Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Kepastian Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Online
Mevanisa Berlian Mochtar 1
1 Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No.79, Kota Madiun, 63113
E-mail : mevanisamochtar0152@gmail.com
Abstract—  Technology  is  essential  for  human  progress.  Nowadays,  everyone  is  involved  in technology. our personal identity is also stored in the electronic state database system. Various new  online  applications  are  created  to  support  human  life,  making  human  work  easier  and faster. to use these online applications, we must register our personal data. However, the more sophisticated  the  technology,  the  more  ways  for  criminals  to  carry  out  their  actions.  many hackers carry out their actions to steal other people's personal data, not even hesitating to attack government  agencies.  With  the  urgency  of  personal  data  theft,  Indonesia  passed  a  law governing  personal  data  protection.  the  new  rules  are  still  very  new  and  must  be  applied properly.
Keywords — : Technology; Personal Data Leaks;  Online Apps; Personal Data Protection.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  sudah  memasuki  era  revolusi  industri  4.0  sejak  tahun  2011.  Di tandai  dengan  perubahan  besar  pada  bidang  IT,  semua  lini  dirubah  menjadi otomatisasi digital seperti Analisis Big Data, teknologi robot, Artificial Intelegent (AI), sampai Internet of Things (IoT) . Tentu saja sebagai warga negara Indonesia harus mengikuti perkembangan tersebut untuk menyesuaikan. Direktorat Sekolah Dasar merilis berdasarkan hasil survey di Indonesia pada tahun 2021, 73,9 persen penduduknya  memanfaatkan  teknologi  digital  dimana  hal  tersebut  setara  dengan 202  juta  orang  dari  total  270  juta  penduduk  Indonesia.  Hasil  ini  membuktikan bahwa penduduk Indonesia telah memanfaatkan teknologi yang berkembang. 1
Warga  negara  Indonesia  berbondong-bondong  membuat  akun  pada  berbagai aplikasi online seperti  aplikasi  belanja online, aplikasi  pinjaman online, aplikasi pesan  antar online, dan  aplikasi  transaksi online. Indonesia  termasuk  negara dengan  pengguna  media  sosial  terbanyak  di  dunia  dengan  urutan  ke-4  terbanyak di  bawah  China,  India,  dan  Amerika  Serikat,  dan  di  Indonesia  kurang  lebih  ada 150 juta pengguna aktif media sosial. 2
Sebagian besar  aplikasi online mengharuskan pengguna untuk  mengisi data- data  pribadi  untuk  membuat  akun.  Bahkan  untuk  aplikasi  pinjaman online atau yang  sering  disebut  pinjol  dan  aplikasi  transaksi online mengharuskan  pengguna mendaftarkan foto KTP untuk membuat akun.
Seiring  meningkatnya  konsumsi  digital  di  kalangan  masyarakat  Indonesia, kesadaran  akan  hak  privasi  perlu  di  tingkatkan.  Hak  privasi  adalah  kebolehan
1 Perpustakaan Universitas Brawijaya, 2022, “Literasi Digital Menjadi Budaya Baru Di Era Digitalisasi.” , https://lib.ub.ac.id/news/literasi-digital-menjadi-budaya-baru-di-era- digitalisasi/ , Di akses pada tanggal 4 September 2023, Pukul 13:32 WIB.
2 Endah Pertiwi, dkk, “Analis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial.” Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, Vol.3, No.3, Tahun 2021, hal. 10-16.
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
seseorang untuk memilih siapa yang dapat mengakses informasi mengenai mereka dan bagaimana informasi tersebut dimanfaatkan. Biasanya untuk masyarakat yang sudah  lanjut  usia  mudah  sekali  tertipu  iklan  yang  menjebak  dan  berakhir memberikan informasi pribadi kepada sembarang orang di internet.
Tujuan  adanya  era  revolusi  4.0  ini  tentunya  untuk  mempermudah  pekerjaan manusia  dan  manfaat  positif  lainnya.  Tetapi  di  lain  sisi,  banyak  juga  dampak negatif  yang  dirasakan  pengguna  aplikasi  seperti  yang  sedang  marak  beberapa waktu  lalu  yaitu  kebocoran  data  pribadi  pengguna.  Dengan  semua  yang  serba instan  dan  digital,  para  penjahat  seperti hacker pun  juga  mencari  cara  melalui celah pada jaringan digital untuk melakukan kejahatannya.
Data  milik  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  mengenai pencurian  data  pribadi  pada  tahun  2019  mencatat  pencurian  data  paling  banyak dilakukan  pada  sektor  perbankan,  yaitu  dengan  kasus  sebanyak  106,  disusul pinjaman  online  dengan  kasus  sebanyak  96,  perumahan  dengan  kasus  sebanyak 81, belanja online dengan kasus sebanyak 34, dan leasing dengan kasus sebanyak 32.  Pengaduan  kasus  juga  meningkat  drastis  pada  masa  pandemi  karena penggunaan  perdagangan  elektronik  atau  e-commerce  sebagai  platform  belanja meningkat. 3
Keamanan  aplikasi online ini  perlu  dipertanyakan,  apakah  sudah  sesuai dengan hukum  yang berlaku di  Indonesia dan apakah diawasi dengan benar oleh badan pengawas yang berwajib.

## II. RUMUSAN MASALAH
Sebagaimana  latar  Belakang  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia mengatur perlindungan data pribadi pengguna aplikasi online?
2. Sudahkah  hukum  yang  mengatur  perlindungan  data  pribadi  pengguna aplikasi online tersebut sudah diterapkan dengan benar di Indonesia?

## III. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini  yaitu  penelitian yuridis-normatif,  Penelitian  hukum  yuridis-normatif  (atau  dikenal  pula  dengan penelitian  hukum  doktrinal)  dapat  diartikan  secara  sederhana  sebagai  penelitian yang  menanyakan  apakah  hukum  itu  dalam  suatu  yurisdiksi  tertentu,  peneliti dalam  hal  ini  berupaya  mengumpulkan  dan  kemudian  menganalisis  hukum, berikut dengan norma-norma hukum yang relevan. 4
Ada  beberapa  pendekatan  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini,  yaitu pendekatan undang-undang yakni pendekatan yang meneliti berdasarkan berbagai aturan hukum, pendekatan konsep yaitu pendekatan yang digunakan dalam rangka
3 Hazkiel Bram Setiawan, Fatma Ulfatun Najicha, “Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data.”, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6, No.1, Tahun 2022, hal. 976-982
4 David Tan, “Metodologi Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.8, No.8, Tahun 2021, hal. 2463-2478
untuk  menyamakan  persepsi  atau  pemahaman  terhadap  bahasa  hukum  yang memiliki banyak penafsiran (multi tafsir). 5
Data  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu berdasarkan  dan  berlandaskan  pada  produk-produk  hukum  serta  literasi-literasi hukum. 6 Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini  antara  lain  Undang- Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2011  Tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
Penulisan Jurnal ini menggunakan metode pengumpulan data yakni library research  (penelitian  kepustakaan)  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan menggunakan  data  dari  berbagai  sumber  bacaaan  seperti  peraturan  perundang- undangan,  buku-buku,  majalah,  dan  internet  yang  dinilai  relevan  dengan permasalahan  yang  akan  dibahas  penulis  dalam  jurnal  ini.  Analisis  data  yakni dengan analisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam jurnal ini.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## A. Hukum di Indonesia Yang Mengatur Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Online
Berdasarkan  Pasal  28G  ayat  (1)  UUD  1945  yang  berbunyi  : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Hal  tersebut  membuktikan bahwa setiap orang  berhak  mendapatkan  perlindungan  terhadap  data  pribadi  yang dimilikinya. Maka segala perbuatan yang mengakibatkan bocornya data pribadi seseorang dengan tujuan merugikan adalah perbuatan melawan hukum. Data  pribadi  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi  Elektronik  adalah setiap data tentang seseorang baik  yang teridentifikasi dan/atau dapat  diidentifkasi  secara tersendiri  atau  dikombinasi  dengan  informasi  lainnya  baik  secara  langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.
Data  elektronik  yang  dilindungi  tersebut  berupa  informasi  elektronik yang  merupakan  satu  atau  sekumpulan  Data  Elektronik,  termasuk  tetapi  tidak terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto, electronic  data interchange (EDI), surat elektronik ( electronic mail ), telegram, teleks, telecopy atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode  Akses,  simbol,  atau  perforasi  yang telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya. 7
Sebelum  adanya  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, ada beberapa peraturan yang mengatur Perlindungan Data Pribadi secara umum terpencar dalam berbagai peraturan yaitu:
5 Suhaimini, “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif.”
Jurnal YUSTITIA, Vol.19, No.2, Tahun 2018, hal.202-210
6 Ibid, hal.2
7 Pasal 1 ayat (8)  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan  yang  selanjutnya disebut UU Perbankan
Dalam  Pasal  40  Ayat  (1)  UUPerbankan  menjelaskan  bahwa  “ Bank wajib  merahasiakan  keterangan  mengenai  Nasabah  Penyimpan  dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,

## Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A”
Menurut Pasal diatas, maka pihak Bank bertanggung jawab menjaga informasi nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun ada pengecualian dalam  Pasal  41  yaitu  untuk  keperluan  perpajakan  Menteri  Keuangan berhak mengeluarkan surat perintah tertulis agar pihak Bank menunjukkan keadaan  keuangan  nasabah,  Pasal  41A  yaitu  penyelesaian  piutang  Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia  Urusan  Piutang  Negara,  Pasal  42  yaitu  kepentingan  peradilan pidana,  Pasal  44A  yaitu  dalam  hal  nasabah  penyimpan  telah  meninggal dunia,  ahli  waris  yang  sah  berhak  mendapat  keterangan  mengenai simpanan Nasabah Penyimpan.
2. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1998  Tentang  Perlindungan  Konsumen yang selanjutnya disebut UU PK
Dalam  Pasal  2  UU  PK  dijelaskan  bahwa “Perlindungan  konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”
Berdasarkan Pasal diatas, UU PK tidak menjelaskan secara rinci apa saja  yang  harus  dilindungi,  hal  tersebut  membuat  UU  PK  menjadi  sangat lemah.
3. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Perubahan  Atas  ndang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  yang selanjutnya disebut UU AK
Dalam  Pasal  1  Angka  22  UU  AK  dijelaskan  bahwa “Data  Pribadi adalah  data  perseorangan  tertentu  yang  disimpan,  dirawat,  dan  dijaga kebenaran  serta  dilindungi  kerahasiaannya.”, Pasal  79  Ayat  (1)  UU  AK “Data  Perseorangan  dan  dokumen  kependudukan  wajib  disimpan  dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara. ” Pasal  84  Ayat  (1)  UU  AK  “ Data  Pribadi  Penduduk  yang  harus dilindungi memuat: a. keterangan tentang  cacat fisik dan/atau mental; b. sidik jari; c. iris mata; d. tanda tangan; dan e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.”
Berdasarkan  beberapa  pasal  diatas  diketahui  bahwa  data  pribadi seseorang wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
4. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  yang selanjutnya disebut UU Kesehatan
Dalam  Pasal  57  Ayat  (1)  UU  Kesehatan  dijelaskan  bahwa  “ Setiap orang  berhak  atas  rahasia  kondisi  kesehatan  pribadinya  yang  telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.” Pasal 57 Ayat (2)  UU  Kesehatan “Ketentuan  mengenai  hak  atas  rahasia  kondisi kesehatan  pribadi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku dalam  hal:  a.  perintah  undang-undang;  b.  perintah  pengadilan;  c.  izin yang bersangkutan; d. kepentingan masyarakat; atau e. kepentingan orang tersebut.”
Data pribadi seorang pasien tentu saja sangat penting bagi pasien itu sendiri  maupun  dokter  dan  rumah  sakit  yang  menangani.  Namun,  ada pengecualian  untuk  Pasal  57  Ayat  (1)  UU  Kesehatan  seperti  yang dijelaskan pada Pasal 57 Ayat (2) UU Kesehatan.
5. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia (HAM) yang selanjutnya disebut UU HAM Dalam Pasal 14 Ayat (1) UU HAM dijelaskan bahwa “ Setiap orang berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  yang  diperlukan untuk  mengembangkan  pribadinya  dan  lingkungan  sosialnya.” Pasal tersebut  menegaskan  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
Dalam  Pasal  29  Ayat  (1)  UU  HAM  menyatakan  bahwa “Setiap orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  kelurga,  kehormatan, martabat, dan hak miliknya.” Pasal  tersebut  menegaskan  bahwa  setiap pribadi memiliki hak untuk melindungi diri pribadi seperti yang dijelaskan pada Pasal 28G UUD 1945.
6. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP
Dalam  Pasal  17  UU  KIP  dijelaskan  bahwa “Setiap  Badan  Publik  wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi  Publik,  kecuali  Informasi  Publik  yang  apabila  dibuka  dan diberikan  kepada  Pemohon  Informasi  Publik  dapat  menghambat  proses penegakan  hukum,  Informasi  Publik  yang  apabila  dibuka  dan  diberikan kepada  Pemohon  Informasi  Publik  dapat  mengganggu  kepentingan perlindungan  hak  atas  kekayaan  intelektual  dan  perlindungan  dari persaingan  usaha  tidak  sehat,  Informasi  Publik  yang  apabila  dibuka  dan diberikan  kepada  Pemohon  Informasi  Publik  dapat  membahayakan pertahanan dan keamanan negara, Informasi Publik yang apabila dibuka dan  diberikan  kepada  Pemohon  Informasi  Publik  dapat  mengungkapkan kekayaan  alam  Indonesia,  Informasi  Publik  yang  apabila  dibuka  dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi  nasional,  Informasi  Publik  yang  apabila  dibuka  dan  diberikan kepada  Pemohon  Informasi  Publik,  dapat  merugikan  kepentingan hubungan  luar  negeri,  Informasi  Publik  yang  apabila  dibuka  dapat mengungkapkan  isi  akta  otentik  yang  bersifat  pribadi  dan  kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, Informasi Publik yang apabila dibuka dan  diberikan  kepada  Pemohon  Informasi  Publik  dapat  mengungkap rahasia  pribadi,  memorandum  atau  surat-surat  antar  Badan  Publik  atau intra  Badan  Publik,  yang  menurut  sifatnya  dirahasiakan  kecuali  atas putusan  Komisi  Informasi  atau  pengadilan,  dan  informasi  yang  tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.”
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang selanjutnya disebut UU ITE
Dalam  Pasal  26  Ayat  (1)  UU  ITE  dijelaskan  bahwa “Kecuali ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang-undangan,  penggunaan  setiap informasi  melalui  media  elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”
Dalam  pasal  diatas  dijelaskan  dengan  sangat  tegas  mengenai penggunaan  data  pribadi  seseorang  yang  harus  mendapatkan  persetujuan dengan pihak yang bersangkutan.
8. Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut  RUU  PDP  mulai  di  inisiasi  pada  tahun  2016  dengan  pembahasan  72 pasal.  Lalu  proses  finalisasi  antar  kementrian  atau  lembaga  telah  selesai  pada tahun 2019 dengan tambahan 4 Pasal RUU PDP. Tahun selanjutnya, RUU PDP dikirimkan  kepada  DPR.  Pada  tahun  2021,  Tim  Panja  Pemerintah  melakukan pembahasan  RUU  PDP  untuk  menyusun  formulasi  yang  tepat  dan  akurat terhadap pasal-pasa penting dalam RUU PDP. Baru pada tahun 2022 atau lebih tepatnya  pada  tanggal  20  September  2022  dilakukan  pengesahan  RUU  PDP menjadi  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  Tentang  Perlindungan  Data Pribadi  yang selanjutnya disebut UU PDP. UU PDP sendiri di sahkan dengan 16 Bab dan 76 Pasal.

## B. Penerapan  hukum  yang  mengatur  perlindungan  data  pribadi  pengguna aplikasi online di Indonesia
Manusia  secara  naluriah  memahami  pentingnya  privasi,  penelaahan, pengumpulan,  dan  penjabaran berbagai  informasi  tentang  manusia  yang saat ini  merupakan  komponen  utama  dari  koneksi  baru  peradaban Big  Data .  Dari tahun ke tahun, kasus bocornya data pribadi seseorang semakin bertambah.
Perlindungan  terhadap  keamanan  informasi  pribadi  pengguna  jasa internet  sangat  diperlukan,  hal  ini  dikarenakan  informasi  pribadi  tersebut meruakan privacy seseorang,  aabila  disalahgunakan    akan  merugikan  pemilik data  pribadi  tersebut. 8 Hak    pemilik    Data  Pribadi    untuk    melakukan    akses dan  koreksi  data  harus diimbangi  oleh  mekanisme  yang  jelas  dan  terukur untuk    melakukan    akses    dan    koreksi  tersebut,    misalnya    harus    didahului dengan    permintaan    dari    pemilik    Data    Pribadi    dan  dalam    jangka    waktu berapa    lama    akses    dan    koreksi    tersebut    wajib    dipenuhi    oleh Penyelenggara  Sistem  Elektronik.  Selanjutnya,  apakah  ada  atau  tidak  fitur khusus  yang disediakan  untuk  melakukan  akses  dan  koreksi  data.  Akses dan    koreksi    ini    merupakan  salah  satu  bentuk  kontrol  yang  dimiliki  pemilik Data  Pribadi  atas  datanya  yang  diproses  dan  disimpan  dalam  sistem elektronik. 9
8 Christiawan, Rio. “ Aspek Hukum StartUp”, 2021, Jakarta, Sinar Grafika Offset, hal.72.
9 Hendrawan Agusta, “Keamanan dan Akses Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Peer to Peer Lending di Indonesia.”, KRTHA Bhayangkara, Tahun 2021, Vol.15, No.1, hal. 11-38
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  banyak  terjadi  kasus  kebocoran  data pribadi. Pada tahun 2023 sendiri, terjadi beberapa  kasus besar kebocoran data pribadi. Kasus-kasus tersebut yaitu:
1. Kasus hacking Bank BSI (Bank Syariah Indonesia).
Kasus bermula pada tanggal 8 Mei 2023, terjadi gangguan pada sistem Mobile Banking dan ATM BSI. Pihak  Bank BSI menyatakan bahwa  gangguan  tersebut  dikarenakan  pemeliharaan  sistem.  Tetapi pada  tanggal  14  Mei  2023,  informasi  baru  yang  valid  terungkap bahwa  gangguan  sistem  tersebut  berasal  dari  serangan ransomware dari  sekawanan hacker. Ransomaware merupakan  jenis  perangkat lunak rawan yang mengunci akses ke sistem komputer target dengan mengenkripsi data untuk meminta bayaran berupa uang.
Ransoimware yang juga lebih familiar sebagai Lock Bit memberikan batas  tempo  72  jam  kepada  pihak  Bank  BSI  untuk  menghubungi mereka,  dengan  ancaman  akan  menjatuhkan  nama  baik  Bank.  Pada akhirnya hacker berhasil masuk ke sistem Bank BSI dan menyandera hampir 15 juta data nasabah.
Merujuk  pada  UU  PDP,  Bank  BSI  mengatasi  kejadian  tersebut dengan  lima  langkah.  Langkah  pertama,  BSI  harus  memberikan notifikasi  kepada  subek  data  paling  lambat  3x24  jam.  Berdasarkan Pasal  46  UU  PDP,  Bank  BSI  juga  harus  memberikan  notifikasi kepada masyarakat karena peristiwa ini terkait dengan layanan publik. Langkah  kedua,  Berdasarkan  Pasal  4  Ayat  (2)  UU  PDP, Permenkominfo  Nomor  20  Tahun  2016,  dan  POJK  (Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan)  PTI  (Penyelenggara  Teknologi  Informasi), Bank  BSI  wajib  memastikan  rencana  pemecahan  dan  perbaikan sesuai  dengan  rencana  kelangsungan  usaha,  rencana  pemulihan bencana, crisis  manajement  plant, dan/atau  prosedur  Bank  lainnya yang  berhubungan.  Langkah  ketiga,  OJK  (Otoritas  Jasa  Keuangan) harus  segera  mengevaluasi  dan  mengaudit  rencana  perbaikan  sistem Bank BSI. Langkah keempat, Kementrian Informasi dan Komunikasi dengan  wewenangnya  lekas  menyelidiki  dan  menyelesaikan  kasus secara  akuntabel.  Lalu  langkah  terakhir  BSSN  (Badan  Siber  dan Sandi  Negara)  lekas  memantau  dan  mengusut  peristiwa  keamanan siber yang dialami Bank BSI.
2. Kasus hacking data paspor WNI
Sukamta, Anggota Komisi I DPR menjelaskan bahwa kebocoran data  Paspor  WNI  bukan  pertama  kali  terjadi.  Hal  tersebut  membuat rasa kepercayaan masyarakat Indonesia berkurang kepada pemerintah.
Pada  tanggal  5  Juli  2023, Hacker Bjorka  menjual  sebanyak 34.900.867 data paspor WNI di situs Dark Web dengan nilai 10 Ribu dollar  Amerika  Serikat  atau  150  Juta  Rupiah.  Dalam  unggahan tersebut,  data  yang  berhasil  di  dapatkan  yaitu  nama,  nomor  paspor, masa berlaku paspor, tanggal lahir, dan jenis kelamin.
Untuk  menangani  masalah  tersebut,  Kominfo  mengambil langkah  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  terkait  yaitu  BSSN (Badan  Siber  Sandi  Negara),  Direktorat  Jenderal  Imigrasi,  dan Kementrian Hukum dan HAM dengan mengikuti aturan yang berlaku.
Lalu Kominfo akan meneruskan penelusuran dan mengeluarkan informasi  yang  lebih  lanjut  setelah  di  konfirmasi  kebenarannya. Kominfo  juga  meminta  para  perusahaan Platform  digital agar meningkatkan keamanan data pribadi penggunanya juga sistemnya.
3. Kasus hacking data WNI Dukcapil (Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Pada  Tanggal  16  Juli  2023,  Teguh  Aprianto, founder Ethical Hacker Indonesia  mengungkap  di  akun  media  sosial twitter kebocoran data Dukcapil sebanyak 337 juta data WNI. Data tersebut meliputi  nama,  NIK  (Nomor  Induk  Kependudukan),  Nomor  Kartu Keluarga (KK), tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ibu, nomor akta lahir, dan nomor akta nikah.
Merespon  peristiwa  tersebut,  Dukcapil  dan  Kemendagri mengklaim  sudah  meulai  melakukan  investigasi  dan  mitigasi preventif  yang  dilakukan  dengan  BSSN  (Badan  Siber  dan  Sandi Nasional).  Dukcapil  juga  menyatakan  bahwa  data  yang  terdapat  di breachforums berbeda dengan format data yang ada di Dukcapil.
4. Kasus Warga Garut Terlilit Pinjaman Online Secara Tiba-Tiba Pada  Bulan  Juli  2023,  sebanyak  407  warga  Garut  terlilit
pinjaman online secara  berturut-turut.  Warga  ditagih  oleh  pihak pinjaman online padahal  tidak  merasa  meminjam  uang.  Lalu  warga berbondong-bondong melaporkan hal tersebut ke Kepala Desa.
Setelah  ditelusuri,  pihak  Desa  mencurigai  Ketua  Kelompok PNM  Mekaar  di  desa  tersebut  merupakan  pelaku  kasus  ini.  Ketua Kelompok  PNM  Mekaar  melakukan  pencurian  data  pribadi  warga berupa KTP untuk dijadikan jaminan ketika dia melakukan pinjaman online.
Maraknya  kasus hacking di  Indonesia  harus  dihadapi  dengan  tegas meggunakan  hukum  yang  berlaku.  Dalam  Pasal  65  Ayat  (1)  UU  PDP  sudah ditegaskan bahwa setiap orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi  orang  lain  yang  digunakan  untuk  kebutuhan  pribadi  yang  dapat menimbulkan kerugian bagi subjek data pribadi.
Dalam  kasus hacking diatas  yang  dilakukan  oleh hacker  Bjorka, berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) UU PDP, Bjorka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak empat miliar rupiah.
Dalam kasus pinjaman online diatas, berdasarkan Pasal 65 Ayat (3) UU PDP,  pelaku  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  tahun dan/atai pidana denda paling banyak lima miliar rupiah.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Data pribadi adalah sekumupulan informasi tentang seseorang yang bersifat private. Data pribadi seseorang dapat tersedia di sistem elektronik maupun nonelektronik.  Berdasarkan  pasal  28G  UUD  1945,  semua  orang  berhak mendapatkan  perlindungan  atas  data  pribadi  yang  dimiliki.  Jika  ada  suatu tindak kriminal yang mengakibatkan bocornya data pribadi seseorang, yang memiliki  tujuan  merugikan  yang  bersangkutan,  maka  perbuatan  tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan berhak dituntut sesuai hukum  yang berlaku. Sebelum undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi  di  Indonesia,  terdapat  beberapa  peraturan  yang  memuat perlindungan data pribadi secara umum yaitu UU Perbankan, UU PK, UU AK, UU Kesehatan, UU HAM,  UU  KIP, UU  ITE, dan  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data  Pribadi  Dalam  Sistem  Elektronik.  Lalu  karena  urgensi  perlindungan data  pribadi  di  Indonesia,  maka  terbitlah  RUU  PDP  yang  diawali  pada tahun  2016  dan  dilakukan  pengesahan  pada  tanggal  20  September  2022 menjadi UU PDP dengan 16 Bab dan 76 Pasal.
2. Kasus  kebocoran  data  pribadi  yang  terjadi  di  Indoenesia  pada  tahun  2023 ini  cukup  banyak,  diantaranya  kasus hacking Bank  BSI  (Bank  Syariah Indonesia)  yang  terjadi  pada  tanggal  8  Mei  2023  dengan  hampir  15  juta data  nasabah  bocor,  kasus hacking data  paspor  WNI  yang  terjadi  pada tanggal 5 Juli 2023 dengan hampir 35 ribu data paspor WNI dijual seharga 150  Juta  Rupiah,  kasus hacking data  WNI  Dukcapil  yang  terjadi  pada tanggal 16 Juli 2023 dengan jumlah data yang bocor sebanyak 337 juta data WNI,  dan  kasus  warga  garut  yang  terlilit  pinjaman online secara  tiba-tiba sedangkan para warga merasa tidak melakukan pinjaman online manapun. Banyaknya kasus hacking yang timbul, dan kasus tersebut pasti melibatkan bocornya  data  pribadi  seseorang,  maka  pihak  yang  bersangkutan  harus segera menangani dengan hukum yang berlaku yaitu UU PDP.

## B. Saran
1. Indonesia  perlu  menerapkan  hukum  terbaru  yaitu  UU  PDP  dengan  tepat. Walaupun masih terhitung hukum yang baru dan masih perlu penyesuaian, tetapi harus segera diterapkan.
2. Lembaga atau perusahaan yang menyediakan layanan dengan menyangkut data  pribadi  seseorang  dan  pemerintah  yang  mengawasi  harus meningkatkan  keamanan  ke  tingkat  lebih  tinggi  sebab  para  pelaku kejahatan juga semakin mengasah kemampuan mereka untuk melancarkan aksinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Hurabarat, Sumiaty Adelina, dkk,  2023, “ CYBER LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE Dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0”, Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia.
Wulandari,  Tjandra  Bernadetta,  dkk,  2021  “ Bunga  Rampai:  Berbagai  Aspek Hukum  Dalam  Transaksi  Konsumen  Secara  Digital  Di  Masa  Pandemi Covid-19.”, Jakarta, Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Rahmaniar,  Anastasya,  dkk,  2023, “Bunga  Rampai  Isu-Isu  Komunikasi Kontemporer 2023.” , Depok, Rekacipta Proxy Media.
Putra, Wicaksono Tomi, Hamidah Abdurrachman, Achmad Irwan hamzani, 2023,
“ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Hacking.”, Pekalongan, Penerbit NEM. Prastowo, Bambang N, “ Informatika Sosial.” 2022, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.

## B. Jurnal
Fayza  Ilhafa,  Amirudin  Iman  Nur,  Firman  Faresi  Wijaya,  Tiara  Putri  Destasari,
Sofyan  Wimbo  Agung  Pradnyawan,  Upaya  Hukum  Terhadap  Keamanan Data  Pribadi  Korban  Pinjaman  Online, Jurnal  Proceeding  Of  Conferemce On Law And Social Studies,
Fanny Priscylla, Perlindungan Data Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan
Hukum, Jatiswara, Vol. 34, No. 3, Tahun 2019, hal. 239-249.
Erlina  Maria  Christin  Sinaga,  Mery  Christian  Putri,  Formulasi  Legislasi Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Revolusi  Industri  4.0, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 2, Tahun 2020, hal. 237-256.
Sekaring  Ayumeida  Kusnadi,  Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Sebagai  Hak
Privasi, Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum, Tahun 2021, Vol. 2, No. 1, hal. 9-16. Muhamad  Hasan  Rumlus,  Hanif  Hartadi,  Kebijakan  Penanggulangan  Pencurian Data Pribadi  Dalam  Media Elektronik, Jurnal HAM , Tahun 2020, Vol. 11, No. 2, hal. 285-299.
Sahat  Maruli  Tua  Situmeang,  Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Sebagai  Bentuk Kejahatan  Sempurna  Dalam  Perspektif  Hukum  Siber, SASI, Tahun  2021,
Vol. 27, No. 1, hal. 38-52.
Hendrawan  Agusta,    Perlindungan  Data  Pribadi  Penerima  Pinjaman  Dalam Transaksi  Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi  Informasi  ( Peer  To Peer Lending, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Tahun 2020, Vol. 50, No.
4, hal. 789-809.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Perubahan  Atas  ndang-Undang  Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem Dan Transaksi Elektronik

## D. Website
Perpustakaan  Universitas  Brawijaya,  2023,  “ Literasi  Digital  Menjadi  Budaya Baru  Di  Era  Digitalisasi.”, https://lib.ub.ac.id/news/literasi-digital- menjadi-budaya-baru-di-era-digitalisasi/ , Di  akses  pada  tanggal  15
September 2023 Pukul 19:38 WIB. Kementrian  Keuangan  RI,  2023,  “ Transformasi  Digital  Untuk  Masa  Depan Ekonomi dan Bisnis Di Indonesia.” https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4074- transformasi-digital-untuk-masa-depan-ekonomi-dan-bisnis-di-
indonesia.html , Di  akses  pada  tanggal  15  September  2023  Pukul  19:47 WIB.
Media Indonesia, 2023, “ Indonesia 4.0 Conference & Expo 2023 Berlangsung 23- 24  Agustus.” https://mediaindonesia.com/teknologi/567319/indonesia-40- conference-expo-2023-berlangsung-23-24-agustus ,  Di  akses pada  tanggal
15 September 2023 Pukul 20:05 WIB.
Hendra  Fridolin  Ananda  Sudater  Siagaan,  2023,  “ Mengenal  Revolusi  5.0.” https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/16023/Mengenal- Revolusi-Industri-50.html , Di akses pada tanggal 15 September 2023 Pukul
20:20 WIB.
OCBC  NISP,  2023,  “ Revolusi  Indistri  5.0:  Perkembangan  Dan  Peluang
Bisnisnya.”, https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/07/10/revolusi- industri-5-adalah , Di akses pada Tanggal 15 September 2023 Pukul 20:50 WIB. Kemal  Hidayah,  2023,  “ Membangun  Bangsa  Pada  Era  Digital.” https://lan.go.id/?p=12800 , Di  akses  pada  tanggal  18  September  2023 Pukul 19:50WIB.
Andrean  W.  Finaka,  2022,  “ Perjalanan  UU  Perlindungan  Data  Pribadi.” https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-uu-perlindungan-data- pribadi , Di akses pada tanggal 22 September 2023 Pukul 18:46 WIB.
Agdelia  Meiva  Azarine,  2023,  “ Bank  BSI  Pasca  Serangan  Siber:  Mengungkap Potensi Kompensasi Bagi Nasabah.”
https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/bank-bsi-pasca-serangan-siber- mengungkap-potensi-kompensasi-bagi-nasabah/ , Di akses pada tanggal  22
September 2023 Pukul 19:38 WIB. Mochamad Januar Rizki, 2023, “ Lima Langkah Penanganan Data Pribadi Sesuai Regulasi Atas Dugaan Kebocoran Data BSI.” https://www.hukumonline.com/berita/a/lima-langkah-penanganan-data- pribadi-sesuai-regulasi-atas-dugaan-kebocoran-data-bsi-
lt6463960943a71/?page=all ,  Di  akses  pada  tanggal  22  September  2023
Pukul 20:15 WIB. DPR RI, 2023, “ Kebocoran Data BSI, OJK Diminta Jalankan Fungsi Akselerasi Digitalisasi Seluruh Bank.”
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44937/t/Kebocoran+Data+BSI%2C+ OJK+Diminta+Jalankan+Fungsi+Akselerasi+Digitalisasi+Seluruh+Bank , Di akses pada tanggal 23 September 2023 Pukul 13:00 WIB. PANRB,  2023,  “ Kominfo  Telusuri  Dugaan  Kebocoran  Data  Paspor  34  Juta WNI.” https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/kominfo- telusuri-dugaan-kebocoran-data-paspor-34-juta-wni , Di akses pada tanggal 23 September Pukul 13:26 WIB. Iqbal Basyari, 2023, “ Kemendagri Investigasi Dugaan Kebocoran 337 Juta Data Dukcapil.” https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/07/17/337-juta-data- dukcapil-diduga-bocor , Di  akses  pada  tanggal  23  September  Pukul  13:48 WIB.
Fea,  2023,  “ 337  Juta  Data  Dukcapil  Diduga  Bocor  Dan  Dijual  Di  Forum Hacker.” https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230716223757-192- 974143/337-juta-data-dukcapil-diduga-bocor-dan-dijual-di-forum-hacker ,
Di akses pada Tanggal 23 September 2023 Pukul 14:00 WIB.
CNN  Indonesia,  2023,  “ 407  Warga  Garut  Dicatut  Buat  Utang,  Contoh  Nyata Bahaya Bocor Data.” https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230720105256-192- 975551/407-warga-garut-dicatut-buat-utang-contoh-nyata-bahaya-bocor-
data , Di akses Pada tanggal 23 September 2023 Pukul 14:16 WIB.