Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2019
p-issn 1412-5889

## BERGERAK DARI OTORITARIANISME ORDE BARU KE REFORMASI:KUASA NEGARA ATAS PENDIDIKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF IDEOLOGICAL STATE APPARATUS (ISA) LOUIS ALTHUSSER
Radius Setiyawan, Agus Budiman Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya Universitas Muhammadiyah Surabaya radiussetiyawan@gmail.com,boedieprakosa77@gmail.com

## ABSTRAK
Orde  baru  selama  32  tahun  telah  menciptakan  keseragaman  dalam  banyak  aspek. Kekuasaan  yang  sentralistik  dan  pembangunan  yang  hanya  berpusat  di  Jawa  memunculkan problematika yang terus menerus berlangsung hingga masa saat ini : dikotomi pusat (core) dan pinggiran  (periphery).  Dunia  pendidikan  adalah  salah  satu  aspek  yang  dijadikan  sebagai  alat kuasa  negara  atas  rakyatnya.  Ketika  orde  baru  jatuh,  ada  upaya  untuk  keluar  dari  dominasi pendidikan yang sentralistik dan jawa-sentris. Melalui tulisan ini, penulis berfokus pada 2 (dua) hal. (1) Menjelaskan proses kuasa negara atas pendidikan melalui instrument ideologinya pada orde baru, dan (2) Gambaran pasca  orde baru dan usaha keluar dari kuasanya. Kajian dalam tulisan  ini  berusaha  menghimpun  beberapa  kajian  yang  terkait  dengan  peran  negara  dalam pendidikan dan menghubungkannya dengan perspektif Ideological State Apparatus (ISA) Louis Althusser. Dengan menggunakan metode kajian kepustakaan, kajian ini menjelaskan bagaimana dominasi orde baru yang yang cenderung jawa-sentris, bias gender dan sentralistik dipengaruhi dan dikontrol oleh oleh negara. Selain itu juga, temuannya lainnya adalah adanya upaya keluar dari dominasi orde baru, akan tetapi secara substansial belum banyak beranjak darinya Kata kunci : Ideologi state apparatus (ISA), Kuasa negara, Pendidikan, Orde baru.

## ABSTRACT
A new order over the past 32 years had created uniformity in many aspects. The centralistic power and the development that were only centered in Java that had risen to problems  that  continue  to  last  until  the  present  time:  central  dichotomy  (core)  and periphery. The world of education was one aspect that was used as a tool of state power over its people. When the new order fall, there was an attempt to get out of the dominance of centralistic and Javanese-centric education. Through this paper, the researcher focuses on  2  (two)  things.  Those  were  (1)  Explain  the  process  of  state  power  over  education through ideological instruments in the new order, and (2) Post-new order description and efforts  to  get  out  of  power.  The  research  in  this  paper  seeks  to  compile  several  studies related to the role of the state in education and link it to the perspective of Ideological State Apparatus  (ISA)  by  Louis  Althusser.  Using  the  literature  study  method,  this  research explained how the dominance of the new order that tends to be Javanese-centric, gender- biased and centralistic were influenced and controlled by the state. In addition, the other finding was an attempt to get out of the dominance of the new order, but substantially has not moved much from it.
Keywords : Ideology State Apparatus (ISA), State Power, Education, New Order.

## PENDAHULUAN
Era reformasi bagi Indonesia merupakan peluang  untuk  keluar  dari  bayang-
bayang  identitas  ke-Indonesia-an  yang tunggal.  Orde  baru  selama  32  tahun telah  menciptakan  keseragaman  dalam
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
banyak aspek. Salah satunya dalam dunia pendidikan.  Periode  orde  baru  (1968-
1998) dunia pendidikan nasional mengenal  empat  kurikulum,  yakni kurikulum  1968,  1975,  1984,  dan  1994. Kurikulum  1968  disebut-sebut  sebagai yang  paling  dipengaruhi  politik,  karena kecenderungan rezim Orde Baru menghapus jejak pendidikan era Sukarno.  Sedangkan  Kurikulum  1975 berdasarkan  catatan  Darmaningtyas (2004) menjadi kurikulum pertama orde baru  yang  menekankan  indoktrinasi ideologi Pancasila untuk seluruh jenjang pendidikan.
