Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 231-238, Desember 2018 Diserahkan: 2018-05-06; Diterima: 2018-12-25 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979

## Kinerja Kelompok Tani dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat di Desa Bacu- Bacu Kabupaten Barru
Ridwan 1 , Mas’ud Junus 1 , M. Asar Said Mahbub 1 , Restu Puput Windarti 1
1 Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar *Email:riwaf@yahoo.com
ABSTRACT: This study aims to describe the performance of farmer groups in forest management before and after the determination of Community Timber Plantation called HTR. This research conducted by diagnostic study and interview. The results show that through HTR activities it has a positive impact on all farmer performance in terms of farmer group institutional  activities  and  land  management  activities  on  state  forest  land  which  in  the  case  of  this  research  are production forest.
Keywords : Farmer groups, forest management, HTR, performance DOI: http://dx.doi.org/10.24259/jhm.v10i2.4108

## 1. PENDAHULUAN
Pengelolaan  hutan  merupakan  suatu  usaha  yang  didalamnya  meliputi  beberapa  aspek  seperti, perencanaan hutan, organisasi pelaksanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi yang setiap fungsi saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi (Arief, 2001). Pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan  diharapkan  dapat  meningkatkan  taraf  perekonomian  masyarakat,  meningkatkan  lapangan kerja, serta membantu kelestarian hutan secara berkelanjutan (Arief, 2001). Ahmad, dkk (2017) berpendapat bahwa kunci pengelolaan hutan membutuhkan kesadaran masayarakat untuk mengelola sumber daya hutan dengan  menyeimbangkan  antara  kepentingan  finansial  dengan  aspek  pengelolaan  secara  lestari  dan  utuh. Salah  satu  bentuk  pengelolaan  hutan  yang  sejalan  dengan  prinsip  di  atas  adalah  program  pembangunan Hutan Tanaman Rakyat atau yang sering disingkat dengan HTR (Mas’ud, dkk., 2011).
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016  menjelaskan  bahwa  Hutan  Tanaman  Rakyat  yang  selanjutnya  disingkat HTR  adalah  hutan  tanaman  pada  hutan  produksi  yang  dibangun  oleh  kelompok  masyarakat  untuk meningkatkan  potensi  dan  kualitas  hutan  produksi  dengan  menerapkan  silvikultur  dalam  rangka  menjamin kelestarian  sumber  daya  hutan.  Program  HTR  pada  dasarnya  bersifat  multi-sektor,  multi-pihak,  dan  multi- strata  pemerintah  yang  memiliki  kerangka  dalam  meyeimbangkan  kebutuhandan  ketersediaan  sumberdaya hutan dengan berpedoman pada asas pelestarian (Ahmad, dkk., 2017).
Salah satu diantara 13 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapat jatah menyediakan HTR adalah  Kabupaten  Barru.  Berdasarkan  data  yang  telah  di  verifikasi  oleh  Balai  Pemantauan  Pemanfaatan Hutan  Produksi  (BP2HP)  pada  tahun  2014,  Kabupaten  Barru  memiliki  potensi  hutan  produksi  yang  dapat dikelolah dengan baik untuk kepentingan pengembangan HTR yaitu seluas 5.240 ha dengan 136 IUPPHK- HTR koperasi/perorangan dengan total areal seluas 1.281 ha (BP2HP, 2015).
Berdasarkan  pencapaian  tujuan,  HTR  yang  dicadangkan  di  areal  Desa  Bacu-Bacu  potensial  dalam memberikan  kontribusi  terhadap  pembangunan  daerah  dan  masyarakat  khususnya  di  bidang  peningkatan pendapatan  masyarakat,  penyerapan  tenaga  kerja  dan  jasa  lingkungan  (Mas’ud,  dkk.,  2011).  Walaupun demikian, keberhasilan suatu program cenderung diukur dari sisi penghidupan masyarakat dan masih kurang literasi  terkait  dinamika  sosial  akibat  intervensi  suatu  program-program  pemerintahan  utamanya  di  bidang
kehutanan. Oleh karena itu penelitian ini mencoba mengkaji dinamika kinerja kelompok tani akibat masuknya program HTR di Desa Bacu-Bacu Kabupaten Barru.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Waktu dan Tempat
Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2017. Lokasi penelitian terletak di Desa Bacu- Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.

