Erniwati laia 1) , Marnaek Tua Benny Kevin Afriando 2) , Syawal Amry Siregar 3 )

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Oleh : Erniwati laia 1)
Marnaek Tua Benny Kevin Afriando 2) Syawal Amry Siregar 3 )
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail : edwintandamarpaung@gmail.com 1) tuabenny@gmail.com 2)
syawalsiregar59@gmail.com 3 )

## ABSTRACT
The phenomenon of child labor is still easily found in urban and rural areas. In urban areas they used to work on the street as street children, buskers, hawkers, newspaper sellers, shoe polishers,  scavengers,  and  so  on.  Others  worked  as  laborers  in  factories  or  industrial households,  in  homes  as  domestic  servants,  and  also  those  who  were  trafficked  for  the purposes of prostitution and commercial sexual exploitation. Meanwhile, child labor in rural areas  is  more  involved  in  agriculture,  plantations,  mining,  and  fisheries.  The  problem  of child labor becomes dilemmatic when on the one hand the child can help provide for himself or his family, but on the other hand the work he does will hinder his time to study, play, and rest,  and  hinder  his  opportunity  to  develop  himself  to  achieve  his  dreams  and  goals. It  is feared  that  the  involvement  of  children  in  economic  activity  from  an  early  age  will have  a negative impact on children who are vulnerable to exploitation,  arbitrary actions of employers,  low  wages  and  interfere  with  the  physical,  psychological,  mental  and  social development of children. The philosophy of prohibiting children from working or employing children as stipulated in the Manpower Law is actually closely related to efforts to protect children's  human  rights,  which  is  also  guaranteed  protection  in  Law  No.  39  of  1999 concerning Human Rights. Provisions prohibiting the employment of children as stipulated in  the  provisions  of  Article  68  of  the  Manpower  Law,  are  in  line  with  the  provisions  of Article 52 paragraph (1) of Law No.39 of 1999 concerning Human Rights, which determines that  every  child  has  the  right  to  protection  by  parents,  family,  society  and  the  state.  The formulation  of  the  problem  in  this  study  is  firstly  what  is  a  factor  in  the  number  of  child laborers, second, how the legal rights and protections are given to child labor, thirdly how to overcome the problem of child labor.This research uses the normative method, which is to  analyze  problems  and  research  through  approaches  in  laws  and  regulations  and  also sourced  from  books,  papers,  laws  and  other  references.  The  factors  causing  the  large number  of  child  labor  currently  in  Indonesia  are  the  interaction  of  various  factors  at  the micro to macro levels, from socio-cultural economic factors to political problems. The low family economy is the dominant factor that causes children to be involved in making a living. Legal protection against child labor is carried out in accordance with  the provisions of the Law, including in the 1945 Constitution, labor and child protection which also regulates the rights of the child. Conceptional countermeasures, there are three approaches in looking at the problem of child labor, which can be used as an effort to overcome and at the same time empower child labor, namely abolition, protection, and strengthening or empowerment. Keywords : Child Labor,  Legal Protection

## ABSTRAK
Fenomena  pekerjaan  akhir  hingga  saat  ini  masih  mudah  di  jumpai  di  perkotaan  dan pedesaan.  Di  perkotaan  mereka  biasa  bekerja  di  jalan  sebagai  anak  jalanan,  pengamen, pedagang  asongan,  penjual  koran,  tukang  semirsepatu,  pemulung,  dan  sebagainya.  Ada pula  yang  bekerja  sebagai  buruh di  pabrik  atau  rumah  tangga  industri,  di  rumah-rumah sebagai pemban turumah tangga, dan juga yang diperdagangkan untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi  seksual  komersial.  Sementara  itu  bagi  pekerjaanak  di  daerah  pedesaan  lebih banya kterlibat di sector pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Permasalahan perkerjaan  akan  menjadi  dilematis  ketika  di  satu  sisi  anak  dapat  membantu  menafkahi dirinya  sendiri  ataupun  keluarganya  akan  tetapi  disisi  lain  pekerjaan  yang  dilakukannya akan  menghabat  waktunya  untuk  belajar,  bermain,  dan  beristirahat,  serta  menghambat kesempatannya mengembangkan diri untuk menggapai impian dan cita-citanya. Keterlibatan anak dalam Aktivitas ekonomi sejak dini dikhawatirkan akan memberikan dampak negative bagi anak yang rentan terhadap tindakan eksploitasi, tindakansewenang-wenang pengusaha, upah yang rendah dan mengganggu perkembangan fisik, psikologis, mental dan sosial anak. Filosofi  larangan  anak  untuk  bekerja  atau  mempekerjakan  anak  sebagaimana  diatur  di dalam  UU  Ketenagakerjaan  ini  sebenarnya  erat  kaitannya  dengan  upaya  melindungi  hak asasi anak,  yang  juga dijamin  perlindungannya dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang  Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU  No.39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  yang  menentukan  bahwa  setiap  anak berhak  atas  perlindungan  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  dan  Negara.  Adapun  yang menjadi  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah pertama apa  yang  menjadi  faktor banyaknya peekrja anak, kedua, bagaimana hak-hak dan perlindunganhukum yang diberikan bagi pekerja anak, ketiga bagaimana penanggulangan permasalahan pekerja anak. Penelitian ini  menggunakan  metode  normatif,  yaitu  melakukan  analisis  terhadap  permasalahan  dan penelitian  melalui  pendekatan  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  juga  bersumber dari buku-buku, makalah, undang-undang dan referensilainnya. Faktor penyebab banyaknya pekerja  anak  saat  ini  di  Indonesia  merupakan  interaksi  dari  berbagai  faktor  di  tingkat mikro  sampai  makro,  dari  faktor  ekonomi  sosial  budaya  sampai  pada  masalah  politik. Rendahnya  ekonomi  keluarga  merupakan  faktor  dominan  yang  menyebabkan  anak-anak terlibat  mencari  nafkah.  Perlindungan  hukum  terhadap  pekerjaan  akan  dilakukan  sesuai dengan  ketentuan  Undang-undang,  diantaranya  dalam  undang-undang  Dasar  1945, ketenagakerjaan  dan  perlindungan  anak  yang  juga  mengatur  tentang  hak-hak  anak.  Upaya penanggulangan  secara  konsepsional,  ada  tiga  pendekatan  dalam  memandang  masalah pekerjaanak,  yang  sekiranya  dapat  dipergunakan  sebagai  upaya  untuk  mengatasi  dan sekaligus  memberdayakan  pekerja  anak,  yakni  penghapusan  ( abolition ),  perlindungan ( protection ), dan penguatan atau pemberdayaan ( empowerment). Kata kunci :Pekerja Anak, Perlindungan Hukum

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  Negara  Hukum,  hal tersebut  sudah  terdapat  dalam  konstitusi Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang  berbunyi  ;”Negara  Indonesia  adalah Negara  Hukum”.  Dalam  konstitusi  kita Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  28B ayat  (2)  berbunyi: Setiap  anak  berhak  atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satumasalah anak yang memperoleh  perhatian  khusus,  adalah  isu pekerjaanak ( child labor) .
Isu  ini  telah  menglobal  karena  begitu banyak  anak-anak  di  seluruh  dunia  yang masuk  bekerja  pada  usia  sekolah.  Pada
Erniwati laia 1) , Marnaek Tua Benny Kevin Afriando 2) , Syawal Amry Siregar 3 )
kenyataannya  isu  pekerjaan  akan  bukan sekedar  isu  anak  menjalankan  pekerjaan dengan  memperoleh  upah,  akan  tetapi lekat  sekali  dengan  eksploitasi,  pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan  menghambat  perkembangan  fisik, psikis dan sosialanak. Bahkan dalam kasus dan  bentuk  tertentu  pekerjaan  akan  telah masuk  1  Baca  Pasal  1  ayat  (3) Amandemen  Undang-Undang  dasar  1945. 2  Baca  Pasal  28  B  ayat  (2)  Amandemen Undang-Undang  dasar  1945.  Sebagai kualifikasi  anak-anak  yang  bekerja  pada situasi yang paling tidak bisa di tolerir.
Fenomena  pekerjaan  akan  hingga  saat ini  masih  mudah  di  jumpai  di  perkotaan dan  pedesaan.  Di perkotaan  mereka  biasa bekerja  di  jalan  sebagai  anak  jalanan, pengamen, pedagangasongan, penjualkoran, tukang semir sepatu, pemulung, dan sebagainya. Ada pula yang bekerja  sebagai  buruh  di  pabrik  atau rumah  tangga  industri,  di  rumah-rumah sebagai pembantu rumah tangga, dan juga yang diperdagangkan untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi seksual komersial.  Sementara  itu  bagi  pekerja anak  di  daerah  pedesaan  lebih  banyak terlibat  di  sector  pertanian,  perkebunan, pertambangan, dan perikanan.
Permasalahan  pekerjaan  akan  menjadi dilematis  ketika  di  satu  sisi  anak  dapat membantu  menafkahi  dirinya  sendiri ataupun keluarganya akan tetapi disisi lain pekerjaan yang dilakukannya akan menghambat  waktunya  untuk  belajar, bermain, dan beristirahat, sertamenghambat kesempatannya mengembangkan  diri  untuk  menggapai impian  dan  cita-citanya.  Keadaan  ini menjadi kanpekerjaan akan masuk kategori  yang  memerlukan  perlindungan khusus  ( children  in  need  of  special protection )  yang  menuntut  penanganan serius dari orang tua, keluarga, masyarakat,  dan  kelompok  terkait  serta Pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan. Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan  untuk  belajar,  bermain,
bergembira,  berada  dalam  suasana  damai, mendapatkan  kesempatan  dan  fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual  dan  sosialnya.  Namun  pada kenyataannya banyak anak-anak di bawahusia  18  tahun  yang  telah  terlibat aktif  dalam  kegiatan  ekonomi,  menjadi pekerjaan  akantara  lain  di  sector  industry dengan  alasan  tekanan  ekonomi  yang dialami  orang  tuanya  ataupun  faktor lainnya. Perlindungan hukum pekerja anak juga diwujudkan dalam bentuk pembatasan jenis jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan  yang  dilarang  untuk  dikerjakan anak. Halini dapat dilihat didalam Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Nomor  Kep  235/MEN/2003 tentang jenis-jenis Pekerjaan Yang Membahayakan  Kesehatan,  Keselamatan Moral  Anak,  yang  pada  prinsipnya melarang  anak  untuk  bekerja  pada  jenis- jenis pekerjaan tertentu.
Persamaan  kedudukan  tanpa  mengenal diskriminasi  memang  merupakan  prinsip hak asasi, namun tidak berarti semua orang memiliki kebebasan yang sebebas- bebasnya,  tanpa  pembatasan-pembatasan, sebab  pada  dasarnya  dalam  kebebasan seseorang  terdapat  kebebasan  orang  lain, di  dalam  hak  seseorang  juga  terdapat  hak orang  lain,  sehingga  sebebas  apapun seseorang  menuntut pemenuhan dan penggunaan  hak  asasinya,  namun  tetap Lex  Crimen  Vol.  III/No.  4/Ags-Nov/2014 157  harus  memperhatikan  hak  orang  lain. Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang  untuk  memperoleh  pekerjaan dan  bekerja  dilakukan  pada  tahun  2003, yaitu  dengan  dikeluarkannya  UU  No.13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan. Salah  satu  prinsip  dasar  yang  terdapat  di dalam undang-undang ini, bahwa siapapun warga  negara  di  negeri  ini  berhak  untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan dengan mendapat upah yang layak, serta memperoleh  perlakuan  yang  adil  dan layak dalam hubungan kerja.
Salah  satu  aspek  yang  diatur  oleh  UU
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  (selanjutnya  disebut  UU Ketenagakerjaan)  ini  adalah  menyangkut perlindungan hukum terhadap
pengupahan,  dan  kesejahteraan  pekerja anak yang dicantumkan di dalam ketentuan  Pasal 68  sampai dengan ketentuan  Pasal  75  UU  Ketenagakerjaan. Ketentuan  Pasal  68  menentukan  bawah pengusaha  dilarang  mempekerjakan anak. Filosofi  larangan  anak  untuk  bekerja  atau mempekerjakan  anak  sebagaimana  diatur di dalam UU Ketenagakerjaan ini sebenarnya  erat  kaitannya  dengan  upaya melindungi  hak  asasi  anak,  yang  juga dijamin perlindungannya dalam UU No.39 Tahun  1999  tentang  HakAsasi  Manusia. Ketentuan  yang  melarang  mempekerjakan anak  sebagaimana  telah  diatur  di  dalam ketentuan  Pasal  68  UU  Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,  yang  menentukan  bahwa  setiap anak  berhak  atas  perlindungan  oleh  orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
Menghadapi  situasi  seperti  ini,  harus ada  komitmen  yang  sungguh-sungguh untuk  mereduksi  persoalan  anak  tersebut, komitmen  saja  belum  cukup  tetapi  juga dibarengi dengan implementasi dari komitmen.  Oleh  sebab  itu  mencari  solusi dan  memberikan  rekomendasi  adalah penting  sebagai  bahan  pertimbangan  bagi para  pemangku  kepentingan  di  Indonesia dalam  upaya  memberikan  perlindungan anak  secara komprehensif.
Termasuk didalamnya dengan membangun sistem dan mekanisme perlindungan anak yang bersinergi dengan sistem  kesejahteraan  sosial  dan  kesehatan serta  penegakan  hukum.  Salah  satu  yang perlu  menjadi  prioritas  penanganannya adalah  mengenai  pekerja  anak  yang melakukan pekerjaan di sektor informal
1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak bekerja?
2. Apa saja hak-hak anak dan perlindungan  hukum  bagi  pekerja anak?
3. Bagaimana penanggulangan permasalahan pekerja anak?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Hak Anak
Anak  juga  manusia  dan  karenanya menghormati  hak  asasi  anak  sama  halnya dengan  menghormati  hak  asasi  manusia. Hak-hak  asasi  manusia  atau  lebih  tepat hak-hak  manusia  merupakan  hak  yang melekat  pada  hakekat  dan  keberadaan manusia,  kodrati  dan  sebagai  makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi,  dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah,  dan  setiap  orang.  Nilai-nilai persamaan,  kebebasan,  dan  keadilan  yang terkandung dalam HAM dapat mendorong terciptanya  masyarakat  egaliter  yang menjadi  ciri civil  society .  Oleh  karena  itu, penegakan  HAM  merupakan  persyaratan dalam menciptakan masyarakat madani.
Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai- nilai  yang  kemudian  menjadi  kaidah- kaidah  yang  mengatur  perilaku  manusia dalam  hubungan  dengan  sesame  manusia. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, anak merupakan “jantung” dari  hak  asasi  manusia  karena  anak merupakan  cikalmasyarakat  di  masa depan.  Sayangnya,  fakta  menunjukkan bahwa  anak  termasuk  sebagian  dari kelompok yang rentan terjadinya kekerasan.  Kerentanan  ini  terjadi  sebagai akibat anak diklaim sebagai manusia yang “lemah”.  Usia  dan  faktor  kematangan psikologis  dan  mental  membuatnya  kerap kali  terpinggirkan  dalam  pengambilan kebijakan.
Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan hak-hak dan kewajiban anak yang terdapat di BAB  III, antara lain :
Setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan,  sertamen  dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Erniwati laia 1) , Marnaek Tua Benny Kevin Afriando 2) , Syawal Amry Siregar 3 )
1. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai  identitas  diri  dan  status kewarganegaraan.
2. Setiap anak berhak untuk
beribadah menurut agamanya,
berpikir,  dan  berekspresi  sesuai dengan  tingkat  kecerdasan  dan
usianya,  dalam  bimbingan  orang tua.
3. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan,  dan  diasuh  oleh  orang tuanya sendiri.
4. Setiap  anak  berha  memperoleh pelayanan  kesehatan  dan  jaminan sosial  sesuai  dengan  kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
5. Setiap  anak  berhak  memperoleh pendidikan  dan  pengajaran  dalam rangka  pengembangan  pribadinya dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai dengan minat dan bakatnya.
6. Khusus bagi anak yang menyandang  cacat  juga  berhak memperoleh pendidikan luar biasa,
sedangkan bagi anak yang memiliki  keunggulan  juga  berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Setiap  anak  berhak  menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasisesuai dengan  tingkat  kecerdasan  dan usianya demi pengembangan dirinya  sesuai  dengan  nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu  luang,  bergaul  dengan  anak yang  sebaya,  bermain,  berekreasi, dan berkreasi  sesuai dengan minat, bakat,  dan  tingkat  kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Setiap  anak  yang  menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuansosial, dan pemeliharaan  taraf  kesejahteraan sosial.
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan  orang  tua,  wali,  atau
pihak lain mana pun yang bertanggung
jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
a. Diskriminasi
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
c. Penelantaran
d. Kekejaman,  kekerasan,  dan penganiayaan
e. Ketidakadilan
f. Perlakuan salah lainnya.
11. Setiap  anak  untuk  diasuh  oleh orang  tuanya  sendiri,  kecuali  jika ada  alasan  dan/aturan  hukum  yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan merupakan  pertimbangan  terakhir. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
12. Setiap  anak  berhak  untuk  diasuh oleh  orang  tuanya  sendiri,  kecuali jika  ada  alasan  dan/atau  aturan hukum  yang  sah  menunjukkan bahwa  pemisahan  itu  adalah  demi kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan merupakan  pertimbangan  terakhir. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
c. Pelibatan dalam kerusuhan social
d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
e. Pelibatan dalam peperangan.
13. Setiap  anak  berhak  memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,  penyiksaan,  atau penjatuhan  hukuman  yang  tidak manusiawi.
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
a. Mendapatkan  perlakuan  secara
manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
b. Memperoleh  bantuan  hukum atau  bantuan  lainnya  secara efektif  dalam  setiap  tahapan upaya hukum  yang berlaku.
c. Membela  diri  dan  memperoleh keadilan  di  depanpengadilan anak  yang  objektif  dan  tidak memihak                 dalam  sidang tertutup untuk umum.
16. Setiap  anak  yang  menjadi  korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang  berhadapan  dengan  hukum berhak dirahasiakan.
17. Setiap  anak  yang  menjadi  korban atau  pelaku  tindak  pidana  berhak mendapatkan  bantuan  hukum  dan bantuan lainnya.
18. Setiap anak berkewajiban untuk:
a. Menghormati  orang  tua,  wali, dan guru
b. Mencintai keluarga,
masyarakat,  dan  menyayangi teman
c. Mencintai  tanah  air,  bangsa, dan Negara
d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
Perlindungan anak adalah segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-  haknya  agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan  dan  diskriminasi.  Perlindungan anak  adalah  segala  usaha  yang  dilakukan secara  sadar  oleh  setiap  orang  dari keluarga sianak, pemerintah dan masyarakat  untuk  menghindarkan  anak dari berbagai ancaman dan gangguan yang mungkin  datang  dari  luar  lingkungannya maupun dari anak itu sendiri.

## Perlindungan Hukum bagi Anak
Dalam  UU  No.23  tahun  2002  tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan  perlindungan  kepada  anak berdasarkan  4  (empat)  prinsip  yang berasaskan:
1. Non Diskriminasi Asas perlindungan anak Yang  dimaksud  sesuai  dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung  dalam  konvensi  hak- hak  anak  mengenai  perlakuan eksploitasi.  Seperti  tindakan  atau perbuatan memperalat, memanfaatkan  atau  memerasan akun untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok golongan.
2. Kepentingan  yang  terbaik  bagi anak
Yang dimaksud dengan asas kepentingan  yang  terbaik  bagi anak  adalah  bahwa  dalam  semua tindakan  yang  menyangkut  anak yang  dilakukan  oleh  pemerintah, masyarakat maka kepentingan yang terbaikbagi anak harus menjadi  kepentingan  yang  paling utama.
3. Hakum  ntuk  kelangsungan  hidup dan perkembangan
Yang  dimaksud  dengan  asas  hak untuk  kelangsungan  hidup  dan perkembanga  nadalah  hak  asasi yang  paling  mendasar  bagi  anak yang  dilindungi  oleh seluruh lapisan  masyarakat  (pemerintah, masyarakat).
4. Penghargaan terhadap anak
Yang dimaksud dengan asas penghargaan  terhadap  anak  adalah penghormatan  atas  hak-hak  untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya  dalam  pengambilan keputusan terutama jika
menyangkut
hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.
Erniwati laia 1) , Marnaek Tua Benny Kevin Afriando 2) , Syawal Amry Siregar 3 )

## 3. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang  mengacu  dan  mengarah  pada  norma dan  asas-asas  hukum  serta  bersumber  dari kepustakaan ( library research ) dan berbagai  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
2. Jenis dan Sumber Data
Data  yang  didapat  dalam  penulisan  ini merupakan  data  sekunder.  Data  sekunder adalah  data  yang  penulis  peroleh  dari penelitian  dari  kepustakaan  dan  dokumen yang merupakan hasil penelitian, pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen  lain  yang  biasanya  di  sediakan dalam  perpustakaan  atau  milik  pribadi. Dengan  kata  lain,  peneliti  membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung  ke perpustakaan, pusat kajian, pusat  arsip  atau  membaca  banyak  buku yang berhubungan dengan penelitiannya.
a. Bahan  Hukum  Primer,  seperti dari  Undang-Undang  Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu
Buku-buku,  Makalah,  Artikel,
Internet.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini adalah :
a. Pendekatan perundang- undangan  ( statue  approach ), diperlukan  guna  mengkaji  lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah undang-undang  dan  regulasi yag bersangkut  paut  dengan  isu hukum.
b. Pendekatan konseptual ( conceptual  approach )  yaitu
beranjak dari pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-
pengertian  hukum,      konsep- konsep  hukum   dan   asas-asas hukum  yang  relevan  dengan  isu yang dihadapi.

## 4. Analisa Data
Analis  yang  digunakan  lebih  banyak kepada  pola  pikir  (paragdigma)  yang diteliti dengan pendekatan teori-teori yang dipakai.Begitu  isu  hukum  ditetapkan, perlu dilakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relavan terhadap  isu  yang  dihadapi.Bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang telah  dikumpulkan  tersebut  kemudian dikelompokkan  dan  dikaji  berdasarkan pendekatan yang digunakan.Dalam penelitian  ini,  yang  digunakan  adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan untuk memperoleh
gambaran yang sistematis dan komperehensif  dari  badan  hukum  primer dan sekunder.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Faktor-faktor  Penyebab  Timbulnya
Pekerja Anak Asumsi awal yang dimiliki masyarakat bahwa penyebab anak bekerja pada  bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk, karena kemiskinan tidak terbukti sepenuhnya benar. Banyak faktor pendorong  lain  yang  ditemukan  penyebab anak  menjadi  bekerja,  walaupun  faktor tersebut  tidak  tunggal  terjadi  pada   setiap tenaga  kerja  anak,  dapat  dipastikan  ada satu  faktor  yang  dominan  pada  setiap individu  maupun  komunitas  kerja  anak  di sector tertentu dan di daerah tertentu.
Beberapa  faktor  penyebab  dominan anak  menjadi  tenaga  kerja  ditemukan  di
lapangan  antara lain  keluarga,  pengaruh lingkungan, potensilokal dan pola rekruitmen,  kebutuhan  pendidikan  dan orientasi masa  depan,  dorongan  dari  diri anak  sendiri.  Sementara  itu,  alasan pengusaha  menggunakan  anak  sebagai tenaga kerja disebabkan oleh beberapa hal, antara  lain  karena  anak  itu  datang  sendiri kepada  pengusaha,  menawarkan  tenaga, untuk  memasukan  seorang  tenaga  kerja anak  umumnya  melalui  prosedur  yang tidak  formal,  tenaga  kerjaan  akan  mudah diatur  dan  penurut  bila  dibandingkan dengan  tenagakerja  dewasa  atau  karena alasan  iba/kasihan  dari  pada  terlantar bekerja  di  jalanan  di  mana  kondisinya sangat  berbahaya  lebih  baik  direkrut menjadi pekerja.
Faktor penyebab dan pendorong permasalahan  pekerjaanak  di  Indonesia merupakan  interaksi  dari  berbagai  faktor di tingkat mikro sampai makro, dari faktor ekonomi,  sosial,  budaya,  sampai  pada masalah politik.  Adapun  faktor-  penyebab dan  pendorong  permasalahan  pekerjaan adalah sebagai berikut:
1. Kemiskinan.
Rendahnya ekonomi keluarga
merupakan  faktor  dominan  yang menyebabkan  anak-anak  terlibat mencari  nafkah.  Anak  sering menjadi  sumber  penghasilan  yang sangat  penting.  Bahkan  dalam banyak hal, pekerja anak dipandang sebagai mekanisme survival untuk mengeliminasi tekanan  kemiskinan  yang  tidak terpenuhi dari hasil kerja orangtua.
Terlibatnya  anak  dalam  kegiatan ekonomi  juga  karena  adanya dorongan untuk membantu meringankan beban orangtua, bekerja  untuk  penghormatan  dari
masyarakat, juga
keinginan
menikmati usaha kerja, merupakan faktor-  faktor  motivasi  pekerja anak.  Akan  tetapi  sebab  terbesar yang mendorong anak-anak bekerja  adalah  tuntutan  orangtua dengan  tujuan  mendapat  tambahan
pemasukan  bagi  keluarga.  Anak- anak seringkali tidak dapat menghindar untuk tidak ikut terlibat  dalam  pekerjaan.  Faktor kemiskinan dianggap sebagai pendorong  utama  anak  untuk bekerja. Kemiskinan secara
ekonomi  telah  menciptakan  nyape kerja  anak.  Orang  tua  “terpaksa”
memobilisasi anak-anaknya sebagai  pekerja  untuk  membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah munculnya kerawanan, sebab anak-anak  bisa  berubah  peran  dari “sekadar membantu” menjadi pencari  nafkah  utama.  Pekerjaan akti  dan  hanya  disebabkan  oleh kemiskinan, tetapi juga menyebabkan “pemiskinan”, artinya  anak-anak  yang  bekerja dan tidak mengecap pendidikanakan  tetap  hidup  di dalam  kondisi  kemiskinan  di kemudian  hari.  Akibat  lebih  jauh, generasi  berikutnya  akan  tetap miskin dan tidak berpendidikan.
2. Urbanisasi.
Daerah asal dari pekerja anak yang mayoritas  dari  pedesaan  juga merupakan salah satu faktor timbulnya  pekerja  anak.  Pedesaan yang dianggap tidak bisa memberikan  jaminan  perbaikan ekonomi,  maka  banyak  orang yang  mengadu  nasib  kekota-kota besar dengan harapan dapat memperoleh penghasilan yang lebih  tinggi,  tanpa  kecuali  para orangtua yang terbelenggu masalah ekonomi mengajak anaknya untuk dipekerjakan, mulai dijadikannya pengemis sampai pada buruh pabrik.
3. Sosial budaya.
Fenomena  pekerjaan  ini  tidak terlepas dari realitas yang ada pada masyarakat,  yang  secara  kultural memandang  anak  sebagai  potensi keluarga  yang  wajib  berbakti kepada  orang  tua.  Anak  yang
Erniwati laia 1) , Marnaek Tua Benny Kevin Afriando 2) , Syawal Amry Siregar 3 )
bekerja  justru  dianggap  sebagai anak  yang  berbakti  dan  dapat mengangkat  harkat  dan  martabat orang  tua.  Dengan  budaya  yang seperti  ini,  maka  posisi  anak  yang sebenarnya  mempunyai  hak  dan wajib dilindungi menjadi terabaikan. 4. Pendidikan.
Alasan utama seorang anak menjadi  pekerja  adalah  karena keterbelakangan mereka untuk mengenyam  pendidikan.  Satu  hal yang  paling  bisa  dilakukan  oleh pemerintah  mendatangkan  dalam melaksanakan program-program pendidikan  berbiaya  rendah  dan mengakomodasi kebutuhan
keterampilan  tertentu  bagi  anak. Sebab, selama ini anak-anak "dipaksa"  bekerja  karena  tuntutan ekonomi  keluarga.  Upah  anak adalah salah satu sumber
pemasukan keluarga. Dengan pendidikan  murah  dan  pemberian keterampilan praktis, mereka diharapkan  tidak  lagi  menganggap sekolah tidak memberikan keuntungan  apa-apa  dan  malah membuat kondisi keluarga makinter puruk. Diperlukan inovasi untuk membuat pendidikan
menjadi  hal  yang  diterima  di daerah  yang  menjadi  kantong- kantong  pekerja  anak.  Pendidikan yang  diterapkan  tentu  harus  tidak sama  dengan  pendidikan  yang diadakan di sekolah-sekolah formal  lain,  yang  orang  tuanya dianggap mampu mencukupi kebutuhan  keluarga  sehari-hari.
Salah  satu  inovasi  yang  bisa dilakukan adalah memasukkan keterampilan  yang  bisa  "dijual". Sehingga, anak punya keterampilan yang bisa mendatangkan pemasukan.
Pekerjaan  sampingan  pun  bisa dilaksanakan  di  luar  jam  sekolah.
Misalnya,  lewat  kopera  di  sekolah
atau  unit  usaha  sekolah.  Untuk mendukung  itu,  diperlukan  juga balai latihan kerja yang memberikan pelatihan dan dukungan  dana  bagi  orang  tua mereka. 5. Perubahan proses produksi. Perkembangan  jaman  yang  juga menuntut pada kecanggihan
teknologi membuat beberapa perusahaan dalam melakukann proses produksi menggunakan alat-alat teknologi canggih. Sehingga  banyak  sekali  pekerjaan yang  seharusnya  dikerjakan  oleh tenaga  ahli  menjadi  lebih  cepat selesai  hanya  dengan  hitungan waktu yang sangat singkat dikerjakan  oleh  sebuah  alat.  Yang tersisa  hanyalah  pekerjaan  kasar dan serabutan yang ternyata banyak  anak  yang  diambil  untuk dipekerjakan,  tentu  saja  dengan upah murah dan jaminan perlindungan  kerja  yang  minim, karena  masih  dianggap  sebagai anak  yang  tidak  mengetahui  apa- apa  dan  dituntut  untuk  selalu menuruti  aturan  yang  dibuat  oleh perusahaan tempat bekerja.
6. Lemahnya pengawasan dan
terbatasnya institusi untuk rehabilitasi. Adanya peraturan untuk  melakukan  perlindungan pekerjaan  akti  dan  diimbangi dengan  pelaksaan  dari  aturan tersebut. Sehingga sangat dimungkinkan banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada pekerja  anak  yang  tidak  bisa terselesaikan  oleh  aparat  penegak hukum.  Selain  itu,  di  Indonesia masih sangat kurang sekali lembaga-lembaga yang bisa melakukan  rehabilitasi  terhadap anak dapat tumbuh dan berkembang  dengan  wajar  baik secara  rohani,  jasmani  maupun sosial khususnya anak yang mempunyai  masalah,  antara  lain
anak  yang tidak mempunyai orang tua  dan  terlantar,  anak  terlantar, anak  yang  tidak  mampu,  anak yang mengalami masalah
kelakuan,  dan  anak  cacat.  Usaha ini dimaksudkan memberikan pemeliharaan,
perlindungan, asuhan,  perawatan  dan  pemulihan kepada  anak  yang  mempunyai masalah.

## 2. Penanggulangan
Permasalahan

## Pekerja Anak
Kebijakan perlindungan
anak terhadap  penanggulangan  pekerja  anak dianggap belum efektif. Hal ini disebabkan  oleh  berbagai  kendala  di lapangan.  Antara  lain,  nilai-nilai  sosial seperti  nilai  historis,  tradisi,  kebiasaan, lingkungan  sosial,  budaya  masyarakat yang  tersusun  dari  tingkah  laku  yang terpola,  dan  lemahnya  sistem  pengawasan yang  dilakukan  oleh  bidang  pengawasan ketenagakerjaan  dari  Dinas  Tenaga  Kerja dan  Transmigrasi.  Sebagaimana  telah diketahui,  bahwa  masalah  yang  terkait dengan  pekerjaan  akan  dalah  masalah lintas  sektoral,  yang  meliputi  aspeke konomi (anak  bekerja merupakan             salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas  sebuah  keluarga),  budaya (anak  bekerja  merupakan  „keharusan‟ budaya masyarakat tertentu yang merupakan  doktrin  Jawa  „banyak  anak banyak  rejeki‟),  politik  (dengan  anak bekerja, dapa diharapkan dapat melanggengkan  dominasitrah/kekuasaan), hukum (anak yang bekerja juga melingkupi penegasan status dan kedudukan  anak  sebagai  subyek  yang memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  harus dijamin  oleh  hukum),  sosial  (anak  yang bekerja  dapat  mengangkat  harkat  dan derajat sebuah keluarga di mata masyarakat/anak  yang  nganggur  adalah hina di mata masyarakat).
Sehingga  berpijak  dari  berbagai macam  perspektif  masalah  anak  yang bekerja  tersebut,  menuntut  pula  regulasi dan  pengaturan  yang  komprehensif  dalam
bentuk peraturan perundangan yang seharusnya  dibuat,  baik  oleh  eksekutif maupun legislatif, baik ditingkat pusatmaupun  ditingkatan  daerah,  selaras dengan  semangat  dan  esensiotonomi daerah.  Oleh  karena  itu,  penanggulangan pekerja  anak  lebih  dipertegas  lagi  dalam Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Dan Otonomi  Daerah  Nomor  5  Tahun  2001, tanggal 8 Januari 2001, tentang
Penanggulangan  Pekerja  Anak,  dijelaskan dalam pasal 1 ayat 4, bahwa
Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut  PPA  adalah  suatu  kegiatan  yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi  dan  melindungi  pekerja  anak berusia  15  tahun  kebawah  agar  terhindar dari  pengaruh  buruk  pekerjaan  berat  dan berbahaya.
Dunia anak adalah dunia sekolah dan dunia  bermain,  yang  diarahkan  kepada peningkatan dan  akselerasi perkembangan jiwa,  fisik,  mental,  moral  dan  sosial. Setting  dan  kurikulum  sekolah  anak  di desa  ini  sedemikian  rupa  sehingga  anak benar-benar  dalam  dunia  mereka  sendiri, yang  merupakan  bagian  integral  dari proses  yang  sistematis  dalam  melahirkan generasi  serta  dunia  anak  yang  kondusif. Pendekatan perlindungan, muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai  individu  mempunyai  hak  untuk bekerja.  Oleh  karenanya  hak-haknya sebagai  pekerja  harus  dijamin  melalui peraturan  ketenagakerjaan  sebagaimana yang  berlaku  bagi  pekerja  dewasa, sehingga terhindar dari tindak penyalahgunaan dan eksploitasi. Dalam pandangan
penulis, pendekatan kedua ini tidak melarang anak bekerja  karena  bekerja  adalah  bagian  dari hak  asasi  anak  yang  paling  dasar. Meskipun  masihanak-anak,  hukum  harus dapat  menjamin  terwujudnya  hak  anak yang  paling  asasi  untuk  mendapatkan pekerjaan  dan  oleh  karenanya  juga mendapatkan  penghidupan  yang  layak bagi kemanusiaan. Masa depan anak tidak lagi  ditentukan  oleh  kekuatan  orang  tua, keluarga, masyarakat, apalagi Negara.
Erniwati laia 1) , Marnaek Tua Benny Kevin Afriando 2) , Syawal Amry Siregar 3 )
Tetapi sebaliknya orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, mempunyai  kewajiban  untuk  menjamin terwujudnya  hak  anak  yang  paling  asasi yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  Dalam  pendekatan  ini  tidak dibenarkan  ada  peraturan  perundangan yang  mengeksploitasi  sumber  daya  anak, hanya sekedar untuk kepentingan ekonomi,  sosial,  politik,  budaya,  hukum dalam  perspektif  orang  tua,  keluarga, masyarakat dan negara. Sedangkan pendekatan Empowerment , juga berangkat dari pengakuan terhadap hak-hak anak dan mendukung upaya penguatan pekerja anak agar  mereka  memahami  dan  mampu memperjuangkan hak-haknya.
Penerapan  hukum  ketenagakerjaan dalam  perlindungan  tenaga  kerja  anak yang  bekerja  di  luar  hubungan  pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, dikarenakan makin meresahkannya tenaga kerja  anak  dengan  alasan  kemiskinan keluarga, sehingga menurut Irwanto memangsulit memisahkan antara partisipasi  anak  dalam  aktivitas  ekonomi dengan eksploitasi ekonomi anak. Kondisi tenaga  kerja  anak  seperti  itu  oleh International  Labour  Organization  (ILO) disebut  sebagai  kerja  paksa  ( force  labour condition ).  Mempergunakan  anak-anak bagi  pengusaha  bukan  merupakan  tanpa alasan,  karena  anak-anak  yang  bekerja umumnya  droup-out  Sekolah  Dasar  dan berasal dari keluarga miskin yang dipekerjakan untuk memperoleh keuntungan secara
serakah.
Kecenderungan
pengusaha mempergunakan  anak-anak (usia  12 sampai  dengan  16  tahun)  sebagai  tenaga kerja,  karena  upah  murah  dan  anak  anak lebih mudah  diatur  dari  pada  tenaga  kerja orang dewasa. Di dalam praktinya banyak anak-anak  ditempatkan  sebagai  tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja, karena anak dipandang sebagai  subordinat orang  dewasa  atau  orang  tuanya  yang harus  selalu  tunduk  dan  mengikuti kehendaknya, sehingga anak dilihat bukan
sebagai subjek hukum tetapi sebagai objek yang  dapat  diperlakukan  sesuai  kehendak orang dewasa.
Hal  demikian  apabila  dihubungkan dengan  ada  gium Thomas  Hobbes,  bahwa manusia seakan- akan merupakan binatang (serigala)  dan  menjadi  mangsa  dari manusia  lain  yang  mempunyai  fisik  lebih kuat  darinya  ( homo  homini  lupus ).  Atas dasar tersebut, telah memunculkan berbagai  teori/pendekatan  dalam  rangka perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak, khususnya yang bekerja di luarhubungan  kerja  yang  secara  garis besarada  3  (tiga)  pendekatan,  yaitu pendekatan abolisionis, pendekatan proteksionis,
dan pendekatan pemberdayaan. Pendekatan pertama
bersifat kontradiktif dengan dua pendekatan lainnya, karena pada pendekatan  abolisionis,  tenaga  kerja  anak dianggap  sebagai  suatu  masalah  yang sama  sekali  tidak  dapat  ditoleransi,  dan karenanya harus dihapuskan sepenuhnya.
Berbeda dengan pendekatan abolisionis, pendekatan proteksionis bertolak  dari  suatu  anggapan  bahwa menghapuskan sama sekali tenaga kerjaan akan  merupakan  suatu  hal  yang  tidak mungkin, karena dalam praktik sulit untuk direalisasi. Jika upaya aborsi onis dipaksakan, hasilnya justru akan merugikan  kepentingan  anak  itu  sendiri. Oleh  karen  itu,  yang  perlu  dilakukan bukannya  melarang  anak  bekerja,  tetapi melindungi  anak  dari  praktik-praktik pekerjaan yang membahayakan, eksploitatif,  dan  merugikan  kepentingan anak. Di dalam perkembangan berikutnya, muncul  pendekatan  yang  lebih  maju  lagi, yaitu pendekatan pemberdayaan.
Pendekatan  ini  didasarkan  kepada  asumsi bahwa  pekerja  anak  menjadi  bermasalah ketika  tidak  mempunyai  keberdayaan untuk mengorganisasi diri ( self organization )  dan  membela  hak-hak  serta kepentingannya. Kedua pendekatan tersebut terakhir, yaitu pendekatan proteksionis  dan  pemberdayaan  bersifat komplementer, artinya saling memperkuat
dan saling membutuhkan untuk keberhasilannya.  Usaha  para  anak  untuk memberdayakan diri menuntut pelaksanaan  hak-hak  serta  perbaikan- perbaikan  yang  telah  ditentukan  oleh peraturan-peraturan  perlindungan  anak, sedangkan melalui strategi pengorganisasian  diri  suara  anak  dapat mempengaruhi  isi  dan  substansi  dari langkah-langkah  perlindungan  tersebut supaya  lebih  mendekati  kepentingan  dan keinginan anak.
Sebaliknya,  pendekatan  larangan tidak mendukung, tetapi justru malah lebih bersifat  menghalangi  tercapainya  tujuan perlindungan maupun pemberdayaan.
Berdasarkan  pendekatan  di  atas, secara  yuridis  perlindungan  tenaga  kerja anak bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungankerja secara  harmonis  tanpa  disertai  adanya tekanan  dari  pihak  yang  kuat  kepada pihak  yang  lemah.  Untuk  itu  pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan  tersebut  sesuai  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bentuk lain dari perlindungan hukum  terhadap  tenaga  kerjaan  atau menurut  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  dapat  dilakukan  dengan pengaturan hubungan kerja melalui perjanjian kerja yang di dalamnya memuat unsur  upah,  pekerjaan  dan  perintah. Hubungan  kerja  adalah  suatu  hubungan antara pengusaha dan pekerja yang timbul dari  perjanjian  kerja  yang  diadakan  untuk waktu  tertentu  maupun  waktu  yang  tidak tertentu.  Hubungan  kerja  merupakan hubungan hukum antara seorang pengusaha  dengan  seorang  pekerja  dan lahir  karena  perjanjian  kerja  yang  di dalamnya memuat unsur perintah, pekerjaan  dan  upah.  Perjanjian  kerja melahirkan  perikatan  dan  perikatan  yang lahir  karena  perjanjian  kerja  ini  yang merupakan  hubungan  kerja.  Hubungan kerja  hanya  ada  apa  bila  salah  satu  pihak dalam  perjanjian  dinamakan  pengusaha dan  pihak  lain  dinamakan  pekerja. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja
anak  dalam  pelaksanaan  hubungan  kerja melalui pembuatan perjanjian kerja dengan  bentuk  tertulis,  tujuannya  sebagai upaya  mencapai  kepastian  hukum  dan untuk  melindungi  pekerja  dari  tindakan sewenang-wenang pihak pengusaha.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun  2003,  diatur  bahwa  anak  yang berusia 13-15 tahun diperbolehkan melakukan  hubungan  kerja  pada  bentuk- bentuk  pekerjaan  yang  sifatnya  ringan dengan izin tertulis dari orang tua/walinya, tidak  melebihi  3  (tiga)  jam,  dijamin keselamatan dan kesehatan kerjanya, upah yang  memenuhi  kebutuhan  secara  layak bagi  kehidupannya  serta  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku, tidak mengganggu waktu sekolah dan dilakukan sianghari yang dituangkan kedalam perjanjian  kerja  secara  tertulis  yang ditanda tangani oleh orang tuanya/walinya.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  bahwa dalam  pelaksanaan  perlindungan  terhadap tenag  kerja  anak,  khususnya  yang  bekerja di  luarhubungan  kerja,  tentunya  harus dilakukan  melalui  satukesatuan  sistem hukum,  seperti  yang  disarikan  oleh Friedman  kedalam  3  (tiga)  unsurbesar, yaitu substansi atau isi hukum ( substance ), strukturhukum  ( structure ),  dan  budaya hukum ( culture ). Secara substansial negara Indonesia telah mengaturnya dalam UUD  1945 yang  diimplementasikan kedalam  peraturan  perundang-undangan, misalnyaPasal  27  ayat  (2)  dan  Pasal  28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut  diatur  dalam Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenaga kerjaan,  Pasal  28B  ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  1945  lebih  lanjut  diatur dalam  UndangUndang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan UndangUndangNomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  Pasal  34  ayat (1)  Undang-  Undang  Dasar  1945  lebih lanjut diatur  dalam  Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Di  samping  itu,  Indonesia  sebagai
Erniwati laia 1) , Marnaek Tua Benny Kevin Afriando 2) , Syawal Amry Siregar 3 )
negara  anggota  PBB  dan  masyarakat Internasional,  telah  meratifikasi  Konvensi Hak  Asasi  Manusia  dan  KonvensiHak Anak.  Secara struktural, peran negara dan pemerintah  bukan  hanya  cukup  dengan membuat  peraturan  perundang-undangan saja, tetapi lebih dari itu adalah melaksanakan peraturan yang telah dibuat diwujudkan  menjadi  kenyataan.  Hal  ini merupakan  tuntutan,  karena  Indonesia menganut  negara  hukum  dalam  arti materiil  atau  negara  kesejahteraan  atau negara  kemakmuran  ( welfare  state )  yang menjamin keadilan kepada warganya.
Dalam  tipe  negara  kesejahteraan sekarang ini peranan Hukum Administrasi Negara  sangat  dominan  dan  akhirnya menjadi  social service  state ,  sebab  negara dibebani  tugas  servis  publik.  Salah  satu bentuk  campur  tangan  negara  adalah  di bidang  ekonomi  dan  kesejahteraan  sosial atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak  bagi  kemanusiaan  untuk  wargane garanya.  Hal  ini  berhubungan  dengan dasar kesejahteraan dan keadilan, sehingga pekerjaan  yang  diharapkan  adalah  layak bagi  kemanusiaan  dan tidak  merendahkan harkat  dan  martabat  manusia  untuk mengusahakan  setiap  warga  negaranya mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  sesuai dengan  kesanggupan  dan  kemampuannya dengan  menerima  pengupahan  yang  adil tanpa  diskriminasi  dalam  pelaksanaan hubungan kerja.
Kerja dalam kontek sini adalah kerja yang  layak  bagi  penghidupan  dan  bukan kerja  yang  diwarnai  oleh  penindasan  dan eksploitasi,  melainkan  harus  layak  untuk penghidupan.  Oleh  karena  itu,  peran negara melalui Departemen Tenaga Kerja, Departemen
Sosial, Departemen Pendidikan dan departemen terkait lainnya sangat  penting,  termasuk  pemerintah daerah.
Demikian juga, lembaga perlindungan  anak,  seperti  Komisi  Hak Asasi  Anak,  yayasan  perlindungan  anak dituntut  perannya  secara  intensif  dalam menanggulangi masalah anak yang dipekerjakan pada bentuk pekerjaan terburuk.  Di  sisi  lain,  budaya  hukum
sebagai  nilai  dan  sikap  yang  merupakan pengikatan sistem substansial dan struktural di tengah-tengah budaya bangsa secara keseluruhan. Hal ini oleh Friedman dikemukakan  bahwa  budaya  hukum  tiada lain  dari  keseluruhan  sikap  masyarakat dan  sistem  nilai  yang  ada  dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana  seharusnya  hukum  itu  berlaku dalam masyarakat

## 5. SIMPULAN
1. Faktor  penyebab  banyaknya  anak bekerja  saat  ini  di  Indonesia merupakan  interaksi  dari  berbagai faktor  di  tingkat  mikro  sampai makro,  dari  faktor  ekonomi  sosial budaya sampai pada masalah politik. Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah.
2. Upaya penanggulangan secara konsepsional,  ada  tiga  pendekatan dalam memandang masalah
pekerja  anak,  yang  sekiranya  dapat dipergunakan  sebagai  upaya  untuk mengatasi dan
sekaligus memberdayakan pekerja anak,
yakni penghapusan ( abolition ), perlindungan ( protection ), dan penguatan atau pemberdayaan ( empowerment )

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Bambang, Joni. 2013. Hukum Ketenagakerjaan. Bandung: Pustaka Setia
Gultom,  Maidin.  2013. Perlindungan
Hukum  terhadap  Anak  dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama HariadiSanituti, Sri. 2003. Pekerja  Anak,  Masalah,
Kebijakan dan Penanganan.
Surabaya:  Mediatama  Husni,  Lalu. 2016. Pengantar Hukum Tenaga Kerjadi Indonesia.
Jakarta:
Rajawali Pers
Joni,  Muhammad.  1999. Aspek  Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak. Bandung: Citra Aditya Bakti Muladi. 2009. HakAsasi Manusia. Bandung: Refika Aditama
Salma, Odjet. 2004. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: Prenada Suhardi, Gunanto. 2003. Peranan Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Universitas Atma Jaya Suherman. 2000. Buku Saku Perkembangan Anak. Kedokteran
EGC devi,  Ria  Sintha, Perkembangan  Hukum Dagang  di  Indonesia ,  CV.  Sentosa
Deli  Mandiri,  Medan,  2020  Purba, Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian  dan
Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang  Nomor  13  tahun  2003 tentang Ketenaga kerjaan
Undang-undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang Perlindungan Anak Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Perdata

## C. Jurnal Ilmiah
Devi,  Ria.  Sintha.,  Simbolon,  Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad,  Yasid (2022). The Bankruptcy  Legal  Politics  in Indonesia  based  on  Justice Value , Date  Maret,  2022,  Vol 9. No 1. Jurnal Akta .
Hamonangan,  Alusianto  et  al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN
TERBATAS.
PKM  Maju  UDA , [S.l.],  v.  2,  n.  1,  p.  20-34,  sep. 2021.  ISSN  2745-6072.  Available at:
< http://jurnal.darmaagung.ac.id/ind ex.php/pkmmajuuda/article/view/1 182 >. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: http://dx.doi.org/10.46930/pkmmaj uuda.v2i1.1182 . http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/ article/view/20842
Ichsan,  Reza  Nurul;  SE,  M.  M. Bahan Ajar  ManajemenSumber  Daya
Manusia  (MSDM) .  CV.  Sentosa
Deli Mandiri.
Laia, Agustinus et al. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI  INTERNET  BANKING DI INDONESIA. JURNAL RECTUM:  Tinjauan  Yuridis Penanganan Tindak Pidana ,
[S.l.],  v.  4,  n.  1,  p.  293  -  307,  jan. 2022.  ISSN  2684-7973.  Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/in dex.php/jurnalrectum/article/view/ 1466 >.  Date  accessed:  02  aug.
2022. doi:
http://dx.doi.org/10.46930/jurnalre
ctum.v4i1.1466 .
Lubis,  M.  A.,  &  Siddiq,  M.  (2021).
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGRUSAKAN HUTAN . JURNAL  RECTUM:  Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 3(1), 35-65.
Lubis,  M.  A.,  Dhevi,  R.  S.,  &Yasid,  M.
(2020). PENEGAKAN  HUKUM
TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA  YANG  MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM
DALAM  MEWUJUDKAN  GOOD GOVERNANCE. Jurnal  Darma Agung, 28(2), 269-285.
Reza  Nurul  Ichsan;  Lukman  Nasution;
Erniwati laia 1) , Marnaek Tua Benny Kevin Afriando 2) , Syawal Amry Siregar 3 )
Sarman  Sinaga;  Dhoni  Marwan. "The influence of leadership styles,
organizational changes on employee  performance  with  an environment work as
an intervening  variable  at  pt.  Bank sumutbinjai  branch". Journal  of
Contemporary  Issues  in  Business and Government, 27, 2, 2021, 258- 264.
doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032
Simbolon,  N.  Y.,  Nasution,  M.  Y.,  &
Lubis, M. A. (2019). Pemberdayaan  Kearifan  Lokal Masyarakat  Adat  Batak  Toba dalam Mencegah Kekerasan
terhadap Anak. Jurnal Mercatoria,
12(2), 148- Siregar,  S.  A.,  Siregar,  G.,  &  Lubis,  M.
A. (2020). Criminological Perspective  Of  Street  Crime. Journal of  Advanced  Research  in
Dynamical  and  Control  Systems- JARDCS, 12(6), 603-611.
Sitompul,
Risma Wati et al. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  KREDITUR  PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN        JAMINAN        HAK TANGGUNGAN. JURNAL RECTUM:  Tinjauan  Yuridis Penanganan  Tindak  Pidana ,
[S.l.],  v.  4,  n.  1,  p.  95  –  109, jan.
2022.  ISSN  2684-7973. Available
at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/i
ndex.php/jurnalrectum/article/vie
w/1445 >.  Date  accessed: 02  aug.
2022.
doi:
http://dx.doi.org/10.46930/jurnalr
ectum.v4i1.1445 .