## ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINGKAT KASASI TERHADAP KASUS BAIQ NURIL MAKNUN
Zaenal Abdi 1 , Syamsuddin Radjab 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar zaenalabdi59@gmail.com

## Abstrak
Putusan Hakim adalah tindakan terakhir yang dilakukan hakim di dalam persidangan yang sifatnya final dan  mengikat  yang  menentukan  bersalah  tidaknya  seorang  pelaku  dalam  perkara  yang  diajukan.  Jadi  putusan Hakim  merupakan pernyataan dari seorang hakim dalam memutus perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitaian kepustakaan ( Library Research ). Pendekatan yang digukana dalam penelitian ini adalah  pendekatan  fhilosofis,  sosiologis,  dan  normatif  atau  yuridis,  metode  yang  digukan  adalah  metode dokument, yakni mengambil data dari transkip, agenda, catatan majalah, jurnal, dll. Teknis dan analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik identifikasi data, reduksi data, dan editing data, agar data yang diperoleh dapat dipilah lalu di interpretasikan sesuai dengan tujuan dan rancangan penelitian ini. Adapun analisis yang digunakan dalam hal ini adalah deduktif dan induktif. Dasar pertimbangan dan Kewenangan yang diberikan kepada Hakim dalam  mengadili,  Hakim  pengadilan  Negeri  maupun  Hakim  Mahkamah  Agung  dalam  mengambil  suatu kebijaksanaan  dalam  memutus  perkara,  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  UndangUndang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang kekuasaan kehakiman  yang  menentukan “Hakim dan hakim konstitusi wajib  menggali,  mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”. Putusan Mahkamah Agung No. 574  K/Pid.Sus/2018  merupakan  putusan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  namun  menuai  kontroversi. Alasannya putusan ini dinilai tidak tepat dan juga keliru dalam memeriksa perkara yang pada mulanya Mahkamah Agung memeriksa perkara dengan menggunakan Judex Juris atau memeriksa dengan mengoreksi atauran-aturan, dalam  kasus  Baiq  Nuril  Maknun  Mahkamah  Agung  beralih  dengan  memeriksa  fakta-fakta  atau  bukti-bukti persidangan pada Pengadilan Negeri atau memeriksa dengan Judex Factie.
Kata Kunci : Putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018, dan Pertimbangan Hakim.

## Abstract
A Judge's Decision is the final action taken by a judge in a trial which is final and binding in nature which determines whether an offender  is guilty  in the case being  filed. So the Judge's decision  is a statement from a judge  in  deciding  cases  in  court  and  has  permanent  legal  force.  The  research  method  used  in  this  case  is  a qualitative research method. This type of research is library research (Library Research). The approach used in this  study  is  a  philosophical,  sociological,  and  normative  or  juridical  approach,  the  method  used  is  the documentary  method, which  is taking data from transcripts, agendas,  magazine notes, journals, etc. Technique and data analysis in this study use data identification techniques, data reduction, and data editing, so that the data obtained can be sorted and interpreted according to the objectives and design of this study. The analysis used in this case  is deductive and inductive. The basis  for consideration and authority given to Judges in adjudicating, District Court Judges and Supreme Court Judges in adopting a policy in deciding cases, is regulated in Article 5 paragraph  (1)  of  Law  Number  48  of  2009  concerning  judicial  powers  which  determine  explore,  follow  and understand legal values and a sense of justice that lives in society ”. Supreme Court Decision No. 574 K / Pid.Sus /  2018  is  a  decision  that  has  permanent  legal  force,  but  is  controversial.  The  reason  is  that  this  decision  is considered to be inaccurate and also wrong in examining cases where at first the Supreme Court examined cases using Judex Juris or examining by correcting regulations, in the case of Baiq Nuril Maknun the Supreme Court switched to examining facts or trial evidence at District Court or check with Judex Factie.
Keywords: Supreme Court Decision No. 574 K / Pid.Sus / 2018, and Judges' Considerations.

