Volume 12 Issue 1 2024 Pages 362 - 377 website: https://journalstkippgrisitubondo.ac.id/index.php/PKWU/index

## Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung
Anshori Daulatul Islam 1* , Ferry Timorochmadi 2 , M.Y. Fakhrudin 3 , Ricky Yoseptry 4 , Teti Ratnawulan 5 , Neni Sri Rahayu 6 1,2,3,4,5 Universitas Islam Nusantara, Indonesia E-mail: anshori.adpen@gmail.com 1
Abstract :  Data  shows  that  efforts  to  fulfill  educational  rights  for  people  with disabilities are still not optimal. This can be seen from statistical data published by the Coordinating Ministry for Human Development and Culture in June 2022, the number of  people  with  disabilities  among  children  aged  5-19  years  reached  around  3.3%. According to data from the Bandung City Social Service, it shows that in Bandung City there  are  more  than  8,600  people  with  disabilities.  If  we  refer  to  the  Ministry  of Education and Culture's data that only 12.26% of people with disabilities have received education, then only around 1,032 people with disabilities have received their right to education.  This  research  aims  to  determine  the  fulfillment  of  educational  needs  for people with disabilities in Bandung City and to determine the implementation of the policy  for  fulfilling  education  for  people  with  disabilities  in  education  units.  The method  applied  in  this  research  is  a  qualitative  descriptive  method.  The  research location is at the Bandung City Education Office, Jl. A. Yani No. 239, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Bandung City, West Java 40113 and Al-Biruni Science Elementary School, Komp. Bumi Panyileukan Jl. Raya Panyileukan No.11, Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Bandung City, West Java 40614. The conclusions of this research are (1) the Education Office has issued a policy regarding meeting the educational needs of people with disabilities in Bandung City and (2) the education unit has implemented this policy by accommodating the acceptance of students with special needs (PDBK).
Keywords: Disability, Educational Rights, Policy.
Abstrak: Data menunjukan upaya pemenuhan hak pendidikan untuk kaum disabilitas masih belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari data statistik yang telah dipublikasikan oleh Kemenko PMK pada Juni 2022, angka penyandang disabilitas pada anak usia 5- 19 tahun mencapai kisaran angka 3,3%. Menurut data dari Dinas Sosial Kota Bandung menunjukan  bahwa  di  Kota  Bandung  ada  lebih  dari  8.600  orang  disabilitas.  Jika merujuk  pada  data  Kemendikbudristek  bahwa  baru  12,26%  penyandang  disabilitas yang mendapatkan pendidikan, maka hanya sekitar 1.032 orang disabilitas saja yang sudah mendapatkan hak pendidikannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung dan untuk  mengetahui  pelaksanaan  kabijakan  pemenuhan  pendidikan  bagi  penyandang disabilitas di satuan Pendidikan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yaitu di Dinas Pendidikan Kota Bandung Jl. A. Yani No.239, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40113 dan  SD  Sains  Al-Biruni,  Komp.  Bumi  Panyileukan  Jl.  Raya  Panyileukan  No.11, Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat 40614. Simpulan dari penelitian  ini  adalah  (1)  Dinas  Pendidikan  sudah  mengeluarkan  kebijakan  terkait
pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyadang disabilitas di Kota Bandung dan (2) Satuan  pendidikan  sudah  melaksanakan  kebijakan  tersebut  dengan  mengakomodir penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK).
Kata Kunci: Disabilitas, hak pendidikan, kebijakan.
Copyright (c) 2024 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 / )

## PENDAHULUAN
Salah  satu  kebutuhan  manusia  yang  utama  adalah  pendidikan.  Pendidikan  perlu didapatkan  oleh  setiap  manusia  yang  lahir  ke  dunia.  Setiap  manusia  yang  lahir  tentu dalam  kondisi  tidak  mengetahui  tentang  apapun.  Namun,  manusia  tersebut  harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada dan harus bisa melakukan segala sesuatu yang bisa menunjang dirinya agar bisa bertahan hidup. Hal-hal tersebut akan tercapai dengan suatu proses yang namanya pendidikan.
Karena  begitu  pentingnya  sebuah  proses  pendidikan,  undang-undang  pun menjamin hal ini, sebagaimana yang tercanpum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1), “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Semua yang menjadi warga negara, tanpa melihat ras, suku, agama atau hal lainnya, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.
Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang berbeda-beda, salah satunya ada sebagian manusia yang Allah ciptakan dengan diberikan karunia sebagai disabilitas. Merekapun  harus  dipastikan  mendapatkan  hak  pendidikan  yang  sama.  Dalam  kamus besar  bahasa  Indonesia  (KBBI),  disabilitas  diartikan  sebagai  orang  yang  memiliki keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental,  dan/atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan  keterbatasan  dalam  melaksanakan  tugas  atau  kegiatan  sehari-hari  (Nisa, 2019).
Berdasarkan  laporan  dari  Pusat  Layanan  Pembiayaan  Pendidikan  (Puslapdik) Kemendikbudristek yang didasarkan dari data World Health Organization (WHO) pada tahun  2021,  terdapat  sekitar  15%  penduduk  dunia  yang  menyandang  disabilitas.  Jika merujuk pada data dari Bank Dunia pada akhir tahun 2022, bahwa mereka menyatakan jumlah  penduduk  di  dunia  mencapai  sekitar  7,95  milyar  orang,  maka  dari  jumlah penduduk  tersebut  terdapat  sekitar  1,2  milyar  orang  yang  menyandang  disabilitas diseluruh  dunia.  Menurut  WHO  juga  bahwa  dari  jumlah  total  penyandang  disabilitas
tersebut 80 persennya tinggal di negara-negara berkembang. Di dunia saat ini terdapat 35 negara  berkembang  dan  negara  Indonesia  merupakan  salah  satu  bagian  dari  negara berkembang yang ada di dunia saat ini. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2023 mencapai angka 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5 persen  dari  keseluruhan  penduduk  Indonesia,  dengan  jumlah  disabilitas  terbanyak  ada pada usia lanjut.
Dalam hal ini pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah-langkah agar kaum disabilitas pun mendapatkan hak-hak hidupnya, contohnya, pemerintah telah meratifikasi Konvensi  mengenai  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  yang  disahkan  melalui  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2011.  Pemerintah  juga  telah  menerbitkan  tujuh  Peraturan Pemerintah  (PP)  sebagai  amanat  dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang  Disabilitas.  Dalam  bidang  pendidikan  pun  pemerintah  telah  melakukan upaya ayar para penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya penyandang disabilitas pada  usia  sekolah  mendapatkan  layanan  pendidikan  yang  maksimal.  Salah  satu  upaya dalam bidang pendidikan, pemerintah mengeluarkan  payung hukum  untuk  melindungi kaum  disabel  dengan  ditetapkannya  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang  Disabilitas,  dimana  salah  satu  isi  dari  UU  tersebut  adalah  adanya  hak pendidikan yang harus diperoleh penyandang disabilitas.
Namun, dalam kenyataannya, dalam upaya pemenuhan hak pendidikan untuk kaum disabilitas  masih  belum  maksimal.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  data  statistik  yang  telah dipublikasikan  oleh  Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada bulan Juni 2022, angka penyandang disabilitas pada anak usia 5-19 tahun mencapai kisaran angka 3,3%. Sedangkan, jumlah penduduk pada usia 5-19 tahun ditahun 2021 ada sekitar 66,6 juta jiwa. Dengan demikian ada sekitar 2.197.833  orang  anak  disabilitas  pada  usia  5-19  tahun.  Data  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  per  Agustus  2021 menunjukkan bahwa 269.398 anak sudah menjadi peserta didik pada jalur SLB (Sekolah Luar Biasa) dan inklusif di Indonesia. Artinya, baru 12.26% anak penyandang disabilitas yang mendapatkan pendidikan formal. Angka ini menunjukan bahwa masih sedikitnya anak berkebutuhan khusus (ABK) atau anak penyandang disabilitas di Indonesia yang
harusnya mendapatkan hak pendidikan, khususnya pendidikan inklusif, padahal jumlah pengandang disabilitas terus meningkat tiap tahunnya.
Dari  hasil  proses  pendidikan  yang  diberikan  kepada  penyandang  disabilitas, diharapkan  mereka  dapat  menggunakan  ilmunya  untuk  bisa  dipakai  dalam  memenuhi kebutuhan dirinya, salah satunya, keterampilan mereka untuk bekerja.
Di kota Bandung, data dari Dinas Sosial menunjukan ada lebih dari 8.600 orang disabilitas. Jika merujuk pada data Kemendikbudristek bahwa baru 12,26% penyandang disabilitas yang menadapatkan pendidikan, maka hanya sekitar 1.032 orang disabilitas saja yang sudah mendapatkan hak pendidikannya. Tentu dari jumlah tersebut akan lebih sedikit  juga  para  penyandang  disabilitas  yang  mendapatkan  pekerjaan.  Data  tersebut senada  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Dinas  Sosial  Kota  Bandung  saat diwawancara oleh media liputan6.com pada tanggal 30 November 2022, dia mengatakan, “Jumlah pekerja disabilitas masih kecil”.
Dari  fenomena  yang  telah  dipaparkan  tersebut,  penulis  memfokuskan  untuk mengkaji  penelitian  dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan  pendidikan  bagi  penyandang disabilitas  di  kota  bandung  dan  pelaksanaan  kabijakan  pemenuhan  pendidikan  bagi penyandang disabilitas di satuan pendidikan. Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung  dan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  kabijakan  pemenuhan  pendidikan  bagi penyandang disabilitas di satuan pendidikan.

## METODE
Metode  atau  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kualitatif.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  penelitian  kualitatif  yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai metode ilmiah (Moleong, 2016:6).
