Volume 13, Nomor 2, November  2022, 127 - 144 P-ISSN: 2087-7056, E-ISSN: 2527-7081 http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei Doi

## KONSEP HUTAN WAKAF DALAM PELESTARIAN
HUTAN DAN PENCAPAIAN SDGs : PELUANG DAN

## TANTANGAN PADA PROVINSI KONSERVASI PAPUA BARAT
Muhammad Yahya S 1 , Diah Aghsari 2
1 Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
2 Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia Email Korespondensi: muhammadyahya.saifuddin@gmail.com

## Abstract
This paper examines the opportunities and challenges of the Waqf Forest Concept  in  Forest  Conservation  and  the  Achievement  of  SDGs  in  the Conservation  Province  of  West  Papua.  The  process  of  collecting information using the Literature Study method. The concept of waqf forest considers  the  increasing  threat  of  environmental  crises,  mainly  due  to uncontrolled  deforestation.  Efforts  to  protect  ecosystem  use  sustainably are  in  line  with  the  idea  of  Sustainable  Development  Goals  (SDGs). Furthermore,  West  Papua  Province  is  a  conservation  province  moving towards more sustainable development. The opportunity for the concept of waqf forest in the conservation province of West Papua is very suitable for preserving  forests  because  of  its  characteristics  that  are  in  line  with environmental sustainability, which positions sustainable development and conservation  in  every  activity  and  economic  growth  in  West  Papua Province.  Then  the  challenges  related  to  waqf  literacy,  the  collaboration between  institutions,  not  optimal  waqf  institutions  and  human  resources, and the readiness of the waqf forest management budget.
Keywords : Waqf Forest, Forest Preservation, SDGs, Conservation, West Papua.

## Abstrak
Tulisan ini mengkaji tentang peluang dan tantangan Konsep Hutan Wakaf dalam  Konservasi  Hutan  dan  Pencapaian SDGs di  Provinsi  Konservasi Papua  Barat.  Proses  pengumpulan  informasi  dilakukan  dengan menggunakan  metode  Studi  Literatur.  Konsep  hutan  wakaf  merupakan pertimbangan  atas  meningkatnya  ancaman  krisis  lingkungan,  terutama akibat deforestasi yang tidak terkendali. Upaya perlindungan pemanfaatan ekosistem  secara  berkelanjutan  sejalan  dengan  gagasan Sustainable Development  Goals  (SDGs). Selanjutnya,  Provinsi  Papua  Barat merupakan  provinsi  konservasi  yang  bergerak  menuju  pembangunan yang  lebih  berkelanjutan.  Peluang  konsep  hutan  wakaf  di  provinsi konservasi  Papua  Barat  sangat  cocok  untuk  menjaga  kelestarian  hutan sebab  karakteristiknya  yang  sejalan  dengan kelestarian  lingkungan,  yang

## Muhammad Yahya S, Diah Aghsari
memposisikan  pembangunan  berkelanjutan  serta  konservasi  pada  setiap kegiatan  dan  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Papua  Barat.  Kemudian tantangan  terkait  literasi  wakaf,  kerjasama  antar  lembaga,  belum optimalnya  lembaga  wakaf  dan  SDM,  serta  kesiapan  anggaran pengelolaan hutan wakaf.
Kata  Kunci :  Hutan Wakaf,  Pelestarian  Hutan, SDGs, Konservasi,  Papua Barat.

## Pendahuluan
Instrumen  penting  dalam  ekonomi  Islam,  salah  satunya  merupakan wakaf.  Selain  zakat,  wakaf  merupakan  konsep  murni  dan  orisinil ( indigenous )  yang  dimiliki  oleh  Islam.  Selanjutnya,  dalam  Islam,  wakaf merupakan  penopang  perekonomian  negara  dari  segi  infrastruktur, ekonomi,  dan  ketahanan. Wakaf  yang  pada dasarnya  merupakan ibadah mahdah  yang  bersifat  maliyah,  sehingga  sangat  bermanfaat  untuk  wakif karena  pahalanya  terus  mengalir  dan  berdampak  finansial  bagi  individu yang  ditujukan  wakafnya.  Harta  wakaf  ini  harus  dipelihara  secara memadai  sebagai  ibadah  jangka  panjang,  dan  biasanya  ditangani  oleh nazir yang bertanggung jawab atas harta wakaf yang dititipkan.
Wakaf  mencakup  dimensi  spiritual  dan  sosial-keagamaan,  dengan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat Islam. Optimalisasi peran wakaf agar lebih produktif merupakan salah satu langkah  pemberdayaan  wakaf.  Wakaf  memiliki  banyak  potensi  untuk dijadikan  aset  produktif  yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung  tidak hanya  pelayanan  sosial  keagamaan  tetapi  juga  keadilan  sosial  dan program  pendidikan  (Amri  &  Gultom,  2022).  Kemudian  memaksimalkan wakaf  sebagai  sebuah  lembaga  keagamaan  yang  berfungsi  untuk memberikan  fasilitas  keagamaan  dan  sosial  serta  memiliki  potensi kekuatan  ekonomi  antara  lain  untuk  memajukan  masyarakat  pada umumnya, sebagai salah satu langkah yang penting untuk memaksimalkan  kesejahteraan  masyarakat.  Pemanfaatan  wakaf  menurut prinsip syariah perlu dikembangkan lebih lanjut, karena tanah memberikan banyak manfaat, maka hutan wakaf merupakan harta yang tidak bergerak, sehingga  dapat  diwakafkan  dan  bagian  dari  sumber  berbagai  materi. Hutan  harus  dikelola  dan  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  masyarakat. Wakaf  dapat  digunakan  untuk  melestarikan  hutan  berupa  hutan  wakaf (Jannah et al., 2021).
Perlunya pembentukan Hutan Wakaf berasal dari ancaman masalah lingkungan  yang  semakin  meningkat,  terutama  akibat  dari  deforestasi yang  tidak  diatur.  Hal  ini  membutuhkan  lebih  banyak  perhatian  Muslim karena memerlukan langkah-langkah kritis untuk memastikan
Konsep Hutan Wakaf Dalam Pelestarian Hutan dan Pencapaian SDGs: ….
kelangsungan hidup planet Bumi dan penghuninya, baik untuk kehidupan saat  ini  dan  generasi  mendatang.  Upaya  pelestarian  pemanfaatan ekosistem  secara  berkelanjutan  sejalan  dengan  konsep Sustainable Development  Goals (SDGs).  Konsep  tersebut  merupakan  suatu kesepakatan  global  untuk  menyusun  agenda  terkait  pembangunan  yang berkelanjutan (Noor et al., 2021). Hutan wakaf adalah jenis wakaf produktif yang dimanfaatkan untuk reklamasi lahan yang dapat difungsikan sebagai hutan.  Hutan  Wakaf  dapat  memanfaatkan  manfaat  wakaf  untuk kepentingan  sosial,  seperti  menyediakan  oksigen,  mata  air,  dan  habitat berbagai  satwa.  Hutan  wakaf  dapat  menjadi  komoditas  ekonomi,  dapat dimanfaatkan  oleh  warga  (selama  tidak  merusak  hutan)  dan  memiliki banyak manfaat lainnya (Sup, 2021);(Ramdani et al., 2022).
Lahan  yang  akan  dikonservasi  berada  di  bawah  tekanan  karena pertumbuhan  penduduk  dan  peningkatan  eksplorasi  pedalaman,  di  mana beberapa perubahan status lahan telah berhasil. Konversi langsung untuk pembangunan masyarakat, jalan, perkebunan besar, dan tujuan lain telah menjadi  ancaman  terbesar  bagi  hutan.  Rezim  yang  berkuasa  dapat mengkonversi  satu  hektar  hutan  yang  dikelola  negara,  terutama  jika masyarakat  memiliki  wilayah  tersebut  secara  pribadi.  Bahkan  jika  negara membatasi  konversi  lahan  tertentu,  tidak  ada  kepastian  bahwa pemerintahan berikutnya tidak akan mengubah kebijakan di masa depan. Kerusakan  hutan  dapat  terjadi  karena  kebakaran  hutan,  illegal  logging, dan  gangguan  lainnya.  Jenis  gangguan  lain  diperkirakan  akan  terjadi, seperti  kerusakan  ekologi,  penurunan  flora  fauna,  penurunan  nilai ekonomis pada hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim global dan global,  serta  kebakaran  hutan  yang  menimbulkan  asap  dapat mempengaruhi kesehatan dan terganggunya transportasi di darat maupun sungai  hanyalah  beberapa  dari  dampak  negatif  perusakan  hutan  baik  di danau, laut, dan udara (Hasyim et al., 2020);(Amri et al., 2022).
Lingkungan  hidup  yang  dikelola  didefinisikan  sebagai  upaya  untuk melestarikan  lingkungan  hidup,  baik  itu  kebijakan  tata  letak,  pemantauan pemantauan, pendayagunaan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, dan  pengendalian  lingkungan  hidup,  menurut  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  (Warami,  2020).  Kebijakan  perubahan,  fungsi,  dan pemanfaatan  hutan  yang  harus  mengutamakan  fungsi  lindung  dan konservasi  dengan  memperluas  kawasan  kawasan  lindung  dan  kawasan konservasi,  atau  paling  tidak  menjamin  adanya  fungsi  lindung,  fungsi lindung lokal, dan fungsi penyangga kehidupan di setiap kawasan. Namun kebijakan perubahan fungsi tersebut terutama berupa pengurangan status kawasan  lindung  atau  konservasi  menjadi  kawasan  budidaya  sehingga

