## IZIN PIMPINAN SEBAGAI SYARAT FORMIL  DALAM PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Oleh: Dumaria Evi Mawartiku Palamarta Br. Gultom 1)
Rosnidar Sembiring 2)
Universitas Sumatera Utara 1,2)
E-mail : dumagultom83@gmail.com 1)

## ABSTRACT
The divorce process for Civil Servants is basically the same as the divorce for those who are not Civil Servants. The difference is that civil servants, both male  and female, who act as plaintiffs or  applicants,  must  first  obtain  permission  from the  leadership.  Meanwhile,  for  Civil  Servants, both male and female, who are divorced and domiciled as defendants, they are obliged to notify in writing of a lawsuit from their husband or wife to the leadership to obtain a certificate. Based on the background of the problem above, this study raises two problems, namely, first, how are divorce  arrangements  for  civil  servants?  Second,  what  are  the  legal  consequences  of  a  civil servant  divorce  without  the  permission  of  the  leadership?  The  purpose  of  this  study  was  to determine  the  divorce  procedure  for  civil  servants  and  to  find  out  the  legal  consequences  of divorce  for  civil  servants  without  the  permission  of  the  leadership.  The  legal  research  method used is  normative juridical,  which is  a scientific research procedure to  find  the truth based on the  logic  of  legal  scholarship  from  the  normative  side.  The  approach  used  is  a  statutory approach  that  deals  with  the  main  issues  related  to  the  divorce  of  Civil  Servants  without  the permission of the leadership. The legal materials in this paper use primary legal materials and secondary  legal  materials.  From  the  results  of  the  study  it  was  concluded  that  the  divorce arrangements  for  Civil  Servants  were  contained  in  Government  Regulation  no.  45  of  1990 concerning  Amendments  to  Government  Divorce  No.  10  of  1983  concerning  Marriage  and Divorce for Civil Servants and must obtain written permission from the leadership.
Keywords: Civil Servant Divorce.

## ABSTRAK
Proses  perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  dasarnya  sama  dengan  perceraian  mereka yang  bukan  Pegawai  Negeri  Sipil.  Perbedaanya,  Pegawai  Negeri  Sipil  baik  laki-laki  maupun perempuan  yang  bertindak  sebagai  penggugat  atau  pemohon,  terlebih  dahulu  harus  mendapat izin  dari  pimpinan.  Sementara  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  baik  laki-laki  muapun  perempuan yang  melakukan  perceraian  dan  berkedudukan  sebagai  tergugat  wajib  memberitahukan  secara tertulis  adanya  gugatan  dari  suami  atau  istrinya  kepada  pimpinan  untuk  mendapat  surat keterangan.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  penelitian  ini  mengetengahkan  dua permasalahan  yaitu  pertama,  bagaimana  pengaturan  perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil? Kedua,  apakah  akibat  hukum  perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil  tanpa  seizin  pimpinan?  Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  prosedur  perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  untuk mengetahui  akibat  hukum  perceraian  Pegawai  Negeri  yang  tanpa  seizin  pimpinan.  Metode penelitian  hukum  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  yaitu  suatu  prosedur  penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan
pokok  permasalahan  yang  terkait  dengan  perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil  tanpa  seizin pimpinan.  Bahan  hukum  dalam  penulisan  ini  mengunakan  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan perceraian  bagi  Pegawai Negeri  Sipil  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah No.  45  Tahun  1990  Tentang  Perubahan atas  Perceraian  Pemerintah  No.  10  Tahun  1983  Tentang  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi Pegawai Negeri Sipil dan harus mendapatkan ijin dari pimpinan secara tertulis.
Kata Kunci : Perceraian  Pegawai Negeri Sipil

## 1. PENDAHULUAN
Idealnya  sebuah  perkawinan  adalah perkawinan  yang  abadi  dunia  akhirat.  Tapi dalam kenyataannya dalam hubungan perkawinan  banyak  terjadi  permasalahan- permasalahan sehingga memicu dan menimbulkan perceraian. Peristiwa perceraian  ini  pun  terjadi  di  kalangan Pegawai  Negeri  Sipil  atau  yang  disebut dengan Aparatur Sipil Negara.
Bagi Kamus Umum Bahasa Indonesia,  Pegawai  Negara  Sipil  terdiri kata“  pegawai”  yang  berarti  orang  yang bertugas  pada  pemerintah(  perusahaan  atau sebagainya)  sebaliknya“  negeri”  berarti negeri  ataupun  penguasa,  jadi  Pegawai Negara  Sipil  merupakan  orang yang bertugas  pada  penguasa  ataupun  Negeri. Bagi  Artikel  1  Peraturan  Penguasa  No  10 tahun  1983  mengenai  Permisi  Pernikahan serta  Perpisahan  untuk  Karyawan  Negara Sipil(  selanjutnya  disingkat  PP  Nomor.  10 Tahun  1983),  yang  diartikan  dengan Pegawai  Negara  Sipil  merupakan  “Pegawai Negeri  Sipil  sebagaimana  yang  dimaksud
dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1974  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian juncto  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun 1999  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang Pokok-Pokok Kepegawaian”
kedua Undang- Undang itu membagikan  pengertian  yang  serupa  hal Pegawai  Negara,  ialah:  Merupakan  tiap masyarakat  Negeri  Republik  Indonesia  yang sudah penuhi syarat- syarat yang didetetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  dinaikan  oleh administratur  yang  berhak  serta  diserahi kewajiban  dalam  suatu  kedudukan  negara ataupun  diserahi  kewajiban  negeri  lainya yang  diresmikan  bersumber  pada  peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Pengaturan hukum spesial perpisahan untuk  Karyawan  Negara  Awam  ada  dalam PP  Nomor.  10  Tahun  1983  serta  Peraturan Penguasa  No  45  Tahun  1990  mengenai Pergantian  atas  Peraturan  Penguasa  No  10 Tahun  1983  mengenai  Permisi  Pernikahan serta  Perpisahan  untuk  Karyawan  Negara
Awam.  Oleh  sebab  itu,  estimasi  pengaturan hukum  spesial  untuk  Pegawai  Negeri  Sipil bisa  dimengerti  dari  estimasi  pemberlakuan kedua Peraturan Penguasa itu.
Bagi  Pasal  39  ayat(  1)  Hukum Nomor.  1  Tahun  1974  mengatakan  kalau perpisahan  cuma  bisa  dicoba  di  depan konferensi  Majelis  hukum  sehabis  Majelis hukum  yang  berhubungan  berupaya  serta tidak  sukses  mendamaikan  kedua  belah pihak,  di  dalam  ada  dasar  buat  mempersulit perpisahan.  Dasar  mempersulit  terbentuknya perpisahan merupakan dipersulitnya perpisahan  dengan  metode  diwajibkanya perpisahan di depan peradilan serta perpisahan  bisa  diputuskan  sehabis  juri mengusahakan  perdamaian,  tidak  hanya  itu perpisahan  pula  wajib  dengan  alibi  yang pantas  cocok  determinasi  yang  legal  serta pula  wajib  terdapat  upaya  perdamaian  lewat Perantaraan.
Hukum Nomor. 5 Tahun 2014 Artikel 1  bagian(  1)  menarangkan  kalau  Aparatur Sipil  Negeri  yang  berikutnya  disingkat  ASN merupakan pekerjaan untuk Pegawai
Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan  perjanjian  kerja  yang  bekerja  pada lembaga penguasa. Pada bagian( 2) dituturkan  kalau  Pegawai  Aparatur  Sipil Negeri  yang  berikutnya  ASN  merupakan Pegawai  Negara  Sipil  serta  Karyawan
Penguasa  dengan  akad  kegiatan  yang dinaikan oleh Administratur Pengajar Kepegawaian serta diserahi kewajiban dalam sesuatu  kedudukan  rezim  ataupun  diserahi kewajiban  Negeri  yang  lain  serta  digaji bersumber pada peraturan Perundang- undangan,  memandang  kedua  bagian  dalam artikel  itu  hingga  Karyawan  Negara  Awam merupakan  faktor  Aparatur  Negeri,  Aku Negeri,  serta  Aku  Warga  yang  wajib  jadi acuan  yang  bagus  untuk  warga  dalam  aksi laris,  aksi,  serta  ketaatan  pada  peraturan perundang-  undangan  yang  berlaku  antara lain Aparatur Sipil Negeri wajib memberikan contoh  dan  keteladanan  pada  sesama Aparatur  Awam  Negeri,  bawahannya,  serta warga.
Sehubungan dengan perihal ini hingga  Aparatur  Sipil  Negeri  diberatkan determinasi patuh  yang besar tercantum pula dalam  perihal  perpisahan.  Aparatur  Sipil Negeri dalam ketentuannya wajib mendapatkan  permisi  terlebih  dulu  dari atasannya ataupun Administratur yang berhak. Sesuai dengan PP Nomor. 45 Tahun 1990 dibilang kalau pejabat diwajibkan untuk melaksanakan pembinaan ataupun upaya buat mendamaikan  PNS  yang  terletak  dalam instansinya  bila  terjalin  perpisahan,  perihal itu  disebabkan  PNS  butuh  menemukan permisi  dari  administratur  saat  sebelum
berpisah.  Tidak  hanya  tepercaya  peraturan perundangan  kedudukan  lembaga  dalam maslah perpisahan diharapkan bisa menolong penanganan  permasalahan  karyawan  itu, disebabkan  dengan  cara  langsung  ataupun tidak langsung kemampuan serta produktiftas karyawan hendak tersendat. Inilah sesunguhnya kedudukan lembaga buat menolong menuntaskan kasus.
Hal  perpisahan  untuk  Karyawan Negara  Awam  diatur  penerapannya  dalam peratutan  Penguasa  No  10  Tahun  1983 mengenai Permisi Pernikahan serta Perpisahan  untuk  Pegawai  Negeri  Sipil( PNS)  jo.  Peraturan  Penguasa  No  45  Tahun 1990  Mengenai  Pergantian  atas  Peraturan
Penguasa  No  10  Tahun  1983  Mengenai Permisi  Pernikahan  serta  Peceraian  untuk Pegawai Negeri Sipil ialah:
a. Pegawai  Negeri  Sipil  yang  akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
b. Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil    yang berkedudukan    sebagai  penggugat atau  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang berkedudukan  sebagai  tergugat  untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus  mengajukan  permintaan  secara tertulis.
Dalam  surat  permintaan  izin  atau pemberitahuan  adanya  gugatan  perceraian untuk  mendapatkan  surat  keterangan  harus dicantumkan  alasan  yang  lengkap  yang mendasarinya  terjadi  pada  siapa  saja,  tanpa batas  ras,  suku,  agama,  golongan  dan  batas wilayah  sesuai  dengan  SE  BAKN  No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur  permintaan  izin  dari  atasan  dalam hukum perceraian bagi PNS berdasarkan PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990 dan bagaimana syarat formilnya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah  teori    efektifitas  hukum.  Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto  adalah  bahwa  efektif  atau tidaknya  suatu  hukum  ditentukan  oleh  5 (lima) faktor, yaitu :
a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
b. Faktor  penegak  hukum,  yakni pihak-pihak  yang  membentuk maupun menerapkan hukum;
c. Faktor sarana atau  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat, yakni
lingkungan dimana hukum
tersebut berlaku atau diterapkan;
e. Faktor kebudayaan, yakni
sebagai  hasil  karya,  cipta  dan rasa yang  didasarkan pada
karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Filosofi efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto itu relevan dengan  filosofi  yang  dikemukakan  oleh Romli  Atmasasmita  ialah  kalau  faktor- faktor yang membatasi daya guna penguatan hukum  tidak  cuma  terdapat  pada  tindakan psikologis  aparatur  penegak  hukum(  hakim, jaksa, polisi serta penasehat hukum) hendak namun pula terdapat pada aspek pemasyarakatan hukum yang kerap diabaikan.

