## KUASA POLITIK PEREMPUAN:  STUDI TENTANG DINAMIKA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN PADA PARTAI POLITIK ISLAM DI KABUPATEN GORONTALO
Jurisman M. Kadji 1 , Abd. Qohar 2 , Citra Wahyuni 3
1 IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2,3 UIN Raden Intan Lampung 1 jurisman@iaingorontalo.ac.id , 2 abdul.qohar@radenintan.ac.id ,
3 citrawahyuni@radenintan.ac.id
Diterima: 8 Mei 2024
Disetujui: 25 Mei 2024          Dipublikasikan: 25 Juni 2024

## Abstract
Women's  participation  in  politics,  especially  in  Indonesia,  is  often  faced  with  various challenges, two of which are patriarchal culture and religious interpretations. In this study, the author outlines some important findings related to the patterns and practices of power that occur. This research examines the dynamics of women's leadership in Islamic political parties. By  taking  a  case  study  on  the  National  Awakening Party  (PKB)  and  the  National  Mandate Party (PAN) in Gorontalo district. The purpose of this research is to explain the process and obstacles that affect women's leadership in Islamic political parties in Gorontalo. The type of research used is qualitative research with a case study research method, which is an in-depth research approach to a case or phenomenon to show the influence of women's leadership in Islamic political parties and political power, leadership dynamics in Gorontalo. The results of this study conclude that: Women's leadership in politics still faces many challenges, such as gender  stereotypes,  lack  of  family  support,  and  limited  access  to  networks  and  resources. Nevertheless, women's leadership also has the potential to bring positive changes in politics, such  as  diverse  perspectives, increased  female  voter  participation,  and  a  focus  on  women's issues.Factors  that  influence  women's  leadership  in  politics  include  culture  and  tradition, resource  capacity,  and  political  party  support.  To  increase  women's  participation  and leadership in politics, joint efforts from various parties are needed, such as campaigns that focus on women's issues, systematic efforts to empower women in political parties, and family and community support.
Keywords: Women’s Leadership, Islamic Political Parties, Gorontalo

## Abstrak
Keikutsertaan perempuan dalam ranah politik khususnya di Indonesia kerap kali dihadapkan dengan berbagai tantangan, dua di antaranya adalah budaya patriarki dan tafsir agama. Dalam penelitian ini, penulis menguraikan beberapa temuan penting terkait dengan pola dan praktik kekuasaan yang terjadi. Penelitian ini mengkaji tentang dinamika kepemimpinan perempuan dalam  partai  politik  Islam.  Dengan  mengambil  studi  kasus  pada  partai  kebangkitan  bangsa (PKB)  dan  Partai  Amanat  Nasional  (PAN)  di  kabupaten  Gorontalo.  Tujuan  penelitian  ini adalah untuk menjelaskan proses dan hambatan apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan perempuan dalam Partai politik Islam di Gorontalo. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus yakni pendekatan penelitian yang  mendalam  terhadap  suatu  kasus  atau  fenomena  untuk  menunjukan  pengaruh kepemimpinan  Perempuan  dalam  partai  politik  islam  maupun  kuasa  politik,  dinamika
kepemimpinan di Gorontalo. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: Kepemimpinan perempuan  dalam  politik  masih  menghadapi  banyak  tantangan,  seperti  stereotip  gender, kurangnya  dukungan  keluarga,  dan  keterbatasan  akses  terhadap  jaringan  dan  sumber  daya. Meskipun  demikian,  kepemimpinan  perempuan  juga  memiliki  potensi  untuk  membawa perubahan  positif  dalam  politik,  seperti  perspektif  yang  beragam,  peningkatan  partisipasi pemilih  perempuan,  dan  fokus  pada  isu-isu  perempuan.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepemimpinan  perempuan  dalam  politik  di  antaranya  budaya  dan  tradisi,  kapasitas  sumber daya,  dan  dukungan  partai  politik.  Untuk  meningkatkan  partisipasi  dan  kepemimpinan perempuan  dalam  politik,  diperlukan  upaya  bersama  dari  berbagai  pihak,  seperti  kampanye yang berfokus pada isu perempuan, upaya sistematis untuk memberdayakan perempuan dalam partai politik, dan dukungan keluarga dan masyarakat.
Kata Kunci:   Kepemimpinan Perempuan, Partai Politik Islam, Gorontalo

