Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penerapan Pengendalian Internal dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Seluruh OPD di Kabupaten Siak) (Dea Priscilla, Taufeni Taufik, Al Azhar A) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
THE EFFECT OF IMPLEMENTATION OF FINACIAL ACCOUNTING SYSTEM, FINANCIAL REPORT ACCESSIBILITY, INTERNAL CONTROL IMPLEMENTATION AND GOOD GOVERNANCE IMPLEMENTATION TO REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY (Empirical Study on All OPD of Siak Regency)
Dea Priscilla 1 , Taufeni Taufik 2 , Al Azhar A 3 1,2,3 Universitas Riau Email: deapriscilla_1998@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This  research  aims  to  examine  and  to  analyse  the  effect  of  implementation  of  financial  accounting  system, financial  report  accessibility,  implementation  of  internal  control  and  good  governance  implementation  to regional financial  management  accountability. This research  was conducted at  all OPD of Siak Regency. This research is a quantitative research. The population of this research is 28 OPD of Siak Regency and the number of  samples  is  84  respondents.  The  sampling  method  that  used  in  this  research  is  purposive  sampling.  The hyphotesis were examined with multiple regression analysis and the statistical program used was SPSS 22. The results  showed  that  the  implementation  of  financial  accounting  system,  financial  report  accessibility, implementation  of  internal  control  and  good  governance  implementation  had  significant  effect  on  regional financial management accountability.
Keywords: Implementation of Financial  Accounting System; Financial  Report  Accessibility; Implementation  of Internal  Control;  Good  Governance  Implementation;  Regional  Financial  Management Accountability.

## PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Pada Seluruh OPD di Kabupaten Siak)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  dari  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan, aksesibilitas  laporan  keuangan,  penerapan  pengendalian  internal  dan  penerapan  good  governance  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  seluruh  OPD  di  Kabupaten  Siak. Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kuantitatif.  Jumlah  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  28  Organisasi Pemerintah  Daerah  (OPD)  di  Kabupaten  Siak.  Jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  84 responden.  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah  purposive  sampling.  Hipotesis  diuji  dengan metode  analisis  regresi  berganda  dan  program  statistik  yang  digunakan  adalah  SPSS  22.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan,  aksesibilitas  laporan  keuangan,  penerapan pengendalian internal dan penerapan good governance berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah .
Kata Kunci: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan; Aksesibilitas Laporan Keuangan; Penerapan Pengendalian Internal; Penerapan Good Governance; Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah .

## PENDAHULUAN
Laporan  keuangan  sektor  publik  merupakan  representasi  terstruktur  posisi  keuangan  akibat  transaksi  yang dilakukan  (Septa, 2018). Laporan keuangan sektor publik  adalah sebuah  informasi  mengenai catatan keuangan sebuah  organisasi  dalam  satu  periode.  Sebagai  organisasi  yang  mengelola  dana  masyarakat,  organisasi  sektor publik harus mampu memberikan pertanggung-jawaban publik melalui laporan keuangannya. Laporan keuangan organisasi  sektor  publik  merupakan  komponen  penting  untuk  menciptakan  akuntabilitas  sektor  publik (Hehanussa,  2015).  Semakin  baik  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  maka  akan  berimplikasi  terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan  maupun keberhasilannya  sebagai  bahan  evaluasi  tahun  berikutnya.  Agar  akuntabilitas  sektor  publik  dapat  dilaksanakan diperlukan  sistem  akuntansi  yang  memadai,  karena  sistem  akuntansi  merupakan  pendukung  terciptanya pengelolaan  keuangan  daerah  yang  transparasi,  adil,  efektif,  efisien.  Pengembangan  sebuah  sistem  yang dianggap  tepat  untuk  dapat  di  implementasikan  di  daerah  menghasilkan  suatu  penerapan  sisitem  akuntansi keuangan  daerah  yang  diharapkan  dapat  mengganti  sistem  akuntansi.  Agar  akuntabilitas  publik  terjamin, diperlukan sistem akuntansi yang baik, transparan, adil, efektif dan efisien (Surjono dan Firdaus, 2017).
Penerapan  sisitem  akuntansi  keuangan  daerah  memiliki  peran  yang  sangat  vital  dalam  memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi  dan  akuntabilitas  publik.  Tuntutan  dilaksanakannya  akuntabilitas  keuangan  mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekedar  melakukan  vertical  reporting,  yaitu  pelaporan  kepada  pemerintah  atasan  ,  akan  tetapi  juga  melakukan horizontal  reporting,  yaitu  pelaporan  kinerja  pemerintah  daerah  kepada  DPRD  dan  Masyarakat  luas  sebagai bentuk  horizontal  accountability  (Iskandar,  2014).  Agar  informasi  yang  disampaikan  dalam  laporan  keuangan dapat  memenuhi  prinsip  akuntabilitas,  pemerintah  daerah  harus  meningkatkan  aksesibilitas  laporan keuangannya,  tidak  sekedar  menyampaikan  ke  DRPD,  tetapi  juga  memfasilitasi  masyarakat  luas  agar  dapat mengetahui  atau  memperoleh  laporan keuangna dengan  mudah  (Fauziyah dan Handayani, 2017).  Aksesibilitas laporan  keuangan  merupakan  kemudahan  bagi  seseorang  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  laporan keuangan.  Akuntabilitas  dapat  terwujud  apabila  setiap  instansi  menerapkan  penerapan  pengendalian  internal yang tepat. Hal ini karena dalam pengendalian internal, suatu instansi diharuskan menyajikan laporan keuangan yang  akuntabel  yaitu  dapat  dipertanggungjawabkan  (Sari,  2017).  Pengendalian  internal  merupakan  salah  satu fondasi terkuat good governance.
Terdapat  realisasi  belanja  jasa  internalet  pada  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  sebesar Rp42.866.881,43 atas layanan jasa internalet yang tidak dapat dimanfaatkan dan pajak belum dipungut sebesar Rp66.545.454,55. Belanja tanah timbun untuk Landfill TPA pada dinas lingkungan hidup tidak sesuai ketentuan dan  terdapat  pembayaran  yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi  senyatanya  sebesar  Rp61.534.718,18.  Paket pekerjaan  pembangunan  kantor  lurah  kandis  kota  pada  sekretariat  daerah  tidak  selesai  dikerjakan  dan  terdapat kekurangan  volume sebesar Rp72.091.418,55 Kekurangan  volume atas 23 paket pekerjaan  belanja  modal pada tujuh  OPD  sebesar  Rp1.168.205.485,17.  Menginstruksikan  bendahara  pengeluaran  untuk  menagih  pajak  yang belum dipungut sebesar Rp66.545.454,55 kepada PT SPS dan menyetorkan ke kas negara.
Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  supaya  memproses  penyelesaian  kelebihan  pembayaran sebesar  Rp557.445.862,21  sesuai  peraturan  perundangundangan  dan  menyetorkannya  ke  kas  daerah.  Kepala Dinas  Pekerjaan  Umum  Tata  Ruang  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  supaya  memproses penyelesaian  kelebihan  pembayaran  sebesar  Rp242.396.883,96  sesuai  peraturan  perundang-undangan  dan menyetorkannya ke kas daerah. Kepala Dinas Kesehatan supaya memproses penyelesaian kelebihan pembayaran sebesar  Rp282.933.760,16  sesuai  peraturan  perundang-undangan  dan  menyetorkannya  ke  kas  daerah.  Kepala Badan  Keuangan  Daerah  supaya  memproses  penyelesaian  kelebihan  pembayaran  sebesar  Rp38.490.446,75 sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.
BPK  merekomendasikan  Bupati  Siak  agar:  Kepala  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  supaya memproses penyelesaian kelebihan pembayaran sebesar Rp19.596.848,91 sesuai peraturan  perundangundangan dan  menyetorkannya  ke  kas  daerah.  Realisasi  Pemakaian  BBM  Pada  21  OPD  Melebihi  Standar  Sebesar Rp384.693.138,71, Realisasi BBM pada Satpol PP Tidak Senyatanya Sebesar Rp63.888.000,00 dan Pembayaran Belanja  BBM  Tidak  Sesuai  Peruntukkannya  Sebesar  Rp562.320.700,00.  Kelebihan  Pembayaran  Tunjangan Transportasi  Anggota  DPRD  Sebesar  Rp415.140.000,00  dan  Tunjangan  Komunikasi  Intensif  Pimpinan  dan Anggota  DPRD  Sebesar  Rp285.600.000,00.  AR  sebesar  Rp6.375.000,00  dan  S  sebesar  Rp15.660.000,00  dan menyetorkannya ke kas daerah.
BPK  merekomendasikan  Bupati  Siak  agar:  memerintahkan  Inspektur  Daerah  Kabupaten  Siak  untuk melakukan  pemeriksaan  khusus  atas  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  belanja  sewa  kegiatan  penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tahun 2017 sebesar Rp2.685.690.000,00 dan laporannya disampaikan ke BPK.  Kepala  Satpol  PP  untuk  menyetorkan  kelebihan  pembelian  BBM  yang  tidak  sesuai  dengan  harga
senyatanya  sebesar  Rp63.888.000,00  ke  kas  daerah.  Potensi  PAD  atas  pajak  restoran  kurang  diterima  sebesar Rp1.559.341.658,45.  kelebihan  pembayaran  tunjangan  pegawai  yang  menjalani  tugas  belajar  sebesar Rp86.166.000,00,  kelebihan  pembayaran  belanja  bbm  pada  sekretariat  DPRD  sebesar  Rp85.040.240,08. memerintahkan kepala dinas kesehatan, direktur rsud siak, kepala dinas pendidikan, dan kepala bappeda terkait untuk  menagihkan  kelebihan  pembayaran  tunjangan  sebesar  Rp86.166.000,00  kepada  para  pegawai  yang melaksanakan tugas belajar dan menyetorkan ke kas daerah.
Dari kasus diatas sangat berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan Keuangan suatu daerah, dimana Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  proses  pengelolaan  keuangan  daerah  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pertanggung-  jawaban,  serta  pengawasan  harus  benar-benar  dapat dilaporkan  dan  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  dan  DPRD  terkait  dengan  kegagalan  maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya
Berdasarkan  latar  belakang  dan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  diatas,  peneliti  termotivasi  untuk melakukan  penelitian,  dan  akan  melakukan  pengujian  dengan  mengangkat  judul  penelitian  yaitu  :  “Pengaruh Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan,    Aksesibilitas  Laporan  Keuangan,  Sistem  Pengandalian  Internal  dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada  OPD yang ada di Kabupaten Siak)”
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui apakah  penerapan sisitem akuntansi keuangan,  aksesibilitas laporan  keuangan,  penerapan  pengendalian  internal,  dan  penerapan good  governance mempengaruhi akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  organisasi  pemerintah  daerah  (OPD)  di  Kabupaten  Siak. Penelitian ini pengembangan dari Melisa Nitasari (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah  lokasi penelitian,  Waktu penelitian dan peneliti  menambahkan satu variabel  bebas  yaitu  Penerapan Good Governance .  Alasan  peneliti  memilih  varibel  Penerapan Good  Governance karena  hasil  penelitian  terdahulu masih tidak konsisten.

## TINJAUAN PUSTAKA
Teori Agency
Hubungan  keagenan  merupakan  suatu  kontrak  dimana  satu  orang  atau  lebih  memerintah  orang  lain  untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik  bagi  prinsipal  (Jensen  dan  Meckling,  1976).  Akuntabilitas  publik  dapat  dimaknai  dengan  adanya kewajiban  pihak  pemegang  amanah  untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut  (Mardiasmo,  2006:20). Berkaitan  dengan  masalah  keagenan,  praktek  pelaporan  keuangan  dalam  organisasi  sektor  publik  merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para  pengguna  informasi  keuangan  pemerintah  dapat  digambarkan  sebagai  suatu  hubungan  keagenan. Pemerintah  berfungsi  sebagai  agen  yang  diberi  kewenangan  untuk  melaksanakan  kewajiban  tertentu  yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya (Faristina, 2011).

## Penerapan Sisitem Akuntansi Keuangan
Akuntabilitas  merupakan  pertanggung-jawaban  mengenai  integritas  keuangan,  pengungkapan,  dan  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Sasaran  pertanggung-jawaban  ini  adalah  laporan  keuangan  yang disajikan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  mencakup  penerimaan,  penyimpanan,  dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (Tania, 2009). Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut pasal 232  ayat  (3)  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006,  yaitu  meliputi  serangkaian  prosedur  mulai  dari  proses pengumpulan  data,  pencatatan,  penggolongan  dan  peringkasan  atas  transaksi  dan/atau  kejadian  keuangan  serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggung-jawabkan pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah  menetapkan  sistem  akuntansi  pemerintahan  daerah  dengan  mengacu  pada  peraturan  daerah  tentang pokokpokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah (Halim 2013:84).
Akuntabilitas  terbentuk  dalam  sebuah  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  terdiri  dari  laporan realisasi  anggaran,  neraca,  catatan  atas  laporan  keuangan,  dan  laporan  barang  maka  perlu  untuk  melakukan berbagai  kegiatan  untuk  mendukung  pelaksanaan  kebijakan  tersebut,  menunjang  pemerintah  daerah  dalam menghasilkan  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  daerah  maka  harus  perlu  dikembangkan  dan  disusun penerapan sisitem akuntansi keuangan daerah yang tepat (Keputusan Menteri Keuangan No 355/KMK07/2001). Hasil  penelitian  Asfiryati  (2017),  Lily  (2015),  Ria  Herlina  (2021)  dan  Kurnia  (2013)  menyatakan  bahwa penerapan sisitem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
H1 :  Penerapan sisitem  akuntansi keuangan  berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## Aksesibilitas Laporan Keuangan
Akuntabilitas  yang  efektif  tergantung  kepada  akses  publik  terhadap  laporan  pertanggung-jawaban  maupun laporan  temuan  yang  dapat  dibaca  dan  dipahami.  Dalam  demokrasi  yang  terbuka,  akses  sini  diberikan  oleh media  seperti  surat  kabar,  majalah,  radio,  stasiun  televisi,  website  (internalet),  dan  forum  yang  memberikan perhatian  langsung  atau  peranan  yang  mendorong  akuntabilitas  pemerintah  terhadap  masyarakat  (Shende  dan Bennet dalam Mulyana, 2006).
Pemerintah  daerah  harus  memberikan  kemudahan  akses  bagi  para  pengguna  laporan  keuangan.  Apa artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan  keuangan,  maka  usaha  untuk  menciptakan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  tidak  akan berjalan  dengan  baik.  Pemerintah  daerah  harus  mampu  memberikan  kemudahan  akses  bagi  para  pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.
Akuntabilitas  dapat  dipahami  sebagai  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  (agent)  untuk  memberikan pertanggung-jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah  (principal)  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut (Mahsun, 2006). Untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah  pemerintah  daerah  harus  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  berupa  laporan  keuangan  kepada masyarakat  secara  terbuka  dengan  mengembangkan  sistim  informasi  keuangan  daerah.  Berarti  dengan memberikan  kemudahan  akses  terhadap  laporan  keuangan  bagi  para  pengguna  akan  menciptakan  akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
Hasil  dari  penelitian  Wahyuni,  (2014),  Anies  Iqbal  Mustofa  (2012)  menyatakan  bahwa  aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap upaya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
H2 : Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## Penerapan Pengendalian Internal
Akuntabilitas dapat terwujud apabila setiap instansi menerapkan penerapan pengendalian internal yang tepat. Hal ini karena dalam penerapan pengendalian internal, suatu instansi diharuskan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel  yaitu  dapat  dipertanggungjawabkan.  Seperti  yang  dijelaskan  di  dalam  teori  keagenan,  bahwa pemerintah sebagai pihak agent bertanggung jawab kepada rakyat sebagai pihak principal. Sehingga, pemerintah dituntut  untuk  dapat  menjalankan  akuntabilitas  dengan  baik  sebagai  bentuk  pertanggung  jawabannya  kepada rakyat.
Hasil  dari  penilitian  Nugraha,  Susanti  (2010),  dan  Febri  Yulisa  (2019)  menyatakan  penerapan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan.
H3 : Penerapan pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## Pengaruh Penerapan Good Governance
Good  governance dapat  diartikan  sebagai  pelayanan  publik  yang  efisien,  sistem  pengadilan  yang  dapat diandalkan,  pemerintahan  yang  bertanggung  jawab  (accountable)  pada  publiknya. Good  governance adalah penyelenggaraan  pemerintahan  yang  solid  dan  bertanggungjawab  serta  efisien  dan  efektif  dengan  menjaga kesinergiaan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain (state, private sector and society) (Osborne dan Geabler, 1992; Lundqvist, 2001).
Good  Governance sering  diartikan  sebagai  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Dari  segi  pandang UNDP,  governance  dikatakan  baik  (good)  apabila  sumber  daya  publik  dan  masalahmasalah  publik  dikelola secara  efektif  dan  efisien,  yang  merupakan  respon  dari  kebutuhan  mesyarakat.  Sementara  World  Bank memberikan  pengertian  tentang Good  Governance sebagai  suatu  penyelenggaraan  manajemen  yang  solid  dan bertanggung  jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan  efisiensi pasar, penghindaran kesalahan alokasi  atas dana  investasi,  pencegahan  korupsi,  kolusi,  nepotisme  (KKN),  serta  menjalankan  disiplin  anggaran  dan penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009: 18).
Berdasar beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Good Governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik berupa sistem yang mengatur dan megontrol urusan Negara pada semua tingkat, terkait dengan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berada di dalamnya.
Inti pembahasan dari good governance terletak pada pemahaman atas prinsip-prinsip good governance itu  sendiri.  Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  dan  bertanggung  jawab  bisa  berjalan  apabila  dalam penerapan  otoritas  politik,  ekonomi,  dan  administrasi,  memiliki  interaksi  yang  setara.  Interaksi  dapat  terjadi ketika prinsip-prinsip telah diterapkan dan dipahami dengan baik.
Hasil dari penelitian Rinaldi (2016) dan Taufeni Taufik (2021) menyatakan penerapan good governance mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
H4 : Penerapan Good Governance berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## Model Penelitian
Variabel Independen Variabel Dependen

## Gambar 1. Model Penelitian

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  seluruh  Organisasi  Pemerintah  Daerah  (OPD)  di  Kabupaten  Siak.  Waktu penelitian  dilakukan  pada  bulan  Februari  tahun  2020  sampai  dengan  selesai.  Peneliti  akan  meneliti  dan menganalisis  Pengaruh  Penerapan  sisitem  akuntansi  keuangan,  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan,  Penyajian Laporan Keuangan, Penerapan pengendalian  internal dan Penerapan Good Governance Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Sugiyono (2014:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari  atas  obyek  atau  subyek  yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya.  Populasi  penelitian  ini  adalah  Organisasi  Pemerintah Daerah  (OPD)  di  Kabupaten  Siak  yang  berjumlah  28  OPD.  Sampel  penelitian  adalah  jumlah  dan  karateristik yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut  (Sugiyono:2014:81).  Pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  Purposive  Sampling,  Purposive  sampling  merupakan  pengambilan  sampel  yang disesuaikan  dengan  tujuan  atau  masalah  penelitian  (Sugiyono,  2014:122).  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  dalam  bentuk  kusioner  yang  diberikan  responden  yang  dituju.  menurut  Sugiyono, (2014:230).  Jumlah  responden  yang  berhasil  di  dapatkan  sebanak  84  responden  dari  28  organisasi  pemerintah daerah kabupaten siak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian  ini  merupakan data primer, dimana data penelitian diperoleh secara  langsung dari  sumber-sumber asli  yang didasarkan  hasil kuesioner  yang disebarkan oleh peneliti. Data tersebut diperoleh melalui kuesioner yang berupa daftar pernyataan secara terstuktur, dimana setiap  responden  dibatasi  dalam  memberikan  jawaban  pada  beberapa  alternatif  jawaban  tertentu.  Sumber  data penelitian  ini  adalah  skor  total  yang  diperoleh  dari  pengisian  kuesioner  yang  telah  dikirim  kepada  pegawai  – pegawai yang bekerja di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Siak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Berdasarkan  hasil  penelitian  validitas  secara  statistik  masing-masing  indikator  pertanyaan  untuk  variabel penerapan  sisitem  akuntansi  keuangan,  aksesibilitas  laporan  keuangan,  penerapan  pengendalian  internal, penerapan good  governance dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  memiliki  nilai  r  hitung  >  r  tabel dapat disimpulkan valid dan layak dijadikan sebagai data penelitian.
Berdasarkan  hasil  penelitian  reliabilitas  statistik  masing-masing  indikator  pertanyaan  untuk  variabel penerapan  sisitem  akuntansi  keuangan,  aksesibilitas  laporan  keuangan,  penerapan  pengendalian  internal, penerapan good  governance dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Bahwa  koefisien  cronbach  alpha >0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrument penelitian adalah reliabel.
Penerapan Sistem
Akuntansi Keuangan (X1)
Aksebilitas Laporan
Keuangan (X2)
Penerapan
Pengendalian Internal (X3) Penerapan Good Governance (X4) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)
Tabel 1. Hasil Normalitas
Unstd. Residual N 84 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Dev. 2.02773405 Most Extreme Differences Absolute .098 Positive .098 Negative -.058 Kolmogorov-Smirnov Z .897 Asymp. Sig. (2-tailed) .397
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

## Sumber: Hasil Data Olahan SPSS (2020)
Berdasarkan  tabel  hasil  uji  kolmogrov-smirnov  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  nilai  asymp.  sig.  (2- tailed)  adalah  sebesar  0,397  lebih  besar  dari  0,05.  Hasil  pengujian  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  residual terdistribusi  normal karena  nilai signifikansinya  lebih  besar dari 0,05. Dengan demikian,  maka  hasil penelitian ini dinyatakan dapat diterima karena data yang dianalisis telah memenuhi kriteria uji normalitas.

## Hasil Heteroskedastisitas
hasil  pengujian  heterokedastisitas  pada  tampilan  scatterplot  dari  variable  dependen  yaitu  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  menunjukkan  titik-titik  menyebar  diatas  dan  dibawah  pada  sumbu  Y,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini telah terbebas dari heterokedastisitas.

## Tabel 2. Hasil Multikoloniaritas

## Sumber: Hasil Data Olahan SPSS (2020)
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, maka dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat nilai VIF dari penerapan sistem akuntansi daerah 1.752, aksesibilitas laporan keuangan 1.056, penerapan pengendalian internal 1.057, dan penerapan good governance 1.844 < 10, sedangkan nilai tolerance dari penerapan sistem akuntansi daerah 0.571, aksesibilitas laporan keuangan 0.947, penerapan pengendalian internal 0.946, dan penerapan good governance 0.542 > 0,1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas.

## Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients a Model Unstdzd. Coeff. Stdzd.  Coeff. T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 6.023 3.365 1.790  0.077 Penerapan sistem akuntansi keuangan Daerah  0.447 0.088 0.479  5.070  0.000 Aksesibilitas Laporan Keuagan 0.297 0.118 0.186  2.530  0.013 Penerapan Pengendalian Internal 0.170 0.061 0.203  2.761  0.007 Penerapan Good Governance 0.123 0.049 0.245  2.530  0.013
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Sumber: Hasil Data Olahan SPSS (2020)
Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Penerapan sisitem akuntansi keuangan Daerah 0,571 1,752 Aksesibilitas Laporan Keuangan 0,947 1,056 Penerapan Pengendalian Internal 0,946 1,057 Penerapan Good Governance 0,542 1,844 a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.
Y = 6.023 + 0.447 X1 + 0.297 X2 + 0.170 X3 + 0.123 X4 + e
Persamaan  regresi  diatas  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  (1).Nilai  konstanta  =  6.023  menunjukkan bahwa  jika  variabel  (X)  bernilai  0  (nol)  maka  (Y)  bernilai  sebesar  6.023.  (2).  Nilai  koefisien  regresi  variabel (X1) adalah 0.447 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel (X1) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan variabel (Y) sebesar 0.447. (3). Nilai koefisien regresi  variabel  (X2)  adalah  0.297  dan  bertanda  positif.  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap  peningkatan  satu  satuan pada variabel (X2) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan variabel (Y) sebesar 0.297. (4).Nilai  koefisien  regresi  variabel  (X3)  adalah  0.170  dan  bertanda  positif.  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap peningkatan  satu  satuan  pada  variabel  (X3)  dengan  asumsi  variabel  lainnya  tetap,  maka  akan  meningkatkan variabel (Y) sebesar 0.170. (5)  .Nilai koefisien regresi  variabel (X4) adalah 0.123 dan  bertanda positif. Hal  ini berarti  bahwa  setiap  peningkatan  satu  satuan  pada  variabel  (X4)  dengan  asumsi  variabel  lainnya  tetap,  maka akan meningkatkan variabel (Y) sebesar 0.123.

## Hasil Uji Hipotesis
Untuk  melakukan pengujian terhadap  masing-masing  hipotesis,  maka akan digunakan uji regresi  parsial (uji t) yang  bertujuan  untuk  menentukan  seberapa  besar  pengaruh  satu  variabel  independen  secara  individual  dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Hasil pengujian hipotesis pertama dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4. Uji Hipotesis Pertama Variabel Beta (B)   t hitung  Signifikansi Hasil Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 0,447 5,070 0,000 Diterima
Sumber: Hasil Data Olahan SPSS (2020)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  variabel  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  (X1) terhadap  akuntabilitas  keuangan  daerah  (Y)  memiliki  koefisien  regresi  (β)  sebesar  0,447  dengan  nilai signifikansi  0,000  <  0,05  dan  memiliki  nilai  t¬hitung  sebesar  5,070  >  ttabel  1,99045.  Dengan  demikian, berdasarkan  kriteria  H1  diterima  dan  menunjukkan  bahwa  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  menjadi  bagian penting  untuk  dipahami  pada  organisasi  sektor  pemerintah.  Sehingga  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan daerah  yang  baik  dan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dapat  menjadi  salah  satu  bagian  penilaian  dalam mengukur akuntabilitas instansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan daerah  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negri  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  pedoman  pengelolaan keuangan daerah.
Hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  melakukan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai dengan  akan  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  dan  pihak-pihak  terkait.  Untuk  dapat dipertanggungjawabkan  dengan  baik,  terutama  kepada  masyarakat  setiap  OPD  wajib  melakukan  pengelolaan secara  akuntabilitas.  Tentunya  dalam  setiap  tahap  Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  baik  dari  proses pengelolaan  keuangan  daerah  mulai  dari  akuntabilitas  perencanaan,  akuntabilitas  pelaksanaan,  akuntabilitas penatausahaan, akuntabilitas pelaporan, akuntabilitas pertanggungjawaban, serta akuntabilitas pengawasan harus dapat sesuai dengan standar sistem akuntansi keuangan daerah. Sehingga semakin baik setiap OPD menerapkan sistem  akuntansi  keuangan  daerah  ini  maka  akan  semakin  baik  tahapan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah.
Dengan hasil pengaruh yang positif pada penelitian ini mendukung pernyataan dari Superdi (2017) yang menyatakan  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  memiliki  peran  yang  sangat  vital  dalam  memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Selain  itu penelitian  ini sejalan dengan penelitian  yang pernah dilakukan oleh Asfiryati (2017), Lily (2015) dan Kurnia (2013) menyatakan bahwa penerapan sisitem akuntansi keuangan daerah  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Namun,  hasil  penelitian  ini  bertolak belakang dengan hasil penelitian Saputra (2014) yang menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.
e-ISSN: 2685-5607
Tabel 5. Uji Hipotesis Kedua Variabel Beta (B)   t hitung  Signifikansi Hasil Aksesibilitas Laporan Keuangan 0,297 2,530 0,013 Diterima
Sumber: Hasil Data Olahan SPSS (2020)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  variabel  aksesibilitas  laporan  keuangan  (X2)  terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Y) memiliki koefisien regresi (β) sebesar 0,297 dengan nilai signifikansi 0,013 < 0,05  dan  memiliki  nilai  t¬hitung  sebesar  2,530  >  ttabel  1,99045.  Dengan  demikian,  berdasarkan  kriteria  H2 diterima dan  menunjukkan  bahwa aksesibilitas  laporan keuangan  berpengaruh terhadap  akuntabilitas keuangan daerah.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sulit  atau  mudahnya  pemberian  akses  kepada  para  pengguna  laporan keuangan  daerah  menjadi  bagian  penting  untuk  dipahami  pada  organisasi  sektor  pemerintah.  Ini  dikarenakan apabila menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan  keuangan,  maka  akan  menciptakan  suatu  kebiasan  buruk  pada  laporan  keuangan  yang  dihasilkan. Tentunya  akan  menganggu  terciptanya  akuntabilitas  pengelolaan  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  setiap daerah.  Jika  itu  terjadi,  kepercayaan  dari  sipengguna  laporan  terutama  masyarakat  akan  menurun  dan  akan membuat OPD terlihat tidak bertanggung jawab pada tugas yang diberikan.
Berpengaruhnya  aksesibilitas  laporan  keuangan  secara  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah  pada  penelitian  ini  sejalan  pada  pernyataan  yang  disampaikan  Wahyuni  (2014)  bahwasannya dalam  Aksesibilitas  terdapat  beberapa  indikator  untuk  mencapai  tujuan  yang  ingin  dicapai,  diantaranya keterbukaan,  kemudahan,  dan  accessible.  Ketiga  hal  tersebut  menjadi  unsur  penting  yang  harus  diterapkan organisasi sektor publik dalam melaksanakan tanggung jawabannya.
Sulitnya  pemberian  akses  di  OPD  akan  menurunkan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  dan laporan  yang  dihasilkan  tidak  akan  berjalan  dengan  baik.  Pemerintah  daerah  harus  mampu  memberikan kemudahan  akses  bagi  para  pengguna  laporan  keuangan,  tidak  hanya  kepada  lembaga  legislatif  dan  badan pengawasan  tetapi  juga  kepada  masyarakat  yang  telah  memberikan  kepercayaan  kepada  pemerintah  daerah untuk mengelola dana publik. Selain itu, penelitian ini sejalan dengan penelitian dahulu yang pernah dilakukan oleh  Superdi  (2017)  dan  Lily  (2015)  menyatakan  bahwa  aksesibilitas  laporan  keuangan  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Namun,  hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  hasil penelitian  Melisha  Nitasari  (2018)  yang  menemukan  bahwa  aksesibilitas  laporan  keuangan  tidak  berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

## Tabel 6. Uji Hipotesis Ketiga
Variabel Beta (B)   t hitung  Signifikansi Hasil Penerapan Pengendalian Internal 0,170 2,761 0,007 Diterima
Sumber: Hasil Data Olahan SPSS (2020)
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel penerapan pengendalian internal (X3) terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Y) memiliki koefisien regresi (β) sebesar 0,170 dengan nilai signifikansi 0,007 < 0,05  dan  memiliki  nilai  thitung  sebesar  2,761  >  ttabel  1,99045.  Dengan  demikian,  berdasarkan  kriteria  H3 diterima dan menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  mencapai  akuntabilitas  pengelolan  keuangan  daerah  dibutuhkan pengendalian  internal  yang  baik  yang  dilakukan  oleh  manajemen.  Sehingga  penerapan  pengendalian  internal dapat  menjadi  suatu  bentuk  pengawasan  internal  pemerintah  pada  setiap  daerah.  Oleh  karena  itu,  penerapan pengendalian  internal  juga  menjadi  bagian  penting  untuk  dapat  diterapkan  dengan  baik  pada  organisasi  sektor pemerintah.  Sehingga  semakin  baiknya  pengendalian  internal  yang  ada  dalam  suatu  organisasi  maka  akan membantu mempermudah tercapainya akuntabilitas dalam melakukan pengelolan keuangan daerah.
Tahapan  dalam  melakukan  pengelolan  keuangan  dibutuhkan  perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Hal  tersebut tidak akan berjalan dengan baik  jika tidak ada  bentuk  pengendalian  yang  dilakukan  pihak  instansi  pemerintah.  Pengelolaan  yang  baik  tentu  akan berdampak  pada  akuntabilitasnya  pengelolaan  keuangan  daerah.  Apalagi  bagi  setiap  daerah  dalam  konteks organisasi pemerintah, wajib memberikan akuntabilitas publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan  tersebut.  Sehingga  dibutuhkan  pengendalian  internal  pada  setiap  proses  yang  dilakukan.  Karena pengendalian  internal  ini  melekat  dalam  kegiatan  operasional  sebuah  organisasi,  dan  merupakan  bagian  yang integral dari aktivitas dasar manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan organisasi.
