Implikasi Perbedaan Pemaknaan Dan Pemberian Salinan Akta Wasiat Notariil di Kabupaten Bantul
Nadia Isad Farah, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, e-mail : nadiaisadfarah1997@mail.ugm.ac.id

## Abstract
This study aims to  find out the legal implications due to differences in meaning of the word "parties" who are entitled to receive a copy of the deed in the making of a will in Bantul Regency. This  research  is  included  in  the  type  of  juridical-empirical  research  to  solve problems  by  examining  secondary  data  first  to  be  continued  by  conducting research  on primary  data  obtained  in  the  field.  This  study  also  uses  the  type  of  juridical-normative research  by  conceptualizing  written  rules  in  laws  and  regulations and these  regulations being applied in society as a guide to behavior. The data obtained from library research and field research are then analyzed to find solutions to problems with qualitative data analysis. This  study  uses  a  deductive  method  of  thinking,  which  means  a  way  of  reasoning  from general to specific. Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the meaning of "the parties" until there is disparity is due to two major differences in the interpretation of the parties in receiving a copy of the will, namely opinion in the narrow sense stating that the parties in question are those who have an interest in the deed but those who have the right to the deed. Meanwhile, according to the opinion in a broad sense, states that those who intend the contents of the deed are intended for those who intend the contents of  the  deed  are  intended,  namely those who are  parties  to  the  deed.  Even  if they  did  not participate as comparators (appearers) in making the relevant deed. The legal consequence that occurs with the difference in meaning of the word "parties" who are entitled to receive copies of the deed is the difference in the issuance of the number of copies of the deed, so that it can cause legal uncertainty in the implementation of the notary's office itself.
Keywords: Implication, Copy of Deed, Parties, Testament

## Intisari
Penelitian ini  bertujuan  mengetahui  Implikasi  hukum  akibat  adanya  perbedaan pemaknaan  terhadap  kata  “para  pihak”  yang  berhak  menerima  salinan  akta  pada pembuatan  akta  wasiat  di  Kabupaten  Bantul.  Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis penelitian  yuridis-empiris  untuk  memecahkan  masalah  dengan  cara  meneliti  data sekunder  terlebih  dahulu  untuk  dilanjutkan  dengan  mengadakan  penelitian  terhadap data  primer  yang  didapat  lapangan.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  jenis  penelitian yuridis-normatif  dengan  mengkonsepkan  aturan  tertulis  dalam  peraturan  perundang- undangan  dan peraturan  tersebut  diterapkan  didalam  masyarakat  sebagai  pedoman berperilaku. Data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian dianalisis untuk mencari penyelesaian terhadap permasalahan dengan analisis data secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode berpikir secara deduktif artinya cara bernalar dari umum ke khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui  bahwa pemaknaan  “orang  yang  berhak”  dalam  menerima  salinan  akta  pada pembuatan akta wasiat di Kabupaten Bantul sampai terjadi perbedaan dikarenakan ada dua perbedaan besar dalam penafsiran para pihak dalam penerimaan salinan akta wasiat, yaitu  pemaknaan  dalam  artian  sempit  yang  menyatakan  bahwa  para  pihak  yang
dimaksud adalah mereka yang mempunyai kepentingan dengan akta tetapi mereka yang mempunyai hak atas akta. Sedangkan menurut pendapat dalam artian luas, menyatakan bahwa mereka yang bermaksud bagi siapa isi akta itu diperuntukkan bahwa mereka yang bermaksud bagi siapa ini isi akta itu diperuntukkan, yakni mereka yang menjadi pihak pada  akta  itu.  Sekalipun  mereka  tidak  ikut  sebagai  komparan  (penghadap)  dalam pembuatan  akta  yang  bersangkutan.  Akibat  hukum  yang  terjadi  dengan  adanya perbedaan pemaknaan terhadap kata “orang yang berhak” dalam menerima salinan akta adalah  perbedaan  pemberian  jumlah  salinan  akta,  sehingga  dapat  menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan jabatan notaris itu sendiri.
Kata Kunci: Implikasi, Salinan Akta, Para Pihak, Wasiat.

## PENDAHULUAN
Dalam menggunakan jasa Notaris setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih. Namun, dalam beberapa situasi, peran notaris memiliki kekuasaan yang mutlak. Hal itu diakibatkan  karena  salah  satu  syarat  perbuatan  yang  dikehendaki  adalah  adanya keterlibatan  dari  seorang  notaris,  tanpa  hal  itu  maka  syarat  terhadap  perbuatan  yang dikehendaki  tidak  akan  lahir  atau  dikabulkan.  Pada  praktiknya  terdapat  syarat adiministratif  yang  ditentukan  dalam  suatu  peraturan  yang  bersifat  tidak  tertulis  dari masyarakat, dimana perarutan tersebut menghendaki adanya keterlibatan dari seorang notaris agar “kuat” kekuatan pembuktiannya. Notaris diharuskan untuk membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpannya sebagai protokol sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris.
Salah  satu  kewajiban  dalam  ketentuan  ini  menuntut  memastikan  keaslian  suatu akta  dengan  menyimpan  akta  dalam  bentuk  aslinya.  Hal  ini  dilakukan  agar  tindakan pemalsuan  atau  penyalahgunaan  salinan,  kutipan,  atau  grosse  dapat  segera  terdeteksi dengan  membandingkan  salinan  akta,  kutipan  akta,  dan  grosse  akta  dengan  asli  akta (minuta  akta).  Setelah  disahkan  oleh  notaris,  minuta  akta  akan  disimpan  oleh  notaris sebagai protokol. Kemudian, notaris akan memberikan salinan atau kutipan minuta akta kepada para pihak yang membutuhkannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Tahap-tahap  pembuatan  akta  ini  semestinya  menjadi  perhatian  tersendiri  bagi notaris karena sudah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga tidak boleh ada  kewenangan  dan  kewajiban  notaris  yang  menyimpang  atau  bertentangan  dengan undang-undang tersebut. Namun dalam praktiknya masih saja terjadi pelanggaran yang ditemukan  oleh  Majelis  Pengawas  notaris  dengan  tidak  diserahkannya  salinan  Akta Notaris  pada  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Sesuai  dengan  kewenangannya  dalam Pasal  54  angka  1  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  Notaris  hanya  dapat  memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan penelitian permulaan yang dilakukan oleh penulis, disampaikan oleh Narasumber  yaitu  Rio  Kustianto  Wironegoro,  S.H.,  M.Hum,  selaku  Notaris  di  Kota Yogyakarta,  pada  pemberian  salinan  akta  tidak  ada  batas  minimum,  dalam  aturannya yang utama adalah para pihak yang berkepentingan langsung pada akta, misalnya  para ahli waris, boleh meminta salinan akta, berapa pun itu jumlahnya. Hal itu tidak terpaku pada suatu jumlah minimumnya, apabila notaris tidak berkenan memberikan pada para pihak yang berkepentingan langsung seperti ahli waris atau orang yang berhak, Notaris dapat digugat. 1
Terkait penelusuran penulis, dalam Realisasi Pasal 54 angka 1 UUJN masih terdapat beberapa pandangan Notaris terkait dengan para pihak dalam salinan akta, seperti kasus pemberian  salinan  akta  wasiat  oleh  salah  satu  notaris  di  Kabupaten  Bantul,  seorang wanita  tua  membuat  wasiat,  separuh  hartanya  45  %  untuk  anak  kedua  dan  55  %  , kemudian Wanita tersebut meninggal , Wanita tua tersebut sebagai pewasiat sudah diberi
1 Hasil pra penelitian dengan Rio Kustianto Wironegoro, S.H,M.Hum Notaris/PPAT KotaYogyakarta, tertanggal 11 Oktober 2022
salinan  akta  ,  untuk  anak  pertama  notaris  Y  memberikan  salinan  akta  wasiat  pada pemberi wasiat. Setelah pemberi wasiat meninggal dunia, anak kedua sebagai penerima wasiat tidak menerima salinan akta wasiat, kemudian ia memohon pada notaris Y agar diberikan  salinan  akta,  ia  menginginkan  salinan  tersebut  guna  menjadi  bukti  autentik. Namun, notaris Y berdalih bahwa ia tidak memberikan salinan akta tersebut dan meminta anak kedua untuk meminta fotocopy salinan akta tersebut pada kakaknya selaku anak pertama yang diketahui juga sebagai penerima wasiat. Anak kedua tersebut tetap bersi keras  menginginkan  salinan  akta  yang  asli  ,  untuk  dijadikan  bukti  autentik.  Kemudian karena salinan akta tidak kunjung diberi kepada anak kedua, notaris dilaporkan oleh anak kedua  ke  MPDN  Kabupaten  Bantul.  Padahal  apabila  dikaji  lebih  lanjut  ahli  waris  dan pelaksana wasiat merupakan pihak yang berkepentingan langsung.
Mengacu pada ketentuan Pasal 54 UUJNP, seharusnya notaris memberikan salinan akta pada orang yang  berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh  hak,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang-undangan. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, terdapat perbedaan antara das sollen dan das sein. Hal tersebut justru menarik bagi penulis untuk dapat meneliti dan menganalisis permasalahan yang terjadi sehingga nantinya dapat memberikan kepastian pemahaman dan solusi.

## RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana para notaris memberikan pemaknaan “orang yang berhak ” dalam menerima salinan  akta  pada  pembuatan  Akta  Wasiat  di  Kabupaten  Bantul  sampai  terjadi perbedaan  ?
2. Apa implikasi hukum akibat adanya perbedaan pemaknaan terhadap kata “orang yang berhak”  dalam  menerima  salinan  akta  pada  pembuatan  Akta  Wasiat  di  Kabupaten

## Bantul?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yaitu  sarana  pokok  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan tekonologi yang memiliki tujuan guna  mengungkapkan kebenaran secara metodologis, sistematis, dan konsisten melalui proses tersebut perlu diadakan analisa terhadap data yang diteliti. 2 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif-empiris (applied law research) . Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian normatif-empiris yaitu: 3
“Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum  normatif-empiris  berupa  produk  perilaku  hukum.  Penelitian  normatif-empiris (terapan)  mengkaji  mengenai  implementasi  ketentuan  hukum  positif  tertulis  sebagai peristiwa  hukum  yang  terjadi  di  masyarakat”. Sifat  penelitian  ini  yaitu    penelitian deskriptif  yaitu  memberikan  gambaran  mengenai  obyek  penelitian  sebagaimana  hasil penelitian. 4

## HASIL DAN PEMBAHASAN
2 Soerjono Soekanto, Sri Mammudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, p. 1
3 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitiaan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, p. 134
4 Mukti  Fajar  Nur  Dewata  dan  Yulianto  Achmad,  2010,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, p. 183-184
Para  notaris  memberikan  pemaknaan  “orang  yang  berhak”  dalam  menerima salinan  akta  pada  pembuatan  Akta  Wasiat  di  Kabupaten  Bantul  hingga  terjadi disparitas
Definisi surat wasiat atau testament dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan  dalam  pasal  875.  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  surat  wasiat  atau testament  adalah  suatu  pernyataan  dari  individu  mengenai  harta  benda  yang  akan diwariskan kepada ahli warisnya, yang memungkinkan surat pernyataan tersebut untuk dicabut  kembali.  Dalam  pembuatan  surat  wasiat,  tidak  boleh  dilakukan  secara sembarangan agar tidak merugikan pihak lain yang sebenarnya memiliki hak yang lebih kuat, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 874 BW. Pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu  wasiat  atau  testament  memang  memiliki  syarat,  yaitu  isinya  tidak  boleh bertentangan dengan undang-undang. Pentingnya pembatasan seperti yang diatur dalam undang-undang  adalah  karena  adanya  pasal-pasal  yang  mengatur  mengenai ligitimie portie. Ligitimie portie merupakan bagian dari warisan yang telah ditetapkan sebagai hak para  ahli  waris  dan  tidak dapat  dihapuskan  oleh  individu yang  meninggalkan  warisan tersebut.
Dalam menjalankan  tugasnya  sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewajiban untuk  menjalankan  jabatannya  dengan  penuh  tanggung  jawab  dalam  memenuhi kepentingan  masyarakat  atau  klien  yang  membutuhkan  jasanya.  Begitu  pula  dengan pembuatan wasiat yang renta dengan sengketa dikemudian hari, maka dari itu notaris harus sangat memperhatikan peraturan yang berlaku beserta langkah-langkahnya.
Langkah pertama yang harus diperhatikan seorang notaris dalam membuat wasiat adalah  dengan  memastikan  agama  yang  dianut,  jika  agama  yang  dianut  adalah  agama islam maka notaris harus mengikuti ketentuan-ketentuan pada kompliasi hukum islam. Selanjutnya,  melaksanakan  pengenalan  terhadap  individu  yang  hadir  di  hadapannya.
Pada  saat  pengenalan  notaris  harus  memastikan  dengan  sungguh-sungguh  bahwa penghadap berada dalam kondisi fisik yang sehat dan mampu untuk melakukan tindakan hukum.  Setelah itu,  notaris  akan  menanyakan  pertanyaan  yang  lebih mendalam untuk memahami dengan lebih baik keinginan penghadap.
Kemudian,  Notaris  dapat  menjelaskan  secara  jelas  konsep  wasiat  dan  prosedur pemberian wasiat kepada penghadap, sehingga penghadap benar-benar memahami dan mengerti  apa  yang  akan  dimaksudkan  atau  diinginkan  olehnya.  Setelah  menjelaskan konsep  wasiat,  notaris  melakukan  pemeriksaan  secara  rinci  terhadap  bukti  surat  atau objek  yang  akan  diberikan,  untuk  memastikan  keberadaan  dan  kecocokan  dengan keinginan  penghadap.  Notaris  juga  melakukan  pembacaan  dan  penandatanganan  akta secara resmi.
Untuk memahami lebih lanjut, penting bagi kita untuk memahami hubungan antara pihak-pihak yang tercantum dalam akta dengan penghadap dalam akta tersebut. Menurut GHS  Lumban  Tobing,  istilah  "penghadap"  harus  diartikan  secara  umum,  yaitu  sebagai orang yang datang untuk menghadap notaris. 5
Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa penghadap dalam akta adalah pihak yang terlibat langsung dalam akta tersebut. Namun, tidak semua pihak yang tercantum dalam akta dapat dianggap sebagai penghadap dalam akta. Jika seseorang diwakili oleh kuasa, maka  pihak  tersebut  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  orang  yang  secara  langsung menghadap notaris.
Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UUJN, hanya orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa  undang-undang  tidak  memperbolehkan  semua  orang  untuk  melihat  atau
5 GHS Lumban Tobing,Op.Cit., p. 176.
mengetahui isi akta-akta yang dibuat oleh notaris. Ini sesuai dengan prinsip kerahasiaan jabatan  seorang  notaris  yang  mewajibkannya  untuk  menjaga  kerahasiaan  segala  hal terkait dengan akta yang dibuatnya dan informasi yang diperoleh untuk pembuatan akta, sesuai  dengan  sumpah/janji  jabatannya.  Hal  ini  berlaku  kecuali  ditentukan  lain  oleh undang-undang. 6
Mengenai  siapa  yang  dimaksud  dengan  orang  yang  memperoleh  hak  dalam pemberian  salinan  akta,  peneliti  dalam  penelitian  ini  menanyakan  beberapa  daftar pertanyaan kepada responden dan narasumber guna menjawab dan membantu penulis dalam menganalisa dan mengkaji penelitian ini, kepada beberapa notaris di Kabupaten Bantul dan beberapa dosen akademisi yang ahli dalam bidang hukum perdata khususnya bidang  kenotariatan,  dalam  hal  ini  Murjiyanto  selaku  Ketua  MPDN  Kabupaten  Bantul mengemukakan dalam wawancara: 7
“Pengeluaran salinan akta pada prinsipnya sama , tidak ada batasan. Hal terpenting dalam  pembuatan  salinan  diberi  keterangan  salinan  ke  berapa  dan  untuk kepentingan  apa.  Untuk  penyampaian  kepada  para  pihak  yang  berkepentingan, memang  suatu  hal  yang  sederhana  namun  masih  sering  menjadikan  suatu perdebatan,  penyampaian  pada  para  pihak  yang  berkepentingan  tidak  boleh diberikan  pada  semaunya  orang.  Penegak  hukum  pun  jika  akan  meminta warkah/minuta  harus  dengan  ijin  Majelis  Kehormatan  Notaris  yang  ada  di wilayahnya.  Pada  prinsipnya  wasiat  itu  dibuat  oleh  pihak  pemberi  pada  saat pemberi masih hidup berbeda dengan hibah yang langsung diberikan namun kalau wasiat  dilaksanakan  pada  saat  ketika  pemberi  wasiat  saat  pewasiat  penghadap hanya  pemberi  saja,  untuk  para  pihak  yang  terkait,  selain  pemberi  wasiat  ada pelaksana,  dan  penerima  wasiat,  namun  tidak  sedikit  pula  notaris  yang beranggapan  bahwa  para  pihak  yang  terkait  hanya  pemberi  saja  (pewasiat). Persoalan pemberi wasiat setelah mendapat salinan diberikan penerima wasiat itu merupakan urusan orang per orang. Pada pemberian salinan akta notaris wajib berhati-hati  dengan  pertimbangan  dalam  menentukan  siapa  yang  berhak mendapatkan salinan, karena tidak dapat dipungkiri pembuatan wasiat ini sering menjadi awal sebuah konflik waris. Misalnya terdapat 5 ahli waris atau lebih dari 1, jangan sampai salah satu ahli waris diberi namun hal itu malah akan menjadikan masalah, karena sebenarnya untuk pemberian salinan akta pada wasiat tidak perlu satu-satu diberikan kepada ahli waris, cukup diberikan salinan pada orang yang
6 Lihat Pasal 15 ayat (1) UUJN
7 Hasil wawancara dengan Murjiyanto, Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bantul pada tanggal 5 Mei 2023
berhak  pada  akta  yaitu  pihak-pihak  yang  tertera  pada  akta,  pada  akta  wasiat sendiri pihaknya ada pemberi, penerima dan pelaksana wasiat.
Ahli  waris  dianggap  sebagai  pihak  yang  memiliki  kategori    umum  untuk memperoleh  hak  yang  berhak  menerima  salinan,  grosse,  atau  kutipan  akta. Namun, dalam hal ini, ada pembatasan yang diberlakukan pada ahli waris, seperti ahli  waris  yang  menerima  bagian  waris  karena  harta  campuran,  berdasarkan wasiat, atau sebagai pengganti ahli waris. Penerima hak dengan kategori khusus, seperti  pembeli,  legataris,  dan  sejenisnya,  dapat  memperoleh  salinan  akta  atau dokumen  terkait  berdasarkan  title  yang  mereka  miliki.  Penerima  hak  dengan kualifikasi khusus adalah individu yang ditunjuk sebagai penerima hak tersebut. Dalam hal pemberi hak memiliki situasi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut kepada  notaris,  contohnya  pembeli  yang  melakukan  pembelian  melalui  kuasa perantara atau legataris yang belum ditetapkan sebagai ahli waris, termasuk juga penagih hutang dengan hak cesie.
Murjiyanto menerangkan lebih lanjut: 8
Melihat  uraian  dari  Pasal  54  UUJN,  salinan  diberikan  pada  para  pihak  yang tercantum  dalam  akta,  salinan  diberikan  pada  para  pihak  tanpa  minimal pemberian.  Orang  yang  memperoleh  hak  dalam  suatu  akta  sebenarnya  adalah pihak-pihak yang  ditujukan  dalam isi  akta  tersebut,  yaitu  mereka  yang  menjadi pihak  terkait  dalam  akta  tersebut,  meskipun  mereka  tidak  hadir  sebagai penghadap dalam akta tersebut.

