## KONSTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI ABU HASAN AL-MAWARDI

## Hoirul Amri
Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Palembang Email : hoirulamri@yahoo.com

## ABSTRAK
“Al-Mawardi  merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak  pemikir  Islam  periode awal  Islam  yang  berhasil  membangun  pondasi  ekonomi  Islam.  Konstribusi  pemikiran ekonomi al-Mawardi terutama lewat tiga karya monumentalnya  Kitab Adab ad-Dunya wa  ad-Din,  al-Hawi  dan  al-Ahkam  as-Sulthaniyyahmasih  dapat  dirasakan  sampai sekarang  terutama  pemikiran  tentang  negara  dan  aktivitas  ekonomi,  konsep  pinjaman publik, perpajakan, urgensi keuangan negara (baitul maal) dan konsep ekonomi.
Kata Kunci; al-Mawardi, Ekonomi, Islam, Baitul Maal

## DASAR PEMIKIRAN
Pemikiran  ekonomi  Islam  tidak  dapat  dipisahkan  dari  perkembangan  sejarah Islam. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan  yang  menyangkut  berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan  masalah Muamalah . Masalah Muamalah menjadi  perhatian  Rasulullah  SAW  karena  masalah  ekonomi merupakan  pilar  penyangga  keimanan  seseorang.  Selanjutnya,  kebijakan-kebijakan tersebut  diikuti  oleh  para khulafa’ur  Rasyidin dalam  memutuskan  masalah-masalah ekonomi dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.
Secara  umum  perkembangan  ekonomi  Islam  pasca  Rasulullah  SAW  dan Khulafa’ur  Rasyidin  di  bagi  menjadi  tiga  periode  yang  didasarkan  atas  masa  tokoh ekonomi tersebut hidup, yaitu; ekonomi Islam periode awal Islam sampai 1058 M (dari Zayd bin Ali sampai Ibn Sina), ekonomi Islam periode kedua dari 1058 sampai 1446 M (dari  Al-Ghazali  sampai  Ibn  Rusyd)  dan  Ekonomi  Islam  periode  ketiga  dari  1446 sampai 1931 M (dari Shah Waliullah al-Delhi sampai Muhammad Iqbal).
Tulisan berikut ini akan membahas tentang pemikiran al-Mawardhi sebagai salah satu pengerak lokomotiv pembaharuan  ekonomi Islam pada periode awal Islam. Selain sebagai  wisata  intelektual,  juga  ingin  mencoba  menyelami  kembali  pembaharuan- pembaharuan pemikiran yang dikeluarkannya, sehingga dapat dijadikan referensi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ekonomi Islam kontemporer.

## BIOGRAFI AL-MAWARDI
Memahami  pandangan  seorang  tokoh,  tidak  bisa  lepas  dari  dinamika  perjalan hidup sang tokoh itu sendiri, karena pikiran manusia tidak muncul dari ruang hampa. Ia

## 10│
Hoirul Amri KONSTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI ABU HASAN AL-MAWARDI
terkait  dengan  situasi  dan  kondisi  tertentu  yang  melingkupinya.  Bahkan  ada  suatu pemikiran  yang  tidak  dapat  dipahami  sama  sekali,  kecuali  menggunakan  konteks kemasuk-akalan ( plausibility context) di mana pemikiran itu muncul. Karena itu, tokoh seperti  Karl  Mannheim  lewat  teori  relasionalnya  sangat  menekankan  pentingnya hubungan  antara  pemikiran  dengan  konteks  sosialnya.  Teori  itu  mengatakan  bahwa setiap  pemikiran  selalu  berkaitan  dengan  keseluruhan  struktur  sosial  yang melingkupinya.  Maka  sangat  tepat  jika  dikatakan  bahwa  kebenaran  pemikiran sesungguhnya hanyalah kebenaran konstekstual, bukan kebenaran universal ( al-ibrah bi khusus  as-sabab  la  bi  umum  al-lafz). Untuk  itu, memahami  butir  pemikiran  seseorang tidak  lepas  dari  konteks  dan  struktur  kemasuk-akalan  ( plausibilitu  structure ),  yang dimiliki  oleh  orang  itu  (Sholeh,  2003:  3)  termasuk  memahami  sosok  pemikiran  Al- Mawardi
Al-Mawardi merupakan nama populernya, adapun nama lengkapnya adalah Abu al- Hasan  Ali  bin  Muhammad  Ibn  Habib  al-Basry  Al-Mawardi.  Ia  dilahirkan  di  Basrah pada  tahun  364  H  bertepatan  dengan  tahun  975  M,  dan  meninggal  dunia  di  Baghdad pada tahun 450 H bertepatan dengan tahun 1058 M dalam usia 86 tahun (al-Mawardi, 1995: 1).
Al-Mawardi lahir dalam satu keluarga Arab yang membuat dan memeperdagangkan  air  mawar  dan  karena  itu mendapat  nama julukan  “Al  Mawardi.” Dia  menerima  pendidikannya  pertama  di  Basrah  belajar ilmu  hukum  dari  Abul  Qasim Abdul Wahid as-Saimari seorang ahli hukum madzhab Syafi’i yang terkenal. Kemudian pindah ke Baghdad utk melanjutkan pelajaran hukum tata bahasa dan kesusastraan dari Abdullah  al-Bafi  dan  Syaikh  Abdul  Hamid  al-Isfraini.  Dalam  waktu  singkat  ia  telah menguasai dengan baik pelajaran-pelajaran Islam termasuk hadits dan fiqh seperti juga politik  etika  dan  sastra.  Dari  menjabat  qadhi  di  berbagai  tempat  kemudian  diangkat sebagai qadhi al-Quzat di Ustuwa sebuah distrik di Nishabur.
Al-Mawardi  tergolong  sebagai  penganut  madzhab  Syafi'i,  namun  dalam  bidang teologi ia juga mempunyai kecenderungan kepada pemikiran yang bersifat rasional. Hal tersebut  sangat  terlihat  dari  pertanyaan  Ibn  as-Salah  yang  menyatakan  bahwa  dalam beberapa  persoalan  tafsir  yang  dipertentangkan  antara  ahli  as-Sunnah  dan  Mu'tazilah, al-Mawardi ternyata lebih cenderung kepada Mu'tazilah.
Karier  al-Mawardi  selanjutnya  dicapai  pada  masa  Khalifah  al-Qaim  (103-1074). Pada  waktu  itu  ia  diserahi  tugas  sebagai  duta  diplomatik  untuk  melakukan  negosiasi dalam  menyelesaikan  berbagai  persoalan  dengan  para  tokoh  pemimpin  dari  kalangan Bani  Buwaihi  Seljuk  Iran  (Nata,  2001:  45).  Karya-karya  ilmiah  yang  bermutu  tinggi lahir  dari  al-Mawardi  seperti, Tafsir  al-Qur’an  al-Karim,  al-Amtsal  wa  al-Hikam,  al- Hawi  al-Kabir,  al-Iqna,  al-Adab  ad-Dunya  wa  ad-Din,  Siyasah  al-Maliki,  Nasihat  al- Muluk, al-Ahkam ash-Sulthaniyyah, An-Nukat wa al-‘Uyun, dan Siyasah al-Wizarat wa as-Siyasah al-Maliki (Karim, 2014: 301).

## KONSTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI AL-MAWARDI
Pemikiran  Ekonomi  Al-Mawardi  tersebar  pada  tiga  buah  karya  tulisnya,  yaitu Kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din, al-Hawi dan al-Ahkam as-Sulthaniyyah. Akan tetapi, para  ahli  ekonomi  Islam  sepakat  bahwa al-Ahkam  as-Sulthaniyyah merupakan  kitab yang  paling  komprehensif  dalam  merepresentasikan  pokok-pokok  pemikiran  ekonomi al-Mawardi (Karim, 2014: 302).
Buku  ini  ditulis  al-Mawardi  pada  paruh  pertama  abad  ke-5  Hijriah.  Akan  tetapi, kitab al-ahkam  as-sulthaniyyah ditulis  secara  sistematik  dan  runtut  dan  bagian  utama kitab ini membahas tentang masalah perpajakan, persoalan pengelolaan tanah, wilayah pemeblanjaan  publik  dan  masalah  keuangan  terkait  lainnya.  Satu  bab  dalam  kitab tersebut  membahas  masalah  pemerintahan  dan  prosedur  administrasi,  pengawasan pasar, sistem mata uang, pertanian dan sebagainya. Pada aspek administrasi keuangan, al-Mawardi  banyak  mengambil  pandangan-pandangan  Madzhab  Hanafi  dan  Maliki serta Syafi’i sebagai madzhab pegangannya (Azmi, 2005: 52).
Berikut ini beberapa pemikiran ekonomi al-Mawardi yang berkonstribusi terhadap perkembangan ekonomi Islam antara lain :
1. Negara dan Aktivitas Ekonomi
Al-Mawardi  menegaskan  bahwa  kepemimpinan  negara  ( imamah )  merupakan instrumen  untuk  meneruskan  misi  kenabian  guna  memelihara  agama  dan  mengatur dunia.  Pemeliharaan  agama  dan  pengaturan  dunia  merupakan  dua  jenis  aktivitas  yang berbeda, namum berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi  kenabian.  Oleh  karenanya,  pelembagaan Imamah (kepemimpinan  politik keagamaan), menurutnya adalah fardhu kifayah berdasarkan ijma’ ulama (Al-Mawardi, t.th: 5).
Dengan  demikian,  negara  memiliki  peran  aktif  demi  teralisasinya  tujuan  material dan  spiritual.  Ia  menjadi  kewajiban  moral  bagi  penguasa  dalam  membantu merealisasikan  kebaikan  bersama,  yaitu  memelihara  kepentingan  masyarakat  serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Tujuan  utama  negara  telah  ditetapkan  oleh  al-Qur’’an.  Ayat-ayat  suci  al-Qur’an menekankan  kemudahan  dan  penghapusan  kesulitan,  menciptakan  kemakmuran, menumbuhkan  rasa  cinta  dan  kasih  sayang,  dan  menjamin terhapusnya  moral  korupsi, kelaparan, dan tekanan mental (Azmi, 2005: 61).
Negara  wajib  mengatur  dan  membiayai  pembelanjaan  yang  dibutuhkan  oleh layanan publik karena setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu. Dengan demikian, layanan publik merupakan kewajiban sosial ( fardh kifayah) dan harus bersandar kepada kepentingan umum. Hal tersebut penting karena menjadi tugas negara. Di samping itu, tugas-tugas negara lainnya adalah sebagai berikut :
a. Melindungi agama
b. Menegakkan hukum dan stabilitas,
c. Memelihara batas negara Islam,
12│ Hoirul Amri KONSTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI ABU HASAN AL-MAWARDI
d. Menyediakan iklim ekonomi yang kondusif
e. Menyediakan administrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hukum Islam
f. Mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber yang tersedia serta menaikkannya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya, dan
g. Membelanjakan  dana-dana  Baitul  Maal  untuk  berbagai  tujuan  yang  telah  menjadi kewajibannya (Karim, 2014: 304).
Sedangkan  tugas  utama  seorang  penguasa  terhadap  rakyat  menurut  Al-Mawardi sebagaimana  dikutip  Sa’id  Hawwa  (2002:  99-100)  adalah  sebagai  berikut: Pertama, menjaga  agama  dan  mengikuti  apa  yang  telah  diijma’kan  ulama  terdahulu. Kedua, melaksanakan hukum-hukum di kalangan dua pihak yang bertikai dengan tujuan supaya perselisihan  di  antara  mereka  dapat  diselesaikan. Ketiga, Mengawal  negara  dan mencegah  perpecahan.  Ini  supaya  manusia  bebas  mencari  nafkah,  bekerja  dan melaksanakan kewajiban dengan aman. Tegasnya menjamin keamanan di dalam negeri. Keempat, melaksankan hukuman hudud supaya dapat menjaga dari pelanggaran hukum- hukum Allah, serta menjaga hak-hak hamba dari kemusnahan dan kebinasaan. Tegasnya melaksanakan  seluruh  sanksi  hukum  pidana. Kelima, mengawal  perbatasan  dengan persiapan cukup, supaya musuh tidak dapat menyerang kaum muslimin secara tiba-tiba. Menghalangi  mereka  dari  membunuh  orang-orang  Islam  atau  orang-orang  yang mengikat  perjanjian  ( mu’ahid) serta  menghalangi  merajalelanya  perkosaan  terhadap wanita. Keenam, melaksankan  jihad  menentang  musuh  sesudah  disampaikan  dakwah supaya mereka memeluk Islam atau menjadi ahli dzimmi.Ketujuh, memungut cukai al- Fai dan zakat menurut ketentuan syara’ baik secara nash maupun ijtihadi, tanpa merasa takut. Kedelapan, menentukan  pemberian-pemberian  dari baitul  mal secara  benar  dan memberikannya  kepada  yang  berhak  tepat  pada  waktunya. Kesembilan, mengangkat pegawai-pegawai  yang  cakap,  berdisiplin  dan  amanah  supaya  tugas-tugas  dapat diselesaikan  dengan  baik  dan  harta-harta  dapat  terjamin. Kesepuluh, hendaklah  Imam sendiri  secara  langsung  meneliti  semua  urusan  serta  mengaji  keadaan-keadaan.  Ini supaya politik umat dapat maju dan agama dapat terjaga.
Karena  tugas  dan  tanggung  jawab  negara  dan  penguasa  sangat  besar,  yakni merealisasikan  kesejahteraan  dan  pemenuhan  ekonomi  secara  merata  terhadap rakyatnya.  Maka,  negara  harus  memiliki  sumber-sumber  pendapatan  keuangan  yang dapat menyokong pelaksanaan tanggung jawab tersebut seperti zakat, ghanimah, kharaj, jizyah, dan ushr. Akan  tetapi,  jika  sumber-sumber  pendapatan  negara  tersebut  tidak mampu  memenuhi  kebutuhan  anggaran  negara  atau  terjadi  defisit  anggaran,  negara diperbolehlan  untuk  menetapkan  pajak  baru  atau  melakukan  pinjaman  kepada  publik (Karim, 2014: 305).
Dalam  konteks  ini  pula,  Al-Mawardi  menyatakan  bahwa  rakyat  wajib  taat  kepada kepala negara tersebut, selama ia menjalankan tugasnya dengan baik. Kewajiban taat ini tidak hanya kepada kepala negara yang adil, tetapi juga kepada mereka yang jahat. Hal
ECONOMICA SHARIA Volume 2 Nomor 1 Edisi Agustus 2016 │13
ini sejalan dengan surah al-Nisa’ [4]: 59 yang mewajibkan taat kepada Allah, Rasul-Nya dan ulil amr (para penguasa) di antara umat Islam, dan hadis Nabi SAW :
“Kelak akan ada pemimpin-pemimpin kamu sesudahku, baik yang adil maupun jahat.  Dengarkan  dan  taatilah  mereka  sesuai  dengan  kebenaran.  Jika  mereka baik,  maka  kebaikannya  untuk  kamu  dan  untuk  mereka.  Tetapi  bila  mereka jahat, maka akibat baiknya untuk kamu dan kejahatannya akan kembali kepada mereka.” (Al-Mawardi, t.th: 5).
Namun  demikian,  Al-Mawadi  tidak  menutup  kemungkinan  tidak  bolehnya  umat Islam  taat  kepada  kepala  negara  apabila pada  dirinya  terdapat  salah  satu  dari  tiga  hal, yaitu :
1. Menyimpang dari keadilan (berbuat fasik). Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan kepala negara memperturutkan  syahwat (nafsu) seperti melakukan perbuatan yang dilarang  agama  dan  munkar  serta  melakukan  hal-hal  yang  syubhat.  Perbuatan tersebut,  menjatuhkan  kredibilitas  kepala  negara  sebagai  pemimpin,  sehingga  ia tidak pantas memangku jabatannya lagi.
2. Kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya seperti hilangnya fungsi panca indera, cacatnya  anggota  badan,  dan  hilangnya  kemampuan  untuk  melakukan  perbuatan hukum.
3. Dikuasai oleh orang-orang dekatnya atau ditawan oleh musuh.  Dalam konteks ini, ada  dua  kemungkinan  akibat  bila  kepala  negara  dikuasai  oleh  orang-orang  dekat. Kalau orang-orang dekatnya menguasainya tetapi masih menjalankan kebaikan dan tidak  menyesengsarakan  rakyat,  maka  kepala  negara  tetap  dibiarkan  dalam jabatannya.  Tetapi  bila  tindakan  dan  perbuatan  orang-orang  dekatnya  sudah menyimpang  dari  agama  dan  keadilan,  maka  mereka  harus  ditindak.  Sedangkan ditawan  oleh  musuh,  maka  umat  Islam  harus  segera  mencari  penggantinya  untuk menjalankan  roda  pemerintahan  sehingga  tidak  terjadi  kevakuman  politik  (Al- Mawardi, t.th: 16-20).

## 2. Pinjaman Publik
Pinjaman  Publik  untuk  menutupi  defisit  dalam  anggaran  dibolehkan  dalam syari’ah karena Rasulullah SAW pernah melakukannya. Akan tetapi, perinciannya tidak pernah  diriwayatkan  dalam  literatur  hadis  atau  hukum.  Hal  inilah  yang  kemudian membuat  Al-Mawardi,  Al-Juwaini dan al-Ghazali membahas syarat-syarat dan kondisi dibolehkannya pinjaman publik tersebut.
Al-Mawardi  sepakat  dengan  pinjaman  publik.  Karena,  menurutnya  ada pembedaan  antara  pembiayaan  tugas-tugas  perintah  negara  dan  pembiayaan kepentingan  dan  kesejahteraan  umum  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pinjaman  publik untuk  pembiayaan  semacam  itu  atas  barang-barang  dan  layanan  yang  telah  dikontrak oleh  negara  menjadi  keharusan.  Selain  itu,  ada  kewajiban-kewajiban  negara  yang

## 14│
Hoirul Amri KONSTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI ABU HASAN AL-MAWARDI
disebabkan  oleh  prinsip  penggajian  tetap  seperti  gaji  tentara  dan  biaya  persenjataan. Kewajiban-kewajiban ini tetap harus dilakukan terlepas apakah dananya ada atau tidak. Jika terdapat dana yang tersebar di sana sini, negara dapat menempuh jalan ke pinjaman publik untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya (Azmi, 2005: 138).
Dari  sini  dapat  dipahami  bahwa  al-Mawardi  memperbolehkan  pinjaman  dengan syarat untuk memenuhi pembiayaan negara yang telah ditetapkan. Sejauh kesejahteraan dan  kemaslahatan  umum  (masyarakat)  tetap  menjadi  prioritas  utama  dalam pembelanjaan.

## 3. Perpajakan
Dalam masalah perpajakan, al-Mawardi mempunyai pandangan sendiri yang sedikit berbeda  dengan  trend  pendapat  pada  masa  klasik.  Menurutnya,  keadilan  baru  akan terwujud  terhadap  para  pembayar  pajak  jika  para  petugas  pemungut  pajak mempertimbangkan setidaknya empat faktor  dalam penilaian kharaj , antara lain:
a. Kesuburan  tanah.  Karena  kesuburan  tanah  sedikit  banyaknya  mempengaruhi jumlah produksi.
b. Jenis  tanaman.  Hal  ini  terjadi  karena  tanaman  ada  berbagai  jenis  dengan  variasi harga yang berbeda-beda.
c. Sistem  irigasi . Tanaman  yang  menggunakan  sistem  irigasi  manual  tidak  dapat dikenai  pajak  yang  sama  dengan  tanaman  yang  menggunakan  sistem  irigasi alamiah.
d. Jarak antara tanah yang menjadi obyek kharaj dengan pasar. Hal ini penting karena tinggi-rendahnya  harga  berbagai  jenis  barang  tergantung  pada  jarak  tanah  dari pasar. (Karim, 2014: 307).

## 4. Lembaga Keuangan Negara ( Baitul Maal)
Menurut  al-Mawardi,  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap  warganya, negara  membutuhkan  lembaga  keuangan  negara  ( Baitul  Maal) yang  didirikan  secara permanen. Agar pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasinya masing-masing. Jika dana pada pos tertentu  tidak  mencukupi  untuk  membiayai  kebutuhan  yang  direncanakannya, pemerintah dapat meminjam uang belanja tersebut dari pos yang lain. Untuk menjamin pendistribusian  harta  baitul  maal  berjalan  lancar  dan  tepat  sasaran,  negara  harus memberdayakan Dewan Hisbah semaksimal mungkin (Karim, 2014: 309-312).
Dewan Hisbah (Wilayah al-Hisbah) adalah suatu kekuasaan atau wewenang untuk menjalankan  amal  ma’ruf  ketika  yang  ma’ruf  itu  mulai  ditinggalkan  orang  dan mencegah  yang  mungkar  ketika  mulai  dikerjakan  orang. Wilayah  al-Hisbah disebut juga suatu kekuasaan peradilan, yang memiliki wewenang lebih luas dari dua peradilan lainnya,  yakni wilayah  al-qada’ (peradilan  biasa),  dan wilayah  al-mazalim (peradilan

## ECONOMICA SHARIA
Volume 2 Nomor 1 Edisi Agustus 2016 │15
khusus  kejahatan  penguasa  dan  keluarganya)  (Ichiar  Baru  Van  Hoeve,  Vol.  6,  1996: 1939).
Adapun wewenang wilayah al-Hisbah adalah berkaitan dengan pelanggaran esensi dan  pelaksanaan  ibadah  maupun  akidah.  Pelanggaran  esensi  dan  pelaksanaan  ibadah, seperti tidak melaksanakan shalat, puasa, zakat, dam haji, termasuk juga permasalahan muamalah, seperti penipuan dalam jual beli, misalnya mengurangi timbangan, penipuan kualitas  barang,  pelanggaran  susila,  perjudian,  sikap  sewenang-wenang  dalam mempergunakan  hak  tanpa  mempertimbangkan  kepentingan  orang  lain.  Sedangkan pelanggaran dalam persoalan akidah mencakup antara lain sikap mengagung-agungkan makhluk  Allah  melebihi  keagungan  Allah  SWT,  melakukan  perbuatan  syirik,  tahayul, khurafat, serta perbuatan-perbuatan lain yang mengarah kepada syirik (Ichtiar Baru Van Hoeve, Vol. 6, 1996: 1940).
Sedangkan  kelompok  yang  berhak  ( mustahik) atas  harta baitul  maal ada  dua. Pertama, ,  orang  yang  berhak  atas  harta baitulmaal karena  harta  tersebut  sebagai  alat pemelihara  dirinya.  Hak  dalam  bentuk  ini  akan  hilang  bila baitulmaal sedang kekosongan  dana.  Misalnya,  seseorang  yang  dikenai  diat  (denda)  karena  suatu pelanggaran hukum sedang ia atau keluarganya tidak mampu membayarnya.  Ia berhak mendapatkan  harta baitulmaal selama baitulmaal memiliki  dana. Kedua, orang  yang berhak  atas  harta baitulmaal karena  memang  itu  adalah  haknya.  Kelompok  kedua  ini terbagi  menjadi  dua. Pertama, orang  yang  berhak  terhadap  harta baitulmaal secara badal (penggantian),  seperti  hak  tentara  yang  berjuang  di  jalan  Allah  SWT,  untuk pembelian  senjata  dan  perlengkapan  negara  lainnya,  dan  sebagainya.  Dalam  hal  ini, kendati kas baitulmaal sedang kosong, hak itu tidak gugur. Hak itu akan dibayar ketika harta baitulmaal telah tersedia. Kedua, orang yang berhak atas harta baitulmaal karena suatu  kemaslahatan  umum.  Misalnya,  seseorang  yang  telah  membantu  memberi  utang berupa makanan untuk para pejuang muslim dalam suatu peperangan berhak menerima harta baitulmaal dan baitulmaal wajib  memberinya  harta  tersebut. Jika  kas baitulmaal sedang  kosong,  maka baitulmaal tidak  wajib  memberinya  (Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, Vol. 1, 1996: 189).

