History: Re ce ived : 25 Nove mbe r 2023 Re vise d  : 10 Januari 2024 Acce pte d : 29 Fe bruari 2024 Publishe d: 2 Me i 2024
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 2, (2024), April: 896 - 909 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i2.4234

## KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS/PPAT H.TAMRIN AZWARI DALAM PUTUSAN Nomor 119/pdt.G/2021/PN PLG
Millen  Nagasti  Baranika 1) , Abdul  Latif Mahfuz 2)
Magister  Hukum Universitas  muhammadiyah  Palembang,  Palembang, Indonesia 1,2) Corresponding Author: millenbaranika2000@gmail.com 1) , mahfuz.abdul83@gmail.com 2)

## Abstrak
Keberadaan  Notaris sebagai pejabat publik menjawab kebutuhan masyarakattakan kepastianvhukum dalam  segala  tugasnya.  Demi  kepentingan  umum,  notaris  menghadapi  perbedaan  kemanusiaan  dan perbedaan  aspirasi dari pihak yang mengunjungi notaris untuk mengesahkan  suatu akta atau sekedar mengesahkan akta tersebut sebagai bukti tertulis dari suatu perjanjian yang telah dibuat. Pelaksanaan tugas  Notaris  diatur  dengan  peraturan  profesi  Notaris.  Namun  ada  kalanya  Notaris  melakukan kesalahan  fatal terhadap akta yang pada akhirnya dapat mengakibatkan cacat akta dan dicabutnya  a kt a oleh  pengadilan.  Putusan  Nomor  119/Pdt.G/2021/PN  Plg  pembatalan  akta jual beli tanah yang dibuat dihadapan  Notaris/PPAT  H.Tamrin  Azwari  yang  dinyatakan  Akta  Jual  Beli  Nomor :  991  tanggal  31 Desember  2007  batal  demi  hukum.  Penelitian  hukum  ini  merupakan  penelitian  normatif  dan  dengan menggambarkan  dengan  pendekatan  kasus  mengenai  kepastian  hukum  dan  akibat  hukum  dari pembatalan  akta    jual  beli  notaris  dalam  Putusan  119/PDT.G/2021/PN PLG.Berisi  data lapangan yang bersifat  deskriptif  dan  pendekatan  legislatif  yang  mengutamakan  materi.  Bahan  hukum    berupa peraturan hukum. Metode  pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan survei lapangan, dan  data  yang  ada  diperkaya  dengan  melakukan  wa wancara  terhadap  pemangku kepentingan. Hasil penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Akta  Notaris  H.Tamrin  Azwari  mengenai  produk  dokumen yang  dipermasalahkan  di  pengadilan  sehubungan  dengan  akta  yang  ditandatangani  oleh  Notaris H.Tamrin  Azwari, termasuk Notaris sebagai tergugat atau pihak yang berperkara; Dinyatakan bahwa Anda  dapat dikenakan terdakwa. Diketahui, akta persetujuan yang mendasari akta jual beli bernomor 991  tanggal  31  Desember  2007  itu  palsu.  Hal  ini  membuktikan  Rustam  banyak  melakukan  penipuan dalam melakukan pembelian dan penjualan. Sesuai dengan undang-undang, kontrak penjualan terbukti secara  sah  dan  meyakinkan    melakukan  tindak  pidana   “pemalsuan  dokumen”  dan  terdakwa  divonis delapan bulan penjara. Akad penjualan dibuat di kantor Notaris H.Tamr n Azwari.

## Kata Kunci:   Kepastian Hukum, Pembatalan Jual Beli Tanah, Notaris

## Abstract
The  e  istence  of  Notaries  as  public  officials  answers  the  public's  need  for  legal  certainty  in  all  their  duties.  In  the public  interest,  notaries  face  differences  in  humanity  and  differences  in  aspirations  from  parties  who  visit  the  notary to  ratify  a  deed  or  simply  validate  the  deed  as  written  proof  of  an  agreement  that  has  been made. The implementation of  Notary  duties  is  regulated  by  Notary  professional  regulations.  However,  there  are  times  when  the  Notary  makes fatal  mistakes  regarding  the  deed  which  can  ultimately  result  in  defects  in  the  deed and the deed being revoked by the
court.  Decision  Number  119/Pdt.G/2021/PN  Plg  cancellation  of  the  land  sale  and  purchase  deed  made  before Notary/PPAT  H.Tamrin  Azwari  which  declared  the  Sale  and  Purchase  Deed  Number:  991  dated  31  December  2007 null  and  void.  This  legal  research  is  normative  research  and  describes  with  a  case  approach  regarding  legal  certainty and  the  legal  consequences  of  canceling  a  notarial  sale  and  purchase  deed  in  Decision  119/PDT.G/2021/PN  PLG. Contains  descriptive  field  data  and  a  legislative  approach  that  prioritizes  material.  Legal  materials  in  the  form  of legal  regulations.  Data  collection  methods  were  carried  out  through  literature  studies  and  field  surveys,  and  e  isting data  was  enriched  by  conducting  interviews  with  stakeholders.  The  results  of  this research are as follows: (1) Deed of Notary  H.Tamrin  Azwari  regarding  the  document  product  at  issue  in  court  in  connection  with  the  deed  signed  by Notary  H.Tamrin  Azwari,  including  the  Notary  as  the  defendant  or  party  to  the  case;  It  is  stated  that  you  can  be subject  to  the  defendant.  It  is  known  that  the  deed  of  agreement  underlying  the  sale  and  purchase  deed  number  991 dated  December  31  2007  was  fake.  This  proves  that  Rustam  committed  a  lot  of  fraud  in making purchases and sales. In  accordance  with  the  law,  the  sales  contract  was  legally  and  convincingly  proven  to  have  committed  the  crime  of “document  falsification”  and  the  defendant  was  sentenced  to  eight  months  in  prison.  The  sales  agreement  was  made at the office of Notary  H. Tamr  n Azwari.

## Keywords:  Legal Certainty,  Cancellation  of Land  Sale and  Purchase, Notary

## PENDAHULUAN
Sistem  pertanahan  di  Indonesia  mempunyai  asal-usul  hukum  yang  sama  yang disebut  status  pertanahan  dari  sejarah  pertanahan  (Dwiyansany  and  Wardhani  2019). Status  tanah  atau  sejarah  tanah  adalah  kronologi  permasalahan  kepemilikan  dan penguasaan  tanah  di  masa  lalu,  sekarang,  dan  masa  depan.  Hak  atas  tanah,  yaitu pemberian  hak  untuk  menggunakan  tanah  yang  bersangkutan,  tanah  di  atasnya, perairan  di  atasnya,  dan  ruangcdiatasnya,  hanya  digunakan  terhadap  kebutuhan  yang berkaitan  langsung  dengan  penggunaanctanah  dalam  lingkup  undang-undang  ini; Ketentuan  hukum  menerapkan.  Lainnya  lebih  mahal.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam Pasal 4(2) UUPA.
Untuk  menjamin  kepastian  hukum  apabila  terjadi  penjualan  tanah  yang memerlukan  tindakan  hukum  lebih  lanjut,  biasanya  dilakukan  dengan  mengikatkan penjualan  tersebut  pada  suatu  dokumen.  Dengan  cara  ini,  masing-masing  pihak mendapat  perlindungan  hukum  sehubungan  dengan  jual  beli  real  estate  yang dilakukan.
Akta  jual  beli  tanah  yang  mengikat,  sebagai  syarat  pendaftaran  peralihan  hak  atas tanah,  masih  menjadi  dasar  pencatatannya  dalam  daftar  tanah,  karena pada hakekatnya bersifat  sementara  sebelum  tanah  yang  bersangkutan  itu  selesai  proses  jual  belinya. Sebagai  Hak  pakai  hasil  adalah  suatu  akta  jual  beli  yang  dibuat  di  hadapan  pejabat yang bertanggung  jawab memberikan  real estat  (Hayati  2016).
Pengikatan  jual  beli  penerapannya,  seperti  notaris  atau  penanggung  jawab pembuatan  akta  harta  benda  (PPAT),    dan  merupakan  alat  bukti  yang  sah  dan mempunyai  kekuatan  hukum.  Terdapat  kekuasaan  terhadap  pihak  ketiga,  antara  lain dengan  menandatangani  dan  membubuhkan  sidik  jari  pada  surat  keterangan bertanggal  dari    notaris  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  dalam  KUH  Perdata.  Setiap Notaris  tidak  diperkenankan  memihak  salah  satu  pihak  dalam  membuat  akta  dan
dapat  mewakili  kepentingannya  secara  obyektif,  sehingga  menjamin  perlindungan  dan kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang    membuat  akta.  Dengan  bantuan  notaris,  para pihak  yang  mengadakan  akad  jual  beli  mendapat  dukungan  dalam  merumuskan  hal- hal  yang  akan  disepakati.  Namun  kontrak  tidak  selalu  berjalan  sesuai  keinginan  para pihak.  Dalam  keadaan  tertentu  dapat  timbul  berbagai  macam  keadaan  yang  dapat mengakibatkan  batalnya  suatu  perjanjian,  baik    oleh  para  pihak  maupun  atas  perintah pengadilan.
Ada  tiga faktor  yang dapat menyebabkan  pemutusan  kontrak penjualan,  yaitu:
1. Terdapat  kesepakatan  antar para pihak
2. Kondisi  pembatalan  yang  diatur  dalam  klausul  tanggung  jawab  penjualan  telah terpenuhi.
3. Apabila  tuntutan   salah  satu pihak  dibatalkan  oleh  pengadilan.
Apabila  jual  beli  tanah  dengan  menggunakan  perjanjian  jual  beli  (PJB),  dapat  timbul permasalahan  pada  saat  pencatatan  peralihan  hak  atas  tanah  dalam  akta  jual  beli  yang dibuat  oleh  PPAT.  Hambatan  tersebut  misalnya  ketika  penjual  meninggal  dunia  dan ahli  warisnya  tidak  mau  menandatangani  kontrak  penjualan  real  estat,  atau  ketika pemilik  real  estat  sendiri  yang  membatalkan  penjualan  real  estat.  Satipto  Raharjo mengutip  Fitzgerald  yang  mengatakan  bahwa    teori  relief  pertama  kali  muncul  dari teori  hukum  alam  atau  mazhab  hukum  alam.  Aliran  hukum  kodrat  dikembangkan  oleh Plato,  Zeno  (pendiri  aliran  Stoic),  dan  Aristoteles  (murid  Plato).  Aliran  hukum  kodrat menyatakan  bahwa  hukum  berasal  dari  Tuhan,  bersifat  global  atau  universal,  bersifat abadi,  dan  selanjutnya  menyatakan  bahwa  hukum  dan  moralitas  tidak  dapat dipisahkan.  Penganut  aliran  hukum  alam  meyakini  bahwa  hukum  dan  moralitas merupakan  ungkapan  dan  kaidah  yang  mewakili  perwujudan    hukum  dan  moralitas  di dalam  dan di luar  kehidupan  manusia.
Surat-surat  jual  beli  hak  guna  tanah    harus  sesuai  dengan  PP  Nomor  24  Tahun  1997 (PP  24  Tahun  1997),  yang  mana  jual  beli  tanah  merupakan  suatu  perbuatan  hukum tertentu.  Berdasarkan  Pasal  6  ayat  (2)  PP  24  24  Tahun  1997  tentang  penjualan  tanah harus  dilakukan  di  hadapan  PPAT.  Obyek  jual  belinya  adalah  hak  yang  diperoleh  atas tanah.  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  mengelompokkan  dua  perbuatan  hukum yang  menimbulkan    perjanjian  “wajib”  dan  perbuatan  hukum  yang  menimbulkan perjanjian  untuk  “mencuci”  benda  yang  diperjanjikan.  Pelaksanaan  tugas  tersebut diatur  dalam  peraturan  profesi  mengenai  tugas  Notaris.  Namun  ada  kalanya  Notaris melakukan  kesalahan    fatal  terhadap  akta  yang  pada  akhirnya  dapat  mengakibatkan cacat  akta  dan  dicabutnya  akta    oleh  pengadilan.  Ada  beberapa  faktor  yang menyebabkan  suatu  akta  dicabut  oleh  pengadilan,  antara  lain  karena  Notaris  tidak membacakan  akta  di  hadapan  para  pihak,  adanya  tanda  tangan  paksa  pada  akta,  atau tidak  dipenuhinya  syarat  formal  lainnya.  Anda  dapat  meminta  hakim  mengakhiri perjanjian  Anda  dengan  dua  cara.  Yang  satu  bersifat  proaktif,  yaitu  menghadap  hakim dan  menuntut  pemutusan  kontrak,  dan  yang  lainnya  bersifat  defensif,  yaitu  menunggu
sampai  pelaksanaan  kontrak  ditantang  di  hadapan  hakim.  Buatlah  perjanjian  dan jelaskan  kekurangan-kekurangan  perjanjian  itu.
Berdasarkan  putusan  Nomor  119/Pdt.G/2021/PN  Plg  pembatalan  akta  jual  beli  tanah yang  dibuat  dihadapan  Notaris/PPAT  H.Tamrin  Azwari  yang  dinyatakan  Akta  Jual  Beli Nomor:  991  tanggal  31  Desember  2007  batal  demi  hukum.  Berdasarkan  Ipso  jure,  jual beli  tanah  Bersertipikat  Hak  Milik  Nomor  :  2377/Talang  Kelapa  tanggal  26  September 1978,  Gambar  Situasi  tanggal  29  April  1978  No.221,  luas  15.220  M 2 atas  nama  Surya Sentiasa,  antara  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  sebagaimana  Akta  Jual  Beli  Nomor  :  991 tanggal  31  Desember  2007  Notaris  PPAT  H.  Thamrin  Azwari,  S.H.,  telah  Merugikan  7 (tujuh)  orang  ahli waris  lainnya.
Para  penggugat  adalah  orang  yang  dirugikan  hak  dan  kepentingannya  atas  adanya Akta  Jual  Beli  Nomor  :  991  tanggal  31  Desember  2007  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris PPAT  H.  Thamrin  Azwari,  S.H.  Permasalahan  hukum  ini  mungkin  timbul  saat  ini  atau di  tahun-tahun  mendatang.  Notaris  memikul  tanggung  jawab  yang  besar  atas  segala tindakan  yang diambil  sehubungan  dengan  pekerjaannya.

## A. PERUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah    Kepastian  Hukum  Terhadap  Pembatalan  Akta  Jual  Beli  Tanah Yang  Di  Buat  Dihadapan  Notaris/PPAT  H.Tahmrin  Azwari  Dalam  Putusan 119/PDT.G/2021/PN PLG?
2. Apakah  Akibat  Hukum  Terhadap  Pembatalan  Akta  Jual  Beli  Tanah  Yang  Di  Buat Dihadapan  Notaris/PPAT  H.Tahmrin  Azwari  Dalam  Putusan  119/PDT.G/2021/PN PLG?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  tergolong  penelitan  hukum  Normatif  dilengkapi  data  di  lapangan yang  bersifat  deskriptif  dengan  menggambarkan  kepastian  hukum  dan  akibat  hukum terhadap  pembatalan  akta  notaris  jual  beli  dalam  Putusan  119/PDT.G/2021/PN  PLG Karena  dilakukan  melalui  studi  observasional  dan  wawancara,    tidak  ada  pengujian hipotesis.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  kasus  dan  pendekatan  hukum, serta  mengutamakan  bahan  hukum  seperti  peraturan  perundang-undangan  sebagai bahan  rujukan  dasar  untuk  melanjutkan  penyelidikan.  Data  yang  digunakan  juga termasuk  data  sekunder.  Data  sekunder  merupakan  data  hasil  penelitian  kepustakaan, dokumen  lembaga  terkait,  surat  kabar,  dan  dokumen  lain  (termasuk  peraturan perundang-undangan  terkait)  yang berkaitan  dengan  bahan penelitian  yang ada.
Teknik  pengumpulan  data, dilakukan  dengan  cara:
a. Penelitian  kepustakaan  (Library  Research)  yaiitu  pengumpulan  data  sekunder berupa  bahan  hukum  primer  (undang-undang),  bahan  hukum  sekundert(literatur, laporan  penelitian,  esai,  artikel  akademis  diterbitkan  di  jurnal  akademik),  dan
bahan  hukumktersier  (Bahasa  Indonesia).  Kamus,  kamus  Inggris,  kamus  Belanda, kamus hukum,  ensiklopedia,  data statistik  berkaitan  dengan  topik  penelitian
b. Penelitian  lapangan  (Field  Research)  bertujuan  untuk  memperkuat  data  yang  ada dengan  melakukan  wawancara  kepada  pemangku  kepentingan  seperti  Notaris dan PPAT,  Keputusan  119/PDT.G/2021/PN  PLG.
Menganalisis  dan  menyusun  data  yang    dikumpulkan  secara  kualitatif  dalam  format teks.  Analisis  kualitatif.  Artinya,  analisis  yang  menjelaskan,  menafsirkan,  dan  menarik kesimpulan  dari  data  yang  diperoleh  baik    primer  maupun  sekunder.  Penulis  mencoba menjelaskan  hasil  tulisannya  dalam  bentuk  pertanyaan  deskriptif  yang  sistematis  untuk mencapai  suatu  kesimpulan.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
A. Kepastian  Hukum  Terhadap  Pembatalan  Akta  Jual  Beli  Tanah  Yang  Di  Buat Dihadapan Notaris/PPAT H.Tahmrin Azwari Dalam Putusan 119/PDT.G/2021/PN PLG
Kepastian  hukum  menjadi  salah  satu    tujuan  dalam  merancang  peraturan  hukum. Segala  ketentuan  yang  ditempatkan  dalam  pasal-pasal  yang  memuat  norma  atau peraturan  harus  selaras  dan  konsisten  dalam  pelaksanaannya.  Oleh  karena  itu, sekalipun  timbul  suatu  permasalahan  yang  menimbulkan  perselisihan,  dapat diselesaikan  berdasarkan  kesepakatan.  Oleh  karena  itu,  menurut  Gustav  Radbruch, tujuan  hukum didasarkan  kepastian  hukum,  keadilan  , efisiensi  atau kemanfaatan.
Salah  satu  konsep  kewajiban  hukum  sebagai  wujud  kepastian  hukum  adalah tanggung  jawab  hukum.    Seseorang  dapat  dikatakan  menerima  dan  menjatuhkan sanksi  karena  secara  hukum  ia  bertanggung  jawab  atas  suatu  perbuatan  salah.  Sanksi biasanya  dijatuhkan  berdasarkan  perbuatan  orang  tersebut  sendiri  dan    membuat  orang tersebut  bertanggung  jawab.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  15  Ayat  1  Undang-  Undang  tentang  Kedudukan Notaris  diatur  bahwa  notaris  berwenang  membuat  akta  resmi.  Dokumen  publik  berarti "penciptaan"  atau  pelaksanaan  dalam  istilah  teknis.  Kegiatan  yang  diperlukan  untuk pelaksanaan  akta nomor  akta (notaris).
Jabatan  Notaris  merupakan  suatu  jabatan  kepercayaan  yang  mengharuskan  orang yang  melaksanakan  tugas  Notaris  haruslah  orang  yang  dipercaya.  Apabila  ternyata Notaris  yang  tidak  dapat  diandalkan  itu  adalah  orang  yang  menjalankan  tugas  Notaris, maka  Notaris  menjadi  tidak  ada  artinya  sebagai  jabatan  yang    dapat  dipercaya.  Dalam hal  ini,  kedudukan  Notaris  dan  pejabat  publik  harus  ibarat  dua  sisi  mata  uang  yang sama.
Kedudukan  atau  keberadaan  Notaris  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan tujuan    membantu  dan  mendampingi  mereka  yang  memerlukan  bukti  tertulis  yang otentik  mengenai  suatu  perkara  atau  keadaan  suatu  perkara.  Atas  dasar  itu,  seseorang yang  diangkat  menjadi  Notaris  harus  mempunyai  semangat  pengabdian  kepada
masyarakat,  dan  seseorang  yang    merasa  berada  dalam  pengawasan  Notaris  dalam menjalankan  tugas  kedinasannya  harus  mampu  melakukan  hal  tersebut.  untuk  layanan ini,  Anda  dapat  membayar  biaya  kepada  notaris.  Oleh  karena  itu,  notaris  tidak  ada artinya jika tidak dibutuhkan  oleh  masyarakat.
Terkait  dasar  gugatan  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  1335  KUHPerdata  dan  Pasal 1337  KUHPerdata.  Menurut  R.  Subekti,  apabila  suatu  perjanjian  mengandung kepalsuan  atau  larangan,  maka  syarat-  syarat  objektif  perjanjian  itu  tidak  terpenuhi  dan perjanjian  itu  menjadi  tidak  sah.Artinya    tidak  ada  kesepakatan  sejak  awal,  dan  tidak pernah  tercapai  kesepakatan.  Merujuk  ketentuan  hukum  di  atas,  Suatu  Perjanjian  yang didasarkan  pada  Sebab  yang  Palsu  atau  Sebab  yang  Terlarang  adalah  Batal  Demi Hukum.
Pemilik  Sah  Tanah  Bersertipikat  Hak  Milik  telah  meninggal  dunia,  Surya  Sentiasa memiliki  8  orang  anak  yang  menjadi  ahli  warisnya.  Pasal  833  ayat  (1)  KUH  Perdata, menyatakan;  Ahli  waris  dengan  sendirinya  mempunyai  hak  milik  atas  segala  barang, segala  hak, dan segala  tuntutan  orang yang meninggal.
Berdasarkan  hukum,  maka  tanah  Bersertipikat  Hak  atas  nama  Surya  Sentiasa Menjadi  Milik  Seluruh  Ahli  Waris.  Pada  Tanggal  7  Juni  2006,  Tergugat  II  Rustam  SJ (anak  kedelapan  alm.  Surya  Sentiasa)  membuat  Akta  Hibah  Nomor  :  400/2006  Tanggal 7  Juni  2006  di  hadapan  Notaris  PPAT  H.  Thamrin  Azwari,  S.H.,  atas  Tanah Bersertipikat  Hak  Milik  Nomor  :  2377/Talang  Kelapa  tanggal  26  September  1978,  atas nama  Surya  Sentiasa,  dengan  memalsukan  tanda  tangan  dari  7  (tujuh)  orang  ahli  waris lainnya  termasuk  tanda  tangan  Para  Penggugat.  Kemudian  atas  Dasar  Akta  Hibah tersebut,  Rustam  SJ  melakukan  Balik  Nama  atas  Tanah  Bersertipikat  Hak  Milik Nomor : 2377/Talang  Kelapa  tanggal  26  September  1978,  atas  nama  Surya  Sentiasa.  Setelah  itu, Rustam  SJ  melakukan  Jual  Beli  dengan  Benny  Gunawan  sebagaimana  Akta  Jual  Beli Nomor  :  991  tanggal  31  Desember  2007  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris  PPAT  H. Thamrin  Azwari,  S.H.
Pengadilan  Negeri  Palembang  Kelas  1  A  Khusus  berdasarkan  Putusan  Nomor  : 896/Pid.B/2019/PN.Plg  menyatakan  Akta  Hibah  Nomor  :  400/2006  yang  digunakan oleh Rustam  SJ  untuk  Balik  Nama  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  :  2377/Talang  Kelapa tanggal 26  September  1978  atas  nama  Surya  Sentiasa  Yang  menjadi  Dasar  Akta Jual Beli Nomor :  991  tanggal  31  Desember  2007  Adalah  Palsu.  Sehingganya  secara  hukum,  maka  Jual Beli  Tanah  Bersertipikat  Hak  Milik  Nomor  :  2377/Talang  Kelapa  tanggal  26  September 1978,  atas  nama  Surya  Sentiasa  antara  Rustam  SJ  dengan  Benny  Gunawan  Batal  Demi Hukum  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  1335  KUHPerdata,  menyatakan;  Kontrak tanpa  alasan  yang  dapat  dibenarkan  atau  didasarkan  pada  alasan  yang  salah  atau dilarang  adalah batal.
Menurut  Habib  adjie  dalam  Karuniawan  Nurahmansyah,    Ciri-ciri  sertifikat  PPAT juga  tercermin  dari  format  isi  sertifikat,  Habib  Adjie  menjelaskan  ciri-ciri  sertifikat PPAT  meliputi:
1. Kepala  Akta,  Berisi  pernyataan  PPAT  tentang  dirinya  dan  orang  yang mengunjunginya.
2. Badan  Akta,  Ini  adalah  informasi  yang  diberikan  oleh  pihak  dalam  kontrak  atas permintaan  subjek  data dan dalam  bentuk dokumen.
3. Penutup  Akta,  Terdiricdari  keterangan  PPAT  mengenai  waktu  dan  tempat pembuatan  dokumen,  meliputi  informasi  saksi,  dan  terakhir  informasi  mengenai pembacaan  dan  penandatanganan  dokumen.
Sedangkan  dalam  Pasal  1868  KUH  Perdata  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  “dokumen  resmi”  adalah  suatu  dokumen  dibuat  oleh  atau  oleh  pejabat  yang berwenang  di  tempat  dikeluarkannya  dokumen  itu,  dalam  bentuk  yang  ditentukan oleh  undang-  undang.  Menurut  Pasal  1868  KUH  Perdata,  semua  syarat    harus  dipenuhi agar dapat  digolongkan  sebagai  akta notaris  yang asli.
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  mempunyai  wewenang  guna  mengesahkan  akta akta  yang  telah  disahkan  dan  mempunyai  wewenang-wewenang  lain  menurut pengertian  undang-undang  ini  atau  undang-undangvlainnya.  Undang-  undang  yang dimaksud  tentunya  adalah  Undang-  Undang  tentang  Kedudukan  Notaris  (UUJN)  dan undang-  undang  lainnya  yang  mengatur  dan  memberikan  kewenangan  lain  kepada Notaris  dalam  melaksanakan  tugas  kedinasannya.
Syarat  sahnya  suatu  kontrak  berdasarkan  Pasal  1320  KUH  Perdata  dan  doktrin kepastian  hukum  adalah    kontrak  tersebut  tidak  diakhiri  oleh  PPAT.  Sebab,  bentuk pembatalan  suatu  akta  adalah  para  pihak  membatalkan  kontrak.  Dapat  juga  dilakukan oleh  hakim  atas  permintaan  salah  satu  pihak  dalam  suatu  perjanjian,  berdasarkan bentuk  kepastian  hukum yang terdapat  dalam  ketentuan  Pasal 1320 KUH Perdata.
Dengan  demikian,  dalam  kasus  di  atas,  pencabutan  sertifikat  PPAT  tersebut  terjadi karena  adanya  pelanggaran  terhadap  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320 KUH  Perdata  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  berwenang  menerbitkan  sertifikat  PPAT, khususnya  PPAT.  Dalam  perkara  di  atas,  penulis  sependapat  dengan  majelis  hakim yang  menetapkan  bahwa  perkara  tersebut    memenuhi  unsur  perbuatan  melawan hukum  dan  akta PPAT dapat  dibatalkan.
Dalam  menjalankan  jabatannya  sebagai  Notaris,  seorang  Notaris  harus  mematuhi Undang-Undang  Nomor  2  Republik  Indonesia    Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Peraturan  ini mengikat  selama  tetap  menjabat  sebagai  Notaris  sebelum  dinyatakan  terhormat  atau pensiun.  Notaris  mempunyai  wewenang  untuk  mengesahkan  dokumen.  Dokumen yang  dibuat  oleh  Notaris  mempunyai  kewenangan  yang  melekat  pada  dokumen publik:  integritas  (volldig  bewijskracht)  dan  kekuatan  mengikat  (binding  bewijskracht). Alat  bukti  yang    diajukan  Tergugat  tidak  mengurangi  keberadaannya  dan  mempunyai kekuatan  pembuktian  yang  lengkap  dan  mengikat  (volldig  en  binding  bewijskracht), sehingga  kebenaran  isi  dan  keterangan  yang  terkandung  di  dalamnya  adalah  lengkap; mengikat  para  pihak.  apa  yang  tertulis  dalam  dokumen  itu.  Oleh  karena  sudah  lengkap
dan  mengikat  hakim,  maka  hakim  harus  menggunakannya  sebagai  dasar  faktual  yang lengkap  dan cukup  dalam  mengambil  keputusan  mengenai  penyelesaian  sengketa.
Notaris  yang  melakukan  kesalahan  dalam  menjalankan  tugas  kedinasan  tidak  bisa lepas  dari  sanksi  yang  berlaku  saat  ini.  Sanksinya  bisa    pidana  atau  perdata.  Hukum perdata  berlaku  terhadap  akta-akta    notaris,    kehilangan  sifat  akta-akta  yang dinotariskan  dan akta-akta tersebut  kehilangan  kredibilitasnya.
Bentuk  pertanggungjawaban  notaris  meliputi  peraturan  profesi  notaris  serta pertanggungjawaban  perdata,  pidana,    dan  administratif.  Akibat  hukum  seorang Notaris  yang  melanggar  Kode  Etik  dan  melanggar  hukum  adalah  tidak  menaati  Kode Etik  yang  terdapat  dalam  UUJN  dan  tidak  dapat  menjalankan  fungsi  Notaris  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan  yang  berlaku  akan menimbulkan  kerugian  apabila  Notaris  sendiri  atau  pihak  lain    mempercayainya. Namun  notaris  juga  mempunyai  keistimewaan  khusus  dalam  menjalankan  fungsinya: hak  pencabutan.  Hak  veto  tidak  dimaksudkan    untuk  melindungi  Notaris  dari  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  Notaris  sehubungan  dengan  pembuatan  akta  Notaris  .  Hak pencabutan  Notaris  hanya  melindungi  kepentingan  para  pihak  yang  dicantumkan rahasia  resmi  dalam akta tersebut.
Notaris  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  apabila  ia  jelas-jelas melakukan  perbuatan  melawan  hukum  atau  pelanggaran  terhadap  aturan  etika  profesi dalam  menjalankan  profesinya.  Untuk  dapat  menjatuhkan  sanksi  kepada  Notaris, diperlukan  beberapa  syarat,  antara  lain  menyatakan  bahwa  perbuatan  itu  dilarang menurut  undang-undang,    perbuatan  itu  menimbulkan  kerugian,  dan  perbuatan  itu  sah secara formal dan substantif. Persyaratan. Secara formal sesuai dengan ketentuanmperaturan  perundangm-undangan  dan  secara  substantif  sesuai  dengan ketentuan  Kode  Etik  dan  UUJN.  Aspek  pembatasan  pelanggaran  yang  dilakukan Notaris  diukur  berdasarkan  UUJN.
Mengenai  akibat  hukum,  perlu  dibedakan  antara  syarat  yang  dapat  dibatalkan,  yaitu syarat  subjektif  yang  dinyatakan  tidak  sah,  atau    syarat  obyektif  yang  dinyatakan  tidak sah,  yaitu  tidak  sah.  Dokumen  yang  dinotariskan  tidak  sah    Perbuatan  yang  dilakukan tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  sejak  berlakunya  undang-undang  atau  berlaku surut,  dan  batal  berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum tetap.  Selama  waktu  tersebut,  pembatalan  dapat  dilakukan.  Artinya  terjadi  pencabutan dan  perbuatan    yang  dilakukan  tidak  mempunyai  akibat  hukum,  karena  pencabutan atau  perbuatan  itu  tergantung  pada  pihak  tertentu,  sehingga  mengakibatkan  perbuatan itu  dikesampingkan.  Suatu  instrumen  yang  memungkinkan  pencabutan  sanksi  tetap sah  dan  mengikat  kecuali  ada  keputusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan hukum  tetap yang membatalkan  instrumen  tersebut.
Notaris  yang  melakukan  kesalahan  dalam  mengenal  identitas  para  penghadap  yaitu kepatutan,  ketelitian  dan  sikap  hati-hati  mewajibkan  setiap  orang  dalam  memenuhi kepentingannya  memperhatikan  kepentingan  orang  lain.  Perlindungan  terhadap
kepentingan  individu  harus  dilakukan  dengan  cara  yang  tidak  membahayakan kepentingan  pihak-pihak  yang  terlibat.  Misalnya,  seorang  notaris  yang  merugikan membuat  suatu  akta  yang  tidak  melindungi  hak-hak  para  pihak  yang  tercantum  dalam notaris  tersebut.  Sanksi  ini  berupa  hilangnya  kepercayaan  Notaris,  namun  apabila Notaris  ada  yang  mengajukan  gugatan  maka  sanksi  pelanggaran  hukum    tergantung pada  penilaian  hakim.  Apabila  salah  satu  pembicara  terluka  karena  kelalaian  atau kelalaian  Notaris,  maka pembicara  dapat  menuntut  ganti rugi.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  Notaris  bertanggung  jawab kepada  diri  sendiri,  kliennya,  masyarakat,  dan  juga  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, karena  ancaman  terhadap  Notaris  yang  melanggar  Kode  Etik  dilakukan  berdasarkan UUJN,  dan  harus  menanggungnya.  Ketentuan    Pasal  16  dan    17  UUJN  dengan  jelas mengatur  kewajiban  dan  larangan  yang  harus  dipatuhi  oleh  Notaris.  Segala  sesuatu yang  dilakukan  Notaris  akan  dikenakan  sanksi  bilamana  dilanggar.  Semua  profesi, tidak  hanya  notaris,  mempunyai  peraturan  mengikat  yang  berpihak  pada  organisasi dan perkumpulan.

## B. Akibat  Hukum  Terhadap  Pembatalan  Akta  Jual  Beli  Tanah  Yang  Di  Buat Dihadapan Notaris/ PPAT H.Tahmrin Azwari Dalam Putusan 119/PDT.G/2021/PN PLG
Ketika  Anda  mengakhiri  kontrak,  kontrak  berakhir  dan  semuanya  kembali  ke keadaan  semula  seolah-olah  tidak  ada  kontrak.  Oleh  karena  itu,  pihak  yang    menerima jasa  mempunyai  kewajiban  untuk  mengembalikan  jasa  yang  diterimanya.  Selain  itu, KUH  Perdata  juga  memberikan  peluang  bagi  korban  untuk  mengajukan  tuntutan  ganti rugi  kepada  Notaris/PPAT  berdasarkan  Pasal 1365 KUH Perdata.
Adapun  akibat  hukum  terhadap  pembatalan  Akta  Jual  Beli  Tanah  yang  dibuat dihadapan  Notaris/  PPAT  H.Tahmrin  Azwari  dalam  Putusan  119/PDT.G/2021/PN  PLG adalah  sebagai  berikut  :
1. Kuasa  Pengembangan  Pertanahan  H.  Tamrin  Azwari  melakukan  perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat
Secara  hukum  suatu  Akta  yang  diterbitkan  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah merupakan  bukti  surat  Outentik  yang  menerangkan  suatu  peristiwa  hukum  di dalamnya  sepanjang  tidak  dibuktikan  sebaliknya,  namun  dalam  perkara  a  quo  dengan melihat  Akta  Jual  Beli  Nomor  :  991/2007  tertanggal  31  Desember  2007  yang  dibuat dihadapan  PPAT  H.  Thamrin  Azwari,  S.H  tanpa  ada  tanda  tangan  kedua  belah  pihak penjual  dan  pembeli  serta  saksi-saksi  yang  turut  menyaksikan  peristiwa  hukum  dalam jual  beli  tanah  tersebut  dan  hanya  ditanda  tangani  oleh  Pejabat  Pembuat Akta Tanah H. Thamrin  Azwari,  S.H  tanpa  ada  Cap/Stempel  dari  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yang bersangkutan,  sehingga  Akta  Jual  Beli  tersebut  mengandung  cacat  hukum,  oleh karenanya  sifat  outentik  yang  melekat  pada  Akta  tersebut  menjadi  cacat  dan  tidak memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  serta  masih  diperlukan  alat  bukti  lain
untuk  menguatkan  kebenaran  peristiwa  hukum  dalam  jual  tanah  objek  sengketa  antara Rustam  SJ dan Benny Gunawan.
Dasar  hukum  pembatalan  surat-surat  yang  dibuat  oleh  Notaris/PPAT  terkait penjualan  tanah  adalah  surat-surat  yang  sah  dan  harus  pula  dicatat    dalam  surat aslinya.  Akta  Notaris  dilaksanakan  oleh  Notaris/PPAT  dan  pada  akhirnya  dapat dibatalkan  berdasarkan  keputusan  pengadilan.  Dalam  pembuatan  akta  pengesahan suatu  harta  tak  bergerak,  pembatalan  akta  itu  sah  apabila    tidak  dilakukan  perbuatan melawan  hukum,  melainkan  perbuatan  yang  telah  disahkan,  dan  akta  itu  tidak  sah apabila  telah  dilakukan  perbuatan  melawan  hukum.  Contoh  akta  tidak  sah  yang  dibuat oleh  Notaris/  PPAT:  Apabila  transaksi  penjualan  itu  dilakukan  karena  paksaan  salah satu  pihak,  maka  perbuatan  itu  batal.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1320  KUH Perdata,  dan isi   pasal  ini  merupakan  syarat sahnya  kontrak. Isinya  seperti  di  bawah ini:
a. Pertama,  adanya  perjanjian  antar  pihak  yang  berjanji,  Artinya  pihak-pihak  yang berjanji  harus  mencapai  kesepakatan  atau  kesepahaman  mengenai  pokok-pokok perjanjian.  Perjanjian  ini  dibuat  tanpa  paksaan  dari  salah  satu  pihak.  Artinya kontrak  itu  sebenarnya  terbentuk  berdasarkan  kehendak  para  pihak  yang mengadakan  kontrak.  Konsensus  atau  kesepakatan  merupakan  langkah  awal dalam  mengadakan  suatu  kontrak antar para pihak.
b. Kedua  ,kemampuan  untuk  mengadakan  perjanjian.  Artinya,  pihak  yang  mengikat perjanjian  itu  haruslah  orang  yang  mampu  mengadakan  perjanjian  menurut hukum.  Pasal  1329  KUH  Perdata  mengatur  bahwa  setiap  orang  mempunyai kuasa untuk  mengadakan  perjanjian,  kecuali  ia  dinyatakan  tidak  cakap  menurut  hukum. Ada  orang  yang  perjanjiannya  dianggap  tidak  mengikat  secara  hukum.  Orang- orang  yang  tidak  berwenang  mengadakan  perjanjian  menurut  Pasal  1330  KUH Perdata,  yaitu:  Pembatalan  akta,  orang-orang  yang  belum  dewasa,  wali, perempuan,  dan  pada  umumnya  untuk  mengadakan  perjanjian-perjanjian tertentu  karena  hukum, jika disediakan  oleh  hukum  Semua orang dilarang.
c. Ketiga,  dapat  menyepakati  hal-hal  tertentu  berarti  harus  ada  janji-janji  dalam perjanjian  tersebut.  Pokok  perjanjian  adalah  jasa  yang  diberikan  oleh  salah  satu pihak  kepada  pihak  lainnya.  Dalam  kondisi  ini,  undang-undang  mengatur  bahwa hanya  barang-barang  yang  dapat  diperdagangkan  saja  yang  boleh  tunduk  pada perjanjian.  Barang  tersebut  setidaknya  harus  dapat  mengidentifikasi  jenisnya. Sebab, apabila  pokok  akad tidak  jelas  maka akad itu  tidak sah.
d. Alasan  keempat  adalah  tidak  melanggar  peraturan  perundang-undangan,  artinya isi  dan  tujuan    yang  dijanjikan  dalam  kontrak  tidak  melanggar  hukum  atau ketertiban  umum  dan  kesusilaan.Kekuatan  Pembuktian  Pada  Akta  Pejabat Pembuat Tanah  H. Thamrin  Azwari  di  Pengadilan
Sebagai  pejabat  umum,  seorang  notaris  dalam  menjalankan  kekuasaannya  membuat akta-akta  yang  disahkan  atas  segala  akta,  perjanjian,  dan  keputusan  sesuai  dengan peraturan perundang undangan, sehingga seorang notaris tidak dapat
mempertanggungjawabkan  secara  hukum  atas  dokumen-dokumen  sebagai  pejabat publik.  dia  melakukannya.  Namun  jika  dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal  84  UUJN, suatu  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  tidak  mempunyai  kewenangan  notaris  sebagai  akta umum,  melainkann  hanya  mempunyai  nilai  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan; sebaliknya,  akta  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  .Pernyataan diatas  tidak  valid.  Suatu  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  sah  sebagai  akta  di  bawah tangan  apabila  akta  tersebut  tidak  mempunyai  atau  memenuhi  syarat-syarat  subyektif sebagai  berikut:  Apabila  para  pihak  tidak  dapat  bertindak  secara  sah,  tetapi  akta  itu dibuat  tanpa memenuhi  syarat-syarat  obyektif,  maka akta itu  tidak sah.
Notaris  H.  Tamrin  Azwari  memenuhi  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk membuat    akta  notaris  apabila  para  pihak  telah  memenuhi  syarat  batasan  umur  dan cakap    melakukan  perbuatan  melawan  hukum  sesuai  dengan  Pasal  39  UUJN. Selain itu, akta  tersebut  dibuat  dengan  bahasa  yang  dimengerti  oleh  kedua  belah  pihak,  seingga kedua  belah  pihak  dapat  memahami    apa  yang  tertulis  dalam  akta  tersebut  sesuai dengan  Pasal  43  UUJN,  dan  Notaris  H.  Tamrin  Azwari  juga    terlebih  dahulu  membuat akta  tersebut.  dan  dibacakan  dengan  suara  keras  sebelum  dibacakan  oleh  Notaris. Setelah  berkonsultasi  dan  membaca  antara  para  pihak  mengenai  isi,  maksud  dan  tujuan dokumen  tersebut,  dengan  diikutsertakannya  dua  orang  saksi  berdasarkan  Pasal  40 UUJN,  para  pihak  tidak  berkeberatan  atas  keterangan  dalam  dokumen  tersebut  dan para  pihak  langsung  membaca  dokumen  tersebut.  Setelah  membaca  dokumen, menandatangani    tanda  tangan  persetujuan  sesuai  dengan  Pasal  44  UUJN.  Hal  ini memungkinkan  penandatanganan  suatu  dokumen  yang  sah  secara  hukum  dapat diartikan  sebagai    pernyataan  niat  penandatangan  untuk  menandatangani  dokumen tersebut:  Dia ingin  dokumennya  sah dan apa yang ditulisnya  dianggap  sah.
Karena  sertifikat  PPAT  merupakan  dokumen  asli,  maka  mempunyai  nilai pembuktian  penuh.  Akta  PPAT  dapat  dianggap  sebagai  akta  asli,  ada  yang  bersifat fisik,  formil,  dan materil.  Penulis  menguraikannya  sebagai  berikut:
a. Pertama,  nilai  pembuktian  suatu  dokumen  yang  berdasarkan  asas  eksternal, Uitwendige  Bewijskracht,    tidak  perlu  dibantah  secara  eksternal  dengan  alat  bukti lain.  Apabila  ada  yang  berpendapat  bahwa  suatu  dokumen  PPAT  tidak memenuhi  syarat  sebagai  dokumen,  maka  menjadi  tugas  pihak  yang bersangkutan  untuk  membuktikan  secara  eksternal  bahwa  dokumen  tersebut bukanlah  dokumen  asli.  Bilamana  mengingkari  atau  mengingkari  bahwa  suatu akta  notaris  bukanlah  suatu  akta  yang  asli,  maka  penilaian  terhadap  alat  bukti  itu harus  didasarkan  pada  syarat  bahwa  akta  notaris  itu  asli.  Bukti  ini  harus  diberikan dengan  mengajukan  gugatan  di  pengadilan.  Penggugat  harus  dapat  membuktikan bahwa    akta  yang  dipermasalahkan  kemungkinan  besar  bukan  akta  Notaris /PPAT.
b. Kedua,  secara  formal,  akta  PPAT    memberikan  kepastian  bahwa  peristiwa- peristiwa  dan  fakta-fakta  yang  dituangkan  dalam  akta  itu  benar-benar  dilakukan
oleh  Notaris  atau  oleh  pihak  yang  hadir  pada  waktu  yang    ditentukan  dalam akta, artinya  harus.  Prosedur  yang  dinyatakan,  keputusan  untuk  melaksanakan tindakan  tersebut.  Pejabat,  tanggal,  bulan,  tahun,  waktu  kehadiran  dan  kehadiran para  pihak,  para  pihak/kehadiran,  paraf    dan  tanda  tangan  para  saksi  dan  notaris, serta  bukti-bukti  yang  dilihat  dan  didengar,  dilakukan  oleh  notaris  untuk menyatakan  kebenaran  dan  keaslian  mengenai  hal  tersebut.  Persidangan Pernyataan  atau  pernyataan  para  pihak/kehadirannya  akan  dicatat  dalam  akta partai.
c. Ketiga,  Materiale  Bewijskrach  menyatakan  bahwa  kepastian  mengenai  isi  suatu akta  sangatlah  penting  dan  suatu  akta  merupakan  alat  bukti  yang  sah  bagi pembuatnya  atau  pihak  yang  menerima  hak  dan  pada  umumnya  sah  jika  tidak ada  pembuktian.  Di  sisi  lain.  Keterangan  dan  keterangan  yang  terkandung  dalam atau  terkandung  dalam  dokumen  resmi,  berita  acara,  dan  keterangan  para  pihak Notaris/PPAT  harus  dievaluasi  dengan  baik.  Apabila  salah  satu  pihak  ingin membuktikan  suatu  hal  yang  bersifat  materil  dalam  suatu  akta,  maka  pihak tersebut  harus  dapat  membuktikan  bahwa  notaris  tidak  menyatakan  atau menyatakan  kebenaran  dalam  akta  tersebut,  atau  bahwa  pihak  yang  mengatakan kebenaran  dihadapan  notaris  tidak  mengatakan  kebenarannya.  Bukti  yang  benar dan  pembuktian  tandingan  harus  dilakukan    untuk  menyangkal  aspek-aspek penting  dari dokumen  tersebut.
Kepastian  hukum  bagi  pejabat  pembuat  akta  pertanahan  merupakan  konsep kepastian  hukum  untuk  melindungi  PPAT.  Perlindungan  hukum  ini  bertujuan  untuk memberikan  kepastian  hukum  bagi  PPAT.    Konsep  kepastian  hukum  pada  PPAT merupakan  suatu  bentuk  perlindungan  hukumyang  diberikan  kepada  setiap  PPAT, sehingga  memungkinkan  seseorang  memperoleh  keadilan  dan  kepastian  hukum  dari tindakan  sewenang-wenang  pihak-pihak  yang tidak bertanggung  jawab.

## SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
1. Kepastian  hukum  terhadap  pembatalan  akta  jual  beli  tanah  yang  di  buat  di hadapan notaris/PPAT H.Thamrin Azwari dalam putusan nomor 119/PDT.G/2021/PN  PLG  dimana  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  seorang notaris  wajib  berpedoman  kepada  aturan-aturan  dan  perundang-undangan  yang berlaku.  Kemampuan  Notaris  dalam  melaksanakan  kewajibannya  belum  optimal karena  belum  sejalan  dengan  kualitas  produk  akta  yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Surat  keterangan  Notaris  H.  Tamrin  Azwari mengenai  produk  akta  yang  dipermasalahkan  di  pengadilan  menyatakan  bahwa Notaris  dapat  digugat  sebagai  tergugat  maupun  ikut tergugat.
2. Akibat  hukum  terhadap  pembatalan  akta  jual  beli  tanah  yang  di  buat  dihadapan notaris/PPAT  H.Thamrin  Azwari  dalam  putusan  nomor  119/PDT.G/2021/PN  PLG
ditemukan  bahwa  Akta  Tanah  H.  Thamrin  Azwari,  S.H  tanpa  ada  Cap/Stempel dari  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yang  bersangkutan,  sehingga  Akta  Jual  Beli tersebut  mengandung  cacat  hukum,  oleh  karenanya  sifat  outentik  yang  melekat pada  Akta  tersebut  menjadi  cacat  dan  tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang sempurna  serta  masih  diperlukan  alat  bukti  lain  untuk  menguatkan  kebenaran peristiwa  hukum  dalam  jual  tanah  objek  sengketa  antara  Rustam  SJ  dan  Benny Gunawan.

## B. Saran
1. Untuk  menjamin  kepastian  hukum  dalam  profesi  PPAT,  kami  selalu  berpegang pada  peraturan  yang  ada  dalam  pembuatan  dokumen,  karena  dokumen  yang kami  buat  adalah  dokumen  asli  dan  mempunyai  pengaruh  yang  kuat  terhadap kepastian  hukum.  Sampai  perubahan  nama  pada  sertifikat  properti  selesai, pastikan  untuk  memeriksa  dengan  cermat  sebelum  melanjutkan  pembelian  atau penjualan  real  estat.  Notaris/PPAT  pada  umumnya  tidak  boleh  lalai  dalam mengurus  penjualan  tanah  dan  peralihan  hak  atas  akta  tanah.  Sebagai  aturan umum,  Notaris/PPAT  harus    memastikan  secara  cermat  bahwa  seluruh persyaratan  penjualan,  pembelian,  dan  pemindahtanganan  telah  dipenuhi. Litigasi/pembatalan  tidak  mudah  karena  akta  kepemilikan  properti  telah  diisi dengan  benar.
2. PPAT  harus  senantiasa  melaksanakan  tugasnya  dengan  standar  etika  dan integritas  yang  tinggi  terhadap  profesi  dan  kedudukannya  sebagai  PPAT. Notaris/PPAT  merupakan  pejabat  publik  yang  diberi  kepercayaan  untuk melakukan  penyusunan  dokumen  publik  yang  menjamin  kepastian  hukum mengenai  hak  dan  kewajiban  para  pihak  yang  melakukan  perbuatan  hukum,  oleh karena  itu  Notaris/PPAT  harus  mempunyai  sifat    jujur,    itikad    baik    dan  harus ikhlas.  Bersikaplah  profesional,  patuhi  dengan  ketat  peraturan  hukum  dan  aturan etika  profesi,  dan  bertanggung  jawab  atas  keabsahan  sertifikat  asli  yang  Anda keluarkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Kadir  Muhammad  dalam  Inawati  Santini,  2023,  Pembatalan  Akta  Perjanjian Pengikatan  Jual Beli  Tanah,  Vol. 5
Adolf,  Huala,  2006. Hukum Penyelesaian  Sengketa Internasional:  Sinar Grafika, Jakarta Aulia  Rahman  Hakim  dan  Muhammad  Fajar  Ilham,  2023,  Akibat  Hukum  Dan Pertanggungjawaban  PPAT  Terhadap  Pembatalan  Akta  Jual  Beli  Dengan Penggunaan  Kuasa  Mutlak, Yustitiabelen,Vol  .9 No.2
Criwtin  Sasauw,  2015.  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Kekuatan  Mengikat  Suatu  Akta Notaris,  Jurnal  Le  Privatum  III,  no. 1
Dedy  Mulyana  dan  Rika  Kurniasari  Abdughani,  2021.  Tanggung  Jawab  Notaris/PPAT Terhadap  Akta  Jual  Beli  Tanah  Yang  Batal  Demi  Hukum,  Jurnal  Ilmiah  Sosial  dan Humaniora,  Vol.  1 No. 1
Dwiyansany,  Shenita,  and  Lita  Tyesta  Addy  Listiya  Wardhani.  2019.  “Sistem Pertanahan  Keraton  Yogyakarta  Sebagai  Daerah  Otonomi  Khusus.”  Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1(2): 226–36.
Hayati,  Nur.  2016.  “Peralihan  Hak  Dalam  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah  (Suatu  Tinjauan Terhadap  Perjanjian  Jual  Beli  Dalam  Konsep  Hukum  Barat  Dan  Hukum  Adat Dalam Kerangka  Hukum  Tanah Nasional).”  Lex Jurnalica 13(3): 147934.
Herlien  Budiono,  2009.  Kontrak  Minyak  dan  Gas  Bumi  Berazas  Keadilan  dan  Kepastian Hukum,  Fikahati Aneska,  Jakarta
Herry  Susanto,  2010.  Peranan  Notaris  Dalam  Menciptakan  Kepatutan  Dalam Berkontrak,  Yogyakarta, FH UII Press
Hilda  Chairunnisa,  2018,  Kepastian  Hukum  Pembatalan  Akta  Perjanjian  Pengikatan Jual  Beli  Tanah  Yang  Dibuat  Di  Hadapan  Notaris,  Universitas  Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Indah  Sugiarti  ,  2022.  Akibat  Hukum  Pembatalan    Akta  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah  Yang Dibuat  Berdasarkan  Surat  Kuasa  Menjual  Dibawah  Tangan,  Tesis  Fakultas Hukum  Universitas  Islam  Indonesia
Karuniawan  Nurahmansyah,  2021,  Prinsip  Kepastian  Hukum  Terhadap  Pembatalan Akta  Pejabat Pembuata Akta  Tanah, HUKMY : Jurnal  Hukum  Volume  1, No. 2
Moh.  Syahrul  Hermawan,  Abdul  Qahar  dan  Risma,  2021.  Tinjauan  Yuridis  Terhadap Pembatalan  Akta Notaris,  Qawanin  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.  1, No. 1 Patahna, M. 2009, Problematika  Notaris,  Rajawali:  Jakarta Raharjo,  S. 2000, Ilmu  Hukum,  Citra Aditya  Bakti: Bandung
Sri  Kustiyah  dan  Hasrul,  2018.  Politik  Hukum  Pemberian  Kewenangan  Kepada  Notaris Untuk  Membuat  Akta  Pertanahan  Dalam  Kaitannya  Dengan  Kewenangan  PPAT, Jurnal  Kata, Vol  5 No 1
Sulhan,  dkk.  2018,  Profesi  Notaris  dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,:  Mitra  Wacana Media,  Jakarta