TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA SIMPANG BANGKUANG KECAMATAN PAKU KABUPATEN BARITO TIMUR
Oleh: ANDY PRIANTO

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Simpang  Bangkuang  Kecamatan  Paku Kabupaten Barito Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di  Desa  Simpang  Bangkuang  Kecamatan  Paku  Kabupaten  Barito  Timur.  Fokus penelitian  dalam  penelitian  terdiri  dari  ketersediaan  pengumuman  kebijakan anggaran,  ketersediaan  dokumen  anggaran  dan  mudah  diakses,  ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu dan terakomodasinya suara/usulan rakyat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan yang terdiri  dari  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi,  sedangkan  informan  diambil secara  purposive  sampling  dan  accidental  sampling.  Jenis  penelitian  yang digunakan adalah deskriptif dan akan di analisa secara kualitatif. Hasil penelitian menujukan  bahwa  transparansi  oleh  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Simpang Bangkuang Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat  dilihat bagaimana pemerintah desa  memenuhi  transparansi  mulai  dari  menyediakan  pengumuman  kebijakan anggaran  desa,  menyediakan  dokumen  anggaran  dan  mudah  diakses  oleh masyarakat,  menyediakan  laporan  pertanggungjawaban  yang  tepat  waktu  dan mengakomodasi suara/usulan masyarakat desa.
Kata kunci : transparansi, alokasi dana desa, kebijakan, pemerintah desa

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  in  Simpang  Bangkuang  Vilage,  Paku  Sub- district, East Barito District. This research aimed to find out and describe how the management  transparancy  of    allocation  of  vilage  funds  (ADD)  in  vilage development in Simpang Bangkuang Vilage, Paku Sub-district, East Barito District. The  focus  of  this  research  was  finance  policy  announcement,  budget  document which was easy to access, the on time of accountability report and accomodating people’s opinion.  The technique of collecting the data was done by the research which included observation, interview and documentation, whereas the informants were  taken  by  purposing  sampling  and  accidental  sampling.  The  type  of  this research  was  descriptive  and  it  would  analyze  qualitatively.  The  result  of  the research showed that the transparency that was done by the villagegovernment in allocating  of  village  funds  (ADD)  in  Simpang  Bangkuang  Vilage,  Paku  Sub-
district,  East  Barito  District  was  run  weel.  It  could  be  seen  from  the  way  vilage government  fulfill  the  trasparancy  from  providing  vilage  budged  announcement, providing  budget  document  that  was  easy  to  access,  providing  on  time responsibility report and accomodating villagers’ opinion.
Keywords: transparancy, the vilage funds allocation, policy, village government

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-  Undang  (UU)  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, desa  telah  mengalami  perubahan  segi  regulasi  secara  siqnifikan  yaitu  tidak  lagi menjadi  bagian  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah.  Pada hakekatnya  UU  desa  memiliki  visi  dan  misi  yang  memberikan  kewenangan  luas kepada  desa  di  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan pembangunan  desa,  pembinaan  masyarakat  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  adat  istiadat  desa.  UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat jauh di  atas  jumlah  yang  selama  ini  tersedia  dalam  anggaran  desa.  Kebijakan  ini memiliki konsekuensi dalam pengelolaanya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional,  efektif  dan  efisien,  serta  akuntabel  yang  didasarkan  pada  prinsip- prinsip  manajemen  publik  yang  baik  agar  terhindar  dari  resiko  terjadinya penyimpangan,  penyelewengan  dan  korupsi  sehingga  perlu  adanya  penelitian mengenai  transparansi  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dalam pembangunan  desa.  Pemerintah  dan  DPR  memiliki  komitmen  yang  kuat  terkait kebijakan  ini,  yang  dibuktikan  dengan  telah  disetujuinya  anggaran  dana  desa sejumlah  Rp  20.7  triliun  dalam  APBN-P  Tahun  2015  yang  akan  disalurkan  ke 74.093  Desa  diseluruh  Indonesia sumber  Media  Indonesia .  Pemerintah menargetkan agar anggaran tersebut dapat segera tersalurkan keseluruh desa.
Peneliti  tertarik  untuk  mengadakan  penelitian  tentang  Transparansi Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Dalam  Pembangunan  Desa  di  Desa Simpang  Bangkuang  Kecamatan  Paku  Kabupaten  Barito  Timur  dimana  peneliti ingin  mengetahui bagaimana keterbukaan informasi oleh pemerintah desa terkait pengelolaan  Anggaran  Dana  Desa  (ADD)  yang  diterapkan  di  Desa  Simpang Bangkuang Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur. Selain itu, desa ini terpilih sebagai lokasi penelitian karena termasuk desa dengan penerimaan Anggaran  Desa yang  dapat  dikatakan  cukup  besar  yaitu  Dana  Desa  (DD)  Rp  595.688.000  dan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Rp  285.563.571 Sumber  APBdes  Desa  Simpang Bangkuang  Tahun  2016 besarnya  penganggaran  dana  yang  disalurkan  oleh Pemerintah  ke  Desa  Simpang  Bangkuang    yang  dimana  di  prioritaskan  dalam Pembangunan  Desa.  Karena  sebagian  besar  Anggaran  Desa  diperuntukan  bagi masyarakat maka keterbukaan informasi terkait pengelolaan anggaran desa benar- benar  harus  dipertanggungjawabkan  oleh  pemerintah  desa  sehingga  nantinya
diharapkan  dapat  menciptakan  pembangunan  yang  merata  dan  bermanfaat  bagi seluruh masyarakat desa.

