Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Perbedaan Equity Crowdfunding Dan Initial Public Offering (IPO) Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia

## Widya Rahmadhani
Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email Korespondensi: widya.rhmdn@gmail.com
Abstract. Equity Crowdfunding is newly known in Indonesia. Indonesia’s Financial Services Authority passed new  regulation  that  regulating  Equity  Crowdfunding  through  Indonesia  Financial  Services  Authorities  Rule  Number 37/POJK.04/2018  regarding  Equity  Crowdfunding.  Equity  Crowdfunding  concept  considered  similar  to  Initial  Public Offering (IPO). Further, this research objective is to analyze Equity Crowdfunding from Indonesia’s Capital Market Law Perspective to find out if Equity Crowdfunding is remarkably similar to Initial Public Offering (IPO). This research is a normative study using documentary studies in the form of secondary data. The research was found that although there are similarities on the main concept between Equity Crowdfunding and Initial Public Offering, the two has distinguishing power. The research also found that there are some risks awaiting on the Equity Crowdfunding scheme.
Keywords:  Equity  Crowdfunding,  Crowdfunding, Initial  Public  Offering,  Capital  Market  Law,  Financial  Technology, Fintech.
Abstrak. Equity Crowdfunding merupakan bentuk alternatif pendanaan baru yang dikenal di Indonesia. Otoritas Jasa  Keuangan  mengesahkan  peraturan  terkat  dengan  Layanan  Urun  Dana  Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi Informasi  (Equity  Crowdfunding)  melalui  POJK  No.  37/POJK.04/2018  yang  mengatur  mengenai  skema  Equity Crowdfunding. Konsep Equity Crowdfunding ini dianggap mirip dengan Penawaran Umum atau Initial Public Offering (IPO).  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menganalisis  Equity  Crowdfunding  dalam Perspektif Hukum Pasar Modal Indonesia apakah benar-benar dapat dipersamakan dengan Penawaran Umum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan studi dokumen berupa data sekunder. Hasil penelitian menemukan bahwa  meskipun  ada  kemiripan  Equity  Crowdfunding  dengan  Penawaran  Umum  pada  konsep  utamanya,  terdapat beberapa hal yang menjadi daya pembeda antara keduanya. Hasil penelitian juga menemukan adanya risiko-risiko yang menunggu dalam skema Equity Crowdfunding.
Kata Kunci : Layanan Urun Dana Saham, Layanan Urun Dana, Penawaran Umum, Hukum Pasar Modal, Teknologi Keuangan

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Dunia  saat  ini  sudah  memasuki  era digital  yang  mengedepankan  perkembangan dalam bidang teknologi. Optimalisasi penggunaan  teknologi  dalam  berbagai  bidang kehidupan  dapat  membantu  terwujudnya efektivitas dan efisiensi sehingga memudahkan  hidup  manusia.  Salah  satu penerapan  teknologi  yang  sangat  penting adalah di bidang keuangan, atau yang dikenal dengan financial  technology atau  FinTech . Financial  Technology (FinTech)  merupakan suatu  kolaborasi  antara  teknologi  dan  fitur keuangan  atau  dapat  juga  diartikan  sebagai pembaruan  pada  sektor  finansial  dengan sentuhan  teknologi.  Salah  satu  tipe financial technology adalah Equity Crowdfunding, yang seharusnya, secara konsep dapat dipersamakan
dengan Initial  Public  Offering (IPO)  dalam hukum Pasar Modal.
Pada tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan  Indonesia  mengeluarkan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi  atau  yang  dikenal  dengan Equity Crowdfunding. Pada  bagian  konsiderans peraturan tersebut, pertimbangan dari Otoritas Jasa Keuangan menyusun peraturan mengenai Equity Crowdfunding
adalah untuk mendukung  pelaku  usaha  pemula (start  up company) untuk berkontribusi terhadap perekonomian  nasional  melalui  penyediaan alternatif sumber pendanaan berbasis teknologi  informasi.  Selain  itu,  peraturan  ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dan  perlindungan  bagi  pihak  yang  terlibat dalam  kegiatan  Layanan  Urun  Dana  melalui
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Penawaran Saham berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) .
Berdasarkan  pada  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity  Crowdfunding) ,  yang dimaksud dengan:
“Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi  (Equity Crowdfunding)  yang  selanjutnya  disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan  penawaran  saham  yang  dilakukan oleh  penerbit  untuk  menjual  saham  secara langsung  kepada  pemodal  melalui  jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.”
Dengan dikeluarkannya
Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 mengenai Equity  Crowdfunding, berdasarkan data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan per 31 Desember  2019,  sudah  terdapat  3  (tiga) perusahaan yang telah mengantongi izin usaha penyelenggara Equity Crowdfunding di Indonesia , yaitu PT Santara Daya Inspiratama dengan  platformnya  Santara  dan  alamat website www.santara.co.id, PT  Investasi Digital  Nusantara  dengan  nama  platform Bizhare  dan  situs  website www.bizhare.id, serta  PT  Crowddana  Teknologi  Indonusa dengan  nama  platform  Crowddana  dan  situs website www.crowddana.id.
Adapun Initial  Public  Offering (IPO) atau  Penawaran  Umum  berdasarkan  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1995  tentang  Pasar Modal adalah: “kegiatan penawaran Efek yang dilakukan  oleh  Emiten  untuk  menjual  Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.” Tujuan dari Initial Public Offering (IPO) adalah untuk
mendapatkan  dana  dari  masyarakat  guna membiayai kegiatan perusahaan dengan suatu harapan akan tercipta kinerja perusahaan yang lebih baik.
Berdasarkan  definisi Initial  Public Offering (IPO)  atau  Penawaran  Umum  yang diberikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1995  serta Equity  Crowdfunding pada Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 37/POJK.04/2018,  secara  maksud, Equity
Crowdfunding dan Initial  Public  Offering (IPO) pada intinya merupakan suatu kegiatan penawaran  saham  kepada  masyarakat  untuk mendapatkan  dana  dari  masyarakat.  Namun, kemudian  muncul  pertanyaan  terkait  dengan perbedaan antara Equity Crowdfunding dengan Initial Public Offering (IPO).
Perumusan Masalah Artikel ini membahas perbedaan Equity Crowdfunding dan Initial  Public  Offering (IPO).  Untuk  membahas  hal  tersebut,  akan dijelaskan  terlebih  dahulu  pengaturan Equity Crowdfunding dan Initial  Public  Offering (IPO) di Indonesia. Tulisan ini kemudian akan menguraikan dan membahas mengenai perbedaan Equity Crowdfunding dengan Initial Public Offering (IPO) .

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan untuk  menjawab  permasalahan  dalam  artikel ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder.  Dalam  melakukan  penelitian  ini, Penulis  menggunakan  metode  studi  pustaka dengan studi dokumen terhadap data sekunder. Adapun  data  sekunder  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  berupa  buku,  berita  dan peraturan  perundang-undangan.  Peraturan perundang-undangan  yang  dipergunakan  oleh Penulis  adalah  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  37/POJK.04/2018  tentang Layanan  Urun  Dana  Melalui  Penawaran Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi (Equity Crowdfunding) serta  Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Equity Crowdfunding dalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018
Pada Equity  Crowdfunding, terdapat  2 (dua)  pihak  besar  yang  terlibat  di  dalamnya, yakni  pihak  Penyelenggara  dan  Pengguna Layanan  Urun  Dana.  Penyelenggara  Layanan Urun Dana merupakan badan hukum Indonesia  yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan  Layanan  Urun  Dana  dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Pengguna Layanan Urun Dana adalah penerbit dan  pemodal.  Penerbit  merupakan  badan hukum  Indonesia  yang  berbentuk  perseroan terbatas  yang  menawarkan  saham  melalui Penyelenggara dan Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian saham Penerbit melalui Penyelenggara.

## 1. Penyelenggara Layanan Urun Dana
Berdasarkan  pada  Pasal  7,  pihak  yang berperan sebagai Penyelenggara dalam skema Layanan Urun Dana wajib memiliki izin usaha dari  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Penyelenggara juga  harus  merupakan  Penyelenggara  yang terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Adapun bentuk badan hukum  Penyelenggara  berdasarkan  Pasal  10 dapat  berbentuk  Perseroan  Terbatas  atau Koperasi,  dimana,  Perseroan  Terbatas  yang dimaksud dapat berupa Perusahaan Efek yang telah  memperoleh  persetujuan  dari  Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan lain sebagai  Penyelenggara  Layanan  Urun  Dana. Adapun  Koperasi  yang  dimaksud  hanya terbatas pada jenis koperasi Jasa.
Pada Pasal 12 diatur bahwa Penyelenggara  harus  memiliki  modal  disetor minimal Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) saat mengajukan permohonan  perizinan  ke  Otoritas  Jasa Keuangan. Untuk Penyelenggara yang merupakan  Perusahaan  Efek,  harus  memiliki modal sendiri paling sedikit Rp 2.500.000.000,00  (dua  miliar  lima  ratus  juta rupiah) saat mengajukan permohonan perizinan.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan juga  mengatur  pada  Pasal  13  mengenai Kualifikasi  Sumber  Daya  Manusia  sebagai pihak Penyelenggara, dimana:
“Penyelenggara wajib memiliki:
a. sumber  daya  manusia  yang  memiliki keahlian  dan/atau  latar  belakang  di bidang Teknologi Informasi; dan
b. sumber  daya  manusia  yang  memiliki keahlian untuk melakukan reviu terhadap Penerbit.”
Terdapat  beberapa  hal  yang  wajib dilakukan  oleh  Penyelenggara,  secara  garis besar  sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  16 ayat (1), yaitu:
1. melaksanakan  reviu  terhadap  Penerbit, paling sedikit terkait legalitas Penerbit dan dokumen  dan/atau  informasi  yang  wajib disampaikan oleh Penerbit kepada Penyelenggara;
2. mengunggah dokumen dan/atau informasi wajib  tersebut  secara online melalui  situs web Penyelenggara;
3. memuat  informasi  dalam  situs  web Penyelenggara dalam hal terdapat perubahan material yang dapat mempengaruhi keputusan investasi Pemodal terkait dokumen dan/atau informasi wajib;
4. memastikan pelaksanaan penawaran saham melalui Layanan Urun Dana sampai dengan  terpenuhinya  seluruh  hak  dan kewajiban Pengguna;
5. melaporkan  pelanggaran  yang  dilakukan Penerbit  selama  masa  penawaran  dan pelanggaran atas kewajiban Penerbit yang berkaitan  langsung  dengan  berakhirnya masa  penawaran  kepada  Otoritas  Jasa Keuangan;
6. melaksanakan  program  pendidikan  bagi Pengguna;
7. menyimpan  dokumen  dan/atau  informasi yang  disampaikan  Penerbit  dalam  jangka waktu penyimpanan dokumen sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang mengenai dokumen perusahaan;
8. memastikan  batas  penghimpunan  dana melalui  Layanan  Urun  Dana  oleh  setiap Penerbit tidak terlampaui;
9. menyediakan  fasilitas  komunikasi  secara online antara Pemodal dengan Penerbit;
10. memuat  dalam  situs  web  Penyelenggara mengenai  risiko,  paling  sedikit  meliputi risiko:
1. usaha;
2. investasi;
3. likuiditas;
4. kelangkaan pembagian dividen;
5. dilusi kepemilikan saham; dan
6. kegagalan Sistem Elektronik;
11. memiliki  sistem  untuk  memastikan  hanya Pemodal yang telah memberikan konfirmasi mengenai pemenuhan persyaratan Pemodal yang dapat berinvestasi melalui Layanan Urun Dana;
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
12. menggunakan nama domain Indonesia;
13. menyediakan layanan pengaduan sengketa melalui fungsi internal dispute resolution;
14. memuat  dalam  situs  web  Penyelenggara mengenai  biaya  dan  pengeluaran  lainnya yang  dikenakan  atau  dibebankan  kepada Pengguna;
15. mempunyai  mekanisme  pengembalian dana dalam hal penawaran saham melalui Layanan  Urun  Dana  batal  demi  hukum; dan
16. menggunakan Gedung atau ruangan kantor baik yang dimiliki sendiri atau berdasarkan perjanjian sewa Gedung atau ruangan.
2. Penerbit Layanan Urun Dana
Penerbit  dalam  Layanan  Urun  Dana berdasarkan  Pasal  33  harus  berbentuk Perseroan  Terbatas.  Penerbit  berdasarkan Pasal 34 tidak boleh merupakan:
1. perusahaan yang dikendalikan baik langsung  maupun  tidak  langsung  oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi;
2. perusahaan  terbuka  atau  anak  perusahaan terbuka; dan
3. perusahaan dengan kekayaan lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),
tidak termasuk tanah dan bangunan.
Penerbit  memiliki  beberapa  kewajiban yang  tertuang  pada  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  mengenai Equity  Crowdfunding, yaitu:
1. Menyerahkan dokumen dan/atau informasi wajib  kepada  Penyelenggara  mengenai legalitas Penerbit, jumlah dana yang akan dihimpun  dalam  penawaran  saham  dan tujuan  penggunaan  dana  hasil  penawaran saham, jumlah minimum dana yang harus diperoleh  dalam  penawaran  saham,  risiko utama  yang  dihadapi  Penerbit  dan  risiko kemungkinan tidak likuidnya saham  yang ditawarkan,  rencana  bisnis  Penerbit, perizinan,  kebijakan  dividen,  laporan keuangan  yang  paling  rendah  disusuh berdasarkan standar akutansi tanpa akuntabilitas  publik,  dan  mekanisme penetapan harga saham (Pasal 35 ayat 1).
2. Wajib  menyampaikan  laporan  tahunan kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan mengumumkan kepada masyarakat melalyi situs web Penyelenggara dan/atau
situs  web  Penerbit  paling  lama  6  (enam) bulan  setelah  tahun  buku  berakhir  (Pasal 39 ayat 1).
3. Wajib  mencatatkan  kepemilikan  saham Pemodal  dalam  daftar  pemegang  saham (Pasal 41).

## 3. Pemodal dalam Layanan Urun Dana
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan mengenai Equity Crowdfunding pada Pasal 42 ayat  (1)  mengatur  persyaratan  bagi  Pemodal yang  dapat  membeli  saham  melalui  Layanan Urun  Dana  yakni  pihak  yang  memiliki kemampuan  untuk  membeli  saham  Penerbit, memiliki kemampuan analisis risiko terhadap saham  Penerbit,  dan  memenuhi  kriteria Pemodal  yang  tertuang  pada  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Mengenai  kriteria  Pemodal  dituangkan pada Pasal 42 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan Pemodal yaitu:
a. setiap Pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)  per  tahun,  dapat  membeli  saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun; dan
b. setiap  Pemodal  dengan  penghasilan  lebih dari  Rp  500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah)  per  tahun,  dapat  membeli  saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar  10%  (sepuluh  persen)  dari penghasilan per tahun.
Namun, bila Pemodal merupakan badan hukum  dan  pihak  yang  memiliki  pengalaman berinvestasi  di  Pasar  Modal  yang  dibuktikan dengan  kepemilikan  rekening  Efek  paling sedikit  2  (dua)  tahun  sebelum  penawaran saham, maka Pemodal dibebaskan dari kriteria dan batasan pembelian saham di atas.
B. Penawaran Saham dalam Equity

## Crowdfunding
Berdasarkan  Pasal  24,  Penerbit  hanya dapat  menawarkan  saham  melalui  1  (satu) Penyelenggara dalam waktu yang bersamaan. Adapun batas maksimum penghimpunan dana melalui  Layanan  Urun  Dana  oleh  setiap Penerbit  dalam  jangka  waktu  12  (dua  belas) bulan  paling  banyak  adalah  sebesar  Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan dapat dilakukan dalam 1 (satu) kali penawaran
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
atau lebih. Masa penawaran saham berdasarkan Pasal 27 dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.
Berdasarkan Pasal 29, pembelian saham oleh Pemodal dalam penawaran saham dalam Layanan  Urun  Dana  dilakukan  dengan menyetorkan  sejumlah  dana  pada escrow account sesuai  perjanjian  penyelenggaraan Layanan Urun Dana. Dana dari Pemodal wajib diserahkan oleh Penyelenggara kepada Penerbit paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja  setelah  berakhirnya  masa  penawaran saham.
Bila saham yang diterbitkan merupakan saham  tanpa  warkat,  berdasarkan  pada  Pasal 38  ayat  (1),  Penerbit  wajib  mencatatkan sahamnya  di  kustodian  yang  disepakati  oleh Penyelenggara dan Penerbit. Bukti kepemilikan  yang  diperoleh  oleh  Pemodal dalam  hal  saham  yang  diterbitkan  adalah saham  tanpa  warkat  adalah  berupa  catatan kepemilikan  saham  yang  terdapat  dalam rekening Efek pada kustodian.
1. Initial Public Offering (IPO)
Initial Public Offering (IPO) atau yang diartikan  sebagai  penawaran  umum  perdana atau go  public merupakan  gejala  yang  mulai dikenal  di  Indonesia  sejak  akhir  tahun  1980 dan  mulai  memasuki  masa  popular  di  awal tahun 1990. Istilah penawaran umum perdana saham  adalah  kegiatan  emiten  (pihak  yang melakukan  penawaran  umum)  untuk  menjual efek  yang  dikeluarkannya  kepada masyarakat maupun  investor,  yang  diharapkan  akan membeli  dan  memberikan  pemasukan  dana guna pengembangan usaha, membayar hutang, maupun kegiatan lainnya yang diinginkan oleh emiten tersebut.
Manfaat  suatu  perusahaan  melakukan penawaran umum (go public):
a. Dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus;
b. Proses relatif mudah;
c. Pembagian dividen berdasarkan keuntungan;
d. Penyertaan  masyarakat  biasanya  tidak masuk dalam manajemen;
e. Perusahaan dituntut lebih terbuka, sehingga hal  ini  dapat  memacu  perusahaan  untuk meningkatkan profesionalisme;
f. Memberikan kesempatan kepada masyarakat  untuk  turut  serta  memiliki saham perusahaan, sehingga dapat mengurang kesenjangan sosial;
g. Emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat (go  public merupakan  media  promosi) secara gratis;
h. Memberikan kesempatan bagi koperasi dan karyawan  perusahaan  untuk  membeli saham.

## i. Syarat  Perusahaan  Melakukan  Initial Public Offering (IPO)
Pada  Keputusan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  No.  859/KMK.01/1989 tentang  emisi  efek  di  bursa  dan  peraturan pelaksanaan  emisi  dan  perdagangan  saham yang  tercantum  dalam  keputusan  BAPEPAM No.  011/PM/1987,  persyaratan  yang  harus dipenuhi  dalam  rangka  melakukan Initial Public Offering (IPO) adalah sebagai berikut:
a. Perusahaan  berbadan  hukum  Perseroan Terbatas (PT);
b. PT  yang  telah  beroperasi  sekurang- kurangnya 12 (dua belas) bulan;
c. Bertempat kedudukan di Indonesia;
d. Memiliki aktiva bersih berwujud sekurang- kurangnya  Rp  5.000.000.000,00  (lima miliar  Rupiah)  dengan  laporan  keuangan audit tahun buku terakhir memperoleh opini “Wajar  Tanpa  Pengecualian”  dari  akuntan publik yang terdaftar di BAPEPAM;
e. Menjual  sekurang-kurangnya  50  (lima puluh)  juta  saham  atau  35%  (tiga  puluh lima)  persen  dari  jumlah  saham  yang diterbitkan  (mana  yang  lebih  kecil)  dan jumlah  pemegang  saham  publik  sekurang- kurangnya  500  (lima  ratus)  pihak,  dapat menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan  di  Bursa  Efek  Indonesia (BEI);
f. Masa  beroperasi  dalam  usaha  yang  utama yang nilainya sama, 6 (enam) bulan penuh berturut-turut;
g. Laporan  keuangan  audit  minimal  12  (dua belas) bulan; dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
h. Nilai aktiva bersih minimal Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).
ii. Tahapan Initial Public Offering (IPO)
Proses penawaran umum dapat dikelompokkan  menjadi  4  tahapan,  sebagai berikut:

## 1. Tahapan Persiapan Awal dan Persiapan Dokumen
Tahapan  ini  merupakan  tahap  awal dalam persiapan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Tahap yang paling  awal,  perusahaan  akan  menerbitkan saham  terlebih  dahulu  mengadakan  Rapat Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  untuk meminta  persetujuan  para  pemegang  saham dalam  rangka  Penawaran  Umum  Saham. Setelah disetujui, emiten melakukan penunjukan penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar, yakni:
a. Penjamin Emisi (underwriter), yang merupakan  pihak  yang  paling  banyak keterlibatannya  dalam  membantu  Emiten dalam  rangka  penerbitan  saham.  Kegiatan yang  dilakukan  Penjamin  Emisi  yaitu dimulai dari menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan prospectus,  dan  memberikan  penjaminan atas penerbitan.
b. Akuntan  Publik (Auditor  Independent) , bertugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon Emiten.
c. Penilai untuk melakukan penilaian terhadap aktiva  tetap  perusahaan  dan  menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut.
d. Konsultan  Hukum  untuk  memberikan pendapat dari segi hukum (legal opinion).
e. Notaris untuk membuat akta-akta perubahan Anggaran Dasar, akta perjanjian- perjanjian  dalam  rangka  penawaran  umum dan juga notulen-notulen rapat.
