## KERANGKA REGULASI TATA KELOLA LEMBAGA MENAJEMEN KOLEKTIF: SUATU PERBANDINGAN
Yoyo Arifardhani
Email : arifardhaniyoyo@gmail.com

## Abstrak
Pencipta  dapat  mengoptimalkan  implementasi  hak  ekonomi  atas  karya  ciptanya melalui lembaga manajemen kolektif yang membuat pencipta dan pemegang hak cipta serta pengguna dapat mengakses biaya transaksi yang lebih rendah sehingga dapat meningkatkan jumlah hak-hak cipta yang dapat diperdagangkan. Namun di sisi  yang  lain,  sifat  monopolistik  lembaga  manajeman  kolektif  berpotensi disalahgunakan  sehingga  diperlukakan  kerangka  regulasi  tata  kelola  yang  baik bagi  lembaga  manajemen  kolektif.  Kerangka  regulasi  terkait  pengaturan, pengawasan,  tata  kelola,  dan  implementasi  fungsi  sosial  dan  budaya  lembaga manajemen kolektif di negara-negara Eropa dapat menjadi rujukan pembaharuan hukum pengelolaan lembaga manajemen kolektif di Indonesia.
Kata Kunci: Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif, Perbandingan Hukum

## I. PENDAHULUAN
Hak  cipta  adalah  hak  eksklusif  atau  yang  hanya  dimiliki  si  pencipta  atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu di bidang sastra, seni, musik dan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, hak cipta merupakan  hak untuk menyalin suatu ciptaan atau hak untuk menikmati  suatu  karya.  Hak  cipta  juga  sekaligus  memungkinkan  pemilik  dan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan.
Perlunya  perlindungan  hak  cipta  adalah  sama  ketika  kita  membicarakan justifikasi perlindungan kekayaan intelektual pada umumnya, yang salah satu teori utamanya mendasarkan pada pendekatan insentif ( incentive theory). Teori insentif mengutamakan  pada  keberlanjutan  suatu  ciptaan.  Dengan  diberikannya  insentif bagi seorang pencipta, hal ini  akan memberikan dorongan kepada pencipta untuk menghasilkan  karya  lebih  banyak  dan  lebih  baik  lagi.  Dengan  kata  lain,  insentif merupakan pemicu semangat bagi seorang pencipta untuk menciptakan karya cipta yang lebih dari sebelumnya 1 . Insentif ini tidak ada artinya jika pencipta tidak dapat secara optimal menikmati hasil ciptaan secara ekonomis dengan optimal. Pencipta, terutama  pencipta  indvidu,  tidak  mungkin  bisa  berada  di  beberapa  tempat  yang sama (di beberapa tempat pertunjukan, restoran, diskotik atau karaoke) pada waktu bersamaan  di  seluruh  Indonesia  untuk  menarik  royalti  dari  pengguna  ( user ) terhadap penggunaan karya ciptanya. 2 Oleh karena itulah diperlukan suatu lembaga perantara yang mengelola hak ekonomi pencipta, yang di Indonesia disebut dengan lembaga manajemen kolektif.
1 Robert  M.  Sherwood, Intellectual  Property  and  Economic  Development ,  Alexandria, Virginia, 1990, h. 38.
2 Dalam kasus musik/lagu, pencipta atau pemegang hak cipta disini termasuk pencipta lagu, komposer  musik,  penerbit  musik  ( music  publisher ,  yang  diberi  mandat  oleh  pencipta/komposer untuk mengelola hak komersial mereka, artis pelaku pertunjukan,) dan perusahaan rekaman ( record company ). Pengguna hak dalam hal ini adalah broadcaster (televisi dan radio), perusahaan rekaman (untuk  hak mekanikal), penyedia jasa internet, perusahaan telekomunikasi, manufaktur elektronik dan komputer untuk konsumen (dalam hal private copying ), restoran, tempat umum, diskotik, salon rambut, dan lain-lain.
Lembaga  manajemen  kolektif  atau collective  management  organization (CMO) adalah organisasi yang mengelola hak ekonomi atas suatu ciptaan, seperti lagu, musik,  buku dan film, dan atau hak terkait seperti karya pertunjukan, karya rekaman,  karya  siaran,  untuk  mewakili  dan  atas  nama  pemegang  hak.  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014  Tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta 2014”), Pasal 1  butir  22  memberikan  definisi  Lembaga  Manajemen  Kolektif  sebagai  institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak  Cipta,  dan/atau  pemilik  hak  terkait  guna  mengelola  hak  ekonominya  dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
Sebagaimana telah disinggung bahwa pencipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan  pemanfaatan  atas  ciptaannya,  namun  dalam  rangka  pengelolaan  hak cipta  tersebut  atau  dalam  rangka  mengambil  keutungan  atau  royalti  tidak memungkinkan untuk dilakukan sendiri. Keberadaan lembaga manajemen kolektif sangat  membantu  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dalam  mendapatkan keuntungan atas komersialisasi ciptaannya.
Dengan  demikian,  keberadaan  keberadaan  lembaga  manajemen  kolektif memiliki arti penting, yaitu dalam hal sebagai berikut 3 :
1. Menghasilkan karya
Komposer, penulis, musisi, penyanyi, pelaku dan talenta lainnya yang terdapat pada  seseorang  dan  memiliki  nilai  sangat  berharga  di  masyarakat akan terus berkarya untuk menghasilkan yang terbaik.
2. Memberikan insentif
Untuk memberikan penghargaan atas hasil karya mereka dengan memberikan insentif sebagai imbalan upah yang telah memberikan izin untuk menggunakan karya cipta mereka.
3. Mewakili kepentingan pencipta
Lembaga  manajemen  kolektif  adalah  penghubung  antara  pencipta  dengan pengguna suatu karya cipta, seperti stasiun radio. Lembaga manajemen kolektif
3 Agung  Damarsasongko, Ketentuan  Tentang  Lembaga  Manajemen  Kolektif  Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Meida HKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM,hlm. 10..
menjamin  bahwa  pencipta  dan  pemegang  hak  cipta  akan  menerima pembayaran setelah karya cipta mereka digunakan oleh pihak lain.
Namun demikian, dalam praktiknya masih sering terjadi persengketaan atau permasalahan  terkait  pengelolaan  royalti  hak  cipta,  baik  sengketa  yang  terjadi antara  lembaga  manajemen  kolektif  dengan  pemilik  hak  cipta  maupun  antara lembaga  manajemen  kolektif  dengan  pengguna  ( user ).  Sebagai  contoh  kasus Ahmad Dhani dan Anang Hermansyah yang mencabut kuasa penarikan royalti yang dilakukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Menurut mereka YKCI tidak  mampu  mengemban  tugasnya  karena  tidak  transparan  dalam  perhitungan pembagian  royalti. 4 Kemudian  sengketa  antara  YKCI    dengan  Persatuan  Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI). PAMMI, dibawah pimpinan Rhoma Irama,  membentuk  Royalti  Anugrah  Indonesia  (RAI)  sebagai  wadah  pemungut royalti  khusus  dangdut  setelah  kecewa  dengan  YKCI  karena  menganggap pembagian royalti yang terkesan seenaknya. 5 Permasalahan pembagian royalti ini juga  diamini  oleh  Glenn  Fredly  dimana  menurutnya  royalti  yang  selama  ini didapatkan musisi terkait hasil karyanya masih belum transparan. 6
Persengketaan  yang  terjadi  sebagaimana  dikemukakan  di  atas  pada dasarnya  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  sangat  berkaitan  dengan  tata kelola ( governance ) lembaga manajemen kolektif.  Permasalahan dalam tata kelola, seperti  permasalahan  dalam  aspek  transparansi  dapat  berujung  kepada persengketaan  antara  lembaga  manajemen  kolektif  dengan  pencipta  atau  dengan pengguna.  Praktik tata kelola yang kurang baik ini dapat terjadi  diakibatkan oleh pengaturan  peraturan  perundang-undangan  terkait  lembaga  manajemen  kolektif yang kurang memadai dan/atau tidak jelas. Oleh karena itu, tulisan  ini membahas mengenai kerangka regulasi tata kelola lembaga manajemen kolektif.
4 Tempo.co, Anang dan Dhani Persoalkan Pembayaran Royalti YKCI , Rabu, 19  Maret 2014. https://seleb.tempo.co/read/563589/anang-dan-dhani-persoalkan-pembayaran-royalti- ykci/full&view=ok
5 Poskota  News, Kecewa  dengan  KCI  Pencipta  Dangdut  Bentuk  RAI ,  Jumat,  29  Maret, 2013, http://poskotanews.com/2013/03/29/kecewa-dengan-kci-pencipta-dangdut-bentuk-rai/
6 Kumparan, 5  Musisi  yang  Memperjuangkan  Hak  Royalti  di  Indonesia ,  9  Maret,  2018. https://kumparan.com/@kumparanhits/5-musisi-yang-memperjuangkan-hak-royalti-di-indonesia
Penelitian  dalam  tulisan  ini    menganalisis  pengawasan  dan  tata  kelolaa lembaga  manajemen  kolektif  berusaha  menjawab  pertanyaan  riset  berupa  apa manfaat  lembaga  manajemen  kolektif  dengan  menggunakan  pendekatan perbandingan  hukum  ( comparative  approach )  di  beberapa  negara  Eropa.  Unsur- unsur  normatif  penting  dalam  kerangka  regulasi  lembaga  manajemen  kolektif  di berbagai negara akan dianalisis. Hasil analisis tersebut akan dibandingkan dengan dan  sebagai  bahan  masukan  terhadap  kerangka  regulasi  lembaga  manajemen kolektif  di  Indonesia.  Pada  tulisan  ini,  sepanjang  tidak  disebutkan  lain,  lebih memfokuskan pada pengelolaan hak cipta pada bidang musik/lagu.
Bab  I  berisi  bagian  pendahuluan.  Bab  2  menerangkan  secara  umum mengenai  pengelolaan  lembaga  manajemen  kolektif.  Bab  3  memaparkan perbandingan  model tata kelola lembaga manajemen kolektif di negara Perancis, Jerman, Inggris dan Swedia dalam aspek pengaturan dan pengawasan, transparansi dan akuntabilitas serta fungsi sosial dan budaya. Bab 4 merupakan analisis regulasi lembaga manajemen kolektif Indonesia dilihat dari aspek-aspek perbandingan yang telah  dikaji  dalam  Bab  4.  Bab  5  merupakan  rangkuman  dan  memberikan  saran kerangka regulasi tata kelola lembaga manajemen kolektif di Indonesia.

## II. GAMBARAN  UMUM  PENGELOLAAN  LEMBAGA  MANAJEMEN KOLEKTIF
Dari  perspektif  ekonomi  lembaga  manajemen  kolektif  berfungsi  untuk mengatasi  kegagalan  pasar  ( market  failure ),  dimana  lembaga  ini    memiliki  tiga fungsi yaitu: (a) Melisensi karya kepada pengguna ( to license use ); (b) Memonitor penggunaan karya ( to monitor use ), dan (c) Mengumpulkan dan mendistribusikan pendapatan  kepada  anggotanya  ( to  collect  and  distribute  revenue ). 7 Lembaga manajemen  kolektif  mengumpulkan  pendapatan  dari  penggunaan  sekunder  yang nilainya rendah ( low value ) tetapi  volumenya tinggi ( high volume ). Artinya biaya lisensi secara satuannya adalah kecil namun karena jumlah lisensi yang dikeluarkan
7 Morten  Hviid,  Simone  Schroff,  John  Street, Regulating  Collective  Management Organisations by Competition: An Incomplete Answer to the Licensing Problem? , 7 (2016) JIPITEC 256 para 1.
adalah banyak, hal ini  menghasilkan aliran pendapatan  yang substansial. Lembaga manajemen kolektif mengelola hak-hak dari pencipta yang merupakan anggotanya secara  kolektif  dengan  menyediakan  lisensi  sepaket  ( blanket )  kepada  para pengguna.  Dengan  mengelola  hak-hak  tersebut  secara  kolektif,  lembaga menajemen kolektif dapat menurunkan biaya transaksi serta menyediakan kerangka lisensi yang stabil. Dalam istilah ekonomi, lembaga ini membuat pasar berfungsi dengan memastikan keefektifan hak cipta dimana pemilik hak cipta tidak mungkin melakukan  kontrak  secara  langsung.  Lisensi blanket memberikan  pengguna, terutama broadcasters , hak untuk menggunakan semua lagu musik yang terdapat dalam daftar ( repartoire ) lembaga manajemen kolektif. Keberadaan lisensi blanket menurunkan biaya transaksi karena ia tidak mempersyaratkan negosiasi dalam hal harga  atau  ukuran  yang  tepat  dari  sekumpulan  hak-hak  yang  diikat  untuk  setiap transaksi.
Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  keberadaan  lembaga  manajemen kolektif  memiliki  manfaat  dari  segi  praktis,  ekonomis  dan  hukum,  sebagaimana berikut ini 8 :
1. Dari segi praktis, pencipta dan pemegang hak cipta tidak mungkin dapat berada di banyak tempat pada waktu yang sama untuk melaksanakan haknya, demikian pula pemilik hak cipta asing tidak mungkin melaksanakan haknya di luar negara asalnya, kecuali dengan biaya dan tingkat kesulitan yang sangat besar.
2. Secara  ekonomis,  adalah  lebih  murah  untuk  membagi  beban  biaya  negosiasi, pengawasan, dan penarikan kepada sejumlah besar pencipta atau pemegang hak cipta.
3. Secara  hukum,  mekanisme  manajemen  kolektif  memungkinkan  pengguna mendapatkan ijin untuk menggunakan karya dalam jumlah besar secara efisien dan sah dari segi hukum.
8 CISAC, The  Importance  of  Collective  Management, International  Confederation  of Societies of Authors and Composers, h. 3.
Adapun  beberapa  teknik  atau  cara  yang  digunakan  oleh  lembaga manajemen  kolektif  dalam  melakukan  penarikan  royalti  dari  pengguna  ( user ) adalah sebagai berikut 9 :
1. Traditional  Collective  Management  Organisations ,  mewakili  anggota organisasi  (pencipta/pemegang  hak  cipta)  untuk  melakukan  negosiasi  atas harga dan syarat  penggunaan, hak yang diberikan dalam lisensi, mengambil dan mendistribusikan royalti.
2. Rights Clearence Center , dimana pada sistem ini lembaga manajemen kolektif berperan sebagai agen dari pemilik hak untuk selalu mengingatkan penggunaan karya  ciptanya  karena  pada  sistem  ini  pencipta/pemegang  hak  cipta  yang mengatur  sendiri  tentang  syarat  penggunaan  hak  cipta  dan  penentuan imbalannya.
3. One  Stop  Shops ,  adalah  jenis  penggabungan  beberapa  lembaga  manajemen kolektif  yang  memberikan  penawaran  dan  penarikan  kepada  pengguna  atas sentralisasi sumber dimana hak akan diperoleh secara cepat dan mudah.
Dalam  praktiknya,  beberapa  negara  melakukan  penarikan  royalti  kepada pengguna  menggunakan  sistem  tradisonal  dan one  stop  shops ,  atau  di  Inggris dikenal dengan sistem sentral. Metode penarikannya disesuaikan dengan kebutuhan dari  lembaga  manajemen  kolektif  tersebut.  Sebagai  contoh  Performing  Right Society  for  Music  dan  Phonographic  Performance  adalah  lembaga  manajemen kolektif  yang  bergerak  di  bidang  musik  namun  masing-masing  memiliki  ruang lingkup yang berbeda-beda atas obyek penarikan royolti. Performing Right Society (PRS) adalah lembaga yang melakukan penarikan royalti untuk dua jenis hak atas karya  cipta  yaitu mechanical  rights atau  perbanyakan  karya  cipta  dan  hak  atas pertunjukan.  Sementara  Phonographic  Performance  Ltd  (PPL)  melakukan penarikan royalti terhadap rekaman musik dan video musik untuk publik. Kedua lembaga  tersebut  masing-masing  memiliki  tarif  dan    metode  penarikan  yang berbeda  satu  sama  lain  sehingga  pola  penarikan  royalti  dapat  dikatakan  sebagai sistem tradisional. Namun dalam keadaan tertentu, PRS bekerja sama dengan PPL
9 World  Intellectual  Property  Organization, collective  Management  of  Copyright  and Related Right, WIPO Publication, No. L450CM/E.
dalam  melakukan  penarikan  dan  pendistribusian  royalti.  Sebagai  contoh  ketika sebuah lagu diputar di stasiun radio BBC, maka PRS akan menarik royalti untuk atas  nama  pencipta  lagu  dan  penerbit  musik  ( music  publisher )  sedangkan  PPL menarik  royalti  atas  nama  perusahaan  rekaman  yang  merekam  lagu  tersebut. Contoh  lainnya  adalah The  Copy  Right  Licensing  Agency merupakan  lembaga manajemen kolektif terhadap karya cipta berupa karya tulis yang mencakup buku, jurnal,  dan  majalah  serta  hasil-hasil  cetakan  lainnya.  Penarikan  royalti menggunakan sistem one stop shops .
Pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  memiliki  hak  untuk  membatasi penggunaan karya ciptanya dan mendapatkan hak ekonomi atas penggunaan karya ciptanya.  Terdapat  beberapa  hak-hak  ekonomi  yang  dimiliki  oleh  pencipta  atau pemegang hak cipta, hak-hak mana kemudian biasanya dikelola melalui lembaga manajemen  kolektif.  Jenis-jenis  hak  ekonomi  pencipta  dan  pemegang  hak  cipta yang umumnya dikelola oleh lembaga manajemen kolektif antara lain adalah 10 :
a. Hak pertunjukan di tempat umum ( the right to public performance/performing right ).
Contohnya musik yang diputar atau dimainkan di diskotik, restoran dan tempat umum lainnya. Jenis performing right terkait musik/lagu pada dasarnya dibagi menjadi  dua  jenis,  yaitu small  right untuk  karya  musik  umum  yang  dikelola secara  kolektif  melalui  lembaga  manajemen  kolektif,  dan grand  right ,  yang biasanya dikelola secara individu (biasanya adalah karya drama musikal). Dalam karya  drama  musikal,  karena  jumlah  penggunaannya  relatif  kecil  sehingga pengelolaan  perijinannya  dapat  dilakukan  secara  langsung  oleh  pencipta. Sementara  karya  musik  non-drama,  penggunaanya  jauh  lebih  sering  dan dilakukan  di  berbagai  banyak  tempat,  sehingga  tidak  praktis  untuk  dikelola secara individu.
10 Lihat Mihaly Ficsor , Collective Management Of Copyright And Related Rights , WIPO, 2002,  h.  37-94  dan  Agung  Damarsasongko, Ketentuan  Tentang  Lembaga  Manajemen  Kolektif Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Meida HKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM,hlm. 10.
b. Hak  reproduksi  mekanis  dalam  musik  rekaman  ( the  mechanical  reproduction rights in recorded music )
Hak  mekanikal  adalah  hak  untuk  mereproduksi  karya  dalam  bentuk  rekaman (fonogram atau fiksasi audiovisual) yang diproduksi "secara mekanis" dalam arti kata  yang  luas,  termasuk  prosedur  elektro-akustik  dan  prosedur  elektronik. Contohnya, reproduksi karya dalam CD, kaset, piringan hitam, atau bentuk lain dari rekaman.Tipikal hak mekanikal adalah hak komposer atas karya musik dan pencipta untuk merekam karya tersebut. Biasanya lembaga manajemen kolektif yang mengurus performing right juga mengelola mechanical right . Tetapi juga ada  yang  dipisah  seperti    AUSTRO-MECHANA  di  Austria  atau  NCB  untuk negara-negara  Nordik  yang  mengurus  hak-hak  pencipta  dan  penerbit  musik. Harry  Fox  Agency  di  Amerika  Serikat  adalah  lembaga  yang  mengurus  untuk ( music  publisher) .  Walaupun  terpisah  kedua  lembaga  tersebut  mempunyai hubungan dan aliansi yang erat, misalnya SACEM dan SDRM di Perancis, PRS dan MCPS di Inggris dan BUMA dan STE:MRA di Belanda.
c. Hak pertunjukan dalam karya-karya drama ( the performing rights in dramatical works )
Pengelolaan hak atas karya drama biasanya tidak dilakukan dengan manajemen kolektif  secara  murni.  Pengelolaannya  lebih  didasarkan  pada  prinsip  agen, lembaga hanya menjadi  perwakilan atau representatif dari pencipta karya drama. Tidak ada lembaga manajemen yang khusus mengelola hak karya drama, kecuali SACD di Perancis, Cara kerja lembaga ini adalah pencipta menginformasikan kepada lembaga manajemen  kolektif.  Kemudian lembaga menghubungi teater yang  menggunakan  karya  pencipta  tersebut.  Teater  bernegosiasi  dengan lembaga  mengenai  penggunaan  karya  drama  atau  karya  drama  musikal (terutama  mengenai  royalti),  kemudian  dibuatlah  kontrak  khusus.  Lembaga manajemen kolektif memungut royalti dan kemudian mendistribusikan kepada pencipta.  Untuk  teater  amatir,  mekanismenya  lebih  sederhana,  pencipta melakukan  pengalihan  hak  kepada  lembaga  manajemen  kolektif  untuk memotorisasi pertunjukan drama.
d. Hak penggandaan reprografi karya sastra dan musik ( the rights of reprographic reproduction of literrary and musical works )
Hak  reprografi  timbul  karena  kualitas  mesin  kopi  yang  semakin  canggih sehingga  dapat  menghasilkan  hasil  salinan  yang  sangat  mendekati  aslinya. Contohnya ketika buku musik atau lembaran musik digandakan menggunakan alat  fotokopi.  Di  beberapa  negara  hak  reprografi  dipertanyakan  keabsahannya sehingga tidak semua negara mengimplementasikannya sebagai salah satu hak yang  dapat  dikelola.  Berbeda  halnya  dengan  hak  mekanikal  dimana  orang merekam  suara  dan  video    untuk  kepentingan  hiburan,  reprografi  biasanya dilakukan  untuk  kepentingan  pendidikan,  perpustakaan,  dan  sejenisnya.  Oleh karena  itu  penegakan  terhadap  hak  reprografi  biasanya  terdapat  pembatasan dan/atau pengecualian.
e. Resale right ( droit de suite )
Di sebagian besar negara, ruang lingkup resale right hanya diterapkan pada hasil karya seni. Yang termasuk dari karya seni adalah lukisan, kolase, ukiran, cetakan (prints),  lukisan  pada  logam  ( lithographs ),  patung,  permadani  ( tapestries ), keramik,  barang  pecah  belah  ( glassware ),  fotografi.  Pencipta  seni  awal  yang telah menjual karya seninya, setelah jangka waktu tertentu, berhak mendapatkan royalti apabila karya seninya kemudian dijual kembali (biasanya melalui balai lelang seni) kepada pembeli berikutnya.
f. Rights  of  renumeration  of  Performers  and  Producers  of  Phonograms  to  the public of phonograms
Jika rekaman suara dilakukan untuk kepentingan komersiil, atau reproduksi dari rekaman suara terserbut digunakan secara langsung untuk penyiaran atau untuk segala komunikasi kepada publik, suatu remunerasi yang layak harus dibayarkan oleh pengguna kepada pelaku pertunjukan (artis) atau produser rekaman suara, atau  kepada  keduanya.  Hak  ini  serupa  dengan performing  right sehingga pengelolaannya bisa dilakukan secara manajemen kolektif.
g. Rights in respect cable retransmission of broadcast programs
Dalam  hal  ini  harus  dibedakan  antara  program  yang  memang  dibuat  oleh  TV kabel sendiri dan program bukan dibuat oleh TV kabel yang bersangkutan yang
hanya merupakan tranmisi ulang tanpa perubahan. Untuk hal kedua inilah, hak pencipta atau royalti dalam program yang ditransmisikan ulang tersebut timbul dan dapat ditagih kepada pengguna.
h. Private copying of phonograms and audiovisual works
Hak  ini  lahir  dari  tindakan  reproduksi  karya  cipta  berupa  perekaman  yang digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti perekaman dalam bentuk suara dan video dengan menggunakan alat perekam. Kewajiban untuk membayar royalti dikarenakan  kepada  manufaktur  dan  importir  dari  peralatan  dan  material perekam.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pada  dasarnya  lembaga  manajemen  kolektif membuat pencipta dan pemegang hak cipta serta pengguna dapat mengakses biaya transaksi yang lebih rendah. Dengan membuat biaya transaksi rendah, manajemen kolektif  dapat  meningkatkan  jumlah  hak-hak  cipta  yang  dapat  diperdagangkan. Menfasilitasi  pertukaran  atau  perdagangan  hak-hak  cipta  ini  merupakan  fungsi kunci  dari  manajemen  kolektif  dimana  biaya  transaksi  akan  menjadi  berat  jika pertukaran atau perdagangan tersebut dilakukan secara satu persatu, terutama jika dilakukan  oleh  individu  dan  pelaku  bisnis  kecil,  yang  berakibat  tidak  timbulnya perdagangan.  Dengan  semakin  banyaknya  pencipta  dan  pemegang  hak  cipta bergabung dalam manajemen kolektif, semakin menurunkan tingkat biaya transaksi sehingga menciptakan suatu skala ekonomis. Namun demikian disatu sisi yang lain, lembaga  manajeman  kolektif  dapat  menyalahgunakan  posisi  dominan  atau  sifat monopoli  yang  berakibat  pada  pengelolaan  lembaga  yang  tidak  efisien. Ketidakefisiensian ini dapat menggerus manfaat keberadaan lembaga  manajemen kolektif.
Lembaga  manajemen  kolektif  harus  menjadi  lembaga  yang  memberikan manfaat  bagi  pihak-pihak  berkepentingan,  yaitu  pencipta,  pemegang  hak  cipta, penerbit musik ( music publisher ) dan pengguna ( user ). Efisiensi merupakan ukuran penting dalam mengelola suatu lembaga manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif  harus  mampu  mengelola  kepentingan-kepentingan  pihak  terkait  secara
efisien. 11 Bagi pencipta/komposer efisiensi berarti kemampuan manajemen kolektif untuk  mengumpulkan  dan  mendistribusikan  royalti  setinggi  mungkin  secara berkala  (seperti  sebulan  sekali)  untuk  memastikan  pembayaran  segera  dan  adil. Bagi penerbit musik efisiensi berarti proses pembayaran yang cepat dengan biaya manajemen  yang  minimum  berdasarkan  tingkat  royalti  maksimum  yang  tidak tergerus oleh kompetisi diantara sesama lembaga manajemen kolektif.

## III. MODEL  REGULASI  TATA  KELOLA  LEMBAGA  MENAJEMEN KOLEKTIF
Model tata kelola lembaga manajemen kolektif yang dipraktikan di beberapa negara dapat digolongkan menjadi empat, yaitu model Recognition and Trust under Ex Post Control (Perancis), Benevolent Regulation with Ex Ante Control (Jerman), Co-Regulation (Inggris)  dan Self-Regulation (Swedia). 12 Pada  dasarnya  semua lembaga  manajemen  kolektif  di  negara  yang  tersebut  untuk  tingkat  tertentu memiliki  sifat monopolistis dalam pengelolaan hak cipta pencipta atau pemegang hak cipta, namun masing-masing negara mengatur secara rinci tentang jenis-jenis hak yang dapat dikelola yang satu  negara dengan lainnya dapat berbeda.  Berikut penjelasan singkat dari masing-masing model lembaga manajemen tersebut.
A. Recognition and Trust under Ex Post Control Model (Perancis)
Lembaga  manajemen  kolektif  di  Perancis  dikenal  sebagai sociétés  de perceptions  et  de  répartitions  des  droits .  Lembaga  ini  biasanya  diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu pertama, lembaga manajemen kolektif primer dengan tujuan utamanya membela kepentingan anggotanya ( membership-based societies ). Kedua, adalah  lembaga  intermediasi  ( societies  of  societies ),  yang  terdiri  dari  beberapa lembaga manajemen kolektif sebagai platform bersama dalam menghimpun royalti.
Legalitas lembaga manajemen kolektif di Perancis adalah persekutuan perdata atau civil  law  company ,  dan  oleh  karenanya  merupakan  lembaga  nirlaba.  Lembaga
11 KEA-Eupean Affairs, The Collective Management  of Rights in Europe. The Quest  for Efficiency, Juli, 2006, h. 18-19.
12 Antonina  Bakardjieva  Engelbrekt, Toward  Network  Governance  of  Collective Management  Organisations  in  Europe:  The  Problem  of  Institutional  Diversity, in  Karnell  et  al. (Ed.), Liber Amicorum Jan Rosén , Eddy, Oktober, 2016, h. 76-84.
manajemen kolektif di Perancis tidak memiliki lembaga pengawas khusus. Ia hanya tunduk  secara  umum  pada  peradilan  perdata  (Pasal  1321-1 French  Code  of Intellectual Property /” CPI”).
Karena  merupakan  lembaga  nirlaba,  lembaga  manajemen  kolektif  tidak dipandang  sebagai  entitas  ekonomi  yang  eksklusif  melainkan  dianggap  sebagai lembaga  kultural  yang  penting,  yang  memiliki  misi  kepentingan  umum  sejalan dengan filosofi hukum hak cipta Perancis. 13 Oleh karenanya, dalam French Code of  Intellectual  Property ,  sebagian    dari  hasil  pungutan  royalti  (25%-50%)  yang tidak  dapat  dibagi  ( non-distributable ) 14 wajib  digunakan  untuk  kegiatan pengembangan  kreativitas,  pertunjukan,  dan  kegiatan  pelatihan  untuk  pelaku pertunjukan (Pasal 321-9 CPI).
Awalnya  lembaga  manajemen  kolektif  di  Perancis  tidak  memerlukan  ijin dari  pemerintah  sepanjang  aktivitas  mereka  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Ijin  kepada  Menteri  Kebudayaan  kemudian  hanya  diperlukan  dalam pengelolaan hak tertentu yang wajib dikelola dalam lembaga manajemen kolektif ( mandatory  collective  managment ). 15 Dalam  praktiknya,  semua  lembaga manajemen  kolektif    diharuskan  untuk  menyerahkan  anggaran  dasar  kepada Menteri  Kebudayaan.  Menteri  Kebudayaan  dapat  meminta  pengadilan membubarkan  lembaga  manajemen  kolektif  dengan  alasan  bertentangan  dengan konstitusi. Perkembangan selanjutnya, akibat banyak terjadi kesalahan manajemen dalam  pengelolaan  lembaga,  terdapat  desakan  oleh  masyarakat  untuk  dilakukan pengawasan  publik  terhadap  lembaga  manajemen  kolektif. 16 Namun  demikian, pengawasan  masih  bersifat ex-post dalam  arti  Menteri  Kebudayaan  dapat menginisiasi  pemeriksaan  terhadap  lembaga  manajemen  kolektif  dan  kemudian tindak lanjut diserahkan kepada pengadilan untuk memutus.
