## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PARKIR BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Oleh Jupenri Tamba Universitas Darma Agung, Medan E-mail: jupenritamba@gmail.com

## ABSTRACT
Vehicle  parking  spaces  are  a  necessity  for  vehicle  owners,  therefore  parking  must  receive serious attention, especially regarding its arrangement. One of the most important things in parking management is the issue of legal protection for consumers who use parking services who certainly do not want their vehicles to be damaged or lost. But in everyday life it often happens, so the formulation of the problem in this thesis is, first, how is the legal protection for  consumers  who  use  parking  services  based  on  law  number  8  of  1999  concerning consumer  protection,  secondly  how  is  the  responsibility  of  business  actors  to  consumers using  services?  parking,  third,  how  to  resolve  disputes  if  there  is  a  dispute  between consumers using parking services and business actors. This type of research uses normative juridical research, namely by examining library data to find data by reading and reviewing written  sources  that  are  the  material  in  the  preparation  and  books  that  are  adapted  to  the laws and regulations that apply in general relating to "Legal Protection Against Consumers of Parking Service Users Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the  data  used  as  research  material  consists  of  primary  legal  materials,  secondary  legal materials  and  tertiary  legal  materials.  Based  on  the  results  of  the  study  that  the  legal protection of consumers who use parking services by providing protection fulfills the rights of consumers. The responsibility of business actors to provide compensation to consumers who experience  damage  to  their  vehicles  is  not  in  accordance  with  the  price  of  vehicle  damage experienced by consumers. Settlement of disputes between consumers and business actors is by  submitting  a  complaint  to  the  Consumer  Dispute  Settlement  Agency  and  can  resolve  it through Arbitration.
Keywords: Legal Protection, Parking Service Users

## ABSTRAK
Tempat parkir kendaraan menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan, oleh karena itu parkir harus  mendapat  perhatian  yang  serius  terutama  mengenai  pengaturannya.  Salah  satu  hal yang paling penting dalam pengelolan parkir adalah masalah perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa parkir yang pastinya tidak menginginkan kendaraannya mengalami kerusakan  ataupun  kehilangan.  Tapi  dalam  sehari-hari  itu  sering  terjadi,  maka  dengan  itu rumusan  masalah  dalam  skripsi  ini  adalah,  pertama  bagaimana  perlindungan  hukum terhadap konsumen pengguna  jasa parkir berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang  perlindungan  konsumen,  kedua  bagaimana  pertanggung  jawaban  pelaku  usaha terhadap  konsumen  pengguna  jasa  parkir,  ketiga  bagaimana  penyelesaian  sengketa  jika terjadi  perselisihan  antara  konsumen  pengguna  jasa  parkir  dengan  pelaku  usaha.  Jenis penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  dengan  meneliti  data kepustakaan  untuk  mencari  data  dengan  membaca  dan  menelaah  sumber  tertulis  yang
menjadi  bahan  dalam  penyusunan  dan  buku-buku  yang  disesuaikan  dengan  peraturan- peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  secara  umum  yang  berkaitan  dengan “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa  Parkir  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen”,  data  yang  digunakan sebagai  bahan  penelitian  ini  terdiri  atas  bahan  hukum  primer,bahan  hukum  sekunder  dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen  pengguna  jasa  parkir  dengan  memberikan  perlindungan  memenuhi  hak-  hak konsumen.  Pertanggung  jawaban  pelaku  usaha  untuk  memberikan  ganti  kerugian kepada konsumen  yang  mengalami  kerusakan  kendaraannya  tidak  sesuai  dengan  harga  kerusakan kendaraan  yang  dialami  oleh  konsumen.  Penyelesaian  sengketa antara  konsumen  dengan pelaku  usaha  yaitu  dengan  mengadukan  ke  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dan dapat menyelesaikan melalui Arbitrase.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengguna Jasa Parkir
1. PENDAHULUAN
Undang-Undang perlindungan konsumen di Indonesia lahir pada tanggal 20  April  1999  dan  baru  berlaku  pada tanggal  20  April  2000.  Sebelum  lahirnya UUPK  memang  sudah  banyak  peraturan yang mengatur tentang hak-hak konsumen  seperti  perjanjian  jual  beli yang diatur dalam KUHPerdata, Undang- Undang Perindustrian dan lainnya, namun belum  ada  peraturan  yang  mengatur  dan melindungi kepentingan-kepentingan konsumen secara khusus sehingga kedudukan  konsumen  terhadap  pelaku usaha  masih  lemah.  Undang-Undang Perlindungan Konsumen
(UUPK) merupakan peraturan khusus yang mengatur
tentang
perlindungan konsumen  dan  pelaku  usaha  secara seimbang.  Keberadaan  UUPK  menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah  dan  lembaga  perlindungan konsumen  swadaya  masyarakat  untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.
Perlindungan  konsumen  adalah segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen.
