## Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan
Badan Umum Milik Desa (BUMDES)

## Annisa Nur Salam
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro, Jl. Hayam Wuruk No. 5 Semarang Annisa.nursalam95@gmail.com/085600295113

## Marwini
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP. Email: arwin_ugm@yahoo.com
Abstrak Berbicara  kemiskinan  sama  halnya  dengan  membahas permasalahan klasik yang sifatnya mendunia. Pasalnya, topik kemiskinan  ini  sudah  tentu  dibicarakan  di  berbagai  negara dari  tahun  ke  tahun  karena  pada  dasarnya  setiap  negara pernah mengalami kemiskinan. HDR 1 (2011) mempublikasikan bahwa  sekitar  30%  populasi  dunia  (1.56  milyar)  hidup  dalam kemiskinan  multidimensional;  50%  populasi  dunia  (3  milyar) hidup dengan pendapatan kurang dari 2.5 dollar per hari; dan 80% populasi dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 10 dollar  per  hari.  Hal  lain  yang  cukup  mengejutkan  dan  perlu digarisbawahi  bahwa  angka  terbesar  dari  penduduk  miskin dunia  adalah  muslim  dan  sebagian  besar  berada  di  wilayah pedesaan.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan  media  pengentas kemiskinan  yang  pro  Islam  dan  dapat  dikembangkan  di wilayah desa. Dalam hal ini penulis mencoba mengembangkan model Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan operasional berbasis  ekonomi  syariah  melalui  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah  (LKMS)  sebagai  lembaga  pendorong  finansial bergeraknya  usaha-usaha  desa.  Keberadaan  BUMDes  LKMS ini  mampu  menjadikan  masyarakat  miskin  menjadi masyarakat  yang  sejahtera.  Adapun  metode  yang  digunakan dalam  penulisan  ini  ialah  metode  analisis  deskriptif.  Penulis melakukan  library  research  mengenai  tema  terkait  baik  itu dalam  ranah  teoritis  maupun  praktis  yang  terdapat  di Indonesia.  Harapannya,  model  pengembangan  BUMDes dengan basis ekonomi syariah ini dapat dijadikan percontohan
1 Human  Development  Report (HDR)  United  Nations  Development Program, 2011.
Annisa Nur Salam dan Marwini:Pengentasan Kemiskinan . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
370
oleh  berabagi  negara,  sehingga  mampu  mengoptimalkan potensi desanya dan terhindar dari kemiskinan yang selama ini menjadi polemik.
Kata kunci: BUMDes, LKMS, Ekonomi syariah, Kemiskinan
A. Pendahuluan
Kemiskinan  seringkali  menjadi  hal  yang  menarik  untuk dibahas,  meskipun  pada  dasarnya  topik  mengenai  kemiskinan ini  telah  muncul  ratusan  tahun  yang  lalu.  Kondisi  tersebut menandakan  bahwa  kemiskinan  merupakan  isu  perekonomian yang  sangat  kompleks  sehingga  memerlukan  penelitian  yang lebih  lanjut  agar  dapat  diminimalisisr  secara  efektif.  Definisi kemiskinan  sangatlah  beragam,  kondisi  tersebut  dikarenakan kemiskinan  merupakan  masalah  yang  kompleks  dan  bersifat multidimensional.  Kemiskinan  tidak  hanya  berkaitan  dengan dimensi  ekonomi,  melainkan  telah  meluas  ke  dimensi  sosial, kesehatan,  pendidikan  dan  politik.  Berbicara  kemiskinan  sama halnya  dengan  membahas  permasalahan  klasik  yang  sifatnya mendunia.  Pasalnya,  topik  kemiskinan  ini  sudah  tentu dibicarakan di berbagai negara dari tahun ke tahun karena pada dasarnya setiap negara pernah mengalami kemiskinan.
Secara global, pada tahun 2012 jumlah masyarakat miskin dunia  ialah  sekitar  12,7  persen  dari  total  penduduk. 2 Referensi lain  mempublikasikan  bahwa  sekitar  30%  populasi  dunia  (1.56 milyar)  hidup  dalam  kemiskinan  multidimensional;  50% populasi dunia (3 milyar) hidup dengan pendapatan kurang dari 2.5  dollar  per  hari;  dan  80%  populasi  dunia  hidup  dengan pendapatan kurang dari 10 dollar per hari. 3 Kondisi kemiskinan dunia yang digambarkan melalui data-data tersebut menunjukkan  bahwa  kesejahteraan  di  dunia  hanya  dinikmati oleh  sebagian  kecil  penduduk,  sedangkan  sebagain  besarnya termasuk dalam kategori miskin.
Hal lain yang cukup mengejutkan dan perlu digarisbawahi bahwa  angka  terbesar  dari  penduduk  miskin  dunia  adalah muslim.  Laporan  tahunan  World  Bank  2015  menempatkan Indonesia  pada  urutan  kesembilan  dari  sepuluh  negara  dengan
2 Word Bank, 2016.
3 Human  Development  Report (HDR)  United  Nations  Development Program, 2011.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
jumlah  penduduk  miskin  terbanyak  bersama  Madagaskar, Kongo,  Mozambik,  Nigeria,  Tanzania,  Bangladesh,  Ethiopia, India,  dan  China. 4 Indonesia  sebagai  negara  berpenduduk miskin  sebesar  11,25  persen  dengan  total  penduduknya  85 persen  muslim,  tentu  harus  diakui  bahwa  proporsi  terbanyak dari yang miskin ialah muslim. 5
Padahal  jika  kita  tinjau  bersama,  Islam  memiliki  berbagai solusi  dalam  upaya  menghindari  kemiskinan  yang  dapat diaplikasikan  oleh  umatnya.  Dalam  Islam  terdapat  zakat,  infaq, shadaqoh  dan  wakaf  yang  berfungsi  sebagai  instrumen pemerataan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. 6
Meskipun  memang  telah  banyak  upaya  lembaga-lembaga  zakat dengan  berbagai  program  anti  kemiskinan  dan  sektor  swasta dengan  program Corporate  Social  Responsibility (CSR), maupun  oleh  pihak-pihak  lainnya,  namun  jumlah  kemiskinan tak juga kunjung menurun secara signifikan. 7
Di  Indonesia,  angka  kemiskinan  memang  mengalami penurunan  dari  17,75  persen  pada  tahun  2006  menjadi  11,25 persen  pada  tahun  2015,  akan  tetapi  penurunannya  cenderung melambat  dan  tidak  signifikan. 8 Di  samping  itu,  angka  11,25 persen  pada  tahun  2015  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan Millennium  Development  Goals (MDGs)  yang  menargetkan jumlah  kemiskinan  sebesar  7,5  persen  pada  tahun  2015. 9 Jika ditelaah  lebih  lanjut,  mayoritas  penduduk  miskin  di  Indonesia ialah  penduduk  yang  berada  di  wilayah  desa.  Pada  tahun  2017, terdapat 13,47 persen penduduk miskin yang tinggal di desa dan 7,26 persen yang berada di kota. 10
4 Word Bank, 2015.
5 Nafiah Ariyani,  “Model Kelembagaan Hybrid dalam  Penanggulangan Kemiskinan”, Republika . Bogor, 23 Juni 2016.
6 Sri  Budi  Cantika  Yuli,  “Optimalisasi  Peran  Wakaf  dalam Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)”. Jurnal Ekonomika Bisnis 6 No. 1 (2015): 1
7 Nafiah Ariyani, “Model Kelembagaan...
8 Badan Pusat Statistika (BPS), 2015.
9 Nafiah Ariyani, “Model Kelembagaan...
10 Badan Pusat Statistika (BPS), 2017.
Annisa Nur Salam dan Marwini:Pengentasan Kemiskinan . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018

