DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 6 Mei 2024, Revised: 20 Mei 2024, Publish: 22 Mei 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Efektivitas Program Deradikalisme Terhadap Narapidana
Terorisme di Lapas High Risk Kelas II A Karanganyar
Primadi Bagus Saputro 1 , Setya Wahyudi 2 , Budiyono 3
1 Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia, primadibagus99@gmail.com 2 Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia, setya.wahyudi@unsoed.ac.id 3 Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia, budiyono0711@unsoed.ac.id
Corresponding Author: primadibagus99@gmail.com
Abstract: The  purpose  of  this  research  is  to  determine  the  effectiveness  of  the deradicalization program against divisions in the Karanganyar class II A High Risk Prison and the obstacles faced by the Karanganyar class II A High Risk Prison in carrying out the deradicalization program. The research method used is  sociological juridical, an approach based on binding norms or regulations, so it is hoped that this approach can show how social law is empirically a phenomenon that can be studied as a causal variable that causes effects on various aspects of social life. The deradicalization program for antioxidants in Class II A High Risk Prisons has not been effective in implementing this because it has not succeeded in changing  the  ideological  attitude  from  radical  to  non-radical  with  the  indicator  that  the terrorist accomplices made a statement pledging allegiance to the Republic of Indonesia. The obstacles  faced  by  the  Karanganyar  Class  II  A  High  Risk  Prison  in  carrying  out  the deradicalization program are first, community/legal culture factors, the uncooperative nature of helpers in making training efforts which are part of deradicalization efforts for intelligence senders,  it  is  difficult  to  achieve  good  results,  second,  enforcement  factors.  law/structure, Human  Resources  (HR)  on  average  do  not  correspond  to  the  implementing  competencies required  in  Napiter  training.  Apart  from  that,  the  number  of  Napiter  coaches  is  very  small with one coach being tasked with developing ten Napiters.
Keyword: Deradicalization, Prisoners, Terrorism, High Risk Prisons.
Abstrak: Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  efektivitas  program  deradikalisasi terhadap perpecahan di Lapas Resiko Tinggi kelas II A Karanganyar dan hambatan-hambatan yang  dihadapi  Lapas  Resiko  Tinggi  kelas  II  A  Karanganyar  dalam  menjalankan  program deradikalisasi.  Metode penelitian  yang digunakan  yaitu  yuridis sosiologis, suatu pendekatan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan pendekatan ini dapat  diketahui  bagaimana  hukum  masyarakat  secara  empiris  merupakan  gejala  yang  dapat dipelajari  sebagai  suatu  variabel  penyebab  yang  menimbulkan  akibat-akibat  pada  berbagai segi kehidupan sosial. Program deradikalisasi terhadap antioksidan di Lapas High Risk kelas II A belum efektif di laksanakan hal ini karena, belum berhasil mengubah sikap ideologi dari radikal menjadi tidak radikal dengan indikator pembantu teroris tersebut membuat pernyataan
ikrar setia kepada NKRI. Hambatan yang dihadapi Lapas High Risk kelas II A Karanganyar dalam menjalankan program deradikalisasi yaitu pertama, faktor masyarakat/budaya hukum, sifat  tidak  kooperatifnya  pembantu  membuat  upaya  pelatihan  yang  merupakan  bagian  dari Upaya deradikalisasai  bagi  pengirim  intelijen sukar untuk  mencapai  hasil yang baik,  kedua, Faktor  penegakan  hukum/struktur,  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  rata-rata  tidak  sesuai dengan  kompetensi  pelaksana  yang  diperlukan  dalam  pelatihan  Napiter  selain  itu  jumlah Pembina  Napiter  sangat  sedikit  dengan  skala  satu  Pembina  bertugas  membina  sepuluh Napiter.
Kata Kunci: Deradikalisasi, Narapidana, Terorisme, Lapas High Risk .

## PENDAHULUAN
Terorisme  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  menjadi  sorotan  di  dunia, karena  tindakan  tersebut  menggunakan  kekerasan  atau  mengancam  dengan  kekerasan terhadap  masyarakat  atau  keamanan  nasional  apapun  motifnya,  sehingga  menciptakan perasaan  terancam  dan  ketakutan.  Sejak  berdirinya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI),  Indonesia  tidak  pernah  lepas  dari  ancaman  terror  dan  banyak  pihak  menilai Indonesia  mengalami  ancaman  terorisme  sejak  awal  tahun  2000-an  serta  menjadi  pusat perhatian  dunia  karena  sebagai incumbent dan follower dalam  bidang  terorisme.  Pada dasarnya,  terorisme  dipandang  sebagai  kejahatan  luar  biasa (Extraordinary  Crime) dan merupakan suatu bentuk perang global, semacam perang dingin dengan peran pengganti yang berbeda.  Bentuk  teror  sendiri  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  tindakan,  diantaranya intimidasi  dan  ancaman,  penganiayaan,  penyanderaan,  peledakan,  pemboman,  pembajakan, dan pembakaran. 1
Sejak 2002, Indonesia mengalami lima serangan bom yang signifikan yaitu bom Bali pertama pada 2002, serangan bom di Hotel J.W Marriott pada 2003, Bom Kedutaan Australia pada  2004,  bom  Bali  kedua  pada  2005,  serta  serangan  simultan  bom  di  Hotel  J.W  Marriot serta  RitzCarlton  pada  2009.  Akibat  serangan  tersebut  ratusan  orang  tewas  serta  ratusan lainnya terluka. Dari beberapa aksi terorisme tersebut, yang terbesar dari segi jumlah korban dan  pemberitaan  internasional  adalah  bom  Bali  I  dan  II,  bom  di  hotel  Marriot,  Kedutaan Australia,  pasar  Tentena,  Poso,  Hotel  JW  Marriott  dan  Ritz  Carlton  pada  17  juli  2009. Kemudian, setelah dibentuk BNPT pada tahun 2010, beberapa rentetan aksi terorisme masih terus terjadi sehingga menjadi ancaman nyata terhadap kehidupan masyarakat dan keamanan negara. Di antaranya adalah Bom Kalimalang 2010, Bom Masjid Cirebon 2011, Bom Gereja Solo 2011, Bom Mapolres Poso 2013, Bom Sarinah 2016, dan yang terbaru Bom Kampung Melayu 2017. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pada tahun tahun 2016 terjadi 170 kasus  terorisme  yang  naik  secara  drastis  dibandingkan  tahun  sebelumnya  yang  hanya  82 kasus.
Dalam  menekan  munculnya  gerakan-gerakan  tersebut  pemerintah  Indonesia  telah mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (PERPU)  Nomor  1  Tahun 2002  tentang  pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  dan  Perpu  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Republik  Indonesia tersebut.  Kemudian  diperbaharui  dengan  Undang-Undang  No.  5  Tahun  2018  tentang perubahan  UU  No.  15  Tahun  2003  tentang  penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme Menjadi Undang-Undang. Kemudian pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Perpres No. 46  Tahun  2010  tentang  pembentukan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)
1 Andra  Fahreza, Pencegahan  Terorisme  Berbasis  Masyarakatdengan  Pembentukan  Forum  Koordinasi Pencegahan Terorisme Di Tiga Provinsi, Jurnal Nusantara, Vol.6, No .1, Tahun 2020, hal 2-3
sebagai  pengembangan  dari  Desk  Koordinasi  Pemberantasan  Terorisme  (DKPT)  yang dibentuk pada tahun 2002. 2
Terorisme menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi   bangsa   ini,   pemerintah berupaya  mencari  cara-cara  terbaik  untuk  menanggulanginya.  Pada  periode  pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kedua, BNPT berdiri sebagai upaya utama pemberantasan  terorisme  di  Indonesia.  Awalnya,  BNPT  adalah  sebuah  lembaga  yang dikembangkan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT), yang dibentuk oleh Presiden  SBY  pada  tahun  2002.  DKPT  sebagai  sebuah  lembaga  yang    berada    di    bawah seorang    Menteri    Koordinator,  memiliki    tugas    membantu    Kemenkopolhukam  untuk merumuskan kebijakan  bagi  pemberantasan    tindak pidana terorisme,  yang meliputi aspek penangkalan,  pencegahan,  penanggulangan,  penghentian  penyelesaian,  dan  segala  tindakan hukum yang diperlukan. 3
BNPT  sendiri  dibentuk  melalui  Peraturan  Presiden  No.  46  Tahun  2010  tentang Pembentukan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT).  Perpres  ini  diubah dengan  Perpres  No.12  Tahun  2012.  Pembentukan  BNPT  merupakan  kebijakan  nasional penanggulangan  terorisme  di  Indonesia.  BNPT  juga  dibentuk  sebagai  elaborasi  UU  No.  34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, untuk mengatur  ketentuan lebih    rinci    tentang “Rule    of    Engagement” (aturan  pelibatan)  TNI,  terkait  tugas  Operasi Militer  selain  Perang  (OMSP),  termasuk  aturan  pelibatan  TNI  dalam  mengatasi  terorisme, serta tugas   perbantuan   TNI   terhadap   Polri. BNPT secara struktural bertanggung jawab kepada  presiden.  BNPT  memiliki  lima  fungsi  untuk  memberantas  terorisme,  yaitu pencegahan, perlindungan, penindakan, penyiapan kesiapsiagaan nasional, dan deradikalisasi.
Inisiatif  kebijakan  deradikalisasi  di  Indonesia  sendiri  diumumkan  pada        Februari 2007  ketika  parlemen  mendukung  kebijakan  deradikalisasi  oleh  pemerintah  yang  bertujuan untuk  menghentikan  terbentuknya  kelompok-kelompok      keagamaan      garis      keras      dan melawan terorisme. Anggota parlemen mengimbau pemerintah untuk fokus pada pengentasan kemiskinan  dan  pengadaan  lapangan  kerja.  Pada  saat  yang  sama,  mereka  menekankan pentingnya  tidak  memberikan  kesempatan  dan  ruang  bagi  kelompok-kelompok  radikal  dan jaringan  teroris  untuk  mengembangkan  dan  menyebarkan  propaganda  untuk  merekrut anggota  baru  atas  nama  agama.  Peran  kelompok-kelompok  keagamaan  mainstream  adalah instrumental      dalam      mempromosikan  inisiatif  tersebut,  bersatu  dalam  mencegah  unsur- unsur  radikal  yang  menjustifikasi  terorisme  atas  nama  agama.  Namun,  secara  formal  baru pada tahun 2012 BNPT menerapkan program ini kepada para narapidana terorisme (napiter) yang berhasil ditangkap aparat. Terkait dengan fungsi deradikalisasi, lembaga ini melakukan kegiatan  melawan  propaganda  ideologi  radikal,  pencegahan,  ideologi  radikal,      pelaksanaan program-program  reedukasi  dan  resosialisasi.  Deradikalisasi      adalah      sebuah      program dengan   tujuan   yang   beragam,   dengan berpusat pada penanggulangan masalah  terorisme secara  keseluruhan.  Beberapa  hal,  seperti melakukan counter-terrorism , mencegah proses radikalisme,  mencegah  provokasi,  penyebaran  kebencian,  dan  permusuhan  antar  umat beragama,  mencegah  masyarakat  dari  indoktrinasi,meningkatkan    pengetahuan    masyarakat untuk  menolak  paham  teror,  serta  memperkaya  khazanah  atas  perbandingan  paham-paham yang berbeda, adalah bagian dari program deradikalisasi. 4
2 Bambang  Wiji  Asmoro  Sadarusalam, Strategi  Kontra  Propaganda  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme  Dalam  Menanggulangi  Perkembangan  Radikalisme  Kontemporer  Di  Indonesia ,  Jurnal  Prodi Perang Asimetris, Vol 4, (Desember 2018), No 3, hal 3-4
3 Agus Surya  Bakti,  Darurat  Terorisme:  Kebijakan  Pencegahan,    Perlindungan,    dan       Deradikalisasi, (Jakarta: Daulat Press, 2014), hlm. 74
4 Jerry  Indrawan, Efektivitas  Program  Deradikalisasi  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia, Jurnal Pertahanan & Bela Negara | Agustus 2019, Volume 9 Nomor 2, hal 3-4
Pemerintah  mempunyai  komitmen  dalam  memberantas  deradikalisme  khusus-nya  di Lapas  Karanganyar  kelas  II  A  Nusakambangan.  Lapas  Karanganyar  merupakan  Lapas high risk yang  berdiri  di  Nusakambangan  yang  memiliki  standar  pengamanan  super maksimum didukung  dengan  sarana  dan  prasarana  teknologi  tinggi (high  tech) ,  seperti  penggunaan CCTV  untuk  pemantauan  dan  pengawasan,  dan  alat  pengacak  sinyal  HP (jammer) , Berdasarkan  data  terbaru  yang  saya  peroleh  dari  petugas  Lapas  Karanganyar,  selama  tahun 2023,  Lapas  Karanganyar  telah  menangani    narapidana  dengan  jumlah  268  orang,  dengan kapasitas Lapas 712 orang, dan narapidana teroris ada 32 orang berjenis kelamin laki-laki.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan sabagai berikut :
1. Bagaimanakah efektivitas program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Lapas High Risk kelas II A Karanganyar?
2. Bagaimanakah hambatan  yang dihadapi  Lapas High Risk kelas  II A Karanganyar dalam menjalankan program deradikalisasi?

## METODE
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  disini  adalah  menggunakan jenis  penelitian  yuridis  sosiologis.  Yuridis  sosiologis  adalah  suatu  pendekatan  dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan pendekatan ini dapat  diketahui  bagaimana  hukum  yang  secara  empiris  merupakan  gejala  masyarakat  itu dapat  dipelajari  sebagai  suatu  variable  penyebab  yang  menimbulkan  akibat-akibat  pada berbagai  segi  kehidupan  sosial. 5 Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  deskriptif  analitis  yaitu  melakukan  deskripsi  terhadap  hasil  penelitian  dengan  data yang selengkap dan seditil mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga  data  sekunder  yang  berhubungan  dengan  Efektivitas  Program  Deradikalisme  Terhadap Narapidana Terorisme di Lapas High Risk Kelas II A Karanganyar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  Program  Deradikalisasi  Terhadap  Narapidana  Terorisme  Di  Lapas High Risk Kelas II A Karanganyar
Efektivitas  berasal  dari  kata  efektif  yang  mengandung  pengertian  dicapainya keberhasilan dalam  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan  antara  hasil  yang  diharapkan  dengan  hasil  yang  sesungguhnya  dicapai. 6 Menurut Hans  Kelsen,  Jika  Berbicara  tentang  efektifitas  hukum,  dibicarakan  pula  tentang  Validitas hukum.  Validitas  hukum  berarti  bahwa  norma-norma  hukum  itu  mengikat,  bahwa  orang harus berbuat  sesuai dengan  yang diharuskan oleh norma-norma hukum  bahwa orang harus mematuhi  dan  menerapkan  norma-norma  hukum.  Efektifitas  hukum  berarti  bahwa  orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. bahwa norma-norma itu benar- benar diterapkan dan dipatuhi. 7
Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang  sesungguhnya  dicapai.  Efektivitas  adalah  kemampuan  melaksanakan  tugas,  fungsi (operasi  kegiatan  program  atau  misi)  dari  pada  suatu  organisasi  atau  sejenis-nya  yang  tidak adanya  tekanan  atau  ketegangan  di  antara  pelaksanaannya.  Jadi  efektivitas  hukum  menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
5 Soerjono Soekanto. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 51
6 Galih Orlando, Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia , Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022, hal. 50
7 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Belajar), 2009, hal.12.
Teori  Efektivitas  (Soerjono  Soekanto)  Hukum  sebagai  kaidah  merupakan  patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir  yang  digunakan  adalah  induktif-  empiris,  sehingga  hukum  itu  dilihatnya  sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. 8
Efektivitas  hukum  dalam  tindakan  atau  realita  hukum  dapat  diketahui  apabila seseorang  menyatakan  bahwa  suatu  kaidah  hukum  berhasil  atau  gagal  mencapai  tujuanya, maka  hal  itu  biasanya  diketahui  apakah  pengaruhnya  berhasil  mengatur  sikap  tindak  atau perilaku  tertentu  sehingga  sesuai  dengan  tujuannya  atau  tidak.  Efektivitas  hukum  artinya efektivitas  hukum  akan  disoroti  dari  tujuan  yang  ingin  dicapai,  yakni  efektivitas  hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah  dengan  mencantumkan  sanksi-sanksinya.  Sanksi-sanksi  tersebut  bisa  berupa  sanksi negatif  atau  sanksi  positif,  yang  maksudnya  adalah  menimbulkan  rangsangan  agar  manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan  yang terpuji. Mengutip pendapat dari  Donald  Black  dalam  tulisannya The  Boundaries  of  Legal  Sociology: 9 With  one  phrase, legal effectiviness, we capture the major thematic concern of contemporary sociology of law. The wide range of work that revolves around the legal-effectiviness theme displays a common strategy  of  problem  formulation,  namely  of  comparison  of  legal  reality  to  a  legal  ideal  of some  kind.  Typically,  a  gap  is  shown  between  law  in  action  and  law  in  theory.  Often  the sociologist  then  goes  on  suggest  how  reality  might  be  brought  closer  to  the  ideal.  Law  is regarded as ineffective and in need of reform owing to the disparity between the legal reality and the ideal.
Donald  Black  dalam  pendapat  diatas  menjelaskan  bahwa  sosiologi  hukum kontemporer  berkisar  pada  efektivitas  hukum.  Efektivitas  Hukum  yang  dimaksud  yaitu, perbandingan  anatar  realitas  hukum  dengan  ideal  hukum.  Kesenjangan  hukum  ditunjukan antara  hukum  dalam  Tindakan  dan  hukum  dalam  teori.  Hukum  dianggap  tidak  efektif  dan membutuhkan  reformasi  apabila  terdapat  disparitas  antara  realitas  hukum  dengan  ideal hukum.  Hukum  dikatakan  efektif  apabila  tidak  ada  disparitas  antara  idealis  dengan  realita. Maksudnya  pelaksanaan  peraturan  hukum  sesuai  denga  napa  yang  direncanakan  dan  tidak ada  ketimpangan. 10 Sebaliknya  hukum  dikatakan  tidak  efektif  apabila  ada  gap  atau kesenjangan antara law in action dengan law in book . 11
Achmad  Ali  berpendapat  bahwa  pada  umumnya  faktor  yang  banyak  mempengaruhi efektivitas  suatu  perundang-undangan  adalah  profesional  dan  optimal  pelaksanaaan  peran, wewenang  dan  fungsi  dari  para  penegak  hukum,  baik  didalam  penjelasan  tugas  yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.
Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yaitu :
1. Faktor  Hukum.  Hukum  berfungsi  untuk  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan.  Dalam praktik  penyelenggaraan  hukum  di  lapangan  ada  kalanya  terjadi  pertentangan  antara kepastian  hukum  dan  keadilan.  Kepastian  Hukum  sifatnya  konkret  berwujud  nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara  secara  penerapan  undang-undang  saja  maka  ada  kalanya  nilai  keadilan  itu  tidak tercapai.  Maka ketika melihat  suatu permasalahan mengenai  hukum  setidaknya keadilan menjadi  prioritas  utama.  Karena  hukum  tidaklah  semata-mata  dilihat  dari  sudut  hukum tertulis saja.
8 Soerjono  Soekanto, Beberapa  Permasalahan  Hukum  Dalam  Kerangka  Pembangunan  di  Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia) , 1976, hal. 45.
9 Donald Black, 1972, “The Boundaries Of Legal Sociology,” The Yale Law Journal , Vol. 81, No.6, hal. 4.
10 Saifulloh, Refleksi Sosiologi Hukum (Bandung: Refika Aditama,), 2010, hal. 58.
11 Lalu M. Alwin., Op.Cit.
2. Faktor  Penegakan  Hukum.  Dalam  berfungsinya  hukum,  mentalitas  atau  kepribadian petugas penegak hukum  memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik,  tetapi kualitas  petugas  kurang  baik,  ada  masalah.  Selama  ini  ada  kecenderungan  yang  kuat  di kalangan  masyarakat  untuk  mengartikan  hukum  sebagai  petugas  atau  penegak  hukum, artinya  hukum  diidentikkan  dengan  tingkah  laku  nyata  petugas  atau  penegak  hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan  yang  dipandang  melampaui  wewenang  atau  perbuatan  lainnya  yang  dianggap melunturkan  citra  dan  wibawa  penegak  hukum.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kualitas  yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat  lunak  dan  perangkat  keras,  Menurut  Soerjono  Soekanto  bahwa  para  penegak hukum  tidak  dapat  bekerja  dengan  baik,  apabila  tidak  dilengkapi  dengan  kendaraan  dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan  yang  sangat  penting  di  dalam  penegakan  hukum.  Tanpa  adanya  sarana  atau fasilitas  tersebut,  tidak  akan  mungkin  penegak  hukum  menyerasikan  peranan  yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
4. Faktor  Masyarakat.  Penegak  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk mencapai  kedamaian  di  dalam  masyarakat.  Setiap  warga  masyarakat  atau  kelompok sedikit  banyaknya  mempunyai  kesadaran  hukum.  Persoalan  yang  timbul  adalah  taraf kepatuhan  hukum,  yaitu  kepatuhan  hukum  yang  tinggi,  sedang,  atau  kurang.  Adanya derajat  kepatuhan  hukum  masyarakat  terhadap  hukum,  merupakan  salah  satu  indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor  Kebudayaan.  Kebudayaan  pada  dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang  mendasari hukum  yang  berlaku,  nilai-nilai  mana  yang  merupakan  konsepsikonsepsi  yang  abstrak mengenai  apa  yang  dianggap  baik  (sehingga  dituruti)  dan  apa  yang  dianggap  buruk (sehinga  dihindari).  Maka,  kebudayaan  Indonesia  merupakan  dasar  atau  mendasari hukum  adat  yang  berlaku.  Disamping  itu  berlaku  pula  hukum  tertulis  (perundang- undangan),  yang  dibentuk  oleh  golongan  tertentu  dalam  masyarakat  yang  mempunyai kekuasaan  dan  wewenang  untuk  itu.  Hukum  perundang-undangan  tersebut  harus  dapat mencerminkan  nilai-  nilai  yang  menjadi  dasar  dari  hukum  adat,  agar  hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.
6. Kelima  faktor  di  atas  saling  berkaitan  dengan  eratnya,  karena  menjadi  hal  pokok  dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor  penegakan  hukum  tersebut  faktor  penegakan  hukumnya  sendiri  merupakan  titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya  pun  dilaksanakan  oleh  penegak  hukum  dan  penegakan  hukumnya  sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. 12
Kejahatan  terorisme  baik  dinegara  maju  maupun  negara-negara  sedang  berkembang, aksi-aksi  terror  yang  dilakukan  telah  memakan  koban  tanpa  pandang  bulu.  Demi  menjaga kedaulatan  hukum  Indonesia,  ketentuan  asas  ekstra  territorial  memerlukan  suatu  konsep hukum  pidana  nasional  diberbagai  negara  yang  telah  mengatur  mengenai  kejahatan  yang sangat  berbahaya  seperti  pembakaran,  pembunuhanm  tindak  pidana  politik  dan  lain sebagainya. Saat ini kebanyakan hukum pidana nasional pada berbagai negara telah mengatur tindak pidana yang terkait dengan isu terorisme. Ketentuan yang mengatur terorisme biasanya tidak  sepenuhnya  sama  dengan  norma-norma  hukum  untuk  kejahatan  lainnya  karena terorisme  sering  dikategorikan  sebagai  fenomena  kriminalitas,  dimana  motifnya  menjadi unsur  utamanya.  Kejahatan  terorisme  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  berdimensi internasional  yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di  dunia telah terjadi
12 Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5-8.
kejahatan terorisme baik dinegara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi terror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. 13
Pencegahan dan pemberantasan terorisme yang sudah menjadi komitmen masyarakat internasional,  diantaranya  ditunjukan  melalui  berbagai  konvensi  seperti international convention for the suppression of the terrorism bombing (1997) dan international convention for  the  suppression  of  financing  of  terrorism  (1999) .  Pada  tahun  2002,  masyarakat internasional  berhasil  mengadopsi  12  konvensi  yang  sifatnya  sektoral  dan  Indonesia  telah meratifikasi  empat  diantaranya.  Dari  hal  tersebut,  respon  masyarakat  internasional  melalui Dewan  Keamanan  PBB  terhadap  peristiwa  Bom  Bali  1  turut  mendorong  pemerintah  untuk membuat Undang-Undang pemberantasan tindak terorisme. 14
Badan  Peran  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (disingkat  BNPT)  adalah sebuah  lembaga  pemerintah  non-Kementrian  (LPNK)  yang  melaksanakan  tugas pemerintahan dibidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT  dikoordinasikan  Menteri  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum  dan  Keamanan.  BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pada  awalnya  jabatan  Kepala  BNPT  setingkat  eselon  I.a.  Namun  sejak  diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46  Tahun  2010  Tentang  Badam  Penanggulangan  Terorisme,  jabatan  Kepala  BNPT  naik menjadi setingkat menteri. BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Sebelumnya cikal bakal lembaga ini adalah Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT). 15 Adapun  tugas  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme,  diatur  dalam  Pasal  2 yaitu :
1. Menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang  penanggulangan terorisme.
2. Mengkoordinasikan  instansi  pemerintah  terkait  dalam  pelaksanaan  dan  melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme.
3. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas,  yang  terdiri  dari  unsur-unsur  instansi  pemerintah  terkait  sesuai  dengan  tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,  BNPT menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yaitu :
1. Penyusunan  kebijakan,  strategi  dan  program  nasional  di  bidang  penanggulangan terorisme.
2. Monitoring, analisa dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme.
3. Koordinasi  dalam  pencegahan  dan  pelaksanaan  kegiatan  melawan  propaganda  ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme.
4. Koordinasi pelaksanaan deradikalsime.
5. Koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap objek-objek yang potensial menjadi target serangan terorisme.
6. Koordinasi  pelaksanaan  penindakan,  pembinaan  kemampuan  dan  kesiap-siagaan nasional.
7. Pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme.
8. Perencanaan,  pembinaan  dan  pengendalian  terhadap  program,  adminitrasi  dan  sumber daya serta kerjasama antar instansi.
13 Ari Wibowo. 2012 . Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penaggulangan Tindak Pidana Terorime di Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 56.
14 Nyoman  Ananda  Try  Saputra  dab  Gde  Made  Swardhana. Penanggulangan  Tindak  Pidana  Terorisme  di Provinsi Bali. Artikel: Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3.
15 Nur  Paikah.  2019.  Kedudukan  dan  Fungsi  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  dalam Pemberantasan  Terorisme  di  Indonesia.  Al-Adalah: Jurnal  Hukum  dan  Politik  Islam, Vol.  4,  No.  1  Januari 2019: 1-2-, hal.5.
9. Pengoperasian  satuan  tugas.  Satuan  tugas  dilaksanakan  dalam  rangka  pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme. 16
Secara  kelembagaan  maka  BAPAS  berbeda  fungsinya  dengan  LAPAS,  BAPAS mempunyai  kepanjangan  yaitu  Balai  Pemasyarakatan  sedangkan  LAPAS  adalah  Lembaga Pemasyarakatan,  walaupun  keduanya  mempunyai  kalimat  Pemasyarakatan  di  belakangnya, tetapi  kata  Lembaga  dan  Balai  mempunyai  arti  yang  berbeda.  Balai  adalah  rumah  di lingkungan istana atau juga gedung atau juga kantor. Sedangkan Lembaga adalah badan atau organisasi.  Balai  Pemasyarakatan  atau  BAPAS  adalah  unit  pelaksana  dalam  bidang  yang dipimpin  oleh  seorang  kepala  BAPAS.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995, Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan  Klien  Pemasyarakatan.  BAPAS  didirikan  di  setiap  Ibu  Kota  Kabupaten  atau Kotamadya,  dan  dalam  hal  dianggap  perlu,  di  tingkat  Kecamatan  atau  Kota  Administrasi dapat  didirikan  Cabang  BAPAS.  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  mempunyai  tugas memberikan  bimbingan  kemasyarakatan  sesuai  peraturan  Perundang-undangan.  Pada umumnya  tugas  BAPAS  dilaksanakan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan.  Kemudian  lebih diperjelas  dalam  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor:  M.01-PK.04.10  Tahun  1998 Tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat Pembimbing Kemasyarakatan.
Terorisme  memiliki  karakteristik  yang  spesifik  yang  tidak  ada  pada  kejahatan- kejahatan  konvensional  yaitu  dilaksanakan  secara  sistematik  dan  meluas  serta  terorganisasi secara  tertib.  Terorisme  menggunakan  senjata  perusak  dan  pemusnah  massal (weapons  of massive destruction) menjadikan terorisme sebagai masalah transnasional  yang berimplikasi pada  terancamnya  keamanan  manusia  secara  luas.  Selain  itu,  yang  paling  penting  dari kejahatan  ini  adalah  adanya  ideologi  yang  kuat  yang  mendasari  dari  teroris  maupun kelompok  teroris  melakukan  aksinya  dengan  tujuan  membuat  takut  melakukan  aksinya dengan  tujuan  membuat  takut  kelompok  masyarakat  maupun  pemerintahan  dan  agar pemerintahan tersebut dapat mengikuti ideologi yang kelompok percaya dan diyakini. 17
Terorisme  adalah  serangan-serangan  terkoordinasi  yang  bertujuan  membangkitkan perasaan  terror  terhadap  sekelompok  masyarakat.  Istilah  teroris  oleh  para  ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Kegiatan terorisme  bertujuan  untuk  membuat  orang  lain  merasa  ketakutan  sehingga  dapat  menarik perhatian  orang,  kelompok  atau  suatu  bangsa.  Biasanya  terorisme  digunakan  apabila  tidak ada  jalan  lain  yang  dapat  ditempuh  untuk  melaksanakan  kehendaknya.  Terorime  digunakan sebagai senjata psikologi untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  kemampuan  pemerintah  dan  memaksa  masyarakat atau kelompok tertentu untuk menaati kehendak pelaku teror 18
Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan bawa: “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror  atau rasa  takut secara meluas,  yang dapat  menimbulkan korban  yang bersifat massal,  dan/atau  menimbulkan  kerusakan  atau  kehancuran  terhadap  objek  vital  yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.”
Terorisme  memiliki  karakteristik  yang  spesifik  yang  tidak  ada  pada  kejahatan- kejahatan  konvensional  yaitu  dilaksanakan  secara  sistematik  dan  meluas  serta  terorganisasi secara  tertib.  Terorisme  menggunakan  senjata  perusak  dan  pemusnah  massal (weapons  of
16 https://www.bnpt.go.id/tupoksi., diakses Selasa, 20 Februari 2024, Pukul 11.00 WIB.
17 Ibid, hal. 101
18 Leobby  Loqman,  2000,  Analasis  Hukum  dan  perundang-undangan  kejahatan  terhadap  keamanan  negara  di Indonesia, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm 98.
massive destruction) menjadikan terorisme sebagai masalah transnasional  yang berimplikasi pada  terancamnya  keamanan  manusia  secara  luas.  Selain  itu,  yang  paling  penting  dari kejahatan  ini  adalah  adanya  ideologi  yang  kuat  yang  mendasari  dari  teroris  maupun kelompok  teroris  melakukan  aksinya  dengan  tujuan  membuat  takut  melakukan  aksinya dengan  tujuan  membuat  takut  kelompok  masyarakat  maupun  pemerintahan  dan  agar pemerintahan tersebut dapat mengikuti ideologi yang kelompok percaya dan diyakini.
Dalam deradikalisasi, upaya mengubah pemikiran radikal pelaku terorisme dilakukan melalui  rehabilitasi.  Teori  rehabilitasi  menyatakan  dengan  dijatuhkannya  hukuman  kepada pelaku  kejahatan  tidak  hanya  dilihat  sebagai  balasan  atas  perbuatan  yang  merugikan  atau penjeraan  semata  tetapi  terdapat  kegunaan  tertentu.  Kejahatan  dibaca  sebagai  simptom disharmoni  mental  atau  ketidakseimbangan  personal  yang  membutuhkan  terapi  psikiatris, konseling,  latihan-latihan  spiritual.  Petrus  Reinhard  Golose  menyatakan  untuk  mengatasi keterbatasan  terminologi  rehabilitasi,  diuraikan  upaya  deradikalisasi  terorisme  yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu reorientasi motivasi dan reedukasi dikarenakan memperbaiki motivasi dalam diri teroris dan simpatisannya, serta masyarakat secara umum merupakan hal yang sangat vital. Perilaku agresif dan destruktif dalam diri mereka perlu diarahkan menuju pada motivasi untuk melakukan tindakantindakan yang lebih positif. Di sisi lain memberikan mereka pendidikan baik itu pendidikan agama maupun pengetahuan lain yang akan membuka cakrawala berpikir mereka, sekaligus memberikan mereka kemandirian. 19
Counter  terrorism adalah  upaya  pencegahan  dan  pengendalian  terhadap  terorisme. Sandler  mengemukakan  bahwa  terdapat  2  (dua)  kategori  utama  dalam  kebijakan  anti  teror yaitu  proaktif  dan  defensif.  Upaya counter  terrorism dapat  dilakukan  dengan  deradikalisasi dan disengagement .  Deradikalisasi  adalah soft  line  approach untuk  mengubah  mindset tentang  jihad,  ideologi  kaku  dan  radikal,  yang  condong  pada  penyembuhan  psikologi. Disengagement merupakan soft  line  approach yang  lain  yang  menitikberatkan  pada perbaikan hubungan sosial mantan pelaku tindak pidana terorisme guna mencegah masuknya kembali  mereka  pada  jaringan  atau  komunitasnya  serta  pencegahan  pengulangan  kejahatan yang sama.
Pola perlakuan Napiter (Narapidana Terorisme) selama ini belum bersifat spesifik dan efektif,  pola  perlakuan  terhadap  Napiter  masih  dipersamakan  dengan  perlakuan  terhadap narapidana pada umumnya. Program Deradikalisasi hanya sebatas mengakui dan ikrar tertulis untuk  tidak  mengulangi  perbuatan  dan  mengakui  NKRI  sebagi  negaranya.padahal  dalam Pembinaan  Napiter  telah  dibuat  pedoman  pembinaan  yang  disusun  oleh  direktorat  jenderal pemasyarakatan  dalam  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  No:  PAS172.PK.01.06.01.Tahun  2015  Tentang  Standar Pembinaan  Narapidana  Teroris.  Program  pembinaan  terhadap  Napiter  ini  lebih  banyak dibandingkan  dengan  program  pembinaan  Narapidana  pada  umumnya,  seperti  adanya Program  Profiling  dan  Assestment.  Profiling  merupakan  kegiatan  pencatatan  perilaku seseorang  (atau  kelompok),  dan  melakukan  analisis  secara  karakteristik  psikologis  dengan tujuan untuk memprediksi atau menaksir kemampuan terhadap suatu bidang tertentu. Secara umum kegiatan profiling ini meliputi: pencatatan identitas, latar belakang kasus dan perilaku untuk  untuk  mendapatkan  suatu  informasi  yang  komprehensif  dalam  rangka  menentukan program  penempatan  dan  pembinaan.  Tujuan  dari  Profiling  ini  yaitu  petugas  dapat mengetahui  pandangan  idealisme  Napiter  terhadap  konsep  Jihad,  mengetahui  tingkat Radikalisme  Napiter,  menentukan  penempatan  Napiter  di  Lapas  sehingga  dapat  mencegah gangguan kamtib, dapat dilakukan pemetaan jaringan berdasarkan faksi dan aliran Napiter.
Program  Assestmen  merupakan  metode  dan  proses  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  umpan  balik  tentang  seberapa  baik  Napiter  telah  dibina.  Assestnment  ini
19 Josefhin Mareta, " Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme " , Mareta, Vol. 47, No. 4, 2018, hlm.339-340.
dapat  dilakukan diawal  , diakhir (sesudah) maupun saat  pembinaan berlangsung. Assetment dapat berupa tes ataupun non tes. Contoh dari assestment non tes berupa penggunaan metode observasi,  wawancara,  monitoring  tingkah  laku  dan  sebagainya.  Hasilnya  dapat  digunakan untuk  pengambilan  keputusan.  Assestmaent  yang  digunakan  adalah  assestment  Resiko  dan assestment  kebutuhan  bagi  Napiter  dan  Klien  Bapas  kasus  Terorisme.  Tujuan  dari Assestment  tersebut  diantaranya:  Menilai  resiko  pengulangan  tindak  pidana  Terorisme, menentukan  penilaian  mengenai  faktor-faktor  kebutuhan  atau  Criminogenic  Napiter,  dan pedoman  dalam  menyusun  program  pembinaan.  Program-program  Pembinaan  yang  lain seperti  :  program  kesadaran  beragama,  program  kesadaran  hukum,  program  kemampuan intelektual,  program  konseling  psikologi  dan  program  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara, Merupakan  suatau  usaha  negara  dalam  memperbaiki  paham-paham  dan  ideologi  yang menyimpang yakni yang berakal dari Radikalisme dan Terorisme. Hal ini yang paling utama dalam  penanganan  Terorisme,  baik  anti  terorisme  maupun  kontra  terorisme.  Apabila  semua program  tersebut  berjalan  dengan  baik  dan  terarah,  maka  dapat  dipastikan  tujuan  dari pembinaan  Napiter  yang  sesuai  dengan  misi  pemasyarakatan  dengan  Deradikalisasi  akan dapat  terlaksana  dan  mendapatkan  hasil  yang  maksimal.  Adapun  Parameter  keberhasilan Program  pembinaan  deradikalisasi  bagi  Narapidan  teroris  (Napiter)  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan, secara umum dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:
1. Napiter  memiliki  rasa  tanggung  jawab  sosial  baik  saat  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan dan mampu berpatisipasi dalam lingkungan masyarakat pada saat Reintegrasi.
2. Napiter  memiliki  kemampuan,  keterampilan  sosial  dimana  mereka  dapat  bergaul  dan bekerja  sama  dengan  orang  lain  diluar  kelompoknya  didalam  Lembaga  Pemasyarakatan maupun mampu bergaul secara baik ditengah masyarakat.
3. Napiter  memiliki  kemampuan  psikis  dasar  yang  membuatnya  mampu  mengakui kesalahan, mau mengembangkan diri, menerima  golongan  yang berbeda,kemauan untuk memberdayakan diri bersikap kritis dan toleran.
4. Napiter  mampu  menampilkan  praktik  ajaran  agama  yang  menunjukkan  kasih  saying terhadap sesama manusia, menciptakan kerukunan di masyarakat dan mau melaksanakan shalat berjamaah dengan narapidananya lainnya di mesjid Lembaga pemasyarakatan.
5. Napiter tidak memaksakan kehendak dan paham-paham yang dianutnya.
6. Napiter  memiliki  keterampilan  dasar  /  kemandirian  untuk  memperoleh  penghasilan/ nafkah guna menopang kehidupannya.
7. Napiter sudah memiliki wawasan kebangsaan,kesadaran hukum yang baik dan mengakui dan berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketika  seorang  mantan  Narapidana  Terorisme  (Napiter)  sudah  menunjukkan indikator-indikator  diatas,  maka  dapat  dipastikan  program  deradikalisasi  yang  diterapkan kepada  Napiter  dapat  dikatakan  berhasil,  dan  menunjukkan  efektifitas  dari  pola  pembinaan napiter  berdasarkan  standar  pembinaan  narapidana  teroris.  Jangka  waktu  yang  diperlukan dalam  pembinaan  didalam  kepdirjenpas  tersebut  disesuaikan  dengan  masa  pidana  yang dilaksanakan  yang  dilaksanakan  dengan  berdasarkan  tahapan-tahapan  dalam  proses pemasyarakatan.
Hambatan yang dihadapi Lapas High Risk kelas II A Karanganyar dalam menjalankan program deradikalisasi
Achmad  Ali  berpendapat  bahwa  pada  umumnya  faktor  yang  banyak  mempengaruhi efektivitas  suatu  perundang-undangan  adalah  profesional  dan  optimal  pelaksanaaan  peran, wewenang  dan  fungsi  dari  para  penegak  hukum,  baik  didalam  penjelasan  tugas  yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.
Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yaitu :
1. Faktor  Hukum.  Hukum  berfungsi  untuk  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan.  Dalam praktik  penyelenggaraan  hukum  di  lapangan  ada  kalanya  terjadi  pertentangan  antara kepastian  hukum  dan  keadilan.  Kepastian  Hukum  sifatnya  konkret  berwujud  nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara  secara  penerapan  undang-undang  saja  maka  ada  kalanya  nilai  keadilan  itu  tidak tercapai.  Maka ketika melihat  suatu permasalahan mengenai  hukum  setidaknya keadilan menjadi  prioritas  utama.  Karena  hukum  tidaklah  semata-mata  dilihat  dari  sudut  hukum tertulis saja.
2. Faktor  Penegakan  Hukum.  Dalam  berfungsinya  hukum,  mentalitas  atau  kepribadian petugas penegak hukum  memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik,  tetapi kualitas  petugas  kurang  baik,  ada  masalah.  Selama  ini  ada  kecenderungan  yang  kuat  di kalangan  masyarakat  untuk  mengartikan  hukum  sebagai  petugas  atau  penegak  hukum, artinya  hukum  diidentikkan  dengan  tingkah  laku  nyata  petugas  atau  penegak  hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan  yang  dipandang  melampaui  wewenang  atau  perbuatan  lainnya  yang  dianggap melunturkan  citra  dan  wibawa  penegak  hukum.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kualitas  yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat  lunak  dan  perangkat  keras,  Menurut  Soerjono  Soekanto  bahwa  para  penegak hukum  tidak  dapat  bekerja  dengan  baik,  apabila  tidak  dilengkapi  dengan  kendaraan  dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan  yang  sangat  penting  di  dalam  penegakan  hukum.  Tanpa  adanya  sarana  atau fasilitas  tersebut,  tidak  akan  mungkin  penegak  hukum  menyerasikan  peranan  yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
4. Faktor  Masyarakat.  Penegak  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk mencapai  kedamaian  di  dalam  masyarakat.  Setiap  warga  masyarakat  atau  kelompok sedikit  banyaknya  mempunyai  kesadaran  hukum.  Persoalan  yang  timbul  adalah  taraf kepatuhan  hukum,  yaitu  kepatuhan  hukum  yang  tinggi,  sedang,  atau  kurang.  Adanya derajat  kepatuhan  hukum  masyarakat  terhadap  hukum,  merupakan  salah  satu  indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor  Kebudayaan.  Kebudayaan  pada  dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang  mendasari hukum  yang  berlaku,  nilai-nilai  mana  yang  merupakan  konsepsikonsepsi  yang  abstrak mengenai  apa  yang  dianggap  baik  (sehingga  dituruti)  dan  apa  yang  dianggap  buruk (sehinga  dihindari).  Maka,  kebudayaan  Indonesia  merupakan  dasar  atau  mendasari hukum  adat  yang  berlaku.  Disamping  itu  berlaku  pula  hukum  tertulis  (perundang- undangan),  yang  dibentuk  oleh  golongan  tertentu  dalam  masyarakat  yang  mempunyai kekuasaan  dan  wewenang  untuk  itu.  Hukum  perundang-undangan  tersebut  harus  dapat mencerminkan  nilai-  nilai  yang  menjadi  dasar  dari  hukum  adat,  agar  hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.
Kelima  faktor  di  atas  saling  berkaitan  dengan  eratnya,  karena  menjadi  hal  pokok dalam  penegakan  hukum,  serta  sebagai  tolok  ukur  dari  efektifitas  penegakan  hukum.  Dari lima  faktor  penegakan  hukum  tersebut  faktor  penegakan  hukumnya  sendiri  merupakan  titik sentralnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  baik  undang-undangnya  disusun  oleh  penegak  hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. 20
Meskipun pembinaan Napiter sudah dilaksanakan sesuai dengan memperhatikan dan mempedomani  pada  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  No:  PAS  172.PK.01.06.01.Tahun 2015 Tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris, Namun tidak serta merta menjadikan
20 Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5-8.
pembinaan  Napiter  tersebut  berjalan  mulus  tanpa  adanya  hambatan  dan  rintangan  sehingga tujuan  Pemasyarakatan  terutama  untuk  Napiter  dengan  proses  deradikalisasinya  dapat berjalan  lancer.  Berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  BNPT  dalam  melakukan  nencegahan terhadap  pelaku  tindak  pidana  terorisme  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  langkah,  salah satunya  adalah  mengaktifkan  kembali  peran  intelejen  yang  aktif,  walaupun  upaya  ini terkendala oleh masih kuatnya resistensi terhadap peranan intelejen akibat trauma masa lalu oleh  kelompok-kelompok  tertentu  sehingga  aparat  keamanan  selalu  kecolongan  dan menimbulkan kesan hanya bertindak reaktif dan inisiatif lebih banyak ditangan teroris.
Istilah  terorisme  merupakan  sebuah  konsep  yang  memiliki  konotasi  yang  sensitif karena  terorisme  mengakibatkan  timbulnya  korban  warga  sipil  yang  tidak  berdosa.  Faktor- faktor  yang  mendasari  dan  yang  paling  dominan  adanya  terorisme  adalah  karena  faktor politik  karena  hal  tersebut  merupakan  faktor  terpenting  dalam  dunia  internasional.  Hal tersebut juga adanya keinginan dalam mementingkan kepentingan sendiri dan ingin merebut alih kekuasaan dunia. Maka teori konspirasilah yang akan berperan dengan mengadu domba mengatasnamakan  "teroris".  Tindak  terorisme  ini  tergolong  dalam  teori  konspirasi,  karena kasus  terorisme  ini,  direncanakan  diam-diam  oleh  sekelompok,  organisasi  rahasia,  orang- orang atau organisasi dimana dalam kasus terorisme ini pelaku sudah merencanakan terlebih dahulu  tindakannya  tersebut  secara  diamdiam.  Akibat  dari  timbulnya  tindak  terorisme  yaitu banyaknya  orang-orang  yang  menjadi  korban,  kerusakan  gedung-gedung  serta  fasilitas umum,  timbulnya  saling  curiga  antara  agama  satu  dengan  agama  lain,  negara  satu  dengan negara lain, dan lain-lainnya.
Dalam  tindakan  terorisme  merupakan  dimensi  kekerasan  yang  terjadi  secara  fisik, yang  kemudian  menimbulkan  korban  dan  pertumpahan  darah.  Kekerasan  dalam  terorisme bukan  hanya  terjadi  secara  fisik  tetapi  secara  jasmani  dan  mental,  sebagaimana  yang dipaparkan oleh Johan Galtung di dalam buku Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan bahwa kekerasan  terjadi  apabila  "manusia  dipengaruhi  sedemikian  rupa  sehingga  realisasi  jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya": Dalam definisi yang luas ini, kekerasan bukan hanya soal memukul, melukai, menganiaya, sampai membunuh, tetapi lebih luas dari itu. Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana terorisme tersebut sangat berbeda dengan motif- motif  dari  tindak  pidana  lain.  Salahuddin  Wahid,  menyatakan  bahwa  terorisme  dilakukan dengan  berbagai  motivasi  yaitu  karena  alasan  agama,  alasan  ideologi,  alasan  untuk memperjuangkan  kemerdekaan,  alasan  untuk  membebaskan  diri  dari  ketidakadilan,  dan karena alasan kepentingan. 21
Deradikalisasi  adalah  mendeteksi  secara  dini,  menangkal  sejak  awal,  dan  menyasar berbagai  lapisan  potensial  dengan  beragam  bentuk  dan  varian  yang  relevan  bagi  masing- masing  kelompok  yang  menjadi  sasaran  (SETARA Institute  for  Democracy  and  Peace , 2012). Counter  Terrorism  Implementation  Task  Force (CTITF)  melihat  deradikalisasi sebagai suatu kebijakan yang ditujukan kepada orang-orang  yang telah berpengaruh paham- paham radikal. Hal ini dimaksudkan supaya orang-orang tersebut mampu kembali terintegrasi dengan masyarakat atau setidaknya meredakan niat mereka supaya tidak melakukan tindakan kejahatan.  Dalam  pandangan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT),  istilah deradikalisasi  menunjuk  pada  suatu  upaya  penanganan  terhadap  kelompok  radikal  menjadi tidak radikal, yang ditujukan bagi mereka yang sudah terlibat kegiatan terorisme.
Dalam deradikalisasi, upaya mengubah pemikiran radikal pelaku terorisme dilakukan melalui  rehabilitasi.  Teori  rehabilitasi  menyatakan  dengan  dijatuhkannya  hukuman  kepada pelaku  kejahatan  tidak  hanya  dilihat  sebagai  balasan  atas  perbuatan  yang  merugikan  atau penjeraan  semata  tetapi  terdapat  kegunaan  tertentu.  Kejahatan  dibaca  sebagai  simptom
21 Salahudin Wahid., dalam Abduh Zulfikar Akaha, Terorisme dan Konspirasi Anti Islam, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2002, hal. 26.
disharmoni  mental  atau  ketidakseimbangan  personal  yang  membutuhkan  terapi  psikiatris, konseling,  latihan-latihan  spiritual.  Petrus  Reinhard  Golose  menyatakan  untuk  mengatasi keterbatasan  terminologi  rehabilitasi,  diuraikan  upaya  deradikalisasi  terorisme  yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu reorientasi motivasi dan reedukasi dikarenakan memperbaiki motivasi dalam diri teroris dan simpatisannya, serta masyarakat secara umum merupakan hal yang sangat vital. Perilaku agresif dan destruktif dalam diri mereka perlu diarahkan menuju pada motivasi untuk melakukan tindakantindakan yang lebih positif. Di sisi lain memberikan mereka pendidikan baik itu pendidikan agama maupun pengetahuan lain yang akan membuka cakrawala berpikir mereka, sekaligus memberikan mereka kemandirian. 22
Secara  kelembagaan  maka  BAPAS  berbeda  fungsinya  dengan  LAPAS,  BAPAS mempunyai  kepanjangan  yaitu  Balai  Pemasyarakatan  sedangkan  LAPAS  adalah  Lembaga Pemasyarakatan,  walaupun  keduanya  mempunyai  kalimat  Pemasyarakatan  di  belakangnya, tetapi  kata  Lembaga  dan  Balai  mempunyai  arti  yang  berbeda.  Balai  adalah  rumah  di lingkungan istana atau juga gedung atau juga kantor. Sedangkan Lembaga adalah badan atau organisasi.  Balai  Pemasyarakatan  atau  BAPAS  adalah  unit  pelaksana  dalam  bidang  yang dipimpin  oleh  seorang  kepala  BAPAS.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995, Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan  Klien  Pemasyarakatan.  BAPAS  didirikan  di  setiap  Ibu  Kota  Kabupaten  atau Kotamadya,  dan  dalam  hal  dianggap  perlu,  di  tingkat  Kecamatan  atau  Kota  Administrasi dapat  didirikan  Cabang  BAPAS.  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  mempunyai  tugas memberikan  bimbingan  kemasyarakatan  sesuai  peraturan  Perundang-undangan.  Pada umumnya  tugas  BAPAS  dilaksanakan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan.  Kemudian  lebih diperjelas  dalam  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor:  M.01-PK.04.10  Tahun  1998 Tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat Pembimbing Kemasyarakatan.
Tidak  ada  bimbingan  langsung  dari  Bapas.  Bapas  hanya  mengakses  meng  hasil pembinaan  dan  memberikan  rekomendasi  pembinaan.  Yang  melaksanakan  bimbingan langsung  adalah  Wali  Pemasyarakatan,  BNPT,  dan  Densus  88  AT  Polri.  Setidaknya  ada hambatan  yang  di  hadapi  baik oleh  petugas,  stake  holder  terkait  maupun  dihadapi  oleh Napiter  itu  sendiri.  Beberapa  hambatan yang  dihadapi  yaitu  terkait  dengan  sumber  daya manusia. Sifat  tidak kooperatifnya narapidana membuat Upaya pembinaan  yang merupakan bagian dari upaya deradikalisasai bagi narapidana terorisme sukar untuk mencapai hasil yang baik. Bahwa dalam hal ini banyak teroris yang tidak kooperatif, para napi masih kuat dengan ideologi  mereka  yang  cenderung  radikal.  Perbedaan  sepemahaman  mengenai  ideologi menyebabkan  para  napi  tidak  bisa  diajak  Kerjasama  untuk  melancarkan  progam deradikalisasi ini.
Untuk  membina  seseorang  yang  sudah  terpapar  dengan paham  Radikalisme  yang bersumber pada pemahaman  yang salah tentang ajaran agama terutama konsep Jihad, Maka diperlukan seorang Pembina yang menguasai keagamaan secara matang, yang memiliki ilmu agama  yang  sangat  tinggi,  sehingga  dapat  dengan  mudah  untuk mengarahkan  dan membimbing  Napiter  ke  jalan  yang  lurus  dan  tidak  menyimpang  dari  ajaran  agamanya. Tentu saja keterampilan petugas atau Pembina ini bukan hanya yang mempunyai ilmu agama yang  luas  saja,  Tapi  juga  harus  menguasai  ilmu-ilmu  yang  lain  yang  diperlukan  dan berkompetensi  dalam  ilmu  tersebut  seperti  Ilmu  kebangsaan  dan  kenegaraannya,  ilmu hukumnya,  ilmu  sosial  budaya,  ilmu  politik  dan  lain  sebagainya.  Sementara  yang  berada dilapangan saat ini, SDM Pembina Napiter ini bukan yang berkompetensi. Secara akademik untuk Pembina hanya lulusan setingkat SMA atau paling tinggi lulusan Sarjana, Padahal yang harus  dihadapi  dan  dibina  adalah  Narapidana  yang  secara  Paham  sangat  kuat  dan  perlu diluruskan  dengan  pemahaman  ilmu  yang  lebih  dalam.  Dalam  standar  pembinaan  Napiter
22 Josefhin Mareta, " Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme " , Mareta, Vol. 47, No. 4, 2018, hlm.339-340.
tersebut  dijelaskan  untuk  tiap  tahap  misalnya  program  profiling  itu  dibutuhkan  kompetensi pelaksana  lulusan  strata  1  atau  sarjana,  untuk  program  kesadaran  beragama  di  butuhkan kompetensi  pelaksana  minimal  sarjana  agama.  Program  kesadaran  hukum  diperlukan minimal  kompetensi  pelaksana  Sarjana  Hukum.  Itulah  realita  dilapangan  SDMnya  rata-rata tidak  sesuai  dengan  kompetensi  pelaksana  yang  di  perlukan  dalam  pembinaan  Napiter disamping  itu  jumlah  Pembina  Napiter  sangat  sedikit  dengan  skala  satu  Pembina  bertugas membina  sepuluh  Napiter.  Kurangnya  Pelatihan  pembinaan  Napiter  kepada  Petugas Pemasyarakatan.  Pembinaan  Napiter  memerlukan  Petugas  yang  mempunyai  keterampilan, pendidikan, kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas pembinaan, BNPT sebagai instansi  yang  bertanggung  jawab  dalam  penaggulangan  Terorisme  yang  melaksanakan Program  peningkatan  sumber  daya  manusia  Petugas  pemasyarakatan,  Masih  kurang  dalam memberikan  pelatihan,  pendidikan  dan  bimbingan  teknis  penanganan  terorisme,  BNPT melakukan kunjungan  tiga bulan atau bahkan enam bulan sekali hal ini dirasa terlalu lama. Masyarakat  relatif  sulit  dalam  menerima  keberadaan  mantan  Napiter.  Hal  ini  berlaku  untuk seluruh  mantan  Narapidana  yang  sudah  bebas,  dimana  masyarakat  sebagian  besar  sulit menerima  keberadaan  mereka,  padahal  seharusnya  masyarakat  dapat  menerima  kembali keberadaan  Napiter  tersebut,  Hal  itu  untuk  memudahkan  proses  deradikalisasi  Napiter,  agar bisa berbaur dan ikut andil dalam pembangunan, dan lambat laun paham menyimpang  yang dianutnya  sedikiti  demi  sedikit  menghilang  dan  kembali  ke  pemahaman  agama  dan  negara yang lurus dan baik.

## KESIMPULAN
1. Efektivitas  program  deradikalisasi  terhadap  narapidana  terorisme  di  Lapas High  Risk kelas  II  A  belum  efektif  di  laksanakan  hal  ini  karena,  belum  berhasil  merubah  sikap ideologi  dari  radikal  menjadi  tidak  radikal  dengan  indikator  narapidana  teroris  tersebut membuat pernyataan ikrar setia kepada NKRI.
2. Hambatan  yang  dihadapi  Lapas High  Risk kelas  II  A  Karanganyar  dalam  menjalankan program deradikalisasi yaitu :
a. Faktor  Masyarakat/Budaya  Hukum,  sifat  tidak  kooperatifnya  narapidana  membuat upaya pembinaan yang merupakan bagian dari Upaya deradikalisasai bagi narapidana terorisme sukar untuk mencapai hasil yang baik. Bahwa dalam hal ini banyak teroris yang tidak kooperatif, para napi masih kuat dengan ideologi mereka yang cenderung radikal.  Perbedaan  sepemahaman  mengenai  ideologi  menyebabkan  para  napi  tidak bisa diajak Kerjasama untuk melancarkan progam deradikalisasi ini.
b. Faktor  penegakan  hukum/struktur,  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  rata-rata  tidak sesuai  dengan  kompetensi  pelaksana  yang  di  perlukan  dalam  pembinaan  Napiter disamping  itu  jumlah  Pembina  Napiter  sangat  sedikit  dengan  skala  satu  Pembina bertugas  membina  sepuluh  Napiter.  BNPT  sebagai  instansi  yang  bertanggung  jawab dalam  penaggulangan  Terorisme  yang  melaksanakan  Program  peningkatan  sumber daya  manusia  Petugas  pemasyarakatan,  Masih  kurang  dalam  memberikan  pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis penanganan terorisme, BNPT melakukan kunjungan tiga bulan atau bahkan enam bulan sekali hal ini dirasa terlalu lama.

## REFERENSI
Ali,  Achmad,  2009, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta, Kencana.
Abdullah, Abdul Ghani,  2005, Undang-Undang Terorisme dan Penerapannya di Indonesia. Bogor: Forum Diskusi Hukum dan Terorisme.
A.  Rajab, Urgensi  Penguatan  BNPT  Dalam  Rangka  Menjaga  Keamanan  dan  Kedaulatan Negara ,  Jurnal  Rechtsvinding;  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Vol.5,  No.  1, April 2016.
Azis., Avyanti., dan Harijanto., " Sebuah Dialog Untuk Mengakhiri Mata Rantai Kekerasan: Cara Pandang Baru Tentang Terorisme ", Global Jurnal Politik Internasional, Vol. 5, No. 2, Mei 2003.
Andra  Fahreza , Pencegahan  Terorisme  Berbasis  Masyarakatdengan  Pembentukan  Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Di Tiga Provinsi , Jurnal Nusantara, Vol.6, No .1, Tahun 2020.
Bambang  Wiji  Asmoro  Sadarusalam, Strategi  Kontra  Propaganda  Badan  Nasional Penanggulangan  Terorisme  Dalam  Menanggulangi  Perkembangan  Radikalisme Kontemporer  Di  Indonesia ,  Jurnal  Prodi  Perang  Asimetris,  Vol  4,  Desember  Tahun 2018.
Bakti, Agus Surya, 2014, Darurat Terorisme  Kebijakan  Pencegahan,    Perlindungan,    dan Deradikalisasi , Jakarta, Daulat Press. Bonger, 1981, Pengantar Tentang Kriminologi , Jakarta, Pembangunan Ghalia Indonesia. Donald  Black, The  Boundaries  of  Legal  Sosiology,  The  Yale  Law  Journal, Vol.  81  No.6, Tahun 1972.
Hardiman,  F.  Budi  dkk,  2005, Kontras, Analisis  Kasus  Peledakan  Bom  di  Bali : Mengapa “Teror” Terjadi?, dalam., Terorisme, Definisi, Aksi, dan Regulasi, Jakarta, Imparsial. Galih Orlando, Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia , Vol. VI Edisi 1, Januari- Juni 2022.
Jerry  Indrawan, Efektivitas  Program  Deradikalisasi  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia , Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Vol. 9 No. 2,  Agustus Tahun 2019.
Josefhin  Mareta, Rehabilitasi  Dalam  Upaya  Deradikalisasi  Narapidana  Terorisme ,  Mareta, Vol. 47, No. 4, Tahun 2018.
Kahmad, Dadang. 2002. Metode Penelitian Agama , Bandung, CV. Pustaka Setia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta, Balai Pustaka.
Loqman,  Leobby,  2000, Analasis  Hukum  dan  perundang-undangan  kejahatan  terhadap keamanan negara di Indonesia , Jakarta, Universitas Indonesia. Moelyanto, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta. Mohamad, Simela Victor, 2002, Terorisme dan Tata Dunia Baru , Jakarta, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekertariat Jendral DPR-RI.
Muladi,  2002 ,  Demokrasi,  HAM  dan  reformasi  hukum  di  Indonesia ,  Jakarta,  The  Habibie Center.
Perpustakaan Nasional, 2009, Memburu Nurdin M Top dan Jaringan Terorisme di Indonesia, Yogyakarta, Bio Pustaka. Philips  J.  Vermonte,  2003, Menyoal  Globalisasi  dan  Terorisme  dalam  Buku  Terorisme, Definisi, Aksi, dan Regulasi , Jakarta, Penerbit Imparsial. Romli  Atmasasmita.  2002. Masalah  Pengaturan  Terorisme  dan  Prespektif  Indonesia . Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departeman Kehakiman dan HAM RI.
Salam, Moch. Faisal., 2005, Motivasi Tindakan Terorisme, Bandung, Mandar Maju. Saifulloh, 2010, Refleksi Sosiologi Hukum, Bandung, Refika Aditama. Shalijah, Fithriatus, 2017, Sosiologi Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Simanjuntak B dan Chairil Ali, 1980, Cakrawala Baru Kriminologi , Bandung Trasito. Soejono, 1976, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Bandung Alumni.
Soekanto,  Soerjono,  2005, Pengantar  Penelitian  Hukum, Jakarta,  Universitas  Indonesia Press.
Soekanto,  Soerjono,  2007. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Sudarto, 2002, Metode Penelitian Filsafat, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Soleman  B.  Taneko,  2001 Pokok-Pokok  Studi  Hukum  dalam  Masyarakat, Jakarta,  Raja Grafindo Persada.
Sunardi, dan Wahid Abdul, 2011. Kejahatan Terorisme Perpektif Agama, HAM, dan Hukum. Bandung: Refika Aditama.
Sunggono,  Bambang,  2016, Metode  Penelitian  Hukum ,  Cet  5,  Jakarta,  PT  Raja  Grafindo Persada.
Swardhana,  Gede  Made  dan  Nyoman  Ananda  Try  Saputra  dan, Penanggulangan  Tindak Pidana  Terorisme  di  Provinsi  Bali ,  Artikel:  Program  Kekhususan  Hukum  Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Usman, Sabian, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi , Yogyakarta, Pustaka Belajar. Wahid, Salahudin, dalam Abduh Zulfikar Akaha, 2002, Terorisme dan Konspirasi Anti Islam,
Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
Waluyo, Bambang, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta, Sinar Grafika. Wibowo, Ari, 2012 . Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penaggulangan Tindak Pidana Terorime di Indonesia . Yogyakarta, Graha Ilmu.
Zulfadli Barus, 2004, Berfikir Kritis Dan Sistemik Dalam Filsafat Hukum , Jakarta, CELS. Lalu  M.  Alwin  Ahad, Efektivitas  Hukum  Dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum : Relasi  Urgensi Sosialisasi  Terhadap  Eksistensi  Produk  Hukum ,  Jurnal  USM  Law  Review,  Vol.  5, Tahun 2022.
Mamay  Komariah, Kajian  Tindak  Pidana  Terorisme  dalam  Perspektif  Hukum  Pidana Internasional . Jurnal Justisi, Universitas Galuh, Vol. 5, No. 1, 2017. Muhammad  Mustofa, Memahami  Terorisme:  Suatu  Perspektif  Kriminologi, Jurnal Kriminologi Indonesia Fisip UI, Vol. 2, No. III, Desember 2002.
Muhammad Zulfikar dan Aminah, Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Pemberantasan  Terorisme  di  Indonesia.  Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia , Fakultas  Hukum  Universitas  Bosowa  dan  Universitas  Diponegoro,  Vol.  2,  No.  1, Tahun 2020.
Muladi, Hakekat  Terorisme  Dan  Beberapa  Prinsip  Pengaturan  Dan  Kriminalisasi ,  Jurnal Kriminologi Indonesia Fisip UI, Vol. 2, No. III (Desember 2002).
Muladi, Penanggulangan  Terorisme  Sebagai  Tindak  Pidana  Khusus ,  bahan  seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004.
M.  Arif  Setiawanm, Studi  Hukum  dalam  Perspektif  Sosial  :  Analis  Mengenai  Gerakan Sosiologi  dalam  Hukum  dan  relevansinya  dengan  Studi  Hukum  di  Indonesia ,  Jurnal Hukum , Vol.2 No.4, Tahun 1995. Nur  Paikah, Kedudukan  dan  Fungsi  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT) dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia . Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 4, No. 1 Januari 2019.
Noor  Mohammad  Aziz, Urgensi  Penelitian  dan  Pengkajian  Hukum  dalam  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Jurnal Rechtsvinding , Vol.1 No.1, Tahun 2012. Riko  Sabam  Setiawan,  Budiyono,  Rani  Hendriana, Sebab  –  Sebab  Terjadinya  Prostitusi Online  Dan  Upaya  Penanggulangannya  Dari  Perspektif  Kriminologi, Jurnal  fh unsoed, Vol 5 No 1, Tahun 2023.
W.  Mulyana  Kusuma, Terorisme  dalam  Perpektif  Politik  dan  Hukum ,  Jurnal  kriminologi Indonesia, Fisip UI, Vol 2 No III, Tahun 2022.
https://www.bnpt.go.id/tupoksi., diakses pada tanggal 20 Februari 2024. The Britanica
On-line Encyclopedia, http://www.britannica.comc/eb/article- 9071797/terrorism, diakses pada tanggal 10 Januari 2024.