## China versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di Kawasan Asia Pasifik
M Najeri Al Syahrin
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

## ABSTRAK
Tulisan ini berupaya menggali makna isu rivalitas keamanan yang saat ini berlangsung antara negara adidaya Amerika Serikat dengan Cina di kawasan Asia  Pasifik.  Dengan  kebangkitan  Cina,  hubungan  Sino-AS  telah  menjadi semakin  penting  bagi  stabilitas  keamanan  Asia  Pasifik.  Rivalitas  keamanan yang  terjadi  antara  kedua  negara  tersebut  semacam  ‘ritual  lama’  yang  kini diulang oleh ‘jamaah baru’. Kontestasi politik dan keamanan yang sudah usai dengan berakhirnya Perang Dingin, secara langsung belum mampu menjadikan Amerika Serikat sebagai negara adidaya tunggal dan secara sepihak mampu terus  menerus  melakukan  kontrol  dinamika  politik  dunia.  Hadirnya  Cina memberikan alternatif dalam interaksi keamanan regional Asia Pasifik. Inisiasi strategi  Cina  dan  respon  aktif  Amerika  Serikat  akan  menentukan  lanskap keamanan  Asia  Pasifik  dalam  beberapa  dekade  mendatang.  Didorong  oleh kebangkitan Cina tersebut, identitas Cina kini telah bergeser menjadi kekuatan besar  yang  intimidatif.  Di  satu  sisi  ia  menjadi  ancaman  bagi  kepentingan keamanan kawasan AS, di sisi lain Cina juga hadir sebagai kompetitor dalam kepentingan ekonomi AS.
Kata-kata kunci: Rivalitas keamanan, negara adidaya, Amerika Serikat dan Cina. kawasan Asia Pasifik.
This  paper  seeks  to  explore  the  meaning  of  security  rivalry  between  US superpower and China's in the Asia Pacific region. With the rise of China, Sino- US  relations  have  become  increasingly  important  for  Asia  Pacific  security stability. The security rivalry between the two countries is a kind of 'old ritual' that  is  now  being  repeated  by  the  'new  congregation'.  Political  and  security contestation that has ended with the end of the Cold War, has not been able to directly make the United States as a unipolar superpower and unilaterally able to  continue  in  the  dynamics  of  world  politics  controls.  The  presence  of  China provides  an  alternative  to  the  Asia  Pacific  regional  security  architecture.  The initiation of China's strategy and the active response of the United States will define  the Asia  Pacific security  landscape in  the coming  decades. Encouraged by China's rise, Chinese identity has shifted into a massive, intimidating power. On the one hand, it poses a threat to the regional security interests of the US, on the other side China is also present as a competitor in the US economic interests.
Keywords: Security rivalry, superpower state, United States and China, Asia Pacific region.

## China Versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di
Kawasan  Asia  Pasifik  merupakan  pusat  gravitasi  keamanan  global, kawasan  ini  merupakan  kawasan  paling  strategis  di  dunia.  Keamanan Internasional secara umum sangat ditentukan oleh bagaimana dinamika dan  interaksi  keamanan  di  kawasan  ini.  Kawasan  Asia  Pasifik  juga merupakan  kawasan  yang  paling  dinamis  pertumbuhan  ekonominya. Posisi strategis tersebut menjadikan Asia Pasifik menjadi pusat aktivitas yang  penting  dalam  percaturan  politik  global.  Posisi  strategis  tersebut tentu akan mengakibatkan konstelasi konflik serta kerja sama yang tidak hanya melibatkan negara di kawasan tetapi juga melibatkan superpower state di  luar  kawasan.  Peran  aktif  Amerika  Serikat  (AS)  di  kawasan  ini telah menimbulkan berbagai spekulasi akan stabilitas keamanan kawasan ini.  Pasca  Perang  Dingin,  kebijakan  keamanan  AS  banyak  berfokus  di kawasan  Timur  Tengah,  AS  seakan  ‘terlupakan’  dengan  kawasan  Asia Pasifik.  Kemunculan  Cina  dengan  kekuatan  ekonomi  dan  militernya dalam beberapa dekade terakhir, kini kembali menyadarkan AS tentang arti geopolitik dan geostrategi di Asia Pasifik. Rivalitas keamanan antara AS dan Cina akan menjadi isu regional terpenting dalam beberapa tahun kedepan (Bendini 2016, 23).
Secara  historis,  munculnya  rivalitas  negara  adidaya  cenderung  akan mengakibatkan  destabilisasi  geopolitik.  Kebangkitan  Jerman  pada akhir abad ke 19 mengakibatkan gesekan politik dengan AS dan Jepang. Perseteruan negara adidaya ini kemudian memuncak pada Perang Dunia II. Pada masa Perang Dingin, rivalitas AS dan Uni Soviet juga menyebabkan beberapa ketegangan keamanan di Eropa, Asia dan Amerika Latin. Tidak ada jawaban pasti kemudian bahwa peningkatan kekuatan Cina sebagai negara adidaya baru adalah sebuah pengecualian atas kondisi ini. Dampak rivalitas Cina terhadap AS kini telah berkembang dalam berbagai aspek, termasuk keamanan. Selama ini, sebagian besar transisi kekuasaan tersebut diakhiri dengan perang atau konflik. Dapatkah Cina dan AS menghindari kontes mematikan tersebut. Peningkatan kekuatan ekonomi dan militer Cina jelas akan menyebabkan gejolak geopolitik kawasan (Layne 2008).
Dalam konteks itulah studi tentang rivalitas keamanan ini diletakan, yaitu sebagai bagian dari dinamika dan konstelasi keamanan regional. Tulisan ini,  beranjak  dari  pemaparan  di  atas,  tidak  berkehendak  menggunakan konsep rivalitas keamanan terjadi secara luas dalam konteks keamanan global. Penggunaan terminologi rivalitas keamanan dikonsepsikan secara ‘sempit’  dalam  lingkup  regional,  meskipun  penulis  memahami  bahwa terdapat korelasi kuat antara keamanan global dengan keamanan regional. Namun,  rivalitas  keamanan  merupakan  konsep  yang  sangat  kompleks.
Interdepedensi  keamanan  akan  sulit  untuk  “diurai”  apabila  digunakan dalam lingkup analisis global. Selain berupaya membaca peta konfigurasi persaingan dan rivalitas keamanan di Asia Pasifik, tulisan ini juga sedikit menyinggung  tentang  peranan  ekonomi  dalam  konstelasi  keamanan. Proses  penciptaan  stabilitas  keamanan  kawasan  bukan  semata  sebuah upaya keamanan, tetapi juga ditentukan oleh konteks ekonomi. Karena itu perlu ada perspektif lain dalam memahami keterkaitan antara keamanan dan  ekonomi  dalam  rivalitas  negara  adidaya  di  kawasan,  pembahasan tersebut  akan  menjelaskan  tentang  bagaimana  ekonomi  ‘bekerja’ dalam kepentingan keamanan.

## Rivalitas Keamanan Negara Adidaya
Peningkatan pengaruh Cina, semakin tak terelakkan, Cina telah menjadi pusat gravitasi baru di kawasan, sebuah kondisi yang harus diterima oleh AS. Selain mempunyai ambisi yang sangat besar, Cina juga didukung oleh kekuatan ekonomi sehingga upaya strategi rebalancing AS semakin sulit. Kesulitan tersebut antara lain juga terlihat dari kompleksnya permasalahan Cina dengan Taiwan, nuklir Korea Utara, permasalahan teritorial maritim Laut  Cina  Selatan  yang  mana,  aspek-aspek  tersebut  berimplikasi  pada kehadiran  militer  AS  di  kawasan  Asia  Pasifik  (Al  Syahrin  2015,  24-26). AS  perlu  membuat  pilihan  dilematis  antara  kepentingan  domestiknya dan  keunggulan  militer  di  kawasan.  Preferensi  dan  kepentingan  Cina pada dasarnya memang akan konfrontatif dengan kepentingan AS karena kepentingan nasional yang utama bagi Cina adalah klaim teritorial Laut Cina Selatan dan Timur yang bertentangan dengan batas-batas maritim negara aliansi AS.
Meskipun  kebijakan  luar  negeri  Beijing  menunjukkan  strategi  'bermain baik'  dan  tidak  secara  langsung  menantang  kekuatan  AS,  tetapi  ia tetap  berusaha  untuk  mengalihkan  kekuatan  AS  di  wilayah  tersebut. Kepentingan Cina adalah ingin membentuk tatanan politik dan keamanan baru di Asia, paling tidak dalam satu titik ia memiliki ‘suara’ yang setara dengan  AS  tentang  masalah-masalah  kawasan.  Cina  kurang  bersedia untuk menerima status quo yang diyakini selama ini tidak adil dan lebih cenderung  berpihak  pada  kepentingan  AS.  Ketakutan  Cina  yang  paling penting  dan  mengkhawatirkan  adalah  pembangunan  dan  penempatan personil  militer  di  sekitar  wilayah  teritorial  yang  mempunyai  risiko melanggar  batas  wilayah  Cina.  Mengingat  ketakutan  ini,  Cina  telah mengeluarkan  kebijakan  yang  mendefinisikan  strategi  militer  dalam

## China Versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di
beberapa tahun kedepan. Ancaman terhadap klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan adalah salah satu argumen yang ditekankan untuk kondisi ini.  Cina  berupaya  menciptakan  kekuatan  angkatan  laut  yang  mampu menyaingi Angkatan Laut AS dan negara aliansinya. Kontrol atas wilayah maritim  yang  diperebutkan  ini  telah  menyebabkan  adanya  peningkatan ketegangan dengan AS (Bendini 2016, 17-18).
Menurut  Departemen  Pertahanan  AS,  Beijing  berusaha  untuk mengamankan  status  sebagai  kekuatan  besar  dengan  memperoleh keunggulan  regional.  Keunggulan  regional  ini  diupayakan  melalui keunggulan militer yang mampu menentang kepentingan AS. Meski Cina kini belum menjadi kekuatan militer global, setidaknya dalam upaya untuk mendekati status AS, Cina sudah mulai melakukannya. Bahkan jika Cina secara drastis terus meningkatkan anggaran belanja militer, keuntungan teknologi  dan  kapabilitas  militer  AS  akan  bisa  untuk  dicapai.  Saat  ini, Cina tampaknya masih terfokus pada doktrin ‘ active defense ’. Doktrin ini menekankan  pada  pertahanan  wilayah  jika  terjadi  serangan  dan  invasi militer. Akibatnya, Cina saat ini menekankan pada modernisasi pasukan jarak dekat sehingga dapat sepenuhnya memfokuskan kapasitas militernya pada keamanan teritorial (Bendini 2016, 19-20).  Saat ini, meskipun Cina belum bisa menyaingi kekuatan militer AS namun di kawasan Asia Pasifik, Cina telah menjadi kekuatan regional yang harus diperhitungkan. Selain itu,  antarnegara  adidaya  masih  kesulitan  untuk  memahami  intensi  dan niat satu sama lain. Sebagai contoh, tidak ada yang dapat memprediksi apa tujuan utama kebijakan keamanan Cina. Selain itu, kemampuan negara untuk berpikir strategis sebagai “ Great Power ” ternyata tidak menurun dengan berakhirnya Perang Dingin (Marsheimer 2001, 751).
Kelemahan  kapasitas  militer  AS  telah  mulai  semakin  diuji  oleh Cina.  Beberapa  kali  Cina  telah  menunjukkan  bukti  upayanya  untuk mengendalikan Laut Cina Selatan dengan menciptakan pulau buatan dan membangun pangkalan militer baru di wilayah tersebut. Cina melihat nilai strategis wilayah Laut Cina Selatan sebagai sarana untuk mencegah strategi pengepungan  AS.  Klaim  ini  dapat  menimbulkan  berbagai  ketegangan tidak hanya dengan AS tetapi juga akan membahayakan hubungan Cina dengan  negara  tetangganya.  Klaim  teritorial  ini  menyiratkan  adanya tabrakan  kepentingan  langsung  dengan  beberapa  sekutu  terdekat  AS  di kawasan, seperti Jepang, Filipina, dan Korea Selatan (Bendini 2016, 20- 22). Laut Cina Selatan dan Timur kini menjadi flashpoint kawasan yang telah  menyebabkan  hubungan  antara  Cina  dan  beberapa  negara  Asia Tenggara semakin menegangkan, khususnya Filiphina, Jepang, Vietnam,
Malaysia, Brunei dan Indonesia. Kontestasi keamanan dan hukum yang terus  berlanjut  serta  keterlibatan  pihak  ketiga  menjadikan  Laut  Cina Selatan menjadi kawasan ‘konflik masa depan' (Yang & Li 2016, 136).
Pada November 2013, Presiden Xi kembali meluncurkan kebijakan yang agresif. ia mendeklarasikan zona identifikasi pertahanan udara di beberapa bagian Laut Cina Timur, yang memicu ketegangan dengan Korea Selatan, Taiwan,  dan  Jepang.  Untuk  kasus  Taiwan,  AS  juga  perlu  secara  cermat memetakan bagaimana mencapai tujuan dengan tidak secara konfrontatif bertentangan  dengan  kepentingan  Cina.  Di  satu  sisi,  Washington perlu  mempertahankan  kehadiran  militer  dengan  memberi  dukungan pertahanan Taiwan untuk mencegah serangan juga sekaligus meyakinkan Beijing  bahwa  tujuan  penjualan  senjata  dan  kehadiran  militernya  tidak bertujuan  mendukung  pemisahan  antara  Taiwan  dan  Cina  (Chen  2017, 11).
Dilema  baru  muncul  jika  AS  tidak  bisa  secara  tepat  ikut  campur tangan  dalam  upaya  menghalangi  Cina  agar  tidak  memaksakan  klaim teritorialnya. Perlombaan senjata kawasan mungkin akan dimulai untuk merespon  ketidakmampuan  AS  tersebut.  Namun,  jika  AS  memutuskan untuk mengadopsi tindakan yang lebih tegas terhadap Cina, ini juga bisa mengarah pada potensi konflik yang membahayakan stabilitas keamanan kawasan.  AS  jelas  tidak  akan  mengakui  Cina  dalam  memproklamirkan kedaulatan atas pulau-pulau yang bersangkutan. Pertanyaannya kemudian adalah apakah klaim tersebut akan direspon dengan tindakan nyata dari AS. Cina kemungkinan akan memperkuat benteng militernya di wilayah yang di klaim, atau memberikan tekanan pada negara penuntut (seperti Taiwan,  Jepang,  Korea  Selatan,  Vietnam  atau  Filipina)  untuk  menguji komitmen AS dalam membantu sekutunya (Bendini 2016, 20-22). Masih harus dilihat apakah komitmen AS tersebut untuk memastikan kekuatan lautnya sendiri dan melindungi kepentingan sekutu militernya merupakan keterlibatan militer jangka panjang atau hanya gertakan untuk melindungi mitra keamanannya.
Kehadiran AS telah mengakar kuat di Asia Pasifik secara militer, politik dan ekonomi. Menyerahkan seluruh dominasi wilayah kepada Cina tentu membalik logika kebijakan lama yang dianut AS selama ini. Secara historis upaya AS untuk menghentikan dominasi negara lain dimulai sejak Perang Dunia II ketika berperang dengan Jepang. Selanjutnya kehadiran AS tetap dominan pada masa Perang Korea dan Perang Vietnam. Setidaknya untuk jangka  menengah,  mungkin  Cina  tidak  terlalu  kuat  menekan  AS  untuk

## China Versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di
mundur  dari  basis  militer  dan  jalinan  aliansinya  di  Asia  Pasifik.  Dalam jangka panjang, kemungkinan besar hal tersebut akan dilakukan oleh Cina (Singh 2012; Bailey 2007, 139-140).
Beberapa  faktor  yang  tidak  pasti  akan  mempengaruhi  keseimbangan kekuasaan  masa  depan  di  kawasan  Asia-Pasifik.  Pertumbuhan  ekonomi Cina  yang  cepat,  yang  telah  menjadi  dorongan  untuk  pergeseran kekuasaan regional. Posisi AS di Asia juga masih belum pasti, tergantung pada pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, dan komitmen yang kuat untuk rebalancing AS terhadap Asia. Jika faktor-faktor ini terus menguat, maka kemungkinan sistem kepemimpinan ganda masih terus berlanjut. Apapun  masalahnya,  sifat  hubungan  AS  dan  Cina  yang  tidak  menentu akan  memiliki  dampak  yang  sangat  besar  pada  kawasan  untuk  tahun- tahun mendatang.

## Paradoks Kebijakan dan Upaya Harmonisasi
Sejak kekalahan Jepang pada tahun 1945 dan terutama sejak berakhirnya Perang  Dingin,  AS  telah  memperlakukan  Asia  Pasifik  hampir  sebagai daerah ‘teritorial pribadi’ AS. Pengaturan kekuasaan di Asia Pasifik seperti perdagangan bebas, kebebasan navigasi maritim dan pemerintahan yang demokratis di beberapa negara mencirikan nilai-nilai yang sama dengan kepentingan AS (Dyer 2014). Sistem keamanan dimulai sejak tahun 1951 dengan  penandatanganan  Perjanjian  San  Francisco,  perjanjian  tersebut yang secara resmi menghentikan pendudukan Jepang serta upaya inisiasi aliansi  keamanan  antara  kedua  negara.  Dua  kesepakatan  regionalisme ini,  memelopori  arsitektur  keamanan  kawasan  Asia-Pasifik  yang  baru, yang kemudian diikuti oleh pakta bilateral dengan Korea Selatan, Taiwan, Thailand dan Filipina. Selain itu, implementasi kebijakan AS dalam dialog dengan  ASEAN,  Australia  dan  Selandia  Baru  serta  forum Asia  Pacific Economic Cooperations (APEC), ASEAN Plus dan KTT Asia Timur, dengan tegas mengaitkan sentralitas Asia-Pasifik sebagai arena diplomatik utama AS  dalam  kancah  global  (Chong  &  Shang-su  2018).  Peluncuran  strategi pertahanan “ Asia Pivot ” pada era Obama telah menekankan bahwa tren kebijakan dan tantangan strategis AS berada di kawasan Asia Pasifik. Pada masa Pemerintahan Trump, Asia Pasifik juga masih merupakan kawasan yang selalu diperhatikan AS. Kehadiran Cina di Asia Pasifik yang dalam National  Security  Strategi (NSS)  Pemerintahan  Trump  disebut  sebagai " revisionis  power "  dan  “ strategic  competitor ’  semakin  menguatkan asumsi bahwa Asia Pasifik merupakan kawasan yang sangat penting bagi
kepentingan keamanan AS (Jost 2017).
Terdapat paradoks menarik dalam hubungan rivalitas antara AS dan Cina selama ini. Apabila dibandingkan dengan masa Perang Dingin, konstestasi politik dan ideologi antara AS dan Uni Soviet dahulu berlangsung secara transparan,  artinya  masing-masing  negara  memang  secara  terbuka menyatakan  terdapat  ‘benturan  kepentingan’  satu  sama  lain.  Hal  yang berbeda justru terjadi dengan Cina. AS selalu menempatkan Cina dalam posisi ‘mitra strategis’ perdagangan dan kerja sama ekonomi internasional sekaligus  juga  di  sisi  yang  lain  dianggap  menjadi  ‘ancaman’  dalam kepentingan  keamanan.  Paradoks  ini  bisa  terlihat  sejak  kebijakan Asia Pivot pada masa Pemerintahan Obama. Obama berungkali menyatakan bahwa Asia  Pivot bukan  merupakan  strategi  untuk  menahan  pengaruh Cina di kawasan. Di sisi lain, para pejabat Cina juga menyatakan berulang kali bahwa mereka tidak punya niat untuk menghalangi kepentingan AS di Asia (Bendini 2016, 16). Kedua negara bagaimanapun, tentu memiliki strategi politik yang berbeda dan tampaknya, cenderung ‘menyembunyikan’ adanya kepentingan yang berbeda tersebut.
Beberapa  contoh  kebijakan  AS  lain  juga  mencerminkan  paradoks  ini. Pengerahan  pasukan  militer  AS  secara  permanen  di  Australia  serta upaya  AS  untuk  mendiskusikan  masalah  Laut  Cina  Selatan  dalam forum  multilateral ASEAN  Summit dianggap  merupakan  upaya  untuk ‘membendung’ Cina. Selain itu, penguatan kapabilitas militer lima negara aliansi di kawasan Asia-Pasifik serta penyesuaian posisi pangkalan militer di sekitar wilayah Cina juga mencerminkan paradoks ini. Melihat strategi ini, sulit bagi AS untuk menyangkal bahwa kebijakan ini tidak mengarah kepada upaya pembendungan kekuatan Cina. Strategi counterbalancing di Asia Pasifik dinilai terlalu dini untuk diterapkan, karena strategi tersebut hanya  cocok  untuk  era  Perang  Dingin  dan  dinilai  kurang  tepat  apabila diterapkan  di  era  milenial.  Blokade  ekonomi,  strategi  pengepungan, militerisasi serta perlombaan senjata sangat sulit dilakukan dalam politik global  kontemporer.  Tidak  ada  negara  di  kawasan  yang  menginginkan keadaan  tersebut  terjadi  di  kawasan  meskipun  di  sisi  lain  mereka  juga tidak ingin didominasi oleh kepentingan Cina. Jadi keterlibatan dan kerja sama  dalam  isu-isu  transnasional  tampaknya  menjadi  jalan  terbaik  ke depan bagi AS dan Cina (Schmidt 2014, 205-207).
Lingkungan strategis saat ini di Asia Pasifik dapat dicirikan oleh persaingan yang semakin ketat (dicampur dengan beberapa kerja sama) antara Cina dan  AS  tersebut.  Pilihan  kebijakan  untuk  saling  mengakomodasi  atau