Rumusan pengertian perlindungan konsumen  yang  terdapat  dalam  Pasal  1 Angka  1  Undang-  Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK) tersebut cukup
memadai.  Kalimat  yang  menyatakan “segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian  hukum”,  diharapkan  sebagai benteng  untuk  meniadakan  tindakan sewenang-wenang yang merugikan konsumen  hanya  untuk  kepentingan pelaku usaha.  Meskipun Undang-Undang ini  disebut  sebagai  Undang-Undang
Perlindungan Konsumen namun bukan berarti kepentingan  pelaku  usaha  tidak  ikut menjadi  perhatian  karena  keberadaan perekonomian nasional banyak di tentukan oleh pelaku usaha.
Kendaraan  tidak  terlepas  dari parkir  bagi  mereka  yang  memiliki kendaraan  dan  kita  semua  pasti  pernah menggunakan sarana parkir, karena setiap orang  hampir  memiliki  kendaraan  yang semakin tahun semakin bertambah pastinya  memerlukan  parkir.  Untuk keamanan  kendaraan  konsumen  dan mengembalikannya dengan keadaan semula.  Konsumen  adalah  setiap  orang pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan  sendiri,  keluarga,  orang  lain maupun  makhluk  hidup  lain  dan  untuk tidak diperdagangkan.
Pertumbuhan  perekonomian  dan perkembangan jumlah kendaraan
bermotor  yang  saat  ini  semakin  pesat namun tidak seimbang dengan infrastruktur baik sarana maupun prasarana. Ini menjadi salah satu
penyebab  terjadinya  masalah  transportasi seperti  kemacetan  dan  kebutuhan  akan fasilitas parkir bagi  kendaraan akan terus meningkat  sejalan  dengan  meningkatnya jumlah  kendaraan  yang  ada  di  wilayah perkotaan maupun pedesaan dan ini yang akan  menimbulkan  ketersediaan  wilayah parkir yang akan meresahkan masyarakat. Pemilik kendaraan bermotor membutuhkan  tempat  parkir  kendaraan, oleh  karena  itu  parkir  harus  mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai pengaturannya.
Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan  parkir  adalah  mengenai masalah perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa parkir mengenai keamanan kendaraan  yang  diparkirkan  di  tempat parkir.  Sejak  berlaku  efektif  pada  20 April 2000 hingga dikeluarkannya sejumlah  peraturan  perundang-undangan pelaksanaan
UUPK,  belum  banyak  perubahan  sikap perlakuan pelaku usaha terhadap konsumen.
Hampir pada semua komoditas, terdapat pelanggaran- pelanggaran  hak-hak  konsumen.  Tidak berlebihan  apabila  dikatakan  bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen memerlukan  pembinaan  sikap,  baik  dari pelaku usaha maupun konsumen. Pembinaan  sikap  dilakukan  melalui pendidikan  sebagai  salah  satu  media sosialisasi.  Itulah  sebabnya  pendidikan konsumen  diperlukan  dalam  pelaksanaan perlindungan konsumen.
Berbagai  ketentuan  yang  ada dalam UUPK masih menjadi aturan  yang sangat mudah diabaikan oleh pelaku usaha salah  satu  pelanggaran  yang  masih banyak  terjadi  adalah  adanya  pembuatan perjanjian  baku  dalam  kegiatan  usaha. Perjanjian  baku  atau  klausula  baku merupakan  perjanjian  yang  formatnya dibuat  oleh  salah  satu  pihak  yang  lebih dominan dan pihak lain tinggal menyetujui  saja.  Perjanjian  ini  dikatakan bersifat “baku” karena perjanjian ini tidak dapat  dan  tidak  mungkin  dinegosiasikan
atau ditawar oleh pihak lainnya.
Pengguna  jasa  parkir  pastinya tidak  menginginkan  kendaraan  yang  di parkirkan  mengalami  kerusakan  apalagi kehilangan  kendaraan  yang  diparkirkan. Namun  tentu  saja  kehilangan  ataupun kerusakan  sering  terjadi.  Sehubungan dengan  hal  itu  maka  akan  timbul pertanyaan,  siapa  yang  bertanggung jawab  atas  kehilangan  atau  kerusakan kendaraan  bermotor  yang  di  parkirkan  di tempat parkir dan bagaimana
perlindungan konsumen terhadap
pengguna jasa parkir.
Pelaku  usaha  sebagai  pembuat perjanjian  baku  sedangkan  konsumen sebagai  pihak  lain  mau  tidak  mau  harus menyetujui perjanjian tersebut. Perjanjian baku adalah  setiap  aturan  atau  ketentuan dan syarat-syarat  yang telah dipersiapkan dan  di  tetapkan  terlebih  dahulu  secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan  kedalam  suatu  dokumen dan/atau  perjanjian  yang  mengikat  dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pemerintah mengeluarkan
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan  Konsumen  (UUPK) untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.  UUPK  mengatur  tentang tanggung  jawab  pelaku  usaha/jasa  usaha sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  19 yang  memberikan  suatu  perlindungan terhadap konsumen. Pelaku usaha bertanggung  jawab  memberikan  ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan.
UUPK tidak
dimaksudkan untuk tidak membuka usaha para  pelaku  usaha.  Justu  mendorong terciptanya  berusaha  yang  sehat,  serta lahirnya  perusahaan  yang  tangguh  dan menyediakan barang dan/jasa yang berkualitas. Parkir merupakan tempat
pemberhentian kendaraan untuk
sementara  waktu,  dimana  jika  tidak  ada jasa  parkir  akan  terjadi  kejahatan  atau masalah  yang  tidak  diinginkan  dengan kendaraan  setiap  orang.  Jasa  parkir
sangatlah  bermanfaat  bagi  masyarakat dimana jasa parkir memberikan pelayanan  dalam  keamanan  kendaraan masyarakat ketika berhenti disuatu tempat  yaitu  pada  tempat-tempat  umum seperti  pusat  perbelanjaan,  perkantoran, tempat  kerja,  tempat  rekreasi,  tempat hiburan. Tanpa adanya sistem parkir yang baik dapat menimbulkan berbagai masalah,  masyarakat  akan  meletakkan kendaraannya sembarangan tanpa mematuhi  aturan  yang  telah  dijelaskan dengan undang-undang.
Bisa dibayangkan  dalam  suat  tempat  jika tidsak  ada  seorang  jasa  parkir  akan sembarangan  meletakkan  kendaraannya sehingga  mengganggu  aktivitas  dan kenyamanan orang lain.
Pentingnya parkir
dalam kebijakan  transportasi  sering  diremehkan namun  faktanya  menemukan  tempat untuk  parkir  yang  potensial  adalah  yang penting  dari  pada  keperihatinan  atas kurangnya  ruang  jalan  yang  tersedia untuk  menampung  kendaraan.  Tetapi pada saat sekarang ini, banyak jasa parkir yang hanya mementingkan keuntungannya  sendiri tanpa memikirkan orang lain. Terkadang mereka memungut uang  parkir  dari  masyarakat  tanpa memikirkan  keselamatan  dan  kenyamana untuk  konsumen  yang  telah  dijabarkan dalam undang-undang tentang jasa parkir dan perlindungan konsumen.
Kata perlindungan menurut kamus umum  bahasa  indonesia,  berarti  tempat berlindung  atau  merupakan  perbuatan (hal)  melindungi,  misalnya  memberi perlindungan  kepada  orang  yang  lemah. Yang  dimaksud  dengan  hukum  adalah kumpulan  peraturan  atau  kaidah  yang mempunyai  isi  yang  bersifat  umum  dan normatif,  umum  karena  berlaku  bagi setiap orang dan normatif karena menentukan  apa  yang  harus  dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan  serta  menentukan  bagaimana caranya  melaksanakan  kepatuhan  pada kaidah-kaidah.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa  perlindungan  hukum  adalah  suatu
perbuatan  hal  melindungi  subjek-subjek hukum  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat  dipaksakan dengan suatu sanksi.
Seorang  petugas  jasa  parkir  yang resmi harus ada izin dari dinas perhubungan  setempat  adanya  pakaian seragam,  peluit,  karcis,  rambu  kecil stopyang  dipasang  pada  satu  tongkat, atau  tongkat  dengan  lampu  berwarna merah  bila  bertugas  malam  hari,  rompi yang  memantulkan  sinar  bila  bertugas pada  saat  malam  hari  yang  telah diberikan oleh pemerintah. Bisa dipastikan  jika  seorang  petugas  parkir tidak  bisa  menunjukkan  bukti  salah  satu diatas  bahwasannya  mereka  seorang petugas  jasa parkir liar.
Mengingat  keberadaan  perjanjian baku  dalam  praktek  perdagangan  sering menempatkan  konsumen  sebagai  korban ketidakadilan, karena isinya berat sebelah.  Sampai  saat  ini  masih  banyak pencantuman  klausula  baku  oleh  pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang  diatur  dalam  UUPK.  Pengaturan mengenai  pencantuman  klausula  baku tentang perlindungan konsumen berbunyi “Pelaku  usaha  dalam  menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan  dilarang  membuat  atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen  dan  atau  perjanjian  apabila menyatakan  pengalihan  tanggungjawab pelaku  usaha,  penolakan  pengembalian barang  yang  telah  dibeli  konsumen, penolakan  pengembalian  uang,  merubah peraturan  secara  sepihak,  dan  berbagai aturan yang  memberatkan konsumen.
Pengelolaan  parkir  yang  apabila masuk  pintu  masuk  akan  mengambil karcis parkir dari petugas parkir dan pada saat  keluar  karcis  parkir  akan  diperiksa oleh petugas parkir di pintu keluar parkir dan  sekaligus  membayar  ongkos  parkir sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Diantara pengguna jasa parkir dengan  pihak  pelaku  usaha  apakah  saat pemilik kendaraan memarkirkan
kendaraannya  bahwa  dianggap  telah terjadi  kesepakatan  untuk  perjanjian parkir  atau  pada  saat  karcis  dan  ongkos dibayarkan.  Jika  itu  dianggap  sudah menjadi  kesepakatan  terjadi  pada  saat ongkos dibayar dan karcis diberikan siapa yang bertanggung jawab terhadap kendaraan  selama  berada  dilokasi  parkir. Karena  sering  terjadi  kerusakan  atau kehilangan  kendaraan  dilokasi  parkir baik  parkir  liar  maupun  parkir  resmi  hal yang  seperti  ini  sangat  merugikan konsumen.  Dan  pengelola  parkir  hanya meminta ongkos parkir tanpa memberikan perlindungan  terhadap  pengguna  jasa parkir.
Penyelenggaraan perparkiran yang  diatur  oleh  Peraturan  Daerah  Kota Medan tentang
penyelenggaraan perparkiran.
Untuk meningkatkan keamanan  ketertiban  dan  kelancaran berlalu lintas, dan meningkatkan pendapatan  asli  daerah,  maka  perlu diatur penyelenggaraan perparkiran namun  dalam  kenyataan  pada  saat  ini kerap  terjadi  kerusakan  dan  kehilangan kendaraan  pada  area  perparkiran.  Dalam karcis  parkir  sering  ditemui  adanya klausula baku yaitu salah satu bentuk dari perjanjian  baku  yang  berisi  tentang pengalihan tanggung jawab yang seharusnya  tidak  diperbolehkan  oleh undang-undang.  Pada  praktiknya,  masih banyak  ditemui  lahan  parkir  yang menggunakan klausula baku yang umumnya  berbunyi  ”segala  kehilangan dan  kerugian  adalah  resiko  pemilik sendiri”. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat 1a Undang-Undang perlindungan konsumen  yang  menyatakan  bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pengalihan tanggung jawab.
Suatu  perjanjian  adalah  suatu peristiwa  dimana  seseorang  berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan sesuatu  hal.  Dari  peristiwa  ini  timbul suatu hubungan perikatan. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan  mereka  dalam  perjanjian
yang  mereka  adakan  guna  mewujudkan suatu  perjanjian  yang  telah  disepakati bersama,  para  pihak  terkait  dalam perjanjian  yang  harus  melaksanakan  isi perjanjian sebagaimana mestinya. Dengan  dilaksanakannya  prestasi  dalam perjanjian  maka  apa  yang  diharapkan sebagai maksud dan tujuan yang diadakan perjanjian  akan  tercipta  dengan  baik tanpa  ada  pihak  yang  dirugikan  yang dapat  menuntut  atas  kerugian  yang dideritanya.  Untuk  itu  baik  pekerja formal  maupun  informal  pada  dasarnya perjanjian  yang  dibuat  baik secara  tertulis  atau  tidak,  perjanjian tersebut sama-sama mempunyai kekuatan yang mengikat kedua belah pihak.
Perbedaan  pendapat  pengguna klausula  eksenorasi  ini  terdapat  pada pemahaman  akan  perjanjian  yang  berada antara  pembuat  peraturan  dan  pelaku usaha.  Pembuat  peraturan  perundang- undangan  menafsirkan  bahwa  perjanjian parkir adalah perjanjian penitipan, dengan segala hak dan tanggung jawabnya,  namun  pelaku  usaha  lebih memilih untuk menggunakan pemahaman perjanjian parkir adalah sebuah perjanjian sewa, dimana pelaku usaha tidak menanggung  kerugian  pada  barang  milik penyewa.  Dengan  adanya  perbedaan pandangan ini jelas mengakibatkan kewajibanyang  berbeda  terhadap  pelaku usaha.  Pada  perjanjian  penitipan,  obyek yang dititipkan menjadi kewajiban penerima  titipan  untuk  menjaga  seperti menjaga barang milik sendiri.
Pada penafsiran
perjanjian penitipan  ini,  kendaraan  adalah  obyek utama  yang  menjadi  pokok  perjanjian. Sedangkan  dalam  penafsiran  perjanjian sewa,  pelaku  usaha  menganggap  obyek pada  perjanjian  ini  adalah  lahan  parkir. Sehingga kerugian apapun yang berada di atas  lahan  parkir  adalah  tanggung  jawab penyewa lahan sendiri. Namun penafsiran ini  tidak  didukung  oleh  Undang-Undang, dalam beberapa kasus terjadinya kerugian atas kendaraan yang diparkirkan, pengadilan selalu memenangkan
konsumen  pengguna  parkir.  Dari  hasil penelitian,  masalah  pelayananan  jasa perparkiran  yang  pernah  terjadi  di  Kota Medan, penulis menemukan suatu masalah  tentang  kerusakan  kendaraan konsumen pada area parkir yang dikelola oleh parkir resmi. Masalah ini ditemukan pada putusan
BPSK Nomor: 109/Arbitrase/2018/BPSK-Mdn. Para pihak  pada  putusan  tersebut  yakni Jimmi Perdana Widodo S disebut sebagai  konsumen  melawan  Pimpinan SUN  PLAZA  PT.  Manunggal  Wiratama selanjutnya disebut sebagai pelaku usaha. Pada  putusan  tersebut  Majelis  BPSK memutuskan: mengabulkan gugatan konsumen. Menyatakan perparkiran adalah objek sengketa  yang dikelola oleh pelaku usaha dalam hal ini PT. Manunggal  Wiratama  dimana  konsumen memarkirkan mobilnnya telah tidak aman serta  menimbulkan  kerugian  dipihak konsumen.
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis tertarik  melakukan  penelitian untuk meneliti  bagaimana  perlindungan  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  terhadap konsumen  pengguna  jasa  parkir.  Untuk itu  penulis  mengangkat  skripsi  yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Penguna Jasa Parkir Berdasarkan  Undang-Undang  No.  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Untuk  menghindari  adanya  dihari yang akan datang pengulangan penelitian yang  sama  yang  pernah  dilakukan  oleh penulis dan sebagai bukti bahwa judul ini belum  pernah  dijadikan  sebagai  objek penelitian:
1. Perlindungan Konsumen Yaitu segala upaya  yang menjamin adanya kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Perlindungan hukum
Yaitu memberikan  pengayoman  kepada hak  asasi  manusia  yang  dirugikan
orang lain dan perlindungan tersebut diberikan  kepada  masyarakat  agar mereka  dapat menikmati  semua  hak- hak  yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum  adalah  berbagai  upaya  yang harus diberikan oleh  aparat penegak hukum  untuk  memberikan  rasa aman,  baik  secara  pikiran  maupun fisik  dari  gangguan  dan  berbagai ancaman dari pihak manapun perlindungan  hukum  yang  diberikan kepada masyarakat baik lisan maupun yang tertulis.
3. Konsumen  Adalah  setiap  orang pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepeentingan  diri  sendiri,  keluarga, orang  lain,  maupun  makhluk  hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam pasal 1 angka (2) UUPK juga dikatakan, dalam kepustakaan ekonomi  dikenal  dengan  istilah konsumen  akhir  dan  konsumen antara.  Konsumen  akhir  adalah pengguna  atau  pemanfaat  akhir  dari suatu produk, sedangkan konsumen  antara  adalah  konsumen yang  menggunakan  suatu  produk sebagai  bagian  dari  proses  suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam  undang-undang  ini adalah konsumen akhir.
4. Petugas  parkir  Disebut  juga  sebagai Juru  parkir  adalah  orang  yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ketempat parkir. Petugas parkir juga untuk mengumpulkan  biaya  parkir  dan memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir pada saat akan keluar dari tempat parkir. Petugas parkir memberikan yang baik kepada semua  kendaraan  yang  masuk  dan keluar  parkir  menyerahkan  atau menempel  karcis  kendaraan  dan menerima  pembayaran  sesuai  tarif tertentu didadalamnya.
5. Pelaku usaha Setiap orang perseorangan atau  badan usaha,  baik
yang berbentuk badan hokum maupun  bukan  badan  hokum  yang didirikan  dan  berkedudukan  atau melakukan  kegiatan  dalam  wilayah hokum  Negara  Republik  Indonesia, baik  sendirin maupun  bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan  kegiatan  usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 6. Parkir  Diartikan  sebagai  keadaan tidak bergerak suatu kendaraan  yang bersifat sementara. Keberadaan tempat  parkir  sangat  membantu masyarakat  khususnya  bagi  mereka yang  memiliki  kendaraan,  dan  dapat dibayangkan apabila tidak ada tempat parkir.
7. Klausula  Baku  Setiap  aturan  atau ketentuan  dan  syarat-syarat  yang telah  dipersiapkan  dan  ditetapkan terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu  dokumen  dan/atau  perjanjian yang  mengikat  dan  eajib  dipenuhi konsumen.
8. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)  Badan  yang  bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa  antara  pelaku  usaha  dan konsumen. Mempunyai fungsi
“menyelesaikan  sengketa  konsumen di  luar  pengadilan”.  Keanggotaan
BPSK  terdiri  dari  unsur  pemerintah, konsumen  dan  unsur  pelaku  usaha.
BPSK bertugas untuk mempermudah,  mempercepat  dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada  pelaku  usaha  yang  tidak benar.

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  penelitian  ini,  penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:
1) Jenis  Penelitian  Jenis  penelitian  ini yang  digunakan  dalam  penulisan  ini adalah  penulisan  yuridis  normatif yaitu dengan meneliti sumber
pustaka  atau  buku-buku  dan  studi kasus  dokumen  dan  disesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku secara umum yang berkaitan dengan, “Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa parkir”.
2) Jenis  dan  sumber  data  Pendekatan masalah  yang  dipergunakan  adalah pendekatan  konsep  dan  pendekatan perundang – undangan.  Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini  adalah  bersumber  data  Bahan  hukum sekunder,  yaitu  bahan  –  bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari
;
a. Bahan hukum primer yaitu
Undang-undang  Nomor  8  Tahun
1999.
b. Bahan  hukum  sekunder  yaitu berupa  buku-buku  atau  tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan  objek  penelitian.  yang memberikan penjelasan mengenai  hal  –  hal  terkait dengan  penulisan,  misalnya  : kepustakaan yang berkaitan dengan pengguna jasa parkir dan perlindungan konsumen.
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder,  seperti  kamus hukum, ensiklopedia dan wikipedia. 3) Teknik Pengumpulan Data Bahan Hukum Teknik yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penulis menggunakan teknik
pengumpulan  data  jenis  kualitatif  yaitu studi  pustaka,  analisis  dokumen  atau naskah  yang  berkaitan  dengan  rumusan masalah.  Bahan  hukum  yang  dilakukan dengan  penelaahan  bahan  hukum  atau studi  kasus  putusan  dokumen  dari peraturan  perundang  –  undangan  yang ada  serta  dokumen  –  dokumen  terkait seperti  putusan  hakim.  Studi  dokumen merupakan  langkah  awal  dari  setiap
penelitian hukum (normatif).
4) Analisis Data
Metode penulisan data sesuai dengan metode  penelitian  hukum  dengan  cara deskriptif dan kualitatif, merupakan suatu analisis  data  yang  mengungkapkan  dan mengambil  kebenaran  dari  kepustakaan, yaitu  dengan  menggabungkan  antara informasi  yang  didapat  dari  perundang- undangan,  peraturan-peraturan  dan  serta tulisan-tulisan  ilmiah  yang  ada  kaitannya dengan  kajian  hukum  perdata  tentang penggunaan  jasa  parkir  dan  perlindungan konsumen.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelesaian Sengketa Antara Pelaku  Usaha  Dengan  Konsumen Pengguna Jasa Parkir A. Sengketa konsumen
Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  perlindungan  konsumen tidak  memberikan  batasan  apakah  yang dimaksud  dengan  sengketa  konsumen. Sengketa  konsumen  adalah  sengketa  antar pelaku  usaha  dengan  konsumen  yang menuntut  ganti  kerugian  atas  kerusakan, pencemaran  dan/atau  yang  menderita kerugian  akibat  mengkomsumsi  barang atau  memanfaatkan  jasa.  Pelaku  usaha disini  yaitu,  setiap  orang  atau  individu, Badan  usaha  yang  berbadan  hukum  atau tidak  berbadan  hukum.  Sengketa  juga dapat dimaksudkan sebagai adanya ketidak serasian  antara  pribadi  atau  kelompok yang  mengadakan  hubungan  karena  hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar.
Pengertian konsumen menurut
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen adalah  setiap  orang  pemakai  barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sendiri,  keluarga,  orang  lain  maupun makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan . Undang-undang Nomor 8 Tahun  1999  memberikan  2  macam  untuk menyelesaikan  sengketa  konsumen,  yaitu penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan dan  penyelesaian  sengketa  konsumen
diluar pengadilan. Pasal 45 undang-undang nomor  8  tahun  1999  menjelaskan  bahwa upaya penyelesaian konsumen dapat dilakukan melalui:
1. Setiap  konsumen  yang  dirugikan dapat  menggugat  pelaku  usaha melalui  lembaga  yang  bertugas menyelesaikan  sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 2. Penyelesaian  sengketa  konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan  pilihan  sukarela  para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  sebagaimana  dimaksud pada ayat
(2)  tidak  menghilangkan  tanggung jawab  pidana  sebagaimana  diatur dalam undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian  sengketa  konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat menempuh apabila  upaya  tersebut  dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
Setiap  konsumen  yang  dirugikan keselamatan
badannya,
keamanan jiwanya,  atau  harta  bendanya  oleh  suatu produk  yang  digunakan,  dapat  megajukan gugatan terhadap pelaku usaha bersangkutan penyelesaian sengketa melalui  lembaga  atau  instansi  yang berwenang. Berdasarkan pasal 45 ayat  (2) penyelesaian  sengketa  konsumen  terdiri dari dua macam yaitu:
B. Penyelesaian  Sengketa  di  Luar

## Pengadilan
Penyelesaian  sengketa  konsumen diluar  pengadilan  diselenggarakan  untuk mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk dan besarnya ganti rugi mengenai tindakan  untuk  menjamin  tidak  akan terjadi  kembali  atau  tidak  akan  terulang kembali  kerugian  yang  diderita  oleh
konsumen  (pasal  47  Undang-Undang
Perlindungan Konsumen) bentuk jaminan  yang  dimaksud  dalam  hal  ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan  bahwa  tidak  akan  terulang kembali  perbuatan  yang  telah  merugikan konsumen.  Konsumen  pengguna  jasa parkir  yang  mengalami  sengketa  dengan pelaku  usaha  dan  menerima  kerugian dapat menyelesaikan  sengketanya  melalui jalur  diluar  pengadilan. Penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan  sebagaimana dimaksud  pada  pasal  45  ayat  3  UUPK tidak  menghilangkan  tanggung  jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang- undang.