## 2.2. Teknik Pengambilan Data
Adapun teknik pengambilan data dilakukan dengan cara:
a. Studi diagnostik yaitu studi pengenalan awal lokasi penelitian berupa literatur dan diskusi dengan pihak yang  pernah  mengunjungi  lokasi,  selanjutnya  dilakukan  observasi  lapangan  dengan  cara  melihat langsung situasi kondisi yang ada dilapangan guna mendapatkan gambaran nyata dari objek yang akan diteliti.
b. Wawancara  digunakan  untuk  memperoleh  data  informasi  dengan  menggunakan  sensus.  Sensus dilakukan  dengan  melakukan  pendataan  (pengumpulan  data)  pada  semua  anggota  kelompok  tani hutan  tanaman  rakyat  (KTH-HTR).  Sebagaimana  diketahui  nama  KTH-HTR  di  lokasi  penelitian bernama KTH Padang Pobbo. V Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.
a. Data  primer  diperoleh  dengan  cara  survei  lapangan  melalui  wawancara  kepada  responden  (semua anggota  kelompok  tani  Padang  Pabbo)  yang  berjumlah  18  orang.  Wawancara  dilakukan  dengan panduan kuisioner (lembar pertanyaan) yang menganalisis kinerja kelompok tani berdasarkan variabel spesifik  yaitu  eksistensi  kelompok,  struktur  kelompok,  peraturan  kelompok,  rencana  kerja  kelompok, keanggotaan kelompok dan areal kelola kelompok.
b. Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  instansi  dan  laporan  atau  informasi  lainnya  yang berakaitan dengan penelitian. Data sekunder meliputi data potensial areal HTR, keadaan umum lokasi, kondisi sosial, ekonomi, serta data pendukung lainya yang dianggap kontekstual dengan penelitian ini .

## 2.3. Analisis Data
Penelitian  mengenai  kinerja  mengambil  beberapa  variabel  kriteria  penilaian  yang  dilaksanakan  oleh Food  Agriculture  Organization yang  diuraikan  dalam  publikasi Global  Forest  Resource  Assessment pada tahun  2011.  Variabel  tersebut  kemudian  dikontekskan  dengan  kondisi  yang  terjadi  di  tingkat  tapak  lokasi penelitian.  Adapun  analisis  data  yang  digunakan  dalam  peneitian  ini  adalah  analisis  kuantitatif  dan  analisis kualitatif yang diuraikan sebagai berikut:
a. Analisis Kuantitatif
Menilai hasil wawancara dengan pemberian skor terhadap jawaban respondevvn dengan skala 5 : 4 : 3 : 2 : 1 kemudian diolah menggunakan rumus dan diberi nilai skoring yang sudah di tetapkan. diadaptasi dari Akhdiyat dan Riyani (2009) Mengetahui TKKT setiap variabel
TKKT= Mengetahui TKKT total
TKKT total =
Keterangan: TKKT = Tingkat Kinerja Kelompok Tani
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 231-238, Desember 2018 Diserahkan: 2018-05-06; Diterima: 2018-12-25 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
Sr I = Skor ideal Sr R
= Skor riil Sr T = Skor total R = Jumlah responden N = jumlah indikator variable
Kriteria tingkat kinerja kelompok tani (TKKT) berdasarkan nilai skoring di tetapkan sebagai berikut:
1. Nilai TKKT 0% – 20% maka kelompok tani berkinerja sangat rendah
2. Nilai TKKT 20% – 40%maka kelompok tani berkinerja rendah
3. Nilai TKKT 40% – 60% maka kelompok tani berkinerja sedang
4. Nilai TKKT 60% – 80% maka kelompok tani berkinerja tinggi
5. Nilai TKKT 80% – 100% maka kelompok tani berkinerja sangat tinggi
b. Analisis kualitatif
Analisis kualitatif dilakukan dalam penjabaran deskripsi kinerja kelompok tani berupa kondisi detail terkait eksistensi  kelompok,  struktur  kelompok,  peraturan  kelompok,  rencana  kerja  kelompok,  keanggotaan kelompok  dan  areal  kelola  kelompok.  Deskripsi  kinerja  kelompok  tani  yang  telah  dianalisis  kemudian dielaborasi dengan beragam pendapat ahli.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Kinerja Kelompok Tani dalam Pengelolaan HTR
Pengukuran  kinerja  kelompok  tani  pada  tahap  awal  diukur  dengan  mengkaji  sejauh  mana  aktifitas masyarakat  dalam  berlembaga  sebagai  kelompok  dalam  konteks  sebelum  dan  sesudah  penetapan  skema pengelolaan  HTR.  Hasil  penelusuran  terkait  variabel-variabel  yang  dapat  diukur  adalah  kondisi  kelompok secara umum, dinamika yang terjadi dalam struktur kelompok, kondisi aturan kelompok, adanya rencana kerja kelompok, kondisi keanggotaan kelompok dan bagaimana areal kelola kelompok.

