Nindya  Rahmanida,  Adang  Bachtiar  (2022)  Kolaborasi  Interprofesi  pada  Program  PTM  (Penyakit  Tidak Menular) di Pelayanan Kesehatan Primer. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (7)
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 7, Juli 2022

## KOLABORASI INTERPROFESI  PADA PROGRAM PTM (PENYAKIT TIDAK MENULAR) DI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

## Nindya Rahmanida, Adang Bachtiar
Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Indonesia Email: rahmanidanindya@gmail.com, adang@jhu.edu

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  mengenai  kolaborasi  interprofesi  pada program PTM (Penyakit Tidak Menular) beserta faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi interprofesi pada program PTM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  kualitatif,  yang  terbagi  menjadi  data  primer  dan  data sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kolaborasi  Interprofesi  Pada Posbindu  PTM  Puskesmas  dilakukan  oleh  Pemegang  Program  P2PTM.  Petugas Puskesmas lainnya hanya dlibatkan dalam menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan agar  tidak  berbenturan  dengan  jadwal  kegiatan  Puskesmas  lainnya.  Perencanaan dilakukan  secara  tertulis  dengan  format  perencanaan  dari  Bendahara  Puskesmas. Namun perencanaan ini hanya terkait kegiatan pembinaan dan pelayanan  Posbindu PTM. Faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi interprofesi pada program PTM yaitu kerja sama, komunikasi, etika, dan peran profesi.
Kata  kunci :  Kolaborasi  Interprofesi,  Program  PTM  (Penyakit  Tidak  Menular),

## Pelayanan Kesehatan Primer

## Abstract
This study aims to discuss interprofessional collaboration in the PTM program (Non- Communicable  Diseases)  and  the  factors  that  influence  interprofessional collaboration  in  the  PTM  program.  The  research  method  used  in  this  study  is  a qualitative descriptive method. The type of data used in this research is qualitative data, which is divided into primary data and secondary data. The results showed that the Interprofessional Collaboration at Posbindu PTM Puskesmas itself was carried out by the P2PTM Program Holder. Other Puskesmas officers are only involved in determining the schedule for implementing activities so that they do not conflict with the  schedule  of  other  Puskesmas  activities.  Planning  is  done  in  writing  with  a planning format from the Treasurer of the Health Center. However, this plan is only related to the development activities and services of PTM Posbindu.

## Keywords: Interprofessional Collaboration, Ptm Program (Non-Communicable
Diseases), Primary Health Care

## Pendahuluan
Saat  ini  salah  satu  masalah  kesehatan  yaitu  terjadinya  pergeseran  dari  penyakit karena infeksi ke penyakit tidak menular (PTM). Hal ini didukung oleh laporan dari NCD sebanyak  60  penyakit  tidak  menular  menjadi  penyebab  kematian  semua  usia,  4%  dan 29%  meninggal  sebelum  usia  70%  pada  negara  berkembang  juga  negara  maju. Berdasarkan kemenkes tahun 2013 Indonesia berada di angka 71% untuk penyakit tidak menular seperti penyakit stroke sebanyak 12,1 per 1000, cidera 8,2%, diabetes mellitus 6,9%,paru obstruktif 3,7%, jantung coroner 1,5%, kanker 1,4% per 1000,gagal jantung 0,3%,  dan  gagal  ginjal  0,2%  menyebabkan  peningkatan  kematian  karena  PTM (Kementrian, 2013)
Angka  kesakitan,  kematian  dan  aspek  PTM  tersebut  yang  melatarbelakangi Pemerintah  Indonesia  dalam  membentuk  Pos  Pembinaan  Terpadu  Penyakit  Tidak Menular  (Posbindu  PTM)  yang  sesuai  pada  arahan  WHO  tahun  2010,  Permenkes  RI No.71 tahun 2015 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 mengenai Kesehatan pasal 158 ayat 1 dalam menanggulangi penyakit tidak menular. (Ulfah, n.d.)
Berdasarkan  teori  dari  Lawrence  Green  dan  Andersen  rendahnya  angka pemanfaatan Posbindu oleh masyarakat karena pengaruh tiga faktor tingkah laku yaitu faktor  predisposisi  seperti  pendidikan  dan  pekerjaan.  (Supriyatna,  Pertiwiwati,  & Setiawan, 2020b)Menurut Fuadah dan Rahayu dalam penelitiannya tentang Pemanfaatan Posbindu  PTM  pada  penderita  hipertensi  disebutkan  bahwa  faktor  penyebab  tidak hadirnya penderita hipertensi ke Posbindu PTM adalah pekerjaan, selain itu rendahnya tingkat pendidikan membuat penderita tidak mengerti tentang Posbindu PTM.(Supriyatna, Pertiwiwati, & Setiawan, 2020a)
Pada  faktor  penguat  dipengaruhi  oleh  dukungan  keluarga,  dukungan  petugas kesehatan, dukungan kader posbindu, dukungan teman sebaya. Menurut Nasution, dkk dukungan  petugas  kesehatan  yaitu  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat  juga  memberi  motivasi  kepada  sasaran  PTM  untuk  melakukan  hidup  yang sehat.(Hanum & Nurhayati, 2019) Sedangkan menurut Wahyuni dukungan teman sebaya itu bisa dilihat dari ajakan tetangga atau sesama lansia yang mengajak responden untuk berkunjung ke Posbindu.(Wahyuni, 2017)
Kesehatan  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia  yang  diwujudkan  dalam Pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) yang salah satunya adalah puskesmas. Puskesmas  merupakan  bentuk  pelayanan  multidisiplin  dimana  dilaksanakan  oleh berbagai  bidang  profesi  tenaga  kesehatan  yang  dapat  berpotensi  menimbulkan  konflik interprofesional  dan  pelayanan  yang  semakin  lambat.  Untuk  mewujudkan  pelayanan kesehatan  dengan  kualitas  baik  dan  optimal,  maka  perlu  terselenggaranya  praktik kolaborasi interprofesi diantara tenaga kesehatan. (Kusuma, Herawati, Setiasih, & Yulia, 2021)  Menurut  World  Heath  Organization,  praktik  kolaborasi  interprofesi  terjadi  saat tenaga  kesehatan  dari  berbagai  latar  belakang  profesi  bekerja  sama  bersama  pasien, keluarga pasien, perawat dan masyarakat dalam pemberian pelayanan kesehatan kualitas terbaik di seluruh rangkaian perawatan. (Marina, 2019)
Praktik  kolaborasi  belum  secara  optimal  dilakukan  karena  terbentur  berbagai kendala  dalam  pelaksanaannya,  kendala  tersebut  dipengaruhi  oleh  ketidakseimbangan otoritas, keterbatasan pemahaman tentang peran masing-masing profesi dalam suatu tim, tanggung  jawab  dan  gesekan  batas  antarprofesi  ketika  memberikan  perawatan  kepada pasien.  Selain  itu,  adanya  anggapan  bahwa  dokter  merupakan  pemimpin  sekaligus pemberi  keputusan,  sedangkan  tenaga  medis  lain  hanyalah  pelaksana  membuat pelaksanaan praktik kolaborasi interprofesio masih terbatas. Nguyen menyebutkan bahwa dokter memiliki keraguan terhadap kompetensi tenaga kesehatan lain dalam memberikan perawatan  pasien,  dimana  menimbulkan  suatu  kekhawatiran  dokter  terkait  masalah kerahasiaan pasien saat berbagi informasi bersama-sama. (Mandias et al., 2021) Persepsi tersebut  secara  tidak  langsung  semakin  membatasi  komunikasi  antar  profesi  dan menghambat  praktik  kolaborasi  tersebut.  Perbedaan  persepsi  terkait  hambatan  yang dirasakan  saat  melakukan  praktik  kolaborasi  interprofesional,  diketahui  perawat  lebih merasakan kendala tersebut karena terkendala hierarki dan sosial budaya dari dominasi kewenangan salah satu profesi dalam tim kesehatan.
Kendala-kendala tersebut didukung pula dengan adanya komunikasi yang kurang baik  antar  tenaga  kesehatan.  Komunikasi  menjadi  salah  satu  kompetensi  dalam menjalankan  praktik  kolaborasi  interprofesi,  dimana  tenaga  kesehatan  dituntut  untuk dapat  berkomunikasi  dengan  pasien,  keluarga  pasien,  komunitas  dan  profesional kesehatan lain dengan cara responsif dan bertanggung jawab. Komunikasi efektif sangat berpengaruh  dalam  praktik  kolaborasi  interprofesi  untuk  memberikan  sisi  positif  dan keuntungan dalam pelayanan pasien diantaranya meningkatkan kepuasan pasien  dalam hasil  perawatannya,  meminimalisir  terjadinya  medication  error,  menurunkan  angka kematian dan komplikasi, hingga dapat menekan biaya perwatan yang dikeluarkan pasien (Hadi,  2016).  Selain  itu,  penggunaan  staf  menjadi  lebih  efisien  dan  menjadikan lingkungan  kerja  lebih  nyaman.  Hal  tersebut  dimaknai  sebagai  salah  satu  upaya  yang dapat  meningkatkan  kualitas  layanan  yang  diberikan  dan  menjadi  salah  satu  strategi efektif  dalam  pelayanan  kesehatan.  Berdasarkan  fakta  yang  telah  diuraikan  di  atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi interprofesi di pelayanan kesehatan primer.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  metode  deskriptif kualitatif.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif,  yang dikategorikan  menjadi  dua  jenis,  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Sumber  data diperoleh  melalui  teknik  penelitian  kepustakaan  (library  study)  yang  mengacu  pada sumber yang tersedia baik online maupun offline seperti: jurnal ilmiah, buku dan berita yang  bersumber  dari  sumber  terpercaya. Sumber-sumber  ini  dikumpulkan  berdasarkan diskusi dan dihubungkan dari satu informasi ke informasi lainnya. Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi,  wawancara  dan  penelitian. Data ini dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Kolaborasi Interprofesi
Kemampuan  untuk  bekerja  dengan  profesional  dari  disiplin  lain  untuk memberikan  kolaboratif,  patient  centred care  dianggap  sebagai  elemen  penting  dari praktek profesional yang membutuhkan spesifik perangkat kompetensi. The American Nurses  Association  menggambarkan  komunikasi  efektif  sebagai  standar  praktik keperawatan profesional. Kompetensi profesi dalam praktek keperawatan tidak hanya psikomotor  dan  keterampilan  diagnostik  klinis,  tetapi  juga  kemampuan  dalam keterampilan  interpersonal  dan  komunikasi.  Perawat  terdaftar  diharapkan  untuk berkomunikasi dalam berbagai format dan di semua bidang praktek (Asyifa Permana Sari  Tarigan,  n.d.).  Kolaborasi  antara  penyedia  layanan  kesehatan  yang  diperlukan dalam pengaturan perawatan kesehatan apapun, karena tidak ada profesi tunggal yang dapat  memenuhi  kebutuhan  semua  pasien.  Akibatnya,  kualitas  layanan  yang  baik tergantung  pada  profesional  yang  bekerja  sama  dalam  tim  interprofessional. komunikasi yang efektif antara profesional kesehatan juga penting untuk memberikan pengobatan yang efisien dan pasien-berorientasi komprehensif .Selain itu, ada semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk antara professional kesehatan  merugikan  pasien  (Purba,  2019).  Keterampilan  komunikasi  yang  penting lain  yang  disebutkan  adalah  kemampuan  untuk  menyesuaikan  bahasa  untuk  target klien. Sementara peran pemahaman dan komunikasi yang efektif jelas muncul sebagai kompetensi yang dominan untuk praktek kolaboratif yang efektif akan meningkatkan kualitas (Panjaitan, 2019).
Komunikasi  yang  efektif,  bertanggungjawab  dan  saling  menghargai  perawat- dokter  mampu  memberikan  kontribusi  yang  terbaik  dalam  hubungan  kerjasama. Komunikasi yang efektif antara perawat-dokter mampu menumbuhkan kepercayaan antara  profesi  tersebut  (Oktaviani,  n.d.).  Untuk  itu,  perlu  adanya  komunikasi  yang efektif dalam paktik kolaborasi interprofesi guna meningkatkan kualitas pelayan dan keselamatan pasien.
2. Program PTM (Penyakit Tidak Menular)
Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyakit atau kondisi medis yang tidak dapat  ditularkan  dari  satu  individu  ke  individu  lainnya.  Mayoritas  PTM  terjadi  di negara  berpendapatan  rendah  dan  menengah.  Berdasarkan  data  WHO,  PTM merupakan penyebab dari 68% kematian di dunia pada tahun 2012. Diprediksi, PTM akan terus meningkat. PTM merupakan tantangan dalam dunia kesehatan (Adhania, Wiwaha, & Fianza, 2018).
Program pegendalian PTM secara global mengacu pada Global Action Plan for the  Prevention  and  Control  of  Noncommunicable  Disease  dari  WHO.  Sedangkan, untuk  acuan  dalam  proses  implementasinya,  WHO  telah  merancang  Package  of Essential Noncommunicable (PEN) Disease Interventions for Primary Health Care in Low-Resource  Settings,  dimana  PEN  bertumpu  pada  layanan  kesehatan  tingkat
pertama  serta  mempertimbangkan  fakta  bahwa  mayoritas  PTM  terjadi  di  negara berpendapatan  rendah  dan  menengah  yang  memiliki  keterbatasan  masing-  (WHO, 2012)
Di  Indonesia  sendiri,  Kementerian  Kesehatan  RI  telah  merancang  “Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Puskesmas”, yang dirancang mengikuti arahan dari panduan WHO. Layanan kesehatan primer berperan penting dalam menguatkan usaha pengendalian PTM secara komperhensif, meliputi aspek  preventif,  promotif,  kuratif,  dan  rehabilitatif.  Program  kesehatan  pemerintah seperti  Program  Pengelolaan  Penyakit  Kronis  (Prolanis)  yang  diselenggarakan  oleh Badan  Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan  (BPJS).  Prolanis  ditujukan  untuk  peserta BPJS, bertujuan untuk menangani penyakit kronis dan meningkatkan kualitas hidup pasien penyakit kronis. Selain itu, puskesmas juga dibantu oleh fasilitas kesehatan lain seperti Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM, yang berperan dalam pendeteksian dini dan monitoring PTM, beserta faktor risikonya.
3. Kolaborasi Interprofesi Pada Program PTM (Penyakit Tidak Menular) di  Pelayanan Kesehatan Primer
Pelayanan  kesehatan  primer  (Primary  Health  Care)  merupakan  langkah  awal yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan pemberian pelayanan  kesehatan  dasar  secara  cepat  dan  tepat,  diharapkan  masyarakat  dapat terhindar  dari  penyakit  tidak  menular  melalui  PTM  yang  diselenggarakan  di puskesmas. Puskesmas merupakan pusat kesehatan masyarakat yang memiliki fungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat.
Kolaborasi  Interprofesi  pada  Posbindu  PTM  Puskesmas  dilakukan  oleh Pemegang  Program  P2PTM.  Petugas  Puskesmas  lainnya  hanya  dlibatkan  dalam menentukan  jadwal  pelaksanaan  kegiatan  agar  tidak  berbenturan  dengan  jadwal kegiatan  Puskesmas  lainnya.  Perencanaan  dilakukan  secara  tertulis  dengan  format perencanaan  dari  Bendahara  Puskesmas.  Namun  perencanaan  ini  hanya  terkait kegiatan pembinaan dan pelayanan Posbindu PTM. Sedangkan perencanaan program Posbindu  PTM  secara  keseluruhan  belum  dilakukan  secara  tertulis.  Tidak  ada dokumen khusus untuk perencanaan program Posbindu PTM melainkan dijadikan satu file  dalam  Rencana  Pelaksanaan  Kegiatan  (RPK)  Puskesmas.  Pembuatan  RPK tersebut  dilakukan  setiap  akhir  tahun  sekitar  Bulan  Oktober  sampai  November kemudian diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pati untuk dicek dan disetujui. Tujuan dari penyelenggaraan Posbindu PTM adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini faktor risiko PTM.
4. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kolaborasi  Interprofesi  pada  program  PTM (Penyakit Tidak Menular)
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi interprofesi pada program PTM yakni;
a. Kerja sama
Pada  dasarnya,  kerjasama  antarprofesi  sebagai  suatu  kegiatan  yang didasarkan  pada  sejumlah  dimensi  pokok  agar  dapat  berjalan  dengan  baik. Kerjasama  (teamwork)  yang  melibatkan  dua  atau  lebih  profesi  memiliki kompleksitas  yang  besar  dalam  penerapannya.  Menurut  Reeves  (2010),  dimensi kunci dalam kerjasama antar profesi meliputi beberapa hal:
1) Menetapkan tujuan tim yang jelas. Hal ini sangat diharapkan karena bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  multi-persepsi,  tumpang-tindih  pemahaman,  dan tujuan pencapaian.
2) Memiliki suatu ciri atau identitas tim bersama. Konteks ini merupakan salah satu kunci  dimensi  yang  menunjukkan  bahwa  tim  tersebut  menunjukkan  identitas dari  peleburan  berbagai  profesi.  Kegiatan  tim  dan  performan  tim  yang ditunjukkan merupakan  suatu  ciri  dari  tim  tersebut  dan  bukan  merupakan ciri suatu profesi.
3) Memiliki  komitmen  tim  bersama.  Komitmen  merupakan  suatu  realisasi  dari rencana  tim  untuk  mencapai  tujuan  kelompok.  Dalam  kerjasama  antarprofesi, komitmen yang dibangun adalah merupakan hasil kesepakatan kelompok yang ditujukan  untuk  mencapai  tujuan  kelompok  dengan  mempertimbangkan  juga peran dan tanggungjawab profesi.
4) Peran yang jelas pada setiap profesi. Tidak dapat dipungkiri ataupun dihindari bahwa  menyatukan  berbagai  profesi  yang  masing-masing  memiliki  tugas  dan tanggung-jawab  yang  berbeda  akan  menghasilkan  tumpang  tindih  peran  dan tugas  dari  masing-masing  profesi.  Dengan  melalui  kesepakatan  dalam kelompok, perlu ditetapkan peran dan tugas masing-masing profesi yang jelas dalam kerjasama antarprofesi ini.
5) Adanya konsep saling ketergantungan (interdependece). Interdependence dalam konteks kerjasama antarprofesi merupakan suatu strategi untuk mengurangi atau menghilangkan  dominan  antar  profesi.  Konsep  ini  dikembangkan  untuk menunjukkan  bahwa  dalam  penyelesaian  suatu  masalah  kesehatan  atau penanganan pasien diperlukan sikap saling ketergantungan antar satu sama lain sehingga  keputusan  medis  yang  diambil  merupakan  suatu  kesepakatan  yang ditujukan untuk menghasilkan outcome atau kesembuhan pasien yang maksimal.
b. Komunikasi
Menurut  Potter  dan  Perry  (2005)  keefektifan  komunikasi  interprofesi dipengaruhi oleh:
1) Persepsi yaitu suatu pandangan pribadi atas hal-hal yang telah terjadi. Persepsi terbentuk atas apa yang diharapkan dan pengalaman. Perbedaan persepsi antar profesi yang berinteraksi akan menimbulkan kendala dalam komunikasi.
2) Lingkungan yang nyaman membuat seseorang cenderung dapat berkomunikasi denga  baik.  Kebisingan  dan  kurangnya  kebebasan  seseorang  dapat  membuat kebingungan, ketegangan atau ketidaknyamanan.
3) Pengetahuan yaitu suatu wawasan akan suatu hal. Komunikasi interprofesi dapat menjadi  sulit  ketika  lawan  bicara  kita  memiliki  tingkat  pengetahuan  yang berbeda. Keadaan seperti ini akan menimbulkan feedback negatif, yaitu pesan menjadi tidak jelas jika kata-kata yang digunakan tidak dikenal oleh pendengar.
4) Upaya  meningkatkan  kemampuan  komunikasi  interprofesi.  Menurut  Wagner (2011), IPE merupakan langkah yang penting untuk dilakukan karena melalui IPE, mahasiswa dapat melatih kemampuan komunikasi interprofesi pada situasi yang  tidak  membahayakan  pasien  tetapi  tetap  mencerminkan  situasi  yang mendekati  situasi  nyata.  Kebutuhan  akan  strategi  pembelajaran  untuk meningkatkan komunikasi interprofesi berkembang. Oleh karena itu, pendidik diharapkan  mampu  mengembangkan  metode  dan  strategi  pembelajaran  yang menggabungkan kemampuan komunikasi dan budaya pasien serta keterampilan teknis sejak tahap akademik (Mitchell, 2010). Salah satu model IPE yang dapat diterapkan adalah simulasi IPE. Melalui simulasi IPE tersebut, mahasiswa dapat mengembangkan  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  berkomunikasi  dengan profesi yang lain.
c. Etika
Prinsip Dasar Etika Profesi adalah yang mendasari pelaksanaan Etika Profesi, yaitu:
1) Prinsip Tanggung Jawab
Tiap-tiap  professional  itu  harus  bertanggungjawab  terhadap  pelaksanaan pekerjaan  dan  juga  terhadap  hasilnya.  Selain  itu,  professional  juga bertanggungjawab  atas  dampak  yang  mungkin  terjadi  dari  profesinya  bagi kehidupan orang lain atau juga masyarakat umum.
2) Prinsip Keadilan
Tiap-tiap  professional  itu  dituntut  untuk  mengedepankan  keadilan  dalam menjalankan  pekerjaannya.  Dalam  hal  tersebut,  keadilan  itu  harus  diberikan kepada siapa saja yang berhak.
3) Prinsip Otonomi
Tiap-tiap  professional  itu  mempunyai  wewenang  serta  juga  kebebasan  dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Artinya seorang professional tersebut  berhak  untuk  dapat  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuai  dengan mempertimbangkan kode etik.
4) Prinsip Integritas Moral
Integritas moral ini merupakan kualita kejujuran serta prinsip moral dalam diri seseorang  yang  dilakukan  dengan  secara  konsisten  dalam  menjalankan profesionya.  Artinya  seorang  professional  tersebut  harus  memiliki  komitmen pribadi untuk dapat menjaga kepentingan profesi, dirinya, serta juga masyarakat.
Menurut  Damastuti  (2007),  terdapat  tiga  prinsip  yang  harus  dipegang dalam etika profesi, diantaranya adalah :
1) Tanggung Jawab
Maksud tanggung jawab disini adalah tanggung jawab pelaksanaan (by function) serta juga tanggung jawab dampak (by profession).
2) Kebebasan
Maksud kebebasan disini adalah untuk dapat mengembangkan profesi itu dalam batas-batas aturan yang berlaku didalam sebuah profesi.
3) Keadilan
Prinsip  keadilan  ingin  membangun  satu  kondisi  yang  tidak  memihak manaun  yang  memungkinkan  untuk  ditunggangi  pihak-pihak  yang berkepentingan.
d. Peran profesi
1) Mengkomunikasikan  peran  dan  tanggung  jawab  profesi  secara  jelas  kepada pasien, keluarga dan profesional lainnya
2) Mengenali  keterbatasan  profesi  dalam  keterampilan,  pengetahuan  dan kemampuan
3) Melibatkan  profesi  kesehatan  yang  beragam  dalam  melengkapi  keahlian profesional,  serta  sumber  daya  terkait,  untuk  mengembangkan  strategi  agar memenuhi kebutuhan pasien
4) Menjelaskan peran dan tanggung jawab penyedia layanan lain dan bagaimana tim bekerjasama untuk memberikan pelayanan.
5) Menggunakan  lingkup  pengetahuan,  keterampilan  dan  kemampuan  yang tersedia dari profesi kesehatan untuk memberikan pelayanan yang aman, tepat waktu, efisien, efektif dan adil.
6) Berkomunikasi  dengan  anggota  tim  untuk  mengklarifikasi  tanggung  jawab setiap  anggota  dalam  melaksanakan  komponen  dari  rencana  pelayanan  atau intervensi kesehatan
7) Menjalin  hubungan  ketergantungan  dengan  profesi  lain  untuk  meningkatkan pelayanan pasien dan pembelajaran lanjut
8) Terlibat dalam pengembangan profesional dan interprofesi berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja tim
Menggunakan kemampuan yang unik dan saling melengkapi dari semua anggota tim untuk mengoptimalkan pelayanan pasien.

## Kesimpulan
Kolaborasi  interprofesi  merupakan  merupakan  strategi  untuk  mencapai  kualitas hasil yang dinginkan secara efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan. Komunikasi dalam kolaborasi merupakan unsur penting untuk meningkatkan kualitas perawatan dan keselamatan pasien. Penyakit tidak menular (PTM) adalah penyakit atau kondisi medis yang tidak dapat ditularkan dari satu individu ke individu lainnya. Mayoritas PTM terjadi di  negara  berpendapatan  rendah  dan  menengah.  Berdasarkan  data  WHO,  PTM merupakan  penyebab  dari  68%  kematian  di  dunia  pada  tahun  2012.  Kolaborasi Interprofesi Pada Posbindu PTM Puskesmas  sendiri dilakukan oleh Pemegang Program
P2PTM.  Petugas  Puskesmas  lainnya  hanya  dlibatkan  dalam  menentukan  jadwal pelaksanaan kegiatan agar tidak berbenturan dengan jadwal kegiatan Puskesmas lainnya. Perencanaan  dilakukan  secara  tertulis  dengan  format  perencanaan  dari  Bendahara Puskesmas.  Namun  perencanaan  ini  hanya  terkait  kegiatan  pembinaan  dan  pelayanan Posbindu PTM. Faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi interprofesi pada program PTM yaitu kerja sama, komunikasi, etika, dan peran profesi.

## BIBLIOGRAFI
Adhania,  Cindy  Cahya,  Wiwaha,  Guswan,  &  Fianza,  Pandji  Irani.  (2018).  Prevalensi Penyakit  Tidak  Menular  Pada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  Di  Kota Bandung  Tahun  2013-2015. Jurnal  Sistem  Kesehatan , 3 (4),  204–211. Https://Doi.Org/10.24198/Jsk.V3i4.18499
Asyifa  Permana  Sari  Tarigan.  (N.D.). Meningkatkan  Keselamatan  Pasien  Dengan Interprofesional Collaboratin .
Hadi, Irwan. (2016). Buku Ajar Manajemen Keselamatan Pasien . Deepublish.
Hanum, Sri Handayani, & Nurhayati, Darubekti. (2019). Pendampingan Pengembangan Program  Untuk  Meningkatkan  Kehadiran  Pada  Posyandu  Lansia  Di  Desa Kungkai, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu .
Kementrian,  Kesehatan.  (2013). Presentase  Pengidap  Penyakit  Tidak  Menular  Di Indonesia .
Kusuma, Meradiana Widya, Herawati, Fauna, Setiasih, Setiasih, & Yulia, Rika. (2021). Persepsi Tenaga Kesehatan Dalam Praktik Kolaborasi Interprofesional Di Rumah Sakit Di Banyuwangi. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia , 20 (2), 106–113.
Mandias,  Reagen  Jimmy,  Simbolon,  Sedia,  Manalu,  Novita  Verayanti,  Elon,  Yunus, Jainurakhma,  Janes,  Suwarto,  Tri,  Latipah,  Siti,  Amir,  Nurhidayah,  &  Boyoh, Debilly  Yuan.  (2021). Keselamatan  Pasien  Dan  Keselamatan  Kesehatan  Kerja Dalam Keperawatan . Yayasan Kita Menulis.
Marina,  Monika  Naulia.  (2019). Meningkatkan  Interprofessional  Collaboration Terhadap Keselamatan Pasien .
Oktaviani, Riska Dwinki. (N.D.). Hubungan Mitra Perawat Dengan Petugas Di Rumah Sakit Untuk Memaksimalkan Keselamatan Pasien .
Panjaitan,  Charolina.  (2019). "Kolaborasi  Dokter  Dan  Perawat  Dalam  Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit " .
Purba,  Nur  Afrina  Sahira.  (2019). Mewujudkan  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan  Yang Efeektif Melalui Strategi Kolaborasi Interprofesional .
Supriyatna, Eka, Pertiwiwati, Endang, & Setiawan, Herry. (2020a). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Pemanfaatan  Posbindu  Ptm  Oleh  Masyarakat  Di  Wilayah  Kerja Puskesmas Martapura 2. J Publ Kesehat Masy Indones , 7 (1), 1.
Supriyatna,  Eka,  Pertiwiwati,  Endang,  &  Setiawan,  Herry.  (2020b).  Program  Pos Pembinaan  Terpadu  Penyakit  Tidak  Menular  Di  Puskesmas  Martapura. Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia , 7 (1), 1–8.
Ulfah,  Nabilah.  (N.D.). Motivasi  Pasien  Penderita  Hipertensi  Yang  Berobat  Di Puskesmas  Pisangan  Dalam  Pengendalian  Hipertensi.  2018. UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta-FK.
Wahyuni, Desy Nur. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kunjungan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Ciputat Tahun  2017 .  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta:  Fakultas  Kedokteran  Dan  Ilmu Kesehatan, 2017.
WHO.  (2012).  No  Title. Global  Action  Plan  For  The  Prevention  And  Control  Of Noncommunicable Disease .

## Copyright holder:
Nindya Rahmanida, Adang Bachtiar (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: