Konsep  dan  Nilai-nilai  Multikulturalisme  dalam  Pendidikan Dasar Islam
Muhammad Zulkarnaen* 1
1 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin * Mzulkarnaen1926fai@umbjm.ac.id
Abstract This  paper  discusses  the  concepts  and  values  of multiculturalism in Islamic basic education and how it is relevant to Islamic basic education itself. Multiculturalism is a relatively recent concept in the realm of science, especially in the social sciences, so that the multicultural concept is very important to be introduced and entered  into  the  realm  of  education,  especially  Islamic  basic education  which  manages  multicultural  values  both  from  within  to grow.  awareness  of  the  importance  of  difference  and  equality  of justice.  The  multicultural  concept  has  noble  values  such  as  justice, tolerance, human rights, justice and gender equality.
Abstrak Tulisan  ini  membahas  tentang  konsep  dan  nilai-nilai multikulturalime  dalam  pendidikan  dasar  Islam  dan  bagaimana relevansinya  terhadap  pendidikan  dasar  islam  itu  sendiri.
Multikulturalisme merupakan suatu konsep yang relatif paling anyar dalam  khazanah  ilmu  pengetahuan,  khususnya  dalam  ilmu-ilmu sosial,  sehingga  konsep  multikultural  sangat  penting  untuk dikenalkan dan masuk dalam ranah pendidikan, terutama pendidikan dasar  islam  sebagaimana  nilai-nilai  multikultural  sebaiknya diajarkan  sedari  diri  untuk  menumbuhkan  kesadaran  pentingnya perbedaan  dan  kesetaraan  keadilan.  Konsep  multikultural  memiliki nilai-nilai  yang  luhur  seperti  keadilan,  toleransi,  ham,  keadilan  dan kesetaraan gender
Kata  Kunci:  Multikulturalisme,  Nilai-Nilai  Multikulturalisme,  dan Pendidikan Dasar Islam

## A. Pendahuluan
Islam telah menjelaskan bahwa perbedaan itu adalah hal yang pasti di muka bumi ini, oleh sebab itu hendaknya perbedaan disikapi dengan dewasa dan saling menghargai.  Indonesia  sebagai  negara  yang  memiliki  suku,  agama,  ras  paling majememuk  memiliki  potensi  yang  bagus  untuk  dijadikan  role  model  sebagai negara  percontohan  dalam  membina  kerukunan  hidup  manusia.  Dasar  negara Pancasila  sebagai  pondasi  yang  sarat  dengan  nilai-nilai  subtantif  Islam  ini
menurut  Abdul  Karim  dan  di  dalamnya  memiliki  koherensi  antar  sila  satu  sama lain  menunjukkan  bahwa  nilai-nilai  multikultural  dalam  Pancasila  itu  sendiri adalah  berlandaskan  Islam. 1 Serta  yang  tidak  dapat  dilepas  dalam  pendidikan masa depan menurut Zamroni adalah nilai-nilai budaya yang dapat dimanfaatkan dalam  praktek  pendidikan. 2 Ini  menunjukkan  bahwa  integrasi  keilmuan  tidak boleh  tercabut  dari  akan  bangsa  itu  sendiri,  sehingga  Pendidikan  agama  Islam mampu  mengakomodir  perkembangan  dan  memeberikan  solusi  tehadap permasalahan multikultural.

## B. Konsep Pendidikan Dasar Islam Berwawasan Multikultural
Sangkot Sirait  memaparkan ada empat landasan  normatif pendidikan Islam multikultural,  isu  ini  dianggap  pokok  dalam  pendidikan  Islam  multikultural khususnya dalam bidang keagamaan, yaitu:
a. Kesatuan dalam aspek ketuhanan dan Pesan-Nya (wahyu);
b. Kesatuan kenabian;
c. Tidak ada paksaan dalam beragama; dan
d. Pengakuan terhadap eksistensi agama lain. 3
Pendidikan Islam multikultural bukan hanya secara konseptual memberikan kesamaan  hak  atas  peserta  didik  dalam  kelas  untuk  mendapatkan  kesempatan  di bidang  apa  saja,  tetapi  juga  penting  adalah  menjelaskan  kepada  peserta  didik bagaiman  Islam  membina  hubungan  yang  baik  dengan  penganut  tradisi  di  luar Islam yang pernah dibawa Nabi Muhammad saw beberapa abad silam. Pendidikan Islam  multikultural soyogiayanya  menjadi dasar-dasar  normatif  sebagai  landasan untuk  merumuskan  bagaimana  semestinya  proses  pendidikan  dalam  Islam dikelola sehingga tidak asing bagi masyarakat yang secara alamiah punya budaya sendiri-sendiri. 4
Pluralisme  agama-agama  bukanlah  sinkretisme  agama,  menurut  Nurcholis Madjid  hakikat  dari  pluralisme  agama  adalah  menghargai  dan  menghormati perbedaan.  Memperkuat  identitas  agama  masing-masing  justru  akan  makin menegaskan  pluralitas  agama  dan  mengamfirmasi  nilai-nilai  dan  arti  pluralisme itu sendidi. 5 Ini seyogyanya menjadi inspirasi bagi semua yang sudah dan hendak bergiat  dalam  wilayah  pluralisme  agama  bukan  meninggalkan  yang  satu  (agama
1 Abdul  Karim, Menggali  Muatan  Pancasila  dalam  Perspektif  Islam (Yogyakarta:  Surya Raya, 2004), hlm. 48.
2 Zamroni, Paradigma  Pendidikan  Masa  Depan (Yogyakarta:  Bigraf  Publishing,  2000), hlm. 88.
3 Sangkot  Sirait,  “Landasan  Normatif  Pendidikan  Islam  Multikultural”,  dalam Antologi Pendidikan Islam (Yogyakarta: Idea Press, 2010), hlm. 167.
4 Ibid., hlm. 181.
5 Aris  Angwarmase,  “Mencarai  Landasar  Pluralisme,”  dalam Prospek  Pluralisme  Agama (Yogyakarta: Interfidie, 2009), hlm. 18.
dan  ajaran-ajarannya)  untuk  mendapatkan  yang  lain  (dialog),  yang  harus  terjadi adalah  agama  masing-masing  mengaliri  dan  menginspirasi  perjumpaan- perjumpaan dan dialog-dialog yang tebangun.
Menurut  Munir  Mulkan  guru  dan  pendidikan  agama  harus  menyadari posisinya dalam keseluruhan sistem dan proses pembelajan di sekolah umum dan madrasah. Tanpa peluang mengubah dan mengembangkan epistemologi baru dari keseluruhan bidang studi dan praktik pembelajaran agama membuat peserta didik mengalami  keterbelahan  psikologis  atau  teologis.  Pendidikan  multikulutural mengadaikan  sekolah  dan  kelas  dikelola  sebagai  sebuah  simulasi  arena  hidup nyata  yang  plural,  terus  berubah  dan  berkembang.  Institusi  sekolah  dan  kelas adalah  wahana  hidup  dengan  pemeran  utama  peserta  didik  di  saat  guru  dan seluruh  tenaga  kependidikan  berperan  sebagai  fasilitator.  Pembelajan  dikelola sebagai  dialog  dan  pengayaan  dan  pengalaman  hidup  yang  unik,  sehingga  bisa tumbuh  pengalaman  dan  kesadaran  kolektif  setiap  warga  dan  peserta  didik  yang kelak menjadi dasar etika politik berbasis etika kewargaan. 6

## C. Nilai-Nilai Multikulturalisme dalam Pendidian Dasar Islam
Menurut Amin Abdullah dalam Ainul Yaqin setiap agama di dunia memiliki nilai-nilai khas ( typical  values )  yang  hanya terdapat pada masing-masing agama. Nilai  ini  diistilahkan  dengan  nilai  pertikular.  Selain  itu  setiap  agama  juga memiliki nilai-nilai umum yang dipercaya oleh semua agama, inilah yang disebut dengan  nilai  universal. 7 Wacana  multikulturalisme  sebenarnya  tidak  berpretansi menghilangkan  nilai-nilai  partikular  dari  agama  kerana  upaya  seperti  itu merupakan hal yang impossible. 8 Wacana ini hanya berupaya agar nilai partikular ini  agar  nilai-nilai  partikular  ini  tetap  berada  dalam exsclusive  locus. Sekedar berada  dalam  wilayah  komunitasyang  mempercayai  nilai  partikular  itu  saja, sedangkan  bagi  masyarakat  luar  yang  tidak  meyakini  nilai  partikular  tersebut, maka yang diberlakukan adalah nilai-nilai universal. 9
Pendeka  kata,  partikularitas  nilai  dari  suatu  agama  lebih-lebih  lagi partikularitas ritual-ritual agama hanya diperuntukkan bagi intern pemeluk agama lain.  Dalam  menghadapi  pemeluk  agama  yang  berebda  menurut  Amin  Abdullah yang  harus  dipegang  adalah  nilai-nilai  universal  berupa  keadilan,  kemanusiaan, kesetaraan, berbuat baik terhadap sesama, kejujuran, dan lain sebagainya. 10
Berdasarkan  ini  menurut  Ainul  Yaqin  maka  keberadaan  pendidikan multikultural  sangat  diperlukan.  Pendidikan  multikultural  adalah  strategi
6 Mahfud, Pendidikan, hlm. 270.
7 Yaqin, Pendidikan, hlm. xiv.
8 Ibid., hlm. xiv.
9 Ibid.
10 Ibid.
pendidikan  yang  diaplikasikan  pada  semua  jenis  mata  pelajaran  dengan menggunakan  perbedaan  kultural  yang  berada  pada  diri  peserta  didik  seperti perbedaan  etnis,  agama,  bahasa,  gender,  kelas  sosial  ras,  kemampuan  dan  umur agar  proses  belajar  menjadi  efektif  dan  mudah.  Lanjut  Yaqin  pendidikan multikultural  juga  untuk  melatih  dan  menanamkan  nilai-nilai  yang  membangun karakter  peserta  didik  agar  mampu  bersikap  demokratis,  humanis,  dan  pluralis dalam lingkungan mereka. 11

## 1. Nilai Demokrasi
Menurut  Abdurrahman  Assegaf    perbincangan  tentang  demokrasi  mencakup persoalan  nilai,  seperti  nilai  tentang  hak  bagi  semua  penduduk,  nilai  tentang kemerdekaan yang antara lain meliputi kebebasan pers kebebasan berkumpul dan berdemonstrasi  serta  bertindak,  nilai  tentang  keadilan  dan  yang  lebih  dari  itu semua, demokrasi berciri pokok adanya kedaulatan rakyat, musyawarah mufakat, serta tanggung jwab atas pikiran dan perbuatannya sendiri. 12
Menurut  Heru  Nugroho  dalam  Ngainun  Naim  &  Ahmad  Sauqi  pendidikan bukan  lagi  kebudayaan  yang  beku  ( frozen  culture )  yang  tidak  mengalami perubahan  dan  anti  kritik,  tetapi  merupakan  budaya  dinamis  yang  secara  terus menerus  dapat  dikritik  dan  direvisi  kearah  yang  lebih  baik.  Artinya  dunia pendidikan  harus  selalu  memperhatikan  kebutuhan  anak  didik.  Jika  pendidikan mengabaikan  kebutuhan  anak  didik  dan  memaksakan  berjalan  secara  kaku, sebagaimana  yang  digariskan  dalam  kurikulum,  tentu  hasilnya  tidak  akan makimal. Tujuan pendidikan yang sudah dirumuskan pun belum tentu akan dapat dicapai. 13
Dilihat dalam tinjauan Islam, menurut Syamsul Arif dan Ahmad Barizi suatu program  pendidikan  Islam  dikatakan  demokratis  jika  memiliki  beberapa  ciri, yaitu:
1. Tingginya komitmen keilmuan.
2. Menempatkan guru/dosen dan peserta didik/mahapeserta didik sebagai subjek pendidikan yang saling berintegrasi, saling mengisi, dan saling melengkapi.
3. Menempatkan pendidikan dan anak didik secara proporsional
4. Konsisten dengan prinsip belajar tuntas ( long life education )
5. Tidak  berhenti  pada  retorika  dan  teori,  tetapi  ada  langkah-langkah konkret estafet dan pebgalaman ilmu. 14
11 Ibid., hlm. 25.
12 Abdurrahman  Assegaf, Pendidikan  Tanpa  Kekerasan  Tipologi  Kondisi,  Kasus  dan Konsep (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004). Hlm. 192-193.
13 Naim, Pendidikan, hlm. 64.
14 Syamsul  Arifin  dan  Ahmadi  Barizi, Paradigma  Pendidikan  Berbasis  Pluralisme  dan Demokrasi,  Rekonstruksi  dan  Aktualisasi  Tradisi  Ikhtlaf  dalam  Islam (Malang:  UMM  Press  dan PSIF, 2001), hlm. 138.
Pendidikan  Islam  demokratis  merupakan  prasayarat  mutlak  dalam  konteks kehidupan  global.  Pendidikan  Islam  yang  eksklusif  dan  anti  demokrasi  akan ditinggalkan  oleh  para  peminatnya,  karena  kontraproduktif  denga  realitas  yang berkembang.  Namun  demikian,  mewujudkan  pendidikan  khususnya  pendidikan Islam, yang demokratis bukanlah hal yang mudah. 15
Ada beragam tantangan yang harus dihadapi, menurut H.A.R Tilaar, ada lima tantangan dalam demokrasi pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam. Pertama, pendidikan  yang  penuh  kebohongan. Kedua, sistem  pendidikan  yang elitis. Ketiga, proses  domestifikasi. Keempat, proses  pembodohan. Kelima, budaya korporasi. 16 Tantangan-tantanga ini harus dihadapi jika ingin mewujudkan pendidikan  yang  demokratis.  Antara  pendidikan  demokratis  dan  Islam  pluralis- multikultural merupakan sebuah rangkaian. Masing-masing saling bergantung dan saling  memengaruhi  .  oleh  karena  itu,  penciptaan  sistem  pendidikan  yang demokratis akan mempercepat proses pencapaian tujuan pendidikan Islam plurals- multikultural. 17

## 2. Nilai Toleransi
Toleransi  adalah  kemampuan  untuk  menghormati  sifat  dasar,  keyakinan,  dan prilaku  yang  dimiliki  oleh  orang  lain. 18 Dalam  literatur  agama  Islam,  toleransi dsebut  dengan tasamuh yang  dipahami  sebagai  sifat  atau  sikap  menghargai, membiarkan,  atau  membolehkan  pendirian  (pandangan)  orang  lain  yang bertentangan dengan pandangan kita. Secara prinsip  mtodologis, toleransi adalah penerimaan terhadap yang tampak sampai kepalsuannya tersingkap. 19
Toleransi  relevan  dengan  epistemologi.  Ia  juga  relevan  dengan  etika,  yaitu sebagai  prinsip  menerima  apa  yang  dikehendaki  sampai  ketidaklayakannya tersingkap,  dan  toleransi  adalah  keyaknan  bahwa  keanekaragaman  agama  terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhinya, baik kondisi, ruang, waktu,  pransangka,  keinginan,  dan  kepentngan  yang  berbeda  antara  satu  agama dengan agama lannya. 20
Dengan  tumbuhnya  sikap  saling  memahami,  saling  mengerti  dan  saling menghormati terhadap perbedaan-perbedaan  yang ada, diharapkan dapat menjadi batu pijakan ke arah tercapainya kerukunan hidup antar umat beragama, dan juga masing-masing  penganut  agama  akan  memiliki  komitmen  yang  kokoh  terhadap agamanya masing-masing-masing. Sikap pluralis semacam inilah yang seharusnya
15 Naim, Pendidikan, hlm. 72.
16 Tilaar, Mltikulturalisme, hlm. 297-299.
17 Naim, Pendidikan, hlm. 74.
18 Alwi Shihab, Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama, cet. III (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 41.
19 Ibid.
20 Ibid.
ditumbuhkembangkan  lewat  berbagai  macam  institusi  yang  ada,  termasuk  lewat jalur  pendidikan.  dengan  demikian,  ke  depan  diharapkan  agar  lahir  sebuah masyarakat yang pluralis, toleran, bermoral dan beradab. 21
Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memiliki perspektif yang konstruktif terhadap  perdamaian  dan  kerukunan  hidup.  Dalam  Al-Quran  manusia digolongkan menjadi tiga golongan: kaum Muslim, ahl al-Kitab , dan golongan di luar  Muslim  dan ahl  al-Kitab ,  yaitu  golongan watsany (pagan).  Menurut  Al- Quran,  semua  golongan  tersebut  mempunyai  tempat  dan  kedudukan  tersendiri dalam hubungan sosial dengan umat Islam. 22
Menurut  beberapa  pemikir  besar  seperti  Fazlur  Rahman  dan  Mahmoud  M. Ayyoub  dalam  Naim  mengatakan  bahwa  kasih  sayang  dan  rahmat  Allah  adalah otoritas  Allah  sendiri.  Tidak  ada  yang  menjamin  bahwa  hanya  kaum  Muslimin saja  yang  akan  memperolehnya.  Sebab,  ukuran  untuk  memperolehnya  bukan semata-mata  dari  formalitas  keberagamaan,  tetapi  lebih  pada  aspek-aspek subtansial, terutama bagaimana menyelami makna-makna universal ajaran agama dan  kemudian  menerapkannya  dalam  kehidupan.  Oleh  karena  itu,  relasi  antara kaum  Muslim  dengan  non-Muslim  seharusnya  tidak  dibangun  di  atas  landasan kecurigaan  dan  saling  klaim  kebenaran,  tetapi  dibangun  dengan  kerangka  yang penuh toleransi, sehingga akan tercipta kehidupan yang damai. Tugas yang paling mendasar  yang diusung  masing-masing agama adalah  bagaimana  masing-masing pemeluk agama berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi kemungkaran. 23
Dengan demikian, cara pandang yang toleran adalah hasil dari dialektika dan pengasahan  kesadaran  yang  dilakukan  secara  terus-menerus.  Bisa  jadi  kesadaran tersebut lahir karena dialektika yang berlangsung secara produktif dalam dinamika hidup  yang  panjang.  Dalam  konteks  ini  Farid  Essack  merefleksikan pengalamannya  memiliki  kesadaran  pluralis  melalui  hasil  persentuhan pengalaman hidupnya.
“The  fact  that  our  oppressions  was  made  bearble  by  the  solidarity, humanity and laughter of our Cristian neighbours made me suspicious of all  religious  ideas  that  claimed  salvation  only  for  their  own  imbued  me with a deep awareness of the  intrinsic worth of the religious other. How could  i  possibily  look  Mrs  Batista  and  Aunty  Katie  in  the  eye  while believing that, despite the kindness that shone from every dealing which they had with us, they were destined for the fire of hell? This acceptance of  the  other,  the  core  of  religious  pluralism,  did  not  come  naturally however, to the township dweller”. 24
21 Naim, Pendidikan, hlm. 83.
22 Ruslani, Masyarakat Kitab dan Dialog Antar Agama, Studi atas Pemikiran Mohammed Arkoun (yogyakarta: Bentang, 2000), hlm. 8-9.
23 Naim, Pendidikan, 105.
24 Farid Essack, Qur,an, Liberation &  Pluralism, An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Opression (Oxford: Oneworld, 1997), hlm. 3.

## 3. Nilai Hak Asasi Manusia
Kekerasan  dipahami  sebagai  perbuatan  yang  melampaui  batas  perlakuan terhadap  hak-hak  seseorang,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  di  mana  terjadi kekerasan di situ terjadi pelanggaran HAM. 25 Semakin tinggi intensitas kekerasan semakin berat pula pelanggaran HAM yang terjadi. Kasus-kasus yang ditemukan terdahulu  terlihat  bahwa  hanya  karena  sebab-sebab  sepele,  kekerasan  yang ditimbulkan bisa meledak dan menjadi bentuk kekerasan tingkat berat.
Dalam  Islam,  hak  diperoleh  setelah  kewajiban kifayah (kolektif)  dan kewajiban ‘ain (individual).  Baik  sebagai  individu  maupun  kolektif,  manusia memiliki  kewajiban  kepada  Allah,  yakni  beribadah,  disamping  kewajiban- kewajiban lainnya, seperti kepada diri sendiri dan keluarga, tetangga, buruh, harta benda,  dan  negara.  Begitu  pula  sebaliknya,  kewajiban  negara  kepada  rakyatnya, kepada lingkungan dan lain-lain. 26
Wawasan  HAM  sangat  mungkin  diterapkan  di  sekolah  secara  sistemik  dan simultan  baik  pada  materi,  metode,  tujuan,  kebijakan,  proses  maupun  lainnya. Materi  PAI  berwawasan  HAM  bisa  dimasukkan  pada  materi  akidah  ( tauhid ), misalnya sebab  materi tersebut dimaksudkan untuk  mengatur hak dan kewajiban manusia  kepada  tuhannya,  hukum  Islam  ( Syari,at ).  Kajiannya  membahas hubungan antar sesama  manusia ( hablun  min an-nas ) dalam  wujud  interaksi dan transaksi  sosial  ( muamalat ),  serta  memuat  peribadatan  kepada  Allah  ( ibadah hablun  min  Allah ).  Di  samping  itu,  bisa  pula  dimasukkan  ke  dalam  masalah moralitas  Islami  ( akhlak )  sebab  problem akhlak ini  terkait  dengan  prilaku manusia.  Ringkasnya  seluruh  materi  pendidikan  Islam  merupakan  wahana kondusif bagi penerapan nilai-nilai HAM. Meski demikian, nilai-nilai humanisme dari  materi  PAI  tersebut  akan  menjadi  kering  tatkala  tidak  disampaikan  dengan cara  yang  humanis pula, sebab al-thariqah  ahammu min  al-maddah atau metode lebih utama dari pada materi. 27
Prinsip-prinsip  kemanusiaan  ini  digunakan  untuk  membangun  sikap  inklusif dan pengakuan perbedaan, yaitu prinsip yang bisa memberikan kesempatan yang setara  bagi  semua  manusia  tanpa  diskriminasi  atas  dasar  jenis  kelamin,  suku maupun  agama. 28 Dengan  cara  ini,  umat  Islam  diyakini  dapat  membangun pandangan  inklusif  bahwa  semua  umat  manusia  memiliki  derajat  sama,  baik Muslim, non-Muslim maupun perempuan dalam segala aspek kehidupannya, baik secara individual maupun kolektif. Dalam hal ini, manusia bukanlah sebagai alat,
25 Assegaf, Pendidikan, hlm. 119.
26 Ibid., hlm. 189.
27 Ibid., 190.
28 Moh.  Dahlan, Paradigma  Ushul  Fiqh  Multikultural  Gus  Dur (Yogyakarta:  Kaukaba, 2013), hlm. 140.
tetapi menjadi tujuan bagi dirinya. 29

## 4. Nilai Keadilan Sosial
Dalam  Al-Quran  digunakan  pengertian  yang  berbeda-beda  bagi  kata  yang berhubungan dengan keadilan.  Bahkan kata  yang digunakan untuk  menampilkan wawasan  keadilan  juga  tidak  selalu  berasal  dari  akar  kata ‘adl. Kata-kata sinonimnya  juga  dijumpai  seperti qisth,  hukm dan  sebagainya  dalam  Al-Quran. Kata ‘adl dalam berbagai bentuknya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan  pengertian  keadilan,  seperti  kata ta’dilu, dalam  arti  mempersekutukan tuhan,  dan ‘adl dalam  arti  tebusan. 30 Abdurrahman  Wahid  sendiri  menjelaskan keadilan adalah:
“Kalau  dikategorikan,  ada  beberapa  pengertian  yang  berkaitan  dengan keadilan dalam Al-Quran dari akar kata ‘adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap  yang  tidak  memihak,  penjagaan  hak-hak  seseorang  dan  cara  yang tepat dalam mengambil keputusan (“Hendaknya kalian menghukumi atau mengambil  keputusan  atas  dasar  keadilan”).  Secara  keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai  penjabaran  bentuk-bentuk  keadilan  dalam  kehidupan.  Dari terkaitnya  beberapa  pengertian  kata ‘adl dengan  wawasan  atau  sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak jelas betapa porsi “warna keadilan”  mendapat  tempat  dalam  Al-Quran,  sehingga  dapat  dimengerti sikap  kelompok  Mu’tazilah  dan  Syi’ah  untuk  menempatkan  keadilan (adalah)  sebagai  salah  satu  dari  lima  prinsip  utama al-Mabadi’  al- Khamsah dalam keyakinan atau akidah mereka. 31
Apa  yang  dikemukakan  KH  Abdurrahman  Wahid  di  atas  dipertegas  dengan pengertian dan dorongan Al-Quran agar setiap manusia memenuhi janji, tugas dan amanat  yang  diembannya,  melindungi  kaum  lemah  dan  kekurangan,  memiliki kepekaan  sosial  dengan  sesama  warga  masyarakat  dan  jujur  dalam  bersikap. Perintah Allah untuk melakukan pemberdayaan terhadap sesamanya menunjukkan orientasi  yang  kuat  mengenai  akar  keadilan  dalam  Al-Quran.  Demikian  juga wawasan keadilan tidak hanya dimaksudkan untuk memperhatikan ruang lingkup mikro  dari  kehidupan  warga  masyarakat  secara  perorangan,  tetapi  juga  lingkup makro  kehidupan  masyarakat.  Sikap  adil  tidak  hanya  dituntut  bagi  kaum Muslimin  saja,  tetapi  juga  mereka  yang  beragama  lain.  Hal  itu  juga  tidak  hanya dibatsi  sikap  adil  dalam  urusan-urusan  mereka  belaka,  tetapi  juga  dalam kebebasan  mereka  untuk  mempertahankan  keyakinan  dan  melaksanakan  ajaran
29 Moh.  Dahlan, Epistemologi  Hukum  Islam:  Studi  Atas  Pemikiran  Abdullahi  Ahmed  An Naim (Yogyakarta: Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 206.
30 Abdurrahman  Wahid,  “Konsep-Konsep  Keadilan”,  dalam  Budhy  Munawar-Rachman (ed) Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 98.
31 Ibid., hlm. 99.
agama masing-masing. 32
Fase terpenting dari keadilan dalam Al-Quran adalah sifatnya sebagai perintah agama,  bukan  sekedar  sebagai  pedoman  etis  atau  dorongan  moral  saja. Implementasi keadilan adalah sebagai  bagian penting dari pemenuhan kewajiban agama, namun kaum Muslim perlu waspada dengan kecendrungan ideologis yang tidak  rasional  karena  tidak  ada  refleksi  dalam  menerima  suatu  ajaran  agama.  Di samping  itu,  kaum  Muslim  harus  mampu  menegakkan  keadilan  secara komprehensif,  bukan  hanya  sekedar  pengaturan  parsial. 33 Dengan  demikian keadilan  tidak  boleh  hanya  diukur  dari  segi  lahirnya  atau  formalitas  saja,  tetapi yang terpenting adalah bagaimana menegakkan keadilan secara substansial. 34

## 5. Nilai Kesetaraan Gender
Gender  merupakan  atribut  yang  melekat  pada  laki-laki  dan  perempuan  yang dibentuk  secara  kultural.  Gender  membedakan  struktur  setiap  aspek  kehidupan sosial manusia berdasarkan jenis kelamin. 35 Sebagai konsep dalam analisis sosial, gender  mengacu  pada  seperangkat  sifat  peran,  tanggung  jawab,  fungsi,  hak  dan prilaku  yang  melekat  pada  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  bentuk  budaya. 36 Masyarakat  menciptakan  sikap  dan  prilaku  berdasarkan  jenis  kelamin,  termasuk menentukan  apa  yang  seharusnya  membedakan  perempuan  dan  laki-laki. Keyakinan  tersebut  diwariskan  secara  turun  temurun  melalui  proses  sosialisasi baik dalam keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan agama. 37
Gender  juga  dapat  dipahami  sebagai  konsekuensi  yang  muncul  akibat perbedaan  anatomi  biologis  yang  mendorong  munculnya  aspek-aspek kebudayaan. 38 Secara garis besar teori-teori gender dapat diklasifikasikan menjadi dua  kelompok. Pertama, adalah  kelompok  teori-teori nature yang  mengatakan bahwa perbedaan peran  laki-laki dan perempuan  ditentukan oleh  faktor biologis. Anatomi  laki-laki, dengan sederet perbedaanya dengan perempuan  yang  menjadi faktor  utama  dalam  penentuan  peran  sosial  kedua  jenis  kelamin.  Laki-laki menjalankan peran-peran utama dalam masyarakat karena secara umum dianggap lebih  potensial,  lebih  kuat  dan  lebih  produktif.  Organ  reproduksi  perempuan berserta  fungsi  yang  diasosiasikan  kepadanya  seperti,  hamil,  melahirkan  dan menyusui dianggap sebagai  membatasi ruang gerak bagi perempuan. Batasan  ini
32 Ibid., hlm. 100.
33 Ibid., hlm. 100-101
34 Dahlan, Paradigma, hlm. 138.
35 Pamela Sue Anderson, A Feminist Philosophy of Religion (Blacwell: Blacwell Published, 1998), hlm. 6.
36 Julia  Claves  Mosse, Gender  dan  Pembangunan, terj.  Hartian  silawati  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 1-7.
37 Marhumah,  “Konstruksi  Gender  dan  Hegemoni  Kekuasaan  (Melacak  Peran  Perempuan Pada  Pendidikan  Pesantren)”  dalam Antologi  Pendidikan  Islam (Yogyakarta:  Idea  Press,  2010), hlm. 185.
38 Ibid.
tidak  berlaku  bagi  laki-laki. Perbedaan  inilah  yang  melahirkan pemisahan  fungsi dan  tanggung  jawab  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Termasuk  dalam  teori  ini adalah teori fungsional struktural, teori sosio-biologis dan psikoanalisa. 39
Kedua, adalah  kelompok  teori-teori nature yang  melihat  bahwa  perbedaan karakter  dan  peran  sosial  antara  laki-laki  dan  perempuan  lebih  ditentukan  oleh faktor sosial-budaya. Perspektif ini menyimpulkan bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam  masyarakat tidak  ditentukan oleh  faktor biologis, melainkan dikonstruksikan oleh budaya, yakni relasi kuasa ( power relation ) yang secara  turun  temurun  dipertahankan  oleh  laki-laki.  Pandangan  ini  didukung  oleh teori-teori konflik dan teori-teori feminis. 40
Pendidikan merupakan salah satu saran yang strategis dalam menstransformasikan  budaya  yang  berkembang  di  dalam  masyarakat.  Demikian pula budaya yang berbias gender dapat berkembang dan tetap ada, tidak lepas dari proses  pendidikan  dari  generasi  ke  generasi  berikutnya  sehingga  munculnya perbedaan gender di masyarakat merupakan estafet dari generasi satu ke generasi berikutnya  melalui  proses  pendidikan  yang  tidak  berbasis  pada  keadilan  dan kesetaraan gender. 41
Pendidikan  selain  berfungsi untuk  menurunkan atau  mentransformasi  budaya dari  satu  generasi  berikutnya,  juga  mempunyai  fungsi  untuk  mengubah  prilaku kearah  yang  lebih  baik,  fungsi  inilah  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk mendekonstruksi  pandangan-pandangan  yang  tidak  mendukung  semangat kesetaraan  dan  keadilan  gender.  Untuk  menumbuhkan  generasi  yang  sadar  akan keadilan  dan  kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  maka  hal  yang  perlu untuk  diperhatikan  dalam  pendidikan  formal  di  sekolah  adalah  jangan  sampai guru  atau  pendidik  berpikir  mana  yang  pantas  dan  mana  yang  tidak  pantas dilakukan  peserta  didik  laki-laki  dan  perempuan,  keduanya  harus  diberi  akses yang  sama,  dan  berpikir  bahwa  keduanya  adalah  potensi  sumber  daya  manusia yang  sama.  Reformasi  terhadap  konsep,  sistem  dan  praksis  pendidikan  formal yang  paham  gender  sangat  diperlukan,  sehingga  pendidikan  dapat  digunakan untuk  mengubah  persepsi  yang  kurang  benar  terhadap  sumber  daya  perempuan dan sumber daya laki-laki. 42

## D. Kesimpulan
Multikulturalisme  dalam  pendidikan  dasar  Islam  adalah  sebuah  keharusan yang  mesti  dijalankan  oleh  semua  pihak  yang  merasa  berada  dalam  lingkup pendidikan,  dalam  isi  pembelajaran  dan  materi  ajar  di  sekolah-sekolah  dan madrsah-madrasah seyogyanya memuat kontent multikulturalisme ini baik secara
39 Ibid., hlm. 186.
40 Ibid., hlm 186-187.
41 Ali  Maksum, Pluralisme  dan  Multikulturalisme  Paradigma  Baru  Pendidikan  Islam  di Indonesia (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2011), hlm. 262.
42 Ibid., hlm. 263.
langsung dalam proses pembelajaran maupun secara tidak langsung dalam lingkup sekolah atau madrasah. Pengenalan konsep sejak dini tentu sangat penting karena penanaman  nilai-nilai  multikulturalisme  melalui  intenalisasi  akan  mampu diaktualisasikan  dan  menjadi  kebiasaan  yang  baik  bagi  siswa  sekolah  sehingga tujuan  akhirnya  adalah  siswa  mampu  mengamalkan  kedalam  kehidupan  sehari- hari mereka tentang nila-nilai luhur yang ada dalam multikulturalisme itu sendiri, seperti keadilan, toleransi, menghargai hak asasi manusia, dan kesetaraan gender.

## Daftar Pustaka
Anderson,  Pamela  Sue, A  Feminist  Philosophy  of  Religion (Blacwell:  Blacwell Published, 1998)
Angwarmase,  Aris,  “Mencarai  Landasar  Pluralisme,”  dalam Prospek  Pluralisme Agama (Yogyakarta: Interfidie, 2009)
Arifin,  Syamsul dan  Ahmadi  Barizi, Paradigma  Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi, Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Ikhtlaf dalam Islam (Malang: UMM Press dan PSIF, 2001)
Assegaf,  Abdurrahman, Pendidikan  Tanpa  Kekerasan  Tipologi  Kondisi,  Kasus dan Konsep (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004)
Dahlan,  Moh., Epistemologi  Hukum  Islam:  Studi  Atas  Pemikiran  Abdullahi Ahmed An Naim (Yogyakarta: Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2006)
____________, Paradigma  Ushul  Fiqh  Multikultural  Gus  Dur (Yogyakarta: Kaukaba, 2013)
Essack,  Farid, Qur,an,  Liberation  &  Pluralism,  An  Islamic  Perspective  of Interreligious Solidarity against Opression (Oxford: Oneworld, 1997)
Karim,  Abdul, Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam (Yogyakarta: Surya Raya, 2004)
Maksum,  Ali, Pluralisme  dan  Multikulturalisme  Paradigma  Baru  Pendidikan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2011)
Marhumah,  “Konstruksi  Gender  dan  Hegemoni  Kekuasaan  (Melacak  Peran Perempuan Pada Pendidikan Pesantren)” dalam Antologi Pendidikan Islam (Yogyakarta: Idea Press, 2010)
Mosse,  Julia  Claves, Gender  dan  Pembangunan, terj.  Hartian  silawati (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
Ruslani, Masyarakat  Kitab  dan  Dialog  Antar  Agama,  Studi  atas  Pemikiran Mohammed Arkoun (yogyakarta: Bentang, 2000)
Shihab,  Alwi, Islam  Inklusif,  Menuju  Sikap  Terbuka  dalam  Beragama, cet.  III (Bandung: Mizan, 1998)
Sirait,  Sangkot,  “Landasan  Normatif  Pendidikan  Islam  Multikultural”,  dalam
Antologi Pendidikan Islam (Yogyakarta: Idea Press, 2010)
Wahid,  Abdurrahman,  “Konsep-Konsep  Keadilan”,  dalam  Budhy  Munawar- Rachman  (ed) Kontekstualisasi  Doktrin  Islam  dalam  Sejarah (Jakarta: Paramadina, 1995)
Zamroni, Paradigma  Pendidikan  Masa  Depan (Yogyakarta:  Bigraf  Publishing, 2000)