Lembaga  eksternal  lain  yang  melakukan  pengawasan  terhadap  lembaga manajemen kolektif adalah “La Commission Permanente De Contrôle Des Sociétés
13 Ibid., h. 76.
14 Non  distributable  adalah  pemasukan  yang  berasal  dari  karya  yang  sulit  untuk diidentifikasi pihak yang berhak, seperti penarikan royalti pencipta asing.
15 ibid .
16 ibid ., h. 77.
De Perception Et De Répartition Des Droits” ( Permanent Commission for Control of  Royalty  Collection  and  Distribution  Societies ).  Lembaga  ini  tidak  memiliki kewenangan  untuk  memberikan  sanksi,  melainkan  hanya  berupa  kewenangan melakukan investigasi keuangan lembaga manajemen kolektif. Dengan demikian lembaga manajemen kolektif diawasi oleh dua lembaga yaitu Menteri Kebudayaan dan “La Commission Permanente De Contrôle Des Sociétés De Perception Et De Répartition  Des  Droits”.  Sifat  pengawasan  kedua  lembaga  tersebut  adalah melakukan  investigasi  setelah  diduga  melakukan  pelanggaran,  oleh  karenanya model pengawasan di Perancis dikenal sebagai “ double-edged ex-post control ”. 17
Besaran tarif dapat ditentukan secara negosiasi oleh para pihak, yaitu antara lembaga manajemen kolektif dengan pengguna. 18 Pembagian atau pendistribusian pendapatan  dilakukan  sesuai  skema  yang  ditentukan  oleh  lembaga  manajemen kolektif. 19 Terkait  dengan  aspek  transparansi,  setiap  anggota  (pencipta)  lembaga manajemen  kolektif  berhak  atas  informasi  berupa  salinan  laporan  keuangan tahunan, daftar pengurus, laporan konsil administratif dan auditor, besaran umum remunerasi  yang  dibayarkan  kepada  penerima  pembayaran  terbesar  (Pasal  321-5 CPI). 20 Anggota  yang  mewakili  sepuluh  persen  dari  jumlah  anggota,  penuntut umum,  dan  dewan  ketenagakerjaan  dapat  melakukan  tindakan  hukum  untuk menunjuk ahli memeriksa dan membuat laporan kegiatan operasional tertentu dari lembaga manajemen kolektif (Pasal L.321-6 CPI).
Jenis-jenis  hak  pengelolaan  yang  wajib  dikelola  melalui  lembaga manajemen  kolektif  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  adalah  sebagai berikut 21 :
• Reprography Right (Pasal L.122-12 CPI).
• Cable retransmission (Pasal  L.132-20-1 CPI).
17 Ibid. h. 78.
18 KEA-European Affairs, op.cit., h.107.
19 ibid. 20 ibid. 21 KEA-European Affairs, op.cit., h.91.
• Private copying (Pasal L. 311-6 CPI) 22 .

## B. Benevolent Regulation with Ex Ante Control Model (Jerman)
Pengaturan  seputar  lembaga  manajemen  kolektif  Jerman  diatur  dalam:  (a) Undang-Undang  Hak  Cipta  tahun  1965  sebagaimana  diubah  terakhir  dengan Undang-Undang Hak Cipta dalam Masyarakat Informasi tahun 2003  (“UrhG”); (b) Undang-Undang  tentang  Administrasi  Hak  Cipta  dan  Hak  Terkait  tahun  1965 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Hak Cipta dalam Masyarakat Informasi  tahun  2003    ( Urheberrechtswahrnehmungsgesetz /  UrhWG).  Undang- undang ini secara komprehensif mengatur tata kelola lembaga manajemen kolektif mulai  dari  tentang  pendirian,  hubungan  lembaga  secara  internal  maupun  dengan anggotanya,  dan  secara  eksternal  dengan  pengguna  ( user )  dengan  prinsip transparansi.
Di Jerman, lembaga manajemen kolektif bukan merupakan institusi privat melainkan keberadaannya dianggap mempunyai tujuan untuk kepentingan publik. 23
Bahkan  berdasarkan  Pasal  8  Undang-Undang  Hak  Cipta  Jerman,  lembaga manajemen kolektif diharuskan menyisihkan sebagian (10%-30%) dari pendapatan hasil  penghimpunan  royalti  untuk  menyediakan  program  kesejahteraan  bagi anggotanya, seperti pembentukan lembaga pensiun.
Lembaga  manajemen  kolektif  di  Jerman  diberikan  otonomi  yang  besar. Pengawasan  dan  ijin  pendirian  dilakukan  oleh German  Patent  and  Trademark Office (DPMA). Dalam hal pemberian dan pencabutan ijin, DPMA berkoordinasi dengan  lembaga  anti-monopoli  Jerman  ( Bundeskartellamt ).  Apabila  terjadi perbedaan  pendapat  antara  kedua  lembaga  tersebut  mengenai  pemberian  dan pencabutan  ijin  lembaga  manajemen  kolektif,  permasalahan  ini  kemudian diserahkan kepada Kementerian Kehakiman untuk memutus dengan  berkoordinasi dengan  Kementerian  Ekonomi  dan  Energi.  Pendekatan  tata  kelola  lembaga
22 Dalam  hal  remunerasi  untuk  penyalinan  pribadi,  undang-undang  tidak  secara  tegas menyebutkan  pengelolaan  oleh  manajemen  kolektif  adalah  wajib,  meskipun  dinyatakan  bahwa pengumpulan harus dilaksanakan oleh oleh satu atau lebih lembaga manajemen kolektif.
23 Antonina Bakardjieva Engelbrekt, loc.cit.
manajemen kolektif di Jerman ini dikenal sebagai benevolent regulation . 24 Selain pendekatan komprehensif dalam hal pengawasan oleh pemerintah, pendekatan yang digunakan  oleh  pemerintah  dalam  melakukan  pengawasan  lebih  memberikan kebijakan yang mendukung lembaga manajemen kolektif.
Penentuan tarif atau  remunerasi, lembaga  manajemen  kolektif  melakukan negosiasi dengan pengguna demi kepentingan pemilik hak cipta dengan pengguna (Pasal 55(1) jo. Pasal 32(1) dan Pasal 49(1) Undang-Undang Hak Cipta Jerman). 25 Pendistribusian  dari  pendapatan  penghimpunan  royalti  ditentukan  oleh  lembaga manajemen  kolektif  tersebut.  Dalam  hal  melaksanakan  aspek  transparansi, konsultasi  harus  dilakukan  antara  lembaga  manajemen  kolektif  dan  anggotanya dimana anggotanya memiliki hak atas informasi  (Art. 57 (2) - (4) Undang-Undang Hak  Cipta  Jerman). 26 Di  samping  itu,  lembaga  manajemen  kolektif  harus menyerahkan  laporan  keuangan  kepada  Kementerian  Kebudayaan  berdasarkan permohonan (Art. 54(5) Undang-Undang Hak Cipta Jerman).
Jenis-jenis  hak  yang  wajib  dikelola  melalui  lembaga  manajemen  kolektif berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut 27 :
• Remuneration for cable retransmission (Pasal 20b UrhG);
• Resale right for artistic works (Pasal 26(5) UrhG);
• Remuneration for rental and lending of works (Pasal 27(3) UrhG);
• Remuneration  for  the  reproduction  and  distribution  of  works  for  the  benefit of disabled persons (Pasal 45a(2) UrhG);
• Remuneration for the reproduction and distribution of broadcast commentaries and individual articles from newspapers (Pasal 49(1) UrhG);
• Remuneration for the making available to the public of works for the purpose of teaching and research (Pasal 52a (4) UrhG);
• Remuneration for private copying (Pasal 54h UrhG).
24 ibid ., h. 79.
25 KEA-European Affairs, op.cit. h. 107.
26 ibid ., h. 108 27 ibid ., h. 92.

## C. Antitrust Approach and Co-regulation Model (Inggris)
Pendekatan model tata kelola lembaga manajemen kolektif di Inggris sangat berbeda dibandingkan dengan  di negara Eropa kontinental.  Lembaga manajemen kolektif  secara  tradisi  dianggap  sebagai  lembaga  privat  dengan  tujuan  ekonomis dengan  sangat  sedikit  dimensi  kepentingan  publiknya. 28 Karena  merupakan lembaga  privat  yang  bertujuan  keuntungan,  tidak  terdapat  peraturan  yang mensyaratkan  lembaga  manajemen  kolektif  untuk  menyisihkan  sebagian pendapatannya  untuk  kegiatan  sosial  dan  budaya.  Walaupun  dalam  praktiknya beberapa  lembaga  manajemen  kolektif  secara  sukarela  menyisihkan  sebagian pendapatannya untuk menjalankan fungsi tersebut.
Berbeda dengan di Jerman, lembaga manajemen kolektif di Inggris dibentuk secara bebas dan tidak ada prosedural persetujuan oleh pemerintah. 29 Sampai saat ini,  rezim  peraturan  pada  dasarnya  mengandalkan  hampir  sepenuhnya  pada pengaturan  mandiri  ( self  regulatory )  walaupun  terdapat  peraturan  perundang- undangan  yang menyingung mengenai  keberadaan  lembaga  manajemen  kolektif, seperti  Copyright, Designs and Patents Act (“CDPA”) 1988. Peraturan perundang- undangan ini hanya mengatur mengenai skema lisensi dan tarif serta  pencegahan penyalahgunaan posisi monopoli. Skema lisensi dilakukan dengan basis sukarela, namun jika lisensi sukarela tidak dapat dijalankan, pengguna dapat meminta lisensi ke Peradilan Hak Cipta ( Copyright Tribunal ).
Model  pengelolaan  lembaga  manajemen  kolektif  di  Inggris  ini  disebut dengan  pendekatan  anti-monopoli  ( antitrust  approach ). 30 Pendekatan  anti monopoli  sangat  lazim  digunakan  di  negara-negara common  law yang  sangat mengedepankan  persaingan  bebas.  Campur  tangan  dalam  hal  pengawasan  oleh pemerintah  tidak  dilakukan  secara  koersif  melalui  undang-undang,  melainkan diatur melalui pembuatan Code of Practice yang dibuat oleh lembaga manajemen kolektif. Regulation of Relevant Licensing Bodies 2014 mempersyaratkan lembaga
28 Antonina Bakardjieva Engelbrekt, loc.cit.
29 ibid.
30 ibid.
manajemen kolektif mematuhi Code of Practice yang mengatur standar minimum tata kelola dan transparansi. Jika suatu badan lisensi tidak memiliki kode atau jika kode tersebut tidak memenuhi standar, the Secretary of State dapat menghimbau badan  terkait  untuk  mengadopsi  dan  membuat  kode  tersebut. 31 Kegagalan  untuk mematuhi kode dapat dikenakan sanksi penalti. Regulation of Relevant Licensing Bodies 2014  juga  mengatur  kemungkinan  penunjukan Code  Reviewers dan Ombudsman bidang lisensi untuk menyelidiki dan memutus sengketa berdasarkan Code of Practice.
Pengaturan lembaga manajemen di Inggris ini  mengikuti model peraturan bersama  ( co-regulation ).  Menurut  model  ini  lembaga  manajemen  kolektif mengatur  diri  sendiri  ( self  regulation )  pada  tahap  pertama,  tetapi  pemerintah memiliki kewenangan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan  yang timbul dalam pelaksanaan self-regulation serta menjatuhkan sanksi jika perlu.
Lembaga manajemen  kolektif  di  Inggris dapat  menentukan  sendiri  skema lisensinya. Kontrol anggota terhadap lembaga didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang  terdapat  dalam  anggaran  dasar  lembaga. 32 Jika  anggota  lembaga  ingin mengambil langkah hukum, hal tersebut hanya dapat dilakukan melalui peradilan umum.
Jenis-jenis hak yang wajib dikelola melalui   lembaga manajemen kolektif berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut 33 :
• Right to equitable remuneration of authors for the rental of sound recordings and films (Pasal 93B CDPA)
• Performers’ right to equitable remuneration for the use of sounds recordings for  playing  in  public  and  communication  to  the  public  except  for  electronic transmission
(Pasal 182D CDPA)
31 ibid. , h. 80.
32 KEA-European Affairs, op.cit. h. 117.
33 ibid. , h. 96.
• Right  to  equitable  remuneration  of  performers  for  the  rental  of  sound recordings
and films (Pasal 191G CDPA)
D. A Self-regulatory Approach Model (Swedia)
Pendekatan  Swedia  terhadap  tata  kelola  lembaga  manajemen  kolektif memiliki  tradisi  khusus  yang  sudah  berjalan  mapan.  Swedia  mengambil  tradisi kontinental  berupa  regulasi benevolent dan  penghormatan  terhadap  peran  sosial lembaga  manajemen  kolektif  yang  seluas  mungkin. 34 Ketiadaan  campur  tangan pemerintah dalam pengelolaan lembaga manajemen kolektif di Swedia ditegaskan dalam  praturan  perundang-undangan.  Dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  Swedia (Act on Copyright in Literary and Artistic Works 1960 sebagaimana diubah pada 1 Juli  2005)  disinggung  mengenai  lisensi  kolektif  namun  dalam  undang-undang tersebut  sama  sekali  tidak  terdapat  aturan  khusus  mengenai  perijinan  dan pengawasan  oleh  pemerintah  terhadap  aktivitas  lembaga.    Pengawasan  terhadap lembaga manajemen kolektif dilakukan berdasarkan aturan hukum perdata, seperti hukum  perusahaan.  Pengawasan  terhadap  kepatuhan  peraturan  ini  dilakukan melalui  pengadilan    di  mana  pelanggaran  dapat  diancam  sanksi  hukum  perdata, berupa kompensasi kerugian.
Kewajiban untuk menjalankan fungsi sosial dan budaya tidak disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktik, adalah hal biasa bagi lembaga  manajemen  kolektif  menyumbangkan  sebagian  pendapatannya  untuk kegiatan  sosial,  seperti  menyumbang  kepada  suatu  lembaga  yang  memiliki perhatian khusus terhadap pengembangan musik.
Sejumlah pengamat mengatakan bahwa  pengelolaan lembaga manajemen kolektif di Swedia dengan pendekatan self-regulatory dibangun dalam banyak hal berdasarkan model hubungan industrial Swedia, dengan gerakan buruh yang kuat dan  berpengaruh  dan  mengandalkan  prosedur  'korporasi  lunak'  ( soft  corporatist ) dalam  menegosiasikan  perjanjian  bersama  dan  dalam  penyelesaian  konflik. 35
34 Antonina Bakardjieva Engelbrekt, op.cit. , h. 81
35 ibid ., h. 82.
Dengan demikian, lembaga manajemen kolektif menjalankan  fungsi intermediasi antara  pencipta  dan  pengguna,  yang  menempatkan  lembaga  dalam  posisi  untuk mewakili  kepentingan  kolektif  para  pencipta  dalam  menerima  remunerasi  yang wajar untuk tenaga kerja mereka, seperti halnya serikat pekerja mewakili pekerja dalam bernegosiasi dengan industri.
Berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  tarif  ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta Swedia, yaitu sebesar 5% dari nilai penjualan. 36 Sementara  pendistribusian  pendapatan  dilakukan  berdasarkan  rencana  yang  telah ditentukan oleh lembaga manajemen kolektif tersebut.
Jenis-jenis hak  yang wajib dikelola melalui  lembaga manajemen kolektif berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut 37 :
• Remuneration for private copying (Pasal  26 huruf (m) dan Pasal 26 huruf (k), (l) UU Hak Cipta Swedia);
• The resale right for works of art (Pasal 26 huruf (j) UU Hak Cipta Swedia)
• The rights of reprographic reproduction (Pasal 42a-f UU Hak Cipta Swedia) Dalam hal reproduksi oleh otoritas dan perusahaan publik, lembaga pendidikan, perpustakaan dan arsip, untuk siaran suara, siaran radio atau televisi, dan untuk transmisi ulang karya yang terkandung dalam siaran suara dan radio
• Remuneration  for  the  simultaneous  and  unabridged  cable  retransmission of phonograms (Pasal 47 UU Hak Cipta Swedia)
• Remunerasi  untuk  penyiaran  dan  pertunjukan  publik  dari  fonogram  harus dikelola bersama oleh pemain dan produser (Pasal 47 UU Hak Cipta Swedia)
36 KEA-European Affairs, op.cit., h. 117.
37 ibid. , h. 97.

## Tabel 1. Perbandingan Tata Kelola Lembaga Manajemen Kolektif
PERANCIS JERMAN INGGRIS SWEDIA Tujuan Badan Hukum Nirlaba/kepenting an publik Nirlaba/kepentingan publik Keuntungan //swasata nirlaba/kepenti ngan publik Penentuan Tarif Negosiasi Negosiasi Ditentukan lembaga Untuk beberapa ditentukan oleh undang- undang Pendistribusian Hasil Ditentukan Lembaga Ditentukan Lembaga  Ditentukan lembaga Ditentukan oleh Lembaga Transparansi Anggota berhak mendapatkan laporan keuangan Anggota berhak mendapatkan laporan keuangan dan harus ada
konsultasi antara
lembaga dan anggota Tidak diatur undang- undang Tidak diatur undang- undang Kewajiban Fungsi Sosial Budaya Diwajibkan menyisihkan pendapatan untuk kegiatan sosial budaya Diwajibkan menyisihkan pendapatan untuk kesejahteraan anggota (pensiun) Tidak diatur undang- undang Tidak diwajibkan Pengawasan Eksternal Menteri Kebudayaan dan La commission permanente de
contrôle des sociétés de
perception et de répartition des German Patent and Trademark Office Co- regulation
(self- regulatory
dilengkapi dengan
pengawasan
oleh
Self regultory
droits namun
sebatas
kewenangan
investigasi tidak
memberikan
sanksi pemerintah yang terbatas)

## IV. ANALISIS  REGULASI  TATA  KELOLA  LEMBAGA  MANAJEMEN KOLEKTIF INDONESIA
1. Aspek  Pengawasan
Dalam  hal  pengawasan,  Pasal  92  UU  Hak  Cipta,  menentukan  lembaga manajemen kolektif diawasi oleh Menteri Hukum dan HAM yang melaksanakan evaluasi  kinerja minimal  1  kali  dan  setahun.  Dalam  hal  ini,  oleh  undang-undang Menteri  diberikan  kewenangan  untuk  mencabut  izin  operasional  lembaga manajemen  kolektif  apabila  tidak  memenuhi  ketentuan  dalam  undang-undang tersebut.
Sebelum  diberlakukannya  UU  Hak  Cipta  tidak  ada  pengawas  eksternal khusus  untuk  mensupervisi  lembaga  manajemen  kolektif.  Keberadaan  lembaga manajemen  kolektif  pada  waktu  itu  hanya  lahir  dari  hubungan  keperdataan. Sekelompok  pencipta  membentuk  suatu  badan  hukum,  kemudian  melakukan perjanjian pemberian kuasa dengan para pencipta dan melakukan perjanjian lisensi dengan pengguna. Kesemuanya ini dilakukan dalam kerangka hukum perdata.
Pada waktu itu  Lembaga Manajemen Kolektif yang ada  di antaranya adalah Yayasan  Karya  Cipta  Indonesia  (YKCI),  Asosiasi  Industri  Rekaman  Indonesia (ASIRI),  Wahana  Musik  Indonesia  (WAMI).    Pengakuan  pemerintah  terhadap lembaga  semacan  YKCI  sebagai  tercipta  secara  tidak  langsung,  yaitu  hanya tergambar dari Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Hak Cipta, Hak Cipta dan Merek  Direktorat  Jenderal  Hak  dan  Kekayaan  Intelektual  (Ditjen  HKI)  dengan YKCI  pada  23  September  1998.  Kala  itu,  YKCI  diwakili  oleh  Rinto  Harahap, sedangkan Ditjen HKI diwakili S. Kayatmo. YKCI merupakan badan administrasi
kolektif  untuk  mengurus  performing  right  suatu  karya  cipta  lagu  yang  didirikan berdasarkan  Akta  Notaris  Nomor  42  tertanggal  12  Juni  1990.  Pakar  hukum  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  Insan  Budi  Maulana  berpendapat  pada  dasarnya lembaga manajemen seperti YKCI hanya berperan untuk mempermudah pencipta mendapat  hak-hak  atas  karya  mereka 38 .  Lembaga  Manajemen  Kolektif  hanya berperan  sebagai  fasilitator  yang  memudahkan  pencipta,  daripada  secara perseorangan pencipta menagih sendiri hak mereka. Dasar pemberian kuasa oleh pemegang  hak  cipta  kepada  Lembaga  Manajemen  Kolektif  ini  adalah  dengan mendasarkan  pada  konsep  pemberian  kuasa  yang  diatur  dalam  Pasal  1792 KUHPerdata.
Dengan demikian, sebelum diberlakukannya UU Hak Cipta  2014 tidak ada pengaturan  secara  spesifik  mengenai  Lembaga  Manajemen  Kolektif  yang  secara tegas  pengakuan  terhadap  keberadaan  Lembaga  Manajemen  Kolektif.  Sebab, sebelumnya keberadaan lembaga semacam YKCI hanya berdasar pada hubungan keperdataan tanpa pengakuan tegas dari Undang-undang.
Dengan  demikian,  sebelum  UU  Hak  Cipta    2014,  model  pengelolaan lembaga  manajemen  kolektif  di  Indonesia  mengikuti  model  pengelolaan  mandiri ( self –regulatory ) sebagaimana dilakukan oleh negara Swedia dan Inggris. Di kedua negara  tersebut  model  self  regulatory  dapat  berjalan,  namun  tidak  di  Indonesia. Model self regulatory dapat bekerja dengan baik di Swedia  dan Inggris satu dan lain hal disebabkan oleh tradisi dan budaya hukum negara tersebut dalam mengatur institusi sosialnya 39 .
38 Menatap Masa Depan Collecting Society,”
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18762/menatap-masa-depan-icollecting-societyi>,
39 Skandinavia,  dimana  Swedia  termasuk  salah  satu  di  dalamnya,  mempunyai  tradisi penghormatan  atas  pengaturan  institusi  sosialnya  dengan  mengedepankan  prinsip  self-regulatory yang  yang  juga  didasarkan  pada  prinsip  communitarian.  Prinsip  communitarian  menghindarkan pengaturan  institusi  sosialnya  diserahkan  baik  kepada  pasar  (dalam  hal  liberal  kapitalis)  maupun secara  absolut  diatur  oleh  negara.  Sementara  di  Inggris  penganut  paham  leize  faire  atau  liberal- individualis  sangat  mengedepankan  kebebasan  individu  dimana  campur  tangan  negera  sebisa mungkin  dikesampingkan.  Campur  tangan  negara  hanya  diperlukan  jika  dan  hanya  jika  untuk menjamin kebebasan individu itu sendiri. Oleh karenanya negara Inggris untuk tingkat tertentu dapat dikategorikan  negara  yang  mengedepankan  prinsip sel  regulatory dalam  mengatur  institusi sosialnya.  Ketaatan  hukum  masyarakat  Inggris  yang  menghindari  campur  tangan  atau  tindakan pengawasan  dari  kekuasaan  didukung  oleh  tradisi  orang  Inggris  yang  disebut  dengan  prinsip gentlemen’s agreement, yaitu kesepakatan yang biasanya dilakukan secara informal, kadang tidak
Akibat ketiadaan lembaga pengawas eksternal sering timbul sengketa antara lembaga  manajemn  kolektif  dengan  pencipta  dan  pengguna.  Abdul  Bari  Azed, Sekretaris  Jenderal  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Sekjen Kemenkumham), mengungkapkan sengketa kewenangan pemungutan royalti hak cipta  kerap  kali  timbul  karena  tidak  adanya  perangkat  perundangundangan  yang secara  tegas  dan  rinci  mengatur  mengenai  hal  tersebut 40 .  Oleh  karena  itu, menurutnya,  salah  satu  poin  pembahasan  yang  cukup  penting  dalam  merevisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) adalah mengenai lembaga manajemen kolektif yang diberikan kuasa oleh pemegang hak cipta untuk menarik royalti hak cipta lagu.
2. Sifat Mandatory dan Jenis-Jenis Hak yang Dikelola
Legalitas  lembaga  manajemen  kolektif  di  Indonesia  berdasarkan  undang- undang adalah badan hukum nirlaba (Pasal 88 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Hak  Cipta  2014).  Lembaga  manajemen  kolektif  secara  esensiil  memiliki kewenangan  dalam  mengurus  royalti  pencipta  dari  penggunaan  oleh  pengguna seperti restoran, diskotik, karaoke dan lain-lain. Kewenangan ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta 2014 yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Untuk  mendapatkan  hak  ekonomi  setiap  Pencipta,  Pemegang  Hak Cipta,  pemilik  Hak  Terkait  menjadi  anggota  Lembaga  Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
(2) Pengguna  Hak  Cipta  dan  Hak  Terkait  yang  memanfaatkan  Hak sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  membayar  Royalti  kepada
tertulis,  namun  tetap  disepakati.  Penegakannya  tidak  digantungkan  pada  rasa  takut  akan  sanksi hukum  melainkan  lebih  mendasarkan  pada  kehormatan  (honor)  dari  para  pihak  untuk  memenuhi kewajiban hukumnya. Lihat Ka Lin, Cultural Traditions and the Scandinavian Social Policy Model, Social Policy & Administration, November, 2005.
40 Pemerintah Bahas Pungutan Royalti Lagu, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16351/pemerintah-bahas-pungutan-royalti-lagu.
Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  atau  pemilik  Hak  Terkait,  melalui

## Lembaga Manajemen Kolektif.”
Dari  ketentuan  Pasal  87  ayat  (1)  memang  tidak  secara  tegas  mengenai kewajiban bagi para pencipta/pemegang hak cipta hanya boleh menarik royaltinya melalui  dan  bagi  pengguna  hanya  boleh  membayar  royalti  lembaga  manajemen kolektif  karena  tidak  terdapat  kata  “wajib/harus”,  yang  berarti  memberikan monopoli kepada lembaga manajemen kolektif atau kata  “dapat” yang berarti tidak memberikan  status  monopoli.  Apabila  kita  memandang  klausula  tersebut  tidak bersifat memaksa atau mandatory , maka penarikan royalti dapat dilakukan hanya dengan  kontraktual  antara  individu  pencipta  dengan  penggunanya,  tidak  harus melalui lembaga manajemen kolektif, sehingga dengan interpretasi seperti ini tidak memberikan status monopoli kepada lembaga tersebut.
Namun jika dilakukan interpretasi secara sistematis, dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2014 berbunyi:
“Kedua  Lembaga  Manajemen  Kolektif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) memiliki  kewenangan  untuk  menarik,  menghimpun,  dan  mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial”.
Adanya kata “kewenangan” yang terdapat dalam undang-undang ini menunjukan bahwa  kewenangan  suatu  lembaga  untuk  menarik  dan  mendistribusikan  royalti hanya  timbul  apabila  dinyatakan  dalam  suatu  undang-undang.  Sebagaimana diketahui,  kewenangan  yang  timbul  dari  suatu  undang-undang  adalah  termasuk dalam ranah hukum publik.
Yang  menjadi  permasalahan  disini  adalah,  apakah  jika  ada  suatu kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  untuk  melaksanakan  sesuatu tindakan  (dhi.  penarikan  dan  pendistribusian  royalti) , pada  saat  bersamaan dimungkinkan  timbulnya  suatu  kewenangan  untuk  melaksanakan  suatu  tindakan yang  sama  yang  lahir  dari  hubungan  kontraktual  (yang  merupakan  ranah  hukum privat).  Dengan  demikian  seharusnya  tidak  boleh  ada  mekanisme  penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti yang berkaitan dengan hak cipta tanpa melalui lembaga manajemen kolektif. Jika pencipta atau pemegang hak cipta secara individu dapat menarik dan menghimpun royalti tanpa melalui lembaga manajemen
kolektif,  seharusnya  kewenangan  atau  pengecualian  ini  juga  harus  dinyatakan secara  tegas  dalam  undang-undang  yang  sama  yang  memberikan  kewenangan lembaga manajemen kolektif untuk menarik dan mendistribusikan royalti.
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  penafsiran  sistematis  diatas,  bagi  pencipta yang ingin menarik royalti dari pengguna mau tidak mau  harus melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Demikian pula sebaliknya bagi pengguna (restoran, diskotik, karaoke)  untuk  melakukan  pembayaran  royalti,  berdasarkan  ketentuan  ayat  (2) Pasal 89, hal ini harus dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Dengan demikian,  undang-undang  ini memberkan  “semacam”  monopoli  kepada  lembaga manajemen kolektif. Dikatakan “semacam” karena sifat keharusan (mandatory) ini, dimana  pencipta  tidak  dapat  manarik  royalti  atas  ciptaannya  kecuali  melalui Lembaga Manajemen Kolektif dan pengguna  tidak dapat membayar royalti tanpa melalui  Lembaga  Manajemen  Kolektif,  memberikan  “semacam”  hak  monopoli kepada lembaga manajemen kolektif. Tentu “monopoli” disini tidak dimaksudkan bahwa hanya boleh ada satu-satunya lembaga manajemen kolektif. Pencipta yang tidak  puas  terhadap  pelayanan  yang  diberikan  oleh  suatu  lembaga  manajemen kolektif dapat memilih lembaga manajemen kolektif lainnya.
Jika lembaga manajeman kolektif diberikan “semacam” hak monopoli oleh undang-undang, permasalahan yang timbul kemudian adalah UU Hak Cipta 2014 tidak memberikan batasan ruang lingkup jenis-jenis hak pengelolaan apa saja yang dapat dikelola oleh lembaga manajemen kolektif. Dalam praktik dan perbandingan dengan  negara  lain,  terdapat  jenis  hak  pengelolaan  yang  dapat  dilakukan  atau dengan kata lain lebih efisien dilakukan negosiasi secara individu antara pencipta dengan  pengguna  secara  langsung  tanpa  melalui  suatu  lembaga  manajemen kolektif,  seperti  karya  drama  musikal.  Pada  area  audiovisual,  pengelolaan  hak dilakukan negosiasi langsung antara pengguna dan produser, tanpa melalui lembaga perantara 41 .  Pengelolaan  hak  yang  timbul dari  karya  film  sulit  dilakukan melalui mekanisme lembaga kolektif karena pihak produser film yang biasanya melakukan penarikan hak-hak yang timbul dari karya film 42 . Perusahaan rekaman besar ( major
41 KEA-European Affairs, op.cit., h. 28.
42 ibid ., h. 29.
record companies ) memberikan lisensi untuk musik video secara langsung sendiri kepada MTVE, saluran  televisi musik video internasional terbesar. 43
Oleh karena itu seharusnya undang-undang hak cipta Indonesia memberikan batasan ruang lingkup jenis-jenis hak pengelolaan yang dapat atau harus dikelola oleh  lembaga  manajemn  kolektif.  Sebagai  masukan  rujukan  dapat  diambil  dari pengaturan  yang  dilakukan  oleh  negara-negara  di  Eropa  sebagaimana  telah diuraikan  sebelumnya  di  atas.  Salah  satu  rujukan  yang  dapat  digunakan  adalah negara  Jerman  dimana  undang-undang  mewajibkan  jenis-jenis  hak  dibawah  ini dikelola  oleh  lembaga  manajemen  kolektif,  yaitu: remuneration  for  cable retransmission , resale right for artistic works , remuneration for rental and lending of  works , remuneration  for  the  reproduction  and  distribution  of  works  for  the benefit
of  disabled  persons , remuneration  for  the  reproduction  and  distribution  of broadcast  commentaries  and  individual  articles  from  newspapers ,  dan remuneration  for  the  making  available  to  the  public  of  works  for  the  purpose  of teaching and research .

## 3. Fungsi Sosial Dan Budaya Lembaga Manajemen Kolektif
UU  Hak  Cipta  2014  secara  tegas  mendefinisikan  Lembaga  Manajemen Kolektif sebagai institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak  ekonominya  dalam  bentuk  menghimpun  dan  mendistribusikan  royalti. Kemudian  untuk  mendapatkan  imbalan,  pencipta  atau  pemilik  hak  terkait  harus menjadi  anggota  Lembaga  Manajemen  Kolektif  dari  pengguna  (user)  seperti restoran,  karaoke,  diskotek  dan  sebagaimana 44 .  Pengertian  nirlaba  berdasarkan Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai  bersifat  tidak  mengutamakan pemerolehan  keuntungan. 45 Tradisi  negara  Civil  law,  seperti  Indonesia,  dalam mengartikan konsep nirlaba biasanya mengkaitkan dengan pengklasifikasian antara
43 ibid ., h. 31.
44 Pasal 87 ayat (1) UUHC 2014
45 https://www.kbbi.web.id/nirlaba
badan hukum publik dan badan hukum privat. Ia merupakan badan hukum perdata jika  didirikan  oleh  perseorangan,  sedangkan  pada  badan  hukum  publik  jika diadakan  oleh  kekuasaan  umum.  Sementara  pembagian  badan  hukum  privat sendiri dapat dilihat tujuannya, yaitu badan hukum yang memiliki tujuan untuk keuntungan  seperti  korporasi  atau  perseroan  terbatas,  badan  hukum  yang bertujuan untuk kepentingan sosial, keagamaan dan pendidikan seperti yayasan, dan  badan  hukum  yang  bertujuan  untuk  kesejahteraan  anggotanya  seperti koperasi.
Dengan  demikian  lembaga  manajemen  kolektif  sebagai  badan  hukum nirlaba berarti yang jelas ia tidak dapat berbentuk perseroan terbatas, melainkan yayasan,  koperasi  (ataupun  perkumpulan  berbadan  hukum  berdasarkan KUHPerdata). Konsekuensinya lembaga manajemen kolektif, oleh karenanya, dalam  kaitannya  dengan  hak  cipta    di  bidang  musik/lagu  harus  lebih mengutamakan  tujuan  untuk  kepentingan  sosial,  dalam  hal  memajukan kesenian  ataupun  bertujuan  mengutamakan  kesejahteraan  anggotanya,  yang dalam hal ini adalah para pencipta.
Perlindungan  hak  cipta  antara  lain  adalah  memberikan  insentif  untuk berkarya  kepada  para  pencipta  dengan  memberikan  manfaat  ekonomis. Sebagaimana  permasalahan  terhadap  konsep  intelektual  properti  lainnya, perlindungan hak cipta selain memberikan insentif bagi pencipta tetapi juga disatu sisi  dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  berupa  tersedianya  jumlah  dan penyebaraan  karya-karya  yang  diperlukan  dan  berguna  bagi  masyarakat. Bagaimanapun  hak  cipta  memberikan  hak  monopoli  kepada  pemegangnya sehingga berpotensi menghambat dan mengurangi jumlah karya-karya yang sangat diperlukan  oleh  masyarakat.    Dengan  demikian,  untuk  menyeimbangkan  antara biaya  sosial  (akibat  monopoli  dan  keuntungan  ekonomis  yang  diberikan  kepada pencipta)  dan  manfaat  sosial  (tersedianya  karya-karya  yang  diperlukan  oleh masyarakat),  adalah  dengan  membebankan  kewajiban  menyisihkan  sebagian pendapatan kepada lembaga manajemen kolektif untuk melaksanakan program seni dan  kebudayaan.  Sebagian  besar  negara  Eropa  mewajiban  dalam  suatu  undang- undang  untuk  lembaga  manajemen  kolektif  untuk  menyisihkan  sebagian
pendapatannya  untuk  UU  Hak  Cipta  2014  hanya  menentukan  penggunaan pendapatan  terkait  dengan  peruntukan  biaya  operasional,  dimana  lembaga  hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah  keseluruhan  Royalti  yang  dikumpulkan  setiap  tahunnya  kecuali  pada  5 (lima) tahun pertama, lembaga dapat menggunakan sampai dengan 30% (tiga puluh persen) untuk dana operasional. Undang-undang ini sama sekali tidak menyinggung kewajiban  menjalankan  fungsi  sosial  dan  budaya  bagi  lembaga  manajemen kolektif.
Kemudian,  terdapat  suatu  permasalahan  yang  sering  dihadapi  oleh  para pencipta musik/lagu, yaitu jaminan hari tua. Permasalahan ini sesuai dengan yang dikemukakan  oleh  Tompi,  “..para  musisi  sering  terjebak  kenyamanan semu...Banyak musisi yang menurut dia memiliki mendapat sukses dan kaya raya di masa muda, namun menghadapi kesulitan di masa tua”. 46 Sudah bukan menjadi isapan jempol bila kesejahteraan musisi di Indonesia terbilang cukup buruk. Para musisi mengeluarkan karya gemilang yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, namun  di  masa  tuanya,  mereka  seolah-olah  terlupakan. 47 Banyak  dari  musisi ternama  Indonesia  yang  di  akhir  hayatnya  harus  hidup  susah,  bahkan  tak  bisa membiayai  pengobatannya  sendiri.  Padahal,  karya  mereka  masih  sering  diputar hingga  saat  ini.    Banyak  pencipta  lagu  atau  pemusik  yang  belum  memahami keberadaan  dan  fungsi  dari  lembaga  manajemen  kolektif.  Hal  ini  diungkap  oleh Makki  Parikesit,  personil  band  UNGU  bahwa  ”...  mengakui  kalangan  pemusik memang  masih  bingung  tentang  keberadaan  LMK.  Dia  bahkan  berani  menyebut sekitar  90  persen  pemusik  belum  begitu  paham  pentingnya  LMK...Mereka (pemusik) sepertinya tidak paham kalau hak mereka dibela oleh LMK-LMK ini”. 48
46 Tiga  masalah  industri  musik  Indonesia  saat  ini , AntaraNews.com.,  Kamis,  9  Maret, 2017. https://www.antaranews.com/berita/617098/tiga-masalah-industri-musik-indonesia-saat-ini
47 5 Musisi  yang Memperjuangkan Hak Royalti di  Indonesia , Kumparan, 9 Maret, 2018. https://kumparan.com/@kumparanhits/5-musisi-yang-memperjuangkan-hak-royalti-di-indonesia 48 Pro  Kontra  Eksistensi  Lembaga  Manajemen  Kolektif,  Pemusik  menilai  peran  LMK belum maksimal, Hukumonline, Selasa, 30 April, 2013. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt517fd780019e8/pro-kontra-eksistensi-lembaga- manajemen-kolektif
Oleh  karena  itu  sudah  seyogyanya  dalam  regulasi  di  Indonesia  untuk mewajibkan  lembaga  manajemen  menyisihkan  sebagian  pendapatannya  untuk melakukan  kegiatan  program  pengembangan  seni  dan  budaya  serta  menyusun program  pensiun  bagi  para  pencipta  individual  yang  merupakan  anggota sebagaimana  dilakukan  oleh  negera  Jerman.  Untuk  mewujudkan  hal ini  lembaga manajemen kolektif dapat bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

## 4. Aspek Transparansi dan Akuntabilitas
Lembaga  Manajemen  Kolektif  sebagai  lembaga  yang  mengelola  hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta, kinerjanya harus transparan dan akuntabel. Transparansi merupakan salah satu karakteristik penting dalam good governance 49 . Transparansi  ditujukan  untuk  membangun  kepercayaan.  Transparansi  dan akuntabilitas merupakan dua konsep yang sangat terkait.  Menurut Logos (2003) transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya di bidang kebijakan publik yang lain, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif, efisien, dan adil (equitable).
Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk berfungsinya ekonomi modern secara efisien dan untuk menjaga kesejahteraan sosial. Di sebagian besar masyarakat, banyak kekuasaan didelegasikan kepada suatu lembaga. Jaminan harus
49 United Nations for Development Program (UNDP) telah menyusun karakteristik penting dalam good governance, yaitu (Mardiasmo, 2002): (1) Participation , yaitu keterlibatan masyarakat dalam  pembuatan  keputusan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  lembaga perwakilan;  (2) Rule  of  law, yaitu  kerangka  hukum  yang  adil  dan  tanpa  pandang  bulu;  (3) Transparancy , yaitu kebebasan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik (4) Responsiveness , yaitu kecepatan dan daya tanggap lembaga publik dalam memberikan layanan kepada stakeholder (5) Consensus Orientation , yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat luas;
(6) Equity ,  yaitu  setiap  masyarakat  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh kesejahteraan dan keadilan; (7) Efficiency and Effektiveness , yaitu pengelolaan sumber daya publik dilakukan  secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna;  (8) Accountability ,  yaitu  pertanggungjawaban kepada  publik  atas  setiap  aktifitas  yang  dilakukan;  (9) Strategic  vision ,  yaitu  penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan. Lihat Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik , 2004, Penerbit Andi.
diberikan kepada bahwa kewengan yang diberikan tidak hanya efektif, tetapi juga tidak  disalahgunakan.  Transparansi  memastikan  bahwa  informasi  tersedia  yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pihak yang diberi kewenangan dan untuk mencegah  kemungkinan  penyalahgunaan  kekuasaan.  Dalam  hal  itu,  transparansi berfungsi  untuk  mencapai  akuntabilitas,  yang  berarti  bahwa  pihak  berwenang bertanggung  jawab  atas  tindakan  mereka.  Tanpa  transparansi  dan  akuntabilitas, kepercayaan antara para pihak yang terkait. Hasilnya adalah ketidakstabilan sosial dan lingkungan yang kurang kondusif bagi pertumbuhan bisnis dan ekonomi.
Transparansi  oleh  lembaga  manajemen  kolektif  dengan  demikian  dapat menimbulkan kepercayaan bagi anggotanya, dalam hal ini pencipta dan pemegang hak  cipta,  bahwa  lembaga  telah  dikelola  dengan  tidak  merugikan  mereka.  Para anggota dapat mengetahui kinerja lembaga dalam  hal, berapa banyak pendapatan royalti  yang  telah  dihimpun  dan  penggunaannya  sehingga  jika  terjadi penyalahgunaan dapat dengan mudah dideteksi. Sehingga anggota dapat mengukur dan  mengevaluasi  kinerja  lembaga  sehingga  menumbukan  kepercayaan  kepada lembaga.
Transparansi dalam lembaga manajemen kolektif juga didorong oleh upaya untuk membuat proses lisensi lebih mudah dipahami oleh pengguna. Idenya adalah bahwa jika pengguna (pemegang lisensi) dengan jelas memahami mengapa ia harus membayar  dan  bagaimana  biaya  sebenarnya  dihitung,  kesediaan  mereka  untuk membayar,  dan  karenanya  pendapatan  yang  dikumpulkan  akan  meningkat. Transparansi di sini berarti mengetahui apa yang harus mereka bayar dan berapa banyak.
Pasal  90  UU  Hak  Cipta  2014  telah  mewajibkan  lembaga  manajemen kolektif  untuk  melaksanakan  audit  keuangan  dan  kinerja  oleh  akuntan  publik setahun sekali dan diumumkan kepada masyarakat setiap tahun.  Namun undang- undang  tersebut  maupun  peraturan  pelaksana  terkait  tidak  mengatur  standar substansi  yang  harus  disajikan  yang  merupakan  spesifik  pengelolaan  lembaga manajemen kolektif. Sebagai rujukan hal-hal apa yang harus dimuat dalam laporan
tersebut dapat mengambil model negara-negara di Eropa yang mewajiban lembaga untuk memuat hal-hal yang dilaporkan berupa 50 :
• Operasional lembaga.,
• Aturan organisasi.,
• Perijinan operasional.,
• Aturan pendistribusian.,
• Tarif.,
• Repertoire.,
• Daftar dan detil para pengurus.,
• Laporan publik dan resolusi.,

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Lembaga  manajemen  kolektif  membuat  pasar  berfungsi  dengan  memastikan keefektifan  hak  cipta  dimana  pemilik  hak  cipta  tidak  mungkin  melakukan kontrak secara langsung. Lembaga manajemen kolektif membuat pencipta dan pemegang  hak  cipta  serta  pengguna  dapat  mengakses  biaya  transaksi  yang lebih  rendah  sehingga  dapat  meningkatkan  jumlah  hak-hak cipta  yang  dapat diperdagangkan. Namun di sisi yang lain, lembaga manajeman kolektif dapat menyalahgunakan  posisi  dominan  atau  sifat  monopoli  yang  berakibat  pada pengelolaan lembaga yang tidak efisien. Oleh karena itu, pengelolaan lembaga manajemen kolektif harus didasarkan pada tata kelola ( governance ) yang baik.
Implementasi  tata  kelola  yang  baik  sebaiknya  dimasukan  dalam  kerangka regulasi mengenai lembaga manajemen kolektif.
2. Sejak diberlakukannya UU Hak Cipta 2014, pengaturan lembaga manajemen kolektif di Indonesia menggunakan model pengawasan pemerintah, dalam hal ini  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Azasi  Manusia,  dimana  sebelum diberlakukannya  undang-undang  tersebut,  pengawasan  lebih  menyerupai model self-regulatory ,  dimana  hubungan  para  pihak  yang  berkepentingan
50 KEA-European Affairs, op.cit. , h. 75
menggunakan kerangka hukum perdata. Walaupun Undang-Undang Hak Cipta 2014  telah  memberikan  landasan  hukum  keberadaan  lembaga  manajemen kolektif, pengaturan yang lebih detil perlu dilakukan.
3. Model  pengawasan  lembaga  manajemen  kolektif  di  negara  Eropa  bervariasi dari  pengawasan  secara  komprehensif  oleh  pemerintah,  seperti  di  Jerman, sampai  dengan  model  pengawasan  mandiri  atau self-regulatory ,  seperti  di Swedia dan Inggris. Negara-negara dengan keterlibatan supervisi pemerintah, seperti  Perancis  dan  Jerman,  peraturan  perundang-undangan  mensyaratkan penyisihan sebagian pendapatan lembaga manajemen kolektif untuk digunakan pengembangan  program  seni  budaya  serta  kesejahteraan  anggota,  seperti  di Jerman.  Negara-negara  dengan  tradisi  self-regulatory,  seperti  Swedia  dan Inggris,  tidak  mempersyaratkan  lembaga  manajemen  kolektif  menjalankan fungsi  seperti itu. Walaupun  tidak  dipersyaratkan  oleh  peraturan  perundang- undangan, lembaga manajemen kolektif di negara-negara ini dalam praktiknya menyisihkan sebagian pendapatannya untuk kegiatan pengembangan seni dan budaya.  Transparansi  dan  akuntabilitas  merupakan  aspek  penting  dalam  tata kelola  di  negara-negara  ini  dari  hak  anggota  atas  informasi  keuangan  dan kewajiban lembaga untuk menyerahkan dan/atau mempublikasikan laporannya ke publik dan/atau lembaga pengawas.
B. Saran
1. Lembaga  manajemen  kolektif  di  Indonesia  sebaiknya  tetap  menggunakan model  pengawasan  dari  pemerintah  dan  pengaturan  yang  memberikan “semacam”  hak  monopolistik  bagi  lembaga  manajemen  kolektif  dalam mengelola  hak-hak  ekonomi  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta.  Namun demikian,  sebagaimana  praktik  terbaik  di  negara-negara  Eropa,  undang- undang negara-negara tersebut memberikan batasan ruang lingkup jenis-jenis hak  yang  wajib  dikelola  oleh lembaga  manajemen  kolektif.  Sebagai  rujukan yang  dapat  digunakan  adalah  pengaturan  komprehensif  seperti  di  Jerman. Jenis-jenis  hak  yang  wajib  dikelola  oleh lembaga  manajemen  kolektif,  yaitu remuneration  for  cable  retransmission , resale  right  for  artistic  works , remuneration  for  rental  and  lending  of  works , remuneration  for  the
reproduction and distribution of works for the benefit of  disabled  persons , remuneration  for  the  reproduction  and  distribution  of broadcast  commentaries  and  individual  articles  from  newspapers ,  dan remuneration for the making available to the public of works for the purpose of teaching and research .
2. Untuk  menghindari  penyalahgunaan  posisi  dominan  atau  monopolistik, lembaga manajemen kolektif di Indonesia perlu diatur dalam kerangka regulasi yang  komprehensif.  Kerangka  regulasi  bagi  lembaga  manajemen  kolektif mengatur  hal-hal  antara  lain  mengenai  pendirian,  hubungan  lembaga  secara internal maupun dengan anggotanya, dan secara eksternal dengan pengguna, aspek  transparansi  dan  akuntabilitas,  skema  tarif  dan  lisensi,  pendistribusian hasil pendapatan dan pencegahan penyalahgunaan posisi monopolistik.
3. Status sebagai lembaga nirlaba sebagaimana diamanatkan oleh UU Hak Cipta 2014 seharusnya memberikan dorongan kepada lembaga manajemen kolektif untuk menjalankan fungsi sosial dan budaya. Fungsi sosial dan budaya tersebut harus  diatur  dalam  kerangka  peraturan  perundang-undangan  yang  memaksa, seperti  kewajiban  untuk  menyisihkan  sebagian  pendapatan  dari  penarikan royalti yang digunakan bagi pengembangan seni dan budaya. Bahkan, untuk mengatasi  kesejahteraan  para  pencipta,  lembaga  manajemen  kolektif diwajibkan  untuk    dana  pensiun  bagi  para  anggotanya,  terutama  pencipta individu. Kemudian, aspek transparansi dan akuntabilitas lembaga manajemen kolektif di Indonesia perlu  diatur dalam kerangka reguasi yang komprehensif, dimana  setiap  anggota  mempunyai  hak  informasi  memadai  dan  lembaga manajemen  kolektif  mempunyai  kewajiban  untuk  menyampaikan  laporan kepada masyarakat dan/atau pemerintah sebagai lembaga pengawas. Kerangka regulasi  yang  ada  belum  secara  rinci  mengatur  substansi  laporan.  Substansi laporan dapat merujuk standar di negara-negara Eropa dimana laporan lembaga manajemen  kolektif  harus  memuat  hal-hal  sebagai  berikut:  operasional lembaga, aturan organisasi, perijinan operasional, aturan pendistribusian, tarif, repertoire, daftar dan detil para pengurus serta laporan publik dan resolusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung  Damarsasongko, Ketentuan  Tentang  Lembaga  Manajemen  Kolektif Dalam  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta, Meida  HKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM..
CISAC, The  Importance  of  Collective  Management, International Confederation of Societies of Authors and Composers.
Darji Darmodiharjo. Shidarta, Pokok Pokok Filsafat Hukum , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
Engelbrekt,  Antonina  Bakardjieva, Toward  Network  Governance  of Collective  Management  Organisations  in  Europe:  The  Problem  of  Institutional Diversity, in Karnell et al. (Ed.), Liber Amicorum Jan Rosén , Eddy, Oktober, 2016.
Ficsor,  Mihaly ,  Collective  Management  Of  Copyright  And  Related  Rights , WIPO, 2002.
Hviid  Morten,  Simone  Schroff,  &  John  Street, Regulating  Collective Management  Organisations  by  Competition:  An  Incomplete  Answer  to  the Licensing Problem? , 7 JIPITEC 256 para 1, 2016.
Ka  Lin, Cultural  Traditions  and  the  Scandinavian  Social  Policy  Model, Social Policy & Administration, Vol. 39, No.7, Desember, 2005.
KEA-European Affairs, The Collective Management of Rights in Europe. The Quest for Efficiency , Juli, 2006.
Logos, Transparansi,  Akuntabilitas,  dan  Kontrol  Dalam  Pembiayaan Pertahanan (Problem dan Rekomendasi) , 2003.
Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik , 2004, Penerbit Andi.
Salamon,  L.  M.,  &  Anheier,  H.  K.  (ed), Defining  the  Non-profit  Sector: A Cross-National Analysis , Manchester University Press, Manchester, 1997.
Sherwood,  Robert  M., Intellectual  Property  and  Economic  Development , Alexandria, Virginia, 1990.
World  Intellectual  Property  Organization, Collective  Management  of Copyright and Related Right, WIPO Publication, No. L450CM/E.