## CO-MANAGEMENT SUMBERDAYA LAUT
PELAJARAN DARI PENGELOLAAN MODEL CO-FISH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
Ratna Indrawasih ¹

## ABSTRAK
Secara teoritis, praktek pengelolaan sumberdaya laut   secara co-management lahir sebagai kritik terhadap  pengelolaan  yang  bersifat  sentralistik,  seperti  yang  selama  ini  dipraktekkan  di  Indonesia  dan community-based management . Kedua praktek pengelolaan sumberdaya laut ini memiliki kelemahan, yang diantaranya  disebabkan  oleh  ketiadaan  sinergi  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  ( user  group ). Praktek co-management sebagai alternatif  untuk mendorong  terjadinya sinergi antar semua stakeholder terkait dalam pengelolaan sumberdaya laut. Penelitian ini   mencoba mempelajari penerapan Co-fish di Kabupaten  Lombok  Timur-  Nusa  Tenggara  Barat , yaitu  pengelolaan  sumberdaya  laut  yang  dilakukan dengan pendekatan co-management dengan melibatkan stakeholder terkait.   Bagaimana   mekanisme dan  dampaknya  terhadap  masyarakat  binaannya  serta  bagaimana  kekuatan  dan  kelemahannya    yang didasarkan  pada    prinsip  pendekatan co-management .  Penelitian  ini  dilakukan    melalui  pendekatan kualitatif.
Kata Kunci : Sumberdaya Laut , Ko-Manajemen, Lombok Timur.
Abstract  :  Co-management  of  Marine  Resource  :  Lesson  Learnt  from  the  Management  Model  of Co-Fish in Lombok Timur District, Nusa Tenggara Barat Province. By : Ratna Indrawasih.
Theoritically, the practice of marine resource management was created as a criticied of centralistic management  wich  being,  that  was  practiced  in  Indonesia  for  a  long  time  ,    and  community-based management. Both of  these practices of marine  resource management have weaknesses, caused by the inexistance of cooperation between  government and  society (user group). actice of co-management is  an  alternative  option  to  push  a  cooperation  among  all  of  related  stakeholder  in  marine  resource management. The research   to study the implementation of Co-Fish in Lombok Timur District, Province of Nusa  Tenggara  Barat.  Marine  resources  management  was  carried  out  by  co-management  approach involving related srakeholders. The mechanism  and  impact of the implementation of Co-fish  to the society, and how the strengths and weaknesses of Co-fish   based on principal of co-management approach were analsed with qualitative approach.
Keyword : Marine Resource, Co-Management, Lombok Timur.
The pr
¹  Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan -LIPI
I.  PENDAHULUAN dengan konsepsinya mengenai the tragedy of the  commons ,  Gordon  (1954)  dengan
Pengelolaan sumberdaya laut yang telah konsepsi  mengenai private  ownership dan dilakukan  selama  ini,  baik  oleh  pemerintah Scott  (1955)  dengan  konsepsinya  mengenai maupun  masyarakat  tampaknya  belum pemilikan  tunggal.  Teori-teori  ini  mendasari menemukan  hasil  sesuai  yang  diharapkan.    manajemen  sumberdaya  alam  yang Pengelolaan sumberdaya laut yang dilakukan sentralistik  karena  kalaupun  kemudian  hak oleh  pemerintah  selama  ini  bersifat penguasaan  terhadap  sumberdaya  alam  itu sentralistik.  Sebagaimana  diketahui,  bahwa didistribusikan  kepada  berbagai  pihak,  tetapi dukungan terhadap praktek manajemen yang pemerintahlah yang mengatur pendistribusian sentralistik  diberikan  oleh  teori-teori  yang hak-hak  tersebut  setelah  mendefinisikan mengakar  pada  konsep-konsep  kepemilikan bahwa  laut dikuasai negara. Selain itu, dalam sumberdaya  alam  seperti  Hardin  (1968) rejim manajemen seperti ini, segala instrumen
manajemen ditentukan oleh pemerintah, aktor hubungan  yang  'dekat'  antara user  group lain  yang  terlibat  dalam  pengelolaan dengan pemerintah, sub-ordinasi kepentingan diharuskan tunduk kepada segala aturan yang lingkungan  oleh  kepentingan  ekonomi  dan ditetapkan  pemerintah  itu.  Kritik,  baik  pada politik  pemerintah  dan  lain-lain  (Adhuri  dan tataran  diskursus  teoritis  maupun  praktek Indrawasih, 2003).
Kebijakan pengelolaan sumberdaya laut manajemen  yang  sentralistik  kemudian
yang  dilakukan  oleh  pemerintah  itu  dibuat berkembang  seiring  dengan  perkembangan
tanpa  memperhatikan  aspirasi  masyarakat. kajian-kajian  teoritis  maupun  terkumpulnya
Akibatnya  banyak  kepentingan  masyarakat data  dari  pelaksanaan  manajemen  di
yang tidak terwakili, sehingga sering apa yang lapangan (Adhuri dan Indrawasih, 2003).
Mempelajari  hasil-hasil  penelitian dianggap  baik  oleh  pemerintah  belum  tentu mengenai pengelolaan sumberdaya laut oleh dianggap  baik  oleh  masyarakat  Melalui pemerintah di Jawa Tengah, diketahui bahwa kebijakan yang bersifat open access misalnya, pengelolaan  sumberdaya  laut  dilakukan  oleh nelayan lokal harus bersaing dengan nelayan pemerintah secara sentralistik yang bertumpu pendatang  yang  memiliki  tingkat  teknologi pada  kebijakan  pemerintah,      kontrol  atas yang lebih tinggi.  Akibatnya adalah terjadinya pelaksanaan  peraturan  tidak  bisa  dilakukan persaingan  yang  tidak  imbang,  sehingga sepenuhnya.  Kurangnya  kontrol  atau nelayan lokal berada dalam posisi yang kalah. p e n g a w a s a n   p e l a k s a n a a n   p e r a t u r a n Kebijakan yang bertumpu pada peran negara, pengelolaan  sumberdaya  laut  di  lapangan    yang diwujudkan dalam bentuk peraturan dan (pengawasan di laut) disebabkan oleh kendala penerapannya,  di  satu  sisi  bisa  dipahami, pembiayaan, karena memerlukan biaya cukup karena  negara  merupakan  lembaga  sentral besar  yang  selama  ini  belum  bisa  terpenuhi yang  memiliki  hak  untuk  menguasai  dan (Indrawasih,  2004).  Demikian  juga  hasil mendistribusikan  sumberdaya  yang  ada, penelitian di Madura-Jawa Timur,  terbatasnya termasuk  mengembangkan  kebijakan  dalam dana,  kondisi  wilayah  yang  sulit  diakses, pemanfaatannya. Akan tetapi, pada sisi yang terbatasnya  fasilitas  untuk  melaksanakan lain,  tanpa  adanya  dukungan  masyarakat, p e n g a w a s a n   d i   l a u t   m e n y e b a b k a n maka  kebijakan  yang  demikian  cenderung pengawasan  terhadap  penggunaan  alat mengalami  kegagalan.  Selain  itu,  program- penangkap  ikan  yang  melanggar  peraturan program  yang  disusun  oleh  pemerintah (bom dan racun) kurang maksimal.  Akibatnya, cenderung  berorientasi  pada  proyek  dan Perda  Kabupaten  Sumenep  Nomor  8  Tahun bersifat  sektoral,  sehingga  hasilnya  kurang 2003  Pasal  16  yang  melarang  penangkapan optimal.
Kritik  terhadap  teori-teori  di  atas  telah ikan  dengan  bahan  peledak  dan  bahan
mengarahkan  perhatian  para  ahli  pada beracun  belum  dapat  diimplementasikan praktek-praktek  hak  ulayat  ( communal secara maksimal.
Masalah  lain  sehubungan  dengan property ).  Keberadaan praktek hak ulayat laut pengelolaan sumberdaya laut oleh pemerintah telah  membuat  harapan  para  ahli  akan secara sentralistik seperti yang dikemukakan efektifitas  dari  praktek  ini  dalam  mengolah oleh Balanda dan Platteau (1996), untuk kasus sumberdaya  laut.  Harapan  ini  lahir  karena I n d o n e s i a   l i h a t   B a i l e y   d a n   Z e r n e r ternyata  asumsi  Hardin  (1968)  bahwa (1992),adalah kebutuhan biaya yang   sangat manusia  cenderung  bergerak  sendiri-sendiri besar untuk mengumpulkan data yang cukup untuk mengeruk keuntungan dari sumberdaya dan akurat tentang kondisi sumberdaya, untuk alam tidak lah benar. Hak ulayat membuktikan m e n g a d a k a n   a l a t - a l a t   m o n i t o r i n g , bahwa  masyarakat  mampu  bekerja  sama kecenderungan  pembangkangan  oleh u n t u k   m e n a h a n   d i r i   d a r i   t i n d a k a n pengguna  sumberdaya  karena  ketiadaan mengeksploitasi  sumberdaya  alam  secara
m e m b a b i - b u t a .   B e r b a g a i   p e n e l i t i a n masyarakat  agar    pemerintah  mengukuhkan berkembang  menganalisa  hal  ini.  Hasilnya melalui  peraturan  daerah,  sehingga  memiliki b a n y a k   b e r u p a   d u k u n g a n   u n t u k kekuatan  hukum.    maka  pengelolaan  yang menggunakan praktek-praktek hak ulayat laut b e r b a s i s   m a s y a r a k a t   m e n g h a d a p i sebagai  dasar  manajemen  karena  temuan- permasalahan.  Permasalahan  yang  dihadapi temuan  mereka  menunjukkan  efisiensi  dari masyarakat  nelayan  Desa  Sekotong, praktek-praktek ini. Beberapa kelebihan yang Kecamatan  Sekotong  Barat,  Kabupaten dicatat  adalah  bahwa  (1)  masyarakat  lebih Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat. dekat  dengan  sumberdaya  alam  (laut)  yang yakni kerusakan lingkungan, merosotnya hasil diaturnya  karena  itu  mereka  dianggap tangkapan, dan konflik nelayan (lihat Adhuri., m e n g e t a h u i   b a n y a k   t e n t a n g   k o n d i s i 2008).
Dari  gambaran  permasalahan  yang sumberdaya alam (laut). (2) Masyarakat juga
muncul  pada  pengelolaan  sumberdaya  laut ternyata  mampu  membuat  institusi  yang yang    dilakukan  oleh    masing-masing m e m u n g k i n k a n   m e r e k a   m e n g a t u r stakeholder di  atas,  yaitu  pemerintah  dan pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya masyarakat    secara  sendiri-sendiri, alam  (laut)  secara  efisien  dan  distribusinya
tampaknya  tidak    efektif.  Kesimpulan  ini  lah merata  ( equity ).  (3)  Hubungan-hubungan yang  merupakan  salah  satu  titik  tolak personal  yang  terjalin  antar  anggota berkembangnya  pemikiran  bahwa  dengan komunitas  mengarahkan  pada  terbentuknya kelebihan  dan  kelemahan  masing-masing pola-pola  kerjasama  yang  baik  di  antara pihak maka terdapat kemungkinan bahwa jika mereka  (ini  juga  berarti  konflik  lebih  mudah
mereka  dikondisikan  bekerja  bersama  untuk diatasi).  (4)  Karena  fungsi  manajemen kepentingan  mereka  bersama,  maka dilakukan sendiri oleh komunitas lokal, biaya kemungkinan mereka bisa berbagi kelebihan pelaksanaan  manajemen  juga  relatif  rendah dan mengkoreksi kelemahan masing-masing.
(diskusi lebih detail mengenai hal-hal di atas
Artinya,  jika  mereka  dikoordinasikan  untuk bisa dilihat misalnya Johannes (1978), untuk bekerja  sama,  maka  mungkin  mereka  akan kasus  Indonesia  lihat  Bailey  dan  Zerner saling  membantu  untuk  hal  yang  baik  dan (1992).  Kecenderungan  ini  pada  akhirnya
saling mengawasi dan mengkoreksi untuk hal telah  mengembangkan  dukungan  terhadap
yang buruk. Begitulah kajian-kajian teoritis dan pola  manajemen  yang  disebut community- praktek co-management telah  meyakinkan based  management .  Tentu  saja  seperti  juga bahwa manajemen seperti ini dapat digunakan pengembangan teorinya, dia dipertentangkan
u n t u k   m e n g u r a n g i ,   k a l a u   t i d a k dengan government centralised management menghilangkan,  aspek-aspek  negatif  atau system (Adhuri dan Indrawasih, 2003). Namun  demikian community-based kekurangan  dari  manajemen  yang  dikontrol management juga  mengalami  nasib  yang sepenuhnya  oleh  pemerintah  pada  satu  sisi s a m a   s e p e r t i   h a l n y a   m a n a j e m e n dan  masyarakat  pada  sisi  yang  lain.  Contoh p e n d a h u l u n y a ,   m a n a j e m e n   y a n g dari  keuntungan  yang  dilahirkan  dari  bentuk tersentralisasi  pada  pemerintah.  Berbagai kerjasama  tersebut,  misalnya,  kesulitan p e n e l i t i a n   m e n u n j u k k a n   k e l e m a h a n - pemerintah untuk mengakumulasi data karena kelemahan  sistem  ini.    Hasil  penelitian  di tidak  terlibat  langsung  dalam  kegiatan Lombok  Barat  –NTB  menunjukkan  bahwa eksploitasi bisa ditutupi oleh pasokan data dari meskipun  ada  pengelolaan  sumberdaya  laut masyarakat  pengguna.  Sementara  itu oleh masyarakat yang diatur dalam awig-awig , pemerintah,  dengan  kemampuan  para  ahli akan  tetapi  akibat  kurang  proaktifnya untuk  mengelola  data  tersebut,  dapat pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat menginformasikan  kondisi  sumberdaya  dan merespons aspirasi yang berkembang dalam kemudian  merumuskan  program-program
manajemen yang sesuai dengan masyarakat II.  METODOLOGI atau stakeholder lain.  Begitu  pula  halnya A . Lokasi Penelitian dengan  pengawasan  dari  pelaksanaan
Penelitian  dilakukan  di  Kabupaten
aturan-aturan  yang  disepakati  dalam  sistem
Lombok  Timur,  Nusa  Tenggara  Barat. manajemen tersebut. Masyarakat bisa diminta
Pemilihan  lokasi  terutama  didasarkan  pada untuk  melakukan  pengawasan  langsung  di alasan  bahwa  daerah  tersebut  merupakan lapangan  mengenai  pelaksanaan  aturan- salah  satu  lokasi    program Co-fish, yaitu aturan  yang  disepakati.  Dengan  demikian pengelolaan sumberdaya laut yang dilakukan pemerintah  tidak  harus  mengeluarkan  biaya dengan pendekatan co-management dengan ekstra  untuk  melakukan  kontrol/pengawasan melibatkan  berbagai stakeholder ,  yang di  lapangan  (laut),  apalagi  untuk  wilayah- dihimpun  dalam  satu  kelembagaan  yang wilayah yang sulit dijangkau aparat.
disebut  KKPK  (Komite  Kelautan  Perikanan Menyadari  pentingnya  pengelolaan
Kabupaten)  untuk  tingkat  kabupaten  dan sumberdaya  laut  yang  demikian,  pemerintah
KPPL (Komite Pengelolaan Perikanan Laut) di melalui Departemen Kelautan dan Perikanan, tingkat  kawasan  dan  desa.  Selain  itu,  di sejak  tahun  1998  telah  merintis  pendekatan daerah  ini  sebelum  dijadikan  lokasi Co-Fish , c o - m a n a g e m e n t d a l a m   p e n g e l o l a a n merupakan  daerah  yang  telah  menerapkan s u m b e r d a y a   l a u t ,   m e l a l u i   P r o y e k community based-management Pembangunan  Masyarakat  Pantai  dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (Coastal B . Pengumpulan Data Community  Development  and  Fisheries
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif,  tahapan
Resources  Management  Project),  yang penelitian  mulai  dari  pengumpulan  data, disingkat Co-Fish .  Menurut  keterangan hingga analisis data dilakukan sesuai dengan informan  dari  Departemen  Kelautan  dan prinsip-prinsip  pendekatan  kualitatif.
Perikanan  (yang  terlibat  dalam  menangani Pengumpulan  data  dilakukan  melalui p r o y e k C o - F i s h )   b a h w a   p r o y e k   i n i wawancara  mendalam  ( indepth-interview ). dilaksanakan  di  lima  kabupaten  yaitu Peneliti  melakukan  wawancara  secara
Bengkalis,  Riau;  Tegal,  Jawa  Tengah; langsung  dengan  pihak-pihak  terkait  yang Trenggalek (Prigi) dan Banyuwangi (Muncar), dapat  menunjang  keberhasilan  penelitian Jawa  Timur;  Lombok  Timur  (Selong),  Nusa
d e n g a n   b e r p e d o m a n   p a d a   p a n d u a n
Tenggara  Barat.  Melalui  proyek  ini,  maka wawancara  ( interview  guide ). Untuk pengelolaan  sumberdaya  laut  dilakukan  oleh memperoleh  gambaran  mengenai  kelebihan suatu  kelompok  yang  dibentuk  pemerintah, dan  kelemahan  praktik  pengelolaan  yang seperti  contohnya    kelompok  PSBK dilakukan,  pengambilan  data  primer  juga (Pengelolaan  Sumberdaya  Berdasarkan dilakukan  dengan  cara  diskusi  kelompok Komunitas) di Tegal (Jawa Tengah) dan KPPL berfokus (focus group discussion). Selain itu, (Komite  Pengelolaan  Perikanan  Laut)  di juga dilakukan observasi, yaitu sebagai teknik
Lombok  Timur-Nusa  Tenggara  Barat,  yang untuk  melengkapi  data-data  yang  terkumpul anggotanya terdiri dari para stakeholder . melalui  teknik  wawancara.  Atau  sebaliknya,
K e t e r l i b a t a n s t a k e h o l d e r d a l a m t e k n i k   o b s e r v a s i   d i g u n a k a n   u n t u k perumusan  kebijakan  pengelolaan  itulah menstimulus  pengembangan  pengumpulan maka  pendekatan  dalam  proyek  ini  dapat data  atau  informasi  pada  saat  wawancara dikategorikan  sebagai  pendekatan co- dilakukan. management .  Berkaitan  dengan  penerapan
Pemilihan  informan  dilakukan  secara
pendekatan co-management dalam  proyek purposif ,  yaitu  para stakeholder dalam tersebut,  maka  bagaimana  kekuatan  dan pengelolaan sumberdaya laut,  terutama yang kelemahannya  inilah  yang  akan  dibahas terlibat  dalam Co-Fish yang  meliputi:  unsur dalam tulisan ini.
pemerintah    (Departemen  Kelautan  dan
Dalam  kegiatan Co-Fish ini  berkaitan Perikanan,  Dinas  Perikanan  Propinsi  dan dengan stakeholder termasuk  organisasi Kabupaten,    Biro  Hukum,  Biro  Ekonomi  dan pengelola dan  tenaga pendamping serta jenis Lingkungan  Hidup,  Bappeda,  Kecamatan, dan cara pengelolaannya.
K e l u r a h a n ) ,   i n d u s t r i     p e r i k a n a n
1.1. Stakeholder (pengusaha/pengolah hasil laut), masyarakat
Stakeholder yang dimaksud dalam hal ini nelayan  (nelayan  dari  berbagai  jenis  dan adalah beberapa   pihak yang berkepentingan tingkat  teknologi),  KUD,  pengelola  TPI terhadap  pengelolaan  dan  pemanfaatan (Tempat  Pelelangan  Ikan),  BPPPI  (Badan termasuk  kelestarian  sumberdaya  laut  di Pengelola  Pangkalan  Pendaratan  Ikan). wilayah Kabupaten Lombok Timur, baik secara Selain  itu  adalah  aktivis  LSM  terutama  yang
l a n g s u n g   m a u p u n   t i d a k   l a n g s u n g . terlibat dalam  proyek Co-Fish serta  kalangan Stakeholder yang  secara  langsung  dalam perguruan  tinggi    juga  yang  terlibat  dalam
pengelolaan dan pemanfaatan     sumberdaya proyek tersebut.
laut khususnya sumberdaya perikanan adalah nelayan,  sedangkan stakeholder yang  tidak C.  Pengolahan dan Analisis Data
Data-data yang telah terkumpul, baik data secara  langsung  adalah  pedagang  ikan, sekunder maupun primer dikategorikan, dicari pengolah/industri  perikanan,  lembaga kesesuaian polanya, dan kemudian dianalisis pemerintah dan beberapa jenis kelembagaan secara  naratif.  Analisis  naratif  ini  membantu yang lain seperti KUD serta perguruan tinggi mengidentifikasi  hubungan  kausal  sebuah dan LSM.
Pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  mulai fenomena  sehingga  didapatkan  gambaran
dari  tingkat  desa,  kecamatan,  kabupaten, yang  rinci  dari  sebuah  fenomena.  Sesuai
provinsi,  termasuk  Dinas  Kelautan  dan dengan  pendekatan  kualitatif,  analisis  data
Perikanan  tingkat  kabupaten  dan  provinsi tidak  menggunakan  kalkulasi-kalkulasi hingga  tingkat  pusat  (Departemen  Kelautan kuantitatif.    Data  kuantitatif  hanya  sebagai
dan Perikanan). data pendukung.  Analisis data juga dilakukan secara  deskriptif  analitis  dan  dibandingkan
1.2. Organisasi Pengelola dengan teori-teori yang dijadikan acuan dalam
Proyek Co-fish tersebut  merupakan penelitian  ini.  Dengan  demikian,  dapat p r o y e k   p e m e r i n t a h   p u s a t     y a n g dihasilkan  analisis  yang  komprehensif  dan p e n d a n a a n n y a   b e r a s a l   d a r i A s i a n mudah dipahami.
Development  Bank  (ADB) dan  Anggaran pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) III.  HASIL DAN PEMBAHASAN d a l a m   r a n g k a   m e r e a l i s a s i k a n   v i s i A. Hasil Penelitian pembangunan  kelautan  dan  perikanan. 1. C o - F i s h ( C o a s t a l   C o m m u n i t y Secara garis besar, struktur organisasi Co-fish D e v e l o p o m e n t   a n d   F i s h e r i e s berjenjang dalam tiga tingkatan, yaitu tingkat
Resources Management Project )
pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten.
Co-Fish atau  Proyek  Pembangunan Disamping itu ada juga organisasi pengelola di Masyarakat  Pantai  dan  Pengelolaan tingkat kawasan dan desa.
Sumberdaya  Perikanan  bertujuan  (1) meningkatkan  pengelolaan  sumberdaya 1.3. Tenaga Pendamping
Dalam  hampir  seluruh  kegiatan Co-fish perikanan pantai secara berkelanjutan, dan (2) juga didukung oleh tenaga pendamping, baik mengentaskan kemiskinan masyarakat pantai dari tim proyek  (Bagian proyek Pembangunan melalui  penyediaan  kesempatan  kerja,
Masyarakat  Pantai  dan  Pengelolaan peningkatan pendapatan dan kualitas hidup.
Sumberdaya Perikanan/BP2MP2SP) maupun
pelatihan  kelompok  usaha  dan  budidaya,
dari  LSM  dan  perguruan  tinggi  (Fakultas
kredit  dan  usaha  mikro,  pelatihan Perikanan  Universitas  Gunung  Rinjani,
ketrampilan  perbaikan  kapal  serta Universitas 45 Mataram). LSM yang dilibatkan
pendampingan  KUB  dalam  mengelola
dalam kegiatan Co-fish di Kabupaten Lombok usaha. d. Penguatan  kelembagaan  ( Institutional Timur  antara  lain  Yayasan  Laut  Biru  di
Strengthening / IS )  terdiri  dari  berbagai Mataram,  Yayasan  Sumberdaya  Dan
kegiatan untuk meningkatkan kemampuan
Lingkungan Untuk Pelestarian Pembangunan
institusi internal dan eksternal (KPPL, KUB,
(YSLPP)    di  Lombok  Barat,  dan  Lembaga
LKMP dan sejenisnya)
Penelitian  dan  Pengembangan  Sumberdaya (LP2SD) di Lombok Timur (Selong).

## 1.4.1.  Wilayah Pengelolaan
Secara  fisik  perairan  yang  menjadi 1.4 Pengelolaan Sumberdaya Laut
wilayah      pengelolaan  program Co-fish di Kegiatan  pengelolaan  sumberdaya  laut
Lombok Timur adalah   mulai dari perairan di yang telah dilakukan dalam proyek Co-fish di sebelah  Utara  Pulau  Lombok  bagian  Timur, Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 4 (empat)
perairan Selat Alas dan 3 (tiga) kawasan teluk, paket kegiatan yaitu  : a. Pengelolaan keanekaragaman hayati, yaitu yaitu Teluk  Jukung, Teluk  Serewe,  dan Teluk merupakan kegiatan yang termasuk dalam Ekas. Teluk Jukung adalah sebuah teluk yang komponen  Pengelolaan  Sumberdaya berada  di  wilayah  Selat  Alas,  yang  wilayah Perikanan  Pantai  ( Coastal  Fisheries lautnya  mulai  dari  UPBM  sampai  dengan Resource Management / CFRM). Tanjung Pokki. Desa-desa yang berada dalam Keseluruhan  kegiatan  yang  termasuk wilayah  pesisir  Teluk  Jukung  adalah  desa dalam komponen CFRM meliputi kampanye   Ta n j u n g   L u a r,   P i j o t ,   J e r o w a r u   d a n aneka  ragam  hayati  perikanan  melalui Pemongkong.  Teluk  Ekas  berada  di  sebelah b e r b a g a i   m e d i a ,   m e n g e m b a n g k a n selatan,  yaitu  mulai  dari  ujung  Wengkek kawasan  suaka,  pengamanan  kawasan sampai dengan ujung Sanguak, yang berada perikanan,  mereklamasi  mangrove  dan dalam  wilayah  Desa  Batunampar,  Sukaraja terumbu  karang,  pelatihan  pengawasan dan Pemongkong, sedangkan   Teluk Serewe dan  pengendalian  berbasis  patisipasi berada  dalam  wilayah  Desa  Serewe.    Selat masyarakat,  pelatihan  pengelolaan Alas  adalah  perairan  yang  berada  disebelah sumberdaya  ikan  bagi  KPPL  (Komite Timur    Lombok  Timur,  yaitu  membatasi Pengelolaan  Perikanan  Laut),  Komite wilayah  Kabupaten  Lombok  Timur  dan Penasehat  Perikanan  Lokal  ( FLAC ),  dan Kabupaten Sumbawa. pendampingan  LSM  untuk  pengelolaan
Secara  administratif    kelima    wilayah
keanekaragaman hayati perikanan.
pengelolaan  tersebut  di  atas  merupakan b. Perbaikan    lingkungan  dan  pusat wilayah perairan dari 21 (duapuluh satu) desa- p e n d a r a t a n   i k a n   ( E n v i r o n m e n t a l desa  pantai  di  Lombok  Timur  yang  terbagi I m p r o v e m e n t   a n d   F i s h   L a n d i n g dalam  6  (enam)  kecamatan,  yaitu  4  (empat) Centres / IFLC ) desa di Kecamatan Jerowaru, 2 (dua) desa di c. Pengembangan  usaha  ekonomi,  yaitu Kecamatan  Keruak,  2  (dua)  desa  di t e r m a s u k   d a l a m   k o m p o n e n   Kecamatan  Sakra  Timur,  5  (lima)  desa  di P e n g e m b a n g a n   M a s y a r a k a t   d a n Kecamatan  Labuhan  Haji,    5  (lima)  desa  di Pengentasan Kemiskinan  (Community Kecamatan  Pringbaya  dan  3  (tiga)  desa  di D e v e l o p m e n t   a n d   P o v e r t y Kecamatan Sambelia. Reduction/CDPR ).  Kegiatannya    meliputi
Pada tahap pertama Co-fish dilakukan di pengembangan  budidaya  perikanan  dan kawasan ketiga teluk (Teluk Ekas, Jukung dan
Serewe), baru kemudian menyusul di perairan   ini  antara  lain  meliputi  penataan  suaka Selat Alat   bagian Utara (sebelah Timur Laut perikanan ( Fish Sanctuary ), rehabilitasi hutan Pulau  Lombok),  yaitu  wilayah    perairan m a n g r o v e   d a n   t e r u m b u   k a r a n g , Kecamatan  Sambelia,  Lombok  Timur  bagian pengembangan  budidaya  kepiting  bakau Utara.  Sebagai  desa  target  pertama  proyek (kepiting  hijau),  dan  penataan  kawasan Co-fish adalah  6  desa  pantai  yaitu  desa konservasi  laut  ( Marine  Protection  Area Batunampar,  Jerowaru,  Pemongkong, disingkat MPA).
Sukaraja,  Tanjung  Luar  dan  desa  Pijot. · Suaka Perikanan (Fish Sanctuary)
Keenam  desa  ini  dulu  masuk  wilayah
Suaka  Perikanan    ini  perlu  dibentuk
Kecamatan    Keruak,  tetapi    dengan  adanya
karena  telah  terjadinya  kerusakan
pemekaran kecamatan baru pada tahun 2000,
ekosistem  dan  punahnya  sumberdaya
maka  menjadi  terpisah.  Dua  desa  yaitu
perikanan  akibat  penangkapan  berlebih
Tanjung  Luar  dan  Pijot  tetap  masuk
( overfishing )  maupun  penangkapan  ikan Kecamatan  Keruak,  sedangkan  empat  desa
dengan  cara  yang  merusak.  Dengan
lainnya  masuk  dalam  Kecamatan  Jerowaru.
adanya suaka perikanan diharapkan dapat
15  (limabelas)  desa  lainnya  adalah  Desa
meningkatkan  produksi  perikanan  di
Sambelia,  Belanting  dan  Obel-obel  di
sekitar kawasan suaka dan dalam jangka
Kecamatan  Sambelia,  Desa  Kerumut,
panjang  dapat    meningkatkan  kualitas
Pohgading,  Batuyang,  Pringbaya,  dan
hidup  masyarakat  yang  menjaga  dan
Labuhan  Lombok  di  Kecamatan  Pringbaya,
mengelola  suaka  perikanan.  Setiap
Desa Labuhan Haji, Peneda Gandor, Korleko,
kawasan  suaka  dibagi  menjadi  zona  inti
Kelurahan Suryawangi dan Kelurahan Ijobalit
dan  zona  penyangga.  Di  dalam  kawasan
di    Kecamatan  Labuhan  Haji,  serta  Desa
tersebut  dilarang  melakukan  semua
Surabaya  dan  Desa  Gelanggang  di
kegiatan  eksploitasi,  sementara  kegiatan
Kecamatan  Sakra  Timur.  Setelah  21
non  eksploitatif  seperti  bersampan  dan
(duapuluh  satu  desa)  di  Kabupaten  Lombok
budidaya  masih  diperbolehkan  dilakukan
Timur,   binaan Co-fish meluas ke Kabupaten
tetapi hanya di zona penyangga.
Lombok Barat   2 (dua) desa dan 5 (lima) desa di  Kabupaten Sumbawa.
· Rehabilatasi  Hutan  Mangrove  dan
Terumbu Karang
1.4.2. Kegiatan Pengelolaan
Berdasarkan hasil studi yang dilakukan
Kegiatan  pengelolaan  yang  dilakukan
di wilayah perairan kecamatan Keruak dan
bermacam-macam,  antara  lain  berupa
Jerowaru  (yang  menjadi  target  pertama
pengelolaan wilayah dan sumberdaya seperti
kegiatan Co-fish )  yaitu    Teluk  Ekas suaka  perikanan,    kawasan  konservasi  laut,
khususnya  pantai  Ekas  dan  Batunampar,
rehabilitasi  hutan  mangrove  dan  terumbu
Teluk Jukung dan Teluk Serewe, diketahui
karang,  pengembangan silvo  fisheries yang bahwa banyak lokasi hutan mangrove yang
semua  ini  termasuk  dalam  kegiatan
sudah  dikonversi  menjadi  tambak  garam
keanekaragaman  hayati.  Selain  itu  juga
dan tambak ikan. Luas tambak garam dan
pelatihan-pelatihan  dan  pemberian  pinjaman
ikan  yang  berada  dekat  hutan  mangrove
dana  bergulir  untuk  modal  usaha  bagi
tersebut  justru  lebih  luas  dibanding
kelompok  usaha  bersama  (KUB),  serta
hutannya.  Mengingat  kondisi  hutan
pelatihan-pelatihan  kepada  KPPL  dalam
mangrove  dan  terumbu  karang  seperti
kegiatan penguatan kelembagaan.
tersebut, maka Co-fish dalam salah satu a. Keanekaragaman hayati perikanan.
kegiatannya  pada  tahun  2002  melakukan Pengelolaan  yang  dilakukan  dalam
rehabilitasi hutan mangrove, yaitu dengan
kegiatan  keanekaragaman  hayati  perikanan
menanam  50  ribu  pohon  mangrove  pada
10 hektar di wilayah perairan Teluk Serewe, dalam  kawasan  MPA  tersebut  terdapat Teluk  Ekas  dan  Teluk  Jukung.  Selain  itu
ekosistem  yang  meliputi  padang  lamun,
menanam  terumbu  karang  buatan
mangrove serta   terumbu karang dan ikan
sebanyak  400  unit  di  tiga  kawasan
karang.    Di  kawasan  dalam  MPA,  semua tersebut.  Kemudian  pada  tahun  2003
k e g i a t a n   y a n g   b e r s i f a t   e k s t r a k t i f merehabilitasi  hutan  mangrove  seluas  75
(eksploitasi)  dikendalikan  secara  ketat.
hektar,  yaitu    30  hektar  di  Gili  (Pulau)
Untuk  penataan  kawasan  konservasi Petagan  (pulau  yang  berada  di  kawasan
tersebut, masing-masing kawasan memiliki
Selat  Alas,  20  hektar  dipantai    Serewe
tiga zona yaitu   zona inti, zona penyangga
(dusun  Serewe,  Desa  Pemongkong)  10
dan zona pemanfaatan.
Tujuan  dibentuknya  kawasan  MPA, hektar  di  pantai  Pengoros  (dusun
sebagaimana  yang  tercantum  dalam
Pengoros,  desa  Pemongkong),  dan  15
laporan  akhir  Penataan  Kawasan
hektar di pantai Ujung (dusun Ujung, desa
Konservasi  Laut  (MPA)  di  Kabupaten
Pemongkong)  (Tim  Peneliti  Fakultas
Lombok Timur ( Tim Peneliti YSLPP, 2003)
Perikanan Universitas Mataram, 2000).
adalah  :1).  Melindungi  sebagian  (>20  %) · Pengelolaan Sea Ranching Spat Mutiara kawasan laut dari kegiatan eksploitasi dan
Pengelolaan sea  ranching tersebut menjaga  stok  larva  dan  sumberdaya  ikan khususnya di wilayah perairan Teluk Ekas,
dewasa;  2).  Memfasilitasi  tersusunnya
yaitu  di  lokasi  Suaka  Perikanan  Sapak
k e s e p a k a t a n   m a s y a r a k a t   d a l a m
Kokok  yang  dilaksanakan  pada    tahun
penetapan beberapa habitat ikan sebagai
2003. Dalam pengelolaan sea ranching ini, k a w a s a n   k o n s e r v a s i   l a u t ,   u n t u k desa-desa  di  pesisir  Teluk  Ekas  yang
mengendalikan  secara  ketat  kegiatan
terlibat adalah Desa Batunampar, Sukaraja
eksploitasi; 3) meningkatkan pengetahuan
dan  Pemongkong,  Kecamatan  Pembantu
dan  keterampilan  Komite  Pengelolaan
J e r o w a r u ,   s e r t a   D e s a
P e r i k a n a n   L a u t   ( K P P L )   d a l a m
Bilelando,Kecamatan  Praya  Timur
melaksanakan  kewajibannya  sebagai
( L o m b o k   Ten g a h ) .   D a l a m   r a n g k a
pengelola sumberdaya perikanan.
pengelolaan sea  ranching juga  dibuat
peraturan/ awig-awig · Pengembangan Silvo Fisheries Berdasarkan hasil studi REA pada tahun · Kawasan  Konservasi  Laut  (Marine
2000  bahwa  telah  terjadi  over  eksploitasi
Protected Area)
t e r h a d a p   s u m b e r d a y a   i k a n   y a n g Pada  akhir  tahun  2003,  dilakukan
m e r u p a k a n   s a l a h   s a t u   p e n y e b a b
penataan kawasan konservasi laut (MPA)
kerusakan sumberdaya di kawasan pesisir
di  3  (tiga)  kawasan  perairan  pantai    Gili
kabupaten  Lombok  Timur.  Sementara  itu,
(Pulau) Lawang (seluas 400 Ha), Gili Sulat
hasil  studi  SEA  tahun  2000  menunjukkan
dan  Gili  Petagan  (seluas  1200  Ha).
bahwa  keterampilan  masyarakat  pesisir Penataan  kawasan  konservasi  laut  ini
Lombok  Timur  dalam  kegiatan  perikanan
dilakukan  karena  terjadi  penurunan
termasuk penangkapan ikan di lepas pantai sumberdaya perikanan di kawasan pantai
masih kurang. Oleh karena itu, maka Co- Kecamatan  Sambelia.  Habitat  ikan
fish melakukan  kegiatan silvo  fisheries dikawasan  tersebut  juga  banyak  yang
yaitu  dengan  usaha  budidaya  kepiting
sudah  rusak.  Sebagaimana  suaka
bakau  ( Scylla serrata ) di hutan mangrove, perikanan,  MPA  juga  bermanfaat  dalam
yaitu salah satu budidaya yang   dianggap
menyediakan  tempat  bertelur  larva  ikan juvenile m u d a h   p e l a k s a n a a n n y a   d a n ( ),  atau  tempat  ikan  bersembunyi
pembiayaannya murah.
dari  penangkapan  yang  berlebihan.  Di
b. Perbaikan  lingkungan  dan  pusat - Penyediaan  mesin  pemecah  es  ( ice pendaratan ikan. tracers )  sebanyak  2  buah  dan  4  buah Bentuk kegiatan yang dilakukan selama 4
troylers , 5 buah boks ikan, 198 keranjang tahun dari tahun anggaran 2000/2001 sampai
ikan di TPI/PPI desa Tanjung Luar.
dengan  2003  dalam  hal  ini  adalah -  Penyediaan      kapal  patroli  bagi  KPPL membangun, memperluas dan merehabilitasi
kawasan  Teluk  Jukung,  Teluk  Ekas  dan
berbagai  fasilitas  untuk  meningkatkan Teluk Serewe.
-  Menyelenggarakan  berbagai  pelatihan kapasitas  pendaratan  dan  pemasaran  ikan,
dalam  rangka  meningkatkan  kualitas
m e n a m b a h   s u p l a i   a i r   b e r s i h   u n t u k
sanitasi dan higiene TPI dan PPI.
meningkatkan  kualitas  sanitasi  dan  higienis pengolahan  ikan,  menambah  kapasitas
Melihat  sarana  dan  prasarana  yang
docking kapal  ikan,  membangun  rumah dibangun dalam program kegiatan perbaikan permanen  untuk  karyawan  TPI  dan  rumah lingkungan  dan    pusat  pendaratan  ikan, singgah  nelayan,  serta  membangun  fasilitas
sebenarnya  sangat  baik  untuk  menunjang pendukung kegiatan perikanan dan sosial .
kegiatan nelayan khususnya dan masyarakat
Secara rinci adalah sebagai berikut :
desa  binaan Co-fish pada  umumnya.  Akan -   Pembangunan docking kapal ikan di desa
tetapi, dari hasil pengamatan lapangan serta
Tanjung  Luar.
- Pembangunan  kios penjualan ikan di desa menurut  informasi  dari  beberapa  orang Tanjung Luar.
informan, belum semua sarana yang dibangun
- Rehabilitasi  Pusat  Pendaratan  Ikan  (PPI) tersebut  sudah/dapat    berfungsi.  Beberapa dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di desa sarana  yang  belum  berfungsi  yaitu docking
Tanjung Luar. kapal dan  tempat pengolahan limbah di desa
- Pembangunan  rumah    permanen  untuk
Tanjung  luar. Docking kapal  tidak/belum staf  TPI/PPI dan rumah singgah nelayan di berfungsi  karena  menurut  informasi  yang desa Batunampar dan Tanjung luar.
diperoleh  disebabkan  tidak  sesuai  dengan
- Membangun  pabrik  es,  penanganan  ikan jenis-jenis  kapal  yang  ada.  Sarana  lain  yang segar, dan toilet di desa Tanjung Luar.
tidak  berfungsi  adalah  pemasangan  pipa  air
- Rehabilitasi  Pelabuhan  Ikan  di  Tanjung minum (PAM) sepanjang 25 Km dari Tojong –
Luar.
Batunampar,  yang  sebenarnya  dilakukan
- Pembuatan  tempat  pengolahan  limbah
untuk  memenuhi  kebutuhan  air  minum ikan di desa Tanjung Luar.
masyarakat  desa  Batunampar,  tetapi
- Rehabilitasi  talut  menahan  gelombang kenyataannya air tidak bisa tersalur. Menurut pasang di desa Batunampar.
informasi  yang  diperoleh,  hal  itu  disebabkan
- Pembangunan  Puskesmas  Pembantu  di
selain debit air yang kurang mencukupi, juga desa Batunampar.
banyak  pipa-pipa  yang  bocor.    Berkaitan
- Pembangunan kantor Komite Pengelolaan
dengan  masalah  sarana  air  ini  sebenarnya
Perikanan  laut  di  desa  Batunampar,
masukan  dari  masyarakat  Desa  Batunampar Tanjung Luar, dan Pijot.
adalah  agar  dibangun  beberapa  sumur  bor
- Pembangunan  balai  pertemuan  di  desa
saja, karena banyak sumber air yang terdapat
Batunampar.
didesa  tersebut.
-  Pemasangan  jaring  PAM  Tojong  -
B a t u n a m p a r   s e p a n j a n g   2 5   K m ,
c. Pengembangan usaha ekonomi penyediaan suplai air bersih untuk 250 KK
Dalam  rangka  pengembangan  usaha
di desa Batunampar.
ekonomi, pendekatan yang digunakan adalah
- Penyediaan air bersih untuk meningkatkan
pendekatan paket ( pakckage ), yaitu mulai dari kualitas  sanitasi  dan  higienis  pengolahan pemberian  pelatihan  keterampilan  usaha ikan di desa Tanjung luar.
(manajerial  dan  penguasaan  teknologi)  juga 10 bulan.
Di  samping  itu,    proyek Co-fish juga pemberian  kemudahan  akses  modal, memberikan  bantuan  modal  usaha  berupa informasi  pasar    untuk  memudahkan pinjaman dana bergulir untuk usaha budidaya pemasaran  hasil,  kepada    KUB  yang  telah
ikan  kerapu  dengan  teknik  Keramba  Jaring terbentuk.
Pelatihan  penguasaan  teknologi  yang Apung  (KJA)  yang  diberikan  dalam  bentuk diberikan  kepada  KUB  antara  lain  teknik barang  (peralatan/keramba,  benih  dan budidaya,  seperti  budidaya  ikan  kerapu, pakan).    Ada  10    KUB  yang  memperoleh lobster,  rumput  laut,  kepiting  bakau,  teknik bantuan modal usaha berupa paket KJA, yaitu penangkapan dan pengolahan (pemindangan 6  KUB  di  Dusun  Batunampar,  Desa ikan    dan  pembuatan  terasi  udang  secara Batunampar,  3  KUB  di  Dusun  Teluk  Elong, higienis).  Pelatihan  keterampilan  manajerial Desa  Jerowaru  dan    1  KUB  di  Dusun  Ekas, diberikan  melalui  pendampingan  yang Desa  Pemongkong.  Paket  bantuan  diterima dilakukan  oleh  LSM  yang  terlibat  (LP2SD). dalam  bentuk  barang  yaitu  kontruksi  untuk Data  dari  LP2SD  menunjukkan  bahwa  pada keramba,  keramba,  serta  benih  ikan  kerapu, tahun  2002  jumlah  KUB  yang  mendapat kecuali  pakan  yang  diterima  dalam  bentuk pelatihan sebanyak 111 unit dan sepertiganya uang.  Satu  keramba  terdiri  dari  4  (empat) adalah  wanita  nelayan  (pedagang/pengolah petak  yang  ditebar  benih  masing-masing ikan) (Tim Peneliti LP2SD, 2003).   .
petak 200 ekor.
Pelatihan  yang  dilakukan  oleh  LP2SD
d. Penguatan kelembagaan selain  terhadap  usaha  KUB  juga  terhadap
Adanya  kegiatan  program  penguatan
LKMP  (Lembaga  Keuangan  Masyarakat kelembagaan dari proyek Co-fish di desa-desa Pantai), yaitu pelatihan mengenai pengelolaan pantai  di  Kabupaten  Lombok  Timur,  maka keuangan.  Pelatihan  ini  diberikan  agar terbentuklah    lembaga  masyarakat  yang pengurus/pengelola  LKMP  lebih  profesional,
disebut      KPPL,  yaitu  Komite  Pengelolaan serta  ada  keseragaman  administrasi  antara
Perikanan  Laut  di  tingkat  desa.  Keberadaan LKMP-LKMP yang tersebar di wilayah binaan
KPPL  Kawasan    yang  anggotanya  adalah Co-fish sehingga  memudahkan  dalam warga masyarakat   yang terkait ( stakeholder ) mengevaluasi, monitoring dan auditing.
dari  beberapa  desa  disekitar  kawasan,
Pemberian  kemudahan  akses  modal, menurut  informan  telah  dapat  mengurangi yaitu  KUB  memperoleh    kredit  dari  Bank
konflik horizontal antar desa. Di samping itu,
P e m b a n g u n a n   R a k y a t   ( B P R ) ,   y a n g menurut  keterangan    informan,  bahwa  dulu pengajuannya  melalui  LKMP.  KUB  yang sebelum ada KPPL, 40 persen ikan yang dijual memperoleh pinjaman dari LKMP, antara lain
di TPI Tanjung Luar dan 80 persen ikan di TPI di Desa Sukaraja (Kecamatan Jerowaru) ada 3
Serewe  adalah  hasil  penangkapan  dengan (tiga) KUB dengan anggota masing-masing 20 bom, dan setelah ada KPPL desa dan KPPL o r a n g   p e d a g a n g   i k a n   ( k e b a n y a k a n
Kawasan tersebut, penangkapan ikan dengan perempuan) memperoleh kredit modal usaha
bom  di  Teluk  Jukung  dan  Teluk  Ekas  sudah sebesar  Rp.  150.000,-  setiap  anggota  (  Rp.
tidak  ada,  sedangkan  di  Teluk  Serewe 3.000.000,-   setiap kelompok). Pengembalian meskipun masih ada tetapi sudah berkurang. diangsur  selama  setahun  sebesar  Rp.
Mengenai komite pengelolaan perikanan laut 320.000,- per bulan per kelompok.   Di Dusun
ini,  selain  ditingkat  desa  juga  dibentuk  pada Jor,  Desa  Jerowaru  (Kecamatan  Jerowaru),
tingkat  kabupaten,  yang  disebut    KKPK  ( KUB  Satria  (pengolah  terasi)  memperoleh Komite Kelautan Perikanan Kabupaten). kredit sebesar Rp. 5.000.000,- untuk 10 orang
Dalam upaya peningkatan pengetahuan
anggotanya  (Rp.  500.000,-  per  anggota),
masyarakat  yang  terwakili  oleh  KUB,  KPPL dengan angsuran Rp. 60.000 sebulan selama
dan KPPK diberikan pelatihan yang berkaitan (LKMP).  Pada saat penelitian berlangsung, dii dengan  pengelolaan  sumberdaya  perikanan Kabupaten  Lombok  Timur  telah  terbentuk  2 laut. Materi pelatihan antara lain aspek hukum (dua)  LKMP  yaitu  LKMP  Mapan  mandiri  di pengelolaan  perikanan,  pengenalan  bahan Keruak  dan  LKMP  Mitra  Bahari  di  Pancor. atau  zat  terlarang  bagi  pemanfaatan Dalam  melakukan  kegiatannya,  LKMP sumberdaya  laut,  sistem  MCS  (Monitoring, memperoleh binaan dari   LSM   yang terlibat Control and  Surveilace ),  jaringan  dan dalam  pendampingan  (Lembaga  Penelitian mekanisme  operasional  POKMASWAS d a n   P e n g e m b a n g a n   S u m b e r d a y a (Kelompok Masyarakat Pengawas), jalur dan Laut/LP2SD).  Pendampingan  oleh  LP2SD pendapatan  kapal  penangkap  ikan,  sesitem meliputi  pendampingan  organisasi  dan pengawasan  masyarakat  bidang  perikanan, pendampingan administrasi keuangan.  Salah Galdi  Posko    SISWASMAS  (Sistem s a t u   s t r a t e g i   p e m b e r d a y a a n   d a n Pengawasan Masyarakat), (YSLPP, 2003)
pendampingan  terhadap  LKMP  adalah Penguatan kelembagaan yang berkaitan dengan  memberikan  pelatihan  kepada dengan    pengembangan  usaha  ekonomi pengurus/pengelola,  yaitu  dengan  materi masyarakat  pantai  di  kabupaten  Lombok pelatihan manajemen keuangan, administrasi Timur  khususnya  di  desa-desa  pantai,    keuangan dan organisasi LKMP. dilakukan  penguatan  kelembagaan  usaha
1.4.3 Aturan Pengelolaan mikro.  Dalam  hal  ini, Co-fish telah
Menurut keterangan dari beberapa orang
memfasilitasi  pembentukan  kelompok  usaha informan bahwa peraturan yang dibuat untuk bersama (KUB) bagi rumah tangga perikanan mengatur atau melaksanakan segala sesuatu (RTP),  termasuk  KUB  untuk  wanita  nelayan. di Kabupaten Lombok Timur khususnya dan di Meskipun  sebenarnya,  menurut  keterangan
Nusa Tenggara Barat pada umumnya disebut beberapa orang informan, di desa-desa yang dengan awig-awig. Awig-awig pengelolaan menjadi  target  pertama Co-fish yaitu  Desa kawasan teluk pada mulanya. Awig-awig yang Jerowaru,  Tanjung  Luar,  Pijot,  Pemongkong, ada adalah awig-awig desa, yaitu desa-desa Sukaraja  dan  terutama  di  desa  Batunampar, yang berada di pesisir teluk,  seperti misalnya keberadaan KUB sudah lama sebelum adanya
desa Batunampar yang berada di pesisir Teluk proyek Co-fish. KUB  tersebut  merupakan Ekas,  desa  Tanjung  Luar  di  pesisir  Teluk kelompok  usaha  baik  nelayan  penangkapan Jukung. A wig-awig desa  yang  ada  pun  pada maupun  budidaya,  yaitu    budidaya  lobster, mulanya  tidak  secara  khusus  mengatur rumput laut maupun kepiting. Dengan adanya wilayah laut, tetapi mengatur tata tertib di darat Co-fish ,  jumlah  KUB  menjadi  bertambah. dan  itupun  merupakan  peraturan  yang  tidak Sebagai  contoh,  jumlah  KUB  di  desa tertulis. Akan tetapi setelah ada permasalahan Batunampar  sebanyak  20  (duapuluh)  KUB di  laut,  yaitu  konflik  antar  nelayan  yang rumput laut, 15 (limabelas) KUB bakul ikan, 66
disebabkan oleh pengoperasian alat tangkap (enampuluh  enam)  KUB  KJA,  yaitu  6 yang dilarang oleh masyarakat setempat, baru kelompok  memperoleh  bantuan  paket  KJA kemudian  dibuat awig-awig yang  mengatur sedangkan  60  kelompok  adalah  swadaya. wilayah  laut  dan  secara  tertulis.      Seperti Jumlah  anggota  kelompok  KUB  rumput  laut misalnya  yang  dikemukakan  seorang masing-masing  antara  7  (tujuh)  sampai informan  di  desa  Tanjung  Luar,    pada  tahun dengan  15  (lumabelas)  orang,  sedangkan
1994  di  kawasan  Teluk  Jukung    khususnya
KUB KJA 10 (sepuluh) orang.
yang  masuk  perairan  Desa  Tanjung  Luar Di  samping  itu,  untuk  membantu  KUB terjadi  konflik  antar  nelayan  tradisional dalam memperoleh kredit modal usaha, pada
(nelayan  setempat)  dengan  nelayan purse- bulan  Nopember  2001  KUB  membentuk seine (nelayan  dari  luar  desa).  Setelah Lembaga  Kuangan  Masyarakat  Pantai
kejadian  konflik  tersebut,  kemudian
Dalam  waktu  3  (tiga)  bulan  setelah
masyarakat  desa  Tanjung  Luar  membuat peraturan  ditetapkan,  dengan  pertimbangan awig-awig yang  mengatur  penggunaan  alat bahwa  sosialisasi  sudah  berjalan,  maka tangkap di perairan Teluk Jukung. Akan tetapi peraturan  tersebut  mulai  berlaku.  Jadi,  sejak karena  perairan  Teluk  Jukung  merupakan saat itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap wilayah  penangkapan  dari  beberapa  desa peraturan  maka  pelanggar  dikenakan  sangsi yang  berada  di  pesisirnya,  maka  dengan sesuai dengan yang tertera dalam peraturan. adanya  proyek Co-fish ,  beberapa  desa  yang
1 4.4. Pengawasan dan Sanksi Terhadap berada  di  pesisir  teluk  difasilitasi  untuk
Pelanggaran
bersama-sama membuat awig-awig kawasan
Pengawasan  dilakukan  baik  secara
teluk  Jukung.  Demikian  pula  desa-desa  di
l a n g s u n g   m a u p u n   t i d a k   l a n g s u n g . pesisir  teluk  Ekas  membuat awig-awig Pengawasan  secara  langsung  yaitu  anggota kawasan  teluk  Ekas  dan  desa-desa  yang
KPPL  dengan  sengaja  mendatangi  lokasi berada di pesisir teluk Serewe membuat awig- pengelolaan  untuk  melihat  jika  ada awig kawasan  Teluk  Serewe.  Hal  tersebut masyarakat setempat maupun orang luar yang dengan  pertimbangan  untuk  memudahkan memasuki  atau  melakukan  kegiatan  yang penanganan  oleh  Komite  Pengelolaan dilarang.  Sementara  pengawasan  tidak Perikanan Laut (KPPL) jika ada pelanggaran
langsung  adalah  dilakukan  oleh  pengawas yang dilakukan di kawasan teluk.
baik  anggota  KPPL  maupun  masyarakat Selain awig-awig kawasan teluk tersebut s a m b i l   m e l a k u k a n   k e g i a t a n   s e p e r t i juga  ada awig-awig yang  mengatur  suaka memancing  ikan  di  sekitar  kawasan  atau perikanan  dan  kawasan  konservasi. ketika  melewati  kawasan  pengelolaan Mengenai  bagaimana awig-awig tersebut tersebut.  Cara  pengawasan  yang  kedua dibuat  atau  sumber  dari awig-awig tersebut, tersebut   yang biasa dilakukan, karena tidak tidak berbeda dengan peraturan pengelolaan memerlukan waktu, tenaga dan biaya khusus, kawasan  teluk,  terutama  untuk  suaka yang  menurut  pengakuan  informan  (baik perikanan  yang  berada  di  kawasan  teluk. pengurus  maupun  anggota  KPPL)  terutama adalah  dibuat  dan  disepakati  bersama  sama
biaya merupakan masalah. oleh masyarakat,  angota dan pengurus KPPL
M e s k i p u n   P r o y e k C o - f i s h t e l a h Desa serta   aparat desa dari desa-desa yang mengadakan  sarana  untuk  untuk  melakukan berada  di  sekitar  suaka  perikana  tersebut pengawasan,  yaitu  berupa  speedboat,  akan berada.  Karena  suaka  perikanan  berada  di tetapi tanpa disertai   oleh biaya bahan bakar. kawasan  teluk,  maka    selain  para  pengurus
KPPL  Kawasan  (Teluk  Jukung,  Ekas  dan dan  anggota  KPPL  Desa,  ikut  terlibat  pula
Serewe)  masing-masing  juga  diberi  1  (satu)
KPPL Kawasan Teluk, karena sudah terbentuk unit paket   KJA (keramba jaring apung) untuk KPPL  Kawasan  Teluk  yang  melakukan budidaya ikan kerapu. Dengan sarana usaha pengelolaan kawasan teluk.
tersebut, diharapkan hasilnya bisa untuk biaya
S e b e l u m   p e r a t u r a n / a w i g - a w i g pengawasan.    Namun,  menurut  informasi dilaksanakan  terlebih  dahulu  diadakan bahwa hanya dua KJA yang berada dikawasan s o s i a l i s a s i   p e r a t u r a n   k e p a d a   w a r g a teluk  Ekas  dan  Serewe  yang  berhasil masyarakat baik secara lisan maupun tertulis. melakukan  panen  pertama  dan  hasilnya Secara  lisan  dilakukan  melalui  siaran  radio, sebagian bisa untuk membeli bibit baru intuk pemutaran  layar  tancap  dan  pertunjukkan ditebar lagi, sedangkan di Teluk Jukung tidak wayang  kulit.  Sementara  secara  tertulis berhasil.  Selain  itu,  pada  tahun  2003  setiap dilakukan dengan menempel pengumuman di
KPPL  juga  diberi  usaha  budidaya  kepiting papan Co-fish yang terpasang di setiap desa bakau, yang masing-masing kawasan 6 petak binaan (desa terkait).
di dalam hutan bakau yang diberi pagar.
wilayah  kawasan  teluk,  diberi  sangsi  sesuai
Sebenarnya  harapan  dari  pengurus dengan  aturan  ( awig-awig )  kawasan  teluk, KPPL, bahwa masyarakat bisa berpartisipasi pelanggar  kawasan  suaka  perikanan selain  membantu  melakukan  pengawasan diselesaikan  dengan  cara  yang  ada  dalam juga  memberi  bantuan  dana,  tetapi  menurut awig-awig suaka  perikanan,  demikian  pula pendapat  ketua KPPL di Batunampar  bahwa pelanggar di kawasan konservasi laut (MPA) kesadaran  masyarakat  untuk  itu  masih dengan awig-awig MPA.Jika    pelanggaran kurang.  Oleh  karena  itu,  sementara  ini yang  dilakukan    termasuk  melanggar pengawasan  secara  langsung  terhadap peraturan  atau  undang-undang    yang  dibuat kawasan  pengelolaan  masih  mengalami oleh  pemerintah  seperti  menggunakan  bom kendala.  Dengan  adanya  kendala-kendala atau  bahan  peledak  lainnya  dan  ditemukan tersebut,  maka  wajar  bahwa  masih  terjadi buktinya, maka oleh  KPPL Kawasan diajukan pelanggaran.  Akan  tetapi,  jika  diperhatikan lagi  kepada  polisi  untuk  diproses  secara bahwa  pelanggaran  yang  dilakukan  seperti hukum. penangkapan  ikan  dengan  bom  dan  potas
2.  Dampak Pelaksanaan Co-fish atau  penangkapan  ikan  lumba-lumba  makin
Pada umumnya pemerintah dalam hal ini
berkurang (tabel1).
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Dari  tabel  tampak  bahwa  telah  terjadi dan Kepala Desa Batunampar berpandangan penurunan  pelanggaran  penggunaan  alat bahwa program-program yang dilakukan oleh dalam  penangkapan  ikan.    Sebelum  ada proyek Co-fish bagus  dan  menguntungkan, pengelolaan  kawasan  teluk,  40  persen  ikan terutama dalam hal pengentasan kemiskinan yang  dijual  di  TPI  Tanjung  Luar  adalah  hasil masyarakat  nelayan.  Namun  dalam  tingkat penangkapan dengan bom, demikian juga   di pelaksanaan,  berdasarkan  hasil  wawancara TPI Serewe bahkan mencapai 80 persen hasil dengan  beberapa  informan  di  desa  dapat penangkapan  dengan  bom.  Pelanggar
No. Jenis  Pelanggaran/ Type of  Violation Lokasi/ Location 2000 2001 2002 Teluk Jukung/ Bay of Jukung 48 kali (min. 1 kali sebbn)/ 48 times (min. 1 time a month 12 kali/ 12 times 6 - 8 kali/ 6 – 8 times 1. Penangkapan dengan Bom / Fishing to make use of   Bom Teluk Serewe / Bay of Serewe Setiap hari / Everyday 1 kali/1 time 0 Teluk Jukung / Bay of Jukung 48 kali (min. 1 kali sebln) /
48 times
(min . 1 time
a month 12 kali / 12 times 0 2. Penangkapan dengan  Potas/ Fishing to make use of   Potas Teluk Serewe / Bay of Serewe Setiap hari / Everyday 1 kali / 1 time 0 3. Penangkapan Lumba-lumba/ Fishing of  Lumba- lumba Teluk Jukung/ Bay of Jukung 48 kali  / 48 times 12 kali/ 12 times 1 kali /
1 time No. Jenis  Pelanggaran/ Type of  Violation Lokasi/ Location 2000 2001 2002 Teluk Jukung/ Bay of Jukung 48 kali (min. 1 kali sebbn)/ 48 times (min. 1 time a month 12 kali/
12 times 6 - 8 kali/ 6 – 8 times
1. Penangkapan  dengan
Bom / Fishing to make use of Bom Teluk Serewe / Bay of Serewe Setiap hari / Everyday 1 kali/1 time 0 Teluk Jukung / Bay of Jukung 48 kali (min. 1 kali sebln) / 48 times (min . 1 time a month 12 kali / 12 times 0 2. Penangkapan dengan
Potas/ Fishing to make use of Potas Teluk Serewe / Bay of Serewe Setiap hari / Everyday 1 kali / 1 time 0
3. Penangkapan Lumba- lumba/ Fishing of  Lumba-lumba Teluk Jukung/ Bay of Jukung 48 kali  / 48 times 12 kali/ 12 times 1 kali / 1 time
No. Jenis  Pelanggaran/ Type of  Violation Lokasi/ Location 2000 2001 2002 Teluk Jukung/ Bay of Jukung 48 kali (min. 1 kali sebbn)/ 48 times (min. 1 time a month 12 kali/ 12 times 6 - 8 kali/ 6 – 8 times 1. Penangkapan  dengan
Bom / Fishing to make use of Bom Teluk Serewe / Bay of Serewe Setiap hari / Everyday 1 kali/1 time 0 Teluk Jukung / Bay of Jukung 48 kali (min. 1 kali sebln) /
48 times (min . 1 time
a month 12 kali / 12 times 0
2. Penangkapan dengan
Potas/ Fishing to make use of Potas Teluk Serewe / Bay of Serewe Setiap hari / Everyday 1 kali / 1 time 0 3. Penangkapan Lumba- lumba/ Fishing of  Lumba- lumba Teluk Jukung/ Bay of Jukung 48 kali  / 48 times 12 kali/ 12 times 1 kali / 1 time
Tabel. 1.  Kasus Penangkapan Ikan Menggunakan Bom dan Potas. Tabel. 1.  Cases of Fishing by Explosive and Poison.
Sumber : Laporan Akhir Pendampingan LSM Dalam Rangka Pengelolaan  Keanekaragaman Hayati,
2003 / Sources : The Final Report of  the LSM Assistance in the Framework of  Biological Iversity Management, 2003.
No . Jenis  Pelanggaran/ Type of  Violation Lokasi/ Location 2000 2001 2002 Teluk Jukung/ Bay of Jukung 48 kali (min. 1 kali sebln)/ 48 times (min. once a month 12 kali/ 12 Times 6 - 8 kali/
6 – 8 Times 1.   Penangkapan
dengan bom / Fishing by Bomb Teluk Serewe /
Bay of Serewe Setiap hari / Everyday 1 kali/ 1 Times 0 Teluk Jukung / Bay of Jukung 48 kali (min. 1 kali sebln) / 48 times (min once . a month 12 kali / 12 Times 0
2. Penangkapan dengan  potas/ Fishing by use Potas Teluk Serewe / Bay of Serewe Setiap hari / Everyday 1 kali / 1 Times 0 3. Penangkapan Lumba-lumba/ Fishing of  Dolphin- Teluk Jukung/ Bay of Jukung 48 kali  / 48 times 12 kali/ 12 Times 1 kali /
1 Times
diketahui  bahwa  kerjasama  dengan  daerah KJA),  yaitu    untuk  kegiatan  budidaya  ikan dan  desa  dirasa  belum  memadai  dan  masih kerapu dengan  keramba jaring apung  (KJA). kurang  melibatkan  peranserta  aparat  desa Namun  dalam  hal  ini,  tampaknya  belum maupun masyarakat. Hal tersebut terjadi mulai membuahkan hasil, karena di samping belum d a r i   p e r e n c a n a a n   s a m p a i   d e n g a n lama  turunnya  bantuan  tersebut,  dan pelaksanaan,  sehingga  sumberdaya  lokal turunnyapun tersendat-sendat, juga bibit yang kurang  dipahami  dan  diperhitungkan. diberikan  tidak  sesuai  dengan  yang Akibatnya  program-program  di  tingkat diharapkan.  Sebagai  contoh    bahwa  dalam pelaksanaan  sering  kurang  tepat  sasaran. pelatihan  diberikan  cara-cara  budidaya  ikan Proyek Co-fish yang  melibatkan  berbagai kerapu bebek, tetapi ketika bantuan turun, bibit pihak  tampaknya  juga  masih  mengalami yang  diberikan  ikan  kerapu  macan.  Kedua hambatan  dalam  hal  koordinasi  dan jenis ikan tersebut memiliki perlakukan   yang komunikasi antar berbagai pihak yang terlibat. berbeda,  lebih  sulit  membudidayakan  ikan Dampak Co-fish terhadap  masyarakat kerapu  macan  karena  sifatnya  yang  kanibal, nelayan dapat dilihat dari beberapa segi yaitu sementara  dalam  kegiatannya  tidak  ada keadaan ekonomi nelayan, kondisi lingkungan pendampingan.       Oleh karena itu, beberapa baik  lingkungan  sumberdaya  laut  dan    informan  yang  menjadi  anggota  kelompok lingkungan  pemukiman,  kondisi  sumberdaya    (KUB)  yang  memperoleh  bantuan  paket  KJA manusia (SDM) nelayan serta dampak sosial. tersebut    mengatakan  bahwa    sebenarnya Dari hasil pengamatan di lapangan serta proyek Co-fish sangat  baik  dan  mereka hasil  wawancara  dengan    informan  kunci  , mendukung,  akan  tetapi  mereka  merasa bahwa  adanya Co-fish cukup  memberikan tersita  waktunya  untuk  mengelola  bibit  ikan manfaat bagi kehidupan ekonomi nelayan di kerapu  macan  tersebut.  Apalagi  dengan Desa  Batunampar.  Namun  demikian,  bukan terlambat turunnya dana pakan hingga 5 bulan berarti  bahwa  peningkatan  ekonomi setelah bibit diberikan, sehingga mereka harus masyarakat nelayan semata-mata disebabkan mengupayakan  pakan  sendiri  dengan oleh adanya proyek Co-fish . Seorang informan keterbatasan dana mereka. Dengan demikian (nelayan)  mengatakan  bahwa  kebangkitan hasil  yang  diperoleh  tidak  maksimal,  bahkan e k o n o m i   m a s y a r a k a t   n e l a y a n   D e s a belum  ada,  karena  banyak  ikan  yang  mati Batunampar  terjadi    sejak  ada  kegiatan dimakan  oleh  sesamanya.    Meskipun budidaya  rumput  laut  oleh  PT  Surya  pada demikian,  ada  pula  kelompok  usaha  yang tahun  1987,  yang  kemudian  dilakukan  oleh berhasil  meningkatkan  usahanya  setelah nelayan  pada  umumnya.    Hasil  rumput  laut memperoleh binaan dari Co-fish , yaitu   yang ketika  itu  sangat  bagus  sehingga  mampu dialami  KUB  terasi  di  Dusun  Jor,  desa meningkatkan  pendapatan  masyarakat. Jerowaru. Selain  budidaya  rumput  laut  juga  melakukan
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
usaha budidaya lobster dan ikan kerapu, yang juga dapat diketahui dari   kondisi perumahan hasilnya  cukup  bagus  pula.  Apalagi  pada atau  tempat  tinggal  mereka.  Berdasarkan tahun  2003    sebelum Co-fish memberikan pengamatan serta  keterangan yang diperoleh bantuan  pinjaman  untuk  modal  usaha  bagi dari  informan  bahwa  pada  umumnya  rumah- nelayan,    ada  perusahaan  yaitu  PT  Minaut    rumah di Desa Batunampar berbentuk rumah yang  terlebih  dahulu    memberikan  bantuan panggung  dan  sebagian  besar  milik  sendiri. pinjaman  berupa  bibit  ikan  kerapu  dan Akan tetapi, rumah penduduk tersebut   tidak menampung  hasilnya  untuk  dipasarkan memiliki  sarana  untuk  mandi,  mencuci  dan keluar.
kakus  (MCK).  Sebenarnya  dalam  beberapa
Akhir  tahun  2003 Co-fish baru tahun sejak adanya proyek Co-fish tidak ada memberikan  pinjaman  dana  bergulir  (paket peningkatan  yang  menonjol  dari  segi
perumahan  kecuali  dari  segi  penerangan
Dari  segi  sanitasi  lingkungan  belum
karena masuknya listrik di desa tersebut.
terlihat  pengaruhnya,  masih  banyak
Dampak Co-fish terhadap  kondisi masyarakat nelayan yang membuang kotoran lingkungan  sumberdaya  laut,    berdasarkan di  laut,  ditambah  lagi  masih  banyak  rumah keterangan  yang  diperoleh  dari  beberapa tangga  yang    tidak  mempunyai  MCK  sendiri orang    informan,  cukup  positif  yaitu    terjadi sehingga  biasanya  mereka  membuang  hajat penurunan  tingkat  penggunaan  bom  dan ke  laut.  Apalagi  adanya    program  air  bersih potasium  untuk  menangkap  ikan.  Hal  ini yang  dilakukan  oleh Co-fish bekerjasama d i k a r e n a k a n   a d a n y a   p e n g e l o l a a n dengan  PDAM,  yaitu  pemasangan  pipa    ke sumberdaya  perikanan  yang  diadakan  oleh Desa Batunampar   belum juga tuntas bahkan Co-fish yang  meliputi  pengelolaan  kawasan air belum juga mengalir sampai ke pemukiman teluk  (Teluk  Ekas,  Jukung  dan  Serewe), nelayan di Dusun Batunampar. Hingga saat ini pengelolaan  Suaka  Perikanan  di  kawasan penduduk  Desa  Batunampar  berharap Teluk tersebut serta dibentuknya pengelolaan terealisasinya  program  air  bersih  tersebut. kawasan  konservasi  laut  (MPA).  Selain  itu, Selain  itu,  fasilitas  lain  yang  telah  dibangun juga  adanya    peraturan    yang      mengatur tetapi  kurang  bermanfaat  adalah  Balai kegiatan  apa  saja  yang  boleh  dilakukan  dan Pertemuan  dan  toilet    karena  sarana  airnya dilarang  dilakukan  serta  sangsi  yang tidak ada. dikenakan  terhadap  pelanggar  peraturan
Dampak  yang  cukup  menonjol  adalah
tersebut.  Peraturan  tersebut  yang  biasa dengan  dibangunnya  gedung  Puskesmas disebut awig-awig pengelolaan  sumberdaya Pembantu  yang  sangat  bermanfaat    bagi perikanan,  yaitu Awig-awig Pengeloaan penduduk  yaitu  tidak  hanya  sebagai Kawasan  Teluk, Awig-awig Pengelolaan pelayanan berobat, tetapi mengubah perilaku S u a k a   P e r i k a n a n   s e r t a A w i g - a w i g berobat dari dukun ke Puskesmas. Kemajuan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut.
lain  adalah    terjadi  penurunan  angka
Dengan adanya penurunan penggunaan penduduk  yang  sakit  terutama  penyakit bom,  maka  lingkungan  ekosistem  yang malaria, ISPA dan penyakit kulit. merupakan  habitat  ikan  menjadi  baik,
Selanjutnya  mengenai  kondisi  SDM sehingga keberadaan ikan menjadi bertambah nelayan,  tampaknya  masih  tetap  dalam atau   stok ikan semakin meningkat. Stok ikan keterbatasan,  walaupun  telah  ada  program yang  meningkat  mengakibatkan  tingkat pelatihan bagi nelayan maupun pengolah ikan produksi  nelayan  meningkat  sehingga    yang diadakan oleh Co-fish seperti teknik dan pendapatan nelayan  meningkat pula.
manajerial  dalam  menangani  ikan  segar  dan Namun  demikian,  meskipun  produksi ikan olahan (pengawetan ikan dan pembuatan tangkapan  nelayan  banyak,  kegiatan abon ikan), bahkan pelatihan dan penyuluhan pemasaran ikan di PPI/TPI Desa Batunampar tentang sanitasi/kesehatan lingkungan. Hal ini tidak  meningkat  secara  signifikan,  padahal disebabkan  kurangnya  partisipasi  dalam telah dibangun 2 (dua) lokal fasilitas PPI/TPI. program  pelatihan  dan  pendampingan  yang Dengan kata lain bahwa dibangunnya fasilitas dilakukan  oleh  LSM  yang  terlibat  dalam tersebut  kurang  bermanfaat,  karena  kurang program Co-fish .  Masyarakat yang mengikuti didukung  sarana  infrastruktur  lain,  seperti pelatihan  sangat  terbatas  jumlahnya.  Dalam jalan menuju tempat tersebut kondisinya yang menentukan  peserta    tersebut,  tampaknya sudah  rusak,  selain    itu  juga  nelayan  lebih tidak  dimusyawarahkan  bersama    Kepala senang  mendaratkan  hasil  tangkapannya  di Desa  atau  Kepala  Dusun.    Meskipun TPI Tanjung Luar   yang memiliki akses pasar beberapa  kali  diadakan  pelatihan  tetapi lebih luas sehingga harga ikan lebih baik.
pesertanya  adalah  orang  tertentu  saja  yang
mengikuti  secara  berulang-ulang.  Walaupun telah  dilakukan  dengan  pendekatan co- cukup banyak   peserta baru dalam pelatihan management . Hal tersebut tampak dari cara- yang  kebanyakan  adalah  perempuan    (yang cara  yang  dilakukan  dengan  melibatkan terlibat  dalam  KUB)    yaitu  dalam  kegiatan berbagai stakeholder terkait,  seperti perdagangan  dan  pengolahan  ikan,  tetapi masyarakat  yang  terdiri  dari  nelayan masih  dalam  taraf  sosialisasi.  Disamping  itu,      pedagang,    pengolah  hasil  laut,  lembaga materi  pelatihan  yang  diberikan  juga masyarakat  (LSM,  KUD)  serta  kalangan kemungkinan  kurang  dapat  dimengerti, akademisi  (perguruan  tinggi).  Namun karena dilihat dari bahan materi pelatihan yang demikian, selain memiliki kekuatan  dalam arti ada  tampaknya  yang  kurang  sesuai  dengan ada  keberhasilan,  akan  tetapi  tampaknya tingkat pendidikan dari masyarakat yang ikut masih memiliki kelemahan.
Bahwa  keberhasilan co-management dalam pelatihan yang rata-rata masih rendah. menurut  Polnac  yang  dikutip  oleh  Pomeroy, M e n g e n a i   p r o g r a m   p e l a t i h a n   d a n
Katon  dan  Harkes  (2001  :199)  adalah pendampingan    untuk  pengembangan  KUB dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor    yang yang dilakukan oleh LSM hanya dalam waktu
dikelompokkan  dalam  tiga  tingkatan  yaitu beberapa  hari/minggu,  dan  pendampingan
tingkat  supra  komunitas  ( supra  community oleh  LKMP  hanya  selama  memanfaatkan level ),  tingkat  komunitas  ( community  level ) kredit yang diberikan (selama setahun).
Mengenai dampak sosial dari adanya Co- dan  tingkat  individu  dan  rumah  tangga fish ,  terlihat  adanya peningkatan  dalam  hal ( individual and houshold level ).
Pada  tingkat  supra  komunitas,  faktor koordinasi  antar  institusi  teknis  terkait  dan
utama  keberhasilan co-management adalah kemampuan  staf  dalam  pengelolaan a d a n y a   d u k u n g a n   p e m e r i n t a h   y a n g sumberdaya  perikanan.  Namun  disisi  lain
diwujudkan  dalam  bentuk  kebijakan  atau terdapat kecenderungan yang mendua antara
peraturan  perundang-undangan.      Hasil kegiatan  proyek  dengan  kegiatan  rutin  oleh
penelitian  menunjukkan  bahwa  pemerintah institusi  yang  ada  di  Dinas  Kelautan  dan
baik  tingkat pusat (Departemen Kelautan dan Perikanan. Bila ini tidak dibenahi akan terjadi
Perikanan)  maupun  daerah    Dinas  kelautan tumpang  tindih  kebijakan  dalam  pengelolaan
dan  Perikanan  telah  memberikan  dukungan SDPP  dan  dapat  menghambat  optimalisasi
dalam  pengelolaan  sumberdaya  laut,  baik pemanfaatan dan konservasi SDPP.
Dalam  hal  kelembagaan,  nampaknya dalam  bentuk  kebijakan  dan  peraturan yang  meningkat  adalah  kelembagaan maupun dana. Meskipun peraturan  yang ada perempuan, walaupun    hanya sebagian kecil bukan semata-mata dikeluarkan dalam rangka perempuan  yang  terlibat  dalam  lembaga program Co-fish ,  karena  peraturan  tersebut usaha (KUB) dan lembaga sosial, dan bahkan sudah ada sebelum adanya program tersebut. tidak  ada  yang  duduk  dalam  keanggotaan    Beberapa  peraturan  perundangan  yang  erat KPPL  Namun    demikian,    perkembangan kaitannya  dengan  pengelolaan  sumberdaya perempuan    yang  terlibat  dalam  kegiatan    perikanan,  antara  lain  adanya  Undang- tataniaga  ikan,  yaitu  sebagai  pedagang  ikan undang  Nomor  5  tahun  1983,    Peraturan segar dan pengolah ikan  cukup banyak,  yaitu Pemerintah  Nomor  15 Tahun  1984,  Undang- dengan  dibentuknya  KUB  perdagangan  dan undang  Nomor  9  Tahun  1985,  dan  Undang- pengolahan  ikan  dan  diberi  pelatihan  serta undang Nomor 23 tahun 1997.
Secara  konkrit  seperti    adanya  pasal pendampingan oleh LSM.
dalam  peraturan  pemerintah  mengenai
B. Pembahasan
larangan  penangkapan  menggunakan  bom
Pengelolaan  Sumberdaya  Perikanan dan  bahan  beracun.  Dengan  banyaknya Pantai di Lombok Timur melalui Proyek Cofish penggunaan  bom  dan  racun  oleh  nelayan
untuk menangkap ikan  di perairan Kabupaten
Sementara  dukungan  pemerintah  pada
Lombok  Timur,  maka  adanya    peraturan level bawah, yaitu pemerintahan lokal (desa) tersebut sangat membantu masyarakat dalam m a s i h   b e l u m   o p t i m a l .   K e t e r l i b a t a n melakukan  pengelolaan  sumberdaya pemerintahan    desa  hanya  pada  awal perikanan di wilayah tersebut.
kegiatan Co-fish (pada  perencanaan),  tetapi Dalam rangka   menjalankan proyek Co- berkurang  saat  pelaksanaannya. Akan  tetapi fish ,  pemerintah  juga  membuat  peraturan dalam  hal  ini,  menurut  pengakuan  informan yang  mengatur  kinerja  pemerintah  dari kunci bahwa kurang terlibatnya mereka dalam pemerintah Pusat sampai dengan pemerintah pelaksanaan  kegiatan  bukan  karena  tidak Daerah  (Propinsi  dan  Kabupaten).  Pada bersedia, akan tetapi disebabkan mereka tidak tingkat  daerah,  pemerintah  daerah  Tk  I dilibatkan lagi. Disamping itu tampaknya dari Propinsi  Nusa  Tenggara  Barat  juga    telah keterangan  yang  diperoleh,  bahwa  ada mengeluarkan  peraturan  mengenai  usaha masukan-masukan  dari  pemerintah  level perikanan  (Perda  No  9  tahun  1995), bawah  dan  masyarakat  yang  tidak  dijadikan pemerintah  daerah  Tk  I  Kabupaten  Lombok pertimbangan  dalam  pelaksanaan  kegiatan. Timur  mengeluarkan  peraturan  tentang Salah satu contoh adalah adanya program air retribusi  ijin  usaha  perikanan  (perda  No  18 bersih  di  Desa  Batunampar,  yaitu    hasil Tahun  2002).  Sementara  yang  langsung kerjasama Co-fish dengan  PDAM,  yang berkaitan  dengan  program  kegiatan Co-fish , meskipun  sudah  selesai  kegiatannya  namun Bupati  dan  Kepala  Dinas  Kelautan  dan belum  bisa  dimanfaatkan  oleh  masyarakat P e r i k a n a n   j u g a   t e l a h   m e n g e l u a r k a n Desa  Batunampar.  Menurut  informan,  hal Keputusan tentang Pengukuhan Keberadaan tersebut  disebabkan  antara  lain  karena Komite  Kelautan  Perikanan  Kabupaten pelaksanaan  kegiatan  tersebut  tidak (KKPK)  dan  Komite  Pengelolaan  Perikanan memperhitungkan sumberdaya manusia lokal, Laut (KPPL).
padahal hal itu telah disampaikan dalam forum
Selain  peraturan,  dukungan  dalam rapat yang membahas perencanaan program. bentuk pembinaan juga dilakukan oleh Dinas
Selain  dukungan  pemerintah  untuk
Kelautan dan Perikanan   Kabupaten Lombok keberhasilan co-management diperlukan juga Timur,  yaitu  teknik  pembinaan  penangkapan dukungan  dari  tenaga  pendamping  ( external dan  budidaya, pembinaan usaha tani nelayan agent ). Kegiatan proyek Co-fish di Kabupaten s e r t a   p e m b i n a a n   p e n g a w a s a n   d a n Lombok Timur memang melibatkan beberapa perlindungan  laut.  Sementara  dukungan tenaga  pendamping,  baik  dari  agen dalam  bentuk  dana  oleh  pemerintah,  yaitu pemerintah    maupun  LSM,  yaitu  LSM  yang adanya  dana  ADB  dan  APBN  untuk berada di kota propinsi (Mataram) maupun di pelaksanaan  proyek Co-fish tersebut. kota  kabupaten  (  Selong).  Namun,  karena M e s k i p u n     s e b e n a r n y a   m a s i h   a d a pendampingan  yang  dilakukan  hanya  dalam kecenderungan yang mendua antara kegiatan waktu  yang  relarif  singkat,  yang  menurut proyek  dengan  kegiatan  rutin  oleh  institusi pengakuan  salah  satu  LSM  yang  dilibatkan yang ada di pemerintahan pusat.
sebagai tenaga pendamping   hanya sebatas
Dukungan  pemerintah  lainnya  yang    jangka waktu proyek (antara 3 – 5 bulan) saja, terkait  dengan  pengelolaan  wilayah  laut maka menjadi kurang efektif dan hasilnya tidak terlihat  dengan  dibentuknya  KKPK  (Komite maksimal.    Dengan  singkatnya  waktu Kelautan dan Perikanan Kabupaten) tersebut p e n d a m p i n g a n ,   s e m e n t a r a yang  berfungsi  sebagai  wakil  masyarakat pembinaan/pelatihan    yang  diberikan  dalam pantai  dan  instansi  Pemerintah  dalam p e n d a m p i n g a n   m e r u p a k a n   h a l   a t a u merumuskan penyelesaian masalah-masalah pengetahuan baru bagi KUB seperti misalnya pengelolaan sumberdaya perikanan.
mengenai  manajemen  usaha,  pembukuan
yang  tidak  mudah  untuk  mereka  pahami,    secara  fisik,  maupun  jenis  sumberdaya  dan maka  begitu  selesai  pendampingan,    ekosistem  yang  ada  di  dalamnya.  Selain  itu kegiatan-kegiatan  yang  diberikan    dalam juga  siapa  yang  memiliki  hak  untuk pendampingan  tidak  diterapkan    lagi  oleh memanfaatkan wilayah itu. Berkaitan dengan masyarakat  (KUB).    Contoh  konkrit    yang itu, alat tangkap apa yang boleh digunakan di menggambarkan  kurangnya  pendampingan wilayah  itu  merupakan  faktor  lain  yang sehingga  menyebabkan  ketidak  berhasilan penting.  Semua  itu  terkait  dengan  satu k e g i a t a n   a d a l a h   b e r k a i t a n   d e n g a n permasalahan  utama,  yaitu  bagaimana  agar pembinaan/pelatihan  budidaya  ikan  kerapu kelestarian  sumberdaya  di  wilayah  itu  dapat kepada  KUB  yang  dibentuk  oleh Co-fish di terjamin. Terkait dengan wilayah pengelolaan Desa  Batunampar.  Sebagaimana  telah itu adalah luasnya wilayah yang dikelola, yang dikemukakan bahwa Co-fish dalam salah satu disarankan agar tidak terlalu luas.
Dilihat dari wilayah pengelolaan Co-fish di kegiatannya  yaitu  penguatan  usaha  mikro
Kabupaten  Lombok  Timur  memang  luas,
telah  memberikan  pelatihan  teknik  budidaya
tetapi   terbagi-bagi dalam kawasan-kawasan ikan  kerapu  bebek  kepada    6  (enam)  KUB seperti  kawasan  teluk,  kawasan  suaka yang  dibentuk,  yang  sebenarnya  telah perikanan  (SP),  kawasan  konsevasi  laut menguasai  pula  teknik  tersebut.    Setelah
(MPA),  yang  masing-masing  memiliki  batas memperoleh  pelatihan    KUB  tersebut  diberi
wilayah  yang  jelas  baik  secara  fisik  maupun paket  bantuan  Keramba  Jaring Apung  (KJA)
sumberdaya  yang  ada  di  dalamnya. Adanya untuk  budidaya  ikan  kerapu.    Jenis  ikan
batas  wilayah  yang  jelas  tersebut  serta kerapu yang kemudian diberikan dalam paket didukung  oleh  adanya  aturan-aturan bantuan  kepada  KUB  berbeda  dengan  jenis
pengelolaan wilayah seperti kegiatan apa saja yang  disampaikan  dan  disepakati  dalam
yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  dalam pelatihan  (dalam  pelatihan  diajarkan  cara
wilayah tersebut, jenis alat tangkap yang boleh b u d i d a y a   k e r a p u   b e b e k   s e d a n g k a n
dan tidak boleh  digunakan serta sumberdaya kenyataannya  bibit  yang  diberikan  kerapu
yang boleh dan tidak boleh dieksploitasi serta macan  yang  memiliki  sifat  berbeda).
sanksi  terhadap  pelanggarannya.  Selain  itu Sementara  itu,  dalam  melakukan  budidaya
juga  ada  pengawasan  yang  dilakukan  baik kerapu  macan, Co-fish tidak  menyediakan oleh  lembaga  masyarakat  (KPPL)  maupun tenaga  pendamping  yang  bisa  membantu
masyarakat umum. Berkaitan dengan wilayah KUB  jika  ada  masalah  dengan  teknik pengelolaan tampaknya tidak terlalu sulit bagi pemeliharaan  kerapu  macan  tersebut. masyarakat  dalam  mengelolanya,  dan Akhirnya  hampir  semua  kelompok  yang terdapat  hasil  yang  cukup  baik  dalam memperoleh  bantuan  paket  KJA  ikan  kerapu
pengelolaan  wilayah  dan  sumberdaya melalui  beberapa  anggotanya  ketika perikanan  yang  ada.  Sebagai  gambaran diwawancarai    menyatakan  kesulitan  dalam
adalah    terjadinya  penurunan  tingkat menjalankan  usaha  budidaya  kerapu  macan
penggunaan  bom  dan  potasium  untuk tersebut  dan  menurut  mereka  banyak  ikan
menangkap ikan oleh warga masyarakat yang yang mati sebelum menjadi besar.
Pada  tingkat  Masyarakat  ( Community memiliki  kepedulian  dalam  kelangsungan Level) ,  keberhasilan co-management sangat sumberdaya, terutama di kawasan Teluk Ekas terkait  dengan  tiga  hal,  yaitu:  wilayah dan Jukung. Hal itu, tidak lepas dari dukungan pengelolaan,  lembaga  pengelola  dan  tingkat masyarakat  yaitu  dengan  cara  mentaati pengelolaan.  Berkaitan  dengan  wilayah peraturan  ( awig-awig )  yang  telah  disepakati pengelolaan,  yang  perlu  diperhatikan  adalah bersama.
Berkaitan  dengan  lembaga  pengelola, lokasi  wilayah  yang  dikelola  dan  kejelasan
penjelasan yang dikemukakan oleh Pomeroy wilayah  pengelolaan,  baik  batas-batasnya
dkk (2001) bahwa jumlah orang yang terlibat saja  kesepakatan  yang  dihasilkan  tidak ddidalamnya  merupakan  hal  yang  penting, mewadahi kepentingan dari unsur-unsur yang semakin  banyak  yang  terlibat  maka  proses lain.  Keterpaduan  yang  dituntut  dalam co- pengambilan kebijakan pengelolaan semakin management adalah  keterpaduan  dalam  arti sulit.  Dalam  kaitannya  dengan  hal  tersebut, yang sebenarnya, yaitu yang dapat mewadahi bahwa lembaga pengelolaan yang ada di tiap- kepentingan  semua  pihak,  termasuk  unsur- t i a p   k a w a s a n   p e n g e l o l a a n ,     y a n g unsur  yang  terdapat  di  pemerintahan, pembentukannya difasilitasi oleh Co-fish yaitu masyarakat dan unsur-unsur di dalam industri KPPL memiliki jumlah anggota dan pengurus itu sendiri.
Hernes  dan  Sandersen  (tt:  2)  melihat sebanyak  16  (enambelas)  orang,  dan  KKPK
bahwa representasi dari setiap unsur yang ada beranggotakan  23    (duapuluh  tiga)  orang.
di setiap kelompok stakeholder itu merupakan Dengan  melihat  wilayah  pengelolaan  pada suatu  problem  serius  yang  harus  dihadapi target  pertama  yaitu  6  (enam)  desa,  maka dalam co-management . Hal ini karena dalam jumlah  anggota  pengurus  KKPK  dapat realitasnya stakeholder itu tidak homogen. Di dikatakan    cukup,  dan    tidak  terlalu  banyak, masyarakat  misalnya,  walaupun  dalam demikian pula jumlah anggota KPPL kawasan
perspektif yang terbatas masyarakat nelayan yang sebanyak 16 orang tersebut. Akan tetapi
bisa  diartikan  sebagai  orang-orang  yang masalahnya  adalah  bahwa  anggota  dan
kehidupannya tergantung langsung pada hasil pengurus  dari  lembaga  tersebut  belum laut, namun nelayan itu sendiri tidak tunggal, mewakili stakeholder yang  terlibat  dalam karena  di  dalamnya  terdapat  perbedaan pengelolaan  sumberdaya  laut  di  kawasan
teknologi yang digunakan, baik jenis maupun
tersebut.
Padahal  dalam  penjelasan  Pomeray daya  eksploitasinya,  perbedaan  jenis b a h w a   k e t e r w a k i l a n   ( r e p r e s e n t a s i ) sumberdaya yang ditangkap, perbedaan etnis, s t a k e h o l d e r i t u   d i p e r l u k a n ,   k a r e n a dan berbagai perbedaan yang lain. Selain itu, diasumsikan  setiap  kelompok stakeholder masyarakat  yang  kehidupannya  tergantung memiliki  kepentingan  yang  berbeda,  yang pada hasil laut juga bukan hanya mereka yang mungkin  berbenturan  antara  satu  dengan langsung  mengeksploitasi  sumberdaya  laut, yang  lain.  Dengan  terwakilinya  setiap  unsur melainkan  juga  mereka  yang  secara  tidak yang  ada  dalam  kelompok stakeholder , l a n g s u n g   m e m p e r o l e h   m a n f a a t   d a r i berbagai  kepentingan  itu  diharapkan  bisa pengelolaan  lingkungan  laut.  Dengan terwakili.  Dengan  demikian  di  dalam co- demikian  yang  disebut  masyarakat  juga management ,  diperlukan  adanya  kerelaan meliputi pihak-pihak lain yang berkepentingan dari  semua  pihak  untuk  mengorbankan terhadap  kelestarian  lingkungan  laut,  seperti sebagian kepentingannya, untuk mendukung pedagang hasil laut.
Karena  keterwakilan stakeholder itu kepentingan bersama.
Adanya  keterwakilan  dari  kelompok sangat  diperlukan,  maka  semakin  kurang stakeholder, diharapkan  agar  keterpaduan heterogen masyarakatnya,  akan  semakin dalam  pengelolaan  dapat  dilakukan.  Karena mudah co-management itu dilakukan, karena itu  keterpaduan  yang  dituntut  dalam co- tenaga yang terlibat dalam pengelolaan lebih management bukan hanya keterpaduan antar sedikit.  Karena  itu,  jika  heterogenitas suatu  lembaga  pemerintah  tertentu  dengan masyarakatnya  sangat  tinggi,  sehingga beberapa  wakil  dari  masyarakat,  karena dengan  keterwakilan  para stakeholder maka k e t e r p a d u a n   y a n g   d e m i k i a n   a d a l a h jumlah    orang  yang  terlibat  dalam  lembaga keterpaduan  semu.  Dalam co-management , pengelola  cukup  banyak,  maka  disarankan keterpaduan  yang  demikian  tidak  akan untuk  membagi  mereka  ke  dalam  kelompok- mencapai hasil yang memuaskan, karena bisa kelompok  yang  lebih  kecil  (Pomeray et  al ,
2001). Dengan demikian proses pengambilan hanya ada 1 (satu) orang wanita yang duduk keputusan  dalam  kelompok  lebih  mudah dalam  kepengurusan/keanggotaan  KKPK, dilakukan.  Meskipun  demikian,  koordinasi yaitu  sebagai  wakil  dari  wanita      nelayan antara  kelompok-kelompok  pengelola  yang (pedagang ikan). Di samping itu tidak tampak k e c i l   i t u   p e r l u   d i l a k u k a n ,   u n t u k adanya wakil dari LSM. Padahal representasi mengintegrasikan  kepentingan  yang  lebih (keterwakilan) stakeholder menurut  Harnes besar,  yaitu  kelestarian  sumberdaya.  Inilah dan  Sanderson  (tt:  2)  merupakan  problem yang  oleh  Pomeroy  dkk  disebut  tingkat serius  dalam co-management ,  sehingga. pengelolaan.
s a n g a t   p e n t i n g   d i p e r h a t i k a n   u n t u k Berkaitan  dengan  lembaga  pengelola keberhasilan  dalam  pengelolaan,  karena tersebut, beberapa hal yang menurut Pomeroy setiap  kelompok stakeholder memiliki dkk  perlu  diperhatikan,  yang  secara  ringkas kepentingan berbeda yang kemungkinan bisa meliputi:  (1)  keanggotaan  yang  jelas,  (2) berbenturan antara satu dengan lainnya. homogenitas  kelompok,  (3)  partisipasi
Sementara,  mengenai  keanggotaan
anggota, (4) kepemimpinan, (5) sumber dana KPPL  yang  merupakan  lembaga  pengelola yang  mencukupi,  (6)  transparansi  dan yang ada di tingkat kawasan (KPPL Kawasan), akuntabilitas, dan (7) dan manajemen konflik. meskipun  menurut  keterangan  dari  salah Selain itu adalah pemberdayaan anggota dan seorang  ketua  KPPL  kawasan,    sudah pembangunan kapasitas kelembagaan
melibatkan berbagai unsur stakeholder , tetapi Bahwa stakeholder dalam  pengelolaan kenyataannya  unsur stakeholder nelayan sumberdaya  laut  antara  lain  adalah belum  mewakili    nelayan  dari  berbagai  jenis pemerintah,  masyarakat  yang  terdiri  dari alat  tangkap.  Selain  itu  juga  tidak  ada  wakil pengusaha  pengolah  hasil  laut,  nelayan dari kelompok perempuan, yang duduk dalam (pemilik dan buruh nelayan dari berbagai jenis K P P L ,   p a d a h a l   k e b a n y a k a n alat tangkap), pedagang, LSM serta kalangan pedagang/pengolah  ikan      adalah  kaum akademisi  (perguruan  tinggi).  Kenyataannya perempuan. bahwa  lembaga  pengelola  yang  ada,
D e n g a n   d e m i k i a n ,     d i l i h a t   d a r i keanggotaannya  tidak  mewakili  seluruh keanggotaan  lembaga  pengelola  tampaknya stakeholder terkait  seperti  di  atas.  Seperti masih  terdapat  kelemahan,  yaitu  belum  bisa telah  disebutkan  di  bab  terdahulu  bahwa dianggap mewakili seluruh unsur stakeholder lembaga pengelolaan sumberdaya perikanan yang  ada.  Lebih-lebih  lagi,  bahwa  pemilihan di Kabupaten Lombok Timur adalah KKPK dan anggota pengelolapun tidak dilakukan secara KPPL.    KKPK  (Komite  Kelautan  Perikanan terbuka,  yaitu  berdasarkan  musyawarah Kabupaten)    merupakan  lembaga  pengelola bersama  masyarakat  secara  luas.  Pemilihan yang  ada  di  tingkat  kabupaten,  anggotanya anggota KPPL ditentukan berdasarkan orang hanya dari unsur pemerintah dan masyarakat.   yang  dikenal  dan  yang  biasa  terlibat  dalam Meskipun  dari  unsur  masyarakat  yang kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan merupakan  wakil  dari  beberapa  kawasan, dan Perikanan.
Selain tiga faktor utama yang mendukung tetapi  tampaknya  belum  bisa  dianggap  telah
keberhasilan co-management ,  Pollnac, mewakili  setiap  unsur  dari stakeholder sebagaimana  dikutip  oleh  Pomeray  dkk masyarakat,  seperti  dari  unsur  nelayan  tidak (Pomeray et  al ,  2001)  juga  menyebutkan tampak  adanya  keterwakilan  dari  berbagai
beberapa  hal  lain  di  masyarakat  yang  ikut jenis    alat  tangkap.  Kemudian  dilihat  dari
m e n u n j a n g   b a g i   k e b e r h a s i l a n c o - jumlahnya,  dari    pengusaha    hanya  1  (satu) m a n a g e m e n t ,   y a i t u :   ( 1 )   p a r t i s i p a s i orang,  pedagang  hanya  1  (satu)  orang.
masyarakat,  (2)  dukungan  organisasi Apalagi jika dilihat keterwakilan secara gender
masyarakat  yang  ada,  (3)  dukungan  jangka tampak  tidak  bisa  dianggap  imbang  karena
panjang  dari  unit  pemerintahan  lokal  (desa), sebelumnya sering terjadi,     tetapi penurunan (4) hak-hak properti atas sumber daya, dan (5) itu  terutama  di  kawasan  teluk  yang  dekat r a s a   m e m i l i k i   t e r h a d a p   p r o s e s c o - dengan pemukiman (Teluk Ekas dan Jukung), management . sedangkan  di  Teluk  Serewe  yang  lokasinya Apabila  dilihat  dari  partisipasi  anggota, jauh  dari  pemukiman  masih  banyak  terjadi, maka  tampaknya  ada  kelemahan,  karena karena sulit bagi KPPL dan masyarakat dalam menurut  pengakuan  salah  seorang  anggota melakukan  pengawasan,  kalau  tidak  disertai KPPL, bahwa anggota KPPL tidak melakukan dana yang cukup atau partisipasi yang tinggi t u g a s n y a   ( p e n g a w a s a n )   t e r h a d a p dari mereka. pengelolaan sumberdaya laut yang diterapkan
Di  samping  faktor-faktor  tersebut,
di  kawasannya  secara  rutin.  Alasan  mereka dikemukakan oleh Pomeray dkk (2001) faktor karena  terbentur  masalah  dana  operasional k e t i g a   y a n g   m e m p e n g a r u h i   t i n g k a t untuk  melakukan  pengawasan,  yang keberhasilan co-management yaitu  tingkat sebenarnya bisa diusahakan melalui swadaya i n d i v i d u   d a n   r u m a h   t a n g g a .   Ya n g anggota  dan  masyarakat.  Dalam  hal  ini dimaksudkan  bahwa co-management akan tampak  bahwa  partisipasi  anggota  maupun dikatakan berhasil apabila individu dan rumah masyarakat kurang.
tangga  dapat  merasakan  dampak  atau
Tampaknya,  masalah  dana  memang manfaat  dari  pengelolaan co-management m e r u p a k a n   k e n d a l a   u t a m a   d a l a m tersebut.  Jika  sebagian  besar user merasa melaksanakan pengawasan.   Karena Co-fish mendapatkan  keuntungan  dari  praktik co- memang  tidak  menyediakan  dana  secara management yang  sedang  berjalan,  maka langsung  untuk  memenuhi  kebutuhan  biaya prospek  keberhasilan co-management akan operasional  untuk  itu. Co-fish hanya lebih  besar.  Sebaliknya,  jika  sebagian  besar memberikan sarana berupa Speetboat tanpa user merasa  dirugikan  oleh  praktik co- dana untuk biaya bahan bakarnya, itupun tidak management yang  dilaksanakan,  maka merata  untuk  seluruh  lokasi    pengelolaan, kegagalan  akan  menghadang.  Karena  itu tetapi  hanya  di  tiga  lokasi,  yaitu  untuk secara tidak langsung keinginan individu atau pengelolaan  di  kawasan  teluk  Ekas,  Jukung kepala keluarga memiliki pengaruh yang besar dan  teluk  Serewe.  Memang Co-fish juga dalam  menentukan  bentuk  dan  arah co- memberikan  paket  bantuan  untuk  budidaya management yang jalankan. ikan kerapu (paket KJA) bagi masing-masing
Berkaitan dengan hal itu, maka dampak
KPPL,  dengan  tujuan  agar  hasil  budidaya adanya  kegiatan Co-fish dilihat  dari  tingkat tersebut  dapat  membiayai  kebutuhan  dalam kesejahteraan  masyarakat  dapat  dikatakan melakukan  pengawasan.  Namun  demikian, telah  terjadi  peningkatan.  Namun  demikian, menurut  informasi  yang  diperoleh  bahwa peningkatan  kesejahteraan  masyarakat usaha  budidaya  tersebut  belum  memberikan tersebut  tampaknya  tidak  semata-mata hasil,  bahkan  ada  yang  tidak  dilanjutkan merupakan    dampak  dari  kegiatan Co-fish . usahanya karena mengalami kegagalan (bibit Karena  kegiatan Co-fish yang  langsung ikan banyak yang mati).
berkaitan dengan usaha ekonomi  belum lama
Dengan kurang diperhatikannya masalah dilakukan.  Seperti    program  paket  bantuan partisipasi anggota serta kurangnya dukungan Keramba Jaring Apung (KJA) untuk budidaya dana untuk pelaksanaan kegiatan oleh proyek ikan  kerapu,  yang  baru  terealisir  akhir  tahun Co-fish ,  menyebabkan  keberhasilan co- 2003,  itupun berjalan tersendat, karena  paket management yang  diterapkan  oleh Co-fish bantuan tidak diturunkan sekaligus. Selain itu, belum  optimal.  Meskipun  telah  terjadi juga  bibit  ikan  kerapu  yang  termasuk  dalam penurunan  penggunaan  bom  dan  potasium paket  tidak  sesuai  dengan  jenis  yang untuk menangkap ikan di kawasan teluk yang diinginkan/diusulkan  KUB  yang  memperoleh
bantuan  dan  diajarkan  dalam  pelatihan IV. K E S I M P U L A N   D A N   I M P L I K A S I
sebelumnya.   Dengan  tersendatnya  bantuan
KEBIJAKAN
paket KJA tersebut serta tidak sesuai dengan
Kesimpulan masukan dari anggota KUB yang disampaikan
Praktik  pengelolaan  lingkungan  pantai
saat  pelatihan,  menyebabkan  ketidak yang  dilaksanakan  oleh Co-fish merupakan berhasilan program tersebut.
suatu pendekatan baru, yang perlu dilakukan Apabila  banyak  masyarakat  yang di  daerah-daerah  yang  lain.  Pembentukan melakukan  usaha  budidaya  ikan  kerapu kelompok stakeholder untuk dilibatkan dalam dengan sistem KJA, itu karena  memang telah
p e n g e l o l a a n   l i n g k u n g a n   p a n t a i   d a n mereka lakukan sebelumnya. Di samping itu, p e l e s t a r i a n   s u m b e r d a y a   p e r i k a n a n sebelumnya  juga    telah  ada  pihak  lain  yang
merupakan  upaya  yang  positif,  dalam memberikan bantuan paket seperti  yang Co- membantu  pemerintah  untuk  mengelola fish berikan. Sehingga apabila kesejahteraan lingkungan.  Namun  demikian,  meskipun masyarakat  desa-desa  binaan Co-fish dalam  melaksanakan  proyek Co-fish di mengalami  peningkatan,  seperti  terlihat  dari
Kabupaten  Lombok  Timur  telah  berusaha peningkatan kondisi tempat tinggal, itu bukan menggunakan  pendekatan co-management , semata-mata dampak dari proyek Co-fish , dan yang  pada  saat  ini  masih  merupakan itu  diakui  oleh  beberapa  informan  dalam
pendekatan  pengelolaan  yang    dianggap
penelitian ini.
ideal,  tetapi  tampaknya  aturan-aturan co- Namun  demikian  bukan  berarti  bahwa
management yang  ada  belum  dilaksanakan masyarakat    sama  sekali  tidak  merasakan
s e p e n u h n y a ,   s e h i n g g a   b e l u m   b i s a manfaat kegiatan yang dilakukan oleh Co-fish . memperoleh hasil yang optimal. Hasil kegiatan Co-fish yang sangat dirasakan manfaatnya  oleh  masyarakat  khususnya
Implikasi Kebijakan masyarakat Desa Batunampar adalah dengan
Praktik  pengelolaan  lingkungan  pantai
dibangunnya  sebuah  gedung  Puskesmas yang  dilaksanakan  oleh Co-fish merupakan Pembantu.  Dengan  adanya  fasilitas suatu pendekatan baru, yang perlu dilakukan k e s e h a t a n   t e r s e b u t ,   m e m u d a h k a n di  daerah-daerah  yang  lain.  Pembentukan masyarakat untuk berobat, sehingga tidak lagi kelompok stakeholder untuk dilibatkan dalam harus pergi ke Puskesmas Praya (salah satu p e n g e l o l a a n   l i n g k u n g a n   p a n t a i   d a n kota  kecamatan  di  Kabupaten  Lombok p e l e s t a r i a n   s u m b e r d a y a   p e r i k a n a n Tengah),  yaitu  tempat  berobat  yang  terdekat merupakan  upaya  yang  positif,  dalam untuk  dicapai  dari  Desa  batunampar. membantu  pemerintah  untuk  mengelola Disamping  itu  dari  segi  prasarana  perbaikan lingkungan. Meskipun demikian, agar hasilnya lingkungan adalah dengan dibangunnya Talut bisa  lebih  optimal,  diperlukan  beberapa gelombang  disepanjang  pinggir  pantai  di penyempurnaan  dalam  pelaksanaannya,
Dusun  Batunampar,  sehingga  dapat antara lain sebagai berikut : menghalangi  gelombang  air  laut  agar  tidak
1) Perekrutan  anggota stakeholder ,  yaitu menjangkau  pemukiman.  Fasilitas  lain  yang
KPPL  Kawasan  atau  KPPL  Desa  perlu
cukup  bermanfaat  adalah    dibangunnya
dilakukan  sesuai  dengan  prinsip co- tempat  pengolahan  ikan  di  dekat  lokasi
management yaitu  masyarakat  diberi pendaratan  ikan  di  Batunampar,  meskipun
kebebasan  untuk  memilih  wakil-wakilnya
fasilitas  itu  banyak  dimanfaatkan  oleh
sendiri  untuk  duduk  menjadi  anggota.
masyarakat desa lain yang biasa datang untuk
Dengan  demikian  masyarakat  akan
membeli  ikan  di  Batunampar  dan  sekaligus
merasa terwakili dalam kelompok itu, dan
mengolahnya (mengasap).
merasa  terikat  dengan  keputusan  yang
diambil oleh kelompok yang dibentuk.
Pendampingan  oleh  LSM  dihentikan
2) Pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu KKPK
apabila  memang  lembaga stakeholder
d i   k a b u p a t e n     y a n g   b e r f u n g s i
binaannya  sudah  benar-benar  bisa
mengkoordinasikan    kelompok-kelompok
mandiri  dalam  melaksanakan  kegiatan
stakeholder dari  tingkat  di  bawahnya
sesuai dengan yang diharapkan.
(KPPL  Kawasan  dan  Desa),  perekrutan 7) Pendampingan  untuk  kegiatan  yang anggotanya  sebaiknya  juga  merupakan
dilakukan  oleh  kelompok-kelompok perwakilan  dari  setiap  kelompok  KPPL, stakeholder ,  yaitu  KPPL  dan  KUB, yang ditunjuk oleh KPPL masing-masing.
dilakukan  oleh  beberapa  LSM  sesuai
3) Untuk  antisipasi  munculnya  konflik  di
d e n g a n   b i d a n g n y a .   A k a n   t e t a p i ,
dalam  kelompok stakeholder ,  maka pelaksanaannya  dilakukan  secara pengelolaan  kelompok  stakeholder
terpadu,  berdasarkan grand  design yang supaya lebih dilakukan secara transparan,
disusun  sebelumnya.  Dengan  demikian dengan sistem kepemimpinan yang jelas.
pendekatan antara satu LSM dengan LSM
Untuk itu di dalam setiap kelompok perlu
yang  lain  bisa  saling  mendukung,  dan
dibuat  aturan  main  organisasi,  yang
tidak terjadi tumpang tindih ( over lapping ). mengatur tentang periode kepemimpinan, 8) Untuk memperkuat sistem atau peraturan sistem  pemilihan  pengurus,  sistem
pengelolaan  yang  dibuat  oleh  kelompok pengambilan keputusan dalam organisasi,
KPPL, perlu dibuat Perda untuk memberi
dan system audit keuangannya
landasan hukumnya. 4) Setiap  kelembagaan stakeholder hanya 9) Seluruh  kegiatan  yang  dilakukan diberi  tugas  yang  terfokus  pada
sebaiknya  disosialisasikan    kepada pengelolaan  lingkungan  laut  dan
masyarakat  luas  melalui  penyuluhan sumberdaya  perikanan  yang  ada,  serta
secara  intensif,  apalagi  kegiatan  yang
upaya  meningkatkan  kesejahteraan
b e r k a i t a n   d e n g a n   p e n g e l o l a a n masyarakat  yang  matapencariannya
lingkungan.  Kegiatan  penyuluhan  secara t e r g a n t u n g   p a d a   p e m a n f a a t a n
intensif  merupakan  sarana  yang  efektif sumberdaya perikanan.
dalam  mensosialisasikan  visi  dan  misi 5) Kelompok stakeholder yang  ada  diberi kegiatan proyek, terlebih bahwa sebagian wewenang  sepenuhnya  untuk  menyusun
b e s a r   m a s y a r a k a t   p a n t a i   h a n y a program  pengelolaan  lingkungannya.
berpendidikan  sampai  SD.  Dengan
Tugas  pemerintah  adalah  sebagai
p e n y u l u h a n   y a n g   i n t e n s i f ,   m a k a fasilitator bagi terwujudnya program. Bisa
masyarakat  bisa  mengetahui  dan saja  pemerintah  memiliki  program  yang
memahami masksud dan tujuan kegiatan
berbeda  dengan  yang  dimiliki  oleh
pengelolaan sehingga mau  berpartisipasi
kelompok stakeholder ,  namun  sebaiknya dalam kegiatan pengelolaan tersebut.
mendapatkan  persetujuan  dari  kelompok 10) Sebaiknya  kegiatan  dalam  program Co-
stakeholder yang bersangkutan. fish terus  berlanjut  meskipun  proyek 6) Untuk  memperkuat  kelembagaan  dan
sudah  berhenti.  Untuk  itu  Pemda,  dalam
pelaksanaan  kegiatan  oleh  kelompok
hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan baik
stakeholder ,  kelembagaan stakeholder Tk I maupun Tk II dan instansi lainnya yang perlu  didampingi  oleh  LSM.  Akan  tetapi,
terkait  agar    mengagendakan  kegiatan pendampingan  tidak  dilakukan  hanya
p e n d a m p i n g a n   s e l a n j u t n y a ,   g u n a
sebatas pelaksanaan kegiatan, melainkan
kelangsungan program kegiatan tersebut.
dilakukan  secara  kontinyu,  untuk
Diharapkan pula agar dapat   memperluas mengevaluasi hasil kegiatan dan memberi
kegiatan  ke  daerah-daerah  yang  belum
m a s u k a n   u n t u k   p e r b a i k a n n y a .
terjangkau proyek Co-fish saat ini.
DAFTAR PUSTAKA Scott, A., 1955, “The Fishery : “The Objectives of  Sole  Ownership” Journal  of  Political A d h u r i ,   D . S . ,   e d . ,   2 0 0 8 ,   “ D i n a m i k a
Economiy . 63 :116 – 124 Pengelolaan  Sumberdaya  Laut  Di
Tim  Peneliti  UNRAM,  1999, Laporan  Akhir  :
Lombok-Nusa Tenggara Barat”, Jakarta,
Identifikasi  Keperluan  Usaha  Ekonomi LIPI Press. D a l a m   R a n g k a   P e n g h a p u s a n - - - - - d a n   R a t n a   I n d r a w a s i h ,   2 0 0 3 ,
Kemiskinan .  Kerjasama  Bagian  Proyek
“ Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara
Pengembangan  Masyarakat  Pantai  dan
Terpadu(Co-Management  Sumberdaya Pengelolaan  Sumberdaya  Perikanan
A l a m )   :   P e l a j a r a n   d a r i   P r a k t e k
Nusa  Tenggara    Barat  dengan  Pusat
Pengelolaan  Sumberdaya  Laut  di
P e n e l i t i a n   d a n   P e n g e m b a n g a n
Bangka Belitung, Jawa Tengah dan Jawa
Pedesaan Universitas Mataram.
Timur serta Pengelolaan Taman Nasional
------,  2004, Laporan  Akhir  :  ”Studi  penilaian
Lore Lindu di Sulawesi Tengah . Jakarta, Sosial  Ekonomi  II  Pengembangan
PMB-LIPI.
Masyarakat  Pantai  dan  Manajemen Balay  1992,  “Community  Based  Fisheries Sumberdaya  Perikanan  Lombok  Timur, Management  Institutions  in  Indonesia” Nusa  Tenggara  Bara”t. Kerjasama Maritime Anthropological Studies 5(1) : 1- B a g i a n   P r o y e k   P e n g e m b a n g a n 17. Masyarakat  Pantai  dan  Pengelolaan
Gordon,  H.S.,  1954,  “Economic  Theory  of  a
Sumberdaya  Perikanan  Nusa  Tenggara Common  Property  Resource  :  The
Barat  dengan  Fakultas  Ekonomi
Fishery”. Journal  of  Political  Economy . Universitas Mataram. 162 : 124 – 142. ------,  2000, Laporan  Studi  :  ”Penilaian Hardin, G., 1968, “Tragedy of The Commons” Sumberdaya dan Ekologi Di Kecamatan
Sciences . 162 :1243-1248. Kruak,  Kabupaten  Lombok  Timur” . I n d r a w a s i h , ( e d ) ,     2 0 0 4 ,   “ K e b i j a k a n Kerjasama Direktorat Jendral Perikanan,
P e m e r i n t a h   D a l a m   P e n g e l o l a a n
Departemen  Pertanian dengan  Fakultas
Sumberdaya  Laut  :  Pelajaran  Dari
pertanian Universitas Mataram.
Kabupaten  Rembang”.  Jakarta,  PMB- Tim  Peneliti  YSLPP,  2003 ,  Laporan  Akhir  : LIPI.
”Pendampingan  LSM  Dalam  rangka
Jentoft,  S.,  1989,  Fisheries  Management  :
Pengelolaan  Keanekaragaman  Hayati”.
Dlegating  Government  Responsibility  to
B a g i a n   P r o y e k   P e m b a n g u n a n Fishermen's  Organizations. Marine Masyarakat  Pantai  Dan  Pengelolaan Policy . 0308-597X/89/020137, April.
Sumberdaya  Perikanan  Nusa  Tenggara
Johannes,  R.E.,  1978,    Tradisional  Marine
Barat.
Conservation  Methods  in  Oceania  and their Demise” Annual Review of ecology and Systematics. 9 : 349-364.
Pomeroy,  R.S.,  B.M.,  Katon  dan  I.  Harkes, 2001, “Conditions Affecting the Success of Fisheries Co-Management   : Lessons from Asia”. Marine  Policy .  25.  Hal.  197- 208.