## Lebih lanjut Siti Nurhanifah menerangkan: 9
Notaris atau pemegang protokol notaris tidak memiliki batasan yang ditentukan secara eksplisit dalam pemberian salinan akta. Keputusan tersebut bergantung pada kebijaksanaan notaris sendiri, dengan mencatat tanggal pemberian salinan dan  kepada  siapa  salinan  tersebut  diberikan. Namun,  kewajiban  notaris  untuk memberikan,  memperlihatkan,  atau  memberitahukan  isi  akta,  grosse  akta, salinan akta, atau kutipan akta dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kewajiban-kewajiban tersebut dapat mencakup, sebagai contoh, kewajiban bagi notaris untuk menyampaikan daftar wasiat kepada pusat daftar wasiat dalam hal akta  tersebut  merupakan  akta  wasiat,  memperlihatkan  isi  akta  untuk pemeriksaan  oleh Majelis  Pengawas  Notaris,  dan  melaporkan  pembuatan  akta kepada  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Notaris  juga  wajib  hadir  dan  memberikan keterangan di pengadilan jika ada tuntutan terkait dengan akta yang dia buat atau jika  diijinkan  oleh  Majelis  Kehormatan  Notaris.  Terhadap  pengecualian  yang ditentukan  oleh peraturan  perundang-undangan,  notaris  wajib  menolak  untuk memberikan  salinan  akta.Menurut  pendapat  tersebut,  orang  yang  berhak memperoleh salinan akta adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan akta tersebut.
8 Hasil wawancara dengan Dr. Murjiyanto S.H, M.Kn Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul, pada tanggal 5 Mei 2023
9 Hasil wawancara dengan Siti Nurhanifah, S.H Selaku Notaris di Kabupaten Bantul, pada tanggal 4 Mei 2023.
Berbeda  dengan  pendapat  sebelumnya,  Honggo  Sigit  Nurcahyo  selaku  Notaris  di Kabupaten Bantul menerangkan: 10
Selama ini tidak ada ketentuan yang spesifik dalam pengaturan pemberian salinan. Hanya  ditindakan  notaris  memberikan  salinan  pada    para  pihak  yang berkepentingan,  para  pihak  yang  berkepentingan  pada  akta,  misal  wasiat pelaksana  wasiat  dan  satu  yang  tidak  boleh  dilewatkan  harus  dibuatkan keterangan hak mewaris guna mendaftar pada pusat wasiat untuk mendapatkan informasi sebenarnya wasiat dari almarhum itu benar-benar wasiat yang terakhir, karena bisa saja almarhum itu sudah membuat wasiat beberapa kali. Untuk artian orang yang berhak dalam menerima salinan akta, memang dalam peraturan tidak dijelaskan secara eksplisit. Sehingga dalam praktiknya banyak multitafsir. Orang yang memperoleh hak  ialah orang-orang yang hak nya muncul pada akta, misal pada wasiat yang tercantum pada akta tersebut ada pemberi dan penerima serta pelaksana jika ada, maka yang berhak menerima salinan akta ialah ketiga orang tersebut.  Pada  pemberian  salinan  akta  harus  dijelaskan  ,  salinan  ini  diberikan kepada siapa, harus dijelaskan dengan alasan yang jelas.
Hal berbeda disampaikan Justisia Prihartini Minarko selaku Notaris di Kabupaten Bantul  dalam wawancaranya: 11
“Idealnya pemberian salinan pada akta wasiat  hanya satu salinan, karena wasiat baru dapat dibuka pada saat pewasiat sudah meninggal, pemberian salinan  akta wasiat  hanya  satu  salinan  dikarenakan  ditakutkan  selama  wasiat  belum dilaksanakan  objek yang dijadikan wasiat  dapat dijual oleh pewasiat  atau hangus, hal itu mengakibatkan batalnya sebuah wasiat.  dikembalikan lagi pada kebijakan notarisnya, kecuali perjanjian sewa menyewa jual beli, salinan pada wasiat harus dilaporkan  ,  sekali  jika  ada  orang  yang  meninggal.  Orang  yang  berhak  dalam menerima  salinan  akta  yang  dimaksud  dalam  akta  wasiat  adalah  pihak  yang menyuruh untuk membuat akta, dalam akta wasiat yaitu pemberi wasiat.
Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris mengindikasikan bahwa notaris dibatasi dalam memberikan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta hanya kepada pihak-pihak tertentu.  Namun,  terdapat  pengecualian-pengecualian  yang  diatur  dalam  pasal-pasal lainnya.  Pembatasan  terhadap  pihak-pihak  tertentu  yang  dapat  memperoleh,  melihat, atau mengetahui isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta menunjukkan bahwa
10 Hasil wawancara dengan,Honggo Sigit nurcahyo S.H Selaku Notaris di Kabupaten Bantul, pada tanggal 4 Mei 2023.
11 Hasil wawancara dengan Justisia Prihartini Minarko  S.H, Selaku Notaris di Kabupaten Bantul, pada tanggal 5 Mei 2023.
peraturan hukum tidak memberi izin  semua orang untuk melihat atau mengetahui isi akta  yang  dibuat  oleh  notaris.  Dengan  demikian,  pembatasan  ini  terkait  erat  dengan prinsip kerahasiaan jabatan seorang notaris yang mengharuskan notaris untuk menjaga kerahasiaan  semua  informasi  terkait  akta  yang  dibuatnya  dan  segala  yang  diperoleh dalam rangka pembuatan akta, sesuai dengan sumpah/janji jabatannya.
Berdasarkan Pasal 54 UUJNP tersebut terdapat frasa “orang yang memperoleh hak”, dimana  tidak  dijelaskan  secara  spesifik  siapa  saja  yang  dimakud  para  pihak  yang memperoleh hak pada akta, apakah para pihak yang menghadap atau para pihak yang namanya tertera dalam akta, atau para pihak yang melakukan  tanda tangan dalam akta tersebut. Sehingga menimbulkan muktitafsir yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pemberian salinan akta.
Lebih lanjurt Mustofa mengemukakan: 12
Bahwa yang dimaksud dengan “orang yang memperoleh hak” adalah para pihak yang  terlibat  dalam  akta  tersebut.  Meskipun  mereka  tidak  hadir  sebagai penghadap  saat  pembuatan  akta,  dalam  konteks  akta  wasiat,  pihak-pihak  yang terkait adalah pemberi wasiat, penerima wasiat, dan pelaksana wasiat (jika ada)..
Agar  lebih  jelas  dalam  menguraikan  siapa  yang  dimaksud  dengan  "orang memperoleh hak" dalam suatu akta, disarankan untuk melihat rumusan-rumusan dalam pasal-pasal lain yang menyebutkan "orang yang berkepentingan langsung pada  akta"  yang  berhak memperoleh salinan  akta.  Dalam  sebuah putusan  Hoge Raad tanggal 20 Juni 1913 (W.P.N.R. 2278, N.J. 1913), disebutkan bahwa "orang yang  berkepentingan  langsung  pada  akta"  bukanlah  mereka  yang  memiliki  hak atas akta tersebut, artinya bukan mereka yang memiliki hubungan hukum dengan akta  tersebut,  yang  berasal  dari  tugas  yang  diberikan  kepada  notaris  untuk membuat akta tersebut. Dalam konteks putusan Hoge Raad, hal tersebut secara tidak langsung berhubungan erat dengan akta autentik yang dikenal sebagai akta partij. Akta partij adalah akta yang dibuat "di hadapan" notaris yang berisi cerita atau  penjelasan  tentang  peristiwa  yang  terjadi  karena  tindakan  yang  dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris. Artinya, pihak lain tersebut sengaja datang ke notaris dan memberikan keterangan atau melakukan tindakan di hadapan notaris untuk  kepentingan  pihak  tersebut,  agar  tindakan  tersebut  dapat  dikonstateri (dikonfirmasi secara resmi) oleh notaris dalam bentuk akta autentik. 13
12 Hasil wawancara dengan Hitaprana, Selaku  Dosen mata kuliah Peraturan Jabatan Notaris Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 1 Mei 2023
13 GHS Lumban Tobing , Op.Cit , p. 48.
Oleh karena itu, atas akta wasiat yang dibuat oleh dan dihadapan salah satu Notaris di Kabupaten Bantul yang dapat disebut sebagai partij akta, para pihaknya meliputi:
1. Seorang Wanita tua selaku pemberi wasiat dan karena sebagai penghadap yang memberi tugas pada notaris untuk membuat sebuah wasiat.
2. Anak pertama sebagai penerima wasiat

## 3. Anak kedua sebagai penerima wasiat
Menurut  arrest  Hoge  Raad,    ketiga  pihak  itulah  yang  memiliki  hubungan  hukum dengan  akta,  dimana  hubungan  hukum  tersebut  bersumber  dari  penugasan  yang diberikan kepada salah satu notaris di Kabupaten Bantul.
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa "orang yang berhak" selalu merujuk pada  konsep  "pihak",  yaitu  mereka  yang  memberikan  tugas  kepada  notaris  untuk membuat alat bukti materiil, atau mereka yang dengan sukarela datang kepada notaris untuk membuat akta, dengan tujuan agar akta tersebut menjadi bukti tentang kehadiran mereka, keterangan yang diberikan, atau perbuatan yang dilakukan. Pengertian "pihak" dalam  konteks  akta  harus  ditafsirkan  sesuai  dengan  definisi  yang  tercantum  dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mengacu pada aspek materiel dan teknis. Dalam konteks ini, "pihak dalam akta" merujuk kepada pihak yang bukan merupakan pihak yang tercantum dalam akta tersebut. Selain itu, istilah "pihak pada akta" juga dapat digunakan dalam  arti  yang  didefinisikan  oleh  Pasal  1870  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akta tidak selalu sama. Oleh karena itu, orang yang dimaksud sebagai "orang yang memperoleh hak" dalam Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah pihak-pihak yang terkait dalam akta tersebut, baik mereka hadir atau tidak hadir di hadapan notaris pada saat pembuatan akta tersebut.
Implikasi  Hukum  Akibat  Adanya  Perbedaan  Pemaknaan  Terhada p  Kata  “orang yang  berhak”  Dalam  Menerima  Salinan  Akta  Pada  Pembuatan  Akta  Wasiat  di

