Muhammad Zamroni , Hukum Islam dan HAM................

## HUKUM ISLAM DAN HAM ;
(Analisis Kritis atas Pandangan Mashood A. Baderin)
Muhammad Zamroni Prodi Mu’amalah STIS Miftahul Ulum Lumajan g muflichahzamroni@yahoo.co.id

## Abstract
There  are  a  number  of  reasons  that  make  necessary  discuss about human rights with Islamic law in order to reach a common understanding.  First,  many  of  the  UN  member  countries  are Muslim countries that enforce Islamic law in whole or in part of domestic  law.  Second,  Muslim  countries  members  of  the  United Nations (UN) to work together to realize the goal of promotion and  protection  of  international  human  rights,  but  they  also express declaration and doubt by basing on sharia or Islamic law when they ratified the international treaties of human rights. In view  Baderin,  traditional  interpretation,  provides  a  number  of difficulties  in  view  of  the  discourse  of  human  rights  from  the perspective  of  Islamic  law.  In  mendialogkan  both,  Baderin holding on rules mas lahah by taking reference to the moderate interpretation of which is also initiated by many scholars' Classic. Keywords: Mashood A. Baderin, human rights, Islamic law.

## Abstrak
Terdapat sejumlah alasan yang menjadikan perlu mendialogkan HAM  dengan  hukum  Islam  agar  tercapai  satu  pemahaman. Pertama,  banyak  negara  anggota  PBB  adalah  negara  Muslim yang memberlakukan hukum Islam baik secara menyeluruh atau sebagian  hukum  domestik.  Kedua,  negara-negara  Muslim anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bekerjasama untuk mewujudkan  tujuan  pemajuan  dan  perlindungan  HAM internasional,  akan  tetapi  mereka  juga  mengemukakan deklarasi dan keraguan dengan mendasarkan pada syariah atau hukum  Islam  ketika  mereka  meratifikasi  traktat-traktat internasional  HAM.  Dalam  pandangan  Baderin,  penafsiran tradisional, memberikan sejumlah kesulitan dalam memandang diskursus hak asasi manusia dari perspektif hukum Islam. Dalam mendialogkan  keduanya,  Baderin  berpegangan  pada  kaidah maslahah dengan mengambil rujukan pada penafsiran moderat yang juga digagas oleh banyak Ulama’ Klasik.
Kata kunci: Mashood A. Baderin, HAM, Hukum Islam.

## Pendahuluan
Hak  asasi  manusia  lahir  dari  keprihatinan  untuk  melindungi kelompok-kelompok  minoritas  di  Eropa  Tengah  dan  Eropa  Timur. Dua  gagasan  yang  dimunculkan  dalam  proses  tersebut  adalah gagasan  tentang  hak-hak  perlindungan  untuk  masing-masing individu  dan  hak  perlindungan  terhadap  kelompok-kelompok minoritas (kolektif). 1 Perumusan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang digagas dan diperaktekkan oleh Barat mengindikasikan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia sepenuhnya berasal dari Barat.
Esensi  yang  terkandung  dalam  gagasan  tersebut,  pada dasarnya,  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  terkadung dalam  hukum-hukum  Islam.  Akan  tetapi,  perdebatan  mengenai  hak asasi  manusia  dengan  hukum  Islam,  pada  akhir-akhir  ini,  menajadi isu menarik. Perdebatan yang dihasilkan bersumber pada penetapan standard HAM dalam perspektif barat selalu bersifat anthroposentris dengan  pengertian  bahwa  manusia  dipandang  sebagai  ukuran  bagi segala  sesuatu  karena  ia  adalah  pusat  atau  titik  tolak  dari  semua pikiran  dan  perbuatan. 2 Dengan  demikian,  produk  yang  dihasilkan dari perspektif ini adalah terbentuknya individu yang otonom. 3 Hal ini berbeda dengan pandangan Islam yang lebih bersifat theosentris yang bertumpu pada aturan-aturan Allah dalam penentuan hukum.
Perdebatan  tentang  masalah  ini  kemudian  diikuti  dengan semangat  saling  membela  diri  dan  bukan  semangat  untuk menghasilkan sebuah titik temu atas berbagai perbedaan yang ada. Semangat  ini,  pada  akhirnya,  menghilangkan  kemauan  untuk meneliti secara cermat tentang hubungan hak asasi manusia dengan hukum Islam. Hal ini juga diperburuk oleh keadaaan bahwa argumen yang muncul didasarkan lebih pada asumsi-asumsi dan praduga dan bukan didasarkan pada sebuah kajian yang bersifat objektif.
Hal inilah kemudian memancing respon Mashood A. Baderin untuk  menjernihkan  perdebatan  tersebut  dengan  mengkaji  secara objektif  hubungan  antara  hak  asasi  manusia  dengan  hukum  Islam. Kajian yang dihasilkan tidak didasari semangat untuk membela diri namun mencari adanya titik temu pada perbedaan-perbedaan yang muncul.  Oleh  sebab  itu,  dalam  makalah  ini  akan  dijelaskan  usaha- usaha  yang  ditempuh  Baderin  untuk  menjawab  pertanyaan
1 Imre  Szabo,  “Historical  Foundations  of  Human  Rights  and  Subsequent Development”,  dalam The  International  Dimensions of  Human  Right ,  ed. K.  Vasak, Vol. II (Westpost: Greenwood Press, 1982), 21.
2 Allah  Bukhs  Karim  Bukhs  Brohi,  “Islam  and  Human  Rights”,  dalam The Challenge of Islam, ed. A. Gauher (London: Islamic Council of Europe, 1978), 76.
3 Fazlur Rahman, Islam (London: University of Chicago Press, 1979), 82.
Muhammad Zamroni , Hukum Islam dan HAM................
mendasar tentang kesesuaian antara hak asasi manusia dan hukum Islam.

## Biografi Mashood A. Baderin
Mashood  Adebayo  Baderin  merupakan  Guru  Besar  di  the School of Oriental and African Studies (SOAS) University of London. Ia  sebelumnya  guru  besar  hukum  di  Brunel  University,  Uxbridge London. Ia juga merupakan reader dalam hukum hak asasi manusia Internasional  dan  direktur  lembaga  hukum  dan  hak  asasi  manusia internasional  University  of  the  West  of  England  di  Bristol.  Ia  juga sebelumnya  mengajar  Hukum  di  University  of  Nottingham  dan University of Southampton. Ia juga menjadi dosen tamu di American University of Paris di Prancis dan di The Islamic Science University of Malaysia. 4
Ia  telah  menghasilkan  banyak  karya  baik  berupa  tulisan dalam artikel maupun buku. Diantara karya-karyanya dalam artikel, “Religion  and  International:  Friends  or  Foes?”  dalam European Human Rights Law Review (2009), “Is lam and Realization of Human Rights  in  the  Muslim  World:  A  Reflection  on  Two  Essential Approaches  and  Two  Divergent  Perspectives”  dalam Muslim  World Journal  of  Human  Rights (2007),  “Effective  Legal  Representation  in Shari’ah Courts as a Means of Addressing Human Rights Concerns in the  Islamic  Criminal  Justice  System  of  Muslim  States”  dalam Yearbook  of  Islamic  and  Middle  Easrern  Law (2006).  Sedangkan diantara  buku-bukunya, International  Human  Rights  Law:  Six Decades after the UDHR and Beyond (2010), Islam and Human Right: Selected Essays of Abdullahi an- Na’im (2010), International Law and Islamic  Law (2008), Economic,  Social  and  Cultural  Rights  in  Action (2007) , International Human Rights and Islamic Law (2005). 5
Hak  Asasi Manusia vis  a  vis Hukum Islam;  Sebuah  Kegelisahan

## Akademik
Menurut Mashood A. Baderin, terdapat sejumlah alasan yang menjadikan  perlu  mempertemukan  hak  asasi  manusia  dengan hukum  Islam  agar  tercapai  suatu  pemahaman  bersama.  Pertama, banyak  negara  anggota  PBB  adalah  negara  Muslim 6 yang
4 Selected Works, Selected
Works of Mashood Baderin, works.bepress.com/mashood_baderin diakses tanggal 27 November 2015.
5 Ibid.
6 Baderin  mendefinisikan  Negara  Muslim  dalam  kajiannya  dengan  negara- negara  yang  termasuk  anggota  Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI)  yang beranggotakan 57 negara. Lihat oic-un.org/about/members.
memberlakukan  hukum  Islam  baik  secara  menyeluruh  atau sebagian, hukum domestik. 7 Hukum Islam dengan demikian melalui berbagai cara mempengaruhi gaya hidup penduduk negara Muslim.
Meskipun  hak  asasi  manusia  populer  dan  diterima  secara luas,  tidak  sedikit  perbedaan  pendapat  mengenai  penafsiran konseptual  dan  lingkup  hak  asasi  manusia.  Baderin  kemudian mengutip  pendapat  Weston  bahwa  penerimaan  luas  atas  prinsip- prinsip hak asasi manusia  pada tataran domestik dan internasional tidaklah  sama  dengan  mengatakan  bahwa  ada  kesepakatan menyeluruh  tentang  sifat  hak-hak  tersebut  atau  tentang  lingkup substantif  mereka. 8 Hal  ini  menimbulkan  paradoks  universalisme dan  relativisme  kultural  dalam  wacana  hak  asasi  manusia internasional. 9 Perbedaan  konseptual  ini  kemudian  memiliki konsekuensi  besar  bagi  pengalaman  hak  asasi  sehingga  penting untuk memberikan suatu pemahaman bersama tentang hak-hak dan kebebasan agar terwujud pemahaman hak asasi secara menyeluruh. Begitu juga, diperlukan dialog antara hukum internasional hak asasi manusia  dan  hukum  Islam  guna  memajukan  perwujudan  hak  asasi manusia  dalam  konteks  penerapan  hukum  Islam  di  negara-negara Muslim. 10
Kedua,  negara-negara  Muslim  anggota  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB) bekerjasama untuk mewujudkan tujuan pemajuan dan perlindungan  HAM  internasional,  akan  tetapi  mereka  juga mengemukakan  deklarasi  dan  keraguan  dengan  mendasarkan  pada syariah atau hukum Islam ketika mereka meratifikasi traktat-traktat internasional  hak  asasi  manusia.  Keraguan  ini  dimunculkan  oleh sikap  pesimisme  tentang  watak  dari  prinsip-prinsip  HAM internasional  yang  tidak  dapat  menekankan  relevansi  prinsip- prinsip hukum Islam pada penerapan efektif HAM internasional. 11 Ketiga,  adanya  pandangan  umum  di  Barat  yang  keliru  atau tidak  akurat tentang Hukum  Islam yang dinilai tidak sesuai dengan HAM internasional. Adanya persepsi umum yang tidak tepat di Barat
7 Mashood  A.  Baderin, International  Human  Right  and  Islamic  law (New York: Oxford University Press, 2003), 2.
8 Mashood A. Baderin, International Human Right ....., 1.
9 Baderin  membedakan  antara  universalitas  hak  asasi  manusia  dengan universalisme  hak  asasi  manusia.  Universalitas  mengacu  pada  sifat  penerimaan yang  universal  atau  mendunia  atas  ide  hak  asasi  manusia.  Sedangkan universalisme berkaitan dengan penafsiran dan penerapan ide hak asasi manusia. Lihat ibid., 23.
10 Mashood A. Baderin, International Human Right.... ., 2.
11 Mashood A. Baderin, International Human Right...... , 3.
Muhammad Zamroni , Hukum Islam dan HAM................
seolah-olah  pemajuan  dan  perlindungan  HAM  tidak  efektif  dalam sistem hukum Islam. 12
Oleh  sebab  itu,  Baderin  beranggapan  dialog  yang  terus menerus  dalam  prinsip  kesetaraan  kedua  sistem  hukum  akan membuka peluang yang luas bagi terwujudnya pemahaman bersama tentang  HAM  yang  pada  gilirannya  akan  memudahkan  tercapainya efektifitas  pemajuan  dan  perlindungan  HAM.  Dengan  begitu  akan membuka  peluang  lebih  besar  bagi  terwujudnya  kemaslahatan  dan kesejahteraan manusia. Dialog ini kemudian menurut Baderin akan membawa  kepada  pertanyaan  penting,  yakni  seberapa  jauh  HAM internasional bisa ditafsirkan dengan hukum Islam atau sebaliknya.
Gambaran Umum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam 1. Hak Asasi Manusia (HAM)
a. Definisi Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia yang  dengannya  manusia  memiliki  derajat  yang  sama.  Hak semacam ini menurut Jhon Locke adalah hak yang setiap individu dikaruniai oleh alam hak yang inhern atas kehidupan, kebebasan dan  harta. 13 Hak  asasi  manusia  juga  dapat  didefinisikan  sebagai klaim-klaim manusia, untuk membela dirinya mereka sendiri atau untuk  orang  lain  yang  didukung  oleh  suatu  teori  yang  berpusat pada  perikemanusiaan  manusia,  pada  manusia  sebagai  manusia, anggota umat manusia. 14
Dengan mengutip pendapat Umozurike, Baderin
mendefinisikan hak asasi manusia dengan serangkaian klaim yang tanpa  terkecuali  didukung  oleh  etika  dan  yang  semestinya didukung  oleh  hukum,  yang  diajukan  kepada  masyarakat, terutama  diajukan  kepada  para  pengelola  negara,  oleh  individu- individu  atau  kelompok-kelompok  berdasarkan  kemanusiaan mereka.  Hak-hak  itu  berlaku  terlepas  dari  ras,  warna  kulit,  jenis kelamin  atau  pembeda  lain  dan  yang  tidak  meungkin  ditarik kembali  atau  ditolak  oleh  semua  pemerintahan,  rakyat  atau individu. 15
12 Mashood A. Baderin, International Human Right...... , 3
13 Jhon Locke, The Second Teatise of Civil Goverment and a Letter Concerning Toleration (Oxford: Blackwell, 1946).
14 F.E.  Dowrick, Human  Rights:  Problems,  Perspective  and  Texts
(Farnborough: Saxon House, 1979), 8.
15 Mashood A. Baderin, International Human Right...... ,, 16-17.

## b. Sejarah Hak Asasi Manusia
Sekalipun  asal-usul  historis  hak  asasi  manusia  ada  sejak masa-masa  kuno  dan  sering  dikaitkan  dengan  gagasan  hak-hak natural,  perang  dunia  pertama  dan  kedua  dan  periode-periode diantaranya  memainkan  peran-peran  pendahuluan  bagi kemunculan  rezim  hak  asasi  manusia  internasional  modern. Perlakuan  keji  dan  bengis  atas  berbagai  individu  dan  kelompok selama  periode  tersebut,  dan  penggunaan  aparat  negara  untuk berhadapan  dengan  manusia  secara  kejam  menimbulkan keprihatinan  internasional  atas  perlindungan  umum  bagi manusia. 16
Usaha  perlindungan  atas  hak  asasi  manusia  terus dilakukakan  pasca  perang  dunia  pertama.  Misalnya  yang dilakukan oleh  liga bangsa-bangsa  yang didirikan setelah  perang dunia  pertama.  Organisasi  internasional  ini  bertujuan  untuk menjamin  perdamaian  dan  keamanan,  dan  memperlancar kerjasama  internasional,  belum  membuat  ketetapan  mengenai perlindungan hak asasi manusia. Namun, dokumen pendirian liga (kovenan) mewajibkan negara-negara anggota untuk berupaya ke arah  sasaran-sasaran  kemanusiaan  tertentu  seperti  menetapkan kondisi  kerja  yang  manusiawi  bagi  individu,  larangan memperdagangkan  wanita  dan  anak-anak,  pencegahan  dan pengendalian  penyakit,  serta  perlakuan  yang  adil  terhadap penduduk pribumi dan daerah jajahan. 17
Begitu  juga  diluar  liga  bangsa-bangsa,  usaha  untuk mengahasilkan  sebuah  rezim  hak  asasi  manusia  internasional terus  dilakukan.  Pada  tahun  1929, institute  of  international  law , sebuah  badan  swasta  yang  terdiri  atas  otoritas-otoritas terpandang  dalam  hukum  internasional  di  Eropa,  Amerika  dan Asia, mengesahkan Deklarasi Hak-hak Manusia ( declaration of the rights  of  man )  yang  menganggap  tugas  tiap  negara  untuk mengakui hak-hak setara tiap-tiap individu atas hidup, kebebasan, dan  kepemilikan.  Institut  ini  juga  menganggap  tiap  negara bertugas  memberi  tiap  orang  yang  berada  dalam  wilayahnya perlindungan  penuh  dan  menyeluruh  atas  hak-hak  ini  tanpa mebedakan-bedakan  kewarganegaraan,  jenis  kelamin  atau
16 Mashood A. Baderin, International Human Right...... , 17. 17 Scott  Davidson, Hak  Asasi  Manusia:  Sejarah,  Teori  dan  Praktek  dalam Pergaulan  Internasional ,  terj.  A.  Hadyana  Pudjaatmaka  (Jakarta:  Pustaka  Utama Grafiti, 1994), 13.
Muhammad Zamroni , Hukum Islam dan HAM................
agama. 18 Meskipun  dokumen  ini  tidak  mengikat,  akan  tetapi dokumen ini cukup dapat mengenalkan ide hak asasi manusia.
Kekerasan  yang  tejadi  selama  perang  dunia  kedua  kian meningkatkan  ketajaman  kemanusiaan  dan  menggerakkan masyarakat  dunia  untuk  meminta  langkah-langkah  formal internasional yang bertujuan memastikan perlindungan hak asasi manusia  dan  pencapaian  kedamaian  dan  keamanan  dunia. Sehingga sebelum perang usai, pihak sekutu memutuskan bahwa penyelesaian  pasca  perang  harus  mencakup  komitmen  untuk melindungi  hak  asasi  manusia. 19 Salah  satu  komitmen  penting dari  pihak  sekutu  adalah  Deklarasi  Peserikatan  Bangsa-bangsa ( Declaration by United Nations )  yang terbit pada  1 Januari 1942, yang  menyatakan  bahwa  kemenangan  adalah  penting  untuk menjaga  kehidupan,  kebebasan,  independensi  dan  kebebasan beragama,  serta  untuk  mempertahankan  hak  asasi  manusia  dan keadilan. 20
Pembunuhan  dan  kerusakan  yang  ditimbulkan  perang dunia kedua menggugah suatu kebulatan tekad untuk melakukan sesuatu  guna  mencegah  perang,  untuk  membangun  sebuah organisasi  internasional  yang  sanggup  meredakan  krisis internasional  serta  menyediakan  suatu  forum  untuk  diskusi  dan mediasi.  Organisasi  yang  dibentuk  adalah  perserikatan  bangsa- bangsa  (PBB),  yang  telah  memainkan  peran  utama  dalam pengembangan  pandangan  kontemporer  tentang  hak  asasi manusia.
Para pendiri PBB yakin bahwa pengangguran kemungkinan  perang  mensyaratkan  adanya  pencegahan  atas pelanggaran  besar-besaran  terhadap  hak-hak  manusia.  Lantaran keyakinan  ini,  konsepsi-konsepsi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa yang  paling  awalpun  bahkan  sudah  memasukkan  peranan pengembangan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan.  Naskah  awal piagam  (1942  dan  1943)  memuat  ketentuan  tentang  hak  asasi manusia yang harus dianut oleh negara manapun yang bergabung di  dalam  organisasi  tersebut,  namun  sejumlah  kesulitan  muncul berkenaan  dengan  pemberlakuan  ketentuan  semacam  itu. Lantaran  mencemaskan  prospek  kedaulatan  mereka,  banyak
18 Mashood A. Baderin, International Human Right...... , 18.
19 Davidson, Hak Asasi Manusia , 15.
20 James  W.  Nickel, Hak  Asasi  Manusia:  Refleksi  Filosofis  atas  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia, terj.  Titis  Eddy  Arini  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 1996), 1.
negara bersedia untuk mengembangkan hak asasi manusia namun tidak bersedia melindungi hak itu. 21
Akhirnya  diputuskan  untuk  memasukkan  sedikit  saja acuan  tentang  hak  asasi  manusia  di  dalam  Piagam  PBB  ( UN Charter ),  disamping  menugaskan  komisi  hak  asasi  manusia ( commission on human rights ) untuk  menulis sebuah pernyataan internasional  tentang  hak  asasi  manusia.  Piagam  ini  sendiri menegaskan  kembali  keyakinan  akan  hak  asasi  manusia  yang mendasar,  akan  martabat  dan  harkat  manusia,  akan  persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta antara negara besar dan kecil.  Para  penandatangannya  mengikrarkan  diri  untuk melakukan  aksi  bersama  dan  terpisah  dalam  kerja  sama  dengan organisasi  ini  untuk  memperjuangkan  penghargaan  universal bagi, dan kepatuhan terhadap hak asasi amnusia serta kebebasan- kebebasan mendasar untuk seluruh manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. 22
Komisi  hak  asasi  manusia  mempersiapkan  sebuah pernyataan  internasional  tentang  hak  asasi  manusia  yang disetujui  oleh  Majelis  Umum  pada  tanggal  10  Desember  1948. Pernyataan  ini,  yaitu  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia ( universal declaration of human rights ), diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua  negara. 23 Hak-hak  yang  tercantum  dalam  deklarasi universal hak asasi manusia telah ditegaskan dalam istilah-istilah umum  dan  sebagian  prinsipnya  kini  telah  dianggap  sebagai hukum  kebiasaan  internasional  ( customary  international  law ), lantaran  semua  itu  mengantarkan  pada  hak-hak  yang  telah diterima  oleh  negara-negara  anggota  secara  umum.  Deklarasi universal hak asasi manusia telah menjadi kerangka-kerja bukan saka untuk perjanjian hak asasi manusia internasional setelahnya, tapi juga untuk banyak dokumen hak asasi manusia yang bersifat nasional dan regional. 24
Pada  tahun  1966,  kovenan  internasional  tentang  hak-hak sipil dan politik ( international covenant on civil and political rights (ICCPR) )  dan  kovenan  internasional  tentang  hak-hak  ekonomi sosial dan budaya ( international covenant on economic social and cultural  rights  (ICESCR) )  telah  disahkan  dan  keduanya  berlaku
21 James W. Nickel, Hak Asasi Manusia....., 1
22 James W. Nickel, Hak Asasi Manusia....., 3.
23 James W. Nickel, Hak Asasi Manusia.....,3.
24 Mashood A. Baderin, International Human Right...... , 20.
Muhammad Zamroni , Hukum Islam dan HAM................
pada  1976.  Kedua  kovenan  itu  bersama  dengan  deklarasi universal hak asasi manusia merupakan international bill of rights (peraturan  perundang-undangan  internasional  hak  asasi manusia). Hak-hak yang dijamin dalam kedua kovenan ini hampir mencakup  semua  nilai  dasar  yang  dijunjung  oleh  seluruh masyarakat beradab. 25 c. Kategorisasi Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia diketegorikan melalui subjek, objek atau generasi.  Oleh  karena  itu,  akan  terdapat  perbedaan  antara  hak- hak sipil dan politik dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta  hak-hak  individu  terpisah  dari  hak-hak  kolektif  dan kelompok.
Hak-hak  sipil  dan  politik  diacu  sebagai  hak-hak  generasi pertama.  Hal  ini  termasuk  hak  tradisional  yang  terkait  dengan kemerdekaan  dan  keadilan  yang  setiap  individu  berhak mendapatkannya dari negara. Hal sipil dan politik sebagaian besar bersifat individual. Sedangkan kategori generasi kedua adalah hak ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Hak  ini  dapat  disebut  sebagai  hak penghidupan  atau  penikmatan  yang  secara  kuat  diajukan  oleh bangsa-bangsa sosialis dan berkembang. 26
Selain dari dua generasi tersebut, terdapat generasi ketiga yakni  hak-hak  kolektif,  bukan  hak  individual.  Hak  kolektif dilukiskan  sebagai  hak-hak  solidaritas  yang  berpijak  pada solidaritas  diantara  manusia.  Baderin  menyebut  Karel  Vasak sebagai tokoh pendukung utama genarasi ini. Generasi ketiga ini meletakkan hak atas pembangunan, hak atas perdamaian dan hak atas lingkungan yang sehat dan seimbang diurutan teratas. Hak ini juga  mengusulkan  aspirasi-aspirasi  kerjasama  antara  bangsa- bangsa  maju  yang  makmur  pada  satu  sisi  dan  bangsa-bangsa berkembang  yang  miskin  disisi  lain  untuk  kemaslahatan  umat manusia.  Meskipun  belum  ada  perjanjian  internasional Perserikatan  Bangsa-bangsa  yang  bertolak  pada  hak  asasi generasi ketiga ini. 27 d. Universalisme dalam HAM internasional Universalisme  HAM  biasanya  dipertentangkan  dengan argumen  relativisme  budaya  dalam  setiap  diskursus  hak  asasi manusia internasional. Misalnya selama konferensi Wina tentang hak  asasi  manusia,  perwakilan-perwakilan  dari  negara-negara
25 Mashood A. Baderin, International Human Right...... , 20
26 Mashood A. Baderin, International Human Right...... , 22.
27 Mashood A. Baderin, International Human Right...... , 23.
Afrika,  Asia dan Muslim menentang  konsep universalisme  dalam hak  asasi  manusia  internasional  yang  dipandang  sebagai  Barat- sentris dan tidak peka terhadap budaya-budaya non-Barat.
Seruan  universalisme  dalam  hak  asasi  manusia  mengacu pada  keberlakuan  mendunia  (universal)  pada  deklarasi.  Namun demikian, komisi Perserikatan Bangsa-bangsa lebih berkonsentrasi  pada  universalitas  hak  asasi  manusia.  Deklarasi universal hak asasi manusia dirancang dalam istilah-istilah umum,
sehingga  penafsiran  atasnya  diserahkan  kepada  masing-masing negara.  Sehingga  tiap-tiap  negara  menafsirkan  nilai-nilai  yang dikandung oleh deklarasi tersebut dalam konteks budaya masing- masing. 28
Kontroversi  universalisme  hak  asasi  manusia  tidak sepenuhnya  timbul  sampai  hak  asasi  manusia  memapankan  diri sebagai kalisator tangguh dalam hubungan-hubungan internasional  yang  diperjuangkan  oleh  negara  barat  dan kesarjanaan  Barat  sebagai  akibatnya  mengedepankan  hak  asasi manusia  secara  ketat  sebagai  konsep  Barat  yang  tunduk  penuh pada  penafsiran  yang  berorientasi  barat.  Hal  ini  kemudian dihadapi  dengan  argumen-argumen  tandingan  yang  memberla penafsiran yang relatif secara budaya atas norma-norma hak asasi manusia  internasional.  Sejak  itu,  menurut  Baderin,  teori-teori pembanding  tentang  universalisme  versus  relativisme  budaya mengemuka  dalam  sasaran  hak  asasi  manusia  universal Perserikatan Bangsa-bangsa yang berbuntut pada paradoks. 29 e. Paradoks Universalisme dan Relativisme Budaya
Teori  universalisme  menandaskan  bahwa  hak  asasi manusia  adalah  sama  dimana  pun  juga,  baik  dalam  substansi maupun  dalam  penerapan.  Para  pendukung  universalisme menegaskan bahwa hak asasi manusia internasional semata-mata bersifat  universal.  Teori  ini  kebanyakan  disokong  oleh  negara- negara dan sarjana-sarjana Barat yang memaparkan universalisme  hak  asasi  manusia  dalam  perspektif  liberal  Barat yang  ketat.  Mereka  menolak  semua  klaim  terhadap  relativisme budaya  dan  menganggapnya  sebagai  teori  tertolak  yang  diusung untuk  merasionalisasi  pelanggaran-pelanggaran  hak  asasi manusia. Para sarjana yang berargumen bahwa hak asasi manusia telah  dikembangkan  dari  budaya  Barat  juga  sering  berargumen bahwa  norma-norma  Barat  harus  senantiasa  menjadi  model
28 Mashood A. Baderin, International Human Right...... , 23. 29 Mashood A. Baderin, International Human Right...... , 24.
Muhammad Zamroni , Hukum Islam dan HAM................
normatif  universal  bagi  hukum  hak  asasi  manusia  internasional. Para  pendukung  universalisme  berargumen  pada  penggunaan bahasa setiap manusia, setiap orang atau setiap pribadi. 30
Sedangkan  teori  relitivisme  budaya  pada  umumnya didukung  oleh  negara-negara  dan  sarjana-sarjan  non-Barat  yang berdalil bahwa hak asasi manusia tidak secara ekslusif berakar di Barat, tapi inhern dalam watak dasar manusia dan berpijak pada moralitas.  Oleh  karena  itu,  hak  asasi  manusia,  tidak  bisa ditafsirkan  tanpa  penghormatan  terhadap  perbedaan-perbedaan budaya  masyarakat.  Para  pendukung  relativisme  budaya menegaskan  bahwa  hak-hak  dan  aturan-aturan  moralitas bergantung pada konteks budaya. 31
2. Hukum Islam
a. Definisi Hukum Islam Dalam  memaknai  hukum  Islam,  para  ahli  sering  merujuk pada dua terma, syariah dan fikih meskipun secara teknik kedua tidak  semakna.  Secara  harfiyah,  syariah  bermakna  jalan  yang harus  diikuti  atau  jalan  yang  benar,  sedangkan  fikih  bermakna pemahaman. Hal ini bermakna bahwa syariah menetapkan hukum Tuhan dan memberikan petunjuk bagi peraturan kehidupan yang baik bagi manusia yang tujuannya untuk menunjukkan jalan yang paling baik bagi manusia. 32
Dalam  pengertian  hukum  yang  ketat,  syariah  merujuk kepada  korpus  hukum  yang  diwahyukan  dalam  al- Qur’an  dan sunnah  yang sahih .  Berbeda  dengan  fikih,  syariah  merujuk  pada sumber-sumber  utama  hukum  yang  secara  tekstual  tidak berubah-ubah. Pada sisi lain, fikih merujuk pada metode-metode hukum  yakni  pemahaman  yang  merupakan  penurunan  dan penerapan  syariah  yang  bisa  berubah  sesuai  dengan  zaman  dan keadaan-keadaan  yang  ada.  Signifikansi  perbedaan  keduanya terhadap  argumen-argumen  hukum  Islam  dibatasi  oleh  Baderin dalam  dua  kategori.  Pertama,  syariah  sebagai  sumber  hukum Islam bersifat ilahi dan tetap, sedangkan fikih sebgai pemahaman, penafsiran dan penerapan Syariah adalah produk manusiawi yang bisa  berubah  mengikuti  zaman  dan  keadaan-keadaan  yang  ada. Kedua, syariah secara luas mencakup aspek-aspek moral, hukum,
30 Mashood A. Baderin, International Human Right...... , 26.
31 Mashood A. Baderin, International Human Right...... , 27.
32 Abd al- A’la al - Maududiy, “Syariah dan Hak - hak Asasi Manusia” dalam Hak Asasi  Manusia  dalam  Islam ,  eds.  Harun  Nasution  dan  Bahtiar  Effendy  (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 170.
sosial  dan  spiritual  kehidupan  Muslim,  sedangkan  fikih  sebagian besar meliputi aspek hukum dan yuridis syariah yang dibedakan dari aspek moralnya. 33 b. Lingkup dan Tujuan Hukum Islam Pengetahuan tentang sasaran dan tujuan Syariah ( maqasid al- shari’ )  yang  telah  diidentifikasi  sebagai  peningkatan kemaslahatan  manusia  ( maslahah )  dan  pencegahan  kerusakan ( mafsadah )  adalah  penekanan  holistis  yang  penting  untuk mewujudkan lingkup yang tepat dan luhur dari hukum Islam. Hal ini menurut Baderin, menjadi patokan umum dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam. 34
Menurut  Baderin,  diantara  beberapa  kaidah  dan  ajaran yang dikukuhkan oleh para ahli fikih terutama  dalam penerapan hukum  Islam, maslahah dianggap  sebagai  sarana  paling  bisa berjalan untuk mewujudkan cita-cita Islam. Kaidah ini dikenalkan oleh  Imam  Malik  dan  kemudian  dikembangkan  lebih  jauh  oleh para ahli fikih semisal al-Ghazaliy dan al-Tufiy.
Istilah maslahah secara  harfiyah  berarti  kepentingan  atau kesejahteraan dan secara umum dipakai dalam fikih Maliki dalam makna  yang  lebih  sempit  untuk  mengungkapkan  prinsip kepentingan  publik  atau  kesejahteraan  publik  dan  sering  diberi syarat  dengan maslahah  mursalah saat  kepenting  tersebut  tidak terikat  pada  otoritas  tekstual  spesifik  tapi  didasarkan  pada pertimbangan  kebaikan  bersama.  Dalam  makna  ini maslahah sering  dipahami  berkonotasi  dengan maslahah  al-ummah yakni kepentingan  dan  kesejahteraan  umat  Islam  sebagai  keseluruhan. Bagaimanapun,  menurut  Baderin,  penggunaan maslahah untuk mencapai  kepentingan  atau  kesejahteraan  bersama  tidak  mesti menghalangi penerapannya yang lebih luas untuk melindungi hak asasi  manusia  dan  kesejahteraan  individu.  Konsep  umum maslahah juga  mengakomodasi  apa  yang  bisa  disebut  sebagai maslahah  shakhsiyah yakni  kepentingan  atau  kesejahteraan individu demi menjamin perlindungan hak asasi manusia. 35
Baderin  menambahkan,  sekalipun  hak  asasi  manusia secara  khusus  bertujuan  untuk  melindungi  hak-hak  individu, tujuan  tertingginya  adalah  menjamin  kepentingan  dan kesejahteraan  umat  manusia  secara  keseluruhan  dimanapun mereka berada. Melindungi kesejahteraan individu pada akhirnya
33 Mashood A. Baderin, International Human Right...... , 20.
34 Mashood A. Baderin, International Human Right...... , 42.
35 Mashood A. Baderin, International Human Right...... , 43.
Muhammad Zamroni , Hukum Islam dan HAM................
memastikan  kesejahteraan  masyarakat  dan  demikian  pula sebaliknya.  Hal  ini  menjadikan  kaidah maslahah sangat  relevan dengan pembahasan hak asasi manusia dalam hukum Islam. 36
Untuk menuntukan ruang lingkup dari maqasid al- shari’ah , al-Shatibiy  membuat  tiga  klasifikasi  hierarkis.  Tingkat  pertama dan  tertinggi  adalah  kebutuhan-kebutuhan  yang  tidak  bisa diabaikan ( daruriyah ) yang terdiri atas apa  yang  disebut usul al- khamsah , yakni hifz al-din (perlindungan atas agama), hifz al-nafs (perlindungan  atas  hidup), hifz  al-nasl (perlindungan  atas keturunan), hifz  al-mal (perlindungan  atas  harta), hifz  al- ‘aql (perlindungan atas akal). 37
Tingkatan  kedua  adalah  kebutahan hajjiyat ,  yakni kebutuhan  yang  pengabaiannya  dapat  menyebabkan  kesusuhan hidup,  tapi  penegakannya  tidak  menyebabkan  keruntuhan masyarakat.  Tingkatan  ketiga  adalah  kebutuhan  yang  terkait dengan  perbaikan  kehidupan  ( tahsinat )  yang  terdiri  atas  hal-hal yang  bisa  meningkatkan  dan  pemperindah  kehidupan  secara umum dan karenanya memperkaya watak syariah secara umum. 38 Kaidah maslahah ini  yang  kemudian  dijadikan  sebuah  acuan metodik oleh Baderin dalam penegakan hukum hak asasi manusia internasional dalam koridor hukum Islam.
Isu Konseptual Dialog Mashood A. Baderin 1. Membuang Kendala Tradisional Dalam  pandangan  Baderin,  secara  tradisional,  terdapat sejumlah  kesulitan  yang  menghadang  diskursus  hak  asasi manusia dari perspektif hukum Islam. kendala-kendala tradisional harus  dibongkar  agar  memudahkan  penerapan  pendekatan dialogis. 39
Kendala  tradisional  yang  dimaksud  Baderin  adalah penafsiran  garis  keras  ( hardline  interpretations )  yang  kaku terhadap  syariah  dan  penerapan  yang  non-relatif  atas  hukum Islam.  Penafsiran  semacam  ini  menjadikan  konsep  hak  asasi manusia  dalam  hukum  Islam  sering  dibahas  dari  sudut  pandang yang  mencela  atau  membela,  tergantung  pada  kecenderungan para pembahas.
36 Mashood A. Baderin, International Human Right...... , 43
37 Ibrahim bin Musa al-Shatibiy, al-Muwafaqat, Vol. II (Saudi Arabia: Dar Ibn ‘Affan, 1997), 20.
38 Ibrahim bin Musa al-Shatibiy, al-Muwafaqat.... , 21-22.
39 Mashood A. Baderin, International Human Right...... , 10.
Dengan  adanya  penafsiran  semacam  ini,  dibanyak  negara Muslim menerapkan syariah tidak sesuai dengan  prinsip-prinsip syarah  yang  sebenarnya.  Hal  ini  kemudian  memancing  celaan yang menyalahkan hukum Islam  atas  banyak tindakan dan sikap yang  mengerikan  di  sebagaian  pemerintahan  negeri-negeri Muslim.
2. Tanggapan-tanggapan Islam atas Diskursus HAM internasional Dengan mengutip pendapat Halliday, Baderin mengidentifikasi lima jenis tanggapan Islam terhadap perdebatan hak  asasi  manusia  internasional.  Pertama,  Islam  selaras  dengan hak asasi manusia internasional. Kedua, hak asasi manusia hanya bisa  sepenuhnya  diwujudkan  dibawah  hukum  Islam.  Ketiga, tujuan hak asasi manusia internasional adalah agenda imperialis yang  harus  ditentang.  Keempat,  Islam  tidak  selaras  dengan  hak asasi  manusia  internasional.  Kelima,  yang  menurut  Baderin dilewatkan oleh Halliday, tujuan hak asasi manusia internasional memiliki agenda anti agama yang tersebunyi. 40
Dari  kelima  tanggapan  tersebut,  tanggapan  yang  paling bisa  dipertahankan  menurut  Baderin  adalah  pandangan  bahwa Islam selaras dengan hak asasi manusia. Pandangan ini, menurut Baderin  tidak  hanya  didasari  oleh  pembacaan  secara  apologetis atas gagasan hak asasi manusia Barat dalam prinsip-prinsip Islam, akan  tetapi  metode-metode  hukum  Islam  mengandung  prinsip- prinsip  umum  pemerintahan  yang  baik  dan  kesejahteraan manusia  yang  mengabsahkan  cita-cita  modern  tentang  hak  asasi manusia  internasional.  Kesusesuain  ini  juga  dapat  dilihat  dari penghargaan  atas  keadilan,  perlindungan  kehidupan  dan martabat manusia adalah prinsip pokok syariah yang dirujuk oleh al- Qur’an. 41 3. Prinsip Justifikasi
Hak asasi manusia pada umumnya, dipandang oleh bangsa- bangsa  Barat  sebagai  produk  liberalisme  Barat,  yang  membela nilai-nilai  seperti  kebebasan,  kemerdekaan,  individualisme  dan toleransi.  Namun  demikian,  dikalangan  banyak  bangsa  Muslim, leberalisme Barat dilihat sangat permisif dan dapat merusak nilai- nilai  moral  masyarakat  yang  berjalan  diatas  syariah.  Hanya  saja, menganggap  bahwa  liberalisme  dan  hak  asasi  manusia  adalah gagasan-gagasan tentang kemerdekaan dan kebebasan penuh tiap individu  untuk  melakukan  apapun  yang  dia  kehendaki
40 Ibrahim bin Musa al-Shatibiy, al-Muwafaqat...., 13. 41 Ibrahim bin Musa al-Shatibiy, al-Muwafaqat....., 13.
Muhammad Zamroni , Hukum Islam dan HAM................
