Jurnal Indonesia Sosial Teknologi:p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No.4 April 2021

## TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH MELALUI PEWARISAN

## Antonius Ndruru
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan Email: antoniusndruru11@gmail.com

## Abstract
Inherited land is land obtained from the distribution of the inheritance of a person who has passed away, which is passed on to his heirs. Land  has a very important role  in  human  life,  because  the  more  advanced  society  is,  the  more  densely populated  it  is,  the  more  important  the  position  of  land  rights  is.  Article  20 paragraph  (1)  Basic  Agrarian  Law  Property  rights  are  the  strongest  and  fullest hereditary  rights  that can  be  owned  by  people  over  land.  Transfer  of title  to  land can occur due to legal events. This study aims to determine and analyze the legal certainty  of  land  obtained  through  inheritance.  The  problem that  arises  is  how  to obtain land rights through inheritance. This research uses normative legal research with the statutory approach method, the case approach method and the analytical approach method. The technique of data collection is carried out through literature legal  materials  consisting  of  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials and  tertiary  legal  materials  and  then  analyzed  qualitatively  descriptively  and deductive  conclusions.  The  Basic  Agrarian  Law  in  conjunction  with  Government Regulation  No.  24  of  1997,  if  a  land  owner  dies,  the  person  who  receives  the inheritance  within  6  (six)  months  must  register  the  inherited  land  with  the  local National Land Agency with the condition that there is a death certificate from the village, proof of identity and a certificate of inheritance made by the Village Head. If the heirs will distribute the inheritance, a deed of distribution of the inheritance must be made to a notary with the conditions that have been determined and then registered  or  carry  out  the  process  of  transferring  the  name  to  the  office  of  the National Land Agency to make a certificate.
Keyword : ownership of land rights; through inheritance.

## Abstrak
Tanah warisan adalah tanah yang diperoleh dari pembagian warisan seseorang yang telah meninggal dunia diwariskan kepada ahli warisnya. Tanah mempunyai peranan sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia  ini,  karena  semakin  maju  masyarakat, semakin padat penduduknya, maka akan menambah lagi pentingnya kedudukan hak atas tanah. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah. Peralihan hak  milik  atas  tanah  dapat  terjadi  karena  adanya  peristiwa  hukum.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  adanya  kepastian  Hukum  terhadap Tanah  yang  diperoleh  melalui  Pewarisan.  Permasalahan  yang  timbul  adalah bagaimana  cara  mendapatkan  hak  atas  tanah  melalui  Pewarisan.  Penelitian  ini
menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  metode  pendekatan  peraturan perundang-undangan,  metode  pendekatan  kasus  dan  metode  pendekatan  analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui bahan hukum kepustakaan yang terdiri dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  dan kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  deskriptif  dan  penarikan  kesimpulan  secara deduktif.Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  pelaksanaan  peralihan  hak  milik  atas tanah  karena  pewarisan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  juncto Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, apabila seorang pemilik tanah meninggal dunia  maka  orang  yang  menerima  warisan  tersebut  dalam  kurun  waktu  6  (enam) bulan harus mendaftarkan tanah warisannya tersebut ke Badan Pertanahan Nasional setempat  dengan  syaraat  adanya  surat  kematian  dari  desa,  bukti  diri  dan  surat keterangan  waris   yang  dibuat  oleh  Kepala  Desa.  Apabila  ahli  waris  akan membagikan  warisan  tersebut  harus  dibuatkan  akta  pembagian  harta  warisan  ke Notaris dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan selanjutnya didaftarkan atau melakukan  proses  balik  nama  kepada  kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  untuk dibuatkan sertifikat.
Kata kunci: kepemilikan hak atas tanah; melalui pewarisan .

## Pendahuluan
Hak  milik  atas  tanah  sebagai  salah  satu  jenis  hak  milik,  sangat  penting  bagi negara,  bangsa,  dan  rakyat  Indonesia  sebagai  masyarakat  agraria  yang  sedang membangun  ke  arah  perkembangan  industri  dan  lain-lain.  Istilah  Tanah  secara  yuridis dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Pokok  Agraria  adalah  permukaan  bumi  atau dengan kata lain kulit bumi (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5, 1960).
Tanah  diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh  orang  dengan  hak-hak  yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agararia (UUPA), adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan (Suryadi et al., 2017). Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak- hak  tersebut  tidak  akan  bermakna  jika  penggunaannya  terbatas  hanya  pada  tanah sebagai permukaan bumi saja, akan tetapi dapatdipergunakansebagai tempat mendirikan rumah, tempat bercocok tanam, tempat berusaha bahkan melakukan pengalihan hak atas tanah tersebut melalui perikatan jual beli, hibah dan warisan.
Dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  menyatakan:  “Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat. Hak  menguasai  dari  negara  ini  juga  terdapat  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) sebagai berikut:
(1) Atas  dasar  ketentuan  dalam  pasal  33  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  dan  hal-hal sebagai  yang  dimaksud  dalam  pasal  1,  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa,  termasuk kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  itu  pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
a. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
b. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal  ini  digunakan  untuk  mencapai  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat,  dalam  arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah  Swatantra  dan  masyarakat-masyarakat  hukum  adat,  sekedar diperlukan  dan  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional,  menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 12 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang  disebut  tanah,  yang  dapat  diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh  orang-orang,  baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta Badan Hukum (Perdana, 2019). Dengan  demikian,  jelaslah  bahwa  tanah  dalam  pengertian  yuridis  adalah  permukaan bumi,  sedangkan  hak  atas  tanah  adalah  hak  atas  sebagian  tertentu  permukaan  bumi, yang  berbatas,  berdimensi  dua  dengan  ukuran  panjang  dan  lebar.  Peralihan  hak  atas tanah dapat dilakukan melalui hibah dan warisan .
Harta  warisan  selalu  meliputi  baik  aktiva  maupun  pasiva  pewaris.  Pasal  833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatakan bahwa sekalian ahli waris  dengan  sendirinya  karena  hukum  memperoleh  hak  milik  atas  segala  barang, segala  hak  dan  segala  piutang  si  yang  meninggal  (Miru  A,  2011).  Pasal  955  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  berbunyi  pada  saat  si  yang  mewariskan  meninggal dunia, sekalian mereka yang dengan wasiat tersebut diangkat menjadi waris, seperti pun mereka  yang  demi  Undang-Undang  berhak  mewarisi  sesuatu  bagian  dalam  warisan, demi Undang-Undang pula memperoleh hak milik atas harta peninggalan si meninggal (Sari & Parwata, 2016). Dalam suatu keluarga juga ada boedel, boedel keluarga, seperti misalnya  harta  persatuan,  walaupun  istilah  boedel  keluarga  lebih  jarang  digunakan, dalam  Pasal  834  KUHPerdata  menyatakan  bahwa:  ahli  waris  berhak  mengajukan gugatan  untuk  memperoleh  warisannya  terhadap  semua  orang  yang  memegang  besit atas  seluruh  atau  sebagian  warisan  itu  dengan  hak  alas  hak  ataupun  tanpa  alas  hak, demikian  pula  terhadap  mereka  yang  dengan  licik  telah  menghentikan  besitnya (Purnamasari,  2014).  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  barang  siapa  yang  merasa  oleh karena  kedudukannya  sebagai  ahli  waris  berhak  untuk  menuntut  hak-haknya  sebagai ahli waris baik secara litigasi ataupun non-litigasi.
Dalam  Pasal  19  UU  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  (Undang-Undang  Pokok  Agraria  atau  disingkat  UUPA)  dikatakan  bahwa
pendaftaran  tanah  dimaksudkan  untuk  memeberikan  kepastian  hukum  dan  yang dimaksud  dengan  kepastian  hukum  adalah  memberikan  kepastian  hak-hak  atas tanah.Adapun  cara-cara  pendaftaran  tanah  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan jaminan kepastian hak-hak atas tanah
Hak atas tanah yang diperoleh dari negara terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak  guna  bangunan,  hak  pakai  dan  hak  pengelolaan.  Tiap-tiap  hak  mempunyai karakteristik  tersendiri  dan  semua  harus  didaftarkan  menurut  ketentuan  hukum  dan perundang-undangan. Salah satu kekhususan dari hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan diahlikan kepada pihak lain. Salah satu kekhususan dari hak milik ini tidak dibatasi oleh waktu  dan  diberikan  untuk  waktu  yang  tidak  terbatas  lamanya  yaitu  selama  hak  milik ini masih diakui dalam rangka berlakunya Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria.
Peralihan  Hak  Milik  karena  pewarisan  terjadi  "karena  hukum",  artinya  dengan meninggalnya  pemilik  tanah,  maka  ahli  warisnya  memperoleh  Hak  Miliknya  itu menurut  hukum  sejak  ia  meninggal  dunia  (Harsono,  2007).  Pendaftaran  peralihan  hak yang disebabkan oleh pewarisan, pemohon hanya cukup menyertakan bukti sebagai ahli waris  yang  sah,  yang  kesemuanya  tertuang  dalam  fatwa  waris,  mengapa  harus menyertakan  bukti  penunjukan  sebagai  ahli  waris  yang  sah?  Karena  ahli  waris  berhak secara  sah  “……menggantikan  kedudukan  hukum  dari  orang  yang  meninggal  dalam kedudukan hukum mengenai harta kekayaannya.
Hak milik atas tanah menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  Tentang  Pokok  Pokok  Agraria  menyatakan  “Hak  milik  atas  tanah  adalah  hak turun-temurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang  atas  tanah”  Hak  milik turun-temurun  artinya  dapat  diwarisi  oleh  ahli  waris  yang  mempunyai  tanah.  Hal  ini berarti  hak  milik  tidak  ditentukan  jangka  waktunya  seperti  misalnya,  hak  guna bangunan dan hak Guna Usaha. Hak milik tidak hanya akan berlangsung selama hidup orang  yang  mempunyainya,  melainkan  kepemilikannya  akan  dilanjuti  oleh  ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Tanah  yang menjadi obyek hak milik (hubungan hukumnya) itu pun tetap, artinya tanah yang dipunyai dengan hak milik tidak berganti- ganti (tetap sama) (Sudrajat, 2011).
Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUPA “Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.” Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena perbuatan hukum dan  peristiwa  hukum.  Peralihan  hak  milik  atas  tanah  karena  perbuatan  hukum  dapat terjadi  apabila  pemegang  hak  milik  atas  tanah  dengan  sengaja  mengalihkan  hak  yang dipegangnya  kepada  pihak  lain.  Sedangkan  peralihan  hak  milik  atas  tanah  karena peristiwa hukum terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum hak milik beralih kepada ahli  waris  pemegang  hak.  (Budiono,  2010)  Peralihan  hak  milik  atas  tanah  dapat dilakukan dengan cara:
1. Jual beli
2. Tukar Menukar
3. Hibah
4. Warisan
Perolehan Hak Milik atas tanah dapat juga terjadi karena pewarisan dari pemilik kepada  ahli  waris  karena  wasiat  dari  orang  yang  mewasiatkannya  sesuai.  Pewarisan dapat  terjadi  karena  ketentuan  undang-undang  (Sutedi,  2019).  Berdasarkan  banyaknya perkara  yang  menyangkut  tanah,  dapat  dilihat  bahwa  tanah memegang  peranan  sentral dalam  kehidupan  dan  perekonomian  Indonesia  (Hartono,  1978).  Kasus-kasus  yang menyangkut tanah terutama dalam hal sengketa tanah yang terjadi hingga saat ini tidak pernah  surut,  disebabkan  oleh  semakin  banyaknya  pertumbuhan  aktifitas  manusia  dan semakin kompleksnya masalah yang terjadi antara sesama sehingga dapat menimbulkan kecenderungan  konflik  dan  sengketa  tanah.  Meningkatnya  jumlah  penduduk  yang bertolak  belakang  dengan  kondisi  tanah  yang  tidak  mungkin  mengalami  peningkatan atau  perluasan  sering  memicu  timbulnya  perbedaan  kepentingan  berkaitan  dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Salah  satu  sengketa  peralihan  hak  milik  melalui  pewarisan  adalah  Putusan Pengadilan  Tinggi  Negeri  Medan  Nomor  86/Pdt/2018/PT.  Mdn  yang  memenangkan Terbanding  sebelumnya  Penggugat,  membuat  tidak  terjaminnya  kepastian  hukum terhadap  tanah  yang  diperoleh  melalui  pewarisan.  Objek  sengketa  pada  mulanya diperoleh  Pembanding  sebelumnya  Tergugat  sebagai  warisan  dari  kakek  orangtua Pembanding  yang  diwarisi  secara  turun-temurun  dan  seterusnya  diwariskan  kepada kakek Pembanding dan seterusnya diwariskan kepada orangtua Pembanding.
Objek  sengketa  dikuasai  oleh  keluarga  Pembanding  selama  puluhan  tahun dibuktikan  dengan  adanya  tanaman  pohon  karet,  pohon  mau’so,  pohon  simalambuo, pohon  aren,  dan  tanaman  lainya  serta  keluarga  Pembanding  mengelola  dan mengusahakan tanah kebun dan mengambil hasil dari tanah tersebut dan tidak ada yang keberatan dan/atau mengklaim sebagai hak miliknya. Bahwa pada tahun 1986 orang tua Terbanding mendatangi orangtua Pembanding untuk meminta tolong agar memberikan izin  sementara  kepada  orangtua  Terbanding  untuk  mengelola  dan  mengusahakan sebagian  objek  sengketa  milik  orangtua  Pembanding,  danorangtua  Pembanding memberikan izin dikarenakan orangtua Terbanding tidak lain adalah keluarga orangtua Pembanding (Iparnya orangtua Pembanding).
Orangtua  Pembanding  meninggal  dunia  pada  tahun  1993,  dan  Pembanding sebagai  ahli  waris  meninggalkan  desa  merantau  untuk  mencoba  keberuntungan  dalam mencari  nafkah.  Setelah  Pembanding  merasakan  pahitnya  hidup  dirantau,  Pembanding memutuskan  kembali  ke  Desa  untuk  mengelola  dan  mengusahakan  tanah  objek sengketa,  namun  dilarang  oleh  Terbanding.Terbanding  mengklaim  bahwa  objek sengketa  merupakan  miliknya.  Bahwa  sebelumnya  pada  tahun  2006  saudara  Ayah Pembanding,  telah  melarang  Terbanding  agar  tidak  mendirikan  rumah  di  atas  tanah tersebut, sebab objek sengketa masih milik Pembanding sebagai ahli waris, namun atas permintaan Ibu Terbanding (saudari kandung orangtua Pembanding) mengatakan bahwa hanya untuk sementara saja dan rumah yang didirikan akan dibongkar setelah sudah ada pengganti  atau  sudah  ada  rumah  baru  Terbanding.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang  akan  dituangkan  dengan  judul,
Tinjauan  Yuridis  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  yang  diperoleh  melalui  Pewarisan. Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  adanya kepastian  hukum  terhadap  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  diperoleh  melalui pewarisan.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan mengumpulkan  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier,  kemudian  metode  pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendakatan kasus  ( case  approach ),  serta  pendekatan  analitis  ( analytical  approach ).  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penelusuran  data  kepustakaan  ( library  research) , dan  untuk  penarikan  kesimpulan  dilakukan  secara  kualitatif  deskriptif  dengan  konsep secara logis,  sistematis,  dan  koheren  yaitu  dengan  mendeskripsikan  serta  menguraikan isu hukum mengenai peralihan hak milik atas tanah melalui Pewarisan (Mukti Fajar & Achmad, 2010).

## Hasil dan Pembahasan
Hak  milik  atas  tanah  menurut  Pasal  20  ayat  (1)  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Undang-Undang  Pokok  Agraria  menyatakan  “  Hak  milik  atas  tanah  adalah  hak  turun temurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang  atas  tanah,  hak  milik  tidak hanya berlangsung selama hidup orang yang mempunyainya, melainkan kepemilikannya akan dilanjuti oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia (Muljadi, 2020). Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUPA “Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.” Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena perbuatan hukum dan  peristiwa  hukum.  Peralihan  hak  milik  atas  tanah  karena  perbuatan  hukum  dapat terjadi  apabila  pemegang  hak  milik  atas  tanah  dengan  sengaja  mengalihkan  hak  yang dipegangnya  kepada  pihak  lain.  Sedangkan  peralihan  hak  milik  atas  tanah  karena peristiwa  hukum,  terjadi  apabila  pemegang  hak  milik  atas  tanah  meninggal  dunia (Isnaeni, 2016).
Putusan  Pengadilan  Tinggi  Negeri  Medan  Nomor  86/Pdt/2018/PT.  Mdn  yang memenangkan  Terbanding  sebelumnya  Penggugat,  membuat  tidak  terjaminnya kepastian  hukum  terhadap  tanah  yang  diperoleh  melalui  pewarisan.  Hasil  penelitian terhadap  perkara  perdata  dalam  putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan  Nomor 86/Pdt/2018/PT. Mdn maka dapat dilakukan suatu analisis sebagai berikut :
1. Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Medan  kurang  cermat  mempertimbangkan  dasar gugatan para Penggugat/Terbanding, dimana para Penggugat/Terbanding menyebutkan  objek  sengketa  sebagai  warisan  yang  diperoleh  dari  orangtua  para Penggugat  (suami  Penggugat  I  dan  orangtua  Penggugat  II  dan  Penggugat  III)  dan telah dikuasai sejak Tahun 1980 sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
2. Pada  dasarnya  putusan  Pengadilan  harus  mampu  dan  berani  tampil  menyuarakan keadilan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada di persidangan.
3. Pengadilan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya harus sesuai dengan Paraturan Peradilan tidak hanya menjadi mesin undang-undang, tetapi juga mampu mengamati kehidupan masyarakat secara nyata. Sesungguhnya putusan Hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.
4. Putusan  Hakim  harus  dapat  menyelesaikan  perkara  yang  diajukan,  jangan  sampai justru memperuncing masalah, bahkan justru menimbulkan kontrovensi di kalangan praktisi hukum maupun masyarakat.
Berdasarkan  putusan  Hakim  Nomor  86/Pdt/2018/PT.  Mdn.  Menurut  Penulis tidak mencerminkan asas keadilan dan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan bagi para  Pembanding/Tergugat  juga  masyarakat  pada  umumnya.  Suatu  Putusan  yang mengandung  keadilan,  sulit  dicari  tolak  ukurnya  bagi  pihak-pihak  yang  bersengketa, adil bagi satu pihak, belim tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Hakim mempunyai tugas menegakkan  keadilan,  hal  ini  sesuai  dengan  kepala  putusan  yang  berbunyi  “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”  dalam pelaksanaan putusan hukum yang mencerminkan keadilan, penulis menganalisis putusan Nomor 86/Pdt/2018/PT.Mdn, tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap perbandingan atas  tanah  yang  diperoleh  melalui  pewarisan,  sebaikmya  Majelis  Hakim  memutuskan dalam  putusanya  bahwa  Pembanding  (tergugat  asal)  yang  menjadi  ahli  waris  dalam perkara perdata ini, bukan Terbanding (Penggugat asal) karena Terbanding (Penggugat asal)  bukan  penduduk  asli  kampung  Tuhemberua  melainkan  dari  Desa  Lologolu. Terbanding  tinggal  di  Desa  Tuhemberua  karena  menikah  dengan  adik  kandung  Eliasa Gulo  Als  Ama  Urusa  (orang  tua  kandung  para  Pembanding.  maka  jelas  dan  terbukti bahwa Terbanding tidak memiliki harta warisan di Desa Tuhemberua.
Putusan  Hukum  akan  mencerminkan  kemanfaatan,  manakala  Hakim  tidak  saja menerapkan  hukum  secara  tekstual  belaka  dan  hanya  mengejar  keadilan  semata,  akan tetapi  juga  mengarah  kepada  kemanfaatan  bagi  kepentingan  pihak-pihak  yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya (Harefa, 2018). Artinya Hakim dalam menerapkan hukum, hendak mempertimbangkan hasilnya nanti, apakah putusan Hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim diharapkan dalam  menerapkan  undang-undang  yang  ada  didasarkan  pada  tujuan  atau  manfaatnya bagi  yang  berperkara  dan  masyarakat.  Analisis  penulis  bahwa  putusan  Majelis  Hakim Kurang  cermat  atau  teliti  dengan  menjadikan  ahli  waris  Terbanding  (Penggugat  asal) yang  tidak  mempunyai  dasar  kuat  atau  bukti  menjadi  ahli  waris  dalam  sengketa  tanah waris  ini,  maka  tidak  mencerminkan  asas  kemanfaatan  bagi  Pembanding  dan masyarakat pada umumnya.
Hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  perdata  di  pengadilan,  mempunyai  tugas untuk  menemukan  hukum  yang  tepat.  Hakim,  dalam  menemukan  hukum  tidak  cukup mencari  dalam  undang-undang,  tidak  mengatur  secara  jelas  dan  lengkap,  sehingga Hakim harus mengali nilai-nilai hukum yang dalam masyarakat, nilai yang hidup dalam masyarakat  tidak  lain  hukum  adat  dan  hukum  tidak  tertulis.  Hakim  bertugas  sebagai
pengalinya  dan  merumuskannya  dalam  suatu  putusan.  Putusan  Hakim  merupakan bagian  dari  proses  penegakkan  hukum  yang  bertujuan  untuk  mencapai  salah  satunya kebenaran  hukum  atau  demi  terwujudnya  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  yang dituangkan  dalam  putusan  Hakim  merupakan  hasil  yang  didasarkan  pada  fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani.
Perkara perdata sengketa tanah yang diperoleh melalui pewarisan dalam putusan Nomor  86/Pdt/2018/PT.Mdn,  tidak  ada  kepastian  hukum  terhadap  Pembanding  atau Tergugat dimana didalam pasal 20 ayat(1) No. 5 Tahun 1960  Tentang Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan “hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang  atas  tanah”  semestinya  Majelis  Hakim mempertimbangkan  dasar  hak  kepemilikan  yang  diajukan  oleh  Pembanding  atau Tergugat  untuk  memdapatkan  kepastian  hukum  bagi  Pembanding  maupun  masyarakat yang mencari keadilan di sidang pengadilan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  yang  menjadi  kesimpulan  penulis  adalah sebagai berikut :
Pewarisan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang ataupun karena wasiat dari  orang  yang  mewasiatkan.  Pewarisan  hak  atas  tanah  tidak  hanya  terjadi  karena ketentuan peraturan perundang undangan, atau karena adanya surat wasiat yang dibuat oleh pemegang hak atas tanah akan tetapi peralihan hak atas tanah atau Hak Milik dari pemegang  haknya  kepada  pihak  lain  dapat  terjadi  karena  peristiwa  hukum,  yaitu meninggal dunianya pemegang hak atas tanah. Dengan meninggal dunianya pemegang hak atas tanah atau Hak Milik maka hak atas tanah atau Hak Milik tersebut berpindah kepada  ahli  warisnya.  Kepemilikan  hak  milik  atas  tanah  yang  diperolah  melalui pewarisan  dalam  Putusan  Nomor  86/Pdt/2018/PT.  Mdn  tidak  mencerminkan  kepastian hukum dimana karena Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak cermat. Dalam perkara  gugatan  tersebut  Hakim  memutuskan    Pembanding  (tegugat  asal)  atas kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  diperoleh  melalui  pewarisan,  seharusnya  Majelis Hakim  mempertimbangkan  bukti-bukti  dan  keterangan  para  saksi  yang  diajukan  oleh pembanding sesuai fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

## Bibliography
5, P. 4 ayat (1) U.-U. N. (1960). Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 .
A, M. (2011). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak . Raja Grafindo Persada.
Budiono, H. (2010). Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti .
Harefa, A. (2018). KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM KOTA GUNUNGSITOLI. Jurnal Education and Development , 4 (1), 37.
Harsono, B. (2007). PPAT sejarah tugas dan kewenangannya. Majalah Renvoi , 8.44 .
Hartono, C. F. G. (1978). Beberapa pemikiran kearah pembaharuan hukum tanah . Alumni.
Isnaeni, M. (2016). Hukum Benda dalam Burgerlijk Wetboek. PT Revka Petra Media, Surabaya .
Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris . Pustaka pelajar.
Muljadi, K. (2020). Perikatan yang lahir dari perjanjian . Rajawali pers.
Perdana, M. P. (2019). Legal Consequences of the Marriage Agreement Made by Notaries, Then Not Registered. Authentica , 2 (2), 95–120.
Purnamasari, I. D. (2014). Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris. Bandung: Kaifa, Bandung .
Sari, P. P., & Parwata, I. G. N. (2016). Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 6 (2).
Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 13 (2), 111–132.
Suryadi, S., Ali, D., & Mansur, T. M. (2017). Dana Titipan Yang Tidak Diketahui Ahli Waris Pemiliknya di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Syiah Kuala Law Journal , 1 (3), 132–149.
Sutedi, A. (2019). Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya . Sinar Grafika.