Abstrak—Surabaya  memiliki  potensi  gempa  bumi  dengan kekuatan  6,0-6,9  SR  yang  dapat  disebabkan  oleh  Sesar  Waru dan Sesar Surabaya.  Infrastruktur penampungan merupakan tempat  pelayanan  dan  pemenuhan  kebutuhan  sementara  bagi para pengungsi. Tingkat kesiapan infrastruktur penampungan di  Kota  Surabaya  masih  rendah  yakni  0-34%.  Untuk meningkatkan  kesiapan  tersebut,  maka  diperlukan  konsep penyediaan infrastruktur penampungan darurat. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  rasionalistik  dan  induktif  serta merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisa Content Analysis  dan  triangulasi.  Pengumpulan  data  menggunakan studi  literatur,  peraturan  yang  berlaku,  dan  juga  wawancara dengan stakeholder terkait yang memahami tentang infrastruktur  penampungan  darurat  gempa.  Sasaran  1 menghasilkan  kriteria  penyediaan  dalam  penampungan darurat. Sasaran 2 merumuskan konsep yang dapat digunakan sebagai  acuan  penyediaan  penampungan  darurat..  Penelitian ini  menghasilkan  19  kriteria  dari  keamanan  penampungan darurat,  kelayakan  penampungan,  dan  pemulihan  sosio psikologi pengungsi. Konsep yang dirumuskan terbagi pada fase mitigasi dan fase tanggap darurat. Pada fase mitigasi berfokus kepada  penyelarasan  peraturan,  pemetaan  dan  penentuan alternatif lokasi, penyiapan pemenuhan kebutuhan dasar, dan juga sosialisasi kepada masyarakat dalam menghadapi gempa. Sedangkan,  pada  fase  tanggap  darurat  berisi  tentang  operasi darurat seperti, perbaikan darurat, pemenuhan kebutuhan, dan penanganan korban dalam penampungan.
Kata  Kunci—Gempa  Bumi,  Tanggap  Darurat,  Penampungan Darurat