## PENDAHULUAN
Salah satu tujuan hukum dibentuk adalah untuk menata aktivitas kehidupan manusia dalam segala aspek agar menjadi teratur dan tidak saling bertentangan dalam berkehidupan. Hukum  dalam  hal  ini  merupakan  sekumpulan  aturan  yang  bersifat  memaksa  untuk diberlakukan yang memiliki badan pelaksana yang berwenang sering disebut sebagai eksekutif.
Namun  dalam  hal  ini  hukum  yang  sifatnya  memaksa  menuai  banyak  kritikan  baik dalam kalangan akademik maupun dalam praktisi hukum, banyak yang mencoba mengaitkan antara  hukum  dan  kekerasann,  hukum  yang  sifatnya  memaksa  tidak  jauh  beda  dengan kekerasan yang dilakukan atas nama Negara yang mengikat keseluruhan masyarakat, seperti contoh  adanya  sekelompok  perampok  yang  menyandra  sejumlah  orang  dan  membuat peraturan-peraturan  yang  harus  ditaati  dan  dipaksakan 1 .  Hal  ini  memiliki  kesamaan  dengan hukum yang diberlakukan di Negara Republik Indonesia yang sifatnya memaksa.
Sementara hukum dilahirkan tidak terlepas dari relasi manusia dengan manusia lainnya yang  menghasilkan  sebuah  tata  nilai,  dari  tata  nilai  inilah  yang  kemudian  manusia  akan memperoleh  hak  atas  perilaku  yang  dihasilkan.  Semua  manusia  memiliki  hak  atas  perilaku namun dalam soal realisasi hak kadang manusia bertentangan bahkan perilaku yang dihasilkan mengalami ketimpangan atau menyimpang dari hak lainnya,  seperti contoh, sebelum adanya aturan  yang  mengikat  masyarakat  secara  keseluruhan  ( konstitusi )  manusia  bebas  mau melakukan apa saja mulai dari mangambil barang orang lain tanpa sepengetahuan, menjelek- jelekkan  orang  lain,  membunuh  dan  lainnya,  namun  dari  perilaku  ini  membuat  masyarakat resah  dan merasa  tidak  nyaman  berada  dalam  lingkungannya,  maka  dari  itu lahirlah  sebuah kesepakatan  atau  aturan  yang  mengikat  masyarakat  disekitarnya  dan  memiliki konsekuensi bagi yang mengingkari kesepakatan atau aturan yang dibuat. Dari contoh ini kita bisa menelaah bahwa aturan tidak bisa dilepaskan dari perilaku manusia yang sewenang-wenang atas dasar kebebasan atau hak.
Dalam  hal  bisa  kita  berkesimpulan  bahwa  hukum  yang  berisikan  aturan-aturan  yang mengikat  secara  keseluruhan  dapat  memberikan  perubahan  pada  kondisi  masyarakat  yang didalamnya  terdapat  perilaku  yang  menyimpang,  selain  dari  itu  hukum  juga  mampu memberikan titik terang terhadap masalah yang dihadapi dalam bermasyarakat. Hukum mampu memberikan keteraturan dan disiplin dalam berprilaku.
1 Donald  Albert Rumokoy. Frans  Maramis pengantar Ilmu Hukum, cet. Ke  v (Depok :  Rajawali pres 2018). Hal. 4
Hukum bisa dijadikan sebagai alat untuk merubah tatanan sosial menuju keteraturan. Dalam artian  bahwa  hukum mungkin  dipergunakan  sebagai  suatu alat  oleh agen  of  change. Agen of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin  masyarakat  dalam  mengubah  sistem  sosial  dan  di  dalam  melaksanakan  hal  itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan mungkin menyebabkan  perubahan-perubahan  pada  lembaga-lembaga  kemasyarakatan  lainnya.  Suatu perubahan sosial yang dikendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan social engineering atau social planning . 2
Sebagaimana disinggung diatas, hukum mungkin mempunyai pengarauh langsung dan pengaruh  tidak  langsung  didalam  mendorong  terjadinya  perubahan  sosial.  Misalnya,  suatu peraturan  yang  menentukan  sistem  pendidikan  tertentu  bagi  warga  negara  mempunyai pengaruh  secara  tidak  langsung  yang  sangat  penting  bagi  terjadinya  perubahan-perubahan sosial. Seperti di Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, semua Sekolah Dasar harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 3 Pengaruhnya sangat besar yakni dapat menyatukan bangsa dengan satu bahasa.
Satu  contoh  lain  adalah  tentang  jumlah  Universitas  dan  mahasiswa  di  Indonesia. Sebelum  Undang-Undang  No.  22/1961  ditetapkan,  terdapat  14  universitas  negeri  dengan 65.000  mahasiswa.  Terlepas  dari  segi  baik-buruknya,  sejak  undang-undang  tersebut ditetapkan,  jumlah  universitas  negeri  naik  sampai  menjadi  34  universitas  dengan  158.000 mahasiswa. Cantoh ini diberikan untuk sekadar membuktikan bahwa suatu keputusan hukum dapat memperbanyak jumlah lembaga-lembaga pendidikan (universitas). 4
Dilain hal, bukan hanya soal pendidikan yang mampu di ubah atau diatur oleh hukum, tetapi juga hukum mampu menghadirkan institusi yang berwenang mengadili pelaku kejahatan atau orang yang melakukan pelanggaran hukum, seperti halnya institusi pengadilan, kejaksaan dan  kepolisian.  Selain  dapat  memberikan  keteraturan,  hukum  juga  mampu  memberikan
2 Soerjono Soekamto. Pokok-pokok Sosiologi Hukum cet.ke XXV (Depok : Rajawali Pres 2017) Hal. 122.
3 Soerjono Soekamto. Pokok-pokok Sosiologi Hukum cet.ke XXV (Depok : Rajawali Pres 2017) Hal. 122.
4 Soerjono Soekamto. Pokok-pokok Sosiologi Hukum cet.ke XXV (Depok : Rajawali Pres 2017) Hal. 123.
konsekuensi  atau  efek  jerah  bagi  manusia  yang  melakukan    perbuatan  menyimpang  atau melawan hukum.
Institusi atau lembaga yang berwenang memutus dan mengadili suatu perkara kejahatan atau  pelanggaran  hukum  yakni  Institusi  pengadilan  dan  melakukan  gelar  perkara  disebut peradilan.  Menurut  Sudikno  Mertokusumo  peradilan  adalah  segala  sesuatu  yang  bertalian dengan  tugas  hakim  dalam  memutus  perkara,  baik  perkara  perdata  maupun  perkara  pidana untuk mempertahankan atau menjamim di taatinya hukum materil. 5 Sedangkan hukum materil merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak  berbuat  dalam  masyarakat  yang  pada  hakekatnya  bertujuan  untuk  melindungi kepentingan orang lain. 6 Berdasarkan hal terseut dapat disimpulkan bahwa fungsi pengadilan sangat penting sebagai tempat untuk menegakkan hukum.
Namun dalam hal ini setiap pengadilan memiliki hakim sebagai orang yang diberikan tanggungjawab mengadili dan memutus perkara, sebagaimana dalam sejarah Hindia Belanda yang membuat aturan tentang kekuasaan kehakiman ketika menginjakkan kakinya di wilayah Indonesia yakni Verordening No. 11 tahun 1945 yang menentapkan kekuasaan kehakiman di lingkungan  peradilan  umum  yang  dilakukan  oleh Landgerecht dan Appelraad dengan menggunakan HIR sebagai hukum acara. 7
Di tahun 1949-1950, adanya Pasal 192 Konstitusi RIS menetapkan bahwa Landgerecht di ubah menjadi pengadilan Negeri dan Appelraad di ubah menjadi pengadilan Tinggi. Dan ditahun  1950-1959  lahirnya  Undang-Undang  Darurat  No.  1  tahun  1951  yang  mengadakan unifikasi susunan, kekuasaan, dan acara segala pengadilan Negeri dan segala pengadilan tinggi di Indonesia dan juga menghapuskan beberpa pengadilan termasuk pengadilan swapraji dan pengadilan adat. 8
Dalam  hal  ini,  hakim  pengadilan  yang  berada  di  Indonesia  baik  Negeri  maupun pengadilan  Tinggi  semuanya  di  naungi  oleh  Mahkama  Agung.  Sebagaimana  yang  dulunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, karena sudah dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi sekrang maka di ubah menjadi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
5 Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942, cet. II (Yogyakarta : Liberty, 1983). Hal. 3
6 Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942, cet. I (Yogyakarta : Liberty, 1983). Hal. 1
7 M.  Karyadi, Reglement  Indonesia  yang  Diperbaharui  S.  1941  No.  44 RIB  (HIR ,)    (Bogor:  Politiea, 1992). Hal. 44.
8 M.  Karyadi, Reglement  Indonesia  yang  Diperbaharui  S.  1941  No.  44 RIB  (HIR ,)    (Bogor:  Politiea, 1992). Hal. 3.
Khusus  dalam  mengadili  dan  mengambil  keputusan  dalam  persidangan,  hakim memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor  48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sebagaimana yang tertera dalam ketentuan umum BAB 1 Pasal 1  ayat  (1)  kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dan juga memiliki lembaga yang bertugas memberikan kekuasaan kepada  hakim  yakni  Mahkama  Agung.  Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (2), Mahkama Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan Pasal 1 ayat (3), Mahkama Konstitusi adalah  pelaku  kekuasaan  kehakiman  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945. 9
Sebagaimana yang tertera dalam Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), (2),dan (3). 10 dan masih banyak Pasal lainnya yang menjelaskan  tentang  kejujuran  dan  kematangan  teori  hukum  seorang  hakim  dalam memutuskan perkara, agar putusan yang di ambil mampu sejalan dengan fenomena dan analisis hukum yang seharusnya. Semakin kaya wacana dan teori hukum seorang hakim maka semakin berhati-hati pula dalam mengambil langkah dan putusan. Sebagaimana yang telah terjadi tahun lalu tentang ketidak sejalannya hakim tingkat pertama, kedua dan bahkan tingkat kasasi dalam mengambil keputusan, hakim tingkat pertama betul-betul mengikuti perkembangan kasus yang kemudian  memberikan  putusan  sesuai  dengan  apa  yang  di  rasakan.  Namun  berbeda  dengan hakim  tingkat  dua  yang  tidak  mengikuti  secara  penuh  kasus  yang  akan  di  utusnya  hanya bermodalkan  putusan  tingkat  pertama.  dan  juga  hakim  tingkat  kasasi  berbeda  dalam mengambil  keputusan  yang  bermodalkan  bukti  baru.  Bisa  jadi  nantinya  akan  menghasilkan kesalahan dalam mengambil keputusan atau bahkan keliru dalam memutuskan perkara. Seperti yang terjadi pada kasus Baiq Nuril Maknun tentang pelanggaran UU IT E Pasal 27 ayat (1) jo Pasal  45  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  Tentang  informasi  dan  Transaksi Eelektronik di Mataram.
9 https://komisiinformasi.go.id/?p=1807
10 https://komisiinformasi.go.id/?p=1807

