## Peran  Ulama  dan  Baznas  Kalimantan  Selatan  dalam  Peningkatan Zakat Produktif di Kalimantan Selatan
Budi Rahmat Hakim 1 , Muhammad Noor Ridani 2 , Amelia Fatmawati 3 , Muhammad Haris 4 Universitas Isslam Negeri Antasari Banjarmasin.

## Article history:
Submission : 03-01-2024 Accepted : 21-06-2024 Published : 30-06-2024
Author’s email: budi_rh@uin-antasari.ac.id

## Abstract
Productive zakat in South Kalimantan is still relatively low. This is  caused  by  several  factors,  such  as  the  lack  of  public understanding  of  productive  zakat,  the  lack  of  innovative productive  zakat  programs,  and  weaknesses  in  productive  zakat management. This research aims to understand the role of Ulama and Baznas South Kalimantan in increasing productive zakat in South Kalimantan. This research uses a qualitative approach with a case study method. The results showed that Ulama and Baznas South Kalimantan have an important role in increasing productive zakat. In the division of tasks,  principles, and functions, Ulama plays  a  role  in  providing  education  and  socialization  about productive zakat to the community, while Baznas plays a role in managing  and  distributing  productive  zakat  to  productive mustahiq.  Through  the  involvement  and  figure  of  Ulama  (Tuan Guru)  in  the  promotion  and  invitation  to  give  zakat  in  Baznas
South Kalimantan, is one of the factors that cause the increase in the ratio of zakat collection every year which will be explained in more detail in this paper.
Keywords: Baznas, Ulema , Productive  Zakat,  South Kalimantan.

## Pendahuluan
Catatan  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Kalimantan  Selatan  menyebutkan,  bahwa Kalimantan  Selatan  memiliki  jumlah  penduduk  miskin  sebanyak  188.928  jiwa  pada pertengahan  tahun  2023.  Karena  tingginya  garis  kemiskinan  tersebut,  semua  elemen masyarakat  harus  lebih  berbenah  mengenai  penanggulangan  kemiskinan.  Islam  selalu memiliki jawaban atas setiap persoalan karena ia merupakan agama yang kompleks dan bersifat  universal  ( rahmatan  lil  alamin )  sehingga  mampu  menjawab  mengenai  isu kemiskinan  dengan  tujuan  pemerataan  kesejahteraan  ekonomi  umat  salah  satunya melalui zakat. Optimalisasi pengelolaan zakat harus dikelola secara profesional sehingga efektivitas  dan  efisiensinya  selalu  meningkat  di  setiap  tahun,  hal  ini  juga  sekaligus membantu  negara  menanggulangi  masalah  kemiskinan  yang  dicapai  melalui  bentuk kreativitas pengelolaan zakat yaitu zakat produktif (Zuchroh 2022).
Badan  Amil  Zakat  Nasional  Provinsi  Kalimantan  Selatan  (Baznas  Kalsel)  telah mengupayakan  optimalisasi  pengelolaan  dana  zakat  secara  produktif  dengan  cara memberdayakan  masyarakat  UMKM  untuk  menaikkan  taraf  hidup  mereka,  selain  itu penyaluran  dana  zakat  juga  dilakukan  melalui  program  zakat  konsumtif  kreatif  seperti beasiswa pendidikan. Untuk memaksimalkan hal tersebut reaktualisasi peran dan fungsi amil harus lebih diperhatikan. Al-Qur’an menyebutkan secara eksplisit dalam Surah At- Taubah ayat 60 bahwa amil merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat untuk  mengelola  dana  tersebut.  Dengan  adanya  lembaga  profesional  untuk  mengelola dana  zakat  sekaligus  menjadi  salah  satu  jawaban  Al-Quran  terhadap  kemiskinan  serta memerhatikan  realitas  yang  terjadi.  Artinya  peran  dan  fungsinya  sangat  patut  untuk diperhatikan,  karena  sederhananya  muzaki  bisa  saja  menyalurkan  zakatnya  kepada mustahik secara langsung. Tetapi penyebutan Al-Qur’an secara jelas terhadap posisi amil yang implementasinya melalui Lembaga Amil Zakat Nasional patut mendapat perhatian lebih lanjut.
Zakat yang merupakan bentuk dari pengamalan rukun Islam, pada masa sekarang berkembang  menjadi  sebuah  bentuk  filantropi.  Konsep  zakat  yang  secara  kontekstual dilakukan  dengan  memberikan  harta  atau  barang  yang  dipergunakan  sekali  habis (konsumtif)  kini  berkembang  menjadi  bentuk  zakat  produktif.  Zakat  produktif  adalah bentuk  pendistribusian  dana  zakat  dengan  jalan  menghasilkan  keuntungan  atau  laba, seperti pedagangan, pertanian, peternakan, pertukaran dan sebagainya.(Musa, 2020, hlm. 93)  Hal  ini  bertujuan  sebagai  bentuk  upaya  menjadikan  zakat  sebagai  salah  satu instrumen  penanganan  kemiskinan  di  Indonesia.  (Makhrus,  2019,  hlm.  43)  Selain  itu, konsep  zakat  produktif  juga  dapat  mempersempit  kemiskinan  antara  si  kaya  dan  si miskin  dan  membuka  lapangan  pekerjaan  baru,  sehingga  zakat  dapat  benar-benar menyentuh segala aspek kehidupan (Zalikha, 2016, hlm. 311).
Meskipun  di  Indonesia  telah  diberlakukan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2011  yang  mana  di  dalamnya  menyinggung  tentang  zakat  produktif,  tetapi  hal  ini dianggap  belum  selesai  karena  karena  kesadaran  membayar  zakat  yang  masih  belum berimbang (Anis, 2020, hlm. 45) Melihat manfaat zakat yang begitu besar, maka penting untuk  menyebarkan  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  konsep  zakat  produktif kepada  masyarakat  secara  luas.  Begitu  pula  penting  untul  memberikan  pemahaman tujuan kewajiban membayar zakat terkhusus di Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat yakin dan tergerak untuk membayar zakat melalui Baznas (Said dkk., 2024, hlm. 197).
Untuk mengoptimalkan peran amil dalam mengelola zakat, literasi hukum muzaki dan  mustahik  di  Kalimantan  Selatan  juga  harus  ditingkatkan.  Jika  melihat  religiositas masyarakat  sekitar,  maka  orang  yang  sangat  memiliki  pengaruh  adalah  pemuka  agama. Beberapa tulisan terdahulu telah membahas hal yang serupa, di antaranya tulisan artikel yang  berjudul  “Peran  Pemerintah  dan  Ulama  dalam  Pengelolaan  Zakat  dalam  Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia.” (Hayati, 2012), dan juga tulisan oleh Mustaqim (Mustaqim, 2022) yang berjudul “Peran Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Pemahaman Zakat di Majelis Taklim pada Masa Pandemi Covid-19.”
Hal yang serupa juga ditorehkan pada tulisan dengan judul “Peran Majelis Ulama Indonesia  Kabupaten  Enrekang  dalam  Penyadaran  Masyarakat  Menunaikan  Zakat, Infaq,  dan  Sedekah.”(Syandri  &  Iskandar,  2020).  Tulisan  yang  telah  ada  sepakat  peran para  pemuka  agama  baik  ulama  atau  para  pendakwah  diperlukan  agar  masyarakat memiliki  kesadaran  untuk  membayar  zakat.  Namun,  belum  terdapat  tulisan  yang membahas  bagaimana  pemuka  agama  di  Kalimantan  Selatan  dapat  mengambil  peran agar masyarakat bukan hanya membayar zakat yang berorientasi pada nilai pahala, akan tetapi bertujuan mensejahterakan mustahik secara berkelanjutan. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran tokoh agama dalam meningkatkan jumlah zakat produktif melalui Baznas Provinsi di Kalimantan Selatan.

## Metode
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi kasus (Bachtiar, 2018). Metode studi kasus dipilih untuk fokus pada satu kasus spesifik yaitu  peran  Ulama  dan  Baznas  Kalimantan  Selatan  serta  menganalisisnya  secara mendalam.  Data  diperoleh  melalui  wawancara  dengan  Ulama  dan  pengurus  Baznas Provinsi  Kalimantan  Selatan,  dan  dokumentasi  berupa  laporan  kegiatan  Baznas,  fatwa ulama  terkait  zakat  produktif  dan  publikasi  lainnya.  Penulis  juga  memperoleh  data sekunder  melalui  data  statistik  terkait  potensi  dan  realisasi  pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat  pada  Baznas  Kalimantan  Selatan  serta beberapa kajian literatur terkait perannya dalam memberdayakan ekonomi umat.

## Hasil dan Pembahasan

## Zakat Produktif
Zakat produktif merupakan penyaluran dana zakat kepada  mustahik, tetapi tidak untuk dihabiskan melainkan untuk dikembangkan dan dilanjutkan sebagai bantuan dana
usaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan baik berupa pelatihan keterampilan,  bantuan  alat  kerja,  dan  modal  usaha  (Wicaksono,  2019).  Pendistribusian zakat  tidak  sepenuhnya  secara  konsumtif,  tetapi  menggunakan  metode  produktif sehingga  mustahik  lebih  merasakan  manfaatnya  secara  maksimal,  memberdayakan ekonominya,  dan  mampu  menanggulangi  kemiskinan  secara  signifikan  (Hakim,  2015). Ini relevan dengan esensi dari zakat yang seharusnya yaitu pengelolaan dana.
Adapun  golongan-golongan  yang  berhak  menerima  zakat  (mustahik)  tersebut telah disebutkan dalam Surah At-Taubah Ayat 60:
ِباَق ِ رلا  ىِف َو  ْمُهُب ْوُلُق  ِةَفَّلَؤُمْلا َو  اَهْيَلَع  َنْيِلِمٰعْلا َو  ِنْيِك ٰسَمْلا َو  ِءۤا َرَقُفْلِل  ُتٰقَدَّصلا  اَمَّنِا  ۞ ٌمْيِكَح ٌمْيِلَع ُ هاللّٰ َوِۗ ِ هاللّٰ َنِ م ًةَضْي ِرَف  ِِۗلْيِبَّسلا ِنْبا َو ِ هاللّٰ ِلْيِبَس ْيِف َو َنْيِم ِرٰغْلا َو ٠٦
“Sesungguhnya  zakat  itu  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang-orang  miskin,  para  amil zakat,  orang-orang  yang  dilunakkan  hatinya  (mualaf),  untuk  (memerdekakan)  para  hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang  berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang- orang  yang  sedang  dalam  perjalanan  (yang  memerlukan  pertolongan),  sebagai  kewajiban  dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah/9:60)
Imam  Al-Qurthubi  dalam  kitab  tafsir  karangan  beliau  menjelaskan  bahwa kedelapan  golongan  tersebut  adalah  kelompok  yang  dikhususkan  Allah  Swt.  untuk menerima  zakat  karena  tidak  seberuntung  muzaki  yang  memiliki  harta  berkecukupan sekaligus  menjadi  perpanjangan  tangan  Tuhan  (perwakilan)  untuk  memberikan  hak mereka  (Zuchroh,  2022).  Mengenai  makna  dalam  ayat  ini  Syekh  Yusuf  Qardhawi memberikan penjelasan yang sesuai dengan konteks saat in bahwa ketentuan mengenai pembagian  dana  zakat  kepada  delapan  golongan  tersebut  dibagi  menjadi  dua  (Daulay dkk., 2022), yaitu:
a. Golongan  yang  berhak  menerima  zakat  dikarenakan  kebutuhannya,  seperti  fakir, miskin, budak, dan ibnusabil.
b. Golongan yang berhak menerima zakat dikarenakan kebermanfaatannya, seperti amil (orang  yang  bisa  mengelola  dana  zakat  secara  profesional  berdasarkan  izin  dari pemerintah),  mualaf,  dan gharim (untuk  bisa  melunasi  hutangnya  sehingga meningkatkan kualitasnya beribadah kepada Allah Swt).
Rasulullah Saw. pernah mengisyaratkan kepada Umar bin Khattab r.a. dalam hadis beliau: “Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Ayahnya r.a.: Sesungguhnya Rasulullah Saw.  memberikan  pemberian  kepada  Umar  bin  Khattab,  lalu  ia  berkata,  Berikanlah kepada  orang  yang  lebih  miskin  dariku.  Rasulullah  Saw.  bersabda,  Ambillah  dahulu, setelah itu milikilah jadikanlah bagian dari hartamu (berdayakanlah-kembangkanlah) atau sedekahkanlah. Sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini sementara engkau sendiri
tidak  tamak  dan  memintanya,  maka  ambillah  sesuatu  yang  tidak  demikian,  maka janganlah kamu ikutinya.” (H.R. Muslim)
Apabila  hadis  ini  kita  cermati,  terdapat  isyarat  untuk  mengelola  zakat  secara produktif dan profesional sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60 yaitu golongan ketiga. Menunjukkan bahwa zakat bisa digunakan secara produktif.
Legalitas  pengelolaan  zakat  secara  produktif  juga  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  Ayat  (1)  Undang-undang  tersebut menyebutkan,  “Zakat  dapat  didayagunakan  untuk  usaha  produktif  dalam  rangka penanganan  fakir  miskin  dan  peningkatan  kualitas  umat.”    Kemudian  pada  Ayat  (2) dijelaskan,  “Pendayagunaan  zakat  untuk  usaha  produktif  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan  apabila  kebutuhan  dasar  mustahik  telah  terpenuhi.”    Pelaksanaan zakat  produktif  ini  merupakan  lanjutan  dari  kewajiban  zakat  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  mustahik  dan  memberdayakan  ekonominya  sehingga penanggulangan kemiskinan bisa teratasi. Pada Pasal 1 Undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa badan  yang  melakukan  pengelolaan  zakat  adalah  Lembaga  Amil  Zakat,  dalam  hal  ini lembaga amil zakat yang dinaungi oleh pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).  Fatwa  MUI  Tahun  1982  juga  telah  mendukung  untuk mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan yang produktif (Asegaf, 2020).
Pemikiran  mengenai  zakat  produktif  ini  bahkan  sudah  terlebih  dahulu dikemukakan dan pertama kali dituangkan  dalam tulisan berbahasa Melayu oleh Syekh Muhammad  Arsyad  Al-Banjari  atau  yang  lebih  masyhur  dikenal  dengan  sebutan  Datu Kalampayan pada kitab beliau Sabilal Muhtadin dan merupakan salah satu bentuk ijtihad yang progresif pada zamannya  (Hakim, 2020). Konsep zakat produktif menurut beliau dibagi dalam 3 aspek, yaitu:
Pendistribusian. Selain  zakat  konsumtif  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar mustahik,  penyaluran  zakat  juga  disalurkan  secara  produktif  dengan  memerhatikan keterampilan yang dimiliki. Ini juga selaras dengan pendapat ulama kontemporer Syekh Yusuf  Qardhawi  dalam  bukunya Fiqh  al-Zakat, bahwa  mustahik  bisa  diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:
1. Mampu bekerja dan memiliki keterampilan.
2. Tidak memungkinkan untuk bekerja karena disabilitas atau keterbatasan fisik. Pendistribusian  zakat  secara  produktif  dilakukan  kepada  kelompok  pertama seperti  memberikan  modal  usaha,  mengasah  keterampilan,  dan  lain-lain  untuk kemandirian  ekonominya.  Kepada  kelompok  kedua  dikarenakan  kondisi  fisik  yang
memiliki  keterbatasan  sehingga  dan  berkebutuhan  khusus  maka  distribusi  zakat disalurkan secara konsumtif. Pemikiran luar biasa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sangat  patut  dibanggakan  dan  diberi  apresiasi  khususnya  oleh  kita  masyarakat Kalimantan  Selatan.  Hal  ini  harus  lebih  dioptimalkan  pada  masa  sekarang  terutama penyampaian  oleh  pemuka  agama  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat awam  sehingga  mengubah  kebiasaan  masyarakat  yang  masih  terpaku  pada  kebiasaan zakat konsumtif.
Keamilan. Konsep lembaga amil zakat sebagai pihak yang mengelola dana zakat dijelaskan secara eksplisit oleh beliau berdasarkan Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 103. Ayat tersebut merupakan lanjutan daripada ayat 60 mengenai amil yang memerintahkan kepada  Rasulullah  Saw.  untuk  mengambil  zakat  kepada  kaum  muslimin,  tetapi Rasulullah  Saw.  kemudian  memerintahkan  kepada  para  sahabat  sebagai  perwakilan (untuk mengambil zakat). Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjelaskan bahwa amil zakat  dalam  melakukan  pengelolaan  zakat  berbentuk  organisasi  atau  lembaga  dengan masing-masing  tugas  dan  fungsinya  dimulai  dari  sebelum,  saat,  dan  setelah  penyaluran yang  mana  hal  tersebut  sangat  relevan  dengan  zaman  sekarang.  Fungsi-fungsi pengorganisasian  dalam  mengelola  dana  zakat  sekarang  dilaksanakan  oleh  Badan  Amil Zakat Nasional.
Keterlibatan  Pemerintah. Syekh  Muhammad  Arsyad  Al-Banjari  berpendapat keterlibatan  pemerintah  untuk  memberikan  dukungan  sangat  diperlukan  untuk memberdayakan  zakat  secara  produktif.  Karena  banyak  kebijakan,  wewenang,  dan pelaksanaan  yang  hanya  mampu  dilakukan  apabila  seseorang  memiliki  kekuasaan. Pemerintah memiliki otoritas untuk menghimbau masyarakat terhadap sebuah kebijakan seperti  yang  terjadi  di  zaman  sekarang.  Keterlibatan  pemerintah  menerbitkan  regulasi seperti Undang-undang pengelolaan zakat bertujuan untuk menyejahterakan rakyat dan umatnya.  Hal  ini  merupakan  hasil  akulturasi  dari  ajaran  Islam  yang  telah  menjadi identitas negara kita.
Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  telah  mengeluarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017  tentang Pengelolaan Zakat agar memberikan kepastian hukum dan mengoptimalkan pengolalaan zakat di daerah Kabupaten Banjar, yang  mana  pemanfaatan  zakat  diutamakan  untuk  usaha  yang  produktif  dan  bantuan sosial.  Dukungan  pemerintah  terhadap  program  Baznas  ini  diutarakan  oleh  Gubernur Kalimantan  Selatan,  Sahbirin  Noor,  Baznas  akan  semakin  diperkuat  dengan diterapkannya  integrasi  Pengelolaan  Zakat  yang  aman  syar’i,  aman  regulasi,  dan  aman
NKRI seperti yang telah menjadi tema pada rapat  kerja dan koordinasi daerah Baznas se-Kalsel  tahun  2023  (Yasinta,  2023).  Lebih  lanjut  Baznas  Kalimantan  Selatan  juga menggelar  kegiatan  keteladanan  yang  mana  mengajak  gubernur,  pejabat,  serta  pegawai lingkup  pemerintah  agar  sama-sama  menyalurkan  zakat  melalui  Baznas  (“Gelar Keteladanan  Pemimpin  Berzakat,  BAZNAS  Diharapkan  Dapat  Memberikan  Dampak Zakat Lebih Luas Lagi Di Kalimantan Selatan,” 2024). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga berupaya memberikan dukungan melalui fasilitas pada berbagai instansi dan lembaga  melalui  instruksi  Gubernur  Kalimantan  Selatan  Nomor  00867  tanggal  12  Juli 2016  tentang  Optimalisasi  Pengumpulan  ZISWAF  pada  berbagai  instansi  dan kelembagaan yang tersebar di Provinsi Kalimantan Selatan  (“Annual Report BAZNAS Kalsel Tahun 2023,” 2024). Dalam beberapa kesempatan, Baznas Provinsi Kalimantan Selatan  juga  menggelar  kerja  sama  berupa  keteladanan  kepemimpinan  dalam menunaikan  zakat  yang  melibatkan  beberapa  pejabat  daerah  (“Gelar  Keteladanan Pemimpin  Berzakat,  BAZNAS  Diharapkan  Dapat  Memberikan  Dampak  Zakat  Lebih Luas Lagi Di Kalimantan Selatan,” 2024).
Potensi zakat di Indonesia memiliki jumlah yang fantastis hingga mencapai angka lebih  dari  217  Triliyun,  hal  ini  sangat  berbanding  terbalik  dengan  kesejahteraan penduduknya.  Jika  pengelolaan  zakat  bisa dilakukan  lebih baik,  maka  kemiskinan  pasti bisa  ditekan  setiap  tahunnya.  Penyaluran  zakat  secara  produktif  bisa  saja  disalurkan melalui  pengadaan  modal,  barang  untuk  usaha,  pemberian  hewan  ternak,  beasiswa pendidikan,  rumah  sakit,  sekolah,  permodalan  ataupun  berbagai  keperluan  umum lainnya yang bersifat mashlahah mursalah.
Imam  Ahmad  bin  Hanbal  sebagaimana  dikutip  oleh  Jamal  Ma’mur  Ashmani, pengadaan  dan  penyaluran  dana  zakat  terhadap  barang-barang  keperluan  umum termasuk  kepada  kategori  jihad  fii  sabilillah.  Kegemilangan  zakat  yang  pernah  terjadi pada  masa  klasik  terutama  di  Zaman  Khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz  seharusnya  bisa menjadi cerminan untuk pengelolaan di zaman kontemporer (Setiawan, 2019).

## Upaya Baznas Kalimantan Selatan dalam Optimalisasi Zakat Produktif
Peranan amil dalam optimalisasi pemberdayaan ekonomi umat perlu diperhatikan lebih  jauh,  karena  pada  praktiknya  seorang  muzaki  bisa  saja  langsung  mengeluarkan zakatnya  kepada  mustahik  secara  langsung  tanpa  perantara  amil.  Namun,  hal  tersebut tidak akan merubah kondisi mustahik secara signifikan. Sehingga reaktualisasi peran dan fungsi  amil  di  era  sekarang  harus  dimaksimalkan  (Hakim,  2015).  Imam  Al-Qurthubi dalam  tafsirnya  menambahkan  yang  dimaksud  amil  adalah  orang-orang  yang
mengumpulkan dan membagikan zakat sesuai dengan perintah Imam (pemerintah) (Al- Qurthubi, 2008).
Di Indonesia peranan amil diaktualisasikan oleh Lembaga Amil Zakat Indonesia di bawah  naungan  pemerintah  yaitu  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)  (Rahmah  & Herlita,  2019).  Baznas  Provinsi  Kalimantan  Selatan  memiliki  lima  program  yaitu ekonomi,  kemanusiaan,  kesehatan,  pendidikan,  dan  dakwah  advokasi  dengan  visi “Menjadi  Lembaga  Utama  Menyejahterakan  Umat”  Jenis  pendistribusian  zakat  dari Baznas Kalimantan Selatan akan penulis paparkan secara ringkas melalui tabel berikut:

## Tabel 1 Program Kerja Baznas Provinsi Kalimantan Selatan
Pendistribusian Jenis Bantuan Konsumtif Tradisional 1. Melakukan pembinaan kepada keluarga mustahik. 2. Membukakan orang berpuasa di bulan Ramadan.
3. Memulangkan orang yang terlantar.
4. Bantuan korban bencana.
5. Melunasi hutang gharim.
6. Membantu biaya hidup fakir miskin.
7. Membantu biaya hidup hidup dai. Konsumtif Kreatif 1. Memberikan bantuan layanan kesehatan.
2. Memberikan beasiswa pendidikan.
3. Bantuan rehabilitasi rumah ibadah.
4. Memberikan santunan kepada mualaf.
Produktif Tradisional 1. Pelatihan kewirausahaan. 2. Bantuan hewan ternak. Produktif Kreatif 1. Bantuan modal usaha (Binaan UMKM Baznas).
Sumber: Situs Resmi Baznas Provinsi Kalimantan Selatan
Dari  tabel  tersebut,  pendistribusian  zakat  yang  banyak  dilakukan  oleh  Baznas Provinsi Kalimantan Selatan masih bersifat konsumtif. Akan tetapi, pada tulisan ini akan berfokus  pada  distribusi  yang  bersifat  produktif.  Pada  penyalurannya,  Baznas  Kalsel menggunakan prinsip an taradhin (kepercayaan mengelola), aritinya dana zakat diberikan kepada  mustahik  untuk  dikelola  untuk  mengembangkan  usaha.  Jika  di  kemudian  hari usahanya  mengalami  kemajuan  dan  menaikkan  statusnya  menjadi  muzaki,  maka dianjurkan  untuk  berzakat  ke  Baznas  sehingga  bisa  kembali  diberdayakan  kepada mustahik lainnya. Konsep an taradhin terdapat pada Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 29:
ٰا  َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي ِۗ ْمُكْنِ م  ٍضا َرَت  ْنَع ًة َراَجِت َن ْوُكَت  ْنَا ٰٓ َّلَِا ِل ِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَا ا ْٰٓوُلُكْأَت  َلَ ا ْوُنَم
اًمْي ِح َر ْمُكِب َناَك َ هاللّٰ َّنِا ِۗ ْمُكَسُفْنَا ا ْٰٓوُلُتْقَت  َلَ َو ٩٢
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil  (tidak  benar),  kecuali  berupa  perniagaan  atas  dasar  suka  sama  suka  di  antara  kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang  kepadamu.” (An-Nisa /4:29)
Manajemen pengelolaan zakat secara produktif dilakukan sesuai dengan program kerja yang telah disusun dan dirapatkan setiap tahunnya. Pengelolaan zakat yang sifatnya konsumtif kreatif masih mendominasi dan menjadi kendala Baznas Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyalurkan zakat secara produktif. Untuk memastikan perputaran dana zakat  sebagai  modal  UMKM,  maka  UMKM  yang  menjadi  Binaan  Baznas  diwajibkan menabung  pada  BMT  pengelolaan  Baznas,  sehingga  modal  untuk  UMKM  lain  selalu tersedia (Syahrif, 2018).
Pendayagunaan  zakat  secara  produktif  yang  dilakukan  oleh  Baznas  Kalimantan Selatan  terbukti  efektif.  Hal  ini  dibuktikan  melalui  penelitian  yang  ditulis  oleh (Hidayatullah,  2022)  menunjukkan  bahwa  pendapatan  mustahik  pengusaha  UMKM Binaan Baznas meningkat sebesar 50% dari pendapatan awal sebelum mereka dibina dan diberdayakan.  Pembinaan  dari  Baznas  juga  disertai  dengan controlling dan monitoring berupa  pengawasan  usaha  dan  pelatihan  mengenai  bagaimana  mengelola  usaha  yang diadakan setial 1 bulan selama satu tahun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas mustahik  sehingga  beberapa  tahun  kemudian  bisa  menjadi  muzaki  dan  berzakat (Oktavina  dkk.,  2023).  Pengelolaan  zakat  secara  profesional  dan  produktif  bertujuan untuk  mengembangkan  zakat  di  masyarakat,  pada  praktiknya  melalui  Baznas  Provinsi Kalimantan  Selatan  dengan  adanya  bantuan  modal  usaha,  dan  pengawasanan  secara berkala  mampu  menaikkan  pendapatan  mustahik  yang  membuktikan  apabila pemberdayaan  zakat  semakin  baik  ke  depannya,  maka  dampah  atas  peningkatan perekonomian mustahik semakin baik (Zainab, 2019).
Optimalisasi  penyaluran  dana  zakat  dilakukan  melalui  berbagai  macam  strategi pengumpulan.  Strategi  pengumpulan  yang  dilakukan  oleh  Baznas  Provinsi  Kalimantan Selatan dibagi menjadi tiga, yaitu melalui digital, ritel, dan upz. Dan dari tahun 2023 telah terkumpul dana dari hasil zakat masyarakat sebesar >31,7 M. Pengumpulan melalui UPZ dilakukan  atas  dasar  hukum  Pasal  54  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2014, UPZ  tersebut  dibentuk  pada  berbagai  instansi  pemerintah,  korporasi,  lembaga pendidikan, dan lembaga lainnya yang masih termasuk ke dalam kewenangan zakat dan sudah ditentukan oleh Undang-undang. Pengumpulan melalui digital dilakukan melalui
webiste,  transfer  antar  bank,  QRIS,  crowdfunding,  e-commerce,  dan  berbagai  media transaksi elektronik lainnya (“Annual Report BAZNAS Kalsel Tahun 2023,” 2024).
Dana  yang  sudah  terkumpul  kemudian  disalurkan  ke  berbagai  bidang pendistribusian  yang  berbentuk  sebagai  program  kerja:  di  antaranya  program pendidikan, kesehatan, syiar, kemanuisaan, ramadhan, dan kurban berkah. Dari bidang pendidikan,  bentuk  distribusi  yang  disalurkan  berupa:  bantuan  tunggakan  dan  biaya pendidikan  dari  jenjang  SD,  SMP,  dan  SMA  sederajat,  bantuan  tunggakan  dan  biaya sarjana,  beasiswa  cendekia,  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  dan  sekolah  cendekia Baznas. Pada bidang kesehatan, bentuk distribusi yang disalurkan berupa: lansia bahagia, ibu hamil sehat, fidyah, bank makanan, teras sehat, bantuan biaya melahirkan, tunggakan BPJS, tunggakan biaya RS, biaya berobat, stunting, dan khitan anak sholeh. Pada bidang kemanusiaan, juga disalurkan berupa: rumah layak huni, BTB, paket Ramadan bahagia, tunggakan  rumah,  orang  terlantar,  layanan  aktif  dan  publik,  kurban,  hidangan  berkah, yatim, kebencanaanm inspirasi Ramadan, dan zakat fitrah. Dan masih banyak beberapa program  penyaluran  dari  Baznas  dengan  orientasinya  mengarah  kepada  produktif tradisional  dan  produktif  kreatif  dengan  jumlah  penerima  manfaat  yang  beragam jumlahnya (“Annual Report BAZNAS Kalsel Tahun 2023,” 2024).
Optimalisasi penyaluran manfaat kepada muzaki yang sudah diselenggarakan oleh Baznas  melalui  berbagai  program  kerjanya,  harus  semakin  ditingkatkan.  Penyaluran dengan  orientasi  jangka  panjang  bisa  mencegah  dan  menanggulangi  kemiskinan  secara bertahap. Oleh karena itu diperlukan kerja sama antar setiap elemen masyarakat karena belum sepenuhnya masyarakat kita memahami bagaimana konsep dan esensi zakat yang sifatnya  produktif.  Penulis  berpendapat  bahwa  salah  satu  elemen  masyarakat  yang memiliki  pengaruh  untuk  memberikan  pemahaman  mengenai  potensi  zakat  dalam menanggulangi  kemiskinan  khususnya  pendistribusian  zakat  produktif  adalah  pemuka agama melalui sudut pandang religiositas masyarakat.

## Peran Pemuka Agama dalam Mendakwahkan Zakat Secara Produktif
Secara sosiologis, masyarakat Banjar merupakan masyarakat yang religius dan hal tersebut  bisa  dibuktikan  banyaknya  acara-acara  keagamaan  yang  dilaksanakan.  Doktrin metode  klasik  pada  pembelajaran  masyarakat  Banjar  sangat  mengedepankan  terhadap etika dan adab terutama kepada seorang guru. Besarnya pengaruh Tuan Guru terhadap kehidupan  bermasyarakat  karena  ia  terlibat  dengan  berbagai  upacara  baik  dalam  segi sosial  keagamaan,  memberikan  nasihat,  keterlibatannya  pada  aktivitas  pendidikan  dan dakwah, bahkan partisipasi aktivitas politik.
Kepiawaian tuan guru sebagai sosok yang dihormati di masyarakat karena wibawa, kharismatik, dan ilmunya menjadikan ia termasuk orang yang dihormati di masyarakat. Biasanya  masyarakat  juga  sering  konsultasi  masalah  pendidikan  agama,  termasuk masalah  muamalah  seperti  hutang  piutang,  perkara  hukum  keluarga  dan  waris,  bahkan tentang kehidupaan sehari-hari (Makmur, 2012).
Tuan  guru  melaksanakan  metode  berdakwahnya  melalui  pengajian  dengan membaca  kitab  kuning  yang  biasa  diawali  dengan  kitab  fikih,  tauhid,  dan  seterusnya dengan  sebutan  yang  populer  di  masyarakat  Banjar  yaitu  majelis  ta’lim.  Majelis  ta’lim biasanya diadakan bertempat di rumah-rumah ataupun masjid merupakan metode yang masih  bertahan  sampai  saat  ini  dan  dinilai  efektif  untuk  menjangkau  seluruh  lapisan masyarakat.
Masyarakat  Banjar  yang  sedari  dulu  menjadikan  Tuan  Guru  sebagai  tokoh  di masyarakat,  berpeluang  sebagai  sarana  untuk  mendakwahkan  zakat  secara  produktif melalui  amil.  Permasalahan  saat  ini,  sebagian  besar  ulama  masih  belum  bergeser  dari pemahaman zakat secara klasik menjadi pemahaman zakat modern yang disebut sebagai zakat  produktif,  dikarenakan  mereka  takut  menyalahi  pemahaman  dalil-dalil  al-Qur’an, sementara itu sebagian kecil ulama dapat menerima pemahaman pendekatan kontekstual dengan menyesuaikan pada situasi dan kondisi pada masa sekarang (Abdullah dkk., t.t., hlm.  70).  Potensi  zakat  yang  sangat  besar  di  Indonesia  sebagai  negara  yang  mayoritas penduduknya  beragama  Islam  harus  dimaksimalkan  pengelolaannya.  Melalui  sentuhan figur  Tuan  Guru  dengan  religiositas  masyarakat  di  Banjar,  dengan  instruksi  dari  beliau untuk membayarkan zakat kepada lembaga amil dengan landasan-landasan dalil dari Al- Quran dan Hadis,  masyarakat cenderung lebih menerima arahan tersebut. Karena bisa saja seorang muzaki menyalurkan zakatnya kepada mustahik tanpa melalui amil.
Tetapi  kesadaran  pentingnya  peranan  amil  harus  disadarkan  oleh  Tuan  Guru selaku  pemuka  agama  kepada  masyarakat.  Dengan  pengelolaan  yang  profesional  bisa ditekan  pula  tingkat  kemiskinan  secara  perlahan  dan  signifikan.  Pengelolaan  tersebut tidak cukup hanya sampai lembaga amil zakat, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga menambahkan  bahwa  di  dalam  pengelolaan  zakat  yang  sifatnya  harus  berkembang, terdapat juga peranan pemerintah yang sangat penting. Peranan pemerintah di masa kini bisa  bersifat  dukungan  melalui  regulasi  yang  mengatur  tentang  zakat  secara  khusus seperti  yang  telah  tertuang  melalui  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
Pada  Peraturan  Pemerintah  juga  disinggung  mengenai  pelaksanaan  Undang- undang Zakat dengan melibatkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap Masjid atau Musalla  yang  bertindak  sebagai  amil  zakat  pada  tingkatan  desa  atau  kecamatan.  Untuk melakukan  sosialisasi  akan  pentingnya  keberadaan  mereka,  Tuan  Guru  atau  Pemuka Agama harus ikut serta dalam upaya memaksimalkan potensi zakat. Pengumpulan dana zakat  yang  semakin  banyak  akan  disalurkan  kembali  ke  masyarakat  secara  produktif sehingga penulis memiliki pandangan besarnya pengaruh Tuan Guru sebagai figur yang dihormati  di  masyarakat  bisa  memperkaya  literasi  mereka  mengenai  pentingnya pengelolaan zakat secara profesional (Hakim, Nafi, dkk., 2024).
Upaya  pendistribusian  zakat  secara  konsumtif  terbukti  tidak  secara  signifikan merubah  kebiasaan  dan  pola  hidup  mustahik,  karena  itulah  pemerintah  mengeluarkan Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2011  sebagai  kebijakan  bahwa  pengelolaan  dana zakat  harus  bersifat  produktif.  Karena  sistem  keuangan  Islam  bersifat  solutif  terhadap berbagai  permasalahan  ekonomi  yang  ada  terutama  masalah  kemiskinan.  Keterlibatan pemerintah  melalui  regulasi  dan  pemuka  agama  sebagai  orang  yang  berpengaruh sehingga bisa mensosialisasikan korelasi antara Undang-undang dan Prinsip Syariah pada pengelolaan  zakat  diharapkan  bisa  disambut  oleh  setiap  kalangan  masyarakat  (Hakim, Wafi, dkk., 2024).
Pertanggal  15  Agustus  2023  sudah  tercatat  4.310  penerima  manfaat  dari pendistribusian zakat oleh Baznas Kalsel dan selalu dilaporkan perkembangannya setiap bulan.  Namun,  jumlah  ini  masih  belum  sebanding  dengan  besarnya  potensi  zakat  di Kalimantan  Selatan  yang  mencapai  2,7  Triliun  (Baznas  Kalsel,  2023)    Mayoritas masyarakat  muslim  Banjar  masih  memahami  zakat  secara  tekstual,  kesadaran  mereka untuk berzakat belum dimaknai sebagai instrument kesejahteraan sosial secara produktif sehingga  pola  penyaluran  zakat  masih  dilakukan  secara  tradisional  melalui  perantara kiyai,  tuan  guru,  ataupun  guru  mengaji  (Hakim,  2016).  Masyarakat  Kalimantan  Selatan atau masyarakat Banjar memiliki nilai religiositas yang tinggi. Bukti tersebut bisa dilihat dari  banyaknya  budaya  lokal  yang  berintegrasi  dengan  Islam  tetap  terlestarikan bernuansa religi. Ini menunjukkan bahwa Islam yang lahir di Bumi Antasari adalah Islam yang rahmatan lil ‘alamin (Jannah,  2022) . Religiositas  orang  Banjar  dilihat  dari  tingginya penghormatan  yang  diberikan  kepada  para  alim  ulama.  Banyaknya  terdapat  majelis- majelis  ilmu  yang  dipimpin  oleh  pemuka-pemuka  agama  dengan  ribuan  jamaah  yang hadir  setiap  minggunya  dan  tersebar  di  seluruh  Kalimantan  Selatan  (Syakhrani  dkk., 2023).
Pengajaran nilai-nilai keagamaan seperti kegiatan dakwah dan pengajian di masjid tidak  pernah  sepi,  dengan  kultur  agama  yang  demikian  menjadikan  para  alim  ulama memiliki  posisi  yang  penting  dan  berpengaruh.  Dikarenakan  ketinggian  ilmunya, keterpujian  akhlak,  dan  kesalehannya,  masyarakat  Banjar  memercayai  para  tuan  guru untuk  menjadi  panutan  mereka  dalam  kehidupan  sehari-hari  (Wahdini  dkk.,  2022). Dengan  memandang  tingkat  religiositas  masyarakat,  maka  kolaborasi  antara  pengelola amil zakat dengan setiap elemen masyarakat khususnya pemuka agama sangat diperlukan dalam hal ini untuk meningkatkan kesadaran kepada mereka tentang pentingnya ibadah zakat dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi.
Pemuka  agama  sebagai  orang  yang  berpengaruh  di  masyarakat  juga  harus membimbing  dan  memberikan  keteladanan  karena  mereka  merupakan  figur  yang dihormati  dalam  masyarakat.  Korelasi  antara  religiositas  masyarakat  dan penghormatannya  kepada  pemuka  agama  bisa  berdampak  terhadap  berbagai  aspek kehidupan.  Contohnya  pada  saat  pandemi  Covid-19,  pemuka  agama  banyak memberikan  himbauan  kepada  masyarakat  untuk  berbagai  hal  termasuk  ibadah  zakat. Bahkan pemuka agama menghimbau untuk pembayaran dan pendistribusian zakat tidak secara  berkerumun  (Aula,  2020).  Perkembangan  konsep  zakat  ulama  Banjar  yang terlebih dahulu disampaikan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang konsep perekonomian  pada  kitab  beliau Sabilal  Muhtadin, pada  bab  zakat  beliau  menjelaskan zakat bukan bersifat sebagai pelengkap finansial, tetapi harus mengalami perkembangan (Sauqi dkk., 2023).
Baznas Provinsi Kalimantan Selatan juga berupaya dalam  melibatkan kepiawaian pemuka agama dan tingkat religiositas masyarakat, sehingga di beberapa program kerja Baznas  dalam  memberikan  edukasi  zakat  juga  melibatkan  pemuka  agama.  Di  antara Pemuka Agama yang masyhur di Kalimantan Selatan yaitu Tuan Guru Ustadz H. Ilham Humaidi yang turut menghimbau jamaah melalui media sosial di instagram resmi Baznas Kalsel. Pada kajian-kajian langsung beliau pada bab zakat juga disampaikan pentingnya menunaikan kewajiban ibadah yang berbasis sosial. Baznas Kalsel juga sering berkunjung ke  Tuan  Guru  lainnya  untuk  memintakan  himbauan  dan  kesadaran  berzakat  kepada masyarakat.
Pada salah satu momentum zakat di bulan Ramadan, Baznas Kalimantan Selatan berkolaborasi  dalam  mengedukasi  masyarakat  bersama  salah  satu  pemuka  agama  yang masyhur  di  Kalimantan  Selatan,  beliau  adalah  Habib  Mustofa  Al  Haddar  yang memberikan  tausiyah  bertemakan  zakat,  dalam  kesempatan  tersebut  juga  dilibatkan
beberapa akademisi fikih zakat untuk memberikan pemahaman bagaimana esensi zakat di masyarakat (“Tausiyah Habib Mustofa Al Haddar Tutup Ramadan Festival BAZNAS Kalsel,”  2024).  Kepala  Bidang  Pengumpulan  (S.  Nurhidayat,  komunikasi  pribadi,  30 April 2024) juga menambahkan bahwa pemuka agama termasuk salah satu elemen yang juga berperan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat. hal tersebut bisa dibuktikan dan dilihat dengan peningkatan rasio penerimaan zakat di setiap tahunnya, yang penulis jabarkan melalui tabel di bawah ini (Hafizah & Muhaimin, 2023):
Tabel 2. Penerimaan Zakat di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Jumlah Pengumpulan Zakat 2020 2021 2022 2023 7,7 Milyar rupiah 11 Milyar rupiah 14 Milyar rupiah 31 Milyar rupiah
Sumber Data: Laporan Tahunan Baznas Provinsi Kalimantan Selatan
Melihat besarnya pengaruh pemuka agama di kehidupan sosial masyarakat, penulis berharap  perhatian  mengenai  masalah  ekonomi  bisa  ditindak  lanjuti  secara  optimal bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Sebagai masyarakat Kalimantan Selatan terutama umat muslim kita harus merasa bangga dengan anjuran distribusi zakat secara produktif oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari serta harus disosialisasikan kepada masyarakat secara lebih luas sehingga esensi ibadah zakat sebagai salah satu jawaban Al- Qur’an untuk memberdayakan ekonomi umat dan kesejahteraan sosial.

## Kesimpulan
Pengelolaan  zakat  harus  dilakukan  secara  profesional  dan  bersifat  produktif. Artinya dana zakat yang disalurkan kepada mustahik tidak sepenuhnya untuk dihabiskan (konsumtif),  melainkan  bisa  dikelola  secara  lebih  lanjut  seperti  dana  usaha  sehingga perekonomian mustahik bergerak sekaligus memberdayakan ekonominya bertujuan pada tahun  berikutnya  menjadi  muzaki.  Zakat  produktif  sesuai  dengan  esensi  zakat  yaitu pengelolaan  ekonomi  yang  dilaksanakan  Badan  Zakat  Amil  Nasional  terkhusus  di Kalimantan  Selatan  sebagai  implementasi  dari  Al-Qur’an  Surah  At-Taubah  ayat  60. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Baznas Kalimantan Selatan untuk menanggulangi kemiskinan terutama penyaluran dana zakat secara produktif seperti pemberian bantuan hewan  ternak,  fasilitas  usaha,  modal  usaha,  bahkan  sekaligus  pendampingan  berupa
pelatihan  dan  pengawasan  secara  teratur  untuk  memastikan  bahwa  perekonomian mustahik mengalami peningkatan.
Tulisan  ini  diharapkan  mampu  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk berzakat  terutama  di  Kalimantan  Selatan.  Melalui  tulisan  ini  penulis  berharap pengelolaan zakat secara produktif semakin ditingkatkan sebagaimana esensi zakat yang telah dikemukakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Untuk mengoptimalkan pendistribusian  zakat  secara  produktif  penulis  menyarankan  kerja  sama  antar  setiap elemen  di  masyarakat  terutama  pemerintah  yang  memiliki  otoritas  terhadap  sebuah kebijakan  dan  pemuka  agama  sebagai  tokoh  masyarakat  yang  bisa  membimbing  dan memberikan  teladan  yang  baik.  Dengan  memandang  religiositas  masyarakat,  pemuka agama dinilai mampu meningkatkan literasi hukum  masyarakat. Tulisan ini dapat lebih dikembangkan  melalui  bagaimana  perspektif  dan  respon  masyarakat  tentang  instruksi pemuka agama terkait ibadah zakat untuk menyempurnakan kekurangan dari penelitian ini.

## Referensi
Abdullah, H. M. M., Mahriani, E., & Anafarhanah, S. (t.t.). Perspesi Ulama tentang Zakat Produktif di Kota Banjarmasin .
Al-Qurthubi,  S.  I.  (2008). Tafsir  Al-Qurthubi  Jilid  8 ;  Surah  Al  Anfaal,  At-Taubah,  dan Yuunus . Pustaka Azzam.
Anis,  M.  (2020).  Zakat  Solusi  Pemberdayaan  Masyarakat. El-Iqthisady :  Jurnal  Hukum
Ekonomi Syariah , 42–53. https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074
Annual  Report  BAZNAS  Kalsel  Tahun  2023.  (2024,  Maret  16). BAZNAS  Kalsel . https://kalsel.baznas.go.id/berita/annual-report-2023/
Asegaf, M. M. (2020). Analisis Fatwa MUI Tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat  untuk  Kegiatan  Produktif  dan  Kemaslahanatan  Umum  (Perspektif Yusuf  Qardhawi). Management  of  Zakat  and  Waqf  Journal  (MAZAWA) , 2 (1), Article 1. https://doi.org/10.15642/mzw.2020.2.1.1-20
Aula, S. K. N. (2020). Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia. Living Islam: Journal of Islamic Discourses , 3 (1), Article 1. https://doi.org/10.14421/lijid.v3i1.2224
Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum . Unpam Press. Baznas Kalsel. (2023, Juli 21). BAZNAS Kalsel . https://kalsel.baznas.go.id/berita/baznas-kalsel-potensi-zakat-kalimantan- selatan-27-triliun/
Daulay,  J.  R.,  Khoiri,  N.,  &  Syahputera,  A.  (2022).  Zakat  Produktif  (Tinjauan  Hukum
Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi). Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial , 10 (02), Article 02. https://doi.org/10.30868/am.v10i02.4105
Gelar  Keteladanan  Pemimpin  Berzakat,  BAZNAS  Diharapkan  Dapat  Memberikan Dampak  Zakat  Lebih  Luas  lagi  Di  Kalimantan  Selatan.  (2024a,  April  6).
BAZNAS Kalsel . https://kalsel.baznas.go.id/berita/gelar-keteladanan- pemimpin-berzakat-baznas-diharapkan-dapat-memberikan-dampak-zakat-
lebih-luas-lagi-di-kalimantan-selatan/
Gelar  Keteladanan  Pemimpin  Berzakat,  BAZNAS  Diharapkan  Dapat  Memberikan Dampak  Zakat  Lebih  Luas  lagi  Di  Kalimantan  Selatan.  (2024b,  April  6).
BAZNAS Kalsel . https://kalsel.baznas.go.id/berita/gelar-keteladanan- pemimpin-berzakat-baznas-diharapkan-dapat-memberikan-dampak-zakat- lebih-luas-lagi-di-kalimantan-selatan/
Hafizah, H., & Muhaimin, M. (2023). Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan  Penerimaan  Zakat  pada  Baznas  Kota  Banjarmasin. Al  Qalam: Jurnal  Ilmiah  Keagamaan  Dan  Kemasyarakatan , 17 (5), Article 5. https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2661
Hakim,  B.  R.  (2015).  Paradigma  Baru  Pengelolaan  Zakat  Perspektif  Hukum  Islam Kontemporer. Jurnal Diskursus Islam , 3 (3), Article 3.
