Ketaatan  Nelayan  Dalam  Pelaksanaan  Keputusan  Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan Nomor  Kep.59/Men/2011  tentang  Penetapan  Status  Perlindungan  Terbatas  Jenis  Ikan Terubuk  ( Tenualosa  Macrura )  Ditinjau  Dari  Asas  Kelestarian  dan Asas  Pembangunan Berkelanjutan
Ledy Diana a , Maria Maya Lestari b , Tengku Arif Hidayat c
a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: ledy.diana@lecturer.unri.ac.id
b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: maria.mayalestari@lecturer.unri.ac.id
c Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: tengku.arif@lecturer.unri.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 16-10-2021
Revised     : 23-05-2022 Accepted : 29-05-2022 Published  : 31-05-2022

## Keywords:
Fisherman's Obedience
Limited Protection Sustainability Principle Principles of Sustainable Development Terubuk fish, an endemic fish, is only found in the waters of Bengkalis and the Meranti Islands. The government's effort to protect the decline of  Toli  Shad  is  by  circulating  the  Decree  of  the  Minister  of  Marine Affairs  and  Fisheries  Number  KEP.  59/MEN/2011  concerning  the Determination  of  the  Limited  Protection  Status  for  the  Species  of  Toli shad (Tenualosa macrura). Fishermen's compliance with the regulation is crucial in maintaining the Toli Shad population. Some fishermen are acknowledged  to  violate  the  decree.  This  is  juridical  research examining  fishermen's  obedience  in  implementing  the  applicable regulation  in  Bengkalis  and  Meranti  Islands.  The  data  collection technique  used  is  in  the  form  of  interviews  (directly  and  by questionnaires).  The  literature  review  is  obtained  from  previous research  and  examines  the  principle  of  preservation  and  sustainability development. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 16-10-2021
Direvisi      : 23-05-2022 Disetujui : 29-05-2022 Diterbitkan : 31-05-2022

## Kata Kunci:
Ketaatan Nelayan
Perlindungan Terbatas Asas Kelestarian Asas Pembangunan Berkelanjutan Ikan Terubuk merupakan ikan endemik yang hanya terdapat di perairan kabupaten  Bengkalis,  dan  Kepulauan  Meranti.  Pemerintah  berupaya untuk  melindungi  populasi  ikan  terubuk  yang  semakin  berkurang dengan menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.  59/MEN/2011  Tentang  Penetapan  Status  Perlindungan  Terbatas Jenis  Ikan  Terubuk  (Tenualosa  macrura).  Ketaatan  nelayan  terhadap peraturan  tersebut  adalah  faktor  penting  terjaganya  populasi  ikan terubuk.  Beberapa  nelayan  diketahui  masih  melanggar  peraturan tersebut.  Penelitian  ini  mengkaji  tentang  bagaimana  ketaatan  nelayan dalam pelaksanaan peraturan yang berlaku.  Penelitian ini  dilakukan di kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis yuridis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah  berupa  wawancara,  baik  secara  langsung  maupun  dengan penyebaran  kuesioner.  Kajian  kepustakaan  diperoleh  dari  hasil penelitian  sebelumnya  dan  mengkaji  dari  sisi  asas  kelestarian  dan  asas pembangunan berkelanjutan.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Wilayah  laut  mempunyai  kegunaan  dan  manfaat  yang  sangat  besar  bagi  hidup  dan kehidupan masyarakat.  Tingginya keanekaragaman hayati di  laut dapat  mereflesikan potensi ekonomi  perairan  pesisir  dan  lautan  tersebut.  Nilai  hakiki  dari  sumber  daya  alam  ,  yaitu sebagai  kekayaan  atau  asset  ekonomi  bagi  generasi  sekarang  maupun  generasi  yang  akan dating. 1 Segala  bentuk  kekayaan  alam  adalah  anugerah  Tuhan  yang  maha  kuasa.  Manusia pada  dasarnya  memanfaatkan  sumber  daya  alam  yang  ada  di  bumi  guna  memenuhi  segala kebutuhannya  sehari-hari.  Peradaban  manusia  terus  berkembang  menjadi  masyarakat  yang kemudian  membentuk  suatu  perkumpulan  yang  ditata  secara  teratur  dalam  suatu pemerintahan  yang  jelas  dan  tertib.  Peradaban  manusia  dapat  terus  berkambang  seperti  saat ini  dikarenakan  sumber  kehidupan  berupa  kebutuhan  sandang,  pangan  dan  papan  dapat diperoleh  dari  seluruh  sumber  daya  alam  yang  ada  di  bumi.  Pentingnya  sumber  daya  alam demi keberlangsungan kehidupan manusia baik pada saat ini maupun masa yang akan datang adalah  sejarah  munculnya  beberapa  ide  dan  pemahaman  tentang  pelestarian  sumber  daya alam,  dimana  dalam  pemanfaatannya  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  secara  bijak  dan tidak merusak sumber daya alam  tersebut.  Pemanfaatan sumber daya (produksi) ikan terkait dengan  kelestarian  sumberdaya  perikanan,  maka  semua  kebijakan  yang  diterapkan mempertimbangkan keberadaan sumber daya dalam jangka waktu yang relative lama. 2
Sumber  daya  alam  termasuk  sumber  daya  yang  segala  bentuk  kepemilikan  dan pemanfaatannya  terus  diperbincangkan,  bahkan  oleh  negara-negara  maju  di  dunia.  Negara mengatur  tata  cara  pengelolaan  sumber  daya  alam  di  darat  maupun  di  laut. 3 Setiap  manusia pasti membutuhkan sesuatu yang diperoleh dari sumber daya alam yang ada di bumi, baik di daratan maupun di perairan. Pengaturan mengenai kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam  pun  masing-masing  negara  atau  wilayah  suatu  daerah  telah  menetapkan  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat dan adat istiadat daerah tersebut. Bentuk dan status penguasaan sumber daya  alam  dapat  dibedakan  atas  empat  kelompok,  yaitu  milik  umum (open  access) ,  milik negara (state) , milik pribadi atau perorangan (private) dan milik bersama (communal) . Terkait
1 Ria Tri Vinata, “Power Of Sharring Sumber Daya  Kelautan Republik Indonesia”, Jurnal Legality 24,    Nomor 2 (September 2016-Februari 2017): 213-223, https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4272.
2 Hendrik,  “Potensi  Sumberdaya  Perikanan  dan  Tingkat  Eksploitasi  (Kajian  Terhadap  Danau  Pulau  Besar  Dan Danau Bawah Zamrud Kabupaten Siak Provinsi Riau)”, Jurnal Perikanan dan Kelautan 15, No.02 (2010):  121- 131, http://dx.doi.org/10.31258/jpk.15.02.%25p.
3 Adi  TiaraPutri,  Ledy  Diana,  “Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Sumber    Daya  Ikan  di  Kabupaten Bengkalis  Dalam  Perspektif  Hukum  Laut  Nasional” , Riau  Law  Journal 2,  Nomor  1  (Mei  2018):  126-137, http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v2i1.4572.
dengan bentuk masing-masing dalam penguasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh tiap- tiap  negara  memiliki  karakteristik  tersendiri.  Pada  sumber  daya  alam  milik  bersama,  status kepemilikannya  diambangkan,  tiap  orang  bebas  dan  terbuka  untuk  memperoleh  manfaat. Berbeda  dengan  sumber  daya  alam  bersama,  sumber  daya  alam  milik  pribadi  merupakan sumber  daya  yang  secara  tegas  dimiliki  oleh  orang  per  orangan  dan  orang  lain  tidak  dapat menguasai  dan  mengaturnya.  Sedangkan  sumber  daya  milik  kelompok/komunitas,  adalah sumber daya yang dikuasai oleh suatu kelompok/komunitas, karenanya orang atau kelompok lain  tidak  dapat  mengambil  manfaat  sumber  daya  tersebut  tanpa  izin  kelompok  yang menguasainya. Selanjutnya, terhadap sumber daya milik negara merupakan sumber daya yang secara tegas dikuasai secara penuh  dan dikontrol langsung oleh negara. 4
Pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan adalah dua hal yang tidak dapat  dipisahkan,  bahkan  ada  ungkapan  “tiada  pembangunan  tanpa  adanya kerusakan/pencemaran  lingkungan”.  Meskipun  dua  hal  ini  tidak  dapat  dipisahkan  karena adanya  keterkaitan  (inter  dipendensi),  tetapi  peraturannya  atau  secara normative dapat dipisahkan  agar  dalam  pelaksanaannya  tidak  terjadi  tumpang  tindih  dan  kesemprawutan. 5 (Beberapa  kerusakan  dan  pencemaran  yang  terjadi  akibat  pemanfaatan  sumber  daya  alam adalah  hal  yang  seharusnya  dapat  dihindari  sedemikian  rupa,  hal  ini  demi  tujuan keberlangsungan  hidup  manusia  di  masa  mendatang.  Oleh  karenanya  terkait  pelestarian  dan prinsip  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dengan  sistem  berkelanjutan  saat  ini  menjadi  topik hangat  yang  terus  menerus  diupayakan.  Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  telah  sadar akan pentingnya pelestarian dan prinsip berkelanjutan dalam proses pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Perkembangan pemahaman inilah yang mengakibatkan terjadinya perumusan beberapa  peraturan  mengenai  prosedur  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  baik  sumber  daya alam  milik  bersama,  milik  orang  perorangan,  milik  komunitas  maupun  milik  negara. Pemberdayaan adalah hal  yang penting guna meningkatkan pemanfaatan sumberdaya sebaik dan  sebijak  mungkin.  Pemberdayaan  merupakan  suatu  cara  dimana  rakyat,  organisasi  dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. 6
4 Hidayat, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal” , Jurnal Sejarah Citra Lekha XV No. 1 (Februari 2011): 19:31, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/article/view/3412.
5 Kunarto,”Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat 17, No. 1 (Oktober 2019): 39-46, http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v17i1.1277.
6 Sulistiono, “Edukasi Pelestarian Sumberdaya dan Lingkungan Pantai pada Nelayan Perikanan Bagan”, Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat 5, No. 2 (2018): 180-190, https://doi.org/10.21831/jppm.v5i2.20716.
Otto  Soemarwoto  menyebutkan  sumber  daya  lingkungan  mempunyai  daya regenerasi  dan  asimilasi  yang  terbatas,  selama  eksploitasi  atau  permintaan  pelayanan  ada  di bawah  batas  daya  regenerasi  dan  asimilasi,  sumber  daya  baru  itu  dapat  digunakan  secara lestari. 7 Akan tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan  tidak  memberikan  nilai  keberlanjutan  bagi  generasi  masa  depan.  Menurut  Baransano, tindakan eksploitasi yang berlebihan akan berdampak pada adanya suatu kerusakan ekosistem dan  berakibat  pada  penurunan  populasi  bahkan  kondisi  suatu  spesies  yang  dapat  terjadi kepunahan. 8
Atas  hal  tersebut  makan  sangat  dibutuhkan  penerapan  prinsip  pelestarian  dan keberlanjutan  dalam  bidag  perikanan  di  Indonesia.  Prinsip  pelestarian  dan  pembangunan berkelanjutan  ini  berlaku  untuk  seluruh  proses  pemanfaatan  sumber  daya,  termasuk  juga dalam  proses  pemanfaatan  sumber  daya  alam  di  wilayah  perairan,  seperti  laut,  sungai,  dan lain-lain.  Dari  wilayah  perairan  tersebut  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  dapat  dihasilkan adalah  ikan.  Dalam  hal  ini  ikan  merupakan  salah  satu  sumber  kekayan  alam  yang  dimiliki oleh negara yang menjadi elemen penting dalam menunjang kehidupanmanusia atau sebagai pasokan makanan manusia, menyumbang sekitar seperlima dari seluruh protein hewani dalam diet  manusia. 9 Di  Provinsi  Riau,  konservasi  perikanan  yang  telah  mendapat  ketetapan  dan perlindungan  hokum  adalah  ikan  terubuk  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan Nomor Kep. 59/MEN/2011 Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan  Terubuk  (Tenualosa  Macrura).  Habitat  penyebaran  ikan  terubuk  ada  di  daerah  eustaria pada  perairan  Kabupaten  Bengkalis,  Kabupaten  Kepulauan  Meranti,  dan  kabupaten  Siak Provinsi  Riau. 10 Keputusan  menteri  ini  mengatur  tentang  larangan  penangkapan  jenis  ikan terubuk  pada  saat  pemijahan  pada  bulan  terang  di  bulan  Agustus  sampai  bulan  November setiap  tanggal  13,  14,  15,  dan  16  kalender  Hijriyah  dan  larangan  penangkapan  jenis  ikan terubuk  pada  saat  pemijahan  pada  bulan  gelap  di  bulan  Agustus  sampai  bulan  November
7 Sudi  Fahmi,  “Asas  Tanggng  Jawab  Negara  Sebagai  Dasar    Pelaksanaan  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup”, Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  QUSTUM 18,  Nomor  2  (April  2011):  212-228, https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4.
8 Untung Adi Nugroho dan Febry Budianto, “Perspektif Eksploitasi dan Konservasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya  Perikanan  di  Indonesia” , Majalah  Media  Perencana 2,  Nomor  1  (Februari  2021):  51-67, https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/20.
9 Dewi  Wuryandani  dan  Hilma  Meilani,  “Kebijakan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Perikanan  Laut  Untuk Menunjang  Ketahanan  Pangan  di  Indonesia”, Jurnal  Ekonomi  &  Kebijakan  Public 2,  No.  1  (Juni  2011),  395- 422, https://doi.org/10.22212/jekp.v2i1.95.
10 Tengku  Arif  Hidayat,  Maria  Maya  Lestari,  Ledy  Diana,  “Implementasi  Sanksi  Pidana  dalam  Perlindungan Terbatas  Jenis  Ikan  Terubuk  di  Provinsi  Riau” , Jurnal  Hukum  Respublica 21,  Nomor  1  (2021):  1-13, https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8321.
setiap tanggal  28, 29, 30, dan 1 kalender Hijriyah (KEP/59/MEN/2011). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini didasari dengan keadaan sumber daya jenis ikan terubuk tersebut, dimana ikan terubuk adalah jenis ikan yang layak untuk diberikan perlindungan terbatas.
Ikan terubuk adalah ikan yang menjadi ciri khas kabupaten Bengkalis dan kabupaten Kepulauan  Meranti  dikarenakan  ikan  terubuk  hanya  dapat  ditemui  di  wilayah  perairan kabupaten  Bengkalis  dan  kabupaten  Kepulauan  Meranti.    Oleh  karena  itu  ikan  terubuk menjadi sumberdaya yang penting untuk selalu dilestarikan dan dalam proses pemanfaatannya harus  memperhatikan  asas  kelestarian  dan  pembangunan  berkelanjutan.  Ikan  terubuk memiliki  nilai  ekonomi  yang  tinggi  karena  gizi  dan  rasa  ikan  terubuk  yang  diminati  oleh banyak  orang.  Hal  ini  terlihat  dari  harga  jual  ikan  terubuk  yang  cukup  tinggi  dibandingkan dengan harga beberapa jenis  ikan konsumsi  lainnya, pada saat  ini untuk  ikan terubuk jantan dijual  dengan harga Rp.  40.000,-60.000,-/ekor sedangkan ikan terubuk betina bertelur dijual dengan harga Rp. 80.000,-100.000,-/ekor (berat  rata-rata 0,5 kg/ekor) dan telur ikan terubuk dijual  dengan  harga  Rp.  1.200.000,-1.500.000,-/kg. 11 Ikan  terubuk  merupakan  komoditas perikanan  yang  penting,  bersifat  strategis  dan  memiliki  nilai  ekonomi.  Ikan  ini  hidup  di habitat  pantai  dan  estuarin,  umumnya  bersifat  „ protandrous  hermaphodite’ dimana  setiap individu  ikan  akan  mengalami  perubahan  seksualitas  dari  jantan  menjadi  betina  pada ukuran/umur tertentu. 12
Ikan  terubuk  yang  banyak  diminati  oleh  masyarakat  ini  menjadikan  ikan  terubuk sebagai  ikan  yang memiliki jumlah eksploitasi  yang tinggi.  Pada sekitar 50 tahun  yang lalu, ikan terubuk adalah jenis ikan yang sangat mudah dijumpai di wilayah perairan Bengkalis dan Kepulauan  Meranti,  namun  pada  saat  ini  populasi  ikan  terubuk  sudah  menurun.  Hal  ini diakibatkan  pola  perilaku  masyarakat  yang  kurang  sadar  akan  pentingnya  pelestarian sumberdaya  dan  pentingnya  asas  pembangunan  berkelanjutan  dalam  segala  proses pemanfaatan  sumberdaya  yang  ada  di  muka  bumi  ini.  Selanjutnya  terhadap  gejala menurunnya populasi ikan terubuk di Perairan Riau sudah dirasakan oleh nelayan sejak tahun 1970-  an.  Dan  pada  awal  tahun  1980-an  ikan  ini  dijumpai  hanya  dalam  jumlah  yang  amat terbatas  di  perairan  Tanjung  Medang  padahal  perairan  ini  merupakan  sentra  produksi  ikan
11 Eko  Purwanto  dkk,  “ Study  The  Potential  Fisheries  Fish  Terubuk ( Tenualosa  Macrura ) in  Waters  Bengkalis Riau”, Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM)  Fakultas  Perikanan  dan  Ilmu  Kelautan,  1,  No.  2  (2014)  :  1-10, https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFAPERIKA/article/view/2100/2047.
12 Deni  Efizon  dkk,  “Kelimpahan  Populasi  dan  Tingkat  Eksploitasi  Ikan  Terubuk  (Tenualosa  macrura)  di Perairan  Bengkalis,  Riau” ,  Jurnal  Berkala  Perikanan  Terubuk 4,    No.1  (2012) :  52-65, http://dx.doi.org/10.31258/terubuk.40.1.%25p.
terubuk sebelumnya. 13 Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuesioner di kabupaten Bengkalis  dapat  diketahui  bahwa  penurunan  populasi  ikan  terubuk  tidak  terlalu  pesat dikarenakan  mulai  berlakunya  keputusan  menteri  kelautan  dan  perikanan  nomor KEP/59/MEN/2011,  namun  demikian  penurunan  populasi  tetap  terjadi  dikarenakan pencemaran limbah industri rumah tangga, pencemaran limbah pabrik dan limbah pertanian, Di  kabupaten  Kepulauan  Meranti    ikan  terubuk  terus  berkurang  jumlahnya  dikarenakan pemerintah  daerah  terkendala  dalam  hal  anggaran  dalam  melaksanakan  keputusan  menteri kelautan dan perikanan tersebut sehingga pengetahuan masyarakat dan kepedulian masyarakat masih belum menyeluruh, sehingga keacuhan masyarakat inilah yang menyebabkan populasi ikan terubuk terus menurun dari tahun ke tahun.
Penelitian  ini  didasari  pada  penelitian  sebelumnya  yang  membahas  tentang  Kajian Yuridis  Kearifan  Lokal  Masyarakat  Melayu  di  Provinsi  Riau  Dalam  Pengelolaan  dan Pelestarian  Sumber  Daya  Ikan  yang  sudah  dipublikasikan  dalam  bentuk  jurnal.  Pada  tulisan tersebut  memberikan  gambaran  terkait  dengan  nilai-nilai  kearifan  local  dalam  pengelolaan dan  pelestarian  ikan  yanga  da  di  Provinsi  Riau  yang  tentunya  berimplikasi  pada  asas kelestarian  keberlanjutan.  selain  itu  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  merupakan  salah  satu Kabupaten yang memiliki jenis ikan terubuk yang harus dijaga dan dilindungi kelestariannya untuk  generasi  yang  akan  datang.  Selanjutnya,  peneliti  sebelumnya  juga  pernah  membuat tulisan  terkait  dengan  Implementasi  Sanksi  Pidana  Dalam  Perlindungan  Terbatas  Jenis  Ikan Terubuk  di  Provinsi  Riau,  dan  inilah  yang  mendasari  tulisan  peneliti  saat  ini,  yang  mana berkaitan  dengan  Ketaatan  Nelayan  dalam  menjalankan  atau  mematuhi  regulasi  terkait dengan  perlindungan  terbatas  ikan  terubuk  yang  ada  di  Provinsi  Riau,  khususnya  di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis.
Di  daerah  Kabupaten  Bengkalis  dan  Kepulauan  Meranti,  Ikan  Tetubuk  sejak  lama sudah menjadi primadona sehingga terus menerus di eksploitasi, selain harga telurnya cukup mahal, mencapai kurang lebih 12 juta/kg. Dagingnya juga di konsumsi. Telur  yang di  ambil sebenarnya  gonad  ikan  betina  dalam  kondisi  matang  ( mature ).  Pengambilan  ikan  terubuk yang sedang bertelur secara terus  menerus telah  berdampak negative terhadap populasi ikan
13 Hufiadi  dkk,  “Uji  Coba  Penangkapan  Jaring  Insang  Dua  Lapis  Untuk  Menangkap  Ikan  Terubuk  ( Tenualosa Macrura Bleeker, 1852 ) Hidup  di Bengkalis”, Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia ,24, No.1 (2018): 25-36, http://dx.doi.org/10.15578/jppi.1.1.2018.25-36.
terubuk. 14 Penurunan  populasi  ikan  terubuk  ini  menjadi  momok  yang  menakutkan  karena dikhawatirkan generasi yang akan datang tidak lagi dapat memanfaatkan sumberdaya perairan yang  ada,  khususnya  ikan  terubuk.  Berbagai  perubahan  sosial  masyarakat  mempengaruhi beberapa  hal  yang  mengakibatkan  kegagalan  sistem  hukum  yang  seharusnya  dapat memberikan  ketegasan  dan  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada.  Penurunan  jumlah populasi  ikan  terubuk  merupakan  masalah  yang  kompleks,  terdapat  banyak  hal  yang mengakibatkan  hal  itu  terjadi,  pola  fikir  masyarakat  terhadap  hukum,  tuntutan  ekonomi, keegoisan  beberapa  pihak  yang  memiliki  kepentingan,  dan  lain-lain.  Aturan  atau  hukum  di pandang sebagai hal yang sangat penting di masyarakat, dengan tujuan untuk merealisasikan terbentuknya suatu masyarakat yang nyaman, dan berkeadilan, namun sebagaian orang tidak mentaati  peraturan  atau  hukum  yang  berlaku  tersebut.  Misalnya  berkaitan  langsung  dengan ketaatan  nelayan  dalam  menjalankan  atau  mengimplementasikan  regulasi  yang  berkaitan dengan  hokum  perikanan  dan  kelautan.  Dampak  dari  ketidakpatuhan  nelayan  berujung  pada pelanggaran  aturan  di  bidang  kelautan  dan  perikanan,  menurut  beberapa  penelitian  yaitu  : hilangnya  sumber  daya  perikanan  setiap  tahunnya,  terancamnya  kepentingan  iklim  industry, dan  usaha  perikanan  nasional,  terjadinya overfishing,  overcapacity ,  ancaman  terhadap kelestarian  sumber  daya  ikan,  iklim  usaha  perikanan  yang  tidak  kondusif,  dan  melemahnya daya  saing  perusahaan. 15 Oleh  karenanya  penelitian  ini  dilakukan  guna  mengetahui  faktor penyebab  tidak  dilaksanakan  asas  kelestarian  dan  asas  pembangunan  berkelanjutan  dalam pemanfaatan  sumber  daya  berupa  eksploitasi  ikan  terubuk  di  wilayah  perairan  kabupaten Bengkalis  dan  kabupaten  Kepulauan  Meranti.  Penelitian  ini  akan  membahas  sejauh  mana pemahaman  masyarakat  akan  pentingnya  melestarikan  lingkungan  dan  menjaga  sumberdaya yang ada agar dari tahun ke tahun sumber daya tersebut dapat terus dimanfaatkan.

## PENGETAHUAN  DAN  KETAATAN  NELAYAN  TERHADAP  HUKUM  DI KABUPATEN DAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Masyarakat  nelayan  merupakan  unsur  sosial  yang  sangat  penting  dalam  struktur masyarakat  pesisir,  kebudayaan  yang  mereka  miliki  mewarnai  karakteristik  kebudayaan  dan
14 Suwarso dkk, “Tipe Perikanan dan Status Sumber Daya Ikan Terubuk ( Tenualosa Macrura, Bleeker 1852 ) di Perairan  Estuarin  Bengkalis  dan  Selat  Panjang”, Jurnal  Penelitian  Perikanan  Indonesia (JPPI) 23,  Nomor  4  ( Desember, 2017): 261-273, http://dx.doi.org/10.15578/jppi.23.4.2017.261-273.
15 Risma  Yudha  Ariyantono  dkk,  “Tingkat  Kepatuhan  Pelaku  Usaha  Penangkapan  Ikan  Terhadap  Regulasi  dan Permasalahannya di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng”, Marine Fisheries: Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Laut 11, Nomor 2 (2020): 169-179, https://doi.org/10.29244/jmf.v11i2.36181.
perilaku  social    budaya  masyarakat  pesisir  secara  umum. 16 Wilayah  pesisir  Kabupaten Bengkalis  dan  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  merupakan  wilayah  yang  memiliki  kekayaan sumber  daya  alam  yang  tak  ternilai.  Kabupaten  Bengkalis  dibentuk  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1959 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 dengan ibukotanya Bengkalis.  Letak  kabupaten  Bengkalis  sangat  strategis,  berada  di  tepi  jalur  pelayaran internasional yang paling sibuk di dunia, yakni selat malaka serta berada dikawasan segitiga pertumbuhan ekonomi indonesian malah  asuransi  jaga pura  (IMS-GT) dan kawasan segitiga pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  -Malayasia  -  Thailand  (IMT-GT).  Wilayah  kebupaten Bengkalis sekitar 7.773.93 km2 dan terdiri atas 8 kecamatan dan 102 desa/kelurahan (BPBD Bengkalis, 2021). Wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari berbagai pulau dan daratan (BPS  Bengkalis,  2020).  Maka  potensi  baharinya  cukup  menjanjikan,  berikut  tabel  yang menunjukkan  potensi  tangkapan  ikan  nelayan  Kabupaten  Bengkalis.  Berdasarkan  tabel tersebut potensi penangkapan mengalami perubahan setiap  tahunnya. Pada tahun 2017 adalah tahun puncak penangkapan ikan di kabupaten Bengkalis.
Tabel 1 No Kabupaten
Bengkalis Tahun (Dalam Ton) 1 Jumlah tangkapan nelayan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2.345,50 2.125,10 2.282,00 1.480,00 2.721,50 6.634,61

## Potensi Penangkapan Ikan Kabupaten Bengkalis
Sumber : Laporan Potensi usaha dan peluang investasi kelautan dan perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan  Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2018
16 Ghana Chalid Gandyo, Amiek Soemarmi, Eko Sabar Prihatin, “Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Kecil Oleh Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Brebes” ,  Diponegoro  Law  Journal 5,  Nomor  3  (2016)  :  1-10, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12094.

## Tabel 2
No. Nama Kabupaten Jumlah Nelayan Kartu Nelayan Sehat Nelayan Asuransi Nelayan KUB Kelompok Jumlah Koperasi Jumlah KUB Secara Manual Jumlah Berdasarkan E-PUPI 1 Bengkalis 13.278 6.419 465 2.022 154 29 3

## Jumlah Nelayan Kabupaten Bengkalis
Sumber  :  Laporan  Potensi  usaha  dan  peluang  investasi  kelautan  dan  perikanan  Direktorat Jenderal  Penguatan  Daya  Saing  Produk  Kelautan  Dan  Perikanan    Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2018
Masyarakat  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  khususnya  daerah  pesisir  pantai  pulau rangsang  memilki  ketergantungan  tinggi  terhadap  produk  perikanan  hal  itu  sebagai  produk yang diperdagangkan lokal sebagai sumber pemasukan pendapatan bagi masyarakat setempat. setidaknya  terdapat  47  spesies  ikan  yang  telah  dikenal  sebagai  ikan  tangkapan  sir  Riah maupun  luat  Riau,  antara  lain  baung,  patin,  selais  dan  roman.  Kemudian  ikan  terubuk  juga menjadi  salah  satu  komoditi  yang  dipasarkan  di  kabupaten  Kepulauan  Meranti  (SDDKD Riau,  2021).  Banyak  nelayan  kabupaten  Kepulauan  Meranti  yang  menangkap  ikan  terubuk yang merupakan ikan khas daerah tersebut, dikarenakan harga jual yang tinggi dan gizi yang sangat  baik  untuk  kesehatan.  Berikut  adalah  tabel  potensi  penangkapan  ikan  di  kabupaten Kepulauan Meranti:
Tabel 3 No Kabupaten
Kepulauan
Meranti Tahun 1 Jumlah tangkapan nelayan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2.026,70 720,30 1.629,20 1.650,00 2.345,80 1.544,75

## Potensi Penangkapan Ikan Kabupaten Kepulauan Meranti
Sumber  :  Laporan  Potensi  usaha  dan  peluang  investasi  kelautan  dan  perikanan  Direktorat Jenderal  Penguatan  Daya  Saing  Produk  Kelautan  Dan  Perikanan    Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2018
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah tangkapan di kabupaten Kepulauan Meranti  cukup  tinggi.  Jumlah  tangkapan  setiap  tahunnya  memang  tidak  mengalami
konsistensi  dalam  tangkapan.  Diketahui  bahwa  pada  tahun  2016  adalah  tahun  puncak penangkapan  ikan  yang  mencapai  2.345,80  ton.  Tentunya  hasil  ini  dapat  terus  di  tingkatkan dengan program pemberdayaan nelayan  yang baik dan juga pelestarian lingkungan kelautan, sehingga produksi ikan secara alamiah dapat terjaga.

## Tabel 4
No. Nama Kabupaten Jumlah Nelayan Kartu Nelayan Sehat Nelayan Asuransi Nelayan
KUB Kelompok
Jumlah Koperasi Jumlah KUB Secara Manual Jumlah Berdasarkan E-PUPI 1 Kepulauan Meranti 8.450 4.272 319 1.230 70 52 3

## Jumlah Nelayan Kabupaten Kepulauan Meranti
Sumber  :  Laporan  Potensi  usaha  dan  peluang  investasi  kelautan  dan  perikanan  Direktorat Jenderal  Penguatan  Daya    Saing  Produk  Kelautan  Dan  Perikanan    Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2018
Observasi  yang  dilakukan  peneliti  untuk  mengetahui  bagaimana  tingkat  kepatuhan masyarakat atau nelayan di dua kabupaten yaitu kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Untuk  kabupaten  Bengkalis  telah  disebar  sebanyak  102  kuisioner  terhadap  nelayan  yang berada  di  daerah  kawasan  yang  ditetapkan  oleh  KEPMEN  Nomor  59  Tahun  2011  dan hasilnya adalah sebagai berikut:
Tabel 5 No Keterangan Jumlah 1 Mengetahui dan patuh 0 2 Mengetahui dan tidak patuh 101 3 Tidak mengetahui dan tidak patuh 1 4 Tidak mengetahui dan patuh 0 Jumlah 102
Hasil kuisioner mengenai pengetahuan dan ketaatan nelayan terkait pengaturan penangkapan ikan di Kabupaten Bengkalis
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  diperoleh  informasi  bahwa  nelayan  sudah mengetahui bahwa penangkapan ikan terubuk di bulan terang dan bulan gelap telah di larang tetapi  masyarakat  tidak  melaksanakan  perintah  hukum  yang  berlaku  dan  tetap  melakukan penangkapan ikan terubuk di waktu yang dilarang. Hal ini dikarenakan tuntutan ekonomi dan juga keegoisan nelayan yang berfikir bahwa jika mereka tidak menangkap ikan terubuk, tetap saja  akan  ada  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  yang  akan  menangkapnya. Peneliti  juga  melakukan  wawancara  dengan  salah  seorang  nelayan  di  Kabupaten  Bengkalis yaitu  bapak  Karim.  Menurut  bapak  Karim  sebagai  pendamping  nelayan  di  Desa  Penampi Kecamatan  Bengkalis,  mengenai  populasi ikan terubuk saat  ini di  bengkalis telah berkurang dari  tahun  ke  tahun,  tetapi  berkurangnya  ikan  terubuk  tidak  sampai  menyebakan  penurunan yang signifikan, populasi ikan terubuk saat ini juga sangat mudah untuk di cari dan di tangkap terutama pada musim-musim tertentu di bulan-bulan larang (Bulan Terang dan Bulan Gelap). Beliau mengatakan bahwa waktu menjaring terbaik ikan terubuk di lakukan pada saat bulan- bulan  larangan,  saat  itula  para  nelayan  terubuk  keluar  untuk  menangkap  ikan  terubuk  tanpa takut  akan  ketahuan  patrol  laut  yang  akan  menegur  mereka.  Diketahui  bahwa  dalam  sekali berangkat menjaring, nelayan bisa hingga 3 hari baru pulang dan kira kira penghasilan  yang mereka  peroleh  1  buah  kapal  saja  bisa  mencapai  300-400  ekor  ikan  terubuk  itu  terhitung hanya  1  kapal,  sedangkan  kapal  yang  ada  16  kapal  itu  hanya  daerah  khusus  Desa  Penampi saja.
Lebih  lanjut  peneliti  telah  melakukan  penyeberan  kuisioner  terhadap  nelayan  di kabupaten  Kepulauan  Meranti  yang  berada  dikawasan  sesuai  KEPMEN  Nomer  59  tahun 2011, yaitu:
Tabel 6 No Keterangan Jumlah 1 Mengetahui dan patuh 52 2 Mengetahui dan tidak patuh 0 3 Tidak mengetahui dan tidak patuh 0 4 Tidak mengetahui dan patuh 0 Jumlah 102
Hasil kuisioner mengnai iengetahuan dan ketaatan nelayan terkait pengaturan penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Meranti
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  nelayan  di  kabupaten  Kepuluan Meranti lebih tertib dan patuh terhadap Keputusan Menteri Perikanan Nomor 59 Tahun 2011, sehingga  perlindungan  yang  terjadi  terhadap  ikan  terubuk  di  kawasan  kabupaten  Kepulauan Meranti terjaga dengan baik dibandingankan Kabupaten Bengkalis. Ikan terubuk adalah salah satu  komoditi  yang  laris  di  pasaran  dan  memiliki  harga  telur  yang  tinggi  tentunya  menjadi pemicu  penangkapan  ikan  secara  besar  besaran.  Berdasarkan  asas-asas  hukum  perikanan Indonesia,  yakni  asas  pembangunan  berkelanjutan  maka  pengelolaan  perikanan  haruslah memperhatikan  aspek  bersekinambungan.  Penangkapan  ikan  di  saat  proses  pemijahan  maka tidak  memberikan  ruang  bagi  ikan  terubuk  untuk  melakukan  pemijahan  yang  jika  dibiarkan akan menyebabkan turunnya populasi ikan tersebut.
Ikan  terubuk  merupakan  ikan endemic khas  Bengkalis  yang  menurut  Undang- Undang  dilindungi,  namun  perlindungan  dari  ikan  terubuk  di  Bengkalis  dan  Kepulauan Meranti  semakin  tahun  semakin  berkurang,  seperti  patroli-patroli  di  bulan-bulan  larangan sudah tidak sesering tahun-tahun sebelumnya saat peraturan tersebut baru dikeluarkan. Pada 3 tahun    yang  lalu  patroli  di  bulan-bulan  tertentu  bisa  terjadi  hampir  3  kali,  namun  saat  ini patrol tersebut sudah sangat jarang ditemukan, hal ini disebabkan beberapa faktor yang salah satunya adalah anggaran. Kurangnya anggaran Pemerintah Daerah menyebabkan longgarnya penegakkan  hukum  terutama  penegakan  Keputusan  Menteri  terhadap  larangan  penangkapan ikan terubuk di wilayah habitatnya pada waktu tertentu.
Selain  karena  hal  tersebut,  banyak  faktor  pendukung  lainnya  yang  mengakibatkan berkurangnya  jumlah  populasi  ikan  terubuk  di  kabupaten  Bengkalis  maupun  kabupaten Kepulauan  Meranti  yakni  karena  faktor  kepatuhan  masyarakat,  kepedulian  masyarakat, tuntutan  ekonomi  bahkan  pencemaran  lingkungan  perairan  di  wilayah  habitat  ikan  terubuk. Berkurangnya  jumlah  populasi  ikan  terubuk  dikarenakan  penangkapan  ikan  yang  berlebihan bahkan  ketika  sedang  masim  pemijahan,  padahal  musim  pemijahan  juga  termasuk  di  dalam kurun  waktu  yang  dilarang  berdasarkan  keputusan  menteri  yang  telah  dikeluarkan.  Alasan nelayan di kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti tetap melakukan penangkapan adalah karena pada saat itulah kemungkinan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan terubuk  yang sangat  tinggi  bisa  didapatkan.  Dari  sisi  daratan,  tekanan  terhadap  habitat  terubuk  juga
semakin  tinggi  akibat  kerusakan  mangroves.  Mangroves  mmeiliki  kemampuan  ekologis mendukung eksistensi lingkungan dan keberlangsungan hidup larva ikan terubuk. 17
Terkait  penyebab  berkurangnya  jumlah  populasi  ikan  terubuk  bahwa  diketahui  di wilayah  perairan  kabupaten  Bengkalis  dan  kabupaten  Kepulauan  Meranti  juga  seringkali terdapat  pencemaran  lingkungan.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  14  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup diketahui bahwa  pencemaran  lingkungan  adalah  masuk  atau  dimasukkannya  makhluk  hidup,  zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, 18 sehingga melampaui  baku  mutu  lingkungan  hidup  yang  telah  ditetapkan. 19 Pencemaran  air  dapat mengakibatkan  kerusakan  karena  kadar  oksigen  di  dalam  air  berkurang,  munculnya pertumbuhan ganggang dan juga tumbuhan air sebagai parasite yang sangat pesat, kepunahan biota serta jika terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan terbunuhnya tumbuhan dan ikan  yang  ada  di  lingkungan  perairan  tersebut. 20 Pencemaran  lingkungan  seperti  ini  juga terjadi di wilayah kabupaten Bengkalis dan kabupaten Kepulauan Meranti dan mengakibatkan berkurangnya populasi ikan terubuk.
Ketaatan adalah kunci  penting terlaksananya suatu  hukum  dan peraturan yang telah ditetapkan.  Pada  dasarnya  sebuah  hukum  dilahirkan  untuk  melindungi  suatu  hal  karena pentingnya  hal  tersebut  untuk  diberikan  perlindungan.  Sama  halnya  dengan  perlindungan terbatas  ikan  terubuk  di  wilayah  kabupaten  Bengkalis  dan  kabupaten  Kepulauan  Meranti, dimana  jika  tidak  diberikan  perlindungan  maka  generasi  yang  akan  datang  tidak  akan  lagi dapat  memanfaatkan  sumberdaya  berupaka  ikan  terubuk  yang  dihasilkan  dari  wilayah perairan daerah tersebut. Secara etimologi, pembangunan berarti bangun, bangun berarti sadar siuman,  bergerak,  bangkit,  dan  berdiri.  Dalam  arti  bentuk  (ilmu  bangun),  bangun  berarti bangun persegi panjang sedangkan dalam arti kata kerja, bangun adalah membuat, mendirikan
17 Khairul  Amri,  Gathot  Winarso  dan  Muchlizar,  “Kualitas  Lingkungan  Perairan  dan  Potensi  Produksi  Ikan Kawasan  Konservasi Terubuk Bengkalis” , Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia (JPPI) 24, Nomor 1 (2018) : 37-49, http://dx.doi.org/10.15578/jppi.1.1.2018.37-49.
18 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/20524/15%20PERDA%20LINGKUNGAN%20HIDUP.pdf
19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup
20 Juni  Saputra,  “Efektifitas  Penanggulangan  Terhadap  Pencemaran  Air  Laut  di  Kelurahan  Sungai  Pakning Kecamatan  Bukit  Batu  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  Nomor  5  Tahun  2018  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Daerah”, ( Skripsi,  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif Kasim Riau, 2020).
atau membina. 21 Apabila dilihat dari segi etimologi, konsep pembangunan meliputi anatomik bentuk), fisiologi (kehidupan), behavioral (perilaku). 22
Pembangunan  berkelanjutan  merupakan  suatu  proses  pembangunan  yang mengoptimalkan  manfaat  dari  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia  dalam pembangunan. 23 Pembangunan  berkelanjutan  diartikan  sebagai:  (i)  Pembangunan  yang menjaga  keberlanjutan  kehidupan  sosial  masyarakat;  (ii)  Pembangunan  yang  menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan (iii) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan  hidup  masyarakat  yang  didukung  oleh  tata  kelola  yang  menjaga  pelaksanaan pembangunan  yang  akan  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dari  satu  generasi  ke  generasi berikutnya. Dalam pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga peningkatan kualitas sosial masyarakat yang berlangsung saat ini, dalam pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan masih  terdapat  beberapa  permasalahan,  antara  lain  perluasan  lapangan  kerja  dan  penurunan kemiskinan  membaik,  namun  masalah  nutrisi  khususnya  di  tingkat  balita,  jumlah  absolut penduduk miskin dan pengangguran masih cukup besar. Selain itu, permasalahan yang masih terdapat  yaitu  berkaitan  dengan  kesenjangan  pendapatan  dan  kesenjangan  antar  daerah  juga masih terjadi. 24
Di  Indonesia,  sumber  daya  perikanan  merupakan  bagian  dari  sebuah  sistem,  yang memiliki  peran  sangat  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  khususnya  berkaitan  dengan penyediaan sumber makanan dan kesejahteraan ekonomi bagi rakyat Indonesia membutuhkan pengelolaan  yang  berorientasi  pada  kepentingan  jangka  panjang  yang  biasa  disebut  dengan sustainable. Dengan demikian pemanfaatan  yang berkelanjutan tersebut  berarti sumber daya ikan  yang  dapat  dimanfaatkan  baik  oleh  generasi  sekarang  maupun  untuk  memenuhi kepentingan  generasi  masa  depan. 25 Sehingga  dalam  hal  ini  sumberdaya  ikan  jenis  terubuk yang  memiliki  gizi  tinggi  dan  nilai  jual  yang  tinggi  dalam  pengeksploitasiannya  juga  harus mematuhi prinsip kelestarian dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan dalam hal prinsip tersebut dilaksanakan, maka populasi jenis ikan terubuk di wilayah perairan kabupaten
21 https://www.coursehero.com/file/p7alfmm1/EKONOMI-PEMBANGUNAN-BERKELANJUTAN-A- Pengertian-Ekonomi-Pembangunan/
22 Mira  Rosana,  “Kebijakan  Pembangunan  Berkelanjutan  yang  Berwawasan  Lingkungan  di  Indonesia” , Jurnal Ilmu Social 1 No. 1 (2018) : 148-163 https://doi.org/10.15575/jk.v1i1.4128.
23 Ahmad  Jazuli,  “Dinamika  Hukum  Lingkungan  Hidup  dan  Sumber  Daya  Alam  dalam  Rangka  Pembangunan Berkelanjutan” , Jurnal Rechtsvinding 4 No. 2 (2015) : 181-197, http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19.
24 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.
25 Ida Kurnia, “ Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di ZEE Indonesia”, Jurnal Hukum Prioris 6, No. 1 (2017): 1-12 , https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1887.
Bengkalis  dan  kabupaten  Kepulauan  Meranti  dan  dijaga  dari  waktu  ke  waktu  dan  dapat menjadi sumber perekonimian dan gizi masyarakat di masa sekarang maupun masa yang akan datang.
Konsep  pembangunan  berkelanjutan  muncul  dari  kesadaran  lingkungan  dan kecemasan  akan  makin  merosotnya  kemampuan  bumi  untuk  menyangga  kehidupan.  Terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan ini, pada tahun 1992 PBB mengadakan Earth Summit (Konferensi  Tingkat  Tinggi/KTT Bumi) di  Rio Janeiro, Brasil, dan 178 pemimpin negara di dunia  termasuk  Indonesia  berhasil  menyepakati  program  aksi  untuk  pembangunan berkelanjutan (sustainable development) . Dokumen tersebut merupakan tindak lanjut laporan The  World  Commission  on  Environment  and  Development (WCED)  atau  Komisi  Dunia tentang  Lingkungan  dan  Pembangunan  yang  berjudul  Masa  Depan  Kita  Bersama (Our Common Future) pada sidang umum PBB pada tahun 1987. Selanjutnya, pada tahun 2002 di Johannesburg,  Afrika  Selatan,  diadakan  the Word  Submit  on  Sustainable  Development (WSSD)  untuk  lebih  melengkapi  lagi  konsep  pembangunan  berkelanjutan  dengan  memuat prinsip-prinsip  utama  pembangunan  berkelanjutan 26 yang  harus  dipedomani  setiap  negara dalam mengimplementasikannya berdasarkan pertimbangan keterkaitan dan kesalingtergantungan  pembangunan  ekonomi,  pembangunan  sosial  dan  pembangunan lingkungan. 27
Pembangunan  berkelanjutan  ini  tentunya  mencakup  semua  sektor  pembangunan, termasuk  didalamnya  adalah  sektor  perikanan.  Istilah  perikanan  berkelanjutan (sustainable fisheries) mulai  dijadikan  agenda  dunia  pada  tahun  1995  dengan  merumuskan  konsep pembangunan  perikanan  berkelanjutan  oleh  FAO  dengan  menyusun  dokumen  Kode  Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab atau Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Keberadaan Code  of  Conduct  for  Responsible  Fisheries (CCRF)  ditetapkan  oleh Food  of Agriculture of  Organisation (FAO) melalui  suatu konfrensi   yang diadakan pada  tanggal  31 Oktober 1995. 28
Sumber  daya  alam  yang  harusnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dimanfaatkan  untuk memenuhi hajat hidup warga negara dengan mudah dieksploitasi dan diekspor bila penjualan
26 Muhammad  Akib, Hukum  Lingkungan;  Perspektif  Global  dan  Nasional ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2014), 19-27.
27 Silalahi,  “Pembangunan  Berkelanjutan  Dalam  Rangka  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Yang  Berbasis Pembangunan Sosial Dan Ekonomi” , (Makalah Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali).
28 Supriadi, dan Alimuddin, Hukum Perikanan di Indonesia , (Jakarta : Sinar Grafika,  Jakarta, 2011),  31
ke luar negeri dinilai memberi keuntungan. 29 Termasuk dalam hal sumberdaya ikan terubuk, dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan keputusan menteri kelautan dan perikanan guna melindungi populasi ikan terubuk dengan menerapkan larangan penangkapan di waktu-waktu tertentu  pada  saat  ikan  terubuk  sedang  dalam  masa  pemijahan.  Namun  fakta  di  lapangan, banyak  terjadi  pelanggaran  terhadap  peraturan  ini.  Masih  banyak  nelayan  di  wilayah kabupaten  Bengkalis  dan  kabupaten  Meranti  yang  menangkap  ikan  terubuk  pada  waktu larangan tersebut. Hal ini menyebabkan menurunnya jumlah populasi ikan terubuk di wilayah ini,  karena  jumlah  eksploitasi  yang  dilakukan  tidak  seimbang  dengan  laju  pemijahan  dan perkembangbiakan ikan.

## ALAT  DAN  TATA  CARA  NELAYAN  DALAM  MENANGKAP  IKAN  TERUBUK  DI KABUPATEN BENGKALIS DAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Proses penangkapan ikan di berbagai daerah di dunia telah dilakukan manusia sejak zaman purbakala. Penangkapan ikan yang sebelumnya semata mata untuk makan sehari hari, seiring  dengan  perkembangan  tekonlogi  kapal  dan  alat  penangkap  ikan  maka  penangkapan ikan  dilakukan  dalam  bentuk  penjual  kepada  sesama  manusia  lainnya.  Berkembangkanya penangkapan  ikan  maka  eksploitasi  dan  penelusuran  terhadap  laut  semakin  berkembang. Indonesia  sendiri  yang  berdasarkan  UNCLOS  (Konvensi  III  PBB)  telah  menasbihkan  diri sebagai  salah  satu  negara  kepulauan  di  dunia,  maka  dengan  memiliki  garis  pantai  dan  luas laut yang 2/3 lebih luas dari pada daratan merupakan kesempatan bagi masyarakat indonesia untuk  memanfaatkan  kesempatan  yang  ada  untuk  melakukan  pengelolaan  perikanan,  tentu saja  dengan  mematuhi  hukum  yang  berlaku.  Pada  Pasal  85  Undang-Undang  Perikanan disebutkan bahwa setiap orang  yang melakukan  penangkapan ikan dengan menggunkan alat yang  merusak  keberlangsungan  sumber  daya  perikanan  dapat  dikenakan  pidana  selama  5 tahun dan denda sebanyak Rp.2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah). 30
Sanksi  pidana  dan  pengaturan  mengenai  alat  penangkapan  ikan  ini  dilakukan  oleh pemerintah guna melindungi sumber daya ikan itu sendiri. Sebab alat penangkapan ikan yang buruk akan menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang berakibat menurunnya sumber daya laut. Pada dasarnya alat penangkap ikan terdiri dari 10 kelompok, yaitu jarring lingkar, pukat
29 M. Ismail, “Implementasi Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabuparen Situbondo” , Jurnal Review Politik 3, No. 2 (2013): 168 – 189, http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1009.
30 Marlina  dan  Faisal  Risa, Aspek  Hukum  Peran  Masyarakat  dalam  Mencegah  Tindak  Pidana  Perikanan . (Jakarta: Softmedia, 2013), 30.
tarik,  pukat  hela, penggaruk, jarring angkat,  alat  yang dijatuhkan, jarring  insang, perangkap, pancing,  dan  alat  penjepit  dan  melukai. 31 Dari  beberapa  alat  penangkap  ikan,  ada  beberapa alat  yang  mengganggu  dan  merusak  keberlanjutan  sumber  daya  ikan,  yaitu  alat  penangkap ikan  yang  mengancam  kepunahan  biota,  mengakibatkan  kehancuran  habitat,  dan membahayakan keselamatan pengguna. 32 Alat penangkap ikan yang dimaksud tersebut terdiri dari pukat tarik yang meliputi dogol, scottish seines, pair seines, cantrang dan lampara dasar, pukat hela yang meliputi pukat hela dasar, pukat hela berpalang, pukat hela dasar dua kapal, pukat  udang,  pukat  hela  pertengahan,  pukat  helapertengahan  berpapan,  pukat  hela pertengahan udang dan pukat hela kembar berpapan, dan juga alat penangkap ikan perangkap yang meliputi perangkap ikan peloncat dan muro ami. 33 Penggunaan alat tangkap yang sesuai dan  tidak  membahayakan  bagi  keberlangsunga  ikan  juga  perlu  diterapkan.  Alat  alat  ini tentunya tidak serta merta membunuh seluruh ikan beserta bibit  atau benih ikan  yang masih kecil.  Beberapa  alat  tangakap  yang  menggunakan  alat  tangakap  berbahaya  seperti  pukat harimau,  pukat  ikan,  alat  racun,  sengat  listrik  dan  alat  bom  ikan.  Penggunaan  alat  ini menimbulkan permasalah pencemaran lingkungan tentunya.
Jika  melihat  penggunaan  alat  yang  digunakan  nelayan  di  kabupaten  Bengkalis berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Karim salah satu penyuluh nelayan di kecamatan Bengkalis    juga  menuturkan  khusus  daerah  penampi  saja  para  nelayan  khusus  untuk menangkap  ikan  terubuk  terdiri  dari  16  kapal,  satu  kapal  terdiri  dari  10-20  orang.  Mereka menggunakan alat tangkap tradisonal yang di beri nama Tansi dan Nilon dengan mata jaring 2 in atau 2,5 in dan juga terkadang 3 inci yang di khususkan untuk menangkap ikan terubuk di ukuran  tertentu. 34 Alat  tangkap  ini  adalah  alat  tangkap  tradisional  yang  secara  hukum  sah untuk digunakan karena tidak membahayakan ekosistem laut.
Di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  alat  penangkap  ikan  yang  umum  digunakan  oleh nelayan adalah sebagian besar alat alat modern dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Alat yang digunakan berupa jaring insang hanyut dan jaring gillnet oseanik dengan menggunakan kapal motor dan kapal motor tempel. Terhadap penangkapan ikan oleh nelayan di Kabupaten Meranti  juga  tidak  ada  tradisi  dan  budaya  tertentu.  Alat  penangkap  ikan  ini  adalah  alat
31 Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 entang Jalur  Penangkapan  Ikan  Dan  Penempatan  Alat  Penangkapan  Ikan  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara Republik Indonesia.
32 Ibid , Pasal 21 ayat (1).
33 Ibid ., Pasal 21 ayat (2).
34 Karim, Wawancara Nelayan dengan Penulis di Kecamatan Bengkalis.
penangkap ikan yang umum digunakan hampir seluruh nelayan di wilayah perairan yang ada di wilayah Riau. Alat penangkap ikan yang digunakan nelayan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dalam hal mematuhi hukum perikanan khususnya di bagian peraturan alat penangkap ikan, baik kabupaten Bengkalis maupun Kabupaten Kepulauan Meranti telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## FAKTOR PENYEBAB DEGRADASI POPULASI IKAN TERUBUK DI KABUPATEN BENGKALIS DAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Ikan  terubuk  merupakan  ikan endemic khas  Bengkalis  yang  menurut  Undang- Undang  dilindungi,  namun  perlindungan  dari  ikan  terubuk  di  Bengkalis  dan  Kepulauan Meranti  semakin  tahun  semakin  berkurang,  seperti  patroli-patroli  di  bulan-bulan  larangan sudah tidak sesering tahun-tahun sebelumnya saat peraturan tersebut baru dikeluarkan. Pada 3 tahun yang lalu patroli di bulan-bulan tertentu bisa terjadi hampir 3 kali, namun saat ini patrol tersebut  sudah  sangat  jarang  ditemukan,  hal  ini  disebabkan  beberapa  faktor  yang  salah satunya adalah anggaran. Kurangnya anggaran Pemerintah Daerah menyebabkan longgarnya penegakkan  hukum  terutama  penegakan  Keputusan  Menteri  terhadap  larangan  penangkapan ikan terubuk di wilayah habitatnya pada waktu tertentu.
Selain  karena  hal  tersebut,  banyak  faktor  pendukung  lainnya  yang  mengakibatkan berkurangnya  jumlah  populasi  ikan  terubuk  di  kabupaten  Bengkalis  maupun  kabupaten Kepulauan  Meranti  yakni  karena  faktor  kepatuhan  masyarakat,  kepedulian  masyarakat, tuntutan  ekonomi  bahkan  pencemaran  lingkungan  perairan  di  wilayah  habitat  ikan  terubuk. Berkurangnya  jumlah  populasi  ikan  terubuk  dikarenakan  penangkapan  ikan  yang  berlebihan bahkan  ketika  sedang  masim  pemijahan,  padahal  musim  pemijahan  juga  termasuk  di  dalam kurun  waktu  yang  dilarang  berdasarkan  keputusan  menteri  yang  telah  dikeluarkan.  Alasan nelayan di kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti tetap melakukan penangkapan adalah karena pada saat itulah kemungkinan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan terubuk  yang sangat tinggi bisa didapatkan.
Terkait  penyebab  berkurangnya  jumlah  populasi  ikan  terubuk  bahwa  diketahui  di wilayah  perairan  kabupaten  Bengkalis  dan  kabupaten  Kepulauan  Meranti  juga  seringkali terdapat  pencemaran  lingkungan.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  14  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup diketahui bahwa  pencemaran  lingkungan  adalah  masuk  atau  dimasukkannya  makhluk  hidup,  zat,
energy,  dan  komponen  lain  yang  terdapat  dalam  lingkungan  hidup  yang  disebabkan  oleh kegiatan manusia, sehingga hal tersebut melampaui baku mutu lingkungan hidup yang sudah ditetapkan. 35 Pencemaran air dapat mengakibatkan kerusakan karena kadar oksigen di dalam air  berkurang,  munculnya  pertumbuhan  ganggang  dan  juga  tumbuhan  air  sebagai  parasite yang  sangat  pesat,  kepunahan  biota  serta  jika  terjadi  secara  terus-menerus  akan mengakibatkan  terbunuhnya  tumbuhan  dan  ikan  yang  ada  di  lingkungan  perairan  tersebut. 36 Pencemaran lingkungan seperti ini juga terjadi di wilayah kabupaten Bengkalis dan kabupaten Kepulauan Meranti dan mengakibatkan berkurangnya populasi ikan terubuk.
Kelestarian sumber daya terubuk yang  terancam akibat penurunan kualitas perairan karena  cemaran  limbah  kimiawi  dan  serbuk  gergaji  dari  pabrik  pengolahan  kayu  yang dibuang  ke  badan  air  sungai,  sehingga  terbawa  sampai  ke  habitat  ikan  terubuk.  Dalam penelitian  yang  ditulis  Merta  didapati  bahwa  terdapat  melimbah  gergajian  dalam  lambung ikan  terubuk.  Selain  itu,  limbah  pabrik  pengolahan  kayu  dari  wilayah  perairan  habitat  ikan terubuk  menyebabkan  pendangkalan  di  estuaria  dan  perairan  selat:  Selat  Bengkalis,  Selat Padang  dan  Selat  Lalang.  Dilihat  dari  segi  kualitas  perairan  sudah  mengalami  penurunan ditandai  oleh  rendahnya  tingkat  kecerahan  perairan  dan  pH  perairan  estuaria  dan  tingginya tingkat  kekeruhan  air  dengan  kandungan  partikel  terlarut  (TSS/ total  suspended  solid )  yang tinggi.  Struktur  komunitas  macro zoobenthos tertentu  dapat  dijadikan  bioindikator  kualitas lingkungan perairan. 37 Pengaruh dari faktor lingkungan adalah hal yang sangat vital. Aktivitas ekonomi  selain  pengangkapan  berlebihan  berupa  sampah  atau  limbah  turut  andil  dalam penurunan  populasi  ikan  terubuk.  Tentunya  dampak  ini  tidak  hanya  dirasakan  ikan  terubuk tetapi  seluruh  biota  laut  yang  terpapar  kerusakan  lingkungan.  Permasalahan  berkurangnya populasi  ikan  terubuk  tidak  hanya  disebabkan  oleh  pencemaran  air  ini  saja,  tetapi  juga penangkapan yang dilakukan secara besar-besarnya di masa perkembangbiakan ikan terubuk.
Penurunan populasi ikan terubuk pada saat ini sebenarnya juga disadari oleh semua pihak,  bahkan  adanya  peraturan  mengenai  pelarangan  penangkapan  ikan  terubuk  di  waktu tertentu  menjadi  bukti  bahwa  pemerintah  sebagai  pihak  yang  berwenang  mengeluarkan peraturan  telah  tegas  berusaha  untuk  melindungi  populasi  ikan  terubuk.  Merujuk  pada  hasil
35 Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  140, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059.
36 Juni Saputra, Op. Cit .
37 Khairul Amri, Op.Cit .
penelitian  yang  telah  dilakukan  diketahui  bahwa  pemerintah  juga  berusaha  menyadarkan seluruh  pihak  mengenai  pentingnya  perlindungan  ikan  terubuk,  pemerintah  telah  melakukan edukasi  mengenai  adanya  peraturan  pelarangan  penangkapan  ikan  terubuk  di  waktu  tertentu dan pentingnya menjaga populasi ikan terubuk, patroli yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu  pelarangan  penangkapan  ikan  terubuk  dan  bahkan  didapati  kapal  nelayan  yang  telah ditempel  stiker  pelarangan  penangkapan  ikan  terubuk  di  wilayah  kabupaten  Bengkalis  dan Kepulauan Meranti. Stiker tersebut berupa himbauan untuk tidak menangkap ikan terubuk di periode  yang  telah  dilarang  sesuai  ketentuan  yang  ada.  Namun  hal  ini  juga  tidak  mampu menjaga tingkat populasi ikan terubuk tetap stabil, sebab berdasarkan hasil wawancara  yang telah dilakukan juga diketahui bahwa acapkali pemerintah tidak maksimal  mengedukasi  dan melakukan patrol karena anggaran yang kurang.
Laporan dari Supratmi  selaku pengelola ekosistem  laut dan pesisir ahli  muda.  yang melakukan  pengawasan  terhadap  proses  penangkapan  ikan  terubuk  dimasa  pelarangan penangkapan  ikan  terubuk  masih  dijumpai  penangkapan  ikan  terubuk  di  wilayah  Kabupaten Bengkalis. Pada Tanggal  8 sampai 11 Oktober 2018 masih ditemukan 3 kapal  nelayan  yang menangkap ikan terubuk diwilayah selat Bengkalis, pada tanggal 14 sampai 15 Oktober 2020 ditemukan  6  nelayan  yang  melakukan  penangkapan  terhadap  ikan  terubuk.  Kemudian  pada tanggal 17 Oktober 2020 ditemukan 3 kapal  yang melakukan pengkapan ikan terubuk. 38 Hal ini menandakan bahwa walau sudah ada edukasi kepada nelayan perlu dilakukan pengawasan ketat  kepada  nelayan,  karena  ketika  tidak  dilakukan  pengawasan  ini  menjadi  celah  bagi oknum  nelayan  untuk  tetap  menjaring  ikan  terubuk.  Penangkapan  terhadap  ikan  terubuk dimasa  pemijahan  akan  menyebabkan  populasi  ikan  terubuk  menyusut  dan  merusak ekosistem yang ada.
Ikan terubuk sendiri tidak dapat dikatakan telah berkurang secara signifikan, namun penurunan  jumlah  populasi  ikan  terubuk  tersebut  tetap  dirasakan  oleh  nelayan  di  kabupaten Bengkalis  khususnya.  Ikan  terubuk  adalah  ikan  yang  mahal  dan  memiliki  kandungan  gizi yang  tinggi.  Penangkapan  ikan  terubuk  sangat  mudah  dilakukan  di  waktu-waktu  larangan, yakni  di  bulan  gelap  dan  bulan  terang  sebagaimana  telah  dijelaskan  di  Keputusan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  tersebut.    Penurunan  populasi  ini  jika  terus  dibiarkan  akan menyebabkan sulitnya tangkapan ikan terubuk di kemudian hari, dan kepunahan ikan terubuk
38 Supratmi , Data dan Informasi Populasi Terubuk ( Tenualosa macrura) di Provinsi Riau ( Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda) Tahun 2018-2020.
tentu  saja  seiring  waktu  berjalan  tidak  akan  dapat  dihindari.  Oleh  sebab  itu  sangat  penting bagi  semua  pihak  untuk  bersama-sama  menjaga  kelestarian  lingkungan  dan  menegakkan hukum yang diberlakukan demi kebaikan bersama.

## KESIMPULAN
Bahwa  nelayan  di  kabupaten  Bengkalis  dan  kabupaten  Kepulauan  Meranti  telah mengetahu  adanya  larangan  penangkapan  ikan  terubuk  di  waktu-waktu  tertentu,  namun penangkapan ikan terubuk tetap dilakukan karena pada waktu larangan tersebut ikan terubuk lebih  mudah  untuk  ditangkap.  Proses  penangkapan  ikan  terubuk  oleh  nelayan  di  daerah  ini memang  tidak  menggunakan  alat-alat  yang  dapat  merusak  ekosistem  laut  secara  langsung, namun  karena  tingginya  jumlah  eksploitasi  yang  tidak  seimbang  dengan  laju perkembangbiakan  ikan  terubuk  di  wilayah  ini  dikhawatirkan  terjadinya  kepunahan  ikan terubuk  di  masa  yang  akan  datang.  Selain  itu,  pencemaran  oleh  limbah  pertanian,  limbah pabrik  dan  limbah  sampah  masyarakat  di  perairan  wilayah  ini  juga  secara  tidak  langsung mengganggu ekosistem perairan dan mengakibatkan perkembangbiakan ikan terubuk menjadi terganggu. Pencemaran ini memang belum parah, tetapi jika tidak ada penanganan sedari awal maka  pencemaran  ini  akan  terus  berkembang  dan  mengakibatkan  kerusakan  ekosistem perairan.  Prinsip  asas  kelestarian  dan  pembangunan  berkelanjutan  adalah  prinsip  yang seharusnya  ditanamkan  di  pola  fikir  masyarakat  supaya  dalam  proses  pemanfaatan sumberdaya yang ada dapat lebih maksimal mengangkat perekonomian sekaligus dapat terus- menerus terjaga untuk masa depan.
Keluarnya keputusan menteri kelautan dan perikanan Nomor 59 Tahun 2011 tentang penetapan  perlindungan  terbatas  jenis  ikan  terubuk  ini  pada  dasarnya  adalah  upaya pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  sumberdaya  bersama  berupa  sumberdaya perikanan khususnya ikan terubuk di wilayah kabupaten Bengkalis dan kabupaten Kepulauan Meranti.  Namun,  pelaksanaan  keputusan  ini  pun  tidak  benar-benar  dapat  dijalankan  secara maksimal, baik oleh masyarakat bahkan pemerintah daerah setempat. Beberapa kendala tidak maksimalnya pelaksanaan keputusan ini oleh masyarakat adalah karena tuntutan ekonomi dan rendahnya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  pelaksanaan  prinsip  kelestarian  dan pembangunan berkelanjutan dalam proses pemanfaatan sumberdaya alam. Pemerintah daerah setempat  juga  tidak  dapat  memaksimalkan  pelaksanaan  keputusan  ini  karena  kurangnya anggaran guna melakukan patroli di waktu pada saat pemijahan ikan terubuk, yaitu pada saat
dilarangnya  penangkapan  ikan  terubuk  dilakukan.  Karena  pengawasan  oleh  pemerintah daerah  tidak  maksimal  dan  tidak  pernah  ada  masyarakat  yang  diberikan  sanksi  akibat melanggar  ketentuan  kepmen  ini  menjadikan  proses  penangkapan  ikan  terubuk  di  waktu larangan  tetap  terjadi.  Pemerintah  daerah  sebenarnya  telah  berusaha  untuk  melaksanakan peraturan  ini  dengan  melakukan  penempelan  stiker  larangan  dan  keputusan  menteri  ini  di kapal nelayan, namun tetap saja penangkapan ikan terubuk di waktu larangan tetap terjadi.
Pada  dasarnya  hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  dapat  dilaksanakan  dan menimbulkan  perubahan  yang  baik,  sehingga  sangat  penting  untuk  meningkatkan  kesadaran di  tengah  masyarakat  terlebih  dahulu.  Hal  yang  dapat  dilakukan  guna  mengasi  pelanggaran KEPMEN Nomor 59 Tahun 2011 dan meningkatkan ketaatan masyarakat guna terlaksananya asas  kelestarian  dan  pembangunan  berkelanjutan  di  wilayah  eksploitasi  ikan  terubuk  adalah dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya kelestarian dan asas berkelanjutan secara berkala di tengah masyarakat serta dengan melakukan pengawasan secara langsung di wilayah perairan  pada  saat  bulan  larangan  penangkapan  ikan  terubuk  ini  berjalan.  Hal  ini  tentunya mengharuskan  adanya  anggaran  yang  tepat,  sehingga  pemerintah  daerah  harus  lebih  bijak dalam  menganggarkan  dana  guna  terlaksananya  keputusan  menteri  kelautan  dan  perikanan ini.  Dengan  demikian  diharapkan  sumber  daya  perikanan  jenis  ikan  terubuk  di  wilayah perairan kabupaten Bengkalis dan kabupaten Kepulauan Meranti dapat terus terjaga dari masa ke masa.

## DAFTAR PUSTAKA
Vinata,    Ria  Tri.  “Power  Of  Sharring  Sumber  Daya    Kelautan  Republik  Indonesia”, Jurnal
Legality 24, Nomor 2 (September 2016-Februari 2017): 213- 223.https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4272.
Hendrik.  “Potensi  Sumberdaya  Perikanan  dan  Tingkat  Eksploitasi  (Kajian  Terhadap  Danau Pulau  Besar  Dan  Danau  Bawah  Zamrud  Kabupaten  Siak  Provinsi  Riau)”, Jurnal Perikanan dan Kelautan 15, No.02 (2010): 121-131. http://dx.doi.org/10.31258/jpk.15.02.%25p.
TiaraPutri, Adi, Ledy Diana. “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber  Daya Ikan di Kabupaten Bengkalis dalam Perspektif Hukum Laut Nasional”, Riau Law Journal 2, Nomor 1 (Mei 2018): 126-137. http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v2i1.4572.
Hidayat.  “Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Berbasis  Kelembagaan  Lokal”, Jurnal  Sejarah Citra Lekha XV No. 1 (Februari 2011): 19:31.
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/article/view/3412.
Kunarto.  “Pemanfaatan  Sumber  Daya  Alam  dan  Pelestarian  Lingkungan  Hidup”, Jurnal Hukum  dan  Dinamika  Masyarakat 17,  No.  1  (Oktober  2019):  39-46. http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v17i1.1277.
Sulistiono. “Edukasi Pelestarian Sumberdaya dan Lingkungan Pantai pada Nelayan Perikanan Bagan”, Jurnal  Pendidikan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat 5,  No.  2  (2018):  180- 190. https://doi.org/10.21831/jppm.v5i2.20716.
Fahmi,  Sudi.  “Asas  Tanggung  Jawab  Negara  Sebagai  Dasar    Pelaksanaan  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum IUS QUIA QUSTUM 18, Nomor 2 (April 2011): 212-228. https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4.
Nugroho,  Untung  Adi  dan  Febry  Budianto.  “Perspektif  Eksploitasi  dan  Konservasi  Dalam Pengelolaan  Sumber  Daya  Perikanan  di  Indonesia”, Majalah  Media  Perencana 2, Nomor 1 (Februari 2021): 51-67.
https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/20
Wuryandani, Dewi dan Hilma Meilani. “Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Untuk  Menunjang  Ketahanan  Pangan  di  Indonesia”, Jurnal  Ekonomi  &  Kebijakan Public 2, No. 1 (Juni 2011), 395-422. https://doi.org/10.22212/jekp.v2i1.95.
Hidayat, Tengku Arif Maria Maya Lestari, Ledy Diana.” Implementasi Sanksi Pidana Dalam
Perlindungan  Terbatas  Jenis  Ikan  Terubuk  di  Provinsi  Riau”, Jurnal  Hukum Respublica 21, Nomor 1 (2021): 1-13.
https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8321.
Purwanto,  Eko  dkk.  “ Study  The  Potential  Fisheries  Fish  Terubuk  (Tenualosa  Macrura)  in Waters Bengkalis  Riau” , Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Perikanan dan
Ilmu Kelautan , 1, No. 2 (2014) : 1-10.
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFAPERIKA/article/view/2100/2047.
Efizon  Deni  dkk.  Kelimpahan  Populasi  dan  Tingkat  Eksploitasi  Ikan  Terubuk  (Tenualosa macrura)  di  Perairan  Bengkalis,  Riau,  Jurnal  Berkala  Perikanan  Terubuk  4,    No.1 (2012) : 52-65, http://dx.doi.org/10.31258/terubuk.40.1.%25p.
Hufiadi  dkk.  “Uji  Coba  Penangkapan  Jaring  Insang  Dua  Lapis  Untuk  Menangkap  Ikan Terubuk  ( Tenualosa  Macrura  Bleeker,  1852 )  Hidup  di  Bengkalis”, Jurnal
Penelitian Perikanan Indonesia 24, No.1 (2018): 25-36.
http://dx.doi.org/10.15578/jppi.1.1.2018.25-36.
Suwarso dkk.  “Tipe Perikanan dan Status Sumber Daya  Ikan Terubuk ( Tenualosa Macrura, Bleeker 1852 ) di Perairan Estuarin  Bengkalis dan Selat Panjang”, Jurnal Penelitian Perikanan  Indonesia  (JPPI) 23,  Nomor  4  (  Desember,  2017):  261- 273.http://dx.doi.org/10.15578/jppi.23.4.2017.261-273.
Ariyantono,  Risma  Yudha  dkk.  “Tingkat  Kepatuhan  Pelaku  Usaha  Penangkapan  Ikan Terhadap  Regulasi  dan  Permasalahannya  di  Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Sadeng”, Marine  Fisheries:  Jurnal  Teknologi  dan  Manajemen  Perikanan  Laut 11,  Nomor  2 (2020): 169-179. https://doi.org/10.29244/jmf.v11i2.36181.
Gandyo,Ghana  Chalid  Amiek  Soemarmi,  Eko  Sabar  Prihatin.  “Perlindungan  Hukum  Bagi Nelayan Kecil Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes”, Diponegoro Law Journal 5, Nomor 3 (2016) : 1-10.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12094.
Amri,  Khairul  Gathot  Winarso  dan  Muchlizar.  “Kualitas  Lingkungan  Perairan  dan  Potensi Produksi  Ikan  Kawasan    Konservasi  Terubuk  Bengkalis”, Jurnal  Penelitian
Perikanan Indonesia (JPPI) 24, Nomor 1 (2018) : 37-49, http://dx.doi.org/10.15578/jppi.1.1.2018.37-49.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan
Hidup
Saputra,  Juni.  “Efektifitas  Penanggulangan  Terhadap  Pencemaran  Air  Laut  di  Kelurahan Sungai  Pakning  Kecamatan  Bukit  Batu  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).
Rosana,  Mira.  “Kebijakan  Pembangunan  Berkelanjutan  yang  Berwawasan  Lingkungan  di Indonesia”, Jurnal Ilmu Sosial 1 No. 1 (2018) : 148-163. https://doi.org/10.15575/jk.v1i1.4128.
Jazuli, Ahmad. “Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan  Berkelanjutan”, Jurnal  Rechtsvinding 4  No.  2  (2015)  :  181-197. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.
Kurnia,  Ida.  “Implementasi  Pembangunan  Berkelanjutan  Dalam  Pemanfaatan  Sumber  Daya Perikanan  Di  ZEE  Indonesia”, Jurnal  Hukum  Prioris 6,  No.  1  (2017):  1-12. https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1887.
Akib,  Muhammad. Hukum  Lingkungan;  Perspektif  Global  dan  Nasional .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada,2014.
Silalahi. “Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berbasis  Pembangunan  Sosial  Dan  Ekonomi”.  (Makalah  Pada  Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali).
Supriadi,  dan  Alimuddin .    Hukum  Perikanan  di  Indonesia .  Jakarta  :  Sinar  Grafika,    Jakarta,
2011.
Ismail,  M.  “Implementasi  Pelestarian  Sumberdaya  Kelautan  dan  Perikanan  di  Kabupaten Situbondo”, Jurnal  Review  Politik 3,  No.  2  (2013):  168  –  189. http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1009.
Marlina  dan  Faisal  Risa. Aspek  Hukum  Peran  Masyarakat  dalam  Mencegah  Tindak  Pidana Perikanan. Jakarta: Softmedia, 2013.
Karim, Wawancara Nelayan dengan Penulis di Kecamatan Bengkalis.
Supratmi  ,  Data  dan  Informasi  Populasi  Terubuk  (Tenualosa  macrura)  di  Provinsi  Riau (Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda) Tahun 2018-2020.