## JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM

## PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN PRIBADI PADA TRANSAKSI PEMBIAYAAN RITEL OLEH LEMBAGA KEUANGAN BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN 1
Suwinto Johan Fakultas Bisnis, Universitas Presiden
Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara, Jababeka, Cikarang Baru, Kabupaten Bekasi suwintojohan@gmail.com

## Abstract
In  order  to  provide  credit,  financial  organizations  require  collateral,  both  physical  and intangible.  This  guarantee  is  used  to  protect  financial  institutions  from  losses.  A  personal guarantee from a third party to the creditor for the debtor's loan is one type of  guarantee. The purpose  of  this  study  is  to  examine  the  implementation  of  financial  institutions'  execution  of personal  guarantees  on  retail  financing  transactions  or    retail  consumers.  This  study  uses  a normative juridical approach. Personal guarantees is just a moral duty, according to this study execution  of  personal  or  individual  guarantees  will  be  difficult.  The  execution  of  personal guarantees  can  be  carried  out  in  accordance  with  the  procedures  as  stipulated  in  1131  of  the Civil Code.
Keywords : Guarantee Execution; Personal Guarantee; Retail Financing.

## Abstrak
Lembaga  keuangan  memerlukan  jaminan  baik  kebendaan  maupun  dalam  bentuk  lainnya  dalam pemberian  kredit.  Jaminan  ini  dipergunakan  untuk  menutupi  kerugian  pada  lembaga  keuangan. Salah  satu  bentuk  jaminan  adalah  jaminan  pribadi  dari  pihak  ketiga  kepada  kreditur  atas pinjaman debitur. Penelitian ini bertujuan membahas pelaksanaan eksekusi jaminan pribadi atas transaksi  pembiayaan  ritel  atau  nasabah  perorangan  oleh  lembaga  pembiayaan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  jaminan  pribadi pada  pembiayaan  debitur  perorangan  atau  ritel  hanya  merupakan  kewajiban  moral.  Eksekusi jaminan pribadi atau perorangan akan sulit dilakukan. Eksekusi terhadap  jaminan pribadi dapat dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  1131  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata.
Kata Kunci : Eksekusi Jaminan; Jaminan Pribadi; Pembiayaan Ritel.

## A. Pendahuluan
Jaminan  Pribadi  atau Personal  Guarantee sebagai  jaminan  perorangan  yang  sama  dengan perjanjian  penanggungan.  Jaminan  Penanggungan  yakni  adanya  orang  pihak  ketiga  yang menjamin  perutangan  manakala  debitur  wanprestasi  (Wicaksana,  2022).  Jaminan  Pribadi  atau Borgtocht merupakan jaminan pelunasan yang diberikan oleh perseorangan, hal ini diatur dalam Pasal  1820  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut  KUH  Perdata)  di  mana
1 Artikel ini merupakan hasil penelitian mandiri yang dilakukan penulis pada tahun 2022.
dikatakan  bahwa  suatu  persetujuan  dengan  mana  pihak  ketiga,  guna  kepentingan  si  berpiutang mengikatkan  diri  untuk  memenuhi  perikatannya  si  berutang  manakala  ia  sendiri  tidak memenuhinya  (Maulana,  2020).  Adanya  pihak  lain  yang  menyatakan  mengikat  diri  untuk membayar utang kepada pihak lain, jika pihak yang berutang tidak mampu membayarnya. Pihak lain ini pada umumnya memiliki hubungan dekat dengan pihak yang berutang.
Lembaga keuangan akan melakukan eksekusi jaminan pribadi atas debitur yang wanprestasi (Tim  Detik  Finance,  2009).  Akibat  pandemi  Covid-19,  pemerintah  memberikan  penjaminan kredit  dalam  program  pemulihan  ekonomi  nasional.  Pemerintah  menjamin  Badan  Usaha  Milik Negara (BUMN). Kredit modal kerja badan usaha yang diberikan oleh perbankan, akan dijamin oleh  PT.  Jaminan  Kredit  Indonesia  dan  PT.  Asuransi  Kredit  Indonesia  (Tim  CNN  Indonesia, 2020).
Lembaga  keuangan  memberikan  pembiayaan  kepada  nasabah.  Lembaga  keuangan menginginkan  nasabah  mampu  membayar  kembali  pinjamannya  sesuai  perjanjian  yang  telah disepakati  (Johan,  2021).  Namun,  beberapa  nasabah  tidak  memiliki  kapasitas  yang  mencukupi, sehingga  lembaga  keuangan  memerlukan  jaminan  dari  pihak  yang  memiliki  kemampuan membayar  pinjaman,  jika  debitur  mengalami  wanprestasi  (Susanti,  2019).  Jaminan  ini  dapat berupa jaminan pribadi atau jaminan perseorangan (Sari, Yurikosari, & Wijayati, 2021). Jaminan dapat  berbentuk  jaminan  perusahaan  dan  perorangan.  Selain  jaminan,  perusahaan  dapat memberikan  LoU  ( Letter  of  Undertaking ).  LoU  merupakan  pernyataan  tentang  kesanggupan pihak  ketiga  untuk  mengambil  alih  tanggung  jawab  dari  seluruh  kewajiban  dan  risiko  yang timbul  akibat  tindakan  debitur  (jaminan  penjamin  akan  meningkatkan  profil  kredit  debitur (Wijayanti  &  Yuliana,  2020).  Lembaga  keuangan  memperoleh  jaminan  pembayaran  kredit debitur dari pihak ketiga.
Penelitian  ini  memiliki  keunikan  dengan  membahas  secara  khusus  jaminan  pribadi  dari kemampuan  eksekusi  lembaga  keuangan.  Pembahasan  mengenai  jaminan  pribadi  telah  banyak dikaitkan  dengan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  (PKPU).  Penelitian  mengaitkan eksekusi  jaminan  pribadi  masih  sangat  jarang  ada.  Penelitian  ini  fokus  pada  pembiayaan  ritel. Pembiayaan  korporasi  yang  dikaitkan  dengan  PKPU  telah  banyak  dilakukan,  namun  eksekusi jaminan pembiayaan ritel atau perorangan masih jarang.
Perjanjian  kredit  merupakan  perjanjian  pokok  antara  debitur  dengan  kreditur.  Penjaminan merupakan perjanjian tambahan (Rufaida & Sacipto, 2019). Jaminan perorangan melahirkan hak perorangan yang merupakan pihak ketiga yang mengikat diri kepada debitur dan kreditur dalam perjanjian  kredit.  Pihak  ketiga  bukan  merupakan  pihak  yang  terlibat  secara  langsung.  Pihak ketiga  menjamin  kemampuan  debitur  terhadap  kreditur  (Celandine,  2021).  Jaminan  perorangan ini  masuk  kategori  penanggungan  utang  pasal  1820-1850  KUH  Perdata  (Sukmawati,  2019). Penjaminan  ini  dapat  dilakukan  dengan  sepengetahuan  atau  tanpa  sepengetahuan  debitur (Hariwijaya, Budiartha, & Widia, 2020).
Pasal  1831  KUH  Perdata,  di  mana  menyatakan  bahwa  penanggung  tidak  wajib  membayar kreditur  kecuali  debitur  lalai  membayar  utangnya,  dalam  hal  itu  pun  barang  kepunyaan  debitur harus  disita  dan  dijual  terlebih  dahulu  untuk  melunasi  utangnya.  Penanggung  atau  pemberi jaminan  akan  memiliki  kewajiban  membayar  utang  si  debitur,  jika  debitur  telah  lalai,  dan kreditur  telah  melakukan  eksekusi  jaminan,  di  mana  nilai  jaminan  tersebut  masih  kurang dibandingkan terhadap total saldo utang debitur. Pasal ini telah jelas mengatur eksekusi jaminan perorangan  ini  dapat  dilakukan,  setelah  debitur  utama  lalai  dan  asetnya  telah  disita  dan  dijual (Yunianti  &  Budhisulistyawati,  2020)  untuk  menutupi  kewajibannya.  Namun,  pemberian jaminan  hanya  dapat  diberikan  oleh  perorangan  atau  badan  hukum  sesuai  dengan  Pasal  1820 KUH  Perdata  (Abhimantara,  2019)).  Kreditur  dapat  meminta  pertanggungjawaban  ahli  waris pemberi jaminan perorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1826 jo . Pasal 1100 KUH Perdata (Siregar, 2020).
Berdasarkan  Pasal  1831,  maka  seorang  penanggung  akan  memiliki  kewajiban,  jika  barang jaminan telah dieksekusi dan tidak mencukupi saldo utangnya. Pada praktiknya, banyak lembaga keuangan  telah  menagih  kepada  penjamin  atau  penanggung  pada  saat  debitur  telah  lalai melakukan kewajibannya. Pada saat penagihan, jaminan debitur belum dieksekusi. Penelitian ini akan memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat.
Pemberian  jaminan perorangan dalam penyelesaian kredit bermasalah tidak efektif. Hal  ini berdasarkan  pada  penelitian  di  Bank  BNI  Cabang  Surakarta.  Hal  yang  paling  sulit  dilakukan adalah  eksekusi  jaminan  dan  bank  belum  pernah  melakukan  gugatan  terhadap  jaminan perorangan. Namun, bank  memiliki  hak  menerapkan  Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dalam penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan.
Jaminan perorangan tidak efektif dalam  menjamin penyelesaian kredit. Lembaga keuangan juga tidak pernah melakukan gugatan eksekusi jaminan perorangan, selama ini eksekusi jaminan kebendaan menjadi prioritas. Pengaturan mengenai jaminan pribadi belum diatur dalam Undang- Undang  Kepailitan  di  Indonesia.  Kedudukan  penjamin  ini  perlu  diatur  di  Undang-Undang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  agar  memperjelas  posisi penjamin pada kasus kepailitan dan PKPU.
Penelitian  secara  khusus  membahas  mengenai  latar  belakang  permintaan  jaminan  pribadi atau perorangan oleh lembaga keuangan masih jarang ada. Penelitian ini membahas kepentingan lembaga  keuangan  dalam  permintaan  jaminan  pribadi.  Penelitian  pembahasan  yang  ada  masih membahas mengenai kepentingan debitur dan pemberi jaminan. Penelitian ini memiliki rumusan masalah penelitian  sebagai  berikut:  Mengapa  lembaga keuangan  memerlukan  jaminan pribadi?; Bagaimanakah  perlindungan  lembaga  keuangan  agar  jaminan  pribadi  dapat  dieksekusi berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada    dan  memperoleh  pembayaran  atas pembiayaan  ritel?;  Bagaimanakah  proses  eksekusi  jaminan  pribadi  pembiayaan  ritel  oleh lembaga keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan?
Penelitian  ini  bertujuan  membahas  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  pribadi  atas  transaksi pembiayaan  ritel  atau  nasabah  perorangan  oleh  lembaga  pembiayaan  serta  tahapan  dalam eksekusi  jaminan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  terkait.  Pelaksanaan  eksekusi jaminan  sangat  penting  agar  lembaga  keuangan  selaku  kreditur  dan  masyarakat  selaku  debitur dapat  mengetahui  tujuan  daripada  jaminan  pribadi.  Hal  ini  akan  memberikan  literasi  keuangan dan hukum kepada masyarakat.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Adapun  landasan  metode penelitian ini berdasarkan latar belakang, fenomena yang terjadi dan pertanyaan-pertanyaan yang ingin  diteliti.  Metode  yuridis  normatif  meneliti  terhadap  bahan-bahan  kepustakaan  atau  bahan penelitian  sekunder  sebagai  landasan  dalam  membahas  masalah-masalah  penelitian.  Penelitian hukum kepustakaan atau hukum normatif meliputi penelitian terhadap norma-norma hukum dan asas-asas  hukum,  penelitian  juga  dilakukan  terhadap  sistematika  hukum,  penelitian  dilakukan terhadap  taraf  sinkronisasi  secara  vertikal  dan  horizontal  antar  peraturan  perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian kredit dengan jaminan.
Bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  berbentuk  sumber  bahan  primer,  sekunder  dan  bahan lainnya.  Sumber  bahan  sekunder  merupakan  tinjauan  literatur  atas  berbagai  publikasi.  Sumber bahan  lainnya  merupakan  bahan  yang  menjelaskan  sumber  bahan  primer  dan  sekunder.  Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk peraturan perundang-undangan terkait, data-data mengenai pinjaman dengan  jaminan dan eksekusi  jaminan  dengan wawancara para pelaku usaha.
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yang  dipergunakan  adalah  pendekatan  peraturan perundang-undangan,  melakukan  penelaahan  terhadap  semua  peraturan  perundang-undangan yang  terkait.  Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  adalah  pendekatan  dengan
menggunakan  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  metode  yuridis  normatif,  penelitian menelaah,  mengidentifikasi  dan  menyesuaikan  dengan  peraturan  perundang-undangan  terkait. Penelitian  normatif  meliputi  bahan-bahan  hukum  primer,  bahan-bahan  hukum  sekunder  dan bahan-bahan hukum  penunjang lainnya. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan  peraturan  terkait  lainnya  sebagai  bahan  hukum  primer.  Literatur-literatur  berupa  jurnal- jurnal  hukum, buku  ilmiah, teori-teori  hukum, proceeding hasil simposium/seminar, dan artikel karangan  ilmiah  sebagai  bahan  sekunder.  Bahan  yang  menjelaskan  bahan  hukum  primer  dan hukum  sekunder  sebagai  bahan  hukum  lainnya  (Johan,  2022)).  Penelitian  ini  dilakukan  dengan metode  kualitatif.  Penelitian  ini  membahas  berbagai  aspek  eksekusi  jaminan  pribadi  dari  sisi hukum.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Kondisi Lembaga Keuangan Memerlukan Jaminan Pribadi
Lembaga  keuangan  yang  menyalurkan  pembiayaan  ritel  terutama  dilakukan  oleh  bank  dan perusahaan  pembiayaan.  Pembiayaan  ritel  dapat  berupa  pinjaman  dana  dengan  jaminan  dan pinjaman  tanpa  jaminan.  Pinjaman  dengan  jaminan  diberikan  oleh  lembaga  keuangan  kepada nasabah  untuk  membeli  barang-barang  seperti  elektronik,  mobil,  motor  dan  lainnya.  Barang- barang yang dibiayai ini menjadi jaminan pembiayaan.
Lembaga  keuangan  melakukan  penilaian  kemampuan  calon  nasabah  sebelum  nasabah disetujui  pembiayaannya.  Lembaga  keuangan  akan  menilai  5  C  ( Capacity,  Capital,  Collateral, Conditions dan Character )  nasabah.  Jika  lembaga  keuangan  menilai  salah  satu  C  tidak memenuhi  syarat  maka  pengajuan  aplikasi  nasabah  akan  ditolak.  Lembaga  keuangan mengkhawatirkan nasabah akan mengalami wanprestasi atau kredit macet.
Jika  nasabah  memiliki  kondisi  di Capacity dan Collateral, maka  lembaga  keuangan  dapat meminta tambahan  jaminan  berupa  jaminan kebendaan  atau  jaminan dari pihak ketiga.  Debitur yang memiliki kemampuan penghasilan yang tidak mencukupi pembayaran cicilan sesuai syarat lembaga keuangan akan ditolak. Sebagai  ilustrasi, seorang nasabah  memiliki penghasilan 9 juta di mana penghasilan tetap sebesar 7 juta dan penghasilan tidak tetap 2 juta dengan mengajukan pembiayaan  dengan  cicilan  sebesar  3  juta  akan  ditolak.  Karena  perbandingan  cicilan  terhadap penghasilan  tetap  sebesar  42%  jika  dihitung  total  cicilan  terhadap  total  penghasilan  adalah 33,33%. Pada umumnya lembaga keuangan akan meminta 33% atau 1/3.
Sebagai  tambahan  kapasitas,  lembaga  keuangan  akan  meminta  jaminan  anggota  keluarga seperti saudara kandung atau orang tua selaku penjamin. Pihak ketiga ini memiliki kapasitas atau kemampuan  yang  diperlukan  untuk  mencicil  pembiayaan  sampai  lunas.  Seorang  nasabah  yang masih  memiliki  penghasilan  yang  rendah  atau  tidak  mencukupi  kemampuan  pembayaran cicilannya,  maka  jaminan  tambahan  sangat  diperlukan.  Namun,  lembaga  keuangan  cenderung akan  fokus  pada  nilai  barang  jaminan  ketika  dieksekusi  daripada  jaminan  tambahan  yang  ada. Dalam  kondisi  tertentu,  barang  jaminan  memiliki  nilai  yang  rendah  dapat  ditambahkan  dengan jaminan  pribadi  yang  diberikan  oleh  pihak  ketiga.  Jika  barang  jaminan  memiliki  nilai  yang rendah,  maka  lembaga  keuangan  akan  meminta  tambahan  jaminan  atau  memperbesar capital atau nilai modal atau nilai pembiayaan atau nilai kredit yang lebih kecil. Jika terjadi wanprestasi, maka  lembaga  keuangan  tidak  mengalami  kerugian,  karena  barang  jaminan  masih  dapat menutupi kewajiban nasabah yang ada.
Sedangkan conditions merupakan  kondisi  debitur  yang  tidak  memenuhi  syarat  kredit diberikan.  Sebagai  contoh  seorang  yang  telah  berusia  62  tahun  mengajukan  pembiayaan  mobil selama empat tahun. Nasabah memiliki kemampuan membayar cicilan dan kapasitas mencukupi. Namun  secara  umur,  lembaga  keuangan  menolak  memberikan  pembiayaan  kepada  nasabah  di atas 60 tahun.  Anak daripada debitur  ini dapat memberikan  jaminan kepada  lembaga keuangan
atas pinjaman debitur. Selain umur di atas 60 tahun,  lembaga keuangan  juga tidak  memberikan pembiayaan kepada nasabah yang berumur di bawah 18 tahun.
Pemberian jaminan pihak ketiga kepada kreditur bertujuan untuk mengurangi risiko debitur. Kreditur  akan  meminta  jaminan  tambahan  kepada  debitur  jika  debitur  memiliki  prospek  selaku debitur,  namun  ada  hal-hal  tertentu  yang  perlu  ditambahkan.  Permintaan  jaminan  tambahan  ini akan menjadi syarat sebuah pengajuan disetujui atau ditolak.

## 2. Proses Eksekusi Jaminan Pribadi Pembiayaan Ritel oleh Lembaga Keuangan
Kreditur  membiayai  debitur  setelah  melakukan  penilaian  kelayakan  debitur.  Kelayakan debitur  meliputi  kemampuan  membayar  kewajibannya  yang  akan  jatuh  tempo.  Pada  umumnya jatuh tempo cicilan dan  jumlah cicilan  berdasarkan pada kesepakatan antara lembaga keuangan dengan nasabah. Dengan berjalannya waktu, kondisi debitur dapat mengalami perubahan. Akibat perubahan ini, debitur gagal melanjutkan pembayaran kewajibannya kepada kreditur. Kondisi ini disebut wanprestasi.
Kreditur  atau  lembaga  keuangan  akan  mengirimkan  surat  peringatan  atau  somasi  atas wanprestasi  debitur.  Pada  umumnya  kreditur  akan  mengirimkan  surat  peringatan  hingga  tiga kali.  Surat  peringatan  diberikan  pada  hari  ketujuh,  hari  ke-14  dan  hari  ke-21  setelah  terjadinya wanprestasi.  Setelah  ketiga  somasi,  tidak  ditanggapi  atau  diselesaikan,  maka  kreditur  akan melakukan  eksekusi  jaminan  pembiayaan.  Hal  ini  terjadi  pada  transaksi  pembiayaan  ritel nasabah yang memiliki barang jaminan.
Jika nasabah  memiliki  niat baik dan  lembaga keuangan  menilai  nasabah  layak  melanjutkan pembiayaan, maka kewajiban nasabah atau debitur dapat direstrukturisasi. Bentuk restrukturisasi dapat berupa perpanjangan tenor pembiayaan, penurunan kewajiban cicilan maupun penyesuaian biaya bunga dan  lainnya. Restrukturisasi pembiayaan  ini  akan  menimbulkan kewajiban baru, di mana  pemberi  jaminan  wajib  mengetahuinya  karena  kondisi  pembiayaan  telah  berubah. Penjamin  dapat  dihilangkan,  jika  lembaga  keuangan  sudah  tidak  memerlukan  penjamin  dalam transaksi ini.
Pengambilalihan barang jaminan ini berdasarkan pada perjanjian jaminan fidusia atas barang bergerak  (setelah  pengambilalihan,  lembaga  keuangan  akan  menjual  barang  jaminan  sesuai dengan peraturan yang ada). Lembaga keuangan akan menunggu penebusan oleh debitur selama 14  hari  sejak  pengambilalihan  barang  jaminan.  Hasil  penjualan  akan  dipergunakan  untuk menutupi  kewajiban  nasabah  atau  debitur.  Jika  terjadi  kekurangan,  lembaga  keuangan  atau kreditur  dapat  meminta  jaminan  dari  pemberi  jaminan.  Pada  umumnya,  karena  selisih  antara kewajiban  pembiayaan  dengan  hasil  penjualan  jaminan  yang  kecil,  maka  lembaga  keuangan jarang meminta jaminan pribadi pemberi jaminan. Proses ini dijelaskan pada Gambar 1.
Lembaga keuangan akan melakukan eksekusi terhadap jaminan nasabah, jika nasabah telah mengalami  wanprestasi  terhadap  kewajibannya.  Kewajibannya  timbul  dari  pinjaman  atau pembiayaan yang telah diterima dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan tidak akan langsung melakukan eksekusi jaminan kecuali nasabah telah menunggak beberapa kali cicilan. Kewajiban cicilan pada umumnya timbul sebulan sekali atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara  lembaga  keuangan  dengan  nasabah.  Pada  tahapan  awal,  lembaga  keuangan  akan mengirimkan  somasi  kepada  nasabah  atas  kewajiban  yang  tidak  lunasi  oleh  nasabah.  Hal  ini biasanya terjadi sampai lebih 3x somasi yang berlangsung pada hari 7, hari 14 dan hari 21. Surat somasi  akan  dikirimkan  melalui  surat  tercatat  hingga  diantar  langsung  oleh  karyawan  lembaga keuangan.
Jika  nasabah  pindah  lokasi  tinggal,  maka  karyawan  atau  petugas  lembaga  keuangan,  akan mencari tahu, hingga menitipkan surat tagihan atau somasi  nasabah tersebut kepada ketua rukun tetangga  atau  rukun  warga  tempat  domisili  nasabah.  Setelah  pengiriman  surat  somasi,  maka petugas lembaga keuangan akan melakukan pengambilalihan jaminan nasabah. Jaminan nasabah pada umumnya berbentuk kendaraan atau harta tetap seperti tanah atau rumah. Setelah eksekusi
jaminan,  maka  lembaga keuangan akan  menjual  jaminan  nasabah  ini. Jika ada kekurangan atau kelebihan  kewajiban  nasabah,  maka  lembaga  keuangan  memiliki  kewajiban  mengembalikan hasil  kelebihan  penjualan  barang  jaminan  dengan  kewajiban  nasabah.  Namun,  jika  terdapat kekurangan yakni barang jaminan dijual dan tidak mencukupi kewajiban nasabah, maka lembaga keuangan  akan  menagih  kepada  pemberi  jaminan  tambahan,  jika  ada  jaminan  tambahan.  Jika tidak  ada  jaminan  tambahan,  maka  lembaga  keuangan  akan  mencatat  kerugian  ini  ke  dalam laporan keuangan mereka.
Namun  demikian,  banyak  nasabah  yang  memiliki  jaminan  tambahan  merupakan  nasabah yang  tidak  memiliki  kemampuan  dalam  membayar  pinjamannya.  Seorang  siswa  SMA  yang masih  sekolah  tidak  memiliki  kemampuan  membayar  cicilan,  dan  orang  tuanya  menjamin kemampuan  cicilan  nasabah  yang  masih  sekolah  ini.  Orang  tua  menjadi  penjamin  nasabah  ini. Jika  seorang  siswa  tidak  bisa  membayar,  maka  pemberi  jaminan  tambahan  juga  sulit  dalam membayar  sisa  utangnya.  Lembaga  keuangan  akan  mengetahui  nasabah  yang  tidak  mampu membayarnya. Sehingga  jika  nasabah wanprestasi, maka dapat  pemberi  jaminan tambahan  juga mengalami  kesulitan  keuangan.  Pada  umumnya,  sebelum  wanprestasi,  pemberi  jaminan  telah dihubungi  oleh  nasabah  untuk  membantu  dalam  melunasi  kewajibannya.  Sehingga  pemberian jaminan  tambahan  tidak  memiliki  nilai  tambahan  dalam  menutupi  kerugian.  Pemberi  jaminan tambahan berbentuk jaminan moral saja terhadap nasabah, dan bukan kewajiban keuangan yang dapat dieksekusi sebagaimana jaminan utama.
Lembaga  keuangan  akan  mempertimbangkan  besarnya  biaya  eksekusi  jaminan  dengan jumlah  kekurangan  yang  harus  ditanggung  oleh  pemberi  jaminan.  Nilai  selisih  yang  kecil  akan diabaikan oleh lembaga keuangan. Selain perhitungan ekonomis, masa waktu antara wanprestasi hingga  eksekusi  jaminan  yang  memerlukan  waktu  lama  juga  menjadi  pertimbangan. Pengambilalihan  memerlukan  waktu  30  hari,  masa  menunggu  14  hari  dan  penjualan  barang jaminan sekitar 10 hari sehingga total  minimum  adalah  lebih dari 50  hari. Sehingga pemberian jaminan pribadi bersifat kewajiban moral pemberi daripada material.
Jaminan pribadi sulit dieksekusi oleh lembaga keuangan. Jaminan pribadi tidak efektif untuk dieksekusi  jika  debitur  mengalami  wanprestasi.  Jaminan  pribadi  hanya  merupakan  jaminan tambahan atau  jaminan moral debitur. Lembaga keuangan tidak seharusnya mempertimbangkan jaminan pribadi sebagai jaminan tambahan. Jaminan pribadi tidak memiliki nilai ekonomis.

## 3. Perlindungan  Lembaga  Keuangan  Agar  Jaminan  Pribadi  Dapat  Dieksekusi  dan Memperoleh Pembayaran atas Pembiayaan Ritel
Pemberi  pinjaman  dinilai  kemampuannya  pada  saat  pemberian  jaminan.  Pemberi  jaminan diikat atau tidak dilarang melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam membayar kewajiban debitur. Pemberian jaminan pribadi hanya mengikat pemberi secara moral. Sebagai gambaran dapat dilihat Gambar 2.
Pemberi  jaminan  ketika  memberikan  jaminan  memiliki  harta  yang  mencukupi kemampuannya  dalam  menjamin  kemampuan  debitur.  Setelah  pemberian  jaminan,  penjamin mengalihkan  asetnya  kepada  pihak  keempat.  Dengan  pengalihan  aset  ini,  maka  penjamin  akan tidak memiliki sumber kekayaan dalam menggantikan kewajiban debitur.
Pemberian  jaminan  yang  efektif  adalah  pemberi  jaminan  tidak  boleh  mengalihkan  asetnya kepada  pihak  lain  setelah  pemberian  jaminan,  terkecuali  memperoleh  persetujuan  penerima jaminan.  Dalam  banyak  kejadian,  pemberi  jaminan  kehilangan  kapasitasnya  dalam  membayar pinjaman debitur setelah memberikan jaminan karena kemampuannya yang dialihkan. Lembaga keuangan  akan  menderita  kerugian  jika  pemberi  jaminan  telah  mengalihkan  asetnya.  Jika lembaga keuangan meminta penjamin untuk menanggung kerugian wanprestasi debitur.
Seorang  penjamin  memiliki  kemampuan  secara  keuangan  yang  lebih  baik  daripada  debitur atau  nasabah  itu  sendiri.  Jika  penjamin  memiliki  kemampuan  keuangan  yang  kurang dibandingkan  nasabah,  maka  status  penjamin  tidak  akan  diterima  oleh  lembaga  keuangan.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 52 No.1, Maret 2023, Halaman 64-73
Dengan demikian, penjamin adalah pihak yang memiliki harta yang lebih dibandingkan nasabah atau debitur. Sehingga pihak  yang  bersangkutan dapat bertindak sebagai penjamin.  Pengikatan seseorang  sebagai  penjamin  maka  pihak  tersebut  harus  terikat  secara  hukum  atas  jaminan  ini. Jika  pihak  tersebut  merupakan  individu,  maka  pihak  tersebut  harus  memperoleh  persetujuan daripada  pasangannya  atau  suami/istrinya.  Pihak  pemberi  jaminan  tambahan  juga  harus  diikat dengan tidak diperbolehkannya pengalihan aset atau harta kepada pihak  lain, selama kewajiban penjaminan belum lunas.
Pemberi  jaminan  harus  diikat  dengan  sebuah  pernyataan  tertulis.  Pernyataan  tertulis  ini menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  daripada  perjanjian  kredit  atau  pembiayaan.  Lembaga keuangan  akan  dapat  melakukan  eksekusi,  jika  jaminan  ini  merupakan  sebuah  perjanjian. Namun,  dalam  praktiknya,  lembaga  keuangan  jarang  mau  melakukan  eksekusi  jaminan tambahan  khususnya  untuk  pemberian  kredit  atau  pembiayaan  pribadi.  Lembaga  keuangan mempertimbangkan  banyaknya  biaya  yang  harus  dikeluarkan  dibandingkan  dengan  hasil  atau kerugian  yang  akan  diperoleh.  Lembaga  keuangan  memperhitungkan  nilai  kerugian  dengan waktu yang diperlukan dan biaya yang dikeluarkan untuk menutupi kerugian yang akan timbul. Namun, jika kerugian lembaga keuangan membesar, antara lain pembiayaan kepada perusahaan dengan  jaminan  tambahan  dari  pemegang  saham,  maka  lembaga  keuangan  akan  menagih jaminan tambahan.
Gambar  1. Proses Eksekusi Jaminan
Kreditur Debitur 1. Membiayai 2. Wanprestasi 3. Surat Peringatan (Somasi) Barang Jaminan Jaminan Pihak Ketiga 4. Eksekusi Jaminan 5. Penagihan Jaminan atas kekurangan jaminan kebendaan

## Gambar  2. Proses Pengalihan Harta Penjamin

## D. Simpulan dan Saran
Lembaga  keuangan  memerlukan  jaminan  tambahan  untuk  meningkatkan  kapasitas  kredit debitur  dan  keyakinan  kreditur  terhadap  kemampuan  debitur.  Debitur  yang  memiliki  kapasitas yang  tidak  mencukupi  terutama  untuk  faktor capacity,  collateral dan conditions .  Debitur  ini memiliki  kapasitas  yang  tidak  mencukupi  seperti  penghasilan  yang  kurang,  maka  memerlukan jaminan  tambahan.  Selain  kapasitas,  kondisi  tertentu  debitur  juga  memerlukan  tambahan jaminan.  Jaminan  tambahan  ini  akan  meningkatkan  faktor  kapasitas,  penjaminan  dan  kondisi debitor.  Lembaga  keuangan  akan  memiliki  keyakinan  dengan  jaminan  tambahan  ini.  Lembaga keuangan  jarang  melakukan  eksekusi  jaminan  pribadi  karena  proses  yang  memerlukan  biaya yang  besar dibandingkan dengan  nilai  yang belum dibayar. Jaminan pribadi  tambahan  ini  lebih bersifat  kewajiban  moral  daripada  kewajiban  material  dari  penjamin.  Jaminan  pribadi  atau perorangan  akan  sulit  dieksekusi  oleh  lembaga  keuangan  atas  kredit  macet.  Eksekusi  jaminan pribadi  didahului  dengan  eksekusi  jaminan  pinjaman  utama,  dilanjutkan  dengan  jaminan tambahan.  Jika  terdapat  kekurangan,  maka  kreditur  dapat  melakukan  eksekusi  jaminan perorangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan eksekusi jaminan tambahan merupakan pilihan terakhir dan jarang dieksekusi. Jaminan tambahan merupakan sebuah jaminan moral  daripada  jaminan  material.  Jaminan  tambahan  yang  berupa  jaminan  pribadi  akan  sulit dieksekusi.  Lembaga  keuangan  seharusnya  tidak  mempertimbangkan  jaminan  pribadi  sebagai sebuah  jaminan  dalam  pemberian  kredit,  namun  hanya  berupa  jaminan  moral.  Penelitian  ini hanya  fokus  pada  peraturan  yang  ada,  sehingga  penelitian  dengan  empiris  yang  lebih  dapat dikembangkan.  Penelitian  lain  dapat  dikembangkan  dengan  melakukan  penelitian  empiris terhadap  kerugian  lembaga  keuangan  pada  pembiayaan  ritel  serta  proses  eksekusi  jaminan pribadi  terhadap  kerugian  pembiayaan  ritel.  Penelitian  lainnya  dapat  dikembangkan  dengan memperoleh  pandangan  dari  pihak  nasabah  yang  mengalami  wanprestasi  dengan  jaminan tambahan.
Harta / Aset Penjamin Debitur Kreditur Pihak ke-4 Sebelum Sesudah Dialihkan

## DAFTAR PUSTAKA
Abhimantara, I. B. (2019). Kedudukan Persekutuan  Komanditer (Commanditaire Venootschap) Sebagai  Corporate  Guarantee. Notaire:  Journal  of  Notarial  Law , 2 (3),  359–371. https://doi.org/10.20473/ntr.v2i3.16227
Celandine,  M.  (2021).  Hak  Regres  Penanggung  pada  Jaminan  Perorangan  Dalam  Kepailitan. Jurist-Diction , 4 (5), 1815–1834. https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29820
Hariwijaya,  I.  G.  N.  B.  D.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Widia,  I.  K.  (2020).  Perjanjian  Kredit  Bank dengan  Jaminan  Borgtocht  (Perorangan). Jurnal  Konstruksi  Hukum , 1 (2),  340–345. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2552.340-345
Johan, S. (2021). Who is the Real Consumer in a Credit Purchase Transaction ? Jurisprudence , 11 (1), 17–30.
Johan, S. (2022). Sanksi Administratif Denda Pendekatan Laporan Keuangan Atas Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat. Masalah-Masalah Hukum , 51 (1), 20–28. https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.20-28
Maulana,  S.  (2020).  Apa  itu  Personal  Guarantee  dan  Fungsinya  bagi  Bisnis?  Retrieved  from Abisgajian.id  website:  https://benefits.bankmandiri.co.id/article/apa-itu-personal-guarantee- dan-fungsinya-bagi-bisnis
Rufaida,  K.  K.,  &  Sacipto,  R.  (2019).  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Eksekusi  Objek  Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1), 21– 40. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40
Sari,  E.,  Yurikosari,  A.,  &  Wijayati,  A.  (2021).  Pengaruh  perlindungan  hukum  bagi  corporate guarantee  sebagai  akibat  wanprestasi  debitor  dalam  pembiayaan  bank. Jurnal  Hukum  To- Ra :  Hukum  Untuk  Mengatur  Dan  Melindungi  Masyarakat ,  (Special  Issue),  14–32. Retrieved from http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/2631#
Siregar,  A.  M.  (2020).  Penyelesaian  Kredit  Macet  dengan  Jaminan  Personal  Guarantee  yang Meninggal  Dunia  Sebelum  Pelunasan  Kredit. Jurnal  Wawasan  Yuridika , 4 (2),  194–212. Retrieved from https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/351
Sukmawati, M. N. (2019). Personal Guarante Terhadap Perjanjian  Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. Airlangga Development Journal , 3 (1), 62–79.
https://doi.org/10.20473/adj.v3i1.18153
Susanti,  Z.  (2019).  Penarikan  Personal  Guarantee/Corporate  Gurantee  Sebagai  Pihak  Dalam Permohonan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia. Wasaka Hukum , 7 (1),
157–166. Retrieved from https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/14
Tim CNN Indonesia. (2020, May 13). Pemerintah Akan Berikan Jaminan Kredit untuk Pulihkan Ekonomi. CNN Indonesia . Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200512153447-78-502572/pemerintah-akan- berikan-jaminan-kredit-untuk-pulihkan-ekonomi
Tim  Detik  Finance.  (2009,  October  22).  Bank  Mandiri  Ajukan  Paksa  Badan  Burhan  Uray  dan Soejono  Varinata. Detik.Com .  Retrieved  from  https://finance.detik.com/moneter/d- 1226569/bank-mandiri-ajukan-paksa-badan-burhan-uray-dan-soejono-varinata
Wicaksana,  M.  D.  (2022).  Permohonan  Pailit  Terhadap  Personal  Guarantor  Karena  Debitur Wanprestasi. Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 7 , 1–10.
Wijayanti,  E.,  &  Yuliana,  I.  (2020).  View  of  Risk  Profile,  Secure  Bond,  and  Bond  Rating  in Banking Industry. The Winners , 21 (1), 49–57. https://doi.org/10.21512/tw.v21i1.6136
Yunianti,  N.  I.,  &  Budhisulistyawati,  A.  (2020).  Efektivitas  Jaminan  Perorangan  (Personal Guarantee)  Dalam  Menunjang  Penyelesaian  Kredit  Bermasalah  Di  Bank  Bri  Cabang Surakarta  Dan  Bank  Bni  Syariah  Cabang  Surakarta. Jurnal  Privat  Law , 8 (1),  111–116. https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40383