Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 5, No. 2 Februari 2020

## SI  KEREN  (SISTEM  INFORMASI  KETERANGAN  RENCANA  KABUPATEN) KABUPATEN DEMAK
Arief Susanto, Evanita dan Muhamad Bakhar
Teknik  Informatika,  Universitas  Muria  Kudus  dan  Teknik  Komputer,  Politeknik Harapan Bersama Email: arief.susanto@umk.ac.id, evanita@umk.ac.id dan muhammadbakhar@gmail.com

## Abstract
Demak Regency has an area of 89,743 Ha, and most of the area is paddy land with an area of 51,558 Ha (57.47%) and the rest is gardens, buildings and ponds 38,185 Ha  (42.53%).  Existing  paddy  consists  of  technical  watered  paddy  37.25%  and rainfed  paddy  19.33%.  As  for  the  dry  land  14.93%  is  used  for  tegal  /  garden; 17.12%  is  used  for  buildings  and  yards;  and  10.63%  used  for  ponds. Administratively it is divided into 14 districts. As the entrance of the provincial city from  the  east,  based  on  the  Demak  Regent  Regulation  Number:  51  of  2016 concerning  Position,  Organizational  Structure,  Duties  and  Functions  and  Work Procedures of the Public Works and Spatial Planning Office of Demak Regency, it is stated that the Public Works and Spatial Planning Office has the task of carrying out  some  of  the  duties  of  the  Bupati  in  the  field  of  Public  Works.  In  helping  the Demak  District  Public  Works  and  Spatial  Planning  Office  carry  out  its  tasks  an electronic information system has been made, which is able to overlay the planning, monitoring  and  control  of  the  spatial  plans.  This  system  will  gradually  facilitate regional  mapping,  simplify  the  naming  pattern  of  the  spatial  plans  area,  and  give control to the licensing process that is not suitable for designation.
Keywords : Si Keren, Spatial Plans, Demak

## Abstrak
Kabupaten Demak memliliki luas wilayah sebesar 89.743 Ha , dan sebagian besar wilayah  merupakan  lahan  sawah  yaitu  seluas  51.558  Ha  (57,47%)  dan  selebihnya adalah kebun, bangunan dan tambak 38.185  Ha (42,53%). Sawah  yang ada terdiri dari sawah berpengairan teknis 37,25% dan sawah tadah hujan 19,33%. Sedangkan untuk lahan kering 14,93% digunakan untuk tegal/kebun; 17,12% digunakan untuk bangunan dan halaman; serta 10,63% digunakan untuk tambak. Secara administratif terbagi menjadi 14 kecamatan. Sebagai pintu masuk kota provinsi dari arah timur, atas  dasar  Peraturan  Bupati  Demak  Nomor  :  51  Tahun  2016  tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas  Pekerjaan  Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan  Penataan  Ruang  mempunyai  tugas  melaksanakan  sebagian  tugas  Bupati  di bidang Pekerjaan Umum. Dalam membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak melaksanakan tugasnya dibuatlah sistem informasi secara elektronik, yang mampu melakukan overlay terhadap perencanaan, monitoring dan
pengendalian  RTRW.  Sistem  ini  akan  secara  bertahap  memudahkan  pemetaan wilayah,  menyederhanakan  pola  penamaan  kawasan  RTRW,  serta  memberikan kendali pada proses perijinan yang tidak sesuai peruntukan.
Kata kunci : Si Keren; RTRW; Demak

## Pendahuluan
Pelaksaan  otonomi  daerah  selain  berdasarkan  pada  acuan  hukum,  juga  sebagai tuntutan  dunia  global,  dimana  pemberdayaan  dan  pembukaan  daerah  otonomi  menjadi lebih  luas,  lebih  nyata  dan  bertangung  jawab,  khususnya  mengenai  pengaturan  dan pengelolaan  sumber  potensi  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  daerah  (Harmono, 2018). Salah satunya adalah daerah perkotaan.
Kemajuan industri, teknologi dan transportasi di perkotaan ditandai dengan terus bertumbuhnya  pembangunan  secara  akselerasi.  Selain  sering  mengubah  konfigurasi alami  lahan,  pembangunan  tersebut  juga  sering  menyita  lahan-lahan  perkotaan  dan berbagai  bentuk  lahan  terbuka  lainnya.  Akibatnya  RTH  (Ruang  Terbuka  Hijau)  yang ada sering dianggap sebagai lahan yang tidak ekonomis dan hanya sebagai cadangan. Di lain  pihak  kemajuan  pembangunan  dan  transportasi  tersebut  menjadi  tolak  ukur kesejahteraan  masyarakat  kota,  tidak  hanya  itu  pencemaran  lingkungan  dan  ketidak nyamanan sebagai dampak negatif dari adanya pembangunan tersebut. Untuk mengatasi kondisi  lingkungan  kota  seperti  ini  sangat  diperlukan  RTH  sebagai  solusi  yang  relatif lebih murah, aman, dan sehat (Nugroho, 2015).
Menimbang masalah di atas, maka perlu adanya penataan ruangan kota sebagai wujud usaha efisiensi dan efektifiktas sumberdaya kota tersebut. Baik sumberdaya alam maupun  sumberdaya  lainnya.  Ruang-ruang  kota  yang  ditata  terkait  dan  saling berkesinambungan  ini  mempunyai  berbagai  pendekatan  dalam  perencanaan  dan pembangunannya.  Tata  guna  lahan,  sistem  transportasi,  dan  sistem  jaringan  utilitas merupakan  tiga  faktor  utama  dalam  menata  ruang  kota  (Dewiyanti,  2011).  Dalam perkembangan  selanjutnya,  konsep  ruang  kota  selain  dikaitkan  dengan  permasalahan utama  perkotaan  yang  akan  dicari  solusinya  juga  dikaitkan  dengan  pencapaian  tujuan akhir dari suatu penataan ruang yaitu untuk kesejahteraan, kenyamanan, serta kesehatan warga dan kotanya (Krisnawati, 2017).
Syarat  berbagai  kepentingan  dari  kota  yang  semakin  sesak  dengan  jumlah penduduk  dan  makin  bertambah  kompleks  aspek  permasalahan  kota  menyebabkan keberadaan  Ruang  Terbuka  Hijau  sebagai  paru-paru  kota  tinggal  menunggu  nasib  dan waktu  untuk  Ruang  Terbuka  Hijau masih  bisa tetap.  Pemangkasan  demi  pemangkasan luasan  RTH  dan  beralihnya  lahan-lahan  RTH  menjadi  fungsi  peruntukan  yang  lain seperti  pom  bensin,  pos  polisi,  tempat  penampungan  sampah  sementara  dan  sebagian area bahkan telah menjadi gedung-gedung.
Beberapa persoalan terkait tata ruang yang menjadi konsen adalah permasalahan koversi  penggunaan  lahan,  menurunnya  kualitas  ruang  karena  eksklusifitas permukiman,  kemudian  kesenjangan  pembangunan  kawasan antar  wilayah.  Sedangkan solusi untuk mengatasi isu permasalahan tersebut, yaitu dengan mengacu pada UU No.
26/2007 mengenai Penataan Ruang. Pertama, rencana detail tata ruang sebagai konsep pembangunan  berbasis  rencana,  dimana hal  itu  sebagai  cara  untuk  memeriksa pelanggaran  pemanfaatan  tata  ruang  serta  sebagai  dasar  penegakan  sanksi  dan  hukum. Sebagai  contoh  hak  penarikan  kepemilikan  tanah,  penghancuran  gedung,  dan  lainnya. Selain  itu  juga  dengan  pemberian  sangsi  merupakan  solusi  untuk  menangani  para pelanggar tata ruang. Dengan Undang-undang  Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang  akan  ada  sanksi  bagi  siapapun  (termasuk  pemerintah)  yang  melanggar penggunaan lahan dan bangunan yang sudah ditetapkan di RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)  Kota  (Paramesti,  2016).  Ada  3  bentuk  sangsi  yaitu  sangsi  adiministrasi (termuat di Pasal 62 sampai 64), sangsi perdata (Pasal 66, 67, dan 75) dan sangsi pidana (Pasal 69 sampai 74).
Untuk  menghindari  terjadinya  masalah-masalah  perkotaan  yang  semakin  rumit pada masa yang akan datang  dan menghindari terulangnya masalah-masalah perkotaan yang telah terjadi dimasa lampau, perlu dilakukan perencanaan kedepan sesuai dengan arah  pembangunan  dengan  dibuat  pedoman  pengaturan  dan  program-program pembangunan  kota  jangka  panjang  yang  berupa  RTRW.  Sebagai  pintu  masuk  kota propinsi  dari  arah  timur,  atas  dasar  Peraturan  Bupati  Demak  Nomor  :  51  Tahun  2016 Tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Demak  disebutkan  bahwa  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati  di  bidang  Pekerjaan  Umum.  Dalam  membantu  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang Kabupaten Demak melaksanakan tugasnya  dirasa perlu adanya sistem informasi  secara  elektronik,  yang  mampu  melakukan  overlay  terhadap  perencanaan, monitoring dan pengendalian RTRW.

## Metode Penelitian
Penelitian  yang  dilaksanakan  ini  termasuk  pada  penelitian  deskriptif  kualitatif dan  penelitian  tindakan  dengan  melakukan  observasi,  wawancara  mendalam,  dan pengumpulan  dokumen  yang  berhubungan  dengan  RTRW  Kabupaten  Demak.  Data primer dari wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak berupa catatancatatan khusus tentang seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk membangun  Si  Keren.  Sedangkan  data  sekunder  merupakan  kumpulan  peta-peta kawasan wilayah dan dokumen persyaratan perijinan pemanfaatan ruang

## Hasil dan Pembahasan
1. Perancangan Si Keren
Penggambaran hubungan yang saling terikat antara sistem dengan pengguna dalam hal ini adalah staf yang bersangkutan dan Kabid (Kepala bidang). DFD atau Data  Flow  Diagram digunakan  untuk  menggambarkan  hubungan  tersebut. Pengguna  menjalankan  aplikasi  sistem  dengan  cara  memberikan  perintah  dan masukan  data  sesuai  dengan  keinginan  pengguna,  sementara  sistem  memberikan keluaran  berupa  tampilan  yang  dibutuhkan  pengguna  dan  keluaran  tersebut
ditampilkan  dilayar  monitor  serta  dapat  dicetak,  mulai  dari  Context  Diagram  dan DFD Level. Desain DFD adalah sebagai berikut:
a. Context Diagram APLIKASI SISTEM INFORMASI RTRW ADMIN STAF Login Data Potensi Wilayah Data Warga Data Jalan Data Sungai Data Perijinan Login Data Potensi Wilayah Data Warga Data Jalan Data Sungai Data Perijinan Info Login Info Potensi Wilayah Info Warga Info Jalan Info Sungai Info Perijinan Info Login Info Potensi Wilayah Info Warga Info Jalan Info Sungai Info Perijinan KABID Info Login Info Potensi Wilayah Info Warga Info Jalan Info Sungai Info Perijinan Login Data Potensi Wilayah Data Warga Data Jalan Data Sungai Data Perijinan

## Gambar 1 Context Diagram
Terpusat pada Aplikasi Sisitem Informasi RTRW yang dapat mengolah data  dan  memberikan  info  pada  pengguna  setelah  admin  dan  pengguna menginputkan  data  dimana  pengguna  harus  login  terlebih  dahulu  untuk  dapat masuk  ke  sistem.  Berbagai  data  sesuai  rancangan  sistem  berupa  data  potensi wilayah,  data  warga,  data  sungai,  data  jalan  dan  data  perijinan  akan  menjadi menu-menu utama dalam sistem yang didalamnya terdapat beberapa sub menu untuk mempermudah proses pengolahan data.
b. DFD Level 1
TAMBAH DATA POTENSI KAWASAN EDIT DATA POTENSI KAWASAN HAPUS DATA POTENSI KAWASAN CARI DATA POTENSI KAWASAN TABEL POTENSI KAWASAN STAF ADMIN KABID DATA POTENSI WILAYAH DATA POTENSI WILAYAH DATA POTENSI WILAYAH DATA POTENSI WILAYAH INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA DATA POTENSI KAWASAN DATA POTENSI KAWASAN DATA POTENSI KAWASAN DATA POTENSI KAWASAN

## Gambar 2 DFD Level 1
DFD  Level  1  menggambarkan  alur  menu  Data  Potensi  Wilayah  yang didalamnya  terdapat  proses  tambah,  edit,  hapus  dan  cari  data  tersebut.  Ke empat  proses  tersebut  akan  mempengaruhi  isi tabel  potensi  kawasan,misalkan jika ada proses tambah, data pada tabel akan bertambah. Sama halnya dengan proses  edit,  hapus.  Proses  cari  digunakan  jika  pengguna  ingin  mengetahui  isi data  dengan  ketentuan  tertentu,  misalkan  berdasarkan  kawasan  budidaya, kawasan lindung atau kawasan rawan bencana alam. Sama halnya dengan DFD Level  2  hingga  Level  5  mewakili  alur  menu  per  data  yang  ada  pada  context diagram.
c. DFD Level 2 Data Warga
TAMBAH DATA WARGA EDIT DATA WARGA HAPUS DATA WARGA CARI DATA WARGA TABEL WARGA STAF ADMIN KABID DATA WARGA DATA WARGA DATA WARGA DATA WARGA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA DATA WARGA DATA WARGA DATA WARGA DATA WARGA Gambar 3 DFD Level 2
d. DFD Level 3 Data Jalan
TAMBAH DATA JALAN EDIT DATA JALAN HAPUS DATA JALAN TABEL JALAN STAF ADMIN KABID DATA JALAN DATA JALAN DATA JALAN DATA JALAN INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA DATA JALAN DATA JALAN DATA JALAN DATA JALAN CARI DATA JALAN Gambar 4 DFD Level 3 e. DFD Level 4 Data Sungai TAMBAH DATA SUNGAI EDIT DATA SUNGAI HAPUS DATA SUNGAI TABEL SUNGAI STAF ADMIN KABID DATA SUNGAI DATA SUNGAI DATA SUNGAI DATA SUNGAI INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA DATA SUNGAI DATA SUNGAI DATA SUNGAI DATA SUNGAI CARI DATA SUNGAI Gambar 5 DFD Level 4
f. DFD Level 5 Data Perijinan
TAMBAH DATA PERIJINAN EDIT DATA PERIJINAN HAPUS DATA PERIJINAN TABEL PERIJINAN STAF ADMIN KABID DATA PERIJINAN DATA PERIJINAN DATA PERIJINAN DATA PERIJINAN INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA INFO DATA DATA PERIJINAN DATA PERIJINAN DATA PERIJINAN DATA PERIJINAN CARI DATA PERIJINAN

## Gambar 6 DFD Level 5

## 2. Implementasi Si Keren
Implementasi Si Keren dapat di akses melalui 2 cara yaitu melalui website dan juga aplikasi Android. Keduanya tetap mempunyai fungsi dan cara kerja yang sama, hanya saja tampilannya yang sedikit berbeda.
a. Halaman Utama Sikeren
Halaman  Utama  yaitu  halaman  yang  dapat  diakses  semua  orang, dihalaman  ini  terdapat  menu  untuk  pengajuan  permohonan  dengan  yaitu  Form Permohonan.  Dan  juga  ada  data  pemohon  untuk  melihat  permohonan  sudah tersimpan di sistem.
Pengguna  dharapkan  mengisi user  Id dan password lalu  clik  button "simpan"  maka  jika  proses  login  benar  maka  akan  menuju  ke  halaman  sesuai level  akses  masing-masing,  dan  jika  tidak  maka  akan  ada  peringatan "username/password salah atau gagal login !" dan kembali pada halaman login.
b. Dasar Hukum
Dasar Hukum yaitu data dasar-dasar hukum dengan model tampilan tabel untuk di download dengan berupa file.

## Gambar 8 Dasar Hukum
Cari  file  yang  diperlukan  kemudian  untuk  download  file  klik  "button" dengan icon panah mengarah kebawah atau download maka data akan otomatis terdownload.
c. Informasi
Informasi  yaitu  berisi  berita/informasi  penjelasan  tentang  fungsi  tata ruang,  fungsi  kawasan  beserta  penjelasan  lainnya  yang  dapat  dpelajari  oleh pengguna.
d. KRK (Ketetapan Rencana Kota)
KRK  yaitu  peta  lokasi  peruntukan  di  wilayah  kabupaten  Demak  dengan asumsi  beberapa  warna  yang  berbeda  untuk  mengidentifikasi  perwilayah berdasarkan peruntukan wilayah tersebut.

## Gambar 9  Ketetapan Rencana Kota
Pada peta di atas terdapat beberapa “ button " dengan fungsi yang berbeda- beda,
1. Map yaitu peta dengan tampilan default dari google map.
2. Satellit yaitu peta dengan menampilkan bangunan dari google map.
3. Styled map yaitu dengan menampilkan style dari goole map.
4. Icon telapak tangan yaitu untuk menggeser lokasi di dalam peta.
5. Icon shape yaitu untuk polygon / gambar lokasi di peta.
6. Icon line yaitu untuk garis lokasi di peta.
7. Form  select yaitu  untuk  memilih  peruntukan  dan  menampilkan  peruntukan kawasan.
e. Pendaftaran Pemohon
1) Input Pemohon
Pengisian  biodata  pemohon  untuk  melengkapi  FORM  pengajuan permohonan dengan asumsi data akan di verifikasi operator.
Klik "Input Pemohon" dan isi dengan lengkap seluruh data yang diperlukan.
2) Input Data Lokasi
Pengisian  data  lokasi  dan  data  permohonan  dengan  benar  untuk melengkapi  Form  pengajuan  permohonan  dengan  asumsi  data  akan  di verifikasi operator.

## Gambar 11 Input Data Lokasi
Masih  berhubungan  dengan  biodata  pemohon,  pemohon  diminta  mengisi data  lokasi  peruntukan  tanah  yang  dimohonkan  perjinannya  sesuai  dengan data asli.
3) Upload Lampiran
Permohonan harus melengkapi data dengan melampirkan bukti data diri sertifikat dll untuk selanjutnya di upload dengan asumsi untuk verifikasi pengajuan dan data akan di verifikasi operator.
4  field  untuk  upload  sesuai  label  dan  data  tidak  boleh  ada  yang kosong,  jika  sudah  klik  " button "  simpan  ,  jika  ada  text  field  yang  masih kosong maka data tidak akan di proses sistem dan jika sudah lengkap maka data  akan  disimpan  dan  sistem  akan  memberikan  informasi  " data  berhasil disimpan ".
f. Data Registrasi
Tampilan  daftar  data  pengajuan  permohonan  yang  sudah  tersimpan dalam sistem.

## Gambar 13 Data Registrasi
g. Proses Verifikasi
1) Data Verifikasi:
Tampilan daftar data permohon dengan status pendaftar yang belum di verifikasi oleh operator, halaman ini diakses oleh level operator/administrasi.

## Gambar 14 Data Verifikasi
Ketika  button verifikasi diklik form peta berdasarkan nama pemohon dan masuk pada form Verifikasi.
2) Form Vervikasi
Form  Verifikasi  yaitu  form  untuk  memverifikasi  pemohon  sesuai lokasi pemohon dan sistem akan membaca dan memberi status permohonan dengan otomatis sesuai prosedur dari administrator sistem Sikeren.

## Gambar 15 Form Verifikasi
Dari  peta  isi  form  select  peruntukan  beberapa  atau  semua,  dan menggambar  lokasi  sesuai  data  pemohon,  jika  sudah  selesei  lanjut  mengisi data yang sesuai dengan data survei dan klik button simpan, maka data akan disimpan  dan  sekaligus  memverifikasi  data  dari  pemohon  dan  data  survei lapangan.
3) Cetak Data Permohonan
Pada form Cetak Data Pemohon akan ditampilkan terlebih dahulu data pemohon  yang  dapat  ditampilkan  berdasarkan  tanggal  mulai,  tanggal  akhir dan status.

## Gambar 16 Form Cetak Data Pemohon
Isi  setiap  field  mulai  dari  " tanggal  mulai "  dan  " tanggal  akhir " terakhir  pilih  status  dan  clik  button  " tampilkan "  maka  data  pemohon  akan ditampilkan.
h. Report
Menu Report yaitu untuk memilih dan menampikan report data antara lain report keterangan dan citra.

## Gambar 17 Menu Report
Menu  report  dapat  menampilkan  data  para  Pemohon  disertai  dengan  2 tombol  aksi  yang  dapat  dipilih  ingin  mencetak  data  tersebut  berupa  data keterangan atau data citra seperti berikut:
1) Cetak Keterangan
Cetak Data Report yaitu view data keterangan rencana Pemohon untuk siap di cetak.

## Gambar 18 Cetak Data Keterangan
Pada  panel  kiri  berisi  ada  beberapa  setting  untuk  mengatur  view  report sesuai kebutuhan cetak.
2) Cetak Citra Cetak Citra yaitu view data citra peta rencana Pemohon yang siap untuk di cetak.

## Gambar 19 Cetak Citra
Data berupa peta, jika akan melanjutkan cetak maka klik button cetak pada Google Crome yang berupa modal di sisi kiri atas halaman.

## Kesimpulan
Dari  keseluruhan  alur  pembangunan  Si  Keren  dapat  disimpulkan  bahwa pembangunan  aplikasi  Si  Keren  kabupaten  Demak  diharapkan  mampu  mendukung kinerja dalam menjalankan tupoksi menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan, dalam melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi  pada  pemerintahan  kabupaten  Demak.  Sistem  ini  juga  diharapkan  menjadi solusi terhadap kebutuhan sistem informasi secara elektronik dan terintegrasinya sistem pelaporan,  dengan  melakukan  overlay  terhadap  perencanaan,  monitoring  dan pengendalian  RTRW.  Aplikasi  yang  dibangun  telah  sesuai  dengan  perencanaan  awal yaitu berbasis web dan android, fungsi sebagai sistem informasi keterangan rencana tata ruang dan wilayah guna penentuan kebutuhan perencanaan tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Dewiyanti,  Dhini.  (2011).  Ruang  Terbuka  Hijau  Kota  Bandung. Majalah  Ilmiah UNIKOM .
Harmono,  Harmono.  (2018).  Tinjauan  Politik  Hukum  Atas  Implementasi  Kebijakan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia ,
2 (9), 71–78.
Krisnawati,  Eny.  (2017).  Terciptanya  Ruang  Terbuka  Hijau  kota  di  Surakarta  terkait Surakarta  sebagai  kota  layak  anak. Jurnal  Teknik  Sipil  Dan  Arsitektur , 20 (24), 143180.
Nugroho,  Vinda  Catur.  (2015).  Evaluasi  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kecamatan  Sleman Kabupaten  Sleman. PLANTA  TROPIKA:  Jurnal  Agrosains  (Journal  of  Agro Science) , 3 (2), 114–121.
Paramesti,  N.  P.  D.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah dalam  Penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Politikologi , 3 (1), 1–10.