Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Penggan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia
Dian Kus Pra wi*
DOI: h ps://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a4

## Abstrak
Pemerintah Indonesia menganggap terdapat organisasi masyarakat yang memiliki kegiatan bertentangan  dengan  Pancasila.  Undang-Undang  Organisasi  Kemasyakatan  di  Indonesia juga  dinilai  belum  memadai  sebagai  sarana  untuk  mencegah  meluasnya  ideologi  yang bertentangan  dengan  Pancasila.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  alasan  pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Pemerntah  Penggan   Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas). Perlu dikaji lebih lanjut mengenai alasan dikeluarkannya Perpu dan implikasi yuridisnya. Ar kel ini memberi gambaran secara rinci tentang situasi yang  dikaji  dalam  perspek f  norma  Hukum  Tata  Negara.  Hadirnya  Perpu  ini  bukan merupakan  upaya  pemerintah  untuk  membungkam  kebebasan  masyarakat  untuk berserikat dan berkumpul, namun pembatasan ruang gerak ormas ini pen ng mengingat Indonesia  telah  sepakat  berideologi  Pancasila..  Dengan  demikian,  implikasi  yuridis  dari Perpu  ini  adalah  kewajiban  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk  membahas  sebagai pelaksanaan fungsi check and balances antara presiden dan DPR dalam pembuatan produk hukum  di  Indonesia  serta  menghindari  kewenangan  luar  biasa  presiden.  DPR  perlu mencerma  materi muatan Perpu terutama mengenai asas contrarius actus sebagai dasar di adakannya proses pengadilan dalam proses pembubaran organisasi masyarakat.
Kata kunci : contrarius actus, kegen ngan memaksa, ormas, pancasila, perpu.

## The Juridicial Implica on of Government Regula on in Lieu of Law Number 2 Year 2017 on Amendment of Law Number 17 Year 2013 on Community Organiza on in Indonesia

## Abstract
The Government of Indonesia has assumed that there is a mass organiza on which carries conﬂic ng  agendas  with  Pancasila.  Law  on  Mass  Organiza on  is  also  thought  to  be ineﬀec ve  in  suppressing  the  widespread  ideology  which  contradicts  the  Pancasila.  This situa on is among the reason on why the government issued Government Regula on in Lieu of  Law  Number  2  Year  2017  on  the  Revision  of  Law  on  Mass  Organiza on,  thus  further research is needed on the reasoning behind the promulga on and its juridical implica on. This ar cle will provide detailed explana on on the situa on as seen from Cons tu onal Law. The promulga on of this government regula on in lieu of law does not intend to silence
*   Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia,  Jl.  Tamansiswa  No  158  Yogyakarta, dian.pra wi.sh@gmail.com, S.H. (Universitas Sebelas Maret), M.H. (Universitas Gadjah Mada).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
the freedom of assembly and associa on, nevertheless the limita on is needed to ensure the standing of Pancasila. Therefore, the juridical implica ons from this government regula on in lieu of law is the obliga on of the House of Representa ve to hold further discussion with the President under its check and balance func on when formula ng any law regula on as well  as  to  prevent  any  misconduct  of  the  President's  extraordinary  power.  The  House  of Representa ve  must  also  monitor  the  content  of  government  regula on  in  lieu  of  law, especially  the  contrarius  actus  principle  as  the  basis  of  the  erasure  of  li ga on  process during the dissolu on of mass organiza on.
Keywords: contrarius actus, urgency, mass organiza on, Pancasila, government regula on in lieu of law.

## A.   Pendahuluan
Indonesia merupakan negara hukum yang berdemokrasi. Beberapa faktor pen ng penegak negara demokrasi yakni negara yang bediri dalam konsepsi hukum, adanya masyarakat madani, insfrastruktur poli k yang melipu  partai poli k dan organisasi masyarakat (Ormas), dan juga adanya pers yang bebas serta bertanggung jawab. Salah satu poin pen ng dalam negara demokrasi yakni adanya jaminan kebebasan berserikat yang tereﬂeksikan oleh pendirian Ormas. Ormas ini diharapakan sebagai wadah masyarakat dalam rangka kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul.
Menteri  Koordinator  bidang  Poli k,  Hukum,  dan  Keamanan  menyampaikan bahwa Ormas di Indonesia saat ini mencapai 344.039 Ormas, yang telah berak ﬁtas di segala bidang kehidupan, baik dalam  ngkat nasional maupun di  ngkat daerah, harus diberdayakan dan dibina.¹ Sehingga dapat memberikan kontribusi posi f bagi pembangunan  nasional.  Namun  di  sisi  lain  jika  kita  menilik  lebih  lanjut,  pada kenyataannya saat ini terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yang merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa dengan telah menimbulkan konﬂik di masyarakat. Sebagai contoh organisasi masyarakat Hizbur Tahrir Indonesia yang dalam kegiatannya mengusung sebuah konsep negara khilafah atau negara islam, yang kemudian oleh pemerintah dianggap mengancam kelangsungan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Atas per mbagan tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo  dan  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah Penggan   Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2017  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas).   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
¹ Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), “Pemerintah Keluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Ormas”,
h ps://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10094/pemerintah-keluarkan-perppu-no-22017-tentang- perubahan-atas-undang-undang-ormas/0/ar kel_gpr, diakses tanggal 22 Agustus 2017

