## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 257

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK
DIBAWAH UMUR

## UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN
Mustika Mega Wijaya, SH., MH Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

## ABSTRAK
Di  era  globalisasi  ini  Setiap  warga  negara  harus  siap menghadapinya  begitu  juga  anak.  Ada  banyak  aspek  positif yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  anak-anak  untuk  menunjang tumbuh  kembang  dan  belajar  mereka,  akan  tetapi  banyak juga  aspek  negatif  yang  harus  diwaspadai.  Aturan  hukum tentang perlindungan anak ini sudah ditetapkan, oleh karena itu  penegakan  hukumnya  dibutuhkan  peran  orang  tua, masyarakat,  sekolah,  pemerintah  untuk  mewujudkan lingkungan  yang  layak  terhadap  perkembangan  jiwa  anak. Anak  adalah  masa  depan  bangsa.  Karena  merupakan  masa depan bangsa, maka anak perlu mendapat perhatian khusus demi  pertumbuhan  dan  perkembangan  dirinya  menuju kedewasaan  yang  baik  dan  bermartabat.  Usia  18  tahun menjadi penentuan batas usia anak di bawah umur menurut hukum  pidana  dan  21  tahun  menurut  hukum  perdata. Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat  pendidikan". Menurut  konstitusi  tersebut,  negara memastikan  tak  boleh  ada  anak  di  manapun  berada  tidak mendapat pendidikan. Begitu tingginya komitmen perlindungan anak dalam pendidikan, UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 258
Anak,  secara  eksplisit  banyak  mengurai  perlindungan  anak dalam  pendidikan. Meski  secara  normatif  negara  telah menunjukkan  komitmennya  dalam  bentuk  konstitusi  dan regulasi, namun beragam pelanggaran hak pendidikan masih terus terjadi dengan berbagai variasi dan polanya.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, anak

## A. PENDAHULUAN
Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang kesemuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata  rantai  yang  berhubungan  dan  tidak  dapat  diputuskan, menyisakan cerita tragis tentang nasib anak- anak bangsa ini. Sehingga  tidak  sedikit  anak-  anak  menjadi  korban  putus sekolah.  Anak  adalah  penerus  generasi  dan  merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan Nasional.
Hak  anak-anak  yaitu  untuk  memperoleh  pendidikan yang layak dan negara berkewajiban memberikan pendidikan secara  merata  dan  seimbang  pada  setiap  warganya  tanpa terkecuali  dikarenakan  negara  merupakan  penyelengara pendidikan  namun  pada  kenyataannya,  pemerintah  belum memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Mulai dari besarnya  biaya  pendidikan  yang  membuat  pendidikan  yang berkualitas  tak  dapat  di  jangkau  oleh  masyarakat  menengah kebawah.  Anak  merupakan  aset  bangsa,  pendidikan  juga merupakan  aset  bangsa  namun  dalam  pengertian  yang  lain pendidikan  yang  berkualitas  akan  membawa  sebuah  bangsa

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
semakin  maju.  Sama  halnya  dengan  anak,  semakin  baik kualitas  anak  akan  membawa  sebuah  bangsa  semakin  maju. Hal ini yang  mejadikan pendidikan dan anak merupakan  dua hal  yang  saling  berkaitan  satu sama  lain.    Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategi dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang.  oleh karena itu, pendidikan anak merupakan hal penting yang tidak bisa diabaikan karena didalamnya terdapat nasib masa depan bangsa dan negara.
Permasalahannya sekarang ini Bagaimana pengaturan mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  hak  anak  dalam mendapatkan  pendidikan  di  Indonesia.  Bagaimana  tugas negara  dalam  memenuhi  hak  pendidikan  bagi  anak  di Indonesia.  Menurut  Undang-undang    No.  20  Tahun  2003 Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Pendidikan  adalah sebagai  upaya  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadiaan, kecerdasan akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan  dirinya,  masyarakat  bangsa  dan  negara. Pendidikan  dilaksanakan  untuk  membantu  terwujudnya amanat  nasional  sebagai  diamanatkan  dalam  pembukaan

## Pakuan Law Review
UndangUndang Dasar 1945 yakni: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia  mewujudkan    umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  serta  melaksanakan  ketertiban dunia  berdasarkan  kemerdekaan  dan  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial.  Pendapat  lain  mengatakan  tujuan  dari pendidikan  adalah  salah  satu  komponen  pendidikan  yang berupa  rumusan  tentang  kemampuan  yang  harus  dicapai peserta didik dan berfungsi sebagai pemberi arah bagi semua kegiatan  pendidikan.  Pendidikan  nasional  juga  menpunyai fungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan peserta  didik  agar  menjadi  manusia  beriman  dan  bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis  dan  bertanggung    jawab.  Akan  tetapi  kondisi pendidikan  di  Indonesia  semakin  memprihatinkan  jika  kita memperhatikan berbagai macam dan bentuk pelanggaran atau penyimpangan  Pelanggaran  yang  dilakukan  dari  betuk pelanggaran  ringan  hingga  pelanggaran  berat  yang  patut disebut  sebagai  skandal  dalam  dunia  pendidikan  oleh  karna itu pendidikan kita mengalami banyak sekali kelemahan.

## Pakuan Law Review

## B. PEMBAHASAN
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  yang dimaksud  dengan  anak  adalah  keturunan  atau  manusia  yang masih  kecil. 1 Anak    merupakan      generasi    penerus    bangsa yang    membutuhkan    perlindungan  hukum    khusus    yang berbeda    dari    orang  dewasa,    dikarenakan    alasan    fisik  dan mental  anak  yang  belum  dewasa  dan  matang. Perlindungan hukum    terhadap    anak  diartikan    sebagai    upaya perlindungan    hukum    terhadap    kebebasan    dan    hak    asasi anak      yang      berhubungan      dengan      kesejahteraannya. Tumbuh   kembang   anak merupakan  isu  pembangunan  yang sangat    penting   dan    ditegaskan    dalam  Pasal  28B    ayat    (2) Undang-Undang  Dasar  1945   mengatur bahwa, Setiap  anak berhak  atas    kelangsungan    hidup,    tumbuh    kembang,    serta berhak  atas  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Prinsip perlindungan anak yaitu :
 Non diskriminasi
 Kepentingan terbaik bagi anak
 Kelangsungan hidup & tumbuh kembang anak;
 Penghargaan terhadap anak
1 Modul, Strategi Pembelajaran TK , 2010, Hal.4

## Pakuan Law Review

## Hak anak
 Hak  Hidup  tumbuh  berkembang  dan  berpartisipasi secara  wajar  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi.
 Memperoleh pendidikan dan pengajaran
 Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi eksploitasi baik ekonomi maupun seksual penelantaran kekejaman
dan penganiayaan ketidakadilan  dan  perlakuan  salah  lainnya  termasuk kebutuhan khusus lainnya.
 Setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau  pelaku  tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum.
Kewajiban anak
 Menghormati orangtua, wali, dan guru
 Mencintai  keluarga,  masyarakat,  dan  menyayangi teman
 Mencintai tanah air bangsa dan negara
 Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
 Melaksanakan etika dan akhlak mulia Menurut Undang-undang  No. 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah sebagai upaya sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual,  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadiaan, kecerdasan  akhlak  mulia  serta  ketrampilan  yang  diperlukan dirinya,  masyarakat  bangsa  dan  negara.  Pendidikan dilaksanakan  untuk  membantu  terwujudnya  amanat  nasional sebagai diamanatkan dalam pembukaan UndangUndang Dasar 1945  yakni:  Melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia  mewujudkan    umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  serta  melaksanakan  ketertiban dunia  berdasarkan  kemerdekaan  dan  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial.  Pendapat  lain  mengatakan  tujuan  dari pendidikan  adalah  salah  satu  komponen  pendidikan  yang berupa  rumusan  tentang  kemampuan  yang  harus  dicapai peserta didik dan berfungsi sebagai pemberi arah bagi semua kegiatan pendidikan.
Pendidikan nasional juga menpunyai fungsi mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan peserta  didik  agar  menjadi  manusia  beriman  dan  bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis  dan  bertanggung    jawab.  Akan  tetapi  kondisi

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
pendidikan  di  Indonesia  semakin  memprihatinkan  jika  kita memperhatikan berbagai macam dan bentuk pelanggaran atau penyimpangan  Pelanggaran  yang  dilakukan  dari  betuk pelanggaran  ringan  hingga  pelanggaran  berat  yang  patut disebut  sebagai  skandal  dalam  dunia  pendidikan  oleh  karna itu pendidikan kita mengalami banyak sekali kelemahan.
Tujuan  pendidikan  yang  mencerdaskan  kehidupan bangsa sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang No. 20 Tahun  2003  (Pasal  5  ayat  1)  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  bahwa  setiap  warga  negara  mempunyai  hak  yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.  Dari kata “setiap warga negara” mengartikan bahwa anak sebagai warga negara  berhak  mendapatkan  pendidikan  sebagaimana tercantum dalam Undangundang No. 23 Tahun 2002 (Pasal 9 ayat 1)  tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka pengembangan  pribadi  dan  tingkat  kecerdasan  sesuai  minat dan bakatnya.
Namun pada realitasnya pendidikan anak sampai saat ini  di  negara  Indonesia  belum  merupakan  suatu  prioritas bersama antar pemerintah, masyarakat dan orang tua, banyak faktor  yang  mempengaruhi,  salah  satunya  adalah  biaya pendidikan  yang  semakin  tinggi,  bahkan  sekarang  ini pendidikan  yang  berkualitas  sangat  erat  dengan  biaya  yang

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 265
tinggi.  Malah  dari  tahun  ke  tahun  biaya  pendidikan  semakin meningkat.    Tidak ada  yang  salah  dalam pernyataan  tersebut karena seperti itulah keterkaitan antara pendidikan yang baik maka  biayanyapun  harus  baik  juga  atau  tinggi  namun,  akan menjadi  salah  jika  pendididikan  yang  berkulitas  hanya  dapat dinikmati  oleh  masyarakat  kelas  atas  saja  yang  mampu membayarnya.
Perlindungan  hak-hak  anak  terdapat  dalam  konvensi PBB  tentang  Hak-hak  Anak  ( convention  on  the  rights  of  the child )  Tahun  1989,  telah  diratifikasi  oleh  lebih  191  negara, termasuk  Indonesia  sebagai  anggota  PBB  melalui  keputusan presiden No. 36 Tahun 1990. Dengan demikian, konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga  Negara  Indonesia.  Pada  Tahun  1999,  Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  asasi  manusia  yang  didalamnya  juga  tentang  hak  asasi anak  melalui  beberapa  pasal.  Kemudian,  tiga  tahun sesudahnya,  pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang  Perlindungan  Anak  ini  di  maksud sebagai Undang-Undang payung hukum ( umbrella’s law ) yang mengatur  hak-hak  anak.  Namun,  dalam  konsideransi hukumnya  justru  tidak  mencamtumkan  konvensi  hak  anak sebagai referensi yuridis. Sumber kesalahannya terletak pada

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
landasan  hukum  ratifikasi  konvensi  hak  anak  yang mengunakan  instrument  hukum  keputusan  presiden  yang secara  hierarki  lebih  rendah  derajatnya  dari  pada  Undang- undang.  Meskipun  demikian,  substansi  konvensi  hak  anak dapat  diadopsi  sebagai  materi  Undang-undang,  seperti penggunaan  asas  dapat  diadopsi  sebagai  materi  Undang- undang,  seperti  penggunaan  dan  tujuan  perlindungan  anak yang ada dalam Undang-undang Perlindungan Anak . 2
Undang-undang  No  23  Tahun  2002  tentang  perlindungan Anak karena Negara Indonesia menjamin kesejhateraan tiap- tiap  warga  negaranya,  termasuk  perlindungan  terhadap  hak anak  yang  merupakan  hak  asasi  manusia  seperti  yang termuat  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  konvensi perserikatan  bangsabangsa  tentang  hak  anak.  Penjelasan Undang-undang  Perlindungan  Anak  menyebutkan  meski Undang-Undang  No  39  tahun  1999  tentang    hak  asasi manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban  dan  tanggung  jawab  orang  tua,  keluarga, masyarakat  pemerintah  dan  Negara  untuk  memberikan perlindungan  pada  anak  masih  memerlukan  suatu  Undang- Undang  mengenai  perlindungan  anak  sebagai  landasan
2 Rika  saraswati ”  Hukum  Perlindungan  Anak  Di  Indonesia” PT  citra aditya bakti bandung ( hal 15)

## Pakuan Law Review
yuridis  bagi  pelaksanaan  kewajiban  dan  tanggung  jawab tersebut. 3
Pengertian  hak  anak  atas  pendidikan  seharusnya dikembalikan pada pengertian dan pemahaman dasar tentang apa  itu  hak  asasi  manusia  itu  sendiri.  Hillary  Rodham menyatakan  bahwa  konsep  dasar  dari  subtansi  hak-hak  anak sebagai  HAM  merupakan  suatu  selogan  dalam  proses pencapaian suatu pengertian dan pemahaman hakiki dari hak- hak  anak  itu  sendiri.  Sebagai  suatu  proses,  pengertian  dan pemahaman  hak-hak  asasi  anak  sebagai  bagian  dari    HAM mengalami  perubahan  substantif    berdasarkan  evolusi  dan revolusi  waktu  dari  konsep  perlindungan  ( protection ) keotonomi  ( outonomy )  dari  konsep  ketidakmatangan  mental dan  fisik  ( nurturance )  menjadi  kematangan  pribadi  dalam penetuan sikap dan nasibnya sendiri ( self determination ), serta dari  konsep    ( welfare )  ke  keadilan  ( justice ). 4 Perubahan  ini sangat menentukan corak pengakuan, pemenuhan, perlindungan  serta  penegakan  hukum  dari  hak-hak  anak disetiap Negara, demikian juga yang terjadi di Indonesia yang masih mengambil jalan tengah diantara perubahan-perubahan tersebut.
3 Ibid (hal 24)
4 H.Muladi”Hak asasi manusia” PT refika aditama bandung (hal.210)

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Perubahan  orientasi  substansi  tersebut  memiliki implikasi  terhadap  pertanyaanpertanyaan  teknis  oprasional untuk  pemenuhan  hak  atas  pendidikan  terhadap  anak  yang dilakukan  oleh  Negara.  Pertanyaan-pertanyaan  tersebut seperti:  apa  yang  harus  kita,  (orang  dewasa)  dan  negara lakukan  jika  anak-anak  memiliki  hak  asasi  apakah  hak-hak anak  itu  penting  jika  kenyataannya  anak-anak  tidak  bisa melaksanakan hak-hak asasinya, siapakah anak itu sendiri dan bagaimana  peran  dan  posisi  orang  tua  dan  Negara mengiterprestasikan kepentingan terbaik anak.
Di  dalam  batang  tubuh  UUD  1945  ada  beberapa  hal yang  perlu  kita  garis  bawahi.  Yang  pertama  adalah  hak  atas pendidikan itu sendiri. Hak atas pendidikan dimiliki oleh:

## A. Setiap orang
Hak  atas  pendidikan  bagi  setiap  orang  dapat  kita lihat di dalam pasal 28. Hak yang tercantum di sana antara lain  adalah  hak  untuk  mengembangkan  diri  dan memajukan  dirinya.  Artinya,  proses  semua  orang  untuk mengembangkan  dan  memajukan  dirinya  itu  harus dijamin  dan  dilindungi,  serta  dihormati  oleh  negara. Dengan kata lain, hak-hak tersebut sifatnya dipenuhi oleh yang memiliki hak, karena kata-kata mengembangkan dan memajukan  di  sini  ditujukan  pada  warga  Negara  yang

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
melakukannya. Namun Negara tetap harus melindunginya ( to  protect )  dan  menghormati (to  respect) terhadap  hak
tersebut.
B. Setiap warga Negara
Sementara hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara  tercantum  di  dalam  pasal  31.  Dalam  pasal  ini, secara  tegas  dinyatakan  bahwa  setiap  warga  Negara berhak  mendapatkan  pendidikan  (pasal  31  ayat  1). Berbeda  dengan  sifat  yang  dimiliki  pada  hak  atas pendidikan bagi setiap orang. Karena hak atas pendidikan bagi  seluruh  warga  Negara,  adalah  untuk  mendapatkan. Artinya, ada kewajiban pemerintah untuk membuat warga negaranya  mendapatkan  pendidikan.  Di  sini  kita  melihat bahwa  hak  atas  pendidikan  itu  akhirnya  dalam penyelenggaraannya  menjadi  kewajiban  pemerintah. Masih  didalam  pasal  yang  sama,  namun  diayat  yang berbeda  (Pasal  31  Ayat  (2)),  kita  dapat  melihat  bahwa pendidikan  bukan  saja  hak  bagi  seluruh  warga  negara, tetapi  juga  merupakan  kewajiban  bagi  warga  Negara, khususnya pendidikan dasar Sembilan tahun. Dan dengan tegas  dinyatakan  bahwa  penyelenggaraan  pendidikan dasar  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  hal pembiayaannya.;  Hal  ini  dipertegas  dengan  pengaturan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 270
pada  ayat-ayat  selanjutnya  secara  terangterangan menyebutkan  kewajiban  Negara,  bahkan  mencantumkan nominal persen yang harus dialokasikan untuk pendidikan dari  APBN  nya  yaitu  dua  puluh  persen.  Hal  ini memperlihatkan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi  ( to  fulfill )  hak  atas  pendidikan  bagi  warga negaranya.  Selain  itu,  di  dalam  batang  tubuh UndangUndang Dasar ini, juga ditegaskan mengenai fungsi pendidikan    dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  yang  menjadi  tujuan  dari  Negara.  Hal  lain  yang menarik  adalah  bahwa  pendidikan  tidak  semata-mata ditujukan  untuk  transfer  ilmu  pengetahuan  saja, melainkan  juga  harus  mengandung  muatan  peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.
Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional ini  merupakan  payung  hukum  yang mengatur mengenai keseluruhan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Visi misi pendidikan, kurikulum, hingga tata kelola pendidikan kita bersumber dari Undang-undang ini.
Di  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Alinea  keempat. Itulah  tujuan  didirikannya  Negara  Republik  Indonesia yang  salah  satunya  adalah  mencerdaskan  kehidupan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
bangsa. Tanggung jawab Negara begitu besarnya di bidang pendidikan yakni menjamin agar warga negaranya cerdas dan memperoleh akses pendidikan.
Maksud  dari  mencerdaskan  kehidupan  bangsa tidak  semata-mata  memfasilitasi  tersedianya  sarana pendidikan  saja.  Namun  lebih  dari  itu,  Negara  memiliki kewajiban  konstitusional  untuk  menjamin  seluruh  warga negara  Indonesia  menjadi  cerdas  yang  salah  satunya ditandai  dengan  membuat  suatu  sistem  pendidikan  yang dapat  diakses  seluruh  warga  negara  tanpa  terkecuali. Undang-Undang  Dasar  1945  juga  mengakui  bahwa pendidikan adalah hak warga negara yang merupakan hak asasi  manusia.  Secara  khusus UndangUndang  Dasar 1945 mengatur persoalan pendidikan ini dalam Pasal 31 dan 28. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pendidikan adalah hak  warga  negara  sekaligus  kewajiban  negara  untuk menjamin pemenuhannya.
“Pendidikan  untuk  Semua”  yang  dideklarasikan  di konferensi  Jomtien  di  Muangthai  tahun  1990  dan Deklarasi HakHak Azasi Manusia Sedunia Artikel 29 yang berbunyi:  “Tujuan  pendidikan  yang  benar  bukanlah mempertahankan  ‘sistem’  tetapi  memperkaya  kehidupan manusia dengan memberikan pendidikan lebih

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
berkualitas, lebih efektif, lebih cepat dan dengan dukungan biaya  negara  yang  menanggungnya”  Konstitusi  juga melindungi  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Pasal 31.
Dalam  peningkatan  cita-cita  pendidikan  maka pemerintah  membuat  suatu  dinamika  disentralisasi pendidikan  dimana  mengantarkan  pendidikan  pada kemajuan  ekonomi  suatu  bangsa,  bahkan  mengantarkan kemajuan  sains  dan  teknologi  modern.  A.  Malik  Fadjar menegaskan  bahwa  pendidikan  merupakan  aspek fundamental  ke  arah  resolusi  proplem  peradaban  dan kemanusiaan, karena peran fungsinya dalam mengantarkan manusia yang berbudaya beradab tak dapat di  bantah. 5 Dengan  demikian,  pada  akirnya  pendidikan sebagai  kegiatan  yang  terpusat  pada  pembangunan sumber daya manusia dan mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa.
Akan  tetapi  kondisi  pendidikan  di  Indonesia semakin  memprihatinkan  jika  kita  memperhatikan berbagai  macam  dan  bentuk  pelanggaran  atau penyimpangan.  Pelanggaran  yang  dilakukan  dari  bentuk
5 Mujamil Qomar” Kesadaran pendidikan ” Jogjakarta: Ar ruzzmedia pers , 2012,hal 25-26

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
pelanggaran  ringan  hingga  pelanggaran  berat  yang  patut disebut  sebagai  skandal  dalam  dunia  pendidikan  oleh karna  itu  pendidikan  kita  mengalami  banyak  sekali kelemahan.
Penyebab  rendahnya  pemenuhan  hak  pendidikan warga  negara  adalah  bukan  karena  terbatasan  masalah dana,  melainkan  lebih  kepada  komitmen  serta  kemauan pemerintah  dan  DPR  dalam  menggunakan  dana  APBN untuk  sektor  pendidikan.  harus  ada  kejelasan  koordinasi antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan  pendidikan  dari  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah  melalui  asas  disentralisasi tidak  boleh  menjadi  alasan  pembenar  terhadap  tidak meratanya akses dan kualitas pendidikan. Pemerintah dan pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  bersinergi  dalam melengkapi  sarana  dan  prasarana  pendidikan  dan mengembangkan budaya ilmu pengetahuan di daerah.

## C. PENUTUP
Merupakan  hak  setiap  warga  Negara  Indonesia untuk mendapat pendidikan. termasuk didalamnya adalah anak-anak yang dijamin oleh konstitusi dan diakui secara

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 274
internasional.  Partisipasi  dari  semua  pihak  sangat diharapkan guna terwujudnya pendidikan yang murah dan berkualitas.  Pendidikan  harus  mendapat  perhatian  serius dari  pemerintah.  Karena  pendidikan  merupakan  hak  dan bukan kewajiban.
Perlindungan  mengenai  hak  anak  dalam mendapatkan  pendidikan  di  indonesia  diatur  dalam UndangUndang Dasar 1945 Pasal 28C Pasal 28E Pasal 31. Undang-undang No.  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10  Pasal  11  Pasal  12  Pasal  46.  Undang-undang  No.  23 Tahun 2002  Pasal  9 Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50 Pasal 52 Pasal 53 pada dasarnya memiliki wilayah pengaturan yang berbeda-beda. Namun hendaknya terjadi suatu konsistensi di dalam perspektif keseluruhan Undang-undang tersebut. Karena,  perspektif  merupakan  suatu  cara  pandang  yang mendasar, yang menjadi pedoman dari bagaimana Negara merumuskan arah-arah kebijakannya.
Tugas  negara  dalam  memenuhi  hak  pendidikan bagi  anak adalah Pertama ,  bahwa  pendidikan  merupakan hak seluruh warga Negara. Artinya, seluruh warga Negara, bahkan  setiap  anak    berhak mendapatkan  pendidikan dengan  prinsip  non  diskriminasi,  baik  jenis  kelamin,

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 275
gender ,  Suku,  Ras,  Agama,  juga  kelas  ekonomi,  termasuk untuk  warga  Negara  yang  memiliki  kebutuhan  khusus ( difable). Kedua , bahwa Pendidikan merupakan hak warga Negara,  yang  artinya  pemerintah  sebagai  penyelenggara Negara  wajib  untuk  menyelenggarakan  pendidikan. Penyelenggaraan  tersebut  mencakup  pendanaan,  serta pelayanan publik untuk menyelenggarakan pendidikan itu sendiri.

## DA FTAR PUSKATA
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 .
Undang-Undang  Republik  Indonesia,  Nomor  4  Tahun  1979 tentang kesejahteraan  Anak .
____________________,  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan Anak .
____________________, Nomor   23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak
____________________,  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem
Pendidikan Nasional .
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
Abu  huraerah,  2012. Kekerasan  terhadap  anak ,  cet.  3,  bandung:
Nuansa cendekia.
Bambang  sunggono.  2011. Metodologi  penelitian  hukum .  cet  12,
jakarta, Rajawali.
H.Muladi Hak asasi manusia, cet, 3 bandung: PT  Refika aditama.
Mujmil  Qomar.  2012. Kesadaran  pendidikan ,  cet  1  Jogjakarta:  Ar ruzzmedia pers.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Modul    ,  2016. Strategi  pembelajaran  TK dinas  pendidikan  jawa
barat.
Rika  Saraswati, Hukum  Perlindungan  Anak  Di  Indonedia .  cet  1,
Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Waluyadi,  2009. Hukum  Perlindungan  Anak .    Cet  1,Bandung:
Penerbit Mandar Maju.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN