## KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA
(Studi Perbandingan Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru pada Pelaksanaan Program 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu)

## Cici Asmawatiy
STIA Bina Banua Banjarmasin cici.asmawatiy@stiabinabanuabjm.ac.id
Abstract: The results showed that the performance of the Village Government in the implementation of the 1 Billion 1 Village program in Mattone Kampung Baru Village and Pasar Baru Village, in terms  of  the  Village  Government's  responsiveness  in  accommodating  and  realizing  community aspirations,  was  considered  good.  Productivity  of  development  implementation,  especially infrastructure development in Pasar Baru Village is achieved more maximally and of good quality, while  for  New  Mattone  Kampung  Village  the  achievement  of  infrastructure  development productivity is in accordance with the standards. The responsibility of the Village Government in monitoring infrastructure development in Mattone Kampung Baru and Pasar Baru Villages, the Village  Government  divided  the  work  according  to  the  duties  and  functions  of  each  business. Village  Government  Accountability  in  the  form  of  Village  Government  Accountability  Reports (LPJ) to the community in Pasar Baru Village was delivered in writing through the information media available at the Pasar Baru Village Office to the community through the BPD and verbally through village meetings, and for a period of 5 (five ) This year no village government LPJ that was rejected  by  the  village  community  showed  good  accountability  by  the  Pasar  Baru  Village Government.  While  in  Mattone  Kampung  Baru  village,  it  was  only  carried  out  verbally  to  the community members through village meetings and meetings.
Keywords: Performance, Village Government, 1 M 1 Village Program
Abstrak: Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program 1 Milyar 1 Desa di Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru, dalam hal Responsivitas Pemerintah Desa dalam menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat, dalam menjaring dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dinilai sudah baik. Produktivitas pelaksanaan pembangunan terutama  pembangunan  infrastruktur  pada  Desa  Pasar  Baru  tercapai  secara  lebih  maksimal  dan berkualitas  baik,  sementara  untuk  Desa  Mattone  Kampung  Baru  pencapaian  produktivitas pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan standar. Responsibilitas Pemerintah Desa dalam pengawasan  pembangunan  infrastruktur  di  Desa  Mattone  Kampung  Baru  dan  Desa  Pasar  Baru, Pemerintah Desa melakukan pembagian pekerjaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing urusan. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPJ) kepada masyarakat di Desa Pasar Baru disampaikan secara tulisan melalui media-media informasi yang ada di Kantor Desa Pasar Baru kepada masyarakat melalui BPD dan lisan melalui pertemuan di  desa,  dan  selama  waktu  5  (lima)  tahun  ini  tidak  ada  LPJ  pemerintah  desa  yang  ditolak  oleh masyarakat Desa ini menunjukan akuntabilitas
yang baik oleh Pemerintah Desa Pasar Baru. Sementara pada desa Mattone Kampung Baru hanya dilakukan secara lisan kepada warga masyarakat melalui pertemuan dan rapat desa.
Kata Kunci : Kinerja, Pemerintah Desa, Program 1 M 1 Desa
Negara  merupakan  suatu  wilayah  di  permukaan  bumi  yang  kekuasaanya, baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budaya diatur oleh pemerintah yang berada diwilayah tersebut menurut Sufianto Dadang (56: 2015). Negara Indonesia merupakan Negara Republik yang di pimpin oleh Presiden. Negara Indonesia juga merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbanyak kedua  di  Asia setelah Tiongkok. Pada awal pemerintahan Indonesia sebagai sebuah Negara hanya berpusat  di  pulau  jawa  dengan  Jakarta  sebagai  ibukota  negara  yang  dalam perkembangannya menimbulkan banyak ketimpangan sosial  di  berbagai  pelosok tanah air, untuk pengatasi hal tersebut pada tahun 2007 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengenai otonomi daerah yang salah satu  bunyinya:  “Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara itu menurut pendapatnya  Dadang  (152:  2015)  bahwa  pemerintah  daerah  merupakan penyelengaraan  daerah  otonom  oleh  pihak  pemerintah  daerah  bersama-sama dengan  DPRD  dengan  berdasarkan  asas  desentralisasi.  Dengan  unsur penyelenggara  pemerintah  daerah  adalah  terdiri  dari  Gubernur,  Bupati,  atau Walikota dan Perangkat Daerah.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  memberikan  kewenangan  yang  luas  bagi pemerintah  daerah  secara  nyata  dan  bertanggung  jawab  kepada  daerah  dalam rangka  mengatur,  mengurus  dan  mengelola  kepentingan  masyarakat  di  daerah. Adapun yang dijadikan dasar atau landasan pelaksanaan otonomi daerah ini adalah Ketetapan  MPR  No.  XV/MPR/1998  tentang  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah, Pengaturan  dan  pemanfaatan  Sumber  Daya  Nasional  yang  Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Melalui  Ketetapan  MPR  ini  selanjutnya  ditindaklanjuti dengan keluarnya ketentuan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur melalui  Undang-Undang  yang  terbaru  yaitu  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Melalui  penguatan  kewenangan  pemerintah  daerah,  pemerintah  pusat mengharapkan  adanya  kinerja  yang  lebih  baik  lagi  pemerintahan  daerah  baik tingkat  kabupaten/kota,  kecamatan,  ataupun  kelurahan.  Terkait  hal  tersebut Prawirosentiono (1999) mengartikan kinerja sebagai sebuah hasil kerja yang harus dicapai dan dipenuhi oleh seseorang baik secara individu atau sekelompok orang dalam sebuah organisasi, sesuai dengan kewewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki  oleh  masing-masing  sehingga  mampu  mencapai  tujuan  organisasi  yang bersangkutan  terutama  secara  legal,  dengan  tidak  melanggar  hukum  dan  sesuai dengan moral dan etika. Sedangkan Benardin dan Russel (1998) secara sederhana mengemukakan bahwa kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil pada aktivitas organisasi atau fungsi kerja khusus selama kurun waktu tertentu.
Termasuk  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  sebagai  wilayah  kesatuan masyarakat  yang  memiliki  otonomi  asli,  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur, mengurus  dan  mengelola  urusan  rumah  tangga  di  desa  dan  masyarakat  desa. Sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  pembangunan  pada  wilayah  pedesaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan maupun meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada masyarakat pedesaan.
Maschab Mashuri (1: 2013) mengemukakan bahwa desa merupakan suatu masyarakat  yang hidup sederhana,  dan sebagian besar hidupnya bergantung dari sektor pertanian. Memiliki sebuah ikatan sosial yang kuat serta memegang adat dan tradisi  yang  kental,  memiliki  sifat  jujur  dan  bersahaja,  pendidikannya  sebagian masih  rendah  dan  lain-lain.  Terkait  dengan  itu  semua  bahwa  menurut  Undang- undang nomor 6 tahun 2014 bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setrempat  dan  berperan mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan  berdasarkan  undang-undang  dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Berdasarkan  hal  di  atas  pada  tahun  2015  pemerintah  kabupaten  Tanah Bumbu melaksanakan sebuah Program 1 milyar 1 desa dengan menggunakan dana APBD  Kabupaten  Tanah  Bumbu.  Program  ini  merupakan  bagian  dari  upaya pemerintah  kabupaten  untuk  melakukan  percepatan  pembangunan  di  Kabupaten Tanah  Bumbu  Pada  tanggal  8  April  2003  Tanah  Bumbu  resmi  berdiri  setelah memekarkan  diri  dari  kabupaten  Kota  Baru.  Program  1  milyar  1  desa  ditujukan kepada  seluruh  desa  yang  ada  di  wilayah  Kabupaten  Tanah  Bumbu.  Tujuan program  tersebut  tidak  lain  untuk  pemerataan  pembangunan  dan  peningkatan
kesejahtraan  masyarakat  yang  berada  di  desa,  dimana  dana  satu  milyar  tersebut akan di pergunakan oleh pemerintahan desa.
Desa Mattone Kampung Baru merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kusan  Hilir  dengan  jumlah  penduduk  sekitar  2.195  jiwa  dengan  kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Desa Mattone Kampung Baru di kenal juga  dengan  desa  wisata  karena  memilki  banyak  objek  wisata  salah  satunya Benteng makam pahlawan, kuburan raja-raja bugis dan pantainya. .
Kondisi  yang  berbeda  antar  desa  dalam  pelaksanaan  program  kegiatan  1 milyar 1 desa di Kabupaten Tanah Bumbu ini mengisyaratkan bahwa masih belum optimalnya  pelaksanaan  dari  program  tersebut.  Yang  kemudian  juga menggambarkan bahwa masih rendahnya kinerja pemerintah desa.
Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti Kinerja Pemerintahan Desa Mattone Kampung Baru Dalam Rangka Pelaksanaan Program 1 milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu .

## Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kinerja  Pemerintah  Desa  Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru dalam pelaksanaan Program 1 milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  menghambat  dan  mendukung  kinerja pemerintahan  Desa  Mattone  Kampung  Baru  dan  Desa  Pasar  Baru  dalam pelaksanaan Program 1 milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  studi  perbandingan  dengan membuat perbandingan gambaran dan deskripsi yang sistematis, sesuai fakta dan
akurat mengeni fakta-fakta mengenai kinerja Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru Kabupaten Tanah Bumbu dalam pelaksanaan program 1 milyar 1 desa.

## Teknik Pengumpulan Data
P enelitian kualitatif lebih mengutamakan pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alamiah, dengan sumber data primer (utama). Sehingga proses dan teknik pengumpulan  data  lebih  mengacu  dan  mengutamakan  pada  kegiatan  observasi partisipan  dan  wawancara  secara  mendalam  (dalam  Sugiono,2008:309). Teknik pengumpulan  data  dialakukan  dengan  cara  Observasi,  Wawancara  dan Dokumentasi. Selain itu dalam proses pengumpulan data menggunakan beberapa alat Bantu yaitu Pedoman Wawancara, Panduan Observasi dan Alat Dokumentasi

## Analisis Data
Dalam penelitian ini digunakan Analisis data kualitatif secara induktif. Teknik analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah analisis dari Miles dan Huberman  (1984).  Teknik  analisis  data  yang  dikemukakan  oleh  Miles  dan Huberman ada dua yaitu model interaktif dan model analisis alur. Dalam kegiatan penelitian  ini  peneliti  menggunakan  teknik  analisis  model  alur.  yaitu:  tahapan reduksi data, tahapan penyajian data, dan tahapan penarikan kesimpulan/verifikasi simpulan.
Reduksi data pada penelitian ini merupakan proses pemilihan data dari hasil wawancara dan observasi maupun dokumentasi, selanjutnya melakukan pemusatan perhatian pada penyederhanaan transformasi data awal yang diperoleh dari catatan di lapangan.
Setelah melakukan kegiatan reduksi data, maka langkah selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Langkah terakhir dalam analisis data penelitian kulitatif ini  adalah  penarikan  simpulan  penelitian.  Simpulan  pada  penelitian  kualitatif ditujukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## HASIL PENELITIAN
Kinerja  Pemerintah  Desa  Mattone  Kampung  Baru  dan  Desa  Pasar  Baru dalam  rangka  pelaksanaan  Program  1  milyar  1  Desa  di  Kabupaten  Tanah Bumbu
gambaran mengenai kinerja Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program
1 milyar 1 Desa pada Desa Mattone Kampung Baru adalah sebagai berikut:
1).  Responsivitas  (kemampuan  Pemerintah  Desa  Mattone  Kampung  Baru untuk menerima dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat desa)
Responsivitas Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru berkaitan dengan kemampuan  pemerintah  desa  Mattone  Kampung  Baru  untuk  menyerap  aspirasi masyarakat  Mattone  Kampung  Baru,  khususnya  dalam  kegiatan  menyusun berbagai  kegiatan  dan  prioritas  pembangunan  dan  pelayanan  dan  menerima aspirasi  dalam  program  pelayanan  dan  pembangunan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru selanjutnya menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini dalam bentuk program pembangunan desa yang  dituangkan  dalam  RPJMDes  Mattone  Kampung  Baru.  Kegiatan  menerima dan menyerap aspirasi masyarakat pada Desa Mattone Kampung Baru ini melewati proses penjaringan aspirasi masyarakat.
Pemerintah  Desa  Mattone  Kampung  Baru  senantiasa  cepat  tanggap, demikian  yang  dilakukan  Pemerintah  Desa  Mattone  Kampung  Baru.  Selain menerima  aspirasi  masyarakat,  pemerintah  Desa  Mattone  Kampung  Baru
memberdayakan  perangkat  desa  dan  mengerahkan  para  ketua  Rukun  Tetangga untuk  menggali  dan  mengenali  berbagai  aspirasi  masyarakat  di  RT  nya  masing- masing terutama kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan fisik.
Di  Desa  Mattone  Kampung  Baru  dan  dalam  penggunaan  alokasi  dana  1 milyar 1 desa melalui beberapa tahapan salah satunya rapat bersama warga yang disebut  Musrenbang  (Musyawarah  Rencana  Pembangunan).  Untuk resvonsives indikator  yang  digambarkan  lebih  kepada  kepekaan  terhadap  kebutuhan masyarakat  penerima  layanan  dan  penyedian  sarana  untuk  menyalurkan  aspirasi atau saran dan harapan dari masyarakat.
Daya  tanggap  pemerintah  desa  Mattone  terhadap  kebutuhan  masyarakat sudah cukup baik, karena mengutamakan fasilitas umum dalam pembangunan desa berupa pengerasan jalan bagi masyarakat di pinggiran desa, meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang kurang setuju.
Teknis penyampaian aspirasi masyarakat dengan mengadakan MUSRENBANG  (musyawarah  rencana  pembangunan)  sebagai  tahap  awal  arah pembangunan,  yang  di  ikuti  tokoh-tokoh  masyarakat,  aparatur  desa,  perwakilan pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat.
Unsur  masyarakat  yang  terlibat  dalam  penjaringan  aspirasi  untuk perencanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa di Desa Mattone Kampung Baru, diantaranya  Tokoh  masyarakat,  Aparatur  Desa  (Ketua  RT,  BPD,  KAUR, SEKDES,  KADES),  LPM,  Mantan  Kepala  Desa,  PKK,  Karang  Taruna,  dan Perwakilan  Masyarakat  di  setiap  RT.  Dalam  kegiatan  penjaringan  aspirasi  ini
Tidak  ada  yang  mendominasi,  semua  yang  hadir  di  dalam  musyawarah memberikan pendapat sesuai kebutuhan di lingkungannya masing-masing.
Pemerintah  Desa  Pasar  Baru  dalam  menyerap  dan  merealisasi  berbagai aspirasi masyarakat desa yaitu disamping dengan memberdayakan perangkat desa dan  mengerahkan  para  ketua  Rukun  Tetangga  untuk  menggali  dan  mengenali berbagai  aspirasi  masyarakat  di  RT  nya  masing-masing  terutama  kebutuhan masyarakat  dalam bidang pembangunan fisik.  Pemerintah Desa Pasar  Baru juga mengadakan  pertemuan  dengan  masyarakat  desa  pada  Kantor  Desa  Pasar  Baru. Pertemuan  desa  yang  diadakan  oleh  Pemerintah  Desa  Pasar  Baru  dengan mengundang seluruh bagian dari masyarakat yang berkaitan dengan Pembangunan Di  Desa  Pasar  Baru.  Yaitu  untuk  membahas  secara  bersama-sama  berbagai permasalahan yang ada di desa Pasar Baru. Serta menggali aspirasi atau kebutuhan yang  di  inginkan  oleh  masyarakat  di  Desa  Pasar  Baru  yang  kemudian  akan diusulkan dalam berbagai program kegiatan pembangunan desa.
Di Desa Pasar Baru dalam penggunaan alokasi dana 1 milyar 1 desa melalui beberapa  tahapan  salah  satunya  rapat  bersama  warga  yang  disebut  Musrenbang (Musyawarah  Rencana  Pembangunan).  Untuk resvonsives indikator  yang digambarkan  lebih  kepada  kepekaan  terhadap  kebutuhan  masyarakat  penerima layanan dan penyedian sarana untuk menyalurkan aspirasi atau saran dan harapan dari masyarakat.
Teknis  penyampaian  aspirasi  masyarakat  dalam  perencanaan  program kegiatan  1  Milyar  1  Desa  di  Desa  Pasar  Baru:  pertama  tama  dilakukan musrembangdes  maka pemerintah desa memanggil masyraakat  yg meliputi. RT,
RW, dan masyarakat umum, juga BPD. Untuk mengetahui keinginan masyarakat setelah  sudah  tau  berbagai  macam  aspirasi  maasyarakat  maka  dirembukkan  lagi dengn  aparatur  desa  disini  kepla  desa  yang  memastikan  kelapangaan  baahwa emang yg dipilih adalaah keinginan masyarakat yaang paling mendesak dan sangat diprioritaskan.
Baik  di  Desa  Mattone  Kampung  Baru  maupun  di  Desa  Pasar  Baru mempunyai  prosedur  dan  aturan  masing-masing  dalam  rangka  menyerap, menggali, serta merealisasi aspirasi masyarakat desa. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah desa telah menyadari bahwa kegiatan pembangunan infrastruktur pada desa masing-masing tidak akan bisa terwujud secara maksimal tanpa kebersamaan antara  masyarakat  desa  dan  pemerintah  desa.  Prosedur  yang  dimiliki  oleh Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru dan Pemerintah Desa Pasar Baru ini bisa menjadi model bagi desa yang masih belum melibatkan aspirasi dari masyarakat desa  terutama  dalam  kegiatan  pembangunan  desa.  Karena  disadari  bahwa keperluan dan kekurangan yang ada di desa masyarakat yang paling mengetahui dan  merasakan,  sehingga  tanpa  saran  dan  masukan  dari  masyarakat  desa  maka pemerintah  desa  akan  lebih  maksimal  dalam  melakukan  pembangunan  desa sehingga dengan demikian masyarakat desa menganggap kinerja pemerintah desa sudah bagus dan memuaskan masyarakat.

## Produktivitas (Kualitas dan Kuantitas Pembangunan infrastruktur Desa)
Penilaian produktivitas dalam kineja pemerintah desa dalam pelaksanaan program  dana  desa  1  milyar  1  desa  melihat  kepada  efisiensi  dan  kualitas  hasil pekerjaan infrastruktur dalam pembangunan di desa. Dalam penyelesaian kegiatan
pembangunan  di  Desa  Mattone  Kampung  Baru,  Pemerintah  Desa  Mattone Kampung  Baru  dan  masyarakatnya  menyatakan  bahwa  dalam  menyelesaikan Pembangunan  Infrastruktur  Pemerintah  Desa  Mattone  Kampung  Baru  berusaha dengan mengoptimalkan setiap waktu yang tersedia dalam bekerja oleh pekerja di lapangan yang sesuai dengan waktu dalam kontrak kerja. Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru senantiasa menggajak masyarakat desa untuk bekerja sama secara swadaya  menyelesaikan  suatu  pekerjaan  dan  kegiatan  pembangunan  desa  yang bisa  dikerjakan  dengan  swadaya  masyarakat  sehingga  pekerjaan  dapat terselesaikan tepat waktu. Karena dalam pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan infrastruktur  ini  Pemerintah  Desa  Mattone  Kampung  Baru  juga  memiliki kewajiban  untuk  menyelesaikan  administrasi  kegiatan  berupa  laporan pertanggungjawaban pemerintah desa.
Pemerintah  Desa  Mattone  Kampung  Baru  mengerjakan  administrasi kegiatan  pembangunan  infrastruktur  yang  sudah  terlaksana.  Sehingga  pelaporan kegiatan  lainnya  tidak  terbengkalai  oleh  pemerintah  desa.Dengan  kegiatan pembangunan  infrastruktur  fisik  yang  sudah  ada,  masyarakat  Desa  Mattone Kampung  Baru  menyatakan  bahwa  manfaat  yang  dirasakan  dengan  adanya pembangunan  di  desa  yaitu  sangat  membantu  untuk  jalannya  berbagai  aktivitas masyarakat di Desa Mattone Kampung Baru.
Program  kegiatan  untuk  pembangunan  desa  di  Desa  Mattone  Kampung Baru diajukan dalam Rancangan Peraturan Desa mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), hal ini sesuai dengan ketentuan prosedur yang sudah  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Tanah  Bumbu.  Tujuannya  adalah
kelancaran kegiatan dan roda pemerintahan desa serta kegiatan pembangunan desa. RPJMDes ini sebagai pedoman dalam pemasukan dan pengeluaran keuangan desa Mattone  Kampung  Baru.  Ini  menunjukan  produktivitas  yang  baik  dimiliki Pemerintah  Desa  Mattone  Kampung  Baru,  dalam  menyelesaikan  pembangunan fisik di Desa Mattone Kampung Baru.
Produktivitas  Pemerintah  Desa  Pasar  Baru  dalam  menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pasar Baru menurut Kepala Desa dan aparat  desa  maupun  masyarakat  Desa  Pasar  Baru  yaitu  dengan  merencanakan pembangunan  dengan  standar  dan  kualitas  yang  tinggi.  Program  pembangunan yang  menghasilakn  kualitas  dan  standar  yang  tinggi  akan  sangat  didukung  oleh ketersediaan  material  yang  juga  berkualitas.  Sehingga  dalam  kegiatan pembangunan,  Pemerintah  Desa  Pasar  Baru  senantiasa  memulai  pembangunan infrastruktur  adalah  dengan  menyediakan  bahan  bangunan  atau  material  yang berkualitas yang akan digunakan oleh para pekerja lapangan.
ketika  bahan  material  pembangunan  sudah  terkumpul  dengan  lengkap maka diharapkan pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan baik dan lancar. Langkah  yang  diambil  oleh  Pemerintah  Desa  Pasar  Baru  ini  bertujuan  supaya kegiatan pembangunan tidak meleset dari waktu yang ditentukan. Pemerintah Desa Pasar  Baru  juga  selalu  berusaha  mendukung  semua  kegiatan  pembangunan  agar berjalan dengan baik dan lancar.
Perencanaan  pembangunan  infrastruktur,  Pemerintah  Desa  Pasar  Baru lebih mengutamakan kualitas mutu pembangunan. Hal ini karena pemerintah desa menyadari  bahwa  dengan  peningkatan  kualitas  pembangunan,  maka  yang  akan
menikmati  hasil  pembangunan  adalah  juga  seluruh  warga  masyarakat  di  Desa Pasar Baru. Pembangunan di Desa Pasar Baru kualitas hasil dari kegiatan program 1 Milyar 1 Desa sudah sangat baik.

## Kualitas Layanan
Penilaian terhadap kualitas layanan terlihat dari hasil dalam menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur. Kualitas layanan Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru merupakan hasil kerja yang dalam program pembangunan infrastuktur yang sudah terlaksana dan dapat diwujudkan di Desa Mattone Kampung Baru. Terkait dengan kebutuhan dari masyarakat maka pembangunan infrastruktur  yang sudah dihasilkan di Desa Mattone Kampung Baru adalah sebagai kebutuhan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan yang menjadi prioritas kegiatan bagi masyarakat Desa Mattone Kampung Baru.
Kualitas  layanan  Pemerintah  Desa  Mattone  Kampung  Baru  dan masyarakatnya  menyatakan  bahwa  dalam  menyelesaikan  Pembangunan Infrastruktur  Pemerintah  Desa  Mattone  Kampung  Baru  berusaha  dengan mengoptimalkan  setiap  waktu  yang  tersedia  dalam  bekerja  oleh  pekerja  di lapangan yang sesuai dengan waktu dalam kontrak kerja. Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru senantiasa menggajak masyarakat desa untuk bekerja sama secara swadaya  menyelesaikan  suatu  pekerjaan  dan  kegiatan  pembangunan  desa  yang bisa  dikerjakan  dengan  swadaya  masyarakat  sehingga  pekerjaan  dapat terselesaikan tepat waktu. Karena dalam pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan infrastruktur  ini  Pemerintah  Desa  Mattone  Kampung  Baru  juga  memiliki
kewajiban  untuk  menyelesaikan  administrasi  kegiatan  berupa  laporan pertanggungjawaban pemerintah desa.
Pemerintah  Desa  Mattone  Kampung  Baru  mengerjakan  administrasi kegiatan  pembangunan  infrastruktur  yang  sudah  terlaksana.  Sehingga  pelaporan kegiatan  lainnya  tidak  terbengkalai  oleh  pemerintah  desa.  Kualitas  layanan Pemerintah  Desa  Mattone  Kampung  Baru  sudah  dicapai  dengan  baik  oleh Pemerintah  Desa  Mattone  Kampung  Baru,  dalam  menyelesaikan  pembangunan fisik di Desa Mattone Kampung Baru.
Kualitas  layanan  Pemerintah  Desa  Pasar  Baru  dalam  menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pasar Baru menurut Kepala Desa dan aparat  desa  maupun  masyarakat  Desa  Pasar  Baru  yaitu  dengan  merencanakan pembangunan  dengan  standar  dan  kualitas  yang  tinggi.  Program  pembangunan yang  menghasilkan  kualitas  dan  standar  yang  tinggi  akan  sangat  didukung  oleh ketersediaan  material  yang  juga  berkualitas.  Sehingga  dalam  kegiatan pembangunan,  Pemerintah  Desa  Pasar  Baru  senantiasa  memulai  pembangunan infrastruktur  adalah  dengan  menyediakan  bahan  bangunan  atau  material  yang berkualitas yang akan digunakan oleh para pekerja lapangan.
Bahan material pembangunan diharapkan pembangunan infrastruktur bisa berjalan  dengan  baik  dan  lancar.  Langkah  yang  diambil  oleh  Pemerintah  Desa Pasar Baru ini bertujuan supaya kegiatan pembangunan tidak meleset dari waktu yang  ditentukan.  Pemerintah  Desa  Pasar  Baru  juga  selalu  berusaha  mendukung semua kegiatan pembangunan agar berjalan dengan baik dan lancar.
Dalam  perencanaan  pembangunan  infrastruktur,  Pemerintah  Desa  Pasar Baru lebih mengutamakan kualitas mutu pembangunan. Hal ini karena pemerintah desa  menyadari  bahwa  dengan  peningkatan  kualitas  pembangunan,  maka  yang akan menikmati hasil pembangunan adalah juga seluruh warga masyarakat di Desa Pasar Baru.

## Responsibilitas  (Tanggungjawab  Pemerintah  Desa  dalam  Pelaksanaan Pembangunan)
Responsiblitas  Pemerintah  Desa  dalam  hal  ini  adalah  dimana  dalam menjalankan  pemerintahan  desa  setiap  urusan  telah  dibebankan  tugas  masing- masing dimana untuk menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggunngjawabkan maka ini merupakan wujud tanggungjawab atas kewajibannya dalam suatu tugas, fungsi  dan  wewenang  di  dalam  pembangunan  infrastruktur.  Tugas  dan  fungsi pemerintah  desa  di  dalam  menjalankan  tugasnya  dibidang  pembangunan infrastruktur  dengan  tata  cara  atau  mekanisme  yang  telah  ditetapkan  oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pemerintah desa maka  harus  adanya  mekanisme  yang  dipakai  dan  menjadi  acuan  di  dalam berjalannya suatu kegiatan pembangunan di Desa sehingga Pemerintah Desa bisa dikatakan  bertanggungjawab  terhadap  tugas,  fungsinya  di  dalam  Pemerintahan Desa.
Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru memiliki beberapa urusan yang terkait  dengan  tugas  dan  fungsi  dalam  Pembangunan  Desa.  Beberapa  urusan Pembangunan  dari  Pemerintah  Desa  Mattone  Kampung  Baru  antara  lain: memberdayakan  masyarakat  desa,  membangun  partisipasi  masyarakat  desa, meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  kebersamaan  dalam
kegiatan  pembanguna  desa,  bersama-sama  memeliharaan  sarana  dan  prasarana fisik di desa, sampai dengan menyusun laporan di bidang pembangunan desa.
Responsibiliti atau biasa disebut dengan tanggung jawab yaitu bagaimana cara  suatu  organisasi  memberikan  tanggung  jawab  atau  menjelaskan  tentang pelaksanaan  kegiatan  organisasi  publik  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip organisasi  yang  benar  dan  sesuai  dengan  kebijakan  yang  implisit  dan  eksplisit. Responsibility  indikator  yang  digambarkan  lebih  mengarah  kepada  pertanggung jawaban  aparat  terhadap  pelaksanaan  tugas  yang  sudah  dilaksanakan  kepada atasan.
Teknis  pertanggung  jawaban  program  kegiatan  1  Milyar  1  Desa  yang dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Mattone Kampung Baru Berupa LPJ yaitu Laporan  Pertanggung  Jawaban  dan  mengadakan  Rapat  pertanggung  Jawaban. Kepala  Desa  secara  tidak  langsung  mempertanggung  jawabkan  pelaksanaan  1 milyar  1  desa  dengan  terlibat  langsung  mengesahkan  LPJ,  dimana  tahapan  LPJ pertama  di  serahkan  ke  pemerintahan  kecamatan  untuk  di  periksa  kemudian dikoresi sebelum di serahkan ke pemerintahan kabupaten.
Pada Pemerintah Desa Pasar  Baru dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembangunan desa, bahwa setiap unsur pemerintahan desa yang terdiri dari kepala  desa,  perangkat  desa  dibantu  oleh  Ketua  RW  dan  Ketua  RT  berusaha melakukan pekerjaan sesuai dengan beban pekerjaan yang sudah diberikan kepada mereka  dengan  sebaik-baiknya.  Sehingga  pada  saat  diminta  tanggungjawab  atas kepercayaan  yang  diberi  khususnya  dalam  pembangunan  fisik  dan  infrastruktur desa  maka  setiap  unsur  pemerintahan  desa  akan  senantiasa  mampu  untuk
menunjukan bagian yang dikerjakannya masing-masing. Hal ini merupakan wujud tanggungjawab yang telah dibebankan kepada setiap aparat Pemerintah Desa Pasar Baru.
Responsibiliti atau biasa disebut dengan tanggung jawab yaitu bagaimana cara  suatu  organisasi  memberikan  tanggung  jawab  atau  menjelaskan  tentang pelaksanaan  kegiatan  organisasi  publik  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip organisasi  yang  benar  dan  sesuai  dengan  kebijakan  yang  implisit  dan  eksplisit. Responsibility  indikator  yang  digambarkan  lebih  mengarah  kepada  pertanggung jawaban  aparat  terhadap  pelaksanaan  tugas  yang  sudah  dilaksanakan  kepada atasan.
Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru Dan Pemerintah Desa Pasar Baru sudah melakukan kegiatan pengawasan terhadap berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Mattone Kampung Baru maupun Desa Pasar Baru. Berdasarkan tugas masing-masing urusan memiliki kewajiban bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap kegiatan  yang  ada di  desa. Dalam pengawasan sendiri kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja akan di beri teguran dan harus memperbaiki hasil kerjanya sesuai dengan yang ada dalam kontrak kerja.
Akuntabilitas  (Dalam  bentuk  Laporan  Pertanggungjawaban  Pemerintah Desa Kepada Masyarakat)
Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Mattone  Kampung  Baru  dalam  hal  ini merupakan  kegiatan  untuk  menyampaikan  Laporan  Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru kepada Badan  Permusyawaratan Desa setiap  tahun  anggaran  kegiatan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas Pemerintah  Desa  Mattone  Kampung  Baru  selama  ini  sudah  cukup  bagus  dalam
memberikan  laporan  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  Desa  Mattone Kampung  Baru  yang  melalui  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Setelah  laporan pertanggungjawaban  Pemerintah  Desa  Mattone  Kampung  Baru  disetujui  oleh Badan  Permusyawaratan  Desa,  selanjutnya  Badan  Permusyawaratan  Desa menyampaikan tembusan kepada Bupati melalui Camat.
Disamping  penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  kepada  Badan Permusyawaratan  Desa,  Pemerintah  Desa  Mattone  Kampung  Baru  juga menginformasikan  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  di  Desa  Mattone Kampung  Baru  kepada  masyarakat  secara  langsung.  Pemerintah  Desa  Mattone Kampung Baru menempelkan selembaran yang berisi kegiatan yang berlangsung di desa.
Akuntabiliti atau pertanggung jawaban  yakni bagaimana suatu organisasi publik  memeberikan  suatu  pertanggung  jawaban  kepada  masyarakat.  Dan akuntabilitas juga berfungsi sebagai penggerak jalannya suatu kegitan organisasi publik. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban individu-individu atatu yang dipercayakan untuk  mengeola  sumber  daya  publik  yang  bersangkutan  dengannya  untuk  dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya.
Di Desa Mattone Kampung Baru dan pertanggung jawab seperti ini dalam hal  program  1  milyar  1  desa  biasa  dilakukan  musyawarah  hasil  kegiatan penggunaan  dana  dan  dibukukan  dalam  bentuk  LPJ.  Dikarenakan  Badan masyarakat  seperti  LPM,  PKK,  Karang  Taruna  dan  lain-lain  di  libatkan  dalam
MUSRENBANG  maka  dalam  rapat  pertanggung  jawaban  semua  badan  desa  di undang untuk terlibat.
Terkait  dengan  pertanggung  jawaban  pemerintah  desa  di  Desa  Mattone Kampung  Baru  atau  melakukan  pertanggung  jawaban  terhadap  pelaksanaan program  kegiatan  1  Milyar  1  Desa  kepada  seluruh  masyarakat,  Tidak  secara langsung karena dalam rapat pertanggung jawabana hanya perwakilan masyarakat yang  di  undang  dan  dilibatkan,  namun  setiap  perwakilan  diwajibkan  menyebar luaskan  informasi  mengenai  laporan  pertanggung  jawaban  kepada  seluruh masyarakat.  Yaitu  dalam  bentuk  pertanggung  jawaban  terhadap  pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desadi Desa Mattone Kampung Baru berupa LPJ dan Rapat  pertanggung  jawaban.  Sementara  terkait  pertanggung  jawaban  ini  tidak pernah ada penolakan dari badan permusyawaratan desa maupun dari masyarakat terhadap pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa di Desa Mattone Kampung Baru.
Akuntabilitas Pemerintah Desa Pasar Baru adalah dalam memberikan LPJ kepada BPD. LPJ pada tahun anggaran 2010-2011 diterima oleh BPD Desa Pasar Baru  akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Pasar  Baru  selama  ini  sudah  cukup  bagus dalam hal memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui BPD secara lisan namun dalam bentuk tulisan dalam menginformasikan kegiatan apa saja yang berlangsung di Desa Pasar Baru belum berjalan hingga saat ini dengan alasan tidak ada  masyarakat  yang  memperhatikan  bila  menempelkan  informasi  kegiatan  jika dibuat.
Pemerintah  desa  pasar  baru  melakukan  pertanggung  jawaban  terhadap massyarakat melalui laporan rincian pendapatan dana dan pengeluaran dana, serta sisa  kas  yang  ada  sebelumnya  melalui  media  proyektor  yang  dibuka  di  forum padasaat  musrembang  des  yng  membahas  pertanggung  jawaban,  dan  juga  pada dinding  dikantor  desa  yang  di  tempel,  namun  kendalanya  pada  tahun  2015  itu masih  menggunakan  kertas  sehingga  pemberitahuan  tidak  bertahan  lama,  dan untuk proyektor hanya ditampilan pada masyarakat yang ikut musyawarah saja.
