https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI TRANSPORTASI TERINTEGRASI DI PERKOTAAN

## IMPLEMENTATION OF INTEGRATED TRANSPORTATION IN CITIES
Samsul Ode * , Margaretha Klara Mote, Taufiqurachman
Program Studi Ilmu Pemerintahan, FEBIS, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Sunter Permai Raya, DKI Jakarta *Koresponden email: samsul.ode@uta45jakarta.ac.id

## ABSTRAK
Transportasi  publik  merupakan  pelayanan  dasar  yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk  menunjang  mobilitas masyarakat dan menjadi sesuatu hal yang penting bagi kehidupan  manusia. Pentingnya transportasi publik ini terlihat pada  semakin  bertambah  pesatnya  pertumbuhan  penduduk  di  pemukiman  kota  besar,  dengan  bertambahnya  per- tumbuhan penduduk kebutuhan pelayanan jasa angkutan umum atau transportasi publik secara  masal adalah sebagai solusi untuk membantu mobilitas masyarakat setiap waktu. Salah satu jenis transportasi publik yang dapat dijadikan pilihan utama untuk mengatasi permasalahan kebutuhan transportasi publik di atas adalah Jak Lingko diketahui jumlah rute  layanan Jak  Lingko secara  keseluruhan  berjumlah  36  rute  yang  merupakan  alat  transportasi  dengan  beberapa keunggulan seperti waktu, biaya, akses, dan jangkauan trayek. Hadirnya Jak Lingko diharapkan dapat memberikan pelayanan  transportasi  yang  lebih  optimal  dan  menjadi  solusi  bagi  transportasi  publik  di  DKI  Jakarta,  serta  dapat memberikan  dampak besar  bagi  masyarakat  agar  menggunakan  transportasi  publik  untuk  menunjang  mobilitasnya sehari-hari dan memudah masyarakat baik itu dengan adanya integrasi rute ataupun integrasi pembayaran Kata kunci : Transportasi publik, Jak-Lingko , DKI Jakarta

## ABSTRACT
Public transportation is a basic service provided by the government to support the mobility of people and become something important for human life. The importance of public transportation can be seen in the rapid growth of population in large urban settlements, with increasing population growth in the need for public transportation services  or  mass  public  transportation  is  a  solution  to  help  people  mobility  at  any  time.  One  type  of  public transportation  that  can  be  used  as  the  main  choice  to  overcome  the  problems  of  the  need  for  public transportation above is Jak Lingko. The total number of Jak Lingko service routes are 36 routes, which means this transportation have several advantages such as time, cost, access, and route coverage. The presence of Jak Lingko is expected to provide more optimal transportation services and be a solution for public transportation in DKI Jakarta, and Jak Lingko can give a major impact on the public to use public transportation to support their daily mobility and facilitate the community either by route integration or payment integration.
Keywords: Public transportation, Jak Lingko, DKI Jakarta

## PENDAHULUAN
Transportasi Publik merupakan pelayanan dasar  yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk menunjang mobilitas masyarakat dan menjadi sesuatu  hal  yang  penting  bagi  kehidupan  ma- nusia.  Pentingnya  transportasi  publik  ini  ter- lihat  pada  semakin  bertambah  pesatnya  par- tumbuhan penduduk di pemukiman kota besar, dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk kebutuhan pelayanan jasa angkutan umum atau transportasi publik secara masal adalah sebagai solusi  untuk  membantu  mobilitas  masyarakat setiap waktu. Salah satu jenis transportasi pub- lik  yang  dapat  dijadikan  pilihan  utama  untuk mengatasi  permasalahan  kebutuhan  transpor- tasi  publik  di  atas  adalah  Jak  Lingko  yang merupakan  alat  transportasi  dengan  beberapa keunggulan  seperti  waktu,  biaya,  akses,  dan jangkauan trayek.
Dilansir  dari  data  Katadata  (2019),  pen- duduk  Provinsi  DKI  Jakarta  pada  tahun  2019 diproyeksikan mencapai 10,5 juta jiwa. Angka tersebut  meningkat  0,73%  dari  proyeksi  jum- lah penduduk pada tahun 2018 yang sebanyak 10,4 juta jiwa. Jumlah penduduk perempuan di Provinsi  DKI  Jakarta  sebanyak  5,3  juta  jiwa sedangkan  jumlah  penduduk  laki-laki  seba- nyak  5,2  juta  jiwa.  Data  statistik  transportasi Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta men- catat  total  kendaraan  yang  terdaftar  sebanyak 18 ribu unit di tahun 2016. Kendaraan tersebut tidak termasuk kendaraan milik pihak militer, dan kedutaan asing ekspatriat, serta kendaraan yang  memiliki  persentase  terbesar  adalah sepeda motor. Jumlah unit sepeda motor yang melintasi jalan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 13,3 juta atau 73,92%. Mobil penumpang me- nempati posisi dengan jumlah 3,5 juta unit atau
19,58%.  Sementara  penyumbang  terkecil  dari kendaraan  khusus  berjumlah  141,5  ribu  unit atau 0,79%.
Kerumitan  yang  terkait  dengan  masalah transportasi  di  perkotaan  diungkapkan  oleh Aminah  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  ke- rumitan  persoalan  transportasi  menyatu  de- ngan  variabel  pertambahan  jumlah  penduduk yang  terus  meningkat,  jumlah  kendaraan  ber- motor  yang  bertambah  melebihi  kapasitas  ja- lan, dan perilaku masyarakat  yang masih me- ngabaikan peraturan berlalu lintas di jalan raya. Kegagalan  sistem  transportasi  mengganggu perkembangan  suatu  wilayah/kota,  mempe- ngaruhi  efisiensi  ekonomi  perkotaan,  bahkan kerugian  lainnya.  Isu-isu  ketidaksepadanan misalnya, dapat berakibat pada masalah sosial, kemiskinan dan kecemburuan sosial. Dampak dari  kegagalan  sistem  transportasi  antara  lain pembangunan jalan yang menying kirkan mas- yarakat akibat pembebasan lahan, perambahan ruang-ruang  jalan  oleh  pedagang  kaki  lima, penggunaan  ruang  jalan  untuk  parkir  secara ilegal,  dan  makin  terpinggirkannya  angkutan- angkutan  tradisional  seperti  becak  dan  sema- camnya yang berpotensi mencip takan kemis- kinan kota. Kemiskinan telah menjerat kelom- pok  masyarakat  berpenghasilan  rendah  akibat dari sistem transportasi yang tidak mampu me- lindungi mereka.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa moda transportasi publik  untuk me- nunjang  kebutuhan  mobilitas  masyarakat,  di- antaranya adalah Transjakarta, Kereta Comut- ter  Line , Mass  Rapid  Transit , Light  Rapid Transit ,  dan Jak  Lingko .  Dengan  lima  moda transportasi publik tersebut diharapkan mampu menunjang mobilitas masyarakat, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan permasa- lahan  utama  penggunaan  moda  transportasi publik  di  DKI  Jakarta  adalah  pola  pikir  mas- yarakat yang berpikir bahwa transportasi pub- lik  kurang  nyaman  dan  kurang  efisien  dalam menunjang  mobilitas  mereka,  seperti  masih tidak adanya air conditioner atau  AC di kabin armada Jak Lingko, dan waktu perjalanan yang cukup panjang dari lokasi pengendapan hingga akhir titik pengantaran.
Dilansir  melalui  Techinasia  (2019),  Ja- karta Smart  City (JSC)  menginisiasi  program
Provinsi  DKI  Jakarta  sejak  Desember  tahun 2014. Misi dari Jakarta Smart  City adalah me- wujudkan  kota  Jakarta  baru  yang  informatif, transparan, serta mendukung kolaborasi meng- gunakan  teknologi  untuk  pelayanan  publik lebih baik. Saat ini JSC telah bekerja sama de- ngan beberapa startup lokal untuk menghadir- kan  berbagai  layanan  dan  inovasi  demi  pela- yanan publik yang lebih baik. Dalam pelaksa- naannya,  JSC  kerap  berkolaborasi  dengan berbagai startup dan perusahaan  berbagai ska- la demi menghadirkan layanan yang solutif dan efisien.  Beberapa  diantaranya  adalah Qlue, Trafi ,  dan Waze. Sebagai  salah  satu  startup yang  telah  bekerja  sama  sejak  JSC  dimulai, Qlue  merasa  inisiatif  pemerintah  menggan- deng startup lokal  dalam  mengatasi  perma- salahan  di  Jakarta  merupakan  langkah  yang bijak. Keberadaan program Jakarta Smart City diharapkan akan mempermudah Pemprov DKI Jakarta  dalam  memberikan  informasi  kondisi Jakarta  ke  masyarakat  dan  mempermudah  ki- nerja  aparat  Pemprov  DKI  agar  cepat  meres- pons  keluhan  dari  warga.  Untuk  mendukung hal  tersebut,  Pemprov  DKI  juga  membentuk Unit  Pengelola  Jakarta Smart  City yang  ber- tujuan  untuk  mewujudkan  Jakarta  Baru  yang informatif dan transparan serta mendukung ko- laborasi melalui pemanfaatan teknologi untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik.
Provinsi  DKI  Jakarta  telah  memiliki  be- berapa  transportasi  andalan  melalui  program Smart city yang terdiri dari 6 aspek yaitu Smart Governance (Pemerintahan  yang  Cerdas), Smart  People (Masyarakat  Cerdas), Smart Living (Pemukiman yang Cerdas), Smart Mo- bility  (Mobilitas  Cerdas), Smart  Economy (Ekonomi  Cerdas),  dan Smart  Environment (Lingkungan  yang  Cerdas).  Salah  satu  aspek yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta adalah Smart  Mobility . Smart  Mobility adalah  Mobi- litas  Cerdas,  yang  dimana  pergerakan  mobi- litas  warga  masyarakat  kota  tersebut  tertata dengan  baik  seperti  penyediaan  transportasi publik  yang  nyaman,  aman,  dan  efektif,  di Provinsi DKI Jakarta, salah satu implementasi dari  Smart  Mobillity  adalah  beroperasinya Transjakarta,  peneparan  sejak  tahun  2004. Sampai  tahun  2019,  telah  tersedia  13  koridor Transjakarta  yang  telah  beroperasi,  ditambah
lagi dengan bus-bus pengumpan dan angkutan terintegrasi dari lokasi yang cukup jauh dengan lokasi  halte busway serta  bus-bus  dari  luar Provinsi DKI Jakarta yang terintegrasi dengan Transjakarta.
Dalam  perkembangannya  muncul  moda transportasi  baru  yang  terintegrasi  dengan transportasi  publik  lainnya  yaitu  Jak  Lingko yang  sebelumnya  dikenal  dengan  nama OK- Otrip . Kebijakan Jakarta Smart City dicetuskan pada  masa  kepemimpinan  Gubernur  DKI Jakarta  Joko  Widodo,  dan  diimplementasikan di masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tja- haja  Purnama,  sebagai  program  andalan  ke- bijakan ini dilanjutkan di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies Baswedan  membuat  terobosan  baru  untuk penyempurnaan penerapan sistem pembayaran elektronik  dan  layanan  informasi  transportasi publik dalam bentuk aplikasi TijeKu .

## METODE
Ditinjau  dari  jenis  datanya  pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang di- maksud  dengan  penelitian  kualitatif  yaitu penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh sub- jek penelitian secara menyeluruh, dan  dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan ba- hasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode ilmiah (Moleong, 2007).
Adapun  jenis  pendekatan  penelitian  ini adalah  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  yaitu penelitian  yang  berusaha  untuk  menuturkan pemecahan  masalah  yang  ada  sekarang  ber- dasarkan data- data. Metode penelitian yang di- pakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  dengan  metode  deskrptif yang  dimaksudkan  untuk  memperoleh  infor- masi  serta  fokus  pada  analisis  penerapan. Sasaran  dalam  penelitian  ini  adalah  hadirnya moda transportasi public terintegrasi Jak Ling- ko ini diharapkan dapat  memudahkan mobili- tas  masyarakat  dan  memberikan  dampak  po- sitif dalam pelayanan dasar transportasi ini..
Penelitian ini menggunakan beberapa in- dikator  seperti  Ukuran  dan  Tujuan,  Karakter Agen Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi,
dan  Dampak  dari  hadirnya  Jak  Lingko  dalam memfokuskan  penelitian  ini,  yang  terdapat pada dua hal yaitu: (1). Implementasi Integrasi Jak Lingko di Jakarta Utara, Trayek Jembatan Hitam-Tanjung  Priok.  (2).  Dampak  imple- mentasi kebijakan Jak Lingko di Jakarta Utara, Trayek  Jembatan  Hitam-Tanjung  Priok.  Pe- neliti  menggunakan  teknik  analisis  data  dari konsep yang dipaparkan oleh Miles dan Huber- men  dalam  silalahi  (2010)  yang  menyatakan bahwa  kegiatan  analisis  data  terdiri  dari  tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Transportasi  publik  di  Provinsi  Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki konsep trans- portasi modern, yang dimana transportasi pub- lik yang terintegrasi dari metode pembayaran, dan  rute.  Dengan  hadirnya Jak-Lingko lebih memudahkan mobilitas masyarakat karena Jak -  Lingko memiliki rute perjalanan atau trayek perjalanan  yang  langsung  masuk  ke  daerah pemukiman  masyarakat.  Konsep  transportasi yang  dimaksud  ialah  mobilitas  masyarakat menjadi  lebih  mudah  dengan Jak-Lingko lalu pindah  ke  Transjakarta  atau Mass  Rapid Transit atau Light  Rapid  Transit yang  sudah terhubung  dengan  halte  atau  stasiun  dan  juga memiliki  rute  atau trayek  yang  saling  ber- hubungan antara satu dengan lainnya. Dan juga dengan  adanya transportasi  publik  yang  ter- integrasi ini rute angkutan menjadi memudah- kan masyarakat  dalam  melakukan  mobilitas sehari-hari  dan  juga  manajemen  transportasi publik menjadi lebih baik diantaranya terdapat integrasi  rute  dan  intgerasi  metode pemba- yaran.

## Integrasi Rute
Integrasi rute adalah rute yang saling ber- sinergi serta saling berhubungan untuk memin- dahkan mobilitas masyarakat dari transportasi yang  satu  kelainnya.  Dalam  hal  ini  peneliti membahas  integrasi  rute  yang  terdapat  pada moda transportasi publik terintegrasi Jak Ling- ko khususnya trayek JAK77 Jembatan Hitam – Tanjung priok, yang dimana trayek JAK77 ini terintegrasi  dengan  Transjakarta  di  terminal Tanjung  Priok  dan  bukan  saja  terintegrasi dengan  terminal  melaikan  dalam  rute  JAK77
ini  memiliki  tempat  pemberhentian  yang  bisa terintegrasi  langsung  dengan  Trans-jakarta yaitu  di  halte  Sunter  Karya  dan  halte  Danau Agung  I.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang sudah  dilakukan  ternyata  banyak  sekali  mas- yarakat  yang  menggunakan  moda  trans- porttasi  publik  terintegrasi  Jak  Lingko  untuk melanjutkan  perjalanan  menggunakan  Trans- jakarta  di  Terminal  Tanjung  Priok,  dengan hasil  temuan  dilapangan  integrasi  rute  moda transportasi  teirntegrasi  Jak  Lingko  trayek JAK77  Jembatan  Hitam  -  Tanjung  Priok  ke Transjakarta  yang  berada  di  beberapa  titik pemberhentian  taryek  JAK77  seperti  Halte Sunter  Karya  dan  Danau  Agung  I  dan  di terminal  Tanjung  Priok  berhasil.  Dalam  hasil penelitian  yang  ditemukan  dilapangan  bahwa dengan  hadirnya  moda  transportasi  publik terintegrasi Jak-Lingko ini  khususnya  trayek JAK77  sangat  membantu  masyarakat  yang ingin  melanjutkan  perjalanannya  ke  moda transportasi publik lainnya dalam hal ini ialah Transjakarta, karena pada dasarnya Jak Lingko hadir  untuk  melayani  mobilitas  masyarakat yang  mengintegrasikan  rute  dengan  moda transportasi  publik  lainnya  yang  ada  di  DKI Jakarta.

## Integrasi Pembayaran
Dalam  era  atau  zaman  kemajuan  tek- nologi  yang  maju  dengan  pesat  Pemerintah Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  ikut turut  memperhatikan  serta  menyertakan  tek- nologi-tekonologi  maju  disetiap  kebijakannya diantaranya  adalah  Moda  transportasi  publik terintegrasi Jak-Lingko ini  dengan  berkerja- sama  antara  Pemerintah  Provinsi  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  dengan  Operator  PT. Transjakarta serta beberapa bank-bank BUMN ini  untuk  menciptakan  sistem  pembayaran dengan  tekonologi  digital  atau smart-card , metode  pembayaran cashless atau  non-tunai, yang dimana proses penggunaan metode pem- bayarannya dengan melakukan Tap kartu yaitu Tap in dan Tap out, dan kartu elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran angkutan  Jak  Lingko  ini  diantaranya  seperi Flazz, E-money, Transjakarta Card, Jak Ling- ko  Card ,  dan  lain-lain.  Dari  hasil  penelitian yang  sudah  dilakukan  dapat  dilihat  dan  di-
ketahui  bahwa  metode  pembayaran  untuk menggunakan  transportasi  publik Jak-Lingko ini  sudah  menggunakan  pembayaran  dengan Smart  Card atau  Kartu  Elektronik,  yang dimana  proses  penggunaannya  adalah Tap  in dan Tap Out dan semua itu hanya bisa melaku- kan  pembayaran cashless atau  pembayaran digital  tidak  menerima  cash.  Dalam  penera- pannya sudah berjalan dengan baik tetapi dari hasil  penelitian  yang  sudah  dilakukan  oleh peneliti,  peneliti  mendapatkan  suatu  temuan yang  dimana  metode  pembayaran  dengan menggunakan Smart Card ini tidak sepenuhnya memudahkan masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak memiliki kartu akses untuk menaiki moda  transportasi  publik  terintegrasi  Jak Lingko ini membuat masyarakat tersebut tidak bisa menaikinya.
Temuan kedua ialah masih  banyak para supir  atau  driver  yang  tidak  paham  fungsi mengenai kartu akses yang di Tap in dan Tap Out , kebanyakan driver melakukan Tap in dan Tap  Out secara  bersamaan,  yang  dimana melakukan  hal  itu  adalah  suatu  kesalahan. Karena seharusnya masyarakat melakukan Tap in ketika ingin menaiki dan lalu Tap Out ketika turun,  jadi  bisa  terhitung  bahwa  masyarakat tersebut sejauh mana menaiki Jak Lingko dan tersimpan di data base dengan baik. Dari hasil penelitian  yang  sudah  dilakukan  peneliti banyak juga masyarakat merasa senang dengan sistem atau metode pembayaran menggunakan kartu  elektronik  atau  cashless,  karena  banyak masyarakat pengguna moda transportasi publik terintegrasi  Jak  Lingko  ini  mengatakan  lebih praktis  dan  tidak  mempersulit  masyarakat. Mereka  beranggapan  bahwa  dengan  meng- gunakan kartu elektronik, mereka lebih merasa aman  dikarenakan  tidak  perlu  mengeluarkan uang atau dompet ditempat umum.
Terlebih lagi kartu elektronik atau smart card  yang  digunakan  ialah  cukup  satu  kartu elektronik,  yang  dimana  dengan  satu  kartu elektronik  dapat  digunakan  disemua  moda transportasi  publik  terintegrasi  yang  ada  di Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  yaitu Jak Lingko,  Transjakarta,  Commuter  Line,  Mass Rapid  Transit, dan Light  Rapid  Transit .  Ba- nyak masyarakat yang mengeluhkan tidak bisa menaiki  moda  transportasi  publik  terintegrasi
Jak  Lingko  dikarenakan  tidak  memiliki  kartu elektronik atau smard card sebagai kartu akses untuk  menaiki  moda  transportasi  publik  ter- integrasi Jak-Lingko, banyak masyarakat yang menyayangkan  armada  Jak  Lingko  tidak  me- nyediakan  kartu  untuk  bisa  dibeli  oleh  mas- yarakat  yang  belum  mempunyai  kartu  akses atau smard card.
Terlebih  lagi  pada  hasil  penelitian  yang ditemukan oleh peneliti adalah hanya dua kartu yang  dapat  mengakses  atau  digunakan  untuk menaiki  moda  transportasi  publik  terintegrasi Jak Lingko yaitu Jak Lingko Card dan Trans- jakarta  Card ,  ini  adalah  sebuah  kekurangan yang sangat vital dikarenakan moda transport- tasi publik Jak-Lingko diharuskan mengguna- kan smart  card tetapi  metode  pembayaran smart card belum bisa dikatakan maksimal.

## Kolaborasi
Dalam beberapa dekade terakhir, bentuk pemerintahan baru telah muncul untuk meng- gantikan  model  manajerial  dalam  pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Collaborative go- vernance , telah datang untuk menyatukan para pemangku  kepentingan  umum  dan  swasta dalam  forum  kolektif  dengan  lembaga  publik untuk  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan yang  berorientasi  konsensus.  Implementasi transportasi  public  yang  terintegrasi  juga  me- libatkan  beberapa  stakeholder  yang  dimana diantaranya  adalah  Pemerintah,  Swasta,  dan Masyarakat.  Dalam  hal  proses  implementasi transportasi publik terintegrasi khususnya Jak- Lingko ini  juga  melakukan  kaloborasi  peme- rintah  yang  dimana  melibatkan  Pemerintah, Swasta,  dan  Masyarakat  dalam  menjalankan implementasi program Jak-Lingko .
Pemerintah  adalah  pembuat  kebijakan dan  juga  pelayan  masyakat,  dalam  hal  ini pemerintah  harus  bisa  hadir  sebagai  pembuat kebijakan  yang  bertanggung  jawab,  yang dimana pemerintah harus selalu mengawal pro- ses  dari  kebijakan  yang  mereka  keluarkan. Program  implementasi  transportasi  publik terintegrasi  Jak  Lingko  ini  juga  bagian  dari kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah. Pemerintah hadir untuk mengawal dan memo- nitoring  proses  dari  impelentasi  program  Jak Lingko. Dalam hal ini pemerintah yang terkait
dalam  transportasi  publik  ialah  PT.  Trans- jakarta sebagai atau selaku operator Jak Lingko dan Transjakarta yang dimana melakukan ma- najemen  rute,  pembayaran,  dan  data  penum- pang  serta  juga  ikut  melakukan  monitoring rute,  pembayaran,  serta  armada  yang  sedang berjalan.  Lalu  juga  Dinas  Perhubungan  dan khususnya  Suku  Dinas  Perhubungan  Jakarta Utara,  dikarenakan  trayek  Jak  Lingko  JAK77 Jembatan  Hitam  -  Tanjung  Priok  berada  di wilayah  pantauan  Suku  Dinas  Perhubungan Jakarta Utara yang dimana bertugas melakukan monitoring  dan  pengawasan  serta  penertiban aturan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Undang- undang, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Standar Pelayanan Mini- mal  dari  Operator,  dan  juga  Standar  Opera- sional Prosedur dari Operator.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh pe- neliti  menemukan  sebuah  kolaborasi  peme- rintah antara Suku Dinas Perhubungan dengan pihak operator yaitu PT. Transjakarta . Dengan kaloborasi  yang  dilakukan  oleh  Suku  Dinas Perhubungan  dan PT.  Transjakarta itu  men- guatkan  sinergi  antar  pemerintah  dalam  men- sukseskan  program  implementasi  transportasi publik  terintegrasi  Jak  Lingko  yang  diantara- nya hasil dari kaloborasi  tersebut  ialah dalam melakukan survei pembukaan jalan trayek baru untuk Jak Lingko.
Kolaborasi  yang  dilakukan  pemerintah selalu menghadirkan pihak swasta didalamnya, transportasi  publik  yang  dicanangkan  atau dikeluarkan  melalui  kebijakan  pemerintah tidak bisa dilakukan oleh pihak pemerintah itu sendiri tanpa dukungan atau melibatkan pihak swasta.  Dalam  proses  implementasi  program transportasi public terintegrasi Jak Lingko, pe- merintah juga melibatkan pihak swasta dalam pengadaan armada Jak Lingko yang dioperasi- kan.  Pihak  swasta  yang  dimaksud  ialah koperasi- koperasi angkutan umum yang sudah lebih dulu menjadi transportasi publik sebelum hadirnya Jak Lingko ini. Koperasi swasta yang diantara  sudah  bergabung  dan  di  wilayah  Ja- karta  utara  ialah  Budi  Luhur  dan  Koperasi Wahana  Kalpika.  Hadirnya  armada-armada Jak Lingko dari beberapa koperasi yang sudah bergabung dengan Jak-Lingko atau PT. Trans- jakarta  sebagai  operator  adalah  suatu  keuntu-
ngan  bagi  pemerintah  dan  operator  karena dengan  armada  serta driver yang  sudah  ada dengan  demikian  pemerintah  tidak  perlu  lagi mencari armada dan driver yang dibutuhkan. Masyarakat  selalu  hadir  dalam  suatu program-program  atau  kebijakan-kebijakan yang  pemerintah  keluarkan,  karena  sejatinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pe- merintah adalah untuk kepentingan masyarakat dan  tujuannya  adalah  kepuasan  masyarakat. Transportasi public terintegrasi Jak-Lingko ini hadir  untuk  masyarakat,  tujuan  hadirnya Jak Lingko ini  ialah  memudahkan  mobilitas  mas- yarakat  dan  juga  memberikan  fasilitas  pela- yanan  transportasi  publik  yang  efisien,  nya- man,  aman,  dan  murah.  Dengan  adanya Jak- Lingko transportasi  publik  dapat  langsung menyentuh  dan  hadir  dipemukiman  masya- rakat,  jadi  masyarakat  sulit  dalam  menjalan mobilitasnya  sehari-hari.  Dengan  partisipasi masyarakat  pemerintah  dapat  menilai  bahwa program  yang  dilakukan  sukses  atau  tidak, karena dengan adanya antusiasme masyarakat program  implementasi Jak-Lingko berhasil dikarenakan masyarakat banyak menggunakan Jak Lingko dan khususnya trayek JAK77 rute Jembatan Hitam – Tanjung Priok. Dalam hasil penelitian yang dilakukan bahwa peranan mas- yarakat adalah suatu peranan yang sangat vital atau penting, karena semua program kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah adalah hanya tertuju untuk kepuasan masyarakat.
Dari hasil penelitian yang sudah dilaukan dan  mendapatkan  suatu  temuan  yaitu  dengan hadirnya Jak-Lingko ini memudahkan masya- rakat  yang  dimana  pelayanan.  mobilitas  mas- yarakat  menjadi  optimal  dikarenakan  Jak Lingko  dapat  menyentuh  pemukiman  yang sebelumnya  tidak  dilewati  angkutan,  dengan hadirnya  Jak  Lingko  Trayek  JAK77  ini  bisa mengakomodir  wilayah  yang  sebelumnya  ti- dak tersentuh angkutan umum, seperti wilayah Jalan  Sunter  Muara  II,  Sunter  Muara,  Metro Kencana  Raya,  Bisma  Raya,  Papanggo  IV, Warakas gang 10, dan Warakas gang 13. Dan sekarang dengan hadirnya Jak Lingko wilayah tersebut  dapat  tersentuh  Jak  Lingko  dan  me- mudahkan mobilitas masyarakat sehari-sehari.

## KESIMPULAN
Ketersediaan armada Jak Lingko khusus- nya trayek JAK77 yang kurang membuat mas- yarakat  menunggu  cukup  lama  kedatangan armada Jak Lingko untuk menjemput penum- pang, diharapkan kedepannya pemerintah me- merahatikan  hal  ini  agar  kedepannya  Jak Lingko menjadi lebih cepat dalam menjemput penumpang  agar  tidak  membuat  penumpang menunggu terlalu lama di Halte. Metode pem- bayaran  sudah  bisa  dikatakan  baik  dengan menggunakan  smart  card,  namun  masih  ter- dapat  masalah  khususnya  Jak  Lingko  trayek JAK77  karena  tidak  semua  kartu  elektronik dapat  digunakan  untuk  menaiki  moda  trans- portasi  Jak  Lingko  ini.  Melainkan  hanya  dua kartu  saja  yang  dapat  digunakan  yaitu  Jak Lingko  Card.  Dan  juga  pemerintah  harus memikirkan  karena  moda  transportasi  bukan hanya dinikmati masyarakat DKI Jakarta saja, jadi  harus  diperhatikan  untuk  menyediakan kartu  elektronik  untuk  dibeli  saat  masyarakat tidak memiliki tetapi ingin menaiki Jak Ling- ko.
Lokasi  pemberhentian  dapat  dikatakan sudah baik dikarenakan para supir armada Jak Lingko benar-benar mengikuti Standar Pelaya- nan Minimal yang sudah diberikan oleh pihak operator, namun masih ada permasalahan yaitu tempat  pembehertian  Jak  Lingko  masih  ter- dapat  di  bahu  jalan  dan  itu  mengganggu pengguna lalu lintas lainnya dan kerap terjadi kemacetan karena itu. Diharapkan pemerintah provinsi DKI Jakarta memerhatikan perihal ini dikarenakan  cukup  penting  terkait  kenya- manan dan keamanan penumpang ketika ingin naik ataupun turun dari moda transportasi ter- integrasi Jak Lingko.
Lokasi  pengendapan  atau  tempat  pem- berhentian  akhir  dari  armada  Jak  Lingko  saat ini  masih  bisa  dikatakan  kurang  layak  dika- renakan hanya seperti tempat lahan parkir dan itu kurang nyaman bagi penumpang yang turun hingga  akhir  pemberhentian.  Diharapkan  pe- merintah  dapat  memberikan  inovasi  untuk lokasi  pengendapan  agar  lebih  baik  lagi  dan bisa seperti terminal mini yang modern.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Ahmadi,  2004. Sosiologi  Pendidikan .
Jakarta. PT. Rebnika Cipta.
Aminah,  S.  2018.  Transportasi  publik  dan aksesibilitas masyarakat perkotaan.
Jurnal Teknik Sipil , 9 (1), 1142-1155.
Abdul  Wahab,  Solichin.  2004. Analisis
Kebijakan: Dari Formulasi ke
Implementasi  Kebijakan  Negara .  Bumi Aksara. Jakarta.
Adisasmita,  Sakti  Adji.  2011. Perencanaan
Pembangunan
Transportasi .
Yogyakarta. Graha Ilmu.
Agustino,  Leo.  2008. Dasar-dasar  Kebijakan Publik . Alfabeta. Bandung.
A.  G  Subarsono,  2005. Analisis  Kebijakan Publik  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi . Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Dagun.  Save  M.  2006. Busway,  Terobosan Penanganan Transportasi Jakarta .
Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
Hardiansyah  .2011. Kualitas Pelayanan
Publik . Gava Media. Yogyakarta. Hadari Nawawi, 1984. Administrasi Pendidikan . Jakarta. Gunung Agung. Kamaluddin.  2003. Ekonomi  Transportasi . Ghalia Indonesia. Jakarta.
Keban,  Yeremias  T.  2008. Dimensi  Strategis Administrasi  Publik  Konsep,  Teori,  dan Isu . Yogyakarta: Gaya Media
Miro, Fidel. 2012. Pengantar Sistem Transportasi . Erlangga. Jakarta. Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif ,  Remaja  Rosdakarya  Offset, Bandung
Mulyadi,  Dedi.  2015. Studi  Kebijakan  Publik dan  Pelayanan  Publik,  Konsep  dan Aplikasi  Proses  Kebijakan  Publik  dan Pelayanan Publik . Alfabeta. Bandung.
Nugroho,  Riant.  2008. Public  Policy .  Elex Media Komputindo: Jakarta.
Pasolong,  Harbani.  2010. Teori  Administrasi Publik . Alfabeta. Bandung.
Pratama,  I  Putu  Agus  Eka.  2014.  Smart  City
Beserta Cloud Computing dan Teknologi-teknologi Pendukung Lainnya . Informatika. Bandung.
Sedarmayanti,  2003, Sumber  Daya  Manusia dan Produktivitas Kerja , Penerbit Ilham Jaya, Bandung.
Sinambela, Lijan Poltak. dkk. 2011 Reformasi Pelayanan Publik . Bumi Aksara. Jakarta. Ulum,  M.Chazienul  dan  Rispa  Ngindana.
2017. Environmental  Governance:  Isu, Kebijakan  dan  Tata  Kelola  Lingkungan Hidup . Malang: UB Press.
Ansell,  Chris  &,  Alison  Gash  (2008).
"Collaborative  Governance  in  Theory and  Practice". Journal  of  Public Administration Research and Theory
Connick,  Sarah,  and  Judith  Innes.  2003.
Outcomes  of  collaborative  water  policy making:  Applying  complexity  thinking to evaluation. Journal of Environmental Planning and Management
Emerson,  Kirk,  Tina  Nabatchi,  Stephen
Balogh, 2012. "An Integrative Framework for Collaborative Governance". Journal of Public Administration Research and Theory
Firdausi,  Mutiara,  2016, Pengembangan Penjadwalan  Model  Integrasi  Antara Angkutan Intermoda Trans Jogja Dengan Jadwal Penerbangan di Bandara Internasional Adisucipto Yogyakarta . Indrashanty, Anzy, Nugroho, Hernawan, 2015, Pengembangan Angkutan Pemadu Moda Terminal Dhaksinarga Wonosari- Bandara Adisucipto-Stasiun Tugu . Puslitbang Manajemen Transportasi Multimoda.
Pratiwi,  Y.,  dan  Sakarov,  O.  D.  2014. Perbedaan  Implementasi  Smart  City  di Negara  Berkembang  dan  Negara  Maju Kasus:  Indonesia  dan  Korea  Selatan. Seminar  Nasional  Smart  City  2014 . Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Puspita, Nadia R., dan Dwi, Purnomo S. 2013. Evaluasi Kinerja Batik Solo Trans (Studi Kasus:  Koridor  I  Kartasura-Palur, Surakarta) . Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Suweda,  I  Wayan,  Arisena,  Kadek  Wikarma, 2012 Analisis  tarif  Bus  Rapid  Transit (BRT)  Trans  Sarbagita  berdasarkan BOK, ATP, dan WTP . Fakultas Teknik,Universitas Udayana.