Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 4, No. 10, Oktober 2022
TINJAUAN  YURIDIS  PENCEGAHAN  PEMBERIAN  PASPOR  REPUBLIK INDONESIA  KEPADA  PEKERJA  MIGRAN  INDONESIA  NONPROSEDURAL DENGAN MODUS BERPROFESI SEBAGAI PELAUT (STUDI PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK)
Brianta Petra Ginting, Hedwig Adianto Mau, Mardi Candra Politeknik Imigrasi Jakarta, Indonesia Email: ditisrama@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  berkembang  dan  memiliki  jumlah penduduk  terbesar  di  dunia.  Untuk  memberikan  kesejahteran  kepada  masyarakat, pemerintah Indonesia berusaha menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya. Tetapi saat ini lapangan pekerjaan yang tersedia belum mencukupi jumlah angkatan kerja Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  banyak  Warga Negar  Indonesia  mencari  pekerjaan  diluar  negeri.  Hal  ini  telah  menjadi  perhatian bagi pemerintah Indonesia mengingat banyaknya Warga Negara Indonesia bekerja secara  ilegal  dan  menjadi  korban  penyeludupan  orang  di  luar  negeri.  Penulis melakukan  penelitian  terkait  tinjauan  yuridis  pencegahan  pemberian  Paspor Republik Indonesia kepada Pekerja Migrasi Nonprosedural dengan modus berprofesi sebagai  pelaut.  Metode  penelitan  yang  digunakaan  metode  pendekatan  peraturan perundang-undangan.  Penulis  melakukan  tinjauan  hukum  terkait  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  untuk  melakukan  upaya  preventif  pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural.
Kata Kunci : pekerja migran Indonesia; peraturan perundang-undangan; paspor republik indonesia

## Abstract
Indonesia is a developing country and has the largest population in the world.  To provide welfare to the community, the Indonesian government seeks to provide the widest possible job opportunities. However, currently the available job opportunities are not sufficient for the Indonesian workforce. Therefore, to fulfill their daily needs, many Indonesian citizens are looking for work abroad. This has become a concern for  the  Indonesian  government  considering  that  many  Indonesian  citizens  work illegally and become victims of people smuggling abroad. The author conducted a research  related  to  the  juridical  review  of  the  prevention  of  the  issuance  of  the Republic of Indonesia Passport to Non-procedural Migration Workers with the mode of  profession  as  a  seafarer.  The  research  method  used  is  the  statutory  approach method.  The  author  conducts  a  legal  review  related  to  the  applicable  laws  and regulations  to  carry  out  preventive  efforts  to  prevent  non-  procedural  Indonesian Migrant Workers
Keywords: indonesian migrant workers; legislation; indonesian passport
How to cite:
Brianta Petra Ginting, Hedwig Adianto Mau, Mardi Candra (2022) Tinjauan Yuridis Penc Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural De Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Tanjung Priok), egahan Pemberian Paspor Republik Indonesia Kepada ngan Modus Berprofesi Sebagai Pelaut (Studi Pada
(4) 10 , https:// 10.36418/syntax-idea.v4i10.1310 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  berkembang  dan  memiliki  jumlah penduduk terbesar di dunia. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  tiap-tiap  warga  negara  berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia  memiliki  peran  penting  dalam  pemberian  pekerjaan  kepada  masyarakat. Bekerja  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  wajib  dijunjung  tinggi,  dihormati,  dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan  memberikan  pelindungan  bagi  setiap  warga  negara  tanpa  diskriminasi  untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai  dengan  keahlian,  keterampilan,  bakat,  minat,  dan  kemampuan.  Selain  itu  pada Pasal 28 Huruf h UUD 1945, pemerintah Indonesia menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini tercatat jumlah penduduk laki- laki  Indonesia  sebanyak  119.630.913  jiwa  dan  perempuan  sebanyak  118.010.413  jiwa (BPS, 2017) . Saat ini penduduk usia kerja sebanyak 2,92 juta orang dengan klasifikasi Bukan  Angkatan  Kerja  sebanyak  1,19  juta  orang  dan  Angkatan  Kerja  sebanyak  1,73 orang. Dalam data Angkatan Kerja terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 1,67 juta orang dan jumlah pengangguran sebanyak 6,68 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2020). Bekerja merupakan jawaban dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak setiap orang.  Dengan  bekerja  dan  memperoleh  penghasilan,  seseorang  dapat  melakukan pemenuhan  terhadap  kebutuhan  pangan,  papan,  dan  sandang  bagi  dirinya  serta keluarganya.  Setiap  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  mempunyai  hak  dan  kesempatan yang  sama  untuk  memilih,  mendapatkan,  atau  pindah  pekerjaan  dan  memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Saat ini banyak WNI yang mencari kerja  tidak  hanya  di  dalam  negeri,  melain  mencari  pekerjaan  di  luar  negeri.  Dengan kemajuan teknologi transportasi saat ini, semakin memudahkan WNI berpergian mencari kerja dan penghidupan yang lebih layak ke luar negeri.
Untuk  melindungi  WNI  yang  bekerja  di  luar  negeri,  pemerintah  Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran  Indonesia.  Tujuan  dari  Undang-Undang  ini  adalah  menjamin  pemenuhan  dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Sebelumnya para WNI yang bekerja diluar negeri dikenal dengan berbagai istilah seperti Buruh Migran Indonesia (BMI), Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan Tenaga Kerja Wanita (TKW). Namun setelah diterbitkannya Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017, maka semua istilah tersebut diganti menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
PMI adalah setiap WNI yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik  Indonesia.  PMI  yang  bekerja  diluar  negeri meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pekerja  Migran  Indonesia  yang  bekerja  pada  Pemberi  Kerja  perseorangan  atau  rumah tangga, dan Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, setiap calon PMI yang akan bekerja  ke luar negeri  harus  memenuhi  persyaratan  yang  telah  di  tentukan  oleh  undang-  undang. Persyaratan  tersebut  antara  lain:  berusia  minimal  18  (delapan  belas)  tahun,  memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial, dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
Ada berbagai faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk bermigrasi dan bekerja  sebagai  PMI  yang  bekerja  di  luar  negeri.  dikutip  dalam,  menurut (lee,  2019) Theory of Migration , faktor-faktor tersebut terdiri dari umur, pendidikan terakhir, status pernikahan,  jumlah  tanggungan,  pekerjaan  migran,  dan  pendapatan  yang  diperoleh ( Rahmawati  &  Wiratno,  2010 ).  Sedangkan  faktor  pendorong  utama  migrasi  adalah pertimbangan ekonomi yang rasional terhadap keuntungan ( benefit ) dan biaya ( cost ) baik dalam  arti  finansial  maupun  psikologis.  Asumsi  Todaro  adalah  bahwa,  dalam  jangka waktu  tertentu,  harapan  penghasilan  ( income )  di  negara  lain  tetap  lebih  tinggi  di bandingkan dengan di daerah asal, walaupun dengan memperhitungkan biaya migrasi.
Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang memilih untuk menjadi PMI. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia per Maret 2020, sejak tahun 2018 sampai  dengan  2020,  jumlah  PMI  yang  berasal  dari  seluruh  provinsi  di  Indonesia sebanyak 65.179 orang.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa Menjadi PMI ke luar negeri merupakan salah satu pilihan yang menjanjikan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  bagi  dirinya  sendiri  maupun  keluarganya.  PMI  ini tersebar di hampir seluruh penjuru dunia, sebagaimana diperlihatkan dalam tabel berikut:

## Tabel 1
Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Periode Tahun 2018-2019 (Maret) No Provinsi 2018 2019 2020 Total Maret Maret Maret 1 Malaysia 8.171 7.441 3.788 19.400 2 Hongkong 7.411 6.764 3.748 17.923 3 Taiwan 4.733 5.919 6.460 17.112 4 Singapore 1.462 1.480 1.249 4.191 5 Korea Selatan 563 833 259 1.655 6 Brunei Darussalam 531 586 347 1.464 7 Saudi Arabia 471 580 280 1.331 8 New Zealand 72 75 132 279 9 Turkey 126 117 31 274 10  Kuwait 77 141 19 237
No Provinsi 2018 2019 2020 Total Maret Maret Maret 11  Italy 131 39 18 188 12  United Arab Emirates 81 44 4 129 13  Papua New Guinea 9 99 11 119 14  Qatar 65 35 7 107 15  Oman 43 30 14 87 16  Japan 22 12 47 81 17  Maldives 27 27 12 66 18  Solomon Island 17 26 9 52 19  Gabon 7 24 7 38 20  Congo 5 4 7 16 21  Zambia 3 8 1 12 22  Seychelles 2 8 1 11 23  Cyprus 5 3 1 9 24  Romania 2 2 5 9 25  Jordan 3 3 2 8 26  Lainya 203 95 83 381 Total 24.242 24.395 16.542 65.179

## Sumber: BP2MI
Para  PMI  ini  memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang  beragam.  Latar  belakang pendidikan  tersebut  mempengaruhi  pekerjaan  yang  dilakukan  selama  berada  di  luar negeri. Sebagaimana diperlihatkan dalam gambar di bawah ini:
Gambar 1
Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode Tahun 2018-2020 (Maret) Sumber: BP2MI
12000 10000 9.598 8.267 8000 7.378
7.472 6.717
6.018 6000 5.037 8.440 5.287 4000 2000 0 1 1 127 117 83
328 192 116 0 Pascasarjana Sarjana Diploma
SMA
SMP
SD
Maret 2018 Maret 2019 Maret 2020
Dari  data  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  sebagian  besar  PMI  berasal  dari  latar belakang  pendidikan  tingkat  dasar  yang  sebagaian  besar  berasal  dari  keluarga  yang kurang  mampu  dan  ingin  mengubah  nasibnya  sendiri  maupun  keluarganya.  Keinginan untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan  terbebas  dari  kemiskinan  secara  singkat  memicu sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  untuk  bekerja  diluar  negeri.  Pada  kenyataanya, keinginan  tersebut  seringkali  terhalang  oleh  ketatnya  peraturan  perundang-undangan terkait bekerja di luar negeri. Pengetatan terhadap peraturan perundang- undangan terkait tersebut,  memunculkan ekses berupa  celah  atau  jalur  yang  tidak  sah  untuk  tetap  dapat bekerja  di  luar  negeri.  Tidak  sedikit  dari  WNI  yang  memanfaatkan  celah  tidak  resmi (ilegal) tersebut karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan  yang  resmi.  Hal  ini  menjadi  kekhawatiran  pemerintah  Indonesia, karena  berakibat  pada  tidak  adanya  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-hak  sebagai seoarang WNI yang bekerja secara sah di luar negeri.
Adapun istilah yang berkembang saat ini yang ditujukan bagi WNI yang bekerja di luar  negeri  dengan  tidak  memenuhi  persyaratan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  disebut  sebagai  PMI  nonprosedural  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah  TKI nonprosedural.  Kebanyakan  dari  WNI  tersebut  menjadi  korban  eksploitasi  dan  bekerja tanpa ada jaminan pemenuhan hak-hak yang melekat pada diri manusia. Selain itu, WNI yang bekerja di luar negeri juga umumnya merupakan korban tindak pidana penyelupan atau perdagangan orang.
Direktorat  Jenderal  Imigrasi  memiliki  peran  yang  penting  untuk  mendukung program  kerja  pemerintah  serta  melindungi  PMI  yang  merupakan  penghasil  devisa terbesar Indonesia. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pengawasan sejak  permohonan  dan  penerbitan  paspor,  keberangkatan,  keberadaan  selama  diluar negeri, hingga kepulangannya ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan  Pasal 1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian,  fungsi keimigrasian  yaitu  memberi  pelayanan  Keimigrasian,  penegakan  hukum,  keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Selain  itu  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  melakukan  usaha  preventif  dalam  rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan dan penyeledupan manusia. Pada Pasal 89 Ayat 2 Huruf (e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia (Menkumham) atau Pejabat  Imigrasi memastikan bahwa integritas dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama  negara  untuk  mencegah  pembuatan  dokumen  tersebut  secara  melawan  hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya.
Untuk menyikapi hal tersebut, Direktur Jenderal Imigrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor  IMI-0277.GR.02.06  Tahun  2017  tentang  Pencegahan  Tenaga  Kerja  Indonesia Nonprosedural  yang dilakukan oleh setiap Unit  Pelaksana Teknis  (UPT)  keimigrasian. Pencegahan dilakukan terutama pada proses permohonan Paspor RI dan pada saat proses pemeriksaan  keimigrasian  pada  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI).  Akibat  maraknya WNI  di  luar  negeri  yang  menjadi  korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO) menjadi salah satu ancaman bagi ketahanan nasional serta menajdi
sorotan  dan  isu  yang  berkembang  ditengah  masyarakat.  TPPO  dapat  terjadi  melalui pengiriman  PMI  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  (nonprosedural)  dengan  modus operandi haji, umroh, program bursa kerja khusus, beasiswa, penempatan buruh migran dan duta budaya.
Tetapi untuk saat ini, modus operandi yang digunakan telah berkembang. Modus operandi  yang  digunakan  untuk  dapat  mengirim  PMI  nonprosedural  adalah  dengan menggunakan  kedok  berprofesi  sebagai  pelaut  internasional.  Saat  ini  persyaratan permohonan Paspor RI bagi pelaut belum diatur secara khusus oleh peraturan perundang- undangan Keimigrasian. Berbeda dengan persyaratan permohonan Paspor RI bagi WNI yang  hendak  melakukan  ibadah  Haji  atau  Umroh  yang  telah  diatur  oleh  peraturan perundang-undangan.  Oleh  sebab  itu  untuk  mencegah  pengiriman  PMI  nonprosedural dengan modus berprofesi sebagai pelaut internasional, maka Pejabat Imigrasi mendasari persyaratan  tambahan  sebagaimana  yang  diatur  oleh  instansi  terkait  seperti  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2017  dan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017,  pelaut  awak  kapal  dan  pelaut perikanan termasuk sebagai PMI. Hal tersebut menyebabkan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan wajib melaksanakan aturan- aturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Menurut  Pasal  22  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara Penempatan Pekerja Migran Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap calon  PMI  yang  telah  memenuhi  persyaratan  untuk  bekerja  di  luar  negeri,  sebelum berangkat  harus  melakukan  pendataan  sidik  jari  biometrik  melalui  SISKO  P2MI  pada Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP). Sehingga setiap pelaut yang hendak bekerja di luar negari wajib terdaftar pasa SISKO P2MI.
Sedangkan berdasarkan Pasal 224 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang  bekerja  di  kapal  dalam  jabatan  apapun  harus memiliki  kompetensi,  dokumen  pelaut,  dan  disijil  oleh  Syahbandar.  Dokumen  pelaut yang  dimaksud  adalah  dokumen  identitas  pelaut  dan  perjanjian  kerja  laut.  Dokumen identitas  pelaut  antara  lain  terdiri  atas  Buku  Pelaut  dan  Kartu  Identitas  Pelaut.  Jika persyaratan tersebut  terpenuhi,  maka bentuk  kesepakatan  antara pelaut dan perusahaan perkapalan untuk bekerja di atas kapal dituangkan dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL). Dalam PKL tersebut tertuang hak-hak dan kewajiban pelaut dan perusahaan perkapalan yang harus dipenuhi.
Saat ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2008,  sama-sama  mengatur  ketentuan  terkait  pelaut.  Terdapat  perbedaan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam masing-masing undang-undang. Oleh sebab itu, proses pemeriksaan secara cermat dan selektif terhadap persyaratan formil dan kebenaran materil  yang  dilampirkan  dalam  permohonan  Paspor  RI  merupakan  upaya  Pejabat Imigrasi  dalam  melakukan  pencegahan  pengiriman  PMI  nonprosedural  ke  luar  negeri dengan modus berprofesi sebegai pelaut.
Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  merupakan  salah  satu  UPT Keimigrasian yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Kemenkumham DKI
Jakarta. Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menkumham Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok meliputi wilayah administrasi Pelabuhan Laut Tanjung Priok, Kabupaten Kepulauan  Seribu,  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara  (Kecamatan  Koja  dan  Kecamatan Tanjung  Priok).  Dengan  posisinya  yang  strategis  (berada  dekat  pelabuhan),  maka berpotensi  tinggi  PMI  nonprosedural  untuk  menggunakan  modus  berprofesi  sebagai pelaut  tersebut  dalam  permohonan  paspornya  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung Priok.
Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan  yang  terjadi,  maka  perlu  dilakukannya  penelitian  mengenai  pencegahan PMI nonprosedural dengan modus berprofesi sebagai pelaut dalam permohonan Paspor RI dengan lokasi penelitian di Kantor Imigrasi Tanjung Priok.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis  ( Yulianto  &  Waluyo,  2020 )  dengan  jenis  penelitian  normatif  empiris. Penelitian hukum dilakukan untuk meneliti implementasi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan di masyarakat ( Efendi & Ibrahim, 2018 ). Data yang diperoleh bersumber  dari  hasil  wawancara,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  berupa  bahan pustaka seperti dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku, tulisan-tulisan ilmiah,  dan  lain  sebagainya (Soekanto,  2019) .  Data  hasil  penelitian  ini  dianalisis secara  kualitatif (Chaedar  Alwasilah,  2019) .  sehingga  mampu  menghasilkan penulisan  yang  bersifat  deskriptif  untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya ( Soekanto, 2015 ).

## Hasil dan Pembahasan
a. Faktor-Faktor  yang  Menyebabkan  Pekerja  Migran  Indonesia  Nonprosedural Mengajukan Permohonan Paspor Republik Indonesia dengan Modus Berprofesi sebagai Pelaut
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) berfungsi sebagai identitas dari pemegang dokumen tersebut dalam melakukan perjalanan ke berbagai negara. Setiap pemilik  dokumen  perjalanan  tersebut  bertanggungjawab  penuh  atas  keabsahan  dan penggunaan  dokumen  perjalanan  tersebut.  Peraturan  keimigrasian  yang  dapat dijadikan  rujukan  adalah  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011,  yakni  Dokumen Perjalanan (Pasal 1 Ayat 13), Paspor (Pasal 1 Ayat 16), dan Surat Perjalanan Laksana Paspor  (Pasal  1  Ayat  17).  Permohonan  DPRI  dapat  dilakukan  di  Unit  Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal  Imigrasi di Kantor Imigrasi terdekat dari domisili pemohon  dengan  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan perundang-undangan,  yang  secara  khusus  diatur  dalam  Pasal  4  Peraturan  Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan
Laksana  Paspor.  Penerbitan  DPRI  dilakukan  melalui  mekanisme  pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan, verifikasi, dan adjudikasi yang tersimpan dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).
Saat ini, WNI tidak hanya menggunakan paspor dengan tujuan wisata, berobat, atau  melanjutkan  pendidikan  ke  negara  lain.  Tetapi  ada  juga  WNI  menggunakan paspor dengan tujuan untuk bekerja di luar negeri. Untuk dapat bekerja di  luar negeri, setiap  PMI  harus  mematuhi  ketentuan  yang  diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2017 dan peraturan yang terkait lainnya. Kenyataannya banyak WNI bekerja sebagai  PMI  tanpa  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-  undangan  yang berlaku.  Padahal  kewajiban  PMI  sudah  diatur  dalam  Pasal  6  Huruf  (f)  Peraturan Menkumham  Nomor  8  Tahun  2014  dengan  melampirkan  surat  rekomendasi  oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota.
Saat  ini  modus  yang  digunakan  PMI  sudah  berkembang,  tidak  hanya  untuk melakukan permohonan paspor tidak hanya untuk tujuan wisata, pendidikan, berobat, ibadah keagamaan, dan kunjungan kebudayaan. Modus yang digunakan PMI bertujuan untuk  bekerja  di  atas  kapal  sebagai  pelaut  internasional.  Saat  ini  Kementerian Perhubungan  Indonesia  melalui  Direktorat  Perhubungan  Laut  telah  mencatat  WNI yang  berprofesi  sebagai  pelaut  berjumlah  1.179.947  orang  dengan  rincian  laki-laki 1.155.602 orang dan perempuan 24.345 orang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa profesi  sebagai  pelaut  menjadi  pekerjaan  yang  minati  oleh  masyarakat  Indonesia. Untuk dapat bekerja di atas kapal, seseorang wajib memiliki Dokumen Identitas Pelaut (DIP)  yang  terdiri  dari  Buku  Pelaut  dan  Kartu  Identitas  Pelaut  (Pasal  1  Peraturan Menteri Perhubugnan Nomor KM 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut) serta  sertifikat  kepelautan  (Sertifikat  Keahlian  dan  Sertifikat  Keterampilan  Pelaut) yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan.
Sertifikat  Keterampilan  Dasar  Keselamatan  ( Basic  Safety  Traning )  dapat diperoleh  dengan  waktu  relatif  singkat  berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal Perhubungan  Laut  Nomor:  HK.103/2/4/DJPL-14.  Hal  tersebut  dimanfaatkan  dan menjadi  celah  untuk  memperoleh  Paspor  RI  oleh  WNI  yang  hendak  bekerja  diluar negeri  secara  illegal  dengan  modus  berprofesi  sebagai  pelaut.  Menurut  teori  tegang ( strain theory ) yang dikemukan oleh Robert K. Merton, meskipun manusia itu pada dasarnya  baik,  karena  kondisi  sosialah  yang  menciptakan  tekanan  atau  stress, ketegangan  dan  akhirnya  kejahatan (Prakoso,  2015 ).  Berdasarkan  data  dari  Kantor Imigrasi Keals I TPI Tanjung Priok (2020), ditemukan WNI dengan inisial nama H. L J dan M terdeteksi saat mengajukan permohonan paspor baru dengan modus berprofesi sebagai  pelaut.  Temuan  tersebut  diketahui  adanya  duplikasi  paspor  dalam  proses verifikasi  dan  adjudikasi  terhadap  penerbitan  paspor  baru  yang  tersimpan  dalam SIMKIM mendeteksi bahwa para pemohon sudah pernah mengajukan paspor sebagai PMI.
Sebagaimana ditegaskan melalui hasil wawancara dengan petugas imigrasi atas nama  Ahmad  Apriandi,  A.Md.Im.,  S.H  (Pejabat  Imigrasi  pada  Subseksi  Pelayanan Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok) yang menyatakan
bahwa permohonan paspor oleh PMI nonprosedural  dengan modus beprofesi  pelaut kerap  terjadi  yang  dipengaruhi  oleh  ketatnya  regulasi  yang  berlaku  saat  ini. Berdasarkan temuan di atas, faktor-faktor yang menyebabkan pengajuan permohonan paspor baru dengan modus berprofesi sebagai pelaut dapat pengaruhi oleh:
1. Faktor pengetatan regulasi
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tidak mengatur secara khusus terkait persyaratan  paspor  bagi  calon  PMI.  Persyaratan  paspor  bagi  PMI  diwajibkan setelah Peraturan Menkumham Nomor 8 Tahun 2014 diundangakan pada tanggal 30  April  2014.  Meskipun  pengetatan  tersebut  bertujuan  untuk  melindungi  PMI, kenyataanya  pengaturan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  disalah  artikan  dengan beranggapan bahwa peraturan yang ada mempersulit mereka bekerja diluar negeri.
2. Faktor ekonomi
Keadaan perekonomian yang sulit mempengaruhi kesempatan setiap orang untuk  mencapai  kehidupan  sesuai  harapan  sehingga  mendorong  seseorang  untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup bagi diri sendiri dan kebutuhan hidup anggota keluarga dengan berbagai upaya. Namun upaya-upaya yang dilakukan tidak selalu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Selain itu  masyarakat memiliki opini  bahwa  penghasilan  ( income )  bekerja  di  luar  negeri  lebih  besar  dari  pada bekerja di Indonesia, serta dapat mengeluarkan dari  belenggu kemiskinan secara singkat.
3. Faktor lapangan kerja dan kesempatan kerja
Jumlah  ankatan  kerja  Indonesia  menurut  data  BPS  pada  Februari  2020 sebanyak 137,91 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,99  persen.  Dari  persentase  TPT  yang  ada,  jumlah  penganguran  di  Indonesia sebanyak  6.881.709  orang.  Dari  data  tersebut  menunjukkan  bahwa  TPT dipengaruhi oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia dan kesempatan kerja yang diberikan  oleh  pemberi  kerja.  Sedangkan  menurut  data  BP2MI  di  bulan  Maret Tahun  2020,  jumlah  PMI  yang  bekerja  diluar  negeri  yang  dengan  tingkat pendidikan  pasca  sarjana  berjumlah  1  (satu)  orang,  sarjana  berjumlah  83  orang, diploma berjumlah 116 orang, SMA berjumlah 5.037, SMP berjumlah 6.018, dan SD berjumlah 5.287. Jika dilihat dari temuan di atas PMI tersebut memiliki tingkat pendidikan rendah. Oleh sebab itu, masyarakat mencari peluang dengan segala cara untuk bekerja.
b. Kendala-kendala  yang  Dihadapi  dalam  Melakukan  Pencegahan  Pemberian Paspor  Republik  Indonesia  kepada  PMI  Nonprosedural  dengan  Modus Berprofesi Sebagai Pelaut
Salah satu bentuk pelayanan keimigrasian diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi  yaitu pelayanan pemberian DPRI dalam hal  ini Paspor RI bagi  WNI. Oleh karena itu, untuk memastikan hwa DPRI tidak disalahgunakan, maka pengawasan
dilakukan  dengan  cara  pengawasan  administrasif  dan  pengawasan  lapangan berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4 Tahun 2017  tentang  Tata  Cara  Pengawasan  Keimigrasian.  Selain  itu,  untuk  menyikapi penyalahgunaan paspor pekerja secara ilegal di luar negeri yang sering terjadi saat ini, Direktur  Jenderal  Imigrasi  menerbitkan  Surat  Ederan  Nomor  IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017.
Menurut  ( Muchsin,  2003 ),  negara  melalui  peraturan  perundang-undangan memberi  perlindungan  hukum  terhadap  subjek-subjek  hukum.  Bentuk  perlindungan hukum  yang  diberikan  oleh  negara  yaitu  penegakan  hukum  untuk  mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan ( Puang, 2015 ).Penegakan hukum dapat bersifat preventif (serangkaian upaya tindakan untuk mencegah sebelum terjadinya  pelanggaran  atau  penyimpangan  ketentuan  yang  ada)  dan  penindakan (represif)  atau  penegakan  hukum  (Reiss,  2020).  Sedangkan  menurut  ( Arief,  2011 ), penanggulangan  kejahatan  (pelanggaran  hukum)  lewat  jalur  non-penal  atau  disebut juga dengan upaya jalur diluar hukum pidana.
Dalam  teori  efektivitas  hukum,  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum ditentukan  oleh  faktor  hukumnya  sendiri  (undang-  undang),  faktor  penegak  hukum (pihak  membentuk  maupun  menerapkan  hukum),  faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung  hukum,  faktor  masyarakat  (lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku dan  diterapkan),  dan  faktor  kebudayaan.  Kelima  faktor  tersebut  merupakan  esensi penegak  hukum,  serta  juga  tolok  ukur  dari  pada  efektifitas  penegakan  hukum  yang saling berkaitan satu sama lain (Novita & Agung Basuki Prasetyo, 2017 ).
Bentuk  upaya  pencegahan  dalam  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Imigrasi Nomor  IMI-0277.GR.02.06  Tahun  2017  dilakukan  pada  proses  permohonan  Paspor RI dan pada saat proses pemeriksaan keimigrasian pada TPI. Pada saat ini, penelitian fokus pada upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah permohonan paspor oleh PMI  nonprosedural  dengan  modus  berprofesi  sebagai  pelaut.  Hal  ini  sebagaimana ditegaskan melalui hasil wawancara dengan petugas imigrasi atas nama Dimas Akhbar Nourzaman  (Analis  Keimigrasian  Pertama  pada  Subseksi  Pelayanan  Dokumen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok), kendala- kendala yang dihadapi  oleh  petugas  dalam  upaya  pencegahan  pemberian  paspor  bagi  PMI nonprosedural yang menggunakan modus berprofesi sebagai pelaut yaitu petugas tidak memiliki aturan pasti terkait persyaratan. Hal tersebut disebakan aturan yang berlaku saat ini saling tumpang tindih. Selain itu, selama ini petugas sulit menilai keaslian dan keabsahan berkas persyaratan pendukung yang ditentukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, pejabat imigrasi pada Kantor Imigrasi mendapat kendala-kendala dalam melakukan pencegahan pemberian Paspor RI kepada PMI Nonprosedural dengan modus berprofesi sebagai pelaut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:
c. Belum  Diaturnya  Regulasi  Secara  Khusus  Terkait  Persyaratan  Permohonan Paspor RI bagi Pelaut
Saat  ini  persyaratan  permohonan  paspor  bagi  pelaut  belum  diatur  secara khusus.  Berbeda  dengan  permohonan  paspor  bagi  WNI  yang  hendak  melakukan ibadah  haji,  umroh,  dan  bekerja  sebagai  PMI  telah  diatur  secara  khusus.  Untuk mencegah mencegah penyalahgunaan paspor dengan tujuan ibadah haji atau umroh, Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor IMI-GR.01.01-1029 tanggal  20  Maret  2017  tentang  Penegasan  Pelaksanaan  Pencegahan  Prosedur Pelaksaan Pencegahan TKI Nomprosedural. Dalam surat tersebut menegaskan bahwa setiap  permohonan  paspor  harus  melampirkan  dokumen  pendukung  seperti  surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan surat keterangan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus/Umroh. Aturan tersebut memuat persyaratan  pendukung  yang  menguatkan  tujuan  penggunaan  paspor  sesuai  dengan tujuannya. Untuk menyikapi hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok meminta pemohon untuk melampir persyaratan tambahan Buku Pelaut atau Sertifikat Keterampilan  Dasar  Keselamatan  ( Basic  Safety  Traning )  bagi  pemohon  yang berprofesi sebagai pelaut.
Jika  dilihat  dari  peraturan  yang  saat  ini  berlaku  terkait  pelaut,  terdapat  dua aturan  yang  bersinggungan  yaitu,  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  dan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  yang  peraturan  pelaksanya  diatur  pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Terdapat perbedaan persyaratan  yang  wajib  dipenuhi  pelaut,  proses  penempatan,  dan  peran  pemerintah daerah.
d. Sulitnya untuk Mengetahui Keaslian dan Keabsahan Dokumen Pendukung yang Dilampirkan untuk Permohonan Paspor
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011,  persyaratan  permohonan paspor wajib melampirkan KTP, KK, dan Akta Lahir. Dokumen tersebut merupakan dokumen  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil (Disdukcapil).  Jika  pada  saat  pengajuan  permohonan  paspor  terdapat  keraguan terhadap keabsahan dari dokumen tersebut, maka Pejabat Imigrasi harus berkoordinasi dengan  instansi  pemerintah  yang  mengeluarkan  dokumen  tersebut.  Pejabat  Imigrasi tidak  dapat  menilai  keabsaan  suatu  dokumen  yang  dikeluarkan  oleh  instansi pemerintah  lainnya.  Oleh  sebab  untuk  meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas  dan akurasi  data  dalam  penerbitan  layanan  keimigrasian,  Direktorat  Jenderal Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dan  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  membuat perjanjian kerjasama. Perjanjian tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 119/2601/DUKCAPIL dan Nomor: IMI-UM.01.01-0466 tentang Pemanfaatan Nomor Induk  Kependudukan,  Data  Kepemdudukan,  Kartu  Tanda  Penduduk  Elekronik,  dan Kartu Identitas Anak Dalam Layanan Keimigrasian. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka  mengefektifkan  validasi  dan  verifikasi  data  pemohon  layanan  keimigrasian (Patmonodewo, 2000)
Persyaratan  permohonan  paspor  bagi  pelaut  tidak  diatur  secara  khusus  dalam undang-undang.  Untuk  memastikan  tujuan  dan  mencegah  penyalahgunaan  paspor, saat ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok meminta pemohon untuk
melampirkan  dokumen  pendukung  Buku  Pelaut  atau  Sertifikat  Keterampilan  Dasar Keselamatan  ( Basic  Safety  Traning ).  Pada  Buku  Pelaut  terdapat  informasi  identitas diri, kualifikasi keahlian atau keterampilan kepelautan, dan pengalaman kerja di atas kapal. Sedangkan Sertifikat Keterampilan Dasar Keselamatan ( Basic Safety Traning ) sebagai syarat awal untuk mendapat Buku Pelaut.
Saat ini Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia belum bisa mengakses data pada Direktorat Perhubungan Laut. Sehingga Pejabat Imigrasi tidak dapat  menilai  keabsahan  dari  Buku  Pelaut  dan  Sertifikat  Keterampilan  Dasar Keselamatan  ( Basic  Safety  Traning ).  Berbeda  dengan  NIK  yang  dapat  di  verifikasi secara  langsung  pada  Sistem  Penerbitan  Dokumen  Perjalanan  Republik  Indonesia (SPDPRI).  Hal  itu  diperlukan  karena  pada  bulan  Februari  2020  terdapat  kasus pemalsuan sertifikat keterampilan kepelautan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ( Islami, 2020 )
Selain  itu,  saat  ini  SPDPRI  juga  belum  terintegrasi  dengan  Sisko  P2MI  dan Sisnaker. Sedangkan data pada Sisko P2MI dan Sisnaker telah terintegrasi satu sama lain. Akibat belum terintegrasinya data pada SPDPRI, menyulitkan Pejabat Imigrasi umtuk mengetahui pelaut terdaftar sebagai PMI atau tidak. Dengan terintegrasi data antar instansi pemerintah terkait untuk memastikan paspor digunakan sesuai dengan peruntukannya (Tantri, 2022)

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan,  ditemukan  bahwa  terdapat  modus  baru  dalam permohonan  paspor  untuk  bekerja  sebagai  PMI  nonprosedural  untuk  bekerja  sebagai pelaut.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan  pengajuan  permohonan  paspor  baru  dengan modus  berprofesi  sebagai  pelaut  dipengaruhi  oleh  faktor  pengetatan  regulasi,  faktor ekonomi dan faktor lapangan pekerjaan yang sulit. Pada dasarnya tujuan pengaturan yang dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  menjamin  dan  melindungi  PMI  yang  bekerja  di  luar negeri.  Sehingga  PMI  dan  keluarganya  mendapat  jaminan  pemenuhan  hak-hak    serta mendapat perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial oleh pemerintah Indoneisa. Tetapi kenyataanya  pengaturan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  disalah  artikan  dengan beranggapan bahwa peraturan yang ada mempersulit mereka bekerja diluar negeri. Selain kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pencegahan pemberian paspor kepada PMI  Nonprosedural  dengan  modus  sebagai  pelaut  diantaranya  adalah  belum  diaturnya regulasi secara khusus  terkait persyaratan permohonan  paspor bagi  pelaut  dan sulitnya untuk mengetahui keaslian dan keabsahan dokumen pendukung yang dilampirkan untuk permohonan paspor.

## BIBLIOGRAFI
Arief,  B.  N.  (2015). Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) . Google Scholar
Chaedar  Alwasilah,  A.  (2019). Pokoknya  kualitatif:  Dasar-dasar  merancang  dan melakukan penelitian kualitatif . Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya. Google Scholar
Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . Google Scholar
Islami,  R. (2020). Efektivitas  Program Simkada  (Sistem Informasi Izin Kapal  Daerah) Dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Perizinan  Usaha  Perikanan  Tangkap  Di  Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara . UMSU. Google Scholar
Budi Lee, E. S. (2017). A theory of migration. Demography , 3 (1), 47–57. Google Scholar
Muchsin, P. (2018). Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Magister Ilmu  Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta . Google Scholar
Novita,  R.  A.,  &  Agung  Basuki  Prasetyo,  S.  (2017).  Efektivitas  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1960  Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  Tanah  Pertanian (Tanah  Kering)  Di  Desa  Bringin,  Kecamatan  Bayan,  Kabupaten  Purworejo.
Diponegoro Law Journal , 6 (2), 1–12. Google Scholar
Patmonodewo, S. (2018). Pendidikan anak prasekolah . Rineka Cipta bekerjasama dengan Departemen Pendidikan & Kebudayaan. Google Scholarvn. Google Scholar
Prakoso, A. (2015). Kriminologi dan hukum pidana . Laksbang Grafika. Google Scholar
Puang, V. M. H. R. (2015). Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan . Deepublish. Google Scholar
Rahmawati, T. M., & WIRATNO, W. (2016). Faktor yang mempengaruhi minat tenaga kerja  untuk  bekerja  ke  luar  negeri  (kasus:  kota  Semarang) .  UNIVERSITAS DIPONEGORO. Google Scholar
Reiss  Jr,  A.  J.  (2020).  Consequences  of  compliance  and  deterrence  models  of  law enforcement  for  the  exercise  of  police  discretion. Law  &  Contemp.  Probs. , 47 , 83. Google Scholar
Soekanto,  S.  (2018).  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  Cet. V, Jakarta, Raja Grafindo Persada . Google Scholar
Soekanto, S. (2016). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2014. Supriadi
Dan Alimuddin, Hukum Perikanan Di Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika . Google Scholar
Tantri, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017. Lex  Privatum , 10 (3). Google Scholar
Yulianto,  B.  W.,  &  Waluyo,  B.  (2019  Implikasi  Hukum  Tidak  Diwajibkannya Pembuktian  Tindak  Pidana  Asal  (Tinjauan  Pasal  69  UU  No.  8  Tahun  2010  dan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  77/PUU-XII/2014). Humani  (Hukum  Dan Masyarakat Madani) , 10 (2), 229–255. Google Scholar

## Copyright holder:
Brianta Petra Ginting, Hedwig Adianto Mau, Mardi Candra (2022)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: