How to cite: Agung  Ginting  (2022)  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Bendahara  Pengeluaran  Satuan  Kerja  di  Kanwil  Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara, (7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.13884 E-ISSN:
2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal  Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA DI KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA
Agung Ginting Universitas Terbuka, Indonesia Email: agunggintingmp@gmail.com

## Abstrak
Pentingnya bentuk perlindungan hukum bagi bendahara pengeluaran satuan kerja di kantor wilayah Kementerian Hukum  dan HAM Sumatera adalah karena peran krusial  bendahara dalam melakukan tugasnya yakni pengelolaan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  berbagai  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  bendahara  yang  melakukan pengeluaran khususnya di satuan kerja kanwil wilayah kementerian hukum dan HAM yang berada  di  Sumatera  Utara.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Adapun  pengambilan  data  dilakukan  dengan  wawancara kepada karyawan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Perlindungan  hukum  bagi  bendahara  pengeluaran  satuan kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Utara sangat penting untuk memastikan keamanan dan keadilan dalam pelaksanaan tugas mereka. Perlindungan mencakup  aspek-aspek  penting  seperti  non-diskriminasi,  perlindungan  terhadap  tindakan pelanggaran  hukum,  pencegahan  pemecatan  sewenang-wenang,  dan  perlindungan  data pribadi.
Kata kunci: bendahara pengeluaran; kementerian hukum dan HAM; perlindungan hukum

## Abstract
The importance of the form of legal protection for the treasurer of expenditure of work units in  the regional office of  the Ministry of  Law and Human  Rights of  Sumatra is  due to the crucial role of the treasurer in carrying out his duties, namely financial management. The purpose of this study is to determine the various forms of legal protection for treasurers who make expenditures, especially in the work unit of the regional office of the Ministry of Law and Human Rights in North Sumatra. The research method used is descriptive method with qualitative approach. The data collection was carried out by interviewing employees at the Regional Office of  the  Ministry of  Law and Human Rights of  North  Sumatra. The results showed that legal protection for expenditure treasurers of work units at the Regional Office
of  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  in  North  Sumatra  is  very  important  to  ensure security and justice in the performance of their duties. Protection includes important aspects such  as  non-discrimination,  protection  against  unlawful  acts,  prevention  of  arbitrary dismissal, and protection of personal data.