## 3. METODE PENELITIAN
Riset  hukum  ialah  sesuatu  riset  yang memiliki subjek hukum, bagus hukum selaku sesuatu  ilmu  ataupun  aturan-  aturan  yang karakternya  diktatorial  ataupun  hukum  yang berhubungan  dengan  sikap  serta  kehidupan warga.  Jenis  riset  yang  digunakankan merupakan  hukum  normatif.  Tata  cara  riset hukum  normatif  merupakan  sesuatu  metode riset  objektif  buat  menciptakan  bukti bersumber  pada  akal  sehat  keilmuan  hukum
dari  bagian  normatifnya.  Riset  hukum normatif  ialah  riset  hukum  yang  dicoba dengan  metode  mempelajari  materi  pustaka ataupun informasi inferior. Pada riset hukum tipe ini, kerapkali hukum dikonsepkan selaku apa yang tercatat dalam peraturan perundangundangan ataupun hukum dikonsepkan  selaku  kaidah  ataupun  norma yang  ialah  barometer  bersikap  orang  yang dikira layak.
Periset  mempraktikkan  tata  cara  analisa informasi  dengan  cara  kualitatif.  Perihal  ini disebabkan  dalam  menganalisa  sesuatu subjek  riset,  tata  cara  ini  dipakai  kepada uraian  informasi  yang  dipakai.  Ada  pula informasi  yang diartikan ialah dalam perihal penjelesan  kepada  informasi  hasil  tanya jawab,  peraturan  hukum  yang  berhubungan dengan kasus riset, informasi riset kepustkaaan  ialah  kesusastraan  yang  yang berhubungan dengan kasus riset.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Selaku  faktor  aparatur  negeri,  aku negeri,  serta  aku  warga  Pegawai  Negara Sipil  dalam  melakukan  tugasnya  diharapkan tidak  tersendat  oleh  hal  kehidupan  rumah tangga.  Karyawan  Negara  Awam  khusus yang sepatutnya terserang determinasi Peraturan  Penguasa  No  10  Tahun  1983  bisa
menjauh, bagus dengan cara sengaja maupun tidak, kepada determinasi itu. Disamping itu terdapat  kalanya  pula  administratur  tidak bisa  megambil  aksi  yang  jelas  sebab ketidakjelasaan kesimpulan determinasi Peraturan  Penguasa  No  10  Tahun  1983  itu sendiri.  Oleh  sebab  itu,  ditatap  butuh melaksanakan penyempurnaan dengan menaikkan serta ataupun mengganti sebagian determinasi  PP  No  10  Tahun  1983  itu dengan  meresmikan  PP  No  45  Tahun  1990. Sebagian  pergantian  yang  diartikan  antara lain, kejelasan mengenai keharusan mengajukan  permohonan  permisi  dalam perihal  hendak  terdapat  perpisahan.  Tidak hanya itu, pula terdapat pergantian mengenai penjatahan pendapatan selaku dampak terbentuknya  perpisahan  yang  diharapkan bisa  lebih  aman  kesamarataan  untuk  kedua koyak pihak.
PNS  merupakan  tokoh  pelayanan publik  yang  lumayan  menjadi  sorotan masyarakat. Menjadi PNS memiliki hak dan kewajiban  serta  hukum  yang  mengikat, begitu  pula  dengan  masalah  menggugat perceraian baik itu dari pihak suami maupun istri  yang  menggugat.  Dari  tahun  ketahun PNS  masih  banyak  yang  menggugat perceraian dan berkonsultasi mencari
informasi mengenai pendaftaran persidangan gugat cerai.
Terdapat  sebagian  peranan  untuk PNS  saat  sebelum  mau  menggugat  ialah memberi  tahu  perpisahan  itu  pada  arahan. Dengan cara lebih perinci, permisi pernikahan  serta  perpisahan  untuk  Pegawai Negara  Sipil  sudah  diatur  dalam  peraturan Penguasa Nomor. 10 Tahun 1983 begitu juga sudah  diganti  terakhir  kali  dengan  Peraturan Penguasa  Nomor.  45  tahun  1990.  Peraturan ini pastinya jadi prinsip  untuk  tiap PNS  bila yang  berhubungan  hendak  ataupun  lagi menempuh  perpisahan.  Dalam  Artikel  3 bagian  1  sudah  dituturkan  kalau  PNS  yang hendak  melaksanakan  perpisahan  harus mendapatkan  permisi  ataupun  menemukan pesan penjelasan lebih dulu dari administratur.  Untuk  PNS  yang  berperan selaku  penuntut,  hingga  harus  mendapatkan permisi  melaksanakan  perpisahan  terlebih dulu,  sebaliknya  untuk  PNS  yang  berada selaku  tergugat,  hingga  harus  mendapatkan pesan penjelasan buat melaksanakan perpisahan.
Pengajuan izin melaksanakan perpisahan  dicoba  dengan  permohonan dengan  cara  tercatat  yang  di  tujukan  pada Administratur  Pengajar  Kepegawaian  lewat pesan hierarkis pimpinan PNS yang berhubungan.  Ini  berati  kalau  permohonan
permisi  buat  berpisah  yang  diajukan  pada administratur dilaksanakan cocok cara dalam di  area  badan  ataupun  lembaga  serta mencermati  pula  tahapan  kedudukan  yang terdapat  dalam  bentuk  badan  ataupun lembaga yang berhubungan.
Bagi  Artikel  3  PP  Nomor.  45  Tahun 1990, Karyawan Negara Awam yang hendak melaksanakan perpisahan, harus mendapatkan  izin  ataupun  pesan  penjelasan lebih dulu dari administratur. Untuk Pegawai Negara yang berada selaku penuntut ataupun yang berada selaku tergugat, buat mendapatkan permisi ataupun pesan penjelasan  itu,  hingga  wajib  mengajukan permohonan  dengan  cara  tercatat.  Dalam pesan permohonan permisi ataupun pemberitahuan  terdapatnya  petisi  perpisahan buat  memperoleh  pesan  penjelasan,  wajib dicantumkan  alibi  yang  komplit  yang mendasarinya.
Untuk PNS yang bekedudukan selaku suami  atau  istri  yang  menyambut  petisi perpisahan dari pendampingnya, harus memberitahukan  terdapatnya  petisi  tercebut dalam  waktu  durasi  paling  lambat  6  hari kegiatan sehabis menyambut petisi perpisahan  yang  telah  dipaparkan  pada  PP Nomor. 45 tahun 1990 artikel 3 bagian 2.
Mencermati  subtansi  Artikel  3  PP Nomor.  45  Tahun  1990,  hingga  bisa dimengerti  kalau  permohonan  permisi  buat berpisah wajib diajukan dengan cara tercatat oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  arahan. Tetapi,  spesial  untuk  Karyawan  Negara Awam  yang  cara  hukum  percerainya  telah ditilik,  namun  belum  diputus  oleh  Majelis hukum,  bagus  yang  berhubungan  berada selaku  penuntut  ataupun  tergugat,  hingga wajib  memberitahukan  terdapatnya  petisi perpisahan  itu  pada  Administratur  untuk mendapatkan pesan penjelasan dari administratur  yang  berhubungan.  Bagus pemohonan  permisi  ataupun  pemberitahuan yang  diiringi  permohonan  pesan  penjelasan itu,  wajib  dicantumkan  dengan  cara  nyata alasan- alasan hukum  untuk  Pegawai  Negeri Sipil buat berpisah.
Tiap  PNS  yang  tidak  menaati determinasi begitu juga diucap dalam artikel 3  bagian  1  PP  Nomor.  45  Tahun  1990 ataupun  tidak  memberi  tahu  perceraiannya dalam waktu durasi satu bulan terbatas mulai terbentuknya perpisahan bisa dijatuhi ganjaran  berat  bersumber  pada  peraturan patuh  PNS  yang  legal  ialah  PP  Nomor.  53 tahun  2010  mengenai  Patuh  PNS  yang  pula diatur dalam PP Nomor. 45 Tahun 1990.
Tiap  pimpinan  yang  menyambut
permohonan  permisi  dari  Pegawai  Negeri Sipil dalam lingkungannya, buat melaksanakan  perpisahan,  diharuskan  oleh Pasal  5  PP  Nomor.  45  Tahun  1990  buat membagikan  estimasi  serta  meneruskannya pada  Administratur  lewat  saluran  jenjang dalam  waktu  durasi  paling  lambat  3  bulan terbatas  mulai  bertepatan  pada  beliau menyambut  permohonan  permisi  diartikan. Perbandingan hukum dari terdapatnya waktu durasi pemberian estimasi serta penerusannya oleh pimpinan pada administratur, merupakan membagikan peluang  untuk  pimpinan  buat  menelusuri data  serta  memohon  keterangan  ataupun uraian  mengenai  alasan-  alasan  hukum  buat berpisah  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  yang mengajukan  permisi  buat  berpisah  itu.  Bila data  serta  uraian  telah  didapat,  hingga pimpinan  pasti  saja  membutuhkan  durasi buat mencoba serta menganalisa estimasi apa yang  sepatutnya  diserahkan,  buat  setelah  itu bisa diteruskan pada administratur berhubungan.
Administratur yang menyambut permisi  permohonan  buat  melaksanakan perpisahan begitu juga diartikan Artikel 3 PP Nomor.  45  Tahun  1990,  diharuskan  oleh Artikel  6  PP  Nomor.  45  Tahun  1990“ mencermati dengan saksama” alasan- alasan yang dikemukakan dalam pesan permohonan
permisi  perpisahan  serta  estimasi  dari pimpinan  Karyawan  Negara  Awam  yang berhubungan.  Bila  alasan-  alasan  yang dikemukakan  dalam  permohonan  permisi perpisahan  kurang  memastikan,  hingga administratur  wajib  memohon  penjelasan bonus  dari  istri  ataupun  suami  dari Karyawan  Negara  Awam  yang  mengajukan ataupun  dari  pihak  yang  ditatap  bisa membagikan  penjelasan  yang  memastikan. Saat sebelum mengutip ketetapan, administratur berupaya lebih dulu“ mendamaikan  balik”  suami  isteri  yang berhubungan  dengan  metode  memanggil mereka  dengan  cara  langsung  buat  diberi ajakan.
Pemberian ataupun antipati pemberian permisi buat melaksanakan perpisahan, dicoba oleh administratur dengan  cara  tercatat  dalam  waktu  durasi paling  lambat  3  bulan  terbatas  semenjak beliau mulai menyambut permohonan permisi  itu  begitu  juga  didetetapkan  dengan cara  imperatif  dalam  Artikel  12  PP  Nomor. 45 Tahun 1990.
Setelah  itu  administratur,  bersumber pada  Artikel  13  PP  Nomor.  45  Tahun  1990, bisa mendelegasikan beberapa wewenangnya pada administratur lain dalam lingkungannya, serendahrendahnya
administratur  eselon  IV  ataupun  yang dipersamakan  dengan  itu,  buat  membagikan ataupun  menyangkal  pemberian  permisi  itu, selama  hal  permohonan  permisi  yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil kalangan II  kebawah  ataupun  yang  dipersamakan dengan  itu.  Jadi,  bersumber  pada“  deputi wewenang” dari administratur pada administratur  lainya  berhubungan  dengan pemberian ataupun antipati pemberian permisi  buat  berpisah  yang  dimohon  oleh Pegawai  Negeri  Sipil.  Dengan  cara  filosofi wewenang penguasa didapat lewat 3 metode ialah atribusi, deputi serta amanat.
Selanjutnya,  petunjuk  pelaksanaan untuk  menyelesaikan  masalah  perceraian Pegawai  Negeri  Sipil  yang  menduduki jabatan  tertentu  menurut  Surat  Edaran Kepala  BAKN  No.  48/SE/1990  tersebut, sebagai berikut:
1) Pegawai  Negeri  Sipil  yang  akan
melakukan perceraian yang berkedudukan sebagai berikut:
a) Pimpinan Badan Paling tinggi atau  Besar  Negeri(  dikala  ini tidak  terdapat  lagi  badan paling tinggi negeri), Menteri, Beskal Agung, Pimpinan Badan  Penguasa  Non  Unit( dikala ini diucap Non
Kementrian), Arahan Kesekretariatan  Badan  Paling tinggi  atau  Besar  Negeri( dikala  tidak  terdapat  lagi badan  paling  tinggi  negeri), Gubernur  Bank  Indonesia, Kepala  Perwakilan  Republik Indonesia  di  Luar  Negara, serta Gubernur Kepala Wilayah  Tingkatan  1(  dikala ini diucap Gubernur Provinsi), harus  mendapatkan  permisi terlebih  dulu  dari  Kepala negara.
b) Bupati  atau  Walikotamadya Kepala Wilayah Tingkatan II( dikala  ini  diucap  Bupati  atau Walikota), tercantum Delegasi Bupati  atau  Walikotamadya Kepala  Wilayah  Tingkatan  II serta  WaliKota  di  Wilayah Spesial  Ibukota  Jakarta  dan
Walikota Administratif(
dikala  ini  tidak  terdapat  lagi Walikota Administratif),
harus  mendapatkan  permisi dari Menteri dalam Negara. c) Pimpinan  atau  Dewan  Bank Kepunyaan Negeri serta Tubuh Upaya Kepunyaan
Negeri,  harus  mendapatkan
permisi lebih dulu dari Kepala negara.
d) Pimpinan  atau  Dewan  Bank
Kepunyaan Wilayah serta Tubuh Upaya Kepunyaan Wilayah,  harus  mendapatkan permisi  terlebih  dulu  dari Kepala  Wilayah  Tingkatan  I serta Kepala Wilayah Tingkatan II( dikala ini diucap Bupati  atau  Walikota  atau Gubernur Provinsi) yang
berhubungan.
e) Badan  Badan  Paling  tinggi
atau  Besar  Negeri(  dikala  ini tidak  terdapat  lagi  Badan Paling  tinggi  Negeri),  harus mendapatkan  permisi  lebih dulu dari Menteri atau Arahan Lembaga Benih yang berhubungan. f) Kepala  Dusun,  Fitur  Dusun serta Aparat yang menyelengarakan hal Penguasa  di  dusun  harus mendapatkan  permisi  dulu dari Kepala Wilayah
Tingkatan II( dikala ini diucap
Bupati) yang berhubungan.
2) yang  harus  dipenuhi  dan  ditaati adalah  sama  dengan  ketentuan-
ketentuan  sebagaimana  tersebut dalam  angka  II,  angka  IV  Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor  08/SE/1983  tanggal  26
April  1983  dan  angka  II,  III,  IV Surat Edaran ini.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Atmasasmita,  Romli, Reformasi    Hukum, Hak   Asasi   Manusia   & Penegakan Hukum ,  Bandung  :  Mandar  Maju, 2001.
Poerwadarminta,  W.  J.  S., Kamus  Besar Bahasa  Indonesia ,  Jakarta  :  Balai Pustaka, 1986.
Soekanto,  Soerjono, Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Jakarta  : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
Syarifuddin,  Muhammad,  Sri  Turatmiyah dan Annalisa Yahana, Hukum Perceraian,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2013.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan
Undang-undang  No.  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1990 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  No.  10  Tahun  1983 tentang Ijin
Perkawinan dan
Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri
Sipil
Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor
1 Tahun 1974