bertentangan  dengan  landasan-landasan  utama  otoritas  politik dan  Hukum.  Sesuai  sifat  dasarnya,  baik  otoritas  hukum  maupun politik  membentuk  pembatasan  tertentu  atas  kebebasan  dan kemerdekaan  tiap  individu.  Oleh  sebab  itu,  kekuasaan  Negara dalam  mencampuri  tindakan-tindakan  tiap  individu  tidak sepenuhnya  dibuang  dalam  teori  liberal  atau  hak  asasi  manusia akan tetapi semata-mata dibatasi pada kepastian hukum. 42
Menurut hukum Islam, otoritas politik bukan saja memiliki tugas  kepada  manusia  tapi  juga  kepada  Allah  untuk  tidak melanggar  kebebasan  dan  kemerdekaan  rakyat  tanpa  justifikasi. Prinsip  justifikasi  didukung  oleh  fakta  bahwa  kalusul  justifikasi pada  lazimnya  menyertai  hampir  semua  larangan  menyangkut hubungan-hubungan  antar  manusia.  Berdasarkan  hal  tersebut, parameter justifikasi di dalam Islam seringkali terdapat dalam al- Qur’an  itu  sendiri.  Sekalipun  al - Qur’an  tidak  mengalami amandemen,  ketentuan-ketentuannya  bisa  ditafsirkan  sesuai dengan  perubahan-perubahan  masyarakat  dan  prinsip  justifikasi yang terakit di dalam nilai-nilai holistik syariah melalui cara yang menjamin  tiadanya  penyimpangan  dari  landasan-landasan ilahinya.  Sehingga  dikenal  ungkapan  umum  dalam  hukum  Islam tataghayyar al-ahkam bi taghayur al-zaman yang pada umumnya berlaku  pada  perkara  menyangkut  hubungan  antar  manusia. 43 Kaidah  ini  dimaksudkan  bahwa  putusan-putusan  hukum  bisa berubah seiring perubahan zaman.

## Diaolog antara Hak Asasi Manusia dengan Hukum Islam
Dalam  mendialektikan  anatara  hak  asasi  manusi  dengan hukum  Islam,  Baderin  memperkenalkan  anaslisis  menyeluruh perbandingan  hukum  internasional  hak  asasi  manusia,  yakni kovenan  internasional  tentang  hak  sipil  dan  politik  seta  kovenan tentang  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  dan  hukum  Islam.  Kedua kovenan tersebut dibahas secara terpisah dan dianalisis pasal demi pasal. Dalam kajian ini, tidak dibahas secara menyeluruh akan tetapi hanya beberapa bagian dari pasal dua kovenan sebagai sample yang dapat menunjukkan proses dialog antara hak asasi manusia dengan hukum Islam dalam kajian Mashood A. Baderin.
42 Ibrahim bin Musa al-Shatibiy, al-Muwafaqat.... , 45. 43 Ibrahim bin Musa al-Shatibiy, al-Muwafaqat.... ., 46.
Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik  dalam  Sorotan Hukum Islam
Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik menjamin 24 hak  asasi  sipil  dan  politik.  Sasaran  dan  tujuan  kovenan  ini  adalah untuk  menciptakan  standar-standar  hak  asasi  manusia  yang mengikat  secara  hukum  dengan  mendefinisikan  hak-hak  sipil  dan politik  serta  menempatkannya  dalam  kerangka  kewajiban  yang mengikat  secara  hukum  terhadap  semua  negara  yang  meratifikasi dan  menyediakan  perangkat  efektif  untuk  mengawasi  kewajiban- kewajiban  yang  telah  diakui.  Dalam  kajian  ini  hanya  menyebutkan beberapa  pasal  sebagai  sample  mekanisme  dialog  yang  digunakan oleh Baderin.
a. Kesetaraan Hak antara Laki-laki dan Perempuan
Pasal 3 Negara-negara  pihak  pada  kovenan  ini  berjanji  untuk  menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam penikmatan hak sipil dan politik yang tercantum dalam kovenan ini.
Kesetaraan  dan  non-diskriminasi  adalah  prinsip  paling mendasar  hak  asasi  manusia.  Prinsip  ini  berpijak  pada  pengakuan bahwa  semua  manusia  dilahirkan  bebas  dan  setara  dalam  hak  dan martabat.  Sehingga  hak  asasi  manusia  diharuskan  bersifat  egaliter dan  dinikmati  oleh  semua  manusia  dalam  kesamaan  yang  utuh. Prinsip non-diskriminasi adalah perluasan dari hal tersebut sehingga penikmatan  hak  asasi  manusia  harus  tanpa  pembedaan  apapun, seperti  ras,  warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa,  agama,  pandangan politik  dan  lainnya,  asal-usul  kebangsaan  atau  sosial,  status kekayaan, kelahiran atau lainnya.
Hukum  Islam  juga  mengakui  kesetaraan  laki-laki  dan perempuan  sebagai  manusia,  akan  tetapi  menurut  Baderin, kesetaraan  tersebut  tidak  mengandung  kesetaraan  mutlak  mereka dalam peran, terutama dalam persoalan keluarga. Baderin kemudian menguatkan pendapatnya dengan menyebut Pasal 6 Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam yang  menyebutkan  bahwa  permpuan  setara  dengan  laki-laki  dalam hal  martabat  manusia,  serta  mempunyai  hak-hak  untuk  dinikmati dan  kewajiban-kewajiban  untuk  dilaksankan.  Perempuan  memiliki gatra  sipilnya  sendiri  dan  kemudian  keuangan,  serta  hak  untuk mempertahankan  nama  dan  nasabnya.  Suami  berkewajiban  untuk membantu dan menghidupi keluarga. 44
44 Ibrahim bin Musa al-Shatibiy, al-Muwafaqat,.... ., 60.
Muhammad Zamroni , Hukum Islam dan HAM................
Sekalipun istri tidak dilarang untuk menyediakan nafkah dan kesejahteraan  bagi  keluaraga,  akan  tetapi,  menurut  Baderin,  suami tetaplah  menjadi  pihak  yang  wajib  secara  hukum  untuk melakukannya.  Baderin  mengakui  kesetaraan  perempuan  dalam Islam dengan  didasarkan  prinsip setara ( equal ) tapi tidak sederajat ( equivalent ). 45 Hal ini berarti bahwa kesetaraan perempuan dengan laki-laki tidak berimplikasi pada kesederajatan atau kesamaan total dalam peran terutama menyangkut kehidupan keluarga.
Baderin  berkesimpulan  dalam  pembahasan  ini  bahwa, kendatipun Islam sejak empat belas abad lalu sudah memerdekakan perempuan dari berbagai keadaan yang tidak manusiawi, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa laki-laki pada satu sisi menikmati hak dan  kebebasan dengan hasil penafsiran yang pada satu sisi bersifat konstruktif  dan  evolusioner  tapi  pada  sisi  lain  menganggap  semua hak dan kemerdekaan perempuan berhenti pada pendapat-pendapat yuristis madhhab-madhhab klasik fikih Islam. Nabi Muhammad-pun, menurut  Baderin,  telah  mengajarkan  kesetaraan  melalui  sabdanya bahwa  perempuan  adalah  saudara  laki-laki.  Oleh  karena  itu, perempuan  sama-sama  layak  atas  segenap  hak  dan  kemerdekaan dunia  masa  kini,  dengan  tetap  menaati  prinsip-prinsip  moralitas publik  yang  berlaku  bagi  perempuan  dan  laki-laki  menurut  hukum Islam.  Bagi  baderin,  ketimbang  sebuah  negara  memaksa  pendapat salah  satu  yuridis  dalam  hukum  Islam  yang  dapat  mengekang perempuan,  sehingga  melenyapkan  pendapat  lain  yang  lebih moderat  misalnya,  lebih  baik  negara  tersebut  membiarkan perempuan Muslim untuk memilih secara sukarela antara beberapa pendapat  yurispudensial  yang  sama-sama  memiliki  keabsahan hukum.  Sehingga  dalam  pelaksanaannya,  pendekatan  ini  akan memperlihatkan  untung-rugi  antara  hak  perempuan  dalam  hukum Islam dan Hukum hak asasi manusia internasional. 46
b. Hak atas Hidup Pasal 6
1) Setiap manusia mempunyai hak hidup yang melekat pada dirinya. Hak  ini  harus  dilindungi  oleh  hukum.  Tidak  seorangpun  dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
2) Dinegara-negara  yang  belum  menghapuskan  hukuman  mati, putusan  hukuman  mati  hanya  dapat  dijatuhkan  terhadap kejahatan yang paling berat sesuai  dengan hukum yang berlaku
45 Ibrahim bin Musa al-Shatibiy, al-Muwafaqat......, 63
46 Ibrahim bin Musa al-Shatibiy, al-Muwafaqat..... , 65-66.
pada  saat  dilakukannya  kejahatan  tersebut,  dan  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  kovenan  ini  dan  konvensi tentang  pencegahan  dan  penghukuman  kejahatan  Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan berwenag.
3) Apabila  perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, disepakati  bahwa  tidak  ada  hal-hal  dalam  pasal  ini  yang membenarkan  Negara  Pihak  Kovenan  ini,  untuk  mengurangi dengan  cara  apapun  kewajiban  yang  dibebankan  berdasarkan ketentuan dalam konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan Genosida.
4) Siapapun  yang  dijatuhi  hukuman  mati  mempunyai  hak  untuk mendapatkan pengampunan atau keringanan hukuman, amnesti, pengampunan atau pengurangan hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
5) Hukuman  mati  tidak  dapat  dijatuhkan  atas  kejahatan  yang dilakukan  oleh  seseorang  dibawah  usia  18,  dan  tidak  dapat dilaksankan pada perempuan yang tengah mengandung.
6) Tidak  ada  satupun  dalam  pasal  ini  yang  dapat  digunakan  untuk menunda  atau  mencegah  penghapusan  hukuman  mati  oleh negara-negara pihak pada kovenan ini.
Kehidupan adalah modal paling berharga yang darinya semua kemungkinan  bersumber.  Maka  dari  itu,  terdapat  kesepakatan mengenai fakta bahwa hak hidup adalah hak asasi yang paling tinggi dan mendasar. Tanpa ini semua hak asasi manusia lain menjadi tidak bermakna. 47 Para sarjana berpendapat bahwa hak hidup  adalah jus cogens (prinsip  dasar)  dalam  hukum  internasional.  Oleh  sebab  itu hak ini harus ditafsirkan secara sempit.
Baderin  mengemukakan  beberapa  penafsiran  tentang  pasal tersebut, bahwa pasal ini mencakup antara lain tugas tertinggi untuk mencegah  perang,  tindakan  genosida  dan  tindakan-tindakan kekerasan  massa  lain  yang  menyebabkan  hilangnya  kehidupan secara  sewenang-wenang.  Begitu  juga  tentang  tugas  untuk mengambil  semua  langkah  yang  dimungkinkan  demi  mengurangi kematian  bayi  dan  meningkatkan  harapan  hidup  terutama  dengan mengambil  langkah-langkah  penghapusan  malnutrisi  dan  wabah, larangan  pembuatan,  percobaan,  pemilikan,  penggunaan  dan
47 Muhammad al-Ghozaliy, Huquq al- Insan bain Ta’lim al - Islam wa I’lam al - Umam al-Muttahidah (Kairo: Nahdah Misr, 2005), 212.
Muhammad Zamroni , Hukum Islam dan HAM................
pemanfaatan  senjata  nuklir  dan  juga  melakukan  upaya-upaya memperketat perdamaian dan keamanan internasional. 48
Pokok  maupun  tafsiran  dari  pasal  ini  bersesuaian  dengan hukum Islam. Terdapat banyak ayat dalam al- Qur’an maupun hadis yang  mengakui  kesucian  kehidupan  manusia,  memerintahkan perlindungannya  dan  melarang  perampasannya.  Ketentuan- ketentuan  syariah  tentang  kesucian  dan  pemeliharaan  kehidupan manusia  sedemikian  mendasar  dan  tegas  sehingga  tidak  mungkin diingkari.  Misalnya  dalam  surat  al- An’am  ayat  151,  al - Isra’  ayat  33, al-Maidah ayat 32.
Berdasarkan  ayat  tersebut,  para  ahli  fikih  Islam  sepenuhnya sepakat tentang kesucian nyawa manusia dan kewajiban pada pihak berwenang  untuk  melindung  hak  hidup  tiap  individu. 49 Baderin mengutip  pasal  2  dari  Deklarasi  Kairo  Organisasi  Konferensi  Islam tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam yang menentukan:
(a) Hidup adalah anugrah yang diberikan Allah dan hak hidup dijamin bagi setiap manusia, individu, masyarakat, dan negara berkewajiban  melindungi  hak  ini  dari  segala  pelanggaran  dan dilarang  mengambil  hidup  orang  kecuali  disebabkan  alasan syariah.  (b)  Dilarang  mempergunakan  sarana  yang  berakibat pada  pemusnahan  genosidal  umat  manusia.  (c)  Perlindungan atas  jiwa  manusia  selama  waktu  yang  ditentukan  oleh  Allah merupakan  tugas  yang  diembankan  oleh  syariah.  (d) Keselamatan  dari  cedera  badan  merupakan  hak  yang  dijamin. Negara  memiliki  kewajiban  untuk  menjaganya  dan  dilarang melanggarnya tanpa alasan syariah.
Dalam  deklarasi  ini,  syariah  menentukan  hak  hidup  bagi seseorang dalam kaitan dengan kejahatan yang bisa berakibat pada hukuman mati dalam hukum Islam. pengambilan hak hidup dalam al- Qur’an  harus  melalui  dua  ketentuan  yang  telah  ditekankan  dalam ayat tersebut.
Deklarasi  tersebut  juga  membawa  pengecualian  kepada  hak hidup  dalam  kovenan  tentang  hak-hak  Sipil  dan  Politik  terkait masalah  hukuman  mati.  Dalam  menanggapi  pertentangan  ini, Baderin  mencoba  mendialogkan  dua  ketentuan  dengan  mengacu pada  beberapa  penafsiran  dari  pasal  6  hak  asasi  manusia internasional.  Terdapat  pembatasan-pembatasan  hukuman  mati
48 Baderin, International Human Right , 67.
49 Abd al-Rahman al-Jaziriy, al-Fiqh ala Madhahib al- Arba’ah , Vol. V (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 2002), 221.
yang terkandung dalam pasal tersebut. Pertama, hukuman mati tidak bisa  diterapkan  kecuali  pada  kejahatan  paling  serius  dan  sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan berlangsung (pasal 6  (2)).  Terma  kejahatan  paling  serius  dalam  pasal  ini  tidak didefinisikan  secara  jelas  dalam  kovenan  tersebut,  akan  tetapi, komite hak asasi manusia melihat beberapa fakta di berbagai negara kemudian menafsirkan batasan-batasan tersebut. Sehingga termasuk kejahatan serius adalah  perampokan (Korea), perdagangan sampah beracun  (Kamerun),  bersekongkol  mendukung  bunuh  diri, pelanggaran  yang  terkait  dengan  obat-obatan,  pelanggaran kepemilikan (Sri Langka), pengulangan tindakan menghindari dinas militer (Irak). 50
Dalam hukum tradisional Islam, hukuman mati pada dasarnya dijatuhkan untuk pelanggaran pembunuhan, perzinaan, kemurtadan, dan perampokan bersenjata di tempat umum. Argumen para ahli dan sarjana  hukum  Islam  adalah  bahwa  pola  dan  keadaan  semua pelanggaran  diatas  berujung  pada  hukuman  mati  lantaran  semua pelanggaran  tersebut  adalah  kejahatan  paling  serius.  Pembunuhan menyebabkan  hukuman  mati  berpijak  pada  perintah qisas . Perampokan  bersenjata  ditempat  umum  mendatangkan  hukuman mati jika menimbulkan korban meninggal. Perzinaan mengharuskan kesepakatan empat saksi laki-laki yang waras, beragama Islam, dan dewasa yang langsung melihat perbuatan zina tersebut. Kemurtadan yang  menyebabkan  hukuman  mati  menurut  definisi  sejumlah  ahli fikih dalam konteks hasutan atau penghianatan terhadap negara dan bukan  sekedar  kemurtadan  semata-mata. 51 Dalam  Islam-pun, terdapat  ketentuan  ketentuan  prosedural  atau  keringanan  dan dengan  ketentuan  syarat-syarat  yang  ketat  bagi  pelanggaran  yang bisa berujung pada hukuman mati.

## Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Sorotan Hukum Islam
Kovenan  internasional  hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  mengakui sembilan  hak  substantif  dalam  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Seperti halnya  kovenan  hak  politik,  hak  ekonomi  dalam  kajian  ini  hanya menyebutkan  sebagian  untuk  menjelaskan  mekanisme  Baderin dalam  melakukan  dialog  antara  hak  asasi  manusia  internasional dengan  hak  asasi  manusia.  Dalam  hal  ini,  kajian  ini  hanya
50 Baderin, International Human Right , 69. 51 Baderin, International Human Right, 69.
Muhammad Zamroni , Hukum Islam dan HAM................
memberikan  contoh  mengenai  hak  atas  Pekerjaan  yang  tertuang dalam kovenan,
Pasal 6 1) Negara-negara  pihak  pada  kovenan  ini  mengakui  hak  atas pekerjaan,  termasuk  hak  setiap  orang  atas  kesempatan  untuk mencari  nafkah  melalui  pekerjaan  yang  dipilih  atau  diterima secara  bebas  dan  akan  mengambil  langkah-langkah  yang  tepat guna melindungi hak ini.
2) Langkah-langkah  yang  diambil  oleh  negara  pihak  kovenan  ini untuk  mencapai  perwujudan  hai  ini  sepenuhnya  meliputi  juga program  pelatihan,  bimbingan  teknik  dan  kejujuran,  kebijakan dan  teknik-teknik  untuk  mencapai  perkembangan  ekonomi, sosial dan budaya yang mantap, serta pekerjaan yang penuh dan produktif dengan syarat-syarat yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi dasar bagi perorangan.
Secara  umum  aturan  dalam  kovenan  ini  tidak  berbenturan dengan  hukum  Islam.  Islam  menjelaskan  banyak  dalam  al- Qur’an maupun  Hadis  mengenai  kedudukan  dan  pentingnya  bekerja.  Akan tetapi  jika  aturan  ini  disambungkan  dengan  hak  pekerjaan  bagi perempuan  khususnya  jenis  pekerjaan  Hakim,  maka  terdapat beberapa kontradiksi akan hal tersebut.
Baderin mengemukakan bahwa adanya perselisihan diantara Ulama fikih tradisional tentang masalah pengangkatan perempumpuan  menjadi  hakim.  Mayoritas  Ulama  fikih  tradisional melarang perempuan memegang jabatan hakim, kecuali Abu Hanifah yang berpendapat bahwa perempuan bisa diangkat jadi hakim dalam perkara-perkara  perdata.  Bebeda  dengan  Abu  Hanifah,  Ibn  Jarir  al- Tabariy dan Ibn Hazm berpendapat bahwa perempuan bisa menjadi hakim  dalam  semua  perkara  sama  seperti  laki-laki.  Al-Tabariy berargumen bahwa lantaran perempuan bisa menjadi mufti maka dia juga bisa menjadi hakim. 52
Relasi  anatara  perempuan  dan  laki-laki  dalam  keluarga, ditekankan  oleh  Baderin  lebih  merujuk  pada  pertimbangan  moral. Keterbatasan  perempuan  dalam  wilayah  publik  yang  selalu dilandaskan  pada  kehawatirannya  dalam  melaksankan  kewajiban dalam  wilayah  domestik  tidak  lagi  dapat  diterima.  Selama perempuan  memiliki  kesepakatan  dengan  pasangannya  maka  bagi
52 Baderin, International Human Right , 180.
perempuan tidak ada batasan untuk melaksanakan pekerjaan yang ia inginkan demi kepentingan kemashlahatan keluarga. 53
Kesimpulan
Dari  pemaparan  diatas,  Baderin  memberikan  kepastian adanya  wacana  Hak  Asasi  Manusia  di  dalam  hukum  Islam.  Analisa- analisa yang dipaparkan Baderin, meragukan teori ketidaksepadanan  dan  menyingkap  keberadaan  satu  persamaan mendasar  yang  positif  dan  luas  anatara  hukum  internasional  hak asasi  manusia  dan  hukum  Islam.  Kajian  yang  dilakukan  Baderin bukanlah mengaburkan beberapa ranah perbedaan yang ada dalam lingkup dan penerapan, namun justru mendukung suatu basis positif guna mengelola perbedaan-perbedaan tersebut melalui pengembangan  metodologi  komplementer  antara  kedua  tatanan hukum itu.
Pemabahasan tentang kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR) dan kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dengan pertimbangan hukum Islam yang diajukan  Baderin,  menggambarkan  kepada  kita  bahwa  terdapat harmonisasi  konstruktif  norma-norma  hak  asasi  manusia internasional  dengan  hukum  Islam.  Gagasan  ini  disatu  sisi memberikan sumbangsih pengetahuan baru menegenai dasar-dasar hak asasi manusia dalam hukum Islam, di sisi lain juga memberikan kontribusi  bagi  pembangunan  pendekatan  baru  dalam  melakukan kajian  tentang  hukum-hukum  internasional.  Baderin  menekankan dalam  awal  kajiannya,  agar  menanggalkan  prasangka  antara  pakar dan  pendukung  hak  asasi  manusia  internasional  dan  hukum  Islam. Begitu  juga  analisis  pendekatan  dengan  metode  tafsir  yang  inklusif evolusioner  dan  konstruktif  yang  berhasil  mengakomodasi  dua hukum  ini,  dapat  digunakan  untuk  menganalisasi  kajian-kajian internasional  lain  yang  dipandang  bertentangan  dengan  hukum Islam.
Lingkup hak asasi manusia internasional dapat secara positif lebih  ditingkatkan  didunia  Muslim  melalui  penafsiran  syariah  yang moderat,  dinamis,  dan  konstruktif  dibandingkan  dengan  penafsiran garis keras dan statis, terutama dalam hubungannya dengan hak-hak perempuan. Analisa yang diajukan Baderin dalam melakukan dialog kedua  hukum  ini  dengan  mengkaji  ulang  beberapa  tafsiran tradisional  syariah  dengan  mempertimbangkan  pendapat-pendapat moderat  yang  sama  validnya,  yang  sudah  ada  bahkan  dari  masa
53 Baderin, International Human Right, 69.
Muhammad Zamroni , Hukum Islam dan HAM................
Ulama’  Fikih  awal,  demi  perwujudan  menyeluruh  dari  hak -hak didalam kovenan dalam penerapan hukum Islam.

## Daftar Pustaka
Baderin, Mashood A. International Human Right and Islamic law. New York: Oxford University Press, 2003.
Brohi,  Allah  Bukhs  Karim  Bukhs.  “Islam  and  Human  Rights”,  dalam The Challenge  of Islam. (London:  Islamic Council of Europe, 1978).
Davidson, Scott. Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan  Internasional ,  terj.  A.  Hadyana  Pudjaatmaka.
(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994).
Dowrick,  F.E. Human  Rights:  Problems,  Perspective  and  Texts.
(Farnborough: Saxon House, 1979).
Ghozaliy  (al),  Muhammad. Huquq  al- Insan  bain  Ta’lim  al -Islam  wa I’lam al -Umam al-Muttahidah. (Kairo: Nahdah Misr, 2005).
Jaziriy (al), Abd al-Rahman. al-Fiqh ala Madhahib al- Arba’ah . Beirut: (Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 2002).
Locke,  Jhon. The  Second  Teatise  of  Civil  Goverment  and  a  Letter Concerning Toleration. (Oxford: Blackwell, 1946).
Maududiy  (al),  Abd  al- A’la.  “Syariah  dan  Hak - hak  Asasi  Manusia” dalam Hak Asasi Manusia dalam Islam , eds. Harun Nasution dan Bahtiar Effendy. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).
Nickel, James W. Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia, terj.  Titis  Eddy  Arini.  Jakarta:
(Gramedia Pustaka Utama, 1996).
Rahman, Fazlur. Islam. (London: University of Chicago Press, 1979).
Selected Works, Selected Works of Mashood Baderin,
works.bepress.com/mashood_baderin diakses  tanggal  27
November 2015.
Shatibiy (al), Ibrahim bin Musa. al-Muwafaqat, (Saudi Arabia: Dar Ibn ‘Affa n, 1997).
Szabo,  Imre.  “Historical  Foundations  of  Human  Rights  and Subsequent  Development”,  dalam The  International Dimensions  of  Human  Right ,  ed. K.  Vasak.  (Westpost:
Greenwood Press, 1982).