## Gambar 1. Grafik kinerja kelompok tani sebelum dan sesudah penetapan HTR
Gambar  1  menunjukkan  terjadi  perubahan  positif  secara  signifikan  terhadap  seluruh  variabel  yang diteliti  terkait  konteks  sebelum  dan  sesudah  penetapan  HTR  di  lokasi  penelitian.  Kinerja  kelompok  tani
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 231-238, Desember 2018 Diserahkan: 2018-05-06; Diterima: 2018-12-25 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
masing-masing variabel mengalami peningkatan akibat adanya penetapan areal HTR. Pada tahap awal ketika masih berbentuk kelompok tani pertanian dan perkebunan, kondisi kinerja kelompok tani di lokasi lahan hutan negara, yang saat ini dikelola menjadi lahan HTR, belum menarik masyarakat untuk dikelola.
Kondisi  di  atas  terjadi  karena  status  kepemilikan  lahan  di  atas  yang  masih  dianggap  belum  jelas, aksesibilitas rendah dan kondisi kesuburan lahan yang menyebabkan varietas tanaman yang dapat dikelola cenderung  terbatas.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  Amin  (2017)  yang  menyebutkan  bahwa  kondisi lahan yang layak secara ekonomi dan sosial serta adanya kepastian hak terhadap lahan menjadi preferensi utama  masyarakat  melakukan  proses  pengelolaan  lahan  terutama  yang  mengembangkan  komoditas kehutanan.

## 3.2. Kelompok Tani
Adanya  legalitas  KTH  mengelola  hutan  negara  dapat  terlihat  melalui  Surat  Keputusan  Pemberian IUPHHK-HTR kepada KTH Padang Pobbo. Kelompok tani ini beranggotakan 18 orang yang telah diverifikasi identitasnya  pada  tanggal  11  Juli  2009  dengan  Nomor  028/DB/VII/2009  dan  semuanya  merupakan masyarakat yang berdomisili di Desa Bacu-Bacu Dusun Ampiri.
Peningkatan  nilai  kinerja  pada  variabel  kelompok  meningkat  dari  20,55%  menjadi  87,77%.  Hal  ini disebabkan karena terjadi perubahan animo masyarakat yang awalnya beraktifitas di kawasan hutan negara secara illegal kini diberikan kesempatan mengelola secara sah.
Pemberian legalitas formal berupa Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) kepada KTH Padang Pobbo memicu perhatian khusus pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Barru kepada masyarakat yang  tergabung  ke  dalam  kelompok  tani.  Implikasinya,  terdapat  program-program  berupa  pertemuan, sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan sehingga memicu meningkatnya aktifitas masyarakat di dalam KTH.
Hal tersebut di atas sangat berbeda dengan aktifitas masyarakat sebelumnya. Organisasi masyarakat yang  tergabung  dalam  KTH  juga  membentuk  sebuah  kelompok  tani  pertanian  dan  perkebunan.  Namun dinamika di dalam kelompok tersebut tidak seintensif ketika telah menjadi KTH.
Sebelum  terbentuknya  KTH,  masyarakat  yang  juga  tergabung  dalam  kelompok  tani  pertanian  dan perkebunan lebih memfokuskan pengelolaan lahannya dengan komoditas pertanian dan perkebunan. Hal di atas perlahan mengalami perubahan selama program HTR diinisiasi. Perubahan perilaku mulai terjadi pada lahan hutan negara dimana insentif program pemerintah memfokuskan pada sektor kehutanan.

