Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021, halaman 384-395

## Research Article
Tinjauan Perspektif  Hukum Mengenai Efektifitas Pemberian Kartu Nelayan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan
Devina Ayu Dayang Ruby 1* , Retno Saraswati 2
1 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro *devinayuday@gmail.com

## ABSTRACT
Fisherman Card is the main requirement so that fishermen can access programs issued by the government, such as Fisherman Insurance Program, Fisherman's Health Program, Provision of Fishing Facilities and Infra- structure, Provision of subsidized fuel and capital in collaboration with banks. The difference in working time between fishermen and the government results in the non-optimal effectiveness of the fishermen's card. The research was conducted by using a normative juridical approach with a literature study to determine the effec- tiveness of the presence of the Fisherman Card and what obstacles are obstacles to its optimization. The im- plementation of the Fisherman Card is in accordance with its objective, namely to become an instrument for the government to be able to channel assistance to fishermen. The welfare of fishermen who hold Fisherman Cards has increased, but there are also many fishermen who do not hold Fisherman's Cards because of the fishermen's lack of awareness of the importance of having Fisherman's Cards. The increase in the number of Fisherman Card holders until November shows that the regulations have been well accommodated. The main obstacles faced by the Department of Maritime Affairs and Fisheries are the weak supervision and law en- forcement at sea, as well as human resources who have not been trained in operating computers to input data on fishermen and ships.
Keywords: Fisherman Card; Regulatory Effectiveness; Government Assistance.

## ABSTRAK
Kartu  Nelayan  merupakan  syarat  utama agar nelayan  dapat  mengakses  program  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah, seperti Program Asuransi Nelayan, Program SeHAT Nelayan, Pemberian Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan, Pemberian BBM bersubsidi dan Permodalan yang bekerjasama dengan pihak perbankan. Adanya perbedaan jam kerja antara Nelayan dan Dinas Perikanan berakibat tidak optimalnya efektifitas dari Kartu  Nelayan. Penelitian  dilakukan menggunakan metode  pendekatan yuridis normatif dengan  studi kepustakaan untuk mengetahui efektifitas dari kehadiran Kartu Nelayan serta hambatan apa saja yang men- jadi  kendala pengoptimalannya. Pelaksanaan  Kartu  Nelayan  sesuai  dengan  tujuannya yakni  menjadi instrumen bagi pemerintah untuk dapat menyalurkan bantuan kepada nelayan. Kesejahteraan bagi nelayan pemegang Kartu Nelayan sudah meningkat, namun banyak pula nelayan yang belum memegang Kartu Ne- layan karena kurangnya kesadaran para nelayan akan pentingnya memiliki Kartu Nelayan. Adanya kenaikan jumlah pemilik Kartu Nelayan hingga Bulan November menunjukan bahwa regulasi sudah terakomodir dengan baik. Hambatan utama yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yakni lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum di laut, serta Sumber Daya manusia yang belum terlatih dalam pengoperasian komputer untuk menginput data nelayan dan kapal.
Kata kunci: Kartu Nelayan; Efektifitas Regulasi; Bantuan Pemerintah.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## A. PENDAHULUAN
Umumnya nelayan hidup dalam keterbatasan. Keterbatasan ekonomi tersebut tampak pada tingkat pendapatan  nelayan  yang  rendah.  Keterbatasan sosial, di  mana  nelayan  tidak  mampu  mengambil bagian  dalam  kegiatan  ekonomi  pasar  yang menguntungkan  dan  kelembagaan  sosial  lainnya. Keterbatasan politik, karena adanya sistem nilai yang dipaksakan dari luar dan tidak dilibatkannya mereka untuk  berpartisipasi  dalam  peran  pengambilan keputusan.  Keterbatasan-keterbatasan  lainnya seperti sarana pendidikan, kesehatan, akses modal, jaringan informasi dan transportasi (Hendratmoko, & Marsudi, 2010).
Negera  Indonesia  dikenal  sebagai    negara maritim, karena  wilayahnya adalah  kepulauan sehingga  mengandung  sumber  daya  ikan  yang sangat  tinggi  tingkat  kesuburannya  dan  merupakan karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  sejak  dulu  kala dimanfaatkan  oleh  rakyat  Indonesia  secara  turun temurun (Soemarmi, 2010). Perairan Indonesia mem- iliki aneka sumber daya alam yang melimpah, salah satu diantaranya adalah ikan yang sangat berlimpah pula serta beraneka ragam jenisnya (Supriadi, 2011). Maka wajar saja jika Pemerintah Indonesia mengem- bangkan  sistim  jaminan  sosial  khususnya  kepada masyarakat  yang  berprofesi sebagai  Nelayan  agar dapat  mewujudkan  kesejahteraan  kehidupannya. Jaminan sosial tersebut dikeluarkan pemerintah me- lalui  program dengan  output Kartu  nelayan. Kartu Nelayan tersebut ialah  kartu Identitas  nelayan  yang diterbitkan  oleh  dinas  kabupaten/kota  yang  mem-
bidangi kelatutan dan perikanan (Abdurrahman, Ari- fin, & Harjito, 2008). selain fungsi Identitas, kartu Ne- layan  juga  dapat  memudahkan  perlindungan  dan pemberdayaan  nelayan  serta  pembinaan  terhadap nelayan baik berupa bantuan langsung maupun ban- tuan berupa sosialisasi.
Kartu  Nelayan diharapkan  menjadi  materi kongkrit  proses  pemberdayaan  nelayan  sebagai mitra  pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya perikanan  dan  upaya  peningkatan  pendapatan secara berkelanjutan, efektif, dan tepat sasaran. Hal ini bertujuan untuk melindungi nelayan dari intervensi adanya  migrasi  dari  profesi  lainnya  yang  ikut menangkap ikan tanpa izin sehingga dikemudian hari hanya  pemegang  kartu  yang  boleh  melakukan penangkapan ikan di laut secara sah. Upaya lainnya dilakukan  melalui  fasilitas  asuransi  bagi  nelayan  di seluruh  Provinsi  (Satria,  2012). Pemerintah  masih kesulitan dalam menentukan kategori nelayan miskin atau  lemah  termarginalisasi  butuh  perhatian  yang sangat  serius,  sehingga  perlu  melakukan  perlakuan agar bantuan terhadap nelayan dapat dijangkau dan lebih  fokus  tepat  sasaran (Lestari,  Mudzakir, & Boesono, 2014).
Negara  pada  dasarnya  harus  mengupayakan kesejahteraan,  bertindak  adil  yang  dapat  dirasakan seluruh  masyarakat  secara  merata  dan  seimbang, bukan  mensejahterakan  golongan  tertentu  namun mensejahterakan  seluruh  rakyat. Solusi  dari  Koalisi Perempuan  Indonesia  tentang  Rancanga Undang - Undang Perlindungan  &  Pemberdayaan  Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, merupa- kan harapan baru bagi laki-laki, perempuan, di sega-

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
386
la  usia  yang  hidup  sebagai  di  komunitas  nelayan maupun  kawasan pesisir  (Tim  Koalisi  Perempuan, 2015). Dalam  bidang  perikanan, maka  diperlukan adanya pengelolaan di bidang perikanan. Untuk itu, diperlukan suatu aturan atau hukum yang memadai- dan  hal  tersebut  sejalan  dengan  negara  Indonesia yang merupakan negara hukum (Supramono, 2011).
Citra kemiskinan yang melekat pada masyarakat ne- layan merupakan suatu hal yang sangat disayangkan bahkan  hal  tersebut  merupakan  suatu  ironi  meng- ingat  wilayah perairan  Indonesia  lebih  luas dibandingkan  dengan  wilayah  daratannya (Imron, 2003). Masyarakat nelayan masih bergantung   pada hasil   sumber   daya alam   yang   berasal   dari   laut untuk keberlangsungan        hidup        keluarganya. Keberadaan    ikan di    perairan    laut Indonesia sangatlah    melimpah,    namun  masih    banyak    ne- layan  tradisional  yang terjebak  dalam  perangkap kemiskinan (Pioh,  Waworundeng,  &  Pangemanan, 2020). Perlu  dicari  alternatif  kebijakan  yang terkonsep  dengan  baik  yang  dapat  mengentaskan akar kemiskinan di desa nelayan (Sartika, 2011).
Kesejahteraan dalam  bidang  kelautan dimak- nai sebagai pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmu- ran  rakyat.  Dalam  kaitan  ini,  Kementerian Kelautan dan Perikanan senantiasa  memberikan  perhatian penuh terhadap seluruh ‘stakeholders’ kelautan dan perikanan,  yakni  nelayan,  pembudidaya  ikan,  pen- golah/pemasar  hasil  perikanan,  pertambak  garam, dan  masyarakat  kelautan  dan  perikanan  lainnya. Pengukuran kesejahteraan akan  dilakukan menggunakan indikator kesejahteraan (Rahayu, Jay-
usman,  &  Rommadi,  2017). Terdapat  beberapa indikator  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur tingkat kesejahteraan, yaitu kesejahteraan dilihat dari aspek  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi,  angkatan kerja, perumahan, dan sanitasi. Indikator yang umum digunakan  untuk  melihat  tingkat  kesejahteraan nelayan  yaitu  indikator  kesehatan  Badan  Pusat Statistik dan Nilai Tukar Nelayan.
Dari  uraian  permasalahan  di  atas,  maka penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai efek- tifitas  pelaksanaan  peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kartu Ne- layan,  dan  hambatan-hambatan  apa  saja  yang ditemui dalam proses pelaksanaan tersebut.
Beberapa  peneliti  sebelumnya  ada  yang membahas mengenai Kartu Nelayan secara spesifik di lingkup Kota Ambon seperti yang ditulis oleh Meike Tiven, Huliselan, dan Lopulalan dalam artikel berjudul "Efektifitas  Kebijakan  Kartu  Nelayan  Kota  Ambon" (Tiven, Huliselan, & Lopulalan, 2018). Penelitian ter- sebut membahas tentang manfaat adanya kebijakan Kartu Nelayan bagi orang berprofesi nelayan di Kota Ambon.  Penelitian  tersebut  menemukan  bahwa koefisien parameter  kebijakan  Kartu  Nelayan  belum optimal  yakni  sebesar  51%.  Artikel  selanjutnya  ber- judul "Evaluasi Kebijakan Kartu Nelayan di Kota Ma- nado" oleh Aldi Pioh, Welly Waorundeng, dan Fanley Pangemanan  juga  menemukan  hasil  bahwa  Ke- bijakan  Kartu  Nelayan  disana  belum  efektif,  artikel tersebut mengulas evaluasi kebijakan Kartu Nelayan dalam  ranah  Ilmu  Pemerintahan dimana  mereka membahas lebih kepada teknis teknis pendistribusian pemberian  Kartu  Nelayan  serta  menjabarkan  ham-

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
387
batan  yang  ditemui  dalam  prosesnya (Pioh,  Wa- worundeng,  &  Pangemanan,  2020). Penelitian yang lebih  mengerucut  terkait  dengan  efektifitas  regulasi pemerintah adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Su- hari Yanto dan Fitri Eriyanti dengan judul "Efektifitas Pemanfaatan  Kartu  Nelayan  dalam  Rangka  Pem- berdayaan  Nelayan  Tradisional  di  Kecamatan  Koto Tengah  Kota  Padang"  (Yanto,  &  Eriyanti,  2019). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pemanfaa- tan Kartu Nelayan di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, tidak efektif. Cakupan yang lebih luas, ter- dapat  artikel  internasional  yang  membahas  terkait kesejahteraan nelayan, yakni artikel karangan Alber- to  A.R.  Lein  &  Nyoman  Djinar  Setiawina  berjudul "Factors Affecting The Fishermen Household Income and Welfare" yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan para nelayan dan ditemukan bahwa secara tidak langsung faktor biaya produksi,  teknologi,  dan  hasil  tangkapan  ikan memiliki pengaruh  yang  signifikan terhadap pendapatan  nelayan sehingga  mempengaruhi kesejahteraan nelayan (Lein, & Setiawina,  2018). Adapun  artikel  internasional terkait lainnya  berjudul "Forecasting  the  welfare  of  fishermen  and  aquacul- ture  farmers  in  Indonesia:  Data  Mining  Approach” karangan Wellem Anselmus Teniwut, Frischilla Pen- tury,  dan  Yuliana  Anastasia  Ngamel.  Dalam penelitian  tersebut  ditemukan  bahwa  indikator ekonomi  mikro  konsumsi  menunjukkan  inflasi  faktor makro  ekonomi  berpengaruh  negatif  pada  kese- jahteraan  nelayan (Teniwut,  Pentury,  &  Ngamel, 2019) .
Tiga artikel nasional diatas membahas efektifi- tas dari Kartu Nelayan tidak melalui perspektif hukum melainkan perspektif ranah Perikanan dan ranah Ilmu Pemerintahan.  Ketiga artikel  tersebut  belum  ada yang menjabarkan hambatan-hambatan yang muncul dari  proses  pengoptimalan  penyebaran  Kartu  Ne- layan  oleh Dinas  Perikanan.  Dalam  penelitian  ini akan memuat hambatan-hambatan yang muncul dari berbagai faktor dengan berbagai perspektif. Tujuann- ya agar ketidakoptimalan dari penyebaran Kartu Ne- layan  tidak  dipandang  hanya  disebabkan  oleh pemerintah  saja,  namun  juga  kelalaian  tiap  individu yang  terlibat  dapat  menjadi  faktor  penghambat  dari pengoptimalan Kartu Nelayan. Sedangkan dua jurnal internasional lainnya lebih fokus membahas tentang kesejahteraan  nelayan  dan  faktor  apa  saja  yang dapat mempengaruhi turun atau naiknya kesejahter- aan bagi nelayan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  penulisan  hukum  ini  menggunakan metode  pendekatan yuridis normatif dengan  studi kepustakaan.  Penelitian  ini  menggunakan  bahan hukum  sekunder, jurnal, buku-buku,  skripsi,  tesis, maupun  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan  dengan  Kartu  Nelayan. Yangmana mengacu  pada  hukum  dan  peraturan  perundang – undangan  dapat  membuat  peneliti  menangkap  dan menerka  kandungan  filosofis  yang  ada  di  belakang Undang – Undang itu dengan melakukan interpretasi sistematis (Marzuki, 2010). Adapun peraturan perun- dang-undangan  yang  dipakai  antara  lain:  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan,  dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun  2016  tentang  Kartu  Nelayan.  Untuk mendapatkan data yang komprehensif, Penelitian ini mengumpulkan  sumber  data  primer  dengan melakukan  wawancara  dengan  Bapak  Sujianto  dari Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Jawa  Ten- gah.  Data-data  tersebut  dianalisis  dengan  metode analisis  kualitatif. Penelitian  ini  dilakukan  dengan tujuan  untuk  memahami  bahan-bahan  hukum  yang mengcakup asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 (Sugiyono, 2009).
Spesifikasi  penelitian  dilakukan  secara deskriptif  analitis yang bertujuan menggambarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dikait- kan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut  permasalahan diatas (Soerjono,  & Mamudji, 2014). Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena analisis datanya menggunakan pendekatan  kualitatif,  data-data  penelitian  tersebut tidak  berupa  angka-angka namun kata-kata  verbal (Suteki, & Taufani, 2018). Terhadap data-data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan selanjut- nya akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diajukan (Ashofa, 2013).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Efektifitas Kartu  Nelayan dalam  Upaya  Pen- ingkatan Kesejahteraan Nelayan
Proses  penerbitan  kartu  nelayan  dimulai dengan sosialisasi kepada para nelayan dan petugas pelabuhan  oleh  Dinas.  Pemerintah  pusat  menye- diakan  dana  dekonsentrasi  ke  Dinas  Kelautan dan Perikanan  Provinsi  termasuk untuk  sosialisasi  dan aplikasi  Pengembangan  Usaha  Penangkapan  Ikan (Kiswanto,  2017). Selanjutnya  petugas  mendatangi para  nelayan  perorangan  untuk  meminta  mengisi data formulir. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi kemudian menginput  data  melalui  jasa  enumerator yang telah ditunjuk. Setelah  formulir  terisi  lengkap maka  selanjutnya    formulir  diserahkan  kepada Petugas  Dinas  Kelautan  Perikanan  maupun pelabuhan  untuk  didaftarkan  ke  aplikasi  Kartu Nelayan. Dalam hal ini petugas memerlukan jaringan internet  yang  lancar  sehingga  tidak  terjadi penumpukan  formulir (Tim Editor Universitas  Ter- buka, 2017).
Selanjutnya, data yang telah dikirim ke Dinas akan  mendapatkan  Nomor  Induk  Kartu.  Kemudian, proses kartu nelayan dicetak di Dinas Kelautan dan Perikanan  provinsi dengan alat  pencetakan  untuk mencetak  kartu  yang  disediakan  oleh  aplikasi Pengembangan  Usaha  Penangkapan Ikan (Dani- arsyah,  2019). Tiap  kab/kota  yang  sudah  mendata melalui form, diinput, validasi dan dicetak. Data yang ada di aplikasi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan  kemudian diakumulasi ke dalam data Kemen- terian  Kelautan  dan  Perikanan.  Proses  Pencetakan kartu  merupakan  kewajiban  Dinas.  Dinas  tetap menyimpan  data  secara  elektronik  namun  kartu fisiknya  diberikan  kepada  nelayan  melalui  Dinas Kelautan dan Perikanan / Pelabuhan. Data tersebut

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
389
dapat  dikumpulkan  atau  ditabulasi  sehingga  dapat diketahui beberapa aspek diantararanya yaitu: jumlah nelayan,  jumlah  kapal,  jenis  kapal,  pendapatan masyarakat  nelayan,  wilayah  sebaran  nelayan, jumlah  masyarakat  nelayan  dan  tingkat  pendidikan nelayan  dan  keluarganya.  Menurut  penulis, Kelebi- han dari sistem pendataan online agar tidak ada ka- sus kartu ganda, apabila sudah tersistem maka tidak akan terjadi data ganda (Sujianto, 2019).
Kartu  Nelayan  adalah  identitas  para  nelayan Indonesia. Nelayan  merupakan  suatu  kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada  hasil  laut,  baik  dengan  cara  melakukan penangkapan  ataupun  budidaya.  Mereka  pada umumnya tinggal di pinggir pantai sebuah lingkungan pemukiman  yang  dekat  dengan  lokasi  kegiatannya (Rohimah, 2009). Sumber nafkah utama dalam me- menuhi kebutuhan hidup bagi orang yang berprofesi sebagai nelayan yakni dengan cara menangkat ikan (Siombo,  2010) Kartu  Nelayan  digunakan  sebagai tanda  pengenal  bagi  nelayan  Indonesia.  Kartu Nelayan  selain  berfungsi  sebagai  identitas  nelayan juga  sekaligus  merupakan  instrumen  pemerintah dalam  menjalankan  kebijakan  dan  langkah-langkah inisiasi  pemberdayaan  nelayan  agar  mandiri, profesional,  dan  taat azas  dalam  upaya penangkapan  ikan.  Kartu  Nelayan  menjadi  syarat bagi  nelayan  untuk  mendapatkan  bantuan  dari pemerintah  seperti  asuransi  nelayan  dan  bantuan kapal (Kiswanto, & Andi, 2017).
Kartu  Nelayan  sebagai  identitas  pembinaan, basis  data  jumlah  nelayan  dalam  rangka  pengem- bangan usaha  nelayan  dan  melindungi  profesi  ne-
layan. Fungsi dari kepemilikan Kartu Nelayan antara lain  adalah  berupa  bantuan  bahan  bakar  minyak  & premi asuransi. Syarat mutlak untuk mendapat ban- tun pemerintah adalah harus punya kartu nelayan.
Program  dari  Kementerian Kelautan  dan Perikanan dikerjakan oleh Dinas Kelautan dan Peri- kanan  provinsi,  dibantu  Dinas  Kelautan  dan  Peri- kanan kabupaten/kota beserta enumerator, sehingga Kementerian Kelautan  dan Perikanan Pusat  tinggal terima  jadi.  Hanya yang berkepentingan  saja  yang bisa  melihat  data  Kementerian Kelautan  dan Perikanan seluruh Indonesia  (Himawan dkk, 2021) Namun untuk detailnya tetap merujuk pada data Di- nas Kelautan dan Perikanan per provinsi (Ratumakin, & Kaha, 2020)
Sebanyak  53.700  nelayan  terasuransikan dengan jangka waktu pertanggungan selama 1 tahun yang  dimulai  sejak  diterbitkan  polis.    Data  masuk sampai  tanggal  19  November  2018  sejumlah  1960 nelayan  di  Semarang  telah  memiliki  kartu  nelayan. Sebagian besar  merupakan  nelayan  pemilik  kapal dan  sisanya  sebagai pekerja. Walaupun  pada 2016 target  pemenuhan  Bantuan Premi  Asuransi  bagi Nelayan  hanya  tercapai  67% saja (Departemen Kelautan  dan  Perikanan,  2002).  Namun presentase tersebut kian meningkat tiap tahunnya menandakan bahwa  kepemilikan  Kartu  Nelayan  di  Provinsi  Jawa Tengah juga meningkat. Karena syarat mutlak untuk mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah  adalah memiliki  Kartu  Nelayan  aktif.  Syarat-syarat  lainnya yaitu memiliki rekening tabungan atau membuat Su- rat  Pernyataan  Kesanggupan  memiliki  rekening  ta- bungan,  menggunakan  kapal  penangkapan  ikan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
390
berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT),  berusia  maksimal  65  tahun  pada  tanggal  31 Desember 2017, tidak pernah mendapatkan bantuan program  asuransi  dari  Pemerintah  Daerah  atau pernah  mendapatkan  program  asuransi  dari Pemerintah Daerah namun Polis asuransinya sudah berakhir  masa  berlakunya atau  jenis  risiko  yang  di- jamin  berbeda,  bagi  Nelayan  yang  telah  mendapat- kan bantuan premi asuransi dari Kementerian Kelau- tan dan Perikanan tahun 2016 tidak boleh diusulkan kembali  dan  diharapkan  dapat  mengikuti  program asuransi  secara  mandiri,  tidak  menggunakan  alat penangkapan  ikan  yang  dilarang berdasarkan  pera- turan perundang-undangan; dan terakhir, Patuh pada ketentuan  yang tercantum  dalam  Polis  Asuransi (Permatasari, Suharso, & Hartanto, 2020)
Apabila  kartu  Nelayan  telah  terdistribusi, maka  selanjutnya  adalah  proses  pendaftaran  asur- ansi dengan membayar premi dan proses klaim apa- bila terjadi kecelakaan, dan atau kematian terhadap Nelayan. Alur proses klaim diawali dari laporan dari masyarakat/  keluarga/  ahli  waris/  nelayan  ter- tanggung. Apabila kecelakaan terjadi di laut/ perairan maka  laporan  harus  dimulai  kepada  Kepala  De- sa/Lurah  setempat  untuk  diteruskan  kepada Syahbandar/  kepala  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten/ kota/ Polisi Perairan. Apabila kecelakaan terjadi  di  daratan  maka  laporan  langsung  kepada Kepala Desa/Lurah setempat untuk diteruskan kepa- da  Dinas  Kelautan dan Perikanan Kabupaten/  kota, keduanya mensyaratkan adanya Formulir AN5 beser- ta  lampiran-lampirannya. Setelah dokumen  terkum- pul, laporan diteruskan ke Dinas Kelautan dan Peri-
kanan  provinsi  lalu  ke  direktur  bagian  klaim  untuk diverifikasi.  Apabila  sudah  lengkap  maka  dokumen diserahkan ke penanggung cabang atau pusat untuk pengesahan klaim. Apabila dokumen belum lengkap diserahkan pada Dinas Kelautan dan  Perikanan Ka- bupaten  Kota  kembali  untuk diperbaiki (Rosellasari, 2017).
Uraian  diatas  menunjukkan  bahwa  penyeba- ran  Kartu  Nelayan  belumlah  efektif,  namun  Upaya pemberian  manfaat  terhadap  pihak  nelayan pemegang  Kartu  Nelayan  sudah  dilakukan  secara optimal. Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah berusaha semaksimal mungkin agar penyeba- ran  Kartu  Nelayan  dapat  menyeluruh.  Namun  me- mang  haruslah  semua  pihak  yang  mengusahakan pengoptimalan penyebaran Kartu Nelayan tersebut. 2. Hambatan – Hambatan  yang  Dihadapi  oleh Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Jawa Tengah dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kartu Nelayan
Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan  Perikanan  yang  bersumber  dari  nelayan  salah satunya adalah tingkat kesadaran nelayan terhadap peraturan  masih  rendah. Sebagai  contoh, Nelayan mencantumkan  pekerjaannya  di  Kartu  Tanda Penduduk  dengan  jenis  Pekerjaan  swasta,  bukan nelayan.  Identitas  nelayan  berupa  Kartu  Tanda Penduduk Elektronik  belum  semua  memiliki (Sujianto, 2019). Kemudian, Nelayan sulit ditemui di daratan karena jam kerjanya sebagian besar berada di  laut. Sedangkan  saat  nelayan  sedang  di  daratan dan  mau  mengurus  Kartu  Nelayan,  Dinas  Kelautan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
391
dan  Perikanan  sedang  libur. Alangkah  baiknya apabila  sebelum  enumerator  datang  menginput, pihak enumerator membuat janji temu dengan warga melalui  Kepala  Desa  setempat  agar  tidak  terjadi miskomunikasi. Namun  tetap  saja  walaupun  Dinas Kelautan dan Perikanan sudah memiliki nomor tele- pon genggam nelayan, mereka tetap sulit dihubungi. Tak jarang pula nelayan yang tidak memiliki telepon genggam.
Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan  Perikanan  yang  bersumber  dari Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih condong kepada per- masalahan  IT.  Dimana belum  ada  jaringan  website yang terintegrasi antar instansi satu dengan yang lain sehingga  bisa  jadi  data  yang  sudah  diinput  belum tervalidasi di instansi yang lain. Jadi apabila membu- tuhkan data detail tentang penerima kartu nelayan di daerah  maka  tidak  dapat  langsung  ke  Kementerian namun harus ke Provinsi atau Kabupaten/Kota. So- lusi  sementara  ini  baru  sebatas  penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) belum sampai tahap  aplikasi  teknologi.  Contoh  kerjasama  Kemen- terian Perikanan dan Kelautan dengan Badan Mete- orologi  Klimatologi  dan  Geofisika  tentang  Penye- diaan,  Pemnafaatan,  Pengembangan  Informasi  Me- teorologi,  Klimatologi  dan  Geofisika  (BMKG)  untuk Sektor  Kelautan  dan  Perikanan (Direktorat Jendral Perikanan  Tangkap,  2013).  Kemudian  lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut. Sebagai gambaran,  penggunaan  alat  tangkap,  jumlah  Awak Kapal  dan  ukuran  kapal  berbeda  dengan  yang  ter- cantum dalam Kartu Nelayan. Sumber Daya Manusia yang  belum  terlatih  dalam  pengoperasian  komputer
juga  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat  karena penginputan data nelayan dan kapal jadi tidak teror- ganisir. Yang sering terjadi ialah petugas Enumerator kesulitan  dalam  mengoperasikan  aplikasi  Pengem- bangan Usaha Penangkapan Ikan karena keterbata- san waktu maupun usia yang sudah berusia 30 tahun ke atas atau karena tidak mahir dalam menggunaka- kan  perangkat  teknologi  sebelumnya. Kemudian faktor penghambat IT lainnya adalah database belum dikelola  dengan  baik  sehingga  memerlukan  pengel- olaan dengan tingkat keamanan data standar perus- ahaan  besar  karena  menyangkut  data  seluruh provinsi. Namun Bank Rakyat Indonesia (BRI) sudah bekerjasama  dengan  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  untuk  membackup  seluruh  data  nelayan dan dua kapal dalam satu database guna penyaluran Kartu Nelayan lebih aman dan tersistemasi merupa- kan solusi yang sudah ada. Hambatan yang terakhir adalah kurangnya ketersediaan sarana komputer dan jaringan internet terutama di area pesisir pantai.
Hambatan-hambatan  dari  berbagai  perspektif diatas  sukar  dihindari  karena  kurangnya  kesadaran dari  nelayan  yang  seharusnya  menjadi  pihak  yang diuntungkan serta hambatan dalam bidang IT meru- pakan  hal  krusial  yang  sudah  seharusnya  dibenahi. Sebagai  upaya  menuntaskan  hambatan-hambatan yang ada, harusnya terdapat segala solusi bagi tiap hambatan yang muncul. Tingkat kesadaran para ne- layan  yang  masih  rendah  merupakan  wujud  masih dibutuhkannya  sosialisasi  oleh  Dinas  Kelautan  dan Perikanan untuk nelayan agar paham seberapa pent- ingnya kepemilikan Kartu Nelayan. Kepala Desa ha- rus memiliki telepon genggam, atau setidak-tidaknya

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
nomor yang mudah dihubungi oleh pihak pemerintah agar  tidak  terjadi  lagi  miskomunikasi  antara  pihak nelayan  dan  pihak  pemerintah  dalam  upaya  pen- dataan Kartu Nelayan. Serta perlunya berbagai pen- ingkatan  yang  harus  dilakukan  oleh  bidang  IT  dan SDM di Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti peningkatan operasi pengawasan di laut dan koordi- nasi dengan aparat penegak polisi air, mengadakan tes  IT  sebelum  menerima tenaga  kerja  enumerator, memberikan  pelatihan  kerja  kepada pada enumera- tor.

## D. SIMPULAN
Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kartu Ne- layan di Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan baik dibuktikan  dengan  jumlah  kenaikan  penerima  Kartu Nelayan  dan  perluasan  jenis  manfaat  asuransi  dari Kartu Nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan kini  memiliki  database  jumlah  nelayan,  jumlah penghasilan nelayan, dan jenis kapal setelah adanya Kartu  Nelayan  yang  di  rekap  secara  daring.  Kartu Nelayan  juga  menciptakan  rasa  aman  bagi  nelayan yang  dulunya  merasa  khawatir  akan  resiko  kerja tinggi  yang  di  hadapi  oleh  masyarakat  nelayan. karena  dengan  memiliki  Kartu  Nelayan,  nelayan dapat  melakukan  klaim  Bantuan  Asuransi  bagi Nelayan. Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  oleh Dinas  Kelautan  dan   Perikanan  Provinsi  Jawa  Ten- gah dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kartu Nelayan  yaitu  Tingkat  kesadaran  nelayan  terhadap peraturan masih rendah, Lemahnya pengawasan dan
penegakan  hukum  di  laut,  Sumber  Daya  Manusia yang  belum  terlatih  dalam  pengoperasian  komputer untuk menginput data nelayan dan kapal, Database belum  dikelola  dengan  baik  sehingga  memerlukan pengelolaan dengan tingkat keamanan data standar perusahaan  besar  karena menyangkut data  seluruh provinsi. Belum adanya jaringan website yang terin- tegrasi antar instansi satu dengan yang lain sehingga mengakibatkan data yang sudah diinput belum terval- idasi  di  instansi  yang  lain, Terlalu  banyak dokumen yang  harus  diurus  apabila  nelayan  sebagai  pemilik kapal, Nelayan sulit ditemui di daratan karena peker- jaannya sebagian besar berada di laut.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Abdurrahman, Agus., Arifin, Saru., & Harjito, D. Agus.
(2008). Model Kebijakan Nelayan Bantul Ditin- jau dari Perspektif Ekonomi dan Hukum. Jurnal Fenomena: JurnalIlmu-Ilmu Sosial Humaniora, Vol.6,(No.1),pp.1-19. https://journal.uii.ac.id
/index.php/Fenomena/article/view/97
Daniarsyah,  D.  (2019).  Efektifitas  Pelaksanaan  Ke- bijakan  Kartu  KUSUKA  pada  Kementerian Kelautan dan Perikana. Journal of Indonesian
Public  Administration  and  Governance  Stud- ies,Vol.3,(No.2),pp.628-643. http://dx.doi.org/
10.31506/jipags.v3i2.7552
Hendratmoko, Christiawan., & Marsudi, Hidup.(2010).
Analisis Tingkat Keberdayaan Sosial Ekonomi Nelayan  Tangkap  di  Kabupaten  Cilacap. Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi, Vol.6, (No.1),

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
pp.1-17. https://journal.kopertis6.or.id/index. php/sosek/article/view/1
Himawan, Bismar., Arief, Andi., Fachry, Mardiana., &
Amri,  Andi. (2021).  Analisis  Efektifitas  Kartu KUSUKA  dalam  Rangka  Pemberdayaan  Ne- layan. Journal  of  Fisheries  Socio-Economic, Vol.1,(No.1),pp.1-14. https://journal.unhas.ac. id/index.php/ponggawa/article/view/13419/715 2
Imron, M. (2003). Kemiskinan dalam Masyarakat Ne- layan. Jurnal  Masyarakat  dan  Budaya,  Vol.5 (No.1),pp.63-82. https://doi.org/10.14203/jmb. v5i1.259
Kiswanto.  (2017).  Analisis  dan  Sistem  Informasi Kartu Nelayan untuk Masyarakat Studi Kasus : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepu- lauan Bangka Belitung, Riau. Journal of Com- puterScience,Vol.4,(No.1),pp.20-35. https://doi.org/10.30606/rjocs.v4i1.1444
Kiswanto, & Andi.(2017). Analisis  dan Perancangan Sistem  Informasi  Kartu  Nelayan  untuk Masyarakat Kabupaten Bangka Barat Berbasis Dekstop.  Studi  Kasus:  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Kabupaten  Bangka  Barat. Jurnal SISFOKOM, Vol.6, (No.2), pp.152-163. https://doi.org/10.32736/sisfokom.v6i2.262 Lein, Alberto., & Setiawina, Nyoman.(2018). Factors Affecting  The  Fishermen  Household  Incime and  WelfareI.  International  Research  Journal of Management, IT, & Social Sciences, Vol.5, (No.4),pp.80-90. https://doi.org/10.21744/ irjmis.v5n4.266
Lestari,  Sri.,  Mudzakir,  Abdul  Kohar.,  &  Boesono,
Herry.(2014).  Jurnal  Analysis  Welfare  Level Fisher  of    Traps Catching  Swimming  Crab  in Betahwalang  Village. Journal  of  Fisheries Vol.3,(No.3),pp329-338. https://ejournal3. un- dip.ac.id/index.php/jfrumt
Tiven, Meike.,  Huliselan,  N.  V.,  &  Lopulalan,  Y.
(2018).  Efektifitas  Kebijakan  Kartu  Nelayan  di Kota  Ambon. Jurnal  Triton,  Vol.14,
(No.2),pp.76-87. https://ojs3.unpatti.ac.id/ in- dex.php/triton/article/view/803
Ratumakin, Paulus Adrianu KL., & Kaha, Hendrikus L.(2020). Evaluasi Pelaksanaan Kartu Nelayan di  Kota  Kupang. Jurnal  UNWIRA,  Vol.1, (No.1),pp.43-54. https://doi.org/10.30822/
jap.v1i1.425
Permatasari,  Linda.,  Suharso,  Pudjo.,  &  Hartanto, Wiwin. (2020). Implementasi Program Bantuan Premi  Asuransi  Nelayan  pada  Masyarakat Pesisir  Pantai  Puger  Kabupaten  Jember. Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Ekonomi, Vol.14, (No.1),pp.225-231. https://doi.org/10.19184/ jpe.v14i1.12056
Pioh, Aldi., Waworundeng, Welly.,  & Pangemanan,
Fanley. (2020).  Evaluasi  Kebijakan  Kartu  Ne- layan  di  Kota  Manado. Jurnal  Jurusan  Ilmu Pemerintahan,Vol.2,(No.5),pp.1-12.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalek sekutif/article/view/29458/0
Rahayu,  Sinta.,  Jayusman.,  &  Romadi. (2017).
Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Desa  Sirnoboyo  Kabupaten  Pacitan  Tahun 1998-2014. Journal  of  Indonesian  History,

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Vol.6,(No.1),pp.55-65. https://journal.unnes.ac. id/sju/index.php/jih/article/view/20030 Sartika, I. (2011). Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan. Jurnal  Administrasi  Negara,  Vol.11, (No.2),pp.111-124. http://ejournal.unri.ac.id/ index.php/jiana/article/view/592/585
Teniwut,  Wellem  Anselmus.,  Pentury,  Frischilla.,  &
Ngamel,  Yuliana  Anastasia.(2019).  Forecast- ing The Welfare of Fishermen and Aquaculture Farmers in Indonesia : Data Mining Approach.
Journal of  Physics  :  Conference  Series,  Vol.
1175,(No.1),pp.1-7. https://doi.org/10.1088/ 1742-6596/1175/1/ 012066
Yanto, Suhari., & Eriyanti, Fitri.(2019).  Efektifitas Pemanfaatan  Kartu  Nelaya  dalam  Rangka Pemberdayaan  Nelayan  Tradisional  di  Keca- matan  Koto  Tangah  Kota  Padang. Journal  of Multidisciplinary  Research  and  Develop- ment,Vol.1,(No.2),pp.264-271. https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2 J/article/view/48

## BUKU
Ashofa, Burhan. (2013) .Metode  Penelitian  Hukum.
Jakarta : Rineka Cipta.
Departemen  Kelautan  dan  Perikanan.  (2002). Pe-
doman Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Ja- karta: Direktorat  Jenderal  Perikanan  Tangkap Departemen  Kelautan  dan  Perikanan  dengan
Japan International Cooperation Agency.
Direktorat Jendral Perikanan Tangkap. (2013). Profil Pelabuhan  Perikanan  Nusantara. Jakarta:
Direktorat Jendral Perikanan Tangkap.
Marzuki, Peter M. (2010). Penelitian Hukum. Suraba- ya : Kencana Prenada Media Group.
Rohimah. (2009). Pemenuhan  Kebutuhan  Pangan dan  Perumahan  pada  Keluarga  Nelayan  di Daerah Rawan Bencana. Bogor: Pustaka An- dromedia.
Satria,  A.  (2012). Perlindungan  Nelayan  Tradisional dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Kelautan. Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Na- sional.
Siombo, Ria M.  (2010). Hukum  Perikanan  Nasional
dan Internasional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Soemarmi,  A.  (2010) Buku  Ajar  Hukum  Perkanan.
Semarang : Undip Press.
Soerjono., & Mamudji, Sri. (2014). Penelitian Hukum
Normatif. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
Sugiyono.  (2009). Metode  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Supramono, G.  (2011). Hukum  Acara  Pidana  &
Hukum  Pidana  di  Bidang  Perikanan.  Jakarta:
Rineka Cipta.
Supriadi.  (2011). Hukum  Perikanan  Indonesia. (Ja- karta : Sinar Grafika Offset.
Tim Editor Universitas Terbuka. (2017). Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart  City.  Tangerang  Selatan: Universitas Terbuka.

## SUMBER ONLINE
Koalisi  Perempuan  Indonesia,  (2015).  Mewujudkan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan,
Program Studi Magister Ilmu Hukum
dan Penambak Garam yang Berkeadilan bagi Laki-Laki  dan  Perempuan. Retrieved  from https://www.koalisiperempuan.or.id/2016/03/16 /mewujudkan-undang-undang-perlindungan- pemberdayaan-nelayan-pembudi-daya-ikan- petambak-garam-yang-berkeadilan-bagi-laki- laki-perempuan/

## WAWANCARA
Sujianto.  (2019).  Kepala  Sub  Bagian  Penangkapan
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Provinsi  Jawa Tengah.

## ARTIKEL SEMINAR
Rosellasari,  S.  (2017).  Sosialisasi  Bantuan  Premi
Asuransi  Bagi  Nelayan  di  Jawa  Tengah. Dipresentasikan  oleh  Kepala  Bidang Perikanan  Tangkap,  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di Fave Hotel Diponegoro Semarang  pada  tanggal  9-10 Agustus 2017.