Jadi  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  pemenuhan kebuthan pendidikan serta penerapan kerja bagi penyandang disabiltas di Kota Bandung.
Metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah  sebuah  metode  yang  digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Demikian Mukhtar (2013: 10) menjelaskan tentang metode peneitian.
Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Melalui metode ini penulis mencoba mengungkapkan pemenuhan kebutuhan pendidikan di Kota Bandung.
Teknik  pengumpulan  data  adalah  proses  atau  metode  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  informasi,  fakta,  atau  data  dari  berbagai  sumber  dalam  konteks penelitian, studi, survei, atau analisis. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang relevan,  akurat,  dan  berdasarkan  bukti  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  atau mencapai tujuan penelitian tertentu.
Penting untuk merencanakan dan mencari teknik pengumpulan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Hal ini sebagai langkah penting dalam proses penelitian, karena data yang dikumpulkan akan membentuk dasar untuk analisis, temuan, dan kesimpulan dalam penelitian. Kualitas data yang dikumpulkan sangat penting untuk memastikan hasil penelitian yang akurat dan relevan. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data yang  sesuai  dan  pelaksanaan  yang  hati-hati  adalah  kunci  kesuksesan  dalam  proses penelitian.
Desain  penelitian  studi  kasus  kualitatif  dapat  menggunakan  berbagai  pendekatan pengumpulan data. Strategi berikut ini dapat dipakai untuk mengumpulkan data dalam desain penelitian studi kasus:
1. Observasi
Sukmadinata  dan  Nana  Saodih  (2017:  220),  menjelaskan  bahwa  observasi  atau pengamatan  merupakan  suatu  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  melakukan pengamatan  terhadap  kegiatan  yang  sedang  dilaksanakan.  Peneliti  datang  ke  lokasi secara langsung dan melakukan pengamatan. Adapun objek yang akan diamati dalam penelitian  ini  adalah  kebijakan  pemerintah  dan  respon  masyarakat  terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan di Kota Bandung.
2. Wawancara
Wawancara  merupakan  suatu  teknik  pengumpulan  data  dan  informasi  dengan  cara melakukan  menggali  permasalahan  langsung  kepada  pihak  yang  berkepentingan dalam keperluan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi dengan pertanyaan- pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Moleong (2016: 186) mengungkapkan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan
oleh  dua  pihak,  yaitu  pewawancara  ( interview )  yang  mengajukan  pertanyaan  dan terwawancara ( interview ) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.
3. Studi Dokumentasi
Sukmadinata, Nana Saodih (2017: 221) menjelaskan bahwa tudi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen- dokumen,  baik  dokumen  tertulis,  gambar  maupun  elektronik.  Sedangkan  Sugiyono (2015: 329) mememaparkan bahwa dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data tambahan, atau data pendukung melalui dokumen- dokumen yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi yang dimaksud berupa soft file dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
1. Pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung. Pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu isu strategis yang menjadi permasalahan sosial dan membutuhkan  solusi  yang  perlu  diselesaikan.
Pendidikan  inklusif  diberikan untuk semua dengan konsep individual kurikulum yang sangat penting karena semua anak harus mendapat hak dalam proses  pembelajaran, termasuk  aksesibilitas  anak-anak  disabilitas.  Pendidikan  inklusi  merupakan  sistem layanan  pendidikan  yang  memberikan  kesempatan  bagi  penyandang  difabel  untuk bersekolah di sekolah umum dan di kelas reguler bersama teman seusianya (Afifah & Hadi,  2018).  Manfaat  pendidikan  inklusif  yaitu  agar  siswa  dapat  belajar  bersama dengan  aksesbilitas  yang  mendukung  untuk  semua,  tanpa  terkecuali  penyandang disabilitas.  Namun  hingga  kini  masih  banyak  sekolah  yang  belum  menerapkan pendidikan inklusif pada semua jenjang.
Data    menunjukkan    implementasi    terkait    kebijakan    inklusi    yang    penulis rangkum  di antaranya:  data  Kemendikbudristek tahun 2021 mencatat, 12,26% dari 2,1  juta  anak  berkebutuhan  khusus  yang  mendapatkan  layanan  pendidikan  inklusi. Data ABK tersebut juga didukung oleh adanya jumlah sekolah inklusi mulai dari SD, SMP,  SMA  dan  SMK  di  Indonseia  yaitu  29.317  sekolah  penyelenggara  inklusif (Dapodik,  per  31  Januari  2019). Terdapat  kenaikan  pada  tahun  2020  menurut  data Kemendikbudristek, terdapat 32.000 sekolah regular yang menjadi sekolah inklusi di berbagai daerah. Namun demikian jumlah sekolah inklusi itu belum sebanding dengan jumlah penyandang disabilitas yang belum tertangani pada sekolah inklusi.