Hakim,  B.  R.  (2016).  Pengamalan  Zakat  di  Kalangan  Masyarakat  Banjar  Kalimantan Selatan. TASHWIR , 4 (2). https://doi.org/10.18592/jt.v3i8.606
Hakim,  B.  R.  (2020).  Konstruksi  Fikih  Zakat  Dalam  Karya  Ulama  Banjar  Dan Relevansinya  Dengan  Manajemen  Zakat  Modern. Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora , 18 (2), Article 2. https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3970 Hakim, B. R., Nafi, M., Hidayatullah, H., & Herlinawati, H. (2024). Reaktualisasi Prinsip Maslahat  dan  Keadilan  Sosial  dalam  Kontekstualisasi  Fikih  Zakat. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran , 24 (1). https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12909 Hakim,  B.  R.,  Wafi,  A.,  Wijaya,  A.  A.,  Fitriani,  N.,  &  Ridani,  M.  N.  (2024).  Tinjauan Fikih  Awlawiyah  Terhadap  Praktik  Penyaluran  Zakat  Pada  Baznas  Provinsi Kalimantan  Selatan. Interdisciplinary Explorations in Research Journal , 2 (2),  Article 2. https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.493
Hayati, M. (2012). Peran Pemerintah dan Ulama dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka
Usaha Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia. ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 4 (2), Article 2.
https://doi.org/10.24042/asas.v4i2.1676
Hidayatullah,  M.  (2022). Pengaruh Zakat Produktif Program Pedagang Baznas Provinsi Kalsel Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik [Skripsi,  UIN  Antasari  Banjarmasin]. https://idr.uin-antasari.ac.id/18715/
Jannah,  R.  (2022).  Karakter  Religius  Dalam  Budaya  Kelahiran  Masyarakat  Banjar
Kalimantan  Selatan. Mu ẚṣ arah:  Jurnal  Kajian  Islam  Kontemporer , 4 (1),  1–16. https://doi.org/10.18592/msr.v4i1.6557
Makhrus. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 2, Nomor 1 .
Makmur, A. (2012). Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , 36 (1), Article 1.
https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.114
Musa, A. (2020). Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep Peluang dan Pengembangan . Lembaga Naskah Aceh.
Mustaqim,  M.  (2022).  Peran  Dakwah  Penyuluh  Agama  Islam  Dalam  Meningkatkan
Pemahaman  Zakat  Di  Majelis  Taklim  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Islamic Management and Empowerment Journal , 4 (2), Article 2.
https://doi.org/10.18326/imej.v4i2.131-150
Nurhidayat,  S.  (2024,  April  30). Peran  Pemuka  Agama  dalam  Meningkatkan  Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Zakat [Komunikasi pribadi].
Oktavina,  N.,  Sauqi,  M.  S.  M.,  &  Rusdiana,  R.  (2023).  Peran  Baznas  Dalam Pengembangan  Usaha  Masyarakat  Kabupaten  Banjar:  Peran  Baznas  Dalam Pengembangan  Usaha  Masyarakat  Kabupaten  Banjar. FeakonomicS:  Journal  of Islamic Economics and Finance , 4 (01), Article 01.
Oleh:Yasinta,  D.  (2023,  Oktober  11).  Pemprov  Kalsel  Optimis  Keberadaan  Baznas Kalsel  Semakin  Kuat. Media  Center  Provinsi  Kalimantan  Selatan . https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2023/10/11/pemprov-kalsel-optimis- keberadaan-baznas-kalsel-semakin-kuat/
Rahmah,  S.,  &  Herlita,  J.  (2019).  Manajemen  Pendistribusian  Zakat  Di  Badan  Amil Zakat  Nasional  (Baznas)  Provinsi  Kalimantan  Selatan. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah , 18 (1), 13–26. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971
Said,  U.,  Purnamasari,  S.,  &  Zakiyah,  Z.  (2024).  Upaya  Baznas  Provinsi  Kalimantan Selatan  dalam  Rangka  Memberikan  Literasi  kepada  Masyarakat. Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi , 4 (7), Article 7. https://doi.org/10.8734/musytari.v4i7.2605
Sauqi,  M.,  Rusdiana,  R.,  &  Malihah,  L.  (2023).  Analisis  Intelektualisme  Pemikiran Ekonomi  Islam  Ulama  Banjar  Periode  1779-1955  Masehi. Jurnal  Hadratul Madaniyah , 10 (1), Article 1. https://doi.org/10.33084/jhm.v10i1.5400
Setiawan,  I.  (2019).  Inovasi  Penyaluran  Dana  Zakat  Pada  Program  Pemberdayaan  Di
Lembaga Amil Zakat. Asy-Syari’ah , 21 (1), Article 1. https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4334
Syahrif,  A.  (2018). Manajemen  Pendistribusian  Zakat  Produktif  Pada  BAZNAS  Provinsi Kalimantan  Selatan [Skripsi,  UIN  Antasari  Banjarmasin].  https://idr.uin- antasari.ac.id/10139/
Syakhrani,  A.  W.,  Shaufi,  M.,  Ansyari,  A.  H.,  &  Riduan,  M.  (2023).  Interaksi  Islam Dengan Kebudayaan Banjar. Cross-Border , 6 (1), Article 1.
Syandri, S., & Iskandar, A. (2020). Peran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang dalam Penyadaran Masyarakat Menunaikan Zakat, Infaq, dan Sedekah. Lentera:
Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi . https://doi.org/10.21093/lentera.v4i2.2519 Tausiyah Habib Mustofa Al Haddar Tutup Ramadan Festival BAZNAS Kalsel. (2024,
Maret 25). BAZNAS Kalsel . https://kalsel.baznas.go.id/berita/tausiyah-habib- mustofa-al-haddar-tutup-ramadan-festival-baznas-kalsel/
Wahdini,  M.,  Ariyadi,  A.,  &  Abdillah,  M.  T.  (2022).  Pandemi  Covid-19  dan  Ekspresi Beragama: Studi Pelaksanaan Majelis Taklim di Kota Banjarmasin. The Sociology of Islam , 5 (1), Article 1. https://doi.org/10.15642/jsi.2022.5.1.36-53
Wicaksono,  J.  W.  (2019).  Distribusi  Zakat  Produktif  untuk  Pengembangan  Ekonomi.
Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syariah , 2 (2), Article 2.
Zainab,  S.  (2019). Pengaruh  Pendayagunaan  Zakat  Produktif  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  Provinsi  Kalimantan  Selatan  Terhadap  Pemberdayan  Mustahik [Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin]. https://idr.uin-antasari.ac.id/13234/
Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Islam Futura , 15 No 2 .
Zuchroh,  I.  (2022).  Zakat  Produktif:  Kebijakan  Pengelolaan  Keuangan  Publik  sebagai
Instrumen  Pengentasan  Kemiskinan  di  Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam ,
8 (3), Article 3. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387