Kewenangan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (Ppat)  dalam  Membantu Badan Pertanahan (BPN) Melakukan Pendaftaran Tanah
Muhammad Kamran Megarezky University, Indonesia
muhkamran@unimerz.ac.id

## Abstract
This research is normative legal research using statutory approaches, conceptual, analytical approaches,  and  theory  and  research  literature.  The  results  of  this  research  indicate  that Land  Deed  Officials  have a  very  important  role  in  assisting  the  Head  of  the Land  Office  in carrying  out  land  registration.  And  for  that  reason,  it  is  highly  hoped  that  a  Land  Deed Making Official will have good enthusiasm and mental as well as professionalism in carrying out his position serving the community in making land deeds, so that a sense of security and comfort  is  created  by  the  community  and  the  purpose  of  land  registration  itself  can  be realized and made a certificate a tool. the strongest and most complete proof that a person can have over land. So the recommendation put forward by the researcher: because of the importance of certificates as the strongest and most complete evidence that people can have on land, the Land Deed Making Officer has a very important role in assisting the Head of the Land  Office  in  carrying  out  land  registration  who  has  the  authority  to  carry  out  the administration  of  the  issuance  of  necessary  certificates.  apply  the  precautionary  principle and apply applicable laws and regulations. And there needs to be public awareness and legal compliance  to  know  how  important  certificates  are  to  prevent  land  law  problems  from occurring and to be a problem solver .
Keywords : Authentic Deed Making Official, Land Affairs, Land Registration Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah  negara hukum bukan negara kekuasaan (Muhammad Kamran dan Mutya  Audya  Putri,  2023:356-357)  dan  negara  agraris.  Hal  tersebut  bisa  diamati  dari sebagian  besar  penduduk  Indonesia  yang  bermata  pencaharian  petani.  Dengan  adanya mata pencaharian tersebut, maka petani tidak terlepas dari tanah yang digunakan sebagai lahan  persawahan,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  manusia  dengan  tanah  memiliki hubungan yang erat (Priasti Nuradini dan Aminah, 2023:383).  Kekayaan alam yang ada di Indonesia  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  kemakmuran  masyarakat  di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang mengatakan bahwa  Bumi  (Adi  Israfil  Fahrurrahman,  2022:  221)  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Della Monika, 2019: 66). Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi  Bangsa  Indonesia  untuk  memanfaatkan  dan  mengelola  kekayaan  alam  tersebut secara optimal demi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia (Denico Doly, 2011: 269-267).
Meningkatnya  jumlah  penduduk  secara  tidak  langsung  mengakibatkan  kebutuhan akan  tanah  semakin  meningkat.  Begitu  kuatnya  hubungan  manusia  dengan  tanah, sehingga  diperlukan  adanya  suatu  kekuatan  hukum  didalamnya,  (Rahmat  Ramadhani: 2021: 32) maka untuk mengatur kehidupan manusia terutama dalam hal tanah diperlukan

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 1, April 2024 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
suatu  pendaftaran  tanah.  Di  Indonesia,  tentang  pendaftaran  tanah  diatur  dalam  UUPA. Pendaftaran  tanah  merupakan  awal  dari  proses  lahirnya  sebuah  bukti  pemilikan  atas tanah,  dimaksudkan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi  pemiliknya,  sebagaimana diamanatkan  oleh  undang-undang  (I  Wayan  Eka  Darma  Putra  et  al,  2018:  50). Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat merupakan tugas negara. Sebagai bagian yang sangat penting di kehidupan manusia, pengaturan tentang tanah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan (Idham, 2014:103).
PPAT pada saat sekarang ini diberikan mandat oleh peraturan perundang-undangan yang  ada  untuk  membuat  akta  autentik  yang  berhubungan  dengan  tanah.  Ketentuan mengenai  jabatan  PPAT  pada  saat  ini  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP Nomor 37 Tahun 1998).  Diundangkannya  PP  Nomor  37  Tahun  1998  ini  berdasarkan  amanat  dari  UUPA yang mengamanatkan pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah. Amanat UUPA dalam  melaksanakan  pendaftaran  tanah  ini  kemudian  diimplementasikan  dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan  diundangkannya  PP  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  ini menetapkan  bahwa  PPAT  diberikan  kewenangan  untuk  membuat  alat  bukti  mengenai perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  dan  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah Susun. Pasal 1 angka 1 PP Nomor 37 Tahun 1998 mengatakan bahwa PPAT adalah pejabat umum  yang  diberi  kewenangan  untuk  membuat  akta-akta  otentik  mengenai  perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Pasal 1 angka 1 PP Nomor 37 Tahun 1998 telah memberikan kewenangan kepada PPAT untuk membuat akta otentik. Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada PPAT dalam PP Nomor 37 Tahun 1998 tersebut yaitu untuk membuat akta yang berhubungan dengan tanah (Denico Doly, 2011: 272).
Tanah  merupakan  aset  berharga  dan  berperan  penting  dalam  kehidupan  manusia. Hal  ini  karena  manusia  sangat  tergantung  kepada  tanah  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya,  khususnya  untuk  tempat  tinggal  (Christiana  Sri  Murni,  2018:681).    Dari  segi ekonomi,  tanah  mempunyai  nilai  ekonomis  yang  tinggi;  karena  tanah  mempunyai  sifat tetap dan dapat dipergunakan pada masa depan. Dari waktu ke waktu, kebutuhan manusia akan  tanah  semakin  meningkat;  sejalan  dengan  pembangunan,  pertumbuhan  ekonomi, dan  kepadatan  penduduk  (Christiana  Sri  Murni,  2018:135).  Terdapat  peningkatan  pula kebutuhan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan (Christiana Sri Murni, 2018:26).
Secara    umum    sengketa    tanah    timbul  antara  lain  akibat  faktor-faktor  berikut: (Johamran Pransisto, 2023:141-142)
1. Peraturan yang belum lengkap;
2. Ketidaksesuaian peraturan;
3. Pejabat     pertanahan     yang     kurang tanggap    terhadap    kebutuhan    dan jumlah tanah yang tersedia;
4. Data  yang  kurang  akurat  dan  kurang lengkap;
5. Data tanah yang keliru;
6. Keterbatasan      sumber      daya      manusia  yang    bertugas    menyelesaikan    sengketa tanah;
7. Transaksi tanah yang keliru;
8. Ulah pemohon hak atau;
9. Adanya    penyelesaian    dari    instansi    lain  sehingga    dan    terjadi    tumpang    tindih kewenangan.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan  perundang-undangan  (Pendekatan  Statuta),  Pendekatan  Konseptual,
Pendekatan  Analitik,  dan  Pendekatan  Teoritis  dengan  gabungan  metode  penelitian kepustakaan  objek  (Library  Research),  yaitu  metode  mengumpulkan  bahan  hukum dengan  cara  membaca,  menganalisis  dan  menelusuri  literatur-literatur  yang  berkaitan judul penelitian yang banyak terdapat di perpustakaan dan kemudian mengambil hal-hal yang  diperlukan  baik  secara  langsung  maupun  dalam  adaptasi.  Misalnya:  buku perpustakaan,  artikel/jurnal,  undang-undang  dan  peraturan,  ilmu  hukum,  dan  karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewenangan  Notaris/Pejabat  Pembuat  Akta  Autentik  (PPAT)  dalam  proses pembuatan akta autentik kaitannya pendaftaran tanah
Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya (baik perorangan secara sendiri-sendiri, kelompok orang secara bersama-sama maupun badan hukum) (Urip Santoso, 2005:82) untuk memakai dalam arti menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu (Alvianita Kusuma Dewi Et Al., 2021: 32). Pada dasarnya semua hak atas tanah dapat beralih maupun dialihkan. Beralih adalah pindahnya hak atas tanah karena hukum, dengan sendirinya, tidak ada perbuatan hukum yang sengaja untuk mengalihkan hak itu kepada pihak lain. (Pindahnya hak atas tanah ini terjadi  karena  adanya  pewarisan.  Sedangkan  dialihkan  mengandung  makna  bahwa pindahnya  hak  atas  tanah  itu  kepada  pihak  lain  karena  adanya  perbuatan  hukum  yang disengaja agar hak atas tanah itu pindah kepada pihak lain, seperti jual-beli, hibah, tukar menukar, dan lain-lain. (Denny Suwondo, 2019: 186). Jadi peralihan hak atas tanah adalah pindahnya  hak  atas  tanah  dari  satu  pihak  kepada  pihak  lain,  baik  karena  adanya perbuatan hukum yang disengaja maupun bukan karena perbuatan hukum yang sengaja (Erna  Sri  Wibawanti  Dan  R.  Murjiyanto,  2013:  119).  Berdasarkan  Pasal  1  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengatur bahwa:
1. Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  selanjutnya  disebut  PPAT,  adalah  pejabat      umum yang  diberi  kewenangan  untuk  membuat  akta-akta  otentik  mengenai  perbuatan hukum  tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah Susun.
2. PPAT  Sementara  adalah  pejabat  Pemerintah  yang  ditunjuk  karena  jabatannya untuk  melaksanakan  tugas  PPAT  dengan  membuat  akta  PPAT  di  daerah  yang belum cukup terdapat PPAT.
3. PPAT  Khusus  adalah  pejabat  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  ditunjuk  karena jabatannya utnuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu.
Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan. Daerah kerja PPAT Sementara dan PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai pejabat pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya. Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah, dilaksanakan oleh PPAT,  sesuai  dengan  ketentuan  tentang  Peraturan  Jabatan  PPAT  yakni  Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  yang  pada  Pasal  2  mengatur bahwa:
1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat  akta  sebagai  bukti  telah  dilakukannya  perbuatan  hukum  tertentu mengenai  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun,  yang  akan dijadikan  dasar  bagi  pendaftaran  perubahan  data  pendaftaran  tanah  yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu;
2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Jual beli;
b. Tukar menukar;
c. Hibah;
d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
e. Pembagian hak bersama;
f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
g. Pemberian Hak Tanggungan;
h. Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.
