P-ISSN: 1907-9419 E-ISSN: 2685-9075 Juni 2022
Jurnal Kepariwisataan Indonesia 16 (1) (2022) 61-76
PEMETAAN DAERAH BENCANA PADA DESTINASI KOTA PALOPO (STUDI KASUS BENCANA BANJIR DAN LONGSOR)
(Disaster Space Mapping in Palopo City Destinations (Case Study of

## Flood and Landslide Disaster)
Darwis 1 , Masri Ridwan 2*, Agus Zainuddin 3 , Muh Kasim 4 , Muh Yahya 5
1,2,3,4,5 Program Studi Destinasi Pariwisata Politeknik Pariwisata Makassar Jalan Gunung Rinjani 1, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia 90225
Indonesia *masriridwan010@gmail.com
Diterima: 04 April 2022. Disetujui: 21 Juni 2022. Dipublikasikan: 30 Juni 2022

## Abstrak
Kota  Palopo  dalam  pengembangan  pariwisata  Sulawesi  Selatan  ditetapkan  sebagai kawasan strategis pariwisata daerah. Kota ini memiliki potensi sumber daya dan citra yang diakui secara luas. Selain sebagai kawasan wisata, kota Palopo rawan bencana, antara lain tanah  longsor  dan  banjir.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pendekatan  manajemen  bahaya bencana  untuk  mendukung  kampanye  pemerintah  dalam  menerapkan  pariwisata  yang berkelanjutan dan aman dari bencana. Penelitian ini bertujuan untuk 1) memetakan sebaran lokasi  wisata  di  kta  Palopo:  2)  menganalisis  ancaman  bencana di lokasi  wisata; Metode yang  digunakan  adalah  melalui Focus  Group  Discussion (FGD)  dengan  stakeholder Pariwisata,  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  Daerah  kota  Palopo.    Data  yang digunakan adalah data primer dan sekunder serta analisis GIS untuk menghasilkan sebaran objek  wisata  di  kawasan  rawan  bencana.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kota Palopo bagian barat memiliki ancaman erosi tanah di 9 lokasi wisata sedangkan di bagian timur  memiliki  ancaman  banjir  di  12  lokasi  wisata.  Rekomendasi  penelitian  ini  ialah melakukan Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Kota Palopo Tahun 2012  – 2032 yang berorientasi pada keberlanjutan. Objek wisata yang  bersentuhan dengan kawasan, hutan lindung, daerah rawan bencana, serta konflik terakomodasi dalam perencanaan tata ruang (RTRW), namun belum dijabarkan secara detail operasional RTRW kabupaten/kota dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), misalnya pada kawasan bencana banjir dan longsor di  objek  wisata  lokkoe,  langkanae,  taman  kirab  BRC,  Taman  wisata  alam  Naggala  III, Permandian  Alam  bambalu,  Gua  Kalo  Dewata  Battang,  Sungai  Lummarrang  dan  Air Terjun Siguntu.
Kata Kunci: bencana, Kota Palopo, pariwisata, tata kelola

## Abstract
As  a  Tourism  Development  in  South  Sulawesi,  Palopo  city  has  been  stipulated  as  a Regional Tourism Strategic Area, has potential resources and a widely recognized image. Palopo  City  is  an  area  disaster-prone,  including  landslides  and  floods.  Therefore,  a disaster hazard management approach is needed to support the government's campaign to implement sustainable tourism that safety from disasters. This study has two aims. Number one is to map the distribution of tourist sites in Palopo City. Number two is to analyze the threat  of  disaster  in  tourist  sites.  The  methods  used  in  this  study  were  Focus  Group Discussion (FGD) using the primary and secondary data through Geographic Information System (GIS) analysis to produce the distribution of tourist objects in disaster-prone areas. The results of this study indicated that the western part of Palopo city has a threat of soil erosion  in  9  tourist  sites,  while  the  eastern  has  a  flood  threat  in  12  tourist  sites.  The research recommendation to revise the Regional Spatial Planning (RTP) of Palopo City in 2012 – 2032, oriented toward sustainability. Tourist objects that are related to the areas are: protected forests, disaster-prone, and conflicts are accommodated in Regional Spatial Planning (RTP); the operational details of the Regency/City have not been described in detail in Regional Spatial Planning (RSP) for example in flood and landslide disaster areas in  the  Tourism  object  at  Lokkoe  Langkanae,  BRC  Carnival  Park,  Naggala  III  natural tourism park, Bambalu natural baths, Kalo Dewata Battang Cave, Lummarrang river and Siguntu waterfall.
Keywords: tourism management, disaster hazard, mapping, Palopo

## © 2022 Direktorat Kajian Strategis

## PENDAHULUAN
Destinasi  pariwisata  di  segala  penjuru  dunia  menghadapi  permasalahan  dalam penanggulangan bencana. Kecanggihan teknologi bukan jaminan untuk mengatasi setiap bencana  yang  terjadi.  Hanya  sedikit  destinasi  yang  telah  mengembangkan  rencana penanggulangan  bencana  dengan  baik  untuk  menghadapi  kemungkinan  bencana  alam (Faulkner, 2001), sementara peristiwa bencana mempengaruhi aktivitas pariwisata. Senana dengan  pendapat  Philip  et  al.  (2016),  pengaruh  bencana  alam  terhadap  kawasan  wisata sangat berpengaruh, jika bencana alam meningkat, kawasan wisata kurang diminati. Jika tidak  ditangani  dengan  baik,  diperkirakan  jumlah  kunjungan  wisatawan  mancanegara mengalami  penurunan.  Dalam  aktivitas  pariwisata,  kajian  bencana  bertautan  dengan keamanan  dan  kenyamanan  wisatawan.  Kedua  faktor  tersebut  kunci  dalam  pengelolaan destinasi  wisata  yang  berkelanjutan.  Dampak  peristiwa  bencana  turut  mempengaruhi keputusan wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Senada dengan pendapat (Ma et al.,  2020)  yang  menemukan  fakta  bahwa  bencana  alam  berdampak  negatif  pada  jumlah kunjungan  wisatawan  dan  pengalaman  yang  diperoleh  dalam  berwisata.  Akan  tetapi, bencana alam seperti gempa bumi memiliki pengaruh yang berdampak lebih besar terhadap jumlah  wisatawan  daripada  bencana  akibat  faktor  manusia,  seperti  serangan  teroris. Fenomena alam yang ekstrim menyebabkan berkurangnya minat wisatawan secara umum untuk melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata yang terdampak bencana (Rucińska & Lechowicz, 2014).
Indonesia selain memiliki keanekaragaman sumber daya pariwisata juga menjadi tuan  rumah  bencana  alam.  Karakteristik  geografis  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan memiliki  potensi  wisata  yang  melimpah  akan  tetapi  rentan  terhadap  bencana.  Pertama, posisi Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 km dengan keanekaragaman hayati yang tersebar di darat maupun di laut.  Luas daratan Indonesia adalah 1.919.317 km² serta 93.000 km² lainnya terdiri dari laut pedalaman, seperti selat, teluk, dan badan air lainnya (Frederick et al., 2011). Santos (2010) mengatakan bahwa Indonesia yang kini terdiri atas kurang lebih 17.480 pulau dan 250  etnik  bangsa,  oleh  filsuf  Pluto  disebut  sebagai  Atlantis  yang  kaya  bagaikan  surga beriklim  tropika  dengan  segala  keindahan.  Daratan  dan  lautan  di  Indonesia  membentuk kekayaan  tumbuhan  dan  hewan  yang  paling  beragam  di  dunia.  Iklim  tropis  dan  posisi geografi yang melingkari Asia dan Australia telah menghasilkan area fauna dan flora yang tidak tertandingi (Supriatna, 2018). Bentukan lahan serta karakteristik geografis tersebut menjadikan Indonesia memiliki sumber daya pariwisata  yang dapat dioptimalkan menjadi tujuan rekreasi, misalnya wisata-rekreasi alam dan wisata antropogenik (Gjorgievski et al., 2013). Kedua, Indonesia terletak pada titik pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik  yang disebut cincin api pasifik. Wilayah aktivitas vulkanik dan seismik yang tinggi mengelilingi Samudera Pasifik. Gunung berapi yang terletak di sepanjang lingkaran api ini melahirkan pulau-pulau yang membentuk  daratan  Indonesia  seperti  sekarang  ini  (de  Priester,  2016).  Posisi  Indonesia yang berada di antara samudera dan benua menyebabkan hampir seluruh wilayah beriklim tropis, dengan dataran pesisir rata-rata 28°C, daerah pedalaman dan pegunungan rata-rata 26°C, daerah ketinggian hingga 23°C, kelembaban relatif berkisar antara 70—90 %. Angin musim yang bertiup dari selatan dan timur pada bulan Juni hingga September dan dari barat laut pada bulan Desember hingga Maret menyebabkan angin, topan, dan badai skala besar. Fenomena alam tersebut menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah bencana alam, mulai dari tsunami, gunung meletus, banjir, gempa bumi, longsor, abrasi, banjir dan sebagainya (Kurniasari, 2017; Liyushiana et al., 2019).
Bencana alam berupa tanah longsor dan banjir merupakan yang paling dominan terjadi  di  Indonesia.  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  Republik  Indonesia melaporkan,  lebih  dari  95%  merupakan  bencana  hidrometeorologi  seperti  banjir,  tanah longsor, dan angin puting beliung, dengan korban jiwa banyak disebabkan  oleh bencana banjir dan tanah longsor.  Dengan demikian, dalam mengoptimalkan potensi pariwisata di Indonesia patut mempertimbangkan fenomena alam yang diperkiran menganggu aktivitas berwisata.
Peristiwa  bencana  alam  selain  mengakibatkan  kerusakan  sarana  dan  prasarana penunjang  berwisata,  juga  dapat  menyebabkan  citra  destinasi  yang  buruk,  yang  pada akhirnya  merugikan  destinasi  pada  sebuah  wilayah  (WTTC,  2019).    Akan  tetapi,  waktu pemulihan  dari  bencana  alam  sangat  bervariasi,  mulai  dari  satu  bulan  hingga  93  bulan (WTTC,  2019).  Reaksi  pelaku  usaha  pariwisata  pada  tahap  pascabencana  sangat beranekaragam.  Beberapa  destinasi  mengalami  kesulitan  untuk  bangkit  kembali  dan menarik kembali pengunjung meskipun telah melakukan rekonstruksi dan restorasi  (Liu- Lastres et al., 2020).  Berkaitan dengan permasalahan tersebut, diperlukan kesiapan dan
mitigasi  dalam  meminimalisasi  risiko  bencana.  Dengan  demikian  diperlukan  informasi mengenai daerah atau lokasi yang rawan bahaya bencana, baik longsor maupun banjir, yang pada  akhirnya  dapat  berkontribusi  untuk  kesiapan  sumber  daya  manusia  yang  menjadi pelaku usaha pariwisata maupun para wisatawan yang melakukan aktivitas berwisata pada daerah  rawan  bencana.  Senada  dengan  temuan  Rucińska  &  Lechowicz  (2014)  bahwa informasi  tentang  bencana  memperkenalkan  lokasi  tujuan  dengan  citra  terdidik  dan edukatif  (terutama  informasi  dan  peringatan)  secara  bersamaan  merangsang  minat pengunjung.
Berdasarkan  data  BNPB  (Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana),  dalam kurun  waktu  14  tahun  di  seluruh  kabupaten  di  provinsi  Sulawesi  Selatan  tercatat  228 kejadian banjir dan paling tinggi terjadi di tahun 2020 sebanyak 74 kejadian yang tersebar di beberapa kabupaten (BNPB, 2015). Dari 24 Kota/Kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan, kota Palopo sebagai daerah yang memiliki kerawanan bencana alam, mulai dari banjir hingga longsor.  Kota Palopo merupakan daerah yang memiliki kondisi tanah dengan kestabilan yang bervariasi dan topografi yang beragam.  Begitu juga dengan potensi wisata di  Kota  yang  berjuluk  Bumi  Sawerigading  “ Epos  Lagaligo ”  (Akhmad  et  al.,  2018). Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, kota Palopo dan sekitarnya  ditetapkan  sebagai  destinasi  pariwisata  daerah  kawasan  utara  dan  kawasan strategis pariwisata daerah.   Gambar 1 menunjukkan 37 titik lokasi daerah tujuan wisata (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palopo, 2020) mulai dari alam, sejarah, bahari, budaya  dan  buatan.  Berada  di  jalur  transportasi  yang  menghubungkan  Sulawesi  bagian utara/tengah dan selatan serta pelabuhan menyebabkan kota Palopo menjadi daerah tujuan. Peningkatan kunjungan wistawan ke kota Palopo setiap tahunnya mengalami peningkatan sesuai dengan tabel 1.
Tabel 1. Kunjungan Wisatawan Kota Palopo 2016-2019
No  Tahun Wisatawan Domestik Wisatawan Mancanegara 1. 2016 95.711 207 2. 2017 98.895 622 3. 2018 105.381 830 4. 2019 109.773 937
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palopo, 2021
Berdasarkan tabel 1, kunjungan wisatawan di kota Palopo mengalami peningkatan setiap  tahunnya.  Akan  tetapi,  keberhasilan  pariwisata  tidak  diukur  dari  peningkatan pendapatan  kabupaten  melainkan  tata  kelola  pariwisata  yang  mempertimbangkan manajemen  risiko  bencana.  Bagian  barat  kota  Palopo  dengan  kondisi  geografis  jalanan berkelok merupakan daerah perbukitan serta jurang yang cukup curam. Ruas jalan sangat rentan  terhadap  terjadinya  pergerakan  tanah  atau  longsor.  Di  lokasi  tersebut  penelitian Anggraini (2013) mengemukakan bahwa pada tanggal 8 November 2009 terjadi longsor yang  mengakibatkan  kerugian  material  dan  imaterial  yang  luar  biasa  besarnya  sehingga dikategorikan sebagai bencana nasional. Sepanjang tahun 2020, sejumlah media lokal dan nasional  juga  memberitakan  peristiwa  banjir  di  kota  Palopo.  Keberadaan  Sungai
Salubattang  yang  melintasi  kota  Palopo  sebagai  penyebab  meluapnya  banjir  berdampak pada kerugian yang tidak sedikit (Mawardi, 2020; Okezone, 2020; Riyas, 2020).
Peristiwa  bencana  di  kota  Palopo  adalah  keseimbangan  alam,  artinya  alam merekonstruksi dirinya menuju kenormalan.  Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan ketika terjadi proses bencana, longsor, maupun banjir. Upaya yang paling realistis  adalah  meminimalisasi  dampak  bencana  untuk  menerapkan  kegiatan  pariwisata yang aman dan nyaman. Selain itu, keberadaan infromasi bahaya bencana yang edukatif sangat  mempengaruhi  citra  sebuah  destinasi.  Dengan  demikian,  pembangunan kepariwisataan kota Palopo mesti terintegrasi dan terpadu melalui perencanaan pariwisata yang  memperhatikan  keberlanjutan.  Pendapatan  Lemy  et  al.  (2019)  bahwa  program berkelanjutan  memerlukan  komitmen  serius  dari  pemerintah  dan  kerangka  kerja  yang dikembangkan secara cermat yang sesuai dengan konteks Indonesia. Artinya, konstruksi pariwisata menyesuaikan dan adapatif dengan karakteristik wilayah yang ada di Indonesia. Secara sederhana, konstruksi pembangunan kepariwisataan kota Palopo adalah priwisata yang adaptif dan tangguh pada bencana alam.
Struktur  perencanaan  pembangunan  di  Indonesia,  berdasarkan  hierarki  dimensi waktunya,  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang dibagi menjadi Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah  (RPJP-D),  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJM-D), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (Renstra-SKPD)  dan  Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah  (Renja- SKPD) sebagai kelengkapannya.
Pedoman pengembangan pariwisata di kota Palopo selama ini merujuk pada Perda Kota  Palopo  Nomor  4  Tahun  2016  tentang  pnyelenggaraan  kepariwiasataan  dengan memperhatikan peraturan daerah kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota  Palopo  Tahun  2012-2032.  Hal  ini  berdasarkan  hasil penelusuran  bahwa  belum  ada  dokumen  rencana  induk  pembangunan  pariwisata  dan ekonomi  kreatif  daerah  kabupaten  Palopo.  Hasil  kajian  sumber-sumber  tersebut,  tidak ditemukan bagian yang membahas mitigasi bencana pada daerah pariwisata. Berdasarkan tingkat bencana di lokasi wisata pada kota Palopo dan sekitarnya memiliki kerentanan yang sedang hingga tinggi.
Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana tanah longsor dan banjir di kota Palopo akan lebih terarah apabila dilengkapi dengan data spasial berupa peta risiko tanah longsor dan banjir di lokasi wisata kota Palopo yang dapat dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana. Indikator untuk menilai dampak krisis pariwisata bukan hanya  melalui  penurunan  kunjungan  wisatawan,  pengeluaran  pengunjung,  lama  tinggal/ menginap,  akan  tetapi  yang  utama  adalah  berapa  banyak  korban  jiwa,  kerusakan infrastruktur, kehilangan rumah, kerugian ekonomi, serta kerusakan situs budaya (Laws et al., 2007).
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan 1) melakukan pemetaan sebaran objek wisata di kota Palopo dan 2) menyajikan sebaran wilayah rentan bencana di kota Palopo.
Gambar 1. Peta Sebaran Daya Tarik Wisata Kota Palopo, 2021

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  di  kota  Palopo,  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Menjangkau daerah  ini  dari  arah  kota  Makassar  sebagai  ibukota  provinsi  Sulawesi  Selatan  dapat dilakukan melalui jalur darat dan udara. Jika jalur darat, terdapat 2 pintu masuk, pertama, rute  Makassar-Siwa-Palopo  membutuhkan  waktu  10-12  jam;  kedua,  Makassar-Toraja- Palopo  membutuhkan  waktu  juga  10-12  jam.  Gambar  2  dan  3  menunjukkan  jalur Makassar-Toraja-Palopo yang sejak peristiwa longsor pada akhir Juli tahun 2020 ditutup (Amir, 2020).  Kota Palopo memiliki batas administrasi dengan Kabupaten Toraja Utara di bagian  barat,  kabupaten  Luwu  pada  bagian  utara  dan  selatan:  Teluk  Bone  pada  bagian timur.
Gambar 2. Objek Wisata tergenang banjir di
Palopo Sumber: Peneliti, 2021 Gambar 3. Jalur Transportasi di Palopo terputus karena longsor Sumber: BNPB Palopo, 2020

## Bahan dan Alat Penelitian
Peta  bahaya  bencana  alam  longsor  dan  banjir  serta  sebaran  daya  tarik  wisata digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder bahaya bencana Indonesia diperoleh dari portal BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2016) selanjutnya diolah dengan teknik  overlay  untuk  membatasi  hanya  pada  ruang  lokasi  penelitian.  lokasi  daya  tarik wisata  diperoleh  dari  Dinas  Pariwisata  Kota  Palopo  serta  hasil  pengamatan  di  lapangan dengan bantuan Global Positioning System (GPS ).  Pertama,  data bahaya bencana dan titik lokasi  wisata  yang  diperoleh  dipindai  dan  dimasukkan  ke  dalam  Sistem  Informasi Geografis (GIS) untuk merekonstruksi lokasi wisata yang terindentifikasi bahaya bencana. Semua  atribut  fisik  dan  sosial  dimasukkan  dalam  bentuk polygon dan  garis,  misalnya sungai, jalan, penggunaan lahan, data curah hujan bulanan, jenis tanah, jenis batuan, peta geologi, dan data demografi, misalnya analisis perubahan ruang dan lahan.  Kedua, olahan data secara overlay memberi luaran tentang bahaya bencana pada lokasi wisata. Langkah terakhir adalah  menentukan bentuk mitigasi bencana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari pemerintah, SOP Badan Nasional Penanggulangan Bencana, PP No 21  tentang  Penyelengaraan  Penanggulangan  Bencana,  dan  SOP  Manajemen  Krisis Kepariwisataan (PP No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, 2021).

## Tahapan Penelitian
Penelitian tentang pariwisata dan bencana alam menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Semakin banyak studi di bidang pariwisata tentang manajemen bencana pariwisata, sebagian besar telah menyoal strategis pemulihan dan meminimalisasi dampak. Penelitian Ritchie (2008) menyatakan bahwa pendekatan multidisiplin menjadi alternatif yang paling cocok  untuk  mencari  model  yang  tepat  dalam  tata  kelola  bencana  pada  lokasi  wisata. Pendekatan  ini  melibatkan  berbagai  disiplin  ilmu  seperti  pendidikan,  komunikasi, sosiologi, perencanaan darurat, bahaya, dan pariwisata. Kolaborasi tersebut diaplikasikan pada tahap pengelolaan bencana, tanggap darurat, dan pemulihan menuju normal, sehingga menghasilkan  perencanaan  pariwisata  yang  efektif.  Widodo  &  Hastuti  (2019) menggunakan  pendekatan  kualitatif  dalam  mengidentifikasi  potensi  bencana  sehingga diperoleh data dan dokumen historis maupun langsung observasi jejak peristiwa bencana. Catatan respons pariwisata terhadap bencana diperoleh dari wawancara mendalam dengan pengelola  pariwisata,  komunitas  pedagang  di  kawasan  pariwisata,  dan  wisatawan. Penelitian  ini  dibantu  Sistem  Informasi  Geografis  dalam  menganalisis  kondisi  lereng, ketinggian, aksesibilitas (kondisi jalan raya), jarak pusat pelayanan kesehatan dari kawasan pariwisata, pola sebaran pariwisata daerah, dan pusat perawatan kesehatan. Contoh kondisi lereng, ketinggian, dan aksesibilitas (kondisi jalan) diperoleh dengan observasi langsung di lapangan.
Penelitian tentang rancang bangun sistem informasi bencana pada destinasi wisata dilakukan  oleh  (Marizka,  2019),  yaitu  metode  kesiapan  mengatasi  bencana  dengan melengkapi wisatawan yang datang ke Padang dengan informasi tentang daerah mana saja yang pernah atau terkena bencana.  Informasi potensi bencana alam harus tersedia setiap saat  dan  dapat  diakses  dari  mana  saja sehingga masyarakat  dapat mengantisipasi  terjadi korban  jiwa  dan  meminimalisasi  kerugian  usaha  pariwisata.  Dengan  informasi  itu,
wisatawan akan merasa aman dan telah melakukan kesiapsiagaan bencana sehingga tidak lagi takut.
Aplikasi  GIS  ini  diimplementasikan  dengan  menggunakan  bahasa  pemrograman seperti  PHP,  Javascript,  dan  B4A. Database yang  digunakan  untuk  menyimpan  data bencana adalah PostgreSQL/PostGIS. Google Maps digunakan untuk memvisualisasikan data. Penelitian Jasman et al. (2021) manfaatkan teknologi Geography Information System (GIS),  terutama  untuk  analisis  kewilayahan.  Analisis  spasial  objek  wisata  dilakukan dengan menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografi) sebagai langkah untuk menerapkan pariwisata  cerdas  ( smart  tourism ),  SOP  mitigasi  bencana,  serta  membantu  tata  kelola destinasi di destinasi Gunung Nona, Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan.
Penelitian ini melakukan  kajian  dengan  memetakan  sebaran  daya  tarik  di  lokasi yang rawan bencana alam banjir dan longsor sehingga memiliki arahan untuk tata kelola destinasi.  Analisis  bencana  banjir  terdiri  atas  beberapa  metode,  antara  lain  statistik, perhitungan statistik untuk mendapatkan probabilitas debit maksimum tahunan dari data curah hujan, koefisien limpasan dan luas DAS. Metode yang kedua yaitu metode simulasi, pada metode ini dilakukan simulasi dengan membuat geometri sungai dan memasukan data hidrograf  dari  debit  maksimum  tahunan  menggunakan software HEC-RAS.  Pada  tahap analisis  data,  hasil  simulasi  akan  diubah  menjadi  data  zonasi  berdasarkan  kedalaman dengan zonasi berdasarkan Tabel 2.

## Tabel 2. Zonasi Banjir
No Elevasi (meter) Zonasi Bobot 1. Tidak Ada Genangan Rendah 0.333 2. 0-2 Sedang 0.666 3. >2 Tinggi 1 Sumber: Olahan data, 2021 (ARCGIS 10.5)
Dalam  pembuatan  peta  rawan  bencana  longsor  daerah  Palopo,  metode  yang digunakan ialah metode  AHP  atau Analytical  Hierarchy  Process (Saaty,  2008).  Sumber data terdiri atas dua, yaitu sumber primer berupa data titik kejadian yang diambil lansung di lapangan berdasarkan data BNPB Kab. Palopo, data sekunder berupa data DEM, geologi, tataguna lahan dan curah hujan (Bayuaji et al., 2016). Tabel 3 menunjukkan zonasi longsor yang dihasilkan setelah semua parameter digabung.

## Tabel 3. Zonasi Longsor
No Zonasi Longsor Bobot 1. Rendah 0.333 2. Sedang 0.666 3. Tinggi 1
Sumber: Olahan data, 2020 (Arcgis 10.5)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Berdasarkan temuan di lapangan dan analisis data, diperoleh visualisasi peta rawan bencana longsor dan banjir di kota Palopo. Berikut ini adalah peta yang dihasilkan:
Gambar 4. Peta Zonasi Banjir Kota Palopo
Gambar  5. Peta Zonasi Longsor Kota Palopo
Berdasarkan gambar di 4 dan 5 diperoleh gambaran bahwa bencana banjir di kota Palopo  terpusat  di  bagian  timur  tersebar  di  Kecamatan  Telluwanua,  Bara,  Wara  Utara, Wara Timur dan Wara Selatan. Lokasi yang memiliki kerawanan tinggi mayoritas berada di  sepanjang  daerah  aliran  sungai salubattan g.  Kerawanan  bencana  longsor  berada  di bagian  barat  kota  Palopo,  yakni    di  kecamatan  Mungkajang  dan  Wara  Barat.  Hal  ini disebabkan sungai amassangan di Kecamatan Wara kelurahan amassangan kota palopo. Sungai  yang  memiliki  panjang  3,2  km  setiap  tahunnya  selalu  mengalami  hujan  deras menyebabkan terjadinya erosi di hulu sungai amassangan. Selain itu, hasil pengamatan dan wawancara  dengan  masyarakat  mengindetifikasi  bahwa  terjadi  penebangan  hutan  secara liar,  adanya  alih  fungsi  hutan  di  sekitar  hulu  sungai  menjadi  perkebunan  sehingga menyebabkan  berkurangnya  lapisan  tanah  di  wilayah  hulu  sungai  serta  kapasitas  tanah tidak  seimbang  untuk  menahan  air  akibatnya  terjadilah  banjir  yang  membawa  banyak material  dari  hulu  sungai  kemudian  mengendap  di  dasar  saluran  Sungai  Amassangan (sedimentasi). Sedimentasi yang terjadi di Sungai Amassangan ini semakin memperparah banjir yang terjadi di Sungai Amassangan setiap tahunnya, disebabkan air yang melewati saluran Sungai Amassangan telah melebihi kapasitas sungai.
Gambar  6. Peta  Bahaya  Banjir  pada  Daya  Tarik Wisata Kota Palopo
Gambar  7. Peta  Bahaya  Longsor  pada  Daya  Tarik Wisata Kota Palopo
Hasil analsis data mengindetifikasi lokasi dan karakteristik bahaya bencana alam pada daya tarik wisata.  Gambar 6 Peta Bahaya Banjir pada DTW kota Palopo memberikan informasi  bahwa    kelas  tinggi  kawasan  wisata  yang  bahaya  banjir  berada  di  pusat  kota Palopo, diantaranya Lokkoe, Langkanae, Taman Kirab BRC, Gereja PNIEL; kelas sedang meliputi Kawasan Wisata Area Gedung Kesenian, MCH, BRC;  kawasan wisata yang lain berada di kelas rendah  dan tidak bahaya jika terjadi banjir.
Gambar  7  Peta  Bahaya  Longsor  pada  kawasan  wisata  kota  Palopo  memberikan informasi  bahwa  wilayah  bagian  barat  kota  Palopo  yang  berbatasan  dengan  Kabupaten Toraja  Utara  memiliki  kelas  tinggi  bahaya  longsor,  daya  tarik  wisata  yang  berada  di kawasan  tersebut  diantaranya:    Taman  Wisata  Alam  Naggala  III,  Permandian  Alam Bambalu, Gua Kalo Dewata Battang, Sungai Lummarrang dan Air Terjun Siguntu.  Kelas sedang meliputi kawasan wisata Kampong Wisata Peta, Bukit Kambo, Air Terjun Srikandi, Kolam Renang To’ Bulung dan Sungai Jodoh . Selain itu, kawasan wisata yang lain masuk dalam kategori rendah.
Data  sebaran  hotel  baik  hotel  berbintang  maupun  penginapan  di  kota  Palopo terdapat 42 unit, terdiri atas 3 Hotel Bintang 3, 39 Hotel Nonbintang dengan total jumlah 735  kamar.  Pengelola  hotel  platinum  di  Kecamatan  Wara  Utara  sebagai  hotel  dengan tingkat  hunian  paling  tinggi  menuturkan  bahwa  jika  terjadi  banjir  dipastikan  tamu  atau pengunjung  mengalami  penurunan  mencapai  30%.  Senada  dengan  itu,  pengelolaBukit Kambo  Wisata  Alam  yang  terletak  di  pegunungan  Kecamatan  Mungkajang mengungkapkan bahwa peristiwa bencana longsor yang sering terjadi di sekitar kawasan Bukit Kambo mengganggu aktivitas di objek wisata tersebut. Misalnya, jika terjadi longsor dipastikan aksesibilitas menuju dan dari objekwisata ini akan terganggu, bahkan berpotensi ditutup.
Pembahasan
Pemanfaatan sumber daya alam untuk aktivitas pariwisata harus mempertimbangkan  pendekatan  lanskap  (ruang).  Hal  tersebut  terwujud  jika  semua stakeholder hadir sesuai dengan perannya.  Prinsip-prinsip pendekatan lanskap didukung
oleh  kebijakan  pemerintah  yang  berhubungan  dengan  mitigasi  dan  adaptasi  terhadap perubahan  iklim  serta  konservasi  keanekaragaman  hayati    (Sayer  et  al.,  2015).  Dengan demikian,  diperlukan  tindakan  dan  sistem  kesiapsiagaan  sebelum  terjadinya  bencana. Kesiapsiagaan dalam konteks ini adalah pemahaman dari seluruh pihak yang terkait dalam periwisata, termasuk masyarakat sebagai pelaku pariwisata dan masyarakat sekitar lokasi pariwisata. Kesiapsiagaan dapat dilakukan apabila pihak-pihak yang terkait dalam bidang pariwisata memahami bagaimana tindakan kesiapsiagaan dalam tahap awal menanggulangi bencana  pariwisata.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  referensi  Standar  Operasional Prosedur  Manajemen  Krisis  Kepariwisataan  Kemenpar,  dirumuskan  strategi  tata  kelola bencana di destinasi wisata Palopo dibagi menjadi :
a. Mitigasi Struktural
Mitigasi  struktural  merupakan  upaya  untuk  meminimalkan  bencana  yang dilakukan melalui pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik dengan menggunakan pendekatan teknologi. Mitigasi  struktural dilakukan dengan Perencanaan pengembangan fasilitas    pariwisata  yang  tangguh  bencana.  Kondisi  sarana  dan  prasarana  penunjang mitigasi di kota Palopo masih minim, misalnya tidak ditemukan kelengkapan pada tanda evakuasi, seperti peringatan/rambu/tanda jalur evakuasi, jalur evakuasi, titik kumpul, dan early warning system, khususnya pada objek wisata.
b. Mitigasi Nonstruktural
Mitigasi Nonstruktural adalah upaya mengurangi dampak bencana selain mitigasi struktural. Berdasarkan hasil wawancara dan survei dokumen perencanaan kepariwisataan di  kota  Palopo,  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Palopo  dan  pedoman  lainnya disimpulkan bahwa belum ada regulasi yang membahas tentang zonasi kerentanan bencana pada kawasan wisata di kota Palopo serta mitigasi yang dilakukan pasca dan pra bencana. Berikut  ini  pemodelan  mitigasi  bencana  struktual  dan  nonstruktural  di  Kota  Palopo berdasarkan pedoman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lihat Tabel 4).
Tabel 4. Mitigasi Wisata Kota Palopo
No Jenis Bencana Zonasi Bahaya Bencana Daya Tarik Wisata Wisata Mitigasi Struktural Mitigasi Nonstruktural 1.   Ban j ir Tinggi Lokkoe, Langkanae, Taman Kirab BRC, Gereja PNIEL - Normalisasi kanal Sungai Salubattang Revisi tata ruang kota Palopo yang berorientasi pada pariwisata yang aman bencana.
Capacity building pelaku pariwisata:
Asosiasi Agen
Perjalanan, Perhimpunan Hotel dan Restoran serta pengelola usaha pariwisata. Pembuatan biopori di kawasan wisata yang terdampak Memasang papan penunjuk jalur evakuasi Menyediakan posko Kehumasan & Pelayanan informasi crisis center Menyediakan Pusat penanganan medis Sedang kawasan wisata area gedung kesenian, MCH, BRC; Penyediaan tempat sampah Revitalisasi saluran air limbah di sekitar kawasan wisata 2.   Longsor Tinggi Taman wisata alam naggala III, Permandian alam bambalu, Gua kalo dewata battang, sungai lummarrang dan air terjun siguntu. Revitisasi infrastruktur pariwisata  yang sesuai dengan karekteristik lereng dan tanah, misalnya hotel, resort, toilet dan sebagainya “prinsip non-engineered construction (Indarto,H., Cahyo A.2015)” Sedang Kawasan Wisata Kampong Wisata Peta, Bukit Kambo, Air Terjun Srikandi, Kolam Renang To Bulung dan Sungai Jodoh Penghijauan daerah rawan bencana, sepanjang rute Toraja-Palopo
Sumber: UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, 2007
Berdasarkan  hasil  olahan  data  lapangan  serta  uji  UU  No  24  Tahun  2007:  dan Peraturan  Menteri  Pariwisata  Nomor  10  Tahun  2019  tentang  Manajemen  Krisis Kepariwisataan,  upaya  yang  dapat  ditempuh  oleh  pengambil  kebijakan  Kota  Palopo sebagai  berikut  melakukan  revisi  Peraturan  Daerah  Kota  Palopo  Nomor  9  Tahun  2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Palopo Tahun 2012--2032. Turunan kebijakan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Peraturan Pemerintah Nomor  21  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Penataan  Ruang.  Muatan  substansi RTRW Provinsi terjadi perubahan, baik struktur dan pola ruang, sehingga akan menjadi hal  yang  terpenting  dalam  perencanaan  dan  pengembangan  wilayah  sampai  dengan  20 tahun  yang  akan  datang.  Peninjauan  kembali  dan  revisi  rencana  tata  ruang  diamanatkan pada PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang khususnya pada Pasal  92  yaitu  peninjauan  kembali  RTR  meliputi  peninjauan  kembali  terhadap  rencana
umum tata ruang dan peninjauan kembali terhadap rencana rinci tata ruang, serta pada Pasal 93 ayat (1) Peninjauan kembali RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
Penyusunan  Revisi  (RTRW)  kota  Palopo  Tahun  2012  ini  juga  memperhatikan Keputusan  Gubernur  Sulawesi  Selatan  nomor  650/8122/DSDA-CKTR  perihal rekomendasi gubernur tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo bahwa banyak  sekali  isu  strategis  yang  menjadi  masukan  dalam  proses  revisi  RTRW  Provinsi, yaitu peningkatan kualitas jalan, batas wilayah konflik, penataan hutan kota, pembangunan jalur kereta api Pare-pare-Malili, fasilitas bandara bertaraf internasional, konservasi SDA, penetapan kota modern yaitu Kecamatan Wara, Wara utara, Wara Timur, dan Wara Barat, tumpang tindih perijinan, degradasi dan kerusakan lingkungan, pengelolaan lahan gambut. Selain  itu,  isu  spesifik  tentang  penyelenggaraan  penataan  ruang:  belum  semua  kegiatan pengembangan  pariwisata,  utamanya  yang  bersentuhan  dengan  hutan,  hutan  lindung, daerah bencan,a serta konflik terakomodasi dalam perencanaan tata ruang (RTRW).
Kegiatan  mitigasi  bencana  adalah  suatu  upaya  untuk  mengurangi  risiko  yang ditimbulkan oleh bencana (jika terjadi bencana). Kegiatan mitigasi bencana memfokuskan perhatian  pada  pengurangan  dampak  dari  ancaman  sehingga  akan  mengurangi kemungkinan dampak negatif bencana. Untuk Kawasan Rawan Bencana (KRB) Pariwisata Palopo,  kegiatan  mitigasi  bencana  perlu  ditingkatkan  karena  lokasi  seperti  Kecamatan Wara, Wara Timur, Wara Barat, dan Wara Utara  merupakan pusat aktivitas wisata kota Palopo. Selain itu, Bukit Kambo yang menjadi andalan wisatawan juga berada di lereng pegunungan  yang  berpotensi  terjadinya  bencana  longsor.  Penerapan  pariwisata  yang berkelanjutan di Kota Palopo harus memperhatikan isu bencana pada destinasi. Hadirnya pemerintah  melalui  regulasi  yang  tepat  dapat  membawa  kota  Palopo  sebagai  destinasi tangguh.  Selain  intervensi  pada  kebijakan  dan  regulasi,  pemahaman  tentang  mitigasi bencana  tidak  selalu  diberikan  di  awal  kunjungan  wisatawan.  Informasi  statis  semacam papan  pengumuman  atau  penunjuk  rute-rute  evakuasi  yang  komprehensif  masih  belum banyak  ditemui.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  adanya  bias  pemahaman  bagi  warga setempat dan pengelola bahwa seolah-olah bencana adalah peristiwa alami yang terjadi di kota Palopo sejak leluhurnya ada hingga sekarang. Ketika banjir atau longsor terjadi, usaha pariwisata ditutup untuk sementara waktu sambil menunggu bantuan.

## KESIMPULAN
Sebaran  daya  tarik  wisata  di  Kota  Palopo  yaitu  37  titik  lokasi  wisata  dengan klasifikasi budaya, alam, bahari, sejarah dan buatan.  Terdapat 9 titik lokasi yang berada pada  zonasi  bahaya  bencana  banjir  dan  12  titik  lokasi  yang  berada  pada  zona  bahaya bencana longsor. Peta persebaran bencana banjir dan longsor pada objek wisata tersaji pada peta dengan skala 1:150.000 berukuran 2x2 meter. Penelitian ini merekomendasikan, perlu dilakukan revisi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Palopo Tahun 2012--2032 yang berorientasi pada Pariwisata berkelanjutan  yang  aman  dan  nyaman  bahwa  pengembangan  pariwisata  utamanya  yang bersentuhan dengan kawasan, hutan lindung, daerah bencana, serta konflik terakomodasi dalam  perencanaan  tata  ruang  (RTRW),  belum  dijabarkannya  secara  detail  operasional
RTRW  Kabupaten/  Kota  dalam  Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR),  misalnya  pada kawasan  bencana  banjir  dan  longsor  di  objek  wisata  Lokkoe,  Langkanae,  Taman  Kirab BRC,  Taman  Wisata  Alam  Naggala  III,  Permandian  Alam  Bambalu,  Gua  Kalo  Dewata Battang, Sungai Lummarrang dan Air Terjun Siguntu. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada kurangnya sajian data pada sosial budaya yang juga penting untuk mengukur tingkat kesiapan dan pemahaman masyarakat lokal dalam mitigasi bencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad,  Idris,  U.,  &  Siregar,  L.  (2018).  Mitos  Sawerigading  (Epos  Lagaligo):  Suatu  Analisis Struktural  dan  Penafsiran. ETNOSIA :  Jurnal  Etnografi  Indonesia , 3 (2),  224–249. https://doi.org/10.31947/etnosia.v3i2.4949
Amir,  A.  (2020,  June  26). Tanah  Longsor  Putus  Akses  Jalan  Trans  Sulawesi  Palopo-Toraja . Kompas. https://regional.kompas.com/read/2020/06/26/19024141/tanah-longsor-putus- akses-jalan-trans-sulawesi-palopo-toraja
Anggraini, D. F. (2013). Landslide Disaster Management in Rantepao-Palopo Road, South Sulawesi Province [Master Thesis]. Universitas Gadjah Mada. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2015). Kajian Risiko Bencana Sulawesi Selatan 2016- 2020 .
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2016). inaRISK . InaRISK. http://inarisk.bnpb.go.id/ Bayuaji, D. G., Nugraha, A. L., & Sukmono, A. (2016). Analisis Penentuan Zonasi Risiko Bencana Tanah Longsor Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus : Kabupaten Banjarnegara).
Jurnal Geodesi UNDIP , 5 (1), 326–335.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/10604 Buchori,  I.,  &  Susilo,  J.  (2016).  Model  Keruangan  Untuk Identifikasi  Kawasan  Rawan  Longsor.
Tataloka , 14 (4), 282–294. https://doi.org/10.14710/TATALOKA.14.4.282-294
de Priester, L. (2016). An Approach to the Profile of Disaster Risk of Indonesia. Emergency and DIsaster Reports 2016 , 3 (2), 5–66.
Faulkner,  B.  (2001).  Towards  a  Framework  for  Tourism  Disaster  Management. Tourism Management , 22 (2), 135–147. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00048-0 Frastien, D., Iskandar, & Edra Satmaidi, E. (2019). Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Dalam Upaya Perlindungan Kawasan Taman Wisata Alam Pantai. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum , 27 (1), 1–22. https://doi.org/10.33369/jsh.27.1.1-22 Frederick,  Worden,  &  Library  Of  Congress.  Federal  Research  Division.  (2011).  Indonesia :  A Country Study. In W. H. Frederick & R. L. Worden (Eds.), Library of Congress, Washington, D.C. 20540 USA (5th ed.). Fedaral Research Division, Library of Congress: For Sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O, 2011.
Gjorgievski,  M.,  Kozuharov,  S.,  &  Nakovski,  D.  (2013).  Typology  of  Recreational-Tourism Resources as an Important Element of the Tourist Offer. UTMS Journal of Economics , 4 (1), 53–60.
Hudanti,  F.,  Okubo,  T.,  &  Indradjati,  P.  N.  (2020).  Spatial  Analysis  for  Fire  Risk  Reduction  in Kampung Ampel Cultural Heritage Area, Surabaya. Geoplanning: Journal of Geomatics and Planning , 7 (1), 1–16. https://doi.org/10.14710/geoplanning.7.1.1-16 Indarto, H., & Andiyarto, H. T. C. (2015). Model Struktur Bangunan Rumah Sederhana di Daerah Rawan Longsor - Gunungpati Semarang. Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan , 17 (1), 1–6. https://doi.org/10.15294/jtsp.v17i1.6785
Jasman,  J.,  Ridwan,  M.,  &  Guntara,  F.  (2021).  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Geografi  dalam Menerapkan Pariwisata Cerdas di Kawasan Gunung Nona. Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Jurnal  Penelitian  Dan  Pengembangan  Kepariwisataan  Indonesia , 15 (1),  36–48. https://doi.org/10.47608/jki.v15i12021.36-48
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan, Pub. L. No. 10, Berita Negara Republik Indonesia 2019 No. 865 (2019).
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan, Pub. L. No. 10, Berita Negara Republik Indonesia 2019 No. 865 (2019).
Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pub. L. No. 24, Lembaran Negara 2007 No. 66 (2007).
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pub.
L. No. 21, Lembaran Negara 2008 No. 42 (2008).
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pub. L. No. 11, Lembaran Negara 2020 No. 245 (2020).
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pub.
L. No. 21, Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 No. 42 (2008).
Kurniasari,  N.  (2017).  The  Tourism  Crisis  Management  Strategy  in  the  Policy  of  the  National Disaster Management Agency (BNPB). MediaTor , 10 (2), 177–189. Laws,  E.,  Prideaux,  B.,  &  Chon,  K.  (2007).  Crisis  Management  in  Tourism:  Challenges  for Managers and Researchers. In Crisis Management in Tourism (pp. 1–12). CAB International. Lemy,  D.  M.,  Teguh,  F.,  &  Pramezwary,  A.  (2019).  Tourism  Development  in  Indonesia.  In Delivering Tourism Intelligence (Bridging Tourism Theory and Practice) (Vol. 11, pp. 91– 108). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/s2042-144320190000011009
Liu-Lastres, B., Mariska, D., Tan, X., & Ying, T. (2020). Can Post-Disaster Tourism Development Improve Destination Livelihoods? A Case Study of Aceh, Indonesia. Journal of Destination Marketing and Management , 18 , 100510. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100510 Liyushiana, Rizkiyah, P., & Herman. (2019). Daya Tarik Wisata Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Jurnal Destinasi Pariwisata , 7 (2), 421–432. https://doi.org/10.24843/jdepar.2019.v07.i02.p29
Ma,  H.,  Chiu,  Y.-H.,  Tian,  X.,  Zhang,  J.,  &  Guo,  Q.  (2020).  Safety  or  Travel:  Which  is  More Important?  The  Impact  of  Disaster  Events  on  Tourism. Sustainability , 12 (7),  3038. https://doi.org/10.3390/su12073038
Marizka, S. A. (2019). Development of Web and Mobile GIS Application of Disaster in Padang to Support Tourism of West Sumatra Province. International Conference on ASEAN 2019 . Mawardi,  C.  (2020,  October  17). Hujan 4  Jam,  Puluhan  Titik  di  Kota  Palopo  Terendam  Banjir . TribunPalopo. https://makassar.tribunnews.com/2020/10/17/hujan-4-jam-puluhan-titik-di- kota-palopo-terendam-banjir
Nasruddin. (2020, October 18). Banjir 1 Meter Rendam Kota Palopo, Sebagian Warga Terisolir . Okenews.  https://news.okezone.com/read/2020/10/18/340/2295582/banjir-1-meter-rendam- kota-palopo-sebagian-warga-terisolir
Okezone.  (2020,  October  18). Banjir  1  Meter  Rendam  Kota  Palopo,  Sebagian  Warga  Terisolir . Okezone. https://www.matain.id/article/2020/1018/banjir-1-meter-rendam-kota-palopo- sebagian-warga-terisolir.html
Palopo City Culture and Tourism Office. (2020). Distribution of Palopo City Tourist Attractions . Peraturan  Daerah  Kota  Palopo  No.  9  Tahun  2012  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilaya  (RTRW)
Kota Palopo Tahun 2012-2032, Pub. L. No. 9, Lembaran Daerah 2012 No. 109 (2012).
Peraturan Daerah Kota Palopo No. 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Pub. L. No. 4, Lembaran Daerah 2016 No. 4 (2016).
Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Rencana  Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinisi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2030, Pub. L. No. 2, Lembaran Daerah 2015 No. 2 (2015).
Ritchie, B. (2008). Tourism Disaster Planning and Management: From Response and Recovery to
Reduction and Readiness. Current Issues in Tourism , 11 (4), 315–348. https://doi.org/10.1080/13683500802140372
Riyas, M. (2020, June 19). Sungai Salubattang Palopo Sulsel Meluap, 93 Rumah Terendam Banjir . DetikNews. https://news.detik.com/berita/d-5059659/sungai-salubattang-palopo-sulsel- meluap-93-rumah-terendam-banjir
Rucińska,  D.,  &  Lechowicz,  M.  (2014).  Natural  Hazard  and  Disaster  Tourism. Miscellanea Geographica , 18 (1), 17–25. https://doi.org/10.2478/mgrsd-2014-0002 Saaty, T. L. (2008). Decision Making With the Analytic Hierarchy Process. International Journal of Services Sciences , 1 (1), 83–98. https://doi.org/10.1504/ijssci.2008.017590
Santos,  A.  (2010). Atlantis  The  Lost  Continent  Finally  Found  (The  Definitive  Localization  Of Plato’s Lost Civilization) (2nd ed.). Ufuk press.
Sayer, J., Margules, C., Boedhihartono, A. K., Dale, A., Sunderland, T., Supriatna, J., & Saryanthi, R. (2015). Landscape Approaches; What are the Pre-Conditions for Success? Sustainability Science , 10 (2), 345–355. https://doi.org/10.1007/s11625-014-0281-5 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pub. L. No.
21, Lembaran Negara 2021 No. 31 (2021).
Supriatna, J. (2018). Konservasi Biodiversitas : Teori dan Praktik di Indonesia . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Widodo,  E.,  &  Hastuti.  (2019).  Disaster  and  Tourism:  How  Tourism  Responds  to  Disasters  in Magelang  District. IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science , 271 (1), 012009. https://doi.org/10.1088/1755-1315/271/1/012009
World  Tourism  and  Travel  Council.  (2019). WTTC  World  Travel  and  Tourism  Board  Crisis Preparedness .