## Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme
Judul Buku : DERADIKALISASI : Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radi - kalisme. Penulis : Prof. Dr. Muhammad A.S. Hikam, MA., APU Penerbit : Kompas Halaman : xiv + 226 hlm. ; 14 cm x 21 cm Cetakan dan Tahun Terbit  : Cetakan Pertama tahun 2016 ISBN : 978-979-709-985-5 Text Bahasa : Bahasa Indonesia Buah karya pemikiran dari Prof. Dr. Muhammad A.S. Hikam, MA., APU dengan bukunya yang berjudul “Deradikalisasi Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme” telah menuai daya tarik tersendiri karena membahas strategi deradikalisasi dalam perspektif baru, yang sebelumnya secara konvensional bahwa implementasi strategi deradikalisasi hanya merupakan tugas dan tanggung jawab dari aparatur Negara, namun dalam buku ini menawarkan hal yang berbeda yaitu strategi deradikalisasi dapat dilaksanakan secara masif oleh masyarakat sipil Indonesia sebagai  sistem pagar betis sosial budaya dalam membendung penetrasi pemahaman radikal yang telah menjamur dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti dalam sekapur sirih yang disampaikan oleh Dr. (HC). H. As’ad Ali bahwa buku ini menjadi berkualitas karena tak lepas dari
pengalaman menulis Muhammad A.S. Hikam dan didukung dengan pengalaman tugasnya yang berkecimpung dalam dunia pemerintahan yaitu mantan Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republic Indonesia (1999-2001), Kepala BPPT (1999-2001), anggota DPR RI dari fraksi PKB (2004-2007) dan Ketua DAS-BIN (2010-2015) sehingga buku ini
menjadi sangat matang dan komprehensif dalam memberikan sajian persoalan krusial di negeri ini yakni mengenai terorisme dan penanggulangan radikalisme agama melalui deradikalisasi.
Pada intinya buku ini menjelaskan bagaima- na upaya pihak pemerintah dan sektor masyarakat sipil Indonesia sebagai komponen penting dalam program deradikalisasi untuk menghentikan, menia-

## Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme

## TIMBANGAN BUKU
dakan, atau paling tidak menetralisasi radikalisme sehingga buku ini memiliki muara tujuan dapat membantu pemerintah dalam mencari solusi untuk keluar dari fase darurat radikalisme. Tentunya trend deradikalisasi yang ditawarkan oleh penulis buku tidak menampik pendekatan kekuatan keras ( hard power ) melalui penegakkan hukum oleh densus 88 AT yang telah menunjukkan hasil yang diakui oleh komunitas internasional maupun masyarakat in- donesia, namun hal ini tidak cukup sehingga perlu dilengkapi dengan pendekatan lain yaitu pendekatan lunak ( soft power ) melalui program deradikalisasi. Terkait hal ini muncul sebuah pertanyaan, kenapa deradikalisasi diperlukan ?, karena terorisme sebagai suatu tindak kejahatan melawan kemanusiaan selalu mengalami perubahan yang cepat baik secara kuan- titas maupun kualitas artinya serangan terorisme di era modernitas tidak hanya berdimensi fisik seperti pengeboman atau penyerangan senjata api secara membabi buta, namun serangan terorisme melibat- kan atau melebur dengan ideologi yang dikembang- kan dari suatu pemahaman ajaran agama secara to- taliter, yang secara faktual terorisme di Indonesia disebarkan melalui manipulasi ajaran agama islam untuk memperoleh dukungan masyarakat baik secara langsung seperti pengabsahan dan dukungan moral. Oleh sebab itu program deradikalisasi melalui pema- haman agama yang benar dan memperkuat landasan ideologi nasional pancasila adalah suatu keharusan yang perlu diejawantahkan.
Guna melihat ketajaman penjelasan buku maka dapat dilihat dalam setiap bab yang berjum- lah berkisar 7 bab, adapun rincian bab dimaksud yaitu Bab I : Indonesia di bawah ancaman ideologi radikal, Bab II : konsep Negara mengehadapi ger- akan radikal, Bab III : sejarah, sosialisasi dan imple- mentasi program deradikalisasi, Bab IV : pengaruh perkembangan lingkungan strategis serta peluang dan kendalanya, Bab V : implementasi pengemban- gan program deradikalisasi serta kontribusinya untuk ketahanan nasional,  Bab VI : pengembangan dan so- sialisasi program deradikalisasi di Indonesia dan Bab
VII : Penutup.
Bab-bab dimaksud oleh penulis buku ini akh- irnya memilah tiga macam subyek dalam program deradikalisasi yang diantaranya : pertama , supra- struktur yang merujuk pada peran pemerintah pusat dan daerah. Peran supra struktur ini juga ditopang oleh berbagai perundang-undangan kontra terorisme, sejak UU no.15/2003 tentang pemberantasan tindak pidana teorisme, UU no 34/2004 tentang TNI yang mengamanatkan penghadapan ancaman atas Negara dari pelaku non Negara ( non state actor ), UU No. 3/2002 tentang pertahanan Negara, peraturan pres- iden No.12/2012 tentang badan nasional penanggu- langan terorisme hingga UU No.17/2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang melarang ideologi kontra pancasila. Kedua , yakni lembaga pelaksana deradikalisasi baik dari jajaran pemerintah maupun masyarakat. Selain Polri, pelaksana deradikalisasi saat ini dikomandoi oleh badan nasional penanggu- langan terorisme (BNPT) yang awalnya merupakan Desk Koordinator pemberantasan terorisme (DKPT) bentukan kementrian koordinator politik, hukum dan keamanan. Sementara itu dilingkungan masyarakat, terdapat organisasi sosial yang oleh penulis disebut sebagai masyarakat sipil Indonesia (MSI). Ketiga , substruktur yakni individu-individu yang terlibat di dalam infrastruktur deradikalisasi.
Hal yang paling menarik dari buku A.S Hikam adalah ketika menempatkan posisi pancasila sebagai landasan deradikalisasi. Dalam hal ini pada satu sisi pancasila sebagai parameter untuk menen- tukan apakah suatu ideologi berpaham radikal atau tidak dan pada sisi lain memperkokoh nilai-nilai pancasila sebagai rujukan kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat dalam berinteraksi seb- agai  warga  Negara.  Dengan  demikian,  kebijakan deradikalisasi adalah kelanjutan proses nation and character building dan kebijakan penghayatan dan pengalaman pancasila pada era soeharto, namun be- danya terletak pada wujud dan prioritas ancaman nasional sesuai persepsi tiap-tiap rezim berdasarkan
situasi dan kondisi yang berkembang. Berkaca pada hal ini seharusnya masyarakat sipil Indonesia perlu dibangunkan kembali kesadarannya bahwa Pancasi- la merupakan senjata pamungkas sekaligus jawaban mutlak dalam menghadapi ancaman terorisme dari aspek budaya dan sosial. oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka maka pendidikan moral pan- casila adalah sebuah keniscayaan bagi seluruh warga Negara Indonesia khususnya aspek budi pekerti dan keteladanan sehingga pancasila benar-benar hadir sebagai benteng dalam menghadapi penetrasi paham radikal dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Jika bicara deradikalisasi dalam buku ini maka eksplanasi yang diberikan tidak hanya tersekat pada pengertian upaya rehabilitasi kepada para man- tan pelaku terorisme, para tahanan dan para pen- dukung gerakan terorisme, namun cakupan lebih kepada upaya kontra ideologi atau deideologisasi di- masyarakat. Hal ini senada dengan penyampaian dari Agus Bakti (2014 : 116) bahwa terdapat dua strategi pemerintah dalam mendukung implementasi deradi- kalisasi yaitu strategi pertama : dengan cara men- gubah paradigma berfikir kelompok inti dan militan radikal terorisme agar tidak kembali melakukan aksi radikal terorisme. Sedangkan strategi kedua : kon- tra atau penangkalan ideologi yang ditujukan kepada seluruh komponen masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh paham dan aksi radikal terorisme. Dengan demikian, program deradikalisasi jika ingin berjalan efektif dan efisien maka deradikalisasi ha - rus diperluas hingga menargetkan masyarakat sipil Indonesia karena mereka memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam sistem masyarakat dan politik demokratis. Masyarakat sipil Indonesia dapat menjadi rekan yang sangat penting bagi pemerintah dan dapat melakukan berbagai kegiatan yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah dan aparatnya. Tentu program deradikalisasi dimaksud tidak secara langsung diberikan kepada masyarakat sipil, namun dapat melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan (Ormas), tokoh masyarakat (tomas), tokoh adat, to- koh agama (toga) dan tokoh daerah (Toda) dengan
pertimbangan rasional bahwa mereka mampu men- embus pada aspek sosial dan budaya masyarakat sehingga mudah dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai gagasan, pengalaman dan inovasi secara lebih intensif terkait program deradikalisasi, alhasil masyarakat sipil Indonesia dapat mensukseskan program deradikalisasi secara sistemik, integratif dan masif.
Secara konseptual deradikalisasi dengan melibatkan masyarakat sipil menjadi sebuah strategi yang mujarab, namun secara kasat mata implemen- tasinya  belum  ada  hasil  yang  signifikan  dan  hanya sekedar retorika sehingga implikasi dari program de- radikalisasi dilingkungan masyarakat sipil Indonesia dalam menghadapi terorisme masih belum mampu untuk memperkuat ketahanan ideologi dan ketah- anan nasional. Hal ini disebabkan karena masyara- kat pada umunya dan organisasi masyarakat pada khususnya masih belum dilibatkan secara efektif. Sinergitas antara masyarakat dan pemerintah belum terbangun dengan baik karena lemahnya berbagai as- pek seperti : aspek politik, aspek regulasi dan aspek peran masyarakat. Akhirnya kondisi ini sangat mem- pengaruhi kesiapsiagaan masyarakat dalam mengha- dapi infiltrasi dan pengaruh ideologi radikal. Belum lagi anggota masyarakat yang dinilai belum mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam rang- ka deteksi dan peringatan dini terhadap ancaman teroris.
Istilah peribahasa tak ada gading yang tak retak acapkali berlaku secara umum pada sesuatu hal termasuk dalam buku “DERADIKALISASI : Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radika- lisme” yang ditulis oleh Prof. Dr. Muhammad A.S. Hikam, MA., APU. Kelemahan dalam buku ini dini- lai secara subyektif oleh peresensi sehingga perlu dikritisi dan dikomentari demi lahirnya alternative pemikiran dan masukan bagi penulis buku. Kritik yang dimaksud adalah tidak adanya penjelasan se- cara jelas dan terperinci bahkan tidak ada satupun bab yang membahas secara khusus mengenai peran

## Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme

## TIMBANGAN BUKU
masyarakat sipil Indonesia dalam program deradika- lisasi sehingga kontradiktif dengan judul buku yang telah ditulis oleh  penulis buku. Alangkah baiknya jika peran masyarakat sipil Indonesia dalam program deradikalisasi lebih dibahas secara mendalam dengan prinsip 5W+1H yang dikemukakan oleh Rudyard Kipling yaitu What, Where, When, Why, Who, dan How . Dengan maksud adanya jawaban yang menga - komodir dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu apa (what) yang dimaksud dengan peran masyarakat sipil Indonesia dalam program deradikalisasi ?, di- manakah (where) letak peran masyarakat sipil Indo- nesia dalam program deradikalisasi ?, kapan (when) masyarakat sipil indonesia dapat berperan dalam program deradikalisasi ?, mengapa (why) masyara- kat sipil Indonesia perlu ada peran dalam program deradikalisasi ?, siapa (who) masyarakat sipil yang dimaksud dalam program deradikalisasi, kemudian siapa (who) yang bertanggung jawab terhadap ket- erlibatannya? dan bagaimana (how) masyarakat sipil Indonesia berperan dalam program deradikalisasi ?. Sekelumit contoh pertanyaan tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi penulis buku agar dapat terjawab secara lugas dalam buku tersebut.
Namun disisi lain buku ini memiliki kele- bihan dalam hal penyajian konsep dan teori sebagai pisau analisis guna membedah suatu permasalahan dalam penyebaran paham radikal dan pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia. Tak hanya itu quote men- genai perang melawan terorisme yang diambil dari tokoh-tokoh nasional dalam hal ini Presiden maupun mantan presiden menjadi closing statement penulis buku dalam penjelasan pada setiap bab sehingga me- nambah kekuatan moral kepada para pembaca bahwa terorisme adalah musuh bersama dan perlu ada sikap yang tegas dari pemerintah maupun masyarakat sipil Indonesia untuk menolaknya.
Keberadaan buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Muhammad A.S. Hikam, MA., APU secara umum memberikan wawasan baru dan berkontribusi bagi para pembaca, baik itu pihak eksekutif, legistla-
tif, para cendekiawan, akademisi, LSM, media dan lain-lain untuk menghadapi gerakan radikal yang nyatanya saat ini menunjukkan trend yang meng- khawatirkan. Beberapa gagasan yang disampaikan dalam buku ini adalah sebuah pemikiran yang be- sar dan kiranya perlu mendapatkan apresiasi karena konsep yang ditawarkan mengenai peran masyarakat sipil Indonesia dalam program deradikalisasi sangat membantu pemerintah yang masih memiliki scar- city seperti sumber dana, sumber daya manusia dan teknologi. Dengan demikian, bila program ini berha - sil maka citra bangsa Indonesia yang dianggap seb- agai sasaran empuk bagi paham radikal akan kembali membaik dengan sendirinya dan tentu harapan besar dari masyarakat indonesia adalah kecemasan terha- dap gerakan radikalisme dan terorisme pun akan hi- lang sehingga dambaan lingkungan kamtibmas yang lebih kondusif dan aman dapat teralisasi.
Peresensi :
I Made Redi Hartana, SH, SIK
(Mahasiswa S2 Angkatan VI  STIK-PTIK )