## Kolaborasi  Pemerintah  Desa  dan  PT  STM  dalam  Pengembangan Pendidikan Melalui Program CSR
Anggun Putri Wulandari 1 , Ayatullah Hadi 2 , Rifaid* 3 , Abdurrahman 4 Universitas Muhammadiyah Mataram, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Kota Mataram Corresponding Author: rifaid@ummat.ac.id
Keyword: Collaborativ Village government; Educational Development, CSR programs.
Kata Kunci: Kolaborasi Pemerintah desa; Pengembangan Pendidikan; Program CSR
Abstract: This study analyzes the Collaboration of the Village Government and PT STM  in  Educational  Development  Through  the  CSR  Program.  Then,  the  research method used is descriptive qualitative research. The data source in this research is secondary data using observation and documentation collection techniques. Then, data analysis techniques, namely data collection, data reduction, data presentation, and  conclusion.  Furthermore,  the  results  of  this  study  indicate  that  in  building cooperation, it is necessary to have regulations; in establishing limitations through a joint agreement, a regional rule is formed that regulates everything related to private companies, starting from the type of program to sanctions for companies if they do not carry out their obligations to issue CSR programs, the regulation that binds  PT.STM  and  the  local  government  is  the  Regional  Regulation  of  Dompu Regency  No.04  of  2019  concerning  Corporate  Social  and  Environmental Responsibility.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  Kolaborasi Pemerintah Desa Dan PT STM Dalam Pengembangan Pendidikan Melalui Program CSR.  Kemudian,  Metode  penelitian  yang  di  gunakan  adalah  penlitian  kulitatif deskriptif,, Sumber  data  pada  penelitian  ini  adalah  sember  adalah  data Skunder  dengan  teknik  pengumpulan  Observasi  dan  dokumentasi. Kemudian,  rteknik  analisis  data  yaitu  pengumpulan  data,  kemudian reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya Hasil Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  dalam  membangun  kerjasama  perlu adanya Regulasi, dalam penetapan regulasi melalui sebuah kesepakatan besama, terbentuk sebuah Perda yang mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan swasta, mulai dari jenis program hingga sangsi untuk perusahaan apabila tidak menjalankan  kewajibannya mengeluarkan  program  CSR,  regulasi  yang  mengikat  PT.STM  dan pemerintah setempat adalah Perda Kabupaten Dompu No.04 tahun 2019 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

