## PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN YANG BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA PERBANKAN SERTA UPAYA PENGEMBALIAN KEPADA BANK/NASABAH KORBAN TINDAK PIDANA
I Gusti Ketut Ariawan 1
Abstrak: Sektor  perbankan  yang  memiliki  posisi  strategis  sebagai  lembaga intermediasi  dan  penunjang  sistem  pembayaran  merupakan  faktor  yang  sangat menentukan,  karena  industri  perbankan  merupakan  salah  satu  komponen  yang sangat  penting  dalam  perekonomian  nasional.  Harta  kekayaan  hasil  tindak pidana  perbankan  bisa  masuk  ke  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang. Pencucian  uang  ( money  laundering )  merupakan  salah  satu  aspek  perbuatan kriminal,    sifat  kriminalitas money  laundering inilah  berkaitan  dengan  latar belakang  dari  perolehan  uang  yang  sifatnya  gelap,  haram  atau  kotor,  lalu sejumlah    uang  kotor  ini  kemudian  dikelola  dengan  aktivitas-aktivitas  tertentu seperti  dengan  membentuk  usaha,  mentransfer  atau  mengkonversikannya  ke bank  atau  valuta  asing  sebagai  langkah  untuk  menghilangkan  latar    belakang dari  dana  kotor  tersebut.  Perlindungan  dana  nasabah  perbankan  di  Indonesia sudah  diatur  dalam  Undang-undang  nomor  7  tahun  1992  sebagaimana  telah dirubah  dengan  Undang-undang  nomor  10  tahun  1998  tentang  perbankan. Tanggungjawab bank terhadap nasabah khususnya yang mengalami kehilangan dana  juga  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  7/6/PBI/2005 tanggal  20  Januari  2005  tentang  “Transparansi  Informasi  Produk  Bank  dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah”; PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005  tentang  “Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah”;  dan  PBI  No.8/5/PBI/2006 tanggal  30  Januari  2006  tentang  “Mediasi  Perbankan”.  Dilaksanakannya prosedur  penanganan  pengaduan  nasabah  diharapkan  dapat  menjamin terselenggaranya upaya penyelesaian pengaduan dari para nasabah kepada pihak bank  secara  efektif  dalam  waktu  yang  singkat,  cepat  dan  tepat  serta  dapat mendukung  kesetaraan  hubungan  antara  pihak  bank  sebagai  pelaku  usaha dengan pihak nasabah selaku konsumen dan pengguna jasa perbankan.
Kata-kata  kunci: penelusuran  harta  kekayaan,  tindak  pidana  perbankan, nasabah.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  yang  dilaksanakan  selama  ini  merupakan  upaya pembangunan  yang  berkesinambungan  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang
1 I Gusti Ketut Ariawan, Staf Edukatif  pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus  senantiasa  memperhatikan  keserasian  serta  keseimbangan  di  segala  bidang, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.
Perkembangan  ekonomi  nasional  dewasa  ini  menunjukkan  arah  yang  semakin menyatu  dengan  ekonomi  regional  dan  internasional  yang  dapat  menunjang  dan sekaligus  dapat  berdampak  kurang  menguntungkan.  Sementara  itu  perkembangan perekonomian  nasional  senantiasa  bergerak  cepat  dengan  tantangan  yang  semakin kompleks,  oleh  karena  itu  diperlukan  berbagai  penyesuaian  kebijakan  di  bidang ekonomi  termasuk  sektor  perbankan  sehingga  diharapkan  akan  dapat  memperbaiki dan memperkokoh perekonomian nasional.
Sektor  perbankan  yang  memiliki  posisi  strategis  sebagai  lembaga  intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan, karena industri  perbankan  merupakan  salah  satu  komponen  yang  sangat  penting  dalam perekonomian  nasional  demi  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi  nasional.  Stabilitas  industri  perbankan,  sangat  mempengaruhi  sektor perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi pada saat krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1998.
Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu  kunci  untuk  memelihara  stabilitas  industri  perbankan  sehingga  krisis  itu  tidak terulang.  Kepercayaan  ini  dapat  diperoleh  dengan  adanya  kepastian  hukum  dalam pengaturan  dan  pengawasan  bank  serta  penjaminan  nasabah  bank  untuk meningkatkan  kelangsungan  usaha  bank  secara  sehat.  Kelangsungan  usaha  bank secara  sehat  dapat  menjamin  keamanan  simpanan  para  nasabah  serta  meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayanan jasa perbankan.
Perhatian  pemerintah  pada  sektor  perbankan  sebelum  era  reformasi  secara eksplisit  digariskan  dalam  GBHN  (Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara)  sebagai  suatu kebijakan dalam usaha meningkatkan peran sektor perbankan. Apabila dibaca dalam beberapa GBHN, antara lain dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter diarahkan
untuk  mendukung  pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya  yang  makin  luas, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi yang cukup mantap. Oleh karena itu, lembaga keuangan baik bank maupun non bank harus makin mampu berperan  sebagai  penggerak  dan  sarana  mobilitas  dana  masyarakat  yang  efektif  dan sebagai penyalur dana maasyarakat yang cermat dan dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan  yang  produktif.  Kebijakan  di  sektor  perbankan  di  Indonesia,  sebenarnya telah dimulai dalam tahun 60-an dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun  1967  tentang  Pokok-pokok  Perbankan  pada  tanggal  30  Desember  1967.  Di dalam konsideran Undang-undang tersebut, antara lain disebutkan bahwa pengaturan kembali  tata  perbankan  di  Indonesia  wajib  dilandaskan  pada  pembinaan  sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi  dan  tujuan  menciptakan  masyarakat  adil  dan  makmur.  Untuk  itu,  segala potensi  nasional  yang  bergerak  di  bidang  perbankan,  wajib  dimobilisasikan  dan dikembangkan  sepenuhnya  dalam  batas-batas  yang  tidak  merugikan  kepentingan umum,  sehingga  segala  ketentuan  ekonomi  potensial  dapat  dikerahkan  menjadi kekuatan ekonomi riil bagi manfaat peningkatan kemakmuran rakyat.
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1967  kemudian  diperbaharui  dengan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992.  Sebelum  dilakukannya  perubahan  Undang- undang  tersebut,  pemerintah  telah  mengeluarkan  deregulasi  dalam  rangka  untuk meliberalkan  dunia  perbankan  pada  tahun  1983,  dengan  membebaskan  bank-bank pemerintah  menentukan  suku  bunga  deposito.  Liberalisasi  dunia  perbankan  di Indonesia,  kemudian  berlanjut  dengan  dikeluarkannya  beberapa  keputusan  menteri keuangan  untuk  mendukung  kebijakan  pemerintah  dimaksud.  Kebijakan  pemerintah tersebut  lebih  dikenal  dengan  sebutan  Paket  27  Oktober  1988.  Keputusan  Menteri Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1061/KMK.00/1988 tentang Pendirian Bank Swasta Nasional dan Bank Koperasi.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1063/KNK.00/1988 tentang Pembukaan Kantor Cabang Lembaga Keuangan Bukan Bank.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1064/KMK.00/1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nornor 1065/KMK.00/1988 tentang Penertiban Sertifikat Deposito oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1068/KMK.00/1988 tentang Pendirian Bank Campuran.
6. Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  :  1069/KMK.00/1988  tentang  Usaha Bank Asing dan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diundangkan pada saat bank- bank sedang  dalam  suasana  alam  liberalisasi  moneter  setelah  deregulasi,  dilihat  dari  segi waktu  dan  proses  pembentukannya,  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  akan berpengaruh  terhadap  materi  undang-undang  yang  bersangkutan.  Apabila  diteliti, materi  muatan  undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992,  kurang  mengantisipasi perkembangan  dunia  perbankan  ke  depan,  karena  terlalu  terpaku  pada  liberalisasi moneter yang diciptakan oleh Pakto 1988.
Dapat  dipahami  bahwa  diundangkannya  Undang-undang  No.  7  Tahun  1992 tentang Perbankan didasarkan atas pertimbangan, antara lain : bahwa perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan  tantangan-tantangan  yang  semakin  luas,  harus  selalu  diikuti  secara  tanggap oleh  perbankan  nasional  dalam  menjalankan  fungsi  dan  tanggung  jawabnya  kepada masyarakat.  Mengingat  dunia  perbankan  melaju  dengan  pesatnya,  maka  Undang- undang No. 7 Tahun 1992 dalam waktu 6 tahun diganti dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (Munir Fuady, 1999: 1-2).
Liberalisasi  dunia  perbankan  di  Indonesia  pada  tahun  90-an  berkonsekuensi adanya  peningkatan  jumlah  bank,  sehingga  di  Indonesia  beroperasi  ratusan,  bahkan ribuan  bank-bank  swasta  nasional.  Kelebihan  jumlah  bank  telah  menimbulkan kondisi overbanked ,  sehingga  pengawasan  dan  pembinaan  serta  otoritas  moneter (Bank Indonesia) menjadi kurang optimal. Hal itu nampak dari banyaknya bank yang mengalami  masalah  struktural  (terutama  bank-bank  pasca  Pakto  1988),  yaitu  antara
lain: keterbatasan aset; sumber daya manusia. Kondisi demikian berakibat fatal, yakni tejadinya tingkat persaingan antarbank menjadi semakin tinggi, dan menjurus kepada persaingan yang tidak sehat ( unfair competition ). Konsekuensi lebih lanjutnya adalah, terjadinya  perang  suku  bunga  dan  bajak  membajak  tenaga-tenaga  bankir.  Kebijakan yang mengarah kepada over banked tersebut, dalam kenyataannya telah menimbulkan ekses  yang  negatif,  karena  bank  tidak  lagi  dapat  dikelola  secara  profesional  sebagai akibat  dan  pengawasan  yang  kurang  optimal  dari  Bank  Indonesia,  akibat  praktek perbankan  yang  tidak  profesional  tersebut,  pada  tanggal  1  Nopember  1997 pemerintah  melikuidasi  sekaligus  mencabut  izin  usaha  beberapa  bank  umum nasional.
Tindakan  untuk  melikuidasi  beberapa  bank  umum  nasional  melalui Pengumuman  Menteri  Keuangan  No.  Peng-86/MK/1997  tanggal  1  November  1997 itu, dilandasi oleh beberapa alasan, yaitu :
1. Aset  yang  dimiliki  bank  yang  dilikuidasi  tidak  cukup  untuk  menutup kewajiban, hal ini disebabkan besarnya kredit macet.
2. Kredit  macet  menimpa  bank  yang  dilikuidasi  menyebabkan  pengahasilan yang  diperoleh  bank  tidak  dapat  menutup  biaya-biaya  yang  dikeluarkan, sehingga menimbulkan kerugian dari tahun ke tahun semakin besar.
3. Kemampuan  bank  yang  dilikuidasi  untuk  menghimpun  dana  masyarakat semakin berkurang, sehingga sumber pendanaan bank banyak tergantung pada Pasar Uang Antar Bank (PUAB) berjangka pendek dan berbunga tinggi.
4. Karena  akumulasi  kerugian  yang  semakin  besar,  mengakibatkan  potensi modal menjadi negatif.
Teguran  dan  usul-usul  perbaikan  yang  disampaikan  Bank  Indonesia  kurang memperoleh  tanggapan  yang  positif  dan  pengurus  bank  yang  dilikuidasi  (Munir Fuady, 1999: 2).
Tindakan  pemerintah  untuk  melikuidasi  beberapa  bank  swasta  nasional berakibat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank-bank  umum  swasta  nasional semakin  berkurang,  sehingga  terjadilah rush di  beberapa  bank  yang  tidak  terkena
likuidasi.  Masyarakat  merasa  tidak  aman  menabung  dan  membangun  relasi  dengan bank-bank swasta.
Dengan  berkurangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank-bank  swasta tersebut, justru merugikan bank itu sendiri. Padahal, peranan dunia perbankan sangat diharapkan  dalam  menunjang  pembangunan  perekonomian  nasional,  karena  sesuai dengan  perkembangan  transaksi  modern  yang  tidak  lagi  dilakukan  secara  tunai. Menipisnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  perbankan,  mengharuskan pemerintah  untuk  mengambil  langkah-langkah  penanggulangannya.  Untuk  itulah pada  tanggal  31  Desember  1997  melalui  Bank  Indonesia,  pemerintah  memberikan bantuan  dana  dalam  bentuk  “Bantuan  Likuidasi  Bank  Indonesia”  atau  BLBI. Pemberian bantuan tersebut didasarkan atas Letter of Intant yang ditandatangani oleh pemerintah  dan  IMF  ( International  Monitary  Found )  tanggal  15  Januari  1998. Bantuan  itu  merupakan  kredit  yang  diberikan  kepada  bank-bank  yang  mengalami kesulitan likuiditas karena keadaan darurat (Tempo, 2000: 32-33).
Krisis  kepercayaan  terhadap  bank,  tidaklah  berhenti  sampai  pada  tindakan pemerintah  untuk  membekukan  bank  swasta  nasional  di  era  tahun  90-an  tersebut. Krisis  kepercayaa  terhadap  bank  kembali  dikejutkan  oleh  kaasus-kasus  pembobolan dana  Nasabah  oleh  oknum  perbankkan  membuat  “gempar”  dunia  perbankkan  di Indonesia,  tidak  hanya  Citibank  yang  akhir-akhir  ini  begitu  ramai,  akan  tetapi berdasarkan  pernyataan  Bareskrim  Mabes  Polri  sebagaimana  di  media  elektronik polri  mencatat  delapan  kasus  pidana  perbankkan  selama  tahun  2011  sebanyak  11 orang  dari  24  tersangka  merupakan  orang  dalam  (oknum  perbankkan  itu  sendiri). Puncak  yang  mengkhawatirkan  adalah  semakin  berkurangnya  tingkat  kepercayaan masyarakat  terhadap  perbankkan.  Tentu  saja  hal  semacam  ini  akan  sangat “membahayakan”  terhadap  eksistensi   dunia  perbankkan  yang  notabenenya  adalah Lembaga  Kepercayaan  dimana  pada  prinsipnya  keinginan  masyarakat  untuk meyimpan  dananya  pada  Bank  semata  -mata  dilandasi  oleh  kepercayaan. Perkembangan  lebih  jauh,  adalah  maraknya  pembobolan  bank  yang  dilakukan  oleh oknum  perbankan,  tetapi  juga  pelaku  di  luar  perbankan.  Intensitas  kejahatan  yang
korbannya  bank  dengan  modus  pembobolan  dengan  pemanfaatan  teknologi-pun semakin variatif, misalnya penggandaan kartu ATM ataupun kartu kredit.
Terintegerasinya  sistem  keuangan  termasuk  sistem  perbankan  yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antarnegara, di samping mempunyai dampak positif,  juga  membawa  ekses  negatif  bagi  kehidupan  masyarakat,  yaitu  dengan semakin  meningkatnya  tindak  pidana  yang  berskala  nasional  maupun  internasional, dengan  memanfaatkan  sistem  keuangan  termasuk  sistem  perbankan  untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul hasil tindak pidana.
Bank  sebagai  penyedia  jasa  perbankan,  tujuan  utamanya  di  satu  sisi menyediakan  alat  pembayaran  efesien  bagi  nasabah  berupa  uang  tunai,  tabungan, kartu  ATM,  kartu  debet,  kartu  kredit,  cek  dan  bilyet  giro  (BG).  Di  sisi  lain  adalah juga  sebagai  sarana  untuk  meningkatkan  arus  dana  investasi  kepada  pemanfaatan yang  lebih  produktif,  yaitu  dengan  menampung  dana  tabungan  milik  nasabah kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana  (Kasmir,  2002:  1-2),  sehingga  apabila  pembobolan  uang  nasabah  terus  terjadi, maka akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan di Indonesia.
Permasalahan  yang  dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimanakah  upaya penelusuran  hasil  tindak  pidana  perbankan,  serta  perlindungan  hukum  terhadap nasabah.

## PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA PERBANKAN
Harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  perbankan  bisa  masuk  ke  dalam  tindak pidana  pencucian  uang.  Pencucian  uang  ( money  laundering )  merupakan  salah  satu aspek  perbuatan  kriminal,    sifat  kriminalitas money  laundering inilah  berkaitan dengan latar belakang dari perolehan uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah  uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta
asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar  belakang  dari dana kotor tersebut. Cara pemutihan atau pencucian uang dengan melalui serangkaian transaksi  finansial yang  rumit  guna  menyulitkan  berbagai  pihak  untuk  mengetahui  asal-usul  uang tersebut.  Kebanyakan  orang  beranggapan  transaksi  derivatif  merupakan  cara  yang paling  disukai  karena  kerumitannya  dan  daya  jangkaunya  menembus  batas-batas yurisdiksi.  Kerumitan  inilah  kemudian  dimanfaatkan  para  pelaku money  laundering guna melakukan tahap proses pencucian uang.
Secara  langsung  pencucian  uang  tidak  merugikan  orang  tertentu  atau perusahaan    tertentu.  Tampaknya    secara  sepintas  lalu  pencucian  uang  tidak  ada korbannya. Billy Steel pernah mengemukakan bahwa money laundering; “ It Seem to be  a  victimless  crime” (Billy  Steel) . Tetapi  di  balik  semua  itu,  dalam  skala  mikro sebenarnya  pencucian  uang  berdampak  pada  lembaga  penyediaan  jasa  keuangan, karena  lembaga  penyedia  jasa  keuangan  tersebut  dapat  terjerumus  ke  dalam  bahaya likuiditas  dan  kelangsungan  hidup  bisnisnya.  Sementara    dalam  skala  makro pencucian  uang  dapat  menciptakan  instabilitas  sistem  keuangan,  distorsi  ekonomi kemungkinan  terganggunya  kontrol    jumlah  uang  yang  beredar,  dan  dapat menyebabkan  turunnya stabilitas pemerintahan.
Dalam  perkembangannya,  tindak  pidana  Pencucian  Uang  semakin  kompleks, melintasi  batas-batas  yurisdiksi  suatu  negara  ( borderless  crime ),  indikasi  pencucian uang  sebagai  kejahatan  terorganisasi  ( organized  crime )  serta  modus  yang  semakin variatif , dengan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan.
Tingginya  tingkat  perkembangan  teknologi  dan    arus  globalisasi  di  sektor perbankan  membuat  industri  ini  menjadi  lahan  yang  empuk  bagi  tindak  kejahatan pencucian  uang.  Pelaku  kejahatan  dapat  memanfaatkan  bank  untuk  kegiatan pencucian  uang  karena  jasa  dan  produk  perbankan  memungkinkan  terjadinya  lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga  asal  usul  uang  tersebut  sulit  dilacak  oleh  penegak  hukum.  Bahkan  melalui sistem  perbankan  pelaku  dalam  waktu  yang  sangat  cepat  dapat  memindahkan  dana hasil  kejahatan  melampaui  batas  yurisdiksi  negara,  sehingga  pelacakannya  akan
bertambah sulit  apalagi  kalau dana tersebut  masuk ke dalam sistem perbankan  yang negaranya menerapkan ketentuan rahasia bank yang sangat ketat.
Di  Indonesia  kita  memiliki  PPATK  sebagai financial  intelligence  unit yang administrative model yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada  Presiden  Model  administratif  ini  lebih  banyak  berfungsi  sebagai  perantara antara  masyarakat  atau  industri  jasa  keuangan  dengan  institusi  penegak  hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan institusi penegak  hukum,  yaitu  Kepolisian  dan  Kejaksaan.  Suatu financial  intelligence  unit biasanya melakukan beberapa tugas dan  wewenang,  yaitu tugas pengaturan sebagai regulator,  melakukan  kerjasama  dalam    rangka  penegakan  hukum,  bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisis laporan  yang masuk, melakukan pengamanan terhadap  seluruh  data  dan  aset  yang    ada,melakukan  kerjasama  internasional  dan fungsi  administrasi  umum.  Sebagai  suatu financial  intelligent  unit .  PPATK  juga melaksanakan fungsi yang demikian. PPATK bertugas  mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh  berdasarkan UU ini  dan  menyebarluaskannya,  membuat  pedoman  mengenai  tata  cara  pelaporan transaksi  keuangan  yang  mencurigakan,  memberikan  nasihat  dan  bantuan    kepada instansi  lain  yang  berwenang  mengenai  informasi  yang  diperoleh  sesaui  ketentuan UU,  memberikan  rekomendasi  kepada  Pemerintah  sehubungan  dengan  pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian untuk  kepentingan  penyidikan  dan  Kejaksaan  untuk  kepentingan  penuntutan  dan pengawasan,  membuat  dan  menyampaikan  laporan  mengenai  analisis  transaksi keuangan  dan  kegiatan  lainnya  secara  berkala  kepada  Presiden,  DPR  dan  lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK).
Kewenangan  PPATK  antara  lain  :  meminta  dan  menerima  laporan  dari  PJK, meminta  informasi  mengenai  perkembangan  penyidikan  atau  penuntutan  terhadap tindak  pidana  pencuian  uang  yang  telah  dilaporkan  kepada  penyidik  atau  penunut umum.  Dari  tugas  dan  wewenang  tersebut  di  atas  terdapat  dua  tugas  utama  yang
menonjol  dalam  kaitannya  dengan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan  hukum  yang  berkaitan  dengan  pencucian  uang  dan  tindak  pidana  yang melahirkannya (predicate crimes). Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang  UU  TPPU  menciptakan  beberapa  laporan  yang  disampaikan  kepada  PPATK, yaitu
a. Laporan  transaksi  yang  mencurigakan  yang  disampaikan  oleh  penyedia  jasa keuangan (Pasal 23 ayat (1) huruf a UU TPPU),
b. Laporan  yang  disampaikan  oleh  penyedia  jasa  keuangan  tentang  transaksi keuangan  yang  dilakukan  secara  tunai  dengan    jumlah  kumulatif  Rp. 500.000.000,- (Pasal 23 ayat (1) huruf b UU TPPU)
c. Laporan  yang  disampaikan  oleh  Direktorat  Jenderal  Bea  Cukai  mengenai pembawaan  uang  tunai  ke  dalam  atau  ke  luar  wilayah  negara  Republik Indonesia berupa rupiah sebesar Rp. 100.000.000,-  (Pasal 34 UUTPU).
Bab  IV  UUTPU  yang  memuat  tentang  pelaporan  dan  pengawasan  kepatuhan,
Pasal 17 menyebutkan pihak pelapor meliputi :
(1) Pihak Pelapor meliputi:
a. penyedia jasa keuangan:
1. bank;
2. perusahaan pembiayaan;
3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4. dana pensiun lembaga keuangan;
5. perusahaan efek;
6. manajer investasi;
7. kustodian;
8. wali amanat;
9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara e-moneydan/atau e-wallet;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian;
15. perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  perdagangan  berjangka komoditi;atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
1. perusahaan properti/agen properti;
2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang.
(2) Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Atas  dasar  laporan  tersebut  dan  informasi  lainnya  PPATK  melakukan  analisa, (mendeteksi  tindak  pidana  pencucian  uang)  kemudian  menyerahkan  laporan  hasil analisisnya  kepada  pihak  Penyidik  dan  Penuntut.  Untuk  memperoleh  laporan  dan hasil  deteksi  atau  analisa  yang  baik  PPATK  harus  menjalin  kerjasama  yang  baik dengan  penyedia  jasa  keuangan  dan  instansi  terkait  lainnya  atau  dengan  FIU  dari negara  lain.  Selanjutnya  dalam  proses  penegakan  hukum,  PPATK  dapat  melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemempuan analisisnya. Informasi tersebut dapat berasal dari data base PPATK  atau  dapat  juga  berasal  dari  penukaran  informasi  dengan  FIU  dari  negara lain.
Perlu  diingat  bahwa  laporan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  yang disampaikan  oleh  PJK  hanyalah  berupa  informasi  transaksi  keuangan  suatu  nasabah yang  dinilai  tidak  wajar  (di  luar  kebiasaan/profilnya)  yang  terjadi  di  suatu  PJK  dan bukan  merupakan  laporan  transaksi  keuangan  yang  berindikasikan  suatu  tindak
pidana.  PJK  hanya  bertugas  untuk  mendeteksi  adanya  ketidakwajaran  transaksi keuangan dan tidak melakukan investigasi.
Selain  itu,  hasil  analisis  PPATK  yang  disampaikan  kepada  pihak  penyidik adalah  berupa  informasi  intelijen  keuangan  yang  dapat  digunakan  oleh  aparat penegak  hukum  dalam  menindaklanjuti  suatu  dugaan  tindak  pidana.  Informasi intelijen  keuangan  tersebut  dihasilkan  oleh  PPATK  setelah  sebelumnya  dilakukan analisis  terhadap  informasi  laporan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  dan  laporan Transaksi Tunai yang dikirimkan oleh PJK serta informasi laporan pembawaan uang tunai  dari  Ditjen  Bea  dan  Cukai.  Selain  laporan  tersebut,  untuk  lebih  memperkuat hasil  analisisnya  PPATK  dapat  meminta  informasi  tambahan  dari  instansi  lain  yang terkait seperti pihak regulator, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, FIU negara lain dan lain-lain.  Dengan  kata  lain  hasil  analisis  yang  disampaikan  PPATK  kepada  pihak penyidik  merupakan  informasi  yang  sudah  memiliki  nilai  tambah  (value  added). Laporan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  dari  PJK  dan  hasil  analisis  PPATK bersifat sangat rahasia dan kedua dokumen tersebut bukan merupakan alat bukti yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan.

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK
Pemanfaatan  teknologi  informasi  dewasa  ini  menjadi  hal  yang  penting  bagi hampir  seluruh  aktivitas  masyarakat  termasuk  dalam  dunia  perbankan.  Kegiatan perbankan  dengan electronic transaction ( e-banking )  melalui  mesin  ATM,  telepon seluler ( phone banking ) dan jaringan internet ( Internet banking) , merupakan beberapa contoh  pelayanan  transaksi  perbankan  dengan  teknologi  informasi.  Dari  sisi keamanan,  penggunaan  teknologi  dapat  memberi  perlindungan  keamanan  data  dan transaksi (Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2006).
Seiring  dengan  perkembangan  tersebut,  salah  satu  produk  sebagai  hasil teknologi  di  bidang  perbankan  yang  dapat  membantu  mempermudahkegiatan transaksi  perbankan  bagi  nasabah  tanpa  perlu  mendatangi  teller  Bank  adalah  mesin
ATM. ATM ( Automated Teller Machine / Asynchronous Transfer Mode / Anjungan Tunai Mandiri) adalah suatu sistem perangkat komputerisasi yang dipergunakan oleh lembaga  perbankan  sebagai  salah  satu  upaya  menyediakan  sistem  layanan  transaksi keuangan di tempat umum tanpa menggunakan pegawai bank ( teller ).
Perkembangan pesat teknologi, selain berdampak positif dapat juga berdampak negatif, salah satunya adalah berkembangnya kejahatan di dunia maya  yang dikenal sebagai Cybercrime . Hal ini tentu juga berdampak pada penggunaan teknologi ATM yang  tidak  dapat  menghindari  potensi  kejahatan  tersebut.  Untuk  menjamin  proses transaksi  menggunakan  ATM  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan  benar,  teknik pengamanan  yang  digunakan  adalah  dengan  menggunakan personal identification number (PIN)  sehingga  hanya  orang  yang  mengetahui  nomor  PIN  saja  yang  dapat melakukan transaksi pada ATM.
Bentuk  kejahatan  yang  berkaitan  dengan  ATM  adalah  dengan  penggandaan kartu ATM. Penggandaan kartu ATM ini dilakukan dengan cara memasang skimmer pada lubang untuk memasukkan kartu ATM dan kamera tersembunyi di atas tombol kunci.
Pemasangan skimmer bertujuan  untuk  merekam  data  elektronik  kartu  ATM nasabah  pada  pita  magnetic  yang  terdapat  di  kartu  ATM.  Sedangkan  kamera tersembunyi bertujuan untuk mengetahui nomor PIN masing-masing nasabah. Setelah data tersebut diketahui kemudian dibuatkan kartu yang baru hasil duplikasi dari data- data  tersebut  dan  pelaku  dapat  langsung  menggunakan  kartu  ATM  palsu  tersebut tanpa sepengetahuan nasabah.
Hal  ini  yang terjadi  pada beberapa nasabah  Bank BCA  cabang Denpasar  yang dimulai  sejak  awal  tahun  2010 2 .  Para  nasabah  merasa  terkejut  uang  yang  tersimpan
2 Proses  diawali  dengan  pemasangan skimmer dan  kamera  di  mesin  ATM  yang  tersebar  di  wilayah Denpasar. Skimmer dipasang dengan menggunakan double tape pada mulut slot kartu ATM. Tujuan pemasangan skimmer ini adalah untuk merekam dan mengambil data kartu ATM yang tertera pada pita magnetic stripe yaitu permukaan  berwarna  hitam  pada  kartu  ATM.  Sedangkan  kamera  sengaja  dipasangi  pelindung  berwarna  sesuai dengan  mesin  ATM  agar  tidak  dapat  terlihat,  kemudian  dipasang  di  atas keypad agar  dapat  melihat  nomor  PIN yang ditekan oleh nasabah. Pemasangan skimmer dan kamera tersebut dipasang sekitar lima sampai dengan tujuh jam  selanjutnya  dilepas  dan  diambil  datanya.  Setelah  data  kartu  ATM  milik  nasabah  yang  sudah  terekam  di skimmer diambil,  kemudian  data  dikirimkan  kepada  salah  satu  sindikat  pelaku  yang  berada  di  luar  negeri  yaitu
dalam  rekening  tabungannya  di  Bank  BCA  telah  berkurang  bahkan  sampai  puluhan juta rupiah. Setelah dilakukan pengecekan ke  Bank ternyata dalam sistem  komputer terdata  bahwa  nasabah  telah  melakukan  penarikan  dan  atau  transfer  uang  dengan menggunakan  kartu  ATM  padahal  para  nasabah  tidak  pernah  melakukan  transaksi tersebut  sama  sekali.  Kemudian  nasabah  melaporkan  kejadian  yang  dialaminya tersebut kepada pihak Kepolisian dan setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan diketahui  bahwa  modus  pengambilan  uang  tersebut  menggunakan  kartu  ATM  palsu hasil duplikasi dari kartu ATM milik para nasabah.
Berdasarkan  Peraturan  Perbankan  Indonesia  hukum  memberikan  tempat nasabah untuk melindungi dirinya dengan cara :
1. Perlindungan secara implisit ( Implicit deposit protection ), yakni  perlindungan yang diperoleh melalui:
a. Peraturan  perundang-undangan  dibidang  perbankan  (UU  No.7  1992  dan UU  No.10  1998  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.7  1992  tentang PERBANKKAN);  dalam  Pasal  37  B  dengan  jelas  disebutkan  bahwa  : ”setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang di simpan pada bank bersangkutan (1), untuk menjamin simpanan masyarakat tersebut maka di bentuk lembaga penjamin simpanan (LPS)
b. Perlindungan  yang  dihasilkan  oleh  pengawasan  dan  pembinaan  yang efektif yang dilakukan oleh bank lndonesia.
Bulgaria  untuk  dilakukan  pengolahan  data  dengan  cara  menyesuaikan  antara  data  yang  terekam  di skimmer dengan  data  nomor  PIN  yang  terekam  pada  kamera  tersembunyi.  Pengolahan  data  tersebut  dilakukan  dengan waktu selama sekitar tiga bulan. Setelah pengolahan data selesai, hasilnya dikirimkan lagi kepada sindikat pelaku ke Indonesia.
