KAJIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN DI KOTA TASIKMALAYA
Oleh: DJONI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA email: djoniyudhaatmaja21@gmail.com
SUPRIANTO FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA email: supriantoprie56@gmail.com
ERI CAHRIAL FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA email: eri.cahrial@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi luas dan klasifikasi lahan pertanian pangan eksisting; identifikasi  rata-rata  luas  lahan  pertanian  pangan  yang  beralih  fungsi;  identifikasi  faktor-faktor  yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan; dan menyusun strategi pengendalian alih fungsi  lahan  pertanian  pangan  di  Kota  Tasikmalaya.Berdasarkan  hasil  analisis,  hasil  penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa luas lahan pertanian Kota Tasikmalaya 12.519 Ha, terdiri dari lahan sawah 5.993  Ha  dan  lahan  pertanian  bukan  sawah  6.526  hektar.  Berdasarkan  sistem  pengairannnya  lahan sawah terdiri dari lahan sawah irigasi 5.055 hektar dan tadah hujan 938 hektar; Dalam periode waktu delapan tahun terakhir terjadi alih fungsi lahan sawah seluas 191 Ha. Faktanya dilapangan luas lahan pertanian yang beralih fungsi lebih luas lagi, karena cukup banyak satuan hamparan lahan sawah yang tidak tercatat beralih fungsi; Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pertanian dapat  dibagi  kedalam  dua  kategori,  yaitu:  yaitu faktor  internal dan faktor  ekternal.  Faktor  internal meliputi  Faktor  Teknis;  Faktor  Ekonomis  dan  Faktor  sosial.  Sementara  faktor  ekternal  yang mempenagruhi alih fungsi lahan pertanian diantaranya adalah laju pertumbuhan penduduk, kebijakan pembangunan  pemerintah  (daerah)  dan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW).  Rekomendasi pengendalian  alih  fungsi  lahan  pertanian  ini  berbasiskan  pada  faktor-faktor  yang  menyababkan  alih fungsi lahan pertanian tersebut.

## Kata kunci : Alih Fungsi Lahan Pertnian

## PENDAHULUAN
Luas  lahan  pertanian  per  kapita penduduk  cenderung  semakin  sempit,  sehingga melahirkan  petani-petani gurem dengan  luas lahan  garapan  kurang  dari  0,5  hektar. Kepemilikan  atau  penguasaan  lahan  pertanian rata-rata  di  Pulau  Jawa  dan  Bali  lebih  sempit lagi,  rata-rata  0,34  hektar  per rumah  tangga petani. Kondisi  ini  akan  berimplikasi  pada tingkat kesejahteraan petani.
Permasalahan  lain  yang  tak  kalah pentingnya dan  menjadi topik kajian ini adalah tingginya  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi lahan  non-pertanian. Laju  alih  fungsi  lahan pertanian sudah sangat mengkhawatirkan dengan  angka  mencapai  100  ribu  hektare  per
tahun,sementara kemampuan  pemerintah  dan msyarakat  dalam  pencetakan  lahan  sawah kurang dari 30.000 hektar per tahun.
Berkaitan  dengan  uraian  tersebut  di atas,  salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan ketahanan  dan  kedaulatan  pangan  perlu dilakukan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian  pangan.  Upaya  tersebut  ditempuh melalui perlindungan, dengan mempertahankan dan  menambah  luas  lahan  serta  menetapkan kawasan  pertanian  pangan  berkelanjutan  pada kawasan peruntukan pertanian. Penetapan lahan pertanian  pangan  berlanjutan  ini dimaksudkan agar  lahan  pertanian  yang  sudah  ada  dapat dipertahankan  keberadaannya  bahkan  dapat
ditingkatkan  baik  luasan  secara makro maupun luas pengelolaan lahan per kapita petani.
Berkaitan  dengan  kondisi  tersebut  di atas,  setiap  daerah  otonomi  diharapkan  agar tidak terlalu mudah memberikan peluang untuk terjadinya  alih  fungsi  lahan  pertanian  pangan.
Pemerintah (daerah)
berkewajiban mempertahankan  lahan  pertanian  pangan  agar tetap fungsinya berkelanjutan. Namun demikian upaya  Perlindungan  Lahan  Pertanian melalui Undang-Undang  No.  41  tahun  2009.  sampai saat  ini  belum  sepenuhnya  efektif  dan  sinergi dengan  tata  ruang.  Tata  ruang  selayaknya menetapkan  lahan-lahan  mana  yang  harus dipertahankan,  dan  menetapkan  lahan  yang dapat beralih fungsi.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang masalah  tersebut  di  atas,  dapat  dirumuskan bahwa  inti  permasalahan  kajian  ini  adalah adanya  kesenjangan  antara  kebutuhan  lahan yang  semakin  luas  untuk  memenuhi  kebutuhan produksi  bahan  pangan  yang  semakin  besar jumlahnya,  seiring  dengan  samakin  besarnya jumlah penduduk. Namun disisi lain kebutuhan lahan  untuk  aktivitas  diluar  pertanian  pun  tak kalah  besarnya.  Dalam  kaitannya  dengan kesenjangan  tersebut  kajian  ini  mencoba mengidentifikasi,  menghitung  dan  menyusun analisis :
 luas  dan  klasifikasi  lahan pertanian  pangan di  wilayah  Kota  Tasikmalaya  pada  kondisi eksisting;
 rata-rata  luas  lahan  pertanian  pangan  yang beralih  fungsi  ke  penggunaan  lain  setiap tahun;
 identifikasi
faktor-faktor
yang menyebabkan  terjadinya  alih  fungsi  lahan pertanian;
 strategi  pengendalian  alih  fungsi  lahan pertanian.
Hasil  kajian  ini  diharapkan  bermanfaat
sebagai acuan penyusunan perencanaan,
penetapan,  pemanfaatan,  dan  pengendalian lahan pertanian pangan.
Secara  rinci  tujuan  dilakukannya  kajian  ini adalah untuk:
 mengidentifikasi  luas  dan  klasifikasi  lahan pertanian pangan eksisting  ;
 mengidentifikasi rata-rata luas lahan pertanian  pangan  yang  beralih  fungsi  ke penggunaan lain setiap tahun;
 mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan  terjadinya  alih  fungsi  lahan pertanian pangan;
 menyusun strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan

## BAHAN DAN METODE
Metode
Metode yang digunakan adalah descritive survey, yaitu penelitian yang memberi gambaran dari suatu gejala dan pokok perhatiannya  tertuju  pada  pengukuran  yang tepat  dari  satu  atau  lebih  variabel  dalam  satu kelompok  atau  dalam  sampel  dari  kelompok tertentu itu.

## Kerangka Alur Pikir
Kerangka  alur  pikir  kajian  dapat digambarkan sebagai berikut.
Gambar 1. Kerangka Alur Pikir Kajian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor  Yang Mempengaruhi Alih

## Fungsi Lahan
Alih  fungsi  lahan  pertanian  pangan dapat  dipengaruhi  oleh faktor  internal dan faktor ekternal.

## Faktor Internal a. Faktor Teknis
Faktor  teknis  yang  mempengaruhi karakteristik  fisik  lahan  usahatani  diantaranya
Lahan Pertanian Pangan Sawah Irigasi Sawah T Hujani Faktor Internal Faktor Ekternal Faktor Kebijakan Kebijakan Pemerintah Beralih Fungsi menjadi Lahan Bukan Pertanian Permukiman Industri Fasum
Lainnya
Strategi Pengendalian Alih Fungsi
adalah  :  (a)  Sistem  pengairan  (b)  Kondisi kesuburan, (c) jenis tanah (d) Indeks pertanaman  (IP),  (e)  Kondisi  agroklimat,  (f) Kondisi infrastuktur dasar dan (g) Produktivitas dan lain-lain.

## Tabel 1. Karakteristik Lahan Sawah di Kota Tasikmalaya
N o Uraian Kondisi Ekisting Ket*) 1 Sistem Pengairan Irigasi t hujan Terpenuhi 2 Jenis Tanah Aluvial, latosol, podhsolik kuning Sesuai 3 Kesuburan lahan unsur hara makro Terpenuhi 4 Indeks Pertanaman IP 2-3 PI minimal=
1
5 Kondisi Agroklimat Tipe D3 Sesuai 7 Produktivitas 62 kwt Syarat min 30 kw Sumber:  Dinas  Pertanian  Perikanan  dan
Kehutanan  Kota Tasikmalaya  2015
*)  Kesesuaian  dengan  Syarat  dan  Kriteria
LP2B
Diantara berbagai faktor tersebut di atas yang  sering  kali  menjadi  kendala dalam penyelenggaraan
usahatani di Kota Tasikmalaya  adalah  kecukupan  air  untuk tanaman  pada  lahan  usahatani.  Hal  ini  terjadi pada  musim  tanam  gadu  di  lahan-lahan  sawah yang  berada  di  bagian  hilir  dari  saluran  irigasi. Dengan  demikian  walaupun  dalam  klasifikasi pengairan  lahan  sawah  tersebut  termasuk kategori lahan irigasi, namun sering mengalami kekurangan  air.  Faktor  penyebab  utamanya karena  debit  air  pada  saluran  irigasi  yang bersangkutan  tidak  mencukupi  untuk  mengairi seluruh lahan sawah di bagian hilir.  Sedangkan faktor  teknis  lain  seperti  yang  telah  disebutkan di  atas,  yang  berkaitan  dengan  karakteristik lahan  sawah  di  Kota  Tasikmalaya  dapat memenuhi  kriteria  dan  syarat  Peraturan Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2011,  untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

## b. Faktor Ekonomis Skala Usahatani
Penguasaanlahan  usahatani  di  Kota Tasikmalaya  yang  luasnya  dibawah  1  hektar jumlahnya cukup besar mencapai proporsi ± 93
persen.  Kurang  lebih  64  persen  adalah  satuan lahan usahatani dibawah 0.50 ha; Kurang lebih 29 persen satuan usahatani yang luasnya antara (0.51-1,00)  hektar;  Sementara  satuan  lahan usahatani  >1  hektar  proporsinya  hanya  7 persen.  Usahatani  yang  tidak  mencapai  saka ekonomis,  saat  akan  menjual  hasil  produksi juga bermasalah, yaitu akan menanggung beban biaya  penjualan  (marketing  cost)  yang  tinggi per  satuan  produknya.  Pada  gilirannya  harga produk hasil pertanian yang dihasilkan manjadi kurang bersaing.

## Gambar 2 Proporsi Satuan Usahatani Berdasarkan Luas Garapan di Kota Tasikmalaya Tahun 2013
Petani  kecil  yang  penguasaan  lahan usahataninya  sempit  atau  biasa  disebut petani gurem, akan mengalami hambatan dalam upaya mengalihkan  sistem  pengelolaan  yang  bersifat subsisten ke  pengelolaan  usahatani  yang berorientasi komersial. Kecilnya volume produksi dari setiap satuan usahatani mendorong  terbentuknya  struktur  pasar  hasil pertanian  yang oligopsoni.  Padahal  struktur pasar yang oligopsoni melemahkan posisi tawar menawar  (bargaining  position)  petani  di  pasar hasil usahatani. Dalam posisi tawar petani yang lemah  petani  hanya  sebagai price  taker bukan price maker sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya,  satuan  lahan  garapan usahatani  yang  terlalu  kecil  tidak  akan  mampu menjamin  kehidupan  dan  kesejahteraan  petani dan  keluarganya.  Lahan  usahatani  yang  tidak layak  secara  ekonomis  tidak  memiliki  insentif untuk  dikelola  dengan  sungguh-sungguh  oleh petani. Pada gilirannya satuan lahan usahatani yang  terlalu  sempit  akan  lebih  mudah  beralih fungsi,  sementara  pengelolanya  beralih  profesi

## Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Di Kota Tasikmalaya

## DJONI, SUPRIANTO DAN ERI CAHRIAL
ke usaha pertanian lain atau alih profesi keluar sektor  pertanian. Hal  ini  selaras  seperti  yang dikatakan  Fadholi  Hernanto  (1984)  yang menyoroti pengelola lahan yang satuan luasnya dibawah  sekala  ekonomis  banyak  beralih profesi  sementara  lahan  usahataninya  beralih fungsi.

## Rentabilitas Usahatani
Petani akan berusaha mencari perpaduan  dalam  pemanfaatan  sumberdaya yang  mereka  miliki  agar  mendatangkan keuntungan  finansial  dari  usahatani  yang dijalankannya (Soekartawi, 1995). Petani dalam menjalankan  usahataninya  tentu  berharap  akan mendapatkan  penerimaan yang lebih besar dari biaya  produksi  yang  telah  dikeluarkan.  Tetapi kenyataannya  tidak  selamanya  sesuai  dengan harapan,  bahkan  tidak  sedikit  petani  yang mengalami kerugian.
Kerugian  yang  dialami  petani  pada umumnya  “ kerugian  yang  tidak  kentara ”. Biasanya  petani  kurang  jeli  memperhitungkan biaya-biaya  yang  mereka  keluarkan.  Petani hampir  tidak  pernah  menghitung  curahan tenaga  kerja  diri  dan  keluarganya  sebagai komponen  biaya  uasahatani.  Petani  juga kadang-kadang  tidak  memperhitungkan  harga jual hasil produksinya yang berlaku di pasaran, karena  hasil  produksinya  dikonsumsi  untuk keluarga.
Hasil  analisis  kelayakan  finansial usahatani  menunjukkan  Revenue  Cost  Rotio (R/C)    usahatani  padi  di  Kota  Tasikmalaya lebih  besar  dari  satu  (R/C  >  1);  yaitu  sebesar 1,23  untuk  petani  penyakap  dan  1,51  untuk petani  pemilik  penggarap.  Artinya  pengelolaan usahatani  yang  dilakukan  dilihat  dari  rasio penerimaan  dengan  biaya  usahatani  adalah layak.    Namun  demikian  apabila  dilihat secara nominal  rata-rata  pendapatan  (laba)  dari  hasil pengelolaan  usahatani  padi    tersebut  kurang layak.
Laba  usahatani  tanaman  pangan  yang dibawa kerumah (take home payment) pada luas lahan  setengah  (0,5)  hektar  adalah  Rp 2.221.250  untuk  petani  penggarap,  dan  Rp 3.976.250,  untuk  petani  pemilik  per  musim, atau setara dengan Rp 740.417 per bulan untuk
petani  penggarap;  dan  Rp  1.325.470  per  bulan untuk petani pemilik.
Dalam  kondisi  seperti  tersebut  di  atas, walaupun  usahatani  yang  dijalankan  adalah layak dilihat dari rasio peneriman dengan biaya (R/C),  namun  dilihat  dari  nominal  laba  yang diperoleh usahatani yang dijalankan tidak dapat memenuhi  seluruh  kebutuhan  keluarga  petani. Dengan hanya mengelola usahatani padi sawah yang  luasnya  kurang  dari  setengah  hektar, penghasilan  yang  diperoleh  petani  masih dibawah  upah  minimum  regional  (UMR)  Kota Tasikmalaya.  Sebagai  catatan  UMR  Kota Tasikmalaya adalah Rp 1.800.000.
Dalam  kondisi  penerimaan  usahatani tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga,  petani  masih  memerlukan  sumber pendapatan  lain  selain  dari  usahatani.  Petani terdorong untuk mencari pekerjaan lain sebagai sumber  pendapatan  tambahannya,  dan  tidak tertutup kemungkinannya petani beralih profesi. Sementara  lahan  usahatani  yang  dikelolanya kurang  mendapatkan  perhatian  yang  sungguh- sungguh, bahkan tidak sedikit akhirnya yang di jual  beralih  status  kepemilikan,  yang  pada gilirannnya berujung pada terjadinya alih fungsi lahan usahatani ke penggunaan lain.
Rendahnya  penerimaan  (revenue)  hasil pertanian  dibandingkan  dengan  biaya  produksi (cost  of  production)  sementara  hasil  di  sektor non  pertanian  (industri),  sewa  tanah,  dan tingginya  harga  tanah  jika  di  jual  tanah membuat  banyak  petani-petani  yang  mengalih fungsikan  lahannya  ke  bidang  non  pertanian. Tidak  sedikit    petani  yang  menjual  lahan pertaniannya  kepada  pemilik  modal  untuk kegiatan  non  pertanian.  Selain  itu  karena terdesak kebutuhan keluarga seperti untuk biaya pendidikan,  kesehatan  sering  kali  membuat petani  tidak  mempunysi  pilihan  lain  untuk menjual sebagian atau seluruh lahan usahataninya.
Penduduk  yang  bermata-pencaharian pada  bidang  usaha  yang  terkait  dengan  sektor pertanian  di  Kota  Tasikmalaya  mencapai proporsi  lebih  dari  40  persen.  Sementara kontribusi  sektor  pertanian  terhadap  PDRB hanya mencapai ±15 persen. Hal ini menunjukan  bahwa  secara  agregat  curahan sumberdaya dan tenaga kerja di sektor pertanian
mendapatkan  kompensasi  yang  relative  lebih rendah  dibandingkan  dengan  kompensasi  yang diterima untuk curahan sumberdaya dan tenaga kerja pada sektor lain.

## c. Faktor Sosial
Persepsi  masyarakat  terhadap  lahan pertanian,  proses fragmentasi lahan  pertanian dan  persepsi  generasi  muda  terhadap  profesi petani,  memiliki  kontribusi  terhadap  terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain.

## Persepsi Terhadap Kepemilikan Lahan.
Undang-undang  nomor  5  tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria, pasal  4  ayat  (1)  dan  (2)  menentukan  adanya macam-macam  hak  atas  tanah  yang  dipunyai oleh individu maupun badan hukum. Dinyatakan  lebih  lanjut dalam  pasal  6  bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hak  atas  tanah  apapun  pada  seseorang  tidak dapat dibenarkan apabila tanah itu dipergunakan  atau  tidak  dipergunakan  semata- mata  untuk  kepentingan  pribadinya,  apalagi kalau  hal  itu  menimbulkan kerugian  bagi masyarakat.
Penggunaan tanah
selayaknya bermanfaat bagi kesejahteraan yang memilikinya,  juga  dapat  bermanfaat  bagi masyarakat  dan  negara.  Sekalipun  penguasaan tanah  bestatus  hak  milik,  namun  pada  saatnya pemerintah  berkepentingan  untuk  keperluan umum  yang  lebih  tinggi  urgensinya,  maka pemilik  tanah  harus  menyerahkannya  kepada pemerintah  untuk  keperluan  yang  lebih  besar dari kepentingan individu. Tentu saja penyerahan  tersebut  melalui  prosedur  dan administrasi serta kompensasi yang sepadan.
Dalam kenyataannya di lapangan masih banyak  pihak  termasuk  para  petani  yang menganggap  hak  milik  atas  tanah  adalah “mutlak” , sehingga dapat diartikan
penggunaannya  tergantung  pada  kehendak pemiliknya  sendiri.  Dalam  kondisi  seperti  ini untuk  mempertahankan  suatu  hamparan  lahan agar  tetap  fungsinya  sebagai  lahan  pertanian akan mengalami kesulitan. Tanah pada umumnya  dipandang  sebagai “asset” bagi pemiliknya. “nilai  ekonomi” atas  tanah  lebih dipahami  masyarakat  dibandingkan  dengan
“fungsi sosialnya” . Maka oleh sebab itu dalam kondisi seperti ini lahan pertanian lebih mudah beralih  fungsi,  sesuai  dengan  keinginan pemiliknya  menjadi  peruntukan  lain  ketika dihadapkan dengan nilai ekonomi.
Berdasarkan fenomena tersebut di atas, dalam  upaya  mewujudkan  ketersediaan  lahan pertanian, disamping dilakukan melalui pendekatan sosial, juga harus dilakukan dengan pendekatan (nilai) ekonomis. Pemberian insentif  atas  kepemilikan  lahan-lahan  yang difungsikan  sebagai  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan merupakan salah satu pendekatan yang  bijak  dan  harus  dipikirkan  lebih  lanjut implementasinya.

