‘AISYIYAH DAN IJTIHAD BERKEMAJUAN UNTUK HAK-HAK PEREMPUAN

## Yulianti Muthmainnah

## Abstrak
Artikel ini mengeksplorasi kontribusi ‘Aisyiyah selama rentang waktu 21 tahun pasca-Reformasi (1998-2019) dalam bidang fikih dan pandangan agama dengan perspektif keadilan bagi perempuan dan anak sehingga berkontribusi pada penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tujuan pernikahan monogami.
Kata Kunci : ‘Aisyiyah, fatwa, perempuan, KDRT dan monogami.
Negara-negara di Asia Tenggara pada umumnya adalah sebuah kawasan yang secara kesejarahan dikenal memiliki atmosfer yang mendukung aktivitas perempuan di ruang publik dan memberikan dukungan bagi otonomi perempuan yang cukup besar. 1 Di kawasan ini, perempuan bekerja di luar rumah, menjalankan aktivitas keagamaan di masjid, memimpin pasukan perang
1 Barbara Watson Andaya, The Flaming Womb, Repositioning Women in Early Modern Southeast Asia , (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2006).
dan menjadi raja adalah fenomena biasa. 2 Adat tradisional ini tidak mengalami banyak perubahan dengan kedatangan agama Islam.
Indonesia misalnya, perempuan terlibat aktif mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok pergerakan seperti GERWANI, menjadi bagian dalam politik dan strategi perang kemerdekaan termasuk keaktifan para aktivis perempuan memberikan masukan-masukan untuk pembahasan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 sebagaimana hasil Kongres Wanita Indonesia VII di Solo tahun 1948, 3 bergerak menyuarakan aspirasi perempuan seluruh Indonesia yang tergabung dalam KOWANI dan terlibat dalam perumusan Negara-Bangsa, 4 serta sebagai menteri dalam struktur pemerintahan. 5 Pasca- Kemerdekaan, semakin terbuka akses dan dukungan bagi perempuan menjadi hakim di Pengadilan Agama sejak 1964, 6 19 tahun pasca-Kemerdekaan Indonesia.Situasi ini jauh berbeda dengan pemahaman kelompok-kelompok fundamentalisme saat ini yang menginginkan agar perempuan diletakkan sebagai jenis kelamin kedua bahkan ketiga dalam struktur negara—sehingga atas nama agama—kelompok ini menginginkan perempuan hanya sebagai ibu dan
2 Cut Nyak Dien, Marta Christina Tiahahu, Laksamana Malahayati adalah beberapa nama yang terlibat perang melawan penjajah. Ada pula Koprs Wanita Tentara Indonesia tahun 1948 setelah reorganisasi, resmi menjadi tentara. Selain itu, Laskar Wanita
Indonesia (Laswi) yang dibentuk 12 Oktober 1945 oleh Sumarsih Subiyati (Yati) yang juga Komandan Badan Keamanan Rakyat, cikal bakal Divisi Siliwangi. Lihat Annisa Mardiani, Para Perempuan dalam Perang Kemerdekaan, historia,id, https://historia.id/ politik/articles/para-perempuan-dalam-perang-kemerdekaan-6kR4y, diakses 13 November
2019.
3 Saskia Eleonora Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, terjemahan: Hersri Setiawan, (Jakarta: Garba Budaya, 1999).
4 Cora Vreede-de Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia; Gerakan dan pencapaian, terjemahan: Elvira Rosa, Paramita Ayuningtyas, dan Dewi Istiani,(Depok: Komunitas Bambu, 2008).
5 Misalnya S.K Trimurti, seorang perempuan, jurnalis dan aktif dalam masa perang kemerdekaan, menjadi menteri perburuhan pertama dalam sejarah Indonesia.
6 Daniel S. Lev. Peradilan Agama Islam di Indonesia, Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum, terjemahan: H. Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: PT Intermasa, 1979), cet ke-2, hal.141-142.
istri serta menempatkan perempuan di wilayah domestik saja. 7
Riset Barbara Watson Andaya dalam The Flaming Womb bahkan menemukan di masa lalu para pembawa Islam sangat terbuka dalam menerima nilai-nilai budaya lokal dan mengambil posisi untuk memberikan kebebasan pada perempuan. Di Kepulauan Sulu, Filipina Selatan misalnya, berdasarkan catatan yang dibuat oleh seorang pedagang Inggris bernama Thomas Forrest (1729- 1802), ditemukan bahwa perempuan-perempuan Muslim(ah) kelas menengah lazim berkeliling pulau dengan menunggang kuda. 8 Kalau kedatangan Islam di Asia Tenggara atau Indonesia lantas menghapus kebebasan perempuan dalam berativitas di ruang publik, fenomena sebagaimana dalam catatan Thomas tersebut mungkin tidak akan terlihat.
Dalam konteks Islam Indonesia, terdapat sejumlah gerakan keagamaan yang mendukung emansipasi perempuan. Salah satu gerakan Islam modern yang mendukung terwujudnya kemajuan, emansipasi dan pemberdayaan bagi kelompok perempuan adalah ‘Aisyiyah. Tahun 2020 ini, ‘Aisyiyah genap berusia 103 tahun. Sedangkan Muhammadiyah sebagai organisasi induknya berusia 108 tahun. ‘Aisyiyah, sebagai organisasi perempuan otonom dari Muhammadiyah telah mempraktikkan model-model kepemimpinan yang mendorong perempuan untuk memimpin, mengambil sikap dan berinisiatif.
Meminjam kerangka yang digunakan oleh Pieternella van Doorn-Harder dalam Women Shaping Islam , gerakan perempuan Islam seperti ‘Aisyiyah memiliki tiga tahapan dalam upaya memajukan kesetaraan gender. Tahap pertama, bergerak di tingkat akar rumput. Dimana organisasi tersebut  berfokus pada penghapusan buta huruf, pemenuhan hak pendidikan dasar, dan program-program filantropi atau amal filantropi. Tahap kedua, berbagai macam aktivisme perempuan yang merentang dalam program-program dibidang pendidikan hingga program hak-
7 Situasi ini nampak dari aksi-aksi yang dilakukan oleh Hizbu Tahrir Indonesia (sebelum dibubarkan) dan kelompok AILA (Aliansi Cinta Keluarga) yang menolak isu-isu perempuan di wilayah publik. Umumnya tuduhan yang diberikan adalah feminis dan barat merusak rumah tangga muslim sehingga menginginkan perempuan sama dengan laki-laki, yakni aktif di publik dan meninggalkan rumah tangga. Situasi ini masih terkonfirmasi hingga saat ini, berdasarkan Temuan Survei Nasional: 25-31 Maret 2018 yakni ketika 63,3 % responden mengatakan bahwa perempuan yang menjadi ibu rumah tangga lebih baikdibandingkan bekerja mencari nafkah. Lihat Burhanuddin Muhtadi, Conservative Turn dan Kehidupan Keberagamaan Kita, power poin hal. 17, dipresentasikan dalam FGD Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Internasional di Jakarta, 19 Agustus 2019.
8 Barbara, The Flaming Womb,  hal. 94.
hak perempuan. Termasuk di dalamnya pemberdayaan dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Tahap ketiga, pengembangan diskursus akademik mengenai hak-hak perempuan, termasuk dalam wacana teologi dan fikih. 9
Merujuk pada tahapan ketiga sebagaimana kerangka Pieternella, maka artikel ini fokus pada wacana teologi dan fikih untuk mengeksplorasi kontribusi ‘Aisyiyah dalam ijtihad fiqhiyah guna pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dengan melakukan penelusuran terhadap Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah—selanjutnya akan dinarasikan sebagai Majelis Tarjih. Sehingga diketahui apa saja kontribusi dan peran-peran ‘Aisyiyah dalam pembentukan putusan Majelis Tarjih terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak terutama pada wilayah keluarga atau rumah tangga. Artikel ini secara detail akan membahas isi Putusan Tarjih tentang Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah yang telah dibukukan oleh Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dengan perspektif feminis. 10

## Jejak-jejak ‘Aisyiyah
‘Aisyiyah adalah organisasi perempuan otonom Muhammadiyah yang secara khusus beranggotakan perempuan berusia di atas 30 tahun. Didirikan pada 27 Rajab 1335 H/19 Mei 1917 di Yogyakarta oleh Nyai Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan. Ketua pertama ‘Aisyiyah bukanlah Nyai Siti Walidah, melainkan Siti Bariyah. Siti Bariyah tidak hanya belajar agama Islam kepada Kiai Ahmad Dahlan, namun juga belajar di sekolah umum Neutraal Meisjes School . Pada saat itu, mengirimkan anak perempuan masuk sekolah merupakan sebuah ide kemajuan yang sulit diterima oleh masyarakat. 11 Akan tetapi, Kiai Dahlan mendorong anak gadis rekannya atau saudara perempuan teman-temannya untuk bersekolah. Mereka mendapatkan pendidikan dan pengkaderan ala Kiai Dahlan dan Siti Walidah.
9 Pieternella van Doorn-Harder, Women Shaping Islam, Reading the Qur’an in Indonesia, (Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2006), hal. 31.
10 Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017).
11 Mu’arif, Keistimewaan Siti Bariyah, Ketua ‘Aisyiyah Pertama, Alif.id, diakses 26 Januari 2019.
Tahun 1928, ‘Aisyiyah tercatat sebagai salah satu organisasi perempuan pelopor atau yang menginisiasi dan terlibat aktif dalam Kongres Wanita Indonesia (Kowani) pertama dan selanjutnya terlibat aktif dalam setiap kongresnya. Bahkan, sejak kelahirannya pada tahun 1917 hingga 1998, sebagaimana narasi Rof’ah dalam Posisi dan Jati Diri ‘Aisyiyah, 12 ‘Aisyiyah mampu menunjukkan jati dirinya sebagai organisasi perempuan Muslim(ah) dengan ciri-ciri yakni mengenakan jilbab sebagai identitas muslimah; menjalankan program yang didasarkan pada nilai-nilai Islam justru membuat ‘Aisyiyah diterima masyarakat luas dan membuatnya mampu bertahan dibandingkan sayap pergerakan perempuan organisasi masa-masa penjajahan dan kemerdekaan yang kini sudah tidak ada; kemampuan adaptasi dengan program-program pemerintah masa Orde Lama maupun Orde Baru termasuk bersinergi dengan Dharma Wanita dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); walaupun ‘Aisyiyah juga dinilai lambat dalam bersikap dan terkesan bergantung pada Muhammadiyah. 13
Melalui analisa dan cara pandang yang berbeda dengan Rof’ah, Siti Ruhaini Dzuhayatin dalam Rezim Gender Muhammadiyah, justru menemukan proses ideologisasi rezim gender dalam tubuh Muhammadiyah secara formal tercermin dalam keputusan-keputusan resmi dalam muktamar, produk lembaga, maupun mekanisme internal organisasi yang mula-mula dimulai pada tahun 1927 saat pembentukan Majelis Tarjih di Cirebon. Walaupun, tidak dapat dipungkuri, pembahasan isu perempuan terjadi secara periodik dalam tubuh Muhammadiyah dan masih bersifat kultural terjadi antara tahun 1912-1930. Lalu, antara tahun 1930-1940 memasuki masa pembakuan Syari’ah. Pada masa 1940-1950 isu gender mengalami stagnasi, hanya ada pengakuan perempuan
12 Rof’ah, Posisi dan Jatidiri ‘Aisyiyah; Perubahan dan Perkembangan 1917-1998, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), cet 1.
13 Dharma Wanita dan PKK, menurut Julia Suryakusuma dalam Ibuisme Negara, adalah cara penundukkan dan kontrol Negara (Orde Baru) terhadap tubuh dan aktivisme perempuan yang terstruktur dan melibatkan pejabat Negara. Yanti Muchtar dalam Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru mengklasifikasikan
‘Aisyiyah sebagai organisasi wanita dan bukan organisasi perempuan. Hal ini, menurut Yanti, karena ‘Aisyiyah masih banyak berkompromi pada isu-isu khas perempuan dan relatif tidak mendukung, seperti masih menyetujui poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mendukung program Keluarga Berencana (KB) yang digencarkan Orde Baru. Sedangkan organisasi perempuan berorientasi pada hak-hak asasi dan penghormatan terhadap tubuh perempuan. Program KB-Orde Baru, dalam pandangan feminis mengontrol tubuh perempuan dan perempuan tidak punya otoritas atas tubuhnya. Sebagaimana rumusan dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994 bahwa hak-hak reproduksi perempuan ditentukan oleh pemilik rahim, yakni perempuan.
dan laki-laki sebagai anggota persyarikatan Muhammadiyah serta benturan ideologi Orde Baru terjadi sepanjang tahun 1950-1960. Sejak tahun 1960 isu perempuan mulai digaungkan lagi. Dan sejak tahun 1999 hingga kini mencapai masa progresivitas dan pencerahan terhadap isu perempuan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. 14
Kiprah ‘Aisyiyah hingga berusia 103 tahun adalah sebuah perjalanan panjang. Hingga saat ini, kepemimpinan ‘Aisyiyah ada di 34 provinsi atau pimpinan tingkat wilayah, 431 kabupaten/kota atau pimpinan tingkat daerah, 2.955 kecamatan atau pimpinan tingkat cabang, dan 9.781 desa atau pimpinan tingkat ranting se-Indonesia. ‘Aisyiyah memiliki struktur mulai pusat hingga ranting yang terorganisir dengan baik. Selain itu, di tingkat internasional, ‘Aisyiyah memiliki cabang istimewa yakni di negara Malaysia, Mesir dan Taiwan. 15
Sebagaimana halnya Muhammadiyah, ‘Aisyiyah juga berfokus pada pendidikan, kesehatan dan sosial. Amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah—‘Aisyiyah secara bersama yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak- kanak (TK), dan Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) ada 4.623; Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah ada 2.252; Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) ada 1.111;  Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menegah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA) ada 1.291;
14 Siti Ruhaini Dzuhayatin, Rezim Gender Muhammadiyah, Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi, (Yogyakarta: Suka Press dan Pustaka Pelajar, 2015), hal. 166-194.
15 Profil Aisyiyah, 100 Tahun di Panggung Pergerakan Perempuan lihat http://www. aisyiyah.or.id/id/page/profil-aisyiyah.html, diakses 26 Januari 2019. Pendirian ‘Aisyiyah diawali dengan pertemuan yang digelar di rumah Kyai Dahlan pada 1917, yang dihadiri K.H. Dahlan, K.H. Fachrodin, K.H. Mochtar, Ki Bagus Hadikusumo, bersama enam gadis kader Dahlan, yaitu Siti Bariyah, Siti Dawimah, Siti Dalalah, Siti Busjro, Siti Wadingah, dan Siti Badilah. Pertemuan tersebut memutuskan berdirinya organisasi perempuan Muhammadiyah, dan disepakati nama ‘Aisyiyah yang diajukan K.H. Fachrodin. Nama itu terinspirasi dari istri nabi Muhammad, yaitu ‘Aisyah yang dikenal cerdas dan mumpuni. Jika Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad, maka Aisyiyah bermakna pengikut ‘Aisyah. Keduanya merupakan pasangan serasi dalam berdakwah, seperti figur Muhammad dan ‘Aisyah, bahwa Aisyiyah akan berjuang berdampingan bersama Muhammadiyah. Harapannya, profil Aisyah juga menjadi profil orang-orang Aisyiyah. Sembilan perempuan terpilih sebagai sang pemula kepemimpinan perdana ‘Aisyiyah. Siti Bariyah mendapatkan amanah sebagai ketua pertama ‘Aisyiyah. Sementara delapan pengurus yang lain, yaitu: Siti Badilah sebagai Sekretaris; Siti Aminah sebagai Bendahara; Ny. H. Abdullah, Ny. Fatimah Wasaal, Siti Dalalah, Siti Wadingah, Siti Dawimah, Siti Busyro sebagai pembantu.
Pondok Pesantren ada 67; Perguruan Tinggi 16 ada 171; Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA), Balai Klinik Ibu dan Anak (BKIA), BP, Klinik Pratama dan sejenisnya ada 2.119; Panti Asuhan, Santunan, Asuhan Keluarga dan sejenisnya ada 318; Panti Jompo ada 54; Rehabilitasi Disabilitas ada 82; Sekolah Luar Biasa (LSB) ada 71; masjid 6.118 dan 5.080 mushalah; dan aset tanah 20.945.504 meter persegi. Selain itu, dalam bidang pelayanan sosial, ‘Aisyiyah memiliki panti asuhan dan lansia care . Dalam aspek ekonomi, hingga saat ini, ‘Aisyiyah memiliki amal usaha seperti Bina Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA) sebanyak 1426. Adapun koperasi, BMT, dan LKMS totalnya berjumlah 668, menjadikan ‘Aisyiyah sebagai terdepan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia. Dalam aspek hukum, ‘Aisyiyah juga memiliki 24 Pusat Bantuan Hukum (Posbakum) di 24 provinsi, dengan lima Posbakum terakreditasi secara nasional. 17 ‘Aisyiyah juga cukup sering menerima pengakuan, misalnya pada 1 April 2017, ‘Aisyiyah mendapatkan penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia atas rekor Edukasi dan Skrining Tuberkolosis secara Serentak di Lokasi dan kepada Peserta Terbanyak, 1.000 rumah di seluruh Indonesia, sebagai program Gerakan Ketuk Pintu untuk pencapaian Millenium Development Goals (MGDs) Nomor 6, dan yang terbaru di penghujung tahun 2019, mendapatkan penghargaan kategori khusus bakti sepanjang masa untuk Indonesia maju dari Kementerian Dalam Negeri. 18
16 Delapan perguruan tinggi atas nama ‘Aisyiyah seperti Universitas ‘Aisyiyah atau
Unisa di Yogyakarta, Poltekes ‘Aisyiyah Banten, dari 171 total perguruan tinggi yang dimiliki Muhammadiyah se-Indonesia. Perguruan tinggi ‘Aisyiyah yang terbaru adalah terbentuknya Universitas Muhammadiyah Lamongan pada akhir tahun 2018 yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah perubahan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) ‘Aisyiyah Lamongan yang dikelola oleh Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Lamongan.
17 Tri Hastuti Nur R (Sekretaris Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah), Aisyiyah dan Refleksi Capaian Pemenuhan Hak Asasi Perempuan di Indonesia, makalah dipresentasikan pada acara
FGD Pemenuhan Hak-hak Perempuan di Tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional yang diadakan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Internasional, di Jakarta, 15
November 2018.Lihat juga Database Persyarikatan, Data Amal Usaha Muhammadiyah, www.muhammadiyah.or.id, link http://www.muhammadiyah.or.id/content-8-det-amal- usaha.html, diakses 15 November 2019.Dan lihat pula Laporan Wilayah pada Rakornas Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dengan MHH Wilayah, Jakarta, 23-25 Agustus 2019.
18 Media Indonesia, 8 Ormas Raih Award 2019 dari Kemendagri, link https:// mediaindonesia.com/read/detail/273627-8-ormas-raih-award-2019-dari-kemendagri, diakses 01 Januari 2019.

## Yulianti Muthmainnah
Sebagaimana data di atas, jumlah amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah sangatlah besar. Sebuah jumlah yang hanya mampu disaingi oleh Negara. 19 Sehingga Muhammadiyah layak disebut sebagai organisasi Islam modernis terbesar di dunia. 20

## ‘Aisyiyah dan Ijtihad Progresif
Selain bidang pendidikan dan sosial, dalam aspek keagamaan, Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah sangat kental dengan corak Islam yang rasional dan berkemajuan. Muhammadiyah tidak taqlid untuk mengikuti secara rigid terhadap satu mazhab saja. Melainkan, menggaungkan ijtihad untuk menafsirkan dan memahami secara langsung terhadap al-Qur’an dan Sunnah. Dalam memahami as-Sunnah, Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah hanya mengambil sunnah maqbullah , yang shahih . 21
Pengamalan terhadap al-Qur’an dan sunnah maqbullah tersebut misalnya dalam memposisikan perempuan. Ide keterlibatan perempuan di wilayah publik dan mengambil peran strategis sebagai pemimpin sudah dimantabkan ketika tahun 1972, ‘Aisyiyah mengeluarkan pedoman bagi warga persyarikatan ‘Aisyiyah yang bernama ‘Adabul Mar’ah . Buku yang dijadikan pedoman ini—pada masa itu— sudah melampaui ( beyond ) dari perspektif tentang hak-hak perempuan. ‘Adabul Mar’ah memastikan keimanan dan kesalehan bukan dari ukuran jenis kelamin tertentu tetapi yang paling bermanfaat bagi semesta, ta’awwun atau tolong- menolong dan saling support, fastabiqul al-khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan harus dilakukan bersama antara perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi dan berbuat baik sebagai amal saleh. ‘Adabul Mar’ah berhasil membuat perempuan otonom tanpa halangan agama dengan kebolehan perempuan menjadi pemimpin di wilayah publik, hakim di Pengadilan Agama,
19 Ahmad Najib Burhani, “Muhammadiyah in Encyclopaedia of Islam”, THREE, Edited by Kate Fleet, Gudrun Kramer, Denis Matringe, John Nawas, Everett Rawson.
20 Ahmad Fuad Fanani, “Reimagining Muhammadiyah; Islam Berkemajuan dalam Pemikiran dan Gerakan”, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), cet-1.
21 Sebagaimana dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Bab II, Sumber Hukum Islam yakni al-Qur’an dan as-Sunnah al-Maqbulah. Pemahaman terhadap kedua sumber tersebut dilakukan secara komprehensif integralistik melalui pendekatan bayani, burhani , dan irfani dalam suatu hubungan yang bersifat spiral. Hadis atau sunnah yang dha’if tidak diamalkan, meskipun untuk ibadah-ibadah yang sifatnya adalah keutamaan. Bilamana terdapat hadis yang tampak berlawanan satu dengan hadis lainnya, maka Muhammadiyah menggunaan metode tarjih, yakni memilih salah satu dan meninggalkan yang lain.
dan aktif berorganisasi. Walaupun ‘Adabul Mar’ah masih mengharapkan persetujuan dari suami bagi seorang istri yang akan berkiprah di publik sebagai wujud negosiasi rumah tangga.
Perkembangan selanjutnya, ‘Aisyiyah berperan besar memberikan masukan terhadap isu perempuan pada putusan-putusan yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih. Sebagai majelis yang berwenang mengeluarkan fatwa dan putusan resmi Muhammadiyah terkait fikih atau hukum Islam yang dibutuhkan warganya, termasuk sikap ataupun perdebatan hukum Islam lainnya. Majelis Tarjih senantiasa melakukan analisa secara komprehensif, termasuk pandangan dari kelompok yang mendukung ataupun yang menolak terhadap hukum tertentu. Dalam praktiknya, perdebatan tentang isu perempuan untuk sebuah putusan atau fatwa mewarnai persidangan Majelis Tarjih.
Sejak tahun 1960-an, isu poligini 22 ramai menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Apalagi pada masa itu, dikalangan muslim masih kuat berpendapat kebolehan poligini bagi laki-laki. Demikian pula dalam tubuh Muhammadiyah, kelahiran Majelis Tarjih tahun 1972 di Cirebon juga dipengaruhi isu ini. Di mana warga persyarikatan Muhammadiyah juga membutuhkan jawaban agama dan pedoman putusan persyarikatan akan sikap terhadap poligini.Kenyataannya, di level negara, kelahiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkompromi dengan aturan asas pernikahan yang monogami dan poligini yang dipersulit, hanya bisa dilakukan bila mendapat persetujuan dari istri pertama dan pengadilan dengan syarat yang cukup ketat. 23 Sekalipun saat ini, syarat tersebut dinilai sangat bias gender seperti istri tidak dapat memberikan keturunan atau istri mengalami disabilitas dan tidak patut melayani suami, namun itulah negosiasi paling tinggi dengan memperketat izin, sebagai keberhasilan yang dilalui
22 Poligini adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang, poliandri adalah perempuan yang bersuami lebih dari satu orang. Sedangkan poligami adalah merujuk pada situasi perkawinan yang memiliki pasangan lebih dari satu.
23 Pasal 4  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya; (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
kelompok perempuan belbagai kepentingan di tahun 1974. 24

## Putusan Tarjih: Keberpihakan pada Perempuan
Sekalipun telah banyak fatwa yang dilahirkan Majelis Tarjih sebelum masa Reformasi tahun 1998 hingga kini, yang saya nilai membela hak-hak perempuan, misalnya Putusan Majelis Tarjih saat Muktamar Tarjih XXII di Malang tahun 1989 bahwa abortus provocatus medicinalis atau kebolehan aborsi ketika dalam keadaan darurat pada perempuan/seorang ibu. 25 Akan tetapi, keterbatasan artikel ini, maka saya hanya fokus pada diskursus akademik dan keagamaan--periode 1998-2019—sebagaimana disebutkan Pieternella di atas, di mana ‘Aisyiyah memiliki andil dalam keterlibatannya. Isu yang dipilih adalah tuntunan menuju keluarga sakinah yang sudah diputuskan tarjih tahun 2014 serta ditanfidz dan diputuskan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) tahun 2015.
Mengapa isu ini dipilih? Pertama, salah satu alasan pendirian Majelis Tarjih adalah soal poligini. Kedua, saya menilai sikap ‘Aisyiyah mengalami pergeseran. Jika pada masa-masa kemerdekaan hingga pembahasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ‘Aisyiyah cenderung bersikap menolak monogami tetapi berprinsip pada poligini yang dipersulit atau diperketat. Justru sejak 2005, ‘Aisyiyah menjadi pelopor monogami. Mengembalikan monogami sebagai tujuan inti dalam sebuah pernikahan. Sebagaimana prinsip utama pernikahan dalam Islam dan asas monogami dalam Pasal 3 ayat (1) Undang- undang Perkawinan yang berbunyi ‘Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami’.
Ketiga, ketegasan sikap Pimpinan Muhammadiyah yang melarang poligini. Dalam Buku Memecah Kebisuan; KDRT dan Perlindungan Muhammadiyah-‘Aisyiyah bagi Perempuan Korban , tahun 2009. Buku yang dihasilkan dari hasil konsultasi
24 Lebih lanjut lihat catatan-catatan: Risalah Sidang RUU Perkawinan Tahun 1973, Julia Suryakusuma dalam Prisma 7:Seksualitas dalam Pengaturan Negara, Deliar Noor dalam Administrasi Islam di Indonesia, Amak FZ dalam Proses Undang-undang Perkawinan,
Susan Blackburn dalam Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang, Buya Hamka dalam RUU Perkawinan yang Menggoncang, serta Hasil Penelitian IAIN Sunan Kalijaga tentang RUU Perkawinan.
25 Yulianti Muthmainnah, Membincangkan Perempuan, Aborsi, dan Agama, Suara Kita. org, 10 Oktober 2014, lihathttp://www.suarakita.org/2014/10/membincangkan- perempuan-aborsi-dan-agama/diakses 26 Oktober 2019.
dan dialog panjang antara ‘Aisyiyah, Komnas Perempuan, dan perempuan korban mencapai momentum dan dukungan. Buku ini bahkan mendapatkan sambutan dari warga persyarikatan dan dukungan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, saat itu. Sikap yang diberikan Muhammadiyah dan ’Aisyiyah kepada warga persyarikatan dalam buku ini adalah agar mendukung perempuan korban KDRT dapat mengakses keadilan dan tidak menyalahkan mereka. Dalam sambutan peluncuran buku, Din juga mengatakan pimpinan di Muhammadiyah mulai ranting hingga pusat, termasuk dalam jajaran pimpinan di amal usaha dilarang berpoligini. Momentum ini— menurut Siti Ruhaini—dimanfaatkan oleh para senior ‘Aisyiyah untuk sekaligus menegosiasikan bahwa pelaku poligini dan pelaku KDRT, kedua tidak pantas menjadi pimpinan mulai tingkat pusat hingga ranting dan harus di- delete (dikeluarkan dari struktur). 26 Sikap dan ucapan Pimpinan Muhammadiyah ini masih sama, dan ditegaskan kembali pada Tanwir ‘Aisyiyah di Yogyakarta, 17-18 November 2019. 27

## Keluarga Sakinah dan Iktiar Monogami
Rumusan keluarga sakinah sebenarnya sudah disosialisasikan ‘Aisyiyah sejak tahun 1985. Diluncurkan pertama kali tahun 1989 sebagai hasil Muktamar Tarjih ke XXII di Malang dan tahun 1994 diterbitkan oleh Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah (PP ‘Aisyiyah) dengan buku berjudul ‘Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah’. Lalu, pada tahun 2010, Majelis Tabligh Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah menerbitkan ‘Modul Pelatihan Keluarga Sakinah: Membangun Pola Komunikasi yang Efektif dalam Keluarga’. Sejak 2005-2010, putusan yang sudah di buat buku tersebut mengalami revisi yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah (PP ‘Aisyiyah), dihadiri oleh seluruh anggota PP ‘Aisyiyah dan wakil Majelis-Lembaga di Yogyakarta. Dilanjutkan dengan halaqoh nasional. Lalu bersama Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, hasil revisi dibawa
26 Wawancara dengan Siti Ruhaini Dzuhayatin untuk buku Kiprah Ulama Perempuan, Mei 2018. Lebih lanjut tentang poligini, lihat juga Siti Ruhaini Dzuhayatin: Memperjuan- gakan HAM melalui Organisasi Kerjasama Islam dalam Pendapat Pakar, Berita Komnas Perempuan, Edisi 8, Januari 2012, hal. 6
27 Tempo.co, Aisyiyah Persempit Peluang Poligami di Muhammadiyah,https://nasional. tempo.co/read/1274189/aisyiyah-persempit-peluang-poligami-di-muhammadiyah, diakses 22 Desember 2019, Nurbani Yusuf, Tanwir Aisyiyah Melawan Fikih Maskulin Menutup Pintu Poligami,https://ibtimes.id/tanwir-aisyiyah-melawan-fikih-maskulin-menutup-pintu- poligami/, diakses 22 Desember 2019.
ke Munas Tarjih XXVIII di Palembang tahun 2014 dan berhasil ditanfidz. 28
Keputusan Munas tersebut telah ditandatangani oleh PP Muhammadiyah. 29
Putusan Majelis Tarjih tentang Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah (TMKS) ini sangat menarik. Saya meyakini tanpa kegigihan PP ‘Aisyiyah, yang memimpin langsung revisi, mustahil TMKS tersebut mengalami penyempurnaan dan menyesuaikan dengan hukum, fikih, situasi, isu-isu perempuan dan anak saat ini. Bagi saya ini adalah bukti nyata bahwa perspektif ‘Aisyiyah untuk melindungi hak-hak perempuan dalam keluarga atau rumah tangga terbukti.
Membaca TMKS, saya meyakini perspektif feminis 30 mewarnai putusan ini. Sekalipun kaca mata agama juga melatarbelakangi perspektif feminis tersebut. Hingga tidak salah kiranya saya meminjam pandangan para ahli, TMKS menggunakan perspektif feminis agama (Islam) atau feminis Muslim(ah).
Perspektif perempuan dan relasi setara dalam keluarga—menjadi ruh yang tercermin dalam setiap lembar pembahasan TMKS. Mula-mula pada bab pendahulu, TMKS memposisikan agama Islam sebagai rahmatan lil alamin untuk semua makhluk sudah tercium (QS 21:107, QS 34:28, QS 6:12 dan hadis Nabi). Bersumberkan al-Qur’an dan as-Sunnah, sejak bab pertama TMKS menegaskan posisi perempuan dan laki-laki setara, tidak dibedakan di hadapan Allah, kecuali taqwa (QS 51:56, QS 49:13, QS 16:97, QS 4:124, QS 2:30, dan QS 9:71). Perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di muka bumi, Adam dan Hawa sama-sama sebagai aktor utama dalam penciptaan manusia, serta kedudukan
28 Siti Noordjannah Djohantini, Sambutan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Tuntunan Menuju, hal. x-xii. Lihat juga Kata Pengantar Edisi Revisi, Tuntunan Menuju, hal.Vii-viii.
29 Selanjutnya, ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA sebagai ketua dan
Drs. H. Dahlan, M.Si sebagai sekretaris, Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII Tahun 2014 terutama lampiran dua tentang Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah. Dinai- kkan statusnya, isu tersebut diputuskan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 101/KEP/I.0/B/2015 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA sebagai ketua dan Dr. H. Agung Danarti, M.Ag sebagai sekretaris.
30 Feminis berasal dari bahasa Perancis, femme yang artinya perempuan. Feminisme, menu- rut Kamla Bhasin adalah pergerakan untuk mengakhiri eksploitasi dan penindasan yang seksis. Feminisme bukanlah anti laki-laki tetapi anti patriarkhi. Bagi saya feminis adalah kesadaran bahwa perempuan mengalami penindasan, pengakuan mengenai perbedaan biologis namun mengalami pembedaan secara sosial sehingga merugikan perempuan, mempusatkan pengalaman perempuan sebagai pengetahuan dan sumber hukum, keingi- nan kuat untuk memberikan penyadaran atas kesalahan konstruksi sosial tersebut serta melakukan perubahan.
yang sama dalam hukum (QS 2:35, QS 7:20, QS 7:22, QS 7:23, QS 24:2, dan QS 5:38).
Menampilkan data-data kasus perceraian dan KDRT, mendorong ‘Aisyiyah merasa bertanggung jawab dan terpanggil untuk menjadikan pembinaan keluarga menuju keluarga sakinah sebagai salah satu program dan kegiatan utama dalam berdakwah. Keluarga, berasal dari ‘al-ahl’ (QS 66:6, QS 26:214, QS 2:215) yang juga bermakna tidak hanya keluarga inti tetapi juga kerabat dan khadam (pekerja rumah tangga). 31 Makna keluarga ini juga sejalan dengan perspektif budaya nasional kini, tidak hanya keluarga inti tetapi juga keluarga besar, sehingga keharmonisan keluarga penting dijaga. Keharmonisan terwujud bila tauhid rububiyyah, tauhid mulkiyyah, tauhid uluhiyyah (QS 2:284 dan QS 1:2,4,5) diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Landasan tauhid menghindari munculnya orientasi egoistik, materialistis, dan syirik. Ketauhidan pada Allah SWT menuntun sikap saling menghormati dan menyayangi, menghindari perilaku KDRT, dan memahami tanggung jawab dan peran suami istri yang setara, dalam ikatan pernikahan yang kokoh ( mitsaqon ghalizon ).
Secara tegas,TMKS juga mengingatkan pada kita bahwa fungsi keluarga tidak hanya reproduksi tetapi juga rekreasi. Artinya, dalam berhubungan suami istri tidak hanya berorientasi memiliki keturunan an sich tetapi juga saling menikmati dan dilakukan dengan menyenangkan, tanpa paksaan, dan kenyamanan ( mu’asyarah bil-ma’ruf , QS 4:19, QS 2:233, dan QS 46:15). Termasuk mengatur jarak kelahiran (QS 46:15, QS 31:14, QS 2:233, dan HR. Ahmad, Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas, Ibnu Majah dari Ubadah). Sebuah pandangan yang sejalan dengan tujuan maqashid syari’ah yakni menjaga diri dan keturunan serta isu- isu kesehatan reproduksi berperspektif hak-hak asasi perempuan yang termuat dalam International Conference on Population and Development (ICPD). 32 ICPD menggarisbawahi bahwa perempuan, sebagai pemilik rahim, berhak menentukan kapan ia akan hamil, seberapa sering, seberapa banyak, jarak antar kehamilan, bahkan berhak menentukan kehidupan seksualitas yang nyaman dan bebas dari rasa sakit, paksaan, atau tekanan.
31 Sebagaimana hadis Nabi saw, bahwa Nabi memperlakukan kelurga dengan baik, tidak pernah memukul, termasuk pada khadam nya.
32 International Conference on Population and Development (ICPD) dilaksanakan di Kairo, Mesir pada 5-13 September 1994. Sebuah konferensi tentang populasi dan pembangunan tingkat dunia yang secara spesifik berhasil merumuskan hak-hak kesehatan reproduksi dan relasi seksual yang setara antar pasangan, suami dan istri.
Sisi feminis lain yang termuat dalam TMKS lainnya yakni pentingnya pencatatan pernikahan untuk melindungi terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pasca-terjadinya pernikahan sebagaimana Fatwa tentang Nikah Sirri tanggal 25 Mei 2007, dan dikuatkan Keputusan Munas Tarjih tahun 2010 di Malang yakni ‘Bagi warga Muhammadiyah wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukan’. TMKS meng- qiyas -kan pencatatan perkawinan sama pentingnya dengan kewajiban pencatatan dalam jual beli dan hutang piutang (QS 21:107, QS 2:282, HR Ibnu Hibban, dan HR al-Bukhari). Dan qiyas (perumpamaan) sebagai salah satu teknik penetapan hukum dalam manhaj tarjih di Muhammadiyah.
Prinsip monogami sebenarnya menjadi prinsip pernikahan dalam Islam bila merujuk pada al-Qur’an dan hadis. TMKS memaparkan pandangan dua sumber hukum Islam tersebut, dan juga bukti-bukti praktik poligini yang justru menimbulkan kedzaliman pada keluarga.Walaupun, berprinsip monogami tidaklah mudah, disaat propaganda poligini dan praktik-praktik poligini dipertontonkan bagaikan iklan. Bahkan pejabat publik (anggota dewan pusat dan daerah 33 dan juga kepala daerah 34 ) mempertontonkan pelantikan jabatan dengan dua atau tiga istri.
Monogami adalah goal dalam TMKS, demikian pula cita-cita feminis.
Keluarga sakinah harus dibangun dalam pondasi-pondasi yang kokoh. Seperti asas keadilan. TMKS mengingatkan kita semua sekalipun al-Qur’an tidak mendefinisikan adil, tetapi al-Qur’an senantiasa mengajarkan dan memberikan contoh penegakan keadilan, mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan mencegah perbuatan yang menjurus pada ketidakadilan yang berpotensi menyakiti orang lain. Sebagaimana QS 5:8 bahwa adil lebih dekat pada taqwa, QS 16:90 yakni penegakan keadilan dalam Islam bersifat universal dan komprehensif, dan tercatat dalam QS 4: 135 bahwa perbuatan adil itu harus dimulai dari diri sendiri, terhadap pasangan, dan keluarga.
33 Sindo news.com,https://daerah.sindonews.com/read/1444394/174/anggota-dewan-ter- pilih-ini-bawa-3-istrinya-saat-pelantikan-1569849791,dan Detik.com, https://news.detik. com/berita/d-4730509/lora-fadil-bawa-3-istri-saat-pelantikan-anggota-dpr-ini-kata-nasdem, diakses 1 Januari 2020.
34 Liputan6.com, https://www.liputan6.com/news/read/4135754/dua-istri-wakil-bupati- blitar-dilantik-jadi-kepala-desa, dan Detik.com, https://news.detik.com/berita-jawa- timur/d-4824505/dua-istri-wabup-blitar-dilantik-jadi-kades, diakses 1 Januari 2020.
Keteguhan sikap ‘Aisyiyah tentang monogami sebagai salah satu prinsip keluarga sakinah kembali diingatkan, terutama dalam Tanwir ‘Aisyiyah, November 2019. Sekalipun langsung menorehkan reaksi pro dan kontra, bahkan ada diantaranya yang bersikap apatis dan tidak mengapresiasi diskusi Tanwir tersebut melalui akun pribadi di sosial media dengan komentar-komentar seperti ‘Tanwir ‘Aisyiyah menutup pintu poligami. Tapi saya belum dengar, apakah pintunya sekaligus dikunci?’ (AMG), ‘kalau toh dikunci, apakah kuncinya dibuang ke laut atau masih disimpan?’ (RA dan AMG), ‘apakah hanya digembok dan sewaktu-waktu gembok bisa dibuka kembali’, ‘ada kunci cadanganya pak’ (SK), ‘dikunci dan kunci taro di bawah keset’ (EP), ‘tapi pintu belakang masih terbuka kan’ (MA dan MN), ‘masih ada jendela’ (WRC), ‘bisa didobrak’ (SR), dan komentar lainnya yang bernada sumbang. 35 Namun, saya berpendapat pembahasan monogami dalam diskusi Tanwir menjadi sangat penting sebagai sarana untuk mengingatkan kembali Putusan Tarjih tentang TMKS tahun 2015 agar dilaksanakan olehseluruh pimpinan dan warga Muhammadiyah.
Umumnya ta’aruf atau perkenalan/perjodohan sebelum pernikahan menitikberatkan pada aspek mencari imam dalam rumah tangga an sich. TMKS justru bukan itu. Ta’aruf dimaksudkan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pernikahan dimaksudkan untuk mengoptimalkan kelebihan masing-masing pihak dan melengkapi kekurangan pasangannya, sebagai ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Tuntunan inilah yang saya fikir sudah mengajarkan kesetaraan dan saling support bukan menundukkan satu pihak dan mengunggulkan pihak lain, sebelum pernikahan dimulai.
Lalu, apakah nuansa feminis agama masih ada dalam TMKS? Ada, pertama ciri utama adalah setiap membahas isu selalu didasarkan pada al-Qur’an dan hadis. Kedua, tujuan pernikahan. Dua dari tiga tujuan ta’aruf dimaksudkan menjaga kesucian diri kedua pihak dari perbuatan zina . Tujuan perkawinan sebagai nilai ibadah dan mengikuti sunnah Nabi. Selain itu, kepemimpinan dalam keluarga juga didasari kompetensi dan tanggung jawab bagi pihak yang mampu. Suami istri memiliki fungsi himayah (membela), ri’ayah (melindungi), wilayah (mengampu), dan kifayah (mencukupi). Al-Qiwamah (kepemimpinan) bukan dominasi dan kekuasaan penanggung jawab tapi beban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Nafkah menjadi kewajiban suami sebagai wujud perimbangan atas peran reproduksi istri atas haid, hamil, melahirkan, dan
35 Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apabila pembaca membutuhkan informasi lebih lanjut tentang ini, bisa menghubungi penulis.
menyusui. Walaupun TMKS juga membuka peluang suami istri sama-sama berikhtiar mencarinafkah.
Ketiga, tentang manfaat pernikahan. Yakni, menyalurkan hasrat seksualitas laki-laki dan perempuan secara terhormat, kualitas hidup menjadi terhormat karena ada ikatan yang terinformasi/terkonfirmasi untuk menjaga hak-hak tiap orang, dan terwujudnya tali silaturahmi (QS 3:14, QS 2:187, QS 25:74, QS 14:40, QS 46:15, QS 37:100-101, QS 3:38, dan HR al-Bukhari).
Keempat, tentang pendidikan orang tua pada anak. Harus menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibu (suami dan istri). Setiap anak yang lahir memiliki potensi-potensi tauhidiyyah, ‘abdiyyah,khalifiyyah,‘aqliyyah, dan jasadiyyah yang harus terus dikembangkan oleh orang tua. Pendidikan sekaligus juga sarana untuk pembinaan keluarga sakinah yang memuat aspek spiritual seperti menginternalisasikan doktrin tauhid , menumbuhkan gairah beragama yang memperkuat aqidah dan ketaatan pada Allah, membangun rasa cinta pada Allah swt, tadabur al-Qur’an, menumbuhkan sikap saling percaya dan memperkuat akhlak mulia dalam pergaulan suami istri seperti menjadi pendengar yang baik, termasuk pada anak, tidak berkata-kata kasar sekalipun sedang marah tetapi selalu mengucapkan kalimat-kalimat baik dan do’a, sehingga contoh-contoh tersebut bisa diikuti oleh anak-anak (QS 30:30, QS 3:38, QS 25:74, QS 27:19, QS 46:15). Kiranya perspektif feminis agama dan hak-hak asasi perempuan kontemporer mendominasi TMKS.

## Penutup
TMKS sangat komprehensif. Membahas secara runtun mulai perspektif tauhid , hingga mu’amalah dan praktiknya. Sebelum pernikahan dimulai— peminangan—hingga menjaga keluarga sakinah terwujud sebagai daur yang terus tumbuh dan berputar dalam TMKS. Bahkan juga membahas pembinaan keluarga sakinah juga diperluas, mencakup lingkungan hidup, aspek ekonomi, aspek hukum, sosial, dan politik. Tidak semata-mata aspek spiritual dan pendidikan saja. Walaupun saya masih menemukan ada satu kewajiban istri yakni taat pada suami selama akhlak suami baik, beriman dan tidak menjadi pelaku kekerasan. Saya memahami ketaatan ini adalah wujud negosisasi atau sikap kompromi bahasa yang digunakan ‘Aisyiyah dari masih seringnya kita jumpai kata ‘taat pada suami’ dalam pemaknaan istri patuh tanpa bersikap kritis dan menerima apa saja sekehendak suami.
Selain itu, khazanah perdebatan dalam fikih tetap mewarnai TMKS. Pembahasan poligini tetap memuat seluruh perdebatan al-Qur’an, hadis dan pendapat para ulama, termasuk asbab al-nuzul dan asbab al-wurud nya. Sama seperti pembahasan usia pernikahan paling ideal menurut fikih, hingga detail membahas hadis usia ‘Aisyah saat menikah dengan Nabi Muhammad SAW yang ternyata terdapat kekeliruan. Dan, kekuatan feminis dalam TMKS adalah pengalaman perempuan dijadikan sumber utama dalam perumusan hukum. Bahwa poligini cenderung menyakitkan perempuan dan usia muda pernikahan berpotensi pada rusaknya alat-alat reproduksi perempuan dan dampak sosial lainnya.
Sekalipun prinsip adil sering menjadi perbicaraan banyak ahli yang membahas isu monogami perkawinan, namun sependek penelitian yang saya lakukan justru terkadang tidak lantas menyandingkan secara bersama-sama isu monogami sebagai landasan fatwa keagamaan. Berdasarkan narasi di atas, saya berpendapat, pertama, ‘Aisyiyah berhasil menjadi pelopor. Karena baru ‘Aisyiyah-Muhammadiyah yang memiliki ketegasan sikap monogami sebagai salah satu prinsip pernikahan dalam fatwa keagamaan (Putusan Tarjih) yang dikeluarkan. Kedua, selama 21 tahun pasca-Reformasi, ‘Aisyiyah mampu membuktikan diri memiliki perspektif feminis—feminis agama—menjadi dasar utama dalam perumusan fatwa keagamaan (Putusan Tarjih). Pada saat yang sama, ‘Aisyiyah juga berhasil menunjukkan perubahan paradigma dan sikap ‘Aisyiyah secara signifikan bila dibandingkan ketika pembahasan Undang- undang Perkawinan tahun 1970-an dengan masa 2005–2019 kini. Ketiga, ijtihad yang dilakukan ‘Aisyiyah berkontribusi dalam  pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di wilayah keluarga atau rumah tangga. Karena keluarga sakinah menitikberatkan pada relasi setara, “tanggung jawab” pendidikan anak pada suami istri, tidak ada KDRT dan berprinsip monogami.
Artikel ini membuktikan, bila temuan Rof’ah, ‘Aisyiyah sebelum 1998 terkesan tidak punya sikap. Justru TMKS adalah sikap ‘Aisyiyah yang tegas, patut diapresiasi, dan didukung secara luas. Artikel ini juga sejalan dengan temuan Pieternella. ‘Aisyiyah berkontribusi melakukan perubahan doktrin agama. Melalui TMKS, bergerak menuju kemajuan.
Pada akhirnya, tantangan paling berat yang dihadapi ‘Aisyiyah adalah menyebarluaskan TMKS pada warga Muhammadiyah dan masyarakat luas tanpa menimbulkan resistensi dan sikap apatis. Serta memastikan TMKS— monogami/tidak poligini dan tidak KDRT—ini bisa dijalankan, paling tidak,
terutama oleh seluruh pimpinan ‘Aisyiyah, Muhammadiyah, Organisasi Otonom lainnya, seluruh Majelis-majelis, serta seluruh pimpinan di lingkungan amal usaha ‘Aisyiyah-Muhammadiyah. Dan warga Muhammadiyah secara luas. Termasuk memastikan apakah usulan Prof. Din dalam sambutan peluncuran buku Memecah Kebisuan memungkinkan untuk diimplementasikan. Serta memastikan amal usaha seperti rumah sakit dan pos bantuan hukum (Posbakum) yang dimiliki ‘Aisyiyah sejalan dengan TMKS. Artinya, hak- hak seksualitas dan hak-hak kesehatan reproduksi ibu bisa diperiksa secara berkala dan terstruktur pada amal usaha bidang kesehatan dan pada saat yang sama bila ada warga persyarikan yang mengalami KDRT ada Posbakum yang mendampingi.
Inilah kiranya catatan dan tantangan yang harus dijawab oleh ‘Aisyiyah dan pimpinan pasca-Muktamar ‘Aisyiyah 2020 nanti. Selamat bermuktamar. Semoga ‘Asiyiyah selalu terdepan dalam isu-isu perempuan berkemajuan di Indonesia dan dunia.
Daftar Pustaka
‘Aisyiyah, PP. dan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah , (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017).
Andaya, W. B. (2006). The Flaming Womb, Repositioning Women in Early Modern Southeast Asia, Honolulu: University of Hawai’i Press.
Burhani, A. N. Muhammadiyah in Encyclopaedia of Islam , THREE, Edited by Kate Fleet, Gudrun Kramer, Denis Matringe, John Nawas, Everett Rawson.
Doorn-Harder, v. P. (2006). Women Shaping Islam, Reading the Qur’an in Indonesia, Urbana and Chicago: University of Illinois Press.
Djohantini, S.N, dkk. (2009) Memecah Kebisuan; KDRT dan perlindungan Muhammadiyah-‘Aisyiyah bagi Perempuan Korban , (Jakarta: Komnas Perempuan).
S.N. (2017). Sambutan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, dalam Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah), cet ke-2.
Dzuhayatin, S. R. (2012). Memperjuangakan HAM melalui Organisasi Kerjasama Islam dalam Pendapat Pakar, Berita Komnas Perempuan, Jakarta: Komnas
Perempuan. Edisi 8, Januari.
(2015). Rezim Gender Muhammadiyah, Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi , Yogyakarta: Suka Press dan Pustaka Pelajar.
Fanani, A. F. (2018). Reimagining Muhammadiyah; Islam Berkemajuan dalam Pemikiran dan Gerakan, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
Lev, D. S. (1979). Peradilan Agama Islam di Indonesia, Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum, terjemahan: H. Zaini Ahmad Noeh,
(Jakarta: PT Intermasa), cet ke-2.
Muchtar, Y. (2016). Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru,
(Jakarta: Institut KAPAL Perempuan).
Muthmainnah, Y. (2018). ‘Menjemput Fatwa yang Berkeadilan bagi Perempuan,
Studi Kasus Sunat Perempuan’ dalam Syafiq Hasyim dan Fahmi Syahirul Alim, Moderatisme Fatwa, Diskursus, Teori, dan Praktik , Jakarta: ICIP.
Rof’ah, 2016), Posisi dan Jatidiri ‘Aisyiyah; Perubahan dan Perkembangan 1917-1998 , Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
Stuers, C. V-de. (2008). Sejarah perempuan Indonesia; Gerakan dan pencapaian,
terjemahan: Elvira Rosa, Paramita Ayuningtyas, dan Dewi Istiani,(Depok: Komunitas Bambu).
Suryakusuma, J. (2011). Ibuisme Negara, Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru,
Jakarta: Komunitas Bambu, cet-1.
Wieringa, S. E. (1999). Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, terjemahan: Hersri Setiawan, (Jakarta: Garba Budaya).

## Surat, Laporan, FGD, dan Pelatihan
Burhanuddin Muhtadi, Conservative Turn dan Kehidupan Keberagamaan Kita , Dipresentasikan pada acara FGD Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Internasional, Jakarta, 19 Agustus 2019.
Tri Hastuti Nur R (Sekretaris Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah), Aisyiyah dan Refleksi Capaian Pemenuhan Hak Asasi Perempuan di Indonesia , Dipresentasikan pada acara FGD Pemenuhan Hak-hak Perempuan di Tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional,  Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Internasional, Jakarta, 15 November 2018.
Laporan Wilayah pada Rakornas Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dengan MHH Wilayah, Jakarta, 23-25 Agustus 2019.

## Website
‘Aisyiyah.or.id, Profil Aisyiyah, 100 Tahun di Panggung Pergerakan Perempuan , lihat http://www.aisyiyah.or.id/id/page/profil-aisyiyah.html , diakses 26 Januari
2019.
Database Persyarikatan, Data Amal Usaha Muhammadiyah, www.muhammadiyah. or.id , link http://www.muhammadiyah.or.id/content-8-det-amal-usaha. html , diakses 15 November 2019.
Detik.com, https://news.detik.com/berita/d-4730509/lora-fadil-bawa-3-istri-saat- pelantikan-anggota-dpr-ini-kata-nasdem , diakses 1 Januari 2020.
-----, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4824505/dua-istri-wabup-blitar- dilantik-jadi-kades , diakses 1 Januari 2020.
Liputan6.com, https://www.liputan6.com/news/read/4135754/dua-istri-wakil- bupati-blitar-dilantik-jadi-kepala-desa , diakses 1 Januari 2020.
Mardiani, A. Para Perempuan dalam Perang Kemerdekaan, historia,id, https:// historia.id/politik/articles/para-perempuan-dalam-perang-kemerdekaan- 6kR4y , diakses 13 November 2019.
Mu’arif, Keistimewaan Siti Bariyah, Ketua ‘Aisyiyah Pertama , Alif.id, https://alif.
id/read/muarif/mengenal-siti-bariyah-ketua-aisyiyah-pertama-b209726p/, diakses 26 Januari 2019.
Muarifah, A. Pendidikan Seksual Hindarkan Perilaku Seksual Bebas , lihat http://www. aisyiyah.or.id/id/syiar/keluarga-sakinah/pendidikan-seksual-hindarkan- perilaku-seksual-bebas.html, diakses 26 Januari 2019.
Muthmainnah, Y. Membincangkan Perempuan, Aborsi, dan Agama , Suara Kita.org, 10 Oktober 2014, lihathttp://www.suarakita.org/2014/10/membincangkan- perempuan-aborsi-dan-agama/diakses 26 Oktober 2019.
Sindo news.com, Anggota DPRD Nahwani dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membawa tiga istrinya, lihat https://daerah.sindonews.com/ read/1444394/174/anggota-dewan-terpilih-ini-bawa-3-istrinya-saat- pelantikan-1569849791 , diakses 1 Januari 2020.
Tempo.co, Aisyiyah Persempit Peluang Poligamidi Muhammadiyah, https://nasional. tempo.co/read/1274189/aisyiyah-persempit-peluang-poligami-di- muhammadiyah , diakses 22 Desember 2019.
Youtube.com, Pernikahan Aisyiyah–Pandangan Aisyiyah , lihat https://www.youtube.
com/watch?v=C7ApMfoBqus , diakses 26 Januari 2019.
Yusuf, N. Tanwir ‘Aisyiyah: Melawan Fikih Maskulin, Menutup Pintu Poligami , www. ibtimesid, lihat https://ibtimes.id/tanwir-aisyiyah-melawan-fikih-maskulin- menutup-pintu-poligami/ , diakses 19 November 2019.