## DINAMIKA IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Oleh :
Achmad Namlis 1
Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Namlis.ip@soc.uir.ac.id

## Abstrak
Penataan  pemerintahan  daerah  telah  melalui  berbagai  regulasi  dan  dinamika  dalam implementasinya,  sejak  zaman  kemerdekaan  sampai  era  reformasi.  Pergantian  dan penyempurnaan  dari  satu  Undang  undang  kepada  penyempurnaannya  membawa implikasi  terhadap  penataan  kewenangan  dan  urusan  yang  dijalankan  oleh pemerintahan  daerah.  Aksentuasinya  bergulat  pada  apa  yang  harus  dikerjakan pemerintah  daerah  dalam  memberikan  pelayanan  dan  mewujudkan  kesejahteraan rakyat.Akhirnya sampai kepada UU No 23 tahun 2014  adalah  penguatan kewenangan yang  seimbang  antara  pemerintah  provinsi  dan  Kabupaten  /kota  dan  keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.Sebelumnya menjadi kewennagan pemerintah Kab/kota kemudian menjadi urusan dan kewenangan pemerintah provinsi.

## Kata Kunci : Implementasi dan Penataan Pemerintahan Daerah

## Abstrack
Structuring of local government has been through various regulations and dynamics in its implementation, since the era of independence until the reform era. The substitution and refinement of a law to its refinement brings implications for the arrangement of powers and affairs undertaken by local governments. Aksentuasinya grapple on what to do in the local government to provide services and realize the welfare of the people. Finally up to the Act No. 23 of 2014 is strengthening the balance of authority between the  provincial  and  district  /  city  government  and  community  involvement  in  the development process. Previously become the government authorities kew Kabagan / the city then became the affairs and authority of the provincial government.
Keywords: Implementation and Arrangement of Local Government

## Latar Belakang
Pernah dalam salah satu editorial Media  Indonesia  :  25  mei  2009 “Meluruskan  kembali  misi  Otonomi Daerah  “  membuat  kesimpulan  bahwa delapan  tahun  pelaksanaan  Otonomi Daerah  justeru  semakin  jauh  dari pencapaian. Tidak  jauh  berbeda  sampai sekarang  mendekati  dua  dasawarsa otonomi itu belum nampak secara
signifikan hasilnya terhadap kemandirian daerah,  sementara  persoalan  masih berkutat  pada  urusan  kewenangan, pergantian dan revisi undang-undang serta persoalan  anggaran  dimana  enampuluh tujuh persen  porsinya telah
diberikan  kewenangan  pengelolaannya dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah daerah.  Tujuan  akhir  yang  hendak dicapai  oleh  kebijakan  desentralisasi adalah  terwujudnya  kemaslahatan  bagi masyarakat  di  daerah  melalui  praktek demokrasi  di  tingkat  lokal  ,  terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  serta  peningkatan pelayanan publik. (Syarif Hidayat dalam Prisma Vol.29.No 3 Juli 2010 hal,19).
Dalam sistem pemerintahan otonomi yang berlaku di Indonesia telah melalui berbagai perubahan regulasi.
Orde  Baru  satu-satunya  pemerintahan yang memiliki kurun waktu yang paling lama dalam implementasinya  melalui UU No  5  tahun  1974,  dan  terus  bertahan sampai masuknya era reformasi, kemudian  melahirkan  regulasi  yang mengatur  hubungan  antara  pusat  dan daerah, dengan lahirnya UU  No  22 tahun 1999 tentang  Pemerintahan Daerah.
Selama  berlakunya  UU  No  5 tahun  1974  hampir-hampir  tidak  ada revisi  ,  sebaliknya  bila  dibandingkan dengan  pelaksanaan  UU  sebelumnya hanya  mampu  bertahan  dalam  kurun waktu yang relatif pendek yakni antara 3 sampai  dengan  9  tahun.  Misalnya  UU pertama yang mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia adalah
UU  No  1  tahun  1945  sebagai  UU  yang lahir  pada  fase  awal  kemerdekaan  yang banyak  mengatur  tentang  kedudukan Komite  Nasional  Daerah  (  KNID)  dan belum  meletakkan  prinsip-prinsip  dasar pemerintahan  itu  sendiri.  Dalam  kurun waktu tidak lebih dari tiga tahun UU No 1  tahun  1945  terbit  23  November  1945 dalam  penerapannya  lebih  menekankan aspek dekonsentrasi. selanjutnya digantikan  UU  No  22  tahun  1948 dekeluarkan  tanggal  10  Juli  1948  lebih menekankan  aspek  desentralisasi . Dalam  UU  ini  telah  memberikan pengaturan lebih eksplisit tentang prinsip- prinsip dasar mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya  pada  tahun  1957,
lebih kurang 9 tahun setelah berlakunya
UU  No  22  tahun  1948,  kabinet Alisastroamidjoyo  mengintrodusir  UU pemerintahan  daerah  yang  baru  ,  yaitu UU  No  1  tahun  1957  tentang  Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah yang sangat bernuansa  desentralisasi  ( Syarif Hidayat: 2000).
Semangat  desentralisasi  dalam UU No 1 /1957 ini boleh dikatakan lebih lengkap dan terperinci.Kedaulatan rakyat dalam  undand-undang  tersebut  kian diakui.Kepala  Daerah  semula  diangkat oleh pemerintah pusat berdasarkan calon yang  di  ajukan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah sekarang dipilih langsung oleh rakyat.Status Kepala daerah terpilih tidak  lagi  sebagai  “alat  pusat  dan  alat daerah”  melainkan  sepenuhnya  “alat daerah”(SoetandiyoWignojosoebroto,Pri smaVol.29 2010). Namun belum sepenuhnya  dapat  diimplementasikan karena  pemerintahan  Soekarno  kala  itu mengeluarkan dekrit Presiden 5 juli 1959 yang  mengamanatkan  kembali  ke  UUD 1945  sementara  UU  No  1  tahun  1957 disusun berdasarkan UUDS 1950.
Setelah penetapan Dekrit Presiden, Soekarno mengeluarkan Penetapan  Presiden  (Penpres)  guna mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Pertama  Penpres  No  6  Tahun 1959  tentang  tugas  dan  fungsi  Kepala Daerah  serta Badan Pemerintahan Harian  (BPH)  .  Kedua  Penpres  No  5 Tahun  1960  yang  mengatur  tentang tugas  dan  fungsi  Dewan  Perwakilan Rakyat  Gotong  Royong  (  DPRD-GR) dan sekretariat Daerah.
Kedua  regulasi  dalam  perjalanan pemerintahan selanjutnya dijadikan landasan  hukum  dalam  mengatur  relasi antara  pemerintah  pusat  dan  daerah hingga
dikeluarkannya
UU
Pemerintahan daerah No 18 Tahun 1965, namun selang beberapa minggu nasibnya hampir  sama  dengan  UU  No  1  tahun 1957,  karena  Soekarno  dipaksa  turun dan mengakhiri  kekuasaannya,  Maka UU No  18  Tahun  1965  nyaris  tidak  dapat dilaksanakan.
Dalam masa transisi pemerintahan  dari  jatuhnya  Orde  lama ditetapkan Tap MPR Sementara (
MPRS)  dalam  pimpinan Jenderal A.Haris Nasution dengan TAP  MPRS No
XXI  tahun  1966  yang  mengamanatkan otonomi  yang  seluas-  luasnya,  bahkan azas dekonsentrasi  hanya  sebagai komplemen  bagi  azas  desentralisasi. Sampai dengan  tahun 1971 tidak muncul undang-undang  khusus  yang  mengatur pemerintahan otonomi dalam pelaksanaannya.  Kemudian  baru  pada sidang  umum  MPR tahun  1973  lahirlah GBHN baru sebagai hasil dari pemilihan umum tahun 1971 dengan Tap MPR No 11  tahun 1973  yang  didalamnya termasuk  kebijakan  politis  mengenai otonomi  daerah  yang menganut  otonomi nyata  dan  bertanggung  jawab  (  H.A.S
Natabaya  dkk:  2000).  Selanjutnya lahirlah UU No 5  tahun  1974  yang  melanjutkan  nafas otonomi  nyata  dan  bertanggung  jawab sesuai  dengan  amanat  GBHN  1973  dan menitik  beratkan  otonomi  itu  pada daerah tingkat II ( Kabupaten).

## Reformasi Politik Otonomi Daerah
Reformasi  di  Indonesia  semakin populer  pasca  turunnya  Soeharto  dari singgasana  kekuasaan  tahun  1998. Perkembangannya  bisa  dikatakan  sangat drastis seperti dikatakan bahwa paradigma  lama  telah  tumbang,  seiring dengan  tuntutan  reformasi  disegala bidang. Tuntutan reformasi yang demikian  keras  menyebabkan  terjadinya turbulensi sistem yang akhirnya membuahkan  semacam  wacana  yang akhirnya menjadi sebuah proses paradigma baru. Selanjutnya  menurut  Winarno  (
2007)  yang  dikutip  dari  Soetandyo Wignosoebroto  pertama  menggunakan istilah  reformasi  ini  adalah  Paus Gregorius  VII  yang  mencita-citakan terjadinya reformatio  otius  orbis (
reformasi  atas  seluruh  tatanan  dunia) dalam  pustaka  Inggris  dikenal  dengan Gregorian Reformation yang berhubungan dengan pengubahan berbagai tatanan kaidah dan tatanan nilai dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara. Menurut  Soetandyo  reformasi Gregorian ini ditujukan untuk menggerakkan proses kearah terciptanya tatanan  baru,  yang  salah  satunya  adalah pengakuan  atas  kekuasaan  para  baron dihadapan  otoritas  para  uskup  yang lantas meletakkan dasar bagi kemungkinan  dipisahkannya  yurisdiksi antara  negara  teritorial  (  yang  dikuasai penguasa  dunia)  dengan  Gereja  yang dikontrol  oleh  Paus  selaku  pemimpin rohani.
Penggunaan  istilah  reformasi kembali populer pada masa Martin Luther yang  menyerukan  perlunya  dilakukan rekonstitusi dalam kehidupan  dan ajaran kristiani. Reformasi Lutherian  ini mengajarkan  keharusan  untuk  segera melakukan  proses  depolitisasi  gereja agar  dapat  berkonsentrasi  pada  urusan- urusan  yang  sepenuhnya eklesiastikal , dan  dengan  demikian  melakukan  proses sekularisasi terhadap negara-negara nasional beserta hukum-hukumnya, karena  geraja  telah  memegang  peranan penting  dalam  menentukan  alur  politik kerajaan.
Dari  dua  pandangan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  reformasi  adalah upaya  untuk  melakukan  perbaikan membangun  ulang  atau  membentuk ulang suatu struktur , dan  juga melakukan perbaikan terhadap tatanan struktur yang ada.  Seperti  yang dilakukan  Orde  Baru perlu  dilakukan  reformasi  terhadap tatanan  tersebut  dan  diganti  dengan tatanan  yang  lebih  demokratis,  tatanan yang  lebih  menjunjung  tinggi  keadilan, dan  lebih  menjamin  hak-hak  dasar manusia.
Reformasi  akhirnya  menjadi sebuah  kesepakatan  nasional  untuk melakukan  perubahan  mendasar  dalam bidang  pemerintahan  di  daerah.  Hal  ini kemuian  menerbitkan  TAP  MPR  NO
XV/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  ; Pengaturan dan pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan,serta Perimbangan Keuangan  Pusat  dan  Daerah  dalam Kerangka NKRI.
Dengan TAP MPR No XV /1998 ini  dapat  dilihat  bahwa  perlunya pengaturan  terhadap  lebih  nyata  melalui otonomi  daerah  terutama  berkaitan dengan pengaturan sumber daya nasional dan  perimbangan  keuangan  antara  pusat dan  daerah.  Demikian  juga  diberikan kewenangan  yang  luas  dan  nyata  dan bertanggung  jawab  didaerah  secara proporsional dengan pengaturan pembagian , dan pemanfaatan sumberdaya  nasional  antara  pusat  dan daerah  dilaksanakan  secara  adil  untuk kemakmuran masyarakat.
Intinya  pelaksanaan  otonomi daerah  adalah  adanya  keleluasaan Pemerintahan  Daerah  (discreationery power) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas,  dan  peran  serta  masyarakat dalam  rangka  mengembangkan  dan memajukan daerahnya.
Menjawab tuntutan kuat terhadap otonomi  sejalan  dengan  reformasi  yang terjadi  di  Indonesia  maka  pemerintah diawal  era  ini  mengeluarkan  dua  paket kebijakan  tentang  otonomi  daerah  . Pertama  adalah  UU  No  22  Tahun  1999 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU No  25  tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah. Kedua adalah revisi dari dua UU tersebut , pertama UU No 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah.
Paket  pertama  lahir  pada  masa pemerintahan  Presiden  Habibie.  UU tersebut  dinilai  sebagai  antitesis  dan kontrakonsep atas UU No 5 Tahun 1974 tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  di Daerah,  produk  orde  Baru  yang  sangat sentralistis.  Dengan  UU  No  22  Tahun
1999 membuka lebar-lebar pintu desentralisasi  yang  selama  ini  tertutup rapat. Dan dalam perjalanannya dievaluasi  yang  melahirkan  UU  No  32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004 pada  masa  pemerintahan  Megawati Soekarnoputri ( Jazuli Juwaini : 2007).
Pegeseran  paradigma  terjadi dalam  pemerintahan  daerah  dari
structure efficiency model yang menekankan  efisiensi  dan  keseragaman pemerintahan  daerah  kepada local democracy  model yang  menekankan demokrasi  dan  keberagaman  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. Dengan pergeseran model ini juga terjadi pengutamaan  desentralisasi  daripada dokonsentrasi.
Dengan dilaksanakannya UU No 22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah  diawal  reformasi  berakibat  pada pemangkasan  dan  pelangsingan  struktur organisasi  dalam  rangka  menggeser organisasi pemerintahan yang seblumnya terlihat sangat gemuk ke model organisasi yang datar dan langsing. Hubungan antara Dati  II  dengan  Dati  I  yang  semula dependent  dan  subordinat  bergeser menjadi independent dan coordinate. UU No  22  Tahun  1999  tidak  mengenal otonomi  bertingkat,  bahkan  tidak  lagi mengenal  Dati  I  dan  Dati  II,  juga  tidak ada  hirarki  antara  provinsi  dan Kabupaten/kota.
Pola  hubungan  tersebut  tercipta sebagai  konsekwensi  perubahan  dari dianutnya integrated  prefectoral  system yang  utuh  ke  integrated  prefectoral system yang parsial. Dianutnya integrated  prefectoral  system  pada provinsi  dengan  peran  ganda  Gubernur sebagai Kepala Daerah (KDH) dan wakil Pemerintah dimaksudkan untuk mengintegrasikan kembali daerah otonom  yang  secara  desentral  memiliki karakteristik keterpisahan. Sementara itu kabupaten  /kota  telah  terbebas  dari intervensi pusat yang sangat kuat melalui perangkapan kepala daerah  otonom (lokal self-government)  dan  kepala  wilayah
administeratif (field
administerative).  Dalam  UU  No  22 Tahun  1999  bupati  dan  walikota  adalah kepala daerah otonom saja.
Saduwasistiono dalam  sebuah diskusi  bagi  eselon  II  dan  III  Kab.Tegal menyebutnya  paradigma,  bahwa  setiap UU yang mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia masing- masing menggunakan paradigma.  UU  No  5  tahun  1974 menggunakan paradigma penyerahan
urusan  pemerintahan .  Pada  UU  No  22 Tahun  1999 menggunakan  paradigma pengakuan  kewenangan .  Sedangkan pada  UU  No  32  Tahun  2004  digunakan pembagian urusan pemerintahan. Perbedaan paradigma tersebut berpengaruh  pada  kepada  wewenang, kewajiban  dan  tanggung  jawab  Kepala Daerah  sebagai  pimpinan  pemerintahan dan personifikasi daerah ( Sadu Wasistiono , makalah diskusi  bagi Eselon II  dan  III  Perangkat  daerah  Kabupaten
Tegal : 2006).
Dalam  implementasinya  sesuai dengan  masa  berlakunya  ternyata melahirkan berbagai dinamika pemerintahan.  Fenomena  yang  jelas bahwa  terjadinya  pergeseran  pendulum kekuasaan  antara  “ eksekutif  heavy”, “ kepada “ legislatif heavy “ DPRD begitu dominan. Dimana pada awal dimulainya otonomi  daerah  pada  implementasinya peran  legislatif  begitu  kuat,  yang berimplikasi pada  pemerintahan terutama di daerah.
Akibat  perubahan  yang  drastis dengan  kewenangan  yang  diberikan,
tidak diimbangi dengan kerangka hukum yang  stabil  ,  mengakibatkan  ekspresi cultural shock. Kasus deviasi kewenangan  bermunculan  didaerah. Laporan  Pertanggungjawaban  Kepala daerah  dijadikan  negosiasi  politik  oleh
DPRD. Dan kepala daerah menjadi raja- raja kecil.
Dalam  kontek  yang  lebih  luas melihat  fenomena  pemerintahan  dengan UU No 22 Tahun 1999 ini mendasarkan diri pada asas keragaman dalam bingkai persatuan  dan  kewenangan  eksekutif  di kurangi dibawah kekuasaan DPRD yang memaksa  kepala  daerah  mengalihkan pertanggungjawaban  kerjanya  dari  yang pertikal  ke  pusat  menjadi  horizontal  ke dewan.Ketegangan  dan  konflik  sering terjadi,  bahkan  sampai  pemberhentian kepala  daerah  oleh  DPRD  karena pertanggungjawabnnya  di  tolak  untuk kedua  kalinya. Chek  and  balancis yang seharusnya terjadi disalah  fahami sebagai politik balas dendam dan kebencian.
Disamping  itu  UU  No  22  Tahun 1999  lemah  dalam  memberikan  ruang partisipasi  publik  dalam  mengontrol kebijakan. Dengan
kewenangan pemerintahan  daerah  yang  demikian besar dan dianggap utuh dan sepenuhnya dari  daerah  otonom.  Demikian  juga prilaku elit lokal dan pengingkari segala bentuk  kendali  dan  kontrol  pemerintah yang diatur dalam kerangka hukum. Hal inilah yang menimbulkan kecenderungan gerakan  sentrifugal  dan  mendorong tumbuhnya  etnosentrisme  di  kepolitikan elit setempat.
Kelemahan  implementasi  dan kurangnya  regulasi  yang  mengakibatkan desentralisasi  kehilangan  arah  serta kecenderungan  negatif  UU  No  22  tahun 1999  dan  UU  No  25  Tahun  1999, mendorng pemerintah untuk mervisi UU tersebut, maka lahirlah UU No 32 Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan UU  No  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Prinsip Otonomi dalam UU Pemerintahan Daerah
Berdasarkan  kelemahan  dalam implementasi  UU  No  22  Tahun  1999 yang  dilaksanakan  pada  masa  transisi pemerintahan,  karena  begitu  reaksioner atas  kondisi  sosial  politik  masa  itu, akibatnya  kurang  mampu  memberikan kerangka  hukum  yang  stabil,  maka lahirlah  revisinya  dengan  UU  No  32 Tahun 2004 yang terdiri dari 16 Bab dan 240 pasal.
Penerapan UU No 32  Tahun 2004 ini  tetap  menggariskan  bahwa  otonomi tetap dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertangung jawab. Dalam penjelasannya  disebutkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  otonomi  luas  adalah daerah  diberikan  kewenangan  mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar  yang  menjadi  urusan  pemerintah yang  ditetapkan  dalam  UU  ini.  Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,  peningkatan  peran  serta, prakarsa, dan pemberdayaan
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sementara yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasrkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh,  hidup,  dan  berkembang sesuai dengan  potensi  dan  kekhasan  daerah. Dengan  demikian  isi  dan  jenis otonomi bagi  setiap  daerah  tidak  selalu  sama dengan  daerah  lainnya.  Adapun  yang dimaksud  otonomi  bertanggung  jawab adalah otonomi dalam penyelenggaraannya  harus  benar-benar sejalan  dengan  tujuan  dan  maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan  bagian  utama  dari  tujuan nasional.
Maka  dalam  UU  No  32  Tahun 2004  memberikan  definisi  asas-asas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah sebagai  berikut:  Desentralisasi  adalah penyerahan  wewenang  pemerintahan oleh  pemerintah  kepada  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  urtusan pemerintahan  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan  oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai  wakil pemerintah  dan/atau  kepada  instansi vertikal  di  wilayah  tertentu.  Tugas pembantuan  adalah penugasan  dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa serta  dari  pemerintah  kabupaten /kota  kepada  desa  untuk  melaksanakan tugas tertentu.
Maka  ditilik  dari  perbandingan kewenangan  urusan  yang  diberikan kepada  daerah  sejak  UU  No  5  Tahun 19974, UU No 22 Tahun 1999, dan UU
No 32 Tahun 2004 pergeseran pendulumnya  dari  sentralistik  kepada desentralistik, kemudian berkeseimbangan  (  Sadu  Wasistiono Makalah diskusi Kab.Tegal 2006). UU  No  32  Tahun  2004  ini  juga dengan sendirinya menghapuskan dekonsentrasi pada tingkat
kabupaten/kota sebagaimana dalam pelaksanaan UU sebelumnya, dan semua kewenangan dalam rangka desentralisasi diberikan kepada daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masayarakat.
Namun  dalam  perjalanannya ternyata UU No 32 Tahun 2004  ini masih banyak  ditemukan  kelemahan  dan kekurangan  sesuai  dengan  dinamika ketatanegaraan dan pemerintahan.  Hal ini berkaitan dengan konsep negara kesatuan, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, pemilihan  kepala  daerah  langsung, perimbangan  keuangan,  pemerintahan desa,  pengawasan  dan  pembinaan pelaksanaan otonomi daerah.
Berbagai dinamika dalam perubahan kebijakan pemerintahan daerah sebagai negara kesatuan tentu menerapkan pembagian urusan pusat dan daerah,  dan  tetap  mengacu  pada  pola desentralisasi.Dan
pada dasarnya mengacu pada “ ultra vires doctrine” dan “  residual  power”  atau  “  open  and arrangement”  (  konsep  kekuasaan  asli atau kekuasaan sisa). Kekuasaan sentralistik  memang  lebih  terasa  pada ultra  vires  doctrine karena  kewenangan yang diberikan kepada daerah  dirinci satu persatu.Dan residual  power lebih mengarah kepada desentralisasi.
UU No 32 tahun 2004  dan diganti dengan  UU  No  23  tahun  2014 kewenangan  yang  diberikan  kepada daerah lebih bersifat “ Residual Power” atau  “ open  and  arrangement ”  karena semua  kewenangan  diberikan  kepada daerah kecuali urusan yang ditangani oleh pemerintah  pusat,  yakni  moneter  dan fiskal nasional, pertahanan dan keamanan,  urusan  luar  negeri,  peradilan dan agama. Maka UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjadi 27 Bab dan 411 pasal.  Disamping perubahan yuridis  maka  terjadi  juga  perubahan filosofis  berkaitan  dengan  makna  dan orientasi  secara  tersurat  terkandung dalam pasal-pasal yang sebelumnya tidak diatur  dalam UU No 32 tahun 2004.
Disamping itu pendekatan penguatan  provinsi  begitu  jauh,  dengan cara  menarik  urusan  yang  selama  ini dikelola oleh kabupaten/kota ( pertambangan,  kehutanan,  kelautan dan perikanan )  menariknya  keatas menjadi urusan provinsi. Urusan pemerintahan dibagai atas urusan mutlak yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah pusat  ,  urusan  pemerintah  kongkuren yang  dibagi  antara  pemerintah  pusat  , pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Disamping  itu  yang  tidak  diatur  dalam UU  No  32  tahun  2004  ,  kini  dipertegas dalam  UU  No  23  tahun  2014  misalnya tentang informasi pemerintahan daerah.
Pemerintahan daerah wajib menyediakan  informasi  pemerintahan daerah  yang  terdiri  atas:  a.Informasi pembangunan  daerah  b.  Informasi keuangan  daerah  yang  dikelola  dalam satu  sistem  informasi  pemerintahan daerah  (  Pasal  391  ayat  1  dan  ayat  2). Sejalan  dengan  itu  adalah  penguatan partisipasi  masyarakat  untuk  ikut  aktif dalam  proses  pembangunan  dengan tujuan  membangun  keterbukaan  kepada masyarakat di daerah.
Daftar Kepustakaan di  Keamatan,  M.  P.  N.  S.,  &  Hulu,  S. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2007 Tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pengangkatan Sekretaris Desa. Ispik, A., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Influence of Discipline on Performance of Employees  Office  of  the  Ministry  of Religion. Pekanbaru City . Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, A. A.  P.  M.  D.,  &  Zainal,  M.  L.  H. (2021). Good Governance in Maintaining  Peace  and  Order  at Pangkalan Kerinci District. Pelalawan Regency . Ispik,  A.,  Yogia,  M.  A.,  Purwati,  A.  A., Wedayanti, M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Analysis of Benefits,
Discipline  and  Leadership  Style  in improving  Employee  Performance  of
the  Ministry  of  Religion  in Pekanbaru, Indonesia.
Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal,  Z.,  &  Riauan,  I.  (2022). Implementation  of  collaboration planning and budget performance information for special allocation fund  in  budget  planning  in  the regional  development  planning agency of Rokan Hilir regency. International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador , 6 (S4), 639-651.
