KERANGKA KONSEPTUAL KONTRIBUSI PADA PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN PBB: STUDI KASUS INDONESIA
Leonard F. Hutabarat
Act. Director / Head of Centre for Policy Analysis and Development on American and European Region
Ministry of  Foreign Affairs Republic of Indneisa E-mail: Lfhutabarat@gmail.com
Abstrak: Artikel ini membahas partisipasi dalam Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa- Bangsa  (PBB)  sebagai  instrumen  kebijakan  luar  negeri  Indonesia.  Semakin  pentingnya  PBB  dan diplomasi  multilateral  bagi  Indonesia,  mengharuskan  Indonesia  untuk  mengoptimalkan  potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Indonesia telah meningkatkan peran dan inisiatifnya dalam operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang kreatif dan dinamis. Berdasarkan pemahaman realis, partisipasi dalam operasi perdamaian dimaksudkan dapat memenuhi kepentingan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu untuk menyusun suatu kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.   Strategi yang berhasil adalah suatu proses jangka panjang yang membutuhkan suatu pendekatan yang strategis dan holistik. Menjadi sepuluh besar negara kontributor pasukan pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi suatu perjalanan yang bersejarah bagi Indonesia pada dekade berikutnya. Selain itu, penyusunan suatu Buku Putih Partisipasi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Internasional akan menjadi langkah penting yang pertama.
Kata-Kata Kunci : Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemeliharaan Perdamaian, Kebijakan Luar Negeri
Abstract: This article explores Indonesia's participation in the United Nations (UN) peacekeeping forces as a foreign policy intrument. The increasing importance of the UN and multilateral diplomacy demands  Indonesia  to  optimize  its  potential  role  in  the  participation  ofthe  UN  Peace  Keeping Operation (PKO) as an instrument of Indonesian independent and active foreign policy. Indonesia has increased its roles and initiatives in the UN peacekeeping forces operations in the era of President Susilo Bambang Yudhoyono's administration as an implementation of the Indonesian creative and dynamic foreign policy. Based on realist understanding that participation in peace operations may foster  state's  national  interests,  Indonesian  Government  needs  to  establish  a  national  policy  that promotes Indonesian national interests in the UN peacekeeping mission. Successful strategy is a long- term  process  that  requires  a  strategic  and  hollistic  approaches.  To  be  among  top  ten  troops- contributing country in the UN peacekeeping operation, it will be a historical journey for Indonesia in the  next  decade.  On  another  note,  establishing  a  particular  White  Paper  on  Participation  in International Peacekeeping Mission will be an important first step.
Keywords : United Nations, Peacekeeping, Foreign Policy

## Pendahuluan
Periode  pasca  perang  dingin ditandai dengan peningkatan yang sangat besar  terkait  jumlah  misi  pemeliharaan perdamaian  PBB  (UN  PKO).  Selama perang dingin terdapat tidak lebih dari 5
(lima) misi UN PKO.  Saat ini terdapat 16 (enam belas) misi   UNPKO digelar di 4
43 (empat) benua di seluruh dunia.
43 http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/st atistics/factsheet.shtml  diakses  tanggal  5  Maret 2015.
Jumlah  penjaga  perdamaian “blue helmets” meningkat  drastis  dari  30 personil  di  tahun  1947  hingga  hampir 103.798 uniformed  personnel di  tahun 2014  yang  bertugas  sebagai  pasukan, polisi  sipil,  dan  pengamat  militer  dari
4 4 122  negara.     Dengan  demikian,
peacekeeping telah  menjadi  instrumen utama  dari  PBB  untuk  menjaga  tatanan dan  perdamaian  dunia.    Namun,  sedikit perhatian  diberikan  guna  melakukan evaluasi  mengapa  negara  memilih  untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi pasukan  bagi  UN  PKO.  PBB  dalam Charter menyatakan  semua  Negara berkomitmen  dalam  upaya  menjaga  dan m e m p e r t a h a n k a n   p e r d a m a i a n internasional.  Pasal  43  UN Charte r menyatakan bahwa:
“All  Members  of  the  United Nations,  inorder  to  contribute  to  the maintenance  of  international  peace  and security,  undertake  to  make  available  to the  Security  Council,  on  its  call  and  in accordance  with  a  special  agreement  or agreements, armed forces, assistance, and facilities,  including  rights  of  passage,
necessary for the purpose of maintaining 45 international peace and security” .
Kebanyakan  negara  anggota  PBB tidak  memenuhi  kewajiban  mereka, sementara  sejumlah  kecil  negara  telah berpartisipasi diluar batas kewajibannya. Beberapa  negara  memberikan  kontribusi finansial  untuk  mendukung  UNPKO, sementara  negara  lainnya  berkontribusi dalam  penyediaan  pasukan.  Walaupun kedua  bentuk  partisipasi  ( financial dan militer) sama pentingnya bagi fungsi dan kesuksesan  misi peacekeeping ,  beban utama  pelaksanaan  operasi  tersebut  di lapangan  ditanggung  sejumlah  kecil negara  kontributor  pasukan  penjaga perdamaian PBB. Bahkan di antara negara yang  memberikan  kontribusi  pasukan, komitmen  mereka  pun  berbeda  dan bervariasi.  Beberapa  negara  sangat berkomitmen,  sementara  yang  lainnya hanya  menggelar  sejumlah  pengamat militer    PBB  (UN military  observers ), atau  bahkan  mayoritas  negara  abstain sepenuhnya  dari  komitmen  tersebut. Beberapa  negara  berkomitmen  dalam penyediaan  ribuan  pasukan,  sementara negara lainnya lebih memilih untuk “free- ride” dan  menikmati “peace  without paying the cost”.
44 http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/st atistics/factsheet.shtml diakses tanggal 5 Maret 2015.  Personel  dalam  UN  PKO  terdiri  atas uniformed personnel ( troops, police dan military observers ) atau yang lebih dikenal sebagai blue helmets ,  dan civilian  personnel ( international dan local  staff ).  Saat  ini  terdapat  123.122 personel  dari  128  negara  yang  terdiri  atas 104.235 uniformed personnels (as of 31 January 2015) dan 17.087 civilian personnels (as of 30 September 2014) dalam 16 misi UN PKO.
45 http://www.un.org/en/documents/charter/chapte
r7.shtml diakses tanggal 5 Maret 2015.
Leonard F. Hutabarat, Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia
Hal  ini  menimbulkan  pertanyaan mengapa  beberapa  negara  berkeinginan menjadi “regular troop-lending countries
(TLC's)/ police-contributing  countries
(PCC's)”, sementara negara lainnya tetap e n g g a n   m e m b e r i k a n   k o n t r i b u s i pasukannya  terhadap  misi peacekeeping yang dilaksanakan oleh PBB.
U N   P e a c e k e e p i n g   :   K e r a n g k a Konseptual
Peacekeeping adalah  suatu  teknik yang  dikembangkan  oleh  PBB  untuk m e m b a n t u   m e n g a w a s i   d a n
46 menyelesaikan  konflik  bersenjata.
United  Nations  Truce  Supervision Organization (UNTSO)  adalah  operasi peacekeeping PBB  yang  pertama. Operasi  tersebut  terdiri  atas  pengamat militer tidak bersenjata ( unarmed military observers ) yang dikirim ke Palestina pada bulan  Juni  1948  untuk  mengawasi kesepakatan  yang  dilakukan  oleh Count Bernadotte dalam perang pertama antara
4 7 Israel  dan  Arab. Langkah  utama dilakukan  saat  pasukan  bersenjata  PBB ( the  United  Nations  Emergency  Force atau  UNEF)  yang  ditugaskan  di  Mesir akibat  serangan Anglo-French-Israeli
terhadap negara tersebut bulan   Oktober 48 1956.
Peacekeeping dapat  disimpulkan dalam  5  (lima)  prinsip.  Pertama, peacekeeping  operation adalah  operasi P B B .   P B B   y a n g   m e n y e b a b k a n peacekeeping  operation dapat  diterima negara  anggota  dimana  keberadaan pasukan asing berada di wilayah kawasan negara  tersebut.  Kedua, peacekeeping operation selama  ini  dapat  dilakukan dengan adanya “consent of the parties to the conflict in question” . Selain itu, misi dapat  berhasil  dengan  tetap  berlanjutnya “consent” dan  kerjasama  di  antara kelompok-kelompok  yang  bertikai. Ketiga, peacekeepers harus  bersikap “impartial” di antara kelompok yang ada. Keberadaan Pasukan PBB tidak berupaya memaksakan kepentingan satu kelompok terhadap  kelompok  yang  lain.  Keempat, prinsip terkait dengan kebutuhan pasukan bagi  UN peacekeeping  operation . Charter PBB  menyatakan  bahwa  negara anggota  terikat  dengan  DK  PBB  untuk berkomitmen dalam penyediaan pasukan. Prinsip  kelima berkaitan dengan “use  of force” .  Lebih dari setengah peacekeeping operation sebelum  tahun  1988  hanya terdiri  dari  pengamat  militer  tidak bersenjata.
46 http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/ peace.shtml diakses tanggal 5 Maret 2015.
47 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/un tso/diakses tanggal 5 Maret 2015.
48 Marack  Goulding,  1993,  “The  Evolution  of
United  Nations  Peacekeeping”,  International
Affairs,Vol. 69,No.3.
Leonard F. Hutabarat, Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia
N a m u n   d i s a a t   p e r t e m p u r a n bersenjata  terjadi,  prinsipnya  adalah use force dilakukan  seminimal  mungkin  dan hanya  boleh  dilakukan  dalam  skema pembelaan diri ( fire should be opened only in  self-defence ).  Berdasarkan  prinsip- prinsip  tersebut, peacekeeping dapat didefinisikan sebagai berikut:
“Field  operations  established  by the United Nations, with the consent of the parties  concerned,  to  help  control  and resolve  conflicts  between  them,  under United Nations command and control, at the  expense  collectively  of  the  member states,  and  with  military  and  other personnel  and  equipment  provided voluntarily  by  them,  acting  impartiality between the parties and using force to the 49 minimum extent necessary” .
UN peacekeeping membantu negara-negara  yang  terpecah  akibat konflik  dan  mengupayakan  terwujudnya k o n d i s i   b a g i   p e r d a m a i a n   y a n g berkelanjutan. Peacekeeping telah terbukti  menjadi  salah  satu  alat  yang paling efektif bagi PBB guna membantu host  countries melalui  masa  yang  sulit dari  fase  konflik  menuju  perdamaian. Peacekeeping memiliki  kekuatan  yang
unik,  termasuk “legitimacy,  burden sharing,  and  an  ability  to  deploy  and sustain  troops  and  police” dari  seluruh dunia;  melakukan  integrasi  dengan civilian  peacekeepers ;  hingga “advance multidimensional  mandates” .  UN peacekeepers menyediakan  keamanan dan dukungan politik dan “peacebuilding support” untuk  membantu  negara melewati  transisi  dari  konflik  menuju perdamaian.
Terdapat  lima  motivasi  yang menjadi  pertimbangan  suatu  negara untuk  memberikan  kontribusi  pasukan penjaga perdamaian PBB, yaitu: Pertama, p olitik.  Partisipasi  sebagai  pasukan penjaga  perdamaian  dapat  membantu n e g a r a   u n t u k   m e m e n u h i   t u j u a n p o l i t i k n y a .     S e j u m l a h   n e g a r a m e n d a p a t k a n   p e n g h o r m a t a n   d a n otoritas  dalam    institusi  internasional, khususnya PBB, yang memungkinkannya
50 menyuarakan isu kemanan internasional.
Terdapat beberapa alasan politik mengapa negara  melakukan  kontribusi  pada pasukan  PBB,  antara  lain  tekanan  atau persuasi oleh negara sekutu, negara besar, atau  Sekjen  PBB,  dan  persepsi  bahwa k o n t r i b u s i   p a d a   p a s u k a n   P B B
49 http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/ principles.shtml  diakses  tanggal  5  Maret  2015. Lihat  juga  Leonard  F.  Hutabarat,  “Indonesian Participation  in  the  UN  Peacekeeping  as  an Instrument  of  Foreign  Policy  :  Challenges  and Opportunities”, Jurnal Global & Strategis, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya, Tahun 8, No. 2, Juli-Desember 2014, hal. 185.
50 Arturo C. Sotomayor, 2010, “Why Some States Participate  in  UN  Peace  Missions  While  Other Do Not : An Analysis of Civil-Military Relations and Its Effects on Latin America's Contributions to  Peacekeeping  Operations”,  Security  Studies, Vol. 19, No. 1, p. 162.
Leonard F. Hutabarat, Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia
memperkuat “national  prestige” negara a t a u   m u n g k i n   m e m p e r k u a t pencalonannya  untuk  kursi  tidak  tetap pada  Dewan  Keamanan  PBB  (atau  bagi beberapa  negara  untuk  pencalonannya pada  anggota  tetap  dalam  konteks 51 reformasi DK PBB).
K e d u a ,   e k o n o m i .   A r g u m e n utamanya  adalah  insentif  ekonomi merupakan  alasan  utama  bagi  kontribusi Pasukan  PBB.  Salah  satu  elemen  utama dari  argumen  ini  adalah  adanya  sistem pembayaran  kompensasi  PBB  bagi negara yang menyediakan pasukan PBB. Namun dalam pertimbangan finansial ini, perlu  didefinisikan  terkait  siapa  saja yang  memperoleh  manfaat.    Setidaknya terdapat  empat  tipe  penerima  manfaat. Pertama, pemerintah nasional, khususnya negara  berkembang  dengan “small e c o n o m i e s ” ,   y a n g   m u n g k i n menggunakan  pembayaran  kompensasi PBB  guna  mendukung  anggaran nasional  dan  sebagai  upaya  untuk memperoleh  valuta  asing.  Kedua, sektor  pertahanan  dan  keamanan nasional  yang  memandang  pembayaran kompensasi  PBB  sebagai  peluang untuk  meningkatkan  anggarannya. Ketiga, individu, khususnya anggota dan
perwira  militer  dan  polisi,  yang memperoleh  manfaat  ekonomi  dari penggelaran  misi  penjaga  perdamaian PBB  melalui  tunjangan  misi.  Keempat, perusahaan  swasta  dan  BUMN  dapat memperoleh  keuntungan  dari  kontrak pengadaan PBB mulai dari barang logistik hingga transportasi udara.
Ketiga, keamanan. Operasi penjaga p e r d a m a i a n   P B B   t i d a k   s e l a l u diasosiasikan  dengan  pertahanan nasional  atau  kepentingan  utama keamanan  nasional.  Negara  biasanya memiliki  pandangan  bahwa  penyediaan pasukan  PBB  akan  mempromosikan kepentingan keamanan nasionalnya yang
52 lebih  luas.     Dalam  hal  ini,  tingkat persepsi ancaman dalam   konflik tertentu dapat  menjadi  pendorong  utama  terkait keputusan  untuk  memberikan  kontribusi
53 Pasukan PBB.  Kedekatan wilayah juga berperan  penting  dalam  menerima kontribusi  dari  negara  tetangga  atau kawasan  terdekat.  Terdapat  juga  satu kemungkinan dimana negara-negara lebih besar  dengan  pola  pikir  internasionalis berpandangan  bahwa  kepentingan keamanan  nasionalnya  berada  dalam konteks yang lebih global.
51 Trevor Findlay (ed.), 1996, Challenges for the New  Peacekeepers,  Oxford  University  Press  / SIPRI, Oxford, p. 7-9).
52 Ibid., p. 8.
53 Vincenzo  Bove  and  Leandro  Elia,  2011, “Supplying Peace : Participation in and Troop Contribution  to  Peacekeeping  Missions”, Journal of Peace Research, Vol. 48, No. 6, pp. 699-714.
Leonard F. Hutabarat, Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia
Keempat,  institusi.  Partisipasi dalam  Pasukan  PBB  dapat  berakar  dari motivasi  yang  berhubungan  dengan angkatan  bersenjata,  sektor  keamanan, dan  dinamika  birokrasi  suatu  negara. Keputusan  untuk  terlibat  dalam  operasi PBB  biasanya  diambil  dalam  konteks
54 hubungan  sipil-militer.   Terdapat  juga argumen bahwa besar, kualitas, dan postur angkatan  bersenjata  berkaitan  dengan kontribusi  negara  tersebut  pada  operasi perdamaian PBB. Selain itu, pihak militer juga  melihat  operasi  perdamaian  PBB sebagai  suatu  hal  yang  menarik  karena memberikan  pengalaman  internasional yang  berharga  bagi  personil  terkait, pandangan  lain  terkait  hal  ini  adalah bahwa  ini  merupakan  salah  satu  upaya “militer  sibuk  di  luar  negeri  daripada terlibat  dalam  urusan  domestik”  suatu negara,  atau  rehabilitasi  setelah  periode kepemimpinan yang sebelumnya otoriter. Sementara  bagi  sebagian  negara, partisipasi  dalam  operasi  perdamaian PBB  dapat  juga  dilihat  sebagai  peran yang  memiliki  prestige  setelah  Perang Dingin.
Partisipasi  ini  dapat  mencegah pemotongan  anggaran  militer  secara signifikan  akibat  situasi  damai  pasca berakhirnya Perang Dingin.
K e l i m a ,   n o r m a .   N e g a r a memberikan  kontribusi  pada  Pasukan PBB  dapat  didasarkan  pada  alasan normatif.  Alasan  ini  khususnya  untuk “self-images” sebagai “global  good Samaritans”,  ”good  international citizens”, atau  sebagai  anggota  grup “non-aligned” dari  negara  yang mendukung  PBB  sebagai  alternatif terhadap  hegemoni “great  power” ,  atau s e b a i k n y a   m e r u p a k a n   h a l   y a n g seharusnya  dilakukan.  Sementara beberapa  negara  mempertahankan komitmen  prinsipnya  pada  PBB  dengan melihatnya  sebagai “legitimate  system” d a r i   m a n a j e m e n   k o n f l i k   d a n mengharapkan  memainkan  peran pendukung  sebagai “good  international citizen” .  Indonesia  dalam  perannya sebagai  kontributor,  secara  normatif berkomitmen pada tujuan keamanan dan perdamaian  PBB  yang  sejalan  dengan konstitusi  pada  Pembukaan  UUD  1945, alinea  keempat.  India  memandang  PBB sebagai  suatu  alternatif  terhadap great power  hegemony dan  instrumen “non- aligned  approach” terhadap  keamanan dan  perdamaian.  Pandangan  ini  juga tampak  dalam  keterlibatan  Brazil  dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
54 Arturo C.Sotomayor, 2010, “Why Some States Participate in UN Peace Missions While Other Do Not : An Analysis of Civil-Military Relations and Its Effects on Latin America's Contributions to Peacekeeping Operations”, Security Studies, Vol. 19, No. 1, p. 162.
Leonard F. Hutabarat, Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia
UN Peacekeeping sebagai  Instrumen Kebijakan Luar Negeri
Laura  Neack  mengidentifikasi  dua p e r s p e k t i f   y a n g   b e r b e d a   y a n g m e n j e l a s k a n   m e n g a p a   n e g a r a berpartisipasi  dalam  UN peacekeeping .
Pada  satu  sisi,  perspektif “idealist” berasumsi bahwa “states will participate in UN peacekeeping out of an obligation to  protect  international  peace  and preserve  international  norms  and values” .  Pencapaian  norma  dan  nilai tersebut  akan  menyebabkan  negara berpartisipasi  dalam peacekeeping .    Di sisi  yang  lain,  penjelasan “realist” menyatakan  bahwa “states  do  whatever they can, given their power resources, to protect  and  preserve  their  national 55 interests” .    Berdasarkan penjelasan ini, partisipasi dalam peacekeeping dipahami utamanya sebagai suatu instrumen untuk mencapai  kepentingan  nasionalnya. Lebih  lanjut,  Catherine  Gegout  juga menegaskan  bahwa  dalam  perspektif realis, “national  interests  are  not  only defined  in  terms  of  “hard”  military- security  issues,  but  also  in  terms  of economic  interests  and  even  states' prestige.  Hence,  realists  simply  “expect
government-defined  national  interest  to t a k e   p re c e d e n c e   o v e r   a l t r u i s t i c
56 humanitarianism” .
Sejumlah analisa mendasarkan diri pada interpretasi realis untuk menjelaskan keterlibatan  negara  seperti  India,  RRT dan  negara-negara  Eropa  dalam  operasi perdamaian.  Perbedaan  tujuan  kebijakan luar  negeri  biasanya  juga  berhubungan dengan  partisipasinya.  Dalam  perspektif militer,  tujuan-tujuan  tersebut  sering diasosiasikan  antara  lain  dengan “guaranteeing  states's  own  security, testing  operational  aspects  of  military doctrines  and  strategies,  forming  and instructing  national  contingents,  and guaranteeing their state of preparedness at  comparatively  low  cost”. Sementara dengan  perspektif  politik,  keterlibatan dalam peace  operations biasanya berkaitan  dengan “increasing  states' international  profile,  acquiring  prestige, interests  in  their  perspective  areas  of influence  or  interest,  creating  or strengthening  a  status  of  leadership, fostering  opportunities  for  integration into  the  international  community , and creating  opportunities  for  regional  /
55 Laura Neack, 1995, “UN Peace-keeping : In the Interest  of  Community  or  Self  ?”, Journal  of Peace Research , Vol. 32, No. 2.
56 Catherine Gegout, 2009, “The West, Realism and Intervention  in  the  Democratic  Republic  of C o n g o   ( 1 9 9 6 - 2 0 0 6 ) , I n t e r n a t i o n a l Peacekeeping , Vol. 16, No. 2.
Leonard F. Hutabarat, Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB:
Studi Kasus Indonesia
international  cooperation  -  including 57 military aspects“.
Apakah  eksplisit  atau  tidak, kebijakan  luar  negeri  Indonesia  juga mengadopsi  perspekstif  realis  untuk menjelaskan  partisipasi  Indonesia  pada UN peacekeeping .   Pemerintah Indonesia mengadopsi  partisipasi  dalam peace operations sebagai  bagian  dari  strategi integrasi  kepada  sistem  internasional. Semua  situasi  dimana  partisipasi  militer Indonesia  dalam  UN peacekeeping disebutkan  terjadi  dalam  konteks “the effectiveness  of  the  use  of  military expression as an instrument of Indonesian foreign  policy” .    Dengan  demikian  hal ini  merefleksikan  interpretasi  realis bahwa “...peacekeeping  operations should  be  regarded  as  an  operational category  of  great  utility  for  Indonesian foreign policy”.
Partisipasi Indonesia dalam banyak misi  UN peacekeeping juga  didukung perspektif  realis  yang  sama,  dan  bahwa hal  itu  akan  diasosiasikan  dengan “the quest for a non-permanent seat at the UN 58 Security Council / UNSC (2019-2020)” . Pandangan  lainnya  adalah  penggunaan peacekeeping dengan  kekuatan  militer sebagai  kebijakan  luar  negeri  Indonesia, dimana  partisipasi  dalam  operasi perdamaian  tersebut  akan  meningkatkan “international  bargaining  power  of Indonesia” , yang memberikan kontribusi meningkatnya “soft  power” dan  dapat d i g u n a k a n   s e b a g a i   d a s a r   u n t u k meningkatkan  sumber  daya  yang diperuntukkan kepada sektor pertahanan.
Pandangan umum adalah partisipasi Indonesia dalam UN peacekeeping dapat digunakan  untuk  memajukan  tujuan khusus  sesuai  dengan  kepentingan nasional. Namun demikian, analisa yang lebih kritis terhadap partisipasi Indonesia yang  aktual  dalam  UN peacekeeping operations menunjukkan bahwa perilaku Indonesia menunjukkan sejumlah ketidak sesuaian  seiring  dengan  berjalannya waktu.
57 David  S.  Sorenson,  and  Pia  Christina  Wood
(eds.), 2005, The Politics of Peacekeeping in the Post-Cold War Era , Frank Cass, London;  Kabilan Krishnasamy, 2001, “Recognition for Third World Peacekeepers : India and Pakistan”, International Peacekeeping , Vol. 8, No. 4; Alan Bullion, 1997, “India  and  UN  Peacekeeping  Operations”,
International Peacekeeping , Vol. 4, No. 1.; Bates Gill  and  Chin-Hao  Huang,  2009,  “China's Expanding Role in Peacekeeping : Prospects and Policy Implication”, SIPRI Policy Paper , Vol. 25; dan Catherine Gegout, 2009, “The West, Realism and  Intervention  in  the  Democratic  Republic  of Congo (1996-2006), International Peacekeeping , Vol. 16, No. 2.
58 Lihat  juga  Leonard  F.  Hutabarat,  “Indonesian Participation  in  the  UN  Peacekeeping  as  an Instrument of Foreign Policy : Challenges and Opportunities”, Jurnal  Global  &  Strategis , FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya, Tahun 8, No. 2, Juli-Desember 2014, hal. 191.
Leonard F. Hutabarat, Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia
Hal ini terjadi karena tidak adanya “a clear definition of both the parameters and  the  expected  goals” dari  partisipasi dimaksud,  dan  berakibat  kepada  upaya Indonesia  untuk  mendapatkan  sebuah profil  yang  lebih  aktif  dalam  masalah- masalah  keamanan  dan  perdamaian internasional. Peacekeeping  operation telah  menjadi  instrumen  penting  dari kebijakan  luar  negeri  Indonesia  yang bebas  dan  aktif.  Kesimpulan  ini  kurang dapat  ditarik  dari  penjelasan-penjelasan s e b e l u m n y a   M e n l u   R . M .   M a r t y Natalegawa  dalam  pernyataan  pers tahunan  tanggal  7  Januari  2011 menyatakan  bahwa  Indonesia  aktif memberikan  kontribusi  pengembangan konsep  strategis  penggelaran  UNPKO. Indonesia  juga  mendorong  peningkatan p e r a n   s i p i l   g u n a   m e n d u k u n g pengembangan  program  rehabilitasi  di kawasan  pasca  konflik.  Indonesia  juga menjadi  hub  jaringan peacekeeping centers di kawasan. Indonesia juga akan t e t a p   m e l a n j u t k a n   p e n i n g k a t a n kontribusinya  pada  UN  PKO  menuju
59 “top ten largest contributors UN PKO” .

## Partisipasi  Indonesia  dalam  UN Peacekeeping
K e h a d i r a n   p a s u k a n   p e n j a g a perdamaian  masih  merupakan  alat  bagi masyarakat internasional untuk mengatasi isu  yang  sulit  dari  konflik  antar  negara ataupun intra-negara. Legitimasi dan sifat universal  pasukan  PBB  ini  sangat  unik dan diambil dari karakter upaya keamanan kolektif  yang  diambilnya  berdasarkan mandat 193negara anggota PBB.  Sampai dengan akhir Desember 2014, kontributor terbesar  pasukan  penjaga  perdamaian PBB  adalah  Bangladesh  (9.400),  India (8.139),  dan  Pakistan  (7.936),  yang mencakup hamper 25% dari Blue Barets PBB  yang  ada  saat  ini.  Biaya  operasi pasukan  PBB  mencapai  lebih  dari USD7,06  milyar  (1  Juli  2014  -  30  Juni 2015)  dan  dibiayai  oleh  kebanyakan negara-negara  Uni  Eropa,  Jepang,  dan
60 AS.
Indonesia  sebagai  bagian  dari masyarakat  internasional  dan  anggota PBB  berkomitmen  seperti  pada  tujuan dan  prinsip  dalam  Piagam  PBB, khususnya dalam menjaga keamanan dan perdamaian  dunia.  Partisipasi  Indonesia pada  UN peacekeeping  operation berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945,
59 Kementerian  Luar  Negeri,  “Paparan  Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi pada Rapat Kerja  Antara  Komisi  I  DPR  RI  dengan K e m e n t e r i a n   L u a r   N e g e r i   R e p u b l i k
Indonesia”,http://www.kemlu.go.id/Pages/Spe echTranscriptionDisplay.aspx?Name1=Pidato &Name2=Menteri&IDP=698&l=id  diakses tanggal 5 Maret 2015.
60 United Nations Peace Keeping, “Peacekeeping Factsheet”,http://www.un.org/en/peacekeeping /resources/statistics/factsheet.shtml  diakses  8
Februari 2015, pukul. 11.40 WIB.
Leonard F. Hutabarat, Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia
UU Hubungan Luar Negeri No. 37 Tahun 1999,  UU  No.  34  Tahun  2004  tentang Tentara  Nasional  Indonesia,  UU  No.  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, dan UU No. 3 Tahun 2002  tentang  Pertahanan  Negara,  serta UN Charter .  Sejarah  pasukan  penjaga perdamaian  Indonesia/Pasukan  Garuda (Kontingen  Garuda/Konga)  dimulai dengan  pengiriman  misi  pertamanya (Garuda  I)  pada  tahun  1957  ke  Mesir (UNEF) di Timur Tengah untuk menjaga perdamaian  di  Terusan  Suez  dan perbatasan Mesir-Israel, yang melibatkan Mesir, Israel, Inggris, dan Prancis.
Partisipasi  Indonesia  dalam  misi- misi  UN  PKO  sejak  awal  telah memperoleh  pujian  tinggi  dari  banyak negara  atas  profesionalisme  dan kontribusinya  bagi  misi-misi  PBB.  Pada dekade 1990-an, Indonesia berpartisipasi pada  2  (dua)  misi  UN  PKO,  yaitu  misi PBB  di  Namibia  dan  Kamboja,  dimana untuk  pertama  kalinya,  UN  PKO  juga diberikan  mandat  untuk  membantu pemilu  nasional.  Pada  tahun    2000, jumlah  kontingen  Indonesia  yang berpartisipasi  dalam  UN  PKO  hanya terdiri  dari  44  personil.  Dalam  13  (tiga belas)  tahun  terakhir,  jumlah  tersebut telah  meningkat  menjadi  7  (tujuh)  misi UN  PKO  dengan  1.844  personil  pada akhir tahun 2014 (UNDPKO, per tanggal
61 31 Desember 2014).   Misi-misi pasukan penjaga perdamaian PBB saat ini menjadi salah satu instrumen utama dari kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia.
D a l a m   m e n i n d a k l a n j u t i meningkatnya  permintaan  PBB  terhadap keterlibatan  Indonesia  pada  UN  PKO, Panglima  TNI  pada  tanggal  29  Januari 2007,  telah  membentuk  Pusat  Misi Pemeliharaan  Perdamaian  (PMPP)  yang bertugas  melakukan  persiapan  dan pelatihan  bagi  personil  TNI  yang  akan bertugas  sebagai  pengamat  militer, Kontingen Garuda, dan UN Peacekeeping Operation di  luar  negeri  sesuai  dengan standar  PBB  dan  tugas-tugas  UN  PKO lainnya.  Tanggapan  Indonesia  ini  juga sejalan  dengan  pernyataan  Presiden Y u d h o y o n o   m e n j e l a n g   H U T Kemerdekaan  RI  tanggal  14  Agustus 2009, yaitu: “Dengan berakhirnya konflik dan operasi militer di berbagai tempat di Indonesia,  maka  menjaga  perdamaian internasional  juga  merupakan  suatu wadah  pelatihan  bagi  TNI  guna memperkuat  profesionalismenya  sesuai dengan tingkat standar internasional”.
61 United  Nations  Peace  Keeping,  “Troop  and P o l i c e   C o n t r i b u t o r s   A r c h i v e   ( 1 9 9 0 - 2014)”,http://www.un.org/en/peacekeeping/re sources/statistics/contributors_archive.shtml diakses tanggal 5 Maret 2015.
Leonard F. Hutabarat, Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia
Pembentukan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan  Perdamaian  (TKMPP) tanggal  15  Desember  2011,  juga menunjukkan  visi  Indonesia  untuk mengembangkan peran dan partisipasinya secara  signifikan  pada peacekeeping operation khususnya dalam memperkuat peran  3  (tiga)  komponen  PKO,  yaitu kekuatan militer, polisi, dan sipil. Untuk peran  militer, leading  sector untuk pengembangannya  adalah  Mabes  TNI dengan  PMPP,  dan  komponen  polisi yang  dilaksanakan  oleh  Mabes  Polri. Sementara  untuk  keterlibatan civilian experts ,  saat  ini  sedang  disiapkan  oleh Kementerian Luar Negeri – dimana hal ini sejalan  dengan  misi-misi  PBB,  dengan peacekeeping  operation yang  bersifat multidimensional  dan rapid  deployment standard and on-call civilian experts yang menjadi lebih signifikan.
Tanggal  19  Desember  2011,
Presiden  Yudhoyono  secara  resmi mengumumkan  pembukaan  fasilitas peacekeeping sebagai  bagian  dari Indonesian  Peace  and  Security  Center (IPSC), sebuah institusi pelatihan militer, di  Sentul,  Bogor.  Menurut  Menteri Pertahanan  Purnomo  Yusgiantoro,  IPSC akan  digunakan  untuk Peacekeeping Center,  Standby  Force  Headquarter, Center  for  Terrorism  Prevention,  Center for  Disaster  Mitigation  Unit,  Language
Center,  University  of  Defence  Campus, dan  National  and  International  Military Sports  Center. Melalui peacekeeping c e n t e r ,   I n d o n e s i a   a k a n   m e l a t i h peacekeepers dengan  kemampuan bahasa,  mengembangkan “standby forces” dan  memperkuat “rapid d e p l o y m e n t   c a p a c i t y ” .   P r e s i d e n Yudhoyono  juga  menegaskan  mandat konstitusi dan upaya menjaga perdamaian dan  keamanan  internasional.    Kedua faktor  tersebut  yang  menunjukkan relevansi  dan  pentingnya  kontribusi Indonesia  pada peacekeeping  operation , khususnya  di  bawah  bendera  PBB. Penyiapan  personil  militer  yang  akan bertugas  untuk  PKO  juga  merupakan upaya Pemerintah RI mengatasi tantangan yang  dihadapi  UN  PKO  pada  umumnya g u n a   m e w u j u d k a n   p e m b a n g u n a n kapasitas  yang  berdampak  terhadap implementasi PKO pada masa depan.
Tanggal  20  Maret  2012,  Sekjen PBB Ban Ki Moon berkunjung ke IPSC didampingi UN Under-Secretary-General for  Peacekeeping  Operations  Hervé Ladsous. Dalam  sambutannya,  Ban  Ki Moon menekankan apresiasinya terhadap pembentukan  IPSC  dan  kontribusi Indonesia  dalam  berbagai peacekeeping operation dan  mengharapkan  lebih banyak partisipasi personil Indonesia dan peralatannya.  Sekjen  PBB  juga  juga
Leonard F. Hutabarat, Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB:
Studi Kasus Indonesia
menyatakan secara khusus tentang peran Presiden Yudhoyono    dalam  mendorong 62 peran  Indonesia  dalam  UN  PKO.
Menanggapi  hal  tersebut,  Presiden Yudhoyono  menjanjikan  kontribusi Indonesia  yang  lebih  besar  bagi  UN peacekeeping  forces dengan tujuan akhir u n t u k   d a p a t   m e n g g e l a r   1 0 . 0 0 0 peacekeepers Indonesia dalam UN PKO.
Presiden  Yudhoyono  juga  berkomitmen menyediakan  3  (tiga) military  transport
63 helicopters untuk UN PKO.    Sementara itu, Komandan PMPP Brigjen Imam Edy Mulyono  dalam  sebuah  seminar  bulan Mei  2012  menyatakan  bahwa  dalam  2 (dua) tahun (2012-2014), Indonesia akan meningkatkan  personilnya  dalam  UN PKO  menjadi  4.000 peacekeepers dan mengharapkan  pejabat  Indonesia  pada akhirnya dapat menjabat posisi yang lebih tinggi dan posisi yang lebih penting dalam
64 misi UN PKO. Kemudian, Mayjen Imam Edy Mulyono, mantan Komandan PMPP, ditunjuk sebagai Force Commander of the United  Nations  Mission  for  the R e f e re n d u m   i n   We s t e r n   S a h a r a (MINURSO).
M e m i m p i n   s e b u a h m u l t i n a t i o n a l peacekeeping  mission adalah  saat  yang membanggakan bagi Indonesia yang telah terlibat  dalam peacekeeping  operation sejak tahun 1957.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan Pemerintah  RI  mulai  dari  pembentukan PMPP tersebut di atas, komitmen Presiden Indonesia  untuk  meningkatkan  jumlah personil  Indonesia  dalam  UN  PKO, pembentukan International Peacekeeping Center di  Sentul,  Bogor,  hingga pengiriman  kapal  laut  dan  transportasi helikopter UNIFIL di Lebanon dan Darfur di  Sudan  sebagai  bagian  dari  kontribusi Indonesia  menyediakan “enablers  and multipliers” dalam  UN  PKO.  Hal-hal tersebut  merupakan  optimalisasi  peran Indonesia dalam UN PKO.
T a r g e t   a m b i s i u s   t e r s e b u t sebenarnya  memerlukan  upaya  guna mengoptimalkan  peran  Indonesia  dalam UN PKO, walaupun dalam kenyataannya usulan peningkatan UN PKO contingents harus dipertimbangkan lagi dengan the list of the UN roster , apakah Indonesia telah masuk  dalam standby  force  contingent d a l a m   s i s t e m   U N   P K O .   U s u l a n peningkatan  yang  substansial  tersebut dalam  UN  PKO contingents juga membutuhkan  persetujuan  DPR  RI, sebelum  dapat  dilaksanakan  dengan
62 Leonard F. Hutabarat, “Indonesian Participation in  the  UN  Peacekeeping  as  an  Instrument  of Foreign Policy : Challenges and Opportunities”,
Jurnal  Global  &  Strategis ,  FISIP,  Universitas Airlangga,  Surabaya,  Tahun  8,  No.  2,  Juli- Desember 2014, hal. 189.
63 Loc. Cit ., hal. 189.
64 Loc. Cit., hal. 189.
Leonard F. Hutabarat, Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia
penggelaran yang nyata pada masa yang akan  datang.  Meningkatnya  jumlah partisipasi  wanita  Indonesia  dalam  UN PKO  sesuai  mandat  Resolusi  DK  PBB No.  1325  Tahun  2000,  juga  merupakan indikasi peran yang lebih aktif kebijakan luar  negeri  Indonesia  saat  ini.  Namun upaya  maupun  kebijakan  tersebut  belum terdapat secara khusus dalam suatu White Paper  on  International  Peacekeeping Mission. Sementara,  keterangan  secara singkat  mengenai  UN  PKO  hanya terdapat  dalam  Buku  Putih  Pertahanan Kementerian Pertahanan.
White  Paper  on  Participation  in International  Peacekeeping  Mission
Buku  Putih  Pertahanan  Indonesia 2008  masih  merupakan  kerangka pedoman  kebijakan  bagi  Kementerian Pertahanan  dalam  kebijakan  pertahanan Indonesia,  dimana  terdapat  salah  satu kepentingan  strategis  pertahanan, termasuk  stabilitas  regional  dan perdamaian dunia. Kerjasama pertahanan juga  memasukkan  tugas  TNI  dalam peacekeeping  operation .  Struktur  Buku Putih Pertahanan merujuk pada konsitusi dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan  UU  No.  3  Tahun  2002  tentang P e r t a h a n a n   N e g a r a .   B u k u   P u t i h Pertahanan  dalam  Bab  VI  menyebutkan
b er k aitan   d en g an   p en g emb an g an pertahanan  negara,  TNI  akan  memenuhi tanggung  jawabnya  untuk  berpartisipasi dalam  misi international  peacekeeping . Selain  itu,  TNI  juga  membentuk Peacekeeping  Center (PMPP)  dalam struktur  Markas  Besar  (Mabes)  TNI. Buku  Putih  Pertahanan  lebih  lanjut menyatakan kendala anggaran berkenaan dengan Minimum Essential Force (MEF) dan ketersediaan anggaran pertahanan di bawah 1% GDP dalam 10 tahun terakhir. Hal  ini  tidak  hanya  menjadi  tantangan kritis  bagi  postur  pertahanan  Indonesia, namun  juga  tugas  TNI  dalam  misi peacekeeping .  Hal  ini  berdampak  pada anggaran  pertahanan  secara  umum  yang juga  akan  berkaitan  dengan  misi-misi peacekeeping .  Sebagai  bagian  dari kepentingan  nasional,  partisipasi  pada misi peacekeeping memerlukan kesiapan pada sektor pertahanan pada dekade yang akan datang.
Prinsip  tanggung  jawab  bersama dari  berbagai  kementerian  untuk menyusun  suatu White  Paper  on P a r t i c i p a t i o n   i n   I n t e r n a t i o n a l Peacekeeping  Mission secara  khusus sangat  diperlukan,  di  tengah  tiadanya panduan  kebijakan  khusus  bagaimana memilih  misi-misi  tertentu.  Tujuannya adalah  untuk  menetapkan  mandat  yang jelas  yang  berkenaan  dengan  banyaknya
Leonard F. Hutabarat, Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia
permintaan  yang  diterima  Indonesia un tuk  b erp artis ip as i  d alam  mis i peacekeeping.    Hal  ini  juga  sejalan dengan  pernyataan  Menlu  Retno  L.P. Marsudi  tanggal  8  Januari  2015  dalam Pernyataan  Pers  tahunan  bahwa  sesuai dengan  mandat  Konstitusi,  maka Indonesia  tetap  akan  memberikan kontribusi dan mengambil peran penting d a l a m   m e n j a g a   p e r d a m a i a n   d a n 65 keamanan dunia.
White  Paper  on  Participation  in International  Peacekeeping  Mission , harus  dibahas  di  parlemen,  yang  akan menjadi  sebuah  panduan  bagi  misi perdamaian  internasional  dan  sebagai mandat  bagi  TNI,  persyaratan  dan penggelarannya  sesuai  prinsip  dan praktek-praktek  PBB.  Buku  Putih Pertahanan  tersebut  bersama  dengan Buku  Putih  Pertahanan  2008  dan  2003, akan  memberikan  parameter  bagi partisipasi  Indonesia  pada  misi-misi perdamaian.  Kepentingan  nasional Indonesia  memainkan  peran  penting dalam  partisipasi  pada  misi-misi p e r d a m a i a n .   H u b u n g a n   a n t a r a
kepentingan  nasional  dan  partisipasi pada  misi  perdamaian  harus  dijelaskan dalam White  Paper  on  Participation  in International  Peacekeeping  Mission tersebut.
Terdapat  tantangan  kebijakan  dan praktis  dalam  implementasi  Buku  Putih Pertahanan  tersebut.  Apakah  Indonesia dapat mengatasi tantangan yang ada akan t e r g a n t u n g   p a d a   k e m a m p u a n mengelaborasi  dan  mengembangkan prinsip  kebijakan  yang  ada,  melakukan institusionalisasi  dan  melaksanakan Buku  Putih  Pertahanan  dimaksud  dalam proses  pengambilan  keputusan  dengan melakukan  operasionalisasi  dalam konteks  sumber  daya  dan  alokasi anggaran, standard operating procedures , maupun  dalam  kerjasama  internasional. Tantangan  ini  dapat  diatasi  melalui  aksi bersama oleh berbagai kementerian yang berbeda,  dimana  aktor  utamanya  adalah eksekutif  dan  legislatif,  termasuk K e m e n t e r i a n   P e r t a h a n a n   d a n Kementerian  Luar  Negeri,  dan  para pemangku kepentingan lainnya.
Pembentukan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan  Perdamaian  (TKMPP) yang  dipimpin  Menteri  Luar  Negeri bertindak  sebagai national  contact  point untuk  semua  masalah  misi  perdamaian internasional.    Koordinasi  ini  akan
65 Kementerian  Luar  Negeri,  “Paparan  Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi pada Rapat Kerja  Antara  Komisi  I  DPR  RI  dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia”, http://www.kemlu.go.id/Pages/SpeechTranscri ptionDisplay.aspx?Name1=Pidato&Name2=M enteri&IDP=818&l=id diakses tanggal 5 Maret 2015.
Leonard F. Hutabarat, Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia
memberikan perencanaan pre-deployment yang  lebih  baik,  dukungan  media  dan kepentingan  masyarakat  dan  antusiasme bagi  misi-misi  perdamaian.  Dengan demikian, operasi peacekeeping menjadi bagian dari kebijakan luar negeri. Namun demikian, partisipasi dalam peacekeeping pada  hakekatnya  adalah “costly business” .  Ketersediaan  anggaran kadangkala  memberikan  dampak  bagi peacekeeping dan  negara  kontributor.
Mempertahankan  pasukan  dalam peace missions menimbulkan  beban  finansial yang  besar  sekaligus  tantangan. Kekurangan anggaran dapat mengganggu perencanaan  militer,  karena  anggaran harus  disiapkan  di  luar  anggaran  utama yang  ada,  mengingat  tidak  terdapat anggaran  tambahan  yang  disediakan untuk  peran  sekunder  dari  TNI  dalam peacekeeping .
Berkenaan dengan White Paper on P a r t i c i p a t i o n   i n   I n t e r n a t i o n a l Peacekeeping  Mission ,  dan  Buku  Putih Pertahanan,  misi peacekeeping masih dipandang “secondary  functions  of  the Armed  Forces  /  Police” ,  dimana  tidak terdapat  struktur  khusus,  pelatihan maupaun  tambahan  anggaran  yang disediakan.    Kontribusi  Indonesia  pada misi peacekeeping juga  memiliki keterbatasan  fisik.    Sebagaimana  dalam banyak  operasi  militer,  berbagai  faktor
seperti  transportasi  dan  logistik  menjadi tantangan tersendiri.  Indonesia juga tidak memiliki banyak pesawat atau helicopter transport dan  keterbatasan  pembelian persenjataan.
Strategi  baru  diperlukan  guna menyediakan  anggaran  guna  memenuhi kebijakan  atau  komitmen  Indonesia d a l a m p e a c e k e e p i n g ,   m e n g i n g a t I n d o n e s i a   m a s i h   t e r l i b a t   d a l a m beberapamisi  UN peacekeeping maupun kepentingan  nasional  Indonesia  pada future  peacekeeping untuk  menjadi “top ten  contributors  in  the UN  PKO”. Publikasi  Buku  Putih  Pertahanan  2003 dipandang  sebagai  tanda  awal  langkah penting  untuk  memberikan  pemahaman, dan  diikuti  oleh  Buku  Putih  Pertahanan 2 0 0 8 ,   k h u s u s n y a   K e m e n t e r i a n Pertahanan.  Buku  Putih  Pertahanan t e r s e b u t   m e m b e r i k a n   p a n d u a n pelaksanaan fungsi pertahanan Indonesia. Buku  Putih  Pertahanan  juga  membantu aparat  pemerintah  dan  rakyat  Indonesia guna  memahami  kebijakan  pertahanan, namun  belum  menjelaskan  bagaimana partisipasi dalam UN peacekeeping dapat digunakan  menjadi  instrumen  kebijakan luar negeri dengan cara yang koheren.
Peran  Presiden  Yudhoyono  dalam mempromosikan  partisipasi  Indonesia pada  misi  UN peacekeeping dalam  10
Leonard F. Hutabarat, Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB:
Studi Kasus Indonesia
(sepuluh)  tahun  terakhir  ini  (2004-2014) adalah  sangat  krusial.  Sudah  waktunya dalam  konteks  kebijakan  luar  negeri Indonesia,  untuk  memiliki White  Paper on  Participation  in  International Peacekeeping  Mission sebagai  bagian dari  instrumen  kebijakan  luar  negeri. Buku  Putih  ini  akan  mempromosikan inisiatif  dalam  mendorong  partisipasi Indonesia  pada  misi  UN peacekeeping . Buku  Putih  tersebut  akan  sangat  krusial dalam  memformulasi  strategi  partisipasi Indonesia  pada  misi  UN peacekeeping sebagai instrumen kebijakan luar negeri, khususnya untuk menjadi Negara diantara 10  besar  negara  kontributor  Pasukan P e n j a g a   P e r d a m a i a n   p a d a   U N peacekeeping operation .

## Kesimpulan
Dalam sepuluh tahun pemerintahan Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono (2004-2014),  partisipasi  Indonesia  pada UN peacekeeping semakin  meningkat. B e r d a s a r k a n   p e m a h a m a n   r e a l i s , partisipasi dalam peace operations dapat memenuhi  kepentingan  nasional,  namun Indonesia  belum  mendefinisikan  suatu arah  yang  jelas  untuk  memandu  posisi dan  sikapnya  dalam  masalah  ini. Beberapa  pandangan  menyatakan mungkin  ini  adalah  hal  yang  disengaja dan  partisipasi  dalam  UN peacekeeping
operations kasus per kasus sesungguhnya adalah  kepentingan  nasional  Indonesia Not  elaborated  well .  Indonesia  tidak secara  optimal  menjelaskan  kebijakan partisipasinya  dalam  Buku  Putih Pertahanan  ataupun  Buku  Putih  khusus lainnya.  Hal  ini  dapat  menyebabkan komitmen  Indonesia  dalam  pengiriman UN  PKO  dapat  naik  turun  dalam perjalanannya.  Meskipun  demikian, kenyataannya, Indonesia juga “bid for a non-permanent  seat  on  UN  Security C o u n c i l /   U N S C   ( 2 0 1 9 - 2 0 2 0 ) ” . Berdasarkan  hal-hal  tersebut  dan mengingat  status  Indonesia  saat i n i   s e b a g a i “ e m e rg i n g   p o w e r ” , mempertahankan  posisi  yang  konsisten dalam  keamanan  internasional  dapat berdampak positif terhadap “Indonesia's “emergence ”.  Berbagai  upaya  telah dilakukan  Pemerintah  RI  mulai  dari pembentukan PMPP, komitmen Presiden Indonesia  untuk  meningkatkan  jumlah personil  Indonesia  dalam  UN  PKO, pembentukan International Peacekeeping Center di  Sentul,  Bogor,  hingga pengiriman  kapal  laut  dan  transportasi helikopter  UNIFIL  di  Libanon  dan Darfur  di  Sudan.  Hal-hal  tersebut merupakan  optimalisasi  peran  Indonesia dalam  UN  PKO. White  Paper  on International  Peacekeeping  Mission adalah  faktor  yang  sangat  penting. Artinya  kebijakan  nasional  dalam
Leonard F. Hutabarat, Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia
p a r t i s i p a s i   I n d o n e s i a   p a d a   U N peacekeeping adalah  sangat  krusial dalam  menyusun  strategi  dan  peran kebijakan  luar  negeri  Indonesia  dalam aktivitas UN PKO.
Dengan  komitmen  militer  yang besar  dalam  misi-misi peacekeeping , pemerintah  harus  mengalokasikan sumber  daya  yang  ada  dan  menentukan misi  dengan  kepentingan  nasional  yang j e l a s   s e r t a   m e m p u n y a i   p e l u a n g keberhasilan yang jelas. Pendekatan  yang lebih  konsisten  terhadap  pengambilan keputusan  dan  penggelaran  akan m e n g u n t u n g k a n   b a g i   T N I   d a n Pemerintah.  Pemerintah  juga  perlu melakukan review terhadap  Buku  Putih Pertahanan  dengan  dua  pertimbangan. Pertama,  meningkatnya  kontribusi terhadap peacekeeping operations adalah indikasi  pergeseran  dalam  kebijakan pertahanan,  mengingat  partisipasi  pada UN peacekeeping masih  akan  berlanjut pada  masa  yang  akan  datang.  Kedua,
perkembangan  dalam peacekeeping , termasuk standby  force ,  dan  juga m e n i n g k a t n y a   p e n e k a n a n   p a d a peacekeeping perlu  diakomodir  dalam kebijakan  guna  menjamin  partisipasi efektif pada misi UN PKO.
P e m e r i n t a h   I n d o n e s i a   p e r l u menetapkan  kebijakan  nasional  yang mempromosikan  kepentingan  nasional Indonesia  pada  misi  UN peacekeeping sebagai  bagian  dari  instrumen  kebijakan luar  negeri  Indonesia.  Strategi  yang berhasil  adalah  suatu  proses  jangka panjang  yang  memerlukan  pendekatan strategis  dan  holistik.  Menjadi  10  besar kontributor Pasukan Penjaga Perdamaian PBB  akan  menjadi  sebuah  perjalanan bersejarah  bagi  Indonesia  untuk  dekade- dekade  berikutnya.  Serta  menetapkan sebuah White  Paper  on  Participation  in International Peacekeeping Mission akan menjadi sebuah langkah penting.
Leonard F. Hutabarat, Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia

## Daftar Pustaka

## Buku
Genugten, W.J.M. van, C. Homan, N.J. Schrijver, P.J.I.M de Waart, 2006, “Peace-Keeping and Peace-Enforcing Operations” in The United Nations of the Future Globalization with A Human Face , KIT Publishers, Amsterdam.
Gray, Christine D., 2008, “The UN and the Use of Force” in International Law and the Use of Force , Third Edition,Oxford University Press, Inc., New York.
Leonard F. Hutabarat, Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia 64
Hutabarat,  Leonard  F.,  H. Abdul  Mun'im  Ritonga,  M.  Zaim A.  Nasution  (Tim  Deplu),
2007, Tinjauan  mengenai  Perkembangan  Konflik  Lebanon  -  Israel  dan  Peranan Indonesia dalam Pasukan Perdamaian PBB (UNIFIL),  PT. Saba Widya Persada,
Jakarta.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2008, Buku Putih Pertahanan , Kementerian Pertahanan  Republik  Indonesia,  Jakarta.---------,  2003, Buku  Putih Pertahanan ,Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta.
Sorenson, David S., and Pia Christina Wood (eds.), 2005, The Politics of Peacekeeping in the Post-Cold War Era , Frank Cass, London.
Thakur, Ramesh, 2006, The United Nations, Peace and Security : From Collective Security to the Responsibility to Protect , Cambridge University Press, Cambridge.
Thakur,  Ramesh,  and  Albrecht  Schnabel  (eds.),  2001, United  Nations  Peacekeeping Operations  :  Ad  Hoc  Missions,  Permanent  Engagement ,  The  United  Nations University Press, New York.
United  Nations,  2008, United  Nations  Peacekeeping  Operations  :  Principles  and Guidelines ,Department  of  Peacekeeping  Operations,  New  York._____________, 2003. Handbook  on  United  Nations  Multidimensional  Peacekeeping Operations ,Department of Peacekeeping Operations, New York.

## Jurnal
Bullion,  Alan,  1997,  “India  and  UN  Peacekeeping  Operations”, International Peacekeeping , Vol. 4, No. 1.
Gegout, Catherine, 2009, “The West, Realism and Intervention in the Democratic Republic of Congo (1996-2006), International Peacekeeping , Vol. 16, No. 2.
Gill,  Bates,  and  Chin-Hao  Huang,  2009,“China's  Expanding  Role  in  Peacekeeping  : Prospects and Policy Implication”, SIPRI Policy Paper , Vol. 25.
Goulding, Marack, 1993, “The Evolution of United Nations Peacekeeping”, International Affairs ,  Vol. 69, No. 3.
Hutabarat,  Leonard  F.,  2014,  “Indonesian  Participation  in  the  UN  Peacekeeping  as  an Instrument  of  Foreign  Policy  :  Challenges  and  Opportunities”, Jurnal  Global  & Strategis , FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya, Tahun 8, No. 2, Juli-Desember 2014, hal. 183-199.
Krishnasamy,  Kabilan,  2001,  “Recognition  for  Third  World  Peacekeepers  :  India  and Pakistan”, International Peacekeeping , Vol. 8, No. 4.
Neack, Laura, 1995, “UN Peace-keeping : In the Interest of Community or Self ?”, Journal of Peace Research , Vol. 32, No. 2.
Leonard F. Hutabarat, Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia

## Undang-Undang / Peraturan
Undang-UndangNo. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri .
Undang-UndangNo. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .
Undang-UndangNo. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara .
Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia .
Peraturan  Presiden  No.  85  Tahun  2011  tentangTim  Koordinasi  Misi  Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP).

## Surat Kabar
Hutabarat,  Leonard,  2008,“ Indonesia  dan  Pasukan  Penjaga  Perdamaian  PBB”, Harian Kompas , 15 September.
Jakarta  Globe ,  2012, “Indonesia  to  Send  4,000  Troops,  Helicopters  to  UN Peacekeeping Missions”, 20 March.
Saragih, Bagus B.T., 2013,“RI Ready to Deploy Peace Troops to Syria” , The Jakarta Post , 11 September.
Suherdjoko, 2013,“RI dispatches peacekeeping mission to Sudan”, The Jakarta Post , 27 April.
Website
www.kemlu.go.id