## JMPKP: Jurnal Manajemen Publik  dan Kebijakan Publik
Volume 5  Nomor 2,  September 2023.
Tersedia Online di http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660
Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

## Kota Bengkulu Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu
Sri Indarti 1* , Reni Insyiroh 2 , Titi Darmi 3 1,2,3 Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Bengkulu *sriindarti@umb.ac.id
Abstract: The  problem  raised  in  this  research  is  the  role  of  the  Regional  Disaster Management  Agency  (BPBD)  in  dealing  with  flood  disasters  in  Bengkulu  City,  especially Rawa Makmur Village, Bengkulu City. The purpose of this research is to find out and analyze the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in dealing with flood disasters in  Bengkulu  City,  especially  Rawa  Makmur  Village,  Bengkulu  City.  Researchers  used descriptive methods  with a qualitative approach  in this research. With research focus, there is  1,  namely  the  role  of  the  Disaster  Management  Agency  (BPBD)  in  managing  the  flood disaster  in  Bengkulu  City  (Study  of  Rawa  Makmur  Village,  Bengkulu  City).  The  data collection  techniques  used  in  this  research  are  observation,  interviews  and  documentation, while  the  data analysis  technique  uses  three  steps  to  analyze  data,  namely:  data  reduction and presentation and drawing conclusions. The results of this research show that the role of the  BPBD of Bengkulu  City  in managing flood disasters in the Rawa  Makmur sub-district  of Bengkulu  City  has  not  gone  well,  even  though  the  role  of  BPBD  of  Bengkulu  City  is  in implementing the principles of good disaster management, namely that disaster management is carried out quickly and precisely in accordance with the demands of the situation. However, it  can  be  seen  from  the  efforts  to  handle  disasters  that  have  occurred  that  they  have  been implemented but have not been realized and have not run optimally. This can be seen based on policy determination, disaster prevention, emergency response, disaster rehabilitation and reconstruction that have not been maximized.
Keywords: Disaster management; Flood; Role of BPBD.
Abstrak  : Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  Bagaimana  Peran  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam menanggulangani Bencana Banjir Di Kota Bengkulu  khsusunya  Kelurahan  Rawa  Makmur  Kota  Bengkulu.Tujuan  diadakannya penelitian  ini  adalah  untuk  mengethaui  dan  menganalisis  Bagaimana  Peran  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam menanggulangani Bencana Banjir Di Kota Bengkulu  khsusunya  Kelurahan  Rawa  Makmur  Kota  Bengkulu. Peneliti  menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Dengan focus penelitian ada  1  yaitu  Peranan  Badan  Pennggulangan  Bencana  (BPBD)  Dalam  Penanggulangan Bencana  Banjir  Kota  Bengkulu  (  Studi  Kelurahan  Rawa  Makmur  Kota  Bengkulu).  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi,  wawancara  dan dokumentasi,  sedangkan  teknik  analisis  data  dengan  tiga langkah  untuk  menganalisis  data yaitu: reduksi  data  dan  penyajian  serta  penarikan  kesimpulan.        Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  Peran  BPBD  kota  bengkulu  dalam  penanggulangan  bencana  banjir  di kelurahan rawa makmur kota bengkulu yakni belum berjalan dengan baik walaupun peranan BPBD  kota  bengkulu  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip  manajemen  bencana  yang  baik, yaitu  bahwa  penanggulangan  bencana  dilakukan  secara  cepat  dan  tepat  sesuai  dengan tuntutan keadaan. Akan tetapi terlihat dari upaya penanganan bencana yang terjadi sudah di laksanakan  tetapi  belum  terealisaikan  dan  belum  berjalan  dengan  maksimal.hal  itu  terlihat
berdasarkan  penetapan  kebijakan,  pencegahna  bencana,  tanggap  darurat,  rehabilitasi  dan rekontruksi bencana belum maksimal
Kata Kunci : Banjir;  Peran BPBD; Penanggulangan Bencana.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografis terletak di daerah khatulistiwa, terutama terletak di  antara Benua Asia dan Australia serta di apit oleh dua Samudra yakni Samudera Pasifik dan Hindia, dan juga berada pada pertemuan  tiga  lempeng  tektonik utama dunia  yang  merupakan  wilayah  teritorial yang  sangat  rawan  terhadap  bencana  alam.  Sebagai  daerah  rawan  bencana, pemerintah  Indonesia  mempunyai  kewajiban  dan  tanggung  jawab  dalam mengantisipasi  terjadinya  bencana  sebelum  atau  setelah  terjadinya  bencana yakni  dengan  melakakukan  mitigasi  bencana,  tanggap  darurat  dan  rehabilitasi rekonstruksi.
Dalam  hal  ini  Indonesia  yang  sadar  akan  posisinya  sebagai  negara bencana, maka pemerintah membentuk sebuah Badan Nasional Penanggulangan Bencana  (BNPB)  sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah  dalam  hal menanggulangi  bencana,  BNPB  pun  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Presiden Nomor  8  tahun  2008  tentang  Badan  Penanggulangan  Bencana.  Pembentukan BNPB merupakan realisasi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  24  tahun  2007  tentang  Pemerintah  membentuk  Badan  Nasional Penaggulangan Bencana.
Bencana  merupakan  salah  satu  fenomena  alam  yang  tidak  dapat dihilangkan  sama  sekali,  tetapi  dapat  dihilangkan  dikurangi  dengan  mengurangi dampak kerusakannya terhadap masyarakat dan lingkungan.(Indarti et al., 2017) Bencana  terjadi  apabila  komunitas  mempunyai  tingkat  kemampuan  yang  lebih rendah  dibanding  dengan  tingkat  ancaman  yang  mungkin  terjadi.  Ancaman menjadi bencana apabila komunitas rentan, atau memiliki kapasitas lebih rendah dari  tingkat  bahaya  tersebut,  atau  bahkan  menjadi  salah  satu  sumber  ancaman. Tentu  sebaiknya  tidak  dipisah-pisahkan  keberadaannya,  sehingga  upaya-upaya peredaman  risiko  itu  dilakukan.  Bencana  terjadi  apabila  masyarakat  dan  sistem sosial  yang  lebih  tinggi  tidak  mempunyai  kapasitas  untuk  mengelola  ancaman yang  terjadi  padanya  (Indarti,  S.  dkk.  2017).  Artinya,  dibutuhkan  kapasitas
Sumber Daya Manusia yang memadai dalam melaksanakan peran ( Darmi, Titi., & Suwitri, Suwitri. 2017).
Penanggulangan  bencana  merupakan  suatu  proses  yang  dinamis,  yang dikembangkan  dari  fungsi  manajemen  klasik  yang  meliputi  perencanaan, pengorganisasian,  pembagian  tugas,  pengendalian  dan  pengawasan  dalam penanggulangan  bencana.  Proses  tersebut  juga  melibatkan  berbagai  macam organisasi  yang  harus  bekerjasama  untuk  melakukan  pencegahan.  mitigasi, kesiapsiagaan,  tanggap  darurat.  dan  pemulihan  akibat  bencana  (Kementrian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia,  2017).  Kesiapsiagaan  dibutuhkan  budaya  organisasi  yang  konsisten agar peran organisasi dapat terlaksana (Darmi, Titi., & Iprianto. 2013).
Adapun  penanggulangan  bencana  merupakan  bentuk  integrital  pemerintah untuk  melakukan  pembangunan  nasional,  artinya  suaru  rangkaian  kegiatan penanggulangan  bencana  yang  terbagi  menjadi  tiga  tahap  yakni  sebelum,  pada saat  maupun  sesudah  terjadinya  bencana.  Dalam  hal  ini  terkadang  bencana hanya  ditanggapi  secara  parsial  oleh  pemerintah.  Bahkan  bencana  hanya ditanggapi  dengan  pendekatan  tanggap  darurat  (emergency  response).  Kurang adanya  kebijakan  pemerintah  yang  integral  dan  kurangnya  koordinasi  antar elemen dianggap sebagai beberapa penyebab yang memungkinkan hal itu dapat terjadi.
Adapun  dasar  hukum  yang  mengatur  tentang  badan  penanggulangan bencana dalam pasal 18 di dalam Undang –Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Pemerintah  Daerah  membentuk  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah, mengamanatkan  dibentuknya  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) di  tingkat  provinsi  maupun  kabupaten/  kotamadya.  Berdasarkan  hal  tersebut maka pemerintah Kota Bengkulu mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor  3  Tahun  2010  tentang  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kota Bengkulu. Dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bengkulu tersebut menyebutkan bahwa  dengan  peraturan  daerah  ini  dibentuk  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah  (BPBD)  Kota  Bengkulu  dalam  rangka  penyelenggaraan  dan  pelayanan masyarakat di bidang penanggulangan bencana daerah (Pratama, 2017)
Salah satu bencana yang sering terjadi di kota Bengkulu salah satunya yakni masalah banjir. Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering
(bukan  daerah  rawa)  menjadi  tergenang  oleh  air,  hal  ini  disebabkan  oleh  curah hujan  yang  tinggi  dan  kondisi  topografi  wilayah  berupa  dataran  rendah  hingga cekung.  Selain  itu  terjadinya  banjir  juga  dapat  disebabkan  oleh  limpasan  air permukaan  ( run  off )  yang  meluap  dan  volumenya  melebihi  kapasitas  pengaliran sistem  drainase  atau  sistem  aliran  sungai.  Terjadinya  bencana  banjir  juga disebabkan  oleh  rendahnya  kemampuan  infiltrasi  tanah,  sehingga  menyebabkan tanah  tidak  mampu  lagi  menyerap  air.  Banjir  dapat  terjadi  akibat  naiknya permukaan  air  lantaran  curah  hujan  yang  diatas  normal,  perubahan  suhu, tanggul/bendungan  yang  bobol,  pencairan  salju  yang  cepat,  terhambatnya  aliran air di tempat lain (Andhini, 2017).
Permasalahan  mengenai  bencana  banjir  sering  juga  terjadi  di  wilayah  kota Bengkulu. Seperti yang telah diberitakan melalui (www.metrotvnews.co.id) bahwa pada  tahun  2015  silam  telah  terjadi  bencana  banjir  yang  merendam  200  rumah warga  Kota  Bengkulu.  Air  merendam  rumah  warga  sudah  setinggi  satu  meter akibat hujan deras masih terjadi dan untuk minum warga harus menggunakan air kemasan  karena  sumur  ikut  terendam.  Hal  semacam  ini  terjadi  karena  sungai  5 Bengkulu  meluap  dengan  deras  karena  pintu  air  tidak  berfungsi  sehingga  tidak dapat  membendungi  masuknya  air  sungai  akibat  hujan  deras.  Ketika  berbicara mengenai  berita  yang  disampaikan  oleh  media  tersebut  maka  dapat  dianalisis bahwa  dalam  penanganan  yang  dilakukan  oleh  tim  BPBD  kota  Bengkulu  belum sepenuhnya  optimal  terbukti  dengan  adanya  permasalahan  pintu  air  yang  yang tidak berfungsi sehingga air sungai meluap mengakibatkan ratusan rumah warga Kota Bengkulu terendam, dan juga dalam berita melalu (bengkulu.tribunnews.com)  oleh  Hendrik  Budiman  menyebutkan  sebagaian masyarakat  yang  terdampak  di  Kawasan  rawa  Makmur  mengalami  banyak kerugian dan ditambah lagi meningkatnya pembangunan ruko di  sekitaran dekat rumah warga  serta mengeluhkaan banjir di Kawasan rawa Makmur tidak pernah usai usai.