Melalui indoktrinasi ini,
pemerintah  memperkenalkan  konsep butir-butir  Pancasila  yang  menjadi  awal praktik  pengajaran  melalui  sistem hapalan.  Kemudian  dilanjutkan  dengan kurikulum  1984  melalui  mata  pelajaran Pendidikan  Sejarah  dan  Perjuangan Bangsa  (PSPB).  Ide  dasar  di  balik penerapannya  mirip  dengan  doktrin Pancasila: siswa dituntut untuk menghapal kisah-kisah
pahlawan nasional  yang  didominasi  orang-orang bersenjata.  Mata  pelajaran  ini  tidak bertahan  lama,  karena  dinilai  tumpang tindih dengan pelajaran lain. Kurrikulum 1994 adalah perpaduan antara kurrikulum  1975  dan  1984  dimana periode  ini  sangat  didominasi  mata pelajaran  eksakta  dan  mengkerdilkan pelajaran seni. Kondisi diatas
menegaskan  bahwa  dominasi  negara atas pendidikan begitu kuat.
Pendidikan  merupakan  salah  satu instrumen  negara  dalam  membangun sumber daya manusia. Melalui pendidikan transformasi ilmu pengetauhan  berlangsung.  Cita-cita  dan imajinasi  yang  diinginkan  negara  atas warganya termanifestasikan dalam kurrikulum.  Melalui  sekolah,  praktik
ideologisasi  oleh  negara  berjalan.  Teori ideologi  menggaris  bawahi  konsep subjek  dan  ideologi  (Althusser,  1971). Ideologi  dalam  pengertian  Althusser selalu  memerlukan  subjek,  dan  subjek memerlukan  ideologi.  Ideologi  dalam pandangan  Althusser  merupakan  suatu alat untuk menciptakan manusia sebagai subjek  kepentingan negara  yang  identik dengan  alat  intervensi  bagi  perjuangan kelas.  Ideologi  menginterpelasi  individu sebagai  subjek  dan  menempatkannya dalam posisi tertentu. Namun, di sisi lain, ideologi  juga  menempatkan  hubungan antara  individu  dengan  relasi  sosialnya. Istilah ideologi dipahami sebagai seperangkat gagasan yang relatif lengkap tentang dunia dan masyarakat (pandangan dunia), yang dimiliki kelompok tertentu.
Melalui  tulisan  ini  akan  diurai bagaimana  kuasa  negara  atas  ideologi pendidikan  di  Indonesia  ketika  orde baru.  Dengan  menggunakan  perspektif Ideological  State  Apparatus  (ISA) akan diurai bagaimana proses ideologisasi itu berjalan dan melalui instrument apa saja. Selain  orde  baru,  penulis  juga  akan mengurai bagaimana kondisi pasca orde baru  dan  sejauh  apa  perubahan  yang terjadi.

## Ideological State Apparatus (ISA)
Gagasan Ideology  and  Ideological State Aparatus (ISA) pertama kali di tulis pada tahun 1970.  Karya Louis Althusser ini  telah  terbukti  kontroversial  dalam tradisi  sosialis  Internasional,  serta seluruh  pemikiran  Marxis  di  seluruh dunia.  Banyak  gagasannya  diilhami  oleh permberontakan  masal  pekerja  dan mahasiswa  tahun  1968.  Sayangnya, sebagai  anggota  di  Partai  Komunis Prancis,  Althusser  tidak  mendukung
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.18 No.3 Tahun 2018
p-issn 1412-5889
pemberontakan/demonstrasi  itu.  Itulah yang  akhirnya  membuat  para  siswanya menentangnya. Meskipun
ide-ide Altusser  diminati  dan  dia  mendapatkan reputasi  sebagai  tokoh  opisisi  yang radikal, dia ternyata tidak dapat berbuat di  luar  yang  ditentukan  birokrasi  partai. Gagasan  dalam  buku  yang  berjudul On the Reproduction of Capitalism: Ideology and  Ideological  State  Apparatuses menampilkan analisis bagaimana masyarakat  tampak  semakin  liberal namun  disaat  yang  sama  kondisi  politik mereproduksi dominasi melalui kekerasan/tindakan  represif.  Althusser menyebut  bahwa  negara  juga  memiliki apa  yang  ia  namai  sebagai Ideological State Apparatus (ISA).
