## Penguatan ‘Civic Governance’ melalui Partisipasi Masyarakat  dalam  Proses  Penyelenggaraan  Pemerintah

## RAHMAN  MULYAWAN
Fisip  Unpad,  Jl.  Raya  Bandung-Sumedang  KM  21  Jatinangor email:  rahmanmulyawan@yahoo.com
Abstract.    This  article  essentially  discusses  the  governance  process  which  is  based on  the  participation  of  citizens  (the  civic  governance).  The  findings  of  this  study  show that  the  strengthening  of  civic  governance  has  not  been  optimum  yet  due  to  lack  of consistency  in  the  implementation  of  government  policies,  lack  of  government’s  will  to fully  support  the  community  as  a  partner  to  participate  in  the  governance  process,  as well  as  the  low  level  of  public  participation  in  the  governance  process.  Based  on these  findings,  the  researcher  recommend  that  character  building  through  civic  gov- ernance  model  should  be  optimally  and  consistently  carried  out  by  the  government  of Bandung  Regency  with  the  active  participation  of  society  (citizens).
Keywords:    civic,  governance,  public  participation,  character  building
Abstrak.    Artikel  ini  membahas  tentang  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  yang berbasis  kepada  partisipasi  warga  negara  (civic  governance).  Hasil  penelitian menunjukkan  masih  belum  optimalnya  penyelenggaraan  penguatan  civic  governance yang  disebabkan  oleh  kebijakan  pemerintah  yang  tidak  dilaksanakan  secara  konsisten, kemauan  pemerintah  yang  belum  penuh  dalam  mendukung  masyarakat  sebagai  mitra kerja  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan,  serta  tingkat pa rtis ipas i  ma syar akat   yang  ma sih  rend ah  untuk   ter liba t  da lam  pros es penyele ngga raan  pem erintaha n.  Ber dasa rkan  tem uan  ters ebut ,  pe neli ti merekomendasikan  agar  pembangunan  karakter  bangsa  melalui  model  civic  gover- nance  ini  secara  berkesinambungan  harus  optimal  dan  konsisten  dilakukan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Bandung  dengan  melibatkan  partisipasi  aktif  masyarakat (warga  negara).
Kata  Kunci:  sipil,  pemerintah,  partisipasi  publik

## Pendahuluan
Dewasa  ini  telah  banyak  elemen-elemen masyarakat,  ilmuwan/akademisi  maupun  praktisi politik  dan  pemerintahan  yang  kecewa  terhadap penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Salah  satu penyebab  terhadap  kekecewaan  tersebut  adalah ba hw a  pem erintah  pusa t  terindik as i  telah terfragmentasi  dan  buruk  dalam  melakukan koordinasi,  selain  itu  pemerintah  pusat  terkesan tidak  konsisten  dengan  menjalankan  kebijakan desentralisasi  (otonomi  daerah).  Kesalahan  urus yang  parah  dan  kinerja  pemerintah  pusat  yang buruk yang terjadi secara berkesinambungan telah me mperpuruk  legitima si  politik  dan  moral pemerintah pusat di hadapan masyarakat daerah.
Permasalahan di atas telah memperlihatkan bahwa hubungan antara integrasi nasional dengan otonomi  daerah  terkesan  bertolak  belakang. Sesungguhnya, dalam konteks integrasi nasional, otonomi  daerah  justru  merupakan  salah  satu  pi-
lar  utamanya.  Persoalannya  adalah  bagaimana otonomi  daerah  dapat  diselenggarakan  secara proporsional  sehingga  secara  bersamaan  dapat dirasakan manfaatnya bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat landasan  tetap  kokohnya  keutuhan  bangsa  dan negara.
Guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat  berpotensi  mengganggu  hubungan  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  serta berindikasi akan memperlemah integrasi nasional, saat  ini penyelenggaraan  otonomi daerah  secara be rtahap  m ulai  m enge mbangk an  m odel pemerintahan  yang  berbasis  masyarakat  yang bertujuan  selain  untuk  meningkatkan  kualitas integrasi  nasional  juga  untuk  melibatkan    warga negara  secara  aktif  dalam  berbagai  bentuk penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  agar mereka  mengetahui  serta  memahami  apa  yang menjadi  hak  dan  kewajibannya  dalam  kegiatan
pemerintahan  sehingga  mereka  semakin  cerdas dan  kritis  terhadap  berbagai  kebijakan  yang dikeluarkan oleh pemerintah. Model pemerintahan yang  melibatkan  warga  negara  ini  oleh  peneliti disebut dengan civic governance.
Istilah  civic  governance  merupakan  istilah yang masih asing bagi telinga para aparatur negara maupun  warga  negara  Indonesia.    Berbagai literatur  yang  ada  lebih  banyak  memfokuskan kepada good governance atau yang dikenal dengan tata  kepemerintahan  yang  baik  dimana  banyak menyorot  kepada  sisi  sikap  dan  perilaku  aparat dalam  menyelenggarakan  wewenangnya  sebagai pelayan kepada  warga  negara.
Berkaitan  dengan  penyelenggaraan  civic governance ini dapat dikatakan belum sepenuhnya menyentuh  kepentingan  serta  melibatkan  warga negara  secara  penuh  (Budimansyah,  2006:  25; Sapriya, 2007: 18 dan Republik Indonesia, 2010: 6).  Diliba tk anny a  wa rga  ne ga ra   dalam penyelenggaraan  pemerintahan  secara  langsung diindikasikan akan semakin meningkatkan kualitas pembangunan  karakter  bangsa  yang  sangat menjunjung tinggi kepada rasa memiliki terhadap bangsanya. civic governance pun secara langsung berindikasi akan meningkatkan sikap nasionalisme dan patriotisme di kalangan warga negara.
Dikembangkannya  model  civic  governance yang  berkaitan  dengan  konsep  pembangunan partisipatif di Indonesia sehubungan saat ini proses pe mbanguna n  ma sih  dila kuka n  se ca ra konvensional dan bersifat  sektoral  serta terpusat (dari  atas),  selain  itu  serta  kurang  mengikut sertakan  atau  melibatkan  potensi  yang  dimiliki masyarakat (dari bawah). Dalam model civic gov- ernance  dan  konsep  pembangunan  partisipatif, dicoba mendayagunakan semua potensi yang ada untuk me ngem ba ngka n/ m enum buhk an pemecahan-pemecahan  secara  kreatif  dalam pengelolaan  pembangunan.  Konsep  ini  mencoba
untuk  mencari  keserasian  antara  pendekatan pengelolaan dari atas dan dari bawah berdasarkan keterlibatan semua  pihak.
Loka si  penelitia n  ini  dilaks anakan  di Kabupaten  Bandung  dengan  memanfaatkan lembaga Badan Perencanaan Pembangunan, Badan Kesbang  Linmas,  Kantor  Kecamatan  Margahayu, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Rancaekek, Ke ca ma ta n  Ba njaran,  Ke ca ma ta n  Ciwide y, Kecamatan  Cileunyi  dan  Kecamatan  Majalaya sebagai  lokasi  untuk  mengeksplorasi  data  serta informasi  yang  berhubungan  langsung  dengan judul penelitian. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam penelitian  ini  adalah  aparatur  pemerintah  dan masyarakat  dari  lembaga-lembaga  tersebut  di atas.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  (a) mengeksplorasi dan menganalisis penguatan civic governance  dalam  kerangka  otonomi  daerah  di Kabupaten  Bandung;  (b)  mengeksplorasi  dan menganalisis  pelaksanaan  partisipasi  masyarakat dalam memperkuat civic governance di Kabupaten Bandung;  (c)  mengeksplorasi  dan  menganalisis pera n  pendidikan  kewarganega raan  dalam pe mbanguna n ka ra kter bangs a guna memperkokoh  integrasi  nasional  di  Kabupaten Bandung,  dan  (d)  mengeksplorasi,  menganalisis, dan mengembangkan model konseptual civic gov- ernance untuk diterapkan di Kabupaten Bandung. Metode  yang digunakan adalah   kualitatif dengan memakai  studi  eksploratif.  Teknik  pengumpulan data dilakukan dengan menggali data yang berasal dari  sumber  primer  dan  sekunder  (Borg  &  Gall, 1989: 34). Data primer berupa kata-kata, tuturan dan  tindakan  atau  perilaku  informan  yang berjumlah 46 orang, serta data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, arsip, jurnal, karya ilmiah, data statistik  dan  lain-lain.  Teori yang  digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dan berlandaskan pada  teori  B.C.  Smith  (2007:  15)  tentang  Good Governance.

