## Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa

## EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERADILAN ADAT GAYO DI ACEH TENGAH
Rahmina 1
Teuku Muttaqin Mansur 2
M. Adli Abdullah 3
1 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia
2 Coresponding author : Teuku Muttaqin Mansur; email:tmuttaqien@unsyiah.ac.id
23 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia
E-mail: rahmina95@yahoo.co.id
Diterima: 09/11/2019; Disetujui: 29/11/2019

## ABSTRAK
Hukum  Adat  Gayo  merupakan  perintah  yang  harus  atau  boleh  dilakukan  dan  larangan  yang  tidak boleh  dilakukan.  Pelanggaran  yang  dilakukan  terhadap  hukum  adat  akan  diberikan  sanksi,  sanksi adat adalah pemberian hukuman kepada para pelanggar hukum adat yang sanksinya ditetapkan oleh tokoh adat, pemberian sanksi ini berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tujuan dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  jenis-jenis  sanksi  adat  Gayo  dan  untuk  melihat keefektifan  sanksi  adat  dalam  menyelesaikan  sengketa-sengketa  yang  muncul  dikalangan masyarakat Gayo di kabupaten Aceh Tengah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, datanya diambil dari bahan hukum primer dan skunder juga wawancara dengan responden dan  informan.  Data  dianalisis  menggunakan  pendekatan  diskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini dilakukan  di  Kabupaten  Aceh  Tengah.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwasanya  jenis  sanksi adat  Gayo  yang  diberikan  kepada  pelanggar  hukum  adat  Gayo  berbeda-beda,  sesuai  dengan pelanggaran  yang  dilakukan,  ada  yang  hanya  dengan  kata  maaf  ( ma’as )  ada  juga  yang  sampai  di usir  dari  kampung  dan  tidak  boleh  lagi  kembali  ke  kampung  tersebut  ( Jeret  Naru ).  Sanksi  adat berlaku  efektif  dalam  mengurangi  pelanggaran-pelanggaran  hukum  adat  Gayo,  dalam  arti  para pelanggar  menerima  keputusan  dan  bersedia  melaksanakan  sanksi  yang  diberikan  oleh  tokoh  adat kampung.  Diharapkan  kepada  tokoh  adat  supaya  mensosialisasikan  hukum  adat  Gayo  kepada generasi muda supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum adat Gayo.
Keywords : Effectiveness, Customary Sanctions, Customary Dispute Resolution

## Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa

## ABSTRACT
Gayo customary law is an order that must or may be done and a prohibition that must not be done. Violations  committed  against  customary  law  will  be  given  sanctions,  customary  sanctions  are punishment for violators of customary law whose sanctions are determined by traditional leaders, giving these sanctions vary according to the violations committed. The purpose of this paper is to identify the types of Gayo adat sanctions and to see the effectiveness of adat sanctions in resolving disputes that arise among the Gayo community in Central Aceh district. This writing uses empirical juridical research methods, the data is taken from primary and secondary legal materials as well as interviews  with  respondents  and  informants.  Data  were  analyzed  using  a  qualitative  descriptive approach. This research was conducted in Central Aceh District. The results of this study indicate that the types of Gayo adat sanctions imposed on violators of Gayo adat law differ, according to the violations committed, there are only those with the word sorry (ma'as) and some have been expelled from  the  village  and  may  no  longer  return  to  the  village  (Jeret  Naru).  Customary  sanctions  are effective  in  reducing  violations  of  Gayo  customary  law,  in  the  sense  that  violators  accept  the decision and are willing to implement the sanctions given by the traditional leaders of the village. It is expected that traditional leaders will socialize Gayo customary law to the younger generation so that violations against Gayo customary law do not occur.
Keywords : Effectiveness, Customary Sanctions, Customary Dispute Resolution

## PENDAHULUAN
Dilihat  dari  kajian-kajian  tentang penyelesaian  sengketa,  maka  tergambar bahwa  dalam  masyarakat  hukum  adat  sudah sejak  lama  sengketa-sengketa  yang  terjadi diselesaikan  dengan  cara  musyawarah  dan mufakat  melalui  lembaga-lembaga  adat seperti  peradilan  adat.  Corak-corak  ruang penyelesaiannya tersebut diistilahkan dengan “sejenis peradilan”. 1
Peradilan  adat  memiliki  kekuatan yang  mendasar  dalam  pribadi  masyarakat Indonesia,  hal  ini  terlihat  dalam  setiap penyelesaian  sengketa  yang  ada  dalam masyarakat indonesia, ketika ada persengketaan antar masyarakat, maka penyelesaiannya  dilakukan  dengan  cara musyawarah  dan  mufakat.  Penyelesaian dengan  cara  musyawarah  dan  mufakat menjadi  sesuatu  yang  selalu  ditekuni  dalam setiap penyelesaian sengketa.
Peradilan adat tidak dapat dipisahkan  dalam sistem  hukum  Indonesia. Bekerjanya  hukum  adat dan  institusinya, tidak  lepas  dari  kemajuan  pengakuan konstitusi, khususnya Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2)  serta  Pasal  28  I  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Berdasarkan  Pasal  18  B  ayat  (1) UUD 1945
Negara mengakui dan menghormati  satuan-satuan    pemerintahan daerah    yang  bersifat khusus  atau  bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat hukum  adat beserta hak-hak  tradisionalnya sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan    masyarakat  dan  prinsip Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28 I ayat (3)  UUD  1945 Identitas  budaya  dan  hak masyarakat  tradisional    dihormati  selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
1 Teuku  Djuned  dalam  Sulaiman, Hukum  Peradilan Adat  di  Indonesia, Pale  Media  Indonesia,  Yogyakarta  2012, hlm. 29.
Bergulirnya  reformasi  di  Indonesia, melahirkan  pola  pemerintahan  yang  tidak lagi  tersentralisasi.  Beberapa  UU  yang  lahir pasca  reformasi,  semakin  membuka  peluang bagi  otonomi  yang  lebih  besar  bagi  daerah, antara  lain  lahirnya  Undang-Undang  No  44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan  Provinsi  Istimewa  Aceh  dan Undang-Undang  No  18  Tahun  2001  tentang Otonomi  Khusus  yang  diganti  dengan Undang-Undang  No  11  Tahun  2006  tentang Pemerintah Aceh.
Keberadaan  hukum  adat  di  Aceh semakin kuat dengan lahirnya UUPA. Hal ini karena  adanya  pengakuan  kepada  lembaga adat.  Lembaga  adat  diberikan  kewenangan menegakkan hukum adat, sebagaimana diatur dalam  BAB  XIII  Pasal  98  tentang  lembaga adat UUPA. 2
Berdasarkan  Pasal  98  ayat  (1) UUPA  “Lembaga  adat  berfungsi  dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah
Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman,  kerukunan  dan  ketertiban”. Pasal  98  ayat  (2)  UUPA“  Penyeles  aian masalah  sosial  kemasyarakatan  secara  adat ditempuh melalui lembaga adat.
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai tugas,  wewenang,  hak  dan  kewajiban lembaga  adat,  pemberdayaan  adat  dan  adat istiadat  diatur  lebih  lanjut  dengan  Qanun Aceh. Dengan demikian, berdasarkan amanah  UUPA  tersebut  dibentuklah  turunan peraturan  daerah  (Qanun  Aceh)  untuk menguatkan keberadaan lembaga adat (peradilan  adat),  struktur  lembaga  adat  dan hukum  adat.  Adapun  Qanun-Qanun  Aceh yang dimaksud adalah, sebagai berikut;
1. Qanun  Aceh  Aceh  No  9  Tahun  2008 tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan Adat Istiadat,
2 Teuku Muttaqin Mansur, Hukum Adat Perkembangan  dan  Pembaharuannya  di  Indonesia, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2017, hlm. 30.

## Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa
2. Qanun  Aceh  Aceh  No  10  Tahun  2008 tentang Lembaga Adat,
3. Qanun  Aceh  Aceh  No  3  Tahun  2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian Mukim dan 4. Qanun  Aceh  Aceh  No  4  Tahun  2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian Keuchik. Semangat untuk menghidupkan kembali  lembaga  adat  sebagai  struktur kelembagaan  lokal  dalam  penyelesaian sengketa  juga  diikuti  oleh  beberapa  daerah Kabupaten/  Kota  di  Provinsi  Aceh.  Salah satunyan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 09  Tahun  2002  tentan  Hukum  Adat  Gayo Pasal 8, disebutkan bahwa fungsi Sarak Opat sebagai lembaga adat adalah:
a. Sarak  Opat berperan  aktif  mencegah perbuatan sumang / sumbang b. Sarak  Opat dapat  menindak  perbuatan sumang
c. Sarak  Opat melaksanakan  hukum  adat istiadat,  kebiasaa-kebiasaan  dan  sanksi adat.
d. Sarak  Opat menyelesaikan Kemalun  Edet Empat perkara, Madu Opat.
e. Sarak Opat menyelesaikan yang menyalahi adat empat perbuatan.
Kabupaten  Aceh  Tengah  adalah salah satu daerah yang mayoritas masyarakatnya  bersukukan  Gayo,  dimana peradilan  adat  dijalankan  oleh sarak  opat. Sarak  opat adalah  tokoh  adat  kampung  dan berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa antar  masyarakat  dan  menjaga  ketertiban kehidupan  masyarakat  Gayo.  Penyelesaian sengketa melalui peradilan Gayo dilaksanakan  dengan  cara  musyawarah  yang dilakukan  oleh sarak  opat dan  masyarakat yang  bersengketa,  hasil  putusan  peradilan adat  Gayo  memiliki  ketentuan  tertentu  yaitu berupa pemberian sanksi adat.
Sanksi adat dalam masyarakat Gayo memiliki  karakteristik  tersendiri  dan  sudah lama  berkembang  dan  diterapkan  dalam kehidupan masyarakat Gayo, setiap permaslahan diselesaiakan secara musyawarah, namun penetapan dan penetuan sanksi  apa  yang  akan  diberlakukan  dilihat
dari  bentuk-bentuk  pertikaian  yang  sedang dihadapi.
Masyarakat Gayo memiliki berbagai macam  bentuk  sanksi  ada  yang  ringan  dan ada  juga  yang  berat  seperti  diusir  dari kampung  dan  lain  sebagainya.  Penerapan sanksi-sanksi  dalam  setiap  persengketaan merupakan  salah  satu  bentuk  menjaga hubungan  kekeluaragaan  antar  masyarakat supaya tetap terjaga.
Berdasarkan  uarain  di  atas  maka adapun yang menjadi identifikasi masalahnya apa  saja  bentuk-bentuk  sanksi  adat  dalam masyarakat  Gayo  dan  efektivitas  penerapan sanksi  adat  dalam  penyelesaian  sengketa melalui peradilan adat gayo di aceh tengah.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  yuridis  empiris, dengan melakukan wawancara dengan responden  dan  informan.  Data  dianalisis menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Masyarakat Gayo
memiliki  kaidah-kaidah  kehidupan  yang harus  selalu  dijaga,  dipraktekan  dan dikembangkan  dalam  kehidupan,  dengan tujuan  untuk  menjaga  keseimbangan  dalam kegiatan bermasyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian dijadikan sebagai pedoman  dalam  membina  kehidupan  yang baik  dan  bermartabat.  Kaidah-kaidah  ini yang  tersusun  rapi  dalam  adat  istiadat  dan budaya  Gayo.  Adat  istiadat  dan  budaya Gayo  kemudian  dijadikan  pedoman  untuk mengatur  kehidupan  bermasyarakat  yang kemudian  disebut  dengan edet ,  (hukum adat).
Hidup  rukun  bagi  masyarakat gampong  (istilah  Gayonya  Kampung) bagaikan hidup satu ayah satu ibu, dan rasa persaudaraan  inilah  yang  selalu  tercermin dalam  diri  warga  gampong,  sehingga sengketa/perselisihan yang terjadi di tengah-tengah  mereka  selalu  diupayakan
diselesaikan  dengan    hukum  adat  yang berlaku dalam wilayahnya. 3
Bagi  masyarakat  adat  gampong, kekeluargaan  merupakan  prinsip  utama dalam  musyawarah    peradilan  adat  Aceh. Ketika  persoalan  dan  peristiwa  hukum terjadi dalam masyarakat, selalu
diupayakan  penyelesaiannya  dengan  cara kekeluargaan  dan  mengutamakan  prinsip keiklasan antar sesama mereka. Penyelesaian  sengketa/perselisihan  dengan hukum  adat  merupakan  perbuatan baik  dan mulia  kedudukannya  baik  secara  hidup bersama  di  dunia  maupun  disisi  Allah, karena  hukum  adat  dengan  hukum  Islam sangat  erat  hubungannya,  asas-asas  yang terdapat dalam hukum adat Aceh merupakan  ajaran  dalam  Islam.  Dengan demikian jelas bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan  secara  adat  tidak bertentangan  dengan  Agama  Islam  yang mereka anut, yang menganjurkan perdamaian. 4
Hasil  studi  di  Aceh  menunjukan bahwa kasus-kasus sengketa dalam masyarakat Aceh masih dominan diselesaikan pada peradilan adat. Fenomena ini,  sesuai  dengan  hasil  survei  kepuasan masyarakat terhadap peradilan adat di Aceh yang dilakukan oleh United Nation Development  Program  (UNDP).  Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa, masyarakat  menyatakan  sangat  puas  (90  % hingga  91  %)  merasa  puas  menyelesaikan sengketa  pada  peradilan  adat.  Kepuasan responden  diakui  karena  mereka  masih menghormati  Hakim  Peradilan  adat  separti Keuchik dan Imeum  Mukim sebagai  pihak yang  menyelesaikan  perselisihan.  Alasan lain dari responden, ialah persidangan pada peradilan adat bersifat perdamaian sehingga dapat mempererat keharmonisasian dan tali persaudaraan di dalam masyarakat sendiri. 5
3
Taqwaddin
Husin, “Penyelesaian
Sengketa/Perselisihan  Secara  Adat  Gampong  di  Aceh, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2015, No. 67, Th. XVII,(511- 532),  hlm 517.
4 Ibid, hlm. 518.
5 Teuku  Muttaqin  Mansur,  “Kedudukan  Mahkamah Adat  setelah  Undang-Undang  tentang  Pemerintahan  Aceh” ,
Aceh  Tengah  yang  mayoritas bersukukan  Gayo,  dan  hukum  adat  yang berlaku juga hukum adat Gayo ( edet ). Edet berperan penting dalam membentuk kehidupan  masyarakat  yang  aman,  damai dan  tentram,  adapun  salah  satu  bentuk untuk  tetap  menjaga  keseimbangan  antar masyarakat adalah dengan cara memberikan  sanksi  kepada  pihak-pihak yang  membuat  keseimbangan  masyarakat yang  lain  tergangu.  Adanya  ketidak seimbangan  dalam  masyarakat  membuat hubungan  masyarakat  terpecah  belah, sehingga  tidak  ada  lagi  rasa  kekeluargaan dan  rasa  saling  tolong  menolong,  maka dalam  hal  ini edet yang  dijalankan  oleh sarak  opat harus  dapat  memulihkan kembali  hubungan  antar  masyarakat,  salah satunya  dengan  cara  memberikan  sanksi kepada  salah  satu  pihak  yang  merugikan pihak yang lainnya.
Edet Gayo  memiliki  karakteristik tersendiri  dalam  menerapakan  sanksi  adat, dimana  berbeda  dengan  penerapan  sanksi adat  di  daerah  yang  lain. Edet Gayo memiliki 10 (sepuluh) bentuk-bentuk hukuman  dalam  penyelesaian  sengketa  di masyarakat Gayo: 6
1. Nasihat
Nasihat merupakan bentuk penyelesaian  sengketa  yang  paling ringan,  bentuk  penyelesaian  ini  dalam prosesnya  hanya  memanggil  para  pihak yang  bersengketa,  kemudian  dinasehati, isi  nasihat  menjelaskan  dampak  buruk dari  apa  yang  dilakukan  dan  para penasehat  juga  berharap  supaya  para pihak  yang  bersengketa  tidak  lagi mengulangi kesalahan yang sama. Penyelesaian dalam bentuk nasihat tidak ada  denda,  nasihat  berlaku  pada  kasus ringan.
2. Salah Bersemah Ilit Berisi Salah  bersemah ( akupe  salah ) sadar  akan  kesalahan  yang  dilakukan/
Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum,  2016,  Vol.  18,  No.  2,  (209-218), hlm. 215-216.
6 M  Jusin  Saleh,  MBA,Ketua  Majlis  Adat  Gayo, Kabupatean Aceh Tengah, Wawancara, tanggal 2 Juni 2019.

## Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa
mengakui kesalahan yang telah dilakukan, ilit berisi maksudnya pemberian  yang  layak  diberikan  kepada orang  yang  disalahi  dan  layak  diterima, ketika pihak yang salah sadar melakukan kesalahan  maka  pihak  yang  mengakui kesalahan  berhak  memberi  sesuatu  yang layak dan layak diterima. Meminta maaf kepada  yang  kita  salahi  dan  ada kelayakan  untuk  memberi.  Berdasarkan musyawarah dengan Sarak Opat .
3. Rujuk, ma’as, diet dan bela
Rujuk salah  satu  pihak  yang bersengketa  mengakui  kesalahanya , dan meminta  penyelesaian  kepada  peradilan adat  yaitu  “ Sarak  Opat ”. Ma’as yaitu ketika  para  pihak  saling  mengakui kesalahan,  dan  saling  meminta  maaf
“keta  bersiamaapen  kite” . Diet yaitu denda  yang  harus  diberikan  kepada pihak  yang  disalahi,  “ sidah  kubir,  sidah kosah  ganti  e” dalam  arti  berapa  denda yang  harus  diberikan  kepada  korban dalam  sengketa  tersebut. Bela yaitu berupa  negosiasi  dalam  hal  menetapkan denda  yang  diberikan,  dalam  hal  ini pihak  korban  yang  menetapkan  jumlah dendanya,  dan  pelaku  dapat  meminta kurang  jika  denda  yang  diminta  terlalu tinggi atau sebaliknya.
4. Gere genapi Seseorang yang melakukan kerusuhan di kampung, ketika dinasehati pelaku  tidak  mendengarkan  dalam  arti tidak  mematuhi  putusan Sarak  Opat
“ Hana  si  ejeri  gre  pengene ”,  dan pekerjaanya selalu membuat keonaran di kampung tersebut dalam arti perbuatannya sudah meresahkan masyarakat,  kemudian  tokoh  lembaga adat Sarak  Opat dan  masayarakat kampung  mengambil  keputusan  bahawa orang  tersebut  yaitu Gere  Genapi , maksudnya  pelaku  tersebut  masih  boleh tinggal di kampung tetapi dia dikucilkan dan  tidak  diikutsertakan  dalam  kegiatan sosial  di  kampung  dalam  hal  ini  lebih kepada  beban  mental.  Ketika  ada  acara
apa  saja  di  kampung  maka  dia  tidak diikutsertakan.
5. Parak
Ketika  melakukan  pernikahan satu  kampung,  maka  akan  diberikan sanksi  berupa Parak yaitu  diasingkan maksimal 2 tahun meninggalkan kampung  dan  boleh  kembali  lagi  ke kampung dengan syarat harus menyembelih  kerbau,  kerbau  adalah denda paling tinggi.
6. Jeret naru
Pelaku  tidak  boleh  pulang seumur  hidupnya  ke  kampung,  dan pelaku telah dianggap mati hal ini  dalam sengketa  yang  bertentangan  dengan agama. Seperti pernikahan satu wali.
7. Bersih lante
Keonaran  yang  dilakukan  para pihak  baik  yang  terjadi  di  kampung sendiri  atau  kampung  orang  lain.  Maka para  pelaku  harus Bersihkan  Lante , berapa kelayakan  yang diberikan, paling terberat kambing, dan dalam hal ini juga ada pengkondisian.
8. Rayoh  berpeniri,  luke  bersalin,  kemung berpenempu
Bentuk  ini    diterapkan  dalam sengketa  perkelahian, Rayoh  berpeniri, maksudnya  apabila  dalam  kejadian tersebut  menyebabkan  luka  berat  dan banyak mengeluarkan darah. Luke bersalin, maksudnya  korban  mengalami luka  berat  maka  lukanya  tersebut  harus di obati, kemung berpenempu, maksudnya  hanya  didapati  lukanya bengkak saja maka yang diobati bengkaknya saja.
9. Serlut Serlut adalah  sanksi  yang diberikan  kepada  pemerintahan  tepatnya di masyarakat Gayo yaitu tokoh lembaga adat Sarak  Opat. Dalam  hal  ini maksudnya jabatan dicabut secara paksa. Adapun istilah Gayonya adalah:
Ike  Reje  salah,  Reje  i  siut,  ike  olok tu slah e Reje i siut sampek mupot.
Imem salah, imem i anut, ike olok tu salahe i anut sawah bulut.
Ike  Petue  salah,  Petue  i  gelot,  ike olok tu slaha e i kerot.
Ike rakyat salah si patut-patute.
Bentuk serlut ini  adalah  berupa sanksi  yang  diterapkan  kepada  aparat kampung  yaitu Sarak  Opat jika  mereka melakukan kesalahan. Apabila
kesalahannya  masih  dalam  kategori ringan  intinya  masih  dapat  dimaafkan, maka  yang  dilakukan  hanya  mencabut jabatannya tetapi masih dapat berkontribusi  untuk  kampung,  namun jika  kesalahan  pelaku  sudah  berat  maka selain  dicabut  jabatannya  pihak  tersebut juga  tidak  boleh  lagi  berkontribusi terhadap  kampung,  baik  dalam  bidang apa saja.
10. Unuh
Hukum  bunuh  ini  baru  dapat dilaksanakan apa bila agama mengijinkan  untuk  dibunuh  karena kesalahnnya,  maka  hukum unuh akan diberlakukan.  Dalam  hukum Unuh ini maka  tidak  boleh  terjadi  pertumpahan darah sedikit pun. “ Sarah rayoh epe enti tareng  i  denuie” ada  beberapa  cara pelaksanaan Unuh ini yaitu:
a. Cengkek (hukuman bunuh dengan cara mencekik)
b. Dedok (hukuman  bunuh  dengan cara  menenggelamkan  kepala kedalam air)
c. Kerusung,  baden  ne  i  baluten urum  olong  nye  i  siut. (hukuman bunuh  dengan  cara  membungkus seluruh  tubuh  pelaku  dengan daun  pisang  yang  kering  dan kemudian dibakar)
Para pihak  yang diberikan sanksi unuh ini  boleh  memilih  salah  satu  cara pembunuhan ini. Pembunuhan ini dilakukan  seluruh  masyarakat  dan  harus ada  ikut  serta  dalam  pembunuhan tersebut  keluarga  dari  pihak  yang  akan dikenai  sanksi  tersebut,  “ Keluarga  pe urum nunuhe” .
Masyarakat Gayo dalam
menyelesaikan  sengketa  terlebih  dahulu menyelesaikan  melalui  Peradilan  Adat
kampung,  disebabkan  masyarakat  memiliki ketertarikan untuk menjalankan hukum edet tersebut. Putusan yang dibuat oleh lembaga adat  kampung Sarak  Opat memiliki penerimaan  penuh  dari  para  pihak  yang bersengketa,  walaupun  diiringi  dengan pemberian  sanksi berupa  denda, namun  hal ini  begitu  mudah  diterima  masyarakat, karena  ada  keterkaitan  hukum edet dengan pribadi masyarakat Gayo.
Keputusan  yang  diberikan  oleh Sarak Opat mengikat para pihak walaupun tidak tertulis, hal ini disebabkan masyarakat dengan  sukarela  menjalankan  keputusan adat,  namun  tidak  dapat  dipungkiri  dari sekian  banyak  yang  dapat  menerima putusan  adat,  ada  juga  pihak  yang  tidak menerima putusan tersebut, sehingga dalam pelaksanaan  putusan  para  pihak  tidak melakukan,  namun  bagi  pihak  yang menerima  putusan  peradilan  adat  akan menerima  putusan  dengan  senang  hati  dan melaksanakan putusan peradilan adat tersebut.
Hasil  penelitian  mengambarkan bahwasanya  penerapan  sanksi-sanksi  adat terhadap para pihak yang melanggar hukum adat,  ketertiban  dan  pelanggaran  yang lainnya  memberikan  efek  bagi para pelanggar,  sehingga  para  pihak  tidak  akan mengulangi  kesalahan  yang  sama,  hal  ini menunjukan bahwasanya penarapan sanksi- sanksi  adat  dalam  peradilan  adat  Gayo sangat berl aku efektif.
Seperti  yang  dikatakan  oleh  bapak Jasman 7 ,  bahwasanya  hukum edet dalam masyarakat  Gayo  begitu  melekat  dalam setiap  pribadi  masyarakat  Gayo,  contohnya ketika ada pihak yang melakukan kesalahan, maka para pihak akan menerima konsekwensi  apa  saja  yang  diberikan  oleh tokoh  adat  terhadapnya.  Penerimaan  ini bukan  semata-mata  hanya  karena  putusan adat  melainkan  karena  para  pihak  memang mengakui kesalahannya, sehingga pemberian sanksi adat terhadapa para pihak
7 Jasman, Reje Kampung, Toweren Uken, Wawancara, tanggal 07 Juni 2019.

## Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa
yang  melakukan  kesalahan  diterima  dan dilaksanakan.
Pelaksanaan  putusan  yang  telah ditetapkan  oleh  aparat  kampung,  sejauh  ini selalu  dipatuhi  oleh  masyarakat,  walupun ada  beberapa  yang  terkadang  enggan melaksanakannya. Jarang sekali ada bantahan  dari  masyarakat,  karena  dalam penyelesaian  secara  adat  kampung,  para pihak  meminta  untuk  diselesaikan  melalui peradilan adat dengan tujuan untuk berdamai  dan  bukan  untuk  menang,  dan ketika  mereka  membawa  ke  peradilan  adat jika  sengketanya  memerlukan  denda  maka akan  ditetapkan  denda,  namun  jika  tidak hanya  perlu  mendamaikan  para  pihak  saja dan  mempersaudarakan  mereka.  Walaupun sebagian sengketa tidak memerlukan permbayaran  denda,  namun  karena  mereka sudah didamaikan, inisiatif dari para pihak/ salah  satu  pihak  sendiri,  sehingga  ingin kembali  mempererat  silaturahmi  dengan pihak  yang  bersengketa,  maka  mereka mengundang pihak yang lainnya dan aparat kampung untuk dijamui makan bersama.
Oleh  karena  itu  menurut  bapak Jasman 8 ,  penyelesaian  melalui  peradilan adat  lebih  efektif    dan  memiliki  lebih banyak  kelebihan  dibandingakn  hukum negara,  karena  hukum  negara  setelah  ada putusan dari pengadilan  dalam hal  ini pasti hanya  dimenangkan  salah  satu  pihak  dan salah satunya lagi harus menjalankan vonis yang  telah  ditentukan,  hal  ini  membuat permasalahan antar pihak yang bersengketa menjadi  lebih  besar,  para  pihak  tidak  akan pernah  merasakan  damai  sebelum  yang divonis  kalah  ini  menang  juga.  Namun berbeda  dengan  peradilan  adat,  peradilan adat itu tidak ada yang dimenangkan, dalam arti  satu  sama  lainnya  sama,  dan  dalam peradilan  adat  itu  sangat  dipentingkan adanya kerelaan dari para pihak, dan inilah yang membuat masyarakat walaupun bersengketa  mereka  akan  tetap  tenang dalam  menjalankan  aktifitasnya  dan  para pihak  dalam  hal  ini  yang  awalnya
8 ibid
hubungannya  tidak  baik  dan  bersengketa dan  setelah  diselesaiakn  mereka  bahkan menjalin  hubungan  yang  sangat  erat  satu sama lainnya.
Pelaksanaan  sanksi  adat  terhadap pelanggar-pelanggar  hukum  adat  sangat berlaku  efektif  dalam  masyarakat  sendiri, karena  pemberian  sanksi  ini  membuat  para pelaku  tidak  ingin  melakukan  kesalahan yang  sama,  seperti  yang  dikatakan  oleh bapak  suhada 9 pelaksanaan  sanksi  adat sangat efektif dalam mencegah persengketaan  yang  muncul  dikalangan masyarakat, karena hukum adat itu bertujuan  untuk  memberikan  penyelesaian secara  damai  walaupun  diiringi  dengan sanksi,  berupa  denda  dan  lain  sebagainya, namun  denda  ini  bukan  berarti  ingin memberatkan para pihak  yang bersengketa, melainkan hanya sebagai bentuk pembelajaran,  supaya  tidak  mengulangi lagi.
Sanksi adat yang ada dalam masyarakat gayo merupakan  salah  satu  bentuk  pencegahan, seperti  yang  dikatakan  oleh  bapak  misriadi 10 dimana pihak yang telah melakukan pelanggaran,  akan  beratnggungjawab  dengan apa yang dilakukan dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, begitu juga dengan  masyarakat  yang  tidak  melakukan kesalahan, mereka akan berusaha untuk tidak melakukan  keslahan,  yang  dapat  merugikan dan menghancurkan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. .

## SIMPULAN
Dari penjelesan di atas dapat di ambil kesimpulan
4 Bahwasanya dalam masyarakat Gayo terdiri  dari  10  bentuk  sanksi,  ada sanksi dalam bentuk yang ringan dan
9 Suhada, Reje kampung, Linung Bulen, Wawancara, tanggal 01 Juni 2019.
10 Misriadi, Reje kampung, Hakim Bale Bujang, Wawancara, tanggal 01 Juni 2019.
berat, penetapan sanksi yang ditetapkan  oleh  peradilan  adat  Gayo dilihat  dari  bentuk  pelanggaran  yang dilakukan.
5 Penerapan sanksi adat berlaku efektif dalam lingkup kehidupan masyarakat Gayo,  sanksi  adat  memberikan  efek jera  yang  membekas  dalam  pribadi
masyarakat, sehingga disamping sanksi  sebagai  bentuk  hukuman  juga sebagai  bentuk  pencegahan  bagi masyarakat  supaya  tidak  mengulangi atau melakukan kesalahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Taqwaddin  Husin,  “Penyelesaian  Sengketa/Perselisihan  Secara  Adat  Gampong  di  Aceh,  Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2015, No. 67, Th. XVII,(511-532).
Teuku  Djuned  dalam  Sulaiman, Hukum  Peradilan  Adat  di  Indonesia, Pale  Media  Indonesia, Yogyakarta 2012.
Teuku Muttaqin Mansur, Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2017.
Teuku  Muttaqin  Mansur,  “Kedudukan  Mahkamah  Adat  setelah  Undang-Undang  tentang Pemerintahan Aceh” , Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2016, Vol. 18, No. 2, (209-218).