## JOURNAL OF EMPOWERMENT
Vol. 1, No. 2, December 2017, h. 87-102 ISSN 2580-0620 (Print) ISSN 2597-9809 (online) Available Online at https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/JE

## Copyright ©2017 Journal of Empowerment
Focus Group Discution Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi  Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar

## FOCUS GROUP DISCUSSION MENGENAI PEMAHAMAN PERUBAHAN ATURAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS BAGI MASYARAKAT PELESTARI PADI PANDANWANGI CIANJUR (MP3C) SEBAGAI PEMEGANG HAK INDIKASI GEOGRAFIS TERDAFTAR
M. Rendi Aridhayandi Universitas  Katolik Parahyangan Bandung E-mail : suryakancanarendi@gmail.com
Masuk : September 2017 Penerimaan : Oktober 2017 Publikasi : Desember 2017

## ABSTRAK
Era  perdagangan  global,  sejalan  dengan  konvensi  internasional  yang  telah diratifikasi  Indonesia,  peranan  Merek  dan  Indikasi  Geografis  menjadi  sangat penting  terutama  dalam  menjaga  persaingan  usaha  yang  sehat,  berkeadilan, pelindungan konsumen, serta pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri  dalam  negeri.  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek masih  terdapat  kekurangan  dan  belum  dapat  menampung  perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin pelindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti. Maka hadir Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi Geografis  yang  lebih  konfrehensif  pengaturannya.  Upaya  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Cianjur  melalui  Masyarakat  Pelestari  Padi  Pandanwangi  Cianjur (MP3C)  Di  tahun  2015  Beras  Pandanwangi  Cianjur  telah  terdaftar  Indikasi Geografis  (IG)  tanggal  16  Oktober  2015  dengan  nomor  permohonan:  IG. 00.2014.000011  dan  nomor  pendaftaran  ID  G  000000034.  Dengan  demikian, dianggap  perlu  untuk  melakukan focus  group  discution ke  (MP3C)  sebagai pemegang hak Indikasi Geografis Terdaftar.
Kata Kunci: Indikasi Geografis, Focus Group Discution, Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C).

## ABSTRACT
The  era  of  global  trade,  in  line  with  the  international  conventions  that  have  been ratified by Indonesia, the role of the brand and the geographical indication becomes very  important  especially  in  maintaining  a  healthy  business  competition,  fairness, shield cover consumers, as well as shield cover micro, small, and medium enterprises and  industries  in  the  country.  Act  No.  15  of  2001  Year  Brand  still  contained  flaws and  yet  accommodates  the  development  needs  of  the  community  in  the  field  of Geographical  Indications  as  well  as  brand  and  not  enough  guarantee  shield  cover local and national economic potential so as to need to be replaced. Then the present Act  No.  20  Year  2016  about  brands  and  Geographic  Indications  konfrehensif setting.  The  efforts  of  local  governments  through  communities  Cianjur  Of  Cianjur Pandanwangi  Rice  (MP3C)  in  year  2015  Pandanwangi  Rice  Cianjur  registered geographical indications (IG) October 16, 2015 with a plea: IG. 00.2014.000011 and  registration  number  ID  G  000000034.  Thus,  it  was  considered  necessary  to conduct a focus group to discution (MP3C) as the holder of the rights of a registered geographical indication.
Focus Group Discution Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi  Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar
Keywords : Geographical  Indications,  Focus  Group  Discution,  Pandanwangi  Rice Cianjur Conservationist Society (MP3C).

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Keikutsertaan  Indonesia  meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World  Trade  Organization) yang mencakup  pula  persetujuan  tentang Aspek-aspek  Dagang  dari  Hak Kekayaan  Intelektual/HKI (Trade
Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs) sebagaimana  telah disahkan  dengan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1994  tentang Pengesahan Agreement  Establishing the  World  Trade  Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan  Dunia),  telah  menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan  isi  dari  perjanjian internasional  tersebut.  Ratifikasi  dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi Paris  Convention  for  the Protection  of  Industrial  Property
(Konvensi Paris)  yang  telah  disahkan dengan  Keputusan  Presiden  Nomor 15  Tahun  1997  dan Trademark  Law Treaty (Traktat  Hukum  Merek)  yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. 1 Hal  tersebut  di  atas  menjadi  alasan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis.  Tentang  Indikasi Geografis  perlu  diatur  mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas  unggulan,  baik  dalam perdagangan domestic
maupun internasional. Anggapan  bahwa  meningkatnya kesejahteraan  masyarakat  yang
1 Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.
memiliki  potensi  produk  indikasi geografis  telah  menujukan  bahwa indikasi  geografis  merupakan  rezim yang  patut  untuk  mendapat  tempat dalam  aturan TRIPs sebagai  bagian dari HKI. 2 Selanjutnya, Indikasi Geografis merupakan  salah  satu  rezim  Hak Kekayaan  Intelektual  yang  paling dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat  setempat  atau  budaya kelompok  masyarakat  atau  bangsa dalam suatu Negara. 3 Sangat  penting  sekali  memahami perkembangan  pengaturan  Indikasi Geografis.  Di  Indonesia,  Indikasi Geografis  masih  merupakan  aturan sisipan,  yaitu  bersama  dengan pengaturan Merek. Pengaturan Indikasi  Geografis  mulai  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  14 tahun 1997 tentang Merek. Selanjutnya, diubah dengan Undang-
Undang  Nomor  15  Tahun  2001 tentang  Merek,  lalu  diubah  lagi dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis.  Selain  Undang- Undang terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  51  Tahun  2007  Tentang Indikasi Geografis, sebagai pelaksanaan  ketentuan  Pasal  56 ayat  (9)  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2001 tentang Merek. Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas maka penulis melaksanakan pengabdian pada masyarakat
2 Rahmi  Jened,  (2015), Hukum  Merek  (Dalam Era  Global  &  Integrasi  Ekonomi), Jakarta, Kencana, hlm. 254-255.
3 Jill  McKeough,  Andrew  Stewart,  Philip Griffith,  (2004), Intellectual  Property  in Australia, edisi  ke-3,  Sdyney,  Butterworths, hlm. 603-604.
