Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 6, Number 1, Juni 2020, pp. 1-10 P-ISSN: 2407-4012 | E-ISSN: 2407-4551 DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v6i1.24081 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index
Penerapan  Konsep Community  Based  Correction Dalam  Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan
Abdul Malik Fajar Darwis 1 *
1 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia

## A B S T R A K
Dalam  rangka  peningkatan  kualitas  proses  program  pembinaan narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  maka  perlu  diterapkan  sistem serta  program  yang  baik  dan  benar  dalam  proses  pembinaan  di  dalam Lembaga  Pemassyarakatan.  Program  yang  dimaksud  adalah  konsep Community  Based  Correction (CBC). Comminity  Based  Correction adalah sebuah  konsep  atau  program  pengganti  pidana  penjara  (alternatif pemidanaan),  dimana  konsep  ini  diterapkan  kepada  pelanggar  hukum, khususnya pidana ringan untuk menajalani pidananya dengan melakukan kerja sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konsep CBC dalam  sistem  pemasyarakatan  serta  bagaimana  program  pembinaan  di Lembaga  Pemasyarakatan  menjalankan  konsep  Community  Based Correction  untuk  dimasa  yang  akan  datang.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif.  Penelitian  kualitatif adalah sebuah penelitian yang dilakukan berdasarkan penemuan, tingkah laku dari masyarakat, fungsionalisasi organisasi, serta penelitian ini tidak menggunakan  prosedur-prosedur  statistik  ataupun  dengan  cara  kuantitatif  lainnya  dan  juga  sebuah prosedur  penelitian  yang  mampu  menghasilkan  data  penelitian  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini menggunakan observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah narapidana dapat melakukan program pembinaan di tengah-tngah masyarakat melalui reintegrasi sosial.

## A B S T R A C T
In order to improve the quality of prisoner training programs in Penitentiary, it is necessary to apply a system  and  program  that  is  good  and  right  in  the  process  of  guidance  in  Penitentiary  Institutions.  The program in question is the concept of Community Based Correction (CBC). Community-Based Correction is  a  concept  or  program  to  substitute  imprisonment  (alternative  punishment).  This  concept  applies  to violators  of  the  law,  especially  minor  penalties  to  commit  crimes  by  committing  social  offenses  in  this case, the community participates in involved in the CBC program. This study aims to determine the role of the CBC concept in the penitentiary system and  how the coaching program at the Penitentiary runs the concept of Community Based Correction for the future. The results of this study aim to find out how much the concept of Community Based Correction (CBC) is applied in the penitentiary system and the extent to which the coaching program at the Penitentiary runs the concept of Community-Based Correction for the future.  This  research  uses  descriptive  qualitative  research  method.  Qualitative  research  is  research conducted based on the community and the functionalizations of organizations, and this research does not use statistical procedures or other quantitative methods and a research procedure research data that is studied.  Data  finding  techniques  used  are  by  using  field  observation.  The  results  of  this  study  are  the prisoners can carry out coaching programs amid society throughout social reintegration.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author.
E-mail addresses: fajardarwis61@gmail.com

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 10 March 2020 Accepted 01 April 2020 Available online 30 June 2020
Kata Kunci: Penjara; Community Based Correction; Narapidana
Keywords: Penitentiary; Community Based Correction; Prisoner

## 1. Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  hukum,  dimana  bagi  setiap  pelanggar  hukum  akan  dikenakan sanksi  berupa  pidana.  Salah  satu  sanski  pidana  yang  dimaksudkan  adalah  penjatuhan  pidana penjara  bagi  pelanggar  hukum  .  Seiring  dengan  perkembangan  waktu  dan  perubahan  zaman, tentunya perubahan dan proses penjatuhan pidana juga mengikuti arah perkembangan zaman. Permasalahan serta kasus-kasus te rkait dengan pelanggaran hukum di Indonesia juga semakin berkembang  yang  mengikuti  arah  perkembangan  masyarakat  Indonesia.  Peraturan-peraturan yang  terdahulu  sudah  seharusnya  mengikuti  perkembangan  zaman  saat  ini.  Melindungi  dan membatasi  kepentingan  manusia  merupakan  tugas  dari  hukum  (Hamja,  2016).  Untuk menyeleggarakan  pidana  penjara  maka  diperlukan  lembaga  yang  khusus  untuk  menangani pidana  penjara.  Sejak  dulu  di  Indonesia  pidana  penjara  di  kenal  dengan  sistem  kepenjaraan. Namun  pidana  penjara  atau  sistem  kepenjaraan  sudah  lagi  tidak  berlaku  seiring  dengan perkembangan  zaman,  kemudian  melalui  Menteri  Kehakiman  saat  itu  Dr.  Sahardjo  mengubah sistem  kepenjaraan  ke  sistem  pemasyarakatan  pada  tanggal  27  April  1964.  Sejak  saat  itulah sistem  kepenjaraan  berubah  ke  sistem  pemasyarakatan  melalui  hasil  dari  konfrensi  Lembang (Irawan, 2018).