## 372

## Grafik 1.1. Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik (2017), data diolah kembali
Desa  merupakan  agen  pemerintah  terdepan  yang  dapat dijadikan objek pelaksanaan pembangunan. Karena wilayah desa mampu berkenaan secara langsung dengan masyarakat. Dengan adanya  pebangunan  di  desa,  tentu  mampu  menciptakan kesejahteraan  dan  berujung  pada  pengurangan  kemiskinan. 11 Mengingat  sebagian  penduduk  miskin  Indonesia  berada  di wilayah  desa  dan  desa  merupakan  objek  pembangunan  utama, maka upaya pemberantasan kemiskinan akan efektif jika dimulai dari wilayah desa. Berbagai potensi desa dapat diandalkan dalam upaya  pemberantasan  kemiskinan.  Aset  terbesar  yang  dimiliki desa  ialah  lekatnya  nilai  gotong  royong  dan  nilai-nilai  lokal lainnya.  Selain  itu,  kondisi  modal  sosial  ( social  capital ) masyarakat  desa  yang  sudah  sangat  kuat  merupakan  hal  yang sangat memungkinkan untuk mendorong kemandirian masyarakat di wilayahnya. 12
11 Puguh  Budiono,  “Implementasi  Kebijakan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDES)  di  Bojonegoro  (Studi  di  Desa  Ngringinjero  Kecamatan  Kalitidu dan  Desa  Kedungprimpen  Kecamatan  Kanor)”, Jurnal  Politik  Muda 4  No  1 2015, hlm. 117.
12 Eko  Kurniawan  Komara,  “Manfaat  Badan  Umum  Milik  Desa  (BUM Desa)  bagi  Masyarakat  (Telaah  Kajian  Manfaat  Keberdaan  BUM  Desa
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Desa 18,9317,3516,5615,59 14,7 14,4213,7614,0913,9613,47
Kota 11,6510,72 9,87 9,09 8,6 8,52 8,1 8,22 7,73 7,26 0 5 10 15 20

## Persentase Penduduk Miskin
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
373
Kemandirian  masyarakat  desa  akan  tercapai  ketika pendapatannya  meningkat.  Menurut  Gunawan 13 ,  Badan  Umum Milik  Desa  (BUMDes)  merupakan  wadah  yang  mampu menampung kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat desa. Baik  kegiatan  yang  berkembang  menurut  adat  istiadat/budaya setempat,  maupun  kegiatan  perekonomian  yang  diserahkan untuk  dikelola  oleh  masyarakat  melalui  program  pemerintah. Regulasi  BUMDes  diatur  dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat 1. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. BUMDes dibentuk  dengan  misi  menggerakkan  roda  ekonomi  melalui optimalisasi potensi yang ada di desa tersebut. 14
Salah satu jenis usaha yang ada dalam BUMDes ialah bisnis keuangan mikro (Kemendes, 2016). Dimana Lembaga Keuangan Mikro  (LKM)  yang  berbentuk  BUMDes  bertugas  dan  berfungsi sebagai  lembaga  keuangan  yang  mendekatkan  permodalan dengan  sistem  perkreditan  yang  mudah  dan  terarah  pada masyarakat  pedesaan.  Selain  itu,  LKM  BUMDes  juga  dapat menghindarkan masyarakat dari perangkap rentenir yang marak beroperasi  di  desa. 15 Keberadaan  LKM  BUMDes  tentu  akan menciptakan  pemerataan  dalam  kesempatan  berusaha  bagi golongan  ekonomi  lemah  serta  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  pedesaan  dengan  menyediakan  modal  melalui sistem  perkreditan  yang  diarahkan  pada  peningkatan  kegiatan ekonomi produktif.
Sebagai  negara  dengan  mayoritas  masyarakat  beragama Islam  (85  persen),  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS) BUMDes  dirasa  lebih  sesuai  diterapkan  di  Indonesia.  Selain menciptakan kesejahteraan, LKMS BUMDes juga
‘Hanyukupi’  Ponjong  dan  BUM  Desa  ‘Sekjahtera’  Bleberan  di    Kabupaten Gunungkidul” Terbitan Yayasan  Pena Bulu, 2015.
13 Ketut Gunawan, “Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi”,  WIDYATECH  Jurnal  Sains  dan  Teknologi  10  No.  3,  2011,  hlm. 63.
14 Gabriella  Hanny  Kusuma,  “BUMDes:  Kewirausahaa  Sosial  yang Berkelanjutan  (Analisis  Potensi  dan  Permasalahan  yang  dihadapi  Badan Usaha Milik Desa di Desa Ponjong, Desa Bleberan dan Desa Sumbermulyo”, Penabulu Fondation, 2016.
15 Dahlan  Tampubolon,  “Lembaga  Keuangan  Mikro  Pedesaan  di Kabupaten  Bengkalis.  Program  Studi  Ekonomi  Pembangunan  Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Panam, 2010.
Annisa Nur Salam dan Marwini:Pengentasan Kemiskinan . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
374
mengutamakan  prinsip-prinsip  keadilan  di  anatara  para anggotanya.  Sehingga  sesuai  dengan  nilai-nilai  kekeluargaan yang  melekat  diantara  masyarakat  desa.  Selain  itu  LKMS BUMDes tentu  beroperasi  secara sayariah Islam, sehingga  akan terhindar dari unsur maysir, gharar dan riba.
Berdsarkan pemaparan di atas, tulisan ini bertujuan untuk menawarkan konsep implementasi LKMS BUMDes yang mampu secara  efektif  meminimalisir  kemiskinan  di  wilayah  pedesaan. Harapannya,  tulisan  ini  mampu  menjadi  pertimbangan stakeholders dalam  mencanangkan  kebijakan  yang  berkaitan dengan pembangunan desa.