## Civic Governance
Wujud  partisipasi  masyarakat  dalam  proses penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Kelompok-kelompok  masyarakat  baik  terorganisasi maupun  tidak  terorganisasi  dengan  struktur  tidak harus  rumit.
Kepengurusan organisasi (karena gerakannya telah kuat)  lebih  terbuka,  kenyal,  dan  tidak  formal
Tidak  harus  memiliki  keanggotaan  yang  mengikat

## Tabel 1
Perbedaan  antara  Organisasi Kemasyarakatan  dengan  Civic  Governance

## Organisasi Kemasyarakatan
Semua organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai  warganegara  untuk  berperan  serta dalam  pembangunan  dalam  rangka  mencapai tujuan  nasional  (UU  No.  8/1985).
Perkumpulan  orang-orang  yang  berkerjasama secara  terlembaga  melalui  struktur  yang  ketat terorganisasi.
Kepengurusan  organisasi  berjenjang  dan subordinatif, khususnya antara pusat dan cabang.
Umumnya memiliki susunan keanggotaan sangat ketat,  terdaftar  dan  mengikat.
No.
1.
2. 3.
4.
Sehubungan  sangat luasnya permasalahan dalam membahas konsep civic governance, maka dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada sebuah  gerakan  (movement)  yang  memiliki kesamaan  karakteristik  partisipasi  dalam  proses penyelenggaraan  pemerintahan,  gerakan  itu merupakan  organisasi  yang  bernama  lembaga swadaya  masyarakat  atau  lembaga  sejenisnya. Namun  adanya  fokus  penelitian  tersebut  bukan berarti  peneliti  menyamakan  civic  governance dengan  lembaga  swadaya  masyarakat.  Tabel  1 menguraikan perbedaan antara lembaga swadaya masyarakat  sebagai  organisasi  kemasyarakatan dengan konsep civic governance sebagai gerakan (movement)  warga  negara  untuk  membangun karakter  bangsa.
Setelah  membedakan  karakteristik  antara lembaga organisasi kemasyarakatan yang bersifat kaku  dan  formal  dengan  civic  governance  yang bersifat fleksible dan informal, maka di bawah ini peneliti  mengemukakan  pola  hubungan  antara negara  dengan  civic  governance.  Pembedaan  ini merupakan  hasil  perbandingan  peneliti  dengan pendapat  Culla  (2006:70).  Hal  ini  perlu  peneliti lakukan  mengingat  penguatan  civic  governance tidak  terlepas  dari  peran  serta  ataupun  pola hubungan  dengan  negara  atau  pemerintah. Perbedaan pola hubungan antara civic governance dengan negara,  peneliti uraikan pada Tabel 2.
Berkaitan dengan uraian pada Tabel 2 yang juga  merupakan  perbandingan  penulis  dengan
pendapat  dari  Culla  (2006:  70),  dapat  diketahui bahwa  kelembagaan  civic  governance  sangat bercirikan  kemandirian  dan  keswadayaan.  Yang dimaksud  dengan  kemandirian  disini  adalah kemampuan  individu  ataupun  kelompok  dalam mengembangkan  diri  tanpa  tergantung  kepada pihak  lain,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan keswadayaan adalah upaya yang didasarkan pada kepercayaan  atas  kemampuan  diri  berdasarkan sumber daya (manusia dan finansial) yang dimiliki tanpa  harus  tergantung  pada  pihak  lain  dan memanfaatkan sumber daya dari luar. Berdasarkan prinsip  kemandirian  dan  keswadayaan  tersebut, maka perbedaan antara konsep civic  governance dengan  masyarakat  madani  atau  masyarakat kewargaan  yang  berlandaskan  pada  teori-teori yang berasal dari pemikiran Barat (Demokrasi Lib- eral) tentang comonitas politica (Cicero), comonitas civilis  (Aquina s),  civita s  etat  (M arx)  a ta u burgerliche  gesellschaft  (Hegel).