Praktik  ISA  oleh  negara  berjalan secara  masif  dan  difungsikan  secara sekunder sebagai alat represi (penekanan) secara halus dan tak sadar, bahkan simbolik yang dijalankan melalui buku,  dogma,  hukum,  pendidikan  dan hal  lain  sejenis  dan  yang  nantinya menjelaskan  bahwa  tidak  ada  hal  yang murni di balik aparat ideologis tersebut. Artinya  adalah ISA bekerja  dalam mentalitas.  ISA  dapat  dilihat  sebagai berikut: (Althusser, 1971)
a. ISA  agama  (sistem  gereja- gereja yang berbeda)
b. ISA  pendidikan  (sistem sekolah  negeri  dan  swasta yang berbeda)
c. ISA keluarga
d. ISA hukum
e. ISA politik
f. ISA Serikat Buruh
g. ISA Komunikasi (pers, radio dan televisi dll)
h. ISA  Budaya  (sastra,  seni, olahraga dll)
Salah  satu  aspek  yang  menjadi fokus  dalam  tulisan  ini  adalah  terkait
pendidikan.  Dalam  kontek  Indonesia, institusi  pendidikan  (sekolah)  dapat diposisikan  sebagai  ruang  diskursif negara dalam mengkonstruksi
pemahaman  warganya. Melalui  institusi pendidikan,    ISA  bekerja  dengan menggunakan  hal-hal  yang  lebih  halus, mental  dan  substansial  (pengetahuan, spiritualitas, esensi kehidupan, kebangsaan,  sejarah,  dan  sebagainya) sehingga  itu  selalu  mempengaruhi  dan mengendalikan  mental  subjek,  terlebih terkait  dengan  janji-janji  konsekuensi  di balik itu semua.
Hal  tersebut  juga  ditegaskan  oleh Shiraishi  (1997)  yang  mengurai  tentang pendidikan pada era orde baru, Soeharto berlaku sebagai Bapak tertinggi ( supreme  Father )  Indonesia.  Segala aspek  berada  dalam  kontrol  ketat pemerintah, termasuk pendidikan. Soeharto yang berasal dari jawa banyak menempatkan dan memposisikan budaya  jawa  sebagai  sesuatu  hal  yang adiluhung. Orde baru yang sangat jawa- sentris secara  otomatis  berimplikasi pada wacana pendidikan yang didominasi  oleh  jawa  sebagai  entitas yang  dominan.    Ketika  orde  baru tumbang,  ada  upaya  untuk  keluar  dari dominasi  pendidikan  yang  sentralistik dan jawa-sentris . Melalui tulisan ini akan digambarkan  tentang  bagaimana  kuasa negara  pada  saat  orde  baru  dan  usaha untuk  keluar  dari  model  pendidikan tersebut.  Melalui  ISA  akan  didapatkan sebuah gambaran bagaimana proses itu berlangsung.

## METODE PENELITIAN
Kajian  dalam  tulisan  ini  dilakukan dengan menggunakan metode
kepustakaan.  Beberapa  dokumen  dan kajian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan tema  berusaha  dihimpun  dalam  tulisan
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
ini.  Kajian  ini  berfokus  pada  ideologi, negara  dan  pendidikan  di  Indonesia dengan  menjadikan  orde  baru  lokus kajiaannya.  Dokumen  yang  relevan dalam penelitian ini diidentifikasi secara kritis termasuk : Undang-Undang Dasar, artikel  dan  bab-bab  lain  yang  terkait. Sedangkan  data  sekunder  dikumpulkan dengan  mengidentifikasi  jurnal,  buku, makalah atau artikel dan atau informasi terkait yang relevan.
Adapun  langkah-langkah  yang  diambil meliputi : Identifikasi umum dari sumber yang  berkaitan,  literatur  yang  relevan dan sumber lain yang saling menguatkan. Hal tersebut dilakukan untuk membantu memudahkan  dalam  menyusun  narasi utuh  yang  diharapkan.  Data  ditafsirkan dan dianalisis secara deskriptif, prosesnya  melibatkan  kutipan  dan pemrosesan  data  untuk  memberikan tinjauan  umum  tentang  cara  kebijakan dibuat  dengan  maksud  mengaitkan antara  ideologi,  kuasa  negara  dan pendidikan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Orde Baru dan Ideologi Pembagunan dalam Pendidikan
Orde  baru  adalah  era  yang berorientasi kepada pembangunan sehingga  semua  aspek  diarahkan  pada hal  tersebut,  salah  satunya  adalah pendidikan. Sekolah-sekolah
di
Indonesia saat itu diharapkan berorientasi kepada pembangunan sehingga dapat menyiapkan tenaga kerja sesuai harapan pemerintah. Pembangunan yang digagas oleh negara diatur  dalam  sebuah  program  yang disebut  Pembangunan  Lima  Tahun (Pelita).  Pelita  I  tahun  1969  dan
menghasilkan  kurikulum  baru  di  tahun 1975. Berdasarkan catatan Darmaningtyas  (2004)  dalam  kurikulum 1975  menjadi  kurikulum  pertama  Orde
Baru  yang  menekankan  indoktrinasi ideologi Pancasila untuk seluruh jenjang pendidikan.  Melalui  indoktrinasi  ini, pemerintah  memperkenalkan  konsep butir-butir  Pancasila  yang  menjadi  awal praktik  pengajaran  melalui  sistem hapalan.
