## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 5, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234
PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) DALAM BENTUK EFISIENSI PAJAK SECARA SAH SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF PEMERIKSAAN PAJAK SP2DK
Felicia Rahma Dewanti 1 , Tituk Diah Widajantie 2
1,2 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jl. Raya Rungkut Madya No. 1, Gununganyar, Surabaya, Jawa Timur 60294 Indonesia Email 1,2 : feliciarahmad@gmail.com 1 , tituk.widajantie.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRACT
Profit is the purpose of business entities but profit is also the reason why taxes exist. Tax is always considered a burden by business entities because it is considered to reduces profits. Therefore, tax planning is allowed to use for taxpayers, especially business entities, to manage corporate taxes but not many business entities understand how to do tax planning, especially when the financial statements have been prepared. The purpose of this study is to analyze the effect of tax planning on the efficiency of the income tax burden while educating readers on tax planning implementation procedures. The research method is descriptive qualitative and the data  collection  technique  is  interviews  with  related  business  entities.  The  variables  used include tax planning and income statements, especially on income tax expense and final profit with analysis techniques, namely qualitative descriptive analysis. The results showed that tax planning has a positive relationship in the effectiveness of income tax expense and succeeded in reducing taxable profit in the fiscal report. Business entities need to continue to follow tax developments and more mature applications so that the implementation of tax planning can produce good results
Keywords: Tax Planning; Income Tax; Financial Statement

## ABSTRAK
Laba merupakan tujuan badan usaha berdiri akan tetapi laba juga merupakan alasan mengapa pajak ada. Pajak selalu dianggap sebagai beban oleh badan usaha karena dianggap mengurangi keuntungan. Maka dari itu perencanaan pajak diperbolehkan untuk wajib pajak terutama badan usaha untuk memanajemen pajak badan akan tetapi tidak banyak badan usaha yang mengerti cara melakukan perencanaan pajak terutama saat laporan keuangan telah disusun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis antara efek perencanaan pajak pada efisiensi beban pajak penghasilan sekaligus mengedukasi pembaca prosedur pelaksanaan perencanaan pajak. Dengan metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dan teknik pengambilan data yaitu wawancara kepada badan usaha terkait. Variabel yang digunakan antara lain perencanaan pajak dan laporan laba rugi terutama pada beban pajak penghasilan dan laba akhir dengan teknik analisis yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak  memiliki  hubungan  positif  dalam  efektifitas  beban  pajak  penghasilan  dan  berhasil menurunkan penghasilan kena pajak pada laporan fiskal. Badan usaha perlu terus mengikuti perkembangan pajak dan penerapan yang lebih matang agar pengimplementasian perencanaan pajak lebih dapat membuahkan hasil yang baik.
Kata kunci: Perencanaan pajak; Pajak Penghasilan; Laporan Keuangan

## PENDAHULUAN
Semua  badan  usaha  memiliki  fokus yang  berbeda-beda  dalam  menentukan tujuannya, akan tetapi sebagian besar badan usaha  memiliki  satu  tujuan  yang  sama, yaitu mengoptimalkan laba dan meminimalisir beban. Laba yang dihasilkan dapat  menjadi  pendorong  atau  faktor penentu  akan  keberhasilan  serta  modal perkembangan  perusahaan  sehingga  dapat bersain  dengan  perusahaan  lain,  baik melewati  produk  baru  ataupun  strategi baru.  Laba  yang  dihasilkan  perusahaan dapat diputar agar dapat menghasilkan laba yang lebih besar pada periode selanjutnya, baik  itu  ditanamkan  ataupun  menawarkan kepemilikan  perusahaan  kepada  mitra ataupun  masyarakat  dengan  memberikan keuntungan  yang  telah  disepakati.  Tetapi, besar kecilnya laba tidak hanya dipengaruhi dari  berapa  banyak  penjualan  yang  terjadi tetapi  juga  dipengaruhi  oleh  beban-beban yang  diperlukan  dalam  menjalankan perusahaan,  salah  satunya  adalah  beban pajak.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2021 dapat diartikan bahwa pajak adalah  keikutsertaan  wajib  warga  kepada negara  dengan  sifat  memaksa  dan  tidak memperoleh impact langsung.  Salah  satu pendapatan  terbesar  negara  adalah  pajak yang membuat negara menetapkan peraturan pajak yang dapat dibilang cukup meresahkan  para  badan  usaha  sehingga mengakibatkan
perusahaan harus membayar  pajak  sesuai  dengan  ketentuan negara. Akan tetapi, dilihat dari perspektif usaha  bahwa  pajak  adalah  beban  yang seharusnya  dapat  diminimalisir  sebagai bentuk  pengoptimalan  laba.  Pandangan badan  usaha  adalah  pajak  yang  harus dibayar harus seminimal mungkin sehingga pemerintah melegalkan badan usaha untuk
melakukan  perencanaan  pajak  demi meminimalisir beban pajak.
Tax  Planning atau  yang  diketahui sebagai perencanaan pajak adalah langkah solutif  yang  dapat  digunakan  oleh  wajib pajak  untuk  mengatur  usahanya  (Nabillah Latief  et  al.,  2022).  Akan  tetapi, perencanaan  pajak  adalah  solusi  legal  dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perencanaan  pajak  yang  berlaku,  salah satunya  adalah  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,  PP  No  9  Tahun  2021  tentang Perlakuan  Perpajakan  Untuk  Mendukung Kemudahan  Berusaha ,  Peraturan  Menteri Keuangan  No.  010  Tahun  2016  tentang Penyesuaian  Besarnya  Penghasilan  Tidak Kena  Pajak,  dan  Peraturan  Direktur Jenderal Pajak Nomor: 16/PJ/2016 tentang Pedoman  Teknis  Tata  Cara  Pemotongan, Penyetoran,  Dan/Atau  Pajak  Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26.
Tujuan  dari tax  planning adalah untuk  meminimalisir  beban  pajak  dengan memanfaatkan  peraturan  yang  berlaku dengan  tujuan  yang  berbeda  dalam penyusunan  undang-undang  atau  yang dimaksud  adalah tax  avoidance (Antari Yuliana  et  al.,  2023). Tax  planning digunakan  oleh  badan  usaha  agar  badan usaha  membayar  pajak  sesuai  dengan  apa yang  harus  dibayar  dan  diperhitungkan. Meskipun  pada  dasarnya tax  planning digunakan  untuk  mengurangi  beban  pajak tetapi disaat yang bersamaan tax planning dilakukan  untuk  meminimalisir  adanya lebih  bayar  atau  kurang  bayar  yang berdampak  pada  masa  pajak  berikutnya. Tax planning juga digunakan sebagai dasar perhitungan  pajak  untuk  masa  pajak  yang ditujukan,  agar  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku  dan  melakukan double checking atas  perhitungan  yang  dilakukan
sebagai langkah preventif dalam pemeriksaan SP2DK.
Penerapan tax  planning dalam  suatu perusahaan  dapat  diterapkan  dalam berbagai metode, contohnya adalah dengan memaksimalkan  pendapatan  yang  tidak termasuk  dalam  objek  pajak  penghasilan ataupun  meminimalisir  beban-beban  yang terkena  pajak  yang  diantaranya  adalah beban  gaji,  upah,  tunjangan,  dan sebagainya  yang  terkena  PPh  21, melakukan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masih banyak lagi (Saputra, 2020).  Pemaksimalan biaya fiskal  yang  dilakukan  perusahaan  dapat menekan  pajak  terutang  yang  jauh  lebih kecil  serta  memberikan  efek  rekonsiliasi fiskal  yang  menghasilkan  laba  lebih  kecil pada laporan keuangan yang diakui secara fiskal  dibandingkan  secara  komersial. Tetapi  tentunya  penerapan tax  planning harus didampingi oleh bukti-bukti transaksi yang  mendukung,  tidak  serta  merta  hanya melakukan tax  planning tanpa  bukti  dan dasar  yang  mendukung  atas  perubahan nominal  yang  terjadi  pada  laporan keuangan  dan  SPT.  Badan  usaha  harus dapat  mempertanggungjawabkan  segala nominal yang ada dalam SPT dan laporan keuangan sebagai bentuk dari keaslian dan sesuai tidaknya dengan situasi dan kondisi asli badan usaha
Perhitungan tax planning yang sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  bukti pendukung juga dapat membantu perusahaan  dalam  melakukan  peninjauan kembali  SP2DK.  Menurut  Surat  Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang inspeksi  wajib  berbentuk  permintaan keterangan  tambahan  dan  kunjungan kepada  wajib  pajak  sebagai  bentuk  dari Surat  Permintaan  Penjelasan  atas  Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang dicetak
oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk  mengonfirmasi  dan  verifikasi  data wajib pajak atas data yang telah diberikan jika wajib pajak berindikasi tidak mematuhi peraturan  perpajakan.  Badan  usaha  yang mendapatkan  SP2DK  diwajibkan  untuk memverifikasi  dan  memvalidasi  data  atau informasi  yang  diserahkan  kepada  kantor pajak.  Wajib  pajak  tidak  serta  merta  bisa menghindari panggilan SP2DK dari kantor pajak,  jika  wajib  pajak  tidak  membalas surat panggilan dalam kurun waktu 14 hari sejak  surat  dikirimkan,  petugas  KPP diberikan  wewenang  untuk  memutuskan salah  satu  dari  tiga  keputusan  yang diberikan  yaitu  memberikan  perpanjangan waktu, melakukan kunjungan, atau menyarankan untuk dilangsungkan verifikasi  dan  pengecekan  bukti  sesuai dengan  ketentuan  undang  undang  yang berlaku (Indriani et al., 2023).
Penelitian  ini  memiliki  persamaan dengan  milik  Firda  Nabilah  Latif,  Andi Nurwanah,  Muh.  Arif  pada  tahun  2022 yang  menggunakan  PT.  Pelindo  SBU Pelayanan  Kapal  sebagai  subjeknya  yang bertujuan  untuk  meneliti  tentang tax planning dan meminimalisir pajak penghasilan  sesudah  melakukan tax planning (Nabillah Latief et al., 2022) dan penerapan  perencanaan  pajak  penghasilan yang diterapkan di PT. 8wood International
Group memberikan hasil bahwa penggunaan mix  method megakibatkan penurunan  PPh  terutang  sebesar  14%  dan kenaikan  5%  jika  menggunakan gross-up method (Manrejo  &  Ariandyen, 2022).Penelitian  kali  ini  juga  meneliti terkait hubungan antara perencanaan pajak dan SP2DK sebagai PT Z menjadi sumber adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi  dan  terletak  di  Jawa  Timur. Penelitian  dilakukan  untuk  mengetahui
analisis  penerapan  perencanaan  pajak sebagai langkah preventif  SP2DK dengan subjek pajak yang digunakan adalah PT Z dengan  tujuan  dapat  membuktikan  bahwa apakah  penerapan tax  planning dapat memberikan  hasil  yang  positif  sebagai langkah  preventif  untuk  SP2DK.  Temuan ini  menghasilkan  hubungan  yang  positif bahwa perencanaan pajak dapat melakukan penghematan pajak terutang dengan banyak cara  yaitu  bukan  objek  pajak  dan penggunaan tarif terkecil.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  dogunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah penelitian untuk menyelidiki dan menjelaskan  peristiwa  yang  tidak  dapat diukur  dan  dijelaskan  dalam  bentuk  data dan  dijelaskan  dalam  bentuk  narasi (Nasution,  2023:34).  Penelitian  kali  ini menggunakan  PT  Z  sebagai  subjek  yaitu badan usaha yang terletak di provinsi Jawa Timur yang memiliki fokus usaha di bidang konstruksi. Data primer adalah data utama yang digunakan, yaitu data yang diperoleh langsung  dari  subjek  penelitian  agar originalitas  informasi  dapat  terjamin  serta teknik  analisis  kualitatif  digunakan  dalam penelitian  kali  ini  yang  digunakan  untuk memahami  dan  menjelaskan  fenomena yang  nantinya  akan  dideskripsikan  dalam bentuk narasi. Waktu dan tempat penelitian adalah  di  Provinsi  Jawa  Timur  dan  pada tahun  2023  akhir  sebagaimana  setelah laporan  keuangan  keluar.  Penelitian  ini berfokus  dalam  penerapan  pajak  secara efisiensi dengan memaksimalkan kebijakan Undang-Undang  serta  peraturan  lainnya yang diresmikan secara legal, befokus pada meminimalisir  beban  pajak  yang  ada  dan ketepatan perhitungan yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perencanaan  pajak  berfokus  pada laporan  laba  rugi  khususnya  dalam menghitung  pajak  terhutang  pada  periode pajak.  Perencanaan  pajak  tidak  semata- mata  dilakukan  tanpa  memerhatikan ketentuan  perundang-undangan  dan  dasar hukum  yang  digunakan  saat  ini  adalah Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PT  Z  belum  mengenali  konsep  dari perencanaan  pajak  secara  menyeluruh sehingga  jalannya  kegiatan  usaha  sudah tidak dapat dirubah dan telah menghasilkan laporan  laba  rugi  yang  sesuai  dengan standart akuntansi.
Tabel 1. Laporan Laba Rugi PT Z
Keterangan Komersil Koreksi Fiskal Fiskal Positif Negati f Penjualan Bersih Rp11.762.810. 760 Rp11.762.810.76 0 Beban  Pokok Penjualan Saldo  Barang Jadi Awal Rp10.800.212. 281 Rp10.800.212.28 1 Pembelian Rp16.558.286. 215 Rp16.558.286.21 5 Barang Tersedia Untuk Dijual (BTDU) Rp27.358.498. 496 Rp27.358.498.49 6 Saldo  Barang Jadi Akhir Rp20.149.636. 446 Rp20.149.636.44 6 Beban  Pokok Penjualan Rp7.208.862.0 50 Rp7.208.862.050 Laba Kotor Rp4.553.948.7 10 Rp4.553.948.710 Beban Penjualan Rp215.037.870 Rp215.037.870 Beban  Umum dan Administras i Rp3.164.142.5 67 Rp3.164.142.567 Beban Perjalanan Rp150.000.000 Rp150.000.000 Laba Usaha Rp1.024.768.2 73 Rp1.024.768.273 Penghasilan (Beban) Lain Rp577.602.773 Rp577.602.773
Laba/Rugi
Sebelum Pajak Penghasilan Rp1.602.371.0
46 Rp1.602.371.046
Beban Pajak Penghasilan Laba Bersih Rp1.602.371.0 46 Rp1.602.371.046
Sumber : Dokumen PT Z Periode 31 Desember 2023
Laporan laba rugi yang disusun oleh PT  Z  sudah  sesuai  dengan  standart  IFRS dan  laporan  laba  rugi  yang  disajikan  oleh PT  Z  belum  menghitung  beban  pajak penghasilan  yang  harus  dibayar  pada periode  tahun  2023  yang  artinya  PT  Z belum  menerapkan tax  planning sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Berikut adalah perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan  oleh  peneliti  sebelum tax planning. Dikarenakan  peredaran  bruto sebesar  Rp11.762.810.760  yang  artinya menurut Pasal 31E Ayat 1 Undang-Undang Pajak  Penghasilan  bahwa  badan  usaha dengan omset atau peredaran bruto di atas 4,8  miliar  rupiah  hingga  50  miliar  rupiah mendapatkan potongan tarif 50% dari tarif pada Pasal 17 Ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang  dikenakan  atas  Penghasilan  Kena Pajak (PKP) atas peredaran bruto seampai dengan 4,8 miliar.

## Tabel 2. Perhitungan Pajak Penghasilan Tanpa Perencanaan Pajak
Laba Fiskal / PKP Rp1.602.371.046 Perhitungan PPh Badan
PKP yang mendapatkan fasilitas : 4,8 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑥 𝑃𝐾𝑃 PKP Tidak Dapat Fasilitas 456.899.999.999 :;<<.=>?.8<9.=>9 x Rp1.602.371.046 Rp653.872.712 Rp1.602.371.046 – Rp653.872.712 = Rp948.498.334 PPh Terutang - Mendapat Fasilitas
50% x 22% x PKP Fasilitas
- Yang Tidak Dapat Fasilitas
22% x PKP Tidak Dapat Fasilitas
- Mendapat Fasilitas
50% x 22% x  Rp653.872.712
= Rp71.925.999
- Yang Tidak Dapat Fasilitas
22% x Rp948.498.334 = Rp208.669.634
Total PPh Terutang Rp71.925.999 + Rp208.669.634 =
Rp280.595.633
Sumber : Hasil olahan data penulis 2024
Dari  perhitungan  pajak  yang  telah dihitung berdasarkan ketentuan perundang- undangan  yang  terbaru  dan  tanpa tax planning menghasilkan  bahwa  pajak terutang  yang  harus  dibayar  oleh  badan usaha  tanpa  adanya  penyesuaian  adalah Rp280.595.633. Dapat disimpulkan bahwa bagi  badan  usaha  untuk  membayar  pajak sebesar  itu  berdampak  cukup  signifikan  . Maka  dari  itu, tax  planning dapat diterapkan  dalam  perusahaan  ini  untuk meminimalisir pajak terutang.
Dari  laporan  laba  rugi  yang  telah disajikan oleh PT Z dapat dianalisis bahwa terdapat  beberapa  beban  yang  dapat disesuaikan untuk mengecilkan laba pajak.
1. Terdapat adanya biaya yang dikeluarkan  untuk  makan  siang  para pegawai  sebesar  Rp20.000.000  akan tetapi  biaya  yang  diberikan  kepada karyawan  bukan  dalam  bentuk tunjangan  melainkan  dalam  bentuk makan  siang  dan  minuman.  Maka dari  itu  menurut  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2021  bahwa pemberian  makanan  dan  minuman dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak diperbolehkan dianggap sebagai beban dalam perpajakan. 2. Adanya  biaya  kesehatan  untuk  para pegawai yang sakit yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp50.000.000. Pembayaran ini diberikan oleh badan usaha berbentuk fasilitas.  Maka  dari  itu  tidak diperbolehkan  kenikmatan  dalam bentuk  apapun  dianggap  sebagai beban.
3. PT Z
memberikan bantuan pendidikan  terhadap  beberapa  siswa sebanyak 10 orang dan tiap siswanya menerima  Rp1.500.000  yang  10 siswa  tersebut  menerima  total
Rp15.000.000  biaya  pendidikan  tiap bulannya.  Beasiswa  ini  diberikan pada  pertengahan  tahun  tepatnya pada  bulan  Juli  dan  sudah  berjalan selama  6  bulan  yang  berarti  PT  Z telah  mengeluarkan  biaya  sebesar Rp90.000.000.  Dalam  ketentuan perundang-undangan  biaya  beasiswa boleh  digunakan  sebagai  kondimen pengurang  dalam  perhitungan  pajak penghasilan.
4. PT  Z  melaksanakan  kegiatan outing karyawan dan mengeluarkan sebesar
Rp35.500.000 untuk memenuhi keperluan PT Z dalam melaksanakan pelatihan karyawan. Akan tetapi, PT Z  menganggap  tersebut  bukan sebagai  biaya  melainkan  fasilitas karyawan  maka  dari  itu  PT  Z  tidak memasukkan  pengeluaran  tersebut sebagai biaya.
Setelah  diteliti  kembali  bahwa  ada
beberapa keterangan tambahan dari PT Z yang  kurang  sesuai  dengan  peraturan perpajakan dan sehingga perlu disesuaikan  kembali  dengan  peraturan yang berlaku dan diterapkan perencanaan pajak secara langsung.
1. Natura atau Kenikmatan
PT  Z  memberikan  natura atau  kenikmatan  untuk  para karyawannya dalam bentuk makanan  dan  minuman  sehingga menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2021  natura  tersebut  tidak diperkenankan  dianggap  sebagai beban. Sehingga menurut komersial bahwa tidak efisien untuk memberikan  dalam  bentun  makan siang. Menurut ketentuan perundang-undangan natura berbentuk  makanan,  minuman, bahan makanan, dan bahan
minuman  yang  diberikan  untuk seluruh  pegawai  sudah  merupakan fasilitas  yang  sudah  sepatutnya diberikan  oleh  badan  usaha.  Maka dari itu hendaknya perusahaan lebih memilih untuk memberikan makan siang  dalam  bentuk  tunjangan sehingga dan dimasukkan ke dalam perhitungan  bruto  untuk  gaji. Tunjangan menurut Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  2021 dianggap  sebagai  objek  pajak sehingga  dapat  menambah  beban dalam pajak.
Sehingga makan siang yang awalnya  diberikan  dalam  bentuk makanan  hendaknya  diberikan dalam  bentuk  tunjangan  atau  tunai sehingga biaya sebesar Rp20.000.000 dapat dianggap sebagai beban dalam pajak. Meskipun  jika  dimasukkan  dalam perhitungan  gaji  bruto  tentunya akan  menambah  beban  pajak penghasilan  21  tetapi  perbedaan yang  diberikan  antara  diikutkan tunjangan  atau  tidak  dalam  PPh Pasal 21 tidak memberikan dampak yang signifkan. Begitu pula dengan natura outing karyawan, PT Z tidak harus  menganggap  itu  sebagai natura sehingga PT Z diperbolehkan untuk menganggap outing karyawan sebagai biaya operasional atau biaya training karyawan.
2. Biaya Kesehatan Natura dalam bentuk apapun  termasuk  kesehatan  tidak diperkenankan  dianggap  beban menurut Undang-Undang Nomor 7
Tahun  2021.  Biaya  yang  keluar sebesar
Rp50.000.000 tidak diperkenankan  dianggap  sebagai
beban  padahal  menurut  komersial bahwa biaya sebesar Rp50.000.000 termasuk dalam jumlah yang besar. Langkah yang dapat dilakukan oleh PT  Z  adalah  memberikan  biaya kesehatan  dalam  bentuk  tunjangan kesehatan  dalam  gaji  bruto  atau biaya operasional. Meskipun nantinya akan menambah PPh Pasal 21 yang dibayar akan tetapi langkah tersebut  akan  membuat  hasil  yang signifikan  terhadap  pengurangan laba bersih pajak.

## 3. Bantuan Pendidikan
Beasiswa  pada  umumnya
tidak  dikenakan  pajak  apabila beasiswa tersebut diberikan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan  usaha,  darah,  ataupun kepemilikan. Akan tetapi, beasiswa dapat  dikenakan  pajak  apabila diberikan  kepada  pihak  yang memiliki  hubungan  usaha,  darah,
ataupun kepemilikan. PT Z mengalokasikan  bantuan  tersebut kepada  pihak  yang  tidak  memiliki hubungan  dalam  bentuk  apapun sehingga  tidak  dapat  dikenakan pajak.  Maka  dari  itu  PT  Z  dapat mengambil langkah untuk mengubah subjek beasiswa menjadi yang mempunyai hubungan seperti kepada  anak  dari  karyawan  atau juga dapat dialihkan sebagai hadiah dari  kegiatan  yang  diadakan  rutin tiap bulan
Tabel 3. Laporan Laba Rugi
Perencanaan Pajak Keteranga n Komersil Koreksi Fiskal Fiskal Positif Negatif
Penjualan
Bersih Rp11.762.810.76 0 Rp11.762.810. 760 Beban Pokok Penjua lan Saldo
Barang Jadi Awal
Rp10.800.212.28
1 Rp10.800.212. 281 Pembelian Rp16.558.286.21 5 Rp16.558.286. 215 Barang Tersedi a Untuk Dijual (BTDU ) Rp27.358.498.49 6
Rp27.358.498. 496 Saldo
Barang Jadi Akhir Rp20.149.636.44 6 Rp20.149.636. 446
Beban Pokok Penjual an Rp7.208.862.050 Rp7.208.862.0 50 Laba Kotor Rp4.553.948.710 Rp4.553.948.7 10 Beban Penjual an Rp215.037.870 Rp215.037.870 Beban Umum dan Admini strasi Rp3.164.142.567 Rp70.000.0 00 Rp3.234.142.5 67 Beban Perjala nan Rp150.000.000 Rp35.500.0
00 Rp185.500.000 Laba Usaha Rp1.024.768.273 Rp919.268.273 Penghasila n (Beban ) Lain Rp577.602.773 Rp90.000.0 00
Rp487.602.773
Laba/Rugi Sebelu m
Pajak Pengha silan
Rp1.602.371.046 Rp831.665.500 Beban Pajak Pengha silan
Laba Bersih Rp1.602.371.046 Rp831.665.500
Sumber : Hasil olahan data penulis 2024 Berikut adalah hasil dari laporan laba rugi  yang  telah  disesuaikan  dengan perencanaan  peneliti.  Dapat  dianalisis bahwa  terdapat  kenaikan  beban  sebesar
Rp195.500.000 dan penurunan laba bersih pada PKP sebesar Rp770.705.546. Setelah dilakukan
penyesuaian dengan perencanaan  pajak  milik  peneliti  berikut adalah  perhitungan  pajak  terhitung  yang sesuai dengan perencanaan pajak peneliti.

## Tabel 4. Perhitungan Pajak Penghasilan Perencanaan Pajak
Laba Fiskal / PKP Rp1.355.871.046 Perhitungan PPh Badan PKP  yang  mendapatkan fasilitas :
4,8 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟
𝑃𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑥 𝑃𝐾𝑃 PKP Tidak Dapat Fasilitas 456.899.999.999 :;<<.=>?.8<9.=>9 x Rp831.665.500 Rp339.374.192 Rp831.665.500 – Rp339.374.192 = Rp492.291.308 PPh Terutang
- Mendapat Fasilitas
50% x 22% x PKP Fasilitas
- Yang Tidak Dapat Fasilitas 22%  x  PKP  Tidak  Dapat Fasilitas - Mendapat Fasilitas 50% x 22% x Rp339.374.192 = Rp37.331.161 - Yang  Tidak  Dapat Fasilitas 22%  x  Rp492.291.308  = Rp108.304.088 Total PPh Terutang Rp37.331.161 + Rp108.304.088 = Rp145.635.249
Sumber : Hasil olahan data penulis 2024
Setelah  dilakukan  perhitungan  kembali bahwa  terdapat  perbedaan  yang  cukup signifikan  pada  perencanaan  pajak  yang dilakukan.
Tabel 5. Perbedaan Signifikan Sebelum
dan Sesudah Tanpa Perencana an Pajak Perencanaa n Pajak Perbedaan Laba PKP Rp1.602.371.04 6 Rp831.665.5 00 Rp770.705.5 46 PPh Teruta ng Rp280.595.633 Rp145.635.2 49 Rp134.960.3 84

## Sumber : Hasil olahan data penulis 2024
Setelah  dilakukan  perbandingan bahwa  terdapat  penurunan  laba  PKP sebesar Rp770.705.546 dan penurunan PPh terutang  sebesar  Rp134.960.384.  Dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan yang cukup  signifikan  pada  perencanaan  pajak yang  dilakukan.  Perencanaan  pajak  juga terbukti  menjadi  langkah  yang  efektfif untuk meminimalkan pph terutang dengan menggunakan ketentuan perundang- undangan  terbaru.  Terbukti  bahwa  pada beberapa  penelitian  sebelumnya  jika perencanaan  pajak  berimbas  positif  jika ditetapkan  dengan  benar.  Akan  tetapi meskipun  telah  dilakukannya  perencanaan pajak yang sesuai, kantor pajak juga masih harus menghitung dan memeriksa kembali apakah  data  yang  diberikan  adalah  benar adanya maka dari itu SP2DK dilakukan.
SP2DK  dilakukan  oleh  kantor  pajak sebagai langkah untuk meminta keterangan lanjutan  dari  wajib  pajak  akan  data  yang diberikan.  SP2DK  bukan  berarti  bahwa data  yang  diberikan  salah  akan  tetapi sebagai  langkah  preventif  kantor  pajak untuk  meminimalisir  penggelapan  pajak atau  hal-hal  ilegal  yang  mampu  untuk dilakukan oleh wajib pajak (Diahnoer et al., 2023). Maka dari itu, ada langkah-langkah yang  harus  disikapi  oleh  wajib  pajak  jika dimintai  keterangan  kanjutan  oleh  wajib pajak
1. Wajib pajak badan diharuskan untuk menjawab sejujur-jujurnya dan menyerahkan bukti serta perhitungan yang  telah  dihitung.  Kantor  pajak akan memberitau kesalahan-
kesalahan yang ditemukan pada saat pemeriksaan di surat pemberitahuan.
2. Setelah menerima surat pemeberitahuan  dari  kantor  pajak, wajib  pajak  hendaknya  untuk menganalisis  kekeliruan  data  yang telah dijelaskan oleh kantor pajak dan menyegerakan  untuk  menanggapi secara tertulis atau mengirim balasan kepada kantor pajak
3. Wajib  pajak  juga  diperbolehkan untuk meminta berita acara (BA) atas SP2DK  yang  diterima  oleh  kantor pajak.
4. Kantor  pajak  akan  melakukan pemeriksaan  kembali  setelah  wajib pajak  memberikan  tanggapan  akan kekeliruan  yang  dilakukan  dengan melakukan  perhitungan  ulang  atas materi dan keterangan yang diberkan dan  disesuaikan  dengan  penjelasan yang  disampaikan  oleh  wajib  pajak beserta bukti atau
dokumen pendukung.
Perencanaan  pajak  yang  diterapkan dengan tujuan untuk meminimalisir beban pajak terutang telah berdasar atas Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2021  dengan berpusat  pada  bukan  objek  pajak  dan perhitungan  pph  terutang  membuat  PT  Z menaati  peraturan  dan  memanfaatkan peraturan tertulis dan tidak tertulis dengan maksimal.  Seperti  yang  diketahui  bahwa PT  Z  adalah  badan  usaha  badan  yang mengharuskan  mengikuti  ketentuan  yang berlaku  yaitu  tarif  22%  sesuai  dengan Undang-Undang  HPP  No.  7/2021  dan (Agustina  &  Hartono,  2022) .  Perencanaan pajak  yang  dilakukan  oleh  PT  Z  tidak termasuk dalam indikasi tax evasion karena PT  Z  tetap  menghitung  secara  adil  dan hanya  melakukan tax  avoidance serta memilih penggunaan tarif terkecil. Penggunaan bukan objek pajak dan subjek pajak  juga  menjadi  cara  legal  yang
dilakukan  PT  Z  dalam  penerapan perencanaan pajak.
Perencanaan  pajak  juga  membawa PT  Z  ke  dalam  proses  SP2DK  yang merupakan proses umum untuk permintaan validasi dari KPP kepada wajib pajak. PT Z melakukan  transaparansi  ketika  SP2DK dilakukan dan melakukan perhitungan dan peninjauan  kembali  berdasarkan  dengan instruksi  pegawai  pajak.  S2PDK  adalah pemeriksaan wajib sehingga
penanganannya  harus  dengan  tenang  dan jujur  .  Sehingga  penerapan  langkah preventif  dalam  perencanaan  pajak  yang akan  diterapkan  sebelum  dan  sesudah SP2DK diterapkan sesuai dengan ketentuan yang  ada  dikarenakan  PT  Z  tetap  harus menyiapkan bukti pembantu untuk menyokong  pernyataan  dan  validasi  data yang telah dilaporkan.

## PENUTUP
Perenerapan tax planning pada PT Z  akan  lebih  dapat  menghasilkan  hasil yang  maksimal  jika  diterapkan  sebelum kegiatan  usaha  berlangsung.  Dikarenakan PT  Z  dapat  memperkirakan  langkah dengan  tarif  terkecil  sesuai  dengan perundang-undangan dengan lebih maksimal. Perbedaan sebelum dan sesudah yang  signifikan  mengartikan  bahwa terdapat hubungan positif antara efektifitas perencanaan  pajak  dan  beban  pajak penghasilan.  Perencanaan  pajak  yang mumpuni dan sesuai dengan kegiatan usaha lalu  dna  sekarang  berefek  kepada pemeriksaan  pajak  SP2DK  terhadap  badan usaha.  Sehingga  diperlukan  penyusunan yang  cukup  dan  tertata  serta  bukti pendukung  untuk  memvalidasi  dokumen yang dilaporkan. Untuk pengimplementasian lebih lanjut diharapkan dengan bantuan dari
profesional seperti konsultan pajak diharapkan  agar  pelaksanaannya  tetap diawasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.  Dalam  melanjutkan  penelitian  ini kedepannya  diharapkan  bahwa  pada  saat pemeriksaan pajak atau SP2DK dapat lebih terbuka  terkait  proses  dan  hasil  dari pemeriksaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  N.  Z.,  &  Hartono,  D.  (2022). DAMPAK  PERUBAHAN  TARIF PAJAK  PENGHASILAN  BADAN
DAN  PAJAK  PERTAMBAHAN NILAI  DI  INDONESIA. EKUITAS
(Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan) ,
6 (4), 456–475. https://doi.org/10.24034/j25485024.y 2022.v6.i4.5359 Antari Yuliana, N., Nuryati, T., Rossa, E.,
&  Marinda  Machdar,  N.  (2023). Pengaruh  Perencanaan  Pajak,  Beban Pajak  Tangguhan,  dan  Penghindaran Pajak  Terhadap  Manajemen  Laba. SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi , 2 (1), 55–64. https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i 1.986 Diahnoer, A., Widiyanti, M., & Istianda, M. (2023).  STRATEGI  MANAJEMEN KANTOR  PELAYANAN  PAJAK PRATAMA  PRABUMULIH  GUNA MENINGKATKAN  PENERIMAAN PAJAK EFFORT. Jurnal Media Bina Ilmiah , 8 (3), 529–534. Indriani, O. A., Isniawati, A.,
Modjaningrat,  R.,  Basid,  A.,  Tpr,  J., Wahyuningsih, A., Citra Dewi, D., &
Darma Persada, U. (2023). MENYIKAPI SURAT CINTA (SP2DK)  DARI  PAJAK.  In JPM Jurnal  Pengabdian  Mandiri (Vol.  2, Issue 2). http://bajangjournal.com/index.php/J PM
Manrejo,  S.,  &  Ariandyen,  T.  (2022). Perencanaan  Pajak  Penghasilan  Pasal
21  PT  8wood  International  Group.
Oikonomia:
Jurnal Manajemen , 18 (1), 47–57. https://doi.org/10.47313/oikonomia.v 18i1.1512
Nabillah Latief, F., Nurwanah, A., & Arif, M.  (2022).  Analisis  Perencanaan Pajak  (Tax  Planning)  Sebagai  Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT.  PELINDO  SBU  PELAYANAN KAPAL.  In Juli  2022  Center  of Economic  Student  Journal (Vol.  5, Issue 3). Nasution,  A.  F.  (2023). METODE PENELITIAN  KUALITATIF (H.  M.
Albina,  Ed.;  1st  ed.).  CV.  Harfa Creative .
Saputra,  A.  (2020).  Analisis  Penerapan Perencanaan  Pajak  (Tax  Planning) dalam  Upaya  Penghematan  Beban Pajak  Penghasilan  Badan  pada  PT DCM Tahun 2017. In JUPASI) (Vol. 1, Issue 2). http://ojs.stiami.ac.id