Focus Group Discution Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi  Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar
dalam  kegiatan  yang  berjudul “ FOCUS GROUP DISCUTION MENGENAI PEMAHAMAN PERUBAHAN  ATURAN  HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS BAGI MASYARAKAT  PELESTARI  PADI PANDANWANGI  CIANJUR  (MP3C) SEBAGAI PEMEGANG HAK INDIKASI GEOGRAFIS TERDAFTAR”. Mensosialisasikan peraturan  yang  berkaitan  dengan Indikasi  Geografis  di  Masyarakat
Pelestari  Padi  pandanwangi  Cianjur (MP3C),  oleh  karena  itu  penulis hanya  membatasi  pada  hal-hal sebagai berikut:
a. Materi apa saja yang disampaikan  dalam  kegiatan focus  group  discution mengenai pemahaman  perubahan  aturan hukum  Indikasi  Geografis  bagi Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi  Cianjur  (MP3C) sebagai  pemegang  hak  indikasi geografis terdaftar? b. Bagaimanakah  respon  para Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi  Cianjur  (MP3C) terhadap  kegiatan focus  group discution mengenai  pemahaman perubahan aturan hukum Indikasi Geografis? 2. Lokasi Pengabdian Focus Group Discution ini dilaksanakan  di  Kantor  Masyarakat Pelestari  Padi  Pandanwangi  Cianjur
(MP3C)  pada  Bulan  September 2017.

## 3. Peserta
Peserta  kegiatan  tersebut  dihadiri kurang  lebih  5  (lima)  orang perwakilan.

## B. METODE
Di  dalam  penulisan  artikel  ini menggunakan  metode  pendekatan
yuridis  normatif,  dengan  spesifikasi penelitian  yaitu  deskriptif  analisis. Lokasi pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Kabupaten Cianjur.

## C. HASIL/PEMBAHASAN

## 1. Materi Focus Group Discution
Bung  Karno (sebagai  pembicara terakhir  pada  1  Juni  1945) menyatakan:  1)  Negara  semua  buat semua,  bukan  negara  buat  satu orang,  bukan  buat  satu  golongan, baik  golongan  bangsawan,  maupun golongan  yang  kaya,  tetapi  semua buat  semua;  2)  Dasar  pemikiran: Dasar Kebangsaan; Dasar Internasionalisme;  Dasar  Mufakat; Prinsip Kesejahteraan; Dasar Ketuhanan. 4 Hal ini yang disebut lima dasar yang dikemukakan  Bung  Karno  sebagai (Filosofische Grondslag) yaitu Pancasila. Jika memperhatikan dasar pemikiran
Bung Karno huruf  d  tentang  prinsip kesejahteraan, hal ini selaras dengan pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dalam alenia ke-4  (empat)  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:  “…melindungi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…”. Makna  Pembukaan  UUD  1945  di atas,  menegaskan  tentang  penting- nya menciptakan suatu kesejahteraan umum  dalam  negara  ( welfare  state ). Untuk memajukan kesejahteraan umum  tersebut,  mutlak  dibutuhkan
4 M.  Rendi  Aridhayandi,  Resensi  Buku (Book Review) Soediman Kartohadiprodjo, Kumpulan Karangan, Jakarta: PT Pembangunan,  1965, Jurnal  Hukum  Mimbar Justitia Volume. 3, Nomor. 1. 2017 , hlm. 121.
Focus Group Discution Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi  Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar
sarana  ketertiban  sosial,  yang merujuk  pada  upaya  menciptakan aman,  tertib  dan  damai,  yang  salah satunya melalui sarana  hukum (terutama  penegakan  hukum).  Hukum yang  berfungsi  imperatif  sebagai sarana  kontrol  sosial  diwujudkan dalam sanksi-sanksinya, yang berkolerasi antara penerapan hukum sebagai kebijakan hukum. 5 Mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman,  tentram,  dan  tertib,  serta menjamin  kedudukan  hukum  yang sama  bagi  warga  masyarakat merupakan  suatu  tujuan  ideal  setiap bangsa.
6 Tujuan yang hendak dicapai Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat  yang  adil  dan  makmur baik  spiritual  maupun  material berdasarkan Pancasila. 7
Negara hukum telah tergambar jelas dalam  UUD  1945.  Salah  satu  esensi Negara  hukum  adalah  ditampilkan- nya peranan hukum secara mendasar sebagai titik sentral dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan  menuju  kehidupan yang adil dan sejahtera. 8
5 Henny  Nuraeny,  Penyuluhan  Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  Bagi  Guru  Bimbingan Konseling  Dan  Siswa/Siswi  SMK/SMA/MA Se-Kabupaten Cianjur, Journal Of Empowerment Volume. 1, Nomor. 1, 2017, hlm. 26.
6 Anita  Kamilah  dan  M.  Rendi  Aridhayandi, Kajian  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak  Dilaksanakannya  Wasiat  Oleh  Ahli Waris  Dihubungkan  Dengan  Buku  II  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Tentang Benda (Van  Zaken),  Jurnal  Wawasan  Hukum Volume. 32, Nomor. 1, 2015, hlm. 23.
7 Lilik  Mulyadi,  (2007),  Pembalikan  Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, hlm. 64.
8 T.  Subarsyah  Sumadikara,  (2010), Penegakan Hukum  (Sebuah  Pendekatan  Politik  Hukum  dan
Berikut  beberapa  rumusan-rumusan keadilan:
a. Keadilan  adalah  kemauan  yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya  untuknya (Iustitia  est constans  et  perpetua  voluntas  ius suum cuique tribuendi - Ulpianus ). b. Keadilan adalah suatu kebijakan politik  yang  aturan-aturannya menjadi  dasar  dari  peraturan negara  dan  aturan-aturan  ini merupakan  ukuran  tentang  apa yang  hak  ( Aristoteles ).  Menurut
Arisoteles , orang harus mengendalikan diri dari pleonexia ,  yaitu  memperoleh keuntungan  bagi  diri  sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan  kepunyaan  orang lain,  atau  menolak  apa  yang seharusnya  diberikan  kepada orang lain;
c. Keadilan adalah kebajikan yang memberikan  hasil,  bahwa  setiap orang  mendapat  apa  yang merupakan bagiannya”.
(Keadilan Justinian );
d. Setiap  orang  bebas  untuk menentukan  apa  yang  akan dilakukannya,  asal  ia  tidak melanggar  kebebasan  yang sama  dari  orang  lain.  ( Herbert Spencer );
e. Roscoe  Pound melihat  keadilan dalam  hasil-hasil  konkrit  yang bisa diberikannya kepada masyarakat.  Singkatnya  social engineering yang semakin efektif; f. Tidak  ada  arti  lain  bagi keadilan  kecuali  persamaan pribadi ( Nelson );
g. Norma  keadilan  menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan
Politik  Kriminal) ,  TT,  Kencana  Utama,  hlm. 16.
Focus Group Discution Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi  Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar
individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan  demikian  membatasi kemerdekaan  individu  di  dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan  ummat  manusia. ( John Salmond );
h. Keadilan,  buat  saya  adalah, suatu  tertib  sosial  tertentu  yang di  bawah  lindungannya  usaha untuk  mencari  kebenaran  bisa berkembang dengan subur. Keadilan saya karenanya adalah,  keadilan  kemerdekaan, keadilan  perdamaian,  keadilan demokrasi-keadilan toleransi. ( Hans Kelsen ).
i. John  Rawls mengkonsepkan keadilan  sebagai fairness, yang mengandung  asas-asas.  “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya  memperoleh  suatu kedudukan  yang  sama  pada saat  akan  memulainya  dan  itu merupakan syarat yang fundamental  bagi  mereka  untuk memasuki  perhimpunan  yang mereka kehendaki. 9 Selanjutnya, dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan menuju dan sejahtera.  Merupakan  kesejahteraan masyarakat yang sekaligus mencakup  perlindungan  masyarakat, jadi  di  dalam  pengertian social
politic, di  dalamnya mencakup social welfare politic . 10
9 Dwidja  Priyatno  dan  M.  Rendi  Aridhayandi, Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo- Ilmu  Hukum, Jurnal  Hukum  Mimbar  Justitia Volume. 2 Nomor. 2. 2016 , hlm. 884-885.
10 Trini  Handayani,  Pencegahan  Permainan “Starter” Melalui  Pendekatan Personal  Safety Skill Pada  Murid  Sekolah  Dasar, Journal  Of
Welfare  state telah  diamanatkan dengan  jelas  dalam  Pancasila  dan UUD 1945, khususnya yang mengatur  perekonomian  dan  hak warga  negara,  untuk  melaksanakan konsep  negara  kesejahteraan,  salah satunya  adalah  campur  tangan pemerintah terhadap aspek kehidupan  masyarakat  yang  berupa pengaturan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. 11 Aktualisasi  dari  tujuan  hukum  dapat diciptakan  oleh  badan-badan  yang berwenang  menetapkan  peraturan atau undang-undang yang diformulasikan  dalam  bentuk  aturan hukum seperti undang-undang (UU). 12
Hal ini berkaitan perlindungan hukum secara  komprehensif  dan  konkret dari pemerintah. 13 Peraturan atau undang-undang seringkali  berganti  sesuai  kebutuhan dan perkembangan. Termasuk pengaturan terhadap Indikasi Geografis.  Berikut  perkembangan pengaturan Indikasi Geografis:
Empowerment,  Volume.  1,  Nomor.  1.  Edisi  Juni 2017, hlm. 66.
11 Cucu  Solihah,  dan  Aji  Mulyana,  Pembayaran Zakat dan Pajak di  Negara  Hukum Pancasila, Syiar Hukum, Volume. 15, Nomor. ,  2017, hlm.
19.
12 Henny  Nuraeny,  (2011), Tindak  Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Jakarta,  Sinar  Grafika,  hlm.
14-15.
13 Ahmad  Hunaeni  Zulkarnaen,  Penyuluhan Tentang  Tata  Cara  Membuat  Peraturan Perusahaan  Di  PT.  Pelangi  Warna  Kreasi Bandung, Journal  Of  Empowerment,  Volume.  1, Nomor. 1, 2017- , hlm. 41.
Focus Group Discution Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi  Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar
Tabel 1.1
Pengaturan Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek
No Pasal Isi Pasal 1 Pasal 79A (1) Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu  tanda yang menunjukkan  daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. (2) Indikasi  geografis  mendapat  perlindungan  setelah  terdaftar  atas  dasar permintaan yang diajukan oleh : a. Lembaga  yang  mewakili  masyarakat  di  daerah  yang  memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri dari : 1) Pihak  yang  mengusahakan  barang-barang  yang  merupakan  hasil alam atau kekayaan alam; 2) Produsen barang-barang hasil pertanian; 3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; 4) Pedagang yang menjual barang-barang tersebut;
b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;
c. Kelompok konsumen barang-barang tersebut.
(3) Ketentuan  mengenai  pengumuman  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 berlaku pula bagi pengumuman permintaan pendaftaran indikasi geografis. (4) Permintaan  pendaftaran  indikasi  geografis  ditolak  oleh  Kantor  Merek apabila tanda tersebut : a. Bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dapat memperdayakan  atau  menyesatkan  masyarakat  mengenai  sifat  seperti ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, atau kegunaannya; b. Tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi geografis.
(5) Ketentuan  mengenai  banding  berlaku  pula  bagi  penolakan  pendaftaran indikasi geografis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4). (6) Indikasi geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama  ciri  dan  atau  kualitas  yang  menjadi  dasar  bagi  diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. (7) Apabila  sebelum  atau  pada  saat  dimintakan  pendaftaran  sebagai  indikasi geografis, suatu tanda telah dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak  berhak  mendaftar  menurut  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (2), maka pihak yang beritikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda  tersebut  untuk  jangka  waktu  2  (dua)  tahun  terhitung  sejak  tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis. (8) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pendaftaran  indikasi  geografis diatur dengan Peraturan Pemerintah. 2 Pasal 79B (1) Pemegang hak atas indikasi geografis, dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis secara tanpa hak, berupa permintaan  ganti rugi dan  penghentian  penggunaan  serta  pemusnahan  etiket  indikasi  geografis yang digunakan secara tidak sah tersebut. (2) Untuk  mencegah  kerugian  yang  lebih  besar  pada  pihak  yang  haknya dilanggar,  Hakim  dapat  memerintahkan  pelanggar  untuk  menghentikan kegiatan  pembuatan,  perbanyakan,  serta  memerintahkan  pemusnahan  etiket indikasi geografis yang digunakan secara tidak sah tersebut. 3 Pasal 79C Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  80  berlaku  pula  dalam  rangka pelaksanaan hak atas indikasi geografis. 4 Pasal 79D Indikasi asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:
a. Memenuhi ketentuan Pasal 79A ayat (1), tetapi tidak didaftarkan; atau b. Semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.
5 Pasal 79E Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  79B  dan  Pasal  79C  berlaku pula terhadap pemegang hak atas indikasi asal.
Focus Group Discution Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi  Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar
Tabel 1.2
Pengaturan Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek
No Pasal Isi Pasal 1 Pasal 56 (1) Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal  suatu  barang,  yang  karena  faktor  lingkungan  geografis  termasuk faktor  alam,  faktor  manusia,  atau  kombinasi  dari  kedua  faktor  tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang dihasilkan. (2) Indikasi-geografis  mendapat  perlindungan  setelah  terdaftar  atas  dasar permohonan yang diajukan oleh: a. Lembaga  yang  mewakili  masyarakat  didaerah  yang  memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas: 1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam; 2) Produsen barang hasil pertanian; 3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau 4) Pedagang yang menjual barang tersebut; b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
c. Kelompok konsumen barang tersebut.
(3) Ketentuan mengenai pengumuman sebagai mana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi-geografis.
(4) Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jendral apabila tanda tersebut : a. Bertentangan  dengan  moralitas  agama,  kesusilaan,  ketertiban  umum, atau  dapat  memperdayakan  atau  menyesatkan  masyarakat  mengenai sifat,  ciri,  kualitas,  asal  sumber,  proses  pembuatan  dan/  atau kegunaannya; b. Tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi-geografis.
(5) Terhadap  penolakan  sebagai  mana  dimaksud  pada  ayat  (4)  dapat dimintakan bandingan pada Komisi Banding Merek.
(6) Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan  Pasal  34  berlaku  secara mutatis  mutandis bagi  permintaan  banding sebagaimana dimaksud sebagai ayat (5). (7) Indikasi-geografis  terdaftar  mendapat  perlindungan  hukum  yang berlangsung  selama  ciri  dan/  atau  kualitang  yang  menjadi  dasar  bagi diberikanya perlindungan atas indikasi-geografis  tersebut itu ada. (8) Apabila  sebelum  atau  pada  saat  dimohonkan  pendaftaran    sebagai indikasi-geografis, suatu tanda telah dipakai dengan itikat baik oleh pihak lain  yang  tidak  berhak  mendaftar  menuurut  ketentuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2),  pihak  yang  beritikat  baik  tersebut  tetap  dapat menggunakan  tanda  tersebut  untuk  jangka  waktu  2  (dua)  tahun  terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis. (9) Ketentuan  mengenai  tatacara  pendaftaran  indikasi-geografis  diatur  lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 2 Pasal 57 (1)  Pemegang  hak  atas  indikasi  geografis,  dapat  mengajukan  gugatan terhadap pemakai indikasi geografis secara tanpa hak, berupa permintaan ganti  rugi  dan  penghentian  penggunaan  serta  pemusnahan  etiket  indikasi geografis yang digunakan secara tidak sah tersebut. (2)  Untuk  mencegah  kerugian  yang  lebih  besar  pada  pihak  yang  haknya dilanggar,  Hakim  dapat  memerintahkan  pelanggar  untuk  menghentikan kegiatan  pembuatan,  perbanyakan,  serta  memerintahkan  pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tidak sah tersebut. 3 Pasal 58 Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagai mana dimaksud dalam BAB XII  undang-undang  ini  berlaku  secara mutatis  mutandis terhadap  pelaksanaan hak atas indikasi geografis. 4 Pasal 59 Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:
a. Memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan atau;
a. Semata-mata menunjukan asal suatu barang atau jasa.
