## ARAH REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
Oleh
Mochamad Riyanto
Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Sejak  disahkan  pada  28  Desember  2002,  Undang-Undang  No  32  Tahun  2002 tentang Penyiaran mengalami dinamika cukup panjang hingga saat ini Undang-Undang Penyiaran  berada  dalam  positioning  proses  revisi  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  (DPR  Rl).  Proses  revisi  Undang-Undang  Penyiaran  telah  berjalan lebih dari dasawarsa. Selama masa itu Undang-Undang Penyiaran sudah beberapa kali masuk dalam daftar Undang-Undang yang menjadi prioritas DPR Rl untuk diselesaikan. Agenda  Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas)  DPR  Rl  yang  memasukan  UU Penyiaran  sebagai  salah  satu  UU  yang  akan  diselesaikan  Wakil  Rakyat  pada kenyataanya belum juga usai.
Proses  panjang  revisi  Undang-Undang  Penyiaran  dilatari  dengan  berbagai faktor-faktor  utama  maupun  kepentingan-kepentingan  di  baliknya  seperti  tarik  ulur keinginan  pemerintah,  industri  penyiaran,  publik  yang  terus  berinteraksi  dan berdinamika. Realitas perubahan teknologi komunikasi yang melanda berbagai negara di dunia  juga  mempengaruhi  proses  revisi  Undang-Undang  Penyiaran.  Secara komprehensif arah perubahan Undang-Undang Penyiaran harus pada satu sisi merespon kemajuan teknologi digital broadcast, kewenangan KPI, Kewenangan Pemerintah, dan Pengaturan  Isi  Siaran,  pada  sisi  yang  lain  harus  mempertimbangkan  sebagaimana dikatakan  oleh  Fajar  Sugiato  dalam  bukunya  Economic  Approach  to  Law,  bahwa  di dalam  hukum  dan  ekonomi  keinginan  pencapaian  tujuan  hukum  tidak  diarahkan mentah-mentah ke arah keadilan atau kepastian hukum, tetapi ke arah efisiensi. Artinya, suatu  pengaturan  hukum  (regulation  of  law)  adalah  “baik”  apabila  menghasilkan keadilan  yang  menjadi  standar  manusia,  misalnya  berhasil  mencapai  standar kesejahteraan  sosial  dengan  maksimum  (maximum  social  welfare).  Oleh  karenanya dalam perepektif hukum  ekonomi perubahan undan-undang penyiaran harus sebangun atau  searah  sebagaimana  tersebut  diatas,  dan    mampu  mendorong  pertumbuhan ekonomi melalu tumbuh kembanganya industri penyiaran dan/atau bisnis dalam lingkup penyiaran yang dilengkapi dengan instrumen hukum ekonomi

## ABSTRACT
Since  it  was  ratified  on  December  28,  2002,  Law  No.  32  of  2002  concerning Broadcasting has experienced quite a long dynamic until now the Broadcasting Law is in the positioning of a process of revision by the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR Rl). The process of revising the Broadcasting Law has been going on for more than a decade. During that period the Broadcasting Law was included in the list of Laws which were the priority of the DPR Rl to be resolved. The agenda of the DPR's National Legislation Program (Prolegnas), which included the Broadcasting Law as one of the Acts to be resolved by the People's Deputy, in fact was not over.
The long process of revision of the Broadcasting Law is based on various main factors  as  well  as  the  interests  behind  it,  such  as  the  tugging  of  the  wishes  of  the government,  the  broadcasting  industry,  the  public  that  continues  to  interact  and dynamically.  The  reality  of  changes  in  communication  technology  that  hit  various countries  in  the  world  also  affected  the  revision  process  of  the  Broadcasting  Law. Comprehensively the direction of changes to the Broadcasting Law must on the one hand respond  to  the  progress  of  digital  broadcast  technology,  the  authority  of  the  KPI, Government Authority, and Broadcast Content Arrangement, on the other side must be considered as said by Fajar Sugiato in his Economic Approach to Law, that in law and economics the desire to achieve legal goals are not directed in the direction of justice or legal certainty, but towards efficiency. That is, a legal regulation (regulation of law) is "good"  if  it  produces  justice  which  is  a  human  standard,  for  example,  to  achieve maximum  social  welfare  standards.  There  fore  in  the  economic  law  perepective  the broadcasting law changes must be as congruent or in line as mentioned above, and able to encourage  economic  growth  through  the  growth  of  the  broadcasting  industry  and  /  or business in the broadcasting scope equipped with economic legal instruments.

## A. Pendahuluan
Undang-Undang Nomor 32
Tahun  2002  tentang  Penyiaran  saat  ini sedang  mengalami  proses  revisi  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia (DPR Rl). Tahapan revisi UU Penyiaran sudah berjalan cukup panjang hingga  lebih  dari  10  tahun.  Sepanjang masa itu UU Penyiaran bahkan berkali-kali masuk dalam daftar Undang-Undang  yang  menjadi  prioritas DPR  Rl  untuk  diselesaikan  sehingga pembahasan UU Penyiaran masuk dalam
agenda  Program  Legislasi  Nasional (Prolegnas)  DPR  Rl  namun  sampai dengan  saat  ini  revisi  UU  Penyiaran belum selesai dan disahkan oleh DPR Rl. Dan Bahkan agenda prolegnas mengalami kemandegan sampai saat ini, dikarenakan  fenomena  tarik  menarik kepentingan  yang  melibatkan  industri penyiaran  atau  Lembaga  Penyiaran Televisi  khususnya,  Pemerintah,  dan Publik, hal tersebut nampak terlihat oleh penulis  pada  aktiftas  mengikuti  proses pembahasan, diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komisi 1 DPR RI,
KPI,  Depkominfo  maupun  kelompok masyarakat  yang  tergabung  dalam  Non Goverment  Organitation  (  NGO  ). Adapun isue-isue yang menonjol diketengahkan melalui konsep pemikiran,  masukan-masukan  dalam akademik paper adalah sistim digitalsasi penyiaran,  perlindungan  publik,  kajian ekonomi berkaitan dengan revenue iklan televisi  dan  persolan  monopoli  bisnis dalam  lingkup  penyiaran  yang  secara teoritik  maupun  empiric  bersinggungan dengan lingkup hukum ekonomi. Tentunya  dalam    perpektif  hukum ekonomi dan aspek sosial dapat menjadikan  pertimbangan  sebagaimana yang  disampaikan  oleh  Fajar  Sugiato dalam  bukunya  Economic  Approach  to Law,  bahwa  di  dalam  hukum  dan ekonomi  keinginan  pencapaian  tujuan hukum  tidak  diarahkan  mentah-mentah ke  arah  keadilan  atau  kepastian  hukum, tetapi  ke  arah  efisiensi.  Artinya,  suatu pengaturan  hukum  (regulation  of  law) adalah  “baik”  apabila  menghasilkan keadilan  yang  menjadi  standar  manusia, misalnya  berhasil  mencapai  standar kesejahteraan  sosial  dengan  maksimum (maximum social welfare). Oleh karenanya  dalam  perepektif  hukum ekonomi perubahan undang-undang penyiaran  harus  sebangun  dan    searah
sebagaimana  tersebut  diatas,  serta  suatu bentuk  pengaturan  yang  memberikan ruang terdorongnya pertumbuhan ekonomi  melalu  tumbuh  kembanganya industri penyiaran dan/atau bisnis dalam lingkup  penyiaran  yang  dilengkapi dengan instrumen hukum ekonomi B. Permasalahan
Panjangnya  masa  pembahasan revisi UU Penyiaran tentunya menimbulkan berbagai pandangan-pandangan yang masih
menjanggal  dalam  pikiran.  Mengapa revisi  Undang-Undang  Penyiaran  tidak kunjung selesai dan apa faktor penyebabnya.  Pertanyaan  yang  lebih subtantif penting untuk diajukan, kemana arah  revisi  Undang-Undang  Penyiaran.
Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut ini penulis mencoba menguraikan  berdasarkan  argumentasi logik, analisa ilmiah khususnya berdasarkan cara pandang hukum ekonomi.

## C. Pembahasan
Sebelum  membahas  lebih  jauh tentang subtansi  revlsi Undang-Undang Penyiaran, penulis akan  menyampaikan terlebih dahulu tentang hal-hal mendasar dari  UU  Penyiaran.  Menurut  penulis, bahwa secara filosofis-historis
Undang-Undang Penyiaran lahir dengan tiga alasan yang kuat. Pertama, tuntutan demokratisasi penyiaran dan/atau dijaminnya kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran  di  Indonesia. Kedua, sebagai suatu  jawaban  atas  dinamika  histori yang spesifik yaitu menempatkan sistem penyiaran sebelumnya pada konfigurasi khas  pelayan  kekuasaan  represif  yang tunduk  pada  keinginan  penguasa  atau pemerintah (intrumentalisme  represif) yang  muaranya  menjadi  intrumen  atau corong  pemerintah. Ketiga, adalah bentuk  respon  terhadap  liberalisasi ekonomi  yang  telah  merubah  struktur pasar  dan  pertumbuhan  pesat  industri media penyiaran di Indonesia.
Inilah  tiga  alasan  yang  kuat  atas lahirnya Undang-Undang Penyiaran.Jika dilihat  dari  perspektif  hukum,  muatan materi  hukum  atau  kaedah-kaedah hukum di dalam Undang-Undang Penyiaran  seharusnya  menggambarkan kerangka  akuntabilitas  media.  Dalam
artian Undang-Undang Penyiaran apabila dipetakan memiliki
dimensi-dimensi yang berbeda. Pertama, tipe model of rules. Model ini berdimensi rule centered, yaitu orientasi pengaturan sistem  penyiaran  dengan  memusatkan
pada ketaatan peraturan perundang-undangan dan prosedur  yang benar.  Yuridiksi  dan  kewenangan  yang tegas  juga  masuk  dalam  model  ini Kedua, tipe  legal  realism. Dalam bentuknya model ini merupakan pengaturan  sistem  penyiaran yang berdimensi moralitas
public responsibility,  economic  value serta sovereignty of the country
Ini  artinya  bahwa  UU  Penyiaran sebenarnya  membentuk  pola  pikir  atau nalar hukum yang mencakup pengetahuan  dalam  konteks  sosial  dan professional responsibility yang bersentuhan  dengan  teknologi  yang melibatkan penerapan pengetahuan (technology  involves  the  aplication  of knowledge) melalui  kreatifitas  program siaran, daya pancar siarannya disamping itu,  secara  substansi  kita  pahami  dan sepakati,  bahwa  uu  penyiaran  adalah  uu yang  mengetengahkan  prinsip  diversitas kepemilikan yang diikuti dengan diversitas isi (content) siaran, menggolongkan jasa penyiaran radio dan televisi  dengan  kategori  penyelenggara penyiaran  publik,  swasta,  komunitas, berlangganan dan medelegasikan kewenangan  negara  dalam  perannya sebagai regulator kepada lembaga independen yang disebut Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI).
Namun  dalam  perjalanan  kurun
waktu 15 tahun, Undang-Undang Penyiaran mengalami dinamika yang luar biasa  dalam  pelaksanaanya,  dan  boleh dibilang  rnengalami  kemandegan  cukup lama,  sehingga  tidak  dapat  berjalan efektif serta tidak memberikan kepastian hukum.  Hal  tersebut  terjadi  sebagai akibat  dari  interpretasi  restriktif  dalam ruang  lingkup  kaedah  kewenangan  yang pada akhirnya sampai masuk pada ranah konflik  kewenangan  antar  lembaga negara, dengan kesimpulan bahwa penyelesainnya harus melalui Mahkamah Konstitusi.  Pasca  keputusan  Mahkamah Konstitusi  tanggal  28  juli  2008  telah membawa implikasi mencairnya ketegangankewenangan  dan  hubungan kelembagaan  antara  pemerintah  dalam hal  ini  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  (Kemkominfo)  dengan  KPI. Dengan  demikian  menguatkan  cara pandang  KPI  yang  harus  menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta  tidak  boleh  mengabaikan  sifat penting  berjalannya  Undang-Undang Penyiaran, sehingga publik dan Lembaga Penyiaran  (LP)  tidak  merasa  dirugikan. Episode  konflik  kewenangan  lembaga antara  KPI  dan  Kemkominfo  berakhir atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi
dan  melahirkan  Peraturan  Pemerintah (PP nomor 11, 12, 13, 49, 50, 51 dan PP nomor  52  tahun  2005).    Sebagaimana ditegaskan dalam pandangan dan putusan MK  yang  menyatakan  bahwa  Pasal  44 ayat  (1)  untuk  bagian  anak  kalimat “....atau terjadi sanggahan”. Pasal 62 ayat (1)  dan  (2)  untuk  anak  kalimat  “  ...  KPI Bersama ....”, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2002    Nomor  139. Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  4252)  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat, dan memberikan ruang penguatan terhadap  Peraturan  Pemerintah  yang pelaksnannya  diformulasikan  kedalam Peraturan  Menteri  untuk  memelihara upaya pencarian legitimasi yang mendatam (legitimacy  in  depth) dengan mengkonstruksikan  kewenangan  atau monopoli (eisenrichting) pemerintah dalam  pengaturan  sistem  penyiaran  di Indonesia  yang  meliputi  aspek  teknis, aspek  administrasi  (pemberian  ijin), pemberian sanksi sampai pada pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.  Sementara  itu  KPI  hanya diberikan kewenangan utama melakukan pengawasan isi siaran, pembuatan
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan menjatuhkan sanksi
administrasi pelanggaran  isi  siaran  serta  tugas  dan fungsi KPI dalam proses perijinan hanya bersifat  sekunder.  Tentu  secara  ideal dalam kepentingan atau filosofis perlindungan  publik,  KPI  diberikan kewenangan  mengatur  hal-hal  tentang penyiaran didalamnya terdapat kewenangan melakukan evaluasi
perijinan  melalui  rekomendasi  report  isi siaran  lembaga  penyiaran  khususnya televisi ijin sekaligus diberikan kewenangan  rekomendasi  pencabutan ijin  Lembaga  Penyiaran  dari  hasil pencermatan  atau  fungsi  pengawasan konten,  dengan  suatu  pemahaman  atau pandangan  secara  mendalam  adanya hubungan sebab  akibat    adanya jaminan kewenangan  pemberian  dan  pencabutan ijin lembaga penyiaran terhadap kualitas tayangan televisi sehat    yang melindungi kepentingan  publik  dari  dampak  negatif tayangan televisi.

## 1. Arah Perubahan UU Penyiaran
Berbicara tentang arah Undang-Undang  Penyiaran  sebenarnya yang  sangat  tepat  untuk  melakukan pengujian, penilaian dan
menginisiasikan perubahan atas
Undang-Undang  Penyiaran  bersumber dari  tuntutan (demand) dan  sekaligus dukungan (support) dari  pemangku kepentingan (stakeholder) yaitu kekuatan  sosial  dalam  masyarakat  dan kekuatan politik (DPR). Dengan demikian  agenda  perubahan  terhadap Undang-Undang
Penyiaran harus disikapi secara rasional karena berdiri di atas  tiga pilar  stakeholder yaitu: pemerintah,  industri  penyiaran  dan masyarakat.
Secara  substantif  terdapat  beberapa hal yang menjadi concern industri masuk dalam agenda perubahan atau penyempurnaan Undang-Undang
Penyiaran, yaitu:
1) Dinamika  perkembangan  teknologi komunikasi dan mobilitas masyarakat yangbegitu  cepat,  tentunya  muatan pengaturan dan/atau materi
hukumnya  sudah  tidaksesuai  lagi dengan perkembangan dimaksud;
2) Mendorong  penguatan  infrastruktur dan fungsi kelembagaan KPI menjadi penting,mengingat  dalam  konteks demokratisasi, KPI sebagai representasi publik
diharapmempunyai peran yang cukup sebagaimana yang menjadi semangat dan jiwaUndang-Undang Penyiaran.
3) Secara  organik  atau  kelembagaan,
KPI Pusat dengan KPI Daerah berada dalam  susunan      satu      struktur yang      dibiayai  ABPN,  sehingga tidak  tumpang      tindih  kewenangan dan kebijakan.
Di  samping  itu  adanya  perubahan terhadap Undang-Undang Penyiaran
diharapkan mampu memberikan
kepastian  arah (directionality) sistem penyiaran serta tidak melemahkan eksistensi  maupun  peran  KPI.  Justru sebaliknya  perubahan  Undang-Undang Penyiaran harusnya lebih lugas menformulasikan  posisi  KPI  sebagai lembaga  yang  berkarakter  : pertama, moralitas      kelembagaannya      diukur dari      integritasnya      terhadap pelaksanaan, penegakan terhadap Undang-Undanga Penyiaran, kedua, berperan untuk
pencapaian
persetujuan    kompetensi    kognitif bagilembaga  penyiaran  dalam  kerangka memelihara  kualitas  dirinya  sendiri sebagaipenyetenggara penyiaran (self-preserving consent) , ketiga,
mengedepankan  pada  upaya  mendorong pemahaman lembaga penyiaran hubungannya dengan kepentingan public, keempat, fokus    pada    penerapan
perspektif perkembangan (development) melalui kajian,
penelitian, pem'ngkatan sdm
penyiaran    yang  bekerjasamadengan civil society
Untuk mencapai tersebut di atas sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembahasan RUU Penyiaran :
1. Secara filosofis
1.1. Industri  penyiaran  adalah industri  sosial  budaya  dan berdimensi economic value;
1.2. Konsentrasi pada konten
(muatan) dan produksi muatan;
1.3. Tujuan sistem penyiaran
nasional secara      kontekstual mempunyai orientasi menjaga kedaulatan NKRI,  menjaga      moralitas bangsa,      sebagai      media edukasi dan mendorong kreativitas dan pengetengahan kearifan lokal. 1.4. Sebagai wujud rekayasa hukum yang mendesain sebuah sistem penyiaran baru digital,  konvergensi,  model bisnis penyiaran (multi platform), mengkonstruksi aspek sosial budaya bermedia dalam frame sebuah bangsa.
2. Dan  sisi  regulator  dan  penegakan hukum
2.1. Mengenai  kedudukan  KPI dan  KPID  (hirarkhi);  dan kedudukan Pemerintah sebagai partnership KPI yang mempunyai kewenangan secara khusus terhadap pengaturan penggunaan frekuensi radio yang digunakan  untuk  distribusi siaran oleh Lembaga Penyiarah
2.2. Tugas dan kewenangan; urusan  infrastruktur  domain pemerintah dan urusan
konten domain KPI
3.    .Dalam    menghadapi era penyiaran digital dan migrasi Pengaturan dunia penyiaran yang konvergensif menjadi sangat diperlukan Terdapat  dua  pendekatan  perubahan Undang-Undang Penyiaran, yaitu pertama, pendekatan integrasi (Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Telekomum'kasi, Undang-Undang Konvergensi). Kedua, hanya  menyempurnakan,  merubah  atau merevisi pasal-pasal yang saling beririsan (interface), Konvergensi  media  dan teknologi  akan  semakin  memperumit pelaksanaan standar dan regulasi, khususnya kepada media-media
berteknologi  mutakhir,  sehingga  bisa membuat  Undang-Undang  yang  ada menjadi  kuno  dan  tidak  cocok  lagi. Contoh  yang  terjadi  di  Amerika  antara lain:  Disney  membuat  program-program siaran TV-nya (ABC) juga bisa ditonton di  Internet;  NBC  bekerjasama  dengan YouTube.com menyediakan program-program  TV  bisa  ditonton  di Internet.  Sementara  itu,  para  operator berbasis  Web  menawarkan  ratusan layanan video.Google dan Apple merniliki  toko  video  online,  sedangkan ribuan situs lainnya menyediakan program-program  TV  atau  klip  video amatir.  Hal  lain  yang  cukup  inspiratif adalah para pemilik Microsoft Xbox 360 gom/ng platform kini  dapatmengunduh film-film pop dan menyiarkan program-program  TV  melalui  layanan
"XboxLive". ; Logika Kelangkaan Spektrum Frekuensi Dan Regulasi Penjelasan  yang  tertulis  dalarh Pertimbangan (point b., Undang-undang Rl Nomor 32
menyatakan 'bahwa  spektrum  frekuensi radio  merupakan  sumber  daya  alam yang terbatas dan merupakan kekayaan nasional  yang  harus  dijaga  dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya
kemakmuran  rakyat  sesuai  dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.'
Perkembangan
teknologi penyiaran  yang terjadi saat ini mungkin bisa  membuat  pertimbangan  tersebut tidak  lagi  masuk  akal.  Di  Amerika, logika  kelangkaan  spektrum  penyiaran seperti  tersebut  di  atas  dianggap  tidak masuk  akal  atau  sangat  lemah  jika dipakai  sebagai  landasar  berpikir  dalam mengatur  pemberian  lisensi  ke  lembaga penyiaran. Semua sumber daya alam itu pada  dasarnya  terbatas  jumlahnya. Minyak, batu bara, timah, dan kekayaan tambang lainnya juga sebenarnya terbatas.  Dengan  kata  lain,  pengaturan atau  regulasi  yang  didasarkan  pada kelangkaan  tersebut  ternyata  malah memperburuk  kelangkaan  itu  sendiri. Kini kita bisa saksikan bahwa kemampuan  daya  beli  pasar  dan  hak milik (property rights) justru meningkatkan  inovasi-inovasi  dalam penggunaan  jumlah  spektrum  frekuensi .Para  teknisi  dan  insinyur  di  bidang telekomunikasi terus berusaha menemukan cara-cara baru untuk memanfaatikan keterbatasan atau meningkatkan  kapasitas  spektrum  yang ada  sehingga  spektrum-spektrum  yang sebelumnya  tidak  bisa  dipakai  kini menjadi  komoditas  bisnis  yang  sangat
menggiurkan.
Di  satu  sisi,  kita  harus  secara jujur mengakui bahwa regulasi penyiaran selalu berdiri di atas landasan Undang-Undang  yang  tidak  kuat,  selalu goyah  dan  berubah  seiring  dengan perkembangan teknologi.  Kini,  landasan konstitusional  tersebut  banyak  yang runtuh  di  sejumlah  negara,  khususnya negara-negara  maju  dan  demokratis, karena  maju  pesatnya  perkembangan bidang hukum dan teknologi. Menggunakan  regulasi  lama  untuk mengatur media-media dengan teknologi baru  tentu  akan  menjadi  masalah  besar. Di samping itu membiarkan lembaga-lembaga penyiaran merana
karena  sering  harus  membayar  denda pelanggaran kode etik atau Undang-Undang  dapat  dijadikan  sebuah pertimbangan pengkajian. Namun demikian,  di  sisi  lain,  kelangkaan spektrum  malah  menjadi  berkah.  Kasus di Amerika bisa menjadi contoh menarik. Justru  karena  kelangkaan  spektrum  ini, jumlah  stasiun  TV  di  Amerika  menjadi dua  kali  lipat,  sementara  jumlah  koran harian  terus  menurun.  Kini  justru  koran harian  yang  semakin  sedikit  dibanding jumlah stasiun TV.O
Jumlah stasiun radio di Amerika juga meningkat dua kali lipat sejak tahun
1970. Sementara itu, teknologi dan gerai (outlet)  media  lainnya  juga  berkembang pesat,  misalnya:  TV  satelit,  TV  kabel, radio  satelit,  Internet  TV,  blog,  dan  lain sebagainya.  Jadi,  dengan  kemajuan teknologi  yang  luar  biasa,  warga Amerika  kini  memiliki  jumlah  akses informasi,  hiburan,  dan  berita  yang  luar biasa  banyak.Dimana-mana  ada  media penyiaran, nadir dan melayani kebutuhan hidup  masyarakat."Aksesinformasi  itu sekarang ada dimana-mana, seperti udara yang kita hirup," kata Stephen T. Gray 1
Kembali  soal  Undang-Undang Penyiaran.Adanya pembagian kewenangan  dalam  ULJ  Penyiaran rnendorong  pertumbuhan  industri  atau sektor  ekonomi  melalui  iklan.Dalam perspektif  ekonomi, industri  yang sehat itu adalah industri yang dari sisi revenue, belanja iklan yang makin
produktif.Dalam konteks itulah hubungan regulasi dengan sektor ekonomi merniliki korelasi  yang sangat kuat apalagi dalam bidang penyiaran.Di titik inilah penting untuk menyampaikan tentang hukum ekonomi dalam relasinya dengan industri penyiaran.
Pertama penulis akan
memaparkan definisi penyiaran. Definisi
1 http://www.csmonitor.com/2005/0509/p 09s01-coop.htmU
penyiaran berdasarkan peraturan perundang-undangan  tersebut  sangat penting untuk mendudukan peran hukum sebagai  rambu-rambu  dalam  mencapai tujuan dan keadilan.Peran hukum dalam persoalan  keadilan  adalah  mewujudkan ide  keadilan  kedalam  bentuk  kongkret agar  dapat  memberikan  manfaat  bagi hubungan antar manusia.Oleh karena itu Lili Rasyidi dalam bukunya, menyatakan "Karena  sesungguhnya  keadilan  hanya terdapat  diantara  orang-orang  yang hunungan-hubungan  materialnya  diatur oleh hukum, dan hukum teruwujud bagi orang-orang  di  mana  di  antara  mereka terdapat ketidakadilan, karena ketidakadilan  menurut  hukum  ialah perbedaan apa yang adil dan tidak adil 2 . Hukum  adalah  sebuah  pranata sosial  yang  terlahir  dari  kehendak manusia itu sendiri untuk menjaga harkat dan martabat Manusia dan Kemanusiaan sebagaimana  disampaikan  oleh  Sri Redjeki  Hartono;  keberadaan  hukum didalamnya  adalah  sebagai  peraturan
2 Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Fitsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 115
2
(http://www.csmonitor.com/2005/0509/p09s
01-coop.htmU.
yang  bersifat  umum  dimana  seseorang atau  kelompok  secara  keseturuhan ditentukan  batas  -  batas  hak  dan kewajibannya. Mengacu kepada hak dan kewajiban,  maka  aturan  yang  paling tepat  adalah  apa  yang  dinamakan hukum 3 .
Mengetengahkan hukum ekonomi menjadi relevan, dikarenakan hubungannya dengan  fakta bahwa aspek penyiaran  dan  regulasi  dalam  konteks sistem terkait dengan bekerjanya hukum ekonomi.  Fajar  Sugianto  di  dalam bukunya  mengulas,  bahwa  Hukum  dan Ekonomi dikatakan banyak pakar dimulai dari  ajaran  Bentham,  yang  menawarkan jalan  tengah  anatara  kepastian  dan keadilan  dengan  mengemukakan  ini ajaran  kemanfaatan.,  yang  kemudian dikenal dengan istilah ut;//far/an.
Tulisan-tulisan Benthan mengupas secara
sistematis  dalam  meneliti  bagaimana manusia akan berprilaku dalam menghadapi hukum, sekaligus mengevaluasi efeknya secara kolektif dan
hubungan sebab-akibatnya dalam konteks  kesejahteraan  sosial (social welfare). Hukum dalam hal ini
dikategorikan
sebagai
pendorong/perangsang (incentive), bukan
3 Sri Redjeki Hartono, Materi Kuliah Hukum Ekonomi, PDIH UNTAG Semarang, 2017
semata  mata  sebagai  perintah,  larangan, dan  sebagainya  itu  sebagaimana  pada umumnya  diajarkan  oleh  ilmu  hukum. Seiring dengan pertumbuhan disiplin ini, teori-teori  hukum  telah  mengasimilasi konsep
konsep ekonomi, seperti incentive effect, opportunity costs, risk oversion, transaction  costs,  free-riding,  regulatory capture,  credible  commitment,  dan  lain sebagainya 4
Sinergitas ilmu  hukum  dan llmu ekonomi  menjadi  fenomena  keilmuan, yang  mendasarkan  pada  pembenaran ilmiah sebagaimana
Aristotels
sampaikan  sebagai  sebuah  penjelasan terhadap
elemen-elemen yang bersinergitas  dikatakan  sebagai  sesuatu yang berhubungan, memiliki keterkaitan dan  saling  terikat.  Elemen-elemen tersebut ialah:
1. As  the  double  stands  to  the  half  and the  thereefold  to  the  third;  more generally,
in thewaythat anything that is many times something stands to that thing divided  manytimesand  which  what
4 Fajar Sugianto, Economic Approach to Law, Sen Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum, Serf II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 3-4 .
has  an  excess  stands  to  that  over which it has excess.
2. As  what  heats  stands  to  what  is heated, what cuts to what is cut and, more
generally,what  produces  to  what  is acted on.
3. As  what  is  measurable  stands  to  the measure,  what  is  knowable  to knowledge  andwhat  is  perceptible to perception.
Interaksi  keilmuan  semacam  ini dikatakan Aristoteles sebagai sifat utama keilmuan.Sangat penting untuk mengungkapkan  semuanya  itu  sebagai satu  kesatuan  yang  utuh  dalam  berpikir filosofis.Paparan  tentang  kedua  konesul ilmu sebelumnya memberikan kejelasan bahwa keberadaan ilmu hukum dan ilmu ekonomi  keduanya  secara  keilmuan berkaitan dengan perilaku manusia.Secara luas, ilmu hukum mengatur  tentang  perilaku  manusia, sementara  ilmu  ekonomi  memperlajari perilaku  manusia  dalam  memenuhi kebutuhannya, sehingga keduanya memiliki  korelasi  yang  erat,  saling mengisi  (interdependensi)  satu  dengan lainnya,  saling  membutuhkan  dan  tidak berdiri-sendiri 5 .
Liliana Tedjosaputro dalam
5 Ibid, hal. 17
materi kuliahnya, menyampaikan 6 bahwa  hukum  diartikan  sebagai  Pranata Yang  Mengatur (regulation  institution)
dan Pranata Yang Membangun (development institution). Hukum ekonomi  merupakan  peraturan  tertulis yang  dibuat  oleh  pemerintah  dengan maksud  mengatur,  mengawasi  dan melindungi  seluruh  kegiatan  bisnis meliputi  kegiatan  industri,  perdagangan dan pelaksanaan jasa, serta semua semua hal  yang  berhubungan  dengan  kegiatan keuangan  dan  kegiatan  bisnis  lainnya. Adapun Sistem Hukum Ekonomi Nasional  nedasarkan  pada  UUD  1945, yang  menjadi  dasar  acuan  dari  segala acuan kegiatan perekonomian di Negara, dimana  pasal  33  ayat  (1)  menyebutkan bahwa perekonomian disusun berdasarkan sebagai usaha bersama yang berdasar atas usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi  yang  penting  bagi  negara  dan menguasai  hajat  hidup  orang  banyak dikuasai negara;
sedangkan    pasal    3    (3)    menyatakan bahwa  bumi,    air  dan  kekayaan    alam yang terkandung didalamnya
6 Liliana Tejdosaputro,    Materi    Kuliah Kebijakan    Hukum    Ekonomi, Program Doktor    Ilmu    Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2017.
dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk kernakmuran rakyat,
Hal  terebut  dapat  dimaknai, secara  teoritik  terjadi  hubungan  hukum dan ekonomi, ditunjukan dengan bahwa hak  ekonomi  masyarakat  dalam  suatu Negara Indonesia dijamin dan dilindungi  oleh  hukum  yaitu  Hukum Dasar  atau  konstitusi  UUD  1945;
Konstitusi didefinisikan bahwa "Konstitusi  adalah  hukum  dasar  yang dijadikan pegangan
dalam penyelenggaraan  negara  yang  dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut  Undang-Undang  dasar  (UUD) dan dapat pula hukum dasar  yang tidak tertulis" 7 .
Pada  dasarnya  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2002  Tentang Penyiaran  merupakan  bagian  sistem hukum  yang  tertulis  yang  mengatur hubungan  hukum  antara  para  aggota masyarakat yang bersifat privat maupun anggota masyarakat dengan negara yang bersifat  publik.  Hal  tersebut  sejalan sebagaimana  dikatakan  oleh  Sunaryati Hartono,  bahwa  di  Indonesia  hukum dikatakan  merupakan. 8 "....rangkaian
7 6 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi EtKonstitusionalisme Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 29
8 Sunaryati Hartono, Hukum
kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis ....,  yang  menentukan  atau  mengatur hubungan-hubungan hukurn antara para anggota masyarakat"
Dalam perumusan tersebut, penekanannya  diletakan  pada  hukum sebagai rangkaian kaidah, peraturan dan tata aturan yang menyangkut proses dan prosdure.  Pasal  5  Undang-Undang Penyiaran  sebagaimana  disebutkan  di atas, dapat dimaknai secara menyeluruh (komprehensif)  bahwa muatan  materi hukumnya  berkaitan  dengan  hukum ekonomi  karena  menyentuhpengaturan kegiatan  ekonomi,  yang  diantaranya mempunyai orientasi untuk mengaturbisnis  atau  indutstri  penyiaran dengan  penekanan  pada  pencegahan monopoli  kepemilikan  dan  mendukung persaingan yang sehat dibidang penyiaran  baik  pada  lingkup  bisnis penyiaran maupun program siaran.
Sri  Redjeki  Hartono 9 memberi batasan hukum ekonomi adalah rangkaian  perangkat  peraturan  yang mengatur kegiatan ekonomi yang
Ekonomi  Pembangunan  Indonesia, BPHN  Dep.  Kehakiman  TI,  Bina Cipta,Bandung 1988, hal 53.
9 Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Banyumedia, Malang, 2007, hal 9-10
dilakukan  oleh  para  pelaku  ekonomi. Dari  definisi  ini  ada  dua  unsur  yang sating berkaitan yaitu pertama :perangkat  peraturan  adalah  serangkaian
(dan  Undan$-undang  sampai dengan peraturan  pelaksananya) yang  secara substansi mengatur seluruh atau sebagian kegiatan  ekonomi  pada  umumnya, kedua: kegiatan  ekonomi  yang  paling utama  adalah  kegiata  produksi  dan distribusi.  Kegiatan  ini  pada  dasarnya berada  dalam  dua  ranah  bidang  hukum yakni  tanah  hukum  privat  dan  ranah hukum publik.
Keterkaitan dengan hukum ekonomi, nampak jelas dalam kedudukannya lembaga penyiaran swasta  sebagaimana  diatur  di  dalam peraturan  pelaksana  yaitu  Peraturan Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan: Lembaga Penyiaran  adalah  lembaga  penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio  atau  televisi.  Menurut  UU Penyiaran  Lembaga  penyiaran  adalah penyelenggara  penyiaran,  baik  lembaga penyiaran  publik,  lembaga  penyiaran swasta,  lembaga  penyiaran  komunitas
maupun lembaga penyiaran
berlangganan yang dalam melaksanakan tugas,  fungsi^  dan  tanggung  jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang  Penyiaran  pasal  46  mengatur Siaran  Iklan  baik  Niaga  maupun  Iklan Layanan  Masyarakat,  Materi  Siaran Iklan, dan batasan waktu siar khususnya bagi Lembaga Penyiaran Swasta ataupun bagi Lembaga Penyiaran Publik. Adapun Batasan  Iklan  Niaga  Bagia  Lembag Penyiaran  Swasta  paling  banyak  20  % (dua  puluh  per  seratus),  sedangakan untuk Lembaga Penyairan Publik paling banyak 15 % (lima belas per seratur) dari seluruh  waktu  siar.  Waktu  Siar  Iklan Layanan  Masyarakat  untuk  Lembaga Penyiaran  Swasta  paling  sedikit  10  % (sepuluh  per  seratus)  dari  siaran  dari iklan  niaga,  sedangkan  untuk  Lembaga Penyiaran  Publik  paling  sedikit  30 % (tiga  puluh  per  seratur)  dari  siaran iklannya. Untuk pelaksannaya dikuatkan dengan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Bab XXIII Siaran Iklan Pasal 43, 44 dan Standar Program  Siaran Bab XXIII Siaran Iklan Pasal 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65 dan Pasal 66. Pengaturan Siaran  Iklan  Niaga  pada  khususnya adalah  ruang  komersial  ataupun  bisnis dalam  lingkup  dunia  penyiaran  televisi yang berdampak pada pendapatan (revenue), penghasilan (income) serta keuntungan  (profit)  yang  berhubungan dengan  keuangan  atau  keuangan  dari keseluruhan  hasil  usaha  ataupun  nilai ekonomi.

## D. Penutup
Dengan  demikian  dapat  ditarik  suatu kesimpulan
bahwa perubahan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002 Tentang  Penyiaran  sebagai  pranata hukum  muatan  materi  hukumnya  tidak hanya mengatur kewenangan kelembagaan KPI, Kewenangan Pemerintah,  dan  Menjamin  Kualitas  Isi Siaran namun jauh kedepan
mencerminkan  sebuah  undang-undang yang secara komprehensif dalam perpektif  hukum  ekonomi    mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi eksistensi bisnis  ataupun  industri  penyiaran  yaitu lembaga penyiaran televisi yang meliputi investasi infrstruktur dan konten, kontraktual belanja iklan, maupun revenue  bisnis  televisi.  Semua  bermuara pada  bisnis  televisi  yang  sehat.  Bisnis televisi  yang  sehat  akan  berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat..

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly,
Konstitusi
StKonstitusionalisme Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Hartono,  CPG  Sunaryati.  1988. Hukum
Ekonomi Pembansunan Indonesia,
BPHN Dep.  Kehakirnan Tl, Biha Cipta,
Bandung.
Hartono,  Sri  Redjeki,  Mater/ Kuliah
Hukum Ekonomi, PDIH UNTAG
Semarang, 2017 James P. Chaplin, 1997, Kamus Lengkap Psikologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif & Kuantitatif  Untuk  llmu-llmu Sosial. Departemen llmu
Adminstrasi FISIP til.
Rasjidi, Lili. 2012. Dasar-Dasar Filsafat dan  Teori  Hukum, PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Sugianto,      Fajar.      2013. Economic Approach    to  Law,      Sen  Analisis Ke-ekonomian  Tentang  Hukum, Sen  //, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Tejdosaputro,  Liliana, Materi  Kuliah Kebijakan  Hukum  Ekonomi, Program Doktor  llmu  Hukum  Universitas  17 Agustus 1945 Semarang, 2017.