2. Penyampaian  Permohonan  Perjanjian Pendahuluan  Pencatatan  Saham  ke

## Bursa Efek Indonesia
Untuk  menjadi  perusahaan  publik  yang sahamnya  dicatatkan  dan  diperdagangkan  di Bursa  Efek  Indonesia,  perusahaan  perlu mengajukan  permohonan  untuk  mencatatkan saham, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang  dipersyaratkan,  antara  lain  profil
perusahaan,  laporan  keuangan,  opini  hukum, proyeksi  keuangan,  dan  lain-lain.  Selain  itu, Perusahaan perlu menyampaikan permohonan pendaftaran  saham  untuk  dititipkan  secara kolektif (scripless) di  Kustodian Sentral Efek Indonesia  (KSEI).  Apabila  Perusahaan  telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dalam waktu  maksimal  10  (sepuluh)  Hari  Bursa setelah  dokumen  lengkap,  Bursa  Efek Indonesia  akan  memberikan  persetujuan prinsip berupa Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Saham kepada Perusahaan.
3. Penyampaian  Pernyataan  Pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan Setelah memperoleh Perjanjian Pendahuluan  Pencatatan  Saham  dari  Bursa Efek  Indonesia,  perusahaan  menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk  melakukan  penawaran  umum  saham. Dokumen  pendukung  yang  diperlukan  antara lain adalah prospektus. Kondisi keuangan dan kegiatan  usaha  perusahaan  diungkapkan kepada publik melalui prospektus.
Sebelum  mempublikasikan  prospektus ringkas  di  surat  kabar  atau  melakukan penawaran  awal (bookbuilding), perusahaan harus  menunggu  izin  dari  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK).  OJK  akan  memberikan pernyataan efektif setelah perusahaan menyampaikan  informasi  mengenai  harga penawaran  umum  saham  dan  keterbukaan informasi lainnya.
Bila Pernyataan Pendaftaran  dinyatakan  efektif,  Perusahaan mempublikasikan perbaikan/tambahan
informasi  prospectus  ringkas  di  surat  kabar serta menyediakan prospektus bagi publik atau calon  pembeli  saham,  serta  melakukan penawaran umum.
4. Penawaran  Umum,  Pencatatan  dan Perdagangan  Saham  di  Bursa  Efek Indonesia.
Masa  penawaran  umum  saham  kepada publik dapat dilakukan selama 1-5 hari kerja. Dalam  hal  permintaan  saham  dari  Investor melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka perlu  dilakukan  penjatahan.  Distribusi  saham akan  dilakukan  kepada  Investor  pembeli saham  secara  elektronik  melalui  KSEI  (tidak dalam bentuk sertifikat).
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan  saham  kepada  Bursa  disertai dengan bukti surat bahwa Pernyataan Pendaftaran telah dikatakan efektif oleh OJK, dokumen  prospektus,  dan  laporan  komposisi pemegang  saham  perusahaan.  Bursa  Efek Indonesia  akan  memberikan  persetujuan  dan mengumumkan  pencatatan  saham  perusahaan dan  kode  saham  perusahaan  untuk  keperluan perdagangan saham di Bursa. Kode saham ini akan  dikenal  Investor  secara  luas  dalam melakukan  transaksi  saham  perusahaan  di Bursa Efek Indonesia.
