## Peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatannya di Kabupaten Badung
Luh Putu Indah Sari Yudhaningsih 1
1 Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: indahsari77 @gmail.com Info Artikel Abstract Masuk:
Diterima: Terbit:
Keywords: Responsibilities of a Notary Public, The role of the Regional Supervisory Council, The role of the Ministry of Law and Human Rights The results of this study indicate that the role of the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) of Bali province is an extension of the Minister of Law and Human Rights. If related to the  notary  case  that  occurred  in  Badung  Regency,  it  has  been stated  in  article  3  of  Ministerial  Regulation  No.  30  of  2018 regarding  the  duties  and  functions  of  the  Ministry  of  Law  and Human Rights. The Ministry of Law and Human Rights has the function  and  task  of  installing  a  notary  public.  The  Regional Supervisory Council (MPD) has the role of overseeing the notary public.  While  the  role  of  the  Badung  Regency  Regional Supervisory Council refers to Article Article 21 of the Minister of Law  and  Human  Rights  Regulation  (M.02  /  2004)  where  the Regional  Supervisory  Council  is  in  charge  as  supervisor  and examiner in cases reported in the Badung Regency. The method in this  paper  uses  empirical  legal  research  methods,  which  use primary data and secondary data. Primary data is data obtained by direct study from the research location, while secondary data is legal material in research taken from the literature. If there is no appointment of a substitute notary from the minister and a letter from the MPP, the authentic deed remains the responsibility of the notary before we end and even if there is a notary who is involved in the case, the notary is still responsible for the authentic deed.

## Abstrak
Kata kunci:
Tanggung Jawab Notaris, Peranan Majelis Pengawas Daerah, Peranan Kemenkumham
Corresponding Author: Luh Putu Indah Sari Yudhaningsih, E-mail: indahsari77@gmail.com

## DOI:
xxxxxxx Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  peranan  Kementerian Hukum  dan  HAM  (Kemenkumham)  provinsi  Bali  merupakan perpanjangan  tangan  dari  Menteri  Hukum  dan  HAM.  Jika dikaitkan  dengan  kasus  notaris  yang  terjadi  di  Kabupaten Badung,  telah  tertera  pada  pasal  3  Peraturan  Menteri  No  30 Tahun  2018  mengenai  tugas  dan  fungsi  dari  Kemenkumham. Kemenhuham memiliki fungsi dan tugas melantik notaris. Majelis Pengawas  Daerah  (MPD)  memiliki  peran  mengawasi  notaris. Kemenhumham  berperan  juga  sebagai  pengawas  notaris  tetapi tidak sedetail MPD. Sedangkan peranan dari Majelis Pengawas Daerah  Kabupaten  Badung  mengacu  pada  Pasal  21  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  (M.02/2004)  dimana  Majelis Pengawas  Daerah  bertugas  sebagai  pengawas  dan  pemeriksa dalam  kasus  yang  dilaporkan  di  Kabupaten  Badung  tersebut. Metode  dalam  penulisan  ini  mempergunakan  metode  penelitian hukum  empiris,  dimana  mempergunakan  data  primer  dan  data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara dengan
studi  langsung  dari  lokasi  penelitian,  sedangkan  data  sekunder merupakan  bahan  hukum  dalam  penelitian  yang  diambil  dari kepustakaan.  Jika  belum  adanya  penunjukan  notaris  pengganti dari  menteri  dan  surat  dari  MPP,  Akta  otentik  tetap  menjadi tanggung  jawab  notaris  sebelum  werda  berakhir  dan  walaupun ada  notaris  yang  terlibat  kasus,  maka  notaris  tersebut  tetap bertanggung jawab terhadap akta otentik tersebut.
.

## 1. Pendahuluan
Notaris merupakan pejabat hukum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan dalam akta autentik. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya di kabupaten atau kota. Menurut Pasal 18 Undang-undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 menegaskan:
“Notaris  mempunyai  tempat  kedudukan  di  daerah  Kabupaten  atau  Kota  dan mempunyai  wilayah  jabatan  meliputi  seluruh  wilayah  provinsi  dari  tempat kedudukannya” 1
Notaris  selain  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  akta  auntentik,  notaris  juga memiliki larangan, salah satunya di mana disebutkan pada Pasal 17 huruf b Undang- undang Jabatan Notaris (UUJN) No 2 Tahun 2014 yang menyebutkan:
“Notaris  dilarang  meninggalkan  wilayah  jabatannya  lebih  dari  7  (tujuh)  hari  kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.”
Pengaturan di atas tidak diikuti dalam implementasinya, contohnya salah satu notaris di Kabupaten Badung yang bernama “X”,  berdasarkan surat laporan tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Bali Nomor W.20.PW.01.02- 3595,  di  mana  surat  tersebut  ditunjukan  kepada  Majelis  Pengawas  Notaris  Daerah (MPD) Kabupaten Badung, perihal untuk melakukan pengecekan Notaris tersbut yang menginformasikan  masyarakat  telah  meninggalkan  wilayah  jabatannya  ke  Makasar, padahal  secara  jelas  diatur  dalam  Pasal  17  huruf  Undang-undang  Jabatan  Notaris (UUJN) No 2 Tahun 2014, bahwa notaris tidak dapat meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari tanpa alasan yang sah 2 .
Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada notaris di mana merupakan sanksi yang timbul  dari  hubungan  antara  pemerintah  (melalui  lembaga  yang  berwenang)  dan warganya. Tanpa perantara seorang hakim, sanksi itu dapat langsung dijatuhkan oleh pemerintah. 3 Sanksi  kode  etik  dapat  dijatuhkan  terhadap  Notaris  yang  melakukan
1 Laurensius  Arlima  S.  2015  . Notaris  dan  Penegakan  Hukum  oleh  Hakim, CV  Budi  Utama. Yogjakarta. h. 51
2 Wardio,  D.,  &  Hanim,  L.  (2018).  Peranan  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  Terhadap Pengawasan Pelaksanaan  Tugas Jabatan Notaris Di  Kabupaten Sleman. Jurnal  Akta , 5 (1), 127- 140.
3 Abdul Ghofur Anshori, 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum &Etika . Ull Press. Yogjakarta. h. 52
pelanggaran terhadap kode etik jabatan Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh MKN (Majelis Kehormatan Notaris) 4 .
Notaris diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai pejabat umum wajib bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam  pembuatan  alat  bukti  tertulis,  khususnya  berupa  akta  autentik  dalam  bidang hukum perdata. Keberadaan notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian. 5 Menjamin  kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum  yang  berintikan  pada kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris. 6
Mencegah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, maka dibentuklah lembaga yang  berwenang  mengawasi  notaris  yang  telah  ditentukan  dalam  Undang-Undang Jabatan  Notaris  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris.  Di  dalam  Pasal  67 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, ketentuan ini disebutkan:
“Bahwa  pengawasan  atas  notaris  dilakukan  oleh  menteri.  Menteri  yang  dimaksud dalam  ketentuan  ini,  yaitu  Menteri  Hukum  dan  HAM.  Di  dalam  melakukan pengawasan,  Menteri  Hukum  dan  HAM  membentuk  Majelis  Pengawas  Notaris  atau disebut Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berjumlah 9 (Sembilan).” 7

## 2. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris atau  penelitian  hukum  sosiologis  yang  langsung  ke  lapangan.  Penulisan  ingin menekankan  pada  gejala  masyarakat,  sebagai  institusi  sosial  atau  perilaku  yang mempola 8 .Jenis penelitian ini menekankan untuk memperoleh pengetahuan prosedur pemberian  sanksi hukum terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya di Kabupaten  Badung  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  dengan pengumpulan data melalui  studi dokumen dan wawancara langsung dengan pejabat yang berwenang di Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Bali dan Majelis Pengawas Notaris Kabupaten Badung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan mengumpulkan  sumber  data  baik  itu  primer  maupun  sekunder,  yang  disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Adapun  teknik yang digunakan dalam pengumpulan data  yaitu  Wawancara.  Teknik  dokumentasi  adalah  teknik  pengumpulan  data  yang berwujud sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen, buku, arsip, dokumen pribadi, dan foto terkait, dengan permasalahan penelitian. 9
Kesimpulannya  adalah  dalam  penelitian  ini,  penulis  mencocokan  antara  kenyataan yang  terjadi  dengan  proses  pemberian  sanksi  notaris  dengan  yang  diatur  Undang- undang Jabatan Notaris. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum
4 Afifah,  K.  (2017).  Tanggung  Jawab  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  secara  Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. Lex Renaissance , 2 (1), 10.
5 Herlien Budiono. 2013. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua . Citra Aditya Bakti, Bandung. h. 220.
6 Hartanti Sulihandari. op cit. h. 9 7 H. Salim HS. op cit. h. 196 8 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 34.
9 Sudarto. 2002. Metodologi penelitian Filsafat . PT RajaGrafindoPersada. Jakarta. h. 71
dan  HAM  Bali,  Jalan  Raya  Puputan  Niti  Mandala  Renon,  Denpasar.  Dan  sekretariat Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  kabupaten  Badung  JL.  Raya  Sempidi,  Mangupura, Badung, Sempidi, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, Bali 80351

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  diberikan  kewenangan  dari  negara  untuk membuat akte auntentik 10 . Majelis Pengawas Notaris dilantik dan di berhentikan oleh Kemenkumham.
Peranan  Kemenkumham  dan  Majelis  Pengawas  Notaris  sangat  dibutuhkan  untuk masyarakat  yang  ingin  mengadukan  suatu  kasus  yang  berkaitan  dengan  notaris, tepatnya  notaris  di  Kabupaten  Badung  yang  dimana  salah  satu  notaris  tersebut  di adukan telah meninggalkan jabatannya, kasus ini berdasarkan laporan masyarakat yang dilaporkan kepada MPD Kab. Badung, yang telah diselidik bahwa notaris tersebut telah meninggalkan  daerah  jabatannya  di  Kabupaten  Badung  ke  wilayah  Makasar  tanpa pemberitahuan secara resmi.
Peranan Kemenkumham Provinsi Bali yaitu : Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ida Bagus Danu  yang merupakan salah satu staf ahli pelayanan hukum Kemenkumham provinsi  Bali  menjelaskan  bahwa  peranan  Kemenkumham  merupakan  perpanjangan tangan  dari  Menteri  Hukum  dan  HAM,  yang  memonitoring  terhadap  pemenuhan kewajiban maupun pemenuhan larangan notaris, jadi kaitannya terhadap notaris yaitu cenderung mengarah ke kewajiban dan larangan notaris, Kemenkumham melakukan monitoring  dan  evaluasi  terhadap  pemenuhan  kewajiban  maupun  pemenuhan  yang menjadi  larangan  notaris,  alasan  notaris  meninggalkan  wilayah  jabatannya  itu  tidak jelas maka itu notaris tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 17 huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila notaris tersebut telah melakukan perbuatan tersebut dengan ijin dari Majelis Pengawas Daerah maka itu akan mengarah kearah cuti, menurut sanksi pasal 84 dan 85 (UUJN) dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran  tertulis,  pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat, pemberhentian dengan tidak hormat.
Pengawasan dan pembinaan terhadap notaris tersebut diberikan amanat kepada (MPD) dan (MPW) begitu pula penjatuhan sanksi terhadap notaris berdasarkan hirarki UUJN 11 . Sanksi  teguran lisan  dan  tertulis  ini  di  laksanakan  oleh MPW,  sanksi  pemberhentian sementara  dan  pemberhentian  dengan  hormat  dilaksanakan  oleh  (MPP)  dan pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dilaksanakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM, secara  jelas  disebutkan  pada  pasal  68  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  25 Tahun  2014,  dimana  dilakukan  atas  usul  MPP  kepada  Menteri.  Laporan  masyarakat yang  merasa  di  rugikan  terhadap  notaris  yang  bermasalah  lebih  banyak  langsung melaporkan ke Kemenkumham, yang seharusnya dapat dilaporkan ke MPD masing- masing  daerah  kabupaten/kota,  seperti  kasus  notaris  Kabupaten  Badung  yang meninggalkan wilayahnya tersebut yang di laporkan oleh salah satu masyarkat yang dirugikan  yang  melaporkannya  kasus  tersebut  ke  kemenkumham  dikarenakan kekurang tahuan masyarakat terhadap lembaga MPD, yang kurang tersosialisasikan ke masyarakat  peran  MPD,  MPW,  dan  MPP,  sehingga  masyarakat  banyak  yang
10 Sandro, E., & Tjempaka, T. (2019). TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA AUTENTIK YANG  DIBUATNYA  DENGAN  SURAT  KUASA  YANG  CACAT  HUKUM  SERTA  TIDAK DIBACAKANNYA  AKTA  TERSEBUT  (STUDI  KASUS  PUTUSAN  NOMOR  25/PDT. G/2017/PN. CBI). Jurnal Hukum Adigama , 2 (2), 340-365.