Pengendalian  internal  yang  baik  akan  menjadi  suatu  bentuk  upaya  setiap  daerah  dalam  memberikan hasil  yang  baik  dengan  transparansi  dan  akuntabilitas  keuangan  daerah  yang  berkenaan  dengan  pengelolaan
keuangan  daerah  kepada  publik  secara  terbuka  dan  jujur  melalui  media  berupa  laporan  keuangan  yang  dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.  Sehingga  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  pernah  dilakukan  oleh  Sari,  Mulyani  dan Budiarto (2020) yang menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan  pemerintah  daerah.  Namun,  hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  hasil  penelitian  Melisha Nitasari  (2018)  yang  menemukan  bahwa  penerapan  pengendalian  internal  tidak  berpengaruh  terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## Tabel 7. Uji Hipotesis Keempat
Variabel Beta (B)   t hitung  Signifikansi Hasil Penerapan Good Governance 0,123 2,530 0,013 Diterima
Sumber: Hasil Data Olahan SPSS (2020)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  variabel  penerapan  good  governance  (X4)  terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Y) memiliki koefisien regresi (β) sebesar 0,123 dengan nilai signifikansi 0,013 < 0,05  dan  memiliki  nilai  t¬hitung  sebesar  2,530  >  ttabel  1,99045.  Dengan  demikian,  berdasarkan  kriteria  H4 diterima  dan  menunjukkan  bahwa  penerapan  good  governance  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan daerah.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  mencapai  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  dibutuhkan bentuk good governance yang baik untuk dapat diterapkan oleh setiap daerah kepada masyarakat. karena Good governance  merupakan  bentuk  pelayanan  publik  yang  efisien,  sistem  pengadilan  yang  dapat  diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab (accountable) pada publiknya.
Dengan  hasil  penelitian  pengaruh  yang  positif,  Good  governance  penting  untuk  dijalankan  dengan mengikuti  prinsip-prinsip  pengelolaan  laporan  keuangan  yang  baik,  melalui  dari  penganggarannya, penggunaannya sampai dengan pelaporannya sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap dana yang  berasal  dari  masyarakat  luas,  sehingga  akuntabilitas  keuangan  dapat  tercapai.  Laporan  keuangan  sebagai pertanggungjawaban  pemerintah  akan  akuntabel  jika  memenuhi  semua  prinsip  good  governance,  dengan pemenuhan dasar-dasar pelaporan keuangan yang merupakan prinsip good governance maka pemerintah sebagai pengelola  keuangan  daerah  dengan  sendirinya  akan  meningkatkan  akuntabilitas  serta  kepercayaan  dari masyarakat.  Terpenuhinya  dasar-dasar  pelaporan  keuangan  tersebut  juga  dapat  mencapai  kemakmuran  dan kemajuan daerah karena sumberdaya daerah akan dikelola untuk tujuan pelayanan masyarakat. Jadi, pemerintah yang telah menerapkan good governance maka laporan keuangannya lebih akuntabel.
Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  akan  dapat  tercipta  jika  diiringi  dengan  penerapan  good governance.  Hal ini sesuai dengan pernyataan Mardiasmo (2009) bahwa Good Governance sebagai suatu bentuk penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, penghindaran kesalahan alokasi atas dana investasi, pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta menjalankan  disiplin  anggaran  dan  penciptaan  legal  dan  political  framework  bagi  tumbuhnya  aktivitas  usaha. Apabila  hal-  hal  tersebut  dapat  diatasi  maka  kepercayaan  publik  akan  semakin  baik  kepada  setiap  instansi pemerintah.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Rinaldi  (2016)  yang  menemukan  bahwa penerapan  good  governance  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan  pemerintah  daerah.  Namun  bertolak belakang  dengan  hasil  penelitian  Zeyn  (2011)  yang  menemukan  bahwa  penerapan  good  governance  tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

## Tabel 8. Uji Koefesien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0.773 a 0.597 0.576 2.07844
a. Predictors: (Constant), Penerapan Good Governance, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penerapan Pengendalian Internal, Penerapan sisitem akuntansi keuangan Daerah b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumber: Hasil Data Olahan SPSS (2020)
Berdasarkan tabel di  atas, dapat dilihat bahwa  nilai adjusted R square adalah sebesar 0,576 dan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh penerapan sistem akuntansi keuangan  daerah,  aksesibilitas  laporan  keuangan,  penerapan  pengendalian  internal  dan  penerapan  good gocernance  sebesar  57,6%  sedangkan  sisanya  42,4  %  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diamati  dalam penelitian  ini  namun  diamati  oleh  penelitian  terdahulu  antara  lain  yaitu,  penyajian  laporan  keuangan,  standar akuntansi pemerintahan, transparansi publik, aktivitas pengendalian.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data  mengenai  analisis  secara  keseluruhan  penelitian  ini  menguji  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah yang  dipengaruhi  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  aksesibilitas  laporan  keuangan,  penerapan pengendalian  internal  dan  penerapan  good  governance.  Dari  hasil  yang  diperoleh  maka  dapat  disimpulkan bahwa:  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  aksesibilitas  laporan  keuangan,  penerapan  pengendalian internal,dan good governance berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Terdapat  beberapa  keterbatasan  yang  kemungkinan  dapat  berpengaruh  pada  hasil  penelitian. Keterbatasan  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  (1).Metode  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  survei melalui  kuesioner  sehingga  jawaban  responden  hanya  terpaku  pada  pertanyaan  yang  ada  pada  kusioner  saja. (2).Variabel  yang  diukur  menggunakan  kuesioner  hanya  menggambarkan  pendapat  dari  aparat  pemerintahan daerah  Kabupaten  Siak,  sehingga  hasil  ini  tidak  dapat  digeneralisasikan  untuk  semua  aparatur  intansi pemerintah.  (3).Penelitian  ini  hanya  menggunakan  variabel  independen  yang  memberikan  pengaruh  hubungan langsung, sehingga masih dapat melakukan mediasi atau moderasi terhadap variabel lainnya.
Dengan  memperhatikan  kesimpulan  penelitian  dan  keterbatasan  dalam  penelitian  diatas,  penulis memberikan  beberapa  saran,  antara  lain  :  (1).Penggunaan  selain  metode  survey  atau  kuesioner  seperti  metode interview dapat digunakan untuk mendapatkan komunikasi dua arah dengan subjek dan mendapatkan kejujuran jawaban subyek. (2). Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel dan lokasi yang berbeda agar hasil penelitian dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selain  itu diharapkan  juga penelitian  selanjutnya dapat  menggunakan  sampel  yang  lebih  besar  sehingga  dapat  memberikan  hasil  dan  gambaran  penelitian  yang lebih  baik  dan  dapat  digeneralisasi.  (3).Penelitian  selanjutnya  sebaiknya  menambah  variabel  independen  lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan melakukan mediasi atau moderasi dengan variabel lainnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Faristina  Rosalin.  2011.  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Keandalan  dan  Timeliness  Pelaporan  Keuangan Badan  Layanan  Umum,  Studi  pada  BLU  di  Kota  Semarang.  Skripsi.  Universitas  Diponegoro, Semarang.
Fauziyah,  M.  R.  dan  Nur  Handayani.  2017.  Pengaruh  Penyajian  dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 6 No. 6. Febri Yulisa, Vince Ratnawati, Taufeni Taufik. 2019. The Factors Affecting Regional Financial Accountability: Organizational  Commitment  as  Moderating  Variables  (Study  on  Rokan  Hilir  District  Government OPD).  Internasional  Journal  of  Economics,  Business  and  Applications  (IJEBA)  Vol  4,  No  2. ISSN 2477-1236.
Halim, Abdul. 2013. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat. Hehanussa,  Salomi,  J.  2015.  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  dan  Aksesibilitas  Laporan Keuangan  Daerah  Terhadap  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengeolaan  Keuangan  Daerah  Kota Ambon. 2nd Conference in Business, Accounting and Management. Vol. 2 No. 1 pg. 82-90. Iskandar,  Saputra.  2014.  Pengaruh  penerapan  system  akuntansi  keuangan  daerah,  transparansi  publik  dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan SKPD. Jurnal Akuntansi.
Jensen,  M.  C.  and  Meckling,  W.  H.  1976. Theory  Of  The  Firm:  Managerial  Behvior,  Agency  Cost,  and Ownership Structur , Journal of Financial Economics, Vol. 76, pp. 305-360.
Kurnia, Indra. 2013. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan. Jurnal akuntansi.
Lily,  2015.  Pengaruh  Penerapan  sisitem  akuntansi  keuangan  Dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi.
Mahsun, Mohammad. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA. Mulyana,  Budi.  2006.  Pengaruh  Penyajian  Neraca  Daerah  dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Terhadap Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Jurnal  Akuntansi  Pemerintah.  Vol  2. No. 1.
Melisha,  Nitasari.  2018.  Pengaruh  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan,  Penerapan  sisitem  akuntansi  keuangan Daerah, Dan Penerapan pengendalian internal Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi Akuntansi.
Mustofa, Anies Iqbal. 2012. Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksebilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  Kabupaten  Pemalang .  Accounting  Analysis  Journal  1  (1). Universitas Negeri Semarang.
Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi  dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi  Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance . Jurnal Akuntansi Pemerintah. Volume 2 (1).
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : C.V ANDI.
Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penerapan Pengendalian Internal dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Seluruh OPD di Kabupaten Siak) (Dea Priscilla, Taufeni Taufik, Al Azhar A)
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Pertama). Yogyakarta: Penerbit Andi. Nugraha, Darya Setya dan Apriyanti Susanti, 2010, The Influence of Internal Control System to The Reliability of  Local  Government  Financial  Statement  (Case  Study  at  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat), Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi, Vol. 2 No. 2
Osborne, David, and Gaebler, 1992. Reinveting Government: How the entrepreneurial spirit is Transforming the Public Sector . New York: Penguinsc Book. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Permendagri, No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi. Rinaldi,  Rizal  Ricky.  2016.  Pengaruh  Penerapan Good  Governance ,  Audit  Kinerja,  dan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  Terhadap  Akuntabilitas  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Skripsi .  Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
Ria  Herlina,  Taufeni  Taufik,  Azwir  Nasir.  2021.  Pengaruh  Transparansi,  Kompetensi  dan  Sistem  Akuntansi Keuangan,  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Dengan  Penerapan  Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal IPM2KPE.
Septa,  P.  (2018).  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Kabupaten  Ponorogo (Doctoral  dissertation,  Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
Surjono,  Welly  dan  Nova  Roslina  Firdaus.  2017.  Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadp Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  Pada  Satuan  Kerja  Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan  Keuangan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Vol. 5 (1) hlm. 1357-1368.
Sari,  N.  A.,  B.  Artinah,  dan  Safriansyah.  2017.  "Sustainability  Report  dan  Nilai  Perusahaan  di  Bursa  Efek Indonesia". Jurnal Spread, Vol. 7, No. 1, hlm.
Shende, Suresh dan Tony Bennet. 2004 Concept Paper2: Transparency and Accountability in Publik Financial Administration. UNDESA.
Sugiyono  (2014).  Metode    Penelitian    Pendidikan    Pendekatan    Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Taufeni  Taufik,  dan  Safrizal.  2021. Factors  That  Influence  the  Village  Financial  Management  with  Aparature Commitments as Moderating Variables. Journal of Xidian University, ISSN No:1001-2400. Wahyuni,  Putu  Sri,sulindawati  dkk  2014.Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Dan  Aksesibilitas  Laporan Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  daerah  kabupaten  Bandung.  Journal  S1  Ak Universitas Pendidikan Ganesha.
Zeyn,  Elvira.  2011.  Pengaruh  Penerapan Good  Governance dan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  terhadap Akuntabilitas Keuangan. Jurnal Akuntansi.