Sistem  pemasyarakatan  adalah  suatu  proses  pembinaan  terhadap  narapidana  yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari diselenggarakannya sistem  pemasyarakatan  adalah  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan  dalam  rangka  membentuk  warga  binaan  pemasyarakatan  agar  menjadi manusia  yang  seutuhnya  menyadri  kesadaran,  memperbaiki  diri  sert  tidak  mengulangi  tindak pidana (residivis) sehingga dapat kembali diterima dilingkungan masyarakat dapat aktif dalam pembangunan serta dapat hidup dengan baik dan bertanggung jawab kepada lingkungan tempat tingga  (Indonesia, 1995). Hal tersebut dapat di wujudkan melalui upaya yang dilakukan untuk mencapai  tujuan  program  pembinaan  narapidana  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari upaya pembangunan nasional, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal  ini  berdasarkan  pasal  1  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan: Sistem  pemasyarakatan  adalah  suatu  tatanan  mengenai  arah  dan  batas  serta  cara  pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina serta masyarakat (Irawan, 2018).
Melalui  penjelasan  di  atas  maka  sistem  pemasyarakatan  merupakan  bagian  dari  sistem peradilan pidana yang merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Dalam sub sistem peradilan  pidana  terdapat  istitusi  untuk  menyelanggarakan  sistem  pemidanaan  di  Indonesia. Salah  satu  institusi  dalam  sub  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  sebagai  tempat  bagi  para pelanggar  hukum  adalah  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  sering  disebut  LAPAS  (Victorio H.Situmorang,  2019).  Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  tempat  untuk  menjalankan  program pembinaan bagi Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan .  Dalam menajalankan tugas dan fungsinya  lapas  mengacu  kepada  aturan-autaran  yang  telah  di  buat  khususnya  dalam  hal pemasyarakatan.  Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Bagi  pelanggar  hukum  yang  telah  mendapatkan  vonis  putusan  dari  hakim  maka  tujuan terakhir  dari  pelanggar  hukum  tersebut  adalah  lembaga  pemasyarakatan.  Pelanggar  hukum yang  telah  masuk  ke  dalam  lembaga  pemasyarakatan  kemudian  disebut  dengan  narapidana. Narapidana  yang  sedang  melaksanakan  masa  pidananya  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan kemudian  akan  diberikan  program  pembinaan.  Selama  menjalani  masa  pidana  di  lembaga pemasyarakatan  narapidana  akan  diberikan  program  pembinaan  yang  terdiri  dari  2  jenis program  pembinaan  yakni  program  pembinaan  kepribadian  dan  program  pembinaan kemandirian (Utami, 2017).
Penelitian  (Hamja,  2016)  menceritakan  tentang  bagaiaman  pembinaan  berbasis masyarakat  diterapkan  di  pada  program  pembinaan  terhadap  narapidana  di  lapas  terbuka, berdasarkan  hasil  penelitian  yang  saya  teliti  dengan  penelitian  ini  yakni  pada  penelitian  saya tidak  hanya  dilkukan  pada  lapas  terbuka  saja  namun  juga  dapat  diterapkan  di  lapas  umum lainnya dengan ketentuan medium security.  Sementara pada penelitian (Ningtyas et al., 2014) program  pembinaan  yang  diberikan  adalah  dengan  pendidikan  formal  yang  bertujuan  untuk
memberikan  dorongan  spritual  serta  kepribadian  dan  mental  narapidana,  sedangkan  dalam penelitian yang saya teliti yakni bertujuan untuk mendekatkan narapidana dengan masyarakat tentunya sudah mendapatkan pendidikan sebelum berada di lingkungan masyarakat.   Program pembinaan kepribadian adalah program yang diberikan kepada narapidana untuk memberikan pembinaan dalam hal pembinaan kesadaran hukum, pembinaan berbangsa dan bernegara, serta pembinaan  dalam  meningkatakn  kemampuan  intelektual  narapidana.  Sedangkan  program pembinaan  kemandirian  adalah  program  pembinaa  yang  diberikan  kepada  narapidana  untuk meningkatkan bakat narapidana dalam hal peningkatan keterampilan sesuai dengan bakat dan keinginan  dari  narapidana.  Program  kemandirian  ini  dimaksudkan  guna  untuk  mendukung narapidana  ketika  mereka  telah  bebas  dari  lembaga  pemasyarakatan  maka  mereka  dapat menjalankan  pekerjaan  sesuai  dengan  apa  yang  telah  mereka  dapatkan  selama  menjalani program kemandirian di dalam lembaga pemasyarakatan (Utami, 2017).
Akan  tetapi  muncul  sebuah  kecemasan  dari  masyarakat  bahakan  dari  warga  binaan pemasyarakatan itu sendriri. Kecemasan terhadap narapidana dalam sudut pandang masyarakat dan  kecemasan  juga  datang  dari  warga  binaan  pemasyarakatan  itu  sendiri  setelah  bebas  dari lembaga  pemasyarakatan.  Hal  ini  muncul  karena  stigma  negatif  yang  muncul  dalam  lingkup masyarakat luar yang menganggap bahwa seorang mantan narapidana adalah orang yang telah melanggar  hukum  dan  dapat  membahayakan  bagi  masyarakat  luar.  Dalam  rangka menghilangkan  stigma  negatif  dari  masyarakat  terhadap  mantan  narapidana  maka  perlu dilakukannya pendekatan kepada masyarakat melalui reintegrasi social (Panjaitan et al., 2014).
Dengan mengintegrasikan narapidana kembali ke tengah-tengah masyarakat maka secara tidak langsung stigma negatif yang sejak dari dulu melekat di masyarakat akan menghilangkan stigma negatif tersebut. Salah satu program pembinaan yang mengintegrasikan narapidana ke masyarakata  adalah  dengan  cara  menerapkan  pembinaan  berbasis  masyarakat  atau  sering disebut  dengan Community  Based  Correction (CBC).    CBC  adalah  program  pembinaan  yang berbasis  ke  masyarakat.  Pada  awal  kemunculan  CBC  beranjak  dari  awal  perkembangnannya yakni  probation  (pidana  bersyarat)  dan  parole  (pembebasan  bersyarat)  CBC  dalam  hal  ini adalah penyediaan pelayanan dalam proses pembinaan kepada narapidana dengan melibatkan masyarakat. Dalam hal ini narapidana yang telah menjalani setengah dari masa pidananya dan telah  memenuhi  syarat  untuk  di  integrasikan  ke  masyarakat  akan  diberikan  bekal  melalui program  pembinaan  kemandirian  seperti,  industri,  elektronik,  otomotif  serta  masih  banyak program kemandirian keterampilan (Hamja, 2016).
Melalui  program-program  tersebut  maka  pihak  lembaga  pemasyarakatan  bekerja  sama dengan  pihak  ketiga  sebagai  tempat  untuk  mengintergasikan  narapidana  ke  masyarakat tentunya sesuai dengan keterampilan yang mereka  miliki. Pelaksanaan CBC ini tentunya selain sebaga  alterantif  pemidanaan  juga  sebagai  alternatif  dalam  rangka  pembinaan  terhadap narapidana.  Melalui  program  CBC  diharapkan  narapidana  dapat  kembali  ke  tengah-tengah masyarakat  serta  masyarakat  juga  dapat  menerima  narapidana  di  lingkungan  tempat  tinggal mereka. Tujuan dari pembinaan berbasis masyarakat ini adalah untuk mendekatkan narapidana dengan  masyarakat,  selain  juga  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak,  agar  setelah narapidana  bebas  dari  lembaga  pemasyarakatan  mereka  sudah  mendapatkan  pekerjaan  serta dapat  berguna  di  masyarakat.  Untuk  menunjang  program  CBC  maka  perlu  diadakannya  lapas terbuka atau dikenal dengan nama open camp. Lapas terbuka ditujukan kepada narapidana yang masa  pidananya  akan  berakhir,  maka  narapidana  akan  ditemptkan  di  lapas  terbuka  dengan pengawasan minimum security (Hamja, 2016).
Secara  filosofis  Pemasyarakatan  adalah  sistem  pemidanaan  yang  sudah  jauh  bergerak meninggalkan  filosofi  Retributif  (pembalasan),  Deterrence  (penjeraan),  dan  Resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujuan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai  seseorang  yang  kurang  sosialisasinya.  Pemasyarakatan  sejalan  dengan  filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat.  Sehingga  pemidanaan  ditujukan  untuk  memulihkan  konflik  atau  menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).
Dalam  pasal  2,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995,  tentang  Pemasyarakatan ditegaskan  bahwa  Sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka  membentuk  Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan,  dan dapat  hidup  secara  wajar  sebagai warga  yang  baik  dan  bertanggung  jawab.  Penegasan  ini  tentu  saja  sangat  dipengaruhi  oleh argumentasi  Sahardjo  tahun  1963,  hasil  Konferensi  Dinas  Kepenjaraan  tahun  1964  (salah satunya  hasil  pemikiran  dari  Bahruddin  Suryobroto),  selain  juga  dipengaruhi  oleh  kebijakan Presiden saat membuka konferensi kepenjaraan tahun 1964 tersebut. Dalam amanat Presiden saat membuka konferensi ditegaskan, bahwa dengan menyadari setiap manusia adalah Makhluk Tuhan  yang  hidup  bermasyarakat  maka  dalam  Sistem  Pemasyarakatan  Indonesia  para narapidana  diintegrasikan  dengan  masyarakat  dan  diikutsertakan  dalam  pembangunan ekonomi negara secara aktif.
Diranah  filosofis,  Pemasyarakatan  memperlihatkan  komitmen  dalam  upaya  merubah kondisi  terpidana,melalui  proses  pembinaan  dan  memperlakukan  dengan  sangat  manusiawi, melalui perlindungan hakhak terpidana. Komitmen ini secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 5 UU Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas; pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
Pelaksanaan  pembimbingan,  pembinaan  dan  pembinaan  dalam  sistem  Pemasyarakatan pun dilakukan oleh petugas fungsional khusus, yaitu petugas Pemasyarakatan. Dengan demikian pelaksanaan  Pemasyarakatan  menuntut  profesionalitas  sumber  daya  manusia  yang  akan memahami dengan baik tujuan Pemasyarakatan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, serta  untuk  menghindari  perlakuan-perlakuan  tidak  manusiawi.  Selain  itu,  di  dalam melaksanakan  pembinaan  dan  pembimbingan,  juga  diperlukan  kerjasama  dengan  instansi pemerintah terkait serta Lembaga kemasyarakatan untuk menunjang efektifitas.
Munculnya  konsep  Pemasyarakatan  pada  tahun  1964  pada  dasarnya  sangat  terkait dengan adanya dorongan untuk pelaksanaan pemidanaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak-hak  asasi  terpidana,  termasuk  tahanan.  Dorongan  tersebut  bahkan  telah  formalisasi  oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1955 dalam bentuk Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Di dalamnya terdapat sejumlah hak dan perlakuan minimum yang harus diberikan kepada terpidana/tahanan selama berada dalam institusi pejara/penahanan. St andard  Mi  ni  mum  Rules  dan  munculnya  konsep  Pemasyarakatan  inilah  yang  menandai peralihan  sistem  pemidanaan  Indonesia  dari  sistem  pemenjaraan  yang  dalam  praktek  lebih menekankan sentimen penghukuman ( punitive sentiment ) atau pembalasan ( retributive ). Untuk  menunjang  pelaksanaan  program  CBC  di  lembaga  pemasyarakatan  juga memerlukan  dukungan  fasilitatif  dan  sumber  daya  manusia  dengan  kualitas  yang  sesuai. Pengertian CBC tidak hanya dipahamai sebagai pembinaan berbasis masyarakat dalam lingkup lembaga  pemasyarakatan  saja.  Namun  pelaksanaan  CBC  bisa  lebih  luas  dari  lingkup  lembaga pemasyarakatan  yakni  juga  memerlukan  koordinasi  antar  lembaga  terkait  yakni  dengan kerjasama  dengan  pihak  Balai  Pemasyarakatan.  Kualifikasi  SDM  atau  petugas  tidak  lagi mementingkan  dari  segi  pengamanan  namun  juga  keahlian  dalam  pembinaan  serta pembimbingan  yang  sangat  terkait  dengan  kemampuan  konseling.  Selain  internal pemasyarakatan juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti Kementrian Sosial, Kementrian Ketenaga Kerjaan melalui Balai Latihan Kerja (Priyatno, 2013).
Melalui Balai Latihan Kerja narapidana dapat diberikan pelatihan keterampilan dalam hal pekerjaan  seperti  halya  otomotif,  industri,  dan  pertukangan.  Untuk  mencapai  program community  based  correction (CBC)  narapidana  perlu  melalui  beberapa  tahapan  dalam  proses pemasyarakatan yakni seperti terlihat pada Gambar 1.
Gambar1. Proses Pemasyarakatan (Sumber : http://registrasilapaspurwokerto.blogspot.com/2014/06/proses-pemasyarakatan.html )
Setelah  melalui  proses  pemasyarakatan  seperti  pada  Gambar  1,  maka  narapidana  yang masa  pidananya  sudah  memasuki  2/3  masa  pidana,  dan  tentunya  sudah  mendapatkan bimbingan  langsung  dari  pembimbing  pemasyarakatan  yakni  melalui  hasil  sidang  TPP  maka narapidana sudah siap untuk di integrasikan ke masyarakat dengan kata lain narapidana tersbut siap  untuk  menjalankan  konsep  CBC  ini.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengidentifikasi  peran  konsep  community  based  correction  diterapkan  dalam  sistem pemasyarakatan  serta  menganalisaa  bagaiamana  program  pembinaan  narapidana  melalui konsep CBC (Hamja, 2016). Berdasarkan latar belakangg masalah yang telah di uraikan diatas penulis  menemukan  beberapa  masalah  yang  akan  dibahas  melalui  penelitian  ini.  Maka pembahasan  yang  akan  dibahas  yakni  untuk  mengkaji  peran  konsep Community  Based Correction ini  di  terapkan  dalam  sistem  pemasyarakatan. Kedua bagaiaman  peran  programa pembinaan narapidana melalui konsep Community Based Correction di masa yang akan datang.

## 2. Metode
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif. Penelitian  kualitatif  adalah  sebuah  penelitian  yang  dilakukan  berdasarkan  penemuan,  tingkah laku  dari  masyarakat,  fungsinalisasi  organisasi,  serta  penelitian  ini  tidak  menggunakan prosedur-prosedur statistik ataupun dengan cara kuantitatif lainnya dan juga sebuah prosedur penelitian yang mampu menghaasilkan data penelitian deskriptif (Nugrahani, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena atau gejala sosial yang menjadi pokok atau inti dari permasalahan dalam pelaksanaan program pembinaan berbasis masyarakat di lembaga pemasyarakatan.
Penelitian  ini    bersifat  deskriptif  bukan  dalam  arti  yang  sempit  akan  tetapi  dalam memberikan  mengenai  gambaran  fenomena  sosial  dilakukan  secara  ilmiah    (Bimbingan  & Konseling,  2016).  Pada  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  teknik  observasi  dengan  subyek penelitian  adalah  narapidana  yang  berjumlah  25  orang  tanpa  menggunakan  teknik  sampiling, penulis  mengumpulkan  data  antara  lain  adalah  jumlah  narapidana  yang  mengikuti  program pembinaan community  based  correction (reintegrasi  sosial),  jenis  program  pembinaan  yang diberikan  kepada  narapidana,  adapun  teknik  yang  digunakan  dalam  analisis  data  adalah
kualitatif yaitu dengan prosedur penelitian yang mmeberikan hasil data deskriptif seperti kata- kata tertulis serta dari lisan dan perilaku yang diamati.

## 3. Hasil dan pembahasan
Gagasan  awal  dari  penelitian  ini  terinspirasi  dari  karyan  (Hamja,  2016)  yang menceritakan tentang bagaiaman pembinaan berbasis masyarakat diterapkan di pada program pembinaan terhadap narapidana di lapas terbuka. Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian ini tidak  hanya  dilakukan  pada  lapas  terbuka  saja  namun  juga  dapat  diterapkan  di  lapas  umum lainnya dengan ketentuan medium security. Mealui penelitian ini kedepannya narapidana dapat melakukan program pembinaan di tengah-tngah masyarakat melalui reintegrasi sosial.

## 3.1 Peran Konsep Community Based Correction dalam sistem pemasyarakatan
Sejauh ini program pembinaan narapidana yang dilakukan oleh salah satu subs sistem peradilan  pidana  adalah  Lembaga  Pemasyarakatan  sudah  berjalan  dengan  baik  namun  untuk keseluruhannya  belum  optimal  dikarenakan  masih  banyak  terjadinya  tindakan  pengulangan pidana yang dilakukan oleh seorang mantan narapidana. Pelaksanaan program pembinaan yang diberikan  kepada  setiap  narapidana  menjadi  sangat  penting  diakrenakan  bertujuan  untuk mengembalikan  narapidana  menjadi  masyarakat  yang  baik,  tidak  hanya  sekedar  memenrikan program  pembinaan  secara  spiritual  dan  material  saja  melainkan  kedua  hal  tersbut  harus berjalan dengan seimbanngn ini merupakan hal-hal yang sangat pokok untuk menunjang setiap narapidana  untuk  menjalani  kehidupannya  setelah  selesai  menjalani  masa  pidananya.  Untuk memaksimalkan  program  pembinaan  tersebut  maka  diperlukan  sebuah  gagasan  atau  konsep yang  bertujuan  untuk  memasyarakatkan  narapidana.  terdapat  sebuah  konsep  yang  sudah berjalan di beberapa negara maju terkhsusnya di belanda. Konsep tersebut adalah Community Based Correction (CBC),  konsep  ini  adalah  sebuah  konsep  yang  menggantikan  pidana  penjara namun  dalam  hal  kasus  pidana  ringan.  Sesuai  dengan  nama  dari  konsep  tersbut  adalah pembinaan  berbasis  masyarakat  atau  dikenal  juga  sebagai  pidana  alternatif,  yakni  seorang pelangganr  hukum  dengan  kategori  kasus  ringan  tidak  di  jatuhi  hukuman  pidana  penjara melainkan di jatuhi pidana alternatif sebaga pengganti pidana penjara (Ningtyas et al., 2014).
Pidana alternatif yang dimaksudkan adalah pidana kerja social (Septiano, 2014), yakni posisi dimana  seorang  pelanggar  hukum  tidak  berada  dalam  lembaga  penjara  melainkan  menjalani hukumannya  diluar  lembaga  penjara.  Pidana  bertujuan  agar  seorang  pelanggar  hukum  tetap berada disekitar masyarakat umum sehingga setelah menjalani masa pidana kerja sosialnya dia dapat  kembali  tentunya  dengan  kondisi  diamana  pelanggar  hukum  sudah  mendapatkan pekerjaan tetap sehingga dia tidak akan lagi melakukan pelanggaran hukum. Kerja sosial adalah Pidana dan Restitusi adalah dua alternatif pidana penjara yang disebutkan oleh Kongres ICOPA untuk  dapat  dimasukkan  dalam  KUHP  di  masing-masing  anggota  PBB,  dengan  harapan  dapat menghilangkan  dampak  negatif  dari  pidana  penjara,  sehingga  tujuan  pemidanaan  yakni perlindungan  masyarakat  terhadap  kejahatan  dan  pembinaan  pelaku  kejahatan  dapat diwujudkan (Wibawa, 2017).
Sedangkan  selama  ini  di  Indonesia  penerapan  konsep Community  Based  Correction berbeda  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  Belanda.  Penerepan  konsep  CBC  di  Indonsia  di terapkan  melalui  sistem  pemasyarakatan  yakni  setiap  pelanggar  hukum  telah  mendaptkan putusan  dari  hakim  akan  ditempatkan  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  selama  menjadi narapidana dan menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan narpidana mendapatkan program  pembinaan  yakni  program  pembinaan  kemandirian  dan  kepribadian.  Sedangkan menurut  Snarr  bahwa Community  Based  Correction mengacu  kepada social  re-integration (integrasi sosial) yang setiap pelaksanaan pembinaannya ini  melibatkan masyarakat luar yang bertujuan  untuk  menyatukan  warga  binaan  pemasyarakatan  dengan  masyarakat  (integrasi) (Hamja, 2016).
Community Based Correction dalam sistem pemasyarkatan sebenarnya sudah diterpakan namun  belum  optimal  dalam  pelaksanaanya.  Contoh  penerapan  CBC  dalam  sistem pemasyarakatan  yakni  adanya  asimilasi  keluar,  pemberian  PB,  CB,  CMB.  Namun  dalam pelaksanaannya  masyarakat  luar  kurang  di  libatkan  dalam  proses  reintegrasi  sosial  yang
dilakukan  oleh  narapidana.  Oleh  karena  itu Community  Based  Correction perlu  melibatkan masyarakat  dalam  membantu  narapidana  untuk  kembali  hidup  dan  bergabung  di  lingkungan masyarakat, serta memulihkan hubungan antara narapidana dan masyarakat (Abdullah, 2016).
Peran  serta  masyarakat  dalam  proses  reintegrasi  sosial  narapidana  dilakukan  salah satunya  melalui  kegiatan  sosial  dimasyarakat.  Program  reintegrasi  sosial  narapidana  dalam sistem  pemasyarakatan  dilakukan  pada  tahapan  pembinaan  lanjutan  dan  pembinaan  akhir. Asimilasi  sebagai  bentuk  reintegrasi  sosial  narapidana dilakukan dengan  membaurkan narapidana yang sudah menjalani ½ masa pidananya dan merupakan bagian tahap pembinaan lanjutan.  Sebagaimana  pasal  44  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  3  Tahun  2018 Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga, Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas  dan  Cuti  Bersyarat,  Narapidana  yang  dapat diberikan  Asimilasi  harus  memenuhi  syarat: a. Berkelakuan  baik  dibuktikan  dengan  tidak sedang  menjalani  hukuman  disiplin  dalam  kurun  waktu  6  (enam)  bulan  terakhir; b. Aktif mengikuti  program  pembinaan  dengan  baik;  dan c. Telah  menjalani  1/2  (satu  per  dua)  masa pidana (Sanusi, 2019).
Berdasarkan isi dari Peranturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 maka dapat dikatakan bahwa narapidana untuk mendaptkan Asimilasi, PB, CMB, serta CB harus memenuhi beberapa syarat-syarat tersebut. Setelah narapidana memenuhi syarat-syarat tersebut  sebelum  dikeluarkan  atau  diintegrasikan  ke  masyarakat  terlebih  dahulu  dilakukan assesment  terhadap  kebutuhan  bagi  setiap  narapidana,  agar  ketika  nantinya  narapidana  telah bergabung  bersama  masyarakat  luar  narapidana  tersebut  dapat  melakukan  pekerjaan  yang dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat. Assesment kebutuhan yang dimaksud disini adalah assesment yang ditujukan kepada setiap narapidana untuk mengetahui kebutuhan yang mereka butuhkan seperti halnya adalah kebutuhan terhadap kemapuan diri melalui pembinaan kemandirian yang dimiliki oleh setiap lembaga pemasyarakatan di Indonesia (Septiano, 2014).
Penerapan konsep Community based Correction dalam sistem pemasyarakatan memiliki hubungan yang saling berkesinambungan, sesuai dengan arti dari Community Based Correction sendiri  adalah  pembinaan  yang  berbasis  ke  masyarakat,  sama  halnya  sistem  pemasyarakatan melalui  program  pembinaan  di  integrasikannya  narapidana  ke  masyarakat.  Sebelm  di integrasikanarapidana  terlebih  dahulu  diberikan  keterampilan  sebagai  bekal  ketika  mereka keluar dari lapas mereka dapat diberikan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki tentunya dengan melibatkan masyarakat dan narapidana dapat melakukan hal-hal yang baik di lingkungan masyarakat (Hamja, 2016).
Salah  satu  gagasan  yang  bertujuan  untuk  mendukung  konsep  CBC  ini  adalah dibangunnya  lemaga  pemasyarakatan  terbuka,  yakni  sebuah  lembaga  yang  berfungsi  untuk menampung narapidana yang masa pidananya sudah hampir habis, serta juga bertujuan untuk membantu narapidana dalam proses reintegrasi sosial atau bisa juga disebut dengan narapidana berbaur dengan masyarakat dalam proses pembinaannya. Di lembaga pemasyarakatan terbuka narapidana  diberikan  skill  serta  keterampilan  yang  memadai  dan  tentunya  sesuai  dengan kemampuan setiap masing-masing dari narapidana (Hamja, 2016).

## 3.2 Peran  Program  Pembinaan  Yang  Diberkan  Kepada  Narapidana  melalui  Communiy  Based Corrction di Masa Yang Akan Datang
Salah satu model pembinaan melalui Community Based Correction yang diberikan kepada narapidana  adalah  dengan  dibangunnya  sebuah  lembaga  yang  khsus  untuk  menampung narapidana terkhsus yang masa pidananya telah melewati syarat dan ketentuan yang ada. Salah satu  lembaga  yang  dimaksudkan  adalah  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka  (Lapas  Terbuka) dengan didirikannya lapas  terbuka diharapkan dapat membantu dalam hal pembinaan kepada narapidana  dengan  menerapkan  konsep  CBC  atau  yang  kita  kenal  denga  Reintegrasi  Sosial (Haryono, 2018). Program pembinaan yang diharapkan dimasa yang mendatang adalah sebuah program  yang  dengan  masyarkat  serta  memberikan  narapidana  sebuah  skill  serta  keahlian khusus sehingga dapat membantu narapidana berbaur ketika narapida tersebut masa pidananya telah  habis  dan  kemudian  kembali  kemasyarakat  mereka  telah  siap  untuk  kembali kemasyarakat (Fajriando, 2019).
Salah satu opsi untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan dibangunnya lapas terbuka yang merata di hampis setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia, karena memiliki peran dan fungsi  yang  sangat  penting  dalam  rangka  untuk  mewujudkan  tujuan  dari  sistem pemasyarakatan.  Selain  dari  hal  tersebut  diatas  pembinaan  narapidana  di  masa  yang  akan datang  adalah  dengan  memiliki  tujuan  yakni  dalam  proses  pembinaan  narapidana  dengan menggunakan  konsep  CBC  adalah  dalam  hal  proses  pembinaan  narapidana  bertujuan  untuk mengembangkan  sumber  daya  manusia  yang  berada  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan. Pengembangan  sumber  daya  manusia  dalam  hal  ini  adalah  narapidana  bentuk  dari  CBC diakatakan  demikian  karena  untuk  membaurkan  narapidana  kemasyarakat  tentunya narapidana  harus  dibekali  keterampilan  terlebih  dahulu.  Melalui  pengembangan  sumber  daya manusia (narapidana ) dengan didukung oleh program pembinaan yang tentunya sesuai dengan apa yang dibtuhkan oleh narapidan tersebut (Fajriando, 2019).
Pengembangan  sendiri  adalah  sebuah  usaha  yang  dilakukan  agar  setiap  orang  ataupun masyarakat  mampu  menghasilkan  barang  dan  jasa  serta  menghasilkan  keuntungan  yang berguna bagi dirinya sendiri, melalui pelatihan, pendidikan, kesehatan, serta gizi(Rangka et al., n.d.).  Dengan  program  pembinaan  terhadap  narapidana  melalui  pengembangan  sumber  daya yang  tentunya  sesuai  dengan  konsep  CBC  setelah  mendapatkan  pelatihan  serta  skill  dan keterampilan dalam  menghasilkan  sebuah  produk  dan jasa  maka  narapidana  telah siap  untuk diintegrasikan ke masyarakat. Selain itu juga lapas dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam  mendukung  program  reintegrasi  sosial  yang  dilakukan  oleh  narapidan  yang  diamana melibatkan  masyarakat  luar  guna  mendukung  narapaidana  dalam  melaksanakan  tugasnya  di lingkunga  tempat  iya  tinggal.  Untuk  mendukung  model  pembinaan  tersbut  serta  program pengembangan sumber daya manusia tersebut tentunya haru didukung dengan fasilitas seperti halnya sara dan prasarana yang memadai serta dapat mendukung jalalnnya program pembinaan tersebut  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  proses  pembinaan  kepada  narapidana  (Haryono, 2018).
Untuk mendukung konsep Community Based Correction ( CBC ) di masa yang akan datang dalam  sistem  pemasyarakatan  khususnya  dalam  proses  pembinaan  narapidana  selain membutuhkan  program  pembinaan  keterampilan  dan  skill  serta  bakat  narapidana  juga membutuhkan  instansi  pendukung  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  narapidana,  baik  dari segi spiritual, pekerjaan, pendidikan yang baik maka Lembaga Pemsyarakatan perlu melakukan kerjasama  dengan  beberapa  instansi  seperti  untuk  mendukung  dunia  spiritual  setiap narapidana  maka  lapas  memerlukan  kerjasama  dengan  Kementrian  Agama  atau  Depertemen Agama  yang  ada  di  setiap  daerah  kabupaten/kota,  dalam  hal  mendukung  serta  memberikan pelatihan pekerjaan  maupun  keahlian  dalam  bekerja  maka  lapas  harus melakukan kerja sama dengan  instasni  tertentu  yang  memberikan  akses  dalam  pelatihan  pekerjaan  instansi  yang dimaksud  adalah  Kementrian  Ketenaga  Kerjaan,  serta  Balai  Latihan  Kerja  agar  setiap  warga binaan  pemasyarakatan  mendapatkan  pekerjaan  serta  keahlian  dalam  hal  pekerjaan  tertentu, misalnya  dalam  hal  otomotif,  industri  tekstil,  pertukangan,  dan  masih  banyak  lagi.  Untuk mendukung  semua  program  pembinaan  yang  diberikan  tentunya  setiap  narapidana membutuhkan pendidikan yang layak meskipun mereka sedang menjalani masa pidana di dalam lapas  demi  mendukung  program  pendidikan  maka  harus  melakukan  kerjasama  dengan kementrian  pendidikan.  Selain  dari  beberapa  instansi  diatas  lembaga  pemasyarakatan  juga perlu melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memberikan akses kepada hasil serta  produk  dari  narapidana  untuk  di  distribusikan  ke  masyarakat  luar  selain  bekerja  sama dengan  pihak  pemerintahan  juga  membutuhkan  kerjasama  dengan  pihak  non  pemerintahan atau  dengn  pihak  swasta(Rangka  et  al.,  n.d.).  Dengan  kerajasama  yang  di  lakukan  oleh  pihak lembaga  pemasyarakatan  diharapkan  dapat  memberikan  efekt  yang  positiv  dalam  proses program pembinaan narapidana melalui penerapan konsep Community Based Correction (Hamja, 2016).
Berdasarakan  pembahasan  di  atas  bahwa  untuk  mengembalikan  narapiadana  ke lingkungan  masyarakat,  masyarakat  disertakan  dalam  proses  pembinaan  kepada  narapidana melalui  program  asimilasi  keluar  untuk  dibaurkan  dengan  masyarakat.  Dengan  dilibatkannya masyarakat  dalam  proses  pembinaan  narapidana  sehing  terjadinya  komunikasi  anatara
narapidana  dengan  masyarakat,  kedepannya  masyarakat  dan  narapidana  dapat  saling  bekerja sama  sesuai  dengan  teori  pertukaran  sosial  yang  dikemukakan  oleh  Peter  M  Blau,  yang menjelaskan  tentang  pertukaran  sosial  menjadi  dasar  terjadinya  suatu  suatu  interaksi  sosial antar  individu,  selain  itu  interaksi  juga  menciptakan  kepercayaan,  persetujuan,  differensisasi serta nilai-nilai kolektif dalam masyarakat (Hamja, 2016).

## 4. Simpulan dan Saran
Kesimpulan dari penelitian ini yakni, pertama , konsep Community Based Correction dalam sistem  pemasyarakatan  bertujuan  untuk  mengintegrasikan  narapidana  kembali  kemasyarakat luas.  Kemudian  untuk  menghilangkan  stigma  negatif  yang  melekat  di  masyarakat  luas  bahwa soerang narapidana bukanlah seorang penjahat melainkan mereka hanya tersesat. Program ini bertujuan memberikan keterampilan kemandiriran kepada narapidana agar setelah bebas dari lembga  pemasyarakatan  dapat  melakukan  pekerjaan  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  luas. Kedua ,  kedepaannya  program  pembinaan  yang  akan  diberikan  kepada  naraapidana  seperti adanya  pembinaan  kemandriran  atau  ketermapilan  khusus  yang  driberkan  kepada  setiap narapidana  akan  berguna  bagi  seorang  narapidana  yang  nantinya  bebas  dari  lembaga pemasyarakatan, memberikan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki yang  telah  diberikan  oleh  pihak  lapas  selama  menjalani  masa  pidana  di  dalam  lapas.  Juga memberikan  sertifikat  yang  diberikan  oleh  pihak  ketiga  langsung  karena  telah  selsesai melakukan  latihan  keterampilan  pekerjaan.  Dalam  rangka  penerapan  program  atau  konsep Community Based Correction yakni  pembinaan  yang  berbasis  ke  masyarakat  maka  diperlukan beberapa konsep yang baik dan terarah dalam proses pembinaan, untuk mencapai tujuan dari sistem  pemasyarakatan  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan.  Perlu  didukung  oleh  aspek  yang  berkaitan  dengan  petugas,  karena  peran petugas menjadi sangat penting dalam mengintegrasikan narapidana ke masyarakat, kemudian aspek  masyarakat  karena  masyarakat  menjadi  unsur  penting  dalam  proses  reintegrasi  sosial narapidana  di  lingkungan  luar,  dan  aspek  selanjutnya  adalah  aspek  narapidana  itu  sendiri, karena proses reintegrasi sosial atau integrasi sosial tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan jika narapidana tersebut tidak memposisikan dirinya sebagai narapidana yang siap untuk integrasi ke masyarakt umum.

## Daftar Rujukan
Abdullah, R. H. (2016). Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Fiat Justisia . https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.587
Bimbingan,  B.,  &  Konseling,  D.  A.  N.  (2016).  Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Bidang Bimbingan dan Konseling. Jurnal Fokus Konseling , 2 (2).
Fajriando,  H.  (2019).  Evaluasi  Pelaksanaan  Community-Based  Corrections  di  Lapas  Terbuka
Kelas III Rumbai. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum . https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.323-338
Hamja,  H.  (2016).  Model  Pembinaan  Narapidana  Berbasis  Masyarakat  (Community  Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada . https://doi.org/10.22146/jmh.15882
Haryono.  (2018).  Optimalisasi  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Fungsi  Lapas  Terbuka  Dalam  Proses Asimilasi  Narapidana  (Optimization  of  the  Implementation  of  Duties  and Functions Open Prison in the Assimilation Process of Prisoners). Jurnal JIKH . Irawan, R. (2018). Konsep Diri Warga Lembaga Pemasyarakatan. SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling , 3 (2), 41 – 45. https://doi.org/10.23916/08423011 Ningtyas, E. S., Gani, A.  Y.  A., & Sukanto. (2014).  Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Rangka  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia. Administrasi Publik . Panjaitan,  F.  H.,  murhan,  A.  murhan  Al,  &  Purwati,  P.  (2014).  Kecemasan  Pada  Narapidana  Di Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  Ii  a  Wayhuibandar  Lampung. Jurnal

## Keperawatan .
Priyatno, D. (2013). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Jakarta: Refika Aditama . Sanusi,  A.  (2019).  Evaluasi  Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Terbuka  (Evaluation  of  Convicts  Development  In  Open  Correctional  Institutions). Jikh , Vol.13 (2), 123 – 138.
Septiano,  M.  F.  (2014). Jurnal  Pidana  Kerja  Sosial  Sebagai  Alternatif  Pidana  Penjara  Jangka Pendek . 11.
Utami,  P.  N.  (2017).  Keadilan  Bagi  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure . https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.381-394 Victorio H.Situmorang. (2019). Lembaga pemasyrakatan sebagai bagian dari penegakan hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum . Wibawa,  I.  (2017).  Pidana  Kerja  Sosial  Dan  Restitusi  Sebagai  Alternatif  Pidana  Penjara  Dalam Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia. Jurnal Media Hukum , 24 , No. 2 (Desember),  105 – 114. https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0086.105-114