## China Versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di
saling  kontradiktif  satu  sama  lain  tentu  akan  memiliki  efek  spillover pada negara-negara lainnya (Huang 2015). Kedua negara idealnya saling menjadi ‘ responsible stakeholder ’ yang bertanggung jawab dalam sistem internasional.  Meskipun  di  seberang  lain,  Cina  dan  AS  masih  memiliki banyak masalah yang belum diselesaikan, beberapa di antaranya secara langsung melibatkan kepentingan inti kedua negara serta negara aliansi AS. Isu-isu tersebut dapat menyebabkan kedua negara adidaya ini tersandung dalam sebuah bentrokan yang tidak diinginkan. Proses transisi kekuasaan keamanan  maupun  ekonomi  akan  terus  menjadi  faktor  penentu  dalam hubungan  AS  dan  Cina.  Analisis  ini  memegang  sebuah  proposisi  kuat bahwa,  meskipun  Cina  dan  AS  saling  berkomitmen  untuk  masa  depan yang damai, kedua negara ini memiliki banyak konflik kepentingan yang kompleks, dan melibatkan beberapa negara lain di kawasan, apabila hal ini tidak dikelola dengan baik, maka akan dapat menciptakan perang dan instabilitas regional (Lai 2011, 78-82).
Paradoks yang selanjutnya terjadi dalam aspek ekonomi dan perdagangan. Meskipun  AS  dan  Cina  sering  terlibat  perseteruan  dalam  penanganan konflik  dan  masalah  keamanan  di  Asia  Pasifik  seperti  permasalahan nuklir  Semenanjung  Korea,  krisis  Taiwan  dan  sengketa  maritim  Laut Cina  Selatan  dan  Timur.  Dalam  kebijakan  ekonomi,  AS  dan  Cina cenderung  bisa  ‘bermain  baik’.  Pembentukan  komunikasi  tingkat  tinggi secara regular untuk mendukung koordinasi ekonomi antarnegara telah dibentuk  sejak  masa  Pemerintahan  Bush  pada  tahun  2005.  Pada  masa Pemerintahan Barack Obama, Cina mengirim delegasi terbesar pertama ke Washington dengan lebih dari 150 pejabat tingkat menteri. Pada Mei 2010, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dan Menteri Keuangan Timothy Geithner  membalas  kunjungan  tersebut  dengan  mengirim  200  delegasi sebagai  representasi  Pemerintahan  AS.  Kunjungan  tersebut  merupakan kunjungan dengan delegasi terbesar yang pernah diutus Washington ke Beijing selama ini (Lai 2011, 82).
Dialog strategis pada era Pemerintahan Trump dimulai dengan kunjungan Xi Jinping ke Mar-a-Lago, Florida. Pertemuan tersebut mengindikasikan pesan penting, dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia akan mengelola hubungan  mereka  dibawah  prinsip  ‘ Agreement  to  Disagreement ’. Kesepakatan  ini  merupakan  tekad  bersama  kedua  negara  untuk menyelesaikan perbedaan di bidang defisit perdagangan dan manipulasi mata uang (Zhao 2017). Pada titik ini, sebagian besar dialog masih memang masih berada pada tahap "pengujian kondisi”. Artinya, kedua pihak masih saling merasa waspada satu sama lain serta berupaya untuk melindungi
kepentingan  vitalnya.  Meskipun  demikian,  dialog  adalah  peluang  aman dan realistis bagi kedua belah pihak untuk memahami posisi ‘lawan’ dan kepentingannya.
Dalam rentang tiga puluh tahun belakangan, Cina telah menjadi negara yang  secara  signifikan  berpengaruh  dalam  setiap  intrik  politik  dunia. Cina  tampaknya  menjadi  calon  potensial  sebagai  negara  adikuasa, menawarkan  alternatif  baru  bagi  keunggulan  AS  dalam  politik  global. Kini  Cina  mulai  secara  terbuka  menyatakan  bahwa  dengan  kekuatan ekonominya, ia akan berupaya mendapatkan status sebagai Great Power (Bert  2003,  58).  Kebangkitan  Cina  ini  telah  menghasilkan  ikatan  yang unik  dengan  AS.  Keseimbangan  yang  kompleks  antara  kedua  negara menghasilkan  pola  interaksi  ketergantungan  dan  kepentingan  yang berbeda. Pertama, kebangkitan Cina telah menyebabkan pembaruan dan peningkatan kolaborasi kestabilan tatanan dunia antara AS dan Cina yang telah membuahkan hasil pada sejumlah isu global khususnya dalam aspek ekonomi dan perdagangan. Kedua, kebangkitan Cina telah meningkatkan ketakutan  dan  ancaman.  Perbedaan  kepentingan  dan  orientasi  politik antara AS dan Cina memungkinkan terjadinya konflik antarkedua negara (Bendini 2016, 4-5).
Sejak  tahun  2008,  sikap  Cina  telah  berubah  menjadi  pendekatan  yang lebih  asertif  dan  bahkan  kadang  menghindar  ketika  terdapat  potensi persaingan.  Memang,  Cina  mengadopsi  pendekatan  yang  sedikit revisionis  pada  beberapa  kasus,  yang  dapat  menyebabkan  ketegangan lebih  lanjut  dengan  pendekatan status  quo dari  AS.  Dari  kebangkitan G20  sebagai  forum  ekonomi  utama  dalam  membahas  isu-isu  global, hingga pembentukan Bank Pembangunan dengan BRICS, Cina juga telah mendorong adanya lembaga multilateral alternatif.  Meskipun Cina dan AS secara resmi memiliki hubungan politik yang berkembang berdasarkan kepercayaan  dan  sikap  saling  menghormati  antarkedua  negarea  tetapi irisan  kepentingan  masih  rentan  terjadi  (Bendini  2016,  16).  Struktur kepemimpinan ganda tersebut tentu mempengaruhi distribusi kekuatan regional. Sebagai contoh, kekuatan ekonomi Cina yang meningkat sangat membantu dalam menjaga stabilitas ekonomi di Asia Pasifik ketika krisis keuangan global 2008. Ketika pertumbuhan ekonomi Cina mencatat rekor tinggi  dapat  mengimbangi  pertumbuhan  negatif  AS,  dengan  demikian Cina mampu memainkan peran ekonomi yang stabil dan menguntungkan bagi negara-negara lain (Zhao 2017).

## China Versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di

## Geostrategi dan Geoekonomi Negara Adidaya di Asia Pasifik
Selama  beberapa  dekade,  AS  mampu  memainkan  peran  hegemonik yang  sentral  di  wilayah  Asia  Pasifik.  AS  menjamin  stabilitas  keamanan, serta  membina  aliansi  dan  kemitraan  politik.  Selama  beberapa  dekade, stabilitas  keamanan  dan  kemakmuran  saling  terkoordinasi  dalam jangkauan AS. Hari ini, tatanan baru mulai bergesar dan memberi jalan bagi  kekuatan  baru  dengan  kehadiran  Cina  di  kawasan  (eds.  Inoguchi &  Ikenberry  2013,  13).  Hubungan  antara  AS  dengan  Cina  merupakan hubungan  paling  penting  dalam  politik  dunia.  Teori  transisi  kekuasaan menunjukkan  bahwa  kekuatan  yang  meningkat  dan  rivalitas  hegemoni cenderung sulit diselesaikan dengan jalan damai dan kondisi tersebut akan menciptakan sebuah tragedi politik (perang atau konflik). AS mengalami penurunan kekuatan ( declining ) atas meningkatnya pengaruh Cina dalam persaingan keamanan. Namun, pendapat berbeda juga menyatakan bahwa mengingat  keterbukaan  ekonominya,  arus  tatanan  global  akan  mampu mengakomodasi  kebangkitan  Cina  dengan  cara  damai.  Tragedi  atas transisi kekuasaan tersebut tidak dapat dihindari jika AS dan Cina tidak dapat mengatur hubungan bilateral mereka yang rumit. Melihat kondisi ini, tentu akan menarik apabila membandingkan pendekatan dan strategi yang dilakukan kedua negara untuk mencapai kepentingan geopolitik di tengah kompleksnya kondisi rivalitas tersebut.
Hingga akhir tahun 1980-an Cina tidak memiliki kebijakan kawasan yang integratif dan secara khusus berfokus pada kawasan Asia Pasifik. Namun kini,  Cina  mulai  meningkatkan  fokus  strategis  hubungan  bilateral  dan kebijakan luar negeri yang lebih berorientasi pada kepentingan geostrategi (Hwang  &  Dongxiao  2010,  107).  Dengan  status  kekuatan  ekonomi  dan militer yang terus meningkat, Cina juga telah mengusulkan serangkaian inisiatif  untuk  mengelola  hubungannya  secara  khusus  dengan  AS.  Pada tahun  2012,  selama  perjalanan  ke  Washington,  Xi  Jinping  menyerukan pembentukan flatform ‘ A  New  Type  of  Great  Power  Relations  In  The 21st Century ’. Flatform ini  mewakili  inisiatif  Cina  untuk  menghindari konfrontasi  antardua  kekuatan  adidaya.  Bagi  beberapa  cendekiawan Cina,  prakarsa  Cina  ini  adalah  eksplorasi  lanjutan  dari  prakarsa  ‘G2’ dan  ‘Chimerica’  yang  diperkenalkan  pada  tahun  2008  untuk  mengelola hubungan  antara  Beijing  dan  Washington.  Saat  ini,  diplomasi  proaktif Xi Jinping sedang berusaha untuk membentuk kembali hubungan Sino- AS di masa depan dengan mempromosikan gagasan ' New Type of Great Power Relations '. Beberapa berpendapat bahwa konsep ini adalah sebuah 'perangkap' untuk AS yang direncanakan oleh Cina. Sementara beberapa
pihak yang optimis tetap menganggap pendekatan ini sebagai kesempatan untuk mengintegrasikan Cina dalam tatanan global serta mencari landasan ikatan yang kuat ( durable foundation ) dalam hubungan AS-Cina (Zheng 2016, 423-425).
Sikap  AS  terhadap flatform kebijakan  Cina  ini  masih  ambigu  dan cenderung  menentangnya.  Sejauh  ini,  pemerintahan  Trump  belum menunjukkan  dukungan  yang  jelas  terhadap  konsep  yang  diciptakan oleh Cina ini. Meskipun demikian, propaganda Cina secara eksplisit dan implisit menunjukkan bahwa AS telah ‘menerimanya’. Ini menunjukkan harapan  dan  antusiasme  tinggi  dalam  mempromosikan  konsep  ini. Terdapat alasan bagi Cina untuk berharap AS ‘mengakui’ konsep tersebut. Dari perspektif strategis, ketika AS menerima konsep ini, berarti secara langsung  ia  mengakui  status  Cina  sebagai  ' great  power ',  dan  dengan demikian, pengakuan AS akan dilihat sebagai kemenangan diplomasi Cina di bawah kepemimpinan Xi (Zheng 2016, 431).
Xi  Jinping  merupakan  pemimpin  yang  sangat  kuat  dan  inovatif  dalam melihat tata kelola global. Dia tampak berbeda dari para pendahulunya, Xi bergerak lebih cepat dan tegas dalam pencapaian kepentingan utama Cina.  Kepentingan-kepentingan  tersebut  antara  lain,  memaksimalkan pengaruh Cina di wilayah Pasifik Barat, membangun hubungan ekonomi Cina  dengan  negara-negara  di  kawasan,  reunifikasi  dengan  Taiwan  dan menegaskan  klaim  teritorial  Cina  di  Laut  Cina  Selatan  dan  Timur  yang diupayakan dengan penguatan teknologi maritim dan kapabilitas militer. Kebijakan  ekonomi  regional  Cina  juga  dirancang  untuk  meningkatkan inter-konektivitas  sambil  terus  memainkan  peran  dalam  mekanisme multilateral yang ada. Xi juga berupaya mempertahankan hubungan yang positif  dengan  AS  sambil  terus  mempersiapkan  kemungkinan  adanya persaingan strategis. Tindakan Xi tersebut telah dirancang untuk tujuan dalam aktivitas ini, tetapi dengan kemampuan Cina yang semakin meluas telah  terjadi  kekhawatiran  apakah  peningkatannya  akan  berlangsung damai atau mengancam stabilitas keamanan (Bader 2016).
Kekhawatiran  akan  ancaman  ekspansi  pengaruh  Cina  tersebut  secara ‘halus’  ditampik  Cina  dengan  strategi  ‘ Low  Profile ’  dan  ‘ Peaceful Development ’ yang diinisiasi sejak masa Deng Xiaoping. Selama beberapa dekade  kebijakan  tersebut  sudah  berjalan  efektif.  Tren  terbaru  dalam diplomasi  Cina  dibawah  kepemimpinan  Jinping  menunjukkan  bahwa strategi  Cina  terhadap  Asia  mengedepankan  pendekatan  ‘ Harmonious Asia ’.  Frasa  ini  mengandung  arti  ‘kebersamaan’  yang  tentu  sangat

## China Versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di
menarik bagi masyarakat kawasan. Untuk mengembangkan strategi ini, Cina  menggunakan  tiga  jalur  pendekatan,  yaitu  kerja  sama  ekonomi, jalinan kemitraan strategis, dan keamanan multilateral. Pada jalur strategi yang pertama, kerja sama ekonomi Cina tidak hanya mendekati negara- negara Asia Pasifik sebagai mitra bilateral, tetapi juga menggunakan jalur multilateral  untuk  mengembangkan  dan  mengintensifkan  hubungan ekonominya. Misalnya, peningkatan proporsi perdagangan eksternal dan investasi.  Cina  juga  melakukan Free Trade Agreement (FTA)  dengan ASEAN  dan  masih  terus  melakukan  koordinasi  perdagangan  dengan Australia,  India,  dan  Korea  Selatan.  Cina  juga  terus  memperkuat  kerja sama sub-wilayah di sepanjang aliran sungai Mekong. Pendekatan Cina dalam One  Belt  One  Road (OBOR)  juga  sangat  mencirikan  strategi  ini. (Zeng 2016, 432)
Selanjutnya,  pendekatan  kedua  dari  ‘ Harmonious  Asia ’  adalah membangun kemitraan strategis untuk hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara tetangga. Cina selalu berupaya untuk memperkuat hubungan  bilateral  dengan  negara-negara  melalui  jalinan  kemitraan strategis ini. Meskipun ada banyak pesimisme terutama dalam klaim Cina di kasus Laut Cina Selatan. Pendekatan kolektif ini dinilai masih cukup efektif untuk menggandeng negara-negara di kawasan. Komponen ketiga dari  pendekatan  Cina  adalah  jalinan  keamanan  multilateral.  Awalnya, pola pikir Cina masih sangat klasik, bahwa organisasi multilateral akan bertentangan  dengan  kepentingan  nasional,  tetapi  dengan  Kongres  ke- 16 Partai Komunis Cina pada tahun 2002, menjadi sebuah referensi baru atas perubahan pola pikir Cina yang lebih optimistik. Tidak hanya aktif berpartisipasi  dalam  forum-forum  seperti  APEC,  ASEAN+3,  ASEAN+1, tetapi juga aktif dalam Asean Regional Forum (ARF), East Asian Submit (EAS),  serta  inisiasi  keamanan  maritim  bersama  dalam  inisiatif  OBOR. Lebih jauh lagi, Cina mengerahkan pasukan penjaga perdamaian untuk daerah-daerah  konflik  serta  melanjutkan  latihan  militer  gabungan dengan negara-negara lain. Ringkasnya, ‘ Harmonious Asia ’ secara efektif mencerminkan  nilai  kebersamaan  universal  dalam  strategi  diplomatik Cina kontemporer (Hwang & Dongxiao 2010, 109-110).
Munculnya  pendekatan  geoekonomi  Cina  tersebut  merupakan  faktor penentu dalam mencapai kepentingan geostrategi. Pertumbuhan ekonomi yang  kuat  dan  ekspansi  pasar  domestik  Cina  yang  semakin  meluas, menjadikan Cina sebagai produser barang terbesar di Asia. Cina juga telah memperkuat  daya  saing  ekspornya  sehingga  menyebabkan  perubahan dalam  transaksi  ekonomi  negara-negara  tetangga  di  Asia  (ed.  Goh  &
Simon  2008,  53).  Kebijakan  ekonomi  regional  tersebut  pada  akhirnya mampu  mengukuhkan  Cina  sebagai  kekuatan  baru  yang  berpengaruh di  kawasan.  Dengan  absennya  AS  dalam Trans  Pacific  Partnership (TPP) dan kini muncul inisiatif baru OBOR kini AS jelas ‘menyerahkan’ pengaruh ekonominya di kawasan Asia Pasifik kepada Cina (Kuo 2017). Rencana  ambisius  infrastruktur  OBOR  Cina  diimplementasikan  dalam pembangunan  bendungan,  jalan,  pemukiman,  konstruksi  kereta  api berkecepatan  tinggi  yang  akan  mengintegrasikan  wilayah  Selatan  dan Barat  Cina.  Dalam  pengertian  ini,  Asia  Pasifik  dapat  dikatakan  telah ‘didominasi’  oleh  Cina.  Dengan  perkembangan  konstruksi  jalur  kereta api Asia, negara seperti Kazakhstan, Uzbekistan dan Turkmenistan akan mendapatkan akses komersial laut melalui pelabuhan Iran. Dengan cara ini,  OBOR  bahkan  dapat  dikatakan  membuka  kembali  rute  kereta  api Indo-Pasifik dengan kendali di bawah Cina (Chong & Shang-su 2018).
Dua  peristiwa  penting  tersebut  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap pengaturan  keamanan  yang  ada  di  Asia  Pasifik.  Hasil  dari  OBOR,  yang dipimpin  oleh  Xi  Jinping,  dan  Donald  Trump  yang  meninggalkan kesepakatan  TPP,  mengakibatkan  banyak  negara  Asia  yang mengorientasikan kembali kebijakan lama mereka terhadap kedua negara tersebut.  Komitmen  tidak  jelas  AS  terhadap  sekutu  tradisional  di  Asia, ditambah  dengan  tawaran  miliaran  dolar  dalam  investasi  infrastruktur oleh Cina, berpotensi mengubah peta politik kawasan Asia Pasifik selama ini.  Kebijakan  Trump  ‘ America  First ’  dan  kebijakan  Xi  tentang  ' deep pockets '  untuk  negara  tetangga  Cina  telah  membuat  beberapa  loyalis AS  mengkalibrasi  ulang  jalinan  aliansi  mereka.  Pergeseran  yang  paling mencolok  terlihat  dari  kebijakan  Presiden  Filipina  Rodrigo  Duterte. Meskipun  memiliki  masalah  maritim  dan  sengketa  perbatasan  dengan Cina di Laut Cina Selatan, Filipina secara terbuka telah menandatangani beberapa perjanjian ekonomi bilateral dengan Cina, bahkan Cina kembali menyumbang  senjata  untuk  Filiphina,  yang  digunakan  dalam  konflik untuk memberantas terorisme di Mindanao (Khasru 2017).
Thailand  dan  Indonesia  juga  telah  ditarik  lebih  dekat  dalam  pengaruh politik  Cina  melalui  pendeketan  ekonomi.  Pemerintah  militer  Thailand tidak  memiliki  hubungan  yang  nyaman  dengan  AS  terutama  sejak pemerintahan Obama dan sekarang Cina dan Thailand bekerja sama dalam proyek kereta api berkecepatan tinggi senilai $5,1 miliar (Khasru, 2017). Indonesia,  di  era  Joko  Widodo  juga  semakin  menjalin  hubungan  yang erat  dengan  Cina.  Cina  terlibat  aktif  dalam  pembangunan  infrastruktur di  Indonesia,  yang  meliputi  pembangunan  24  pelabuhan,  15  pelabuhan

## China Versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di
udara, pembangunan jalan sepanjang 1.000 km, pembangunan rel kereta sepanjang  8.700  km,  serta  pembangunan powerplan berkapasitas  35 ribu megawatt (Setkab, 2015). Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  kembali  menawarkan sejumlah proyek infrastruktur bernilai Rp 217 triliun kepada Cina melalui Roadshow  Investasi  ( market  sounding )  di  dua  kota  besar  Cina  yaitu Beijing dan Tianjin (Republika 2017). Jika Filipina, Indonesia, Thailand, dan negara-negara lain semakin dekat dengan Cina, ini semua berpotensi mengguncang dasar-dasar orientasi geopolitik negara-negara ASEAN.
Sampai  pada  titik  ini,  strategi  Cina  ini  telah  cukup  membuahkan  hasil. Geostrategi yang dilakukan oleh Cina merupakan siasat untuk menangkap berbagai  peluang  kepentingan  yang  dapat  dimaksimalkan  di  kawasan. Dengan kata lain, melalui pendekatan ini Cina dapat menghadapi ketatnya persaingan  dengan  negara  besar  lainnya  (Dugis  2015,  15).  Namun, pendekatan  Cina  ini  juga  mendapatkan  beberapa  tantangan  khususnya dengan  AS.  Pertama,  apabila  AS  di  bawah  Trump  mampu  melakukan reorientasi kebijakan yang lebih berorientasi pada smart power dan bisa memberikan  keuntungan  ekonomi  bagi  seluruh  negara  kawasan  maka hal itu bisa merubah arsitektur hegemoni ekonomi yang selama ini sudah dilakukan  Cina.  Selain  itu,  AS  juga  bisa  ‘menggunakan’  Jepang  untuk menciptakan strategi diplomasi kawasan dan saling berkolaborasi untuk menjadi saingan strategis Cina. Jika Cina kesulitan mengharmonisasikan hubungan dengan dengan negara-negara kawasan maka AS dan Jepang bisa  mengambil  alih  ‘kemudi’  kerja  sama  ekonomi  kawasan  (Hwang  & Dongxiao 2010, 108-112).
Restorasi  kekuatan  AS  melalui  slogan  “ Make  America  Great  Again ” dan "American  First ”  merupakan  strategi  kunci  yang  utama  dalam kebijakan AS di bawah kepemimpinan Trump. Di antara fokus kebijakan yang  menjadi  prioritas  Trump  di  Asia  Pasifik  adalah  mengedepankan kepentingan nasional. Bagi Trump, AS harus mendapatkan penghormatan dengan menunjukan dominasi total atas semua negara. Dalam upaya untuk melakukan  dominasi  tersebut,  AS  harus  memproyeksikan  kepentingan dengan membangun kekuatan dan kemampuan negara untuk bertindak dalam politik internasional yang tidak dibatasi oleh aturan internasional dan kesepakatan aliansi (Yuliantoro 2016, 198-201).
Atas dasar itulah, strategi terbaru AS dalam National Security Strategy (NSS) menyatakan secara terbuka bahwa Cina menantang kekuatan AS. Secara khusus, NSS mengklaim bahwa Cina berusaha untuk ‘menggeser
pengaruh’  AS  di  kawasan  Indo-Pasifik  dengan  memperluas  jangkauan ekonomi dibawah kendali Cina. Pergeseran dalam kebijakan luar negeri AS tersebut tidak hanya sangat konfrontatif terhadap Cina, tetapi juga secara umum menggeser pendekatan soft power yang sudah dikembangkan sejak masa Obama. Namun, kontradiksi antara teks strategi, pesan diplomatik serta retorika Presiden Donald Trump cenderung dinilai akan menjadikan kebijakan AS selalu bersifat fluktuatif dan labil (Jost, 2017).
Secara  keseluruhan,  perbedaan  yang  paling  mencolok  dari  kebijakan geoekonomi  AS  adalah  keluarnya  dalam  kesepakatan  TPP.  Hal tersebut  berimplikasi  pada  perubahan  orientasi  geoekonomi  negara- negara  kawasan.  Jepang  dan  Australia  kemudian  memimpin  dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP atau TPP-11) tanpa AS. Perjanjian ini diharapkan mulai berlaku pada awal 2019, setelah diratifikasi oleh setidaknya enam dari 11 anggota. Indonesia,  Thailand  dan  Inggris  telah  menyatakan  minatnya  untuk bergabung dengan kesepakatan tersebut. Trump mengatakan bahwa dia terbuka untuk bergabung kembali dengan perjanjian tersebut jika hanya melibatkan kesepakatan yang lebih baik untuk AS. Kondisi mungkin sulit terjadi dalam waktu dekat (Rana & Ji 2018).
Ditinjau  dari  tujuannya,  strategi  dan  pendekatan  antara  Cina  dan  AS memiliki beberapa perbedaan mendasar. AS cenderung lebih isolasionis dan protektif, sementara Cina lebih kolektif dan kooperatif. Citra Xi Jinping sebagai pemimpin yang inovatif juga semakin menguatkan strategi Cina ini semakin efektif. Disisi lain, retorika Trump yang cenderung pragmatis dan  kontroversial,  semakin  menyulitkan  negara  aliansi  AS.  Selain  itu, Cina juga didukung oleh kekuatan ekonomi yang cenderung stabil dalam beberapa  tahun  belakangan  sehingga  memungkinkan  banyak  negara  di kawasan mendekat ke Cina karena orientasi ekonomi tersebut. Meskipun banyak  kecaman  terhadap  kurangnya  transparansi  dan  diplomasi jebakan utang dari Cina, banyak negara berkembang yang membutuhkan pembiayaan investasi melihat Cina dengan kebijakan ekonominya sebagai sebuah proposisi yang menarik, tanpa disadari kebijakan ekonomi tersebut semakin  menguatkan  pengaruh  politik  dan  keamanan  Cina  di  kawasan Asia Pasifik.

## China Versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di
Tidak  mudah  untuk  mengambil  sebuah  simpulan  tunggal  dan  jelas mengenai  rivalitas  keamanan  antar  negara  adidaya  di  kawasan  Asia Pasifik.  Rivalitas  keamanan  merupakan  kondisi  dan  intrik  yang  sangat kompleks  dengan  berbagai  aspek  pendukungnya  yang  kadang  justru berada  di  luar  lingkaran  keamanan  itu  sendiri,  aspek  ekonomi  adalah salah  satu  contohnya.  Penulis  mencoba  menguraikan  rivalitas  tersebut dengan  menunjukan  bahwa  dengan  kebangkitan  Cina,  hubungan  Sino- AS telah menjadi semakin penting dan mungkin berbahaya bagi stabilitas keamanan  kawasan.  Kontestasi  politik  dan  keamanan  yang  sudah  usai dengan  berakhirnya  Perang  Dingin,  secara  langsung  belum  mampu– secara  lama–menjadikan  AS  sebagai  negara  adidaya  yang  selalu  bisa mengatur  dunia  secara  ‘tunggal’.  Hadirnya  Cina  memberikan  alternatif dalam  interaksi  keamanan  regional.  Akibatnya,  pergeseran  ini  memicu perdebatan  kontemporer  bagaimana  mengelola  konflik  dan  hegemoni antar dua kekuatan tersebut.
Strategi New Type of Great Power Relations dan Harmonious Asia telah menjadi sinyal positif tentang perilaku bertanggung jawab Cina. Identitas Cina telah bergeser menjadi kekuatan besar yang menjadi tantangan dalam kepentingan ekonomi dan perdagangan AS. Meskipun di sisi lain, seperti yang  banyak  diulas  dalam  tulisan  ini,  kebangkitan  Cina  lebih  banyak ‘mengancam’  kepentingan  keamanan  AS.  Di  satu  sisi,  pola  hubungan rivalitas keamanan ini menjadi unik, karena cenderung berbeda dengan rivalitas keamanan antara AS dan Uni Soviet ketika masa Perang Dingin. Meskipun demikian, seperti yang diungkapkan juga oleh artikel ini, AS dan Cina harus sama-sama saling terus mencari cara agar hubungan strategis antar  kedua  negara  tidak  menimbulkan  efek  negatif  terhadap  stabilitas keamanan kawasan.
Hampir  dapat  dipastikan  bahwa  kita  akan  menyaksikan  lebih  banyak peningkatan  kekuatan  Cina  di  tatanan  regional  masa  depan,  yang  kini telah ditunjukkan oleh inisiatif dari One Belt One Road . Pemahaman yang lebih baik tentang kebangkitan Cina serta niat strategisnya membutuhkan pengamatan lebih dekat dalam setiap langkah Cina. Tantangan selanjutnya adalah AS perlu mencari keseimbangan antara ‘menerima’ peran global yang lebih besar bagi Cina sambil terus membangun cara untuk ‘melawan’ pemaksaan kepentingan dari Cina. Singkat kata, di sinilah rivalitas sebagai kompromi-kompromi  keamanan  justru  menemukan  arti  pentingnya. Pendekatan yang masuk akal adalah dengan terus melibatkan Cina, untuk dapat  memainkan  peran  yang  lebih  besar  dalam  mendukung  sistem keamanan global. Upaya ini diharapkan akan mampu menurunkan esklasi persaingan dan saling mengamankan berbagai kepentingan antara AS dan Cina.

## References

## Buku
Bailey, Jonathan. 2007. Great Power Strategy in Asia: Empire, Culture and Trade, 1905–2005. New York: Routledge.
Bert,  Wayne.  2003. The  United  States,  China  and  Southeast  Asian Security: A Changing of the Guard . London: Palgrave Mcmillan.
Chen,  Dean.,  2017. US-China  Rivalry  and  Taiwan’s  Mainland  Policy Security,  Nationalism,  and  the  1992  Consensus .  Swiss:  Palgrave Mcmillan.
Goh,  Evelyn  and  Simon,  Sheldon  W.  (eds.),  2008. China,  The  United States,  And  Southeast  Asia:  Contending  Perspectives  on  Politics, Security, And Economics. New York: Routledge.
Inoguchi,  Takashi  and  Ikenberry,  G  John.  (eds.).  2013. The  Troubled Triangle:  Economic  and  Security  Concerns  for  the  United  States, Japan, and China. New York: Palgrave Mcmillan.
Mearsheimer,  John.  2001. The  Tragedy  of  Great  Power  Politics. New York: Norton.

## Artikel Jurnal
Dugis,  Vinsensio.  2015.  “Memahami  Peningkatan  Kehadiran  China  di Pasifik Selatan: Perspektif Realisme Stratejik”. Global & Strategis, 9 (1): 1-18.
Hwang,  Jaeho  &  Dongxiao,  Chen.  2010.  “China's  Harmonious  Asia Strategy”. International Area Review, 13, (2): 1-20.
Schmidt,  Johannes.  2014.  “The  Asia-Pacific  Strategic  Triangle:
Unentangling the India, China, US Relations on Conflict and Security in South Asia”. Journal of Asian Security and International Affairs, 1,
(2) 203–222.
Yang, Fang. 2016. “Comparing China’s Claims and Policies in the East and South China Seas: Implications for Regional Security”. Asian Security and International Affairs, 3, (2): 135–156.
Yuliantoro, Nur Rachmat. Et al. 2016. “Pemilihan Presiden Tahun 2016 dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat”. Jurnal Hubungan Internasional,
5 (2):193-209.
Zeng, Jinghan. 2016. “Constructing A New Type of Great Power Relations: The  State  of  Debate  in  China  (1998-2014)”.  The  British  Journal  of Politics and International Relations, 18 (2): 422-442.

## China Versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di

## Lain-Lain
Bendini,  Roberto.  2016. United  States  -  China  Relations:  A  Complex Balance  Between  Cooperation  and  Confrontation .  Directorate General for External Policies Policy Department, European Union.
Lai,  David.  2011. The  United  States  and  China  in  Power  Transition . Strategic Studies Institute. Carlisle.
Layne, Christopher. 2008. China’s Challenge to US Hegemony . Current History. Januari, pp. 13-16.
Al  Syahrin,  Najeri.  2015. Kompleksitas  Keamanan  Kawasan  dan Implikasinya  terhadap  program  Pengembangan  Senjata  Nuklir Korea  Utara .  Tesis  Magister.  Yogyakarta:  Departemen  Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada.

## Artikel Daring
Bader, Jeffrey. 2016. “A Framework for U.S. Policy Toward China” (online). dalam  https://www.brookings.edu/research/a-framework-for-u-s- policy-toward-china/ (diakses 9 Maret 2018)
Chong,  Alan  &  Shang-su,  Wu.  2018.  “Indo-Pacific’  vs  ‘Asia-Pacific’: Contending  Visions?”  (online).  dalam  https://www.rsis.edu.sg/wp- content/uploads/2018/02/CO18034.pdf (diakses 9 Maret 2018)
Dyer, Geoff. 2014. “US-China: Is This the New Cold War? The New Era of  Military  Competition  in  the  Pacific  Will  Become  the  Defining Geopolitical Contest of the 21st” (online). dalam https://www.ft.com/ content/78920b2e-99ba-11e3-91cd-00144feab7de  (diakses  12  April 2018)
Huang, David. 2015. “Building Security and Integration in The Asia Pacific” (online). dalam http://www.eastasiaforum.org/2015/06/13/building- security-and-integration-in-the-asia-pacific/  (diakses 4 April 2018)
Jost,  Tyler.  2017.  “The  New  Pessimism  of  U.S.  Strategy  Towards China”  (online).  dalam  https://warontherocks.com/2017/12/new- pessimism-u-s-strategy-towards-china/  (diakses 29 Maret 2018)
Khasru, Syed Munir. 2017. “The Geopolitical Landscape of Asia Pacific Is Changing  Dramatically.  Here’s  How”  (online).  dalam  https://www. weforum.org/agenda/2017/07/the-geopolitical-landscape-of-asia- pacific-is-changing-dramatically-here-s-how/ (diakses 6 April 2018)
Kuo,  Mercy.  2017.  “US-China  Economic  Relations:  Impact  on  the  Asia- Pacific  Region”  (online).  dalam  https://thediplomat.com/2017/06/ us-china-economic-relations-impact-on-the-asia-pacific-region/
(diakses 9 April 2018)
Rana,  Pradumna  &  Ji,  Xianbai.  2018.  “Asia  Pacific  Pivots  Beyond  a Trump-led  America”  (online)  dalam  http://www.eastasiaforum. org/2018/04/17/asia-pacific-pivots-beyond-a-trump-led-america/
(diakses 11 Maret 2018)
Republika.  2017.  “Indonesia  Tawarkan  Cina  Proyek  Infrastruktur  Rp 217  Triliun”  (online).  dalam  http://republika.co.id/berita/ekonomi/ makro/17/07/28/otstly383-indonesia-tawarkan-cina-proyek- infrastruktur-rp-217-triliun (diakses 1 April 2018).
Sekretaris  Kabinet.  2015.  “RRT  Akan  Terlibat  Dalam  Pembangunan  24 Pelabuhan, 15 Airport, Dan 8.700 Km Jalan Kereta” (online). dalam http://setkab.go.id/rrt-akan-terlibat-dalam-pembangunan-24- pelabuhan-15-airport-dan-8-700-km-jalan-kereta/    (diakses  9  April
2018). Singh,  Daljith.2012.  “US-China  dialogue  process:  prospects  and implications” (online). dalam http://www.eastasiaforum. org/2012/11/02/us-china-dialogue-process-prospects-and- implications/  (diakses 9 Maret 2018)
Zhao,  Quansheng.  2017.  “An  Emerging  U.S.-China  Dual  Leadership  in Asia-Pacific” (online). dalam https://www.chinausfocus.com/foreign- policy/an-emerging-us-china-dual leadership-in-asia-pacific  (diakses 10 April 2018)