## PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG ATAU TRAFFICKING

## Ria Delta
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai riadelta18@gmail.com

## Abstrak
Isu traficking anak  memang  masih  sangat    rumit,  beberapa  kalangan  misalnya  sibuk meributkan  prasyarat dari perdagangan anak dan hanya dapat dijerat dengan Pasal pidana yaitu penculikan, adopsi ilegal, pemalsuan dokumen dan sebagainya. Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penyelesaian hasil penelitian ini dengan cara   melakukan penelitian secara  empiris  dan  secara  normatif  sedangkan  data  yang  dipergunakan  berupa  data sekunder  dan  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  dengan  cara  melakukan  penelitian dilapangan  melalui  observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  anggota  yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) serta melakukan studi  kasus serta ditunjang dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian dilakukan di wilayah hukum Provinsi Lampung. Dari hasil penelitian dan pembahasan didapatkan bahwa Dalam banyak  kasus    para  pejuang  hak  anak    hanya  bisa  mengatakan  bahwa  kejahatan  terhadap anak atau perempuan dalam  praktek terjadinya kejahatan dapat dikatakan   punya indikasi traficking, namun dalam prakteknya para penegak hukum tidak dapat membuktikan  bahwa perbuatan  tersebut  merupakan  traficking  atau  perdagangan  anak,  sehingga  kejahatan tersebut  tidak  berakhir  di  sidang  Pengadilan,  karena  penerapan  hukumnya  selalu  tidak menyentuh tentang Undang-undang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya tinggi. Adapun kesimpulannya bahwa dalam penanganan masalah perdagangan orang baik dalam mengidentifikasi  maupun  perlindungan  terhadap  korban  adalah  sangat  kompleks    dan sangat  perlu  perhatian  pemerintah  dengan  seksama  agar  untuk  masa  yang  akan  datang setidaknya    ada  pencegahan-pencegahan  yang  dilakukan  sebelum    perdagangan  orang maupun anak semakin meningkat serta modus operandinya semakin canggih.
Kata Kunci  :   Sanksi Pidana, Trafficking

## IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTION AGAINST HUMAN TRAFFICKING

## Abstract
The  issue  of  child trafficking  is  still very  complicated,  some  people for  example  are  busy  fussing over the prerequisites of child trafficking and can only be charged with criminal offenses such as kidnapping,  illegal  adoption,  forgery  of  documents  and  so  on.  Approach  problem  done  in completion of this research result by doing research  empirically and normatively. While the data used in the form of secondary data and primary data  is data obtained by conducting research in the  field  through  observation  and  interviews  conducted  by  member  of  the  legal  aid  institute  of Indonesia  as  well  as  coducting  case  studies  and  supported  by  data  obtained  through  literature
study  and  research  coducted  in  the  jurisdiction  of  Lampung  province.  The  conclusion  is  that  in handling the problem of trafficking either in identifying or protecting the victims or very complex and  really  need  the  government  attention  carefully  so  that  for  the  future  at  least  there  are precautions before the human and children trafficking is in creasing as well as the modus operandi become more advinced.
Keywords : Criminal santions, trafficking.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  hukum, dimana  hukum  di  junjung  tinggi  demi terlaksananya  supremasi  hukum  yang kokoh dan mulia, namun pada kenyataannya  sangat    jauh  berbeda dengan anggapan tersebut, karena hukum hanyalah  dijadikan  sebagai  alat  atau kendaraan  politik  suatu  golongan  dan dipergunakan untuk kepentingannya yang terkadang jelas-jelas merugikan khalayak dan  menimbulkan  ketidak  percayaan hukum itu dengan sendirinya.
Dalam  memberantas  kejahatan  tidak boleh ditunda-tunda, karena kejahatan itu sendiri akan menguasai kita dan menghancurkan apa  yang ada, tidak usah menunggu  selesai  dibenahi  lembaga penegak  hukum  dan  aparaturnya  baru bertindak  karena  sikap  seperti  ini  pasti akan  memakan  waktu,  mulailah  dengan menegakan  hukum  dengan  aparatur  yang ada,  yang  pasti  dengan  aparatur  pilihan yang  memiliki  moral  profesionalisme yang  tinggi  dan  bermental  tangguh,
sedangkan penyempurnaan lembaga dapat dilakukan sambil berjalan.
Keprihatinan  dalam  usaha  penegakkan hukum di  Indonesia  masyarakat hampir- hampir  tak  mempercayai  lagi  lembaga penegakan hukum,  sebenarnya salah satu kunci  dalam  menyelamatkan  negara  dari krisis  kewibawaan  dan  krisis  ekonomi, kepada  rakyat  harus  diperlihatkan  bahwa hukuman berlaku tegas tanpa diskriminasi  dan  selain  itu  diperlukan kesadaran  hukum  dalam  masyarakat, karena tanpa hal itu mustahil hukum akan dapat ditegakkan.
Hukum di negara kita belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat  dan  prosedur  hukum  itu sendiri,  karena  hukum  itu  masih  bisa diperjualbelikan dan hukum dapat dikatakan belum bisa melindungi masyarakat  kecil  yang  selalu  tertindas oleh wewenang orang-orang yang berkuasa.
Hal yang demikian apabila semakin lama dibiarkan akan dapat mengakibatkan hal- hal  yang  tidak  kita  inginkan  bersama, selain  itu  juga  semakin  rapuhnya  hukum di  Indonesia, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia  yang  seharusnya  dilindungi  dan dijamin oleh hukum itu sendiri.
Kita  memerlukan  suatu  reformasi  di bidang  hukum  sehingga  dapat  berjalan secara efektif dan murni serta konsekuen. Hal  tersebut  akan  dapat  mematahkan adanya  adagium  bahwa  hukum  dapat diperjual  belikan  dan  juga  hukum  tidak akan lagi dapat menjadi kendaraan politik bagi  golongan  tertentu  demi  tercapainya tujuan tertentu dan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya diatas penderitaan rakyat banyak.
Hal ini memang sulit untuk dilaksanakan dengan  segera,  namun  apabila  kita memulainya  dengan  perlahan  namun pasti,  hal  ini  akan  terasa  mudah  untuk dilaksanakan. Untuk memulainya langkah pertama  yang  harus  kita  benahi  adalah sikap  moral  profesional  para  penegak hukum  Indonesia,  karena  hal  tersebut merupakan  modal  dasar  seseorang  untuk dapat    terjun  atau  eksis  dalam  pergaulan di  masyarakat,  tanpa  hal  tersebut  akan sulit  untuk  melangkah  atau  mendapatkan
kepercayaan  yang penuh dari masyarakat terhadap langkah-langkah pemerintah.
Bagi  masyarakat  Indonesia  masalah kejahatan  sudah  menjadi  hal  yang  biasa untuk  di  dengar  dan  disaksikan  dalam kehidupan  sehari-hari,  hal  ini  dapat dilihat  maraknya  informasi  serta  berita- berita  yang  disampaikan  di  media  masa baik  cetak  maupun  elektronik  dengan menempatkan  kasus  kejahatan  sebagai topik  utamanya  dan  dari  sekian  banyak kasus kejahatan, kasus kejahatan perdagangan  orang    atau  penculikan terhadap  anak  dibawah  umur  sering terjadi  dan  menyita  perhatian  sehingga menimbulkan keresahan di dalam masyarakat  baik  kepada  keluarga  korban atau masyarakat luas , hal ini akan makin memperjelas  bahwa  pelaku  kejahatan agak  sulit  di  jangkau  oleh  hukum, dikarenakan  penyebabnya  adalah  tidak lain,  karena  kurang  tegasnya  aparat penegak  hukum  dalam  menjatuhkan sanksi  sehingga  kejahatan  perdagangan orang  atau  penculikan  terhadap  anak selalu saja terdengar dan terjadi di dalam kehidupan  sehari-hari yang  dialami masyarakat  dan  kejahatan  bukanlah sesuatu  hal  yang  baru,  meskipun  tempat dan waktunya berlainan, tetapi modusnya dinilai sama.
Semakin  lama  kejahatan  di  Ibu  kota  dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat  bahkan  di  beberapa  daerah dan  sampai  ke  kota-kota  kecil  dan dikuatirkan  kemungkinan  akan  menjalar lebih  lanjut  lagi  ke  desa-desa,  dimana desa adalah tumpuan harapan dan sumber budaya bangsa, disana terdapat gambaran kehidupan  yang  aman,  tentram  lahir  dan batin.  Kejahatan  merupakan  salah  satu fenomena sosial yang selalu melekat pada setiap  kehidupan  dalam  masyarakat termasuk  juga  kejahatan  perdagangan anak/perempuan  dan  penculikan  anak, maraknya  kejahatan    ini  sudah  menjadi struktur yang membudaya dalam masyarakat,  yang  pada  akhirnya  akan menimbulkan  korban  yang  juga  berasal dari seluruh lapisan masyarakat khususnya  masyarakat  yang  berada  pada posisi  yang  lemah,  namun  bukan  hanya lapisan  masyarakat  yang  lemah  dari kalangan  masyarakat    akan  menjadi sasaran yang paling diutamakan oleh para pelaku kejahatan.
Isu traficking anak  biasanya  juga  tidak bisa  dilepaskan  dari  kaum  perempuan, karena  perempuan  dianggap  sebagai seorang ibu. Perempuan merupakan salah satu mata rantai dimulainya isu perdagangan  anak  maupun  dimulai  suatu tindak  pidana  dan  perempuan  termasuk
sebagai  korban  tindak  pidana  maupun menjadi  sasaran  yang  amat  mudah dijadikan  obyek,  karena  perempuan  dan anak  memang  selalu  menjadi  kelompok minoritas dan warga negara kelas dua (2).
Jika  dipandang  dari  segi  ekonomi  sosial, kerugian  masyarakat  yang  disebabkan kejahatan  di  Negara-negara  yang  sedang berkembang  adalah  sangat  besar  sekali, masyarakat dihadapkan pada suatu fenomena  yang  terbentang  luas  dan mendalam  bersarang  sebagai  penyakit menular  di  dalam  tubuhnya,  sehingga sering membahayakan kehidupan.
Dengan  semakin  berkembangnya  ilmu pengetahuan  dan  maraknya  kejahatan akhir-akhir ini, dimana sangat diperlukan kehadiran aparat penegak hukum khususnya  kepolisian  yang  langsung dapat  membantu  upaya  pemeliharaan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat  selaku  alat  negara  yang dibantu  masyarakat  dengan  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia  agar  dapat mencapai  keamanan  dalam  negeri  yang merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya masyarakat madani  yang  adil,  makmur  dan  beradab berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Keamanan  dan  ketertiban  masyarakat
adalah  suatu  kondisi  dinamis  masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya  proses  pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional  yang  ditandai  oleh  terjaminnya keamanan,  kemampuan  membina  serta mengembangkan  potensi  dan  kekuatan masyarakat  dalam  menangkal,  mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran  hukum  dan  bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
Isu  trafficking  anak  memang  masih sangat rumit, beberapa kalangan misalnya sibuk meributkan definisi trafficking    dan  konon  sebagian  besar kasus yang muncul di media masa bahkan tidak memenuhi prasyarat sebagai kejahatan  perdagangan  anak  dan  hanya dapat  dijerat    Pasal-pasal  yang  ada  di dalam  KUHP  sebagai  tindak  pidana melarikan  anak  dibawah  umur  dan sebagainya.  Dalam  banyak  kasus  para pejuang  hak  anak  juga  hanya  bisa mengatakan  bahwa  praktek  tersebut punya  indikasi  traficking,  namun  dalam prakteknya  para  penegak  hukum  tidak dapat  membuktikan    bahwa  perbuatan tersebut  merupakan  trafficking  atau
perdagangan  anak,  sehingga  kejahatan tersebut tidak berakhir di sidang Pengadilan.

## B. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah :
(1) Untuk mengetahui cara
bekerjanya  para  pelaku  kejahatan perdagangan orang serta
bagaimana penerapan hukum atau sanksi  pidana  yang  diterapkan kepada pelaku kejahatan perdagangan orang. (2) Untuk mengetahui cara bekerjanya  para  penegak  hukum dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

## C. TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  AA.Baramuli,  1997  :  124 “…Fungsi  hukum  adalah  memelihara kepentingan  umum      dan    perorangan dalam      bernegara    dan      mengarahkan tindakan atau keputusan penyelenggaraan negara  dan  rakyat  untuk  mewujudkan cita-cita keadilan, kebenaran dan kemakmuran dalam bernegara ”.
Dalam  hubungan  ini,  maka  hukum mengadakan pembatasan-pembatasan agar  pertentangan  kepentingan  dapat dibatasi sehingga  tercipta  dinamika kehidupan aman, tertib dan teratur.
Secara  dogmatis  masalah  pokok  yang berhubungan  dengan  hukum  pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu :
1. perbuatan yang dilarang
2. orang  yang  melakukan  perbuatan yang dilarang
3. pidana  yang  diancam  terhadap pelanggaran larangan tsb.
Adapun  perbuatan  yang  dilarang  dalam hukum pidana mempunyai banyak istilah dengan  pengertiannya  masing-masing, karena  perbuatan  yang  dilarang  atau dengan  istilah het  strafbaarfeit adalah merupakan  suatu    perbuatan  yang dilarang  hukum,  perbuatan  yang  dapat dihukum,  perbuatan  pidana,  peristiwa pidana, tindak pidana dan delik.
Dalam hukum pidana  yang dipergunakan adalah  istilah  tindak  pidana  yang  berarti perbuatan melakukan atau tidak melakukan  sesuatu  yang  oleh  Undang- undang  dinyatakan  sebagai  perbuatan yang  dilarang  dan  diancam  dengan pidana, sedangkan
Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang yaitu setiap pelaku
yang dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana atas  perbuatannya  yang  dilarang  dalam suatu undang-undang.
Terhadap  pidana  yang  diancam  terhadap pelanggaran larangan tsb,  yaitu hukuman yang  dapat  dijatuhkan  kepada  setiap
pelaku  yang  melanggar  undang-undang baik  hukuman  yang  berupa  hukuman pokok maupun hukuman tambahan sesuai dengan  yang  terdapat  didalam  Pasal  10 KUHP  yang  memuat  jenis-jenis  pidana yaitu hukuman pokok yang terdiri dari :
1. pidana mati
2. pidana penjara
3. pidana kurungan
4. pidana denda
Hukuman tambahan terdiri dari :
1. pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan hakim
Adapun  masalah  pokok  dari  hukum pidana material terletak pada:
1. perbuatan apa yang sepatutnya dipidana (tindak pidana)
2. syarat  apa  yang  seharusnya  dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu (kesalahan)
3. sanksi  (pidana)  apa  yang  sepatutnya dikenakan kepada orang itu
Ditinjau  dari  sudut  politik  hukum  pidana bahwa ; kebijakan untuk menggunakan/memfungsionalisasikan hukum  pidana  adalah  merupakan  sejauh mana kewenangan atau kekuasaan negara untuk  mengatur  dan  membatasi  tingkah laku  manusia/baik  warga  masyarakat maupun pejabatnya dengan hukum
pidana  tersebut  dalam  arti  hubungan kekuasaan/hak Negara dan warga masyarakatnya, karena hubungan tersebut ditentukan  oleh clean  governance yang dapat  menjamin  dan  menegakan  hukum sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum (rechtstaat),  namun  walaupun  negara hukum,  keberadaan  aturan  hukum  yang bersanksi pidana juga tidak bisa diwujudkan  hanya  dengan  menciptakan berbagai  peraturan  perundang-undangan dengan  sanksi  yang  lebih  berat,  karena jangkauan hukum pidana tersebut terbatas karena  :
1. sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat  komplek  dan  berada  diluar jangkauan hukum pidana
2. hukum  pidana  hanya  merupakan subsistem  dari  sarana  control  social untuk  mengatasi  kejahatan  sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan
3. penggunaan  hukum  pidana  dalam menaggulangi kejahatan hanya merupakan kurieren  am  symptom
(penanggulangan pengobatan gejala), sifatnya simptomatik bukan kaustif
4. sanksi  pidana  merupakan remedium yang  mengandung  sifat  para  doksal dan  unsur  serta  efek  samping  yang negatif
5. sistem pemidanaan bersifat fragmentair  dan  individual  tidak bersifat struktural/fungsional
6. keterbatasan  jenis  sanksi  pidana  dan sistem perumusan sanksi yang bersifat kaku dan imperative 7. berfungsinya hukum pidana memerlukan  sarana  pendukung  yang lebih  bervariasi  dan  menuntut  biaya tinggi.
Dengan  banyaknya  peraturan  perundang- undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah  yang  banyak  memuat  sanksi pidana dalam upaya menegakan hukumnya,  baik  yang  dilakukan  secara konvensional oleh individu maupun yang dilakukan  oleh  badan  usaha/korporasi, namun  ketentuan  induknya  dari  pidana itu  sendiri  yaitu  KUHP  peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang sampai hari  ini  masih  tetap  diberlakukan,  hanya mengalami  perubahan  yang  bersifat tambal  sulam,  tetapi  belum  mengalami perubahan yang bersifat fundamental.
Untuk  itu  sangat  diperlukan  adanya pembaharuan  hukum  di  bidang  Hukum Pidana  dan  alasan  diperlukannya  KUHP yang bersifat nasional karena :
1. Alasan  politik,  bahwa  negara yang  merdeka  dan  berdaulat wajar  mempunyai  KUHP  yang diciptakannya  sendiri  yang  dapat
dipandang  sebagai  symbol  dan merupakan  kebanggan  sebagai negara  yang  telah  merdeka  dan melepaskan  diri  dari  kungkungan penjajahan politik 2. Alasan sosiologis bahwa pengaturan  dalam  hukum  pidana merupakan pencerminan dari ideologi  politik  suatu  bangsa  di mana hukum itu berkembang dan ukuran kriminalisasi suatu perbuatan  tergantung  dari  nilai- nilai  pandangan  kolektif  yang terdapat  di  dalam  masyarakat tentang  apa  yang  baik,  yang benar,  yang  bermanfa’at,  yang bernilai.
3. Alasan yang bersifat praktis, tidak banyak  orang  yang  menyadari bahwa  KUHP  sekarang  resminya ditulis  dalam  bahasa  Belanda, padahal  yang  beredar  dalam masyarakat adalah terjemahannya belaka  dan  akibatnya  banyak ditemukan persoalan dalam penerjemahan rumusan atau peristilahan  sehingga  terdapat permasalahan dalam praktik.
4. Alasan  adaktif,  bahwa  KUHP nasional  di  masa  yang  akan datang harus dapat menyesuaikan diri  dengan  perkembangan  baru khususnya perkembangan
internasional yang sudah disepakati  oleh  masyarakat  yang beradab.
Hukum  Pidana  atau  pidana  merupakan akibat  dari  suatu  pelanggaran  hukum yang  dirasakan  memiliki  dampak  dan sanksi  pidana  merupakan  hukuman  yang dinilai  lebih  berat  dari  pada  hukuman  di bidang  hukum  lain  itu  sebabnya  sanksi pidana disebut sebagai ultimum remedium (senjata  pamungkas,  alat terakhir  yang  digunakan  apabila  sanksi lain  sudah  tidak  mampu  menyelesaikan suatu perkara).
Untuk  menetapkan  suatu  perbuatan  itu sebagai  suatu  perbuatan  kriminal  perlu diperhatikan bahwa :
1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan  korban  atau  dapat mendatangkan korban
2. Apakah  biaya  mengkriminalisasi seimbang  dengan  hasilnya  yang akan dicapai, artinya cost pembuatan Undang-undang,
pengawasan dan penegakan hukum  serta  beban  yang  dipikul oleh  korban,  pelaku  atau  pelaku kejahatan itu sendiri harus
seimbang  dengan  situasi  tertib hukum yang akan dicapai
3. Apakah  akan  makin  menambah
beban  aparat  penegak  hukum yang  tidak  seimbang  atau  nyata- nyata  tidak  dapat  diemban  oleh kemampuan yang dimilikinya
4. Apakah  perbuatan-perbuatan  itu menghambat  atau  menghalangi
cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat. Adapun keputusan untuk untuk melakukan kriminalisasi harus berdasarkan  kepada  faktor-faktor  sebagai berikut :
1. keseimbangan sarana-sarana yang digunakan  dalam  hubungannya dengan  hasil-hasil  yang  ingin dicapai,
2. analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan- tujuan yang dicari,
3. penilaian  atau  penafsiran  tujuan- tujuan  yang  dicari  itu  dikaitkan dengan  prioritas-prioritas  lainnya dalam  pengalokasian  sumber- sumber tenaga manusia,
4. pengaruh sosial dari kriminalisasasi dan
deskriminalisasi  yang  berkenaan
dengan  atau  dipandang  dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.
Seorang  pelaku  tindak  pidana  dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya, karena perbuatan tersebut merupakan :
1. pertanggungjawaban bersifat pribadi/perorangan
2. pidana  hanya  diberikan  kepada orang yang bersalah
3. pidana  harus  disesuaikan  dengan karakteristik dan kondisi si pelaku yang berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim  dalam  memilih  sanksi pidana dan harus ada kemungkinan  modifikasi  pidana dalam pelaksanaannya.
Upaya  penanggulangan  kejahatan  dapat ditempuh dengan  :
b. penerapan hukum pidana
c. pencegahan tanpa pidana
d. mempengaruhi pandangan masyarakat  mengenai  kejahatan dan  pemidanaan  lewat  media massa
Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal  dapat  dilakukan  melalui  proses peradilan  pidana  yang  ada  yaitu  dengan cara  menerapkan  sanksi  pidana  sesuai dengan  KUHP,  oleh  karena  itu  dalam
melaksanakan  penaggulangan  masalah pelaku tindak pidana
dengan
menggunakan sarana penal harus diperhatikan :
1. Penggunaan  hukum  pidana  haris memperhatikan tujuan
pembangunan nasional yaitu mewujudkan  masyarakat  adil  dan makmur yang merata materiil dan sprituil  berdasarkan  Pancasila, maka hukum pidana harus bertugas  atau  bertujuan  untuk menaggulangi kejahatan.
2. Perbuatan  yang  diusahakan  untuk dicegah  atau  ditanggulangi  oleh hukum  pidana  adalah  perbuatan- perbuatan yang tidak dikehendaki,
yaitu perbuatan yang
mendatangkan kerugian atas warga masyarakat
3. Usaha  untuk  mencegah  suatu perbuatan  dengan  menggunakan sarana  hukum  pidana  dengan sanksi  yang  negative  berupa pidana  perlu  disertai  perhitungan akan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai
4. Penggunaan  hukum  pidana  harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum.

## D. METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian  hukum (legal  research) dan pendekatan  masalah  dilakukan  dengan cara  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaedah-kaedah  atau  norma-norma,  dan peraturan-peraturan    yang  berkaitan dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas dan  pendekatan  empiris  yaitu  dengan melakukan observasi langsung dilapangan  dengan  cara  melihat  kejadian yang terjadi di dalam masyarakat tentang adanya kasus-kasus perdagangan orang/perempuan maupun anak.
Adapun prosedur pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang penelitian ini adalah    data  sekunder,    data  sekunder diperoleh  dari  bahan-bahan  perpustakaan dengan cara meng-inventarisir, membaca, mencatat, mengutip sumber-sumber  yang diperoleh  dari  bahan  baca-an,  literatur, perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang.
Tindak  lanjut  dari  pengumpulan  dan pengolahan  data  dilakukan  analisis  data secara kualitatif dimulai dengan mendeskripsikan  data,  dimana  dalam metode ini diupayakan ditemukan makna dan  interpretasi  yang  tidak  terlepas  dari ketentuan  hukum  secara  jelas  serta dihubungkan untuk menjawab
permasalahan  yang  ada  untuk  ditarik kesimpulan  sehingga  dapat  memberikan gambaran secara umum terhadap permasalahan yang dibahas.

## E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
(1). Cara bekerjanya para pelaku kejahatan  perdagangan  orang  serta bagaimana  penerapan  hukum  atau sanksi pidana
Masyarakat  Indonesia  adalah  sebuah masyarakat yang majemuk yaitu masyarakat  yang  terdiri  atas  lebih  dari 500  suku  bangsa  yang  dipersatukan sebagai  sebuah  negara  oleh  system nasional Indonesia, masyarakat Indonesia sebagai  sebuah  bangsa  yang  telah terwujud  dari  berbagai  tokoh-tokoh terpelajar,  politik  dan  sejumlah  suku bangsa  yang  menjadi  penduduk  dari negeri  jajahan  Hindia  Belanda  ini  untuk dapat secara bersama-sama hidup dengan menyatukan  kesukubangsaan  masing- masing  membentuk  sebuah  bangsa  yang dinamakan  Indonesia  dan  tekad  ini dinyatakan secara terbuka dalam Sumpah Pemuda.
Isu trafficking anak  biasanya  juga  tidak bisa  dilepaskan  dari  kaum  perempuan, karena  perempuan  dianggap  sebagai seorang ibu. Perempuan merupakan salah satu mata rantai dimulainya isu
perdagangan  anak  maupun  dimulai  suatu tindak  pidana  dan  perempuan  termasuk sebagai  korban  tindak  pidana  maupun menjadi  sasaran  yang  amat  mudah dijadikan  obyek,  karena  perempuan  dan anak  memang  selalu  menjadi  kelompok minoritas dan warga negara kelas dua (2).
Menurut  Plato  dalam  mahakaryanya Republik di  sekitar  abad  400  SM  pernah menyebutkan  bahwa  perempuan  sama halnya  dengan  budak  dan  anak-anak, tidak  berhak  atas  kehidupan  publik  dan mereka  hanya  sebagai  obyek  seksualitas laki-laki,  perbudakan  ini  dari  dahulu hingga  sekarang  masih  tetap  ada  dan muncul  dalam  dimensi  baru  yaitu trafficking.
Kemiskinan  umumnya  dituding  sebagai penyebab trafficking , padahal itu hanyalah salah satu pemicunya.
Alasannya  mengapa  anak-anak  terjebak praktek trafficking umumnya  disebabkan karena  menikah  dan  bercerai  di  usia muda,  dorongan  dari  keluarga  untuk bekerja, krisis ekonomi, jeratan kemiskinan  serta  minimnya  informasi dan  pemahaman  tentang trafficking terutama  di  wilayah-wilayah  terpencil. Namun tidak semua  yang telah diuraikan diatas  merupakan  penyebab  terjadinya trafficking ,  karena  ada  kemungkinan  lain sehingga trafficking itu  tejadi  seperti
halnya  kasus  yang  terjadi  pada  7  Juni 2008,  koran-koran  lokal  di  kota  Bandar Lampung,  memuat  tulisan  yang  sangat membuat para pembaca terkesima, dimana  telah  terpampang    jelas  kalimat- kalimat  tentang    telah  diculiknya    dua orang  siswi  SLTP    yang  masih  memakai seragam  sekolah,  kejadian  seperti  ini kembali terulang  dan  membuat hati para orang tua merasa sangat khawatir tentang keselamatan  anak-anak  perempuannya, karena  hal  ini  pernah    terjadi  dan  terjadi lagi  beberapa tahun sebelumnya, seorang siswa  SMU  negeri  di  Bandar  Lampung yang masih duduk di kelas I telah di culik tidak  jauh  dari  sekolahnya,  modus operandinya adalah dengan cara memasukkan  paksa  siswi  tersebut  ke sebuah  mobil  mini  bus  yang  sudah menunggu dan teman-teman siswi tersebut  tidak  bisa  berbuat  banyak  untuk menolong rekannya. Mungkin nasib anak gadis siswi ini masih baik, karena dengan bantuan  petugas  yang  cepat  tanggap sehingga siswi ini masih dapat diselamatkan  walaupun  sudah  dibawa menyeberang ke Jakarta.
Sepertinya  kasus-kasus  penculikan  anak perempuan  marak  terjadi  di  Indonesia tidak  hanya  di  Bandar  Lampung,  bahkan di  kota  manapun  di  Indonesia,  namun kurang tereksposnya  permasalahan ini ke
media  membuat  pemerintah  kurang perhatian  sehingga  permasalahan  ini terkesan  bahwa  pemerintah  tidak  cepat tanggap untuk menyelesaikan dan berupaya    bagaimana  cara  mengatasinya agar  kasus  seperti  ini  tidak  terulang  lagi dan  membuat  masyarakat  menjadi  lebih tenang.
Bagaimana  perjalanan  seorang  anak perempuan  yang  notabene  masih  duduk di  bangku  sekolah  yang  telah  diambil paksa  oleh  orang-orang  yang  tidak bertanggungjawab?  Menuju  suatu  tempat yang  tidak  diinginkan  dan  tempat  yang asing serta jauh dari keluarganya..?
Umumnya  penculikan  dilakukan  oleh sekelompok  orang-orang  yang  telah mengintai/mengamati    kebiasaan  anak- anak perempuan yang menjadi incarannya  dan  cendrung  penculikan  ini terjadi  kepada  anak-anak  yang  masih memakai  seragam  Sekolah  Lanjutan Tingkat  Pertama  (SLTP),  yang  masih berumur  antara  13-16  tahun.  Biasanya penculikan  ini  terjadi  pada  saat  mereka menunggu angkutan umum/mikrolet (angkot)  yang  menuju  sekolah  atau pulang  sekolah  dan  untuk  selanjutnya anak  perempuan  ini  dimasukkan  ke dalam mobil dan dibekap serta memberikan  suntikan  yang  telah  diberi
obat  bius  sehingga  anak  tersebut    tidak sadarkan diri sampai ke tempat tujuan.
Yang  sangat  memprihatinkan  adalah  di saat siswi  terbangun  dia telah berada di tempat  yang  asing  yang    jauh  dari keluarganya dan tidak tau apa  yang telah terjadi  pada  dirinya  sehingga  dia  harus berada  di  tempat  yang  tidak  seharusnya dan  pada  saat  itu  yang  ada  dalam benaknya hanyalah  “ kenapa saya sampai disini, siapa yang membawa saya dan apa yang  telah  terjadi  pada  diri  saya  “. Pertanyaan  inilah  yang  akan  timbul setelah  anak  tersebut  tersadar  dari tidurnya yang panjang.
Anak  perempuan  yang  diambil  secara paksa  dari  berbagai  kota  di  Indonesia, khususnya  dari  Lampung  ini  di  bawa melalui  penyeberangan  bakauheni-merak dan  selanjutnya  terbang  dari  Jakarta menuju  bandara  Pontianak.  Anak-anak perempuan  yang  diculik  tersebut  dalam keadaan masih memakai pakaian seragam sekolah  yang  di  balut  sweater  lengkap dengan  pakaian  jilbab  yang  menjadi pakaian  sehari-hari  pergi  ke  sekolah, untuk    selanjutnya  akan  di  kirim  ke Entikong  yang  masih  termasuk  wilayah Kabupaten  Sanggau  Kalimantan  Barat, biasanya pemberangkatan anak-anak perempuan ini biasanya dengan memakai bus menuju  Entikong.
Entikong  merupakan  pintu  gerbang/pintu masuk  menuju  Malaysia  dan  merupakan perlintasan  keluar  masuk  para  TKI  legal maupun illegal atau perlintasan perdagangan  manusia  atau trafficking yang akan di kirim ke Luar Negeri.
Di  kota  Entikong  ini  penginapan  dapat berupa  hotel-hotel  yang  layak  maupun tidak  layak  dan  tempat  penampungan para  TKI  ilegal  maupun  legal,      tumbuh menjamur dan pemilik penginapan seolah-olah tidak mau tau siapa-siapa saja tamu  yang  menginap  di  tempat  tersebut, hal  ini  terlihat  dengan  jelas  bahwa pemilik penginapan tidak meminta identitas,menanyakan nama maupun alamat  para  penginap,  mereka  cukup memberikan  kunci  kamar  yang    telah disetujui.  Hotel-hotel  dan  penginapan seperti  ini  tersebar  luas  di  seluruh Entikong, baik resmi maupun tidak resmi, karena  Entikong  merupakan  kota  surga bagi para pelaku trafficking, dimana para korban diinapkan/disekap terlebih dahulu di  tempat  tersebut  sebelum  kemudian dijual ke Malaysia.
Proses  bagaimana  anak-anak  perempuan ini  diperdagangkan  adalah  dari  tempat terjadinya penculikan sampai keberadaannya  diatas  pesawat  selalu ditemani  oleh  seorang  perempuan  yang seolah-olah  perempuan  ini  bermaksud
untuk  menolong  mereka  untuk  keluar atau  kembali  ke  kota  asalnya,  namun  hal itu  hanyalah  tipuan  belaka,  karena  di pintu  kedatangan  bandara  anak-anak tersebut  telah  ditunggu  oleh  laki-laki separuh baya yang berpura-pura menanyakan  kepada  mereka  “  kemana mereka  akan    pergi  dan  pura-pura  untuk mengantarkannya  ke  tempat  yang  dituju dan mengenalkan kepada mereka seorang perempuan  yang  sudah  berumur    dengan menjelaskan  bahwa  perempuan  tersebut yang  akan  mengirim  mereka  pulang  ke rumahnya.
Anak-anak  ini  tidak  akan  menduga, bahwa  diri  mereka  sebenar  sudah  masuk kedalam perangkap para pelaku perdagangan orang, karena setiap ucapan dan  tegur  sapa  yang  diberikan  sangat menyakinkan  mereka,  semua  orang  yang berada  di  dekat  mereka  adalah  orang- orang  baik  yang  akan  mengantar  mereka kembali ke rumah orangtuanya.
Dalam  perjalanan  yang  mereka  yakin akan  kembali  pulang,  ternyata  mereka mendapat  ancaman-ancaman  agar  tidak melawan  dan  menurut  perintah  mereka agar  mereka  selamat  di  tempat  tujuan, atas  perlakuan  seperti  ini,  mereka  sadar bahwa  mereka  tidak  akan  diantarkan pulang seperti ucapan mereka sebelumnya, namun pertanyaan-
pertanyaan  timbul  akan  diapakan  mereka ini,  dari  ancaman  satu  ke  ancaman  yang lain,  membuat  mereka  takut  dan  tidak mempunyai  keberanian  untuk  melakukan atau  menyelamatkan  diri,  karena  mereka sendiri  tidak  tau  dimana  mereka  berada pada  saat  itu,  tempat  yang  asing  dan dipenuhi  oleh  orang-orang  yang  tidak bersahabat.
Bagaimana  jalur  perjalanan  anak-anak perempuan yang menjadi korban perdagangan ...?
Adapun jalur trafficking adalah :
1. Melalui agen pencari calon korban :
a. Memiliki anggota tersebar di beberapa daerah terutama di jakarta, Lampung
b. Menjaring korban kekampung- kampung  dengan  berkedok  agen TKI,  para  agen  menjanjikan  akan memperkerjakan mereka di
Malaysia,  sebagai  pembantu  rumah tangga atau bekerja di toko/restaurant
c. Terkadang mereka menculik korbanya, terutama anak-anak perempuan di bawah umur
2. Agen  pengumpul,  mengumpulkan calon  korban  dari  anggota  jaringan yang  tersebar  di  luar  daerah  dan sebagian korban dibuatkan paspor oleh agen  pengumpul  ini,  dan  sebagian
lainnya  langsung  diterbangkan  ke tempat  transit misalnya  Pontianak dan biasanya agen pengumpul ini berhubungan  langsung  dengan  agen penghubung  yang  memiliki  jaringan dengan  penadah Malaysia
3. Agen  penghubung  ;  beberapa  diantara mereka  berkewarganegaraan  Malaysia dan  bertugas  menjalin  kontak  antara agen  pengumpul  di  Jakarta  dan  agen penadah di Malaysia
4. Agen pembawa yang bertugas membawa korban ke Malaysia melalui beberapa  rute,  dan  untuk  rute  melalui pos  lintas  batas  Entikong,  agen pembawa ini membawa korban dengan  menggunakan  mobil  pribadi seolah-olah  hendak  berbelanja  ke Tenebu Malaysia dan dari sana korban akan  dijemput oleh anggota penadah 5. Agen penyalur ; menyalurkan korbannya ke beberapa penadah untuk dilacurkan dan para korban di sekap di sejumlah  rumah  atau  apartemen  di Serawak Malaysia.
Melihat  kepada  perjalanan  yang  dialami mereka korban perdagangan adalah sama dengan rute perjalanan sindikat perdagangan  orang,  dan  entah  mengapa korban perdagangan anak-anak perempuan  selalu  menimpa  anak-anak yang  kebanyakkan  berasal  dari  propinsi
Lampung, apakah daerah tersebut merupakan  basis  perdagangan  orang? Dan  kebanyakan  dari  mereka  adalah anak-anak  pelajar  SLTP  di  kota  Bandar Lampung  maupun  di  daerah  Kabupaten lainnya,  dimana  anak-anak  tersebut dibawa  bukan  hanya  ke  Jakarta,  tetapi juga  melalui  perjalanan  lintas  Sumatera yang  pada  akhirnya  melalui  Propinsi Bangka Belitung dan bahkan menuju kota Tanjung  Pinang  Propinsi  Kep  Riau.  Hal ini  dapat  terlihat  jelas  dari  pengaduan yang  disampaikan  orang  tua  anak-anak perempuan  tersebut  dan  penanganan  dari aparat kepolisian sehingga dapat menelusuri keberadaan anak-anak tersebut.
Tindak  kejahatan  perdagangan  orang, dalam hal ini perdagangan anak, merupakan  hal  yang  sangat  kompleks, melibatkan banyak orang, banyak tempat, banyak  cara,  banyak  tujuan  dan  dapat terjadi  di  dalam  negeri  maupun  lintas negara.  Yang  sangat  perlu  diperhatikan adalah  anak  yang  menjadi  korban perdagangan  tidak  hanya  dijual  saja,  tapi juga  dieksploitasi,  karena  seorang  anak (perempuan)  menyetujui  untuk  direkrut, dikirim,  dipindah  tangankan,  ditampung atau  diterima  tanpa  ancaman  atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan  lainnya,  tanpa  penculikan,
muslihat atau tipu daya, tanpa pemberian atau penerimaan pembayaran keuntungan guna  memperoleh  persetujuan  sadar  dari orang  yang  memegang  kontrol  atas dirinya, maka hal ini termasuk perdagangan  orang,  karena  seorang  anak akan  dianggap  tidak  bisa  memberikan persetujuan.
(2). Cara bekerjanya para penegak hukum dalam  menegakan  hukum  terhadap tindak pidana perdagangan orang.
Hukuman  pidana  atau  pidana  yang dijatuhkan  kepada  seseorang  merupakan akibat  dari  suatu  pelanggaran  hukum yang  dirasakan  memiliki  dampak  dan sanksi  pidana  merupakan  hukuman  yang dinilai  lebih  berat  dari  pada  hukuman  di bidang  hukum  lain,  itu  sebabnya  sanksi pidana disebut sebagai ultimum remedium (senjata  pamungkas,  alat terakhir  yang  digunakan  apabila  sanksi lain  sudah  tidak  mampu  menyelesaikan suatu perkara).
Untuk  menetapkan  suatu  perbuatan  itu sebagai  suatu  perbuatan  pidana  perlu diperhatikan bahwa :
1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan
atau
dapat merugikan,
mendatangkan  korban  atau  dapat mendatangkan korban
2. Apakah  biaya  mengkriminalisasi seimbang  dengan  hasilnya  yang akan dicapai, artinya cost pembuatan
Undang-undang,
pengawasan dan penegakan hukum  serta  beban  yang  dipikul oleh  korban,  pelaku  atau  pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang  dengan  situasi  tertib hukum yang akan dicapai
3. Apakah  akan  makin  menambah beban  aparat  penegak  hukum yang  tidak  seimbang  atau  nyata- nyata  tidak  dapat  diemban  oleh kemampuan yang dimilikinya 4. Apakah  perbuatan-perbuatan  itu menghambat  atau  menghalangi cita-cita bangsa, sehingga
merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.
Adapun keputusan untuk untuk melakukan kriminalisasi harus berdasarkan  kepada  faktor-faktor  sebagai berikut :
1. Keseimbangan  sarana-sarana  yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai,
2. Analisis  biaya  terhadap  hasil-hasil yang  diperoleh  dalam  hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari,
3. Prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian  sumber-sumber  tenaga manusia,
4. Pengaruh  sosial  dari  kriminalisasasi dan  deskriminalisasi  yang  berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh- pengaruhnya yang sekunder.
Seorang  pelaku  tindak  pidana  dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya, karena perbuatan tersebut merupakan :
1. Pertanggungjawaban bersifat pribadi/perorangan
2. Pidana  hanya  diberikan  kepada orang yang bersalah
3. Pidana  harus  disesuaikan  dengan karakteristik dan kondisi si pelaku yang berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim  dalam  memilih  sanksi pidana dan harus ada
kemungkinan  modifikasi  pidana dalam pelaksanaannya.
Upaya  penanggulangan  kejahatan  dapat ditempuh dengan  :
1. Penerapan hukum pidana
2. Pencegahan tanpa pidana
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat  mengenai  kejahatan dan  pemidanaan  lewat  media massa
Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal  dapat  dilakukan  melalui  proses peradilan  pidana  yang  ada  yaitu  dengan cara  menerapkan  sanksi  pidana  sesuai dengan  KUHP,  oleh  karena  itu  dalam melaksanakan  penaggulangan  masalah pelaku tindak pidana dengan menggunakan sarana penal harus diperhatikan :
1. Penggunaan  hukum  pidana  haris memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan  masyarakat  adil  dan makmur yang merata materiil dan sprituil  berdasarkan  Pancasila, maka hukum pidana harus bertugas  atau  bertujuan  untuk menaggulangi kejahatan.
2. Perbuatan  yang  diusahakan  untuk dicegah  atau  ditanggulangi  oleh hukum  pidana  adalah  perbuatan- perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat
3. Usaha  untuk  mencegah  suatu perbuatan  dengan  menggunakan sarana  hukum  pidana  dengan
sanksi  yang  negative  berupa pidana  perlu  disertai  perhitungan
akan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai
4. Penggunaan  hukum  pidana  harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum.
Sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum  terhadap  korban  perdagangan orang adalah :
1. Agar korban perdagangan orang bisa memperoleh ganti rugi baik dari pelaku perdagangan (restitusi) maupun dari negara
(konpensasi)
2. Melakukan penyesuaian-
penyesuaian terhadap kerangka hukum nasional, kebijakan serta program guna memungkinankan terpenuhinya hak-hak korban secara memadai
Semua  upaya  yang  ditujukan  untuk memberantas perdagangan orang, menindak  pelaku  perdagangan  serta upaya  untuk  melindungi  dan  memenuhi hak-hak korban, harus tetap dilaksanakan tanpa  melanggar  hak  asasi  para  pelaku kejahatan perdagangan orang.
(3).  Sanksi  Pidana    dan  penegakan hukumnya
Penanggulangan kejahatan yang merupakan  bagian  dari  kebijakan  sosial pada  hakikatnya  juga  merupakan  bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yaitu :
1. Jalur penal yaitu dengan menerapkan hukum pidana
2. Jalur non penal dengan cara :
a. Pencegahan tanpa pidana termasuk didalamnya penerapan sanksi administratif
dan sanksi perdata b. Mempengaruhi pandangan masyarakat
mengenai kejahatan dan pembinaan lewat mass media.
Jalur Penal/Sanksi Pidana
Secara  umum  fungsionalisasi  sanksi pidana  dalam  peraturan  perundang- undangan  akan  benar-benar  terwujud melalui beberapa tahap yaitu :
1. Tahap formulasi, tahap perumusan  atau  penetapan  pidana oleh pembuat UU
2. Tahap aplikasi yaitu tahap pemberian  pidana  atau  penerapan pidana atau penerapan pidana oleh penegak hukum
3. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan  pidana  oleh  instansi yang berwenang.
Adapun  penerapan  sanksi  pidana  adalah sebagai  senjata  terakhir  “  Ultimum remedium”.  Yang  berarti  bahwa  sanksi pidana  baru  dapat  diterapkan  apabila sanksi  administratif  dan  atau  sanksi perdata tidak berhasil untuk menanggulangi atau mencegah masalah. Berbeda halnya dengan penegakan hukum  dari  sanksi  administratif  dan sanksi  perdata,  maka  penegakan  sanksi pidana  harus  melalui  beberapa  instansi yang saling terkait di  dalam suatu  sistem peradilan  pidana  yang  mempunyai  sub- sub  sistem  yaitu  sub  sistem  Kepolisian, Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Lembaga Pemasyarakatan yang saling berhubungan sedemikian  rupa  sehingga  membentuk satu  kesatuan  dalam  rangka  mencapai tujuannya untuk menanggulangi kejahatan.
Dengan  adanya  keempat  sistem  tersebut, maka untuk menerapkan atau menegakan sanksi  pidana  akan  melalui  beberapa tahap yaitu :
1. Tahap penyidikan, yaitu berlangsung sejak dimulainya penyidikan  oleh  polisi  atas  suatu tindak  pidana  sampai  kepada penyerahan berkas perkara beserta alat bukti kepada pihak
Kejaksaan/Penuntut  Umum  yang berisi  tentang  tuduhan  terhadap tersangka  pelaku  tindak  pidana, kecuali  tindak  pidana  ekonomi, tindak pidana khusus.
2. Tahap penuntutan, yang mempunyai  wewenang  adalah Penuntut  Umum/Kejaksaan  dan salah  satu  wewenangnya  adalah meneruskan perkara ke Pengadilan  untuk  mengajukan tuntutan dan dakwaan
berdasarkan  tuduhan  dari  pihak Kepolisian
3. Tahap pemeriksaan di Pengadilan,
Hakim  akan  memeriksa  perkara yang  diajukan  oleh  Penuntut Umum,  baik  itu  pemeriksaan terhadap saksi atau korban, pelaku serta alat-alat bukti yang berkenaan dengan perkara tersebut.
4. Tahap menjalani Hukuman, tahap ini  terjadi  apabila  putusan  hakim, seorang  pelaku  tindak  pidana dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi putusan pemidanaan berupa hukuman penjara kurungan, maka si  terpidana  akan  dimasukkan  ke dalam  Lembaga  Pemasyarakatan untuk menjalani hukumannya sesuai  dengan  lamanya  hukuman yang ditetapkan Hakim.
Seperti  diketahui  bahwa  dalam  KUHP tidak  ditemukan  secara  khusus  ataupun secara  tegas  Pasal-pasal  yang  mengatur mengenai  sanksi  pidana  atas  orang  atau badan  hukum  yang  melakukan  tindak pidana perdagangan orang, meskipun ada Pasal  tersebut  tidak  sesuai  dengan perbuatan yang dilakukan.

## F. KESIMPULAN
Untuk mengatasi permasalahan perdagangan  anak  ini  yang  sangat  perlu diperhatikan adalah :
1. Tindak pidana perdagangan manusia harus dipidanakan
2. Korban perdagangan harus dibebaskan  dari  tanggungjawab pidana, misalnya kadangkala yang menjadi korban kemungkinan akan  dijerat  sebagai  imigran ilegal,  sehingga  dapat  dikenakan pidana atas pelanggaran imigrasi
3. Memaksakan  elemen  persetujuan sadar  sebagai  unsur  yang  harus terpenuhi dalam perdagangan anak  atau  orang  sehingga  anak harus mendapat perlindungan khusus
4. Perdagangan orang harus dikategorikan sebagai pidana khusus  bukan  pidana  umum  dan pencegahan harus dilakukan
sedini  mungkin    agar  jangan sampai jatuh banyak korban 5. Kerjasama internasional baik secara bilateral maupun multilateral dan dalam
penindakan dan pencegahan kejahatan perdagangan orang.
Praktisnya    jangan  sampai  sebuah kejahatan perdagangan orang atau perdagangan  anak  (perempuan)    lolos dari  hukuman,  karena  kita  menganggap bahwa  kasus-kasus  yang  terjadi  sering atau  bahkan  lolos  dari  tuntutan,  karena Hakim  tidak  dapat  membuktikannya  di sidang Pengadilan.
Dapat disimpulkan bahwa dalam penangan  masalah  perdagangan  orang baik  dalam  mengidentifikasi  maupun perlindungan  terhadap  korban  adalah sangat  kompleks    dan  sangat  perlu perhatian  pemerintah  dengan  seksama agar  untuk  masa  yang  akan  datang setidak ada pencegahan-pencegahan yang dilakukan  sebelum    perdagangan  orang makin  bertambah  dan  lebih  diefektivkan sanksi  pidana,baik  ancaman  hukuman yang terdapat di dalam KUHP dan diluar KUHP  kepada para  pelaku perdagangan orang,  sehingga  membuat  mereka    jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA
AA.Baramuli , 1997 Hak- hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hak-hak Ekonomi ( Antarita-cita dan Kenyataan Dalam Hak Asasi Manusia Dalam perspektif Budaya Indonesia , Jakarta
Atma Sasmita, Romli, 1994  : Sistem Peradilan Pidana (Persfektif Eksestensialisme dan Abolisinisme) , Bina Cipta, Bandung.
Arieff, Nawawi Barda  1998 : Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana , Citra Aditya, Bandung.
Kartono, Kartini  1999 : Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Rahardjo, Satjipto, 1981  : Hukum Dalam Perspektif Sosial , Alumni, Bandung.
Reksodiputro, Mardjono    1994 : Sistem Peradilan Pidana ( Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dan batas-batas toleransi ), Pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada FH UI, Jakarta
Soekanto, Soerjono 1995 : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Radja Grafindo Persada, Jakarta
Sunggono, Bambang : Metodologi Penelitian Hukum , PT Grafindo Persada, Jakarta, 1996
2001,  ; UUD  1945  Setelah  Amandemen Kedua, Tahun 2002 , Sinar
Grafika,Jakarta
1997 ;  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Jakarta, Balai Pustaka