## Legalitas
ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online) DOI 10.33087/legalitas.v14i1.313

## Pembentukan  Persekutuan Perdata Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia
1

## Nicko Nurman
Abstrak. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  (1).  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaturan  pendirian  persekutuan  perdata bagi Notaris (2). Untuk mengetahui dan menganalisis  akibat hukum pendirian persekutuan perdata notaris terhadap pelaksanaan jabatan  notaris  dalam  perspektif  perundang-undangan  di  Indonesia.  Adapun  issue  hukum  dalam  tesis  ini  adalah  adanya pertentangan  norma  dikarenakan  belum  adanya  peraturan  khusus  yang  mengatur  tentang  persekutuan  perdata  notaris. Permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah (1). Bagaimana pengaturan pendirian persekutuan perdata bagi Notaris? (2). Apa  akibat  hukum  pendirian  persekutuan  perdata  notaris  terhadap  pelaksanaan  jabatan  notaris  dalam  perspektif  perundang- undangan  di  Indonesia?  Metodologi  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan  sejarah yang membahas mengenai bahan hukum primer, sekunder dan  tersier  serta  tekhnik  analisis  bahan  hukum  dengan  inventarisasi,  sistemisasi  dan  interpretasi  semua  peraturan  perundang- undangan terkait dan bahan-bahan hukum sehingga mendapat jawaban yang benar dan valid atas suatu penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pasal 16 ayat ( 1 ) huruf f yang membahas mengenai kerahasiaan akta yang dibuat oleh Notaris, dimana adanya  kekaburan  norma  dengan  Pasal  20  ayat  (  1  )  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Adanya  perjanjian  diantara  para  notaris dalam  persekutuan  perdata  Notaris  mengenai  kepada  siapakah  klien  akan  menghadap  sama  sekali  tidak  bertentangan  dengan kejujuran, ketidak berpihakkan, kemandirian, menjaga rahasia serta mementingkan kepentingan klien sebagai pihak terkait.
Kata Kunci : Notaris, Persekutuan Perdata Notaris
Abstract. The aims of this research are (1). To find out and analyze the arrangements for the establishment of a civil partnership for  a  Notary  (2).  To  find  out  and  analyze  the  legal  consequences  of  the  establishment  of  a  notary  civil  partnership  on  the implementation of the notary position in the perspective of legislation in Indonesia. The legal issue in this thesis is the existence of a  conflict  of  norms  due  to  the  absence  of  special  regulations  governing  notary  civil  partnerships.  The  problems  that  will  be investigated in this thesis are (1). What are the arrangements for establishing a civil partnership for a Notary? (2). What are the legal  consequences  of  the  establishment  of  a  notary  civil  partnership  on  the  implementation  of  the  position  of  a  notary  in  the perspective of legislation in Indonesia? The research methodology used is a normative juridical research method with a statutory approach,  a  conceptual  approach,  and  a  historical  approach  that  discusses  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials  as well as legal material analysis techniques with an inventory, systemization and interpretation of all relevant laws and regulations and materials. - legal materials so that they get correct and valid answers to a research. The results of this study are Article 16 paragraph (1) letter f which discusses the confidentiality of the deed made by a Notary, where there is a vagueness of norms  with Article 20 paragraph (1). The existence of an agreement between notaries in a Notary civil partnership regarding whom the client will appear does not conflict with honesty, impartiality, independence, keeping secrets and prioritizing the interests of the client as a related party.
Keywords: Notary, Civil Notary Guild

## A. Latar Belakang Masalah
Di  dalam  Pasal  20  ayat  1  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang  selanjutnya  disingkat  menjadi  UUJN menyebutkan bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan atau Persekutuan Perdata. 2 Adapun kerjasama antar notaris dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Notaris  dapat  menjalankan  jabatannya  dalam  bentuk  persekutuan  perdata  dengan  tetap  memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakkan dalam menjalankan jabatannya.
2. Bentuk persekutuan perdata sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur oleh para notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Seorang  notaris  memiliki  kewajiban  untuk  mengutamakan  pengabdian  pada  kepentingan  masyarakat  dan
1 Artikel  ini  adalah  ringkasan  Tesis  yang  berjudul  “ Pembentukan  persekutuan  Perdata  Notaris  Terhadap  Pelaksanaan Jabatan Notaris dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia,” yang ditulis oleh Nicko Nurman, dibawah bimbingan Dr. Muskhibah, S.H., M.H., dan Dr. Kosariza, S.H., M.H., dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan.
2 Habib Adjie, Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris , Bandung, 2020, hlm. 677.
Nicko  Nurman. Pembentukan    Persekutuan  Perdata  Notaris  Terhadap  Pelaksanaan  Jabatan  Notaris  Dalam  Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia
negara.  Keberadaan  akta  yang  sangat  penting  bagi  pihak  yang  bersangkutan,  maka  Notaris  harus  menjamin  dan bertanggung  jawab  atas  kepastian  pembuatan  akta,  pihak-pihak  yang  menghadap  atau  pihak-pihak  yang bersangkutan, penyimpanan akta baik minuta, salinan dan kutipan serta grosse akta.
Notaris juga harus menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan mengenai segala sesuatu dan segala keterangan yang diperoleh dari akta yang bersangkutan, sesuai dengan sumpah atau janji jabatannya sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan. Jika mengenai kerahasiaan tidak terjamin, maka  notaris  yang  bersangkutan  dapat  dikenai  sanksi  berupa  pemberhentian  tidak  hormat  dari  jabatannya  sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.
Karakteristik  persekutuan  perdata  Notaris  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Perubahan adalah persekutuan kantor bersama. Kantor bersama disini dalam  menjalankan jabatan notaris segala pengurusan antar notaris dan penghadap hanya berlangsung kepada dua (2) subjek ini, sedangkan notaris lain yang tergabung dalam persekutuan perdata tersebut tidak ikut campur.
Pada  Pasal  16  ayat  (  1  )  huruf  f  membahas  mengenai  kerahasiaan  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris,  dimana adanya  perjanjian  diantara para  notaris  dalam  persekutuan  perdata  Notaris  mengenai  kepada  siapakah  klien  akan menghadap sama sekali tidak bertentangan dengan kejujuran,  ketidak berpihakkan, kemandirian, menjaga rahasia serta mementingkan kepentingan klien sebagai pihak terkait.
Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan seorang  Notaris  diperbolehkan  mendirikan  persekutuan  perdata  dimana  orang-orang  yang  sama  kepentingannya terhadap  suatu  perusahaan.  Notaris  dilarang  merangkap  jabatan  sebagai  pemimpin  Badan  Usaha  Milik  Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta.
Permasalahan  muncul  ketika  diundangkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Perubahan  terkait  dengan kerjasama dalam bentuk perserikatan perdata dimana ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Jabatan Notaris ini telah diubah dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yang isinya sebagai berikut:
1. Notaris  dapat  menjalankan  jabatannya  dalam  bentuk  persekutuan  perdata  dengan  tetap  memperhatikan kemandirian dan tidak keberpihakkan dalam menjalankan jabatannya.
2. Bentuk  persekutuan  perdata  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  oleh  para  Notaris  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dihapus.
Dalam  Pasal  1618  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  unsur-unsur  dalam  membentuk  persekutuan  perdata yaitu adanya perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih,masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam  persekutuan  ( inbreng ),  bermaksud  membagi  keuntungan  bersama. 3 Oleh  karena  itu  disini  adanya  unsur mencari keuntungan dari suatu persekutuan perdata.
Sedangkan  tujuan  dari  KUHPerdata  tersebut  berbeda  dengan  Persekutuan  Perdata  yang  dimaksud  pada Pasal  20  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dimana    tujuan  utama  dari  profesi  notaris  adalah  untuk  mencari keuntungan tidak sesuai dengan kewajiban notaris. 4 Kemudian apabila ditelaah lebih lanjut, pada Pasal 17 ayat (1) huruf  f  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  menyatakan  bahwa  notaris  dilarang  rangkap  jabatan  sebagai  pemimpin Badan Usaha  Milik Negara, BUMD, BUM Swasta.
Namun di dalam aturan Kode Etik Notaris Pasal 4 hal ini dilarang dimana pada ayat (4) berbunyi dilarang bekerjasama  dengan  orang/badan  hukum/orang  pada  hakikatnya  bertindak  sebagai  perantara  untuk mencari/mendapatkan  klien.              Lebih  lanjut  pada  ayat  (14)  menyatakan  bahwa  membentuk  kelompok  sesama rekan sejawat yang bersifat ekslusif dengan tujuan untuk melayani suatu instansi.
Aturan  lain  yang  berhubungan  dengan  Permenkumham  Nomor  M.Hh.Ah.02.12  Tahun  2010  tentang persyaratan menjalankan jabatan notaris dalam bentuk perserikatan perdata telah dihapus berdasarkan Pasal 20 ayat (3)  UUJN  No.  2  Tahun  2014.  Perserikatan  perdata  menurut  penjelasan  Pasal  20  ayat  (1)  merupakan  kantor bersama.
Perubahan terhadap Pasal 20 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 tersebut mengakibatkan Permenkumham  tentang  perserikatan  perdata  tersebut  tidak  berlaku  lagi  sehingga  hal  ini  memberi  pengertian bahwa  notaris  menjalankan  jabatannya  dalam  bentuk  persekutuan  perdata,  sedangkan  aturan  yang  mengatur persekutuan perdata adalah Peraturan Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 17
3 Foni, Winner Sitorus dan Hasbir Perangin, Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris , Riau Law Journal, Vol. 2, No. 1 Mei 2018
4 Zimry Boy Yoyada Sinuhaji, Abdul Rachman Budiono dan Lutfi Effendi, Persekutuan Perdata menurut Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014    tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  dan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Terhadap  Prinsip  Kemandirian  Notaris ,  Jurnal  Magister  Kenotariatan  Universitas  Brawijaya, 2016.
Nicko  Nurman. Pembentukan    Persekutuan  Perdata  Notaris  Terhadap  Pelaksanaan  Jabatan  Notaris  Dalam  Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia
Tahun  2018  pada  Pasal  1  ayat  (3)  berbunyi  “Persekutuan  Perdata  adalah  persekutuan  yang  menjalankan  profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri dan bertanggung jawab sendiri atas pihak ketiga.
Jadi isu hukum dalam penelitian ini adalah adanya kekaburan norma pada Pasal 16 ayat ( 1 ) huruf f yang membahas mengenai kerahasiaan akta yang dibuat oleh Notaris, dimana pada Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun  2004 pada Pasal 20 ayat (3) ini mengatur pelaksanaan dalam menjalankan jabatan notaris yang diatur pada  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  No.  M.Hh.Ah.02.12  Tahun  2010  tentang  persyaratan menjalankan  jabatan  notaris  dalam  perserikatan  perdata.  Maka  tidak  ada  lagi  peraturan  pelaksanaan  yang  dapat dijadikan acuan dalam menjalankan Persekutuan Perdata Notaris.
Jika  dianalisis  dari  latar  belakang  diatas,  penulis  merasa  tertarik  untuk  meneliti  dan  menganalisis  lebih lanjut  mengenai  persekutuan  perdata  dalam  sebuah  tesis  yang  berjudul  " Pembentukan  Persekutuan  Perdata Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia."

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian dan penulisan tesis ini adalah:
1) Bagaimana pengaturan pendirian persekutuan perdata bagi notaris ?
2) Bagaimana  akibat  hukum  pembentukan  persekutuan  perdata  notaris  terhadap  pelaksanaan  jabatan  notaris dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia ?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

## 1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dan penulisan dalam tesis ini adalah:
1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pendirikan persekutuan perdata bagi notaris.
2) Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  akibat  hukum  pembentukan  persekutuan  perdata  notaris  terhadap pelaksanaan jabatan notaris dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia

## 2. Manfaat Penelitian
Berdasarkan  tujuan  dari  penelitian  dan  penulisan  tesis  ini,  maka  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat sebagai berikut:
1) Secara  akademis  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  suatu  bahan  perbandingan  dalam  penelitian hukum yang berhubungan dengan pengaturan pendirian persekutuan perdata bagi notaris.
2) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan dan perbandingan dalam  penelitian  hukum  yang  berhubungan  dengan  akibat  hukum  pembentukan  persekutuan  perdata  notaris terhadap pelaksanaan jabatan notaris dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.

## D. Metode Penelitian
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  normative  yaitu  suatu  prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. “Logika keilmuan  dalam  penelitian  hukum  normatif  dibangun  berdasarkan  disiplin  ilmiah  dan  cara-cara  kerja  ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya adalah ilmu hukum itu sendiri”. 5
Tipe penelitian  yuridis normatif yang digunakan  dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan  sejarah yang membahas mengenai bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta tekhnik  analisis  bahan  hukum  dengan  inventarisasi,  sistemisasi  dan  interpretasi  semua  peraturan  perundang- undangan  terkait  dan  bahan-bahan  hukum  sehingga  mendapat  jawaban  yang  benar  dan  valid  atas  suatu penelitian.

## PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Pendirian Persekutuan Perdata Bagi Notaris
Peraturan  perundang-undangan  mengenai  persekutuan  perdata  atau  perserikatan  perdata  hingga  kini  yang berlaku adalah sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1618-1652 KUHPerdata). Pasal  1618  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menentukan  pengertian  persekutuan  perdata  adalah  suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.
5 Jonny Ibrahim , Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Surabaya, Bayumedia, 2007,  hlm. 57.
Nicko  Nurman. Pembentukan    Persekutuan  Perdata  Notaris  Terhadap  Pelaksanaan  Jabatan  Notaris  Dalam  Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia
Pemasukan  atau inbreng harus  dilakukan  oleh  masing-masing  pesero  yang  dapat  berupa  uang,  barang,  atau kerajinan.  Tujuan  dari  perseroan  tersebut  harus  mengenai  sesuatu  yang  halal  dan  bermanfaat  bagi  para  pesero sehingga  yang  utama  adalah  bukan  terjadinya  pemilikan  bersama,  melainkan  agar  dari  benda-benda  tertentu  dan kerajinannya serta uang dapat bermanfaat untuk memperoleh keuntungan bagi para pesero.
Menurut Habib Adjie, inbreng yang dimaksudkan dalam persekutuan perdata notaris adalah untuk kepentingan dan manfaat bersama para sekutu dalam operasional kantor bersama persekutuan tersebut. 6 Dalam  hal  pembentukan  persekutuan  perdata  notaris dikenal juga  adanya inbreng ,  dimana  adanya  kerja sama dari  masing-masing  sekutu  yaitu  para  notaris  yang  tergabung  dalam  persekutuan  perdata  notaris  untuk memasukkan  barang  berupa  sarana  kantor  antara  lain,  komputer,  meja,  lemari,  dan  lain-lain.  Dari  pendapat tersebut  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  pendapat  para  notaris  terhadap inbreng yang  dimaksudkan  dalam persekutuan perdata notaris adalah sama yaitu berupa pemasukan ke dalam persekutuan yang berupa bahan dan alat operasional kantor atau sarana. 7
Persekutuan  Perdata  dengan  mana  dua  orang  atau  lebih  mengikatkan  diri  untuk  memasukkan  sesuatu  dalam persekutuan,  dengan  maksud  untuk  membagi  keuntungan  yang  terjadi  karenanya.  Hal  tersebut  sebagaimana  diatur dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal tersebut memuat unsur-unsur dalam membentuk persekutuan perdata yaitu adanya suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng), bermaksud membagi keuntungan bersama. Oleh karena itu, dapat dilihat adanya unsur mencari keuntungan dari suatu persekutuan perdata.
Karakteristik  persekutuan  perdata  Notaris  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Perubahan adalah persekutuan kantor bersama. Kantor bersama disini dalam menjalankan jabatan notaris segala pengurusan antar notaris  dan  penghadap  hanya  berlangsung  kepada  dua  (2)  subjek  ini,  sedangkan  notaris  lain  yang  tergabung  dalam persekutuan perdata tersebut tidak ikut campur.
Isu hukum dalam penelitian tesis ini adalah Pasal 16 ayat ( 1 ) huruf f yang membahas mengenai kerahasiaan akta yang dibuat oleh Notaris, dimana adanya kekaburan norma dengan Pasal 20 ayat ( 1 ) Undang-Undang Jabatan Notaris. Adanya perjanjian diantara para notaris dalam persekutuan perdata Notaris mengenai kepada siapakah klien akan menghadap sama sekali tidak bertentangan dengan kejujuran, ketidak berpihakkan, kemandirian, menjaga rahasia serta mementingkan kepentingan klien sebagai pihak terkait.
Keberadaan  akta  yang  sangat  penting  bagi  pihak  yang  bersangkutan,  maka  Notaris  harus  menjamin  dan bertanggung jawab atas kepastian pembuatan akta, pihak-pihak yang menghadap atau pihak-pihak yang bersangkutan, penyimpanan akta baik minuta, salinan dan kutipan serta grosse akta.
Notaris  juga  harus  menjamin  dan  bertanggung  jawab  atas  kerahasiaan  mengenai  segala  sesuatu  dan  segala keterangan  yang  diperoleh  dari  akta  yang  bersangkutan,  sesuai  dengan  sumpah  atau  janji  jabatannya  sebagaimana ketentuan  Pasal  16  huruf  f  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Perubahan.  Jika  mengenai  kerahasiaan  tidak  terjamin, maka notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya.
Dalam hal mendirikan suatu persekutuan perdata juga dapat dilakukan oleh notaris, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal tersebut menentukan bahwa “Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk  persekutuan  perdata  dengan  tetap  memerhatikan  kemandirian  dan  ketidakberpihakan  dalam  menjalankan jabatannya”.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  adanya  pertentangan  antara  tugas  dan  jabatan  sebagai  notaris  yang penghasilan  atau  jasa  hukumnya  kepada  masyarakat  telah  ditentukan  dalam  bentuk  honorarium  dengan  ketentuan mengenai diperbolehkannya notaris membentuk persekutuan perdata.
Persekutuan  perdata  yang  memiliki  tujuan  utama  untuk  mencari  keuntungan  tidak  sesuai  dengan  kewajiban notaris.  Seorang  notaris  memiliki  kewajiban  untuk  mengutamakan  pengabdian  kepada  kepentingan  masyarakat  dan negara. Hal tersebut sesuai dengan yang ditentukan berdasarkan Pasal 3 Angka 6 Kode Etik Notaris.
Dapat  diartikan  bahwa  notaris  diangkat  bukan  untuk  kepentingan  individu  notaris,  jabatan  notaris  adalah jabatan  pengabdian,  oleh  karena  itu  notaris  harus  selalu  mengutamakan  kepentingan  masyarakat  dan  negara. 8 Persekutuan perdata sebagai salah satu bentuk dasar kerja sama dalam bidang usaha komersial yang tujuannya adalah
6 Habib  Adjie, Penafsiran  Tematik,  Hukum  Notaris  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.157.
7 Ibid. , Hlm. 159.
8 Abdul Ghofur Anshori, Kode Etik Notaris, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.172.
Nicko  Nurman. Pembentukan    Persekutuan  Perdata  Notaris  Terhadap  Pelaksanaan  Jabatan  Notaris  Dalam  Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia
untuk  memperoleh  keuntungan,  memiliki  pertentangan  antara  tujuan  dalam  membentuk  suatu  persekutuan  perdata dengan tugas atau jabatan seorang notaris kepada masyarakat.
Hal ini karena bentuk persekutuan perdata pada dasarnya mengejar keuntungan, sedangkan notaris merupakan pejabat umum yang tugas utamanya adalah melayani kepentingan masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
Dalam  menjalankan  jabatannya,  penghasilan  notaris  atau  jasa  hukum  yang  diberikan  kepada  masyarakat adalah  dalam  bentuk  honorarium  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  36  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  bahkan dalam  Pasal  37  Ayat  (1)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  ditentukan  bahwa:  “Notaris  berkewajiban  untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.”
Persekutuan  perdata  bertujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  bersama,  maka  ide  akan  berdirinya perkumpulan  menjadi  kabur  mengingat  maksud  dari  perkumpulan  tidak  diperbolehkan  untuk  mencari untung. 9 Pada dasarnya persekutuan perdata jelas bertujuan untuk membagi keuntungan.
Dengan demikian, perilaku dari peseronya akan didasari oleh maksud pendirian maatschap ini. Pesero dengan sadar akan berorientasi pada arti yang diberikan  orang mengenai suatu persekutuan perdata. Kesan ini pun mungkin akan diperoleh masyarakat apabila para notaris berkumpul di dalam suatu maatschap . Pembuatan akta autentik badan usaha  dihadapan  notaris  menimbulkan  hak  yang  diterima  oleh  notaris  berupa  honorarium  atau  penghargaan  yang dinilai dengan alat pembayaran yang sah yaitu uang.
Penetapan jumlah  honorarium  untuk  akta  autentik  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris selanjutnya  disebut  UUJN.  Hal  ini  terlihat  jelas  di  Pasal  36  UUJN.  Selain  UUJN,  untuk  penetapan  jumlah honorarium juga diatur dalam Kode Etik Notaris. 10
Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  persekutuan  perdata  dibentuk  untuk  memperoleh keuntungan. 11 Adapun  tujuan  diadakannya  persekutuan  perdata  notaris  adalah  untuk  meringankan  biaya  bagi  para notaris dalam hal pendirian kantor bersama. Menurut penulis, pengertian inbreng dalam persekutuan perdata notaris adalah pemasukan ke dalam persekutuan yang berupa barang-barang perlengkapan kantor.
Biaya-biaya yang digunakan untuk membeli barang-barang tersebut kemudian ditotalkan dan dibebankan sama rata  kepada  semua  sekutu  yang  tergabung  dalam  persekutuan  perdata  notaris.  Berbeda  dengan inbreng dalam persekutuan perdata yang diatur dalam KUHPerdata dapat berupa uang, tenaga, keahlian/kerajinan.
Berdasarkan Pasal 1618 KUHPerdata, maatschap merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan  diri  untuk  memperoleh  keuntungan.  ”Kekayaan  dengan  mana  tiap-tiap  peserta  atau  sekutu  harus memasukkan  sesuatu  yang  disebut  pemasukan (inbreng) baik  yang  berupa  uang,  barang,  ataupun  kerajinan  yang berupa tenaga. Terang tujuannya untuk mencari keuntungan.” 12
Profesi Notaris lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan). Artinya mendahulukan apa yang harus  dikerjakan  bukan  berapa  bayaran  yang  diterima.  Kepuasaan  klien  lebih  diutamakan.  Pelayanan  itu diperlukan karena keahlian profesional, bukan amatiran. Seorang profesional selalu bekerja dengan baik, benar, dan  adil.  Baik  artinya  teliti,  tidak  asal  kerja,  tidak  sembrono.  Benar  artinya  diakui  oleh  profesi  yang bersangkutan.  Adil  artinya  tidak  melanggar  hak  orang  lain.  Sedangkan  imbalan  dengan  sendirinya  akan dipenuhi secara wajar apabila klien merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya. 13
Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dan  senantiasa  melaksanakan  tugasnya  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sekaligus  menjunjung tinggi  kode  etik  profesi  Notaris  sebagai  rambu  yang  harus  ditaati,  Notaris  perlu  memperhatikan  apa  yang  disebut sebagai  perilaku  profesi  yang  memiliki  unsur-unsur,  memiliki  integeritas  moral  yang  mantap,  harus  jujur  terhadap klien  maupun  diri  sendiri  (kejujuran  intelektual),  sadar  akan  batas-batas  kewenangannya,  dan  tidak  semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.
9 Herlien  Budiono, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan, Buku  Kedua,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2013, hlm.19.
10 Ronald Gultom, , Penetapan Honorarium Atas Jasa Hukum Notaris, Jurnal Universitas Hasanuddin, 2017,  hlm.6.
11 Janus Sidabalok, Hukum Perusahaan, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm.98.
12 Ari Wahyudi Hertanto, Kantor Hukum, Pendirian Dan Manajemennya (Teori dan Praktik), Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.5.
13 Ni Nyoman Juliantari, Pelaksanaan Kewajiban Notaris Terhadap Kualitas Produk Akta Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Universitas Hasanuddin , 2013, hlm. 4.
Nicko  Nurman. Pembentukan    Persekutuan  Perdata  Notaris  Terhadap  Pelaksanaan  Jabatan  Notaris  Dalam  Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia
Tujuan untuk mencari keuntungan dari persekutuan perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  tidak  dapat  diterapkan  dalam  persekutuan  perdata  yang  beranggotakan  profesi  notaris,  para  notaris  yang bergabung  dalam  persekutuan  perdata  dalam  menjalankan  jabatannya  harus  tetap  mengutamakan  pelayanan  kepada masyarakat.
Persekutuan  perdata  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  adalah  persekutuan  perdata  yang bertujuan tidak menjalankan perusahaan dalam artian komersial, para notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata  sebagai  pejabat  umum  yang  menjalankan  profesi  yang  diemban  sebagai  tanggung  jawab  pekerjaan, keuntungan  bukan  menjadi  bagian  atau  orientasi  dalam  menjalankan  profesinya.  Notaris  melakukan pekerjaannya atas dasar dan alasan idiil yang secara teratur dan mandiri dalam bidang tertentu yang  memiliki kualitas  pribadi  yang  sangat  terpelajar  dalam  bidangnya  dan  didasarkan  pula  pada  kedudukannya  sebagai pejabat umum. 14
Ada  pembagian  keuntungan  persekutuan  perdata  bertujuan  untuk  mencari  keuntungan  atau  laba,  kemudian dibagi  di  antara  mereka,  dan  sama  sekali  tidak  diperbolehkan  memperjanjikan  bahwa  keuntungan  hanya  dinikmati oleh salah seorang sekutu (Pasal 1635 Ayat (1) KUHPerdata). Jadi pembagian keuntungan pada persekutuan mutlak dilakukan menurut asas keseimbangan, yaitu sebanding dengan inbreng masing-masing anggota.
Dalam  persekutuan  perdata  notaris  tidak  mengenal  cara  pembagian  keuntungan  menurut  asas  keseimbangan pemasukan,  dikarenakan  jabatan  notaris  merupakan  profesi  yang  luhur  yang  mempunyai  kewenangan  yang  sama, sehingga  menempatkan  para  notaris  dalam  posisi  sederajat.  Tentunya  para  notaris  akan  mendapatkan  honorarium langsung dari klien masing-masing.
Keuntungan  yang  diperoleh  pada  persekutuan  perdata  notaris  adalah  hanya  sebatas  penggunaan  gedung  dan fasilitas secara bersama-sama, sehingga menghemat biaya. Namun hal tersebut tergantung pada kesepakatan notaris- notaris  yang  bersangkutan,  selama  tidak  melanggar  peraturan  perundang-undangan,  kode  etik  dan  sumpah  jabatan notaris.
Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa diperbolehkannya notaris membentuk persekutuan perdata dalam  menjalankan  jabatannya  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  20  Ayat  (1)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris tidak sejalan dengan pelaksanaan jabatan notaris karena pada hakikatnya pembentukan persekutuan perdata yang telah diatur  sebelumnya  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  adalah  bertujuan  untuk  mencari  keuntungan.  Hal tersebut bertentangan dengan pelaksanaan jabatan notaris yang memiliki kewajiban untuk mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara sesuai yang ditentukan dalam Pasal 3 Angka 6 Kode Etik Notaris.
Pengaturan  prinsip-prinsip  pembentukan  persekutuan  perdata  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata berbeda dengan persekutuan perdata yang beranggotakan profesi notaris. Bentuk persekutuan perdata (KUHPerdata) menerapkan  pembagian  keuntungan sedangkan  dalam  persekutuan  perdata  notaris  tidak  ada  pembagian  keuntungan, melainkan  masing-masing  notaris  menerima  honorarium  sebagai  imbalan  jasanya  tanpa  adanya  pembagian honorarium.
Karakteristik  persekutuan  perdata  Notaris  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Perubahan adalah persekutuan kantor bersama. Kantor bersama disini dalam menjalankan jabatan notaris segala pengurusan antar notaris  dan  penghadap  hanya  berlangsung  kepada  dua  (2)  subjek  ini,  sedangkan  notaris  lain  yang  tergabung  dalam persekutuan perdata tersebut tidak ikut campur.
Isu hukum dalam penelitian tesis ini adalah Pasal 16 ayat ( 1 ) huruf f yang membahas mengenai kerahasiaan akta yang dibuat oleh Notaris, dimana adanya kekaburan norma dengan Pasal 20 ayat ( 1 ) Undang-Undang Jabatan Notaris. Adanya perjanjian diantara para notaris dalam persekutuan perdata Notaris mengenai kepada siapakah klien akan menghadap sama sekali tidak bertentangan dengan kejujuran, ketidak berpihakkan, kemandirian, menjaga rahasia serta mementingkan kepentingan klien sebagai pihak terkait.
Keberadaan  akta  yang  sangat  penting  bagi  pihak  yang  bersangkutan,  maka  Notaris  harus  menjamin  dan bertanggung jawab atas kepastian pembuatan akta, pihak-pihak yang menghadap atau pihak-pihak yang bersangkutan, penyimpanan akta baik minuta, salinan dan kutipan serta grosse akta.
Notaris  juga  harus  menjamin  dan  bertanggung  jawab  atas  kerahasiaan  mengenai  segala  sesuatu  dan  segala keterangan  yang  diperoleh  dari  akta  yang  bersangkutan,  sesuai  dengan  sumpah  atau  janji  jabatannya  sebagaimana ketentuan  Pasal  16  huruf  f  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Perubahan.  Jika  mengenai  kerahasiaan  tidak  terjamin, maka  notaris  yang  bersangkutan  dapat  dikenai  sanksi  berupa  pemberhentian  tidak  hormat  dari  jabatannya  sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.
14 Habib Adjie, Op.Cit ., hlm. 155.
Nicko  Nurman. Pembentukan    Persekutuan  Perdata  Notaris  Terhadap  Pelaksanaan  Jabatan  Notaris  Dalam  Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia

## B.  Akibat  hukum  pembentukan  persekutuan  perdata  Notaris  terhadap  pelaksanaan  jabatan  Notaris  dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia
Seorang notaris dapat dikenakan suatu sanksi apabila notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran  atau  kesalahan  dalam  pembuatan  aktanya,  dengan  adanya  bukti  maka  ada  keseluruhan  alat  yang telah  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undang  yang  nantinya  dapat  digunakan  untuk  meyakinkan  hakim tentang suatu kebenaran dalil-dalil atau peristiwa yang disampaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa di depan pengadilan.
Terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  notaris  dalam  pembuatan  aktanya  maka  diperlukan  suatu pembuktian, dan hal tersebut tergantung pada jenis sanksi yang akan dikenakan kepada notaris. Sehingga dengan adanya  alat  bukti  surat  yang  diakui  dalam  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Acara  Pidana,  maka  fungsi  akta  otentik sebagai alat bukti diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan.
Dalam  hal  notaris  membuat  aktanya,  harus  memperhatikan  aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan  nilai kekuatan pembuktian akta sebagai pedoman bahwa akta notaris bisa dikatakan sempurna sebagai akta notaris dan mengikat para pihak, kekuatan pembuktian akta tersebut antara lain:
1. Pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht)
Merupakan  kekuatan  pembuktian  dari  akta  otentik  itu  sendiri,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  bentuk  aktanya berdasarkan undang-undang yaitu Pasal 38 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris. 2. Pembuktian formal (formelebewijskracht)
Akta yang dibuat harus memberikan kepastian bahwa para penghadap benar-benar telah menghadap notaris, menandatangani  akta  tersebut,  dengan  disaksikan  oleh  notaris  sebagai  pejabat  umum,  menjamin  kepastian akan nomor, tanggal, hari, bulan, tahun, jam dan tempat di mana akta tersebut ditandatangani.
3. Pembuktian materiil (materielebewijskracht)
Adanya kepastian tentang materi yang ada dalam akta yang dibuat. Hal-hal yang disebutkan dalam suatu akta merupakan  pembuktian  yang  sah  terhadap  pihak-pihak  yang  membuat  akta.  Para  pengahadap  harus  dinilai benar  berkata  yang  kemudian  keterangan  atau  pernyataannya  tersebut  akan  dimuat  atau  dituangkan  dalam suatu akta.
Akta notaris dikatakan sempurna apabila mengandung tiga pembuktian tersebut di atas, akta notaris sebagai akta otentik  dan  siapapun  akan  terikat  oleh  akta  tersebut  dan  masing-masing  notaris  dalam  persekutuan  perdata  notaris harus  mempertanggung  jawabkan  terhadap  akta  yang  dibuat,  jika  melanggar  ketentuan  tersebut  maka  notaris  dapat dikenakan sanksi.
Sanksi yang dikenakan pada notaris merupakan bentuk penyadaran bahwa dalam melaksanakan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Diharapkan dengan adanya sanksi tersebut, seorang notaris kembali taat terhadap aturannya yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris.
Sanksi terhadap notaris merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dari tindakan notaris yang menimbulkan  kerugian.  Sanksi  juga  sebagai  bentuk  untuk  menjaga  martabat  notaris  di  mana  notaris  merupakan lembaga  kepercayaan.  Undang-Undang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  hanya  mengenal  adanya sanksi  perdata  dan  sanksi  administrasi  tetapi  sanksi  pidana  bisa  dikenakan  apabila  notaris  memenuhi  unsur-unsur tindak  pidana  seperti  yang  terdapat  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dalam  hal  pembuatan  aktanya, sehingga nantinya dirasakan adil khususnya bagi para pihak yang dirugikan maupun notaris itu sendiri.

## 1. Sanksi perdata
Sanksi  perdata  adalah  suatu  sanksi  yang  diberlakukan  mengenai  kesalahan  yang  terjadi  karena  adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sanksi perdata bisa berupa penggantian biaya atau ganti rugi akibat yang akan diterima oleh notaris dari penghadap atas gugatannya jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai  akta  di  bawah  tangan  dan  atau  tidak  bisa  dibuktikan  karena  syarat-syarat  pembuatan  akta  otentik  tidak dilaksanakan.
Pihak yang dirugikan atas akta yang dibuat oleh notaris dapat mengajukan gugatan berupa tuntutan ganti rugi kepada  notaris  yang  bersangkutan,  dan    mewajibkan  penggugat  dapat  membuktikan  bahwa  kerugian tersebutmerupakan  akibat  langsung  dari  akta  Notaris.  Penggugat  harus  dapat  membuktikan  apa  saja  yang  dilanggar oleh notaris, dari aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materil atas akta Notaris.
Bentuk ganti rugi dari akibat adanya wanprestasi bisa berbentuk uang dan  gugatan ganti rugi bisa ditujukan terhadap perbuatan melanggar hukum yang ditentukan oleh penggugat dan hakim menganggap adanya kecocokan.
Jenis  sanksi  yang  dikenal  dalam  dunia  kenotariatan  adalah  sanksi  perdata  dan  administratif.  Sanksi  perdata, kekuatan akta notaris menurun menjadi akta yang memiliki kekuatan akta di bawah tangan dan sanksi lainnya dapat  menjadikan  akta  tersebut  batal  demi  hukum  dan  sanksi  perdata  yang  akan  dikenakan  kepada  notaris berupa  penggantian  biaya,  ganti  rugi,  dan  bunga  akibat  dari  penurunan  akta  tersebut.  Akta  mengalami
Nicko  Nurman. Pembentukan    Persekutuan  Perdata  Notaris  Terhadap  Pelaksanaan  Jabatan  Notaris  Dalam  Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia
degradasi maksudnya bahwa pangkat, mutu, moral, kemorosotan, kemunduran, atau dapat juga menempatkan ditingkat yang lebih rendah dalam hal ini diartikan sebagai penurunan akta. 15
Sanksi  berkaitan  dalam  hal  akta  degradasi  kekuatan  pembuktian  dan  pembatalan  akta  notaris,  dinyatakan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 antara lain Pasal 41, Pasal 44 ayat 5, Pasal 49 ayat 4,  Pasal  50  ayat  5,  Pasal  51  ayat  4  yang  menyatakan  bahwa  mengakibatkan  suatu  akta  hanya  mempunyai  kekuatan pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan  dan  dapat  menjadi  alasan  bagi  pihak  yang  menderita  kerugian  untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.
Notaris  dapat  melakukan  pelanggaran  terhadap  pembuatan  aktanya  terutama  dalam  hal  notaris  menjalankan tugas  jabatannya  dalam  bentuk  persekutuan  perdata  karena  dalam  persekutuan  perdata  terdapat  kumpulan  notaris- notaris yang memutuskan untuk bersekutu, pelanggaran tersebut antara lain:
1. Klausul akta dibacakan atau tidak dibacakan dihadapan penghadap yang sesuai keinginan para penghadap tidak disebutkan klausulnya dalam akhir akta
2. Penghadap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum
3. Melayani penghadap yang memiliki hubungan perkawinan atau hubungan  darah
4. Tidak memberikan pengesahan dan paraf tambahan ke dalam akta oleh penghadap mengenai adanya perubahan dan penambahan dalam akta yang bersangkutan,
5. Jika ada renvoi , tidak menyatakan jumlah coretan dan perubahan di akhir akta,
6. Tidak melakukan pembetulan dan menyampaikan pembetulan jika terdapat salah ketik pada aktanya kepada para pihak.
Pelanggaran  tersebut  dapat  mengakibatkan  akta  mengalami  batal  demi  hukum.  Prosedur  penjatuhan  sanksi perdata  didasarkan  pada  putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  di  mana  amar  putusannya menghukum notaris untuk membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada penggugat.
Ganti  rugi  dalam  hukum  perdata  mengacu  pada  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  dimana penggugat  dikembalikan  ke  dalam  keadaan  semula  sebelum  terjadinya  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tergugat. Dalam  hukum  perdata  kerugian  mencakup  materiil  yaitu  kerugian  yang  bisa  dihitung  dengan  uang  dan  kerugian immaterial yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti.
Jika ada permasalahan hukum mengenai akta tersebut dan dapat dibuktikan dalam persidangan yaitu ada aspek yang  dinyatakan  dalam  akta  adalah  tidak  benar  maka  akta  yang  dibuat  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian sebagai  akta  di  bawah  tangan  atau  akta  batal  demi  hukum.  Bagi  notaris  tentulah  notaris  sebagai  pejabat  yang berwenang membuat aktanya akan dikenakan sanksi perdata berupa mengganti kerugian.

## 2. Sanksi pidana
Saat  ini cukup  banyak  kasus-kasus  pidana  yang  terjadi  dikarenakan  perilaku  notaris  yang  tidak  profesional  dan memihak satu pihak pada akta-akta nya dalam arti tidak dapat bertindak netral, sehingga dari hal tersebut ada notaris- notaris yang ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana.
Jika  terjadi  pelanggaran  pidana  maka  notaris  tunduk  pada  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana, sanksi pidana merupakan ultimum remedium , yaitu upaya terakhir apabila sanksi atau upaya- upaya  hukum  lain  tidak  mempan  atau  dianggap  tidak  mempan.  Seorang  notaris  dijatuhi  sanksi  pidana  (secara kumulatif) yang sifatnya condenmnatoir (punitif) atau menghukum.
Notaris  bisa  dijatuhi  pidana,  selain  harus  memenuhi  unsur  pelanggaran  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, notaris juga harus memenuhi unsur pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana.  Tindak  pidana  yang  ada  kaitannya  dengan  profesi  notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatannya dalam membuat akta otentik antara lain:
1. Membuat surat palsu/yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP),
2. Melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (Pasal 264 KUHP)
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP).
Berkaitan  dengan  pelanggaran  notaris  mengenai  tanggung  jawabnya    dalam  pembuatan  akta  dengan  bentuk persekutuan  perdata,  dimana  seorang  notaris  melakukan  pemalsuan  terhadap  aktanya  maka  dapat  dikenakan  sanksi pidana  yaitu  Pasal  263,  Pasal  264,  dan  Pasal  266  KUHP  berupa  hukuman  penjara  dengan  kualifikasi  yang  berbeda sesuai dengan masing-masing pasal tersebut.
15 Kementerian  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa  Edisi  Keempat , Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.304.
Nicko  Nurman. Pembentukan    Persekutuan  Perdata  Notaris  Terhadap  Pelaksanaan  Jabatan  Notaris  Dalam  Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia
Kadangkala ada akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, akibat dari jumlah notaris yang semakin banyak, sehingga menyebabkan persaingan yang kurang sehat dalam perebutan klien dan tidak menutup kemungkinan  terhadap  notaris  dalam  bentuk  persekutuan  perdata  yaitu  kantor  bersama  sehingga  sering  pula  notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.
Penyebab seorang notaris dapat dijatuhi sanksi pidana berkaitan dengan kewenangannya selaku pejabat pembuat akta yang seringkali bersinggungan dengan aspek formal, aspek formal tidak hanya bisa dikenakan sanksi perdata tapi juga bisa dikenakan sanksi pidana.
Aspek  kekuatan  pembuktian  akta  dapat  dijadikan  dasar  notaris  dipidana,  jika  aspek-aspek  tersebut  terbukti dengan sengaja dibuat notaris untuk dijadikan suatu alat untuk melakukan tindak pidana.
Membuat  akta  pihak  atau  akta relaas dibuat  secara  sadar  oleh  notaris  dengan  sengaja  untuk  secara  bersama- sama dengan para pihak yang bersangkutan melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahui sebagai perbuatan yang melanggar aturan hukum.
Berdasarkan hak tersebut di atas maka, notaris dapat dipidana dengan batasan antara lain:
1. Ada  perbuatan  hukum  terhadap  aspek  lahiriah,  formal  dan  materiil  akta  yang  sengaja  dibuat  notaris  bersama- sama  dengan  kesepakatan  para  pihak  penghadap  untuk  dijadikan  sebagai  dasar  untuk  melakukan  suatu  tindak pidana,
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh notaris yang jika di ukur berdasarkan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai menurut instansi yang berwenang,
3. Tindakan  notaris  tersebut  juga  tidak  sesuai  menurut  instansi  yang  berwenang  untuk  menilai  tindakan  notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.
Notaris  bisa  dikenakan  sanksi  pidana  berdasarkan  batasan-batasan  tersebut  di  atas  dilanggar  atau dikesampingkan,  memenuhi  rumusan  pelanggaran  yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  maupun kode etik dan harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Notaris juga bisa dipidana apabila melakukan tindakan pidana berupa pemalsuan baik yang disengaja atau tidak disengaja (kurangnya ketelitian) atau diketahui oleh notaris yang bersangkutan, sehingga dikenakan sanksi pidana.
Jika notaris berbuat kesalahan berupa tindak pidana, maka bisa jadinotaris dapat ditetapkan menjadi tersangka dan terdakwa  dan jika  terdapat  fakta-fakta  hukum  dimuka  persidangan telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  notaris,  maka  kepadanya  dapat  dijatuhi  pidana  penjara  yang  kesemuanya  ini  dapat  diikuti  dengan tindakan penahanan terhadap diri notaris.
Secara  materiil,  notaris  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  dalam  hal  kepalsuan  materiil.  Tidak  hanya  ditujukan terhadap isi yang dipalsu tetapi berkaitan dengan benar tidaknya tanda tangan para pihak dalam akta. seseorang dapat mengingkari  tentang  benar  tidaknya  suatu  tanda  tangan  yang  dibubuhkan  dalam  akta.  Secara  materiil,  kepalsuan meliputi:
1. Tanda tangan yang dipalsu
2. Memalsukan mengenai bentuk dan sisi atas alasan
3. Ada penghapusan isi
4. Mengenai penukaran
5. Ada penambahan
6. Penyalahgunaan tandatangan di bawah blanko
Aspek-aspek  kekuatan  pembuktian  akta  harus  termuat  dalam  pembuatan  akta,  karena  akta  otentik  merupakan suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat para pihak yang menghendaki akta dibuat, akta otentik diajukan sebagai alat  buktidan  karena  kesempurnaannya  maka  dalam  suatu  persidangan  tidak  diperlukan  bukti  pendukung  lain  yang menyatakan bahwa akta otentik tersebut benar, karena suatu akta otentik telah dipastikan kebenarannya.
Selaku  pejabat  umum  yang  membuat  akta  otentik,  maka  masing-masing  notaris  dalam  bentuk  persekutuan perdata harus bertanggungjawab jika timbul sengketa dikemudian hari berkaitan dengan akta tersebut. Tanggungjawab notaris  dalam  hal  pembuktian  perkara  pidana di  persidangan  dapat terjadi jika  timbul  masalah  hukum  terhadap  akta yang dibuat sehingga mewajibkan notaris tersebut memberikan keterangan dan kesaksiannya berkaitan dengan aspek formil maupun materiil dari akta yang dibuat.

## 3. Sanksi administrasi
Dunia kenotariatan mengenal adanya sanksi administratif, hal ini juga diakui dalam Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa notaris selain dikenakan sanksi perdata juga bisa dikenakan administrasi.
Nicko  Nurman. Pembentukan    Persekutuan  Perdata  Notaris  Terhadap  Pelaksanaan  Jabatan  Notaris  Dalam  Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia
Pengertian  sanksi  dalam  hukum  administrasi  negara  adalah  alat  kekuasaan  yang  sifatnya  merupakan  hukum publik,  digunakan  oleh  pemerintah  sebagai  reaksi  atas  ketidakpatuhan  tentang  kewajiban  yang  ada  dalam  norma hukum administrasi negara. 16 Sanksi administratif meliputi: 17 1. Paksaan  pemerintah  ( bestursdwang) .  Tindakan-tindakan  nyata  dari  penguasa  yang  bertujuan  untuk  mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi
2. Penarikan  kembali  keputusan  (ketetapan)  yang  menguntungkan  (izin,  pembayaran,  subsidi).  Penerapan  sanksi berdasarkan penarikan kembali atau dinyatakan tidak berlaku suatu keputusan yang terdahulu, dan mengeluarkan keputusan yang baru.
3. Pengenaan  denda  administratif.  Dikenakan  kepada  siapa  saja  yang  melanggar  undang-undang  dengan  sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom) . Dikenakan dengan tujuan menambah hukuman yang sifatnya pasti, selain denda yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Sanksi  administratif  yang  dikenakan  kepada  notaris  dalam  pembuatan  akta  jika  melakukan  pelanggaran  diatur menyebar  dibeberapa  pasal  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu pada pada Pasal 7 ayat 2, Pasal 16 ayat 11 dan ayat 13, Pasal 17 ayat 2, Pasal 16 ayat 11 dan ayat 13, Pasal 17 ayat 2, Pasal 19 ayat 4, Pasal 32 ayat 4 dan Pasal 37 ayat 2, Pasal 54 ayat 2 dan Pasal 65A.
Berdasarkan  Undang-Undang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  menyebutkan  ada  beberapa sanksi  administrasi  yang  menyebar  dalam  beberapa  pasal,  sanksi  tersebut  antara  lain  peringatan  lisan,  peringatan tertulis,  pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  dan  pemberhentian  tidak  hormat.  Sanksi-sanksi tersebut berlaku secara berjenjang mulai dari sanksi teguran yaitu sanksi yang dianggap ringan sampai terberat yaitu pemberhentian tidak hormat.
Mengenai  prosedur  penjatuhan  sanksi  administratif  dilakukan  secara  langsung  oleh  instansi  yang  diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi administratif sebagai upaya preventif (pengawasan) dilakukan  melalui  pemeriksaan  protokol  notaris  secara  berkala  dan  kemungkinan  adanya  pelanggaran  dalam pelaksanaan jabatan notaris dan langkah represif (penerapan sanksi), dengan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah,  berupa  teguran  lisan  dan  teguran  tertulis  serta  berhak  mengusulkan  kepada  Majelis  Pengawas  Pusat Pemberhentian sementara dalam waktu tiga bulan sampai enam bulan.
Kemudian Majelis Pengawas Pusat selanjutnya melakukan pemberhentian sementara serta berhak  mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat dapat memberhentikan Notaris dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.
Secara  administratif  pertanggungjawaban  notaris,  bahwa  notaris  dapat  dijatuhi  sanksi  administrasi  berupa pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  terhadap  notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum.
Jenis  sanksi  pemberhentian  sementara  dari  jabatan  notaris  atau  skorsing  merupakan  waktu  menunggu pelaksanaan  sanksi  paksaan  dari  pemerintah.  Maksud  sanksi  pemberhentian  sementara  jabatan  notaris  adalah  agar notaris  tidak  melaksanakan  tugas  serta  jabatannya  untuk  sementara  waktu,  sebelum  sanksi  berupa  pemberhentian dengan hormat dan/atau pemberhentian secara tidak hormat dijatuhi kepada seorang notaris.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil pembahasan tanggung jawab Notaris dalam persekutuan perdata terhadap akta yang dibuat dalam persekutuan perdata, Notaris  selaku pejabat yang berwenang  membuat akta dalam bentuk persekutuan perdata  harus  bertanggung  jawab  terhadap  akta  yang  dibuatnya  dimana  masing-masing  notaris bertanggungjawab  sepenuhnya  terhadap  akta  yang  dibuat,  tanggungjawab  tersebut  tidak  dapat  dialihkan, diberikan  atau  digantikan  kepada  notaris  lain  yang  tergabung  dalam  persekutuan  perdata  notaris.  Tanggung jawab  dapat  dikenakan  kepada  persekutuan  perdata  notaris  tetapi  dikenakan  kepada  notaris  yang  tergabung dalam persekutuan perdata notaris.
2. Akibat  hukum  bagi  notaris  dalam  membuat  akta  yang  tidak  dapat  menjalankan  tugasnya  secara bertanggungjawab  dalam  bentuk  persekutuan  perdata  adalah  bahwa  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  harus memenuhi tiga aspek antara lain: aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materiil. Jika menyimpang dari aspek tersebut  maka  notaris  dapat  dikenakan  sanksi  pidana,  sanksi  perdata  dan  sanksi  administrasi.  Sanksi  perdata
16 Ridwan HR, Hukum Admistrasi Negara ,Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 315.
17 Philipus M.  Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Gadjah Mada University Press, Yogjakarta, 1993, hlm. 241.
Nicko  Nurman. Pembentukan    Persekutuan  Perdata  Notaris  Terhadap  Pelaksanaan  Jabatan  Notaris  Dalam  Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia
berupa  mengganti  kerugian,  sanksi  pidana  berupa  penjara,  sanksi  adminsitrasi  berupa  teguran  lisan,  teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

## B. Saran
Pentingnya  bagi  pemerintah  dalam  pembentukan  perundang-undangan  mengenai  persekutuan  perdata  dalam kehidupan sekarang mengingat peraturan perundang-undangan mengenai persekutuan perdata masih berpatok pada Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  yang  dibuat  pada  zaman Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Agar peraturan mengenai persekutuan perdata ini  khususnya  mengenai  kedudukan  hukum  persekutuan  perdata  dapat  lebih  jelas  dalam  hal  hak  dan  kewajiban serta pertanggung jawaban dalam persekutuan perdata.

## DAFTAR  PUSTAKA

## A. BUKU
Abdul Ghofur Anshori. 2009. Kode Etik Notaris. Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press. Yogyakarta.
--------.  2016. Lembaga  Kenotariatan  Indonesia,  Perspektif  Hukum  dan  Etika .  Cetakan  keempat.  UII  Press. Yogyakarta Agus Yudha Hernoko. 2010. Hukum Perjanjian , Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil .  Kencana. Bandung. Ashofa Burhan. 1996. Metode  Penelitian  Hukum . Rineka Cipta. Jakarta. Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu  Hukum .  Mandar Maju. Bandung. Bagir Manan. 2004. Hukum Positif Indonesia . UII Press. Yogyakarta. Chaidir Ali. 1987. Badan Hukum . Alumni. Bandung. CST Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. Dewa Gede Admadja dan Nyoman Putu Budiartha. 2018. Teori-teori Hukum . Setara Press. Bandung. G.H.S Lumban Tobing . 1999. Peraturan  Jabatan Notaris . PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta. Habib Adjie. 2020. Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris . Bandung. Penafsiran  Tematik,  Hukum  Notaris  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris ,  PT.  Refika  Aditama, Bandung, 2014.
Herlin Budiono. 2009. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan . Buku Kedua. Citra Aditya Bakti. Bandung.
--------  2014. Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan  Penerapannya  di  Bidang  Kenotariatan. Citra  Aditya  Bhakti. Bandung.
H.M.N.  Purwosutjipto.  1982. Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  (Bentuk-bentuk  Perusahaan) .  Penerbit  Djambatan. Cetakan ke 2. Jakarta.
-------,  2007. Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia  2 , Bentuk-bentuk  Perusahaan. Cetakan  Kesebelas. Djambatan. Jakarta.
Janus  Sidabalok.  2012. Hukum  Perusahaan,  Analisis  Terhadap  Peran  Perusahaan  Dalam  Pembangunan  Ekonomi Nasional Di Indonesia , Nuansa Aulia, Bandung, 2012 Jonny Ibrahim . 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Surabaya. Bayumedia. Mulhadi. 2020. Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia , Rajagrafindo Persada, Depok. Purwahid Patrik. 1994. Dasar-dasar Hukum Perikatan . Mandar Maju. Bandung. Philipus M. Hadjon. 1997. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . Bina Utama. Surabaya. Pitlo. 1986. Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda . (Alih Bahasa M. Isa Arief). Intermasa, Jakarta. Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara . Raja Grafindo Persada. Jakarta. Rudhi Prasetya. 2002. Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer . PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Cetakan Kesatu. PT. Raja Grafindo Persada.
Setiono.  2004. Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum) Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana  Universitas  Sebelas Maret. Surakarta.
Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie.  2011. Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta .  Penerbit  CV. Mandar Maju. Bandung.
Nicko  Nurman. Pembentukan    Persekutuan  Perdata  Notaris  Terhadap  Pelaksanaan  Jabatan  Notaris  Dalam  Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia
Supriadi. 2014. Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. Tan Thong Kie. 2000. Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris. Buku I. PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.

## B. REFERENSI  INTERNET
Andria Fairuz Tuqa, Herlia, Damayanthi Prahastini Puteri Maarif, Kerjasama antar Notaris dalam Bentuk Persekutuan Perdata, Jurnal Hukum Magnum Opus , Februari 2019.  Volume 2 Nomor  2.
Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Berkaitan Dengan Pembuatan Akta  Berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris, Disertasi  Program  Pascasarjana  Universitas  Airlangga , Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2007. Fitri Hidayat`s Blog, Perlindungan Hukum  Unsur Esensial Dalam Suatu  Negara Hukum , 31 Juli 2013, didownload pada 11 Februari 2022.
Foni, Winner Sitorus dan Hasbir Perangin, Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Riau Law Journal, Vol. 2, No. 1 Mei 2018.
Galih Cakra Wiguna dan Mulyoto, Perbandingan Hukum Mengenai Maatschap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata    dan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris    serta  implementasinya  pada  Notaris, Jurnal  Reperatorium, Volume IV No. 2 Juli – Desember 2017.
Herlien  Budiono, Peran,  Fungsi  dan    Keberadaan    Notaris    Indonesia, 24  September    2019,  Notariat  Unpas,  2019 https://diy.ini.id/post/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-dr.-herlien-budiono-sh    diunduh  pada  10 April 2022 Pukul 11. 15 WIB
Inna  Zakhina,  Rachmad  Safaat  dan  Istislam,  Karakteristik  dan  Persekutuan  Perdata  Notaris, Jurnal  Program  Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang, 2016. Niko  Ramadhani, Notaris  :  Peran,  Fungsi  dan  Kewenangan ,  6  Januari  2021,  di  download  pada https://www.akseleran.co.id/blog/notaris-adalah/ diakses pada 6 Maret 2022 Pukul 07.00 WIB. Ronald Gultom. Penetapan Honorarium Atas Jasa Hukum Notaris, Jurnal Universitas Hasanuddin, 2017. Sulistiyono,  P elaksanaan  Sanksi  Pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Notaris  oleh  Dewan  Kehormatan  Ikatan  Notaris Indonesia di Tangerang , Eprints.undip.ac.id/18400/1/Sulistiyono. Diunduh pada tgl 11 Februari 2022. Sulhan, Pelaksanaan Kode Etik Dalam Menjalankan Jabatan Notaris , Jurnal Universitas Hasanuddin, 2015. Zimry  Boy  Yoyada  Sinuhaji,  Abdul  Rachman  Budiono  dan  Lutfi  Effendi,  Persekutuan  Perdata  menurut  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Terhadap  Prinsip  Kemandirian  Notaris, Jurnal  Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, 2016. http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/33377/Chapter%20II.pdf?  sequence=3&isAllowed=y  (dikutip pada 26 Februari  2022, pukul 18. 32 WIB http://artonang.blogspot.com/2016/01/persekutuan-perdata-partnership.html (dikutip pada 2 Maret  2022, pukul 18.40 WIB) http://iptekindonesiaef.blogspot.com/2016/01/persekutuan-perdata-burgelijke-maatschap.html (dikutip pada 26
Februari 2022, pukul 19.20 WIB)
https://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=2962&file=/Persekutuan-Perdata. html, diunduh pada 10 Maret 2022 Pukul 05.30 WIB.
https://www.studocu.com/id/document/universitashasanuddin/accounting/persekutuan-perdata/7623561, diunduh pada 10 Maret 2022, Pukul 10.05 WIB.