## Status Pelaku Usahatani
Berdasarkan  status  penguasaan  lahan yang  digarapnya,  pelaku  usahatani  dapat digolongkan  kedalam  empat  kategori,  yaitu: Petani  pemilik,  petani  pemilik  penggarap, petani penggarap dan buruh tani. Petani pemilik dengan  proporsi  ±  6%.  adalah  pemilik  lahan usahatani  namun  tidak  menggarap  lahan usahataninya.  Lahan  usahatani  yang  dimiliki digarap  oleh  penyakap,  dengan  mendapatkan kompensasi  dari  orang  yang  menggarap  atau penyakap  tersebut.  Petani  pemilik  penggarap ±70%  adalah  petani  yang  menggarap  lahan usahatani miliknya sendiri;
Penggarap/penyakap  (16%)  adalah  orang  yang mengerjakan  lahan  usahatani  milik  orang  lain, termasuk penyewa atau penggadai; Buruh tani ± 8%  adalah  orang  yang  mendapat  upah  atas curahan tenaga kerja pada lahan usahatani.

## Gambar 3.  Proporsi Status Pelaku Usahatani di Kota Tasikmalaya Tahun 2013
Diantara  pelaku  usahatani  tersebut  di atas,  yang  paling  rentan  lahan  usahataninya beralih  fungsi  adalah  lahan  usahatani  dari

## Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Di Kota Tasikmalaya

## DJONI, SUPRIANTO DAN ERI CAHRIAL
pelaku usahatani yang berstatus “pemilik” dan penggarap  atau “penyakap” .  Pemilik  biasanya lebih  memandang  sebagai  aset  terhadap  lahan usahatani.  Nilai  ekonomis  lebih  mendominasi pertimbangan keputusan atas lahan usahataninya.  Sementara  penyakap  mungkin hanya  memiliki  ikatan emosional  dengan lahan garapan  usahatani  namun  keputusan  atas  lahan usahatani  yang  digarapnya  sangat  tergantung pada  pemilik.  Pemilik  penggarap  selain memiliki  ikatan  emosional  juga  memiliki “power” untuk memutuskan perlakuan terhadap lahan  usahataninya.  Maka  diantara  pelaku usahatani  tersebut  di  atas,    yang  relatif  mudah dalam  pengendalian  lahan  usahatani  adalah lahan usahatani pemilik penggarap.

## Fragmenasi Lahan Pertanian.
Fragmentasi lahan pertanian merupakan suatu tahapan proses dalam evolusi pengelolaan pertanian  di  mana  suatu  suatu  unit  usahatani terdiri dari sejumlah persil lahan yang terpisah, terpencar-pencar  dalam  suatu  area  yang  luas. Dalam  sudut  pandang  yang  lebih  umum, pengertian  mengenai  fragmentasi  lahan  lebih mudah dipahami jika dikaitkan dengan prosesnya.  Dalam  hal  ini,  fragmentasi  lahan pertanian  sebagai  proses  segregasi  spasial menjadi lebih banyak entitas sehingga memengaruhi  fungsi  optimalnya.  Fragmentasi lahan  berawal  dari  pilihan  positif  pemiliknya, yakni  terkait  dengan  pertimbangan  yang didasarkan  atas  ekspektasi  manfaat  ekonomis yang  dapat  dipetiknya  ataupun  terkait  dengan upaya  memperkecil  risiko  yang  mungkin  akan dihadapinya.
Bercermin dari sejumlah kasus menunjukkan bahwa fragmentasi lahan pertanian berkontribusi pada:
 terhambatnya  peningkatan  produktivitas usahatani;
 rendahnya  efisiensi  pengadaan  sarana produksi maupun pemasaran produksi hasil pertanian;
 inefisiensi  yang  terjadi  pada  ongkos pengelolaan  program-program  berbantuan, subsidi, dan lain-lain di bidang pertanian;
Pada  gilirannya,  fragmentasi  lahan pertanian  menjadi  salah  satu  faktor  pendorong laju meningkatnya konversi lahan pertanian.
Proses alih penguasaan atau kepemilikan  lahan  usahatani  dari  satu  generasi ke generasi berikutnya merupakan suatu proses alamiah dan menjadi suatu keniscayaan. Secara akumulatif  dalam  jangka  panjang  proses tersebut  menyebabkan    rata-rata  satuan  luas usahatani  yang  sudah  sempit  menjadi  semakin sempit.  Sementara  usahatani  yang  sempit, berada  dibawah  skala  ekonomis,  tidak  dapat menjadi  tumpuan  kehidupan  keluarga  petani. Rendahnya  intensitas  pengelolaan  usahatani akan menyebabkan  produktivitasnya  juga rendah.  Pada  gilirannya  usahatani  yang  tidak dapat  menjamin  kebutuhan  keluarga  akan mudah  ditinggalkan  petani  dan  lahan  usahatani cenderung beralih fungsi.

## Minat Generasi Muda
Profesi petani adalah sebagailah profesi yang  sangat  mulia,  dapat  menyediakan  bahan pangan dan  bahan sandang serta  bahan perumahan  (papan)  untuk  banyak  orang. Namun  seiring  dengan  berjalannya  waktu, ditunjang dengan terjadinya transformasi struktur  perekonomian  lahan  pertanian  tidak lagi  menjadi  simbul  status  sosial  dalam masyarakat.  Dalam  sudut  pandang  banyak orang,  terutama  sudut  pandang  generasi  muda, profesi sebagai petani dianggap kurang bergengsi.  Kalau  menggunakan  bahasa  anak muda  sekarang  profesi  petani  dianggap “tidak keren” .  Kenyataan  ini  berakibat  pada  profesi sebagai  petani  tidak  populer  dan  kurang diminati generasi muda. Tidak sedikit penduduk  yang  berprofesi  sebagai  petani, namun  tidak  mencantumkan  “ petani ”  dalam kartu  penduduknya  (KTP)  dalam  identitas pekerjaannya.
Persepsi  masyarakat  terhadap  profesi petani  seperti  ini  usahatani  menjadi  pilihan terahir  sebagai  sandaran  penghidupan.  Selain itu semakin banyaknya patani yang berkeinginan  beralih  profesi  dari  petani  untuk menekuni  usaha  dibidang  lain,  dan  berdampak semakin  banyaknya  lahan  pertanian  pangan yang  tidak  digarap  dengan  sungguh-sungguh. Lahan  yang  tidak  digarap  dengan  sungguh- sungguh sangat mudah untuk beralaih kepemilikan dan alih fungsi.
Semenjak    wilayah  kajian  menjadi daerah  otonomi  Kota  Tasikmalaya,  orientasi pembangunan  ekonomi  daerah  tidak  lagi berbasiskan  pada  sektor  pertanian.  Generasi muda  juga  lebih  memilih  profesi  di sektor industri  dan  jasa  yang  dianggapnya  lebih menjamin kehidupan mereka dan memiliki nilai tukar  ekonomis  yang  lebih  tinggi.  Dalam kondisi  seperti  ini  usahatani  termarginalkan. Lahan  usahatani  cenderung  dijual,  kepada pemilik  modal  untuk  membangun  kegiatan usaha  non  pertanian  sementara  hasil  penjualan usahatani tersebut oleh penjual lahan digunakan untuk modal usaha di sektor lain.
Usaha  dibidang  pertanian  (on  farm) khususnya usahatani padi, kurang diminati oleh penduduk  yang  berusia  muda.  Kalupun  pada umumnya  petani  masih  dalam  usia  produktif, namun  rata-rata    >  40  sampai  60  tahun. Generasi  muda  lebih  tertarik  pada  usaha dibidang  industri  dan  jasa,  sekalipun  hanya sebagai  buruh.  Kondisi  ini  merupakan  suatu gambaran  bahwa  sektor  pertanian,  belum mampu  memberikan  imbalan  kompensasi  yang setara dengan sektor usaha lain atas sumberdaya dan tenaga kerja yang dicurahkan.

## Faktor Ekternal
Tiga  faktor  ekternal  elementer  yang mendorong terjadinya  alih fungsi  lahan pertanian  pangan  ke  penggunaan  lain,  yaitu: laju pertumbuhan  penduduk;  transpormasi perekonomian daerah; dan kebijakan pemerintah (daerah).

## a. Laju Pertumbuhan Penduduk
Laju  pertumbuhan  penduduk  (LPP) Kota Tasikmalaya dalam sepuluh tahun terakhir mengalami kecenderungan yang menurun. Dari laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,98 persen pada  awal  tahun  2003,  dalam  lima  tahun terakhir  berturut-turut  menjadi  1,66  persen tahun  2009,  menjadi  0,84  persen  tahun  2010, menjadi 0,67 persen tahun 2011 dan pada tahun 2014  menjadi  0,48  persen.  Walapun  laju pertumbuhan penduduk  mengalami  penurunan, namun  jumlah  penduduk  secara  akumulatif, seiring  dengan  berjalannya  waktu  akan  terus bertambah.
Jumlah  penduduk  Kota  Tasikmalaya pada  tahun  2014  adalah  654.794  jiwa,  dengan asumsi  laju  pertumbuhan  penduduk  sebelas tahun  kedepan  adalah  sama  dengan  laju pertumbuhan  penduduk  tahun  2014.  Maka dapat  diprediksi  jumlah  penduduk  Kota Tasikmalaya  654.794  jiwa  pada  tahun  2013, akan  menjadi  690.209    jiwa  pada  tahun 2025.Akumulasi pertambahan jumlah penduduk tersebut  mengakibatkan  semakin  banyak  pula sumberdaya  yang  dibutuhkan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya,  termasuk  didalamnya kebutuhan  lahan untuk  perumahan  dan fasilitas umum.
Berdasarkan  hasil  identifikasi  lahan yang beralih fungsi menjadi lahan perumahan di Kota  Tasikmalaya  selama 8  tahun  terakhir mencapai 20 hektar; Sedangkan luas lahan yang beralih  fungsi  menjadi  jalan  dan  jembatan  50 hektar;  Fasilitas  umum  lainnya  mencapai  26 hektar  dan  lain-lain,  sehingga  jumlah  lahan yang  beralih  fungsi  sampai  tahun  2014 mencapai seluas 191 hektar.
Alih  fungsi  lahan  tersebut  akan  terus berlangsung  seiring  dengan  berjalannya  waktu ditunjang  dengan  transpormasi  dan  laju pertumbuhan  ekonomi  (LPE)  daerah  yang semakin baik. Sebagai ilustrasi, dengan asumsi:
 Setiap suatu keluarga rata-rata membutuhkan lahan untuk membangun rumah pada lahan seluas 8 tumbak;
 Berdasarkan  Norma  Keluarga  Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) setiap keluarga terdiri dari 4 orang;
Berdasarkan  konsiderasi  tersebut  di  atas  dapat diproyeksikan kebutuhan lahan untuk perumahan  setiap  tahun,  yang  berpotensi menggeser lahan pertanian beralih fungsi.

## b. Kebijakan Pemerintah (Daerah)
Melihat  visi  dan  misi  pembangunan Kota Tasikmalaya, tidak mengisyaratkan bahwa sektor  pertanian  menjadi  basis  atau  setidaknya memiliki  peran  yang  cukup penting  dalam pembangunan Kota Tasikmalaya. Sektor pertanian  khususnya  tanaman  pangan tidak menjadi  prioritas  dalam  pembangunan  Kota Tasikmalaya.  Kebijakan  ini  menjadi  sangat berpengaruh  terhadap  keberadaan  sumberdaya lahan  pertanian.  Pengaruh  kebijakan  umum

## Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Di Kota Tasikmalaya

## DJONI, SUPRIANTO DAN ERI CAHRIAL
pembangunan Kota Tasikmalaya terhadap lahan pertanian  pangan  dapat  dilihat  lebih  kongkrit dalam arahan rencana tata ruang.

## Rekomendasi Pengendalian
Rekomendasi  pengendalian  alih  fungsi lahan pertanian pangan di Kota Tasikmalaya ini dapat dirinci meliputi: Pengendalian alih fungsi lahan  pertanian  yang  disebabkan  oleh  faktor eksternal yang terdiri dari :
 Pengendalian penggunaan lahan agar sesuai dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW).
 Pengendalian tahapan penggunaan lahan
Sedangkan  pengendalian  lahan pertanian  yang disebabkan oleh faktor internal dilakukan dapat dilakukan  melalui  berbagai  pendekatan  aspek sosial-ekonomi usahatani.

## Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Berbasis RTRW
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Berbasis Rencana Tata Ruang adalah pengendalian  alih  fungsi  lahan  pertanian  di Kota Tasikmalaya agar alih fungsi yang terjadi tidak  menyimpang  dari  arahan  rencana  pola ruang yang telah ditetapkan berdasarkan RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Peruntukkan  lahan  untuk  zona  lindung  20%; perairan 1%; jalan 2% dan zone budidaya 77%

## .

## Gambar 4. Arahan/Rencana Pola Ruang Kota Tasikmalaya
Lahan  pertanian  pangan  berdasarkan Pola  Ruang  berada  pada  zona  budidaya  yang meliputi proporsi area sebesar 77%. Sedangkan zone  lindung  meliputi  areal  sampadan  sungai, sempadan danau, aliran lahar, hutan/taman kota. Jalur  hijau  jalan,  pemakaman,  sempadan  sutet, sempadan rel kereta api dan kawasan resapan.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota Tasikmalaya  Nomor  4  Tahun  2012  paragraf    7 Pasal  49  ayat 2,  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  Kota  Tasikmalaya  Tahun  2011-2031, peruntukan  lahan  pertanian  pangan  ini  hanya meliputi  area  seluas  492  hektar,  tersebar  di  4 (empat)  wilayah  kecamatan,  yaitu  Kecamatan Purbaratu, Cibeureum, Mangkubumi dan
Kawalu.  (Rincian  Blok  dan  luas  hamparan lahan  pertanian  dimaksud  dapat  dilihat  dalam Peta di Naskah Lengkap).

## Pengendalian Tahapan Alih Fungsi
Seperti  telah  dibahas  dalam  uraian sebelumnya,  bahwa  luas  lahan  sawah  eksisting di  Kota  Tasikmalaya  5.993  hektar,  sedangkan yang  luas  lahan  pertanian  pangan  yang dicanangkan  menurut  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  hanya  492  hektar.  Artinya  sebagian besar  hamparan  lahan  pertanian  pangan  yang sekarang  ini  berupa  lahan  sawah  status  hukum peruntukkannya  tidak  lagi  untuk  lahan  sawah. Maka sudah  dapat  dipastikan  kurang  lebih 5.501  hektar  lahan  sawah,  secara  gradual  akan beralih  fungsi  ke  penggunaan  lain.  Prinsip pengendalian tahapan alih fungsi lahan pertanian  pangan  ini  pada  dasarnya  mengatur sedemikian rupa agar:
 Lahan  pertanian  pangan  seluas  492  hektar yang  berada  Pada  Kawasan  Pertanian Pangan  di  wilayah  Kecamatan  Purbaratu, Cibeureum, mengkubumi dan Kawalu harus dipertahankan  agar  tidak  beralih  fungsi. Lahan  pertanian  pangan  pada  kawasan tersebut  harus  dilindungi  dan  ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).  Lahan  pertanian  pangan  diluar  itu,  yang menyebar  di  seluruh  wilayah  kecamatan Kota  Tasikmalaya,  tahapan  eksekusi  alih fungsinya  harus  dikendalikan.  Prinsip pengendaliannya,  diatur  sedemikian  rupa agar lahan-lahan pertanian pangan produktif  mendapat  tahapan  eksekusi  yang paling  akhir  dalam  proses  alih  fungsi. Sementara  lahan  pertanian  yang  kurang produktif dapat didahulukan.
Variabel yang menjadi acuan
pertimbangan  dalam  pengendalian  alih  fungsi lahan ini  diantaranya adalah:

## a. Sistem Pengairan
Berdasarkan sistem pengairannya lahan pertanian pangan dapat dikelompokkan kedalam  dua  kategori,  yaitu  lahan  irigasi  dan lahan  tadah  hujan.  Lahan  irigasi  hendaknya ditempatkan  pada  urutan  paling  akhir  dalam proses  alih  fungsi  lahan  pertanian  pangan dibandingkan  dengan  lahan  pertanian  pangan yang berpengairan tadah hujan.

## b. Letak lahan pada jaringan irigasi
Berdasarkan letak lahan dalam jaringan irigasi, lahan pertanian pangan dapat diklasifikasi  kedalam  dua  kategori,  yaitu  lahan pertanian  pangan  yang  berada  di  bagian  hulu dan  lahan  pertanian  pangan  yang  berada  di bagian  hilir.  Lahan  pertanian  pangan  yang terletak  di  bagian  hulu  pada  jaringan  irigasi, ditempatkan  pada  urutan  paling  akhir  dalam proses  alih  fungsi  lahan  dibandingkan  dengan lahan  pertanian  pangan  yang  terletak  di  bagian hilir.  Proses  alih  fungsi  dimulai  dengan  urutan lahan  yang  terletak  di  bagian  hilir  menuju  ke lahan yang berada di bagian hulu.

## c. Indeks Pertanaman  (IP)
Indeks Pertnaman
menunjukkan intensitas  penanaman  tanaman  pangan  pada suatu  hamparan  lahan.  Semakin  tinggi  indeks pertanaman lahan maka lahan tersebut menunjukkan  klasifikasi  yang  semakin  baik. Prinsif pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan  berbasis  Indeks  Pertanaman  adalah mendahulukan  lahan  pertanian  pangan  yang memiliki  IP  kecil  dibandingkan  dengan  yang memiliki IP besar.
Berdasarkan  hasil  identifikasi  lahan pertanian pangan berkelanajutan, Indeks pertanaman  lahan  pertanian  pangan  di  Kota Tasikmalaya  berkisar  antara  1-3,  yaitu  lahan pertanian  tadah  hujan  sampai  lahan  pertanian pangan  yang  dapat  ditanami  tiga  musim  dalam satu tahun.

## d. Produktivitas Lahan
Produktivitas  lahan  adalah  kemampuan lahan  untuk  menghasilkan  komoditas  bahan pangan per satuan luas. Berdasarkan PP nomor 11  Tahun  2011,  komoditas  bahan  pangan  yang menjadi  acuan  untuk  mengukur  produktivitas
lahan  ini  adalah  padi,  jagung,  ubikayu  dan ubijalar.  Karena  makanan  pokok  seluruh penduduk  Kota  Tasikmalaya  adalah  beras, maka  dalam  kajian  ini  yang  dimaksud  dengan produktivitas  lahan  adalah  produktivitas  padi. Prinsip pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan  berbasis  produktivitas  ini,  semakin tinggi produktivitas lahan maka harus diupayakan  agar  beralih  fungsi  pada  bagian akhir,  sementara  lahan  pertanian  pangan  yang berproduktivitas  rendah  ditempatkan  pada bagian awal.

## Pengendalian Berbasis Kondisi

## “Sosek” Usahatani
Berdasarkan  pada  faktor  penyebab terjadinya  alih  fungsi  lahan  pertanian,  yang disebabkan oleh faktor-faktor internal.
Pengendalian  alih  fungsi  lahan  pertanian berbasis  kondisi  sosial  ekonomi  ini  dapat dilakukan melalui upaya-upaya:
 Pemeliharaan Prasarana/Sarana Lahan
Usahatani  Mendorong terwujudnya kerjasama
kelompok
 Pemberian insentif ekonomis
 Sosialisasi UUPA Nomor 5 Tahun 1960
 Mencegah terjadinya fragmentasi lahan
 Pencitraan terhadap profesi petani
Disamping upaya yang bersifat prefentif  persuasif tersebut,  pengendalian  alih fungsi  lahan  pertanian  tersebut  harus  dibarengi dengan  upaya  penegakan  hukum  yang  tegas. Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian berbasis sosial-ekonomi dimaksud dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut.

## Bantuan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Berdasarkan  hasil  analisis  ditinjau  dari aspek-aspek  teknis,  lahan  pertanian  pangan  di Kota  Tasikmalaya  pada  umumnya  memenuhi syarat  dan  kriteria  yang  termuat  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2011, untuk  ditetapkan  sebagai  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  (LP2B).  Maka  oleh sebab  itu  sekurang-kurangnya  pemerintah daerah  dapat  mempertahankan  dan  memelihara kondisi  sistem  pengairan  dan  prasarana/sarana agar  tetap  kondusip  untuk  melakukan  kegiatan usahatani.  Tidak  sedikit  lahan  pertanian  yang

## Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Di Kota Tasikmalaya

## DJONI, SUPRIANTO DAN ERI CAHRIAL
beralih  fungsi  karena  debit  air  pada  jaringan irigasi yang menjadi sumber pengairannya tidak lagi mencukupi.

## Mendorong Terwujudnya Kerjasama dalam Kelompok
Usahatani pada umumnya adalah sempit,  sementara  usahatani  yang  terlalu sempit,  biaya  pengadaan  per  satuan  sarana produksi  menjadi  tinggi,  disi  lain  akan menanggung beban biaya penjualan (marketing cost)  yang  tinggi  per  satuan  produk  hasil usahataninya.  Pembinaan  usahatani  melalui pendekatan  kelompok  merupakan  salah  satu pendekatan  solusinya.  Dengan  berkelompok, biaya  pengadaan  sarana  produksi  bisa  lebih ditekan,  begitu  pula  biaya  pada  saat  akan memasarkan  produk  hasil  usahatani  dapat direduksi.
Disamping dapat menekan biaya pengadaan  sarana  produksi  dan  pemasaran, pendakatan pembinaan usahatani melalui pendekatan  kelompok  dapat  meningkatkan posisi  tawar  petani.    Dengan  berkelompok posisi tawar petani yang lemah pada saat orang perorang  akan  menjadi  kuat  dalam  kesatuan yang lebih besar, dengan demikian petani dapat berperan  sebagai price  maker bukan  sebagai price taker.

## Pemberian Insentif Ekonomis
Untuk  mereduksi  kesenjangan  antara pendapatan  petani  dengan  kebutuhannya,  dapat diberikan  subsidi  petani.  Pemberian  subsidi dimaksudkan  untuk  mengurangi  pembiayaan usahatani  atau  menambah  pendapatan.  Maka oleh  sebab  itu  pemberian  insentif  bagi  petani dapat diberikan berupa:
a. Pemberian bantuan sarana produksi
usahatani,  berupa  pupuk,  pestisida  ataupun pemberian bantuan benih .
b. Pemberian bantuan alsintan, dengan pendekatan kelompok..
c. Pembebasan  pajak,  Pajak  Bumi  dan
Bangunan
dengan maksud untuk mengurangi  beban  biaya    yang  menjadi beban tahunan petani.
Pemberian insentif ini diharapkan akan mengurangi pengeluaran petani, sehingga dapat mengalokasikan untuk keperluan keluarga.

## Sosialisasi UUPA Nomor 5 /60
Kepemilikan tanah tidak lagi dipandang sebagai “asset” bagi pemiliknya. “nilai ekonomi”  atas  tanah  harus  diimbangi  dengan dengan “fungsi  sosialnya”.  Peraturan  Dasar
Pokok-pokok  Agraria,  pasal  4  ayat  (1)  dan  (2) Undang-undang nomor 5 tahun 1960
merupakan  hal  yang  harus  disosialisasikan. Pasal  6  bahwa  semua  hak  atas  tanah mempunyai  fungsi  sosial.  Hak  atas  tanah apapun  pada  seseorang tidak  dapat  dibenarkan apabila  tanah  itu  dipergunakan  atau  tidak dipergunakan  semata-mata  untuk  kepentingan pribadinya,  apalagi  kalau  hal  itu  menimbulkan kerugian  bagi  masyarakat.    Dalam  hal  inipun pemberian  insentif  atas  kepemilikan  lahan- lahan yang difungsikan sebagai lahan pertanian pangan  berkelanjutan  merupakan  salah  satu pendekatan  yang  bijak  dan  harus  dipikirkan lebih lanjut implementasinya.

## Mereduksi Terjadinya Fragmenasi Lahan Pertanian
Proses alih penguasaan atau kepemilikan  lahan  usahatani  dari  satu  generasi ke generasi berikutnya merupakan suatu proses alamiah dan menjadi suatu keniscayaan. Secara akumulatif  dalam  jangka  panjang  proses tersebut  menyebabkan    rata-rata  satuan  luas usahatani  yang  sudah  sempit  menjadi  semakin sempit.  Sementara  usahatani  yang  sempit, berada  dibawah  skala  ekonomis,  tidak  dapat menjadi  tumpuan  kehidupan  keluarga  petani. Lahan  usahatani  yang  tidak  dapat  mencukupi kehidupan  keluarga,  cenderung  menjadi  usaha sampingan  yang  intensitas  pengelolaannya rendah.

## Pencitraan ProfesiPetani
Profesi petani sebagai produsen penghasil  produk-produk  hasil  pertanian  untuk memenuhi  kebutuhan  primer  harus  mendapat apresiasi yang tinggi. Kalaupun secara finansial rentabilitas  usahatani  pada  umumnya  relatif rendah dibandingkan dengan rentabilitas kegiatan  usaha  lainnya,  Profesi  sebagai  petani memiliki  keuntungan  normatif.  Profesi  petani sesungguhnya profesi yang sangat mulia, dapat menyediakan bahan pangan dan bahan sandang
serta bahan perumahan (papan) untuk kebutuhan banyak orang.
Maka oleh  sebab  itu  disamping  petani diberi  insentif  secara  ekonomis,  seperti  telah diuraikan, berupa pemberian bantuan kemudahan  mendapatkan  sarana  produksi, bantuan alsintan, pembinaan kelompok, pemeliharaan  jaringan  irigasi  dan  lain-lain, petani  juga  harus mendapat  “pengakuan” eksistensinya dari pemerintah daerah.
Tidak sedikit penduduk yang berprofesi sebagai  petani,  namun  tidak  mencantumkan “ petani ” dalam kartu penduduknya (KTP) pada identitas  pekerjaannya.  Untuk  masa  yang  akan datang  pemberian  bantuan  yang  sasaran pengambil  manfaatnya  adalah  petani,    maka hanya  penduduk  yang  mencantumkan    profesi “petani” sebagai pekerjaannya.
Pada  hari-hari  besar  nasional,  seperti Hari  Kemerdekaan  RI,  Hari  Jadi  Kota Tasikmalaya dan hari besar lainnya, hendaknya dijadikan even  untuk  pemberian  anugrah penghargaan  kepada    para  petani  yang  telah berprestasi. Dengan cara pemberian penghargaan  seperti  ini,  diharapkan  profesi sebagai  petani  memiliki  “ status  simbol ”  yang tinggi.
Penyelenggaraan  pameran  dan  even pemberian  penghargaan  kepada  petani  dikemas sedemikian  rupa,  tidak  hanya  bernuansa tradisional namun juga dipaduserasikan dengan unsur-unsur  modern.  Dengan  memadukan unsur-unsur  modern  diharapkan  profesi  petani tidak  lagi  dipandang “kolot” namun  dapat bernuasa  modern  yang  dianggapnya “keren” sehingga  dapat  menarik  minat  generasi  muda untuk berperanserta dalam dibidang pertanian.

## PENUTUP
Luas wilayah Kota Tasikmalaya berdasarkan  UU/10/2010  adalah  17.256,20 hektar.  Seluas 12.519 Ha,  diantaranya  adalah lahan  pertanian,  yang terbagi  kedalam  dua kategori, yaitu: lahan sawah 5.993 Ha dan lahan bukan  sawah  6.526  hektar.  Berdasarkan  sistem pengairannnya  lahan  sawah  terdiri  dari  lahan sawah  irigasi  5.055  Ha  dan  sawah  tadah  hujan 938 Ha.
Pada  tahun  2008  luas  lahan  sawah masih 6.184 Ha. Selama periode delapan tahun
terakhir  terjadi  alih  fungsi  lahan  sawah  seluas 191 Ha.
Berdasarkan sistem pengairannnya lahan  sawah  terdiri  dari  lahan sawah  irigasi 5.055 hektar dan sawah tadah hujan 938 hektar. Selama  periode  delapan  tahun  terakhir  terjadi alih fungsi lahan sawah seluas 191 Ha.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  alih fungsi  lahan  pertanian  dapat  dibagi  kedalam dua  kategori,  yaitu:  yaitu faktor  internal dan faktor  ekternal.  Faktor  internal  meliputi  Faktor Teknis;  Faktor  Ekonomis  dan  Faktor  sosial. Sementara  faktor  ekternal  yang  mempenagruhi alih  fungsi  lahan  pertanian  diantaranya  adalah laju pertumbuhan penduduk, kebijakan pembangunan pemerintah (daerah) dan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Pengendalian alih fungsi yang disebabkan  oleh faktor  internal  dilakukan melalui  pendekatan  aspek  teknis,  aspek  sosial, dan  aspek  ekonomi  usahatani. Variabel  yang menjadi  acuan  dalam  pengendalian  teknis  alih fungsi  lahan  ini    diantaranya:  a.  Sistem Pengairan ; b. Letak lahan pada jaringan irigasi; c. Indeks  Pertanaman    (IP);  d.  Produktivitas Lahan.
Pengendalian alih fungsi lahan pertanian berbasis kondisi sosial dapat dilakukan melalui upaya: Pemeliharaan Prasarana/Sarana Lahan Usahatani; Mendorong terwujudnya  kerjasama  kelompok;  Pemberian insentif  ekonomis;  Sosialisasi  UUPA  Nomor  5 Tahun  1960;  Mencegah  terjadinya  fragmentasi lahan  ;  Pencitraan  terhadap  profesi  petani; Pengendalian  alih  fungsi  lahan  pertanian  yang disebabkan oleh faktor eksternal yang dalam hal ini terdiri dari:  Pengendalian penggunaan lahan agar  sesuai  dengan  RTRW;  Pengendalian tahapan penggunaan lahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Tasikmalaya,  2015.
Kota Tasikmalaya Dalam Angka. Tasikmalaya.
Entang  Sastraatmaja.  2014.Ketahanan  dan Kedaulatan  Pangan  Daerah.(Makalah Rakor Pangan Kabupaten Tasikmalaya).
Eddy  Ruchiyat  (1983).  Pelaksana  Land  reform dan jual gadai tanah. Armico, Bandung.

## Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Di Kota Tasikmalaya

## DJONI, SUPRIANTO DAN ERI CAHRIAL
Koentjaraningrat, 1989. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Gramedia. Jakarta. Tarlan.  2005. Hubungan  Luas  Dan  Status Penguasaan Lahan Dengan Pelaksanaan Penghijauan. Di Kabupaten Tasikmalaya. Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5068);