TAZKIR:  Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/TZ/ Vol. 07  No. 1 Juni 2021
Peran Perguruan Tinggi dalam  Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Mikro Wakaf
Rimanto * 1 , Kholid Hidayatullah 2 , Muhamad Rudi Wijaya 3
1,2 Universitas Pringsewu, Lampung, Indonesia; 3 STIS Darul Ulum Lampung Timur, Lampung, Indonesia
Email: * 1 rimanto@umri.ac.id, 2 kholidhidayat.kh@gmail.com,
3 rudiwijaya68@gmail.com

## Abstract
Waqf  plays  a  very  significant  economic  and  social  position  in Islamic  history.  Waqf  acts  as  a  source  of  financing  for  worship, education,  social  and  public  services.  Many  developments  in  the Islamic economic sector or Islamic banking are related to waqf, not least  in  2017  the  Government  together  with  the  OJK  initiated  the existence of a Micro Waqf Bank as an effort to answer the problem of  poverty,  in  collaboration  with  Islamic  boarding  schools  in Indonesia.  using  primary  and  secondary  data  using  descriptive qualitative  analysis.  The  results  of  this  research  prove  that  the term Micro Waqf Bank was chosen because the government wants the  core  of  the  funds  distributed  to  the  community  to  be maintained  in  principle  without  reducing  the  benefits,  not  only that  it  is  called  Micro  Waqf  Bank  because  the  BWM  operation  is located in a boarding school area. Throughout the development of this  BWM,  using  the  term  micro  waqf  bank  in  naming  the institution, but from the legal basis and the form of the legal entity it  is  very  far  from  the  name.  The  legal  entity  of  BWM  is  a cooperative,  on  the  other  hand,  the  business  license  of  BWM  is  a sharia  microfinance  agency,  so  its  supervision  is  under  the Financial  Services  Authority.  The  involvement  of  Universities  in the context of community service for community empowerment is very strategic in order to carry out complete human development, and  in  the  context  of  community empowerment  and  Micro  Waqf Bank  instruments  have  the  potential  for  community  economic development, especially in the pesantren environment, to create an empowered, independent and independent society.
Keywords: Community Empowerment, Bank, Micro Wakaf

## Abstrak
Wakaf  memainkan  kedudukan  ekonomi  serta  sosial  yang  sangat berarti  dalam  histori  Islam.  Wakaf  berperan  sebagai  sumber pembiayaan  untuk  sarana  ibadah,  pendidikan,  pelayanan  sosial
Vol. 07  No. 1  Juni 2021
serta  publik.  Banyak  pengembangan  sektor  ekonomi  Islam ataupun  perbankan  syariah  yang  berhubungan  dengan  wakaf, tidak  terkecuali  di  tahun  2017  Pemerintah  bersama  OJK menginisiasi adanya Bank Wakaf Mikro sebagai usaha menjawab permasalahan  kemiskinan,  yang  berkolaborasi  dengan  badan berplatform  pesantren  di  Indonesia,  Penelitian    ini  memakai  tata cara penelitiaan library riseart dengan memakai data  primer dan sekunder dengan memakai analisa deskriptif kualitatif. Hasil riset ini  membuktikan  bahwa  Istilah  Bank  wakaf  mikro  dipilih  karena pihak pemerintah menginginkan agar inti dari dana yang disebar ke  masyarakat  senantiasa  terpelihara  pokoknya  tanpa  kurangi manfaatnya,  tidak  hanya  itu  dinamai  Bank  Wakaf  Mikro disebabkan  operasi  BWM  ini  terletak  di  kawasan  pesantren. Sepanjang  perkembangannya  BWM  ini,  memakai  sebutan  bank wakaf mikro dalam penamaan lembaganya akan tetapi dari dasar hukum  serta  bentuk  dari  badan hukumnya  justru  amat  jauh  dari penamaannya. Badan hukum dari BWM ini merupakan Koperasi, sebaliknya  izin  upaya  BWM  merupakan  badan  finansial  mikro syariah  maka  pengawasannya  terletak  di  bawah  Otoritas  Jasa Keuangan.  Keterlibatan  pihak  Perguruan  Tinggi  dalam  rangka pengabdian masyarakat guna pemberdayaan masyarakat sangatlah  strategis  guna  melakukan  pembangunan  manusia seutuhnya,  dan  dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat  dan instrumen  Bank  Wakaf  Mikro  sangat  potensial  untuk pengembangan  ekonomi  masyarakat  khususnya  di  lingkungan pesantren, untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, mandiri dan merdeka
Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Bank,  Mikro Wakaf

## PENDAHULUAN
Wakaf  sebagai  lembaga  filantrofi  Islam  sejak  awal  disyariatkan menampilkan peran yang sangat elegan, di samping sebagai media  pemenuhan ketaatan  kepada  Allah  SWT  dan    sebagai  bagian  bentuk  penghambaan,      pada saat  yang  bersamaan  menjadi    sarana    sosial,  baik  ekonomi  maupun  sosial kemanusiaan.  Peran  wakaf  secara  luas  telah  menhadirkan  peradaban  manusia yang  cukup  berhasil  dan  menjadikan  wakaf  sebagai  instrumen  penting  dalam mewarnai dan memajukan peradaban itu sendiri.
