## Pelaksanaan Tugas Kecamatan Guna Memberdayakan Pemerintah sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat

## MASANA SEMBIRING
IPDN,  Jatinangor,  Jl.  Raya  Bandung-Sumedang  KM  20,  Kode  Pos  45363 email:  masanasembiring@ymail.com
Abstract.  The decrease of public services is expected due to the lack of empowerment of Government of  Jatinangor District  as one of the regional leading the field of performing general government in coordinating, training and field of services to the community. The study is a  descriptive research design with qualitative  approach. The purpose of this study is to describe the implementation of common tasks of  Government Jatinangor District in the field of coordination, training and field of services to the community and describe how the    Government  Jatinangor  District  to  be  a  central  of  public  empowering.  The  results showed  that  the  implementation  of  the general  governance  of    Government  Jatinangor District in the field of coordination, training and field of services to the community is not optimal as expected, due to less optimal implementation of the district authority and the lack of available elements of  Personnel, Finance and Infrastructure and Facilities.

## Keywords:  coordinating, training and field of services to the community
Abstrak.    Kurangnya  pelayanan  kepada  masyarakat  diperkirakan  karena  kurangnya pemberdayaan pemerintah Kecamatan Jatinangor sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah  terdepan    yang  melaksanakan  tugas  umum  pemerintahan  bidang  koordinasi, pembinaan dan bidang pelayanan kepada masyarakat. Desain penelitian yang digunakan adalah  desain  penelitian    deskriptif    pendekatan    kualitatif.  Tujuan  penelitian  ini  untuk menggambarkan  pelaksanaan  tugas  umum  Pemerintah  Kecamatan  Jatinangor  bidang koordinasi,  pembinaan dan  bidang  pelayanan  kepada masyarakat  dan  menggambarkan cara  memberdayakan  Pemerintah  Kecamatan  Jatinangor  sebagai  pusat  pelayanan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas umum pemerintahan Pemerintah  Kecamatan  Jatinangor  bidang koordinasi,  pembinaan  dan  bidang  pelayanan kepada masyarakat belum optimal sesuai harapan, karena kurang optimalnya implementasi kewenangan kecamatan dan  kurang tersedianya unsur 3P  (Personalia, Pembiayaan dan Prasarana dan Sarana).
Kata Kunci: koordinasi, pembinaan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat

## Pendahuluan
Pemberdayaan  pemerintah  kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat terkait dengan artikel  Zamza mi  da lam    Jurnal  So sial  dan Pe mbanguna n  MI MB AR   (20 11 :  12 3)  y ang be rpendapat  ba hw a  pelak sanaa n  pro gram Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) belum  optimal,  sehingga  perlu  ditingkatkan  baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat peserta program.  Pemerintah  kecamatan  merupakan ba gian  y ang  ta k  te rpis ahka n  da ri  s is te m pemerintahan  Indonesia  yang  menjalankan  tata kelola  kepemerintahan  yang  baik.  Tata  kelola kepemerintahan  yang  baik  (Good  Governance) menjalankan  fungsi    pengaturan,  pelayanan  dan pemberdayaan masyarakat (LAN RI, 2004). Bupati
selaku kepala daerah berperan menjalankan fungsi pemerintahan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  apa yang dikemukakan oleh Smith (2007: 4) bahwa:
governance have the role to play in the formula- tion and implementasion of public policy and the delivery of public services.
Untuk  menyelenggarakan  fungsi  tersebut sehari-hari,  maka  kepala  daerah    dibantu  oleh birokrasi  pemerintahan  daerah  selaku  pejabat karier  yang  biasa  disebut  Organisasi  Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  41  Tahun  2007,    tentang  Organisasi Perangkat Daerah  pada pasal 1  butir 8,  di mana kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah.
Kebijakan  otonomi  daerah  berdasarkan Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004,  tentang
Pemerintahan Daerah bahwa kecamatan berubah statusnya  dari  perangkat  wilayah    menjadi pe ra ngka t  da erah.  Ke ca ma ta n  disa ma ka n kedudukannya dengan OPD lainnya seperti dinas daerah  dan  LTD.  Dengan  demikian    sebagai pe ra ngka t  da erah  s em es tiny a  ke ca ma ta n diperlakukan  sama  dengan  dinas  daerah  dan lembaga teknis daerah  lainnya dalam memeroleh hak  dan  dalam  melaksanakan  kewajibannya masing-masing.
Masalah  penelitian  menurut  pengamatan peneliti  adalah  kurang  optimalnya  pelaksanaan tugas umum pemerintahan Kecamatan Jatinangor terutama  bidang  koordinasi,  pembinaan,  dan bidang pelayanan masyarakat, karena kurangnya kewenangan yang jelas serta kurangnya unsur 3P (Personel, Pembiayaan dan Prasarana dan Sarana).
Sehubungan masalah tersebut, mendorong penulis    untuk  mengetahui  pelaksanaan  tugas umum pemerintahan Kecamatan Jatinangor melalui penelitian. Rumusan masalah penelitian ini adalah, “Bagaimana gambaran pelaksanaan tugas umum Pemerintahan  Camat  Kecamatan  Jatinangor Kabupaten  Sumedang,  dari  aspek  koordinasi, pembinaan  dan  pelayanan  masyarakat  dan ba ga im ana  me mberda ya ka n  Pe me rintah Kecamatan  Jatinangor  sebagai  pusat  pelayanan masyarakat di Kecamatan Jatinangor  Kabupaten Sumedang.”    Desain  penelitian  yang  digunakan adalah desain penelitian tipe deskriptif  pendekatan kualitatif  (Arikunto,  2002).  Sumber  data  dan informasi ditentukan sendiri sesuai kompetensinya sebanyak  8  responden.    Langkah-langkah  dalam analisis data yaitu  editing, klasifikasi data, tabulasi dan interpretasi (Nazir, 2005).

