How to cite: Dewi Ervina Suryani, Melvin Rionald Habeahan, Immanuel Anugerah Rasidin Purba, Juanda Risky Siagian (2024), Judul, (6) 1, https://doi.org/ 10.46799/syntax-idea.v6i1.2888 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
Dewi Ervina Suryani 1 , Melvin Rionald Habeahan 2 , Immanuel Anugerah Rasidin Purba 3 , Juanda Risky Siagian 4
Fakultas Hukum Universitas Prima Indoensia Email: dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id, rionaldmelvin@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  peneitian  ini  adalah  agar  mengetahui  pemenuhan  hak-hak  narapidana  anak Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Medan Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  tentang  pemasyarakatan.  Jenis  dan  sifat  penelitian  yang  digunakan  pada penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  data sekunder yang terdiri dari hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode library research. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data kualitatif serta didukung dengan data wawancara yang dideskripsikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif. Dari penelitian ini diperoleh bahwa Peranan Petugas Lembaga Pembinaan Khusus  Anak  (LPKA)  KELAS  I  Tanjung  Gusta  dalam  memberikan  pembinaan terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  cukup  berjalan  dengan  baik  dan  sudah  dapat dikatakan  efektif  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  sikap  anak  yang  mau  mengikuti kegiatan pembinaan yang telah diberikan.
Kata kunci: Anak, Pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

## Abstract
The purpose of this research is to find out the fulfillment of the rights of child prisoners at the Medan Class I Special Penitentiary. The type and nature of the research used in this  study  is  a  normative  juridical  research  using  secondary  data  consisting  of primary,  secondary,  tertiary  laws.  The  data  collection  technique  used  in  this  study used  the  library  research  method.  Analysis  of  the  data  used  in  this  study  using qualitative data and supported by interview data described so that conclusions can be drawn deductively. From this study, it was found that the role of the CLASS I Tanjung Gusta  Child  Special  Guidance  Institute  (LPKA)  officer  in  providing  guidance  to children who were perpetrators of criminal acts was quite going well and it can be said to be effective, it can be seen from the attitude of children who want to take part in the coaching activities that have been given.
Keywords: Children, Guidance, Children’s Special Guidance Institution.

## PENDAHULUAN
Anak  akan  menjadi  akar,  kapasitas,  para  pemuda  yang  mewarisi  tujuan keberhasilan  bangsa,  mempunyai  peran  strategis,  memiliki  ciri  dan  sifat  eksklusif
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 01, January 2024
dengan  terjaminnya  keberlangsungan  kehidupan  bangsa  dan  negara  nantinya.  Oleh sebab itu, supaya anak dapat memenuhi tanggung jawab ini dengan baik, mereka harus memiliki  kesempatan  sebesar-besarnya  dalam  masa  tumbuh  dan  berkembang  fisik, mental dan sosial yang optimal, tanpa diskriminasi (N. Djamil, 2017). Seluruh anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, untuk hidup, bertumbuh, berkembang, dan  ikut  dengan  cara  yang  terbaik  bermartabat  dan  berhak  untuk  dilindungi  dari kejahatan, paksaan dan diskriminasi.
Perlindungan anak diwajibkan kepada semua anak, dimulai dari pelaku, saksi maupun  korban  (Indonesia,  2002).  Perlindungan  anak  memastikan  bahwa  hak-hak semua anak tidak dilanggar. Perlindungan anak cukup untuk hak-hak lain, memastikan bahwa  anak  mendapatkan  segala  yang  dibutuhkan  dalam  masa  tumbuh  dan perkembangan.  UU  Nomor  12  Tahun  1995  berisi  Pemasyarakatan,  menyebutkan manfaat pemidanaan yaitu upaya agar membuat narapidana dan pelaku tindak pidana anak menyesal dengan perbuatannya, dan mengembalikan mereka menjadi masyarakat yang  tertib,  taat  aturan,  dan  bermartabat  nilai  akhlak,  sosial,  dan  agama  untuk mewujudkan kehidupan warga negara yang tertib, dan damai, dan sejahtera (Nuryanto, 2016).
Fasilitas dan organisasi penegakan hukum, dan lembaga pemasyarakatan yaitu komponen dari struktur peradilan pidana yang terkonsolidasi (Amin, 2020). Meskipun peran  penegakan  hukum,  lembaga  pemasyarakatan  juga  mempunyai  peran  strategis saat mengembangkan sdm yang memiliki tanggung jawab, bermartabat, mandiri dan berkualitas  (Supriyono,  2012).  Bagi  pelaku  struktur  peradilan  pidana  anak mendefinisikan anak pelanggar hukum sebagai anak yang melanggar hukum, anak jadi korban  tindak  pidana,  anak  jadi  saksi  tindak  pidana,  anak  melanggar  hukum, kelanjutannya dimaksud anak, yang di bawah umur 12 sampai dengan 18 tahun anak yang  meyakini  dilakukannya  suatu  tindak  pidana,  maka  korban  adalah  anak  tindak pidana lanjutan disebut korban, dan berumur 18 tahun yang menyaksikan kejahatan untuk anak di bawah usia 18 tahun. Tindak pidana lanjutan dimaksud anak bersaksi yaitu  anak  di  bawah  umur  18  tahun  yang  selama  ada  tindak  pidana  dalam  perkara pidana,  dapat  mengajukan  barang  bukti  untuk  kepentingan  penyidikan,  penuntutan, persidangan, dan tindak pidana, mendengar, mengamati dan/atau terjadi (Mahir Sikki Z.A, n.d.).
Perlindungan kepada anak yang melanggar hukum tidak saja berlangsung dari proses peradilan, namun juga melalui penyelesaian di luar prosedur peradilan pidana, yang juga disebut sebagai penggunaan distraksi ketika penyelesaian yang mengikutkan pelaku,  korban,  pelaku/korban  keluarga,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  untuk bekerja sama menunjukkan jalan keluar yang sesuai ketika mengutamakan perbaikan seperti semula, bukan pembalasan, yang disebut pendekatan re storative justice . (Pasal 1  ayat  (6)  UU  No.  11  Tahun  2012  mengatur  sistem  peradilan  anak).  Dalam  UU Peradilan  Anak  menekankan  tugas  aparat  penegak  hokum  mengupayakan  diversi terlebih  awal  dan  mengutamakan  keadilan  restoratif  khusus  bagi  terpidana  anak  di bawah usia 7 tahun ketika menangani kasus yang melibatkan anak. Penanganan di luar pengadilan  dimaksudkan  untuk  membagikan  rasa  keadilan  kepada  anak  yang melanggar aturan dan mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak.
Lembaga  Pengembangan  Anak  Khusus  adalah  tempat  anak-anak  melayani selama  kejahatan.  LPKA  sendiri  merupakan  unit  pelaksana  teknis  dan  bertanggung jawab untuk perbaikan kepada manajer umum. Sejak lahirnya UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 (SPPA) yang mengambil alih UU Peradilan Anak Nomor  3  Tahun  1997,  setiap  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  wajib  mengubah sistemnya menjadi LPKA. Memang, penjara anak tidak lagi dipandang relevan sesuai kebutuhan  hukum  dan  evolusi  sistem  peradilan  pidana  anak  (Mirna  Fitri  Nur  C.D, n.d.).

## METODE PENELITIAN
Sifat dan macam penelitian yang berjudul “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan Dalam Pemberian Konseling Bagi Pelaku Anak” merupakan penelitian empiris standar, khususnya penelitian penerapan standar hukum. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan, berisi penelitian yang dijalankan dengan  sistematis  dan  metodis  dalam  mengungkap  data  yang  diperlukan  untuk penelitian di tempat atau lapangan (Kartini Kartono, 1986). Teknik mengumpulkan file dari penelitian yaitu memakai studi pustaka, meliputi mengumpulkan dan analisis sumber data serta studi lapangan dengan diadakan wawancara. Dalam jurnal ini, kajian data ini ialah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ialah suatu metode dapat dipakai  dalam  pengolahan  data  non-numerik  yang  kemudian  dikenal  sebagai  data kualitatif.  Menurut  Sugiyono,  (2017),  analisis  deskriptif  merupakan  statistik  yang dipakai  dalam  analisis  data  yaitu  menjelaskan  data  yang  dikumpulkan  apa  adanya tanpa bermaksud menarik kesimpulan atau konsep yang umumnya pada topik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pemenuhan  Hak-Hak  Narapidana  Anak  Sesuai  Dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Sumber hukum pengaturan hak dan pendidikan adalah UUD 1945, UU No.
12 Tahun 1995 dengan perubahannya, UU No. 39 Tahun 1999 berisi Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 35 Tahun 2014 dengan perubahannya. tahun 2002 berisi perlindungan anak. Orientasi kriminal yang diberikan oleh LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan meliputi pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan orang tua, dan keterampilan atau kerjaan yang berbaur dengan masyarakat. Pencapaian hasil yang maksimal dari penerapan sistem tuning akan tergantung pada model dan program pelatihan itu sendiri. Dimaksudkan ketika mereka tuntas dalam masa hukuman, kapasitas mereka untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi akan membantu meningkatkan interaksi sosial mereka dengan masyarakat.
Tujuan  pedoman  ini  adalah  untuk  meninjau  kembali  huruf  c  UU Pemasyarakatan  Nomor  12  Tahun  1995,  yang  menjelaskan  sistem pemasyarakatan  merupakan  serangkaian  lembaga  penegak  hukum  yang memastikan  bahwa  narapidana  mengakui  kesalahannya,  memperbaiki kesalahannya,  dan  tidak  mengulangi  pelanggarannya  oleh  sebab  itu  mampu diterima kembali oleh masyarakat. Petugas LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan menandaskan bahwa anak tersebut tidak akan diasingkan dari masyarakat setelah
menyelesaikan pelatihannya. Saran yang diberikan oleh LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan harus ditujukan untuk mengubah perilaku mereka, menciptakan rasa tanggung  jawab  dan  mampu  mencari  nafkah  yang  sah.  Oleh  sebab  itu,  dimuat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK 04.10 Tahun 1990, manfaat pelatihan secara jelas dinyatakan sebagai berikut:
a. Berhasil  memulihkan  harga  diri,  kepercayaan  diri  dan  optimisme  tentang masa depan
b. Berhasil memperoleh ilmu pengetahuan, kurang memiliki kecakapan hidup mandiri dan berhasil pada pembangunan nasional.
c. Berhasil jadi orang yang taat hukum, ditunjukkan dalam, perilaku, disiplin dan  sikap,  serta  dapat  menggerakkan  rasa  loyalitas  terhadap  kelompok sosial.
d. Berhasil mengabdi pada semangat berbangsa dan bernegara. Dalam  melakukan  tugasnya  pejabat  mempunyai  peran  sama  seperti jabatannya,  namun  staf  lembaga  pendidikan  eksklusif  tumbuh  kembang  anak tidak lepas dari Tri Dharma Pemasyarakatan diantaranya:
1. Kami staff pemasyarakatan merupakan pegawai negeri sipil, narapidana, dan pembela masyarakat.
2. Kami  staff  kemasyarakatan  diharapkan  wajib  untuk  berlaku  bijaksana  dan berperan adil ketika menjalankan perintah pelayanan.
3. Kami  staff  pemasyarakatan  diidentifikasi  sebagai  panutan  dalam  mencapai tujuan sistem hukuman berdasarkan Pancasila.
Dalam mengarahkan masyarakat untuk menanggapi permintaan, tugas dan fungsi pendamping masyarakat dilakukan staff belum tercipta LPKA dijalankan oleh staff rutan dan LAPAS. Pelatih kemasyarakatan memiliki tugas: (Weyasu, 2021).
1. Melaksanakan  kajian  observasi  masyarakat  terkait  diversi,  dukungan, konseling dan mengawasi anak pada masa diversi dan melakukan perjanjian, melaporkan ke pengadilan jika diversi tidak dilakukan;
2. Menyelenggarakan  kajian  penelitian  umum  dalam  kebutuhan  penyidikan, penuntutan, dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan anak, termasuk di dalam ataupun di luar pengadilan, yaitu LPKA;
3. Mengidentifikasi agenda pengasuhan anak di Lapas dan pembimbingan anak di LPKA beserta staf pemasyarakatan lainnya;
4. Memberikan  dukungan,  konseling  dan  inspeksi  kepada  anak-anak  yang berpedoman keputusan pengadilan, dinyatakan bersalah melakukan kejahatan atau dituntut;
5. Memastikan  dukungan,  bimbingan  dan  pengawasan  kepada  anak  dengan perpaduan, pembebasan bersyarat, cuti dini dan cuti dengan syarat. Sesuai hal-hal diatas berupa visi dan misi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, ialah dengan visi “memperbaiki kesatuan jalinan hidup dan perlindungan warga didikan selaku insan Tuhan Yang Maha Esa dan menciptakan individu  yang  mandiri”.  Sedangkan  misi  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan yaitu menjalankan penjagaan narapidana, pelatihan
dan  proteksi  dipenjara  sebagai  bagian  dari  penguatan  hukum,  penangkalan, penyelesaian pidana, pemajuan dan proteksi HAM.
Pembimbingan  narapidana  anak  dilakukan  tidak  hanya  dari  lembaga pemasyarakatan namun juga di luar panti asuhan, bekerja sama pekerjaan sosial yaitu sarana pendampingan. Untuk menangani sistem pemasyarakatan. Konselor komunitas  adalah  petugas  pemasyarakatan  pemasyarakatan  yang  memberikan pembinaan  kepada  narapidana  di  Lapas  (pasal  1  butir  11),  mempunyai  fungsi (pasal 34 (1):
a. Mendukung  fungsi  pengusut,  penuntut umum , dan  hakim  saat  terjadi kenakalan  remaja,  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan,  dengan  melaporkan kesimpulan kajian masyarakat.
b. Menerima,  mengawasi  anak  kurang  gizi  yang  berdasarkan  putusan pengadilan  menerapkan  tindakan  percobaan,  pengawasan  pidana,  denda, tunduk pada pengelolaan negara dan harus menjalani pelatihan kejuruan, atau anak tersebut dapat dibebaskan dari penjara.
Sementara itu, sistem pelatihan dan tujuan (sasaran) pelatihan dari program pelatihan di atas diatur sama dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 1995, yang menyatakan  pengembangan  sistem  reintegrasi  meliputi  antara  lain  sistem perlindungan,  perlakuan  dan  pelayanan  yang  sama,  pendidikan,  pengajaran, penghormatan  terhadap  martabat  dan  nilai  pribadi  manusia,  kehilangan kebebasan, dan jaminan hak dalam memelihara hubungan bersama keluarga dan beberapa orang tertentu.
Hal ini tertuang pada UU Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 diaturnya hak-hak  narapidana,  terutama  kebebasan  lain:  agama  dan  kepercayaan, pengobatan  penyakit  jiwa  dan  raga,  kesehatan  dan  pelayanan  gizi  yang  baik. Untuk menerima pelayanan medis. Pengaduan, melihat materi, dan partisipasi di media lain dilarang, dan sama pada peraturan perundang-undangan yang terjadi, menerima  gaji  atau  bonus  untuk  pekerjaan  yang  dilakukan,  kunjungan  dari anggota  keluarga  atau  individu    ,  mendapatkan  amnesti,  atau  dikurangi hukumannya sama dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Agar  mendukung  keberhasilan  proses  pemasyarakatan,  diperlukan  alat seperti lembaga yang sama dengan tingkat perkembangan semua aspek kehidupan narapidana,  dan  staf  dilatih,  kompeten  dan  penuh  rasa  pengabdian  (Rijuanda, 2022). Pada LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan terdapat juga faktor pendukung petugas pembinaan anak dalam proses pendidikan terhadap narapidana anak yaitu:
1. Kerja sama dari pihak kementrian agama setempat membantu dalam proses pendidikan agaman di dalam LPKA
2. Fasilitas pendidikan keterampilan yang sebelumnya memang sudah ada untuk narapidana  dewasa  sehingga  narapidana  anak  dapat  mengikuti  proses pendidikan keterampilan sesuai dengan bakat dan minat narapidana anak.
3. Adanya kemauan dan motivasi nari narapidana untuk melaksanakan program pendidikan  memudahkan  petugas  LPKA  untuk  melaksanakan  program pendidikan.
LPKA  Tanjung  Gusta  Medan  bertujuan  untuk  membawa narapidana/napidana kembali ke masyarakat dengan membekali mereka dengan pendidikan dan keterampilan dengan harapan para narapidana dapat hidup normal dan bebas dari pelanggaran hukum kembali, menjadi aktif. dan orang-orang yang secara kreatif terlibat dalam bisnis dan memiliki hidup yang baik di dunia akhirat.
B. Bagaimanakah  Pemenuhan  Hak-Hak  Narapidana  Anak  di  Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anal Kelas I Medan
Pengaturan tentang hak anak di Indonesia diatur pada UU Nomor 35 Tahun
2014, yaitu perubahan dari UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan bagian dari Konvensi Hak  Anak.  Dari  Konvensi  Hak  Anak  tahun  1989,  hak  anak  secara  garis  besar dibagi menjadi empat kelompok hak anak: hak untuk berkembang (the right to develop),  hak  untuk  berpartisipasi  (the  right  to  berpartisipasi),  dan  hak  untuk bertahan  hidup    ( The  Right  Survival ),  hak  terhadap  perlindungan  ( Protection Right) (Wahyudi, 2011).
Wagianti  Sutedjo  menjelaskan  bahwa  untuk  dapat  melaksanakan  hak tersebut  dari  waktu  ke  waktu,  melalui  peraturan  perundang-undangan  atau peraturan  lainnya  harus  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  berlaku,  terutama prinsip  7,  yang  mengatur  bahwa  anak  berhak  atas  pendidikan  wajib  gratis setidaknya  di  tingkat  dasar.  Anak-anak  membutuhkan  pendidikan  yang memperkuat pengetahuan umum dan memungkinkan mereka, dalam kondisi yang memungkinkan untuk mengembangkan kemampuan mereka, pendapat individu, dan  rasa  moralitas  dan  tanggung  jawab  sosial  kepada  masyarakat  setiap  anak, sehingga mereka akan menjadi individu produktif masyarakat dan anggota yang berguna  di  dalamnya  (Wagiati  Sutedjo,  2010).  Keperluan  anak  harus  menjadi dasar pembinaan dari penanggung jawab pemeliharaan dan pembinaan anak yang bersangkutan.  Anak-anak  harus  diberi  kesempatan  untuk  bermain  secara  bebas dan kreatif untuk tujuan pendidikan dan sosial dan pihak berwenang harus bekerja untuk dapat terealisasinya hak ini.
Berdasarkan putusan Pasal 64 ayat 2 UU Perlindungan Anak (begitu juga perubahan  terdapat  pada  UU  Perlindungan  Anak  No.  35  Tahun  2014),  negara mengklaim  berupaya  melindungi  anak  yang  melanggar  hukum.  Negara berkewajiban  mengusahakan  hal-hal  tersebut,  khususnya  perlakuan  manusiawi terhadap  anak  dan  penghormatan  terhadap  harkat  dan  martabat  serta  hak-hak anak,  dengan  menyediakan  tenaga-tenaga  pendukung  khusus  bagi  anak-anak sejak usia sangat muda. Tindakan hukuman yang tepat demi kepentingan terbaik anak,  terus  memantau  dan  mendokumentasikan  perkembangan  anak  sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh hukum, memastikan hubungan dengan orang tua atau  organisasi  tetap  terjaga,  melindungi  anak  dari  pengungkapan  media,  dan menghindari pelabelan.
Anak yang dikenai hukuman penjara sesuai putusan pengadilan dibawa di lembaga  pendidikan  khusus  anak  dalam  menjalani  hukuman  dan  pelatihan. Menurut Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, anak yang  melanggar  hukum  lanjutannya  dimaksud  anak  yaitu  anak  yang  belum
berumur  12  (dua  belas)  tahun  namun  belum  umur  18  tahun  yang  diperkirakan menjalankan pelanggaran hukum (lambue Tampubolon, 2017).
Misi LPKA adalah memberikan dukungan dan bimbingan kepada warganya menurut aturan perundangan yang terpakai hingga sekarang. Tugas LPKA yaitu mengasuh anak. Menerima hak-hak anak dalam bentuk pembinaan, pengawasan, bantuan dan pelaksanaan hak-hak lain yang disesuaikan oleh undang-undang (M. N. Djamil, 2013). Pelatihan yang termasuk dalam LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan ini diklasifikasikan dalam dua bagian yaitu pelatihan individu. Pelatihan umum dan dilakukan secara menyeluruh. Orientasi dilakukan atas dasar program yang sistematis. Bentuk-bentuk pelatihan yang umum adalah:
1. Pendidikan formal/ kegiatan belajar yaitu kelompok belajar (kerja) Sebagai bagian dari pendidikan anak bangsa dan menyukseskan rencana pendidikan dasar sembilan (9) tahun, LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan bekerjasama Dinas Pendidikan Sumatera Utara.
2. Pendidikan non formal/ Pendidikan keahlian
Model keahlian yang diberikan di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan adalah menyolder dan , pelatihan pramuka dan pelatihan pertukangan.
Bimbingan  atau  Konseling  Pengasuh  di  LPKA  Kelas  I  Tanjung  Gusta Medan.  Yang  menggembirakan  yaitu  karakter  narapidana  supaya  dapat meningkatkan harga diri, tanggung jawab, menyamakan diri dengan kehidupan dalam masyarakat yang damai dan sejahtera akhirnya berpotensi menjadi individu yang  berkualitas  dan  memiliki  moral  tinggi.  LPKA  Tanjung  Gusta  Medan bermanfaat  dalam  menempatkan  kembali  narapidana/anak  narapidana  ke masyarakat  serta  pendidikan  dan  keterampilan  agar  dapat  menjalani  kehidupan yang  normal  dan  tidak  melanggar  hukum,  menjadi  peserta  aktif  berpartisipasi dalam upaya membangun dan menjalani kehidupan yang bahagia di dunia akhirat (Purnama Laoly, n.d.).

## KESIMPULAN
Peran  Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus  Kelas  I  Tanjung  Gusta  Medan  saat memberikan  pelayanan  konseling  kepada  individu  pemasyarakatan  adalah memberikan  nasehat  sesuai  dengan  nomor  12  tahun  1995  berisi  pelayanan pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yaitu rangkaian lembaga penegak hukum yang  memiliki  tujuan  agar  anggota  masyarakat  memperbaiki  dan  tidak  mengulangi kesalahan masa lalunya sehingga mampu diterima kembali oleh masyarakat.

## BIBLIOGRAFI
Amin, R. (2020). Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika . Deepublish.
Djamil, M. N. (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta. Sinar Graf. Cetakan, Maret .
Djamil, N. (2017). Anak Bukan untuk dihukum . Sinar Grafika.
Indonesia,  R.  (2002). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak . Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia.
Kartini Kartono. (1986). Pengantar Metodologi Riset Sosial . Alumni.
lambue Tampubolon, E. & S. C. (2017). Efektivitas pembinaan narapidana anak di lembaga  pembinaan  khusus  anak  (LPKA)  Pekanbaru  (Doctoral  dissertation, Riau University).
Mahir Sikki Z.A. (n.d.). “Sekilas Tentang Sistem Peradilan Anak.” Https://Www.Pn- Palopo.Go.Id./Index.Php/Berita/Artikel/363-Sekilas-Tentang-Sistem-Peradilan- Pidana-Anak, [05-02-2022].
Mirna  Fitri  Nur  C.D.  (n.d.). “Mengenal  Lembaga  Pembinaan  khusus  Anak.” < Https://Www.Pemasyarakatan.Com/Mengenal-Lembaga-Pembinaan-Khusus- Anak/>, [05-02-2022].
Nuryanto, W. S. , N. S. S. H. , & B. S. S. M. H. (2016). Konsekuensi Pemidanaan Bagi Warga Binaan Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Sragen) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Purnama Laoly. (n.d.). Pegawai LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan, Pada tanggal 30 Desember 2021 .
Rijuanda,  M.  (2022). Pelaksanaan  Pembebasan  Bersyarat  Narapidana  Dalam Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid  19  Di  Lembaga Pemasyarakatan (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan)  (Doctoral  dissertation,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Islam  Sumatera Utara).
Sugiyono,  D.  (2017). Metode  penelitian  kuantitatif,  kualitatif,  dan  R&D.  bandung:
Alfabeta. Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment . New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra.
Supriyono,  B.  (2012).  Peningkatan  Kinerja  Pembinaan  Lembaga  Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan. Semarang: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah .
Wagiati Sutedjo. (2010). Hukum Pidana Anak . Cetakan, PT. Refika Aditama.
Wahyudi,  S.  (2011).  Implementasi  ide  diversi  dalam  pembaruan  sistem  peradilan pidana anak di Indonesia. (No Title) .
Weyasu,  D.  A.  (2021).  Kewenangan  Pembimbing  Kemasyarakatan  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak. Lex Crimen , 10 (7).

## Copyright Holder:
Nama Author (2024)

## First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: