SUBJEK HUKUM DALAM  PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA
Diana Rahmi
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl.A.Yani Km.4.5 Banjarmasin E-mail : dianarahmi54@gmail.com
Abstract: Along with the enactment of Law No. 3 of 2006, Religious Court has been change related to law subject and principle of submission as well as added the Religious Court in resolving the disputes of Islamic  economics.  Non-Muslims  or  non-Islamic  legal  entity  are  allowed  to  be  the  subject  of  legal  on dispute  resolution  in  the  Religious  Courts.  It  is  provided  the  legal  relationship  of  civil  underlies  the Sharia. The presence of Article 1 paragraph 1 of Law No. 50 of 2009 is not to reduce the scope of the subject  of  law  in  the  Law  Religious  Court  previously,  but  this  is  related  to  law  subject  that  have  the meaning in narrow perspective, so that formulation of the notion in the article is need to be readjusted back in future.
Abstrak :  Seiring  dengan  lahirnya  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006,  Pengadilan  Agama  mengalami perubahan terkait subjek hukum dan asas penundukan diri serta ditambahkannya kewenangan Peradilan Agama  dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah.  Orang  non  muslim  atau  badan  hukum  non syariah  diperkenankan  menjadi  subjek  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  di  lingkungan  Peradilan Agama.  Asalkan  Hubungan  hukum  yang  melandasi  keperdataan    tersebut  berdasarkan  prinsip  syariah. Kehadiran  pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  No.  50  Tahun    2009  bukanlah  untuk  mereduksi cakupan subjek hukum dalam Undang-Undang Peradilan Agama sebelumnya, namun kehadiran rumusan pasal ini terkait  subjek  hukum  menganut  pengertian  dengan  perspektif  yang  sempit,  sehingga  ke  depannya rumusan  pengertian  dalam  pasal  dimaksud  perlu  dikaji  ulang  kembali.  Terkait  pemberlakuan  asas penundukan  diri,  tidak  bisa  diterapkan  kepada  semua  perkara  yang  menjadi  kewenangan  absolut Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan bahwa asas ini dicantumkan adalah seiring dengan penambahan kewenangan Absolut Peradilan Agama bidang ekonomi syariah serta  mengakomodir fakta bahwa banyak pelaku ekonomi Syariah bukan hanya orang Islam tapi juga non Islam.
Kata Kunci : Subjek Hukum,  asas penundukan diri, ekonomi syariah dan Peradilan Agama

## Pendahuluan
Suatu institusi keagamaan atau kemasyarakatan  akan  sulit  dipahami  tanpa mengaitkannya dengan perkembangan situasi sosial politik yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  setting  sosial politik  ikut  memberikan  bentuk  dan  warna  bagi
kelangsungan  hidup  institusi. 1 N.J.Coulson menyatakan  bahwa  hukum  senantiasa  hidup  dan berkembang  sejalan  dengan  laju  perkembangan suatu  masyarakat. 2 Secara  sosiologis  pendapat  ini dapat  dibuktikan  dengan  sangat  mudah,  di  mana implementasi  cita  hukum  dan  kesadaran  hukum
1 Abdul  Halim, Peradilan  Agama  dalam  Politik  Hukum  di Indonesia ,  (Jakarta  :  PT.RajaGrafindo  Persada,  2000), hlm. 1
2 N.J.Coulson, A History of Islamic Law , (Edinburgh : University Press, 1991), hlm. 1
turut  dibentuk  oleh  konfigurasi  sosio-politik  yang berkembang  dalam  tataran  kehidupan  masyarakat, tidak kecuali dikembangkan pula oleh rezim suatu pemerintahan. 3 Berangkat  dari  asumsi  ini,  maka apapun  tentu  saja  tidak  bisa  melepaskan  diri  dari pengaruh lingkungan sosial politik yang mengiringi, baik terhadap hukum itu sendiri maupun lembaga- lembaga keagamaan yang ada. Hal ini tak terkecuali terhadap lembaga Peradilan Agama sebagai simbol kekuasaan hukum Islam di Indonesia. 4
Historistik perkembangan Peradilan Agama di Indonesia  memiliki  corak  tersendiri.  Dalam perjalanannya  memperlihatkan  bahwa  setiap rangkaian  historis  secara  terus  menerus  ditandai dengan  pergumulan  antara  politik  dan  institusi hukum  Islam,  yang  terkadang  memihak  dan menguntungkan  kelangsungan  institusi  ini  dan tidak  jarang  pula  merugikannya.  Yang  terjadi kemudian  adalah  adanya  gelombang  pasang  surut institusi  Peradilan  Agama  di  Indonesia,  seiring dengan pasang surut peran politik umat Islam.
Gelombang  pasang  perkembangan  Peradilan Agama  di  Indonesia  dapat  dijumpai  pada  masa kerajaan-kerajaan  Islam  di  nusantara,  kemudian surut  ketika  gelombang  kolonialisme  berkuasa. Permulaan  kemerdekaan,  demokrasi  parlementer dan  orde  baru,  gelombang  politik  keagamaan  itu bisa  disebut  berada  dalam  kondisi  pasang,  meski kemudian  surut  kembali.  Kecuali  babak  terakhir orde  baru  dan  sekarang  era  reformasi,  ketika kedudukan  Islam  secara  politik  berada  dalam hubungan  akomodatif.  Namun  secara  umum dalam rangkaian perjalanan nasib Peradilan Agama lebih  lama  bergerak  dalam  surutnya  daripada gelombang pasangnya. 5
Perspektif  historis  terkait  pertumbuhan  dan perkembangan Peradilan Agama memang
3 Abdul Halim, Op.Cit , hlm. 2.
4 Daniel S. Lev, Islamic Courts in Indonesia A Study in the Political Bases of Legal Institutions, Diterjemahkan oleh Zaini Ahmad Noeh dengan judul, Peradilan Agama di Indonesia , (Jakarta : Intermasa, 1986), hlm. 18.
5 Deliar Nor, Islam dan Politik : Mayoritas atau Minoritas ? (Jakarta : Prisma, No.5/1988), hlm. 3-21.
mengalami pasang surut, namun perlahan tapi pasti eksistensi Peradilan Agama tumbuh semakin kuat. Sebagaimana  dideskripsikan  oleh  Lev,  bahwa Peradilan  Islam  di  Indonesia  yang  kelihatannya ganjil,  tidak  hanya  mampu  bertahan  hidup  tetapi dalam berbagai hal mengalami perkembangan yang semakin  kuat.  Sedangkan  di  negeri-negeri  Islam lainnya, pranata-pranata hukum keagamaan banyak yang dihapus dan dibatasi. 6
Secara sosiologis pertumbuhan dan perkembangan  Peradilan  Agama  didukung  dan dikembangkan oleh dan di dalam masyarakat Islam Indonesia. 7 Masyarakat  Islam  di  Indonesia mempersepsikan bahwa hukum Islam dan lembaga peradilan adalah bagian dari kewajiban agama yang mesti dan wajib secara kifayah untuk dilaksanakan dan  dipertahankan.  Pengabaian  terhadap  hukum Islam  dan  lembaga  peradilannya,  sama  saja  halnya dengan  pengabaian  pada  hukum-hukum  Allah. Segala  upaya  dan  dayapun  kemudian  dikerahkan agar  hukum  Islam  dan  lembaga  peradilan  dapat dijalankan dan dipertahankan.
Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi  salah  satu unsur  yang  paling  menentukan  semakin  eksisnya Peradilan  Agama  yaitu  kemampuan  dan  peranan para  pendukungnya,  yaitu  elite  Islam,  para  ulama dan  anggota    masyarakat  Islam  pada  umumnya, dalam  merumuskan  dan      menerapkan  hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan.
Eksistensi Peradilan Agama dalam sistem tata hukum di Indonesia, secara lebih nyata yaitu sejak disahkan  dan  diundangkannya  UU  Nomor  14 tahun  1970.  Kemudian  menyusul  UU  Nomor  1 Tahun  1974  dan  PP  Nomor  9  tahun  1975,  PP Nomor 28 Tahun 1977, UU Nomor 7 tahun 1989, dan  Inpres  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  KHI. Peraturan perundang-undangan tersebut menuntut berbagai konsekuensi antara lain pembentukan PA diseluruh wilayah kabupaten/kotamadya dan PTA
6 Daniel S. Lev, Op.Cit , hlm. X.
7 Cik  Hasan  Bisri, Peradilan  Islam  dalam  Tatanan Masyarakat Indonesia , (Bandung: PT Remaja
Roesdakarya, 2000), hlm. 44.
di  seluruh  wilayah  propinsi  ;  peningkatan  kualitas PA  dan  PTA  diseluruh  wilayah  Indonesia; penambahan jumlah hakim dan panitera pengganti; pengangkatan jurusita; peningkatan kualitas hakim dan  panitera;  peningkatan  kualitas  administrasi peradilan;  dan  penambahan  serta  peningkatan sarana dan prasarana yang mendukungnya. 8
Sekarang  di  Era  Reformasi  eksistensi Peradilan Agama semakin menemukan momentumnya  yaitu  seiring  dengan  perubahan terhadap  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman menjadi  sistem  satu  atap  Mahkamah  Agung. Sebagai  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman, Peradilan Agama juga diikutsertakan dalam sistem satu  atap  dimaksud.  Tujuan  diberlakukannya sistem  satu  atap  Mahkamah  Agung  adalah  dalam rangka  memperkuat  prinsip  kekuasaan  kehakiman yang  merdeka,  sesuai  dengan  reformasi  dibidang hukum.
Perubahan  terhadap  Undang-Undang  No.  7 Tahun  1989  oleh  Undang-Undang  No.  3  Tahun 2006 semakin memantapkan kedudukan, eksistensi dan spesialisasi Peradilan Agama itu sendiri dalam sistem  tata  hukum  di  Indonesia.  Salah  satu perubahan  yang  dianggap  signifikan    terhadap Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  adalah   Pasal 49  menyangkut  kewenangan  absolut    Peradilan Agama.  Dalam  perubahan  tersebut  kewenangan Peradilan  Agama  diperluas,  antara  lain  meliputi perkara zakat, infaq, objek sengketa hak milik yang subjek  hukumnya  antara  orang  yang  beragama Islam  dan  ekonomi  syariah.  Bagian  Penjelasan perubahan  Pasal  49  menyinggung  terkait  subjek hukum  yang  dapat  berperkara  di  Pengadilan Agama  adalah  juga  termasuk  orang  atau  badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.
Berangkat  dari  perubahan  dimaksud  maka kewenangan  absolut  Peradilan  Agama  diperluas tidak  saja  dalam  persoalan  objek  perkaranya namun  juga  menyangkut  subjek  hukumnya.
8 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia , (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 24.
Namun yang menjadi pertanyaan sekarang apakah pemberlakuan  asas  penundukan  diri  oleh    subjek hukum  diberlakukan  bagi  semua  perkara  yang menjadi  kewenangan  absolut  Peradilan  Agama. Mengingat  di  dalam  Undang-Undang  Peradilan Agama tidak secara eksplisit menjelaskan hal ini.
Terakhir,  terkait  subjek  hukum  di  Peradilan Agama dapat  dikaji  pada Undang-Undang  No.  50 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama.  Ketentuan  Pasal  1  diubah sehingga  berbunyi  bahwa  dalam  Undang-Undang ini  yang  dimaksud  dengan  “Peradilan  Agama adalah  Peradilan  bagi  orang-orang  yang  beragama Islam”.  Rumusan  Pasal  ini  sama  dengan  rumusan Pasal  1  Angka  1  pada  Undang-Undang  No.  7 Tahun 1989, sebelum terjadinya perubahan.
Rumusan  isi  pasal  tersebut  di  atas menimbulkan  beberapa  pertanyaan.  Apakah cakupan  pengertian  terkait  subjek  hukum  yang dikandung oleh Penjelasan Pasal 49 direduksi oleh ketentuan ini ? Mengingat rumusan ini menegaskan kembali  bahwa  subjek  hukum  atau  orang-orang yang  bisa  mendapatkan  keadilan  di  pengadilan agama  hanyalah  bagi  orang-orang  yang  beragama Islam saja .
Hal-hal  inilah  yang  membuat  Penulis  tertarik mengkaji  lebih jauh terkait Subjek Hukum dalam Perspektif  Undang-Undang  tentang  Peradilan Agama,  yang  akan  dibahas  dalam  uraian selanjutnya.

## Pengertian  dan  Ketentuan  terkait  Subjek Hukum
Menurut  Kamus  Hukum  subjek  hukum diartikan  juga  sebagai  pengemban  hukum  yaitu manusia dan badan hukum. 9 Subjek hukum yang dimaksud  disini  adalah  segala  sesuatu  yang menurut  hukum  dapat  mempunyai  hak  dan kewajiban,  yaitu  manusia  dan  termasuk  Badan Hukum.  Yang  dimaksud  dengan  manusia  secara
9 R. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum , (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2005), hlm. 103.
yuridis  adalah  orang  ( persoon )  yang  dalam  hukum mempunyai hak subjektif dan kewenangan hukum. Sedangkan  Badan  Hukum  adalah    badan  yang dapat  mempunyai  harta  kekayaan,  hak  serta kewajiban seperti orang pribadi 10
Islam  mengatur,  orang  atau  manusia  sebagai subjek  hukum  adalah  pihak  yang  sudah  dapat dibebani  hukum  yang  disebut  dengan mukallaf . Mukallaf adalah  orang  yang  telah  mampu bertindak  secara  hukum,  baik  yang  berhubungan dengan  Tuhan  maupun  dalam  kehidupan  sosial. Kata mukallaf berasal  dari  bahasa  Arab  memiliki arti  yang  dibebani  hukum.  Dalam  hal  ini  adalah mereka  yang  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya  di  hadapan  Allah  SWT  baik  yang terkait  dengan  perintah  maupun  larangan- larangannya. 11
Kecakapan untuk melakukan suatu akad bagi seorang  manusia  dapat  terjadi  kepada  tiga keadaan 12 yaitu :
a. Manusia  yang  tidak  dapat  melakukan  akad apapun seperti cacat jiwa, cacat mental serta anak kecil yang belum mumayyiz.
b. Manusia  yang  dapat  melakukan  akad tertentu,  seperti  anak  yang  sudah mumayyiz , tetapi belum mencapai baligh.
c. Manusia  yang  dapat  melakukan    seluruh akad,  yaitu  untuk  yang  telah  memenuhi syarat-syarat mukallaf.
Selain  dilihat  dari  tahapan  kedewasaan seseorang,  untuk  mencapai  sahnya  suatu  akad, juga  terkait  dengan  kondisi  psikologis  seseorang. Syarat-syarat  subjek  akad  dimaksud  sebagaimana
10 Lebih  lanjut  lihat  dalam  Hairuman  Pasaribu  dan Suhrawardi  K  Lubis, Hukum  Perjanjian  dalam  Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 14.
11 Ade  Armando,  dkk, Ensiklopedi  Islam  untuk  Pelajar , (Jakarta :  PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tth), hlm. 77.
12 Ahmad  Azhar  Basyir, Asas-asas  Hukum  Muamalat , (Hukum  Perdata  Islam),  (Yogyakarta  :  UII  Press, 2000), hlm. 32.
dikemukakan oleh Hamzah Ya’cub adalah sebagai berikut : 13
a. Aqil (berakal)
Orang  yang  melakukan  transaksi  haruslah berakal  sehat,  tidak  sakit  jiwa,  ataupun kurang  akalnya  karena  masih  di  bawah umur,  sehingga  dapat  bertanggungjawab atas transaksi yang dilakukannya.
b. Tamyiz (dapat membedakan)
Orang  yang  bertransaksi  haruslah  orang yang  dapat  membedakan  yang  baik  dan yang  buruk,  sebagai  pertanda  kesadarannya sewaktu bertransaksi.
c. Mukhtar (bebas dari paksaan)
Syarat ini didasarkan pada  ketentuan dalam Surah Annisa Ayat 29 dan Hadis Nabi SAW yang  mengemukakan      prinsip an-taradhin atau  suka  sama  suka.    Hal  ini  berarti  para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas daripada  paksaan  dan  segala  macam tekanan.
Demikian,  persoalan  subjek  hukum  terkait dengan  orang,    selalu  dikaitkan  dengan  syarat- syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  mukalaf yaitu  baligh  dan  berakal  sehat.  Akan  tetapi disamping  hal  ini,  dalam  kaitan  dengan al-‘aqidain maka  terdapat  beberapa  hal  yang  juga  harus diperhatikan,  yaitu  : ahliyah (kecakapan), wilayah (kewenangan), dan wakalah (perwakilan). 14
a. Ahliyah atau  kecakapan  ,  yaitu  kecakapan seseorang  untuk  memiliki  hak  dan  dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan tasharruf. Ahliyah ini  kemudian dibagi  kepada  dua  macam  yaitu  pertama, Ahliyah  wujub adalah  kecakapan  untuk memiliki  suatu  hak  kebendaan.  Manusia dapat  memiliki  hak  sejak  dalam  kandungan untuk hak tertentu, yaitu hak waris. Hak ini akan  selalu  ada  selama  manusia  hidup.
13 Hamzah  Ya’cub, Kode  Etik  Dagang  Menurut  Islam  Pola Pembinaan  Hidup  dalam  Berekonomi ,  (  Bandung  :  CV. Diponegoro, 1984), hlm. 79.
14 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual , Cet. 1, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.  82-86.
Kedua, Ahliyah  ada’ adalah  kecakapan memiliki tasharruf dan  dikenai  tanggung jawab atau kewajiban, baik berupa hak Allah SWT atau hak manusia. Ahliyah ada’ terbagi lagi  kepada  dua  macam  yaitu  :  pertama, Ahliyah  ada’  al  naqishah ,  yaitu  kecakapan bertindak  yang  tidak  sempurna  yang terdapat  pada mumayyiz dan  berakal  sehat. Orang  dalam  kategori  ini  dapat  ber- tasharruf tetapi tidak dapat melakukan akad. Kedua, Ahliyah  ada’  al  kamilah ,  yaitu kecakapan  bertindak  yang  sempurna  yang terdapat  pada aqil  baligh dan  berakal  sehat. Ia  dapat  ber- tasharruf dan  cakap  untuk melakukan akad.
b. Wilayah atau  kewenangan,  yaitu  kekuasaan yang  pemiliknya  dapat    ber- tasharruf dan melakukan  akad  serta  menunaikan  segala akibat hukum yang ditimbulkannya. Adapun syarat seseorang untuk mendapatkan wilayah akad  adalah  orang  yang  cakap  ber- tasharruf secara  sempurna.  Bagi  orang  yang kecakapan  bertindaknya  tidak  sempurna tidak  memiliki wilayah ,  baik  untuk  dirinya maupun  orang  lain  untuk  melakukan tasharruf . 15
c. Wakalah atau  perwakilan,  yaitu  pengalihan kewenangan  terkait  harta  dan  perbuatan tertentu  dari  seseorang  kepada  orang  lain, guna  mengambil  tindakan  tertentu  dalam hidupnya.  Dalam wakalah ,  wakil  dan muwakkil (yang diwakili) haruslah memiliki kecakapan  ber- tasharruf yang  sempurna  dan dilaksanakan dalam bentuk akad berupa ijab dan kabul. Sehingga haruslah jelas objek dan tujuan akad tersebut. Dalam wakalah, wakil memiliki hak untuk mendapatkan upah.
Telah disinggung sebelumnya bahwa manusia sebagai  subjek  hukum  didasarkan  pada  alasan
15 Fathurrahman  Djamil,  “Hukum  Perjanjian  Syariah”, dalam Kompilasi  Hukum  Perikatan oleh  Mariam  Darus Badrulzaman  et.al,  Cet.1,  (Bandung  :  Citra  Aditya Bakti, 2001), hlm. 256-257.
bahwa manusia mempunyai hak-hak  subjektif dan kewenangan  hukum,  dalam  hal  ini  kewenangan berarti  kecakapan  untuk  menjadi  subjek  hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya  manusia  mempunyai  hak  sejak  dalam kandungannya,  akan  tetapi  terkait  dengan beberapa  persyaratan  dan  keadaan  tidak  semua manusia mempunyai  kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
Perspektif hukum, batas kedewasaan seseorang  menjadi  sangat  penting,  karena  hal  ini terkait  dengan  boleh  tidaknya  seseorang melakukan perbuatan hukum ataupun diperlakukan  sebagai  subjek  hukum.  Dalam praktiknya  sejak  seseorang  mengalami  usia dewasanya  maka  dia  berhak  untuk  membuat sebuah  perjanjian  dengan  orang  lain,  melakukan perbuatan  hukum  tertentu  misalnya  melakukan transaksi  jual  beli  terkait  harta  tetap  atas  nama dirinya sendiri.
Di  Indonesia,  batas  usia  dewasa  menurut Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974 dan KUHPerdata, seseorang  dianggap dewasa jika sudah  berusia  21  tahun  atau  sudah  pernah menikah.  Ketentuan  batas  usia    dewasa  tersebut telah  lama  diikuti  oleh  seluruh  ahli  hukum  di Indonesia.  Dalam  implementasinya  jika  terdapat tanah ataupun bangunan yang terdaftar atas nama seorang anak yang belum berusia 21 tahun, maka untuk  melakukan  tindakan  hukum  berupa penjualan  atas  tanah  dan  bangunan  tersebut diperlukan  izin  atau  ketetapan    dari  Pengadilan Negeri setempat.
Sejak lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa.  Menurut Pasal 39 menyebutkan bahwa :
(1) Penghadap  harus  memenuhi  syarat  sebagai berikut :
a. Paling  sedikit  berumur  18  (delapan  belas) tahun atau telah menikah; dan
b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
(2) Penghadap  harus  dikenal  oleh  Notaris  atau diperkenalkan kepadanya  oleh 2 (dua)  orang saksi  pengenal  yang berumur paling sedikit 18  (delapan  belas)  tahun  atau  telah  menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum  atau diperkenalkan  oleh  2  (dua)  penghadap lainnya.
Hal  ini  berarti  dengan  diterbitkannya Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  ini,  maka  terdapat  perbedaan terkait  usia  dewasa  seseorang  dengan  undang- undang  sebelumnya.  Pasal  39  tersebut  di  atas memberikan  pemahaman  yang  jelas  bahwa  setiap orang  yang  sudah  berusia  18  tahun  atau  sudah menikah,  dianggap  sudah  dewasa    dan  berhak untuk bertindak selaku subjek hukum.
Kedepannya  kiranya  perlu  ada  keselarasan terkait  peraturan  perundang-undangan  terhadap usia  dewasa  seseorang  untuk  dapat  bertindak sebagai  subjek  hukum.  Misalnya  dengan melakukan    perubahan  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait,  agar  tidak  terjadi kebingungan ketika terjadi sebuah sengketa.
Selanjutnya  tentang  badan  hukum,  adalah badan  yang  dianggap  dapat  bertindak  dalam hukum  serta  mempunyai  hak-hak,  kewajiban- kewajiban,  dan  perhubungan  hukum  terhadap orang  lain  atau  badan  lain. 16 Badan  Hukum memiliki kekayaan yang terpisah dari perseorangan, sehingga meskipun terjadi pergantian  kepengurusan,  Badan  Hukum  tetap memiliki  kekayaan  tersendiri.  Menurut  Wirjono Prodjodikoro,  yang  dapat menjadi  Badan Hukum yaitu  dapat  berupa  Negara,  daerah  otonom, perkumpulan  orang-orang,  perusahaan  dan yayasan. 17
Jika  diperbandingkan  antara  manusia  sebagai subbek  hukum  dengan  Badan  Hukum,  maka
16 R.  Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum  Perdata , Cet. 8, (Bandung : Sumur Bandung, 1981), hlm. 23.
17 Ibid .
menurut  TM  Hasbi  Ash  Shiddieqy 18 terdapat perbedaan  dalam  hal-hal  sebagai  berikut  : pertama,  hak-hak Badan Hukum berbeda dengan hak-hak  yang  dimiliki  oleh  manusia,  seperti  hak berkeluarga,  hak  pusaka,  dan  lain-lain.  Kedua, Badan Hukum  tidak hilang dengan meninggalnya pengurus  Badan  Hukum.  Badan  Hukum  akan hilang apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi lagi. Ketiga,  Badan  Hukum  diperlukan  adanya pengakuan  hukum.  Keempat,  Badan  Hukum dalam  bertindak   hukum  dibatasi  oleh  ketentuan- ketentuan  hukum  dan  dibatasi  dalam  bidang- bidang  tertentu.  Kelima,  tindakan  hukum  yang dapat dilakukan oleh Badan Hukum adalah tetap, tidak  berkembang.  Keenam,  Badan  Hukum  tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, tetapi hanya dapat dijatuhi hukuman perdata.
Berangkat  dari  penjelasan  di  atas,  terkait dengan  pembahasan  subjek  hukum  di  lingkungan Peradilan  Agama,  maka  para  pencari  keadilan yang  dapat  berperkara  di  lingkungan  Peradilan Agama  atau  subjek  hukum  yang  dimungkinkan sebagai  pihak  dalam  perkara  yang  menjadi kewenangan  Peradilan  Agama,  maka  juga dikenakan  aturan  yang  sama  terkait  persyaratan sebagai subjek hukum.

## Subjek  Hukum  dan  Asas  Penundukan  Diri dalam Undang-Undang Peradilan Agama
Pertanyaan  awal  yang  bisa  dikemukakan dalam  bagian  tulisan  ini  adalah  siapa  saja  para pencari  keadilan,  yang  dapat  bertindak  terhadap dan  di  muka  Pengadilan  Agama  ?  jawaban  dari pertanyaan  ini  haruslah  beranjak  dari  beberapa ketentuan  yang  ada  dalam  Undang-Undang tentang Peradilan Agama yaitu :
Pertama, Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006 memberikan  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang No.  7  Tahun  1989  diubah  sehingga  berbunyi sebagai  berikut  :  Pasal  2    “Peradilan  Agama
18 TM  Hasbi  Ash  Shiddieqy, Pengantar  Piqih  Muamalah, Cet  1.  Ed.  2,  (Semarang  :  Pustaka  Rizki  Putra,  1997), hlm. 14.
adalah  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam  undang-undang  ini”.    Penjelasan  pasal  ini menyebutkan  bahwa  “yang  dimaksud  dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warganegara  Indonesia  maupun  orang  asing  yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia”.
Kedua, Undang-Undang  No.  3  tahun  2006 memberikan  ketentuan  Pasal  49  diubah  sehingga berbunyi  sebagai  berikut  :  Pasal  49  menjelaskan bahwa  “Pengadilan  Agama  bertugas  dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang  : perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat, infaq,    shadaqah;  dan    ekonomi  syari’ah”.  Bagian Penjelasan  Pasal  49  menggariskan  bahwa  “  Yang dimaksud  dengan    “antara  orang-orang  yang beragama  Islam”  adalah  termasuk  orang  atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan  diri  dengan  sukarela  kepada  hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.
Ketiga, Undang-Undang  No  3  Tahun  2006 memberikan  ketentuan  Pasal  50  diubah  sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1) Dalam  hal  terjadi  sengketa  hak  milik  atau sengketa  lain  dalam  perkara  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek  sengketa  tersebut  harus  diputus  lebih dahulu  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan Umum.
(2) Apabila  terjadi  sengketa  hak  milik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang subjek  hukumnya  antara  orang-orang  yang beragama  Islam,  objek  sengketa  tersebut diputus  oleh  Pengadilan  Agama  bersama- sama  perkara  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 49.
Penjelasan Pasal 50 Ayat (2) yaitu : Ketentuan  ini  memberi  wewenang  kepada Pengadilan  Agama  untuk  memutuskan
sengketa  milik  atau  keperdataan  lain  yang terkait  dengan  objek  sengketa  yang  diatur dalam  Pasal  49  apabila  subjek  sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal  ini  menghindari  upaya  memperlambat atau  mengulur  waktu  penyelesaian  sengketa karena  alasan  adanya  sengketa  milik  atau keperdataan  lainnya  tersebut  sering  dibuat oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan  dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama. Sebaliknya  apabila  subjek  yang  mengajukan sengketa  hak  milik  atau  keperdataan  lain tersebut  bukan  yang  menjadi  subjek bersengketa  di  Pengadilan  Agama,  sengketa di  Pengadilan  Agama  ditunda  untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Umum.
Berdasarkan ketentuan di atas, subjek hukum atau para pencari keadilan  yang dapat berperkara di  lingkungan  Peradilan  Agama  adalah  :  Pertama, orang  yang  beragama  Islam.  Kedua,  orang  yang beragama  non  Islam  yang  dengan  sendirinya menundukkan  diri  dengan  sukarela  kepada Hukum  Islam.  Ketiga,  orang  asing  yang  mencari keadilan  pada  Pengadilan  Agama  di  Indonesia. Keempat, Badan Hukum Syariah yang melakukan kegiatan  usaha    berdasarkan  prinsip  syariah  dan Badan Hukum yang dengan sendirinya menundukan  diri  dengan  sukarela  kepada  hukum Islam.
Keempat , Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 memberikan  ketentuan  Pasal  1  Angka  1  diubah sehingga  berbunyi  sebagai  berikut  :  Dalam undang-undang  ini  yang  dimaksud  dengan “Peradilan  Agama  adalah  peradilan  bagi  orang- orang yang beragama Islam”.
Rumusan  Pasal  ini  sama  dengan  rumusan Pasal  1  Angka  1  pada  Undang-Undang  No.  7 Tahun  1989.  Sehingga  untuk  bisa  memahami  isi pasal  ini  dan  mendapatkan  gambaran  secara lengkap  tentang  maksudnya,  masih  harus  melihat
pasal  lainnya  dalam  undang  terdahulu  sebelum terjadinya  perubahan.  Pasal-pasal  yang  juga  harus dikaji dalam hal ini adalah Pasal 2  dan 49 Undang- Undang  No.  3  Tahun  2006. Jika  pasal  1  Angka  1 tersebut  di  atas,    dipahami  tanpa  mengkaitkan dengan  dua  pasal  lainnya,  akan  dipahami  bahwa hanya  orang  yang  beragama  Islam  saja  yang  bisa berperkara  di  lingkungan  Peradilan  Agama  itu artinya pemahaman ini mereduksi dan bertentangan  dengan  semangat  yang  tertera  pada Pasal  49    Undang-Undang  No.  3  tahun  2006. Tekanan  dalam  pasal  ini  masih    terhadap  subjek hukum  atau  hanya  kepada  orang-orang  yang  bisa mendapatkan  keadilan,  bukan  terhadap  jenis perkaranya.
Pengertian  Peradilan  Agama  yang  diatur dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 1 Angka  1,  seharusnya  memiliki  prinsip  yang  sama makna perumusannya dengan yang ditentukan bagi lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Peradilan  Tata Usaha  Negara.  Ketentuan  Pasal  1  Angka  1 Undang-Undang  No.  49  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  No.  2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa  “Pengadilan  adalah  Pengadilan  Negeri  dan Pengadilan  Tinggi  di  lingkungan  Peradilan Umum”.  Ketentuan  yang  sama  juga  ditemui  pada Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  No.  51  Tahun 2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  Negara,  menjelaskan  bahwa  “Pengadilan adalah  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dan Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”. Redaksi yang sama sebenarnya juga ditemui dalam Undang- Undang  No.  50  Tahun  2009  hanya    diletakkan dalam Pasal 1 Angka 2 yang berbunyi “ Pengadilan adalah  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama”.
Jadi  dengan  demikian  Pasal  1  Angka  1  yang terkait  dengan  Pengertian  Peradilan  Agama  hanya Angka  tambahan  saja  dan  hanya  ada  di  Undang- Undang  No.  50  tahun  2009.  Tidak  diketahui
memang  apa  sebenarnya  pertimbangan  sehingga ketentuan  ini  dimuat  kembali  dalam  undang- undang  baru  ini.  Tapi  yang  jelas  kehadiran rumusan pasal ini terkait subjek hukum menganut pengertian  dengan  perspektif  yang  sempit,  justru malah menimbulkan beberapa penafsiran terutama terkait  subjek  hukumnya.      Padahal  menyangkut siapa saja yang bisa disebut sebagai subjek hukum di Pengadilan  Agama sudah terwakili oleh Pasal 2 jo  Pasal  49  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006 beserta  Penjelasannya,  yang  memang  tidak tersentuh oleh perubahan.
Demikian  juga  kiranya  yang  terjadi  pada lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Peradilan  Tata Usaha  Negara,  pengertian  menyangkut  siapa  saja yang bisa beracara di lingkungan Peradilan Umum dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sudah  jelas tertera pada Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 2  Undang-Undang  No.  9  Tahun  2004  tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  sehingga kedua lingkungan  peradilan  ini  tidak  merasa  perlu mencantumkan kembali dalam perubahan undang- undang yang lahir kemudian.
Sudah  seyogyanya  rumusan  yang  termuat dalam  Pasal  1  Angka  1  dikaji  ulang  kembali keberadaannya,  sehingga  ketiga  Undang-Undang yang  mengatur    lingkungan  Peradilan  Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki  kesamaan  sistematika,  perumusan,  dan cara pengaturan. Malahan menurut Yahya Harahap jenis  kekuasaan  fungsi  dan  kewenanganpun  sama. Perbedaannya  terletak  pada  bidang  kekuasaan mengadili  saja.  Perbedaan  ruang  lingkup  fungsi kewenangan  mengadili  disesuaikan  dengan  ciri yang  melekat  pada  masing-masing  lingkungan peradilan 19 .
19 Yahya  Harahap, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara Peradilan  Agama  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989 , (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 135-136.
Jika dipahami  ketentuan  Pasal  1  Angka  1 dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tanpa mengkaji  perubahan  undang-undang  sebelumnya maka hanya orang-orang yang beragama Islam saja yang  bisa  berperkara  di  Pengadilan  Agama. Namun  jika  ditelusuri  lebih  jauh  tidak  ada ketentuan  dalam  Undang-Undang  No.  50  Tahun 2009  yang  menggantikan  atau  merubah  Pasal  49 Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  serta Penjelasannya.  Artinya  kehadiran  rumusan pengertian yang dikandung pasal ini hanya kembali menegaskan  bahwa  yang  bisa  beracara  di lingkungan Peradilan Agama pada dasarnya adalah orang-orang  yang  beragama  Islam  saja  namun dalam perkara tertentu dimungkinkan juga orang- orang yang beragama non muslim.
Bercermin  pada  Pasal  106  A  yang menggariskan  bahwa  pada  saat  Undang-Undang No.  3  Tahun  2006  mulai  berlaku,  maka  Undang- Undang  No.  7  Tahun  1989  masih  tetap  berlaku sepanjang  tidak  bertentangan  dan  belum  diganti oleh  Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Dengan demikian aturan ini juga bisa diterapkan terhadap Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 bahwa Pasal 2,  49  dan  50  beserta  Penjelasannya  yang  terdapat pada  Undang-Undang  N0.  3  Tahun  2006,  masih tetap  berlaku    karena  belum  diganti  atau  diubah oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.
Terkait  dengan  dimungkinkan  juga  orang- orang yang beragama non muslim menjadi subjek hukum  di  lingkungan  Peradilan  Agama  adalah menyangkut  dengan  persoalan  asas  penundukkan diri.
Asas  penting  yang  baru  diberlakukan  terkait persoalan subjek hukum  adalah asas penundukan diri.  Penundukkan  diri  pada  Hukum  Islam  bisa dilakukan baik karena keinginan yang bersangkutan menghendaki atau karena hukum itu sendiri  menghendaki  demikian.  Jika  dikaji  isi Penjelasan  Pasal  49  sebagaimana  disebutkan sebelumnya,  terdapat  kata  “sukarela”  sedangkan kata  sebelumnya  “dengan  sendirinya”  sehingga yang  dimaksud  dengan  penundukan  diri  dalam
Penjelasan  Pasal  tersebut  bukan  penundukan  diri secara  sukarela  tetapi  memang  hukum  sendiri menghendaki  demikian.  Sehingga  dalam  perkara yang  melibatkan  subjek  hukum  non  Islam  maka yang  bersangkutan  harus  tunduk  kepada  Hukum Islam  karena  undang-undang  menghendaki dengan  sendirinya  menundukkan  diri  kepada Hukum Islam
Melihat  kepada  Pasal  49  dan  Penjelasannya, maka asas penundukkan diri tidak bisa diterapkan kepada  semua  perkara  yang  menjadi  kewenangan absolut  Pengadilan  Agama.  Meskipun  tidak disebutkan  secara  eksplisit  namun  dapat  diambil pemahaman  berdasarkan  kewenangan  Absolut Peradilan  Agama  pada  Pasal  49  salah  satunya menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa  dan  memutus  sengketa  tentang ekonomi syariah. Penjelasan  Pasal 49 pada bagian awal  menurut  Penulis  hanya  ditujukan  kepada bidang  ekonomi  syariah  dan  juga  dilekatkan dengan  penjelasan  subjek  hukum  berupa  badan hukum yang masuk dalam kajian muamalah.
Jika ditelusuri  lebih jauh,  kewenangan mutlak Peradilan  Agama  di  bidang  ekonomi  syariah, sebenarnya  secara  sosiologis  telah  dipraktikkan oleh  masyarakat.  Artinya  telah  menjadi  hukum yang  hidup  dan  dipraktikkan  masyarakat  muslim yang ada di Indonesia. Berdasarkan fakta demikian, munculnya politik Hukum Ekonomi Syariah tentu tidaklah terlalu mengagetkan. Inilah mungkin yang dijadikan  dasar  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat mengesahkan kewenangan ekonomi Syariah dalam Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006,  yang pertimbangan utamanya adalah “…bahwa Ekonomi  Syariah  adalah  bidang  perdata  yang secara  sosiologis  merupakan  kebutuhan  umat Islam”.  Namun  luasnya cakupan  ekonomi  Syariah tetap  saja  memerlukan  perhatian  tersendiri,  jika dibandingkan  dengan  kewenangan  lainnya  dari Peradilan  Agama.  Luasnya  cakupan  di  maksud salah  satunya  adalah  terhadap  pelaku  ekonomi syariah  yang  ternyata  tidak  saja  dari  kalangan muslim namun juga dari non muslim.
Seseorang  atau  suatu  Badan  Hukum, dianggap  menundukkan  diri  terhadap  Hukum Islam  apabila  ia  melakukan  kegiatan  usaha  di bidang  ekonomi  yang  didasarkan  prinsip  syariah. Hal  ini  berarti  bahwa  jangkauan  kewenangan Peradilan  Agama  saat  ini  tidaklah  hanya  terbatas pada  sengketa  yang  terjadi  antara  orang  Islam dengan orang Islam tetapi juga antara orang Islam dengan non Islam. Tidak lagi terbatas antara orang Islam  dengan  Badan  Hukum  Syariah  atau  antara Badan  Hukum  syariah,  tetapi  juga  antara  orang non  Islam  dengan  Badan  Hukum  Syariah,  atau sebaliknya  antara  orang  Islam  dengan  Badan Hukum  non  Syariah.  Termasuk  juga  sengketa antara  orang  non  muslim  atau  antara  Badan Hukum non Syariah, sepanjang  sengketa tersebut termasuk dalam ruang lingkup bidang-bidang yang menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama sebagaimana  dimaksud    dalam  Pasal  49  Undang- Undang No. 3 Tahun 2006.
Ketentuan ini telah merubah paradigma lama bahwa  subjek  hukumnya  hanya  terbatas  bagi orang-orang  yang  Islam  atau  Badan  Hukum Syariah  saja.  Sebagaimana  penjelasan  M.  Yahya Harahap  terkait  pembahasan  asas  personalitas keislaman,  yaitu  bahwa  yang  tunduk  dan  yang dapat  ditundukkan  kepada  kekuasaan  lingkungan Peradilan Agama, hanyalah mereka yang mengaku beragama Islam. Penganut  agama lain tidak dapat tunduk  dan  dipaksa  tunduk  kepada  kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. 20
Pemahaman  ini  berangkat  dari  asas personalitas  keislaman  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  2,  Penjelasan  Umum  angka  2  alenia    ketiga dan  Pasal  49  Ayat  (1)  Undang-Undang  No.  7 Tahun  1989  sebelum  terjadi  perubahan. Berdasarkan  penggarisan  yang  dirumuskan  dalam ketiga  ketentuan  tersebut,  dijumpai  beberapa penegasan yang membarengi asas dimaksud :
1. Pihak-pihak  yang  bersengketa  harus  sama- sama pemeluk agama Islam.
20 Ibid ,  hlm. 56.
2. Perkara perdata yang disengketakan terbatas mengenai  perkara  di  bidang  perkawinan, kewarisan,  wasiat,  hibah,  wakaf  dan shadaqah saja. 3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan  tertentu  tersebut  berdasarkan hukum  Islam,  oleh  karena  itu  cara penyelesaiannya    berdasarkan  hukum Islam. 21
Analisa di atas muncul dikarenakan Undang- Undang  No.  7  tahun  1989  belum  mengalami perubahan. Sekarang setelah mengalami perubahan  terkait  dengan  subjek  hukum  non muslim  dan  adanya  asas  penundukan  diri  serta ditambahkannya  kewenangan  Peradilan  Agama dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah dan sengketa hak milik, maka  orang non muslim atau badan hukum non syariahpun diperkenankan menjadi  subjek  hukum  dalam  penyelesaian sengketa di lingkungan Peradilan Agama. Asalkan Hubungan  hukum  yang  melandasi  keperdataan tersebut  berdasarkan  prinsip  syariah.  Hal  ini terutama  sebagai  respon    atas  perkembangan hukum  dan  kebutuhan  hukum  masyarakat  serta mengakomodir  fakta  bahwa  banyak  pelaku ekonomi  Syariah  bukan  hanya  orang  Islam  tapi juga non Islam.

## Penutup
Berdasarkan  ketentuan  yang  termuat  dalam Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006,  subjek hukum  atau  para  pencari  keadilan    yang  dapat berperkara di lingkungan Peradilan Agama adalah orang yang beragama Islam, orang yang beragama non  Islam  yang  dengan  sendirinya  menundukkan diri  dengan sukarela  kepada  Hukum  Islam,  orang asing  yang  mencari  keadilan  pada  Pengadilan Agama di Indonesia.  Badan Hukum Syariah yang melakukan  kegiatan  usaha    berdasarkan  prinsip syariah dan Badan Hukum yang dengan sendirinya menundukan  diri  dengan  sukarela  kepada  hukum Islam.
21 Ibid , hlm. 57.
Terkait  rumusan  pengertian  yang  dikandung pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  No.  50  Tahun 2009  bukanlah  untuk  mereduksi  cakupan    subjek hukum  dalam  Peradilan  Agama,  namun  hanya kembali menegaskan bahwa yang bisa beracara di lingkungan Peradilan Agama pada dasarnya adalah orang-orang  yang  beragama  Islam  saja  namun dalam perkara tertentu dimungkinkan juga orang- orang yang beragama non muslim. Tapi yang jelas kehadiran rumusan pasal ini terkait subjek hukum menganut  pengertian  dengan  perspektif  yang sempit,  justru  malah  menimbulkan  beberapa penafsiran  terutama  terkait  subjek  hukumnya, sehingga  ke  depannya  rumusan  pengertian  dalam pasal dimaksud perlu dikaji ulang kembali.
Asas  penting  yang  baru  diberlakukan  terkait persoalan subjek hukum  adalah asas penundukan diri.  Pemberlakuan  asas  penundukkan  diri  tidak bisa  diterapkan  kepada  semua  perkara  yang menjadi  kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit namun dapat  diambil  pemahaman  bahwa  asas  ini dicantumkan  adalah  seiring  dengan  penambahan kewenangan Absolut Peradilan Agama pada Pasal 49  salah  satunya  menentukan  bahwa  Pengadilan Agama  berwenang  memeriksa  dan  memutus sengketa tentang ekonomi syariah.

## Daftar Rujukan
Armando, Ade, dkk, Ensiklopedi Islam untuk Pelajar ,
PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, tth. Ash  Shiddieqy,  TM  Hasbi, Pengantar  Piqih Muamalah, Cet 1. Ed. 2, Pustaka Rizki Putra,
Semarang, 1997.
Badrulzaman, Mariam Darus et.al, Kompilasi Hukum Perikatan, Cet.1,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung,  2001. Basyir,  Ahmad  Azhar, Asas-asas  Hukum  Muamalat , (Hukum  Perdata  Islam),  UII  Perss,
Yogyakarta, 2000.
Bisri,  Cik  Hasan, Peradilan  Agama  di  Indonesia , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998.
_____________, Peradilan  Islam  dalam  Tatanan Masyarakat Indonesia , PT RemajaRoesdakarya, Bandung, 2000.
Coulson, N.J, A History of Islamic Law , University Press, Edinburgh, 1991.
Halim, Abdul, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di  Indonesia ,  PT.RajaGrafindo  Persada, Jakarta,  2000.
Harahap,  Yahya, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara Peradilan  Agama  Undang-Undang  No.  7  Tahun 1989 , Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Lev, Daniel S, Islamic Courts in Indonesia A Study in  the  Political  Bases  of  Legal  Institutions, Diterjemahkan  oleh  Zaini  Ahmad  Noeh dengan  judul, Peradilan  Agama  di  Indonesia , Intermasa, Jakarta, 1986.
Mas’adi,  Ghufron  A, Fiqh  Muamalah  Kontekstual , Cet. 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. Nor,  Deliar, Islam  dan  Politik  :  Mayoritas  atau Minoritas ? Prisma, Jakarta, No.5/1988.
Pasaribu,  Hairuman  dan  Suhrawardi  K  Lubis,
Hukum  Perjanjian  dalam  Islam, Sinar  Grafika, Jakarta, 1996.
Prodjodikoro,  R.  Wirjono, Asas-Asas  Hukum Perdata ,   Cet. 8, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
Subekti, R dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum ,  PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005. Ya’cub,  Hamzah, Kode  Etik  Dagang  Menurut  Islam Pola  Pembinaan  Hidup  dalam  Berekonomi , Bandung : CV. Diponegoro, Bandung, 1984.