## STANDARISASI KOMPETENSI AHLI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Sopian 1)* , Ria Dewi Ambarwati 2)
1,2, Politeknik Keuangan Negara STAN Sopian@pknstan.ac.id Riadewi@pknstan.ac.id

## ABSTRACT
The  developments  of  technology  have  influenced  many  professional  fields  of  work  including  individuals  who have public sector accounting education backgrounds. With a qualitative research methodology, the results of the  study  concluded  that  standardization  of  competencies  are  required  by  regulations.  Two  level  of competences are medium level (Diploma III) and Bachelor / Applied Bachelor degrees. Qualifications for a 3 year-Diploma are  able to master and implement the expertise  of the public sector accounting  standards with the rules base approach and  expertise in  using SAKTI Application. Qualifications for the Bachelor / Applied level,  an  inherent  prerequisite  is  the  ability  to  operate  the  SAKTI  application,  and  able  to  implement  the expertise of the public sector accounting standards with the principles base approach.
Keyword : Standardizations, Competences; Public Sector Accounting

## ABSTRAK
Perkembangan  teknologi  telah  mempengaruhi  banyak  bidang  profesi  termasuk  individu  yang  memiliki  latar belakang  pendidikan  akuntansi  sektor  publik.  Dengan  pendekatan  kualitatif,  hasil  penelitian  menyimpulkan bahwa  standarisasi  kompetensi  diwajibkan  oleh  regulasi  dengan  tingkat  pengukuran  untuk  ahli  akuntansi sektor publik dengan kualifikasi tingkat  Ahli Madya dan Sarjana/Sarjana Terapan. Kompetensi untuk tingkat Ahli Madya mampu menguasai dan mengimplementasikan keahlian di bidang akuntansi sektor publik dengan pendekatan  rules  base  dan  optimalisasi  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  bentuk  aplikasi  Sistem Akuntansi  Pemerintah  Tingkat  Instansi  (SAKTI).  Untuk  tingkat  Sarjana  atau  Sarjana  Terapan,  penguasaan kemampuan operasional  Sistem Akuntasi Pemerintah Tingkat Instansi  (SAKTI) merupakan  prasyarat melekat dan  mampu  menguasai  dan  mengimplementasikan  keahlian  di  bidang  akuntansi  sektor  publik  dengan pendekatan principles base.
Kata Kunci : Standarisasi; Kompetensi; Akuntansi Sektor Publik

## 1. PENDAHULUAN
Salah satu tujuan  negara Indonesia sebagaimana  termaktub  dalam  pembukaan konstitusi  adalah  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  memajukan  kesejahteraan  umum. Untuk  mencapai  tujuan  negara  tersebut, konstitusi menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan  sistem pendidikan nasional untuk menjamin hak setiap warga  negara  memperoleh  pendidikan  yang layak dan memadai. Sistem pendidikan nasional dirancang  untuk  meningkatkan  keimanan  dan ketakwaan  dalam  rangka  mewujudkan  akhlak mulia. Sistem pendidikan nasional juga dirancang untuk menjamin pemerataan kesempatan  pendidikan,  peningkatan  mutu untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan  lokal,  nasional,  global  dengan mengadopsi manajemen pendidikan yang bersifat  relevan  dan  efisien  (Kemendikbud, 2012).
Dalam pidato pertamanya sebagai presiden terpilih,  pada  tanggal  14  Juli  2019  di  Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Presiden Joko Widodo menyampaikan lima visi Indonesia di  bawah  kepemimpinannya bersama Ma’ruf  Amin,  yakni  fokus  melanjutkan pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan menjamin kesehatan anak-anak sekolah dan meningkatkan kualitas  pendidikan,  investasi  yang  seluas- luasnya  dalam  rangka  membuka  sebesar- besarnya  lapangan  pekerjaan,  melanjutkan reformasi birokrasi dan struktural, dan menjamin  penggunaan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  fokus  dan tepat  sasaran  (Yuliawati,  2019).  Secara  khusus dalam menjelaskan visi ketiga tentang pengembangan  sumber  daya  manusia,  Presiden menyebutkan  peningkatan  kualitas  pendidikan dan pentingnya vocational school .
Sekolah  vokasi  merupakan  pendidikan tinggi  program  diploma  yang  menyiapkan mahasiswa  untuk  pekerjaan  dengan  keahlian terapan  tertentu.  Jenjang  Pendidikan  vokasi dapat  dikembangkan  hingga  program  doktor terapan  (Undang-Undang  No  12  Tahun  2012 Tentang Pendidikan Tinggi, 2012). Hasil survey terhadap  masyarakat  terkait  pendidikan  vokasi menunjukkan  bahwa  disiplin  ilmu  yang  paling banyak  diminati  dan  perlu  dikembangkan
adalah  ilmu  ekonomi,  manajemen,  akuntansi, audit  dan  pajak  (Wikansari,  Sutjiatmo,  & Kurniawan,  2018).  Dengan  pendekatan  model pendidikan  vokasi  yang  memiliki  kurikulum spesifik  pada  disiplin  ilmu  terapan,  diharapkan generasi  muda  dapat  memperoleh  pengetahuan dan  keterampilan  pada  bidang  ilmu  tertentu yang menjadi keinginannya (Young, 2011).
Perubahan  kehidupan  nasional  dan  global sangat  dipengaruhi  oleh  kemajuan  teknologi informasi. Perkembangan pesat teknologi informasi  telah  memberikan  dampak  positif terhadap disiplin ilmu akuntansi. Perkembangan  teknologi  informasi  khususnya pada  bidang  sistem  informasi  akuntansi  telah banyak  mengubah  cara  kerja  akuntan  (Astutin, 2008).  Banyak  pekerjaan  akuntan  yang  secara teknis  telah  digantikan  oleh  komputer.  Sistem informasi akuntansi yang telah terkomputerisasi mampu  menghasilkan  informasi  akuntansi secara  cepat,  tepat  dan  akurat.  Para  akuntan dapat  berkonsentrasi  pada  pengembangan  dan pengendalian  sistem  yang  telah  berjalan  dan membantu  manajemen  dalam  pengambilan keputusan. Teknologi informasi telah mempengaruhi displin ilmu akuntansi manajemen,  akuntansi  keuangan,  auditing  dan pendidikan akuntansi (Taufik, 2017). Teknologi informasi  diharapkan  mampu  dirancang  untuk memenuhi  kebutuhan  informasi  perusahaan yang  mencerminkan  kondisi  strategis  dan  visi manajemen  puncak  yang  berpadu  dengan struktur,  gaya  dan  tujuan  manajemen  yang dikelola  secara  efektif  untuk  menghasilkan keunggulan  kompetitif.  Teknologi  informasi memberikan  informasi  lebih  dalam  berbagai format  dan  bentuk  baik  secara  teks,  grafik, sounds  yang  menarik  tidak  hanya  bentuk laporan keuangan dalam format dan pernyataan yang  telah  baku  sesuai  dengan  standar akuntansi keuangan. Dalam  disiplin ilmu  audit, perkembangan teknologi informasi telah mampu  meningkatkan  produktivitas  dalam menjalankan  profesi  audit  dengan  kertas  kerja elektronik sebagai penyesuaian atas sistem kerja klien  yang  telah  berbasis  teknologi  informasi. Dalam bidang pendidikan akuntansi diharapkan bahwa  kurikulum  pendidikan  akuntansi  dapat mengintegrasikan pembelajaran teknologi informasi secara menyeluruh dan utuh sehingga
mahasiswa  memiliki  kesadaran  akan  tentang fungsi  perekayasa  sistem  informasi  yang mampu  menghasilkan  dan  mendistribusikan informasi  untuk  kepentingan  pengambilan keputusan.
Beberapa faktor menjadi bahan pertimbangan  mahasiswa  dalam  mengambil sertifikasi  kompetensi  untuk  akuntansi  sektor komersil. Terdapat empat faktor yang
mempengaruhi  mahasiswa  dalam  mengambil keputusan untuk melakukan sertifikasi kompetensi  (Kusumaningrum  &  Kirowati, 2017).  Pertama  adalah  materi  uji  kompetensi, akses  lokasi  uji  kompetensi  dan  tingkat kejenuhan  dan  tekanan  profesi  akuntansi. Kedua  adalah  informasi  tentang  sertifikasi, persyaratan dan minat melakukan ujii kompetensi.  Faktor  ketiga  adalah  persepsi tentang profesi akuntansi yang memiliki tingkat kesejahteraan  yang  baik  dan  status  sosial  yang tinggi.  Terakhir  adalah  informasi  seputar profesi  akuntansi,  biaya  sertifikasi  dan  profesi akuntansi  yang  memiliki  kecenderungan  tidak kreatif.
Salah  satu  profil  mahasiswa  lulusan akuntansi  adalah  di  bidang  akutansi  sektor publik.  Para  mahasiswa  yang  berkecimpung  di bidang  akuntansi  sektor  publik  akan  berkaitan dengan  instansi  pemerintah  dan  pelayanan publik  (Widarno,  2007).  Materi  akuntansi sektor  publik  berkaitan  dengan  penganggaran, pendapatan,  belanja,  pembukuan,  perpajakan dan  sistem  pengadministrasian.    Di  sisi  lain, telah  terjadi  perubahan  sistem  akuntansi  di sektor  publik  dari  sistem  kas  menjadi  sistem akrual  (Simanjuntak,  2005).  Perubahan  dari sistem kas menjadi sistem akrual mengacu pada praktek akutansi pemerintah di berbagai negara. Dengan sistem akuntansi akrual, maka pembaca laporan  keuangan  akutansi  sektor  publik  dapat mengevaluasi kinerja, posisi keuangan dan arus kas dan kemampuan pemerintah untuk mendanai  kegiatannya.  Di  sisi  lain,  pembaca laporan  keuangan  pemerintah  juga  dapat mengevaluasi efisiensi atas biaya dan kemampuan  pemerintah  dalam  mengelola sumber daya yang dimiliki.
Penelitian ini membahas tentang bagaimana  pentingnya  standarisasi  kompetensi ahli akuntansi sektor publik, mengkaji sejauhmana  peraturan  perundangan  yang  ada
memberi  mandat  atas  pelaksanaan  standarisasi kompetensi  ini,  mendiskusikan  hasil  penelitian lapangan  tentang  pelaksanaan  standarisasi kompetensi  di  beberapa  perguruan  tinggi,  baik yang berbentuk vokasional atau akademis. Pada akhirnya penelitian ini juga berupaya melahirkan suatu model standarisasi kompetensi yang dapat diimplementasikan pada perguruan tinggi,

## 2. KAJIAN LITERATUR

## Pendidikan Berbasis Kompetensi
Saat  ini  praktek  dunia  pendidikan  dan pelatihan  di  Indonesia  tengah  bergeser  kepada paradigma baru pendidikan dan pelatihan, yaitu pendidikan  dan  pelatihan  berbasis  kompetensi. Pergeseran  paradigma  ini  tidak  hanya  berlaku pada  pendidikan  yang  berjenis  kejuruan,  baik pada  jenjang  pendidikan  menengah  maupun pendidikan  tinggi,  tetapi  juga  pada  pendidikan yang  berjenis  pendidikan  umum.  Salah  satu wujud  pergeseran  ini  adalah  lahirnya  istilah baru  dalam  dunia  pendidikan  kita  yaitu kurikulum berbasis kompetensi (KBK) menggantikan  model  kurikulum  lama  berbasis pembelajaran.
Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi lahir sebagai koreksi atas pendidikan  tradisional  yang  dirasakan  terlalu menekankan pada pembentukan individu dengan  intelegensi  (IQ)  yang  tinggi  dan mengabaikan tujuan terbentuknya individu yang memiliki  keterampilan  yang  sesuai  dengan prospek  dunia  kerjanya.  Sedikit  atau  banyak pergeseran  paradigma  ini  dipicu  oleh  tulisan dari salah seorang psikolog Harvard, McClelland  pada  makalahnya  yang  berjudul “Testing  for  Competence  Rather  Than  for ‘Intelligence” (McClelland, 1973).
Pada tulisan tersebut, McClelland mempertanyakan  praktek  di  Amerika  Serikat saat  itu  yang  sangat  mengandalkan  tes intelegensi  dan  kemampuan  umum  ( aptitude ) dalam menentukan kesuksesan belajar sesorang. Hasil tes yang dilaksanakan oleh suatu lembaga tes  (ETS)  saat  itu  memiliki  kekuatan  yang sangat  besar  dalam  menentukan  masa  depan seorang siswa SMA, yaitu memberikan semacam  stempel  “layak  ( qualified )”  atau
“tidak  layak  ( less  qualified )”    untuk  menjadi mahasiswa  perguruan  tinggi.    Dengan  lugas McClelland  mempertanyakan  ‘ Why  should intelligence  and  aptitude  tests  have  all  this power ?”
Menurut  McClelland,  tes  IQ  dan  tes aptitude  tidak  dapat  memberikan  prediksi  yang tepat  mengenai  kinerja  seseorang  di  tempat kerjanya.  Tes-tes  tersebut  hanyalah  sebagian dari beberapa alternatif untuk memberi masukan  mengenai  kinerja  seseorang.  Sebagai alternatif  McClelland  mengembangkan  suatu metode  lain  yang  dikenal  sebagai behavioral event  interview (BEI)  untuk  mengidentifikasi kompetensi  seseorang.  Metode  ini  kemudian dikembangkan  oleh  (Spencer,  Jr  &  Spencer, 1993) dalam bentuk job competence assessment (JCA) .
Lebih
lanjut (Sanberg, 2000)
mengemukakan  bahwa  perubahan  teknologi yang  cepat  dalam  bidang-bidang  seperti ekonomi  mikro  dan  komunikasi  bersamaan dengan  pertumbuhan  dalam  industri  berbasis layanan  dan  pengetahuan  telah  mengarah  pada kebutuhan  untuk  pengembangan  kompetensi yang berkelanjutan untuk kesuksesan kompetitif.  Dengan  demikian,  dari  perspektif manajerial,  kebutuhan  ini  mengarah  pada permintaan  lebih  lanjut  untuk  cara-cara  efisien untuk  mengelola  pelatihan  dan  pengembangan personil  dalam  organisasi.  Namun,  untuk mengelola  pelatihan  dan  pengembangan  secara efisien,  manajer  perlu  memahami  apa  yang merupakan kompetensi personil di tempat kerja. Tanpa  pemahaman  seperti  itu,  pengembangan kompetensi  tidak  dapat  dikelola  secara  efektif dan,  oleh  karena  itu,  efektivitas  dalam organisasi tidak dapat dicapai.
Saat  ini,  pendekatan  dominan  yang digunakan dalam manajemen untuk mengidentifikasi kompetensi terdiri dari pendekatan  yang  berorientasi  pada  pekerja  ( the worker-oriented ),  pada  pekerjaan  ( the  work- oriented ),  dan multimethod-oriented .  Pada pendekatan  yang  berorientasi  pada  pekerja, kompetensi  terutama  dilihat  sebagai  didasari oleh atribut yang dimiliki oleh pekerja, biasanya direpresentasikan sebagai pengetahuan, keterampilan, kemampuan (KSA) dan sifat-sifat pribadi  yang  diperlukan  untuk  kinerja  kerja yang  efektif.  Sebagai  contoh,  pendekatan
berorientasi  pekerja  yang  umum  digunakan adalah  metode  elemen  pekerjaan  (Veres  et  al., 1990  dalam  Sandberg  2000).  Pendekatan (Spencer, Jr & Spencer, 1993) di atas termasuk dalam pendekatan kedua yaitu yang berorientasi pada pekerjaan, karena keduanya menyimpulkan  bahwa  kinerja  yang  unggul  di tempat  kerja  biasanya  merupakan  hasil  dari serangkaian kompetensi tertentu yang digabungkan  dengan  cara  tertentu.  Namun, pendekatan  yang  berorientasi  pekerja  telah dikritik karena menghasilkan deskripsi kompetensi  yang  terlalu  umum  dan  abstrak. Sementara para ahli yang mendukung pendekatan multimethod juga  menetapkan bahwa  kompetensi  dibatasi  oleh  seperangkat atribut  tertentu.  Yang  membedakan  pendekatan multimethod dari  yang  lain  adalah  pendekatan mereka  lebih  komprehensif,  mereka  berusaha memperbaiki  kritik  yang  diajukan  atas  kedua pendekatan sebelumnya.

## Perbedaan Pendidikan Berbasis Kompetensi dengan Pendidikan Tradisional
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, perbedaan  utama  dari  paradigma  pendidikan berbasis  kompetensi  (PBK)  dengan  pendidikan tradisional  adalah  pada  basis  pelaksanaan  yang digunakan  dalam  pendidikan  tersebut.  Pada pendidikan  tradisional,  basis  pelaksanaan  yang digunakan adalah pembelajaran, sementara pada pendidikan berbasis kompetensi, basis pelaksanaannya adalah kompetensi.
Pada  pendidikan  tradisional,  pelajar  harus mempelajari  materi  --seperti  ilmu  pengetahuan alam, bahasa, dan matematika-- secara terjadwal  selama  jangka  waktu  satu  tahun pembelajaran. Karena kemajuan belajar terhadap  berbagai  materi  tersebut  dihitung sesuai  waktu  yang  dijadwalkan,  maka  pada setiap waktu tertentu guru harus menyelesaikan materi  pelajaran  sampai  titik  tertentu  dari  buku teks  atau  isi  pelajaran  tersebut.  Meski  para siswa  tidak  memiliki  kecepatan  belajar  yang sama, mereka harus mencapai titik penyelesaian materi  yang  sama  dengan  guru  mereka.  Tes dilaksanakan secara periodik untuk memastikan siswa  memahami  konsep-konsep  dan  prinsip- prinsip  yang  diajarkan.  Nilai  tes  seringkali dibandingkan  untuk  menentukan  peringkat keberhasilan belajar para siswa.
Meski  tetap  mempertimbangkan  berbagai tingkat  kesuksesan  yang  telah  dicapai  dengan pendidikan  berbasis  tradisional  selama  ini, secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  sistem tradisional  ini    merupakan  sistem  yang  tidak efektif  ketika  tujuan  pendidikan  adalah  untuk melatih seseorang menguasai tugas tertentu atau menguasai keterampilan ( skill ) yang berhubungan dengan pekerjaan. Sebagai contoh,  misalkan  untuk  melatih  seorang  pilot disiapkan suatu paket pembelajaran selama tiga minggu.  Apakah  menghadiri  seluruh  sesi pembelajaran  tersebut  akan  menjamin  calon pilot  dapat  sukses  menerbangkan  pesawat? Tentu tidak. Atau sebaliknya, apakah jika calon pilot  tidak  menghadiri  dua  hari  pembelajaran dari tiga minggu yang dijadwalkan akan berarti bahwa calon pilot tidak akan dapat menerbangkan  pesawatnya?  Juga  tentu  tidak. Ketidakpastian  yang  sama  berlaku  terhadap hasil  dari  pelaksanaan  tes  tertulis  dari pembelajaran tersebut. Kegagalan atau keberhasilan  dalam  tes  tertulis  tersebut  tidak menjamin  kesuksesan  atau  kegagalan  calon pilot dalam menerbangkan pesawatnya.
Perbedaan  lain  dari  paradigma  pendidikan tradisional dengan pendidikan berbasis kompetensi  adalah  sebagai  berikut  (Flecther, 2005):
1. Dari  sisi  konsep,  pendidikan  tradisional didasarkan pada konsep penilaian kemampuan  atau  prestasi  pembelajaran, sementara  pendidikan  berbasis  kompetensi didasarkan  pada  konsep  penilaian  kinerja aktual di tempat kerja.
2. Dari  sisi  landasan  pendidikan,  pendidikan tradisional  dilandaskan  pada  kurikulum yang ditetapkan oleh pengajar atau lembaga, sementara  pendidikan  berbasis  kompetensi dilandaskan  pada  standar  eksplisit  kinerja, baik  yang dipersyaratkan oleh industri, atau yang  dirumuskan  secara  khusus  sebagai standar kinerja unggul.
3. Dari  sisi  penilaian,  pada  pendidikan tradisional  penilaian  dipersyaratkan  sebagai bagian integral dari pembelajaran, sementara pada pendidikan berbasis kompetensi  penilaian  harus  dipisahkan (independen) dari program pembelajaran.
4. Dari  sisi  bukti  penilaian,  pada  pendidikan tradisional  bukti  penilaian  adalah  hasil  tes,
ditentukan  dalam  kurikulum  dan  merujuk norma penilaian, sementara pada pendidikan berbasis kompetensi bukti penilaian dikumpulkan  dari  kinerja  aktual  di  tempat kerja dan merujuk pada kriteria atau validasi kriteria dan bersifat individual.

## Regulasi Standarisasi Kompetensi
Kualifikasi  kompetensi  seorang  yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan  tinggi  telah  diatur  dalam  pasal  29 Undang-Undang Nomor  12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kerangka kualifikasi nasional  merupakan  penjenjangan  capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan  formal,  nonformal,  informal,  atau pengalaman  kerja  dalam  rangka  pengakuan kompetensi  kerja  sesuai  dengan  struktur pekerjaan diberbagai sektor. Kerangka kualifikasi nasional menjadi acuan pokok dalam penetapan  kompetensi  lulusan  pendidikan akademik,  pendidikan  vokasi,  dan  pendidikan profesi.
Untuk  mengimplementasikan  kerangka kualifikasi nasional, pemerintah telah menerbitkan  Peraturan  Presiden  No  18  Tahun 2012  tentang  Kerangka  Kualifikasi  Nasional Indonesia  (KKNI).  Secara  definisi,  Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya  disingkat  KKNI,  adalah  kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang  pelatihan  kerja  serta  pengalaman  kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja  sesuai  dengan  struktur  pekerjaan  di berbagai sector.
Sebagai  salah  satu  wujud  pelaksanaan standarisasi  kompetensi  maka  dapat  dilakukan uji kompetensi. Sertifikasi merupakan implementasi pelaksanaan standarisasi kompetensi atas keahlian di bidang tertentu dari seseorang  yang  telah  menempuh  pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam pasal 44 dalam Peraturan Presiden dimaksud. Untuk pelaksanaan  sertifikasi,  perguruan  tinggi  dapat melakukan kerjasama dengan organisasi profesi,  lembaga  pelatihan  atau  lembaga sertifikasi yang telah memperoleh akreditasi.
Pelaksanaan  teknis  proses  pengakuan kompetensi  dalam  bentuk  sertifikasi  diatur
dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  No  83  Tahun  2013  tentang Sertifikasi  Kompetensi.  Pengakuan  kompetensi kerja  atas  prestasi  lulusan  yang  sesuai  dengan keahlian  dalam  cabang  ilmunya  dan/atau memiliki  prestasi  di  luar  program  studinya berhak  memperoleh  sertifikat  kompetensi. Perguruan  tinggi  memiliki  kewenangan  untuk menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai dengan disiplin ilmu yang dari kompetensi yang akan  disertifikasi.  Di  sisi  lain  perguruan  tinggi juga  diminta  untuk  melakukan  kerjasama dengan  organisasi  profesi,  lembaga  pelatihan atau lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perkembangan  yang  dinamis  terkait pengaturan  tentang  standarisasi  kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  nomor  44 Tahun  2015.  Standar  kompetensi  lulusan merupakan  kriteria  minimal  tentang  kualifikasi kemampuan  lulusan  yang  mencakup  sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam  rumusan  capaian  pembelajaran  lulusan. Standar  kompetensi  lulusan  dipergunakan sebagai  acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran,  standar  proses  pembelajaran, standar  penilaian  pembelajaran,  standar  dosen dan  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan prasarana  pembelajaran,  standar  pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

## 3. METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  diaplikasikan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk  meneliti  kondisi  objek  yang  alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci dengan mempergunakan  triangulasi  sebagai  teknik pengumpulan data dan dianalisa secara induktif dengan hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman makna dan mengkonstruksi fenomena (Sugiyono, 2017). Triangulasi
dilakukan  baik  atas  informan,  investigator,  dan lokasi untuk memperkuat kredibilitas penelitian.
Triangulasi informan dicapai dengan mewawancara  kepada  beberapa  institusi,  baik perguruan tinggi, maupun non perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang bersedia untuk mendiskusikan  dan  berbagi  materi  meliputi
sekolah  vokasi  Universitas  Gadjah  Mada, Politeknik Negeri Bandung, Universitas Brawijaya  dan  Politeknik  Negeri  Malang. Institusi  pemerintah  yang  dijadikan  sumber informasi adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Pusdiklat Anggaran dan  Perbendaharaan.  Triangulasi  investigator dilakukan  dengan  membagi  tugas  wawancara kepada beberapa peneliti untuk  target  informan yang  berbeda.  Triangulasi  lokasi  dilakukan bersamaan  dengan  pemilihan  perguruan  tinggi, dilakukan  tidak  hanya  pada  perguruan  tinggi yang sama di satu kota, tapi dari beberapa kota.

## Teknik Pengumpulan dan Analisa Data
Sumber  data  utama  dalam  penelitian adalah  data  primer  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara di  beberapa lokasi objek penelitian. Beberapa  perguruan  tinggi  yang  terlibat langsung  dalam  proses  sertifikasi  kami  jadikan purposive  sampling .  Sumber  informasi  yang bersedia  memberikan  data  terdiri  dari  Sekolah Vokasi  UGM,  Politknik  Negeri  Bandung  dan Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan.  Teknik analisa  data  yang  dalam  penelitian  adalah penerapan model Miles and Huberman (Sugiyono,  2017).  Degaan  model Miles  and Huberman sebagai alat analisis data maka tahap analisa  data  terdiri  dari  tahap  data reduction , data display dan conclusion .  Reduksi  data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  penting sesuai  tema  dan  polanya  serta  membuang  yang tidak  perlu.  Penyajian  data  dilakukan  meliputi deskripsi  data  dalam  bentuk  uraian  atau  narasi singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori, menafsirkan  suatu  fakta,  gejala  dan  peristiwa yang  berhasil  diamati  dan  dikonfirmasi  selama proses  pengumpulan  data  di  lapangan  untuk memahami  apa  yang  terjadi  dan  merencanakan kerja  selanjutnya  berdasarkan  apa  yang  telah difahami tersebut.

## 4. HASIL PENELITIAN Urgensi Standarisasi Kompetensi
Sebagaimana telah diuraikan, bahwa ketentuan  kompetensi  lulusan  perguruan  tinggi yang  terstandar  telah  diatur  dalam  UU  No  12 Tahun  tentang  Pendidikan  Tinggi  khususnya pada pasal 44 yang mengatur tentang sertifikasi kompetensi.  Penjabaran  lebih  lanjut  tentang
kompetensi  terstandar  diatur  dalam  peraturan menteri riset dan pendidikan tinggi. Pengaturan sertifikasi  kompetensi  diatur  lebih  rinci  dalam Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi  dan Pendidikan  Tinggi  nomor  59  Tahun  2018.  Hal ini  sejalan  dengan  pendapat  informan  yang menekankan pentingnya pengukuran kompetensi dalam bentuk sertifikasi, sebagaimana diungkapkan informan:
“ Nah  kalo  di  Indonesia  kan  apa-apa  harus ada  hitam  di  atas  putihnya.  Formalitasnya ada.”
Proses  standarisasi  kompetensi  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  proses penyusunan  kurikulum.  Selayaknya  adalah proses  standarisasi  sesuai  ( matching )  dengan profil  lulusan  yang  ingin  dihasilkan.  Untuk  itu, prosesnya  dapat  dimulai  dengan  penentuan profil  lulusan  dan  ditetapkan  matakuliah  yang relevan  sebagaimana  yang  diuraikan  oleh informan.
‘”... Profil  lulusan,  apa  sih  profil  lulusan yang  relevan  dan  mana  ngak  relevan, akhinya  kita  tetapkan  ini  dan  ini  karena setelah  dianalisis  seperti  ini  ya  yang  masih relevan.  Lalu  setelah  dari  profil  lulusan barulah  kami  terjemahkan  ke  kurikulum, mata  kuliahnya  apa  saja,  kita  harus meghilangkan  ego  sektoral  masing-masing ini  oh  matakuliah  ini  penting  tapi  apa pentingnya  sih,  penting  beneran  ngak  sih kira-kira,  jangan-jangan  tidak,  kita  analisis lagi deh dari profile lulusan’
Profile  lulusan  dari  LSPP.  Profile  lulusan harus  bisa  apa-apa  dari  LSPP,  terus  kami konsultasi  dengan  LSPP  dan  LSPP  dengan senang  hati  memberikan  masukan  karena bagaimanapun  juga  itu  sinkron  walaupun LSPP tidak mengharuskan wajib training ya. Profile  lulusan  itu  kan  punya  definisi.  Jadi setiap  kami  membuat  profil  lulusan  kami punya  definisi.    Definisinya  itu  dari  LSPP dan  bila  perlu  kami  tambahkan  karena relevansi  masa  depan  kami  tambahi  dan mungkin  tidak  relevan  kami  pertahankan ngak  ada  salahnya  untuk  belajar  itu,  kami sifatnya menambahkan”
Dengan merujuk pada program studi (prodi) perbankan  sebagai benchmarking ,  maka  proses standarisasi mahasiswa program diploma
(Prodi)  D  IV  yang  mengambil  fokus  analis kredit  digambarkan  oleh  informan  sebagai berikut:
“Seorang  analis  kredit  itu  harus  bisa ABCDE,  dari  sana  itu  bahkan  saya  bikin bagannya  di  naskah  rancangan  kurikulum, saya buat bagannya dengan jelas, skill yang dibutuhkan untuk jadi analis kredit level apa itu  adalah  ini,  ini,  ini.  Tim  kurikulum  D  IV Perbankan  menerjemahkan  skill  tersebut  ke dalam matakuliah ini, ini, dan ini, seperti itu. Kalo  soal  mata  kuliah  kami  yang  lebih  tahu oh  ada  matakuliah  ini,  ada  matakuliah  ini. Kalo  butuh  matakuliah  baru  kita  buatkan. Bahkan  kalo  belum  ada  SDM  nya,  ya  kita training kan nanti dosennya.”
Berikut adalah contoh standarisasi kompetensi pada Program Studi Perbankan
Profile lulusan: Wealth Management Sertifikasi: Certified Wealth Manager Di  bawahnya  itu  ada  Certified  Financial Planner sebenarnya dua-duanya itu pekerjaannya  hampir  mirip  ya  mengurus mengelola  kekayaan  orang.  Di  perbankan juga  ada  seperti  itu  ada  sertifikasinya, diarahkan  lulusan  kami  itu  jadi  Wealth Management  Officer,  sertifikasinya  kalo memang  ybs  punya  uang  lebih  ya  pilihah yang  CWM,  tapi  kalo  ngak  begitu  punya uang, ya pilih yang CFP.
Namun  demikian,  informan  menekankan bahwa  proses  standarisasi  yang  menekankan pada  kompetensi,  skill  kerja  tidak  boleh menjadi  alasan  bahwa  kehidupan  akademik  di kampus menjadi hilang. Hal ini dilandasi alasan bahwa  tidak  diperlukan  perkuliahan  untuk memperoleh  kompetensi,  keahlian  kerja  karena kemampuan  tersebut  dapat  diperoleh  oleh peserta  melalui  kursus  jangka  pendek  ( short course ).
“Issue  seperti  the  death  of  university, kampus,  tidak  laku  lagi  karena  yang  lebih ditekankan  adalah  kompetensi,  skill  kerja, jadi  ngapain  lagi  ke  kampus,  langsung  aja training  di  mana,  ambil  aja  modul2  dari internet.”
Di  sisi  lain,  informan  juga  memberikan masukan bahwa standarisasi kompetensi membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga
perlu  dipikirkan  kemampuan  finansial  calon peserta dan kecakapan kampus dalam melakukan  negosiasi  dengan  pihak  industri yang  diwakili  oleh  LSPP  untuk  meringkan biaya sertfikasi kompetensi
“Bisnis  mereka  (lembaga  sertifikasi kompetensi) adalah meningkatkan kompetensi,  jadi  itu  tidak  akan  buat masalah  bagi  saya  kalo  memang  tidak dimasukkan dalam pendidikan, maksudnya pendidikan  di  perguruan  tinggi,  memang ngak  masalah  kan  bisa  jadi  orang-orang yang  sudah  sarjana  karena  mereka mensyarakatkan  harus  sudah  sarjana,  jadi yang sudah sarjana mereka ambil sertifikasi  kompetensi  untuk  meningkatkan kompetensi mereka. Jadi saya kira sah-sah saja kalo seperti itu. Tapi begitu perguruan tinggi  akan  mengarah  ke  sertifikasi kompetensi,  ada  baiknya  kan  perguruan tinggi  bisa  nego,  karena  kalo  tidak,  itu akan  dibilang  kuliah  kok  seperti  training saja  untuk  lulus  sertifikasi,  kita  kan  nggak seperti  itu.  Kita  lah  yang  mengembangkan ilmu  memang.  Jadi  unsur-unsurnya  harus dimasukkan, jadi ngak bisa kurikulum plek sama  banget  dengan  sertifikasinya.  Justru kami  nanti  dengan  bekal  yang  lebih  kaya, sertifikasi  itu  seperti  ujian  kemampuan dasar.”

## Standar  Kompetensi  Ahli  Akuntansi  Sektor Publik
Standar  akuntansi  pemerintahan  atau  SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan tersebut  secara  garis  besar  terbagi  menjadi Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  (LKPP) dan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD).  Standarisasi  ini  dilakukan  dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan. Standar  Akuntansi  Pemerintah  dinyatakan dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan  (PSAP).  PSAP  ini  dibarengi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi  Pemerintahan  (IPSAP)  atau  Buletin Teknis SAP.
Gunanya adalah untuk menghindari salah arti dalam penggunaan PSAP dan  mengatasi  permasalahan  teknis  yang mungkin  akan  terjadi.    IPSAP  dan  Buletin
Teknis  SAP  disusun  dan  diterbitkan  oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)  dan  diberitahukan  kepada  Pemerintah dan  Badan  untuk  memberikan  peningkatan kualitas dari LKPP dan LKPD.
Sistem  Akuntansi  Pemerintahan  adalah serangkaian  prosedur  manual  maupun  yang terkomputerisasi  mulai  dari  pengumpulan  data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan  dan  operasi  keuangan  pemerintah (Peraturan Pemerintahan tentang Standar Akuntansi  Pemerintahan,  pasal  1).  Berikut usulan  isi  materi  standarisasi  kompetensi  yang muncul  dalam focus  group  discussion dengan para  ahli  akuntansi  pemerintah  di  Direktorat Jenderal Perbendaharaan tersebut.
a. Standarisasi  Mahasiswa  Program  Studi Diploma 3
1) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Materi  yang  diajarkan  dalam  perkuliahan kepada  mahasiswa  dan  yang  diujikan  dalam standarisasi  kompetensi  adalah  SAP  yang bersifat regulation  based ,  yaitu  SAP  yang diterbitkan  dikarenakan  menyesuaikan  dengan aturan  perundang-undangan.  SAP  tersebut antara  lain  SAP  tentang  Penyajian  Laporan Keuangan  (termasuk  SAP  tentang  LRA,  LAK, dan  CaLK),  SAP tentang  Aset Tetap, Persediaan, Investasi, Konstruksi Dalam Pengerjaan,  dan  Badan  Layanan  Umum,    serta buletin  teknis  yang  terkait  dengan  hal  tersebut, antara lain Buletin Teknis Penyusutan, Piutang, Aset Tidak Berwujud.
2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Materi  yang  diajarkan  dalam  kuliah  dan menjadi  materi  ujian  adalah  aplikasi  Sistem Akuntansi  Instansi  Berbasis  Akrual  (SAIBA) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)  serta  peraturan  tentang  Sistem Akuntansi  Pemerintah  Pusat.  Pada  tahap  uji standarisasi kompetensi aplikasi, maka diperlukan  simulasi  transaksi-transaki  yang mencakup semua transaksi dalam modul-modul aplikasi  tersebut.  Sistem  Aplikasi  Keuangan Tingkat  Instansi  (SAKTI)  adalah  aplikasi  yang digunakan  sebagai  sarana  bagi  satker  dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga
pertanggungjawaban anggaran. SAKTI
mengintegrasikan  seluruh  aplikasi  satker  yang
ada.  Aplikasi  SAKTI  mempunyai  fungsi  utama mulai  dari  Perencanaan,  Pelaksanaan  hingga Pertanggungjawaban  Anggaran.  Selain  itu, SAKTI  juga  telah  menerapkan  konsep  single database.  Aplikasi  SAKTI  digunakan  oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan  dilakukan  secara  sistem  elektronik. SAKTI  terdiri  atas  SAKTI  online  dan  SAKTI offline,  yang  menggunakan  sistem  single  entry point,  single  database,  dan  akuntansi  berbasis akrual.  Adapun  periodisasi  transaksi  dalam SAKTI  meliputi  Januari  sampai  dengan Desember, unaudited, dan audit.
SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan  keuangan  negara  pada  SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai  dengan  Pelaporan.  Masing-masing proses  pengelolaan  keuangan  diperankan  oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut : 1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa  modul,  yaitu  modul  Komitmen (meliputi  sub-modul  Manajemen  Supplier dan  sub-modul  Manajemen  Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.
Dengan demikian, rincian berbagai modul yang ada di SAKTI terdiri dari Modul Penganggaran, Modul  Komitmen,  Modul  Pembayaran,  Modul Bendahara,  Modul  Persediaan,  Modul  Aset Tetap, Modul
Pelaporan dan Modul Administrator.
Aplikasi  SAIBA  merupakan  aplikasi  yang dihasilkan dari pengembangan
Sistem
Akuntansi  Instansi  (SAI).  SAIBA  merupakan terobosan  aplikasi  akuntansi  berbasis  akrual yang diharapkan memenuhi kebutuhan informasi  laporan  keuangan  yang  disyaratkan dalam  SAP.  Mengingat  bahwa  aplikasi  SAIBA adalah  sebuah  sistem  akuntansi  berbasis  sistem informasi,  maka  pengelolaan  sistem  informasi secara efektif dan  efsien di  dalam Kementerian Negara/Lembaga  menjadi  sebuah  hal  yang sangat penting. Sebenarnya, SAIBA merupakan aplikasi  masa  transisi  sebelum  aplikasi  SAKTI
diterapkan  di  seluruh  Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat.
b. Standarisasi  Mahasiswa  Program  Studi Strata 1 atau Diploma IV Akuntansi
1) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Materi  yang  diajarkan  dalam  perkuliahan kepada  mahasiswa  dan  yang  diujikan  dalam standarisasi  kompetensi  adalah  SAP  yang bersifat principle  based ,  yaitu  SAP  yang diterbitkan  untuk  memenuhi  prinsip-prinsip dasar dalam akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan International  Public  Sector  Accounting Standards (IPSAS).  SAP  yang  termasuk  dalam principle  based tersebut  adalah  yang  mengatur tentang  prinsip-prinsip  pendapatan,  belanja, beban, dan lainnya.
2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Direktorat  APK  tidak  terlalu  menekankan materi  Sistem  Akuntansi  yang  sebaiknya disampaikan  kepada  mahasiswa  program  studi Strata  1  atau  Diploma  4  dan  diujikan  dalam standarisasi  kompetensi.  Namun  apabila  materi Aplikasi  SAKTI  dan  SAIBA  diujikan  dalam standarisasi kompetensi, sebaiknya lebih mendalam  dan  lebih  rinci  daripada  yang diujikan  kepada  mahasiswa  Diploma  3.  Dalam FGD dengan Direktorat APK Ditjen
Perbendaharaan tersebut tidak membahas materi  yang  berkaitan  dengan  Konsep Multy Entry  Multy  Exit (MEME),  Sistem  Informasi Manajemen  Akuntansi  Barang  Milik  Negara (SIMAK-BMN).  Namun  dalam  diskusi  juga disinggung tentang Kurikulum Akuntansi Pemerintahan.
Learning  Outcome  yang  ingin  diraih  dari proses  Standarisasi  Kompetensi  Akuntansi Sektor  Publik  adalah  akuntan  sektor  publik yang berkarya sebagai in house akuntan mampu menerapkan :
1. Kompetensi  Akuntansi  Pemerintahan  pada
Kementerian Lembaga SAIBA a) Menerapkan Siklus Akuntansi Pemerintahan
- Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi
- Sistem Akuntansi
- Proses dan laporan keuangan sistem akuntansi instansi
b) Menerapkan  Proses  Akuntansi  dan Aplikasi
- Saldo awal
- Transaksi DIPA dan revisi DIPA Transaksi periode berjalan;
- Transaksi pendapatan
- Transaksi belanja
- Transaksi Uang Persediaan
- Transaksi pengembalian pendapatan
- Transaksi pengembalian belanja
- Transaksi  hibah  langsung  bentuk uang/jasa, dan
- Transaksi pengembalian hibah langsung.
c) Menerapkan Transaksi Aset
- Transaksi Piutang
- Transaksi Persediaan
- Transaksi Aset Tetap/Lainnya
- Kas di Bendahara Pengeluaran
- Transaksi  Transfer  Masuk/Transfer Keluar non Persediaan/BMN
d) Mendemosntrasikan  Penyesuaian  dan Koreksi;
- Penyesuaian
- Koreksi beban asset, koreksi
lainnya, koreksi antarbeban e) Mendemosntrasikan Penyusunan Laporan Keuangan
- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan atas Laporan Keuangan
2. Sertifikasi
Akuntansi Kementerian Lembaga Persediaan dan SIMAK BMN 1. Menerapkan levelisasi  golongan BMN
2. Menerapkan
Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan
- Transaksi Persediaan Masuk
- Transaksi Persediaan Keluar
- Transaksi Koreksi
- Transaksi hasil Opname Fisik
- Transaksi Penghapusan Usang/Rusak 3. Menerapkan Petunjuk Teknis Penggunaan  Menu  Transaksi  Aplikasi SIMAK-BMN a) Transaksi BMN
1) Saldo Awal
2) Perolehan BMN
3) Perubahan BMN
4) Inventarisasi dan Penilaian Kembali
5) Penghapusan BMN
6) BPYBDS
7) Perolehan  ATR  (Menambah Masa Manfaat)
8) Usulan  Barang  Hilang,  Rusak Berat dan Hibah DK/TP
9) Kemitraan  Dengan  Pihak  ke- Tiga
10) BMN  Bersejarah  dan  Barang Pihak Ketiga b) Transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
3. Standarisasi  Kompetensi  Teori  dan  Kasus Akuntansi Pemerintah 1. Menjelaskan laporan keuangan pemerintah  dan  mempraktikkan  proses akuntansi pemerintah
2. Menjelaskan laporan keuangan pemerintah  dan  mempraktikkan  proses akuntansi pemerintah
3. Mempraktikkan  transaksi  Aset  Tetap dan Persediaan yang terjadi di pemerintah
4. Mempraktikkan  transaksi  KDP  yang terjadi di pemerintah
5. Mempraktikkan transaksi Investasi yang terjadi di pemerintah
6. Mempraktikkan  proses  penyusutan  AT yang terjadi di pemerintah
7. Mempraktikkan  transaksi  Piutang  dan ATB  yang terjadi di pemerintah
8. Menjelaskan SAPP pemerintah
9. Mempraktikkan  transaksi  SAIBA    yang terjadi di pemerintah
10. Mempraktikkan  transaksi  SAIBA    yang terjadi di pemerintah
11. Mempraktikkan  SIMAK  BMN  yang terjadi di pemerintah
12. Mempraktikkan transaksi SIMAK BMN yang terjadi di pemerintah
13. Mempraktikkan  Aplikasi  SAKTI  yang terjadi di pemerintah
14. Mempraktikkan  Aplikasi  SAKTI  yang terjadi di pemerintah
15. Menjelaskan secara mendalam mengenai akuntansi pendapatan
pemerintah
16. Memecahkan  masalah  dan  memberikan solusi mengenai kasus yang diberikan
17. Menjelaskan secara mendalam
mengenai akuntansi belanja dan beban
18. Memecahkan  masalah  dan  memberikan solusi mengenai kasus yang diberikan
19. Menjelaskan secara mendalam mengenai akuntansi pembiayaan
20. Memecahkan  masalah  dan  memberikan solusi mengenai kasus yang diberikan
21. Memecahkan  masalah  dan  memberikan solusi mengenai kasus yang diberikan
22. Menjelaskan SAPP pemerintah
23. Menjelaskan KABA secara baik
24. Mempraktikkan  Aplikasi  SAKTI  yang terjadi di pemerintah
25. Mempraktikkan  Aplikasi  SAKTI  yang terjadi di pemerintah
26. Mempraktikkan  Aplikasi  SAKTI  yang terjadi di pemerintah
27. Mempraktikkan  AplikasiSAIBA  yang terjadi di pemerintah
28. Mempraktikkan  Aplikasi  SIMAK  BMN yang terjadi di pemerintah

## 5. SIMPULAN DAN SARAN
Penguasaan
kompetensi keahlian akuntansi  sektor  publik  merupakan  sebuah keharusan  yang  telah  ditetapkan  oleh  regulasi maupun  karena  factor  perkembangan  teknologi informasi. Seorang ahli madya akuntansi sektor publik  harus  memiliki  kompetensi  untuk mengaplikasikan SAKTI dan penerapan standar akuntansi  sektor  publik  dengan  pendekatan rules base . Untuk tingkat sarjana termasuk juga sarjana  terapan  harus  mampu  mengoperasikan aplikasi SAKTI dan penerapan standar akuntansi  sektor  publik  dengan  pendekatan principles base .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Politeknik  Keuangan  Negara  STAN  yang  telah membantu  dalam  bentuk  arah  kebijakan  riset dan dukungan pendanaan. Tim Peneliti mengucapkan  terima  kasih  kepada  Sekolah Vokasi  Universitas  Gajah  Mada,  Universitas Brawijaya, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik  Negeri  Malang  dan  Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan yang telah bersedia bertukar pengetahuan  dan  menjadi  sumber  informasi dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Astutin,  S.  (2008).  Peran  Teknologi  Komputer Terhadap Profesi Akuntan Dalam
Sistem  Informasi  Akuntansi  di  Era
Globalisasi. Jurnal Akuntansi FE Unsil ,
488-493.
Flecther, S. (2005). Competence-based Assessment Techniques. London: Kogan Page.
Kusumaningrum,  D.,  &  Kirowati,  D.  (2017).
Faktor  -  Faktor  yang  Mempengaruhi Persepsi  Mahasiswa  Akuntansi  untuk Memperoleh  Gelar  Sertifikasi  Profesi Akuntansi. Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi , 56-64.
Sanberg,  J.  (2000).  Understanding  Human Competence At Work : An Interperative Approach. Academy  of  Management Journal , 1-14.
Simanjuntak,  B.  L.  (2005).  Menyongsong  Era
Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Akuntansi
Pemerintahan Vol.1 .
Spencer,  Jr,  L.  M.,  &  Spencer,  S.  M.  (1993).
Competence  at  Work  :  Models  for Superior  Performance. Canada:  John Wiley and Sons.
Sugiyono,  S.  (2017). Metode  Penelitian
Keuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Bandung : Alfabeta.
Taufik,  M.  (2017).  Pengaruh  Teknologi Informasi Dalam Keprofesian dan Implikasinya  Dalam  Dunia  Pendidikan. Jurnal  Kajian  Penelitian  Pendidikan dan Pembelajaran , 176-185.
Widarno,  B.  (2007).  Profil  dan  Kompetensi Sarjana Akuntansi. Jurnal  Ekonomi dan Kewirausahaan , 150-159.
Wikansari,  R.,  Sutjiatmo,  B.  P.,  &  Kurniawan, M.  S.  (2018).  Kepuasan  Akademik, Konsep  Diri  Vokasional,  dan  Efikasi
Diri Akademik Pada Mahasiswa
Sekolah Vokasi Dalam Menghadapi Era Disrupsi  Teknologi. Seminar  Nasional Pakar (pp.  197  -  206).  Jakarta:  Trisakti University.
Young,  M.  (2011).  What  Are  Schools  For?
Educacao, Sociedade and Culturas , 145
- 155.
Yuliawati.  (2019,  Juli  15). katadata.co.id .
Retrieved from katadata.co.id: https://katadata.co.id/berita/2019/07/15/ pidato-lengkap-lima-visi-presiden- terpilih-2019-2024-jokowi Undang-Undang  No  12  Tahun  2012  Tentang Pendidikan  Tinggi.  (2012).  Republik Indonesia.
Peraturan  Presiden  No  18  Tahun  2012  tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia . (2012). Republik Indonesia. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan
No  83  Tahun  2013  tentang  Sertifikasi Kompetensi. Republik Indonesia.
Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi  dan Pendidikan  Tinggi  No  44  Tahun  2015 Tentang Sertifikasi Kompetensi. (2015). Republik Indonesia.