## Keywords: expenditure treasurer; ministry of law and human rights; legal protection

## Pendahuluan
Di negara Indonesia regulasi pengaturan keuangan negara diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara yang digunakan untuk mencapai tujuan negara. Namun untuk membantu tugas Kepala Pemerintahan maka kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri  Keuangan,  Menteri/pimpinan  lembaga  selaku  Pengguna  Anggaran/Pengguna  Barang kementerian  negara/lembaga  yang  dipimpinnya  dan  kepada  gubernur/bupati/walikota  selaku kepala pemerintah daerah (Putra & Iskandar, 2022).
Penganggaran  keuangan  negara  adalah  suatu  proses  penyusunan  rencana  keuangan tahunan  pemerintahan  negara  Indonesia  yang  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  yaitu dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN berisi daftar sistematis dan  terperinci  yang  memuat  rencana  penerimaan  dan  pengeluaran  negara  selama  satu  tahun anggaran  yaitu  1  Januari  sampai  dengan  31  Desember.  APBN,  perubahan  APBN,  dan pertanggungjawaban  APBN  setiap  tahun  ditetapkan  dengan  Undang-Undang.  APBN  disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dalam satu tahun  yang  menjadi  tanggung  jawab  dari  Menteri  dan  Kepala  Lembaga  (Amtiran  &  Molidya, 2020).
Sejak  tahun  2015,  pemerintah  daerah  telah  menerapkan  standar  akuntansi  keuangan berbasis  akrual.  Tujuan  dari  penerapan  standar  tersebut  adalah  untuk  meningkatkan  kualitas laporan  keuangan  sehingga  laporan  keuangan  dapat  digunakan  dalam  pengambilan  keputusan yang lebih baik. Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan oleh pemangku kepentingan  terkait  dengan  kondisi  keuangan  di  satu  entitas  pemerintah  daerah.  Penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sejalan dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamatkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  kualitas  penyajian  laporan  keuangan  berkaitan  dengan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah bukan hanya berupa penyajian angka-angka saja,  namun  juga  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  di  dalam  suatu  pemerintah  daerah (Firmansyah et al, 2022).
Pada  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Lubis  (2018)  menyatakan  bahwa Bendahara  Pengeluaran  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  pembayaran  yang  dilakukannya
dan bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. Terdapat konsekuensi hukum yang melekat kepada bendahara baik hukum administrasi maupun hukum  pidana.  Apabila  memenuhi  syarat  legalitas  maka  tindakan  bendahara  sesuai  dengan kewenangan  atau  tanggung  jawab  jabatan.Sebaliknya  apabila  tindakan  bendahara  tidak  sesuai dengan  legalitas  (prosedur,  kewenangan,  dan  substansinya)  maka  tindakan  tersebut  melanggar hukum.
Adapun  kebaruan  pada  penelitian  ini  adalah  menjelaskan  lebih  dalam  mengenai perlindungan hukum bagi bendahara pengeluaran satuan kerja kantor wilayah kementerian hukum dan  HAM  di  Sumatera  Utara.  Pentingnya  pengaturan  keuangan  sehingga  peneliti  tertarik melakukan  penelitian  ini.  Kebendaharaan  selalu  ada  pada  setiap  organisasi  maupun  lembaga, kebendaharaan ini mengatur berbagai pemasukan dan pengeluaran keuangan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai bentuk perlindungan hukum bagi bendahara yang melakukan pengeluaran khususnya di satuan kerja kanwil wilayah kementerian hukum dan HAM yang berada di Sumatera Utara.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian deskriptif  merupakan  strategi  penelitian  dimana  di  dalamnya  peneliti  menyelidiki  kejadian, fenomena  kehidupan  individu-individu  dan  meminta  seorang  atau  sekelompok  individu  untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi  deskriptif (Rusandi  & Rusli, 2021). Sedangkan, penelitian kualitatif merupakan studi yang meneliti suatu kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai material. Artinya penelitian kualitatif lebih menekankan pada deskripsi holistik, yang dapat menjelaskan secara detail tentang kegiatan  atau  situasi  apa  yang  sedang  berlangsung  daripada  membandingkan  efek  perlakuan tertentu, atau menjelaskan tentang sikap atau perilaku orang (Fadli, 2021). Adapun pengambilan data dilakukan dengan wawancara kepada karyawan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung (Trivaika & Senubekti, 2022).

## Hasil dan Pembahasan
Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  berdasarkan Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor WIlayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  wilayah  provinsi  berdasarkan  kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3  disebutkan  untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  Kantor  Wilayah menyelenggarakan fungsi:
1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan  fasilitasi  perancangan  produk  hukum  daerah  dan  pengembangan  budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian  pelaksanaan  operasional  Unit  Pelaksana  Teknis  di  lingkungan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  di  bidang  keimigrasian  dan  bidang pemasyarakatan;
5. Penguatan  dan  pelayanan  hak  asasi  manusia  untuk  mewujudkan  penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.
Setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab  yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Tugas- tugas tersebut merupakan batasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan berdasarkan peraturan- peraturan dari organisasi atau lembaga tersebut agar segala pekerjaan dapat tertata  rapi  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh  setiap  pegawainya  (Sutrisna,  2020).  Pada lembaga  Kementerian  Hukum  dan  HAM  ada  suatu  departemen  yang  bertanggungjawab  atas pengelolaan keuangan atau biasa disebut sebagai bendahara.
Di Indonesia perihal perbendaharaan negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara.  Dalam  Undang-  Undang  tersebut  Bendahara didefinisikan  sebagai  setiap  orang  atau  badan  yang  diberi  tugas  untuk  dan  atas  nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang  negara/daerah.  Tugas  utama  bendahara  sebagai  orang  yang  ditunjuk  untuk menerima,  menyimpan,  menyetorkan,  menatausahakan,  dan  mempertanggungjawabkan  uang pendapatan  negara  dan  uang  untuk  keperluan  belanja  negara  dalam  rangka  pelaksanaan  APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Purba, 2021).
Pasal  21  ayat  5  UU  No.1/2004  menegaskan  secara  jelas  bahwa  bendahara  pengeluaran bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  pembayaran  yang  dilaksanakannya.  Atas  dasar  hal  ini, bendahara dituntut untuk bekerja secara hati-hati sebab kesalahan hitung ataupun kesalahan bayar akan  menjadi  tanggung  jawabnya  secara  pribadi.  Tugas-tugas  Bendahara  Pengeluaran  telah dicantumkan  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  190/PMK.05/2012  tentang  Tata  Cara Pembayaran  Dalam  Rangka  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Pasal  23 Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2013  mengatur  tentang  cakupan  tugas  dan  wewenang Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan terkait uang persediaan. Pelaksanaan tugas dimaksud meliputi:
1. Menerima dan menyimpan uang persediaan.
2. Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan.
3. Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA.
4. Menolak  perintah  pembayaran  apabila  tagihan  tidak  memenuhi  persyaratan  untuk dibayarkan.
5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara.
6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke rekening kas umum negara.
7. Menatausahakan transaksi uang persediaan. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan.
8. Menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  bendahara  kepada  badan  pemeriksa keuangan dan kuasa BUN.
9. Menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.
Tahapan  pengelolaan  keuangan  terdiri  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan,  pertanggungjawaban  dan  pengawasan.  Semuanya  sudah  diatur  di  dalam  UU  No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 1 dan 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  serta  segala sesuatu  baik  berupa uang maupun berupa barang  yang dapat  dijadikan milik negara berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara tersebut meliputi:
1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara dan penerimaan daerah;
4. Pengeluaran negara dan pengeluaran daerah;
5. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat  berharga,  piutang,  barang,  serta  hak-hak  lain  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
7. Kekayaan  pihak  lain  yang  diperoleh  dengan  menggunakan  fasilitas  yang  diberikan pemerintah.
Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada suatu entitas, diwujudkan melalui publikasi atas laporan  hasil  pengelolaan  keuangannya  kepada  publik.  Pemerintah  Indonesia  juga  berupaya mewujudkan  akuntabilitas  melalui  UU  No.  17/2003  tentang  Keuangan  Negara.  Regulasi  ini merupakan  upaya  konkrit  pemerintah  untuk  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  pemerintah,  dengan  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  berupa laporan  keuangan.  Selanjutnya  pemerintah  menerbitkan  PP  .  No.  71/2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintah  yang  dijadikan  pedoman  dalam  menyusun  laporan  keuangan  oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Hasisudin et al, 2020).
Untuk  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  negara, laporan  pertanggungjawaban  keuangan  pemerintah  perlu  disampaikan  secara  tepat  waktu  dan
disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan (Lestari, 2022). Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut agar:
1. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi;
2. Laporan  keuangan  pemerintah  disajikan  sesuai  dengan  standar  akutansi  keuangan pemerintahan, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, dan laporan arus kas disertai dangan catatan atas laporan keuangan;
3. Laporan  keuangan  disajikan  sebagai  wujud  pertanggungjawaban  setian  entitas  laporan yang meliputi  laporan keuangan pemerintah pusat,  laporan keuangan kementrian negara atau lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah;
4. Laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat  atau  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  selambat-lambatnya  6(enam)  bulan  setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir;
5. Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen yang propefesional sebelum disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat;
6. Laporan keuangan pemerintah dapat dihasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual  statistik  keuangan  pemerintah  sehingga  dapat  memenuhi  kebutuhan  analisis kebijakan dan kondisi fisical, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara, kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah.
Adapun  hasil  wawancara  mengenai  perlindungan  hukum  untuk  seorang  bendaraha pengeluaran satuan kerja kanwil kementerian hukum dan HAM di Sumatera Utara perlu mengikuti kerangka hukum di Indonesia. Termasuk pada beberapa aspek berikut ini.
1. Perlindungan Hukum atas Tindakan Diskriminasi
Bendara pengeluaran berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi atas perbedaan ras, agama, atau lainnya.
2. Perlindungan Hukum atas Tindakan Pelanggaran Hukum Bendara  pengeluaran  memiliki  hak  atas  perlindungan  atas  berbagai  tindakan  hukum. Seperti penipuan, pencurian, pelecehan dan tindakan sejenisnya.
3. Perlindungan Hukum atas Pemecatan Sewenang-wenang Bendahara memiliki hak untuk tidak dilakukan pemecatan yang tidak sah.
4. Perlindungan Hukum data Pribadi
Bendahara pengeluaran mengelola data pribadi atau rahasia, dan ada undang-undang yang melindungi kerahasiaan tersebut.

## Kesimpulan
Perlindungan  hukum  bagi  bendahara  pengeluaran  satuan  kerja  di  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Utara sangat penting untuk memastikan keamanan dan  keadilan  dalam  pelaksanaan  tugas  mereka.  Perlindungan  mencakup  aspek-aspek  penting seperti  non-diskriminasi,  perlindungan  terhadap  tindakan  pelanggaran  hukum,  pencegahan pemecatan sewenang-wenang, dan perlindungan data pribadi. Dengan memastikan perlindungan hukum yang kuat, bendahara pengeluaran satuan kerja dapat menjalankan tugas mereka dengan
lebih percaya diri  dan merasa  aman dari tindakan  yang dapat  merugikan  mereka secara pribadi maupun profesional.
Perlindungan  hukum  bagi  bendahara  pengeluaran  juga  sejalan  dengan  prinsip-prinsip transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  negara,  yang  diatur  dalam  undang- undang  dan  peraturan  pemerintah.  Dengan  demikian,  perlindungan  hukum  ini  membantu memastikan bahwa bendahara pengeluaran dapat  memenuhi tugas mereka secara efisien sambil tetap  mematuhi  aturan  dan  standar  yang  berlaku.  Ini  adalah  langkah  penting  dalam  menjaga integritas keuangan negara dan memastikan pengelolaan keuangan yang baik dalam lingkungan pemerintah.

## BIBLIOGRAFI
Amtiran,  P.,  &  Molidya,  A.  (2020).  Pengelolaan  Keuangan  Negara. Journal  of  Management . 12(2), 203-214.
Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum. 21(1), 33-54.
Firmansyah, A., et al. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan Dan Karakateristik Pemerintah Daerah. Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia. 4(2), 181-197.
Lestari, W. A. (2022). Implementasi Peran Dan Tanggung Jawab Bendahara Desa Dalam Bantuan Kelompok  Tani  Perspektif  siyasah  Syar’iyyah  (Studi  di  Desa  Muara  Dua  Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara). Universitas Islam Negri Raden Intan.
Lubis, A. S. (2018). Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran dalam Perspektif Hukum. Balai Diklat Keuangan Balikpapan.
Purba, R. R. (2021). Pengaruh Sertifikasi Bendahara Terhadap Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan NegaRA. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi . 3(2), 171-179.
Putra, H., & Iskandar. (2022). Konsep Pengelolaan Keuangan Negara Dan Barang-barang Publik. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) . 2(2), 1-17.
Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus.
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. 2(1), 1-13.
Rusmiati, S., & Priyono, B. (2021). Evaluasi Pertanggungjawaban Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran  Pada  Kantor  Ditjen  Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  Dan  Ham Jakarta. Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship. 3(2), 77-84.
Sutrisna,  W.  A.  (2020).  Pengaruh  Peran  Bendahara  Pengeluaran  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pada  Badan  Layanan  Umum  Daerah  Pelayanan  Kesehatan  Di  Kabupaten Bandung. Manners. 3(2), 123-134.
Trivaika,  E.,  &  Senubekti,  M.  A.  (2022).  Perancangan  Aplikasi  Pengelola  Keuangan  Pribadi Berbasis Android . Jurnal Nuansa Informatika. 16(1), 33-40.

## Copyright holder:
Agung Ginting (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: