Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 3, Oktober 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## ANALISIS DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Pada Unit PPA Sat Reskrim Polresta Padang)

## Rido Matua Simamora
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: ridoamora@ymail.com

## ABSTRACT
One of the objectives of the enactment of Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic  Violence  (PKDRT)  is  to  maintain  the  integrity  of  harmonious  and  prosperous households. The police have the authority to  enforce the law and ensure the security and order of the people. The task can not be done only to rely on the legislation, therefore the police are given the authority to do the discretion of the police. In the writing of this thesis the  author  discusses  about  the  analysis  of  police  discretion  conducted  by  police investigators  in  Polresta  Padang  in  order  to  investigate  the  crime  of  violence  in  the household . Related to this the type of research specification used is descriptive analytical. Based on the result of research that discretion act by the investigator in the settlement of Criminal  Act  of  Domestic  Violence  in  Padang  Polresta  law  area  consist  of:  mediation effort  which  initiated  and  done  by  Polri,  termination  of  case  and  case  waiver  of  case  of kekerasn in that household. There are two factors that can drive the discretion action are: internal  factors  and  external  factors.  This  internal  factor  is  based  on  the  legal  basis applicable  to  the  exercise  of  discretionary  authority  by  the  police  as  well  as  the  orders from superiors to settle criminal cases which can be resolved through the ADR mechanism and for external factors namely the support of the community, and the goodwill of the the litigant  to  solve  his  case  in  the  best  possible  way.  The  obstacles  faced  in  the implementation  of  police  discretion  in  the  investigation  of  Domestic  Violence  Crime  by PPA Unit Sat Reskrim Poresta Padang is the absence of a rule of law that specifically and firmly  regulate  the  police  discretion  itself  applicable  in  the  legal  system  in  Indonesia  at this  time,  so  that  in  the  existing  rules  currently  requires  investigators  to  follow  up  on incoming cases. In other words investigators are required to process all incoming cases in accordance with applicable legal procedures.
Kata Kunci : Diskresi, Penyidik, KDRT, Penyidikan,Tindak pidana

## PENDAHULUAN
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering dikenal sebagai jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga. KDRT mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga.  Orang  yang  seharusnya dapat menjadi tempat untuk saling berbagi dan berlindung ternyata justru menjadi sumber penyebab  terjadinya  penderitaan 1 .  Salah  satu  tujuan  dari  terbentuknya  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah  untuk  memelihara  keutuhan  rumah  tangga  yang  harmonis  dan  sejahtera. Kepolisian  memiliki  kewenangan  dalam  menegakan  hukum  dan  menjamin  keamanan serta  ketertiban  masyarakat.  Tugas  tersebut  tidak  dapat  dilakukan  hanya  mengandalkan peraturan perundang-undangan,
Oleh  karena  itu  polisi  diberi  kewenangan  melakukan  diskresi  kepolisian,  yakni sebuah  konsep  pemberian  otoritas  untuk  melakukan  tindakan  berdasarkan  pertimbangan hati  nurani  polisi  yang  sedang  bertugas  ataupun  pertimbangan  institusi  kepolisian. Penegakan  hukum    yang  dilakukan  melalui  sistem  peradilan  pidana  kita  saat  ini  masih didominasi oleh cara berpikir legisme, yakni  cara penegakan hukum (pidana) yang hanya bersandarkan  kepada  peraturan  perundang-undangan  semata.  Cara  seperti  ini  lebih melihat  persoalan  hukum  sebagai  persoalan  hitam  putih,  padahal  hukum  itu  bukanlah semata-mata ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Hukum harus pula dilihat dari perspektif sosial,  perilaku  yang seyogyanya dapat  diterima oleh semua insan yang  ada  di  dalamnya.  Cara  pandang  legisme  inilah  yang  menjadi  salah  satu  penyebab krisis  penegakan  hukum  di  Indonesia  terutama  dalam  hal  penyidikannya 2 .  Oleh  karena itu, perlu alternatif lain di dalam menegakkan hukum sehingga ia sesuai dengan konteks sosialnya.
Kebanyakan  aparat  penegak  hukum  mereduksi  pemahaman  bahwa  menegakkan hukum  diartikan  sama  dengan  menegakkan  undang-undang.  Pemahaman  ini  membawa implikasi  bahwa  hukum  (undang-undang)  menjadi  pusat  perhatian.  Padahal,  masalah
1 Rita  Selena  Kolibonso ,  Kejahatan  itu  Bernama  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  Jurnal Perempuan No. 26 , 2002, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hlm.8
2 Kristi Poerwandari, Kekerasan Terhadap Perempuan:Tinjauan Psikologis ( dalam:  Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita , Alumni, Bandung, 2000, hlm. 283
penegakan  hukum  tidak  dapat  hanya  dilihat  dari  kaca  mata  undang-undang  saja,  tetapi harus  dilihat  secara  utuh  dengan  melibatkan  semua  unsur  yang  ada,  seperti  moral, perilaku,  dan  budaya.  Oleh  karena  itu,  perlu  orientasi  dan  cara  pandang  baru  dalam penegakan  hukum.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana  pelaksanaan  diskresi    oleh  polisi  dalam  penyidikan  tindak  pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Padang?
2. Faktor-faktor  apakah  yang  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  diskresi  pada penyidikan  tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  di  Polresta  Padang  dan Bagaimana Upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan apa adanya secara tepat, sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau  untuk  menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan   ada  tidaknya hubungan antara seuatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. 3
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri  dari  data primer dan data sekunder, yaitu :data primer berupa sejumlah keterangan atau fakta tentang praktik hukum penerapan  diskresi  dan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  pustaka  berupa  Undang- Undang, buku-buku, serta literatur- literatur yang terkait dengan pelaksanaan diskresi oleh polri  dalam  melakukan  penyidikan.Data  yang  dari  penelitian  dianalisis  secara kualitatif , yaitu  hanya  akan  menggambarkan  hasil  penelitian  yang  berhubungan  dengan  pokok permasalahan.  Sedangkan  data  yang  sudah  dianalisis  disajikan  secara deskriptif  analitis , yaitu dengan cara menguraikan dengan menggunakan kata-kata tidak berupa angka-angka.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Diskresi  Polisi  Oleh Unit PPA Sat Reskrim  Polresta  Padang Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Tindak  kekerasan  dalam  masyarakat  sebenarnya  bukan  suatu  hal  yang  baru.
Kekerasan  sering  dilakukan  bersama  dengan  salah  satu  bentuk  tindak  pidana,  seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian
3 Soerjono soekanto , Pengantar Penelitian hukum , PT.Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm.24.
dengan  kekerasan  (Pasal  365  KUHP),  penganiayaan  (Pasal  351  KUHP),  perkosaan (Pasal  285).  Tindak  pidana  tersebut  dilakukan  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa.
Proses  penyidikan  merupakan  suatu  proses  dimana  pencarian  kebenaran terhadap  suatu  peristiwa  pidana.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  KUHAP,  penyidikan (investigation) adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya), kemudian Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan penyidikan  dilakukan  oleh  Penyidik  yaitu  pejabat  polisi  negara  Republik  Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus  oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan 4 .
Rangkaian proses Sistem Peradilan Pidana dimulai dari adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana (tindak pidana). Setelah adanya peristiwa pidana baru dimulai suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan sebenarnya  merupakan  suatu  rangkaian  tindakan  yang  tidak  dapat  dipisahkan, walaupun  tahap-tahapnya  berbeda.  Apabila  proses  penyelidikan  disatukan  dengan penyidikan  maka  akan  terlihat  adanya  suatu  kesinambungan  tindakan  yang memudahkan proses selanjutnya.
Pada  proses  pemeriksaan  perkara  menurut  KUHAP  tidak  ada  upaya  mediasi penal,  dengan  demikian  dalam  penanganan  kasus  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga sesuai  dengan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  tidak ada  celah  dalam  KUHAP  untuk  mempergunakan  mediasi  penal  dalam  proses penyelesaian masalah 5 .
Proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur diskresi di Polresta Padang di dasarkan  pada  Surat  Kapolri  No.  Pol:  B/  3022/  XII/2009/  Sdeops  tgl.  14  Desember 2009  tentang  Penanganan  kasus  melalui  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR),  yaitu
4 Yahya Harahap, Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP , Sinar Grafika,Jakarta,2010,hlm.75
5 Wawancara  dengan  Kasat  Reskrim  Polresta  Padang,  Kompol  Daeng  Rahman  ,tanggal  13 September 2017
terhadap  tindak  pidana  dengan  kerugian  kecil  dan  disepakati  oleh  para  pihak  yang berperkara,  melalui  prisip  musyawarah  mufakat,  serta  menghormati  norma  hukum sosial/adat  dan  berasaskan  keadilan  bagi  para  pihak  ( win-win  solution ).  Pada  prektek mediasi muncul sebagai salah satu pemikiran alternative dalam pemecahan.
Pelaksanaan  ADR  oleh  penyidik  Kepolisian  ini  diwujudkan  dengan  tindakan diskresi Kepolisian  yang berlandaskan pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Kepolisian. Diskresi  merupakan  tindakan  seorang  petugas  kepolisian  yang  bertugas  ditengah- tengah  masyarakat  seorang  diri,  yang  dituntut  untuk  dapat  mengambil  keputusan berdasarkan  penilaiannya  sendiri  apabila  terjadi  gangguan  terhadap  ketertiban  dan keamanan  umum  atau  bila  diperkirakan  akan  timbul  bahaya  bagi  ketertiban  dan keamanan  umum,  dalam  hal  ini  keadaan  seperti  itu  tidak  mungkin  baginya  untuk meminta  petunjuk  atau  pengarahan  dari  atasanya,  sehingga  saat  itu  juga  petugas tersebut harus berani menuntaskan tindakanya.
Tindakan diskresi kepolisian mempunyai batasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian 6 :
1. Asas Keperluan.
2. Tindakan benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Asas Tujuan.
4. Asas Keseimbangan.
Menurut  teori  tujuan  hukum  maka  jika  dilihat  dari  sudut  pandang  fisafat hukum,  tujuan  hukum  dititikberatkan  pada  segi  keadilan  hal  ini  didukung  oleh  ajaran etis  yang  menganggap  bahwa  pada  asasnya  tujuan  hukum  adalah  sematamata  untuk menciptakan  keadilan,  dan  menurut  Radbruch  bahwa  kita  harus  menggunakan  asas prioritas  dimana  prioritas  pertama  selalu  “keadilan”,  barulah  kemanfaatan  dan kepastian hukum. 7
Penyelesaian  perkara  pidana  melalui  mediasi  tidak  dapat  dilepaskan  dari  cita hukum  yang  didasarkan  pada  landasan  filsafat  hukum  yaitu  keadilan  (law  is  justice), asas  hukum  proses  penyelesaian  perkara  yang  mengacu  pada  sumber  hukum  tertulis dan  sumber  hukum  tidak  tertulis 8 .  Perumusan  kaidah  hukum  untuk  menyelesaikan
6 Indiarti Erlyn, Diskresi Polisi ,badan Penerbit Undip, Semarang, 2002, hlm.76
7 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum ,  PT Toko Gunung Agung,  Jakarta,  2002, hlm 39
8 Warsito Hadi, Hukum Kepolisian Di Indonesi a, Prestasi Pustaka, Jakarta,2005, hlm.113
perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari citacita hukum dan asas hukum.  Oleh  karena  itu  pola  mediasi  yang  diterapkan  harus  mengacu  pada  nilai-nilai keadilan,  nilai  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan.  Rasa  keadilan  terkadang  hidup diluar  undang-undang,  yang  jelas  undangundang  akan  sangat  sulit  untuk mengimbanginya.  Begitupula  sebaliknya  undangundang  itu  sendiri  dirasakan  tidaka adil  ketika  rasa  keadilan  itu  benar-benar  eksis  dan  dirasakan  oleh  mayoritas  kolektif maka  kepastian  hukum  akan  bergerak  menuju  rasa  keadilan  itu  sendiri.  Kepastian hukum  adalah  rasa  keadilan  itu  sendiri,  sebab  keadilan  dan  hukum  bukanlah  dua elemen yang terpisah. 9
Penanganan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  melalui  jalur  hukum  pidana menurut UU No 23 tahun 2004 dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu.  Disebut  terpadu  artinya  bahwa  penanganan  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  tidak  hanya  mengadili  tersangka/pelaku  tindak  kekerasan  tetapi  juga memikirkan  hak-hak  korban  serta  bagaimana  pemulihannya 10 .  Oleh  karena  itu  tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah 11 :
1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
4. Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
Sejatinya,  dalam  Undang-Undang  Nomor.2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Rebulik  Indonesia,  tidak  ada  rumusan  yang  jelas  dan  tegas  mengenai diskresi,namun  penggunaan  tindakan  penyalahgunaan  wewenang  dan  kesewenang- wenangan  dalam  penggunaan  diskresi  kepolisian  dapat  dikontrol  melalui  syarat  yang dirumuskan dalam pasal 16 ayat (2) UU No.2 tahun 2002, di mana tindakan dilakukan dengan syarat:
1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut,masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasar keadaan yang memaksa;dan
5. Menghormati hak asasi manusia.
9 Sukarno Aburaera, Filsafat hukum , Pustaka Refleksi, Makassar, 2010,hlm. 45
10 Ibid
11 Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah Tangga
Menurut  Kompol  Daeng  Rahman  (Kasatreskrim  Polresta  Padang)  didapatkan bahwa  dalam  praktik  di  lapangan,  diskresi  Kepolisian  dalam  penyidikan  kerapkali dilakukan  namun  tidak  secara  serta  merta  diterapkan.  Diskresi  diterapkan  secara kasuistis tergantung dari “kadar” dan “bobot” kasus/perkara yang sedang disidik, selain itu  diskresi  dalam  proses  penyidikkan  diterapkan  dengan  mempertimbangkan kepentingan masyarakat 12 .
Terhadap  perkara-perkara/  kasus-kasus  KDRT,  di  mana  pokok  kasusnya  tidak meresahkan masyarakat umum, dan disisi lain korban dari tinak pidana tersebut dapat “dikondisikan”  maka  Polisi  mempertimbangkan  untuk  dilakukan  diskresi  terhadap perkara  tersebut  dengan  tidak  melanjutkan  proses  penyidikan.Hal  ini  bertujuan  untuk menhindari  penumpukan  dan  penunggakan  perkara  Kasus  KDRT  di  Polresta  Padang yang menjadi salah satu pusat perhatian warga masyarakat yang ada di Kota Padang. 13
Berdasarkan  keterangan  diatas  kasus-kasus  KDRT  yang  tercatat  di  Polresta Padang lebih dominan diselesaikan pada tahap penyidikan daripada yang diteruskan ke pengadilan.  Dalam  penyelesaian  pada  tahap  penyidikan  ini  kewenangan  diskresi  dari pihak polisi merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara yang cepat dan hemat biaya agar tidak terjadi penumpukan kasus. 14
Tabel.1. Jenis Penyelesaian Kasus KDRT di Wilayah Hukum Polresta Padang NO JENIS ADR 2016 2017 Jumlah 1 Mediasi 16 18 21 2 Diskresi 21 23 44 3 Pengadilan 2 1 3
Dari  tabel  diatas  dapat  terlihat,  bahwa  penyelesaian  kasus  KDRT  yang dilakukan  oleh  penyidik  polri  di  Polresta  Padang  didominasi  dengan  melakukan tindakan diskresi kepolisian ,disusul dengan melakukan mediasi (penal/non penal) dan hanya sedikit kasus KDRT yang disidangkan ke pengadilan. Sebenarnya disini terlihat gambaran  antara  diskresi  kepolisan  dengan  mediasi  hampir  serupa.  Hanya  saja  yang menjadi  perbedaan  disini  adalah  mediasi  dilakukan  dengan  inisiatif/permintaan  dari korban  dengan  adanya  permohonan  dari  korban  untuk  mencabut  kembali  laporannya,
12 Wawancara dengan Kasat Reskrim Kompol Daeng Rahman, pada tanggal 12 September 2017  di ruangan Kasat Reskrim
13 Wawancara dengan Kapolresta Padang Pada tanggal 12 September 2017 di Ruangan   Kapolresta Padang 14 Ibid
sedangkan  diskresi  dilakukan  atas  dasar  inisiatif  penyidik  polri  dengan  segala pertimbangan  yang matang untuk kepentingan umum dengan mencari keadilan dalam masyarakat.
Beberapa  pertimbangan  yang  umum  lainnya  yang  dijadikan  pegangan  bagi pihak polisi  untuk  menggunakan kewenangan diskresinya dalam menyelesaikan suatu perkara antara lain:
1.  Adanya  peraturan  yang  menjamin  tentang  kewenangan  diskresi  oleh  penyidik kepolisian.
2.  Mempercepat  proses  penyelesaian  perkara.  Hal  ini  dilakukan  mengingat  melalui jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama.
3.  Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Tindakan diskresi yang dilakukan oleh  polisi  dapat  digunakan  sebagai  sarana  yang  efektif  untuk  mengurangi  beban pekerjaan yang makin menumpuk karena tugas dan tangungjawab aparat kepolisian makin bertambah hari kehari.
4.  Adanya  perasaan  iba  atau  belas  kasihan  dari  pihak  korban  (itikad  baik),  sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang. 15
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangan  diskresi  oleh  pihak  kepolisian dalam upaya penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme ADR tentunya ada kendala yang  sering  menghambat  proses  penyelesaiannya.  Beberpa  Kendala  yang  dialami dalam pelaksanaan diskresi kepolisian di Polresta Padang antara lain: 16
1. Aturan  yang  berlaku  dalam  sistem  hukum  yang  ada  mewajibkan  penyidik  untuk menindak  lanjuti  perkara-perkara  yang  masuk.  Dengan  kata  lain  penyidik diharuskan  untuk  memproses  semua  kasus  yang  masuk  sesuai  dengan  prosedur hukum  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini  pihak  polisi  tidak  bisa  dengan  sembarangan untuk menyelesaikan perkara yang masuk diluar jalur pengadilan.
2. Adanya stigma negatif dari masyarakat  bahwa diskresi  yang dilakukan oleh pihak kepolisian  digunakan  hanya  demi  keuntungan  pribadi  terhadap  pihak  yang berperkara  agar  memperoleh  keuntungan  sendiri  dalam  menyelesaikan  perkara pihak yang berperkara dengan cepat.
3. Pemanggilan  terhadap  tersangka  dalam  tindak  pidana  KDRT  untuk  pemeriksaan terkadang  sampai  dilakukan  2  kali,  apabila  tetap  tidak  datang  maka  pihak  polisi akan menjemput ke alamatnya. Karena faktor dari pihak pelaku sendiri yang molor dalam  memenuhi  panggilan  dari  pihak  kepolisian  untuk  dimintai  keterangan menyebabkan lamanya proses penyidikan.
15 Hasil  wawancara  dengan  Kanit  PPA  dan  anggota  gelar  perkara  kasus  KDRT  Polresta Padang 13 September 2017  di ruangan Unit PPA
16 Ibid
Kemudian  untuk  menanggulangi  beberapa  kendala  yang  ada,  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas,penulis    mengambil  kesimpulan  bahwa dalam  pelaksanaan  diskresi  kepolisian  dalam  penyidikan  kasus  tindak  pidana  KDRT untuk  mencegah  terjadinya  kesalahan  dalam  penerapan  diskresi  kepolisian,maka langkah-langkah kebijakan yang bisa diambil sebagai berikut:
1. Tindakan  diskresi  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  prosedur  dan  hukum yang berlaku.
2. Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.
3. Tindakan  yang  diambil  memang  diperlukan  dan  mengharuskan  anggota  Polri melakukan suatu tindakan
B. Kendala  –  Kendala  Dalam  Pelaksanaan  Diskresi  Polisi  Oleh  Unit  PPA  Sat Reskrim  Polresta  Padang  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Kasat  Reskrim Polresta Padang Kompol Daeng  Rahman  mengatakan    bahwa  ada  2  faktor  yang  menghambat  penyidik  untuk melakukan diskresi  pada saat  penyidikan kasus  tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Polresta Padang. Adapun faktor tersebut adalah:
1. Faktor internal.
a. Kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian polisi. Di Polresta Padang masih membutuhkan lagi tambahan polisi  yang berkualitas untuk  membantu  menyelesaikan  tugas-tugas  penyidikan  yang  mengalami hambatan  karena  masih  sedikitnya  penyidik  yang  benar-benar  memiliki profesionalitas kerja yang baik. Profesionalitas dan keahlian polisi yang kurang optimal tersebut membawa akibat dalam pemberian diskresi oleh penyidik tidak tepat  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  artinya  perkara  yang  seharusnya didiskresikan  malah  tidak  didiskresikan  sedangkan  yang  tidak  didiskresikan justru oleh polisi diberi diskresi, karena persepsi polisi yang keliru.
b. Oknum aparat.
Oknum  aparat  dapat  menentukan  baik  buruknya  kualitas  diskresi.  Adanya penyidik  yang  mudah  disuap,  diperdaya  maupun  diajak  kerjasama  dengan alasan  masih  rendahnya  kesejahteraan  polisi  menjadikan  kualitas  diskresi rendah.  Hal  ini  dikarenakan  diskresi  diberikan  bukan  karena  tuntutan  hukum akan  tetapi  lebih  berorientasi  pada  tuntutan  pribadi  penyidik  itu  sendiri  untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya .
c. Terhadap  perkara  yang  apabila  SPDP  (Surat  Pemberitauan  Dimulainya Penyidikan)  telah  dikirim  dan  diterima  Jaksa  Penuntut  Umum,  maka  diskresi tidak  dapat  diberikan  meskipun  tuntutannya  telah  dicabut  dan  diambil penyelesaian damai tetapi perkara tersebut akan tetap diproses .
2. Faktor eksternal.
Kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  diskresi.  Menurut  penelitian  yang dilakukan  penulis,  kurangnya  partisipasi  masyarakat  terhadap  kepolisian  juga menjadikan kerja polisi sedikit  berat.  Demikian juga pada saat  penyidikan,  karena masyarakat  mempunyai  peran dalam memberikan informasi  yang dibutuhkan oleh polisi.  Apabila  informasi  yang  dimiliki  polisi  sedikit  maka  pertimbangan  untuk melakukan  diskresi  juga  malah  memakan  waktu  yang  lebih  lama.  Selain  hal  itu, setiap tindakan polisi yang berupa diskresi ditangkap oleh masyarakat sebagai suatu tindakan  yang  buruk.  Masyarakat  menganggap  diskresi  sebagai  suatu  tindakan penyimpangan hukum yang salah.
Upaya  penanggulangan  KDRT  yang  tepat  dan  efektif  tidak  hanya  ditujukan untuk melidungi individu-individu dalam rumah tangga, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan  kepada  masyarakat,  karena  kebijakan  penanggulangan  kejahatan merupakan  suatu  bagian  dan  kesatuan  dari  upaya  perlindungan  masyarakat (social deffens e) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Upaya penanggulangan  kejahatan  secara  garis  beras  dapat  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  melalui sarana  penal  (hukum  pidana)  dan  sarana  non  penal  (di  luar  hukum  pidana).  Upaya penanggulangan  kejahatan  melalui  sarana  penal  menitikberatkan  pada  pemberantasan kejahatan  sesudah  kejahatan  itu  terjadi  atau  bersifat  represif,  sedangkan  upaya penanggulangan  kejahatan  melalui  sarana  non  penal  lebih  menekankan  pada  usaha pencegahan agar kejahatan tidak terjadi atau bersifat preventif.

## PENUTUP
Kewenangan tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik dalam  menyelesaikan beberapa  jenis  tindak  pidana,  khususnya  KDRT  didasari    oleh  beberapa  hal  yang  berupa landasan  yuridis  maupun  non-yuridis.  Peraturan  Perundang-undangan  yang  dijadikan landasan  diskresi  bagi    penyidik  adalah  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  j  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  serta Pasal 16  ayat  (1)  huruf  l  dan  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  2    Tahun  2002  Tentang Kepolisian Negara Republik  Indonesia. Hal  itu dikarenakan adanya jaminan hukum  yang mengatur  tentang  penggunaaan  kewenangan  diskresi    dalam  penyelesaian  perkara  KDRT sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku    dan    adanya  instruksi  dari  pimpinan  untuk mengupayakan  diskresi  terlebih    dahulu  sebelum  kasus  tersebut  berlanjut  ke  tahap
selanjutnya  serta  adanya  dukungan  dari  masyarakat    setempat  untuk  menggunakan  upaya diskresi dalam penyelesaian kasus  KDRT.
Landasan  peraturan  yang  menjadi  dasar  kewenangan  diskresi  penyidik      saat  ini belum  cukup  komprehensif,  karena  dalam  dasar  hukum  tersebut  berlaku    secara  umum tanpa  adanya  pengaturan  secara  khusus  serta  detail  dalam  substansi    peraturan perundangan-undangan,  disamping  itu  tidak  jelas  juga  bentuk  tindakan    seperti  apa  yang diperbolehkan serta diatur dalam landasan yuridis tersebut.  Diperlukan adanya pengaturan yang  memuat  substansi  mengenai  kewenangan    diskresi  tersebut  secara  jelas  dan  detail, sehingga  tindakan  diskresi  yang  meliputi    ruang  berlaku  tugas  penyidikan,  kualifikasi bentuk  perkara  yang  dapat  dilakukan    diskresi  serta  bentuk  konsekuensi  dari  tindakan diskresi  penyidik  memiliki    payung  hukum  yang  sah  dan  tidak  bertentangan  dengan hukum.    Dalam  melaksanakan  kewenangan  diskresi  oleh  penyidik,  diharapkan    adanya kerja  sama  serta  pengawasan  dari  semua  pihak  masyarakat  dalam  proses    penyelesaian perkara KDRT sehingga tidak ada lagi stigma negatif dari  masyarakat bahwa kewenangan diskresi  yang  diberlakukan  oleh  polisi    merupakan  suatu  kewenangan  yang  semata-mata digunakan  bukan  untuk  kepentingan    pribadinya  sendiri  melainkan  sebaga  suatu  upaya penyelesaian yang lebih cepat,  efektif, dan hemat biaya demi kepentingan umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum ,  PT Toko Gunung Agung,  Jakarta,  2002.
Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Binta Polri, Mabes Polri, Jakarta, 2007.
Indiarti Erlyn, Diskresi Polisi ,badan Penerbit Undip, Semarang, 2002
Kristi  Poerwandari, Kekerasan  Terhadap  Perempua,Penghapusan  Pidana  Oleh  Polisi (Diskresi Kepolisian) , Pradnya Paramita,Jakarta,1991.
Rita Selena Kolibonso , Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Perempuan No. 26 ,Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002.
Soerjono soekanto , Pengantar Penelitian hukum , PT.Rajawali Press, Jakarta, 2006.
Sukarno Aburaera, Filsafat hukum , Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
Warsito Hadi, Hukum Kepolisian Di Indonesi a, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
Wirdjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Eresco,     Bandung , 1986.
Yahya  Harahap, Pembahasan  dan  Permasalahan  Penerapan  KUHAP ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2010
Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Daam Rumah Tangga