Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## TINJAUAN KRIMINALISASI PERBUATAN KOHABITASI DALAM PERPEKTIF HUKUM PIDANA
Patrecia Melenia Yoanda Kartodinudjo 1
1 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: Patreciamelenia4610@gmail.com

## Abstract
The  phenomenon  of  cohabitation  or  cohabiting  is  increasingly  evident  in  people's  lives,  especially  in Indonesia. Taboo acts have become increasingly evident with the times, living together in one house like husband  and  wife  who  have  a  household  or  family  life  but  without  a  valid  marriage  bond.  Indonesian society is increasingly becoming a modern society that  does not  want to be outdone by the times,  but their notion of modernity is the opposite of where they live, namely Indonesia. Where in Indonesia the state considers the act to be a disgraceful act, violating the rules and values that exist and are inherent in oneself and the state. In the Criminal Code (WvS) by the Netherlands which had been absorbed and used by the Indonesian state as a basis for convicting or convicting someone who was proven guilty, it did not contain this cohabitation regulation, then the idea emerged to create its own legal product which was finally  legalized  in  6  December  2022  yesterday  regarding  the  new  Criminal  Code.  Which  act  of cohabitation is included in the offense in the new Criminal Code and is subject to criminal penalties for the perpetrator who committed the act. The purpose of making this journal is to find out what are the basic considerations for criminalization of cohabitation regulations.
Keyword: Cohabitation; KUHP; Criminalization

## Abstrak
Fenomena  Kohabitasi  atau  kumpul  kebo  kian  nyata  dalam  kehidupan  masyarakat  khususnya  di Indonesia  ini.  Perbuatan  yang  tabu  menjadi  kian  terpampang  nyata  dengan  perkembangan  zaman, hidup bersama dalam satu rumah selayaknya suami istri yang mempunyai kehidupan rumah tangga atau berkeluarga  namun  tanpa  sebuah  ikatan  pernikahan  yang  sah.  Masyarakat  Indonesia  kian  menjadi masyarakat  yang  modern  tidak  mau  kalah  dengan  perkembangan  zaman,  namun  anggapan  mereka tentang  modernitas  tersebut  berbanding  terbalik  dengan  dimana  mereka  tinggal  yaitu  Indonesia. Dimana di negara Indonesia menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela, melanggar aturan  dan  nilai  yang  ada  dan  melekat  pada  diri  sendiri  maupun  negara.  Dalam Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (Wetboek  van  Strafrecht,)  oleh  Belanda  yang  sudah  diserap  dan  dipakai  oleh  negara Indonesia  sebagai  dasar  untuk  menghukum  atau  mempidana  seorang  yang  terbukti  bersalah  tidak memuat  peraturan kohabitasi ini, lalu muncullah gagasan untuk membuat produk  hukum sendiri  yang akhirnya sudah sahkan pada 6 Desember 2022 kemarin tentang Kitab Undang-undang Pidana yang baru. Yang mana perbuatan kohabitasi ini dimasukkan kedalam delik pada Kitab Undang-undang Pidana baru dan diancam pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Tujuan dibuatnya jurnal ini yaitu untuk mengetahui apa dasar pertimbangan kriminalisasi terhadap peraturan kohabitasi.
Kata Kunci: Kohabitasi; KUHP; Kriminalisasi

## PENDAHULUAN
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
KUHP warisan Belanda yang berisi tentang aturan- aturan, larangan yang menjadi dasar hukum di  Indonesia, namun tentunya  dengan dominasi  oleh teori-teori Barat.  Pada dasarnya, hukum  pidana  kita  bukanlah  hukum  mencerminan  masyarakat  Indonesia,  sehingga  dinilai kurang cocok untuk diimplementasikan atau ada juga yang belum terjangkau tentang berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia.
Dengan adanya pemikiran tersebut muncul lah usaha untuk melakukan pembaruan pada KUHP,  pembaruan  hukum  juga  berarti  bagian  dari  kehendak  rakyat  untuk  mewujudkan pembaruan disegala bidang hukum, untuk mengkaji masalah hukum dan penyusunan rencana pembaruan  yang  berupaya  mewujudkan  sistem  hukum  nasional  yang  menjamin  supremasi hukum  dan  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  berdasarkan  keadilan  dan kebenaran.Rencana pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana(Wetboek van Strafrecht,) ini  disebut  dengan  Rancangan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  saat  ini  sudah disahkan oleh DPR pada tanggal 6 Desember 2022 setelah sejak dari beberapa tahun lamanya di perbincangkan.(Sulistiyono et al., 2018)
Salah  satu  hal  yang  menjadikan  KUHP,  dianggap  kurang  cocok  bagi  bangsa  Indonesia adalah tidak di atur nya tentang Kohabitasi atau sering di sebut dengan Kumpul Kebo karena di budaya  Barat  hal  seperti  itu  bukan  merupakan  permasalahan  yang  besar  karena  mayoritas adalah negara bebas, beda hal nya dengan Indonesia masalah tersebut dianggap masalah yang sensitive oleh masyarakat maka dari itu Undang-undang baru mengatur tentang kohabitasi ini.
Negara  Indonesia terkenal  dengan budaya  yang beragam dan  juga  sangat.  Penanaman nilai  moral  didalamnya  kehidupan  sehari-hari  kini  memunculkan  penomena  baru  dalam kehidupan  masyarakat,  yaitu  berupa  penyimpangan  kehidupan  di  wilayah  kejahatan  seksual. Salah satu penyimpangan kesusilaan adalah kumpul kebo, yaitu kumpul kebo tanpa perkawinan antara  laki-lakio  dan  perempuan,  dimana  mereka  tinggal  bersamaan  ddalam  satu rumah.. (“Analis is  Kriminalisasi  Perbuatan  Kumpul  Kebo  Dalam  Konsep  RKUHP  Tahun  2019 Perspektif  Maqasid  Syari’ah  Jasser  Auda,”  2020) Manusia  menciptakan  alam  buat  hayati beserta  menggunakan  versus  jenis  buat  menciptakan  ikatan  famili  yang  abadi  dan bahagia.Keinginan  untuk  hidup  bersama  telah  menjadi  sifat  manusia,  yang  merupakan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kebutuhan fisik  untuk  terus hidup. Menurut  kodratnya,  manusia ada  di mana-mana  dan pada saat  yang  sama,  selalu  hidup  bersama  di  setiap  zaman  dan  hidup  berkelompok,  paling  tidak kehidupan bersama adalah dua orang, laki-laki dan perempuan atau ibu dan bayi. Itupun hanya sesaat:  masyarakat  muncul  ketika  dua  orang  atau  lebih  hidup  bersama  sedemikian  rupa sehingga  dua  orang  atau  lebih  hidup  bersama  dalam  masyarakat,  sehingga  timbul  berbagai hubungan dalam kehidupan sosial, yang darinya satu orang dan yang lainnya saling mengenal dan  mempengaruhi.  satu  sama  lain.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  memiliki masyarakat  majemuk  dengan  berbagai  suku  dan  agama,  hal  ini  tercermin  dari  semboyan bangsa
Indonesia
yaitu Bhinneka
Tunggal
Ika.
Dalam kondisi keragaman tersebut, terjadi interaksi sosial antar kelompok sosial yang berbeda, yang kemudian berlanjut dalam hubungan perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat  penting  dalam  masyarakat,  kumpul  kebo  dan  lahirnya  anak  merupakan  dasar  utama pembentukan  negara  dan  bangsa,  karena  pentingnya  peran  kumpul  kebo,  maka  perkawinan harus diatur dan dilaksanakan. Di seluruh negara bagian. antara pria dan wanita. Perkawinan di Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974.  Berdasarkan  undang- undang  tersebut,  perkawinan  diartikan  sebagai  persatuan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri,  yang  tujuannya  adalah  untuk  membentuk kehidupan yang bahagia dan bahagia. masyarakat yang berbahagia dalam keluarga atau rumah tangga  yang  kekal,  berdasarkan  kepercayaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Oleh  karena  itu, undang-undang  yang  sama  menyatakan  bahwa  suatu  perkawinan  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  serta  didaftarkan  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bangsa Indonesia yang dikenal dengan tingginya budaya  dan  penanaman  nilai-nilai  moral  dalam  kehidupan  sehari-harinya,  kini  mulai mempertanyakan  munculnya  fenomena  baru  dalam  kehidupan  masyarakat,  yaitu  berupa penyimpangan.

## Rumusan Masalah
Apa dasar pertimbangan mengkriminalisasikan perbuatan kohabitasi?
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## METODE PENELITIAN
Pembahasan  ini  menggunakan  penelitian  normatif  dalam  bahasa  Belanda  yaiitu “normative juridish onderzoek” yang artinya proses penelitian dan mempelajari hukum sebagai norma, kaidah, asas hukum, asas hukum, yurisprudensi dan literatur lainnya. Penelitian hukum doctrinal  seperti  penelitian  normative  ini  merupakan  penelitian  internal  dalam  disiplin  ilmu hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kohabitasi  merupakan  perbuatan  yang  bukan  mencerminkan  budaya  bangsa  dan merupakan  perbuatan  yang  tercela  menurut  semua  agama  juga  tidak  memperbolehkan  atau mengharamkan  perbuatan  zina  tersebut.  Karena  dalam  logika  sepasang  kekasih  yang  tinggal bersama  dalam  satu  rumah  dan  dalam  bentuk  yang  sama  sebuah  hubungan  keluarga  namun tanpa  adanya  ikatan  pernikahan  yang  sah.  Akhirnya  dimasukkan  kedalam  kategori  Tindak pidana  dalam  KUHP  baru.  Diklasifikasikan  dalam  perbuatan  kriminalisasi  adalah  merupakan bentuk  pembaharuan  hukum  pidana  (criminal  reform)untuk  menjadikan  pembaruan  produk hukum (law reform).(Irwansyah et al., 2016) .
Pubertas  juga  melibatkan  adaptasi dengan  lingkungan  sosial  baru, di  mana popularitas lawan  jenis  kini  menjadi  simbol  penting  status  sosial.  Perubahan  psikologis  terpenting  pada masa remaja adalah di bidang perkembangan intelektual. Kaum muda pada usia ini menerima sumber energi fisik baru, tetapi juga sumber energi mental baru. Masa muda pada hakekatnya masa  perubahan  fisik,  mental,  dan  sosial  yang  konstan.  Kurfa  pertumbuhan  menunjukkan pertumbuhan  keturunan  yang  tiba-tiba,  disertai  dengan  reproduksi  yang  kuat  dan perkembangan  otot.  Banyaknya  perubahan  fisik  yang  terjadi  selama  ini  membuat  anak  muda semakin  percaya  diri  dalam  arti  kata  yang  sebenarnya.  Keyakinan  ini  dilperkuat  dengan pematangan  karakteristic  seksual  sekunder  dan  hasrat  seksual  yang  lama  tersembunyi.  Jauh dari  anak  muda  dapat  belajar  mengendalikan  dan  mengarahkan  hasrat  seksual  mereka sebagian bergantung pada sikap orang lain, terutama orang tua, baik sekarang maupun di masa
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
lalu.  Pubertas  juga  melibatkan  adaptasi  dengan  lingkungan  sosial  baru  di  mana  popularitas lawan jenis meningkat. sekarang menjadi ikon
kedudukan  sosial  yang  penting.  Perubahan  psikologis  terpenting  pada  masa  remaja adalah  di  bidang  perkembangan  intelektual.  Kaum  muda  pada  usia  ini  tidak  hanya  menerima sumber energi fisik baru, tetapi juga sumber energi mental baru. Di bawah ini adalah beberapa gangguan  jiwa  pada  anak  muda  yang  sebagian  bergantung  pada  sikap  orang  lain,  terutama orang tua, baik sekarang maupun dulu. Pidana (Moral Harm) Akhir-akhir ini menjadi fakta yang meresahkan  bahwa  remaja  baik  perempuan  maupun  laki-laki  melakukan  kejahatan  asusila, diantara mereka ada juga yang berpendapat bahwa hubungan antara perempuan dan laki-laki tidak boleh dibatasi dan memang begitu. tidak boleh di bawah pengawasan orang tua. Biasanya jenis  kejahatan  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  mengganggu  ketentraman  masyarakat kohabitasi yang berujung pada kohabitasi

## Lingkungan keluarga
Keluarga  itu  lingkugan  trdekat  bagi  pendidikan  dan  pertumbuhan  anaIk.  Di  sana  anak menerima dan menerima pendidikan untuk pertama kalinya. Keluarga diseut komunitas terkecil merupakan  lingkungan  yang  sangat  besar  pengaruhnya  terhadap  proses  tumbuh  kembang anak,  khususnya  anak  usia  prasekolah.  Oleh  karena  itu,  peran  keluarga  sanngat  diperlukan untuk  menciptakan  karakter  mannusia  yang  diharapkan  bermanfaat  bagi  kehidupan  pribadi seseorang,  dan  circle  yang  lebih  luas.  Keluarga  yang  baik  berpengaruh  positif  terhadap perkembangan  diri anak  dan  sebaliknya.  Pasalnya,  mengingat tahap  perkembangannya,  Anak- anak  menghabiskan  sebagian  besar  waktunya  di  lingkungan  keluarga.  Maka  tidak  heran  jika kemungkinan maksiat muncul dari keluarga yang tidak harmonis.

## Lingkungan Pendidikan
Sudarsono, berpndpat pendidikan selain di lingkungan keluarga harus dilakukan secara teratur, terverifikasi dan sistematis sebagai kebutuhan bersama Peran sekolah sebagai lembaga pada  hakekatnya  adalah  mendampingi  dan  mendampingi  keluarga  dalam  pengembangan  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pemanfaatan  potensi  tertentu  anak.  Sekolahan  adalah  pendidikan  formal  yang  bertugas mengembangkan  kepribadian  anak  sesuai  dengan  keterampilan  dan  pengetahuannya  untuk melaksanakan tugas-tugas di masyarakat. maksud ini dapat dicapai jika guru dapat memotivasi dan membimbing pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kreatif. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Pendidikan saat ini masih kekurangan ruang untuk dialok yang nyata. Siswa harus menerima semua keinginan guru, terlepas dari minat, bakat, dan kemampuan  siswa.  Sehingga  menimbulkan  kebosanan  siswa.  Akibatnya,  siswa  kecewa  dan kurang memiliki keuletan untuk belajar lebiih giat. Sebagai pengganti yang tidak sehat.

## lingkungan masyarakat
Sebagai  masyarakat,  kaum  muda  selalu  secara  langsung  atau  tidak  langsung mempengaruhi  keadaan  masyarakat  dan  lingkungannya.  Tingkah  laku  masyarakat  yang  tidak memberikan  posisi  yang  jelas  kepada  generasi  muda  seringkali  memperburuk  konflik  antar generasi  muda.  Bahkan,  mereka  beralih  ke  orang  dewasa  atau  keluarga  mereka  untuk bimbingan  dan  kepercayaan  diri.  Tetapi  pada  sisi  lain,  mereka  ingin  bebas  menurut  kritik, sebagai  akibatnya  mereka  mencari  orang  lain  yg  bisa  menjadikan  mereka  pahlawan  daripada orang yang biasa memberi nasihat. Anggota masyarakat juga harus dapat memahami keadaan anak-anak  dan  membantu  mereka  dalam  upaya  mereka  untuk  mengatasi  masalah  mereka. Selain  itu,  masyarakat  tidak  boleh  meremehkan  perasaan  dan  pendapat  remaja,  sehingga mereka mendapatkan saluran dan perhatian yang tepat pada saat yang bersamaan.

## Pengaruh pergaulan
Negosiasi dengan orang lain merupakan aktivitas yang diperlukan dan individual dalam kehidupan  setiap  orang,  yg  nir  bisa  dipisahkan  satu  sama  lain.  Menjadi  remaja  yg  tumbuh  & berkembang  bersama denga orang lain adalah sebuah bahagiaan. Namun, ini seringkali dapat jadi  sumber  penderitaan  dan  malapetaka  dalam  hidup.  Ketika  seseorang  memiliki  dasar keimanan  yang  kuat  dalam  suatu  lingkungan  sosial,  maka  besar  kemungkinannya  dia  akan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dapat  membuat  pilihan yang  baik  dalam hidup bersama  orang  lain. Namun,  dalam  kehidupan modern, standar kehidupan yang baik diabaikan dan orang kurang memperhatikannya.

## Pengaruh Hiburan dan Komunikasi Massa
Menurut  Sudarman,  pergaulan  bebas  disebabkan  ketidakmampuan  laki-laki  dalam mengendalikan  dirinya  dan  lemahnya  kontrol  sosial  masyarakat  terhadap  perkumpulan pemuda. Selain itu juga disebabkan oleh pemahaman yang dangkal akan arti cinta itu sendiri. Cinta yang dapat diartikan sebagai nafsu jiwa sebenarnya tidak terbatas pada nafsu erotis yang membangkitkan  hasrat  seksual,  tetapi  memiliki  makna  yang  lebih  luas.  Misalnya,  cinta  orang tua  kepada  anaknya,  cinta  makhluk  kepada  Tuhannya,  cinta  Tuhan  kepada  makhluknya,  cinta kepada  sahabat , Langkah  tersebut  kerap  dipandang  menjadi  masalah  karena  tidak  sesuai dengan  Hak  Asasi  Manusia  yang  bebas  dengan  pilihan  hidupnya  sendiri  dan  tidak  seharusnya diatur oleh negara. Di negara lain diluar Indonesia perbuatan tersebut dibiarkan tidak dianggap suatu masalah yang besar oleh negara dan negara tidak berhak mengurusi hal tersebut karena itu  adalah  masalah  moral  tiap  individu  dan  tidak  memdulikan  masalah  kesusilaan  atau  bisa dikatakan sangat bebas dan dianggap biasa tidak tabu.(Nurchakiki, 2016)(Islam et al., 2005)
Reorganisasi  mengacu  pada  restrukturisasi  sistem  peradilan  pidana  Indonesia,  yaitu restrukturisasi.  Reorganisasi  juga  berarti  rekonstruksi,  yaitu  rekonstruksi  sistem  peradilan pidana  nasional.  Oleh  karena  itu,  kedua  istilah  ini  sangat  erat  hubungannya  dengan  masalah pembaharuan  dan  pembangunan  hukum,  terutama  dalam  kaitannya  dengan  pembaharuan atau pengembangan lebih lanjut peradilan pidana, yang juga mencakup pembaharuan/pembangunan sistem pemasyarakatan .
Dilihat dari sistem hukum yang terdiri dari isi hukum, struktur hukum dan budaya hukum Aturan  hukum  di  Indonesia  terus  mengalami  perubahan  seiring  dengan  perjalanan  waktu. Tentu  saja,  beberapa  aturan  yang  ditetapkan  pemerintah  tidak  dapat  berjalan  dengan  lancar dan mulus, karena sebagian warga pasti akan menolak kontroversi dan penolakan.
Demikian pula ketika orang Indonesia melihat fenomena kasus-kasus tersebut, mereka hanya memiliki satu sisi pikiran dan mereka segera diselesaikan dan ada saling tuding. Namun
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
di sisi lain, ada pihak yang mendukung kebijakan adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang  hidup  serumah.  Oleh  karena  itu,  mereka  yang  setuju  sepakat  untuk  mendukung pencantuman  kumpul  kebo  sebagai  tindak  pidana  dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana,  dengan  alasan  bahwa  kumpul  kebo  merupakan  perilaku  menyimpang  yang menonjolkan  masalah  sosial  di  masyarakat,  padahal  belum  ada  aturan  dan  undang-undang yang  mengaturnya.  Oleh  karena  itu,  yang  jelas  adalah  menjadikan  aturan  tersebut  sebagai ketentuan  konkrit  dengan  mengkriminalkannya  sebagai  kejahatan.  Hingga  saat  ini  banyak daerah dan desa yang memberlakukan norma terhadap pelanggaran tersebut, sehingga pelaku sering  dirampok  oleh  kepala  desa  dan  masyarakat  sekitar  karena  dianggap mengganggu.(Nurchakiki, 2016)
Zina  merupakan  perbuatan  yang  lebih  luas  cakupannya  daripada  zina  atau  perbuatan tidak  senonoh  lainnya.  Perbuatan  yang  dapat  merusak  moral  generasi  bangsa  ini  sebenarnya sama  dengan  perilaku  pergaulan  bebas  remaja  atau  pasangan  muda  tanpa  ikatan  pernikahan yang sah.
Hidup bersama di pensiun dan mengontrak di luar nikah dan paksaan tidak diatur dalam KUHP.Kata-kata  kotor  antarkomunitas  (terutama  yang  dilakukan  oleh  remaja)  hampir  secara kolektif dapat dianggap sebagai pelanggaran norma sosial tentang kesopanan dan kesopanan. Namun  apa  yang  dianggap  masyarakat  sebagai  pelanggaran  norma  masih  sangat  sulit  dicapai dengan  hukum  warisan  pemerintah  Belanda.Pengaturan  dalam  KUHPidana  baru.  Dalam KUHPidana "Baru" soal ini diatur dalam pasal 412.
• Pasal 412 KUHP
(1) Yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi- tingginyatingkatII.
Menurut  ayat  2,  hukum  pidana  menurut  ayat  1  tidak  akan  dituntut  kecuali  diajukan banding
a)  Suami  atau  istri  untuk  orang-orang  yang  berhubungan  karena  perkawinan;  atau b) Orang tua atau anak dari orang yang tidak memiliki hubungan perkawinan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
(2) Ketentuan 25, 26 dan 30 tidak berlaku untuk upaya hukum berdasarkan ayat 2.
(3) Gugatan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di Pengadilan Negeri belum dimulai. Karena pasal 412 juga disebut sebagai 25, 26 dan StGB untuk kejelasan, paragraf ini juga disebutkan di sini.
• Pasal26 KUHP
Dalam hal korban kejahatan adalah wali, maka wali mempunyai hak banding, kecuali bagi korban  kejahatan  yang  berada  di  bawah  perwalian  karena  kesombongan. Jika wali tersebut dalam ayat 1 tidak dapat dihubungi atau jika wali itu sendiri yang harus diadukan,  suami  atau  saudara  sedarah  korban  harus  langsung  mengajukan  pengaduan. Jika suami atau istri korban atau sanak saudara sedarah menurut ayat 2 tidak hadir, maka laporan dilakukan oleh saudara sedarah sampai derajat ketiga.
• Pasal30KUHP
(1) Pelapor  dapat  menarik  kembali  pengaduannya  dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga) bulan sejak pengaduan di sampaikan.
(2) Banding yang dibatalkan tidak dapat diajukan kembali.
Jika kita mengetahui isi Pasal 25, 26 dan 30 KUHP baru yang disebutkan dalam Pasal 412  KUHPidana  baru,  kita  juga  harus  membaca  pasal  itu.  Peraturan  hidup berdampingan  antara  lai-laki  dan  prempuan  di  luar  perkawinan  disebut  sebagai pergundikan. Sekaligus, ketentuan ini menggantikan ketentuan hukum dari undang- undang  tentang  kumpul  kebo  antara  laki-laki  dan  perempuan,  sepanjang  tidak diatur oleh undang-undang dan perintah khusus atau khusus. Isi penjelasan psl.411 adalah sebagai berikut:
"(2) 'Anak' dalam pengertian peraturan ini adalah anak kandung yang telah berumur 16 (enambelas)tahun."
Dari  ketentuan  pasal-pasal  tentang  kumpul  kebo  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut: Menarik bahwa penggunaan ungkapan “barang siapa yang hidup bersama sebagai suami istri di luar nikah” dalam konteks ini tidak sepenuhnya benar. Penggunaan frasa “sebagai suami- istri” secara  implisit  mengakui  bahwa  pasangan  tersebut  telah  menjadi “suami - istri”. Padahal
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
tujuannya  justru  agar  mereka  yang  hidup  bersama  "bukan  sebagai  suami"  bisa  dihukum. Bandingkan  dengan  terminologi  Pasal  411  KUHP,  yang  secara  khusus  menyatakan  bahwa perzinahan tidak dilarang "antara laki-laki dan perempuan". Istri". Penjelasan Pasal 411(1) KUHP lebih  rinci  menjelaskan:  "Apa  yang  dimaksud  dengan  'bukan  suami  atau  istri'?" sebuah.  Pria  beristri  bersetubuh  dengan  wanita  yang  bukan  istrinya  Ayat  (1)  Yang  dimaksud dengan "bukan suami atau istri"
• Pria beristri melakukan hubungan seksual dengan wanita yang bukan istrinya;
• Wanita kawin berhubungan seks dengan pria yang bukan suaminya; yaitu  Pria  lajang  melakukan  hubungan  seksual  dengan  seorang  wanita  meskipun  wanita tersebut diketahui telah menikah;
• Wanita  yang  belum  kawin  melakukan  seksual  dengan  laki-laki  meskipun  diketahui  bahwa laki-laki tersebut telah beristri; atau
• Laki-laki dan perempuan, yang keduanya tidak terikat oleh perkawinan, melakukan persetubuhan.
Jika ingin lebih yakin bahwa pasangan suami istri tidak dinikahkan, maka pantas menggunakan istilah “bukan suami istri” daripada “hidup sebagai suami istri”, yang memungkinkan terjadinya beberapa  penafsiran . Langkah  untuk  mengkriminalisasikan  perbuatan  kohabitasi  tentunya berorientasi  pada  aspek  cultural  dan  filosofi  bangsa  dan  peninggalan  nilai-nilai  kebangsaan secara alamiah bersumber atau berasal dari pancasila.
Dampak  kohabitasi  sangat  beragam,  seringkali  pelaku  kohabitasi  diusir  dari  tempat tinggalnya. Tetapi ada juga yang melakukan tindakan yang lebih mengerikan dari pada prosesi, di  mana  produsen  berkumpul  di  desa  dan  ditelanjangi  oleh  masyarakat  setempat. (“Analisis Kriminalisasi  Perbuatan  Kumpul  Kebo  Dalam  Konsep  RKUHP  Tahun  2019  Perspektif  Maqasid Syari’ah Jasser Auda,” 2020) (Ii, n.d.)
Tentu  sebagian  besar  Indonesia  memiliki  nilai-nilai  yang  melarang  kohabitasi  atau kohabitasi.  Namun,  beberapa  hukum  adat  Indonesia  merekomendasikan  hidup  bersama setelah lamaran dibuat. Sekarang menurut ketentuan Pasal 2(1) KUHPidana, yang menegaskan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
bahwa  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  tetap  berlaku  dan  para  pelanggar  hukum  dapat dihukum  sepanjang  tidak  diatur  atau  melanggar  hukum  pidana. “Hukum pidana,  hukum  adat tertentu  membolehkan  pasangan  yang  bukan  suami  istri  untuk  tinggal  serumah  atau  tinggal bersama,  baik  itu  perselingkuhan  atau  tidak.  Kalau  diperbolehkan,  jelas  adat  itu  melanggar hukum  pidana.  Jika  ini  tidak  diperbolehkan,  timbul  pertanyaan  sejauh  mana  hukum  pidana "baru" akan memperkenalkan hukum umum atau hukum yang hidup.
Pasal  412  menegaskan:  "Ketentuan  ini  juga  menggantikan  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  suami  istri  di  luar  nikah,  kecuali  diatur  dengan  peraturan perundang-undangan  khusus  atau  khusus."  Dalam  kitab  ini  masih  belum  jelas  apa  yang dimaksud  dengan “undang -undang  tersendiri  atau khusus.” Apakah  peraturan  perundang- undangan daerah dapat digolongkan peraturan khusus / khusus?
Ketentuan Pasal 412 sifat tindak pidana banding terbatas. Artinya, siapa saja yang dapat mengadukan kumpul kebo di luar nikah ditetapkan terbatas atau dibatasi, yaitu:
(1) Jika  kedua  pelaku  atau  salah  satu  pelaku  menikah,  hanya  pasangannya,  yaitu  suami  atau istri, yang dapat mengajukan banding;
(2) Apabila tidak ada pelaku yang menikah, hanya orang tua yang dapat mengajukan banding. Namun, tidak dijelaskan bagaimana seseorang masih bisa meratapi anak tua dari orang tua penulis.  Dengan  kata  lain,  apakah  orang  tua  memiliki  daya  tarik  seumur  hidup  selama anaknya  belum  menikah,  atau  adakah  batasan  usia  tertentu  yang  dapat  membatasi  daya tarik  orang  tua.  Misalnya,  jika  usia  anak  sudah  di  atas  30  tahun,  apakah  orang  tua  masih berhak mengadu? Bagaimana jika anak itu pernah menikah, tetapi kemudian bercerai dan menjadi janda, apakah orang tuanya masih mengeluhkan anaknya tinggal serumah? Hukum pidana baru belum menawarkan solusi. Apakah masalah ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah  (PP)  ke  depan?  Pasal  412  dapat  diartikan  sebagai  kumpul  kebo  atau  kumpul kebo,  tetapi  masih  diperbolehkan  menurut  KUHP  selama  orang  yang  berhak  mengajukan banding  tidak  mengajukan  banding.  Dasar  esai  koeksistensi  hukum  pidana  Yang  baru bukanlah  citra  moral  agama  atau  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat,  melainkan  hanya pendapat  orang  tua  yang  karena  satu  dan  lain  hal  merasa  diserang  oleh  pasangan  atau
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pelaku.  bahwa  mereka  tidak  mengizinkan  anak-anak  mereka  untuk  hidup  bersama  dalam bentuk  submarriage.  Tegasnya,  pelaku  kejahatan  tidak  dapat  dipidana  selama  pihak  yang menikah adalah pasangan yang permisif dan tidak mengadukan pasangan tersebut.
Demikian  pula,  sementara  orang  tua  dari  anak  yang  belum  menikah  membiarkan anaknya  tinggal  bersama  dalam  satu  rumah  tanpa  menikah,  maka  pelakunya  tidak  dapat dihukum,  semuanya  tergantung  pada  pasangan  dan  orang  tua.  Unsur  pengaduan  biasanya hanya terjadi dalam hal pemaksaan langsung atau tidak langsung terhadap pasangan atau kaki tangannya.(Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia, 2015)
Oleh  karena  itu,  ketentuan  psl  412  KUHP  sulit  ditegakkan  terhadap  wisatawan  yang menghargai kebebasan seksual dan mengizinkan seks bebas. Misalnya ada WNA yang kemudian tinggal  serumah  di  Indonesia  atau  tinggal  serumah  walaupun  masih  berstatus  kawin  dengan pasangannya,  tetapi  pasangannya  tidak  mengadu,  tetap  tidak  bisa  dihukum.  Selain  itu, pasangan itu berada jauh di negara asing. Demikian pula, kohabitasi cenderung tidak dihukum jika  mereka  melakukannya  jika  orang  tua  mereka  tidak  peduli,  mengizinkan  atas  bahkan mendorongnya.
Pelanggaran  adat  setempat  dan  penodaan  nilai-nilai  budaya  lokal  tidak  jarang  terjadi ketika  pelakunya  dianiaya  secara  fisik  (suku  Dayak,  Aceh,  Bali).  Misalnya  dibunuh,  dilempari batu atau ditenggelamkan di laut. Dalam hal ini, masyarakat menganggap kohabitasi sebagai aib sosial  (perbuatan  yang  bertentangan  dengan  norma  kesopanan  sosial),  yaitu  bila  terjadi  di tengah masyarakat.
Tumbukan  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  adalah  tumbukan  kuat  yang menimbulkan  akibat  tertentu  (baik  positif  maupun  negatif),  tumbukan  yang  cukup  berarti antara  dua  benda  sehingga  menyebabkan  perubahan  momentum  yang  berarti  pada  sistem yang mengalami tumbukan.
Influence dapat diartikan sebagai pengaruh atau dampak, setiap keputusan yang diambil seseorang  biasanya  memiliki  dampak  tersendiri,  baik  positif  maupun  negatif. Dalam hal ini pengaruh berbeda terhadap hukum pidana baru yang muncul setelah pengesahan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pasal  kumpul  kebo,  meskipun  telah  disahkan  oleh  DPR,  ketentuan  ancaman  pidana  terhadap kumpul kebo akan berlaku dalam 3 tahun ke depan dan dalam 3 tahun. tahun, sudah waktunya untuk menyerahkan pasal-pasal yang disahkan kepada semua orang, terutama polisi, agar tidak ada salah tafsir.
Namun,  baru  setelah  pengesahan  pasal-pasal  tersebut,  khususnya  pasal  koeksistensi yang  menjadi  kontroversi,  muncul  beberapa  pertanyaan  atau  bahkan  efek,  yaitu  pengaruh internal negara yang menjadi pusat perhatian negara lain.
Dampak  tersebut  datang  dari  industri  pariwisata  karena  misalnya  berita  tentang validitas  pasal  koeksistensi  di  Indonesia  mempengaruhi  industri  pariwisata,  antara  lain perhotelan,  biro  perjalanan,  transportasi  udara  dan  laut,  dll.  berimplikasi  langsung  karena Indonesia  merupakan  negara  dimana  orang  asing  takut  untuk  datang  ke  Indonesia  karena peraturan tersebut dan menganggap negara Indonesia tidak ramah terhadap pendatang asing. Dan  efek  ini  juga  dirasakan  oleh  para  perajin  di  kawasan  wisata  dan  tentu  saja  pendapatan negara  dari  sektor  pariwisata.  Selain  itu  juga  akan  berdampak  pada  penduduk  lokal  yang pekerjaannya  sehari-hari  bergantung  pada  pengunjung  atau  wisatawan,  contohnya  di  wilayah Bali,  hampir  separuh  penduduk  Bali  bermatapencaharian  sebagai  pedagang  di  tempat  wisata. Mengingat  industri  pariwisata  baru  saja  pulih  dari  virus  Covid  yang  menyerang  dunia, khususnya Indonesia.
Lalu  ada  sektor  investasi,  mengingat  masih  sedikit  investor  asing  yang  mempercayai Indonesia sebagai mitra bisnis. Kemudian, dengan peraturan koeksistensi baru yang diadopsi di Indonesia,  investor  asing  mungkin  akan  mempertimbangkan  kembali  rencana  untuk mempercayai  negara  Indonesia,  karena  percaya  bahwa  ini  bertentangan  dengan  apa  yang diterapkan  di  negara  mereka,  menjaga  kerahasiaan.  yang  seharusnya  bebas  dan  tidak  diatur oleh pemerintah, sehingga Indonesia dianggap sebagai negara yang mengikuti peraturan yang sangat  ketat.  Hal  ini  juga  akan  mempengaruhi  penerimaan  sektor  penanaman  modal  negara. Mengingat ekonomi dunia mulai pulih dan kembali berbisnis seperti sebelum adanya penyakit virus covid.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Konsekuensi  hidup  bersama  sangat  berbeda.  Hal  ini  mengacu  pada  kondisi  dan  reaksi masyarakat dalam hidup bersama. Jika masyarakat mendukung kumpul kebo, pasangan kumpul kebo  dapat  tetap  diam  dan  tinggal  di  rumah  yang  sama  tanpa  ikut  campur  dalam  segala  hal yang  mempengaruhi  kumpul  kebo  pasangan  tersebut.  Sebaliknya,  dalam  masyarakat  yang sangat menentang kohabtasi, tidak jarang mereka yang terpaksa kumpul kebo diusir dari desa tempat  mereka  tinggal.  Namun,  ada  juga  yang  melakukan  aksi  yang  lebih  mengerikan  lagi, mengarak pelaku di sebuah desa dan menelanjangi. Tidak jarang masyarakat hukum adat yang menganggap kohabtasi melanggar adat dan nilai budaya setempat, melakukan kekerasan fisik kepada  pelaku  (dalam  ddaearah  tertentu  missal  bali  Misalnya  dibunuh,  dilempari  batu  atau ditenggelamkan  di  laut.  Dalam  hal  ini  masyarakat  menganggap  kohabitasi  sebagai  aib  sosial (perbuatan yang bertentangan dengan standar kesusilaan masyarakat). Sehingga ketika terjadi di  tengah-tengah  masyarakat,  masyarakat  merasa  dirugikan  dengan  apa  yang  telah dilakukannya. Masyarakat terdiri dari lembaga-lembaga sosial yang dibentuk oleh pribadi yang merasa bahwa mereka memiliki latar belakang adat dan garapan yang sama sehingga mereka dapat  bersatu  sebagai  satu  kelompok  individu  untuk  membentuk  masyarakat.(Sandra  et  al., 2016)
Masyarakat  mengetuk  suatu  peraturan  untuk  masyarakat  itu  sendiri  dan  untuk kepentingan  masyarakat  yang  bersangkutan,  yang  tujuannya  adalah  untuk  menjamin keamanan,  ketertiban,  dan  ketenteraman  kehidupan  bermasyarakat.  Sehingga  dinamika kehidupan  masyarakat  mengikuti  norma-norma  (baik  aturan  tertulis  maupun  tidak  tertulis) yang ditegaskan, diterima, dan dilaksanakan secara aktif oleh setiap anggota masyarakat dalam suatu  kelompok  masyarakat  tertentu.  Ketika  seorang  anggota  suatu  kelompok  masyarakat melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat, maka menimbulkan konflik horizontal dalam masyarakat, sehingga tidak jarang masyarakat menghakimi dirinya pelaku kejahatan.

## KESIMPULAN
Indonesia  melakukan  pembaharuan  hukum  yaitu  pembaruan  KUHP  yang  merupakan warisan  Belanda  kepada  KUHP  Baru,  yaitu produk  hukum  yang  dirumuskan  untuk  masyarakat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Indonesia  sesuai  dengan  nilai  dan  budaya  serta  nilai-nilai  Indonesia  yang  bersumber  dari Pancasila. keagamaan yang dimana perbuatan kohabitasi merupakan perbuatan yang tercela.
Ketentuan  KUHP  tentang  kumpul  kebo  atau  kumpul  kebo  yang  digunakan  sebagai bentuk  kriminalisasi  ini  merupakan  langkah  berani  untuk  mengubah  Indonesia  menjadi  lebih baik karena beberapa alasan, antara lain landasan filosofis dan kultural sistem hukum. nilai-nilai kebangsaan  yang  bersumber  dari  penelitian  dan  penggalian,  nilai-nilai  kebangsaan  yang bersumber  dari  Pancasila  dan  nilai-nilai  dalam  masyarakat,  nilai-nilai  agama  dan  nilai-nilai budaya,  serta  nilai-nilai  moral  yang  dijunjung  oleh  negara  Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan ideologi  Sila  1  Pancasila  yang  menyatakan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  artinya  segala  sesuatu yang  diatur  dalam  negara  Indonesia  mengutamakan  ajaran  berbagai  agama  di  Indonesia, terutama  mengenai  larangan  dan  pencemaran.  Kohabitasi  -  Nilai-nilai  kesusilaan  dan  alasan, yang  diperoleh  dari  penelitian  dan  studi  banding,  bahwa  kohabitasi  diatur  dan  dikriminalisasi dalam  hukum  pidana  asing.  Alasan  yang  berbeda  ini  mengarah  pada  kesimpulan  yang mengarah  pada  perlunya  mengkriminalkan  kohabitasi  sebagai  hukum  positif.  Karena  tidak didukung oleh hukum pidana warisan Belanda, reformasi legislatif dilaksanakan yang lebih baik menangani  masalah  ini.  Di  negara  kita  sendiri,  dimana  keamanan  dan  ketentraman  di  negara Indonesia  perlu  ditegakkan  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  negara  Indonesia,  hal tersebut  menjadi  dasar  pertimbangan  mengapa  perbuatan  tersebut  merupakan  suatu  bentuk kejahatan.
Aturan hidup bersama ini akan berlaku dalam waktu 3 tahun ke depan dan telah diatur dan  aturan  hidup  bersama  ini  telah  diatur  dalam  hukum  adat,  agama  dan  agama  dan  sama sekali tidak melanggar hak asasi manusia dan jika aturan hidup bersama ini telah dilaksanakan maka mereka adalah tunduk pada hukum. tidak berlaku, atau dengan kata lain mengacu pada hukum

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia.  (2015).  Draft  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Tahun  2012  poin  H. Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , 1 – 539. Ii, B. A. B. (n.d.). BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana . 1 , 13 – 30.
Irwansyah,  Erdianto,  &  Diana,  L.  (2016).  Kriminalisasi  Kumpul  Kebo  (Samen  Leven)  Menurut Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas Hukum Universitas Riau , III (July), 1 – 23.
Islam, U., Sunan, N., Jaga, K., Memenuhi, U., Syarat, S., Gelar, M., Satu, S., Hukum, S., & Siyasah,
J. (2005). Zina Nurchakiki. (2016). Studi Kasus Perilaku Pelaku Kumpul Kebo Mahasiswa Yogyakarta . 1 – 293.
De Orientación, R., Salud México, S. de, Virtual, D., Social, I. M. del S., Mediavilla, J., Fernández, M.,  Nocito,  A.,  More no,  A.,  Barrera,  F.,  Simarro,  F.,  Jiménez,  S.,  …  Faizi,  M.  F.  (2016). MAKNA  KOHABITASI  BAGI  PASANGAN  SETELAH  PEMINANGAN. Revista  CENIC.  Ciencias Biológicas ,
152 (3),
28.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media. neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten- berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id
Sulistiyono,  B.,  Purwadi,  H.,  &  ,  H.  (2018).  Urgensi  Kriminalisasi  Kumpul  Kebo  (Cohabitation)
Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia. Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan  Ekonomi , 6 (2),  166 – 182. https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17750
Analisis  Kriminalisasi  Perbuatan  Kumpul  Kebo  Dalam  Konsep  RKUHP  Tahun  2019  Perspektif Maqasid  Syari’ah Jasser  Auda.  (2020). Paper  Knowledge  .  Toward  a  Media  History  of Documents , 1 (April), 46.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia.  (2015).  Draft  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Tahun  2012  poin  H. Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , 1 – 539. Ii, B. A. B. (n.d.). BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana . 1 , 13 – 30.
Irwansyah,  Erdianto,  &  Diana,  L.  (2016).  Kriminalisasi  Kumpul  Kebo  (Samen  Leven)  Menurut Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas Hukum Universitas Riau , III (July), 1 – 23.
Islam, U., Sunan, N., Jaga, K., Memenuhi, U., Syarat, S., Gelar, M., Satu, S., Hukum, S., & Siyasah, J. (2005). Zina dan kumpul kebo dalam perspektif hukum islam . Nurchakiki. (2016). Studi Kasus Perilaku Pelaku Kumpul Kebo Mahasiswa Yogyakarta . 1 – 293.
Sandra, D., Argueta, E., Wacher, N. H., Silva, M., Valdez, L., Cruz, M., Gómez-Díaz, R. A., Casas- saavedra,  L.  P.,  De  Orientación,  R.,  Salud  México,  S.  de,  Virtual,  D.,  Social,  I.  M.  del  S., Mediavilla, J., Fernández, M., Nocito, A., Moreno, A., Barrera, F., Simarro, F., Jiménez, S., … Faizi, M. F. (2016). MAKNA KOHABITASI BAGI PASANGAN SETELAH PEMINANGAN. Revista CENIC. Ciencias Biológicas , 152 (3), 28.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media. neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten- berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id