doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66

## MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DARUL MUTTAQIEN PARUNG BOGOR

## AKHMAD SHUNHAJI
Institut PTIQ Jakarta akhmadshunhaji@ptiq.ac.id

## ABD MUID N
Uin Syarif Hidayatullah Jakarta balesaloe@gmail.com

## PIPIN DESNIATI
Pesantren Darul Muttaqin Bogor pipindesniati@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Adapun  temuan  penelitian  ini adalah, 1). Kebijakan  sistem pembiayaan pada Pondok Pesantren Darul Muttaqien dirancang oleh pimpinan pondok pesantren yang terdiri dari ketua yayasan, wakil pimpinan pondok, dan  bendahara  pondok.  2).Pelaksanaan    sistem  pembiayaan  Pondok  Pesantren  Darul Muttaqien  mulai  berlaku  sejak  tahun  ajaran  2018-2019.  3).Dalam  mengimplelenmtasikan kebijakan  system  pembiayaan    masih  memiliki  berapa  kendala  diantaranya;  a)  kurangnya sosialisasi penggunaan sistem dari manual ke online, b) kurangnya pembinaan sumber daya manusia  (SDM)  yang  menjalankan  sistem  pembiayaan,  c)  kurangnya  perangkat  yang menunjang sistem pembiayaan.

## Kata Kunci: Manajemen, Pembiayaan Pendidikan

## ABSTRACT
In  this  study  the  authors  used  a  qualitative  approach.  Data  collection  techniques  using observation, interviews, and documentation. The findings of this study are, 1). The financing system policy at Darul Muttaqien Islamic Boarding School was designed by the head of the boarding  school  consisting  of  the  chairman  of  the  foundation,  the  deputy  head  of  the boarding  school,  and  the  treasurer  of  the  cottage.  2).  The  implementation  of  the  Darul Muttaqien  Islamic  Boarding  School  financing  system  came  into  force  from  the  2018-2019 school  year.  3).  In  implementing  the  implementation  of  the  financing  system  policies,  there are  still  several  obstacles  including;  a)  lack  of  socialization  of  the  use  of  the  system  from manual  to  online,  b)  lack  of  development  of  human  resources  (HR)  running  the  financing system, c) lack of tools that support the financing system.
Keywords: Management, Education Funding
doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66

## A. PENDAHULUAN
Sekolah  sebagai  suatu  lembaga  pendidikan  formal  sudah  tentu  memerlukan pengelolaan  yang  impersonal,  di  dalamnya  perlu  dan  harus  diterapkan  prinsip- prinsip menajemen modern, di mana objek yang menjadi perhatiannya secara umum tidak banyak berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya. Dalam hubungan ini, The Six’s  M yang  menjadi  objek  pengelolaan  manajemen  dapat  juga  diterapkan  pada lembaga  pendidikan.  Keenam  objek  tersebut  adalah: Man (manusia), Money (dana/uang), Material (bahan/bahan), Machine (mesin/peralatan proses), Method (cara memproses), dan Market (pasar/konsumen).
Pembiayaan  merupakan  hal  penting  dalam  keberhasilan  penyeleng-garaan pendidikan dan pemerintah memiliki peranan besar di dalamnya. Peran pemerintah mencakup pada perlindungan pemerintah terhadap anak di bawah umur, pengaruh eksternal  peran  pendidikan  agar  demokrasi  berjalan,  pemerataan  kesempatan mendapatkan pendidikan bagi semua warga negara, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta tuntutan “norma umum” dan pengaruh pendidikan .
Pondok pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan maka sangat dipengaruhi oleh  faktor  manajemen  pembiayaan.  Dalam  menjalankan  proses  manajemen pembiayaan  pondok  pesantren  menggunakan  sistem.  Dalam  hal  ini  sistem  yang dimaksud  adalah  sistem  teknologi,  yang  ternyata  agak  kesulitan  dalam  hal  migrasi sistem.  Dahulu  pondok  pesantren  menggunakan  sistem  manual  dan  dengan berkembangnya  teknologi  maka  adanya  tuntutan  zaman  menuju  sistem  yang  lebih baik dan menunjang keberlangsungan proses manajemen.
Sejarah    juga    telah    membuktikan    kontribusi    pesantren    dalam  rangka  turut mendirikan  negara  Republik  Indonesia. 1 Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua yang ada di indonesia. Sebagai lembaga tertua, pesantren memiliki  kontribusi  dalam  mewarnai  perjalanan  sejarah  bangsa  ini.  Kontribusi  ini tidak hanya berkaitan dengan aspek pendidikan semata, tetapi juga berkaitan dengan bidang-bidang  lain  dalam  skala  yang  lebih  luas. 2 Keberadaan  pesantren  sebagai lembaga  pendidikan  Islam  tertua  di  Indonesia  telah  tumbuh  dan  berkembang  sejak masa penyiaran Islam dan telah banyak berperan dalam kehidupan masyarakat. 3
Manajemen  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu  dari  asal  kata manus yang  berarti tangan  dan agere yang  berarti  melakukan.  Kata-kata  itu  digabungkan  menjadi  kata kerja managere yang  artinya  menangani. Managere diterjemahkan  ke  dalam  bahasa Inggris  dalam  bentuk  kata  kerja to  manage ,  dengan  kata  benda management ,  dan
1 Ahmad  Zain Sarnoto, “ Urgensi Peningkatan Mutu Pengelolaan Pesantren  Dalam Era ” , Jurnal EDUCARE , Vol. 03,  No. 3 (2013): 49.
4 Efendi Nur, Manajemen Perubahan Di Pondok Pesantren (Yogyakarta: Teras, 2014)
3 Fathul  Aminudin  Aziz, Manajemen  Pesantren  “Paradigma Baru  Mengembangkan  Pesantren (Yogyakarta: Mitra Media, 2014), 2.
doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66
manager untuk  orang  melakukan  manajemen.  Akhirnya, management diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. 4
Menurut    Hadari    Nawawi  dalam  Ahmad  Zain  Sarnoto, 5 manajemen    adalah merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  manajer dalam memanage  organisasi, lembaga, maupun perusahaan. Sedangkan menurut George R. Terry dalam Mustari, “manajemen”  adalah  suatu  proses  yang  mempunyai  ciri  khas  yang  yang  meliputi segala  tindakan-tindakan  perencanaan,  pengarahan,  pengorganisasian,  dan pengendalian  bertujuan  untuk  menentukan  dan  mencapai  sasaran-sasaran  yang sudah ditentukan melalui pemanfaatan berbagai sumber, di antaranya sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. 6
Manajemen  adalah  melakukan  pengelolaan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh sekolah  atau  organisasi  yang  di  antaranya  adalah  manusia,  uang,  metode,  materiil, mesin  dan  pemasaran  yang  dilakukan  dengan  sistematis  dalam  suatu  proses. 7 Manajemen adalah suatu istilah yang sulit didefinisikan dan pekerjaan manajer sulit untuk didefinisikan secara tepat (persis) ada sejumlah teori yang dimajukan bersama dengan sangat banyak deskripsi berdasarkan observasi karena sulitnya maka batas- batas  manajemen  pendidikan  tidak  jelas. 8 Fungsi-fungsi  manajemen  secara  garis besar dapat dipahami  bahwa  seluruh kegiatan manajemen tidak dapat terlepas dari proses  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  pengendalian,  dan  evaluasi. Penjelasan mengenai fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

## a) Perencanaan ( Planning )
Perencanaan penting dilakukan oleh setiap orang. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang  akan  dayang  yang  diarahkan  kepada  tercapainya  tujuan-tujuan  dengan sarana  yang  optimal. 9 Lebih  detail  Saefullah  mengatakan  perencanaan  adalah penentuan  serangkaian  tindakan  untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Jadi perencanaan  adalah  proses  mempersiapkan  serangkaian  keputusan  untuk mengambil  tindakan  di  masa  mendatang  untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan. Dalam  perencanaan  terlebih  yang  harus  diperhatikan  adalah  apa  yang  harus dilakukan dan  siapa  yang  akan  melakukannya.  Jadi  perencanaan  disini  berarti memilih    sekumpulan  kegiatan  dan  pemutusan  selanjutnya  apa  yang  harus dilakukan, kapan, bagimana, dan oleh siapa.
b) Pengaturan ( Organizing )
4 Husaini Usman, Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 4.
5 Ahmad  Zain  Sarnoto, “ Pengantar  Studi    Pendidikan Berbasis    Al    Qur’an:    Manajemen Pendidikan Dalam Perspektif Al- Qur’an” , Jurnal MADANI Institute , Vol. 5 No. 2 (2016): 97.
6 Mohamad Mustari, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 1.
7 Rohiat, Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik (Bandung: Refika Aditama, 2010), 2.
8 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 16- 17.
9 Ali Mufron, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2013), 154.
doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66
Pengaturan ( Organizing ) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam cara  terstruktur  untuk  mencapai  sasaran  spesifik  atau  sejumlah  sasaran. Mengorganisasikan  adalah  suatu  proses  menghubungkan  orang-orang  yang terlibat  dalam  organisasi  tertentu  dan  menyatupadukan  tugas  serta  fungsinya dalam  organisasi. 10 Organisasi  dapat  juga  diartikan  sebagai  alat  untuk mempersatukan usaha-usaha dalam rangka menyelesai-kan pekerjaan.
Pengorganisasian  dilakukan  untuk  menghimpun  dan  menyusun  semua sumber  yang  disyaratkan  dalam  rencana,  terutama  sumber  daya  manusia, sedemikian rupa sehingga kegiatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 11 Jadi pengorgani-sasian adalah kerjasama terstruktur  untuk  mencapai  atau  untuk  mempersatukan  usaha-usaha  dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam proses pengorganisasian dilakukan pemba- gian  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  secara  terperinci  berdasarkan  bagian dan  bidang  masing-masing  sehingga  terintegrasikan  hubungan-hubungan  kerja yang  sinergis,  kooperatif,  harmonis  dan  seirama  dalam  mencapai  tujuan  yang telah disepakati.

## c) Pelaksanaan/Pergerakan ( Actuating )
Pelaksanaan adalah  kegiatan  yang  menggerakkan    dan  mengusahakan  agar para  pekerja/pelaksana  melakukan  tugas  dan  kewajibannya.  Senada  dengan  hal tersebut, Ali Mufron mengemukakan actuating adalah suatu usaha yang dilakukan oleh  pimpinan  untuk  memberikan  penjelasan,    petunjuk  serta  bimbingan  kepada orang-orang yang menjadi bawahannya sebelum dan selama melaksanakan tugas. Jadi actuating adalah  kemampuan  pimpinan  untuk  menggerakkan  dan mengusahakan  pekerja  dengan  memberikan  bimbingan  dan  petunjuk  untuk melaksanakan tugas. 12

## d) Pengawasan ( Controling )
Pengawasan  adalah  kegiatan  menilai  dan  koreksi  terhadap  segala  hal  yang telah  dilakukan  oleh  bawahan  sehingga  dapat  diarahkan  ke  jalan  yang  benar sesuai  dengan  tujuan.  Dalam  Pendidikan  Islam  pengawasan  adalah  proses pemantauan  yang  terus  menerus  untuk  menjamin  terlaksananya  perencanaan secara konsekuen, baik materiil maupun spiritual, untuk meluruskan sesuatu yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. 13 Senada dengan pengertian  tersebut,  Ali  Mufron  mendefinisikan  bahwa  pengawasan  adalah mengukur  pelaksanaan  dengan  tujuan  menentukan  sebab-sebab  penyimpangan
10 Martin dan Nurhattati Fuad , Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 22.
11 Usman , Manajemen Pendidikan (Yogyakarta: Pascasarjana UNY, 2004), 158.
12 Syamsi dan Ibnu , Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 160.
13 Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam , 38.
doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66
dan  mengambil  tindakan  korektif. 14 Pengawasan  juga  diartikan  sebagai  proses dasar  yang  secara  esensial  tetap  diperlukan  bagaimanapun  rumit,  dan  luasnya suatu  organisasi,  proses  dasar  tersebut  adalah  menetapkan  standar  pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan kerja, dan menentukan kesenjangan antara pelaksanaan dengan  standar  dan  rencana.  Jadi  pengawasan  atau controling adalah  proses pemantauan  untuk  mengukur  pelaksanaan  rencana  yang  bertujuan  untuk mencegah penyimpangan. 15
Selanjutnya, pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan  yang  dikeluarkan  untuk  mendukung  investasi  yang  telah  direncanakan, baik  dilakukan  sendiri  maupun  dijalankan  oleh  orang  lain.  Dalam  arti  sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan,  seperti  bank  syariah  kepada  nasabah.  Pembiayaan  pendidikan sebagaimana  disebutkan  dalam  Standar  Nasional  Pendidikan:  PP  RI  No.  19  Tahun 2005 terdiri atas tiga bagian besar yaitu: 1) Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan  model kerja tetap; 2) Biaya operasional meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan; 3) Biaya personal yang meliputi: a) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; b) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; c) Biaya  operasional  pendidikan  tak  langsung  berupa  daya,  air,  jasa  telekomunikasi, pemeliharaan  sarana  dan  prasarana,  uang  lembur,  transportasi,  konsumsi,  dan  lain sebagainya. 16
Dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  keuangan  dan  pembiayaan  merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian  manajemen  pendidikan.  Komponen  keuangan  dan  pembiayaan  pada  suatu sekolah merupakan komponen produktif konsumtif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain.  Dengan  kata  lain  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  sekolah  memerlukan  biaya, baik disadari maupun tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk  menunjang  tercapainya  tujuan  pendidikan.  Hal  ini  penting,  terutama  dalam rangka  MBS  yang  memberikan  kewenangan  kepada  sekolah  untuk  mencari  dan memanfaatkan berbagai sumber dana  sesuai dengan masing-masing sekolah karena pada  umumnya  dunia  pendidikan  selalu  dihadapkan  pada  masalah  keterbatasan dana.
Konsep  biaya  bisa  dirujuk  dari  beberapa  pakar,  diantaranya  Mulyono menyatakan  biaya  adalah  suatu  unsur  yang  menentukan  dalam  mekanisme penganggaran.  Penentuan  biaya  akan  memengaruhi  tingkat  efisiensi  dan  efektivitas
14 Ali Mufron , Ilmu Pendidikan Islam , 162. 15 Nanang Fattah , Landasan Manajemen Pendidikan , 101.
16 Saihu, “ Implementasi  Manajemen  Balanced  Scorecard  Di  Pondok Pesantren  Jam’iyyah Islamiyyah Tangerang Selatan ”, Mumtaz , Vol. 3, No. 1 (2019): 1-22.
doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66
kegiatan  dalam  suatu  organisasi  mencapai  tujuannya. 17 Di  samping  itu  Mulyadi mengelompokkan konsep biaya dalam arti sempit yaitu sebagai pengorbanan sumber ekonomi  untuk  memperoleh  aktiva.  Sedangkan  dalam  arti  luas  biaya  merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi dan kemungkinan  akan  terjadi  untuk  tujuan  tertentu.  Dari  definisi  ini  biaya  bisa  dibagi dalam empat unsur, yakni: 1) pengorbanan sumber ekonomi; 2) diukur dalam satuan uang; 3) yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi; 4) pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. 18 Untuk memahami konsep biaya pendidikan secara utuh dan mendalam  ada  beberapa  pemahaman  yang  bisa  dielaborasi,  antara  lain  Buchanan  J dalam  Nanang  Fattah opportunity  cost  or  sacrifice  cost,  money  cost  versus  financial  cost, factor cost, current cost versus capital cost, total expenditures, current versus constant prices, public versus private cost , dan unit cost . 19
Opportunity  cost  or  sacrifice  cost bisa  dipahami  sebagai  biaya  kesempatan  atau peluang yang hilang selama mengikuti pendidikan baik formal maupun non formal diukur  dari  nilai  uang  yang  hilang  karena  kesempatan/peluang  yang  ada  tidak digunakan sebagaimana mestinya. Misalnya seorang mahasiswa yang sudah berusia produktif  bisa  bekerja  sebagai  karyawan,  staf  namun  kesempatan  itu  tidak  bisa diambilnya karena fokus untuk menyelesaikan pendidikan.
Model pembiayaan pendidikan di Indonesia sebenarnya merupakan modifikasi dan gabungan dari berbagai model pembiayaan pendidikan di Negara lain di dunia. Model-model  pembiayaan  pendidikan  itu  pada  prinsipnya  memiliki  dua  sisi  yaitu sisi  pengalokasian  dan  sisi  penghasilan. 20 Sisi  pengalokasian  biaya  pendidikan ditentukan dari penerimaan atau perolehan biaya, yang besarannya ditentukan dari dana  yang  diterima  oleh  lembaga  pendidikan  yang  bersumber  dari  pemerintah, orang  tua  dan  masyarakat. 21 Dimensi  alokasi  biaya  pendidikan  juga  terkait  dengan target populasi yang disesuaikan dengan program layanan pendidikan, kelengkapan untuk  mencapai  layanan  pendidikan.  Perhitungan  unit  biaya  masing-masing program  yang  dibiayai,  ditentukan  oleh  kemampuan  pemerintah  lokal  dan  usaha yang disepakati Negara bagian (Model Amerika Serikat). Sedangkan sisi penghasilan (revenue)  merupakan  persentase  dari  penghasilan  yang  ditetapkan  dari  berbagai sumber  seperti  Negara  bagian,  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  lokal  (Kabupaten dan Kota). Tipe pajak yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan penghasilan yang dialokasikan  untuk  mendukung  sekolah  menyelenggarakan  pendidikan  yang berkualitas. 22
Menurut Nanang Fattah persoalan penting dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana  memanfaatkan  dana  secara  efisien,  mengalokasikan  secara  tepat,  sesuai
17 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Mustaqim, 2010), 81.
18 Mulyadi, Akuntansi Biaya (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010), 14.
19 Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan , 19. 20 Armida A, Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Media Akademika, 2011), 145.
21 Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan , 48.
22 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan , 96.
doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66
dengan  skala  prioritas.  Untuk  itu,  dalam  prosedur  penyusunan  anggaran memerlukan  tahapan-  tahapan  yang  sistematik,  yaitu:  1)  Mengidentifikasi  kegiatan- kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran; 2) Mengidentifikasi sumber- sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang; 3) Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab pada dasarnya anggaran merupakan pernyataan finansial; 4)  Memformulasikan  anggaran  dalam  bentuk  format  yang  telah  disetujui  dan dipergunakan  oleh  instansi  tertentu;  5)  Menyusun  usulan  anggaran  untuk memperoleh  persetujuan  dari  pihak  yang  berwenang;  6)  Melakukan  revisi  usulan anggaran; 7) Persetujuan revisi usulan anggaran. 23
Dalam  Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal  3,  terdapat  beberapa  jenis  biaya  pendidikan  yaitu:  Biaya  satuan  pendidikan, yaitu  terdiri  dari  biaya  investasi  (lahan  pendidikan  dan  selain  lahan  pendidikan), biaya operasi (personalia dan nonpersonalia), bantuan biaya pendidikan (beasiswa). Biaya  satuan  pendidikan  merupakan  biaya  penyelenggarakan  pendidikan  pada tingkat satuan pendidikan. Biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan oleh  pemerintah,  baik  provinsi  maupun  kabupaten  atau  kota,  atau  penyelenggara satuan  pendidikan  yang  didirikan  masyarakat.  Biaya  pribadi  peserta  didik merupakan biaya  personal yang meliputi  biaya pendidikan yang  harus dikeluarkan oleh  peserta  didik  untuk  bisa  mengikuti  proses  pembelajaran  secara  teratur  dan berkelanjutan.  Bantuan  biaya  pendidikan  adalah  dana  pendidikan  yang  diberikan peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
Biaya  investasi  satuan  pendidikan  meliputi  biaya  penyediaan  sarana  dan prasarana,  pengembangan  sumber  dayamanusia,  dan  modal  kerja  tetap.  Biaya personalia  meliputi  gaji  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  serta  tunjangan  yang melekat  pada  gaji.  Biaya  nonpersonalia  meliputi  bahan  atau  peralatan  pendidikan habis  pakai,  dan  biaya  tak  langsung  berupa  daya,  air,  jasa  telekomunikasi, pemeliharaan  sarana  dan  prasarana,  uang  lembur,  transportasi,  konsumsi,  pajak, asuransi, dan lain sebagainya. 24
Pembiayaan  pendidikan  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV)  menyatakan bahwa setiap warga negara berhak  mendapat  pendidikan;  setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayainya;  pemerintah  mengusahakan  dan menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional,  yang  meningkatkan  keimanan dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, yang diatur dengan undang- undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya  dua  puluh  persen  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk
23 Nanang Fattah, Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris , 12.
24 Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan , 50.
doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai agama  dan  persatuan  bangsa  untuk  kemajuan  peradaban  serta  kesejahteraan  umat manusia. 25
Diperkuat  lagi  dengan  Undang-undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  lebih  lanjut  telah  mengatur  beberapa  pasal  yang  menjelaskan pendanaan  pendidikan  yaitu  pada  Pasal  11  Ayat  2  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah  wajib  menjamin  tersedianya  dana  guna  terselenggaranya  pendidikan  bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.
Lebih lanjut pada Pasal 12, Ayat (1) disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang  tuanya  tidak  mampu  membiayai  pendidikannya  dan  mendapatkan  biaya pendidikan  bagi  mereka  yang  orang  tuanya  tidak  mampu  membiayai pendidikannya.  Di  samping  itu  disebutkan  pula  bahwa  setiap  peserta  didik berkewajiban  ikut  menanggung  biaya  penyelenggaraan  pendidikan,  kecuali  bagi peserta  didik  yang  dibebaskan  dari  kewajiban  tersebut  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 26

## B. METODE

## 1. Sumber Data
Penelitan ini dilakukan secara kualitatif sosiologi dengan bahannya didapat dari lapangan,  untuk  itu  perlu  dilakukan  pengumpulan  data  sebagai  bahan  pendukung dalam pengolahan data. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua,  yaitu  manusia (human) dan  bukan  manusia.  Sumber  data  manusia  berfungsi sebagai  subjek  atau  informan  kunci (key  informan) dan  data  yang  diperoleh  melalui informan  bersifat  soft  data  (data  lunak).  Sedangkan  sumber  data  bukan  manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto, catatan atau  tulisan  yang  ada  kaitannya  dengan  fokus  penelitian,  data  yang  diperoleh melalui dokumen bersifat hard data. 27
Data  dalam  penelitian  ini  terbagi  menjadi  dua  bentuk,  yaitu  data  primer (pokok)  dan  sekunder  (pendukung).  Data  primer  diperoleh  dalam  bentuk  kata-kata atau  ucapan  lisan  (verbal)  dan  perilaku  dari  subjek  (informan)  berkaitan  dengan peranan  manajemen  pembiayaan  pendidikan  Pondok  Pesantren  Darul  Muttaqien Parung  Bogor.  Sedangkan  data  sekunder  dari  dokumen-dokumen,  foto-foto  dan benda-benda  yang  dapat  digunakan  sebagai  pelengkap  data  primer.  Karakteristik data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan, rekaman-rekaman, gambar atau foto yang berhubungan  dengan  manajemen  pembiayaan  pendidikan  Pondok  Pesantren  Darul Muttaqien Parung Bogor
25 Peraturan Perundang-undangan: UUD 1945 Amandemen IV
26 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
27 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 2003), 55.
doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66

## 2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal yang  sangat penting bagi sebuah  penelitian  sehingga  data  yang  diperoleh  benar-benar  sesuai  dengan  judul yangnditentukan.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Sugiyono  bahwa  teknik pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dengan  observasi  (pengamatan),  wawancara ( interview ), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya. 28 Untuk mengumpulkan  data  yang  diperlukan  maka  penulis  menggunakan  beberapa  alat pengumpul  data  yang  umum  dilakukan  dalam  penelitian  lapangan,  yaitu  melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi

## 3. Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu Penelitian diadakan pada bulan April – Agustus 2019, Tempat penelitian di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor Jawa Barat

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Pondok Pesantren Darul Muttaqien
Awalnya  Pondok  Pesantren  (PP)  Darul  Muttaqien  berafiliasi  pada  Pondok Pesantren  Darunnajah  Jakarta.  Namun  berdasarkan  pertimbangan  dan  kepentingan yang  lebih  luas,  terkait  dengan  kemandirian  dan  efektifitas  organisasi,  maka  pada tahun  1988  berdirilah  Pondok  Pesantren  Darul  Muttaqien  dengan  KH.  Mad  Rodja Sukarta diberi amanah untuk menjadi pimpinan. Sejarah berdirinya Darul Muttaqien terkait erat dengan dengan pemberian tanah wakaf seluas 1,8 ha oleh pemiliknya H. Mohamad  Nahar  (alm.),  seorang  mantan  wartawan  senior  Kantor  Berita  Antara. Yayasan Darul Muttaqien pada tanggal 29 Januari 1992, dengan H. Mohamad Nahar sebagai  ketua.  Terkait  dengan  pengunduran  diri  H.  Mohamad  Nahar,  maka berdasarkan  rapat anggota yayasan M. Lutfi  Nahar, SE resmi menjadi ketua yayasan yang baru menggantikan ketua lama terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2002 sampai sekarang.
Sejak berdirinya, dari tahun ke tahun Pondok Pesantren Darul Muttaqien telah mengalami  kemajuan  yang  cukup  signifikan  baik  dari  segi  kualitas  maupun kuantitas.  Semoga  harapan  wakif  menjadi  kenyataan,  bahwa  Darul  Muttaqien menjadi  lembaga  pesantren  yang  berkhidmat  kepada  ummat  dengan  mendidik generasi  bangsa. 29 PP  Darul  Muttaqien  ini  berlokasi  di  KM  41  wilayah  desa  Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Jawa Barat. Dan terletak di daerah bebas dari  banjir,  gunung  meletus,  aman  dan  nyaman.  Dan  kini  telah  mencapai  luas  39,2 hektar tanah

## Manajemen Pembiayaan Pondok Pesantren Darul Muttaqien
28 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 62-63.
29 www.darul-muttaqien.com, Sejarah Darul Muttaqien, diakses pada tanggal 09 Agustus 2019.
doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66

## 1. Perencanaan Sistem Pembiayaan Pendidikan
Perencanaan merupakan suatu hal yang penting bagi organisasi karena disinilah proses  menetapkan  tujuan  dan  cara  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Perencanan selalu menduduki posisi pertama dalam organisasi karena sebelum menentukan apa- apa pasti perencanaan yang akan dibahas terlebih dahulu. Semua kegiatan yang akan dilaksanakan  akan  direncanakan  terlebih  dahulu  agar  sesuai  dengan  tujuan.  Dalam pendidikan  juga  perlu  memperhatikan  perencanaan  untuk  mencapai  keberhasilan pendidikan.
Perencanaan  pendidikan  merupakan  suatu  proses  dalam  perumusan kebijaksanaan  suatu  instrumen  dan  teknik  dalam  penentuan  prioritas  dan merupakan  bagian  integral  dari  perencanaan  pembangu-nan  social  ekonomi  suatu bangsa, serta merupakan jembatan penghubung antara harapan peserta didik, orang tua,  masyarakat,  dan  pemerintah  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan.  Untuk menghubungkan  dan  menjembatani  harapan-harapan  tersebut,  proses  perencanaan pendidikan  dilakukan  melalui  beberapa  pendekatan.  Terdapat  empat  pendekatan dalam  perencanaan  system  pendidikan,  yaitu  pendekatan  berdasarkan  permintaan masyarakat  berdasarkan  pendidikan,  pendekatan  berdasarkan  kebutuhan  tenaga kerja,  pendekatan berdasarkan nilai balik dan pendekatan sistem terpadu.
Sistem  informasi  manajemen  atau  SIM  adalah  suatu  aplikasi  sistem  terpadu yang  menyediakan  informasi  untuk  mendukung  kegiatan  operasional,  manajemen dan  fungsi  pengambilan  keputusan  dari  suatu  organisasi.  SIM  dapat  digambarkan sebagai  sebuah  bangunan  piramida,  dimana  lapisan  dasarnya  terdiri  dari  informasi untuk  pengolahan  transaksi,  penjelasan  status,  dan  sebagainya.  Lapisan  berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari- hari.  Lapisan  ketiga  terdiri  dari  sumber  daya  sistem  informasi  untuk  membantu perencanaan  taktis  dan  pengambilan  keputusan  untuk  pengendalian  manajemen. Dan  lapisan  puncak  terdiri  dari  sumber  daya  informasi  untuk  mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat puncak manajemen.
Merujuk  pada  literatur  yang  ada,  Pondok  Pesantren  Darul  Muttaqien  juga melakukan  hal  tersebut.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  perencanaan  sistem  yang matang  yang  melibatkan  ketua  yayasan,  pimpinan  pondok,  kepala  keuangan  dan audit internal yang diputuskan melalui rapat serta musyawarah untuk mendapatkan hasil akhir dari perencanaan sistem pembiayaan pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqien  Parung  Bogor.  Penyusunan    perencanaan  sistem  pembiayaan  yang direncanakan  Pondok  Pesantren  Darul  Muttaqien  dilaksanakan  satu  bulan  sebelum tahun  ajaran  2018-2019.  Di  dalam  perencanaan  sistem  yang  direncanakan  diuraikan kesiapan dari sumber daya manusia (SDM) sebagai stakeholders.
Perencanaan  sistem  pembiayaan  di  Pondok  Pesantren  Darul  Muttaqien  atas dasar meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Dengan mengikuti jaman yang ada, teknologi  yang  modern  dari  sistem  manual  ke  sistem  online.  Berdasarkan musyawarah  seluruh  stakeholders  serta  menganalisis  kesiapan  stakeholders  untuk sistem  baru  ini.  System    pembiayaan  di  pondok  pesantren  dengan  memakai  sistem
doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66
online adalah untuk mempermudah laporan keuangan serta mempercepat info yang ingin  di  dapatkan  mengenai  laporan  keuangan  santri  Pondok  Pesantren  Darul Muttaqien tanpa menggunakan manual atau campur tangan orang lain kecuali sistem itu  sendiri.  Perencanaan  pendidikan  sebagai  suatu  alat  yang  dapat  membantu  para pengelola pendidikan untuk menjadi lebih berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan  fungsinya.  Perencanaan  pendidikan  akan  dapat  menolong  pencapaian  suatu target atau sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu dan memberi peluang untuk lebih  mudah  dikontrol  dan  dimonitor  dalam  pelaksanaannya.  Perencanaan  dapat membantu  pelaksanaan  kegiatan  agar  berjalan  dengan  baik  perlu  pemahaman fungsi-fungsi manajemen yang lainnya, di antaranya kemampuan mengorganisasikan,  mengkoordinasikan,  mengawasi  dan  mengevaluasi  kegiatan- kegiatan  pendidikan  yang  telah  dilaksanakan. Di  samping  itu,  dalam  sebuah perencanaan telah terancang langkah-langkah yang jelas bagaimana mencapai tujuan yang telah  ditetapkan.
Setidaknya    ada  empat  (4)  langkah  yang  ditempuh  dalam  proses  perencanaan program  sistem  pembiayaan  Pondok  Pesantren  Darul  Muttaqien  Parung  Bogor diantaranya:
a. Mengadakan  musyawarah  bersama stakeholders, dalam  arti  musyawarah dilakukan  dengan  melibatkan  para  pengguna  jasa  pendidikan  baik  dari  orang tua  murid,  pihak  pemerintahan  yang  berkepentingan  terhadap  pendidikan maupun orang-orang yang ikut bekerjasama menggalang dana untuk kemajuan Pondok  Pesantren  Darul  Muttaqien  Parung.  Tujuan  dilakukannya  musyawarah ini adalah untuk mencapai kata mufakat, bahwa secara umum sekolah tidak bisa berjalan  sendiri  akan  tetapi  perlu  adanya  kerjasama  yang  baik  dengan melibatkan banyak orang khususnya para stakeholders pendidikan.
b. Kesiapan  sistem  dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas,  kinerja  atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Tujuan kesiapan yakni untuk melihat dan mengetahui proses tersebut berjalan efektif atau tidak.
c. Penetapan  anggaran  perencanaan  sistem  baru  dilakukan  guna  mengetahui anggaran  yang  sudah  diprogramkan  jelas  adanya.  Akan  terpakai  kemana  dan berapa  jumlah  anggaran  yang  akan  dikeluarkan  semuanya  sudah  terperinci dalam  penyusunan  anggaran  yang  sudah  ditetapkan  sesuai  kesepakatan bersama.  Sistem  yang  digunakan  pun  terbuka  sehingga  tidak  ada kesalahpahaman tekai penggunaan anggaran antara pihak-pihak yang berkaitan maupun stakeholders sebagai pengguna jasa.
d. Keputusan  rapat  pimpinan  dalam  arti  segala  keputusan  yang  dihasilkan  dari hasil  rapat  perlu  kemudian  dipertimbangkan  oleh  ketua  yayasan.  Apakah  hasil rapat tersebut memberi keuntungan bersama bagi seluruh pihak. Ketua yayasan memiliki peran penting dalam organisasi di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung  khususnya  dalam  pemberian  keputusan.  Jika  sesuai  dengan  hasil pertimbangan  keputusan  dari  ketua  yayasan  maka  segala  anggaran  yang  akan dikeluarkan untuk sebuah program bisa dijalankan
doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66
Program perencanaan sistem pembiayaan pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor dituangkan dalam bentuk penyusunan program baru yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama. Implementasi sistem pembiayaan online di  PP  Darul  Muttaqien  lebih  kepada  pelaksanaan  sistem  nya,  untuk  wewenang diserahkan ke bendahara pondok. Tetapi dari pihak yayasan belum dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan masih bersifat kepercayaan dan kejujuran.

## 2. Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Pendidikan
Pelaksanaan  ( actuating ) adalah  kegiatan  yang  menggerakkan    dan mengusahakan  agar  para  pekerja/pelaksana  melakukan  tugas  dan  kewajibannya. Senada  dengan  hal  tersebut,  Ali  Mufron  mengemukakan actuating adalah  suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan untuk memberikan penjelasan,  petunjuk serta bimbingan  kepada  orang-orang  yang  menjadi  bawahannya  sebelum  dan  selama melaksanakan  tugas.  Jadi actuating adalah  kemampuan  pimpinan  untuk menggerakkan  dan  mengusahakan  pekerja  dengan  memberikan  bimbingan  dan petunjuk untuk melaksanakan tugas. 30
Actuating (pengarahan) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota  kelompok  berusaha  untuk  mencapai  sasaran  yang  sesuai  dengan perencanaan  manajerial  dan  usaha-usaha  organisasi.  Jadi,  actuating  artinya menggerakkan  orang-orang  agar  mau  bekerja  dengan  sendirinya  atau  dengan kesadaran  bersama-sama  untuk  mencapai  tujuan  yang  dikehendaki  secara  efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Actuating adalah pelaksanaan untuk  bekerja. Actuating merupakan  fungsi  manajemen  yang  terpenting  dan  paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah adanya planning (rencana), organizing (organisasi)  dan  karyawan  ada.  Jika  fungsi  ini diterapkan,  maka  proses  manajemen  dalam  merealisasi  tujuan  dimulai.  Fungsi manajemen  pelaksanaan (actuating) kepada  bendahara  pondok  dalam  pelaksanaan sistem pembiayaan pendidikan telah berjalan baik. Dan telah dilaksanakan bersama beberapa komponen yaitu bendahara pondok, staf keuangan dan audit internal.
Pondok  Pesantren  Darul  Muttaqien  Parung  Bogor  dalam  melaksanakan  sistem online  ini  memakai  jaringan  internet,  karena  modal  utamanya  di  jaringan  internet maka  jaringan  internet  harus  lebih  diutamakan  karena  koneksi  saat  pembayaran terintegrasi  langsung  dari  wali  santri  ke  pihak  Bank  lalu  bagian  keuangan. Pengembangan  program  dalam  pembiayaan  pendidikan  otomatis  ada  di  RAPBS sekolah  sebagai  perencanaan  sistem  dan  pelaksanaan  nya  pada  sistem  keuangan. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam penyelenggaraan sistem pembiayaan pendidikan tidak cukup hanya dengan mengandalkan dana dari satu sumber, seperti dari  pemerintah  pusat,  atau  pemerintah  daerah  seperti  kabupaten/kota.  Terlebih- lebih  sekolah  swasta  yang  hampir  semua  pendidikan  dibebankan  kepada  orangtua
30 Ali Mufron, Ilmu Pendidikan Islam , 160.
doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66
murid,  dengan  pengecualian  dimana  beberapa  pengeluaran  ditanggung  oleh yayasan, masyarakat dan pemerintah dalam bentuk subsidi
Pelaksanaan    sistem  pembiayaan  pendidikan  di  Pondok  Pesantren  Darul Muttaqien  Parung  Bogor  masih  bersifat  sementara  karena  masih  dalam  tahap sosialisasi karena baru setahun berjalan sistem ini. Adaptasi sistem masih dilakukan dan  sosialisasi  juga  masih  bertahap.  Apalagi  untuk  sistem  nya  masih  perlu  banyak evaluasi  yang  dilakukan.  Dan  hal  ini  semuanya  untuk  kemajuan  Pondok  Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor

## 3. Sistem Evaluasi Pembiayaan Pendidikan
Fungsi manajemen adalah masing-masing bentuk kegiatan manajemen dengan spesifikasi  tertentu  dan  dilaksanakan  pada  periode-periode  tertentu.  Salah  satu fungsi  manajemen  adalah  evaluation  atau  penilaian.  Evaluasi  sama  pentingnya dengan  fungsi-fungsi  manajemen  lainnya  yaitu  perencanaan,  pengorganisasian, pemantauan,  dan  pengendalian.  Terkadang  fungsi  pemantauan  dan  fungsi  evaluasi sulit  untuk  dipisahkan.  Fungsi  manajemen  puncak  misalnya  meliputi  semua  fungsi dari  perencanaan  sampai  pengendalian.  Oleh  karena  itu,  evaluasi  sering  dilakukan oleh pimpinan organisasi dalam suatu rapat kerja, rapat pimpinan, atau temu muka baik secara reguler maupun dalam menghadapi kejadian-kejadian khusus lainnya.
Sebagai bagian dari fungsi manajemen, fungsi evaluasi tidaklah berdiri sendiri. Fungsi-fungsi  seperti  fungsi  pemantauan  dan  pelaporan  sangat  erat  hubungannya dengan  fungsi  evaluasi.  Di  samping  untuk  melengkapi  berbagai  fungsi  di  dalam fungsi-fungsi  manajemen,  evaluasi  sangat  bermanfaat  agar  organisasi  tidak mengulangi kesalahan yang sama setiap kali. Kegiatan manajemen pembiayaan yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  serta  evaluasi  dan  pertanggung  jawaban  perlu dikelola  secara  efektif  dan  efisien  mungkin  agar  proses  pelaksanaan  berjalan  sesuai tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Untuk  itu  perlu  adanya  keterpaduan  antara penerimaan  keuangan  dan  pengeluaran  keuangan.  Evaluasi    sistem  online  pada manajemen  pembiayaan  di  PP  Darul  Muttaqien  Parung  Bogor  mengadakan musyawarah dengan programmers karena dari mereka pusat pengembangan sistem online yang dilakukan di pantau sepenuhnya. Pihak dari PP Darul Muttaqien hanya bagian  pelaksanaan  sistem  yang  sudah  dibuat  dan  di  rancang  oleh  mereka  selaku pihak yang bertanggung jawab atas sistem online.
Pertanggung  jawaban  adalah  proses  pembuktian  dan  penentuan  bahwa  apa yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  apa  yang  direncanakan,  hal    ini  meliputi pertanggung jawaban penerimaan dana, penyimpanan dan pengeluaran dana sesuai dengan  perencanaan,  atau  secara  lebih  rinci  bisa  ditegaskan  bahwa  pertanggung jawaban  keuangan  lembaga    pendidikan  yaitu  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan pembiayaan proses pendidikan apakah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan  sejauh  mana  tingkat  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Pertanggung jawaban penerimaan dan penggunaan pembiayaan pendidikan berbasis
doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66
sekolah  dilaksanakan  dalam  bentuk  laporan  bulanan  dan  triwulan  kepada  dinas pendidikan.
Evaluasi  dan  pertanggung  jawaban  pembiayaan  pendidikan  berbasis  sekolah dapat diidentifikasi kedalam tiga hal, yaitu: pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk  pertanggung  jawaban  dana  pendidikan  tingkat  sekolah,  dan  keterlibatan pengawasan  pihak  eksternal  sekolah.  Evaluasi  bertujuan  untuk  melihat  tingkat keberhasilan  pengelolaan  kegiatan,  melalui  kajian  terhadap  manajemen  dan  output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi  kinerja  program  dan  kegiatan  selanjutnya.  Bentuk  evaluasi  berupa pengkajian  terhadap  manajemen  dan  output  pelaksanaannya  serta  permasalahan yang dihadapi.Dimaksudkan:
a) Memberikan  kesimpulan  dalam  bentuk  umpan  balik  sehingga  dapat  terus mengarahkan pencapain visi/misi/sasaran yang telah ditetapkan;
b) Evaluasi  dilakukan  dengan  membandingkan  antara  yang  terjadi  dengan  yang direncanakan, serta mengaitkannya dgn kondisi lingkungan yg ada;
c) Arah  evaluasi  bukan  pada  apakah  informasi  yang  disediakan  benar  atau  salah, tetapi  lebih  diarahkan  pada  perbaikan  yang  diperlukan  atas  implementasi kebijakan/program/kegiatan
Pengelolaan  sistem  pendidikan  dengan  sebaik-baiknya  tidak  terlepas  dari system  manajemen  yang  baik.  Disadari  bahwa  manajemen  merupakan  serangkaian proses, maka dalam proses tersebut mencakup bagaimana proses manajemen terlibat dalam  fungsifungsi  manajemen  yang  ditampilkan  oleh  seorang  manajer  atau pimpinan,  yaitu  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan. Untuk  mencapai  tujuan  bersama,  perlu  diadakan  kerjasama  yang  baik  dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Dengan tetap memperhatikan keterkaitan antar pihak-pihak yang terkait dalam terbentuknya pendidikan, pemerintah, sekolah, guru, siswa,  masyarakat,  dan  orang  tua.  Dengan  adanya  pengelolaan  pembiayaan pendidikan  yang  tepat  sasaran,  maka  hal  tersebut  akan  menentukan  tingkat kemajuan dan keberhasilan tujuan pendidikan.

## D. KESIMPULAN
Dari  pembahasan  hasil  penelitian  tentang  sistem  pembiayaan  pendidikan Pondok  Pesantren  Darul  Muttaqien  Parung  Bogor  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Perencanaan  sistem  pembiayaan  pendidikan  PP  Darul  Muttaqien  Parung  Bogor atas dasar pemikiran peningkatan sumber pembiayaan yang ada selama ini yaitu dari sistem manual ke sistem online atau untuk mempermudah dan mendapatkan update data secara langsung tanpa ada campur tangan dari orang lain kecuali dari sistem  itu  sendiri.  Serta  penyusunan  dilaksanakan  satu  bulan  sebelum  tahun ajaran  2018-2019.  Di  dalam  perencanaan  sistem  pembiayaan  diuraikan  kesiapan dari SDM sebagai stakeholders sekolah.
doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66
2. Pelaksanaan sistem pembiayaan pendidikan di PP Darul Muttaqien Parung Bogor, meliputi  beberapa  kegiatan:  a)  Sistem  pembiayaan    memakai  jaringan  internet maka  yang  harus  diutamakan  jaringan    atau  koneksi  internetnya;  b)  Perubahan sistem  dari  manual  ke  online  dan  memakai  sistem  Virtual  Account  (VA);  c) Mengadakan  sistem  pembayaran  tunai  hanya  1  bulan  sekali,  pihak  dari  Bank Perkreditan Rakyat Swasta (BPRS) langsung datang melayani sistem manual/cash; d)  Pembiayaan  yang  ada  sementara  hanya  pembayaran  semester  santri;  e) Pembayaran programers untuk pengembangan sistem dibayarkan  perbulan.
3. Evaluasi sistem pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di PP  Darul  Muttaqien  Parung  Bogor  melalui  beberapa  kegiatan,  yaitu:  a.  evaluasi sistem  online  dengan  programmer,  b.  evaluasi  jalannya  sistem  Virtual  Account (VA),  c.  evaluasi  hasil  kegiatan  setiap  bulan,  d.  evaluasi  hasil  kesiapan stakeholders,  e.  evaluasi  sistem  penilaian  meliputi  efisiensi  dan  efektivitas penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan.
doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66

## DAFTAR PUSTAKA
Armida A., Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia . Jakarta: Media Akademika, 2011. Aziz,  Fathul  Aminudin Manajemen  Pesantren  “Paradigma Baru  Mengembangkan Pesantren, Yogyakarta: Mitra Media, 2014.
Fuad , Martin  dan  Nurhattati, Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan:  Konsep  dan Aplikasinya . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
Hamalik, Oemar Manajemen Pengembangan Kurikulum . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
Mufron, Ali, Ilmu Pendidikan Islam . Yogyakarta: Aura Pustaka, 2013.
Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Mustaqim, 2010. Mulyadi, Akuntansi Biaya . Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010. Mustari, Mohamad Manajemen Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015. Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif . Bandung: Tarsito, 2003. Nur ,Efendi, Manajemen Perubahan Di Pondok Pesantren. Yogyakarta: Teras, 2014. Rohiat, Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik , Bandung: Refika Aditama, 2010. Sarnoto,  Ahmad  Zain, “ Urgensi  Peningkatan  Mutu  Pengelolaan  Pesantren  Dalam Era ” , Jurnal EDUCARE , Vol. 03,  No. 3 (2013): 49.
_______ “Pengantar Studi  Pendidikan  Berbasis  Al  Qur’an:  Manajemen Pendidikan Dalam Perspektif Al- Qur’an” , Jurnal MADANI Institute , Vol. 5 No. 2 (2016): 97.
Saihu ,  “Implementasi  Manajemen  Balanced  Scorecard  Di  Pondok  Pesantren Jam’iyyah Islamiyyah Tangerang Selatan”, Mumtaz , Vol. 3, No. 1 (2019): 1-22.
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta, 2005.
Syamsi,  Ibnu ,  Pokok-pokok  Organisasi  dan  Manajemen .  Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 1994.
Usman, Husaini Manajemen: Teori  Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Usman , Manajemen Pendidikan . Yogyakarta: Pascasarjana UNY, 2004.
Peraturan Perundang-undangan: UUD 1945 Amandemen IV UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional www.darul-muttaqien.com, Sejarah Darul Muttaqien, diakses pada tanggal 09 Agustus 2019.