## PEMBAHASAN

## A. Tinjaun tentang Analisis putusan Hakim Tingkat Kasasi
Pengertian Analisis, Putusan, Hakim, dan Tingkat Kasasi.
Pada sub bagian ini penulis akan menguraikan secara teoritis setiap kata demi kata yaitu Analisis, Putusan, Hakim, dan Tingkat Kasasi,
a. Analisis
Analisis  adalah  kegiatan  berpikir  untuk  menguraikan  suatu  keseluruhan  menjadi komponen-komponen  sehingga  dapat  mengenal  tanda-tanda  komponen,  hubungannya  satu sama lain dan fungsi masing-masing salam suatu keseluruhan yang terpadu. 11
b. Putusan
Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). 12
c. Hakim
Hakim  adalah  pejabat  peradilan  negara  yang  diberi  wewenang  oleh  undangundang untuk  mengadili  (Pasal  1  butir  8  KUHAP).  Sedangkan  istilah  hakim  artinya  orang  yang mengadili  perkara  dalam  pengadilan  atau  Mahkamah;  Hakim  juga  berarti  pengadilan,  jika orang  berkata  “perkaranya  telah  diserahkan  kepada  Hakim”.  Kekuasaan  kehakiman  adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselengaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal  24  UUD  1945  dan  Pasal  1  UUD  No.48/2009).  Berhakim  berarti  minta  diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan  hukum  dan  pengadilan,  biasanya  istilah  hakim  dipergunakan  terhadap  seseorang budiman ahli dan juga pada orang bijaksana.
Hakim  di  dalam  menjalankan  wewemang  tugas  dan  fungsinya  diwajibkan  menjaga kemandirian  peradilan.  Segala  urusan  peradilan  dan  campur  tangan  oleh  pihak  lain  di  luar kekuasaaan  kehakiman  dilarang,  kecuali  dalam  hal-hal  sebagaimana  yang  di  maksud  dalam Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melanggar ketentuan peraturan perundangn-undangan (Pasal 3 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).
11 Komaruddin, Ensiklopedia Manajemen , (Jakarta : Bumi aksara 1994). Hal. 31.
12 https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/19 februari 2020.
Kewajiban  Hakim  tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa  perkara  (mengadili), mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa dan mengutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di dalam sidang pengadilan yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (9) KUHAP). Tidak diperbolehkan menolak perkara  dengan  berbagai  alasan  baik  alasan  aturan  hukumnya  atau  aturan  hukumnya  yang kurang jelas. Oleh sebab itu hakim di anggap mengetahui hukum apabila di dalam suatu aturan hukum tidak ada ia harus mendalaminya dengan ilmu pengetahuan hukum, dan apabila aturan hukum  kurang  jelas  maka  ia  harus  memberikan  penafsiran  dengan  logis  dan  jika  tidak  ada aturan hukum tertulis maka ia dapat menggunakan hukum adat.
Dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum sekaligus pejabat negara, wajib menggali, mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  serta  keadilan  yang  hidup  di  dalam  diri masyarakat. Hakim mapun hakim konstitusi harus memiliki integritas dan keperibadian yang baik, tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum. Hakim maupun konstitusi  diwajibkan  menaati  kode  etik  dan  pedoman  perilaku  hakim  sebagaiaman  yang terdapat dalam (Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).
Apabila  seorang  hakim  terikat  hubungan  keluarga,  sedarah,  atau  semendah  sampai derajat ketiga wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung  atau  tidak  langsung  dalam  perkara  yang  sedang  diperiksa,  baik  atas  kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekara, sebagaiaman yang diatur dalam (Pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).
Didalam  memeriksa  perkara  sidang  pengadilan  hakim  ketua  harus  menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi  sebagaiman  diatur  dalam  (Pasal  153  KUHP).  Kadang  kala  di  dalam  praktik  hakim biasanya menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkannya atau ditanyakan hakim.
Hakim ketua membuka persidangan dengan mengatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam  perkara  mengenai  kesusilaan  atau  terdakwanya  anak-anak.  Jika  hakim  didalam pemeriksaan perkara masih menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa dan atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, maka dapat berakibat putusan batal demi hukum.
Dalam hal ini hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain ia memiliki kekhususan yakni benar-benar  haru  mengusai  hukum  sesuai  dengan  sistem  yang  dianut  di  Indonesia  dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Hakim juga harus aktiv bertanya dan memberi kesempatan
kepada  pihak  terdakwa  yang  di  wakili  oleh  pihak  penasihat  hukum  untuk  bertanya  kepada saksi-saksi.  Begitupula  penuntut  umum.  Semua  itu  tidak  lain  hanya  untuk  menemukan kebenaran materil dan pada akhirnynya hakimlah yang harus bertanggung jawab atas segala kepeutusan. 13
Lima hal yang menjadi tanggung jawab Hakim, yaitu:
a. Justisialis  Hukum,  yakni  mengadilkan.  Jadi  putusan  hakim  yang  dalam  praktek memperhitungkan pemanfaatan Doel Matigheid perlu diadilkan. Makna dari hukum De Zin Van Het Recht terletak dalam Gerechtigheid keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan harus berjiwa keadilan.
b. Penjiwaan Hukum, dalam berhukum Recht Doen tidak boleh merosot menjadi suatu adat  yang  hampa  tanpa  jiwa  melainkan  harus  diresapi  oleh  jiwa  dan  hati  untuk berhukum, jadi hakim dalam hal ini memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memutuskan perkara.
c. Pengintegrasian  Hukum,  putusan  hakim  pada  kasus  tertentu  tidak  hanya  perlu diadakan dan dijiwakan melainkan sangat perlu diintegrasikan dalam sistem-sistem hukum yang berkembang dalam perundang-undangan, keadilan dan kebiasaan.
d. Totalitas  Hukum,  yang  dimaksud  adalah menempatkan  keputusan  hakim  sebagai hukum dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum dibawah ia  melihat  kenyataan  ekonomis  dan  sosial  sedangkan  diatas  ia  melihat  dari  segi moral dan religi yang merujuk pada nilai-nilai kebaikan dan kesucian.
e. Personalisasi  Hukum,  yakni  mengkhususkan  keputusan  pada  personal (keperibadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. 14
Apabila hakim di hadapkan pada suatu perkara pada dirinya berlangsung suatu proses pemikiran agar dapat memberikan putusan mengenai hal-hal sebagai berikut:
1. Keputusan  mengenai  peristiwanya  yakni  apakah  benar  terdakwa  telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan  mengenai  hukumnya,  yakni  apakah  benar  perbuatan  yang dilakukan terdakwa itu merupakan perbuatan pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya,  yakni terdakwa memang dapat dipidana. Sebelum  menjatuhkan  putusan,  hakim  akan  menilai  dengan  arif  dan
13 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hal.101
14 Nanda  Agung  Dewantoro,  Masalah  Kebebasan  Hakim  dalam  Menangani  Suatu  Perkara  Pidana (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hal. 149
bijaksana  serta  penuh  kecermatan  kekuatan  pembuktian  dari  pemeriksa. Dan  kesaksian  dalam  sidang  pengadilan  sebagaiaman  yang  diatur  dalam (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP). Keputusan akan diambil pada musyarwarah terakhir Hakim.
d. Tingkat Kasasi
Kasasi bersal dari kata Casser yang diartikan sebagai memecah. Tingkat kasasi pada mulanya di Perancis, ketika suatu putusan Hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan.  Mulanya  kewenangan  itu  berada  pada  raja  serta  dewannya  yang  disebut  sebagai Conseil  Du  Roi .  Setelah  refolusi  meruntuhkan  kerajaan  Perancis  terbentuklah  suatu  badan khusus  yang  diberikan  tugas  untuk  menjaga  kesatuan  penafsiran  Hukum,  jadi  kasasi merupakan badan yang menjembatani pembuat Undang-Undang dan kekuasaan kehakiman. 15 Lembaga  kasasi  sudah  mulai  diterapkan  di  Belanda  yang  kemudian  masuk  ke Indonesia.  Pada  dasarnya,  kasasin  didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  terjadi  kesalahan penerapan Hukum atau Hakim telah melampaui kekuasan kehakimannya. Hadar Djenawi Tahir menyebutkan  bahwa  kasasi  merupakan  upaya  hukum  terhadap  putusan  banding  yang  telah dijatuhkan oleh pengadilan banding /tinggi. 16
Mahakama Agung dalam memeriksa perkara tingkat kasasi, karena:
1. Hakim  yang  mengadili  perkara  pada  peradilan  sebelumnya  melewati wewenangnya.
2. Salah dalam menerapkan hukum atau, melanggar hukum yang berlaku.
3. Lalai  dalam  memenuhi  syarat  yang  diwajibkan  oleh  peraturan  Undang-Undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, namun dalam putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi sebagaiaman yang diatur dalam (Pasal 244 KUHAP) 17 kasasi dapat diajukan oleh :
a. Pihak-pihak yaitu terdakwa atau penuntu umum, pihak-pihak ini mengajukan permohonan  kepada  mahkama  agung,  maka  pembatalan  keputusan  dalam tingkat kasasi mempengaruhi keputusan yang dimintakan kasasi.
b. Jakasa  Agung  demi  kepentingan  Hukum.  Jaksa  agung  menyampaikan permohonan  tertulis  kepada  Mahkama  Agung.  Kasasi  demi  kepentingan
15 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 297
16 5 Hadari Djenawi Tahir, Pokok – Pokok Pikiran dalam KUHAP, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 17.
17 Luhut M. P Pangaribuan, Hukum Acara Pidana . Djambatan. 2002. hal 77
Hukum dengan tidak membawa pengaruh pada putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.
Adapun  yang  menjadi  tujuan  kasasi  yakni  untuk  menciptkana  kesatuan  penerapan hukum  dengan  membatalkan  putusan  yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  yang dianggap keliru dalam menerapkan Hukum.
Menurut Yahya Harahap, ada beberapa tujuan utama upaya hukum kasasi yaitu :
1. Koreksi  terhadap  kesalahan  putusan  pengadilan  tinggkat  bawah  salah  satu  dari tujuan  kasasi  yakni  memperbaiki  dan  meluruskan  kesalahan  penerapan  Hukum, agar  dapat  diterapkan  sebagaiaman  mestinya  sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang.
2. Menciptakan dan membentuk Hukum baru. Selain dari tindakan mengoreksi yang dilakukan  oleh  Mahkamah  agung  dalam  peradilan  kasasi  adakalanya  tindakan koreksi mampu menciptakan Hukum baru dalam bentuk Yurisprudensi.
3. Pengawasan  terciptanya  keseragaman  penerapan  Hukum.  Adapun  yang  menjadi tujuan lain dari pemeriksaaan kasasi yakni, mewujudkan kesadaran, keseragaman, penerapan  hukum  dengan  diadakannya  outusan  kasasi  yang  menciptakan Yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan menajdi titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindar dari kesewenangwenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para Hakim. 18

## B. Putusan Hakim
Putusan Hakim adalah tindakan terakhir yang dilakukan hakim di dalam persidangan yang sifatnya final dan mengikat yang menentukan bersalah tidaknya seorang pelaku dalam perkara yang diajukan. Jadi putusan Hakim  merupakan pernyataan dari seorang hakim dalam memutus  perkara  di  dalam  persidangan  dan  memiliki  kekuatan  hukum tetap.  Sesuai  dengan landasan visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:
“putusan  yang  di  ucapkan  hakim  karena  suatu  jabatan  yang  di  pegang  dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidanapada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala  tuntutan  hukum  yang  diajukan  dalam  bentuk  tertulis  dengan  tujuan  agar  perkara selesai. 19
18 M. Yahya Harahap, Op.Cit. hal 539 - 542
19 Lilik Mulyadi. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan. Mandar Maju. 2007. hal 127
Dalam hal ini ada beberapa macam putusan Hakim yakni:
a. Putusan Akhir
Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan didalam persidangan, baik yang  telah  melalui  semua  tahapan  pemeriksaan  maupun  yang  belum  melewati  beberapa tahapan pemeriksaan
Adapun putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari beberapa tahap pemeriksaan, tapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu:
1. Putusan gugur
2. Putusan verstek yang tidak diajukan verstek.
3. Putusan tidak menerima
4. Putusan  yang  menyatakan  pengadilan  agama  tidak  berwenang  memeriksa  semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain b.  Putusan Sela
Putusan sela merupakan putusan yang diajukan ketika masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan agar pemeriksaan berjalan dengan lancar. Putusan sela  tidak mengakhiri jalannya  pemeriksaan,  tetapi  akan  memberikan  pengaruh  terhadap  arah  dan  jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa dan harus diucapkan di depan sidang terbuka  untuk  umum  serta  ditandatangani  oleh  majelis  Hakim  dan  Panitera  yang  turut bersidang. Putusan sela ini selalu berada dibawah putusan akhir dan Hakim tidak terikat pada putusan sela dan sewaktu-waktu Hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinan.
Di dalam acara pidana putusan Hakim terbagi menjadi tiga macam yaitu:
1. Putusan bebas merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan kesalahan atas perbuatan sesuai dari hasil pemeriksaan yang didakwakan  kepadanya  dinyatakan  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan sesuai dengan Pasal ( Pasal 191 ayat (1) KUHAP ). 20
2. Putusan  Lepas  dari  segala  Tuntutan  Hukum  merupakan  putusan  yang dijatuhkan  kepada  terdakwa  berdasarkan  pemeriksaan  yang  telah  dilaluinya ternyata pengadilan memberikan pendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada  terdakwa  terbukti,  tetapi  perbuatan  itu  tidak  merupakan  suatu  tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam (Pasal 191 ayat (2) KUHAP)
20 M Yahya Harahap. Pembahasan dan Peenrapan KUHAP. Sinar Grafika. 2005. hal 358
Dasar hukum dalam putusan ini bisa kita lihat pada (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) yang menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan.

## C. Pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Agung  dan  dasar  hukum  dalam  memutuskan perkara
Dasar pertimbangan dan Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu  kebijaksanaan  dalam  memutus  perkara,  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”.
Pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945  Bab  IX  Pasal  24  dan  Pasal  25  serta  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini juga secara tegas dijilaskan dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No.48  Tahun  2009,  bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah    kekuasaan  Negara  yang  merdeka untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat pula norma-norma hukum yang berlaku pada tataran kehakiman yakni mewajibkan Hakimuntuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Agar norma tersebut bisa terpenuhi maka hakim harus mengambil sikap kebijaksanaan hukum.penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan hakim dalam memutus perkara, secara teori para hakim akan  melihat  konsep-konsep  keadilan  yang  telah  baku,  konsep  keadilan  tersebut  sepanjang sejarah telah  mulai  gugur  bahkan  mulai banyak  macamnya,  mulai  dari  zaman  yunani  kuno, romawi  sampai  sekarang  keadilan  masih dianggap  sebagai  salah  satu  dari  kebajikan  utama. Dalam  konsep  ini  keadilan  merupakan  kewajiban  moral  yang  mengikat  para  anggota masyarakat dalam hubungannya yang satu terhadap yang lain.
Sedangkan  pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Agung  dalam  pemeriksaan  perkara  di tingkat  kasasi  hanya  berkaitan  dengan  aturan-aturan  hukum  yang  diterapkan  atau  kah  tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak ditentukan berdasarkan Undang- Undang dan atau pengadilan telah melampaui batas wewenang dalam mengadili sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat  bahwa  ternyata  permohonan  kasasi  tidak  dapat  membuktikan  putusan  tersebut adalah  merupakan  pembebasan  yang  tidak  murni  karena  pemohon  kasasi  tidak  dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai diman letak sifat tidak  murni  dari  putusan  bebas  tersebut,  Mahkamah  Agung  berdasarkan  wewenang pengawasannya  apabila  tidak  dapat  melihat  bahwa  putusan  tersebut    dijatuhkan  oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampau batas wewenangnya, maka pemohon kasasi Jaksa atau Penuntut Umum atau Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 tahun  1981  (KUHAP)  harus  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  dan  menguatkan  putusan sebelumnya.

## D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018
Pertimbangan  yang  dilakukan  Majelis  Hakim  tidak terlepas  dari  pembacaan  putusan dan analisis kasus serta analisis aturan hukum yang digunakan. beberapa pertimbangan Hakim dalam  memutus  pidana    Nomor  574/Pid.Sus/2018    setelah  membaca  surat-surat  yang bersangkutan yakni sebagai berikut;
a) Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadapa putusan perkara pidana yang diberikan pada  tingkat  terakhir  oleh  pengadilan  lain,  selain  daripada  Mahkamah  Agung, terdakwa  atau  Penuntut  Umum  dapat  mengajukan  permintaan  kasasi  kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

## Analisis
Disini bisa kita lihat tentang putusan bebas pada Pasal 191 ayat (1) yang berbunyi “  jika  pengadilan  berpendapat  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  di  sidang,  kesalah terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas.” Sesuai dengan hal ini perbuatan Baiq Nuril Maknun adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka di kenakan putusan bebas, namun upaya hukum bagi putusan bebas seharusnya sudah tidak  bisa  dikasasi  sebagaimana  yang  terdapat  pada  pasal  244  Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yakni penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi pada Mahkamah Agung kecuali pada putusan bebas. Artinya kasasi dapat dilakukan
pada perkara atau putusan diluar dari putusan bebas. Namun hakim pada Mahkamah Agung berpendapat berbeda sesuai dengan pengalamannya.
b) Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan yang Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua  hukum  dan  undang-undang  di  seluruh  wikayah  Negara  diterapkan  secara tepat  dan  adil,  serta  dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan  bebas”  dalam  Pasal  244  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah  Agung  berwenang  memeriksa  permohonan  kasasi  terhadap  putusan bebas.

## Analisis
Dalam  hal  ini  pertimbangan  Mahkamah Agung  merujuk  pada  putusan  Mahkama Konstitusi yang memberikan legalitas pada pengajuan kasasi terhdap putusan bebas yang  pada  pasal  244  UU  No.  8  tahun  1981  itu  tidak  diperbolehkan  atau dikecualikan,  sementara  putusan  Mahkamah  Konstitusi  belum  bisa  menjadi pertimbang untuk di jadikan sebagai rujukan dalam melagalkan pengkasasia pada putusan bebas dikarenakan belum di jadikan sebagai Undang-Undang, seperti hal nya  yang  terjadi  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  sidang  gugatan  atas pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi. Dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 sampai sekarang putusan itu belum diberlakukan pada negara kita  tentang  kebebasan  memilih  agama  atau  berkeyakinan.    Karena  di  anggap putusan  ini  belum  di  bicarakan  pada  rapat  anggota  dewan.  Dan  belum  bisa diberlakukan  mesti  putusan  sudah  keluar.    Artinya  terhadap  putusan  Mahkama Konstitusi  Nomor  114/PUU-X/2012  tanggal  28  Maret  2013  belum  bisa diberlakukan karena belum dibahas dan disetujui oleh legislatif dan pemerintahan sebagai pemberi legalitas.  Terhadap putusan mahkamah konstitusi ini bisa dikatkan dapat  mencederai  Undang-Undang  jika  ia  memiliki  hak  atau  kewenangan  dalam menentukan undang-undang yang bisa diberlakukan dengan seenak hatinya tanpa mempertimbangkan asas kemanfaatannya.
a) Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut,  Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:
Bahwa alsan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, Putusan Judex facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan Tunggal dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, dinilai  tidak  tepat  dan  salah  menerapkan  peraturan  hukum    atau  tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
Bahwa  putusan Judex  facti dibuat  berdasarkan  kesimpulan  dan pertimbangan hukum yang salah karena tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relefan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang yaitu:
- Bahwa terungkap fakta saksi korban Haji Muslim adalah sebagai kepala sekolah, Terdakwa bejerha tenaga honorer dan Landriati sebagai Bendahara di SMAN 7 Mataram
- Bahwa Terdakwa dan Landriati pernah diajak saksi korban Haji Muslim sebagai kepala sekolah SMAN 7 Mataram untuk bekerja lembur diluar kantor sekolah yaitu di Hotel Puri Saron, Senggigi
- Bahwa  pada  saat  saksi  korban  Haji  Muslim  bersama  Terdakwa  dan Landriati  masuk  ke  kamar  hotel,  saksi  korban  Haji  Muslim  menyuruh Terdakwa  bersaa  anaknya  yang  masih  kecil  agar  bermain  di  kolam  renang  , sementara saksi korban Haji Muslim dan Landriati berada dalam kamar hotel
- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali ke kamar hotel dan saksi  korban  Haji  Muslim  menyesalkan  kedatangan  Terdakwa  yang  terlalu cepat.
- Bahwa  keesokan  harinya  setelah  peristiwa  di  Hotel  Puri  Saronm Sanggigi tersebut saksi korban Haji Muslim menelpon Terdakwa , dan dalam percakapan telepon tersebut saksi korban Haji Muslim menceritakan peristiwa tersebut  dengan  Landriati  yang  terjadi  di  kamar  Hotel  Puri  Saron  tersebut dengan menggunakan bahasa sasak;
- Bahwa percakapan antara saksi korban Haji Muslim dengan Terdakwa tersebut  ternyata  direkam  oleh  terdakwa  tanpa  sepengetahuan  saksi  korban Haji Muslim.
- Bahwa  isi  rekaman  percakapan  antara  saksi  korban  Haji  Muslim tersebut  tetap  tersimpan  dalam Handphone milik  terdakwa  selama  1  (satu) tahun lebih;
- Bahwa  kemudian  saksi  Haji    Imam  Mudawin  mendatangi  Terdakwa beberapa  kali  meminta  isi  rekaman  percakapan  antara  saksi  korban  Haji Muslim dengan Terdakwa tersebut sebagai bahan laporan ke DPRD Mataram, dan  akhirnya  Terdakwa  menyerahkan Handphone miliknya  yang  berisi rekaman  pembicaraan  saksi  korban  Haji Muslim  dengan  Terdakwa  tersebut, lalu dengan cara menyambungkan kabel data ke Handphone milik Terdakwa kemudian kabel data tersebut disambungka ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin  kemudian  memindahkan,  mengirimkan,  mentransfer  isi  rekaman suara tersebut ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin;
- Bahwa  walaupun  pada  awalnya  Terdakwa  tidak  bersedia  untuk menyerahkan  pembicaraan  tersebut  pada  saksi  Haji  Imam  Mudawin  namun akhirnya  Terdakwa  bersedia  menyerahkan  rekaman  percakapan  yang  ada  di Handphone milik Terdakwa tersebut karena terdakwa sebelumnya menyadari dengan  sepenuhnya  bahwa  dengan  dikirmnya  dan  dipindahkannya  atau ditransfernya isi rekaman pembicaraan yang ada di Handphone milik terdakwa tersebut ke laptop milik terdakwa besar kemungkinan dan atau dapat dipastikan atau setidak-tidaknya saksi Haji Imam Mudawin akan dapat mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  berupa  isi  rekaman  pembicaraan yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan;
- Bahwa  ternyata  beberapa  saat  kemudian  saksi  Haji  Imam  Mudawin telah  meneruskan,  mengirim  dan/atau  mentransferkan  isi  rekaman pembicaraan  yang  melanggar  kesusilaan  tersebut  kepada  saksi  Muhajidin, kemudian oleh saksi Muhajidin mengirim, mendistribusikan lagi isi rekaman pembicaraan tersebut ke Handphone milik Nuhalim dan demikian seterusnya ke Handphone Lalu  Wirebakti,  HJ  Indah  Deporwati,  Sukrian,  Haji  Isin  dan Hanafi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta yang relevan secara yuridis tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana.
Analisis
Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa Hakim Mahkama Agung telah melakukan analisis atau  menggunakan Judex  Fakti dalam  memeriksa  berkas  perkara  yang  dilimpahkan  dari Pengadilan  Negeri  Mataram,  yang  pada  awalnya  ia  hanya  memeriksa  aturan-aturan  yang digunakan oleh Hakim tingkat pertama, apakah aturan atau putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan  Negeri  Mataram  sudah  sesuai  aturan  atau  prosedural  Hukum  atau  kah  tidak. Namum  dalam  hal  ini  ia  memeriksa  dengan  menggunakan Judex  Factie yang  seharusnya pemeriksaannya dilakukan dengan Judex juris .
Meski dalam beberapa literatur yang menyebutkan bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili  oleh  Majelis  Hakim  Mahkama  Agung  tidak  ada  keharusan  apakah  harus menggunakan judex factie atau judex juris sebagaimana dilansir oleh Badan  Litbang Diklat Hukum  dan  Peradilan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dalam  seminar Focus  Group Discussion (FGD) pada selasa 10 September 2013 lalu dengan judul Mahkamah Agung sebagai Judex  Juris ataukah Judex  Factie kajian terhadap asas,  teori  dan  praktik.  Berdasarkan  hasil kajiannya, menghasilkan kesimpulan:
1.  Dalam  penelitian  ini  setelah  ditelusuri  asas,  norma  dan  peraturan  perundang- undangnya tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana  biasanya  baik  dalam  dalam tingkat  kasasi  ataupun  tingkat  peninjauan  kembali tidak  terdapat  peraturan  perundang-undangan  yang  mengaturnya  apakah  ia  menggunakan Judex  Factie ataukah  ia  menggunkan Judex  Juris, jadi  istilah  tersebut  hanya  sebatas  istilah akademis yang tidak mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sekarang.
2. Kewenangan  Hakim Agung pada Mahkama Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan kewenangan yang beralsan secara imperatif sebagimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Dalam hal ini Hakim Mahkama Agung dalam Memeriksa dan mengadili perkara baik tingkat kasasi atau peninjauan kembali dalam proses mengambil putusan tetap mendasarkan pada fakta hukum sebagimana termuat dalam berkas perkara.
4. secara substansi sebagaimana kewenangan  Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  diharapkan  akan  terciptanya  putusan  yang
memebrikan kepastian hukum dan berkeadilan hukum, karena seharusnya dalam setiap putusan pengadilan  sudah  terkandung  didalamnya  tentan  asas,  nilai  dan  norma-norma  hukum  yang hidup di Masyarakat.
Dari  hal  ini  saya  juga  berkesimpulan  bahwa  Mahkamah  Agung  dalam  memeriksa berkas perkara dengan menggunakan Judex Faktie maka ia akan sangat ajuh dari fakta-fakta hukum  sebab  ia  harus  bersentuhan  langsung  dengan  Korban  dan  Terdakwa  serta  Saksi  dan bukti-bukti, jika hal ini dilakukan oleh Mahkama Angung maka akan mengalih fungsikan tugas Pengadilan  Negeri  atau  pengadilan  di  bawahnya.  Maka  dari  itu  Mahkamah  Agung  harus mangambil sikap terhadap hal ini, dengan cara membuat aturan atau kebijakan tentang tugas pemeriksaan  berkas  perkara.  Jika  Mahkamah  Agung  menerapkan  keduanya  maka  besar kemungkinan akan berpotensi konflik dan merusak sistem peradilan dan pemeriksaan berkas perkara nantinya. Maka penarikan kesimpulan bahwa Mahkamah Agung dalam hal ini harus sesuai prosedural hukum yang berlaku dengan memeriksakan berkas perkara tanpa mendalami pemeriksaan  secara Judex  Faktie dan  harus  menggunakan Judex  Juris atau  kewenangan Mahkamah Agung kembali pada pemeriksaan aturan-aturan dari putusan suatu perkara.
a) Menimbang  bahwa  dengan  demikian  terdapat  cukup  alasan  untuk  mengabulkan permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi/Penuntut  Umum  tersebut  dan membatalkan Putusan
Pengadilan
Negeri Mataram Nomor
265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 untuk kemudian Mahkama Agung mengadili  sendiri  perkara  ini  dengan  amar  putusan  sebagaimana  yang  akan disebutkan dibawa ini.

## Analisis
Dengan  hal  ini  saya  berpendapat  bahwa  dengan  mengabulkannya  permohonan kasasi  oleh  Penuntut  Umum  dan  membatalkannya  putusan  Pengadilan  Negeri Mataram dengan pertimbangan tertentu dari hasil analisis fakta-fakta yang diluar kewenangannya,  memberikan  gambaran  bahwa  pengalih  fungsian  kewenangan Mahkamah Agung dari judex Juris ke Judex Factie telah memicu kunflik hukum yang berkepanjangan.
b) Menimbang  bahwa  tujuan  pemidanaan  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Infoermasi  dan  Transaksi  Elektronik  adalah  sejalan  dengan tujuan  pemerintah  dalam  melakukan  pengembangan  tehnologi  melalui infrastruktur  hukum  dan  pengaturannya,  sehingga  diharapkan  pemanfaatan tehnologi  dan  informasi  dapat  dilakukan  secara  aman  untuk  mencegah
penyalagunaan  dengan  memperhatikan  nilai-nilai  agama,  sosial,  dan  budaya masyarakat  Indonesia,  karena  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  teknologi  saat  ini menjadi  padang  bermata  dua,  karena  selain  memberikan  kontribusi  bagi peningkatan  kesejahteraan  dan  kemajuan peradaban  manusia,  sekaligus  menjadi media  atau  sarana  yang  paling  efektif  untuk  melakukan  perbuatan  melawan hukum.

## Analisis
Dengan  dijatuhkannya  pemidanaan  pada  terdakwa  maka  saat  itu  juga  potensi kerusakan  hukum  di  indonesia  dan  kerusakan  psikologi  atas  UU  ITE  ini.  Akan menjadi  ancaman  yang  berbahaya  bagi  rakyatnya  sendiri  karena  UU  ITE  ini merupakan  peluru  tajam  bagi  setiap  orang.  Keputusan  ini  merupakan  keputasan yang sangat berbahaya karena berdampak pada masa mendatang.
c) Menimbang  bahwa  oleh  karena  itu  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka Mahkamah Agung berpendapat penjatuhan pidana dalam perkara a quo diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa pada khususnya maupun masyarakat Indonesia  pada umumnya agar dapat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan  media  elektronik,  terlebih  lagi  yang  menyangkut  data  pribadi seseorang  ataupun  pembicaraan  antar  personal,  dimana  pemanfaatan  dan penggunaannya harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersagkutan.

## Analisis
Dengan keputusan ini bukan hanya memberikan pelajaran pada masyarakat luas, tapi  juga  memberikan  serangan  pada  masyarakat  tentang  bahaya  penggunaan tehnologi  dan  juga  memberi  pukulan  keras  pada  masyarakat  tentang  rusaknya sistem dan penegakkan hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan akan menjadi catatan  panjang  dalam  sejarah  bahwa  dengan  hadirnya  metode  yang  seperti  ini akan  membenarkan  diskriminasi,  kriminalisasi  terhadap  perempuan,  dan pembunuhan aturan seacara perlahan.
Selain dari itu mengundang ketakutan publik tentang penggunaan tehnologi bahwa  dalam  hal  ini  bahwa  tehnologi  sebagai  alat  pelindung  diri  dari  kriminal seperti  di  jadikan  sebagai  bukti  audio  visual  sebagai  bentuk  pembelaan  justru menjadi serangan balik bagi penggunanya. Hal ini sudah dirasakan oleh Baiq Nuril Maknun,  dan  kita  bisa  bercermin  darinya  bahwa  rekaman  sebagai  bentuk pembelaan ternyata menjadi bom untuk diri sendiri.
a) Menimbang  bahwa  sebelum  menjatuhkan  pidana  Mahkamah  Agung  akan mempertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan  keadaan  yang meringankan bagi Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
- Akibat  perbuatan  Terdakwa  tersebut  karir  saksi  Haji  Muslim sebagai Kepala Sekolah terhenti, keluarga besar malu dan kehormatannya dilanggar,Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa  memiliki  3  orang  anak  yang  masih  membutuhkan kasih sayang Terdakwa.

## Analisis
Dari  keadaan  memberatkan  dan  meringankan  diatas  menunjukkan bahwa  minimnya  analisis  hakim  terhadap  keadaan  yang  dirasakan  oleh Terdakwa  sementara  bisa  kita  lihat  keadaan  bukan  hanya  pada  persoalan keluarga  Terdakwa  semata  tapi  juga  pukul  bagi  masyarakat  Indonesia  serta rusaknya  penegakkan  hukum  yang  ada  sekarang.  Bukan  sual  berkualitasnya suatu  hakim  dalam  memutus  perkara  tapi  kesimpulan  yang  dihasil  akan berdampak dalam jangka panjang pada penegakan hukum di Negara.
Selain dari alasan tersebut yang diberikan Hakim, bisa juga kita melihat bahwa  kesimpulan  Hakim  jauh  dari  realitas  yang  nyata  dirasakan  Terdakwa dan Hakim dalam hal ini gagal mendalami kasus Terdakwa sebagaimana yang didalami oleh Hakim tingkat pertama dengan analisis yang akurat serta dengan literatur-literatur  yang  tersistematis,  sehingga  kesimpulannya  lahir  dari pendalaman kasus yang di adilinya.

## KESIMPULAN

## A. Kesimpulan
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018. Dalam putusan ini ada beberapa yang penulis simpulkan, yakni:
a) Salah  satu  alasan  diterimanya  permohonan  kasasi  sebagaimana  yang  dimaksud Mahkamah Agung, yakini;  Bahwa alsan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, Putusan Judex  facti yang  menyatakan  Terdakwa  tidak  terbukti  secarah  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut
Umum  pada  Dakwaan  Tunggal  dan  membebaskan  Terdakwa  dari  dakwaan tersebut,  dinilai  tidak  tepat  dan  salah  menerapkan  peraturan  hukum    atau  tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
b) Mahkamah  Agung  dalam  hal  ini  sebagai  yang  mengadili  perkara  tingkat  kasasi menyalahi  tugas  sebagai  pemeriksa  dengan Judex  Juris ia  malah  memeriksa putusan dengan menggunakan Judex Factie, dengan mengoreksi kembali putusan Pengadilan  Negeri  berdasarkan  bukti-bukti  dan/atau  fakta-fakta  persidangan sebagaimana yang dimaksudnya.

## 2. Implikasi Penelitian
a) Implikasi  dari  penelitian  ini  atau  pengkajian  ini,  yakni  memberikan  kesadaran  akan pentingnya pemahaman hukum bagi masyarakat agar tidak terjerumus pada persoalan yang menjebak nantinya, sealin  itu kita mendapatkan pelajaran dari kasus Baiq Nuril Maknun bahwa penerapan hukum di Negara kita masih terbilang rancu atau berantakan. Hasilnya  akan  tidak  maksimal  bahkan merusak  tatanan  sosial jika  penerapan  hukum yang ada seperti sekarang tidak dibenahi, karena kedangkalan pemahaman hukum akan menciptakan  penerapan  hukum  yang  timpang  bahkan  tidak  menyentuh  keadilan  dan kemanusiaan sama sekali.
b) Putusan  yang  timpang  dan  berantakan  akan  mempengaruhi  psikologi  sosial  bahwa penerapan  hukum  di  Indonesia  semakin  menakutkan  sebab  orang  yang  melakukan pembelaan  terhadap  diri  sendiri  akan  mendapat  hukuman,  orang-orang  akan beranggapan  bahwa  kekerasan  akan  semakin  menjadi-jadi  baik  dalam  kalangan akademik, institusi negara, dan juga dalam rumah tangga, karena korban dalam hal ini sudah tidak lagi mendapat pembelaan dari negara.
c) Selain  dari  itu  juga  dapat  memberikan  kesadaran  akan  pentingnya  penggunaan tehnologi yang  bijak atau penggunaan media sosial yang bijak tanpa melukai atupun merusak harkat dan martabat sesorang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2005.
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002.
Ahkam Jayadi, Memahami Tujuan Penegakan Hukum , Yogyakarta: Genta Press, 2015.
Amiruddin  dan  Zaenal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada 2003.
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta, 2008 .
----------------, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta: Jakarta, 1996.
Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Dhalia Indonesia, 1995.
Burhan Ash-Shof, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: RinekaCipta, 2013.
Dewantoro, Nanda  Agung,  Masalah  Kebebasan  Hakim  dalam  Menangani  Suatu  Perkara Pidana Jakarta : Aksara Persada, 1987.
Eddy Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016.
Fuady, Muhammad Ikram Nur.  "Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province)." FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 13.3 (2019): 241-254.
Harahap, M Yahya, Pembahasan dan Peenrapan KUHAP . t.t: Sinar Grafika. 2005.
Komaruddin, Ensiklopedia Manajemen , Jakarta : Bumi Aksara, 1994.
Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997. Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan , t.t: Mandar Maju, 2007.
M.  Karyadi, Reglement  Indonesia  yang  Diperbaharui  S.  1941  No.  44  RIB  (HIR ,)  Bogor: Politiea, 1992.
Nur  Fuady,  Muhammad  Ikram.  "Moderasi  Beragama  Pada  Diskresi  Kepolisian  Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor." (2020).
Pangaribuan, Luhut M. P, Hukum Acara Pidana , t.t: Djambatan, 2002.
Rumokoy,  Donald  Albert  dan  Frans  Maramis, Pengantar  Ilmu  Hukum, Cet;  V;  Depok: Rajawali pres, 2018
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
Soedrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana dalam Hukum KUHP, Bandung: Remaja Karya, 1984. Soerjono Soekamto , Pokok-pokok Sosiologi Hukum ,  Cet; XXV; Depok : Rajawali Pres, 2017.
-------------------, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1984. -------------------, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 , Cet; II; Yogyakarta : Liberty, 1983.
Tahir, Hadari Djenawi, Pokok – Pokok Pikiran dalam KUHAP , Bandung: t.p, 1981.
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar, Pedoman  Penulisan  Krya  Ilmiah:  Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Laporan Penelitian , Makassar: Alauddin, 2013 Zaeni Asyhadie, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
Abidin Farid, Zainal, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/19 februari 2020 .
https://komisiinformasi.go.id/?p=1807