## ANALISIS KUALITAS PENDIDIKAN DITINJAU DARI PENERAPAN KEBIJAKAN SEKOLAH GRATIS DI SMA NEGERI 1 WERU KABUPATEN SUKOHARJO
Gamaliel Septian Airlanda
Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Kristen Satya Wacana Email : gama.airlanda@staff.uksw.edu

## Abstrak
Sekolah  merupakan  pondasi  yang  kokoh  untuk  membangun  bangsa,  namun  berbagai permasalahan  yang  terjadi  di  sekolah  terkadang  menghambat  peningkatan  kualitas  pendidikan. Besarnya  jumlah  penduduk  Indonesia  dan  rendahnya  tingkat  pendapatan  menjadi  salah  satu penyebab lemahnya pondasi pendidikan. Pemerintah mencanangkan program sekolah gratis yang diimplementasikan  oleh  beberapa  sekolah  di  Jawa  Tengah  dan  khususnya  di  Kabupaten Sukoharjo.  Keunikan  permasalahan  sekolah  yang  membutuhkan  penyelesaian  tidak  hanya masalah  finansial  menjadikan  analisis  kualitas  pendidikan  menjadi  sangat  diperlukan  sebelum sebuah  sekolah  mendapatkan  bantuan  ataupun  pendampingan.  SMA  Negeri  1  Weru  menjadi salah satu  penerima dana sekolah gratis Kabupaten Sukoharjo. Ditinjau dari beberapa indikator kebijakan  dan  kualitas  pendidikan,  sekolah  ini  menunjukkan  dampak  yang  signifikan  namun belum  mampu  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Ditemukan  fakta  bahwa  pola komunikasi  antara  pemberi  kebijakan  dengan  pelaksana  mampu  membuat  perbedaan pelaksanaan  program  yang  semula  direncanakan.  Beberapa  fakta  dan  solusi  dipaparkan  terkait program sekolah gratis, pengelolaan sekolah dan target pengembangannya ke depan.
Kata kunci: kebijakan sekolah gratis, kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Weru

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  pondasi  yang kokoh  untuk  membangun  bangsa.  Sejak tahun 1972 UNESCO memberikan penegasan  bahwa  pendidikan  memiliki fungsi  kunci  membuka  jalan  untuk membangun  dan  memperbaiki  negaranya (Nandika,  2007).  Salah  satu  keberhasilan tingkat  pendidikan  suatu  bangsa  dapat dilihat  melalui  angka human  development index  (HDI). Berdasarkan  data United Nation  for  Development  Programme (UNDP), Indonesia berada pada posisi 108 dari  110  negara  di  dunia  dan  jauh tertinggal  dari  negara-negara  tetangga  di ASEAN  (UNDP,  2010).  Faktor-faktor yang  mempengaruhi  hal  tersebut,  seperti: rendahnya  angka  partisipasi  masyarakat Indonesia  dalam  pembangunan  berkelas dunia, rendahnya kualitas  lulusan sekolah,
rendahnya  jumlah  lulusan  yang  mampu diterima di pasar global.
Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa  upaya  di  bidang  pendidikan,  salah satunya  dengan  menerbitkan  program  wajib belajar  sejak  2  Mei  1984.  Salah  satu indikator  keberhasilan  program  ini  adalah dengan peningkatan angka partisipasi sekolah.  Namun,  kenyataan  di  lapangan menunjukkan bahwa angka partisipasi  murni masih  rendah  dan  cenderung  mengalami penurunan, salah satunya di Jawa Tengah.
Data  yang  diperoleh  menunjukkan angka partisipasi murni kategori usia SMA di Jawa Tengah dari 53,36  tahun 2008 menjadi 52,84 di  tahun 2009 (BPS, 2010). Fakta lain menunjukkan  peningkatan  rata-rata  lama sekolah  penduduk  dari  7,27  tahun  menjadi 7,50  tahun  (RPJMN,  2010).  Data-data  ini mampu  mengukur  keberhasilan  pendidikan
khususnya program wajib belajar di Indonesia.
Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan komitmen pemerintah
yang telah memberikan alokasi anggaran negara sebesar 20%  untuk  peningkatan  kualitas  pendidikan. Usaha  tersebut  dikuatkan  dengan  terbitnya Peraturan  Pemerintah  (PP)  nomor  47  dan  48 tahun 2008 bahwa pendidikan dasar diselenggarakan tanpa dipungut biaya. Kebijakan  sekolah  gratis  sudah  diterapkan oleh  beberapa  kabupaten/kota,  salah  satunya kabupaten  Sukoharjo.  Kebijakan  ini  yang mendorong terbitnya peraturan daerah tentang sumber pendanaan pendidikan meliputi biaya  operasional dan  biaya investasi (Roslina, 2006).
Pemerintah  daerah  kabupaten  Sukoharjo mengalokasikan  anggaran  sebesar  9%  dari keseluruhan APBD untuk pembiayaan sekolah  gratis  yang  dikucurkan  ke  beberapa sekolah  negeri.  SMA  Negeri  1  Weru merupakan sekolah penerima dana pembiayaan  sekolah  gratis.  Setiap  siswa mendapatkan Rp 960.000,00 per tahun untuk biaya  pendidikan.  Namun,  berdasarkan  data yang ada sekolah ini memiliki catatan uotput prestasi  yang  rendah  dibanding  dengan sekolah menengah lain di kabupaten Sukoharjo  sebelum  menerima  pembiayaan sekolah  gratis.  Alokasi  dana  yang  sangat besar  ini  sangat  diharapkan  untuk  mampu meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  SMA Negeri 1 Weru secara signifikan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kualitas pendidikan terkait dengan penerapan kebijakan  sekolah  gratis  di  SMA  Negeri  1 Weru  Kabupaten  Sukoharjo.  Penelitian  ini bermanfaat secara akademis untuk memberikan  wawasan  tentang  kebijakan sekolah  gratis  dan  pengaruhnya  terhadap pendidikan  di  Indonesia.  Manfaat  secara praktis  adalah  memberikan  saran  demi
peningkatan  kualitas  pendidikan  melalui program sekolah gratis khususnya pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif  kualitatif  dengan  langkah-langkah melakukan  representasi  obyektif  tentang gejala  yang  terdapat  dalam  masalah  yang diselidiki  (Nawawi,  2009).  Penelitian  ini menggunakan  alur  berpikir  deduktif  dengan pendekatan positif untuk menganalisis kualitas  pendidikan  ditinjau  dari  penerapan kebijakan  sekolah  gratis.  Obyek  penelitian adalah  guru  dan  siswa  di  SMA  Negeri  1 Weru. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara dan observasi langsung. Indikator yang digunakan berdasarkan teori kebijakan George C. Edward III, yaitu: communication, resources and disposition (Edward III, 1980) yang  kemudian  dikaitkan  dengan  kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Weru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peraturan  pemerintah  nomor  48  tahun  2008 menjelaskan tanggungjawab pemerintah daerah  tentang  jenis  pendanaan  pendidikan berupa  biaya  penyelenggaraan  pendidikan meliputi:  biaya  investasi  (penyediaan  sarana dan  prasarana),  biaya  operasional  (gaji pendidik dan tenaga pendidik serta pemeliharaan),  bantuan  biaya  pendidian (siswa  kurang  mampu  dan  siswa  berprestasi. Pemerintah kabupaten Sukoharjo telah menjalankan  kebijakan  sekolah  gratis  sejak tahun  2007  didukung  dengan  Peraturan Bupati  Sukoharjo  no  1  tahun  2007  dan diperbaharui  dengan  Peraturan  Pemerintah Daerah no 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan daerah.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Bupati
Sukoharjo  periode  2009-2014  menyatakan bahwa:
“Pemerintah Kabupaten telah melakukan
kewajibannya dalam pengelolaan pendidikan. Masalah teknis  di  setiap  sekolah  diserahkan kepada  pantauan  dinas  pendidikan kabupaten  Sukoharjo  dan  sekolah masing-masing. Variasi kondisi masyarakat  di  wilayah  Sukoharjo  jelas tidak  bisa  disamakan  dan  diharapkan mencapai  kondisi  standar  yang  tinggi. Namun, pemerintah berusaha memberikan  bantuan  kepada  sekolah- sekolah  walaupun  tingkat  prestasinya tidak sama.”
Pernyataan  ini  juga  didukung  dengan laporan  kepala  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut:
“Anak  usia  sekolah  di  Sukoharjo khusus  di  wilayah  Weru,  Bulu  dan Polokarto  sebagian  besar  ditinggal orang  tua  mereka  merantau  di  kota besar lain atau ke luar negeri. Akhirnya banyak dari mereka yang tidak terkontrol  pendidikannya  hingga  putus sekolah.  Hal  ini  juga  mengakibatkan rendahnya  kualitas pendidikan  di wilayah  tersebut.  Kemiskinan  menjadi salah  satu  penyebab  keadaan  ini berlangsung  bertahun-tahun  lamanya. Dengan  program  sekolah  gratis  ini, diharapkan  dapat  mengatasi  masalah kualitas  pendidikan  dan  angka  putus sekolah.”
Fakta  yang  dipaparkan  oleh  kedua pejabat kabupaten Sukoharjo membuat analisis ini sangat berarti mengingat kompleksnya permasalahan di sebuah kabupaten. Secara umum kabupaten sukoharjo  memiliki  prosentase  partisipasi pendidikan  yang  agak  rendah.  Prosentase partisipasi  pendidikan  dilihat  dari  beberapa indikator  seperti:  jumlah  siswa  tamat  usia sekolah, perbandingan lama belajar,
partisipasi  pihak  terkait  dalam  pendidikan dan  peran  pihak  terkait  dalam  pemenuhan kualifikasi  pendidikan.  Berikut  adalah  data prosentase  partisipasi  di  bidang  pendidikan tiap  jenjang  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.
Tabel 1. Prosentase Partisipasi dalam Bidang Pendidikan Kabupaten Sukoharjo 2014
No Pihak yang Berperan Angka Prosentase Partisipasi Pendidikan (%) SD SMP SMA 1 Pemerintah Pusat 4,67 3,93 4,02 2 Orang Tua 8,75 21,32 44,23 3 Pemerintah Daerah 86,59 71,85 49,91

## Sumber: www.sukoharjokab.go.id (website resmi pemerintah kabupaten Sukoharjo)
Berdasarkan  tabel  di  atas  diketahui bahwa angka partisipasi  jenjang SMA  masih rendah.  Hal  ini  juga  disebabkan  oleh perubahan  peran  masyarakat  di  bidang pendidikan  yang  semula  ditangani  oleh pemerintah  pusat  sepenuhnya,  kemudian beralih  ke  pemerintah  daerah.  Jika  dilihat dari  segi  fasilitas  pendukung  pendidikan, Sukoharjo  memiliki  fasilitas  yang  terbatas. Berikut  ini  adalah  tabel  jumlah  fasilitas pendidikan kabupaten Sukoharjo.
Tabel 2. Fasilitas Pendidikan di Kabupaten
Sukoharjo No Fasilitas Pendidikan Jenjang pendidikan SD SMP SMA 1 Ruang Perpustakaan 13 3 54 25 2 Lapangan Olahraga 0 35 19 3 Unit Kesehatan Siswa (UKS) 0 70 66 4 Laboratorium 0 70 66 5 Ruang Keterampilan 0 0 8 6 Ruang Bimbingan Konseling 0 50 25
Sumber: www.sukoharjokab.go.id (website resmi pemerintah kabupaten Sukoharjo)
Data fasilitas tersebut digunakan oleh 490  SD,  60  SMP  dan  36  SMA  di  wilayah Kabupaten Sukoharjo.
Hasil penelitian yang didasarkan pada beberapa indikator analisis kebijakan sekolah gratis  yang  telah  dilaksanakan  selama  ini menurut Edward III.
1. Komunikasi (Communication)
Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan pola komunikasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten
Sukoharjo belum dapat menjangkau kebutuhan  seluruh  masyarakat.  Pola  yang digunakan  adalah  komunikasi top-down , dimana  pemerintah  sebagai  pengatur kebijakan  memberikan  secara  langsung instruksi kepada masyarakat untuk dilaksanakan  (dalam  hal  ini  program sekolah  gratis).  Dengan  pola  ini  ternyata masyarakat dan pihak sekolah tidak terlalu paham  tentang  pentingnya  sekolah  gratis, tujuan yang ingin dicapai serta pelksanaan teknis dari sekolah gratis.
Keadaan  ini  dibuktikan  dengan kucuran  dana  yang  sangat  besar  dari alokasi 9% anggaran APBD namun, output prestasi  siswa  masih  rendah.  Dalam analisis  mendalam,  SMA  Negeri  1  Weru belum  memiliki  kegiatan  pendukung akademik  maupun  non-akademik  yang berarti,  contohnya:  ekstrakulikuler  hanya berupa  Pramuka,  siswa  jarang  mengikuti lomba-lomba, belum ada kegiatan pengembangan  potensi  guru  dan  sekolah,
belum ada pengembangan
laboratorium/perpustakaan sekolah, kegiatan  di  sekolah  berupa  kegiatan  rutin belajar  mengajar.  Di  sisi  lain  sekolah belum  memahami  poin-poin  yang  harus dikembangkan oleh sekolah setelah menerima  dana  pembiayaan  pendidikan (program sekolah gratis).
Tidak jelasnya pesan yang disampaikan mengakibatkan tidak tercapainya  perubahan  yang  diharapkan. Perbedaan  pemahaman  oleh  pihak  sekolah mengakibatkan  sisi clarity “kejelasan”  tidak bisa  digunakan  secara  umum.  Kejelasan pesan  yang  terkait  pelaksanaan  program harus  didukung  dengan  sosialisasi  dan pendambingan  yang  konsisten  baik  dari pemberi kebijakan maupun pelaksana kebijakan (Winarno, 2007).
Hasil angket yang diperoleh menyatakan  bahwa  dana  yang  diberikan pemerintah  ternyata  tidak  cukup  untuk membiayai  seluruh  komponen  kebutuhan sekolah.  Komunikasi  yang  kurang  konsisten menyebabkan  pihak  sekolah  dan  masyarakat (orang  tua)  belum  memahami  komponen yang  dibiayai  dan  tidak  dibiayai.  Latar belakang  masyarakat  (orang  tua)  yang kebanyakan  petani  serta  buruh  pabrik memerlukan  perhatian  yang  cukup  intensif. Hal  ini  juga  yang  menyebabkan  masih rendahnya angka partisipasi  orang tua dalam pendidikan.
2. Sumber Daya (Resources)
Indikator  sumber  daya  dijabarkan melalui  dua  sudut  pandang,  yaitu:  sudut pandang  sumber  daya  manusia  (pengambil dan  pelaksana  kebijakan)  dan  fasilitas.  Jika dilihat  dari  pihak  yang  berwenang  dalam kebijakan  sekolah  gratis  menurut  bagan  alur program  BOS  dapat  dilihat  di  gambar  1. Berdasarkan  bagan  di  atas  dapat  diketahui secara  jelas  pihak-pihak  yang  ikut  terlibat dalam menentukan kebijakan program sekolah  gratis.  Dari  hasil  penelitian  yang dilakukan, ditemukan bahwa fungsi pengawasan  keterlaksanaan  program  yang harusnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat berkoordinasi  dengan  pemerintah  Daerah minim  dilakukan.  Hal  ini  terbukti  dari
minimnya perangkat evaluasi  terkait kualitas pendidikan yang dimiliki instansi tersebut
Gambar 1. Bagan Alur Kewenangan Program BOS(Sumber Panduan BOS 2009)
Di  sisi  lain  tidak  ada  standarisasi  tentang peningkatan  kualitas  yang  harus  dicapai. Temuan ini ditegaskan dengan hasi wawancara  komite  sekolah  SMA  Negeri  1 Weru yang menyatakan:
“Kebijakan  sekolah  gratis  ini cukup  membantu  kondisi  keuangan  di dalam sekolah.
Hanya saja pengelolaan  masing-masing  sekolah tidak  sama  sesuai  dengan  keinginan sekolah  untuk menggunakan anggaran tersebut. Beruntunglah bila sekolah itu mampu menggunakannya dengan baik.” (Lilik Purwanto, Komite
Sekolah SMA Negeri 1 Weru).
Jika  dianalisis  lebih  dalam  maka,  tidak banyak  harapan  yang  dapat  diwujudkan dengan pengelolaan yang demikian. Karena  sekolah  cenderung  menggunakan untuk  kepentingkan  peningkatan  fasilitas fisik  yang  belum  tentu  sesuai  dengan
indikator  peningkatan  kualitas  pendidikan sekolah tersebut.
Hal  ini  kemudian  berkaitan  erat dengan  indikator  sumber  daya  berikutnya, yaitu  fasilitas.  Ditemukan  bahwa  dana bantuan  sekolah  gratis  diberikan  setiap  tiga bulan  sekali  malalui  rekening  sekolah  yang kemudian digunakan sekolah untuk melakukan kegiatan sebagai berikut: a. Pembelian buku koleksi
perpustakaan.
b. Perawatan sekolah (pengecatan, perbaikan  atap  bocor,  perbaikan pintu perbaikan jendela).
c. Perbaikan kantor guru.
d. Pengadaan mebelar.
e. Perjalanan dinas.
f. Honorarium tenaga kependidikan.
g. Pembinaan lomba-lomba siswa
(PORSENI,  Pramuka,  PMR,  Cerdas Cermat).
Dana  yang  dihabiskan  cukup  besar dan  kurang  mengarah  ke  perbaikan  kualitas pendidikan  sesuai  dengan  permasalahan sekolah  sebelum  diberikan  dana  sekolah gratis.  Perlu  diingat  bahwa  pemasalahan SMA Negeri 1 Weru sebelum diberikan dana sekolah  gratis  adalah  minimnya  prestasi akademik  dan  non-akademik  siswa  serta rendahnya  nilai  berdasarkan  ujian  nasional dibandingkan sekolah-sekolah lain di Kabupaten  Sukoharjo.  Namun,  besarnya pembiayaan  terserap  cukup  banyak  ke  arah fasilitas fisik sekolah. Memang bukan sebuah kesalahan  untuk  memperbaiki  fasilitas  fisik sekolah,  hanya  saja  kebermafaatan  dana sekolah gratis dan prioritas program menjadi kurang relevan.
3. Disposisi (Disposition)
Keberhasilan kebijakan sekolah gratis ditentukan  juga  oleh  sikap  dan  persepsi implementor  dalam  hal  ini  sekolah,  dinas pendidikan  kota/kabupaten  dan  pemerintah

## Pemerintah Pusat
 Departemen Pendidikan Nasional  Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dan Menengah Pemerintah Daerah  Dinas Pendidikan Provinsi  Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Sekolah  Kepala Sekolah
 Guru/Pega wai
 Komite
Sekolah  Orang Tua Siswa Koordinasi Program Pelaksana Program Fungsi Pengawa san
Keterlak sanaan Program Fungsi Pengawa san Keterlak sanaan
Program
provinsi.  Hal  ini sesuai dengan teori  Edward III  yang  menyatakan:  “ if  implementors  are disposed toward a particular policy, they are more  likely  to  carry  it  out  as  the  original decisionmakers.  When  implementors  attitude diver  from  decisionmakers,  the  process  of implementing  a  policy  becomes  infinitely more complicated.”
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa ada  sikap  positif  yang  ditunjukkan  oleh pemerintah provinsi dan kabupaten.
Pemerintah provinsi Jawa Tengah memberikan pendampingan kepada masing-masing kabupaten/kota yang menerima  bantuan  dana  sekolah  gratis dalam merencanakan penggunaan anggaran  tersebut.  Disposisi  positif  juga diberikan  oleh  pemerintah  kabupaten  kota yang  menyalurkan  dana  sekolah  gratis tidak  hanya  sekolah-sekolah  yang  berada di  dekat  pussat  pemerintahan,  namun sampai  SMA  Negeri  1  Weru  yang  berada di  bagian  selatan  dan  terletak  di  daerah perbatasan kabupaten Wonogiri dan kabupaten Gunung Kidul, jarak sekolah ini sangat  jauh  dari  pusat  pemerintahan kabupaten Sukoharjo.
Deskripsi  yang  berbeda  justru diperoleh  dari  kepala  sekolah  yang menerima  bantuan  dana  sekolah  gratis. Kepala  sekolah  SMA  Negeri  1  Weru memberikan disposisi yang berbeda terkait dana sekolah gratis karena dinggap kurang tepat  mengingat  kondisi  sarana  dan prasarana  di  kabupaten  Sukoharjo  pada umumnya  dan  sekolah  sendiri  pada khususnya.  Dengan  adanya  sekolah  gratis dianggap  menghambat  perbaikan  sarana dan  prasarana  yang  harusnya  diwujudkan terlebih  dahulu  demi  kualitas  pendidikan. Menurutnya  subsidi  silang  adalah  cara yang  tepat  untuk  kondisi  sekolah  dan kabupaten Sukoharjo saat ini dibandingkan program sekolah gratis.
Fakta  yang  ada  di  SMA  Negeri  1  Weru menunjukkan bahwa setelah pemberian label dan  kucuran  dana  sekolah  gratis,  sekolah tersebut  tidak  lagi  dapat  menjalin  kerjasama dengan  pihak  luar  seperti  P.T.  Sritex  dan orang  tua  untuk  mendapatkan  bantuan  dana pembangunan. Sebelumnya P.T.Sritex mengucurkan  dana  sebesar  Rp  2.000.000,00 setiap  bulan  untuk  pembangunan  sekolah. Sedangkan dana bantuan sekolah gratis tidak memiliki alokasi sebesar itu untuk pembangunan  fisik  sekolah.  Hal  itu  yang menjadikan kepala sekolah memiliki disposisi  yang  berbeda  dengan  pemerintah Kabupaten.
Analisis  kualitas  pendidikan  berdasarkan indikator  disposisi  dapat  juga  dilihat  dari partisipasi  dalam  pendidikan  (sekolah), seperti:
a. Pertisipasi Siswa Bersekolah
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan
bahwa program sekolah gratis memberikan  dampak  yang  signifikan terhadap pertisipasi siswa bersekolah. Hal ini dibuktikan dengan melonjaknya pendaftar  di  SMA  Negeri  1 Weru  dengan siswa  yang  berasal  dari  keluarga  kurang mampu di daerah tersebut. Peningkatan ini terjadi  karena  dorongan  dari  orang  tua yang  mengetahui  SMA  Negeri  1  Weru masuk dalam kategori sekolah gratis.
b. Partisipasi Orang Tua Terhadap
Program Sekolah
Pandangan  orang  tua  yang  terbantu dengan  adanya  sekolah  gratis  ternyata tidak  diikuti  dengan  partisipasi  terhadap program sekolah. Terbukti dengan intensitas  kehadiran  pada  saat  rapat
sekolah  dan  orang  tua  sangat  rendah.
Keadaan  ini  dikarenakan  latar  belakang orang  tua  siswa  dari  kelompok  ekonomi bawah  yang  tidak  terlalu  peduli  dengan program,  mereka  hanya  peduli  dengan label  gratis  yang  disandang  oleh  SMA Negeri 1 Weru.
c. Disiplin Siswa
Gambaran  mengejutkan  sanagt  terlihat dari kedisiplinan siswa di sekolah. Efek berantai yang ditimbulkan akibat sekolah  gratis  menjadi  daya  tarik  bagi orang tua bukan siswa sendiri menjadikan  dorongan  sekolah  sangat kuat  dari  sisi  orang  tua.  Namun,  siswa di sekolah menganggap tidak demikian.
Banyak  siswa  dengan  kualitas  yang kurang  dan  sering  melanggar  peraturan sekolah  juga  nilai  akademik  yang perkembangannya tidak signifikan. Dari sudut  pandang  siswa  menganggap bahwa sekolah tidak ada ruginya karena gratis. Berikut ini adalah hasil wawancara  dari  kepala  sekolah  dan ketua OSIS SMA Negeri 1 Weru:
Kepala  sekolah:”  memang  pada kenyataannya  banyak  siswa  yang belajar  dengan  sepenuh  hati  dengan tingkat  kedisiplinan  rendah  karena mereka  berpikir  tidak  membayar  SPP jadi tidak masalah.”
Ketua  OSIS:”  teman-teman  banyak yang  kurang  termotivasi,  karena mereka  pikir  kalaupun  mereka  tidak naik  kelas  tidak  bayar  juga,  jadi santai saja.”

## SIMPULAN Dan SARAN
a. Kesimpulan
Hasil  analisis  deskriptif  yang  dilakukan disimpulkan  bahwa  program  sekolah gratis  memberikan  dampak  yang  sangat baik  terhadap  pendidikan  di  SMA  Negeri 1 Weru, namun belum mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia  yang  ada.  Dengan  demikian kualitas  pendidikan  yang  diharapkan belum  terpenuhi  secara  ideal  melalui kebijakan program sekolah gratis.
Program ini perlu dilengkapi dengan hasil analisis  secara  periodik  sehingga  dapat diketahui bagian-bagian yang perlu ditingkatkan.
b. Saran
Program sekolah gratis perlu mendapatkan pola  komunikasi  yang  tepat  antara pemberi  kebijakan  dengan  implementor serta  perlu  dilengkapi  dengan  sejumlah analisis  atau  kajian  oleh  berbagai  pihak terkait dengan efektif, efisien dan ketepatan sasaran program sekolah gratis.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  yang sebanyak-banyaknya kepada:
1. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
2. SMA  Negeri  1  Weru  Kabupaten Sukoharjo
3. Tri Susilo, SIA
Saudara-saudara  yang  telah  banyak membantu  saya  dalam  memunculkan ide hingga tulisan ini dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. 2010. Data Statistik Indonesia:  Jumlah  Penduduk  dan Angka Pertisipasi Pendidikan. Diakses melalui http://demografi.bps.go.id/versi1/inde x.php?option=com_tabel&task=&item id=1 .
Edwards,
G. 1980. The Policy Predicament. San Francisco, California:Freeman
Nandika,  D.  2007.  Pendidikan  di  Tengah
Gelombang Perubahan.
Jakarta:
P.T.Remaja Rosda Karya
Nawawi,  I.  2009.  Analisis  Strategi
Advokasi
teori dan Evaluasi.
Surabaya: PMN
Nurudin.  2007.  Efektivitas  Kebijakan
Pendidikan Gratis di Kabupaten Banyuwangi. Depok: Fisip UI Roslina. 2006. Efektivitas Program Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) di  Kecamatan  Pasanggrahan.  Depok.
Fisip UI
United  Nations.  2010.  Assessing  the Impact of Current
Financial,
Economic  and  Human  Development Report.  United  Nations  Development
Program (UNDP)
Winarno.  B.  2007.  Kebijakan  Publik: Teori  dan  Proses.  Yogyakarta:  Media Pressindo