Maqasid Al Syari’ah: Melacak Gagasan Awal
Nispan Rahmi
Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin Jurusan Ilmu Syariah e-Mail: nispan.rahmi@gmail.com
Abstract : This study discusses the tracing of the initial idea of maqasid sharia. Based on authentic and valid data concerning some of Umar bin Khatthab's policies based on the consideration of al maslahah  al 'ammah, the  spirit /  embryo of the studies  of the theory of  maqasid al  shariah has existed since the early development of Islam, ie the period of Companions especially in the era of  al khulafa'  al  rasyidun.  The  next  era  of  study  related  maqasid  al  shariah  was  continued  by  Al Tirmizi al Hakim (w.296 H / 908 AD), Abu Zayd al Balkhi (322 H / 933M), Al Qaffal al Kabir Syayhi (365 H / 975 AD) , al Amiri al Faylasuf (w.381 H / 991 CE). The next period of study maqasid al sharia is increasingly focused which is characterized by the emergence and the frequent use of the term maqasid al sharia and its substance as well.
Keywords : Methods, history, law, ushul, maqasid, shari'ah
Abstrak :  Penelitian  ini  membahas  tentang  melacak  gagasan  awal maqasid  syariah . Berdasarkan  data-data  otentik  dan  valid  mengenai  beberapa  kebijakan  Umar  bin Khatthab r.a yang didasarkan atas pertimbangan al maslahah al ‘ammah, roh/ embrio kajian-kajian teori maqasid al syariah telah ada sejak awal perkembangan Islam, yakni masa sahabat khususnya pada era al khulafa’ al rasyidun. Era berikutnya studi terkait maqasid  al  syariah  dilanjutkan  oleh  Al  Tirmizi  al  Hakim  (w.  296  H/  908  M),  Abu Zayd al Balkhi (w. 322 H/ 933M), Al Qaffal al Kabir Syayhi (w. 365 H/ 975 M), al Amiri  al  Faylasuf  (w.  381  H/  991  M).  Masa-  masa  berikutnya  kajian  maqasid  al syariah  sudah  semakin  fokus  yang  ditandai  dengan  muncul  dan  seringnya menggunakan istilah maqasid al syariah dan substansinya sekaligus.
Kata Kunci : Metode, sejarah, hukum, ushul, maqasid, syari’ah
Pendahuluan Konsep maqashid syariah
menduduki  posisi  yang  sangat  penting dalam  merumuskan  hukum  Islam.
Dalam  kajian  ilmu  Ushul  Fikih, maqashid  syariah  menempati  urgensitas tersendiri, bahkan al Syathibi
menganggap  al  Maqasid  sebagai  usul  al din  wa  qawaid  al  syari’ah  wa  kulliyat  al millah.  Lebih  lanjut,  dalam  konteks kajian  hukum  al  Syathibi  berpendapat bahwa  pengetahuan  tentang  al  Maqasid
adalah syarat utama bagi keahlian ijtihad, mujtahid, pada segala tingkatan. 1 Abdul Wahhab Khallaf menyatakan  bahwa  nash-nash  syariah tidak  dapat  difahami  secara  tepat  dan benar  kecuali  oleh  seseorang  yang mengetahui maqashid syariah dan asbab al  nuzul.  Bahkan  Fathi  al  Daraini, penulis buku al Fiqh al Islam al Muqarin Ma’a  al  Mazhab,  mengatakan  bahwa pengetahuan  tentang  maqashid  syariah merupakan  pengetahuan  yang  berdiri sendiri  dan  memiliki  proyeksi  masa depan dalam rangka pengembangan teori ushul  fiqh. 2 Sebenarnya,  studi  maqashid syariah  telah  lama  berlangsung,  dalam kajian  sejarah  pemikiran  hukum  Islam klasik,  esensi  maqashid  syariah  telah dibahas  oleh  banyak  ulama  sejak  masa awal perkembangan Islam.
1 Seperti  dikutip  oleh  Jaser  ‘Audah dalam Al  Maqasid  Untuk  Pemula ,  penjt.  ‘Ali ‘Abdelmon’im,  (Yogyakarta:  SUKA-Pres  UIN Sunan  Kalijaga,  2013),  hal.  46-47;  bandingkan dengan  Agustianto  Mingka, Maqashid  Syariah dalam  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah ,  (Jakarta: Ttp, tt.), hal, 1.
2 Agustianto Mingka, ibid.
Makalah  ini  mencoba  untuk menelusuri  konsep  maqashid  syariah yang diduga kuat telah berlangsung sejak masa  awal  itu,  yang  dituangkan  dalam sebuah  tema  “  Maqashid  al  Syariah: Melacak Gagasan Awal.

## Pengertian Maqasid al Syariah
Istilah  al  Maqasid  adalah  bentuk jama’ dari kata ‘maqsid’, yang menunjuk kepada  tujuan  (al  hadaf),  sasaran  (al garad),  hal  yang  diminati  (al  matlub), atau  tujuan  akhir  (al  gayah). 3 Maqasid  al Syariah  berarti  tujuan  akhir  dari  syariat atau hukum Islam.
Ibnu  ‘Asyur  di  dalam Maqashid Al-Syariah  Al-Islamiyah ,  menyatakan bahwa Maqashid  Syari’ah adalah  makna- makna  dan  hikmah-hikmah  yang diperlihatkan  oleh  Allah  Subhanahu  wa Ta’ala  dalam  semua  atau  sebagian  besar syari’at-Nya,  juga  masuk  dalam  wilayah ini  sifat-sifat  syari’at  atau  tujuan umumnya. Menurut Ibnu Asyur, inti dari maqashid syari'ah adalah untuk
3 Jaser ‘Audah, Al Maqasid Untuk Pemula , penjt.  ‘Ali  ‘Abdelmon’im,  (Yogyakarta:  SUKA- Pres UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal. 6.
mencapai  kemaslahatan  umat  yang sebesar-besarnya, karena tujuan
penetapan  hukum  dalam  Islam  adalah untuk  menciptakan  kemaslahatan  dalam rangka memelihara tujuantujuan syara'.
Hampir  senada  dengan  Ibnu
Asyur,  Wahbah  Zuhaili  menyatakan syariat  itu  pada  dasarnya  untuk mewujudkan tujuan umum,
kemashlahatan  ‘ammah ,  dalam  alam  nyata yaitu  membahagiakan  individu  dan jama’ah,  memelihara  aturan  serta menyemarakkan  dunia  dengan  segenap sarana  yang  akan  menyampaikannya kepada kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan  peradaban  yang  terpuji. 4 Dari  sini jelas bahwa dakwah Islam itu merupakan rahmat bagi umat manusia, sebagaimana dinyatakan  oleh  Allah  dalam  al  Qur’an surat  al  Anbiya’  (21):  107.  Untuk mencapai tujuan umum, maslahat ‘ammah , ini  Islam  datang  membawa  ajarannya sebagai berikut:
4 Wahbah Zuhaili, Nazariat al Darurah al
Syar’iyyah , Muqaranah  Ma’a  al  Qanun  al  Wad’I , edisi  Indonesia, Konsep  Darurat  da;lam  Hukum Islam, terj. Said Agil Hasan al Munawwar dan M.
Hadri  Hasan,  (Jakarta:  Gaya  Media  Pratama, 1997), hal. 47.
1. Islam menetapkan dalam undang-undang dasarnya prinsip menghindari  kesempitan  dan  menolak mudarat.  Berdasarkan  prinsip  ini,  maka Islam menetapkan wajib berlaku adil dan bermusyawrah, memelihara hak, menyampaikan  amanah,  dan  kembali kepada  ulama  untuk  menjelaskan pendapat yang benar dalam menghadapi kasus-kasus kontemporer.
2. Mementingkan pembinaan mental  individu  sehingga  ia  menjadi sumber  kebaikan  bagi  masyarakat. 5
Karena  apabila  individu  menjadi  baik dengan  sendirinya  masyarakat  akan  baik pula.
3. Prinsip memelihara kemaslahatan manusia  dalam  kehidupan  dunia  dan akhirat. Al Syathibi
berkata:
‘Sesungguhnya penetapan berbagai ketentuan  hukum  syariat  itu  tidak  lain adalah  bertujuan  untuk  mencapai kemaslahatan-kemaslahatan hamba- hamba  Allah  untuk  masa  sekarang  dan
5 Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul  al Fiqh , (Beirut: Dar al Fikr al Arabi, tt.), hal. 350
masa yang akan datang. 6 Hal ini tentunya didasarkan pada hasil penelitian mendalam  ( istiqrah’ )  dan  pengamatan terhadap  ketentuan-ketentuan  syariat. Berdasarkan  itu,  jelaslah  bahwa  semua ketentuan  hukumnya  ditetapkan  demi kemaslahatan hamba-hamba-Nya.
Gagasan  Awal:  Melacak  Sejarah dalam Pembentukan Karakter Hukum
Uraian  tersebut  menunjukkan bahwa  inti  dari  maqashid  al  syariah adalah  mewujudkan  kemaslahatan  umat secara  menyeluruh,  dunia  maupun akhirat.  Dari  sini  akan  terlihat  bahwa kajian-kajian tentang maqashid al syariah itu  rukhnya  (baca,  embrionya)  telah  ada sejak  masa  awal  Islam  berkembang, terutama  pada  masa/  generasi  sahabat khususnya  pada  masa al  khulafa’  al rasyidun .
Apa  yang  dilakukan  Umar  bin
Khatthab  misalnya,  tidak  bisa  dilupakan begitu  saja  dalam  hubungannya  dengan studi-studi maqashid al syariah
6 Abu  Ishak  al  Syathibi  Ibrahim  bin Musa  al  Maliki, al  Muwafaqat  fi  Ushul  al  Syariah , Jild II (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, tt.), hal. 6.
kemudiannya.    Ia  memberikan  inspirasi dalam  menangkap  pesan-pesan  atau rahasia-rahasia dibalik pensyariatan ketentuan-ketentuan hukum Allah.
Berikut  akan  dipaparkan  beberapa kebijakan Umar r.a yang didasarkan pada pertimbangan  kemaslahatan  umum, al mashlahah al ‘ammah .
1. Awal Abad Pertama Hijriah Umar Bin Khatthab
Misalnya  kasus  kodifikasi  al Qur’an,  dimana  Umar  bin  Khattab menyaksikan  realitas  di  depan  mata banyaknyapenghapal  al  Qur’an, khuffaz , menjadi syuhada dalam perang Yamamah,  dengan  mempertimbangkan secara  teliti  kebaikan  dan  atau kemaslahatan  umat  sekarang  dan  yang akan datang, maka Umar menemui Abu Bakar, saat itu menjabat sebagai khalifah pertama,  mengajukan  usul  agar  segera memerintahkan kodifikasi al Qur’an.
Dalam  kasus  ini,  imam  Bukhari meriwayatkan  sebuah  hadis  dalam  kitab Shahih nya,  bahwa  Zaid  bin  Tsabit  r.a menceritakan kesaksiannya sendiri sebagai  berikut:  “Disaat  berkecamuknya
perang  Yamamah,  Abu  Bakar  minta supaya aku datang kepadanya.  Setibanya aku  di  rumahnya,  kulihat  Umar  bin  al Khatthab  sudah  berada  di  sana.  Abu Bakar  lalu  berkata:  ‘Umar  datang kepadaku  melaporkan  bahwa  perang Yamamah bertambah sengit dan banyak para penghafal al Qur’an yang gugur. Ia khawatir  jika  peperangan  yang  dahsyat itu akan mengakibatkan lebih banyak lagi khuffaz yang  gugur.  Karena  itu,  ia berpendapat  sebaiknaya  aku  segera memerintahkan  kodifikasi  al  Qur’an’. Kukatakan  kepada  Umar:  ‘Bagaimana mungkin  kita  melakukan  sesuatu  yang tidak  dilakukan  oleh  Rasulullah  SAW?! Umar  menjawab:  ‘Demi  Allah,  itu (kodifikasi  al  Qur’an)  adalah  kebajikan, ‘kemaslahatan’.Umar berulang-ulang mendesak  dan  pada  akhirnya  Allah membukakan  dadaku  sehingga  aku sependapat dengannya”.
Dalam  kesaksian  itu,  Zaid  bin
Tsabit lebih jauh mengatakan:
“Kepadaku  Abu  Bakar  berkata:  ‘Kamu seorang  muda,  cerdas  dan  terpercaya. Dahulu  kamu  bertugas  sebagai  pencatat wahyu,  membantu Rasulullah SAW.Dan
seterusnya  kamu  mengikuti  al  Qur’an, karena itu laksanakanlah tugas menghimpun  (kodifikasi)  al  Qur’an. Demi  Allah,  kata  Zaid  lebih  lanjut, seumpama  orang  membebani  kewajiban kepadaku  untuk  memindahkan  sebuah gunung,  kurasa  tidak  lebih  berat  dari pada  perintah  kodifikasi  al  Qur’an  yang diberikan  kepadaku!  Kukatakan  kepada Abu  Bakar  r.a.  :’Bagaimana  kita  boleh melakukan  suatu  pekerjaan  yang  tidak dilakukan  oleh  Rasulullah?!’  Abu  Bakar menjawab:  ‘Demi  Allah,  pekerjaan  itu adalah  kebajikan/  ‘ kemaslahatan ’!  Abu Bakar terus-menerus mengimbau sampai Allah membukakan dadaku sebagaimana Allah  telah  membukakan  dada  Abu Bakar dan Umar. . . “ 7
Dalam  riwayat  tersebut  Umar mengajukan  usul  kodifikasi  al  Qur’an
7 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih  al  Bukhari ,  III,  (Bandung: Diponegoro,  t.t.),  hal.  2068-2069;  Al  Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, Fath al Bari Syarh  Shahih  al  Bukhari ,  juz  XI,  (Beirut:  Dar  al Kutub  al  Ilmiah:tt.  ),  hal.  12-  13;  Shubhi  al Shalih, Mabahis fi ‘Ulum al Qur’an, (Beirut: Dar al  Ilmi  li  al  Malayin,  1995),  hal.  85;  M.M.  al A’zami,  The  History  of  The  Qur’anic  Text: From  Revelation  to  Compilation,  Edisi  tarjmh. Sejarah  Teks  al  Qur’an:  Dari  Wahyu  sampai Kompilasi, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 84.
dengan alasaan kebaikan/ kemaslahatan,
ريخ  اللهو  اذه ,  dengan  kalimat  itu  ia meyakinkan  khalifah  Abu  Bakar  ketika beliau  ini  merespon  usul  Umar  dengan mengatakan:
ت فيك ىلص الله لوسر هلعفي مل أئيش لعف
ملسو هيلع الله , bagaimana kita melakukan sesuatu  yang  Rasulullah  SAW  sendiri tidak melakukannya. Dengan kalimat itu juga Abu Bakar ketika meyakinkan Zaid bin  Tsabit  selaku  kordinator  tim pengkodifikasian  al  Qur’an.  Sudah diketahui  orang  kalimat al  khair dalam riwayat  tersebut  berari al  faidah , 8
bermanfaat.Dan al  faidah sendiri  berari al mashlahah . 9 Dengan  demikian,  kodifikasi al Qur’an dalam pandangan Umar bin al Khatthab  mengandung  kermanfaatan dan  kemaslahatan  bagi  umat  sekarang dan yang akan datang.
Kasus berikutnya mengenai hukum perang, dimana seperti dipraktikkan  Nabi  Muhammad  SAW, jika  suatu  suku  tertentu  tidak  menyerah
88 Ahmad  Warson  Munawwir, Al Munawwir,  Kamus  Arab  Indonesia, (Surabaya:
Pustaka Progressif, 1997), hal. 378.
9 Ahmad  Warson  Munawwir, ibid .hal
789.
secara damai tetapi melalui pertempuran, maka  tanah  mereka  disita  sebagai  harta rampasan  perang  dan  dibagi-bagikan kepada  pasukan  kaum  Muslimin. Mungkin  sekali  praktek  yang  seperti  ini merupakan  hukum  perang  di  masa itu.Tetapi  kaum  Muslimin  memandang praktek  ini  sebagai Sunnah Nabi,  sebagai bagian dari mekanisme untuk menghancurkan  musuh  dan  untuk memberikan  imbalan  kepada  pejuang- pejuang  Muslim.Hukum  ini  ternyata tetap  berlaku  ketika  kaum  Muslimin melakukan penaklukan-penaklukan dalam  ukuran  kecil  diluar  Arab.  Tetapi ketika  Irak  ( Sawad )danMesir  ditaklukkan dan  dijadikan  daerah  kekuasaan  Islam pada masa ia berkuasa, Umar tidak mau merampas  tanah  yang  luas  ini  dari penghuni-penghuninya  yang  sediakala dan  tidak  membagi-bagikannya  kepada pasukan-pasukan Arab. Walaupun bukan Umar sendiri yang berpendirian demikian  dan  banyak  pula  orang-orang terkemuka  lainnya  yang  sependapat, namun  ia  mendapat  tantangan  yang keras.
Tantangan ini menjadi sedemikian kerasnya sehingga berkembanglah  semacam  krisis.Tetapi
Umar  tetap  kokoh  mempertahankan pendiriannya  dan  mengatakan  jika pasukan-pasukan  Arabmenjadi  pemilik- pemilik  tanah,  maka  mereka  tidak  akan menjadi  pejuang-pejuang  lagi  walaupun sesungguhnya,  seperti  yang  ternyata dikemudian hari, pertimbangan- pertimbangannya  adalah  berdasarkan perasaan keadilan sosial-ekonomi
Pada  suatu  hari  terbaca  oleh
Umar  ayat  al-Qur’an  berikut  ini  yang secara  garis  besarnya  mendukung pendapatnya dan memperkuat keyakinannya  yang  kokoh  terhadap keadilan: “….  Dan  orang-orang  yang
datang setelah mereka akan berkata: ‘Ya Allah! Ampunilah kami bersama saudara-saudara  seagama  kami  yang terdahulu  ….  Sesungguhnya  Engkau “Maha  Pengasih  dan  Penyayang”.(Al- Qur’an, 59:10).
Ayat  ini  dengan  jelas  sekali menunjukkan  bahwa  yang  menjadi
motivasi  Umar  adalah  pertimbangan- pertimbangan  keadilan  sosial-ekonomi dan  ia  tidak  mau  membiarkan  negeri- negeri  yang  luas  dibagi-bagikan  kepada pasukan Arab Muslim sehingga penduduk  beserta  generasi-generasi dikemudian  hari  terbengkalai. 10 Dengan demikian, aspek maslahah yang meliputi keadilan  sosial  dan  ekonomi  bagi masyarakat  Irak  dan  Mesir  beserta keturunannya  menjadi  alasan  kuat  bagi Umar  untuk  tidak  membagi-bagikan tanah  atau  daerah  taklukan  perang kepada  para  pasukan.Dalam  kasus  ini Umar  juga  menetapkan  kewajiban membayar kharaj, 11 semacam jizyah yang gugur  kewajibannya  dengan  keislaman mereka,  bagi  masyarakat  penggarap tanah  tersebut  kepada  negara  sebagai sewa  tanah  dan  jaminan  keamanan mereka  tetap  tinggal  dalam  kekuasaan Islam.
10 Fazlur  Rahman, Islamic  Methodology  in History ,  Edisi  terj. Membuka  pintu  Ijtihad , pentrj.Anas  Mahyuddin,  (Bandung:  Pustaka, 1984), hal. 272-273.
11 Sayyid  Sabiq, Fiqh  al  Sunnah ,  III, (TTP. : Dar al Fikr,1983.), hal. 91.
Kasus  yang  lain  adalah  tentang ketentuan  mengucapkan  talaq  dengan tiga  kali    berturut-turut,  maka  di  masa Nabi SAW, masa Abu Bakar, dan masa- masa awal pemerintahan Umar
dihukumkan  jatuh  sebagai  talaq  satu.
Belakangan  Umar  bin  al  Khatthab menetapkan  tiga  kali  ucapan  talaq dengan  tiga  kali  talaq  sebagai  hukuman dan  pelajaran  bagi  masyarakatnya. 12
Dengan  demikian,  mereka  tidak  main- main dengan ucapan tiga kali talaq.Itulah ijtihad  beliau.Beliau  menetapkan  seperti itu bertujuan untuk membina kemaslahatan/  kepentingan  umum  yang dipandangnya tepat pada saat itu.Karena itu,  sekalipun  demikian  tidak  boleh meninggalkan  fatwa  Rasulullah  yang diikuti  para  sahabat  di  masa  Nabi  dan masa khalifah Umar sendiri.
Dalam  bidang  hukum  kriminal,
jarimah  hudud ,  sudah  termasyhur  bahwa khalifah Umar bin Khatthab menagguhkan  hukuman had ,  yakni potong tangan bagi kejahatan pencurian,
12 Sayyid  Sabiq, Fiqh  al  Sunnah ,  II,
(TTP. : Dar al Fikr,1983.), hal. 231..
karena  pertimbangan  musim  paceklik yang sedang menimpa masyarakat.
Dalam  bidang  legislasi  sosial, Khalifah  Umar  bin  al  Khatthab memberikan  instruksi  bahwa;  “Setiap anak  yang  dilahirkan  seorang  budak perempuan  dari  tuannya  tidak  boleh dijual,  dihadiahkan,  atau  diwaariskan oleh  tuannya.Ia  (si  budak  perempuan) adalah  milik  tuannya  selama  tuannya masih hidup (kecuali jika ia dimerdekakan oleh tuannya) tetapi ketika tuannya  mati  maka  secara  otomatis  ia memperoleh kemerdekaannya.” 13
Sebelum Umar tidak ada diambil langkah legislatif untuk menjamin bahwa “ um  al-walad ”  (ibu  si  anak)  tidak diperjualbelikan, dihadiahkan atau dipertahankan  sebagai  hamba  setelah tuannya  mati.  Setelah  tuannya  mati  si hamba beserta anaknya harus menikmati kemerdekaan  yang  sama.  Apakah  yang telah  terjadi  sejak  masa  hidup  Nabi sehingga sebuah kebiasaan yang didukung  oleh  persetujuannya  yang
13 Fazlur Rahman, Islamic Methodology. . . , Op. Cit., hal. 275.
“tidak  diucapkan” (Sunnah  Sukutiyah) harus  ditentang  melaui  legislasi?  Disini jelas  sekali  bahwa  esensi  Islam  sedang dipertaruhkan,  dan  apabila  kita  tinjau dengan lebih cermat ternyata pada masa Umar  itu  sebuah  masalah  besar mengenai  keadilan  social  timbul  karena berbagai faktor baru didalam masyarakat.
Semakin banyaknya jumlah budak-budak  lelaki  dan  perempuan menimbulkan  berbagai  masalah.Yang sangat  gawat  diantara  semuanya  adalah sehubungan dengan hamba-hamba perempuan,  yang  jumlah  nya  sangat besar, yang melahirkan anak.Jika mereka ini  diperjualbelikan  dan  dihadiahkan, maka  apakah  akibatnya  terhadap masyarakat?Yang  lebih  penting  lagi apakah  akibatnya  terhadap  anak-anak mereka,  terhadap  pribadi  dan  moral anak-anak tersebut?
Inilah pertimbangan yang meyebabkan  Umar  akhirnya  melarang hamba-hamba  perempuan  diperjual belikan  dan  dipertahankan  sebagai hamba setelah  tuannya  mati. Karena  ia melahirkan  anak-anak  tuannya,  maka
selama tuannya masih hidup,
kesejahteraannya dianggap selalu
diperhatikan oleh tuannya itu. Jadi Umar mrngurangi  “hak-hak”  dari  para  pemilik budak;  bahkan  ia  melanggar  sebuah Sunnah  untuk  menjaga  agar  landasan- landasan  Sunnah  tetap  hidup,  kuat  dan semakin berjaya .
Itulah beberapa riwayat dan fakta otentik  (shahih)  mengenai  kebijakan Umar  bin  Khatthab  yang  didasarkan pada  kemaslahaatan  umum,  yang merupakan inti dari tujuan-tujuan syariat yang  akan  dicapai.  Secara dhahir kebijakan  Umar  tersebut  dianggap kontradiktif  dengan  sunnah  yang berlaku,  tetapi  tidak  demikian  adanya karena  Umar  dihadapkan  pada  situasi dan  kondisi  yang  berbeda  dengan  yang terjadi  pada  masa  Nabi.  Umar  justru mampu  menangkap  pesan-pesan  dari sebuah  teks  yang  dihubungkan  dengan fakta dan situasi di masyarakat.Kemampuan  dan  keberanian Umar  dalam  mengambil  keputusan dengan metoda seperti itutelah
menginspirasi kajian-kajian hukum berikutnya.Ia merupakan embrio
lahirnya  studi  maqashid  al  syariah  yang digagas oleh ulama kemudian.
Abad  Ke-3  H  Sampai  Menjelang Akhir Abad Ke-4 H
Setelah  masa  sahabat,  teori  dan klasifikasi al maqasid mulai berkembang. Akan tetapi seperti kata Jaser ‘Audah, al Maqasid , sebagaimana kita kenal sekarang, tidak kunjung matang sebelum masa  para  ulama  Ushuluddin;  yakni antara  abad  ke-5  sampai  abad  ke-8  H. Meski  demikian,  selama  tiga  abad pertama,  gagasan  tentang  tujuan/ maksud, atau yang dikenal dengan istilah hikmah , ‘ilal , munasabat , atau ma’ani , telah muncul  di  dalam  berbagai  metode berpikir yang digunakan oleh para imam klasik hukum Islami. 14
Istilah-istilah  terkait  pemikiran  al Maqasid  ini  muncul  pada  penerapan metode-metode  fikih  seperti qiyas , istihsan ,  (preferensi  kehakiman),  dan maslahah .  Meski  itu,  al  Maqasid  belum tampak  sebagai  wilayah  studi  fikih tersendiri sebelum berakhirnya abad ke 3
14 Jaser ‘Audah, Op. Cit., hal. 29-30.
H.  Setelah  itu  pengembangan  teori “jenjang  keniscayaan”  ( al  darurah ),  oleh Imam
al  Juwayni  (w.  478  H/  1085  M) muncul  pada  abad  ke-5  H.  Berikut penjelasan  sekilas  mengenai  konsep- konsep dini al  Maqasid antara  abad  ke-3 dan abad ke-5 H.
a. Al Tirmizi al  Hakim (w. 296 H/
908 M)
Seperti dijelaskan Jaser ‘Audah, al
Tirmizi  menulis  naskah  pertama  yang diketahui  didedikasikan  untuk  topik  al Maqasid.  Dalam  naskah  tersebut,  istilah ‘al  Maqasid’  sendiri  terlihat  pada judulnya, yakni al Salah  wa Maqasiduha. Buku itu berisi penelusuran hikmah dan rahasia  spiritual  di  balik  setiap  gerakan dan zikir salat, dengan penjelasan sangat sufistik. 15 Contoh  dalam  buku  itu  al Maqasiddari  salat;  seperti  “penegasan kerendah-hatian” sebagai maksud dibalik pengagungan  Allah  SWT  dalam  setiap gerakan salat.
15 Jaser ‘Audah, Ibid ., hal. 30.
b. Abu  Zayd  al  Balkhi  (w.  322  H/
933M)
Al Bakhi penulis naskah pertama tentang  al  Maqasid  dalam  ranah muamalat.Beliau memberi judul bukunya al  Ibnah  ‘an  ‘ilal  al  Diyanah .Dalam karyanya  itu,  al  Balkhi  menelusuri tujuan-tujuan  di  balik  hukum-hukum islami. Karya senada berjudul Masalih al Abdan  wa  al  Anfus ;  pada  buku  ini  beliau membahas  bagaimana  praktik  agama Islam dan hukum-hukumnya berdampak positif terhadap fisik dan kejiwaan. 16 .
c. Al Qaffal al Kabir Syayhi (w. 365

## H/ 975 M)
Jaser  ‘Audah  menjelaskan,  al
Qaffal menulis manuskrip tertua tentang al  Maqasid  yang  ditemukan  di  Dar  al
Kutub Kairo, Mesir. Manuskrip berjudul Mahasin al
Syara’i (Keindahan-keindahan tujuan-tujuan Syariat) menjelaskan secara singkat  setiap  aturan  dan  tujuan  serta hikmah dibaliknya. Sistematika
pembahasan dalam manuskrip ini seperti sistematika  fikih  klasik  yang  dimulai
16 Jaser ‘Audah, Ibid ., hal. 31.
dengan  taharah,  wudu,  dst.  Manuskrip ini setebal 400 halaman. 17
Pengembangan konsep-konsep al Daruriyat , al  Siyasah ,  dan al  Makrumat oleh  al  Qaffal  dalam  manuskripnya  itu merupakan langkah awal yang memperhalus jalan bagi al Juwayni dan al Gazali  dalam  mengembangkan  teori fikih  mazhab  Syafi’i  dan  teori  al Maqasid nya; di mana keduanya mengembangkan ketiga konsep al Qaffal itu  untuk  mengemukakan  konsep al daruriyyat , al hajiyat , dan al tahsiniyyat .
Pasca  al  Qaffal  dilanjutkan  Ibnu Babawayh  al  Qummi  (w.  381  H/  991 M).Ulama  ternama  abad  ke-4  H bermazhab  Syiah  ini,  sebagai  orang pertama  di  kalangan  Syiah  yang membahas  tentang  al  Maqasid  dalam bukunya ‘Ilal al Syar’i 18 (Sebab musabab di  balik  tujuan-tujuan  Syariat),  meski sebagian  peneliti  mengklaim  bahwa kajian  al  Maqasid  sebelum  abad  ke-20, hanya terbatas pada kalangan Sunni.Namun  faktanya  tidak  demikian. ‘Ilal  al  Syar’i  menjelaskan    rasionalisasi
17 Jaser ‘Audah, Ibid ., hal. 32.
18 Jaser ‘Audah, Ibid , hal. 35.
moral  terhadap  salat,  puasa,  haji,  zakat, dst.
Studi  terkait  al  Maqasid  juga dilakukan  oleh  al  Amiri  al  Faylasuf  (w. 381 H/ 991 M) dalam bukunya al I’lam bi Manaqib  al  Islam .Karya  ini  membahas klasifikasi  teoritis  tujuan-tujuan  Syariat terbatas pada sisi hukum pidana Islam, al hudud .
Jaser  ‘Audah  ‘mensinyalir’  meski melangkah  dengan  pasti,  perkembangan al  Maqasid menuju  klasifikasi  jenjang kebutuhan  tidak  mencapai  bentuk bulatnya  sebelum  abad  ke-5  H,  teori  al Maqasid baru tampak matang pada abad ke-8 H.
Al  Maqasid  (Abad  Ke-5  H  sampai Abad Ke-8 H)
Tentang  Metode-metode  harfiah dan nominal yang dikembangkan sampai dengan  abad  ke-5  H  terlihat  tidak sanggup  menghadapi  kerumitan  hidup dan  perkembangan  peradaban.Teori  al
maslahah al mursalah telah dikembangkan  sebagai  sebuah  metode yang meliputi ‘apa yang tidak disebutkan dalam teks-teks suci’.Teori tersebut telah mengisi  kekosongan  pada  metode-
metode harfiah, dan akhirnya, melahirkan  teori  al  Maqasid  dalam disiplin ilmu dan praktik hukum Islami.
Para  ulama  fikih  yang  paling berpengaruh  dalam  teori  al  Maqasid antara abad ke-5 dan ke-8 H adalah Abu al Ma’ali al Juwayni (w. 478 H/ 1085 M), Abu  Hamid  al  Gazali  (w.  505  H/  1111 M), al ‘Izz ibn ‘Abd al Salam (w. 660 H/ 1209 M), Syihab al Din al Qarafi (w. 684 H/  1285  M),  dan  Syamsuddin  ibn  al Qayyim  (w.  748  H/  1347  M),  dan  al Syathibi  (w.  790  H/  1388  M).  Berikut uraian  singkat  peran  masing-masing mereka.
1. Imam  al  Juwayni  Pencetus  Teori ‘Kebutuhan Publik’
Abu al Ma’ali al Juwayni menulis buku al  Burhan  fi  Usul  al  Fiqh (Bukti Nyata  tentang  Asas  Metode  Hukum Islam).Buku  tersebut  dianggap  sebagai karya fikih pertama yang mengemukakan sebuah  teori  tentang  ‘jenjang-jenjang kebutuhan  dasar’  dalam  nuansa  makna yang  kita  kenal  saat  ini.  Al  Juwayni menyarankan 5 jenjang al Maqasid , yaitu:
al darurat , al hajat al ‘ammah , al makrumat ,
al mandubat , dan ‘apa yang  tidak  dapat  dikembalikan
kepada  maksud  yang  spesifik. 19 Al Juwayni  juga  menjelaskan  bahwa  tujuan hukum  Islam  adalah al  ismah ,  proteksi yang  nyata,  terhadap  keimanan,  jiwa, akal, ranah-ranah kepribadian, dan harta.
Karya  al  Juwayni  yang  juga signifikan  dalam  upaya  pengembangan teori  al  Maqasid  adalah  Giya  al  Umam (Penyelamat Umat-umat).
2. Imam  al  Gazali  pencetus  ‘Jenjang- jenjang Keniscayaan’ Sebagai seorang murid al-Juwayni,
Abu  Hamid  al  Gazali mengembangkan teori  gurunya  dalam  bukunya al-
Mustasfa (Sumber  yang  Murni).Diawali
dengan  mendefinisikan  al  Maslahah, yang  berarti  suatu  ibarat  menarik manfaat dan menola k mafsadat , kemudaratan.Dan yang dihendaki dengan  pemaknaan  tersebut  bahwa menarik manfaat dan menolak kemudaratan itu  adalah  maksud-maksud makhluk  itu  sendiri.Dan  kemaslahatan
19 Jaser ‘Audah, Ibid , hal. 38.
makhluk  merupakan  hasil  dari  tujuan- tujuan  akhirnya.  Dengan  demikian,  kata al  Gazali,    kemaslahatan  dalam  konteks tersebut  adalah  memelihara  tujuan- tujuan syariat.
Dan  tujuan-tujuan  syariat  dari pada  makhluk  itu  ada  5  macam,  yakni: (1)  memelihara  keimanan  (agama),  (2) jiwa,  (3)  akal,  (4)  keturunan,  dan  (5) harta. 20 Walaupun mengemukakan analisis yang cukup mendalam, al Gazali enggan untuk  memberikan sifat hujjiyyah (sifat  untuk  dalil  yang  dapat  berdiri sendiri)  terhadap  satupun al-Maqasid yang  Beliau  ajukan.Bahkan,  beliau menyebutkannya  sebagai al-masalih  al- mawhumah (maslahat-maslahat terduga). 21
Alasan dibalik tanggapan ‘terduga’,  yang  dicirikan  kepada  konsep al-Maqasid menurut al-Gazali , adalah sifat dasar  konsep  itu  sebagai  hasil  telaah manusiawi  dalam  teks  suci,  bukan sebagai  bagian  dari  teks-teks  itu  yang wajib  diterapkan  selayaknya  sebagai tujuan Syariat yang jelas dan nyata.
20 Husin  Hamid  Hasan, Nazariat  al Maslahah  fi  al  Fiqh  al  Islami ,  (Kairo:  Dar  al Nahdah al ‘Arabiah, 1971), hal. 5-6.
21 Jaser ‘Audah, Op. Cit., hal. 40.
3. Al-‘Izz  ibn  ‘Abd  al-Salam  dan
‘Hikmah di Balik Hukum Syariat’
Al-‘Izz  ibn  ‘Abd  al-Salam (w.660 H/1209 M) menulis 2 buku kecil tentang  al-Maqasid  yang  bernuansa ‘Hikmah  di  balik  aturan  Syariat’:  yaitu: Maqasid  al-Salah (Tujuan-tujuan  Pokok Salat)  dan Maqasid  al-Sawn (Tujuan- tujuan Pokok Puasa). 22
Akan tetapi, sumbangan- sumbagan besar Beliau dalam mengembangkan teori al-Maqasid adalah karyanya tentang kemaslahtan-
kemaslahatan,  yang  diberi  judul Qawa’id al-Ahkam  fi  Masalih  al-Anam (Kaidah- kaidah  Dasar  tentang  Kemaslahatan- kemaslahatan Manusia).
Dalam  karyanya  itu,  disamping pembahasannya  yang  luas  tentang maslahat dan mudarat, al-‘Izz menghubungkan kesahan aturan dengan tujuannya dan hikmah dibaliknya.
4. fgvImam al Qarafi Sebagaimana  dikutip  oleh  Jaser
‘Audah,  Syihab  al  Din  al  Qarafi  juga memberikan kontribusi dalam
pengembangan teori al Maqasid, melalui
22 Jaser ‘Audah, Ibid , hal. 41.
teori klasifikasi terhadap perbuatan Nabi SAW  berdasarkan  niat/  maksud  dari Nabi  sendiri  yang  dikembangkannya,  al Qarafi dalam al Furuq nya menyatakan:
“Terdapat  perbedaan  antara tindakan-tindakan  Nabi  SAW  dalam kapasitasnya sebagai utusan ilahi, sebagai hakim,  atau  sebagai  pemimpin,  .  .  . Implikasi  hukum  dari  perbedaan- perbedaan  itu  adalah  bahwa  apa  yang dilakukan  Nabi  sebagai  utusan  adalah kaidah  umum dan permanen  .  .  .  (Akan tetapi) keputusan-
keputusan  yang  berhubungan dengan  militer,  kepercayaan  public,  .  .  . menunjuk  para  hakim  dan  gubernur, membagi rampasan perang, dan menandatangani kesepakatan
internasional  .  .  .  adalah  aturan  yang menyangkut para pemimpin saja. 23
Al  Qarafi  juga  menulis  tentang Fath  al  Zarai ,  pembukaan  sarana  untuk mencapai  maslahat;  teori  ini  sebagai bentuk perluasan teori al Maqasid nya.Menurutnya,  segala  sarana yang menyampaikan kepada tujuan yang legal  perlu  dibuka,  sebaliknya,  sarana
23 Jaser ‘Audah, Ibid , hal. 43.
yang menyampaikan kepada yang illegal, harus ditutup.
5. Imam Ibnu Qayyim al Jawziyah Syamsuddin  Ibnu  Qayyim  al
Jawziyah,  bermazhab  Ahmad  bin Hanbal,  juga  berkontribusi  dalam pengembangan  teori al  Maqasid melalui kritik  beliau  yang  mendalam  terhadap praktik al  hiyal ,  fiksi  hukum/  rekayasa hukum.  Al  Hiyal  adalah  sesuatu  yang dijadikan  sebagai  perantara  untuk menghalalkan yang diharamkan. Menurut  Ibnu  al  Qayyim,  hukum  itu tidak bisa berubah dengan cara merubah bentuk, haiat nya,  dan  penggantian namanya. 24 Karena  itu,  orang-orang Yahudi  ketika  Allah  mengharamkan kepada  merekalemak  bangkai,  mereka mencairkannya,  menjualnya,  kemudian memanfaatkan harganya, Allah melaknat mereka  melalui  lisan  Rasulillah  SAW tentang  siasat, hilah ,  yang  telah  mereka lakukan,  karena  melihat  tujuannya.  Dan hukum  haramnya  itu  tidak  berbeda,
24 Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin  Abi  Bakr  bin  Ayyub,  yang  dikenal  dengan Ibnu Qayyim al Jawziyah, I’lam al Muwaqqi’in ‘an Rabb al ‘Alamin , (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, tt), hal. 545.
apakah  lemak  itu  berbentuk  padat maupun  berbentuk  cair.  Menurut  Ibnu Qayyim,  siasat  yang  demikian,  termasuk perbuatan  yang  mendurhakai  dan menipu Allah dan Rasul-Nya. Perbuatan tersebut  nyata  sekali  tidak  terdapat  di dalam  syariat, 25 justru  berlawanan dengan maksud syariat.
Ibnu  al  Qayyim  kemudian menjelaskan  kesempurnaan  dan  maksud syariat  Islam  yang  bertolak  belakang dengan  praktik  dan  maksud  al hiyal.Maha  suci  Allah  yang  telah mewajibkan beberapa kewajiban, mengharamkan beberapa yang
diharamkan,  mewajibkan  terlaksananya hak  demikemaslahatan  hidup  hamba- hamba-Nya  baik  di  dunia  maupun  di akhirat.Allah  telah  menjadikan  syariat- Nya yang sempurna ini sebagai pedoman bagi  manusia,  aturan  untuk  menjaga kelangsungan  hidup,  obat  penawar untuk menghilangkan berbagai penyakit, sebagai  pelindung  orang  yang  meminta perlindungan  dengannya,  dan  sebagai perisai  yang  menyelamatkan  orang  yang
25 Ibnu  Qayyim  al  Jawziyah, Ibid ,  hal.
546.
berlindung  di  dalamnya  dari  berbagai macam  kejahatan. 26 Dia  memerintahkan segala  kemaslahatan,  melarang  segala kerusakan,  membolehkan  segala  yang baik,  dan  mengharamkan  segala  yang buruk,  .  .  .  syi’arnya  kejujuran,  tiangnya adalah  hak,  mizannya  keadilan,  dan hukumnya rinci, sehingga tidak memerlukan penyempurnaan yang
bersifat  politis  oleh  para  penguasa,  dan siasatnya  orang-orang  yang  melakukan siasat. 27 Demikianlah  pernyataan  imam Ibnu al Qayyim.
6. Imam al Syathibi
Abu  Ishaq  al  Syathibi  Ibrahim bin Musa al Maliki (w. 790 H/ 1388 M), seorang  penganut  mazhab  Maliki, dianggap  telah  berhasil  merekonstruksi al  Maqasid sebagai  asas-asas  hukum Islam.  Seperti  ditulis  Jaser  ‘Audah,  al Syathibi dengan bukunya al Muwafaqat fi
Ushul  al  Syariah telah  memberikan sumbangan besar
dalam
26 Ibnu  Qayyim  al  Jawziyah, Ibid ,  hal. 598.
27 Ibnu  Qayyim  al  Jawziyah, Ibid ,  hal.
599.
mengembangkan teori al Maqasid dengan melakukan 3 transformasi penting, yakni:
Pertama, al Maqasid yang pada era sebelumnya  hanya  masuk  pada  kajian- kajian  ‘ maslahat-maslahat  lepas ’,  di  tangan al  Syathibi  masuk  ke  “ asas-asas  hukum ”. Kedua, al  Maqasid yang  semula  dari ‘ hikmah di balik aturan ’, ditransformasikan kepada  ‘ dasar  aturan ’.  Al  Syathibi mengklasifikasi  teks  kepada  dua  bagian utama; al  kulliyat ,  nas-nas  berkenaan pokok-pokok  agama,  dam al  juz’iyyat , nas/ teks berkenaan detil-detil agama. Al Kulliyat mempunyai  supremasi  atas  teks- teks al  juz’iyyat . Al  Maqasid termasuk al kulliyyat ,  dengan  pandangan  seperti  ini, maka aturan manapun yang dibuat tidak atas nama Syariat tidak dapat melangkahi al  Maqasid .  Ketiga, al  Maqasid dari ‘ketidaktentuan’  menuju  ke  ‘keyakinan’. Demikian,  selintas  teori  al  Maqasid perspektif al Syathibi. Kajian lebih dalam dan fokus tentang ini akan dibahas oleh pemakalah  lain  pada  minggu-minggu berikutnya.

## Kesimpulan
1. Berdasarkan  data-data  otentik
dan  valid  mengenai  beberapa  kebijakan Umar  bin  Khatthab  r.a  yang  didasarkan atas  pertimbangan  al  maslahah  al ‘ammah, roh/ embrio kajian-kajian teori maqasid  al  syariah  telah  ada  sejak  awal perkembangan  Islam,  yakni  masa sahabat khususnya pada era al khulafa’ al rasyidun.
2. Era  berikutnya  studi  terkait
maqasid  al  syariah  dilanjutkan  oleh  Al Tirmizi  al  Hakim  (w.  296  H/  908  M),
Abu  Zayd  al  Balkhi  (w.  322  H/  933M), Al  Qaffal  al  Kabir  Syayhi  (w.  365  H/ 975 M), al Amiri al Faylasuf (w. 381 H/
991 M).
3. Masa-masa  berikutnya  kajian maqasid  al  syariah sudah  semakin  fokus yang  ditandai  dengan  muncul  dan seringnya menggunakan istilah maqasid al syariah dan  substansinya  sekaligus.  Dan sederet  ulama  yang  paling  berpengaruh pada era ini antara lain:  Abu al Ma’ali al Juwayni  (w.  478  H/  1085  M),  Abu Hamid al Gazali (w. 505 H/ 1111 M), al ‘Izz ibn ‘Abd al Salam (w. 660 H/ 1209 M),  Syihab al  Din  al  Qarafi  (w.  684  H/ 1285 M), dan Syamsuddin ibn al Qayyim
(w. 748 H/ 1347 M), dan al Syathibi (w. 790 H/ 1388 M).

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Ishak  al  Syathibi  Ibrahim bin Musa al Maliki, al Muwafaqat fi Ushul al Syariah , Jild II Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, tt.
Ahmad  Warson  Munawwir, Al
Munawwir, Kamus Arab Indonesia,
Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
Agustianto  Mingka, Maqashid Syariah  dalam  Ekonomi  dan  Keuangan Syariah , Jakarta: Ttp, tt..
Al  Hafiz  Ahmad  bin  Ali  bin Hajar  al  Asqalani, Fath  al  Bari  Syarh Shahih  al  Bukhari ,  juz  XI,  Beirut:  Dar  al Kutub al Ilmiah:tt.
Fazlur Rahman, Islamic
Methodology in History , Edisi terj. Membuka pintu  Ijtihad ,  pentrj.  Anas  Mahyuddin,
Bandung: Pustaka, 1984.
Husin  Hamid  Hasan, Nazariat  al Maslahah fi al Fiqh al Islami , Kairo: Dar al Nahdah al ‘Arabiah, 1971.
Jaser  ‘Audah  dalam Al  Maqasid Untuk  Pemula ,  penjt.  ‘Ali  ‘Abdelmon’im,
(Yogyakarta:  SUKA-Pres  UIN  Sunan
Kalijaga, 2013).
M.M.  al  A’zami,  The  History  of The  Qur’anic  Text:  From  Revelation  to Compilation,  Edisi  tarjmh.  Sejarah  Teks al  Qur’an:  Dari  Wahyu  sampai Kompilasi, Jakarta: Gema Insani, 2005.
Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul al Fiqh , (Beirut: Dar al Fikr al Arabi, tt.),
hal. 350
Muhammad  bin  Ismail  al Bukhari, Abu Abdillah, Shahih al Bukhari ,
III, Bandung: Diponegoro, t.t.
Sayyid  Sabiq, Fiqh  al  Sunnah ,  III,
TTP. : Dar al Fikr,1983.
Sayyid  Sabiq, Fiqh  al  Sunnah ,  II,
TTP. : Dar al Fikr,1983.
Shubhi  al  Shalih,  Mabahis  fi ‘Ulum al Qur’an, (Beirut: Dar al Ilmi li al Malayin, 1995.
Syamsuddin Abi Abdillah
Muhammad  bin  Abi  Bakr  bin  Ayyub, yang  dikenal  dengan  Ibnu  Qayyim  al Jawziyah, I’lam al  Muwaqqi’in ‘an  Rabb  al ‘Alamin , Beirut:  Dar  al  Kutub al Ilmiah, tt.
Wahbah  Zuhaili, Nazariat  al Darurah  al  Syar’iyyah , Muqaranah  Ma’a  al Qanun  al  Wad’I ,  edisi  Indonesia, Konsep Darurat  da;lam  Hukum  Islam, terj.  Said Agil  Hasan  al  Munawwar  dan M.  Hadri Hasan,  (Jakarta:  Gaya  Media  Pratama,
1997.