Tugas  dan  tanggung  jawab  PPAT  serta  tanggung  jawab  Kantor  Pertanahan didasarkan  pada  sistem  yang  dianut  di  Indonesia,  yaitu  sistem  publikasi  negatif  yang bertendensi  positif,  untuk  itu  PPAT  dan Kantor  Pertanahan  berkewajiban untuk  menilai dan  memeriksa  dokumen  yang  diserahkan  kepadanya,  karena  PPAT  dan  petugas pendaftaran bertanggung jawab atas: (Liong, 2022:70-71)
1. Pembuatan  akta  yang  dapat  dipakai  sebagai  dasar  yang  kuat  bagi  pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak;
2. PPAT bertanggung jawab terhadap terpenuhinya unsur kecakapan dan kewenangan penghadap dalam akta dan keabsahan perbuatan haknya sesuai data dan keterangan yang disampaikan kepada para penghadap yang dikenal atau diperkenalkan;
3. PPAT bertanggung jawab atas dokumen yang dipakai sebagai dasar dalam melakukan perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  para  pihak,  kekuatan  pembuktiannya  harus memenuhi  jaminan  kepastian  untuk  ditindaklanjuti  dalam  akta  otentik  dan  sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. PPAT  bertanggung  jawab  terhadap  sahnya  perbuatan  hukum  sesuai  data  dan keterangan  para  penghadap  serta  menjamin  otensitas  akta  dan  bertanggung  jawab bahwa perbuatan hukum tersebut telah sesuai dengan prosedur.
Dalam  Pasal  39  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang
Pendaftaran Tanah, pada bagian tugas dan jabatan, mengatur bahwa:
PPAT berwenang menolak untuk membuat akta apabila:
1. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya  tidak  disampaikan  sertipikat  asli  hak  yang  bersangkutan  atau  sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan.
2. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan.
Kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam kaitannya pendaftaran tanah Ketergantungan  manusia  yang  demikian      besar      pada      tanah,      baik      untuk kebutuhan        tempat        pemukiman        maupun  sebagai  sumber  mata  pencaharian, sedangkan    persediaan    tanah    sangat    terbatas  baik  jumlah  maupun  luasnya  tetap  dan tidak bertambah  dalam  segala  dimensi  kebutuhan manusia.  Ketidakseimbangan  antara jumlah dan  luas  tanah  yang  tersedia  dan  kebutuhan penggunaan     yang     semakin meningkat  menyebabkan    tanah    mempunyai    arti    yang  sangat      penting,      sehingga campur      tangan  negara      melalui      aparatnya      dalam      tatanan  hukum      pertanahan merupakan   hal   yang mutlak (Hambali Thalib, 2009: 1).
Hasil dari proses pendaftaran tanah, kepada pemegang hak atas tanah yang didaftar diberikan  surat  tanda  bukti  hak  yang  disebut  dengan  sertifikat.  Terselenggaranya pendaftaran  tanah  memungkinkan  bagi  para  pemegang  hak  atas  tanah  dapat  dengan mudah  membuktikan  hak  atas  tanah  yang  dikuasainya.    Namun    yang  bertalian  dengan setifikat  di  tengah  kehidupan  bermasyarakat  masih  ditemukan    berbagai  permasalahn seperti (Ali Achmad Chomzah, 2002:21).
1. Sertifikat Palsu Sertifikat hak atas tanah;
2. Sertifikat Aspal (asli tapi palsu) Surat bukti sebagai alas/dasar hak untuk penerbitan Sertifikat tersebut ternyata tidak benar atau dipalsukan; dan
3. Sertifikat  Ganda,  yaitu:  Sertifikat  yang  untuk  sebidang  tanah  diterbitkan  lebih  dari satu sertifikat yang letak tanahnya tumpang tindih seluruhnya atau sebagiannya.
Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa asas-asas pendaftaran tanah yaitu:
1. Asas  Sederhana  Asas  ini  dimaksudkan  agar  ketentuanketentuan  pokonya  maunpun prosedurnya  dengan  mudah  dapat  dipahami  oleh  pihakpihak  yang  berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah;
2. Asas  Aman  Asas  ini  dimaksudkan  untuk  menunjukkan  bahwa  pendaftaran  tanah perlu  diselenggarakan  secara  teliti  dan  cerat  sehingga  hasilnya  dapat  memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri;
3. Asas  Terjangkau  Asas  ini  dimaksudkan  keterjangkauan  bagi  pihak-pihak  yang memerlukan,  khususnya  dengan  memperhatikan  kebutuhan  dan  kemampuan golongan  ekonomi  lemah.  Pelayanan  yan  diberikan  dalam  rangka  penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan;
4. Asas  Mutakhir  Asas  ini  dimaksudkan  kelengkapan  yang  memadai  dalam pelaksanaannya  dan  berkesinambungan  dalam  pemeliharaan  datanya.  Data  yang tersedia  harus  menunjukkan  keadaan  yang  mutakhir.  Untuk  itu  diikuti  kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Asas ini  menuntuk  dipeliharanya  data  pendaftaran  tanah  secara  terus  menerus  dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata dilapangan;
5. Asas  Terbuka  Asas  ini  dimaksudkan  agar  masyarakat  dapat  mengetahui  atau memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di Kantor Pertanahan Kabupatan/Kota.
