## Sinergitas Kebijakan Program “Makassar Ta’ Tidak  Rantasa”
di Kota Makassar
1 Muhammad Jusman, 2 Hasselman, 3 Hasrat Arief Saleh
1 Program Studi Administrasi Pembangunan
2, Program Studi Administrasi Pembangunan, 3 Program Studi Administrasi Pemerintah Daerah Universitas Hasanuddin, Makassar,Indonesia
Email : jusmanhamid@yahoo.com

## Abstract
Synergy  of  policies  is  important  for  the  government  to  run  its  programs  in  order    to  achieve  bigger gain. The aim of the research was  to find out and analyze synergy of program policy “Makassar ta’ Tidak Rantasa’” (Our Clean Makassar) in Makassar City. The research used qualitative method. The data were obtained through observation, interview, and documentation to the informantion direction, data  presentation,  and  conclusion  drawing.  The  results  of  the  research  indicate  that  the  Program Policy “Makassar ta’ Tidak Rantasa’”  (Our Clean Makassar) is a 100-working-day pogram of mayor and vice mayor of Makassar abaut cleanliness.  The programs coverning in this policy have not been maximally synergic one another.  Consequently, Makassar is still “Rantasa’” (dirty) since there are some  things  that  need  improvement  such  as  the  formulation  of  problem  solving,  government’s  role, and socialization to community.
Keywords: Synergy; Program;  Clean.

## Abstrak
Sinergitas  kebijakan    penting  bagi  pemerintah  dalam  menjalankan  program-programnya  agar  saling mengisi  dan  melengkapi  perbedaan  untuk  mencapai  hasil  yang  lebih  besar    dari  pada  jumlah  bagian perbagian.  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  dan  menganalisa  Sinergitas  Kebijakan  Program “Makassar  ta’  Tidak Rantasa’” di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.    Pengumpulan  data  ditempuh  melalui  pengamatan,  wawancara  dan  dokumentasi  terhadap informasi  yang  terlibat  langsung  dalam  pelaksanaan  kegiatan  tersebut.      Sedangkan  analisis  data melalui  proses  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menujukkan bahwa Kebijakan Program “Makassar ta’ Tidak Rantasa’” adalah program 100 hari kerja walikota dan wakil walikota Makassar, mengenai kebersihan. Program-program yang ada dalam kebijakan tersebut belum    bersinergi  secara  maksimal,  akibatnya  Makassar  tetap  saja  “Rantasa”  (kotor),  karena  ada beberapa  hal  yang  perlu  dilakukan  perbaikan  misalnya  perumusan  penyelesaian  masalah,  peran pemerintah dan sosialisasi kepada masayarakat.
Kata Kunci: Sinergi; Program; Bersih

## PENDAHULUAN
Perpustakaan  Berdasarkan  UU.  No. 18 Tahun 2008 bahwa dalam
menyelenggarakan  pengelolaan  sampah,
pemerintahan  kabupaten/kota  mempunyai kewenangan:  menetapkan  kebijakan  dan strategi  pengelolaan  sampah  berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi, pengelolaan  sampah  diartikan  sebagai kegiatan  yang  sistematis,  menyeluruh  dan berkesinambungan
yang meliputi pengurangan  dan  penanganan  sampah. Dalam  pelaksanaan  konsep  tersebut  di lapangan  diharapkan  instansi  pemerintah dapat bekerjasama, bersinergi, bahu membahu  dalam  mencapai  hasil  kebijakan yang  diinginkan.  Sebagai  upaya  merubah watak atau perilaku manusia atau kelompok  atau  merealisasikan  program- program  yang  semula  cenderung  bekerja atau  berjalan  sendiri-sendiri  baik  di lingkungan    masyarakat  maupun  dalam organisasi.  “Kebijakan  Publik  ( Public Policy )  adalah  pola  ketergantungan  yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling  bergantung,  termasuk  keputusan- keputusan  untuk  tidak  bertindak,  yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (Dunn, 2003).
Sehubungan  dengan  hal  tersebut untuk mengatasi persoalan sampah,
Pemkot  Makassar  mengeluarkan  Perda.
No.  4  Tahun  2011,  tentang  pengelolaan sampah, Perda. No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Kebijakan
Program  Makassar  ta’  Tidak  Rantasa’ (MTR),  15 Juni 2014, tentang penanganan kebersihan, dengan sejumlah strategi untuk mencapai  keberhasilannya  antara  lain:  1. Kerja bakti (TNI/Polri), 2. Jumat Bersih, 3. MABELLO  (Makassar  bersih  lorong-
lorong ta’), 4. LISA (Lihat sampah ambil), menuju MABASA (Makassar Bebas Sampah) (Tompo, 2014).
Namun  pemberlakuan  Perda  dan kebijakan  ini  tidak  efektif,  permasalahan tetap  muncul  yaitu  Makassar  belum  bebas dari sampah. Sampah tetap saja ditemukan di  banyak  lokasi,  termasuk  di  area  publik. Fungsi  hukum  sebagai  alat  rekayasa  tidak maksimal  dibentuk  oleh  perda  tersebut, karena  tidak  ada  keinginan  serius  untuk menegakkannya.  Padahal  hampir  setiap tahun  Pemkot  Makassar  meminta  kuota aparat  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol PP)  dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja
Daerah (APBD) (Tompo, 2014).
Bermacam-macam  orang  yang  terlibat dalam analisis kebijakan Mereka mengkaji “problem”  dan  hubungan  antara  kebijakan publik  dengan  problem  tersebut;  Mereka mengkaji isi dari kebijakan publik; Mereka mengkaji  apa  yang  dilakukan  dan  tidak dilakukan  oleh  pembuat  keputusan  dan kebijakan.    Mereka  tertarik  dengan  input dan  proses  di  area  kebijakan;  Mereka mengkaji  konsekuensi  kebijakan  dari  segi out put dan hasilnya (Parsons, 2011).
Hal  tersebut  kemudian  memotivasi munculnya sinergi dalam berbagai kegiatan  dan  program  untuk  merumuskan suatu  kebijakan  yang  berorientasi  pada pemenuhan
kebutuhan kebersihan. Keterkaitannya dengan penaganan sampah, sinergi  kebijakan  sangat  diperlukan  untuk menyatukan  atau  menyamakan  presepsi agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai secara efektif, efisien dalam  rangka  mewujudkan  kota  yang bersih  dari  sampah.  Sinergi  ( Synergy ) adalah  bentuk  Kerjasama  Win-win  yang dihasilkan  melalui  kolaborasi  masing- masing  pihak  tanpa  adanya  perasaan
kalah”.   Sinergi  adalah  saling  mengisi  dan melengkapi  perbedaan  untuk  mencapai hasil  lebih  besar  dari  pada  jumlah  bagian per  bagian.  Sinergitas  pada  hakikatnya merupakan sebuah interaksi dari dua pihak atau  lebih    dan  menjalin  hubungan  yang bersifat  dinamis  guna  mencapai  tujuan bersama (Covey, 1997).
Kunci dari berhasilnya sinergi kebijakan  dapat  dilihat  dari  3  (tiga)  aspek mendasar  yaitu:  1.  Problem  Solveng,  2. Intergovernment  games,  3.  Networking (Rhodes,  1996).  Implementasi  dari  suatu kebijakan  adalah  suatu  program.  Untuk mengindentifikasi  suatu  aktivitas  sebagai program  atau  tidak  dapat  diukur  dengan cara sebagai berikut: 1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.  2.  Program  biasanya  memiliki anggaran  tersendiri,  program  kadang biasanya  juga  diidentifikasikan  melalui anggaran. 3. Program  memiliki  identitas sendiri,  yang  bila  berjalan  secara  efektif dapat diakui oleh publik (Jones, 1996).
Penelitian terdahulu
mengenai Senergirtas  dilakukan  oleh  Rizky  dkk
(2013),  “Sinergitas  Stakeholders untuk Administrasi  Publik  yang  Demokratis dalam  Perspektif  Teori  Governance (Studi pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyoagung  Bersatu  Kecamatan  Dau, Kabupaten  Malang)”.  Penelitian  ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah kepada  masyarakat  masih  berkonsep  Top- Down,  yaitu  kebijakan  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  tanpa  melihat  apa  yang dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat.  Hasil  penelitian  menunjukkan proses terjalinnya sinergitas antar Stakeholders berawal  dari  permasalahan sampah  dan  adanya  proses  demokrasi
melalui musyawarah yang dilakukan untuk mencari solusi permasalahan sampah
Penelitian  ini  dilakukakan  dengan tujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa sinergitas  kebijakan  program  “Makassar ta’ Tidak Rantasa’” di Kota Makasar.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan
pendekatan  analis  deskriptif  kualitatif yaitu menjelaskan Sinergis antara Program-Program,  yang  ada  di  dalam “Kebijakan  Makassar  Tidak  Rantasa  di Kota  Makassar”.  dimaksudkan  untuk mengumpulkan  informasi  mengenai  status suatu  variable  atau  tema,  gejala  atau keadaan  yang  ada  yaitu  keadaan  gejala (fenomena)  menurut  apa  adanya  pada  saat peneltian dilakukan.

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  tentang  Sinergitas Kebijakan  Program  “Makassar  ta’  Tidak Rantasa’    dilakukan  di  Kota  Makassar Propinsi  Sulawesi  Selatan,  dengan  waktu pelaksanaan  mulai  28  Mei  sampai  dengan 1 Agustus 2015.
Sumber  Data  dan  Teknik  Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  data  yang diperoleh melalui informan/responden Ialah orang-orang yang memberikan informasi  yang  dibutuhkan  oleh  peneliti yang  terkait  langsung  baik  yang  mewakili individu  ataupun  institusi  yang  terkait dengan penelitian ini, yaitu: Kabag. Humas Pemkot  Makassar,  Anggota  DPRD  Kota Makassar,  SKPD  (Pejabat  Kecamatan Makassar  dan  Kecamatan  Mamajang), Dinas  Keindahan  dan  Kebersihan  Pemkot Makassar.  Dan  lain-lain  yang  terkait dengan  “Sinergitas  Kebijakan    Program Makassar ta’ Tidak Rantasa’ ”

## Teknik Analisis Data
Data  yang  telah  terkumpul  akan diolah  melalui  teknik  dianalisa  secara kualitatif  sesuai  tahap-tahap  yaitu  :1. Reduksi  data,  ialah  data  yang  diperoleh dicatat,  diteliti,    disesuaikan  tema  dan polanya.  2.  Penyajian  data  dengan  teks yang  bersifat  naratif  sehingga  mudah dimengerti  atau  dipahami.  3.  Verifikasi ialah  memilah-milah  data  yang  penting, kurang  penting  dan  yang  tidak  penting, agar  penelitian  terarah.  4.  Melakukan Triangulasi ialah pengecekkan atau
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan  sesuatu  yang  lain  di  luar data, untuk keperluan perbandingan terhadap data tersebut.
Data-data  yang  dikumpulkan  dari hasil wawancara akan digabungkan dengan data-data  hasil  observasi  dan  data  dari dokumen-dokumen  tertulis  lain  untuk diolah secara deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sinergitas Kebijakan Program
“Makassar  ta’  Tidak  Rantasa’  di  Kota Makassar,  adalah  keterpaduan  antara semua  elemen  yang  terkait  yang  diawali dengan adanya masalah sampah, kemudian dilkukannya pemecahan masalah (Problem Solving), peran antar pemerintah menyikapi masalah sampah (Intergovernment  games)  dan  system jejaring komunikasi yang digunakan untuk mensosialisasikan ke Masyarakat
(Networking).
Pertama, problem solving: bahwa hasil  analisis  menunjukan  bahwa  Undang- undang,  Perda,  Kebijakan  dan  program- program  mengenai  penanganan  sampah tidak  efektif.  Sanksi  dan  denda  yang tertuang dalam aturan-aturan tersebut tidak membuat  masyarakat  jera  dan  takut.  Hal ini  terjadi  karena  aturan-aturan  yang
dikeluarkan  tidak  dikawal,  tidak  diawasi dan  tidak  direalisasikan  secara  maksimal oleh pemerintah kota Makassar.
Kedua, intergovermental  games, hasil analisis menunjukkan bahwa keterpaduan  interaksi  yang  konstruktif inter pemeritah, sektor swasta dan masyarakat  masih  lemah,  tingginya  ego sektoral  menyulitkan  koordinasi,  ada  yang berpendapat  bahwa  urusan  kebersihan hanya  bertumpu  pada  unit  kerja  yang membidangi  yaitu  Dinas  Kebersihan  saja, sehingga terjadi dualisme dalam
pengangkurtan  sampah  antara  Kecamatan dengan Dinas kebersihan.
Ketiga, Networking  hasil  analisis dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa sosialisasi  mengenai  program  kebersihan tidak  tesentuh  secara  merata  diseluruh masyarakat  kota  Makassar  termasuk  di komplek-komplek  perumahan,  kurangnya bimbingan teknik kepada masyarakat.

## Pembahasan
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Sinergitas  Kebijakan  Program  “Makassar ta’  Tidak  Rantasa’  di  Kota  Makassar belum  sepenuhnya  bersinergri  akibatnya sampah  masih  berserahkan  di  bebeberapa titik termasuk di area publik, dengan telah dibuktikan  melalui  pengujian  hopotesis yang dilakukan.
Analisis  Problem  Solving,  Problem solving  yaitu  suatu  pendekatan  dengan cara  problem  identifikation  untuk  ketahap syntesis kemudian dianalisis yaitu pemilahan  seluruh  masalah  sehingga mencapai  tahap  application  selajutnya komprehension untuk mendapatkan solution  dalam  penyelesaian  masalah tersebut,  langkah-langkah  dalam  problem solving  yaitu  sebagai  berikut:  kesadaran akan adanya masalah; merumuskan masalah;  mencari  data  dan  merumuskan hipotesa-hipotesa itu dan kemudian
menerima  hipotesa  yang  benar.  Tetapi problem solving itu tidak selalu mengikuti urutan  yang  teratur,  melainkan  dapat meloncat-loncat antara macam-macam langkah tersebut, lebih-lebih apabila orang berusaha  memecahkan  masalah  yang kompleks (Sarjanaku, 2010). Dalam hal ini pemerintah  Makassar  telah  melakukan pemecahan masalah baik  pemerintah pusat maupun daerah. Adanya UU No. 18 Tahun 2008,  Perda  No.  4  Tahun  2011  dan  Perda No.  11  Tahun  2011  dan  Kebijakan Program lain dengan tujuan agar pemecahan  masalah  sampah  lebih  efektif sehingga  Kota  Makassar  bebas  dari sampah.    Sehubungan  dengan  kurang efektifnya  Undang-undang  dan  Perda, Kebijakan dan program-program kebersihan,  sebagai  wujud  kurangnya perumusan  masalah  oleh  Pemerintah  Kota Makassar  terhadap  Kebijakan  program Makassar  ta’  Tidak  Rantasa’.  Hal  ini berdampak  terhadap    pelaksanaan  system pemecahan  masalah  sampah  sehingga masalah sampah tetap menjadi masalah.
Analisis  intergovernmental  games, Teori  permainan  mengasumsikan  bahwa, “semua  peserta  berusaha  mengoptimalkan perilaku/tindakan/usaha  mereka  masing-
masing dan berusaha untuk memaksimalkan keberhasilan dan meminimalkan  kegagalan  dalam  batas- batas perilaku yang dibolehkan
(dianalogikan dengan permainan).
Hasilnya  terlihat  tidak  hanya  tergantung pada  perilaku.  Negara/pemerintah,  privat, dan  masyarakat,  memiliki  pembagian  hak dan  tanggung  jawab  bersama  yang  juga dapat  diatur  dalam  berbagai  jenis  kontrak sosial, seperti peraturan dan UU.  Kontrak- kontrak  ini  merupakan  hasil  produk pengaturan  bersama  yang  melibatkan ketiga sektor tersebut. Pemerintah berperan sebagai pembuat regulasi dan
mengamankan hasil-hasil regulasi berdasarkan  kesepakatan  bersama  ketiga sektor  tadi.  Masyarakat  memiliki  hak untuk mengakses informasi dari pemerintah  dalam  rangka  mengawasi kinerja  lembaga  pemerintahan  dan  mitra kerjanya  yang  dijamin  oleh  sistem  legal- formal. Sistem ini dapat memberi implikasi yuridis  kepada  lembaga-lembaga  yang melalaikan  fungsinya  untuk  mewujudkan transparansi  informasi  dan  akuntabilitas publik  (Praadila,  2008).  Peran  pemerintah dan  unusur-unsurnya  kebawah  (SKPD) adalah  merupakan  pilar  utama  terhadap pelaksanaan Kebijakan
Program
“Makassar  ta’  Tidak  Rantasa’  di  Kota
Makassar.  Kerja  sama  antar  SKPD bertujuan  selain  sebagai  contoh  agar masyarakat  ikut  berpartisipasi  terhadap program-program yang ada juga merupakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya sebagai  pemerintah.  Namun  ada  sebagian pemerintah  (SKPD)  yang  ada  dijajaran pemkot Makassar belum maksimal melaksanakan program ini yang beranggapan  bahwa  urusan  kebersihan adalah  urusan  Dinas  terkait.  Dengan demikian  peran  antara  pemerintah  dapat menghambat  kelacanran  sinergi  kebijakan program Makassar ta Tidak Rantasa’.
Analisis networking, Jaringan komunikasi  pemerintah    dapat  berjalan dengan  baik    jika  para  aktor    berinteraksi dan  melakukan  mekanisme  pertukaran sumber  daya  dalam  jaringan  yang    terjadi secara  berulang-ulang  dan  terus-menerus dalam  jangka  waktu  yang  lama  dalam kehidupan  keseharian,  Keberulangan  yang menunjukkan  adanya  sifat  kontinuitas proses  itu  kemudian  secara  bertahap  akan memunculkan  suatu aturan  yang  mengatur perilaku  mereka  dalam  jaringan,  dari  yang paling rendah tingkat mengikatnya (binding) sampai  pada  yang  paling  kuat
(Warsono, 2009). Dengan demikian,
terbangunnya  dan  diterimanya  aturan- aturan oleh para pelaku jaringan hanya bisa berjalan  melalui  proses  negosiasi  yang berlangsung  terus  menerus,  tanpa  ada kekuatan  kekuasaan  mengisyaratkan  agar hubungan  komunikasi  antara  komponen yang  satu  dengan  yang  lain  berjalan dengan  lancer    (Rhodes,  1996).    Pemkot
Makassar telah mensosialisasikan kebijakan  program  Makassar  ta’  Tidak Rantasa’  dan  Program-program  lain melalui  mendia  cetak  dan  elektronik.  Hal ini dimaksudkan agar program- programnya  dapat  diketahui  oleh  semua lapisan masyarakat,(misalnya kegiatan kerja  bakti  kapan  waktu  dan  dimana lokasinya,,  sarana  dan  prasana  yang  harus dibawa,  komunikasi  atau  penyampaian kepada  masyarakat/stakeholder  sekurang- kurangnya  satu bulan sebelum hari H agar masyarakat  bisa  mengatur  waktunya). Namun demikian berdasarkan hasil analisis dalam  penelitian  ini  bahwa  sosialisasi kurang  efektif,  (terlalu  dekat  antara penyampaian informasi dengan pelaksanaan  kegiatan  sehingga  masayakat kurang  siap).  Selain  dari  pada  itu sosialisasi  kurang  menyentuh  di  pelosok- pelosok  kota  dan  perumahan-perumahan sehingga  partisipasi  masyarakat  sangat kurang.

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan penelitian tentang Sinergitas  Kebijakan  Program  Makassar ta’ Tidak Rantasa’ di Kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa program-program yang tertuang  dalam  Kebijakan  Makassar  ta’ Tidak Rantasa’ kurang bersinergi dari segi problem  solving,  bahwa  pemerintah  telah memberi  jalan  pemecahan  masalah  yaitu Undang-undan  dan  Perda,  namun  kurang
efektif  karena  tidak  ada  pengawasan terhadap pelaksanaannya.

## Saran
SKPD  seharusnya  saling  menunjang atau bersinergi untuk menangani kebersihan ini. Tidak ada pembagian tugas yang  jelas  dalam  pengangkutan  sampah, saling  mengharap  dan  pada  akhirnya sampah  tidak  diangkut,  kurangnya  sarana dan prasarana memicu terjadinya penumpukan  sampah  yang  tidak  pada tempatnya.  Oleh  karena  itu  perlu  peran aktif masing-masing
stakeholder,
pemerintah  dan  masyarakat  tidak  perlu menunggu peraturan baru bekerja. Sedangkan  dari  segi  Neworking,  pemkot telah  melakukan  sosialisasi  melalui  media cetak  dan  elektronik,  namun  media-media tersebut  kurang  tersentuh  di  perumahan- perumahan apalagi di pelosok-pelosok kota sehingga
masyarakat kurang mengetahuinya.  Sehubungan  dengan  hal tersebut sebaiknya pemkot membuat jaringan  dengan  memberdayakan  system dor to dor melalui RW/RT atau lurah yang dilakukan kira-kira 1 bulan sebelum hari H dan harus berkesinambungan setiap harinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Covey  R.  (1997). The  7  Habits  of  Highly effective  People. Edisi  Revisi Cetakan  1.  Grogol  Jakarta  Barat: Binarupa Aksara.
Dunn  N.  (2003). Analisis  Kebijaksanaan Publik, Cetakan ke 10 . Yogyakarta:
PT. Hamindita Graha Widya Jones  O.  (1996) Pengantar  kebijakan publik (public policy) . Penerjemah Ricky  Istamto:  editor,  Nashir
Budiman
Parsons.  (2011). Public  Policy; Pengantar Teori dan Praktik Analisis
Kebijakan. Cetakan  ke  4. Jakarta: Perdana Group. Praadilla.  (2008).  Upaya  Pelaksanaan Sinergitas  Kebijakan  Transportasi sebagai  penunjang  pengembangan Potensi  Pariwisata  di  Kota  Blitar . Jurnal, Universitas Brawijaya Malang. Rhodes R.A.W. (1996). The New Governance:  Governing  without Government. London: Wiley-
Blackwell.
Rizky dkk . (2013). Sinergitas Stakeholders Untuk  Administrasi  Publik  yang
Demokratis dalam Perspektif Teori  Governance  (Studi  pada tempat pengelolaan sampah terpadu Mulyoagung bersatu Kecamatan  Dau  Kab.  Malang). Tesis. Administrasi Publik: Universitas Brawijaya Malang Sarjanaku.  (2010).  Pengertian  Problem Solving.  Diakses    6  September
2015. From: http://Google.com
Tompo.  (2014). Masa  Depan  Makassar (Dinamika Demokrasi dan Pemerintahan), Makassar:  Badan Arsip Perpustakaan dan pengolahan data.
Warsono.  (2009). Networking  Dalam Intergovernmental coorperation. Albany New York State: Departement  of  state  devision  of local Government service.