## TINJAUAN PUSTAKA Good Governance
Secara  umum good  governance diartikan  sebagai  penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang terkait dengan isu transparansi, akuntabilitas publik dan  sebagainya.  Untuk  mewujudkan  pemahaman good  governance yang sebenarnya amatlah pelik dan kompleks, tidak hanya memperjuangkan transparansi dana  akuntabilitas  saja. Good  governance lebih  dari  sekedar  usaha  untuk memperbaiki kepemerintahan semata akan tetapi kenyataannya jauh lebih pelik dan kompleks. Good  governance menurut  World  Bank  ialah  suatu  penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien,  penghindaran  terhadap  kemungkinan salah  alokasi  dan  investasi,  dan  pencegahan  korupsi  baik  secara  politik  maupun administratif,  menjalankan  disiplin  anggaran  serta  penciptaan  legal  dan  political framework  bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

## Transparansi
Salah  satu  aktualisasi  nilai  dan  prinsip-prinsip  good  governance  adalah Transparansi.  Aparatur  dan  sistem  manajemen  publik  harus  mengembangkan keterbukaan  dan  sistem  akuntabilitas.  Bersikap  terbuka  dan  bertanggungjawab untuk  mendorong  para  pimpinan  dan  seluruh  sumber  daya  manusia  di  dalamnya berperan  dalam  mengamalkan  dan  melembagakan  kode  etik  sehingga  dapat menjadikan  diri  mereka  sebagi  panutan  masyarakat,  dan  itu  dilakukan  sebagai bagian  dari  pelaksanaan  tanggung  jawab  dan  pertanggungjawaban  kepada masyarakat  dan  negara.Transparansi  adalah  keterbukaan  pemerintahan  dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat.  Transparansi  pada  akhirnya  akan  menciptakan  horizontal accountabilility  antara  pemerintah  dengan  masyarakat.  Ini  akan  menciptakan pemerintahan  yang  bersih,  efektif,  efisien,  akuntabel,  dan  responsive  terhadap aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat.  Transparansi  tidak  hanya  penting  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  tetapi  juga  dalam  penyelenggaraan  pelayanan pubik.

## Indikator Transparansi
Pemerintah  yang  baik  akan  transparan  terhadap  rakyat  baik  tingkat  pusat maupun daerah dan harus dibangun dalam rangka kebebesan aliran informasi yang tersedia  harus  memadai  dan  dapat  dimengerti,  seperti  yang  dikemukakan  oleh Dwiyanto (2007), mengatakan transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang  bebas,  seluruh  proses  pemerintahan,  lembaga-lembaga  dan  informasi  perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang  dikemukakan  oleh  Dwiyanto  (2005),  transparan  adalah  informasi  yang
relevan yang tersedia untuk manfaat publik secara umum dalam hal ini peraturan dan keputusan pemerintah tersedia secara jelas dan disebarkan.
Dwiyanto  (2000),  mengungkapkan  keuntungan  dari  adanya  transparansi ialah:
1. Transparansi  dapat  mengurangi  ketidakpastian  yang  memberikan  kontribusi pada  stabilitas  fiskal  dan  makroekonomi  sehingga  penyesuaian-penyesuaian dikemudian hari dapat diminimalisir.
2. Meningkatkan  akuntabilitas  pemerintah,  legislatif,  media  dan  masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah lebih baik jika mereka mempunyai  informasi  tentang  kebijakan,  pelaksanaan  kebijakan  dan penerimaan  atau  pengeluaran  pemerintah.  Para  pejabat  publik  akan  berlaku lebih  bertanggungjawab  jika  keputusan  yang  diambil  dilakukan  secara terbuka/transparan  untuk  publik  dan  dapat  mencegah  adanya  korupsi,  kolusi dan nepotisme.
3. Transparansi  dapat  mengingkatkan  kepercayaan  kepada  pemerintah  dan membangun  hubungan  sosial  yang  lebih  erat,  misalnya  masyarakat  dapat memahami kebijakan pemerintah dan bahkan mendukung kebijakan tersebut.
4. Mengingkatkan iklim investasi. Pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dan tindakan  pemerintah  akan  mengundang  investor  baik  dalam  maupun  luar negeri untuk berinvestasi lebih banyak.
Kriteria  transparansi  anggaran  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur transparansi dalam perencanaan dan penganggaran seperti yang dikemukakan oleh Kristianten (2006), bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:
1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran.
3. Keterbukaan proses.
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Mardiasmo (2003), juga mengemukakan bahwa anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:
1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

## Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Kata  pengelolaan  dapat  disamakan  dengan  manajemen,  yang  berarti pengaturan atau pengurusan (Adisasmita, 2011: 31). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau suatu usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk  melakukan  serangkaian  kerja  dalam  mencapai  tujuan  tertentu.  Manajemen diartikan  sebagai  proses  merencanakan,  mengorganising,  memimpin,  dan mengendalikan  upaya  organisasi  dengan  segala  aspeknya  agar  tujuan  organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran dan sistem pengawasan
tidak  baik,  proses  manajemen  secara  keseluruhan  tidak  lancar  sehingga  proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan.

## Perencanaan Alokasi Dana Desa
Perencanaan  dana desa berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa yang  mengacu  pada  konsep  membangun  desa.  Konsep  membangun  desa  dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu  pada  perencanaan  pembangunan  Kabupaten/Kota.  Hal  tersebut sebagaimana telah diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 terutama pada pasal 79 dan pasal 80. Perencanaan Desa disusun secara berjangka meliputi:
1. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan
2. Rencana  pembangunan  tahunan  desa  atau  yang  disebut  rencana  kerja pemerintah desa (RKPDes), merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## Pertanggungjawaban/ Evaluasi Alokasi Dana Desa
Kepala  desa  adalah  penanggungjawab  dari  pengelolaan  keuangan  desa secara  keseluruhan.  Dalam  PP.  43  tahun  2014  pasal  03-104  mengatur  tata  cara pelaporan  yang  wajib  dilakukan  oleh  kepala  desa.  Kepala  desa  diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD desa kepada bupati/walikota setiap  semester  tahun  berjalan  (laporan  semester).  Selain  itu,  Kepala  desa  juga diwajibkan  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBD desa kepada bupati /walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan  yang dibuat oleh kepala desa ditunjukkan kepada Bupati/Walikota  yang disampaikan melalui camat. Dari PP No. 43 Tahun 2014 dan permendagri No.113 Tahun  2014  terlihat  bahwa  laporan  pertanggungjawaban  yang  harus  dibuat  oleh kepala  desa  harus  terintegrasi  secara  utuh,  tidak  melihat  sumber  dana  yang diperoleh  desa.  Laporan  pertanggungjawaban  penggunaan  APBD  desa  secara keseluruhan  termasuk  dalam  salah  satu  sumber  dana  yang  masuk  dalam  APBD desa.  Selanjutnya  dijelaskan  pengaturan  pelaporan  dan  pertanggungjawaban penggunaan  APBD  desa  tercantum  dalam  permendagri  No.  113  Tahun  2014 tentang  pengelolaan  keuangan  desa.  Dalam  Permendagri  tersebut,  diatur  pula standar format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh kepala desa.

## Pembangunan Desa
Secara  umum  ada  suatu  kesepakatan  bahwa  pembangunan  merupakan proses  untuk  melakukan  perubahan  Siagian  (1983):  dalam  bukunya  Admnistrasi Pembangunan  mengemukakan  pembangunan  adalah  sebagai  suatu  perubahan, mewujudkan  suatu  kondisi  bernegara  dan  bermasyarakat  yang  lebih  baik  dari kondisi  sekarang,  sedangkan  pembangunan  sebagai  suatu  pertumbuhan menunjukkan  kemampuan  suatu  kelompok  untuk  terus  berkembang,  baik  secara kualitatif  maupun  kuantitatif  dan  merupakan  sesuatu  yang  mutlak  harus  terjadi dalam  pembangunan.  Pembangunan  masyarakat  desa  (pedesaan)  adalah  seluruh
kegiatan  pembangunan  yang  berlangsung  di  desa  dan  meliputi  seluruh  aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya  gotong  royong.  Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat damai, demokratis, berdaya saing, maju dan sejahtera. Pada hakekatnya tujuan  dari  pembangunan  pedesaan  adalah  mengingkatkan  keulitas  hidup masyarakat  pedesaan  melalui  pencapaian  kemajuan  sosial  ekonomi  secara berkeseimbangan  dengan  tetap  memperhatikan  persamaan  hak  dan  menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan dilaksanskan  harus  sesuai  dengan  masalah  yang  dihadapi,  potensi  yang  dimiliki, aspirasi  masyarakat  dan  prioritas  pembangunan  desa  itu  sendiri  yang  telah ditetapkan. Pembangunan pedesaan ini mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan memiliki sasaran umum, tetapi dapat dikelompokkan sebagai berikut :
1. Tersedianya  infrakstruktur  fisik  dan  sosial  yang  mencakup  jaringan  jalan fasilitas  pendidikan  dan  kesehatan  yang  tersebar  diseluruh  wilayah, Pembangunan  sarana  dan  prasarana  pedesaan  (meliputi  pengairan  dan lingkungan  pemukinan).
2. Pemberdayaan  masyarakat  ;Peningkatan  kempuan  sumberdaya  manusia (SDM) dan pengelolaan sumberdaya alam ( SDA).

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Untuk  menemukan,  memahami,  dan  mendapatkan  deskripsi  secara  jelas serta mendalam tentang permasalah yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka penelitian  kualitatif  adalah  sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriftif  berupa kata-kata terlulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan kemudahan dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat maupun gambar. Untuk itu sangatlah diperlukan pengamatan dan pencarian informasi secara mendalam dalam penelitian ini. Dengan memberikan gambaran melakukan analisis terutama  berhubungan  dengan  Transparansi  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD) dalam pembangunan Desa di Desa Simpang Bangkuang Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.

## Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian dilaksanakan. Lokasi  yang  di  ambil  dalam  penelitian  adalah  Desa  Simpang  Bangkuang Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur. Adapun alasan alasan dipilihnya lokasi tersebut  didasarkan  beberapa  pertimbangan  (1)  Desa  Simpang  Bangkuang merupakan  desa  jumlah  penduduk  dapat  dikatakan  cukup  banyak  di  Kecamatan Paku yaitu 593 jiwa: (2) termasuk desa dengan penerimaan Alokasi Dana Desa yang cukup  besar  di  Kecamatan  Paku  yakni  Rp  285,563,571;  3)  akses  penelitian  ke sumber data (pemerintah, masyarakat, pihak terkait lainya) khususnya yang terkait
secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa sehingga peneliti berharap tidak mengalami kendala dalam memperoleh data.

## Fokus Penelitian
Untuk  memudahkan  peneliti  dalam  melakukan  penelitian,  maka  peneliti membuat  fokus  penelitian.  Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  ditetapkan maka yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Transparansi di ukur dari:
a) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
b) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
c) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
d) Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
e) Faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan ADD

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Pengamatan (observasi)
Observasi  adalah  pengamatan  secara  langsung  ke  objek  penelitian.
Observasi dilakukan untuk melihat dengan jelas dan lebih dekat dengan objek yang diteliti.  Berdasarkan  lokasi  penelitian  yang  telah  ditetapkan  maka  peneliti melakukan  observasi  ke  Desa  Simpang  Bangkuang.  Tujuan  observasi  ini  untuk melihat  keadaan  dilapangan  dengan  mencatat  apa  yang  dianggap  penting  terkait dengan  pengelolaan  alokasi  dana  desa  dalam  pembangunan  desa.  Alat  yang digunakan selama observasi adalah berupa alat perekam gambar dan suara ( audi recording), pensil, buku catatan dan lain-lain yang diperlukan.
2. Wawancara (interview)
Wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam agar dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan  desa.  Tujuan  wawancara  untuk  menggali  informasi  sedalam- dalamnya  terkait  dengan  fokus  kajian  penelitian.  Dalam  hal  ini  peneliti  akan melakukan  wawancara  kepada:  1)  Kepala  Desa.  2)  Sekretaris  Desa.  3)  Badan Permusyawaratan Desa. 4) Masyarakat Desa. Yang nantinya sasaran utama dalam wawancara adalah Masyarakat Desa minimal 10 orang diminta keterangan terkait pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Simpang  Bangkuang  Kecamatan  Paku Kabupaten Barito Timur.
3. Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  pengumpulan  bahan  atau  data  yang  berasal  dari dokumentasi,  litelatur  tentang  kajian  penelitian.  Dokumentasi  dapat  berupa dokumen, catatan, foto, Koran media local, laporan maupun rekaman yang relevan dengan fokus kajian yakni pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di  Desa  Simpang  Bangkuang  Kecamatan  Paku  Kabupatan  Barito  Timur.  Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen. Untuk semakin memperkaya  informasi  dan  data  yang  dibutuhkan  maka  peneliti  memanfaatkan
media internet sehingga data-data dan informasi yang diperoleh semakin lengkap dan mendalam, yaitu data dan informasi yang diperoleh melalui website dan situs- situs yang relevan dengan rencana penelitian.

## HASIL PENELITIAN
Desa  Simpang  Bangkuang  merupakan  desa  yang  berada  diwilayah Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur, dengan luas ± 29 km² . Desa Simpang Bangkuang memiliki terdiri dari 0 Rukun Warga (RW) dan 4 Rukun Tetangga (RT). Secara  administratif  Desa  Simpang  Bangkuang  batasa  wilayah  sebelah  utara berbatasan dengan Desa Patung, sebelah  timur berbatasan dengan Desa Tarinsing, sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Desa  Tampa,  dan  sebelah  barat  berbatasan dengan wilayah Desa Wuran.

## Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Desa Simpang Bangkuang Kecamatan Paku Kabupaten Barito  Timur  terhitung  berdasarkan  data  kependudukan  sampai  dengan  bulan Desember  2016  berjumlah  593  jiwa  dengan  penduduk  berjenis  kelamin  laki-laki berjumlah 280 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan yaitu 313 jiwa.
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Laki –Laki 313 Orang Perempuan 280 Orang Jumlah Total 593 Orang Jumlah Kepala Keluarga (KK) 175 KK Kepadatan penduduk 20 jiwa /km
Sumber: Profil Desa Simpang Bangkuang

## Kondisi Ekonomi
Mata pencaharian adalah pekerjaan atau pencaharian utama yang dikerjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Mata pencaharian merupakan aktifitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak dimana daerah satu dengan daerah yang lainnya berbeda  sesuai  dengan  taraf  kemampuan  penduduk  dan  keadaan  demografinya. Mata pencaharian di bedakan menjadi dua yaitu mata pencaharian pokok dan mata pencaharian  sampingan.  Mata  pencaharian  pokok  adalah  keseluruhan  kegiatan untuk  memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada.  Sedangkankan  mata  pencaharian sampingan adalah mata pencaharian diluar mata pencaharian pokok.
Tabel 4.2 Mata Pencaharian NO Pekerjaan Jumlah Jiwa Jumlah Laki-laki Perempuan 1 PNS 9 9 18 2 Pensiunan PNS 1 1
3 PETANI 233 252 485 4 MONTIR 3 3 5 Karyawan Perusaan 10 5 15 6 Dukun kampung 1 1 Jumlah 253 267 520 Sumber: Profil Desa Simpang Bangkuang
Berdasarkan hasil penelitian di Desa Simpang Bangkuang jumlah anggaran dan realisasi dana Desa yang dapat di ketahui (1) Pendapatan Desa Rp . 904.975.828 (2) Alokasi Dana Desa Rp 285.563.571 (3) Dana Desa Rp 595.688.000 (4) DBH Pajak/ Retribusi Rp 12.224.257 (5) PADes Rp 11.500.000. selanjutnya belanja desa (1)  Bidang  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  Rp  176.243.029  (2)  Bidang Pembangunan  Rp  628.884.186  (3)  Bidang  Pembinaan  Kemasyarakatan  Rp 12.886.757 (4) Bidang pemberdayaan Masyarakat Rp 130.237.600 (5) Bidang Tak Terduga  Rp  3.667.277.  Sehingga  total  belanja  desa  selama  tahun  2016  yaitu Rp.951.918.849.
Tabel APBDes Simpang Bangkuang 1. Pendapatan Desa Rp. 904.975.828 a. ADD Rp. 285.563.571 b. DD Rp. 595.688.000 c. DBH Pajak/ Retribusi Rp. 12.224.257 d. PADes Rp. 11.500.000 2. Belanja Desa a. Bidang  Penyelenggaraan  Pemerintah Desa Rp. 176.243.029 b. Bidang Pembangunan Rp. 628.884.186 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 12.886.757 d. Bidang pemberdayaan Masyarakat Rp. 130.237.600 e. Bidang Tak Terduga Rp. 3.667.277 Jumlah Belanja Rp. 951.918.849 Surplus/ Defisit Rp. 55.500.000 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 8.556.980 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 8.556.980 c. Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 0 Sumber : RPJMDes 2016

## Transparansi  Pengelolaan ADD Dalam Pembangunan Desa
Transparansi  adalah  keterbukaan  pemerintah  desa  dalam  memberikan informasi  terkait  dengan  aktifitas  pengelolaan  sumber  daya  publik  kepada  pihak yang  membutuhkan  yaitu  masyarakat  dengan  tujuan  transparan  dalam
penyelengaaran  pemerintah  Desa  Simpang  Bangkuang  sebagai  salah  satu  wujud pertanggung  jawaban  pemerintah  kepada  masyarakat,  upaya  peningkatan manajemen  pengelolaan  pemerintah,  dan  sebagai  upaya  peningkatan  manajemen pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah yang baik.
Dalam Peraturan Bupati Barito Timur dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa berasal  dari  APBD  kabupaten  Barito  timur  yang  bersumber  dari  bagian  dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh  kabupaten  Bartim untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) setelah dikurangi belanja pegawai. Perolehan ADD masing-masing desa sudah sesuai dengan formulasi penerimaan. Penerimaan  ADD  bagi  setiap  desa  diharapkan  mampu  memberikan  dorongan terhadap  pelaksanaan  otonomi  desa,  sehingga  akan  berdampak  positif  pada kemandirian desa.

## Pengumuman kebijakan anggaran
Pengumuman  kebijakan  anggaran  adalah  alat  ukur  dalam  keterbukaan pemerintah  desa  yang  harus  diketahui  oleh  publik  yaitu  masyarakat  desa  yang sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah terkait pengelolaan alokasi dana desa (ADD).
Terkait  dengan  Pengumuman  Kebijakan  Anggaran  di  Desa  Simpang Bangkuang  bapak  Edianto  selaku  Kepala  Desa  mengatakan.  Dalam  hal ketersediaan  pengumuman  dan  kebijakan  anggaran  di  Desa  Simpang Bangkuang,biasanya kami sampaikan pengumuman melalui kegiatan musyawarah dengan melibatkan masyarakat desa dan pengumuman yang dilakukan secara fisik melalui  papan  informasi.  Kegiatan  Desa  dalam  pembangunan  desa  terkait penggunaan anggaran bersifat terbuka pada publik baik dalam proses perancanaan, pelaksanaan, dan pertanggujawaban pemerintah desa .
Dwiyanto  (2007)  mengatakan  transparansi  dibangun  atas  dasar  arus informasi  yang  bebas,  seluruh  proses  pemerintahan,  lembaga-lambaga  dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
a. Informasi Secara langsung
Informasi  secara  langsung  adalah  informasi  yang  disampaikan  secara langsung oleh pemerintah desa kepada masyarakat dalam bentuk musyarawah desa, jadi informasi yang terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa disampaikan pada saat musrenbangdes.
b. Informasi Secara fisik
Informasi secara fisik adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa  melalui  media  yaitu  papan  pengumuman,  baloho  dan  spanduk  terkait pelaksanaan Alokasi Dana Desa, informasi dapat di lihat di kantor desa maupun di lokasi proyek pembangunan desa.

## Dokumen anggaran yang mudah diakses
Dokumen  anggaran  yang  mudah  diakses  adalah  salah  satu  bentuk pertanggangjawaban pemerintah  kepada masyarakat terkait pengelolaan anggaran, dengan  artian memberikan kebebasan kepada masyarakat desa dalam mengakses dukemen pemerintah desa.
Bapak Tekman Selaku Sekretaris Desa Simpang Bangkuang terkait dengan akses  dokumen    mengatakan  Berkaitan  dengan  dukumen  anggaran  yang  mudah diakses  dengan  tindakan  membebaskan  masyarakat  untuk  mengakses  dukomen anggaran ke kantor desa dan pemerintah desa juga memberikan foto copy dukomen- dukomen anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketua RT sehingga terakomodirnya keingintauan masyarakat terhadap  dukomen  anggaran  dan  memudahkan  masyarakat  dala  mengakses dukumen anggran tersebut.

## Laporan pertanggungjawaban Anggaran
Pertanggungjawaban yang tepat waktu terkait penggunaan anggran adalah salah  satu  bentuk  Pertanggungjawaban  pemerintah  desa  terhadap  penggunaan anggaran  desa  tahap  pertama,  yang  dimana  untuk  syarat  pencairan  dana  termin kedua  oleh  desa  adalah  minimal  50%  dana  termin  pertama  sudah  direalisasikan penggunaannya,  dibuktikan  dengan  laporan  realisasi  penggunaan  anggaran  dari pemerintah desa. Bapak Edianto selaku Kepala Desa Simpang Bangkuang terkaitan dengan  laporan  pertanggungjawaban  mengatakan:  Berkaitan  dengan  laporan pertanggungjawaban  yang  tepat  waktu,  kami  selaku  pemerintah  desa  Simpang Bangkuang  dalam  mempertanggung  jawabkan  APBDes  yaitu  melalui  sistem pelaporan priodik, setidaknya paling lambat bulan  juli tahun berjalan untuk tahap pertama dan akhir bulan januari tahun berikutnya untuk tahap dua. Pembuatannya selalu disertai dengan laporan pertanggung jawaban pemerintah desa yang diajukan kepada pihak kecamatan untuk disampaikan kepada pemerintah kabupaten Barito Timur dan di informasikan juga kepada masyarakat desa Simpang Bangkuang atas hasil implementasi APBDes.

## Terakomodasi suara atau usulan rakyat
Terakomodasinya suara atau usulan rakyat merupakan tahapan musyawarah dimana  dilaksnakannya  musrenbangdes  oleh  pemerintah  desa  yang  memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  menyuarakan  aspirasi  yang  membangun terkait pengelolaan anggaran desa.
Pendapat Bapak Suriadi selaku Anggota BPD terkait terakomodasinya suara atau  usulan  rakyat  mengatakan:  Pemerintah  desa  Simpang  Bangkuang menggunakan  sistem  skala  prioritas  artinya  kebutuhan  masyarakat  yang  lebih penting  dan  umum  terlebih  dahulu  direalisasikan  dengan  mekanisme  penentuan penggunaan  dana  yang  telah  dibahas  dalam  masrenbangdes  dan  dituangkan kedalam APBDes.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasrkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka pada peneliti menarik kesimpulan bahwa Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Simpang Bangkuang Kecamatan Paku Kabupaten Barito  Timur sudah di terapkan secara transparan. Hal itu dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:
1. Pengumuman  kebijakan  anggaran  di  Desa  Simpang  Bangkuang  yaitu pengumuman  melalui  kegiatan  musyawarah    dengan  melibatkan  masyarakat desa dan pengumuman yang dilakukan secara fisik melalui papan informasi.
2. Dokumen anggaran di Desa Simpang Bangkuang dan mudah diakses dengan tindakan  pemerintah  desa  Simpang  Bangkuang    membebaskan  masyarakat untuk mengakses dukomen anggaran ke kantor desa dan pemerintah desa juga memberikan  foto  copy  dukomen-dukomen  anggaran  kepada  Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketua RT  sehingga  terakomodirnya  keingintauan  masyarakat  terhadap  dukomen anggaran  dan  memudahkan  masyarakat  dala  mengakses  dukumen  anggran tersebut.
3. Laporan  pertanggungjawaban  pemerintah  Desa  Simpang  Bangkuang pemerintah desa Simpang Bangkuang yang tepat waktu dalam mempertanggung jawabkan APBDes  yaitu melalui sistem pelaporan priodik, paling lambat juli tahun berjalan untuk tahap pertama dan akhir bulan januari tahun  berikutnya  untuk  tahap  dua.  Pembuatannya  selalu  disertai  dengan laporan  pertanggung  jawaban  pemerintah  desa  yang  diajukan  kepada  pihak kecamatan untuk disampaikan kepada pemerintah kabupaten Barito Timur dan di informasikan juga kepada masyarakat desa Simpang Bangkuang atas hasil implementasi APBDes.
4. Mengakomodir suara usulan masyartakat desa yaitu pemerintah desa Simpang Bangkuang menggunakan sistem skala prioritas artinya kebutuhan masyarakat yang  lebih  penting  dan  umum  terlebih  dahulu  direalisasikan  dengan mekanisme  penentuan  penggunaan  dana  yang  telah  dibahas  dalam masrenbangdes dan dituangkan kedalam APBDes. oleh karena itu anggaran- anggaran  yang  ada  benar-benar  dialokasikan    sesuai  suara  atau  usulan masyakat desa.
5. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan  Alokasi  Dana Desa di  Desa Simpang Bangkuang yaitu bentuk partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam proses  perencanaa  anggaran  desa  yang  dimana  masyarakat  berperan  aktif dalam mengusulkan suara terkait pengelolaan ADD. Disamping itu juga faktor pendukung  dalam  pengelolaan  ADD  yaitu  masyarakat  menerapkan  sistem gotong  royong  dalam  kegiatan  pelaksanaan  pengelolaan  ADD.  Selanjutnya faktor  penghambat  dalam  pengelolaan  ADD  yaitu  terlambatnya  proses pencairan  dana  oleh  pemeritah  kabupaten  sehingga  terhambatnya  kegiatan pelaksanaan  terkait  pengelolaan  ADD.  Selain  itu  faktor  penghambat  dalam
pengelolaan  ADD  adalah  Sumber  daya  manusia  dari  penduduk  desa  yang berdampak  pada  kegiatan  pengelolaan  ADD  pada  proses  perencanaan  ADD pada Desa Simpang Bangkuang menerapkan sistem musyawarah desa. Dalam proses musyawarah desa terlihat bahwa partisipasi masyarakat tinggi, namun bentuk-bentuk  ususlan  kegiatan  masyarakat  masih  cenderung  bersifat pembangunan  fisik  seperti  perbaikan  jalan  dan  lain-lain.  Padahal  kegiatan tersebut tidak bersifat pemberdayaan pada masyarakat sendiri.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  Transparansi  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  (ADD)  Dalam  Pembangunan  Desa  di  Desa  Simpang  Bangkuang Kecamatan  Paku  Kabupaten  Barito  Timur  peneliti  memberikan  saran-saran berdasarkan hasil temuan dilapangan, yaitu:
1. Pemerintah  Desa  Simpang  Bangkuang  perlu  menambah  sarana  khusus  bagi masyarakat  untuk  menyampaikan  saran  dan  kritik  mereka  mengenai  kenerja dari pemerintah tersebut, seperti kotak saran disetiap RT (Rukun Tangga) yang letaknya  strategis  agar  memudahkan  masyarakat  desa  dalam  menyampaikan kritik dan saran mereka. Kemudian pemerintah desa juga bisa memanfaatkan teknologi  sehinggga  masyarakat  desa  dalam  menyampaikan  kritik  dan  saran bisa melalui telphone atau sms bahkan website desa.
2. Pemerintah  Desa  Simpang  Bangkuang  perlu  menyediakan  suatu  kebijakan yang  jelas  dan  dituangkan  dalam  peraturan  desa  tentang  cara  mendapatkan informasi mengenai peyelenggaraan pemerintah  desa, bentuk informasi yang dapat  diakses  oleh  masyarakat,  bagaimana  cara  mendapat  informasi,  durasi waktu  untuk  mendapat  informasi  dan  prosedur  pengaduan  apabila  informasi tidak sampai kedapa masyarakat.
3. Pembinaan pengelolaan APBDes merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program  APBDes.  Oleh  karena  itu  pemehaman  prinsip  partisipatif, transparansi,  akuntabilitas  harus  dilakukan  seefektif  mungkin  kepada  aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan  desa, tokoh masyarakat dan tokoh  agama  guna  meningkatkan  semangat,  motivasi,  dan  kreatifitas masyarakat dalam pembanguna desa.
4. Pemerintah Desa Simpang Bangkuang perlu membangun kembali kepercayaan masyarakat Desa Simpang Bangkuang terhadap pemerintah desa dengan jalan melaksanakan  prinsip  responsif  terhadap  kebutuhan/  usulan  masyarakat  dan mertealisasikan dalam bentuk kegiatan pembangunan lian di desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  Rahardjo.2011. Pengelolaan  Pendapatan  dan  Anggaran  Daerah . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Dunn,  William  N.2003. Analisis  Kebijakan  Publik. Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press.
Dwiyanto,  Agustus.  2001. Reformasi  Birikrasi  Publik  di  Indonesia .  Yogyakarta; Gajah Mada.
Dwiyanto,  Agustus.  2005. Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan public . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Gregorius, Sahdan, 2005. Alokasi Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa , Yogyakarta: FPPD.
Harsono, Hanifah. 2002. Implementasi Kebijakan dan Politik . Yogyakarta:Rinheka Kartasasmita,  Ginanjar.  1996. Pembanguna  Untuk  Rakyat  :Memadukan Pertumbuhan dan pemerataan . Jakarta : PT. Pustaka Cidensindo.
Kuncoro,  Mudrajat.2004. Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah:  Reformasi, Perencanaan, Srategi dan Peluang . Penerbit Erlangga: Jakarta.
Mardiasmo.  2006. Perwujudan  Transparansi  dan  akuntabilitas  Publik  Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance.
Nurcholis,  Hanif.  2011. Pertumbuhan  &  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa . Jakarta: Penerbit Erlangga.
Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  No.  37  Tahun  2007  tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  No.  39  Tahun  2015  tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Peraturan  Pemerintah  No.  39  Tahun  2006  tentang  Tata  Cara  Pengendalian  dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi . Cetaka Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
Setiawan, Guntur.2004. Implementasi Dalam Birokrasi  Pembangunan . Bandung:
Remaja Rosdakarya Offset.
Siegian, SP.1983 . Administrasi Pembangunan . Jakarta: Gunung agung.
Sogiono, 2014. Memahami Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta
Thoa,  Miftah.2003. Perspentif  Perilaku  Birokrasi .  2  jilid,  Jakarta,  PT  .  Raja Grafindo Persada.
Undang- Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik
Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
United  Nations  Development  Program  (UNDP).  1997. Dokumen  Kebijakan “Governance For Sustaninable Human Development ”.Jakarta.