## Fungsi Pemerintah Kecamatan, Kordinasi dan Pembinaan
Untuk mewujudkan kehidupan  masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur  diperlukan tata kelola kepemerintahan yang baik. LAN dan BPKP (2 00 0)  m engem uk ak an  ba hw a  tata  ke lo la kepemerintahan yang baik adalah proses kerjasama dan  sinerji  diantara  sektor  pemerintah  (state), sektor swasta (private) dan masyarakat (society) yang  mampu  melaporkan  secara  transparan tentang  keberhasilan  dan  kegagalannya  kepada masyarakat  dalam  rangka  mencapai  tujuan negara.  Tata  kelola  kepemerintahan  yang  baik ha rus  be rdas arka n  ke bija ka n  publik   y ang diaplikasikan  oleh  pemerintah  melalui  sistem administrasi dan manajemen (Nugroho D, 2003). Kecamatan sebagai organisasi digerakkan melalui sistem  administrasi  dan  manajemen    dalam  hal ini  pemerintah  kecamatan  dimana  administrasi me ngelua rk an  k ebijak an  dan  m anajem en melaksanakan kebijakan tersebut (Siagian, 2008). Orga nisa si,  administra si  dan  m anajem en
merupakan  satu  kesatuan  yang  tak  terpisahkan. Organisasi sebagai wadah bersifat statis sedangkan administrasi dan manajemen bersifat dinamis  dan administrasi publik merupakan bagian administrasi berupaya  melaksanakan  kebijakan  publik  (public policy) untuk kepentingan publik  (Thoha, 2008). Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Shafritz.  at.al (2011:6) bahwa
public administration is what Government does and the management of public affairs or the   imple- mentation of public policies.
Sebagai  organisas i  maka  pemerintah Keca matan  Ja tinangor  menjalankan  fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan fungsi pengawasan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya  bidang  koordinasi,  pembinaan  dan bidang pelayanan masyarakat.
Organisasi  kecamatan  sebagai    wadah kerjasama,  sementara  manajemen  (para  Kepala Seksi)  adalah  alat  administrasi  untuk  mencapai tujuan    yang  efektif  dan  efisien.    Administrasi berorientasi  pada  keteraturan  yang  efektif  dan efisien  (Alie,  2004).  Oleh  karena  itu,  organisasi kecamatan  harus  berlandaskan  konsep-konsep tersebut  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya secara teratur, efektif dan efisien.
Berdasarkan pasal 15 Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2008,  tugas umum pemerintahan Ca ma t  te rdiri  da ri  lim a  tuga s  ko ordina si pe me rintahan, sa tu tugas pem bina an penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  atau/ kelurahan dan satu  tugas pelayanan masyarakat. Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun    2008 tersebut  kemudian    ditegaskan  dalam  Peraturan Bupati    Nomor  31  Tahun  2009,  tentang  Uraian Tugas  Jabatan  Struktural  Pada  Kecama tan Kabupaten  Sumedang.  Tugas-tugas  delegatif sebanyak  22  bidang  kewenangan/urusan  yang dilimpahkan oleh Bupati Sumedang kepada Camat Ja tina ngor  berda sa rk an  P eraturan  B upati Sumedang Nomor 55 Tahun 2009.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dilihat bahwa  tugas  dan  tanggung  jawab  Kecamatan Jatinangor  sangat  berat  dan  kompleks  terkait dengan tugas atributif dan tugas delegatif,  namun tugas delegatif (pelimpahan kewenangan) tersebut dinilai belum memenuhi prinsip keadilan,   karena di  dalam peraturan Bupati tersebut tidak ada pasal ya ng  m enga tur  pe mbia ya an  pelak sa na an kewenangan  tersebut,  sehingga  pelimpahan ke we na ngan  terse but  tida k  ef ek tif  da la m pelaksanaannya.  Untuk  menjalankan  tugas  dan kewenangan  kecamatan  dibentuk  organisasi ke ca ma ta n  be rdas arka n  Pe rda  Ka bupa te n Sumedang  Nomor  8  Tahun  2008.  Organisasi Kecamatan Jatinangor terdiri dari jabatan struktural Camat, Sekretariat Kecamatan, Sub Bagian (3) dan Se ks i  (5 )  ya ng  ura ia n  ja ba ta nnya   dia tur
berdasarkan  Peraturan  Bupati  Nomor  31  Tahun 2009. Jabatan Camat berada dalam eselon III/a.
Kecamatan diberikan anggaran belanja yang cukup  sesuai  dengan  luasnya      urusan  yang diberikan,  yang  menurut  Wasistiono  (2001:  24) bahwa  perlunya  dipegang  dan  dijalankan  prinsip Money  Follow  Function  artinya  fungsi/urusan/ kewenangan  yang  diserahkan  harus  pula  diikuti dengan penyerahan anggaran belanja yang cukup sesuai  kebutuhan (needs).
Fungsi  koordinasi  dalam  pemerintahan termasuk  salah  satu  fungsi  eksekutif.  Timbulnya fungsi  ini  sebagai  akibat  dari  pelaksanaan  asas organisasi yaitu bagi tugas habis, sehingga masing- masing  anggota  organisasi  hanya  mempedulikan pelaksanaan  tugasnya  masing-masing  tanpa memedulikan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi pegawai  yang  lain.  Dengan  demikian  salah  satu fungsi  f unda me ntal  m anajem en  a da la h mengkoordinasikan (coordinating). LAN  RI (2003: 154) memberikan makna bahwa “koordinasi adalah sa lah  sa tu  f ungsi  pok ok  dari  ma najeme n. Koordinasi selalu diperlukan dalam organisasi yang besar    dan    kompleks    serta  dalam  kehidupan modern,  karena  dalam  berbagai  kegiatan  untuk suatu  tujuan  atau  yang  berlainan  tujuan,  selalu ada  hal-hal  yang  saling  berkaitan.”    Tujuan ko ordina si  a da la h  untuk    m em aduk an (m engintegra sika n), me ny eras ik an dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang  saling  berkaitan  beserta  segenap  gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan  dan  sasaran  bersama.
Tugas  umum  pemerintahan  kecamatan bidang  koordinasi  meliputi    pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan  peraturan  perundang-undangan, pemeliharaan  prasarana  dan  fasilitas  pelayanan um um .  Da ta   pelak sa na an  tugas   umum pemerintahan  dikumpulkan  melalui  instrumen wawancara, menyangkut fungsi koordinasi, fungsi pembinaan dan fungsi  pelayanan masyarakat (pub- lic  se rv ices ).  P elak sa na an  tugas   umum pemerintahan  kecamatan  Jatinangor  menurut Sekretaris  kecamatan,  adalah,
Pelaksanaan koordinasi Camat sering mengalami kendala  terlebih-lebih  jika  koordinasi  tersebut berdampak pada pengeluaran anggaran belanja dan anggaran belanja kecamatan jauh lebih kecil dari unit-unit organisasi di kota kabupaten, sehingga ada kecemburuan sosial dan berdampak kurangnya minat pegawai untuk bekerja di kecamatan”  (Bapak Juni, pada 11 November 2011)
Demikian pula rapat pelaksanaan koordinasi setiap  bulan  antarlembaga  termasuk  rapat minggon dengan  desa-desa  di  kecamatan  belum berjalan secara optimal. Namun dilaksanakan sesuai kebutuhan,  serta  keterikatan  Desa  terhadap kecamatan kurang, karena kepala desa cenderung
memandang  bahwa  kepala  kecamatan  bukan sebagai atasan langsung kepala desa sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.  Berdasarkan informasi  Sekretaris  Kecamatan  Jatinangor tersebut,  bahwa  pelaksanaan  tugas  umum pemerintahan  kecamatan  belum  berjalan  secara optimal,  baik  dalam  pembinaan  karier  SDM, koordinasi dengan berbagai lembaga di kecamatan, pembinaan  dan  pengawasan  pemerintahan  dan kecukupan anggaran  belanja kecamatan.
Pelaksanaan  koordinasi  diantara  Camat dengan  Koramil    Kecamatan  Jatinangor,  Kapten Ka sno  pa da   tanggal  1 2  De se mber  2 01 1, dikemukakan    bahwa  “Muspika  masih  berjalan seperti biasanya, rapat koordinasi dilakukan sesuai kebutuhan,  komunikasi  dapat  dilakukan  dengan tatap muka atau dengan handphone.”
Informasi  wawancara  penulis  dengan komandan  Koramil   tersebut  dapat  dikemukakan bahwa  informasi  beliau  tersebut  tentang  tugas koordinasi Camat, sinkron dengan informasi yang diberikan  oleh  perangkat  kecamatan  yang  telah diwancarai  oleh penulis  sebelumnya.  Selanjutnya hubungan  kerja  dan  koordinasi  dikemukakan sebagai berikut:
Rapat minggon sekarang tidak harus selalu dengan cara   tatap muka, tapi bisa  dilaksanakan melalui telepon. Camat berkoordinasi dengan POLSEK dan KORAMIL sesuai kebutuhan.  Camat juga dapat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Desa. Kecamatan membuat laporan pelaksanaan tugasnya  pada  pertengahan  bulan  yaitu  pada tanggal  16  setiap  bulan  sesuai  format  yang ditentukan  serta diserahkan kepada Bupati melalui Bagian  Tata  Pemerintahan  Sekretariat  Daerah Kabupaten Sumedang (Wawancara dengan Bp. Oman.  Bagian Tata Pemerintahan, 18 November 2011).
Hasil  wawancara  tersebut  dapat  dimaknai bahwa  Kecamatan Jatinangor  dibina oleh  Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.  Rapat  minggon  dan  rapat  bulanan sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan, namun tidak  lagi  seperti  masa  lalu  di  mana  rapat  wajib dila kuka n se tiap m inggu, k om unik as i antarorganisasi tingkat kecamatan Jatinangor dapat dilakukan  dengan  telepon  maupun  handphone terlebih-lebih  anggaran  belanja  untuk  koordinasi Camat belum memenuhi kebutuhan, sesuai beban tugas  dan  kewenangan  yang  diserahkan  oleh Bupati.
Pembinaan dapat  diartikan sebagai  proses kegiatan  perubahan  sesuatu  yang  belum  baik sebelumnya menjadi lebih baik pada masa depan. Pembinaan  menurut  Thoha  (2008:  207)  adalah “suatu  tindakan,  proses,  hasil  atau  pernyataan menjadi  lebih  baik.”  Pembinaan  bisa  ditujukan kepada orang dan organisasi, agar dapat berfungsi atau memberikan kinerja yang lebih meningkat dari sebelumnya  baik  dari  aspek  kualitas  maupun
kuantitas, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terkait  dengan  pemerintahan  kecamatan maka  berdasarkan  pasal  15  butir  (f)  Peraturan Pemerintah  No.  19  Tahun  2008,  dikemukakan bahwa    camat  melaksanakan  tugas  pembinaan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan/atau ke lura ha n.  P em bina an  penye le ngga ra an pemerintahan  desa  tersebut  dilakukan  oleh Kecamatan  Jatinangor,  di  antaranya  adalah sosialisasi  peraturan  perundang-undangan, penyuluhan,  pendidikan,  dan  pelatihan,  fasilitasi penyusunan  RAPBDes,  peraturan  desa  dan sebagainya.
Pembinaan pemerintahan desa  berdampak pada  pengeluaran  anggaran,  yang  memerlukan perhatian  di  antara  kecamatan  dan  desa,  sebab anggaran  untuk  pembinaan  penyelenggaraan pemerintahan desa terbatas.
Jarak antara ibukota  Kecamatan Jatinangor dan kota Sumedang sekitar 20 km, dan jarak rata- rata ibu kota kecamatan dan desa-desa di wilayah Kecamatan  Jatinangor  kurang  lebih  2,9  km. Beberapa  jenis  pelayananan  seperti  KK,  KTP, Perijinan  dan  sebagainya  masih  harus  diurus  ke kota  Sumedang, sehingga  Kecamatan  Jatinangor la yak     dijadikan  se ba gai  pusat  pe la yanan masyarakat,    karena  kecamatan  yang  terdekat dengan desa-desa dibandingkan dengan kabupaten dengan desa-desa.
Pemerintah  Republik  Indonesia  telah mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  79 Tahun  2005,  tentang  Pedoman  Pembinaan  dan Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah. sebagai pelaksanaan pasal 223 Undang- Unda ng  N om or  3 2  Ta hun  20 04 ,  te ntang Pemerintahan  Daerah,      bahwa  pembinaan  atas pe ny elenggaraa n pe me rintahan dae ra h dilaksanakan  oleh  Pemerintah    yang  meliputi koordinasi,  pemberian  pedoman  dan  standar, pemberian  bimbingan,  supervisi  dan  pendidikan dan  pelatihan  dan    perencanaan,  penelitian, pe ngem bangan,  pem antauan  dan  ev alua si pelaksanaan urusan pemerintahan.
Sehubungan dengan hal tersebut   tampak bahwa ruang lingkup pembinaan penyelenggaraan pemerintahan  itu  luas.  Pembinaan  kepala  desa lingkungan  Kecamatan  Jatinangor  menurut  Kasi Ketenteraman  dan  Ketertiban  pada  tangal  12 Oktober 2011 bahwa “belum jelas pengurusan IMB pada bekas tanah PJKA, kewenangan kecamatan membuat  IMB  seluas  250  m2  yang  masih  harus mendapat  rekomendasi  dari  dinas  PU,  LH  dan Bagian  Hukum  dan  hambatan  dalam  pembinaan dan pengawasan desa oleh Inspektorat”.
Selanjutnya, berkaitan dengan tugas umum kecamatan, Kasi PMD pada tanggal 12 Desember 2011  menjelaskan,  “Kepala  Desa  memandang Camat bukan atasan langsungnya.” Hal ini terbukti
pada  waktu  pencairan  dana  ADD  tanpa  melalui rekomendasi Camat dan fungsi koordinasi Camat sekarang  tidak  seperti  dulu  yaitu  adanya  rapat minggon,  sekarang  koordinasi  Camat  terhadap Desa dan UPTD/UPTB dilakukan sesuai kebutuhan”.
Berdasarkan  hasil  wawancara    tersebut dapat  dikemukakan  bahwa  pembinaan  dan pengawasan  dari  kecamatan  ke  desa  belum berjalan  secara  efektif.  Hubungan  kerja  camat dengan desa kurang intensif. Hubungan kerja desa lebih intensif kepada BPMD daripada ke kecamatan. Sesuai  dengan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas tampaknya kepala desa beserta perangkatnya lebih memerhatikan  para  pegawai  dari  BPMD.  Hal  itu menandakan  bahwa  pelaksanaan  tugas  umum pemerintahan camat belum berjalan secara efektif. Kadang-kadang  kecamatan  dipandang memerlambat suatu urusan, sebagai contoh dalam pencairan ADD (Alokasi Dana Desa),  bahwa kepala desa langsung mengurusnya ke BPMD Kabupaten Sumedang tanpa dilengkapi dengan rekomendasi dan/ atau surat pengantar dari Camat, akan tetapi BPMD  (Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa) me mpro se s  us ulan  des a  te rs ebut.  Ha l  ini menandakan bahwa para Kepala SKPD Kabupaten yang terkait perlu meningkatkan kerjasama antar organisasi    dan  menghormati  tugas  pokok  dan fungsi masing-masing organisasi. Berdasarkan hasil wawancara  diatas dapat dijelaskan bahwa tugas umum pemerintahan kecamatan kompleks, bahkan kecamatan  juga  melaksanakan    tugas-tugas pembantuan baik  dari Pusat maupun Daerah. Pe la ks anaa n  progra m  da n  ke giatan kecamatan Jatinangor  dilaksanakan berdasarkan DIPA Kecamatan Jatinangor Tahun anggaran 2009 da n  20 10 .  La po ra n  Ak unta bilita s  Kine rja Pemerintah (LAKIP)  Kecamatan Jatinangor dibuat setiap tahun meliputi: Masukan (Input),  Keluaran (Output), Hasil (Outcome), Manfaat (Benefit),  dan Dampak (Impact).  Menurut catatan Kasubbag Pro- gram Setcam Jatinangor bahwa Anggaran belanja masih  relatif  kecil.    Khusus    Administrasi  umum dan  belanja  langsung,  tanpa  belanja  Gaji,    pada tahun  2009  sebesar  Rp.  424.502.348  dan  tahun 2010  sebesar Rp.  229.524.475), berarti  terdapat penurunan anggaran belanja sebesar sekitar 85% dari  tahun  sebelumnya  dan  besaran  anggaran belanja  tersebut  dinilai  terlalu  kecil  untuk me mbia ya i pe la ks anaa n tuga s um um pemerintahan  kecamatan    khususnya  fungsi pembinaan  dan  kewenangan  yang  dilimpahkan oleh Bupati Sumedang kepada camat. Jumlah PNS sebanyak 24 orang yang terdiri dari 1 orang eselon III/a, 1 orang eselon III/b, 5 orang eselon IV/a, 3 orang eselon IV/b dan  15 orang  pelaksana serta pemelihara prasarana dan sarana seperti gedung, rumah,    kendaraan  operasional  dan  peralatan ka ntor  yang  me nurut  LA KI P  Ta hun  20 10 Kecamatan Jatinangor dinilai masih kurang,  baik
dari aspek  kuantitas maupun kualitasnya, sehingga Ke ca ma ta n  Ja tina ngor  k urang  ma mpu melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi  serta kewenangannya  secara efektif.
Mustahil kecamatan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya tanpa diikuti  dengan  penyerahan  sumber-sumber  daya seperti  unsur  3P  yang  mencukupi  kebutuhan.  Di sisi lain berdasarkan hasil wawancara dengan para kepala  seksi  Kecamatan  Jatinangor,  terdapat kecenderungan bahwa para kepala  desa beserta perangkatnya  menghindar dari pembinaan camat, kecuali  jika  kepala  desa  mengalami  hambatan dalam penyelesaian suatu tugas atau urusannya. Hal ini diperkirakan terjadi karena ada pandangan kepala  desa bahwa  camat  bukan sebagai  atasan langsungnya.

## Pelayanan Masyarakat
Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat mengamanatkan bahwa tujuan didirikannya Negara RI   di  anta ranya  a dala h  untuk   mem ajuk an kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi setiap kebutuhan warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya pelayanan publik atau pelayanan  masyarakat    yang  prima  dipenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik (public goods ), jasa publik dan pelayanan  administratif.  Hal  ini  terkait  dengan orientasi tata kelola pemerintahan yang baik (Good- Governance)  dewasa  ini  sebagaimana  pendapat Dwiyanto  (2008)  yang  menyatakan,  “pelayanan publik menjadi titik strategis bagi pengembangan good governance di Indonesia.”
Pelayanan masyarakat atau pelayanan publik menurut  Kurniawan  dalam  Sinambela  (2008:  5), adalah  pemberian  layanan  (melayani)  keperluan orang  atau  m as ya ra ka t  ya ng  m em puny ai kepentingan  pada  organisasi  itu,  sesuai  dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sedarmayanti (2009: 243)  mengatakan bahwa,
Pelayanan  berarti  melayani  suatu  jasa  yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang kegiatan. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi negara.  Pelayanan publik berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah  kegiatan atau rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administra- tif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik “. Dengan demikian pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik bagi setiap warga negara dan penduduk meliputi barang, jasa dan pelayanan administratif. Pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan asas- asas pelayanan publik.
Je nis -je nis   pe laya nan  ma sya rak at  di Kecamatan  Jatinangor  sebagai  berikut:  (1) Pelayanan Kartu Keluarga; (2) Pelayanan KTP; (3) Pelayanan IMB; (4) Ijin Undang-Undang Gangguan (Ho); (5) Ijin Peruntukan Penggunaan  Tanah; (6) SK  Tinggal  Sementara;  (7)  NIK;  (8)  SK  Pindah antar-Kecamatan;  (9)  Surat  Keterangan  Catatan Kepolisian; (10) Pelayanan surat Ahli Waris; (11) Pelayanan  Permohonan    Kredit  Perbankan;  (12) Akta  Jual Beli;  (13)  Akta  Waris;  (14)  Akta  Hibah dan (15) Dokumen lainnya (Papan Data November 2011).
Berkaitan  dengan  pelayanan  masyarakat,
Kasub  Bag  Program    Sekretariat  Kecamatan Jatinangor  pada  tanggal  17  Desember  2011, mengemukakan  tugas  umum  pemerintahan kecamatan  bahwa,  “pelayanan  administrasi kependudukan dipindahkan dari kecamatan ke kota kabupaten Sumedang sehingga biaya pengurusan administasi  meningkat  dan  seharusnya  Camat melantik  Kepala  Desa  akan  tetapi  kenyataannya dilantik oleh Bupati, sehingga mengurangi wibawa Camat.”
Berdasarkan  hasil  wawancara    tersebut, dapat dijelaskan bahwa tugas umum pemerintahan kecamatan  masih  perlu  disosialisasikan  kepada desa dan perangkat daerah beserta kewenanganya yang    ditetapkan  dengan  Peraturan  Bupati Sumedang  Nomor  55  tahun  2009.  Dengan meningkatnya    teknologi  informasi,  pelayanan masyarakat  bisa  didekatkan  kepada  masyarakat di  k ecam atan  bahka n  pa da   s aa tnya   nanti pelayanan  masyarakat  dapat  dipusatkan  di  desa atau  kelurahan.  Tenaga-tenaga  teknis  perangkat daerah  yang  terkait  ditempatkan  di  kecamatan dibawah koordinasi Camat, hal ini perlu diuji coba. Namun peningkatan pelayanan kepada masyarakat haruslah ditunjang oleh dana yang memadai dan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional.
Fungsi  pelayanan  publik  tersebut  dikelola oleh Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Jatinangor. Pelayanan KTP sekarang tidak selesai di Jatinangor, karena  kewenangan  menerbitkan  KTP  ada  pada Dinas   K epe ndudukan  da n  C atata n  Sipil  di Sumedang.  Anggota  masyarakat  yang  mengurus KTP  ke  kota  Sumedang  terpaksa  mengeluarkan biaya  tambahan  untuk  transportasi  ke  kota Sumedang,  lagi  pula  waktunya  pengurusan  KTP semakin  lama  sebagaimana  tersebut  dalam wawancara  penulis  diatas.  Hal  tersebut  sesuai dengan pendapat Gasperz (2005) yang menyatakan bahwa  birokrasi  itu  telah  kaku  dan  mati,  maka terkait  dengan  itu  pelayanan  publik  haruslah be rf ok us   ke pa da   m asy arak at,    ka re na   itu pemerintah  harus  mampu  memandirikan  daerah dalam era otonomi daerah sekarang ini termasuk dalam pelayanan E-KTP yang sedang berlangsung dewasa  ini.  Menurut  pengamatan  penulis  ke
lapangan  bahwa  sarana  pelayanan  di  kantor Kecamatan Jatinangor masih kurang,  yang masih perlu  ditingkatkan.
Faktor  kendala  atau  hambatan  lain  dalam penyelenggaraan  tugas  umum  pemerintahan Kecamatan Jatinangor berdasarkan LAKIP 2010 dan sumber  wawancara  dengan  Kasubbag  Program pa da   tanggal  1 7  No ve mber  2 01 2,  dapat dikemukakan  sebagai  berikut:  jarak  kecamatan- kabupaten: sekitar 20 km,  pemindahan pelayanan kependudukan ke kabupaten, pendidikan  PNS (24) umumnya  sosial,  belum  jelas  juklak  dan  juknis tentang kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, belum jelas hubungan kecamatan dengan UPTD/ UP TB ,  re ndahny a  tingka t  ko ordina si  dan pengendalian  (Desa;  UPTD/UPTB),  rendahnya anggaran belanja kecamatan, kurangnya prasana dan  sarana  kedinasan,    dan  tumpang  tindihnya tugas    umum    pemerintahan  kecamatan  dengan beberapa perangkat daerah.

## Pemberdayaan Pemerintah Kecamatan
Untuk mewujudkan Pemerintah Kecamatan Jatinangor  sebagai  pusat  pelayanan  masyarakat, maka  pemerintah  Kecamatan  Jatinangor  harus diberdayakan, dalam arti ia lebih diberi kekuasaan dan sumber-sumber daya (orang, uang dan sarana prasarana)  sehingga  Pemerintah  Kecamatan Jatinangor  menjadi  lebih  mandiri. Pemberdayaan (empowerment)  adalah  proses  membuat  orang atau organisasi menjadi lebih mampu dan mandiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Shalimow (2009) bahwa  konsep  pemberdayaan  adalah  membantu masyarakat  agar  bisa  menolong  diri  sendiri.  Dia mengutip pendapat Freire dalam  Sutrisno (1999) yang  menyatakan  bahwa  empowerment  bukan sekedar  memberikan  kesempatan  menggunakan sumber-sumber  daya    dan  biaya  pembangunan saja, tetapi upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif. Pranarka  dalam  Justina  (2008)  mengemukakan tentang  hakekat  pemberdayaan  masyarakat bahwa, ada tiga aspek pemberdayaan yaitu power to  nobody  (penghapusan  kekuasaan),  power  to every body (pembagian kekuasaan kepada setiap orang) dan penguatan  kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat.
Salah satu aspek pemberdayaan pemerintah kecamatan  adalah  reformasi  administrasi  atau re fo rm as i  biro kras i  de ngan  tujua n  untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan mengobati penyakit  administrasi  (Zauhar,  1996).  Untuk mewujudkan  reformasi  administrasi  diperlukan kepemimpinan  yang  transformasional  yang be ro rienta si  pada  pe ruba ha n  po sitif  pa da pengikutnya  (Yukel,  Gary, 2009).
Organisasi kecamatan yang dibentuk selama ini  cenderung    seragam  di  seluruh  wilayah
pemerintahan  daerah  di  Indonesia.  Wasistiono (2002) menghendaki agar “organisasi kecamatan sebagai organisasi pemberi pelayanan (service or- ganization) bukan lagi sebagai organisasi penekan (pressure organization). Oleh karena itu, unsur lini berupa  seksi-seksi  memegang  peranan  penting, karena  unit  ini  memberikan  pelayanan  langsung kepada masyarakat dan perlu peningkatan kualitas SDM aparatur kecamatan harus dimulai dari unsur lini (seksi-seksi)”. Sehubungan dengan itulah maka Wasistiono (2002), mengemukakan bahwa:
Ada  dua pola organisasi kecamatan yaitu pola seragam dan pola beraneka ragam sesuai dengan besar dan luasnya kewenangan yang didelegasikan yang  memiliki  kelebihan  dan  kekurangannya masing-masing.
Pola  beranekaragam  memiliki  dua  varian yaitu tanpa cabang dinas dan dengan cabang dinas. Organisasi kecamatan dengan cabang dinas apabila cabang dinas itu meliputi beberapa kecamatan dan dengan tanpa cabang dinas jika wilayah kerjanya hanya satu kecamatan, cukup dimasukkan menjadi salah satu  seksi di dalam organisasi kecamatan.
Be rdas arka n  uraian  terse but  da pa t dikemukakan    tiga  alternatif  pemberdayaan organisasi  Kecamatan Jatinangor, yaitu:

## Aspek  Organisasi
Jika  ditempuh  dengan  cara  cabang  Dinas atau  LTD  yang  meliputi  beberapa  kecamatan. hubungan  cabang  Dinas  atau  LTD  di  wilayah kecamatan  bersifat  koordinatif,  jika  ditempuh dengan cara Cabang Dinas atau LTD  yang meliputi satu  kecamatan,  maka  pegawai  Dinas  atau  LTD tersebut, dimasukkan dalam salah satu unit/seksi di dalam organisasi kecamatan. Secara  teknis ia mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas atau  LTD-nya,  namun  secara  teknis  operasional se ha ri-hari  ia   berada  di  baw ah  dan bertanggungjawab kepada Camat dan  cara yang ketiga  yaitu  dengan  mereformasi  organisasi kecamatan yang baru,  yang diisi dengan jabatan- jabatan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kewenangan  yang  dilimpahkan  dalam  rangka kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan uraian tersebut diatas maka bagan  organisasi  Kecamatan  Jatinangor  yang diusulkan adalah  sebagaimana pada gambar 1.
Pelayanan    harus  didekatkan  kepada masyarakat,  hal  itu  berarti  bahwa  Pemerintah Kecamatan  Jatinangor  dijadikan  sebagai  pusat pelayanan  ma syara kat,  kare na  Ke cama tan Jatinangor  sebagai  ujung  tombak  yang  terdekat dengan  masyarakat  desa.  Bagan  organisasi kecamatan  sebaiknya    tidak  didesain  secara seragam seperti selama ini, akan tetapi disesuaikan dengan  potensinya.  Camat  berada  dibawah  dan bertanggung  jawab  ke pada  Bupati  melalui
Sekretaris Daerah. Untuk kesatuan komando maka Kepala Desa dan Kepala Kelurahan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

## Aspek  Kewenangan
Bupati Sumedang membuat kebijakan dalam pemberdayaan Kecamatan Jatinangor sebagai pusat pelayanan  masyarakat  memberikan  kewenangan yang cukup dan jelas dalam ruang lingkupnya dan dilengkapi    dengan  petunjuk  pelaksanaan  dan petunjuk  teknis.

## Aspek Pelayanan
Me nurut  penulis  bahwa   se mua  jenis pelayanan masyarakat harus dapat diselesaikan di Kantor  Pemerintah  Kecamatan  Jatinangor,  untuk itu  unsur  3P  (Personalia,  Pembiayaan  dan Prasarana  dan  Sarana)  diberikan  oleh  Bupati Sume da ng  denga n  ke ma ua n,  k eberania n, komitmen  dan  konsistensi  dalam  membuat  dan melaksanakan kebijakan, sesuai dengan besar dan luasnya tugas dan kewenangan yang dilimpahkan kepada  Camat  sebagaimana  yang  berlaku  pada perangkat  daerah  lainnya  di  kota  Kabupaten Sumedang, dengan menggunakan teknologi IT.
Menurut kajian administrasi pemerintahan, kehadiran  organisasi  kecamatan  masih  sangat diperlukan, karena mustahil Bupati membina secara
langsung  pemerintahan  desa  yang  jumlahnya sebanyak  279  desa  di  Kabupaten  Sumedang berdasarkan  data  tahun  2009,  karena  itu  Bupati seharusnya tidak ragu-ragu untuk  memberdayakan pemerintah  Kecamatan Jatinangor  sebagai ujung tombak,  untuk  mewujudkan  pelayanan  prima kepada masyarakat. Ada dua belas desa di bawah pembinaan Camat Jatinangor,  yaitu: Desa Cikeruh (CKR); Desa Hegarmanah(HM); Desa Cibeusi (CBS); Desa  Cipacing  (CIP);  Desa  Sayang  (SAY);    Desa Mekargalih (MGL); Desa Cintamulya (CIMUL); Desa Jatimukti (JAMUK); Desa Cisempur (CPUR); Desa Jatiroke(JTR);  Desa  Cileles  (CILES);  Dan  Desa Cilayung  (CLYUG).
Berdasarkan data orbitasi Desa ke Ibukota kecamatan,  maka rata-rata jarak desa ke Ibukota Kecamatan Jatinangor adalah sekitar 2,9 km dan Jarak  Ibukota  Kecamatan  Jatinangor  ke  Ibukota Kabupaten Sumedang adalah sekitar 20 km.  Ada beberapa jenis  pelayanan seperti kependudukan, ijin-ijin  dan  lainnya  yang  memerlukan  waktu, tenaga  dan  biaya  pengurusan  yang  tidak  sedikit selama  ini,  maka  untuk  mendekatkan  pelayanan kepada  masyarakat,  Pemerintah  Kecamatan Jatinangor sebaiknya diberdayakan sebagai pusat pe la ya na n  ke pa da   m as ya ra ka t  de ngan memenfaatkan teknologi komunikasi dan informasi diantara para stakeholders yang terkait.

## Gambar 1

## Alternatif Bagan SOTK Kecamatan Jatinangor
Sumber: Wasistiono (2002) dan Data Potensi Kec. Jatinangor, Modifikasi Penulis, 2011.

## Simpulan dan Saran
Pelaksanaan  tugas  umum  pemerintahan Ke ca ma ta n  Ja tina ngor  bidang  ko ordina si, pembinaan  dan  pelayanan  masyarakat  belum be rjalan  s ecara  optima l.  B elum   terwujud ke se im ba ngan  a ntara  ha k  da n  ke wa jiba n kecamatan. Kendala yang dihadapi kecamatan yaitu kekurangan unsur 3P (Personalia, Pembiayaan dan Prasarana dan Sarana) dalam merealisikan tugas- tugas yang bersifat atributif dan tugas-tugas yang bersifat delegatif yang luas dan kompleks, kekurang jelasan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada camat dan kurangnya upaya pemberdayaan pemerintah  kecamatan  sebagai  pusat  pelayanan masyarakat.
Bupati  Sumedang  agar  supaya  dalam melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi      serta pelimpahan    sebagian  kewenangan  kepada Kecamatan Jatinangor  diikuti dengan pemberian unsur 3P (Personalia, Pembiayaan, dan Prasarana dan Sarana) yang mencukupi kebutuhan  dan untuk mewujudkan  Pemerintah  Kecamatan  Jatinangor sebagai pusat pelayanan masyarakat perlu menata ulang  Organisasi  Kecamatan  Jatinangor  sebagai pe rconto ha n,  m elalui  perubahan  s truk tur, kewenangan yang  jelas dan penyediaan sumber- sumber  daya  yang  dibutuhkan  serta  disisi  lain Pemerintah Kecamatan Jatinangor  perlu membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan masukan bagi Bupati Sumedang dalam mengambil keputusan  untuk  pemecahan  masalah  yang dihadapi.

## Daftar Pustaka
Alie,  F.  (2004).  Filsafat  Administrasi,  Jakarta,  PT.
Raja Grafindo Persada.
Arikunto,  S.    (2002).  Prosedur  Penelitian  (suatu pendekatan praktek), Jakarta,  Rineka Cipta. Dwiyanto,  A.  (2008),  Mewujudkan  Good  Gover- nance  Melalui  Pelayanan  Publik,  Yogyakarta, Gama University Press.
Gasperz,  V.  (2005),  Sistem  Manajemen  Kinerja
Tertintegras  Balanced  Scorecard  Dengan  Six Sigma Untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintah,
Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
LAN  RI.    (2003)  Sistem  Administrasi  Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta,  Perum Percetakan Negara RI.
______,  (2004)  “Sistem  Administrasi  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia”,  Jakarta,  CV Raga Meulaba.
Nazir, Moh. (2005). Metode Penelitian, Ghalia In- donesia,  Jakarta,  Gunung  Agung.
Nugroho,  D,  Riant.(2003).  Kebijakan  Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
Sedarmayanti,  (2009).  Reformasi  Administrasi
Publik, Reformasi Birokrasi Dan Kepemimpinan
Masa Depan, Bandung, Aditama.
Shafritz, at.al.  (2011), Introducing Public Admin- istration, USA,  Pearson Education, Inc.
Siagian,  S.  P.  (2008).  “Filsafat  Administrasi”,
Jakiarta, Bumi Aksara.
Sinambela, (2008)  , Reformasi Pelayanan  Publik, Jakarta, Bumi Aksara;
Thoha,  M.  (2008).  Ilmu  Administrasi  Publik Kontemporer,  Jakarta, Kencana.
Smith, B.C., (2007), Good Governance and Devel- opment, New Work, Palgrave Macmilan.
Wasistiono,  S.  (2001).  Esensi  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Bandung,  Alqa Print.
________, (2002). Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung, Alqa Print.
Yukl, G , (2009). Kepemimpinan Dalam Organisasi, Jakarta, PT Indeks.
Zauhar,  Soesilo,(1996),  Reformasi  Administrasi, Jakarta, Bumi Aksara.
Dokumen: Undang – Undang Dasar 1945.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009,  Tentang Pelayanan Publik.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005,
Te ntang Pe do ma n Pe mbinaa n da n Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan /Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomo  19  Tahun  2008 Tentang Kecamatan.
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Oganisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan.
Peraturan  Bupati  Sumedang  Nomor  55  Tahun 2009,  Tentang  Pelimpahan  Kewenangan Kepada  Camat  Dilingkungan  Pemerintahan Kabupaten Sumedang.
Peraturan  Bupati  Sumedang  Nomor  31  Tahun 2009, Tentang UraianTugas  Jabatan Struktural Pada Kabupaten Sumedang.
Shalimow,  Yunan,  2009,  Konsep  Pemberdayaan, (http://www.pemberdayaan.com/)  diundah tanggal 2 September 2011.
Justina, 2008, Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan  Panobeian  Panei  Kabupaten Simalungun,  Medan,  USU.
LAKIP  Kecamatan  Jatinangor  Tahun  2009  dan Tahun  2010.
Zamzami,  Lucky,    2011,  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat  Pesisir  di Nagari Ampiang Perak, Sumtera  Ba ra t,    Jurnal  Sos ia l  da n Pembangunan  “Mimbar”Volume  XXVII,  No.1 (Juni 2011)  1-124.
LAN  dan  BPKP,  (2000).  Akuntabilitas  dan  Good
Governance, Jakarta, Modul AKIP.