## PENTINGNYA MENJAGA PRIVASI DATA DI MASA PANDEMI COVID-19
Novianti Indah Putri, Rustiyana 1 , Yudi Herdiana 2 , Zen Munawar 3
Teknik Informatika 1,2 ,  Manajemen Informatika 3
Universitas Bale Bandung 1,2 , Politeknik LP3I Bandung 3 e-mail: noviantiindahputri2021@gmail.com, rustiyana@gmail.com 1 , ydherdn@gmail.com 2 , munawarzen@gmail.com 3
Abstrak : Sudah  hampir  dua  tahun  masa  pandemi  Covid-19  menimpa  hampir  seluruh negara di dunia ini, dimana hal ini mempengaruhi terhadap kegiatan social dan ekonomi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Beberapa negara telah mencoba untuk menekan lajunya  pertumbuhan  dari  berkembangnya  jumlah  orang  yang  terkena  virus  Covid-19, dengan memberlakukan pembatasan kegiatas sosial dan ekonomi, dan perjalanan moda angkutan  transportasi  dan  semua  kegiatan  yang  menimbulkan  kerumunan  orang. Pekerjaan  dilakukan  dari  jarak  jauh  dari  tempat  bekerja.  Pemerintah  dengan  bantuan teknologi  digital  melakukan  langkah  perlindungan  dengan  cara  menelusuri  kontak terhadap  orang  yang  pernah  berhubungan  dengan  orang  yang  terkena  virus,  hal  ini menimbulkan  rasa  khawatir  terhadap  kehidupan  privasi  dan  perlindungan  data  yang sifatnya  pribadi.  Penelitian  ini  membahas  tentang  permasalahan  tentang  teknologi pengawasan digital yangh dilakukan selama masa pandemi Covid-19 serta dampak yang ditimbulkan  atas  kehidupan  privasi  dan  perlindungan  data  pribadi.  Pembahasan difokuskan  kepada  adanya  pertukaran  informasi  privasi  selama  masa  pandemic  dan mengeksplorasi  bentuk  kebijakan  dan  teknis  yang  dilakukan  untuk  melindungi  data privasi  dalam  kondisi  ini.  Pendalaman  pada  multi  disiplin  akan  nilai  privasi  dan perlindungan data, dan mencari solusi digital di masa yang akan datang, sehingga dapat mengurangi dampak dari privasi yang menimbulkan kerugian yang mungkin saja terjadi pada kehidupan di masyarakat.
Kata Kunci : Privasi data, teknologi digital, Covid-19, analisis big data

## 1. Pendahuluan
Hampir  seluruh  negara  di  dunia  terkena  dampak  pandemi  Covid-19,  sehingga  disebut menjadi bencana global di seluruh dunia dan menyebabkan gangguan krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial. Di seluruh dunia pada 12 April 2021 terdapat sebanyak 135,6 juta jumlah kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan sebanyak 727,7 juta dosis vaksin teradministasikan    hal  ini    telah  dilaporkan  oleh  badan  kesehatan  dunia  atau  WHO (World  Health  Organization,  2021).  Pandemi  Covid-19  di  seluruh  dunia  berdampak besar  pada  semua  sisi  kehidupan  masyarakat  (Komalasari,  Munawar,  &  Putri,  2021). Untuk melawan virus Corona atau Covid-19 yang merupakan musuh yang tidak terlihat, pemerintah  telah  melakukan  langkah-langkah  drastis  untuk  menekan  laju penyebarannya  dan  meratakan  kurva.  Waktu  menjadi  sangat  penting  selama  masa pandemi  (French  &  Monahan,  2020),  sehingga  pemerintah  dan  organisasi  perlu  untuk mengambil  tindakan  luar  biasa,  seperti  pembatasan  perjalanan,  larangan  pertemuan publik,  penutupan  hal-hal  yang  tidak  penting.  bisnis  dan  transisi  ke  pekerjaan  dan pendidikan  jarak  jauh.  Perkembangan  teknologi  yang  terjadi  saat  ini  semakin  pesat,
perkembangan terjadi pada perangkat lunak maupun perangkat keras dalam waktu yang singkat (Zen Munawar, 2010). Karakteristik yang sangat mencolok dari masa pandemi Covid-19 adalah cepatnya penyebaran teknologi digital baru, seperti aplikasi pelacakan kontak  (Ferretti  et  al.,  2020),  masyarakat  juga  menyaksikan  intensifikasi  dalam penggunaan  produk  digital  yang  sudah  ada  sebelumnya,  seperti  perangkat  lunak konferensi  video.  Menerima  informasi  pra-pandemi  yang  terbatas,  aplikasi  Zoom menjadi  nama  yang  tidak  asing  di  setiap  rumah  tangga  dan  komponen  penting  untuk kegiatan  pertemuan,  syukuran,  kegiatan  sekolah  dan  tempat  bekerja.  Kemajuan teknologi juga telah mengembangkan kemampuan masyarakat untuk menanggapi krisis ini  (Putri,  Herdiana,  Munawar,  &  Komalasari,  2021).  Pemerintah,  perusahaan  swasta, dan  organisasi  publik  secara  bersamaan  telah  terlibat  dalam  membentuk  norma pengawasan  digital.  Tetapi  selama  masa  pandemi  Covid-19,  teknologi  digital  telah diterapkan  secara  ad-hoc  tanpa  penilaian  dampak  yang  tepat,  konsultasi  atau  evaluasi dari  pihak  pemangku  kepentingan  (Frith  &  Saker,  2020).  Seperti  halnya  perusahaan perlu  mengembangkan  hubungan  dengan  pelanggannya,    perusahaan    juga    perlu membina  hubungan        dengan        pemasoknya.Hasil        yang  diinginkan          adalah hubungan     yang     saling menguntungkan   di   mana   kedua   belah   pihak saling menguntungkan (Putri, Musadad, Munawar, & Komalasari, 2021). Karena banyak dari teknologi  digital  ini  menggunakan  data  yang  mengalir  dalam  jaringan  cukup  besar, menghasilkan big data biometrik dan lokasi  (Taylor, 2020), adanya kekhawatiran akan dampaknya terhadap privasi dan perlindungan data telah diangkat dari pendukung hak- hak sipil, pembuat kebijakan dan media berita (Dubov & Shoptawb, 2020).
Kekhawatiran  terpusat  pada    bagaimana  pandemi  dapat  dieksploitasi  sebagai  peluang untuk  menormalkan  pengawasan  pemerintah  (French  &  Monahan,  2020),  terutama  ke ranah  domestik  dan  biopolitik  (Maalsen  &  Dowling,  2020).  Ada  kekhawatiran  khusus tentang  pengawasan  yang  berkelanjutan  (Cheung,  2020)  dan  bahwa  adanya  keputusan yang  dapat  berlaku  dalam  jangka  panjang.  Ketidaksetaraan  struktural  dalam  akses  dan mengekspos  data  juga  berarti  bahwa  ada  kemungkinan  terjadinya  pelanggaran  privasi yang  tidak  proporsional  pada  kelompok  masyarakat  tertentu  yang  kurang  beruntung (Taylor, 2020). Kekhawatiran tersebut dapat dibenarkan, karena keadaan darurat sering kali mengakibatkan peningkatan pengawasan dan pelanggaran hak individu.
Penyebaran  aplikasi  baru  dan  peningkatan  penggunaan  teknologi  yang  ada  untuk mengatasi pandemi Covid-19 tidak terjadi dalam kekosongan peraturan dan oleh karena itu  diperlukan    kepatuhan  terhadap  undang-undang  perlindungan  data,  khususnya Peraturan  Perlindungan  Data  Masyarakat,  dan  peraturan  umum.  prinsip  perlindungan data adalah kunci keberhasilan penerapan dan adopsi dari teknologi ini. Prinsip-prinsip perlindungan data umum seperti prinsip proporsionalitas, prinsip pembatasan tujuan dan prinsip transparansi menjadi aturan untuk kepatuhan aplikasi pelacakan kontak dan alat konferensi  video  dengan  undang-undang  perlindungan  data.  Prinsip-prinsip  ini mengharuskan pengembang teknologi baru atau yang sudah ada untuk menerapkan opsi ramah privasi  sejak awal dan memastikan bahwa tidak lebih banyak data pribadi  yang diproses daripada yang diperlukan untuk melacak kontak dengan orang yang terinfeksi Covid-19,  bahwa  data  tidak  digunakan  untuk  tujuan  lain  selain  untuk  membatasi penyebaran Covid-19, dan bahwa penggunaan data apa pun yang dikumpulkan dengan
teknologi  baru  dan  inovatif  ini  transparan  bagi  pengguna.  Jaringan  sensor  nirkabel diimplementasikan  dalam  aplikasi  transportasi  (Zen  Munawar,  2016).  Penelitian  yang telah dilakukan sebelumnya telah mulai mengeksplorasi spasialitas Covid-19, dalam hal pengumpulan data dan privasi (Frith & Saker, 2020), tetapi sebagian besar mengabaikan sifat  temporal  tentang  bagaimana  teknologi  yang  meniadakan  privasi  semacam  itu. diterapkan dan dinormalisasi. Mengingat kecepatan dan kompleksitas dampak pandemi di  masyarakat,  sama  menantangnya  dengan  melacak  perkembangan  dan  penggunaan pengawasan  digital  serta  meninjau  dampak  teknologi  tersebut  pada  masyarakat  untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang privasi data dalam semua konteks sama sulitnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, perlumnya melihat temporalitas pandemi Covid-19  dan  bagaimana  hubungannya  dengan  peraturan  tentang  perlindungan  data privasi. Penelitain terbagibagi menjadi dua bagian, setelah pendahuluan, membahas ide atau  gagasan  inovasi  dan  memperdebatkan  bagaimana  inovasi  tersebut  dapat  memiliki dampak  negatif  secara  umum  dan  dalam  hal  perlindungan  privasi  data.  Selanjutnya, bagian kedua berfokus pada aspek sosio teknologi dari inovasi, dibagi lagi menjadi dua subbagian.  Subbagian  pertama  pada  penerapan  solusi  teknologi  baru,  dengan  aplikasi pelacakan  kontak  sebagai  kasus  utama.  Subbagian  kedua  berfokus  pada  adopsi  cepat dari teknologi yang sudah ada sebelumnya, dengan Zoom sebagai casing utamanya.
Kasus-kasus  ini  adalah  topik  yang  harus  ditangani  oleh  pemerintah,  serta  industri, sehubungan dengan pembatasan penyebaran Covid-19, sementara pada saat  yang sama memastikan  kepatuhan  terhadap  undang-undang  privasi  dan  hal  yang  terkait  dengan perlindungan data. Metode ini digunakan agar menghasilkan suatu tampilan antarmuka pengguna aplikasi  yang  sesuai  dengan kebutuhan pengguna (Zen Munawar, Fudsyi,  & Musadad, 2019). Bagian kunci kedua dari penelitain ini kemudian berfokus pada aspek kebijakan  inovasi,  dengan  fokus  pada  kerangka  kerja  perlindungan  data  masyarakat. Pembahasan apakah kerangka kebijakan tentang mempercepat atau memperlambat dari penerapan  inovasi  teknologi.  Adanya  kekhawatiran  terkait  bagaimana  undang-undang mengizinkan memperkenalkan produk dan layanan yang tidak mengikuti penilaian yang sesuai  dan  tidak  menunjukkan  kepatuhan  pada  kebijakan.  Bagian  akhir  dari  penelitian adalah  harapan  atas  adanya  penelitian  lanjutan  tentang  perlunya  privasi  data  di  masa yang akan datang.

## 2. Tinjauan Literatur
Aspek  sosio  teknologi  dari  inovasi  selama  masa  pandemi  Covid-19  perlu  diterapkan kartena  saat  ini  hidup  di  era  hipertemporalitas  dan  hiperkompetisi  (Carrillo,  2005). Akselerasi,  seperti  yang  diteorikan  oleh  sosiolog  seperti  Hartmut  Rosa,  adalah  aspek kunci  dari  modernitas  dan  akselerasi  teknis,  yang  menggambarkan  peningkatan kecepatan  inovasi  teknologi  dan  proses  yang  diarahkan  pada  tujuan,  berjalan  seiring dengan  percepatan  perubahan  social,  seperti  norma  budaya  /    kelembagaan  dan  laju kehidupan(Rosa  &  Trejo-Mathys,  2013).  Akselerasi  seperti  itu  terutama  terlihat  di industri  teknologi,  di  mana  kecepatan  berperan  sebagai  bagian  penting  dari  model bisnis, baik di antara perusahaan teknologi besar maupun start-up . Model yang terbaik adalah model yang berhuhungan dengan kenyataan (Zen Munawar, 2014b).
Kecepatan  dalam  inovasi  teknologi  seringkali  mengarah  pada  keunggulan  kompetitif dan  efek  jaringan  (Eisenhardt  &  Martin,  2019).  Mengatasi  pentingnya  kecepatan, kerangka kerja inovasi seperti pendekatan lean start-up secara eksplisit bertujuan untuk memperpendek  siklus  pengembangan  melalui  pengembangan  cepat  prototipe  atau produk minimum yang layak dan telah menunjukkan kesuksesan luas dalam komunitas bisnis.  Analisis  sistem  secara  sistematis  menilai  bagaimana  fungsi  bisnis  dengan  cara mengamati  proses  input  dan  pengolahan  data  serta  proses  output  informasi  untuk membantu peningkatan proses bisnis (Zen Munawar, 2017a). Inovasi yang cepat sangat penting  dalam  suatu  krisis,  tidak  hanya  agar  perusahaan  dapat  mengeksploitasi keuntungan  pasar,  tetapi  juga  agar  solusi  yang  menyelamatkan  kehidupan,  masyarakat dan  ekonomi  dapat  diluncurkan  jika  diperlukan.  Pengalaman  subjektif  berdasarkan waktu  (Frith  &  Saker,  2020)  menekankan  bagaimana  perlunya  membentuk  kerangka yang  bersifat  sementara  dalam  selama  terjadi  krisis.  Desain  merupakan  tahapan perantara  untuk  memetakan  spesifikasi  atau  kebutuhan  aplikasi  yang  akan  dibangun (Zen Munawar, 2019a).
Pemerintah  di  seluruh  dunia  menghadapi  kritik  karena  bertindak  terlalu  lambat sehingga  dalam  masa  krisis  pandemi  timnul  korban  jiwa.  Pembaruan  konstan  statistik kematian  Covid-19  secara  online,  seperti  jam  kematian  yang  terus  berdetak, menawarkan  pengingat  yang  jelas  bahwa  tidak  ada  yang  dapat  terjadi  dengan  cukup cepat  dalam  suatu  krisis.  Ada  kecemasan  masyarakat  yang  berkembang  untuk  respon cepat dan tindakan cepat untuk memecahkan beberapa tantangan dunia terbesar (Leslie, 2020).  Para  ahli  telah  menekankan  bagaimana  inovasi  di  bidang  teknologi  farmasi (Bryan, Lemus, & Marshall, 2020) harus terinspirasi oleh inovasi yang cepat dan hemat (Milne  &  Costa,  2020).  Memang,  dalam  bidang  penelitian  dan  kebijakan,  saat  ini  ada diskusi yang hidup tentang pelacakan pengembangan vaksin secara cepat. Berita tentang otorisasi Rusia untuk Sputnik V dan otorisasi China untuk vaksin serta vaksin Sinovac dan  Sinopharm  untuk  penggunaan  darurat,  telah  memicu  kekhawatiran  akan  kesiapan dan kecukupan jumlah vaksin (Callaway, 2020).
Namun,  inovasi  yang  terlalu  cepat  memiliki  masalahnya  tersendiri.  Tromble  dan McGregor membahas fokus yang berorientasi pada kecepatan di Facebook sebagai salah satu  alasan  untuk  beberapa  perkembangan  yang  merugikan  dalam  beberapa  tahun terakhir  (Tromble  &  McGregor,  2019).  Sistem  pemberi  rekomendasi  berguna  untuk memberikan  rekomendasi  produk  yang  akan  yang  dipilih  berdasarkan  preferensi  masa lalu,  riwayat  pembelian,  dan  informasi  demografis  (Zen  Munawar,  Putri,  &  Musadad, 2020).  Facebook  mendorong  karyawannya  untuk  menjadi  kreatif,  bereksperimen, bergerak  cepat  dari satu  ide ke ide berikutnya. Jika ada  yang  gagal, itu tidak masalah. Mereka terus berusaha sampai sesuatu  berhasil. Namun,  proses  yang berorientasi pada kecepatan  seperti  itu  melarang  pendekatan  yang  lebih  lambat  tetapi  lebih  metodis  - pendekatan  yang  dapat  mengantisipasi  dengan  lebih  baik  dampak  sosial  negatif  yang luas dari media sosial dalam beberapa tahun terakhir.
Sistem  rekomendasi  diperlukan  karena  sebelumnya  terdapat  kelemahan  pada  sistem berbasis konten (Z Munawar, Suryana, Sa’aya, & Herdiana, 2020).  Inovasi  yang cepat dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  juga  sesuatu  yang  perlu  menjadi  perhatian.  Secara
komersial,  e-commerce  dapat  disebut  sebagai  kegiatan  yang  berusaha  menciptakan transaksi  yang  panjang  antara  perusahaan  dan  individu  (Zen  Munawar,  2018a).  Harris berkomentar tentang inovasi cepat untuk pandemi Covid-19 (Harris, Bhatti, Buckley, & Sharma,  2020),  kadang-kadang  diperlukan  untuk  melepaskan  standar  peraturan  yang tinggi  untuk  dengan  cepat  mengatasi  permintaan  baru  dengan  biaya  rendah.  Merujuk pada perusahaan farmasi yang cepat melalui proses perizinan hingga merugikan produk, inovasi  cepat  adalah  konsep  yang  berguna  untuk  menjelaskan  trade-off  antara  inovasi, keunggulan  pasar,  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  (Hermosilla,  2021).  Sistem pemberi rekomendasi yang dipersonalisasi menggabungkan ide dari pencarian informasi (Zen Munawar, 2019b).
Dalam  kegiatan  sehari-hari  terdapat  kegiatan  memprediksi  dan  peramalan,  juga dapat  digunakan  untuk  memprediksi  perilaku  fisik  lingkungan  hidup  (Zen  Munawar, 2020c).  Mengacu  pada  upaya  kerja  sama  pemerintah  dan  perusahaan  untuk mengumpulkan  data  pribadi  dalam  jumlah  besar.  Saat  ini,  sejumlah  besar  data  yang dikumpulkan  dan  dihasilkan  setiap  hari  menawarkan  berbagai  peluang  analitis  bagi organisasi untuk mengungkap informasi  yang bermanfaat untuk operasinya  (Munawar, Zen  and  Putri,  2020).  Penerapan  Teknologi  IoT  juga  berperan  dalam  tranformasi tersebut,  karena  penggunaan  IoT  yang  luas  dalam  perangkat  seluler,  fasilitas transportasi, fasilitas publik, dan peralatan rumah tangga,peralatan ini dapat digunakan untuk  akuisisi  data  di  IoT  (Zen  Munawar,  2020a).  Pada  bagian  ini  dilakukan pengumpulan  data  dilakukan  untuk  memperoleh  dan  mencatat  data  yang  dibutuhkan untuk menyusun penelitian (Zen Munawar, 2019a).
Saat  ini  penggunaan  teknologi  telah  menjadi  suatu  kebutuhan  yang  memegang peranan  penting  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  (Zen  Munawar,  2014a).  Perbaikan cepat  yang  biasanya  diterapkan  dalam  situasi  seperti  itu  adalah  dengan  mendapatkan persetujuan dari siswa atau karyawan meskipun lembaga publik dan pemberi kerja harus mengandalkan  dasar  hukum  kepatuhan  daripada  persetujuan  jika  memungkinkan. Institusi bergegas untuk mendapatkan lisensi untuk platform yang seharusnya menjalani pemeriksaan lebih cermat dari departemen perlindungan data. Dunia saat ini tidak lepas dari  peran  data  karena  semua  dibangun  di  atas  sebuah  fondasi  data  (Zen  Munawar, Siswoyo, & Herman, 2017). Di tingkat universitas, ini termasuk solusi perangkat lunak untuk  melakukan  pengajaran  online,  tetapi  juga  ujian  online  seperti  Proctorio  dan ExamSoft (Patil dan Bromwich, 2020). Pengenalan jarak sosial juga telah menyebabkan berkurangnya  interaksi  tatap  muka  antar  individu,  memaksa  orang  untuk  beralih  ke alternatif digital.
Zoom  telah  digunakan  untuk  pertemuan  dan  resepsi.  Transisi  paksa  ke  sosialisasi online  menimbulkan  pertanyaan  apakah  persetujuan  untuk  menggunakan  platform komunikasi  sosial  masih  dapat  dianggap  sukarela  selama  pandemi.  Adopsi  cepat platform  konferensi  video  pihak  ketiga  seperti  Zoom  atau  Skype  menciptakan kerentanan baru dalam hal privasi dan perlindungan data. Dunia saat ini tidak lepas dari peran  data  karena  semua  dibangun  di  atas  sebuah  fondasi  data  (Zen  Munawar  et  al., 2017).  Host  panggilan  Zoom  dapat  melihat  alamat  IP,  data  lokasi  dan  informasi perangkat  peserta.  Masalah  privasi  tentang  perangkat  lunak  terus  berlanjut.  Salah  satu pelanggaran  privasi  sosial  dan  keamanan  data  yang  parah  adalah  Zoombombing.
Teknologi big data telah  terbukti  efektif  dalam  memproses berbagai jenis data (Zen Munawar &  Putri,  2020).  Masalah  keamanan  data  menjadi  perhatian  terbesar  dalam  mengelola  dan memelihara data bisnis (Putri, Komalasari, & Munawar, 2020).
Internet  of  things  memungkinkan  karyawan  yang  bekerja  di  organisasi  untuk terhubung  ke  beberapa  perangkat  yang  beroperasi  di  jaringan  yang  sama  (Putri  et  al., 2020). Perkembangan  perangkat  ini  terbilang  cepat,  mampu  menghadirkan  fitur-fitur  menarik untuk mempermudah pekerjaan manusia (Putri, 2018).
Ringkasan  informasi  otomatis  dari  sumber  tidak  terstruktur  telah  memberikan kesempatan  untuk  menanyakan,  mengatur,  dan  menganalisis  data  untuk  menghasilkan basis data semantik formal yang bersih (Musadad, Munawar, & Putri, 2020). Internet of Thing  banyak  digunakan  dalam  proses  Intelijen  bisnis  untuk  membuat  keputusan strategis  dan  membuat  perencanaan  yang  efektif  (Putri,  Rustiyana,  Herdiana,  & Munawar, 2021).
Perusahaan  dan  pemerintah  harus  memastikan  bahwa  hanya  data  pribadi  yang diperlukan  untuk  menilai  apakah  seseorang  mungkin  terinfeksi  Covid-19  diproses dalam  solusi  mereka  dan  bahwa  akses  ke  data  yang  dikumpulkan  dibatasi  untuk  dasar yang  benar-benar  perlu  diketahui.  Selain  itu,  informasi  pribadi  harus  dihapus  setelah data tidak lagi diperlukan dan pengguna teknologi ini harus diberitahu secara transparan tentang bagaimana data mereka diproses. Selain itu, data yang diproses dalam teknologi ini  harus  dilindungi  secara  memadai  oleh  tindakan  keamanan  teknis  dan  organisasi untuk  mencegah  kerusakan  yang  tidak  disengaja  dan  melanggar  hukum,  perubahan kerugian, dan pengungkapan atau akses yang tidak sah ke data yang dikumpulkan. Data kesehatan (seperti informasi tentang gejala flu atau apakah seseorang telah dites positif Covid-19)  diatur  dengan  sangat  ketat,  karena  dianggap  sebagai  data  pribadi  sensitif yang memerlukan perlindungan lebih tinggi daripada data pribadi.
Secara umum, seseorang mengandalkan persetujuan eksplisit individu untuk memproses data  kesehatan.  Penerapan  dan  penggunaan  alat  konferensi  video  yang  cepat  dan terkadang  dipaksakan  atau  aplikasi  pelacakan  kontak  menimbulkan  pertanyaan  apakah persetujuan  untuk  penggunaan  inovasi  yang  cepat  masih  dapat  dianggap  sukarela selama  pandemi.  Pusat  data  terdiri  dari  sekelompok  server  yang  saling  terhubung  dan mampu melakukan komputasi kinerja tinggi (Zen Munawar, 2020b).

## 3. Analisis
Perlunya  perhatian  akan  pintu  masuk  pasar  yang  cepat  versus  kerangka  kerja  regulasi yang  lambat.  Dari  perspektif  bisnis,  penerapan  persyaratan  perlindungan  data memberatkan  dan  memakan  waktu  (Mayer-Schönberger,  2010),  apalagi  jika  ada tekanan untuk bertindak cepat dalam keadaan darurat. Undang-undang privasi yang ada tidak  mencegah  perusahaan  menyebarkan  teknologi  dengan  cepat  yang  tidak  sesuai dengan undang-undang perlindungan data. Perusahaan dapat melakukan penilaian risiko awal  dan  memutuskan  apakah  lebih  masuk  akal  secara  komersial  untuk  mempercepat penerapan, bahkan jika teknologinya tidak sepenuhnya sesuai.  Secara komersial, dapat disebut  sebagai  kegiatan  yang  berusaha  menciptakan  transaksi  yang  panjang  antara perusahaan  dan  individu  (Zen  Munawar,  2018b).  Perusahaan  dapat  memilih  untuk bertindak  terlebih  dahulu,  dan  kemudian  mencoba  membereskan  kendala  privasi kemudian.  Namun,    jika  perusahaan  menerapkan  produk  yang  tidak  sesuai  dengan
aturan, mereka berisiko terkena pelanggaran dan terkena denda. Meskipun mereka tidak didenda,  otoritas  pengawas  setempat  dapat  memutuskan  untuk  memeriksa, menangguhkan,  atau  sepenuhnya  melarang  penggunaan  teknologi  yang  tidak  sesuai aturan.  Sistem  akan  dirancang  dan  dipersiapkan  untuk  implementasi  (Zen  Munawar, 2020d).  Memperkenalkan  produk  atau  layanan  ke  pasar  yang  tidak  menunjukkan kepatuhan aturan bukanlah fenomena baru yang disebabkan oleh masa pandemi Covid- 19.  Alat  kesehatan,  seperti  alat  pacu  jantung,  tidak  selalu  menjalani  pengujian  yang sesuai  untuk  menunjukkan  bahwa  alat  tersebut  aman  dan  efektif  sebelum  memasuki pasar (Van Norman, 2016). Di Eropa, perangkat non-implan dan berisiko rendah diberi tanda sendiri,  yaitu, pabrikan sendiri menyatakan kepatuhannya dan menerapkan tanda Conformit  e  Europ  eenne  (CE).  Namun,  perangkat  berisiko  tinggi  perlu  menjalani proses revisi dari luar.
Pemeriksaan ini melibatkan badan yang diberi tahu yang memeriksa kepatuhan dengan undang-undang  yang  relevan  dan  mengeluarkan  tanda  CE  jika  perangkat  memenuhi persyaratan.  Tanda  CE  di  negara  Eropa  diberi  otorisasi  tanpa  kontrol  lebih  lanjut  dan tidak  ada  evaluasi  lebih  lanjut  hingga  tahun  2010  ketika  peraturan  baru  mewajibkan persetujuan  perangkat  yang  serupa  dengan  perangkat  yang  sudah  dipasarkan  secara legal  (perangkat  predikat)  (Jefferys,  2002).  Sistem  badan  pemberitahuan  Eropa dirancang  untuk  mempromosikan  inovasi,  sebagai  kerangka  hukum  yang  mendukung inovasi dan memungkinkan perusahaan untuk memperkenalkan rekomendasi teknologi yang  memproses  data  pribadi  ke  pasar.  Sistem  rekomendasi  diperlukan  karena sebelumnya terdapat kelemahan pada sistem berbasis konten (Z Munawar et al., 2020). Untuk mengatasi kekurangan yang disebutkan di atas dengan berfokus pada teknik yang berpusat pada kepuasan pengguna nyata daripada akurasi (Zen Munawar et al., 2020).
Namun,  tujuan  badan  pengawas  perlindungan  data  di  Eropa  jelas  melindungi kepentingan  privasi  individu,  yang  dapat  menyebabkan  otoritas  pengawas menghentikan,  menangguhkan,  atau  melarang  teknologi  tertentu  jika  tidak  sesuai. Perlunya  keseimbangan  antara  teknologi  baru  untuk  memproses  data  pribadi  dengan perlindungan privasi data. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan  yang diatur secara ketat.  Di  Swiss,  misalnya,  badan  pemerintah  dapat  memproses  data  pribadi  hanya  jika dasar  hukum  mengizinkannya  yang  tercantum  pada  pasal  17  undang-undang  federal Swiss tentang perlindungan data. Sehingga tidak dapat mengambil pendekatan berbasis risiko  seperti  yang  dapat  dilakukan  oleh  perusahaan.  Aplikasi  pelacakan  kontak  dan kedekatan  yang  dipaparkan  di  atas  adalah  contoh  yang  baik  tentang  bagaimana, meskipun  beberapa  pemerintah  membutuhkan  waktu  lebih  lama  untuk  menerapkan teknologi baru ini, mereka bekerja sama dengan pakar privasi dan otoritas perlindungan data  untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap  undang-undang  privasi.  Contoh  Norsk menunjukkan  bahwa  jika  Anda  pergi  ke  pasar  dengan  alat  yang  tidak  patuh,  produk Anda mungkin dilarang atau penggunaannya mungkin ditangguhkan sampai patuh yang bahkan  lebih  merugikan  daripada  hanya  memperlambat  proses  untuk  menjadi  patuh sepenuhnya.  Perbedaan  antara  penerapan  yang  cepat  dan  adopsi  perangkat  medis  dan teknologi digital  yang memanfaatkan privasi adalah sebagai bentuk gangguan terhadap hak  perlindungan  data  tidak  bergantung  pada  apakah  telah  terjadi  bahaya  atau ketidaknyamanan pada individu (Kuner et al., 2015). Transformasi bisnis digital adalah
perubahan organisasi melalui penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja organisasi  (Putri,  Herdiana,  Suharya,  &  Munawar,  2021)awan.  Contoh  Zoom menunjukkan  bahwa  dimungkinkan  untuk  mengadopsi  teknologi  yang  ada  dan mengukur  penggunaannya  dalam  waktu  yang  sangat  singkat,  meskipun  sangat  privasi tidak  ramah,  dan  kemudian  perusahaan  dapat  membersihkan  permasalahan  gangguan privas secara retrospektif.
Mengingat  bahwa  beberapa  dari  teknologi  ini  memproses  informasi  yang  mungkin memiliki  dampak  tersembunyi  pada  kesehatan  penduduk,  bagaimanapun,  gangguan seperti  itu  bisa  jadi  lebih  menonjol.  Setidaknya,  begitulah  cara  beberapa  otoritas perlindungan  data  menafsirkannya,  menghentikan  solusi  Covid-19  karena  masalah pemrosesan  data.  Keadaan  force  majeure  dan  permintaan  untuk  respons  yang  cepat untuk memastikan keselamatan hidup dan kesehatan populasi memungkinkan penerapan aplikasi  yang  sangat  invasif  dan  secara  teknis  belum  selesai  pada  populasi  yang  tidak melalui proses tender atau penilaian risiko yang sesuai (Sandvik, 2020). Aturan berupa undang-undang  darurat  dan  pengecualian  untuk  mendorong  inovasi  yang  cepat.  Apa yang  harus  dilakukan  perusahaan  dan  pemerintah  dalam  keadaan  darurat  ketika perlindungan  kesehatan  masyarakat  adalah  yang  paling  penting,  dan  individu  bersedia mempertaruhkan  privasi  mereka  demi  kebaikan  yang  lebih  besar,  maka  perlu  dibuat solusi  berguna  pada  kedua  belah  pihak.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  undang-undang setempat,  mungkin  diizinkan  untuk  memproses  data  kesehatan  tanpa  persetujuan  dan bahkan tanpa mematuhi semua persyaratan yang ditetapkan jika undang-undang darurat setempat mengizinkan.
Sehubungan  dengan  hal  ini,  otoritas  pemerintah  telah  membuat  pedoman  untuk menangani praktik analisis data selama pandemi Covid-19, dengan alasan bahwa privasi dan  perlindungan  kesehatan  dapat  berjalan  seiring.  Komite  Majelis  Privasi  Global (GPA)  mengeluarkan  pernyataan  panduan  pada  Maret  2020,  mendukung  pemerintah dan  organisasi  untuk  berbagi  informasi  pribadi  guna  memerangi  penyebaran  virus. Prinsip  perlindungan  data  universal  di  semua  aturan  undang-undang  akan memungkinkan  penggunaan  data  untuk  kepentingan  publik  dan  tetap  memberikan perlindungan  yang  diharapkan  publik.  Otoritas  perlindungan  data  siap  membantu memfasilitasi  pembagian  data  yang  cepat  dan  aman  untuk  memerangi  Covid-19. Masing-masing pemerintah dapat memutuskan tindakan apa yang mereka anggap perlu untuk melawan Covid-19 dan bagaimana mereka dapat membenarkan tindakan tersebut. Hal  ini  dapat  berupa  kepentingan  publik,  seperti  perlindungan  kesehatan  masyarakat, undang-undang  hukum,  seperti  Swiss  Epidemics  Act  atau  UK  Regulation  3  (4),  atau bahkan dengan menyerukan keadaan darurat. Pada tanggal 8 April 2020, Komisi Eropa mengadopsi  Komunikasi  dari  Panduan  Komisi  tentang  Aplikasi  yang  mendukung perang melawan pandemi Covid 19 terkait dengan perlindungan data 2020 / C 124 I / 01 (Commission,  2020),  menetapkan  persyaratan  yang  tidak  mengikat  untuk  memastikan pengembang  aplikasi  mematuhi  undang-undang  priv,.8uoiuasi  dan  perlindungan  data pribadi.  Di  antara  persyaratan  ini,  Komisi  Eropa  menekankan  bahwa  aplikasi  harus memiliki  tujuan  pemrosesan  yang  eksplisit  dan  tepat;  memastikan  keamanan  dan akurasi  data;  menerapkan  pengungkapan  data  yang  ketat,  akses  dan  pembatasan penyimpanan; dan menggunakan prinsip minimisasi data.
Sebagai dasar yang sah untuk pemrosesan data, Komisi Eropa mengingatkan e-Privacy Directive memerlukan persetujuan pengguna untuk menyimpan atau mendapatkan akses ke  informasi  yang  sudah  disimpan  di  perangkat  pengguna,  kecuali  penyimpanan diperlukan  untuk  aplikasi,  dan  pengguna  telah  memintanya  secara  eksplisit.  Penelitian sebelumnya  sudah  menyelidiki  apakah  ada  efek  signifikan  dalam  keakuratan  model prediktif yang efektif (Zen Munawar, 2017b).
Meskipun  tampaknya  ada  beberapa  konsensus  untuk  mengizinkan  inovasi  yang  cepat dalam  situasi  darurat  dan  penerapan  aturan  undang-undang  darurat  bahkan  mungkin membiarkan  pemrosesan  data  pribadi  bahkan  dalam  ketidakpatuhan  terhadap  undang- undang perlindungan data yang berlaku, pada saat yang sama, baik pemerintah maupun pelaku  industri  tidak  mengambil  tindakan.  arah  ini    Ini  menggambarkan  bahwa  tidak ada pengecualian yang tepat atau komprehensif dalam undang-undang privasi itu sendiri yang  secara  eksplisit  akan  memungkinkan  penyebaran  solusi  baru  yang  cepat  atau adopsi  teknologi  yang  ada  secara  cepat  yang  tidak  sepenuhnya  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  perlindungan data umum, karena ada, misalnya, berkenaan dengan pemrosesan data  pribadi  untuk  penelitian  dan  tujuan  ilmiah.  Undang-undang  yang  ada  tidak dirancang  untuk  menangani  keadaan  darurat,  dan  ini  mungkin  disebabkan  oleh kewenangan  pemerintah  dalam  situasi  seperti  itu  yang  dapat  digunakan  untuk mengesampingkan  kerangka  peraturan  guna  mempercepat  inovasi  dalam  pelanggaran undang-undang  perlindungan  data  demi  kebaikan  yang  lebih  besar  jika  itu  terjadi.  Hal yang  perlu  disampaikan  bahwa,  pada  kenyataannya,  privasi  menjadi  nilai  inti  yang harus dilindungi terlepas dari manfaat kesehatan publik yang mungkin ditimbulkan oleh teknologi  invasif  privasi.  Apa  yang  dibutuhkan  jika  menginginkan  lebih  banyak kepastian  hukum  mungkin  sesuatu  yang  lebih  jelas  daripada  pengecualian  kesehatan masyarakat  yang  secara  eksplisit  memungkinkan  inovasi  yang  cepat  yang  tidak  sesuai dengan  undang-undang  privasi  dalam  situasi  darurat.  Mirip  dengan  pembebasan penelitian,  alasannya  juga  akan  bermanfaat  bagi  kebaikan  yang  lebih  besar.  Jika kepentingan  dengan  bobot  lebih  tinggi,  seperti  kesehatan  publik  atau  individu,  dapat memungkinkan  beban  pembuktian  yang  lebih  rendah,  ini  dapat  memberikan  kepastian hukum yang sangat dibutuhkan bagi negara dan perusahaan dalam situasi darurat seperti itu, di mana keputusan harus dibuat berdasarkan informasi yang langka dan tidak jelas. Proses tersebut memungkinkan para pelaku untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko perlindungan data dalam situasi darurat bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Saat ini, sejumlah besar data yang dikumpulkan dan dihasilkan setiap hari menawarkan berbagai peluang analitis bagi organisasi untuk mengungkap informasi yang bermanfaat untuk operasinya (Munawar, Zen and Putri, 2020).

## 4. Hasil dan Pembahasan
Penyebaran  global  Covid-19  menunjukkan  bahwa,  dalam  keadaan  darurat, pemerintah  bersedia  dan  diizinkan  untuk  menerapkan  tindakan  luar  biasa  untuk memerangi  pandemi  semacam  itu  bahkan  jika  tindakan  ini  secara  langsung memengaruhi  hak  dan  kebebasan  individu.  Pada  tingkat  pribadi,  warga  negara tampaknya  beralih  ke  perlindungan  kesehatan  publik  daripada  privasi  dalam  konteks
yang berbeda. Namun, jika memilih di antara alternatif, maka harus bertanya pada diri sendiri  tidak  hanya  bagaimana  mengatasi  ancaman  langsung,  tetapi  juga  dunia  seperti apa yang akan  ditempati setelah badai berlalu. Solusi dilakukan dengan beberapa teknik untuk  mendeteksi  dan  menghindari  ancaman  ini  bahkan  setelah  pandemi direkomendasikan sehingga kerusakan  yang disebabkan oleh kejahatan komputer siber dapat  dikurangi  (Herdiana,  Munawar,  &  Putri,  2021).  Dalam  pengertian  ini,  pelajaran pertama  yang  dipelajari  adalah  bahwa  keadaan  darurat  yang  mendesak  tidak  selalu cukup  memaksa  untuk  menekan  satu  hak  terhadap  hak  lainnya  dalam  latihan keseimbangan-kepentingan.  Sebaliknya,  hak-hak  fundamental  perlu  dilindungi  secara setara.  Pandemi  ini,  dan  reaksi  otoritas  publik  serta  masyarakat,  menunjukkan  bahwa tindakan  cepat  yang  diterapkan  selama  keadaan  darurat  hanya  diterima  sampai  batas tertentu, dan hanya jika sejalan dengan hak fundamental lainnya.
Hal  ini  tidak  menghalangi  penerapan  langkah-langkah  yang  mengganggu  privasi warga  negara,  tetapi  mengharuskan  pemerintah  dan  industri  untuk  berhati-hati  dan mematuhi  peraturan  yang  ada,  selain  meningkatkan  kesadaran  masyarakat.  Pemberi kerja,  misalnya,  diharuskan  untuk  membantu  membantu  pemerintah  dalam  penerapan langkah-langkah  tersebut.  Di  sisi  lain,  perusahaan  memiliki  kewajiban  untuk  menjaga kesehatan  karyawannya,  sehingga  memungkinkan  karyawan  untuk  bekerja  dari  rumah dan  mewajibkan  karyawan  untuk  melaporkan  gejala  yang  terkait  dengan  Covid-19. Selain  itu,  pemberi  kerja  juga  harus  memastikan  bisnis  operasinya,  itulah  sebabnya beberapa  menggunakan  pengawasan  karyawan  yang  luas.  Dalam  hal  ini,  pelajaran utama  lebih  lanjut  yang  didapat  adalah  bahwa  merancang  solusi  yang  ramah  privasi dapat  menghilangkan  kekhawatiran  bahwa  pandemi  dapat  dimanfaatkan  sebagai kesempatan untuk menormalkan pengawasan pemerintah sampai tingkat tertentu.
Pelarangan  aplikasi  yang  berbeda  dalam  perang  melawan  Covid-19,  karena masalah privasi, menimbulkan pertanyaan tambahan apakah tindakan sementara ex-post ini adalah seruan yang mendukung privasi atau apakah mereka menjelaskan kelemahan efektivitas  regulasi  perlindungan  data.  Melarang  aplikasi  terkait  Covid  dapat  menjadi peluang untuk menekankan pentingnya menegakkan prinsip perlindungan data, bahkan dalam  keadaan  darurat.  Namun,  ini  juga  menggambarkan  potensi  pemborosan  sumber daya  yang  mungkin  ditimbulkan  oleh  solusi  yang  tidak  sesuai. Bahkan  dalam  sebagian kecil  kasus  di  mana  sumber  daya  yang  cukup  mungkin  tersedia,  perhatian  dapat  membantu memanfaatkannya dengan lebih baik (Putri & Munawar, 2019). Hal yang masih belum jelas adalah apa yang terjadi pada informasi pribadi pengguna dan masalah perlindungan data yang  timbul  dari  penggunaan  dan  penerapan  solusi  tersebut.  Bagi  pengguna,  satu pelajaran  yang  didapat  adalah  bahwa  harus  mengetahui  sendiri  tentang  risiko  privasi yang  terkait  dengan  teknologi  yang  baru  diterapkan  seperti  aplikasi  pelacakan  kontak, daripada cepat untuk mengadopsi mereka demi kepentingan publik. Sementara beasiswa telah memperingatkan agar tidak menempatkan tanggung jawab langsung pada individu ketika  menyangkut  privasi  (Obar,  2015),  pengguna  masih  memiliki  kekuatan  untuk memilih  secara  mandiri,  terutama  untuk  teknologi  yang  mengandalkan  efek  jaringan seperti aplikasi pelacakan kontak. Penelitian sebelumnya sudah  menyelidiki apakah ada efek  signifikan  dalam  keakuratan  model  prediktif  (Zen  Munawar,  2017b).  Informasi atau  data  yang  dikumpulkan  dapat  diubah  dengan  mudah  menjadi  format  yang  dapat dibaca  dengan  bantuan  alat  intelijen  bisnis  (Putri  et  al.,  2020).  Sebagian  besar  sistem
yang dihasilkan komputer bersifat eksplisit dan merupakan representasi simbolis untuk pengetahuan terkait tentang domain tertentu (Putri et al., 2020).

## 5. Kesimpulan
Penelitian  kualitatif  diperlukan  untuk  mendokumentasikan  dan  secara  kritis menyelidiki  sifat  sementara  dari  proyek  teknologi  yang  berkaitan  dengan  pandemi.  Di sisi adopsi, studi kasus dapat menyertai proses pengambilan keputusan dalam organisasi dan lembaga publik yang mengarah pada adopsi yang cepat, menyoroti implikasi privasi bagi  mereka  yang  terkena  dampak.  Penelitian  ketidaksetaraan  digital  telah  melihat perubahan  komunikasi  digital  yang  menyertai  pandemi  dan  bagaimana  perubahan  ini didistribusikan secara tidak merata, mendukung individu dengan keterampilan Internet. Penelitian  di  masa  datang  harus  mempelajari  implikasi  titik-temu  yang  berbeda  dari inovasi yang cepat. Survei kuantitatif dapat dikombinasikan dengan studi kualitatif dan etnografis, Dari perspektif penelitian,  bisa melakukan  investigasi  teknologi  data dalam awal  masa  pandemi.  Perlunya  pemahaman  tentang  dampak    privasi  data  di  masa pandemi Covid-19. Para ahli harus memperhatikan dinamika sementara pandemi dalam hal  privasi.  Sejauh  mana  dapat  menggunakan  penilaian  privasi  sebelum  penerapan solusi  teknologi  untuk  mengantisipasi  dan  membantu  mengurangi  implikasi  privasi yang  merugikan.  Melakukan  analisis  dan  sintesis  yang  lebih  konseptual  diperlukan untuk  menghubungkan  langkah-langkah  inovasi  yang  cepat    dalam  penanganan bencana.  Bagi  peneliti  kualitatif  perlu  untuk  mendokumentasikan  dan  secara  kritis menyelidiki  temporalitas  proyek  teknologi  yang  berkaitan  dengan  pandemi.  Telah ditunjukkan  keterkaitan  risiko  privasi  dengan  masalah  titik  temu  untuk  inovasi  yang cepat.  Penelitian  di  masa  depan  harus  mempelajari  implikasi  titik-temu  yang  berbeda dari inovasi yang cepat.
Pandemi  dan  bencana  dunia  lainnya  mendorong  tanggapan  segera.  Namun, tanggapan ini akan memiliki banyak konsekuensi bagi masyarakat dalam jangka pendek dan  jangka  panjang  yang  membutuhkan  pemahaman  menyeluruh  tentang  bagaimana inovasi  cepat  yang  bertanggung  jawab  dapat  menjadi.  Upaya  yang  lebih  besar  dalam memasukkan  pertimbangan  privasi  sebelumnya  ke  dalam  desain  solusi  digital  sangat dibutuhkan,  karena  refleksi  privasi  yang  timbul  kemudian  berisiko  mengekspos kesehatan  warga  negara,  menyia-nyiakan  sumber  daya  publik  dan  memperburuk konsekuensi keadaan darurat yang sudah ditimbulkan bagi masyarakat.

## Daftar Pustaka
Bryan, K., Lemus, J., & Marshall, G. (2020). Innovation During a Crisis: Evidence from Covid-19. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.3587973
Callaway, E. (2020). Outrage Over Russia&#039;S Fast-Track Coronavirus Vaccine. Nature , 584 (7821), 334–335. Retrieved from https://doi.org/10.1038/d41586-020- 02386-2
Carrillo, J. E. (2005). Industry clockspeed and the pace of new product development. Production and Operations Management , 14 (2), 125–141. https://doi.org/10.1111/j.1937-5956.2005.tb00014.x
Cheung, S. (2020). Disambiguating the benefits and risks from public health data in the
digital economy. Big Data and Society , 7 (1). https://doi.org/10.1177/2053951720933924 Commission, E. (2020). Communication from the Commission Guidance on Apps supporting the fight against COVID 19 pandemic in relation to data protection 2020/C 124 I/01. Retrieved from eur-lex.europa.eu website: https://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0417
Dubov, A., & Shoptawb, S. (2020). The Value and Ethics of Using Technology to Contain the COVID-19 Epidemic. American Journal of Bioethics , 20 (7), W7– W11. https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1764136
Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2019). Dynamic capabilities: A morphological analysis framework and agenda for future research. Strategic Management
Journal , 31 (1), 25–63. https://doi.org/10.1108/EBR-03-2018-0060
Ferretti, L., Wymant, C., Kendall, M., Zhao, L., Nurtay, A., Abeler-Dörner, L., … Fraser, C. (2020). Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing. Science , 368 (6491), 0–8. https://doi.org/10.1126/science.abb6936
French, M., & Monahan, T. (2020). Disease surveillance: how might surveillance studies address covid-19? Surveillance and Society , 18 (1), 1–11. https://doi.org/10.24908/ss.v18i1.13985
Frith, J., & Saker, M. (2020). It Is All About Location: Smartphones and Tracking the Spread of COVID-19. Social Media and Society , 6 (3), 2–5. https://doi.org/10.1177/2056305120948257
Harris, M., Bhatti, Y., Buckley, J., & Sharma, D. (2020). Fast and frugal innovations in response to the COVID-19 pandemic. Nature Medicine , 26 (6), 814–817. https://doi.org/10.1038/s41591-020-0889-1
Herdiana, Y., Munawar, Z., & Putri, N. I. (2021). Mitigasi Ancaman Resiko Keamanan Siber. Jurnal ICT : Information Communication & Technology , 21 (1), 42–52.
Retrieved from https://ejournal.ikmi.ac.id/index.php/jict-ikmi/article/view/305/pdf Hermosilla, M. (2021). Rushed innovation: Evidence from drug licensing. Management Science , 67 (1), 257–278. https://doi.org/10.1287/mnsc.2019.3530
Jefferys, D. B. (2002). The regulation of medical devices and the role of the Medical Devices Agency. British Journal of Clinical Pharmacology , 52 (3), 229–235. https://doi.org/10.1783/147118902101196171
Komalasari, R., Munawar, Z., & Putri, N. I. (2021). Review Penelitian Teknologi Informasi , Komunikasi dan Covid 19 menggunakan teknik Bibliometrik. Jurnal ICT : Information Communication & Technology , 20 (1), 34–41. Retrieved from https://ejournal.ikmi.ac.id/index.php/jict-ikmi/article/view/303/pdf
Leslie, D. (2020). Tackling COVID-19 through responsible AI innovation: Five steps in the right direction. SSRN Electronic Journal , May 2020 , 1–54. https://doi.org/10.2139/ssrn.3652970
Maalsen, S., & Dowling, R. (2020). Covid-19 and the accelerating smart home. Big Data and Society , 7 (2), 1–5. https://doi.org/10.1177/2053951720938073 Mayer-Schönberger, V. (2010). Beyond privacy, beyond rights-toward a “systems” theory of information governance. California Law Review , 98 (6), 1853–1885. https://doi.org/10.15779/Z388T4J
Milne, R., & Costa, A. (2020). Disruption and dislocation in post-COVID futures for
digital health. Big Data and Society , 7 (2), 814–821. https://doi.org/10.1177/2053951720949567 Munawar, Zen and Putri, N. I. (2020). Keamanan Jaringan Komputer Pada Era Big
Data. J-SIKA| Jurnal Sistem Informasi Karya Anak Bangsa , 02 (01), 14–20. Retrieved from http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/j-sika/article/view/275/239 Munawar, Z, Suryana, N., Sa’aya, Z. B., & Herdiana, Y. (2020). Framework With An Approach To The User As An Evaluation For The Recommender Systems. 2020
Fifth International Conference on Informatics and Computing (ICIC) , 1–5. https://doi.org/10.1109/ICIC50835.2020.9288565 Munawar, Zen. (2010). Aspek Keamanan Pada Cloud Computing. Prosiding SNIJA 2015 , 3 (12), 1–5. Retrieved from http://repository.unjani.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=7705&bid=517
Munawar, Zen. (2014a). Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Dengan Framework Cobit 5 Di Pt. Best Stamp Indonesia. Tematik, Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi , 1 (2), 35–43. https://doi.org/10.38204/tematik.v1i2.47 Munawar, Zen. (2014b). Penggunaan Metode Multi Threads Untuk Pengelolaan Proses Download Di Internet. Tematik , 1 (1), 47–58. https://doi.org/10.38204/tematik.v1i1.35
Munawar, Zen. (2016). Research developments in the field neurocomputing. Proceedings of 2016 4th International Conference on Cyber and IT Service
Management, CITSM 2016 , (59), 1–6. https://doi.org/10.1109/CITSM.2016.7577524 Munawar, Zen. (2017a). Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dan
Technique For Order Preference By Similarity To Order Solution Dalam Seleksi
Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Bidik Misi. TEMATIK - Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi , 4 (1), 34–53. https://doi.org/10.38204/tematik.v4i1.171 Munawar, Zen. (2017b). Penggunaan Profil Media Sosial Untuk Memprediksi Kepribadian. TEMATIK - Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi , 4 (2 SE- Articles), 18–37. https://doi.org/10.38204/tematik.v4i2.176
Munawar, Zen. (2018a). Keamanan Pada E-Commerce Usaha Kecil dan Menengah. TEMATIK - Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi , 5 (1), 1–16. https://doi.org/10.38204/tematik.v5i1.144
Munawar, Zen. (2018b). Keamanan Pada E-Commerce Usaha Kecil dan Menengah. Tematik , 5 (1), 1–16. https://doi.org/10.38204/tematik.v5i1.144
Munawar, Zen. (2019a). Aplikasi Registrasi Seminar Berbasis Web Menggunakan QR Code pada Universitas XYZ. Tematik, Jurnal Teknologi Informasi Dan
Komunikasi , 6 (2), 68–77. https://doi.org/10.38204/tematik.v6i2.246
Munawar, Zen. (2019b). Meningkatkan Kinerja Individu melalui Kritik/Saran menggunakan Recommender System. TEMATIK - Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi , 6 (1), 20–37. https://doi.org/10.38204/tematik.v6i1.185 Munawar, Zen. (2020a). Keamanan IoT dengan Deep Learning dan Teknologi Big
Data. TEMATIK - Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi , 7 (2), 1–10. Retrieved from https://jurnal.plb.ac.id/index.php/tematik/article/view/479
Munawar, Zen. (2020b). Mekanisme keselamatan, keamanan dan keberlanjutan untuk sistem siber fisik. Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi , 7 (1), 58–87.
https://doi.org/10.38204/tematik.v7i1.371
Munawar, Zen. (2020c). Mekanisme Keselamatan, Keamanan dan Keberlanjutan untuk Sistem Siber Fisik. TEMATIK - Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi , 7 (1), 57–88. https://doi.org/10.38204/tematik.v7i1.371 Munawar, Zen. (2020d). Perbaikan Teknis Sistem Pencatatan Persediaan Barang Berbasis Komputer Bagi Pedagang Buku Pasar Palasari Kota Bandung
Menghadapi Era Pasar Kompetitif. JAST : Jurnal Aplikasi Sains Dan Teknologi ,
4 (1), 52. https://doi.org/10.33366/jast.v4i1.1587
Munawar, Zen, Fudsyi, M. I., & Musadad, D. Z. (2019). Perancangan Interface Aplikasi Pencatatan Persediaan Barang Di Kios Buku Palasari Bandung Dengan Metode User Centered Design Menggunakan Balsamiq Mockups. Jurnal Informatika , 6 (2),
10–20. Retrieved from http://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/computing/article/download/199/183
Munawar, Zen, & Putri, N. I. (2020). Keamanan IoT Dengan Deep Learning dan
Teknologi Big Data. TEMATIK - Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi ,
7 (2), 161–185. https://doi.org/10.38204/tematik.v7i2.479
Munawar, Zen, Putri, N. I., & Musadad, D. Z. (2020). Meningkatkan Rekomendasi Menggunakan Algoritma Perbedaan Topik. J-SIKA| Jurnal Sistem Informasi Karya Anak Bangsa , 02 (02), 17–26. Retrieved from https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/j-sika/article/view/378
Munawar, Zen, Siswoyo, B., & Herman, N. S. (2017). Machine learning approach for analysis of social media. ADRI International. Journal. Information. Technology , 1 , 5–8.
Musadad, D. Z., Munawar, Z., & Putri, N. I. (2020). Penggunaan Pola Bahasa Alami Dalam Pengetahuan Al Quran. J-SIKA| Jurnal Sistem Informasi Karya Anak Bangsa , 02 (02), 49–57. Retrieved from https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/j- sika/article/view/382
Obar, J. A. (2015). Big Data and The Phantom Public: Walter Lippmann and the fallacy of data privacy self-management. Big Data and Society , 2 (2), 1–16. https://doi.org/10.1177/2053951715608876
Putri, N. I. (2018). Sistem pakar diagnosa tingkat kecanduan gadget pada remaja menggunakan metode Certainty Factor . UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Putri, N. I., Herdiana, Y., Munawar, Z., & Komalasari, R. (2021). Teknologi Pendidikan dan Transformasi Digital di Masa. Jurnal ICT : Information Communication & Technology , 20 (7), 53–57. Retrieved from https://ejournal.ikmi.ac.id/index.php/jict-ikmi/article/view/306/pdf
Putri, N. I., Herdiana, Y., Suharya, Y., & Munawar, Z. (2021). Kajian Empiris Pada Transformasi Bisnis Digital. ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis , 7 (1), 1–15. Retrieved from http://jurnal.plb.ac.id/index.php/atrabis/article/view/600
Putri, N. I., Komalasari, R., & Munawar, Z. (2020). Pentingnya Keamanan Data dalam Intelijen Bisnis. J-SIKA| Jurnal Sistem Informasi Karya Anak Bangsa , 2 (2), 41–48. Retrieved from http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/j-sika/article/view/378/315 Putri, N. I., & Munawar, Z. (2019). Mekanisme umum untuk sistem kecerdasan buatan. COMPUTING| Jurnal Informatika , 06 , 58–75. Retrieved from http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/computing/article/view/206
Putri, N. I., Musadad, D. Z., Munawar, Z., & Komalasari, R. (2021). Strategi Dan
Peningkatan Keamanan Pada Komputasi Awan. J-SIKA : Jurnal Sistem Informasi
Karya Anak Bangsa , 03 (1), 43–50. Retrieved from http://unibba.ac.id/ejournal/index.php/j-sika/article/view/533 Putri, N. I., Rustiyana, Herdiana, Y., & Munawar, Z. (2021). Sistem Rekomendasi
Hibrid Pemilihan Mobil Berdasarkan Profil Pengguna dan Profil Barang.
TEMATIK - Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi , 8 (1 SE-Articles), 56–68. https://doi.org/10.38204/tematik.v8i1.566
Rosa, H., & Trejo-Mathys, J. (2013). Social Acceleration . https://doi.org/10.7312/rosa14834
Sandvik, K. B. (2020). “Smittestopp”: If you want your freedom back, download now.
Big Data and Society , 7 (2). https://doi.org/10.1177/2053951720939985
Taylor, L. (2020). The price of certainty: How the politics of pandemic data demand an ethics of care. Big Data and Society , 7 (2), 1–7. https://doi.org/10.1177/2053951720942539
Tromble, R., & McGregor, S. C. (2019). You Break It, You Buy It: The Naiveté of Social Engineering in Tech–And How to Fix It. Political Communication , 36 (2), 324–332. https://doi.org/10.1080/10584609.2019.1609860
World Health Organization. (2021). WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Retrieved April 12, 2021, from https://covid19.who.int