## KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI MASA PANDEMI COVID-19 POLICY AND LAW ENFORCEMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Zul Akli 1 , Jummaidi Saputra 2 , Anhar Nasution 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia.
2,3 Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, Aceh, Indonesia.
E-mail: zulakli@unimal.ac.id , Jummaidi_hukum@abulyatama.ac.id , anharnasution86@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas  Sistem  Keuangan.  Semua  produk  hukum  yang  dikeluarkan  pemerintah merupakan  kebijakan  negara  ( Staatbeleid )  untuk  mempercepat  penanganan  dampak penyebaran  Covid-19.  Kebijakan  hukum  di  masa  wabah  Covid-19  tidak  terlepas  dari penegakan  hukum  antara  Lembaga  Pemasyarakatan,  Pengadilan,  Kejaksaan,  KPK, Kepolisian. Salus  Populi  Suprema  Lex  Esto yang  artinya  keselamatan  rakyat  adalah hukum  tertinggi  (Cicero)  adigium  tersebut  merupakan  adigium  yang  sangat  tepat  jika dihubungkan sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan di tengah wabah Covid-19, sebab  suatu  hukum  yang  ditetapkan  dan  diberlakukan  harus  dapat  benar-benar memayungi rakyatnya.
Kata Kunci: Covid-19, Kebijakan, Pandemi, Penegakan Hukum.

## ABSTRACT
In the Context of Facing Threats That Endanger the National Economy and Financial System  Stability.  All  legal  products  issued  by  the  government  are  state  policies (Staatbeleid) to accelerate the handling of the impact of the spread of Covid-19. Legal policy during the Covid-19 outbreak cannot be separated from law enforcement between the  Correctional  Institution,  Court,  Attorney,  KPK,  Police.  Salus  Populi  Suprema  Lex Esto, which means that the safety of the people is the highest law (Cicero), this adigium is a very appropriate adigium if it is connected as a basis for taking a policy in the midst of the Covid-19 outbreak, because a law that is enacted and enforced must be able to truly cover people.
Keywords: Covid-19, Policy, Pandemic, Law Enforcement.

## PENDAHULUAN
Pada  31  Desember  2019, World  Health Organization WHO  China Country  Office melaporkan  kasus pneumonia yang  tidak diketahui  etiologinya  di  Kota  Wuhan,  Provinsi Hubei,  China.  Pada  tanggal  7  Januari  2020, China  mengidentifkasi  pneumonia  yang  tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru corona virus  ( novel  coronavirus ).  Pada  awal tahun 2020 NCP mulai menjadi pendemi global dan  menjadi  masalah  kesehatan  di  beberapa negara di luar RRC. Berdasarkan World Health Organization (WHO)  kasus  kluster  pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Penyebaran epidemi ini terus berkembang hingga  akhirnya  diketahui  bahwa  penyebab kluster  pneumonia  ini  adalah Novel  Corona virus .  Pandemi  ini  terus  berkembang  hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan  COVID-19  sebagai Public  Health Emergency  of  International  Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel  coronavirus  pada  manusia  ini  dengan sebutan Coronavirus  Disease (COVID-19).
COVID-19  disebabkan  oleh  SARS-COV2  yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya  berbeda  jenis  virusnya.  Gejalanya  mirip
dengan  SARS,  namun  angka  kematian  SARS (9,6%)  lebih  tinggi  dibanding  COVID-19  (saat ini  kurang  dari  5%),  walaupun  jumlah  kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas  dan  cepat  ke  beberapa  negara  disbanding SARS.
Semenjak  Virus  Corona  resmi  dinyatakan masuk  Indonesia.  Ini  setelah  diumumkan  oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 2 Maret 2020 terkait  dua  warga  yang  berdomisili  di  Depok dinyatakan  positif  mengidap  virus  bernama resmi  Covid-19  itu. Publik  pun  langsung waspada. Mengharapkan langkah cepat pemerintah  untuk  mencegah  penularan  lebih lanjut  virus  Corona  yang  telah  menjangkiti puluhan  negara  dan  telah  menewaskan  ribuan jiwa itu.
Kejelasan  informasi  itu  lah  yang  menjadi salah  satu  tugas  utama  yang  sangat  dituntut masyarakat dari pemerintah terkait virus corona itu,  agar  tidak  sampai  terjadi  kebingungan maupun kepanikan massal. Dan satu tugas utama lainnya, tentu saja langkah cepat pemerintah agar virus  corona  sampai  tidak  menjangkiti  banyak orang dengan berbagai langkah pencegahan dan tindakan medis.
Dintaranya  pemerintah  pada  31  Maret 2020 telah menerbitkan Keputusan Presiden No 21/2020  (Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat),  Peraturan  Pemerintah  (Keppres)
No  1/2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB),  dan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 1/2020 tentang Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional Dan/Atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan.  Semua produk  hukum  yang  dikelurkan  pemerintah  ini adalah dalam kerangka melaksanakan kebijakan negara (Staatbeleid) untuk mempercepat penanganan  dampak  penyebaran  Covid-19. Wabah Covid-19 yang sudah menginfeksi bukan hanya  di  Indonesia  bahkan  menglobal      telah berdampak   pada   berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali  pada  layanan  hukum  lembaga peradilan  (Suriyani,  2020:  787-800).  Hal  ini dikarenakan Mahkamah    Agung yang terpaksa harus menerapkan kebijakan untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah ( work from  home )  yang      diterapkan  pada  hakim  dan aparatur  pengadilan,  sehingga  karena  keadaan terdesak  tersebut  pengadilan  yang  biasanya dilaksanakan secara konvensional beralih dilaksanakan  secara daring yaitu  dilaksanakan melalui  jarak  jauh  melalui  teleconference (Nugroho dan Suteki S., 2020: 291-304).
Salah  satu  kebijakan  akibat  pandemi Covid-19  adalah  diberlakukannya  pembatasan sosial  ( social  distancing ),  bahkan  kebijakan pembahasan  wilayah  ( lockdown ),  sehingga pelaksanaan  kegiatan    pengadilan    tidak    dapat berjalan   sebagaimana   biasanya   dikarenakan
tidak    memungkinkannya    institusi    pengadilan untuk  mengadakan  persidangan  sesuai  dengan peraturan  dan  ketentuan  yang  berlaku  sebelum adanya wabah Covid-19.
Penggunaan  peraturan  dengan  standar sebelumnya  menimbulkan  kerumunan  orang sehingga tidak memungkinkan untuk diterapkan. Peralihan  sistem  persidangan  dari  konvensial menjadi  daring  yang  disebabkan  oleh  wabah Covid-19 ini (Iswantoro, W; 2020: 56-63), tentu saja  menimbulkan  banyak  perbedaan  dan dampak  yang  beragam.    Sehingga  perlu dilakukannya  suatu  analisis      mengenai kebijakan  dan  penegakkan  hukum  di  masa pandemi Covid-19.
Berdasarkan Uraian tersebut diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah  Kebijakan  Penegakkan  Hukum pemerintah  Indonesia  dimasa  pandemi  Covid- 19?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berjenis  penelitian  hukum normatif, dengan Pendekatan perundang– undangan ( statute approach) (Soerjono Soekanto,  dan  Sri  Mamudji,  2011:  205-236). untuk  mendapatkan  data  yang  akurat,  maka penelitian ini menggunakan data Primer dan data sekunder, selanjutnya diindentifikasi dan dikumpulkan  berdasarkan  permasalahan  yang dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber  dan  susunan  tingkatannya  secara  utuh dan komprehensif untuk dianalisis dan   dibahas.
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 217-226.
Tahap  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan melalui  studi  kepustakaan,  dianalisis  dengan mengunakan  teori-teori,  konsep-konsep,  dan kaidah-kaidah  hukum  dengan  cara  preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada  (Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, 2013: 9).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kebijakan Penegakkan Hukum pemerintah
Indonesia dimasa pandemi Covid-19
Kebijakan  pegekakan  hukum  di  masa pandemi Covid-19, terintegrasi antara Lembaga Pemasyarakatan,  Pengadilan,  Kejaksaan,  KPK, Kepolisian  (Sudarto,  1983:  20).  Khususnya dalam  hal  penahanan  tersangka/terdakwa,  demi menjaga  kepastian  hukum  tetap  tetap  di laksanakan di masa pandemi covid-19 saat ini.
Mahkamah  Agung  dalam  surat edarannya Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Selama  Masa  Pencegahan Penyebaran  Covid-19  di  Lingkungan  MA  dan Badan  Peradilan  di  Bawahnya.  Edaran  tersebut ditandatangani  23  Maret  2020  yang  isi subtansinta  ialah  memperketat  sistem  kerja  di lembaga peradilan.
Dalam surat tersebut, persidangan perkara pidana,  pidana  militer,  dan  jinayat  tetap dilaksanakan  khusus  terhadap  perkara-perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya  tidak  dapat  diperpanjang  lagi
selama masa pencegahan penyebaran Covid-19. Selain  itu,  persidangan  perkara  pidana,  pidana militer,  jinayat  terhadap  terdakwa  yang  secara hukum  penahanannya  masih  beralasan  untuk dapat  diperpanjang,  ditunda  sampai  dengan berakhirnya  masa  pencegahan  penyebaran Covid-19  di  lingkungan  MA  dan  Badan Peradilan  di  bawahnya.  Penundaan  persidangan dapat dilakukan dengan hakim tunggal.
Untuk  penanganan  perkara  yang  dibatasi jangka  waktu  pemeriksaannya,  Hakim  dapat menunda  pemeriksaan  walaupun  melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh peraturan  perundang-undangan  dengan  perintah kepada Panitera pengganti agar mencatat dalam berita  acara  sidang  adanya  keadaan  luar  biasa berdasarkan  surat  edaran  ini.  Jika  perkara  tidak memungkinkan  untuk  ditunda  dan  harus disidangkan, MA meminta empat hal yang perlu diperhatikan.  Pertama,  penundaan  persidangan dan  pembatasan  pengunjung  sidang  merupakan kewenangan  majelis  hakim  untuk  menentukan. Kedua,  majelis  hakim  dapat  membatasi  jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang ( social distancing ).  Ketiga,  majelis  hakim  dapat memerintahkan  pendeteksian  pemeriksaan  suhu badan  serta  melarang  kontak  fisik  seperti bersalaman  bagi  pihak  yang  akan  hadir  atau dihadirkan  di  persidangan.  Keempat,  majelis hakim  ataupun  pihak-pihak  dalam  persidangan dapat  menggunakan  alat  pelindung  berupa masker dan sarung tangan medis sesuai kondisi dan  situasi  persidangan.  Ada  beberapa  catatan
yang  menjadi  tantangan  bagi  pemerintah  dan lembaga keuangan negara dalam mengimplementasikan  kebijakan  dalam  kaitan krisis  keuangan  dan  dampak  kedaruratan kesehatan  masyarakat  sebagai  masalah  hukum tersebut.
Pertama, pemaknaan “kebijakan”
(diskresioner) dalam pemahaman hukum administrasi negara terdiri atas suatu diskresioner terikat dalam bentuk regulasi tugas dan  kewenangan  aparatur  negara.  Namun,  di negara  mana  pun  tidak  ada  tugas  dan kewenangan  aparatur  negara  akan  berhenti manakala  ada  suatu  perbuatan  yang  tidak  ada pengaturannya,  seperti  kondisi  kedaruratan kesehatan saat ini.
Dalam  kondisi  darurat  abnormal  ini, aparatur  negara  memiliki  apa  yang  dinamakan “kebijaksanaan”,  suatu discretionary atau beleid yang  bebas  dalam  menjalankan  tugas  dan kewenangan  tersebut  atau  diskresioner  aktif. Diskresioner  aktif  ini,  baik  dalam  bentuk  lisan maupun tertulis, dikeluarkan dalam kondisi yang darurat  abnormal, urgent,  bahkan  instan.  Hal semacam  ini  umumnya  secara  substansial  tidak sesuai  dengan  peraturan  tertulis.  Karena  itu, diskresioner aktif dalam situasi darurat abnormal sama sekali tak dapat dinilai atau diukur dengan produk  regulasi  sebagaimana  dalam  keadaan normal.  Karena  tidak  ada  pemahaman  makna “kebijakan”, dikhawatirkan kebijaan pemerintah dan  lembaga  keuangan  negara  yang  diterbitkan sebagai  fungsi  pengaturan  akan  menjadi  objek
pemeriksaan penegak hukum (Satjipto Rahardjo, 2001:  11)  sebagai  kebijakan  yang  dianggap pidana korupsi.
Kebijakan  substansial  pada  Perppu  ini yang  menjadi  kompetensi  hukum  administrasi negara  prinsipnya  tidak  dapat  dijadikan  objek kriminalisasi  atau  kriminalisasi  kebijakan. Kendati  demikian,  apabila  kebijakan  itu bertentangan  dengan  asas  umum  pemerintahan yang  baik,  berupa  asas  kecermatan  substantif, juga  adanya  pelanggaran  asas  norma  tersamar (vage normen) dan asas doelgrichte (tujuan akhir dikeluarkan  diskresi),  berupa  suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan yang terkait jabatan dan kewenangan.  Oleh  karena  itu,  penyimpangan diskresioner  aktif  akan  menjadi  penilaian kompetensi hukum pidana dan korupsi. Namun, dalam hal adanya dugaan tindak pidana korupsi atas pelaksanaan Perppu ini, makna penyimpangan  kata  “iktikad  baik”,  sebaiknya menghindari  pemakaian  Pasal  2  (melawan hukum) dan Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan)  sebagaimana  diatur  dalam  UU Tipikor. Sebab, selain keduanya dikenal sebagai pasal  karet  yang  dapat  menjangkau  perbuatan apapun  yang  tidak  menjadi  otoritas  pidana korupsi  ( all  embracing  act ),  juga  Perppu  ini berbasis  hukum  administrasi  negara.  Dengan demikian, sanksi administrasi lebih relevan bagi pelanggaran  atas  pelaksanaan  diskresioner  aktif berupa kesalahan prosedur pelaksanaan kebijakan Perppu tersebut.
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 217-226.
Kedua,  makna  “krisis  keuangan” memang  tak  dapat  ditemukan  secara  definitif. Sebab,  krisis  keuangan  sebagai  akibat  ancaman perekonomian  nasional  dan  stabilitas  sistem keuangan, memiliki pemahaman yang komprehensif. Meskipun demikian, keseragaman yang ada dan diterima, adalah krisis perekonomian  nasional  dan  stabilitas  sistem keuangan  akan  memengaruhi  sistem  keuangan negara secara menyeluruh, meliputi dan meluas pada sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Ketiga, dalam melaksanakan diskresioner aktif atas Perpu ini, seharusnya dihindari rentang inefisiensi  birokrasi  kelembagaan  keuangan negara, yang justru dikhawatirkan menghasilkan diskresi  bermasalah  yang  koruptif.  Apalagi, kebijakan tersebut melibatkan multi kelembagaan dikhawatirkan menimbulkan diskresioner  aktif  bermasalah  yang  koruptif, sebagai kriminalisasi kebijakan.
Dalam hal penegakan hukum, Pemerintah RI berdasarkan Pasal 154 UU Nomor 36  tahun  2009  tentang  Kesehatan,  wajib mengumumkan  wilayah  yang  menjadi  sumber penularan  penyakit  ke  masyarakat.  Ini  berarti pemerintah  wajib  mengungkapkan  jenis  dan persebaran  penyakit  yang  berpotensi  menular atau  menyebar  dalam  waktu  yang  singkat  serta menyebutkan  daerah  yang  menjadi  sumber penularan. Namun, faktanya pemerintah lamban dalam  menyebarkan  informasi  terkait  kasus
pertama  Covid–19  yakni  pengumuman  secara resmi  baru  disampaikan  setelah  sepekan  sejak dinyatakannya  dua  pasien  positif  virus  SARS- Cov-2 dan tidak adanya pemberitahuan domisili dua  pasien  tersebut  (Bayu  Galih,  2022). Hal  ini membuktikan  bahwa  pemerintah  terlihat  ragu dalam menghadapi pandemi tersebut, pemerintah harus  mempersiapkan  skenario  lebih  lanjut dalam  penanganan  Covid-19  terutama  untuk mengatisipasi  lonjakan  jumlah  infeksi  yang sudah di prediksi, bahwa disini hukum juga harus ditegakan baik ketika penanganan dan dapat turut mencegah  jika  wabah  serupa  terjadi  di  depan ( futuristik ).
Dalam hal penegakan hukum ada beberapa peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  di jadikan  dasar  diantaranya:  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  yang menyangkut  dengan  kesehatan  ditegaskan sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia.  Dalam Pasal  28H  ayat  (1)  dinyatakan,  bahwa:  “Setiap orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, bertempat  tinggal,  dan  mendapat  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan.”  Masuknya ketentuan  tersebut  ke  dalam  Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak  lagi  sekedar  urusan  pribadi  yang  terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya  dengan  tanggung  jawab  negara, melainkan suatu hak hukum ( legal rights ) yang tentunya dijamin oleh negara.
Untuk menindaklanjuti antisipasi kedaruratan  penyakit zoonosis,  selain  telah  ada serangkaian  regulasi  yang  mengatur  upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular juga perlu ada Pedoman Koordinasi Pendekatan One Health, yang nantinya mengkoordinasikan  peran  antar  kementerian terkait  dalam  penanganan  penyakit  misalnya mengkoordinasikan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.   Upaya  ini  diharapkan  dapat mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana  yang  menetapkan  wabah  penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya.
Adanya Social Distancing sejauh ini sangat  efektif  dalam  menghambat  penyebaran virus/penyakit,  yakni  dengan  mencegah  orang sakit  melakukan  kontak  dekat  dengan  orang- orang untuk mencegah penularan (Alasan Social Distance  Efektif  Mencegah  Penularan  Corona, 2020,  diakses  dari  https:  //www.  Cnnindonesia .com/  gaya-hidup/  202003  1614  112  7-255- 483855/alasan-social-distanceefektif-mencegah- penularan-corona  pada  12  Agustus  2022). Namun melihat fenomena sekarang, nyatanya social distancing masih berbentuk imbauan  yang  jika  tidak  dibantu  diviral–kan  di media  sosial  akan lebih  sedikit  mayarakat  yang mengetahuinya.  Maka  dari  itu,  sebaiknya kebijakan social  distancing harus  dimuat  dalam dalam  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-
undang tentang upaya penanganan wabah Covid- 19, yang salah satunya mengatur social distancing adalah kewajiban, jika perlu terdapat penegasan  berupa  sanksi  sesuai  hukum  positif, agar  masyarakat  tidak  hanya  sadar  akan pentingnya social distancing tetapi juga menerapkan  praktiknya.  Hal  ini  dirasa  perlu untuk  melakukan  pembatasan  hak  individual dalam melakukan social distancing karena kondisi  yang  terjadi  adalah  kegentingan  yang mengancam kesehatan publik.
Berkenaan dengan social distancing , sebenarnya  kita  juga  turut  membantu  tenaga kesehatan  yang  berdiri  di  garda  depan  dalam mencegah  bertambahnya  jumlah  infeksi.  Selain itu, pemerintah pula perlu menjamin perlindungan dan keselamatan kerja bagi tenaga medis  dalam  upaya  penanganan  Covid-19. Tuntutan perlindungan tenaga kesehatan bergulir setelah ada tujuh dokter meninggal karena positif terinfeksi,  kelelahan  hingga  serangan  jantung (Fransisca  Christy  dkk, Prioritas  Perlindungan untuk  Petugas  di  garis  Terdepan,  2020,  https:/ /koran  .tempo  .co/read/  laporan-utama  /451275 /prioritas-perlindungan-untuk-petugas-di-garis- terdepan  ?utm_ source= Digital %20 Marketing &utm  _medium=LINE&utm_campaign=  pada 12  Agustusi    2022). Maka  dari  itu,  harus  ada pengaturan  jam  kerja,  penambahan  jumlah rumah  sakit  rujukan,  pemenuhan  kebutuhan primer setiap tenaga kesehatan, penyediaan Alat Pelindung  Diri  (APD),  kemudian  penentuan skala prioritas pemberian APD harus diutamakan
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 217-226.
ketimbang pemberian insentif (meskipun ini juga perlu).  Jangan  sampai  garda  depan  kekurangan senjata  dalam  menangani  pandemik,  terlebih belum ada vaksin.
Kepastian hukum (Peter Mahmud Marzuki,  2008,  158)  merupakan  instrumen penting  dalam  menjamin  keselamatan  tenaga kesehatan  sehingga  pemerintah  tidak  dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap penugasan  tenaga  kesehatan.  Terlebih  jika melihat peraturan perundang-undangan mengenai  tenaga  kesehatan  nampaknya  belum ada yang mengatur penjaminan kepastian hukum bagi  tenaga  kesehatan  sekalipun  sudah  ada Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang Tenaga  Kesehatan.  Maka  dari  itu  Pemerintah perlu  menerbitkan  peraturan  pelaksanaan  dan petunjuk teknis UU Tenaga kesehatan dan undang-undang  lainnya  yang  mengatur tentang  perlindungan  hukum  dan  keselamatan kerja  bagi  Tenaga  Kesehatan  (Harif  Fadhillah dkk, 2019: 161).
Kewenangan lockdown berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan wewenang absolut Pemerintah Pusat. Dalam Pasal 1 Angka 1  dinyatakan  bahwa: “kekarantinaan  kesehatan dilakukan  untuk  mencegah  dan  menangkal keluar  atau  masuknya  penyakit  dan/atau  faktor risiko  kesehatan  masyarakat yang  berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”. Maka  dari  itu jika  ada  pemerintah daerah  yang  merasa  daerahnya memiliki  situasi
kedaruratan  dan  hendak  melakukan lockdown, tentunya  hal  ini inkonstitusional dan  perlu adanya  konsul  dari  kepala  daerah  dengan pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan terkait.
Menimbang  keadaan  darurat  maka penyebaran  virus  corona  yang saat  ini  telah meninfeksi 893 orang (per 26 Maret 2020) maka virus ini dapat dikategorikan sebagai penyebaran penyakit menular yang dapat memicu kedaruratan  kesehatan  masyarakat,  sehingga pelaksanaan karantina nasional sebetulnya dapat dilakukan  apalagi  dengan  kewenangan  yang sudah jelas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun sejauh ini pemerintah pusat belum mengeluarkan kebijakan lockdown, walaupun  jumlah  infeksi sudah  meningkat.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh pertimbangan ekonomi selama Lockdown dilakukan.
Penurunan  ekonomi,  kegagalan  bisnis hingga banyaknya PHK oleh perusahaan menjadi pertimbangan  utama.  Belum  lagi  pemerintah harus dapat  memenuhi kebutuhan dasar penduduk selama aktivitas lockdown atau karantina nasional ketika diberlakukan.

## SIMPULAN
Kebijakan
Penegakkan Hukum pemerintah Indonesia dimasa pandemi Covid- 19 kesemuanya harus dipertimbangkan dengan  seksama  dan  dievaluasi  secara berkala.  Kebijakan  yang  dibuat  diharapkan
dapat  mengatasi  dampak  yang      ditimbulkan akibat  dari  Pandemi  Covid-19  sehingga terpenuhi  Hak  dasar  setiap    orang  sesuai dengan  Pasal  28  H  ayat  1  UUD  1945,  dalam hal  penegakan  hukum  legalitas  kebijakkan penegakkan  hukum    yang    dilaksanakan secara  daring  sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun  2020,  sehingga  tidak  ada  keraguan termasuk    persidangan  yang  dilaksanakan secara daring ini merupakan bukti nyata  dari
pertanggungjawaban    MA    terhadap  publik mengenai  pemberian  pelayanan  yang cepat, sederhana,  dan  akurat  tanpa  menunda atau menghambat  masyarakat  dalam  memperoleh dan  mengakses  keadilan,          sesuai  dengan Justice    Delayed,    Justice  Denied ”  yang memiliki    makna  bahwa  jika suatu keadilan tertunda  maka  sama  seperti  tidak  adanya keadilan

## DAFTAR PUSTAKA
Alasan Social Distance  Efektif  Mencegah Penularan Corona, 2020, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200316141127-255-483855/alasan-social- distance-efektif-mencegah-penularan-corona
Bayu  Galih, NASIONAL  SEPEKAN:  Setelah  Jokowi  Umumkan  Ada  Virus  Corona  di  Indonesia,
2020, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/08074991/nasional- sepekan-setelah-jokowi-umumkan-ada-virus-corona-di-indonesia.
Fransisca  Christy  Et,  al, Prioritas  Perlindungan  untuk  Petugas  di  garis  Terdepan,  2020, https://koran.tempo.co/read/laporan-utama/451275/prioritas-perlindungan-untuk-petugas-di- garis-terdepan?utm_source=Digital%20Marketing&utm_medium=LINE&utm_campaign
Https://Www.Kemendagri.Go.Id/Documents/Covid-19/Buku_Pedoman_Covid-9_Kemendagri.Pdf. https://komisi-kejaksaan.go.id/penegakkan-hukum-selama-pandemi-covid-19-harus-selaras/
Harif Fadhillah Et, al, “Regulation of Health Workers in the Legistlation and the Principle of Legal Certainty,” Soepra Jurnal Hukum KesehatanVol. 05 No. 1, 2019.
https://www.beritasatu.com/opini/6625/perppu-covid19-dan-penegakan-hukum
H.  Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
Iswantoro,  W.  Persidangan  Pidana  secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Selisik 2020
Kompas.com,  UPDATE:  Tambah  103  Pasien,  Total  Ada  893  Kasus  Covid-19  di  Indonesia,2020, diakses dari https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/03/26/15410891/update-tambah- 103-pasien-total-ada-893-kasus-covid-19-di-indonesia
Nugroho, Suteki   S.   Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak  Pidana via Telekonferensi). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia .
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana, Jakarta, 2008.
Suriyani, Ismail. Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap    Pelaksanaan    Persidangan Perkara    Pidana di    Pengadilan. Jurnal Multidisiplin Ilmu . 2020.
Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat , Sinar Baru, Bandung, 1983.
Satjipto Rahardjo, Mas Bandung:: Suatu Tinjauan Sosiologis , Sinar Baru, Bandung:  2001.
Warta Ekonomi, Apa Saja Dampak Penerapan Lockdown? , 2020, diakses dari https://www.wartaekonomi.co.id/read277174/apa-saja-dampak-penerapan-lockdown  pada 26 Maret 2020.