Perjalanan  pemaknaan  wakaf  telah  mengalami    evolusi  interpretasi  dan implikasi. Hal ini terlihat dalam perkembangan wakaf yang tidak saja diartikan
Peran Perguruan Tinggi dalam  Pemberdayaan Masyarakat … Rimanto │  21
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4111
sebagai    ibadah  yang  berkaitan  dengan  relasi  manusia  dengan  Tuhan  semata, akan  tetapi  wakaf  dijadikan  solusi  problematika  sosial.  Wakaf  diformulasikan sebagai  instrumen  keekonomian  yang  strategis  dan  perfektif  solutif. Pengembangan wakaf sebagai perfektif solutif, terus mengalami perkembangan mengikuti  perkembangan  sosial,  wakaf  dipahami  dengan  pendekatan multidisipliner    (pendekatan  ekonomi)  menghasilkan  pelembagaan  wakaf dengan  lembaga  pembiayaan  produktif  yang  menggunakan  azas  dan manajemen modern yang  berintegrasi dengan nilai-nilai Islam (syaria’ah). Wakaf tunai sebagai hasil ijtihad telah membuktikan mampu membantu dan dan meringankan  problem  ekonomi  di  berbagai  negara  Islam,  akan  tetapi kemampuan  dan  keberhasilan  tersebut  tidak  serta  merta  diterima  dengan  baik oleh  kebanyakan  masyarakat  muslim  Indonesia,  hal  ini  ditengarai  oleh rendahnya  pemahaman  literasi  wakaf  yang  terus  mengalami  grudual.  Wakaf hanya  dipahami    sebatas  wakaf  untuk  kepentingan  ibadah,  (wakaf  konsumtif) padahal  wakaf  jika  dipahami  dengan  baik,  bisa  menjadi  instrumen  ekonomi yang  handal,  dan  bisa  dijadikan  salah  salah  satu  pilar  pembangunan  ekonomi sosial keumatan.

## METODE PENELITIAN
Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  library research.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  library  research  adalah  teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur,  catatan-catatan  dan  laporan-laporan  yang  ada  hubungannya dengan  masalah  yang  dipecahkan  (M.  Nazir,  2006:27).  Dengan  demikian, dengan  menggunakan  metode    library  research  seorang  peneliti  melakukan penelitan  dengan  menjadikan  literatur-literatur  yang  ada  hubungannya  dengan objek  penelitian  sebagai  objek  kajian,  pengamatan  ,  penelaahan  /analisa  dan kemudian  menyimpulkan.  Data  data  yang  diketemukan  berupa  hasil  obsevasi, pengamatan,  interview  dan  dokumentasi  dijadikan  sumber  data  penelitian disamping data data pustaka.
Dengan  demikian  jenis    penelitian  yang  digunakankan  peneliti  adalah menggabungkan    kedua  jenis  penelitian  di  atas  sebagai    cara  peneliti memperoleh sumber-sumber data, baik data primer maupun data skunder, yang
Vol. 07  No. 1  Juni 2021
kemudian  dianalisa  dengan  metode  diskripsi  analisis.  Yaitu  untuk  membuat deskripsi/gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta  –  fakta,  sifat  –  sifat  serta  hubungan  antara  fenomena  yang  diselidiki (Muhammad  Musa,  1988:8).  Dari  diskripsi  tersebut  kemudian  ditarik  sebuah kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Perguruan  Tinggi  dalam  Memberdayakan  Masyarakat  melalui  Bank Mikro Wakaf
1. Hakikat Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi secara harfiah dapat ditafsirkan, kata “Perguruan” sama dengan tempat belajar, tempat berbagi pengetahuan, tempat berkreasi dan  berekspresi  atau  tempat  mengaktualisasikan  kreativitas  diri  dalam berbagai  bentuk.  Sementara  kata  “Tinggi”  menunjukan  tingkatan  atau jenjang,  bahwa  mereka  (mahasiswa)  merupakan  orang  yang  sudah mempunyai  potensi  awal.  Artinya  mereka  yang  belajar  di  PT  merupakan orang  setengah  jadi  dalam  hal  kapasitas  intelektual,  emosional,  termasuk spiritual.  Jadi  secara  sederhana  terminologi  PT  adalah  tempat  belajarnya para calon intelektual dan cendikiawan. Sebagai pusat peradaban, PT harus mampu  mengembangkan  teori-teori  yang  sudah  ada,  menguji  keabsahan teori-teori  yang  ada,  menciptakan  teori-teori  baru  sehingga  menghasilkan ilmu-ilmu  yang  aktual  dan  kontekstual  untuk  kemajuan  masyarakat  secara umum.  Di  samping  itu,  bukan  hanya  sekedar  teori  yang  mereka kembangkan  di  sana,  aktualisasi  dari  teori  atau  gagasan-gagasan  lain  pun harus  berpusat  di  PT.  Sebagai  Sebagai  pusat  syiar  (dakwah),  PT  harus mampu berperan merubah paradigma pikir masyarakat ke arah yang lebih terbuka  (inklusif).  PT  harus  bisa  menerangi  masyarakat  dari  belenggu- belenggu  kebodo  keterbelakangan  dan  ketidakberdayaan.  Di  samping  itu, PT  harus  mampu  mengajak  dan  membawa  masyarakat  ke  arah  kehidupan yang lebih maju/maslahat, baik dalam kontek duniawi maupun ukhrowi.
