Strategi  Pengelolaan  Pertambangan  Pasir  Berkelanjutan  di  Desa  Luragung Landeuh, Kuningan, Jawa Barat
Wina Waniatri 1 , Muslihudin 2 , Sri Lestari 3 1 Program  Studi  Magister  Ilmu  Lingkungan,  Pascasarjana,  Universitas  Jenderal  Soedirman, Purwokerto, email : wina.waniatri@mhs.unsoed.ac.id
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, email : muslihudin@unsoed.ac.id
3 Fakultas Biologi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, email : srilestari.bio@unsoed.ac.id *Coressponding author email: wina.waniatri@mhs.unsoed.ac.id
Artikel info ABSTRAK Received :  18 Februari 2022 Revised : 12 Maret 2022 Accepted  : 30 Maret 2022
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi pengelolaan penambangan pasir yang sebaiknya dilakukan di Desa Lurangung Landeuh Kecamatan  Luragung  Kabupaten  Kuningan.  Penelitian  ini  menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah strategi pengelolaan  kegiatan penambangan pasir di Desa  Luragung Landeuh  berdasarkan  hasil  penilaian  perbandingan  berpasangan  tertinggi atau prioritas utama pada tingkat kriteria adalah kelestarian lingkungan dan infrastruktur (0,521) dan prioritas utama pada alternatif tingkat adalah pajak dan  asuransi  lingkungan  (0,199).  pelestarian  lingkungan  dan  infrastruktur yang  perlu  ditingkatkan  untuk  kenyamanan  masyarakat,  kelestarian  flora dan  fauna,  dan  ekosistem  lingkungan  serta  perlunya  kerjasama  yang  baik antara  pemangku  kepentingan  dan  instansi  terkait  dengan  pembentukan CSR untuk meningkatkan kesejahteraan dari komunitas. Kata kunci : Kabupaten Kuningan, Kualitas Lingkungan, Pertambangan Pasir, Manajemen Strategi Keywords: Kuningan Regency, Environmental Quality, Sand Mining, Management Strategy This  study  was  conducted  to  determine  the  sand  mining  management strategy  that  should  be  carried  out  in  Lurangung  Landeuh  Village,
Luragung  District,  Kuningan  Regency.  This  study  uses  qualitative  and quantitative  descriptive  analysis  methods.  The  results  of  this  study  is  the management  strategy  of  sand  mining  activities  in  Luragung  Landeuh Village based on the results of the highest pairwise comparison assessment or  the  main  priority  at  the  criterion  level  is  environmental  and infrastructure sustainability (0.521) and the main priority at the alternative level  is  tax  and  environmental  insurance  (0.199).  preserving  the environment  and  infrastructure,  which  needs  to  be  improved  for  the convenience  of  the  community,  the  preservation  of  flora  and  fauna,  and environmental ecosystems as well as the need for good cooperation between stakeholders  and  agencies  related  to  the  formation  of  CSR  to  improve  the welfare of the community. 28-41
https://doi.org/10.21009/PLPB.222.03
How to Cite : Waniatri. W, Muslihudin, Lestari. S. (2022). Strategi Pengelolaan Pertambangan Pasir Berkelanjutan di Desa  Luragung  Landeuh,  Kuningan,  Jawa  Barat .  Jurnal  Pendidikan  Lingkungan  dan  Pembangunan  Berkelanjutan. 23(01), 28-41. doi. https://doi.org/10.21009/PLPB.222.03

## JURNAL PENDIDIKAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Journal of Environmental Education and Sustainable

## Development
Volume 23 - Nomor 01, 2022
Available at http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/plpb ISSN : 1411-1829 (print), 2580-9199 (online)

## 29 Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 23(01), 2022

## PENDAHULUAN
Kegiatan  penambangan  sebagian  besar  tidak  memiliki  izin  usaha,  Kondisi  tersebut sebagian kecil telah ditangani secara hukum di pengadilan, tetapi banyak juga yang belum mengambil tindakan  hukum  secara  tegas.  Belum  adanya  penindakan  secara  hukum  karena  implementasi kebijakan pemerintah belum dilakukan secara optimal (Ismail, 2007). Pertambangan adalah sebagian atau  seluruh  tahapan  kegiatan  dalam  rangka  penelitian,  pengelolaan  dan  pengusahaan  mineral  atau batubara  yang  meliputi  penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi  kelayakan,  konstruksi,  penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (UU Minerba No. 4 Tahun 2009).
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  memberikan  hak dan  kekuasaan  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  menyusun  kebijakan  dalam  pengelolaan  sumber daya  alam,  termasuk  kegiatan  pertambangan.  Kewenangan  pengelolaan  pertambangan  dari  tingkat pusat  sampai  tingkat  kabupaten/kota  telah  ditulis  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang tersebut semestinya dapat memperkuat posisi  Pemerintah  Daerah,  namun  fakta  di  lapangan  penerapan  Undang-undang  tersebut  belum dilakukan secara maksimal sebagai upaya pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan.
Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  memiliki  meliputi  perencanaan, pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan  dan  penegakan  hukum  (PP  No.  22  Tahun 2021).  Usaha  kegiatan  penambangan  walaupun  telah  diatur  dengan  jelas  dalam  Undang-undang, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi adanya permasalahan lingkungan  yang ditimbulkan dari penggalian  bahan  galian  bukan  logam  yang  tidak  terawasi  dan  tidak  terkendali  dengan  baik  dalam kegiatannya (Hasibuan, 2006).
Peran  pemerintah  di  Indonesia  baik  pusat  muapun  daerah  sebagai    stakeholder  dalam menangani permasalahan lingkungan dalam pelaksanaanya   masih lemah. Pemerintah lebih terfokus pada  upaya  penaikan  pendapatan  asli  daerah,  serta  tidak  terlalu  memperdulikan  permasalahan lingkungan  lainnya.  Hal  tersebut  yang  menyebabkan  terjadinya  konflik  hampir  di  semua  kawasan pertambangan. Pemerintah seharusnya dapat memandang fenomena konflik sosial yang akan muncul dan langsung melakukan aksi pencegahan (Zulkifli, 2014).
Pada  tahun  2005,  dua  tahun  sebelum  seruan  Collier,  tiga  orang  praktisi  pertambangan, Vasudevan      Rajaram,      Subijoy      Dutta,      dan        Krishna      Parameswaran    menulis  sebuah      buku bunga   rampai, Sustainable   Mining   Practices—A   Global Perspective . Buku tersebut memaparkan segala gagasan dan penerapan pertambangan yang berkelanjutan yang sudah dilakukan pada saat itu.
Secara  konseptual,  buku  tersebut  menyampaikan    kontroversi  mengenai  apakah pertambangan dapat mungkin dinyatakan berkelanjutan, mengingat pertambangan merupakan bidang yang  mengambil  material yang  tak terbarukan.  Pada  pendiriannya  apabila menyatakan bahwa apa saja    yang  menggunakan  materi  tak  terbarukan  itu  tidak  mungkin  dinyatakan  berkelanjutan,  oleh sebab  itu  perdebatannya  tentu  telah    usai.  Tetapi,  pada  dunia  keberlanjutan,  tentunya  mengenal paradigma complementarity versus substitutability .  Apabila   yang  pertama  mengasumsikan bahwa segala  wujud  sumberdaya  mesti  tersedia  sebab  cirinya  yang  saling  menyermpurnakan,  yang  kedua berpendirian bahwa pada hakekatnya beragam sumberdaya itu dapat saling menggantikan, setidaknya hingga batas-batas tertentu (Vasudevan dkk . 2005).
Lebih  jauh  daripada  perdebatan  konseptual,  pada  saat  memperbincangkan  persoalan mengenai apa saja yang  masuk pada pertambangan berkelanjutan, buku tersebut menyatakan tentang reklamasi,  penutupan  tambang,  dan  pascatambang  sebagai  persoalan  awal.  Terbukti  bahwa  para penulisnya mengerti bahwa keberlanjutan pertambangan teramat ditentukan dari keadaan lingkungan, masyarakat, dan ekonomi yang ada sesudah pertambangan selesai beroperasi.
Pertambangan  galian  pasir  (Galian  C)  di  wilayah  desa  Luragung  Landeuh  direncanakan sejak tahun 2017. Pemerintahan Desa Luragung Landeuh tidak pernah libatkan masyarakat dalam

## Strategi Pengelolaan Pertambangan Pasir Berkelanjutan di Desa Luragung Landeuh,
musyawarah perencanaan kegiatan pertambangan. PT Anggun Jaya Mandiri mulai aktif   beroperasi pada akhir tahun 2019.   PT Anggun Jaya Mandiri tidak   mempunyai dokumen  Analisis Mengenai Dampak    Lingkungan  (AMDAL)    sehingga  dianggap  sebagai  penambang  illegal.  Usaha  kegiatan pertambangan  telah  ditegaskan  dalam  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No.  P38  Tahun  2019 pasal  3  ayat  (1)  yang  berbunyi  “Setiap  rencana  usaha  dan  atau/kegiatan  yang    berdampak  penting terhadap lingkungan hidup wajib  memiliki amdal”. Penambangan pasir di Luragung  Landeuh cacat hukum karena memiliki luas kurang lebih 35 Ha namun tidak memiliki AMDAL.
Berdasarkan  observasi  lapangan,  lokasi  pertambangan  galian  pasir  di  Desa  Luragung Landeuh oleh PT Anggun Jaya Mandiri dekat dengan pemukiman warga. Jarak antara penambangan pasir  ke perumahan Luragung adalah 429 m, ke SMKN 1 Luragung adalah 133 m, ke Dusun Pahing adalah 175 m, ke area pesawahan adalah 629 m, ke Desa Dukuh Maja adalah 653 m, dan ke Dusun Wage  adalah  204  m.  Dari  data  tersebut  dipastikan  bahwa  penambangan  galian  pasir  sangat mengganggu  kesehatan  dan  kualitas  lingkungan  setempat.  Kerusakan  lingkungan  yang  sangat mengkhawatirkan  bukan  merupakan  masalah  satu-satunya  yang  terjadi  akibat  penambangan. Dampak  aktivitas   penambang menyebabkan  adanya  gesekan masyarakat  dan berpotensi  terjadinya konflik horizontal di masyarakat.
Aliansi Masyarakat Peduli Luragung (AMPEL) adalah sebuah organisasi non pemerintah yang  berupaya  bernegosiasi  terkait  kegiatan  tersebut.  Tuntutan  AMPEL  adalah  membatalkan  izin pertambangan  pasir  tersebut.  Aspirasi  disampaikan  melalui  Pemerintah  Desa  Luragung  Landeuh namun  belum  mendapat  respon  baik.  Pemerintahan  desa  seolah-olah  tidak  mengetahui  dampak penambang  terhadap  kualitas  lingkungan  di  sekitarnya.  Aliansi  Masyarakat  Peduli  Luragung menuntut kepada Bupati Kuningan dengan tuntutan untuk meminta agar usaha pertambangan yang di wilayah  Luragung  Landeuh  ditinjau  kembali  dan  segera  dilakukan  penutupan  serta  dicabutnya  Izin Usaha Pertambangan tersebut.
Posisi  masyarakat  yang  menambang  bisa  dilihat  dari  beberapa  segi  yaitu  mulai  dari  segi kebijakan,  modalitas,  kelembagaan,  Teknologi  atau  Lingkungan  (Zulkarnain,  2014).  Aspek kebijakan, posisi masyarakat tidak terakomodir secara logis oleh UU No. 04 Tahun 2009, PP No. 22 Tahun  2010  dan  PP  No.  23  Tahun  2010,    serta  peran  masyarakat  diabaikan  dan  ditangan  secara represif.  Aspek  Modalitas,    diketahui  Sumber  Daya  Manusia  dan  keahlian  yang  rendah  sehingga sosial  ekonomi sekitar lokasi  pertambangan lemah. Aspek kelembagaan, masyarakat  tidak memiliki organisasi kerja dan organisasi ekonomi, serta bersifat berkelompok, terikat secara emosional. Aspek teknologi/lingkungan,  yaitu  teknik  penggalian  yang  tidak  aman  dan  sehat,  teknik  pengolahan  yang tidak efisien, serta penanganan limbah buruk.
Penelitian-penelitian mengenai strategi penyelesaian permasalahan lingkungan dan konflik dari  adanya  kegiatan  pertambangan  pasir  telah  banyak  dilakukan.  Menurut  (Wahyudi  dkk.  2018) faktor  dominan  yang  menjadi  perhatian  dalam  pengelolaan  penambangan  pasir  laut  berkelanjutan yaitu  kebijakan  pemerintah,  sumberdaya  alam,  dan  ekonomi  sosial  masyarakat  sekitar  kegiatan. Penambangan pasir yang berkelanjutan akan tercapai jika, dilakukan pemulihan ekosistem, penurunan kerusakan  lingkungan,  dan  pengembangan  kemampuan  bersaing  dari  kecantikan  pulau  kecil  di kawasan  penambangan  pasir.  Alternatif  strategi  pengelolaan  penambangan  pasir  agar  berkelanjutan adalah penegakan hukum dan sangsinya, perbaikan prosedur penambangan pasir laut, dan teknologi penambangan pasir yang ramah lingkungan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  strategi  pengelolaan  tambang  pasir  yang sebaiknya dilakukan di Desa Lurangung Landeuh Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif.

## DESAIN PENELITIAN
Desain dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif.

## WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  di  Desa  Luragung  Landeuh,  Kabupaten  Kuningan  Provinsi  Jawa  Barat,  yang merupakan salah satu  lokasi penambangan pasir yang terdapat di Provinsi Jawa Barat.

## POPULASI DAN SAMPEL
Secara rinci, responden sampel yang diambil meliputi :
1. Pemerintah  Kabupaten  sebanyak  3  orang,  dimana  responden  sampel  yang  diambil  yaitu  3 kuesioner pada Badan Pengelolaaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pengusaha pertambangan sebanyak 1 orang. Sampel responden adalah para pembuat keputusan di perusahaan sehingga kebutuhan  informasi yang diperlukan perusahaan bisa diperoleh.
3. Masyarakat    sebanyak    1    orang,    responden    sampel    diambil    pada    masyarakat    yang  terkena dampak secara langsung pada 5 Dusun (Dusun Pahing, Dusun Manis, Dusun Wage, Dusun Puhun, dan Dusun Babakan) di Desa Luragung Landeuh.
4. Akademisi,  sebanyak  2  orang.  Pemilihan  responden  dari  kelompok   akademisi dari Program Studi  Ilmu  Lingkungan  Universitas  Kuningan  yang  dilakukan      agar      dapat  memberikan penilaian   kebijakan   berdasarkan   perkembangan keilmuan di Perguruan Tinggi.
5. Aliansi  Masyarakat  Peduli  Luragung  (AMPEL)  sebanyak  2  orang.  Pengambilan sampel ini bertujuan  untuk  mengetahui  pendapat  dan  kebijakan  yang  diharapkan  dari  organisasi kemasyarakatan yang peduli akan lingkungan dan pertambangan.

## DATA, INSTRUMEN DAN TEKNIK PENGAMBILAN DATA
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, wawancara, serta pengisian kuesioner  yang dilakukan di Desa Luragung Landeuh.

## TEKNIK ANALISIS DATA
Analisis data dengan menggunakan metode AHP ( Analytical Hierarchy Process ) disusun dengan input utama persepsi manusia. Hirarki adalah representasi dari masalah yang kompleks dalam struktur multi-level.  Level  pertama  adalah  tujuan,  level  kedua  adalah  faktor,  level  ketiga  adalah  kriteria, diikuti  oleh  subkriteria  dan  seterusnya  hingga  level  terakhir  dan  alternatif.  Dengan  hierarki,  suatu masalah yang kompleks dapat dipecah menjadi kelompok-kelompok yang kemudian disusun menjadi suatu bentuk hierarki, sehingga masalah tersebut akan terstruktur dan sistematis (Gambar 2).
Data yang dihasilkan kemudian diolah menggunakan software Expert Choice . Bobot dan prioritas masing-masing  elemen  dalam  hierarki  untuk  merumuskan  arah  kebijakan  model  sistem  manajemen lingkungan  kawasan  industri  diperoleh  dengan  bantuan  perangkat  lunak.  Kemudian  dengan  analisis AHP  dapat  dikembangkan  perumusan  arah  kebijakan  model  pengelolaan  lingkungan  kawasan industri  sesuai  dengan  prioritas  kuantitatif  dari  determinan  tersebut.  Pertimbangan  dalam membandingkan setiap elemen yang berpasangan menggunakan skala penilaian 1-9. Skala penilaian perbandingan dapat dilihat pada Tabel 1.
Strategi Pengelolaan Pertambangan Pasir Berkelanjutan di Desa Luragung Landeuh, Kuningan, Jawa Barat
Tabel 1. Skala perbandingan Saaty, 2008.
Nilai Keterangan 1 Faktor vertikal sama penting dengan faktor horizontal 3 Faktor vertikal lebih penting dengan faktor horizontal 5 Faktor vertikal jelas lebih penting dengan faktor horizontal
7 Faktor vertikal sangat jelas lebih penting faktor horizontal
9 Faktor vertikal mutlak lebih penting faktor horizontal 2,4,6,8 Apabila ragu-ragu antara dua nilai elemen berdekatan
1/(2-9)
Kebalikan dari keterangan nilai 2-9
Dasar  pertimbangan  penggunaan  AHP  dibandingkan  dengan  model  pengambilan keputusan lainnya, karena inputnya yaitu persepsi manusia yang dianggap ahli. Dengan menggunakan input  kualitatif  (persepsi),  model  ini  bisa  mengolah  hal-hal  yang  bersifat  kualitatif  dan  kuantitatif. Pengukuran kualitatif sangat penting dalam model kebijakan, mengingat permasalahan yang dianggap kompleks, multidimensi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian 3.1.1 Gambaran Umum Desa Luragung Landeuh
Desa  Luragung  Landeuh  merupakan  salah  satu  dari  16  Desa  yang  terdapat  di Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Jarak dari Ibukota Kabupaten Kuningan  ke  Desa    Luragung  Landeuh  sekitar  18,8  km.  Gambaran  umum  Desa  Lurangung Landeuh disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Gambaran umum Desa Luragung Landeuh Kondisi Data Desa Luragung Landeuh Luas Wilayah 3223,633 Ha Batas Wilayah Sebelah Utara : Desa Dukuh maja Sebelah Timur : Desa Cikadu wetan Sebelah Selatan : Desa Luragung tonggoh Sebelah Barat : Desa Sindang suka dan Desa Sindang sari Ketinggian 700 – 900 mdpl Jumlah Dusun 5 Dusun Jumlah Rt 33 Jumlah Rw 8
Sumber : Data Desa Luragung Landeuh, Kabupaten Kuningan (2021)

## 3.1.2 Gambaran Umum Lokasi Pertambangan
Kegiatan  penambangan  pasir  dalam  penelitian  ini  berlokasi  di  Desa  Luragung Landeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pemilik tambang berizin ini adalah H. Yayat Sudayat dengan nama perusahaan yaitu PT. Anggun Jaya Mandiri (PT. AJM). Kepala  Teknik  Tambang  (KTT)  di  PT.  AJM  ini  bernama  Deris  Hariadi  yang  berasal  dari lulusan  pendidikan  Teknik  Pertambangan.  Bentuk  kawasan  penggalian  pasir  dibuat  sejajar dengan  level  sungai  yang  ada.  Metode  tambang  terbuka  ( open  pit  mining )  dengan  teknik penambangan sistem quarry merupakan metode yang digunakan dalam kegiatan pertambangan tersebut. Gambar 1 merupakan lokasi galian pertambangan pasir PT. Anggun Jaya Mandiri.

## Gambar 1. Lokasi Galian Pertambangan
Pasir PT. Anggun Jaya Mandiri

## 3.2 Analisis Strategi Pengelolaan Tambang Pasir di Desa Lurangung Landeuh 3.2.1 Penyusunan Hirarki dan Kuesioner
Strategi  pengelolaan  pada  penelitian  bertujuan  untuk  keberlanjutan  kegiatan pertambangan  pasir  dengan  memakai  metode Analitycal  Hierarchy  Process (AHP)  dengan software  Expert  Choice  11 .  Pada  penelitian  ini,  penyusunan  hirarki  didasarkan  pada permasalahan  umum  dari  adanya  kegiatan  pertambangan  serta  isu-isu  yang  beredar  mengenai kekurangan    dari  berdirinya  perusahaan  tambang  pasir  PT.AJM.  hirarki  dan  strategi pengelolaan tersebut telah disusun melalui pendekatan metode AHP (Gambar 2).
Gambar 2. Hirarki Strategi Pengelolaan Kegiatan Pertambangan Pasir
Struktur  dan  bentuk  dari  hirarki  penyusunan  prioritas  pengelolaan  tersebut  adalah sebagai berikut:
1.  Tingkat pertama adalah tujuan keputusan (Goal) Pada analisis AHP ini yang dijadikan sebagai tujuan keputusan (goal) dari penyusunan hirarki    adalah  strategi  pengelolaan  kegiatan  pertambangan  pasir  di  Desa  Luragung Landeuh.
2.  Tingkat kedua
Kriteria strategi pengelolaan kegiatan pertambangan pasir dalam rangka memperbaiki pengelolaan yang seharusnya dilakukan terdiri dari tiga kriteria, yaitu :
Strategi Pengelolaan Pertambangan Pasir Berkelanjutan di Desa Luragung Landeuh, Kuningan, Jawa Barat
a. Kelestarian lingkungan dan infrastruktur
Penentuan  kriteria  kelestarian  lingkungan  dan  infrastruktur  ini  didasarkan  pada dampak kegiatan pertambangan yang merubah struktur tanah, topografi, serta bentang alam akan mempengaruhi kualias air, udara, vegetasi dan lingkungan sekitarnya serta dapat  menimbulkan  kerusakan  lingkungan  jika    dalam  operasinya  tidak mempertimbangkan  aspek-aspek  lingkungan.    Dalam  proses  kegiatannya  perlu direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sesuai aturan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tidak mengabaikan aspek lingkungan.
Upaya peningkatan kualitas infrastruktur juga didasarkan pada fakta  yang terjadi di  jalan-jalan  yang  dilalui  oleh  truk-truk  pengangkut  pasir.  Pada  badan  jalan  di  Desa Luragung landeuh ditemukan banyak sekali kerusakan jalan seperti banyaknya lubang- lubang yang menimbulkan bebatuan yang berserakan serta menimbulkan genangan air ketika  musim  hujan  tiba.  Kerusakan  jalan  dikhawatirkan  dapat  menggangu kenyamanan dan keselamatan penduduk sekitar dalam aktivitas sehari-hari.

## b.  Kesejahteraan masyarakat
Kesejahteraan  masyarakat  didasarkan  pada  fakta  tingkat  pendidikan  masyarakat Desa  Luragung  Landeuh  yang  rata-rata  didominasi  oleh  lulusan  SMA  dan  SMP sehingga  secara  tidak  langsung  mempengaruhi  profesi  atau  pekerja  yang  dimiliki masyarakat.  Kesehatan  masyararakat  juga  merupakan  indikator  kesejahteraan masyarakatnya.  Berdasarkan  Undang-undang  No.  11  Tahun  2009  tentang Kesejahteraan  Sosial,  Kesejahteraan  Sosial  adalah  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan material,  spiritual,  dan  sosial  warga  negara  agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Banyaknya debu yang  berterbangan  akibat  kegiatan  lalu  lalang  truk  pengangkut  pasir  dikhawatirkan dapat  mengganggu  akifitas  sosial  di  sekitar  lokasi  pertambangan.  Hal  ini  yang membuat  kesejaheraan  sangat  penting  untuk  dijadikan  kriteria  dalam  strategi pengelolaan kegiatan pertambangan pasir.

## c. Penyelesaian konflik
Penentuan  kriteria  penyelesaian  konflik  didasarkan  pada  fakta  yang  terjadi  di Desa  Luragung  Landeuh  disebabkan  berdirinya  kegiatan  pertambangan  pasir  milik PT.AJM.  Banyaknya  berita  yang  beredar  di  media  masa  mengenai  demontrasi masyarakat yang kontra terhadap kegiatan pertambangan ini memang terjadi. Menurut Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kuningan  pada  tahun  2019  sudah  pernah  ada masyarakat yang melakukan pengaduan bahwa kegiatan tersebut cacat prosedur karena tidak memiliki izin lingkungan. Tetapi, pengaduan tersebut dibantah oleh DLH karena pertambangan pasir PT. AJM telah memiliki dokumen UKL-UPL sejak tahun 2016.
Kepala Desa Luragung Landeuh pun membenarnya terjadinya konflik sosial yang terjadi  di  Desa  Luragung  Landeuh.  Masyarakat  yang  kontra  membentuk  sebuah organisasi  yang  dinamai  Aliansi  Masyarakat  Peduli  Luragung.  Pihak  kontra  sering melakukan  pengaduan  kepada  pihak  desa  untuk  menolak  berdirinya  kegiatan pertambangan  di  desa  mereka.  Pihak  kontra  mengkhawatirkan  berdirinya  kegiatan tambang tersebut akan merugikan desanya.
35 Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 23(01), 2022
3.  Tingkatan ketiga
Tingkatan  ketiga  merupakan  alternatif-alternatif  yang  perlu  diprioritaskan  pada strategi pengelolaan yang sebaiknnya dilakukan, alternatif tersebut diantaranya :
a. Reklamasi / Rehabilitasi
Reklamasi / rehabilitasi merupakan tahapan yang sangat penting dilakukan untuk memperbaiki,  memanfaatkan,  dan  meningkatkan  produktifitas  lahan.  Lahan  yang sudah  tidak  produktif  harus  segera  dikelola  dengan  baik  agar  tetap  berkelanjutan memberikan manfaat kepada manusia.

## b.  Penegakan hukum yang tegas
Alternatif  penegakan  hukum  yang  tegas  merupakan  salah  satu  alternatif  yang penting.  PT.  Anggun  Jaya  Mandiri  yang  telah  beroperasi  selama  2  tahun  walaupun sudah  memiliki  dokumen  UKL-UPL  dan  Izin  Usaha  Pertambangan  dalam pelaksanannya perlu dipantau dan diawasi secara tegas. Pelaksanaan harus patuh pada prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Apabila  terbukti  melakukan  pelanggaran  atau  pun prosedur yang tidak dijalankan, pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi agar pengusaha tambang patuh dan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan yang berlebihan.
c. Mediasi pihak berkonflik
Mediasi  pihak  berkonflik  merupakan  strategi  pengelolaan  yang  penting  dalam keberlangsungan  kegiatan  pertambangan.  Konflik  sosial  yang  terjadi  dimulai  sejak perencaanan pembukaan kegiatan tambang pasir. Saat ini konflik sudah lebih mereda, akan tetapi menurut Kepala Desa Luragung Landeuh masih terdapat masyarakat yang kontra  walaupun  jumlahnya  sudah  sedikit.  Maka  dari  itu,  mediasi  pada  pihak  yang masih  kontra  tetap  perlu  dilakukan  mediasi  untuk  menghindari  konflik  yang  kembali memuncak  dan  dapat  memberikan  kenyamanan  sosial  antara  pihak  perusahaan  dan masyarakat yang kontra.

## d.  Peningkatan kualitas pendidikan
Peningkatan  kualitas  pendidikan  penting  dilakukan  di  Desa  Luragung  Landeuh. Pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  mendorong  kemampuan  masyarakat  yang dilakukan  secara  individu  ataupun  kolektif,  untuk  memiliki  taraf  hidup  yang  lebih baik.  Apalagi,  setelah  pertambangan  selesai,  masyarakat  yang  menganggur  bisa memulai bisnis sendiri.
Meningkatkan  kualitas  pendidikan  yang  mendorong  kesadaran  masyarakat mengenai  lingkungan  juga  penting  dilakukan.  Berdasarkan  hasil  pemantauan  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan menyatakan bahwa masyarakat yang kurang sadar  akan  lingkungan  masih  sering  membuang  sampah  ke  sungai.  Pembuangan sampah domestik ke sungai menyebabkan kualitas air sungai menurun.
e. Pembentukan CSR
Alternatif  untuk  pembentukan  CSR  penting  untuk  dilakukan  dalam  strategi pengelolaan tambang pasir di PT. AJM. Permasalahan sosial  yang harus diperhatikan yaitu kemiskinan  yang disebabkan semakin terbatasnya jalan masuk terhadap sumber daya. Masyarakat Desa Luragung Landeuh menuntut perusahaan tambang pasir
Strategi Pengelolaan Pertambangan Pasir Berkelanjutan di Desa Luragung Landeuh, Kuningan, Jawa Barat
menjalankan  bisnisnya  dengan    bertanggung  jawab  dan  berkontribusi  positif  bagi lingkungan sekitar sehingga pembentukan CSR perlu dilakukan.
Kondisi  keuangan  yang  baik  tidak  cukup  menjamin  nilai  perusahaan  tumbuh secara  berkelanjutan.  Keberlanjutan  perusahaan  akan  terjamin  apabila  perusahaan memperhatikan  dimensi  sosial  dan  lingkungan  hidup.  Sebuah  perusahaan  yang menunjukan  tanggung  jawab  sosialnya  akan  memiliki  perhatian  terhadap  3P  yaitu Profit, People, dan Planet yang seimbang (Elkington, 1997). CSR merupakan bagian integral  dari  pengembangan  dan  kelangsungan  hidup  perusahaan  di  masa  depan, sehingga  CSR  merupakan  investasi  masa  yang  akan  datang  bagi  perusahaan  agar terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
f.       Pajak dan asuransi lingkungan
Pajak  dan  asuransi  lingkungan  sangat  penting  dalam  strategi  pengelolaan pertambangan  pasir.  Risiko  melekat  pada  seluruh  aktivitas  manusia,  misalnya  resiko hilangnya nyawa, kesehatan, atau cedera  pekerja dan masyarakat sekitar sehubungan dengan  kejadian  tak  terduga  dan  ketidakpastian.  Resiko  lingkungan  muncul  karena aktifitas  pertambangan  bisa  terjadi  kapanpun  tanpa  dapat  diprediksi  akibat  kelalaian atau  kesalahan  pada  proses  pertambangan.  Sebuah  lembaga  yang  khusus  dibangun untuk menangani resiko yang terjadi sebagai akibat dari suatu kejadian dalam kondisi ketidakpastian  adalah  asuransi.  Asuransi  lingkungan  berfungsi  mengurangi  ancaman gangguan  pada  hidup  manusia,  memelihara  sumberdaya  alam,  dan  keseimbangan ekosistem yang terjamin.
g.  Perbaikan jalan dan penanaman pohon pinggir jalan
Perbaikan  jalan  dan  penanaman  pohon  pinggir  jalan  sangat  penting  untuk dilakukan.  Fakta  dilapangan  terlihat  bahwa  banyak  jalan  yang  rusak  dan  berlubang, serta pohon pinggir jalan yang masih jarang ditanam (Gambar 3). Penanaman pohon di sekitar jalur transportasi  dilakukan supaya bisa meminimalkan pencemaran suara dan udara.
Gambar 3. Kondisi Jalan di Desa Luragung Landeuh

## 37 Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 23(01), 2022

## 3.4.1 Hasil Penilaian Perbandingan Berpasang   Level Kriteria
Konsistensi  yang  tinggi  sangat  penting  untuk  pengambilan  keputusan  dan  memperoleh hasil keputusan yang akurat (Marimin, 2004).

## Gambar 4. Hasil penilaian perbandingan berpasang level kriteria
Hasil  penilaian  perbandingan  berpasangan  tertinggi  atau  prioritas  utama  pada  level kriteria  adalah  kelestarian  lingkungan  dan  infrastruktur  (0,521%).  Kelestarian  lingkungan  dan infrastruktur dinilai sebagai kriteria yang utama untuk keberlanjutan pengelolaan tambang pasir di Desa Luragung Landeuh karena pentingnya upaya dalam kelestarian lingkungan selain untuk menyeimbangkan  ekosistem,  dan  memberikan  banyak  manfaat  bagi  masyarakat  sekitar, diprioritaskan  juga  pada  tujuan  perbaikan  infrastruktur  disebabkan  dalam  hasil  pengamatan banyak  jalan-jalan  yang  rusak  akibat  kegiatan    pengangkutan  pasir.  Hasil  penilaian perbandingan  berpasang  pada  kriteria  lainnya  yaitu  kesejahtreraan  masyarakat  (0.341%). Kriteria tujuan kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkanpendapatan dan mengurangi angka pengangguran  bagi  masyarakat  sekitar  akibat  dampak  dari  adanya  pandemi  Covid-19  yang terjadi,  serta  pengelolaan  tambang  pasir  yang  lebih  baik  terhadap  penyediaan  fasilitas-fasilitas yang  mendukung  kesejahteraan  masyarakat.  Selain  itu,  penyelesaian  konflik  (0.138%)  dapat meredakan  perpecahan  dan  ketegangan  yang  terjadi  diantara  pihak  pro  dan  kontra  terhadap adanya  kegiatan  pertambangan  pasir  agar  kedua  belah  pihak  dapat  saling  memberikan keuntungan  satu  sama  lain.  Nilai inconsistency pada  level  kriteria  sebesar  0,06  (6  %)  yang artinya penilaian sudah konsisten karena kurang dari atau sama dengan 0.1 (10 %) (Gambar 4).

## 3.4.2 Hasil Penilaian Perbandingan Berpasang Level Alternatif
Hasil penilaian perbandingan pada level alternatif terdiri dari reklamasi/rehabilitasi, penegakan dapat dilihat pada Gambar 5. Hasil penilaian perbandingan berpasang tertinggi atau prioritas  utama  pada  level  alternatif  adalah  pajak  dan  asuransi  lingkungan  (0,199%)  yang menunjukan  bahwa  pajak  dan  asuransi  lingkungan  untuk  keberlanjutan  pengelolaan  tambang pasir  di  desa  Luragung  landeuh  merupakan  hal  yang  utama  untuk  dilakukan  agar  dalam keberadaan  kegiatan  tambang  pasir  tetap  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  dan  melestarikan lingkungan.    Hasil  penilaian  perbandingan  berpasang  alternatif  lainnya  adalah  Pembentukan CSR  (0,195%),  perbaikan  jalan  dan  penanaman  pohon  pinggir  jalan  (0,187%),  reklamasi  / rehabilitasi  (0,162%),  mediasi  pihak  berkonflik  (0,110%),  penegakan  hukum  yang  tegas (0,096%), dan peningkatan kualitas pendidikan (0,051%). Nilai overall inconsistency pada level alternatif diperoleh sebesar 0.03 (3%) yang artinya penilaian sudah konsisten.
Strategi Pengelolaan Pertambangan Pasir Berkelanjutan di Desa Luragung Landeuh, Kuningan, Jawa Barat
Gambar 5. Hasil penilaian perbandingan berpasang level alternative
Berdasarkan  Gambar  5,  hasil  penilaian  perbandingan  berpasang  tertinggi  atau prioritas  utama  pada  level  alternatif  adalah  pajak  dan  asuransi  lingkungan  (0,199%)  yang menunjukan  bahwa  pajak  dan  asuransi    lingkungan  untuk  keberlanjutan  pengelolaan  tambang pasir  di  desa  Luragung  landeuh    merupakan  hal  yang  utama  untuk  dilakukan  agar  dalam keberadaan  kegiatan  tambang  pasir  tetap  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  dan  melestarikan lingkungan.
Tabel 3. Analisis tingkat prioritas kriteria dan alternatif strategi pengelolaan
No Elemen Penilaian Tingkat Prioritas I Tujuan Strategi pengelolaan kegiatan pertambangan pasir di Desa Luragung Landeuh II Kriteria 1. Kelestarian lingkungan dan infrastruktur 0,521 1 2. Kesejahteraan masyarakat 0,341 2 3. Penyelesaian konflik 0,138 3 III Alternatif 1. Reklamasi / rehabilitasi 0,162 4 2. Peningkatan hukum yang tegas 0,096 6 3. Mediasi pihak berkonflik 0,110 5 4. Peningkatan kualitas pendidikan 0,051 7 5. Pembentukan CSR 0,195 2 6. Pajak dan asuransi lingkungan 0,199 1 7. Perbaikan jalan dan penanaman pohon pinggir jalan 0,187 3
Sumber : data diolah menggunakan analisis AHP (2021)
Tabel  3.  menunjukkan  bahwa  prioritas  utama  pada  level  kriteria  adalah  kelestarian lingkungan  dan  infrastruktur.  Hasil  dari  kebijakan  terlihat  dari  kriteria  kelestarian  lingkungan dilakukan  selama  ini  oleh  pihak  pengusaha  tambang  pasir  terhadap  dampak  lingkungan  yang ada di  Desa  Luragung  Landeuh seperti pembangunan kolam pengendapan, pembuatan jenjang pengaman  untuk  mencegah  terjadinya  longsor,    penanaman  pohon  di  sekeliling  lokasi penambangan untuk meredam kebisingan dan penahan debu, serta penyiraman air di jalan untuk mengurangi  debu  yang  berterbangan.  Akan  tetapi,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kuningan  menyatakan  bahwa  masih  ada  beberapa  hal yang  belum    dilaksanakan  atau  dibangun  seperti  tidak  adanya  tempat  untuk  penyimpanan limbah B3 (misalnya untuk kaleng bekas oli). Selain itu, pohon-pohon yang berfungsi untuk
39 Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 23(01), 2022
menahan debu di sekitar lokasi tambang pasir masih berumur muda dan belum dilakukan upaya penanaman  pohon  dipinggir  jalan  sehingga  berfungsi  secara  optimal  terhadap  kebisingan  dan debu yang bertebaran.
Prioritas  utama  pada  level  alternatif  adalah  pajak  dan  asuransi  lingkungan  (0.199). Prioritas  pada  pajak  dan  asuransi  lingkungan  sangat  penting  bagi  pemerintah  dan  masyarakat agar  memiliki  jaminan  untuk  keseimbangan  ekosistem  lingkungan.  Perusahaan  tambang  PT. AJM  sudah  melakukan  wajib  pajak  sesuai  regulasi  pemerintah.  Akan  tetapi  belum  melakukan evaluasi dampak lingkungan untuk menjamian keseimbangan lingkungan dalam bentuk asuransi lingkungan.    Dampak  lingkungan  yang  dievaluasi  oleh  asuransi  lingkungan  adalah  dampak sedang  misalnya  dampak  pada  kesehatan  manusia,  kerusakan  ekosistem,  nilai  ekonomi  dari SDA (Sumber Daya Alam) yang hilang, dan nilai rekreasi yang hilang. Dalam jangka panjang, resiko  lingkungan  mempengaruhi  kualitas  air,  udara  dan  tanah.  Selain  itu,  resiko  lingkungan juga mempengaruhi dampak ekonomi sosial masyarakat.
Level  alternatif  tingkat  prioritas  kedua  adalah  pembentukan  CSR  (0,195). Perusahaan  harus  memposisikan  diri  tidak  hanya  sebagai  pelaku  ekonomi,  tetapi  juga  sebagai pelaku  sosial  yang  berinteraksi  juga  dengan  masyarakat  dan  pelaku  lingkungan  yang  peduli terhadap  lingkungan  alam.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  tindakan  untuk  mensosialisasikan  dan melaksanakan  CSR,  termasuk  penguatan  regulasi  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  Pasal  74  tentang  CSR  dengan  membuat  peraturan  daerah  tentang  CSR; memberdayakan  kelompok  masyarakat  supaya  mendapatkan  kesadaran  mengenai  haknya  dan memahami cara memperoleh haknya; dan mendorong pemerintah untuk menjadi fasilitator dan mediator pelaksanaan CSR.
Level alternatif tingkat prioritas ketiga adalah perbaikan jalan dan penanaman pohon pinggir  jalan  (0,187).  Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan  mengenai  kondisi  jalan diketahui  banyak  sekali  jalan-jalan  yang  rusak.  Perbaikan  jalan  dan  penanaman  pohon  perlu dilakukan  agar  kenyamanan  dalam  berkendara  lebih  nyaman  dan  aman  bagi  masyarakat. Penanaman  pohon  juga  sangat  penting  dilakukan  sebagai  upaya  penghijauan  yang  berfungsi untuk menahan debu dan memperbaiki iklim mikro.

## 3.5 Impilkasi Kebijakan Pengelolaan
Strategi  pengelolaan  tambang  yang  berkelanjutan  dapat  tercapai  dengan  adanya perubahan pola pikir mengenai kerusakan lingkungan. Perubahan cara berpikir diperlukan dari berpikir  linier  ke  berpikir  holistik.  Pendekatan  konvensional  sangat  dipengaruhi  oleh pendekatan linier, yaitu pendekatan yang didasarkan pada sudut pandang model rasional dalam memecahkan  suatu  permasalahan.  Berdasarkan  pendekatan  linier,  suatu  masalah  terjadi dikarenakan  oleh  suatu  sebab  yang  mempengaruhinya,  oleh  karena  itu  pemecahan  masalah sangat bergantung pada kemampuan kita untuk mempengaruhi faktor-faktor penyebab masalah tersebut, misalnya kegiatan penambangan mengakibatkan kualitas air sungai menurun, sehingga solusinya adalah membuat tempat penampungan air.
Sedangkan  pendekatan  terbaru  disebut  sistems  thinking  yaitu  pendekatan  untuk memandang  suatu  masalah  secara  keseluruhan  atau  holistik.  Menurut  pendekatan  ini,  masalah dianggap  terbuka,  yaitu  berinteraksi  dengan  lingkungannya  baik  secara  internal  maupun eksternal. Oleh karena itu, pendekatan ini bisa menjelaskan hubungan antara berbagai variabel masalah  sehingga  bisa  mengetahui  terjadinya  pola  perubahan.  Seperti  kegiatan  tambang  tidak hanya merusak struktur tanah, perubahan bentang alam, dan kerusakan infrastruktur jalan secara fisik  tetapi  juga  menyebabkan  gangguan  pada  kegiatan  masyarakat  sekitar  serta  timbulnya konflik sosial.

## Strategi Pengelolaan Pertambangan Pasir Berkelanjutan di Desa Luragung Landeuh,
Kuningan, Jawa Barat
Kegiatan  pertambangan  pasir  memiliki  pengaruh  yang  sangat  luas  terhadap  hidup masyarakat  disebabkan  sumberdaya  mineral  dapat  memberi  harapan  pada  usaha  untuk mengurangi  kemiskinan,  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  meningkatkan  pendidikan yang  berkualitas,  pembangunan  fasilitas  desa,  meminimalisir  pengangguran,  memperluas lapangan  kerja  dan  harapan  hidup  yang  lebih  baik.  Di  sisi  lain,  industri  pertambangan  juga merupakan industri yang menyebabkan banyaknya perubahan yang signifikan pada lingkungan baik  lingkungan  alam  ataupun  lingkungan  sosial  budaya  masyarakat.  Dampak  positif  sektor pertambangan  tidak  bisa  menutup  dampak  negatifnya  sehingga  tidak  memiliki  alasan  apapun yang membenarkan kerusakan lingkungan akibat pertambangan atas nama kesejahteraan rakyat, sehingga upaya kelestarian lingkungan merupakan prioritas dalam strategi pengelolaan tambang pasir.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah  Strategi pengelolaan kegiatan pertambangan pasir di Desa Luragung  Landeuh  berdasarkan  hasil  penilaian  perbandingan  berpasangan  tertinggi  atau  prioritas utama pada level kriteria adalah kelestarian lingkungan dan infrastruktur (0,521) dan prioritas utama pada level alternatif adalah pajak dan asuransi lingkungan (0,199).
Kelestarian  lingkungan  dan  infrastruktur  perlu    ditingkatkan  untuk  kenyamanan  masyarakat, kelestarian flora dan fauna, dan ekosistem lingkungan. Kegiatan dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, dapat dilakukan dengan :
a.  Penggunaan energi ramah lingkungan misalnya penggunaan energi matahari pada lampu, biodiesel untuk angkutan dan sebagainya.
b.  Penanaman    pohon  tidak  hanya  dilakukan  pada  saat  pasca  tambang  namun  juga  dilakukan  pada tahap operasi produk
c.  Mengelola dengan baik limbah B3 (seperti kaleng bekas oli).
d.  Penanaman  dilakukan disekitar jalur transportasi supaya bisa mengurangi polusi suara dan udara.
e.  Adanya asuransi lingkungan.
2.  Perlu adanya kerjasama yang baik antar stakeholder dan instansi terkait pembentukan CSR untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  diperlukan  tindakan-tindakan  untuk mensosialiasikan dan menerapkan CSR diantaranya :
a. Regulasi  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  Pasal  74  tentang  CSR    perlu diperkuat dengan mengeluarkan peraturan daerah terkait CSR.
b.  Kelompok-kelompok  masyarakat  perlu  diperkuat  dan  dilakukan  pemberdayaan  supaya masyarakat  memiliki  kesadaran  mengenai  haknya  dan  memahami  prosedur  untuk  memperoleh hak mereka.
c. Pemerintah perlu terdorong untuk menjadi fasilitator dan mediator untuk pelaksana CSR.

## DAFTAR PUSTAKA
Elkington, J. 1997. Cannibals with Forks: The triple bottom line of 21st century business . Capstone: Oxford.
Hasibuan, P. M.  2006.  Dampak  Penambangan  Bahan  Galian  Golongan  C  Terhadap Lingkungan Sekitarnya di Kabupaten Deli Serdang . Jurnal Equality. 11 (1) : 19 - 23.

## 41 Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 23(01), 2022
Ismail, 2007. Analisis Implementasi Kebijakan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang. Tesis . Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro.
Marimin.  2004. Teknik  dan  Aplikasi  Pengambilan  Keputusan  Kriteria  Majemuk. PT.  Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  2019.  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No  P 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
Peraturan      Pemerintah      No.      23      Tahun      2010      tentang      Pelaksanaan      Kegiatan      Usaha
Pertambangan.
Saaty, T.L. 2008. Decision Making with Analytical Hierarchy Process. International Journal Service Science. 1 (1) : 83 – 98.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Vasudevan,  R.,  Subijoy,  D.,  &  Krishna,  P.  2005. Sustainable  Mining  Practices  -  A  Global Perspective.
Wahyudi,  W.,  Riani,  E.,  &  Anwar,  S.  2018.  Strategi  Pengelolaan  Penambangan  Pasir  Laut  Yang Berkelanjutan  (Studi  Kasus  Pulau  Tunda,  Provinsi  Banten). Jurnal  Ilmu  dan  Teknologi Kelautan Tropis. 10 ( 2) :  277-289.
Zulkarnain, I. 2014. Strategi Pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Jakarta : LIPI.
Zulkifli, A. 2014. Pengelolaan Tambang Berkelanjutan. Yogyakarta: Graha Ilmu.