Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Nasabah Terhadap Bank Yang Mengalami Perubahan Sistem Operasional Perbankan
Oleh:
Theresia Fedora Lolo Universitas Surabaya, Indonesia theresiaafedoraa@gmail.com
Abstract  – Economic development  continuing  forward led to  an increase the need for  credit .There are a special institution financial services services provided by storage and distribution community funds at once called bank. The distribution of funds listed in credit agreement based on article 1338 BW. The problems that emerged were loans become non-performing because borrowers were unable to settle credits. In general , if there is dispute in the field of banking resolved through the litigation and the non-litigation. The problems in this research was about the  legal  remedy  that  can  be  conducted  by  customers  of  the  bank  who  changed  banking operational  system.  This  research  adopting  juridical  normative.  Material  used  covering material  law  primary  and  secondary  legal  entity.  Based  on  the  research  and  discussion, concluded  that  customers  should  seek  solution  through  the  non-litigation  first  before  in litigation through the courts in the role of OJK in dispute resolution. Based on conclusions, so it is suggested that OJK set Standart of Operational at an institute of financial services to attach / inform dispute resolution procedures as a form of consumer protection in financial services sector.
Keywords: Legal remedy, dispute resolution, Bank

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Kasus berawal dari sepasang suami istri (Tri dan Istiq) yang melakukan perjanjian kredit dengan  Bank  SPD  Yogyakarta  pada  tanggal  2  Januari  melalui  Perjanjian  Kredit No.001/PAT/I/2012. Tri dan Istiq meminjam uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)  untuk  menambah  modal  usaha  sapi  perah  dan  diangsur  selama  5  tahun  (60  kali angsuran)  dengan  suku  bunga  efektif  18%  per  tahun.  Angsuran  yang  harus  dibayar  setiap
bulannya adalah sebesar Rp.15.236.057,- per tanggal 2  (lima belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah). Perjanjian kredit juga disertai dengan perjanjian tambahan yaitu  berupa  perjanjian  jaminan  kredit  berupa  sertifikat  tanah  dan  bangungan  SHM No.1161/Pondokrejo, Tempel, Sleman dengan Luas 284 m 2 atas nama Istiq Maliyah, dan SHM No. 1075/Pondokrejo, Tempel, Sleman dengan Luas 1.155 m 2 atas nama Tri Haryono. Setiap bulannya Istiq dan Tri selalu membayar angsuran tepat waktu, namun pada angsuran 22 yakni sejak  bulan  November  2013  sampai  dengan  Januari  2014  mulai  terjadi  tunggakan,  hal  ini disebabkan karena usaha mereka mengalami koleps. Tunggakan Tri dan Istiq sebanyak 3 kali angsuran sebesar Rp.15.236.057 x 3 = Rp. 45.708.171,-.
Pada  tanggal  3  Januari  2014  Tri  dan  Istiq  mengajukan  permohonan  untuk  bertemu dengan pimpinan Bank SPD, namun oleh pihak Bank permohonan tersebut ditolak. Pada tangal 12 Januari, Tri dan Istiq mengajukan permohonan  untuk bertemu pimpinan pusat Bank SPD di Semarang  namun  tidak  ada  tanggapan,  keesokan  harinya  pada  tanggal  13  Januari  2014 pimpinan Bank SPD Semarang melalui media SMS menginformasikan bahwa sertifikat tanah dan bangunan milik Tri dan Istiq sudah didaftarkan ke Kantor Lelang.
Pada 27 Februari 2014, Tri dan Istiq menerima Surat Pemberitahuan Lelang atas kedua tanahnya sebagai jaminan kredit serta dilampiri penetapan hari dan tanggal lelang yang akan dilaksanakan  pada  25  Maret  2014  di  KPKNL  Yogyakarta.  Pada  11  Maret  2014  diadakan pengumuman lelang kedua atas tanah jaminan tersebut yang diedarkan melalui Koran Merapi, dimana  SHM  No.1161/Pondokrejo,  Tempel,  Sleman  dengan  Luas  284  m 2 atas  nama  Istiq Maliyah  memiliki  limit  harga  Rp.230.000.000  (dua  ratus  tiga  puluh  juta  rupiah),  sedangkan tanah  SHM  No.  1075/Pondokrejo,  Tempel,  Sleman  dengan  Luas  1.155  m 2 atas  nama  Tri Haryono memiliki limit harga Rp.478.000.000 (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Atas  perbuatan  Bank  SPD  yang  melelang  tanahnya  secara  melawan  hukum  tersebut  Tri  dan Istiq  menggugat  ke  Pengadilan  Negeri  Sleman  pada  November  2014.  Dalam  gugatannya, penggugat menggugat atas lelang kedua tanahnya agar dinyatakan batal demi hukum.
Tri  dan  Istiq  selaku  penggugat  menggugat  dengan  dasar  bahwa  Bank  SPD  tidak memperhatikan  ketentuan  bahwa  suatu  objek  jaminan  bisa  dilelang  apabila  telah  mengalami tunggakan  yang  melebihi  tenggang  waktu  180  hari.  Sedangkan  penggugat  baru  menunggak sejak November 2013-Januari 2014 (± 90 hari). Namun, saat digugat ternyata Bank SPD telah
diakuisisi oleh BTPN Syariah pada September 2014 melalui komparisi Akta Nomor 20 tanggal 9 September 2014 sehingga status bank SPD berubah dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.
Pengadilan  Negeri  Sleman,  melalui  putusan  Nomor  221/ PDT.G  /  2014  /  PN.Smn menolak  gugatan  penggugat  karena  Bank  SPD  telah  berstatus  sebagai  bank  syariah. Pertimbangan hukum hakim PN Sleman adalah berdasarkan ketentuan dalam pasal 49 Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa  memutus  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  yang  menyangkut  ekonomi  syariah termasuk  didalamnya  adalah  menyangkut  bank  syariah.  Sehingga  hakim  berpendapat  bahwa sengketa tersebut merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama untuk mengadili.
Kemudian atas putusan tersebut penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta.  Melalui  putusan  Nomor  102/PDT/2015/PT  YYK,  hakim  menguatkan  putusan Pengadilan  Negeri  Sleman.  Hakim  pengadilan  tinggi  menyetujui  dan  membenarkan  putusan hakim Pengadilan Negeri karena pertimbangan hukum telah diuraikan dengan tepat. Penggugat kemudian mengajukan kasasi  ke Mahkamah Agung. Melalui  Putusan No.2526 K/PDT.2016, hakim melalui amar putusannya menolak gugatan penggugat.
2. Rumusan Masalah
Didasarkan  latar  belakang  tersebut  menunjukkan  adanya  ketidaktepatan,  sehingga dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:
1) Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah terhadap bank yang mengalami perubahan sistem operasional perbankan?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian doktrinal,  yaitu  penelitian  yang  mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan.

## C. PEMBAHASAN
Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga
pinjaman ( riba ),  serta  larangan  untuk  berinvestasi pada  usaha-usaha  berkategori  terlarang ( haram ). Sedangkan, dalam sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin tidak adanya bunga dan usaha berkategori terlarang tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain. Sistem perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai  kebersamaan  dan  persaudaraan  dalam  berproduksi,  dan  menghindari  kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.
Berdasarkan kasus antara Tri dan Istiq selaku  nasabah dengan Bank SPD, perjanjian dilakukan nasabah dan bank pada tanggal 2 Januari 2012 saat bank masih berstatus sebagai bank umum  konvensional,  kemudian  terjadi  pelaksanaan  lelang  jaminan  nasabah  berupa  sertifikat hak tanggungan nasabah pada bulan Maret 2014 dimana status bank juga masih bank umum konvensional. Didasarkan pada ketentuan asas pacta sunt servanda pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, maka perjanjian yang dibuat mengikat bagi para pihak seperti undang- undang. Berdasarkan kasus, perjanjian diadakan antara Tri dan Istiq dengan Bank SPD. Namun, pada  September  2014  Bank  SPD  diakuisisi  oleh  bank  BTPN  syariah  sehingga  kegiatan usahanya  berubah  menjadi  bank  umum  syariah,  tetapi  tidak  terjadi  pembaharuan  perjanjian kredit  antara  nasabah  dengan  Bank  BTPN  Syariah.  Sehingga  perjanjian  mengikat  sebagai undang-undang bagi Tri dan Istiq serta Bank SPD.
Pada saat nasabah menggugat Bank SPD, status Bank SPD telah berubah menjadi bank syariah pada 9 September 2014 (±2 bulan sebelum gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sleman).  Didasarkan  UUPA  sengketa  ekonomi  syariah  menjadi  kewenangan  Pengadilan Agama  untuk  mengadili.  Sehingga  saat  gugatan  nasabah  di  Pengadilan  Negeri,  hakim mendasarkan  penolakan  gugatan  karena  status  Bank  SPD  telah  menjadi  bank  syariah  yang merupakan  kewenangan  Pengadilan  Agama  untuk  mengadili  sengketa.  Namun,  objek  yang disengketakan merupakan objek perdata dan tidak dikenal dalam ekonomi syariah.
Didasarkan  kegiatan  usaha  perbankan  yang  diatur  dalam  UU  perbankan,  baik  bank umum konvensional maupun Bank Syariah dapat memberikan kredit pada nasabahnya. Namun terdapat  perbedaan dalam  hal  melakukan perjanjian kredit dengan nasabah yaitu dalam bank
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
umum  konvensional  dikenal  adanya  perjanjian accessoir berupa  jaminan,  sedangkan  dalam bank syariah tidak dikenal adanya jaminan. Dalam perbankan syariah istilah perjanjian kredit disebut dengan akad qard yang merupakan imbalan kebaikan, jadi dalam memberikan kredit bank  syariah  tidak  boleh  mengambil  keuntungan  dalam  bentuk  bungan  atau  apapun.  Hal  ini didasari pendapat dari Ulama konvensional dan para Fuqaha yang pada umumnya tidak setuju adanya tanggungan atau jaminan dalam akad. Imam Malik dan Syafi’I juga menegaskan apabila jaminan ditetapkan sebagai bagian dari kontrak, maka kontrak tersebut menjadi tidak sah sebab mempersyaratkan  tanggungan  itu  menambahkan  kesamaran  dalam qiradh hingga  karenanya qiradh menjadi batal.
Didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  126  ayat  (1)  UUPT,  akuisisi  yang  dilakukan perusahaan harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Menurut Sutan Remy dalam bidang perbankan,  maka  akuisisi  bank  harus  memperhatikan  kepentingan  nasabah  dan  tidak  boleh merugikan  nasabah.  Dalam  kasus  tersebut,  seharusnya  akuisisi  Bank  SPD  dengan  BTPN Syariah tersebut tidak merugikan penggugat sebagai nasabah bank. Dalam hal ini, nasabah telah mengalami  kerugian  dimana  tanah  jaminannya  dilelang  secara  melawan  hukum  oleh  pihak Bank SPD.
Didasarkan ketentuan Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR/1998,  dalam  kasus  tersebut  gugatan  yang  diajukan  penggugat  memiliki dasar  yang  kuat.  Penggugat  mengalami  tunggakan  selama  ±90  hari,  sedangkan  berdasarkan ketentuan  kredit  dikatakan  macet  apabila  telah  mengalami  tunggakan  lebih  dari  270  hari. Setelah melebihi batas tersebut barulah bank boleh melelang agunan. Gugatan penggugat dapat dibenarkan  dalam  hal  pelelangan  yang  dilakukan  Bank  SPD  masih  premature  dan  belum memenuhi ketentuan jangka waktu suatu jaminan dapat dilelang.
Kasus Tri dan Istiq sejauh ini telah sampai tahap putusan kasasi. Maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan PK. Upaya hukum PK dapat ditempuh berdasarkan Pasal 67 UUMA yang menyatakan bahwa:
Permohonan  peninjauan  kembali  putusan  perkara  perdata  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang  diketahui  setelah  perkaranya  diputus  atau  didasarkan  pada  bukti-bukti  yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
b. Apabila  setelah  perkara  diputus,  ditemukan  surat-surat  bukti  yang  bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
c. Apabila  telah  dikabulkan  suatu  hal  yang  tidak  dituntut  atau  lebih  dari  pada  yang dituntut;
d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
e. Apabila  antara  pihak-pihak  yang  sama  mengenai  suatu  soal  yang  sama,  atas  dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Berdasarkan  pasal  tersebut  maka,  Tri  dan  Istiq  dapat  melakukan  upaya  hukum  PK apabila ditemukan novum (bukti baru). Terkait tenggang waktu Tri dan Istiq dapat mengajukan upaya hukum PK diatur dalam Pasal 69 UUMA menyatakan:
Tenggang  waktu  pengajuan  peninjauan  kembali  yang  didasarkann  atas  alasan sebagaimana  dimaksudkan  dalam  Pasal  67  adalah  180  (seratus  delapan  puluh)  hari untuk: b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat buktim yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawa sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Maka, Tri dan Istiq dapat mengajukan PK dalam tenggang waktu 180 hari sejak dikeluarkannya novum.
Selain  itu,  upaya  hukum  yang  dapat  diajukan  oleh  Tri  dan  Istiq  adalah  mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding  sampai  dengan  kasasi.  Putusan  atas  kasus  Tri  dan  Istiq  terkait  kewenangan  absolut pengadilan  dimana  Bank  SPD  telah  diakuisisi  oleh  Bank  BTPN  Syariah,  sehingga  hakim berpendapat  seharusnya  Pengadilan  Agama  yang  lebih  berwenang  untuk  mengadili  perkara
tersebut.  Maka, Tri  dan Istiq dapat  mengajukan  upaya hukum  dengan menggugat  Bank SPD yang telah diakuisisi Bank BTPN Syariah ke Pengadilan Agama.
Prosedur  penyelesaian  sengketa  kredit  perbankan  dilakukan  melalui  jalur  non-litigasi terlebih  dahulu  oleh  pelaku  usaha  jasa  keuangan  terlebih  dahulu.  Berdasarkan  PBI No.10/10/2008  upaya  hukum  penyelesaian  sengketa  kredit  perbankan  dilakukan  dengan mediasi  antara nasabah  dan bank. Apabila sengketa tidak terselesaikan melalui  pelaku usaha jasa  keuangan,  maka  konsumen  dapat  mengajukan  penyelesaian  melalui  OJK  atau  LAPS. Penyelesaian  melalui  OJK  diatur  dalam  POJK  No.  1/POJK.07/2013,  adapun  syarat penyelesaian  melalui  OJK  diatur  dalam  Pasal  41  POJK  No.  1/POJK.07/2013.  Pada  Pasal  41 huruf (d) POJK No. 1/POJK.07/2013 menentukan bahwa: “Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penyelesaian pengaduan dapat difasilitasi oleh OJK: (d) pengaduan yang diajukan bukan merupakan  sengketa  sedang  dalam  proses  atau  pernah  diputus  oleh  lembaga  arbritrase  atau peradilan,  atau  lembaga  mediasi  lainnya”.  Maka,  berdasarkan  Pasal  41  huruf  (d)  POJK  No. 1/POJK.07/2013 kasus Tri dan Istiq tidak dapat diajukan penyelesaian melalui fasilitator OJK karena sudah diputus oleh lembaga peradilan umum.
Merujuk  pada  POJK  No.1/POJK.07/2014  dalam  hal  tidak  tercapainya  kesepakatan penyelesaian pengaduan antara konsumen dan lembaga jasa keuangan, maka dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimaksud adalah melalui LAPS yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Daftar LAPS) yang ditetapkan oleh OJK. Seperti yang tercantum dalam FAQ  atas  peraturan  OJK  tentang  LAPS,  dimana  penyelesaian  sengketa  melalui  LAPS  harus didahului  adanya  perjanjian  antara  konsumen  dan  lembaga  jasa  keuangan  yang  menyepakati bahwa apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Namun, dalam kasus tersebut Tri dan Istiq sudah melalui tahap non-litigasi dan tahap litigasi.  Penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  telah  menutup  celah  penyelesaian  sengketa melalui jalur non-litigasi, sehingga dalam kasus tersebut Tri dan Istiq tidak dimungkinkan lagi untuk mengambil penyelesaian melalui LAPS.

## D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT

## 1. Kesimpulan
Dalam  hal  terjadi  sengketa  dalam  bidang  perbankan,  maka  upaya  hukum  yang  bisa dilakukan  dapat  melalui  2  (dua)  cara  yakni  melalui  jalur  non-litigasi  dan  jalur  litigasi. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi harus ditempuh terlebih dahulu sebelum menempuh jalur litigasi  dikarenakan  penyelesaian  secara  litigasi  melalui  pengadilan  menutup  kemungkinan peran serta OJK dalam penyelesaian sengketa.

## 2. Saran Saran Tindak Lanjut
Sebaiknya,  OJK  menetapkan  standart  SOP  pada  Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk melampirkan/ menginformasikan tata cara penyelesaian sengketa sebagai bentuk perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.