Accepted  : 21 Juni 2024 Published  : 05 Agustus 2024 Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung
Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 4, (2024), Agustus: 1 - 10 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i4.4412

## PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA PADA PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH DI PT. MANDALA MULTIFINANCE CABANG SIJUNJUNG
Erathoni  Agung  Saripraja 1) , Zainuddin 2) , Farida  Arianti 3)
Fakultas  Syariah Universitas  Islam  Negeri  Mahmud  Yunus  Batusangkar,  Batusangkar, Indonesia 1,2,3)
Corresponding Author: aerathoni@gmail.com 1) , zainuddin@uinmybatusangkar.ac.id 2) , faridaarianti@uinmybatusangkar.ac.id 3)

## Abstrak
Persoalan  penyelesaian  sengketa  jaminan  fidusia  pada  pelaksanaan  akad  murabahah,  dalam  praktek eksekusi  sering menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat Pihak penerima fidusia  sering  melaksanakan  eksekusi  sepihak  pada  objek  jaminan  tanpa  memberitahukan  terlebih dahulu  kepada  pemberi  fidusia.  Bahkan  tak  jarang  penerima  fidusia  bertindak  arogan  dan  menarik secara  paksa.  Di  sisi  lain,  kejadian  yang  tak  kalah  menyedihkan  yang  berujung  anarkisme  yang mengakibatkan  meninggal  dunia  karena  diamuk  massa  saat  mengeksekusi  objek  jaminan  fidusia. Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  yang  didukung  dengan  hukum  empiris  dengan  pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk melihat bentuk-bentuk penyelesaian sengketa jaminan fidusia pada PT.  Mandala  Multifinance  Cabang  Sijunjung,  menganalisis  efektifitas  bentuk-bentuk  penyelesaian sengketa serta kendala dalam penerapan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tersebut. Hasil penelit ia n menunjukkan  bahwa  dalam  penyelesaian  sengketa  jaminan  fidusia  pada  akad  murabahah  di  PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung dengan mengedepankan karakteristik masyarakat dan kearifan lokal  masyarakat  yang  elegan  dan  humanis  masih  relevan  untuk  dilaksanakan,  sehingga  dapat memberikan  keseimbangan  kedudukan  hukum  antara  kreditur  dan  debitur  guna  memprioritaskan keadilan dan kepastian hukum.

## Kata kunci: penyelesaian sengketa; jaminan fidusia; ekonomi syari’ah; non litigasi; litigasi

## Abstract
The  issue  of  resolving  fiduciary  collateral  disputes  in  the  implementation  of  murabahah  contracts,  in  practice  the execution  often  causes  commotion  and  unrest  in  the  community.  The  party  receiving  the  fiduciary  often  carries  out unilateral  execution  of  the  collateral  object  without  prior  notification  to  the  fiduciary  giver.  In  fact,  it  is  not uncommon  for  fiduciary  recipients  to  act  arrogantly  and  withdraw  forcefully.  On  the  other  hand,  an  incident  that was  no  less  sad  ended  in  anarchy  which  resulted  in  death  due  to  being  attacked  by  a mob while executing the object of  the  fiduciary  guarantee.  This  research  is  field  research  supported  by  empirical  law  with  a  qualitative  approach. The  aim  of  this  research  is  to  look  at  forms  of  fiduciary  dispute  resolution  at  PT.  Mandala  Multifinance  Sijunjung Branch,  analyzes  the  effectiveness  of  forms  of  dispute  resolution  as  well  as  obstacles  in  implementing  these  forms  of dispute  resolution.  The  research  results  show  that  in  resolving  fiduciary  guarantee  disputes  in  murabahah  contracts at  PT.  Mandala  Multifinance  Sijunjung  Branch,  by  prioritizing  elegant  and  humanistic  characteristics  of  society and  local  wisdom,  is  still  relevant  to  implement,  so  that  it  can  provide  balance  in  the  legal  position  between creditors and debtors  in  order  to prioritize  justice  and legal certainty.
Kata Kunci:  dispute  resolution;  fiduciary  guarantee;  sharia  economics;  non-litigation;  litigation

## PENDAHULUAN
Jaminan  fidusia  telah  menjadi  instrumen  yang  penting  dalam  transaksi  keuangan modern,  dengan  memberikan  manfaat  bagi  pemberi  pinjaman,  peminjam,  dan  pihak ketiga  yang  terlibat  dalam  suatu  transaksi  perjanjian.  Jaminan  fidusia  memberikan perlindungan  tambahan  bagi  kreditur  dalam  hal  peminjam  gagal  memenuhi kewajibannya.  Ini  memberi  jaminan  pada  kreditur  bahwa  jika  peminjam  gagal membayar,  kreditur  memiliki  hak  atas  aset  tertentu  yang  dijaminkan  untuk menyelesaikan  kewajiban  tersebut.
Akan  tetapi,  akhir-akhir  ini  sering  kali  melihat  dan  membaca  di  berbagai  media, praktik  eksekusi  jaminan  fidusia  banyak  menimbulkan  kegaduhan  dan  keresahan  di tengah  masyarakat.  Pihak  penerima  fidusia  (kreditur)  baik  melalui  organiknya  maupun dengan  memanfaatkan  tenaga  alih  daya  (debt  collector)  sering  melaksanakan  eksekusi sepihak  objek  tanpa  memberitahukan  kepada  pemberi  fidusia  (debitur)  terlebih  dahulu. Bahkan  tak  jarang  penerima  fidusia  bertindak  arogan  menarik  secara  paksa.  Eksekusi paksa demikian  justru  mengkebiri  hak pemberi  fidusia.