## A. PENDAHULUAN
Kepemimpinan  perempuan  dalam  mengisi  ruang  publik  merupakan  isu  penting yang selalu menarik dan tidak pernah berhenti dibahas. Sejarah mencatat awal partisipasi perempuan  dalam  interaksinya  tidak  lepas  dari  pro  dan  kontra.  Pada  awal  masa  nabi Muhammad  Saw.  Meski  tidak  lepas  dari  perdebatan  namun  nabi  menempatkan Keberadaan perempuan bukan hanya dianggap sebagai istri atau pendamping. Tapi juga dipandang sama sebagai manusia yang memiliki kedudukan seperti laki-laki. Perempuan bukan  hanya  sebagai  pelengkap  bagi  laki-laki  saja.  Keberadaan  perempuan  sebagai pemimpin  pun  sudah  dicontohkan  mulai  dari ummul  mukminin Siti  Aisyah  yang memimpin perang jamal, Ummu Hani Al- Syifa yang bertugas menangani pasar di kota Madinah di masa Khalifah Umar Ibn- Alkhathab 1 .
Di Indonesia, sejak masa pra kemerdekaan yakni sebelum negara ini hadir sebagai entitas  kesatuan,  perempuan  telah  tampil  dalam  bentuk  kepemimpinan  yang  beragam. Sebut  saja  Cut  Nyak  dien,  Ar-  Raniri,  Laksamana  Malahayati.  RA  Kartini,  Nyi  Ageng serang, Dewi sartika dan masih banyak lagi para perempuan dengan Latar kedaerahan yang ada tampil menjadi pemimpin. Mereka mampu hadir menembus kekangan struktur politik dan  pengaruh  sosial  budaya  dan  kemudian  berhasil  meraih  posisi  kepemimpinan politiknya 2 .
Meskipun banyak pihak yang meragukan kemampuan perempuan dalam kontestasi kepemimpinan politik, namun kemunculan Megawati sebagai seorang pemimpin politik berdampak  pada  meningkatnya  partisipasi  perempuan  dalam  politik.  Era  reformasi tepatnya  setelah  presiden  Abdurrahman  Wahid  lengser  Partai  politik  yang  selama  ini
1 Rohmatullah, “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara Yuminah.”
2 Sukarniti, “Peran Perempuan Di Dalam Dunia Politik.”
sangat kental dengan unsur maskulinitasnya kini mulai berbenah. Seiring dengan hadirnya desentralisasi daerah dan mengairahnya rezim politik lokal 3 . Tak jarang kita menemukan beberapa  perempuan  tampil  dalam  konteks  kepemimpinan  di  daerah.  Beberapa  daerah memiliki  pemimpin  kepala  daerah  perempuan  yang  berhasil  tampil  dalam  kontestasi politik yang ada di kabupaten, kota, dan juga provinsi.
Keterlibatan  perempuan  dalam  kepemimpinan  partai  politik  Islam  di  Indonesia penting  karena  dapat  memberikan  perspektif  yang  beragam  dan  inklusif  dalam pengambilan keputusan politik 4 . Namun demikian, keterwakilan perempuan dalam partai politik Indonesia menghadapi berbagai tantangan  yang menyebabkan rendahnya jumlah perempuan dalam posisi politik meliputi faktor-faktor seperti kurangnya motivasi, budaya patriarki, finansial yang terbatas, dan pragmatisme partai politik 5 .
Tantangan  yang  dihadapi  oleh  perempuan  dalam  mencapai  representasi  yang memadai  dalam  pemilihan  partai  politik  sangat  kompleks 6 .  Pertama,  motivasi  kandidat perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam  pemilihan  legislatif  dipengaruhi  oleh  interaksi antara harapan masyarakat, aspirasi pribadi, dan hambatan yang dihadapi untuk masuk ke ranah politik. Kedua, budaya patriarki yang masih melekat dalam masyarakat Indonesia menjadi hambatan besar bagi partisipasi politik perempuan, membatasi peluang mereka untuk  maju  dalam  partai  politik.  Selain  itu,  keterbatasan  modal  finansial  juga memperparah tantangan yang dihadapi oleh kandidat perempuan, karena pendanaan yang memadai sangat penting untuk melancarkan kampanye pemilihan yang efektif. Selain itu, pragmatisme  yang  ditunjukkan  oleh  partai  politik  merupakan  hambatan  signifikan  bagi representasi  perempuan,  karena  partai  cenderung  lebih  memprioritaskan  faktor  lain dibandingkan  kesetaraan  gender  saat  memilih  dan  mendukung  kandidat.  Tantangan- tantangan  inilah  yang  saling  terkait  dan  menghalangi  perempuan  untuk  mencapai representasi yang setara dalam pemilihan partai politik 7 .
Selain  itu,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  rendahnya  tingkat  keterwakilan perempuan di legislatif daerah juga disebabkan oleh lemahnya kapasitas kepemimpinan 8 . Kapasitas  kepemimpinan  yang  lemah  di  kalangan  kader  perempuan  menjadi  tantangan
3 Kadji  dan  Husnan,  “Hegemoni  Maskulinitas  dalam  Politik :  Studi  Atas  Representasi  Perempuan  pada Pemilu 2019 di Gorontalo.”
4 Rinaldo, “The Islamic revival and women’s political subjectivity in Indonesia.”
5 Bela dan Utama, “Motivasi Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu.”
6 Ekawati. “Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Pasca-Orde Baru.” Musãwa
7 Ekawati.
8 Nurdin dan Fatkhuri. “Pelatihan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan Kader Partai Politik Perempuan di Provinsi DKI Jakarta.”
besar, membatasi kemampuan perempuan untuk bersaing secara efektif dengan rekan laki- laki dalam pemilihan legislatif. Dominasi peran laki-laki dalam partai politik dan lembaga legislatif, menciptakan lingkungan yang sulit bagi kader perempuan untuk maju. Sehingga pendidikan politik, pelatihan, dan program simulasi telah diidentifikasi sebagai alat yang efektif untuk memberdayakan kader perempuan partai politik dan meningkatkan peluang kesuksesan  mereka  dalam  pemilu.  Meskipun  terdapat  peningkatan  partisipasi  politik  di kalangan perempuan di daerah-daerah tertentu, tidak lepas dari hambatan yang mengikuti, sehingga  perlu  upaya  berkelanjutan  untuk  mempromosikan  kesetaraan  gender  dan keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia 9 .
Penelitian  sebelumnya 10 telah  menyoroti  tren  peningkatan  partisipasi  politik perempuan di Kota Tomohon tidak lepas dari kendala seperti persepsi bahwa perempuan kurang  mumpuni  dibandingkan  laki-laki  dalam  politik,  yang  mengakibatkan  kurangnya kepercayaan diri dan sulit untuk maju di arena politik. Ideologi sosial, budaya, dan agama juga  menjadi  tantangan  bagi  perempuan  dalam  politik  di  Kota  Tomohon,  menghambat kemampuan mereka untuk mewujudkan diri secara politik. Sosialisasi peran gender turut berkontribusi  pada  kesulitan  yang  dihadapi  perempuan  dalam  memperoleh  hak  politik yang  sama  dan  dukungan  dibandingkan  dengan  pria,  memengaruhi  keterlibatan  politik mereka.
Di  Provinsi  Gorontalo,  geliat  tentang  kuasa  politik  perempuan  mulai  dirasakan kehadirannya, meskipun belum signifikan persentasenya dibandingkan laki-laki. Beberapa perempuan  hadir  menjadi  bagian  dari  suksesi  kepemimpinan  politik  dan  juga pemerintahan  di  Gorontalo.  Nama-nama  seperti  Hana  Hasanah,  Rahmiyati  jahja,  Ida Syaidah,  Dewi  sartika  Hemeto,  Lola  Junus,  Ade  Serah  Rahim,  Ningsih  Nurhamidin, Suharsi Igrisa dan Merlan Uloli. Dua nama terakhir ini merupakan dua wakil kepala daerah pertama  dari  kaum  perempuan  hasil  pemilihan  kepala  daerah  yang  dilaksanakan  tahun 2020 11 .
Data yang ada menunjukan pelaksanaan pilkada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 menunjukan tren peningkatan. Hal ini menandai harapan masyarakat. Pada pilkada 2015 terdapat 23 calon kepala daerah perempuan yang terpilih dan kemudian meningkat Lima  tahun  berikutnya  yakni  pada  pilkada  2022  dengan  total  27  perempuan  terpilih sebagai  kepala  daerah.  Namun  demikian  tren  ini  bergerak  sangat  lambat.  Hal  ini
9 Sidik dkk., “Perjuangan Perempuan Kota Tomohon Pada Kontestasi Politik Lokal.”
10 Sidik dkk.
11 Sumirat, “Dua Wabup Perempuan di Gorontalo Jadi Warna Baru Pemerintahan.”
mengindikasikan  perkembangan  keterwakilan  perempuan  dalam  politik  di  Gorontalo menghadapi berbagai tantangan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di partai politik seperti PKS di Gorontalo belum memenuhi kuota 30 persen yang  disyaratkan  oleh  undang-undang  karena  faktor-faktor  seperti  peraturan  yang  tidak efektif, budaya patriarki, bias partai, dan keraguan pribadi perempuan 12 . Selain itu, temuan lain menyoroti rendahnya partisipasi politik perempuan di Gorontalo, dengan hambatan meliputi  faktor  internal  seperti  keputusan  pribadi  dan  faktor  eksternal  seperti  peran pembuatan  kebijakan  yang  terbatas  bagi  perempuan  dan  hambatan  budaya 13 .  Pola kandidasi perempuan berada pada ruang pseudo yang inklusif dan tersentralisasi menjadi alasan tersendiri, di samping sulitnya perempuan meghadapi dominasi partai politik yang masih kental dengan budaya patriaki 14 .
Penelitian  lainnya 15 menyoroti  keterbatasan  politisi  perempuan  di  DPRD Gorontalo untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan publik. Perempuan hanya terlibat sebagai peserta ketika kebijakan yang berkaitan dengan perempuan dibahas, bukan dalam seluruh proses pembentukan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa politisi perempuuan di  DPRD  Gorontalo  tidak  maksimal  dalam  merumuskan  kebijakan  publik,  yang mengindikasikan  kurangnya  peran  mereka  dalam  proses  tersebut.  Salah  satu  hambatan utama  adalah  kurangnya  pendidikan  politik  yang  dapat  memperkuat  kapasitas  politisi perempuan dalam merumuskan kebijakan secara efektif.
Di  sisi  lain,  tafsir  agama  sering  kali  dimanfaatkan  hanya  untuk  menghambat partisipasi  perempuan  dalam  politik.  Apalagi  jika  para  perempuan  ini turut  serta  dalam suksesi  kepemimpinan.  Misalnya  menjadi  bupati,  walikota,  ataupun  gubernur.  Faktor corak  budaya  yang  sangat  patriarki  ikut  mempengaruhi.  Padahal  kalau  dirunut  dari sejarahnya  di  Gorontalo  sendiri  awal  perkembangannya  menjadi  entitas  politik  pernah dipimpin oleh perempuan.   Ada tiga kerajaan dari  Lima  Kerajaan (Limo lo polo halaa) yang dipimpin perempuan. Kerajaan Suwawa dipimpin Mbui Ayudugya, Kerajaan Limutu dipimpin Mbui Maimunah, dan kerajaan Hulonthalangi dipimpin Mbui Bulaida’a 16 .
12 Walahe, “Kekuatan Politik Perempuan dalam Organisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Gorontalo.”
13 Poma,  Tueno,  dan  Katili,  “Implementasi  Program  Pengarusutamaan  Gender  Biro  Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat di Provinsi Gorontalo.”
14 Novitasari, Roni, dan Ardiansa, “Kepemimpinan Politik Delapan Kepala Daerah Perempuan: Tarik Ulur Relasi dan Identitas.”
15 Harun, “New Paradigm  For Strengthening  Women’s Political  Capacity  in the Process of Public Policy Processing.”
16 Walahe, “Kekuatan Politik Perempuan dalam Organisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Gorontalo.”
Meskipun ada banyak fakta dan data yang ditampilkan mengenai dampak positif yang ditimbulkan dari pola dan bentuk kepemimpinan perempuan dalam ruang publik dan politik.  Selalu  ada  keraguan  dan  perdebatan  yang  menilai  kelayakan  perempuan  dalam memimpin.  Di  Gorontalo  sendiri  dalam  lokus  penelitian  yang  dilakukan  terdapat perempuan yang terpilih sebagai ketua partai politik dengan latar belakang yang berbeda. Narasumber pertama merupakan seorang pengusaha, juga kader partai politik yang dikenal cukup lama mengawali karir politiknya.  Hingga dua periode berada di parlemen daerah sebelum  kemudian  terpilih  menjadi  ketua  Partai  amanat  nasional  (PAN)  Kabupaten Gorontalo 17 .
Narasumber lainnya merupakan  ketua partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan latar  belakang  pengusaha,  yang  juga  dikenal  sebagai  istri  dari  birokrat  kawakan  di Kabupaten Gorontalo. Menariknya dari konteks kepemimpinan perempuan ini, keduanya merupakan  pemimpin  dari  partai  politik  Islam  yang  ada  di  kabupaten  Gorontalo.  Tiga partai  politik  lain  yang  dikenal  dengan  Identitas  parpol  Islam  seperti  partai  persatuan pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB) semuanya didominasi oleh anggota laki-laki.
Kesempatan  perempuan  untuk  tampil  dalam  kekuasaan  politik  tidak  bisa  dinilai sebagai  sebuah  peristiwa  biasa.  Tentu  ada  alasan  dan  pertimbangan  penting  dari  partai politik dalam hal ini. Mengapa kesempatan yang sama tidak hadir pada partai politik lain?. Apakah kendala dan hambatan peluang kepemimpinan itu tidak terjadi?
Oleh  sebab  itu,  peneliti  menilai  sangatlah  penting  untuk  menghadirkan  ruang kesadaran ini pada ranah politik lokal. Bagaimana mengurai ini secara ilmiah bukan hanya pada  Perdebatan  antara  boleh  tidaknya  perempuan  tampil  dan  memegang  kendali kepemimpinan namun lebih jauh lagi melihat peluang dan tantangan yang hadir ditengah masyarakat  sebagai  dampak  dari  pelibatan  dan  partisipasi  politik  perempuan  dalam kontestasi  kepemimpinan  di  ranah  politik  lokal.  Apalagi  hal  ini  terkait  dengan kepemimpinan perempuan pada partai politik Islam yang ada di bumi serambi Madinah Gorontalo.
Berangkat  dari  uraian  tersebut,  tulisan  ini  akan  membahas  tentang  Dinamika Kekuasaan  pada  tingkat  lokal  yakni  tentang  praktik  kepemimpinan  Perempuan  dalam partai politik politik islam  yang ada di  Gorontalo. Dengan mengambil studi kasus pada
17 Makanoneng,  “Ningsih  Nurhamidin  Jadi  Perempuan  Pertama  Nahkodai  PAN  Kabupaten  Gorontalo  - Kronologi.id.”
partai  kebangkitan  Bangsa  (PKB)  dan  Partai  Amanat  Nasional  (PAN)  di  Kabupaten Gorontalo.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  yakni  dengan menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  studi  kasus  yakni  penelitian yang mendalam terhadap suatu kasus atau fenomena tertentu 18 . Metode ini dipilih dengan harapan  agar  penulis  dapat  menggambarkan  dan  memaparkan  keadaan  serta  fenomena yang sebenarnya terjadi. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan deskriptif kualitatif yakni "suatu jenis pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu secara utuh. Selanjutnya, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder yang dianggap relevan dengan objek penelitian. Sementara  untuk  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  menggunakan  wawancara mendalam sebagai alat utama, ditunjang dengan observasi dan dokumentasi.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  peneliti  sebagai instrumen  utama.  Pendekatan  ini  memungkinkan  peneliti  untuk  secara  mendalam memahami  dan  menginterpretasikan  fenomena  kepemimpinan  perempuan  dalam  partai politik di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengkaji  dinamika  kepemimpinan  perempuan  dalam  partai  politik  Islam  di  Kabupaten Gorontalo  dalam  hal  ini  adalah  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  dan  Partai  Amanat Nasional  (PAN)  di  kabupaten  Gorontalo.  Pendekatan  studi  kasus  dipilih  karena memungkinkan  peneliti  untuk  melakukan  penelitian  yang  mendalam  dan  komprehensif tentang suatu kasus atau fenomena yang kompleks.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode, data dikumpulkan melalui berbagai metode, meliputi: (i) wawancara, dilakukan dengan ketua partai politik perempuan di Kabupaten Gorontalo; (ii) observasi, dilakukan di kantor partai politik dan kegiatan yang terkait dengan kepemimpinan Perempuan; (iii) studi  dokumentasi,  dilakukan  dengan  mengumpulkan  dokumen-dokumen  yang  terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam partai politik di Kabupaten Gorontalo. Dokumen
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods) .
yang dikumpulkan termasuk profil ketua partai politik perempuan, berita tentang kegiatan partai politik, dan dokumen internal partai politik.
Data  yang  dikumpulkan  dari  berbagai  sumber  dan  metode  dianalisis  secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang sesuai. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, kategorisasi data, dan  analisis  tematik.  Hasil  analisis  data  kemudian  disinkronkan  dengan  permasalahan dinamika kepemimpinan perempuan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Sinkronisasi ini dilakukan  dengan  cara  menghubungkan  temuan  penelitian  dengan  konteks  sosial  dan politik  di  Kabupaten  Gorontalo.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan gambaran  yang  utuh  dan  sistematis  tentang  dinamika  kepemimpinan  perempuan  dalam partai politik Islam di Kabupaten Gorontalo. Gambaran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi  bagi  pemahaman  tentang  kepemimpinan  perempuan  dalam  politik  Islam  dan dapat digunakan untuk merumuskan strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dinamika Kepemimpinan Perempuan dalam Partai Politik Islam

## 1.1 Gambaran Kepemimpinan Perempuan
Salah satu poin penting dalam membicarakan kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dengan  sejarah  awal  kemunculan  pemimpin  perempuan  di  Indonesia.  Kepemimpinan perempuan di era kemerdekaan adalah periode penting dalam sejarah berbagai negara yang merdeka  dari  penjajahan,  termasuk  Indonesia.  Pada  masa  ini,  perempuan  memainkan peran  yang  sangat  signifikan  dalam  perjuangan  untuk  kemerdekaan  dan  pembentukan negara baru. Banyak perempuan Indonesia, aktif dalam pergerakan kemerdekaan.
Mereka  terlibat  dalam  demonstrasi,  kampanye  politik,  dan  aksi  perlawanan terhadap penjajah. Contohnya, perempuan Indonesia seperti Kartini, Nyai Ahmad Dahlan, dan Maria Ulfah Santoso, Maria Walanda Maramis yang aktif memainkan peran penting memperjuangkan  hak-hak  perempuan,  kesetaraan  gender  dan  dalam  gerakan kemerdekaan. Mereka terlibat aktif dalam berbagai organisasi politik dan nasionalis yang mendukung  kemerdekaan.  Para  perempuan  ini  memegang  peran  penting  dalam pembentukan organisasi politik, seperti Sarekat Islam dan Partai Nasional Indonesia (PNI), serta memobilisasi Massa untuk mendukung perjuangan kemerdekaan.
Dalam  konteks  kesejarahan  ini.  Pendidikan  menjadi  alat  penting  dalam mengembangkan kesadaran politik di kalangan perempuan. Kartini, misalnya, mendorong
pendidikan perempuan dan pengembangan kesadaran politik melalui surat-suratnya yang terkenal. Kesadaran Akan Pendidikan membantu perempuan mengambil peran aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Pada prosesnya, Seiring dengan perjuangan untuk kemerdekaan, perempuan juga berjuang untuk hak-hak mereka. Mereka memperjuangkan hak memilih dan terlibat dalam penyusunan konstitusi yang memastikan hak-hak perempuan di masa depan.
Kepemimpinan  perempuan  di  era  kemerdekaan  adalah  bukti  nyata  bahwa perempuan  memiliki  kemampuan  yang  besar  dalam  perjuangan  politik.  Peran  mereka dalam meraih kemerdekaan dan pembentukan negara menjadi sangat penting. Apa yang dilakukan  para  perempuan  ini  menjadi  warisan  yang  terus  mempengaruhi  peran perempuan dalam politik dan masyarakat hingga kini
Kepemimpinan  politik  perempuan  pasca  kemerdekaan  Indonesia  mencerminkan perkembangan penting dalam sejarah politik Indonesia. Setelah merdeka dari penjajahan Belanda pada tahun 1945, banyak perempuan Indonesia mulai berperan aktif dalam politik dan  pemerintahan.  Perempuan  ikut  andil  dalam  awal  proses  proklamasi  kemerdekaan. Perempuan Indonesia berperan penting dalam momen bersejarah proklamasi kemerdekaan pada  17  Agustus  1945.  Salah  satu  contohnya  adalah  Fatmawati  Soekarno,  istri  dari Presiden Pertama Indonesia, Soekarno. Beliau turut serta dan dalam pembuatan bendera yang dikibarkan dalam proklamasi.
Pada  era  awal  kemerdekaan  tepatnya  Pada  tahun  1955,  Indonesia  mengadakan pemilihan  umum  pertama,  dan  perempuan  pertama  kali  memiliki  hak  pilih  dan  dipilih. Pemilu  ini  membuka  jalan  bagi  perempuan  Indonesia  untuk  terlibat  secara  aktif  dalam politik  nasional.  Mereka  kerap  memperjuangkan  isu-isu  seperti  kesetaraan  gender, perlindungan  terhadap  kekerasan  terhadap  perempuan,  akses  perempuan  ke  pendidikan dan  pekerjaan,  serta  kesejahteraan  anak-anak.  Isu-isu  sosial,  pendidikan  dan  kesehatan paling dominan disampaikan hingga pada masa setelah itu yakni memasuki era orde baru.
Pada masa ini meskipun ada kemajuan dalam akses perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan, partisipasi politik perempuan masih sangat terbatas. Pemerintah orde baru mendirikan  berbagai  organisasi  perempuan,  misalnya  Dharma  Wanita  persatuan  yang sejatinya  tujuan  untuk  mengatur  dan  mengorganisir  perempuan.  Walaupun  dalam prakteknya seringkali digunakan untuk mendukung agenda politik rezim kekuasaan. Peran perempuan pada era ini tidak bisa lepas dari pengaruh yang kuat dari Ibu Tien Soeharto. Sebagai ibu negara saat itu beliau sangat kuat pengaruhnya dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.

## 1.2 Tantangan kepemimpinan Perempuan

## 1. Stereotype Gender dalam Mencapai Posisi Tertinggi
Tantangan  kepemimpinan  perempuan  adalah  isu  yang  penting  dalam  beberapa tahun  terakhir  ini.  Meskipun  telah  terjadi  kemajuan  dalam  memerangi  ketidaksetaraan gender,  stereotip  gender  masih  menjadi  penghalang  besar  bagi  perempuan  yang  ingin mencapai posisi kepemimpinan tertinggi. Utamanya bila dikaitkan dengan kepemimpinan politik  perempuan.  Partisipasi  politik  perempuan  dapat  memberikan  pengaruh  terhadap berbagai  macam  kebutuhan  dan  kepentingan  untuk  dapat  terakomodasi  dalam  berbagai output kebijakan.
Stereotip gender ini membentuk pandangan atau prasangka yang mendasari peran sosial  yang  diharapkan  dari  perempuan  dan  laki-laki.  Kondisi  Ini  menciptakan  harapan tentang bagaimana perempuan dan laki-laki seharusnya berperilaku dan berperan dalam masyarakat.  Dalam  banyak  kasus,  stereotip  ini  mengarah  pada  pengharapan  bahwa perempuan harus fokus pada peran  tradisional di rumah, sementara laki-laki diharapkan untuk memimpin di tempat kerja 19 .
Dinamika tantangan kepemimpinan ini masih nampak dalam struktrur partai politik yang sedari awal kemunculannya sangat maskulin. Meski saat ini perlahan mulai terjadi pergeseran
Secara  umum  perempuan  mempunyai  kegiatan  menjadi  seorang  ibu  rumah tangga  keterbatasan  ini  jika  dilihat  dari  kepemimpinan  yang  ada  sekarang  itu terbantahkan  karena  pemimpin  perempuan  yang  ada  mampu  membagi  waktu sehingga tidak terkendala dalam mengurus partai. 20
Fakta  yang  ada,  perempuan  seringkali  dihadapkan  pada  pertentangan  didalam keluarga yang masih menganggap tugas utama perempuan adalah wilayah domestik dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh para informan tentang tantangan yang dialami perempuan ketika dia menjadi pemimpin dalam partai politik.
Tantangan  terbesar  itu  dari  keluarga  atau  restu  keluarga,  suami,  dan  orang terdekat  dalam  keluarga.  Karena  perempuan  harus  di  tuntut  dengan  dua  peran
19 Hasanah dan Suprianik, “Kepemimpinan Perempuan Perspektif Islam Dan Gender.”
20 Wawancara dilakukan oleh penulis bersama tim dengan Ketua PKB kabupaten Gorontalo, tentang dinamika tantangan kepemimpinan perempuan dalam Partai Politik, 2 Juni 2023
bersamaan yaitu peran sebagai ibu rumah tangga dan pimpinan partai sehingga harus pandai mengatur waktu. 21
Stereotip  gender  memiliki  dampak  besar  pada  karier  perempuan.  Hal  ini  dapat memperlambat kemajuan perempuan dengan menciptakan  keraguan dan hambatan yang seringkali  tidak  adil.  Stereotip  gender  yang  masih  kuat  di  masyarakat  seringkali menghambat partisipasi perempuan dalam dunia kepemimpinan. Mereka sering dianggap kurang  mampu  dibandingkan  dengan  pria,  meskipun  memiliki  kualifikasi  yang  sama. Pandangan  diskriminatif  ini  kemudian  berdampak  pada  kesempatan  dan  kemungkinan perempuan untuk mencapai posisi puncak dalam suatu organisasi seperti halnya laki-laki
Hambatan  unik  yakni  rasa  percaya  diri  masih  kurang  padahal  perempuan  itu mampu sebenarnya tergantung lingkungan dan motivasi kita. Saat ini yang saya lihat  ketua  PAN  dapat  memposisikan  diri  sebagai  ketua  partai  sangat  obyektif tidak memilih dan memandang gender komukasi yang setara antara laki-laki dan perempuan  dan  bisa  mengakomodir  berbagai  macam  kepentingan  dari perempuan dan lelaki. 22
Meskipun  anggapan  masyarakat  masih  ada  dikotomi  tentang  kemampuan memimpin  perempuan  terkait  hal  yang  bisa  dan  tidak  bisa  dikerjakan.  Namun  yang menarik di internal partai dalam riset ini sebagian besar informan merasa. Mereka punya kepedulian dan komitmen yang baik terhadap pengurus dan anggota partai lainnya.

## 2. Keterbatasan Akses dalam Jejaring dan koneksi
Tantangan kepemimpinan politik perempuan memang masih dihadapi hingga saat ini, salah satunya adalah keterbatasan akses dalam jejaring dan koneksi. Perempuan yang memiliki  akses  ke  jaringan  politik  yang  kuat  cenderung  memiliki  peluang  lebih  besar untuk  mencapai  posisi  kepemimpinan.  Dalam  kenyataanya  jejaring  politik  adalah  aset berharga dalam prakteknya bagi para calon pemimpin dan pemimpin politik. Keterbatasan akses  kejaringan  politik  dapat  mengisolasi  perempuan  untuk  mendapatkan  dukungan politik.
Hal  ini  terungkap  dari  wawancara  yang  peneliti lakukan  dengan  informan  kunci dalam  riset  ini.  Rekomendasi  dari  para  aktor  politik  melalui  komunikasi  yang  intens
21 Wawancara penulis dengan Ketua PAN kabupaten Gorontalo, tentang dinamika kepemimpinan perempuan dalam Partai Politik Islam, 11 Juni 2023
22 Wawancara dilakukan oleh penulis bersama tim dengan pengurus partai PAN kabupaten Gorontalo, tentang dinamika tantangan kepemimpinan perempuan dalam Partai Politik islam, 17 Juni 2023
menjadi sangat penting untuk bisa membuat setiap orang masuk dan diterima dalam jajaran elit  partai.  Apalagi  jika  partai  tersebut  masuk  dalam  top  partai  yang  mengisi  parlemen seperti  partai  Amanat  Nasional  (PAN)  kabupaten  Gorontalo.  Posisi  ketua  partai  yang cukup  strategis  membuat  setiap  kandidat  akan  bertarung  dan  berupaya  masuk  dalam lingkungan elit politik untuk mendapatkan dukungan.
Kalau di kami partai politik PAN ada penialaian tersendiri dari kita punya ketua umum.  Semua  kandidat  ada  penialaian.  Saat  saya  akan  mengikuti  pemilihan ketua DPD PAN kabupaten Gorontalo.  Ketua DPW menyampaikan arahan ketua umum. Kalo yang nantinya menjadi ketua partai dia harus anggota dewan. Semua persyaratan saya penuhi. 23
Perempuan seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya politik dan finansial yang diperlukan untuk membangun jejaring politik yang kuat. Hal ini bisa berupa akses terhadap dana kampanye, pelatihan politik, atau dukungan dari partai politik. Di  sisi  lain  Budaya  patriarki  yang  masih  kuat  di  banyak  kasus  seringkali  membuat perempuan  sulit  untuk  masuk  ke  dalam  lingkaran  kebijakan  politik  yang  sudah  ada. Koneksi  dan  jejaring  politik  seringkali  didominasi  oleh  laki-laki,  dan  perempuan seringkali dianggap kurang mampu untuk kemudian terlibat dalam bidang ini. Selain itu, Banyak  perempuan  yang  memiliki  peran  ganda  sebagai  ibu,  istri,  atau  pekerja  rumah tangga,  sehingga  mereka  memiliki  keterbatasan  waktu  dan  energi  untuk  membangun koneksi dan mengembangkan jejaring politik.

## 1.3 Strategi dan Taktik Kepemimpinan Perempuan

## 1. Gaya Kepemimpinan Perempuan Membawa Perspektif Baru
Dalam  prakteknya,  kepemimpinan  perempuan  adalah  elemen  penting  dalam mewujudkan  kesetaraan  gender.  Perempuan  memiliki  pandangan  dan  pengalaman  unik yang  dapat  membawa  perspektif  yang  berbeda  dalam  pengambilan  keputusan.  Hal  ini kemudian  akan  memberikan  perubahan  positif  dalam  berbagai  sektor  dengan  gaya kepemimpinan yang berbeda dari laki-laki.
Kepemimpinan  politik  perempuan  membawa  perspektif  yang  kaya  dan  beragam yang membentuk dunia politik dan masyarakat menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan adil. Hal ini terlihat dari gaya kepemimpinan perempuan didalam mendorong perubahan
23 Wawancara penulis dengan Ketua PAN kabupaten Gorontalo, tentang dinamika kepemimpinan perempuan dalam Partai Politik Islam, 11 Juni 2023
positif yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Perempuan dalam kepemimpinan politik sering memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu gender dan kesetaraan. Hal ini sebagaimana diuraikan beberapa informan yang diwawancarai terkait dengan peran ini.
Saya  lebih  memilih  perempuan  karena  tujuan  saya  ingin  memberikan  porsi kepercayaan diri kepada perempuan. Disamping itu saya lebih mengedapankan kaum  muda  untuk  tergabung  dalam  partai  politik.  Dengan  melibatkan  kader- kader dari berbagai lembaga dan badan otonom NU dengan mendorong program pemberrdayaan ekonomi perempuan. 24
Dalam  prakteknya,  Mereka  cenderung  lebih  peka  terhadap  masalah  seperti diskriminasi  gender,  kekerasan  terhadap  perempuan,  dan  kesenjangan  ekonomi  gender. Selain itu, Kepemimpinan politik perempuan membawa gagasan inklusi sosial yang kuat. Mereka  sering  mengadvokasi  untuk  masyarakat  yang  lebih  inklusif  dan  adil,  termasuk memperjuangkan hak-hak minoritas dan kelompok marginal.
Pemimpin perempuan memainkan peran penting dalam pemberdayaan perempuan lainnya.  Perempuan  dalam  kepemimpinan  politik  sering  mendorong  pengembangan program sosial yang lebih inklusif, seperti program pendidikan dan kesehatan yang lebih mudah diakses oleh semua warga negara.
Salah satu strategi partai dalam mendorong partisipasi perempuan yaitu dengan adanya  program-program  khusus  untuk  perempuan  contohnya  UMKM  dan sasarannya  ibu  rumah  tangga.  Selain  itu  kami  ikut  serta  didalam  kelompok pengajian  dan  membentuk  komunitas  komunitas  dalam  masyarakat  serta  aktif dalam  konseling  keluarga  terutama  pasangan  muda  untuk  membantu menyelesaikan masalah mereka. 25
Kepemimpinan  politik  perempuan  dapat membawa  perspektif  yang  berbeda  dan beragam ke dalam proses pengambilan keputusan. Ini penting karena perempuan sering mengalami  dunia  dengan  cara  yang  berbeda  dari  pria,  dan  memiliki  pemahaman  unik tentang isu-isu tertentu, seperti perawatan keluarga dan pekerjaan rumah tangga.
24 Wawancara dilakukan bersama tim dengan informan ASR Ketua PKB kabupaten Gorontalo, tentang dinamika tantangan kepemimpinan perempuan dalam Partai Politik, 2 Juni 2023
25 Wawancara dilakukan bersama tim dengan informan pengurus PKB kabupaten Gorontalo, tentang strategi dan gaya kepemimpinan perempuan dalam Partai Politik islam, 17 Juni 2023
2. Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih Perempuan dan kesetaraan gender
Strategi  kepemimpinan  politik  perempuan  memiliki  peran  penting  dalam meningkatkan  partisipasi  pemilih  perempuan  dan  mempromosikan  kesetaraan  gender. Peningkatan  partisipasi  dalam  berbagai  aspek  pembangunan  dengan  jalan  menduduki posisi penting dalam politik adalah salah satu cara yang dapat dilakukan perempuan untuk dapat membantu mengubah dinamika dalam struktur kepemimpinan.
Dengan  mendorong  pelibatan  perempuan,  mereka  dapat  mempromosikan kesetaraan  gender  dalam  proses  rekrutmen  dan  promosi  politik.  Ini  dilakukuan  untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk maju sama halnya dengan  laki-laki.  Strategi  ini  secara  tidak  langsung  dapat  memprofokasi  perempuan lainnya untuk ikut terlibat dalam mengisi ruang-ruang strategis lainnya yang selama ini di isi oleh laki-laki.utamanya dalam struktur dan infrastruktur kelembagaan politik yang ada.
Kepemimpinan  politik  perempuan  dapat  menjadi  sumber  inspirasi  bagi  pemilih perempuan  lainnya.  Ketika  perempuan  melihat  sesama  perempuan  yang  berhasil  dalam politik, mereka  cenderung  merasa  termotivasi  untuk  ikut  serta  dalam  proses  politik.  Ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih perempuan, karena mereka merasa bahwa suara mereka  menjadi  bagian  penting.  Seperti  yang  diuraikan  oleh  beberapa  informan  kunci dalam penelitian ini.
Walaupun saya tidak mengajak, tapi masyarakatkan sudah tahu kalo ketua PAN ini perempuan.  Mereka sendiri yang datang minta bergabung dalam PAN. Saat kegiatan musyawarah daerah banyak baliho saya yang terpasang dimana-mana, juga dipublikasikan dimedia. mungkin Karena saya perempuan mereka banyak yang  datang  sama  saya  minta  dimasukan  dalam  pengurus  partai.  Seperti pensiunan ASN dan tokoh-tokoh masyarakat lain. 26
Strategi  lainnya  yang  dilakukan  melalui  kepemimpinannya,  sebagai  seorang Perempuan,  juga  seringkali  berjuang  untuk  mengubah  kebijakan  yang  mendiskriminasi atau  tidak  adil  terhadap  hak  perempuan.  Keberadaan  Mereka  dapat  mempromosikan kebijakan  yang  mendukung  kesetaraan  gender,  seperti  dukungan  penuh  terhadap aturan yang  melindungi  hak-hak  perempuan  atau  memberikan  akses  yang  lebih  baik  ke
26 Wawancara penulis dengan Ketua PAN kabupaten Gorontalo, tentang Strategi dan gaya kepemimpinan yang dilakukan pada Partai Politik, 11 Juni 2023
pendidikan dan pekerjaan. Hal ini yang kemudian membuat mereka bisa terpilih kembali dalam ajang kontestasi politik elektoral yang dilakukan.
Kepemimpinan politik perempuan dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran gender  di  masyarakat.  Mereka  dapat  menggunakan  posisi  mereka  untuk  mengedukasi orang lain tentang isu-isu gender dan menggugah kesadaran akan pentingnya kesetaraan. Hal ini diungkapkan oleh informan kunci yang juga merupakan ketua partai dan anggota legislatif 3 periode di kabupaten Gorontalo.
Meskipun tidak semua bisa saya akomodir namun kalo diprensentase komposisi perempuan 60 persen lebih banyak dari laki-laki untuk pengurus intinya. Bukan berarti saya mengabaikan laki-laki. Namun ketika saya perintah yang lebih aktif itu perempuan. 27
Dengan  demikian,  kepemimpinan  politik  perempuan  bukan  hanya  tentang mewakili perempuan dalam politik, tetapi juga tentang membawa perubahan positif dalam pandangan  masyarakat  terhadap  kesetaraan  gender.  Peran  mereka  dalam  meningkatkan partisipasi  pemilih  perempuan  dan  mempromosikan  kesetaraan  gender  sangat  penting untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil

## 2. Faktor-faktor Kepemimpinan Perempuan dalam Partai Politik
Kepemimpinan perempuan dalam partai politik Islam dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks. Namun demikian, berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan, terdapat tiga faktor utama yang dianggap paling dominan dan mempengaruhi perempuan untuk  dapat  diterima  sebagai  pemimpin  dalam  partai  politik.  Khususnya  partai  politik Islam  yang  menjadi  objek  dan  lokus  penelitian.  Ke  tiga  faktor  tersebut  dapat  diuraikan sebagai berikut

## 2.1 Budaya dan Tradisi yang mempengaruhi persepsi publik
Budaya dan tradisi di banyak masyarakat yang berbasis Islam seringkali memiliki norma-norma  yang  menekankan  peran  tradisional  perempuan  dalam  keluarga  dan masyarakat. Hal ini dapat membatasi akses perempuan ke dunia politik.  Masalah budaya patriarki  dengan  stereotip  gender  yang  melekat  di  dalamnya  masih  menjadi  salah  satu
27 Wawancara penulis dengan pengurus PAN kabupaten Gorontalo, tentang gaya kepemimpinan perempuan yang dilakukan pada Partai Politik, 11 Juni 2023
faktor  utama  yang  menghambat  perempuan  dalam  politik.  Dalam  wawancara  yang dilakukan terhadap  beberapa informan  mengungkapkan  adanya  keraguan  tentang  posisi perempuan  dan  kapasitasnya  dalam  ruang  politik.  Keraguan  ini  datang  utamanya  dari kelompok konservatif yang ada dalam struktur masyarakat adat Gorontalo. Sebagaimana diuraikan dalam wawancara berikut.
Kepemimpinan  perempuan  dipengaruhi  oleh  adat  istiadat,  bahwa  perempuan tidak bisa memimpin. Masyarakat terutama dari kalangan adat merasa kenapa dia perempuan  dijadikan  pemimpin  sementara  nantinya  kita  sembah-sembah eyanggu . Statemen masyarakat seperti itu membuat perempuan ragu untuk jadi pemimpin. 28
Persepsi  masyarakat  tentang  peran  tradisional  gender  sering  kali  mengarah  pada pandangan bahwa perempuan lebih cocok untuk peran domestik keluarga daripada peran politik.  Hal  ini  membuat  perempuan  sering  dianggap  kurang  kompeten  dalam  bidang politik.  Budaya  patriarki  menjadi  salah  satu  temuan  dari  hasil  riset  ini.  Secara  kultural memang  dominasi  laki-laki  dalam  politik  lokal  sangat  kental.  Hal  ini  menyebabkan perempuan kurang termotivasi untuk turun langsung dan mengambil peran dalam partai politik.
Dimasyarakat itu ada yang bilang Kalo perempuan yang pimpin partai itu akan mati,  artinya  akan  turun  surveinya.  Tapikan  saya  optimis  saja.  Kita  kan  belum tau saya kan belum lima tahun. Nanti kita lihat hasilnya dipileg 2024.  Saya akan buktikan bahwa partai PAN yang dipimpin oleh seorang perempuan akan lebih maju lagi. 29
Lebih  lanjut,  dalam  struktur  masyarakat  patriarki  posisi  perempuan  seringkali dihadapkan pada tantangan peran ganda yang dimiliki perempuan. Di satu sisi memiliki hak-hak  sipil  termasuk  politik  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  politik.  Di  sisi  lain perempuan  dilekatkan  dengan  fungsi  internal  dalam  rumah  tangga  sebagai  ibu  yang melahirkan dan mengurusi anak-anak dan keluarga. Faktor ini menjadi alasan paling utama dalam temuan riset yang diuraikan oleh beberapa informan.
28 Wawancara penulis bersama tim dengan pengurus Parti PAN kabupaten Gorontalo, tentang hambatan kepemimpinan perempuan pada Partai Politik, 25 Juli 2023
29 Wawancara dengan Ketua PAN kabupaten Gorontalo, tentang hambatan utama kepemimpinan perempuan pada Partai Politik, 25 Juli 2023
Dalam  proses  kandidat  pemilihan  ketua  waktu  itu.  Ada  yang  memberikan masukan  kepada  ketum  kenapa  perempuan.  Dia  belum  pantas  untuk  menjadi ketua  DPD  PAN  karena  dia  perempuan,  Saya  merasa  diremehkan,  saya  jawab kenapa  kalo  perempuan?  emangnya  perempuan  tidak  bisa  memimpin.  Selama saya menyadari dan bisa menyeimbangkan tanggung jawab saya diorganisasi dan juga kodrat saya sebagai ibu dirumah tangga kenapa tidak. 30
Meskipun dalam beberapa hasil wawancara yang dilakukan ada kemajuan dalam tingkat penerimaan perempuan dalam kepemimpinan politiknya. Khususnya dalam partai politik Namun pengaruh budaya ini sangat terkait dengan keengganan perempuan untuk tampil menjadi pemimpin. Para ketua partai ini merasa meski internal partai mendukung keterlibatan dan partisipasi politik perempuan. Kebiasaan yang terbentuk menjadi tradisi di  masyarakat  menyulitkan  peluang  perempuan  untuk  tampil  lebih  tinggi  lagi  dalam kepemimpinan politik. Hal ini diungkapkan dalam temuan riset ini.
Daerah  kita  inikan  terkenal  dengan  adat  dan  budaya  yang  kental.  Itujuga  yang kadang  membuat  kita  perempuan  ragu.  katanya  tidak  boleh  pemimpin  itu perempuan. Misalnya saya bermimpi untuk menjadi seorang bupati belum bisa harus  saya  pendam  dulu.  Karena  adat  bersendikan  syarat  itu.  Saya  rasa  Tidak mungkin  kami  perempuan  bisa  jadi  pemimpin  daerah.  Ada  kendala  di  adat budaya Gorontalo. Kalo dalam tradisikan itu ada di prosesi adat. Ini sulit sekali. Masyarakat Gorontalo masih sulit menerima perempuan tapi kalo di posisi lain jadi ketua DPRD misalnya saya yakin bisa perempuan. Saya optimis kalau Allah SWT, mengizinkan kenapa tidak. 31
Pola pikir patriarki cenderung menempatkan dominasi laki-laki. Perempuan masih dipandang lemah, kurang cerdas, dan akhirnya kalah bertarung dalam kontestasi politik. Ketua  partai  merupakan  jenjang  karir  tinggi  dalam  partai  politik.  Mereka  nantinya merupakan calon-calon potensial yang nantinya akan tampil dalam suksesi kepemimpinan politik di tingkat daerah maupun nasional. Mereka diproyeksikan bisa menjadi pemimpin di daerah.
Disisi  lain,  Para  ketua  partai  ini  harus  memiliki  pengetahuan  politik  dan kemampuan  finansial  untuk  dapat  membangun  jejaring  dan  koneksi  yang  mendukung keberlangsungan partai politik. Oleh karena itu keberadaan perempuan menjadi pemimpin
30 Wawancara  penulis  dengan  Ketua  PAN  kabupaten  Gorontalo,  tentang  tangtangan  dan  hambatan kepemimpinan perempuan pada Partai Politik, 25 Juli 2023
31 Wawancara  tim  dengan  pengurus  PAN  kabupaten  Gorontalo,  tentang  hambatan  utama  kepemimpinan perempuan pada Partai Politik, 25 Juli 2023
partai politik menjadi tantangan tersendiri. Perempuan yang menduduki posisi strategis ini dituntut memiliki resources yang memadai baik dari sisi sosial dan ekonominya Sebagai faktor kedua yang menentukan keberhasilan kepemimpinan perempuan.

## 2.2 Kapasitas Sumber daya ( resources ) perempuan
Pengetahuan  dan  keterampilan  politik  perempuan  berperan  penting  dalam menentukan kapasitas mereka untuk bersaing dalam dunia politik. Pengetahuan yang baik dan  ketrampilan  politik  dapat  meningkatkan  kualifikasi  perempuan  untuk  memegang posisi  kepemimpinan.  Dengan  pengetahuan  dan  kemampuan  yang  dimiliki  membuat perempuan bisa membangun relasi sosial dengan baik. Sebab hubungan dan jejaring sosial dalam  politik  sangat  penting.  Perempuan  yang  memiliki  akses  ke  jaringan  politik  yang kuat cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mencapai posisi kepemimpinan. Oleh sebab itu. Penting bagi partai politik untuk memastikan hal ini.
Orang-orang  dalam  partai  poltik  sudah  tau  kapasitas  saya.  Mereka  tau kemampuan  saya  dan  kami  perempuan  bisa  buktikan  itu.  Waktu  mengikuti seleksi  ketua  DPD  saya  bisa  melengkapi  semua  persyaratan  yang  dimintakan. Dalam  seleksi  itu  ada  syarat  yang  mana  kami  harus  mendapatkan  persetujuan atau tandatangan dari para tokoh muhammdiyah yang ada. Saya bisa penuhi itu. Saya  datangi  satu  persatu  tokoh  yang  ada  di  Gorontalo.  Ini  permintaan  partai supaya  benar-benar  yang  menjadi  ketua  itu  dikenal  dikalangan  ormas muhammadiyah. 32
Salah  satu  tantangan  utama  yang  dihadapi  oleh  perempuan  dalam  partai  politik adalah  terbatasnya  pengetahuan  dan  kurangnya  akses.  Disamping  akses  sosial,  akses ekonomi  juga  ikut  menentukan  kapasitas  perempuan  dalam  memimpin.  Akses  terhadap dukungan  finansial  yang  cukup  sangat  diperlukan  oleh  partai  politik.  Logistik  yang memadai  memungkin  mesin  partai  bisa  bekerja  dengan  baik.  Kampanye  politik memerlukan dana yang besar, dan perempuan seringkali kesulitan mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk bersaing dengan para politisi pria.
Hal  ini  terkonfirmasi  dari  temuan  riset  ini  yang  menjelaskan  meski  para  ketua partai  ini  memiliki  latar  belakang  yang  berbeda  namun  keduanya  memiliki  kesamaan kemampuan resources yang  tidak  jauh  berbeda.  Kedua  pemimpin  partai  politik  ini
32 Wawancara penulis dengan Ketua PAN kabupaten Gorontalo, tentang tantangan dan hambatan kepemimpinan perempuan pada Partai Politik, 25 Juli 2023
memang  memiliki  kapasitas  yang  memadai  dari  sisi  akses  sosial  dan  ekonominya.  Ini menjadi pertimbanagan utama dari partai politik.
Kapasitas Ningsih Nurhamidin sangat baik. Beliau merupakan kader PAN yang sudah  dua  periode  terpilih  menjadi  anggota  DPRD.  Rekam  jejak  dalam membangun jejaring sosialnya sangat mumpuni dan tentu saja kemampuan akses finansial juga dimiliki. Latar belakang dari keluarga pengusaha sangat melekat dengannya. Ibu ketua ini menjadi contoh bagi masyarakat dan juga anggota partai untuk berpartisipasi dalam politik. 33
Latar  belakang  pendidikan  bukanlah  hal  yang  utama.  Pengetahuan  politik  yang dimiliki lebih kepada pengalaman sebagai dampak dari akses sosial yang menjadi privilege mereka. Basis sosial dan kapital yang kuat menjadi faktor utama. Keterpilihan nama Ade Sera rahim di usulkan oleh internal kader PKB. Mereka merupakan aktor kunci dipartai ini.  Hasil  penelusuran  peneliti.  Beberapa  kandidat  yang  merupakan  kader  sebenarnya dimiliki  oleh  partai  ini.  Namun  kendala  utamanya  adalah  faktor  kapasitas  dan isi  tas (modal).
Dari hasil penelitian ini, didapati indikator kapasitas sumber daya manusia dari sisi latar belakang pendidikan bukanlah menjadi faktor utama.  Kemampuan para pemimpin perempuan ini lebih didasarkan pada kapasitas sosial dan finansialnya. Oleh sebab itu  di beberapa  hasil  wawancara  terungkap  mereka  para  pemimpin  perempuan  ini  belum sepenuhnya punya pengetahuan yang cukup tentang partai politik, bagaimana kekuasaan itu digunakan dalam kelembagaan politik apalagi terkait output kebijakan yang nantinya dihasilkan melalui tugas dan fungsinya di DPRD.
Pasti ada hambatannya itu kita kurang sadari bahwa perempuan itu dibutuhkan keberadaanya  dalam  dunia  politik.  Mereka  harus  tampil  mewakili  suara perempuan  kalau  mereka  tidak  tampil  siapa  yang  akan  mewakili  suara perempuan. 34
Pada umumnya sumber daya perempuan dalam partai memang mengalami defisit yang  cukup  rendah.  Apalagi  ketika  diperhadapkan  tentang  keahlian  dan  pengetahuan tentang politik. Sejauh ini sumber daya diukur hanya pada relasi sosial dan berapa banyak
33 Wawancara penulis bersama tim dengan informan pengurus Partai PAN kabupaten Gorontalo, tentang hambatan  kepemimpinan perempuan pada Partai Politik, 11 juni 2023
34 Wawancara bersama tim dengan informan pengurus Partai PKB kabupaten Gorontalo, tentang hambatan kepemimpinan perempuan pada Partai Politik, 10 juni 2023
modal yang akan digelontorkan untuk pemenangan yang dimainkan dalam mendominasi efek electoral bukan pada substansi isi dari visi misi tujuan partai politik

## 2.3 Dukungan Partai Politik
Keberadaan partai politik sangat penting sebagai pilar demokrasi. Kepemimpinan perempuan  dalam  partai  politik  Islam  hanya  bisa  diwujudkan  bila  partai  politik  dapat memberikan kesempatan yang  setara bagi perempuan untuk berperan dan berpartisipasi dalam berbagai tingkatan partai politik. Dukungan partai politik ini bisa terjadi hanya pada kondisi lingkungan partai yang inklusif dan progresif. Dalam kenyataannya, partai politik seringkali  diidentikan  dengan  ruang  strukturalisme  yang  sangat  pragmatis.  Konstruksi tersebut  yang  membuat  masalah  keterlibatan  perempuan  berpengaruh  secara  signifikan dalam ruang-ruang politik.
Dalam penelitian ini Ruang pragmatism itu seperti, terlihat dari tidak adanya proses kaderisasi  dalam  tubuh  partai  politik  secara  baik  membuat  partai  politik  kesulitan menempatkan  kader  perempuanya.  Meskipun  ada  kader  partai  terpilih  dalam  kontestasi politik misalnya di menjadi anggota legislatif aleg DPRD namun ini bukan karena mereka adalah  kader  partai  yang  meniti  jenjang  karir  di  partai  politik.  Namun  lebih  kepada kemampuan  perempuan  itu  sendiri  memanfaatkan resources yang  ada  dalam  dirinya. Seperti jejaring politik dan koneksi oligarkinya.
Pada  penelitian  yang  dilakukan,  dukungan  partai  nampak  begitu  baik  dalam memberikan  kesempatan  terhadap  perempuan  untuk  tampil  dalam  tingkatan kepemimpinan  partai.  Terlepas  dari  kultur  masyarakat  yang  ada.  Dalam  kasus kepemimpinan  partai  PKB  faktor  stereotype  Gender  tidak  Dominant  ditemukan.  Partai politik memberikan akses dan mendorong perempuan untuk terlibat dalam partai politik. Namun demikian hal yang perlu menjadi perhatian dalam penelitian ini terkait komitmen terhadap  keseimbangan  gender.  Partai  politik  belum  serius  untuk  mewujudkan komitmennya  melalui  usaha-usaha  yang  terarah  dan  sistematis  dalam  memaksimalkan pemberdayaan perempuan.
Sekarang  kita  lagi  mengisi  kekurangan  caleg  perempuan,  bukan  tidak  ada perempuan tapi yang awalnya ini terdaftar caleg potensial semuanya itu laki-laki. Saya  sudah  minta  kepengurus  untuk  diseriusi  ini.  Hasil  keputusan  MK  kan meminta  penambahan  caleg  perempuan,  karena  pembulatan  keatas  yang gugatanya dimenangkan oleh Perludem. Sayangnya ketua ini hanya mendengar bisikan orang tertentu. Padahal ini sudah keputusan rapat partai. 35
35 Wawancara penulis bersama tim dengan informan pengurus Partai PKB kabupaten Gorontalo, tentang hambatan  kepemimpinan perempuan pada Partai Politik, 8 Juli 2023
Keterlibatan perempuan, hanya sebagai pelengkap ketentuan dari undang-undang yang  mensyaratkan  sejumlah  30%  dalam  keterlibatan  pencalonan.  Hal  ini  jelas  tidak menyentuh  substansi  mengapa  perempuan  harus  mendapat  tempat  yang  layak  dalam kancah percaturan politik. Dampak yang terjadi ketika keputusan MK dikabulkan terkait mekanisme  pembulatan  keatas  maka  sampai  riset  ini  dilakukan.  partai  politik  kesulitan untuk memenuhi syarat undang-undang.
Untuk itu, partai politik perlu mendorong program-program yang mempromosikan pemberdayaan  perempuan.  Menggencarkan  kampanye  yang  berfokus  pada  isu-isu  yang relevan bagi perempuan. Seperti kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesetaraan gender yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  kapasitas  mereka  untuk  berpartisipasi  dalam politik

## D. K ESIMPULAN
Perdebatan  mengenai  kepemimpinan  seringkali  dikaitkan  dengan  kekuatan, kewibawaan dan kemampuan yang dimiliki untuk mempengaruhi dan menggerakan orang lain. Kondisi ini menuntut seorang pemimpin harus memiliki kecakapan dan keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap lebih baik dari anggota biasa. Citra diri ini dibangun dan diidentikan dengan posisi laki-laki dalam konstruksi masyarakat yang patriarki.
Dalam  penelitian  mengenai  kuasa  kepemimpinan  perempuan  pada  partai  politik Islam di kabupaten Gorontalo. Ditemukan beberapa temuan menarik yang dapat diuraikan menjadi kesimpulan sebagai berikut:
1. Jika dilihat dari tantangan dinamika kepemimpinan perempuan. Datang dari stereotype Gender .  Meskipun  telah  terjadi  kemajuan  dalam  memerangi  ketidaksetaraan  gender, Problem gender masih menjadi penghalang besar bagi perempuan yang ingin mencapai posisi  kepemimpinan  tertinggi. Streotype ini  muncul  dari  kelompok  konservatif masyarakat adat, utamanya bila dikaitkan dengan kepemimpinan politik perempuan. Ini kerap kali menghambat partisipasi perempuan dalam meniti tingkatan kepemimpinan dalam partai. Tantangan terbesar lainnya yaitu datang dari keluarga atau restu keluarga, suami  dan  orang  terdekat  dalam  keluarga.  Kepemimpinan  Politik  masih  dianggap sebagai dunianya laki-laki Mereka dianggap kurang mampu dibanding pria meskipun memiliki kualifikasi yang sama.
Selain  itu, Keterbatasan  Akses  dalam  Jejaring  dan  koneksi yang  dimiliki menjadi tantangan perempuan untuk berpartisipasi. Perempuan yang memiliki akses ke jaringan  politik  yang  kuat  cenderung  memiliki  peluang  lebih  besar  mencapai  posisi kepemimpinan. Perempuan seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya politik dan finansial yang diperlukan untuk membangun jejaring politik yang kuat. Hal  ini  bisa  berupa akses  terhadap  dana kampanye,  pelatihan  politik,  atau  dukungan dari partai politik.
2. Tantangan  kepemimpinan  perempuan  yang  terjadi  justru  menghadirkan  strategi  dan taktik  kepemimpinan  perempuan  yang  lebih  adaptatif  dan  inklusif.  Kehadiran perempuan  dalam  kepemimpinan  politik  menghadirkan  gaya  kepemimpinan  dan perspektif  baru  dalam  masyarakat.  Kepemimpinan  politik  perempuan  membawa persepsi yang beragam dalam membentuk pandangan politik masyarakat menjadi lebih inklusif terhadap perempuan dan isu-isu yang bias gender. Perempuan dinilai mampu meminpin sepanjang, memiliki kemampuan yang mumpuni dari sisi logistik finansial dan konektifitas jejaring yang kuat. Selain itu, Kehadiran perempuan cenderung lebih peka terhadap masalah seperti diskriminasi gender, kekerasan terhadap perempuan, dan kesenjangan  ekonomi  perempuan  yang  selama  ini  luput  dari  perhatian  laki-laki. Disamping  itu  juga,  Kehadiran  perempuan  mendorong  dan  meningkatkan  partisipasi pemilih  perempuan  untuk  mempromosikan  kesetaraan  gender  dalam  berbagai  aspek politik. Kepemimpinan politik perempuan dapat menjadi sumber inspirasi bagi pemilih perempuan lainnya. Ketika perempuan melihat sesama perempuan yang berhasil dalam politik,  mereka  cenderung  merasa  termotivasi  untuk  ikut  serta  dalam  proses  politik. Terutama terlibat aktif dalam partai politik.
3. Adapun faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepemimpinan  perempuan  dalam  partai politik islam di Kabupaten Gorontalo dalam kasus ini yakni dapat diuraikan kedalam tiga faktor utama yang dianggap paling dominan efeknya dalam temuan penelitian ini yaitu:
Pertama , Budaya dan tradisi yang mempengaruhi persepsi publik . Problem budaya patriarki dengan stereotip gender yang melekat di dalamnya masih menjadi salah satu faktor  utama  yang  menghambat  perempuan  dalam  politik.  Kendala  ini  datang  dari kelompok masyarakat adat. Anggapan tentang perempuan dalam kepemimpinan politik bertentangan dengan budaya dan tradisi yang di pegang.  Sebagai daerah yang kental dengan adatnya. Perempuan dianggap tidak layak memegang jabatan tertinggi dalam politik.    Persepsi  masyarakat  tentang  peran  tradisional  gender  sering  kali  mengarah
pada pandangan bahwa perempuan lebih cocok untuk peran domestik keluarga daripada peran  politik.  Hal  ini  menyebabkan  perempuan  kurang  termotivasi  untuk  turun langsung dan mengambil peran dalam partai politik.
Kedua ,  kapasitas  sumber  daya (resources) Perempuan ,  kapasitas  ini  sangat ditentukan  oleh  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dimiliki  perempuan.  Dalam temuan  riset,  Pengetahuan  yang  baik  dan  ketrampilan  politik  dapat  meningkatkan kualifikasi  perempuan  untuk  memegang  posisi  kepemimpinan.  Dengan  pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki tersebut, membuat perempuan bisa membangun relasi sosial dengan baik. Sebab hubungan dan jejaring sosial dalam politik sangat penting. Perempuan  yang  memiliki  akses  ke  jaringan  politik  yang  kuat  cenderung  memiliki peluang  lebih  besar  untuk mencapai  posisi  kepemimpinan.  Utamanya  dalam  jejaring elite partai politik.
Ketiga , Dukungan partai politik .  Jika dilihat secara umum nampak cukup baik dalam memberikan  kesempatan  terhadap  perempuan  untuk  tampil  dalam  tingkatan kepemimpinan  partai.  Terlepas  dari  kultur  partai  politik  yang  ada  selama  ini.  Soal kepemimpinan ini faktor diskriminasi gender ini tidak Dominant ditemukan meskipun pada  awal  proses  kandidasi  kepemimpinan  ketua  partai  ada  riak  penolakan.  Namun secara  struktural  Partai  politik  memberikan  akses  dan  mendorong  perempuan  untuk terlibat dalam partai politik. Khususnya dilakukan oleh partai Amanat nasioanal (PAN) Namun  demikian  hal  yang  perlu  menjadi  perhatian  dalam  penelitian  ini  terkait komitmen terhadap keseimbangan gender.
Partai  politik  belum  serius  untuk  mewujudkan  komitmennya  melalui  usaha- usaha  yang terarah dan sistematis dalam memaksimalkan pemberdayaan perempuan. Akibatnya  partai  politik  tidak  memiliki  regenerasi  kader-kader  yang  potensial.  Ini terjadi pada partai kebangkitan bangsa (PKB) Keterlibatan perempuan, hanya sebagai pelengkap  ketentuan  dari  undang-undang  yang  mensyaratkan  sejumlah  30%  dalam keterlibatan pencalonan. Hal ini jelas tidak menyentuh substansi mengapa perempuan harus  mendapat  tempat  yang  layak  dalam  kancah  percaturan  politik.  Dampak  yang terjadi ketika keputusan MK  yang terbaru dikabulkan terkait mekanisme pembulatan keatas maka partai politik kesulitan untuk memenuhi syarat undang-undang.
Oleh karena itu, agar problem internal partai politik ini tidak berulang lagi partai politik  perlu  melakukan  terobosan  dengan  cara  yang  lebih  sistematis  melalui  upaya menggencarkan kampanye yang berfokus pada isu-isu yang inklusif dan relevan bagi perempuan agar nantinya perempuan dapat lebih banyak berpartisipasi dalam politik.

## REFERENCE
Bela, Herwin Sagita, dan Alip Susilowati Utama. “Motivasi Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu.” JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK 5, no. 2 (2020): 41–49.
Ekawati,  Esty.  “Keterwakilan  Perempuan  Pada  Pemilu  Pasca-Orde  Baru.” Musãwa  Jurnal Studi Gender Dan Islam 16, no. 1 (2017): 67–80. https://doi.org/10.2307/20047958. Harun,  Nur  Istiyan.  “New  Paradigm  For  Strengthening  Women’s  Political  Capacity  in  the Process  of  Public  Policy  Processing.” Journal  of  Governance 4,  no.  2  (26  Desember 2019). https://doi.org/10.31506/jog.v4i2.6526.
Hasanah,  Hikmatul,  dan  Suprianik  Suprianik.  “Kepemimpinan  Perempuan  Perspektif  Islam Dan Gender.” An-Nisa’ : Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman 12, no. 1 (2019): 22– 44. https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.6.
Kadji, Jurisman, dan Mohammad Ihsan Husnan. “Hegemoni Maskulinitas dalam Politik : Studi Atas Representasi Perempuan pada Pemilu 2019 di Gorontalo” 18 (2021): 116–41.
Makanoneng, Even. “Ningsih Nurhamidin Jadi Perempuan Pertama Nahkodai PAN Kabupaten
Gorontalo - Kronologi.id.” Diakses 13 Februari 2023.
https://kronologi.id/2021/03/30/ningsih-nurhamidin-jadi-perempuan-pertama-nahkodai- pan-kabupaten-gorontalo/.
Novitasari, Mia, Roni, dan Dirga Ardiansa. “Kepemimpinan Politik Delapan Kepala Daerah Perempuan: Tarik Ulur Relasi dan Identitas.” Cakra Wikara Indonesia . Jakarta, 2021. Nurdin,  Nurdin,  dan  Fatkhuri  Fatkhuri.  “Pelatihan  Pendidikan  Politik  Untuk  Meningkatkan Kapasitas  Kepemimpinan  Kader  Partai  Politik  Perempuan  di  Provinsi  DKI  Jakarta.” Empowerment:  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat 1,  no.  4  (11  Juli  2022):  539–49. https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i4.209.
Poma,  Maryam  D,  Nolfi  S  Tueno,  dan  Andi  Yusuf  Katili.  “Implementasi  Program Pengarusutamaan  Gender  Biro  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Kesejahteraan  Rakyat  di Provinsi  Gorontalo.” Publik:  Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Administrasi dan Pelayanan Publik VIII, no. 1 (2021): 105–13.
Rinaldo,  Rachel.  “The  Islamic  revival  and  women’s  political  subjectivity  in  Indonesia.” Women’s Studies International Forum 33, no. 4 (2010): 422–31. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2010.02.016.
Rohmatullah,  Yuminah.  “Kepemimpinan  Perempuan  dalam  Islam:  Melacak  Sejarah Feminisme  melalui  Pendekatan  Hadits  dan  Hubungannya  dengan  Hukum  Tata  Negara Yuminah.” Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran 17 (2017): 80–113. Sidik, Sangputri, Awaluddin  Hasrin, Siti Fathimah, dan Sanita Carolina Sasea. “Perjuangan Perempuan Kota Tomohon Pada Kontestasi Politik Lokal.” Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi 05, no. 1 (2023): 76–92.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  Kombinasi  (Mixed  Methods) . Disunting oleh ke-3. Ke-3. Bandung: Alfabeta, 2012.
Sukarniti,  Ni  Luh  Ketut.  “Peran  Perempuan  Di  Dalam  Dunia  Politik.” Jurnal  Ilmiah Cakrawarti 2, no. 1 (2020): 70–76. https://doi.org/10.47532/jic.v2i1.122.
Sumirat,  Cahya.  “Dua  Wabup  Perempuan  di  Gorontalo  Jadi  Warna  Baru  Pemerintahan.”
Diakses  13  Februari  2023.  https://sulut.inews.id/berita/dua-wabup-perempuan-di- gorontalo-jadi-warna-baru-pemerintahan.
Walahe,  Dewi.  “Kekuatan  Politik  Perempuan  dalam  Organisasi  Partai  Keadilan  Sejahtera (PKS) di Kabupaten Gorontalo.” Gorontalo Journal of Public Administration Studies 1, no. 1 (2018): 1–15.