## Pandangan Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Campur Perspektif Amoris Laetitia Dan Hukum Kanonik
Nikodemus * , Yohanes Endi STFT Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Indonesia
* nikodemuspangareho@gmail.com

## Abstrak
This study focuses on Interfaith Marriages, where marriage occurs between two individuals  with  different  religious  beliefs.  In  the  context  of  the  Catholic  Church, interfaith marriages are categorized into two types: interfaith marriages and inter-church marriages. Interfaith marriage involves a Catholic marrying a non-baptized individual of  another  faith,  while  inter-church  marriage  involves  a  Catholic  marrying  a  non- Catholic who has already been baptized. This phenomenon has complex implications, in terms of religion, society, and law. Therefore, this research aims to provide an overview of interfaith marriages by presenting the Catholic perspective and legal aspects of the phenomenon  in  Indonesia.  This  study  also  seeks  to  understand  the  Catholic  Church's views on interfaith marriages based on the perspective presented in Amoris Laetitia. The research  employs  a  document  analysis  method  to  analyze  documents  such  as  Amoris Laetitia, Canon Law, and Civil Law. This method involves a careful examination of these documents  to  understand  the  Catholic  Church's  stance  on  interfaith  marriages.  In preparing for interfaith marriages, there are several demands placed on the couples, such as  pledging  to  maintain  their  faith,  striving  to  raise  their  children  in  the  Catholic tradition, and more. Additionally, couples must be capable of addressing conflicts that may arise due to religious differences while strengthening a relationship built on mutual respect and support. From a legal perspective, both Canon Law and civil law regulate interfaith marriages, with Canon Law prohibiting interfaith marriages due to potential negative  effects.  However,  for  compelling  reasons,  the  Church  provides  flexibility  in conducting interfaith marriages. This research underscores the importance of thorough preparation  and  a  clear  understanding  of  the  rights  and  responsibilities  of  couples  in interfaith  marriages. The Catholic Church, as stated in  the document  Amoris  Laetitia, endeavors  to  promote  happiness  and  stability  in  interfaith  marriages  while  upholding Catholic values and teachings.

## Keywords:  Mixed  Marriages;  Canon  Law;  Civil  Law;  Amoris  Laetitia;  Family Assistance

## Abstrak
Studi  ini  menaruh  perhatian  pada  Perkawinan  Campur  Beda  Agama,  dimana pernikahan  terjadi    antara  dua  orang  yang  memiliki  keyakinan  agama  yang  berbeda. Dalam  konteks  Gereja  Katolik,  perkawinan  campur  dibedakan  menjadi  dua,  yakni perkawinan  campur  beda  agama  dan  perkawinan  campur  beda  Gereja.  Perkawinan campur beda agama adalah perkawinan antara seorang Katolik dengan seorang yang non- baptis dari agama lain.  Sementara perkawinan  campur beda  Gereja  adalah perkawinan antara  seorang  Katolik  dengan  seorang  non-Katolik  yang  sudah  dibaptis.  Tentu, fenomena ini memiliki implikasi yang kompleks, baik dari segi agama, sosial, maupun hukum.  Karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  tentang perkawinan campur dengan memaparkan pandangan agama  Katolik dan hukum terkait fenomena  yang  terjadi  di  Indonesia.  Penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  memahami pandangan  Gereja  Katolik  terhadap  perkawinan  campur  berdasarkan  perspektif  yang
disajikan dalam Amoris Laetitia .  Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen untuk menganalisa dokumen Amoris Laetitia , Kitab Hukum Kanonik dan Hukum Sipil. Metode  ini  melibatkan  pembacaan  teliti  terhadap  dokumen  tersebut  untuk  melihat bagaimana  pandangan  Gereja  Katolik  terhadap  perkawinan  campur.  Dalam mempersiapkan perkawinan campur, ada banyak yang dituntut, misalnya pasangan perlu berjanji  untuk  mempertahankan  imannya  sekuat  tenaga,  berusaha  untuk  mendidik anaknya secara Katolik, dan lain-lain. Selain itu, pasangan juga harus mampu mengatasi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan agama, tetap memperkuat hubungan yang saling  menghormati  dan  mendukung  satu  sama  lain.  Dari  perspektif  hukum,  baik  itu Hukum  Kanonik  maupun  hukum  sipil,  perkawinan  campur  diatur  sudah  diatur,  yang mana menurut Hukum Kanonik, perkawinan campur beda agama itu dilarang, mengingat efek-efek negatif yang akan ditimbulkan. Namun karena alasan yang sangat kuat Gereja memberikan  kelonggaran  untuk  menyelenggarakan  perkawinan  campur  beda  agama. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya persiapan yang matang dan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban pasangan dalam perkawinan campur. Gereja Katolik, seperti  yang  dinyatakan  dalam  dokumen Amoris  Laetitia ,  berusaha  untuk mempromosikan  kebahagiaan  dan  stabilitas  dalam  perkawinan  campur  sambil mempertahankan nilai-nilai dan ajaran Katolik.

## Kata Kunci: Perkawinan Campur; Hukum Kanonik; Hukum Sipil; Amoris Laetitia; Pendampingan Keluarga

## Pendahuluan
Yang  dimaksud  dengan  perkawinan  campur  dalam  Gereja  Katolik  adalah perkawinan  yang  terjadi  antara  seorang  Katolik  dengan  seorang  non-Katolik  baik  itu dalam perkawinan beda agama maupun dalam perkawinan beda Gereja. Menurut Kitab Hukum Kanonik Kanon 1124, perkawinan campur beda agama itu tidak sah, kecuali telah disetujui oleh ordinaris wilayah dalam bentuk dispensasi. Larangan ini diberikan karena ada kemungkinan bahwa pihak Katolik akan meninggalkan imannya. Selain itu akan ada banyak kesulitan yang dihadapi terkait hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Oleh karena  itu  Gereja  mensyaratkan  beberapa  hal  agar  perkawinan  beda  agama  ini  bisa dilangsungkan.
Amoris Laetitia adalah sebuah dokumen kepausan yang membahas banyak aspek kehidupan  keluarga  (Bernacchio  2019).  Dokumen  ini  menekankan  pentingnya  cinta, pengertian,  dan  dialog  dalam  perkawinan  campur.  Gereja  Katolik  mengakui  bahwa perkawinan campur dapat menjadi sebuah tantangan karena perbedaan keyakinan agama antara  pasangan,  tetapi  juga  menghargai  potensi  pentingnya  dialog  antar  agama  dalam menciptakan  persatuan  dan  kerukunan  dalam  keluarga  (Kelly  2016).  Salah  satu  poin penting  dalam Amoris  Laetitia adalah  Gereja  Katolik  mengakui  bahwa  perkawinan campur itu terjadi  berdasarkan  latar belakang budaya, sosial  dan  agama  yang berbeda. Singkatnya,  ada  pluralitas  agama  di  suatu  daerah.  Karena  itulah  Gereja  Katolik memberikan ruang untuk dilangsungkannya perkawinan campur.
Kalau dilihat dari situasi di Indonesia saat ini, perkawinan campur memang sangat dimungkinkan. Meski demikian, tidak patut dipungkiri ada begitu banyak tantangan yang akan  dihadapi  sebab  tidaklah  mudah  memadukan  keyakinan  agama  mereka  dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan ini dapat mencakup perbedaan dalam ibadah, perayaan hari-hari  suci,  pendidikan  iman  anak-anak,  dan  lain  sebagainya  (Mariani  2020).  Di beberapa  negara,  ada  peraturan  hukum  yang  mengatur  perkawinan  campur,  termasuk persyaratan  pernikahan  agama  campuran  (Dewi  and  Syafitri  2022).  Ini  memunculkan pertanyaan  tentang  bagaimana  Gereja  Katolik  bekerja  dengan  hukum  sipil  dalam  hal
perkawinan  campur  dan  bagaimana  pendekatan  pastoral  yang  efektif  dapat  diterapkan dalam situasi ini. Penelitian tentang perkawinan campur dari perspektif Amoris Laetitia sangat  penting  untuk  membantu  kita  memahami  dengan  lebih  baik  bagaimana perkawinan campur mengatasi tantangan saat ini, langkap pastoral apa yang lebih baik dan apa kontribusinya terhadap harmoni hidup beragama. Selain itu, bagaimana pasangan yang nikah beda agama tersebut memelihara iman sesuai dengan ajaran agama mereka dan  mendidik  anak-anak  dalam  dua  keyakinan  yang  berbeda.  Dengan  demikian, penelitian tentang pandangan Gereja Katolik terhadap perkawinan campur dari perspektif Amoris  Laetitia dapat  memberikan  kontribusi  yang  berharga  dalam  memahami  dan mendukung  perkawinan  campur  dalam  konteks  Gereja  Katolik  dan  masyarakat  yang semakin beragam.
Pandangan  Gereja  Katolik  tertuang  dalam  kanon  1124,  dimana  perkawinan campur  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  perkawinan  campur  beda  agama  dan  perkawinan campur  beda  Gereja.  Perkawinan  campur  beda  agama  adalah  perkawinan  antara  dua orang yang salah satunya dibaptis atau yang diterima di dalamnya dengan seseorang yang tidak dibaptis. Sedangkan perkawinan campur beda Gereja adalah perkawinan antara dua orang  yang  salah  satunya  Katolik  atau  yang  diterima  di  dalamnya  dengan  orang  yang dibaptis dalam Gereja atau komunitas gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik. Untuk perkawinan campur beda Gereja perlu izin yang jelas dari otoritas  yang  berwenang.  Agar  bisa  melangsungkan  perkawinan  campur  beda  agama, pihak Katolik harus menyatakan bersedia untuk menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik.
Dari sisi hukum sipil, undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara Nasional  yang  berlaku  bagi  semua  Warga  Negara  Indonesia  yaitu  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  (Dewi  and  Syafitri  2022).  Dari  sini  jelas bahwa perkawinan campur diatur oleh hukum sipil yang berlaku di suatu negara. Artinya. setiap  negara  memiliki  peraturan  yang  berbeda  terkait  dengan  perkawinan  campur, termasuk persyaratan untuk mengajukan permohonan pernikahan dan dokumen-dokumen yang  diperlukan.  Ada  banyak  pertimbangan  mengapa  perkawinan  campur  ini  dilarang oleh  beberapa  agama,  termasuk  agama  Katolik,  sebab  perkawinan  campur  dapat menimbulkan  aneka  persoalan  bagi  pasangan  yang  menikah  karena  perbedaan  agama yang mereka miliki. Konflik dapat muncul dalam hal praktik keagamaan, kepercayaan, dan  nilai-nilai  hidup  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu,  pasangan  yang  menikah  dalam perkawinan  campur  harus  dapat  membangun  komitmen  yang  kuat  dan  saling menghormati  satu  sama  lain  serta  memahami  hak  dan  kewajiban  masing-masing  agar cinta dalam keluarga tetap terjaga (Widanarti 2019).
Pada  saat  ini,  dengan  adanya  keberagaman  agama  di  Indonesia,  tidak  lagi  bisa dihindari adanya perkawinan campur, terlepas apakah itu dilarang atau tidak, yang perlu harus dipikirkan adalah jalan keluar menanggapi jaman, agar tidak terperangkap kedalam “kotak-kotak”  agama  dengan  segala  larangan  dan  perintahnya  tanpa  melihat  konteks jaman. Tentu ada begitu banyak pertanyaan yang muncul dari perkawinan campur: Dalam perbedaan agama apakah pasangan suami-istri dapat bertahan sampai maut memisahkan. Bagaimana  mempertanggungjawabkan  iman  dan  agama  anak-anaknya  nanti?  Apakah suami-istri dan keluarga bisa menjalin hubungan yang harmonis apabila ada perbedaan agama? Tulisan ini membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan fenomena ini, mulai dari  pandangan  agama,  sosial  budaya,  hukum,  hingga  aspek  psikologis  yang mempengaruhi pasangan dalam menjalani perkawinan campur.
Beberapa topik yang dapat dibahas dalam penelitian tentang perkawinan campur antara lain adalah persiapan yang matang sebelum  perkawinan campur dilangsungkan,
tantangan yang mungkin muncul akibat perbedaan agama, cara mengatasi konflik yang timbul, hingga cara memperkuat hubungan dalam perkawinan campur (Dewi and Syafitri 2022). Kajian ini dilihat dari berbagai perspektif yakni Kitab Hukum Kanonik (Hukum Positif Gereja Katolik), hukum sipil (undang-undang) dan aspek sosial kemasyarakatan dalam  mengatur  perkawinan  campur  (hukum  adat),  dan  bagaimana  implikasi  yang mungkin  muncul  akibat  perbedaan  agama  pasangan  yang  menikah.  Penulis, mengharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena ini dan membantu pembaca untuk memahami tentang perkawinan campur baik itu perkawinan campur beda beda agama maupun perkawinan campur beda Gereja.

## Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  menyusun  artikel  ini  adalah  studi  kualitatif. Penelitian kualitatif ini akan memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam  tentang  pandangan  Gereja  Katolik  dan  pengalaman  pasangan  perkawinan campur  melalui  wawancara,  observasi,  atau  analisis  dokumen.  Pendekatan  deskriptif fokus pada penjelasan tentang pandangan  Gereja Katolik  terhadap perkawinan campur berdasarkan  dokumen Amoris  Laetitia .  Sumber  Data  Dokumen  resmi  Gereja  Katolik, khususnya Amoris  Laetitia ,  akan  menjadi  sumber  data  utama.  Observasi  dilakukan terhadap praktik dan perilaku pasangan dalam perkawinan campur di sebuah Gereja atau komunitas  Katolik  tertentu.  Pengambilan  informan  dapat  dilakukan  secara  purposive, dengan memilih pasangan campur yang memiliki pengalaman dalam perkawinan campur dan  mungkin  telah  menghadapi  tantangan  yang  dijelaskan  dalam Amoris  Laetitia . Instrumen  penelitian  dapat  berupa  daftar  pertanyaan  yang  berfokus  pada  aspek-aspek tertentu  dalam Amoris  Laetitia .  Penulis  menggunakan  data-data  Dokumen  Gereja Katolik, Amoris  Laetitia dan  beberapa  artikel  ilmiah  untuk  memahami  perkawinan campur.  Kemudian,  penulis  menjelaskan  perkawinan  campur  dalam  sudut  pandang Gereja Katolik dan perkawinan sipil. Setelah melihat perbandingannya penulis berusaha mencari solusi bagaimana perkawinan campur bertahan dalam hubungan dan bagaimana mempertahankan  iman  keluarga.  Penulis  berusaha  menganalisis  kasus  dari  perspektif Gereja Katolik. Hasil dari penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang  pandangan  Gereja  Katolik  terhadap  perkawinan  campur  dan  bagaimana pandangan  tersebut  dapat  diterjemahkan  ke  dalam  praktik  pastoral  ke  depannya. Harapannya,  tulisan  ini  dapat  menjadi  dasar  dalam  pengembangan  pedoman  pastoral yang lebih baik terkait perkawinan campur.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Pandangan Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Campur
Gereja  Katolik  memandang  sebuah  pernikahan  itu  sebagai  lambang  dari  relasi kasih antara Allah dan umat-Nya atau Kristus dengan Gereja-Nya. Sifat dari perkawinan Katolik  itu  adalah  monogami  (satu  pasang)  dan  tak  terceraikan.  Adapun  tujuan perkawinan  Katolik  adalah bonum  coniugum (kebaikan  pasangan), bonum  prolis (kelahiiran anak) dan bonum educationis (pendidikan anak). Untuk mencapai tujuan itu perkawinan seharusnya dilakukan antara dua orang yang memiliki keyakinan agama yang sama,  sehingga  mereka  dapat  membangun  rumah  tangga  yang  kuat  dan  membesarkan anak-anak dalam lingkungan iman yang sama. Namun demikian, melihat bahwa di dunia ini  khususnya  di  Indonesia,  terdiri  dari  berbagai  agama  yang  berbeda,  tidak  menutup kemungkinan untuk diadakan perkawinan campur. Gereja Katolik sendiri sudah puluhan tahun silam memraktekkan hal ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Artinya, ada  alasan  yang  mendasar  mengapa  Gereja  Katolik  memberikan  kemungkinan  untuk umatnya  menikah  dengan  agama  lain  tanpa  meninggalkan  agamanya  masing-masing.
Dalam  hal  ini,  Gereja  Katolik  yang  diwakili  oleh  Ordinaris  Wilayah  (uskup  atau  yang disetarakan dengannya) bisa memberi dispensasi terhadap perkawinan campur.
Dispensasi adalah kelonggaran atas hukum, tetapi tidak contra legem , meskipun tampak seperti vulnus legis , namun demi keselamatan jiwa-jiwa, salus animarum otoritas berwenang bisa melonggarkan hukum. Adapun proses dispensasi tersebut harus melalui pengajuan dan persetujuan dari Ordinaris Wilayah. Dalam kanon 1125, Ijin semacam itu dapat diberikan, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal; ijin itu jangan diberikan kecuali telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Pihak  Katolik  menyatakan  bersedia  menjauhkan  bahaya  meninggalkan  iman,  serta memberikan  janji  yang  jujur  bahwa  ia  akan  berbuat  segala  sesuatu  dengan  sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik.
b. Mengenai  janji-janji  yang  harus  dibuat  oleh  pihak  Katolik  itu  pihak  yang  lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga nyata baginya bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
c. Kedua  pihak  hendaknya  diajar  mengenai  tujuan-tujuan  dan  ciri-ciri  hakiki  esensial perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya. Tiga poin di atas menunjukkan bahwa, pasangan harus memiliki persetujuan dari Gereja Katolik untuk menikah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan  dengan  cara  yang  benar  dan  diakui  oleh  Gereja  Katolik.  Pasangan  harus menandatangani sebuah perjanjian yang menyatakan bahwa mereka akan menghormati keyakinan  agama  masing-masing  dan  akan  mendidik  anak-anak  mereka  dalam  iman Katolik.  Pasangan  harus  menjalani  persiapan  pernikahan  yang  sesuai  dengan  ajaran Gereja  Katolik.  Dari  kebijakan  yang  dibuat,  Gereja  Katolik  menganggap  bahwa perkawinan  campur  antara  seorang  Katolik  dan  seorang  non-Katolik  membutuhkan sebuah komitmen karena perbedaan keyakinan agama yang dimiliki oleh pasangan yang menikah. Namun, jika pasangan telah saling mencintai dan saling menghormati satu sama lain, Gereja Katolik memperbolehkan perkawinan campur dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang menikah.
Gereja Katolik mengakui pentingnya perkawinan sebagai suatu persekutuan hidup yang  sah  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang  dinyatakan  di  depan  Allah  dan Gereja. Perkawinan dipandang sebagai suatu yang luhur dan suci. Selain itu, pasangan harus sepakat bahwa mereka akan membesarkan anak-anak mereka dalam iman Katolik, bahkan jika pasangan yang tidak beragama Katolik sendiri tetap meyakini agamanya. Hal ini juga berarti bahwa pasangan yang Katolik harus menjamin bahwa anak-anak mereka akan dibaptis dan mendapatkan sakramen-sakramen lainnya dalam Gereja Katolik.
Gereja  Katolik  mengajarkan  bahwa  perkawinan  campur  dapat  menjadi  sebuah kesempatan  untuk  meningkatkan  persatuan  dalam  kepercayaan  dan  menciptakan lingkungan  yang  lebih  inklusif  di  antara  umat  beragama.  Namun,  hal  ini  juga menimbulkan  tantangan  yang  serius,  seperti  perbedaan  keyakinan  dan  nilai-nilai,  serta cara  hidup  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu,  pasangan  yang  ingin  menikah  dalam perkawinan  campur  harus  mempersiapkan  diri  dengan  baik,  dan  selalu  mendiskusikan perbedaan-perbedaan  mereka  secara  terbuka  dan  saling  menghormati.  Selain  itu, pasangan harus siap menghadapi tantangan yang timbul dalam perkawinan campur, selalu membangun dialog terbuka, saling menghormati dan berkomitmen terhadap pasangan.

## 2. Perkawinan Campur Dalam Masyarakat Indonesia
Tata  tertib  dan  kaidah-kaidah  terkait  perkawinan  campur  dirumuskan  dalam Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan dan  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan adanya peraturan-peraturan ini maka secara yuridis formal telah  berlaku  suatu  hukum  nasional  yang  mengatur  masalah  perkawinan  di  Indonesia
(Arliman S 2019). Pandangan masyarakat Indonesia terhadap perkawinan campur adalah perkawinan yang melibatkan pasangan yang berasal dari budaya, agama, atau suku yang berbeda.  Di  Indonesia,  dengan  keberagaman  etnis  dan  agama  yang  ada,  perkawinan campur  menjadi  hal  yang  umum  terjadi.  Namun,  meskipun  perkawinan  campur  dapat terjadi  di  Indonesia,  tetap  ada  aturan  dan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  agar perkawinan tersebut sah dan diakui oleh hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  tujuan  sebuah  perkawinan  adalah  untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam perkawinan campur, pasangan dapat mengatasi  hal  tersebut  dengan  saling  menghargai  perbedaan  budaya  dan  agama  serta berkomunikasi dengan baik. Sayangnya, tafsiran terhadap UU No. 1 Tahun 1974 masih simpang  siur.  Di  sini,  tidak  ada  ketegasan  bahwa  perkawinan  campur  beda  agama  itu boleh dilangsungkan atau tidak, sah atau tidak. Baru-baru ini ada peraturan yang dibuat oleh  Mahkamah  Konstitusi  yang  ditujukan  kepada  para  hakim  sebagai  pegangan  yang intinya tidak mengesahkan perkawinan beda agama. Hal ini sangat disayangkan, sebab tanpa  melalui  diskusi  yang  baik,  tetapi  dari  keputusan  sepihak,  padahal  perkawinan campur beda agama sudah dipraktekkan sejak puluhan tahun yang lalu.

## 3.  Masyarakat  Indonesia  Yang  Majemuk  Tidak  Terhindarkan  Terjadinya Perkawinan Campur
Masyarakat  Indonesia  yang  majemuk  mengakibatkan  terjadinya  perkawinan campur tidak dapat dihindari. Indonesia memiliki keragaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, terjadinya perkawinan campur antara individu yang berasal dari budaya, agama, atau suku yang berbeda menjadi hal yang wajar dan sering terjadi di Indonesia. Kalau ditelisik secara  bijak,  perkawinan  campur  di  Indonesia  dapat  membawa  dampak  positif  bagi masyarakat  karena  dapat  mempererat  hubungan  antar  suku,  agama,  dan  budaya  yang berbeda.  Dengan  saling  mengenal  dan  memahami  budaya  dan  adat  istiadat,  pasangan tersebut dapat membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati perbedaan masing-masing.  Cinta  itu    bersifat  universal,  tanpa  mengenal  batasan  agama,  ras  dan golongan, yang memungkinkan dua orang yang berbeda agama bisa saling mencintai dan berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan (Wahyuni 2018). Tentu saja, perkawinan campur  tidak  mudah  untuk  dijalani.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pasangan  untuk memahami  perbedaan  masing-masing,  menghargai  dan  menghormati  adat  istiadat,  dan berkomunikasi dengan baik agar dapat menjalin hubungan yang sehat dan harmonis.
Menikah merupakan hak asasi manusia. Dalam Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi  Manusia  (DUHAM)  pasal  16  disebutkan  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  yang sudah  mencapai  usia  dewasa,  memiliki  hak  untuk  menikah  tanpa  dibatasi  oleh  hal-hal yang  berkaitan  dengan  perbedaan  kewarganegaraan,  ras,  maupun  agama  (Dharmawan, Hermanto, and Simanjuntak 2022). Peran masyarakat dan keluarga sangat penting dalam mendukung  hubungan  perkawinan  campur.  Masyarakat  dan  keluarga  dapat  membantu pasangan dalam memahami adat istiadat dan mempererat hubungan antar suku, agama, dan  budaya  yang  berbeda.  Dengan  dukungan  dari  masyarakat  dan  keluarga,  pasangan yang menghendaki perkawinan campur dapat menjalin hubungan yang kuat dan harmonis serta membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

## 4. Perkawinan Dalam Hukum Kanonik
Kanon 1055 yang berbunyi: “Perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki  dan  seorang  perempuan  membentuk  antara  mereka  persekutuan (consortium) seluruh  hidup,  yang  menurut  ciri  kodratinya  terarah  pada  kesejahteraan  suami-istri
(bonum  coniugum) serta  kelahiran  dan  pendidikan  anak,  antara  orang-orang  yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.” Pandangan Gereja Katolik yang  mengatakan  bahwa  pernikahan  adalah  sakramen,  seperti  ditegaskan  dalam  frase berikutnya (oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen). Perkawinan seperti ini mengandaikan terjadi antara mereka yang sama-sama dibaptis.
Dalam  kanon  1055,  ditegaskan:  ”Karena  itu  antara  orang-orang  yang  dibaptis, tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen.” Hal ini berarti bahwa perkawinan antara seorang yang dibaptis secara Katolik atau diterima di dalamnya dengan seorang dari Gereja Kristen juga menjadi sakramen karenea sama-sama dibaptis.  Hal  ini  didasarkan  bahwa  Kristus  adalah  Sakramen  Keselamatan  dunia  dan murid-murid  Kristus  dipanggil  untuk  mewartakan  kasih  Allah  yang  ’menjelma’  dalam diri  Kristus.  Perkawinan  dalam  hukum  kanonik  merujuk  pada  persekutuan  hidup  yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang dinyatakan di depan Allah dan Gereja. Perlu dipahami bahwa hukum kanonik merupakan hukum yang berlaku di dalam Gereja Katolik untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan Gereja, termasuk perkawinan.
Keimanan  seseorang  ternyata  sangat  mempengaruhi  penghayatan  Sakramen Perkawinan.  Iman  membuat  mereka  sungguh  merasakan  rahmat  Allah  dalam  hidup perkawinan. Cara mereka memupuk iman antara lain dengan mengikuti perayaan Ekaristi dan terlibat aktif dalam hidup menggereja. Pelayanan kepada Tuhan dan sesama memberi mereka kekuatan dalam menjalani hidup berkeluarga (Prodeita 2019). Perkawinan adalah suatu persekutuan yang sah antara dua orang yang dilandaskan pada persetujuan bebas dari  kedua  belah  pihak.  Persetujuan  tersebut  harus  dilandaskan  pada  kehendak  yang bebas, serius, dan tanpa paksaan dalam mengikat diri dalam suatu ikatan perkawinan.
Perkawinan dianggap sebagai suatu sakramen yang sah, dan oleh karena itu, tidak dapat ceraikan kecuali oleh maut. Hal ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh  orang-orang  yang  sudah  bercerai  sebelumnya  atau  yang  tidak  dapat  menikmati persetujuan  mereka  sendiri,  misalnya  karena  alasan  kecerdasan,  kejiwaan,  atau  fisik, dianggap  tidak  sah  menurut  hukum  kanonik.  Tujuan  dari  perkawinan  Katolik  adalah kesejahteraan suami istri, prokreasi dan pendidikan anak (Robertus Rubiyatmoko 2011). Pada tujuan perkawinan ini, tidak memiliki gradasi atau tingkatan-tingkatan dalam tujuan perkawinan.  Sekalipun  pada  kodeks  lama,  KHK  1917  terdapat  tingkatan  dari  tujuan perkawinan  ini.  Secara  harfiah  kanon  1013  paragraf  1  KHK  1917  berbunyi, “tujuan primer  perkawinan  adalah  prokreasi  dan  pendidikan  anak;  sekunder  adalah  saling membantu  dan  penyaluran  nafsu”. Apabila  berangkat  dari  kanon  ini,  maka  dapat dikatakan secara moral, pembatasan terhadap kelahiran anak adalah salah, karena tujuan primer  dari  perkawinan  adalah  prokreasi.  Dapat  ditegaskan,  perkawinan  dalam  hukum kanonik dianggap sebagai suatu persekutuan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang dilandaskan pada persetujuan bebas, tanpa paksaan, dan dilaksanakan dalam sakramen  Gereja  Katolik.  Hukum  kanonik  mengatur  persyaratan  dan  persiapan perkawinan  serta  memandang  perceraian  sebagai  pelanggaran  terhadap  sumpah perkawinan  yang  sah.  Ditegaskan  dalam  kanon  1056,  “Sifat-sifat  hakiki  perkawinan adalah  monogami  dan  tak  terceraikan,  yang  dalam  perkawinan  kristiani  memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen” (Donatus Wea S. Turu and Rio Mensiana 2020).

## 5. Perkawinan Dalam Hukum Sipil
Perkawinan dalam hukum sipil merujuk pada persekutuan hidup antara dua orang yang diatur oleh hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum sipil mengatur segala aspek yang  berkaitan  dengan  perkawinan,  seperti  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  sebelum perkawinan dilangsungkan, hak dan kewajiban pasangan yang menikah, serta persyaratan dan  prosedur  perceraian.  Pengertian  perkawinan  dapat  diambil  dari  Pasal  1  UU
Perkawinan yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. (Ilmu 2014)”
Mengingat  arti  penting  dari  akta  catatan  sipil  ini  bagi  pemerintah  dan  warga masyarakat sendiri, maka terdapat ketentuan-ketentuan pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan catatan sipil, seperti yang terdapat dalam Pasal 61 Ayat (2) dan Ayat (3) UU 1  tahun  1974.  Ayat  (2)  berbunyi  “barang  siapa  melangsungkan  perkawinan  campuran tanpa  memperlihatkan  lebih  dahulu  kepada  pegawai  pencatat  yang  berwenang  surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 Ayat (4) undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan” dan  ayat  (3)  yang  berbunyi  “pegawai  pencatat  perkawinan  yang  mencatat  perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada,  dihukum  dengan  hukuman  kurang  selama-lamanya  3  (tiga)  bulan  dan  dihukum jabatan” (Arliman S 2019).
Hak  asasi  anak  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  termuat  dalam Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hak- Hak  Anak  serta  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia (Priandena 2014). Maka dari aturan ini tanggung jawab orang tua adalah merawat anak- anak  yang  dilahirkan  karena  atas  dasar  tahu  dan  mau  dalam  pernikahan  campur. Persetujuan  tersebut  harus  dilandaskan  pada  kehendak  yang  bebas,  serius,  dan  tanpa paksaan dalam mengikat diri dalam suatu ikatan perkawinan. Syarat lain yang seringkali diatur dalam hukum  sipil  adalah syarat  usia, kesanggupan mental,  dan ketidak-samaan dalam hubungan kekerabatan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  (2)  Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk sahnya perkawinan itu haruslah menurut hukum agama dan  kepercayaan  dari  masing-masing  orang  yang  akan  melaksanakan  perkawinan  dan dilakukan  pencatatan  perkawinan  tersebut,  kalau  tidak  maka  perkawinan  itu  tidak  sah (Tagel  2020).  Di  banyak  negara,  seperti  di  Indonesia,  perkawinan  sipil  juga  harus didaftarkan ke instansi pemerintah yang berwenang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa  perkawinan  tersebut  sah  secara  hukum  dan  untuk  mempermudah  penerbitan dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  perkawinan,  seperti  akta  nikah  dan  kartu keluarga. Hukum administrasi sipil diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip hukum yang telah terselenggara secara optimal. Kajian-kajian yang terdapat  di  dalamnya baik ditinjau dari perspektif pelayanan publik atau hukum kepegawaian perlu disinkronisasi agar  tercipta  tertib  hukum  untuk  penyelenggaraan  kebutuhan  dasar  masyarakat  yang berbasis administrasi (Emeralda and Hamidah 2022).
Secara  keseluruhan,  perkawinan  dalam  hukum  sipil  dianggap  sebagai  suatu kontrak  antara  dua  orang  yang  dilandaskan  pada  persetujuan  bebas  dan  dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum sipil mengatur segala aspek yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk syarat-syarat, hak dan kewajiban pasangan, serta  persyaratan  dan  prosedur  perceraian.  Tujuan  dari  hukum  sipil  tidak  hanya mengintervensi  perkawinan  saja,  bahkan  perkawinan  dikatakan  sebagai  sah  apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Sampai pada titik ini, ditemukan titik temu relasi hukum perkawinan antara hukum sipil dan hukum agama-agama lain.

## 6. Pastoral Keluarga Dalam Perspektif Amoris Laetitia
Bertumbuh dalam Kasih Perkawinan (AL art 120-122); Renungan Santo Paulus tentang kasih telah mempersiapkan kita untuk mendiskusikan kasih di antara suami dan istri,  yang  disucikan,  diperkaya  dan  diterangi  oleh  rahmat  Sakramen  Perkawinan.  Ini
adalah  “kesatuan  afektif”,  rohaniah  dan  persembahan,  memadukan  persahabatan  dan gairah berkurang. Paus Pius XI mengajarkan bahwa kasih semacam ini meresapi tugas- tugas hidup perkawinan dan memperoleh keutamaan keluhurannya. Dengan pencurahan Roh Kudus, kasih yang kuat ini merupakan cerminan persekutuan tak tergoyahkan antara Kristus  dan  manusia  yang  memuncak  pada  pengorbanan  diri-Nya  di  kayu  salib.  Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan, menganugerahkan hati yang baru, dan menjadikan pria maupun wanita mampu saling mengasihi seperti Kristus yang mencintai kita. Kasih suami-istri mencapai kepenuhan yang merupakan tujuan intrinsiknya, yakni cinta suami- istri. Tujuan utama suami-istri adalah hubungan pernikahan berkaitan erat dengan cinta (Donatus Wea S. Turu and Rio Mensiana 2020).
Perkawinan  adalah  tanda  berharga,  sebab  "ketika  pria  dan  wanita  merayakan sakramen  perkawinan,  Allah,  seolah-olah,  ‟tercermin‟  dalam  diri  mereka;  Ia membubuhkan  ke  dalam  mereka  sifat  dan  watak  kasih-Nya  yang  tak  terhapuskan. Perkawinan  merupakan  simbol  kasih  Allah  kepada  kita.  Sesungguhnya,  Allah  juga merupakan persekutuan: tiga Pribadi dari Bapa, Putra dan Roh Kudus hidup selamanya dalam kesatuan yang sempurna. Inilah sesungguhnya misteri perkawinan: Allah membuat dari pasangan satu kehidupan. Ini memiliki konsekuensi sehari-hari yang sangat konkret, sebab  pasangan  suami-istri,  "berkat  daya  sakramen,  dianugerahi  misi  yang  benar  dan khas, sehingga, dimulai dengan hal-hal sederhana dan biasa dalam hidup, mereka dapat menampakkan  kasih  Kristus  yang  mengasihi  Gereja-Nya  dan  senantiasa  memberikan hidup-Nya  baginya.  Perkawinan  sebagai  tanda  mencakup  suatu  proses  dinamis berkembang secara bertahap dengan integrasi progresif karunia-karunia Allah.
Menikah Demi Kasih (AL art 131-132); Ingin mengatakan kepada orang-orang muda bahwa tidak ada yang membahayakan ketika kasih  diungkapkan dalam lembaga perkawinan. Penyatuan yang terjadi dalam lembaga ini adalah sarana untuk memastikan bahwa  kasih  mereka  akan  sungguh  bertahan  dan  bertumbuh.  Tentu  saja  benar  bahwa kasih lebih dari sekadar persetujuan luar atau semacam kontrak perkawinan, namun juga benarlah bahwa keputusan untuk memberi perkawinan. Suatu bentuk yang tampak dalam masyarakat  dengan  mengambil  komitmen  tertentu  menunjukkan  betapa  pentingnya perkara itu. Hal itu menunjukkan keseriusan pengenalan pribadi masing-masing dengan pribadi  lainnya,  menunjukkan  telah  meninggalkan  individualisme  seorang  remaja,  dan menyatakan keputusan teguh untuk saling memiliki. Menikah adalah cara menunjukkan bahwa  kita  sungguh  telah  meninggalkan  rasa  aman  dan  nyaman  di  rumah  untuk membangun suatu ikatan kuat lainnya dan mengemban tanggung jawab baru bagi orang lain.  Ini  jauh  lebih  bermakna  daripada  sekadar  persekutuan  spontan  untuk  saling memuaskan, yang menjadikan perkawinan urusan pribadi saja.
Sebagai  lembaga  sosial,  perkawinan  merupakan  perlindungan  dan  dasar komitmen  bersama  menuju  pendewasaan  kasih  sehingga  pilihan  bagi  yang  lain  akan berkembang dalam kekuatan, kekukuhan, dan kedalaman. Dengan demikian, perkawinan akan dapat memenuhi tugas perutusannya dalam masyarakat. Itulah sebabnya perkawinan melampaui segala mode yang cepat berlalu dan berdaya tahan. Hakikatnya berakar pada kodrat pribadi manusia dan karakter sosial. Perkawinan mengandung serentetan tanggung jawab yang mengalir dari kasih itu sendiri, kasih yang begitu teguh dan murah hati yang siap menghadapi setiap risiko.
Memilih perkawinan dengan cara ini mengungkapkan keputusan tulus dan teguh untuk menyatukan dua jalan ke satu jalan, apapun yang terjadi dan meskipun menghadapi tantangan  apa  pun.  Karena  keseriusan  komitmen  kasih  secara  publik  ini,  perkawinan bukanlah keputusan yang gegabah, bukan pula keputusan yang dapat ditunda tanpa batas. Saling  menyerahkan  diri  secara  eksklusif  dan  definitif  kepada  orang  lain  selalu melibatkan risiko dan pertaruhan yang berani. Penolakan untuk mengemban komitmen
seperti ini adalah suatu hal yang egois, berjiwa kerdil dan picik. Penolakan semacam itu gagal mengakui hak-hak orang lain dan tidak berhasil menunjukkan kepada masyarakat bahwa orang itu layak dikasihi tanpa syarat.  Sebaliknya, jika dua orang sungguh jatuh cinta,  mereka  akan  cenderung  menunjukkannya  kepada  orang  lain.  Ketika  kasih diwujudkan dalam kontrak perkawinan di hadapan orang lain, dengan seluruh komitmen yang berasal dari pelembagaan perkawinan ini, hal itu jelas merupakan perwujudan dan perlindungan  terhadap  kata  "ya"  yang  diucapkan  oleh  mereka  secara  bebas  dan  tanpa syarat satu sama lain. Kata "ya" ini berarti bahwa mereka bisa saling mempercayai, dan bahwa mereka tidak akan ditinggalkan ketika mereka telah kehilangan daya tarik, ketika kesulitan timbul atau ketertarikan baru atau kesenangan diri muncul.
Cinta Kasih Ibu dan Bapak (AL art 172); “Anak-anak, begitu dilahirkan, mulai menerima,  bersama-sama  dengan  makanan  dan  perhatian,  anugerah  rohani  dengan mengetahui  bahwa  mereka  dikasihi.  Tindakan  kasih  ini  ditunjukkan  kepada  mereka melalui pemberian nama pribadi, berbagi bahasa, tatapan kasih dan cerahnya senyuman. Dengan  cara  ini,  mereka  belajar  bahwa  keindahan  relasi  manusia  menyentuh  jiwa, mengupayakan  kebebasan  kita,  menerima  perbedaan  orang  lain,  mengenali  dan menghormati  mereka sebagai  rekan dialog… Seperti itulah kasih,  dan ia mengandung sepercik kasih Allah. Setiap anak berhak menerima kasih dari seorang ibu dan seorang bapak; keduanya perlu bagi pendewasaan anak yang utuh dan harmonis.
Sebagaimana  dikatakan  para  uskup  Australia,  masing-masing  pasangan “berkontribusi dengan cara yang berbeda bagi pertumbuhan seorang anak. Menghormati martabat  seorang  anak  berarti  meneguhkan  kebutuhannya  dan  hak  kodratinya  untuk memiliki seorang ibu dan seorang bapak.” Bukan semata-mata kasih bapak dan ibu secara terpisah,  melainkan  juga  kasih  timbal  balik  di  antara  mereka,  yang  dipandang  sebagai sumber  keberadaan  seseorang,  sebagai  tempat  yang  menerima  dan  sebagai  dasar keluarga.  Jika  tidak,  anak  tampak  direduksi  menjadi  harta  milik  yang  berubah-ubah. Keduanya,  suami  dan  istri,  bapak  dan  ibu,  adalah  “mitra  kerja  cinta  kasih  Allah  Sang Pencipta,  dan  bagaikan  penerjemah-Nya.”  Mereka  menunjukkan  kepada  anak-anak mereka wajah keibuan dan kebapakan dari Tuhan. Bersama-sama mereka mengajarkan nilai timbal balik, perjumpaan dengan perbedaan dan menjadi mampu untuk memberi dan menerima. Bila karena alasan tertentu yang tak terelakkan, salah satu orangtua tidak ada, pentinglah  mencari  cara  untuk  mengimbangi  ketiadaan  itu,  demi  perkembangan  yang sehat menuju kedewasaan anak tersebut
Mendampingi  pada  Tahun-tahun  Awal  Hidup  Perkawinan (AL  art  217-222); Betapa  sangat  berharga  manakala  orang  memahami  bahwa  perkawinan  adalah  perkara cinta  kasih,  bahwa  hanya  mereka  yang  bebas  memilih  dan  saling  mencintai  dapat menikah. Namun, ketika cinta menjadi melulu daya tarik fisik atau rasa sayang yang tidak jelas,  pasangan  suami-istri  menjadi  sangat  mudah  rapuh  bilamana  rasa  sayang  tadi berkurang  atau  daya  tarik  fisik  memudar.  Karena  ketidak-pahaman  ini  sering  terjadi, sangat  penting  mendampingi  pengantin  baru  pada  tahun-tahun  awal  hidup  perkawinan mereka guna memperkaya dan memperdalam keputusan sadar dan bebas mereka untuk saling memiliki dan mencintai satu sama lain seumur hidup. Sering kali masa pertunangan tidak  cukup  lama,  keputusan  menikah  dipercepat  karena  berbagai  alasan,  atau  bahkan yang  lebih  bermasalah  lagi,  pasangan  itu  sendiri  tidak  cukup  matang.  Oleh  karena  itu, pasangan  yang  baru  menikah  tadi  harus  menyelesaikan  suatu  proses  yang  semestinya terjadi selama masa pertunangan mereka.
Menegaskan bahwa tantangan reksa pastoral perkawinan adalah untuk membantu pasangan  menyadari  bahwa  perkawinan  bukanlah  sesuatu  yang  sekali  dibangun,  lalu selesai.  Penyatuan  mereka  nyata  dan  tidak  dapat  dibatalkan,  telah  diteguhkan  dan dikuduskan  oleh  Sakramen  Perkawinan.  Namun  dalam  persatuan  itu,  pasangan  suami-
istri menjadi pemeran utama, tuan atas sejarah mereka dan pencipta rencana-rencana yang dilaksanakan bersama. Pandangan mereka sekarang harus diarahkan ke masa depan yang harus dibangun hari demi hari, dengan bantuan rahmat Allah, dan justru karena alasan ini,  pasangan  tidak  dapat  diharapkan  sempurna.  Masing-masing  harus  menyingkirkan semua ilusi pribadi dan menerima pasangannya apa adanya: sebagai suatu proses yang belum selesai, yang perlu bertumbuh, yang sedang berjalan. Sikap kritis terus-menerus terhadap  pasangan  menunjukkan  bahwa  perkawinan  tidak  diandaikan  sebagai  proyek untuk dikerjakan bersama-sama dengan kesabaran, pengertian, toleransi dan kemurahan hati.
Pendampingan  pastoral  bagi  pasangan  yang  baru  menikah  harus  mendorong mereka  untuk  bermurah  hati  dalam  menyalurkan  kehidupan.  "Sesuai  dengan  karakter pribadi  dan  manusiawi  sepenuhnya  cinta  kasih  suami-istri,  cara  benar  untuk  keluarga berencana  adalah  cara  dialog  kesepakatan  antara  pasangan  suami-istri,  dengan menghormati  irama  dan  pertimbangan  martabat  pasangannya.  Dalam  hal  ini,  ajaran Ensiklik Humanae Vitae (bdk 10-14) dan Seruan Apostolik Familiaris Consortio (bdk 14;  28-35)  seharusnya  dipelajari  kembali,  untuk  melawan  mentalitas  yang  seringkali memusuhi  kehidupan.  Pilihan  bertanggung  jawab  sebagai  orangtua  mengandaikan pembentukan hati nurani, yang merupakan  „inti  manusia yang paling rahasia, sanggar sucinya;  di  situ  ia  seorang  diri  bersama  Allah,  yang  sapaan-Nya  menggema  dalam batinnya‟ ( Gaudium et Spes , 16). Semakin pasangan suami-istri berusaha mendengarkan Allah  di  dalam  hati  nuraninya  dan  perintah-Nya  (bdk  Roma  2:15),  dan  disertai pertimbangan  rohani,  maka  keputusan  mereka  akan  semakin  bebas  dari  kesewenang- wenangan subjektif dan dari penyelarasan dengan cara bertindak lingkungannya.
Pembentukan  Etika  pada  Anak-anak (AL  art  263-267); Meskipun  orang  tua mempercayakan  kepada  pihak  sekolah  untuk  memastikan  anak-anaknya  mendapatkan pendidikan dasar, mereka tidak pernah sepenuhnya dapat mendelegasikan pembentukan moral  anak-anaknya  kepada  orang  lain.  Perkembangan  emosi  dan  etis  seseorang memerlukan pengalaman mendasar untuk meyakini bahwa orang tuanya dapat dipercaya. Hal  ini  berarti  orangtua,  sebagai  pendidik,  bertanggung  jawab,  melalui  afeksi  dan kesaksian,  untuk  menciptakan  kepercayaan  pada  anak-anak,  dan  mengilhami  mereka dengan rasa hormat penuh kasih. Manakala anak-anak tidak lagi merasakan, lepas dari aneka kesalahan mereka, bahwa mereka berharga bagi orang tuanya, atau tidak merasa bahwa orang tuanya benar-benar tulus memedulikan mereka, hal itu akan memunculkan luka mendalam yang menimbulkan banyak kesulitan dalam masa pendewasaan mereka. Ketidakhadiran fisik atau pengabaian emosional ini menciptakan luka yang lebih besar lagi dibandingkan teguran yang diterima sang anak sewaktu berbuat salah.
Tugas  orangtua  juga  mencakup  pendidikan  kehendak  dan  pengembangan kebiasaan baik serta kecenderungan emosional terhadap hal-hal yang baik. Hal ini berarti menunjukkan  kepada  mereka  perilaku  yang  diinginkan  untuk  dipelajari  dan kecenderungan yang perlu untuk dikembangkan. Tetapi hal ini selalu merupakan sebuah proses yang berlangsung dari ketidaksempurnaan menuju kepenuhan yang lebih besar. Keinginan untuk beradaptasi ke dalam masyarakat, atau kebiasaan untuk mengorbankan kenikmatan  segera  agar  selaras  dengan  suatu  standar  dan  membentuk  kehidupan  yang baik,  sudah  dengan  sendirinya  merupakan  suatu  nilai  awal  yang  membentuk  disposisi yang kemudian meningkat menuju nilai-nilai lain yang lebih besar. Pembentukan moral harus  selalu  terjadi  dengan  metode  aktif  dan  dialog  edukatif  yang  memperhitungkan kepekaan  dan  bahasa  anak-anak.  Selain  itu,  pendidikan  ini  juga  harus  terjadi  secara induktif,  sehingga  anak-anak  dapat  menemukan  sendiri  pentingnya  nilai-nilai,  prinsip- prinsip  dan  norma-norma  tertentu,  daripada  memaksakan  ini  sebagai  suatu  kebenaran absolut dan tidak terbantahkan.
Kebiasaan baik perlu dikembangkan. Bahkan kebiasaan yang diperoleh anak-anak memiliki  fungsi  positif,  dapat  membantu  menerjemahkan  nilai-nilai  penting  yang diinternalisasi menjadi perilaku eksternal yang sehat dan stabil. Seseorang mungkin dapat bersikap sosial dan terbuka kepada orang lain, namun bila untuk waktu yang cukup lama ia tidak dibiasakan oleh orangtuanya untuk mengucapkan “Tolong”, “Terima kasih”, dan “Maaf”, maka disposisi batinnya yang baik tidak akan mudah diterjemahkan ke dalam ungkapan-ungkapan  ini.  Peneguhan  kehendak  dan  pengulangan  tindakan  tertentu membentuk  perilaku  moral,  dan  tanpa  pengulangan  pola  perilaku  baik  tertentu  yang sadar,  bebas  dan  berharga,  pendidikan  menuju  perilaku  tersebut  tidak  akan  tercapai. Motivasi  atau  ketertarikan  yang  kita  rasakan  terhadap  nilai  tertentu  tidak  menjadi keutamaan tanpa tindakan-tindakan ini termotivasi dengan tepat. Dijelaskan dalam (Kan 803,  Art.  6)  menulis  tentang:  “Kewajiban  dan  hak  orang  tua”.  Orang  tua  mempunyai kewajiban dan hak utama dalam mendidik anak (Wetu 2017).
Mewariskan Iman (AL art 287-290); Pendidikan anak-anak harus ditandai dengan proses pewarisan iman.  Hal  ini dipersulit  oleh gaya hidup  masa kini, jadwal  kerja dan kompleksitas dunia saat ini, di mana banyak orang harus mengejar kecepatan ingar-bingar supaya dapat bertahan hidup. Walaupun demikian, keluarga harus terus-menerus menjadi tempat di mana kita belajar memahami alasan dan keindahan iman, berdoa dan melayani sesama  kita.  Hal  ini  berawal  dari  baptisan,  di  mana,  sebagaimana  dikatakan  Santo Agustinus,  ibu-ibu  membawa  anak-anak  mereka  bekerja  sama  dalam  kelahiran  yang kudus. Dengan demikian, dimulailah suatu perjalanan pertumbuhan di dalam kehidupan yang baru itu. Iman itu merupakan pemberian Allah yang diterima di dalam pembaptisan, dan  bukan  hasil  tindakan  manusia,  namun  demikian  orangtua  merupakan  sarana  yang digunakan Allah untuk membuat iman itu bertumbuh dan berkembang. Jadi “indah sekali tatkala ibu-ibu mengajarkan kepada anak kecilnya untuk mengirim sebuah ciuman kepada Yesus atau Bunda Perawan Terberkati.
Upaya mewariskan iman kepada anak-anak, dalam  arti  memfasilitasi  ungkapan dan pertumbuhannya, membantu keseluruhan keluarga dalam misi evangelisasi. Keluarga secara spontan akan mulai menyebarkan iman kepada orang-orang sekitar, bahkan kepada orang-orang  di  luar  lingkaran  keluarga.  Anak-anak  yang  tumbuh  di  dalam  keluarga misionaris  sering  kali  mereka  sendiri  juga  menjadi  misionaris,  bilamana  orangtua menghayati  tugas  ini  sedemikian  rupa  sehingga  orang  lain  merasa  dekat  dan  akrab; sehingga  anak-anak  bertumbuh  di  dalam  cara  semacam  ini  untuk  relasi  dengan  dunia, tanpa mengorbankan iman atau keyakinan mereka. Mari kita ingat bahwa Yesus sendiri makan  dan  minum  bersama  para  pendosa  (bdk  Mrk  2:16;  Mat  11:19),  bercakap-cakap dengan seorang wanita Samaria (bdk Yoh 4:7-26), menerima Nikodemus di malam hari (bdk  Yoh  3:1-21),  mengizinkan  kaki-Nya  diminyaki  oleh  seorang  perempuan  pelacur (bdk  Luk  7:36-50)  dan  tidak  segan-segan  menumpangkan  tangan-Nya  ke  atas  mereka yang sakit (bdk Mrk 1:40-45; 7:33). Demikian juga terjadi pada para rasul, yang tidak memandang hina orang  lain,  atau berkumpul dalam  kelompok kecil yang  elit,  terpisah dari  kehidupan  masyarakat  mereka.  Walaupun  pihak  berwenang  selalu  memusuhi mereka, mereka tetap menikmati simpati “semua orang” (Kisah 2:47; bdk 4:21, 33; 5:13).
Keluarga dengan demikian merupakan agen kegiatan pastoral khususnya melalui pewartaan Injil dan warisannya berupa berbagai bentuk kesaksian, antara lain: solidaritas dengan  kaum  miskin,  keterbukaan  terhadap  beragam  orang;  perlindungan  terhadap ciptaan; solidaritas moral dan material dengan keluarga-keluarga lain, terutama mereka yang  paling  membutuhkan;  komitmen  untuk  memajukan  kebaikan  bersama,  dan  juga melalui  transformasi  struktur  sosial  yang  tidak  adil,  dimulai  dari  wilayah  di  mana keluarga itu tinggal; dan mempraktikkan karya belas kasih jasmani dan rohani.

## 7. Mendampingi Keluarga Katolik Supaya Tetap Utuh Dalam Imannya
Tugas  Gereja  Mengajar  Kanon  747.  Kepada  Gereja  dipercayakan  oleh  Kristus Tuhan  khazanah  iman  agar  Gereja  dengan  bantuan  Roh  Kudus  menjaga  tanpa  cela kebenaran  yang  diwahyukan  menyelidikinya  secara  lebih  mendalam,  mewartakan  dan menjelaskannya dengan setia; Gereja mempunyai tugas dan hak asli untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa, juga dengan alat-alat komunikasi sosial yang dimiliki Gereja sendiri, tanpa bergantung pada kuasa manusiawi. Gereja berwenang untuk selalu dan di manapun  memaklumkan  prinsip-prinsip  moral,  juga  yang  menyangkut  tata kemasyarakatan,  dan  untuk  membawa  suatu  penilaian  tentang  segala  hal-ikhwal manusiawi, sejauh hak-hak asasi manusia atau keselamatan jiwa-jiwa menuntutnya.
Tugas  Gereja Menguduskan Kanon 834. Gereja memenuhi  tugas menguduskan secara istimewa melalui liturgi suci, yang dipandang sebagai pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus, di dalamnya pengudusan manusia dinyatakan dengan tanda-tanda indrawi serta  dihasilkan  dengan  cara  masing-masing  yang  khas.  Dengan  liturgi  itu dipersembahkan  juga  ibadat  publik  yang  utuh  kepada  Allah  oleh  Tubuh  mistik  Yesus Kristus,  yakni  Kepala  dan  anggota-anggota-Nya.  Ibadat  semacam  ini  terjadi  apabila dilaksanakan  atas  nama  Gereja  oleh  orang-orang  yang  ditugaskan  secara  legitim  dan dengan perbuatan-perbuatan yang telah disahkan oleh otoritas Gereja. Penjelasan Kanon 834 menegaskan agar keluarga berdoa dan ibadah bersama: doa bersama dengan keluarga merupakan salah satu cara yang efektif untuk memperkuat iman. Pelajari ajaran Gereja: mengetahui  ajaran  Gereja  Katolik  dan  memahaminya  dengan  baik  dapat  membantu keluarga  menghadapi  berbagai  tantangan  dan  menjaga  integritas  iman.  Maka  dari  itu, keluarga bisa mengikuti program pembelajaran ajaran Gereja atau studi kelompok dalam jangka waktu tertentu.
Familiaris  Consortio  (FC) adalah  Anjuran  Apostolik  Paus  Yohanes  Paulus  II tentang Peranan Keluarga Kristen Dalam Dunia Modern, yang dikeluarkan pada tanggal 22  November  1981  (Wea  et  al.  2022).  Di  dalam  Anjuran  Apostolik  ini,  Paus mendeskripsikan segala aspek yang berkaitan dengan keluarga berikut kondisinya yang riil dan spesifik dan bagaimana keluarga kristiani tetap menunjukkan identitasnya sebagai sebuah  institusi  yang  suci,  yang  dikehendaki  dan  direncanakan  oleh  Allah  sendiri. Sebagai sebuah institusi yang suci keluarga memiliki berbagai hak dan kewajiban yang harus  dipenuhi.  Hak  dan  kewajiban  yang  ada  sekaligus  sebagai  konsekuensi  atas panggilan dan perutusannya sebagai keluarga kristiani.
Hasil dari penelitian ini, menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana  Gereja  Katolik  memandang  perkawinan  campur  dan  bagaimana  pandangan tersebut  dapat  diaplikasikan  ke  dalam  praktik  pastoral  di  seluruh  dunia.  Penelitian  ini memiliki  relevansi  yang  signifikan  dalam  mengungkapkan  dinamika  kompleks  dan perubahan  dalam  pandangan  Gereja  Katolik  terhadap  perkawinan  campur  serta implikasinya  dalam  panduan  pastoral  yang  diberikan  kepada  para  anggota  Gereja  dan pasangan campur itu sendiri (Joko 2021).
Salah  satu  elemen  penting  dari  penelitian  ini  adalah  pemahaman  lebih  tentang pandangan  Gereja  Katolik  terhadap  perkawinan  campur.  Sebagai  institusi  agama  yang memiliki  tradisi  dan  pandangan  moral  yang  khas,  Gereja  Katolik  selalu  memberi kesempatan kepada pasangan untuk melakukan perkawinan campur, di mana salah satu pasangan adalah seorang Katolik sementara pasangan lainnya mungkin menganut agama atau  keyakinan  yang  berbeda  (Elisabeth  Yulnes  2020).  Dalam  konteks  ini, Amoris Laetitia ,  sebuah  dokumen  penting  yang  dikeluarkan  oleh  Paus  Fransiskus  pada  tahun 2016, menjadi fokus utama dalam memahami pandangan resmi Gereja Katolik.
Amoris  Laetitia menegaskan  pentingnya  cinta,  pengertian,  dan  dialog  dalam perkawinan  campur.  Ini  menciptakan  landasan  bagi  penelitian  ini  untuk  menjelajahi
bagaimana pandangan tersebut tercermin di dalam panduan pastoral yang diberikan oleh Gereja  Katolik  di  berbagai  tingkat  hierarki  Gereja  (Donatus  Wea  S.  Turu  and  Rio Mensiana  2020).  Selain  itu,  dokumen  ini  menunjukkan  bahwa  pasangan  perkawinan campur  dapat  menghadapi  tantangan  yang  signifikan  dalam  menjalani  perkawinan mereka,  terutama  dalam  hal  perbedaan  keyakinan  agama.  Namun,  dokumen Amoris Laetitia tersebut  juga  menggarisbawahi  pentingnya  mendukung  pendidikan  agama Katolik bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campur.

## Kesimpulan
Perkawinan  campur  baik  yang  berbeda  agama  maupun  yang  berbeda  Gereja, merupakan  topik  yang  kompleks  dan  menarik  untuk  dipelajari.  Dalam  konteks  Gereja Katolik,  aturan  dan  pandangan  yang  terkait  dengan  perkawinan  campur  telah  diatur dengan jelas, dengan perhatian khusus terhadap pelestarian iman dan harmoni keluarga. Amoris  Laetitia sebagai  dokumen  kepausan  memberikan  pandangan  yang  lebih  luas tentang pentingnya  cinta, pengertian, dan dialog  dalam perkawinan  campur. Meskipun tantangan besar muncul akibat perbedaan keyakinan agama, Gereja Katolik menghargai potensi dialog antar agama dalam menciptakan persatuan dalam keluarga. Di Indonesia, dengan keberagaman agama yang kian berkembang, perkawinan campur menjadi lebih umum. Namun, perbedaan agama tetap menjadi tantangan yang perlu dihadapi, terutama terkait  dengan  praktik  keagamaan,  pendidikan  anak-anak,  dan  nilai-nilai  hidup  yang berbeda.  Perkawinan  campur  memunculkan  banyak  pertanyaan  yang  perlu  dipelajari lebih lanjut, mulai dari persiapan sebelum pernikahan hingga cara mengatasi konflik yang mungkin muncul. Penelitian tentang perkawinan campur ini penting untuk membantu kita memahami  dan  mendukung  perkawinan  campur  dalam  konteks  Gereja  Katolik  dan masyarakat yang semakin beragam. Dengan demikian, tulisan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang fenomena perkawinan campur, menggali berbagai aspek yang terkait dengan topik ini, dan diharapkan dapat membantu pembaca untuk memahami dan  mengatasi  tantangan  yang  mungkin  muncul  dalam  perkawinan  campur,  serta memberikan  pandangan  yang  lebih  komprehensif  tentang  fenomena  ini  dalam  konteks Gereja Katolik dan masyarakat luas.

## Daftar Pustaka
Arliman  S,  L.  (2019).  Peran  Lembaga  Catatan  Sipil  Terhadap  Perkawinan  Campuran Berdasarkan  Undang-Undang  Perkawinan. JCH  (Jurnal  Cendekia  Hukum)
4(2):288.
Bernacchio,  C.  (2019).  Pope  Francis  on  Conscience,  Gradualness,  and  Discernment: Adapting  Amoris  Laetitia  for  Business  Ethics. Business  Ethics  Quarterly 29(4):437–60.
Dewi, A. S., & Isdiana S. (2022). Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya.
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) 5(1):179–91. Dewi,  N.  K.,  Laksmi  Dewi,  A.  A.  S.  &  Suryani,  L.  P.  (2022).  Pendaftaran Kewarganegaraan  Anak  Hasil  Perkawinan  Campuran. Jurnal  Interpretasi  … 3(2):275–81.
Dharmawan, R., Hermanto, Y. P., & Simanjuntak, F. (2022). Pernikahan Beda Keyakinan Menurut  I  Korintus  7:  12-16  dan  Relevansinya  dalam  Pluralitas  Agama  di Indonesia. Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen , 4 (2), 251-265.
Donatus  W.  S.  T.,  &  Mensiana,  R.  (2020).  Studi  Pemahaman  Umat  Katolik  Tentang Perkawinan Campur Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 Dan Dampaknya Terhadap  Dimensi  Kehidupan  Berkeluarga. Jurnal  Masalah  Pastoral VIII(2):102–32.
Emeralda, N. R. & Hamidah, S. (2022). Reconstruction of Marriage Registration Based on  the  Relevance  Between  State  Administrative  Law  and  Civil  Administrative Law. 7:87–98.
Wahyuni, S. (2014). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. In Al-Risalah: Forum  Kajian  Hukum  Dan  Sosial  Kemasyarakatan (Vol.  14,  No.  02,  pp.  293- 306).
Joko,  A.  P.  D.  (2021).  Perkawinan  Campur  Dan  Beda  Agama:  Sikap  Dan  Kebijakan Gereja. Lux et Sal 1(2):117–30.
Katekismus Gereja Katolik. (2014). Flores, NTT: Anggota SEKSAMA Penerbit Katolik Indonesia.
Kelly,  C.  M.  (2016).  The  Role  of  the  Moral  Theologian  in  the  Church:  A  Proposal  in Light of Amoris Laetitia. Theological Studies 77(4):922–48. Kitab  Hukum  Kanonik (2006).  (Judul  Asli: Codex  Iuris  Canonici, 1983).  Jakarta: Sekretariat KWI dan Obor.
Konsili  Ekumenis  Vatikan  II.  (2012).  Dalam Dokumen  Konsili  Vatikan  II. Penerj.  R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor. Makalew, J. M. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Lex Privatum 1(2):131–44.
Mariani, M. (2020). Kedudukan Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Campuran Di Indonesia. Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman 19(1):84. Nampar,  H.  D.  N.  (2018).  Keluarga  Sebagai  Tempat  Pertama  Dan  Utama  Pendidikan Iman Anak. Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral 2(1):17. Priandena, A. G. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran. Jurnal Jurisprudence 4:15–23.
Prodeita, T. V. (2019). Penghayatan Sakramen Perkawinan Pasangan Suami-Istri Katolik Membuahkan Keselamatan. Jurnal Teologi 8(1):85–106. Rubiyatmoko,  R.  (2011). Perkawinan  Katolik  Menurut  Kitab  Hukum  Kanonik . Yogyakarta: Kanisius.
Tagel, D. P. (2020). Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Vyavahara Duta 14(2):84.
Tao, E. Y., & Wilhelmus, O. R. (2020). Pandangan Pasutri Tentang Perkawinan Campur Beda Agama. Jurnal Pendidikan Agama 2(1):14–21. Wahyuni,  S.  (2018).  Kontroversi  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Indonesia. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan 11(02):14–34. Wea,  D.,  &  Wolomasi,  A.  K.  (2022).  Model  Pendidikan  Iman  Anak  Dalam  Keluarga Berbasis Anjuran Apostolik Familiaris Consortio Dalam Menumbuhkan Perilaku Altruistik. Jurnal Masalah Pastoral , 10 (1), 46-74.
Wetu,  H.  (2017).  Pendidikan  Karakter  Sebagai  Bagian  Dari  Revolusi  Mental  Menurut Pandangan Gereja Katolik. Atma Reksa : Jurnal Pastoral Dan Kateketik 2(1):10. Widanarti, H. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak.
Diponegoro Private Law Review 7(Vol 4, No 1 (2019)):449.