## 3.3. Struktur Kelompok
Kinerja kelompok tani juga diukur melalui dinamika struktur kelompok. Melalui analisis terhadap variabel ini  dapat  dilihat  perubahan-perubahan  yang  terjadi  dalam  struktur  kelompok  melalui  pembagian  peran  dan tanggung  jawab  petani  di  dalam  struktur  kelompok  tani  sebelum  dan  setelah  terbentuknya  KTH  Padang Pobbo.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai skor dari 20% menjadi sebesar 73,33%. Hal ini terjadi karena adanya perubahan perombakan pengisi struktur organisasi dalam kelompok. Perubahan di atas terjadi diikuti oleh peningkatan tingkat keaktifan penanggung jawab pengelola KTH.
Perubahan  ini  dilaksanakan  secara  partisipatif  yang  melibatkan  seluruh  anggota  masyarakat  melalui kegiatan  musyawarah.  Hasil  musyawarah  membuat  sebuah  inovasi  bahwa  pengisi  struktur  adalah  orang- orang yang memiliki pengalaman organisasi dan memiliki pengalaman melaksanakan aktifitas memproduksi tanaman kehutanan.
Walaupun demikian, perubahan pengisi struktur tidak diikuti oleh perubahan sistem di dalam struktur organisasi. Struktur KTH Padang Pobbo hanya terdiri dari komponen inti yaitu ketua, sekertaris, bendahara beserta anggota dan tidak memiliki komponen pendukung seperti seksi-seksi atau koordinator bidang. Hal ini tidak mengalami perubahan dari struktur kelompok sebelum terbentuknya KTH Padang Pobbo.
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 231-238, Desember 2018 Diserahkan: 2018-05-06; Diterima: 2018-12-25 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979

## 3.4. Peraturan Kelompok
Sebelum  penetapan  areal  HTR,  aturan  kelompok  memperoleh  nilai  skor  20%.  Hal  ini  disebabkan karena  tidak  adanya  aturan  kelompok  secara  formal  yang  mendukung.  Aturan  kelompok  pada  tahap  awal sebelum  terbentuknya  KTH  masih  berupa  Surat  Keterangan.  Melalui  program  HTR  kemudian  mewajibkan adanya penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang kemudian didukung oleh aturan kelompok yang memperjelas AD/ART dan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.
Sebelum  masuknya  program  HTR,  masyarakat/petani  hutan  tidak  menyusun  atau  merancang mengenai aturan-aturan kelompok karena pada saat itu kelompok tani masih berupa kelompok yang diinisiasi oleh pihak-pihak yang mengurusi pertanian dan perkebunan. Selain itu para petani hutan tidak mengiginkan adanya aturan yang mengikat karena dengan tidak adanya aturan para petani hutan menganggap bisa bebas masuk dan menerima apabila ada tawaran dalam kegiatan pengelolaan. Aturan kelompok pada saat itu hanya berupa kesepakatan-kesepakatan yang dibuat pada saat kegiatan akan berjalan.
Setelah terbentuknya KTH, legalitas masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan menjadi terukur. Hal ini disebabkan karena masyarakat telah memiliki aturan formal dalam bentuk AD/ART dan aturan internal kelompok dalam bentuk pembagian peran anggota, sanksi-sanksi (baik secara formal maupun informal) dan aturan bagi hasil.

## 3.5. Rencana Kerja Kelompok
Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 1 sebelum penetapan areal HTR variabel rencana kerja kelompok menunjukan nilai skor 20%. Hal ini disebabkan sebelum penetapan areal HTR masyarakat/petani hutan tidak menyusun rencana kerja yang memiliki jadwal pelaksanaan yang bersifat tetap sebagai pedoman pengarahan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan hasil yang dinginkan.
Penyusunan rencana kerja hanya disusun oleh ketua yang pada saat itu menjadi ketua kelompok dan tidak  dimusyawarahkan  dengan  anggota  yang  lain.  Dalam  membuat  rencana  kerja  dan  menjalankan aktivitasnya hanya berpatokan pada ramalan cuaca yang telah dijalankan sejak lama dan tidak terurai dalam bentuk dokumen rencana kerja.
Setelah penetapan areal HTR nilai skor meningkat sebesar 91,11%. Hal ini disebabkan  KTH Padang Pobbo telah memiliki rencana kerja dalam bentuk dokumen. Isi dari rencana kerja itu sendiri berupa rincian program kegiatan dan pelaksana tugas yang telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan. Dalam penyusunan rencana  kerja  semua  anggota  KTH  Padang  Pobbo  beserta stake  holder dan  aparat  Desa  setempat  ikut berpartisipasi dalam musyawarah penyusunan program-program kegiatan yang akan dijalankan kedepannya. Dengan  adanya  program  kerja  yang  telah  disusun  dan  disepakati  KTH  menjadi  lebih  terarah  dan  memiliki tujuan.

## 3.6. Keanggotaan Kelompok
Berdasarkan  data  yang  disajikan  Gambar  1  menunjukan  bahwa  variabel  keanggotaan  kelompok sebelum penetapan areal HTR memperoleh nilai skor 76.6%. Hal ini dikarenakan sebelum penetapan areal HTR,  kelompok  tani  sebelumnya  telah  aktif  dalam  melakukan  kegiatan  pengelolaan  seperti  menanam tanaman tahunan maupun musiman untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Setelah penetapan areal HTR nilai skor meningkat menjadi 86.1%. Hal ini disebabkan setelah adanya rencana  kerja  dan  Surat  Keputusan  Pemberian  IUPHHK-HTR  oleh  KTH  Padang  Pobbo  yang  membuat masyarakat  yang  tadinya  tidak  ikut  mengelola  di  kawasan  hutan  negara  kemudian  ikut  bergabung  menjadi anggota  KTH  dan  mendapatkan  akses  legal  mengelola  lahan  hutan  negara.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa tingkat  partisipasi  masyarakat  desa  semakin  meningkat  dalam  mengelola  hutan  negara  karena  adanya legalitas yang diberikan oleh negara kepada KTH Padang Pobbo.
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 231-238, Desember 2018 Diserahkan: 2018-05-06; Diterima: 2018-12-25 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979

## 3.7. Areal Kelola
Gambar  1  memaparkan  variabel  areal  kelola  sebelum  penetapan  areal  HTR  memperoleh  nilai  skor 20%.  Hal  ini  disebabkan  masyarakat/petani  hutan  yang  berada  disekitar  hutan  telah  melakukan  kegiatan pengelolaan  diluar  maupun  didalam  kawasan  hutan.  Masyarakat/petani  hutan  hanya  membuka  lahan  yang dijadikan areal kelola dengan luas lahan yang berbeda satu sama lainnya tanpa ada surat izin kelola. Adapun kegiatan  pengelelolaannya  seperti  melakukan  aktifitas  menanam  pohon  yang  diperuntukkan  sebagai  bahan bangunan selain itu kegiatan berkebun dan bertani juga dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup.
Gambar  1  menunjukkan  sesudah  penetapan  arael  HTR  nilai  skor  yang  diperoleh  meningkat  sebesar 99.44%. Hal ini disebabkan setelah penetapan areal HTR petani hutan yang tergabung dalam KTH Padang Pobbo  telah  memiliki  Surat  Keputusan  Pemberian  IUPHHK-HTR.  Diketahui  bahwa  anggota  KTH  Padang Pobbo yang berjumlah 18 orang, semua telah mendapakat SK pengelolaan yang telah disahkan. Untuk skema pembagian  areal  kelola  KTH  Padang  Pobbo  tidak  mendapatkan  luas  areal  yang  sama  melainkan  sesuai dengan  umur  sepertiyang  di  kemukakan  Birgantoro,  dkk  (2007)  bahwa  usia  mempengaruhi  tingkat pemanfaatan  sumberdaya  hutan.  Semakin  tua  usia  seseorang  maka  semakin  kurang  produktif,  sehingga pemanfaatan sumberdaya hutan yang ada juga relatif kecil.

## 3.8. Kinerja Kelompok Tani dalam Proses Pengelolaan HTR
Gambar 2. Grafik Kinerja Dalam Proses Pengelolaan Lahan Hutan

## 3.9. Penyiapan Lahan
Gambar 2 menunjukkan bahwa variabel penyiapan lahan sebelum penetapan areal HTR memiliki nilai skor 59,62%. Kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan telah dilaksanakan sebelum adanya penetapan HTR melalui  kegiatan  budidaya  tanaman  padi  ( Oryza  sativa ),  pisang  ( Musa  paradisiaca ),  coklat  ( Theobroma cacao ), kemiri ( Aleurites moluccanus ), aren ( Arenga pinnata ), jati lokal ( Tectona grandis ), jati putih ( Gmelina arborea )  dan  mangga  ( Mangifera  indica ).  Kegiatan  penyiapan  lahan.  Namun,  tidak  seluruh  lahan  digarap karena keterbatasan kemampuan mengelola lahan secara intensif.
Setelah adanya penetapan HTR, masyarakat kemudian mengoptimalkan hak kelolanya masing-masing sehingga  lahan  yang  mampu  digarap  dan  dikelola  mencapai  81,04%.  Peningkatan  ini  didukung  oleh kebutuhan  untuk  mengelola  lahan  untuk  kebutuhan  budidaya  tanaman  kehutanan  tidak  seintensif  tanaman semusim.  Hal  tersebut  diatas  sesuai  pula  dengan  pendapat  Mas’ud,  dkk  (2011)  yang  memaparkan  bahwa salah  satu  bentuk  kemudahan  mengelola  tanaman  kehutanan  adalah  intensitas  pengelolaan  tanaman  yang
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 231-238, Desember 2018 Diserahkan: 2018-05-06; Diterima: 2018-12-25 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
paling  banyak  berada  dalam  jangka  waktu  tiga  tahun  pertama,  dan  apabila  dibandingkan  dengan  tanaman semusim pengelolaannya relatif lebih mudah.
Pembersihan lahan diketahui dilakukan secara gotong royong dengan pembabatan semak dan gulma kemudian  dilakukan  penyemprotan  agar  gulma  benar  benar  mati.  Kemudian  pengemburan  tanah  juga dilakukan  sebelum  melaksanakan  penanaman.  Pembuatan  lubang  tanam  dilakukan  juga  sudah  mendapat arahan  dari  penyuluh  bahwa  ukuran  lubang  tanam  setiap  tanaman  berbeda-beda.  Lubang  tanam  dibuat tergantung jenis tanamannya tetapi rata-rata dilahan ini telah dibuat lubang tanam dengan ukuran 30 cm x 30 cm x 30 cm.

## 3.10. Pengadaan Dan Proses Pembibitan
Pengadaan  dan  proses  pembibitan  sebelum  penetapan  areal  HTR  menunjukkan  nilai  skor  44,81%. Pada lahan hutan negara yang saat itu belum memiliki akses legal telah diletakkan lokasi pembenihan dan pembibitan  oleh  masyarakat  melalui  kegiatan  Kebun  bibit  Rakyat  (KBR).  Penempatan  lokasi  ini  merupakan kesatuan lokasi masyarakat di Desa Bacu-Bacu sehinnga memehui luasan lahan yang cukup luas di dalam kawasan hutan negara.
Akses masyarakat dalam membeli bibit masih rendah sebelum adanya penetapan areal HTR namun diwaktu  yang  bersamaan  ini  masyarakat  telah  memiliki  akses  meminta  dan  membeli  benih  bibit  tabnaman kehutanan serta memiliki keterampilan mengelola benih sehingga menjadi bibit yang baik.
Setelah adanya penetapan areal HTR nilai skor meningkat sebesar 67,63%. Hal ini dikarenakan telah adanya  lahan  lokasi  pembibitan  yang  disiapkan  oleh  KTH  Padang  Pobbo  untuk  menyimpan  bibit-bibit  yang berasal  dari  proses  pembenihan  KBR  (setelah  berakhirnya  KBR  masyarakat  tetap  melakukan  proses pembibitan)  dan  adanya  tambahan  bibit  tambahan  yang  berasal  dari  pemerintah.    Kondisi  lainnya  berupa akses pembelian bibit di luar desa masih tetap rendah karena hanya di desa ini yang konsisten melakukan proses pembenihan yang menghasilkan bibit baru.

## 3.11. Proses Penanaman
Proses penanaman sebelum penetapan areal HTR memperoleh nilai skor 65,55%. Hal ini disesabkan sebelum penetapan areal HTR diketahui proses penanaman yang dilakukan masyarakat/petani hutan sudah mengetahui  tentang  aturan  jarak  tanam  yang  diperoleh  dari  pengalaman-pengalaman  sebelumnya.  Waktu tanamam  masyarakat/petani  hutan  hanya  mengadalkan  mengenai  ramalan  cuaca  saja.  Hal  ini  dikarenakan tidak adanya dokumen rencana kerja masyarakat/petani hutan yang bisa dijadikan acuan. Komposisi tanaman sendiri  lebih  banyak  membudidayakan  tanaman  perkebunan  dan  pertanian,  yang  diharapkan  lebih  cepat proses pemanenannya dan mudah untuk mendapatkan bibit.
Setelah penetapan areal HTR nilai skor yang diperoleh meningkat sebesar 82,59%. Hal ini disebabkan telah  adanya  dukumen  rencana  kerja  yang  menjadi  acuan  KTH  Padang  Pobbo.  Proses  penyusunan  ini melibatkan  seluruh  anggota  kelompok  dan  penyuluh  kehutanan  yang  dianggap  representatif  sebagai  ahli dalam membudidayakan tanaman kehutanan. Hasil diskusi menunjukkan bahwa komposisi tanaman sesudah penetapan  tanaman  kehutanan.  Komposisi  tanaman  kehutanan  adalah  sebesar  60%  dan  40%  adalah tanaman  perkebunan  jangka  pendek.  Kondisi  ini  hampir  selaras  dengan  araha  pemanfaatan  lahan  melalui penelitian  Mas’ud,  dkk  (2011)  yang  membangun  model  pengelolaan  HTR  di  desa  ini  yakni  pemanfaatan agroforestri  tanaman  kehutanan  berupa  sengon  ( Paraserianthes  falcataria L),  jabon  ( Anthocephalus cadamba ), dan mahoni ( Swietenia mahagoni ) dengan tanaman jangka pendek berupa kacang tanah ( Arachis hypogaea ).

## 3.12. Sistem Pemeliharaan
Sistem  pemeliharaan  sebelum  penetapan  areal  HTR  memperoleh  nilai  skor  sebesar  51,11%.  Hal  ini disebabkan karena masyarakat telah melakukan proses perawatan yang cukup intensif pada tahun pertama hingga  tahun  ketiga.  Proses  pemantauan  tanaman  yang  membutuhkan  penambalan  juga  dilakukan  dalam memaksimalkan penggunaan. Sistem pemeliharaan yang dilakukan masih terbatas pembersihan gulma dan
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 231-238, Desember 2018 Diserahkan: 2018-05-06; Diterima: 2018-12-25 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
pemberian  pupuk.  Setelah  penetapan  HTR  peningkatan  tidak  bertambah  secara  signifikan.  Sistem pemeliharaan  yang  bertambah  adalah  penggemburan  tanah  2  bulan  sekali  yang  dilaksanakan  pada  tahun pertama  serta  melakukan  proses  pemangkasan  yang  dilaksanakan  pada  tahun  ketiga  dan  keempat  sesuai arahan penyuluh kehutanan. Kondisi ini menghasilkan hasil skor senilai 55,77%.

## 4. KESIMPULAN
Melalui  aktifitas  HTR  memberikan  dampak  positif  terhadap  seluruh  kinerja  petani  dalam  hal  aktifitas kelembagaan  kelompok  tani  dan  aktifitas  pengelolaan  lahan  yang  baik  di  lahan  hutan  negara  yang  dalam kasus penelitian ini adalah hutan produksi terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, F., Yusran, Y., & Mas' ud, E. I. 2017. Penilaian Aspek Hukum Tata Kelola Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Barru. Jurnal Hutan dan Masyarakat, 9(1), 8-16.
Amin, A. S., & Mas' ud, E. I. (2017). Preferensi Masyarakat terhadap Pola Pemanfaatan Lahan Hutan Rakyat di Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Jurnal Hutan dan Masyarakat, 9(2), 131- 135.
Arief, A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Kanisius, Yogyakarta.
[FAO]  Food  Agriculture  Organization.  2001. Global  Forest  Resource  Assessment  2000 .  Rome:  Food Agriculture Organization of the United Nations.
Fisher,  M.,  Maryudi,  A.,  &  Sahide,  M.  (2017).  Forest  and  Society:  Initiating  a  Southeast  Asia  Journal  for Theoretical,  Empirical,  and  Regional  Scholarship. Forest  and  Society,  1 (1),  1-7. doi:http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i1.1369
Moeliono,  M.,  Thuy,  P.,  Waty  Bong,  I.,  Wong,  G.,  &  Brockhaus,  M.  (2017).  Social  Forestry  -  why  and  for whom?  A  comparison  of  policies  in  Vietnam  and  Indonesia. Forest  and  Society,  1 (2),  78-97. doi:http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i2.2484
Widiyanti,  S. Studi  Kelembagaan  Kelompok  Tani  Hutan  Rakyat  di  Wilayah  Cianjur  Selatan  (Kasus  Di Kecamatan Cibinong Dan Tanggeung). Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Bogor