## B. Landasan Teori
1. Teori Kemiskinan
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  minimal  untuk  hidup  layak  (baik makanan  maupun  non  makanan).  Adapun  garis  kemiskinan yang  ditetpakan  oleh  BPS  ialah  jumlah  pengeluaran  yang dibutuhkan  oleh  setiap  individu  untuk  dapat  memebuhi kebutuhan  makanan  setara  dengan  2100  kalori  per  orang  per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi serta aneka barang dan jasa lainnya. 16
Faktor penyebab kemiskinan memang sangat kompleks dan saling  mempengaruhi.  Artinya  kemiskinan  terjadi  bukan disebabkan  oleh  satu  faktor  saja,  tetapi  multi  faktor. Berdasarkan  penelitian  Nurwati 17 ,  secara  garis  besar  faktor dominan  yang  mempengaruhi  timbulnya  kemiskinan  ialah pendidikan, pendapatan, lokasi serta keterbatasan akses baik itu akses ke kesehatan, keuangan maupun pelayanan publik lainnya.
16 Bhima Nur Santiko, “Analisis Keterkaitan: Pengeluaran Pemerintah, Pertanian,  dan  Kemiskinan  di  Pedesaan  Indonesia  Periode  1993-2005”, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2009.
17 Nunung  Nurwati,  “Kemiskinan:  Model  Pengukuran,  Permasalahan dan Alternatif Kebijakan”, Jurnal Kependudukan Padjajaran 10 No. 1, 2008, hlm. 5.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
Menurut Thorbecke sebagaimana dikutip oleh Widiastuti 18 , kemiskinan  dapat  lebih  cepat  tumbuh  di  perkotaan dibandingkan  dengan  perdesaan.  Hal  tersebut  dikarenakan; pertama ,  krisis  cenderung  memberi  pengaruh  terburuk  kepada beberapa  sektor  ekonomi  utama  di  wilayah  perkotaan,  seperti konstruksi, perdagangan dan perbankan yang membawa dampak negatif  terhadap  pengangguran  di  perkotaan; kedua ,  penduduk pedesaan  dapat  memenuhi  tingkat  subsistensi  dari  produksi mereka sendiri.
Berbicara  kemiskinan  tentunya  tidak  asing  dengan  teori “Vicius  Sircle  of  Poverty”  atau  yang  disebut  dengan  teori “Lingkaran Setan Kemiskinan” yang dikemukaakan oleh Ragnar Nurkse.  Teori  tersebut  menggambarkan  suatu  konstellasi melingkar dari daya-daya yang cenderung beraksi satu sama lain sehingga  menempatkan  suatu  negara  miskin  terus  menerus dalam  suasana  kemiskinan.  Dalam  teori  tersebut  dijelaskan bahwa  negara  sedang  berkembang  biasanya  memiliki produktivitas yang rendah sehingga penghasilan seseoarang juga rendah  dan  hanya  mampu  mencukupi  kebutuhan  konsumsinya yang  minim.  Karena  itulah  mereka  tidak  bisa  menabung. Padahal  tabungan  adalah  sumber  utama  pembentukan  modal masyarakat sehingga capitalnya tidak efisien atau boros. 19
Meier  dan  Baldwin  mengemukakan  pula  satu  lingkaran perangkap  kemiskinan  yang  timbul  dari  hubungan  saling mempengaruhi  diantara  keadaan  masyarakat  yang  masih terbelakang  dan  tradisionil  dengan  kekayaan  alam  yang  masih belum  dikembangkan.  Untuk  mengembangkan  kekayaan  alam yang  dimiliki,  dalam  suatu  masyarakat  harus  memiliki  tenaga kerja  yang  mempunyai  keahlian  untuk  memimpin  dan  dan melaksanakan  berbagai  kegiatan  ekonomi.  Ketiga  lingkaran perangkap  kemiskinan  tersebut  dapat  dilukiskan  sebagai berikut:
18 Ari  Widiastuti,  “Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Kemiskinan  di  Jawa  Tengah  Tahun  2004-2008”,  Fakultas  Ekonomi Universitas Diponegoro, 2010.
19 Annisa Rizki, “Lingkaran Setan”, 2012.
Annisa Nur Salam dan Marwini:Pengentasan Kemiskinan . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
376

## Gambar 2.1 Lingkaran Perangkap Kemiskinan
Sumber: Sukirno (1985) dalam Sari (2012)

## 2. Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)
Menurut  Permendagri  No.  39  Tahun  2010  tentang BUMDES,  pengertian  BUMDes  ialah  usaha  desa  yang dibentuk/didirikan  oleh  pemerintah  desa  yang  kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.  Adapun  berdasarkan  UU  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  desa  dapat  mendirikan  badan usaha  sesuai  dengan  potensi  dan  kebutuhan  desa.  Dijelaskan juga  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang  Desa  bahwa  untuk  meningkatkan  pendapatan  desa  dan masyarakat,  pemerintah  desa  dapat  mendirikan  Badan  Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan  BUMDES  sepenuhnya  dilaksanakan  oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja  BUMDES  adalah  dengan  jalan  menampung  kegiatan- kegiatan ekonomi
masyarakat dalam sebuah bentuk Pendapatan riil rendah Kekayaan alam kurang dikembangkan Masyarakat masih terbelakang
Produktivitas rendah Kekurangan modal Pembentukan investasi rendah Tabungan rendah Pembentukan modal rendah
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
377
kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa 20 . Menurut  Rahardjo  dan  Ludigdo  (2006)  sebagaimana dikutip  oleh  Ramadana, 21 dalam  hal  perencanaan  dan pembentukannya  BUMDes  dibangun  atas  inisiasi  masyarakat, serta  mendasarkan  pada  prinsip-prinsip  kooperatif,  partisipatif dan  emansipatif,  dengan  dua  prinsip  yang  mendasari,  yaitu member  base dan self  help .  Hal  ini  penting  mengingat  bahwa profesionalime  pengelolaan  BUMDes  benar-benar  didasarkan pada  kesepakatan  masyarakat  banyak  (member  base),  serta kemampuan  setiap  anggota  untuk  mandiri  dalam  memenuhi kebutuhan  dasarnya  ( self  help ),  baik  untuk  kepentingan produksi maupun konsumsi harus dilakukan secara professional dan mandiri.
Menurut  Maryunani  (2008)  sebagaimana  dikutip  oleh Samadi et  al. 22 ciri  utama  yang  membedakan  BUMDes  dengan lembaga ekonomi komersial adalah:
a. Modal    usaha    bersumber    dari    desa    (51%)    dan    dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
b. Badan  usaha  ini  dimiliki  oleh  desa  dan  dikelola  secara bersama;
c. Dijalankan  dengan  berdasarkan  asas  kekeluargaan  dan kegotongroyongan  serta    berakar  dari  tata  nilai  yang berkembang dan hidup dimasyarakat ( local wisdom );
d. Bidang  usaha  yang  dijalankan  didasarkan  pada pengembangan  potensi  desa  secara  umum  dan  hasil informasi  pasar  yang  menopang  kehidupan  ekonomi masyarakat;
20 Dantika  Ovi  Era  Tama  dan  Yanuardi,  “Dampak  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  Bagi  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Desa  Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul”, 2012.
21 Coristya  Berlian  Ramadana,  Heru  Ribawanto  dan  Suwondo “Keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Sebagai  Penguat  Ekonomi Desa  (Studi  di  Desa  Landungsari,  Kecamatan  Dau,  Kabupaten  Malang)”, Jurnal Administrasi Publik (JAP) 1 No. 6, 2012.
22 Arrafiqur Rahman Samadi dan Afrizal, “Peranan Badan Umum Milik Desa  (BUMDes)  dalam  Peningkatan  Ekonomi  Masyarakat  (Studi  pada BUMDes  Desa  Pekan  Tebih  Kecamatan  Kepenuhan  Hulu  Kabupaten  Rokan Hulu)”, 2012.
Annisa Nur Salam dan Marwini:Pengentasan Kemiskinan . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
378
e. Tenaga  kerja  yang  diberdayakan  dalam  BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa;
f. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  atau penyerta modal;
g. Pengambilan  keputusan  dan  penyelesaian  masalah dilakukan melalui musyawarah desa;
h. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa ( village policy );
i. Difasilitasi  oleh  Pemerintah,  Pemprov,  Pemkab,  dan Pemdes;
j. Pelaksanaan  kegiatan  BUMDes  diawasi  secara  bersama (Pemdes, BPD, anggota).

## 3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
Lembaga  Keuangan  Mikro  Syari’ah  (LKMS)  merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi sesuai dengan syari’ah Islam. Adapun pengertian lembaga keuangan mikro berdasarkan UU  No.  1  tahun  2013  adalah  lembaga  keuangan  yang  khusus didirikan  untuk  memberikan  jasa  pengembangan  usaha  dan pemberdayaan  masyarakat,  baik  melalui  pinjaman  atau pembiayaan  dalam  usaha  skala  mikro  kepada  anggota  dan masyarakat,  pengelolaan  simpanan,  maupun  pemberian  jasa konsultasi  pengembangan  usaha  yang  tidak  semata-mata mencari keuntungan. 23 Nurawami (2013) mendefinisikan LKMS sebagai  institusi  yang  menyediakan  jasa-jasa  keuangan  kepada penduduk  yang  berpendapatan  rendah  dan  masyarakat  yang temasuk kelompok miskin dengan berdasarkan prinsip syariah.
Salah satu substansi keberadaan LKMS adalah meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  golongan  masyarakat lemah serta menambah lapangan kerja di daerah LKMS tersebut berdiri. 24 Di samping itu, LKMS dianggap sebagai institusi yang penting  dalam  menanggulangi  kemiskinan  dan  membantu pembangunan melalui pengembangan kapasitas bagi masyarakat miskin  untuk  menikmati  kemandirian  yang  lebih  besar  dan keberlanjutan  dengan  memberikan  mereka  akses  ke  jasa keuangan.
23 Publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014.
24 Sukrawardi  K. Lubis,  Hukum  Ekonomi  Islam ,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2000).
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
Perkembangan LKMS di Indonesia mengalami peningkatan yang siginifikan serta memiliki peranan yang sangat vital dalam kemajuan  perekonomian  Indonesia. 25 Institusi  yang  terlibat dalam keuangan mikro dapat dibagi menjadi tiga, yakni institusi bank,  koperasi,  serta  non  bank/non  koperasi.  Institusi  bank termasuk  di  dalamnya  bank  umum,  yang  menyalurkan  kredit mikro  atau  mempunyai  unit  mikro  serta  bank  syariah  dan  unit syariah. 26

## 4. Akad Musyarakah dan Mudharabah
Musyarakah  merupakan  kerjasama  antara  dua  orang  atau lebih,  di  mana  semua  orang  yang  bekerjasama  tersebut berkontribusi dalam modal (baik itu uang ataupun tenaga kerja). Jika  mengalami  keuntungan  maka  dibagikan  kepada  masing- masing sesuai kesepakatan. Dan jika mengalami kerugian, maka dibagikan  pula  berdasarkan  persentase  kontribusi  modal. 27 Berikut merupakan skema akad musyarakah:
Gambar 2.2. Skema Akad Musyarakah
Sumber: Ilustrasi Penulis Sedangkan mudharabah adalah  kerjasama  antara  dua orang  atau  lebih,  di  mana  sebagian  orang  hanya  berkontribusi modal, dan sebagiannya lagi berkontribusi sebagai tenaga kerja. Jika  terjadi  kerugian  maka  ditanggung  oleh  pemilik  modal.
25 Dedik Irawan, “Analisis Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro  Syariah  (Analysis  of  The  Development  Strategy  of  Rural  Islamic Microfinance  Institution:  Case  Study  at  Al  Hasanah  BMT)”, JIIA 1  No.  22,
2013.
26 I  Gede  Kajeng  Baskara,  “Lembaga  Keuangan  Mikro  di  Indonesia”, Jurnal Buletin Studi Ekonomi 18 No. 2, 2013.
27 Muhammad  Syafii  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik ,
(Jakarta: Gema Insani Press,2008). Pemilik modal 1 Pemilik modal 2 Proyek usaha Untung/rugi
Annisa Nur Salam dan Marwini:Pengentasan Kemiskinan . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018

## 380
Namun,  jika  kerugian  tersebut  akibat  dari  kesalahan  pengelola modal, maka ditanggung oleh pengelola modal tersebut. Adapun keuntungan yang diperoleh dibagikan sesuai kesepakatan. 28

## Gambar 2.3. Skema Akad Mudharabah
Sumber: Ilustrasi Penulis
Namun,  implementasinya  di  lembaga  keuangan  memiliki permasalahan  sehingga  tidak  sesuai  dengan  teori  fikih muamalat.  Sebagaimana  hasil  penelitian  Nugraheni 29 yang menyimpulkan  bahwa  dalam  prakteknya  Lembaga  Keuangan Syari’ah (LKS) tidak menyatakan dengan jelas terkait kewajiban LKS  dalam  menaggung  kerugian  dan  resiko  secara  bersama- sama.  Selain  itu,  LKS  juga  mematok  proyeksi  pendapatan  yang pada  akhirnya  dapat  mengaburkan  mekanisme  bagi  hasil  dan cenderung  menyerupai  praktik  di  bank  konvensional.  Dengan demikian,  tidaklah  heran  jika  proporsi  nilai  pembiayaan mudharabah    mengalami  trend  menurun  selama sepuluh  tahun terakhir (2004 – 2013).
Pada  umumnya  praktek  mudharabah  dan  musyarakah  di Indonesia  memang  tidak  terlaksana  secara  positif.  Namun berdasarkan  penelitian  Rosita 30 ,  terdapat  salah  satu  LKS  yang menerapkan  pembiayaan  mudharabah  yang  diberikan  dalam bentuk modal kerja berupa kas serta aset nonkas dan berdampak
28 Ibid ., 29 Destri  Budi  Nugraheni,  “Kesetaraan  dalam  Akad  Pembiayaan Musyarakah  pada  Bank  Syariah  di  Yogyakarta”, Mimbar  Hukum 22  No.  1, 2010.
30 Siti Ita Rosita, “Studi Pembiayaan Mudharabah dan Laba Perusahaan Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Bogor (Study of Mudharabah and Profit in Bank Muamalat)”, Jurnal Ilmiah Kesatuan 14 No. 1, 2012.
Pengelola modal Pemilik modal Proyek usaha
Untung Rugi
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
positif.  Penelitiannya  menunjukkan  bahwa  LKS  tersebut  telah menerapkan  pembiayaan  mudharabah  sesuai  dengan  Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia dan PSAK No 105. Dan pembiayaan  mudharabah  memberikan  kontribusi  terhadap peningkatan atau penurunan laba LKS tersebut.

## C. Metodologi
Metode  yang  dilakukan  dalam  penulisan  ini  yaitu  melalui pendekatan  penelitian,  metode  pengumpulan  data  dan  metode analisis  data.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  secara  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  diharapkan mampu  memberikan  gambaran  yang  lebih  eksploratif  ketika menjelaskan komponen-komponen penting yang dibahas dalam tulisan ini. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan cara melakukan studi literatur dari berbagai buku, naskah akademik, jurnal,  artikel,  serta  dokumen-dokumen  yang  terkait  lainnya. Dan anlisis data yang digunakan ialah bersifat deskriptif.
Berikut  merupakan  kerangka  pemikiran  penuis  dalam tulisan ini yang dijelaskan dalam bentuk grafis:
Annisa Nur Salam dan Marwini:Pengentasan Kemiskinan . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
382

## Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran Penulisan
Sumber: Ilustrasi Penulis

## D. Pembahasan
1. Fasilitas LKMS
Sekarang  ini  masyarakat  miskin  masih unbankable .  Sulit bagi  mereka  untuk  mendapatkan  akses  perbankan.  Salah  satu alasannya adalah pendapatan yang sangat rendah.
Ketidakmampuan  untuk  mengajukan  kredit  atau  menyimpan uang semakin mempersulit untuk menemukan jalan keluar dari
Library Research Kualitatif deskriptif
Pengumpulan Data Data Sekunder Sumber data: 1. Publikasi
Badan Pusat
Statistik (BPS) 2. Word Bank
Analisis Data Temuan: 1. Kemiskinan merupakan polemik setiap negara 2. Mayoritas penduduk miskin dunia adalah muslim dan tinggal di desa
Rumusan Masalah
Bagaimanan meminimalisir kemiskinan dengan basis ekonomi syariah? Rekomendasi Pengembangan model BUMDes LKMs
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
kemiskinan.  Hal  tersebutlah  yang  melatar  belakangi  adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).
Gambar  4.1  menunjukkan  bagaimana  LKMS  dapat memberi  solusi  terkait  masalah  kemiskinan  dengan  cara pemberian beberapa fasilitas. Ada enam fasilitas yang diberikan oleh  LKMS  dengan  fungsi  yang  berbeda-beda  bergantung  pada kebutuhan.  Fasilitas  tersebut  adalah micro  enterprise  loans, save  place  to  save,  insurance,  remittances  and  transfers, pensions, loan for emergencies needs.
Gambar 4.1 Fasilitas LKMS
Pertama  adalah  LKMS  memberikan micro  enterprise loans .  Fasilitas  ini  dapat  dijadikan  solusi  untuk  masalah  modal kerja.  LKMS  menyediakan  pembiayaan  kepada  massyarakat miskin.  Karena  pembiayaan  ini  bersifat  mikro,  maka persyaratannya  akan  berbeda  dengan  pembiayaan  pada umumnya.  Persyaratan  tersebut  akan  disesuaikan  dengan keadaan nasabah.
Pembiayaan  yang  diberikan  harus  digunakan  untuk kegiatan  yang  produktif  bukan  konsumtif,  terutama  untuk mengembangkan usaha yang telah dimiliki.  Apabila masyarakat miskin  tersebut  belum  memiliki  usaha,  maka  modal  yang
Loan for emergencies needs Pensions Remittances and transfers Insurance Save place to save Working Capital Poor Clients Needs
Education, birth, mariage
Illnes and other emergencies Death, asset protection Access to funds sent by relatives Old age Microenter prise loans Micro Finance Services
Annisa Nur Salam dan Marwini:Pengentasan Kemiskinan . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
384
dipinjamkan  dapat  digunakan  untuk  kegiatan  produktif  yang dapat memberikan penghasilan. Jika pembiayaan ini digunakan dengan  benar,  maka  akan  mampu  meningkatkan  pendapatan dan standar hidupnya.
Kedua ialah LKMS mampu memfasiitasi masyarakat miskin dalam  penyimpanan  dana  (save  place  to  save).  Sudah  menjadi kebutuhan  dasar  manusia  pada  umumnya  dalam  proses pendidikan,  kelahiran  dan  pernikahan  memerlukan  dana  yang tidak  sedikit.  Terkhusus  untuk  masyarakat  miskin,  tentunya tidak  akan  mampu  memperoleh  dana  secara  mendadak.  Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang dapat dipercaya dan mudah diakses dalam menyimpan dana seikit demi sedikit guna mempersiapkan proses pendidikan, kelahiran dan pernikahan di masa yang akan datang.
Ketiga  adalah  asuransi.  Masalah  lain  yang  dihadapi  oleh masayarakat miskin adalah kematian. Biasanya ketika salah satu dari  anggota  keluarga  meninggal  (khususnya  ayah)  meninggal dunia  atau  tejadi  kecelakaan,  mereka  akan  kehilangan  sumber nafkah  yang  dimiliki.  Hal  tersebut  menyebabkan  kelangsungan hidup yang semakin sulit. Asuransi merupakan solusi yang dapat ditawarkan  untuk  mengatasi  masalah  ini.  Namun  biasanya asuransi hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kelas menengah atau  menengah  ke  atas.  Mereka  menggunakan  asuransi  untuk memberikan proteksi pada beberapa masalah seperti kesehatan, pendidikan,  properti,  aset,  kematian,  dan  lain  sebagianya.  Para penduduk  kelas  menengah  dan  menengah  atas  dapat melakukannya  karena  kemampuan  mereka  membayar  premi kepada perusahaan asuransi.
Pada  model  ini,  penawaran  asuransi  tidak  hanya  untuk masyarakat menengah atau menengah ke atas namun juga untuk masyarakat  menegah  ke  bawah.  Premi  asuransi  yang  wajib dibayarkan  tidak  sebesar  biasanya  atau  lebih  rendah.  Asuransi yang  ditawarkan  merupakan  asuransi  syariah,  jadi  dilatar belakangi  adanya  kepentingan  untuk  saling  tolong  menolong ( Tabarru’ )  bukan  keuntungan  sepihak.  Walaupun  premi  yang dibayarkan  kecil,  namun  fasilitas  ini  akan  diberikan  dengan pelayanan  maksimal.  Klaim  akan  didapatkan  nasabah  apabila mereka terkena bencana atau hal lainnya dengan jumlah sesuai hak yang dimiliki.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
385
Fasilitas  yang  keempat  adalah remittances  and  transfers . Fasilitas  yang  diberikan  oleh  LKMS  ini  memudahkan  ketika masyrakat  miskin  menerima  atau  mengirim  uang.  Seperti  yang telah dipaparkan di atas bahwa biasanya masyarakat miskin ada di  desa  yang  sedikit  atau  bahkan  jauh  akses  dari  perbankan. Sehingga  penting  rasanya  LKMS  menambahkan  fasilitas  ini untuk  mereka.  Dengan  memberikan  fasilitas remittances  and transfers akan  memudahkan  distribusi  modal  masuk  ke  desa dengan  lebih  mudah  sehingga  dapat  meningkatkan  keadaan ekonomi di wilayah tersebut.
Fasilitas  lainnya  yang  dapat  diakses  dari  LKMS  ialah adanya  pensiun.  Terkadang  manusia  sejahtera  di  masa produktifnya akan tetapi tidak berinvestasi dan mempersiapkan masa  tua  sehingga  mereka  jatuh  miskin.  Oleh  sebab  itu,  untuk menghindari kemiskinan di masa tua, maka diperlukan fasilitas pensiun.  Dimana  masyarakat  menyimpan  sebagian  gajinya untuk mempersiapkan hari tua. Dengan adanya fasilitas pensiun, old  age  tidak  menjadi  beban  manusia  produktif,  sehingga  ia mampu  mandiri  memenuhi  kebutuhan  hari  tuanya  meskipun tidak bekerja lagi.
Kejadian  yang  tidak  pasti  di  masa  depan  menjadikan seseorang  harus  mengantisipasi  hal  buruk  yang  mungkin  saja terjadi.  Masalah  yang  sering  dihadapi  oleh  masyarakat  miskin adalah  sakit  atau  keadaan  darurat  lainnya.  LKMS  memiliki tujuan  tidak  hanya  mendapatkan  profit  namun  juga  membantu sesama.  Maka  dari  itu  fasilitas loans  for  emergency  needs . Fasilitas  ini  bertujuan  untuk  membantu  masyarakat  miskin ketika  dalam  keadaan  darurat.  Pinjaman  diberikan  dengan menggunakan  akad qard ,  jadi  masyarakat  miskin  hanya mengembalikan  pinjaman  pokoknya.  LKMS  juga  dapat menggunakan dana dari zakat, infaq, dan sedekah yang dimiliki untuk membantu mereka.

## 2. Model  Pengembangan  BUMDes  sebagai  Penggerak Roda Perekonomian Desa
Setiap  desa  sudah  tentu  memiliki  potensi  yang  dapat dijadikan  sumber  utama  pendapatan  masyarakat.  Potensi  desa akan optimal jika dikelola secara bersama-sama dan terorganisir. Dengan  adanya  BUMDes,  semua  potensi  desa  yang  ada diharapkan dapat memberikan andil besar dalam merubah suatu
Annisa Nur Salam dan Marwini:Pengentasan Kemiskinan . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
386
perekonomian  desa.  Sehingga  desa  bekembang  akan  berubah menjadi  desa  mandiri.  Mengingat  besarnya  manfaat  dari keberadaan  BUMDes,  pada  bab  ini  akan  dibahas  mengenai model  BUMDes  yang  dapat  dijadikan  percontohan  untuk kemudian diterapkan di berbagai desa pada setiap negara.
Dalam  model  yang  akan  ditampilkan  terdapat  tiga  bagian utama  dalam  BUMDes,  yaitu  terkait  bentuk  organisasi,  modal serta  jenis  usaha.  Dari  sisi  bentuk  organisasi,  BUMDes diharapkan   unit usaha yang berbadan hukum Lembaga Keuang Mikro  (LKM)  yang  beroperasi  secara  syariah  (LKMS).  Dengan berbadan hukum legal, BUMDes akan mendapatkan pengawasan secara  lembaga  keuangan  dari  Otorotas  Jasa  Keuangan  (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi seluruh lembaga keuanagan di Indonesia.  Hal  itu  dirasa  perlu,  guna  tercapainya  suatu kepercayaan publik dan sesuai dengan regulasi.
Dari  sisi  modal,  terdapat  tiga  sumber  utama  modal BUMDes.  Yaitu  berasal  dari  modal  Anggaran  Pendapatan Belanja  Desa  (APBDes)  yang  digunakan  sebagai  modal  awal dalam pendirian BUMDes dan semua perangkat yang berkaitan. Sumber modal lainnya berasal dari penyertaan masyarakat desa yang  berupa  simpanan  atau  tabungan  di  LKMS.  Serta  sumber modal  lainnya  berasal  dari  penyertaan  desa  yang  dilakuan dalam bentuk kerjasama usaha, bantuan pemerintah atau berupa aset  desa.  Kerjasma  yang  dilakuan  untuk  memberikan  andil permodalan  terhadap  BUMDes  dapat  dilakukan  oleh  pihak swasta,  lembaga  sosial  ekonomi  kemasyrakatan  atau  lembaga donor.  Adapun  bantuan  pemerintah  dapat  berasal  dari pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi  maupun  pemerintah kabupaten/kota.
Jenis  usaha  BUMDes  dikelompokan  menjadi  bisnis  sosial sederhana,  bisnis  penyewaan  barang,  usaha  perantara  atau  jasa pelayanan,  usaha  produksi  atau  perdagangan  barang,  binis keuangan  mikro  dan  usaha  bersama  atau  induk  unit  usaha. Pertama, bisnis  soial  sederhana merupakan  bisnis  yang memberikan  pelayanan  umum  kepada  masyarakat  dengan memperoleh  keuntungan  finansial.  Secara  riil,  bisnis  sederhana ini dapat berupa air minum desa, usaha listrik desa, sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya. Kedua, bisnis penyewaan barang  yang  berfungsi  untuk  melayani  kebutuhan  masyarakat desa  dan  ditujuka  untuk  memperoleh  Pendapatan  Asli  Daerah
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
(PAD).  Bisnis  penyewaan  barang  misalnya  dapat  berupa penyewaan  alat  transportasi,  peralatan  pesta,  gedung pertemuan,  rumah  toko,  tanah  milik  BUMDes  serta  barang sewaan lainnya.
Ketiga, usaha jasa pelayanan ialah usaha yang memberikan jasa pelayanan kepada warga berupa jasa pembayaran listrik dan lain  sebagainya. Keempat ,  usaha  perdagangan  barang  ialah bisnis  barang-barang  tertentu  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  atau  jika  dimugkinkan  dapat  pula  dipasarkan  pada skala  pasar  yang  lebih  luas.  Contoh  usaha  dari  usaha perdagangan  barang  ialah  pabrik  es,  pabrik  asap  cair,  sumur bekas tambang, serta kegiatan bisnis produktif lainnya.
Kelima, bisnis  keuangan  mikro  yang  berfungsi  sebagai pemenuh  kebutuhan  usaha-usaha  skala  mikro  yang  dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Dalam hal ini bisnis keuangan mikro  berupa  LKMS  yang  dijalankan  secara  syariah  sehingga lebih  mencerminkan  prinsip  keadilan,  transparansi  dan kerjasama. Keenam, usaha  bersama  atau  bisa  disebut  dengan holding,  yaitu  induk  dari  unit-unit  usaha  yang  dikembangkan masyarakat  desa  baik  dalam  skala  lokal  desa  maupun  kawasan perdesaan.  Dalam  hal  ini,  usaha  holding  dikelompokan  dalam tiga  sektor  utama  desa  yaitu  sektor  ekowisata,  pertanian  dan perikanan.  Di  lapangan,  ketiga  sektor  tersebut  sudah  tentu memerlukan  sokongan  modal  dari  lembaga  keuangan.  Dimana lembaga  keuangan  dalam  hal  ini  ialah  LKMS  yang  mampu diakses  secara  mudah  oleh  masyarakat  desa  untuk  kebutuhan usahanya.
Annisa Nur Salam dan Marwini:Pengentasan Kemiskinan . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
388
Penjelsan  secara  grafis  mengenai  konsep  BUMDes  sebagai penggerak  roda  ekonomi  desa  dapat  dilihat  dalam  gambar berikut:
Gambar 4.2. Model Pengembangan BUMDes
3. Model  Pengembangan  BUMDes  LKMS  sebagai Lembaga Keuangan Usaha Masyarakat Desa
Sesuai  dengan  amanat  UU  No.  1  tahun  2013  tentang lembaga  keuangan  mikro,  bahwa  saat  ini  BUMDes  LKM diharuskan  memiliki  ijin  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK). LKM  adalah  lembaga  keuangan  yang  khusus  didirikan  untuk memberikan  jasa  pengembangan  usaha  dan  pemberdayaan masyarakat,  baik  melaui  pinjaman  atau  pembiayaan  dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Hal lainnya ialah  melakukan  pengelolaan  simpanan  dan  pemberian  jasa konsultasi  pengembangan  usaha.  LKM  BUMDes  ini  tidak semata-mata  hanya ingin  mencari  keuntungan  saja,  akan  tetapi lebih berfokus pada kesejahteraan masyarakat desa.
Di  samping  itu,  masyarakat  desa  juga  dapat  melakukan simpanan  di  LKM  dalam  bentuk  tabungan  atau  deposito berjangka  berdasarkan  perjanjian  penyimpan  dana.  Hal  yang
OJK BUMDes Jenis Usaha Bentuk Organi Modal APBDes Penyertaa Penyertaa LKMS Musyawarah Perikan an Ekowisa ta Pertania n Jasa Pelayana
Sosial Sederha Penyew aan Holding Keuanga n Mikro Perdagan gan
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
lebih penting ialah, LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional  atau  berdasarkan  prinsip  syariah.  Dalam  hal  ini, penulis  menawarkan  LKM  dengan  kegiatan  operasional  secara syariah  (LKMS).  Melalui  akad  syariah,  masyarakat  desa  dapat menggunakan  akad wadiah dan mudharabah dalam menyimpan  dananya  di  BUMDes  LKMS  serta  menggunakan akad musyarakah dan mudharabah dalam  melakukan pembiayaan atau pinjaman.
BUMDes LKMS dapat membantu finansial sektor unggulan sesuai  potensi  desa  yang  ada,  misalnya  sektor  ekowisata, pertanian dan perikanan. Di lapangan, dalam pengelolaan sektor unggulan  desa  biasanya  dikelola  oleh  kelompok  usaha  yang berfokus  mengurusi  satu  sektor  tertentu.  Sehingga  terbentuk, kelompok usaha ekowisata, kelompok tani, dan kelompok usaha ikan. Kelompok usaha ekowisata dapat membentuk desa wisata. Dimana dalam desa wisata tersebut dibangun unit usaha seperti home stay , pemandu wisata dan pengrajin. Para wisatawan tentu datang  dari  berbagai  daerah,  sehingga  memerlukan home  stay sebagai  tempat  beristirahat.  Wisatawan  juga  tentu  melakukan aktfitas belanja untuk buah tangan, sehingga berjualan kerajinan tangan khas desa merupakan usaha yang cukup potensial untuk dikembangkan.  Di  samping  itu,  wisatawan  juga  memerlukan orang yang memandu dalam perjalan wisatanya, sehingga usaha pemandu  wisata  juga  cukup  memberikan  andil  besar  bagi pendapatan masyrakat desa.
Kelompok tani tentu akan menghasilkan produk pertanian. Produk  hasil  panen  tersebut  dapat  disimpan  di  lumbung  desa. Dengan adanya satu lumbung desa pasokan dan kestabilan harga pangan  akan  terjamin.  Di  samping  itu,  lumbung  desa  juga mampu mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari terutama di masa  tanam.  Adapun  pasar  desa  berfungsi  untuk  memasarkan produk  yang  dihasilkan  ptani.  Dimana  dalam  pasar  tersebut penjual  dan  pembeli  dalam  skala  desa  dapat  bertemu.  Di samping  itu,  dapat  juga  digunakan  sebagai  tempat  untuk pemasaran hasil produksi tani ke masyarakat luar desa. Sehingga diharapkan  terjadinya  peningkatan  produksi  dan  peningkatan pendapatan masyarakat desa. Dan asuransi pertanian diperlukan guna  melakukan  proteksi  terhadap  resiko  gagal  panen  yang biasanya dapat menjadi permasalahan sektor pertanian.
Annisa Nur Salam dan Marwini:Pengentasan Kemiskinan . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
390
Kelompok usaha ikan dapat mengembangkan usaha seperti pengadaan  pabrik  es.  Dengan  adanya  pabrik  es,  para  nelayan akan merasa terbantu dalam memperoleh kebutuhan es dengan biaya  yang  murah.  Pengembangan  kapal  desa  yang  berskala besar  juga  dipelukan  untuk  mengorganisasi  nelayan  kecil. Sehingga mampu meningkatan produksi, peningkatan pendapatan,  dan  mengurangi  ketergantungan  pada  pemodal besar.  Di  samping  itu,  pengadaan  rumah  makan  yang meyediakan  berbagai  makanan  laut  (kuliner  ikan)  juga merupakan  usaha  yang  potensial  dilakukan.  Para  pengunjung dari  luar  dapat  memperoleh  ikan  segar  dengan  harga  yang murah  sehingga  pendapatan  masyarakat  desa  pun  akan meningkat.
Secara  grafis,  pemaran  di  atas  dapat  dilihat  dalam  model pengembangan BUMDes LKMS sebagaimana berikut:
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018

## Gambar 4.3 Model Pengembangan BUMDes LKMS
Sumber: Ilustrasi penulis
4. LKMS BUMDes sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Keberdaan  LKMS  BUMDes  memiliki  berbagai  dampak positif  khususnya  bagi  perekonomian  suatu  desa.  Desa  yang memiliki BUMDes dan dibangun dengan keseriusan oleh seluruh masyarakatnya  merupakan  aset  negara  yang  amat  besar.  Jika seluruh  desa  demikian  tentunya  suatu  negara  tidak  sibuk memikirkan  bagaimana  melakukan  program  pengentas
Masyarakat Desa Kuliner Ikan Kapal besar Pabrik es Lumbung Desa Pasar Desa Asuransi Pertanian Ekowisata OJK BUMDes LKMS Pertanian Perikanan Home Stay Pemandu Wisata Pengrajin Musyarakah Mudharabah Mudharabah/ Wadiah
Annisa Nur Salam dan Marwini:Pengentasan Kemiskinan . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
392
kemiskinan,  program  penciptaan  lapangan  kerja,  dan  lain sebagainya.
Berbagai  sektor  unggulan  di  desa  seperti  ekowisata, pertanian  dan  perikan  perlu  dikelola  oleh  BUMDes  dan didukung  secara  finansial  dengan  adanya  BUMDes  LKMS. Sehingga  sektor  unggulan  tersebut  mampu  menjadi  sumber ekonomi  utama  bagi  masyarakat  desa.  Serta  mampu mentranformasi  masyarakat  sangat  miskin  menjadi  miskin, hampir miskin, tidak miskin hingga sejahtera.
Masyarakat  yang  sejahtera  tentunya  memiliki  daya  beli secara  mandiri  sehingga  tidak  perlu  bantuan  program  subsidi atau  sejenisnya.  Bahkan  masyarakat  mampu  produktif  dengan turut  terlibat  dalam  usaha  yang  dikelola  secara  bersana  oleh BUMDes.  Sehingga  tujuan  akhir  dari  BUMDes  sendiri  dapat tercapai,  yaitu  mengurangi  pengangguran,  meningkatkan pendapatan  masyarakat  dan  tetunya  mengurangi  kemiskinan desa tersebut.
Berikut  merupakan  penjelasan  grafis  dari  konsep  LKMS BUMDes sebagai solusi dalam mengurangi kemiskinan desa:
Gambar 4.4. Skema BUMDes dan Pengentasan Kemiskinan
Sumber: Ilustrasi Penulis Ekowisata Perikanan Pertanian BUMDes LKMS Masyarakat dengan kemampuan membeli dan produktif Mengurangi pengangguran Mengurangi kemiskinan Meningkatkan pendapatan
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
393

## E. Penutup
Berdasarkan  pemaparan  dalam  pembahasan  pada  tulisan ini,  dapat  disimpulkan  beberapa  hal: Pertama, lembaga keuangan mikro merupakan kebutuhan bagi masyarakat miskin. Dimana lembaga keuangan mikro ini sudah menjadi kebutuhan dasar  manusia  dari  lahir  hingga  masa  tua. Kedua, BUMDes dapat  dikembangkan  secara  optimal  dalam  setiap  jenis  usaha yang  digali  dari  berbagai  potensi  desa.  Sehingga  potensi  desa tersebut  dapat  dijadikan  bisnis  dan  menjadi  pendapatan  desa beserta masyarakatnya.
Ketiga, untuk mengelola berbagai usaha yang ada di desa, diperlukan  suatu  lembaga  keuangan  yang  dapat  diakses  secara mudah  oleh  masyarkat.  Dengan  adanya  lembaga  keuangan mikro  tersebut,  usaha  masyarakat  desa  akan  berkembang melalui  dorongan  modal  dan  pendampingan.  Maka  BUMDes LKMS  merupakan  jawaban  dari  kebutuhan  lembaga  keuangan mikro  desa  tersebut.  Dimana  dalam  operasionalnya,  BUMDes LKMS  ini  menerapkan  akad-akad  syariah  Islam  yaitu wadiah , mudharabah dan musyarakah . Keempat, BUMDes  LKMS dipandang mampu menjadi solusi bagi masyarakat miskin menju masyarakat sejahtera. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan,  mengurangi  pengangguran  serta  meminimalisir kemiskinan. Adapun  rekomendasi  yang  penulis  harapkan  ialah,  para pemangku kebijakan terkait dapat secara serius mengimplementasikan  serta  mengoptimalkan  BUMDes  di berbagai desa. Karena jika seluruh desa memiliki BUMDes yang berkemabang  tentunya  suatu  negara  tidak  sibuk  memikirkan bagaimana melakukan program pengentas kemiskinan, program penciptaan lapangan kerja, dan lain sebagainya.
Annisa Nur Salam dan Marwini:Pengentasan Kemiskinan . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
394

## Daftar Pustaka
Antonio,  Muhammad  Syafi’i, Bank  Syariah  dari  Teori  ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2008. Lubis,  Sukrawardi  K., Hukum  Ekonomi  Islam, Jakarta:  Sinar Grafika, 2000. Baskara,  I  Gede  Kajeng.  “Lembaga  Keuangan  Mikro  Di Indonesia”. Jurnal. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, No. 2. Budiono,  Puguh,  “Implementasi  Kebijakan  Badan  Usaha  Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)”. Jurnal. Jurnal Politik Muda, Vol.4 No.1, Januari- Maret 2015. Gunawan, Ketut, “Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju  Urbanisasi”. Jurnal. WIDYATECH  Jurnal  Sains  dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011. Irawan,  Dedik,  “Analisis  Strategi  Pengembangan  Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  (Analysis  of  The  Development Strategy  of  Rural  Islamic-Microfinance  Institutions:  Case Study  at  Al  Hasanah  BMT)”. Jurnal. JIIA,  Vol.  1,  No.  1, 2013.
Nugraheni,  Destri  Budi,  “Kesetaraan  dalam  Akad  Pembiayaan Musyarakah  pada  Bank  Syari’ah  di  Yogyakarta”. Jurnal. Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 1, 2010. Nurawami,  Shofia,  “Peranan  Lembaga  Keuangan  Mikro  dan Konstribusi  Kredit  terhadap  Pendapatan  Kotor  UKM Rumah  Tangga  setelah  menjadi  Kreditur”. Jurnal. Jurnal Studi Kasus BMT Muamalat, 2013. Nurwati, Nunung, “Kemiskinan: Model Pengukuran,
Permasalahan  dan  Alternatif  Kebijakan”. Jurnal. Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, Januari 2008. Ramadana,  Coristya  Berlian,  Heru  Ribawanto  dan  Suwondo, “Keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Sebagai Penguat  Ekonomi  Desa  (Studi  di  Desa  Landungsari, Kecamatan  Dau,  Kabupaten  Malang)”. Jurnal. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, 2012. Rosita,  Siti  Ita,  “Studi  Pembiayaan  Mudharabah  Dan  Laba Perusahaan  Pada  PT  Bank  Muamalat  Indonesia  Tbk. Cabang  Bogor  (Study  Of  Mudharabah  And  Profit  In  Bank
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
395
Muamalat)”. Jurnal. Jurnal Ilmiah Kesatuan , Vol. 14, No. 1, 2012.
Yuli,  Sri  Budi  Cantika,  “Optimalisasi  Peran  Wakaf  dalam Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)”. Jurnal. Ekonomika-Bisnis  Vol.  6  No.1  Bulan Januari, 2015.
Santiko,  Bhima  Nur,  “Analisis  Keterkaitan:  Pengeluaran Pemerintah,  Pertanian,  dan  Kemiskinan  di  Pedesaan Indonesia  Periode  1993-2005 ”.  Skripsi . Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia, 2009. Sari,  Ayula  Candra  Dewi  Mulia,  “Pengaruh  Kepemilikan  Aset  , Pendidikan,  Pekerjaan  dan  Jumlah  Tanggungan  Terhadap Kemiskinan  Rumah  Tangga  di  Kecamatan  Bonang Kabupaten  Demak” , Skripsi, Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2012.
Tampubolon,  Dahlan,  “Lembaga  Keuangan  Mikro  Pedesaan  di Kabupaten  Bengkalis”, Skripsi ,  Program  Studi  Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Panam, 2010.
Widiastuti,  Ari,  “Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Kemiskinan  di  Jawa  Tengah  Tahun  2004-2008”, Skripsi ,
Fakultas  Ekonomi  Universitas  Diponegoro  Semarang, 2010. Ariyani, Nafiah, “Model Kelembagaan Hybrid dalam Penanggulangan  Kemiskinan”. Republika. Bogor.  23  Juni 2016. Rizki, Annisa, Lingkaran Setan, 2012. Samadi,  Arrafiqur  Rahman  dan  Afrizal,  “Peranan  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  dalam  Peningkatan  Ekonomi Masyarakat  (Studi  pada  BUMDes  Desa  Pekan  Tebih Kecamatan  Kepenuhan  Hulu  Kabupaten  Rokan  Hulu)”, 2012.
Tama,  Dantika  Ovi  Era  dan  Yanuardi,  “Dampak  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  Bagi  Kesejahteraan  Masyarakat  di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul”, 2012. Badan Pusat Dtatistik (BPS), beberapa tahun peneribitan. Human Development Report (HDR), United Nations Development Program, 2011.
Annisa Nur Salam dan Marwini:Pengentasan Kemiskinan . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018

## 396
Komara,  Eko  Kurniawan,  “Manfaat  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUM  Desa)  bagi  Masyarakat  (Telaah  Kajian  Manfaat Keberadaan  BUM  Desa  ‘Hanyukupi’  Ponjong  dan  BUM Desa  ‘Sejahtera’  Bleberan  di  Kabupaten  Gunungkidul)”, Yayasan Penabulu, 2015.
Kusuma,  Gabriella  Hanny,  “BUMDes:  Kewirausahaan  Sosial yang  Berkelanjutan  (Analisis  Potensi  dan  Permasalahan yang  dihadapi  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Desa  Ponjong, Desa  Bleberan,  dan  Desa  Sumbermulyo)”,  Penabulu Foundation, 2016.
Staf  Ahli  Bidang  Pengembangan  Ekonomi  Lokal, Pendekatan Utuh  Penguat  Kelembagaan  Ekonomi  Desa. Kementerian Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi, 2016.
Word Bank, 2016. Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa