P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## HILANGNYA SENDI DEMOKRASI  DAN OTONOMI DAERAH MELALUI KORPORATOKRASI RUU OMNIBUS LAW
Adithya Tri Firmansyah 1 , Ema Sarila Sinaga 2 , Fenia Aurully Aisyah 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang. E-mail : adithyatfr07@yahoo.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang 3 Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

## ABSTRAK
ARTICLE INFO
Salah satu faktor yang menghambat peningkatan iklim investasi di Indonesia disebabkan  karena  permasalahan  regulasi.  Pemerintah  tengah  melakukan berbagai  upaya  dalam  mengejewantahkan  kesejahteraan  rakyat, sebagaimana  paradigma  pancasila.  Pemerintah  berupaya  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  melalui  investasi.  Dalam  implementasinya pemerintah  mengagas  Rancangan  Undang-Undang Omnibus  Law yang dengan  alasan  guna  memangkas  dan  menyederhanakan  berbagai  regulasi yang dinilai sudah terlalu banyak dan tumpang tindih. Terdapat 8.451 aturan di tingkat pusat dan 15.985 peraturan daerah. Dimana hal tersebut membuat Pemerintah  terkekang  dan  terbatas  ruang  geraknya  sehingga  kecepatan pemerintah  dalam  mengambil  keputusan  menjadi  terlambat  dan  kurang tepat.  Bagi  Pemerintah Omnibus  law memiliki  tujuan  untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Namun  terjadi  polemik  dalam  proses pembentukan  RUU Omnibus  Law ini.  Beragam  penolakan  dari  berbagai elemen, utamanya masyarakat. RUU Omnibus Law yang menjadi sorotan ialah Cipta  kerja  kemudian  lingkungan  hidup  dan  juga  prinsip  otonomi  daerah yang  coba  diganggu.  Titik  masalah  dari  produk  hukum  Omnibus  Law  ini adalah tidak mencerminkan partisipasi masyarakat.
Kata Kunci:
Korporatokrasi; Demokrasi; Omnibus Law
Cite this paper: Adithya Tri Firmansyah, E. S. S. F. A. A., 2020. Hilangnya Sendi Demokrasi dan Otonomi Daerah Melalui Korporatokrasi RUU Omnibus Law. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(2).

## PENDAHULUAN
Hukum sejatinya  tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Pernyataan ini juga dipertegas oleh adagium Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) yakni Ubi Societas Ibi Ius yang berarti dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum. Tentu hal ini menjadikan alasan bahwa pentingnya peranan hukum sebagai sebuah aturan main dalam hidup dan kehidupan manusia. Secara garis besar, hukum pada dasarnya memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan masyarakat, antara lain: Pertama , sebagai standard of conduct yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak serta  dalam  melakukan  hubungan  satu  dengan  lain; Kedua, sebagai as  a  tool  social
engeneering, yakni sarana atau alat untuk mengubah masyarakat kearah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat; ketiga : sebagai as a tool of social control , yakni sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka  tidak  melakukan  perbuatan  yang  melawan  norma  hukum,  agama,  dan  susila; keempat, sebagai as a facility on of human interaction yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara  memperlancar  proses  interaksi  sosial  dan  diharapkan  menjadi  pendorong  untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. 1
Termasuk  di  Negara  Republik  Indonesia,  konstitusi  UUD  NRI  1945  telah menegaskan  didalam  pasal  1  ayat  (3)  yang  menyebutkan  bahwa  “Negara  Indonesia adalah  negara  hukum”.  Tentu  Indonesia  seyogyanya  berdiri  dalam  kerangka  hukum dalam  menjalankan  kehidupan  bernegara.    Pancasila  sebagai  ideologi  negara  tentu sebagai  sandaran  dalam  membentuk  norma  hukum.  Karena  pancasila  sebagai  filsafat bangsa  dan  falsafah  negara  tentu  mengandung  arti  dalam  setiap  aspek  kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan yang berdasarkan kepada nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.
Saat ini pemerintah tengah melakukan berbagai upaya dalam mengejewantahkan kesejahteraan  rakyat,  sebagaimana  paradigma  pancasila.  Pemerintah  berupaya meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi melalui investasi. Dalam mengimpelementasikannya  pemerintah  mengagas  sebuah  Rancangan  Undang-Undang Omnibus  Law yang  dengan  alasan  guna  memangkas  dan  menyederhanakan  berbagai regulasi yang dinilai sudah terlalu banyak dan tumpang tindih, terdapat 8.451 aturan di tingkat pusat dan 15.985 peraturan daerah. Dimana hal tersebut membuat pemerintah terkekang  dan  terbatas  ruang  geraknya  sehingga  kecepatan  pemerintah  dalam mengambil  keputusan  menjadi  terlambat  dan  kurang  tepat Omnibus  law adalah  suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyelesaikan isu besar dengan mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus, sehingga menjadi lebih sederhana. Pemerintah sedang menyusun omnibus law yang tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun  terjadi  polemik  dalam  proses  pembentukkan  RUU Omnibus  Law ini. Beragam  penolakan  dari  berbagai  elemen,  utamanya  masyarakat.  RUU  Omnibus  Law yang menjadi sorotan ialah Cipta kerja (Ciptaker). Dapat dikatakan bahwa produk hukum omnibus  law adalah  produk  yang  tidak  partisipatif.  Karena  merugikan  masyarakat utamanya  sektor  buruh  (pekerja).  Bentuk  kerugian  yang  pertama  terkait  dengan dihapuskanya  upah  minimum  yang  sebelumnya  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan  yang  memang  dinilai  sudah  cukup berpihak pada buruh. Hal ini akan menjadi preseden yang buruk dimana pemerintah akan mengatur  sistem  upah  perjam  yang  secara  otomatis  akan  menghilangkan  sistem  upah minimum. Sebab tidak menutup kemungkinan dalam praktiknya pengusaha akan sangat mudah untuk menurunkan jam kerja, sehingga pekerja tidak lagi bekerja 40 jam.
Artinya, jika itu masih dilakukan, sama saja dengan kejahatan. Hal lain yang tidak kalah menggegerkan publik ialah ditiadakanya pesangon. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 pula  mengatur  besaran  pesangon  maksimal  9  bulan  dan  dapat  dikalikan  2  untuk pemutusan hubungan kerja (PHK) jenis tertentu. Ketentuan tersebut akan dihilangkan jika RUU Omnibus Law telah disahkan. Pemerintah dinilai memiliki rencana memangkas
1 Sirajuddin [ et.a l]. 2006 Legislatif Drafting metode partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Malang: setara press. hlm.2
pesangon menjadi tunjangan PHK sebesar 6 bulan upah. Selain itu dihilangkanya sanksi pidana  terhadap  pengusaha  pelanggar  juga  menjadi  tamparan  keras  bagi  para  kaum buruh. Sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar atau tidak memenuhi hak buruh berpotensi hilang. Sehingga dampak buruknya, pengusaha tidak akan memiliki efek jera atas tindakannya. Sementara itu, pemerintah telah beberapa kali memberikan berbagai bentuk insentif bagi pengusaha. Namun, hal tersebut tidak pernah terjadi kepada kaum pekerja. 2 Dan  yang  juga  menjadi  persoalan  adalah  pemerintah  pusat  mencoba mengakuisisi  kewenangan  pemerintahan  daerah  lewat  rancangan  undang-undang omnibus law Pemerintah berencana menghapus wewenang pemerintah daerah (pemda) dalam  pengaturan tata ruang. Hal ini diketahui berdasarkan draft  Pasal  18  Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aturan dalam pasal ini merujuk ke Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Dalam  draft  aturan  baru  ini,  Pemerintah  menghapus  sejumlah  pasal  antara  lain mengenai wewenang pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan  tata  ruang.  Secara  rinci,  wewenang  pemda  yang  dihapus  antara  lain pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksaaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, Pemerintah juga menghapus wewenang pemda untuk melaksanakan penataan ruang dan kawasan strategis baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Pemda juga tidak dapat melaksanakan kerjasama penataan ruang antar wilayah. Khusus di lingkup provinsi, dalam draft RUU tersebut pemerintah provisni tidak dapat memfasilitasi kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota serta penyusunan petunjuk bidang penataan ruang antar kabupaten/kota.
Oleh  karenanya,  Pemerintah  juga  menghapus  ketentuan  rencana  tata  ruang, penetapan,  dan  penataan  untuk  kawasan  strategis  kabupaten  Selain  itu,  aturan  yang dihapus adalah Pasal 24 dan 27 yang memuat ketentuan rencana rinci tata ruang pada peraturan  daerah.  Draft  ini  juga  menyatakan  jika  Pemerintah  Pusat  mengatur penyelenggaraan  penataan  ruang.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  Pemerintah  Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Pada aturan  sebelumnya,  penyelenggaraan  penataan  ruang  dilaksanakan  oleh  seorang Menteri. 3 Dengan digantinya banyak peraturan dalam satu undang-undang Omnibus Law , selain berimplikasi terhadap peraturan pelaksana undang-undang yang diganti, kondisi ini akan memperkokoh sentralisme, dan jelas mengganggu eksistensi otonomi daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Korporatokrasi
Korporatokrasi  adalah  sebuah  istilah  yang  merujuk  kepada  perusahaan- perusahaan besar yang mendominasi, bahkan mengendalikan pemerintahan. Ditambah dengan penghancuran banyak undang undang yang dilibas oleh apa yang dikenal dengan Omnibus  Law .  RUU Omnibus  law dibuat  lebih  untuk  memperkuat  posisi  investor  atau pengusaha. Omnibus law perpajakan juga berorientasi pada investasi. 4 Sehingga hal ini lah yang  akan  menjadi  berbahaya  bila  kekuatan  korporasi  mendominasi  suatu  negara.
2 Abanna, M.S. 2020. 6 Poin Kontroversi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. https://www.tagar.id/6-poin-kontroversi-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja. Diakses tanggal 27 Februari 2020.
3 https://properti.kompas.com/read/2020/02/15/163200821/ruu-cipta-kerja-kewenangan- pemda-terkait-penataan-ruang-bakal-dihapus. diakses Pada tanggal 2 Maret 2020
4 https://kronologi.id/2020/02/24/korporatokrasi/ diakses pada tanggal 5 Maret 2020.
Negara  Indonedia  seolah  kehilangan  statusnya  sebagai  negara  demokrasi  yang memprioritaskan  daulat  rakyat,  yang  ada  ialah  rakyat  disengsarakan  dengan  hak-hak sipilnya direduksi.

## 2. Demokrasi
Demokrasi  secara  harfiah  disebut  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat. Rakyat  tentu  pemegang  daulat  tertinggi  di  negara  demokrasi  oleh  karna  itu  sejatinya pembuatan  norma  hukum  hakikatnya harus  berpijak  pada  sendi  demokrasi.  Selain  itu ketika hukum diperankan sebagai alat rekayasa sosial ( law as tool of social eigeneering ) tak pelak menempatkan peraturan perundang-undangan pada posisi yang sangat penting dalam  mengatur  tata  kehidupan  masyarakat.  Konsep  ini  diperkenalkan  oleh  Roscoe Pound.  Mochtar  Kusumaatmadja  juga  mengetengahkan  konsep  Roscoe  Pound  tentang perlunya  memfungsikan law  as  tool  of  social  eigeneering di  Indonesia. 5 Mochtar berargumentasi  bahwa  pendayagunaan  hukum  sebagai  sarana  untuk  merekayasa masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintah (Eksekutif) amatlah diperlukan oleh negara-negara  yang  sedang  berkembang,  jauh  melebihi  kebutuhan  negara-negara industri maju yang telah mapan. Negara-negara maju memiliki mekanisme hukum yang telah jalan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dalam masyarakat, sedangkan negara-negara  yang  berkembang  tidaklah  demikian.  Padahal  harapan-harapan  dan keinginan masyarakat-masyarakat di negara yang sedang berkembang akan terwujudnya perubahan-perubahan  yang  membawa  perbaikan  taraf  hidup  amatlah  besar  melebihi harapan-harapan yang diserukan oleh masyarakat-masyarakat di negara maju.
Pembentukan  undang-undang  tentu  menjadi  bagian  dari  aktivitas  dalam mengatur masyarakat yang terdiri dari atas gabungan individu-individu manusia dengan segala  dimensinya. 6 Sehingga  merancang  dan  membentuk  undang-undang  yang  dapat diterima masyarakat luas merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Kesulitan ini terletak pada  kenyataan  bahwa  kegiatan  pembentukan  undang-undang  adalah  suatu  bentuk komunikasi  antara  lembaga  yang  menetapkan  yaitu  pemegang  kekuasaan  legislatif dengan  rakyat  dalam  suatu  negara.  Kesulitan-kesulitan  dalam  pembentukan  undang- undang  ini,  sekarang  lebih  dirasakan  oleh  bangsa  Indonesia  yang  tengah  menghadapi berbagai  problem  sosial  secara  mendasar  pada  permasalahan  struktural  dan  kultural yang multi dimensi. Undang-Undang yang akan dibentuk jelas dipengaruhi oleh politik hukum  yang  merupakan  kebijakan  resmi  dari  negara  yang  berkaitan  dengan pemberlakuan  hukum.  Sehingga  tepatlah  menempatkan  hukum  sebagai  instrument kesejahteraan  masyarakat  dan  juga  sebagai  pembahruan  sosial,  dengan  begitu  hukum mencerminkan  nyawanya  ketika  keberadaannya  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada  di masyarakat.
Namun  hukum  faktanya  tidak  selalu  singkron  dan  harmonis  dengan  harapan masyarakat. Proses pembentukkannya masih saja menuai polemik, potret secara yuridis draft  RUU Omnibus  Law termaktub  didalam  pasal  170  RUU Omnibus  Law Ciptaker  ini memuat  materi  bahwa  Peraturan  Pemerintah  (PP)  diberi  kekuasaan  untuk  mengganti ketentuan dalam UU. Hal ini tentu sangat bertentangan dari yang seharusnya didalam
5 Sirajuddi [et.al] Legislatif Drafting metode partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang- undangan hlm 3.
6 Satjipto Rahardjo, Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis, Makalah dalam Seminar Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tanggal 15-16 April 1998, hlm. 3-5.
hierarki  perundang-undangan  sebagaimana  dijabarkan  dalam  pasal  7  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah menjadi Unang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukkan peraturan perundang-undangan. 7 Karena peraturan pemerintah berada di bawah jenjang UU. Dengan demikian ketentuan mengenai pasal 170 ayat  (1)  dan  (2)  RUU  Cipta  Lapangan  Kerja  sangat  tidak  relevan  dari  asas  penafsiran hukum Lex  superiori  derogate  legi  inferiori. Bahwa  norma  hukum  yang  lebih  tinggi sejatinya  mengenyampingkan  norma  hukum  yang  lebih  rendah.  Hal  ini  juga  sejalan dengan stufenbau theory yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, bahwa dalam sistem hukum, ialah sistem berjenjang secara hierarki. Dimana kaidah norma hukum yang lebih rendah berpegang kepada norma hukum yang lebih tinggi, dan juga norma hukum  yang lebih tinggi berpegang kepada norma hukum yang mendasar ( pure theory of law ). 8

## 3. Eksistensi Otonomi Daerah Direduksi
RUU Omnibus  Law Ciptaker  berpotensi  mengebiri  eksistensi  otonomi  daerah, padahal kita ketahui bahwa pilihan atas bentuk negara kesatuan dengan sistem otonomi dan  desentralisasi  menuntut  pemerintah  pusat  yang  dipimpin  oleh  Presiden  sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan untuk secara konsisten bersedia berbagi kekuasaan dengan satuan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Di sisi lain juga pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dan mampu melakukan inovasi sebagai konsekuensi keleluasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 9
Polemik  dalam  pasal  251  RUU  Ciptaker,  bahwa  Perda  provinsi  hingga  Perda kabupaten/kota serta peraturan kepala daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih  tinggi.  Peraturan-peraturan  pada  level  daerah  tersebut  dapat  dicabut  dan dinyatakan  tidak  berlaku  langsung  melalui  Peraturan  Presiden.  Jika  Pemda  masih bersikukuh  memberlakukan  peraturan  yang  telah  dibatalkan  melalui  Perpres  oleh presiden,  Pemda  bisa  dikenai  sanksi  administratif  dan  sanksi  penundaan  evaluasi rancangan  Perda.  Sanksi  administratif  yang  dimaksud  yakni  tidak  dibayarkannya  hak keuangan kepala daerah dan anggota DPRD selama tiga bulan.
Secara historis, klausul sejenis sudah pernah tertuang dalam UU Pemda dalam pasal yang  sama  yakni  Pasal  251.  Dahulu,  Perda  povinsi  dan  peraturan  gubernur  yang bertentangan  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dapat  dicabut secara  langsung  oleh  Menteri  Dalam  Negeri.  Apabila  terdapat  Perda  kabupaten/kota ataupun peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka Gubernur setempat selaku perwakilan pemerintah pusat yang berhak membatalkan Perda  tersebut.  Ketentuan-ketentuan  tersebut  pada  akhirnya  dibatalkan  oleh  dua Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Putusan No. 137/PUUXIII/2015 dan Putusan No. 66/PUU-XIV/2016.
Menurut  MK,  kewenangan  Menteri  Dalam  Negeri  ataupun  Gubernur  untuk mencabut Perda dan Peraturan Kepala Daerah adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 6, Pasal 28D Ayat 1, dan Pasal 24A Ayat 1 UUD 1945. Dengan adanya dua putusan tersebut, Mahkamah Agung (MA) menjadi institusi tunggal yang berwenang untuk  membatalkan  peraturan  daerah  baik  Perda  maupun  Peraturan  Kepala  Daerah.
7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukkan peraturan perundang-undangan.
8 Journal for Constitusional Theory and Philosophy of Law dan Pure Theory Of Law Hans Kelsen.
9 Sirajuddin, Kabinet Presidensial Dan Penguatan Inovasi Pemerintahan Daerah . Jurnal Ilmiah
Artinya, pemerintah pusat kembali menghidupkan pasal yang telah dibatalkan oleh MK pada 2015 dan 2016. 10
Polemik  juga  muncul  dari  sisi  perizinan.  Melalui  UU  Cipta  Kerja,  pemerintah merevisi Pasal 350 dari UU Pemda dan dalam pasal terbaru dituangkan bahwa pelayanan berizinan berusaha wajib menggunakan sistem perizinan elektronik yang dikelola oleh pemerintah  pusat.  Kepala  daerah  hanya  diberi  kewenangan  untuk  mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha sesuai dengan standar yang ditetapkan  pemerintah  pusat.  Lagi-lagi,  terdapat  ancaman  sanksi  kepada  pemda  yang enggan  melaksanakan  ketentuan  tersebut.  Jika  teguran  tertulis  dari  pemerintah  pusat tidak  digubris  oleh  kepala  daerah  sebanyak  dua  kali  berturut-turut,  pemerintah  pusat dapat  mengambil  alih  kewenangan  perizinan  berusaha  dari  gubernur.  Gubernur  juga diberi  kewenangan  untuk  mengambil  alih  kewenangan  perizinan  berusaha  dari bupati/wali kota.
UU Cipta Kerja juga menyisipkan satu pasal baru dalam UU Pemda yakni Pasal 402A. Dalam  pasal  tersebut,  pembagian  urusan  pemerintahan  konkuren  antara  pemerintah pusat dengan pemda disebut harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur  dalam  UU  Cipta  Kerja.  Ketika  ditinjau  lebih  lanjut,  Bisnis  tidak  menemukan penjelasan  dari  pemerintah  mengenai  klausul  baru  dari  Pasal  402A  tersebut.  Seiring dengan tergerusnya kewenangan pemerintah daerah, kewenangan pemerintah pusat pun semakin absolut diperkuat dengan klausul-klausul baru dari UU Cipta Kerja. Pada Pasal 164, tertulis jelas bahwa dengan berlakunya UU Cipta Kerja, maka kewenangan menteri, kepala  lembaga,  ataupun  pemda  yang  telah  ditetapkan  dalam  UU  Cipta  Kerja  wajib dimaknai sebagai kewenangan presiden. 11
Sektor  lingkungan  juga  turut  terusik  dengan  adanya  RUU Omnibus  Law pertambangan  mineral  dan  Batubara  termasuk  dalam  sasaran  pemerintah  dalam menyusun Rancangan UU Cipta Kerja. Salah satu yang diajukan adalah tidak adanya batas luas  wilayah  produksi  pertambangan  mineral  dan  Batubara.  Perubahan  aturan  luas produksi itu tertuang dalam Pasal 83 huruf c RUU Cipta Kerja. Hal ini sangat rawan sekali timbul  konflik  antara  perusahaan  dengan  masyarakat  dan  membuat  masyarakat tercerabut dari ruang hidupnya.
Perusahaan pertambangan akan dengan mudah mengajukan izin perluasan wilayah produksi  pertambangan  walaupun  wilayah  tersebut  merupakan  daerah  pemukiman masyarakat. Artinya dengan adanya Omnibus Law tersebut, karena tidak adanya batasan lahan  pengajuan  produksi  pertambangan  mineral  dan  batubara  pengusiran  terhadap warga atas nama investasi bisa saja terjadi.
Selain itu, kajian dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menunjukkan, penghapusan izin lingkungan dalam draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam rangka memudahkan pelaku usaha memperoleh persetujuan lingkungan. Izin lingkungan yang diatur  dalam  Pasal  40  ayat  1  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disapu dalam draf RUU Ciptaker. 12 Hal yang paling disoroti adalah soal sanksi administrasi kepada korporasi yang melakukan pembakaran  lahan  dan  hutan  diserahkan  ke  pemerintah.  Selain  itu,  Omnibus  Law Ciptaker  ini  juga  bakal  merugikan  masyarakat  sipil.  Khususnya  hak-hak  rakyat  akan
10 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 66/PUU-XIV/2016.
11 https://ekonomi.bisnis.com/read/20200214/9/1201473/duh-omnibus-law-berpotensi- redupkan-otonomi- daera. diakses pada tanggal 3 Maret 2020.
12 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200221013705-20-476636/walhi-nilai-omnibus- law-rampas-hak-rakyat-atas-lingkungan. diakses pada tanggal 27 Februari 2020.
sumber daya alam. Hak warga negara untuk mengajukan gugatan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan juga dikebiri. Dalam draft omnibus law RUU Omnibus Law Ciptaker, hanya  orang  yang  terdampak  langsung  dari  kerusakan  lingkungan  itu  yang  bisa mengajukan gugatan. 13

## SKEMA 1

## KERANGKA ALUR PIKIRAN RUU OMNIBUS LAW
(Ideal)                                                                                                                     (Tidak Ideal)
Pada  skema  alur  kerangka  diatas  dapat  dipahami  tujuan  pemerintah  dalam mengimplementasikan prinsip kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Sebagaimana pasal 33 menjelaskan bahwa SDA Indonesia dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakkan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Namun dibalik tujuan baik pemerintah dengan adanya produk norma RUU Omnibus Law memang dinggap  ideal  oleh  pemerintah  untuk  membuka  ruang  investasi  agar  investor  datang untuk  membuka  lapangan  kerja,  sehingga  hal  ini  dianggap  menguntungkan  dalam pertumbuhan ekonomi. Rakyat menginterpretasikan berbeda, upaya pemerintah  untuk

## PANCASILA
( STAAT FUNDAMENTAL NORM ) RUU OMNIBUS LAW UUD NRI TAHUN 1945 PASAL 33 INTERPRETASI PEMERINTAH INTERPRETASI RAKYAT REKONSTRUKSI Legal Gap

## BENTUK IDEAL PARTISIPASI PUBLIK SEBAGAI BAGIAN DARI MANIFESTASI
DEMOKRASI SERTA PENGUATAN TERHADAP POLA DESENTRALISASI ASIMETRIS
Urgensi
mensejahterakan  rakyat  justru  faktanya  berpotensi  mereduksi  hak-hak  mereka, utamanya kaum buruh (pekerja). Dan juga dalam pembahasan rancangan undang-undang ini sangat minim sekali partisipasi publik. Pekerja adalah bagian dari masyarakat dan juga sebagai  pemangku  kepentingan  ( Stakeholders ).  Sehingga  sudah  seharusnya  dilibatkan dalam  proses pembahasan RUU Omnibus Law ini. Namun faktanya dalam pembahasan draft  RUU Omnibus  Law lebih  didominasi  oleh  Pemerintah  dan  pengusaha  seloah memberi  keuntungan  sebesar-besarnya  bagi  korporasi  dan  pemilik  modal  (kapitalis) serta mengabaikan hak-hak rakyat. Sehingga tepat rasanya menegasikan Negara Republik Indonesia dikuasai oleh Korporatokrasi (pemerintahan perusahaan) yaitu sebuah istilah yang  mengacu  pada  bentuk  pemerintahan  dimana  kewenangan  telah  didominasi  atau beralih dari negara kepada perusahaan-perusahaan besar sehingga petinggi pemerintah dipimpin secara sistem afiliasi korporasi (perusahaan). 14
Proses  privatisasi  perusahaan  publik  umumnya  menjadi  permulaan  bentuk pemerintahan ini, sebab negara kehilangan kewenangan peraturan dalam ekonomi dan pelayanan  publik  oleh  karena  lembaga  bisnis  yang  berperan  besar  pada  kebijakan. Semakin  teguh  rasanya  rezim  korporatokrasi  ini  berdiri.  Negara  berdiri  bersama kapitalis,  sementara  rakyat  diperlakukan  bagaikan  sapi  perah.  Inilah  fakta perselingkuhan  penguasa  dan  pengusaha.  Negara  hanya  berperan  sebagai  regulator, penguasa sesungguhnya adalah korporasi yang berlindung di balik pemerintah. Undang- Undang  dibuat  hanya  untuk  memberi  keleluasaan  bagi  pengusaha  menguasai perekonomian negara.  Dalam  hal  ini,  peran  negara  mandul  dan  lemah. 15 Lantas  ruang publik dalam prinsip demokrasi seakan terdegradasi, rakyat tidak lagi dianggap penting dalam pengambilan keputusan.

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pemerintah dalam hal ini Presiden selaku eksekutif dan DPR sebagai legislatif perlu melakukan  kajian  ulang  yang  lebih  komprehensif  lagi  terhadap  RUU Omnibus  Law sekaligus menjadi urgensi juga untuk  membuka ruang dialog berbagai arah  dengan melibatkan  seluruh  pemangku  kepentingan  ( Stakeholders ).  Mengingat  prinsip keterbukaan  perlu  diutamakan  sebagaimana  termaktub  didalam  pasal  5    Undang- Undang  Nomor  12  tahun  2011  sebagaimana  yang  telah  diubah  menjadi  Undang- Undang  Nomor  15  tahun  2019  tentang  pembentukkan  peraturan  perundang- undangan. Pemerintah dan DPR harus mewujudkannya demi perwujudan dari Negara demokrasi yang menghargai partisipasi publik. Dengan begitu produk norma hukum yang dihasilkan akan menghasilkan kedayagunaan bagi seluruh pihak dan akan dapat berlaku efektif serta responsif.
2. Pemerintah  pusat  juga  tidak  boleh  sewenang-wenang  dalam  mengakuisisi kewenangan  dari  pemerintah  daerah  karena  otonomi  daerah  dengan  pola desentralisasi  seharusnya  memberikan  kewenangan  penuh  kepada  daerah  untuk mengurusi  rumah  tangganya  sendiri.  Dan  pemerintahan  pusat  seharusnya  juga konsistant  dalam  berbagi  kekuasaan  dengan  pemerintahan  daerah.  Karena pemerintah pusat tentu juga terbantu oleh pemerintahan daerah dalam melaksanakan pengembangan dan pembangunan di daerah. Pembahasan RUU Omnibus Law ini juga harus turut serta melibatkan Pemerintah Daerah agar termanifestasikan kesepakatan
14 https://id.wikipedia.org/wiki/Korporatokrasi diakses pada tanggal 2 Maret 2020.
15 https://kronologi.id/2020/02/24/korporatokrasi/ diakses pada tanggal 2 Maret 2020.
( consensus )  dari  komunikasi  dua  arah  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah, sehingga akan bertitik akhir kepada sinergitas birokrasi pusat dan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Bhenyamin Hoessein , 2005. “Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah”  dalam Soetandyo Wignjosoebroto, dkk, 2005. Pasang Surut Otonomi Daerah : Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Jakarta : Yayasan Tifa dan ILD
Sirajuddin [ et.a l]. 2006. Legislatif Drafting metode partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Malang: setara press.

## Artikel Jurnal:
Alfaris,  M.  R.,  2018.  Peran  Dan  Tindakan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Konteks Kekuasaan Dan Kewenangan Yang Merepresentasikan Rakyat Daerah. Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH), p. 212.
Journal for Constitusional Theory and Philosophy of Law dan Pure Theory Of Law Hans Kelsen.
Sirajuddin, Kabinet Presidensial Dan Penguatan Inovasi Pemerintahan Daerah .
Satjipto Rahardjo, Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis, Makalah dalam Seminar Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tanggal 15-16 April 1998, hlm. 3-5.

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang- Undang Nomor 15 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 66/PUU-XIV/2016.
Internet:
Abanna, M.S. 2020. 6 Poin Kontroversi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
https://www.tagar.id/6-poin-kontroversi-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja. Diakses tanggal 27 Februari 2020.
https://properti.kompas.com/read/2020/02/15/163200821/ruu-cipta-kerja- kewenangan-pemda-terkait-penataan-ruang-bakal-dihapus. diakses tanggal 2 Maret 2020.
https://id.wikipedia.org/wiki/Korporatokrasi diakses pada tanggal 2 Maret 2020. https://kronologi.id/2020/02/24/korporatokrasi/ diakses pada tanggal 2 Maret 2020. https://kronologi.id/2020/02/24/korporatokrasi/ diakses pada tanggal 5 Maret 2020. https://ekonomi.bisnis.com/read/20200214/9/1201473/duh-omnibus-law- berpotensi-redupkan-otonomi- daerah diakses pada tanggal 3 Maret 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200221013705-20-476636/walhi-nilai- omnibus-law-rampas-hak-rakyat-atas-lingkungan,  diakses  pada  tanggal  27 Februari 2020.