## POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN GLOBALISASI

## Reni Windiani

## Abstrack
The  strategy  of  the  implementation  of  Indonesian  Foreign  Policy  (IFP)  is  influenced  by  not only domestic situation but also by the growth of the international political climate. The rapid change of  the  international  political  climate  has  to  be  followed  and  analyzed  continuously  in  favour  of  our national  interest.  Further  more,  steps  to  response  those  changes  have  to  be  decided  in  the implementation of IFP in order to reach our national interest.
Keywords : Indonesian Foreign Policy, National Interest .

## A. PENDAHULUAN
Setiap  negara  memiliki  kepentingan  nasional  yang  harus  dicapai. Kepentingan nasional dapat dicapai dalam wilayah negara itu sendiri dan dapat pula dicapai  di  luar  wilayah  negara.  Dalam  hal  pencapaian  kepentingan  nasional dilakukan di luar batas wilayah negara, instrument yang digunakan  ialah Politik Luar Negeri.
Politik  Luar  Negeri  merupakan  refleksi  dari  kondisi  dalam  negeri  dan  pada saat  yang  sama  dipengaruhi  oleh  perubahan –  perubahan dinamis dari lingkungan regional  dan  internasional.  Hal  ini  juga  terlihat  jelas  pada  implementasi  Politik  Luar Negeri  Republik  Indonesia  (PLNRI)  yang  tampak  memiliki  karakteristik  dan  gaya berbeda – beda ditiap – tiap periode pemerintahan.
Periode Orde Lama PLNRI memiliki karakteristik berhubungan akrab dengan kubu  negara –  negara  komunis,  serta  bergaya Konfrontatif .  Periode  Orde  Baru PLNRI memiliki karakteristik berhubungan karib dengan kubu negara - negara Barat serta  bergaya Low  Profile-Kooperatif .  Sedangkan  pada    periode  Orde  Reformasi PLNRI  memiliki  karakteristik  berkawan  dengan  semua  negara  serta  bergaya Aktif- Diplomatis .
Perubahan  karakteristik  dan  gaya  dalam  pelaksanaan  PLNRI  lebih  sering disoroti  dari  aspek  situasi  dan  kondisi  dalam  negeri,  pada  tulisan  ini  perubahan karakteristik  PLNRI  akan  disoroti  dari  aspek  perubahan  situasi  dan  kondisi lingkungan  internasional.  Secara  khusus  tulisan  ini  akan  membatasi  pada pelaksanaan  PLNRI  di  bawah  kepemimpinan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudoyono dari tahun 2004 hingga tahun 2009.

## B. PEMBAHASAN
B.1. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA.

## B.1.1. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia
Landasan  idiil  PLNRI adalah  dasar  negara  Republik  Indonesia  yaitu Pancasila  yang  berisi  pedoman  dasar  bagi  pelaksanaan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  yang  ideal  dan  mencakup  seluruh  sendi  kehidupan  manusia. Landasan konstitusional PLNRI adalah UUD 1945 alinea pertama dan alinea keempat, serta pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 11 dan Pasal 13.  Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 berbunyi :
“Bahwa  sesungguhnya  kemerdekaan  itu  ialah  hak  segala  bangsa  dan  oleh  sebab  itu  maka penjajahan  di  atas  dunia  harus  dihapuskan  karena tidak  sesuai  dengan  perikemanusiaan  dan perikeadilan”.
Sedangkan alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 adalah :
”…  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi, dan keadilan sosial, …”. Pasal 11 UUD 1945 (amandemen) berbunyi : ”Presiden dengan persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menyatakan  perang,  membuat  perdamaian,  dan perjanjian dengan negara lain.”
Pasal 13 UUD 1945 (amandemen) Ayat 1: ”Presiden mengangkat duta dan konsul.”

## Ayat 2:
”Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

## Ayat 3:
”Presiden  menerima  penempatan  duta  negara  lain  dengan  memperhatikan  pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”
Sebagai landasan  operasional  politik  luar  negeri  Indonesia adalah  prinsip bebas  aktif. Menurut  Hatta,  politik  “Bebas”  berarti  Indonesia  tidak  berada  dalam kedua blok dan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Istilah “Aktif”  berarti  upaya  untuk  bekerja  lebih  giat  guna  menjaga  perdamaian  dan meredakan ketegangan kedua blok. (Mohammad Hatta, 1976:17).
Agar  prinsip  bebas  aktif  dapat  dioperasionalisasikan  dalam  PLNRI,  maka setiap  periode  pemerintahan  menetapkan  landasan  operasional  PLNRI  yang senantiasa  berubah  sesuai  dengan  kepentingan  nasional.  Pada  masa  Orde  Lama landasan  operasional  PLNRI  sebagian  besar  dinyatakan  melalui  maklumat  dan pidato –  pidato  Presiden  Soekarno,  antara  lain  Maklumat  Politik  Pemerintah  yang dikeluarkan  pada    1  November  1945,  pidato  Presiden  Soekarno  yang  berjudul “Jalannya  Revolusi  Kita  (Jarek)”  pada  tanggal  17  Agustus  1960,  serta  pernyataan Pre siden  Soekarno  dalam  “Perincian  Pedoman  Pelaksanaan  Manifesto  Politik Republik  Indonesia”,  yang  ditetapkan  sebagai  garis  –  garis  besar  PLNRI  dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Agung No. 2/Kpts/Sd/I/61 tanggal 19 Januari 1961. (Wuryandari,Ed., 2008: 28-30).
Pada  masa  Orde  Baru,  landasan  operasional  PLNRI  semakin  dipertegas dengan beberapa peraturan formal, diantaranya: Ketetapan MPRS no.XII/MPRS/1966  tanggal  5  Juli  1966,  Ketetapan  MPR  tanggal  22  Maret  1973, Petunjuk  Presiden 11 April 1973,  Petunjuk bulanan Presiden sebagai ketua Dewan Stabilitasi  Politik  dan  Keamanan,  serta  Keputusan-Keputusan  Menteri  Luar  Negeri. Disamping  itu  landasan  operasional  PLNRI  juga  dituangkan  dalam  TAP  MPR tentang  Garis-Garis  Bear  Haluan  Negara  (GBHN)  yaitu:  TAP  MPR  RI  No. IV/MPR/1973 TAP  MPR  RI  No.  IV/MPR/1978;  TAP  MPR  RI  No.  II/MPR/1983;  TAP MPR  RI  No.  II/MPR/1988;  dan  TAP  MPR  RI  No.  II/MPR/1993.  (Wuryandari,Ed., 2008: 31-33).
Tumbangnya Orde Baru digantikan dengan Orde Reformasi, pada era ini ada dua  kabinet  yaitu  :  Pertama  adalah  Kabinet  Gotong  Royong  (2001-2004)  yang mengoperasionalkan  PLNRI  melalui:  Ketetapan  MPR  No.IV/MPR/1999  yang menekankan  pada  faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  krisis  ekonomi  dan  krisis nasional  pada  tahun  1997,  UU  no.37  tahun  1999  tentang  pengaturan  aspek penyelenggaraan  hubungan  luar  negeri,  UU  No.24  tentang  Perjanjian  Internasional yang  menekankan  pada  pentingnya  penciptaan  suatu  kepastian  hukum  dalam perjanjian  internasional,  dan  perubahan  UUD  1945  pada  beberapa  pasal,  khusus
untuk  hubungan  luar  negeri  perubahan  ada  pada  pasal  13  .  Kabinet  kedua  adalah Kabinet  Indonesia  Bersatu  (2004-2009).  Kabinet  ini  meletakkan  landasan operasional  PLNRI  pada  tiga  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJM) tahun 2004 - 2009 yang isinya:
1. Pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia dalam penyelenggaraan  hubungan  luar  negeri  dan  pelaksanaan  politik  luar negeri. Tujuan pokok dari upaya tersebut adalah meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dan diplomasi dalam memberikan kontribusi bagi  proses  demokratisasi,  stabilitas  politik  dan  persatuan  nasional. Langkah  ini  sejalan  dengan  pidato  Bung  Hatta  pada  15  desember  1945, yang menyatakan bahwa “politik  luar negeri  yang dijalankan oleh negara mestilah sejalan dengan politi k dalam negeri”. seluruh rakyat harus berdiri dengan  tegak  dan  rapat  dibelakang  pemerintah  republik  indonesia. sebagaimana lebih lanjut disampaikan oleh Hatta, bahwa “persatuan yang sekuat-kuatnya harus ada, barulah pemerintah dapat mencapai hasil yang sebaik- baiknya dalam diplomasi yang dijalankan”.
2. Peningkatan  kerjasama  internasional  yang  bertujuan  memanfaatkan secara  optimal  berbagai  peluang  dalam  diplomasi  dan  kerja  sama internasional,  terutama  kerjasama  ASEAN  dalam  penyelenggaraan hubungan  luar  negeri  dan  pelaksanaan  politik  luar  negeri  merupakan aktualisasi dari pendekatan ASEAN sebagai concentric circle utama politik luar negeri indonesia.
3. Penegasan  komitmen  perdamaian  dunia  yang  dilakukan  dalam  rangka membangun  dan  mengembangkan  semangat  multilateralisme  yang dilandasi dengan penghormatan terhadap hukum internasional dipandang sebagai  cara  yang  lebih  dapat  diterima  oleh  subjek  hukum  internasional dalam  mengatasi  masalah  keamanan  internasional.  Komitmen  terhadap perdamaian  internasional  relevan  dengan  tujuan  hidup  bernegara  dan berbangsa, sebagaimana dituangkan dalam alinea IV pembukaan undang- undang  dasar  1945. http://masniam.wordpress.com/2009/04/02/landasan- politik-luar-negeri-indonesia/ (diakses    Senin  3  Januari  2011  jam  03.00 WIB)

## B.1.2. Kepentingan Nasional Indonesia
Berubahnya  landasan  operasional  PLNRI  sebagaimana  tersebut  di  atas, merupakan  adaptasi  dari  berubahnya  lingkungan  domestik,  regional  dan internasional, yang kesemuanya ditujukan untuk terwujudnya kepentingan nasional. Ada  beberapa  definisi  kepentingan  nasional  yang  dikemukakan  oleh  para  pakar hubungan  internasional  H.J.  Morgenthau  misalnya  mempersamakan  kepentingan nasional  dengan power yang  ingin  dicapai  suatu  negara  dalam  hubungan internasional,  Joseph  Frankel  dan  Nicholas  Spykman  memiliki  pandangan  serupa namun  dengan  sedikit  perbedaan  dengan  Morgenthau  yaitu  bahwa    kepetingan nasional  tidak  hanya  unsur power tetapi  juga  mencakup  pula  kepentingan  moral, religi,  kebudayaan,  dan  sebagainya  meskipun  unsur power yang  cukup  tetap diperlukan guna mencapainya. (Bakry, 1999: 61).
Ada  beberapa  jenis  kepentingan  nasional,  Donald  E.  Nuechterlin  dalam (Bakry,  1999:62)  menyebutkan  sedikitnya  ada  4(empat)  jenis  kepentingan  nasional yaitu :
1. Kepentingan  pertahanan,  diantaranya  menyangkut  kepentingan  untuk melindungi    warga  negaranya  serta  wilayah  dan  sistem  politiknya  dari ancaman negara lain;
2. Kepentingan ekonomi, yakni kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain;
3. Kepentingan tata internasional, yaitu kepentingan untuk mewujudkan atau mempertahankan  sistem  politik  dan  ekonomi  internasional  yang menguntungkan bagi negaranya;
4. Kepentingan  ideologi,  yaitu  kepetingan  untuk  mempertahankan  atau melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.
Selanjutnya mari kita lihat jenis kepentingan nasional yang muncul di masing – masing orde pemerintahan di Indonesia. Pada masa Orde Lama, jenis kepetingan nasional yang muncul lebih pada kepentingan akan pertahanan dan keamanan. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi dalam negeri  yang baru saja  merdeka sehingga operasionalisasi  PLNRI  lebih  ditekankan  pada  masalah  pengakuan  kedaulatan  dan penuntasan  dekolonisasi.  Jenis  kepentingan  nasional  yang  kemudian  muncul  pada era  Orde  Baru  berbeda  dengan  jenis  kepentingan  nasional  era  Orde  Lama.  Orde Baru  muncul  ditengah  kesulitan  ekonomi  warisan  Orde  Lama,  oleh  karena  itu prioritas  utama  dari  PLNRI  era  ini  adalah  kepentingan  ekonomi,  yakni  kepentingan pemerintah  untuk  meningkatkan  perekonomian  negara  melalui  hubungan  ekonomi dengan negara lain. Meskipun tidak sama persis, kemunculan Orde Reformasi juga mewarisi kondisi ekonomi yang buruk akibat krisis ekonomi yang terjadi pada 1997- 1998.  Hal  ini menempatkan  kembali  jenis  kepentingan ekonomi  sebagai  salah  satu prioritas PLNRI Orde Reformasi. Disebutkan sebagai salah satu prioritas karena ada prioritas lainnya yaitu pemulihan citra Indonesia dimata internasional.
Selanjutnya  sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas,  bahwa  tulisan  ini  akan membahas  mengenai  dampak  perubahan  lingkungan  internasional  terhadap operasionalisasi prinsip bebas aktif pada era kepemimpinan SBY (2004 – 2009).

## B.2. GLOBALISASI DALAM TATA HUBUNGAN INTERNASIONAL.
Situasi  dan  kondisi  lingkungan  internasional  sejak  tahun  1990-an menampilkan  wajah  yang  sangat  berbeda  dengan  situasi  dan  kondisi  lingkungan internasional  sepuluh  tahun  pertama  abad  keduapuluh.  Pada  era  1990-an  arena politik  internasional  penuh  diwarnai  dengan  perubahan –  perubahan  baik  dalam kompleksitas  permasalahan,  pelaku  hubungan  internasional,  serta  dalam  konteks hubungan antar negara.  Berakhirnya Perang Dingin ( Ideological War ) merubah tata pola hubungan antar negara. Hubungan antar negara tidak lagi terpolarisari menjadi dua kubu yaitu kubu komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet dan kubu non-komunis di  bawah  pimpinan  Amerika  Serikat.  Idiologi  sudah  tidak  lagi  menjadi  tolak  ukur dalam  hubungan  antar  negara.  Menurunnya  peran  idiologi  dalam  percaturan  politik antar  negara  mengantarkan  pada  era  pola  hubungan  internasional  yang  lebih mengedepankan  kerja  sama  yang  membawa  negara –  negara  pada  kondisi  saling ketergantungan yang semakin meningkat.
Seiring  berlalunya  era  Perang  Dingin,  terjadi  revolusi  elektronik  yang memunculkan  Globalisasi,  globalisasi  merubah  aktor/pelaku  dalam  tata  hubungan internasional  dan  mengakibatkan  semakin  kompleksnya  hubungan  antar  negara. Globalisasi sendiri ada yang memaknai secara positif dan ada pula yang memaknai secara  negatif,  secara  positif  globalisasi  dimaknai  sebagai  proses  yang  akan menghasilkan  masyarakat  dunia  yang  toleran  dan  bertanggungjawab,  sedangkan secara  negatif  globalisasi  dipandang  sebagai  bentuk  baru  dari  kolonialisme  dari
negara  maju  yang  berusaha  memaksakan  sejumlah  bentuk  budaya  dan  konsumsi. Pendapat yang dikemukakan oleh Jan Aart Scholte dalam (Hermawan.ed.:2007:131-132)  mengenai  globalisasi  sebagaimana  disebutkan  di bawah  ini,  menggambarkan  secara  jelas  dua  pendapat  tersebut  yaitu  bahwa globalisasi bisa bermakna sebagai :  Internasionalisasi yaitu meningkatnya intensitas interaksi  lintas  batas  dan  saling  ketergantungan  antar  negara;  Liberalisasi  yaitu proses  untuk  memindahkan  larangan-larangan  yang  dibuat  oleh  negara  dalam rangka  membentuk  ekonomi  dunia  yang  lebih  terintegrasi;  Universalisasi  yaitu menyebarnya berbagai macam obyek dan  pengalaman dari masyarakat di seluruh dunia;  dan Westernisasi  yaitu  kritik  terhadap  proses  yang  sedang  berjalan  sebagai proses  peniruan  budaya  Barat  atau  bahkan  proses  memaksakan  sistem  budaya, sistem  politik  dan  sistem  ekonomi  negara-negara  Barat  dalam  panggung  dunia. Terlepas  dari  pemaknaan  negatif  dan  positif  dari  Globalisasi,  setidaknya  terdapat 4(empat) ciri dasar dari konsep globalisasi yang mesti kita ketahui yaitu:
1. Meluasnya hubungan sosial (Stretched social relations ) : hal ini mengacu pada  saling  keterhubungan  antara  jaringan  sosial-budaya,  ekonomi  dan politik di masyarakat yang melintasi batas negara bangsa;
2. Meningkatnya  intensitas  komunikasi (intensification  of  flows) :  berkaitan dengan  makin  meningkatnya  intensitas  hubungan  antar  aktor  dengan munculnya perkembangan ilmu dan teknologi;
3. Meningkatnya  interpenetrasi (increasing  interpenetration) :  interpenetrasi yang  terjadi  hampir  disegala  bidang  mengakibatkan  budaya  dan masyarakat yang berada di wilayah berbeda akan saling berhadapan pada level lokal dan internasional;
4. Munculnya  infrastruktur  global (global  infrastructure )  :  pengaturan institusional  yang  bersifat  formal  dan  informal  yang  diperlukan  agar jaringan global bekerja. (Hermawan.ed.:2007:132-133) .
Jackson  dan  Sorensen  dalam  (Hermawan.ed.:2007:134-135)  menyebutkan beberapa tantangan yang muncul di era globalisasi sebagai berikut :
1. Kekuatan pasar global sangat mudah melakukan penetrasi terhadap suatu negara  dan  memberikan  efek  besar  pada  ekonomi  nasional  negara tersebut. Selain yang berhubungan dengan ekonmi, kekuatan pasar global meliputi juga, isu-isu global lain seperti masalah lingkungan hidup, sistem komunikasi  global,  perdagangan  senjata  dan  narkoba,  serta  kejahatan transnasional.
2. Perkembangan norma internasional seperti hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan  ( humanitarian  law ),  memberikan  tantangan  besar  terhadap prinsip non-intervensi yg melekat pada konsep kedaulatan.
3. Kontrol terhadap ketertiban dan keamanan dalam hal ini negara tidak lagi memiliki kontrol mutlak terhadap keamanan negara dan warganegaranya.
Tantangan  -  tantangan  yang  muncul  akibat  globalisasi  tersebut  membawa dampak adanya perubahan politik  sebagai berikut :
1. Rekonstruksi negara yaitu bahwa negara kehilangan kedaulatannya dalam pengertian  kedaulatan  mutlak  dan absolut  sebagaimana  dimaksud  dalam Westphalia Treaty . Prinsip komprehensivitas, mutlak, absolut dan exclusif sulit  untuk  dipertahankan.  Perkembangan  dan  trend  globalisasi menunjukkan  munculnya  sebuah  sistem  baru  yg  disebut  dengan Post- Westphalia atau Post Sovereign State .
Pada Post  Westphalian  System ,  negara  harus  juga  melayani warganegaranya  baik  pada  level  domestik  maupun  pada  level  supra-
regional.  Perlindungan  negara  kepada  warganegaranya  harus  bersifat lintas batas karena banyak warga negara yang bekerja di luar negeri tetapi bertujuan  untuk  memberikan  kontribusi  positif  bagi  negaranya.  Dalam mencapai kepentingan nasionalnya negara cenderung mengabaikan cara- cara  militer,  mengedepankan  kerjasama,  kompromi,  tawar-menawar  dan persaingan  sehat.  Pada  sistem  ini  terjadi  kecenderungan  menggunakan cara multilateralisme daripada cara bilateral.
2.   Makin banyaknya lapisan dalam pemerintahan publik, yang memunculkan makin  banyak  aktor-aktor  dalam  pemerintahan.  Agen-agen  pemerintah membentuk devisi/biro-biro luar negeri, dan merasa mempunyai hak untuk berhubungan  dengan  aktor  internasional  lain  tanpa  ijin  mutlak  dari pemerintah pusat.
3.   Privatisasi pemerintahan,  nampak dalam kaitannya dengan implementasi dari  kebijakan  yang  menunjukkan  terjadinya  kecenderungan  akan menigkatnya peran dari biro-biro tidak resmi/di luar struktur pemerintahan. Struktur  dalam  era  globalisasi  telah  menguatkan  peran  dari  agen-agen seperti  kelompok  masyarakat  sipil  atau  organisasi  non-pemerintah  untuk menjadi partner pemerintah  dalam  menjalankan  kebijakan  terutama  yang menyangkut  sektor  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  perumusan kebijakan juga melibatkan aktivis NGOs. (Hermawan.ed.:2007:136-138).
Tantangan  dan  dampak  yang  muncul  dari  globalisasi  tersebut  di  atas,  yang telah  membawa  perubahan –  perubahan  baik  dibidang  politik,  ekonomi,  maupun sosial  budaya  pada  pola  hubungan  antar  negara,  memaksa  negara –  negara  di dunia  untuk  memiliki  langkah –  langkah tersendiri guna merespon dan beradaptasi dengan globalisasi, demikian pula dengan Indonesia.
B.3. RESPON POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP GLOBALISASI. B.3.1. DIPLOMASI SOFT POWER .
Reformasi  1998  cukup  banyak  menyita  waktu  tiga  presiden  Indonesia  yaitu Habibie,  Abdurahman  Wahid,  dan  Megawati  dengan  konsolidasi  kondisi  dalam negeri,  sehingga  porsi  perhatian  terhadap  politik  luar  negeri  berkurang.  Hal  ini membawa  dampak  pada  menurunnya  peran  aktif  Indonesia  di  pentas  panggung Internasional.  Pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY)  yang muncul  sesudah  pemerintahan  Megawati,  memiliki  modal  besar  dalam  penerapan kebijakan luar negerinya yaitu : kondisi politik dan ekonomi dalam negeri yang sudah cukup  stabil,  serta  dukungan  kuat  atas  pemerintahan  yang  terbentuk  secara demokratis.  Modal  ini  mendorong  Indonesia  di  bawah  SBY  untuk  aktif  kembali  di pentas  internasional.
Optimalisasi  Diplomasi  merupakan  prioritas  dalam  pelaksanaan  PLNRI  era SBY.  Secara  sederhana,  diplomasi  dapat  didefinisikan  sebagai  seni  dan  praktik negosiasi  antara  wakil-wakil  dari  negara  atau  sekelompok  negara.  Istilah  ini biasanya  merujuk  pada  diplomasi  internasional,  dimana  hubungan  internasional melalui  perantara  diplomat  profesional  terkait  isu-isu  perdamaian,  perdagangan, perang,  ekonomi  dan  budaya.  Begitu  pula  perjanjian  internasional  yang  biasanya dinegosiasikan  oleh  para  diplomat  sebelum  disetujui  oleh  politisi  nasional  dalam negeri.  Encarta  Microsoft  Student  2008  mendefinisikan  kata  diplomasi  sebagai managemen  komunikasi  dan  hubungan  antar  bangsa  oleh  anggota  dan  segenap aparatur  pemerintahan  yang  terlibat  ( the  management  of  communication  and relationships  between  nations  by  members  and  employees  of  each  nation‟s government) .  Sedangkan    Advanced  Oxford  Dictionary  2003  mengartikan  kata
„diplomacy‟ sebagai  aktifitas  mengelola  hubungan  antar  negara –  negara  yang berbeda  ( the  activity of  managing  relations between  different  countries). Lebih  jauh lagi,  dari  sudut  pandang  sosial  informal, diplomasi dapat  dikatakan  sebagai  tenaga kerja  dari  kebijaksanaan  strategis  agar  memperoleh  keuntungan  atau  untuk  saling menemukan  solusi  dari  sebuah  permasalahan  yang  sedang  dihadapi  sehingga dapat  diterima  oleh  dua  atau  banyak  pihak.  Hal  ini  dilakukan  dengan  cara  halus, sopan, serta tanpa sikap konfrontatif ( http:// interdisciplinary. wordpress. Com /2009 /04/03/definisi-diplomasi/ diakses pada 27 Desember 2010 jam 11.30 WIB).
Berdasarkan  beberapa  definisi  tesebut  dapat  disimpulkan  bahwa  diplomasi merupakan  kegiatan  tawar  menawar  antara  dua  negara  atau  lebih  guna  mencapai kepetingan  nasional  masing –  masing.  Definisi  diplomasi  tersebut  di  atas  lebih mengarah pada konsep diplomasi jalur tunggal ( monotrack diplomacy ) dimana aktor diplomasi didominasi oleh kalangan pimpinan negara dan pejabat diplomatik.
Seiring  berjalannya  waktu  konsep  diplomasi  ini  berkembang,  sekarang  ini muncul istilah Multitrack Diplomacy . Diamond dan Mc. Donald dalam  (Pramudianto, 2008:203) mendefinisikan Multytrac Diplomacy sebagai : “ A conceptual way to view the process of international peacemaking in the United States as a whole elephant – that  is,  as  a  living  system” .  Secara  sederhana    dalam  bahasa  Indonesia Multytrac Diplomacy dapat  dikatakan  sebagai  Diplomasi  Berbagai  Jalur  atau  Diplomasi Multijalur. Diplomasi Multijalur ini terdiri dari 9 jalur yaitu : jalur 1Pemerintah; jalur 2 NGO  dan  Profesional;  jalur  3  Bisnis  atau  Perdagangan;  jalur  4  Perorangan  atau Individu;  jalur  5  Penelitian,  Pelatihan  dan  Pendidikan;  jalur  6  Kegiatan  melalui Advokasi;  jalur  7  Agama;  jalur  8  Dana;  dan  jalur  9  Komunikasi  dan Media.(Pramudianto, 2008:203-204).
PLNRI  pada  era  kepemimpinan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono menekankan  pada  penggunaan  diplomasi  Multijalur  dengan  mengedepankan konsep  diplomasi Soft  Power. Konsep  diplomasi  Soft  Power  ini  pertama  kali dikemukakan  oleh  SBY  pada  tahun  2005  dalam  pidatonya  di  AS,  dimana  SBY menyatakan agar AS lebih mengandalkan soft power ketimbang hard power . Sejak saat  itu  konsep  diplomasi Soft  Power  t erus  bergulir  dan  banyak  dibahas  utamanya dikalangan policy  making  circle ”.  Filosofi  presiden  SBY  adalah,  kalau  kita menggunakan hard  power orang  akan  lebih  melawan  kita,  tetapi  kalau  kita menggunakan soft  power ,  yaitu  persuasif,  pendekatan  budaya,  psikologis  dan  lain sebagainya, orang akan lebih mudah menerima kita. http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/46-september-2008/331-indonesia- semakin-outward-looking.html (diakses  pada27  desembar  2010  jam  10.14.WIB). Konsep  Soft  Power  juga  dilontarkan  SBY  dalam  Asia  Europe  Meeting  (ASEM)  di Beijing    di  bulan  Agustus  2010,  dimana  SBY  menyampaikan  kritiknya  terhadap penggunaan  "hard  power".  "Saya  menyampaikan  kritik  di  depan  para  pemimpin bahwa  masih  banyak  pemikiran  yang  menggunakan  hard  power."  Abad  20,  adalah abad  yang  penuh  hard  power  yang  ditandai  dengan  dua  perang  dunia  dan  konflik. "Saya  harap  abad  ini  bisa  menjadi  abad  soft  power,"  Indonesia,    konsisten menjalankan diplomasi soft power. "http://alutsista.blogspot.com/2008/10/soft-power- kembalikan-indonesia-ke.html (diakses 27 desember 2010 jam 10.55). Adapun konsep S oft Power itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Joseph S.  Nye,  Jr  dalam  artikelnya  yang  muncul  pada  jurnal Foreign  Policy pada  tahun 1990-an.  Nye  menyebutkan  bahwa  kekuasaan (power) pada  dasarnya  dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hard power dan soft power . Hard power adalah kontrol atas pikiran dan tingkah laku seseorang didasarkan atas adanya mekanisme hukuman  dan  penghargaan.  Sementara soft  power adalah  kemampuan  untuk
mendapatkan  apa  yang  kita  inginkan  dengan  cara  membuat  pihak  lain  tertarik sehingga  keinginan  pihak  lain  sejalan  dengan  keinginan  kita  tanpa  melalui pemaksaan atau iming-iming imbalan. Nye mengungkapkan bahwa soft power suatu negara  terdapat  pada  tiga  sumber  kekuatan  yang  tidak  dapat  dihitung (intangible power resources) yaitu kebudayaan,  nilai-nilai politik,  dan kebijakan luar negerinya. http://rizahanafi.multiply.com/journal/item/4 (diakses pada 7 Januari 2010 jam 12.25. WIB).
Apabila  kita  merujuk  pada  konsep Soft  Power sebagaimana  dikemukakakn oleh  Nye,  kebijakan  PLNRI  SBY  yang  mengedepankan  diplomasi Soft  Power menurut penulis sudah tepat dan realistis. Mengapa demikian? Mari kita kupas satu persatu tiga sumber kekuatan yang tidak dapat dihitung (intangible power resources) sebagaimana dikemukakan oleh Nye, yang dimiliki oleh Indonesia :
1. Kebudayaan : Indonesia adalah negara yang kaya baik berupa kekayaan sumber  alam  maupun  kekayaan  sumber  daya  sosial.  Berdasarkan penelitian  diketahui  bahwa  di  Indonesia  ada  sekitar  300  suku  bangsa dengan  bahasa,  adat  istiadat,  dan  agama  yang  berbeda-beda,  oleh karenanya  Indonesia  disebut  sebagai  negara  multikultur.  Untuk kebudayaan  ini  Indonesia  sering  mengirim  misi –  misi  kebudayaan  ke negara-  negara  lain,  dalam  bentuk  pentas  tari,  nyanyi,  peragaan  busana daerah  asli  Indonesia,  dan  lain-lain.  Indonesia  juga  telah  beberapa  kali memprakarsai dialog antar agama di forum internasional,
2. Nilai-  nilai  Politik  :  Indonesia  setelah  reformasi  memiliki  nilai-nilai  politik positif  yang  diakui  oleh  dunia  luar  yaitu  demokrasi.  Indonesia  adalah negara  demokrasi  terbesar  ketiga  di  dunia.  Indonesia  juga  telah membuktikan  bahwa  Islam  ,  demokrasi,  dan  modernisasi,  dapat  berjalan bersamaan.  Indonesia  juga  telah  sukses  mempromosikan  demokrasi melalui Bali Democracy Forum.
3. Kebijakan Luar Negeri: Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini Indonesia tetap  konsisten  menjalankan  kebijakan  luar  negerinya  dengan  prinsip Bebas-Aktif.  Prinsip  Bebas-Aktif  ini  memiliki  citra  yang  positif  karena mengedepankan  independensi,  berkawan  dengan  semua  negara  tanpa melihat  idiologi,  serta  selalu  berusaha  untuk  aktif  dalam  mengatasi persoalan-persoalan yang ada di tata hubungan internasional.
Selain  tiga  sumber  kekuatan  Soft  Power  tersebut  di  atas,  Indonesia  juga memiliki  kekuatan  lain  yang  dapat  digunakan  sebagai bargaining dalam  tata hubungan  internasional  yaitu  hutan  yang  luas.  Pada  tahun  1972  di  Stockholm Swedia  diadakan  konferensi  Internasional  Perserikatan  Bangsa –  Bangsa  (PBB) mengenai Human  Environment ,  konferensi  ini  membangkitkan  kesadaran masyarakat  dunia  mengenai  pentingnya  pelestarian  lingkungan  hidup  bagi kelangsungan  umat  manusia.  Sejak  saat  ini  pula  isu  mengenai  lingkungan  hidup menjadi salah satu agenda penting di forum regional dan multilateral.
Dalam  menanggapi  isu  lingkungan  hidup  yang  merupakan  juga  dampak globalisasi,  Indonesia  memegang  peranan  yang  penting  karena  Indonesia merupakan  salah  satu  paru-paru  dunia,  bahkan  saat  ini    dipandang  sebagai environmental super power, karena memiliki hutan yang sedemikian besar. Masalah perubahan  iklim  tidak  akan  selesai  dan  tidak  akan  bisa  ditangani  kecuali  kalau hutan-hutan  dijaga  dan  dilestarikan,  terutama  hutan-hutan  di  Indonesia,  sehingga posisi Indonesia  semakin dipandang  penting.
Indonesia menjadi sorotan dunia. Hal itu berkaitan dengan dilangsungkannya Konferensi  tentang  Perubahan  Iklim  dan  Pemanasan  Global (Climate  Change  &
Global  Warming), di  Bali  akhir  tahun  2010.  Forum  tersebut  dihadiri  oleh  para pemimpin  dari  180  negara  di  dunia  dan  mengeluarkan  resolusi  penting,  pasca Protokol  Kyoto,  1997.  Presiden  SBY  sendiri  dalam  sambutannya  di  depan  forum Tingkat  Tinggi  PBB  mengenai Climate  Change bersikap  pragmatis  mengenai perlunya  menghentikan global  warming .  Menurut  Presiden,  Indonesia  tak  perlu penjelasan  lebih  panjang  lagi  soal  dampak global  warming dan climate  change , karena Indonesia sudah mengalami, menjadi korban dan menderita kerugian.
Agar posisi tawar Indonesia dan negara-negara yang memiliki hutan (Tropical Rainforest  Countries) diperhitungkan,  SBY  menggagas  sebuah  inisiatif  berupa Forestry Eight (F-8) . Terbukti, dukungan terus mengalir atas inisiatif ini. Tiga negara lainnya  melengkapi  F-8  menjadi  11  negara,  termasuk  Brasil  sebagai  pemilik  hutan hujan tropis terbesar di dunia. Selain Brasil dan Indonesia, F-8 terdiri dari Kamerun, Kolombia,  Kongo,  Kostarika,  Gabon,  Malaysia,  Papua  Nugini,  dan  Peru.  Tuntutan Indonesia,  mewakili  F-8  yang  disampaikan  pada  acara High-Level  Meeting  on Climate  Change ,  adalah  perlunya  negara  maju  melakukan  transfer  teknologi  dan memberi  insentif  kepada  negara-negara  berkembang  pemilik  hutan  hujan  tropis. http://zaenalbudiyono.blogspot.com/2007/09/era-emas-diplomasi-indonesia.html (diakses Selasa 4 Januari 2011 jam17.20 WIB).
Diplomasi Soft  Power era  SBY  telah  menaikkan  kembali  citra  Indonesia  di mata dunia sebagaimana dikemukakan oleh SBY pada orasi Kebudayaan Nasional dalam Dies Natalis ke-51 Universitas Diponegoro Semarang sebagai berikut : "Buah soft  power ,  Indonesia  akhir-akhir  ini  kembali  ada  di  pentas  terhormat  di internasioanal,...kita  belasan  tahun  diembargo  senjata  kini  usai  tanpa  perlu merengek, kita hadapi masalah Timor Leste. sekarang bersahabat," http://alutsista.blogspot.com/2008/10/soft-power-kembalikan-indonesia-ke.html (diakses pada27 desember 2010 jam 11.20.WIB).
Keberhasilan lain yang telah dicapai ialah Indonesia sukses menyelenggarakan  konferensi  perubahan  iklim  di  Bali,  yang  merupakan  konferensi internasional PBB yang terbesar dan juga konferensi terbesar yang pernah diadakan di Indonesia, dan nilai politisnya sangat penting. Presiden  SBY juga telah diundang untuk  pertama  kalinya  hadir  dalam  KTT  G-8  +  8  ,  leverage  summit,  dimana  SBY hadir  sebagai  pemimpin  yang  mewakili  Negara  yang  diistilahkan  Major  Economy, ekonomi besar dunia. Indonesia juga menjadi anggota DK PBB untuk periode tahun 2007  dan  2008,    Indonesia  menjadi  anggota  dari  Dewan  HAM  PBB,    terpilihnya Indonesaia pada sembilan organ-organ penting di PBB dan organisasi internasional lainnya.  Pada  organ-organ  penting  itu  Indonesia  terpilih  dengan  rata-rata  angka dukungan sangat  tinggi, sekitar 165 dari 192 anggota PBB.  Bahkan Indonesia  juga dipercaya masuk ke dalam Dewan HAM PBB dan Dewam Keamanan. Sesuatu yang di  masa  lalu  sangat  mustahil,  mengingat track  record kita  yang  dianggap  sebagai negara pelanggar HAM. Pda November 2007 , Indonesia menjadi Ketua Sidang DK PBB,  menggantikan  Prancis.  Besarnya  dukungan  masyarakat  internasional  itu merupakan  penegasan  kembalinya  Indonesia  ke  “orbit”  negara-negara  strategis  di dunia.  Sebuah  ungkapan  yang  eksplisit  dikatakan  oleh  Presiden  Rusia,  Vladimir Putin,  bahwa  Indonesia  saat  ini  merupakan  negara  paling  dinamis  dan  penting  di Asia Pasifik. http://zaenalbudiyono.blogspot.com/2007/09/era-emas-diplomasi- indonesia.html (diakses selasa 4 januaari 2011 jam17.20 WIB).  Pada tahun 2011 ini Indonesia  terpilih  sebagai  Ketua  ASEAN,  ini  juga  merupakan  sebuah  keberhasilan yang  menaikkan  citra  Indonesia  di  mata  dunia.  Keberhasilan  Indonesia  di  pentas internasional  ini  dapat  kita  lihat  juga  pada  pernyataan  Duta  Besar  Australia  untuk Indonesia Greg Moriaty yang mengatakan bahwa Indonesia sangat aktif dan kreatif
dalam  memberikan  berbagai  kontribusi  positif  untuk  mencari  solusi  permasalahan internasional  dan  telah  menjadi  salah  satu  pemain  kunci  di  kawasan  regional  Asia Timur. (Kompas, 4 Januari 2011).

## C. PENUTUP.
Diplomasi Soft  Power dengan  menggunakan    Diplomasi  Multijalur,  yang diterapkan  oleh  pemerintahan  SBY  dalam  kebijakan  PLNRI  adalah  merupakan reaksi  dan  adaptasi  pemerintahan  SBY  atas  globalisasi.  Dampak  dari  globalisasi mensyaratkan  pentingnya  kerjasama  antar  negara-negara  dalam  tata  hubungan internasional dengan penekanan pada aspek soft power , mengingat dewasa ini tata hubungan internasional telah meninggalkan iklim persaingan idiologi maupun militer.
Globalisasi dengan berbagai dampaknya muncul seiring dengan kepentingan nasional  Indonesia  akan  pencitraan  yang  positif  atas  Indonesia,  setelah  beberapa periode Indonesia mengalami pencitraan negatif di mata dunia akibat gejolak politik dalam  negeri.  Kebijakan  PLNRI  era  SBY  dengan Soft  Power dan  Diplomasi Multijaluri,  merupakan  adaptasi  yang  cerdas  dan  masuk  akal  ( reasonable) di  era globalisasi ini.

## DAFTAR RUJUKAN
Bakry, Suryadi Umar, Pengantar Hubungan Internasional , Jakarta, Jayabaya University Press, 1999. Bandoro, Bantarto (Ed.), Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru , Jakarta, CSIS, 1994. Hatta, Mohammad , Mendayung Antara Dua Karang, Jakarta, Bulan Bintang, 1976. Hermawan, Yulius P.(Ed.), Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007. http://masniam.wordpress.com/2009/04/02/landasan-politik-luar-negeri-indonesia/ (diakses  Senin 3 Januari 2011 jam 03.00 WIB) http://interdisciplinary.wordpress.com/2009/04/03/definisi-diplomasi/ (diakses pada 27 Desember 2010 jam 11.30 WIB).
http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/46-september-2008/331-indonesia-semakin-outward- looking.html (diakses pada27 desembar 2010 jam 10.14.WIB).
" http://alutsista.blogspot.com/2008/10/soft-power-kembalikan-indonesia-ke.html (diakses 27 desember 2010 jam 10.55).
http://rizahanafi.multiply.com/journal/item/4 (diakses pada 7 Januari 2010 jam 12.25. WIB). http://zaenalbudiyono.blogspot.com/2007/09/era-emas-diplomasi-indonesia.html (diakses Selasa 4 Januari 2011 jam17.20 WIB). Jemadu, Aleksius, Politik Global dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008. Kompas , 31 Desember 2010. Kompas 7 Januari 2011. Kompas 4 Januari 2011. Pramudianto, Andreas, Diplomasi Lingkungan Teori dan Fakta , Jakarta, UI-Press, 2008. Thontowi, Jawahir, Penegakan Hukum & Diplomasi Pemerintahan SBY , Yogyakarta, Leutika, 2009. Wuryandari , Ganewati, Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.