Kusuma  (2011)  menyebutkan bahwa  pendidikan  Pancasila  bagi  orde baru  memang  sangat  fundamental. Upaya  pemerintah  membudidayakan Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  mulai ditempuh dengan cara mewajibkan mata pelajaran  khusus  seperti  Pendidikan Moral  Pancasila  (PMP)  sejak  penerapan Kurikulum  1975  di  tahun  ajaran  1976. Kurikulum indoktrinatif kembali diterapkan pada Kurikulum 1984 melalui mata  pelajaran  Pendidikan  Sejarah  dan Perjuangan  Bangsa  (PSPB).  Ide  dasar  di balik  penerapannya  mirip  dengan doktrin  Pancasila:  siswa  dituntut  untuk menghapal kisah-kisah pahlawan nasional  yang  didominasi  orang-orang bersenjata.  Mata  pelajaran  ini  tidak bertahan  lama,  karena  dinilai  tumpang tindih dengan pelajaran lain. Pencetusnya,  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Nugroho Notosusanto
(1983-1985), tutup usia pada 1985.
Melalui pendidikan kuasa negara beroperasi.  Proses  ideologisasi  dalam pendidikan  berjalan  melalui  beberapa instrumen.    Salah  satu  yang  paling nampak  adalah  melalui  buku  teks sekolah  terbitan  pemerintah.  Dalam konteks Ideological  State  Apparatuses (ISA),  buku  sekolah  adalah  alat  diskursif negera yang bekerja secara halus melalui mental  sehingga  dapat  dipastikan  akan
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.18 No.3 Tahun 2018
p-issn 1412-5889
mempengaruhi dan mengendalikan subjek dalam institusi pendidikan. Buku-buku sekolah terbitan pemerintah menjadi alat kontrol negara atas warganya ditegaskan Wirasti (2002) dalam penelitiaannya tentang pendidikan di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) tahun 1975-2001.  Dalam penelitiannya    dijelaskan  beberapa  hal terkait  kuasa  negara  melalui  buku  teks untuk  siswa.  Beberapa  buku  untuk pelaku  pendidikan,  baik  pendidik, peserta  didik,  administrator  pendidikan bahkan  orang  tua  peserta  didik  dalam kurun  waktu  1972  sampai  1998  lebih banyak  menjadi  corong  negara  untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan politiknya.  Dengan  ciri  ekpansi  ekonomi dan represi politik. Orde baru membingkai  sebuah  fenomena  secara komprehensif  sehingga  menghasilkan sebuah  teks  yang  sangat  indokrinatif. Beberapa  bingkai  tersebut  adalah  : bingkai  ketertiban  diperoleh  dengan jargon demi pembangunan dan kepastian  hukum.  Sedangkan  temuan yang  lain,  dominasi  juga  dilakukan melalui  kontrol  dalam  sistem  produksi dan  konsumsi  teks,  yaitu  dengan dibentuknya
lembaga-lembaga
pengawas,  baik  secara  internal  dalam sistem pendidikan maupun ekternal yang menyeluruh pada seluruh aspek kehidupan  masyarakat.  Secara  internal, dengan  adanya  pusat  pembukuan nasional  yang  berhak  memonopoli sistem produksi teks pendidikan, sistem EBTANAS  yang  sentralistik,  ataupun sistem pengawasan pendidikan
(supervisi pendidikan). Sedangkan secara eksternal  terdapat  sistem  pengawasan produksi buku dan produk budaya lainya, melalui  :  Kopkamtip,  Bakorstanas, Kejaksaan dan lainnya. Penelitian tersebut  berusaha  menegaskan  bahwa
pendidikan  Indonesia  salah  satunya melalui buku pada era orde baru berada dalam kontrol yang ketat pemerintah. Gambaran  tentang  kuasa  orde baru atas pendidikan juga digambarankan  oleh  Shiraishi  (1997) dalam  bukunya.  Dalam uraiannya dijelaskan bahwa buku teks sekolah dan buku-buku anak di Indonesia merupakan sarana  yang  cocok  untuk  mempelajari landasan  ideologis  suatu  rezim  dalam hakikatnya  yang  telanjang.  Anak-anak tidak  terlalu  mengontrol  apa  yang dibacanya  sampai  mereka  mengontrol apa  yang  dibacanya,  sampai  mereka membeli  buku-buku  pilihan  sendiri dengan uang saku mereka sendiri. Buku- buku pelajaran di Indonesia dijamin jadi “best-seller” karena  setiap  murid  wajib membeli dan membacanya setiap tahun. Sedangkan dalam hal yang lain, Shiraishi juga  menjelaskan  bagaimana  dalam kontek  identitas,  Jawa  terlihat  sangat dominan.  Gambaran  diatas  terlihat bagaimana  buku  dengan  konstruksi wacana yang sangat jawa-sentris begitu dominan. Selain representasi Jawa yang dominan,  dalam  kontek  relasi  gender dalam  konten  buku  teks  juga  terlihat bagaimana  negara  memberi  gambaran tentang  relasi  ideal  antara  laki-laki  dan perempuan.  Laki-laki  diposisikan  sangat dominan.  Hal  tersebut  selaras  dengan apa yang dijelaskan Suryakusuma (2011) bahwa  ideologi  negara  orde  baru  juga dapat  dinamakan  Bapak-ibuisme  di mana “bapak” sebagai sumber kekuatan primer  kekuasaan  dan  “ibu”  sebagai perantara  kekuasaan  tersebut.  Dengan begitu, bapakisme memimpin kekuasaan formal,  sementara  ibuisme  memimpin kekuasaan  informal.  Menurut  Julia, dalam  negara  berideologi  macam  itu, perempuan  didefinisikan  tidak  setara
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol. 19 No. 2 Tahun 2019
dengan  laki-laki:  sebagai  istri,  ibu,  atau keduanya.
Dalam  penelitian  yang  lain, Hyeronimus (2017) menganalisis bagaimana  dan mengapa wacana kolonialisme dipertahankan
buku sejarah  sekolah  menengah  pertama. Hasil penelitian ini menunjukkan agenda mempertahankan  wacana  kolonialisme adalah  untuk  memposisikan  Eropa, khususnya  Belanda  berpengaruh  positif pada  banyak  peristiwa  sejarah  di Indonesia.  Misalnya,  dalam  buku  itu digambarkan bagaimana Belanda berperan penting mengakhiri feodalisme bahkan  secara  tidak  langsung  telah membantu lahirnya kemerdekaan Indonesia. Dianalogikan dalam penelitian  itu  bahwa  Belanda  seperti telah  membangun  kuburannya  sendiri karena  jasanya  yang  besar  pada pengembangan pendidikan di Indonesia. Pembahasan  pada  penelitian  seolah menggiring opini pembaca pada kesimpulan  bahwa  buku  sejarah  tahun 1975-2013  memiliki  andil  besar  untuk memproduksi dan mereproduksi wacana masyarakat  Indonesia  sebagai  objek kolonial dan pergerakan nasional dilihat sebagai  hasil  yang  tidak  diinginkan ( unintended  result). Namun,  tidak  ada penjelaskan  komprehensif  mengapa wacana  terus  dipertahankan  meskipun masa orde baru telah berakhir.
Dari  gambaran  diatas  diurai bagaimana kuasa negara atas pendidikan saat orde baru begitu kuat. Melalui buku teks  sekolah  dan  kebijakan  pendidikan negara  mengatur  banyak  hal.  Kuasa negara atas ideologi pendidikan dikontrol  sedemikian  ketat.  Sehingga tergambar  corak  pendidikan  Indonesia yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  corak kepemimpinan politik kala itu.
Pendidikan  orde  baru  tergambar  begitu
sentralistik,  jawa-sentris  dan  bias- gender.  Sebuah  kondisi  yang  tidak  jauh dari  semangat  otoriterianisme.    Ketika rezim otoriter Soeharto jatuh, atasnama reformasi  ada  upaya  untuk  keluar  dari kuasa  orde  baru.  Upaya  keluar  dari  hal tersebut  tentunya  bukan  hal  yang mudah,  sebagaimana  tergambar  dalam uraian selanjutnya.

## Berusaha  Keluar  dari  Bayang-bayang

## Orde Baru.
Perjalanan  pendidikan  Indonesia pasca  orde  baru  adalah  sebuah  usaha untuk keluar dari sistem pendidikan yang telah  disebut  diatas.  Pasca  orde  baru atau era reformasi adalah peluang untuk keluar  dari  hal  tersebut.  Akan  tetapi upaya  tersebut  tidak  sepenuhnya berhasil. Dalam penelitian Irawan (2014) menjelaskan dan mengkritisi bagaimana identitas nasional Indonesia ditampilkan pasca  orde  baru  melalui  buku  teks Sekolah  Dasar  (SD)  pasca  orde  baru. Dalam  penelitian  tersebut  menjelaskan bahwa  buku-buku  SD  kurrikulum  2013 dalam  hal  konten  sudah  tidak  lagi  Jawa (jawa-sentris), bias gender dan seragam (sentralistik).  Hal  tersebut  ditegaskan oleh Muhammad Nuh (Mendiknas 2009- 2014) dalam keterangannya:
" Pada buku tersebut juga ada penokohan nama yang merepresentasikan daerah asal mereka. Mendikbud  mencontohkan ,  nama  Siti mewakili  dari  Jawa,  Beni  (Sumatera, Batak),  Lina  (Menado),  Udin  (Sunda, Jawa),  Dayu  (Bali),  dan  Edo  (Papua). “Wajahnya  beda-beda.  Artinya,  dari awal yang ingin kita bangun representasi dari  Indonesia . Nama  agama  pun  juga ada di sini, ” katanya.
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.18 No.3 Tahun 2018
p-issn 1412-5889
Mendikbud menambahkan, materi kesenian  pun  juga  sudah  ada  di  buku ini.  Ada  pelajaran  ‘ayo  menyanyi’, untuk  materi  kebersihan  juga  sudah diperkenalkan sikat gigi
dan seterusnya.  “Tempat  ibadah  pun  juga kita  perkenalkan  semuanya,  seperti masjid,  gereja,  pura,  dan  kelenteng. Tapi  ini  bukan  pelajaran  agama. Pelajaran  agama  ada  tersendiri.  Ini pelajaran non-agama,”
Secara sekilas ada upaya untuk keluar  dari  dominasi  orde  baru,  akan tetapi  dalam  penelitian  tersebut  juga mengkritisi  bagaimana  teks-teks  yang dimunculkan dikatakan cenderung bias. Salah satu contohnya adalah bagaimana  etnis  Papua  dihadirkan. Dalam  penelitian  tersebut  disebutkan bahwa Papua berhadap-hadapan dengan pelekatan strereotipe- stereotipe yang justru memposisikannya sebagai liyan.
Sedangkan  contoh  yang  lain  adalah dalam  kontek  gender.  Perempuan mengalami  fungsi  ganda  ketika  ia tampil di area publik namun tetap saja tidak boleh terlepas dari area domestik.
Dalam penelitiaan tersebut
menunjukkan bahwa  sub-ordinasi atas etnis  atau  gender  tertentu  tetap  saja berlangsung.  Meskipun  representasi etnis dan gender yang tidak ada dalam orde baru dhadirkan, akan tetapi dalam hal  peran  tetap  saja  mengalami  sub- ordinasi.
Apa  yang  terjadi  dalam  kontek Pendidikan  Indonesia  Indonesia  juga terjadi  di  beberapa  negara  lain.  Chu (2017)  dalam  penelitian  dalam  buku teks  SD  di  China  juga  menjelaskan tentang  bagaimana  mana  kelompok etnis  minoritas  terwakili  secara  visual, baik  dalam  visual  manusia  maupun
non-manusia,  dalam  beberapa  buku teks  ilmu  sosial    yang  paling  banyak digunakan di Cina. Terdapat 4159 visual dengan  subyek  manusia  dikodekan dalam  bentuk  wilayah  tempat  tinggal (perkotaan  atau  pedesaan),  gaya berpakaian, usia, aktivitas, jenis kelamin, dan interaksi dengan teknologi.  Sementara  itu,  ada  1915 visual  dengan  subyek  non-manusia yang ditemukan dalam bentuk lanskap dan artefak ciptaan manusia. Hasil dari kode-kode visual yang dianalisis menggunakan kode SPSS itu menunjukan  bahwa  etnis  minoritas masih  sedikit  terwakili  dan  sangat dibatasi.  Sedikitnya  hanya  ada  2,40% dari  total  kode  visual  yang  telah dianalisis  mewakili  mereka.  Parahnya visualisasi itu justru terbatas. Misalnya, etnis minoritas lebih banyak divisualisasikan  pada  daerah  desa, menggunakan pakaian adat tradisional, dan  minim  interaksi  dengan  teknologi bahkan  cenderung  gagap  teknologi. Visualisasi tersebut justru memperkuat pandangan  multikulturalisme  yang konservatif  dimana  etnis  minoritas dimarginalisasi
dalam bingkai “tradisional dan tidak modern”. Melalui kurikulum 2013,
bayang-bayang  orde  baru  yang  jawa- sentris  terlihat  seolah  tidak  digunakan lagi  dalam  praktik  pendidikan  di Indonesia. Kurikulum 2013 seolah telah mengakomodasi
multikulturalisme dilihat  dari  konsep  kurikulum  yang menghargai lokalitas lingkungan
sekolah.  Hal  ini  juga  dinyatakan  oleh Nora (2018) bahwa kurikurikulum 2013 memiliki  karakteristik  mengakomodir sekolah sebagai bagian dari komunitas sehingga  penting  untuk  menggunakan komunitas  di  sekelilingnya  sebagai sumber  pembelajaran.  Selain  itu,
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol. 19 No. 2 Tahun 2019
kurikulum ini memperhatikan keragaman individu siswa. Ini
menunjukkan  bahwa  selain  lokalitas, kurikulum  2013  juga  menekankan individualitas siswa untuk diperhatikan. Namun,  menurut  Nora  kurikulum  ini gagal  mengimplementasikan  lokalitas sekolah  sebagai  sumber  belajar  dan hanya  berfokus  pada  pengembangan dan  pembentukan  karakter  individu siswa.
Upaya  untuk  keluar  dari  orde baru  pada  kurikulum  2013  menurut (Saripudin,  Didin;  Komalasari,  2016) terlihat  lebih  baik  dari  konten  yang  ada pada buku  teks  mata  pelajaran  Sejarah. Gambaran karakter tokoh sejarah sudah tidak  terlihat  lagi  berpusat  pada  tokoh- tokoh  sejarah  yang  berasal  dari  pulau Jawa  saja.  Misalnya,  gambar  dan penjelasan  tentang  Tan  Malaka  sebagai Komunis  dari  Sumatra  sudah  mulai diperlihatkan  pada  buku  teks.  Tidak hanya tokoh non-Jawa yang sudah mulai dimunculkan,  kejadian  sejarah  yang berada  di  luar  jawa  juga  terdapat  pada buku misalnya kejadian-kejadian perlawanan  yang  ada  di  Maluku,  Aceh, serta  daerah  lainnya.  Representasi perjuangan  perempuan  juga  mulai muncul melalui pencitraan tokoh Kartini yang terkenal dengan gerakan emansipasinya. Kurniawan (2017) menyatakan bahwa etnis Tionghoa mulai dimunculkan pula untuk menyemai nilai multikulturalisme siswa. Kedua penelitian ini menguatkan bahwa kurikurulum  2013  mulai  terlepas  dari bayang-bayang  orde  baru  melalui representasi  identitas  yang  sebelumnya tidak  ada  dalam  kurikulum  pendidikan orde baru, dari  identitas  etnis  Tionghoa hingga gender.
Akan  tetapi,  upaya  memunculkan  figur- figur  tokoh  non-Jawa  masih  minim  dan
kurang  menonjolkan  peran  meraka dalam  perjuangan  kemerdekaan.  Peran Tan  Malaka  lebih  dekat  dicitrakan  pada pemberontakan  yang  dilakukannya  saat mulai  ada  perpecahan  di  Serikat  Islam. Andai  saja  jawa  sentris  memang  benar- benar  ditinggalkan,  tokoh  perempuan non-Jawa selain Kartini seharusnya tidak dilupakan.
Selain itu, organisasi perempuan  yang  memiliki  peran  lebih besar  seperti  Gerwani  ternyata  tidak dimunculkan. Bayang-bayang Orde Baru masih  terasa  jelas  pada kurikulum 2013 dalam  caranya  memandang  buruk komunisme  dan  masih  meminimalisir peran tokoh-tokoh non-Jawa.

## SIMPULAN
Tiga puluh dua tahun adalah masa yang  cukup  lama  dalam  sebuah pemerintahan.  Pendidikan  Indonesia selama itu mengalami berbagai perubahan.  Dalam  tulisan  ini  bisa disimpulkan  bahawa  kuasa  negara berjalan  penuh  atas  arah  pendidikan Indonesia.  Praktek Ideological  State Apparatus  (ISA) dalam  pendidikan tergambar  secara  jelas  saat  orde  baru berkuasa  melalui  kebijakan  pendidikan, buku  sekolah  dan  hal-hal  lain  terkait. Dominasi warna politik rezim berkorelasi langsung  dengan  ideologi  pendidikan. Dalam  kontek  etnis  tergambar  bahwa Jawa  adalah  suku  dominan  yang superior. Dalam hal gender, perempuan diposisikan  tersub-ordinat  dari  laki-laki dan  dalam  kontek  aturan  pendidikan Indonesia  diatur  sangat  sentralistik.  Hal tersebut terjadi disebabkan oleh ideologi yang dianut oleh negara.
Ketika orde baru jatuh, ada upaya untuk  keluar  dari  dominasi  pendidikan yang  jawa-sentris,  bias  gender  dan
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.18 No.3 Tahun 2018
p-issn 1412-5889
sentralistik  tersebut.  Melalui  kurikulum 2013,  keberagaman  etnis,  gender  dan yang  lain  berusaha  dimunculkan,  akan tetapi  pada  secara  substansial  belum banyak beranjak dari cara pandang orde baru.  Hal  tersebut  ditegaskan  dengan adanya  upaya  menghadirkan  etnis  atau kelompok minoritas dalam sebuah buku teks  sekolah  yang  dulu  tidak  pernah hadir  di  orde  baru  akan  tetapi  secara substansi atau peran dan relasinya tidak banyak bergeser dari kondisi sebelumnya.  Relasi  antar  etnis  dan gender  tetap  saja  tidak  setara  dan cenderung  mengekslusi  komunitas  yang dianggap minoritas. Hal tersebut menegaskan  bahwa  kondisinya  tidak jauh beranjak dari orde baru.

## DAFTAR PUSTAKA
A,  D.  K.  (2011). Pendidikan  Karakter Strategi  Mendidik  Anak  di  Zaman Global . Gramedia.
Althusser,  L.  (1971). “Ideology  and Ideology State Apparatuses” dalam Lenin  and  Philosophy  and  Other Essays. Monthly Review Press.
Chu,  Y.  (2017).  Visualizing  minority: Images of ethnic minority groups in Chinese  elementary  social  studies textbooks. The  Journal  of  Social Studies  Research , 42 (2),  135–147. https://doi.org/doi.org/10.1016/j.js sr.2017.05.005
Darmaningtyas. (2004). Pendidikan yang Memiskinkan . Galang Press. Hyeronimus, P. (2017). The representation of colonial discourse in  Indonesian  secondary  education history  textbooks  during  and  after the  New  Order  (1975–2013). Journal  of  the  History  of  Education Society ,
47 (3),
349–361. https://doi.org/doi.org/10.1080/00 46760X.2017.1384855
Irawan, B. (2014). Menjadikan Indonesia: Politik  Identitas  Nasional  dalam Buku Teks Sekolah Dasar . Universitas Gadjah Mada. Kurniawan, H. (2017). THE Role of Cinese in  Coming  of  Islam  to  Indonesia: Teaching  Materials  Developement Based On Multiculturalism. Paramita: Historical Studies Journal , 27 (2), 238–248. https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.15294/parami ta.v27i2.8660
Nora, Y. (2018). Learning of social studies in  elementary  school  as  a  medium to strengthen multicultural
education  in  the  curriculum  era 2013. SHS  Web  of  Conferences , 42 (00094), 1–6. https://doi.org/https://doi.org/10. 1051/shsconf/20184200094 Saripudin,  Didin;  Komalasari,  K.  (2016). The Development of Multiculturalism Values in Indonesian History Textbook. American Journal of Applied Science , 13 (6), 827–835. https://doi.org/DOI: 10.3844/ajassp.2016.827.835
Shiraishi, S. S. (1997). Young Heroes: The Indonesian Family in Politics (1997) . Southeast Asia Program Publications. Suryakusuma, J. (2011). Ibuisme Negara:
Konstruksi  Sosial  Keperempuanan Orde Baru . Komunitas Bambu. Wirasti,  M.  K.  (2002). Wacana  Ideologi Negara Dalam Pendidikan : Analisa Wacana  Kritis  terhadap  Buku-Buku Teks Pendidikan untuk SD dan SLTP . Universitas Indonesia.