## 5. Konsep Keadilan
Keadilan  dalam  Islam  mengandung  suatu  konsep  yang  bernilai  tinggi.  Ia  tidak identik  dengan  keadilan  yang  diciptakan  manusia.  Keadilan  buatan  manusia  dengan doktrin  humanisme  telah  mengasingkan  nilai-nilai  transendental  dan  terlalu mengagungkan  manusia  sebagai  individu,  sehingga  manusia  menjadititik  sentral. Sebaliknya,  konsep  keadilan  dalam  Islam  menempatkan  manusia  pada  kedudukannya yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat.
Manusia  bukan  merupakan  titik  sentral,  melainkan  ia  adalah  hamba  Allah  yang nilainya  ditentukan  oleh  hubungannya  dengan  Allah  dan  dengan  sesama  manusia. Dalam  doktrin  Islam  hanya  Allah  SWT  yang  menempati  posisisentral.  Karena  itu,

## 16│
Hoirul Amri KONSTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI ABU HASAN AL-MAWARDI
keadilan  dalam  humanisme  Islam  selalu  bersifat  teosentrik,  artinya  bertumpu  dan berpusat  pada  Allah  Tuhan  Yang  Maha  Besar  dan  Maha  Kuasa.  Dengan  demikian, keadilan  dalam  Islam  memiliki  kelebihan  yang  tidak  dijumpai  dalam  konsep-konsep keadilan versi manusia (Azhary, 2007: 123-124).
Menurut  al-Mawardi  (1995:  100-119)  keadilan  terbagai  menjadi  tiga  macam, pertama,  keadilan  pada  orang  yang  secara  status  berada  di  bawahnya,  misalnya pemimpin  kepada  rakyat.  Kedua,  keadilan  kepada  orang  yang  secara  status  berada  di atasnya,  misalnya  rakyat  kepada  pemimpinya,  ketiga,  keadilan  kepada  orang  yang secara  status  setingkat.  Pentinnya  keadilan  ini,  karena  keadilan  merupakan  timbangan Allah yang diletakkan-Nya di tengah-tengah mahluk-Nya dan ditempatkan bagi penentu kebenaran.

## PENUTUP
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa al-Mawardi merupakan salah satu tokoh  penting  dalam  pemikiran  ekonomi  Islam.  Pemikirannya  tentang  negara  dan aktivitas  ekonomi,  konsep  pinjaman  publik,  perpajakan,  urgensi  lembaga  keuangan negara  ( baitul  maal ),  dan  konsep  keadilan  masih  sangat  relevan  dalam  konteks kekinian.  Selain  itu,  Al-Mawardi  juga  memberikan  pencerahan  kepada  kita  semua tentang  relasi  antara  rakyat  dan  penguasa,  hak  dan  kewajiban  yang  melekat  pada keduanya serta implikasi-implikasi logis dari ketidakpatuhan menjalankan kontrak dari relasi yang dibuat tersebut.
Al Mawardi, Abu Hasan, 1995, Adab al-Dunya wa ad-Din, Beirut: Dar al-Fikr.
___________________, t.th., Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Beirut: Dar al-Fikr.
Azhary,  Muhammad  Tahir,  2007, Negara  Hukum;  Suatu  Studi  Tentang  Prinsip- Prinsipnya  Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Kencana.
Azmi, Sabahuddin, 2005, Islamic Economics; Public Finance in Early Islamic Thought, Terj.  Widyawati, Menimbang  Ekonomi  Islam;  Keuangan  Publik,  Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal, Bandung: Nuansa.
Hawwa,  Sa’id,  2002, al-Islam, terj.  Fakhruddin  Nur  Syam  dan  Muhil  Dhofir, al- IslamJilid 2, Jakarta: al-I’tishom Cahaya Umat.
IchtiarBaru Van Hoeve, 1996, EnsiklopediHukum Islam Volume 1, Jakarta: IchtiarBaru Van Hoeve.
____________________,  1996, EnsiklopediHukum  Islam  Volume  6, Jakarta: IchtiarBaru Van Hoeve.
Karim,  AdiwarmanAzwar,  2014, SejarahPemikiranEkonomi  Islam, Jakarta:  Rajawali
Press.
Nata, Abuddin, 2001, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soleh, A. Khudori ( ed), 2003 Pemikiran Islam Kontemporer, Yogyakarta: Jendela.
18│ Hoirul Amri KONSTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI ABU HASAN AL-MAWARDI