2. Tugas Dan Fungsi Perguruan Tinggi
Keberadaan  Perguruan  Tinggi  (PT)  di  tengah-tengah  masyarakat sebenarnya menjadi kebanggaan tersendiri. Setidaknya, PT akan berdampak positif  bagi  kemajuan  sosial.  Dampak  positif  tersebut  dapat  berupa
Peran Perguruan Tinggi dalam  Pemberdayaan Masyarakat … Rimanto │  23
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4111
kemajuan  cara  berpikir  dan  pola  gerak  (perilaku)  masyarakat.  Kemajuan berpikir  ditandai  dengan  tingkat  pengetahuan  masyarakat  yang  lebih  luas dan  komprehensif  dalam  menghadapi  realitas  kehidupan  yang  semakin kompleks.  Masyarakat  tidak  lagi  sempit  dalam  memahami  dan  menyikapi perubahan  yang  terjadi.  Kelanjutan  berpikir  sementara  pola  perilaku berkembang.  Ketika  pola  pikir  masyarakat  terbuka,  maka  menghasilkan sikap yang lebih dinamis, bijaksana, dan lebih bebas mewujudkan perilaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang diyakini kebenarannya. Yang pasti,  PT  sangat  penting  untuk  membawa  angin  segar  bagi  kemajuan masyarakat.  PT  lahir  dari  tiga  tugas  utama  di  masyarakat:  pendidikan, penelitian dan pengabdian(Sayan Suryana, 2018:368–379).
Pertama, tugas melaksanakan pendidikan. Dengan tugas ini, PT harus mendidik  masyarakatnya  untuk  menjadi  lebih  cerdas  dan  bijaksana.  Oleh karena  itu,  ketika  manusia  menjadi  arif,  cerdas,  dan  bijaksana,  maka  akan menghasilkan  kualitas  manusia  yang  unggul.  Masyarakat  menjadi  lebih kreatif  dan  mandiri  dalam  memecahkan  masalah  kehidupan,  termasuk ekonomi,  sosial  budaya  dan  politik.  Dengan  kemandirian  masyarakat, setidaknya  akan  mengurangi  pengaruh  eksternal  yang  tidak  terlalu membantu masyarakat. Tapi sebaliknya, itu menjengkelkan.
Kedua, tugas  penelitian.  Dengan  misi  ini,  peran  PT  bukan  hanya mentransfer  ilmu  pengetahuan  kepada  masyarakat  dengan  mengakibatkan ekses  dari  kondisi  masyarakat  tidak  tahu  menjadi  tahu.  PT  harus  mampu meneliti  fenomena-  fenomena  sosial  dan  alam  untuk  menghasilkan  satu penemuan-penemuan  baru.  Dengan  demikian,  keilmuan  yang  ada  bukan hanya ilmu yang statis melainkan ilmu yang dinamis, aktual dan ilmu yang mampu menjawab atau memecahkan berbagai persoalan yang ada. Sehingga nantinya ada harmonisasi antara teori yang  dipelajari di PT dengan realitas kehidupan masyarakat.
Ketiga, tugas  pengabdian.  Dengan  misi  ini,  PT  diharuskan  menjadi bagian dari masyarakat. Tentunya, PT harus dekat dengan masyarakat dan paham  terhadap  realitas  psikologis,  sosiologis-antropologis,  politis  dan ekonomi masyarakat. PT harus membaurkan diri dengan masyarakat dalam membimbing  secara  langsung  terkait  dengan  persoalan-persoalan  yang
Vol. 07  No. 1  Juni 2021
dihadapi.  PT  harus  bisa  merubah  masyarakat  dari  tidak  berdaya  menjadi masyarakat berdaya, mandiri dan syukur-syukur madani.
Singkatnya,  PT  harus  menjadi  agen  perubahan  (agen  of  social change)    di  masyarakat  dalam  semua  aspek  kehidupan.  Tentunya, perubahan  dimaksud  bukan  perubahan  ke  arah  regress  (kemunduran), melainkan  ke  arah  progress  (kemajuan).  Perubahan  ke  arah  progress memerlukan  proses  dan  waktu.  PT  harus  mampu  menembus  pola kehidupan  masyarakat  ke  arah  masyarakat  sadar,  bukan  masyarakat  tahu. Masyarakat  sadar  ialah  masyarakat  yang  sudah  bisa  memahami  hakikat dirinya dan di luar dirinya dalam menghadapi kehidupan. Sehingga watak yang  muncul  ialah  watak  yang  siap  memberikan  yang  terbaik  untuk kemaslahatan  bersama.  Sementara,  masyarakat  tahu,  belum  sampe  ke  arah sana,  melainkan  hanya  bisa  memahami  dirinya.  Maka,  jangan  heran  bila watak- watak egoisme lebih dominan.
3. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan berawal dari kata“ daya”, yang berarti daya ataupun“ kemampuan”, yang dalam bahasa Inggris lebih diketahui dengan“ Power”. Selanjutnya  disebut  pemberdayaan  ataupun  empowerment,  sebab mempunyai  arti  perencanaan,  cara  serta  usaha  penguatan  ataupun memampukan yang lemah (Rahman Mulyawan,2016).
