## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI USAHA PONDOK WISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI
Komang Ayu Kusuma Wardani
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  Mahendradatta - Denpasar Email : Ayukusumawardani93@gmail.com
ABSTRAK, Kabupaten  Badung  sebagai  salah  satu  daerah  yang  menerapkan  otonomi  daerah membentuk  suatu  kebijakan  akomodasi  pariwisata  yang  tertuang  dalam    Peraturan  Bupati  Nomor  6 Tahun  2016  tentang  Standarisasi  Usaha  Pondok  Wisata.  Peraturan  ini  merupakan  tindaklanjut  dari penataan  dan  pengawasan  pembangunan  jasa  akomodasi  di  Kabupaten  Badung,  sebagai  persyaratan teknis untuk jasa akomodasi dengan lahan sempit dengan mengikuti standar dari usaha pondok wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi, strategi implementasi serta faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Standarisasi Usaha Pondok Wisata. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh  data,  peneliti  melakukan  observasi  serta  wawancara  dengan  narasumber  yang berhubungan  dengan  implementasi  peraturan  tersebut.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  implementasi peraturan  ini  belum  berjalan  secara  optimal,  terjadi  pelanggaran  dalam  penyelenggaran  dan perijinannya.  Dinas  Pariwisata  sebagai  pelaksana  terkesan  mengabaikan  hal  tersebut,  dikarenakan pemerintah  menginginkan  peningkatan  pendapatan  daerah  yang  diterima  dari  penetapan  pajak  pada usaha  sebesar  10%.  Strategi  pelaksanaan  dikonsepkan  ke  Desa  Wisata,  namun  untuk  pelaksanaan dilapangan  tidak  sesuai.  Faktor  pendukung  pelaksanaan  peraturan  ini  ialah  adanya  komunikasi  dan kerjasama  yang  baik  antara  aktor  pelaksana,  potensi penataan tata  ruang,  dan  potensi  meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Badung. Sedangkan faktor penghambatnya ialah keragaman perilaku kelompok sasaran dan tingkat komitmen dan keterampilan aparat pelaksana.

## Kata  Kunci  :  Implementasi  Kebijakan,  Peraturan  Bupati,  Usaha  Pondok  Wisata,  Pendapatan Asli Daerah
ABSTRACT, Badung district as one of the regions applying local autonomy made a policy of tourism accommodation  stipulated  in  the  Regent  Regulation  Number  6  Year  2016  on  Standardization  of Cottages  Business.This  regulation  was  a  follow-up  of  building  structuring  &  supervision  of accommodation service in Badung District, as a technical requirement for accommodation service with a narrow area of land by following the standard of cottages business.The objectives of this research were  to  determine  how  the  implementation,  implementation  strategy  and  supporting  factors  are  of Regent  Regulation  Number  6  Year  2016  on  the  Standardization  of  Cottages  Business.  This  was  a descriptive qualitative research. In order to collect the data, the researchers conducted an observation and interview with information sources relating to the implementation of that regulation.The research result showed that the implementation of this research was not optimum yet, there was a violation of the implementation and the license. Badung tourism service as the executor seems like ignoring that matter since the government wants to have a local revenue increase accepted from the tax determination for business by 10%. The implementation strategy was conceptualized as a Tourism Village, but the condition  at  field  did  not  support.  Supporting  factors  of  this  regulation  implementation  were communication  and  good  cooperation  among  the  executors,  potential  of  spatial  planning implementation, and the potential to increase Badung local own-source revenue. While the inhibiting factors were the target group behavior diversity and commitment degree as well as executors ‘ability.
KEY WORDS:  Policy implementation, regent regulation, cottages business, local own source revenue.

## LATAR BELAKANG
Bali  sebagai  salah  satu  provinsi  di Indonesia,  menjadi  tujuan  pariwisata  yang mengalami  perkembangan  industri  pariwisata
khususnya  pembangunan  sarana  akomodasi. Hingga  kini,  Bali  telah  memiliki  lebih  dari 28.000  kamar  hotel  yang  terdiri  dari  kelas pondok  wisata,  hotel  melati,  hingga  bintang
lima.  Berkembangnya  sarana  akomodasi ditujukan  untuk  mendukung  pariwisata  dan para  wisatawan  yang  datang,  serta merupakan prioritas  untuk  menyokong  pembangunan pariwisata  di  Bali.  Berdasarkan  data  Badan Pusat  Statistik  Bali,  pertumbuhan  akomodasi pariwisata  terkonsentrasi  di  wilayah  Bali Selatan, salah satunya ialah Kabupaten Badung. Berkembangnya sarana akomodasi di Kabupaten  Badung  memberikan  dampak positif  dan  negatif.  Dampak  positifnya  ialah peningkatan  pendapatan  Kabupaten  Badung. Sedangkan  dampak  negatif  yang  diterima pemerintah  atau  masyarakat  setempat  ialah dampak  pada  lingkungan  dan  ruang  terbuka hijau.
Menanggapi permasalahan tersebut,
Pemerintah Kabupaten Badung memilih untuk melakukan  penataan  dan  pengawasan  dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Standar Minimal Luas Lahan dan Luas  Kamar  serta  Fasilitas  Penunjang  Hotel dan Kondotel. Namun, berdasarkan hasil rapat koordinasi  yang  membahas  Peraturan  Bupati Badung No 36 Tahun 2016 tersebut, ditemukan bahwa terjadi pembangunan sarana akomodasi yang dianggap tidak sesuai dengan luas lahan, yakni  luas  lahan  sempit  namun  memiliki jumlah kamar banyak.
Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Kabupaten Badung melalui
Dinas
Pariwisata, mengusulkan kebijakan untuk sarana akomodasi  dengan  luas  lahan  sempit  dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 6 tentang Standarisasi  Usaha  Pondok  Wisata.  Usaha pondok  wisata  adalah  usaha  penyediaan akomodasi  berupa  bangunan  rumah  tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi  dalam  kehidupan  sehari-hari pemiliknya.  Setiap  usaha  harus  melengkapi persyaratan  teknis  berupa  izin  usaha,  TDUP, sertifikat,  dan  sertifikasi  usaha  pondok  wisata serta kapasitas penyediaan jumlah kamar paling sedikit  satu  kamar  dan  paling  banyak  lima kamar yang khusus untuk disewakan.
Berdasarkan  laporan  jasa  akomodasi Kabupaten  Badung  tahun  2016,  terdapat  775 usaha pondok wisata yang sudah memiliki izin usaha  dan  TDUP.  Namun  masih  ada  usaha pondok  wisata  yang  belum  dapat  menunjukan izin  atau  masih  dalam  proses  pengurusan perijinan  namun  sudah  operasional  yang berjumlah  92  usaha.  Pelaksanaan  Peraturan
Bupati  ini  terkendala  dalam  melakukan persyaratan teknis dan proses perijinan seperti IMB dan peruntukkan kapasitas usaha pondok wisata.  Pelaksanaan  kebijakan  ini  mengalami kesulitan  karena  bangunan  usaha  sudah terbangun  terlebih  dahulu  yang  menyebabkan kelebihan  kapasitas  kamar  serta  dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah dalam meningkatkan  pendapatan  daerah  dengan mengabaikan usaha pondok wisata yang belum memiliki ijin namun berjalan secara opersional.
Berdasarkan  penjabaran  latar  belakang  di atas,  maka  peneliti  melakukan  penelitian dengan  judul “Implementasi  Peraturan Bupati  Nomor  6  Tahun  2016  tentang Standarisasi  Usaha  Pondok  Wisata  dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali.”

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun fokus penelitian ini adalah 1) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016  tentang  Standarisasi  Usaha  Pondok Wisata,  mencakup  (a)  penyelenggaraan  usaha pondok  wisata,  (b)  Tanda  Daftar  Usaha Pariwisata  (TDUP),  Sertifikat  Usaha,  dan Sertifikasi Usaha Pondok Wisata, (c) Pembinaan  dan  Pengawasan.  2)  Strategi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016  tentang  Standarisasi  Usaha  Pondok Wisata,  mencakup  (a)  penyelenggaraan  usaha pondok  wisata,  (b)  Tanda  Daftar  Usaha Pariwisata  (TDUP),  Sertifikat  Usaha,  dan Sertifikasi Usaha Pondok Wisata, (c) Pembinaan  dan  Pengawasan.  3)  Faktor Pendukung  dan  Penghambat  Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Standarisasi  Usaha  Pondok  Wisata.  Jenis  data yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data sekunder, sedangan sumber data yang digunakan  ialah  informan,  peristiwa  dan dokumen,.  Teknik  pengumpulan  data,  peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data menurut  Creswell  (2012)  yaitu  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis data  menggunakan interactive  analysis dari Miles,  Huberman,  dan  Saidana  (2014)  yang terdiri  dari  empat  alur  kegiatan  yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## LITERATURE REVIEW
Menurut Friendrich dalam Agustino (2016) kebijakan  adalah  serangkaian  tindakan  yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu dimana  terdapat  hambatan-hambatan  dan kesempatan-kesempatan  terhadap  pelaksanaan usulan  kebijaksanaan  tersebut  dalam  rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kebijakan publik  menurut  Dunn  dalam  Pasolog  (2008) ialah  suatu  rangkaian  pilihan-pilihan  yang saling berhubungan yang  dibuat  oleh  lembaga atau  pejabat  pemerintah  yang  menyangkut tugas pemerintahan. Grindle (1980) memberikan  pandangan  tentang  implementasi kebijakan  dengan  mengatakan  bahwa  secara umum  tugas  implementasi  adalah  membentuk suatu  kaitan  yang  memudahkan  tujuan-tujuan kebijakan  bisa  direalisasikan  sebagai  dampak dari suatu kegiatan pemerintah.
Strategi  merupakan  seni  dan  ilmu  yang menggunakan  dan  mengembangan  kekuatan (ideology, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan  keamanan)  untuk  mencapai  tujuan yang  telah  ditetapkan  (Sumarsono,  2006). Menurut  Goldsworthy  dan  Ashley  dalam Salusu  (2008),  terdapat  tujuh  aturan  dasar dalam  merumuskan  suatu  strategi  yaitu  harus menjelaskan  dan  menginterpretasikan  masa depan, arahan strategi harus dapat menentukan rencana, strategi harus berfokus pada keunggulan  kompetitif,  harus  diaplikasikan dari  atas  kebawah,  strategi  harus  mempunyai orientasi  eksternal,  fleksibilitas  adalah  sangat esensial dan strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun  2016  tentang  Standarisasi  Usaha Pondok Wisata
Secara  umum  penyelengaraan  usaha pondok  wisata  di  Kabupaten  Badung  belum terlaksana  secara  optimal,  usaha  cenderung menggunakan istilah villa dibandingan pondok wisata.  Hal  tersebut  dikarenakan  masyarakat menganggap  pengunaan  istilah  villa  lebih memiliki  nilai  jual  dimata  wisatawan.  Usaha pondok  wisata  yang  seharusnya  sebuah bangunan  rumah  tinggal  dan  ditinggali  oleh pemiliknya  dan  sebagian  kamar  disewakan kepada wisatawan untuk memberikan kesempatan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, namun pada kenyataannya pemilik menyewakan
keseluruhan  bangunan.  Pada  pelaksanaan perijinan, masih terdapat usaha pondok wisata yang belum memiliki izin namun tetap berjalan secara operasional. Pada tahun 2016 terdapat 92 usaha  pondok  wisata  yang  belum  dapat menunjukkan  perizinan  usahanya.  Pembinaan dan  pengawasan  oleh  pemerintah  dilakukan melalui  bimbingan  teknis dan  pelatihan  teknis bagi tenaga kerja, namun dilapangan ditemukan bahwa  terjadi  keengaanan  pemilik  atau manager usaha untuk mengirimkan pegawainya mengikuti  pembinaan,  serta  terdapat  beberapa usaha yang tidak menerima surat undangan dari dinas  pariwisata.  Pengawasan  dilaksanakan selama  5  bulan  dalam  setahun,  dimana  tim pengawas  turun  ke  masing-masing  kecamatan untuk memberikan pembinaan. Sanksi administrasi  dilakukan  oleh  dinas  pariwisata bekerjasama  dengan  satuan  polisi  pamong praja, pada tahun 2015-2017 tidak ada laporan usaha pondok wisata yang melakukan pelanggaran, sedangkan berdasarkan penjabaran  sebelumnya  pelanggaran  telah terjadi.
Jika  dikaitkan  dengan  teori  implementasi kebijakan  Merilee  S.  Grindle,  keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2016, dapat diukur dari isi kebijakan ( content of policy )  dan  lingkungan  kebijakan  ( context  of policy ).
a. Isi Kebijakan ( content of policy )
1. Kepentingan yang mempengaruhi Terdapat dua pihak
yang berkepentingan  dalam  pelaksanan  peraturan bupati  nomor  6  tahun  2016  yaitu  Dinas Pariwisata  Kabupaten  Badung  dan  pengusaha pondok  wisata.  Pemerintah  berkepentingan dalam  mengatur  kembali  usaha  akomodasi dengan lahan sempit menggunakan persyaratan teknis  usaha  pondok  wisata.  Sedangkan pengusaha  menginginkan  usahanya  tetap berjalan, walau telah melakukan pelanggaran.
2. Tipe manfaat Untuk  mengantisipasi  pembangunan jasa  akomodasi  dengan  lahan  sempit  namun memiliki banyak kamar, menanggulangi berkurangnya  lahan  terbuka  hijau  dan  upaya pemerintah  dalam  meningkatkan  daya  saing masyarakat menengah kebawah serta meningkatkan PAD Kabupaten Badung.
3. Derajat perubahan yang diharapkan Perubahan  yang  diharapkan  ialah perubahan  perilaku  atau  pola  pikir  pengusaha pondok wisata untuk mengikuti kebijakan yang tertuang dalam peraturan bupati sehingga tidak
ada lagi pengusaha yang membangun usahanya terlebih dahulu kemudian melakukan perijinannya.  Serta  kebijakan  ini  diharapkan membawa perubahan yang baik bagi pengusaha jasa akomodasi dengan lahan sempit.
4.
5. Letak pengambilan keputusan
Peraturan  bupati  nomor  6  tahun  2016 ditetapkan  oleh  Bupati  Kabupaten  Badung bersama  Dinas  Pariwisata  yang  memiliki wewenang  terhadap  pelaksanaan  kebijakan dibidang kepariwisataan.
6. Pelaksana program
Pelaksana dari peraturan ini antara lain Bupati,  Dinas  Pariwisata,  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu, Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  Dinas  Sosial  dan Ketenagakerjaan,  Lembaga  Sertifikasi  Usaha, dan  Perhimpunan  Hotel  dan  Restauran Indonesia Kabupaten Badung.
7. Sumber daya yang digunakan Staff  bidang  sarana  akomodasi  seksi akomodasi,  tim  pembinaan  dan  pengawasan jasa  akomodasi,  tim  penegak  hukum  satuan polisi  pamong  praja  Kabupaten  Badung menjadi sumber daya manusia yang digunakan, sedangkan sumber daya lainnya berupa sumber dana  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan kebijakan ini bersumber dari APBD Kabupaten Badung.
b. Lingkungan Kebijakan ( context of policy )
1. Kekuasaan,  kepentingan-kepentingan  dan strategi aktor yang terlibat Dinas Pariwisata menginginkan semua
usaha  jasa  akomodasi  beroperasi  secara  legal sesuai  dengan  perundang-undangan  yang berlaku. Pemerintah mengabaikan usaha pondok wisata yang belum memiliki izin usaha, menginginkan  pendapatan  yang  diterima  dari pajak usaha sesuai dengan jumlah kamar yang disewakan.
2. Karakteristik  lembaga  dan  rezim  yang sedang berkuasa
Pemerintah  Kabupaten  Badung  tidak bisa  menekan  masyarakat  untuk  melakukan bisnis  di  bidang  akomodasi  pariwisata, sehingga pemerintah mengabaikan aturan yang telah  dibuat,  dan  memperbolehkan  usaha berjalan  secara  operasional  dengan  ketentuan menetapkan  pajak  usaha  melalui  NPWPD sesuai dengan jumlah kamar yang disewakan.
3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana
Pengusaha  pondok  wisata  cenderung untuk  membangun  terlebih  dahulu  kemudian
melakukan  perijinan,  hal  tersebut  dilakukan karena  mereka  merasa  kurangnya  informasi terkait  legalitas  jasa  akomodasi.  Sedangkan pemerintah mengabaikan pelanggaran,
dikarenakan memiliki tujuan dalam meningkatkan pendapatan daerah yang diterimanya melalui pajak usaha.
2. Strategi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang

## Standarisasi Usaha Pondok Wisata
Kegagalan  kebijakan  publik  cenderung terjadi  dikarenakan  tidak  adanya  strategi  yang dipersiapkan  aparatur  untuk  melaksanakan kebijakan.  Dinas  Pariwisata  sebagai leading sector kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016, hanya merancang strategi pelaksanaan dalam sebuah konsep desa wisata yang memiliki tujuan untuk pengendalian pembangunan jasa akomodasi di kawasan  Badung  Selatan.  Hal  ini  merupakan sebuah  alternatif  yang  ditawarkan  pemerintah kepada  wisatawan  dalam  menikmati  alam. Strategi  pelaksanaan  ini  dibagi  menjadi  3 cluster  wilayah  yaitu  Kecamatan  Mengwi, Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Petang. Strategi  pelaksanaan  perijinan  usaha  dan sanksi administrasi, Dinas Pariwisata Kabupaten  Badung  mengikuti  ketentuan  yang tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Nomor  86 Tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran usaha penyedia akomodasi, Peraturan Menteri Nomor 9  Tahun  2014  tentang  standar  usaha  pondok wisata,  dan  Peraturan  Menteri  No  18  tahun 2016  tentang  pendaftaran  usaha  pariwisata. Sedangkan strategi pelaksanaan dalam pengawasan dan pembinaannya, Dinas Pariwisata berdasarkan rekomendasi dari PHRI Kabupaten  Badung  membentuk  suatu  tim pembinaan  dan  pengawasan  jasa  akomodasi pariwisata berdasarkan surat keputusan Bupati.
3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung  Implementasi  Peraturan Bupati  Nomor  6  Tahun  2016  tentang Standarisasi Usaha Pondok Wisata
1. Faktor Penghambat
a. Keragaman Perilaku Kelompok Sasaran Kelompok  sasaran  dari  peraturan bupati  ini  adalah  para  pengusaha  pondok wisata.  secara  umum  pengusaha  bersifat heterogen, para pengusaha membangun terlebih dahulu  kemudian  melakukan  perijinan,  hal tersebut  dilakukan  karena  mereka  merasa
kurang informasi terkait legalitas usaha pondok wisata. Sehingga lebih menyulitkan pemerintah dalam  melaksanakan  kebijakan  yang  tertuang dalam peraturan bupati tersebut.
b. Tingkat  Komitmen  dan  Keterampilan
Aparat dan Implementor
Kurang tegasnya aparat dan implementor  dalam  melaksanakan  kebijakan, aparat  seharusnya  komitmen  terhadap  tujuan yaitu  melakukan  pengaturan  kembali  jasa akomodasi  dengan  lahan  sempit,  tidak  hanya meningkatkan  pendapatan  daerah  dengan mengabaikan usaha yang melakukan pelanggaran.
2. Faktor Pendukung
a. Keterpaduan  Hierarki  dalam  dan  Antar- Lembaga Pelaksana
Terpadunya pembagian kerja di dalam Dinas  Pariwisata  dan  terjadinya  komunikasi yang  baik  antara  Dinas  Pariwisata  dengan Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  atau  Dinas  Pariwisata dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Munculnya  koordinasi  yang  intensif  menjadi salah satu komponen penting dalam
meningkatkan peluang keberhasilan implementasi suatu kebijakan.
b. Potensi  Meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah
Dengan  ditetapkannya  peraturan  ini, akan  semakin  banyak  usaha  masyarakat menengah kebawah dengan lahan sempit dapat disewakan  kepada  wisatawan  sehingga  dapat memunculkan  potensi  dalam  meningkatkan PAD.

## KESIMPULAN
Implementasi Peraturan Bupati No 6 Tahun 2016  secara  umum  belum  berjalan  optimal. Masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha,  terjadi  pembiaran  oleh  pemerintah terhadap  pelanggaran  tersebut,  dikarenakan pemerintah  menginginkan  pendapatan  dari pajak usaha. Strategi yang dirancang hanyalah strategi  pelaksanaan  yang  dalam  konsep  desa wisata,  namun  strategi  tersebut  tidak  selaras dengan kenyataan dilapangan. Adanya keterpaduan hierarki, komunikasi dan kerjasama yang baik antara aktor serta potensi meningkatkan PAD menjadi faktor pendukung implementasi, sedangkan faktor penghambatnya  ialah  keragaman  perilaku
kelompok  sasaran,  tingkat  komitmen  dan keterampilan aparat

## SARAN
Pemerintah Kabupaten Badung melakukan evaluasi secara cermat mengenai implementasi peraturan bupati tersebut, memberikan sosialisasi kepada pengusaha tentang
persyaratan  teknis usaha  pondok  wisata.  Serta melakukan tindaklanjut terhadap
ketidakselarasan  strategi  dengan  kenyataan  di daerah.  Dalam  melaksanakan  suatu  kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung tetap mempertahankan  komunikasi  dan  kerjasama yang  baik  antara  aparatur  terkait  serta meningkatkan  komitmen  dan  keterampilan aparatur  dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Serta dalam  meningkatkan  pendapatan  daerah  tidak melupakan tujuan dari kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo.  2016. Dasar-Dasar  Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Creswell,  John  W.  2012. Research  Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Grindle,  Merille  S  (ed.).  1980. Politics  and Policy  Implementation  in  the  Third World .  New  Jersey  :  Princeton University Press.
Miles,  Mattew.  Hubberman,  A  Michale, Saldana.  2014. Qualitative  Data
Analysis: A Metode Sourcebook . Sage Publication Pasolog, Harbani. 2008. Kepemimpinan
Birokrasi . Bandung: Alfabeta.
Peraturan Bupati Badung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang  Standarisasi  Usaha  Pondok Wisata di Kabupaten Badung.
Salusu,  J.  1996. Pengambilan  Keputusan
Stratejik: Untuk Organisasi Publik dan
Organisasi Nonprofit . Jakarta: Grasindo