dan  untuk  tahun ini  sudah  tepat  waktu.  Ketidaktepatan  waktu  atau keterlambatan  pemerintah  desa  dalam  melakukan pertanggungjawaban  disebabkan  karena  laporan keuangan yang belum balance dank arena SPJ yang belum  lengkap.  Berikut  ringkasan  hasil  wawancara terkait  akuntabilitas  horizontal  di  Desa  Taman  Sari kecamatan Gunungsari.
Tabel 8. Ringkasan hasil wawancara terkait
akuntabilitas horizontal No Item Akuntabilitas Horizontal Akuntabilitas Horizontal 1 Membuat laporan Pertanggungjawaban kepada  masyarakat atas pelaksanaan setiap kegiatan/program Laporan yang digunakan untuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Taman Sari ke masyarakat  melalui
No Item Akuntabilitas Horizontal Akuntabilitas Horizontal BPD  sudah  lengkap dan tepat waktu, meskipun  2  tahun kemarin  belum  tepat waktu. Hal yang menjadi  kendala  itu adalah kecukupan SPJ kalau laporan itu cepat jadi karena
menggunakan siskeudes. Pertanggungjawaban pemerintah Desa terkait anggaran dana yang sudah digunakan  dilakukan dalam musyawarah yang  dihadiri  oleh BPD, Perangkat Kewilayahan,  tokoh agama dan masyarakat. 2 Pemberian laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa kepada  masyarakat setempat Laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa diberikan paling telat 3  bulan  pada  tahun berjalan  dari  januari- maret.  Jika  masih dalam  tataran  bulan itu  maka  dianggap tepat waktu.
Sumber : Data diolah oleh peneliti
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan,  bahwa  laporan  pertanggungjawaban pemerintah  Desa  Taman  Sari  sudah  lengkap  dan pertanggungjawabannya sudah tepat waktu, meskipun  keterlambatan  penyerahan  SPJ  kegiatan masih  menjadi  kendala  tetapi  secara  keseluruhan laporan  pertanggungjawaban  itu  sudah  lengkap. Pertanggungjawaban pemerintah Desa terkait realisasi  APBDes  dilakukan  dalam  musyawarah yang  dihadiri  oleh  BPD,  perangkat  kewilayahan, tokoh agama dan masyarakat, sehingga pertanggungjawaban pemerintah Desa secara horizontal  dapat  dikatakan  sudah  baik  atau  sudah akuntabel.

## 4.3. Pembahasan
Diungkapkan  oleh  Hardiningsih  et  al.  (2019) bahwa  teori stewardship memandang  bahwa  manusia pada  hakikatnya  mampu  bertindak  dengan  penuh tanggung  jawab,  memiliki  integritas,  dapat  dipercaya, serta memiliki kejujuran. Teori ini memandang steward (pemerintah) sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan  dengan  sebaik-baiknya  yang  ditujukan  untuk memenuhi  kebutuhan principal (masyarakat).  Maka dapat  diketahui  bahwa  teori stewardship tidak  terlepas
dari  kerjasama  yang  baik  antara  pihak steward dengan pihak principal dengan  kata  lain  pihak steward dan principal merupakan  sumber  daya  manusia.  Sumber daya manusia merupakan faktor yang dapat menentukan  keberhasilan  dari  sebuah  organisasi, karena  sumber  daya  manusia  yang  mampu  mengelola, menggerakkan,  dan  mengatur  sebuah  organisasi  yang ada.
Saat  ini  pengelolaan  keuangan  desa  sudah menggunakan  teknologi  yang  dapat  memudahkan pemerintah  desa  dalam  menata  kelola  keuangan  desa. Sistem  keuangan  desa  (siskeudes)    merupakan  salah satu  bentuk  sistem  informasi  akuntansi  yang  berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan pemerintah  desa,  dan  juga  sebagai  alat  penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk membantu  dan  mempermudah  pemerintah  desa  dalam membuat laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban keuangan desa kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat desa. Laporan keuangan  dipersiapkan  untuk  memenuhi  kebutuhan informasi bagi  hubungan antara steward dan principal. Pemerintah  desa  sebagai  pihak  yang  memiliki  banyak informasi khususnya dalam bidang keuangan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan  anggaran  yang  telah  dilaksanakan  kepada masyarakat  desa  sesuai  harapan  dan  kepercayaan  yang telah diberikan.
4.3.1.  Efektivitas  Penerapan  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes)  di  Desa  Taman  Sari  kecamatan Gunungsari Terkait  dengan  efektivitas  penerapan  sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Taman Sari yang menjadi  sampel  penelitian  ini  didapatkan  hasil sebagai berikut:
1. Kesesuaian  informasi  yang  diminta  dalam template /program Kesesuaian  informasi  yang  diminta  dalam template /program  dengan  melihat  bagaimana pengetahuan atau kemampuan operator siskeudes dalam  hal ini Bendahara Desa Taman Sari sudah mampu memahami dan mengoperasikan siskeudes dengan baik, Kemudian  terkait  informasi  yang  dibutuhkan sudah  tersedia  dan  tinggal  disesuaikan  oleh Bendahara Desa. Sehingga kesesuaian informasi yang diminta dalam template /program siskeudes dapat  dikatakan  sudah  sesuai  karena  dipastikan tidak  ada  informasi  atau  data  yang  tidak  sesuai karena  sudah  ada  panduannya  dalam  siskeudes. Dapat  disimpulkan  bahwa  indikator  kesesuaian informasi yang diminta dalam template /program dengan  melihat  pengetahuan  atau  kemampuan operator  siskeudes  dan  ketersediaan  informasi dapat dikatakan sudah efektif.
2. Kesesuaian jenis laporan Laporan  yang dihasilkan siskeudes sudah sesuai dengan data yang dimasukkan dalam menu data entri,  meskipun  data  atau  laporan  manual  tidak tersedia  tetapi  tersedia  petunjuk  pelaksanaan
teknis  aplikasi  siskeudes.  Terkait  kualitas laporan  yang  dihasilkan  siskeudes  dengan mengacu  pada  kriteria  berikut  ini  yaitu  (a) kesesuaian dengan SAP, (b) kecukupan pengungkapan, (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,  dari  pernyataan  masing- masing  informan  mengatakan  bahwa  semua kriteria  tersebut  sudah  sesuai.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  indikator  kesesuaian  jenis laporan sudah efektif.
3. Ketepatan dan kepastian waktu pelaporan Terkait  dengan  ketepatan  dan  kepastian  waktu pelaporan  dengan  melihat  ketepatan  waktu penginputan  dan  pelaporan  dapat  disimpulkan bahwa,  penginputan  penginputan  data  ke siskeudes  dilakukan  setiap  ada  penarikan  (SPJ) dan  pelaporan  keuangan  desa  menggunakan siskeudes dapat dikatakan sudah tepat waktu.
4. Kesesuaian  persyaratan,  prosedur,  dan  tahapan pelaporan
Kesesuaian  persyaratan,  prosedur,  dan  tahapan pelaporan  dalam  penerapan  siskeudes  dapat dikatakan sudah sesuai, yaitu penerapan siskeudes sudah sesuai dengan standar pengelolaan  keuangan  yang  ditetapkan  BPKP dan  sudah  sesuai  dengan  syarat  dan  prosedur pelaporan keuangan desa.
5. Umpan balik ( feedback )
Dapat  disimpulkan  bahwa,  umpan  balik  dari kecamatan  hanya  terkait  dengan  pemeriksaan akurasi  kode  rekening  dan  melihat  perdesnya, kemudian  mendapat  rekomendasi  karena  secara SDM    kecamatan  belum  memahami  siskeudes. Siskeudes  sudah  beberapa  kali  mengalami perubahan  versi,  hal  itu  juga  dapat  menjadi umpan  balik  ( feedback )  dari  pihak  pengembang untuk  menyempurnakan    aplikasi  siskeudes. Untuk  ketepatan  waktu  bisa  dikatakan  sudah tepat  waktu  dan  sudah  pasti  laporan  yang dihasilkan  sesuai  dengan  apa  yang  diminta dalam siskeudes.
4.3.2.  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  Desa  di  Desa Taman Sari kecamatan Gunungsari Terkait  dengan  akuntabilitas  laporan  keuangan desa  di  Desa  Taman  Sari  yang  menjadi  sampel penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut:
1. Akuntabilitas vertikal
Laporan yang digunakan untuk pertanggungjawaban  pemerintah  Desa  Taman Sari  ke  kabupaten/kota  sudah  lengkap  dan  tepat waktu  karena  siskeudes  sangat  membantu Bendahara  Desa  dalam  membuat  laporan keuangan  desa.    Kendala  yang  sering  dihadapi yaitu  terkait  SPJ  yang  belum  selesai  atau rampung. Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban  pemerintah  Desa  Taman Sari  secara  vertikal  dapat  dikatakan  sudah  baik atau sudah akuntabel.
2. Akuntabilitas horizontal
Laporan yang digunakan untuk
pertanggungjawaban  pemerintah  Desa  Taman Sari  ke  masyarakat  melalui  BPD  sudah  lengkap dan  tepat  waktu,  Meskipun  dalam  2  tahun terakhir  belum  tepat  waktu.  Hal  yang  menjadi kendala  yaitu kecukupan atau kelengkapan SPJ, kalau  laporannya  itu  cepat  jadi  karena menggunakan  siskeudes.  Pertanggungjawaban pemerintah  Desa  Taman  Sari  terkait  realisasi APBDes  dilakukan  dalam  musyawarah  yang dihadiri  oleh  BPD,  perangkat  kewilayahan, tokoh  agama  dan    masyarakat.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban realisasi  APBDes  oleh  Pemerintah  Desa  Taman Sari  secara  horizontal  dapat  dikatakan  sudah baik atau sudah akuntabel.
Dilihat dari kondisi yang ada di lapangan, bahwa sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap keberhasilan  suatu  desa  dalam  meningkatkan akuntabilitasnya,  terlebih  mengenai  akuntabilitas dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Kondisi  sumber daya  manusia  yang  tekun,  teliti,  paham  teknologi, serta  mampu  memahami  pengoperasian  siskeudes untuk  mencatat  transaksi  dan  membuat  laporan keuangan  merupakan  salah  satu  cara  meningkatkan kualitas  laporan  keuangan  desa.  Laporan  keuangan yang  dihasilkan  siskeudes  lebih  lengkap,  mudah dipahami,  dan  sesuai  dengan  aturan.  Sehingga siskeudes  dapat  memudahkan  Pemerintah  Desa dalam  memberikan  pertanggungjawaban  kepada pihak  Kabupaten/Kota  melalui  kecamatan  dan masyarakat melalui BPD.

## 5.  SIMPULAN DAN SARAN
5.1.  Simpulan Sebagaimana hasil pada temuan data di lapangan, indikator  kesesuaian  informasi  yang  diminta  dalam template /program  dengan  melihat  pengetahuan  atau kemampuan  operator  siskeudes  dan  ketersediaan informasi  dapat  dikatakan  sudah  efektif.  Selanjutnya indikator kesesuaian jenis laporan, bahwa laporan yang dihasilkan  siskeudes  sudah  sesuai  dengan  data  yang  di input sebelumnya  dalam  menu  “entri  data”,  sehingga dapat  dikatakan  sudah  efektif.  Indikator  ketepatan  dan kepastian  waktu pelaporan, bahwa pelaporan keuangan desa  menggunakan  siskeudes  dapat  dikatakan  sudah tepat  waktu.  Selanjutnya  dilihat  dari  indikator kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan, dapat dikatakan bahwa penerapan siskeudes sudah  sesuai  dengan  standar  pengelolaan  keuangan yang ditetapkan BPKP dan sudah sesuai dengan syarat dan  prosedur  pelaporan  keuangan  desa.  Kemudian indikator  umpan  balik  ( feedback ),  bahwa  siskeudes sudah beberapa kali mengalami perubahan versi, hal itu juga  dapat  menjadi  umpan  balik  ( feedback )  dari  pihak pengembang untuk menyempurnakan aplikasi siskeudes.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  uraian diatas,  maka  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dalam penelitian  ini  yaitu  penerapan  sistem  keuangan  desa (siskeudes) di Desa Taman Sari kecamatan Gunungsari
dilihat  dari  indikator  efektivitas  siskeudes  yang  terdiri dari  kesesuaian  informasi  yang  diminta  dalam template /program,  kesesuaian  jenis  laporan,  ketepatan dan kepastian waktu pelaporan, kesesuaian persyaratan, prosedur,  dan  tahapan  pelaporan,  dan  umpan  balik ( feedback ) dapat dikatakan sudah efektif.
Mengenai  akuntabilitas  dari  laporan  keuangan pemerintah  Desa  Taman  Sari  berkaitan  dengan pelaporan dan pertanggungjawaban dari segi akuntabilitas vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban  pemerintah  Desa  Taman  Sari secara  vertikal  dapat  dikatakan  sudah  baik  atau akuntabel  karena  laporan  yang  digunakan  untuk pertanggungjawaban  pemerintah  Desa  Taman  Sari  ke kabupaten/kota  sudah  lengkap  dan  tepat  waktu  karena siskeudes  sangat  membantu  Bendahara  Desa  dalam membuat  laporan  keuangan  desa.  Kendala  yang  sering dihadapi ketika melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban  yaitu  terkait  SPJ  yang  belum selesai  atau  rampung.  Kemudian  pertanggungjawaban pemerintah  Desa  Taman  Sari  secara  horizontal  dapat dikatakan  sudah  baik  atau  akuntabel  karena  laporan yang digunakan untuk pertanggungjawaban ke masyarakat  melalui BPD juga sudah lengkap dan tepat waktu.  Pertanggungjawaban  pemerintah  Desa  Taman Sari  terkait  realisasi  APBDes  dilakukan  dalam musyawarah  yang  dihadiri  oleh  BPD,  perangkat kewilayahan, tokoh agama dan  masyarakat.

## 5.2.   Saran
1. Peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  menggali lebih  banyak  informasi  dari  berbagai  indikator mengenai  efektivitas  penerapan  siskeudes  dan mengenai akuntabilitas laporan keuangan desa.
2. Peneliti  selanjutnya  dapat  meneliti  efektivitas penerapan  siskeudes  dan  akuntabilitas  laporan keuangan  desa  di  desa  lain  di  kecamatan Gunungsari dan juga di kecamatan lain di kabupaten Lombok  Barat  untuk  memberikan  gambaran  serta memperoleh  informasi  yang  baru  dan  lebih  luas mengenai  efektivitas  penerapan  siskeudes  dalam meningkatkan  akuntabilitas  laporan  keuangan  desa yang berada di kabupaten Lombok Barat.
3. Melengkapi  dan  menggali  sebanyak-banyaknya informasi dan dokumen penunjang yang dibutuhkan pada penelitian selanjutnya.

## 5.3.  Keterbatasan
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang diharapkan  dapat  diatasi  pada  penelitian  selanjutnya. Adapun  keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Penelitian  ini  hanya  meneliti  penerapan  siskeudes dan  akuntabilitas  laporan  keuangan  desa  yang berada di Desa Taman Sari kecamatan Gunungsari, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada lokasi yang lain.
2. Keterbatasan pada penelitian ini meliputi subjektifitas  yang  ada  pada  peneliti  karena penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  sehingga
sangat tergantung  kepada  interpretasi  peneliti tentang  makna  yang  tersirat  dalam  wawancara, walaupun  sudah  dilakukan triangulasi  tetapi kecenderungan untuk bias masih tetap ada.

## DAFTAR REFERENSI
Alfina,  A.  M.  (2020). Implementasi  Aplikasi  Sistem Keuangan  Desa  (Siskeudes)  Untuk  Mewujudkan Keuangan Desa Yang Akuntabel Dan Transparan (Studi  Pada  Desa  Karangsono  Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung) .
Amas, N. W., Bake, J.,  &  Alam, S. (2020). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa Bagi Pemerintah Desa Dalam Pelaporan Keuangan Di Kabupaten Kolaka . 11 (2), 232–242.
Amelia,  I.  (2018). Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan Desa  Di  Desa  Sijungkang  Kecamatan  Angkola Timur  Kabupaten  Tapanuli  Selatan. Jurnal  At- Taghyir:  Jurnal  Dakwah  Dan  Pengembangan Masyarakat Desa, 1 (1), 42–53.
Anton, F. (2020). Menuju Teori Stewardship Manajemen. Majalah Ilmiah Informatika , 1 (2).
Arianto,  &  Kahpi,  A.  (2020). Efektivitas  Aplikasi Siskeudes. Alauddin  Law  Development  Journal (Aldev), 2 (2), 183–194.
Bkdntb. (2019). Aplikasi Siskeudes Untuk Transparansi Keuangan Desa Https://Bkd.Ntbprov.Go.Id/Informasi- Umum/Artikel/Aplikasi-Siskeudes-Untuk-
Transparansi-Keuangan-Desa .
Bpkp.  (2016). Pengawalan  Keuangan  Desa  Dengan
Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes) Dalam  Rangka  Mengawal  Program  Prioritas
Pemerintah (Nawa Cita) Http://Www.
Bpkp.Go.Id/  Sakd/  Konten/  2448/Leaflet-Simda- Desa.Bpkp Gyekye, .
Hardiningsih,  P.,  O.,  R.  M.,  Srimindarti,  C.,  & Kristiana,  I.  (2019). Determinan  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang) . Aktsar, 2(1).
Hayati,  R.  (2021). Efektifitas  Penerapan  Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kecamatan  Muara  Harus  Kabupaten  Tabalong. Pubbis, 5(2).
Hendrawati,  L.  (2021). Skripsi  Efektivitas  Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam
Meningkatkan  Akuntabilitas  Dan  Transparansi Laporan  Keuangan  Desa  Pule  Kecamatan  Pule Kabupaten Trenggalek . Bab 6, 118–121.
Indrianti,  R.,  Herman,  M.,  &  Fibriyanita,  F.  (2020). Efektivitas  Penerapan  Aplikasi  Sistem  Keuangan Desa  (Siskeudes)Dalam  Pengelolaan  Keuangan Di Desa Kertak Empat .
Juardi,  M.  S.  S.,  Muchlis,  M.,  &  Putri,  R.  A.  (2018).
Evaluasi  Penggunaan  Aplikasi  Siskeudes  Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas
Keuangan  Desa. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi Peradaban, Iv.
Maharani,  D.  N.,  &  Akbar,  F.  S.  (2020). Penerapan Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  Dalam Mewujudkan  Akuntabilitas  Pemerintahan  Desa . Behavioral Accounting Journal, 3(1), 1–20.
Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes) Pada  Organisasi  Pemerintahan  Desa  (Studi Kasus  Di  Desa  Suwaan  Kecamatan  Kalawat Kabupaten  Minahasa  Utara). Going  Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 14(1), 578–583.
Mendagri.  (2016).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  46  Tahun  2016 Tentang Laporan Kepala Desa.
Nafidah,  L.  N.,  &  Anisa,  N.  (2017). Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Desa  Di  Kabupaten Jombang. Akuntabilitas, 10(2), 273–288.
Norliani,  R.,  Harahap,  A.,  &  Suryani,  E.  (2020). Penerapan  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes)  Di  Desa  Nalui  Kecamatan  Jaro Kabupaten Tabalong . Japb, 3(2).
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2018).  Permendagri No  20  Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa. Nomor 65(879), 2004–2006.
Putri,  R.  A.  (2020). Evaluasi  Penggunaan  Aplikasi Siskudes  Dalam  Upaya  Peningkatan  Kualitas Akuntabilitas  Keuangan  Desa  (Studi  Pada  Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa) .
Ramli, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong
Harapan,  Kota Lhokseumawe. Akuntabilitas, 9(1), 19–30.
Riani,  F.,  Kalalinggi,  R.,  &  Anggraeiny,  R.  (2019). Implementasi  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes)  Pada  Pemerintahan  Desa  Karya Bhakti  Kecamatan  Muara  Wahau  Kabupaten Kutai  Timur. Ejournal  Pemerintahan  Integratif, 7(4), 448–457.
Ridwan,  M.  A.  (2019). Analisis  Peran  Aplikasi  Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam
Meningkatkan  Kualitas  Akuntabilitas  Keuangan Desa  Di  Tinjau  Dari  Perspektif  Ekonomi  Islam (Studi  Pada  Desa  Bogorejo,  Kecamatan  Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran) .
Rivan,  A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan  Desa  Dalam  Pengelolaan  Keuangan Desa Application Of Village Financial System In Village Financial Management . 9(2), 92–100.
Sulina,  I.  G.  A.  T.,  Wahyuni,  1  Made  Arie,  & Kurniawan,  P.  S.  (2017). Peranan  Sistem
Keuangan  Desa  (Siskeudes)  Terhadap  Kinerja Pemerintah  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Kaba- Kaba,  Kecamatan  Kediri,  Kabupaten  Tabanan. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2).
Wibowo,  H.  T.  (2020). Implementasi  Aplikasi  Sistem Keuangan  Desa  (Siskeudes)  2.0  Di  Desa  Guru Agung  1  Kecamatan  Kaur  Utara  Kabupaten Kaur. Jspg:  Journal  Of  Social  Politics  And Governance, 2(2).