PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## PERJANJIAN ASEAN DAN CHINA
DALAM PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) (Tinjauan terhadap Pasal 2 ayat 1 (a)  Konvensi Wina 1986)
Sobar Sukmana*,Tuti Susilawati**

## Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Jl. Pakuan No. 1 Bogor 16143
E-Mail : Sukmanasobar@gmail.com, Tutisusilawatikartadimadja@gmail.com Naskah diterima : 14/01/2022, revisi : 28/01/2022, disetujui 04/02/2022

## ABSTRAK
Subjek hukum internasional adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum  dalam  pergaulan  internasional.  Menurut  Martin  Dixon  ”a  body  or  entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law.  Negara  adalah  subjek  hukum  yang  paling  utama,  terpenting  dan  memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional dan memiliki apa yang tidak  dimiliki  subjek  lainnya  yaitu  sovereignty  (kedaulatan).  Organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih berisi fungsi, tujuan,  kewenangan,  asas,  struktur  organisasi  dan  memiliki  sekretariat  tetap. Republik Rakyat China sebagai subjek hukum internasional adalah sebuah negara yang  terletak  di  Asia  Timur,  memiliki  jumlah  penduduk  terbanyak  di  dunia (sekitar1,4 milyar jiwa) dan luas daratan 9,59 juta kilometer persegi, merupakan negara ke 3 terbesar didunia. Asean sebagai organisasi internasional regional di Asia  Tenggara  didirikan  berdasarkan  deklarasi  Bangkok  1967  dan  sejak  tahun 2007  Asean  telah  memiliki  Piagam  Asean  (Asean  Charter  2007).  Asean  sebagai organisasi internasional regional merupakan subyek hukum internasional dengan sepuluh negara anggota.
Kata Kunci : Asean, China, Subjek Hukum Internasional, Free Trade Area.

## ABSTRAK
The  subjects  of  international  law  are  parties  who  carry  legal  rights  and obligations in international relations. According to Martin Dixon, "a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law. The state is the most important, most important subject of law and has the greatest authority as a subject of international law and has what other subjects do not  have,  namely  sovereignty.  An  international  organization  as  a  subject  of
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
international law is an organization formed by an international agreement by two or  more  countries  containing  the  functions,  objectives,  authorities,  principles, organizational structure and has a permanent secretariat. The People's Republic of China as a subject of international law is a country located in East Asia, has the largest population in the world (about 1.4 billion people) and a land area of 9.59 million  square  kilometers,  is  the  3rd  largest  country  in  the  world.  Asean  as  a regional international organization  in Southeast Asia was founded based on the 1967 Bangkok declaration and since 2007 Asean has had the Asean Charter (Asean Charter  2007).  Asean  as  a  regional  international  organization  is  a  subject  of international law with ten member countries.
Keywords: Asean, China, International Law Subject, Free Trade Area.

## A. Pendahuluan
Hukum  Internasional  modern  sebagai  suatu  sistem  hukum  yang  mengatur hubungan  antara  negara-negara,  lahir  dengan  kelahiran  masyarakat  internasional yang didasarkan atas negara-negara nasional. 1
Hukum Internasional (international law) atau hukum internasional publik (public international  law)  merupakan  istilah  yang  lebih  populer  digunakan  saat  ini dibandingkan  istilah  hukum  bangsa-bangsa  (law  of  nations),  hukum  antar  negara (inter state law). Dua istilah terakhir ini ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antar  bangsa  atau  antar  negara  saja.  Hubungan  internasional  sudah  berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek-subjek hukum internasional tidaklah terbatas pada negara saja sebagaimana diawal perkembangan hukum internasional. Berbagai organisasi  internasional,  individu,  perusahaan  transnasional,  vatican,  belligerency, merupakan contoh-contoh subjek hukum non negara.
Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  hukum  internasional  (publik)  adalah keseluruhan  kaidah-kaidah  dan  asas-asas  hukum  yang  mengatur  hubungan  atau persoalan yang melintasi batas-batas wilyah negara (hubungan internasional) yang bukan  bersifat  perdata.  Dari  pengertian  yang  diberikan  Mochtar  Kusumaatmadja tersebut  tampak  bahwa  hubungan  internasional  tidaklah  terbatas  hubungan  yang dilakukan oleh antar negara saja, tetapi dapat dilakukan oleh negara dengan subjek hukum non negara atau subjek non negara satu sama lain 2 .
Organisasi  internasional  merupakan  suatu  persekutuan  negara-negara  yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai suatu sistim yang tetap atau perangkat badan–badan yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan
1 Mochtar Kusumaaatmadja dan Etty R.Agoes, Pengantar Hukum Internasioal., (Bandung:PT.Alumni,2003) hal.25 2 Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2014) hal.2
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
kepentingan  bersama  dengan  cara  mengadakan  kerjasama  antar  para  anggotanya. Timbulnya  hubungan  internasional  pada  hakekatnya  merupakan  proses perkembangan  hubungan  antar  negara,  karena  kepentingan  dua  negara  saja  tidak dapat menampung kehendak banyak negara.
Dalam membentuk organisasi internasional, negara-negara melalui organisasi itu akan  berusaha  untuk  mencapai  tujuan  yang  menjadi  kepentingan  bersama  dan kepentingan ini menyangkut bidang kehidupan internasional yang sangat luas. 3
Hukum perjanjian internasional sebagai cabang dari hukum internasional dewasa ini telah mengalami pergeseran yang radikal seiring dengan perkembangan hukum internasional.  Hubungan  internasional  akibat  globalisasi  telah  ditandai  dengan perubahan-perubahan  mendasar,  antara  lain  munculnya  subyek-subyek  baru  non Negara disertai dengan meningkatnya interaksi yang intensif antara subyek-subyek baru tersebut. 4
Konvensi Wina 1986 : On the Law of Treaties Between States and International Organization (Hukum Perjanjian antara Negara dengan Organisasi Internasional). Pasal 2 (1) Konvensi Wina 1986 :
”  Treaty  means  an  international  agreement  governed  by  international  law  and conculded in written form :
(i) Between one or more states and one or more international organizations; or
(ii) Between international organizations, whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.
”Suatu  persetujuan  yang  diatur  oleh  hukum  internasional  dalam  bentuk tertulis,  antara  negara  dengan  organisasi  internasional  atau  antara organisasi-organisasi internasional,  apakah dalam istrumen tunggal, dua atau  lebih  instrumen  yang  berkaitan  dan  apapun  nama  yang  diberikaan padanya”. 5
Asean-China  Free  Trade  Area  (ACFTA)  merupakan  kesepakatan  antara  negara- negara anggota Asean dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi,  sekaligus  peningkatan  aspek  kerjasama  ekonomi  untuk  mendorong
3 Sumaryo Suryokusumo, Pengantar Hukum Organisasi Internasional , cetakan pertama (Jakarta, PT. Tatanusa, 2007) hal.1-2.
4 Damos  Dumoli  Agusman, Hukum  Perjanjian  Internasional,  Kajian  Teori  dan  Praktek  di  Indonesia, cetakan kedua (Bandung, PT.Refika Aditama 2014 ) hal.2
5 Vienna Convention 1986, On The Law of Treaties Between States and International Organizations or Between International Organizatoins. Article 2 (1)
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
hubungan  perekonomian  para  Pihak  ACFTA  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat Asean dan China. 6

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  ( yuridis  normatif )  atau disebut  sebagai  penelitian  hukum  doktrinal  ( doctrinal  research )  atau  dapat  juga disebut  sebagai  penelitian  hukum  kepustakaan,  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konsep  ( conceptual approach ) . Pendekatan  perundang-undangan dilakukan  dengan  mengkaji  peraturan perundang-undangan  dan  regulasi  mengenai  Hukum  Perjanjian  Internasinal. Pendekatan konseptual dengan mengkaji asas-asas hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka  berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder.

## C. Pembahasan
Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional :
1. Konvensi Montevidio
Negara adalah sebagai subjek hukum internasional  dalam arti  klasik, dan telah demikian  halnya  sejak  lahirnya  hukum  internasional.  Bahkan  hingga  sekarangpun masih  ada  anggapan  bahwa  hukum  internasional  itu  pada  hakekatnya  itu  adalah hukum antar negara. 7
Pasal  1  Konvensi  Montevidio  1933  tentang  hak  dan  kewajiban  negara,  yang sebenarnya  hanya  merupakan  konvensi  regional  kawasan  amerika  selatan, senantiasa menjadi rujukan pertanyaan kapan suatu entitas politik dapat dikatakan sebagai negara. Pasal 1 Konvensi Montevidio 1933 menyatakan bahwa karakteristik negara adalah sebagai berikut :
a. Memiliki a defined territory
Suatu  wilayah  yang  pasti  (fixed  territory)  merupakan  persyaratan  mendasar adanya suatu negara. Meskipun  demikian,  tidak ada persyaratan dalam hukum internasional bahwa semua perbatasan sudah final dan tidak memiliki sengketa perbatasan  lagi  dengan  negara-negara  tetangga  baik  pada  waktu memproklamirkan diri sebagai negara baru ataupun setelahnya.
b. Memiliki a permanent population Negara  tidak  akan  exist  tanpa  penduduk.  Persyaratan  a  permanent  population dimaksudkan untuk stable community. Tidak ada persyaratan jumlah minimum penduduk yang harus dimiliki suatu negara.
c. Memiliki pemerintahan (government)
6 Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (kemendag.go.id), diunduh, 3 Januari 2022
7 Mochtar Kusumaaatmadja dan Etty R.Agoes, op.cit.ha.98
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Pemerintah  yang  dimaksud  adalah  pemerintah  yang  berdaulat,  mampu menguasai organ-organ pemerintahan secara efektif dan memelihara ketertiban serta stabilitas dalam negeri yang bersangkutan.
d. Memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain (capacity to enter into relations with other states)
Kemampuan  untuk  melakukan  hubungan  dengan  negara  lain  merupakan manifestasi  dari  kedaulatan.  Suatu  negara  yang  merdeka,  tidak  dibawah kedaultan  negara  lain  akan  mampu  melakukan  hubungan  dengan  negara  lain. Suatu  negara  dikatakan  merdeka  (legal  independence)  jika  wilayahna  tidak berada dibawah otoritas berdaulat yang sah dari negara lain. 8

## 2. Republik Rakyat China
Republik Rakyat Cina juga disebut Republik Rakyat Tiongkok/RRT Adalah sebuah negara komunis yang terdiri dari hampir seluruh wilayah kebudayaan, sejarah, dan geografis yang dikenal sebagai Cina. Sejak didirikan pada 1949, RRC telah dipimpin oleh Partai Komunis Cina (PKC). Sekalipun seringkali dilihat sebagai negara komunis, kebanyakan ekonomi republik ini telah diswastakan sejak tiga dasawarsa yang lalu. Walau  bagaimanapun,  pemerintah  masih  mengawasi  ekonominya  secara  politik terutama  dengan perusahaan-perusahaan milik  pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, ia masih tetap menjadi pemerintahan satu partai.
RRC  adalah  negara  dengan  penduduk  terbanyak  di  dunia,  dengan  populasi melebihi 1,3 milyar jiwa, yang mayoritas merupakan bersuku bangsa Han. RRC juga adalah negara terbesar di Asia Timur, dan ketiga terluas di dunia, setelah Rusia dan Kanada.  RRC  berbatasan  dengan  14  negara:  Afganistan,  Bhutan,  Myanmar,  India, Kazakhstan, Kirgizia, Korea Utara, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Rusia, Tajikistan dan Vietnam. Kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden. 9
Saat ini ekonomi China sekilas menganut sistem ekonomi liberal atau kapitalisme, hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuka pasar bebas internasional.  Meskipun  terdapat  unsur  liberal,  pemerintah  China  masih melabeli diri mereka sebagai negara yang pro terhadap sosialisme. Dari model sistem ekonomi yang seperti ini, sebenarnya mereka telah meninggalkan bentuk murni dari sistem ekonomi sosialis. Bentuk soaialis bisa dilihat dari total perusahaan yang ada di China, 70% merupakan BUMN dan sisanya dikuasai oleh swasta. Pertumbuhan angka perusahaan swasta dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dan inilah yang menunjukkan adanya unsur sosialis dan unsur liberal. Dengan perubahan penerapan sistem  ekonomi  tersebut  berdampak  positif  bagi  perekonomian  China  yaitu menempatkan  negara  China  sebagai  negara  kedua  dengan  pertumbuhan  ekonomi terbesar dunia setelah Amerika. 10
8 Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar. Op.cit. hal.103-106
9 https://anannur.wordpress.com/2010/07/08/pendidikan-di-cina, diunduh tanggal 3 Januari 2022. 10 https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi, diunduh tanggal 3 Januari 2022
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
a. Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum   Internasional.
1) Sejarah Perkembangan Organisasi Internasional Pembentukan  organisasi  internasional  sebenarnya  sudah  lama  ada sejak negara mengadakan hubungan internasional secara umum dan masing- masing  negara  mempunyai  kepentingan.  Hubungan  internasional  secara umum itu melibatkan banyak negara, berbeda dengan hubungan antar dua negara yang telah dirintis sejak abad ke 16 melalui petukaran utusan masing- masing atas dasar persetujuan bersama.
Sejak pertengahan abad ke 17 perkembangan organisasi internasional tidak  saja  diwujudkan  dalam  berbagai  konferensi  internasional  yang kemudian  melahirkan  persetujuan-persetujuan,  tetapi  lebih  dari  itu  telah melembaga  dalam  berbagai  bentuk  seperti  commission,  union,  council, league,  association,  united  nations,  commonwealth,  community  dan  lain sebagainya. Dengan proses perkembangan organisasi internasional tersebut sekaligus  telah  menciptakan  norma-norma  hukum  yang  berkaitan  dengan organisasi  itu  yang  kemudian  membentuk  suatu  perjanjian  yang  disebut instrumen dasar (constituent instrument).
Namun  organisasi-organisasi  internasional  yang  terbentuk  itu mempunyai  banyak  kesamaan  karena  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor didalam  hubungan  internasional  yang  kesemuanya  itu  membawa  banyak perkembangan  yang  sejalan  dengan  organisasi  internasional  tersebut. Banyak juga organisasi internasional yang satu sama lain saling berpengaruh, bukan saja dari segi kelembagaanya sendiri, tetapi juga dari segi aturan tata cara  apakah  itu  menyangkut  syarat-syarat  keanggotaanya,  pengambilan keputusan,  susunan  badan-badannya,  ataupun  prinsip-prinsip  hukum internasional  dalam  rangka  menjalankan  tugas  dan  fungsi  organisasi internasional tersebut di forum internasional. 11
2) Tipologi Organisasi-organisasi Internasional
Pembedaan  organisasi-organisasi  internasional  dapat  dilihat  dari beberapa  segi.  Pertama-tama  kita  harus  bedakan  antara  organisasi- organisasi  yang  bersifat  universal  dan  organisasi-organisasi  yang  bersifat regional.  Organisasi-organisasi  yang  bersifat  universal  adalah  organisasi dimana  semua  negara  dapat  menjadi  anggota,  Perserikatan  bangsa-Bangsa (PBB) misalnya beranggotakan hampir semua negara merdeka yang ada di dunia dewasa ini.
Badan-badan  khusus  seperti  halnya  dengan  PBB  juga  merupakan organisasi  bervokasi  universal  yang  keanggotannya  terbuka  bagi  semua negara.  Sebaliknya  organisasi-organisasi  yang  bersifat  regional  tidak mempunyai  vokasi  universal  dan  keanggotaannya  terbatas  pada  kawasan
11 Sumaryo Suryokusumo,  op.cit, hal.1-3.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
atau negara-negara tertentu. Biasanya organisasi regional ini beranggotakan negara-negara yang berdekatan satu sama lain secara geografis. 12
Organisasi  internasional  dalam  arti  luas  pada  hakekatnya  meliputi bukan saja organisasi internasional publik (public international organization) tetapi  juga  organisasi  internasional  privat  (Private  International Organization).
Organisasi internasional publik beranggotakan negara dan karena itu disebut  juga  sebagai  organisasi  antar  pemerintahan  (inter  govermental organization).  Namun  pada  umumnya  disebut  sebagai  organisasi internasional.  Organisasi  internasional  ini  hanya  menyangkut  organisasi tingkat  pemerintahan  karena  lebih  melibatkan  pada  pemerintah  negara- negara anggotanya sebagai pihak.
Agar  suatu  organisasi  internasional  mempunyai  status  publik, organisasi  itu  haruslah  dibentuk  dengan  suatu  persetujuan  internasional, mempunyai badan-badan dan karena mempunyai persetujuan internasional maka  pembentukan  itu  dibawah  hukum  internasional.  Organisasi internasional semacam itu juga termasuk organisasi regional.
Sebaliknya organisasi internasional privat anggotanya bukan negara, karena  itu  sering  disebut  sebagai  organisasi  non  pemerintahan  (non governmental organization) atau lazim disebut NGO. Organisasi internasional privat ini melibatkan badan-badan atau lembaga-lembaga swasta di berbagai negara. Organisasi ini dicakup oleh hukum privat dan bukan hukum publik dan karena hukum privat merupakan hukum privat dari suatu negara, maka organisasi  internasional  privat  tersebut  dicakup  oleh  hukum  nasional, sedangkan  organisasi  internasional  publik  dicakup  oleh  hukum internasional. 13
b. Organisasi Regional Asean sebagai Subjek Hukum Internasional. Association  of South East Asian Nations (Asean) atau Perhimpun Negara- negara  di  Asia  Tenggara  (Perbara)  dibentuk  berdasarkan  Deklarasi  Bangkok tanggal  8  Agustus  1967  dan  ditandatangani  oleh  para  Menteri  Luar  Negeri sebagai lima tokoh pendiri yaitu :
1. Adam Malik dari Indonesia
2. Tun Abdul Rajak dari Malaysia
3. Thanat Khoman dari Thailand
4. Rajaratnam dari Singapura
5. Narcisco Ramos dari Philipina
12 Boer  Mauna, Hukum  Internasional,  pengertian,  peranan  dan  fungsi  dalam  era  dinamika global .(Bandung:PT.Alumni 2011), hal.464
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Brunei  Darussalam  baru  bergabung  pada  tahun  1984.  Sekarang  jumlah anggota  Asean  telah  mencapai  sepuluh  Negara.  Asean  dengan  enam  negara anggota lama sering juga disebut Asean-6 atau juga disebut Asean lama. Asean baru terdiri dari empat anggota baru yaitu Vietnam  bergabung pada tahun 1995, Laos dan Myanmar bergabung pada tahun 1997, dan Kamboja bergabung pada tahun 1999, disebut ASEAN-10.
Tujuan Asean seperti tertuang dalam Deklarasi Bangkok tahun 1967 adalah untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan kebudayaan di kawasan ASEAN. 14
Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT)  ke  13  Tahun  2007  di  Singapura  bisa dikatakan bersejarah bagi Asean. Kawasan ini memiliki tampilan baru. Semua itu ditandai  dengan  ditandatanginya  Piagam  Asean  (Asean  Charter)  sebagai kerangka “konstitusi bersama” Asean. Keberadaan sebuah piagam agar bisa lebih mengikat negara-negara anggota sebenarnya sudah cukup lama dikumandangkan di kalangan Asean. 15
The Asean Charter (Piagam Asean) dibuat pada tanggal 20 November 2007, ditandatangani oleh Para Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Asean.
1. Haji Hassanal Bolkiah Sultan Brunei Darussalam
2. Samdech Hun Sen Perdana Menteri Cambodia
3. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia
4. Bouasone Bouphavanh Perdana Manteri Republik Demokratik Rakyat Lao
5. Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi Perdana Menteri Malaysia
6. Jenderal Thein Shein Perdana Menteri Myanmar
7. Gloria Macapagal Arroyo Presiden Republik Filipina
8. Lee Hsien Loong Perdana Menteri Republik Singapura
9. Jenderal (Purn) Surayud Chulanont Perdana Menteri Kerajaan Thailand 10. NguYen Tan Dung Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam. 16
Ibarat  sebuah  perusahaan  yang  harus  memiliki  status  hukum  yang  jelas, apakah itu perseroan terbatas (PT) atau perusahaan dagang (PD), Asean sebagai organisasi regional yang sudah berusia  lebih dari 40 tahun ini memang sudah seharusnya  punya  status  hukum.  Idealnya,  dengan  adanya  status  hukum  itu, Asean lebih punya keleluasaan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Asean  juga  bisa  memiliki  aset,  visi,  dan  misi,  serta  alat/perangkat  untuk mewujudkan visi dan misinya tersebut. Piagam tersebut hadir di saat yang tepat, yaitu ketika kawasan Asia Tenggara ini terus berubah dan negara-negara Asean semakin  memperluas  cakupan  kerja  sama  yang  lebih  kukuh  ke  Asia  Timur
14 .Sobar  Sukmana, Harmonisasi  Hukum  Negara-negara  Asean  dalam  Kawasan  Perdagangan  Bebas Asean , (Tesis :FH Unpak 2014) hal. 88-89.
15 Ibid hal.99
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
(Jepang,  Korea  Selatan  dan  China),  Asia  Tengah  (India),  serta  ke  Selatan (Australia dan Selandia Baru).
Tujuan dibentuknya Piagam Asean  adalah sebagai berikut:
a. Mempermudah  Kerja Sama. Adanya  Piagam  Asean  secara  organisatoris  akan  membuat  negara  anggota Asean    lebih  terikat  kepada  berbagai  kesepakatan  yang  telah  dibuat  Asean. Secara  teoretis,  piagam  itu  akan  semakin  mempermudah  kerja  sama  yang dibuat Asean dengan mitra-mitra dialognya. Jika pada masa lalu mitra Asean terkadang  mengeluh  bahwa  kesepakatan  yang  telah  dibuat  dengan  Asean ternyata  hanya  dilaksanakan  dan  dipatuhi  oleh  beberapa  negara  anggota Asean.  Mekanisme  kerja  yang  lebih  jelas  di  Asean  seperti  tertuang  dalam Piagam Asean itu juga akan mempermudah mitra-mitra atau calon-calon mitra yang ingin berurusan dengan Asean. Begitu pula bila di kemudian hari terjadi persengketaan, Piagam Asean telah membuat pengaturan umum penyelesaian sengketa.
b. Tantangan Internal Keberhasilan  Asean  melahirkan  sebuah  piagam  bersama  tidak  otomatis bermakna  Asean  yang  semakin  solid.  Tantangan  terbesar  justru  berada  di lingkungan  internal  Asean  sendiri,  khususnya  bagaimana  agar  benar-benar bisa mengimplementasikan piagam itu sehingga Asean menjadi kekuatan yang menyatu dan tidak terpecah belah. Bagaimanapun, kehadiran Piagam Asean, yang di dalamnya mengharuskan para anggota mematuhi apa-apa yang sudah diputuskan bersama oleh Asean. Satu hal penting dalam Piagam Asean yang memang  sudah  selayaknya  dilakukan  adalah  menjadikan  organisasi  ini sebagai  organisasi  yang  berorientasi  pada  rakyat  atau  bukan  organisasi birokrat semata. Dengan demikian, dibuka bahkan didorong kesempatan lebih besar  kepada  warga  masyarakat  Asean  untuk  berinteraksi  satu  sama  lain dengan  lebih  intens.    Pergaulan  rakyat  Asean  di  kawasan  regional  dan internasional  itu  tentu  akan  berkontribusi  positif  kepada  kerja  sama  Asean dengan mitra-mitranya di seluruh kawasan.
c. Langkah Paling Maju
Ada  tiga  rencana  Asean  yang  dituliskan  di  piagam  itu.  Tiga  hal  itu  adalah menginginkan  lahirnya  Komunitas  Ekonomi  Asean,  Komunitas  Keamanan Asean dan Komunitas Sosial Budaya Asean.
d. Pandangan Jauh ke Depan Hal  ini  diperkuat  dengan  penandatanganan  deklarasi  pembentukan Komunitas Ekonomi Asean pada tahun 2015. Tujuan akhirnya adalah aliran barang, jasa, warga yang relatif lebih bebas  Asean.
e. Strategis. Piagam Asean akan menjadi landasan hukum yang menjamin integrasi politik, sosial,  ekonomi,  budaya,  keamanan,  demokratisasi,  perlindungan  hak  asasi,
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
dan  pelestarian  lingkungan.  Piagam  Asean  merupakan  terobosan  penting dalam sejarah Asean, yang selama 40 tahun lebih bersifat peguyuban. Dalam menghadapi tantangan 40 tahun kedua, Asean memang membutuhkan pijakan hukum yang lebih jelas . 17
D. Perjanjian antara Asean (subyek hukum organisasi internasional)  dengan China (subjek Hukum Internasional Negara).
1. Subyek Hukum Internasional.
Yang dimaksud dengan subyek dari suatu sistem hukum adalah  semua yang  menurut  ketentuan  hukum  diakui  mempunyai  kemampuan  untuk bertindak. Didalam hukum internasional subyek-subyek tersebut termasuk negara,  organisasi  internasional  dan  entitas-entitas  lainnya.  Karena  itu kemampuan  bertindak  hakekatnya  merupakan  personalitas  dari  suatu subyek hukum internasional tersebut.
Tiap  organisasi  internasional  mempunyai  personalitas  hukum  dalam hukum  internasional.  Tanpa  personalitas  hukum  maka  suatu  organisasi internasional  tidak  akan  mampu  untuk  melakukan  tindakan  yang  bersifat hukum.  Subyek  hukum  dalam  yurisprudensi  secara  umum  dianggap mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  menurut  ketentuan  hukum  dapat dilaksanakan.  Dengan  demikian  subyek  hukum  yang  ada  dibawah  sistem hukum  internasional  merupakan  personalitas  hukum  yang  mampu  untuk melaksanakan hak dan kewajiban  otersebut. 18
Selanjutnya,  berbeda  dari  negara,  organisasi-organisasi  internasional yang merupakan himpunan dari negara-negara bukanlah subyek asli hukum internasional. Organisasi internasional adalah subyek buatan, subyek hukum yang  diciptakan  oleh  negara-negara  yang  mendirikannya.  Organisasi- organisasi  internasional  melaksanakan  kehendak  negara-negara  anggota anggota yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional. Oleh karena itu  organisasi-organisasi  internasional  melalui  bermacam-macam  ikatan, sangat dekat dengan negara-negara yang mendirikannya, dan dalam banyak hal sangat tergantung pada negara-negara tersebut.
Disamping  itu,  organisasi-organisasi  internasional  dilengkapi  dengan wewenang yang tentunya kurang luas kalau dibanding dengan negara dan sering  tidak  dirumuskan  secara  jelas,  berbeda  dengan  yang  terdapat  di negara-negara.  Sering  pula  terjadi  bahwa  negara-negara  baik  secara tersendiri  maupun  melalui  suatu  kelompok  berusaha  mempengaruhi kegiatan organisasi internasional agar sesuai dengan kepentingan mereka. Dengan  dilengkapi  organ-ogan  permanen,  wewenang  dan  sasaran- sasaran tertentu, organisasi-organisasi internasional sering terdorong oleh
18 Sumaryo Suryokusumo, Op.cit hal.46
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
dinamika kegiatannya dan membebaskan diri dari pengawasan-pengawasan negara-negara  anggota.  Sebaliknya  dalam  praktek  sering  pula  terjadi fenomena retroaksi, yaitu organisasi-organisasi internasional karena status yuridiknya yang otonom dapat mempengaruhi sikap negara-negara anggota. Gerakan  rangkap  ini  kadang-kadang  menandai  kehidupan  organisasi- organisasi  internasional  baik  pada  tingkat  regional  mapun  multilateral global. 19

## 2. Landasan Hukum Pembentukan ACFTA
Dalam membentuk ACFTA, para Kepala Negara Anggota Asean dan China telah menandatangani Asean - China Comprehensive Economic Cooperation pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam.
Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA para Kepala Negara kedua pihak menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Asean and People’s Republic of China (Persetujuan kerangka  kerja  mengenai  kerjasama  ekonomi  meyeluruh  antara  negara- negara anggota Asosiasi bangsa-bangsa asia tenggara dan Republik Rakyat China) di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002. Ditujukan bagi pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas pada tahun 2010. 20
Perjanjian  ini  ditandatangani  oleh  para  kepala  negara  dan  kepala pemerintahan Asean dan China :
a. Haji Hassanal Bolkiah Sultan Brunei Darussalam
b. Hun Sen Perdana Menteri Cambodia
c. Megawati Sukarnoputri Presiden Republik Indonesia
d. Bounnhang  Vorachith  Perdana  menteri  Republik  Demokratik  Rakyat Laos
e. Mahathir Bin Mohamad Perdana Menteri Malaysia
f. Than Shwe Perdana Menteri Myanmar
g. Gloria Macapagal Arroyo Presiden Republik Philipina
h. Goh Chok Tong Perdana Menteri Republik Singapura
i. Thaksin Shinawatra Perdana Menteri Kerajaan Thailand
j. Phan Van Khai Perdana Menteri Menteri Republik Sosialis Vietnam.
k. Zhu Rongji Perdana Menteri Republik Rakyat China. 21
Indonesia  meratifikasi  Framework  Agreement  on  Comprehensive Economic Cooperation between the  Asean and People’s Republic of China (Persetujuan  kerangka  kerja  mengenai  kerjasama  ekonomi  meyeluruh
19 Boer Mauna. Op.cit, hal.463-464
20 Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (kemendag.go.id), diunduh, 3 Januari 2022 21 Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People’s Republic of China, Phnom Penh, Kamboja. 4 November 2002.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
antara  negara-negara  anggota  Asosiasi  bangsa-bangsa  asia  tenggara  dan Republik Rakyat China) dengan Keputusan Presiden (Keppres) No.48 tahun tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004. 22
Protokol  perubahan  Framework  Agreement  ditandatangani  pada tanggal 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia, di tandatangani oleh para Menteri Perdagangan Asean dan China :
a. Pehin Dato Abdurahman Taib Brunei
b. Cham Prasidh Cambodia
c. Rini M.S. Soewandi Indonesia
d. Soulivong Daravong  Laos
e. Dato Seri Rafidah Aziz Malaysia
f. U Khaw Thu Myanmar
g. Mar Roxas Philipina
h. B.G.NS. George Yong Boen Yeo Singapura
i. Adisai Bodharamik Thailand
j. Truong Dinh Tuyen Vietnam
k. Yu Guangzou China. 23
Protokol perubahan kedua Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006, di Cebu, Philipina oleh para Menteri Perdagangan Negara-negara Asean- China  :
a. Mohamed Bolkiah Brunei Darussalam
b. Cham Prasidh Cambodia
c. Mari Elka Pangestu Indonesia
d. Nam Viyaketh Laos
e. Rafidah Aziz Malaysia
f. U Shoe Tha Myanmar
g. Peter B.Vafila Philipina
h. Lim Hng Kiang Singapura
i. Krikr Krai Jirapaet Thailand
j. Truong Dinh Tuyen Vietnam
k. Bo Xilai China 24
Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA pertama kali diluncurkan sejak ditandatanganinya Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos.
Persetujuan  Jasa  ACFTA  ditandatangani  pada  pertemuan  ke-12  KTT Asean  di  Cebu,  Filipina,  pada  bulan  Januari  2007.  Sedangkan  Persetujuan
22 UU No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 9.
23 Protocol to amend  Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People’s Republic of China, 6 Oktober 2003, Bali, Indonesia.
24 Second  Protocol  to  amend    Framework  Agreement  on  Comprehensive  Economic  Cooperation between the ASEAN and People’s Republic of China,8 Desember 2006, Cebu, Philipina
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Investasi  Asean  China  ditandatangani  pada  saat  pertemuan  ke-41  tingkat menteri ekonomi Asean tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. 25
E. Peraturan-peraturan nasional yang terkait dengan perjanjian perdagangan bebas Asean-China.
a. Keputusan Presiden  Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004  tanggal  15 Juni  2004  Tentang  Pengesahan  Framework  Agreement  on  Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asean Nations and the People’s Republic of China.
b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka Early Harvest Package Asean-China Free Trade Area.
c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track Asean China Free Trade Area.
d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.010/2006 tanggal  15  Maret  2006  tentang  Penetapan  Tarif  Bea  Masuk  dalam rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area .
e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.011/2007 tanggal 25  Januari 2007  tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area.
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Asean- China Free Trade Area.
g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Asean-China Free Trade Area. 26

## D. Penutup dan Kesimpulan
Pada awal mula kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negara yang  dianggap  sebagai  subjek  hukum  internasional.  Negara  dinyatakan  sebagai subjek  hukum  internasional  yang  pertama  karena  kenyataan  menunjukkan  bahwa yang  pertama  melakukan  hubungan  internasional  adalah  negara.  Negara  yang menjadi  subjek  hukum  internasional    adalah  negara  yang  merdeka,  berdaulat  dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. Saat ini subjek hukum internasional tidak terbatas pada negara saja, namun meliputi entitas non negara, salah satunya adalah
25 Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (kemendag.go.id),. Op.Cit
26 , Implikasi ACFTA terhadap Perekonomian Indonesia | Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H. diunduh tanggal, 3 Januari 2022
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
organisasi  internasional.  Asean  sebagai  organisasi  internasional  regional  di  asia tenggara  memiliki  personalitas  hukum  (legal  personality)  sebagai  subjek  hukum internasional.  Perjanjian  antara  Asean  dan  China  dalam  pembentukan  Kawasan perdagangan  bebas  merupakan  perwujudan  dari  Konvensi  wina  1986  Pasal  2  (1) yaitu Suatu persetujuan yang diatur oleh hukum internasional dalam bentuk tertulis, antara negara (China)  dengan organisasi internasional (Asean).

## E. Ucapan Terimakasih
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, dan kepada Pengelola Jurnal Pakuan Law Review, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik .

## F. Biodata Singkat Penulis
Sobar  Sukmana    SH.MH .lulus  pada  pendidikan  strata  satu  (S1)  tahun  1994  dan Strata 2 (S2) tahun 2014 Universitas Pakuan. Praktisi Hukum sejak tahun 1998. Dosen  tetap  Fakultas  Hukum  Program  Studi  Ilmu  Hukum  Universitas Pakuan.Mengampu  mata  Kuliah  Logika  Hukum,  Hukum  Perjanjian  Internasional, Hukum  Organisasi  Internasional,  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Internasional  dan Transaksi Bisnis Internasional.Menulis di jurnal Palar 2019 dengan judul :Perjanjian Negara-negara  Asean  Dalam  Pembentukan  Kawassn  Perdagangan  Bebas  Asean (AFTA/Asean Free Trade Area).
Tuti Susilawati Kartadimadja, S.H., M.H . Lahir di Bogor tanggal 26 November 1955, status  telah  menikah  dan  dikaruniai  2  orang  anak.  Tahun  1983  menyelesaikan pendidikan  S1  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjajaran  Bandung  dan  telah menyelsaikan  pendidikan  Program  Pascasarjana  Studi  Ilmu  Hukum  di  Universitas Pakuan  Bogor,  pada  tahun  1985  dan  pada  tahun  1988  hingga  sekrang  menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pendidikan Nasional R.I. yang dipekerjakan sebagai tenaga pengajar/Dosen Kopertis Wilayah IV Jawa Barat di Universitas Pakuan Bogor.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## DAFTAR PUSTAKA :

## A. Perjanjian Internasional
Vienna  Convention  1986  :  On  the  law  of  treaties  between  states  and  international organizations or between international organizations
The Asean Charter (Piagam Asean) 2007
Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Asean and People’s Republic of China 2002.
Protocol to amend  Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People’s Republic of China,  2003.
Second  Protocol  to  amend    Framework  Agreement  on  Comprehensive  Economic Cooperation between the Asean and People’s Republic of China, 2006,

## B. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang-undang No.24 tahun 2000, tentang Perjanjian Internasional.
Keputusan Presiden No.48 tahun tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004.

## C. Buku Referensi
Kusumaaatmadja,  Mochtar  dan  Etty  R.Agoes, Pengantar  Hukum  Internasioal. (Bandung: PT.Alumni,2003).
Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2014).
Suryokusumo, Kusumo, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, cetakan pertama (Jakarta, PT Tatanusa, 2007).
Dumoli Agusman, Damos Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktek di Indonesia, cetakan kedua (Bandung, PT.Refika Aditama 2014.
Sukmana,  Sobar, Harmonisasi  Hukum  Negara-negara  Asean  dalam  Kawasan Perdagangan Bebas Asean , (Tesis :FH Unpak 2014)
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Mauna,  Boer,  Hukum  Internasional,  pengertian,  peranan  dan  fungsi  dalam  era dinamika global.(Bandung:PT.Alumni 2011).

## D. Lainnya
Direktorat  Jenderal  Perundingan  Perdagangan  Internasional  (kemendag.go.id), diunduh, 3 Januari 2022
Implikasi ACFTA terhadap Perekonomian Indonesia | Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H. diunduh tanggal, 3 Januari 2022
https://anannur.wordpress.com/2010/07/08/pendidikan-di-cina, diunduh tanggal 3 Januari 2022.
https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi, diunduh tanggal 3 Januari 2022