UUPK memberikan jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan.  Penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan  adalah  upaya perdamaian diantara pihak yang bersengketa  melalui  Badan  Penyelesaian
Sengketa  konsumen  (BPSK).  Pasal  47 juga  menegaskan  bahwa  penyelesaian sengketa diluar pengadilan di selenggarakan
untuk
mencapai kesepakatan  mengenai  tindakan  tertentu untuk  menjamin  tidak  akan  terjadi kembali  atau  terulang  kembali  kerugian yang  diderita  konsumen.  Dalam  jaminan ini bentuk jaminan yang dimaksud berupa pernyataan  tertulis  yang  menerangkan bahwa  tidak  akan  terulang  kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen  tersebut.  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  adalah Badan  yang  bertugas  melayani  dan menangani menyelesaiakn sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan ini di bentuk  untuk  menangani  penyelesaian sengketa  konsumen  yang  efisien,  cepat, murah dan professional.
Berdasarkan  Pasal  52  UUPK, tugas  dan  wewenang  badan  penyelesaian sengketa konsumen meliputi:
1. Melaksanakan  penanganan  dan penyelesaian  sengketa  konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi 2. Memberikan konsultasi
perlindungan konsumen 3. Melakukan  pengawasan  tehadap pencantuman klausula baku 4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen 6. Memanggil  pelaku  usaha  yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen 7. Memanggil  dan  menghadirkan saksi,  saksi  ahli,  dan/atau  setiap orang  yang dianggap  mengetahui pelanggaran tehadap undang- undang ini
8. Meminta bantuan penyidik  untuk menghadirkan pelaku usaha,
saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada angka  6  dan  7  yang  tidak bersedia  memenuhi  panggilan
Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen
9. Mendapatkan,  meneliti  dan/atau menilai  surat,  dolumen  atau  alat bukti  lain  guna  penyelidikan dan/atau pemeriksaan
10. Memutuskan  dan  menetapkan ada  atau  tidak  adanya  kerugian
dipihak konsumen 11. Memberitahukan  putusan  kepada pelaku  usaha  yang  melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen 12. Menjatuhkan  sanksi  administratif kepada pelaku usaha yang melanggar  ketentuan  undang- undang ini. BPSK  selaku  badan  yang bertugas dan berwewenang menyelesaikan  sengketa  konsumen memiliki  beberapa  cara  atau  metode penyelesaian  sengketa  antara  lain
sebagai berikut:
1. Melalui Metode Mediasi
Menurut pasal 1 ayat (7) Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2008 Mediasi adalah penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh  kesepakatan  para  pihak dengan  dibantu  oleh  mediator.  Lahirnya mediasi  di  latar  belakangi  oleh  proses penyelesaian sengketa  di  pengadilan  yang berjalan  cukup  lama  sehingga  sangat menguras waktu, biaya dan tenaga. Maka, mediasi  muncul  sebagai  jawaban  atas ketidakpuasan pihak-pihak yang bersengketa  melalui  pengadilan.  Pada dasarnya  mediasi  adalah  penyelesaian sengketa  yang  biasanya  dilakukan  secara informal  yang membutuhkan  peran pihak ketiga  yang  netral  untuk  membantu  para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak yang sedang mengalami sengketa.
Penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak terlepas dari peran mediator didalamnya.  Mediator  sangat  berperan selama berlangsungnya proses penyelesaian  sengketa  mediasi  tersebut. Penunjuk  pihak  ketiga  yang  sebagai mediator dapat terjadi karena :
1. Kehendak  sendiri  (mediator mencalonkan diri sendiri)
2. Ditunjuk oleh penguasa (misalnya hakim) 3. Diminta  oleh  kedua  belah pihak
Mediator  dapat  bertindak  atas
inisiatif  sendiri  dengan  menawarkan jasanya  sebagai mediator, menerima tawaran  untuk  menjalankan  fungsinya atas  permintaan  dari  salah  satu  atau kedua  belah  pihak  yang  bersengketa, atau  atas penunjukan  oleh  penguasa  yang terpenting adalah mediator disepakati oleh pihak  yang  bersengketa.  Berdasarkan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun 2008  tentang  prosedur  mediasi  di pengadilan,  pasal  1  ayat  (6)  mengatakan bahwa “Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak netral yang membantu  para  pihak  dalam  proses
perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.
Pada  proses  mediasi,  mediator memegang  peranan  yang  sangat  penting, karena  mediasi  tidak  akan  terlaksana tanpa  usaha  seorang  mediator  untuk mempertemukan keinginan para pihak dan mencari solusi yang sama-sama menguntungkan  atas  permasalahan  yang terjadi. Berhasilnya penyelesaian sengketa melalui  mediasi  juga  karena  terdapat peran  mediator.  Karena  mediator  sangat berperan  penting  selama  berlangsungnya proses  nediasi  tersebut,  maka  seorang mediator
sangat membutuhkan kemammpuan personal yang memungkinkan berhubungan secara menyenangkan dengan para pihak. Kemampuan  pribadi  terpenting  adalah sifat  tidak  menghakimi,  tidak  memihak, bijaksana, serta dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya.
Adapun hal-hal yang perlu dilakukan  seorang  mediator  antara  lain sebagai berikut:
1. Malakukan diagnosis konflik 2. Mengidientifikasi masalah serta kepentingan –kepentingan kritis  para pihak
3. Menyusun agenda
4. Memperlancar  dan  mengendalikan komunikasi
5. Mengejar  para  pihak  dalam  proses dan keterampilan tawar menawar
6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem. Tujuan  mediasi  adalah  tidak  untuk menghakimi  salah  atau  benar  namun lebih memberikan  kesempatan  kepada  pihak untuk:
1. Menemukan jalan keluar dan pembaruan perasaan
2. Melenyapkan kesalah pahaman 3. Menentukan kepentingan yang pokok
4. Menemukan  bidang-bidang yang mugkin dapat persetujuan, dan
5. Menyatukan bidang-bidang tersebut  menjadi  solusi  yang disusun  sendiri oleh para pihak
6. Kontrol terhadap para pihak
7. Penyelesaian masalah lebih kreatif
8. Mengurangi hambatan komunikasi
9. Menyelesaikan sengketa bagian demi bagian (membagi-bagi masalah)
10. Memenuhi  kebutuhan  semua orang  yang  terlibat  (penawaran berdasarkan kepentingan)
11. Membantu pihak terkait mengemban tanggung jawab dan menerima konsekuensinya.
Manfaat yang dipaparkan diatas  maka  manfaat  yang  paling esensi  dari  mediasi  adalah  murah, cepat  dan  komunikasi  diantara  para pihak,  karena  mediasi  ini  difokuskan untuk  menyelesaikan  persoalan  secara damai.

## 5. SIMPULAN
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum  terhadap konsumen  pengguna jasa parkir diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:
1. Perlindungan  hukum  terhadap konsumen  pengguna  jasa  parkir sesuai dengan ketentuan Undang- undang  perlindungan  konsumen. Memenuhi  hak-hak  konsumen merupakan bagian dari perlindungan  konsumen  dalam bentuk segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
2. Pertanggung jawaban pelaku usaha  untuk  memberikan  ganti rugi  kepada  konsumen  yang mengalami  kerusakan  kendaraan tidak sesuai dengan harga kerusakan kendaraan yang
dialami  oleh  konsumen  yang
diakibatkan oleh kelalaian pelaku usaha.
3. Penyelesaian sengketa antara konsumen  dengan  pelaku  usaha dapat diselesaikan dengan mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  dan  dimana  para pihak dapat memilih penyelesaian secara Arbitrase. Saran Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka penulis menyarankan:
4. Sebaiknya  perlindungan  kepada konsumen  pengguna  jasa  parkir lebih diperhatikan lagi kenyamanan, keamanan dan keselamatan  terhadap  konsumen pengguna jasa parkir sebagaimana  hak-hak  konsumen yang  tercantum  dalam  undang- undang perlindungan konsumen.
5. Sebaiknya pelaku usaha bertanggung jawab sesuai dengan kerugian yang  dialami  oleh konsumen  dan  sebaiknya  pelaku usaha  memberikan  respon  yang baik untuk setiap keluhan konsumen.
6. Sebaiknya  dalam  penyelesaian sengketa  antara  konsumen  dan pelaku usaha Badan Penyelesaian
Sengketa  Konsumen  berperan aktif  dan  kepentingan  konsumen dengan pelaku usaha harus diseimbangkan  dengan  sanksi yang  diberikan  harus  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
H.S,  Salim, Hukum  kontrak  Teori  & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta: 2004.
Kristiyanti,  Celina  Tri  Siwi, Hukum
Perlindungan  Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta: 2008. Miru, Ahmadi, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  Di  Indonesia  Edisi  1,
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2017. Miru,  Ahmadi  dan  Sutarman  Yodo, Hukum  Perlindungan  Kosumen, PT. RajaGrafindo  Persada,  Jakarta: 2011.
M.  Sadar  dan  Moh.  Taufik  Makarao, Hukum  perlindungan  konsumen di  Indonesia ,  Akademia,  Jakarta:
2012.
Muhammad, Kadir Abdul, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung:
1986.  Nasution,  Az, Konsumen
Dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan,  Jakarta: 1995. , Hukum Perlindungan  Konsumen,  Suatu Pengantar, Diadit Media,  Jakarta: 2002. Subekti,  R ,  Pokok-pokok  hukum  perdata, tentang  hukum  perjanjian .  PT Intermasa. Jakarta:2000. Sidabalok,  Janus, Hukum  Perlindungan Konsumen  Di  Indonesia, PT  Citra Aditya Bakti. Bandung: 2018. Sudikno, Mertokusumo, Mengenal hukum, Liberty.Yogjakarta:  1991.  Suyad.
Diktat Hukum Perlindungan Konsumen. FH. Unsoed
Purwokerto: 2006. Syawali,  Husni  dan  Neni  Sri  Imaniyati. Hukum Perlindungan  Konsumen. Mandar Maju. Bandung: 2000. Tobing  David. Parkir  &  perlindungan
Hukum komsumen. Timpani
Agung. Jakarta: 2007.
Widjaja,  Widjaja  dan  Ahmad  Yani.
Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. PT  Gramedia  Pustaka Utama. Jakarta: 2000.