Berdasarkan  uraian  sebelumnya  yang membandingkan antara pendapat penulis dengan Culla (2006: 70), dapat  diketahui bahwa sumber kekuatan  civic  governance  ini  terutama  terletak pa da  potensinya  untuk   meningkatk an  dan memuliakan  publik yang  termotivasi oleh adanya perhatian  bersama  bagi  kebaikan  bersama. Keberadaan civic governance  sebagai suatu entitas utama dalam sistem politik demokratis mengambil peran sentral dalam formulasi, implementasi  dan evaluasi kebijakan. Civic Governance tidak hanya

## Negara/Pemerintah  kepada
Civic Governance
Tabel 2 Pola Hubungan Civic Governance dengan Negara/Pemerintah Dimensi
Orientasi Isu
Finansial Organisasional
Kebijaksanaan

## Civic  Governance  kepada Negara/Pemerintah
Mempengaruhi  agenda  pembangunan dan  pemerintahan,  mengkritik  dan mengajukan  alternatif  kebijaksanaan.
Dalam
bat as-batas terten tu
memobilisasi  dukungan  dana  sehingga menjadi  mandiri  dan  terlepas  dari campur   tangan  dan  pengawas an pemerintah
Menjaga  kemandirian,  menghindari campur tangan pemerintah dalam urusan administrasi,  pembuatan keputusan  dan pelaksanaan  di  lapangan.
Me mengaruhi dialog dalam pembentukan  kebijaksanaan  dengan me lakukan adv okas i guna meningkatkan  kualitas  lingkungan pembuatan  kebijaksanaan No. 1. 2. 3.
4.
Menetapkan  agenda  dan  prioritas pemban gun an dan mem onit or alternatif  apa  yang  dapat  diterima
Membantu  sumber  keuangan  dalam batas-batas  tertentu,  mengatur  dan menyetujui  penggunaannya  dalam berpartis ipasi dalam pros es penyelenggaraan  pemerintahan.
Memban tu  pros es  adminis tras i, mengatur  kegiatan  dan  memfasilitasi kegiatan  di  lapangan
Membantu  kebijaksanaan,  melakukan dialog, mengatur akses  ke pembuatan keputusan  dan  memelihara  kontrol at as lingkungan pem buat an kebijaksanaan
me ny edia ka n  ruang  ba gi  penga kuan  a ta s kedaulatan warganegara, tetapi juga menyediakan kesempatan bagi warganegara untuk membangun rencana,  mengumpulkan  dan  mengaggregasi kepentingan, menentukan prioritas pilihan, hingga penarikan  k eputusan  yang  bersif at  politis. Kelemahan  konsep  civic  governance  terutama bukan terletak pada konsepsi tentang civic gover- nance itu sendiri tetapi lebih berkait dengan tidak memadainya  berbagai  kemampuan  teknis,  yaitu: pertama, kegagalan untuk menyadari kompleksitas isu-isu publik;  kedua, kebutuhan mendesak akan keahlian yang memadai untuk memahami isu-isu publik dan kepemimpinan yang terpercaya; ketiga, ke sulita n  untuk  me mo tiva si  publik  untuk berpartisipasi  dalam  berbagai  kegiatan  publik. Namun demikian, sekalipun mengandung beberapa kelemahan,  perspektif  ini  telah  menempatkan warganegara  pada  tempat  yang  lebih  terhormat dan  tepat  dibandingkan  dengan  perspektif- perspektif  lainnya.  Dengan begitu  lebih  memberi harapan  dari  mana harus  dimulai  jika  revitalisasi kepentingan umum harus dilakukan.