## Muhammad Yahya S, Diah Aghsari
dapat  dilakukan  perubahan  peruntukan  pada  langkah  berikutnya,  baik melalui  tukar  menukar  maupun  pelepasan  kawasan  hutan.  (Iskandar, 2011).  Perhatian  pemerintah  dan  masyarakat  terhadap  kebutuhan  akan taraf  hidup  yang  lebih  tinggi  mendorong  terbentuknya  upaya kesejahteraan sosial yang sejalan dengan tujuan SDGs 2030, antara lain peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat berkelanjutan, pembangunan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan kualitas lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan yang berkelanjutan, yang  memastikan  bahwa  orang  miskin  diperlakukan  secara  adil  (Said  et al., 2022).
Hal  ini  termasuk  wilayah  Provinsi  Konservasi  Papua  Barat.  Provinsi Papua Barat merupakan bagian dari wilayah Indonesia dengan kekayaan alam yang signifikan. New Guinea merupakan bagian dari pulau terbesar di  dunia,  dan  terletak  di  wilayah  Papuasia  (Maruzy  &  Mujahid,  2019). Fakta menunjukkan bahwa banyak warga Papua Barat yang tegeser dari tanah  leluhurnya  karena  kepentingan  dan  legitimasi  Negara.  Lebih menakutkan  lagi  ketika  penduduk  dikucilkan  dan  dipaksa  untuk mengadopsi  habitat  baru  di  mana  kelangsungan  hidup  mereka  tidak terjamin (Warami, 2020);(Amri, 2022).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  temuan  peluang  dan tantangan gagasan hutan  wakaf dalam konservasi hutan dan pencapaian SDGs  di  Provinsi  Konservasi  Papua  Barat.  Kumpulan  informasi  dan  data yang  ada  pada  tulisan  ini  dapat dijadikan  sebagai  bahan  referensi  dalam mengidentifikasi  kebutuhan  dan  perencanaan  konsep  hutan  wakaf  di Provinsi Konservasi Papua Barat, dimana realisasi pada konsep ini dapat memberikan  dampak  yang  bermantaat  bagi  kehidupan  masyarakat, dimana dukungan dari masyarakat lokal dapat mendukung pembangunan.

## Tinjauan Pustaka Definisi Wakaf
Wakaf  merupakan  akar  kata waqafa ,  yang  berarti  "menahan", sehingga  wakaf  mengacu  pada  apa  yang  diadakan.  Wakaf  digambarkan oleh para ahli bahasa dengan menggunakan tiga kata: al-waqf (wakaf), al- habs (memegang),  dan at-tasbil (pemberian kepada  sabiilillah)  (Latifah  &
Jamal,  2019).  Wakaf,  secara  sederhana,  adalah  pelepasan  harta  wakaf dari kepemilikan wakif ketika prosedur wakaf selesai. Dalam hal ini, wakaf mengacu pada pengalihan pengelolaan sesuai syariah dari wakif ke nazir, dengan wakaf merupakan milik Allah SWT.
Menurut Abu Hanifah, Wakaf adalah kepemilikan suatu benda untuk digunakan  manfaatnya  untuk  kebaikan.  Wakaf  tidak  melepaskan
Konsep Hutan Wakaf Dalam Pelestarian Hutan dan Pencapaian SDGs: ….
kepemilikan  wakif,  menurut  mazhab  Maliki.  Namun,  kontrak  wakaf mencegah pemilik harta dari memberikan kepemilikan harta kepada orang lain,  dan  pemilik  harta  berkewajiban  untuk  menyumbangkan  keuntungan dan  tidak  boleh  mengambil  kembali  harta  wakaf.  Madzhab  Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan harta wakaf dari kepemilikan wakif, sebaliknya, wakaf mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan  kepemilikannya  atas  harta  itu  kepada  orang  lain,  dan  wakif wajib  menyumbangkan  manfaat  dan  tidak  boleh  menarik  hartanya  untuk digunakan  oleh  penerima  wakaf,  meskipun  apa  yang  dimilikinya  berupa upah,  atau  menjadikan  hasilnya  sebagai  wakaf  (Sesse,  2010).  Wakaf menurut  Kahf  adalah  akad  yang  menahan  harta,  secara  utuh  atau  pada waktu  tertentu  untuk  dimanfaatkan  secara  teratur.  Hasil  wakaf  kemudian dapat  dimanfaatkan  untuk  berbagai  alasan,  baik  yang  secara  umum maupun secara khusus.

## Dasar Hukum Wakaf
Tidak  ada  ayat  dalam  Al-Qur'an  yang  menunjukkan  secara  eksplisit atau  merinci  keberadaan  wakaf  secara  umum.  Namun  demikian,  ada berbagai  ayat  yang  memberikan  petunjuk  dan  dapat  dijadikan  sebagai hukum  wakaf,  baik  wakaf  langsung  atau  wakaf  produktif,  hingga  saat ini. (Fuadi, 2018). Berikut dasar dari hukum wakaf, yakni:
1.  Al- Qur’an, dalam Ali Imran ayat 92:
مْيِلَع  ٖهِب َ ّٰاللّٰ َّنِاَف ٍءْيَش  ْنِم ا ْوُقِفْنُت اَم َوۗ َن ْوُّب ِحُت اَّمِم ا ْوُقِفْنُت ىّٰتَح  َّرِبْلا اوُلاَنَت  ْنَل
“Kamu  sekali-kali  tidak  akan  sampai  kepada  kebaikan  (yang  sempurna) sebelum  kamu  menafkahkan  sebagian  harta  yang  kamu  cintai.  Dan apapun yang kamu nafkahkan, maka Allah mengetahuinya.”
2.  Al-Baqarah ayat 267:
ِ يَط  ْنِم ا ْوُقِفْنَا ا ْٰٓوُنَمٰا  َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي
َن ْوُقِفْنُت ُهْنِم  َثْيِبَخْلا اوُمَّمَيَت  َلْ َو ۗ  ِض ْرَ ْلْا  َنِ م ْمُكَل اَنْج َرْخَا ٰٓاَّمِم َو ْمُتْبَسَك اَم  ِتٰب دْيِمَح ٌّيِنَغ َ ّٰاللّٰ َّنَا ا ْٰٓوُمَلْعا َو ۗ ِهْيِف ا ْوُضِمْغُت  ْنَا ٰٓ َّلِْا ِهْيِذ ِخٰاِب ْمُتْسَل َو
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  nafkahkanlah  (di  jalan  Allah)  sebagian dari  hasil  usahamu  yang  baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  Kami keluarkan  dari  bumi  untuk  kamu.  Dan  janganlah  kamu  memilih  yang buruk-buruk  lalu  kamu  menafkahkan  daripadanya,  padahal  kamu  sendiri tidak  mau  mengambilnya  melainkan  dengan  memicingkan  mata terhadapnya. Dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

## Muhammad Yahya S, Diah Aghsari
3.  Hadist:
“Rasulullah  Saw.  berkata,  apabila  manusia  meninggal  dunia,  terputuslah segala amalnya kecuali tiga hal, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shalih yang mendoakan orang tuanya.”
4.  Ijma:
Menurut  para  sahabat,  wakaf  sangat  direkomendasikan  di  dalam Islam,  dan  tiada  satupun  dari  mereka  yang  mempermasalahkan  wakaf. Kemudian  menurut sahibul  mazhab tidak  memiliki  perbedaan  yang substansial  dalam  hukum  wakaf.  Hukum  wakaf  adalah  sunnah,  menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Hukum wakaf adalah mubah (boleh), menurut ulama Hanafiyah wakaf oleh non-Muslim juga sah. Di sisi lain, Wakaf bisa menjadi wajib nantinya jika menjadi objek nazir.

## Rukun dan Syarat Wakaf
Rukun  merupakan  faktor  yang  harus  ada  agar  perbuatan  menjadi sah  dan  mempunyai  akhir  hukum  (Jubaedah,  2017).  Terdapat  beberapa syarat dan rukun pada pelaksanaan wakaf, yaitu:
1. Wakif , orang yang berwakaf (wakif) harus memiliki kecakapan hukum atau  cakap  secara  hukum  dalam  membelanjakan  hartanya,  yang meliputi mandiri, arif, dewasa ( baligh ), dan tidak boros dan lalai.
2. Mauquf  bih ,  (1) Mauquf  bih tidak  dapat  mengalihkan  kepemilikan kecuali  memenuhi  persyaratan wakif ;  (2)  jumlah/ukuran/jumlah  harta yang  disumbangkan  diketahui;  jika  jumlah/ukuran/jumlah  harta  yang dihibahkan tidak diketahui ( majhul ), maka tidak sah; (3) Wakif memiliki properti;  (4)  Properti  itu  berdiri  sendiri  dan  tidak  terkait  dengan  aset lain ( mufarrazan ) atau ( ghaira shai' ).
3. Mauquf  ‘alaih ,  dimana  harus  jelas  siapa  yang  mendapatkan  Wakaf, apakah satu orang, dua orang atau kelompok, karena faktor-faktor ini telah  ditentukan  dan  tidak  dapat  diubah.  Penerima  wakaf  harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat menerima harta wakaf ( Ahlan li al-tamlik ). Harta wakaf boleh diterima oleh umat Islam yang merdeka, berakal  sehat,  baligh,  dan  tidak  boros/lalai.  Menerima  harta  wakaf tidak  diperbolehkan  bagi  orang  bodoh,  orang  yang  diperbudak,  atau orang  gila.  Dalam  hal  pelaksanaan  wakaf,  wakaf  digunakan  untuk kemaslahatan dalam  mendekatkan seorang muslim kepada Allah swt dan untuk kemaslahatan.
4. Shighat, dimana  syarat  sah dari shighat : (1) Shighat harus munjazah (seketika),  (2)  kondisi  palsu  atau  batas  waktu  tidak  boleh  menyertai Shighat ;  dan  (3) Shighat tidak  harus  disertai  dengan  pemahaman untuk membatalkan wakaf yang telah selesai.
Konsep Hutan Wakaf Dalam Pelestarian Hutan dan Pencapaian SDGs: ….

## Hutan Wakaf
Hutan  Wakaf  adalah  semacam  wakaf  produktif  yang  memerlukan penanaman  kembali  hutan  di  sebidang  tanah.  Hutan  wakaf  memberikan berbagai  manfaat  sosial,  antara  lain  oksigen,  mata  air,  dan  rumah  bagi berbagai satwa. Hutan wakaf dapat menciptakan komoditas ekonomi; bisa dimanfaatkan oleh warga (selama tidak merusak hutan) dan masih banyak lagi keuntungan lainnya (Sup, 2021). Telah ada konsep wakaf yang boleh diqiyas  dengan  konsep  hutan  wakaf  pada  zaman  Rasulullah,  khususnya wakaf  kebun  oleh  Umar  bin  Khatab  dan  wakaf  sumur  oleh  Utsman  bin Affan.  Prinsip  menawarkan  manfaat  kepada  orang-orang  melalui  aset wakaf disebut sebagai qiyas . Selanjutnya, menurut catatan sejarah, hutan wakaf  telah  ada  di  Turki  sejak  Kekaisaran  Ottoman,  ketika  ada  empat bentuk  kepemilikan  hutan  dengan  rincian  spesifik:  Hutan  negara  yang luasnya mencapai 10 juta hektar, Hutan wakaf mencakup hingga 100.000 hektar,  Hutan  kota  seluas  146.000  hektar  dan  Hutan  milik  pribadi  seluas 539.000 hektar (Dursun, 2007).

## Provinsi Konservasi
Provinsi  Konservasi  adalah  bagian  dari  pemerintahan  provinsi  yang mendorong  pembangunan  berbasis  pemanfaatan  sumber  daya  alam secara  cerdas  dan  berkelanjutan,  termasuk  keanekaragaman  hayati, pemulihan lingkungan, dan pemulihan ekosistem. Oleh karena itu, Provinsi Papua  Barat  sebagai  salah  satu  wilayah  administrasi  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengelola sumber daya alam hayati, menjamin kelangsungan  dan  pasokan  dengan  tetap  menjaga  dan  meningkatkan kualitas  keanekaragaman  dan  nilai  sosial  budaya  bagi  masyarakat (Warami, 2020).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  peluang  dan  tantangan gagasan  hutan  wakaf  di  Provinsi  Konservasi  Papua  Barat.  Metode  yang digunakan  adalah Literature  Review .  Pada  dasarnya, literature  Review menghasilkan  data  dalam  buku,  makalah  jurnal,  dan  artikel  internet. Karena ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber datanya meliputi data  primer,  seperti  peraturan  perundang-undangan  tentang  wakaf  dan kompilasi  hukum  Islam,  dan  data  sekunder,  seperti  ketentuan  lain  yang berhubungan dengan wakaf dan karya kepustakaan yang relevan (Faisal, 2021).

## Muhammad Yahya S, Diah Aghsari

## Hasil dan Pembahasan Konsep Hutan Wakaf dan Pencapaian SDGs
Indonesia  adalah  negara  dengan  banyak  kawasan  hutan,  termasuk salah  satu  yang  terbesar  di  dunia.  Menurut  UU  Kehutanan  Nomor  41 Tahun  1999,  dimana  hutan  merupakan  suatu  kesatuan  ekosistem  yang terdiri dari suatu bentangan lahan yang memiliki sumber daya alam hayati yang  didominasi  oleh  pepohonan  dalam  tatanan  alamnya  yang ekosistemnya  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain  (Suprianto  &  Dhafir, 2020).  Menurut  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  Siti Nurbaya, kayu membantu sumber daya air dan perubahan iklim, pangan, energi, kesehatan, bahkan ekonomi masyarakat. Alasannya adalah bahwa suatu  wilayah  dapat  mengubah  hutan  menjadi  situs  ekowisata  yang menguntungkan (hutanwakaf.org).
Saat ini, lingkungan masih menjadi pertimbangan dalam pengelolaan hutan  wakaf.  Hutan  wakaf  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  lebih bagi  masyarakat  lokal  di  masa  depan,  termasuk  manfaat  sosial  dan ekonomi. Lebih dari 10 juta dari 48 juta penduduk Indonesia yang tinggal di  atau  dekat  hutan  adalah  orang  miskin  (Ali  &  Jannah,  2019).  Wakif (pemberi  wakaf)  dapat  membangun  hutan  wakaf  untuk  mewariskan kekayaannya (wakaf tanah atau wakaf uang) untuk dikelola sebagai hutan wakaf  oleh  nazir  (pengelola  wakaf).  Hal  ini  dimungkinkan  karena  wakif memiliki kewenangan untuk memutuskan tujuan penggunaan harta wakaf. Nazir bertugas mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan wakif. Hutan Wakaf Cibunian, misalnya, dimulai dengan keputusan seorang wakif untuk menyumbangkan  sebagian  tanahnya  kepada  Yayasan  Yassiru  sebagai hutan. (Ali & Jannah, 2019).
Gambar 1. Skema Hutan Wakaf Produktif
(Ali & Jannah, 2019)
Konsep Hutan Wakaf Dalam Pelestarian Hutan dan Pencapaian SDGs: ….
Namun, kerusakan hutan, di sisi lain, terus berlanjut. Indonesia telah berupaya  untuk  dapat  menurunkan  deforestasi  sebanyak  75,03  persen pada tahun 2019-2020, menurut data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PKTL KLHK). Statistik ini secara signifikan lebih rendah dari 462,46 ribu ha deforestasi yang tercatat pada 2018-2019. Pelaksanaan Inpres tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Pengendalian  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan,  Pengendalian  Kerusakan Gambut,  Pengendalian  Perubahan  Iklim,  Pembatasan  Perubahan Peruntukan  Kawasan  Hutan  Untuk  Sektor  Non  Hutan  (HPK), Penyelesaian  Penguasaan  Lahan  di  Kawasan  Hutan  (PPTKH/TORA), pengelolaan  hutan  lestari,  perhutanan  sosial,  dan  penatagunaan  hutan dan lahan. Tetapi trend menurunnya deforestasi tetap berdampak kepada lingkungan yang menjadi persoalan yang sangat kompleks dan rumit.
Sumber  daya  alam  mendorong  pembangunan  yang  efektif  dan perluasan  sosial  ekonomi,  tetapi  ini  memiliki  implikasi  lingkungan  yang signifikan. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan ke-11 dari SDGs untuk menciptakan  kota  dan  pemukiman  yang  inklusif,  aman,  tahan  lama,  dan berkelanjutan,  dimana  caranya  ialah  dengan  memperhatikan  ekonomi, lingkungan,  dan  bidang  lainnya  (Saraswati  &  Siagian,  2020).  Indonesia berada  di  peringkat  133  dari  178  negara  dalam Environmental Performance  Index  (EPI) ,  dengan  46,92.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kualitas lingkungan Indonesia masih tergolong buruk.Oleh karenanya, jika kualitas lingkungan buruk, maka sumber-sumber lain yang menjadi prinsip untuk  pembangunan  akan  semakin  menipis  dan  sulit  dicapai.  Akibatnya, perusakan  lingkungan  akan  membahayakan  kelangsungan  hidup kemajuan  dan  keberadaan  umat  manusia  dalam  jangka  panjang (Saraswati  &  Siagian,  2020).  Berdasarkan  temuan  kajian  tentang penerapan  asas  hukum  perlindungan  fungsi  dari  lingkungan  hidup, kebijakan  perubahan  peruntukan,  manfaat,  dan  pendayagunaan  pada kawasan hutan belum sepenuhnya dilaksanakan (Iskandar, 2011).
Islam  merupakan  agama  yang  sempurna  dan  berada  pada  semua aspek  kehidupan,  tentu  memiliki  solusi  untuk  masalah  ini.  Islam  bukan hanya agama ritual yang mengatur hubungan hamba dengan Allah, tetapi juga  agama  yang  memperhatikan  hubungan  manusia  dengan  yang lainnya  serta  lingkungan,  termasuk  hutan  (Ali  &  Kassim,  2021). Memanfaatkan  beragam  fungsi  wakaf  untuk  melindungi  lingkungan ditunjukkan  di  Kuwait,  Brunei,  Indonesia,  Singapura,  dan  juga  UK  (Ali  & Kassim,  2020).  Hutan  Wakaf  pertama  di  Indonesia,  yang  disebut  "Hutan

## Muhammad Yahya S, Diah Aghsari
Wakaf  Jantho,"  terletak  di  Provinsi  Aceh,  ditemukan  pada  tahun  2012 (Jannah et al., 2021).

## Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi
Hutan  telah  memainkan  peran  penting  dalam  kehidupan  manusia sejak  awal.  Hutan  menawarkan  makanan  bagi  manusia,  tetapi  mereka juga  menyediakan  oksigen  untuk  semua  makhluk  hidup.  Peran  hutan dalam  evolusi  kehidupan  manusia  semakin  luas;  selain  memberikan sumber  kehidupan  manusia,  tumbuhan  juga  memberikan  nilai  estetika. (Hasanah  &  Hakim,  2017).  Kegiatan  pengelolaan  konservasi  cagar  alam menghadapi berbagai ancaman, baik dari segi ekologis, seperti perusakan ekosistem,    pencemaran,  dan  perburuan  liar  yang  dilakukan  secara berlebihan  maupun  dari  segi  sosial,  seperti  rendahnya  aksesibilitas  dan kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  melestarikan  hutan  cagar  alam (Irnawati,  2018).  Zona  penyangga  kawasan  konservasi  di  Indonesia secara umum terdiri dari dua bentuk kepemilikan tanah; kepemilikan tanah negara  dan  kepemilikan  tanah  pribadi  (Nadhira  &  Basuni,  2021).  Dalam Hukum  Nasional,  tanah  ulayat  diatur  tersendiri  dalam  reforma  agrarian sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA (Zahara & Mirwati, 2019).
Wakaf  telah  dikenal  dan  dipraktikkan  oleh  umat  Islam  di  Indonesia sejak  kedatangan  Islam.  Ini  telah  menjadi  salah  satu  pendukung terpenting bagi perkembangan agama dan muslim. Persoalan perwakafan, khususnya  perwakafan  tanah  milik  merupakan  hal  yang  kritis,  sehingga perlu  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  tentang Perwakafan Tanah Milik, yang kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004,  tentang  Wakaf,  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, sebagai aturan pelaksanaannya, agar tanah  wakaf  dapat  digunakan  sebagai  sarana  untuk  memperoleh  tanah menuju  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  (Kamarullah  &  Ratnawati, 2020).  Hal  ini  selaras  dengan  daerah  konservasi,  yakni  pada  Provinsi Konservasi Papua Barat.
Pada tahun 2015, Papua Barat menyatakan bahwa provinsi tersebut merupakan  provinsi  konservasi  untuk  pertama  kalinya,  menandakan perubahan  signifikan  menuju  pembangunan  yang  lebih  berkelanjutan. Perda  Khusus  Provinsi  Pembangunan  Berkelanjutan  atau  yang  lebih dikenal  dengan  Perdasus  Konservasi  ini  telah  disahkan  dalam  Rapat Paripurna  DPRD  Papua  Barat  pada  21  Maret  2019.  Dengan  perda tersebut,  Provinsi  Papua  Barat  menjadi  provinsi  konservasi  pertama  di Indonesia dan dunia (tokohinspiratif.id). Sebanyak 3.140.495 hektar hutan telah  diklasifikasikan  sebagai  kawasan  konservasi  (32,29  persen).
Konsep Hutan Wakaf Dalam Pelestarian Hutan dan Pencapaian SDGs: ….
Kawasan  konservasi  dibagi  menjadi  21  kategori  berbeda  dan  tersebar  di 21 lokasi geografis. Selanjutnya, visi Provinsi Papua Barat adalah Menuju Papua  Barat  Yang  Aman,  Sejahtera  &  Bermanfaat.  Misi  Provinsi  Papua Barat  dalam  rangka  mencapai  Visi  tersebut  di  atas  adalah: (papuabaratprov.go.id)
1.  Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa;
2.  Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3.  Meningkatkan  kualitas  pelayanan  dasar  di  bidang  pendidikan  dan kesehatan;
4.  Meningkatkan kapasistas infrastruktur dasar;
5.  Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah;
6.  Membangun perikanan dan kepariwisataan yang berdaya saing;
7.  Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat;
8.  Memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
9.  Memperkuat kerukunan umat beragama.
Kenyataannya,  meski  tanah  Papua  berlimpah,  angka  kemiskinan penduduknya  termasuk  yang  tertinggi  di  Indonesia.  Akibatnya, pembangunan  ekonomi  melalui  pembangunan  tetap  didorong  untuk meningkatkan taraf hidup penduduk Papua. Namun, pemerintah didorong untuk menggunakan SDA sebagai sumber dalam rancangan pembangunan  pada  bidang  ekonomi  karena  layanan  dan  sektor  lainnya yang  tidak  memadai  atau  belum  dapat  digunakan.  Untuk  menghindari kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan  di  Papua  Barat,  setiap  upaya untuk memperluas ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam harus didasarkan  pada  prinsip  keberlanjutan.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah berkomitmen  untuk  konservasi  hutan  dengan  mencapai  manajemen lingkungan  dan  SDA  yang  berkelanjutan  dan  tepat,  yang  memerlukan keterlibatan  semua  pihak  terkait  dan  investasi  yang  besar.  Di  sisi  lain, masyarakat  adat  yang  melindungi  hutan  harus  diberi  kompensasi, misalnya  melalui  insentif  untuk  inisiatif  pelestarian  lingkungan  dan pemberdayaan masyarakat.

## Peluang dan Tantangan Konsep Hutan Wakaf dan Pencapaian SDGs pada Provinsi Konservasi Papua Barat
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, perkembangan Islam sejak  zaman  Nabi  Muhammad  SAW  telah  menyampaikan  bahwa pengelolaan  wakaf  harus  secara  tepat  karena  peran  wakaf  tidak  dapat dipisahkan  dari  kontribusi  umat  Islam  di  berbagai  negara,  sehingga manajemen wakaf menghadirkan peluang dan tantangan bagi umat Islam
(Muslich,  2016).  Hal  ini  didasarkan  pada  konsep  fiqh  yang  pada hakikatnya  bersifat  fleksibel,  terbuka  terhadap  interpretasi  baru  yang dinamis,  dan  memiliki  kemampuan  yang  secara  signifikan  untuk  dapat ditingkatkan  sesuai  dengan  kebutuhan  zaman,  serta  populasi  kelas menengah  Muslim  yang  cukup  besar,  sehingga  mendapatkan    potensi yang  sangat  baik  bagi  umat  Muslim  untuk  meningkatkan  kemampuan mereka  dan  sebuah  kepercayaan  amal  yang  didirikan  untuk  kebangkitan Islam dan kemaslahatan umat Islam dikenal sebagai wakaf.
Seperti  dikatakan  sebelumnya,  manajemen  wakaf  ke  depan  harus dilakukan oleh muslim secara profesional, transparan, dan akuntabel oleh umat  Islam.  Kewajiban  untuk  meningkatkan  wakaf  bermula  dari  peluang wakaf, termasuk di dalamnya terbukanya tafsir-tafsir baru pada bidang fiqh yang  adaptif,  sehingga  dapat  membuat  wakaf  berkembang  secara produktif,  dan  dengan  demikian  hasil  atau  manfaat  yang  lebih  signifikan bagi  masyarakat  dari  wakaf  tersebut.  kegiatan.  Perluasan  lembaga ekonomi dan keuangan Islam, serta kesadaran Muslim tentang bagaimana menggunakan  sistem  ekonomi  dan  keuangan  Islam,  memberikan kesempatan  bagi  organisasi  yang  menangani  masalah  wakaf  untuk berkolaborasi.  Orang  yang  memberi  kekayaan  akan  lebih  percaya  diri karena  membuat  mereka  akan  lebih  percaya  pada  profesionalisme, transparansi,  dan  akuntabilitas  pada  lembaga  dalam  mengelola  aset masyarakat  dengan  kerjasama  lembaga.  Dalam  pengelolaan  harta,  wakif harus  memiliki  kepemilikan  yang  utuh  dan  waras.  Tujuan  wakif  adalah untuk  memperoleh  balasan  spiritual  dari  Allah  dan  memenuhi  kewajiban agamanya.  Namun  demikian,  non-Muslim  juga  diperbolehkan  untuk berwakaf  harta  selama  penggunaan  harta  itu  sejalan  dengan  syariat padahal  agama  tidak  motif  utama  mereka  ketika  berpartisipasi  atau mewariskan  harta  untuk  wakaf  (Azizan  et  al.,  2021).  Kondisi  tersebut terjadi  di  Papua  Barat,  dimana  jumlah  Muslim  dan  Non  Muslim  tidak berbeda jauh jumlahnya.
Dalam  hal  ini,  pohon  wakaf  mungkin  bisa  membantu  mengatasi masalah tersebut. Wakaf cocok untuk melindungi hutan karena tidak dapat dijual  (l aa  yuba '),  dihibahkan  ( laa  yuuhab ),  atau  diwariskan  ( laa  yuurats ) kepada  pihak  ketiga,  karena  wakaf  tidak  dapat  dihabiskan,  maka  suatu kawasan  yang  ditetapkan  sebagai  hutan  wakaf  akan  tetap  menjadi  hutan selama  sisa  keberadaannya  dan  tidak  dapat  diubah  untuk  tujuan  lain seperti  pertambangan.  Aset  wakaf  ini  kemudian  harus  berhasil  dikelola untuk  mencapai  tujuan  wakaf  untuk  melestarikan  yang  utama  dan menyalurkan  manfaat.  Dari  segi  ekonomi,  wakaf  diyakini  dapat mengembangkan  wakaf  produktif  pada investasi dan  produksi  yang  akan
Konsep Hutan Wakaf Dalam Pelestarian Hutan dan Pencapaian SDGs: ….
digunakan  untuk  kepentingan  generasi  selanjutnya  (Rahma  &  Bustamin, 2021).
Kedua,  potensi  wakaf  yang  besar.  Indonesia  memiliki  populasi Muslim  yang  cukup  besar  dan  wilayah  yang  luas,  dengan  demikian  ada banyak  kemungkinan  untuk  wakaf,  namun  potensi  wakaf  tidak  dapat dimanfaatkan  secara  maksimal.  Menurut  data  Kementerian  Agama Republik  Indonesia  tahun  2017,  aset  tanah  wakaf  Indonesia  seluas 47.643,03  hektar  tersebar  di  317.135  lokasi, dengan  64,91  persen  wakaf yang bersertifikat. (Ali et al., 2018). Wakaf merupakan dana filantropi Islam yang  sangat  bermanfaat  untuk  kesejahteraan  negara.  Potensi  ini  akan bermanfaat jika ditangani secara efektif, dan akan menjadi hal yang buruk jika tidak dikelola secara efektif (Syamsuri et al., 2020).
Ketiga,  hutan  wakaf  didukung  oleh  agama  Islam  yang  ramah lingkungan.  Tantangan  lingkungan  seperti  pemanasan  global,  kebakaran hutan,  polusi  dan  pembalakan  liar  terkait  erat  dengan  nilai  wakaf  bagi lingkungan.  (Budiman,  2011).  Tujuan  ini  sejalan  dengan  tujuan  Provinsi Konservasi  Papua  Barat  untuk  mengembangkan  undang-undang  untuk melindungi lingkungan darat dan laut (khususnya hutan), memperkenalkan mata  pencaharian  yang  berkelanjutan,  dan  masyarakat  adat  diakui  hak- haknya. Peraturan Daerah Khusus ini juga mengutamakan pembangunan berkelanjutan  dan  konservasi  dalam  semua  kegiatan  pembangunan  dan perekonomian  di  Provinsi  Papua  Barat,  memastikan  bahwa  hutan  tetap lestari dan berharga bagi pembangunan provinsi dan masyarakat.
Oleh  karena  itu,  penting  untuk  mempertimbangkan  masalah lingkungan  sebagai  tanggung  jawab  kepada  Allah  swt  untuk  memelihara bumi  dan  generasi  selanjutnya.  Hal  ini  sangat  terkait  dengan pembangunan  berkelanjutan  dan  pelestarian  lingkungan,  serta  keadilan bagi  generasi  mendatang  yang  disebut  juga  dengan  keadilan  antar generasi.  (Setyorini  et  al.,  2020).  Wakaf  juga  berperan  penting  dalam mengembangkan  peradaban  Islam  sebelumnya,  seperti  mendanai pendidikan,  penelitian,  pemberdayaan  ekonomi,  kesehatan,  sarana ibadah,  infrastruktur,  dll.  Sebagai  contoh  di  negara-negara  di  Timur Tengah  kini  mengelola  dan  mengembangkan  wakaf  secara  profesional, termasuk  membangun  produktifitas.  investasi  ekonomi,  instrumen keuangan  syariah,  pemberdayaan  sektor  riil,  dan  sebagainya.  (Wahab, 2020).
Kemudian  masih  ada  kendala  yang  harus  diatasi  di  balik  besarnya manfaat  wakaf  untuk  memanfaatkan  potensi  tersebut  secara  maksimal. Salah satunya adalah konsep wakaf terbatas, yang berpandangan bahwa wakaf hanya dapat berupa tanah, tanah, bangunan,

## Muhammad Yahya S, Diah Aghsari
masjid/musholla/pendidikan, dan sumur. Wakaf bisa berbentuk tanah atau harta  tak  bergerak  lainnya.  Namun,  juga  dapat  membentuk  barang bergerak  seperti  uang,  saham,  sertifikat,  mobil,  paten,  dan  hak-hak syariah  lainnya,  seperti  hutan  wakaf.  Alhasil,  pendidikan  masyarakat tentang wakaf, termasuk jenis-jenis wakaf, wakaf produktif, dan tema-tema lainnya.
Di  sisi  lain,  lembaga  wakaf,  lembaga  zakat,  dan  belum  adanya pegawai  yang  profesional  di  kedua  lembaga  ini  terus  menjadi  tantangan tersendiri  bagi  umat  Islam.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pelatihan, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia untuk memperkuat profesionalisme  Nazir  sebagai  orang/lembaga  yang  bergerak  di  bidang perwakafan.  Siapa  pun,  secara  teori,  bisa  menjadi  nazhir  jika  mampu melakukan  tindakan  hukum.  Namun,  karena  tanggung  jawab  Nazhir termasuk  mengalihkan  harta  benda  kepada  yang  berhak,  maka  jabatan Nazhir  harus  diisi oleh  seseorang  yang  mampu  melakukan pekerjaan itu. (Arnanda et al., 2020). Selanjutnya, absennya kerjasama dengan lembaga ekonomi  dan  keuangan  syariah  terus  menjadi  kendala.  Harapannya, pembentukan Badan Wakaf Indonesia di tingkat kabupaten akan menjadi katalisator  pengembangan  wakaf  produktif  dan  penyelesaian  masalah wakaf yang cepat.
Kemudian  menurut  Lita  (2018),  Kondisi  yang  paling  ideal  dalam pembiayaan  pembangunan  gedung  di  atas  tanah  wakaf  adalah  kesiapan dana itu sendiri. Perpaduan antara program tanah wakaf dan uang wakaf di  hal  ini  merupakan  integrasi  yang  tepat  untuk  pembiayaan  bangunan komersial  di  atas  tanah  wakaf.  Dengan  demikian,  wakif  harus mensinergikan  pengelolaan  tanah  wakaf  dan  uang  wakaf.  Perlu  sinergi kemitraan  terutama  dengan  para  pelaku  usaha  dalam  pengoptimalan tanah wakaf yang ditujukan pembangunan gedung komersial. Hal tersebut jika berdasarkan hutan wakaf yang merupakan pengembangan dari wakaf tanah,  kesiapan  dana  wakaf  harus  menjadi  perhatian  khusus  dalam rangka  memgembangkan  konsep  hutan  wakaf  pada  suatu  wilayah, termasuk Provinsi Konservasi Papua Barat.

## Kesimpulan
Hutan  wakaf  pada  dasarnya  merespons  meningkatnya  ancaman masalah  lingkungan,  terutama  karena  deforestasi  yang  tidak  diatur. Karena  memerlukan  upaya  untuk  melindungi  planet  Bumi  dan penghuninya,  baik  untuk  kehidupan  menengah  maupun  untuk  generasi mendatang,  umat  Islam  harus  lebih  memperhatikan  hal  ini.  Upaya pemanfaatan ekosistem dengan gagasan Sustainable Development Goals
Konsep Hutan Wakaf Dalam Pelestarian Hutan dan Pencapaian SDGs: ….
(SDGs).  Selain  itu,  Provinsi  Papua  Barat  ditetapkan  sebagai  provinsi konservasi, menandai perubahan substansial menuju pembangunan yang lebih  berkelanjutan.  Selanjutnya  berdasarkan  karakteristik,  potensinya yang besar, dan keserasian dengan kelestarian lingkungan, maka peluang konsep  hutan  wakaf  di  provinsi  konservasi  Papua  Barat  cocok  untuk menjamin  kelestarian  hutan,  yang  memposisikan  pembangunan  dan konservasi  berkelanjutan  pada  pelaksanaan  kegiatan  ekonomi  dan pembangunan  di  Provinsi  Papua  Barat,  dimana  hal  ini  akan  menjadikan hutan lestari,  bermanfaat  bagi  pembangunan  dan  masyarakat.  Kemudian tantangan  hutan  wakaf  yaitu  terkait  literasi  wakaf,  kerjasama  antar lembaga, lembaga dan SDM wakaf yang belum memadai, dan penyiapan anggaran untuk pelaksanaan hutan wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  K.  M.,  &  Jannah,  M.  (2019).  Model  Pengembangan  Hutan  Wakaf (Waqf Forest Development Model). Republika , August 2019 , 18. Ali, K. M., & Kassim, S. (2020). Waqf Forest: How Waqf Can Play a Role In  Forest  Preservation  and  SDGs  Achievement? Etikonomi , 19 (2). https://doi.org/10.15408/etk.v19i2.16310
Ali, K. M., & Kassim, S. (2021). Development of Waqf Forest in Indonesia: The SWOT-ANP Analysis of Bogor Waqf Forest Program by Bogor Waqf Forest Foundation. Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management) , 27 (2), 89 –99.
https://doi.org/10.7226/jtfm.27.2.89
Ali,  K.  M.,  Yuliani,  M.,  Mulatsih,  S.,  &  Abdullah,  Z.  (2018).  Aspek-Aspek Prioritas  Manajemen  Wakaf  di  Indonesia. AL- FALAH :  Journal  of Islamic Economics , 3 (1), 1 –28. https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.345 Amri, A. (2022). The influence of product quality, service quality and trust on  costumer  loyality  in  Honda  Scoopy  brand  motorcycles  PT. Hayati Pratama Mandiri. Marketing Management Studies , 2 (1), 10. Amri,  A.,  &  Gultom,  M.  S.  (2022).  Gambaran  harga  saham  ditinjau  dari tingkat  inflasi,  nilai  tukar  rupiah,  dan  suku  bunga:  Studi  kasus perusahaan  yang  terdaftar  di indeks lq45. J-EBIS  (Jurnal  Ekonomi dan Bisnis Islam) , 7 (2), 22.
Amri, A., Ramdani, Z., Warsihna, J., & Tae, L. F. (2022). The Development and  Validation  of  Financial  Management  Behavior  (FMB)  Scale  in Postgraduate  Students. Jurnal  Manajemen  Indonesia , 22 (2),  189. https://doi.org/10.25124/jmi.v22i2.4006

## Muhammad Yahya S, Diah Aghsari
Arnanda,  D.,  Natsir,  M.,  &  Sahara,  S.  (2020).  Peranan  Nazhir  Dalam Transparansi  Pengelolaan  Tanah Wakaf. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Meukuta Alam , 2 (2), 241 –250.
Azizan, N. A., Muhamat, A. A., Alwi, S. F. S., Ali, H., & Abdullah, A. Q. C. (2021).  Revitalising  Waqf  (endowment)  lands  for  agribusiness: Potentials  of  the  anchor  company  models. Journal  of  Agribusiness in Developing and Emerging Economies , 2 (100). https://doi.org/10.1108/JADEE-05-2021-0128
Budiman, M. A. (2011). The Role of Waqf for Environmental Protection in Indonesia. Aceh  Development  International  Conference  (ADIC), Malaysia, March 28-30 , March , 880 –889.
Dursun,  S.  (2007).  Forest  And  The  State:  History  of  Forestry  And  Forest Administration In The Ottoman Empire. Ятыатат , вы12у (235), 1 – 436.
Faisal,  A.  (2021).  Perkembangan  Wakaf  di  Indonesia. (EKSYA)  Jurnal
Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina , 2 (1), 76 –93.
Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam , 9 (1),  151 –177. https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711
Hasanah,  I.,  &  Hakim,  R.  (2017).  Pelestarian  Hutan  Kota  Melalui Optimalisasi  Wakaf  Tunai. PROSIDING  SEMINAR  NASIONAL  III TAHUN 2017 , April , 345 –349.
Hasyim,  S.,  Abdullah,  R.,  &  Ibrahim,  H.  (2020).  Forest  damage  and preservation  through  forest  resources  management  in  Indonesia. GeoJournal , 86 (5), 2183 –2189. https://doi.org/10.1007/s10708-020- 10177-5
Irnawati.  (2018).  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Pelestarian  Hutan Cagar  Alam  di  Kampung  Saporkren  Distrik  Waigeo  Selatan Kabupaten Raja Ampat. Median , 10 (1), 28 –38.
Iskandar.  (2011).  Aktualisasi  Prinsip  Hukum  Pelestarian  Fungsi Lingkungan. Jurnal Dinamika Hukum , 11 (3), 532 –547.
Jannah, M., Ali, K. M., Fatria, B. L., Sarkawi, A. A., & Othman, J. (2021). Enhancing  Waqf  Forest  Suinstability  Thorugh  Agroforestry:  Case Study  From  Bogor  Waqf  Forest,  Bogor,  Indonesia. ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies , 7 (1), 57 –71.
Jubaedah.  (2017).  Dasar  Hukum  Wakaf. Tazkiya  Jurnal  Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan , 18 (2), 255 –270.
Kamarullah,  &  Ratnawati.  (2020).  Kontribusi  Wakaf  Tanah  Milik  Sebagai Potensi Ekonomi Umat (Studi Kasus di Desa Menemeng). El Huda , 11 (1), 75 –116.
Konsep Hutan Wakaf Dalam Pelestarian Hutan dan Pencapaian SDGs: ….
Latifah, N. A., & Jamal, M. (2019). Analasis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait. ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf , 6 (1), 1 –18.
Lita, H. N. (2018). The Construction of Commercial Building on Waqf Land Based  on  Indonesia  Law. IOP  Conference  Series:  Earth  and Environmental  Science , 175 (1),  1 –4.  https://doi.org/10.1088/1755- 1315/175/1/012199
Maruzy, A., & Mujahid, R. (2019). Conservation Status of Medicinal Plants from  Papua  and  West  Papua  Province  (Indonesia). Media Konservasi , 24 (2), 114 –123.
https://doi.org/10.29244/medkon.24.2.114-123
Muslich,  A.  (2016).  Peluang  Dan  Tantangan  Dalam  Pengelolaan  Wakaf. Muaddib :  Studi  Kependidikan  Dan  Keislaman , 6 (2),  200 –218. https://doi.org/10.24269/muaddib.v6n2.2016.200-218
Nadhira,  S.,  &  Basuni,  S.  (2021).  Implementation  of  the  concept  of conservation  area  buffer  zone  in  Indonesia. Jurnal  Manajemen Hutan Tropika , 27 (1), 32 –41. https://doi.org/10.7226/JTFM.27.1.32
Noor,  R.  J.,  Lapong,  M.  I.,  &  Kabangnga,  A.  (2021).  Pemanfaatan Ekosistem  Mangrove  Berbasis  Sustainable  Development  Goals (SDGS)  Di  Desa  Sanjai  Kabupaten  Sinjai. Nobel  Community Services Journal , 1 (1), 31 –36.
https://doi.org/10.37476/ncsj.v1i1.2164
Rahma,  V.,  &  Bustamin.  (2021).  Pemanfaatan  Tanah  Wakaf  Sebagai Lahan  Produktif  dalam  Tinjauan  Fiqh  Muamalah. J-HES:  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 5 (2), 140 –156.
Ramdani,  Z.,  Hadiana,  D.,  Amri,  A.,  Warsihna,  J., Widodo, W.,  Chandra, D.  T.,  &  Sopandi,  E.  (2022).  The  mediating  role  of  attitude  in  the correlation  between  creativity  and  curiosity  regarding  the performance  of  outstanding  science  teachers. Jurnal  Pendidikan IPA Indonesia , 11 (3), 8.
Said,  A.,  Susanto,  E.,  &  Amri,  A.  (2022).  Analisis  penerapan  sistem pengelolaan  dana  terpadu  Muhammadiyah. Jurnal  Ekonomi  Islam , 13 , 15.
Saraswati,  A.  R.,  &  Siagian,  T.  H.  (2020).  Modeling  Kualitas  Lingkungan Hidup  Di  Indonesia  Tahun  2017:  Suatu  Upaya  Pencapaian  Sdgs. Seminar Nasional Official Statistics , 2019 (1), 315 –324. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.213
Sesse,  Muh.  S.  (2010). Wakaf  Dalam  Perspektif  Fikhi  Dan  Hukum  Islam. Jurnal HUkum Diktum , 8 (2), 143 –160.
Setyorini, S. N., Wirdyaningsih, & Hasna, C. A. (2020). Wakaf Lingkungan Hidup  Dalam  Rangka  Pelaksanaan  Pembangunan  Berkelanjutan

## Muhammad Yahya S, Diah Aghsari
Dan  Penegakkan  Keadilan  Antargenerasi. Journal  of  Islamic  Law Studies, Sharia Journal , 3 (1), 98 –132.
Sup,  D.  F.  A.  (2021).  Relevansi  Konsep  Hutan  Wakaf  Dengan  Konsep Wakaf  Di  Dalam  Islam. Islamic  Economics  Journal , 7 (1),  56 –63. https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.6430
Suprianto, & Dhafir, F. (2020). Studi Literatur: Hutan Desa Namo Sebagai Hutan Pendidikan Dalam Menuju Sustainable Development Goals ( SDGs  )  2030. Jurnal  Hutan  Dan  Masyarakat , 12 (2),  96 –105. https://doi.org/10.24259/jhm.v12i2.11233
Syamsuri,  Perdi,  P.  F.  R.,  &  Aris  Stianto.  (2020).  Potensi  Wakaf  di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan). Malia (Terakreditasi) , 12 (1), 79 –94.
https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939
Wahab,  A.  (2020).  Wakaf  tunai,  potensi  dan  pemberdayaannya:  Sebuah pemikiran. JurnaL Masharif Al-Syariah , 5 (2), 5 –24.
Warami,  H.  (2020).  Papua  Barat  Sebagai  Provinsi  Konservasi  Hugo. Malaysian  Journal  of  Social  Sciences  and  Humanities  (MJSSH) , 5 (11), 197 –204. https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i11.535
Zahara, & Mirwati, Y. (2019). Musyawarah  mufakat indigenous version of minangkabau  in  dispute  settlement  waqf  communal  land  in  West Sumatera. International  Journal  of  Innovation,  Creativity  and Change , 10 (5), 227 –241.