Focus Group Discution Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi  Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar
5 Pasal
60 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemegang hak atas indikasi-asal. Tabel 1.3
Pengaturan Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
No  Pasal Isi Pasal 1 Pasal 53 (1) Indikasi  Geografis  dilindungi  setelah  Indikasi  Geografis  didaftar  oleh Menteri. (2) Untuk  memperoleh  pelindungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
Pemohon  Indikasi  Geografis  harus  mengajukan  Permohonan  kepada Menteri.
(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan: a. Lembaga  yang  mewakili  masyarakat  di  kawasan  geografis  tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa: 1. Sumber daya alam; 2. Barang kerajinan tangan; atau
3. Hasil industri. b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
(4)   Ketentuan  mengenai  pengumuman,  keberatan,  sanggahan,  dan  penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku  secara mutatis  mutandis bagi  Permohonan  pendaftaran  Indikasi Geografis. 2 Pasal 54 (1) Permohonan  yang  diajukan  oleh  Pemohon  yang  bertempat  tinggal  atau berkedudukan  tetap  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia. (2) Permohonan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila  Indikasi  Geografis  tersebut  telah  memperoleh  pengakuan  dari pemerintah  negaranya  dan/atau  terdaftar  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku di negara asalnya. 3 Pasal 55 (1) Indikasi  Geografis  dapat  Pula  didaftarkan  berdasarkan  perjanjian internasional. (2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pendaftaran  Indikasi  Geografis  dari  luar negeri  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  54  diatur  dengan  Peraturan Menteri. 4 Pasal 56 (1) Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika: a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; b. Menyesatkan  atau  memperdaya  masyarakat  mengenai  reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan  bagi  varietas  tanaman  yang  sejenis,  kecuali  ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis. (2) Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika: a. Dokumen  Deskripsi  Indikasi  Geografis  tidak  dapat  dibuktikan kebenarannya; dan/atau b. Memiliki  persamaan  pada  keseluruhannya  dengan  Indikasi  Geografis yang sudah terdaftar. 5 Pasal 57 (1) Terhadap  penolakan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  56  ayat  (2) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek. (2) Ketentuan  mengenai  banding  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28 sampai dengan  Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 6 Pasal 58 (1) Pemeriksaan  substantif  Indikasi  Geografis  dilakukan  oleh  Tim  Ahli  Indikasi Geografis. (2) Ketentuan  mengenai pemeriksaan substantif Merek  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  23  sampai dengan  Pasal 26  berlaku  secara mutatis mutandis
Focus Group Discution Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi  Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar
bagi pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
7 Pasal 59 (1) Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan  tim  independen  untuk  melakukan  penilaian  mengenai  Dokumen Deskripsi  Indikasi  Geografis  dan  memberikan  pertimbangan/rekomendasi kepada  Menteri  sehubungan  dengan  pendaftaran,  pengubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional. (2) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi Geografis yang berasal dari:
a. Perwakilan dari Menteri; b. Perwakilan  dari  kementerian  yang  membidangi  masalah  pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau kementerian terkait lainnya; c. Perwakilan  instansi  atau  lembaga  yang  berwenang  untuk  melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau d. Ahli lain yang kompeten. (2) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Menteri  untuk  masa  jabatan  selama  5 (lima) tahun.
(3) Tim  Ahli  Indikasi  Geografis  dipimpin  oleh  seorang  ketua  yang  dipilih  dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi Geografis. (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Tim  Ahli  Indikasi  Geografis  dibantu  oleh  tim  teknis  penilaian  yang keanggotaannya didasarkan pada keahlian. 8 Pasal 60 Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  syarat  dan  tata  cara  pendaftaran  Indikasi Geografis serta pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tim Ahli  Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Menteri. 9 Pasal 61 (1) Indikasi  Geografis  dilindungi  selama  terjaganya  reputasi,  kualitas,  dan karakteristik  yang  menjadi  dasar  diberikannya  pelindungan  Indikasi Geografis pada suatu barang. (2) Indikasi Geografis dapat dihapus jika: a. Tidak  dipenuhinya  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1); dan/atau b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a. 10  Pasal 62 (1) Tim  Ahli  Indikasi  Geografis  atas  inisiatifnya  sendiri  atau  laporan masyarakat  melakukan  penelitian  terhadap  reputasi,  kualitas,  dan karakteristik  Indikasi  Geografis  terdaftar  serta  melaporkannya  kepada Menteri. (2) Dalam  hal  Menteri  menerima  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  bukan  berasal  dari  Tim  Ahli  Indikasi  Geografis,  Menteri  meneruskan laporan  tersebut kepada Tim Ahli Indikasi Geografis paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan tersebut. (3) Dalam  waktu  paling  lama  6  (enam)  bulan  terhitung  sejak  diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan  pemeriksaan  dan  memberitahukan  hasil  keputusannya  serta langkah yang harus dilakukan kepada Menteri. (4) Dalam  hal  hasil  keputusan  menyatakan  Indikasi  Geografis  memenuhi ketentuan  untuk  dihapus sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 61  ayat  (2), dalam  waktu  paling  lama  30 (tiga  puluh)  Hari  terhitung sejak  diterimanya hasil  keputusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  Menteri melaksanakan penghapusan. (5) Dalam  hal  Menteri  memberikan  keputusan  penghapusan  terhadap  Indikasi Geografis,  Menteri  memberitahukan  secara  tertulis  kepada  Pemohon  atau Kuasanya  dan  kepada  seluruh  Pemakai  Indikasi  Geografis,  atau  melalui Kuasanya  paling  lama  14  (empat  belas)  Hari  terhitung  sejak  diterimanya keputusan tersebut.
(6) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diputuskannya
Bagi Masyarakat Pelestari Padi  Pandanwangi Cianjur (MP3C)
Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar
hasil  penghapusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  keputusan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.
(7) Pengumuman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6)  harus  menyatakan penghapusan  Indikasi  Geografis  dan  berakhirnya  hak  atas  pemakaian Indikasi Geografis oleh para Pemakai Indikasi Geografis. (8) Keberatan  terhadap  penghapusan  Indikasi  Geografis  sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama  3  (tiga)  bulan  terhitung  sejak  diterimanya  keputusan  penghapusan tersebut. 11  Pasal 63 Indikasi  asal  dilindungi  tanpa  melalui  kewajiban  pendaftaran  atau  secara deklaratif  sebagai  tanda  yang  menunjukkan  asal  suatu  barang  dan/atau  jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. 12  Pasal 64 Indikasi  asal  merupakan  ciri  asal  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  secara langsung terkait dengan faktor alam. 13  Pasal 65 Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Menteri. 14  Pasal 66 Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup: (1) Pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas  barang  dan/atau  produk  yang  tidak  memenuhi  Dokumen  Deskripsi Indikasi Geografis; (2) Pemakaian  suatu  tanda  Indikasi  Geografis,  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung  atas  barang  dan/atau  produk  yang  dilindungi  atau  tidak dilindungi dengan maksud untuk: a. Menunjukkan  bahwa  barang  dan/atau  produk  tersebut  sebanding kualitasnya  dengan  barang  dan/atau  produk  yang  dilindungi  oleh Indikasi Geografis; b. Mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau c. Mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.
(3) Pemakaian  Indikasi  Geografis  yang  dapat  menyesatkan  masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
(4) Pemakaian  Indikasi  Geografis  oleh  bukan  Pemakai  Indikasi  Geografis terdaftar; (5) Peniruan  atau  penyalahgunaan  yang  dapat  menyesatkan  sehubungan dengan  asal  tempat  barang  dan/atau  produk  atau  kualitas  barang dan/atau produk yang terdapat pada: a. Pembungkus atau kemasan; b. Keterangan dalam iklan; c. Keterangan  dalam  dokumen  mengenai  barang  dan/atau  produk tersebut; atau d. Informasi yang dapat menyesatkan  mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan. (6) Tndakan  lainnya  yang  dapat  menyesatkan  masyarakat  luas  mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut. 15  Pasal 67 (1) Terhadap  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  66  dapat diajukan gugatan. (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
a. Setiap  produsen  yang  berhak  menggunakan  Indikasi  Geografis; dan/atau b. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu. 16  Pasal 68 (1) Dalam  hal  sebelum  atau  pada  saat  dimohonkan  pendaftaran  sebagai Indikasi Geografis, suatu tanda dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang  tidak  berhak  mendaftar  menurut  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan  tanda  tersebut  untuk  jangka  waktu  2  (dua)  tahun  terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis. (2) Dalam  hal  tanda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  telah  terdaftar sebagai  Merek,  Menteri  membatalkan  dan  mencoret  pendaftaran  Merek
Focus Group Discution Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi  Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar
tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu  2  (dua)  tahun  terhitung  sejak  tanda  tersebut  terdaftar  sebagai Indikasi Geografis.
(3) Pembatalan  dan  pencoretan  pendaftaran  Merek  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  diberitahukan  secara  tertulis  kepada  pemilik  Merek  atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
(4) Pembatalan  dan  pencoretan  pendaftaran  Merek  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
(5) Pembatalan  dan  pencoretan  pendaftaran  Merek  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan berakhirnya pelindungan hukum atas Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama.
(6) Keberatan  terhadap  pembatalan  dan  pencoretan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. (7) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kasasi. 17  Pasal 69 (1) Pemegang  Hak  atas  Indikasi  Geografis  dapat  mengajukan  gugatan terhadap Pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti  rugi  dan  penghentian  penggunaan  serta  pemusnahan  label  Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak. (2) Untuk  mencegah  kerugian  yang  lebih  besar  pada  pihak  yang  haknya dilanggar,  hakim  dapat  memerintahkan  pelanggar  untuk  menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak. 18  Pasal 70 (1) Pembinaan  Indikasi  Geografis  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Persiapan  untuk  pemenuhan  persyaratan  Permohonan  Indikasi Geografis; b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
c. Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
d. Sosialisasi dan pemahaman atas pelindungan Indikasi Geografis;
e. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
f. Pelatihan dan pendampingan;
g. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
h. Pelindungan hukum; dan b. Fasilitasi  pengembangan,  pengolahan,  dan  pemasaran  barang dan/atau produk Indikasi Geografis. 19  Pasal 71 (1) Pengawasan  Indikasi  Geografis  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Pengawasan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk: a. Menjamin  tetap  adanya  reputasi,  kualitas,  dan  karakteristik  yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan
b. Mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.
(4) Hasil  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  disampaikan kepada pemegang hak Indikasi Geografis dan/atau Menteri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri. Dari  uraian  di  atas,  menunjukkan pengaturan Indikasi Geografis menurut  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis lebih komprehensif dibandingkan pengaturan Indikasi Geografis menurut  Undang-Undang  Nomor  15 tahun  2001  tentang  Merek,  yang juga  di  atur  dalam  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  51  Tahun  2007  Tentang
Focus Group Discution Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi  Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar
Indikasi  Geografis.  Ada  beberapa perubahan  terhadap  pengaturan Indikasi  Geografis  yang  perlu diperhatikan, diantaranya:
a. Menurut  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2016  tentang  Merek dan  Indikasi  Geografis  pemohon
Indikasi  Geografis  diperbolehkan dari  Pemerintah  Daerah  Provinsi atau Kabupaten/Kota, Jika menurut  Undang-Undang  Nomor 15  tahun  2001  tentang  Merek tidak ada pengaturannya; b. Menurut  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2016  tentang  Merek dan  Indikasi  Geografis  pemohon Indikasi  Geografis  memberikan kewenangan  kepada  Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Indikasi  Geografis,  Jika  menurut
Undang-Undang  Nomor  15  tahun 2001  tentang  Merek  tidak  ada pengaturannya.
Selanjutnya,  mengenai  ketentuan pidana  ada  perbedaan  antara Undang-Undang  Nomor  15  tahun 2001 tentang Merek dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis pemohon Indikasi Geografis, yaitu: Tabel 1.4 Perbedaan Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis No Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pemohon Indikasi Geografis 1 Pasal 92 (1)      Barangsiapa  dengan  sengaja  dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama  pada  keseluruhan  dengan indikasi-geografis  milik  pihak  lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan  barang  yang  terdaftar, dipidana  dengan pidana  penjara paling  lama 5  (lima)  tahun dan/atau denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) . (2)   Barangsiapa  dengan  sengaja  dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasigeografis  milik  pihak  lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan  barang  yang  terdaftar,
dipidana  dengan pidana  penjara paling  lama  4  (empat)  tahun dan/atau denda  paling  banyak  Rp. 800.000.000,00  (delapan  ratus  juta rupiah). (3)   Terhadap pencatuman
asal sebenarnya  pada  barang  yang merupakan hasil pelanggaran ataupun  pencantuman  kata  yang menunjukkan bahwa baranng tersebut merupakan  tiruan  dari  barang  yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan
Pasal 101 (1)    Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak menggunakan  tanda  yang  mempunyai persamaan  pada  keseluruhan  dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang  dan/atau  produk  yang  sama atau  sejenis  dengan  barang  dan/atau produk  yang  terdaftar,  dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak  Rp.  2.000.000.000,00  (dua miliar rupiah).
(2)    Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak menggunakan  tanda  yang  mempunyai persamaan  pada  pokoknya  dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang  dan/atau  produk  yang  sama atau  sejenis  dengan  barang  dan/atau produk  yang  terdaftar,  dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak  Rp.  2.000.000.000,00  (dua miliar rupiah).
Focus Group Discution Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi  Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar
ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Pasal 93 Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  tanpa hak  menggunakan  tanda  yang  dilindungi berdasarkan  indikasi-asal  pada  barang atau  jasa  sehingga  dapat  memperdaya atau  menyesatkan  masyarakat  mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling  lama  4  (empat)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
800.000.000,00  (delapan  ratus  juta rupiah). - Pasal 94 (1)   Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang  dan/atau  jasa  tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana  dengan pidana  kurungan paling  lama  1  (satu)  tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah). (2)   Tindak pidana sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah pelanggaran. Pasal 102 Setiap  Orang  yang  memperdagangkan barang  dan/atau  jasa  dan/atau  produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui  bahwa  barang  dan/atau  jasa dan/atau  produk  tersebut  merupakan  hasil tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  100  dan  Pasal  101  dipidana dengan  pidana kurungan  paling  lama  1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Selanjutnya,  baik  menurut  Undang- Undang  Nomor  15  tahun  2001 tentang  Merek  dan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis pemohon  Indikasi  Geografis.  Tindak pidana  tersebut  di  atas  merupakan delik aduan.
2. Respon  Masyarakat  Pelestari Padi  Pandanwangi  Cianjur (MP3C)  Terhadap  Kegiatan Focus Group Discution Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) sebagai  pemegang  hak  Indikasi Geografis terdaftar sangat berkepentingan mengetahui perkembangan  pengaturan  Indikasi Geografis.  Sebagai  organisasi  yang mewadahi petani, pengolah, pengusaha,  akademisi,  pemerintah, pemerhati, konsumen dan lembaga/organisasi/koperasi  yang
mempunyai  kepedulian  terhadap pengembangan dan pelestarian padi dan  Beras  Pandanwangi  Cianjur. 14
Memiliki  peran  penting  terhadap keberlangsungan Beras Pandanwangi Cianjur. Di  tahun  2015,  Beras  Pandanwangi Cianjur  telah  memasuki  era  baru dengan  telah  terbitnya  sertifikat    IG tanggal  16  Oktober  2015  dengan nomor permohonan: IG. 00.2014.000011 dan nomor pendaftaran  ID  G  000000034. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur melalui Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) mengajukan  permohonan  IG  kepada Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi
14 Masyarakat  Pelestari  Padi  Pandanwangi Cianjur  (MP3C),  (2015), Buku  Persyaratan Permohonan  Pendaftaran  Indikasi  Geografis  Beras Pandanwangi Cianjur , Cianjur, hlm. 2.
Focus Group Discution Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi  Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar
Manusia  Republik  Indonesia.  MP3C selaku yang mewakili permohonan IG sesuai  Pasal  56  ayat  (2)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek.
Gambar. 2.1.
Sumber: http://www.dgip.go.id/
Gambar. 2.2. Sumber: http://www.dgip.go.id/ Gambar. 2.3. Sumber: http://www.dgip.go.id/ Gambar 2.4.
Sumber: http://www.dgip.go.id/ Yang  perlu  diperhatikan,  Beras Pandanwangi  Cianjur  mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis menggunakan  pengaturan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 15  Tahun  2001tentang  Merek.  Saat ini  pengaturan  Indikasi  Geografis menggunakan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis. Dengan demikian keberlakuan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi  Cianjur  menggunakan aturan yang berlaku. MP3C  harus  dapat  memastikan bahwa  Indikasi  Geografis  tidak sebagai  “proses  instrumental”  atau percobaan. 15 Karena,  pendaftaran Beras  Pandanwangi  Cianjur  untuk memperoleh sertifikat Indikasi Geografis  bertujuan  untuk  dapat menciptakan  perdagangan  beras yang sehat, memberikan perlindungan  kepada  produsen  dan konsumen, dan pada akhirnya dapat meningkatkan  kesejahteraan  petani padi Pandanwangi Cianjur. 16
Perwakilan  MP3C  dalam  mengikuti focus  group  discution mengapresiasi
15 Dedi  Mulyadi  dan  M.  Rendi  Aridhayandi,
Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu
Serentak  Dihubungkan  Dengan  Pencegahan
Korupsi  Politik, Jurnal  Hukum  Mimbar  Justitia Volume. 1 Nomor. 2, 2015 , hlm. 538. 16 Masyarakat  Pelestari  Padi  Pandanwangi Cianjur (MP3C), (2015), Buku Persyaratan…, Op.Cit, hlm. i.