## Penguatan  “Civic  Governance”  dalam Kerangka Otonomi Daerah
Di era reformasi, organisasi kemasyarakatan dan LSM di Kabupaten Bandung berkembang sangat banyak dan satu dengan lainnya bersifat independen meskipun  bergerak  dalam  bidang  yang  sama. Misalnya banyak organisasi kemasyarakatan dan LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup, tetapi satu dengan lainnya berbeda visi dan misinya, hal seperti ini  tidak  menguntungkan  bagi  organisasi kemasyarakatan  itu  sendiri  dalam  menyampaikan usulannya  kepada  pemerintah.  Dilain  pihak pemerintah sebagai pemegang inisiatif perencanaan sulit  untuk  memilih  organisasi  mana  yang  akan dilibatkan dalam proses perencanaan. Selain itu hal tersebut dapat dipahami bila memperhatikan begitu banyaknya  lembaga-lembaga  yang  turut berpartisipasi dalam mewujudkan konsep civic gov- ernance  dengan  mempengaruhi  kebijakan pemerintah di Kabupaten Bandung, misalnya: (a) Forum Diskusi Anggaran; (b) Perkumpulan Inisiatif; (c)  Rakom  Pass  Katapang;  (d)  Rakom  Prima Pangalengan;  (e)  Rakom  Kombas  Banjaran;  (f) Poksimas  Cicalengka; (g) LP3U;  (h)  Komunitas Peduli Lingkungan (KPL) Majalaya; (i) Generasi Muda Majalaya; (j) Forum Pegiat Desa; (k) Samsaka Ibun; (l) Forum Manglayang; (m) Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS); (n) Forum Aspirasi Guru Independen  (FAGI); (o) Cakram Rancamanyar; (p) Paguyuban  Becak  Majalaya;  (q)  Koperasi  Akur Banjaran;  (r)  Wanapasa;  (s)  Masyarakat  Peduli Sumber  Air;  (t)  Komunitas  Gunung  Wayang;  (u); Wanaputri; (v) Pusat Sumber Daya Komunitas; (w) Sahara,  dll.
Organisas i  kem asyarakatan  dan  LSM mempunyai  kekuatan  untuk  melakukan  kontrol terhadap produk kebijakan maupun implementasi kebijakan  apakah  kebijakan  tersebut  berpihak kepada  kepentingan  rakyat  atau  tidak.  Selama kondisi  kelembagaan  organisasi  kemasyarakatan dan LSM masih seperti sekarang, bertindak parsial dan  tidak  bersatu  dapat  dipastikan  partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik tetap menjadi wacana. Agar tidak berupa wacana belaka,  maka  pemerintah  Kabupaten  Bandung mengeluarkan  Perda  No.  6  tahun  2004  yang mengatur  tentang  Transparansi  dan  Partisipasi da la m  Pe ny elenggaraa n  Pe me rintahan  di Kabupaten Bandung.
Pe rges eran y ang te rjadi da la m pemerintahan dari  konsep government ke gover- nance  telah  menuntut  perubahan  pendekatan dalam aktivitas pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk  le bih  me ngem ba ngka n  pe ndek atan partisipatif  guna  melibatkan  lebih  banyak  stake- holders dan mendorong inisiatif masyarakat dalam proses  pembangunan.  Inilah ciri pokok  dari gov- erna nce  y ang  me liba tk an  pe me rintah  dan masyarakat  secara  keseluruhan.  Keterpaduan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah perlu  memberdayakan  aparat  pemerintah  agar lebih  profesional,  akuntabel  dan  responsif  pada kebutuhan  dan  tuntutan  masyarakat.  Bila  tidak dilakukan  maka  pemerintah  tidak  bisa  mengikuti perkembangan  keadaan.
Upaya  tersebut  di  atas  didukung  dengan ketersediaan  sarana  dan  prasaran  fisik  yang memadai.  Pemerintah  perlu  memperbaiki  sarana dan  prasarana  fisik pemerintah  guna  menunjang pelayanan kepada masyarakat. Kinerja pemerintah merupakan  kinerja  bagian-bagian  yang  saling mendukung  dan  terkait  satu  sama  lain.  Dalam me ningka tk an  k inerja   diperluka n  upay a meningkatkan koordinasi antara pemerintah desa/ kelurahan,  kecamatan  dan  pemerintah  daerah. Koordinasi  penting  untuk  meningkatkan  kerja sistem  pemerintahan.  Berkaitan  dengan  aspek kinerja  tersebut,  Kabupaten  Bandung  yang memiliki pusat pelayanan pemerintahan yang telah terintegrasi,  saat  ini  memiliki  berbagai  program kegiatan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah  agar  dapat  melayani  masyarakat  dengan secara  maksimal.
Beberapa program kegiatan yang bertujuan untuk penguatan civic governance diperoleh peneliti me la lui  wa wa ncara  de ngan  Sta f  Ba da n Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan di Kantor Bappeda pada tanggal 16 Mei 2011, serta hasil  wawancara  dengan  Staf  Badan  Kesbang Linmas  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  18  Mei 2011 di Kantor Badan Kesbang Linmas, secara garis besar dapat diketahui beberapa program kegiatan yang bertujuan untuk penguatan civic governance
ya ng  telah  dilak sa na ka n  oleh  pem erinta h Kabupaten  Bandung  diantaranya  adalah  (a) Mengembangkan wilayah kecamatan sebagi pusat pe la ya na n    pem erinta ha n  de ngan  k onse p pelimpahan  sebagian  kewenangan  dari  Bupati kepada  Camat  yang mana  harus disertai  dengan pe rso nil,  perala tan  dan  pem bia yaa n;    (b) Menjadikan  Camat  sebagai  manajer  Kecamatan berdasarkan karakteristik wilayah  dan memberikan pelimpahan  kewenangan  secara  penuh  dalam ko ntek s  me ngha da pi  m as alah-m as alah  di kecamatan  khususnya  dibidang  kebersihan, ketertiban,  dan  keamanan  yang  merupakan kebutuhan  utama  masyarakat;  (c)  Melakukan ev alua si  pelay anan  pem erinta ha n  untuk mengetahui  tingkat  indeks kepuasan  masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada  masyarakat;  (d)  Melakukan  evaluasi penataan  organisasi  di  pemerintah  Kabupaten Bandung  sebagai  konsekwensi  adanya  Peraturan Pemerintah  yang mengatur  tentang  kewenangan dan  Peraturan  P emerinta h  ya ng  m enga tur Penataan  Organisasi;  (e)  Melakukan  evaluasi anggaran, evaluasi personil dan mekanisme kerja setiap  desa/kelurahan  dan  Kecamatan  dengan penerapan evaluasi beban kerja dan Kepmendagri Nomor  158  tahun  2004  karena  dengan  adanya pengukuran beban kerja antar daerah maka antara daerah yang memiliki beban kerja yang lebih berat tidak  berarti  menerima  dana  yang  sama  dengan daerah yang memiliki beban kerja yang biasa; (f) Me la kuka n  pe na ta an  des a/ke lura ha n  da n kecamatan dengan harapan pemerintah Kabupaten Bandung  dapat  mewujudkan  konsep  close  to custumer  (mendekatkan  pelayanan  kepada pelanggan/masyarakat) dalam rangka mengcover tingkat urgensitas kebutuhan masyarakat.
Pemberdayaan politik di Kabupaten Bandung melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik selalu  berlandaskan  kepada  UU  bidang  Politik dengan  tujuan  mewujudkan  sikap,  persepsi  dan perilaku  politik  yang  hanya  bersumber  kepada Pancasila  dan  UUDNRI  1945.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik  dan  Perlindungan  Masyarakat  di  Kantor Badan Kesbang Linmas pada tanggal 18 Mei 2011, dike ta hui  ba hw a  pe mberda ya an  politik   di Kabupaten Bandung diarahkan kepada dua dimensi pokok, yaitu dimensi budaya atau kultur politik dan dimensi struktur atau lembaga politik.
Berdasarkan  kebijakan  pembangunan ideologi dan politik seperti yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa konsep civic gov- ernance  secara  bertahap  telah  dikembangkan  di lingkungan  pemerintahan  daerah  Kabupaten Bandung. Kebijakan yang bernuansa kepada konsep civic  governance  ini  telah  banyak  dilaksanakan walaupun tidak dengan menggunakan istilah civic governance  tetapi  dengan  menggunakan  istilah
pa rtis ipas i  ma sy arak at  dalam   k egia ta n pe me rintahan.  Se la in  itu,  pe ngua ta n  da n transformasi  dari  konsep  civic  go vernance dilakukan melalui kegiatan pembangunan karakter bangsa  yang  berbasis  kepada  karakteristik kewilayahan. Kegiatan penguatan civic governance ini  memang  telah  dilaksanakan  secara  rutin  dan berkesinambungan, namun upaya tersebut dapat dikatakan  belum  dilaksanakan  secara  optimal sehubungan masih banyaknya aparat pemerintah dan  anggota  masyarakat  yang  kurang  antusias untuk  mendukung  konsep  civic  governance tersebut.

## Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Memperkuat “Civic Governance”
Partisipasi  merupakan  keterlibatan  atau keikutserataan secara aktif seseorang baik individu maupun  secara  kelompok  masyarakat  dalam aktivitas  kegiatan  dengen  menggerakkan  semua sumber  daya,  pengetahuan,  keterampilan  dan tenaga guna mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.  Pembangunan  partisipatif  yang diprogramkan  Pemerintah  Kabupaten  Bandung merupakan  pendeketan  yang  ditetapkan  dalam upaya mencapai tujuan dengan pengertian bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk berperan aktif dalam keseluruhan proses pembangunan  mulai  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan hingga  pengawasan  sampai dengan me ne rima dan m em elihara ha sil- ha sil pembangunan.  Bentuk  partisipasi  yang  dapat dilakukan  oleh  masyarakat  penerima  program pembangunan  terdiri  dari  partisipasi  dalam pe ngam bila n ke putusa n, imple me ntas i, pemanfaatan dan evaluasi program pembangunan. Se la in  k egia ta n  pa rtis ipas i  da la m keikutsertaan  pada  Musyawarah  Perencanaan Pem ba ngunan  (musrenba ng),  beberapa kelembagaan  masyarakat  banyak  pula  yang me la kuka n  ke giatan  partisipa si  dalam mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  Kabupaten Bandung,  salah  satu  lembaga  tersebut  adalah perkumpulan Inisiatif yang didirikan pada tanggal 9 September 2005.
Perkumpulan  Inisiatif  memiliki  visi  untuk menjadi  lembaga  yang  dapat  meningkatkan derajat  kehidupan  kelompok  marjinal  khususnya me la lui  pe rbaika n  ta ta   pem erinta ha n  da n pe ngua ta n  inis ia tif  lo ka l.  V is i  te rs ebut diterjemahkan  melalui  beberapa  misi  sebagai berikut, (1) Mendorong reformasi kebijakan publik yang  dapat  meningkatkan  derajat  kehidupan kelompok  marjinal;  (2) M em pe rk ua t  inis ia tif lo ka l  agar  dapat  m em pe rjua ngka n  upay a peningkatan derajat kehidupan kelompok marjinal; (3)  Mendorong  terjadinya  sinergi  antara  proses- pro ses  refo rmasi  kebijak an  publik   dengan
penguatan inisiatif lokal.
Ruang  lingkup  is u  ya ng  dik aji  oleh perkumpulan Inisiatif meliputi  (a) kebijakan yang berpihak pada rakyat miskin; (b) perencanaan dan pembangunan  partisipatif;  (c)  penganggaran partisipatif, (d)  penguatan institusi-institusi  desa; dan  (e)  promosi  dan  advokasi  pemenuhan  hak dasar  warga.
Kelembagaan  yang  memiliki  kesamaan dengan visi dan misi Inisiatif pada dasarnya terlibat dalam kegiatan partisipasi melalui kegiatan kajian, pengembangan wacana publik, pendampingan dan pe ningka ta n  ka pa sita s  pe me rintahan  dan masyarakat,  serta  advokasi  berbagai  tema kebijakan publik yang dianggap memiliki pengaruh besar  bagi  demokratisasi  dan  peningkatan kesejahteraan  rakyat.