iii. Perbedaan  Equity  Crowdfunding  dan Initial Public Offering (IPO)
Pertama , pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 diatur bahwa suatu penawaran saham oleh setiap Penerbit melalui Layanan  Urun  Dana  bukan  merupakan penawaran  umum  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jika:
a. penawaran  saham  dilakukan  melalui Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
b. penawaran saham dilakukan dalam jangka waktu  paling  lama  12  (dua  belas)  bulan; dan
c. total dana yang dihimpun melalui penawaran  saham  paling  banyak  Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Sehingga,  perbedaan  pertama  antara keduanya yaitu Penyelenggara telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan, adanya  pengaturan  mengenai  jangka  waktu penawaran  saham  paling  lama  12  (dua  belas) bulan, serta batasan total dana yang dihimpun melalui penawaran saham yakni Rp 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Kedua,  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1995  pada  Pasal  1  ayat  (22)  mengatur bahwa  suatu  Perusahaan  Publik  adalah Perseroan  yang  sahamnya  telah  dimiliki sekurang-kurangnya  oleh  300  (tiga  ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya  Rp  3.000.000.000,00 (tiga  miliar  rupiah)  atau  suatu  jumlah pemegang  saham  dan  modal  disetor  yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
Sedangkan Penerbit berdasarkan pada Pasal 6
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 37/POJK.04/2018 bukan merupakan perusahaan  publik  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jika:
a. Jumlah  pemegang  saham  Penerbit  tidak lebih dari 300 (tiga ratus) pihak; dan
b. Jumlah  modal  disetor  Penerbit  tidak  lebih dari  Rp  30.000.000.000  (tiga  puluh  miliar rupiah).
Sehingga,  perbedaan  kedua  antara keduanya adalah Perusahaan Publik memiliki minimal  300  (tiga  ratus)  pemegang  saham sedangkan Penerbit dalam Layanan Urun Dana maksimal memiliki 300 (tiga ratus) pemegang saham. Pada Perusahaan Publik, modal disetor minimal  adalah  Rp  3.000.000.000,00  (tiga miliar  rupiah)  tanpa  batas  maksimum, sedangkan pada Penerbit Layanan Urun Dana, modal disetornya ditentukan nilai maksimumnya,  yaitu  Rp  30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
Ketiga, pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1995  terdapat  profesi  penunjang  pasar modal, yaitu:
1. Akuntan,  yaitu  akuntan  yang  telah memperoleh izin dari Menteri dan terdaftar di Bapepam.
2. Konsultan Hukum, yaitu ahli hukum yang memberikan  pendapat  hukum  kepada pihak lain dan terdaftar di Bapepam.
3. Penilai,  yaitu  pihak  yang  memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di Bapepam.
4. Notaris,  yaitu  pejabat  umum  yang berwenang  membuat  akta  autentik  dan terdaftar di Bapepam.
5. Profesi  lain  yang  ditetapkan  dengan Peraturan Pemerintah.
Sedangkan  pada  Peraturan Equity Crowdfunding, tidak  dikenal  adanya  Profesi Penunjang.  Sehingga,  sejumlah  risiko  seperti tidak diperolehnya dividen, saham yang tidak likuid,  terjadi  dilusi  kepemilikan  saham, hilangnya  modal (capital  loss), kegagalan operasional penyelenggara yang juga merupakan  risiko  yang  terjadi  di  penawaran umum, memiliki risiko lebih besar terjadi pada skema Equity  Crowdfunding karena  tidak
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
diminimalisir  dengan  keberadaan  Profesi Penunjang.
Keempat, profil Initial Public Offering (IPO) mengedepankan perusahaan-perusahaan yang  sudah  dewasa  dan  besar,  seperti  salah satunya adalah persyaratan sekurang- kurangnya  sahamnya  telah  dimiliki  oleh  300 (tiga  ratus)  pemegang  saham  dan  adanya persyaratan sebagaimana tertuang pada Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  No.  859/KMK.01/1989  tentang emisi efek di bursa dan peraturan pelaksanaan emisi dan perdagangan saham yang tercantum dalam keputusan BAPEPAM No. 011/PM/1987. Equity Crowfunding sebaliknya memberikan  persyaratan-persyaratan  yang lebih  cocok  untuk  perusahaan  kecil  dan start up.
Kelima,  berdasarkan  Pasal  22  ayat  (1)-
(3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 37/POJK.04/2018, Penerbit dan
Penyelenggara  dalam Equity  Crowdfunding melalui kesepakatan dapat menentukan berapa jumlah  minimum  dana  yang  harus  diperoleh dalam  penawaran  saham  melalui  Platform Equity  Crowdfunding, dan  berbeda  dengan perjanjian penjaminan emisi efek dalam suatu Initial  Public  Offering (IPO),  penyelenggara sebagai  penjamin  emisi  efek  tidak  memiliki suatu  opsi  tetap  menjalankan  fungsinya dengan  komitmen  terhadap  jumlah  minimum dana yang harus diperoleh.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka, meskipun  konsep Equity  Crowdfunding dan Initial  Public  Offering memiliki  kesamaan, namun, terdapat beberapa hal pembeda antara keduanya. Pada Equity Crowdfunding, penawaran saham dilakukan melalui Penyelenggara  yang  telah  memperoleh  izin dari Otoritas Jasa Keuangan, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan  total  dana  yang  dihimpun  paling banyak  Rp  10.000.000.000  (sepuluh  miliar) rupiah.  Jumlah  pemegang  saham  Penerbit tidak  lebih  dari 300  (tiga  ratus)  pihak  dan jumlah modal disetor Penerbit tidak lebih dari Rp 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah), sedangkan pada Initial Public Offering (IPO),
jumlah pemegang saham minimal adalah 300 (tiga  ratus)  pihak  dengan  tanpa  batasan maksimum modal disetor Penerbit.

## SARAN
Dari  profil  risiko, Equity  Crowdfunding memiliki  risiko  lebih  tinggi  daripada Initial Public Offering (IPO) karena tidak dilengkapi dengan  Profesi  Penunjang.  Transaksi  yang dilakukan  sangat  mengandalkan  Platform Digital,  maka  dari  itu,  sangat  penting  untuk mmberikan  persyaratan-persyaratan  khusus terhadap  Penyelenggara  dan  Pengguna  dalam Equity  Crowdfunding .  Selanjutnya, Initial Public  Offering (IPO)  diperuntukkan  untuk perusahaan  yang  sudah well  established , sedangkan  Equity  Crowdfunding ,  sejak  awal pembentukan peraturan, dibuat untuk membantu perusahaan kecil dan start up dalam memperoleh pendanaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmadji, Tjitono dan Hendy M. Fakhruddin . (2001). Pasar  Modal  Indonesia Pendekatan  Tanya  Jawab .  Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Hariyani, Iswi dan Purnomo Serfianto. (2010).
Buku  Pintar  Hukum  Bisnis  Pasar Modal . Cet.1. Jakarta: VisiMedia. Raharjo, Sapto. (2006). Kiat Membangun Aset Kekayaan . Cet.2. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Soekanto, Soerdjono dan Sri Mamudji. (2001).
Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang  Pasar  Modal,  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  (LNRI) No.  64  Tahun  1995,  dan  Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 3608. _______.  Keputusan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia No. 859/KMK.01/1989  tentang  Emisi Efek di Bursa
_______.  Keputusan  Badan  Pengawas  Pasar Modal  No.  011/PM/1987  tentang Pelaksanaan  Emisi  dan  Perdagangan Saham
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Otoritas  Jasa  Keuangan,  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018  tentang  Layanan Urun  Dana  Melalui  Penawaran
Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity  Crowdfunding),  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  (LNRI) No. 262 Tahun 2018, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 6288. Bursa  Efek  Indonesia.  “ Panduan  IPO  (Go Public),”
< https://www.idx.co.id/Portals/0/Stat icData/Information/ForCompany/Pan duan-Go-Public%20_Dec- 2015.pdf >, diakses tanggal 7 Januari 2021. Bursa  Efek  Indonesia.  “ Proses  Go  Public,” http://www.idx.co.id/MainMenu/Edu cation/ProsesGoPublic/tabid/192/lan g/id-ID/language/id-ID/Default.aspx ,
diakses tanggal 7 Januari 2021.
Cambridge Online Dictionary. < https://dictionary.cambridge.org/dic tionary/english/start-up >, diakses pada 16 Desember 2020 pukul 07.17 WIB. Otoritas  Jasa  Keuangan. “Daftar  Platform Equity  Crowdfunding  Yang  Telah Mendapatkan  Ijin  dari  OJK” ,
< https://ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/publikasi/Documents/Pages /Daftar-Platform-Equity- Crowdfunding-yang-Telah- Mendapatkan-Izin-dari-OJK-Per-31- Desember- 2019/Daftar%20Platfrom%20ECF% 20yang%20telah%20berizin%20per %2031%20Desember%202019.pdf>, diakses tanggal 16 Desember 2020