## Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak
Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi’i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 16/PUU-VIII/2010
Agung Sahbana Nasution, Sutisna, Syarifah Gustiawati Mukri
Universitas Ibn Khaldun Bogor
nasutionagung1@gmail.com, stn.sutisna@gmail.com, syarifah@fai-uika.ac.id

## ABSTRACT
The  presentence  of  marriage  guardian  is  a  must  which  should  be  considered.  This research  learn  about  Imam  syafi'i  viewpoint  and  Mahkamah Konstitusi Decision  no  16-VIII- PUU/2010  about  the  authority  of  bioligical  father  to  be  marriage  guardian  for  his  out  of marriage  children.This  purpose  research  is  to  analyst  how  Imam  Syafii  viewpoint  and Mahkamah Konstitusi Decision about the authority of bioligical father to be marriage guatdian for his out of marriage children. This research is using yuridis normatif proccess with deskriptip kualitatif method. The result of this research is imam syafii gave 2 viewpoint about bioligical father to be marriage guardian for his out of marriage children. First, its allowed a father to be marriage guardian for his out of marriage children with provision the daughter born at least 6 month after her parents akad. Meanwhile, mahkamah konstitusi decision said "a child that was born out of marriage have a civil relation with her mother and mothers family and then a man as her father that could be prove by sains and technology or another evidence according to law has blood relation including civil relation with the father's family. ."this legal logic decision has consequence to out of marriage children descendants with her father. It is mean if we look at Mahkamah Decision a father could be a marriage guardian for out of children marriage without to see how old the womb that born after the marriage.
Keyword: Guardian Authority, Child of Adultery, Imam Syafi’i and Constitutional Court Number 16/2010

## ABSTRAK
Keberadaan  wali  dalam  pernikahan  memanglah  sebuah  keharusan  yang  harus diperhatikan. Penelitian ini mengkaji tentang pandangan Imam Syafi’i dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16-VIII-PUU/2010 terkait kewenangan ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandangan Imam Syafi’i dan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan ayah biologis menjadi wali  nikah  bagi  anak  hasil  kawin  hamil.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis normatif dengan  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif .  Hasil  dari  penelitian  ini  ialah Imam Syafi’i memberikan dua pandangan terkait ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil. Pertama, boleh seorang ayah menjadi wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil dengan ketentuan anak perempuan tersebut ketika itu lahir dalam waktu paling sedikit 6 bulan setelah terjadinya akad pernikahan orang tuanya. Kedua, seorang ayah tidak
boleh menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil apabila anak perempuan tersebut ketika itu lahir kurang dari 6 bulan dari waktu akad pernikahan orang tuanya. Sementara itu, Putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  berbunyi  “ Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga  ayahnya ” .  Logika  hukum  putusan  ini  memiliki  konsekuensi  terhadap  hubungan nasab anak luar nikah dengan ayahnya. Artinya jika melihat dari Putusan Mahkamah tersebut seorang ayah boleh menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil tanpa melihat berapa lama usia kandungan yang lahir setelah adanya akad pernikahan.
Kata  Kunci:  Kewenangan  wali, Anak  Hasil  Zina,  Imam  Syafi’i  dan Putusan  MK  No. 16/2010

## PENDAHULUAN
Keluarga  merupakan  sebuah  miniatur  bangsa.  Ketika  sebuah  bangsa  ingin baik,  maka  individu-individu  keluarganya  haruslah  baik.  Terbentuknya  keluarga berawal dari pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita melalui upacara ijab qobul dihadapan dua orang saksi.
Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi ini memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. (Saebani & Falah, 2011: 35)
Terlebih  Undang-Undang  yang  berlaku di Indonesia,  yakni Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  menyebutkan  bahwa  “  pernikahan  ialah  ikatan lahir  bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa “. (UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1)
Kehidupan berkeluarga merupakan cerminan semua makhluk ciptaan Allah SWT,  sehingga kelangsungan kehidupan di dunia akan terus menerus berkembang. Manusia  adalah  salah  satu  makhluk  yang  sangat  sempurna  dibandingkan  dengan makhluk lainnya. (Sudarto, 2018: 136)
Naluri berpasangan bukan terjadi hanya pada manusia saja, namun juga pada semua makhluk hidup agar terjadi kelangsungan hidup mereka. Tujuan Allah SWT. menciptakan semua makhluk berpasang-pasangan yaitu agar senantiasa mengingat kebesaran Allah SWT.  Inilah makna firman Allah SWT dalam surah Adz-Dzariyat ayat 49 :

## َن ۡو ُرَّكَذَت  ۡمُكَّلَعَل ِنۡيَج ۡو َز اَنۡقَلَخ ٍء ۡىَش ِ لُك  ۡنِم َو
Artinya: “...  dan  segala  sesuatu  Kami  ciptakan  berpasang -pasangan  supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariyat : 49)
Dalam  hal  ini,  berpasang-pasangan  yang  berlaku  bagi  manusia  tentunya bukan  berarti  semata  berkumpulnya  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  seperti layaknya  binatang  yang  berkumpul  secara  bebas  tanpa  adanya  aturan.  Tetapi, berpasang-pasangan  yang  dimaksud  disini  yaitu  berkumpulnya  seorang  pria  dan wanita dengan jalan melalui pernikahan yang sah menurut agama dan perundang- undangan  yang  berlaku  kemudian  membentuk  suatu  mahligai  rumah  tangga  yang sejahtera.
Pernikahan merupakan syariat yang sejak dahulu telah dilakukan oleh orang- orang  sebelum  kita.  Allah  SWT.  telah  mengungkapkan  syariat  pernikahan  melalui firman Nya:
ُّٰاللّ ُمِهِنْغُي َءۤا َرَقُف ا ْوُن ْوُكَّي  ْنِا  ْْۗمُكِٕىۤاَمِا َو ْمُكِداَبِع  ْنِم َنْي ِحِلّٰصلا َو ْمُكْنِم ى ٰماَيَ ْلْا اوُحِكْنَا َو ُ ّٰاللّ َو ْۗ هِلْضَف  ْنِم
ٌمْيِلَع ٌعِسا َو
Artinya: “... Dan nikahkanlah orang-orang  yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.
“ (QS. An-nur: 32)
Ayat tersebut menjelaskan bahwa datangnya perintah untuk menikah sebagai salah satu cara untuk memelihara kesucian nasab . Dalam kalimat “dan nikahkanlah” dalam terjemah diatas yaitu bantulah supaya bisa menikah orang-orang yang masih membujang di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari zina.
Zina  adalah  perbuatan  keji dan  haram.  Namun  sifat  manusiawi  tidak  luput dari  khilaf  sehingga  bisa  saja  terjadi  perzinaan.  Kemudian  bila  sampai  terjadi perzinaan,  dan  dari  perbuatan  tersebut  lahirlah  seorang  anak,  maka  syariat  Islam mempunyai  beban  untuk  mendudukkan  statusnya.  Terlepas  dari  haramnya perbuatan  zina  itu  sendiri,  para  ulama  sepakat  bahwa  anak  hasil  zina  tentu  tidak menanggung  dosa  atas  perbuatan  orang  tuanya.Karena  Islam  tidak  membebankan kesalahan seseorang kepada orang lain. Namun dalam masalah nasab , para ulama fiqh sepakat  mengenai  tersambungnya nasab anak  hasil  zina  dengan  ibu  yang melahirkannya. Sehingga hubungan anak itu dengan ibunya adalah hubungan syar’i yang sah. Kemudian anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab secara syar’i dengan ayahnya karena anak tersebut lahir bukan dari hubungan yang sah, melainkan dari perbuatan terselubung yaitu perbuatan zina.
Ketika  anak  tersebut  tidak  mempunyai  hubungan nasab dengan  ayahnya, maka  anak tersebut  tidak  mendapatkan  hak-hak  seperti  anak  lain  yang  dilahirkan dari hubungan yang sah misalnya mendapatkan hak waris, nafkah ataupun perwalian. Jika  anak  tersebut  misalnya  berjenis  kelamin  perempuan,  kemudian  ketika  ia beranjak  dewasa  ingin  melangsungkan  pernikahan,  maka  ayahnya  tidak  dapat menjadi wali bagi pernikahannya karena mengingat tidak adanya hubungan nasab antara anak dan ayah.
Kemudian jika seorang ayah biologis hendak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan dari hasil zina, maka ulama berpandangan khususnya Imam Syafi’i memberikan dua pandangan terkait hukum kebolehan atau keharaman seorang ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak hasil zina. Hal ini dapat dilihat ketika waktu ia lahir pada saat itu dalam waktu kurang dari 6 bulan atau lebih setelah terjadinya akad pernikahan  orang  tuanya.  Tak  hanya  itu,  Mahkamah  Konstitusi  pada  tahun  2010 mengeluarkan Putusan terkait kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan.
Di sinilah kemudian timbul permasalahan apakah seorang ayah mempunyai kewenangan menjadi wali nikah bagi anak hasil zina. Bila mengacu pada pandangan Imam Syafi’i maka seorang ayah tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak hasil zina jika  anak  tersebut  lahir  kurang  dari  waktu  6  bulan  setelah  akad  pernikahan orangtuanya.  Sedangkan  bila  mengacu  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 16/PUU-VIII/2010 maka seorang ayah berhak menjadi wali nikah bagi anak hasil zina selama dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahun  dan  teknologi  bahwa  anak tersebut merupakan anak darinya.
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, dengan judul “ Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali  Nikah  Bagi  Anak  Hasil  Zina  Menurut  Pandangan  Imam  Syafi’i  dan  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU- VIII/2010 “.
Tujuan  yang  diharapkan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui bagaimana kewenangan ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil menurut pandangan Imam Syafi’i. menikahi anaknya yang lahir di luar pernikahan menurut pandangan empat imam madzhab. kemudian untuk mengetahui bagaimana kewenangan ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil menurut Putusan Mahkamah Konstitusi.
Adapun kegunaan penelitian ini di antaranya bagi penulis yaitu untuk melatih penulis untuk dapat membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan obyek penelitian dan dapat  mengaplikasikan  ilmu  yang  didapat  saat  kuliah  dan  menambah  pengalaman dalam  penulisan  karya  tulis  ilmiah.  Kemudian  kegunaan  bagi  masyarakat  yaitu diharapkan dapat berguna untuk memperkaya pemikiran hukum Islam, khususnya bidang Hukum Keluarga Islam serta bidang lain dan bagi masyarakat pada umumnya. Dan  juga  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pengetahuan  kepada masyarakat tentang  kewenangan ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil menurut pandangan Imam Syafi’i dan Putusan Mahkamah.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif. kualitatif dengan jenis  penelitian library  research (penelitian  kepustakaan).  Dengan  melakukan pengkajian  dan  penelitian  terhadap  referensi  atau  sumber  pustaka  serta  referensi
tertulis  baik  dalam  bentuk  kitab  terjemah,  buku,  jurnal  dan  sumber  lainnya khususnya dalam fiqh yang berkaitan dengan pembahasan.
sumber  data  diperoleh  dari  buku-buku,  literatur-literatur  Islam,    jurnal, maupun karya tulis yang relevan dengan masalah  kewenangan ayah biologis menjadi wali nika h bagi anak hasil kawin hamil menurut pandangan Imam Syafi’i dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari  literatur-literatur  yang  bersifat  primer  dan  sekunder.  Kemudian  menyusun seluruh  data  yang  diperoleh  sesuai  dengan  urutan  pembahasan  yang  telah direncanakan.  Lalu  selanjutnya  melakukan  interpretasi  secukupnya  terhadap  data yang telah disusun.
Metode analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif. Metode ini dilakukan  dengan  cara  data  dikumpulkan,  disusun  dan  diklarifikasikan  kedalam tema-tema  yang  akan  disajikan,  kemudian  dianalisis  dan  dipaparkan  dengan kerangka penelitian lalu diberi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perwalian menurut Para Ulama
Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan.  Jadi  arti  dari  perwalian  menurut  fiqh  ialah  penguasaan  penuh  yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.
Menurut  Syarifah  (2018:  15),  wali  secara  bahasa  bisa  berarti  rasa  cinta ( mahabbah )  dan pertolongan  ( nushrah ),  bisa  juga  berarti  kekuasaan  ( sulthah ) dan kekuatan ( qudrah ). Ini berarti, seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang  memiliki  kekuasaan.  Sedangkan  menurut  istilah,  kata  “wali”  mengandung pengertian  orang  yang  menurut  hukum  (agama,  adat)  diserahi  untuk  mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakilkan pengantin perempuan  pada  waktu  menikah  (yaitu  yang  melakukan  janji  nikah  dengan pengantin pria).
Menurut madzhab Syafi’i, wali dalam terminologi fiqh merupakan orang yang memiliki kekuasaan atau mempunyai kewenangan secara syar’i terhadap orang lain, karena orang yang dikuasai memiliki kekurangan tertentu, dan ini dilakukan untuk kemaslahatan orang yang dikuasainya. (Mughniyah, 2016: 345).
Sebagian ulama terutama dari kalangan Hanafiyah membedakan perwalian kedalam  tiga  kelompok,  yaitu  perwalian  terhadap  jiwa  ( al- walayah  a’lan  nafs ), perwalian terhadap harta ( al- walayah a’alal mal ), serta perwalian terhadap jiwa dan harta  sekaligus  ( al- walayah  alan  nafsi  wal  mali  ma’an ).  Perwalian  dalam  nikah
Volume 4 Nomor 2 (2022)  125-137  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v4i2.819
tergolong  kedalam  perwalian terhadap al- walayah  a’lan  nafs yaitu  perwalian yang berhubungan  dengan  pengawasan  terhadap  urusan  yang  berhubungan  dengan masalah-masalah keluarga, seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan dan aktivitas anak yang hak kepengawasannya berada ditangan ayah atau kakek dan para wali yang lain. Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah. (Ibtisam, 2013: 4)
B. Definisi Anak Hasil Zina
Menurut Jauhari dalam Nadhifah (2016: 117), anak hasil zina atau anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin luar nikah.
Sedangkan menurut Hassanain, anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.
Yang  dimaksud  dengan  anak  luar  nikah  adalah  anak  yang  dibuahi  dan dilahirkan  di  luar  pernikahan  yang  sah.  (Muhtarom,  2018:  8).  Sebagaimana  yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain:
1. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya dan keluarga ibunya. Sementara setelah diuji materi menjadi “anak yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisny a”.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Yang disebut anak hasil zina menurut agama yaitu anak yang dilahirkan tanpa adanya akad yang sah. Sedangkan anak zina atau anak luar nikah menurut negara yaitu  anak  yang  dilahirkan  dari  pernikahan  yang  tidak  tercatat  oleh  negara.  Jadi ketika pasangan suami istri menikah, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, maka ketika pasangan tersebut memiliki anak, anak tersebut ialah anak yang lahir di luar nikah. Artinya pernikahan tersebut yaitu pernikahan di bawah  tangan.  Dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  ditegaskan  bahwa  setiap  peristiwa pernikahan harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang.
Kemudian dalam hal ini tidak sedikit peristiwa pernikahan yang tidak tercatat oleh negara, khususnya zaman dahulu yang hanya menggunakan hukum agama saja. Tetapi, sebuah jalan untuk diakui oleh negara yaitu dengan adanya isbat nikah yang dilakukan di depan hakim pengadilan Agama.
Adapun anak hasil zina atau anak yang lahir di luar nikah disini yaitu anak yang dilahirkan dari  hubungan badan antara seorang pria dan seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan negara.
C. Pandangan Imam Syafi’i tentang Ayah Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil

## Zina
Anak  yang  lahir  di  luar  nikah  memang  sudah  menjadi  rahasia  umum.  Dari zaman  dahulu  hingga  sekarang  semakin  banyak  perbuatan  zina  dimana-mana sehingga  dari  perbuatan  tersebut  kemungkinan  besar  menyebabkan  terlahirnya anak.  Jika  terlahir  anak,  maka  Islam  dibebankan  untuk  mendudukan  status  anak tersebut. Terutama dalam hal nasab, perwalian, waris dll.
Berbicara  mengenai  hak-hak  anak  khususnya  hak  perwalian, Imam  Syafi’i memiliki  dua  pandangan  tentang  kewenangan  ayah  menjadi  wali  nikah  bagi  anak hasil zina.
Pertama, boleh seorang ayah menjadi wali nikah bagi anak hasil zina dengan ketentuan  anak  perempuan  tersebut  lahir  dalam  waktu  minimal  6  bulan  setelah terjadinya pelaksanaan akad perkawinan antara kedua orang tuanya.
Kedua,  seorang  ayah  tidak  boleh  menjadi  wali  nikah  bagi  anak  hasil  zina apabila anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan setelah terjadinya pelaksanaan akad perkawinan antara kedua orang tuanya.
Imam Syafi’i berkata: j ika seorang laki-laki berzina dengan istri ayahnya atau dengan istri anaknya, maka keduanya tidak haram bagi suami lantaran maksiat yang dilakukan laki-laki lain terhadap istrinya. Barangsiapa yang mengharamkan istri bagi suaminya itu karena alasan ini, maka sepertinya ia telah menyalahi hukum Allah SWT. Karena  Allah  menyerahkan  pengharaman  dengan  thalak  kepada  suami,  sehingga dengan demikian orang yang berpendapat demikian telah menyerahkan kewenangan selain  suami  untuk  mengharamkan  istri  bagi  suaminya,  atau  menyerahkan kewenangan  kepada  istri  untuk  mengharamkan  dirinya  bagi  suami.  (Asy- Syafi’i, 2014: 674)
Pernyataan Imam Syafi’i tersebut menegaskan bahwa jika seorang laki -laki berzina  dengan  ibu  tirinya  atau  dengan  menantunya,  maka  kedua  perempuan tersebut  tidak  haram  bagi  suaminya  karena  perbuatan  tersebut  ialah  hubungan badan tanpa adanya akad, artinya perbuatan itu hanya merupakan perbuatan maksiat yang tidak bisa mengharamkan ikatan mereka dengan suaminya.
Dari  perkataan  Imam  Syafi’i  tersebut  terlihat jelas  bahwa  perzinaan  tidak dapat mengharamkan. Karena hubungan badan yang dilakukan tidak dalam ikatan pernikahan yang sah. Maka dari itu dalam hal ini seorang ayah tidak boleh menjadi wali  nikah  bagi  anak  hasil  zina  karena  dari  sini  terlihat  perbuatan  zina  itu  tidak mengharamkan sehingga status anak menurut Imam Syafi’i tidak dapat dinasabkan
karena anak yang lahir tidak dalam ikatan pernikahan yang sah tanpa adanya akad terlebih dahulu. Dengan demikian, anak tersebut tidak memiliki hak perwalian dari ayahnya jika ia lahir kurang dari 6 bulan dari pelaksanaan akad orang tuanya. Kecuali, anak tersebut lahir lebih dari 6 bulan dari pelaksanaan akad perkawinan kedua orang tuanya maka anak tersebut dapat dinasabkan dengan ayahnya dan ayahnya berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuan tersebut.
Dasar hukum yang dipakai Imam Syafi’i ialah dalil al - Qur’an dalam surah al - Ahqaf ayat 15:
ُهُلْمَح َو ۖ اًه ْرُك ُهْتَعَض َو َو اًه ْرُك ُهُّمُأ ُهْتَلَمَح ۖ اًناَسْحِإ ِهْيَدِلا َوِب َناَسْنِ ْلْا اَنْيَّص َو َو اًرْهَش َنوُث َلََث ُهُلاَصِف َو
Artinya...... “ Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu  bapaknya,  ibunya  mengandungnya  dengan  susah  payah,  dan  melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan,” (Q.S. al-Ahqaf: 15)
D.  Ayah  Menjadi  Wali  Nikah  Bagi  Anak  Hasil  Zina  Menurut  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU/VIII 2010
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara dan merupakan salah satu pelaksana  kekuasaan kehakiman telah mengeluarkan putusan dalam masalah seorang anak yang lahir di luar nikah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh anak tersebut.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) memiliki  kekuatan  hukum  tetap.    Eka  Sihombing  (2012)  memaparkan  masalah tersebut.
Anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah kini bisa bernapas lega, karena pada Jumat 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membuat keputusan  yang  revolusioner.  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi  menyatakan  bahwa  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  mengatur  tentang  hubungan  keperdataan  anak  di  luar perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan peninjauan Pasal diajukan oleh Machica Mochtar, artis yang menikah secara berantai dengan mantan Menteri Sekretaris Negara Era Orde Baru Moerdiono. Marchica meminta agar Pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang masalah pencatatan perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) yang mengatur  tentang  status  keperdataan  anak  luar  nikah  dinyatakan  bertentangan dengan  konstitusi  dan  harus  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  sama sekali.  Konsekuensinya,  Putusan  ini  tentu  menimbulkan  pro  dan  kontra  di masyarakat, bagi yang mendukungnya, menganggap putusan ini sebagai terobosan hukum yang progresif dalam melindungi anak, sedangkan bagi yang menentangnya khawatir  putusan  ini  merupakan  penegasan  dan  pengesahan  perkawinan  di  luar nikah (sirri) maupun perbuatan zina, kumpul kebo (samen laven).
Jika  dilihat  dari  pertimbangan  hukum,  kekhawatiran  para  pihak  yang menentang terhadap putusan ini sebenarnya tidak beralasan. Padahal, keputusan ini memberikan pesan moral kepada laki-laki untuk tidak melakukan hubungan seks di luar  nikah,  karena  ada  implikasi  yang  akan  dipertanggungjawabkan  akibat perbuatannya.  Mahkamah  Konstitusi  berkehendak  agar  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan mendapat perlindungan hukum yang memadai, karena pada prinsipnya anak  tersebut  tidak  bersalah  karena  kelahirannya  bertentangan  dengan kehendaknya. Anak yang lahir tanpa status ayah yang jelas seringkali mendapatkan perlakuan  tidak  adil  dan  stigma  di  masyarakat.  Hukum  harus  memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan  hak-hak  yang  ada  padanya,  termasuk  kepada  anak  yang  dilahirkan  meskipun keabsahan perkawinan masih dipersengketakan.
1.  Asas  persamaan  di  depan  hukum  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Pengaturan mengenai kedudukan anak luar kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selama ini dinilai kurang  memadai  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  dan  cenderung diskriminatif,  status  anak  luar  kawin  atau  anak  yang  lahir  di  luar  nikah  hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa tanggung jawab ayah biologisnya.
Putusan MK tersebut juga mencerminkan asas persamaan di depan hukum sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28D  ayat  (1)  yang  berbunyi:  “Setiap  orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum."  Scheltema,  merumuskan  pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum dengan cara baru yang meliputi 5 (lima) hal, salah satunya adalah asas persamaan di depan hukum, diberlakukannya persamaan (Similia Similius atau Kesetaraan sebelum hukum) dalam suatu negara hukum  berarti  bahwa  Pemerintah  tidak  boleh  mengistimewakan  orang  atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu. Prinsip ini mengandung (a) jaminan persamaan bagi semua orang di depan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama  bagi  semua  warga  negara.  Dengan  demikian  hukum  harus  memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang lahir dan hak-hak yang ada pada dirinya, termasuk bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  menyebutkan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang  berbunyi  “Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945. dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diartikan  untuk menghilangkan  hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut hukum  yang  ternyata  mempunyai  hubungan  darah  sebagai  bapak,  sehingga  Ayat
tersebut harus berbunyi, “Anak yang lahir di luar perka winan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk hu bungan perdata dengan keluarga ayahnya “.
Jika  ditelaah,  logika  hukum  putusan  ini  memiliki  konsekuensi  terhadap hubungan  nasab  anak  luar  nikah  dengan  ayah  kandungnya;  adanya  hak  dan kewajiban  antara  anak  luar  kawin  dengan  ayah  biologisnya,  baik  berupa  nafkah, perwalian,  warisan  dan  sebagainya.  Hal  ini  tentu  saja  berlaku  jika  pembuktian terlebih dahulu dilakukan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti: tes DNA dan sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak luar nikah memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu. (https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anak- luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010)  (28  Februari  2012  Dilihat: 34033)
Dari  penjelasan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  di  atas  dapat  kita  pahami bahwa seorang anak yang lahir dari hasil zina atau yang biasa disebut lahir di luar nikah itu status nasabnya dapat di nasabkan dengan ayahnya dan dengan keluarga ayahnya dengan catatan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya  dengan  melakukan  tes  DNA  antara  anak  tersebut  dengan  ayahnya  agar terbukti bahwa anak tersebut merupakan darah dagingnya. Kemudian implikasinya jika putusan MK tersebut benar-benar anak yang lahir hasil zina itu bisa dinasabkan dengan  ayah  biologisnya,  maka  anak  tersebut  mempunyai  hak-hak  sesuai  dengan anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah, khususnya dalam hal ini memiliki hak perwalian dari ayahnya tanpa melihat apakah anak tersebut lahir dalam jangka beberapa waktu setelah pelaksanaan akad pernikahan orangtuanya.

## Dari kedua pandangan di atas antara pandangan Imam Syafi’i dan Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 16 PUU/VIII/ 2010 telah diketahui bahwa Imam Syafi’i  memberi  dua  pandangan  terkait  kewenangan  ayah  menjadi  wali  nikah  bagi anak  hasil  zina. Alasan  Imam  Syafi’i  ialah  berdasar  dengan  dalil  dari  al - Qur’an sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.
Kemudian  jika  melihat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  16 PUU/VIII/ 2010 bahwa seorang ayah boleh menjadi wali nikah bagi anak hasil zina tanpa  melihat  apakah  anak  tersebut  lahir  kurang  atau  lebih  6  bulan  dari  masa pelaksanaan akad orangtuanya. Alasan MK memberi putusan tersebut agar anak yang lahir di luar perkawinan mendapat perlindungan hukum yang memadai, karena pada prinsipnya anak tersebut tidak bersalah karena kelahirannya bertentangan dengan kehendaknya. Anak yang lahir tanpa status ayah yang jelas seringkali mendapatkan perlakuan  tidak  adil  dan  stigma  di  masyarakat.  Hukum  harus  memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan  hak-hak  yang  ada  padanya,  termasuk  kepada  anak  yang  dilahirkan  meskipun keabsahan perkawinan masih dipersengketakan
Dari  beberapa  pandangan  mengenai  kewenangan  ayah  menjadi  wali  nikah bagi anak hasil zina. Penulis cenderung kepada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya,  yang  pertama  dengan  adanya  Putusan  Mahkamah  tersebut    anak  yang lahir di luar perkawinan mendapat perlindungan hukum yang memadai, karena pada prinsipnya anak tersebut tidak bersalah karena kelahirannya bertentangan dengan kehendaknya.  Kemudian  apabila  seorang  ayah  tersebut  tidak  dibolehkan  menjadi wali  nikah  bagi  anaknya  maka  akan  menjadi  pertanyaan  besar  dari  masyarakat mengapa orangtua sendiri tidak menjadi wali nikah bagi anaknya. Kedua, jika seorang ayah tidak boleh menjadi wali nikah bagi anaknya karena mengingat anak perempuan itu  dahulu  lahir  dalam  waktu  kurang  6  bulan  dari  akad  orangtuanya,  maka  anak tersebut  akan  merasa  heran  mengapa  ayahnya  tidak  berkehendak  menjadi  wali disaat anak perempuannya menikah. Ketiga, jika seorang ayah tidak menjadi wali bagi pernikahan anaknya, secara otomatis hal tersebut memberi petunjuk kepada orang banyak  bahwa  anak  itu  dahulu  lahir  dari  hasil  zina  padahal  perbuatan  zina merupakan suatu aib yang harus ditutupi.
Dengan  demikian  jika  pandangan  Imam  Syafi’i  sepenuhnya  dipakai  oleh masyarakat, maka penulis beranggapan masyarakat akan merasa sempit dan tidak menerima  terutama  orangtua  yang  dahulunya  pernah  melakukan  hal  tersebut, terlebih jika orangtua itu tidak menerima dengan apa yang di oleh Imam Syafi’i maka akan lebih sempit untuk digunakan hukum yang seperti ini.

## KESIMPULAN

## Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Kewenangan Ayah Menjadi Wali
Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi’i dan Putusan Mahkamah Konstitusi  (MK)  No.  16  PUU/VIII/2010,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut.
1. Kewenangan seorang ayah menjadi wali nikah bagi anak hasil zina menurut Imam  Syafi’i  terdapat  dua  pandangan.    Pertama,  boleh  seorang  ayah menjadi wali nikah bagi anak hasil zina dengan ketentuan anak perempuan tersebut  lahir  dalam  waktu  minimal  6  bulan  setelah  terjadinya pelaksanaan akad perkawinan antara kedua orang tuanya. Kedua, seorang ayah  tidak  boleh  menjadi  wali  nikah  bagi  anak  hasil  zina  apabila  anak tersebut  lahir  kurang  dari  6  bulan  setelah  terjadinya  pelaksanaan  akad perkawinan a ntara kedua orang tuanya. Imam Syafi’i berpendapat bahwa jika  seseorang  berzina  kemudian  dari  perbuatan  zina  itu  terlahir  anak, maka  anak  tersebut  dapat  dinasabkan  kepada  ayahnya  melalui  jalan pernikahan dan dari akad pernikahan tersebut lahirnya anak dalam waktu minimal 6 bulan setelah terjadinya akad pernikahan. Terlebih jika anak itu dapat dinasabkan kepada ayahnya, maka anak tersebut mendapat hak-hak anak seperti seorang anak lainnya yang mendapat hak waris, perwalian dll. Selanjutnya  Imam  Syafi’i  berpe ndapat jika  anak  tadi  lahir  kurang dari  6 bulan  setelah  akad  pernikahan  orang  tuanya  maka  anak  tersebut  tidak
dapat  dinasabkan  kepada  ayahnya  dan  ia  tidak  mendapatkan  hak-hak terutama dalam  hal  ini  tidak  mendapatkan  hak  perwalian  dari  ayahnya. Maka dari it u Imam Syafi’i memiliki dua pandangan terkait boleh atau tidak bolehnya seorang ayah menjadi wali nikah bagi anak hasil zina.
2. Kewenangan ayah menjadi wali nikah bagi anak hasil zina jika dilihat dari Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No.  16  PUU/VIII/2010  maka seorang ayah boleh menjadi wali nikah bagi anak hasil zina tanpa melihat berapa bulan waktu kelahiran anak tersebut setelah pelaksanaan akad orang  tuanya.  Putusan Mahkamah  Konstitusi  ini  berbunyi  “ Anak  yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  seorang  laki-laki  sebagai  bapaknya yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau alat bukti lain menurut  hukum  mempunyai hubungan darah, termasuk  hubungan  perdata  dengan keluarga  ayahnya  “. Alasan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan ini agar anak yang lahir di luar nikah mendapat perlindungan hukum yang memadai.  karena pada prinsipnya  anak  tersebut  tidak  bersalah  karena  kelahirannya bertentangan  dengan  kehendaknya.  Anak  yang  lahir  tanpa  status  ayah yang  jelas  seringkali  mendapatkan  perlakuan  tidak  adil  dan  stigma  di masyarakat.  Hukum  harus  memberikan  perlindungan  dan  kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada  padanya,  termasuk  kepada  anak  yang  dilahirkan  meskipun keabsahan  perkawinan  masih  dipersengketakan.  Dengan  demikian Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan bahwa seorang ayah boleh menjadi wali nikah bagi anak hasil zina bila mengacu pada Putusan No. 16 PUU/VIII/2010.

## DAFTAR PUSTAKA
Al- Qur’an dan Terjemahannya: juz 1 -30. (2008). Departement Agama RI. Bandung: Diponegoro.
As- Syafi’i. (1925) . Al ‘Umm . Misbah. (2014). Jakarta: Pustaka Azzam.
Aizid, R. (2018). Fiqh Keluarga Terlengkap. Yogyakarta: Laksana.
Ad-Dimasyqi, (2012). Fiqih Empat Mazhab . Alkaf, A.Z. Bandung: Hasyimi.
Ash-Shabuni,  A.  (2014). Tafsir  Ayat-ayat  Ahkam. Dzulfikar,  A.,  dkk.  (2016).  Depok: Keira Publishing.
Al-Asqolani, I.H. Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam. Zen, H. & Mutaqin, Z. (2020). Bandung: Penerbit Jabal.
Volume 4 Nomor 2 (2022)  125-137  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v4i2.819
Az-Zuhaili, W. (2018). Fiqih Islam Wa Adillatuhu , Jakarta: Darul Fikir.
Depdiknas. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka. http: Tafsir. Learn-quran.co/id/surat-46-al-ahqaf/ayat 14.
http: Tafsir. Learn-quran.co/id/surat-31-luqman/ayat 14.
Mughniyah, M.J. (2011) Fikih Lima Mazhab. Masykur, dkk. (2015). Beirut: Lentera.
Mukri, Syarifah Gustiawati. (2018) Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Bagi Anak Agkat . Vol. 2 No.1: 15.
Nadhifah  N.A.  (2016). Hukum  Ayah  Menikahi  Anaknya  Yang  Lahir  Di  Luar  Nikah, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam . Vol. 6: 110-134.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 16/PUU-VIII/2010.
Rusyd, I. (2010). Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid. Nur, F.S. (2016). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Sabiq, S. (2010). Fiqh Sunnah 3. Anggoro, A.A., dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
Saebani,  B.A.  &  Falah,  S.  (2011). Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia .  Bandung:  CV Pustaka Setia.
Sudarto.  (2018). Ilmu  Fikih  (Refleksi  Tentang:  Ibadah,  Muamalah,  Munakahat  Dan Mawaris). Yogyakarta: Deepublish.
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung:  AL- FABETA.
Sutisna & Misno, A. (2019). Metodologi Penelitian Hukum Islam. Bogor: UIKA PRESS
Tim Penerjemah Jabal. (2011) Hadits Bukhari Muslim. Bandung: Penerbit Jabal.
Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-undang Kompilasi Hukum Islam. (2016). Bandung: Fokusindo Mandiri.