## PENDAHULUAN
Indonesia  setiap  daerahnya  mempunyai  pemerintahan  dan  perangkat  pemerintahannya sendiri  diawali  dari  desa,  kelurahan,  kecamatan,  kabupaten,  provinsi,  dan  pemerintah pusat.Pemerintah  Desa  sesuai  dengan  Undang-Undang  Tentang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014 menguraikan jika Pemerintahan Desa  ialah pengolah segala urusan pemerintahan & kepentingan masyarakat setempat pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Saputro et al., 2023). Kemajuan sebuah negara bergantung pada desa, lantaran tidak mungkin  negara mampu    maju  bila  provinsinya  tidak  maju,  begitu  pula  tidak  ada  provinsi  yang  maju  tanpa kabupaten/kota  yang  maju,  &  tidak  pula  maju  sebuah  kabupaten/kota  tanpa  adanya desa/kelurahan yang maju juga (Lo et al., 2023). Mengenai susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan  Desa  Permendagri  No  84  tahun  2015  pasal  6  poin  ke  dua  yakni,  Kepala  Desa bertugas  melaksanakan  pemerintahan  desa,  melaksanakan  pembangunan  pelatihan kemasyarakatan  &  pemberdayaan  masyarakat.  Melakukan  pembangunan  infrastruktur perdesaan,kesehatan& pendidikan (Hao et al., 2023).
Kemajuan sebuah negara bergantung pada desa, lantaran tidak mungkin  negara mampu maju bila provinsinya tidak maju (Buchan, 2019), begitu pula tidak ada provinsi yang maju tanpa
kabupaten/kota  yang  maju,  &  tidak  pula  maju  sebuah  kabupaten/kota  tanpa  adanya desa/kelurahan yang maju juga  Mengenai susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Permendagri No 84 tahun 2015 pasal 6 poin ke dua yakni, Kepala Desa bertugas melaksanakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan pelatihan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.  Melakukan  pembangunan  infrastruktur  perdesaan,  kesehatan  dan  pendidikan (Esengulova et al., 2023).
Sebagai  institusi  non  pemerintah  swasta  mempunyai  kontribusi  didalam  membantu pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah, institusi  non  pemerintahan,  swasta  atau  perusahaan  maupun  pelaku  bisnis  mempunyai kewajiban untuk melakukan program CSR (corporate social responsibility) (Borni Kurniawan et al.,  2023).  CSR  sebagai  komitmen  Perseroan  agar  berkontribusi  pada  pembangunan  ekonomi berkelanjutan  untuk  memajukan  mutu  kehidupan  &  lingkungan  yang  produktif, meminimalisirhasil negatif dan memaksimalkan hasil positif termaksud bidang sosial ekonomi & lingkungan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Bui et al., 2023).
Satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang besar ialah kecamatan Hu’u  kabupaten  Dompu.  Selain  memiliki  kekayaan  di  sektor  ternak,  pertanian&perikanan, kawasan Hu’u juga memiliki potensi di bidang pertambangan. PT. Sumbawa Timur Mining ad alah sebuah  perusahaan  yang  mampu  mendeteksi  adanya  potensi  pertambangan  di  wilayah kecamatan  Hu’u.  Corporate  communications  PT.STM  menyebutkan  kontribusi  PT.STM  selain menyediakan lapangan pekerjaan juga melakukan 3 program pemberdayaan masyarakat, yakni kemitraan  strategis,  partisipasi  desa  &  donasi  atau  sponsoring.  Temuan  endapan    Onto  atau endapan biji tembaga- emas secara lokal dikawasan Hu’u diperkirakan sebesar 1,1 miliyar ton (mt) (Cai et al., 2023).
Dalam  PERDA  kabupaten  dompu  No.  04  tahun  2019  tentang  tanggungjawab  sosial  dan lingkungan perusahaan pasal 9 poin ke 2, bahwa sasaran program pembangunan salah satunya menyangkut bidang pendidikan Total anggaran yang dikeluarkan oleh  PT. STM dari 2012-2021 sekitar 25 miliyar (Basmalah et al., 2023). PT STM tidak bisa merealisasikan berbagai program pemberdayaan  tanpa  ada  campur  tangan  dari  PEMDES,  Perlu  adanya  kerjasama  didalam mengimplementasikannya,  terutama  dibidang  pendidikan  yang  menjadi  penentu  kualitas Sumber  Daya  Manusia  di  kawasan  kecamatan Hu’u  sehingga  keberadaan  perusahaan memberikan dampak positif dibidang pendidikan (Panganiban, 2019; Pavel & Moldovan, 2019; Zhang, 2019). Apalagi jika melihat kualitas tenaga pengajar, lokasi maupun infrastruktur sekolah yang  tidak  memadai  dikawasan  kecamatan  Hu’u  mengakibatkan  sumber  daya  manusia    yang dimiliki tidak berkualitas, tahun 2016/2017 sebanyak 65% siswa SD dari 8 sekolah kecamatan Hu’utidak  memenuhi  kualitas  ketuntasan  minimum  dalam  literasi  dan  numbering  yang menandakan rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki  (Bitsch  et al., 2020). Diharapkan dengan  adanya  perusahaan  ini  mampu  mengembangkan  potensi  yang  dimiliki  masyarakat dengan  pengembangan  pendidikan,  melalui  program  program  CSR  perusahaan  berdampak positif kepada masyarakat lokal (Sulistyaningsih et al., 2020).  Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan rencana penelitian dengan judul “kolaborasi pemerintah Desa dan PT STM dalam pengembangan pendidikan melalui program CSR di Desa Rasabou kec. Hu,u kab. Dompu.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  metode  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data,  mencari informasi, dan menyimpan informasi tersebut untuk digunakan dalam penyusunan karya ilmiah Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitan ini adalah jenis penelitian kualitatif. Definisi dari penelitian kualitatif  (Kurniawan et al., 2022). Metode penelitian kualitatif  sering disebut sebagai penelitian natutalistik, karena penelitian dilakukan dalam lingkungan alami, yang berarti  lingkungannya  tetap  alami  dan  tidak  terkontaminasi  oleh  bahan  lain  (Kurniawan  & Suswanta, 2022). Penelitian kualitatif berhubungan erat dengan tulisan. lisan dan tingkah laku subjek  suatu  penelitian  yang  dapat  diamati  dan  dijelaskan  secara  menyeluruh  juga  terperinci
tentang permasalan yang terkait dengan teori dan data saat ini. Sumber data pada penelitian ini adalah sember adalah data Skunder dengan teknik pengumpulansekunder. Kemudian, rteknik analisis  data  yaitu  pengumpulan  data,  kemudian  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN DISKUSI

## Regulasi Pemerintah terhadap CSR Bidang Pendidikan
Regulasi adalah aturan yang dibuat oleh otoritas untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan  dengan  baik  dan  lancar  (Wang  &  Wang,  2023).  Regulasi  terdiri  dari  sekumpulan instrumen  abstrak  yang  dirancang  untuk  mengontrol  bagaimana  seseorang  bertindak  atau berperilaku terhadap suatu masalah yang memiliki konotasi hukum. Regualasi yang digunakan relative harus dibuat dengan menekankan pada beberapa hal, yaitu: peserta harus terlibat secara langsung  dalam  pengambilan  keputusan  tanpa  perantara  serta  terorganisir.  Pembentukan regulasi dalam  kolaborasi tentu menjadi  sebuah hal yang wajib dilakukan mengingat regulasi adalah  sebuah  peraturan  dengan  ketentuan  hukum    yang  mengikat  para  kolaborator  selama terjalinnya kolaborasi (Liu et al., 2023).
Tabel 1.  PERDA Kabupaten Dompu No. 04 tahun 2019 tentang CSR bidang pendidikan
PERDA Isi PERDA Kabupaten Dompu No.04 tahun 2019, kewajiban perusahaan dalam pengembangan pendidikan tertuang di pada pasal 9 ayat 2 Program pembangunan yang meliputi sasaran penyelenggaraan TJSLP meliputi : 1.) Bidang pendidikan dan olahraga 2.) Bidang kesehatan 3.) Bidang pertanian 4.) Bidang sosial dan agama
5.) Bidang perekonimian rakyat
6.) Bidang budaya

## Sumber : Data primer tahun 2023
Dari tabel di atas, dapat dianalisis bahwa regulasi yang digunakan selama proses explorasi tambang emas di Kecamatan Hu,u menggunakan PERDA kabupaten  Dompu No. 04 tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan  Lingkungan dan Perusahaan, PERDA ini mewajibkan  bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat setempat serta memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan mereka, program wajib yang harus ada ialah pendidikan, hal ini sudah tertuang dalam PERDA Kabupaten Dompu No.04 tahun 2019, kewajiban  perusahaan dalam pengembangan pendidikan tertuang pada pasal 9  ayat  2,  apabila  tidak  direalisasikan,  pemerintah  dapat  memberikan  sanksi  berupa  denda maupun penarikan izin operasi perusahaan

## Kesepakatan Antar Kolaborator
Kesepakatan yang terjalin antara PT. STM dan Pemerintah Desa Rasabou tidak jauh dari kesepatakaan awal dengan Pemerintah Kabupaten Dompu, mencakup poin poin penting seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan  kualitas pendidikan adalah beberapa hal yang dituntut oleh pemerintah desa. Setelah diikat oleh sebuah  regulasi, kedua pihak secara bersama sama mulai merencanakan program pendidikan dengan melihat dari kebutuhan pelajar yang ada di Desa Rasabou.  Dari hasil perundingan dengan melihat kondisi wilayah Kecamatan Hu,u dalam diskusi bersama dengan kepala desa dan tokoh masyarakat bersama dengan PT. STM maka di ambil kesepakatan bahwa PT.STM harus mengeluarkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat  dari  mulai  pemberdayaan  hingga  pendidikan  wajib  dilakukan  sebagai  sebuah kesepakatan yang telah di ambil.

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, November 2023
Tabel 2. Kesepakatan Antar Kolaborator Pihak Kesepakatan Pihak pertama (PT.STM) Pihak kedua (PEMDES) 1. pihak pertama dibebaskan untuk melakukan eksplorasi 2. pihak pertama diharuskan untuk melakukan 7  program pemberdayaan atas tuntutan pihak kedua, yaitu : a. pendidikan dan kesehatan
b. infrastruktur dan air bersih c. pertanian dan peternakan
d. sponsoring e. community small grant (hibah untuk masyarakat) f. pelatihan  kejuruan & pelatihan pemberdayaan masyarakat 2. pihak pertama  harus menyerap tenaga kerja  dengan 60 % merupakan masyarakat asli kecamatan Hu,u
3. kedua pihak memiliki kewajiban untuk berkomunikasi secara terbuka atas ketidaknyamanan selama eksplorasi

## Sumber : data primer tahun 2023
Kesepakatan  tersebut  merupakan  hasil  musyawarah  mufakat  oleh  PT.STM  dengan pemerintah  desa  juga  bersama  tokoh  masyarakat  setempat.  Dimulai  dengan  mengadakan pertemuan, membahas hal hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian dilakukan observasi peninjauan    oleh  PT.STM  terkait  program  maupun  bantuan    lain  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat,  barulah  kemudian  dilakukan  kesepakatan  antara  keduanya  selama  PT.STM melakukan  ekplorasi  di  Kecamatan  Hu,u.  Akan  tetapi,  beberapa  kesepakatan  tersebut  dalam realisasinya  tak  berjalan  sebagaimana  mestinya,  seperti  penyerapan  tenaga  kerja  yang seharusnya 60% adalah masyarakat Kecamatan Hu,u pada implementasinya tidak sampai 60% seperti kesepakatan awal.
Sebagai salah satu hasil dari kesepakatan antar kolaborator, pendidikan menjadi hal yang kini  harus  direalisasikan  programnya,  pendidikan  menjadi  pengukur  kualitas  sumber  daya manusia  yang  dimiliki  oleh  sebuah  daerah,  oleh  karna  itu  kesepakatan  yang    dibuat  untuk mengembangkan pendidikan di Kecamatan Hu,u melalui program program yang sudah disusun dengan melihat kebutuhan sekolah, guru maupun pelajar yang ada di Kecamatan Hu,u. hal ini dipaparkan oleh Afrzan kasmadi S.M Program yang keluarkan oleh PT.STM  saat ini ada beberapa, seperti bantuan meja dan kursi, perbaikan kantin, peningkatan keahlian guru, beasiswa formal maupun non formal. Penegasan terkait progam yang dikeluarkan oleh  PT.STM sebagai realisasi dari kesepakatan yang terjalin oleh  kedua belah  pihak, program tersebut dikeluarkan melalui tahapan observasi terlebih dahulu oleh PT.STM, barulah program itu dikeluarkan agar sasaran program tidak meleset dari target. Pembuatan program melalui observasi disertai musyawarah dengan pemerintah desa agar sasaran program tidak meleset dari target awal yakni dalam hal pengembangan pendidikan, observasi mulanya dilakukan oleh PT.STM, setelahnya barulah akan dilakukan pertemuan dengan pemerintah desa juga tokoh masyarakat untuk membahas tentag program tersebut.
Gambar. 1

## Program program pendidikan oleh PT.STM di Desa Rasabou 2022 Sumber: Data Program Pendidikan PT.STM tahun 2022
Dari  data  diatas,  bantuan  yang  diberikan  oleh  PT.STM  meliputi  bantuan  papan  tulis, refitalisasi perpustakaan, perbaikan atap  ruang kelas, refitalisasi kantin, peningkatan keahlian guru,  beasiswa  formal  maupun  beasiswa  informal  yang  diberikan  oleh  PT.STM  kepada masyarakat Desa Rasabou dari tahun 2019 hingga 2022. Bantuan tersebut seiring berjalannya waktu  akan  mengalami  perubahan,  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  Desa  Rasabou. Program beasiswa mulai berjalan pada tahun 2021, mengingat sebagian besar masyarakat desa Rasabou  adalah  petani,  program  ini  diperuntukan  bagi  mahaiswa/mahasiwi  yang  bukan  dari golongan  PNS.  Untuk  mendapatkan  beasiswa  dari  PT.STM,  ternyata  tak  semudah  itu,  para mahasiwi maupun mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa harus melewati serangkaian tes yang ditentukan oleh pihak dari PT.STM.

## Dampak dan manfaat Program-Program CSR Pada Bidang Pendidikan
Dampak  dari  dibentuknya  tim  kerja  dalam  bidang  pendidikan  berimplikasi  positif,hal  ini karena  tim  kerja  dapat  mempererat  hubungan  antara  PT.STM  dengan  desa  dan  masyarakat, sehingga tercipta sinergi yang baik dan saling mendukung. Selain itu, pembentukan tim kerja juga meningkatkan  pemahaman  desa  tentang  keberlanjuta  program  pendidikan  sehingga  terjadi peningkatan kualitas pendidikan didesa Rasabou.

## Tabel 3. Tingkat Manfaat Program-Program CSR Pada Bidang Pendidikan
Frequency Percent Valid Percen t Cumulative Percent Valid 2 Kurang Bermanfaat 1 3,2 2,3 2,3 3 Cukup Bermanfaat 8 25,8 25,8 29,0 4 Bermanfaat 18 58,1 58,1 87,1 5 Sangat Bermanfaat 4 12,0 12,0 100,0 Total 31 100,0 100,0

## Sumber : data diolah dengan menggunakan SPSS
Dari  data  diatas  menunjukan  bahwa  tingkat  manfaat  yang  dirasakan  oleh  masyarakat melalui persepsi responden adalah sebanyak 2 orang yang mengatakan kurang bermanfaat atau
30 1 3 5 8 Bantuan meja dan kursi Refitalisasi kantin Peningkatan keahlian guru Beasiswa formal Beasiswa informal
sekitar  3,2%,  8  orang  mengatakan  cukup  bermanfaat  atau  sekitar  25,8%,  sebanyak  18  orang mengatakan  bermanfaat  atau  sekitar  58,1%  dan  sebanyak  4  orang  yang  mengatakan  sangat bermanfaat atau sekitar 12,9% dari total responden. Jadi secara kumulatif dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa program±program pada bidang pendidikan dapat dikatakan bermanfaat bagi masyarakat hal ini ditunjukan bahwa sebanyak 58,1% responden mengatakan bermanfaat.
Dari data tersebut, analisis dampak Program pendidikan yang dikumpulkan di lapangan dan  telah  diuraikan  di  atas  bahwa  semua  program  memiliki  tingkat  manfaat  masing-masing dengan  berbagai  capaian  dan  kendala  yang  dihadapi.  Bahwa  program-program  yang  telah dilaksanakan pada bidang pendidikan secara lansung memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat walaupun secara tidak langsung masih relatif kecil dirasakan.

## Gambar 2.

## Data Bantuan program pendidikan PT.STM di Desa Rasabou 2019-2021 Sumber: Database anggaran PT.STM tahun
Berdasarkan gambar 2 di atas bahwa bahwa PT STM menegeluarkan anggaran setiap tahun guna untuk membantu biaya Pendidikan di desa rasabou dari tahun 2019 sampai 2022.  Pada tahun  2019  dengan  jumlah    193.750.000  sedangkan  pada  tahun  2020  sejumlah  169.150.000 artinya  dari  tahun  2019  ke  tahun  2020  ada  penurunan  anggaran.  Pada  tahun  2021  memiliki peningkatan yang signifikan dengan jumlah 271.900.000, kemudian pada tahun 2022 kembali meningkat sangat tinggi dari angka sebelumnya dengan jumlah 426.730.000, artinya kolaborasi yang  di  lakukan  oleh  pt  stm  dengan  pemerintah  desa  setiap  tahunnya  ada  perubahan  guna menunjang berkembangnya Pendidikan di desa rasbou.

## KESIMPULAN
Regulasi,  dalam  penetapan  regulasi  melalui  sebuah  kesepakatan  besama,  terbentuk sebuah  Perda  yang  mengatur  tentang  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  perusahaan swasta,  mulai  dari  jenis  program  hingga  sangsi  untuk  perusahaan  apabila  tidak  menjalankan kewajibannya  mengeluarkan  program  CSR,  regulasi  yang  mengikat  PT.STM  dan  pemerintah setempat adalah Perda Kabupaten Dompu No.04 tahun 2019 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan  Perusahaan.  Dengan  adanya  peraturan  yang  mengikat  antar  kedua  pihak, menjadikan  kolaborasi  yang  terjalin  memiliki  dasar  hukum  yang  mengatur  segala  tindakan selama  beroperasinya  PT.STM  di  Kecamatan  Hu,u.  Adanya  regulasi  ini  berdampak  positif terhadap  kepastian  akan  program juga  alokasi  program  yang  tepat sasaran  karna  melibatkan pemerintah  dalam  perumusannya.  Kesepakatan  Antar  Kolaborator,  dari  hasil  musyawarah dengan  Pemerintah  Desa  Rasabou,  terdapat  bebeberapa  kesepakatan  yang  disetujui  oleh kolaborator  selama  beroperasinya  PT.STM  di  wilayah  Kecamatan  Hu,u.  kesepakatan  tersebut seperti  kebebasan  melakukan  eksplorasi  tambang  emas  oleh  PT.STM,  kewajiban  oleh  PT.STM
2019 2020 2021 2022 193.750.000 169.150.000 271.900.000 426.730.000 0 50000000 100000000 150000000 200000000 250000000 300000000 350000000 400000000 450000000
untuk  mengeluarkan  7  program  pemberdayaan  masyarakat  hingga  penyerapan  tenaga  kerja sebanyak 60% untuk masyarakat asli Kecamatan Hu,u. sejauh ini, program yang dikeluarkan oleh PT.STM memberikan dampak positif terutama pada bidang pendidikan dengan dikeluarkannya beberapa program yang disusun bersama pemerintan desa sehingga program ini tepat sasaran dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi, penyerapan tenaga kerja yang seharusnya  sebanyak  60%  oleh  PT.STM  nyatanya  tidak  berjalan  demikian,  hal  ini  akibat  dari Sumber  Daya  Manusia  yang  dimiliki  oleh  Kecamatan  Hu,u  terbilang  rendah.  Oleh  karna  itu keputusan untuk mengeluarkan program pendidikan yang tepat sasaran menjadi langkah bagus untuk meningkatkan kualitas manusia yang ada di Kecamatan Hu,

## REFERENSI
Basmalah, N. F., Fauziyah, E., & Zuhriyah, A. (2023). Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Di
Desa Tlontoraja, Kabupaten Pamekasan. AGRICA . http://e- journal.uniflor.ac.id/index.php/Agr/article/view/2837
Bitsch, L., Li, S., & Hanf, J. H. (2020). Vertical coordination in the Chinese grape market. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies , 11 (4), 396 – 410. https://doi.org/10.1108/JADEE-07-2020-0145
Borni Kurniawan, K. F., Dharmawan, A. H., Sumantri, T., & Maksum, M. (2023). Social Relation of Production and Conflict of Economic Interests in Smallholder Oil Palm Plantations: A Case Study of Sintang District, West Kalimantan. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 11 (1), 13 – 26. https://doi.org/10.22500/11202342944
Buchan,  R.  (2019). How  Canadian  Local  Governments  Enhance  Food  Security :  Exploring  food security approaches in urban , rural , and suburban contexts on Southern Vancouver Island by . uwspace.uwaterloo.ca. https://uwspace.uwaterloo.ca/handle/10012/15223
Bui,  D.  T.,  Barnett,  T.,  Hoang,  H.,  &  Chinthammit,  W.  (2023).  Development  of  a  framework  to support situational tele-mentorship of rural and remote practice. Medical Teacher , 45 (6), 642 – 649. https://doi.org/10.1080/0142159X.2022.2150607 Cai, Y., Qi, W., & Yi, F. (2023). Smartphone use and willingness to adopt digital pest and disease management:  Evidence  from  litchi  growers  in  rural  China. Agribusiness , 39 (1),  131 – 147. https://doi.org/10.1002/agr.21766
Esengulova, N., Carella, M. M., & Lopolito, A. (2023). Stakeholder Empowerment in Sustainable Rural  Development  Partnerships:  Two  Case  Studies  from  Italy.  In Sustainability (Switzerland) (Vol. 15, Issue 8). mdpi.com. https://doi.org/10.3390/su15086977 Hao, D., Yan, Z., Wang, Y., & Wang, B. (2023). Effect of Village Informal Institutions and Cadre-Mass Relationship  for  Farmers’  Participation  in  Rural  Residential  Environment  Governance  in China. International  Journal  of  Environmental  Research  and  Public  Health , 20 (1). https://doi.org/10.3390/ijerph20010003 Kurniawan, C., Pratama, I., Purnawingsih, T., Artificial, U. P.-I. J. of, & 2022, U. (2022). Measuring Smart City Implementation to Improve the Quality of Public Services in Jambi City. Ijair.Id , 0 (1). https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.405
Kurniawan, C., & Suswanta, S. (2022). Implementation of Artificial Intelligence by the Government of West Nusa Tenggara (NTB) in Disaster Management. International Conference on Public Organization (ICONPO 2021) , 209 (Iconpo 2021), 39 – 44.
Liu,  S.,  Zhu,  S.,  Hou,  Z.,  &  Li,  C.  (2023).  Digital  village  construction,  human  capital  and  the development of the rural older adult care service industry. In Frontiers in Public Health (Vol. 11). ncbi.nlm.nih.gov. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1190757 Lo, C. C., Lei, W. Y., Huang, Y. C., Hwang, J. J., Lo, C. Y., Lin, C. hung, Cheng, H. sheng, Liao, Y. T., Liang, P. C., Chiou, M. J., Bair, M. J., Dai, C. Y., & Yu, M. L. (2023). Micro-elimination of hepatitis C virus infection in the rural and remote areas of Taiwan – A multi-center collaborative care model.
In Journal of Microbiology, Immunology and Infection . Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.jmii.2023.01.014 Panganiban, G. G. F. (2019). E-governance in agriculture: digital tools enabling Filipino farmers. Journal of Asian Public Policy , 12 (1), 51 – 70.
https://doi.org/10.1080/17516234.2018.1499479 Pavel, A., & Moldovan, O. (2019). Determining local economic development in the rural areas of Romania.  Exploring  the  role  of  exogenous  factors. Sustainability  (Switzerland) , 11 (2). https://doi.org/10.3390/su11010282
Saputro,  K.  E.  A.,  Hasim,  Karlinasari,  L.,  &  Beik,  I.  S.  (2023).  Evaluation  of  Sustainable  Rural Tourism  Development  with  an  Integrated  Approach  Using  MDS  and  ANP  Methods:  Case Study  in  Ciamis,  West  Java,  Indonesia.  In Sustainability  (Switzerland) (Vol.  15,  Issue  3). mdpi.com. https://doi.org/10.3390/su15031835
Sulistyaningsih, T., Pamungkas, M. Y. P., Maulana, I. D., & Nurjaman, A. (2020). The Implementation of  Collaborative  Urban  Governance  in  City  Without  Slums  Program  (Kotaku)  in  Pasuruan, Indonesia . eprints.umm.ac.id. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.174 Wang,  J.,  &  Wang,  Y.  (2023).  Economic  performance  of  rural  collective-owned  cooperatives: Determinants  and  influence  mechanism. Annals  of  Public  and  Cooperative  Economics . https://doi.org/10.1111/apce.12454
Zhang,  D.  (2019).  Application  of  blockchain  technology  in  incentivizing  efficient  use  of  rural wastes:  A  case  study  on  Yitong  System. Energy  Procedia , 158 ,  6707 – 6714. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2019.01.018