Pemberdayaan  ialah  ide    yang  timbul  dari  sebab  proses berkembangnya  kemajuan alam pikir  serta kultur sosial barat, terutamanya Eropa. Rancangan ini timbul semenjak dasawarsa 70- an serta setelah itu lalu bertumbuh  hingga  sekarang  ini.  Ide  ini  muncul  berrsamaan  dengan maraknya  mazhab-,mazhab  yang  sangat  terkenal    semacam  aliran eksistensialisme,  aliran  phenomenologi,  dan  personalisme.  Lalu  semakin berkembang dan dianggap sebagai perpanjangan pemikiran dari aliran  neo marxisme,  dan  aliran  sosiologi  seperti  freudianisme,  strukturalisme,  dan Frankfurt  School.  Berbarengan  itu  pula  timbul  konsep-  konsep  elit, kewenangan,  anti-  establishment,  aksi  populis,  anti-  struktur,  legalitas, pandangan  hidup  pembebasan  serta  civil  society.  Konsep  pemberdayaan dianggap  juga  sebagai  bagian  dari  gerakan  post-  modernisme  sebuah gerakan  yang  muncul  di  paruh  era  ke-  20,  yang  penekanannya  pada
Peran Perguruan Tinggi dalam  Pemberdayaan Masyarakat … Rimanto │  25
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4111
perilaku  serta  pandangan  yang  gerakannya  merupakan  pandangan  anti- sistem,  anti-  struktur  serta  anti-  determinisme  yang  ada  pada  lingkaran kekuasaan. Sedangkan pemberdayaan masyarakat secara terminologi mulai dipopulerlan  di  Indonesia  semenjak  tahun  1980-  an.  Pada  mulanya  lebih diketahui dengan program- program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Lembaga  Swadaya  Masyarakat(  LSM)  ataupun  lembaga  non  penguasa (NGO),  tetapi  saat  ini  sudah  jadi  satu  skema  pemberdayaan  masyarakat untuk  mengurangi  tingkat  kemiskinan  yang  diadopsi  oleh  lembaga- lembaga pemerintah. (Rahman Mulyawan,2016)
Menurut  Prijono,  S.  Onny  serta  Pranarka,  A.  Meter.  W(  1996) pemberdayaan  ialah  cara  penguatan  individu-  individu  ataupun  warga supaya  mereka  berkemampuan.  Mendorong  ataupun  memotivasi  mereka supaya memiliki keahlian ataupun keberdayaan dalam memastikan pilihan hidupnya.  Pemberdayaan  bisa  dikatakan  sebagai  metode  dan  tujuan. Sebagai  cara  pemberdayaan  ialah  serangkaian  aktivitas  buat  menguatkan daya  kalangan  lemah  dalam  masyarakat.  Sedangkan  sebagai  tujuan, pemberdayaan  untuk  menciptakan  transformasi  sosial  ialah  membuat masyarakat  ataupun  kelompok  dan  pribadi  menjadi  berdaya  sehingga mampu dalan pemenuhan hidupnya seperti pemenuhan hak fisik, ekonomi serta sosial (Zubaidi,2013).
Pengembangan  masyarakat  dilandasi  sebuah  harapan  kalau masyarakat  mampu  membawa  tanggung  jawab  dan  terlibat  dan merumuskan kebutuhan, menggapai kesejahteraan, peninggakatan kwalitas sumber daya serta mampu menciptakan tujuan masa depan sendiri. Tujuan pengembangan  masyarakat  diarahkan  untuk  mengembangkan supportive communities ,  yaitu  masyarakat  yang  orientasinya  dilandaskan  pada  arah pengembangan  dan  peningkatan  sumber  daya  secara  proposional  dan terlibat  dalam  proses  interaksi  sosial.  pengembangan  masyarakat  pada dasarnya  sebuah  aktualisasi  para  penggerak  sosial  dalam  mencari  solusi dalam  setiap  permasalahan  dan  mengurangi  bahkan  menghilangkan  dari kesenjangan  antar  golongan  dalam  sebuah  komunitas  dalam  masyarakat, termasuk  menanggulangi  problem  rendahnya  sumber  daya,  minimnya kesempatan dan menghilangkan masyarakat dari penyakit sosial.
26  │ TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 07  No. 1  Juni 2021
Program-progam pengembangan masyarakat didesain agar masyarakat  marjinal  mampu  dalam  merumuskan  terpenuhinya  sumber energi, peningkatan ketrampilan serta terciptanya kesempatan untuk hidup yang  lebih  baikuntuk  menggapai  hal  tersebut  para  penggerak  sosial menggunakan outreach methods ( aktivitas keorganisasian yang karakternya terlibat  langsung  tidak  hanya  memberikan  pelayanan  tetapi  juga pendampingan  pada  anggota  masyarakat).  Metode  ini  dicoba  untuk membuat kesertaan masyarakat meningkat dalam bermacam aktivitas warga yang  mengarah  untuk  menggapai  keadaan  kehidupan  yang  lebih  baik  dan berdaya.
tujuan  dari  pengembangan  masyarakat  diantaranya  adalah tumbuhnya  partisipasi  demokratis  dalam  struktur  masyarakat  sehingga diperlukan  terciptanya  sebuah  proses  yang  memungkinkan  masyarakat untuk mengexplore sumber daya dan meningkatkan sumber daya sosial dan keseimbangan dalam struktur kekuasaan.
Secara substansial proses dari Pemberdayaan adalah menghilangkam
ketergantungan hubungan antara subyek dengan obyek.
Pemberdayaan  adalah  sebuah  proses  menuju  berdaya  dan  kemandirian untuk  memutuskan  nasibnya  sendiri  kearah  yang  lebuh  baik.  Sistem  ini mengandalkan keahlian dari subyek dalam menggali dan mengembangkan kemampuan  atau  energi(  power)  yang  ada  pada  diri  obyek.  Secara  garis besar,  cara  ini  menekankan  pada  pentingnya  proses  transformasi  sebuah daya  dari  subyek  ke  obyek.  Sehinga  output  dari  proses  pemberdayaan  ini adalah  munculnya  subjek  baru  dari  yang  semula  berperan  sebagai  obyek. alhasil hubungan sosial yang terdapat bisa digambarkan sebagai hubungan antar  sesama  subyek.  Samuel  Paul,  misalnya,  melaporkan  bahwa pemberdayaan  berarti  pembagian  kewenangan  yang  seimbang  sehingga tingkatkan kesadaran politis serta kewenangan kelompok yang lemah serta memperbesar  dampak  mereka  kepada  cara  serta  hasil  pembangunan. Pemberdayaan  pada  intinya  yaitu  pemanusiaan.  Pemberdayaan,  bagi Indrasari  Tjandraningsih  (1996),  mengutama-  kan  upaya  sendiri  dari  orang yang  diberdayakan  buat  mencapai  keberdayaannya.  Oleh  sebab  itu,
Peran Perguruan Tinggi dalam  Pemberdayaan Masyarakat … Rimanto │  27
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4111 pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan(Bagong Suyanto,2001).
Rancangan  pemberdayaan  pada  intinya  tidak  dipandang  hanya sebatas terpenuhinya kebutuhan yang paling dasar (basic needs) tetapi lebih dari itu. ataupun menciptakan metode buat mengurangi kemiskinan (safety net),  ide  ini    akhir-akhir  ini  banyak  berkembang  untuk  menganti  konsep yang lama. Konsep  ini  bertumbuh  dari  usaha  banyak  ahli  seperti  apa  yang dukembangkan  oleh   John  Freidmann  dengan  ide  alternative  development, yang  mengharpkan  terwujudnya  sebuah demokrasi  yang  terbuka,  peningkatan ekonomi, persamaan gender and interge- nerational equity (Bagong Suyanto,2001).
Esensi pemberdayaan merupakan memampukan serta
memandirikan  masyarakat.  Pemberdayaan  bukan  cuma  mencakup penguatan  individu  anggota  masyarakat,  namun  pula  pranata  pranatanya. Menanamkan  nilai-  nilai  budaya  modern  semacam  kerja  keras,  berhemat, transparansi,dan  kebertanggung jawaban disebut- sebut sebagai bagian dari upaya pemberdayaan itu sendiri.
Dengan  pemberdayaan  adalah  sebuah  upaya  terencana,  terstruktur dan ada tujuan yang akan dicapai yaitu adanya perubahanan dari objek ke subjek  pembangunan,  adanya  ekskalasi  yang  terukur  dan  terencana  baik secara kualitas maupun kuantitas, secara kualitas objek perberdayaan secara sumber  daya  manusia  mengalami  peningkatan  sedangkan  secara  kuantitas objek pemberdayaan mengalami peningkatan kesejahteraan secara lahiriyah, ekonomi, sosial dan kesehatan.
4. Bank Wakaf Mikro
Pada  Oktober  2017,  pemerintah  bekerja  sama  dengan  OJK  dan beberapa  pesantren  di  Jawa  Timur  mendirikan  lembaga  pemberi  pinjaman bernama  Bank  Wakaf  Mikro  (BWM)  yang  bertujuan  untuk  mendukung pengusaha mikro di sekitar pondok pesantren. Di balik pembentukan BWM adalah  komitmen  pemerintah  Indonesia  untuk  mendukung  permodalan usaha  mikro  dan  kekhawatiran  tentang  perusahaan  mikro  yang  kesulitan mengakses  permodalan  bank  karena  kurangnya  agunan.Risiko  tinggi  dan biaya  suku  bunga  tinggi  .  Itu  harus  ditanggung  oleh  peminjam.  Selain  itu, karena banyaknya pesantren di Jawa Timur, maka pemerintah tertarik untuk
menjadikan  Pesantren  sebagai  lembaga  pengelola  dana  wakaf  tunai  yang nantinya  akan  disalurkan  ke  usaha  mikro  (Faiq  Ramadhan,  Raditya Sukmana, 2020:2172-272).
