Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.266-270 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4928.266-270

## PENGGELAPAN PENGGUNAAN JABATAN DI LINGKUNGAN PERBANKAN DALAM MENGGANDAKAN REKENING BANK
Agus Wija Atmaja, I Nyoman Gede Sugiartha, I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia agusatmaja80@gmail.com nyomansugiartha14@gmail.com arthanaya.wayan@gmail.com

## Abstrak
Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penggelapan penggunaan jabatan di lingkungan perbankan  dalam  menggandakan  rekening  bank.  Dengan  perkembangan  peradaban  dan  teknologi  manusia, metode  dan  prosedur  tradisional  tidak  lagi  digunakan  dalam  kejahatan  penggelapan  ini.  Salah  satu  cara  yang paling  modern  adalah  penggelapan  dengan  menggandakan  rekening  bank  dengan  nama  lain.  Ini,  tapi  dari pemilik yang sama. Menurut penjelasannya, ada dua masalah utama. Yakni pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana  penggelapan  terhadap  penggunaan  ganda  rekening  bank.  Penelitian  ini  menggunakan  studi  hukum normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  konseptual  hukum.  Temuan  menunjukkan  bahwa  Pasal  374 mencerminkan  pengaturan  kejahatan  penggelapan  dengan  menggunakan  rekening  bank  yang  berwenang,  serta kejahatan lain di mana kejahatan penggelapan sebagian besar merupakan kejahatan penggelapan. Akan divonis lima tahun penjara karena penggelapan rekening bank, yang memperburuk unsur-unsur ancaman pidana lainnya sesuai dengan Pasal 374 KUHP.
Kata Kunci: Rekening Bank, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Penggelapan.

## Abstract
This study aims to analyze and describe the embezzlement of the use of positions in the banking environment in doubling  bank accounts.  With  the  development  of  human  civilization  and  technology,  traditional  methods  and procedures are no longer used in this crime of embezzlement. One of the most modern ways is embezzlement by duplicating bank accounts with other names. This, but from the same owner. According to his explanation, there are  two  main  problems.  Namely,  the  regulation  of  criminal  acts  and  criminal  sanctions  for  embezzlement against  the  dual  use  of  bank  accounts.  This  study  uses  a  normative  legal  study  using  a  legal  conceptual approach.  The  findings  show  that  Article  374  reflects  the  regulation  of  the  crime  of  embezzlement  by  using authorized  bank  accounts,  as  well  as  other  crimes  where  the  crime  of  embezzlement  is  mostly  the  crime  of embezzlement. Will be sentenced to five years in prison for embezzlement of bank accounts, which exacerbates other elements of criminal threats in accordance with Article 374 of the Criminal Code.
Keywords : Bank Accounts, Criminal Sanctions, Crime of Embezzlement.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum sesuai bertujuannya mengatur segala perbuatan, membuat ketertiban dan  keadilan,  juga  mencegah  hal  yang  kerancuan.  Undang  Undang  NRI  Thn  1945  sumber  semua informasi tentang aturan hukum Indonesia menyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 bahwa negara Indonesia: negara  hukum.  Konsepnya  pada  keyakinan  bahwa  kekuasaan  negara  harus  dilaksanakan  di  bawah hukum  yang  adil  dan  baik.  Aturan  hukum  mensyaratkan  bahwa  tindakan  semua  negara  memiliki menjaga kepastian hukum, keadilan dan manfaat.
Globalisasi  merupakan  salah  satu  penyebab  perkembangan  teknologi  yang  pesat  dan  tidak berkesudahan.  Daya  pikir  yang  sama-sama  berkembang  menyebabkan  munculnya  pengetahuan. Karena  ilmu  ini,  tidak  semua  orang  bisa  menggunakannya  dengan  bijak  dan  benar,  sehingga  sangat merugikan banyak. kejahatan penggelapan merupakan kejahatan yang sifatnya tradisional, dan seiring dengan perkembangan dan kemajuan peradaban manusia, kejahatan penggelapan juga meningkatkan taktik baik pelaku maupun korban (Chazawi, 2006). Dengan berkembangnya peradaban dan teknologi manusia,  maka  kejahatan penggelapan  ini tidak  lagi menggunakan  prosedur tradisional  seperti  dulu. Salah  satu  metode  terbaru  adalah  penipuan  rekening  dengan  membuka  rekening  bank  dengan  nama lain, tapi dengan pemilik yang sama. Bank merupakan sarana yang sangat strategis untuk melakukan tindak  pidana  di  bidang  keuangan/perbankan,  karena  merupakan  bentuk  usaha  yang  memiliki
keleluasaan  menghimpun dan menyalurkan dana (Abdullah, 2012). Selain itu, fasilitas transfer bank elektronik domestik memberikan akses cepat, relatif murah, dan aman ke rekening pihak lain di dalam dan  luar  negeri  bagi  pelaku  kejahatan  di  sektor  perbankan,  khususnya  penggelapan.  Perkembangan hukum  dan  regulasi  perbankan  Indonesia  dalam  beberapa  tahun  terakhir  tidak  didorong,  tetapi pemerintah  Indonesia  tidak  tinggal  diam  dan  berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk  memastikan bahwa  sektor  perbankan  domestik  melakukan  perbaikan.  Pada  gilirannya,  kemajuan  mengarah  pada peningkatan.  Selain  itu,  kehumasan  dan  kepercayaan  kepada  bank  merupakan  pilar  dan  elemen terpenting yang harus selalu dicintai dan dijaga. (Hermansyah, 2010).
Pemerintah dan lembaga perbankan harus selalu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang dunia perbankan, mulai dari masyarakat umum hingga dunia perbankan. 1992 7 beserta  undang-undang  nomor.  Oktober  1998:  “Untuk  mendapatkan  hasil  maksimal  dari  Bank Indonesia,  bank  perlu  menginformasikan  dan  menyediakan  pelanggan  mereka.”  Sebuah  sistem perbankan  umum  dan  komprehensif  telah  muncul.  Dengan  kata  lain,  sifat  dan  fungsi  utama  suatu bank. Selain itu, ada interdependensi lintas batas global antar bank, sehingga tidak terbatas pada bank tertentu. Ini adalah wilayah negara, tetapi umumnya mencakup ekonomi. Urgensi di atas tidak hanya rentan  terhadap  berbagai  bentuk  tindak  pidana  terhadap  subyek  data,  tetapi  juga  terhadap  bank  dan nasabah  lainnya  (baik  nasabah  penyimpan  maupun  nasabah  debitur)  dan  pemerintah  atau  Pusat Analisis Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK).
Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum  memiliki suatu benda yang seluruhnya atau  sebagian  milik  orang  lain,  yang  ada  dalam  kekuasaannya  bukan  karena  kejahatan,  diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. (Purnomo, 2010).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  maka  peneliti  merumuskan  masalah  dengan  “bagaimana penggelapan  penggunaan  jabatan  di  lingkungan  Perbankan  dalam  menggandakan  rekening  bank?”. Ada  beberapa  penelitian  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini. Berikut penulis uraikan.
(Lubis,  2008) telah  terbentuk  suatu  sistem  perbankan  yang  berlaku  secara  umum  dan menyeluruh  yaitu  sifat  serta  fungsi  pokok  dari  kegiatan  bank  yang  hampir  sama,  di  balik  itu  pula terdapat keterkaitan kehidupan dan kegiatan bank secara global yang melewati batas negara jadi tidak terbatas dalam suatu lingkup wilayah negara tertentu melainkan secara luas meliputi ekonomi dunia.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penyidikan yang digunakan dalam penulisan penyidikan ini adalah penyidikan hukum normatif, karena penyidikan ini dilakukan melalui penyelidikan kepustakaan berupa bahan hukum. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum, konseptual, dan komparatif. Sumber  informasi  hukum  yang  utama  adalah  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, KUHPerdata dan Undang-Undang Dasar No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jenis  kajian  yang  di  dalamnya  karya  ini  ditulis  adalah  kajian  hukum  normatif,  yaitu  kajian  hukum yang  mengkaji  hukum  yang  tertulis  dalam  berbagai  aspek,  bukan  dari  segi  penerapan  atau pelaksanaannya.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan  hukum,  tetapi  pendekatan konseptual dan kasus untuk penarikan kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan
Istilah  pidana  merupakan  terjemahan  dari  diancam,  dan  hukum  pidana  tidak  menjelaskan  apa  yang dimaksud  dengan  dipidana.  Kejahatan  biasanya  identik  dengan  pelanggaran  ringan  yang  dihasilkan dari  tor  latin.  Kamus  hukum  pembatasan  kejahatan  menyatakan  bahwa  kejahatan  adalah  perbuatan yang  dihukum  karena  melanggar  hukum  (hukum  pidana) (Sudarsono,  2017). Penggelapan  adalah kejahatan  yang  hampir  bersamaan  dengan  pencurian  dalam  pengertian  Pasal  362,  kecuali  jika pencurian  barang  curian  itu  belum  ada  di  tangan  pelaku  kejahatan,  dan  dalam  penggelapan  barang curian sudah ada di tangan pelaku kiminal.meningkat. Itu pelakunya, bukan untuk kejahatannya, juga tidak dipercayakan kepadanya (Gunadi & Efendi, 2014). Dilihat dari sifat unsurnya, unsur Pasal 372 secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari aktor. Unsur subjektif sebenarnya adalah sesuatu atau  keadaan  yang  ada  dalam  diri  pelaku.  Kategori  ini  juga  mencakup  keadaan  mental  atau  mental pelaku kejahatan. Unsur kepentingan adalah unsur yang berasal dari luar aktor. Seperti halnya elemen subjektif,  beberapa  ahli  berbeda  ketika  menggambarkan  elemen  eksternal  dari  seorang  aktor. Sebagaimana  diketahui,  seseorang  hanya  dapat  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  apabila perbuatannya  memenuhi  unsur-unsur  hukum  pidana  yang  diatur  dalam  ketentuan  hukum  pidana. Penyerahan  tindak  pidana.  Suatu  kejahatan  yang  harus  menunjukkan  bahwa  perbuatan  itu  sesuai dengan  semua  bagian  kejahatan.  Apabila  salah  satu  unsur  pidana  terpenuhi  atau  tidak  dapat dibuktikan,  maka  delik  yang  dituduhkan  kepada  pelaku  tidak  terbukti  dan  pertanyaan  menjadi tidak sah.  Pada  kenyataannya,  pandangan  normatif  ini  berubah  seiring  perkembangannya,  dan  seseorang dapat  dimintai  pertanggungjawaban  karena  melakukan  kejahatan  berdasarkan  nilai-nilai  sosial  dan seringkali hukum adat tidak tertulis. Secara teori, ada berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran yang secara kualitatif dapat dibedakan dari kejahatan dan pelanggaran pidana.
Pelanggaran adalah tindak pidana, atau perbuatan yang melanggar hukum, terlepas dari apakah perbuatan itu dipidana. Meskipun tidak didefinisikan sebagai tindak pidana oleh undang-undang, hal itu  dianggap  oleh  masyarakat  sebagai  pelanggaran  hukum.  Tindak  pidana,  di  sisi  lain,  umumnya dikenal sebagai tindak pidana hanya karena diatur oleh undang-undang sebagai tindak pidana. Praktik ini dianggap sebagai kejahatan oleh masyarakat karena hukum mengancam sanksi pidana (Ali, 2015) . Kejahatan pidana juga dapat dibedakan menjadi kejahatan formal dan kejahatan berat. Tindak pidana prosedural  adalah  tindak  pidana  yang  susunan  katanya  ditujukan  kepada  perbuatan  yang  dilarang, yaitu  tindak  pidana  itu  dapat  dianggap  diakhiri  dengan  dilaksanakannya  perbuatan  yang  dilarang undang-undang tanpa mempersoalkan akibat-akibatnya.
Kejahatan  substansial,  di  sisi  lain,  adalah  tindakan  yang  dilarang,  yaitu.  Dilakukan  atau dilakukan hanya ketika tindakan yang dilarang telah dilakukan atau telah dilakukan. Pelanggaran juga dapat  dibagi  menjadi  dua  jenis:  pelanggaran  tunggal  dan  pelanggaran  ganda.  Kejahatan  kriminal cukup dilakukan dalam satu tindakan. B. Penipuan, pencurian, pembunuhan, dan beberapa kejahatan telah  dilakukan  berkali-kali.  Penyalahgunaan  diartikan  sebagai  penyelewengan  aset  oleh  seseorang yang  secara  sah  mengelola  dana/aset  tanpa  sepengetahuan  pemiliknya.  Ini  dianggap  sebagai pelanggaran pidana di bawah hukum pidana federal dan negara bagian dan dihukum dengan hukuman penjara, denda, dan / atau klaim penggantian. Menurut Kamus Besar.

## 2. Penyebab Penggandaan Rekening Bank
Berkembangnya  peradaban  dan  teknologi  manusia,  maka  kejahatan  penggelapan  ini  tidak  lagi menggunakan cara dan  prosedur tradisional seperti dulu. Salah satu metode terbaru adalah penipuan rekening dengan membuka rekening bank dengan nama lain. Tapi dengan pemilik yang sama. Bank merupakan  sarana  yang  sangat  strategis  untuk  melakukan  tindak  pidana  di  bidang keuangan/perbankan,  karena  merupakan  bentuk  usaha  yang  memiliki  keleluasaan  menghimpun  dan menyalurkan  dana.  Rekening  bank  adalah  rekening  keuangan  yang  mencatat  transaksi  keuangan antara nasabah dengan bank dan status keuangan yang dihasilkan oleh nasabah dan bank (Abdullah, 2012).
Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  yang  ditulis  oleh  Balai  Pustaka,  kata  duplikasi  berarti suatu  proses,  suatu  cara,  suatu  perbuatan  menduplikasi.  Ini  adalah  cara  menafsirkan  kata  duplikat, upaya  untuk  menduplikasi  atau  menciutkan  dokumen  beberapa  kali.  Dengan  berkembangnya peradaban dan teknologi manusia, maka kejahatan penggelapan ini tidak lagi menggunakan cara dan prosedur  tradisional  seperti  dulu.  Salah  satu  metode  terbaru  adalah  penipuan  rekening  dengan membuka rekening bank dengan nama lain. Tapi dengan pemilik yang sama. Duplikasi rekening bank disebabkan  oleh  banyaknya  uang  yang  disimpan  dalam  rekening  dan  dapat  mengelabui  pelaku  atau seseorang  yang  berada  di  posisi  bank  untuk  menggandakan  rekening  bank  korban.  Juga,  seorang praktisi yang memiliki aset untuk posisinya melakukan penggelapan.
Tindak  pidana  penggelapan  di  kantor  yang  berkaitan  dengan  penggandaan  rekening  bank, termasuk  tindak  pidana  penggelapan  dalam  skala  besar  sesuai  dengan  Pasal  374.  Apalagi berkembangnya  kejahatan  perbankan  akan  merusak  kesan  negatif  para  korbannya,  serta  berbagai dampak  yang  sangat  negatif  bagi  para  pihak.  publik.  Bagi  lembaga  perbankan  Indonesia,  keamanan dana nasabah yang disimpan di bank merupakan bagian penting dari hubungan hukum.
Dana yang disimpan di bank dapat dicuri oleh karyawan bank atau benar-benar hilang oleh pihak ketiga jika terjadi kegagalan bank. Dana tabungan. Jika dana dalam rekening surat berharga nasabah
dicuri oleh pegawai bank, jelas ada hubungan hukumnya. Oleh karena itu, nasabah bank perlu berhati- hati  dan  waspada.  Pemegang  rekening  memiliki  tanggung  jawab  tertentu.  Ini  termasuk  kewajiban untuk memeriksa semua dokumen akuntansi secara tepat waktu dan segera melaporkan penipuan atau pelanggaran.

## 3. Pengaturan  Tindak  Pidana  Penggelapan  Penggunaan  Jabatan  Dalam  Menggandakan Rekening Bank
Pelanggaran penggelapan diatur dalam Pasal 24 KUHP yang berjudul “Tebak-Tebakan”. Pelanggaran penggelapan  diatur  dalam  beberapa  pasal,  khususnya  372  StGB  hingga  377  StGB.  Seperti  halnya tindak pidana lainnya, tindak pidana penggelapan dana masyarakat dengan menggandakan rekening, termasuk  tindak  pidana  penggelapan  dengan  cara  penggelapan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 374  merupakan  tindak  pidana  penggelapan  yang  merupakan  tindak  pidana  penggelapan  yang disebabkan  oleh  eksaserbasi  lainnya.  Ini  akan  menjadi  situasi.  ,  Hukuman  akan  meningkat.  Istilah yang digunakan dalam istilah hukum memenuhi syarat untuk penggelapan.
4. Faktor terjadi penggunaan jabatan dalam penggandaan rekening bank
Perbankan  adalah  proses  kegiatan  dalam  sebuah  perusahaan.  Demikian  pula  perilaku  direksi  dan pegawai  bank  merupakan  satu  kesatuan.  Faktanya,  begitu  rencana  dan  tujuan  bank  ditentukan  dan kebijakan bank ditetapkan, operasi bank sering kali ambruk atau menjadi tidak sehat, kecuali jika ada godaan  yang  signifikan  bagi  kepemimpinan  bank.  Kecuali  dia  tidak  lagi  memiliki  kekuatan  dan keberanian  untuk  membersihkan  karyawan  yang  tidak  jujur.  Kecuali  manajemen  dan  karyawan dihadapkan  pada  godaan  di  atas,  tidak  mungkin  menjalankan  bisnis  perbankan  yang  sehat.  Jika seorang bawahan mengetahui bahwa pemimpinnya curang, bawahan akan memandang rendah dirinya dan  tidak  akan  menjalankan  perintah  secara  tidak  sengaja.  Hal  ini  mempengaruhi  berfungsinya mekanisme  perbankan.  Baik  bank  maupun  nasabah  harus  berpedoman  pada  prinsip  saling menguntungkan saat memberikan pinjaman.
Bank  meminjamkan karena mereka  mendapat untung dari hasil pinjaman. Pelanggan  menerima pinjaman  untuk  tujuan  memanfaatkan  pinjaman  di  area  produksi.  Seorang  peminjam  bank  dengan pinjaman yang relatif besar menjanjikan bank untuk membayar hutangnya tepat waktu. Jika ini tidak terjadi,  bank  akan  terkejut.  Mungkin  juga  ada  pengaturan  untuk  memberikan  fasilitas  pinjaman kepada beberapa calon peminjam dengan harapan fasilitas pinjaman akan didanai dari pinjaman yang diterima. Jika likuiditas bank tidak mencukupi, batas kredit mungkin perlu ditangguhkan atau dicabut.
Bank harus memilih peminjam, tetapi peminjam mungkin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Oleh  karena  itu,  harus  ada  aturan  dan  kesepakatan  yang  harus  dilaksanakan  pada  saat  yang  tepat. Stagnasi transaksi dapat merusak mekanisme perdagangan. Berdasarkan hubungan di atas antara bank dan  pemegang  rekening,  hubungan  ini  mensyaratkan  adanya  jenis  rekening  yang  berbeda  dengan bank, yang harus diterbitkan berdasarkan kewenangan bank.
5. Sanksi  pidana  terhadap  pelaku  yang  menggunakan  jabatan  dalam  menggandakan  rekening bank
Uang.  Memang  definisi  kejahatan  administrasi  terhadap  pegawai  negeri  sipil  tidak  diatur  dalam KUHP,  tetapi  kejahatan  ini  diatur  dalam  Bab  XXVIII  dari  Pasal  413  sampai  dengan  437  KUHP. (Situmorang,  1990). Meskipun  definisi  kejahatan  tidak  diatur  dalam  KUHP,  Undang-Undang  Dasar Sementara 1950 (yang berakhir pada tanggal 5 Juli 1959) memiliki definisi formal tentang kejahatan dalam  Pasal  106,  yaitu:  “Presiden  Negara,  Wakil  Presiden,  Menteri,  Presiden  Negara.  ,  Wakil Presiden  dan  anggota  Mahkamah  Agung,  Jaksa  Agung,  Presiden,  Wakil  Ketua  dan  anggota  Dewan Pengawas  Keuangan,  Presiden  bank  terkemuka,  staf  Mahkamah  Agung  dan  pejabat  hukum  lainnya diadili pada tingkat tertinggi di Pengadilan Kasasi , bahkan setelah terlibat dalam pelanggaran hukum dan  kejahatan  lain  yang  dilakukan  dalam  menjalankan  bisnis  mereka.  ,  kecuali  ditentukan  lain  oleh hukum.
Berdasarkan  Pasal  106  UUD  Sementara  1950,  pelanggaran  dan  pelanggaran  hukum  yang  telah mereka lakukan, yang merupakan kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 106 UUD Sementara 1950, terhadap kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 4 37 Hukum Pidana Kode". Penggelapan biasa (372 StGB) bukanlah kejahatan ringan. fungsi di bidang perbankan. Sebagaimana disebutkan,  pengaturan  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  tidak  hanya  terdapat  dalam  Undang- Undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998  tetapi  juga  dalam  undang-undang  lain  seperti  KUHP. Adapun  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  KUHP  merupakan  dasar  hukum  untuk menangani tindak pidana penggelapan di bidang perbankan.
Untuk  penggelapan  menurut  374  StGB  dengan  kata-kata:  "perbuatan  yang  tidak  benar  dari pemiliknya  dalam  menjalankan  pekerjaan  atau  jabatannya  atau  untuk  memperoleh  uang,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun".  Unsur  yang  ditentukan  dalam  Pasal  374  KUHP adalah  penggelapan,  dalam  hal  ini  unsur-unsurnya  sama  dengan  yang  ditentukan  dalam  Pasal  372 KUHP, yang mengatur bahwa harta yang diperoleh pelaku bukan karena kejahatan tetapi diperoleh: 1. Hubungan kerja, 2. Hubungan profesional, dan 3. Upah tunai.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian ilmiah ini.  Peraturan  kegiatan  kriminal  penggelapan,  penggunaan  pekerjaan,  duplikasi  akun,  dan  tindak pidana  diatur  oleh  374.  Penggelapan,  kejahatan,  termasuk  penggelapan,  adalah  bentuk  utama  dari penggelapan  dan  merupakan  faktor  lain  yang  meningkatkan  risiko  kejahatan  berat.  Istilah  yang digunakan dalam transaksi hukum dapat disalahgunakan.
Sanksi  pidana  atas  pelanggaran  penggelapan  berdasarkan  penggunaan  rekening  bank  rangkap adalah  apabila  memenuhi  unsur  Pasal  374.  Anda  memiliki  sesuatu  yang  menjadi  milik  orang  lain, seluruhnya  atau  sebagian.  Karena  kejahatan,  properti  tidak  berada  di  bawah  kendalinya.  Karyawan mengelola  inventaris.  Komposisi  374  StGB  tidak  secara  eksplisit  menyebutkan  bahwa  KUHP  yang diatur di sana disebut penggelapan. Hukuman untuk kejahatan ini adalah hingga 5 tahun penjara. 2. Saran
Setelah membahas pada bab sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut:
a. Bagi  bank  yang  merupakan  lembaga  keuangan  daerah  berupa  simpanan  simpanan  diharapkan masyarakat  khususnya  nasabah  tidak  ragu-ragu  untuk  membuka  rekening  atau  menyetorkan rekening  tabungan.  Para  pelaku  usaha  dan  staf  bank  lainnya  harus  profesional  dalam  melayani masyarakat, khususnya nasabah bank. Dengan cara ini, Anda dapat yakin bahwa tidak akan ada kejahatan  seperti  mempekerjakan  bankir,  korupsi,  penipuan  dan  kejahatan  lainnya.  Bank  dan nasabah merasa aman dalam perbankan mereka.
b. Nasabah  harus  berhati-hati  dan  memilih  bank  untuk  membuka  rekening,  menyimpan  tabungan atau  kegiatan  usaha  lainnya.  Usahakan  mencari  bank  profesional  yang  dikenal  aman  dan terpercaya  agar  uang  yang  disimpan  terlindungi  dari  tindakan  kriminal  bankir  yang  tidak profesional.
c. agi  pemerintah  tindak  pidana  perbankan  ini,  khususnya  penipuan  bank,  berbeda  dengan  tindak pidana  lainnya,  sehingga  meskipun  pengaturannya  berbeda,  tampaknya  diperlukan  pengaturan khusus, tetapi tidak ada yang istimewa, tidak ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, T. (2012). Bank dan Lembaga Keuangna . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Chazawi,  A.  (2006). Tindak pidana pemalsuan : tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan  masyarakat  mengenai  kebenaran  isi  tulisan  dan  berita  yang  disampaikan .  Bayu  Media: Jakarta.
Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). Cepat dan mudah memahami hukum pidana . Jakarta : Kencana Prenada Media. Hermansyah. (2010). Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta : Kencana Prenada Media. Lubis,  I.  A.  (2008). Analisi  Kasus  Tindak  Pidana  Penggelapan  dengan  Menggunakan  Jabatan  dalam Menggandakan Rekening Bank (Studi Kasus : No.1945 / Pid.B / 2005 / PN-MDN) [Universitas Sumatera Utara, Medan].
Mahrus Ali. (2015). Dasar Dasar Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta. Purnomo,  E.  J.  (2010). Perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  sebagai  korban  (vicyim)  dalam  tindak  pidana penggelapan di bidang perbankan ditinjaudari viktimologi [Universitas Sebelas Maret Surakarta]. Rusnama, I. N. S. A., Widiati, I. A. P., & Sugiartha, I. N. G. (2019). Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Gin). Jurnal Analogi Hukum , Vol.3 (1). Situmorang, V. M. (1990). Tindak pidana Pegawai Negeri Sipil . Rineka Cipta, Jakarta. Sudarsono. (2017). Kamus Hukum . PT. Rineka Cipta, Jakarta.