## Implikasi Yuridis Perpu Ormas
Organisasi  Kemasyarakatan  (UU  Ormas  2013)  dirasa  dak  lagi  memadai  sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, baik dari aspek substan f terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. Beberapa alasan utamanya antara lain pertama , dak  terwadahinya  asas  hukum  administrasi contrario  actus yaitu  asas  hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga  yang  seharusnya  mempunyai  wewenang  untuk  mencabut  atau  mem- batalkannya. Kedua, penger an  tentang  ajaran  dan  ndakan  yang  bertentangan dengan  Pancasila  dirumuskan  secara  sempit  yaitu  hanya  sebatas  pada  ajaran Atheisme,  Marxisme  dan  Lininisme,  padahal  sejarah  Indonesia  membuk kan bahwa ajaran-ajaran lain juga bisa dan bertentangan dengan Pancasila.
Pemerintah  menganggap  Perpu  ini  sebagai  payung  hukum  untuk  menjamin, memberdayakan dan membina ormas. Di sini terdapat asas contrario actus , maka lembaga mana yang memberikan izin dan mengesahkan Ormas itu diberikan hak dan  kewenangan  untuk  mencabut  izin  itu  pada  saat  Ormas  yang  bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku pada saat diberikan izin. Di pihak lain, dengan dikeluarkannya  Perpu  Ormas  ini  menjadi  memanas  manakala  pemerintah selanjutnya mengeluarkan kebijakan pembubaran ormas Hizbur Tahrir Indonesia.
Dikeluarkannya  Perpu  Ormas  ini  menarik  untuk  diteli   mengenai  implikasi yuridis  Perpu  terhadap  kebebasan  berserikat  dan  berkumpul.  Dengan  demikian, rumusan masalah yang akan dikaji di dalam ar kel ini adalah bagaimana implikasi yuridis Perpu Ormas di Indonesia?

## B.   Kajian  Peraturan  Pemerintah  Penggan   Undang-Undang  sebagai  Hukum Darurat Negara
Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegen ngan yang memaksa. Hal ini secara kons tusional diatur dalam UUD 1945 Pasal 22, yang berbunyi:
(1)  Dalam  hal  ihwal  kegen ngan  yang  memaksa,  Presiden  berhak menetapkan  peraturan  pemerintah  sebagai  penggan   undang- undang.
(2)  Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya.
(3)  Jika  dak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
Deﬁnisi   Perpu   dijabarkan   kembali   pada   pada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor  12 Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).
Kedudukan Perpu dalam hierarki peraturan perundang-undangan diterangkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU P3 adalah sebagai berikut:

## PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3.  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penggan  Undang-Undang;
4.  Peraturan Pemerintah;
5.  Peraturan Presiden;
6.  Peraturan Daerah Provinsi; dan
7.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 7 ayat (2) UU P3 menyatakan, hierarki di atas menunjukkan urutan kekuatan hukum dari se ap peraturan perundang-undangan tersebut.
Dalam  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia, kedudukan  Perpu  sama  derajatnya  (sejajar)  dengan  undang-undang  (UU). Sehingga materi muatan Perpu adalah sama dengan materi muatan UU, Namun berbeda dalam hal proses pembentukannya. Perpu merupakan inisiasi Presiden dan  dikeluarkan  dengan  syarat  adanya  hal  ihwal  kegen ngan  yang  memaksa. Menurut Maria Farida Indra  Soeprapto,² karena Perpu ini merupakan peraturan pemerintan (PP) yang mengagan kan kedududukan UU, maka materi muatannya adalah sama dengan materi muatan dari UU. Hal ini juga sama dikemukakan oleh Bagir Manan,³ yang dimaksud dengan penggan  UU adalah bahwa materi muatan Perpu merupakan materi muatan UU, atau dalam keadaan biasa (normal) harus diatur dengan UU.
Perpu  mempunyai  kesederajatan  dengan  UU,  karena  materi  muatannya semes nya diatur dengan undang-undang, namun karena suatu kegen ngan yang memaksa  terpaksa  diatur  dengan  Perpu.⁴  Pemahaman  mengenai  'hal  ihwal kegen ngan yang memaksa' diar kan juga dengan 'kepen ngan yang mendesak' dengan kriteria sebagai berikut:⁵
1.  Hanya dikeluarkan dalam hal ihwal kegen ngan yang memaksa;
2.  Perpu  dak  boleh  mengatur  mengenai  hal-hal  yang  diatur  dalam  UUD  atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
3.  Perpu  dak  boleh  mengatur  mengenai  keberadaan  dan  tugas  wewenang lembaga  negara.  Tidak  boleh  ada  Perpu  yang  dapat  menunda  atau menghapuskan kewenangan lembaga negara; dan
4.  Perpu  hanya  boleh  mengatur  ketentuan  UU  yang  berkaitan  dengan penyelenggaraan pemerintahan.
²   Maria Farida Indra  Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Perkembangannya, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 131.
³   Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992, hlm.
50.
⁴   Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 150-151.
⁵ Ibid. , hlm. 151.
Penjelasan mengenai frasa 'kegen ngan memaksa' antara lain dapat ditemukan di  Per mbangan  Hukum  dalam  Putusan  Mahkamah  Kons tusi  (MK)  Nomor 138/PUU-VII/2009  tentang  Permohonan  Pengujian  Peraturan  Pemerintah Penggan  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  terhadap  UUD  1945  yang  diucapkan  pada  hari  Senin,  8  Februari  2010. Dalam  putusan  tersebut,  MK  menafsirkan  frasa  'kegen ngan  memaksa'  yang dimaksud kons tusi sebagai prasyarat perlu dibuat sebuah Perpu adalah:
1.  Ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU; dan
2.  UU yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada UU tetapi  dak memadai.
Kekosongan hukum tersebut  dak dapat diatasi dengan cara membuat UU melalui prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepas an untuk diselesaikan.
Selain itu mekanisme pembentukan Perpu dibentuk dan ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  dalam  persidangan  yang  berikut,  dalam  bentuk  pengajuan  Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penetapan Perpu menjadi UU. Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi UU dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perpu. Jika Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut  dak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.
Dari  penjelasan  singkat  terkait  pembentukan  Perpu  maupun  materi  muatan Perpu,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Perpu  merupakan  produk  hukum  yang dibuat  pada  saat  negara  dalam  keadaan  darurat  atau  dapat  disebut  sebagai 'peraturan darurat' . Dalam keadaan darurat ini Hukum Tata Negara yang berlaku dalam sebuah negara merupakan hukum yang bersifat darurat atau Hukum Tata Negara darurat (staatnoodrecth). Menurut Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat merupakan hukum tata negara dalam keadaan bahaya atau darurat, yaitu sebagai rangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan is mewa, untuk  dalam  waktu  sesingkat-singkatnya  dapat  menghapuskan  keadaan  darurat atau  bahaya  yang  mengancam,  ke  dalam  kehidupan  biasa  menurut  perundang- undangan dan hukum umum dan biasa.⁶
Dalam is lah staatnoodrecht, negara berada dalam keadaan darurat sehingga hukum  yang  berlaku  adalah  hukum  yang  memang  dimaksudkan  untuk  berlaku
⁶   Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia , Jakarta: Djambatan, 1996, hlm. 26.
dalam keadaan darurat.⁷ Mengacu pada hal tersebut maka Perpu Ormas juga dapat dikatakan  sebagai  peraturan  darurat  yang  dikeluarkan  oleh  Presiden  dengan pembatasan bahwa Perpu Ormas dikeluarkan dalam hal ihwal kegen ngan yang memaksa.  Terkait  dengan  hal  ihwal  kegen ngan  yang  memaksa,  dak  hanya terbatas pada keadaan yang mengandung suatu kegen ngan atau ancaman, tetapi termasuk  juga  didalamnya  kebutuhan  yang  yang  dipandang  mendesak.  Dalam prak k hal ihwal kegen ngan yang memaksa ini merupakan penafsiran subjek f Presiden  sehingga  dapat  dikatakan  sebagai  hukum  darurat (sucbjeck f  staat- noodrecth). ⁸ Perpu tersebut menegaskan sikap pemerintah yang  dak main-main dalam menjaga Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan pernyataan yang keras yakni akan 'gebuk' organisasi yang coba-coba menganggu Indonesia.
Penerbitan Perpu Ormas ini  dak lepas dari adanya situasi kegen ngan yang memaksa dan situasi darurat. Hal ini merupakan syarat untuk mengeluarkan sebuah Perpu. Pada bagian penjelasan Perpu secara jelas mengu p putusan Mahkamah Kons tusi  Interna onal Covenant on  Civil  and  Poli cal  Rights (ICCPR).  Dalam penjelasannya,  dapat  diar kan  bahwa  yang  dimaksud dengan  'hal  ihwal kegen ngan  yang  memaksa'  adalah  ancaman  terhadap  masa  depan  kehidupan bangsa Indonesia dan keberadaan NKRI. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi Presiden untuk menggunakan haknya dalam mengeluarkan sebuah hukum darurat dalam bentuk Perpu.
Kemudian,  keadaan  darurat  yang  melatarbelakangi  dikeluarkannya  Perpu Ormas ini merupakan keadaan darurat yang dapat mengancam kedaulatan negara berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945,  antara  lain  kegiatan  ormas  tertentu  yang telah melakukan  ndakan permusuhan, antara lain: ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis, melalui media elektronik ataupun  dak memakai  media  elektronik,  yang  dapat  menimbulkan  kebencian  baik  terhadap kelompok  tertentu  maupun  terhadap  mereka  yang  termasuk  ke  dalam  penye- lenggara negara.
Sebagai hukum darurat yang bersifat subjek f, maka lahirnya Perpu Ormas ini dianggap  sebagai  hak  Presiden  dalam  membentuk  sebuah  hukum  yang  berlaku dalam negara keadaan darurat. Sifat subjek ﬁtas yang terkandung dalam Perpu ini merupakan hak yang dimiliki oleh Presiden dan dijamin secara kons tusional dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Hal inilah yang dapat diar kan Presiden diberikan hak prerogra f yang dapat digunakan untuk diambil dalam keadaan darurat. Meskipun demikian  sebagai  negara  hukum,  hak  subjek f  presiden  ini  harus  diuji  apakah
⁷ Kabul  Ariﬁn,  Sutjipto,  dan  Sujiwo, Peraturan  Pemerintah  Penggan   UU  tentang  Keadaan  Bahaya  sebaga Hukum Tata Negara Darurat Posi f dan Latar Belakangnya , Jakarta: Bappit Pusat, Permata, 1960, hlm. 28-29.
⁸   Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, Jakarta: Raja Graﬁndo Persada, 2007, hlm. 23.

## Implikasi Yuridis Perpu Ormas
memang benar produk hukum tersebut layak dikeluarkan dalam keadaan darurat. Hal inilah yang menjadi perdebatan apakah Perpu Ormas memang memenuhi unsur negara  dalam  keadaan  darurat  atau  'kegen ngan  yang  memaksa'.  Perdebatan mengenai  deﬁnisi  negara  dalam  keadaan  darurat  inilah  yang  menarik  untuk diperdebatkan oleh wakil rakyat di DPR sebagai indikator apakah Perpu tersebut memang layak dikeluarkan dalam keadaan darurat atau  dak.
Dalam  bahasa  hukum  Indonesia,  perkataan  'keadaan  darurat'  pernah dibedakan  dari  penger an  'keadaan  bahaya'.  Semula  dalam  Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan “ Regeling of de Staat van Oorlog en van beleg ”  dan  Penetapan  “Keadaan  Bahaya”  dan  dalam  peraturan-peraturan sebelumnya, keadaan darurat dibedakan dari keadaan perang. Karena pengaruh is lah yang dipergunakan dalam peraturan di zaman Hindia Belanda, yaitu Regering of de Staat van Oorlog en van Beleg Tahun 1939, perkataan keadaan darurat dan keadaan bahaya dibedakan datu sama lain. Staat van oorlog diterjemahkan menjadi keadaan  perang,  sedangkan staat  van  beleg diterjemahkan  sebagai  keadaan darurat. Dengan demikian perkataan keadaan bahaya  dak mencakup penger an keadaan perang ataupun sebaliknya. Oleh karena itu dalam UU di atas, keadaan bahaya itu dibedakan dalam dua  ngkatan penger an, yaitu keadaan darurat dan keadaan perang seper  yang tercermin dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) seper  telah diku pkan di atas.⁹
Tidak selalu keadaan darurat itu bersifat militer atau berkaitan dan memerlukan peranan  militer  dalam  menjalankan  fungsi-fungsi  pemerintahan  dalam  keadaan darurat  tersebut.  Misalnya,  keadaan  darurat  yang  bersifat  administra f  berupa keadaan  darurat  keuangan  atau ﬁnancial  emergency ataupun  keadaan  darurat biasa disebut sebagai welfare emergency , ataupun keadaan darurat yang terjadi dalam negara yang terkena bencana alam maupun konﬂik sosial, yang sama sekali dak  mutlak  untuk  memerlukan  peranan  penguasa  militer.  Oleh  karena  itu, kewenangan presiden untuk menetapkan Perpu juga  dak selalu harus memper- syaratkan pemberlakuan keadaan darurat lebih dulu.¹⁰
Dalam konteks Indonesia, beberapa syarat formil yang harus dipenuhi untuk pemberlakuan  suatu  keadaan  darurat  atau  keadaan  yang  berbahaya  ( state  of emergency, state of excep on, etate de siege ) adalah sebagai berikut:
a.  Pernyataan atau deklarasi berlakunya kedadaan darurat itu harus dituangkan dalam bentuk tertentu, yaitu dengan keputusan presiden, sedangkan peraturan materiil yang diperlukan dalam darurat tersebut dapat dituangkan dalam bentuk Perpu sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945.
b.  Pejabat yang secara kons tusional berwenang untuk menetapkan dan mengatur dalam keadaan darurat itu hanya presiden, bukan pejabat yang lain.
⁹ Ibid., hlm. 13.
¹⁰ Ibid, hlm. 80.

## PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
c.  Peraturan  Presiden  (Perpres)  dan  Perpu  yang  dimaksud  di  atas  disahkan  dan ditandatangani  oleh  presiden  serta  diundangkan  dalam  lembaran  negara sebagaimana mes nya.¹¹
d.  Perpu hendaklah menentukan dengan jelas ketentuan-ketentuan UU apa saja yang dikesampingkan oleh berlakunya Perpu tersebut.
e.  Perpres  yang  dimaksud  harus  menentukan  dengan  jelas  wilayah  hukum berlakunya dalam wilayah Indonesia. Misalnya apakah Perpu itu berlaku untuk seluruh  wilayah  nasional  atau  hanya  berlaku  di  daerah  tertentu  saja,  seper hanya di provinsi tertentu atau di kabupaten tertentu.
f.  Perpu dan Perpres dimaksud di atas harus pula menentukan dengan pas  lama masa berlakunya keadaan darurat tersebut. Jika pembatasan semacam itu  dak ditegaskan,  berar   Perpres  atau  Perpu  tersebut  hanya  berlaku  selama  masa persidangan  DPR  sampai  dengan  dibukanya  kembali  masa  persidangan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945.
g.  Segera  setelah  diberlakukan,  Perpu  harus  diajukan  kepada  DPR  untuk  men- dapatkan  persetujuan  sebagaimana  mes nya.  Jika  dalam  masa  persidangan yang bersangkutan, DPR  dak atau belum menyatakan persetujuanya, Perpu itu harus dinyatakan dicabut oleh presiden.
Semua  hal  yang  diuraikan  tersebut  di  atas  berlaku  sebagai  prinsip-prinsip hukum dalam kondisi negara berada dalam keadaan darurat ( state of emergency, etat de siege, state of excep on ). Sementara itu, dalam keadaan normal ( normal state ),  norma  hukumnya  berlaku seper   biasa,  yaitu  berlaku  untuk  umum  dan bersifat  tetap.  Demikian  pula  dengan  keberadaan  lembaga-lembaga  hukum  dan lembaga-lembaga  penyelenggara  kekuasaan  negara  pada  umumnya,  semuanya diharuskan  berfungsi  atau  menjalankan  kekuasaanya  sebagaimana  seharusnya menurut kons tusi dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
UU  Ormas  2013  dirasa  dak  lagi  memadai  sebagai  sarana  untuk  mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, baik dari aspek substan f terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. Hal ini yang dianggap sebagai situasi darurat. Dengan demikian, melalui Perpu  Ormas  dibuatlah  perluasan  deﬁnisi  mengenai  paham  yang  bertentangan dengan Pancasila. Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) UU Ormas menyatakan: "Yang dimaksud  dengan  'ajaran  yang  bertentangan  dengan  Pancasila'  adalah  ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme". Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Ormas menyatakan: "Yang dimaksud dengan 'ajaran yang bertentangan  dengan  Pancasila'  adalah  ajaran  ateisme,  komunisme/marxisme- leninisme,  atau  paham  lain  yang  bertujuan  menggan /mengubah  Pancasila  dan UUD 1945”.
¹¹   Lihat  Pasal  82  huruf  d  dan  e  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan (UU P3).
Penambahan  frasa  “atau  paham  lain  yang  bertujuan  menggan /mengubah Pancasila dan UUD 1945” dapat diar kan sebagai perluasan dari ajaran-ajaran yang dapat mengancam ideologi dan dasar negara kita. Namun demikian, penambahan frasa dan deﬁnisinya masih terkesan bias, hal ini dikarenakan hingga saat ini belum ada  parameter  mengenai  paham  yang  bertentangan  dengan  Pancasila  dan kaitannya dengan kehidupan demokrasi itu seper  apa. Hal tersebut di satu sisi jelas memang  secara  efek f  dapat  menindak  Ormas  yang  hendak  merongrong Indonesia, namun di sisi lain dikhawa rkan merupakan upaya pemerintah untuk membungkam Ormas yang berseberangan dengan pemerintah dikarenakan  dak adanya  parameter/indikator  mengenai  paham  yang  bertentangan  dengan pemerintah.
Hal  tersebut  berkaitan  dengan  berkembangnya  paham  radikal  yang  dak terlepas dari keberadaan Ormas radikal dan Ormas yang menjual paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Hal tersebut ditengarai dari banyaknya kasus persekusi  yang  dilakukan  oleh  beberapa  Ormas  yang  kemudian  diiku   dengan ujaran-ujaran  kebencian  yang  menjalar  di  media  sosial  yang  kemudian  dapat menjadi sarang untuk berkembangnya teroris melalui literatur internet dan media sosial dari andil beberapa Ormas. Oleh karena hal ini, dalam kondisi yang sangat mendesak, terdapat beberapa Ormas radikal, Ormas yang menjual ide-ide paham- paham yang bertentangan dengan NKRI dan Pancasila, sehingga pemerintah harus melakukan  ndakan  yang  cepat.  Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi  dalih  untuk 'kegen ngan  yang  memaksa'  dikeluarkannya  Perpu  Ormas  di  mana  pemerintah dalam  menanggapi  kondisi  tersebut  berdaulat  secara  poli k  dan  bergerak  cepat dalam rangka melindungi bangsa dari Ormas yang ingin merongrong kedaulatan NKRI. Dalih atas 'kegen ngan yang memaksa' tersebut dapat dikaitkan dengan ciri keadaan  mendesak  ( emergency )  dan  terdapatnya  unsur  ancaman  yang  mem- bahayakan ( dangerous threat ).¹²
Senada dengan hal tersebut, eksistensi Pancasila dan UUD 1945 memang harus dipertahankan, apalagi menyangkut bentuk NKRI. Hal ini mengingat bahwa ideologi dan dasar negara UUD 1945 maupun bentuk negara kesatuan ini merupakan cita- cita perjuangan bangsa Indonesia. Sehingga se ap Ormas yang dinilai merongrong eksistensi  ideologi  Pancasila  maupun  NKRI  patut  di  berikan  pengawasan  dari pemerintah. Namun hal ini juga harus mendasarkan pada indikator/parameter yang jelas apa deﬁnisi maupun kriteria dari dari ajaran-ajaran yang dapat mengancam ideologi dan dasar negara kita.
Asas hukum administrasi yang menjadi landasan yuridis diterbitkannya Perpu ini adalah asas contrario actus yakni, lembaga yang yang mengeluarkan izin atau
¹²   Eka Padmahanta, “Probleman ka Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 dan Lika Liku Perppu di Indonesia”, h p://www.kompasiana.com/ekapadma25/problema ka-penerbitan-perppu-ormas-dan-lika-liku-perppu- di-indonesia_5970adb94fc4aa4bcd62b6c2, diakses tanggal 22 Agustus 2017.
memberikan pengesahan kepada ormas, memiliki wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.  Substansi  Perpu  ini  adalah  adanya  kewenangan  pemerintah untuk  memberikan  sanksi  terhadap  Ormas  yang  dianggap  dak  sejalan  dengan semangat  Pancasila  dan  UUD  1945.  Bahkan,  kepada  pengurusnya  bisa  dikenai dengan sanksi  ndak pidana

## C.   Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Penggan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2017  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013 tentang Organisasi Masyarakat di Indonesia
Sebagai peraturan darurat, Perpu mengandung beberapa batasan, pertama, Perpu hanya  dikeluarkan  dalam  hal  ihwal  kegen ngan  yang  memaksa.  Penentuan  hal ihwal kegen ngan yang memaksa ini tentu menjadi subjek ﬁtas presiden. Kedua, sebagai peraturan darurat maka seyognya Perpu yang dikeluarkan presiden juga memiliki limitasi keberlakuannya. Dalam ar  lain Perpu tersebut memiliki jangka waktu terbatas. Pembatasan jangka waktu dan persetujuan DPR ini mengandung berbagai makna:¹³
1.  Kewenangan  membuat  Perpu  memberikan  kekuasaan  luar  biasa  kepada presiden.  Kekuasaan  luar  biasa  ini  harus  dikendalikan  untuk  menghindari penyalahgunaan kekuasaan dengan mempergunakan Perpu sebagai sarana;
2.  Materi  muatan  Perpu  merupakan  materi  muatan  UU.  Oleh  karena  itu  harus diajukan kepada DPR untuk mendapat persetujuan DPR menjadi UU;
3.  Perpu  mencerminkan  suatu  keadaan  darurat.  Keadaan  darurat  merupakan pembenaran untuk misalnya menyimpang prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum atau prinsip-prinsip negara berkons tusi.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  syarat  materiil  untuk  penetapan  perpu,  yaitu  (a) adanya kebutuhan yang mendesak untuk ber ndak atau reasonable necessity ; (b) waktu  yang  tersedia  terbatas  atau  terdapat  kegen ngan  waktu;  dan  (c)  dak tersedia alterna f lain diperkirakan  dak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan  Perpu  merupakan  satu-satunya  cara  untuk  mengatasi  keadaan tersebut.¹⁴
Dari beberapa hal yang telah diuraikan di atas, maka penetapan Perpu Ormas perlu mendapat persetujuan oleh DPR dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Perpu  tersebut  ditetapkan.  Hal  ini  dikarenakan  beberapa  hal; pertama, untuk menghindari kewenangan luar biasa presiden yang dapat menetapkan Perpu dalam prespek f  subjek ﬁtas  presiden  dalam  keadaan  negara  dalam  keadaan  darurat (kegen ngan memaksa). Prespek f subjek f presiden inilah yang perlu mendapat pengujian dari DPR apakah memang layak keadaan negara dalam keadaan darurat
¹³   Bagir Manan dan Kuntana Magnan, Loc.cit.
¹⁴   Jimly Asshidiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 213.

## Implikasi Yuridis Perpu Ormas
(kegen ngan memaksa) dan perlu menetapkan Perpu. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan presiden yang luar biasa.
Penetapan  Perpu  ini  dengan  per mbangan  bahwa  negara  berkewajiban melindungi  kedaulatan  NKRI  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945,  dan  pelang- garan  terhadap  asas  dan  tujuan  organisasi  kemasyarakatan  yang  didasarkan Pancasila  dan  UUD  1945  merupakan  perbuatan  yang  sangat  tercela  dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan  kebangsaan  pelakunya.  Selain  UU  Ormas  mendesak  untuk  segera  dilakukan perubahan  karena  belum  mengatur  secara  komprehensif  mengenai  keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efek f.
Kedua, pembahasan  Perpu  Ormas  oleh  DPR  juga  menyangkut  materi  yang diatur oleh Perpu itu sendiri. Hal ini terkait dengan materi muatan Perpu merupakan materi muatan UU. Di mana Perpu Ormas merupakan perubahan UU Ormas, yang didalamnya  terdapat  beberapa  penambahan  maupun  penghapusan  dari  pasal- pasal materi muatan yang ada dalam UU Ormas. Hal inilah yang perlu dicerma  oleh DPR apakah materi yang ada dalam Perpu Ormas ini telah sesuai atau belum. Jangan sampai terjadi overlapping materi yang diatur dalam Perpu ini ataupun ada muatan yang seharusnya diatur namun dihapuskan oleh Perpu Ormas.
Ke ga, pembahasan Perpu Ormas ini sebagai buk  pelaksanaan fungsi check and  balances antara  presiden  dan  DPR  dalam  pembuatan  produk  hukum  di Indonesia. Mengingat Perpu memiliki derajat yang sama dengan UU maka dalam proses persetujuan Perpu menjadi UU, dalam hal presiden menetapkan Perpu maka peran  DPR  untuk  membahas  dan  mengontrol  berlakunya  Perpu  itu  masih  harus difungsikan sehingga pemberlakuan keadaan darurat itu sendiri tetap dikendaikan dan diawasi oleh para wakil rakyat di DPR.
Dari latar belakang tersebutlah maka DPR berwenang melakukan pembahasan dan  pengujian  terhadap  Perpu  yang  dikeluarkan  oleh  presiden  apakah  sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada maupun sistem ketatanegaraan di Indonesia.  Sehingga  implikasi  yang  mbul  adalah  dalam  masa  sidang  DPR selanjutnya DPR harus membahas dan menguji Perpu tersebut. Jika disetujui maka Perpu tersebut diundangkan menjadi UU mengan kan UU Ormas, namun jika  dak disetujui oleh DPR konsekuensi yang  mbul yakni dicabut dan  dak berlaku lagi.

## D.  Implikasi terhadap Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Warga Negara
Dikeluarkannya Perpu Ormas tentu banyak yang mendukung, dan ada yang lantang menolak.  Semua  memiliki  argumentasi  sendiri-sendiri.  Pada  saatnya  nan ,  DPR akan  merespon  Perpu  ini  apakah  diterima  sebagai  UU  atau  ditolak.  Perpu menegaskan maksud dan tujuan untuk membedakan dan melindungi Ormas yang konsisten  dengan  tujuan  berdirinya  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945  tanpa
mengancam  kebebasan  berkumpul  dan  berserikat  dalam  negara  demokrasi  di Indonesia. Hanya saja,  dak ada kebebasan yang mutlak, karena se ap kebebasan pas   memiliki  sisi  kewajiban.  Negara  juga  dak  boleh  membiarkan  ancaman terhadap  se ap  hasil  demokrasi  dengan  dalih  demokrasi.  Pemeliharaan  dan penjagaan se ap hasil kesepakatan yang demokra s harus tegas baik secara hukum, maupun dengan cara lain yang dimungkinkan sebagai sebuah negara.
Dengan  Perpu  ini  pemerintah  mengindikasikan  adanya  kegen ngan  yang memaksa  sehingga  harus  dibentuk  sebuah  Perpu  dalam  melindungi  NKRI  dari ancaman  ormas  yang  bertentangan  dengan  Pancasila  dan  mengan sipasi  inter- nalisasi paham radikalisme di tubuh Ormas. Namun demikian, secara kontekstual muncul  respon  balik  mengapa  Perpu  ini  harus  dikeluarkan.  Sebagian  kalangan menganggap kehadiran Perpu ini berpotensi mengancam kewajiban negara untuk menghorma   dan  melindungi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  dijamin  di  dalam Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (UU  HAM), khususnya  hak  atas  keyakinan  poli k  (Pasal  23  ayat  (1),  hak  untuk  berpendapat (Pasal 23 ayat (2) jo. Pasal 25), hak untuk berserikat/berkumpul (Pasal 24 ayat (1) dan (2), dan hak atas keadilan (Pasal  17).
Menurut hemat penulis, hadirnya Perpu ini dalam konteks negara Indonesia sebagai  negara  hukum  yang  demokra s  dak  perlu  disikapi  sebagai  upaya pemerintah  untuk  membungkam  kebablasan  masyarakat  untuk  berserikat  dan berkumpul  dalam  negara  demokrasi  di  Indonesia  ini.  Hal  ini  mengingat  negara masih memberikan jaminan, masyarakat dapat membetuk sebuah Ormas dengan tujuan maupun paham yang  dak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Pembatasan ruang gerak Ormas ini pen ng, mengingat bangsa Indonesia telah sepakat berlandaskan ideologi Pancasila, dengan dasar negara UUD 1945 dan bentuk negara kesatuan, jangan sampai cita-cita pendiri bangsa ini hancur dikarenakan  ancaman  dari  Ormas  yang  bertentangan  dengan  cita-cita  tersebut. Sehingga  secara  norma f  jika  Perpu  ini  disyahkan  menjadi  UU  maka  dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam pengaturan Ormas di Indonesia.
Namun  di  sisi  lain,  pengaturan  dalam  Perpu  Ormas  ini  perlu  di njau  ulang terkait asas contrario actus dan beberapa pasal terkait pencabutan izin terhadap Ormas yang bertentangan dengan UU. Asas contrarius actus menyatakan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan keputusan TUN dengan  sendirinya  juga  berwenang  membatalkan.  Hal  tersebut  secara  eksplisit dijelaskan  dalam  Penjelasan  Pasal  61  ayat  (3)  Perpu  Ormas  yang  menyatakan bahwa:
“Yang  dimaksud  dengan  "penjatuhan  sanksi  administra f  berupa pencabutan surat keterangan terda ar dan pencabutan status badan hukum"  adalah  sanksi  yang  bersifat  langsung  dan  segera  dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak
Implikasi Yuridis Perpu Ormas
Asasi Manusia terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam  kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia 1945, sehingga Pemerintah berwenang melakukan pencabutan.
Pencabutan surat keterangan terda ar atau pencabutan status badan hukum  Ormas  sudah  sesuai  dengan  asas contrarius  actus ,  sehingga pejabat  yang  berwenang  menerbitkan  surat  keterangan/surat keputusan juga berwenang untuk melakukan pencabutan.”
Dengan diterbitkannya Perpu Ormas ini, mekanisme pembubaran dapat dikatakan lebih ringkas serta 'tanpa harus melalui jalur pengadilan' dibandingkan dengan UU Ormas.
Berdasarkan  UU  Ormas,  perlu  diketahui  bahwa  Ormas  memiliki  kewajiban sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  21,  serta  larangan-larangan  yang  dak  boleh dilakukan  oleh  Ormas  sebagaimana  Pasal  59.  Hal  tersebut  dak  ada  perubahan signiﬁkan dengan pengaturan yang terdapat dalam Perpu Ormas, kecuali mengenai perluasan deﬁnisi paham yang bertentangan dengan Pancasila dalam Penjelasan Pasal 59. Dalam UU Ormas, pemerintah atau pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administra f kepada Ormas yang melanggar ketentuan kewajiban serta larangan dalam Pasal 21 dan Pasal 59. Sebelum  menjatuhkan  sanksi  administra f,  pemerintah  atau  pemerintah  daerah melakukan  upaya  persuasif  terlebih  dahulu.  Sanksi  administra f  tersebut  terdiri atas:
1.  Peringatan tertulis;
a.  Peringatan tertulis kesatu;
b. Peringatan tertulis kedua; dan
c.  Peringatan tertulis ke ga.
2.  Penghen an bantuan dan/atau hibah;
3.  Penghen an sementara kegiatan; dan/atau
4.  Pencabutan surat keterangan terda ar atau pencabutan status badan hukum.
Pembubaran Ormas ini terkait dengan sanksi administra f pencabutan surat keterangan  terda ar  atau  status  badan  hukum  ormas.  Sanksi  administra f pencabutan surat keterangan terda ar atau status badan hukum ormas merupakan sanksi yang dijatuhkan setelah ormas  dak mematuhi/mengindahkan sanksi-sanksi administra f  sebelumnya.  Sanksi  pencabutan  status  badan  hukum  dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Dalam UU Ormas, pencabutan status badan hukum Ormas dilaksanakan dalam jangka  waktu  paling  lama  30  hari  terhitung  sejak  tanggal  diterimanya  salinan putusan  pembubaran  Ormas  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.

## PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Pencabutan status badan hukum Ormas diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ini berar , untuk dapat melakukan pencabutan tersebut, harus terlebih dahulu ada putusan pembubaran Ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, setelah itu baru pemerintah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum. Adapun tata cara pembubaran Ormas adalah sebagai berikut:
1.  Permohonan pembubaran ormas berbadan hukum, sebagaimana disebutkan di atas,  diajukan  ke  pengadilan  negeri  oleh  kejaksaan  hanya  atas  permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
2.  Permohonan diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai tempat domisili hukum  Ormas  dengan  disertai  buk   penjatuhan  sanksi  administra f  oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
3.  Dalam  hal  permohonan  dak  disertai  buk   penjatuhan  sanksi  administra f, permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum  dak dapat diterima.
4.  Setelah permohonan diajukan, pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penda aran permohonan.  Surat  pemanggilan  sidang  pemeriksaan  pertama  harus  sudah diterima  secara  patut  oleh  para  pihak  paling  lambat  3  ( ga)  hari  sebelum pelaksanaan sidang.
5.  Dalam  sidang  pemeriksaan  ormas  sebagai  pihak  termohon  diberi  hak  untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan buk  di persidangan.
6.  Permohonan pembubaran Ormas harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
7.  Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Ormas kepada pemohon, termohon, dan Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  putusan  diucapkan  dalam  sidang terbuka untuk umum.
Jika  kita  bandingkan  dengan  mekanisme  pembubaran  Ormas  berdasarkan Perpu,  pemerintah  atau  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  lingkup  tugas  dan kewenangannya masih tetap menjatuhkan sanksi administra f kepada ormas yang melanggar ketentuan kewajiban serta larangan dalam Pasal 21 dan Pasal 59. Namun perbedaannya terdapat tambahan larangan dalam Pasal 51 serta dalam Penjelasan Pasal 59 mengenai perluasan deﬁnisi paham yang bertentangan dengan Pancasila. Perbedaan lainnya adalah Ormas yang melanggar ketentuan yang terdapat di atas dijatuhi sanksi administra f dan/atau sanksi pidana.
Perbedaan  sanksi  administra f  mengenai  peringatan  tertulis  adalah  dak adanya  tahapan  hingga  3  peringatan  tertulis.  Peringatan  tertulis  sebagaimana dimaksudkan hanya diberikan satu (1) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja
Implikasi Yuridis Perpu Ormas
sejak  tanggal  diterbitkan  peringatan.  Terkait  sanksi  administra f  dalam  perpu tersebut terdiri atas:
1.  Peringatan tertulis;
2.  Penghen an kegiatan; dan/atau
3.  Pencabutan surat keterangan terda ar atau pencabutan status badan hukum.
Kemudian dalam hal Ormas  dak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksudkan  di  atas,  menteri  dan  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangan ‘menjatuhkan  sanksi  penghen an  kegiatan’.  Apabila  dalam  hal  Ormas  dak mematuhi sanksi penghen an kegiatan sebagaimana dimaksudkan, menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keteragan terda ar atau  pencabutan  status  badan  hukum.  Dalam  hal  ini,  ‘ dak  perlu  ada  putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap’ guna memberikan legalitas dalam hal  pembubaran  Ormas  yang  berbadan  hukum.  Pencabutan  surat  keterangan terda ar  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  dan  pencabutan  status  badan  hukum  oleh Menteri Hukum dan HAM di sini berar  sekaligus merupakan upaya pembubaran.
Dari perbedaan terkait pembubaran Ormas dalam UU Ormas maupun Perpu Ormas  tersebutlah  yang  memunculkan  perdebatan.  Hal  ini  karena  dalam  Perpu Ormas  pemerintah  seakan  dapat  menggunakan  kewenangannya  untuk  mem- bubarkan  Ormas  yang  dirasa  bertentangan  dengan  pemerintah  tanpa  adanya putusan  pengadilan  terlebih  dahulu.  Padahal  apabila  menilik  fungsi  dari  proses peringatan  tertulis  hingga  pemeriksaan  pengadilan  dalam  UU  Ormas  yang  lama terdapat  sebuah  makna  asas  praduga  tak  bersalah  terhadap  Ormas  yang  dinilai bertentangan dengan UU. Ormas masih memiliki diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan buk  di persidangan. Proses peradilan inilah yang  kemudian  dihilangkan  dan  dinilai  mencederai  nilai  demokrasi  maupun keadilan dalam Perpu Ormas tersebut.
Pelaksanaan  asas contrario  actus dinilai  memberikan  ruang  kesewenang- wenangan pemerintah dalam mengawasi maupun melakukan pembubaran Ormas yang  dirasa  dak  sejalan  dengan  pemerintah.  Terbuk   dengan  keluarnya  Perpu Ormas  ini  berdampak  langsung  terhadap  pembubaran  Ormas  Hizbut  Tahrir Indonesia yang  dak lama setelah dikeluarkannnya Perpu Ormas tersebut dicabut surat  keterangan  terda ar  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  dan  pencabutan  status badan  hukum  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM  yang  sekaligus  merupakan  upaya pembubaran Ormas tersebut tanpa adanya proses pengadilan.

## D.   Penutup
Perpu Ormas perlu pembahasan oleh DPR dalam jangka waktu satu tahun setelah Perpu  tersebut  di  tetapkan.  Hal  ini  dikarenakan  beberapa  hal; pertama untuk
menghindari kewenangan luar biasa presiden yang dapat menetapkan Perpu dalam prespek f subjek ﬁtas presiden pada negara dalam keadaan darurat (kegen ngan memaksa). Kedua, pembahasan Perpu Ormas oleh DPR juga menyangkut materi yang diatur oleh Perpu itu sendiri. Jangan sampai terjadi overlapping materi yang diatur  dalam  Perpu  ini  ataupun  ada  muatan  yang  seharusnya  diatur  namun dihapuskan. Ke ga, pembahasan Perpu Ormas sebagai buk  pelaksanaan fungsi check and balances antara presiden dan DPR dalam pembuatan produk hukum di Indonesia. Peran DPR untuk membahas dan mengontrol berlakunya Perpu itu masih harus  difungsikan  sehingga  pemberlakuan  keadaan  darurat  itu  sendiri  tetap dikendaikan dan diawasi oleh para wakil rakyat di DPR.
Dari beberapa alasan tersebut, maka DPR berwenang melakukan pembahasan dan pengujian Perpu Ormas pada masa sidang DPR selanjutnya. Jika disetujui maka Perpu tersebut diundangkan menjadi UU mengan kan UU Ormas, namun jika  dak disetujui oleh DPR konsekuensi yang  mbul yakni dicabut dan  dak berlaku lagi.
Hadirnya Perpu ini dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokra s,  dak  perlu  disikapi  sebagai  upaya  pemerintah  untuk  membungkam kebebasan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul. Hal ini mengingat negara masih memberikan jaminan bahwa masyarakat dapat membetuk sebuah organisasi masyarakat  dengan  tujuan  maupun  paham  yang  dak  bertentangan  dengan Pancasila  sebagai  dasar  negara  Indonesia.  Pembatasan  ruang  gerak  Ormas  ini pen ng mengingat bangsa Indonesia telah sepakat berlandaskan ideologi Pancasila dengan dasar negara UUD 1945 dan bentuk negara kesatuan. Jangan sampai cita- cita  pendiri  bangsa  ini  hancur  karena  ancaman  dari  Ormas  yang  bertentangan dengan cita-cita tersebut. Sehingga secara norma f jika Perpu ini disahkan menjadi UU  maka  dapat  digunakan  sebagai  dasar  hukum  dalam  pengaturan  organisasi mayarakat di Indonesia.
Dalam pengujian dan pembahasan Perpu Ormas oleh DPR perlu pencermatan terkait  dengan urgency dari  Perpu  apakah  telah  sesuai  memenuhi  unsur kegen ngan yang memaksa dan perlu dibuat aturan hukum dalam Perpu. Secara norma f jika Perpu ini disahkan menjadi UU maka dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam pengaturan organisasi mayarakat di Indonesia. DPR perlu meninjau ulang asas  contrarius  actus dalam  Perpu  Ormas  dan  perlu  daknya  keterlibatan lembaga  peradilan  dalam  proses  pembubaran  Ormas.  Jika  Perpu  Ormas  dak disetujui sebagai UU, maka seyogyanya tetap memaksimalkan implementasi dari UU Ormas yang ada.

## Da ar Pustaka Buku
Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Cetakan Pertama , Ind- Hill-Co, Jakarta, 1992.
Implikasi Yuridis Perpu Ormas
Bagir  Manan  dan  Kuntana  Magnar, Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara Indonesia , Alumni, Bandung, 1993.
Herman Sihombing , Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia , Djambatan, Jakarta, 1996.
Kabul  Ariﬁn,  Sutjipto,  dan  Sujiwo, Peraturan  Pemerintah  Penggan   UU  tentang Keadaan  Bahaya  sebaga  Hukum  Tata  Negara  Darurat  Posi f dan  Latar Belakangnya , Bappit Pusat, Permata, Jakarta, 1960.
Jimly  Asshiddiqie, Hukum  Tata  Negara  Darurat, Raja  Graﬁndo  Persada,  Jakarta,
2007.
______________, Perihal Undang-Undang, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
Maria  Farida  Indra   Soeprapto, Ilmu  Perundang-Undangan  Dasar-Dasar  dan Perkembangannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

## Dokumen Lain
Eka Padmahanta, “Probleman ka Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 dan Lika Liku Perppu di Indonesia”,  diakses tanggal 22 Agustus 2017.
Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), “Pemerintah Keluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Ormas”,
h ps://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10094/pemerintah-keluarkan- perppu-no-22017-tentang-perubahan-atas-undang-undang-ormas/0/ar kel_gpr, diakses tanggal 22 Agustus 2017

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan “ Regeling of de Staat van Oorlog en van Beleg ” dan Penetapan “Keadaan Bahaya”.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.
Peraturan  Pemerintah  Penggan   Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Masyarakat.
Putusan  Mahkamah  Kons tusi  Nomor  138/PUU-VII/2009  tentang  Permohonan Pengujian  Peraturan  Pemerintah  Penggan   Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  terhadap  UUD  1945  yang diucapkan pada hari Senin, 8 Februari 2010.

## PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]