11 Mariana, M., Darmawan, D., & Suhaimi, S. (2019). Pengawasan terhadap Notaris yang Tidak Membuka Kantor. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 21 (3), 473-486.
ISSN: 1978-1520
melaporkan notaris yang merugikan masyarakat tersebut langsung ke Kemenhuham, sehingga dari Kemenhumham yang mendistribusikan kasus tersebut ke masing-masing lembaga  MPD  di  masing-masing  kabupaten/kota,  setelah  itu  MPD  tersebut  akan mendistribusikan kasus tersebut ke MPW setelah itu MPD akan menunggu keputusan yang akan dicetuskan dari MPW terhadap notaris yang melanggarkan 12 .
Menurut  Kemenhumham  hambatan  yang  sering  terjadi  terhadap  pemberian  sanksi yang  melanggar  UUJN yaitu  hirarki  terlalu  panjang,  dan  ada  batas waktunya  dalam pemeriksaan  paling  lambat  5  hari  maupun  usulan  ke  Majelis  Pengawas  Wilayahnya dibatasi waktunya pemberian sanksi hukumnya terhadap notaris yang melanggar juga dibatasi  kurang lebih  30  hari  harus  memenuhi  protokol,  jumlah  Notaris  yang  terlalu banyak di Bali. Berdasarkan Keputusan Menteri NOMOR M.HH-11.PR.01.03 TAHUN 2018 mengenai Target Kinerja Kemekumham Tahun 2019, dbentuklah tim investigasi untuk membantu dan kegiatan MPD, MPW, MPP.
Tim  investigasi  yang  dibentuk ini,  selain  membantu  kegiatan  MPD,  MPW,  dan  MPP dalam menyelidik masalah yang terjadi, tim investigasi yang dibentuk Kemenkumham ini tidak memiliki kewenangan untuk memanajeri notaris, jika kemenkumhan diberikan wewenang untuk memanajeri notaris agar notaris yang seharusnya dapat melaksanakan kewajibannya  tetapi  sering  terjadi  notaris  yang  melanggar  kewajiban  dan  larangan UUJN, dikarenkan kurangnya pengawasan atau yang memanajeri notaris tersebut. 13 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eka Agustina, yang merupakan Sekretaris MPD Kabupaten Badung, disini  Peranan MPD Kabupaten Badung yaitu Majelis Pengawas Daerah  merupakan  lembaga  yang  pasif  dalam  melaksanakan  tugasnya  dimana  jika tidak ada laporan kepada mereka, maka mereka tidak dapat melaksanakan tugasnya, dimana  tugas  dari  MPD  telah  tertera  pada  pasal  71  Undang-undang  Jabatan  Notaris (UUJN), dalam kasus notaris di Kabupaten Badung ini MPD Kabupaten Badung ini dari pemberitahuan masyarakat yang merasa dirugikan oleh notaris tersebut yang dimana masyarakat  tersebut  melaporkan  Kemekumham,  sehingga  Kemenkumham mendistribusikan informasi tersebut kepada MPD Kabupaten Badung.
Prosedur MPD dalam pemeriksaan MPW, Setelah itu MPW yang memutuskan apakah laporan  tersebut  dapat  diterima  atau  tidak,  tergantung  dari  pembuktian  pelapor, Peranan MPD Kabupaten Badung dalam menangani kasus notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tersebut yaitu menampung laporan dan bukti dari masyarakat yang merasa dirugikan, sehingga laporan tersebut didistribusikan ke MPW dan MPP  untuk disetuji atau ditolak, jika disetuji maka akan ditinjau untuk diterima dan diputuskan untuk  melakukan  pemeriksaan  yang  diberikan  oleh  MPW  dan  MPP  terhadap  MPD untuk memeriksa dan menyelidikii notaris yang terkait, kemudian jika benar terbukti dari  pemeriksaan  MPD bahwa notaris tersebut bersalah maka MPW dan MPP yang memutuskan bahwa notaris Kabupaten Badung tersebut dijatuhkan sanksi hukum yaitu pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dikarenakan  telah  melanggar  kewajiban  dan larangan UUJN menurut Pasal 68 Permenkumham No. 25/2014 14 .
12 Dewi, N. L. P. S. P., Atmadja, I. D. G., & Yusa, I. G. (2018). Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum. Acta Comitas , 3 .
13 Wawancara dengan staf ahli kenotarisan di pelayanan hukum Kementetrian Hukum dan HAM Provinsi Bali,  04 Desember 2019.
14 Mahmud, E. 2013. Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana .Doctoral dissertation. Universitas Brawijaya. h. 120
Program kerja MPD Kabupaten Badung jika tidak ada kasus atau laporan, maka MPD menjalankan tugasnya yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dalam menjalankan profesinya. Teknik pengawasan yang di lakukan yaitu dengan 15 :
1. Pengawasan Langsung
Pengawasan  langsung  adalah  pengawasan  yang  langsung  dilakukan  oleh pemimpin  dengan  mengamati,  meneliti,  memeriksa,  dan  mengecek  sendiri  dan menerima laporan langsung dari pelaksanaan ditempat pekerjaan itu berlangsung.
2. Pengawasan Tidak Langsung Pengawasan  tidak  langsung  adalah  pengwasan  yang  dilakukan  dengan mempelajari  hasil  dari  laporan-laporan  atau  dokumen-dokumen  yang  diterima dari pelaksanaan baik secara lisan ataupun tulisan.
Kasus  ini  jika  dikaitkan  berdasarkan  teori  tanggung  jawab  hukum,  dan  berdasarkan wawancara dengan salah satu staf MPD kabupaten Badung, maka notaris tersebut telah melanggar tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, dikarenakan notaris tersebut dengan sengaja meninggalkan wilayah jabatannya dan tanpa pemberitahuan yang sah, sebagai notaris dimana notaris Kabupaten Badung tersebut  telah  meninggalkan  wilayah  jabatannya  sehingga  merugikan  banyak  pihak yang  seharunya  menjadi  tanggung  jawabnya  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai notaris berdasarkan Pasal  17 huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No. 2 Tahun 2014. 16
Sanksi-sanksi  administrasi  menunjukan  tindakan  hukum  yang  memberatkan  sebagai bentuk pola pembinaan dan penyadaran akan kewajiban dan larangan yang diberikan secara administrasi 17 .
Penelitian ini merupakan penelitian yang berkaitan mengenai pengenaan sanksi bagi orang atau substansi yang melawan hukum, yaitu undang-undang, dimana penelitian ini meneliti mengenai pengenaan sanksi notaris yang melanggar kewajibannya sesuai undang-undang jabatan notaris. 18
Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa:
- Teguran lisan
- Teguran tertulis
-  Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izi (penghentian sementara)
- Pemberhentian dengan hormat
- Pemberhentian dengan tidak hormat.
Kasus ini jika di kaitkan dengan teori sanksi hukum administrasi ini dapat di gunakan dalam  menjatuhkan  sanksi  hukum  terhadap  notaris  yang  meninggalkan  wilayah jabatannya  di  kabupaten  Badung,  notaris  tersebut  dapat  di  kenakan  sanksi  hukum adminitrasi  yaitu  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dikarenakan  dalam  hasil
15 Megawati,  Pika,  2014. Kewenangan  Majelis  Pengawas  Notaris  Untuk  Memeriksa  dan  Mengawasi Notaris  yang  Bukan  Anggota  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  :  Studi  Kasus  Penolakan  Pemeriksaan Protokol  Notaris  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  Jakarta  Pusat  di  Kantor  Notaris  TA .  Program  Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universita Indonesia.
16 Wawancara dengan Sekretaris MPD Kabupaten Badung, Kamis 24 januari 2020
17 Mardiyah, M., Setiabudhi, I. K. R., & Swardhana, G. M. (2018). Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang  Melanggar  Kewajiban  Dan  Larangan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris. Acta  Comitas , 2 , 110-121 18 Shanthi Rachmansyah, Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, Administratif) https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum- pidana-perdata-dan-administratif-/ diakses 20 Oktober 2019
wawancara telah disebutkan bahwa notaris tersebut telah melanggar pasal 17 huruf b UUJN No. 2 tahun 2014. 19
Apabila  dikaitkan  dengan  wawancara,  tanggung  jawab  akta  otentik  tersebut  masih menjadi tanggung jawab notaris  “X” Kabupaten Badung yang terkait kasus tersebut, dikarenakan  belum  adanya  SK  yang  belum  diterbitkan  oleh  MPP  walaupun  surat pemberitahuan  kasus  tersebut  telah  dikirimkan  oleh  Kemenkumham  Wilayah  Bali kepada MPW, tetapi belum adanya pemebritahuan lebih lanjut dari MPP, sehingga akta- akta tersebut masih menjadi tanggung jawab notaris “X” tersebut sampai penunjukan Menteri dan diterbitkannya SK dari MPP untuk menggantikan notaris tersebut. 20

## 4. Kesimpulan

## 4.1 Kesimpulan
Peranan  Kemenkumham  Provinsi  Bali  terhadap  notaris  yang  meninggalkan  wilayah jabatannya  di  Kabupaten  Badung  yaitu  melakukan  monitori  dan  evaluasi  terhadap pemenuhan kewajiban maupun pemenuhan yang menjadi larangan notaris. Selain itu kemenkumham  juga  berperan  sebagai  distribusi  laporan  dari  masyarakat  yang  tidak mengetahui dimana harus melaporkan kasus mengenai notaris.
Peranan MPD Kabupaten Badung dalam menangani kasus notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tersebut yaitu menampung laporan dan bukti dari masyarakat yang merasa dirugikan, sehingga laporan tersebut didistribusikan ke MPW dan MPP  untuk disetuji atau ditolak, jika disetuji maka akan ditinjau untuk diterima dan diputuskan untuk  melakukan  pemeriksaan  yang  diberikan  oleh  MPW  dan  MPP  terhadap  MPD untuk memeriksa dan menyelidikii notaris yang terkait, kemudian jika benar terbukti dari  pemeriksaan  MPD Disni Majelis Pengawas Daerah menerima laporan.
Terkait  teori  sanksi  hukum  administrasi  dan  hasil  wawancara  ini  dapat  di  gunakan dalam  menjatuhkan  sanksi  hukum  terhadap  notaris  yang  meninggalkan  wilayah jabatannya  di  Kabupaten  Badung,  notaris  tersebut  dapat  di  kenakan  sanksi  hukum adminitrasi  yaitu  pemberhentian  dengan  tidak  hormat.  Hasil  wawancara  dan  teori tanggung jawab hukum, tanggung jawab akta otentik tersebut masih menjadi tanggung jawab notaris “X” Kabupaten Badung yang terkait kasus tersebut, dikarenakan belum adanya SK yang belum diterbitkan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP), sehingga akta- akta  tersebut  masih  menjadi  tanggung  jawab  notaris  tersebut  sampai  penunjukan Menteri dan diterbitkannya SK dari MPP untuk menggantikan notaris tersebut.
4.2 Saran diharapkan  dalam  prespektif ius  constituendum maka  kedepannya  perlu  adanya ketentuan  yang  kuat  mengenai  pengawasan  dan  sanksi  terhadap  notaris  yang melakukan  pelanggaran  ataupun  belum  memiliki  ijin.  Selain  itu  perlu  adanya  dasar hukum yang kuat demi kepastian dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP) khususnya saat pemberian sanksi administrasi terhadap pelaku notaris yang melakukan pelanggaran.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Buku Anand.  Ghansham.  2014. Karakteristik  Notaris  Di  Indonesia  Seri  Peraturan  Jabatan , Prenadamedia. Jakarta.
--------------------------. 2018, Karakteristik Notaris Di Indonesia . Prenadamedia, Jakarta.
19 Wawancara  dengan  Sekretaris  MPD  Kabupaten  Badung  dan  Staf  Pelayanan  Umum Kenotariatan Kemenhumham, 04 Desember 2019
Anshori. Abdul Ghofur. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum & Etika . Ull Press. Yogjakarta. Amiruddin, 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum . PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Arlima S, Laurensius. 2015. Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim . CV Budi Utama. Yogjakarta.
Adjie, Habib. 2009. Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia . PT Citra Aditya Bakti. Bandung
Budiono,  Herlien.  2013. Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan  Buku Kedua . Citra Aditya Bakti. Bandung. Hanitijo  Soemitro.  Ronny  1990. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .  Ghalia Indonesia. Jakarta.
----------------------.  2013. Jati  Diri  Notaris  Indonesia  100  tahun  Ikatan  Notaris  Indonesia . Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Hadjon,  Philipus  M.  2002. Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia .  Gadjah  Mada University Press. Yogjakarta.
HS, Salim. 2015. Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis , Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta . Cetakan ke-1. PT. Raja Grafindo Perasada. Mataram. J. Moleong, Lexy. 2017. Metode Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya. Jakarta. Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum . Jakarta Kencana. Jakarta. Muhammad,  Abdulkadir.  2010. Hukum  Perusahaan  Indonesia .  Citra  Aditya  Bakti. Bandung.
Sadjarwo,  Isyana  W.,  Freddy,  Harris.  2016. Buku  Pedoman  Majelis  Pengawas  Notaris , Jakarta. Sudarto. 2002. Metodologi Penelitian Filsafat . PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  1990. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .  Ghalia Indonesia. Jakarta.
Salim, H. 2018. Peraturan Jabatan Notaris , Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. Sulihandari. Hartanti. 2013. Prinsip-prinsip dasar Profesi Notaris . Laskar Grup. Jakarta. Sjaifurrachman. 2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta . Mandar Maju, Bandung. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alphabet. Bandung. Wahid, Abdul. 2009. Etika Profesi Hukum . Bayumedia. Malang. Jurnal Afifah, K. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. Lex Renaissance , 2 (1), 10. Wardio, D., & Hanim, L. (2018). Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan  Pelaksanaan  Tugas  Jabatan  Notaris  Di  Kabupaten  Sleman. Jurnal Akta , 5 (1), 127-140.
Sandro,  E.,  &  Tjempaka,  T.  (2019).  TANGGUNG  JAWAB  NOTARIS  ATAS  AKTA AUTENTIK YANG DIBUATNYA DENGAN SURAT KUASA YANG CACAT HUKUM  SERTA  TIDAK  DIBACAKANNYA  AKTA  TERSEBUT  (STUDI KASUS  PUTUSAN  NOMOR  25/PDT.  G/2017/PN.  CBI). Jurnal  Hukum Adigama , 2 (2), 340-365.
Mariana, M., Darmawan, D., & Suhaimi, S. (2019). Pengawasan terhadap Notaris yang Tidak Membuka Kantor. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 21 (3), 473-486.
Dewi, N. L. P. S. P., Atmadja, I. D. G., & Yusa, I. G. (2018). Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum. Acta Comitas , 3 .
Mardiyah, M., Setiabudhi, I. K. R., & Swardhana, G. M. (2018). Sanksi Hukum Terhadap Notaris  Yang  Melanggar  Kewajiban  Dan  Larangan  Undang-Undang  Jabatan Notaris. Acta Comitas , 2 , 110-121 . Tesis atau Desertasi Mahmud, E. 2013. Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana .Doctoral dissertation. Universitas Brawijaya.
Megawati,  Pika,  2014. Kewenangan  Majelis  Pengawas  Notaris  Untuk  Memeriksa  dan Mengawasi Notaris yang Bukan Anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) : Studi Kasus Penolakan Pemeriksaan Protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Jakarta Pusat di  Kantor  Notaris  TA .  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum Universita Indonesia.

## Internet
Irma  Devita  Purnamasari,  2019, Pembatasan  Wilayah  Notaris  Terkait  Pembuatan  Akte ,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eeeb63c0a2d8/adakahpemb atasan-wilayah-notaris-terkait-pembuatan-akta-pendirian-pt/ , diakses 16 Oktober 2019, 20.13 WITA. Shanthi Rachmansyah, Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, Administratif) ,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanks i-hukum-pidana-perdata-dan-administratif-/ diakses  20  Oktober  2019,  19.21
WITA.
Anwar  Hidayat,  2017, Penjelasan  Teknik  Purposive  Sampling  Lengkap  Detail , https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive- sampling.html , diakses 24 Oktober 2019, 17. 24 WITA Kementerian  Hukum  dan  HAM, https://bali.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi- dan-tata-nilai , diakses Tanggal 21 November  2019, 21.27 WITA. https://devyelvandari.wordpress.com/2011/04/09/sanksi-pelanggaran-kode-etik- notaris/ , Diakses Tanggal, 22 November 2019, 12.22 WITA http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66860/Chapter%20II.pdf?se quence=3&isAllowed=y , di akses Tanggal 22 November 2019, 12.41 WITA Wawancara
Wawancara  dilakukan  dengan  Bapak  Ida  Bagus  Danu,  S.H.,  M.H.  selaku  Staf  Divisi Pelayanan Hukum, Tanggal 04 Desember 2019, 09.30 WITA.
Wawancara dilakukan dengan Bapak Eka Agustina, S.H., M.H. selaku Sekretaris Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Badung, Tanggal 05 Desember 2019, 10.14 WITA.

## Undang-ndang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3)
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.