Munir,  A.,  Wahyudi,  S.,  &  Zainal,  Z.
(2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Sensual Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Produk Yang  Diperankan  Oleh  Sales Promotion Girl Di Kota Pekanbaru. Wedana : Jurnal
Kajian  Pemerintahan,  Politik dan Birokrasi , 6 (2), 21-35.
Subhayano,  T.,  Yogia,  M.  A., Wedayanti,  M.  D.,  &  Zainal,  Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating  the  Administration of Peace and Order in Pangkalan Kerinci District Pelalawan Regency. Suwaryo,  H.  U.,  &  Redjo,  H.  S.  I. (2018).  Transformasi  Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian  Izin  Hutan  Tanaman Industri Bagi Swasta Di Provinsi Riau Tahun 2010-2015.
Wicaksono, A. (2022, April). Peatlands Restoration Policies in Indonesia:
Success  or  Failure?.  In IOP Conference  Series:  Earth  and Environmental Science (Vol. 995,  No.  1,  p.  012068).  IOP
Publishing.
Yogia, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D. W. K., & Purwati, A. A. (2021).
Leadership  of  Tourism  and Culture Department in Development of Cultural Reserves  at  District  Kuantan Singingi.
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman,

## K. (2021). Governance of Household
Waste  Management  in  Pekanbaru City. MIMBAR:  Jurnal  Sosial  dan Pembangunan , 37 (2).
Zainal,  Z.,  &  Nurdasanah  Putri,  F.  (2021).
Government Management in Village- Owned  Enterprises  in  Increasing Village  Original  Income  In  Kampar District.
Zainal,  Z.  (2016).  Dinamika  Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa  Ke  Masa  (Studi  Tahun  1979- 2015). Jurnal Tapis: Jurnal Teropong
Aspirasi Politik Islam , 12 (1), 19-36.
Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C.,  &  Riauan,  M.  A.  I.  Media  dan Politik.
Riauan,  M.  A.  I.,  Aziz,  A.,  &  Nurman,  N. (2020).  Analisis  Framing"  Aksi  Bela Islam" sebagai Dakwah Islam di Riau Pos  (A  Framing  Analysis  of"  Islam Defense  Action"  as  Islamic  Dakwah on  Riau  Pos  Newspaper). Jurnal Dakwah Risalah , 31 (1), 35-47.
Riauan, M. A. I., Qurniawati, E. F., Aslinda,
C.,  &  Aziz,  A.  (2020).  Konstruksi
Realitas  Pada  Pesan  Politik  Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. ETTISAL: Journal of Communication , 5 (1).
Riauan, M. A. I., Kholil, S., & Sikumbang, A.  T.  (2019).  Islamic  Symbols  on
Political  Messages  in  Newspapers  in Riau  (Study  in  Regional  Head Election 2017). Budapest International  Research  and  Critics Institute-Journal (BIRCI- Journal) , 2 (1), 254-262.
Riauan, M. A., Sari, G. G., Aslinda, C., &
Qurniawati,  E.  F.  (2018).  Konstruksi Makna Ketergantungan dalam Perilaku Merokok. Relasi Negara Industri Dan Masyarakat Dalam Perspektif Komunikasi , 171. Riauan,  M.  A.  I.,  &  Shasrini,  T.  (2017). Dampak  Komunikasi  Terapeutik terhadap  Citra  Pelayanan  Kesehatan (Studi  Kasus  di  Rumah  Sakit  Umum Daerah Arifin Achmad
Pekanbaru). Jurnal The Messenger , 9 (1), 31-43. Riauan,  M.  A.  I.  (2016).  Figur  Politik Calon Walikota Pekanbaru Septina  Primawati  Rusli  dan Erizal  Muluk  Pada  Pemilukada Kota Pekanbaru 2011. Medium , 4 (2).
Riauan,  M.  A.  I.  (2013).  Penggunaan Teknologi  Komunikasi  dalam Penerapan Good Governance. Jurnal Kajian Pemerintahan , 2 (2), 102-107.
Riauan,  M.  A.  I.  (2012).  Studi Komparatif  Aktivitas  Humas Antara Pemerintah Provinsi Riau dengan  PT. Chevron  Pacific Iindonesia. Medium , 1 (1).
Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A.  (2018).  Pergeseran  Makna Tradisi  Bakar  Tongkang  Bagi Generasi  Muda  Tionghua  di Kabupaten  Rokan  Hilir  Provinsi Riau.