## ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PASCA REFORMASI DI INDONESIA
Putriani L. Maliki 1 , Ansar 2 , Astin Lukum 3 , Arfan Arsyad 4 , Noviyanti Djafri 5 , Arifin Suking 6
123456 Universitas Negeri Gorontalo

## ABSTRAK
Artikel  ini  betujuan  untuk  melihat  kebijakan  pendidikan  islam  di  Indonesia  pasca reformasi,  sebagai  bahan  kajian  dan  pelajaran  bagi  proses  dan  pengambilan  kebijakan dewasa  ini.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah Library  Research ,  atau penelitian  pustaka  yang  dimana  sumber  atau  data-data  primer  yang  dihadirkan  pada penelitian  ini  berasal  dari  berbagai  literature  yang  dianalisis  secara  komprehensif, sistematis dan filosofis kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  kebijakan  pendidikan  islam  di  era  reformasi  sudah sangat baik, bahkan bisa dibilang kebijakan yang dikeluarkan sudah sangat berpihak pada pengembangan  pendidikan  islam  baik  secara  proses  maupun  secara  lembaga.  Kebijakan yang  dilahirkan  oleh  pemerintah  pasca  reformasi  menjadi  sebuah  harapan  sekaligus pijakan  bagi  pendidikan  Islam  hari  untuk  menuju  ke  arah  yang  lebih  baik  lagi  dan menjadi lokomotif pendidikan dunia.
Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan Islam, Reformasi

## ABSTRACT
This article aims to look at Islamic education policies in post-reform Indonesia, as study material  and  lessons  for  today's  process  and  policy  making.  The  method  used  in  this research is Library Research, or library research in  which  the primary sources or data presented  in  this  study  come  from  various  literatures  which  are  analyzed comprehensively, systematically and philosophically and then classified according to the needs of this research. The results of the study found that the policy of Islamic education in the reform era was good, you could even say that the policies issued were very in favor of the development of Islamic education both in terms of processes and institutions. The policy that was born by the government after the reformation became a hope as well as a foothold  for  Islamic  education  today  to  go  in  a  better  direction  and  become  the locomotive of world education.
Keywords : Policy, Islamic Education, Reform

## PENDAHULUAN
“ Secara  sederhana  reformasi  bisa  dipahami  sebagai  membentuk  atau menata kembali. Yakni mengatur dan memperbaiki segala sesuatu yang rusak atau berantakan,  yang  di  dalamnya  meliputi  kegiatan  menambahkan,  menggantikan, mengurangi, dan memperbaharui. Sementara di sisi lain reformasi dalam konteks sejarah  Indonesia  bisa  dirtikan  sebagai  sebuah  era  baru  yang  ditandai  dengan jatuhnya  pemerintahan  orde  baru  yang  dipimpin  oleh  Soeharto  pada  tahun  1998. Reformasi  terjadi  karena  adanya  sebuah  gerakan  masa  yang  sudah  tidak  bisa
terbendung  lagi.  Baik  yang  dilakukan  oleh  mahasiswa  ataupun  ormas-ormas  yag mengatasnamakan  rakyat  Indonesia  yang  membutuhkan  perubahan  ke  arah  yang lebih baik. Era reformasi yang diawali dengan proses kejatuhan presiden Soeharto yang selanjutnya digantikan oleh presiden Bj.Habibie, yang tertulis dalam catatan sejarah  karena  pemerintahan  soeharto  dianggap  sudah  tidak  bisa  lagi  diharapkan untuk  membawa  seluruh  rakyat  bangsa  indonesia  ke  arah  kehidupan  yang  lebih baik, demokratis, aman, damai, tertib, sejahtera lahir dan batin. ”
Pemerintahan  Presiden  Soeharto  pada  saat  lengsernya  dinilai  telah menutup  jalan  demokrasi  dengan  menggerakan  angkatan  bersenjata  yang bertindak  sangat  represif,  melakukan  monopoli,  dan  memusatkan  seluruh  aspek kehidupan  pada  sesuatu  yang  dibilang  kurang  manusiawi,  membiarkan  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme  (KKN)  merajalela,  meningkatnya  ketergantungan  negara pada  utang  luar  negeri,  memberikan  peluang  yang  terlalu  besar  bagi  China  dan pihak  asing  untuk  menguasai  aset  negara.  Lebih  lanjut,  pemerintahan  Presiden Soeharto  dianggap  tidak  berdaya  dalam  mengatasi  masalah-masalah  tersebut, sehingga  perlu  diganti  dengan  pemerintahan  baru  yang  lebih  baik  dan  memiliki masa depan yang cerah.
Indonesia  yang  penduduknya  mayoritas  menganut  agama  Islam  tentu memiliki harapan baru terkait lahirnya era reformasi terutama bidang pendidikan. Pendidikan Islam menjadi anak tiri di negeri mayoritas Islam, karena tidak adanya regulasi  yang  mengatur  tentang  keberadaan  pendidikan  islam  agar  bias  bertahan dan  berkembang  sebagaimana  sekolah  pada  umumnya.  Dengan  demikian, pendidikan  di era reformasi  muncul  sebagai  koreksi,  penyempurnaan  pendidikan orde  baru  yang  dilaksanakan  secara  lebih  komprehensif  yang  meliputi  bidang pendidikan,  pertahanan,  keamanan,  agama,  sosial,  ekonomi,  budaya,  kesehatan, dan  lingkungan  hidup.  Berbagai  kebijakan  tersebut  bertujuan  untuk  lebih demokratis, adil, transparan, akuntabel, kredibel, dan akuntabel guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, tertib, aman, dan sejahtera.
“ Kalau merujuk dan memperhatikan pada konteks kemajuan setiap negara, pendidikan  mempunyai  peranan  penting  dan  strategis  untuk  dijadikan  sebagai garda  terdepan  dalam  menggapai  kemajuan  sebuah  peradaban  bangsa.  Mengapa pendidikan  dijadikan  alat  pembuka  dalam  kemajuan  sebuah  bangsa,  karena pendidikan pintunya kehidupan dunia, barang siapa ingin memasupi rumah dunia dan  sekaligus  memilikinya  maka  raihlah  ilmu  pengetahuan  tentangnya,  karena tanpanya  sangatlah  mustahil  seseorang  bisa  menggapai  kehidupan  yang  lebih baik.  Hanya  dengan  pendidikanlah  ilmu  akan  didapat  dan  diserap  dengan  baik. Belajar  dari  jepang  sebagai  Negara  maju  tentu  sangat  menaruh  perhatian  yang sangat tinggi terhadap dunia pendidikan. ”
Berangkat dari latar sejarah tersebut peneliti melihat bahwa menarik untuk melakukan  penelitian  terkait  dengan  pendidikan  Islam  pasca  reformasi  sebagai
salah  satu  pijakan  untuk  pengembangan  pendidikan  Islam  saat  ini  dan  di  masa yang  akan  datang  agar  menjadi  pembelajaran  bagi  sejarah  peradaban  pendidikan Islam di Indonesia untuk menciptakan generasi emas penerus bangsa.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan library  research, atau  bisa  juga disebut  penelitian  pustaka.  Data-data  penelitian  ini  didapatkan  dari  berbagai literature  yang  kemudian  data  yang  ditemukan  diklasifikasikan  kemudian  di analisis secara teoritis dan filosofis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Politik Pemerintahan Era Reformasi
“ Pada  dasarnya  kebijakan  pemerintah  era  reformasi  ditujukan  untuk mengatasi  permasalahan-permasalahan  yang  ditimbulkan  pada  masa  Orde  Baru yang dianggap merugikan masyarakat, permasalahan tersebut antara lain:
1. Memberikan  kesempatan  yang  lebih  luas  kepada  masyarakat  untuk mengekspresikan  kebebasannya,  atau  memupuk  praktik  demokrasi  di bidang  politik,  ekonomi,  pendidikan,  dan  hukum.  Demokrasi  ini diberikan kepada rakyat karena pada masa Orde Baru peran demokrasi tidak ada.
2. Memberikan  kebebasan  kepada  daerah  untuk  mengatur  sebagian kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Otonomi Daerah. Kebijakan ini diambil karena pada masa pemerintahan Orde Baru, pendidikan bersifat sentralistik,  di  mana  semua  masalah  harus  ditentukan  dan  menunggu instruksi  dari  pusat.  Pendekatan  terpusat  mengandung  banyak kelemahan  yaitu  memakan  waktu,  biaya  tinggi,  tidak  memberikan peluang  bagi  pemerintah  untuk  berinovasi  dan  berkreasi,  serta menyelesaikan  masalah  secara  cepat  dan  tepat  sesuai  dengan  aspirasi yang berkembang di daerah.
3. Mengembalikan  peran  dan  fungsi  Angkatan  Bersenjata  Republik Indonesia (ABRI) pada tugas pokoknya sebagai alat negara, yang bukan merupakan alat penguasa dan harus bekerja secara profesional. Jika ada ABRI  yang  ingin  menjadi  anggota  DPR/MPR,  harus  melepaskan tugasnya  sebagai  ABRI.  Selain  itu,  ABRI  juga  harus  melepaskan  diri dari politik dan bisnis.
4. Menyelenggarakan  pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  dari  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme  (KKN),  dengan  membentuk  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
5. Membebaskan  PNS  dari  kegiatan  politik,  dan  menjadikan  Korpri sebagai organisasi kepegawaian yang profesional, mandiri, dan mandiri dari kendali Golkar.
6. Menciptakan  suasana  aman,  tertib,  adil  dan  sejahtera  dengan menciptakan berbagai kesempatan kerja bagi masyarakat.
7. Membebaskan  Negara  dari  beban  utang  luar  negeri  yang  melebihi kemampuannya untuk membayarnya.
8. Mengembalikan  kedaulatan  kepada  rakyat,  dengan  menyelenggarakan pemilihan  presiden,  wakil  presiden,  gubernur,  wakil  gubernur,  bupati, dan  walikota  secara  langsung.  Pemilihan  tidak  lagi  dilakukan  oleh DPR/MPR  dan  DPRD,  tetapi  dilakukan  langsung  oleh  masyarakat melalui  Panitia  Pemilihan  Umum  (KPU)  dan  diawasi  oleh  Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu ). 1 ”
Dengan  berbagai  perbaikan  politik  pemerintahan  era  reformasi  di  atas, kehidupan  masyarakat  telah  mengalami  perbedaan  yang  sangat  signifikan dibandingkan  dengan  keadaan  sebelumnya.  Dengan  tegaknya  demokrasi  yang bebas dan bertanggung jawab, di era reformasi ini, setiap lembaga penyiaran atau media  massa  memiliki  kebebasan  berpendapat  yang  lebih  besar.  Berbagai kebijakan  pemerintah  di  bidang  ekonomi,  politik,  hukum  dan  lainnya  yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dapat didiskusikan dan diperdebatkan secara terbuka. Demikian juga tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara  negara  yang  melakukan  korupsi,  penyalahgunaan  jabatan  dapat dilaporkan  ke  kejaksaan,  kepolisian,  dan  KPK.  Berbagai  tindakan  pelanggaran HAM,  baik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  maupun  oleh  masyarakat  umum, dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Penegakan supremasi hukum di era reformasi ini dilakukan tanpa pandang bulu.
Seiring  dengan  adanya  UU  Otonomi  Daerah  telah  menciptakan  suasana persaingan  yang  sehat  dari  setiap  daerah  untuk  berkreasi  dan  berinovasi  guna mengembangkan  daerahnya  dan  memajukan  masyarakatnya  serta  mengejar ketertinggalan  dari  pusat  di  segala  bidang.  Meski  begitu,  peran  otonomi  daerah masih  memiliki  berbagai  kekurangan,  seperti  adanya  peraturan  perundang- undangan  di  daerah  yang  bertentangan  dengan  kebijakan  pemerintah  pusat, peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  oleh  kabupaten  atau  walikota  yang tidak  sejalan  dengan  kebijakan  pemerintah  provinsi.  Ada  juga  loyalitas  yang saling  bertentangan  antara  pemerintah  kabupaten  atau  kota  dengan  pemerintah tingkat provinsi. Namun dibalik semua kekurangan di atas, UU Otonomi Daerah telah menciptakan suasana persaingan antar pemerintah daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya masing-masing.
1 Abuddin, Nata. Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta:Kencana, 2011) hal. 45.

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

## Perkembangan Pendidikan Islam di Zaman Reformasi
Sejalan  dengan  berbagai  perbaikan  politik  tersebut  di  atas,  keadaan pendidikan Islam di era reformasi jauh lebih baik daripada keadaan pemerintahan di era Orde Baru. Karena penetapan kebijakan pendidikan Islam di era reformasi, kebijakan tersebut antara lain:
“ Pertama,  kebijakan  penguatan  pendidikan  Islam  sebagai  bagian  dari sistem  pendidikan  nasional.  Upaya  ini  dilakukan  melalui  penyempurnaan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1989  menjadi  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional.  Nomor  20  Tahun  2003 menyatakan  bahwa  pesantren,  Ma'had  Ali,  Roudhotul  Athfal  (TK)  dan  Majlis Ta'lim  termasuk  dalam  sistem  pendidikan  nasional.  Selain  semakin  diakui eksistensi  dan  fungsi  pendidikan  Islam, juga  menghilangkan  kesan  dikotomi  dan diskriminasi.  Sejalan  dengan  itu,  berbagai  peraturan  perundang-undangan mengenai  standar  nasional  pendidikan  tentang  sertifikasi  guru  dan  dosen,  tidak hanya  mengatur  tentang  Standar  Pendidikan,  Sertifikasi  Guru  dan  Dosen  yang berada  di  bawah  Kementerian  Pendidikan  Nasional,  tetapi  juga  tentang  Standar Pendidikan,  Sertifikasi  Guru  dan  Dosen  yang  berada  di  bawah  naungan Kementerian Pendidikan Nasional. Kementerian Agama ”
“ Kedua,  kebijakan  peningkatan  anggaran  pendidikan.  Kebijakan  tersebut misalnya  terlihat  pada  penetapan  anggaran  pendidikan  Islam  sebesar  20%  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN),  yang  meliputi  gaji  guru  dan dosen,  biaya  operasional  pendidikan,  beasiswa  bagi  siswa  kurang  mampu, pengadaan  buku  gratis.  ,  infrastruktur,  infrastruktur,  media.  pembelajaran, peningkatan  sumber  daya  manusia  bagi  lembaga  pendidikan  di  bawah  naungan Kementerian  Agama  dan  Kementerian  Pendidikan  Nasional.  Dengan  anggaran pendidikan  yang  cukup  besar  tersebut,  pendidikan  saat  ini  mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan kondisi pendidikan sebelumnya, termasuk pendidikan Islam. ”
Ketiga,  program  wajib  belajar  9  tahun,  dimana  setiap  anak  Indonesia wajib  mengenyam  pendidikan  minimal  9  tahun.  Program  wajib  belajar  ini  tidak hanya  berlaku  bagi  anak  yang  belajar  di  lembaga  pendidikan  yang  berada  di bawah  naungan  Kementerian  Pendidikan  Nasional,  tetapi  juga  bagi  anak  yang belajar  di  lembaga  pendidikan  yang  berada  di  bawah  naungan  Kementerian Pendidikan Agama.
Keempat,  penyelenggaraan  Sekolah  Standar  Nasional  (SBN),  Sekolah Bertaraf  Internasional  (SBI),  yaitu  pendidikan  yang  seluruh  komponen pendidikannya  menggunakan  standar  nasional  dan  internasional.  Dalam  hal  ini, pemerintah  telah  menetapkan,  untuk  sekolah  yang  akan  ditetapkan  sebagai  SBI harus  terlebih  dahulu  mencapai  sekolah  standar  SBN.  Sekolah  bertaraf  nasional dan  internasional  ini  tidak  hanya  terdapat  di  sekolah-sekolah  di  bawah Kementerian  Pendidikan  Nasional,  tetapi  juga  di  sekolah-sekolah  di  bawah Kementerian Agama.
Kelima,  kebijakan  sertifikasi  bagi  seluruh  guru  dan  dosen  baik  negeri maupun swasta, baik guru negeri maupun guru agama, baik guru  yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Nasional maupun guru  yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Agama. Program ini erat kaitannya dengan peningkatan kualitas  guru  dan  dosen  sebagai  tenaga  pengajar  yang  profesional.  Pemerintah sangat mendukung program sertifikasi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen, -juga mengalokasikan anggaran  sebesar  20%  dari  APBN.  Melalui  program  sertifikasi,  kompetensi akademik, kompetensi pedagogik (kecakapan mengajar), kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru dan dosen ditingkatkan.
“ Keenam,  pengembangan  kurikulum  berbasis  kompetensi  (KBK/tahun 2004)  dan  kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP/tahun  2006).  Melalui kurikulum  ini,  siswa  tidak  hanya  dituntut  untuk  menguasai  materi  pelajaran sebagaimana  ditekankan  dalam  kurikulum  1995,  tetapi  juga  dituntut  memiliki pengalaman  dalam  proses  memperoleh  pengetahuan  tersebut,  seperti  membaca buku,  memahami,  menyimpulkan,  mengumpulkan  data,  berdiskusi,  memecahkan masalah. masalah dan menganalisis. Dengan demikian siswa diharapkan memiliki rasa  percaya  diri,  kemampuan  mengemukakan  pendapat,  kritis,  inovatif,  kreatif dan mandiri. Mahasiswa yang demikian diharapkan mampu menjawab tantangan era  globalisasi,  dan  mampu  menangkap  berbagai  peluang  yang  ada  di masyarakat. ”
Ketujuh , pengembangan  pendekatan  pembelajaran  yang  tidak  hanya terpusat  pada  Guru  ( teacher  centris )  melalui  kegiatan teachimg, melainkan  juga berpusat  pada  murid  ( student  centris) melalui  kegiatan learnig (belajar)  dan research (meneliti) dalam suasana yang partisipatif, inovatif, aktif, kreatif, efektif, dan  menyenangkan.  Dengan  pendekatan  ini  metode  yang  digunakan  dalam kegiatan  belajar  mengajar  bukan  hanya  ceramah,  seperti  diskusi,  seminar, pemecahan  masalah,  penugasan  dan  penemuan.  Pendekatan  proses  belajar mengajar  ini  juga  harus  didasarkan  pada  asas  demokratis,  humanis  dan  adil, dengan  cara  menjadikan  peserta  didik  bukan  hanya  menjadi  objek  pendidikan
melainkan   juga  sebagai  subjek  pendidikan  yang  berhak  mengajukan  saran  dan masukan tentang pendekatan dan metode pendidikan. 2
Kedelapan , penerapan  manajemen  yang  berorientasi  pada  pemberian pelayanan yang naik dan memuaskan ( to give good service and satisfaction for all customers). Dengan pandangan bahwa pendidikan adalah sebuah komoditas yang diperdagangkan, agar komoditas tersebut menarik minat, maka komoditas tersebut harus  diproduksi  dengan  kualitas  yang  unggul.  Untuk  itu  seluruh  komponen pendidikan  harus  dilakukan  standarisasi.  Standar  tersebut  harus  dikerjakan  oleh sumber  daya  manusia  yang  unggul,  dilakukan  perbaikan  terus  menerus,  dan dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan ini, maka di zaman reformasi ini telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi :
1. Standar Isi (kurikulum)
2. Standar Mutu Pendidikan
3. Standar Proses Pendidikan
4. Standar Pendidik dan tenaga kependidikan
5. Standar Pengelolaan
6. Standar Pembiayaan
7. Standar Penilaian. 3
Kesembilan , kebijakan  mengubah  sifat  madrasah  menjadi  sekolah  umum yang  berciri  khas  keagamaan.  Dengan  ciri  ini,  maka  madrasah  menjadi  sekolah umum  plus.  Karena  di  madrasah  (Ibtidaiyah,  Tsanawiyah  dan  Aliyah)  ini,  selain para siswa memperoleh pelajaran umum yang terdapat pada sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMU.  Dengan adanya kebijakan tersebut, maka tidaklah mustahil jika suatu saat madrasah akan menjadi pilihan utama masyarakat.
Seiring  dengan  lahirnya  berbagai  kebijakan  pemerintah  tentang  pendidikan nasional  telah  disambut  positif  dan  penuh  optimisme  oleh  seluruh  lapisan masyarakat, terutama para pengelola pendidikan. Berbagai inovasi dan kreatifitas dalam  mengembangkan  komponen-komponen  pendidikan   telah  banyak bermunculan di lembaga pendidikan. Melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  telah  memberi  peluang  bagi  masyarakat  yang  kurang  mampu  untuk menyekolahkan putra putrinya. Melalui program sertifikasi Guru dan Dosen telah menimbulkan  perhatian  kepada  para  Guru  dan  Dosen  untuk  melaksanakan tugasnya dengan baik. Melalui program Kuirkulum  Berbasis  Kompetensi (KBK) dan  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)  telah  melahirkan  suasana akademik  dan  proses  belajar  mengajar  yang  lebih  kreatif,  inovatif  dan  mandiri.
2 Mastuhu, Memberdayakan  Sistem  Pendidikan  Islam ,  (Jakarta:Logos  Wacana  Ilmu, 1999). h.99.
3 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  19  Tahun  2005  Tentang  Standart Nasional Pendidikan ,(Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional) thn 2005

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Demikian  juga  dengan  adanya  Standar  Nasional  Pendidikan  telah  timbul kesadaran  bagi  kalangan  para  pengelola  pendidikan  untuk  melakukan  akreditasi terhadap program  studi yang dilaksanakan. 4

## Institusi Pendidikan Islam Era Reformasi
Kegiatan  pendidikan  selalu  berlangsung  dalam  suatu  lingkungan.  Dalam konteks  pendidikan,  lingkungan  dapat  diartikan  sebagai  segala  sesuatu  yang berada  di  luar  diri  anak.  Lingkungan  dapat  berupa  benda-benda  yang  berwujud, seperti  tumbuhan,  manusia,  keadaan,  politik,  kepercayaan,  dan  usaha  manusia lainnya, termasuk pendidikan.
Dalam  konteks  pembangunan  manusia  seutuhnya,  keluarga,  sekolah,  dan masyarakat  akan  menjadi  pusat  kegiatan  pendidikan  yang  akan  menumbuhkan dan  mengembangkan  anak  sebagai  makhluk  individu,  sosial,  moral  dan  agama. Dengan memperhatikan bahwa anak adalah individu yang sedang berkembang, ia membutuhkan bantuan orang dewasa, anak harus dapat berkembang secara bebas, tetapi  dengan  arahan.  Pendidikan  harus  mampu  memberikan  motivasi  dalam mengaktifkan anak.
“ Menurut  Daulay  dalam  bukunya  “Sejarah  Tumbuh  dan  Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia”, sejarah pendidikan Islam di Indonesia hingga saat ini  telah  melalui  tiga  periode.  Pertama,  periode  awal  sejak  masuknya  Islam  ke Indonesia  hingga  masuknya  ide-ide  pembaruan  pemikiran  Islam  pada  awal  abad ke-20.  Periode  ini  ditandai  dengan  pendidikan  Islam  yang  terkonsentrasi  di pesantren,  dayah,  surau  atau  masjid  dengan  titik  fokus  ilmu-ilmu  agama  yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Periode kedua, periode ini telah dimasuki oleh ide-ide  pembaruan  pemikiran  Islam  pada  awal  abad  kedua  puluh.  Masa  ini ditandai dengan lahirnya madrasah. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah memasukkan mata pelajaran umum ke dalam program kurikulum pendidikannya, dan juga telah mengadopsi sistem pendidikan modern seperti metode, manajerial, klasikal dan sebagainya. Ini semua karena kurikulum yang disajikan harus selalu sesuai  dengan  segala  perubahan  dan  perkembangan  yang  terjadi.  Ketiga, pendidikan Islam telah diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan Nasional sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang dilanjutkan dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003. ”
Sejak  Indonesia  merdeka,  perkembangan  pendidikan  Islam  di  Indonesia semakin  menunjukkan  perkembangan  yang  signifikan.  Pesantren,  berkembang dari  bentuk  tradisional  (salafi)  ke  pesantren  modern  (khalafi).  Pesantren  bentuk kedua ini kini berkembang hampir di seluruh Indonesia. Modernitas dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, mata pelajaran sudah seimbang antara materi ilmu-ilmu agama dan materi ilmu-ilmu umum. Kedua, metode pengajaran sudah bervariasi,
4 http://atikaputri0902.blogspot.com/2013/03/pendidikan-islam-masa-reformasi.html
tidak  lagi  hanya  menggunakan  metode  sorogan,  wetonan,  dan  hafalan.  Ketiga, pendidikan  agama  Islam  dikelola  berdasarkan  prinsip-prinsip  manajemen pendidikan.
Di  dalam  lembaga  sekolah,  Pada  tahun  2003  pendidikan  agama  Islam dipertegas melalui undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 12,  yang mana pada periode sebelumnya pendidikan agama Islam kurang diperdulikan.
Pendidikan  Islam  sebagai  lembaga  adalah  diakuinya  keberadaan pendidikan  Islam  sebagai  lembaga  formal,  nonformal,    dan  informal.  Sebagai lembaga  pendidikan  formal  diakui  keberadaan  madrasah  yang  setara  dan  sama dengan  sekolah.  Pendidikan  Islam  dalam  pengertian  institusi  adalah  institusi- institusi  pendidikan  Islam  seperti:  pondok  pesantren,  madrasah,  sekolah  umum berciri KeIslaman, dan sebagainya. 5
Dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 dijelaskan mengenai ketentuan yang  berkaitan  dengan  institusi  pendidikan  Islam.  Sebagaimana  termaktub  pada pasal 15 dan pasal 30 ayat (3-4), dinyatakan bahwa:
1. Pendidikan  keagamaan  dapat  diselenggarakan  pada  jalur  pendidikan formal,   nonformal, dan informal (pasal 3).
2. Pendidikan  keagamaan  berbentuk  pendidikan  diniyah,  pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis (pasal 4).
Lembaga pendidikan formal dijelaskan secara berurut dalam  pasal 17, 18,
19  dan  20  mencakup  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah  dan  pendidikan tinggi sebagaimana berikut:

## Pasal 17
1. Pendidikan  dasar  merupakan  jenjang  pendidikan  yang  melandasi  jenjang pendidikan     menengah.
2. Pendidikan  dasar  berbentuk  sekolah dasar  (SD)  dan  madrasah  Ibtidaiyah (MI)  atau  bentuk  lain  yang  sederajat  serta  sekolah  menengah  pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
Pasal 18
1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
2. Pendidikan  menengah  terdiri  atas  pendidikan  menengah  umum  dan pendidikan menengah kejuruan.
3. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah  (MA),  sekolah  menengah  kejuruan  (SMK),  dan  madrasah  aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
5 Soebahar, Abd. Halim , Matriks Pendidikan Islam , (Yogyakarta: Pustaka Marwa.) 2009

## Pasal 19
1. Pendidikan  tinggi  merupakan  jenjang  pendidikan  setelah  pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
2. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.
Pasal 20
1. Perguruan  tinggi  dapat  berbentuk  akademi,  politeknik,  sekolah  tinggi, Institut, atau universitas.
2. Perguruan  tinggi  berkewajiban  menyelenggarakan  pendidikan,  penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Perguruan  tinggi  dapat  menyelenggarakan  program  akademik,  profesi, dan/atau  vokasi.  Lembaga  pendidikan  Nonformal  dijelaskan  dalam  pasal 26  ayat  4:  satuan  pendidikan  nonformal  terdiri  atas  lembaga  kursus, lembaga  pelatihan,  kelompok  belajar,  pusat  kegiatan  belajar  masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
Lembaga pendidikan informal dalam pasal 28 ayat 3: kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara  mandiri.  Pendidikan  anak  usia  dini  diterangkan  dalam  pasal  28  ayat  3: pendidikan  anak  usia  dini  pada  jalur  pendidikan  formal  berbentuk  taman  kanak- kanak  (TK),  raudhatul  athfal  (RA),  atau  bentuk  lain  yang  sederajat.  Ketentuan- ketentuan mengenai lembaga pendidikan Islam yang termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 tersebut selanjutnya dijelaskan dalam peraturan pemerintah republik Indonesia  Nomor  55  tahun  2007  Tentang  Pendidikan  agama  dan  pendidikan keagamaan.

## Kultur Pendidikan Islam Era Reformasi
Alvin  Tofler  dalam  bukunya  The  Third  Wave,  mengemukakan  tentang peradaban manusia, yaitu: (1) peradaban yang di bawa oleh  hasil penemuan dari dunia  pertanian,  (2)  peradaban  yang  lahir  diciptakan  dan  dikembangkan  oleh revolusi industri, dan (3) peradaban baru yang didorong. oleh revolusi. informasi dan  Komunikasi.  Perubahan  terbesar  yang  disebabkan  oleh  gelombang  ketiga adalah perubahan mendasar dalam sikap dan perilaku masyarakat. Salah satu ciri utama kehidupan di masa sekarang dan di masa depan adalah pesatnya perubahan- perubahan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  manusia.  Banyak  paradigma  yang digunakan untuk menata kehidupan, baik kehidupan individu maupun kehidupan organisasi yang dibangun pada masa lalu, kini sudah ketinggalan zaman . 6
6 Umiarso, Haris  Fathoni Makmur, Pendidikan Islam  dan Krisis Moralisme Masyarakat Modern Membangun Pendidikan Islam Monokhotomik-Holistik , (Yogjakarta: Ircisod, 2010), h. 20.
Reformasi  merupakan  istilah  yang  sangat  populer  di  masa  krisis  dan menjadi  kata  kunci  dalam  membenahi  seluruh  tatanan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  di  tanah  air  tercinta  ini,  termasuk  reformasi  di  bidang  pendidikan. Secara  konstitusional  ditentukan  bahwa  negara  Indonesia  berdasarkan  agama. Artinya  negara  Indonesia  melindungi  dan  menghormati  kehidupan  beragama seluruh warga negara Indonesia.
Bangsa  Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat  global  akan  memasuki abad  yang  penuh  persaingan  bebas.  Oleh  karena  itu,  tren  saat  ini  akan  ditandai dengan  ledakan  pengetahuan  dan  ledakan  informasi.  Reformasi  pendidikan merupakan  hukum  alam  yang  akan  menemukan  jalannya  sendiri,  apalagi memasuki  era  milenium  ketiga  yang  mengglobal  dan  sangat  ketat  dengan persaingan. Dengan adanya sumber daya manusia yang unggul dalam menguasai berbagai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  maka  masyarakat  Indonesia  akan mampu  menggerakkan  sektor  industri  secara  efisien  dan  produktif  serta  mampu bersaing di pasar dunia.
Dalam  konteks  Indonesia,  sebagai  salah  satu  tekanan  reformasi  saat  ini, pergeseran  paradigma  dari  sentralisasi  ke  desentralisasi  menghadirkan  tantangan tersendiri  bagi  aspek  kehidupan,  termasuk  dunia  pendidikan.  Di  era  globalisasi ini,  pendidikan  harus  melakukan  reformasi  dan  inovasi  dalam  proses  belajar mengajar secara terus menerus. Oleh karena itu, di era globalisasi saat ini, sektor pendidikan  perlu  berfungsi  sebagai  ujung  tombak  untuk  mempersiapkan  sumber daya  manusia  dan  sumber  daya  bangsa  agar  memiliki  keunggulan  kompetitif dalam  berbangsa  dan  bernegara  di  tengah  dunia  yang  semakin  mengglobal.  Jadi hubungan  antara  proses  pendidikan  dan  kehidupan  politik  dalam  arti  bahwa pendidikan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  politik  dan  politik  itu  sendiri  adalah pendidikan.  Pendidikan  adalah  metode  paling  mendasar  dari  kemajuan  dan reformasi sosial.
Proses  pendidikan  yang  berakar  pada  budaya  berbeda  dengan  praktik pendidikan saat ini yang cenderung mengasingkan proses pendidikan dari budaya. Kita membutuhkan perubahan paradigma [paradigm shift] dari pendidikan untuk menghadapi  proses  globalisasi  dan  menata  kembali  kehidupan  masyarakat Indonesia.  Cita-cita  era  reformasi  tidak  lain  adalah  membangun  masyarakat madani  Indonesia,  oleh  karena  itu  arah  paradigma  baru  pendidikan  Islam diarahkan pada pembentukan masyarakat madani Indonesia.

## KESIMPULAN
Pergeseran  sudut  pandang  dan  paradigma  pendidikan  dari  nuansa tradisional  dan  terkesan  usang  menuju  arah  perubahan  pendidikan  yang  modern dan  progresif  menjadi  sebuah  angin  segar  bagi  seluruh  masyarakat  pendidikan baik  secara  individual  maupun  kelembagaan.  Terdapat  berbagai  aspek  yang melatar  belakangi  terjadinya  upaya  perubahan  tersebut,  yaitu,  pertama,  model pendidikan lama terlihat kaku bahkan lebih cenderung pada praktik yang bersifat sentralistik, dimana kebijakan yang dilahirkan dari pemerintah pusat langsung ke daerah-daerah  tanpa  melihat  kondisi  social  dan  kebutuhan  empiric  dilapangan, selanjutnya orientasi pengembangan pendidikan cenderung bersifat parsial, karena pendidikan  didesain  untuk  memenuhi  sektor  pertumbuhan  ekonomi,  stabilitas politik  dan  keamanan,  serta  teknologi.  Dan  terakhir  peran  pemerintah  sangat dominan  dan  menghegemoni  di  dalam  setiap  kebijakan  pendidikan,  serta  tidak berdayanya peran lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga non-sekolah. Kedua, model pendidikan baru pasca reformasi lebih berorientasi kepada pendidikan yang bersifat  disentralistik,  dimana  kebijakannya  berangkat  dari  aspirasi  yang  ada  di daerah  untuk  ditindak  lanjuti  pusat.  Selanjutnya  orientasi  pengembangan pendidikan  lebih  bersifat  holistik,  yang  artinya  pendidikan  ditekankan  pada pengembangan  kesadaran  untuk  bersatu  dalam  keragaman  budaya,  keragaman berpikir,  serta  menjunjung  tinggi  nilai  moral,  kemanusiaan,  agama,  kesadaran kreatif, produktif, sekaligus kesadaran hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Danim,  Sudarman. Agenda  Pembaharuan  Sistem  Pendidikan .  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. 2003.
Daulay, Haidar Putra. Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2007.
Ikhwan, Afiful. Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi, EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 5, Nomor 1, Juni 2017.
Mastuhu, Memberdayakan  Sistem  Pendidikan  Islam .  Jakarta:  Logos  Wacana Ilmu. 1999.
Nata, Abudin. Sejarah Pendidikan Islam , Jakarta: Kencana, 2011.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan, (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional) thn 2005.
Subandijah, Pengembangan  dan  Inovasi  Kurikulum. Jakarta:  Raja  Gravindo Persada,1993.

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Soebahar,  Abd.  Halim  , Matriks  Pendidikan  Islam .  Yogyakarta:  Pustaka  Marwa. 2009.
Steenbrink, Karel A. Pesantren, Madrasah dan Sekolah . Jakarta: LP3ES, 1986.
Umiarso,  Haris  Fathoni  Makmur, Pendidikan  Islam  Dan  Krisis  Moralisme Masyarakat  Modern  Membangun  Pendidikan  Islam  Monokhotomik- Holistik . Yogjakarta: Ircisod. 2010.