Mekanisme  penyaluran  dana  yang  ada  tidak  didasarkan  pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf khusus yang terkait dengan wakaf tunai. Hal ini karena UU Wakaf mengatur bahwa penyaluran wakaf tunai harus melalui LKS-PWU yang resmi ditunjuk oleh Kementerian Agama.  Namun,  istilah  “Wakaf”  Bank  Wakaf  Mikro  sebagai  nama lembaganya  mudah  diterima  oleh  lingkungan  Petani.  Mengingat  potensi pemberdayaan pesantren yang sangat besar, menurut data Kemenag, tujuan BWM  adalah  untuk  memberdayakan  masyarakat  berbasis  pesantren.  Ada 28.194  pondok  pesantren  di  seluruh  Indonesia,  dengan  jumlah  terbesar  di Jawa  Barat.  Oleh  karena  itu,  diharapkan jumlah ini  akan  membuka  potensi besar  untuk  memberdayakan  masyarakat,  mengurangi  ketimpangan ekonomi  dan  berperan  dalam  pengentasan  kemiskinan,  khususnya masyarakat sekitar Pesantren.
Peran  lembaga  keuangan  mikro  saat  ini  masih  menjadi  hal  yang tidak bisa dipisahkan dari perekonomian Indonesia, melihat masih tingginya perhatian  pada  pengembangan  di  wilayah  mikro  dan  kecil.  Melalui beroperasinya 7 Bank Wakaf Mikro, tentunya kemudahan masyarakat dalam mengakses  keuangan  dalam  skup  mikro  jangkaunya  dapat  diperluas. Sehingga  para  penggiat  UMKM  dapat  ditopang  diwilayah  permodalan (Faujiah, 2018:375).  Fokus  dari  bank  Wakaf  Mikro  adalah  penyaluran  akses permodalan dengan sistem mudharabah atau bagi hasil. kepada masyarakat kecil.  Dana  yang  akan  dijadikan  sebagai  pengembangan  usaha  UMKM berasal dari sumbangan yang sifatnya perorangan, lembaga dan donasi dari dunia  usaha  yang  disalurkan  lewat  LAZNAS  (Lembaga  Amil  Zakat Nasional).  Peran  dari  Bank  Wakaf  Mikro  lainnya  adalah  memfasilitasi kebutuhan  dana  yang  bisa  diakses  bagi  para  pihak  untuk  memenuhi kebutuhannya.  Salah  satu  pihak  yang  biasanya  memerlukan  dana  adalah masyarakat  sekitar  diwilayah  pondok  pesantren,  dimana  fungsi  strategis pondok  pesantren  sebagai  bagian  dari  masyarakat  adalah  dalam  proses
Peran Perguruan Tinggi dalam  Pemberdayaan Masyarakat … Rimanto │  29
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4111
pemberdayaan  dan  meningkatkan  perekonomian  masyarakat.  (Faiq Ramadhan, Raditya Sukmana, 2020)
Bank  Wakaf  Mikro  adalah  salah  satu  usaha  pemerintah  dalam memajukan  tingkat  perekonomian  masyarakat  dengan  menfasilitasi  akses layanan  keuangan  yang  sifatnya  formal,  sehingga  operasional  bank mikro/wakaf  mekanismenya  adalah  diarahkan  pada  pola  pemberdayaan ditingkat  usaha  yang  skupnya  mikro  dan  menengah  (UMKM).  Ini merupakan  pengejawantahan  dari  amanat  perpes  RI  Nomor  82  tentang Strategi  Nasional  Keuangan  Inklusif.  Meski  bisa  dikatakan  Bank  Wakaf Mikro  sebagai  lembaga  keuangan  tetapi  tidak  sama  dengan  bank.  Dalam posisi ini, perhatian OjK difokuskan pada akses keuangan yang diberikan ke masyarakat  luas  dan  ikut  terlibat  aktif  dalam  progam-progam  yang didukung  oleh  pemerintah  (Wizna  Gania  Balqis,  Tulus  Sartono,  2019:  215– 231).  Izin  dari    operasi  BWM  ini  dilandaskan  pada  OjK  dan  juga    diatur dalam UU Pasal 9 Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Hal  yang  diharapkan  dari  program  ini  adalah  bisa  memangkas  dan mengurangi  tingkat  kemiskinan  melalui  model  pengembangan  inovatif Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  Pesantren  yang  perhatianya diarahkan  pada    komunitas  kecil.  Akan  tetapi  hal  berbeda  diutarakan  oleh Azharuddin  Lathif  M.H.,  M.Ag.  DSN-MUI  beliau  mengatakan  pada  Juni 2018  terkait  pedoman  opersional  bahwa  DSN-MUI  belum  pernah mengeluarkan  fatwa  tentang  pedoman  pembentukan  dan  mekanisme operasional  Bank  Wakaf  Mikro  (Azharuddin  Lathif,  2019).  Ide  dasar  Bank Wakaf  Mikro  pada  dasarnya  sama  dengan  lembaga  keuangan  mikro berbasis syariah yaitu:
a. Koperasi Layanan Izin Usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah
b. Memberikan pinjaman berdasarkan prinsip Syariah, seperti produk pembiayaan berupa Mudharabah, Murabahah, Cardo
c. Tidak menghimpun dana (tidak menerima setoran)
d. Hasil rendah setara dengan 3% dalam satu tahun
e. Tidak ada jaminan
f. Memberikan instruksi, pelatihan dan pendampingan
30  │ TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 07  No. 1  Juni 2021
g. Dibimbing oleh OJK bekerjasama dengan Kementerian Koperasi, pondok pesantren dan masyarakat
Dalam  aplikasi  tersebut,  BWM  mempraktikkan  akad  Mudarabah, dan  setelah  memberikan  pinjaman,  BWM  mewajibkan  peminjam  untuk berbagi  keuntungan  sebesar  3%  dari  keuntungan  bulanan,  tetapi  saat  ini, BWM  dalam  akad  qardh.  Kami  juga  menawarkan  pinjaman  atau  pinjaman yang  baik.  Nasabah  dapat  meminjam  tanpa  wajib  membagi  keuntungan yang diperoleh dari BWM, namun harus membayar cicilan BWM yang telah ditentukan  sebelumnya  sesuai  dengan  jumlah  pinjaman  yang  dapat dipinjam.
Pada  dasarnya  Bank  Wakaf  Mikro  memiliki  fungsi  intermediasi dimana  fungsi  Intermediasi  berperan  selaku  perantara  ataupun  badan  yg mengaitkan  antara  masyarakat  yang  kelebihan  dana(  surplus)  pada masyarakat  yang  menginginkan  dana(  deficit)  (Faiq  Ramadhan,  Raditya Sukmana, 2020.
Dalam  pelaksanaannya,  pendanaan  modal  dasar  Bank  Mikro  untuk keuangan mikro di komunitas kecil produktif di sekitar lingkungan pondok pesantren  akan  menjadi  donatur  yang  bisa  berasal  dari  kalangan  atau perusahaan manapun, baik dari segi pendanaan. Dana donatur adalah dana yang  dihimpun  oleh  Organisasi  Amir  Zakat  Nasional  (Raznas).  Selain  itu, Laznas  mempromosikan  dukungan  untuk  klien  Bank  Wakaf  Mikro, termasuk dukungan bisnis, dukungan manajemen keuangan rumah tangga, dan dukungan keagamaan secara teratur. Bank Wakaf Mikro mendapatkan dana  ekuivalen  Rp  dari  para  donatur.  Dari  300.000.000  (3  milyar  rupiah) menjadi  rupiah.  4.000.000.000  (4  miliar  rupiah).  Namun,  tidak  semua  dana tersebut  digunakan  untuk  menghimpun  dana,  namun  sebagian  disimpan dalam  deposito  di  bank  umum  syariah.  Dana  tersebut  kemudian didistribusikan kepada pelanggan secara tunai (Wizna, Tulus Sartono, 2019: 215–231).
BWM  adalah  lembaga  yang  memberikan  pinjaman  kepada  pelaku usaha  mikro,  membebaskan  mereka  yang  menerima  pinjaman  dari  biaya administrasi  dan  lainnya.  BWM  adalah  solusi  yang  melindungi  komunitas kecil, memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi komunitas kecil, dan
Peran Perguruan Tinggi dalam  Pemberdayaan Masyarakat … Rimanto │  31
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4111
tidak  memiliki  pemberi  pinjaman.  Berfungsi  sebagai  media  bagi  peminjam untuk  mempersiapkan  akses  ke  lembaga  keuangan  formal.  BWM  tidak bekerja  sendiri  dalam  menjalankan  misinya.  Ada  lembaga  lain  yang membantu  BMW  menjalankan  misinya:  Badan  Amir  Zakat  Nasional  atau BAZNAS.
5. Peran PT dalam Memberdayakan Masyarakat
Seperti yang telah penulis paparkan di atas, peran Perguruan Tinggi bukan  sebatas  bagaimana  mencerdaskan  mahasiswanya,  tetapi  dituntut bagaimana  menjadi problem  solver bagi  persoalan-persoalan  yang  timbul  di masyarakat, persoalan yang di timbul di sekitar Perguruan Tinggi tersebut, maupun yang terjadi di lingkungan dosen dan mahasiswa berada. Mengacu kepada  tugas  dan  fungsi  dosen,yaitu  menjalankan  pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Program-program  berikut  dapat  dilaksanakan  oleh  dosen  dalm penyuluhan    pengabdian  masyarakat  dan  mendukung  pemerintah  dalam pemberdayaan  masyarakat  dalam  rangka  pengentasan  kemiskinan  (Elsy Rahajeng,2021). :
a. Dosen  mengamati  potensi  daerah  tempat  penyuluh  memberikan pengabdian  kepada  masyarakat.  Apakah  daerah  tersebut  memiliki potensi  untuk  menghasilkan  agribisnis  atau  produk  tertentu,  atau apakah  daerah  tersebut  memiliki  potensi  alam,  potensi  laut  yang tersedia.
b. Dosen    mewawancarai  komunitas  dan  bertukar  pikiran  untuk  melihat produk apa yang bisa dibuat komunitas.
c. Inventarisasi  potensi  keekonomian  yang  akan  dijadikan    objek pemberdayaan masyarakat.
d. Mencarikan sumber daya pendukung lainya.
Dengan  demikian  menjadi  tugas  dosen  yang  sedang  melakukan pengabdian  masyarakat  untuk  dapat  menggali  dan  dan  mengidentifikasi dan mengklasifikasi problem masyarakat dan selanjutnya  menggali  potensi pengentasan problem masyarakat tersebut. Masalah ekonomi misalnya yang kerab  terjadi  adalah  akses  masyarakat  untuk  dapat  memperoleh  akses pembiayaan  usaha.  Para  pelaku  usaha  mikro  kecil  menengah  kesulitan
Vol. 07  No. 1  Juni 2021
mengakses  permodalan  dari  lembaga  keuangan.  Dengan  kehadiran  Bank Mikro  Wakaf  semestinya  menjadi  solusi  yang  bisa  ditempuh  oleh  dunia usaha  mkiro  kecil  menengah  untuk  meningkatkan    kapasitas  dan kapabalitas usahanya untuk dapat bersaing di dunia usaha.
Peran  Perguran  Tinggi  dengan  segala    tugas  dan  fungsinya, sekiranya  dapat  memanfaatkan  program  pengabdian  masyarakat  dosen (tenaga  pendidik)  untuk  menggerakan  sektor  usaha  mikro  kecil  menengah melalui sistem  inklusi keuangan bagi masyarakat melalui pemberian akses jasa keuangan formal. Bank Wakaf Mikro adalah lembaga keuangan formal yang langsung di awai oleh  Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Mekanisme  pembiyaan yang  diberikan  Bank  Wakaf  Mikro  tentunya belum secara maksimal diketahui dan kemudian digunakan sebagai inklusi keuangan  oleh  para  pelaku  usaha  mikro.  Di  sinilah  letak  peran  strategis Perguruan  Tinggi  melalui  mekanisme  pengabdian  masyarakat  untuk  dapat mensosialisasikan  keberadaan  Bank  Wakaf  Mikro,  sekaligus  melakukan pendampingan  secara  menyeluruh  baik  mulai  dari  pengurusan  untuk mendapatkan  program  pembiayaan  dari  Bank  Wakaf  Mikro,  manajamen baik keuangan maupun manajamen pengelolaan usaha dari aspek produksi, packing dan pasca produksi (marketing).
Hal ini perlu dilakukan bagi Tenaga Pendidik (dosen) karena upaya pemberdayaan  adalah  upaya  yang  berkesinambungan  yang  berjalan  secara berkelanjutan  untuk  mencapai  target  yang  telah  ditentukan.  Keberhasilan prosen  pemberdayaan  masyarakat  ditentukan  seberapa    target-target pemberdayaan  dapat  dicapai,  yaitu  objek  pemberdayaan  menjadi  berdaya, mandiri dan produktif.

## KESIMPULAN
Perguruan  Tinggi  sebagai  institusi  yang  strategis  untuk  dapat  berperan aktif  dalam  rangka  pembangunan  manusia  seutuhnya,  malalui  mekanisme pengabdian  masyarakat  Pergurun  Tinggi  dapat  hadir  memberikan  solusi problematika  masyarakat.  Keberadaan  Bank  Wakaf  Mikro  sebagai  lembaga keuangan formal dapar dijadikan atau media (alat)  pemberdayaan masyarakat, Bank  Wakaf  Mikro  sebagai  inklusi  keuangan  diharapkan  sebagai  solusi
Peran Perguruan Tinggi dalam  Pemberdayaan Masyarakat … Rimanto │  33 DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4111
rendahnya  akses  permodalan  dari  lembaga  keuangan  forman.  Di  sinilah  peran Perguruan Tinggi sebagai mediator dan katalilsator.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagong  Suyanto.  (2001).  “Kemiskinan  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin.” “Kemiskinan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin,  October  2001. http://journal.unair.ac.id/filerPDF/_3_ Bagong.pdf.
Gania  Balqis,  Wizna,  and  Tulus  Sartono.  (2019).  “Bank  Wakaf  Mikro  Sebagai Sarana  Pemberdayaan  Pada  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah.” Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah 10, no. 2 (2019): 215–31.
https://doi.org/10.18860/j.v10I2.7380.
Mulyawan  Rahman.  “E  Book;  Masyarakat,  Wilayah  Dan  Pembangunan,”  2016. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/04-Buku-OK_opt.pdf.
Faujiah,  A,  (2018)  “Bank  Wakaf  Mikro  dan  Pengaruhnya  terhadap  Inklusi Keuangan  Pelaku  Usaha  Kecil  dan  Mikro  (UKM),” 2 nd Proceedings  Annual
Conference for Muslim Scholars, Tahun 2018
Rahajeng, Elsy, and S Kom. (2021). “Peran Perguruan Tinggi Melalui Pengabdian Kepada  Masyarakat  Oleh  Dosen  Dalam  Rangka  Mendukung  Program Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan.” Accessed May 5, 2021.
Ramadhan, Muhammad Faiq, and Raditya Sukmana. (2020). “Peran Bank Wakaf Mikro  Dalam  Penguatan  Modal  Dan  Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Di Surabaya.” Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  Dan  Terapan 6,  no.  11  (January  21,
2020): 2172. https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2172-2184.
M. Nazir, “Metode Penelitian” (Jakarta: Ghalia Indonesia)
Muhammad Musa, Metodologi Penelitian,( Jakarta : Fajar Agung, 1988 )
Suryana,  Sayan.  “Peran  Perguruan  Tinggi  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat.” Pendidikan Rabbani 2, no. 2 (2018): 368–79. https://journal.unsika.ac.id/index.php/rabbani/article/view/1443.
Zubaidi.  “Pengembangan  Masyarakat;  Wacana  Dan  Praktek.”  ebook,  March
2013. http://repository.iainbengkulu.ac.id/4430/1/Buku
Pengembangan
Masyarakat %281%29.pdf.