Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 3333-3348
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat Menurut Abu Ubaid Al Qasim (Studi Kasus Kota Pontianak)
Romi Suradi 1) , Bustami 2) 1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura *Email korespondensi: romi.suradi@ekonomi.untan.ac.id

## Abstract
The management of zakat at this time has not implemented the pattern and system of withdrawal, management and distribution as a whole as stated in the Regional Regulation of Pontianak City No. 25 of 2002 concerning Guidelines for the Management of Pontianak City Zakat. Abu Ubaid Al-Qasim Bin Salam gave new thoughts and perspectives on the government's role in zakat management, including the management of zakat - zakat other than zakat  assets  that  can  be  taken  forcibly  if  not  fulfilled.  Thus  making  the  government  as  the  sole  executor  and punisher. Regarding the distribution of excess use of zakat funds, it can be transferred to other areas, not just for business development that has been carried out as it is now. This research uses literature study research. The type of data used is secondary data, namely data obtained indirectly. The data needed in this study were taken from documents related to research. The data analysis technique used was descriptive analytic which was sourced from the discussion in the Kitab al-Amwal by Abu Ubaid al-Qasim and its relation to the role of the government, especially the Pontianak city government.

## Keywords : zakat; the role of government; abu ubaid
Saran sitasi : Suradi, R., & Bustami . (2022). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat Menurut Abu Ubaid Al Qasim  (Studi  Kasus  Kota  Pontianak). Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  8 (03),  3333-3348.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6471
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6471

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  rukun  Islam,  zakat  merupakan  rukun  ke tiga. Hal ini dapat dilihat dari hadith Nabi SAW yang artinya:  “Islam  dibangun  di  atas  lima  perkara: syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan  bahwa  Muhammad  adalah  utusan  Allâh, menegakkan  shalat,  menunaikan  zakat,  berpuasa Ramadhan  dan  haji  ke  Baitullah  bagi  siapa  yang mampu [Muttafaqun ‘alaihi]”. Perintah melaksanakan zakat  dalam  Islam  menempati  urutan  kedua  setelah perintah  melaksanakan  shalat.  Untuk  melihat  begitu urgen dan pentingnya kedudukan zakat dalam ajaran Islam  (hampir  menyamai  perintah  shalat),  dapat dilihat dari begitu banyaknya Allah SWT menyandingkan  perintah  shalat  dan  zakat  dalam Alquran.
Zakat  sebagai  salah  satu  sarana  didalam meningkatkan kesejahteraan dan termasuk salah satu pelaksanaan  hukum  Islam  merupakan  perkara  yang sudah  sangat  sering  digalakkan.  Melalui  Alquran,
Allah SWT mengamanatkan bahwa: zakat merupakan pungutan  wajib  atas  individu  yang  memiliki  harta wajib  zakat  yang  melebihi  nishab  (muzakki)  dan memenuhi haul sekaligus sebagai instrumen keuangan negara dalam redistribusi pendapatan antar golongan penerima  pendapatan,  sebagaimana  Allah  SWT berfirman dalam Surat At Taubah ayat 60:
اَمَّنِإ
ِة َ ف َّ ل َؤ ُم ْ لا َو ا َهْي َ لَع  َنيِل ِما َع ْ لا َو  ِني ِكا َس َم ْ لا َو  ِءا َر َ ق ُ ف ْ لِل  ُتا َ ق َد َّ صلا
ِليِب َّسلا  ِنْباَو ِ َّ للَّا  ِليِب َس يِفَو َنيِم ِراَغ ْ لا َو  ِبا َ ق ِ رلا يِفَو ْم ُهُبوُلُق ٌمي ِك َح ٌميِلَع ُ َّ للَّا َو ۗ ِ َّ للَّا  َن ِم ًة َضي ِر َ ف
Artinya:  “ Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah untuk  orang-orang  fakir,  orang-orang  miskin, pengurus-pengurus  zakat,  Para  mu'allaf  yang dibujuk  hatinya,  untuk  (memerdekakan)  budak, orang-orang  yang  berhutang,  untuk  jalan  Allah dan  untuk  mereka  yuang  sedang  dalam perjalanan,  sebagai  suatu  ketetapan  yang
diwajibkan  Allah,  dan  Allah  Maha  mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Dalam ayat ini jelas dinyatakan bahwa golongan masyarakat  yang  berhak  menerima  zakat  (mustahik) ialah:
a. Orang  fakir;  yakni  orang  yang  amat  sengsara hidupnya,  tidak  mempunyai  harta  dan  tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
b. Orang  miskin;  yakni  orang  yang  tidak  cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
c. Pengurus  zakat;  yakni  orang  yang  diberi  tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
d. Muallaf;  yakni  orang  kafir  yang  ada  harapan masuk  Islam  dan  orang  yang  baru  masuk  Islam yang imannya masih lemah.
e. Memerdekakan  budak;  mencakup  juga  untuk melepaskan  Muslim  yang  ditawan  oleh  orang- orang kafir.
f. Orang  berhutang;  yakni  orang  yang  berhutang karena  untuk  kepentingan  yang  bukan  maksiat dan  tidak sanggup membayarnya.  Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam  dibayar  hutangnya  itu  dengan  zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
g. Pada  jalan  Allah  (sabilillah):  Yaitu  untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah  itu  mencakup  juga  kepentingan- kepentingan  umum  seperti  mendirikan  sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
h. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.
Berkenaan dnengan pengelolaan zakat, berbagai macam  gerakan  zakat  termasuk  lembaga-lembaga zakat  baik  yang  berada  dalam  naungan  pemerintah maupun  yang  bersifat  mandiri  cukup  aktif  dalam memberikan  penyadaran  dan  pemahaman  kepada masyarakat  agar  dapat  menunaikannya.  Begitu  juga berbagai  macam  kegiatan  dalam  bentuk  seminar, tabligh  akbar,  ceramah  dan  sebagainya  sudah digalakkan dalam rangka menumbuhkan potensi zakat yang  ada  di  Indonesia,  khususnya  di  kota  Pontianak (B. K. Pontianak, 2017).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkirakan  potensi  zakat  umat  Islam  di  Kalbar bisa  mencapai  Rp  1  trilyun  per  tahun.  Agar  dapat merealisasikan  hal  tersebut,  semua  lembaga  yang berhubungan  dengan  zakat  dan  sedekah  harus  satu
komando  ke  Badan  Amal  Zakat  Nasional  (Baznas) Kalbar (Post, 2017). Secara nasional, Baznas sebagai lembaga resmi urusan zakat yang dibentuk pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang  Pengelolaan  Zakat,  belum  bisa  berjalan secara  maksimal.  Butuh  penguatan  dalam  struktur organisasi,  baik  pada  SDM,  sistem  kerja  sampai penguasaan teknologi.
Tabel 1. Jumlah Penghimpunan Dana Zakat Berdasarkan Jenis Dana
No Jenis Dana Realisasi 2021 Persentase 1  Zakat 448.110.950.330 82,56% 2  Infaq/Sedekah 69.644.484.321 12,83% 3  Amil 25.043.507.162 4,61% Sumber : Dokumen Statistik BAZNAS, 2021
Dari data tabel di atas diketahui total pendapatan zakat nasional sebesar 63,29% dari seluruh dana yang dikumpulkan  oleh  badan-badan  pengelola  zakat. Setiap tahun memang mengalami peningkatan namun secara kelembagaan ada yang meningkat bahkan ada yang  mengalami  penurunan.  Hal  ini  menunjukkan peran berbagai lembaga zakat belum optimal. Bahkan termasuk penyaluran zakat, menunjukkan bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat dua provinsi dengan kategori  Highly  Effective,  empat  provinsi  dengan kategori  Effective,  sebelas  provinsi  dengan  kategori Fairly  Effective,  sebelas  provinsi  dengan  kategori Below  Expectation,  dan  enam  provinsi  dengan kategori Ineffective. Khusus Kalimantan Barat masuk dalam  kategori  Ineffective  dengan  ibu  kota provinsinya yaitu Pontianak (BAZNAS, 2017).
Adanya sebagian masyarakat memberi zakat dan sedekah  pada  lembaga  penghimpun  zakat  selain Baznas adalah salah satu faktor sulitnya mengumpulkan  zakat  satu  komando.  Dan  juga kurangnya koordinasi dan informasi sesama lembaga zakat  dalam  pengelolaan  zakat.  Apalagi  data  orang yang  memerlukan  bantuan  untuk  biaya  rumah  sakit, sekolah,  ingin  bekerja,  mulai  usaha  dan  seterusnya tidak sedikit. Angka kemiskinan pengangguran yang rerata 5 persen (Post, 2017). Hal inilah yang menjadi tugas dan peran pemerintah sebagai tonggak terdepan didalam pengaturan zakat tersebut.
Potensi  zakat  yang  ada  pada  berasal  dari pemerintahan,  swasta  dan  perbankan  dan  zakat bahkan ada yang dikelola dan di distribusikan dalam bentuk pendayagunaan zakat melalui berbagai macam skim produktif, misalnya bantuan pinjaman dan modal dengan  metode  Qadrul  Hasan,  pelatihan  dan
ketrampilan  serta  bantuan  pada  sentra  ternak  & pertanian. Pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal akan membantu masyarakat jika pendistribusiannya  dilakukan  dengan  tepat  dengan memperhatikan  golongan  yang  menerima  agar pendayagunaan tepat sasaran (Amalia, 2012).
Sebagai rukun Islam yang keempat, zakat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia masih dipandang sebelah  mata.  Hal  tersebut  dapat  tercermin  pada pengelolaan zakat di Indonesia yang sangat tergantung pada  tingkat  kesadaran  masyarakat  untuk  membayar zakat.  Pola  ini  menyebabkan  lembaga  zakat  hanya menunggu  masyarakat  yang  membayar  zakat (muzakki) dan tidak memiliki otoritas untuk menarik ataupun mengambil zakat dari para muzakki.
Pengelolaan  zakat  pada  saat  ini,  baik  secara nasional  maupun  sampai  di  tingkat  daerah  dan  kota, belum  sepenuhnya  menerapkan  pola  dan  sistem pengelolaan zakat yang meliputi penarikan, pengelolaan,  dan  distribusi  yang  telah  dipraktekkan pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Pada masa Rasulullah  dan  para  sahabatnya,  pengelolaan  zakat merupakan tanggungjawab penuh pemerintah. Pemerintah  dengan  kekuasaannya  dapat  menarik zakat  dari  pihak  yang  mampu  (orang  kaya)  dan memberikan  sanksi  kepada  mereka  jika  menolak membayar  zakat.  Abu  Ubaid  al-Qasim  dengan karyanya  Kitab  Al-Amwal,  menguraikan  konsep tentang  zakat  sebagai  salah  satu  institusi  keuangan publik  pada  masa  Rasulullah,  para  Khulafa`  ar- Rasyidun  dan  pada  masa  khalifah  Umar  bin  Abdul Aziz.  Kitab tersebut merupakan sebuah masterpiece tentang pengelolaan harta publik termasuk diantaranya  zakat.  Suatu  alternatif  bagi  sistem keuangan yang tengah dijalankan sekarang ini.
Oleh  karena  itu  penelitian  ini  diharapkan memberikan pemikiran dan prespektif baru bagaimana memahami dan mengaplikasikan pemikiran  ulama  yaitu  Abu  Ubaid  al-Qasim  Bin Salam  terhadap  permasalahan  zakat  dan  peran pemerintah dalam pengelolaannya.
Dalam  penelitian  ini,  akan  dibahas  pemikiran Abu  Ubaid  al-Qasim  tentang  zakat  sebagai  institusi keuangan publik, dengan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
a. Bagaimana  pemikiran  Abu  Ubaid  al-Qasim terhadap pengelolaan zakat?
b. Bagaimana  peran  pemerintah  dalam  mengelola zakat menurut pemikiran Abu Ubaid al-Qasim?
Adapun tujuan dalam penelitian adalah :
a. Mengetahui  pemikiran  Abu  Ubaid  tentang pengelolaan zakat.
b. Mengetahui peran pemerintah dalam mengelolaan zakat menurut pemikiran Abu Ubaid.
Manfaat dalam penelitian ini yaitu :
a. Dapat  memberikan  kontribusi  dan  solusi  bagi pemerintah  dalam  memaksimalkan  peran  dan fungsi  terhadap  zakat  baik  secara  langsung ataupun tidak langsung.
b. Diharapkan  menjadi  dasar  bagi  program  studi dalam  mengidentifikasi  pemikiran-pemikiran para pemikir islam dalam pengelolaan zakat.
c. Memperkaya  penelitian  mengenai  zakat  dan pengelolaannya.

## 1.1. Biografi Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam
Sangatlah  sedikit  keterangan  dan  dokumentasi mengenai sejarah kehidupan Abu Ubaid al-Qasim bin Salam.  Oleh  karena  itu,  banyak  keterangan  yang berhubungan  dengan  biodata  sejarah  kehidupannya diwarnai dengan kekaburan (atau ketidakjelasan) dan bahkan  tidak  dapat  dijadikan  pegangan.  Kenyataan inilah  yang  selalu  menghambat  orang-orang  yang ingin  mengetahui  lebih  mendetail  biodata  dan keterangan mengenai kehidupan Abu Ubai Al-Qasim bin  Salam,  bahwa  sebagian  besar  dokumentasi  dan keterangan  yang  telah  disebutkan  oleh  para sejarahwan  ketika  mereka  memberikan  penjelasan biodatanya  banyak  dipenuhi  berbagai  kontrakdiksi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Adapun referensi yang telah membahas biografi Abu  Ubaid  maka  terdapat  dua  rujukan  tentang  hal tersebut yakni, kitab Tarikh Baghdad karya al-Khatib al-Baghdadi  [392-463H/1002-1071  M]  dan  kitab  al- Fihrisit  karya  Ibnun  Nadim  [438H/1047M]  (Al- Qasim, 2009).
Nama  lengkap  Abu  Ubaid ialah  Abu  Ubaid  bin Salam bin Zaid al-Azdi. Ayahnya bernama Salam, dia merupakan  budak  bangsa  Roma  milik  salah  seorang penduduk  di  Heart.    Pekerjaan  Salam  adalah  tukang angkut barang dan dia dapat berbahasa arab, walaupun tidak  fasih.  Abu  Ubaid  lahir  di  Heart  pada  tahun 157H/774M  menurut  pendapat  yang  terkuat.  Sejak kecil  Abu  Ubadi  sudah  dididik  oleh  orang  tuanya dengan  ilmu  khususnya  belajar  kepada  para  ulama, bahkan  dia  menuntut  ilmu  ke  berbagai  wilayah  dan negeri  diantaranya  Kufah,  Basrah  dan  Baghdad  (Al- Qasim, 2009).
Guru-guru  beliau  antara  lain  Ismail  bin  Ja’far  , Syuraik  ,  Ismail  bin  Iyasy  ,  Husyaim  bin  Basyir  , Sofyan bin ‘Uyainah , Ismail bin ‘Illiyah , Yazid bin Harun , Marwan bin Mu’awiyyah  , Ishaq ibnul-Azraq dan  sebagainya.  Abu  Ubaid  juga  belajar  dari  ulama Basrah diantaranya Abu ‘Ubaidah   dan al-Ashma’i  . Demikian  juga  Abu  Ubaid  meriwayatkan  hadist  dan belaja rilmu hadis dengan ulama Kufah, seperti Ibnu al-A’rabi  , al-Kisa’i  dan al-Farra’ . Dengan belajar di dua  tempat  ilmu  Basra  dan  Kufah  menjadikan  Abu Ubaid menjauhkan diri dari sikap fanatisme terhadap apapun (Al-Qasim, 2009).
Abu  Ubaid  bekerja  sebagai  pendidik  dan  guru anak-anak,  dan  mengajar  anak-anak  gubernur  di wilayah  Khurasan  yaitu  Hartsamah  bin  A’yun, sehingga pemikiran dan pengaruhnya tersebar juga di kalangan  pejabat  dan  orang-orang  kaya.  Termasuk pengaruh  beliau  terhadap  Thahir  Ibnul-Husain  bin Mush’ab al-Khuza’i [159-207H/775-822M], sehinngga  berpengaruh  penting  pada  dukungan terhadap  Khalifah  al-Ma’mun  [198-218H]  melawan saingan saudaranya al-Amin [193-198H]. Beliau juga pernah  menjabat  sebagai  Qadhi  Tharus  pada  tahun 210H/825 M dan bertempat tinggal di Baghdad.
Abu  Ubaid  memiliki  karya  yang  lebih  dari  dua puluh  buku.      Karyanya  berkisar  pada  bidang  kajian Al-qur’an.  Fiqih,  Gharib  al-Hadist,  al-Gharib  al- Mushannaf,  al-Amtsal,  Na’ani  asy-Syi’ri  dan  masih banyak  karya  lainnya.  Ibnu  Nadim  dalam  kitab  al- Fihris  menyebutkan  karya  Abu  Ubaid  kurang  lebih tiga pulu karya. Berikut ini beberapa karyanya, Gharib Al-Qur’an,  Kitab  Ma’ani  Al-qur’an,  Fadha’il  Al- Qur’an, Kitab an-Nasikh wal-Mansukh, Kitab ‘Adad Aayi  Al-qur’an,  Risalah  Fimaa  Warada  fil  Qur’anil Karim  min  Lughat  al-Qaba’il,  Kitab  al-Qiraat,  al- Maqshur wal Mamdud, Gharib al-Hadist, al-Amwal, al-Hijr  wat  Taflis,  Adabul Qadhi,  aht-Thahaarah,  al- Aiman wan Nudzur, al-Haidh, Adabul Islam, fil Iman wa Ma’alimuhu wa Sunanuhu wa Istikmal Darajatihi dan  lain  sebagainya.  Salah  satu  yang  akan  dibedah dalam penelitian ini yaitu kitab al-Amwal (Al-Qasim, 2009).
Para ulama juga memberikan komentar terhadap Abu  Ubaid  sebagai  sosok  yang  berilmu  dan  ulama terkemuka. Imam Ahmad bin Hanbal [164-241H/780 – 855M] mengungkapkan “Dia adalah seorang guru! Setiap  harinya,  dia  bertambah  baik  pada  pandangan kami”. Begitu juga putra Imam Ahmad yaitu Abdullah [213-290H/828-903M] yang dinukil tentang pujiannya ayahnya kepada Abu Ubaid oleh al-Khathib
al-Baghdadi. Abdullah berkata “Saya memperlihatkan kitab  Gharibul  Hadist  karya  Abu  Ubaid  kepada ayahku.  Lalu  dia  menganggapnya  baik  dan  berkata, ‘semoga  Allah  memberikan  balasan  kebajikan kepadanya.”  Begitu  juga  Imam  Abu  Zakaria  Yahya bin  Mu’in  bin  ‘Awun  bin  Ziyad  am-Murri  [158  – 233H  /  775  –  848  M]  mengungkapkan  bahwa  Abu Ubaid adalah orang Tsiqah. Al-Ashma’i juga berkata “Dunia tidak akan tersia-sia atau manusia tidak akan tersia-sia selama orang yang sedang datang ini masih hidup”. Termasuk juga pandangan Ibnu Hibban [270- 354H/884-965M],  Abu  Abdullah  al-Hakim  [321- 405H/933-1014H], al-Hilal ibnul-“ala ar-Raqi [273H –  886M]  mengungkapkan  bahwa  Abu  Ubaid  adalah ulama  ahli  hadist,  fiqih,  seorang  imam,  dan  tokoh terkemuka di masanya, bahkan sejaajr dengan empat tokoh terkemuka pada zamannya yaitu Ay-Syafii [150 – 204H / 767 – 820M], Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Mu’in dan Abu Ubaid al Qasim bin Salam (Al-Qasim, 2009).

## 1.2. Zakat
Zakat  (Bahasa  Arab:   ةاكز  transliterasi:  Zakah) dari  sisi  bahasa  bermakna  tumbuh  dan  meningkat (Qardhawi,  2000).  Dalam  segi  istilah  adalah  harta tertentu  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  orang  yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak  menerimanya  (fakir  miskin  dan  sebagainya). Zakat  dari  segi  bahasa  berarti  bersih,  suci,  subur, berkat dan berkembang. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan  oleh  syariat  Islam.  Zakat  merupakan bagian dari rukun Islam.
Setiap  muslim  diwajibkan  memberikan  sedekah dari  rezeki  yang  dikaruniakan  Allah.  Kewajiban  ini tertulis  di  dalam  Alquran.  Pada  awalnya,  Alquran hanya  memerintahkan  untuk  memberikan  sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar  zakat.  Zakat  menjadi  wajib  hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan zakat bertingkat bagi  mereka  yang  kaya  untuk  meringankan  beban kehidupan  mereka  yang  miskin  (Qardhawi,  2000). Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam  termasuk  di  Indonesia.  Maka  fungsi  petugas zakat  (amil)  sudah  seharusnya  menfungsikan  tugas- tugasnya  yang  dinamis  dan  proaktif  serta  efektif dalam mengelola zakat.
Pada  zaman  khilafah,  zakat  dikumpulkan  oleh pegawai negara dan didistribusikan kepada kelompok
tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar (Gibb,  1957).  Syari'ah  mengatur  dengan  lebih  detail mengenai  zakat  dan  bagaimana  zakat  itu  harus dibayarkan.
Zakat  merupakan  salah  satu  rukun  Islam,  dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam.  Oleh  sebab  itu  hukum  zakat  adalah  wajib fardhu  atas  setiap  muslim  yang  telah  memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara  rinci  berdasarkan  Alquran  dan  Sunah.  Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan  dan  kemanusiaan  yang  dapat berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  umat manusia di mana pun.
Zakat  terbagi  atas  dua  jenis  yakni:  (1)  Zakat fitrah,  Zakat  yang  wajib  dikeluarkan  muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat  ini  setara  dengan  3,5  liter  (2,7  kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. (2) Zakat  maal  (harta),  Zakat  yang  dikeluarkan  seorang muslim  yang  mencakup  hasil  perniagaan,  pertanian, pertambangan,  hasil  laut,  hasil  ternak,  harta  temuan, emas  dan  perak.  Masing-masing  jenis  memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.
Ada delapan pihak yang berhak menerima zakat, tertera dalam Surah at-Taubah ayat 60 yakni; (a) Fakir -  Mereka  yang  hampir  tidak  memiliki  apa-apa sehingga  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  pokok hidup,  (b)  Miskin  -  Mereka  yang  memiliki  harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup,   (c) Amil - Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat,   (d) Mu'allaf - Mereka yang baru  masuk  Islam  dan  membutuhkan  bantuan  untuk menyesuaikan  diri  dengan  keadaan  barunya.  (e) Hamba  sahaya  -  Budak  yang  ingin  memerdekakan dirinya, (f) Gharimin - Mereka yang berhutang untuk kebutuhan  yang  halal  dan  tidak  sanggup  untuk memenuhinya,    (g)  Fisabilillah  -  Mereka  yang berjuang  di  jalan  Allah  misal:  dakwah,  perang  dan sebagainya, (h) Ibnus Sabil - Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.
Diantara  ke  delapan  golongan  tadi  ada diantaranya  bagi  seseorang  yang  dilarang  untuk menerima zakat yakni: (a) Orang kaya dan orang yang masih  memiliki  tenaga,      (b)  Hamba  sahaya  yang masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya, (c)  Keturunan  Nabi  Muhammad  (ahlul  bait),      (d)
Orang  yang  dalam  tanggungan  dari  orang  yang berzakat, misalnya anak dan istri.
Zakat di dalam Al-qur’an juga sudah di singgung di dalam Al-qur’an Surat Al-Baqarah 2 ayat 43 yaitu : “...dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'".
Surat At-Taubah 9 ayat 35:
Pada  hari  dipanaskan  emas  perak itu  dalam  neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada  mereka:  "Inilah  harta  bendamu  yang kamu  simpan  untuk  dirimu  sendiri,  maka rasakanlah  sekarang  (akibat  dari)  apa  yang kamu simpan itu.

## Surat At-Taubah 9 ayat 103:
Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan zakat  itu  kamu  membersihkan  dan  menyucikan mereka...

## Surat Al-An'am 6 ayat 141
...dan  Dialah  yang  menjadikan  kebun-kebun  yang berjunjung  dan  yang  tidak  berjunjung,  pohon korma,  tanam-tanaman  yang  bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan  warnanya)  dan  tidak  sama  (rasanya). Makanlah  dari  buahnya  (yang  bermacam- macam  itu)  bila  dia  berbuah,  dan  tunaikanlah haknya  di  hari  memetik  hasilnya  (dengan disedekahkan  kepada  fakir  miskin);  dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah  tidak  menyukai  orang  yang  berlebih- lebihan.

## 1.3. Peran  Pemerintahan  Dalam  Pengelolaan Zakat
Perzakatan
di Indonesia mengalami perkembangan  yang  sangat  dinamis  seiring  dengan perkembangan  zaman.  Hal  tersebut  dapat  dilihat setidaknya  dari  tiga  aspek.  Pertama,  Indonesia  telah memiliki regulasi mengenai pengelolaan zakat dalam UU  No.  23/2011  dan  regulasi  turunannya  yang terangkum  dalam  PP  No.  14/2014  dan  Inpres  No. 3/2014. Regulasi-regulasi ini menandakan keseriusan pemerintah  dalam  upaya  memajukan  perzakatan nasional  ke  arah  pembangunan  ekonomi  yang  lebih merata (BAZNAS, 2017).
Kedua,  adanya  peningkatan  jumlah  ZIS  di Indonesia dari tahun ke tahun. Secara umum, hal ini menandakan  bahwa  populasi  Muslim  Indonesia semakin  sadar  untuk  berzakat  dan  menyalurkan zakatnya  melalui  lembaga  amil  zakat.  Selain  itu,
peningkatan  jumlah  data  ZIS  ini  juga  menjadi  salah satu  tanda  bahwa  semakin  banyak  pegiat  zakat  di Indonesia.  Ketiga,  potensi  zakat  di  Indonesia menunjukkan angka yang cukup besar yaitu 3,4 persen dari total PDB Indonesia atau sebesar Rp 217 triliun pada  tahun  2010.  Walaupun  potensi  ini  belum didukung dengan realita penghimpunan zakatnya, hal ini dapat dijadikan tanda bahwa perzakatan Indonesia dapat berkembang lebih besar lagi ke depannya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.
Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan  manfaat  zakat  untuk  mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan  (Undang-Undang  Republik  Indonesia, 2011).
Badan  Amil  Zakat  Nasional  atau  BAZNAS merupakan  lembaga  yang  berwenang  melakukan tugas  pengelolaan  zakat  secara  nasional,  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  BAZNAS  dapat bekerja  sama  dengan  pihak  terkait  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (Undang- Undang Republik Indonesia, 2011).
Termasuk  di  antaranya  pengelolaaan  zakat  di tingkat  daerah  dan  kota.  Kota  pontianak  memiliki pedoman  tentang  pengelolaan  zakat  pada  peraturan daerah kota Pontianak Nomor 25 tahun 2002. Bahwa lembaga yang dapat mengelola zakat adalah Lembaga Pengelola  Zakat selanjutnya  disebut  LPZ terdiri  dari organisasi  pengelola  zakat  di  Kota  Pontianak  yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengumpul Zakat.
Adapun  Badan  Amil  Zakat  Daerah  Kota Pontianak atau BAZDA adalah Organisasi Pengelola Zakat  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  daerah  kota Pontianak  yang  terdiri  dari  unsur  masyarakat  dan pemerintah  daerah  dengan  tugas  mengumpulkan, mendistribusikan  dan  Mendayagunakan  zakat  sesuai dengan  ketentuan  agama. Sedangkan  Lembaga  Amil Zakat  Daerah  Kota  Pontianak  yang  selanjutnya disebut  LAZDA  adalah  Institusi  Pengelolaan  Zakat yang  sepenuhnya  dibentuk  atas  prakarsa  masyarakat dan  oleh  Masyarakat  yang  dikukuhkan  oleh Pemerintah  Daerah  Kota  Pontianak.  Dan  Unit Pengumpul  Zakat  yang  selanjutnya  disebut  UPZ adalah  satuan  organisasi  yang  dibentuk  oleh  LPZ (Lembaga  Pengelolaan  Zakat)  di  semua  tingkatan
dengan  tugas  mengumpulkan  zakat  untuk  melayani Muzakki, yang berada pada desa/ kelurahan, instansi- instansi pemerintah daerah Kota Pontianak dan swasta yang  berada  di  wilayah  Kota  Pontianak  (Peraturan Daerah Kota Pontianak, 2002).
Lembaga-lembaga tersebut yang berhak mengelola zakat sesuai dengan peraturan daerah dan ketentuan agama. Terkait aktivitas pengelolaan zakat adalah  kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan  dan  pengawasan  terhadap  pengumpulan dan  Pendistribusian  serta  pendayagunaan  zakat (Peraturan  Daerah  Kota  Pontianak,  2002).  Dan mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat belum ada gambaran terhadap permasalahan dan tindaklanjut untuk mengatasinya.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Jenis dan Bentuk Penelitian
Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  adalah dengan  studi  literatur.  Studi  literatur  dilakukan melalui  buku,  jurnal  dan situs-situs  pendukung  yang tersedia di internet. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kualitatif (Hadawi & Martin, 1996).  Karenanya metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode
pengumpulan data library research yang mengandalkan  atau  memakai  sumber  karya  tulis kepustakaan  (Hadi,  1997).  Metode  ini  penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Adapun  langkah-langkah  yang  digunakan  adalah sebagai berikut :
a. Mempelajari  pemikiran  Abu  Ubaid  bin  Salam tentang zakat.
b. Mempelajari  pengelolaan  zakat  oleh  pemerintah menurut Abu Ubaid bin Salam.

## 2.2. Sumber Data
Karena  penelitian  ini  merupakan  studi  terhadap karya  dari  seorang  tokoh,  maka  data-data  yang dipergunakan lebih merupakan data pustaka. Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.
a. Data  primer  yang  dimaksud  merupakan  karya yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait  dengan  tema  penelitian ini.  jadi  data-data primer  ini  merupakan  karya  dari  Abu  Ubaid  al- Qasim.  Diantara  karya  Abu  Ubaid  yang membahas zakat  dan  akan dipergunakan  sebagai bahan  rujukan  dalam  penelitian  ini  adalah,  al- Amwal.
b. Data Sekunder adalah data-data yang berasal dari orang  kedua  atau  bukan  data  yang  datang langsung dari Abu Ubaid al-Qasim. Artinya data ini  merupakan  interpretasi  dari  seorang  penulis terhadap karya Abu Ubaid al-Qasim.

## 2.3. Metode Analisis Data
Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan proses penelitian terhadap pemikiran-pemikiran para tokoh dengan tujuan untuk merekonstruksikan  pemikiran  mereka  dan  termasuk dalam  objek  bidang  penelitian  (Harahap,  2014). Dengan  kata  lain  untuk  memproleh  data-data  yang akurat  tentang  sang  tokoh  terutama  pemikirannya, maka harus  dicari  karya-karya  yang  ditinggalkannya terutama  buku-buku  yang ditulis  oleh  tokoh tersebut atau tulisan-tulisan penulis lain yang menulis tentang tokoh tersebut.
Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul dipakai metode Deskriptif-Analitik. Metode deskriptif-analitik ini akan digunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap pemikiran, biografi  dan  kerangka  metodologis  pemikiran  Abu Ubaid  al-Qasim  tentang  zakat.  Selain  itu  metode  ini akan  penulis  gunakan  ketika  menggambarkan  dan menganalisa  pemikiran  Abu  Ubaid  al-Qasim  saat  ia menjelaskan  zakat  dan  peran  pemerintah.  Kerja  dari metode  Deskriptif-Analitik  ini  yaitu  dengan  cara menganalisis  data  yang  diteliti  dengan  memaparkan data-data  tersebut  kemudian  diperoleh  kesimpulan (Arikunto, 1992).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat
Pemerintah Kota Pontianak di dalam pengelolaan zakat mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak No  25  Tahun  2002  tentang  Pedoman  Pengelolaan Zakat  Kota  Pontianak.  Landasan  pemerintah  Kota Pontianak  dalam  mengeluarkan  peraturan  tersebut dikatakan  bahwa  zakat  merupakan  kewajiban  bagi umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan  sumber  dana  yang  potensial  bagi  upaya mewujudkan/  mengentaskan kemiskinan  untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut lagi bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan  zakat  lebih  berhasil  guna  dan  berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan dalam rangka  perlindungan,  pembinaan  dan  pelayanaan Muzakki,  Mustahiq  dan  Amil  Zakat,  diperlukan
seperangkat  aturan  pengelolaan  zakat  di  Kota Pontianak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah turut  serta  terlibat  di  dalam  pengaturan  dan pengelolaan  zakat  dengan  diterbitkannya  peraturan tersebut.
Pelaksanaan  pengelolaan  diserahkan  kepada lembaga-lembaga. Lembaga pengelola zakat selanjutnya di sebut LPZ adalah organisasi pengelola zakat di Kota Pontianak yang terdiri atas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengumpul Zakat. Badan Amil Zakat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya  disebut  BAZDA  adalah  Organisasi Pengelola  Zakat  yang  dibentuk  oleh  pemerintah daerah  kota  Pontianak  yang  terdiri  dari  unsur masyarakat  dan  pemerintah  daerah  dengan  tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan Mendayagunakan  Zakat  sesuai  dengan  Ketentuan Agama. Lembaga Amil Zakat Daerah Kota Pontianak yang  selanjutnya  disebut  LAZDA  adalah  Institusi Pengelolaan  Zakat  yang  sepenuhnya  dibentuk  atas prakarsa  masyarakat  dan  oleh  Masyarakat  yang dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah  satuan  organisasi  yang  dibentuk  oleh  LPZ (Lembaga  Pengelolaan  Zakat)  di  semua  tingkatan dengan  tugas  mengumpulkan  zakat  untuk  melayani Muzakki, yang berada pada desa/ kelurahan, instansi- instansi pemerintah daerah Kota Pontianak dan swasta yang berada di wilayah Kota Pontianak.
Untuk dapat mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya  untuk  kepentingan  mustahik, pada  tahun  1999,  dibentuk  Undang-Undang  (UU) tentang  Pengelolaan  Zakat,  yaitu  UU  No.  38  Tahun 1999.  UU  ini  kemudian  ditindaklanjuti  dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Keputusan  Dirjen  Bimas  Islam  dan  Urusan  Haji Nomor  D/291  Tahun  2000  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar  Keputusan  Menteri  Sosial  Nomor  19  Tahun 1998,  yang  memberi  wewenang  kepada  masyarakat yang  menyelenggarakan  pelayanan  kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan  zakat,  infak  dan  sedekah  (ZIS). Diberlakukannya  beragam  peraturan  tersebut  telah mendorong  lahirnya  berbagai  Lembaga  Pengelola Zakat  (LPZ)  di  Indonesia.  Kemunculan  lembaga- lembaga  itu  diharapkan  mampu  merealisasikan potensi zakat di Indonesia (Fahham, 2011).
Gambar 1. Data transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kota Pontianak yang disajikan ini terhitung pada tanggal 1 januari - 30 Juni 2017
Sumber: (Baznas Pontianak, 2017)
Pengelolaan Zakat diaturlah kegiatan perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan
pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian  serta  pendayagunaan  zakat,  yang terdiri atas zakat harta (maal) dan zakat fitrah. Untuk zakat harta terdiri atas; (a) emas, perak dan uang; (b) perdagangan dan perusahaan; (c) hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan; (d) hasil pertambangan;  (e)  hasil  peternakan;  (f)  hasil pendapatan  dan  jasa;  (g)  rikaz  dan  nilainya  zakat ditentukan  menurut  nishab,  kadar  dan  waktunya ditetapkan  berdasarkan  hukum  agama  (Peraturan Daerah Kota Pontianak, 2002). Untuk mengumpulkan zakat dilakukan oleh dilakukan oleh LPZ dengan cara; (a) Menerima atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki; (b) LPZ dapat bekerjasama dengan  Bank  dalam  pengumpulan  Zakat  harta Muzakki  yang  berada  di  Bank  atas  permintaan Muzakki; (c) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama dan dalam hal tidak dapat menghitung sendiri Hartanya  dan  Kewajiban  Zakatnya  sebagaimana dimaksud  ayat  (1),  Muzakki  dapat  meminta  bantuan kepada  LPZ  memberikan  bantuan  kepada  muzakki untuk  menghitungnya;  (d)  Zakat  yang  telah dibayarkan kepada LPZ dikurangkan dari Laba/Pendapatan  sisa  kena  Pajak  dari  Wajib  Pajak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan  yang  berlaku;(e)  LPZ  dapat menerima Harta selain Zakat, seperti Infaq, Shadaqoh,
Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat (Peraturan Daerah Kota Pontianak, 2002).
Dalam  pendayagunaan  zakat  kota  Pontianak diprioritaskan  urutan  Mustahiq;  yakni  berdasarkan hasil  pendataan  dan  penelitian  kebenaran  mustahiq Delapan Asnaf, yaitu : Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab,  Gharim,  Sabilillah  dan  Ibnussabil  yang semuanya berada di Kota Pontianak. Setelah terpenuhi maka  selanjutnya    mendahulukan  orang-orang  yang paling  tidak  berdaya  memenuhi  kebutuhan  dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan dan dan  mendahulukan  Mustahiq  dalam  wilayahnya masing-masing.  Pendayagunaan  hasil  pengumpulan zakat  juga  bisa  untuk  usaha  yang  produktif.  Namun dapat  dilakukan  berdasarkan  pertimbangan  antara lain:
a. Apabila  pendayagunaan  Zakat  sebagaimana dimaksud  ayat  (1)  yakni  kepada  para  Mustahiq sudah terpenuhi;
b. Terdapat usaha-usaha nyata berpeluang menguntungkan;
c. Mendapat  persetujuan  tertulis  dari  Dewan Pertimbangan;
d. Mustahiq  diyakini  dapat  menjalankan  usaha produktif tersebut;
Semua  penyaluran  dana  zakat  LPZ  diluar  Kota Pontianak sepenuhnya ditentukan oleh Pengurus LPZ dengan memperhatikan kondisi masyarakat.
Prosedur  Pendayagunaan  hasil  pengumpulan  Zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:
a. Melakukan Studi Kelayakan;
b. Menetapkan jenis usaha produktif;
c. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan;
d. Melakukan  Pemantauan,  Pengendalian  dan Pengawasan;
e. Mengadakan Evaluasi;
f. Membuat Laporan.
Hasil penerimaan Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah, Wasiat,  Waris  dan  Kafarat  didayagunakan  terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi persyaratan sebagaimana  dimaksud  Pasal  7  dan  8  Peraturan Daerah  ini.  BAZDA  sebagai  badan  pengelolaan  dan pengumpul zakat yang dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan  Kepala  Daerah.  Badan  Pelaksana  bekerja sebagai Lembaga Pemerintah secara profesional untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan  Zakat  serta  memperoleh  bantuan Biaya  Operasional  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak.
Dalam hal mekanisme kerja BAZDA adalah tata kerja  personalia  BAZDA  berdasarkan  Kewenangan jabatan  yang  diembannya.  Dan  dalam  melaksanakan tugasnya  yang  bersifat  Koordinatif,  pengurus BAZDA,  berhak  dan  berkewajiban  meminta  laporan pengumpulan,  pendistribusian  dan  pendayagunaa dana  Zakat,  Infaq  dan  Shadaqoh  dari  BAZDA Kecamatan  serta  dari  Unit  Pengumpul  Zakat.  Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggungjawab  kepada  Pemerintah  menurut tingkatannya  dan  membuat  Laporan  tahunan  kepada DPRD  serta  bersedia  di  audit.  Bahkan  diantaranya LPZ  wajib  menerbitkan  bukti  setoran  sebagai  tanda terima atas setiap zakat yang diterima. Bagi BAZDA yang telah dibentuk dapat ditinjau ulang apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Dan Mekanisme Peninjauan  Ulang  terhadap  Pengelolaan  BAZDA tersebut melalui tahapan dengan diberikan peringatan secara  tertulis  oleh  Pemerintah  Daerah  yang  telah membentuk BAZ; dan Bila Peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perubahan, maka pengesahan  dapat  ditinjau  ulang  dan  Pemerintah Daerah  dapat  membentuk  kembali  BAZDA  dengan Susunan Pengurus yang baru.
Termasuk  juga  pemerintah  dapat  memberikan sanksi pidana apabila ada yang melanggar ketentuan- ketentuan  yang  sidah  ditetapkan.  Setiap  pengelola Zakat  yang  karena  kelalaiannya  tidak  mencatat  atau mencatat  dengan  tidak  benar  harta  Zakat,  Infaq, Shodaqoh,  Hibah,  Wasiat,  Waris,  dan  Kafarat
sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  daerah  ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan  dan  /  atau  denda  sebanyak-banyaknya 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah. Termasuk  Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan pelanggaran  dan  Setiap  petugas  Badan  Amil  Zakat dan  petugas  Lembaga  Amil  Zakat  yang  melakukan tindak pidana kejahatan berkenaan dengan pengelolaan  harta  Zakat,  Infaq,  Shadaqah,  Hibah, Wasiat,  Waris  dan  Kafarat  dikenai  sanksi  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun  semua  itu  dilakukan  Pejabat  Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi  wewenang  khusus  sebagai  penyidik  untuk melakukan  penyidikan  atas  tindak  pelanggaran ketentuan  dalam  Peraturan  Daerah  ini  selain  oleh Pejabat  Penyidik  Umum.  Penyidik  sebagaimana dimaksud  memberitahukan  dimulai  penyidikan  dan menyampaikan  hasil  penyidikan  kepada  Penuntut umum  melalui  Pejabat  Polisi  Negara  Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
3.2. Pemikiran  Abu  Ubaid  Al-Qasim  Tentang Zakat
Hak Pemimpin Terhadap Rakyat dan Hak Rakyat Terhadap Pemimpin
Abu  Ubaid  mengatakan  bahwa  ada  hak pemimpin  terhadap  masyarakat  dan  hak  rakyat terhadap  pemimpin.  Hal  ini  berdasarkan  hadis  dari Rasulullah : “Masing-masing kalian adalah pemimpin dan  masing-masing  kalian  bertanggung  jawab terhadap rakyatnya. Seorang penguasa yang memegang  urusan  umat  manusia  adalah  pemimpin bagi mereka dan dia mesti bertanggung jawab kepada mereka. Seorang lelaki pemimpin terhadap keluarganya  dan  dia  mesti  bertanggung  jawab terhadap  mereka.  Seorang  istri  adalah  pemimpin terhadap  rumah  suaminya  dan  anaknya,  dan  ia bertanggung  jawab  terhadap  mereka.  Seorang  budak adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia mesti bertanggung  jawab  terhadapnya.  Perhatikanlah, bahwa  masing-masing  kalian  adalah  pemimpin  dan masing-masing  kalian  bertanggung  jawab  terhadap apa yang dipimpinnya” (Al-Qasim, 2006).
Dan diriwayat lain, seorang lelaki berkata di sisi Rasulullah,  “Seburuk-buruk  perkara  itu  adalah kekuasaan.”  Lalu  Nabi  Muhammad  saw.  Bersabda, “Sebaik-baik perkara itu adalah kekuasaan bagi orang yang  memegangnya  dengan  baik  dan  sesuai  dengan
haknya.  Dan  seburuk-buruk  perkara  itu  adalah kepemimpinan  bagi  orang  yang  memegangnya  tidak berdasarkan  kepada  haknya  dan  bukan  dengan  cara yang  baik.  Pada  hari  kiamat  nanti,  dia akan menjadi sebuah penyesalan dan kerugian baginya” (Al-Qasim, 2006).
Dari  penjabaran  kedua  hadis  di  atas  hal  ini menunjukkan  bagaimana  peran  pemimpin  adalah perkara  yang  penting  termasuklah  dalam  pengaturan dan  pengelolaan  zakat.  Hal  ini  sejalan  dengan penjelasan  Al-Qardhawi  (1999)  bahwa  zakat  adalah suatu  kewajiban  yang  dilaksanakan  di  bawah pengawasan pemerintah. Wajib atas pemerintah untuk mengurus,  memungut  dan  mengagihkan  zakat.  Para pemimpin boleh mengambil harta zakat secara paksa jika  orang  yang  layak  itu  enggan  membayar  zakat mereka  (al-Shiddieqie  1997).  Muhammad  Sulaiman al-Ashqar  juga  menukilkan  pandangan  imam  al- Shafie yang menyatakan bahawa para pemimpin wajib mengutip  zakat  daripada  golongan  yang  telah  cukup syarat  untuk  melaksanakannya  (al-Ashqar  2004). Peran  pemerintah  dalam  pengurusan  zakat  dapat diringkas  menjadi  dua  yaitu;  pertama,  pemerintah berperanan sebagai pelaksana tunggal dalam pengurusan  zakat,  baik  berupa  pungutan  maupun penagihan  zakat.  Kedua,  pemerintah  berperanan sebagai pemberi hukuman terhadap mereka yang tidak mau membayar zakat (Muhammad Ali et al., 2016).
Al-Qasim (2006) juga mengatakan bahwa ada 3 macam harta yang dikhususkan kepada Rasulullah dan orang  lain  tidak  ada  haknya,  antara  lain:  Pertama, harta yang dilimpahkan kepada Rasul-Nya dari kaum musyrikin.  Yaitu  harta  yang  tidak  diraih  oleh  kaum muslimin  dengan  cara  menggunakan  kuda  dan pasukan.  Sebab  mereka  telah  melakukan  perjanjian damai  dengan  Rasulullah  atas  tanah  dan  kekayaan mereka,  tanpa  ada  peperangan  dan  perlawanan  dari mereka  serta  tidak  ada  kesusahan  dan  jerih  payah kaum  muslimin  ketika  menghadapi  mereka.  Jenis kedua, ash-Shafi, yaitu harta yang telah dipilih untuk dijadikan  sebagai  hak  kepemilikan  Rasulullah  dari setiap  ghanimah  yang  diraih  oleh  pasukan  kaum muslimin,  sebelum  harta  ghanimah  itu  dibagikan kepada  kaum  muslimin.  Jenis  ketiga,  sepelima  harta ghanimah.  Yaitu  harta  ghanimah  yang  sudah dibagikan  kepada  orang  yang  berhak  dan  setelah dibagi seperlima (Al-Qasim, 2006).
Manakala Rasulullah meninggal dunia, semua itu tidak dipraktikkan lagi seiring kewafatannya. Setelah kewafatannya,  harta  itu  hanya  terbagi  kepada  tiga
jenis saja, yaitu fa’i, seperlima (khums), dan sedekah. Sehingga  harta-harta  yang  menjadi  tanggung  jawab pemimpin supaya diurus dengan baik terbagi kepada tiga,  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  oleh  Umar yaitu  fa’i, khumus, dan zakat (Al-Qasim, 2006).
Mengenai  zakat,  maka  ini  meliputi  zakat  harta umat  islam,  seperti  emas  dan  perak,  unta,  sapi, kambing,  biji-bijian  dan  buah-buahan.  Harta  ini adalah  hak  delapan  golongan  yang  telah  Allah sebutkan di dalam Al-Qur’an. Tidak ada seorangpun yang berhak mendapatkan harta itu, terkecuali delapan golongan  itu  saja.  Ini  seperti  yang  dijelaskan  oleh Umar, “Ini adalah untuk mereka” (Al-Qasim, 2006).
Adapun mengenai harta fa’i, maka ia adalah harta yang  dipungut  dari  ahli  dzimmah  sesuai  dengan perjanjian perdamaian bersama mereka, yaitu sebagai pajak kepala yang telah dijamin keselamatan jiwanya dan hartanya. Harta ini adalah hak umum umat islam, baik  yang  kaya  maupun  yang  miskin  dikalangan mereka.  Dan  harta  fa’i  ini  diserahkan  kepada pemimpin  yang  mengurus  umat  Islam  dengan  baik. Sedangkan  mengenai  khumus,  maka  ia  adalah seperlima  harta  dari  ghanimah  kafir  harbi,  rikaz, barang  tambang  dan  ma’dan.  Mengenai  harta  ini ulama berbeda pendapat diserahkan kepada siapa saja, namun  tetap  pengelolaan  dan  kebijakan  diserahkan kepada keputusan pemimpin melihat dari kemaslahatan umat (Al-Qasim, 2006).

## 3.3. Zakat dan berbagai jenisnya
Menurut  Abu  Ubaid  apabila  pemilik  emas  dan perak tidak menunaikan haknya, maka simpanan emas dan perak itu akan mendatagi pada hari kiamat dalam bentuk  ular  yang  ganas  dan  mengejar  pemiliknya sambil membuka lebar mulutnya. Berbagai jenis zakat yang wajib dilakukan diantaranya adalah zakat unta, sapi, kambing, emas, perak, kurma, buah-buahan, biji- bijian,  dan  anggur,  termasuk  juga  zakat  harta perdagangan,  zakat  pemakaian  perhiasan  emas  dan perak, zakat harta anak yatim, zakat harta budak dan Mukatab, dan zakat kuda dan budak. Itu semua juga bersumber  dari  Ibnu  Syihab  yang  menjelaskan  isi salinan  surat  Rasulullah  mengenai  pengurusan  dan manjeman  zakat.    Mengenai  tata  cara  pemungutan zakat  yaitu  mencapai  masa  waktu  satu  tahun  dan mencapai bata ukuran wajib zakat. Dan khusus zakat tidak  bisa  berubah  menjadi  hutang  dan  tidak terpengaruh  dengan  adanya  pengurangan  dan penambahan yang terjadi sebelumnya. Dan tidak bisa dipungut  dua  kali  atas  seseorang,  sebagai  pengganti
zakat  tahun  yang  sebelumnya  apabila  terjadi keterlambatan pembayaran dikarenakan oleh musibah dan  peristiwa  tertentu.  Seseorang  hanya  wajib membayar zakat pada saat itu saja (Al-Qasim, 2006).
Berbeda juga perhitungan zakat binatang ternak yang dipekerjakan (‘amilah) dan ia digembalakan di ladang  terbuka  selama  satu  tahun  (sa’imah),  karena Rasulullah bersabda “tidak ada kewajiban membayar zakat  pada  kambing  sa’imah,  sehingga  mencapai empat puluh”. Abu Ubaid berkata “apabila tiba masa haul pada uang dua ratus dirham yang telah menjadi milik  seseorang  kemudian  sebagian  uang  itu  hilang, maka  dia  berkewajiban  membayar  zakat  dari  yang tersisa saja, sesuai dengan jumlah sisanya. Permasalahan ini tidak  sama  dengan lima  ekor  unta, yaitu apabila seekor unta mati setelah tiba masa haul”. Lanjutnya  “...sebab,  hukum  pembayaran  zakat diserahkan  kepada  pemimpin.  Pada  setiap  tahun, pemimpin  mengutus  orang  yang  bertugas  untuk memungut  zakat  binatang  ternak.  Oleh  sebab  itu, waktu pembayaran zakat berbeda antara kedua barang yang mesti  dikeluarkan  zakatnya.  Apabila  pemungut zakat  datang  kepada  pemilik  binatang  ternak  ketika tiba  masa  haul,  maka  pada  saat  itu  diwajibkan kepadanya membayar zakat....”(Al-Qasim, 2006).
Dapat  dipahami  bahwa  pengelolaan  dan pengaturan serta pemungutan zakat diatur dan diurus oleh  pemimpin  atau  penguasa  dalam  hal  ini pemerintah yang dapat juga menunjuk seseorang atau wakil  yang  berwenang  untuk  mengurus  hal  tersebut. Dari  Abu  Yunus  dia  pernah  mendengar  dari  Abu Hurairah dan Abu Usaid berkata : “Merupakan suatu kewajiban  kepada  seluruhnya  apabila  pengumpul zakat datang atas mereka supaya mereka menyambut baik dengan lapang dada atas kedatangannya. Mereka juga  harus  memberitahukan  kepadanya  mengenai seluruh jumlah harta mereka dan mereka tidak boleh menyembunyikan  tentang  harta  mereka  sedikitpun kepadanya...” (Al-Qasim, 2006).

## 3.4. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat
Abu Ubaid meriwayatkan:
وأ عفرت ةقدصلا تناك :لاق نيريس نبا نع ىلص يبنلا ىلإ عفدت
ملسو هيلع للَّا
ىلإ وأ ،هب رمأ نم وأ ركب يبأ ىلإو ،هب رمأ نم وأ ،
نامثع لتق املف ،هب رمأ نم وأ نامثع ىلإو ،هب رمأ نم وأ ،رمع
اهمسقي نم مهنمو ،مهيلإ اهفدي نم مهنم ناكف ،اوفلتخا.
رمع نبا مهيلإ اهعفدي نمم ناكو.
Dari  Ibnu  Siirin,  ia  berkata, “Sebelumnya  zakat  itu diserahkan  kepada  Rasulullah  atau  orang  yang dipercayakan  Rasulullah  untuk  mengelolanya. Kemudian  zakat  diserahkan  kepada  Abu  Bakar atau  kepada  orang  yang  dipercayakan  untuk mengelolanya.  Kemudian  zakat  diserahkan kepada  Umar  atau  kepada  orang  yang  telah dilantik  untuk  mengelolanya.  Kemudian  zakat diserahkan  kepada  Utsman  atau  kepada  orang yang  telah  diresmikan  untuk  mengelolanya. Ketika Utsman terbunuh, maka mereka berbeda pendapat.  Ada  di  antara  mereka  yang  masih menyerahkan  zakat  kepada  par  apenguasa  dan ada  juga  di  antara  mereka  yang  membagikan zakat secara langsung, tanpa diserahkan kepada penguasa.  Di  antara  orang  yang  masih menyerahkan  zakat  kepada  penguasa  adalah Ibnu Umar” (Al-Qasim, 2006).
Jawaban  Ibn  Umar  perihal  kepada  siapa  zakat dibayarkan:
Dari Ibnu Uma, ia berkata, “Serahkan zakat harta itu kepada  Sultan  (Atau,  ia  berkata,  “Serahkanlah zakat harta itu kepada penguasa”)”. Lalu Ubai bin ‘Umair berkata, Tidak. Akan tetapi, letakkan ia  sebagaimana  Allah  telah  memerintahkan kepada mu” (Al-Qasim, 2006).
Namun dalam kasus lain, Ibn Umar memberikan jawaban yang berbeda pula perihal kepada siapa zakat dibayarkan:
Dari  Anas  bin  Sirin,  ia  berkata, “Pada suatu ketika, saya berada di sisi Ibnu Umar. Lalu ada seorang lelaki berkata, ‘Apakah kami harus menyerahkan zakat  harta  kami  ini  kepada  para  amil  zakat kita?’  Ibnu  Umar  berkata,  ‘Ya.’  Lelaki  itu berkata,  ‘sesungguhnya  para  amil  zakat  kita adalah  orang  kafir.  Sebenarnya  Ziyad    telah melantik orang kafir untuk menjadi petugas amil zakat.’  Lalu  Ibnu  Umar  berkata,  ‘Janganlah kalian  menyerahkan  zakat  harta  kalian  kepada orang-orang kafir” (Al-Qasim, 2006).
Pada awalnya Ibn Umar secara tegas menetapkan bahwa  zakat  harus  dibayarkan  kepada  pemerintah (penguasa),  disamping  hal  tersebut  dilakukan  oleh Rasulullah dan para sahabatnya, pemerintah memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk menarik zakat dari para golongan  yang  mampu.  Hal  tersebut  tidak  dapat dipisahkan  dari  karakter  zakat  itu  sendiri  sebagai institusi  keuangan  publik  sejak  zaman  Rasulullah. Namun, dengan situasi politik yang tidak menentu dan
keputusan  pemerintah  pada  masa  kepemimpinan Ziyad dari Bani Umayyah, pemerintah pada waktu itu menetapkan petugas zakat dari non-muslim. Keputusan  politis  pada  waktu  itu  mendorong  Ibn Umar  untuk  mengungkapkan  pendapatnya  dengan melarang  membayarkan  zakat  kepada  para  petugas non-muslim.
Sehingga  pemikiran  Abu  Ubaid  menyatakan bahwa  harta  zakat  diserahkan  kepada  penguasa.  Dia berkata “Kami melaihat bahwa para ulama yang telah memerintahkan  supaya  menyerahkan  zakat  harta kepada  penguasa...”(Al-Qasim,  2006).    Lanjut  Abu Ubaid  “....yaitu  penyerahan  zakat  harta  kepada  para penguasa  dan  kemudian  membagikannya  secara langsung merupakan pendapat yang mesti dianut dan diaplikasikan. Yang demikian hanya boleh dilakukan pada zakat emas dan perak secara khusus. Apabila si pemilik emas dan perak menyerahkan zakat hartanya kepada penguasa atau membagikannya sendiri, maka yang  demikian  sudah  bisa  dikatakan  bahwa  ia  telah menunaikan  kewajiban  membayar  zakat  harta  yang telah  diwajibkan  atasnya”.  Inilah  pendapat  ahlus sunnah dan pendapat para ulama, dari kalangan ulama Hijaz, ulama Irak dan lainnya dalam penyerahan zakat emas  dan  perak.  Sebab  kaum  muslimin  telah diamanahkan supaya membayar zakat emas dan perak berdasarkan  kesadaran  masing-masing.  Hal  ini sebagaimana  kaum  muslimin  telah  diamanahkan supaya  melaksanakan  shalat  berdasarkan  kepada kesadaran  tentang  amanah  yang  dipikulnya  (Al- Qasim, 2006).
Adapun  zakat  binatang  ternak,  biji-bijian,  dan buah-buahan, maka zakat ini diserahkan kepada para pemimpin.  Pemilik  harta  tidak  boleh  menyerahkan zakatnya  selain  kepada  pemimpin  saja.  Apabila  si pemilik  membagikannya  sendiri  dan  menyerahkan kepada  para  mustahaknya  sesuai  dengan  yang  telah digambarkan oleh Al-Qur’an, maka ia tetap dianggap belum  membayar  zakat.  Si  pemilik  tetap  di  tuntut untuk  menyerahkan  kembali  zakatnya  dalam  sektor binatang ternak, buah-buahan, dan biji-bijian. Sebab, terdapat  sunnah  dan  berbagai  atsar  yang  telah memisahkan  antara  sektor  binatang  ternak,  buah- buahan, dan biji-bijian dengan sektor emas dan perak (Al-Qasim, 2006).
Mengenai  pembagian  zakat,  maka  Abu  Ubaid berkata  “....mengenai  penyaluran  zakat,  apabila dibagikan secara merata diantara seluruh ashnaf yang delapan. Ini adalah cara pembagian zakat bagi orang yang  mampu  melakukannya.  Akan  tetapi,  saya
berpendapat  bahwa  cara  pembagian  seperti  ini tidaklah  diwajibkan  melainkan  kepada  pemimpin yang mana zakat harta kaum muslimin telah melimpah ruah  di  sisinya.  Pemimpin  mesti  membagikan  zakat harta  tersebut  kepada  seluruh  asnaf,  sebab  ini merupakan hak yang mesti diterima mereka. Dia boleh melantik beberapa orang petugas untuk membagikannya  secara  merata.  Adapun  orang  yang tidak  memiliki  banyak  zakat  harta  selain  dari kewajiban  zakat  hartanya  sendiri  saja,  apabila  ia memberikan  zakatnya  kepada  sebagian  asnaf  saja, maka yang demikian itu sudah dibolehkan dan sudah dianggap sah....”. Penyerahan zakat kepada sebagian asnaf saja dibolehkan berdasarkan kepada hadis yang telah  diriwayatkan  dari  Rasulullah,  Beliau  bersabda, “Zakat mesti diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin di antara mereka.” Dalam hadist tersebut tidak disebutkan  banyak  ashnaf,  boleh  sebagian  di antaranya.  Dengan  demikian,  seorang  pemimpin diberikan  kebebasan  memilih  antara  membagikan sebagian  zakat  harta  secara  merata  kepada  seluruh ashnaf  yang  delapan  atau  hanya  memberikannya kepada  sebagian  ashnaf  saja,  apabila  yang  demikian itu berdasarkan ijtihad kemaslahatan, tidak ada unsur nepotisme  dan  jauh  dari  penyelewengan  kebenaran (Al-Qasim, 2006). Kedelapan ashnaf yang dimaksudkan diantaranya adalah; (1) fakir, (2) miskin, (3),  petugas zakat (amil), (4) muallaf,  (5) budak, (6) orang  yang  berhutang,  (7)  fisabilillah,  dan  (8)  ibnu sabil (Al-Qasim, 2006).
Tujuan  akhir  dari  zakat  adalah  penyalurannya (distribusi)  kepada  sebagian  masyarakat  yang membutuhkannya (mustahiq) sehingga dapat memberikan  distribusi  pendapatan  yang  adil  yang mana  akan  memberikan  pengaruh  pada  tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut,  pengelolaan  zakat,  dari  penarikan  hingga penyalurannya  harus  dilakukan  oleh  sebuah  institusi khusus,  sehingga  zakat  dapat  dikelola  dengan  baik. Pembayaran  zakat  secara  individual  tentunya  akan menjadikan pola distribusi zakat tidak terkontrol dan tidak merata, serta tujuan akhir dari zakat itu akan sulit untuk dicapai.
Menurut  Abu  Ubaid,  penarikan  dan  penyaluran zakat  dilakukan  oleh  wilayah  di  mana  masyarakat berada.  Jadi,  Penarikan  zakat  yang  dilakukan  pada suatu komunitas masyarakat tertentu, berarti penyalurannya  dilakukan  juga  pada  komunitas masyarakat  di  mana  zakat  tersebut  diambil.  Seperti
halnya Mu’az  yang mengambil zakat  dari  penduduk Yaman  (yang  mampu),  kemudian  menyalurkannya kembali  kepada  penduduk  Yaman  (yang  berhak). Dengan  pola  distribusi  yang  menjadikan  daerah penarikan sekaligus sebagai daerah penyaluran dapat memberikan  pengaruh  yang  sangat  besar  dalam menjaga dan menumbuhkan ukhuwah dan solidaritas sosial dalam sebuah komunitis masyarakat.

## 3.5. Kesesuaian  Perda  No.25  Tahun  2002  Kota Pontianak Dengan Pemikiran Abu Ubaid Al- Qasim
Pada  dasarnya  pemikiran  Abu  Ubaid  tentang zakat  adalah  penerapan  dan  pengelolaan  zakat  yang diprakteknya  pada  masa  Rasulullah  SAW  dan  para sahabatnya. Prinsip dari pengelolaan zakat pada masa tersebut  adalah  adanya  peran  pemerintah  sebagai
pemegang kekuasaan politik dalam pengelolaan zakat, pembentukan institusi zakat sebagai institusi keuangan  publik,  dan  pola  distribusi  zakat.  Secara prinsip  pengelolaan  zakat  pada  masa  tersebut  dapat diaplikasikan pada masa kini, khususnya pengelolaan zakat  di  Indonesia.  Beberapa  kebijakan  pemerintah mengenai  pengelolaan  zakat  merupakan  peran pemerintah dalam hal menjamin pengelolaan zakat di tanah air.
Akan  tetapi  diperlukan  beberapa  perbaikan  dan penyelarasan,  serta  pengawasan  dalam  praktek  zakat di lapangan. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, diharapkan pola dan system pengelolaan zakat di Indonesia lebih baik dan dapat memberikan kontribusi dalam  pembangunan  ekonomi  nasional,  khususnya tingkat perekonomian umat muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia.
Tabel 2. Perbandingan Pengelolaan Zakat Menurut Perda No.25 dan Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim
No  Indikator Pemerintah Kota Berdasarkan Perda No.25 Tahun 2002 Pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim 1  Pengelolaan Zakat Aktif mengelola pengurusan zakat dan menyerahkan juga kepada lembaga swadaya masyarakat Wajib mengurusi dan mengelola zakat 2  Jenis Zakat (a) emas, perak dan uang; (b) perdagangan dan perusahaan; (c) hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan; (d) hasil pertambangan; (e) hasil peternakan; (f) hasil pendapatan dan jasa;
(g) rikaz dan nilainya zakat ditentukan menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama
(a) zakat unta, sapi, kambing, (b) emas dan perak (c) kurma, buah- buahan, biji-bijian, dan anggur, (d)
zakat harta perdagangan, (e) zakat pemakaian perhiasan emas dan perak, (f) zakat harta anak yatim, (g) zakat harta budak dan Mukatab,
(h) zakat kuda dan budak. 3  Pengaturan Pengumpulan Zakat Dilakukan oleh LPZ dengan cara: (a) Menerima atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki (b) LPZ dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat harta Muzakki yang berada di Bank atas permintaan Muzakki (c) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama dan dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan Kewajiban Zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Muzakki dapat meminta bantuan kepada LPZ memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya (d) Zakat yang telah dibayarkan kepada LPZ dikurangkan dari Laba/Pendapatan sisa kena Pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Pemerintah satu-satunya lembaga yang mengurusi zakat.
(a) zakat emas dan perak; menyerahkan zakatnya kepada penguasa atau membagikannya sendiri, maka yang demikian sudah bisa dikatakan bahwa ia telah menunaikan kewajiban membayar zakat harta yang telah diwajibkan atasnya
(b) Adapun zakat binatang ternak, biji-bijian, dan buah-buahan, maka zakat ini diserahkan kepada para pemimpin. Pemilik harta tidak boleh menyerahkan zakatnya selain kepada pemimpin saja. Apabila si pemilik membagikannya sendiri dan menyerahkan kepada para mustahaknya sesuai dengan yang
No  Indikator Pemerintah Kota Berdasarkan Perda No.25 Tahun 2002 Pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim (e) LPZ dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat. telah digambarkan oleh Al-Qur’an, maka ia tetap dianggap belum membayar zakat. 4  Penyaluran dan Pendistribusian zakat a. Kepada para Mustahiq delapan ashnaf b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan dan dan
c. untuk usaha yang produktif dengan syarat seluruh (i) mustahiq telah terpenuhi, (ii)
usaha-usaha nyata berpeluang menguntungkan, (iii) mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan, (iv) mustahiq diyakini dapat menjalankan usaha
produktif tersebut;
a. Kepada para mustahiq delapan
ashnaf
b. Apabila sudah terpenuhi di suatu wilayah maka dapat disalurkan ke mustahiq yang ada di wilayah lain
Khusus  di  Kota  Pontianak,  adanya  beberapa kebijakan  pemerintah  dalam  hal  pengelolaan  zakat, tugas dan tanggung jawab pemerintah tidak otomatis hilang. Pemerintah diharapkan dengan aktif mengontrol  dan  memberikan  peringatan  bagi lembaga-lembaga  zakat  yang  tidak  mengelola  zakat dengan baik.  Meskipun  undang-undang telah dibuat, permasalahan  tentang  pengelolaan  zakat,  khususnya lembaga-lembaga pengelola zakat masih akan timbul, seperti persaingan antara Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang  berbasis  lembaga  swadaya  masyarakat  dan lembaga yang dibentuk pemerintah Badan Amil Zakat (BAZ).
Permasalahan lain yang adalah sistem pengelolaan yang kurang professional dan transparan. Akibatnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan  zakatnya  kepada  lembaga  zakat berkurang dan akhirnya akan menimbulkan penyaluran  zakat  secara  individual  atau  langsung tanpa  perantara  lembaga  zakat.  Hal  tersebut  akan berimplikasi  terhadap  distribusi  zakat  yang  tumpang tindih,  di  mana  pembagian  zakat  kepada  para mustahiq tidak merata dan tepat sasaran.
Dari sisi penarikan zakat maka pemerintah kota pontianak menyerahkan semuanya kepada masyarakat sebagaimana  tertuang  di  dalam  Perda.  No  25 menunggu  kesadaran  dari  para  pembayar  zakat. Sedangkan  menurut  Abu  Ubaid,  khusus  untuk  zakat emas dan perak termasuk dalam hal ini adalah harta, maka memang diharapkan kesadaran dari umat untuk membayarkan  dan  menunaikannya.  Namun  terkait zakat selain daripada itu baik zakat ternak dan barang
dagang  maka  secara  langsung  penguasa  akan mengambil dan menghitung zakatnya. Dan pembayaran  zakat  tidak  ada  dikenai  pajak  berbeda dengan  pemerintah  saat  ini  yang  memerlukan  pajak sebagai pemasukan pemerintah.
Untuk  penyaluran  zakat,  maka  semua  sepakat bahwa  harus  mendahulukan  delapan  ashnaf.  Namun akan berbeda ketika seluruh mustahiq sudah dipenuhi zakatnya maka menurut pemerintah kota maka zakat tersebut  bisa  digunakan  sebagai  modal  suatu  usaha yang  akan  dijalankan  oelh  para  mustahiq,  dengan analisis  dan  kajian  bahwa  usaha  tersebut  akan menghasilkan  keuntungan.  Sedangkan  menurut  Abu Ubaid Al-Qasim apabila seluruh mustahiq di wilayah tertentu  sudah  terpenuhi  maka  dapat  disalurkan  ke wilayah  lain  yang  memerlukan  dan  merupakan  para mustahiq juga yang memerlukan zakat.
Berdasarkan  beberapa  permasalahan  di  atas, maka diperlukan peran pemerintah yang lebih optimal dan  terlibat  aktif  untuk  mengurusi  zakat  termasuk dalam penertiban lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia.  Munculnya  lembaga-lembaga  swadaya dikarenakan pemerintah dianggap tidak cukup mampu menangani  karena  terbatas  pada  pendanaan  dan operasional termasuk sumber daya manusianya. Oleh karena itu penertiban dapat dilakukan dalam beberapa aspek, diantaranya adalah aspek manajemen, laporan penghimpunan dan penyaluran, akuntabilitas laporan, wilayah  operasi  lembaga,  yang  semuanya  perlu  di tangani  secara  langsung  oleh  pemerintah  dan  bukan swadaya lagi.
Penghimpunan  zakat  di  Indonesia  sangat bergantung  kepada  tingkat  kesadaran  umat  muslim dalam  membayar  zakat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan sebuah strategi dari lembaga zakat untuk membangun kesadaran  dari  umat  muslim.  Di  antara  strategi tersebut adalah membentuk kepercayaan umat muslim untuk  menyalurkan  zakatnya  kepada  lembaga- lembaga  zakat,  lebih-lebih  lembaga  zakat  yang dibentuk  oleh  pemerintah  .  Kepercayaan  dapat dibentuk  melalui  beberapa  cara,  di  antaranya  adalah dengan  memberikan  laporan  yang  akuntabilitas  dan transparan  kepada  para  pembayar  zakat  (muzakki). Kepercayaan  juga  dapat  dibangun  dengan  pola  dan sistem  pelayanan  yang  berkualitas  dan  professional, dengan  memberikan  beberapa  kemudahan  dan fasilitas kepada para muzakki dalam hal pembayaran zakat dan monitoring penyalurannya.
Distribusi  zakat  yang  adil  dan  merata  dapat menentukan  pengelolaan  zakat  yang  efektif  dan efisien.  Pemerintah  diharapkan  untuk  menertibkan lembaga-lembaga  zakat  dengan  membatasi  jumlah lembaga zakat pada suatu daerah tertentu. Kemudian, setiap  lembaga  zakat  diberikan  batas  wilayah operasinya, sehingga pemberdayaan zakat akan lebih terkoordinir dan terfokus pada wilayah oleh lembaga zakat tertentu.

## 4. KESIMPULAN
Dari  pemaparan  analisa  data  dan  pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Secara  tanggung  jawab  memang  pemerintah sudah  seharusnya  melaksanakan  pengaturan  dan pengelolaan zakat, namun ada beberapa kekurangan  diantaranya  lembaga-lembaga  zakat yang dibentuk seharusnya berasal dari satu pintu saja  yaitu  pemerintah.  Sehingga  pengontrolan pengelolaan lebih baik dan maksimal.
b. Sebagaimana yang dinyatakan dari sisi penarikan untuk  zakat  selain  emas,  perak  dan  harta  yaitu zakat  binatang  ternak,  zakat  dagang  dan  buah- buahan,  maka  ini  juga  menjadi  perhatian pemerintah, dikarenakan masih lemahnya pemahaman  umat  islam  terhadap  zakat  jenis  ini.
Oleh  karena  itu  perlu  dikaji  lebih  lanjut  terkait pelaksanaan zakat selain zakat harta.
c. Dari  sisi  pendistribusian  maka  pemerintah  Kota Pontianak  juga  sudah  tepat  dibagi  kepada mustahiq  yakni  delapan  ashnaf.  Namun  tindak lanjut  dari  dana  zakat  yang  berlebih  sedikit berbeda  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Abu
Ubaid,  yakni  bisa  dialihkan  ke  daerah  lain,  dan bukan untuk pengembangan usaha lanjutan.
Berikut  beberapa  saran  yang  dapat  dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat:
a. Perlunya  peraturan  mengenai  pembentukan lembaga zakat, yakni harus dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah, serta pelaksanaan dan pelaporannya juga selalu diawasi oleh pemerintah.
b. Untuk zakat jenis selain zakat selain emas, perak dan  harta  yaitu  zakat  binatang  ternak,  zakat dagang  dan  buah-buahan,  maka  perlu  diberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menunaikan zakat  tersebut,  dan  perlunya  peraturan  terkait pelaksanaan zakat jenis ini.
c. Untuk  pendistribusian  maka  pemerintah  Kota Pontianak  perlu  mendata  lebih  cermat  dan  tepat kepada para mustahiq zakat serta dapat disalurkan ke  daerah  lain  dengan  pengawasan  dan pengontrolan lebih baik lagi.
d. Membebaskan  beban  pajak  dari  penarikan  zakat dalam  bentuk  apapun,  karena  memang  zakat diperuntukkan hanya delapan ashnaf saja.
e. Sebagai  tambahan  untuk  penelitian  kedepannya, maka perlu menganalisa data beberapa pengelolaan  zakat  selain  zakat  harta  secara langsung yang sudah dilaksanakan selama ini.

## 5. REFERENSI
Al-Qardhawi, Y. (1999). Hukum Zakat . Litera Antar Nusa.
Al-Qasim, A. U. (2006). Kitab Al-Amwal
(Diterjemah). Gema Insani.
Al-Qasim,  A.  U.  (2009). Ensiklopedia  Keuangan Publik (T.  dari  kitab  al-A.  oleh  S.  B.  Utomo (Ed.)). Gema Insani Pers.
Amalia,  K.  M.  (2012).  Potensi  dan  Peranan  Zakat dalam  Mengentaskan  Kemiskinan  di  Kota Medan. Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan , 1 (1),
70–87.
Arikunto,  S.  (1992). Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik . PT Rineka Cipta. BAZNAS.  (2017). Outlook  Zakat  Indonesia  2017 . Pusat  Kajian  Strategis  Badan  Amil  Zakat Nasional (BAZNAS).
Fahham, A. M. (2011). Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia. Jurnal Kesejahteraan Sosial , III (19/I/P3DI/Oktober/2011).
Gibb,  H.  A.  R.  (1957). Mohammedanism (Second Edi). Oxford University Press.
Hadawi,  &  Martin,  M.  (1996). Penelitian  Terapan . Gajah Mada University Press.
Hadi,  S.  (1997). Metodologi  Research .  Andi  Offset Yogyakarta.
Harahap,  N.  (2014).  Penelitian  Kepustakaan. Jurnal Iqra’ , 08 (01), 68–73.
Muhammad  Ali,  Z.,  Samiun,  H.  A.,  Ahmad,  S.,  & Zain,  M.  N.  M.  (2016).  Peranan  Pemerintah dalam  Pengurusan  Zakat  di  Indonesia  dan Malaysia (The Role of Goverment in Management  of  Zakat  in  Indonesia  and Malaysia). Jurnal  Hadhari , 8 (2),  229–244. https://doi.org/10.17576/jh-2017-0802-02 Peraturan  Daerah  Kota  Pontianak,  N.  25  T.  2002. (2002). tentang  Pedoman  Pengelolaan  Zakat Kota Pontianak . Pontianak,  B.  (2017). Kami  Bekerja  Untuk
Kebangkitan
Zakat . Baznas Pontianak. https://baznaspontianak.wixsite.com/home/singl e-post/2017/07/10/Kami-Bekerja-Untuk-
Kebangkitan-Zakat
Pontianak, B. K. (2017). Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional  di  Kota  Pontianak .  BAPPEDA  Kota Pontianak.
https://bappeda.pontianakkota.go.id/berita/sosial isasi-badan-amil-zakat-nasional-di-kota- pontianak Post,  P.  (2017). Potensi  Zakat  Kalbar  Rp  1  Triliun .
Pontianak
Post. http://www.pontianakpost.co.id/potensi-zakat- kalbar-rp1-triliun Qardhawi,  Y.  Al.  (2000).  Fiqh  Al  Zakah:  A Comparative  Study  Of  Zakah,  Regulations  And Philosophy in the Light of Qur’an and Sunnah. In Fiqh Al Zakah (Volume I) . Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University.
Undang-Undang Republik Indonesia, N. 23 T. (2011).
Tentang Pengelolaan Zakat .