## PEREMPUAN DAN POLITIK INDONESIA

## Luh Putu Swandewi Antari
1 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Jl. Seroja, Tonja, Denpasar Utara, Bali 80115 Email: swandewiantari@mahadewa.ac.id
Abstrak - Perempuan juga merupakan warganegara yang juga memiliki hak politik seperti laki-laki. Namun dalam kenyataannya partisipasi dan keterwakilan perempuan di  bidang  politik  sangat  kecil  khususnya  di  Legislatif.  Hal  ini  disebabkan  karena diskriminasi.  Diskriminasi  terhadap  perempuan  itu  menyebabkan  ketidakadilan  dan ketidaksetaraan  gender.  Oleh  sebab  itu  pentingnya  perjuangan  untuk  terus  mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di bidang politik.
Kata kunci : perempuan, politik Indonesia
Abstract - Women are also citizens who also have political rights like men. However, in reality the participation and representation of women in politics is very small, especially in the  Legislature.  This  is  due  to  discrimination.  Discrimination  against  women  causes injustice and gender inequality. Therefore, it is important to struggle to continue to realize justice and gender equality in the political field .
Keywords : Women, Indonesian Politics

## PENDAHULUAN
Partisipasi  perempuan  Indonesia dalam  Parlemen  masih  sangat  rendah. Menurut  data  dari  World  Bank  (2019), negara  Indonesia  menduduki  peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan  di  parlemen.  Rendahnya angka  keterwakilan  perempuan  di parlemen  sedikit  banyak  berpengaruh terhadap  isu  kebijakan  terkait  kesetaraan gender  dan  belum  mampu  merespon masalah  utama  yang  dihadapi  oleh perempuan.
Sebagaimana  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945,  Pasal  281  (2) menyebutkan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas  dasar  apa  pun  dan  berhak
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif.” Untuk  mewujudkan  hal  ini,  pemerintah membreakdown-nya  kedalam  undang- undang,  sebagaimana  dalam  mandat Undang  Undang  No.  7  Tahum  1984, bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi serta melindungi hak-hak yang melekat  pada  peremppuan  baik  sebagai individu  maupun  kelompok.  Indonesia pada  kenyataannya  sudah  menyamakan kedudukan perempuan dan laki-laki sama terutama  dalam  hal  Pendidikan,  dan  saat ini  tidak  hanya  dalam  Pendidikan  saja, perempuan  di  Indonesia  juga  membantu dalam bidang politik, sebagaimana diatur dalam  undangundang  maupun  peraturan perundang-undangan. Misal, dalam
keterwalikan  perempuan  yang  diatur dalam  UU  no.  2  tahun  2008,  dalam  UU tersebut  dituliskan  bahwa  partai  politik harus  menyertakan  perempuan  minimal
30% dalam pengurusan ataupun pendiriannya. Tetapi dalam prakteknya
pemenuhan  terhadap  kuota  30  % perempuan  dalam  politik  sangat  sulit untuk  dipenuhi.  Keterbatasan  akses merupakan  salah  satu  kesulitan  bagi perempuan untuk menunjukkan
bahwasannya  kepentingan  perempuan tidak  sepenuhnya  dapat  terakomodir dalam  sistem  politik.  Dalam  anggota dewan,  tidak  hanya  dalam  hal  kuota  dan kualitas,  akan  tetapi  dalam  hal  tanggung jawab,  perempuan  tidak  diberi  tanggung jawab  yang  signifikan.  Kondisi  tersebut adalah  kendala  untuk  mengembangkan organisasi perempuan dalam memformulasikan kebijakan yang
berpihak  kepada  kepentingan  kaum perempuan.  Oleh  karena  itu  perempuan perlu  diberikan  ruang  untuk  dapat mengembangkan dirinya.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka rumusan  masalah  yang  diperoleh  adalah bagaimana peran perempuan dalam politik di Indonesia?

## METODE
Penelitian ini merupakan library research dengan  metode  pendekatan  kualitatif dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan  objek  penelitian.  Yaitu  suatu proses  dalam  mengumpulkan  data/ informasi mengenai suatu masalah dalam pembahasan yang sedang dikaji.
Kerangka berfikir yang digunakan adalah dengan  kerangka  berfikir  induktif,  yaitu penemuan  dari  data  atau  fakta  yang  ada menuju ke tingkat representasi yang lebih tinggi. Dari representasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis histori yaitu menganilisis data berdasarkan pada fakta sejarah yang telah terjadi kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut pendapat Rod Hague et al dalam Miriam  Budiardjo  (2008):  politik  adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok
mencapai  keputusan-keputusan  yang bersifat  kolektif  dan  mengikat  melalui usaha  untuk  mendamaikan  perbedaan- perbedaan  di  antara  anggota-anggotanya. Sementara Miriam Budiardjo menyatakan bahwa unsur dari politik yang diambil dari beberapa  pendapat  ahli  ada  lima  yaitu: negara  (state),  kekuasaan  (power), pengambilan keputusan (decision making),  Kesetaraan  Dan  Keadilan Gender Di BIdang Politik 78 Vol. 9 No. 1 - April 2012 kebijakan (policy, beleid) dan pembagian  kekuasaan  (distribution)  atau alokasi  (allocation).  Di  dalam  politik, penting  keterlibatan  semua  warganegara baik lakilaki maupun perempuan, terutama di lembaga Legislatif. Partisipasi dan keterwakilan perempuan di Legislatif,
sebagai  anggota  legislatif  sangat  penting karena terkait dengan representasi politik. Anggota
Legislatif merupakan
representasi  rakyat  yang  dipilih  melalui pemilihan  umum.  Oleh  sebab  itu,
seharusnya  anggota  legislatif  didasarkan pada  kriteria  statistik  dan  matematika seperti  yang  berkembang  selama  ini  di dalam  pemilu,  tetapi  juga  dipilih  lewat kriteria kepentingan dan aspirasi yang ada di berbagai kalangan masyarakat di negeri itu  agar  kepentingan  minoritas  juga terlindungi dan mendapat tempat.
Sejak  abad  ke-19,  beberapa perempuan  di  Indonesia  telah  menjadi pelaku  sejarah  dalam  memperjuangkan kemerdekaan,  misalnya  Nyi  Ageng Serang  XIX,  Cut  Nyak  Dien,  Christina Martha  Tiahahu,  Dewi  Sartika,  R.A. Kartini,  dan  lainlain.  Akan  tetapi,  masa penting tersebut menjadi awal perjuangan yang mengatasnamakan gerakan perempuan pada tahun 1928, pada saat itu untuk pertama kalinya diadakan Kongres Perempuan di Yogyakarta (Hidayat, 1980) Suatu  pergerakan  biasanya  lahir karena dipicu oleh adanya semangat untuk menuju perbaikan ke arah yang lebih adil, karena  adanya  struktur  sosial  yang dianggap  timpang.  Begitu  juga  dengan munculnya  gerakan  perempuan.  Secara historis  lahirnya  gerakan  perempuan diberbagai  negara-negara  di  dunia disebabkan  oleh  faktor-faktor  kondisi sosial politik di negara tersebut. Lahirnya gerakan  perempuan  ini  dalam  rangka untuk memperbaiki tatanan-tatanan pemerintahan sekaligus kebudayaan masyarakat yang kondusif dalam menciptakan gejala ketimpangan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Kesadaran  terhadap  perannya  sebagai ibulah yang mendorong kaum perempuan untuk mengejar pendidikan. Berawal dari
isu tersebut kemudian perjuangan emansipasi  perempuan  menjadi  lebih berkembang  ke  relasi  dalam  pernikahan, peran  dalam  masyarakat  dan  termasuk dalam hak-hak berpolitik.
Peraturan perundang-undangan yang  mengatur  kesetaraan  laki-laki  dan perempuan adalah: 1. UUD 1945 Pasal 27-
34. 2. Ketentuan MPR Nomor II/MPR/1988  dan  TAP  MPR  Nomor II/MPR/1993. 3. Undang-Undang (UU No 1  Tahun  1974  tentang  perkawinan).  4.
Peraturan  Pemerintah  (PP  No  9  tahun 1975 dan PP No 10 tahun 1990).
Kehadiran perempuan dalam dunia politik praktis yang telah dibuktikan dengan  adanya  keterwakilan  perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak untuk proses  pengambilan  sebuah  kebijakan publik  yang  ramah  dan  sensitif  pada kepentingan  kaum  perempuan.  Tanpa adanya  keterwakilan  perempuan  di parlemen yang memiliki jumlah memadai akan mengakibatkan timbulnya kecenderungan untuk menempatkan kepentingan  laki-laki  sebagai  pusat  dari pengambilan  kebijakan.  Oleh  karena  itu, aktifnya  perempuan  dalam  ranah  politik sangat membantu masa depan perempuan untuk melindungi hak-hak kaum perempuan  dan  mengembangkan  potensi kaum perempuan.
Dalam  beberapa  Undang-undang,
yaitu  UU  no  31  tahun  2002,  UU  no.  12 tahun 2003, UU no. 2 tahun 2008, UU no, 10  tahun  2008  dan  UU  no  7  tahun  2017 mewajibkan  caleg  perempuan  sebanyak 30%  untuk menjalankan demokrasi dalam suatu negara.
Pada negara berkembang
pertisipasi  perempuan  dalam  berpolitik masih  rendah,  karena  perempuan  lebih memilih  untuk  terlibat  langsung  dalam rumah tangga dan tidak terjun ke politik. Perempuan  terjun  ke  politik  merupakan tindakan yang sukarela.
Keterlibatan  perempuan  dalam dunia politik memiliki sebuah
peningkatan.  Banyak  para  perempuan yang  terjun  langsung  dalam  politik praktis.  Ada  beberapa  perempuan  yang menjabat  sebagai  Menteri,  selain  itu banyak perempuan-perempuan yang menjabat sebagai kepala daerah.
Keterlibatan  perempuan  tidak  hanya sampai  disitu,  akan  tetapi  mereka  juga mulai  aktif  bergabung  di  partai-partai politik yang ada. Akan tetapi, keterlibatan perempuan masih harus tetap diperjuangkan.  Karena,  semakin  banyak perempuan  yang  terjun  secara  langsung dalam  politik,  maka  semakin  besar kesempatan  untuk  memperjuangkan  hak- hak dan perlindungan terhadap perempuan yang  selama  ini  belum  secara  maksimal diberikan oleh Negara.
Meskipun  kuota  keterwakilan perempuan  telah  disediakan  sebanyak 30%,  akan  tetapi  adanya  kuota  tersebut belum  dapat  diikuti  dengan  perubahan paradigma  tentang  budaya  patiarki  di masyarakat. Dengan demikian mengubah stigma  masyarakat  tidaklah  mudah, masyarakat  kita  masih  berfikir  bahwa politik  merupakan  wilayah  publik  yang tidak  hanya  diisi  oleh  laki-laki,  namun perempuan  juga  berhak  untuk  turut berpartisipasi  di  dalamnya.  Di  harapkan
adanya  keterwakilan  kuota  sebesar  30% kaum  perempuan  dapat  menghasilkan produk  undang-undang  yang  ramah terhadap perempuan dan anak atau dapat membantu  kaum  perempuan  dan  anak untuk  mendapatkan  hak-haknya  yang masih mendapatkan perlakuan diskriminasi,  dengan  demikian  ke depannya tidak ada lagi kasus-kasus yang keputusannya memberatkan kaum perempuan  atau  adanya  ketidak  adilan terkait  keputusan  kasus  yang  menimpa kaum perempuan.
Jaminan  hukum  atas  pentingnya perempuan berpartisipasi dan keterwakili dalam  politik  sebenarnya  telah  banyak diatur  oleh  negara.  Namun,  jaminan  itu belum  maksimal  memberikan  akses, partisipasi,  keterwakilan  perempuan  di bidang politik atau dengan kata lain masih “setengah  hati”,  seperti  terlihat  dari berbagai peraturan di bawah ini.
1. Undang  Undang  Dasar  Negara
Republik  Indonesia  1945  Undang- Undang Dasar Negara Republik 1945
memperlihatkan bahwa segala warganegara,  artinya  “laki-laki  dan perempuan”,  mempunyai  kedudukan yang sama dan kesempatan yang sama di  bidang  politik.  Hal  ini  tertuang antara lain dalam Pasal 27 dan 28
2. Undang-Undang  Nomor  68  Tahun 1958  Tentang  Persetujuan  Konvensi Hak-hak Politik Perempuan Konvensi Internasional  mengenai  Hak-Hak Politik  Wanita  telah  disahkan  pada tahun  1952,  dan  Indonesia  telah meratifikasi  dengan  Undang-Undang Nomor  68  Tahun  1958.  Pada
prinsipnya  perempuan  dan  laki-laki mempunyai  hak  untuk  memilih  dan dipilih untuk menduduki badan-badan yang  dipilih  secara  umum,  tanpa diskriminasi.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
Tentang  Pengesahan  Konvensi  PBB Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Undang-Undang  ini  mewajibkan negara  peserta  membuat  peraturan- peraturan untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dibidang politik. Hal ini terlihat dalam Pasal 2,
3, 4, 7 dan 8.
4. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia, yang  diantaranya  mengatur  tentang hak-hak wanita. Khusus yang menyangkut hak-hak wanita di politik,
diatur dalam Pasal 46 dan 49. 5. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2005 tentang Pengesahan International  Covenant  on  Civil  and Political Rights (Kovenan Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan Politik Pasal 3: Negara pihak Kovenan ini  berjanji  untuk  menjamin  hak-hak yang  sederajat  dari  laki-laki  dan perempuan  untuk  menikmati  semua hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan ini.
Berbagai  peraturan  perundang- undangan di atas memperlihatkan adanya jaminan  hukum  atas  hak-hak  perempuan di  bidang  politik,  akan  tetapi  secara
kuantitatif maupun kualitatif masih terjadi diskriminasi.
Di dalam politik, penting keterlibatan  semua  warganegara  baik lakilaki  maupun  perempuan,  terutama  di lembaga  Legislatif.  Partisipasi  dan keterwakilan  perempuan  di  Legislatif, sebagai  anggota  legislatif  sangat  penting karena terkait dengan representasi politik.
Anggota
Legislatif merupakan representasi  rakyat  yang  dipilih  melalui pemilihan  umum.  Oleh  sebab  itu, seharusnya anggota legislatif yang berasal kader  dari  partai  politik  tertentu  tidak hanya  loyal  pada  parpol  dan  kebijakan parpol,  tetapi  juga  loyal  pada  pemilih. Dengan  demikian,  wakil  rakyat  anggota parlemen terpilih seharusnya tidak hanya didasarkan  pada  kriteria  statistik  dan matematika,  seperti  yang  berkembang selama  ini  dalam  pemilu,  tetapi  juga dipilih  lewat  kriteria  kepentingan  dan aspirasi  yang  ada  diberbagai  kalangan dalam  masyarakat  di  negeri  itu  agar kepentingan  minoritas  juga  terlindungi dan  mendapat  tempat.  Wakil  rakyat perempuan  di  parlemen  bukan  hanya dimaknai dengan jumlah (numbers) tetapi juga dimaknai bahwa kehadiran mereka di parlemen  memang  bermakna  dan  bisa membawa  ide  dan  gagasan  yang  bisa merepresentasikan
kepentingan konstituen Sistem politik di Indonesia masih menunjukkan ketidakadilan dan
ketidaksetaraan  yang  dialami  oleh perempuan.  Partisipasi  dan  keterwakilan perempuan  belum  terefleksikan  di  dalam posisi kekuasaan dan proses pengambilan
keputusan. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan  perempuan  di  dalam politik  dan  kehidupan  publik  disebabkan oleh, antara lain:
a. Pandangan  yang  menyatakan  bahwa politik  itu  dunianya  laki-laki, sehingga  perempuan  tidak  perlu terlibat dalam politik.
b. Laki-laki  adalah  kepala  keluarga, sehingga  perempuan  tidak  perlu terlibat di dalam proses pengambilan keputusan  di  berbagai  tingkatan kehidupan.
c. Perempuan  hanyalah  pelengkap  saja dalam  politik,  sehingga  seringkali ditempatkan  pada  kedudukan/posisi yang tidak penting.
d. Sistem hukum di bidang politik masih diskriminatif bagi perempuan.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas  maka simpulan  yang  diperoleh  adalah  Dalam undang-undang  no.  2  tahun  2008  yang memuat  kebijakan  yaitu  mengharuskan partai  politik  dalam  pendirian  maupun kepengurusan  ditingkat  pusat  harus menyertakan keterlibatan 30 %
perempuan.  Kebijakan  untuk  memberi ruang  lebih  kepada  perempuan  sekitar
30%  pada  legislatif  bertujuan  untuk menghilangkan diskriminasi bagi perempuan  atau  menghindari  dominasi dari  laki-laki,  dan  juga  diharapkan keterwakilan perempuan bisa
menghasilkan  peraturan  peraturan  atau undang-undang yang bisa mengakomodir perempuan  maupun  anak  yang  dalam tataran  masyarakat  Indonesia  masih terjadi diskriminasi .

## Saran
Berdasarkan  pembahasan  diatas  maka saran yang dapat diberikan penulis adalah, sebaiknya perempuan terlibat aktif dalam berbagai organisasi yang dapat memberikan wawasan luas dan pengalaman baru serta akses untuk masuk ke dalam dunia politik, serta memberikan pendidikan  politik  kepada  perempuan sehingga  akan  mengubah  pandangan masyarakat terhadap perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo  Miriam.  2008.  Dasar-dasar Ilmu  Politik.  PT  Gramedia  Pustaka
Utama: Jakarta Sondarika Wulan. 2017 Peranan Perempuan Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Masa Pendudukan  Jepang,  Jurnal  HISTORIA Volume 5, Nomor 2.