Penjaminan  fidusia  ini  sebenarnya  telah  di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  1999  tentang  jaminan  fidusia,  akan  tetapi  dalam  atura  tersebut  belum menjelaskan  secara  tegas  mekanisme  eksekusi,  siapa  yang  berhak  dan  bagaimana prosedur untuk  memberikan  penilaian  bahwa  debitur  terklasifikasi  berbuat wanprestasi  atau  cidera  janji.  Sehingga  hal  ini  jelas  akan  berisiko  mengakibatkan pencabutan  hak  perorangan  tanpa  proses  hukum  yang  terdefinisi  dengan  jelas,  dan mungkin  dilakukan  dengan  cara paksa  dan sewenang-wenang.
Untuk  menghindari  permasalahan  krusial  tersebut  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia  kemudian  memberikan  jawaban  dalam“Putusan  Nomor  18/PUU-XVII/2019. Amar  putusan  Mahkamah  Konstitusi  mengadili  bahwa  ketentuan  Pasal  15  ayat  (2)  dan (3)  serta  Penjelasan  Pasal  15  ayat  (2)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  dinilai  tidak sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945  sehingga  tidak  lagi  bersifat mengikat.
Dalam  putusan  tersebut  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan,  eksekusi  sertifikat jaminan  fidusia  harus  melalui  jalur  hukum  apabila  tidak  tercapai  kesepakatan wanprestasi  atau  wanprestasi  dan  agunan  tidak  bersedia  diserahkan.  Kreditur  tidak diperkenankan  untuk  memutuskan  sendiri  apakah  telah  terjadi  wanprestasi  dengan mengacu  pada  syarat-syarat.  Untuk  memastikan  apakah  suatu  kontrak  telah  putus, perlu  adanya  kesepakatan  bersama  atau  tindakan  hukum.  Walaupun  telah  dijelaskan dalam  putusan  tersebut  masih  banyaknya  ditemukan  praktik  eksekusi  sertifikat jaminan fidusia  yang tidak  sesuai  dengan  ketentuan  hukum.
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  memiliki  kaitan  dengan  penelitian  ini  adalah jurnal  yang  berjudul  “Mereduksi  Praktik  Eigenrichting  dan  Menyeimbangkan  Kedudukan Hukum Para Pihak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019”, oleh Saut Parulian  Manurung  dan  Kevin  Chrismanto  Nugroho  Wilopo.  Rumusan  masalah  yang dikaji  adalah  apa  keinginan  Hakim  Konstitusi  pasca  putusan  ini  yang  menitikberatkan pada  upaya  menhindari  praktik  main  hakim  sendiri  dalam  proses  eksekusi  jaminan fidusia.
Jurnal  berjudul  “Eksekusi  Objek  Jaminan  Fidusia  Akibat  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian Pembiayaan  Oleh  Perusahaan  Pembiayaan  PT.  Sinar  Mas  Multi  Finance  (Analisis  Putusan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  441/K/Pdt.Sus-BPSK/2019)  oleh  Agus  Pratama,  Mukidi  dan Mustamam. Rumusan masalah dalam penelitian  ini  adalah  bagaimanakah perlindungan  hukum  atas  eksekusi  objek  jaminan  fidusia.  Lalu  bagaimanakah pertimbangan  Hakim  Agung  dalam  Putusan  Nomor  441/K/Pdt.Sus-BPSK  yang  fokus terhadap  upaya  eksekusi  jaminan  fidusia  berangkat  atas  analisa  putusan  Hakim  Agung dalam  putusan  BPSK Nomor  441.
Jurnal berjudul “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Telaah:  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia)”  oleh  Ronni  Rahmani. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kekuatan  eksekutorial  sertifikat  jaminan  fidusia tidak  otomatis  hilang.  Eksekusi  dapat  dilaksanakan  apabila  tercapai  kata  sepakat  oleh para  pihak  mengenai  kejadian  wanprestasi  serta  objek  jaminan  fidusia  secara  sukarela tanpa tekanan  dan paksaan diserahkan  oleh  pemberi  fidusia  kepada  penerima  fidusia.
Berdasarkan  beberapa  penelitian  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  pada  dasarnya  sudah ada  beberapa  penelitian  yang  membahas  penyelesaian  sengketa  jaminan  fidusia, penelitian  yang  akan  peneliti  lakukan  menitikberatkan  pada  penyelesaian  sengketa
jaminan  fidusia  pada  akad  muarabahah  secara  elegan  dan  humanis,  dan  ini  jelas merupakan  peluang  bagi penulis  untuk  melakukan  kajian tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  (Field  Research)  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menghasilkan  dan mengelolah  data yang sifatnya  deskriptif,  seperti  transkrip  wawancara.
Berbeda  dengan  metode  penelitian  lainnya,  penelitian  kualitatif  sangat  bergantung pada  peneliti  sebagai  instrumen  utama  atau  kunci.  Peneliti  akan  mengumpulkan  data, memverifikasi  data,  dan  menganalisis  data;  untuk  melakukan  tugas-tugas  ini,  peneliti memerlukan  dukungan  alat-alat  seperti  catatan  lapangan,  kamera  praktis,  perekam. Penelitian  ini menggunakan  sumber  data primer  dan data sekunder.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN

## A. Sengketa dan Jaminan Fidusia
Penggunaan  istilah  sengketa  itu  sendiri  oleh  ahli  hukum  masih  beragam  pendapat. Ada  yang  menyebut  istilah  sengketa,  sebagian  ahli  ada  yang  menyebut  dengan  istilah konflik.  Salim  HS  mengutip  Richard  L.  Abel  lebih  padan  dengan  sengketa,  dengan memperhatikan  aspek  ketidaksesuaian  di  antara  mereka  tentang  objek  sengketa. Sementara  istilah  konflik  sering  dipakai  oleh  Rubin  dan  Pruitt.  Mereka  berpendapat (Salim  HS:  2012,  219)    adanya  konflik  ketidaksesuaian  yang  berawal  dari  tidak sepakatnya  mereka.  Sengketa  menurut  Fitrotin  Jamilah  merupakan  bentuk  konflik  di antara  pihak  atau  antar  kelompok  yang  dipicu  persoalan  perbedaan  mengenai kepentingan.  Lazimnya  mereka  yang  merasa  dikalahkan  tidak  akan  tinggal  diam  dan akan  bertindak  lebih  lanjut  sehingga  menimbulkan  konsekuensi  hukum  dan  adanya sanksi  hukum  untuk  pihak  lainnya  (Fitrotin  Jamilah:  2014,  13).  Dalam  pandangannya Takdir  Rahmadi,  menyebutkan  bahwa  s engketa  adalah  keadaan  di  mana  individu terlibat  dalam  pertentangan,  baik  berdasarkan  fakta  konkret  maupun  perbedaan persepsi  yang mereka  miliki  ( Takdir  Rahmadi:  2011, 1) .
Sengketa  terjadi  disebabkan  karena  adanya ketidakpercayaan  dan  persaingan  antar kelompok.  Penyelesaian  masalah  atas  sengketa  yang  terjadi  dilakukan  melalui komunikasi  yang  intensif  dan  saling  menjaga  toleransi  di  lingkungan  masyarakat, perbedaan  nilai  di  antara  mereka  yang  bersengketa.  Sengketa  selesai  apabila  pihak tidak  mencampurkan  perasaannya  dengan  masalah  yang  ada  serta  dapat  bernegosiasi, adanya  kelompok  yang  terancam  identitasnya  oleh  kelompok  lain.  Penyelesaian sengketa  dilakukan  lewat  pertemuan  wakil  kelompok  untuk  memetakan  apa  yang mereka  khawatirkan  dilanjutkan  dengan  upaya  rekonsiliasi,  adanya  perbedaan  gaya komunikasi  antar  budaya.  Penyelesaiannya  dibutuhkan  komunikasi  untuk  saling mengenal  kearifan  budaya masyarakat, dan lain  sebagainya.
Andi  Hamzah  dan  Senjun  Manulang  mengutip  Asser  van  Oven  yang  menyebutkan bahwa  fidusia  merupakan  bezitloos  zekerheidsrecht  atau bentuk  hak  milik  yang digunakan  sebagai  jaminan  ( Andi  Hamzah  dan  Senjun  Manulang:  1987,  6) . Fidusia merupakan  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan ketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap  dalam penguasaan  pemilik  benda tersebut.  (Pasal 1 angka (1) UU Fidusia).
Amran  Suadi  menuliskan  bahwa  maksud  kepercayaan  dalam  pasal  di  atas  berupa kepercayaan  debitur  yang  mempercayai  bahwa  ia  sebagai  jaminan  menyerahkan  hak milik  atas  objek  untuk  melunasi  utang  kreditur.  Ketentuannya  debitur  tetap  berhak  atas penguasaan  sepenuhnya  benda atau objek tersebut.
Jaminan  fidusia  adalah  hak  tanggungan  baik  terhadap  benda  bergerak,  baik  yang berwujud  maupun  tidak  berwujud,  serta  benda  tidak  bergerak,  khususnya  bangunan yang  tidak  tunduk  pada  ketentuan  hak  tanggungan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan  dan  yang  tetap  dipegang  oleh  pemegang  fidusia  sebagai
jaminan  atas  pelunasannya.  utang  tertentu,  sehingga  memberikan  keuntungan  kepada penerima  fidusia  dibandingkan  kreditur  lainnya.

## B. Bentuk-Bentuk  Penyelesaian  Sengketa  Jaminan  Fidusia  Pada  Pelaksanaan  Akad Murabahah di PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  ditemukan  dua  bentuk penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  oleh  PT.  Mandala  Multifinance  Cabang Sijunjung  yaitu  bentuk  penyelesaian  melalui  non  litigasi  dan  penyelesaian  melalui  jalur litigasi.

## 1. Non Litigasi
Penyelesaian  sengketa  melalui  non  litigasi  bukanlah  hal  baru  dalam  tatanan  budaya bangsa,  hal  ini  dinilai  karena  sifat  dan  jiwa  masyarakat  Indonesia  yang  kooperatif  dan selalu  mengedepankan  musyawarah  untuk  menyelesaikan  masalah.  Melalui  upaya  non litigasi  penyelesaian  sengketa  dapat  diselesaikan  secara  kooperatif.  Pihak  yang  terlibat sepakat  menundukkan  diri  untuk  mencari  jalan  keluar  dalam  upaya  penyelesaian sengketa  di  antara mereka.
Konstruksi  hukum  Indonesia  sendiri  dalam  Undang-Undang  Arbitrase  dan  APS telah  mengakomodir  model  penyelesaian  sengketa  alternatif  di  luar  lembaga pengadilan  yang  disepakati  bersama  oleh  pihak  yang  bersengketa  baik  melalui negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  konsultasi  maupun  memintakan  pendapat  ahli.  Amran Suadi  menyebutkan  bahwa  pendekatan  non  litigasi  dinilai  lebih  solutif,  karena  tidak selamanya  penyelesaian  secara  yuridis  melalui  kewenangan  lembaga  pengadilan  dapat dipaksakan  untuk  mampu  menyelesaikan  persoalan  hukum  maupun  persoalan sosiologis  di  masing-masing  daerah  (Amran  Suadi:  2019,  72).
Penyelesaian  sengketa  jaminan  fidusia  melalui  non  litigasi  terdapat  tiga  metode  yang digunakan,  yaitu  negosiasi,  mediasi,  dan  parate  eksekusi  dan  melakukan  penjualan  di bawah  tangan.  Bentuk  penyelesaian  sengketa  melalui  langkah  negosiasi  adalah  bentuk penyelesaian  awal  yang  harus  dilakukan  oleh  setiap  collector  PT.  Mandala  Multifinance Cabang  Sijunjung.  Negosiasi  ini  dilangsungkan  setelah  debitur  diberikan  surat peringatan  (SP)  baik  SP  1,  SP 2 maupun SP 3  dan tidak kunjung ada iktikad baik untuk menyelesaikan  pembiayaan  angsuran  jatuh  tempo.  Upaya  negosiasi  ini  berangkat  dari daftar  piutang  perusahaan  (aging  report)  bulanan  yang  memuat  data  debitur  yang melakukan  wanprestasi
Terhadap  debitur  yang  melakukan  wanprestasi,  sebagaimana  Peraturan  OJK  Nomor 10  Tahun  2019  perusahaan  memberikan  surat  peringatan  (SP)  yang  di  dalamnya memuat  keadaan  jumlah  hari  keterlambatan,  saldo  asset  produktif  terutang,  nisbah atau  margin,  denda  (ta’zir)  serta  ganti  rugi  (ta’widh).  Kaidah  pemberian surat peringatan ini  diatur  lebih  lanjut  dalam  prosedur  operasional  baku  PT.  Mandala  Finance  dengan ketentuan  sebagai  berikut:
1) SP  1  diberikan  saat  debitur  wanprestasi  pembayaran  angsuran  hingga  tujuh  hari setelah  tanggal jatuh tempo  pembayaran;
2) SP  2  diberikan  saat  debitur  tetap  tidak  beriktikad  baik  membayar  angsuran,  telah melewati  jangka waktu  SP dan  sebelumnya  sudah  diberikan  SP 1;
3) SP  3  diberikan  kepada  debitur  yang  tetap  beritikad  baik,  telah  melewati  jangka waktu  SP dan sebelumnya  sudah  diberikan  SP 2;
4) Setiap  SP  yang  diberikan  kepada  debitur  diberikan  kesempatan  selama  tiga  hari sejak tanggal terbit  SP untuk  memenuhi  prestasi.
Pemberian  surat  peringatan  inilah  yang  dimaksud  Wawan  Muhwan  Hariri  sebagai ingebreke  stelling  atau  pemberian  peringatan  kepada  debitur  secara  mandiri  oleh kreditur  tanpa  perantara  pengadilan.  Surat  peringatan  tersebut  diberikan  dengan
tujuan  agar  debitur  menanggapinya  dengan  melihatkan  adanya  iktikad  baik  untuk menyelesaikan  kewajibannya  (Wawan  Muhwan  Hariri:  2011, 111).
Surat  peringatan  inilah  nantinya  yang  menjadi  prasyarat  utama  bagi  perusahaan untuk  melakukan  eksekusi  agunan  kepada  debitur.  Selain  itu,  dengan  didasari peringatan  ini  memberikan  kekuatan  kepada  kreditur  apabila  sampai  di  ranah pengadilan untuk meminta hakim menghukum debitur untuk memenuhi kewajibannya.
Tugas  negosiasi  ini  selain  dilakukan  oleh  internal  perusahaan  sendiri,  PT.  Mandala Multifinance  Cabang  Sijunjung  juga  bekerja  sama  dengan  pihak  eksternal  lainnya  yang memiliki  kompetensi  penagihan  dan  legalitas  resmi.  Pihak  ketiga  ini  memiliki  tenaga lapangan  (debt  collector)  yang  bersertikasi  di  bidang  penagihan  dari  lembaga  sertifikasi profesi  pembiayaan  syariah  sebagaimana  ketentuan  Peraturan  OJK  Nomor  10  Tahun 2019.  Meski  dilakukan  oleh  pihak  lain,  perusahaan  tetap  sepenuhnya  bertanggung jawab atas kemungkinan  resiko  yang terjadi  dalam  penyelesaian  sengketa  pembiayaan.
Upaya  negosiasi  adalah  model  awal  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan oleh  PT.  Mandala  Multifinance  Cabang  Sijunjung  dalam  menyelesaikan  keadaan wanprestasinya  si  debitur.  Perusahaan  dinilai  telah  menerapkan  ketentuan  sesuai  Pasal 1238  KUH  Perdata  dan  Pasal  37  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  dimana  kreditur diwajibkan  untuk  memberikan  surat  peringatan  pada  saat  melakukan  penagihan kepada  debitur.
Upaya  kedua  yang  dilakukan  stelah  negosiasi  yaitu  upaya  mediasi.  Proses  mediasi ini  dilakukan  setelah  proses  negosiasi  yang  dilakukan  oleh  collector  belum  mampu menyelesaikan  persoalan.  Dalam  proses  negosiasi  ketika  itu,  debitur  menjanjikan  akan memenuhi  kewajibannya  untuk  membayar  angsuran  yang  telah  jatuh  tempo.  Namun setelah  ditindaklanjuti,  debitur  tersebut  tetap  tidak  kunjung memenuhi  prestasinya.
Upaya  mediasi  yang  dilakukan  ini  sebenarnya  bukanlah  mekanisme  penyelesaian sengketa  yang  lazim  di  internal  perusahaan.  Ini  merupakan  bentuk  upaya  tersendiri yang  dilakukan,  hal  ini  murni  kreatifitas  dan  bentuk  dedikasi  untuk  perusahaannya. Mengingat  masalah  pembiayaan  ini  ranahnya  hukum  perdata  dan  bersifat  privat, belum  pernah  ada  selama  ini  terhadap  pembiayaan  bermasalah  di  internal perusahaannya  yang diselesaikan  melalui  perantara  pihak ketiga.
Dalam  perspektif  Islam,  mediasi  dikenal  dengan  shulhu  yang  berarti  menyelesaikan perselisihan.  Ajaran  Islam  mengajarkan  pandangan  menolak  kekerasan  dan  menyuruh kedamaian,  yakninya rahmatan li  al-'alamin  cinta  kasih  bagi  alam  dan  semesta. Terciptanya  perdamaian  akan  menguatkan  hubungan  silaturrahim  sesama  umat  dan menghilangkan  dendam  permusuhan.
Jalan  terakhir  yang  ditempuh  untuk  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  yaitu dengan  cara  parate  eksekusi  dan  melakukan  penjualan  di  bawah  tangan.  Penyelesaian melalui  mekanisme  parate  eksekusi  dan  melakukan  penjualan  di  bawah  tangan dilakukan  oleh  pihak  perusahaan  setelah  debitur  yang  telah  diberikan  surat  peringatan hingga  peringatan  ketiga  maupun  setelah  berkekuatan  hukumnya  putusan  pengadilan yang  mengabulkan  gugatan  perusahaan,  menyatakan  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk melunasi  sisa  pembiayaannya  dan  telah  menyerahkan  unit  kendaraan  roda  dua tersebut  kepada  pihak  perusahaan.
Berdasarkan  formulir  ketentuan  dan  syarat-syarat  akad  murabahah  PT.  Mandala Multifinance  Cabang  Sijunjung,  dalam  pasal  8  dijelaskan  bahwa  perusahaan  setiap  saat berhak  untuk  menarik  unit  kendaraan  dari  debitur  yang  melakukan  wanprestasi. Dalam  waktu  satu  minggu  setelah  itu  debitur  tidak  juga  memenuhinya  maka perusahaan  selanjutnya  akan  menjual  dengan  cara  dan  harga  menurut  perusahaan dianggap  baik.
Dalam  proses  eksekusi  ini,  pihak  perusahaan  harus  membuatkan  berita  acara eksekusi  dan  menjelaskan  kepada  debitur  perihal  saldo  aset  produktif  terutang, nisbah/margin  atau  imbal  jasa  terutang,  denda  (ta’zir)  terutang,  ganti  rugi  (ta`widh)
terutang  serta  ketentuan  penjualan  agunan  apabila  debitur  tidak  memenuhi prestasinya.

## 2. Litigasi
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi  adalah  langkah  terakhir  yang  dilakukan oleh  PT.  Mandala  Multifinance  Cabang  Sijunjung  untuk  menyelesaikan  pembiayaan yang  bermasalah.  Upaya  litigasi  ini  ditempuh  oleh  perusahaan  setelah  proses penyelesaian  sengketa  melalui  non  litigasi  berjalan  buntu.  Setiap  debitur  yang melakukan  wanprestasi  setelah  diberikan  surat  peringatan  (SP)  baik  SP  1,  SP  2  maupun SP  3  dan  tidak  kunjung  ada  iktikad  baik  untuk  menyelesaikan  pembiayaan  angsuran jatuh tempo  serta  tidak  mau menyerahkan  unit  sepeda  motor  secara  sukarela.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Amran  Suadi,  langkah  penyelesaian  sengketa melalui  badan  pengadilan  ini  dimana  pengadilan  memiliki  peran  penting  bagaikan sebuah  katup  terhadap  bentuk  masalah  hukum  dan  oleh  karenanya  sebuah  lembaga peradilan  idealnya  tetap  relevan  sebagai  muara  untuk  mencari  nilai  kebenaran  dan keadilan.  Pengajuan  gugatan  sederhana  ini  diselesaikan  dengan  prosedur  dan pembuktian  yang  sederhana  oleh  pengadilan.  Pasal  31  Peraturan  Mahkamah  Agung No.  4  Tahun  2019  tentang  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  melalui  Badan  Pengadilan menegaskan  bahwa  putusan  telah  berkekuatan  hukum  tetap  apabila  tidak  diajukan keberatan  oleh  para  pihak  dan  oleh  karena  itu  dapat  diajukan  permohonan  eksekusi segera  kepada  Ketua  Pengadilan.
Langkah  yang  diambil  oleh  perusahaan  menurut  penulis telah  merujuk  pada  kaidah hukum  yang  tertuang  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  18  Tahun  2019. Dengan  demikian,  penyelesaian  sengketa  jaminan  fidusia  dapat  dilakukan  sesuai prosedur  hukum dan  memberikan    kepastian  hukum  dan  memenuhi  aspek  keadilan. Dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  disebutkan  bahwa  perusahaan  tidak diperbolehkan  untuk  melakukan  parate  eksekusi  sendiri  apabila  debitur  tidak mengakui  perbuatan  wanprestasi  dan  tidak  mau  secara  sukarela  menyerahkan  unit. Oleh  karenanya  kreditur  harus  mengajukan  permohonan  pelaksanaan  eksekusi  kepada pengadilan  negeri/pengadilan  agama  agar  hak  konstitusionalitas  antara  kedua  belah pihak  dapat dilindungi  seimbang.
Demikian  juga  halnya  untuk  membuktikan  adanya  peristiwa  wanprestasi  yang dilakukan  debitur.  Keadaan  itu  tidak  boleh  ditentukan  sepihak  oleh  perusahaan pembiayaan  namun  harus  atas  dasar  kesepakatan  bersama  antara  kedua  belah  pihak atau atas dasar  upaya hukum  yang diperkenankan  peraturan  perundang-undangan

## C. Efektifitas  Penerapan  Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  Jaminan  Fidusia  pada Pelaksanaan Akad Murabahah di PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung
Penyelesaian  sengketa  melalui  upaya  negosiasi  ini  dinilai  masih  menjadi  alternatif penyelesaian  sengketa  yang  paling  dikedepankan  oleh  PT.  Mandala  Multifinance Cabang  Sijunjung.  Meski  perusahaan  tidak  dapat  memberikan  angka  pasti  berapa jumlah  penyelesaian  sengketa  melalui  upaya  negosiasi  ini  namun  sebagian  besar permasalahan  debitur  wanprestasi  dapat  terselesaikan.  Penyelesaian  dengan  cara demikian  dinilai  lebih  akurat,  tidak  berbiaya  besar,  tepat,  cepat,  aman  dan  convidential. Oleh  karenanya  sampai  sekarang  hanya  sedikit  sengketa  di  PT.  Mandala  Multifinance Cabang  Sijunjung  yang  harus  diselesaikan  melalui  jalur  non  litigasi  lainnya  maupun melalui  putusan  pengadilan.
Efektifitas  upaya  ini  selain  disebabkan  karena  adanya  iktikad  baik  dari  debitur  itu sendiri  juga  dipengaruhi  oleh  kepiawaian  bernegosiasi  petugas  collector  di  lapangan. Selain  dituntut  bisa  berkomunikasi  efektif  dengan  debitur,  petugas  juga  dibekali kemampuan  untuk  memberikan  win-win  solution  kepada  debitur,  Efektifitas  negosiasi sangat  dipengaruhi  oleh  kehandalahan  petugas  untuk  melakukan  negosiasi  yang efektif.  Selain itu  dibutuhkan  adanya iktikad  baik dari  debitur  itu sendiri.
Kemampuan  petugas  penagihan  dalam  bernegosiasi  di  lapangan  turut  berperan dalam  keberhasilan  upaya  ini.  Petugas  tidak  hanya  harus  mampu  berkomunikasi dengan  debitur  secara  efektif,  namun  juga  harus  mampu  memberikan  alternatif  solusi. Setiap  petugas  wajib  melakukan  analisis  kondisi  keuangan  debitur  saat  bernegosiasi. Perusahaan  dapat  menawarkan  opsi  penyelesaian  kepada  debitur  jika  ditentukan adanya  masalah  pembayaran,  seperti  gangguan  pada  usaha  yang  dijalankannya. Misalnya,  debitur  akan  membayar  denda  (ta'zir)  lebih  sedikit  jika  ia  memenuhi kewajibannya.
Penyelesaian  melalui  mediasi,  ini  dapat  berjalan  dengan  efektif  karena  peran  kepala desa  sebagai  perantara  diterima  dengan  baik  oleh  kedua  belah  pihak.  Adanya  iktikad baik  dari  kedua  belah  pihak  untuk  menyelesaikan  persoalan  secara  kekeluargaan  juga menjadi  salah  satu  faktor  penentu  keberhasilan.  Pendekatan  demikian  lebih  solutif, karena  tidak  selamanya  penyelesaian  secara  yuridis  melalui  kewenangan  lembaga pengadilan  dapat  dipaksakan  untuk  mampu  menyelesaikan  persoalan  hukum  maupun persoalan  sosiologis  di masing-masing  daerah.
Sebagai  sebuah  konsep,  budaya  musyawarah  mufakat  dalam  masyarakat  Indonesia telah  lama  berkembang  menjadi  cara  menyikapi  perbedaan  bahkan  digunakan  untuk menyelesaikan  permasalahan  sosial.  Penyelesaian  konflik  secara  kekeluargaan  dan kekeluargaan  akan  mengedepankan  kenyamanan  dan  keharmonisan,  berkeadilan,  dan menjaga nilai  sosial  kemasyarakatan  tanpa mengorbankan  kebebasan  individu.
Penyelesaian  melalui  mekanisme  parate  eksekusi  dan  melakukan  penjualan  di bawah  tangan  dilakukan  oleh  pihak  perusahaan  setelah  debitur  menerima  surat teguran  sampai  dengan  teguran  ketiga  atau  setelah  putusan  pengadilan  mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  menyatakan  tidak  sanggup  lagi  melunasi  sisa  pembiayaannya dan  telah  menyerahkan  skendaraan  roda  dua  kepada  perusahaan.  Penyelesaian sengketa  dengan  jalan  parate  eksekusi  dan  melakukan  penjualan  di  bawah  tangan berjalan  kurang  efektif  karena  menimbulkan  kerugian  atas  sisa-sisa  angsuran  yang harus  dibayarkan  oleh  debitur.
Penyelesaian  sengketa  melalui  upaya  litigasi  yang  telah  dilakukan  oleh  PT.  Mandala Multifinance  Cabang  Sijunjung  belum  sepenuhnya  efektif.  Hal  ini  berangkat berdasarkan  data  status  tindak  lanjut  penyelesaian  pembiayaan  pasca  putusan  lembaga pengadilan.    Efektifitas  penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  amat  dipengaruhi  oleh pemahaman  di  internal  perusahaan  terkait  hukum  beracara  di  depan  siding  pengadilan dan  mekanisme  eksekusi.  Faktor  lainnya  adanya  iktikad  tidak  baik  dari  debitur  untuk memenuhi  isi  putusan.
M.  Yahya  Harahap,  menyebutkan  dua  cara  untuk  menjalankan  isi  putusan  yang telah  berkekuatan  hukum  pertama,  pertama  dengan  pemenuhan  putusan  secara sukarela  dan  kedua  dengan  jalan  eksekusi.  Dengan  menjalankan  putusan  secara sukarela,  debitur  telah  sempurna  menjalankan  segala  hak  dan  kewajibannya  dan  tidak diperlukan  lagi upaya paksa kepadanya  (M. Yahya Harahap:  2005, 11).

## D. Kendala  Dalam  Penerapan  Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  Jaminan Fidusia Pada Pelaksanaan Akad Murabahah di PT. Mandala Multifinance Cabang Sijunjung
Meski  upaya  negosiasi  mampu  menyelesaikan  sebahagian  besar  pembiayaan bermasalah  di  PT.  Mandala  Multifinance  Cabang  Sijunjung,  praktiknya  di  lapangan masih  ditemukan  beberapa  kendala  yang  menjadi  faktor  penghambat  keberhasilan negosiasi.  kendala  pertama  ialah  masih  belum  meratanya  kemampuan  teknis  petugas di  lapangan  dalam  melakukan  upaya  negosiasi.  Negosiasi  merupakan  proses  kreatif yang  menuntut  kematangan  teknis  bernegosiasi,  tidak  mengedepankan  ego, pemaksaan  dan  kekerasan.  Kendala  kedua  yang  sering  ditemukan  adalah  ketika bertemu  dengan  debitur  yang  tergolong  bad  character.  Keberhasilan  negosiasi  sangat dipengaruhi  oleh  adanya iktikad  baik dan sikap  kooperatif  dari  semua  pihak.
Kendala  selanjutnya  adalah  tidak  adanya  jaminan  bahwa  debitur  akan  memenuhi kewajiban  yang  telah  ia  sepakati  dalam  proses  negosiasi.  Debitur  terkesan  “basiunjua” saja  ketika  berhadapan  dengan  collector,  namun  ujung-unjungnya  tetap  tidak menyelesaikan  kewajibannya  kepada  perusahaan.  Kendala  selanjutnya  adalah  masih belum  meratanya  kemampuan  teknis  petugas  di  lapangan  dalam  melakukan  upaya negosiasi.  Terkait  hal  ini,  Peneliti  menawarkan  agar  pihak  perusahaan  dapat melaksanakan program peningkatan kompetensi teknis  bernegosiasi  collector internalnya.  Negosiasi  adalah  seni  dan  merupakan  proses  kreatif  yang  menuntut kematangan teknis  bernegosiasi,  tidak  mengedepankan  ego,  pemaksaan  dan kekerasan.
Nita  Triana  menyatakan  salah  satu  kiat  dalam  bernegosiasi  adalah  dengan kemampuan  negosiator  untuk  memetakan  masalah  dan  kemampuan  mencarikan  solusi untuk  terciptanya  sebuah  kesepakatan.  Apabila  menurut  penilaian  negosiator,  debitur gagal  bayar  karena  macetnya  usaha  yang  mereka  jalani,  negosiator  dapat  menawarkan jalan  penyelesaian  seperti  memberikan  kemudahan  penjadwalan  ulang,  penataan  ulang ataupun  persyaratan  kembali  untuk  menyelamatkan  pembiayaan  (Nita  Triana:  2018, 68).
Selain  kendala  dalam  memenuhi  negosiasi,  upaya  media  juga  memiliki  kendala dalam  upaya  penyelesaiannya,  yang  menjadi  kendala  dalam  penerapan  mediasi sebagai  upaya  penyelesaian  sengketa  yang  pertama  ialah  dari  internal  perusahaan sendiri.  Hal  ini  dikarenakan  karena  PT.  Mandala  Multifinance  Cabang  Sijunjung  belum menjadikan  upaya  ini  sebagai  sebuah  mekanisme  dalam  penyelesaian  sengketa.  Terkait proses  negosiasi  yang  gagal,  perusahaan  cenderung  lebih  memilih  proses  penyelesaian sengketa  langsung  melalui  jalur  litigasi.
Kendala  selanjutnya  yang  ditemui  adalah  tidak  diterimanya  keberadaan  pihak  ketiga dimaksud  oleh  debitur  untuk  menengahi  sengketa.  Ada  kalanya  debitur  tidak  mau mengakui  dan  menerima  keberadaan  perangkat  desa/nagari,  ninik  mamak,  tokoh  adat setempat  untuk  menengahi  urusannya.  Lalu  kendala  lainnya  adalah  adanya keengganan  dari  tokoh-tokoh  tersebut  turut  terlibat  dalam  permasalahan  keperdataan masyarakatnya.  Karena  mereka  berasumsi  masalah  tersebut  tidak  ada  kaitannya dengan  keberadaan  mereka.
Penerapan  mekanisme  mediasi  dengan  menggunakan  budaya  kearifan  lokal  seperti ini  memang  dirasa  tidak  mudah,  selain  karena  banyaknya  saat  ini  nilai  budaya  luar yang  ditiru  oleh  masyarakat  Indonesia.  Meskipun  demikian  harapan  untuk mengandalkan  budaya  kearifan  lokal  untuk  memfasilitasi  penyelesaian  sengketa  masih kuat.  Sejalan  dengan  pendapat  Moendardjito  dikutip  Herlina  mengatakan  bahwa budaya  lokal  masyarakat  telah  mampu  melewati  hadangan  kemajuan  zaman  dan terbukti  hingga saat ini masih  bertahan  di tengah  masyarakat.
Dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  dengan  parate  eksekusi  dan  melakukan penjualan  di  bawah  tangan,  yng  menjadi  kendala,  yaitu  adanya  keberatan  dan perlawanan  debitur.  Debitur  demikian  berargumen  bahwa  pihak  perusahaan  terlalu cepat  melakukan  eksekusi  tanpa  menawarkan  kemudahan  karena  misalnya  pihaknya baru terlambat  satu  atau dua  bulan angsuran  saja.
Faktor  penghambat  kedua  ialah  eksekusi  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  objek tidak  berada  di  bawah  penguasaan  debitur.  Ada  kemungkinan  objek  telah dialihtangankan  kepada  pihak  ketiga  tanpa  seizin  perusahaan.  Padahal  sesuai ketentuan  pasal  23  Undang-Undang  Fidusia  telah  melarang  debitur  untuk  berbuat demikian.  Litigasi  sebagai  upaya  akhir  yang  dtempuh  di  persidangan  tak  kala  juga memberikan  kendala  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan,  Kendala yang  ditemui  di  lapangan  adalah  belum  kuatnya  pemahaman  di  internal  PT.  Mandala Multifinance  Cabang  Sijunjung  tentang  prosedur  hukum  acara  gugatan  sederhana  di pengadilan  serta  mekanisme  eksekusi.  Lalu  terkendala  karena  masih  adanya  iktikad tidak  baik dari  debitur  untuk  memenuhi  isi  putusan.
M.  Yahya  Harahap,    menyebutkan  dua  cara  untuk  menjalankan  isi  putusan  yang telah  berkekuatan  hukum  pertama,  pertama  dengan  pemenuhan  putusan  secara sukarela  dan  kedua  dengan  jalan  eksekusi.  Dengan  menjalankan  putusan  secara sukarela,  debitur  telah  sempurna  menjalankan  segala  hak  dan  kewajibannya  dan  tidak diperlukan  lagi  upaya  paksa  kepadanya.  Pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  18 Tahun  2019,  konstruksi  mekanisme  eksekusi  jaminan  fidusia  tidak  semudah sebelumnya.  Mahkamah  Konstitusi  memerintahkan  bahwa  sertifikat  fidusia  tidak  dapat secara  otomatis  dieksekusi.  Keadaan  wanprestasi  disyaratkan  atas  sepakatnya  kedua belah  pihak,  jika  debitur  tidak  sepakat  maka  harus  diajukan  upaya  hukum  dengan melakukan  gugatan  ke  pengadilan.  Demikian  pula  halnya  apabila  debitur  keberatan menyerahkan  secara  sukarela  objek  yang  menjadi  jaminan  fidusia  maka  eksekusi  juga harus  melalui  pengadilan.
Kendala  dalam  penyelesaian  sengketa  baik  melalui  non  litigasi  ataupun  melalui litigasi  yang  ditemui  secara  garis  besar  dapat  dikelompokkan  kepada  tiga  kendala. Kendala  pertama  ialah  dari  internal  perusahaan  sendiri,  seperti  kehandalan  dalam bernegosiasi.  Negosiasi  merupakan  proses  kreatif  yang  menuntut  kematangan  teknis bernegosiasi,  tidak  mengedepankan  ego,  pemaksaan  dan  kekerasan.  Lalu  kendala kedua  yang  ditemui  belum  adanya  iktikad  baik  dari  debitur  untuk  memenuhi prestasinya.  Keberhasilan  negosiasi  sangat  dipengaruhi  oleh  adanya  iktikad  baik  dan sikap  kooperatif  dari  semua  pihak.  Kendala  terakhir  adalah  adanya  keengganan  dari pihak  ketiga  turut  terlibat  dalam  permasalahan  keperdataan  masyarakatnya.  Karena mereka  berasumsi  masalah tersebut  tidak ada kaitannya  dengan  keberadaan  mereka.

## SIMPULAN
Bentuk-bentuk  penyelesaian  sengketa  jaminan  fidusia  pada  pelaksanaan  akad murabahah  yang  dilakukan  PT.  Mandala  Multifinance  Cabang  Sijunjung  adalah melalui  jalur  non  litigasi  seperti  upaya  negosiasi,  mediasi  dengan  melibatkan  perangkat desa/nagari,  tokoh adat  serta  melakukan  eksekusi  sendiri  melalui.
Efektifitas  setiap  model  penyelesaian  sengketa  ini,  variabel  utamanya  ialah keharusan  adanya  iktikad  baik  dari  debitur  itu  sendiri  untuk  menyelesaikan  sengketa secara  kekeluargaan.  Tanpa  adanya  iktikad  baik  dari  debitur  itu  sendiri,  sulit  rasanya untuk  mencapai  keberhasilan.  Upaya  penyelesaian  melalui  negosiasi  menjadi  pilihan penyelesaian  sengketa  yang  paling  efektif.  Hal  yang  menarik  lainnya  ialah  model penyelesaian  melalui  mediasi  dengan  mengedepankan  khasanah  budaya  kearifan  lokal. Upaya  penyelesaian  dengan  melibatkan  pranata  sosial  ini  berjalan  mulus  karena  dapat dirancang  komunikasi  efektif  dua  arah  untuk  menyelesaikan  perbedaan  pandangan masing  pihak.
Kendala  dalam  penyelesaian  sengketa  ini  yang  paling  signifikan  pengaruhnya adalah  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  18  Tahun  2019,  konstruksi  mekanisme eksekusi  jaminan  fidusia  tidak  semudah  sebelumnya.  Perusahaan  selaku  debitur  tidak bisa  langsung  memohonkan  eksekusi  kepada  pengadilan  melainkan  harus  dibuktikan terlebih  dahulu  keadaan  wanprestasi  debitur.  Setelah  putusan  berkekuatan  hukum barulah  dapat  dimintakan  eksekusi.  Kondisi  demikian  tentunya  akan  membuat  proses hukum  berjalan  lama  serta  mahalnya  ongkos  berperkara  di  pengadilan.  Kendala lainnya  ialah  dari  internal  PT.  Mandala  Multifinance  Cabang  Sijunjung  seperti kecakapan  kompetensi  melakukan  negosiasi.  Lalu  adanya  iktikad  yang  tidak  baik  oleh debitur  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara  kekeluargaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  Syahrizal.  (2011),  Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan  Hukum Nasional.  Jakarta: Kencana.
Asri,  Herlina.  (2012).  Penyelesaian  Konflik  Sosial  Melalui  Penguatan  Kearifan  Lokal,
Jakarta:  Pusat  Pengkajian  Pengolahan  Data  dan  Informasi  Sekretariat  Jenderal DPR RI.
Hamzah,  Andi  dan  Manulang,  Senjun.  (1987).  Lembaga  Fidusia  dan  Penerapannya  di Indonesia.  Jakarta: Inhill  Co.
Harahap,  Yahya.  (2005).  Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Hariri,  Wawan  Muhwan,  (2011). Hukum  Perikatan.  Bandung:  Pustaka Setia.
HS,  Salim.  (2012)  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Lahan  di  Indonesia.  Mataram: Pustaka Reka Cipta.
Jamilah,  Fitrotin.  (2014).  Strategi  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis.  Yogyakarta:  Medpress Digital.
PT.  Mandala  Finance  Cabang  Sijunjung.  Ketentuan  dan  Syarat-Syarat  Akad  Murabahah Nomor  54202202052M tanggal 26 Februari  2022.
Rahmadi,  Takdir.  (2011).  Mediasi:  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat. Jakarta: Rajawali  Press.
Suadi,  Amran.  (2019).  Eksekusi  Jaminan  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenadamedia  Group.
Triana,  Nita.  (2019).  Urgensi  Mediator  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah di Pengadilan  Agama  Purbalingga.  Jurnal  Law Reform.