Kemudian permasalahan lainnya seperti yang di beritakan oleh Tribunbengkulu.com  (tribunnews.com) yakni  dari  pintu  air  di  kawasan  kelurahan tanjong  agung  usai  banjir  terdapat  temuan  sampah  di  pintu  air  (jiafni  rismawani, 2022)  serta,  dalam  hal  ini  dapat  di  lihat  bahwa  upaya  pmerintah  dan  juga  dinas terkait  dan  juga  BPBD  dalam  menanggulangani  bencana  belum  bisa
berkoordinasi dengan baik. Selain itu temuan lainnya pintu air di kawsan tanjung agung  berfungsi  akan  tetapi  belum  bisa  dapat  di  katakan  berfungsi  secara maksimal  karna  Ketika  masalah  bencana  bisa  kapan  saja  dan  tiba  tiba  debit  air yang  sangat  tinggi  datang  sehingga  luapan  air  yang  sangat  besar  tidak  dapat terbendung  sehinggga  sama  saja  membuat  genangan  air  di  sekitar  dan menyebabkan banjir di sekitar kawasan.
Dari  permasalahan  tersebut  dapat  di  lihat  dalam  Penyelenggaraan Penanggulangan bencana banjir yang di lakukan oleh BPBD kota Bengkulu masih dapat  belum  di  katakana  maksimal  padahal  tugas  dan  fungsi  BPBD  dalam menanggulnagani  bencana  harus  searah  dengan  tugas  BPBD  dalam menanggulangani masalah bencana yakni tiga tahapan bencana, yaitu pra, saat, pasca  bencana  serta  juga  BPBD  Kota  Bengkulu  mempunyai  tiga  tugas  utama dalam  penanggulangan  bencana,  yaitu  sebagai  pelaksana,  komando  dan koordinasi.  Serta  peran  BPDB  dalam  menanggulangani  bencana  banjir  dapat tergolong siap saat kejadian bencana akan tetapi pasca setelah banjir masyarakat mengeluhkan  tidak  ada  bantuan  terhadap  masyarkat  paca  banjir  dan  masyarkat yang  mengeluhkan  dokumen  yang  rusak  akibat  banjir,  selain  itu  peran  BPBD dalam  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  terkait  dalam  hal  melakukan  upaya penganangan  bencana  banjir  Kawasan  rawa  mamur  di  anggap  kurang  seperti melakukan  upaya  normalissi  sungai,  pembuatan  drainase  di  sekitaran  bantaran sungai  untuk  mencegah  meluapnya  air  agar  mencegah  banjir  di  Kawasan tersebut.
Untuk  menciptakan  masyarakat  Provinsi  Bengkulu  menjadi  masyarakat  yang kesiapsiagaan  maka  perlu  adanya  kesinambungan  antar  instansi  baik  itu pemerintah maupun instansi non pemerintah. Karena koordinasi setiap instansi itu sangat  penting  untuk  meciptakan  manajemen  yang  baik  dalam  melaksanakan kebijakan  mitigasi  bencana.  Ini  bukan  hanya  tugas  BPBD  semata  tapi  ini  juga tugas setiap instansi yang ada di Provinsi Bengkulu baik itu pemerintah, LSM dan masyarakat  harus  bekerja  sama  untuk  menciptakan  Provinsi  Bengkulu  menjadi masyarakat yang siap siaga bencana (Sakti et al., 2020)
BPBD  Kota  Bengkulu  mempunyai  fungsi  strategis  dalam  penyelenggaraan penanggulangan  bencana  di  Bengkulu.  Penyelenggaraan  Penanggulangan bencana dilakukan secara teintegrasi pada tiga tahapan bencana, yaitu pra, saat,
dan pascabencana.  Oleh sebab itu, BPBD Kota Bengkulu mempunyai tiga tugas utama  dalam  penanggulangan  bencana,  yaitu  pelaksana,  komando  dan koordinasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara  pemerintah  (Pusat,  Provinsi,  dan  Kabupaten/Kota)  masyarakat  dan Lembaga  usaha.  Sesuai  dengan  amanat  Pemerintah  Kota  Bengkulu menindaklanjuti  amanat  tersebut  dengan  membentuk  BPBD  Kota  Bengkulu melalui  Peraturan  Daerah  No.  03  Tahun  2010  tentang  Badan  Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  yang  berjudul “  Peran  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Bengkulu (Studi Kelurahan  Rawa  Makmur  Kota Bengkulu)”.  Dengan  adanya  permasalahan  yang muncul  tersebut  sehingga  dapat  muncul  solusi  yang  dapat  di  tawarkan  untuk pemerintah dan juga pihak BPBD dalam menanggulangi bencana banjir yang ada di kota Bengkulu khusunya di kelurahan rawa Makmur kota Bengkulu.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  metode  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif  menggambarkan  dan  meringkas  berbagai  kondisi  atau  fenomena  yang ada  pada  objek  penelitian.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  di  gunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber Informasi mengenai hal ini dapat dilihat dari;
1. Data Primer 2. Data Sekunder.
Berdasarkan penjelasan di atas, menurut sugiono, (2015) maka analisis data dalam penelitian ini  dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu data display, data reduction, dan data verification (Ari, 2019)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara geografi s kelurahan rawa Makmur terletak di antara 20’ 5’ LS dan 101”  104’  BT.  Kelurahan  rawa  Makmur  berada  di  sebelah  utara  kota  bengkulu dengan  luas  wilayah  kurang  lebih  150  Ha.  Kelurahan  rawa  Makmur  Sebagian
besar  merupakan  daratan  rendah  yang  subur  serta  beberapa  tempat  terdapat daerah yang bergelombang. Wilayah kelurahan rawa Makmur berbatasan dengan wilayah-wilayah Sebelah utara yakni Kel. Rawa Makmur Permai, Sebelah selatan yakni Kel. Tanjung Agung, Sebelah timur yakni Kel. Pematang Gubernur, Sebelah Barat yakni Kel. Rawa Makmur Permai

## Sejarah Terbentuknya BPBD Kota Bengkulu
Pembentukan        Badan      Penanggulangan        Bencana    Daerah      (BPBD) Kota Bengkulu sebagaimana ditetapkan   melalui  Peraturan    Daerah    Nomor 3 Tahun  2010  tentang  Pembentukan      badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD) , merupakan implementasi Pasal 5, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana,  berdasarkan  UU  No.  24  Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Perjalanan  operasional  BPBD  Kota  Bengkulu  di  awali  dengan  menempati gedung  BPBD  Hibah  Dinas  Sosial  Propinsi  Bengkulu  yang  berlokasi  di  Jl.  Re. Martadinata  IV  Kel.  Pagar  Dewa  Kota  Bengkulu.  Seiring  dengan  berjalannya waktu  dan  mempertimbangkan  langkah  strategis  untuk  lebih  mengoptimalkan penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  di  Kota  Bengkulu  terutama  dalam rangka  mendukung  operasional  dan  peningkatan  kinerja  penyelenggaraan penanggulangan  bencana.  Adalah  dengan  menyediakan  sarana  dan  prasarana perkantoran  dan  pendukung  penting  lainnya  dalam  penanggulangan  bencana. Melalui  upaya  implementasi  Program  Peningkatan  Sarana  dan  Prasarana, terutama yang didukung melalui kegiatan Rehabilitasi Kantor dan Gudang BPBD Kota  Bengkulu,  maka  dengan  penuh  rasa  syukur  dan  bangga,  bahwa  dengan usaha  keras  Pemerintah  Kota  Bengkulu  telah  mengupayakan  merealisasikan penyediaan kantor dan Gudang BPBD Kota Bengkulu.
Berdasarkan  perda BPBD di  bentuk  berdasarkan  Undang-Undang  No  03 Tahun  2010  tentang  BPBD  Kota  Bengkulu.  Yang  di  amanatkan  berdasarkan Perda pemerintah  Kota  Bengkulu  No  02 Tahun 2017 tentang  Penyelenggarakan Penanggulangan  Bencana.  Kemudian  Undang-Undang  No  24  Tahun  2007 tentang  penanggulangan  bencana,  Permendegri  Nomor  46  tahun  2008  tentang pedoman organisasi dan tata kerja BPBD sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD kota bengkulu, maka BPBD kota bengkulu mempuyai peran yakni :

## Penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana
Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada BPBD,   terdiri dari aspek- aspek    penetapan  satgas  bencana,  koordinasi  dengan  OPD  terkait,  dan pengalokasian  anggaran  bencana.  Diantara  realisasi  penetapan  kebijakan  ini, salah satu sumber informasi menyatkaan bahwa :
“..kalau  untuk  pedoman  penetapan  kebijakan  penanggulangan  bencana, berdasarkan  dari  data  atau  dasar,  BPBD  itu  merupakan  Lembaga  yang berada  di  daerah  yang  bertujuan  untuk  melaksankan  penanggulangan bencana  di  daerah  sesuai  yang  diamanat  dari  Undang-Undang  24  tahun 2007,  Dasar  yang  di  lakukan  turunan  dari  Undang-Undang  itu  tersebut, kemudian diamanatkan dalam Peraturan Walikota No 02 Tahun 2017 tentang Penyelenggarakan Bencana. Penanganan bencana di daerah  khususnya di kota,  fungsi  dan  tugas  BPBD  itu  sendiri  berpedoman  pada  Undang-Undang No 03 tahun 2010..” (Sumber : wawancara 20 februari 2023)
Hasil  wawancara  tersebut  menunjukan  bahwa  pedoman  penetapan  kebijakan penangulangan  bencana  yang  di  dasarkan  pada  tiga  acuan  peraturan/  regulasi yang ditetapkan yakni Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang penangulangan bencana,  Peraturan  Walikota  No  02  tahun  2017  tentang  penyelenggaraan penanggulangan  bencana,  Undang-Undang  No  03  tahun  2010  tentang  BPBD Kota Bengkulu.
Pernyataan  penetapan  kebijakan    di  tuturkan  oleh  kepala  bidang kedaruratan  dan  logistic,  terkait  dengan  Penetapan  Satgas  Bencana  yakni sebagai berikut :
“..Saat  terjadi  bencana  yang  di  lakukan  BPBD  yakni  dengan menetapkan  satgas  yang  di  kenal  dengan  TRC  yang  berperan  dalam melakukan  peninjauan  ke  lapangan  dengan  mengidentifikasi  lokasi  lokasi yang rawan banjir atau terdampak banjir dan melakukan pengkajian informasi bencana  seperti  korban  bencana,  kerusakan  pelayanan  umum  dan  rumah warga dll.  kemudian menginformasikan ke kantor apa yang di perlukan saat tejadi bencana  yakni peralatan dan  bantuan  dll  serta  untuk  di  jadi  kebijakan apa  yang  harus  di  lakukan  BPBD  saat  terjadi  bencana..” (Sumber  : wawancara pada 20 Februari 2023)
Peneliti  juga  melanjutkan  wawancara  pada  informan  terkait  dengan  topik peneliti yaitu peran BPBD Kota Bengkulu dalam penanggulangan bencana banjir di  kelurahan  rawa  Makmur  Kota  Bengkulu  terkait  aspek  dari  penetapakn kebijakan yakni koordinasi dengan pihak terkait (OPD) di ungkapkan oleh kepala
bidang  pencegahan  dan  kesiapsiagaan  bapak,    Firmanto,  ST  yang  di  temui  di BPBD kota Bengkulu Pada tanggal 20 Februari 2023 yakni sebagi berikut :
“..Berdasarkan  Analisa  di  kota  bengkulu  banjir  merupakan  ancaman  yang tinggi selain gempa bumi dan tsunami, hal yang telah di lakukan BPBD dalam penanggulangan bencana dalam mitigasi bencana secara strukturalnya yaitu melakukan  kerja  sama  atau  berkoordinasi  dengan  pemda  di  karenakan BPBD  merupakan  komando  dalam  penangulangan  bencana  dengan memasang  penahan  tembok  tembok  di  sekitaran  sungai  bengkulu  yang bertujuan  untuk  air  tidak  memperluas/ancaman  paparan  daerah  sekitar kemudian  BPBD  berkerja  sama  dengan  kementrian  dengan  melakukan pengerukan  di  hulu  sungai  dan atas usulan BPBD  untuk  penanganan banjri itu  dibuat  wung  yang  lokasinya  ada  di  2  yakni  daerah  tanjung  agung  dan sawah  lebar  baru.  BPBD  berkoordinasi  dengan  kementrian  balai  sungai, pemda  kota  bengkulu  dan  dinas  PUPR  Kota..” (Sumber  :  wawancara  pada tanggal 20 Februari 2023)
Berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa  pada  saat  pra  bencana  dalam penanggulangan  bencana  kementrian  balai  sungai,  pemda  kota  bengkulu,  dinas PUPR  kota  bengkulu.  Sedangkan  saat  terjadi  bencana  BPBD  bekerja  sama dengan Basarnas, TNI/POLRI, masyarakat. Kemudian saat pasca bencana BPBD berkoordinasi  dengan  dinas  Kesehatan,  dinas  sosial,  dinas  PUPR.  Kemudian  di ungkapkan  oleh  kepala  bidang  pencegahan dan  kesiapsigaan,  bapak    Firmanto, ST  yang  di  temui  di  BPBD  kota  Bengkulu  Pada  tanggal  20  Februari  2023  yakni sebagi berikut :
“..Berdasarkan  aturan  yang  sudah  di  tetapkan  anggaran  bencana  yang terdampak  banjir  biasayan  di  sudah  di  tetapkan  dari  pusat  atau  BNPB biasanya dana itu disebut dana ongkol atau dana tak terbatas, dana itu akan keluar  ketika  BNPB  sudah  menetapkan  bahwa  daerah  tersebut  merupakan daerah  yang  membutuhkan  bantuan  dan  anggaran  itu  akan  di  bagikan  ke masing masing OPD yang bertindak nanti,  ke kelurahan atau ke kecamatan biasanya  anggaran  yang  di  berikan  dari  pihak  BPBD  sama..” (Sumber  : wawancara pada 20 Februari 2023)
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dalam  penetapan  anggaran  dalam penanngulangan bencana banjir, anggaran dana akan di keluarkan dari pusat berdasarkan  surveri  atau  usulan  dari  BPBD  kota  bengkulu,  khususnya  di kelurahan rawa makmur kota bengkulu dana anggaran yang kucurkan hanya untuk bencana terjadi bukan pasca bencana.

## Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Wawancara  dengan  kepala  bidang  pencegahan  dan  kesiapsigaan,  terkait upaya  pencegahan  dalam  penangulangan  bencana  banjir  di  kelurahan  rawa makmur kota bengkulu sebagai berikut :
“..Rawa Makmur itu merupakan daerah paparan yang rawan banjir karna dia berhubungan  langsung  dengan  sungai  bengkulu,  yang  kita  lakukan  kita hanya  mengusulkan  secara  mitigasi  pengurangan  resiko  bencana pengusulan  ke  dinas  PUPR  untuk  perbaikan  saluran  drainase  di  sekitaran kelurahan  kemudian  kita  mengusulkan  ke  kementrian  salah  satunya  yaitu pendirian  tanggul  tanggul  sungai  bengkulu  dan  normalisasi  sungai2  muara bangkahulu  bengkulu  yang  di  akibatkan  karna  pendangkalan,  maksudnya biar banjir tidak masuk langsung ke perumahan masyarakat dan itu dananya besar  dan  kita  hanya  sekedar  memberikan  usulan  ke  pemda  kota, kementrian  provinsi,  kemudian  dan  itu  secara  struktrual  dan  secara  non strukturala kita adakan sosialisasi ke masyarakat dan tiap tiap kelurahan kita harapkan adanya gotong royong, menghimbau jangan mendirikan bangunan di  saluran,  jangan  mengotori  saluran,  jangan  menutup  saluran  dan  itu  yang kita sudah lakukan..” (Sumber : wawancara pada 20 Februari 2023
Berdasarkan pernyataan di atas, upaya yang di lakukan BPBD kota bengkulu dalam  mencegah  dan  menanggulangi  banjir  di  kelurahan  rawa  makmur  yakni secara  strukturalnya  mengusulkan  ke  kementrian  balai  sungai  untuk menormalisasikan sungai dan pendirian tanggul/ tembok tembok pembatas yang di  akibatkan  karna pendangkalan  sungai  dan  pembuatan  kolam  retensi  (Mbung) di  sungai  muarabangkahulu,  melakukan  perbaikan  saluran  drainase  dan kebersihan  saluran  drainase,  kemudian  non  struktrulanya  yakni  melakukan sosialisasi  tentang  pencegahan  dan  penanggulangan  bencana  kepada masyarakat  yang  daerahnya  rawan  benacana  banjir  dan  memberikan  himbauan ke  masyarakat  untuk  tanggap,  sigap,  dan  siaga  dengan  segara  mengungsi  jika terjadi bencana atau tetap tenang dalam menghadapi bencana banjir.
Kemudian  wawancara  dengan  ketua  lurah  rawa  makmur,  terkait  upaya pencegahan  BPBD  kota  bengkulu  dalam  penangulangan  bencana  banjir  di kelurahan rawa makmur kota bengkulu sebagai berikut :
“..Untuk  upaya  pencegahan  yang  di  lakukan  BPBD  seperti  yang disebutkan tadi untuk di kelurahan rawa makmur belum ada,, paling kita dari pihak  lurah  menghimbau  dan  memonitoring  kepada  masyarakat  untuk bersiap ketika banjir itu akan datang, kalau air sudah naik, siap siaplah gitu” (Sumber : wawancara pada 20 februari 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  di  lakukan,  kesimpulannya  bahwa upaya  pencegahan  yang  di  lakukan  pemerintah/BPBD  kota  bengkulu  dalam penanggulangan bencana banjir di kelurahan rawa makmur kota bengkulu belum berjalan dengan baik, hal itu berdasarkan keterangan dari ketua lurah, warga dan tokoh masyarakat yang terdampak banjir dari keterangan.

## Kedaruratan dan Logistik
Sebagaimana  yang  di  ungkapkan  oleh  kepala  bidang  kedaruratan  dan logistk BPBD kota bengkulu, sebagai berikut :
“..Ketika  terjadi  bencana  banjir  di  kota  upaya  yang  di  lakukan  BPBD  dalam penanganan  bencana  yang  kita  lakukan  pertama  kali  yakni  melakuka evakuasi  terhadap  korban  koran  yang  terjebak  banjir  dengan  berkoordinasi dengan  pihak  lain  seperti  basarnas  untuk  evakuasi/pencarian  untuk pengamananan yakni polri/TNI dan masyarakat,karna masyarakat merupaka orang terdampak banjir. Kemudian kita sekiranya banjir itu  sudah parah dan merendam rumah warga kami akan bikin titik kumpul untuk pengunsian untuk warga.  Untuk  kelurahan  rawa  makmur  ketika  terjadi  banjir  kita  sudah melakukan evakuasi untuk warga, standbay perau karet dan peralatan lainya. Kemudian  kita  bikin  posko,mendirikan  tenda  untuk  mengungsi  warga  sana, kita  suplay  kebutuhan  logistic  berupa  pangan,papan  sama  sandang  dengan berkoordinasi  dengan  pihak  juga  seperti  dari  dinas  sosial,  dan  dari  pihak lainnya,    Kemudian  nanti  kita  salurkan  ke  kecamatan  muarabangkahulu kemudian di salurkan kelurahan rawa makmur..” (Sumber : wawancara pada 20 Februari 2023)
Berdasarkan  dari  pernyataan  di  atas  dapat  di  jelaskan  bahwa  saat  terjadi bencana bidang kedaruratan dan logistic, terkait penanggulangan bencana banjir di  kelurahan  Rawa  Makmur  Kota  Bengkulu    BPBD  sudah  melakukan  upaya evakuasi atau kegaitan penyelamatan bagi warga yang terjebak/terdampak banjir, BPBD  kota  sudah  standbay  dengan  menyiapkan  peralatan  seperti  perahu  karet dll, kemudian membuat posko bencana/mendirikan tenda untuk warga mengungsi dan menyuplai dan menyalurkan kebutuhan logistic berupa pangan ke keluarhan rawa  makmur.  Selain  itu  tentunya  dalam  penangulangan  bencana  banjir  BPBD tentu  tidak  melakukan  tugasnya  sendiri,  ia  berkoordinasi  dengan  pihak/  dinas terkait.
Adapun wawancara dengan ketua lurah rawa makmur, bapak desmiarman, SIP  yang  di  temui  di  kantornya  pada  20  februari  2023  terkait  kedaruratan  dan logistic  dalam  upaya  penangulangan  bencana  banjir  ketika  terjadi  banjir  di keluarahan rawa makmur kota bengkulu sebagai berikut :
“..Untuk  daerah  rawa  makmur  evakuasi  warga  untuk  tahun  belakang  dan tahun  ini,  untuk  daerah  rawa  makmur  belum  ada,  tapi  munkin  untuk kelurahan  lain  ada,  kalau  banjirnya  parah  untuk  posko  biasanya  kita  buat posko  sendiri  tentunya  berkoordinasi  dengan  pihak  RT,    kita  menumpang tempat  usaha  masyarakat,  kebetulan  ada  tempat  lesehan  dan  kebetulan kalau  banjir  ainya  juga  nagak  naik  masuk  ke  sana.  Jadi  warga  malah mengungsi ke sana.  Dan BPBD dan dinas sosial buka dapur umum.  Untuk penyaluran kebutuhan logistic ada berupa sembako untuk masyarakat yang
di  pengungsian.  Biasanya  BPBD  itu  standbaye  untuk  lokasi  yang  paling parah  di  kota  bengkulu  misalnya  di  tanjung  agung  sama  di  kelurahan semarang..” (Sumber :wawancara pada 20 februari 2023)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  informan  terkait  seperti  Kepada  bidang kedaruratan  dan  logistik  BPBD  Kota  bengkulu  terkait  upaya  tanggap  darurat dalam  penangulangan  bencana  banjir  di  kelurahan  rawa  makmur  kota  bengkulu seperti  melakukan  evakuasi  terhadap  koran  banjir  dengan  menyiapkan  perahu karet  dll  serta  mendirikan  posko  untuk  warga  yang  terdampak  banjir  dan membuka  dapur  umum  serta  memberikan  bantuan  logistic  berupa  sembako, tentunya  BPBD,  berkoordinasi  dengan  pihak  terkait  seperti  dinas  sosial, kementrian,  basarnas,  TNI/POLRI.  Akan  tetapi  hasil  temuan  di  lapangan  upaya yang  di  lakukan  tersebut  ketika  terjadi  banjir  khususnya  di  kelurahan  rawa makmur  kota  bengkulu,  berdasarkan  keterangan  dari  kepala  lurah,  tokoh masyarakat  dan  warga  yang  terdampak  paling  parah  banjir  di  kelurahan  rawa mamkur  belum  berjalan  baik,  dalam  upaya  evakuasi,  membantu  masyarakat yang di lakukan BPBD kota belum ada walaupun daerah rawa makmur intesitas tingkat  keparahannya  tidak  begitu  buruk  jika  di  bandingkan  dengan  dearah laiannya yang ada di kota bengkulu,

## Rehabilitasi dan rekontruksi
Berdasarkan  keterangan  dari  kepala  bidang  rekontruksi  dan  rehabilitasi, berdasarkan analisis BPBD kota bengkulu banjir di kota bengkulu upaya yang di lkaukan  dalam  rehabilitasi  dan  rekontruksi  pasca  bencana  banjir  dalam penanggulangan  bencana  banjir  di  kelurahan  rawa  mkmur  kota  bengkulu  yakni seperti  pemulihan,  perbaikan  dan  pembangunan  saran  dan  prasarana  dan bangunan rumah warga di kota bengkulu belum di laksanakan karna banjir di kota bengkulu  sifatnya  hanya  merendam  serta  juga  berkoordinasi  dalam  melakukan pemeriksaan Kesehatan pasca bencana yang di lakukan puskemas setempat dan dinas Kesehatan dalam upaya rehablitasi/ pemulihan kesehatan masyarakat yang di akibatkan pasca bencana.
Wawancara  dengan  kepala  lurah  rawa  makmur  kota  bengkulu  yang  di wawancarai  di  kantornya  pada  20  februari  2023  terkait  upaya  rekontruksi  dan rehabilitasi yang di lakukan BPBD kota bengkulu dalam penanggulangan bencana banjir di kelurahan rawa makmur kota bengkulu sebagai berikut :
“Pasca  banjir kita sudah berkoordinasi dengan berbagi pihak termasuk dari puskesmas,  biasanya  membuka  pelayan  Kesehatan  untuk  warga  yang terdampak  banjir  khususnya  untuk  warga.  Kalau  untuk  upaya  pemulihan, pembangunan  perbaikan  sarana  dan  prasarana  di  kelurahan  ini  belum  ada, alhamdulillah  belum  ada  rumah  warga  yang  rusak  parah  tapi  munkin  di kelurahan  lannya  ada.  Saran  dan  prasaranan  sperti  terganggunya  kegiatan lalu  lintas  mayarakat  yang  di  akibtkan  oleh  banjir  seperti  terputusnya hubungan  jalan  Kalimantan  ke  kejalan  lintas  barat  Sumatra  paling  parah  itu pernah  merendam  jalan  sampai  1.5  meter  yang  menanggu  lalu  lintas.  Tpi untuk banbgunan rumah warga belum sampai rusak parah. Dan sebenarnya kalau  ada  banjir  itu  kasian  sama  masyarakatnya,  tapi  mau  gimana sebenarnya  mereka  juga  salah,  kasarnya  gini  itu  daerah  bantaran  sungai yang  tidak  boleh  di  bikin  tempat  tinggal,  kenapa  mau  tingal  di  sana sebeanrnaya  pihak  pemerintah  sudah  menghimbau  untuk  tidak  tinggal  di daerah  sana,  sudah  dapat  pengantian,  uang  di  terima  tapi  masih  balik  lagi mau  tinggal  di  sana  ketika  terjadi  banjir  besar  masyarakat  yang  kesusahan juga jadi mau salahkan siapa..” (Sumber :wawancara pada 20 februari 2023)
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  menyatakan  bahwa  dalam  upaya rekontruksi  dan  rehabilitasi  dalam  pennagulnagan  bencana  banjir  di  kelurahan rawa  makmur  kota  bengkulu  belum  berjalan  atau  belum  terealisaikan  karna berdasarkan  keterangan  dari  kepala  bidang  rekointruksi  dan  rehabilitasi  bahwa upaya ini belum berjalan mengingat dampak pasca bencana yang di hasilkan dari bencana  banjir  belum  berada  di  tahap  menghancurkan.  untuk  kota  bengkulu upaya  dalam  bidang  rehabilitasi  dan  rekontruksi  upaya  ini  akan  berjalan  jika  di lihat dari tingkat keparahan yang terjadi di lapangan saat terjadi bencana apakah dampak  dari  pasca  bencana  saran  dan  prasarana  dan  bangunan  warga  yang terkena banjir penangulangan bencana banjir.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Peran  BPBD  kota  bengkulu  dalam  penanggulangan  bencana  banjir  di kelurahan  rawa  makmur  kota  bengkulu  yakni  belum  berjalan  dengan  baik walaupun  peranan  BPBD  kota  bengkulu  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip manajemen bencana yang baik, yaitu bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Akan tetapi terlihat dari upaya  penanganan  bencana  yang  terjadi  sudah  di  laksanakan  tetapi  belum terealisaikan dan belum berjalan dengan maksimal hal itu terlihat dari keterangan kepala  lurah  dan  warganya  upaya  penangulangan  bencana  yang  di  lakukan  di
BPBD  khusus  di  kelurahan  rawa  makmur  belum  di  laksaksanakan  dan terealisasikan. Dalam hal ini dapat di jelaskan berdasarkan :
1.  Penetapan kebijakan
Tanggung  jawab  pemerintah  dalam  menetapkan  kebijakan  terhadap penanggulangan  bencana  banjir  di  Kelurahan  Lewaja  Kecamatan Enrekang  Kabupaten  Enrekang.  Pemerintah  daerah  dalam  menetapkan kebijakan  mengambil  sikap  dan  tindakan  yang  memberikan  pelayanan ketika  terjadi  bencana,  mendirikan  posko  tanggap  darurat,  dapur  umum dan kebutuhan masyarakat lainnya.
2.  Pencegahan dan tanggap darurat bencana
Pelaksanaan pencegahan bencana atau meminimalisir terjadinya bencana banjir  berfungsi  untuk  mengurangi  dampak  buruk  yang  mungkin timbul,antisipasi  yang  dilakukan  pemerintah  Daerah  seperti  menghimbau/ melarang  masyarakat unutk  tidak melakukan  aktivitas  batu  bara  di sekitar sungai  muarabangkahulu,  melakukan  perbaikan  saluran  drainase, melakukan sosialiasi kepada masyarakat tentang kebencanaan, menormalisasikan sungai, mengusulkan pendirian tanggul/tembok pembatas  di  sekitar  sungai  muarabangkahulu  dan  pembuatan  kolam retesi/DAM.
3.  Kedaruatan dan logistic
Pelaksanaan  tanggap  darurat  yang  dilakukan  dengan  segera  pada  saat kejadian  bencana  untuk  menangani  dampak  buruk  yang  ditimbulkan seperti  pengurusan  pengungsian,  penyelamatan  serta  pemenuhan kebutuhan masyarakat Kelurahan Rawa Makmur yang terdambak bencana banjir.
4.  Rekontruksi dan rehabilitasi
Pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi pada masyarakat yang terdampak bencana banjir, yaitu pemulihan / pembangunan sarana dan prasarana dan rumah  warga  yang  terdampak  banjir.  Di  kelurahan  rawa  makmur  upaya rekonstruski  dan  rehabilitasi  belum  terlaksana  di akreanakan  banjir  belum sepenuhnya  merusak  bangunan  dan  sarana  prasarana.  Adapun  juga
upaya  rekonstruksi  dan  rehabilitasi  yakni  mengusulkan  pendirian tanggul/tembok  pembatas  di  sekitar  sungai  muarabangkahulu  dan pembuatan kolam retesi/DAM sepanjang sungai akan tetapi membutuhkan dana  yang  besar  sehingga  rehabilitasi  dan  rekontruksi  di  Kelurahan  rawa makmur belum terpenuhi 100%.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan yang sudah di jelaskan di atas Adapun saran dari peneliti sebagai berikut ini :
1.  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  sebaiknya  membuat mekanisme  tanggap  darurat  untuk  mencakup  prosedur  mengenai penanganan  darurat,  lokasi  dan  instruksi  untuk  fasilitas  darurat  dan prosedur evakuasi.
2.  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  segera  mencari  solusi bagaimana  untuk  menindaki  penanganan  banjir  yang  tidak  merugikan pihak masyarakat.
3. Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  sebaiknya  melakukan upaya  pencegahan,  tanggap  darurat  dan  rekontruksi  dan  rehabilitasi  di kelurahan rawa makmur lebih maksimal lagi.
Penelitian  berikutnya  tentang  penanggulangan  bencana  banjir  di  kota Bengkulu  masih  diperlukan,  terutama  untuk  melakukan  pengurangan  risiko bencana  atau    terpadu  dari  hulu  ke  hilir  untuk  mencegah  terjadinya  bencana, sehingga meminimalkan timbulnya bencana banjir kembali di Kota Bengkulu.

## DAFTAR RUJUKAN
Andhini, N. F. (2017). kajian banjir (bab II). Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689 –1699. http://scholar.unand.ac.id/55790/3/BAB AKHIR.pdf
Ari, M. (2019). Verifikasi Data. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689 –1699.
Darmi,  Titi.,  &  Suwitri,  Suwitri.  (2017).  Strengthening  the  Capacity  of  Human Resources Apparatus in the Implementation of New Autonomous Regions. European Journal of Social Sciences, 55(4), Pp. 427-438
Darmi,  Titi.,  &  Iprianto.  (2013).  Budaya  Organisasi,  Kinerja  Organisasi,  dan Kinerja Aparatur. Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 2, Nomor 1. Pp. 7-11.
Indarti,  S.,  Suwitri,  S.,  Suharyanto,  I.,  &  Kismartini.  (2017).  The  Organization  of Community-Based Disaster Risk Reduction for the Earthquake and Tsunami in  Bengkulu  Province. Journal  of  Social  Science  Studies , 4 (2),  73. https://doi.org/10.5296/jsss.v4i2.10970.
Gunawan,  Imam.  2022. Metode  Penelitian  Kualitatif  Teori  dan  Praktik .  PT  Bumi Aksara.
Hendrik Budiman. 2022. Banjir genangi jalan rawa Makmur kota bengkulu, warga : tambah parah
sejak banyak pembangunan
ruko. https://bengkulu.tribbunnews.com/2022/07/06/  Banjir  Genangi  Jalan  Rawa Makmur Kota Bengkulu, Warga: Tambah Parah Sejak Banyak Pembangunan Ruko - Tribunbengkulu.com (tribunnews.com)
Jiafni  rismawani.  2022.  Usai  banjir  dua  hari  lalu  sampah  menumpuk  di  pintu  air
tanjung agung kota bengkulu. https://
bengkulu.tribbunnews.com//2022/08/23/Usai  Banjir  Dua  Hari  Lalu,  Sampah Menumpuk di Pintu Air Tanjung Agung Kota Bengkulu  - Tribunbengkulu.com (tribunnews.com)
Lexy. J. Moleng. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2017). Modul 3 Konsep dan Karakteristik Bencana.
Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Kontruksi , 3 –5. Pratama, G. (2017). Analisis Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Bengkulu Skripsi. UNIB Scholar Repository , 1 –108. http://repository.unib.ac.id/12189/2/PDF Skripsi Gunawan Pratama.pdf. Redaksi. 2022. Banjir Melanda Sejumlah Wilayah di Indonesia.https://darilaut .id/berita/Banjir-Melanda-Sejumlah-Wilayah-di
Indonesia - Dari Laut (diakses tanggal 9 oktober 2022
Sutisna,  Bagong.  Metode  Penelitian  Sosial:  Berbagai  Alternatif  Pendekatan (2005). PT Kencana.
Sakti, P., Anwar, F., & Adriadi, R. (2020). Analisis Penerapan Program Mitigasi Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari , 2 (1), 39 –44. https://doi.org/10.31539/joppa.v2i1.1802