Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.17, No.3 September 2013, hlm. 463–472 Terakreditasi SK. No. 64a/DIKTI/Kep/2010 http://jurkubank.wordpress.com
Korespondensi dengan Penulis: Sari Yuniarti : Telp. +62 341 568 395 Ext.544/ Fax. +62 341 580 558 E-mail: jurkeubank@yahoo.co.id

## PERAN PERBANKAN DALAM IMPLEMENTASI BISNIS HIJAU DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

## Sari Yuniarti
Program D-III Keuangan dan Perbankan Universitas Merdeka Malang Jl. Terusan Raya Dieng No.62-64 Malang, 65146.

## Abstract
Nowadays green business was the solution offered by industry agents in saving earth in which they were demanded to have active role in environment management, even with the increase of industry aware on the importance of environment management, they were proactive in the effort to manage pollution to produce safe and hospitable environment product. This greening movement also happened in banking with the terminology “green banking.” Green banking could mean as banking that in doing the business was based on sustainability development principle, especially in credit or funding, namely there was ecology balance, human welfare, and also the development of social cultural in society. Bank Indonesia hoped that green banking would give positive contribution on the effort of fiscal and monetary policy strength that some of them were reflected from the decline of oil import charge and agriculture product because there was increase in supply of domestic energy from the reformed energy sources, the increase of the energy use efficiency by industry, and the increase of organic agricultural product supported by national banking.
Key words : green business, green banking, sustainability development
Berbagai hal yang terkait dengan hijau semakin hari semakin menjadi tren di masyarakat. Mulai dari green label , green product , green packaging , green consumer , green business, green banking, dan sebagainya. Semua ini sangat erat kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan yang telah menjadi tuntutan pasar demi keselamatan dan kelestarian lingkungan. Pende- katan yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk mempertahankan kesinambungan dalam aktivitas- nya yang berwawasan lingkungan dikenal dengan bisnis hijau.
Pada awalnya strategi pengelolaan lingkung- an didasarkan pada pendekatan carrying capacity approach , akibat terbatasnya daya dukung lingkung-
an alamiah untuk menetralisir pencemaran yang terus meningkat, maka upaya untuk mengenda- likan pencemaran berubah dari pendekatan end of pipe treatment menjadi pollution prevention , dimana pelaku industri dituntut untuk melakukan peran aktif dalam pengelolaan lingkungan, bahkan de- ngan meningkatnya kesadaran industri akan pen- tingnya pengelolaan lingkungan, mereka bertindak proaktif di dalam mengupayakan pengendalian pencemaran untuk menghasilkan suatu produk aman dan ramah lingkungan, dimana salah satu pendekatan tersebut adalah konsep bisnis hijau (Sulistyowati, 2002).

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 17, No.3, September 2013: 463–472

## MANAJEMEN BISNIS HIJAU DAN MASALAH LINGKUNGAN
Definisi manajemen bisnis hijau diberikan oleh Haden, et al . (2009), yaitu: kegiatan bisnis yang menggunakan inovasi sebagai alat untuk mencapai keberlanjutan sumberdaya alam, pengurangan pemborosan sumberdaya alam, meningkatkan ke- makmuran sosial, dan memberi keunggulan ber- saing perusahaan. Perusahaan yang memakai manajamen bisnis hijau adalah perusahaan yang sanggup memperluas tujuan keuangan perusahaan selain mencari keuntungan ekonomi juga me- ningkatkan kemakmuran sosial, dan menjaga ke- berlanjutan sumberdaya alam.
Bagaimanapun, sebagai entitas bisnis, per- usahaan merupakan penyumbang terbesar ter- hadap penurunan daya dukung bumi, pencemaran lingkungan, polusi udara dan air, serta dampak negatif lainnya. Terlebih lagi, bagi sejumlah per- usahaan yang bergerak di industri yang memang berpotensi merusak lingkungan seperti perusahaan pertambangan, kimia, perkayuan, otomotif, dan sebagainya. Termasuk pula isu perihal kerusakan lingkungan hidup seperti pemanasan global, se- hingga desakan go green menekan dunia korporasi sebagai penghasil emisi tertinggi untuk lebih memperhatikan proses produksi barang/jasa me- reka agar tak sekadar berkualitas melainkan juga ramah lingkungan. Apalagi, sumber daya energi fosil menyusut tajam sehingga dunia korporasi yang dikenal boros energi dituntut cerdik meng- gunakan sumber daya alternatif. Begitu pula ter- hadap sumber kehidupan yang lain, khususnya air.
Pengertian bisnis hijau juga telah mengalami perkembangan dari kegiatan bisnis hijau yang pada mulanya memfokuskan pada pengendalian polusi, pemanfaatan energi terbarukan kemudian mem- perluas cakupan bisnis hijau menjadi “semua bisnis yang berusaha menghasilkan CO2 yang rendah, efisiensi penggunaan sumberdaya alam, menja- lankan proses daur ulang produk, dan implemen- tasi model bisnis hijau” (Ernst & Young, 2008).
Untuk suksesnya menjalankan bisnis hijau diperlukan manajemen bisnis hijau ( greening busi- ness management ) bukan hanya sebagai alat manajemen tetapi merupakan platform baru manajemen bisnis bagi perusahaan yang menjalankan bisnis hijau (Marcus & Fremeth, 2009). Menjalankan bisnis hijau juga bukan karena beban moral atau tanggung jawab sosial perusahaan tetapi para eksekutif perusahaan lebih yakin bahwa bisnis hijau membuka peluang untuk meningkatkan laba perusahaan dan menjaga keberlanjutan keunggulan bersaing perusahaan (Siegel, 2009).
Manajemen bisnis hijau adalah strategi pengelolaan lingkungan yang terpadu yang meliputi pengembangan struktur organisasi, sistem dan budidaya dalam suatu kompetensi hijau de- ngan cara menerapkan dan mentaati seluruh per- aturan tentang pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan bahan baku, pengolahan limbah, penggunaan sumberdaya alam yang efektif, peng- gunaan teknologi produksi yang menghasilkan lim- bah minimal serta menerapkan komitmen kesa- daran lingkungan bagi seluruh karyawan dalam organisasinya.
Gerakan penghijauan ini juga terjadi di ranah perbankan dengan terminologi green banking . Definisi green banking juga beragam, diantaranya beranggapan bahwa green banking serupa dengan ethical bank, dimana bank memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup (Marzio, 2007). Sebenarnya, istilah green banking mempunyai cakupan lebih luas dari sekadar hijau, yang terkait dengan pembangunan lingkungan hidup. Tapi, istilah ini juga mencakup pemberdayaan masyara- kat menuju kehidupan sosial yang lebih baik.
Prinsip dasar dari green banking adalah upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan mendorong perbankan untuk meningkatkan por- tofolio pembiayaan ramah lingkungan hidup se- perti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, eco-tourism , transportasi ramah lingkung-

## Peran Perbankan dalam Implementasi Bisnis Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan
an, dan berbagai eco-label products . Ini merupakan bentuk kesadaran bank terhadap risiko kemung- kinan terjadinya masalah lingkungan pada proyek yang dibiayainya yang mungkin berdampak negatif berupa penurunan kualitas kredit dan re- putasi bank yang bersangkutan. Ada beberapa be- nefit bisa didapat bank yang melakukan investasi lingkungan. Misalnya, mendapat sertifikasi ramah lingkungan, memperbaiki citra perusahaan, menghemat biaya produksi, memperluar pangsa pasar, serta membuka lapangan pekerjaan dan andil dalam penanggulangan sampah perkotaan (Aviliani, 2011).
Choudhury et al. (2013) menyatakan bahwa bank-bank harus go green dan memainkan peran pro-aktif menjaga lingkungan untuk perbaikan fungsional dan mengubah kebiasaan nasabah ber- transaksi dalam bisnis perbankan. Penggunaan teknologi lingkungan yang tepat dan penerapan sistem manajemen yang baik, tidak hanya berguna bagi lingkungan, tetapi juga bermanfaat bagi efi- siensi operasional bank itu sendiri. Tujuan dan man- faat green banking memiliki dampak positif terhadap lingkungan, terutama pada aspek keamanan dan biaya (Javelin, 2009).
Sebuah studi oleh Gao (2009) menemukan bahwa bisnis hijau memengaruhi proses perubahan industri dengan sumber daya yang tidak efisien menjadi industri hijau. Namun, risiko kredit dan risiko pasar tidak dapat memotivasi banyak lem- baga keuangan menjadi bertanggung jawab terhadap lingkungan (Mercier & Oliver 2002). Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan konsep bisnis hijau masih menghadapi banyak tantangan. Sehingga perlu dibangun model pengembangan green banking yang bersifat komprehensif dan berkesinambungan.

## GREEN BANKING SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Sekarang ini, kegiatan meningkatkan kemak- muran sosial dan kegiatan keberlanjutan sumber-
daya alam tidak terbarukan sudah menjadi terinte- grasi dengan kegiatan perusahaan dalam mencari keuntungan bisnis dalam implementasi manajemen bisnis hijau. Oleh karenanya, kinerja manajemen bisnis hijau dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: ke- giatan meningkatkan kemakmuran sosial dan menjaga keberlanjutan sumberdaya alam (Molina- Azorin et al. , 2009). lnteraksi antara bisnis dan ling- kungan adalah dalam penggunaan sumberdaya alam pada setiap tahapan aktivitas seperti, pro- duksi, distribusi, pemasaran, dan konsumsi akhir dari barang dan jasa. Interaksi ini dapat dilihat sebagai simbiosa yang akan memberikan ke- untungan bagi kedua belah pihak apabila dilakukan aktivitas positif, yaitu tidak hanya lingkungan yang menjadi sumber eksploitasi tetapi juga bagaimana mengelola dampak lingkungan yang terbentuk akibat aktivitas bisnis. Lingkungan merupakan suatu tantangan bagi dunia bisnis, dimana bank, asuransi atau investor dapat diyakinkan apabila perusahaan telah mempunyai surat keterangan yang menyatakan tentang resiko lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu aktivitas bis- nisnya. Untuk mencapai keunggulan bersaing, maka dunia bisnis harus mempertimbangkan faktor lingkungan di samping faktor ekonomi dan sosial. Eksploitasi yang berlebihan dari sumber daya alam akan mengakibatkan terganggunya rantai penyediaan bahan baku suatu aktivitas bisnis yang selanjutnya akan menghambat pembangunan berkelanjutan (Unruh & Ettenson, 2010).
Pembangunan kadang menimbulkan konflik kepentingan antara kesejahteraan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, baik lingkungan alam ( na- ture ) maupun sosial masyarakat ( society ). Hal itu diperkuat dengan fakta yang menunjukkan bahwa masih banyak negara yang melakukan pembangun- an dengan mengorbankan faktor lingkungan demi mengejar keuntungan secara ekonomi saja ( single bottom line development ).
Pembangunan yang hanya berorientasi pada maximizing growth bersifat eksploitatif dan berdi- mensi jangka pendek. Sementara itu pembangunan

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 17, No.3, September 2013: 463–472
nasional harus berorientasi jangka panjang atau di- kenal dengan pembangunan berkelanjutan agar se- laras, serasi dan seimbang antara 3 (tiga) pilar uta- ma pembangunan dikenal dengan 3P yaitu eko- nomi ( profit ), lingkungan ( planet ) dan sosial ( people ). Dengan demikian pembangunan berkelanjutan harus mengedepankan ketiga faktor tersebut ( triple bottom line development ) seperti yang dijelaskan pada Gambar 1.
diartikan sebagai perbankan yang di dalam men- jalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ( sustainability develop- ment ). Terutama dalam kredit maupun pembiaya- an, yaitu adanya keseimbangan ekologi (lingkung- an hidup), kesejahteraan manusia, dan serta pembangunan sosial budaya masyarakat (Rajput, 2013). Dari definisi ini, tampak kata “pember- dayaan” dan “keberlanjutan” menjadi kunci. Definisi tersebut sesuai dengan definisi dari Bank Dunia. Unsur “hijau” mengacu pada empat unsur kehi- dupan, yakni alam, kesejahteraan manusia, eko- nomi, dan masyarakat. Green banking ini menjadi strategi bisnis jangka panjang, dimana selain mengejar profit juga membangun keberlanjutan pada alam dan masyarakat. Dari sini, dapat dijelas- kan bahwa green banking merupakan marketing di ranah perbankan. Marketing yang berbasis pada nilai-nilai dan human spirit serta tak sekadar menge- jar profit, tapi juga peduli pada people dan planet .
Prinsip sustainable development memastikan bahwa pembangunan harus seimbang antara per- ekonomian, kehidupan sosial, serta pelestarian lingkungan hidup (profit, people, planet ). Dalam kon- teks ini lembaga keuangan perbankan menjadi salah satu pilar penting dalam mainstream pembangunan berkelanjutan, sehingga berkontribusi aktif pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan green banking tersebut akan di- tuangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia yang akan memastikan bank sebagai lembaga pembiaya- an mempertimbangkan prinsip pembangunan ber- kelanjutan dan meningkatkan juga kemampuan dalam mengelola risiko kredit yang berdampak pada lingkungan hidup.

## PENERAPAN GREEN BANKING DI INDONESIA
Dewasa ini, Indonesia sangat memerlukan revolusi industri hijau dengan alasan menipisnya cadangan sumber daya energi, dan meningkatnya konsumsi energi untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga, serta tingginya emisi CO2. Pertama,
Intragenerational Equity
Gambar 1. Elemen Pokok Pembangunan Berkelanjutan Sumber: Sustainable Development Triangle (Munasinghe, 2009)
Munasinghe (2009) mengelaborasi elemen pokok tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar ekonomi yang didukung oleh elemen per- tumbuhan, efisiensi, dan stabilitas. Pilar sosial yang didukung elemen pemberdayaan, peran serta, dan kelembagaan. Pilar lingkungan yang didukung oleh elemen keanekaragaman, sumber daya alam, dan pencemaran lingkungan.
Kesadaran dunia untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam berbagai industri, termasuk industri perbankan, melatar- belakangi munculnya green banking . Green banking

## Peran Perbankan dalam Implementasi Bisnis Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan
besarnya kekayaan Indonesia atas minyak, gas bumi dan baru bara menurut BP Statitical Review June 2010 diukur dengan cadangan yang tersedia ( proven reserve ) sangat kecil jika dibanding cadangan sumber daya energi dunia.
Cadangan minyak bumi Indonesia diper- kirakan sebesar 4.400 juta barel atau sebesar 0.33% dari cadangan minyak bumi dunia yang mencapai sebesar 1.333.100 juta barel pada 2009. Sementara cadangan gas Indonesia hanya 3,18 trilion cubic meters , atau 1,7% dari cadangan gas dunia sebesar 187,49 triliun cubic meters . Sedangkan cadangan batu bara Indonesia hanya 4.328 juta ton atau 0,5% dari total cadangan batu bara dunia yang mencapai 826.001 miliar ton pada 2009. Oleh karena itu, men- jadi sangat jelas kekayaan energi Indonesia sangat kecil dibanding kekayaan dunia. Maka UUD 1945 mengamanatkan kekayaan energi langka ini harus dipakai sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Revolusi industri hijau adalah revolusi dalam kegiatan bisnis yang bertujuan untuk penghematan penggunaan sumber daya energi, hemat pema-
kaian energi, berkurangnya emisi CO2, dan berkurangnya dampak kerusakan lingkungan. Sehingga bermanfaat meningkatkan standar kehi- dupan dan kesejahteraan sosial. Maka untuk men- capainya dibutuhkan inovasi teknologi hijau.
Indonesia tak boleh terlambat memasuki era revolusi industri hijau. Alasannya, banyak resiko yang mesti ditanggung akibatnya. Misalnya, me- nurunnya daya tarik Indonesia sebagai negara tuju- an investasi langsung bagi perusahaan multina- sional yang membutuhkan dukungan produksi hijau untuk menghasilkan produk hijau bertujuan ekspor. Perusahaan Indonesia juga akan menang- gung risiko, misalnya kehilangan daya saing dalam biaya produksi rendah dengan perusahaan yang menguasai teknologi ecoefficiency . Juga kehilangan daya saing dalam keunikan produk dibanding fitur dan fungsionalitas produk hijau. Yang tak kalah penting, adalah kesulitan memperoleh sumber pen- danaan dari perbankan yang memfokuskan pada industri hijau.
Gambar 2. Kerangka Model Bisnis Hijau Sumber: Jing & Jiang (2013)

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 17, No.3, September 2013: 463–472
Pebisnis merupakan pemangku kepentingan dalam pembangunan berkelanjutan. Dunia usaha harus didorong untuk berperan menciptakan ekonomi hijau ( green economy ). Model bisnis inklusif dan berkelanjutan, serta pemerintahan yang kuat dengan kebijakan yang prolingkungan akan memberi solusi transformatif menyelamatkan bumi. Ini sebuah model baru yang menghasilkan pertumbuhan bisnis sekaligus mengurangi dampak lingkungan dan melestarikan alam (Wibowo & Abimanyu, 2011).
Menurut Jing & Jiang (2013), kerangka model bisnis hijau meliputi empat aspek, yaitu logika inti, dua transformasi, triple bottom line dan empat interface (Gambar 2).
Logika inti dari model bisnis adalah proses penciptaan nilai dan realisasi nilai. Dalam kerangka model bisnis hijau, logika inti terbentuk di sekitar penciptaan green value dan realisasi. Penciptaan green value mengacu pada peningkatan rasio peman- faatan sumber daya inti dan pengurangan energi, serta penggunaan sumber daya dan peningkatan limbah selama proses penciptaan produk dan layanan bagi pelanggan. Sejalan dengan hal itu di - harapkan pengaruh terhadap lingkungan akan ber- kurang (misalnya pengurangan emisi karbon) se- lama proses penciptaan nilai, dan manfaat ling- kungan akan meningkat secara efektif. Di sisi lain, penciptaan green value membutuhkan kerjasama dan kolaborasi antara mitra, sehingga perlu di- bangun jaringan kemitraan.
Realisasi green value mengharuskan perusa- haan untuk fokus pada manfaat ekonomi, ling- kungan dan sosial secara bersamaan. Selama pro- ses realisasi green value , perusahaan harus mem- bangun green value , menyediakan channel baru bagi kebutuhan pelanggan, serta pengembangan tek- nologi informasi dan komunikasi (Panagiotopoulos et al ., 2012), memberikan dukungan yang kuat untuk membangun channel baru bagi pelanggan.
Penerapan konsep green banking di Indone- sia, dari sisi legal, Indonesia sudah mempunyai
Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang per- bankan yang mewajibkan bank untuk memberi perhatian pada AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tidak akan merusak lingkungan. Undang- undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga bisa digunakan untuk mempertegas misi perbankan yang peduli pada kelestarian lingkungan. Undang- undang tersebut mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk patuh mendorong kelestarian lingkungan. Perbankan sebagai bagian dari entitas bisnis tentunya tidak terlepas dari hal ini. Peng- abaian terhadap ketentuan tersebut tentunya akan berpotensi meningkatkan risiko kredit, risiko hukum dan risiko reputasi bagi perbankan. Untuk itu perbankan perlu memahami dan menguasai lebih baik mengenai manajemen risiko lingkungan hidup ini.
Saat ini, Bank Indonesia mengeluarkan kebi- jakan untuk mendorong fungsi intermediasi dan keuangan inklusif sejalan dengan tren global di mana telah memasukkan aspek perlindungan ling- kungan hidup. Perbankan memerlukan arah dan kebijakan yang jelas dan aturan yang memadai se- hingga perbankan mampu mendukung pem- bangunan yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut sepatutnya dilaksanakan oleh perbankan Indone- sia, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa besar. Sementara itu, peme- rintah mempunyai kekuatan memengaruhi ter- ciptanya sistem lembaga keuangan, baik bank mau- pun non bank, yang peduli pada masalah ling- kungan. Lembaga keuangan baik bank maupun non bank diharapkan tegas pada para perusak lingkungan sebagaimana tegas pada AML ( anti- money laundering ) maupun CFT ( counter-terrorism financing ). Perbankan harus tegas dan selektif da- lam memberikan bantuan keuangan, khususnya kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan per- usakan lingkungan.

## Peran Perbankan dalam Implementasi Bisnis Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan
Sebagai upaya tegas dalam andil pada peles- tarian lingkungan hidup, bank wajib memasukkan klausa mengenai kemungkinan terjadinya per- masalahan lingkungan hidup yang dapat berakibat terjadinya penghentian penyaluran kredit, terma- suk kemungkinan untuk banker’s clause . Perbankan diharuskan terus memantau risiko lingkungan hidup dari usaha yang dibiayai kreditnya.Tetapi implementasi green banking harus didahului dulu dengan praktik green industry karena bank ada untuk industri. Sebab itu, sertifikasi green industry harus dipertegas, mengingat hidup bank juga ter- gantung dari industri, agar tidak merugi maupun bankrut.
Sementara itu, manfaat praktik green banking menurut pakar ekonomi INDEF Aviliani dalam “Seminar Menuju Green Banking ”, mengatakan antara lain bank bisa memberikan sumber pem- biayaan yang murah bagi para debitur yang ber- wawasan lingkungan, mengurangi kendala produksi debitur, kontinuitas usaha lebih terjamin, memberi fasilitas kredit ke UKM, dan bunga bisa ditekan rendah sehingga portofolio kredit bank lebih sehat.
Aviliani menyebut ada empat program pen- ting untuk pelaksanaan green banking di Indonesia ini. Pertama, menyiapkan perangkat hukum yang menghasilkan peraturan BI tentang green banking , termasuk pedoman pelaksanaannya. Kedua, penyediaan informasi terkait dengan pedoman maupun informasi kepatuhan nasabah pada pelestarian lingkungan. Ketiga, menggelar edukasi dan sosialisasi, seperti manajemen risiko dan sebagainya. Keempat, riset yang menghasilkan nas- kah akademis tentang green banking .
Isu yang tak kalah pentingnya adalah keta- hanan pangan dan energi ( food and energy security ). Dua sektor ini memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian terutama karena nilai impor yang cukup besar, fluktuasi harga komoditas yang berpengaruh pada inflasi dan tekanan pada nilai tukar, hingga defisit Neraca Pembayaran Indone-
sia. Untuk itu dukungan perbankan untuk mem- biayai ke dua sektor tersebut menjadi sangat pen- ting. Pembiayaan di sektor energi dan pertanian yang ramah lingkungan ( green financing ) diharap- kan tidak hanya menghasilkan swa-sembada energi dan pangan namun turut berkontribusi terhadap permasalahan green economy lainnya seperti penu- runan gas rumah kaca yang telah menjadi komit- men Indonesia kepada dunia internasional.
Bank Indonesia berharap green banking akan memberikan kontribusi positif pada upaya penguat- an kebijakan fiskal dan moneter yang antara lain tercermin dari menurunnya beban impor minyak dan produk pertanian karena terjadi peningkatan pasokan energi domestik dari sumber-sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi penggunaan energi oleh industri, dan peningkatan produk per- tanian organik yang didukung oleh perbankan na- sional. Pada sisi lain, langkah ini menjadi kontribusi perbankan dalam mendukung komitmen pemerin- tah memperbaiki posisi Indonesia sebagai paru- paru dunia dengan menurunkan emisi gas rumah kaca. Dalam mendorong kebijakan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama- sama dengan Bank Indonesia (BI) melakukan koor- dinasi dan kerjasama yang sangat intens. Koor- dinasi dan kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama yang telah di- perpanjang sebanyak 2 (dua) kali. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: (1) Sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan peraturan perundang- undangan yang diperlukan sesuai tugas dan wewe- nang masing-masing lembaga, untuk mendukung peningkatan peran perbankan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Penyediaan informasi mengenai peraturan, kebijakan, pedoman, kriteria, standar dan evaluasi nilai, kinerja lingkungan hidup perusahaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan edukasi, so- sialisasi kepada perbankan dan penelitian untuk merumuskan pedoman dan regulasi yang di- perlukan. (3) Penyelenggarakan edukasi dan so- sialisasi terkait perlindungan dan pengelolaan ling-

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 17, No.3, September 2013: 463–472
kungan hidup kepada perbankan. (4) Pelaksanaan penelitian bersama dalam rangka penyusunan pedoman dan regulasi bagi perbankan yang mem- pertimbangkan konsep ramah lingkungan hidup.
Dengan demikian pemerintah dan kalangan pengusaha harus fokus pada pengembangan industri hijau. Mereka harus fokus pada hasil jangka panjang bisnis ramah lingkungan yang baru dapat dipetik setelah 5-7 tahun (Joga, 2011).

## Insentif dan Disinsentif
Guna mendorong pelaku bisnis menerapkan konsep ekonomi hijau dalam operasional bisnisnya, pemerintah perlu memberikan insentif kepada pelaku bisnis yang ramah lingkungan dan disin- sentif bagi bisnis yang merusak lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), misalnya, telah memberikan rekomendasi program pembe- basan atau pengurangan biaya masuk alat-alat instalasi ramah lingkungan kepada produsen peng- impor, seperti instalasi pengolahan air limbah dan penerapan energi terbarukan.
KLH juga memberikan rekomendasi pin- jaman lunak dari bank kepada perusahaan yang berkomitmen dan menerapkan konsep hijau. Namun, kurangnya sosialisasi yang memadai mem- buat rekomendasi-rekomendasi KLH tersebut belum banyak diketahui kalangan pengusaha. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah juga menyiapkan paket stimulus lima tahun ke depan terhadap proyek-proyek hijau utama dan proyek sub-kontrak lainnya untuk menciptakan lapangan kerja baru yang hijau.
Proyek hijau utama berupa pembuatan da- tabase tentang wilayah dan sumber daya, manaje- men sumber daya air, refungsionalisasi dan revita- lisasi sungai, daur ulang sumber daya (sampah, limbah,air), penerapan bangunan hijau, pem- bangunan transportasi massal, pengembangan ken- daraan hijau dan energi yang lebih bersih, mana- jemen ruang terbuka hijau, dan infrastruktur hijau.
Mekanisme insentif bagi perusahaan yang taat lingkungan tidak hanya citra perusahaan yang baik dan peduli, tapi juga mempermudah mereka mendapatkan kredit bank. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengako- modasi instrumen ekonomi lingkungan agar menjadi pertimbangan dalam konteks ekonomi dan sistem lembaga keuangan yang ramah ling- kungan.
Insentif perpajakan lingkungan juga dapat diberikan kepada perusahaan yang taat lingkung- an. Untuk itu, perusahaan didorong melakukan efisiensi penggunaan air dan energi, melakukan daur ulang sampah dan limbah, memanfaatkan air permukaan secara optimal – air hujan dan limbah rumah tangga – untuk proses produksinya.
Dalam program pengembangan komunitas, perusahaan didorong lebih kreatif dan juga peka terhadap kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi pengembangan, seperti pengembangan sistem keuangan mikro untuk bisnis rakyat.
Bagi perusahaan yang tidak atau masih kurang peduli lingkungan, disinsentif tidak hanya berupa kesulitan dalam mendapatkan kredit bank, tapi produknya juga akan kurang diminati kon- sumen yang semakin sadar lingkungan. Perusahaan nakal yang cenderung mengeksploitasi lingkungan secara tidak bertanggung jawab harus diberi sanksi tegas dari pemerintah.

## Adanya Kemungkinan Kehilangan Devisa
Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk meyakinkan bahwa tek- nologi hijau tetap bisa meraup keuntungan bisnis. Konsumen harus diedukasi untuk makin menya- dari pentingnya memilih produk yang hijau. Peme- rintah juga perlu terus mendorong untuk menja- dikan pertumbuhan hijau sebagai penggerak utama perubahan kota dari kebijakan-kebijakan pereko- nomian menjadi gaya hidup masyarakat.

## Peran Perbankan dalam Implementasi Bisnis Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan
Saat ini kota mengonsumsi energi terbesar dari sektor industri, perumahan, gedung komer- sial, dan transportasi, serta menjadikannya kon- tributor terbesar emisi karbon dioksida (75%). Dengan konsep pertumbuhan hijau, pembangunan dan pengembangan kota harus memperhatikan perubahan iklim, pengurangan energi tidak ter- barukan, dan pemanfaatan energi terbarukan se- perti surya, bayu, hidro, dan biogas di semua sek- tor kehidupan. Ke depan, perusahaan harus mam- pu mengubah cara berproduksi, mengelola ling- kungan, dan interaksi dengan masyarakat di se- kitar lokasi proyek secara selaras dan harmonis. Jika Indonesia tidak serius mengembangkan indus- tri dan bisnis hijau, kita akan kehilangan devisa karena tidak bisa menghasilkan produk hijau yang bisa diekspor dan diterima pasar dunia.

## PENUTUP
Greening business management adalah strategi pengelolaan lingkungan yang terpadu yang meli- puti pengembangan struktur organisasi, sistem dan budidaya dalam suatu kompetensi hijau dengan cara menerapkan dan mentaati seluruh peraturan tentang pengelolaan lingkungan, termasuk penge- lolaan bahan baku, pengolahan limbah, penggu- naan sumberdaya alam yang efektif, penggunaan teknologi produksi yang menghasilkan limbah minimal serta menerapkan komitmen kesadaran lingkungan bagi seluruh karyawan dalam orga- nisasinya. Manajemen bisnis hijau diperlukan se- bagai tanggapan atas dampak negatif revolusi industri berupa fakta kerusakan sumberdaya alam dan menipisnya sumberdaya alam tidak terbarukan.
Indonesia sangat memerlukan revolusi industri hijau dengan alasan menipisnya cadangan sumber daya energi, dan meningkatnya konsumsi energi untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga, serta tingginya emisi CO2. Dengan revolusi industri hijau dilakukan untuk penghematan penggunaan sumber daya energi, hemat pemakaian energi, berkurangnya emisi CO2, dan berkurangnya
dampak kerusakan lingkungan. Sehingga berman- faat meningkatkan standar kehidupan dan kese- jahteraan sosial.
Dukungan industri perbankan melalui green banking, dalam berkontribusi aktif terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditindaklanjuti dengan penyiapan perangkat hukum, penyediaan informasi, penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi, serta penelitian bersama.
Aturan harus memastikan bank sebagai lembaga pembiayaan mempertimbangkan prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan dan mening- katkan kemampuan mengelola risiko kredit yang berdampak pada lingkungan hidup. Bank hanya memberikan kredit pada perusahaan yang tidak merusak lingkungan.
Pemerintah juga perlu terus mendorong untuk menjadikan pertumbuhan hijau sebagai penggerak utama perubahan kota dari kebijakan- kebijakan perekonomian menjadi gaya hidup masyarakat. Penerapan ekonomi hijau yang akan mengeram pertumbuhan ekonomi dan menambah kemiskinan harus dibalik karena inisiatif berbasis ekonomi hijau justru berpotensi menciptakan per- tumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Choudhury, T.T., Salim, Md., Al Bashir, Md.M., & Saha, P. 2013. Influence of Stakeholders in Developing Green Banking Products in Bangladesh. Journal of Finance and Accounting , 4(7): 67-77.
Ernst & Young. 2008. Comparative Advantage and Green Business. E&Y Report .
Gao, V.Z. 2009. Green Finance for Green Industry and Green Economy. Speech at the International Confer- ence on Green Industry in Asia Green Industry for a Low-Carbon Future . PICC, Manila, Philippines (10 September).
Haden, S.S.P., Oyler, J.D. & Humphreys, J.H. 2009. His- torical, Practical, and Theoretical Perspectives on

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 17, No.3, September 2013: 463–472
Green Management, Management Decision , 47(7): 1041-1055.
Javelin. 2009. Consumers Think Green, But Don’t Act that Way. Credit Union Journal . January 5.
Jing, H & Jiang, B.S. 2013. The Framework of Green Busi- ness Model for Innovation. Journal of Supply Chain and Operations Management, 11(1): 33-46.
Joga, N. 2011. Membangun Industri Hijau . http:// www.investor.co.id/home/ membangun- industri-hijau/11667. (Diakses tanggal 10 Desember 2012).
Marcus, A. & Fremeth, A.R. 2009. Green Management Matters Regardless. Academy of Management Per- spective , 23(4): 17-26.
Marzio, R. 2007. Green Banks, Ethical Banks, Seed Banks: Too Many Eco Something Banks’. Covalence Ana- lyst Papers . Geneva: Covalence SA.
Mercier, F. & Oliver, Z. 2002. Towards Green Banking Prac- tices in South. Switzerland: Eco-Fact.
Molina-Azorín, J.F., Claver-Cortés, E., López-Gamero, M.D., & Tarí, J.T. 2009. Green Management and Financial Performance: A Literature Review. Management Decision , 47(7): 1080–1100.
Munasinghe, H. 2009. Sustainable Development in Practise: Sustainomic Methodology and Applications. Cam- bridge: Cambridge University Press.
Panagiotopoulos, P., Al-Debei, M., Fitzgerald, G., & Elliman, T. 2012. A Business Model Perspective for ICTs in Public Engagement. Government Infor- mation Quarterly, 29(2): 192-202.
Rajput, N., Kaura, R., & Khanna, A. 2013. Indian Bank- ing Sector towards a Sustainable Growth: A Para- digm Shift. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , 3(1): 290-304.
Siegel, D.S. 2009. Green Management Matters Only If It Yields More Green: An Economic Strategic Perspec- tive. Academy of Management Perspective, August.
Sulistyowati. 2002. Greening Business . http:// www.menlh.go.id/greening-business/. (Diakses tanggal 23 Agustus 2013).
Unruh, G. & Ettenson, R. 2010. Growing Green: Three Smart Paths to Developing Sustainable Products.
Harvard Business Review , June.
Wibowo, T.A. & Abimanyu, R. 2011. Mencari Model Bisnis Hijau yang Tepat . http://teknologi.news.viva.co.id/ news/read/268674-mencari-model-bisnis-hijau- yang-tepat. (Diakses tanggal 10 Desember 2012).