## ASAL USUL KEBIJAKAN PENCADANGAN HUTAN ADAT DI INDONESIA
A HISTORY OF RESERVE THE CUSTOMARY FOREST POLICY IN INDONESIA

## Agung Wibowo
Perkumpulan Huma Indonesia, Onati International Institute for Sociology of Law University of Basque Country Spain Email: agung.w@alumni.ui.ac.id
Abstract : In Indonesia, recently a movement to recognize customary forests ( hutan adat ) and the rights of indigenous peoples over forested areas has culminated. This momentum marked Indonesia’s f irst recog- nition the traditional rights of indigenous peoples over their forests. This paper explains how the proposed to reserve the customary forest policy has been made and describe the journey as well of the implemention that policy. This scheme can help the struggle of indigenous peoples to show that the government can engage with social transformation from the bottom up. This study took the action research method from my experience working as a researcher to produce the target of agrarian reform and social forestry in Indonesia. This study takes the concept of a social construction framework to look the narrative ideas about reserving the customary forest in Indonesia. The results concluded with the problematic tabulation of data that can be formulated by conducting the reserve of the customary forest to implement the agenda of agrarian reform and social forestry in Indonesia.
Keywords : Adat communities, Adat law, Customary Forest.
Intisari : Di Indonesia, belakangan ini sebuah gerakan pengakuan hutan adat dan hak masyarakat hukum adat atas wilayah hutan memuncak. Momentum ini menandai pengakuan pertama kalinya Indonesia atas pengelolaan tradisional masyarakat hukum adat atas hutannya. Artikel ini menjelaskan mengenai bagaimana usulan kebijakan pencadangan hutan adat dibuat serta perjalanan dalam mengimplementasikannya. Skema ini dapat membantu perjuangan masyarakat adat untuk menunjukkan bahwa pemerintah dapat terlibat dengan transformasi sosial dari bawah ke atas. Studi ini mengambil metode penelitian riset aksi dari pengalaman saya bekerja sebagai peneliti untuk menghasilkan sebuah target reforma agraria dan Perhutanan Sosial di Indonesia. Studi ini menggunakan konsep kerangka konstruksi sosial untuk mencari ide naratif tentang pencadangan hutan adat di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan adanya tabulasi data dengan problematikanya yang dapat diformulasi dengan melakukan usulan pencadangan hutan adat dalam mewujudkan agenda reforma agraria dan perhutanan sosial di Indonesia.
Kata kunci : Masyarakat adat, hukum adat, hutan adat.
BHUMI: Jurnal  Agraria dan Pertanahan Received: March 22, 2019; Reviewed: March 27, 2019; Accepted: April 18, 2019.
To cite this article: Wibowo, A 2019, ‘Asal usul kebijakan pencadangan Hutan Adat di Indonesia’, Bhumi, Jurnal  Agraria dan Pertanahan , vol. 5, no. 1, hlm. 26-41.
DOI: http://dx.doi.org/10.31292/jb.v5i1.317
Copyright: ©2019 Agung Wibowo. All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

## A. Pendahuluan
Sejak saya menjadi peneliti di Perkumpulan Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis atau Huma Indonesia, terminologi ‘masyarakat adat’ masih menjadi perdebatan di kalangan para pegiat (Wiratraman (ed.) 2015, 15).
Gerakan sosial dengan menggunakan istilah masyarakat adat menghadapi dua sisi mata uang. Sisi pertama, ia dihadapkan pada perjuangan politik kewarganegaraan, apakah masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum bisa mendapat makna hakiki dari hukum itu, yakni keadilan di
Agung Wibowo, Asal Usul Kebijakan Pencadangan Hutan Adat ... 26-41
mata hukum. Sebab acapkali masyarakat hukum adat dikriminalisasi, didiskriminasi dan dilanggar hak politik, budaya, serta keagamaan mereka. Sisi kedua adalah berkaitan dengan tanah dan konsep tenurial. Artinya ada obyek yang tidak dapat dipi- sahkan dengan subyek—masyarakat hukum adat (Simarmata dan Steni 2017)—itu sendiri, yang berkenaan dengan ruang berupa tanah, hutan, air dan segala macam penghidupan dari sumber daya alam di dalamnya.
Meski dua narasi tadi begitu penting dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, saya akan mem- bahas mengenai konsep tenurial, terkhusus hutan adat. Di Indonesia, hutan dan tanah memiliki arti yang amat penting bagi masyarakat, terutama masyarakat hukum adat. Sektor kehutanan Indo- nesia kini mengalami perubahan yang drastis dan mendasar. Perubahan terutama dalam pemberian hak akses dan pemanfaatan hutan bagi masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat. Perubahan tersebut bisa dilihat di beberapa peraturan perun- dang-undangan. Pada 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara 35/PUU-X/2012 (MK 35). Putusan tersebut mengeluarkan hutan adat dari hutan negara, tetapi tidak menjadikan hutan adat sebagai kategori khusus yang berbeda dengan hutan hak 1 , melainkan memasukkan kebe- radaan hutan adat sebagai salah satu jenis dalam hutan hak.
Dalam kerangka advokasi yang selama ini dila- kukan masyarakat sipil terkait dengan isu tenur- ial, paling tidak ada empat skema perubahan yang tengah berjalan; pertama , dalam hal penyelesaian hak pihak ketiga melalui Peraturan Menteri Kehu- tanan No: P.44/MENHUT-II/2012 juncto Peraturan Menteri Kehutanan No: P.62/Menhut-II/2013 ten- tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan; kedua , dalam hal pemulihan hak komunal melalui Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak
Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu; ketiga , pemulihan hutan adat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: P.32/Menlhk-Setjen/2015  tentang Hutan Hak, dan keempat , skema Perhutanan Sosial melalui Pera- turan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
Mandat P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang hutan hak merupakan sebuah upaya memenuhi sembilan janji ( nawacita ) rezim Joko Widodo, yakni mem- bangun dari pinggiran penting untuk menciptakan reforma agraria di Indonesia. Reforma agraria tidak hanya semata untuk proyeksi menyejahterakan masyarakat, tapi juga menjadi resolusi dari masifnya konflik agraria dan sumber daya alam di Indonesia (Humawin 2019). Untuk itu diperlukan sebuah agenda percepatan penetapan hutan adat. Saya mengusulkan kebijakan pencadangan hutan adat merupakan salah satu langkah yang dapat diambil oleh negara. Ini adalah suatu diskresi hukum yang merupakan perlindungan bagi masyarakat hukum adat, suatu respons lanjutan bagi advokasi kebijakan yang dilakukan pegiat masyarakat hukum adat. Kajian ini berupaya menjelaskan implementasi hutan adat itu sendiri sebagai kajian lebih mendalam atas kajian-kajian sebelumnya yang cenderung berupaya menjelaskan kerangka hukum ( legal frame- work ) dari putusan MK 35/2012, misalnya dalam anotasi putusan MK 35/2012 (Arizona, Mary, dan Cahyadi 2014) dan pada (Rachman dan Siscawati 2014) yang lebih menitikberatkan alasan konteks- tual mengapa masyarakat adat adalah penyandang hak, subjek Hukum, dan pemilik wilayah adatnya. Kajian mereka hanya berkutat atas normatifitas perkara gugatan di Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
Dalam tulisan ini, saya mencoba mencerna alasan-alasan dari pihak pemerintah, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ketika mencoba menjawab permohonan masya- rakat adat dalam pengalokasian hutan adat di In- donesia. Sejauh ini produk hukum daerah, teruta- ma Peraturan Daerah masih menjadi kendala utama. Peraturan daerah masih menjadi pra-syarat
1 Pemohon yaitu Masyarakat Hukum Adat Kanagarian Kuntu di Riau, Masyarakat Hukum Adat di Cisitu Lebak Banten, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) me- mohon untuk menjadikan kategori khusus untuk kawasan hutan yaitu hutan hak.
28 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
untuk negara mengakui keberadaan komunitas hukum adat, serta membangun dan memperkuat komunitas tertentu dalam hal ini sebagai subjek hukum masyarakat adat. Dalam konteks tersebut, makalah ini ingin menjelaskan pentingnya usulan kebijakan pencadangan hutan adat untuk mem- bantu perjuangan masyarakat adat dan dapat menunjukkan bahwa pemerintah dapat terlibat dengan transformasi sosial dari bawah ke atas.
Tulisan ini akan menjawab pertanyaan, Bagai- mana proses advokasi kebijakan pencadangan hutan adat di Indonesia? Rumusan ini akan juga menjawab bagaimana advokasi hutan adat diimple- mentasikan pasca putusan MK 35 dibacakan, terutama empat tahun belakangan ini, dari tahun 2014 hingga 2018. Ini adalah periode awal untuk mengakui hutan adat bagi masyarakat hukum adat berlandaskan pada implementasi Undang-Undang Kehutanan No. 41/1999 sebagaimana diamendir oleh Putusan MK 35/2012.
Kajian ini menerapkan metode kualitatif dengan metode riset aksi (Travers 2013, 230). Penelitian aksi/tindakan ( Action Research ) mengacu pada ilmu eksperimental dengan program tindakan sosial untuk memecahkan isu-isu pokok yang berkembang di masyarakat (Danardono (ed.) 2015, 35). Riset aksi ini ditulis dalam sebuah autoetnografi dari pengalaman saya bekerja di Huma dari 2014- 2018 dan terlibat dalam kerja-kerja di Sekretariat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Pengalaman saya akan memberikan informasi yang dibutuhkan menjawab masalah yang dirumuskan di atas. Dalam melakukan riset ini saya juga melakukan wawancara mendalam kepada para pihak untuk menjawab mengapa perjuangan masyarakat hu- kum adat bukan hanya sebuah “metode” dari ba- wah, tapi juga pelibatan pihak negara yang terka- dang kebijakan itu diambil oleh segelintir orang saja, sebagai contoh misalnya untuk mengum- pulkan “data” untuk mengetahui pihak yang berin- teraksi dengan kawasan hutan dalam proses verifikasi hutan adat hanya digodok pada sebuah Sub-Direktorat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Secara konseptual, reforma agraria dan pem- baruan hukum merupakan dua elemen penting dari
proses pembangunan suatu negara. Dua elemen ini menjadi langkah meningkatkan sistem admi- nistrasi negara, memperjelas hak-hak properti dan memperkuat hak-hak masyarakat sipil. Gary Goodpaster (2007) mengatakan, bahwa hukum bisa saja jadi baik bila terdapat undang-undang, akan tetapi undang-undang itu akan kecil penga- ruhnya bila tak dapat bekerja pada tataran sosial (Goodpaster 2007, 106-107). Permasalahan yang muncul kemudian biasanya ada dalam implemen- tasi hukum, sehingga menimbulkan tuntutan untuk sebuah pembaruan yang lebih komprehensif.
Literatur akademis juga mengaitkan masyarakat adat dengan petaka perubahan lingkungan atau deforestasi. Misalnya karya klasik dalam jurnal Sci- ence dari Garrett Hardin yang menulis teori “Trag- edy of the Commons” (Hardin 1968). Menurut Hardin semua manusia adalah makhluk egois. Har- din mengganggap sistem komunal menciptakan lingkaran setan degradasi lingkungan atau “tragedi bersama.”
Kritik Hardin muncul dari karya Elinor Ostrom (1990), dengan menunjukkan keragaman institusi yang telah diciptakan manusia untuk mengelola lingkungan kita. Menurut Ostrom, tentu saja manusia dapat menghabiskan sumber daya yang terbatas, namun itu sering terjadi ketika manusia kekurangan institusi yang tepat untuk mengelo- lanya (Ostrom 2015). Perdebatan mengenai tragedi komunal ini jadi pijakan untuk melihat kerangka analisis lain. Saya tertarik untuk melihat sebuah komunitas yang sebenarnya telah berhasil melin- dungi hutan mereka dan melestarikan mata penca- harian tradisional mereka, namun ada tekanan besar yakni ketidakpastian penguasaan tenurial ( te- nurial insecurity ) dan kehidupan adat mereka, untuk itu mereka memutuskan melakukan advo- kasi hutan adat.
David Henley dan Jamie S. Davidson (Henley dan Davidson 2008, 815-852) memberikan penga- matan yang bijaksana bahwa sebagai inkubator atau forum advokasi gerakan masyarakat adat saat ini muncul karena perampasan tanah oleh pemerintah atas nama pembangunan ekonomi untuk dikon- versi menjadi konsesi perkebunan, penebangan batang kayu, pertambangan, dan pengalihan
Agung Wibowo, Asal Usul Kebijakan Pencadangan Hutan Adat ... 26-41
menjadi taman nasional. Daerah yang menolak keras penyerahan tanah adat untuk tujuan negara dikenakan intimidasi, penahanan, atau dalam kasus tanah komunal atau tanah tidak bersertifikat tidak diberi kompensasi—dan dialihkan ke pihak lain. Ironisnya, pihak lain ini justru dalam praktik- nya terbukti melakukan perusakan alam, misalnya, penebangan hutan (industri kayu pulp ), pengerukan tanah (pertambangan), pembakaran hutan (sawit). Revivalisme gerakan adat saat ini bukan hanya wacana nasional-internasional tentang hak-hak masyarakat adat itu saja, melainkan bergerak arah- nya kepada kritik atas perampasan obyek yang berkenaan dengan hak itu (Ramstedt 2014, 72). Revivalisme adat kini tidak dapat sepenuhnya men- jelaskan kelompok-kelompok hak. Di masa Orde Baru kelompok hak ini berjuang dengan mencer- minkan ideologi pertanahan, kearifan komunitas, dan suara adat Indonesia. Kini perjuangan itu mengerucut dan khusus mengarah—katakanlah, pada hukum negara—untuk memberikan perju- angan melalui perubahan norma hukum.
Kesempatan advokasi dalam tataran hukum negara itu datang ketika presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo berkomitmen untuk melindungi ling- kungan dan kehutanan dengan kebijakan dalam memperkuat pengelolaan hutan rakyat. Dia meng- instruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar untuk mengalo- kasikan 12,7 juta hektar hutan untuk masyarakat melalui skema-skema Perhutanan Sosial. Dalam pandangan saya, advokasi hutan adat tidak hanya diatur oleh masyarakat adat dan organisasi masya- rakat sipil, tetapi juga dilakukan di sektor akade- mik. Ini adalah peluang besar untuk melakukan perubahan norma hukum bagi masyarakat adat. Beberapa penelitian mengidentifikasi bahwa hutan negara memiliki laju deforestasi tahunan lebih tinggi daripada hutan yang dikelola oleh masya- rakat setempat. Misalnya, Angelsen mengatakan kegagalan kebijakan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan di masa lalu, adalah karena faktor-faktor terbatasnya hak masyarakat dalam pengelolaan hutan sebagai salah satu penyebab utama (Angelsen dkk. 2013). Rencana redistribusi untuk agenda reforma agraria/Tanah Obyek
Reforma Agraria (TORA) sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah untuk periode 2015-2019. Ini penting bagi saya untuk mengetahui kontestasi dalam advokasi hutan adat hari ini.

## B. Proses Advokasi Hutan Adat yang Sudah Ditetapkan
Sebelum masuk kepada pokok persoalan, yakni proses advokasi hutan adat dan bagaimana skema mencadangkan hutan adat tersebut, saya akan mengggambarkan secara umum sejarah mengapa hutan adat ini ada di Indonesia. 2 Advokasi hutan adat berawal ada pada Putusan Mahkamah Konsti- tusi No. 35/PUU-X/2012 yang dimulai pada Maret 2012. Tiga pemohon mengajukan peninjauan kembali UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mereka adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN); Masyarakat Hukum Adat Kenagarian Kuntu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; dan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Peninjauan itu pada dasarnya berkaitan dengan dua masalah konstitusional, keberadaan hutan adat dan penga- kuan kondisional atas keberadaan masyarakat hukum adat di kawasan hutan Indonesia.
Pada dasarnya, para pemohon berkeberatan dengan Undang-Undang Kehutanan Indonesia yang mendalilkan bahwa hutan adat ditempatkan seba- gai bagian dari hutan negara. Keberadaan keten- tuan tentang hutan negara mengakibatkan keru- gian konstitusional bagi pemohon (masyarakat hukum adat). Mahkamah Konstitusi juga kemu- dian berpendapat bahwa para pemohon telah kehilangan akses atas hutan dan tanah mereka (Putusan MK 35/2012).
2 Untuk lebih lanjut, pembaca dapat melihat Buku Anotasi Putusan MK 35 yang diterbitkan oleh Huma, Epistema Institute dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Arizona, Herwati dan Cahyadi 2014) dan Suplemen Wacana Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indone- sia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 (Rachman dan Siscawati 2014).

## 30 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
Selanjutnya adalah tahap implementasi putusan MK 35 yang rumit dan panjang. Bagi masyarakat hukum adat, harapan muncul ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan No. 35 tahun 2012 berlaku efektif sejak 16 Mei 2013. Konsep hutan adat mulai merebak di khalayak publik. Konsep ini lahir ketika UU Kehutanan No. 41/1999 mencan- tumkan istilah “hutan negara” dalam pasal 1 angka 6 yang berbunyi; “hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Ketua majelis hakim menyatakan hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan hutan hak yang ada di wilayah masyarakat hukum adat. Namun, pada implementasinya, hutan adat tidaklah cepat dan progresif. Ia terkendala birokrasi di Kementerian Kehutanan (pada saat itu belum digabung Kementerian Lingkungan Hidup).
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki iktikad baik ketika pada Pada 7 Juli 2015 menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.32/Menlhk Setjen/2015 ten- tang Hutan Hak (Permen LHK 32/2015). Peraturan menteri ini mengejawantahkan Putusan MK 35 dalam batang tubuh peraturannya. Terdapat pasal yang mengatur tata cara pengajuan pemohonan penetapan kawasan hutan hak kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Ling- kungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK 32/ 2015) mengatur syarat penetapan hutan adat, yang meliputi; pertama , terdapat masyarakat hukum adat atau hak ulayat yang telah diakui oleh peme- rintah daerah melalui produk hukum daerah. Kedua , terdapat wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan. Ketiga , surat pernyataan dari masyarakat hukum adat untuk menetapkan wilayah adatnya sebagai hutan adat. Terkait penga- kuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat adat, Putusan MK 35, maupun Permen LHK 32/ 2015 menghendaki pengukuhan masyarakat hukum adat terlebih dahulu, sebelum penetapan hutan adat.
Frasa “produk hukum daerah” di Pasal 6 ayat (1) Permen LHK 32/2015 sejatinya menjawab keru- mitan yang selama ini terjadi. Kerumitan itu salah satunya adalah beragamnya dasar hukum untuk
menetapkan masyarakat hukum adat yang dike- hendaki oleh berbagai peraturan (Wibowo dan Kristianto 2017).
Dengan menggunakan frasa “produk hukum daerah”, maka pengakuan masyarakat hukum adat bisa melalui berbagai jenis bentuk hukum. Dasar- nya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 1 angka 16 berbunyi: “ Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Kepu- tusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehor- matan DPRD.” Peraturan Menteri LHK 32/2015 ini menjadi kunci bagi masyarakat hukum adat untuk dikukuhkan haknya, baik dari subjek maupun objek hukum (Wibowo dan Kristianto 2017).
Menjawab keberadaan hutan adat tersebut, Selasa 5 September 2015 perwakilan masyarakat adat Marga Serampas di Jambi, Kasepuhan Karang di Banten, Amatoa Kajang di Sulawesi Selatan, dan Wana Posangke di Sulawesi Tengah, mendaftarkan penetapan hutan adat mereka kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka melam- pirkan sekurang-kurangya tiga dokumen, yaitu; surat pernyataan permohonan penetapan hutan adat, Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta peta wilayah dan hutan adat mereka. Landasan masyarakat hukum adat memerlukan pengukuhan dari negara adalah agar menjadi benteng proteksi atas ruang hidup mereka.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian menjawab dengan melakukan verif ikasi lapangan atas kawasan hutan adat yang diajukan tersebut pada pertengahan Bulan Oktober 2015. Proses verifikasi ini selain untuk menjawab prasya- rat pengakuan hutan adat, juga dilakukan untuk menjawab kebutuhan akademik ilmu kehutanan ( scientific forestry ), bahwa kawasan hutan hak harus terjaga secara fungsi kawasan ekologisnya. Verifi- kasi tersebut menghasilkan sebuah jawaban pada pertemuan yang dilaksanakan pada 22 Desember 2015 di Hotel Best Western Cawang, bahwa masyarakat adat tetap memiliki kelestarian pada
Agung Wibowo, Asal Usul Kebijakan Pencadangan Hutan Adat ... 26-41
kawasan hutan dan memiliki ketergantungan hidup yang erat dengan hutannya. Namun, pasca veri- f ikasi hingga sekarang, belum ada satu pun hutan adat yang dikukuhkan secara def initif oleh peme- rintah.
Baru tiga tahun kemudian, pada tanggal 30 Desember 2016 3 , presiden ke-7 Republik Indone- sia, Joko Widodo menyerahkan secara langsung 8 Surat Keputusan (SK) Menteri LHK tentang Pene- tapan Hutan Adat untuk perwakilan masyarakat adat dari Provinsi Jambi, Sulawesi Selatan, Banten dan Sulawesi Tengah seluas lebih kurang 9,949 hektar (ha) dan satu SK yang merevisi SK Menhut sebelumnya atas pemberian izin Hutan Tanaman Industri untuk PT Toba Pulp Lestari. SK ini menge- luarkan kawasan izin tersebut untuk dijadikan sebagai hutan adat bagi masyarakat hukum adat Pandumaan Sipituhuta di Provinsi Sumatera Utara seluas 5,172 Ha. Selanjutnya pada tahun 2017, terda- pat dua penetapan hutan adat lainnya, yaitu “Tawang Panyai” di Desa Tapang Semadak Kecamatan Seka- dau Ilir, Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, luas 40 ha dan Hutan Adat Marena di Desa Marena Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, luas 756 Ha.  Hingga 2018, telah ada 33 hutan adat di Indonesia dengan total luasan 17.243 hektar.
Hutan adat sendiri tidak dapat berjalan hanya dengan tupoksi yang harus dilakukan oleh Kemen- terian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari
pengalaman advokasi hutan adat yang telah ditetap- kan, sejauh ini telah terjadi sinergisitas antar lemba- ga negara baik di tingkat nasional maupun di ting- kat daerah. Di tingkat masyarakat sipil sendiri rata- rata mendampingi pemohon hutan adat sudah sejak lama dalam melakukan pengorganisasian atas konflik yang dihadapi selama ini. Bila dilihat alur proses advokasi hutan adat yang dilakukan HuMa bersama mitra hutan adatnya, berikut adalah gambaran ringkas studi kasus itu:

## 1. Marga Serampas
Komunitas ini terletak di Kabupaten Merangin, Jambi. Masyarakat ini telah memiliki dasar hukum berupa Keputusan Bupati No. 146/DISBUNHUT/ 2015 tentang Penetapan Hutan Adat Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin (Rantau Kermas merupakan salah satu desa dalam wilayah Serampas). Dalam tahap riset di Marga Serampas, KKI Warsi dan Perkumpulan HuMa melakukan serangkaian kegiatan terkait Hutan Adat Marga Sarampas. Proses pembuatan riset diawali dengan tujuan mengumpulkan data-data yang terkait dengan kriteria atau indikator kebe- radaan suatu masyarakat adat, (cf (Heroepoetri (ed.) 2014, Griff iths 2002). Riset lapangan dilaku- kan dalam periode Februari-Oktober 2014.
Dalam tahap pengusulan hutan adat pada 5 Oktober 2015, perwakilan masyarakat adat Marga Serampas Ishak Pendi mengajukan pendaftaran aplikasi hutan adat kepada Dirjen PSKL Hadi Daryanto dalam Seminar dan Dialog Nasional ber- tajuk “Penetapan Hutan Adat Menuju Pengakuan Hak Masyarakat Adat” di Hotel Menara Peninsula. Pasca pengusulan, terjadi temu Tokoh Adat 13 Komunitas di Manggala Wanabakti pada 20 No- vember 2015 untuk mendesak penetapan hutan adat pertama kali di Indonesia. Temu tokoh adat ini disambut oleh Direktur Jenderal Planologi Kehu- tanan dan Tata Lingkungan, San Afri Awang. San Afri menyatakan “ pertemuan hari ini adalah tong- gak yang baik karena kami (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-KLHK) bisa mendengarkan informasi dari tokoh adat mengenai cara pengelolaan hutan yang berlaku di wilayahnya. Sehingga kami tidak meragukan lagi pengelolaan hutan oleh adat,
3 Pada awalnya Huma membuat laboratorium sosial hutan adat bersama dengan para mitra Hutan Adat. Ada tiga belas komunitas dalam skenario awal pengakuan untuk mengakui hutan milik bersama mereka. Mereka adalah: 1.) Perkumpulan Wallacea: Seko di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan; 2.) Warsi: Marga Serampas di Kabupaten Merangin, Jambi; 3.) JKMA: Mukim Lango di Kabupaten Aceh Barat, 4.) RMI: Kabupaten Kasepuhan Karang Lebak, Banten; 5.) AMAN Sulsel: Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan; 6.) Q-Bar: Malalo Tigo Jurai di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat; 7.) AKAR: Margo Suku IX di Kabupaten Lebong, Bengkulu; 8.) LBBT: Ketemenggungan Belaban Ella di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; 9.) Perkumpulan Bantaya: Ngata Marena di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah; 10.) YMP: Lipu Wana Posangke di Kabupa- ten Morowali, Sulawesi Tengah; 11.) JKMA: Mukim Beungga di Pidie, Kabupaten Aceh; 12.) LBBT: Ketemenggungan Tapang Semadak di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat; 13.) Padi Indonesia: Kampung Mului di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
32 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
sebab kami mendengar langsung dari masyarakat adatnya ” (Wallacea 2016).
Pasca pengusulan, Kementerian LHK terutama dirjen PSKL (Perhutanan Sosial dan Kemitraan Ling- kungan) melakukan verifikasi dan validasi 9 No- vember 2015 Direktorat PKTHA KLHK melakukan Verifikasi Validasi Hutan Adat di Marga Serampas Jambi. Tim Verifikasi dan Validasi: Jonny Purba, Adi Saputro, Deny, Dewito Irawan, Agus, Desrizal, Wawan.
Dalam tahap Gelar Hasil Verifikasi Hutan Adat diselenggarakan pada Jumat, 11 Desember 2015 di Hotel Cosmo Amaroossa, Jakarta Selatan. Hasil tersebut menetapkan wilayah Desa Air Terjun, Desa Sungai Deras, Desa Pungut Mudik, Desa Kemantan Kabalai yang keempatnya berada di Kabupaten Kerinci, dan Desa Rantau Kermas (Marga Seram- pas) di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dapat ditetapkan hutan adatnya oleh Direktorat Pe- nanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat, Direktur Jenderal PSKL-KLHK. Karena gelar hasil sudah dilakukan, namun penetapan hutan adat tidak kunjung dilakukan oleh pemerintah, maka pada 5 Desember 2016 dilakukan siaran pers di Merdesa Institute, oleh tokoh adat dari Marga Serampas di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, masyarakat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, masyarakat Lipu Wana Posangke di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan masyarakat Kasepuhan Karang di Kabupaten Lebak, Banten. Mereka menagih komitmen Menteri LHK dan Presiden Joko Widodo untuk segera menetapkan hutan adat pertama kalinya di Indonesia (Erdianto 2016).
Pemerintah telah melampaui waktu penetapan yang seharusnya 90 hari pasca verif ikasi dan vali- dasi. Pemerintah telah melewati 457 hari semenjak empat masyarakat hukum adat mengajukan pendaftaran ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## 2. Kasepuhan Karang
Masyarakat hukum adat Kasepuhan Karang terletak di Kabupaten Lebak Banten. Masyarakat ini memiliki dasar hukum berupa dua buah produk hukum yaitu; Peraturan Daerah Kabupaten Lebak
Provinsi Banten No. 8 Tahun 2015 tentang Penga- kuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masya- rakat Hukum Adat Kasepuhan dan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 430/kep-238/Disdikbud/2013 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah Banten Kidul.
Di tahap-tahap awal riset, Rimbawan Muda In- donesia (RMI) bersama Perkumpulan HuMa melakukan serangkaian kegiatan pelatihan hukum kritis di Lebak Banten. Dilanjutkan penelitian reso- lusi konflik. Proses riset diawali dengan penelitian hutan adat sebagai bentuk resolusi konflik di wilayah taman nasional pada periode Maret-Agus- tus 2014. Riset tersebut juga diiringi dengan diada- kannya sekolah pendamping hukum rakyat yang sudah dilakukan RMI dan Huma 10 tahun terakhir (Kleden 2011). Dalam pelatihan tersebut beberapa peserta training yang dikenal dengan Pendamping Hukum Rakyat (PHR) melakukan lobi di DPRD dan membantu legislasi drafting di Kabupaten Lebak untuk menginisiasi dibentuknya produk hukum daerah yang menaungi dan mengukuhkan masyarakat hukum adat di Lebak Banten (Firman- syah dan Prabowo 2013). Dari proses inilah kemu- dian Rapat Paripurna Penetapan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dilakukan hari Kamis, 19 November 2015. RMI Bersama masya- rakat Kasepuhan meyakinkan Junaidi Ibnu Jarta, Ketua DPRD Kabupaten Lebak yang menjadi inisiator Perda, maupun Bupati serta Wakil Bupati Ade Sumardi menekankan kepada masyarakat Kasepuhan agar dapat membuktikan pengelolaan sumberdaya alam yang lebih baik lagi (Ramdha- niaty dan Ratnasari 2017).
Barulah tahap pengusulan dilakukan pada 5 Oktober 2015 oleh perwakilan masyarakat adat Kasepuhan Karang, Jaro Wahid mengajukan pen- daftaran aplikasi hutan adat kepada Dirjen PSKL Hadi Daryanto dalam Seminar dan Dialog Nasional bertajuk “Penetapan Hutan Adat Menuju Penga- kuan Hak Masyarakat Adat” di Hotel Menara Pen- insula, Jakarta.
Pada 5 Oktober 2015 verifikasi dilakukan oleh Hadi Daryanto, Dirjen PSKL kepada Masyarakat Kasepuhan Karang, Lebak, Banten, sebagai bagian dari proses Permen KLHK 32/2015. Pada awalnya
Agung Wibowo, Asal Usul Kebijakan Pencadangan Hutan Adat ... 26-41
proses pengusulan hutan adat di Kasepuhan Karang hanya dilakukan melalui landasan hukum berupa Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 430/kep- 238/Disdikbud/2013 tentang Pengakuan Keberada- an Masyarakat Adat di Wilayah Banten Kidul. Namun pada Desember 2015, Pemerintah Kabu- paten Lebak mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pember- dayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan yang salah satunya adalah Kasepuhan Karang. Ini memperkuat verifikasi dan validasi di Kasepuhan Karang untuk membuktikan komitmen dan perha- tian Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mengu- payakan hak-hak masyarakat adat juga turut berpe- ran penting dalam perjuangan masyarakat adat Kasepuhan Karang.
Dalam gelar hasil dibacakan bahwa luas hutan adat Kasepuhan Karang yang ditetapkan adalah 485,366 hektar yang terdiri dari 389,207 hektar hutan tutupan ( leuweung kolot ) dan hutan titipan ( leuweung cawisan ) dan 96 hektar di wilayah Gunung Haruman masyarakat adat Kasepuhan Karang. Luas tersebut dalam SK Penetapan Hutan Adat menjadi 486 hektar, dengan keterangan 462 hektar berada dalam wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan 24 hektar berada di wilayah Areal Penggunaan Lain (APL).

## 3. Ammatoa Kajang
Masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang terletak di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Masyarakat hukum adat ini memiliki dasar hukum berupa Perda Kabupaten Bulukumba No. 9 Tahun 2016 tentang Pengakuan, Pengukuhan, dan Perlin- dungan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang.
Kunjungan lapangan dalam tahap riset dilaku- kan pada Agustus 2014 oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Perwakilan Wilayah (AMAN) Sulawesi Selatan dan Perkumpulan HuMa untuk melakukan serangkaian kegiatan terkait hutan adat di Kajang. Proses riset awal adalah meninjau konflik pasca penembakan masyarakat ketika terjadi konflik perebutan lahan dengan PT London Sumatera di Kabupaten Bulukumba. Identifikasi ini juga untuk mengetahui di mana saja masyarakat yang dikate- gorikan sebagai masyarakat hukum adat Kajang.
Hasil riset menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di Ilalang Embayya’ (Kajang dalam) dan sebagian bermukim di Ipantarang Embayya ’ (Kajang luar) yang melak- sanakan Pasang ri hukum Kajang.”
Dalam tahap pengusulan skema model pene- tapan hutan adat, masyarakat Ammatoa Kajang belum menjadi prioritas penetapan, namun ketika Temu Tokoh Adat 13 Komunitas di Manggala Wanabakti pada 20 November 2015 Prof. San Afri Awang selaku Direktur Jenderal Planologi Kehu- tanan dan Kemitraan Lingkungan (PKTL) menya- rankan Kajang untuk masuk wilayah prioritas. “Seharusnya Kajang ini masuk pengusulan, sudah banyak kajian akademik dari mahasiswa saya terutama kajian scientif ic forestry di sana.” Ia menyadari Kajang sudah memiliki kelayakan hutan adatnya ditetapkan sebagai hutan adat. Pada 5 Oktober 2015, masyarakat Ammatoa Kajang diwa- kili Jamaludin Tambi mendaftarkan permohonan penetapan kawasan hutan adat ke KLHK kepada Kasubdit Hutan Adat, Jonny Purba di Manggala Wanabakti. Tak berhenti di situ, di Kajang sendiri pada 17 Oktober 2015 dilakukan konsolidasi A’ borong lompoa , suatu mekanisme pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat dalam komuitas adat Ammatoa Kajang, di Kabupaten Bulukumba, Sulsel membicarakan mengenai kepastian luas wilayah adat dan pemantapan areal hutan adat ( Borong Lompoa ) yang hendak diajukan ke KLHK dengan meyakinkan Balai Pemantpan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi Sulsel terlebih dahulu.
Pada bulan Maret 2016 dilaksanakan verifikasi dan validasi oleh Tim Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, BPKH VII, BP DAS Jeneberang Walnae, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bulukumba. Pada tanggal 8 Agustus 2016 Kunjungan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dan Dirjen PSKL Hadi Daryanto ke masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang, Bulukumba Sulawesi Selatan. Menteri LHK menyampaikan komitmennya, “ Proses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah selesai. Saya akan menjadwalkan bertemu dengan Presiden untuk
34 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
membahas ini. Sudah tidak ada keraguan bagi saya untuk segera menetapkan Hutan Adat Ammatoa Kajang, ” tutur Siti Nurbaya Bakar. Dari 24-27 Agustus 2016 dilangsungkan studi banding untuk proses pembelajaran, perwakilan masyarakat hukum adat Kajang ke Marga Serampas di Jambi terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah hutan adat.

## 4. Tau Taa Wana Posangke
Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana Posang- ke berada di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Masyarakat ini memiliki dasar hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Wana.
Yayasan Merah Putih (YMP) Sulteng dan Perkumpulan HuMa melakukan serangkaian kegiatan riset terkait hutan adat Kabupaten Moro- wali. Proses penelitian di Wana Posangke dilakukan dengan kekhususan yaitu mengetahui keberadaan masyarakat hukum adat yang berada dalam cagar alam dan hidup berpindah dalam sebuah kampung atau disebut lipu . Kunjungan lapangan dilakukan dalam periode Februari-Oktober 2014. Tahap riset selanjutnya dilakukan pada 2 September 2015 dengan melakukan pembuatan opini hukum “Telaah Hukum–Penetapan Wilayah Adat Suku Wana Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Selatan” untuk mendorong Keputusan Bupati Morowali Utara Tentang Penetapan Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Wana Posangke.
Dalam tahap pengusulan, pada 5 Oktober 2015, perwakilan masyarakat adat Tau Taa Wana Posang- ke, Indo Imel mengajukan pendaftaran aplikasi hutan adat kepada Dirjen PSKL Hadi Daryanto dalam acara yang sama dengan ketiga masyarakat hukum adat di atas yaitu Seminar dan Dialog Nasional bertajuk “Penetapan Hutan Adat Menuju Pengakuan Hak Masyarakat Adat” di Hotel Menara Peninsula Jakarta.
Tindak lanjut dan verifikasi dilakukan pada 10 Desember 2015 dengan dibentuknya tim verifikasi oleh Dirjen PSKL dan Dirjen PKTL untuk memba- has hasil penetapan hutan adat. Tanggal 13 sampai dengan 16 Desember 2015: Kunjungan PSKL, Direk-
tur Penanganan Konflik Tenural dan Hutan Adat, Rosa Vivien Ratnawati yang saat itu menjabat sebagai Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, serta bersama BPKH Palu ke Kabupa- ten Morowali Utara. Kunjungan Lapangan Moro- wali Utara ini adalah untuk mempercepat proses penetapan peta, namun menurut PKTHA masih perlu lobi meyakinkan pihak planologi terkait luasan dan status, karena hutan adat di Wana Posangke masih mempertimbangkan soal luas dan fungsi kawasan hutan yaitu cagar alam. Usulan yang diusulkan masyarakat dianggap terlalu luas yakni ± 26.000 hektar.

## 5. Ngata Marena
Masyarakat Hukum Adat Ngata Marena berada di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dasar hukum untuk masyarakat Ngata Marena ada dua. Pertama , Perda Kab. Sigi No 15 tahun 2014 tentang Pem- berdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Kedua , SK Bupati Sigi Nomor 189-014 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masya- rakat Hukum Adat Kulawi di Marena Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi.
Perkumpulan Bantaya Sulawesi Tengah dan Perkumpulan HuMa melakukan serangkaian kegiatan penelitian tentang masyarakat Ngata Marena. Proses pembuatannya diawali dengan penelitian perbandingan hutan. Huma dan Bantaya ingin mengidentifikasi bagaimana proses keber- hasilan pengelolaan hutan antara hutan dengan skema pengelolaan oleh negara (yakni Perhutanan Sosial)—dahulu hutan adat belum ada dalam skema Perhutanan Sosial—dibandingkan dengan hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat. Tujuannya untuk membuktikan bahwa skema masyarakat hukum adat juga penting dalam menyejahterakaan warga negara Indonesia teru- tama masyarakat hukum adat.
Dari Januari-Agustus 2016 Perkumpulan Bantaya juga mengadvokasi Surat Keputusan Bupati Sigi tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kulawi di Marena Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Pada Oktober 2016 Perkumpulan Bantaya berkoordinasi dengan HuMa untuk memenuhi form pengajuan hutan
Agung Wibowo, Asal Usul Kebijakan Pencadangan Hutan Adat ... 26-41
adat, dan pada Desember 2016 pengusulan hutan adat Marena di Dirjen PSKL.
Verifikasi lapangan oleh KLHK dari tanggal 6 sampai dengan 9 Maret 2017. Hasil verif ikasi ini memandatkan hutan adat di Marena ditetapkan hanya separuh dari luasan yang diusulkan, dite- tapkan 756 hektar dari 1.488 hektar yang diusulkan masyarakat. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat Marena mengirimi surat elektronik ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai keberatan atas Hasil Berita Acara Verif ikasi Hutan Adat Marena. Masyarakat mengusulkan KLHK untuk melakukan verif ikasi ulang.

## 6. Ketemenggungan Tapang Semadak
Masyarakat Ketemenggungan Tapak Semadak terletak di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Dasar hukum dalam penetapan hutan adat di Tapang Semadak adalah Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 180/392/HK-A/2016. Awalnya, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) dan Perkumpulan HuMa melakukan serangkaian kegiatan penelitan tentang masyarakat adat Dayak di Sekadau (Roedy Haryo 2014, 10-12). Proses penelitian tidak hanya untuk mencari data tapi juga menggunakan fotograf i sebagai jalan mengetahui kehidupan masyarakat hukum adat agar dapat pula menjadi kriteria atau indikator keberadaan suatu masyarakat adat yang mudah dipahami publik.
Tahapan riset selanjutnya adalah diadakan diskusi multipihak terkait Legal Review UU No. 23 Tahun 2014 pada 15 Desember 2015. Diskusi dihadiri pelbagai pihak antara lain; Pemda Melawi, Sekreta- ris DPRD Kabupaten Sanggau, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Perwakilan Komunitas di Sekadau, Sanggau, Melawi dan Kapuas Hulu, serta beberapa CSO di Kalimantan Barat. Dalam pertemuan ini merekomendasikan pula para pemerintah daerah untuk menerbitkan produk hukum daerah. Bupati Sekadau kemudian melakukan tindak lanjut pada tanggal 28 Desember 2016, dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 180/392/ HK-A/2016. Keputusan ini mengakui keberadaan Hutan Adat Tawang Panyai milik Masyarakat Adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau, Desa Tapang Semadak, Kec. Sekadau Hilir seluas 40,5 Ha. Pada
Oktober 2016 LBBT berkoordinasi dengan HuMa untuk memenuhi form pengajuan hutan adat, dan pada Desember 2016 pengusulan hutan adat Tapang Semadak di Dirjen PSKL. Pada Januari 2017 Dirjen PSKL melakukan verif ikasi lapangan dipimpin oleh Prasetyo Nugroho, Kasubdit Hutan Adat.

## 7. Tingkat Nasional
Di tingkat nasional sendiri tim peneliti di Huma melakukan kajian dan riset. Untuk keperluan mengumpulkan komentar dan masukan dalam rangka penyempurnaan Kertas Kebijakan, diseleng- garakan sebuah lokakarya di Fakultas Hukum, Uni- versitas Gadjah Mada, pada 27-28 April 2015. Pada Oktober 2014, untuk mempermudah para pihak memahami empat konsep identifikasi masyarakat hukum adat di 13 wilayah. Divisi Analisa Hukum dan Data menerbitkan buku Hutan Adat dalam Info- graf ik (Wibowo, Kristianto, dan Widyanto 2015) dan film tentang hutan adat (Kristianto 2016) .
Setelah pada 7 Juli 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak. Huma membuat opini hukum pada 7 September 2015, Pembuatan opini hukum ini berdasarkan analisa bagi para pengusul hutan adat yang sudah mengajukan aplikasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada Selasa, 22 Sept. 2015, Pukul 10.00-12.00 WIB, bertempat di Manggala Wanabakti, dilangsungkan pertemuan antara Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama HuMa dan bebera- pa mitra. Adapun agenda pembicaraan ini adalah membahas agenda kelanjutan Dialog di Best West- ern (4 September 2015) terkait wilayah prioritas 2015, khususnya yang diusulkan Mitra dan HuMa yaitu: Tau Taa Wana Posangke; Marga Serampas dan Kasepuhan Karang.
Pada 30 Desember 2016, pemberian SK Hutan adat diserahkan oleh Presiden Joko Widodo di Ista- na Negara. Surat Keputusan Hutan Adat ditanda- tangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehu- tanan Siti Nurbaya Bakar. Penyerahan SK Hutan

## 36
Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
Adat kepada masyarakat hukum adat Marena kedua kemudian dilakukan saat pembukaan Konferensi Tenurial 2017 di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo 25 Oktober 2017. Berdasar- kan SK penetapan hutan adat tersebut Hutan Adat Tapang Semadak ditetapkan seluas 40,5 hektar. Sementara Hutan Adat Marena ditetapkan seluas 756 hektar. Sampai sejauh ini telah ada 33 hutan adat yang ditetapkan di Indonesia dengan luas dan fungsi hutan yang beragam (Outlook Huma 2019).

## C. Usulan Kebijakan Pencadangan Hutan Adat
Mau tak mau dan harus disadari hutan adat sendiri masuk dalam skema Perhutanan Sosial. Jadi advokasi hutan adat sendiri berada di dalam Direktorat Jenderal PSKL, Kementerian Ling- kungan Hidup dan Kehutanan. Dalam Perhutanan Sosial sendiri ada lima skema Perhutanan Sosial digambarkan sebagai lima jari oleh PSKL, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Perlindungan Kemitraan Konservasi Kehutanan (Kulin KK) dan Hutan Adat (HA). Hingga pertengahan akhir 2018, capaian pemberian hak akses untuk pengelolaan di dalam kawasan hutan telah mencapai 1.558.453 hektar dari target 2 juta hektar di tahun 2018. Ini
terdiri dari Hutan Desa 969.215 Ha, Hutan Kema- syarakatan 337.142 Ha, Hutan Tanaman Rakyat 99.709 Ha, Kemitraan Konservasi 102.000 ribu Ha, dan hutan adat 27.950 Ha (KLHK 2018).
Dari data yang sudah dihimpun selama berbu- lan-bulan oleh Koalisi Masyarakat Sipil sebenarnya ada potensi hutan adat seluas 6.704.232 hektar. Dari data tersebut, hutan adat hanya sekira 1,7% saja dari capaian Perhutanan Sosial. Menteri LHK melalui Dirjen PSKL secara intensif mengundang koalisi masyarakat sipil yang berkecimpung dalam advokasi hutan adat untuk membicarakan perihal percepatan target penetapan hutan adat dalam Rapat Koordinasi Hutan Adat pada 23-24 Januari 2018 (Wibowo dan Kristianto 2017). Dari daftar Koalisi Hutan Adat yang ada, mereka menyerahkan data potensi hutan adat yang telah diinventarisasi oleh koalisi masyarakat sipil.
Di Sekretariat Reforma Agraria, saya bersama rekan saya Erwin Dwi Kristianto, bersama Staf Ahli Kantor Staf Presiden yaitu Noer Fauzi Rachman dan Didiet, staf Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) membuat skema advokasi hutan adat berdasarkan tabulasi potensi hutan adat yang belum dapat di- ajukan. Beginilah skema potensi hutan adat ter- sebut dengan pelbagai hambatan proses pene- tapannya.
Tabel 1. Kategorisasi Potensi Hutan Adat yang Dihimpun oleh Koalisi Masyarakat Sipil
Klus- ter Sub Klaster Perda Penetapan Perda Pengaturan SK Turunan Perda Pengaturan SK Penetapan Masyarakat Adat SK Hutan Adat Ranperda dalam Prolegda Peta Data Sosial Izin/ Konflik Jumlah Komunitas Luas Potensi Hutan Adat
1
1A Ada - - - - - Ada Ada Ada 15 114.286,69 1B Ada - - - - - Ada Ada Tidak 9 147.861,74 2 2A - Ada Ada - - - Ada Ada Ada 14 139.308,05 2B - Ada Ada - - - Ada Ada Tidak 5 10.971,95 3 3A - - - - Ada - Ada Ada Ada - - 3B - - - - Ada - Ada Ada Tidak 1 1.368,00 4 4A - - - Ada - - Ada Ada Ada 10 214.985,83 4B - - - Ada - - Ada Ada Tidak 1 38.890,40 Jumlah 55 667.672,66 5 5A - Ada - - - - Ada Ada Ada 79 1.985.791,53 5B - Ada - - - - Ada Ada Tidak 54 217.422,40 6 6A - - - - -
Ada
Ada Ada Ada 123 970.250,54 6B - - - - - Ada Ada Ada Tidak 211 94.022,24 7 7A - - - - - - Ada Ada Ada 94 2.127.613,82 7B - - - - - - Ada Ada Tidak 142 641.458,98 Jumlah 703 6.036.559,52 8 8A - - - - - - Tidak Ada Ada - - 8B - - - - - - Ada Tidak Tidak - - Total 1516 6.704.232,18
Agung Wibowo, Asal Usul Kebijakan Pencadangan Hutan Adat ... 26-41
Dari delapan klaster tersebut, maka saya melihat ada potensi-potensi hutan adat dengan meng- gunakan beberapa model penanganan penetapan yaitu:
1. Lokasi potensi hutan adat yang sudah leng- kap. Telah memiliki Perda penetapan MHA, prof il masyarakat, ada data sosial, serta ada peta hutan/wilayah adatnya.
2. Lokasi potensi hutan adat yang memiliki perda bersifat pengaturan dan sudah memi- liki surat kepala daerah tentang penetapan MHA/wilayah adat, ada data sosial dan ada peta wilayah adatnya.
3. Lokasi potensi hutan adat yang hanya memi- liki surat kepala daerah tentang hutan adat, ada data sosial dan ada peta wilayah adatnya. Namun belum memiliki Peraturan Daerah.
4. Lokasi potensi hutan adat yang hanya memi- liki surat kepala daerah tentang penetapan masyarakat hukum adat, ada data sosial dan ada peta wilayah adatnya, namun belum me- miliki Peraturan Daerah.
5. Lokasi potensi hutan adat yang memiliki perda bersifat pengaturan, ada data sosial dan ada peta wilayah adatnya, namun memer- lukan surat kepala daerah tentang penetapan MHA/wilayah adat.
6. Lokasi potensi hutan adat yang Peraturan Da- erahnya sedang dalam proses penyusunan dan masuk ke dalam program legislasi daerah.
7. Lokasi potensi hutan adat yang sudah memi- liki prof il MHA, peta wilayah adat/hutan adat, tetapi belum memiliki sama sekali Perda ataupun keputusan kepala daerah ter- kait pengakuan MHA.
8. Lokasi potensi hutan adat perlu penguatan komunitas perihal data sosial dan pemetaan partisipatif wilayah adatnya.
Lokasi-lokasi tersebut perlu juga ditapis kembali apakah masuk ke dalam wilayah konflik atau tidak, yakni wilayah MHA yang sudah memiliki hak per- izinan lain ataupun masuk ke dalam kawasan hutan negara.
Berdasarkan delapan klaster potensi hutan adat di atas, agenda percepatan hutan adat sebenarnya
dapat dilaksanakan dengan merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia  Nomor: P.32/Menlhk Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak, Pasal 7 ayat (3) berbunyi: Dalam hal areal yang dimohonkan sebagai hutan hak masih terdapat konflik dengan pemegang izin atau pemangku hutan yang lain, Menteri mencadang- kan areal hutan hak dan memerintahkan pejabat yang berwenang dalam lingkup tugasnya untuk menyelesaikan konflik yang menyangkut kewe- nangan Menteri dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P. 32/Menlhk/ Setjen/2015 tentang Hutan Hak 2015) . Potensi lokasi hutan adat di atas dapat ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Penetapan Pencadangan Hutan Adat didasarkan pada Pasal 7 ayat (3) Permen LHK 32/2015 guna membantu mempercepat proses yang ada. Selain dasar hukum tersebut, Menteri LHK dapat mengeluarkan diskresinya untuk membantu mempercepat atau menyelesaikan problem mengenai mandulnya proses penetapan hutan adat sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk itu, tulisan ini memberi rekomendasi untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Pencadangan Hutan Adat dengan skema sebagai berikut:
1. SK Pencadangan Hutan Adat dengan status hutan masih dalam kawasan hutan negara dan perubahan status hutan negara menjadi hutan adat, memerlukan keputusan kepala daerah yang mengakui keberadaan masya- rakat hukum adat dan wilayah adatnya sesuai dengan Peraturan Daerah tertentu.
2. SK Pencadangan Hutan Adat dengan status hutan masih dalam kawasan hutan negara dan perubahan status hutan negara menjadi hutan adat, memerlukan peraturan daerah dan/atau produk hukum daerah lainnya yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat.
3. SK Pencadangan Hutan Adat yang dengan sta- tus hutan masih dalam kawasan hutan negara dan perubahan status hutan negara menjadi hutan adat, memerlukan penyelesaian kon- flik dengan pemegang izin atau pemangku
38 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
hutan yang lain dengan wilayah hutan adat masyarakat hukum adat tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 84/Menlhk/Setjen/2016 tentang Pe- nanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.
4. SK Pencadangan Hutan Adat dengan status hutan masih dalam kawasan hutan negara dan perubahan status hutan negara menjadi hutan adat, memerlukan peraturan daerah dan/atau produk hukum daerah lainnya yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan memerlukan peta wilayah dan hutan adat masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan salah satu bagian yang tidak ter- pisahkan dari pengajuan penetapan hutan adat.
Dalam SK Pencadangan tersebut dapat disebut- kan pula diktum percepatan penyelesaian masalah yang menghambat penetapan hutan adat tersebut. Sementara untuk lokasi hutan adat yang sudah siap syarat-syaratnya tinggalah menempuh tahapan verif ikasi oleh Dirjen PSKL Kementerian Ling- kungan Hidup dan Kehutanan.

## 1. Sinergi Antar Lembaga
Dari pengalaman hutan adat, baik yang telah ditetapkan maupun yang sedang berproses, dibu- tuhkan sinergisitas antar lembaga. Kurang lebih dalam mewujudkan proses penetapan hutan adat ada beberapa lembaga yang terlibat untuk agenda pencadangan penetapan hutan adat ke depan;
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menjalankan tugasnya; pertama , memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyusun produk hukum daerah yang mengakui masyarakat hukum adat atau hak ulayat. Kedua , menerbitkan SK Penetapan Pencadangan Hutan Adat didasarkan pada Pasal 7 ayat (3) Permen LHK 32/2015 guna membantu mempercepat proses yang ada. Ketiga , menghimbau direktorat jenderal untuk segera melakukan proses penetapan hutan adat bagi masyarakat hukum adat yang telah memenuhi syarat penetapan hutan adat, direktorat jenderal tersebut antara lain adalah:
a. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan (PSKL), terkait tupok- si pengajuan, verif ikasi dan penetapan hutan adat.
b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tata Lingkungan (PKTL), terkait dengan pemetaan areal hutan adat.
c. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), terkait dengan wilayah hutan adat yang berada pada ka- wasan hutan fungsi konservasi.
d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), terkait dengan wila- yah hutan adat yang berada pada kawasan hutan fungsi produksi.
e. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (Dirjen PDASHL), terkait dengan wilayah hutan adat yang berada pada kawasan hutan lindung.
Menteri Dalam Negeri dapat menjalankan tugas; pertama , meminta informasi mengenai produk hukum daerah tentang pengakuan dan/atau pene- tapan masyarakat hukum daerah kepada peme- rintah daerah. Kedua , menghimbau pemerintah daerah agar dapat segera menyusun produk hukum daerah dalam hal belum ada produk hukum daerah tentang pengakuan dan/atau penetapan masya- rakat hukum daerah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang dapat menjalan- kan tugasnya yaitu menginventarisasi wilayah masyarakat hukum adat dan/atau hutan adat yang berada dalam kawasan Area Penggunaan Lain (APL) untuk ditetapkan sebagai wilayah hak ko- munal.
Pemerintah Daerah (Tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota) dapat menjalankan tugas- nya; pertama, untuk menerbitkan produk hukum daerah dalam hal belum ada produk hukum daerah tentang pengakuan dan/atau penetapan masya- rakat hukum daerah. Kedua , mengamanatkan dinas-dinas terkait untuk menginventarisasi data profil dan peta masyarakat hukum adat di tingkat daerah.

## 2. Hasil Rapat Kordinasi Hutan Adat 2018
Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, pelbagai pihak telah menandatangani berita acara terkait pembahasan dan telaah teknis peta-peta potensi/ usulan/klaim hutan adat berdasarkan sumber peta Badan Registrasi Wilayah Adat (Wibowo dan Kris- tianto 2017). Dalam kesepakatan tersebut terdapat data luasan potensi hutan adat per-regio, yaitu sebagai berikut:
a. Regio Sumatera
:   449.709 ha b. Regio Jawa Bali dan Nusa Tenggara :    117.944 ha c. Regio Kalimantan : 3.633.246 ha d. Regio Sulawesi :    859.533 ha e. Regio Maluku :  1.145.383 ha
Total luasan target potensi hutan adat dalam kesepakatan rapat koordinasi hutan adat tersebut adalah seluas 6.205.815 ha . Dari hasil tersebut, perlulah tindak lanjut untuk menyegerakan perce- patan penetapan hutan adat. Skema pencadangan hutan adat merupakan salah satu pemecah dari kebuntuan ini.

## E. Kesimpulan
Dalam Nawacita, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan komitmennya untuk mem- bangun Indonesia dari pinggiran dengan mem- perkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Target Presiden Jokowi dalam
Program Pembangunan Nasional 2015-2019 mengenai kawasan Perhutanan Sosial, termasuk hutan adat disebutkan dalam jumlah luasan seluas 12,7 juta hektar. Janji Nawacita tersebut tentu akan menemui hambatan jika tidak mencermati pengu- kuhan hutan adat kepada masyarakat hukum adat.
Sejauh ini telah ada proses yang dapat diman- faatkan untuk masyarakat mendapatkan hutan adat tersebut, namun hal tersebut tidak dapat ber- diri sendiri unsur lain seperti peneliti, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah juga turut andil membantu KLHK untuk menetapkan hutan adat di Indonesia. KLHK juga perlu mencermati di mana hutan adat itu hendak dikukuhkan. Data yang telah dikumpulkan bersama masyarakat sipil hingga saat ini adalah langkah yang cukup baik, oleh karena itu, sangat sayang bila data tersebut hanya disimpan di meja tugas. Alangkah baiknya proses pencadangan hutan adat dapat mulai dila- kukan secara masif untuk melakukan proteksi bagi subyek hukum, yakni masyarakat hukum adat. Skema pencadangan merupakan usulan diskresi hukum yang dapat dipakai untuk membingkai keberadaan masyarakat hukum adat tersebut.
Dari proses agenda percepatan penetapan hutan adat yang tengah dilakukan penting melihat penca- dangan hutan adat sebagai langkah yang perlu dido- rong. Namun hal lain yang penting pula diperha- tikan adalah bagi para pihak untuk tidak mela-
Gambar 1. Diagram Peta Jalan Percepatan Hutan Adat yang dapat Dipergunakan.
Sumber: Oleh penulis.
40 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
kukan pengusiran, penangkapan, penutupan akses terhadap kawasan hutan dan atau perbuatan yang dapat menggangu pelaksanaan proses percepatan penetapan hutan adat di dalam wilayah masyara- kat hukum adat. Dari kesimpulan tersebut, maka beberapa rekomendasi saya ajukan dalam tulisan ini, yaitu: pertama , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perhu- tanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dapat mendorong pelaksanaan identif ikasi dan peman- tauan terkait proses verif ikasi aplikasi dan meleng- kapi administrasi permohonan hutan adat untuk dicadangkan hutan adatnya atau ditetapkan, berdasarkan data yang dimiliki bersama koalisi masyarakat sipil. Kedua , Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui biro hukum dapat mem- buat draf empat skema surat keputusan menteri terkait pencadangan hutan adat. Ketiga , sampai sejauh ini belum ada sistem pemantauan proses yang terbuka untuk publik dalam advokasi hutan adat. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi para pegiat untuk mengawasi proses pengusulan pemohon sudah sampai sejauh mana.

## Daftar Pustaka
Agung, W dkk. 2015, ‘Huma’, October 23, diakses 1 Januari 2017, http://huma.or.id/en/ ?attachment_id=5794.
Angelsen, A, Brockhaus, M, Sunderlin, WD, dan Verchot, LV (ed.) 2013, Menganalisis REDD+ sejumlah tantangan dan pilihan, Cifor, Bogor. Arizona, Y, Mary, SR dan Cahyadi, E 2014, Kem- balikan hutan adat kepada masyarakat hukum adat, Huma, AMAN, Epistema, Jakarta. Danardono, D (ed.), 2015, Riset aksi agraria riset yang mengubah, Huma, Jakarta.
Erdianto, K 2016. ‘Masyarakat adat tagih janji Joko- wi terkait penetapan kawasan hutan adat’ Arti- kel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ‘Masyarakat Adat Tagih Janji Jokowi Terkait Penetapan Kawasan Hutan Adat ’, https://nasional.kompas.com/read/2016/12/05/ 16203291/ma. diakses 15 Januari 2018, https:// nasional.kompas.com/read/2016/12/05/ 1 6 2 0 3 2 9 1 / m a s y a r a k a t . a d a t .
tagih.janji.jokowi.terkait.penetapan.kawasan. hutan.adat?page=all.
Firmansyah, N, dan Prabowo, W 2013, Berhukum dari desa: memotret proses lahirnya aturan ber- basis masyarakat desa, Huma, Jakarta. Goodpaster, G 2007, ‘Law reform in developing countries,’ in Law reform in developing and tran- sitional states , edited by Tim Lindsey, Rout- ledge studies in development economics, New York.
Griffiths, A 2002, ‘Legal pluralism’, in an introduc- tion to law and social theory , edited by Max Travers Reza Banakar, Oxford Hart Publish- ing, Oxford.
Hardin, G 1968, ‘The tragedy of the commons,’ Sci- ence 162 (3859), hlm. 1243-1248.
Haryo, R, Widjono 2014, Kearifan hukum warisan leluhur Dayak, Huma, Jakarta.
Henley, D & Davidson, JS, 2008, ‘In the name of adat: regional perspectives on reform. tradi- tion and democracy in Indonesia,’ Modern Asian Studies (Cambridge University Press) 42
(4), hlm. 815-852.
Heroepoetri, A (ed.) 2014, Di antara rezim patri- mornial dan rezim pasar: tinjauan kesiapan implementasi di Jambi dan Kalimantan Timur, Huma, Jakarta.
Humawin 2019, Database konflik Humawin, diakses 12 Maret 2019, humawin.huma.or.id.
_____ 2016, Customary forest in Indonesia. Directed by Erwin Dwi Kristianto, Huma, Jakarta.
Kleden, E 2011, Karakter-karakter utama pendam- ping hukum rakyat di dalam gerakan pembaruan hukum rakyat, Huma, Jakarta.
KLHK. 2018. ‘Status hutan dan kehutanan Indone- sia 2018 ’, KLHK, Jakarta.
Lucas, A, dan Waren, C (eds.) 2013, Land for the people: the state and agrarian conflict in Indo- nesia, Ohio University Press, Ohio.
Mary, SR. dkk. 2013, Menuju penyelesaian konflik tenurial kehutanan, Huma, Jakarta. Nagara, G, Muhajir, M, Herwati, SRM, Kristianto, ED, Tillah, M, dan Ramadhianty, N 2017, Kertas kebijakan arah pengaturan perubahan UU Kehutanan, Koalisi untuk Perubahan Kebi- jakan Kehutanan, Jakarta.
Agung Wibowo, Asal Usul Kebijakan Pencadangan Hutan Adat ... 26-41
Ostrom, E 2015, Governing the commons: The evolu- tion of institutions for collective action. Canto Clas- sic, Cambridge University Press, Cambridge. Outlook Huma, Database, 2019. ‘Outlook Huma
2018: meretas mimpi hutan adat,’ January 24, diakses 13 Maret 2019, https://huma.or.id/ home/wp-content/uploads/2019/02/Outlook- Huma-2018.pdf.
Rachman, NF, dan Siscawati, M 2014, ‘Masyarakat hukum adat adalah penyandang hak, subjek hukum dan pemilik wilayah adatnya’, Sup- lemen Wacana, Insist, Yogyakarta.
Ramdhaniaty, N, dan Ratnasari 2017, ‘Dinamika hak adat dan desa adat di Lebak dalam pelaksa- naan Undang-undang desa,’ Wacana 36 (19).
Ramstedt, M 2014, ‘Converging ontologies flatten- ing of time discordant temporalities and feel- ing rules in Bali’s new village jurisdictions,’ in Feelings at the margins dealing with violence,
stigma and isolation in Indonesia , edited by Birgit Rotter Rossler Thomas Stodulka, Frank- furt, New York.
Simarmata, R (ed.) 2015, Pluralisme hukum sebuah pendekatan interdisipliner 2, Huma, Jakarta.
Simarmata, R dan Steni, B 2017, Masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum. The Samdhana Institute, Bogor.
Steni, B (ed.) 2015, Hak atas karbon siapa yang punya: konstruksi def inisi hukum atas karbon dalam pengelolaan hutan oleh komunitas, Huma dan Djojodiguno FH UGM, Jakarta.
Travers, M 2013, ‘Qualitative interviewing meth- ods’, in Social research method: third edition , edited by Maggie Walter, Oxford University Press, Australia, New Zealand.
Wallacea, P 2016, Wallacea, diakses 15 Januari 2018. https://perkumpulanwallacea.wordpress. com/2015/11/20/pertemuan-tokoh-adat-dari- 13-wilayah-dengan-dirjen-planologi-tata- lingkungan-sanafri-awang/.
Wibowo, A dan Kristianto, ED 2017, ‘Agenda perce- patan hutan adat’, Huma, Kantor Staf Presiden, Jakarta.
Wibowo, A, Kristianto, ED, dan Widyanto 2015, ‘Huma’, November 14, diakses 3 Maret 2017. http://huma.or.id/uncategorized/hutan-adat- dalam-infografik-ind-ing.html.
Wiratraman, HP (ed.) 2015, ‘Simposium masya- rakat hukum adat,’ Huma, Jakarta.

## Peraturan
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehu- tanan.
Putusan Mahkamah Konsitutisi No 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehu- tanan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehu- tanan P 32/Menlhk/Setjen/2015 tentang Hutan Hak.