## Simpulan dan Saran
Kebijakan  otonomi  daerah  yang  bertujuan untuk  membentuk  dan  menguatkan  civic  gover- nance melalui partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan  pemerintahan  diawali  dengan penyusunan platform otonomi daerah yang bersifat normatif  serta  dijadikan  pedoman  atau  panduan pe ny elenggaraa n  sistem   pem erinta ha n  di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung. Dalam tahap  implementasi,  platform  otonomi  daerah me nunjukka n  bahw a  s ecara   be rta ha p  dan berkesinambungan telah terbangun pemerintahan ya ng  bercirika n  civic  go verna nce.  N am un pelaksanaan  civic  governance  belum  optimal se hubungan  s ebagia n  be sa r  ma sy arak at Kabupaten Bandung sangat kurang berpartisipasi dalam mendukung berbagai program pemerintah yang bernuansa  memperkokoh integrasi nasional maupun  memperkuat stabilitas wilayah.
Aktualisasi  peran  serta  masyarakat  untuk aktif berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan  di  Kabupaten  Bandung  lebih dido mina si  m elalui  k egia ta n  musy aw arah perencanaan  pembangunan  (musrenbang)  yang po la   dan  m ek anis me ny a  te la h  dite ntuk an berdasarkan aturan-aturan atau  landasan hukum ya ng  dibua t  oleh  pem erinta h.  H al  ini me mperliha tk an  ba hwa   tingkat  partisipa si masyarakat  Kabupaten  Bandung  kurang  optimal dalam  memunculkan  inisiatif  dan  kreativitas kegiatannya yang bernuansa penguatan civic gov- ernance.
Penguatan  civic  governance  seharusnya dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh pihak pemerintah maupun masyarakat. Hal ini perlu dilakukan  mengingat  kebijakan  yang  bersifat normatif  dan  sentralistis hanya  akan  menjadikan tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  proses penyelenggaraan    pemerintahan    menjadi    tidak
optimal  atau  terhambat  implementasinya.  Sudah se ha rusnya   pem erinta h  da erah  s ecara berkelanjutan dan  berkesinambungan melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat tentang pentingnya konsep civic governance serta meminimalisir tingkat ketergantungan masyarakat terhadap  pemerintah.  Kondisi  ini  akan  berjalan dengan baik apabila ditunjang oleh kebijakan yang membuka  peluang  kepada  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  proses  penyelenggaraan pemerintahan.
Aktualisasi  peran  serta  masyarakat  untuk aktif berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan  di  Kabupaten  Bandung  sudah seharusnya  tidak  lagi  terfokus  kepada  kegiatan musy aw arah  perenca na an  pem ba ngunan (musrenbang) yang pola dan mekanismenya telah ditentukan  berdasarkan  aturan-aturan  atau landasan  hukum  yang  dibuat  oleh  pemerintah. Seharusnya pemerintah daerah turut memfasilitasi dan mendukung penuh kegiatan masyarakat yang melakukan  pemberdayaan  kepada  masyarakat la inny a me la lui advo ka si, pe mbinaa n, pendampingan  atau  kegiatan  lainnya  sehingga partisipasi masyarakat tidak terjebak pada proses penyelenggaraan  pemerintahan yang  semu.

## Daftar Pustaka
Budimansyah,  D.  (ed).  (2006).  Pendidikan  Nilai Mo ra l da la m Dime ns i Pe ndidik an Kewarganegaraan.  Bandung:  Laboratorium PKn UPI.
Budimansyah, D., dan Suryadi, K. (2007). PKn dan Warga  Negara  Multikultural,  Bandung:  Pro- gram Studi PKn Sekolah Pascasarjana UPI.
Borg R. W. and Meredith. G.D. (1989). Educational Research:  An  Introduction,  Fifth  Edition. Longman.
Culla,  A.S.  (2006).  Rekonstruksi  Civil  Society. LP3ES. Jakarta.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bandung  Nomor  6 Ta hun  200 4  tenta ng  Tra ns pa ra ns i  da n Pa rtis ipas i da la m Pe ny elenggaraa n Pemerintahan di Kabupaten Bandung.
Republik  Indonesia .  (2010 ).  De sain  Induk Pembangunan  Karakter Bangsa  Tahun  2010- 2025.
Sapriya.  (2007).  Perspektif  Pemikiran  Pakar Tentang Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembangunan  Karakter  Bangsa  (Desertasi). Bandung: UPI (Unpublished).
Smith, B.C. (2007). Good Governance, New York: Palgrave  Macmillan.