Dari  data  yang  sudah  diterima  tersebut,  kemudian  dibaca  menggunakan  alat  bernama Magnetic  Card Reader ( MCR) yaitu alat pembaca data kartu magnetik yang sudah dihubungkan dengan komputer. Data masing- masing  nasabah  yang  sudah  ditata  kemudian  satu  persatu  dibuatkan  duplikat  kartu  ATM  dengan  cara  digesek  / swipe pada alat MCR sehingga secara otomatis data langsung masuk ke dalam kartu ATM tersebut. Selanjutnya kartu  ATM  dimasukkan  ke  dalam  amplop  dan  di  amplop  ditulis  nomor  PIN  masing-masing  kartu  ATM  untuk memudahkan penggunaannya. Setelah proses duplikasi kartu ATM tersebut selesai, kemudian semua kartu ATM yang sudah jadi dibagikan kepada beberapa anggota sindikat, masing-masing membawa dua puluh sampai dengan tiga  puluh  kartu  ATM.  Selanjutnya  para  pelaku  melakukan  pengambilan  dana  di  mesin-mesin  ATM  dengan menggunakan  semua  kartu  ATM  duplikat  tersebut.  Setelah  semua  kartu  dilakukan  penarikan,  para  pelaku berkumpul  kembali  untuk  mengumpulkan  uang  hasil  penarikan  kartu  selanjutnya  uang  hasil  kejahatan  tersebut dibagikan kepada semua pelaku.
c. Upaya  menjaga  kelangsungan  usaha  bank  sebagai  suatu  lembaga  pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankkan pada umumnya.
d. Memelihara tingkat kesehatan bank;
e. Melakukan Usaha sesuai dengan prinsip kehati hatian;
f. Cara  pemberian  kredit  yang  tidak  merugikan  bank  dan  kepentingan nasabah;
g. Menyediakan informasi resiko pada nasabah,
2. Perlindungan secara eksplisit ( Explicit deposit protection ), yaitu perlindungan yang  diperoleh  melalui  pembentukan  lembaga  yang  menjamin  simpanan masyarakat (sebagaimana yang di amanatkan pasal 37 B (2) UU No. 10 Tahun 1998).
Perlindungan dana nasabah perbankan di Indonesia sudah diatur dalam Undang- undang  nomor  7  tahun  1992  sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Undang-undang nomor  10  tahun  1998  tentang  perbankan.  Tanggungjawab  bank  terhadap  nasabah khususnya  yang  mengalami  kehilangan  dana  juga  diatur  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  (PBI)  No.  7/6/PBI/2005  tanggal  20  Januari  2005  tentang  “Transparansi Informasi  Produk  Bank  dan  Penggunaan  Data  Pribadi  Nasabah”;  PBI  No. 7/7/PBI/2005  tanggal  20  Januari  2005  tentang  “Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah”; dan PBI No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang “Mediasi Perbankan”.
Semua  peraturan  tersebut  sebagai  bentuk  realisasi  Bank  Indonesia  untuk menyesuaikan  kegiatan  usaha  perbankan  dengan  ketentuan  dalam  Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan kesetaraan antara pelaku usaha dalam hal ini bank dengan konsumen yaitu nasabah (Deputi Gubernur Bank Indonesia, 2011).
Perlidungan hukum terhadap nasabah dapat dilakukan dalam 2 (dua) cara yaitu :
1. Perlindungan  tidak  langsung,  yaitu  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada nasabah  terhadap  semua  resiko  kerugian  yang  mungkin  timbul  akibat  suatu kebijaksanaan atau kegiatan usaha bank.
2. Perlindungan  langsung,  yaitu  Perlindungan  secara  langsung  terhadap  nasabah terhadap  kemungkinan  resiko  kerugian  yang  timbul  dari  kegiatan  usaha  yang dilakukan oleh bank (Hwermansyah (Hermansyah,2009: 154).
Tidak  semua  pengaduan  nasabah  yang  melaporkan  kehilangan  uang  dalam rekeningnya  mendapatkan  pengembalian  dari  pihak  bank.  Pihak  bank  akan melakukan  klarifikasi  terlebih  dahulu  terhadap  pengaduan  nasabah  tersebut,  apakah pengaduan  nasabah  itu  memang  kehilangan  uang  dalam  rekeningnya  karena kejahatan  penggandaan  kartu  ATM  atau  uang  nasabah  tersebut  hilang  karena  sebab lain terutama disebabkan karena kelalaian nasabah.
Proses  klarifikasi  diawali  dengan  melakukan  pengecekan  data  transaksi  yang dilakukan oleh para nasabah. Dari data transaksi tersebut menunjukkan apa saja yang dilakukan  oleh  nasabah  terhadap  rekeningnya  seperti  penyetoran,  penarikan  melalui teller,  penarikan  melalui  ATM,  transfer  dana  via  ATM  serta  transaksi  lainnya  yang menyebabkan berkurang atau bertambahnya saldo rekening nasabah tersebut. Khusus terhadap  nasabah  yang  mengadukan  saldo  rekeningnya  berkurang  tanpa  melakukan transaksi, akan diperiksa transaksi penarikan atau transfer yang pernah dilakukan oleh nasabah.  Rekaman  transaksi  tersebut  akan  diklarifikasi  kepada  nasabah  yang bersangkutan untuk mengetahui transaksi yang mana saja yang dianggap tidak pernah dilakukan oleh nasabah dan yang mana saja yang diakui oleh nasabah.
Dari  beberapa  transaksi  yang  tidak  diakui  oleh  nasabah  tersebut  kemudian dilakukan  pengecekan  detail  transaksi.  Apabila  transaksi  dilakukan  melalui  ATM, akan  dilakukan  pengecekan  pada  rekaman  CCTV  pada  mesin  ATM  tersebut.  Dari rekaman  tersebut  dapat  diketahui  siapa  yang  melakukan  transaksi  di  mesin  ATM menggunakan  kartu  ATM  nasabah.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  kasus  penggandaan kartu  ATM  nasabah  Bank  BCA  di  Denpasar.  Dari  rekaman  CCTV  pada  beberapa mesin ATM di wilayah Denpasar dan Badung, diketahui bahwa ada seorang laki-laki melakukan transaksi di mesin ATM dengan menggunakan beberapa kartu ATM yang setelah  diselidiki  kartu  ATM  tersebut  adalah  kartu  ATM  dengan  identitas  para nasabah  yang  melakukan  pengaduan  ke  Bank.  Dari  fakta  yang  ditemukan  tersebut,
barulah  pihak  bank  menyimpulkan  bahwa  transaksi  yang  dilakukan  oleh  nasabah adalah  transaksi  janggal  yang  sebenarnya  tidak  dilakukan  oleh  nasabah  melainkan dilakukan oleh orang lain yang patut diduga merupakan pelaku atau kelompok pelaku penggandaan  kartu  ATM.  Dengan  kesimpulan  tersebut,  pihak  bank  selanjutnya mengembalikan dana nasabah sesuai dengan jumlah yang berkurang karena perbuatan pelaku.  Namun  apabila  hasil  klarifikasi  dan  penyelidikan  ternyata  tidak  ditemukan adanya  indikasi  transaksi  janggal  yang  bukan  dilakukan  oleh  nasabah  melainkan semata-mata karena kelalaian nasabah, maka pihak bank tidak akan mengembalikan dana/uang  nasabah  yang  berkurang  walaupun  transaksi  tersebut  sebenarnya  tidak dikehendaki  oleh  nasabah.  Contoh  alasan  kehilangan  dana  karena  kelalaian  nasabah antara  lain  :  Kartu  ATM  nasabah  tertinggal  pada  mesin  ATM  karena  nasabah  lupa mengambilnya setelah transaksi, kartu ATM nasabah hilang bersama dengan catatan nomor  PINnya  sedangkan  nasabah  tidak  melakukan  pemblokiran  dengan  segera, nasabah menjadi korban penipuan seperti penipuan undian berhadiah, jual beli secara online , maupun penipuan dengan modus lainnya. Semua contoh kasus tersebut, dana / uang  nasabah  yang  hilang  tidak  akan  mendapatkan  pengembalian  dari  pihak  Bank. Dengan  dilaksanakannya  prosedur  penanganan  pengaduan  nasabah  tersebut diharapkan  dapat  menjamin  terselenggaranya  upaya  penyelesaian  pengaduan  dari para nasabah kepada pihak bank secara efektif dalam waktu yang singkat, cepat dan tepat serta dapat mendukung kesetaraan hubungan antara pihak bank sebagai pelaku usaha dengan pihak nasabah selaku konsumen dan pengguna jasa perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fuady,  Munir  1999. Hukum  Perbankan  Modern . Berdasarkan  Undang-undang Tahun 1998 , Bandung : Citra Aditya Bakti.
Kasmir, 2002 , dasar-dasar Perbankan , Rajawali Pers,Jakarta.
Muhammad,  Abdul  Kadir,  2004, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya Bakti Bandung.
Usman,  Rachmadi,  2001, Aspek-aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Hermansyah, 2009, Edisi Revisi Hukum Perbankan Indonesia, Kencana, Jakarta
Deputi  Gubernur  Bank  Indonesia,  2011,  “ Keynote  Speech,  Pembobolan Dana Nasabah Bank dan Celah Kriminal Priority Banking” , dalam Seminar Majalah Warta Ekonomi,Jakarta, tanggal 26 Mei.
Nasution,  Anwar,  1997, Pokok-pokok  Pikiran  tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan Perbankan  dalam  rangka  Pemantapan  Kepercayaan  kepada  Masyarakat terhadap Industri Perbankan , Makalah pada Seminar tentang “Pertanggungjawaban  Bank terhadap  Nasabah”,  Departemen  Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia, Jakarta, tanggal 24-25 Juni. Tempo 2000. Riwayat Utang Darurat. Edisi 13-19 Maret 2000
Tim  Perundang-Undangan  dan  Pengkajian  Hukum  Direktorat  Hukum  Bank Indonesia, 2006, “ Urgensi  Cyberlaw di  Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cybercrime  di  Sektor  Perbankan ”,  dalam  Buletin  Hukum  Perbankan  Dan Kebanksentralan, Volume 4, No. 2, Bank Indonesia, Jakarta.

## 1. Artikel Internet
Billy Steel, Money laundering – What is Money Laundering http;/www.laundryman.u-net.com.
Rizka, Mahmal, Bank Sebagai
Lembaga Keuangan, URL : www.eprints.undip.ac.id/index.php Sambiangga, Roni, 2010, Sistem Keamanan ATM , URL :
http://www.total.or.id/info.php?kk =Anjungan%20Tunai%20Mandiri
2. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Undang-undang  nomor  7  tahun  1992  sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Undang- undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang  Nomor  No  23  Tahun  1999  jo.  Undang-undang  No.3  Tahun  2004 Tentang Bank Indonesia.
Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika. Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.