Focus Group Discution Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi  Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar
dalam pemahaman
pengaturan
Indikasi Geografis yang berlaku saat ini. Oleh sebab itu, dasar pengaturan sangat  penting  untuk  menjadi  acuan didalam  melaksanakan  amanah  UU, yaitu sebagai pemegang hak Indikasi Geografis Terdaftar.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka penulis  dapat  menarik  kesimpulan sebagai berikut:
a. Materi focus  group  discution mengenai pemahaman perubahan aturan hukum Indikasi Geografis  meliputi  beberapa aturan  Indikasi  Geografis  di Indonseia  perspektif  sejarah, perbedaan  pengaturan  Indikasi
Geografis,  lebih  komprehensif adanya  pengaturan  Indikasi Geografis dengan Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.
b. Respon  peserta focus  group
discution ini  antusias  terhadap materi  mengenai  pemahaman perubahan aturan hukum Indikasi
Geografis yang disampaikan.

## 2. Saran
a. Focus  group  discution harus dilaksanakan secara berkelanjutan, untuk pemahaman bagi  pemegang  hak  Indikasi Geografis Terdaftar, untuk Beras pandanwangi Cianjur yaitu Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C). b. Focus  group  discution tidak hanya  meliputi  pemegang  hak
Indikasi  Geografis  Terdaftar saja,  namun  juga  Pemerintah Daerah.  Hal  ini  penting  untuk tindak  lanjut  dari focus  group discution menjadi  Penyuluhan Hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis ucapkan  banyak  terima kasih kepada Rektor Universitas Suryakancana, Dekan Fakultas Hukum  Universitas  Suryakancana atas  segala support yang  diberikan, dan  tak  lupa  kepada  Pihak Masyarakat Pelestari Padi pandanwangi  Cianjur  (MP3C)  atas focus  group  discution pada  bulan September 2017.

## DAFTAR PUSTAKA A. Buku
Henny  Nuraeny,  (2011), Tindak Pidana  Perdagangan  Orang Kebijakan  Hukum  Pidana  dan Pencegahannya, Jakarta,  Sinar Grafika.
Jill  McKeough,  Andrew  Stewart, Philip Griffith, (2004), Intellectual Property in Australia, edisi ke-3, Sdyney, Butterworths. Lilik  Mulyadi,  (2007),  Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung. Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi  Cianjur  (MP3C), (2015), Buku Persyaratan Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur, Cianjur. Rahmi  Jened,  (2015), Hukum  Merek (Dalam  Era  Global  &  Integrasi Ekonomi), Jakarta, Kencana.
T.  Subarsyah  Sumadikara,  (2010), Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan  Politik  Hukum  dan Politik  Kriminal) ,  TT,  Kencana Utama.
Focus Group Discution Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi  Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar
B. Peraturan
Perundang- Undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  14  tahun
1997 tentang Merek.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2001 tentang Merek.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun
2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  51  Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. C. Jurnal Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, Penyuluhan  Tentang Tata  Cara Membuat Peraturan Perusahaan  Di  PT.  Pelangi Warna Kreasi Bandung, Journal Of Empowerment Volume. 1, Nomor. 1, 2017. Anita  Kamilah  dan  M.  Rendi Aridhayandi,  Kajian  Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian  Harta  Warisan Atas  Tanah  Akibat  Tidak Dilaksanakannya  Wasiat  Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan  Buku  II  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata Tentang  Benda (Van  Zaken), Jurnal Wawasan Hukum Volume.
32, Nomor. 1, 2015.
Cucu  Solihah,  dan  Aji  Mulyana, Pembayaran  Zakat  dan  Pajak di  Negara  Hukum  Pancasila, Syiar  Hukum,  Volume.  15, Nomor. 1,  2017.
Dedi  Mulyadi  dan  M.  Rendi
Aridhayandi,
Putusan
Mahkamah  Konstitusi  tentang
Pemilu  Serentak  Dihubungkan Dengan  Pencegahan  Korupsi
Politik, Jurnal  Hukum  Mimbar Justitia  Volume.  1,  Nomor.  2,
2015. Dwidja  Priyatno  dan  M.  Rendi Aridhayandi, Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo-Ilmu  Hukum, Jurnal Hukum  Mimbar  Justitia  Volume.
2 Nomor. 2, 2016.
Henny  Nuraeny,  Penyuluhan  Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru  Bimbingan  Konseling  Dan Siswa/Siswi SMK/SMA/MA Se- Kabupaten  Cianjur, Journal  Of Empowerment Volume. 1, Nomor. 1, 2017. M.  Rendi  Aridhayandi,  Resensi  Buku (Book Review) Soediman Kartohadiprodjo, Kumpulan Karangan, Jakarta: PT Pembangunan,  1965, Jurnal Hukum  Mimbar  Justitia  Volume. 3, Nomor. 1, 2017. Trini Handayani, Pencegahan Permainan “Starter” Melalui
Pendekatan Personal  Safety Skill Pada  Murid  Sekolah Dasar, Journal Of Empowerment Volume. 1, Nomor. 1, 2017.