Bentuk  pertanggung  jawaban  terhadap  pelaksanaan  program  kegiatan  1 Milyar 1 D pada Desa Pasar Baru berupa LPJ. Untuk Desa Pasar baru tidak ada penolakan  terhadap  pertanggung  jawaban  pemerintah  desa,  karna  BPD  sendiri mengawasi  perkembangan  dari  setiap  kegiatan  yang  diolah,  dan  apabila  terjadi kesalahan  atau  kualitas  dari  jalan  atau  bahan  bangunan  yang  diolah  (jika infrastruktur) mereka dan masyarakat sekitar yg melihat dan mengerti proes terebut sudah  langsung  memprotes  sehingga  desa  mendapat  kritik  langsung,  maka  desa langsung  memperbaaiki  sehingga  tidak  menunggu  bangunan  selesai  baaru  di kritisi, mengingat dessa pasar baaru memiliki tingkat SDM yang bagus sehingga kesalahan  sedikit  dapat  terbaaca  oleh  masyarat  didesa  tersebut.  Sehingga  dalam pelaporan ertanggung jaawaban tidak ada permassalahan. Dan dari masyarakat pun tidak pernah ada penolakan dari masyarakat desa terhadap pertanggung jawaban terhadap  pelaksanaan  program  kegiatan  1  Milyar  1  Desa  di  Desa  Pasar  Baru, karena masyarakat sendiri ikut mengamati dan memantau perkembangan jalannya dana 1 m tersebut. Sehingga jika terdapat perbedaaan/kesalahan yang tidak sesuai
dengan  yang dimusyawarahkan maka masyarakat langsung mengkritisi dan desa langsung memperbaiki.
Faktor-faktor  yang  menghambat  kinerja  pemerintahan  Desa  Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru dalam rangka pelaksanaan Program 1 milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu 1. Penataan Organisasi
Penataan organisasi adalah tentang bagaimana suatu organisasi di atur tentang bagaimana cara suatu organisasi mencapai tujuannya. Suatu penataan organisasi di anggap  berhasil  apabila  tujuan  organisasi  tersebut  berhasil  dan  sukses dilaksanakan. Selain itu penataan organisasi  meliputi  :  kewenangan dan struktur organisasi kerja.
a. Kewenangan
Terkait  kewenangan  ini  Kepala  Desa  di  tempatkan  sebagai  Pengawas Kegiatan dan bagian dari  pemberi  pengesahan dalam penggunaan dana untuk  di serahkan  kepada  TPK.  Sementara  keterlibatan  Badan  Permusyawaratan  Desa  di Desa Mattone Kampung Baru atau dalam upaya pengelolaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa Hanya bertindak sebagai pengawas kegiatan
Teknis  pertanggung  jawaban  dari  pemerintah  desa  di  Desa  Mattone Kampung Baru atau dalam pengelolaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa berupa LPJ  yaitu  Laporan  Pertanggung  Jawaban  dan  mengadakan  Rapat  pertanggung Jawaban.
Sementara itu pada Desa Pasar Baru kewenangan sepenuhnya ada ditangan kepala  desa  pasar  baru,  tetapi  keputusan  yang  diambil  tidak  lepas  dari  arahan masyarakat karena massyarakat lah yang paling mengetahui atas apa yang mereka inginkan,  namun  kepala  desa  yang  memilah  dan  memilih  bagian  mana  yang
memang benar benar peerlu dan sangat mendessak. Di desa pasar baru BPD tidak ikut serta dalam pengelola dana namun hanya mengawasi konerja dan dana yang dipergunakan oleh desa
b. Struktur Organisasi
Struktur  organisasi  adalah  suatu  susunan  yang  dibentuk  oleh  organisasi tersebut  agar  dapat  menyusun  dan  menentukan  strategi  sebuah  organisasi  untuk mencapai  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Pembentukan  pemerintahan  desa  dimulai dengan pemilihan kepala desa kemudian kepala desa yang memilih jajaran struktur organisasi pemerintahan desa. Selama ini tidak ada kendala dari struktur organisasi yang dijalankan pada pemerintah desa di Desa Mattone Kampung Baru atau dalam pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa.
Begitu juga dengan Desa Pasar Baru bahwa tidak ada kendala dari struktur organisasi yang dijalankan pada pemerintah desa di Desa Mattone Kampung Baru atau dalam pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa.

## 2. Sumber Daya Organisasi
Sumber daya organisasi  yaitu menyangkut tentang apa saja  yang diperlukan oleh suatu organisasi secara menyeluruh. Sumber daya organisasi meliputi : a. Pegawai
Di Desa Mattone Kampung Baru dan perangkat desa terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SD sampai dengan S1. jumlah aparatur desa yang ada di Desa Mattone Kampung Baru dari Kepala Desa sampai dengan    Ketua RW dan Ketua RT adalah sebanyak 17 orang.
Kalau  dilihat  dari  tingkat  pendidikan  masing-masing  aparatur  desa  yang ada  di  Desa  Mattone  Kampung  Baru  tergolong  rendah  karena  kebanyakan  tidak sampai  lulus  SMA.  Kondisi  tingkat  pendidikan  yang  ada  sekarang  cukup menghambat  pelaksanaan  program  kegiatan  1  Milyar  1  Desa  di  Desa  Mattone Kampung  Baru,  dikarenakan  informasi  yang  di  berikan  terkadang  lambat  dalam menjalankannya.
Kegiatan pelatihan bagi aparatur desa di Desa Mattone Kampung Baru atau dalam upaya mendukung pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa. Berupa pelatihan pelaporan bagi sekdes dan bendahara, dan pelatihan penyusunan rab dan penggunaan  dana  bagi  fasilitator  desa.  kegiatan  pelatihan  memberikan  manfaat bagi  kelancaran  pelaksanaan  program  kegiatan  1  Milyar  1  Desa,  namun  dirasa masih kurang signifikan.
Sementara untuk Desa Pasar Baru terkait dengan sumber daya manusia ini perangkat  desa  terdiri  dari  berbagai  latar  belakang  pendidikan  mulai  dari  SD sampai  dengan  S1.  Namun  demikian  kemampuan  perangkat  desa  dalam melaksanakan  program  1  Milyar  1  Desa  sudah  cukup  baik.  Dari  tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggung jawaban sudah terlaksana dengan baik.
b. Pembiayaan
Pembiayaan  adalah  besaran  dana  yang  dikelurkan  untuk  memenuhi kebutuhan segala sesuatu dalam suatu organisasi publik, dengan pembiayaan yang medukung suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan lancar. Suatu organisasi akan lebih maju apabila ditunjang pembiayaan yang memadai. Untuk pembiayaan
telah  tersedia  pembiayaan  di  Desa  Mattone  Kampung  Baru  dan  yang  diberikan anggaran oleh pemerintah daerah untuk menjalankan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa.  Dan  pembiayaan  yang  diberikan  sudah  mencukupi  untuk  pelaksanaan program  kegiatan 1 Milyar 1 Desa, karena sebelum  dana diturunkan pemerintah desa  wajib  menyerahkan  RAB  pembangunan  secara  rinci,  jadi  dana  yang  turun pasti mencukupi.
Sementara  itu  untuk  Desa  Pasar  Baru  bahwa  alokasi  dana  desa  nya  dari retribusi  pasar.  Desa  pasar  baru  sebenarnya  masih  kurang  karena  banyak  sekali yang  ingin  diperbaiki,  misalnya  meningkatkan  UKM  agar  pendapatan  asli  desa meningkat bukan hanya dari retribusi pasar. Ini menggambarkan bahwa keinginan dari  pemerintah  desa  untuk  memajukan  pembagunan  desa  adalah  cukup  baik. Karena  adanya  kemampuan  dari  perangkat  desa  untuk  senantiasa  meningkatkan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik pada Desa Pasar Baru. Sehingga dana yang tersedia dirasa selalu masih kurang mencukupi.
Teknis  pengelolaan  keuangan  (pencairan,  penyimpanan,  penggunaan  dan pertanggung  jawaban)  dalam  pelaksanaan  program  kegiatan  1  Milyar  1  Desa, yaitu:
➢ Tahapan  awal  Pemerintahan  desa  menyerahkan  Rencana  anggaran  belanja desa  yang  di  buat  oleh  Fasilitator  desa  kemudian  di  serahkan  kepada pemerintahan kecamatan untuk dikoreksi bentuk RAB harus sangat rinci,
➢ Tahap  kedua  RAB  yang  sudah  dikoreksi  dan  di  perbaiki  di  sahkan  oleh Kecamtan  dan  di  serahkan  kepada  pemerintahan  Kabuten  unutuk  pencairan dana
➢ Tahap  ketiga  setelah  dana  cair  dan  masuk  ke  rekening  desa,  kemudian bendahara desa mebuat berkas penyerahan dana kepada TPK ( tim pelaksana kegiatan) sebagai pengesahan.
➢ Tahap keempat dana  yang ada di TPK di pergunakan sesuai isi dalam RAB setelah itu TPK membuat Laporan penggunaaan dana
➢ Tahap  Kelima  TPK  melaporkan  kepada  Kepala  desa,  sekretaris  desa  dan bendahara desa mengenai penggunaan dana berupa LPD
➢ Tahap Ke enam LPD yang sudah di sah kan kemudian di buat LPJ oleh Sekdes, bendahara dan di bantu fasilitator desa.
➢ Tahap  ke  Tujuh  setelah  LPJ  selesai  di  sah  kan  kembali  dalam  rapat pertanggung jawaban.
➢ Tahap kedelapan LPJ diserahkan kepada kecamatan untuk dikoreksi
➢ Tahap Kesembilan Lpj di perbaiki oleh pemerintah desa kemudian di sahkan oleh pemerintahan kecamatan
➢ Tahap  kesepuluh  LPJ  diserahkan  kepada  pemerintahan  Kabupaten  untuk pencairan tahap berikutnya.
c. Peralatan
Suatu  organisasi  publik  apabila  peralatan  belum  menunjang  yang  ada  di tempat bekerja maka, hal tersebut menjadi salah satu faktor penghamabat dalam menjalankan  fungsi  dan  tugas  dari  organisasi  publik  tersebut.  Terkait  dengan peralatan  ini  di  Desa  Mattone  Kampung  Baru  atau  peralatan  yang  disediakan lengkap dan memadai, meskipun ada beberapa peralatan seperti computer dalam keadaan rusak dan usang.
Terkait dengan peralatan dalam melaksanakan program 1 Milyar 1 Desa ini pada Desa Pasar Baru lebih lengkap dari pada mattone. Desa Pasar Baru peralatan yang tersedia sudah mendukung terhadap pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa. Peralatan yang tersedia masih dalam kondisi baik.

## 3. Budaya Organisasi Pemerintah Desa
Desa  Mattone  Kampung  Baru  merupakan  desa  yang  masuk  dalam  wilayah Kecamatan Kusan Hilir. Desa yang sebagian besar kontur tanahnya adalah datar. Perkebunan kelapa membentang dari arah Timur ke Barat dengan luas kurang lebih 70% dari seluruh luas desa yang mencapai 286 hektar. Tidak banyak sumber daya alam yang potensial.
Secara  administratif  Desa  Mattone  Kampung  Baru  berbatasan  dengan beberapa  wilayah  antara  lain:  sebelah  Utara  dengan  Desa  Penyolongan,  sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanete dan Desa Muara Pagatan, sebelah Selatan berbatasan  dengan  Laut  Jawa,  dan  sebeah  Barat  berbatasan  dengan  Kelurahan Pagatan  dan  Desa  Pulau  Satu.  Berdasarkan  data  diketahui  bahwa  pendidikan sarjana  sebanyak  66  orang;  pendidikan  diploma  sebanyak  18  orang;  pendidikan SLTA/sederajat  sebanyak  585  orang;  pendidikan  SLTP/sederajat  sebanyak  607 orang; pendidikan SD/sederajat sebanyak 676 orang; tidak tamat SD sebanyak 103 orang  dan  belum  sekolah/belum  tamat  SD  sebanyak  140  orang.  Sehingga  dari keseluruhan warga mencapai 2.195 orang.
Desa Pasar Baru termasuk dalam wilayah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah  Bumbu  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Letak  geografis  Desa  Pasar  Baru sebelah  utara  berbatasan  dengan  Desa  Manurung  dan  Desa  Mudalang,  sebelah timur  berbatasan  dengan  Kelurahan  Pagatan,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan Desa Pejala dan Desa Juku Eja, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Batuan dan Desa Pagar Ruyung.
Jumlah  penduduk  pada  Desa  Pasar  Baru  untuk  data  tahun  2014  mencapai 3.361 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.680 jiwa dan perempuan sebanyak  1.681  jiwa  yang  terbagi  dalam  1.008  kepala  keluarga.  Dari  jumlah tersebut jumlah kepala keluarga yang tergolo sebagai rumah tangga miskin adalah sebanyak  125  kepala  keluarga.  Tingkat  pendidikan  penduduk  pada  Desa  Pasar Baru terdiri dari warga yang berpendidikan S2 sebanyak 5 orang; berpendidikan S1 sebanyak 95 orang; berpendidikan D1 sebanyak 15 orang; tamat SMA sebanyak 1.466 orang; tamat SMP sebanyak 356 orang; tamat SD sebanyak 125 orang; tidak tamat SD sebanyak 45 orang dan yang masih buta huruf sebanyak 3 orang.
Mata pencaharian penduduk pada Desa Pasar Baru mayoritas adalah sebagai pedagang yang mencapai 80%, sedangkan 20% nya adalah sebagai PNS, nelayan, Polri,  dan  petani.  Kondisi  ini  sesuai  dengan  kondisi  wilayah  Desa  Pasar  Baru sebagian besar merupakan pusat perekonomian.
Desa  Mattone  Kampung  Baru  dan  Desa  Pasar  Baru  merupakan  desa  yang ditempati  oleh warga masyarakat  Bugis  Sulawesi.  Masyarakat  Bugis  merupakan masyarakat yang tersohor dengan budaya maritim yang handal, Masyarakat Bugis dan  Makassar  juga  dikenal  dengan  tradisi  rantaunya  yang  sangat  kuat.  Mencari ikan di laut termasuk salah satu mata pencarian masyarakat Bugis Makassar.

## PEMBAHASAN
Alokasi  dana  1  milyar  1  desa  diserahkan  ke  pemerintahan  desa  secara bertahap  dengan  system  40%  tahap  pertama,  40%  tahap  kedua  dan  20%  tahap ketiga,  setiap  tahapan  pemerintah  desa  sebelumnya  harus  meneyerahkan perencanaan  pembangunan  desa  beserta  rencana  penggunaan  dananya  secara
terperinci,  kemudian  setelah  dana  tersalurkan  pemerintah  desa  di  harus  kan menyerahkan  laporan  pertanggungjawaban  (LPJ).  Adapun  pembagian  dana  1 milyar yaitu 60% untuk pembangunan infrastruktur dan 40% untuk pemberdayaan desa.
Kinerja  Pemerintah  Desa  dalam  Pembangunan  Infrastruktur  di  Desa Mattone  Kampung  Baru  dan  Desa  Pasar  Baru,  Kecamatan  Kusan  Hilir: Produktivitas Pemerintah Desa dalam menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur, di  Desa  Mattone  Kampung  Baru  pemerintah  desa  betul-betul  melihat  dari  segi kebutuhan  bukan  keinginan,  penggunaan  dan  manfaat  bagi  masyarakat  sudah cukup  baik.  Untuk  kegiatan  lapangan  pemerintah  desa  menuntut  optimalisasi waktu untuk bekerja kepada pekerja proyek agar kegiatan bisa selesai tepat dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja. jika ada kegiatan yang bisa dikerjakan dengan swadaya maka pemerintah desa mengajak masyarakat untuk bekerja sama menyelesaikan pembangunan infrastruktur.
Produktivitas  Pemerintah  Desa  dalam  menyelesaikan  Pembangunan Infrastruktur di Desa Pasar Baru yaitu perlu lebih meningkatkan lagi Produktivitas Kinerjanya dalam hal menyelesaikan pembangunan infrastruktur, dalam memulai kegiatan tidak harus tergantung kepada bahan material lengkap baru bisa memulai, dan untuk dukungan dari pemerintah desa sendiri di lapangan agar berjalan dengan baik serta pemanfaatan waktu bekerja dengan maksimal. Untuk itu pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru dan Pemerintah  Desa  Pasar  Baru  sudah  cukup  baik  dalam  melaksanakan  tugas, wewenangnya  dan  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  sebagai  bukti
kinerja  Pemerintah  Desa  mengutamakan  pelayanan  untuk  memenuhi  kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ada di desa .
Responsivitas  Pemerintah  Desa  dalam  menampung  dan  merealisasikan aspirasi  masyarakat,  dalam  menjaring  dan  menindaklanjuti  aspirasi  masyarakat dinilai sudah baik. Cara yang dilakukan Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru dalam  menerima  dan  merealisasikan  aspirasi  masyarakat,  yaitu  dengan bekerjasama  dengan  setiap  ketua  RT  yang  ada  di  Desa  Mattone  Kampung  Baru untuk  mengumpulkan  warga  RT  masing-masing  guna  menggali  aspirasi  serta keluhan-keluhan  dilingkungan  RT,  untuk  kemudian  akan  ditampung  oleh pemerintah  Desa  Mattone  Kampung  Baru.  Aspirasi  akan  ditindaklanjuti  dalam musrembang  desa  untuk  diusulkan  dalam  program  pembangunan  di  desa  tidak serta  merta  semua  aspirasi  bisa  masuk  kedalam  program  pembangunan infrastruktur  karena  aspirasi  akan  dinilai  dari  segi  kebutuhan  masyarakat  bukan dari keinginan yang kemudian menjadi prioritas pembangunan di desa.
Sementara  itu  untuk  Desa  Pasar  Baru  sendiri  untuk  menerima  dan merealisasikan aspirasi masyarakat bisa disampaikan langsung kepada Pemerintah Desa  Pasar  Baru.  Pemerintah  Desa  Pasar  Baru  berinisiatif  untuk  mengadakan pertemuan di kantor Desa Pasar Baru, ini cara yang diambil oleh pemerintah desa untuk  menggali  aspirasi  masyarakat.  masyarakat  diberi  kesempatan  untuk  dapat menyampaikan aspirasinya pada saat ada pertemuan-pertemuan yang diadakan di desa.  Entah  itu  keluhan-keluhan  yang  ada  dilingkungan  RT  maupun  yang  ada dilingkungan Pemerintah Desa.
Pemerintah Desa sendiri dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diperoleh dari pertemuan dengan masyarakat adalah dengan cara menyampaikan dan membahas aspirasi bersama-sama pada saat pertemuan di desa bersama-sama dengan  masyarakat  maupun  pada  saat  musyawarah  rencana  pembangunan  desa (Musrembang Desa) maka dari kegiatan musrembang akan dihasilkan keputusan- keputusan,  dari  aspirasi  masyarakat  yang  mana  saja  yang  akan  masuk  kedalam program pembangunan yang tertuang dalam RPJM Des.
Untuk  menampung  dan  merealisasikan  aspirasi  masyarakat,  Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru Dan Pemerintah Desa Pasar Baru tidak semata-mata hanya  melihat  dari  aspirasi  lagsung  bisa  dituangkan  kedalam  program pembangunan  yang  ada,  tetapi  dengan  cara  menentukan  prioritas  program  akan menghasilkan  program  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat  di  desa.  Dalam menentukan  prioritas  program  ada  tahapan  untuk  pengusulan  dan  pembahasan RPJM Des di Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru.
Responsibilitas  Pemerintah  Desa  dalam  pengawasan  pembangunan infrastruktur  di  Desa  Mattone  Kampung  Baru,  Pemerintah  Desa  melakukan pembagian pekerjaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing urusan. Pemerintah desa juga menunjuk beberapa perwakilan dari desa untuk turun mengawasi semua kegiatan dalam Pembangunan Infrastruktur secara langsung dilokasi kegiatan dan pengawasan  secara  tidak  langsung  dari  kelengkapan  administrasi  kegiatan pembangunan infrastruktur. Responsibilitas di Desa Pasar Baru sendiri Pemerintah Desa  dalam  pengawasan  pembangunan  infrastruktur  dengan  menerjunkan beberapa perwakilan dari desa untuk melakukan pengecekan pekerjaan dilapangan
serta  melihat  hasil  pekerjaan  sesuai  atau  tidak  dengan  yang  diinginkan.  Dengan demikian  responsibilitas  baik  di  Desa  Mattone  Kampung  Baru  maupun  di  Desa Pasar  Baru  sama-sama  melakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan  pembangunan infrastruktur yang berlangsung di desa masing-masing.
Tujuan dari pada pengawasan ini adalah untuk  melihat hasil kerja secara fisik maupun dari kelengkapan administrasi yang ada, apakah hasil yang ada sesuai dengan yang diinginkan atau tidak, jika tidak baik maka langkah yang diambil oleh pemerintah desa adalah menuntut apa yang kurang bisa menjadi baik sesuai dengan yang diharapkan.
Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam bentuk Laporan
Pertanggungjawaban  Pemerintah  Desa  (LPJ)  kepada  masyarakat  di  Desa  Pasar Baru  disampaikan  secara  tulisan  melalui  media-media  informasi  yang  ada  di Kantor Desa Mattone Kampung Baru kepada masyarakat melalui BPD dan lisan melalui  pertemuan  di  desa,  dan  selama  waktu  5  (lima)  tahun  ini  tidak  ada  LPJ pemerintah desa  yang ditolak oleh masyarakat Desa Mattone Kampung Baru ini menunjukan  akuntabilitas  yang  baik  oleh  Pemerintah  Desa  Mattone  Kampung Baru.
Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam bentuk Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPJ) kepada masyarakat di Desa Mattone Kampung  Baru  dinilai  belum  optimal  karena  dalam  penyampaian  masih  secara lisan kepada masyarakat melalui pertemuan di desa, belum ada keseriusan untuk membuat  dalam  bentuk  tulisan  dan  kemudian  menempel  dipapan  pengumuman belum terlaksana dengan baik di Desa Mattone Kampung Baru.
Akuntabilitas  yang  ditunjukan  oleh  Pemerintah  Desa  Mattone  Kampung Baru  dan  Pemerintah  Desa  Pasar  Baru  baik  secara  lisan  maupun  tulisan  adalah bentuk pertanggungjawaban yang wajib disampaikan oleh pemerintah desa sendiri, dari  isi  laporan  pertanggungjawaban  tersebut  masyarakat  dapat  menilai  kinerja pemerintah  desa  selama  ini,  khususnya  dalam  hal  akuntabilitas  dalam menyampaikan laporan  pertanggungjawaban (LPJ) pemerintah desa baik kepada masyarakat  maupun  kepada  Bupati  melalui  Camat.  Dengan  cara  menyampaikan laporan  pertanggungjawaban  pembangunan  infrastruktur  kepada  masyarakat secara  langsung,  masyarakat  akan  merasa  dilibatkan  karena  pembangunan infrastruktur ini berasal dari aspirasi masyarakat dan untuk pertanggungjawabannya juga harus kembali kepada masyarakat.
Selain  sisi  positifnya,  dalam  pelaksanaan  program  1  milyar  1  desa  juga terdapat  sisi  negatifnya  yang  merupakan  tantangan  bagi  semua  pihak  untuk pembenahannya.  Adapun  beberapa  sisi  negatif  yang  dapat  diidentifikasi  adalah berkembangnya praktek-praktek KKN, masih kesulitannya SDM di pemerintahan desa, aturan penggunaan dana yang berubah-ubah.
Terkait dengan faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan program kegiatan jelas terlihat bahwa faktor kewenangan dan faktor sumber  daya  manusia  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  sebuah  organisasi pemerintahan.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  menghambat  dan  mendukung  kinerja pemerintahan  Desa  Mattone  Kampung  Baru  dan  Desa  Pasar  Baru  dalam  rangka pelaksanaan Program 1 milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu. Diantaranya
kewenangan dan struktur organisasi kerja. Terkait kewenangan ini Kepala Desa di tempatkan sebagai Pengawas Kegiatan dan bagian dari pemberi pengesahan dalam penggunaan dana untuk  di  serahkan kepada TPK.  Sementara  keterlibatan  Badan Permusyawaratan  Desa  di  Desa  Mattone  Kampung  Baru  atau  dalam  upaya pengelolaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa Hanya bertindak sebagai pengawas kegiatan
Teknis  pertanggung  jawaban  dari  pemerintah  desa  di  Desa  Mattone Kampung Baru atau dalam pengelolaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa berupa LPJ  yaitu  Laporan  Pertanggung  Jawaban  dan  mengadakan  Rapat  pertanggung Jawaban.
Sementara itu pada Desa Pasar Baru kewenangan sepenuhnya ada ditangan kepala  desa  pasar  baru,  tetapi  keputusan  yang  diambil  tidak  lepas  dari  arahan masyarakat karena massyarakat lah yang paling mengetahui atas apa yang mereka inginkan,  namun  kepala  desa  yang  memilah  dan  memilih  bagian  mana  yang memang benar benar peerlu dan sangat mendessak. Di desa pasar baru BPD tidak ikut serta dalam pengelola dana namun hanya mengawasi konerja dan dana yang dipergunakan  oleh  desa.  Untuk  Desa  Pasar  Baru  tidak  ada  kendala  dari  struktur organisasi yang dijalankan pada pemerintah desa di Desa Mattone Kampung Baru atau dalam pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa.
Di Desa Mattone Kampung Baru dan perangkat desa terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SD sampai dengan S1. jumlah aparatur desa yang ada di Desa Mattone Kampung Baru dari Kepala Desa sampai dengan    Ketua RW dan Ketua RT adalah sebanyak 17 orang.
Kalau  dilihat  dari  tingkat  pendidikan  masing-masing  aparatur  desa  yang ada  di  Desa  Mattone  Kampung  Baru  tergolong  rendah  karena  kebanyakan  tidak sampai  lulus  SMA.  Kondisi  tingkat  pendidikan  yang  ada  sekarang  cukup menghambat  pelaksanaan  program  kegiatan  1  Milyar  1  Desa  di  Desa  Mattone Kampung  Baru,  dikarenakan  informasi  yang  di  berikan  terkadang  lambat  dalam menjalankannya.
Kegiatan pelatihan bagi aparatur desa di Desa Mattone Kampung Baru atau dalam upaya mendukung pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa. Berupa pelatihan pelaporan bagi sekdes dan bendahara, dan pelatihan penyusunan rab dan penggunaan  dana  bagi  fasilitator  desa.  kegiatan  pelatihan  memberikan  manfaat bagi  kelancaran  pelaksanaan  program  kegiatan  1  Milyar  1  Desa,  namun  dirasa masih kurang signifikan.
Sementara untuk Desa Pasar Baru terkait dengan sumber daya manusia ini perangkat  desa  terdiri  dari  berbagai  latar  belakang  pendidikan  mulai  dari  SD sampai  dengan  S1.  Namun  demikian  kemampuan  perangkat  desa  dalam melaksanakan  program  1  Milyar  1  Desa  sudah  cukup  baik.  Dari  tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggung jawaban sudah terlaksana dengan baik.
Pembiayaan  pembangunan  desa  di  Desa  Mattone  Kampung  Baru  yang diberikan anggaran oleh pemerintah daerah untuk menjalankan program kegiatan 1  Milyar  1  Desa.  Dan  pembiayaan  yang  diberikan  sudah  mencukupi  untuk pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa, karena sebelum dana diturunkan
pemerintah  desa  wajib  menyerahkan  RAB  pembangunan  secara  rinci,  jadi  dana yang turun pasti mencukupi.
Sementara  itu  untuk  Desa  Pasar  Baru  bahwa  alokasi  dana  desa  nya  dari retribusi  pasar.  Desa  pasar  baru  sebenarnya  masih  kurang  karena  banyak  sekali yang  ingin  diperbaiki,  misalnya  meningkatkan  UKM  agar  pendapatan  asli  desa meningkat bukan hanya dari retribusi pasar. Ini menggambarkan bahwa keinginan dari  pemerintah  desa  untuk  memajukan  pembagunan  desa  adalah  cukup  baik. Karena  adanya  kemampuan  dari  perangkat  desa  untuk  senantiasa  meningkatkan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik pada Desa Pasar Baru. Sehingga dana yang tersedia dirasa selalu masih kurang mencukupi.
Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa perlu adanya penunjang yang ada di tempat bekerja. Terkait dengan peralatan ini di Desa Mattone Kampung Baru atau  peralatan  yang  disediakan  lengkap  dan  memadai,  meskipun  ada  beberapa peralatan seperti computer dalam keadaan rusak dan usang.
Terkait dengan peralatan dalam melaksanakan program 1 Milyar 1 Desa ini pada Desa Pasar Baru lebih lengkap dari pada mattone. Desa Pasar Baru peralatan yang tersedia sudah mendukung terhadap pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa. Peralatan yang tersedia masih dalam kondisi baik.
Paradigma  pemberian  dana  1  milayar  1  desa  diharapkan  akan  dapat berimplikasi terhadap kebijakan daerah yang memihak kepada kepentingan daerah dan  yang  memihak  kepada  kepentingan  masyarakat,  yaitu  dengan  pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Terkait  dengan  sumber  daya  manusia  Esman  (1986)  mengemukakan  bahwa sumber  daya  adalah  masukan-masukan  keuangan,  fisik,  manusia,  teknologi,  dan informasi  dari  sebuah  lembaga.  Sumber  daya  yang  paling  penting  bagi  sebuah organisasi  adalah  pegawai.  Karena  pegawailah  yang  menggerakkan  kegiatan organisasi  untuk  mencapai  tujuannya.  Pentingnya  pegawai  bermuara  dari kenyataan  bahwa  pegawai  merupakan  elemen  yang  selalu  ada  dalam  setiap organisasi. Pegawai yang merancang dan menghasilkan produk-produk barang dan jasa.
Berubahnya  struktur  organisasi  dan  mekanisme  kerja  organisasi  menuntut karyawan  memiliki  wawasan  baru,  pengetahuan  dan  keahlian  baru.  Selain  itu, karyawan perlu memiliki sikap mental baru, menggunakan pola pikir baru dan cara kerja  baru  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  organisasi  serta  karyawan  juga  harus mampu beradaptasi pada situasi baru dengan lebih kreatif, inovatif, proaktif, dan berwawasan enterpreneurial. (Ancok, 2001).

## KESIMPULAN
a) Responsivitas atau daya tanggap dari Pemerintah Desa baik Pemerintah Desa Mattone  Kampung  Baru  mapun  Desa  Pasar  Baru  dalam  menyerap, menampung  sampai  dengan  merealisasikan  aspirasi  masyarakat,  menjaring serta menindaklanjuti kepentingan dan aspirasi masyarakat adalah sudah baik. Aspirasi  dan  kepentingan  yang  disampaikan  pada  kegiatan  musrenbang kemudian  disalurkan  dan  ditindaklanjuti  untuk  diusulkan  sebagai  program pembangunan  desa.  Meskipun  tidak  semua  aspirasi  dan  keinginan  masuk dalam  program  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  fisik,  karena  keinginan
dan aspirasi akan dilihat dan dianalisis dari aspek kebutuhan masyarakat yang bukan hanya sekedar keinginan masyarakat dalam pembangunan desa.
b) Produktivitas Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru, bahwa Produktivitas pelaksanaan  pembangunan  terutama  pembangunan  infrastruktur  pada  Desa Pasar  Baru  tercapai  secara  lebih  maksimal  dan  berkualitas  baik,  sementara untuk Desa Mattone Kampung Baru pencapaian produktivitas pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan standar.
c) Kualitas  layanan  berupa  pembangunan  infrastruktur  di  Desa  Mattone Kampung Baru sudah sesuai standar yang telah ditetapkan. Sedangkan kualitas layanan berupa hasil pembangunan infrastruktur di Desa Pasar Baru lebih baik, karena pada desa ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas.
d) Responsibilitas  Pemerintah  Desa  terutama  dalam  kegiatan  pengawasan terhadap jalannya pembangunan infrastruktur di Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru, Pemerintah Desa baik di Desa Mattone Kampung Baru maupun  Desa  Pasar  Baru  sudah  menyelenggarakan  pembagian  tugas  dan pekerjaan  sesuai  fungsi  pada  masing-masing  urusan  program  kegiatan. Pemerintah desa menetapkan dan menugaskan petugas dan aparat desa untuk turun mengawasi dan mengontrol kegiatan dalam Pembangunan Infrastruktur secara langsung pada lokasi kegiatan dan pengawasan atau kontrol secara tidak langsung  dari  berbagai  kelengkapan  berkas  administrasi  dalam  kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru.
e) Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1  Desa  khususnya  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  fisik  berupa  dalam bentuk Laporan Pertanggung jawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat di Desa.  Untuk  Pemerintah  Pasar  Baru  Laporan  Pertanggung  jawaban disampaikan  oleh  Pemerintah  Desa  secara  tulisan  melalui  berbagai  media informasi  yang  ada  di  Kantor  Desa  Pasar  Baru  kepada  masyarakat,  serta laporan kepada BPD secara lisan melalui pertemuan di desa, dan selama kurun waktu 5 tahun ini tidak ada laporan pertanggung jawaban dari pemerintah desa
yang  ditolak  oleh  masyarakat  Desa.  Sehingga  ini  menunjukkan  bahwa akuntabilitas  yang  baik  oleh  Pemerintah  Desa  Pasar  Baru.  Sementara  pada desa  Mattone  Kampung  Baru  hanya  dilakukan  secara  lisan  kepada  warga masyarakat melalui pertemuan dan rapat desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin, Burhan. (2001). Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif . Surabaya: Airlangga University Press Fandy  V.  Sagai, Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Pembangunan  Infrastruktur (Suatu Studi di Desa Pakuure III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan).
Ismanto, Budi. Profil Kabupaten Tanah Bumbu . Banjarmasin: Raffa Colecction Karen Chapple, Sergio Montero, From learning to fragile governance: Regional economic development in rural Peru , Journal of Rural Studies. Marek  Furmankiewicz,  Aine  Macken-Walsh, Government  within  governance? Polish  rural  development  partnerships  through  the  lens  of  functional representation , Journal of Rural Studies. Maschab,  Mashuri.  (2013). Politik  Pemerintahan  Desa  di  Indonesia. Yogyakarta:PolGov.
Muktadir,  Abdul. Profil  Desa  Mattone  Kampung  Baru .  Pagatan:  Desa  Mattone Kampung Baru
Nawawi, H. Hadari. (2005). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
Sitorus,  Risma.  (2009). Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara. Tesis Universitas Sumatera Utara, Stevan  F.  Rempowatu, Evaluasi  Kinerja  Pemerintah  Dalam  Pembangunan  di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat.
Sufianto, Dr H Dadang.(2015). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Pustaka setia.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: ALFABETA.
Sukanto, Azwardi.(2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal.Palembang: Universitas Sriwijaya. Suksesi.  (2007). Efektifitas  program  alokasi  dana  desa  (ADD)  terhadap perekonomian desa di Kabupaten Pacitan.