DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 12 Juni 2024, Revised: 9 Juli 2024, Publish: 10 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Ditinjau dari Hukum Perdata Barat

## Amanda Lauza Putri 1
1 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, amandalauza@gmail.com
Corresponding Author: amandalauza@gmail.com
Abstract: Everyone hopes to have a happy and stable family in marriage, although in reality, not  everyone  can  achieve  it.  Often,  conflicts  in  marital  relationships  lead  to  the  end  of  the marriage through divorce, which is frequently followed by joint property lawsuits, as seen in Decision  Number  71/PDT.G/2020/PN  SO.  Mrs.  F  and  Mr.  Y  married  on  July  7,  2007,  in Surabaya and officially divorced, recorded at the Civil Registry Office in Sorong on August 28, 2020. The disputed joint property in this lawsuit includes one plot of land and the income from  their  jointly  owned  shop  from  November  2019  to  September  2020.  In  October  2020, Mrs. F filed a joint property lawsuit at the Sorong District Court, which was then approved by the Panel of Judges, dividing the ownership of the joint property equally. Both items are considered  joint  property  of  the  former  married  couple  because  they  were  acquired  during their  marriage.  To  avoid  conflicts  over  joint  property  after  a  divorce,  the  former  spouses should promptly create a Joint Property Division Deed before a Notary. For this writing, the author uses a normative juridical method, where the law is explained as anything contained in  legislation  or  rules  that  are  deemed  appropriate  and  used  as  guidelines  for  human behavior.
Keyword: Joint Ownership Lawsuit, Divorce.
Abstrak: Semua  orang  berharap  memiliki  keluarga  yang  bahagia  dan  mapan  dalam perkawinan, meskipun kenyataannya tidak semua bisa meraihnya. Sering kali konflik dalam hubungan  perkawinan  menjadi  penyebab  berakhirnya  pernikahan  karena  perceraian,  yang kerap kali diikuti dengan gugatan harta bersama, salah satunya termuat dalam Putusan Nomor 71/PDT.G/2020/PN SO. Ny. F dan Tn. Y menikah pada 7 Juli 2007 di Surabaya dan bercerai secara resmi dengan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Sorong pada 28 Agustus 2020. Yang menjadi  sengketa  harta  bersama  dalam  gugatan  ini  adalah  1  (satu)  bidang  tanah  dan penghasilan toko milik mereka bersama sejak November 2019 hingga September 2020. Pada Oktober 2020 Ny. F mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Negeri Sorong, yang kemudian disetujui oleh Majelis Hakim dengan membagi dua kepemilikan dari harta bersama tersebut. Kedua objek tersebut termasuk ke dalam harta bersama dari mantan pasangan suami istri  tersebut  karena  keduanya  diperoleh  selama  masa  perkawinan  antara  mantan  pasangan suami dan istri tersebut. Untuk menghindari konflik harta bersama setelah perceraian, mantan pasangan  suami  dan  istri  tersebut  hendaknya  segera  membuat  Akta  Pembagian  Harta
Bersama  di  hadapan  Notaris.  Adapun  untuk  penulisan  ini,  Penulis  menggunakan  metode yuridis normatif, di mana hukum dijelaskan sebagai apa pun yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau aturan yang dianggap sesuai dan dijadikan pedoman dalam tingkah laku manusia.
Kata Kunci: Gugatan Harta Bersama, Perceraian.

## PENDAHULUAN
Secara  mendasar,  manusia  adalah  makhluk  yang  diciptakan  oleh  Tuhan  dengan beragam  kebutuhan  dalam  kehidupan.  Setiap  individu  manusia  pasti  menginginkan pemenuhan  kebutuhan  secara  tepat  agar  dapat  hidup  secara  optimal,  baik  sebagai  individu maupun  sebagai  bagian  dari  masyarakat. 1 Salah  satu  kebutuhan  hidup  manusia  tersebut adalah adalah perkawinan.
Asal  usul  istilah  "kawin"  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  berasal  dari  kata  "nikah." 2 Menurut  Subekti,  perkawinan  merupakan  ikatan  yang  sah  antara  seorang  laki-laki  dan seorang  perempuan  yang  berlangsung  untuk  waktu  yang  lama. 3 Sementara  menurut  Sayuti Thalib, perkawinan  adalah sebuah perjanjian suci  yang membentuk  keluarga antara seorang laki-laki  dan  seorang  perempuan. 4 Perkawinan  tidak  hanya  melibatkan  aspek  fisik  atau jasmani,  tetapi  juga  memainkan  peran  penting  dalam  aspek  batin  atau  rohani  untuk membentuk  keluarga  yang  bahagia.  Selain  itu,  perkawinan  juga  memiliki  hubungan  dengan keturunan, serta tanggung jawab orang tua dalam merawat dan mendidik anak-anak. 5
Sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan dan diubah dengan UU  No.  16  Tahun  2019  ("UU  Perkawinan"),  hukum  perkawinan  di  Indonesia  diatur  oleh Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata (“KUH  Perdata”) atau Burgerlijk  Wetboek . Menurut Pasal  26  KUH  Perdata,  KUH  Perdata  hanya  memandang  perkawinan  dari  sudut  pandang keperdataan  atau  aspek  hukum  yang  berkaitan  dengan  hubungan  antara  suami  dan  istri. 6 KUH  Perdata  juga  tidak  memberikan  definisi  yang  jelas  mengenai  istilah  perkawinan  itu sendiri. Menurut KUH Perdata, perkawinan sah jika memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam KUH Perdata saja yang dianggap sah, tanpa mempertimbangkan aturan-aturan agama yang mungkin dianut oleh para pihak 7 . Aturan dalam KUH Perdata tidak memandang motif perkawinan,  aspek  agama,  sosial,  atau  kondisi  biologis  dari  suami  dan  istri  yang  akan menikah selama perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 8
Kemudian, menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”
1 Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila,” Jurnal Ilmu Hukum , Vo. 3 No. 2 (2012), hlm. 166.
2 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia , (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur’an, 1973), hlm. 468.
3 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 23.
4 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia , (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 47.
5 Ana  Suheri,  “Penyelesaian  Sengketa  Harta  Gono-Gini  Dilihat  dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Morality, Vol. 2, No. 2 (Desember 2015), hlm. 159.
6 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata [ Burgerlijke  Wetboek ] , diterjemahkan  oleh  R.  Subekti  dan  R. Tjitrosudibio, Pasal 26.
7 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hlm. 23.
8 Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, Mengenal Hukum Perdata , (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008), hlm. 40.
UU  Perkawinan  menegaskan  bahwa  perkawinan  tidak  hanya  terkait  dengan  aspek hukum  perdata,  tetapi  juga  memiliki  dasar  hukum  agama. 9 Oleh  karena  itu,  suami  dan  istri perlu  saling  mendukung  dan  melengkapi  satu  sama  lain,  dengan  tujuan  agar  setiap  individu dapat  mengembangkan  diri  mereka  sendiri  dan  membantu  mencapai  kesejahteraan  baik secara spiritual maupun materiil. 10
Dalam  perkawinan,  semua  orang  tentu  menginginkan  kehidupan  keluarga  yang bahagia, langgeng, dan sejahtera. Namun, tidak semua orang bisa mencapai impian tersebut dalam perkawinan mereka. 11 Tidak jarang adanya konflik dalam suatu hubungan perkawinan merupakan  salah  satu  alasan  dari  berakhirnya  perkawinan  karena  perceraian.  Perkawinan dapat berakhir karena beberapa alasan, di mana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 199 KUH Perdata dan Pasal 38 UU Perkawinan, salah satu penyebabnya adalah perceraian.
Sengketa mengenai harta bersama sering kali muncul ketika terjadi perselisihan antara suami  dan  istri  atau  dalam  kasus  perceraian,  terutama  jika  tidak  ada  perjanjian  pemisahan harta di dalam perkawinan. Terkadang, setiap pihak dapat  mengklaim  bahwa harta bersama adalah harta bawaan mereka atau hasil perolehan individu. Selain itu, pihak istri dapat merasa dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan. 12
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  oleh  Penulis,  maka  Penulis bermaksud untuk membahas permasalahan tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana  penyelesaian  sengketa  harta  bersama  yang  terjadi  pasca  perkawinan  jika dilihat dari KUH Perdata dan UU Perkawinan?
2. Bagaimana  analisis  pertimbangan  hakim  terkait  dengan  gugatan  harta  bersama  yang dilakukan pasca perceraian berdasarkan putusan tersebut di atas?

## METODE
Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada norma-norma  hukum  yang  ada  dalam  peraturan  perundang-undangan  serta  norma-norma yang  mengikat  dalam  masyarakat,  termasuk  kebiasaan  yang  umum  berlaku.  Adapun  untuk data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  data  sekunder,  yang  merupakan informasi yang diperoleh dari literatur. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Putusnya Perkawinan karena Perceraian menurut KUH Perdata dan UU Perkawinan
Menurut  ketentuan  dalam  Pasal  199  KUH  Perdata  dan  Pasal  38  UU  Perkawinan, perkawinan dapat berakhir karena beberapa alasan, yaitu salah satunya adalah perceraian.
Alasan-asalan yang bisa menjadi dasar untuk perceraian berdasarkan Pasal 209 KUH Perdata adalah:
1. Perbuatan zina;
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan maksud jahat;
3. Diputuskan dengan hukuman penjara minimal lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan terjadi; dan
9 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut:  Perundangan,  Hukum  Adat,  Hukum  Agama , (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 7.
10 Santoso,  “Hakekat  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  Hukum  Islam,  dan  Hukum  Adat”, Yudisia, Vol. 7 No. 2 (Desember 2016), hlm. 419.
11 Elfirda  Ade  Putri,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perceraian  Akibat  Perselisihan  Terus  Menerus”,  Jurnal Hukum Sasana, Vol.7 No. 1 (Juni 2021), hlm. 164.
12 Sri Hariati dan Musakir Salat,“Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian”, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , Vol. 1, No. 3 (Desember 2013), hlm. 449.
4. Melakukan  tindakan  kekerasan  berat  atau  penganiayaan  yang  membahayakan  jiwa pasangan, dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan mereka.
UU  Perkawinan  mengedepankan  prinsip  untuk  sebisa  mungkin  menghindari  dan menyulitkan  terjadinya  perceraian.  Perceraian  hanya  boleh  terjadi  jika  terdapat  alasan  yang cukup bahwa antara suami dan istri tersebut tidak mungkin hidup harmonis sebagai pasangan suami  istri. 13 Menurut  UU  Perkawinan,  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua  belah  pihak,  sehingga  harus  ada  alasan  yang  cukup  bahwa  ke  depannya  pasangan suami istri tersebut tidak akan hidup secara rukun kembali seperti sedia kala. 14
Alasan-alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar  untuk  perceraian  menurut  PP  9/1975 adalah: 15
1. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi,  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun  berturut-turut  tanpa  izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang  membahayakan pihak yang lain;
5. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
7. tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Dengan putusnya perkawinan melalui perceraian, akibat hukumnya menurut Undang- Undang Perkawinan antara lain: 16
1. Ibu  dan  bapak  memiliki  tanggung  jawab  utama  untuk  merawat  dan  mendidik  anak-anak semata-mata  hanya  kepentingan  anak  dan  apabila  terdapat  perselisihan  mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  yang  dibutuhkan  dalam  merawat  anak  dan biaya  pendidikan  yang  diperlukan  anak.  Apabila  bapak  tersebut  tidak  dapat  memenuhi kewajiban  tersebut,  pengadilan  dapat  memutuskan  bahwa  ibu  ikut  berkontribusi  dalam biaya tersebut.
3. Pengadilan  dapat  mewajibkan  mantan  suami  untuk  memberikan  dukungan  finansial dan/atau menetapkan kewajiban bagi mantan istrinya.

## Pembagian Harta Benda Pasca Perceraian Menurut KUH Perdata dan UU Perkawinan 1. Harta Bersama
Harta  dalam  perkawinan  merupakan  kekayaan  yang  dapat  digunakan  oleh  suami atau istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka serta kebutuhan anak-anak dalam keluarga  mereka. 17 Harta  bersama  merupakan  harta  yang  diperoleh  oleh  pasangan  suami
13 Vivi  Hayati,  “Dampak  Yuridis  Perceraian  di  Luar  Pengadilan  (Penelitian  di  Kota  Langsa),” Jurnal  Hukum Samudra Keadilan , Vol. 10 No. 2 (Juli-Desember 2015), hlm. 216.
14 Undang-Undang  tentang  Perkawinan ,  UU  Nomor  1  Tahun  1974,  LN  Tahun  1974  No.  1,  TLN  No.  3019, sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, LN  Tahun  2019  No.  186,  TLN  No.  6401,  selanjutnya  disebut  UU Perkawinan, Pasal 39.
15 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , PP Nomor 9 Tahun 1975, LN Tahun 1975 No.12, TLN No. 3050, Pasal 19.
16 UU Perkawinan , Pasal 41.
17 Melia,  Muzakkir  Abubakar,  dan  Darmawan,  “Pembagian  Harta  Bersama  Setelah  Perceraian:  Studi  Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016,” Jurnal IuS , Vol  VII No. 3 (Desember 2019), hlm. 507.
dan  istri  selama  masa  perkawinan,  mulai  dari  perkawinan  dimulai  hingga  perkawinan berakhir karena perceraian, kematian, atau putusan pengadilan. 18
Harta bersama, yang juga dikenal sebagai harta gono-gini, berprinsip bahwa jika ada pria dan wanita yang terikat dalam ikatan pernikahan sebagai suami dan istri, maka semua harta  dan  anak-anak  yang  dihasilkan  menjadi  bersama-sama  dimiliki  oleh  keduanya. 19 Ketentuan harta bersama menurut Pasal 119 KUH Perdata adalah sebagai berikut, “Mulai saat  perkawinan  dilangsungkan,  demi  hukum  berlakulah  persatuan  harta  secara  bulat antara  kekayaan  suami  dan  isteri,  sekadar  mengenai  hal  itu  dengan  perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.”
Pasal 119 KUH Perdata tersebut mengatur mengenai ketentuan harta campur bulat, di  mana  menurut  Pasal  121  KUH  Perdata  tidak  hanya  terbatas  pada  harta,  tetapi  juga meliputi  hutang-hutang  antara  suami  dan  istri  dan  juga  sesuai  dengan  Pasal  122  KUH Perdata  pendapatan  yang  diperoleh  oleh  pasangan  suami  dan  istri  selama  masa perkawinan, termasuk keuntungan dan kerugian.
Dalam  hal  pengurusan  harta  bersama  menurut  KUH  Perdata,  terdapat  prinsip Marital Macht yang mengacu pada kekuasaan suami dalam mengelola rumah tangga dan harta  bersama. 20 Hal  ini  ternyata  dalam  Pasal  124  KUH  Perdata,  di  mana  yang  dapat mengurus  harta  bersama  adalah  suami.  Selanjutnya,  menurut  Pasal  125  KUH  Perdata diatur  bahwa  jika  suami  berada  dalam  keadaan  tidak  ada  atau  tidak  mampu  untuk menyatakan  kehendaknya,  dan  tindakan  segera  diperlukan,  istri  diperbolehkan  untuk membebani  atau  memindah  tangankan  barang-barang  yang  merupakan  bagian  dari  harta bersama, setelah mendapatkan kuasa dari pengadilan negeri untuk melakukan hal tersebut. Dalam  kata  lain,  terlihat  bahwa  dalam  KUH  Perdata,  kedudukan  suami  memiliki keunggulan atau posisi yang lebih tinggi daripada kedudukan istri.
Dari  ketentuan  ini  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  dalam  aturan  mengenai  harta bersama  dalam  KUH  Perdata,  percampuran  harta  antara  suami  dan  istri  dimulai  sejak perkawinan  dilangsungkan.  Dengan  demikian,  seluruh  harta  yang  dibawa  oleh  masing- masing pihak ke dalam perkawinan secara hukum dianggap sebagai harta bersama.
Berbeda dengan aturan yang terdapat di KUH Perdata, dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan  mengatur  bahwa  harta  bersama  adalah  harta  benda  yang  diperoleh  selama masa  perkawinan.  Lebih  lanjut,  menurut  Pasal  36  ayat  (1)  UU  Perkawinan,  terkait  harta bersama, suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama tersebut atas persetujuan dari  keduanya.  Jika  salah  satu  pihak  ingin  menggunakan  harta  bersama,  maka  tindakan hukum tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan hak dan kedudukan antara suami dan istri, baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial secara umum. 21 Harta  bawaan  dan  harta  benda  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah atau  warisan,  adalah  dibawah  penguasaan  masing-masing  suami  dan  istri  sepanjang  para pihak  tidak  menentukan  lain  dan  suami  dan  istri  memiliki  hak  sepenuhnya  untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta bendanya masing-masing. 22 UU Perkawinan juga mengatur mengenai perjanjian kawin, di mana para pihak juga dapat membuat perjanjian kawin pada saat atau sebelum perkawinan. 23 Perjanjian ini dapat
18 Wahjono  Darmabrata  dan  Surini  Ahlan  Sjarif, Hukum  Perkawinan  dan  Keluarga  di  Indonesia ,  (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016), hlm. 96.
19 M.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara  Peradilan  Agama  dan  Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) , hlm. 34.
20 Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, Mengenal Hukum Perdata , hlm. 60.
21 Sonny  Dewi  Judiasih, Harta  Benda  Perkawinan  (Kajian  Terhadap  Kesataraan  Hak  dan  Kedudukan  Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan), (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 75.
22 UU Perkawinan , Pasal 35 ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (2).
23 UU Perkawinan , Pasal 29 ayat (1).
berlaku  kepada  pihak  ketiga  apabila  telah  disahkan  oleh  Kantor  Catatan  Sipil. 24 Berbeda dengan ketentuan yang termuat dalam KUH Perdata, menurut UU Perkawinan, perjanjian kawin  boleh  diubah  setelah  perkawinan  berlangsung,  dengan  catatan  bahwa  perubahan tersebut  telah  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak  serta  perubahan  tersebut  tidak  membawa kerugian kepada pihak ketiga 25 Namun, setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  69/PUU-XII/2015,  perjanjian  perkawinan  juga  dapat  dibuat  pada  masa perkawinan. Namun, perlu diingat bahwa perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh merugikan pihak ketiga.
Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa menurut UU Perkawinan, harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh suami dan istri tersebut selama masa perkawinannya dan harta yang diperoleh oleh suami dan istri tersebut sebelum masa perkawinan masuk ke dalam harta bawaan dan tidak bercampur ke harta bersama.
2. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian
Pembagian  harta  bersama  setelah  perceraian  diatur  dalam  Pasal  128  KUH  Perdata. Menurut pasal ini, jika perkawinan antara suami dan istri berakhir, harta bersama tersebut akan  dibagi  secara  setara,  yaitu  setiap  pihak  akan  mendapatkan  setengah  dari  total  harta bersama,  tanpa  memperhitungkan  bagaimana  harta  perkawinan  tersebut  diperoleh  atau siapa  yang  berkontribusi  dalam  memperolehnya.  Lain  halnya  dengan  UU  Perkawinan yang  berpegang  pada  prinsip  untuk  sebisa  mungkin  menghindari  dan  mempersulit terjadinya  perceraian.  Perceraian  hanya  dapat  terjadi  apabila  terdapat  alasan  yang  cukup bahwa antara suami dan istri tidak mungkin hidup dalam harmoni sebagai pasangan suami istri.  Oleh  karena  itu,  perceraian  dianggap  sebagai  suatu  pengecualian  dari  perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. 26
Akibat  dari  adanya  perceraian  ini  terhadap  pasangan  suami  istri  adalah  pembagian harta  bersama  mereka  peroleh  di  saat  perkawinan.  Pembagian  harta  bersama  ini  harus dilakukan  dengan  berlandaskan  pada  prinsip  keadilan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat. Keadilan ini mencakup bahwa pembagian tersebut tidak boleh mendiskriminasi salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak harus diakomodasi  dengan mempertimbangkan kondisi yang sesungguhnya. 27
Pembagian harta bersama setelah perceraian dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 128  KUH  Perdata,  yang  menyatakan  bahwa  jika  perkawinan  antara  suami  dan  istri berakhir,  harta  bersama  akan  dibagi  menjadi  dua  bagian  secara  setara  tanpa memperhatikan cara perolehan harta tersebut  selama masa perkawinan.  Aturan mengenai pembagian  harta  bersama  di  UU  Perkawinan  berbeda  dengan  KUH  Perdata,  di  mana menurut  Pasal  37  UU  Perkawinan  apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing-masing.  Dengan  kata  lain,  pembagian  harta tersebut  dilakukan  sesuai  dengan  pilihan  hukum  yang  diambil  oleh  pasangan  suami  dan istri, yakni berdasarkan Hukum Perdata Barat, Hukum Adat, atau Hukum Islam. 28
Jika  sepasang  suami  dan  istri  yang  menikah  dengan  perjanjian  kawin  yang  di dalamnya  terdapat  klausul  pemisahan  harta  memutuskan  untuk  bercerai,  maka  di  antara keduanya tidak terdapat pembagian harta bersama, karena harta dari masing-masing pihak sudah  terdaftar  atas  namanya  masing-masing.  Apabila  terdapat  sepasang  suami  dan  istri yang  tidak  memiliki  perjanjian  kawin  memutuskan  untuk  bercerai,  maka  langkah
24 UU Perkawinan , Pasal 29 ayat (1).
25 UU Perkawinan , Pasal 29 ayat (4).
26 Vivi  Hayati,  “Dampak  Yuridis  Perceraian  di  Luar  Pengadilan  (Penelitian  di  Kota  Langsa),” Jurnal  Hukum Samudra Keadilan , Vol. 10 No. 2 (Juli-Desember 2015), hlm. 216.
27 Esti Royani, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila , (Yogyakarta:  Zahir Publishing, 2021), hlm. 119.
28 Evi  Djuniarti,  “Hukum  Harta  Bersama  Ditinjau  dari  Perspektif  Undang-Undang  Perkawinan  dan  KUH Perdata,” hlm. 456.
selanjutnya  adalah  pembagian  harta  bersama  antara  keduanya.  Pembagian  harta  bersama tersebut tidak serta merta terjadi setelah dikeluarkannya akta perceraian antara kedua belah pihak. Pembagian tersebut dapat dilakukan melalui Akta Pembagian Harta Bersama yang dibuat  di  hadapan  Notaris  atau  melalui  gugatan  pembagian  harta  bersama  yang  diajukan ke Pengadilan Negeri. Gugatan pembagian harta  bersama tersebut  dapat  diajukan setelah akta perceraian dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil.

## Kasus Posisi
Ny.  F dan Tn. Y telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 2007 menurut agama  Kristen  di  Gereja  R  Surabaya,  dan  telah  dicatatkan  pada  Kantor  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kota  Surabaya  pada  Tanggal  09  Juli  2007  dengan  Kutipan  Akta  Perkawinan Nomor  885/WNI/2007.  Perkawinan  tersebut  dilakukan  tanpa  adanya  perjanjian  perkawinan dengan  pisah  harta.  Namun,  Ny.  F  dan  Tn.  Y  bercerai  berdasarkan  Putusan  Pengadilan Negeri Sorong Nomor 29/Pdt.G/2020/PN. SON. Tanggal  23 Juli 2020, dan telah dicatatkan dalam  Kutipan  Akta  Perceraian  Nomor  9271-CR28082020-0001  tanggal  28  Agustus  2020, yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Sorong.  Dalam perkawinan tersebut, Ny. F dan Tn. Y tidak memiliki anak.
Salah satu aset yang diperoleh oleh mereka selama masa perkawinan adalah sebidang tanah  dan  bangunan  yang  beralamat  di  Kota  Sorong,  Provinsi  Papua  Barat,  Dengan  SHM Nomor 48, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Sorong, atas nama Tn. Y (“Objek Sengketa 1”). Tanah tersebut dibeli oleh Ny. F dan Tn. Y dari ibu Ny.  F  pada  tahun  2014.  Tanah  tersebut  dibeli  dari  hasil  usaha,  tabungan,  penjualan  mobil, dan apartemen milik Ny.  F  dan Tn. Y  dan sertipikatnya sudah dialihkan menjadi  atas nama Tn.  Y.  Jika  ditaksir,  harga  tanah  beserta  bangunan  tersebut  diatas  saat  ini  sekitar Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).
Selain itu, Ny. F dan Tn. Y selama masa perkawinan juga memiliki usaha, yaitu toko peralatan  peralatan  perlengkapan  kendaraan  bermotor  roda  dua  yang  berdiri  di  atas  Objek Sengketa  I  yang  juga  dikelola  oleh  Ny.  F  dan  Tn.  Y  secara  bersama-sama  dengan  rata-rata pendapatan bersih Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per bulan.
Sejak perselisihan rumah tangga antara Ny. F dan Tn. Y terjadi sejak November 2019, Ny. F sudah tidak tinggal bersama dengan Tn. Y dan pendapatan atas toko tersebut, dipegang sendiri oleh Tn.  Y mulai dari  November 2019 hingga September 2020 selama 10  (sepuluh) bulan,  dan  jika  dihitung  pendapatan  rata-rata  tiap  bulannya  Rp120.000.000,-  x  10  bulan, maka  total  pendapatannya  adalah  Rp1.200.000.000,-  (satu  miliar  dua  ratus  juta  rupiah) (“Objek Sengketa II”).
Kemudian,  pada  21  Oktober  2020,  Ny.  F  menggugat  Tn.  Y  atas  pembagian  harta bersama  yang  dimiliki  oleh  mereka  selama  masa  perkawinan  dengan  nomor  register 71/Pdt.G/2020/PN So dengan petitum sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Ny. F dengan sepenuhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Ny. F dan Tn.  Y  yang  berupa  Objek  Sengketa  I  dan  Objek  Sengketa  II  adalah  merupakan  harta bersama antara Ny. F dan Tn. Y.
3. Menyatakan  sebagai  hukum  Objek  Sengketa  I  dan  II  tersebut  dalam  gugatan  ini  adalah separuh/seperdua (1/2) menjadi hak milik Ny. F dan separuh/seperdua (1/2) menjadi milik Tn. Y dengan perhitungan masing-masing dari nominal nilai harta bersama tersebut.
4. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Negeri  Sorong  untuk  mengirim  Salinan  Putusan dalam  perkara  ini,  kepada  Kantor  Bank  BNI  Cabang  Sorong  untuk  dapat  melaksanakan Penjualan  Objek  Sengketa  I  tersebut  yang  merupakan  harta  bersama  Ny.  F  dan  Tn.  Y, melalui mekanisme lelang umum dan hasilnya dibagikan kepada Ny. F dan Tn. Y, di mana
asing-masing  pihak  mendapatkan  separuh/setengah  (1/2)  setelah  dikurangi  sisa  hutang pokok dan denda serta biaya proses pelelangan.
5. Menghukum Tn. Y untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
Selain itu, Ny. F juga mengajukan gugatan provisi yang memerintahkan Tn. Y untuk menghentikan  upaya  peralihan  hak  atas  Objek  Sengketa  I  dan  II,  kepada  pihak  ketiga  atau siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Ny. F kepada Tn. Y atas harta bersama untuk seluruhnya dengan Verstek karena Tn. Y tidak hadir dalam seluruh rangkaian persidangan dan karena menurut Majelis Hakim gugatan Ny. F cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

## Analisis Sengketa dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Ny. F dan Tn. Y
Pertama-tama,  untuk  menentukan  hukum  mana  yang  berlaku  terkait  harta  benda perkawinan,  maka  harus  dilihat  apakah  pasangan  suami  istri  tersebut  tunduk  melakukan perkawinan menurut hukum apa, dan juga harus dilihat kapan perkawinan antara suami istri tersebut  dilangsungkan,  apakah  dilakukan  sebelum  atau  sesudah  berlakunya  UU Perkawinan. 29 Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan oleh Ny. F dan Tn. Y dilakukan pada  tahun  2007  setelah  berlakunya  UU  Perkawinan  dan  mereka  memilih  pembagian  harta bersama  menurut  Hukum  Perdata  Barat.  Walaupun  UU  Perkawinan  mencabut  keberlakuan KUH  Perdata,  namun  dalam  beberapa  hal  yang  belum  diatur  di  UU  Perkawinan  masih mengacu kepada aturan di KUH Perdata, khususnya dalam pembagian harta bersama menurut Hukum Perdata Barat.
Semua  barang  yang  dibeli  selama  pernikahan  akan  dianggap  sebagai  harta  bersama suami dan istri, tanpa mempertimbangkan siapa yang melakukan pembelian atau siapa yang tercantum sebagai pemilik, serta di mana barang tersebut  berada. 30 Semua  pendapatan  yang diperoleh baik oleh suami maupun istri, baik melalui bisnis pribadi masing-masing atau dari hasil  usaha  lainnya,  akan  dianggap  sebagai  harta  bersama  suami  atau  istri  tersebut,  selama tidak  ada  pemisahan  harta  yang  terjadi. 31 Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  35  ayat  (1)  UU Perkawinan,  yang  mengatakan  bahwa  harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan menjadi  harta  bersama.  Oleh  karena  itu,  Objek  Sengketa  I  adalah  benar  termasuk  ke  dalam harta  bersama  Ny.  F  dan  Tn.  Y,  karena  diperoleh  pada  masa  perkawinan  Ny.  F  dan  Tn.  Y sampai semenjak dikeluarkan Akta Perceraian antara Ny, F dan Tn. Y pada 28 Agustus 2020. Objek  Sengketa  II  merupakan  pendapatan  Ny.  F  dan  Tn.  Y  melalui  usaha  mereka  bersama dari bulan  November 2019 sampai dengan September 2020. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan  dalam  Pasal  122  KUH  Perdata  jo.  Pasal  35  ayat  (1)  UU  Perkawinan,  pendapatan yang  diperoleh  oleh  Ny.  F  dan  Tuan  Y  melalui  usaha  tersebut  termasuk  ke  dalam  harta bersama.
Selanjutnya,  dalam  hal  pembagian  harta  benda  pasca  perceraian,  pertimbangan Majelis  Hakim  untuk  menyetujui  pembagian  harta  bersama  menjadi  satu  per  dua  dalam Objek  Sengketa  I  dan  II  sudah  benar  karena  telah  mengacu  dengan  ketentuan  di  Pasal  128 KUH Perdata, di mana harta bersama itu dibagi satu per dua tanpa memperhatikan bagaimana harta perkawinan tersebut diperoleh.
29 Alwesius, Hukum  Orang  dan  Kekeluargaan  Serta  Harta  Benda  Terkait ,  (Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm. 43.
30 M.  Yahya  Harahap, Kedudukan,  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2005), hlm. 302.
31 Ibid., hlm. 303.

## KESIMPULAN
Permasalahan  dalam  putusan  adalah  mengenai  gugatan  harta  bersama  antara  mantan pasangan  suami  dan  istri  yang  tidak  melakukan  perjanjian  kawin.  Objek  yang  menjadi permasalahan  gugatan  harta  adalah  tanah  dan  pendapatan  dari  usaha  bersama.  Kedua  objek tersebut  termasuk ke dalam harta bersama dari mantan pasangan suami istri tersebut  karena keduanya  diperoleh  selama  masa  perkawinan  antara  mantan  pasangan  suami  dan  istri tersebut.
Untuk menghindari konflik harta bersama setelah perceraian, mantan pasangan suami dan  istri  tersebut  hendaknya  segera  membuat  Akta  Pembagian  Harta  Bersama  di  hadapan Notaris.  Perceraian  yang  tidak  diikuti  dengan  pembuatan  Akta  Pembagian  Harta  Bersama akan  menyebabkan  kesulitan  apabila  salah  satu  pihak  hendak  melakukan  perbuatan  hukum terhadap harta bersama tersebut karena perbuatan hukum tersebut membutuhkan persetujuan dari mantan suami atau istri.
Dengan  demikian  Notaris  berperan  dalam  penyuluhan  hukum  terkait  Perjanjian Perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta autentik untuk memberikan perlindungan hukum bagi harta yang dimiliki oleh calon pasangan suami istri atau suami istri yang sudah menikah agar  ke  depannya  tidak  terjadi  sengketa  sejenis  dalam  hal  pembagian  harta  bersama  jika terjadi perceraian.

## REFERENSI
Alwesius. Hukum  Orang  dan  Kekeluargaan  Serta  Harta  Benda  Terkait .  Jakarta:  Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.
Cahyono,  Akhmad  Budi  dan  Surini  Ahlan  Sjarif. Mengenal  Hukum  Perdata .  Jakarta:  CV Gitama Jaya, 2008.
Darmabrata,  Wahyono  dan  Surini  Ahlan  Sjarif. Hukum  Perkawinan  dan  Keluarga  di Indonesia . Jakarta: Universitas Indonesia, 2016. Judiasih,  Sonny  Dewi. Harta  Benda  Perkawinan  (Kajian  Terhadap  Kesataraan  Hak  dan Kedudukan  Suami  dan  Isteri  atas  Kepemilikan  Harta  dalam  Perkawinan). Bandung: Refika Aditama, 2015.
Hadikusuma,  Hilman. Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut:  Perundangan,  Hukum  Adat, Hukum Agama , Bandung: Mandar Maju, 1990. Harahap,  M.  Yahya. Kedudukan,  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2005.
Ramulyo, M. Idris. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Royani,  Esti. Pembagian  Harta  Bersama  Akibat  Perceraian  yang  Berkeadilan  Pancasila . Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2003. Thalib,  Sayuti. Hukum  Kekeluargaan  Indonesia .  Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia, 1986.
Yunus, Mahmud. Kamus Arab Indonesia . Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur’an, 1973.
Djuniarti, Evi. “Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure . Vol. 17 No. 4 (Desember 2017). Hlm. 445-461.
Erwinsyahbana,  Tengku.  “Sistem  Hukum  Perkawinan  pada  Negara  Hukum  Berdasarkan Pancasila.” Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 3 No. 2 (2012). Hlm. 166-178. Hariati,  Sri  dan  Musakir  Salat.  “Ketidakadilan  Pembagian  Harta  Gono  Gini  Pada  Kasus Perceraian.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan . Vol. 1, No. 3 (Desember 2013). Hlm. 448-463.
Hayati, Vivi. “Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa).” Jurnal Hukum Samudra Keadilan . Vol. 10 No. 2 (Juli-Desember 2015). Hlm. 215-227. Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan. “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian:
Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016.” Jurnal  IuS , Vol VII No. 3 (Desember 2019). Hlm. 506-518.
Putri,  Elfirda  Ade.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perceraian  Akibat  Perselisihan  Terus Menerus.” Jurnal Hukum Sasana,.Vol.7 No. 1 (Juni 2021). Hlm. 163-181.
Santoso.  “Hakekat  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  Hukum  Islam,  dan Hukum Adat.” Yudisia. Vol. 7 No. 2 (Desember 2016). Hlm. 412-434.
Suheri, Ana. “Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam.” Jurnal Morality. Vol. 2, No. 2 (Desember 2015). Hlm. 158-174. Undang-Undang  tentang  Perkawinan .  UU  Nomor  1  Tahun  1974.  LN  Tahun  1974  No.  1, TLN No. 3019. Sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  LN Tahun 2019 No. 186, TLN No. 6401.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata [ Burgerlijke  Wetboek ] . Diterjemahkan  oleh  R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.
Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . PP Nomor 9 Tahun 1975. LN Tahun 1975 No.12, TLN No. 3050.