## Kabupaten Bantul
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  makna  kata  implikasi  adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti  kata  berimplikasi  atau  mengimplikasikan  yakni  berarti  membawa  jalinan keterlibatan  atau  melibatkan  dengan  suatu  hal.  Pengertian  implikasi  dalam  bahasa Indonesia  adalah  efek  yang  ditimbulkan  dimasa  depan  atau  dampak  yang  dirasakan ketika  melakukan  sesuatu.  Dengan  begitu  Implikasi  hukum  bermakna  bahwa  dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum.
Pada jabatan Notaris, selain memiliki kewenangan untuk membuat akta perjanjian dan  perbuatan  hukum  perdata  lainnya,  notaris  juga  mempunyai  kewenangan  untuk mengeluarkan  salinan  akta.  Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf    c UUJN,  mewajibkan  setiap  notaris  untuk  mengeluarkan  grosse  akta,  salinan  akta  atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak atau ahli waris dari para pihak.
Apabila  notaris  tidak  berkenan  untuk  memberikan  salinan  akta  ataspermintaan para pihak atau ahli waris dari para pihak maka berdasarkan Pasal 85 UUJN, notaris dapat dikenai sanksi berupa :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pemberhentian sementara;
d. pemberhentian dengan hormat; atau
e. pemberhentian dengan tidak hormat.

## Mustofa menerangkan : 14
Implikasi  hukum  pemaknaan  orang  yang  memperoleh  hak  yang  berbeda  antara notaris  adalah  perbedaan  pemberian  salinan akta  itu sendiri,  dimana  akan  tejadi perbedaan  jumlah    pemberian  salinan  akta  antara  notaris  yang  satu  dan  lainnya yang diberikan pada kilen. Pada akhirnya menyebabkan penolakan atau penundaan pemberian salinan akta kepada para pihak, sebagai contoh lain seorang notaris tidak mau memberikan salinan akta pada para pihak dengan alasan:
1. Karena akta Notaris yang akan disalin itu sudah jatuh tempo dan tidak berlaku lagi, misalnya akta kuasa, akta perjanjian kerja dan lainnya.
2. Karena para pihak sedang berperakara di pengadilan, merebutkan warisan.
3. Karena pihak lawan dalam akta itu, tidak setuju.
Meskipun  notaris  dapat  menyampaikan  alasan  tertentu,  undang-undang  tetap menetapkan kewajiban bagi notaris untuk mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal  54,  dan  notaris  tersebut  dapat  dikenai  sanksi  yang  terstruktur  secara  hierarkis. Argumentasi  notaris  terkait  penolakan  permintaan  para  pihak  untuk  mendapatkan salinan akta mungkin akan dipertimbangkan oleh pihak berwenang yang relevan, untuk menentukan sanksi yang pantas diberikan kepada notaris yang terkait.
Apabila dilihat dari perspektif teori kepastian hukum menurut Satjipto Rahardjo, konsep kepastian hukum adalah tentang Sicherheit Des Rechts Selbst (kepastian mengenai hukum itu sendiri). Terdapat 4 (empat) apek yang memiliki hubungan erat dengan makna kepastian  hukum.  Pertama  ,hukum  bersifat  positif  yang  berarti  bahwa  hukum  adalah peraturan-peraturan  hukum  (gesetzliches  Recht).  Aspek  kedua  adalah  bahwa  hukum didasarkan  pada  fakta  (Tatsachen)  dan  bukan  pada  konsep-konsep  seperti  "kemauan baik"  atau  "kesopanan".  Aspek  kedua  adalah  bahwa  hukum  didasarkan  pada  fakta (Tatsachen), bukan pada faktor-faktor seperti "kemauan baik" atau "kesopanan. Aspek ketiga adalah bahwa fakta harus dirumuskan secara jelas guna menghindari kesalahan
14 Hasil wawancara dengan Mustofa, Selaku Akademisi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 1 Mei 2023
dalam penafsiran dan untuk memastikan kemudahan dalam penerapannya. Sementara itu, aspek keempat adalah bahwa hukum positif tidak boleh sering diubah atau diganti. 15
Menurut teori kepastian hukum oleh Satjipto Rahardjo yang sudah diuraikan di atas , hukum didasarkan pada fakta ( Tatsachen ), dan fakta tersebut harus dirumuskan dengan jelas  untuk  mencegah  kesalahan  dalam  intrepretasi  serta  memastikan  kemudahan kemudahan  dalam  pelaksanaannya.  Jika  dikaitkan  dengan  teori  kepastian  hukum tersebut  bahwa  kedudukan  orang  berhak  memperoleh  salinan  akta  berdasarkan ketentuan  dari  Pasal  54  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  UndangUndang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, disebabkan karena bunyi dari Pasal tersebut tidak memberikan suatu kejelasan dan kepastian hukum apakah orang yang memperoleh hak dalam pemebrian  salinan  akta,  hanya  dimaksudkan  pada  pihak  yang  menghadap  pada notaris,  atau  dimaksudkan  pada  pihak-pihak  yang  namanya  tercantum  dalam  akta, terlebih pada akta wasiat yang merupakan perbuatan hukum sepihak. Pada penerimaan salinan akta wasiat, untuk para pihak yang merupakan ahli waris dan penerima wasiat tidak  jelaskan  batas  jumlahnya.  Pada  praktiknya,  hal  tersebut  memberikan  banya multitafsir yang dapat memberikan sanksi bagi notaris itu sendiri.
Lebih lanjut Murjiyanto Menerangkan : 16
“ Dampak  dari  interpretasi  yang  berbeda-beda  terhadap  penggunaan  frasa "orang  yang  berhak"  adalah  terciptanya  kekosongan  norma,  di  mana penafsiran yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakpastian dalam sistem hukum, terutama dalam konteks bidang kenotariatan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan dalam penerapan aturan bagi notaris yang satu dengan yang lainnya, selain itu notaris dapat dijatuhi sanksi seperti yang tercantum dalam Pasal 85 dan 86 UUJN. ”
15 Satjipto Raharjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, (Jakarta, UKI Pres, 2006,) p. 135-136.
16 Hasil wawancara dengan Murjiyanto, Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul, pada tanggal 1 Mei 2023
Jika  melihat  ketentuan  Undang-Undang  tepatnya  pada  Pasal  1  ayat  (3)  yaitu “Indonesia merupakan negara hukum” o leh karena itu, segala tindakan harus didasarkan pada hukum yang berlaku, termasuk dalam pelaksanaan kewenangan oleh notaris yang harus sesuai dengan ketentuan hukum seperti UUJNP dan kode etik notaris. Namun, jika ketentuan hukum tidak mengatur secara spesifik, hal ini dapat menimbulkan masalah dan potensi  kriminalisasi  terhadap  jabatan  notaris.  Penggunaan  frasa  "orang  yang memperoleh  hak"  dalam  penyampaian  salinan  akta  memang  tidak  diatur  secara  tegas dalam  peraturan  perundang-undangan,  baik  UUJNP  maupun  kode  etik.  Namun, penggunaan frasa ini dengan interpretasi yang berbeda-beda justru menciptakan celah hukum bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kriminalisasi terhadap jabatan notaris..
Terjemahan  kata  “orang  yang  memperoleh  hak”  yang  menimbulk an  perbedaan pengertian, mengingat kata para pihak menimbulkan dua penafsiran yaitu pihak-pihak yang tertuang pada akta atau pihak yang menyuruh notaris membuat sebuah akta.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  penulis  akan  menguraikan  kembali  esensi  dari pembuatan  aturan  hukum  dengan  merujuk  pada  pandangan  hukum  oleh  J.C.T Simorangkir  dan  Woerjono  Sastropranoto.  Mereka  menjelaskan  bahwa  hukum  adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwenang. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan mengakibatkan tindakan, yaitu hukuman. Menurut pandangan Hart, hukum dipandang sebagai  perintah  dan  memiliki  sanksi  yang  melekat  padanya.  Berdasarkan  konsep tersebut, sudah sepatutnya tindakan notaris yang tidak memberikan salinan akta karena perbedaan penafsiran frasa "orang yang berhak" harus dikenai sanksi oleh badan resmi yang berwenang.
Mengacu  pada  konsep  hukum  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  penulis  ingin membahas  tentang  bagaimana  suatu  aturan  hukum  yang  memiliki  sanksi  dapat
dilaksanakan  dengan  baik  sesuai  dengan  nilai-nilai  dasar  yang  terkandung  di  dalam hukum.  Menurut  pandangan  Gustav  Radbruch,  terdapat  tiga  nilai  dasar  dalam  hukum, yaitu  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum. 17 Dalam  pembahasan  ini,  peneliti menekankan kepastian hukum sebagai nilai dasar yang penting untuk diimplementasikan sebagai solusi terhadap permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.
Diketahui  bahwa  menurut  Utrecht,  kepastian  hukum  memiliki  dua  pengertian. Pertama,  adalah  adanya  aturan  yang  bersifat  umum  yang  memungkinkan  individu mengetahui tindakan apa yang diizinkan atau tidak diizinkan. Kedua, kepastian hukum juga  mencakup  keamanan  hukum  bagi  individu  dari  tindakan  sewenang-wenang pemerintah.  Dengan  adanya  aturan  yang  bersifat  umum,  individu  dapat  mengetahui batasan-batasan  apa  yang  dapat  dikenakan  atau  dilakukan  oleh  negara  terhadap mereka. 18 Jika  peneliti  menghubungkan  teori  tersebut  dengan  rumusan  permasalahan yang  ada,  akan  terlihat  bahwa  terdapat  kekosongan  hukum  terkait  bagaimana  situasi yang  mengakibatkan  perbedaan  pemaknaan  frasa  "orang  yang  berhak"  dalam penyampaian  salinan  akta.  Implikasi  hukum  akibat  adanya  perbedaan  pemaknaan terhadap kata “orang yang memperoleh hak” dalam menerima salinan akt a . Di samping itu,  kekosongan  hukum  tersebut  juga  menunjukkan  ketidakefektifan  institusi  negara, khususnya  lembaga  yang  berwenang  untuk  membuat  peraturan  yang  mengatur konsekuensi  hukum  terkait  dengan  perbedaan  pemaknaan  frasa  "orang  yang  berhak" dalam penyampaian salinan akta.
Dengan demikian, nilai dasar hukum lainnya seperti keadilan dan kemanfaatan juga tidak terpenuhi, karena nilai dasar kepastian hukum dalam pmberian salinan akta  dalam perspektif hukum tidak terpenuhi.
17 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, p. 19
18 Rinduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, p. 23.

## KESIMPULAN
Notaris di Kabupaten Bantul memberikan interpretasi yang berbeda-beda  terkait dengan  pemahaman  "orang  memperoleh  hak"  dalam  menerima  salinan  akta  pada pembuatan Akta Wasiat. Hal ini terjadi karena terdapat dua perbedaan besar dalam penafsiran para pihak terkait penerimaan salinan akta dalam pembuatan akta wasiat. Pendapat pertama, dalam arti yang sempit, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "orang-orang  yang  berkepentingan"  bukanlah  mereka  yang  memiliki  kepentingan terkait dengan akta, tetapi mereka yang memiliki hak atas akta. Ini berarti mereka yang memiliki hubungan hukum dengan akta tersebut, yang berasal dari penugasan kepada notaris untuk membuat akta tersebut.
Implikasi hukum adanya perbedaan pemaknaan terhadap kata “orang memperoleh hak”  dalam  menerima  salina n  akta  pada  pembuatan  akta  wasiat  di  Kabupaten  Bantul adalah  tidak  diatur  secara  jelas  dalam  undang-undang.  Hal  itu  menunjukan  adanya kekosongan hukum, sehingga penegakan dalam hal pemaknaan orang yang memperoleh hak”  dirasakan  tidak  efektif,  namun  akibat lain  dari  perbedaan  pemaknaan  ini  adalah tidak  diberikannya  salinan  akta,  yang  saknsinya  diatur  dalam  Pasal  85  UUJN  ,  notaris dapat dikenai sanksi berupa :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pemberhentian sementara;
d. pemberhentian dengan tidak hormat;

## SARAN
Demi  menghindari  sengketa  atau  konflik  di  kemudian  hari,  definisi  yang  jelas mengenai  suatu  istilah  dalam  perundang-undangan  mutlak  diperlukan.  Hal  ini
dimaksudkan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari perundang-undanganitu  sendiri.  Oleh  karena  itu.  menurut  penulis,  adanya  penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 54 dalam UUJN, khusunya mengenai ketentuan Pasal 54 UUJN.
Khusus  mengenai  istilah  “orang  memperoleh  hak”  pada  akta  menimbulkan keragu-raguan  tersendiri  pada  notaris  di  masa  yang  akan  datang,  ada  baiknya  notaris yang bersangkutan memohon pendapat dan/atau pertimbangan dari Majelis Pengawas Notaris  selaku  embaga  yang  mempunyai  kewenangan  dan  kewajiban  untuk melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  notaris,  atau  pendapat  dan/atau pertimbangan  dari  Ikatan  Notaris  Indonesia  selaku  perkumpulan/organisasi  bagi  para notaris.
Diperlukannya  aturan  yang  lebih  jelas  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris terkait saksi dari pemaknaan orang yang memperoleh hak pada akta.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adjie, Habib, 2007, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Surabaya.
___________,  2008, Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat Publik , PT Refika Aditama, Bandung.
Ali Achmad, dan Sudikno Mertokusumo, 2011, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
Anggriani, Jum, 2012, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Raja Grafindo, Jakarta.
Hamidi,  Jazim,  2006,  Revolusi  Hukum  Indonesia  :  Makna,  Kedudukan,  dan  Implikasi Hukum  Naskah  Prokmalasi  17  Agutus  1945  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  RI, Konstitusi Press dan Citra Media, Yogyakarta.
HS, Salim, 2011, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (VW), Sinar Grafika, Jakarta.
J Moleong, Lexy 1989, Metodologi Penelitian Kualitatif, CV Remadja Karya, Bandung.
Lumban  Tobing  G.  H.  S.,  1983,  Peraturan  Jabatan  Notaris  (Cetakan  Kedua),  Erlangga, Jakarta.
Mas, Marwan 2003, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
Nur  Dewata  Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2010,  Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Rahardho, Satjipto, 2006, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sjaifurrachman, Habib Ajie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung.
Soekanto, Soerjono,1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
_______,  dan  Sri  Mammudji,  1990, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat , Rajawali Press, Jakarta.
_______, Soerjono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum¸ Universitas Indonesia Press, Jakarta.
Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
Sumardjono, Maria  SW,  2019,  Bahan  Kuliah  :  Metodologi  Penelitian  Ilmu Hukum  Edisi Revisi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Tirtaamidjaya, M.H, 1995, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta.
Zainal  Asikin  H,  dan  Amiruddin,  2008,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ).
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris.  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  117,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

## Jurnal/ Artikel/Tesis-Disertasi
Aden  Ahmad,  Sihabudin  dan  Siti  Hamidah.  “Kepastian  Hukum  Surat  Keterangan  Waris Sebagai Persyaratan Pengambilan Kredit”, Jurnal Selat , Vo.6, No. 1, Oktober 2018.
Ivo Dewi Kumalawati, M.Khoidin, dan Nurul Ghufron, “Karakteristik Minuta Akta Notaris Sebagai Arsip Negara”, Lex Humana Jurnal Hukum dan Humaniora , Vol. 1, No. 2, April-September 2017.
Kuswanto  ,Mohammat Riza,  “Urgensi  Penyimpangan  Protokol  Notaris  Dalam  B entuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia”, Jurnal Repertorium , 2017.
Tengku Erwinsyahbana,  “Kewenangan  dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Pengganti  setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir”, Lentera Hukum , Vol.5, No.2, 2018.
Tjukup, I Ketut et al,  "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam       Peristiwa Hukum Perdata", Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan , Vol.2, 2016.

## Internet
Rumi Suwardiyati ,”Konsekuensi Yuridis Minuta Akta yang Tidak Dimiliki Notaris Dalam Pembuatan  Salinan AKTA”, http://www.hukumonline.com ,  (diakses  tanggal  12- Oktober-2022).
Bizlaw,  "Macam-macam  Akta  Notaris", https://bizlaw.co.id/macam-macam-akta- notaris/ , ( diakses pada tanggal 23 Oktober 2022)

## Lain-lain
Hasil wawancara dengan Mustofa S,H., Selaku Dosen di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 1 Mei 2023.
Hasil wawancara dengan Siti Nurhanifah S,H., Selaku  Notaris di Kabupaten Bantul pada tanggal 4 Mei 2023.
Hasil wawancara dengan Honggo Sigit Nurcahyo S,H., Selaku  Notaris di Kabupaten Bantul pada tanggal 4 Mei 2023.
Hasil wawancara dengan Justisia Prihartini Minarko S,H., Selaku  Notaris di Kabupaten Bantul pada tanggal 4 Mei 2023.
Hasil  wawancara  dengan  Dr.  Murjiyanto  ,S,H.,  M.Kn    Selaku    Ketua  Majelis  Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Bantul pada tanggal 5 Mei 2023.