## I. PENDAHULUAN
EMPA di Indonesia menimbulkan banyak korban serta kerugian. Salah satu contoh gempa yang menimbulkan banyak korban dan juga merugikan ialah gempa di Palu yang berkekuatan 7,4 S.R. Dampak dari bencana gempa bumi dan tsunami  tercatat  2.256  hilangnya  korban  jiwa  [1].  Kota Surabaya  berpotensi  terdapat  gempa  namun  belum  siap menghadapi  bencana  gempa.  Kota  Surabaya  mempunyai potensi gempa 6,5 Skala Richter [2]. Menurut BMKG, gempa dengan  kekuatan  6,0-6,9  akan  berdampak  pada  runtuhnya bangunan tinggi, rusaknya bangunan, dan retakan tanah. Kota Surabaya  dilalui  2  sesar  yaitu  Sesar  Surabaya  dan  Sesar Waru. Sesar tersebut bergerak dengan kecepatan 0.05 mm/yr untuk  Sesar  Surabaya  dan  0.05  mm/yr  untuk  Sesar  Waru. Sesar  tersbut  menimbulkan  potensi  gempa  sebesar  6,5  SR. Serta  wilayah  kecamatan  Lakarsantri  dan  Sambikerep merupakan  lokasi  terdampak dengan  PGA  ekitar  0,61-0,69. Dengan  adanya  potensi  gempa,  Kota  Surabaya  dalam keadaan  normal  mempunyai  tingkat  resiliensi  infrastruktur Kota Surabaya diketahui sebesar 4,135 dari 5 atau tinggi [3].
Manajemen  risiko  bencana  diartikan  sebagai  proses sistematik  dalam  menggunakan  arahan  administratif,
organisasi, dan keterampilan operasional dan kapasitas untuk menerapkan  strategi,  kebijakan,  dan  peningkatan  kapasitas dalam mengurangi dampak bahaya dan potensi bencana  [4]. Infastruktur  yang  berpengaruh  adalah  penyediaan  tempat evakuasi atau penampungan pasca bencana . Kesiapan Kota Surabaya  dalam  penyediaan  infrastruktur  kedaruratan penampungan  darurat  rendah  hanya  sekitar  0-34%.  Tidak adanya  tempat  tinggal  membuat  korban  menjadi  trauma, untuk  menghadapi  trauma  juga  diperlukan  adanya  hunian sementara  bagi  korban  bencana.  Sebuah  penampungan sementara dalam tanggap darurat harus mempunyai beberapa kriteria seperti : Sanitasi yang baik, Air bersih dapat teratasi, Makanan dapat terakomodasi, serta adanya posko kesehatan yang  dapat  melayani  korban  bencana  [5].  Salah  satu penampungan  darurat  yang  pernah  dilakukan  di  Indonesia ialah ICS di palu. Integrated Community Shelter (ICS) atau kawasan  pemulihan  terpadu,  adalah  sebuah  program  dari salah  satu  lembaga  kemanusiaan  berskala  Nasional, Organisasi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Dalam misi  kemanusiannya  ACT  kemudian  membangun  kawasan pemulihan terpadu sebanyak 5 titik di Sulawesi Tengah [6].
Melihat  hal  tersebut  diatas  dapat  dipastikan  bahwa penyediaan  penampungan  sementara  diperlukan  dalam  fase tanggap  bencana  darurat  untuk  mencegah  trauma  dan  juga korban yang lebih banyak lagi.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Metode Pengumpulan Data
Metode Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan secara primer dan sekunder. Pengumpulan data secara  primer  dilakukan  melalui  in  depth  interview  kepada stakeholder  terkait.  Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan dengan  mengkaji  beberapa  literatur  yang  berkaitan  dengan penampungan  darurat  pada  fase  tanggap  darurat  bencana sebagai penunjang data primer.
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  masyarakat  serta stakeholder di  Surabaya  yang memiliki  pengaruh  dan  kepentingan  terhadap  penyediaan infrastruktur penampungan darurat pada fase tanggap darurat bencana  gempa  bumi.  Metode  sampling  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling. Teknik non  probability sampling  merupakan  teknik  pengambilan sampel  yang  tidak  memberikan  peluang  atau  kesempatan yang  sama  bagi  setiap  unsur  atau  populasi  untuk  dipilih menjadi sampel Adapun jenis non probability sampling yang terpilih  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  adalah  criteria sampling.  Kriteria  yang  digunakan  peneliti  berupa stakeholder yang memahami dan mengetahui tentang sistem penanggulangan bencana serta mengetahui tentang

## Konsep Penyediaan Infrastruktur Penampungan Darurat di Wilayah  Potensi Terdampak Gempa
Fahmi Alam Wildany Irsya dan Adjie Pamungkas Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : adjie@urplan.its.ac.id
G
infrastruktur penampungan darurat di Surabaya.
Dalam  pengambilan data,  peneliti  melakukan  wawancara dengan  5  responden  yaitu  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah  Jatim,  yaitu  Badan  Penanggulangan  Bencana  dan Lingkungan  Masyarakat  Surabaya,  PMI  Surabaya,  ACT Jatim,  dan  Dinsos  Jatim.  Peneliti  hanya  dapat  melakukan wawancara  terhadap  5  responden  dikarenakan  adanya pandemi Covid-19 yang membatasi stakeholder terkait dalam melakukan  wawancara  sehingga  peneliti  mengganti  data dengan  menggunakan  hasil  penelitian  RISPRO  di  Palu  dan Bantul. Selain itu, peneliti menggunakan penelusuran berita dan artikel online untuk mendukung pendapat responden dan memperkaya  literatur  peneliti.  Stakeholder  penelitan  dapat dilihat pada Tabel 1.

## B. Variabel Penelitian
Dalam  melakukan  penelitian  ini  digunakan  beberapa variabel  penelitian  sebagai  tolak  ukur.  Penentuan  dari variabel  penelitian  ini  didasarkan  pada  hasil  sintesa  dari berbagai  pustaka  ilmiah.Terdapat  8  variabel  yang  terbagi dalam 3 indikator yakni Kelayakan penampungan darurat [7], Keamanan  penampungan  darurat  [5],  dan  Pemulihan  sosio psikologi  pengungsi  [8].  Pada  Tabel  2  merupakan  tabel variabel dari penelitian ini.

## C. Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan dalam penentuan konsep penyediaan terbagi menjadi beberapa tahapan analisa :

## 1) Menentukan kriteria penampungan darurat
Dalam  penentuan  kriteria  ini,  input  data  menggunakan hasil  wawancara in  depth  interview dengan  stakeholder terkait yang memahami tentang penanganan bencana gempa bumi khususnya di Surabaya. Stakeholder tersebut antara lain seperti  BPBD  Jatim,  BPBL  Surabaya,  PMI  Surabaya,  ACT Jatim,  dan  Dinsos  Jatim.  Hasil  wawancara  tersebut  lalu dilakukan content analysis yang menemukan kata kunci dari responden.  Peneliti  melakukan  pengambilan  arikel  yang relevan  serta  juga  melakukan  pengukuran  tingkat  relevan artikel  yang  digunakan  [9].  Lalu,  dikomparasikan  dengan sumber  literatur  yang  sesuai  sebagai  analisa  untuk menentukan kriteria penampungan darurat.
2) Merumuskan Konsep Penyediaan Penampungan Darurat
Perumusan  konsep  penyediaan  penampungan  darurat dilakukanmetode  triangulasi.  Triangulasi  diartikan  sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Metode triangulasi dilakukan dengan membandingkan  hasil  penentuan  kriteria  dengan  peraturan dan studi literatur yang ada.
Tabel 3.

## Kriteria Fasilitas Air Bersih
Variabel Kriteria Fasilitas Air Bersih Menggunakan sumber air terdekat
Menggunakan sistem dropping Memenuhi minimal jumlah kebutuhan sekitar minimal 15 L / jiwa per hari
Tabel 4. Kriteria Fasilitas Jamban Variabel Kriteria Fasilitas Jamban Menggunakan sistem jamban komunal
Bisa menggunakan jamban portable
Jumlah minimal yang harus terpenuhi sekitar minimal 1 jamban untuk sekitar 20 jiwa
Jamban umum mudah diakses serta mempunyai jarak maksimal 50 m dari tempat penampungan
Tabel 1. Stakeholder penelitian No. Stakeholder Terkait Penelitian 1.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Jatim
2. Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan
Masyarakat Kota Surabaya 3. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
4.

## Masyarakat Tangguh Indonesia (MTI) Surabaya
5. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 6. Private Sektor Tabel 2. Variabel Penelitian
Indikator Variabel Kelayakan Tempat Tinggal Terdapat fasilitas air bersih Terdapat jamban yang mengakomodir pengungsi Jumlah ventilasi yang memadai Keamanan Penampungan darurat Berada pada wilayah aman bencana Dekat dengan akses utama Dekat dengan permukiman

## III. HASIL DAN DISKUSI

## A. Menentukan Kriteria Penampungan Darurat
Proses dalam menentukan kriteria penyediaan infrastruktur kedaruratan  penampungan  dilakukan  dengan  menggunakan teknik  Analisa content  analysis. Input  untuk  analisis  ini adalah  hasil  in  depth  interview  dan  pencarian  data  melalui studi  literatur.  Selanjutnya  hasil  wawancara  ditranskrip kemudian  diproses  menggunakan content  analysis. Dari proses  tersebut  dapat  disimpulkan  apa  saja  kriteria penyediaan infrastruktur kedaruratan penampungan pada fase tanggap darurat. Penampungan darurat mempunyai beberapa variabel  pendukung  seperti  Fasilitas  Air  Bersih,  Fasilitas Jamban,  Ventilasi,  Wilayah  Aman  bencana,  Dekat  Akses Utama,  Dekat  Pusat  Bencana,  Konseling  Korban,  Kegiatan Sosial pengungsi.
1) Fasilitas Air Bersih
Berdasarkan  analisa  yang  telah  dilakukan  dihasilkan kriteria fasilitas air bersih pada penampungan darurat yakni harus memenuhi kebutuhan pengungsi sebanyak 15 L/ hari, dan  dalam  penyalirannya  dapat  menggunakan  dropping ataupun  menggunakan  sumber  air  terdekat  dari  lokasi penampungan. Kriteria fasilitas air bersih dalam dilihat dalam
tabel 3.
2) Fasilitas Jamban
Berdasarkan  analisa  yang  telah  dilakukan  dihasilkan kriteria  fasilitas  jamban  pada  penampungan  darurat  yakni mengguanakan  jamban  komunal,  harus  dapat  melayani minimal  20  jiwa  setiap  jamban,  lokasi  jamban  komuna tersebut maksimal 50 meter dan juga mudah dijangkau oleh pengungsi,  serta  salah  satu  alternatif  memudahkan  dapat menggunakan  jamban  portable.  Kriteria  fasilitas  ir  bersih dapat dilihat dalam tabel 4.

## 3) Ventilasi
Berdasarkan  analisa  yang  telah  dilakukan  dihasilkan kriteria ventilasi yang memadai dalam penampungan darurat yakni  haruslah  mempunyai bukaan  baik  seperti  jendela  dan pintu  serta  terbuka  sekitar  5-10%.  Kriteria  ventilasi  yang memadai dapat dilihat dalam tabel 5.

## 4) Wilayah Aman Bencana
Berdasarkan  analisa  yang  telah  dilakukan  dihasilkan kriteria wilayah aman bencana ialah berlokasi pada wilayah yang  terhindar  dari  ancaman  seperti  banjir,  longsor,  angin kencang,  puing-puing  maupun  pohon  tumbang  serta  berada pada wilayah tanah yang keras. Kriteria aman bencana dapat dilihat dalam tabel 6.

## 5) Dekat Akses Utama
Berdasarkan  analisa  yang  telah  dilakukan  dihasilkan kriteria dekat akses utama yakni terdekat dengan akses yang dapat  dilalui  kendaraan  logistik  serta  dapat  dibangun kembali. Kriteria dekat akses utama dapat dilihat dalam tabel
Tabel  8. Kriteria Dekat Permukiman Terdampak
Variabel Kriteria Dekat Permukiman Terdampak Aman bencana dan mempunyai jarak terdekat Sesuai dengan jalur penghubung dan mudah diakses
Tabel 9. Kriteria Konseling Korban Variabel Kriteria Konseling Korban Terdapat fasilitas khusus untuk konseling Pemulihan kondisi psikis ada perbedaan berdasarkan usia dan kondisi
Tabel 10.
Kriteria Kegiatan Sosial Pengungsi Variabel Kriteria
Kegiatan Sosial pengungsi Terdapat  kegiatan  sosial  bersamadan produktif
Disesuaikan dengan kearifan lokal
Tabel 5.
Kriteria Ventilasi Variabel Kriteria Ventilasi Terdapat ventilasi seperti layaknya pintu maupun jendela dan juga lubang udara Terdapat bukaan sekitar 5-10% dari dinding sebagai ventilasi dalam penampungan
Tabel 6.
Kriteria Wilayah Aman Bencana
Variabel Kriteria
Wilayah Aman bencana
Berlokasi di wilayah yang bebas
genangan banjir, ancaman longsor, serta tanah yang keras.
Aman dari ancaman angin kencang, pohon tumbang, ataupun puing- puing
Tabel 7.

## Kriteria Dekat Akses Utama
Variabel Kriteria Dekat Akses Utama Terdapat akses terdekat dan juga dapat dibangun lagi Terdapat Akses yang dapat dilalui kendaraan logistik
7.

## 6) Dekat Pusat Permukiman terdampak
Berdasarkan  analisa  yang  telah  dilakukan  menghasilkan kriteria dekat permukiman terdampak yakni lokasi yang aman serta  mempunyai  jarak  dan  juga  sesuai  jalur  penghubung yang  mudah  diakses.  Kriteria  dekat  pemukiman  terdampak dapat dilihat dalam tabel 8.
7) Konseling Korban
Berdasarkan  analisa  yang  telah  dilakukan  dihasilkan kriteria konseling korban yakni adanya fasilitas khusus untuk konseling  serta  dalam  pemberian  fasilitas  berdasarkan kondisi. Kriteria konseling korban dapat dilihat dalam tabel 9.
8) Kegiatan Sosial Pengungsi
Berdasarkan  analisa  yang  telah  dilakukan  dihasilkna kriteria  kegiatan  sosial  pengungsi  yakni  adanya  kegiatan bersama  yang  produktif  bagi  para  pengungsi  serta menyesuaikan  dengan  kearifan  lokal.  Kriteria  dapat  dilihat dalam tabel 10.

## B. Merumuskan Konsep Penampungan Darurat
Konsep penyediaan penampungan darurat dalam dua fase yakni  fase  mitigasi  dan  fase  tanggap  darurat.  Perumusan konsep penyediaan penyediaan penampungan darurat dalam fase  darurat  di  surabaya  dilakukan  dengan  menggunakan analisis  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  validasi triangulasi.  Sumber  yang  digunakan  yakni  kriteria  hasil analisis  sebelumnya,  pedoman/peraturan,  dan  juga  literatur yang  ada.  adapun  hasil  konsep  penyediaan  penampungan darurat ialah sebagai berikut
1) Fase Mitigasi
Fase Mitigasi antara lain; (1)Pertama, adanya standarisasi terhadap ventilasi baik untuk tenda yang diproduksi maupun bangunan  oleh  stakeholder  dan  juga  pihak  swasta  sebagai produsen penyedia; (2)Kedua yakni pemetaan dan penyiapan sumber  air  terdekat  dari  potensi  lokasi  penampungan  oleh BPBL maupun dinas PU pematusan, hal ini digunakan untuk
mengetahui  kemungkinan  kemampuan  jumlah  air  dalam melayani  pengungsi  yang  jika  diperlukan  nantinya  bisa adanya  penyiapan  untuk  sistem  by  dropping  yang mengambilair dari sumber lain yang lebih jauh dari sumber terdekat;  (3)Sistem  penyaluran  air  bersih  pada  saat  tanggap darurat  juga  perlu  direncanakan  dan  juga  disosialisasikan kepada  masyarakat  agar  saat  setelah  bencana  yakni  pada tanggap  darurat  penyaluran  air  yang  meliputi  lokasi penyaluran,  pembagian  jumlah  dan  sistem  antrean  dapat dengan mudah dilaksanakan; (4)Inventarisasi logistik jamban portable  juga  dilakukan  sebagai  upaya  penyiapan  logistik jamban  sebagai  persiapan  dalam  menghadapi  bencana; (5)Pemetaan potensi lokasi juga dilkukan pada fase mitigasi, pemetaan  seperti  pemetaan  banjir  longsor  dan  juga  potensi adanya  angin  kencang.  Pemetaan  tersebut  dilakukan  untuk mengetahui  lokasi  yang  dapat  dijadikan  sebagai  alternatif penampungan  saat  terjadi  gempa.  ;(6)Selain  pemetaan terhadap  potensi  lokasi,  juga  dilakukan  penyelarasan alternatif lokasi dengan tata ruang, agar terdapat sinkronisasi dan  sebagai  panduan  dalam  menghadapi  bencana; (7)Pemetaan  jalur  evakuasi  yang  mudah  diakses  juga dilakukan. Setelah pemetaan jalur evakuasi, dilakukan jugas sosialisasi  kepada  masyarakat  sebagai  salah  satu  penyiapan ketahanan masyarakat akan bencana; (8)Ketahanan masyarakat  selain pemahaman  akan persiapan  secara  teknis kebutuhan  juga  dilakukan  penguatan  komunitas.  Penguatan ini dilakukan dengan pemahaman antar masyarakat dan juga pemahaman akan kearifan lokal dalam menghadapi bencana. Penguatan ini dapat dilakukan dengan adanya sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat dalam kurun waktu minimal 1 tahun sekali. Konsep fase mitigasi dapat dilihat pada Tabel 11.

## 2) Fase Tanggap Darurat
Fase  tanggap  darurat  terdiri  dari  :  (1)Setelah  bencana terjadi,  dilakukan  penilaian  terkini  terhadap  potensi  lokasi alternatif yang telah ditentukan pada masa mitigasi. Penilaian ini terdiri dari penilaian terhadap kemampuan akses terdekat.
Tabel 11.
Konsep Fase Mitigasi
Fase Variabel Mitigasi Melakukan pemetaan dan penyiapan sumber air terdekat Standarisasi ventilasi baik pada tenda darurat ataupun pada gedung alternatif lokasi penampungan Pemetaan terhadap potensi banjir, longsor, serta kekerasan tanah Menyelaraskan tata ruaang dengan alternatif lokasi penampungan darurat
Melakukan penguatan masyarakat tentang kesiapan  komunitas dalam hal menghadapi bencana
Inventarisasi logistik jamban portable
Kerjasama dan sosialisasi tentang sistem penyaluran air bersih pada masa tanggap darurat
Pemetaan dan sosialisasi jalur evakuasi
Penilaian  terhadap  kondisi  terbaru  lokasi  tersebut  juga dilakukan meliputi kekerasan tanah, kondisi puing-puing atau pohon  tumbang,  ancaman  banjir  dan  juga  tanah  longsor. Penilaian  ini  dibutuhkan  sebagai  acuan  penanganan  apakah lokasi  tersebut  masih  layak  atau  tidak  setelah  bencana. Pemerintah melalui BPBD bertanggung jawab sebagi pihak yang  melakukan  penilaian  tersebut  agar  dapat  dilakukan pemberian  bantuan  lebih  lanjut.  Akses  terdekat  yang kemungkinan  besar  mengalami  kerusakan  juga  harus dilakukan perbaikan darurat. Perbaikan ini dapat dikoordinasikan  antar  stakeholder  seperti  BPBD  dan  juga Dinas  PU.  Akses  yang  telah  diperbaiki  tersebut  dapat dipergunakan  sebagai  pendukung  dalam  mobilisasi  baik pengungsi maupun bantuan; (2)Pemenuhan kebutuhan dasar juga  segera  dilakukan  dalam  fase  tanggap  darurat.  Hal  ini meliputi  penyiapan  lokasi  dan  pembangunan  jamban komunal  serta  pemantauan  jumlah  air  bersih.  Penyiapan lokasi  untuk  dibangun  jamban  darurat  dilakukan  dengan menyediakan lokasi yang mudah diakses dan juga jarak yang tidak  melebihi  50  Meter  dari  tempat  penampungan  darurat. Pembangunan  jamban  komunal  dilakukan  di  lokasi  yang telah  disediakan  tersebut.  Jumlah  jamban  yang  dibangun disesuaikan  dengan  kondisi  jumlah  pengungsi  yang  ada. Jumlah  air  bersih  yang  disediakan  harus  memenuhi kebutuhan pengungsi, untuk menjaga agar kebutuhan selalu terpenuhi  maka  diperlukan  adanya  pemantauan  jumlah  air bersih  yang  disalurkan.  Pemantauan  yang  dilakukan  terdiri dari adanya pemantauan pada sumber air bersih, pemantauan dalam  tangki  atau  tandon  penyaluran,  serta  pemantaun jumlah  air  yang  telah  dibagikan  kepada  masing-masing pengungsi;  (3)Selain  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  dalam fase ini juga dilakukan pemulihan trauma bagi para korban. Dalam  pemulihan  ini  juga  dilakukan  prioritas  pertolongan, yakni memprioritaskan pada korban yang mempunyai kasus psikologi akut atau yang memerlukan penangan segera. Hal ini  dilakukan  dengan  melakukan  adanya  pemantauan  dan penilaian  awal  terhadap  para  korban  agar  dapat  dilakukan penanganan  segera  yang  sesuai;  (4)Sedangkan  bagi  para pengungsi yang sehat, dilibatkan dalam pekerjaan membantu
dan juga menjaga ketahanan kebutuhan. Pekerjaan membantu ini  meliputi  membantu  baik  dalam  pencarian  korban, membantu  dalam  distribusi  bantuan  serta  melakukan menjagas  satu  sama  lain  dalam  pemenuhan  kebutuhan. Menjaga ketahanan kebutuhan ini dilakukan agar kebutuhan selalu  terpenuhi dengan  adanya  partisipasi  pemantauan  dari pengungsi, tidak adanya pengungsi yang merasa diasingkan, dan juga lebih mempererat hubungan sosial antar pengungsi. Konsep fase tanggap darurat dapat dilihat pada Tabel 12.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa yang terlah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
1) Kriteria penyediaan penampungan darurat
Kriteria penyediaan penampungan darurat dalam menghadapi  bencana  gempa  sebagai  berikut:  (a)Kelayakan penampungan  darurat  harus  memenuhi  3  kebutuhan pelayanan dasar yakni  pemenuhan jumlah air bersih, jamban bagi  pengungsi,  serta  terdapat  ventilasi  yang  mendukung; (b)Keamanan  penampungan  darurat  dari  bencana  harus memperhatikan potensi ancaman yang terdapat dalam lokasi tersebut  serta  kemudahan  baik  dalam  evakuasi  korban maupun  akses  disribusi  logistik;  (c)Pemulihan  sosio psikologi  pengungsi  harus  memenuhi  adanya  fasilitas konseling  bagi  pengungsi  serta  memperhatikan  kearifan lokal.
2) Konsep penyediaan penampungan darurat Konsep penyediaan penampungan darurat dalam menghadapi  bencana  gempa  adalah  sebagai  berikut  ini; (a)Fase Mitigasi : pada fase mitigasi konsep yang dibutuhkan lebih berfokus terhadap penyelarasan aturan dan pembuatan standar,  pemetaan  lokasi  dan  penyiapan  kebutuhan  dasar, serta  penguatan  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang menghadapi bencana; (b)Fase Tanggap darurat : pada fase ini konsep yang dilakukan lebih kepada operasi darurat meliputi pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan trauma,  pelibatan  masyarakat,  serta  perbaikan  jalan  dan penilaian terkini lokasi alternatif penampungan.
Tabel 12. Konsep Fase Tanggap Darurat
Fase Variabel
Tanggap Darurat Menyiapkan lokasi untuk jamban darurat Pemantauan jumlah air pada sumber air Koordinasi pembangunan akses darurat
Memberikan fasilitas trauma healling secara prioritas pertolongan
Penilaian terhadap lingkungan lokasi potensi penampungan
Membangun jamban darurat
Melibatkan masyarakat dalam pekerjaan membantu dan menjaga ketahanan kebutuhan

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  D. I. Purnama, “Analisis komponen utama pada data potensi kecamatan di kota palu sebelum bencana gempa bumi dan tsunami 28 September 2018,” J.  Mat.  Stat. dan Komputasi ,  vol. 16,  no. 1, p. 25,  2019,  doi: 10.20956/jmsk.v16i1.6329.
[2]  Tim  Pusat  Studi  Gempa  Nasional, Peta  Sumber  dan  Bahaya  Gempa Indonesia  Tahun  2017 .  Bandung:  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat., 2017.
[3]  R.  Fauzan,  “Studi  penilaian  tingkat  resiliensi  infrastruktur  terhadap bencana  gempa  bumi  di  kota  surabaya,”  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember Surabaya, 2018.
[4]  U. N. O. for D. R. Reduction, Terminology on disaster risk reduction . geneva, switzerland: United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), 2009.
[5]  P.  A.  H.  Organisation, Natural  Disasters  Protecting  the  Public’s Health , no. 575. Washington D.C.: Scientific Publication, 2010.
[6]  D. Daswati, M. A. Samad, and I. S. Wekke, “Collaborative governance dalam pengelolaan integrated community shelter pasca bencana di kota palu,” Tadulako, Palu, 2019.
[7]  J.  Xu,  X.  Yin,  D.  Chen,  J.  An,  and  G.  Nie,  “Multi-criteria  location model of earthquake evacuation shelters to aid in urban planning,” Int. J.  Disaster  Risk  Reduct. ,  vol.  20,  no.  October,  pp.  51–62,  2016,  doi: 10.1016/j.ijdrr.2016.10.009.
[8]  C.  Rusmiyati  and  E.  Hikmawati,  “Penanganan  dampak  psikologis korban bencana merapi,” J. Inf. , vol. 17, no. 02, pp. 97–110, 2012.
[9]  S.  Lacy,  B.  R.  Watson,  D.  Riffe,  and  J.  Lovejoy,  “Issues  and  best practices  in  content  analysis  -  university  of  kentucky,”  University  of Portland, 2015.