Di kota Bandung, data dari Dinas Sosial menunjukan ada lebih dari 8.600 orang disabilitas.  Jika  merujuk  pada  data  Kemendikbudristek  bahwa  baru  12,26% penyandang  disabilitas  yang  mendapatkan  pendidikan,  maka  hanya  sekitar  1.032 orang  disabilitas  saja  yang  sudah  mendapatkan  hak  pendidikannya.  Berdasarkan sumber    dari    Dinas    Pendidikan    Kota    Bandung,  pada    tahun    2017    dalam penyelenggaraan  program  pendidikan inklusi, Kota Bandung memiliki 14 sekolah dasar yang menjadi sekolah rintisan program pendidikan inklusi. Sekolah yang sudah benar-benar  menerapkan  program  tersebut ada 4  sekolah  dan  10  SD  lainnya  belum bisa  menerapkan  dan menerima Anak Berkebutuhan Khusus termasuk di dalamnya penyandang  disabilitas  dikarenakan  belum  adanya  kesiapan  dari  sumber  daya sekolahnya masing-masing.
Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kota Bandung yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P3TK) Disdik Kota Bandung, DR. Edy Suparjoto, S.Pd., M.Pd., bahwa saat ini semua sekolah negeri di Kota Bandung sudah diarahkan untuk menjadi sekolah Inklusi, Sebagaimana pernyataannya  “karena  ketika  Permendikbud  itu  berlaku  kemudian  pemerintah mewajibkan sekolah reguler juga harus menerima peserta didik berkebutuhan khusus, maka  kami  tidak  ada  sekolah  yang  ditunjuk  khusus  untuk  memberikan  layanan, semuanya  rata,  sehingga  kami  menyiapkan  Guru  Pendamping  Khusus  (GPK)-nya apabila ada sekolah yang memang membutuhkan”.
Pada  akhir  tahun  2018  Pemerintah  Kota  Bandung  menargetkan  sebesar  32% adanya  sekolah  dasar  inklusi  dari  sekitar  152  sekolah  dasar  yang  ada  di  Kota Bandung.  (Mayya, 2019).  Peneliti Pendidikan Inklusi Kota Bandung (Masriah, 2018) mengatakan,  masih  banyak  permasalahan  yang  ditemui  di  lapangan  salah  satunya terkait  sumber  daya  manusia  dan  sarana  di  sekolah  yang  masih  terbatas.  Banyak masalah  yang  ditemukan  di  lapangan  akibatnya  banyak  anak  berkebutuhan  khusus yang sudah masuk sekolah negeri tetapi tidak mendapatkan haknya.  Masalah  muncul ketika  anak  di  dalam  kelas,  karena  ketidakpahaman  (guru),  serta  minimnya sarana dan  prasarana  yang  diberikan  untuk  anak  tersebut  dan  juga  pengetahuan  orangtua mengenai anak berkebutuhan khusus.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  pendidikan  bagi  anak  berkebutuhan  khusus, pemerintah  Kota  Bandung  melakukan  beberapa  strategi  yaitu,  pembentukan
Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Inklusi, Assesment Center Disdik, dan MGPDBK (Musyawarah Guru Pendamping Peserta Didik Berkebutuhan Khusus). Pokja Sekolah Inklusi Kota Bandung telah melakukan musyawarah pada tahun 2017 untuk menyusun grand design sekolah inklusi di Kota Bandung. Adapun program-program yang telah dilakukan oleh Pokja Sekolah Inklusi adalah sebagai berikut:
a. Pendataan pesdik
b. Penyamaan persepsi pendidikan inklusi
c. Layanan konsultasi
d. Pelatihan dan pendampingan
e. Membangun aksebilitas fisik sekolah
f. Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung
g. Kerjasama dengan pusat sumber Provinsi
h. Pengembangan suport system
i. Pendampingan revisi perda pendidikan
Point penting  dari  grand  design  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pokja  adalah penyamaan  persepsi  tentang  sekolah  inklusi.  Kepala  Disdik  kota  Bandung menyatakan, “Nah kadang kita berpikir kan ada kebutuhan khusus, ada disabilitas, ada inklusif. Nah kalau sekolah yang inklusif itu yang harus ramah anak, kita mindsetnya harus  melihat  dari  perbedaan,  dari  kemerdekaan,  dari  keragaman.  Jadi  kalau  ada sekolah yang di kelasnya itu berbeda agama, berbeda suku bangsa, itu inklusi. Tapi dintijau dari tadi, ada yang Islam, Kristen, Buddha, ada orang Jawa, Batak, Padang, ada warna kulit yang hitam, putih, sawo matang, ada yang tinggi, pendek, ada yang kurus, ada yang gendut, itu inklusif.”
Assesment  Center Disdik  Kota  Bandung  digunakan  untuk  calon  peserta  didik berkebutuhan  khusus  tingkat  SD  dan  SMP  di  Kota  Bandung.  Layanan Assesment Center ini dilakukan pada tahap PPDB, untuk menganalisis kondisi anak sehingga bisa ditentukan sekolah mana yang cocok dengan anak tersebut.
Selain  itu,  pada  Masa  Pengenalan  Sekolah  (MPLS)  sekolah  harus  menyiapkan Asesemen  Diagnostik  dan  Non  Diagnostik.  Asesmen  Diagnostik  dilakukan  untuk mengetahui  kesiapan  peserta  didik  dalam  menerima  materi  opembelajaran,  minat belajar,  dan  profil  belajar  /gaya  belajar  peserta  didik.  Sedangak assesment Non Diagnostik meliputi identifikasi keadaan peserta didik, pola asuh orang tua di rumah,
dan cara belajar peserta didik. Selain itu harus ada sosialisasi kepada orang tua peserta didik  terutama  kepada  orang  tua  yang  memiliki  anak  yang  memiliki  kategori berkebutuhan khusus (PDBK). Hal ini dimaksudkan agar orang tua memahami tahap perkembangan belajar anak serta potensi yang dimilik ianak agar sekolah dan orang tua  memiliki  kesamaan  pandangan.  Jika  hal  ini  dilakukan,  maka  potensi  atau kelemahan yang dimiliki peserta didik dapat diketahui lebih awal dan mendapatkan pelayanan pendidikan kepada peserta didik secara maksimal dan optimal.
2. Pelaksanaan kabijakan pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di satuan pendidikan.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  implementasi  pelaksanaan  kebijakan  pendidikan bagi  kaum  disabilitas  masih  belum  optimal,  karena  masih  ada  beberapa  hambatan, yaitu:
a. Keterbatasan SDM GPK (Guru Pendamping Khusus)
Guru  Pendamping  khusus  (GPK)  adalah  pendamping  para  siswa  berkebutuhan khusus  yang  juga  mengamati  perkembangan  belajar  siswa  bimbingannya.  Guru pembimbing  khusus  bekerja  sama  dengan  siswa  biasa  dan  guru  kelas  untuk membuat kenyamanan belajar tiap siswa terjamin. Guru pembimbing khusus yang mengkondisikan  siswa  berkebutuhan  khusus  ketika  gejala  ketidaknyamanan mereka muncul dan mempengaruhi kondisi kelas. Para guru pembimbing khusus bekerja sama dengan orang tua untuk menciptakan program pengembangan belajar di  sekolah.  Meskipun  pada  prakteknya  banyak  orangtua  yang  tidak  bersinergi dengan  program  yang  telah  ditetapkan  bersama.  Menurut  Kepala  Disdik  Kota Bandung, jumlah guru GPK belum mencukupi kebutuhan.
b. Anggaran
Anggaran  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  berbagai  program pemerintah,  tanpa  anggaran  program-program  yang  telah  disusun  tidaka  akan terlaksana  dan  tentu  tidak  akan  mencapai  tujuan  yang  sudah  ditetapkan. Pemerintah Kota Bandung telah menyediakan anggaran untuk sektor pendidikan sekitar  24%  dari  APBD  tahun  2023.  Namun  menurut  Kepala  Disdik  Kota Bandung,  khususnya  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  bagi  anak berkebutuhan khusus masih sangat kurang.
c. Sarana Prasarana
Sarana  adalah alat yang  dapat  digunakan untuk  melancarkan atau memudahkan manusia  dalam  mencapai  tujuan  tertentu.  Sedangkan  prasarana  adalah  segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Khusus untuk pendidikan disabilitas, sarana prasarana yang ada belum memadai, karena setiap anak berkebutuhan khusus memiliki karakter yang berbeda, sehingga fasilitas pembelajarannya pun akan berbeda-beda untuk setiap orangnya. Hal ini pun  terjadi  karena  anggaran  yang  tersedianya  pun  belum  memadai  untuk mengadakan fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
d. Pemahaman guru, kepala sekolah, dan orang tua
Pada saat kebijakan tentang sekolah inklusi dilaksankan oleh semua sekolah, masih banyak  kepala  sekolah  dan  guru  yang  belum  memiliki  cara  pandang  dan pemahaman yang benar terhadap penyelenggaraan sekolah inklusi. Masih banyak guru  ataupun  kepala  sekolah  yang  masih  berasa  berat  untuk  menjalankannya. Begitu pun dari pihak orang tua, masih banyak orang tua yang belum memahami bahkan tidak menerima kondisi anaknya sebagai anak berkebutuhan khusus.
Data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, penulis mencoba untuk melakukan cross  check ke  sekolah  yang  menyelenggarakan  pendidikan  inklusi.
Penulis  melakuakan  observasi  dan  wawancara  ke  SD  Sains  Al-Biruni  di  daerah Panyileukan Kota Bandung. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang menerima peserta  didik  berkebutuhan  khusus  yang  cukup  banyak.  Pada  Tahun  Pelajaran 2023/2024 SD Sains Al-Biruni menerima 31 orang peserta didik berkebutuhan khusus.
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala sekolah SD Sains Al- Biruni,  Popi  Rismala,  S.Si,  bahwa  ada  beberapa  data  yang  didapatkan.  Sekolah  ini sudah belasan tahun menyelenggarakan pendidikan inklusi. Setiap tahun sekolah ini melakukan pelatihan mandiri untuk guru pendamping khusus. Selain itu juga sekolah ini membentuk KKG khusus GPK. Jumlah GPK yang disediakan sebanding dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khususnya, pada tahun ini jumlah GPK sebanyak 31 orang. Namun dalam beberapa tahun belakangan ini, sekolah tidak mendapatkan layanan  pelatihan-pelatihan  dari  Disdik  Kota  Bandung.  Hal  tersebut  terjadi  setelah program sekolah inklusi ditangani oleh Pemerintah Kota. Padahal sebelumnya GPK di sekolah ini selalu mendapat pelatihan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraaan inklusi di SD Sains Al-Biruni sejalan  dengan  permasalahan  yang  diungkapkan  oleh  Kepala  Dinas  Pendidikan, penyediaan fasilitas yang masih belum memadai. Dengan banyaknya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus, menjadi tuntutan kepada sekolah untuk meberikan fasilitas yang beragam bagi setiap peserta didik. Dan hal ini dipengaruhi oleh anggaran yang tersedia di sekolah belum memadai untuk memenuhi semua kebutuhan peserta didik inklusi.
Berkenaan  dengan  jumlah  guru  pendamping  khusus,  SD  Sains  Al-Biruni  tidak mengalami  kekurangan,  setiap  pesera  didik  memiliki  GPK  khusus  untuk  dirinya. Antara guru, sekolah, dan orang tua pesserta didik berkebutuhan khusus, sudah terjalin hubungan  yang  baik  bahkan  memiliki  cara  pandang  yang  sama  dalam  menyikapi peserta didik berkebutuhan khusus PDBK.
SD  Sains Al-Biruni  secara  berkala  melakukan  teartment  kepada  seluruh  PDBK untuk melakukan terapi dengan cara mendatangkna terapis ke sekolah dalam rangka memantau dan memastikan tahapan perkembangan PDBK setiap bulannya.  Selain itu, SD Sains Al-Biruni selalu berkoordiansi dengan psikolog yang sudah melakukan kerja sama  untuk  penanganan  PDBK  khususnya  dan  penangan  anak  bermasalah  pada umumnya.

## Pembahasan
Menurut  Winarsih,  dkk  (2019),  penyandang  disabilitas  secara  fisik  atau  mental berbeda  dengan  orang  kebanyakan.Namun  demikian,  hak-hak  atas  diri  mereka terpinggirkan.  Salah  satu  hak  yang  perlu  mereka  dapatkan  adalah  terkait  dengan komunikasi, informasi, maupun edukasi.
Bentuk edukasi yang bisa didapatkan para penyandang disabilitas adalah dengan adanya program sekolah insklusi. Inklusi merupakan suatu pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka bagi siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda- beda.  Hal  tersebut  terdiri  dari  karakter,  kondisi  fisik,  kepribadian,  status,  suku,  dan budaya. Konsep inklusi berkembang dengan proses dimasukkannya ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah sehingga dapat diartikan bahwa sekolah inklusi merupakan salah satu jenis pendidikan yang memberi kesempatan bagi setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan potensi yang mereka miliki baik secara kodrat maupun zamannya (Rahayu & Dewi, 2013).
Jika  dilihat  dari  konsep  dasar  pendidikan  inklusif  yang  meliputi;  proses  yang berjalan  secara  terus-menerus  dalam  usahanya  menemukan  cara-cara  merespon keragaman individu anak, usaha memperoleh berbagai solusi untuk mengatasi berbagai hambatan  yang  muncul  pada  diri  anak  dalam  belajar,  mengusahakan  setiap  anak mendapat kesempatan hadir di lingkungan sekolah untuk berpartisipasi dan mendapatkan hasil  belajar  yang  bisa  bermakna  bagi  kehidupanya  serta  membutuhkan  layanan pendidikan khusus dalam proses belajarnya, maka Dinas Pendidikan Kota Bandung sudah melakukan itu semua.
Hal ini merupakan upaya untuk melaksanakan Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat  disimpulkan bahwa negara harus memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus guna memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.
Dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang  Disabilitas  menyatakan  bahwa  hak  atas  pendidikan  bagi  penyandang disabilitas  meliputi  hak:  (1)  mendapatkan  pendidikan  yang  bermutu  pada  satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus; (2) mempunyai  kesamaan,  kesempatan  untuk  menjadi  pendidik  atau  tenaga  kependidikan pada  satuan  pendidikan  di  semua  jenis,  jalur,  dan  jenjang  pendidikan;  (3)  mempunyai kesamaan,  kesempatan  sebagai  penyelenggara  pendidikan  yang  bermutu  pada  satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; (4) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.
Berikutnya pada Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu  mendapatkan  pendidikan  yang  bermutu  pada  satuan  pendidikan  di  semua  jenis, jalur,  dan  jenjang  pendidikan  secara  inklusi  dan  khusus.  Ketersediaan,  aksesibilitas, keterterimaan  atau  dapat  diterima,  dan  kesesuaian  serta  jenis,  jalur,  dan  jenjang pendidikan  secara  inklusi  dan  khusus  merupakan  akses  pendidikan  yang  layak  dan seharusnya diperoleh oleh ABK dalam pemenuhan haknya atas pendidikan.
Dinas  Pendidikan  Kota  Bandung  mengeluarkan  kebijakan  tentang  pemenuham kebutuhan  pendidikan  bagi  penyandang  disabilitas  dengan  memperhatikan  prinsip- prinsip  penyelenggraan  pendidikan  inklusif  yaitu;  pemerataan  dan  peningkatan  mutu pendidikan, kebutuhan individu, kebermaknaan, keberlanjutan, dan keterlibatan sehingga
kebijakan  ini  diharapkan  mampu  menjangkau  seluruh  satuan  pendidikan  untuk melaksanakannya.
Penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  bertujuan  untuk  memberikan  kesempatan seluas-luasnya  kepada  seluruh  anak  termasuk  anak  berkebutuhan  khusus  agar mendapatkann pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya (Riyadi, 2021). Selain itu,  pendidikan  inklusif  diharapkan  mampu  mempercepat  program  wajib  belajar pendidikan dasar (wajardikdas) 9 tahun agar dapat menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah.
Hal ini sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi ’setiap warga negara negara berhak mendapat pendidikan’, dan ayat  2  yang  berbunyi  ’setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan pemerintah  wajib  membiayainya’.  Undang-Undang  Nomor    20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  khususnya  Pasal  5  ayat  1  yang  berbunyi  ’setiap  warga negara  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu’. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 51 yang berbunyi ’anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang  sama  dan  aksesibilitas  untuk  memperoleh  pendidikan  biasa  dan  pendidikan  luar biasa.
Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung sudah melakukan pemilahan berdasarkan model layanan pendidikan bagi ABK.
Model   Segresi   diberlakukan   untuk   ABK   dengan   cara    memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler karena secara kasat mata mereka berbeda dengan anak pada umumnya.
Model  Terpadu  lebih  banyak  diselenggarakan  di  sekolah  umum  dengan memberikan  kesempatan  kepada  peserta  didik  berkebutuhan  khusus  untuk  mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan  individual  anak.  Namun  dalam  model  ini  memiliki  banyak  kekurangan diantaranya sekolah umum guru tidak memiliki kompetensi khusus dalam penanganan ABK  sehingga  peserta  didik  tidak  dapat  memaksimalkan  kompetensi  yang  dimiliki (Hamidi, 2016).
Sedangkan Model Inklusi inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, perlu  diupayakan  agar  semua  dapat  dilayani  secara  optimal  dengan  memodifikasi dan/atau menyesuaikan berbagai aspek, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik  dan  kependidikan,  sistem  pembelajaran  sampai  pada  sistem  penilaiannya (Lestari, Sumarto, & Isdaryanto, 2017) .
Dari  paparan  di  atas  maka  impilkasinya  pada  manajerial  sekolah  sebagaimana diatur oleh Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dengan cara; memberi alokasi kursi bagi peserta didik berkebutuhan khusus saat PPDB, menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang  fleksibel  (sinkronisasi  kurikulum),  mengkondisikan  kelas  yang  hangat,  ramah, menerima  keanekaragaman  dan  menghargai  perbedaan,  menyiapkan  guru  untuk menerapkan  pembelajaran  klasikal  maupun  individual,  melibatkan  otrangtua  dalam proses  pendidikan,  serta  menyiapkan  strategi,  sistem  penilaian,  dan  sistem  sistem pelaporan yang asesibel bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Selain itu dalam penyelenggaraannya, dibutuhkan GPK yang bertugas membantu Guru Kelas dalam proses pembelajaran. GPK memiliki peran yang sangat penting karena selain menyusun asesmen pendidikan bersama guru kelas dan guru mata pelajaran, ia juga harus mampu membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua peserta  didik,  melakukan  pendampingan  secara  personal  kepada ABK,  serta  membuat catatan  perkembangan  secara  berkesinambungan  kepada  orang  tua  (Hidayatullah  & Pranowo, 2018).
Evaluasi  dalam  implementasi  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  meliputi identifikasi  dan  asesmen,  kurikulum  pembelajaran  dan  layanan,  kolaborasi  dalam pembelajaran,  pembinaan  minat  dan  bakat  anak,  sumber  daya  manusia  (guru  dan  non guru), sarana dan prasarana, pembiayaan, dan manajemen program pendidikan inklusif.
Pembahasan  penelitian  ini  mencakup  pembangunan  fasilitas  penendidikan  yang nyaman  bagi  disabilitas,  yang  terdiri  dari  pelatihan  bagi  tenaga  pendidik  serta pemanfataan  teknologi  pendidikan  guna  mempermudah  proses  pembelajaran  bagi disabilitas. Tidak hanya itu, pesatnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyandang disabiltas  dengan  mengadakan  kegiatan  bhakti  sosial  untuk  memfasilitasi  disabilitas. Harapan  dari  penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  positif  dalam  pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Bandung.

## SIMPULAN
Dinas  Pendidikan  sudah  mengeluarkan  kebijakan  terkait  pemenuhan  kebutuhan pendidikan  bagi  penyadang  disabilitas  di  Kota  Bandung.  Untuk  memenuhi  kebutuhan pendidikan  bagi  anak  berkebutuhan  khusus,  pemerintah  Kota  Bandung  melakukan Beberapa strategi yaitu, pembentukan Pokja Sekolah Inklusi, Assesment Center Disdik, dan MGPDBK (Musyawarah Guru Pendamping Peserta Didik Berkebutuhan Khusus). Pokja  Sekolah  Inklusi  Kota  Bandung  telah  melakukan  musyawarah  pada  tahun  2017 untuk menyusun grand design sekolah inklusi di Kota Bandung.
Satuan  pendidikan/sekolah  sudah  melaksanakan  kebijakan  tersebut  dengan mengakomodir  penerimaan  peserta  didik  berkebutuhan  khusus  (PDBK)  bahkan  di sekolah sample sudah memberikan layanan secara personal sesuai dengan banyak PDBK. Salah satunya di SD  Sains Al-Biruni. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala sekolah SD Sains Al Biruni, ada beberapa data yang didapatkan. Sekolah ini sudah belasan tahun menyelenggarakan pendidikan inklusi. Setiap tahun sekolah ini melakukan pelatihan mandiri untuk guru pendamping khusus. Selain itu juga sekolah ini membentuk KKG khusus GPK. Jumlah GPK yang disediakan sebanding dengan jumlah peserta didik berkebutuhan  khususnya,  ditahun  ini  jumlah  GPK  sebanyak  31  orang.  Namun  dalam beberapa tahun belakangan ini, sekolah tidak mendapatkan layanan pelatihan-pelatihan dari Disdik Kota Bandung. Hal tersebut terjadi setelah program sekolah inklusi ditangani oleh  Pemkot.  Padahal,  sebelumnya  GPK  disekolah  ini  selalu  mendapat  pelatihan  dari Pemrov Jawa Barat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Deti Rostini, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Universitas Islam Nusantara yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian ini. Kemudaian, kepada  Dr.  Ricky  Yoseptry,  M.M.Pd.  dan  Dr.  Hj.  Teti  Ratnawulan,  M.M.Pd.,  selaku Dosen Pengampu mata kuliah Metodologi dan Etika Penelitian Ilmiah, yang telah banyak meluangkan waktunya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih juga  kepada  Kepala  Dinas  Pendidikan  Kota  Bandung,  Dr.  Edi  Suparjoto,  M.Pd.  dan Kepala Sekolah SD Sains Al Biruni, yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk bekerjasama dalam pemenuhan data penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN
Afifah, W., & Hadi, S. (2018). Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 14 (28), 370101.
Hamidi,  J.  (2016).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Disabilitas  dalam  Memenuhi  Hak Mendapatkan  Pendidikan  dan  Pekerjaan. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum , 23 (4),
652–671.
Hidayatullah, A. N., & Pranowo, P. (2018). Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial , 17 (2), 195–206.
Lestari, E. Y., Sumarto, S., & Isdaryanto, N. (2017). Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di kabupaten Semarang melalui implementasi convention on the rights of persons with disabillities (CPRD) dalam bidang pendidikan. Integralistik , 28 (1), 1–
9.
Mukhtar. (2013). Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif . Jakarta: Referensi. Moleong, L.J. (2016). Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi . Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Nisa, L. S. (2019). Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan bagi  Penyandang Disabilitas di Kalimantan Selatan. Jurnal Kebijakan Pembangunan , 14 (1), 45–53.
Rahayu, S., & Dewi, U. (2013). Pelayanan publik bagi pemenuhan hak-hak disabilitas di Kota Yogyakarta. Natapraja , 1 (1).
Riyadi, E. (2021). Pelaksanaan pemenuhan hak atas aksesibilitas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 28 (1), 71–93. Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan . Sekertariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional . Sekertariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak . Sekertariat Negara. Jakarta.
Sukmadinata,  Syaodih,  N.  (2017).  Metode  Penelitian  Pendidikan.  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Sugiyono.  (2015).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.  Bandung: Alfabeta.
Winarsih,  M.,  Wahyuni,  L.D.,  &  Nanik,  U.  (2019).  “Identifikasi  Kebutuhan  Media Pembelajaran  Kesehatan  Reproduksi  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Gangguan Pendengaran” Jurnal Edusaintek . (3), 336-341.