Adapun  kegiatan  pendaftaran  tanah  itu  meliputi  hal-hal  sebagai  berikut:  (Abuyazid Bustomi, 2020:170).
1. Pengukuran, dan pemetaan tanah-tanah serta penyelenggaraan tata usahanya;
2. Pendaftaran hak, pembebanan dan pemberian surat-surat tanda bukti- bukti haknya. Kemudian  ketentuan  di  atas  dikuatkan  pula  dalam  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Presiden Republik Indonesia mengatur bahwa:
Pendaftaran tanah bertujuan:
a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu  bidang  tanah,  satuan  rumah  susun  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang bersangkutan;
b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Berdasarkan  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah:
“ Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara  terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi  pengumpulan, pengolahan,  pembukuan,  dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan- satuan  rumah  susun,  termasuk  pemberian  sertifikat  sebagai  surat  tanda  bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya ” .
Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  mempunyai peran  yang  sangat  penting  dalam pendaftaran  tanah,  yaitu  membantu  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  untuk melaksanakan  kegiatankegiatan  tertentu  dalam  pendaftaran  tanah,  tanpa  adanya
keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangat sulit untuk dapat melaksanakan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Hal ini terkait dengan fungsi akta yang di buat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  sebagai  bukti  bahwa  benar  dan  telah  dilakukan suatu  perbuatan  hukum  tertentu,  data  yang  diperlukan  dalam  rangka  memelihara  data yang  disimpan  di  Kantor  Pertanahan.  Akta  tersebut  wajib  dibuat  sedemikian  rupa sehingga  dapat  dijadikan  dasar  yang  kuat  untuk  pendaftaran  pemindahan  dan pembebanan hak atas tanah yang bersangkutan (S. Chandra, 2005:7)
Dalam  Pasal  19  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  5 Tahun  1960  Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia:
1. Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran  tanah  diselenggarakan  dengan  mengingat  keadaan  Negara  dan masyarakat,  keperluan  lalu-lintas  sosial  ekonomi  serta  kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam  Peraturan  Pemerintah  diatur  biaya-biaya  yang  bersangkutan  dengan pendaftaran  termaksud  dalam  ayat  (1)  diatas,  dengan  ketentuan  bahwa  rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
Notaris  didalam  menjelankan  jabatannya  memperoleh  kewenangan  secara  atribusi, yang  diatur  didalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris. Sedangkan PPAT memperoleh kewenangan tidak didasarkan pada Undang-Undang. PPAT dibentuk  oleh  negara  atau  pemerintah  sebagai  salah  satu  upaya  pelayanan  negara  atau pemerintah  kepada  rakyatnya.  Yang  hanya  diatur  di  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (I Wayan Eka Darma Putra et al, 2018: 59).
Dalam  Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa: (Abuyazid Bustomi, 2020:170-171).
1. Untuk  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah.
2. Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 haruf b data  fisik  dan  data  yuridis  dari  bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun  yang  sudah terdaftar terbuka untuk umum.
3. Untuk  mencapai  tertib  administrasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  huruf  c, setiap bidang tanah dan satuan tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.
Kegiatan pendaftaran tanah dilaksanakan melalui dua cara yaitu: (Reda Manthovani dan Istiqomah , 2017:26)
1. Pendaftaran  tanah  secara  sistematik.  Pendaftaran  tanah  secara  sistematik  adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi  semua  obyek  pendaftaran  yang  belum  didaftar  dalam  wilayah  atau  bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan atas prakarsa pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Pendaftaran  tanah  secara  sporadik.  Pendaftaran  tanah  secara  sporadik  adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau masal. Pendaftaran  tanah  secara  sporadik  dilaksanakan  atas  permintaan  atau  inisiatif  dari pemilik  tanah  secara  individual  atau  juga  dilakukan  oleh  beberapa  pemilik  tanah secara masal dengan biaya dari pemilik tanah itu sendiri (Adrian Sutedi, 2006: 29). Pada  dasarnya  dikenal  2  (dua)  sistem  publikasi  dalam  pendaftaran  tanah  yaitu  (Hasan Wargakusumah, 1995:80 ‐ 83).
a. Sistem  publikasi  positif  adalah Sistem  publikasi  positif  selalu  menggunakan  sistem pendaftaran  hak.  Maka  mesti  ada  register  atau  buku  tanah  sebagai  bentuk penyimpanan  dan  penyajian  data  yuridis  dan  sertipikat  hak  sebagai  bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridis dan sertipikat hak sebagai pemegang haklah yang membikin orang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, bukan perbuatan hukum pemindahan hak yang dilakukan. ( Title by registration, the register is everything ). Sehingga sistem publikasi positif ini Negara menjamin kebenaran data yang disajikan;
b. Sistem  publik  negatif  adalah  Sistem  publikasi  yang  dianut  oleh  Undang-Undang Pokok  Agraria  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun1997  adalah  sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif,
Namun  demikian  sistem  publikasinya  juga  bukan  positif,  seperti  yang tercantum  dalam  penjelasan  umum  C/7  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 1961 :
“Pembukaan  sesuatu  hak  dalam  daftar  buku  tanah  atas  tanah  atas  nama seseorang  tidak  mengakibatkan,  bahwa  orang  yang  sebenarnya  berhak  atas tanah itu, akan kehilangan haknya, orang tersebut masih dapat menggugat hak dari  orang  yang  terdaftar  dalam  buku  tanah  sebagai  orang  yang  berhak.  Jadi cara  pendaftaran  yang  diatur  dalam  peraturan  ini  tidaklah  positif,  tetapi negatif”.
Berbicara      Pendaftaran        hak        atas        tanah        dalam        rangka        mendapatkan kepastian    dan perlindungan  hukum  itu,  tentunya  berhubungan  pula  dengan  sistem publikasi    pendaftaran    tanah.  Artinya    kepastian    hukum    dan    perlindungan    hukum sebagai    salah    satu    tujuan    pendaftaran    tanah  tergantung    kepada    sistem    publikasi pendaftaran    tanah    yang    dianut    oleh    suatu    negara.    Indonesia  sebagai    negara menganut    sistem    publikasi    pendaftaran    tanah    yang    negatif.    Sistem    pendaftaran negatif    berarti    pemerintah    tidak   menjamin    kebenaran    data    yang    disajikan    dalam sertipikat  dan buku tanah. (Desi Apriani & Arifin Bur, 2021:222)
Kegiatan  PTSL  berdasarkan  Pasal  4  ayat  (4)  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6  tahun  2018  tentang  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi: (Ruben Yulisto Thertius Bekak, et al, 2023:50-51)
1. Perencanaan;
2. Penetapan lokasi;
3. Persiapan;
4. Pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas;
5. Penyuluhan;
6. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
7. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
8. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
9. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
10. Pembukuan hak;
11. Penerbitan sertipikat hak atas tanah;
12. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
13. Pelaporan.
Tugas pemerintahan dibidang pertanahan adalah (Liong, 2022:58-61):
a. Pelayanan Survei, meliputi:
1. Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah Pemukiman atau Pertanian;
2. Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah Usaha;
b. Pelayanan Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah;
c. Pelayanan Pemetaan, meliputi:
1. Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan;
2. Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan;
3. Pemetaan Tematik Bidang;
4. Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat;
5. Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000;
d. Pelayanan Pembuatan Peta Dasar
1. Pembuatan Peta Foto;
2. Penambahan Pembuatan Peta Foto;
3. Pembuatan Peta Citra;
4. Pembuatan Peta Garis
e. Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali:
1. Pelayanan Pendaftaran Penegasan Konversi atau Pengakuan Hak
2. Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah untuk:
a. Perorangan; dan
b. Badan Hukum.
3. Pelayanan Pendaftaran Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan;
4. Pelayanan  Pendaftaran  Keputusan  Pembaruan  Hak  Atas  Tanah  untuk  Hak  Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan;
5. Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun:
a. Bersubsidi  (berdasarkan  penetapan  Kementerian  Negara  Perumahan Rakyat); dan
b. Non Subsidi.
6. Pelayanan  Pendaftaran  Hak  Guna  Ruang  Atas  Tanah,  Ruang  Bawah  Tanah,  dan Ruang Perairan;
7. Pendaftaran Perubahan Hak:
a. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai menjadi Hak Milik;
b. Hak Pakai menjadi Hak Guna Bangunan;
c. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai;
d. Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai
f. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, meliputi:
1. Pelayanan pendaftaran pemindahan dan peralihan Hak Atas Tanah untuk Instansi Pemerintah dan badan hukum keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, Panti Asuhan dan Panti Jompo;
2. Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
3. Pemindahan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
4. Pelayanan Pendaftaran Pemberian Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Hak Milik;
5. Pelayanan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  atau  Pendaftaran  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan (APHT);
6. Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Tanggungan (Cessie, Subrogasi, Merger);
7. Pelayanan  Pendaftaran  Hapusnya  Hak  atas  Tanah  dan  Hak  Milik  Satuan  Rumah Susun karena Pelepasan Hak;
8. Pelayanan  Pendaftaran  Pembagian  Hak  Bersama  (tanpa  ada  pemecahan  dan pemisahan maupun memerlukan pemecahan dan pemisahan);
9. Pelayanan  Pendaftaran  Perubahan  Data  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  atau Penetapan Pengadilan;
10. Pelayanan  Pendaftaran  Hapusnya  Hak  Tanggungan  dan  Roya  (termasuk  roya parsial yang memerlukan pemisahan atau tidak);
11. Pelayanan Pendaftaran Perubahan Nama;
12. Pelayanan  Penggantian  Blanko  Sertifikat  (karena  hilang  dan  rusak  atau penggantian blanko sertifikat model lama ke model baru);
13. Pelayanan Pencatatan Pemblokiran; dan
14. Pelayanan Pencatatan Lain sesuai ketentuan yang berlaku;
g. Pelayanan Informasi Pertanahan
1. Pelayanan Informasi Titik Koordinat;
2. Pelayanan  Data  Global  Navigation  Satellite  System  (GNSS)  dan  Continuously Operating Reference Stations (CORS):
a. Paket data harian;
b. Paket data bulanan;
3. Pelayanan Peta Pertanahan dalam format multimedia dan format raster lainnya;
4. Pelayanan Informasi Nilai Tanah atau Kawasan:
a. Nilai Tanah atau Nilai Aset Properti;
b. Zonasi Nilai Tanah;
c. Nilai Ekonomi Kawasan (minimum 50 hektar);
d. Nilai Aset Kawasan (minimum 50 hektar).
5. Pelayanan  Peta  Analisis  Penatagunaan  Tanah  (Analisis  Penggunaan  Tanah, Ketersediaan Tanah, dan peta-peta lainnya).
6. Pelayanan Informasi Data Tekstual dan Grafikal:
a. Pengecekan Sertifikat;
b. Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).
7. Informasi Tekstual dan Grafikal untuk Surveyor Berlisensi:
a. Penilai Tanah;
b. Surveyor Berlisensi; dan Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
h. Pelayanan  Pendidikan  Program  Pendidikan  Diploma  I  Pengukuran  dan  Pemetaan Kadastral. Penyelenggaraan pendidikan untuk menyelenggarakan tugas pelayanan di daerah,  maka  dibentuk  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  di  tingkat Provinsi dan Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten dan Kota.
Kantor Pertanahan sebagai instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam  agenda  nasionalnya  telah  mencanangkan  agenda  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia berupa 11 agenda kebijakan yaitu:
1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional;
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertipikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia;
3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah ( land tenureship );
4. Menyelesaikan  persoalan  pertanahan  di  daerah-daerah  korban  bencana  alam  dan daerah-daerah konflik;
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis;
6. Membangun  Sistem  Informasi  Pertanahan  Nasional  (SIMTANAS),  dan  sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia;
7. Menangani  masalah  KKN  serta  meningkatkan  partisipasi  dan  pemberdayaan masyarakat;
8. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar;
9. Melaksanakan  secara  konsisten  semua  peraturan  perundang-undangan  Pertanahan yang telah ditetapkan;
10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional; dan
11. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan Pertanahan.

## C. Sertipikat sebagai Tanda Bukti Hak
Pentingnya melakukan  pensertifikatan  tanah    dan    membalik   nama    tanahnya  atas nama  pemilik    sertifikat,  (Yoyon    Darusman    Mulyana,  2016:  21)  agar  masyarakat terhindar  dari  permasalahan  hukum atau meminimalisir resiko dikemudian hari. (Yulies Tiena Masriani, 2022: 540)
Salah  satu  tujuan  pendaftaran  adalah  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang  hak  yang  bersangkutan.  Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas  tanah.  Meski  sudah  mendapat  pengakuan  dalam  UUPA,  sertifikat  belum  menjamin kepastian  hukum  pemiliknya  karena  dalam  peraturannya  sendiri  memberi  peluang dimana  sepanjang  ada  pihak  lain  yang  merasa  memiliki  tanah  dapat  menggugat  pihak yang  namanya  tercantum  dalam  sertifikat  secara  keperdataan  ke  peradilan  umum,  atau menggugat Kepala BPN dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ke Pengadilan Tata  Usaha  Negara,  atau  gugatan  yang  menyangkut  teknis  administrasi  penerbitannya. (Rusmadi Murad: 2007:46).
Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf c Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA, yang mengatur bahwa:
“Pendaftaran tanah menghasilkan surat yang berlaku sebagai tanda pembuktian yang kuat,  maksudnya  bahwa  keterangan-keterangan  yang  tercantum  di  dalamnya mempunyai  kekuatan  hukum  dan  harus  diterima  sebagai  keterangan  yang  benar, selama  dan  sepanjang  tidak  ada  alat  pembuktian  lain  yang  membuktikan sebaliknya.85 Dalam sistem publikasi negatif, negara tidak menjamin kebenaran data fisik  dan  data  yuridis  yang  di  sajikan  dalam  sertipikat  dan  tidak  ada  jaminan  bagi pemilik sertifikat dikarenakan sewaktu-waktu akan mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat tersebut”.
Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997, yaitu: (Hartanto Andy: 2009:18).
1. Sertifikat  merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;
2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang  atau  badan  hukum  yang  memperoleh  tanah  tersebut  dengan  itikad  baik  dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 Tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada  pemegang  sertifikat  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.
Sertifikat  sebagai  tanda  bukti  hak  yang  bersifat  mutlak  apabila  memenuhi  unsur unsur secara kumulatif yaitu:
1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
2. Tanah diperoleh dengan itikad baik;
3. Tanah di kuasai secara nyata;
4. Dalam  waktu  5  (lima)  tahun  sejak  diterbitkan  sertifikat  itu  tidak  ada  yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor
Pertanahan  Kabupaten  dan  Kota  setempat  ataupun  tidak  mengajukan  gugatan  ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.
Berdasarkan  temuan  ditengah  masyarakat  beberapa  permasalahan  yang  terjadi dalam  hukum  pertanahan  salah  satunya  adalah  kurang  kesadaran  dan  kepatuhan masyarakat terhadap pendaftaran tanah,  karena kurang perhatian masyarakat terhadap pendaftaran tanah sehingga beberapa masyarakat tidak memiliki sertifikat, sehingga fakta dilapangan  memunculkan  adanya  sengketa  mengenai  status  hak  milik  yang  belum memiliki  kepastian  berupa  sertifikat,  Kondisi  ini  dapat  memicu  meningkatnya  konflik pertanahan  seperti  penguasaan  tanah  tanpa  hak,  penggarapan  tanah  liar,  dan  tumpang tindihnya penggunaan lahan. Padahal dengan adanya serfitikat tersebut akan memberikan kepastian  hak  milik  dan  menjadi  pemecahan  masalah  ( problem  solving )  dalam  hukum pertanahan ditengah-tengah masyarakat.

## KESIMPULAN
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam membantu Kepala Kantor Pertanahan melakukan pendaftaran tanah. Dan oleh sebab itu, sangat  diharapkan  seorang  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  mempunyai  semangat  dan mental  yang  baik  serta  profesionalisme  dalam  menjalankan  jabatannya  melayani masyarakat  dalam  pembuatan  akta  tanah,  agar  tercipta  rasa  aman  dan  nyaman  dari masyarakat  serta  tujuan  pendaftaran  tanah  itu  sendiri  bisa  terwujud  dan  menjadikan sertipikat alat pembuktian yang kuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.
Maka  rekomendasi  yang  dikemukakan  peneliti:  karena  pentingnya  sertipikat sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, maka Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  membantu Kepala  Kantor  Pertanahan  melakukan  pendaftaran  tanah  yang  mempunyai  kewenangan untuk  melakukan  administrasi  penerbitan  sertipikat  perlu  menerapkan  prinsip  kehati- hatian  dan  menerapkan  peraturan  perundangan-undangan  yang  berlaku.  Dan  perlu adanya  kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  Masyarakat  untuk  mengetahui  betapa pentingnya  sertipikat  untuk  mencegah  terjadi  permasalahan  hukum  pertanahan  dan menjadi pemecahan masalah ( problem solving ).

## REFERENSI
Allang,  A.  (2023).  PENDAFTARAN  TANAH  SEBAGAI  SARANA  PENGAMANAN  HAK  MILIK ATAS TANAH. Sambulu Gana: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 2 (1), 23-30. Andy,  H.  (2009). Problematika  Hukum  Jual  Beli  Tanah  Belum  Bersertifikat ,  Cet  I. Yogyakarta: Laksbang Mediatma. Agraria,  P.  M.  (2018).  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1 Tahun  2018  tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Kabupaten dan Kota. Apriani,  D.,  &  Bur,  A.  (2021).  Kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  dalam  sistem publikasi pendaftaran tanah di indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum , 5 (2), 220-239. Bekak,  R.  Y.  T.,  Stefanus,  K.  Y.,  &  Udju,  H.  R.  (2023).  Fungsi  Badan  Pertanahan  Nasional Dalam  Kaitannya  Dengan  Pendaftaran  Tanah  (Studi  Tentang  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Kupang). Artemis Law Journal , 1 (1), 49-58.
Budiarsa,  F.,  Rifai,  M.,  &  Aditya,  I.  (2022).  Implementasi  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Kota Bekasi. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 8 (24), 485-498.
Budhayati, C. T. (2018). Jaminan Kepastian Kepemilikan Bagi  Pemegang Hak Atas Tanah dalam  Pendaftaran  Tanah  Menurut  UUPA. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 2 (2),
125-138.
Darusman,  Y.  M.  (2016).  Kedudukan  notaris  sebagai  pejabat  pembuat  akta  otentik  dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. ADIL: Jurnal Hukum , 7 (1), 36-56.
Halim,  A.,  Ibrahim,  M.  Y.,  &  Nurman,  M.  (2024).  Prinsip  Kepastian  Hukum  Dalam Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  Terhadap  Masyarakat. Mimbar  Integritas:  Jurnal Pengabdian , 3 (1), 80-87. Harahap, N. (2021). Pendaftaran Tanah. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat , 2 (2), 171-182. Harsono,  B.  (2003). Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang – Undang PokokAgraria, Isi,Dan Pelaksanaanya , Jakarta : Djambatan. Harsono,  B.  (2005)  Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya.Jakarta: Djambatan.
Chandra,  S.  (2005 ).  Sertipikat  kepemilikan  hak  atas  tanah  (persyaratan  permohonan  di kantor pertanahan). Jakarta: Grasindo. Chomzah, A. A. (2002). Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahan. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Bustomi,  A.  (2020).  Peranan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah. Jurnal Solusi, 18 (2), 168-182.
Dewi,  A. K.,  Zakaria,  W.  F.,  &  Widhianingrum,  W.  (2021).  Manajemen  Administrasi  Buku Tanah di Kantor Pertanahan Magetan. Jurnal Terapan Ekonomi dan Bisnis , 1 (1), 31-36. Fahrurrahman,  A.  I.  (2020).  Kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  pendaftaran  tanah- tanah. Jurnal Ilmiah Mandala Education , 6 (2). Ismaya, S. (2011). Pengantar Hukum Agraria, Yogyakarta: Graha Ilmu. Kamran,  M.,  &  Putri,  M.  A.  (2023).  Political  Form  and  Sovereignty  of  the  Republic  of Indonesia: State of Law or State of Power. Jurnal Tana Mana , 4 (1), 351-358.
Liong,  L.  (2022). HAKIKAT  PEMELIHARAAN  DATA  PENDAFTARAN  HAK  ATAS  TANAH BERBASIS ELEKTRONIK TERINTEGRASI (Doctoral dissertation, Universitas
Hasanuddin).
Manthovani,  R.,  &  Istiqomah,  I.  (2021).  Pendaftaran  tanah  di  indonesia. Jurnal  Magister
Ilmu Hukum , 2 (2), 23-28.
Masriani,  Y.  T.  (2022).  Pentingnya  Kepemilikan  Sertifikat  Tanah  Melalui  Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak. Jurnal USM Law Review , 5 (2), 539-552.
Monika, D. (2019). Analisis Yuridis Eksistensi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perspektif Pendaftaran Tanah Di Kecamatan Tanjungpinang Timur (Studi Penelitian Dikantor Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Afika Hersany). Jurnal Selat , 7 (1),
65-86.
Murad,  R.  (2007). Administrasi  Pertanahan  Pelaksanaannya  Dalam  Praktik ,  Cetakan  I, Jakarta: Mandar Maju.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat pembuat Akta Tanah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Pransisto, J. (2023). Analisis Yuridis Pengolahan Data Fisik dan Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah Menurut PP No 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros. Jurnal Litigasi Amsir , 219-238.
Putra, I. W. E. D. (2018). Dasar Pembagian Kewenangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Bidang Pertanahan. Rechtidee , 13 (1), 42-61.
Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi , 2 (1), 31-40.
Rohman,  H.,  &  Adisiswanto,  E.  (2020).  Optimalisasi  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap (PTSL). IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum , 8 (2), 1-12.
Santoso, U. (2005). Hukum agraria dan hak-hak atas tanah. Jakarta: Prenada Media. Sahnan  Et.  Al.,  (2019).  Kewenangan  Badan  Pertanahan  nasional  dalam  Penyelesaian sengketa , Jurnal Ius, VII (3), 436-450.
Salim, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda. Jurnal USM Law Review , 2 (2), 174-187. Sari, D. A. (2020). Sengketa pendaftaran hak milik atas tanah. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam , 5 (2), 150-166.
Sari,  R.  M.  P.,  Purnama,  S.,  &  Gunarto,  G.  (2018).  Peranan  PPAT  Dalam  Pensertifikatan Tanah Akibat Jual Beli. Jurnal Akta , 5 (1), 241-246.
Suwondo,  D.,  &  Saputra,  I.  (2019).  Peran  dan  Tanggung  Jawab  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  dalam  Pelaksanaan  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah. Jurnal  Hukum , 35 (2),  185- 205.
Sutedi,  A.  (2006). Kekuatan  Hukum  Berlakunya  Sertifikat  Sebagai  Tanda  Bukti  Hak  Atas Tanah . Jakarta: Cipta Jaya.
Thalib,  H.  (2009). Sanksi  Pemidanaan  dalam  Konflik  Pertahanan . Jakarta:  PT.  Kencana Prenada Media Group.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia
Wargakusumah, H. (1995). Hukum Agraria I , Jakarta: PT  Gramedia Pustaka Utama. Wibawanti,  E.  S.  (2013). Hak  atas  tanah  dan  peralihannya:  dilengkapi  dengan  PP  No.  40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak  pakai atas tanah . Yogyakarta: Liberty.
Copyright Holder : © Muhammad Kamran (2024).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: