Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 4, No. 3 Maret 2019

## ASPEK-ASPEK  HUKUM  TERHADAP  SANKSI  KEBIRI  SEBAGAI  ALTERNATIF HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA

## Walim
Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Cirebon Email: adipermadifx@gmail.com

## Abstrak
Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku pedofil di Indonesia belum seimbang dengan dampak  yang  ditimbulkannya. Korban  yang  masih  anak-anak  tentu  saja  mengalami trauma yang berlanjut hingga dewasa bahkan seumur hidup oleh karena itu perlu untuk pembaharuan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  kejahatan  pedofilia.  Pembaruan  ini  perlu dilakukan  karena  sanksi  pidana  yang  saat  ini  digunakan  tidak  berpengaruh  terhadap para pelaku, upaya penegakkan kriminal yang rendah dalam kasus kejahatan pedophlie kriminal  ini  adalah  untuk  memberikan  sanksi  kebiri.  Kebiri  disebut  juga  pengebirian atau pengebirian, yaitu tindakan bedah atau kimiawi yang bertujuan untuk melemahkan hormon  testosteron  melemah    atau  ovarium  pada  wanita,  pengebirian  dapat  dilakukan pada  hewan  dan  manusia.Berdasarkan  latar  belakang  masalah  maka  muncul pertanyaan yaitu, apakah hukuman yang tepat bagi pelaku pedofilia di Indonesia. Untuk menjawabnya  penulis  menggunakan  metode  penelitian  melalui  kajian  pustaka  (Library Research) berfungsi untuk menganalisis pengaturan hukum di Indonesia terhadap sanksi pidana  phedophilia  dan  kebiri  merupakalah  salah  satu  alternatif  sanksi  untuk  pelaku pedofilia  di  Indonesia,  sehingga  penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif analitik. Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  normatif,  yaitu penelitian  untuk  menemukan  doktrin  atau  prinsip  hukum,  ijma  (pendapat  para  ulama), berkaitan  dengan  sanksi  pedofilia  dan  hukum  pidana  alternatif  sanksi  pidana  bagi pelaku  tindak  pidana  akta  pedofilia. Sehingga  diharapkan  untuk  menganalisis  secara jelas tentang pengaturan hukum di Indonesia terkait dengan kejahatan pedofilia dengan teknik  pengumpulan  data  melalui  peninjauan  bahan  pustaka  yang  terkait  dengan masalah tersebut dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.
Kata Kunci : Sanksi Kebiri, Alternatif Sanksi Pidana, Pedofilia

## Pendahuluan
Dewasa  ini  masyarakat  telah familiar dengan  istilah  pedofilia  setelah  mencuatnya kasus  kekerasan seks pada  anak    dibawah  umur,  dan  termasuk  sebagai  kejahatan  luar  biasa karena  kejahatan  tersebut  dapat  mengganggu  dan  mematikan    jiwa  anak.  Pedofilia  adalah menyalurkan  nafsu/hasrat  melakukan seks yang  dilakukan  dengan  anak  di  bawah  umur sebagai  objek  penyalur  hasrat  melakukan seks- nya.  Praktek  pedofilia  termasuk ekshibitionisme terhadap  anak,  melakukan  tipu  daya  terhadap  anak-anak.  Bisa  dikatakan
bahwa,  pedofilia  adalah  tindakan  seksual  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  kepada  anak- anak.  Anak-anak  disini  adalah  seluruh  anak  yang  berusia  dibawah  15  tahun  sesuai  dengan ketentua peraturan di Indonesia.
Sebagai  contoh  dari  pedofilia  adalah  kasus  pelecehan  seksual  terhadap  MAK,  AL, dan  DA,  siswi  Jakarta  Internasioanal  School  (JIS)  menetapkan  dua  guru  TK  JIS  sebagai tersangka,  keduanya  adalah  Neil  Bantleman  dan  Ferdinant  Michael  atau  Ferdiant  Tjiong. Ditetapkan  sebagai  tersangka  dilakukan  setelah  penyidik  unit  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  (PPA)  Polda  Metro  Jaya  mengelar  olah  tempat  kejadian  perkara,  Neil  Bantleman merupakan  salah  satu  staf  di    JIS  yang  berasal  dari  Kanada,  sedangkan  Ferdinant  Michael merupakan  warga  negara  Indonesia  yang  menjabat  sebagai  asisten  guru.  Menurut Kabidhumas  Polda  Metro  Jaya.  Kombespol  Rikwanto,  penetapan  mereka  sebagai  tersangka membutuhkan waktu lama.
Neil  dan  Ferdinant  ditetapkan  sebagai  tersangka  berdasarkan  sejumlah  barang  bukti dan  keterangan  saksi  serta  korban,  dalam  sidang  kasus  dugaan  pelecehan  seksual  terhadap siswa  JIS  yang  dilakukan  oleh  kedua  guru  tersebut.  Sidang  dilakukan  secara  tertutup  dan dilakukan di ruang terpisah. Neil menjalani sidang yang pertama dan dimulai pukul 10.30 di ruang sidang utama pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Ferdinant menjalani sidang setelah  Neil.  Mereka  dihukum  dan  menjadi  tahanan  atas  tuduhan  pelecehan  seksual  yang dilakukan terhadap siswa JIS. Keduanya dijerat Pasal 80, 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  dengan  ancaman  maksimal  15  tahun  penjara  dengan  denda  minimal  60 juta rupiah dan maksiml 300 juta rupiah.
Beberapa  polemik  yang  muncul  berkaitan  dengan  diberlakukanya  Undang-Undang Perlindungan  Anak  (UUPA)  adalah klaim tidak  terjadinya  tindakan  fisik  yang  dapat menyebkan  sang  korban  mengalami  luka  dan  tidak  ada  unsur  paksaan  terhadap  korban,  hal ini menunjukan betapa pedofilia sering disalah persepsikan pengertianya. Ada tidaknya unsur kekerasan  fisik  pada  korban  pedophilia  kerapkali  dijadikan  sebagai  indikator  untuk mengklasifikasikan tindak pelecehan seksual  kepada anak merupakan bentuk kejahatan atau tidak. Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak semakin dipersempit maknanya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan non-kontak seksual, seperti ekshibitionisme dan pornografi. Adanya  atau  tidaknya  paksaan  yang  dilakukan terhadap korban, sebetulnya tidak terlalu bermakna dalam kasus pedofilia, disebabkan karena adanya  gangguan  terhadap  pemaknaan  mengenai seks antara  orang  dewasa  dengan  anak- anak.  Contohnya  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Gunter  Schmidt  (2002)  dalam  artikel The
Dillema  of  the  Male  Pedhophile, bentuk  penyelewengan  genital  yang  dilakukan  anak-anak, meski  mengakibatkan  orgasme,  tidak  bisa    disamakan  dengan  manstrubasi  pada  orang dewasa.  Kepolosan  dan  rasa  ingin  tahu  yang  besar  terhadap    seksualitas  yang  menjadi karakteristik  seorang  anak  inilah  yang  dimanfaatkan  pelaku  pedofilia (Pedhophil) untuk menjerat  korbanya.  Karena  itu,  dalam  kasus  pedofilia,  pemfokusannya  lebih  pada  bentuk pemafaatan  dan  manipulasi  yang  muncul    karena  ketidak  seimbangan  power (imbalance  of power) antara pelaku dengan anak-anak yang menjadi korbanya.
Hukum kebiri bukanlah hukuman  yang  baru karena telah ada beberapa negara  yang menerapkan  hukuman  tersebut  bagi  pelaku  kejahatan  seksual.  Sebagai  contoh  negara  yang telah  menerapkan  hukuman  kebiri  adalah  California,  bahkan  telah  ditetapkan  sejak  tahun 1996.  Kemudian  Negara  bagian  lainnya  yakni  Florida  yang  telah  menerapkan  hukuman  ini sejak tahun 1997 dan negara-negara lain seperti di  Georgia, Lowa, Montana, Oregon, Texas dan Wiconsin. Dibeberapa negara bagian tersebut, hukuman kebiri kimiawi  dapat dilakukan tergantung  bagaimana  keputusan  hakim  pada  saat  sidang  dipengadilan  untuk  tindak  pidana pertama.  sedangkan  untuk  tindak  pidana  kedua,  hukuman  kebiri    dilakukan  secara  paksa kepada  pelaku  pedophilia.  Selain  negara-negara  bagian    di  Amerika  Serikat  tersebut,  masih ada  beberapa  negara  lain  yang  telah  menggunakan  hukuman  kebiri  kimiawi  untuk  para pedophilia,  diantaranya  adalah  Polandia,  Moldova,  Estonia,  Israel,  Argentina,  Australia, Korea Selatan dan Rusia.
Sanksi  kebiri  merupakan  hukuman  baru  yang  ada  dihukum  pidana  Indonesia  dan merupakan juga hukuman tambahan yang tedapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2016 perubahan  atas  UU  No.23  tahun  2002  mengenai  Perlindungan  Anak.  Hukum  kebiri  ini menjadi  alasan  sebagai  upaya  hukum  baru  terhadap  pelaku  pedofilia,  karena  di  Indonesia pelecehan seksual terhadap anak-anak dibawah umur, belakangan ini telah begitu meluas dan sudah  sangat  banyak/marak  kejadian  pelecehan  seksual  kepada  anak-anak  yang  terjadi  di Indonesia,  sanksi  kebiri  ini  adalah  upaya  untuk  mencegah  pelaku  tindak  pidana  pedofilia supaya  tidak  mengulangi  lagi  kejahatanya  dan  untuk  perlindungan  bagi  korban  yang notabenenya  adalah  anak-anak  supaya  anak  tersebut  tidak  merasakan  traumatis  secara psikologis  yang  bisa  berkepanjangan  hingga  Ia  dewasa  sampai  seumur  hidupnya  dan menjadikan Ia kehilangan masa depanya akibat trauma tersebut.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas hukum, ijma (pendapat para ulama),  maka dari itu pada  penelitian  kali  ini  penulis  mencoba  memahami  perbincangan  seputar  penyimpangan seksual khusunya yang membahas tentang penerapan sanksi kebiri terhadap pelaku  pedofilia. Jenis  penelitian  ini  adalah field  research atau  penelitian  lapangan.  Penelitian  lapangan merupakan  sebuah  penelitian  yang  dilakukan  dilapangan  dengan  cara  observasi  bertujuan untuk memperoleh data yang akurat/aktual dan informasi diperoleh langsung dari narasumber yang kredibilitasnya tidak diragukan. Penelitian ini pula peneliti melakukan studi langsung ke lapangan penelitian dengan Tokoh HAM, Tokoh Hukum Islam, Tokoh agama (Islam maupun Non  Islam),  pendapat  laki-laki  dan  perempuan  (untuk  dijadikan  sample  penelitian)  untuk memperoleh data beberapa pendapat mengenai sanksi kebiri sebagai alternatif hukuman bagi pelaku tindak pidana pedofilia.
Dalam  rangka  pengembangan  proses  penelitian,  maka  objek  penelitianya  berkenaan dengan  permasalahan  dalam  bidang  hukum  pidana  mengenai  sanksi  kebiri,  khususnya mengenai  hukuman  kebiri  kimiawi  terhadap  pelaku  pedofilia,  permasalahan  dalam  bidang hukum  islam  atau  agama  (Islam  maupun  Non  Islam),  serta  pendapat  dari  laki-laki  atau perempuan sebagai subyek yang akan terkena dampak dari sanksi kebiri tersebut. Spesifikasi penelitian kali ini adalah termasuk dalam bentuk deskriptif analitik, yaitu menjelaskan secara gamblang  peraturan  undang-undang    yang  diberlakukan  dan  berkaitan  dengan  teori  hukum serta  pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.
Adapun data sekunder adalah  sumber  yang  gunakan berasal dari buku-buku literatur yang  berhubungan  dengan  tema  judul  yang  diangkat  penulis,  yaitu  buku-buku  dan  jurnal- jurnal  yang  berhubungan  dengan  pedofilia  dan  kebiri,  Dalam  penulisan  ini  pula  penulis menggunakan bahan dari hukum positif Indonesia yang diperoleh berdasarkan  KUHP, UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1976, dan  UU No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, serta UU  No.  1  Tahun  2016  mengenai  perubahan  Kedua  atas  UU  No.  23  Tahun  2002  perihal Perlindungan Anak.
Untuk  memproleh  hasil  penelitian  yang  baik  dan  sempurna  maka  penulis  juga melakukan teknik wawancara dengan masyarakat yang terkait dengan judul penelitian, dalam hal  ini  maka  masyarakat  akan  memberikan  keterangan  terkait  dengan  permasalahan  yang dikaji  dalam  penelitian  yang  ditulis,  dan  akan  dipadukan  dengan  literatur-literatur yang  ada dalam  data  penelitian  baik  Data  Hukum  Primer,  Data  Hukum  Sekunder,  sehingga  dapat
dijadikan acuan untuk penulisan penelitian ini. Adapun wawancara yang penulis laksanakan, yaitu :
1. Wawancara Tokoh HAM: Wawancara ini menyangkut hak-hak khususnya dari pelaku.
2. Wawancara Tokoh Agama (Islam maupun non Islam) dan Hukum Islam: Wawancara ini menyangkut sanksi kebiri apakah hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama (Islam maupun non Islam).
3. Wawancara  Pendapat  Laki-laki  dan  Perempuan:  Wawacara  ini  bertujuan  untuk mengetahui pendapat dari laki-laki sebagai pelaku  yang akan dikenai sanksi kebiri, dan perempuan yang nanti akan terkena dampak dari sanksi kebiri tersebut.
Penelitian  ini  dianalisis  secara  benar  menggunakan  peraturan  mengenai  kepenulisan penelitian  kualitatif  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  didapat  dari  kajian  literatur,  yang kemudian dikaji dan dipaparkan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan kondisi dan  realitas  Pancasila  dalam  konstitusi  negara  ini  yang  ada  dan  kemudian  hasil  analisis tersebut  ditarik  kesimpulan  secara  deduktif  yaitu  kesimpulan  yang  bersifat  umum  menjadi hal-hal yang bersifat khusus.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Pengertian Tindak Pidana Pedofilia
Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delict) adalah sebuah perbuatan atau  serangkaian  perbuatan  yang  dapat  dikenai  tindak  hukuman  pidana.  Tindak  pidana adalah  perbuatan  yang  dilakukan  ataupun  tidak  dilakukan  mengenai  suatu  hal  yang peraturan  Undang-undang  menyatakan  sebagai  suatu  perbuatan  yang  dilarang  dan diancam  dengan  pidana.  Dalam  permasalahan  tersebut,  bahwa  yang  dilarang  adalah perbuatan  yang  menimbulkan  perbuatan  yang  dilarang,  dan  orang  yang  melakukan perbuatan yang dianggap melanggar dari peraturan perundang-undanagan akan diancam sanksi pidana.
Sebagai  diagnosa  medis,  pedofilia  diartikan  sebagai  kelainan  kondisi  kejiwaan manusia dewasa atau remaja yang mula memasuki fase dewasa (manusia yang berumur 16  tahun  keatas)  dan  biasanya  ditandai  dengan  sebuah  keperluan  seksual  primer  atau ekslusif pada anak prapuber (umumnya anak yang berusia 13 tahun kebawah), meskipun masa  pubertas  sertiap  anak  bervariasi.  Seharusnya  sang  anak  minimal  lebih  muda  lima tahun seperti dalam kasus pedofilia remaja (16 tahun atau lebih dewasa) kemudian dapat dikelompokan  sebagai  pedofilia.  Pedophilia  sendiri  berasal  dari  bahasa  yunani  :
Paidophilia , pais (anak-anak)  dan philia (cinta  yang  bersahabat,  persahabatan).  Jadi pedofilia adalah cinta anak-anak. Dalam hal ini rasa kecintaan pada anak-anak diartikan dengan  rasa  kecintaan  orang  dewasa  atas  hasrat  seksual  terhadap  anak-anak  dibawah umur.

## B. Pengertian Sanksi/Hukuman Kebiri
Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana ( delict ) ialah suatu perbuatan atau rangkaian  perbuatan  yang  dapat  dikenakan  hukuman  pidana.  Tindak  pidana  adalah perbuatan  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  yang  oleh  peraturan  perundang- undangan  dinyatakan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana. Dalam  rumusan  tersebut,  bahwa  yang  dilarang  adalah  perbuatan  yang  menimbulkan perbuatan  yang  dilarang,  dan  yang  diancam  sanksi  pidana  ialah  orang  yang  melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut.
Sebagai  diagnosa  medis,  pedofilia  didefinisikan  sebagai  gangguan  kejiwaan  pada orang  dewasa  atau  remaja  yang  telah  mulai  dewasa  (pribadi  dengan  usia  16  atau  lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau ekslusif pada anak prapuber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda), walaupun pubertas dapat bervariasi. Anak harus minimal lima tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja (16 atau lebih tua) baru dapat diklasifikasikan sebagai pedofilia. Pedophilia berasal dari bahasa yunani : Paidophilia , pais (anak-anak)  dan philia (cinta  yang  bersahabat,  persahabatan).  Jadi pedofilia adalah cinta anak-anak. Dalam hal ini rasa kecintaan pada anak-anak diartikan dengan  rasa  kecintaan  orang  dewasa  atas  hasrat  seksual  terhadap  anak-anak  dibawah umur.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimunculkan  ketika  sejumlah  kalangan,  terutama  Pemerintah  Republik  Indonesia menyatakan  dalam  berbagai  kesempatan  bahwa  Indonesia  sedang  berada  dalam  status „Darurat  Kejahatan  Seksual‟,  dan  sekarang  sudah  disahkan  menjadi  Undang-Undang pada  tanggal  12  Oktober  2016.  Undang-Undang    Perlindungan  Anak  dibentuk  sebagai bagian  dari  kebijakan  yang  diambil  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  revisi atau amandemen kedua terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002  Perihal  Perlindungan  Anak.  Seperti  diketahui,  bahwa  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  telah  direvisi  melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2002  perihal  Perlindungan  Anak.  Perkembangan  terbaru menunjukkan bahwa Pemerintahan Republik Indonesia telah menyelesaikan pembahasan mengenai  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  berupa  menerbitan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat Undang-Undang No. 1 Tahun  2016),  yang  telah  resmi    disahkan  dan  ditandatangani  oleh  Presiden  Republik Indonesia pada tanggal 25 Mei 2016.
Dalam  ketentuan  tersebut    Undang-Undang  No.  1  Tahun  2016  ini  memuat mengenai hukuman/sanksi kebiri, Ketentuan dalam Undang-Undang  No. 1 Tahun 2016 yang  memuat  sanksi  kebiri  yaitu  terdapat  dalam  Pasal  81  ayat  (7),  yang  berbunyi “Terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 81 ayat (5) dapat diberi sanksi yakni tindakan berupa kebiri kimia dan pemasagan alat pendeteksi elektronik.  Sesuai  dengan  memori  penjelasan  Pasal  81  ayat  (7),  pemasangan  alat pendeteksi  elektronik  dalam  ketentuan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  keberadaan mantan  narapidana.  Penerapan  tidak  pidana  penambahan  sanksi  kebiri  kimia  dan pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik  memiliki  sifat  „dapat‟  dan  tidak  bersifat „imperatf‟.  Ini  berarti  bahwa  Hakim  dapat  menjatuhkan  pidana  tambahan  yakni  berupa kebiri  kimia  dan  pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik  kepada  pelaku  atau  tidak, berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tertentu.  pada  Undang-Undang  No.  1  Tahun 2016,  pidana  tambahan  berupa  kebiri  kimia  dapat  dijatuhkan  kepada  terpidana  bersama dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama  2  (dua)  tahun  kemudian  dilaksanakan  setelah  terpidana  menjalani  pidana  yang pokok. Ini berarti bahwa seseorang  yang  telah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan ketika tiba waktu baginya untuk melakukan reintegrasi sosial, dia akan memulai pidana tambahan berupa kebiri kimia yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Dalam proses reintegrasi sosial ini, seseorang yang telah menjalani pidana pokok  (yaitu  penjara)  dan  akan  mulai  menjalani  hukuman  pidana  kedua  yakni  kebiri kimia  dan  akan  mengakibatkan  sipelaku  tidak  memiliki  dorongan  seksual,  serta  tidak akan memiliki keturunan dalam  waktu tertentu (maksimal 2 tahun).
Untuk mengetahui apakah sanksi  ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  pedofilia  dalam  aspek  hukum,  maka  penulis melakukan penelitian diantaranya dalam Perspektif HAM, Perspektif Hukum Islam atau Agama (Islam maupun non Islam), dan sampel merupakan poplasi dari lelaki dan wanita
untuk  mengetahui  dengan  adanya  sanksi  kebiri  apakah  dapat  diterapkan  di  Negara Indonesia.

## 1. Perspektif HAM
Menggunakan  atau  mengkaitkan  sanksi  kebiri  dengan  perspektif  Hak  Asasi Manusia (HAM), karena salah satu masalah yuridis berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah terkait dengan aspek hak asasi manusia.  Komisi Hak  Asai Manusia (Komnas HAM) menyatakan menolak tegas rencana penerbitan  PP pengganti Perpu tentang Hukuman kebiri secara kimiawi (yang sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang);  dimana  melalui  Siti  Noor  Laila  (Wakil  Ketua  Komnas  HAM) menganggap  pemberian hukuman kebiri ini dikualifikasikan sebagai sebuah hukuman yang  keji  dan  tidak  manusiawi  sehingga  sangat  tidak  cocok  atau  relefan  dengan konstitusi  dan  prinsip  Indonesia  dalam  bidang  HAM.  Menurut  Dr.  Juju  Syamsudin Saputra,  SH.,  MH  sanksi  kebiri  sangat  sulit  dilaksanakan,  karena  dalam  Undang- Undang  tersebut  yang  melaksanakan  (eksekutor)  belum  ditentukan,  jika  dokter  yang melaksanakanya  maka  hal  tersebut tidak sesuai  dengan  jabatanya,  karena  dokter tidak boleh  membuat  sakit  orang,  tugasnya  dokter  sebenarnya  adalah  untuk  melakukan penyembuhan  orang  sakit  bukan  untuk  menyakiti.  Hal  tersebut  bertentangan  dengan HAM yaitu hak untuk memiliki keturunan dan untuk tidak disiksa, karena dalam sanksi kebiri  tersebut  pasti  menimbulkan  efek  sampingnya,  dari  efek  samping  tersebut  akan berakibat menyiksa fisik si terpidana. Untuk efektivitas jerah sanki kebiri, bagi pelaku efek jerah bisa pada pelaku, tetapi pada orang lain tidak jelas. Sebagaimana diberitakan oleh berbagai media, pemerintah menilai bahwa tindak pidana tambahan berupa kebiri kimia  akan  membuat  jera  pelaku  kejahatan  seksual  dan  pedofilia,  hal  tersebut  adalah sesuai  dengan  apa  yang  ditulis  dalam  pertimbangan  (konsideran)  huruf  c  Undang- Undang  Perlindungan anak yang berbunyi “Sanksi pidana yang di jatuhkan bagi pelaku kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur  hingga  saat  ini  belum  memberikan efek  jera  serta  belum  mampu  mencegah  secara  menyeluruh  terhadap  terjadinya kekerasan seksual terhadap anak”. Efek jerah dalam hal ini yaitu dengan  menggunakan hukuman/sanksi  kebiri  kimia  sebagai  sanksi  tambahan  dalam  peraturan  Undang- Undang  No. 1 Tahun 2016 (disingkat Undang-Undang Perlindungan Anak).
Secara  konsitusional,  pada  Pasal  28B  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak  membentuk keluarga  dan  melanjutkan  keturunannya  melalui  perkawinan  yang  sah  sesuai  isi
Ketentuan  yang  dilaksanakan  melalui  Pasal  10  ayat  (1)  UU  No.  39  Tahun  1999  yang memastikan  bahwa  setiap  individu  memiliki  kewenangan  untuk  membangun  sebuh keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Secara umum, Pasal 16 ayat (1) Uiversal Declaration of Human Rihts memastikan bahwa lelaki dan wanita dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah  membentuk  keluarga  utuh;  serta  mereka  mempunyai  hak  yang  sama  dalam soal  perkawinan,  didalam  masa  perkawinan  dan  pada  saat  perceraian.  Mengacu  pada Undang-Undang  No. 1 Tahun 2016, pidana tambahan berupa sanksi kebiri kimia dapat diberikan  kepada  terpidana  bersamaaan  dengan  dipasangannya  alat  pendeteksi elektronik, yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling cukup panjang yakni  2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok yakni hukum kurung penjara.  Hal  Ini  berarti  bahwa  seseorang  yang  telah  keluar  dari  lembaga pemasyarakatan  dan  ketika  tiba  waktunya  untuk  melakukan  reintegrasi  sosial,  pelaku pedofilis akan memulai pidana tambahan sanksi kebiri kimia yang dapat dilaksanakan dalam  jangka  waktu  paling  lama  2  (dua)  tahun.  Dalam  proses  reintegrasi  sosial  ini, seseorang  yang  telah  menjalani  pidana  pokok  (yaitu  penjara)  dan  mulai  menjalani kebiri  kimia  tidak  memiliki  dorongan  seksual,  serta  tidak  akan  mampu  memiliki keturunan  dalam  jangka  waktu  tertentu  (maksimal  2  tahun).  Dengan  perhitungan demikian,  seorang  terpidana  dipaksa  untuk  tidak  memiliki  keturunan  (dari  pasangan yang  sah).  Apakah  hal  demikian  tidak  melanggar  hak  asasi  terpidana.  Untuk itu  perlu dikaji hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang hak asasi manusia.
Berkaitan  dengan  penerapan  sanksi  pidana  tambahan  berupa  kebiri  kimia, sebagaimana  yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kajian pertama dapat  dimulai  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki  tingat  tertinggi  di negara ini, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (1) pembukaan UUD NKRI TAHUN 1945  secara tegas  memutuskan bahwa setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui perkawinan  yang  sah.  Untuk  memahami  ketentuan  ini,  ada  baiknya  kita  membaca penjelasan  tentang  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  dimana  untuk menganalisis  hukum  dasar (droit  constitusionnel). Suatu  negara  tidak  cukup  hanya menyelidiki  pasal-pasal  dan  Undang-Undang  Dasarnya (loi constitutionelle) saja, melainkan  juga  harus  menanalisis  dan  mengkajinya  juga  bagaimana  praktek  dan suasana  kebatinanya (geistlichen  hintergrund) dari  Undang-Undang  Dasar  tersebut.
Pada  masa  pembahasan  terkait  amandemen  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Indonesia,  persoalan  hak  asasi  manusia  terutama  terkait  dengan  hak  melanjutkan keturunan menjadi pokok bahasan utama. Perhatikan kutipan dari Naskah Komprehensi Perubahan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, sebagaimana berikut :
Masyarakat  Indonesia  yang  masih  berkembang  sejak  masih  sangat  sederhana sampai  modern,  pada  dasarnya  merupakan  masyarakat  kekeluargaan,  masyarakat kekeluargaan telah mengenal istilah pranata sosial yang menyangkut hak dan kewajiban bagi warga masyarakat yang terdiri atas pranata religius yang mengakui bahwa manusia adalah  Ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dengan  segala  hak  dan  kewajibannya;  pranata keluarga  sebagai  wadah  manusia  hidup  bersama  untuk  mengembangkan  keturunan dalam  menjaga  kelangsungan  keberadaanya;  pranata  ekonomi  yang  merupakan  upaya manusia  untuk  meningkatkan  kesejahteraan;  pranata  pendidikan  dan  pengajaran  untuk mengembangkan  kecerdasan  dan  kepribadian  manusia;  pranata  informasi  dan komunikasi untuk memperluas wawasan dan keterbukaan; pranata hukum dan keadilan untuk  menjamin  ketertiban  dan  kerukunan  hidup;  pranata  keamanan  untuk  menjamin keselamatan  setiap  manusia.  Dengan  demikian  substansi  hak  asasi  manusia  meliputi: hak  untuk  hidup;  hak  berkeluarga  dan  melanjutkan  keturunan  hak  mengambangkan diri;  hak  keadilan;  hak  kemerdekaan;  hak  berkomunikasi;  hak  keamanan;  dan  hak kesejahteraan.
Perumusan  hak  asasi  manusia  pada  dasarnya  dilandasi  oleh  pemahaman  suatu bangsa  mengenai  citra,  harkat,  dan  martabat  diri  manusia  itu.  Masyarakat  Indinesia menganggap bahwa manusia  bisa hidup tanpa adanya   Tuhan. Sesama makhluk hidup manusia,  dan  lingkungan.  Bahwa  Indonesia  pada  hakekatnya  sangat  sadar,  mengakui, melindungi  dan  menghargai  hak  asasi  manusia  lainnya  merupakan  sebuah  kewajiban. Maka  demikian,  hak  asasi  dan  kewajiban  manusia  yang  selaras  itu  menempel  pada dirinya  manusianya  dan  sebagai  seorang  pribadi,  bagian  dari  keluarga,  bagaian  dari masyarakat, bagian dari  suatu bangsa dan warga negara yang pula anggota masyarakat bangsa-bangsa.  Dari  hasil  pembahasan terhadap  rencana amandemen  Undang-Undang Dasar  Negara  Indonesia,  muncul  Pasal  baru  yang  sebelumnya  tidak  tertuang  dalam UUD  NKRI  (sebelum  amandemen).  UUD  NKRI  Tahun  1945  (setelah  amandemen) secara tegas mengungkapkan bahwa pada Pasal 28B ayat (1) menyatakan “bahwa setiap
individu  mempunyai  kewenangan  untuk  membangun  keluarga  dan  melanjutkan keturunannya dengan melalui proses perkawinan yang sah”.
Pada  tingkat  peraturan  perpu  dibawah  UUD  NKRI  tahun  1945,  persoalan melanjutkan keturunan dapat dibaca pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999  bahwa  setiap  individu  mempunyai  kewenangan  untuk  membangun  sebuah keluarga  dan  melanjutkan  keturunannya  melalui  proses  pernikahan  yang  sah  menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berlandaskan pada memori penjelasan pada Pasal  10  ayat  (1)  UU  No.  39  Tahun  1999,  yang  dimaksud  dengan  “Perkawinan  yang sah”  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  berdasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan, yang mana perial ini adalah UUD  Republik Indonesia pada Nomor 1 Tahun 1974  yang  memberikan  pengertian  bahwa    perkawinan  sebagai  pasangan  suami  isteri mereka tujuan membentuk keluaga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Memori  penjelasan  Pasal  1  UU  No.  1  Tahun  1974 menyatakan bahwa: Sebagai Negara yang beraszaskan Pancasila, yang mana butir Sila pertamanya  ialah  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  jadi  perkawinan  memiliki  keterkaitan yang  sangat  kuat  dengan  Agama  setiap  individu  yang  memeluknya,  sehingga perkawinan  tidak  hanya  mempunyai  peranan  yang  vital  dalam  kehidupan  manusia namun,  Membentuk  keluarga  yang  harmonis  rapat  hubungan  dengan  keturunan,  yang pula  merupakan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  sebuah  perkawinan,  Pemeliharaan, dan Pendidikan anak menjadi bagian dari  hak dan kewajiban orang tua.
Memori  penjelasan  UU  No.  1  Tahun  1974  menyatakan:  Undang-Undang  ini menganut prinsip, bahwa  seorang calon suami  dan calon isteri harus telah  siap mental dan  fisiknya  agar  bisa  melangsungkan  perkawinan,  agar  supaya  tujuan  perkawinan dapat  diwujudkan  dengan  baik  dan  tidak  berakhir  pada  perceraian  dan  memperoleh keturunan yang baik dan sehat.
Berdasarkan  dasar  hukum  diatas,  selain  hak  asasi  manusia  yang  dilindungi  oleh Konstitusi  dan  UU  No.  39  Tahun  1999,  hak  untuk  mendapatkan  keturunan  juga merupakan  tujuan  dari  perkawinan.  Secara  universal,  persoalan  hak  untuk  memiliki keturunan  dipahami  sebagai  bagian  dari  perkawinan.  Pasal  16  ayat  (1) Universal Declaration of Human Rights menentukan bahwa pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan  tidak  dibatasi  kebangsaan,  kewarganegaraan  atau  agama,  berhak  untuk melangsungkan pernikahan dan membentuk keluarga yang harmonis; mereka memiliki
hak yang sama dalam hal perkawinan, baik dalam masa perkawinan ataupun pada saat perceraian.
Berdasarkan  uraian  diatas,  baik  hukum  nasional  ataupun  hukum  Internasional memberikan protect terhadap  hak-hak  manusia  yakni  berupa  hak  untuk  melakukan perkawinan dan mendapatkan keturunan. Dimana sanksi/hukuman kebiri kimiawi akan menimbulkan  efek  penghilangan  hasrat  seksual,  bahkan  hingga  kemandulan,  hal tersebut merupakan suatu hal yang berlawanan dengan  peraturan nasional dan hukum Internasional  yang  ada  mengenai  diperbolehkannya  melangsungkan  perkawinan  dan memperoleh keturunan.

## 2. Perspektif Hukum Islam  dan Agama (Islam maupun Non Islam)
Jika kita membahas soal hukum, yang terbesit dalam otak kita adalah peraturan- peraturan  atau  seperangkat  norma  yang  mengatur  perilaku  manusia  dalam  suatu masyarakat  bagaimana  harus  bertindak  dan  berprilaku  dan  dianggap  baik  menurut kebiasaan  setempat,  yang  dibuat  dan  ditegakkan  oleh  penguasa  atau  orang  yang dianggap  memiliki  wewenang  untuk  menetapkan  hukum  atau  manusia  itu  sendiri layaknya hukum adat yang tercipta karena kebiasaan yang sudah ada dan berlangsung sejak lama, kemudian hukum pidana dan hukum lainya. Berbeda dengan sistem hukum yang lain, hukum islam bukan hanya merupakan hasil dari pertimbangan manusia yang dipengaruhi oleh kebudayaannya dalam kurun waktu tertentu tetapi  hukum Islam pada dasarnya  ditetapkan  oleh  Allah  melalui wahyu-Nya  yang  terkandung  dalam  Al-Quran dan  dijabarkan  oleh  Nabi  Muhammad  sebagai  rasulnya  melalui  sunnah  beliau  yang tertuang  dalam  kitab  hadits.  Demikianlah  dasar  yang  menjadi  pembeda  antara  hukum islam yang secara esensialnya  dengan hukum yang lainnya.
Adapun  pengonsepan  hukum  Islam,  landasan  dan  rancangan  hukumnya ditetapkan  oleh  Allah  SWT.  Hukum  tersebut  tidak  hanya  membahas  iteraksi  manusia dengan manusia lain dan segala hal yang berkaitan  masyarakat, tetapi membahas pula interkasi  manusia  dengan  Tuhannya,  selanjutnya    interaksi  manusia  dengan  dirinya  , interaksi  manusia  dengan  manusia lain  dalam  tatanan  hidup  bermasyarakat,  serta pola interaksi manusia dengan benda-benda dan interaksi dengan  alam sekitarnaya. Terkait dengan  sanksi/hukuman  kebiri,  ketentuan  tersebut  dasarnya  adalah  bukan  dari ketentuan  Allah,  tetapi  berasal  dari  manusia,  dan  yang  berasal  dari  manusia  belum berarti benar menurut ketentuan Allah.
Menurut Khafidzul Ilmi, “Sanksi kebir merupakan suatu hal yang hina dan tidak sesuai  dengan  kemanusiaan,  melebihi  kodratnya  gusti  Allah  (Allah  SWT),  karena sifatnya manusia adalah mahluk yang sempurna. Solusiya membangun kesigapan sosial dimana  masyarakat  harus  waspada  mengawasi  gejala-gejala  yang  muncul  (kejahatan seksual)”.  Hal  ini  diperkuat  oleh  pendapat  dari  Abdul  Fatakh  selaku  dosen  IAIN Cirebon, “Sanksi kebiri bertentangan dengan  Al-Qur‟an, karena dalam Al-Qur‟an jika ada  yang  berbuat  jahat,  mari  kita  kembalikan  ke  alam  ma‟ruf,  tidak  harus  dikenakan sanksi  kebiri  tetapi  harus  diberikan  pembinaan,  seperti  adanya  pendidikan,  terutama pendidikan agamanya, islam bukan memberikan sanksi tetapi untuk memberikan solusi. Sanksi  yang  tepat  untuk  memberikan  efek  jerah adalah  dengan  memberikan  hukuman maksimal bukan dengan cara dikebiri”
Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Samud, SH.I.,MHI, selaku dosen ISIF (Institut  Studi  Islam  Fahmina)  Cirebon,  “Dalam  perspektif  Hukum  Islam,  dalam  Al- Qur‟an  dan  Hadist  pelaku  pedofilia  adalah  termasuk  kedalam  perbuatan  jinah,  dan belum ada aturanya yang menjelaskan sanksi kebiri, tetapi dalam jumuur ulama sanksi kebiri  itu  tidak  boleh  diterapkan,  tetapi  tergantung  kepada  konteks  negara  itu  sendiri, Sedangkan  di  negara  Indonesia  mayoritasnya  adalah  negara  dengan  orang  beragama Islam”.
Hal  ini  diperkuat  oleh  pendapat  Saiful  akbar  selaku  guru  Madrasah  Al-Hidayah Indramayu,  “Sanksi  kebiri  merupakan  hukuman  yang  haram  menurut  ajaran  Islam, karena  memutus  keturunan,  keteranganya  dapat  diambil  dalam  kitab  fatkhul  bary  dan juga Al-bajury (kitabbun nikah), yang berbunyi :
لاصا عطقلاب يولادتلا نم ه انعم ًف ام كل اذب قحليف ةاصحلاو بجلا عنم ىلعاوقفتا Artinya: Ulama Madzab Syafi‟i sepakat melarang memotong kemaluan (penis dan juga buah zakar), maka disamakan denganya sesuatu yang maknanya sama, baik dari obat- obatan dengan memutusnya sama sekali (total).
Artinya  sanksi  kebiri  dengan  cara  kebiri  fisik  atau  kebiri  kimiawi  kedua- duanya adalah haram menurut ajaran Islam, pada waktu itu Jokowi mengambil ajaran di Negara  Eropa,  karena  sebagian  besar  kejahatan  seksual  di  Negara  tersebut  menjadi semakin  menurun,  meskipun  negara  kita  bukan  negara  Islam  tetapi  masyarakat  di negara kita adalah mayotitas orang beragama Islam”.
Melihat  wawancara  diatas,  dapat  peneliti  analisis  bahwa  Lajtnah  Tsaqofah Hizbut  Tahrir  Siddik  Al  Jawwi  yang  dikutip  dari  situs  resmi  Hibzut  Tahrir  kalau
hukuman kebiri itu haram. Memberikan hukum tindak pidana sanksi kebiri bagi pelaku pedofilia dan dikenai hukum haram, berdasarkan 3 (tiga) alasan :
Pertama,  hukum  Islam  dengan  tegas  telah  menetapkan  hukum  haram  sanksi kebiri terhadap manusia, tanpa ada perbedaan pendapat (khilafiyah) dikalangan fuqaha. Siddik dikutip dari kitab Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah diambil pernyataan  mengenai ada atau  tidaknya  khilafiyah  ulama  soal  haramnya  sanksi  kebiri  “Imam  Ibnu  Hajar  Al Asqalani berkata, „(Hadist yang melarang kebiri) adalah larangan  diharamannya tanpa perbedaan pendapat dikalangan ulama, yaitu kebiri pada manusia.
Selanjutnya  yang  kedua  menurutnya,  syariah  hukum  Islam  telah memberikan sanksi  bagi  pelaku  pedofilia  sesuai  rincian  fakta  perbuatanya,  sehingga  tidak  boleh (haram)  untuk  menjalankan  hukuman  diluar  ketetapan  syariat  Islam  itu.  Hukuman untuk  pelaku  pedofilia  menurutnya,  jika  yang  dilakukan  pelaku  pedofilia  adalah perbuatan  zinah,  hukumanya  adalah  hukuman  untuk  pezinah (had  az  zinah) ,  yaitu dirajam  jika  jika  sudah mushan (menikah)  atau  dicambuk  seratus  kali  jika  bukan mushan ;  kemudian,  jika  yang  dilakukan  pelaku  pedofilia  adalah  homoseksual,  maka hukumanya  adalah  hukuman  mati,  bukan  yang  lain;  lalu  jika  yang  dilakukan  adalah kejahatan  seksual (at  taharusy  al jinsy) yang  tidak  sampai  pada  perbuatan  zinah  atau homoseksual, hukumanya ta’zir .
Memang  benar,  sanksi  untuk  pelaku  pedofilia  yang  melakukan  pelecehan seksual (at  taharusy  al  jinsi) ,  adalah  hukuman ta’zir ,  yang  dapat  ditetapkan  secara pribadi  bentuk  hukuman  dan  masa  hukumnya  berapa  lama  atau  berapa  besar  oleh hakim (qadhi) yang diputuskan dalam musyawarah sidang. Misalnya dicambuk 5 (lima) kali cambukan, dipenjara selama 4 tahun, dan sebagainya. Pertanyaanya, apakah boleh seorang  hakim  menetapkan  sanksi  kebiri  sebagai  hukuman  ta‟zir?.  Jawabanya,  tidak boleh  (haram).  Karena    meskipun ta’zir dapat  ditentukan  oleh  hakim  bentuk  dan masanya, tetapi diisyaratkan hukuman ta’zir itu telah ditetapkan tidak boleh dilakukan dan  telah  dilarang  oleh nash syariah,  bahkan  haram  hukumpnya  apabila  dilakukan. seperti hukuman membakar dengan api hal Ini haram hukumnya, karena terdapat hadis sahih yang melarangnya.
Ketiga,  dalam  hal  metode  kebiri  yang  dipergunakan  ialah  metode  injeksi kedua, yaitu menginjeksikan hormon estrogen, hukumanya haram pula karena dari sisi lain, sebab laki-laki yang dikebiri memiliki kondisi fisik layaknya perempuan. Padahal Islam  telah  mengharamkan  laki-laki  menyerupai  perempuan  atau  sebaliknya.  Jadi
kesimpilannya,  pedofilia  merupakan  sebuah  kesesatan  dan  juga  merupakan  tindakan yang  tergolong  dosa  besar  yang  sama  sekali  tidak  boleh  didukung  oleh  umat  Islam. Siapapun yang terlibat dalam upaya penerapan hukum kebiri. Baik itu ahli hukum yang menyusun  draf  Perpu,  Presiden  yang  menandatanganinya,  para  menteri  yang mengusulkannya,  hakim  dan  jaksa  yang  mengadili  pelaku  pedofilia,  termasuk  para dokter  atau  staf  medis  yang  melaksanakan  kebiri  di  rumah  sakit  atas  perintah pengadilan, semuanya menanggung dosa besar di hadapan Allah.
Sedangkan  menurut  Agus  Setiawan,  selaku  pendeta  atau  staf  kantor  GBI (Gereja Bethel Indonesia)  Kalvari Cirebon “Sanksi kebiri secara spesifik (secara teks) dikitab suci tidak ada, tidak pernah disebut-sebutkan adanya sanksi kebiri, tetapi dalam kitab suci kristen kebirinya itu sendiri memang ada, yaitu di dalam perjanjian lama dan perjanjian  baru.  Didalam  perjanjian  lama,  ada  mengenai  kebiri tetapi  bukan mengenai sanksinya/hukumanya, didalam taurat ada 3 (tiga) tentang kebiri, yaitu 1) kebiri bawaan (cacat genetika), 2) dikebiri oleh orang, 3) berkeinginan dikebiri dengan alasan agama. Jadi  ketiga-tiganya  tidak  boleh  berkumpul  dikumpulan  jamaah/tidak  boleh  ikut beribadah,  karena  cacat.  Sedangkan  diperjanjian  baru  ada  perubahan  terdapat  2  tokoh besar yaitu Yesus dan Paulus, tokoh Yesus masih memberikan toleransi orang tersebut boleh mengikuti ibadah, tetapi Paulus menolak orang dikebiri untuk ngumpul dijamaah. Dalam  perjanjian  lama  dan  baru  dasarnya  adalah  mentaati  aturan  atau  mengikuti perintah Tuhan, orang tersebut berbuat jahat, boleh dilakukan sanksi kebiri, tatapi harus diberi terlebih dahulu siramanan rohani, dikebiri sebaiknya menjadi pilihan terakhir.
Menurut Marhendi, SH.,MH, selaku Pengacara “Tidak setuju, alesanya karena sanksi  kebiri  tersebut  melanggar  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  karena  dasarnya  orang tersebut  ingin  sehat  karena  dari  sanksi  tersebut  pasti  ada  efek  sampingnya,  tetapi kita harus  melihat  dulu,  pelaku  tersebut  kapasitasnya  seperti  apa,  apakah  pelaku  tersebut adalah seorang residivis atau baru pemula”.
Menurut  M.Nasir  SH,  selaku  pengacara  “Sanksi  kebiri  setuju  untuk diterapkan,  karena  demi  mencegah  terjadinya  korban  selanjutnya,  karena  kalau seseorang  sudah  mempunyai  karakter  jahat,  orang  tersebut  akan  terus  kebawa  dari kebiasaan  karakternya  tersebut,  dengan  adanya  sanksi  kebiri  tersebut  orang  akan merasa  jerah,  karena  dengan  ancaman  hukuman  yang  berat  seseorang  menjadi  takut untuk berbuat hal tersebut atau mengulangi perbuatanya”.
Menurut Teguh Giri, SH, selaku Pengacara “Dengan adanya sanksi yang tegas (sanksi  kebiri)  untuk  pelaku  pedofilia  bisa  mengurangi  kejahatan  seksual  pada  anak. Dengan  diterapkanya  sanksi  kebiri  dapat  menghilangkan  dorongan  seksualitas  yang terjadi pada pelaku tersebut, sehingga laki-laki tersebut tidak merasakan hidup normal seperti  laki-laki  pada  umumnya  sehingga  kemungkinan  tidak  berani  untuk  melakukan kembali kejahatan tersebut.
Menurut  Ratisa,  S.sos  sebagai  Wakasek  SMK  Grogol  Kapetakan  “Setuju diterapkanya  sanksi  kebiri  karena  negara  kita  adalah  negara  hukum  dan  hal  tersebut melanggar  norma  kesusilaan  apalagi  negara  kita  mayoritas  beragama  islam,  jelas  hal tersebut menyimpang dari norma-norma agama. Untuk efek penjerahan bagi pelaku, hal itu  dikembalikan  lagi  kepada  si  pelaku  karna  hal  itu  bisa  kita  anggap  sebagai  suatu penyakit karna kalau sekali pelaku melakukan hal tersebut si pelaku akan mempunyai efek ketagihan sama halnya seorang pemakai narkoba”.
Sedangan  menurut  pendapat  dari  perempuan,  Menurut  Faridah  S.kep.  Ns, selaku pelaksanaan medis (UGD) di Puskesmas Kedaton, Cirebon “Tidak setuju dengan adanya sanksi kebiri, karena kebudayaan orang Indonesia berbeda dengan kebudayaan orang  luar,  pelaku  tersebut  tidak  harus  dikebiri,  tetapi  mendapatkan  hukuman  dari hukuman maksimalnya, misalnya dipenjara seumur hidup. Dari masing-masing sample lelaki  dan  perempuan  yang  penulis  lakukan  penelitian,  mengenai  sanksi  kebiri  masih terdapat  pro  dan  kontra,  terlepas  dari  pelaku  sebagai  yang  melakukan  kejahatan  atau anak yang menjadi  korban yang harus dijaga dan dilindungi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pada  uraian  dalam  bab  sebelumnya,  maka  penulis  berkesimpulan  bahwa: Sanksi/hukuman  kebiri  melanggar  hak  asasi  manusia  dari  pelaku  kejahatan  seksual  pada anak, salah satunya adalah hak untuk melanjutkan keturunan.Hukum nasional maupun hukum Internasional  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  berupa  hak  untuk melakukan perkawinan dan mendapatkan keturunan. Dimana sanksi/hukuman kebiri kimiawi akan menimbulkan efek penghilangan hasrat seksual, bahkan hingga kemandulan, merupakan suatu  hal  yang  berlawanan  dengan  hukum  nasional  maupun  hukum  Internasional  yang  ada tentang melangsungkan perkawinan dan hak mendapatkan keturunan
Sanksi/hukuman  kebiri    bertentangan  dengan  agama  atau  hukum  islam,  karena  dalam ajaran  Islam  sanksi  tersebut  adalah  haram,  baik  kebiri  fisik  maupun  dengan  kebiri  kimawi. Sedangkan  di  dalam  agama  kristen  protestan  tidak  ada  yang  mengatur  tentang  sanksinya,
tetapi  mengatur  mengenai  kebirinya,  sehingga  solusi  yang  tepat  adalah  memberikan  sanksi kebiri adalah sebagai upaya terakhir.
Sampel  dari  laki-laki  dan  perempuan,  dari  masing-masing  5  sample  baik  laki-laki maupun perempuan, masih terdapat pendapat pro dan kontra mengenai sanksi kebiri, alasan yang  pro  mengganggap  bahwa  sanksi  kebiri  merupakan  sebagai  efek  jerah  bagi  pelaku  dan untuk menakuti orang lain sehingga tidak akan melakukan perbuatan yang serupa, dan karena untuk melindungi anak sebagai korban kejahatan seksual. Sedangkan pendapat  yang kontra, yaitu  karna  sanksi  kebiri  tersebut  bertentangan  dengan  HAM,  yaitu  hak  untuk  melanjutkan keturunan dari pelakunya sebagai yang melakukan kejahatan seksual.

## BIBLIOGRAFI
Abdoel Djamali. 2013. Pengantar Hukum Indonesia , Jakarta, Rajawali Pers
Abdussalam. 2014. Hukum Perlindungan Anak , Jakarta, PTIK.
Abintoro Prakoso. 2016. Hukum Perlindungan Anak , Yogyakarta, LaksBang PRESSindo
Andika  Wijaya,  Wida  Peace  Ananta.    2016. Darurat  Kejahatan  Seksual ,  Jakarta,  Sinar Grafika.
Andi  Hamzah.  2012. Asas  Asas  hukum  Pidana  Indonesia  Dan  Perkembanganya ,  Jakarta, Sofmedia.
Fauzan. 2015. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam, Penelitian ,  Konsentrasi  Perbandingan  Mazhab Fikih Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani. 2011. Psikologi Hukum , CV Pustaka Setia, Bandung.
Kansil. 2009. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka.
Koes Irianto. 2010. Memahami Seksologi , Bandung, Sinar Baru Algensindo.
M. Nasir Djamil. 2015. Anak Bukan Untuk Dihukum , Jakarta, Sinar Grafika.
Moelijatno. 2008. KUHP : Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Jakarta, Bumi Aksara.
Nashriana.  2014. Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  di  Indonesia ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Roni Wiyanto. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia , Bandug, Mandar Maju,   .
Rosadi Ruslan. 2004. Metodologi Penelitian Publik dan Komunikasi , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
S.Praja, Juhaya. 2011. Teori Hukum dan Aplikasinya , Bandung, CV Pustika.
Sambas,  Nandang.  2010. Pembaruan  Sistem  Pemidanaan  Anak  di  Indonesia ,  Yogyakarta, Graha Ilmu.
KUHP Baru . 2010. Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
Sembiring, Sentosa. 2006. Himpunan Undang-Undang tentang HAM ,  Bandung, CV. Nuansa Aulia.
Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan