## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Perlindungan Perempuan dan Pernikahan di Bawah Umur
Dwi Anggun Apriyanti Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Author’s Email Correspondence: dwianggun15@gmail.com

## ABSTRAK
Advokasi  untuk  mengakhiri  pernikahan  anak  di  Indonesia menghadapi  perjuangan  berat.  Praktik  perkawinan  anak berakar  pada  masalah  struktural  yang  lebih  luas  seperti kemiskinan  dan  ketimpangan  gender  yang  saling  terkait dengan  pandangan  masyarakat  tentang  perkawinan, seksualitas,  dan  moralitas  menurut  agama  dan  tradisi. Berkaitan dengan hal tersebut, praktik perkawinan anak harus dipahami dalam berbagai bidang seperti norma agama tentang perkawinan,  moralitas  seputar  seks  pranikah,  pandangan masyarakat  tentang  gender  serta  peran  anak  dan  pola  asuh yang  tidak  semuanya  berpihak  pada  perempuan.  Pandangan tentang  perkawinan  anak,  bagaimana  perkawinan  anak dipraktekkan, peraturan dan penegakannya berbeda-beda dan seringkali kontradiktif antara aktor dan lembaga, namun anak perempuanlah  yang  paling  menderita  akibat  praktek perkawinan anak. Penelitian ini membahas upaya pemerintah yang telah dilakukan dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan  dan  pernikahan  di  bawah  umur  dan  melihat sejauh mana tindakan ini dapat meberantas dan melindungi.
Kata Kunci: Perempuan;
perlindungan; pernikahan.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-02-24 Accepted: 2021-04-22 Publish: 2021-04-26
KEYWORDS: Protection; wedding; woman.

## ABSTRACT
Advocates for ending child marriage in Indonesia face an uphill battle.  The  practice  of  child  marriage  is  rooted  in  broader structural  problems  such  as  poverty  and  gender  inequality which  are  intertwined  with  people's  views  on  marriage, sexuality  and  morality  according  to  religion  and  tradition.  In this regard, the practice of child marriage must be understood in various fields such as religious norms on marriage, morality around premarital sex, people's views on gender and the role of children and parenting, which are not all pro-women. The views on  child  marriage,  how  child  marriage  is  practiced,  the  rules and enforcement are different and often contradictory between actors and institutions, however it is girls who suffer the most as a  result  of  the  practice  of  child  marriage.  This  study  discusses the  government  efforts  that  have  been  made  in  protecting women and underage marriages and sees to what extent these actions can eradicate and protect.

## A. PENDAHULUAN
Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat  memberikan  keturunan  untuk  meneruskan  jenisnya.  Perkawinan  sebagai  jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia  yang  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Hal  ini  dimaksudkan  bahwa perkawinan  itu  dilaksanakan  sekali  seumur  hidup  dan  tidak  berakhir  begitu  saja. Perkawinan  bagi  manusia  merupakan  hal  yang  penting,  karena  dengan  perkawinan seseorang  akan  memperoleh  keseimbangan  hidup  baik  secara  psikologis,  sosial, maupun  biologis.  Seseorang  yang  melangsungkan  perkawinan,  maka  dengan sendirinya  semua  kebutuhan  biologisnya  bisa  terpenuhi.  kematangan  emosi merupakan  aspek  yang  sangat  penting  untuk  menjaga  kelangsungan  perkawinan.
Keberhasilan  suatu  rumah  tangga  banyak  ditentukan  oleh  kematangan  emosi  baik suami  maupun  istri,  terutama  dalam  menghadapi  ketika  ada  perbedaan  pendapat antara  suami  dan  istri,  jika  belum  ada  kematangan  emosi  bisa  menimbulkan pertengkaran yang terus menerus yang bisa  saja akhirnya berujung pada perceraian. Dengan  dilangsungkannya  suatu  perkawinan,  maka  status  sosialnya  diakui  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  sah  secara  hukum.  Perkawinan  pada  umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin,  dan  sebagainya.  Namun  tidak  sedikit  manusia  yang  sudah  mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria  yang  diinginkannya.  Dalam  kehidupan  manusia,  perkawinan  seharusnya menjadi  sesuatu  yang  bersifat  seumur  hidup,  bukan  sementara.  Tetapi  tidak  semua orang  bisa  memahami  hakikat  dan  tujuan  perkawinan  yang  seutuhnya  yaitu mendapatkan  kebahagiaan  yang  sejati  dalam  kehidupan  berumah  tangga.  Batas  usia dalam  melaksanakan  perkawinan  sangatlah  penting  karena  didalam  perkawinan menghendaki kematangan psikologis, karena faktor kesiapan dari sisi mental sangat di perlukan  dalam  menjalani  kehidupan  berumah  tangga,  selain  kesiapan  dari  sisi finansial/ekonomi.  Usia  perkawinan  yang  terlalu  muda  dapat  mengakibatkan meningkatnya  kasus  perceraian  karena  kurangnya  kesadaran  untuk  bertanggung jawab  dalam  kehidupan  berumah  tangga,  masih  mengedepankan  ego  masing-masing sebelum mereka menikah, sehingga sering terjadinya pertengkaran antara suami istri karena semua bertahan dengan egonya yang merasa paling benar.  Perkawinan yang sukses  sering  ditandai  dengan  kesiapan  memikul  tanggung  jawab  bersama  antara suami istri, masing masing baik suami dan istrinya tahu apa yang menjadi kewajiban dan hak dalam sebuat perkawinan.
Pernikahan  sebelum  usia  18  tahun  adalah  kenyataan  bagi  banyak  anak terutama perempuan. Di banyak belahan dunia, orang tua mendorong pernikahan anak perempuan saat mereka masih  anak-anak dengan harapan pernikahan tersebut akan menguntungkan  baik  secara  finansial  maupun  sosial,  sekaligus  meringankan  beban keuangan  keluarga  dan  tidak  mempertimbangan  kesiapan  secara  psikologis  sebagai suami dan istri yang pasti akan mempengaruhi kelangsungan sebuah perkawinan. Pada kenyataannya,  pernikahan  anak  adalah  pelanggaran  hak  asasi  manusia, membahayakan  perkembangan  anak  perempuan  dan  seringkali  mengakibatkan kehamilan  dini  dan  isolasi  sosial,  dengan  sedikit  pendidikan  dan  pelatihan  kejuruan yang buruk yang memperkuat sifat kemiskinan gender.
Pernikahan  anak  adalah  pelanggaran  mendasar  hak  asasi  anak  perempuan yang  seharusnya  tidak  terjadi  dan  tidak  dipaksakan  oleh  orang  tua  dengan  alasan apapun  itu.  Pembatasan  terhadap  pendidikan  anak,  kesehatan,  pendapatan  masa depan, keamanan, hak pilihan dan kemampuan dan juga membatasi status dan peran mereka baik di rumah maupun di masyarakat. Praktik ini sebagian besar didorong oleh kemiskinan  dan  norma-norma  sosial  yang  berakar  pada  status  perempuan  dan  anak perempuan yang lebih rendah. Gadis-gadis yang menikah lebih dini menghadapi risiko yang merugikan bagi kesehatan dan kesejahteraan. Kematian terkait kehamilan adalah salah satu penyebab utama kematian di kalangan gadis berusia 15 hingga 19 tahun di seluruh  dunia 1 dan  harusnya  itu  jadi  pertimbangan  penting  orang  tua  yang memaksakan kehendaknya  untuk menikahkan anaknya yang belum layak secara umur untuk  menikah.  Perempuan  di  bawah  umur  yang  sudah  menikah  lebih  mungkin mengalami  pelecehan dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  seringkali  tidak  dapat secara  efektif  menegosiasikan  seks  yang  lebih  aman,  oleh  karena  itu  mereka  rentan
1 World  Health  Statistic, Monitoring  Health  for  the  SDGs ,  World  Health  Statistic,  2019. https://doi.org/10.1007/978-1-349-04787-1_12.
terhadap  infeksi  menular  seksual,  termasuk  HIV 2 .  Perempuan  dibawah  umur  yang sudah menikah juga memiliki prospek pendidikan dan ekonomi yang lebih buruk, yang memperkuat status yang lebih rendah dan membatasi kemampuan untuk mengangkat diri  mereka  sendiri  dan  keluarga  dari  kemiskinan.  Efek  ini  diteruskan  ke  anak-anak mereka,  berlanjut  ke  generasi  mendatang,  dan  berfungsi  sebagai  penguras pertumbuhan sosial dan ekonomi 3 . Bagi perekonomian di Indonesia, pernikahan anak di Indonesia menyebabkan kerugian setidaknya 1,7 persen dari PDB pada tahun 2014 4 . Indonesia merupakan salah satu  negara  dengan  persentase pernikahan muda tertinggi di dunia, peringkat ke-37 dunia, sedangkan di tingkat ASEAN, tertinggi kedua setelah  Kamboja 5 .  Pengadilan  Agama  pada  tahun  2014  mencatat  11.774  anak Indonesia menikah  dini.  Salah  satu  penyebab  utamanya  terjadi  pernikahan  di  bawah umur adalah  adanya kehamilan di luar nikah. Tren pernikahan dini terus meningkat, begitu  pula  angka  perceraian,  juga  terjadi  peningkatan  karena    adanya  ketidak mampuan pasangan suami istri ini dalam mengedalikan diri, melupakan tujuan utama melaksanakan  pernikahan  itu.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pusat Penelitian  dan  Pelatihan  Rifka  Annisa,  ditemukan  bahwa  mereka  yang  melakukan pernikahan  dini  rentan  terhadap  perceraian,  dengan  berbagai  factor  penyebabnya. Salah  satu  faktor  utama  penyebab  terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur  adalah ketidaksiapan calon pengantin yang masih dibawah umur dalam memasuki kehidupan berrumah  tangga,  selain  itu  kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  juga  sering menjadi alasan 6 yang mendasari terjadi perceraian.
Hak atas persetujuan 'bebas dan penuh' untuk sebuah pernikahan diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia - dengan pengakuan bahwa persetujuan tidak bisa 'bebas dan penuh' ketika salah satu pihak yang terlibat tidak cukup dewasa untuk membuat keputusan yang tepat tentang pasangan hidup. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  menyebutkan  hak  atas  perlindungan  dari perkawinan  anak  dalam  Pasal  16,  yang  menyatakan:  “Pertunangan  dan  perkawinan anak  tidak  akan  memiliki  dampak  hukum,  dan  semua  tindakan  yang  diperlukan, termasuk  undang-undang,  harus  diambil  untuk  menentukan  usia  minimum  untuk menikah  ...  ” 7 Meskipun  pernikahan  tidak  dipertimbangkan  secara  langsung  dalam Konvensi  Hak  Anak,  pernikahan  anak  dikaitkan  dengan  hak  lain  -  seperti  hak  untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas, hak atas perlindungan dari segala bentuk  pelecehan,  dan  hak  untuk  dilindungi  dari  praktik-praktik  tradisional  yang berbahaya - dan sering kali ditangani oleh Komite Hak Anak.

## B. METODE PENELITIAN
2 Bushra  Sabri  et  al., Intimate  Partner  Violence,  HIV  and  Sexually  Transmitted  Infections  in Fishing,  Trading  and  Agrarian  Communities  in  Rakai,  Uganda, BMC  Public  Health,  2019. https://doi.org/10.1186/s12889-019-6909-8.
3 Emy Susanti, Unequal Gender Relations in the Practices of Girl Marriage in Poor Families at East Java Province , Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 2019. https://doi.org/10.20473/mkp.v31i42018.440-450. 4 Lauren  Rumble  et  al., An  Empirical  Exploration  of  Female  Child  Marriage  Determinants  in Indonesia, BMC Public Health, 2018. http s://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0.
5 Sonny  Dewi  Judiasih  et  al., Women,  Law  and  Policy:  Child  Marriage  Practices  in  Indonesia , NOTARIIL: Jurnal Kenotariatan, 2018. https://doi.org/10.22225/jn.3.1.647.47-55.
6 Kurnia Muhajarah, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga : Perspektif Sosio- Bud aya, Hukum, Dan Agama,” Sawwa: Jurnal Studi Gender , 2017,
https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1452.
7 International Law Making, Dekiarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia , Indonesian Journal of International Law, 2006. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  (kepustakaan).  Penelusuran  data tertulis melalui undang-undang dan buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  dokumentasi.  Sedangkan  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Analisis  dilakukan  dengan,  pertama, pengumpulan  data  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  objek penelitian;  kedua,  mereduksi  data  melalui  kategorisasi  atau  identifikasi  awal  untuk menentukan topik yang akan digunakan; ketiga, penyajian data yang disajikan secara tertulis atau lisan secara sistematis; dan keempat, menarik kesimpulan.

## C. PEMBAHASAN
Perkawinan merupakan ikatan sah untuk membina rumah tangga dan keluarga yang  sejahtera,  bahagia,  di  mana  suami  dan  istri  mengemban  amanah  dan  tanggung jawab  yang  besar.  Istri  akan  mengalami  kehamilan  dan  persalinan  yang  penuh pengorbanan.  Mengingat  beratnya  tugas  istri,  Undang-Undang  Perkawinan mensyaratkan usia minimal menikah, yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk  laki-laki.  Namun  kenyataannya  di  banyak  masyarakat  terjadi  perkawinan  di bawah  umur  (menikah  pada  usia  14  tahun)  karena  berbagai  alasan  seperti  alasan ekonomi keluarga, budaya, kehamilan yang tidak diinginkan dan sebagainya.
Advokasi  penghapusan  perkawinan  anak  telah  dilakukan  di  tingkat  desa, kabupaten hingga nasional oleh  berbagai organisasi dan  aliansi di seluruh Indonesia, untuk mencegah atau setidaknya mengurangi terjadinya pernikahan di bawah umur. Di tingkat  nasional,  advokasi  dilakukan  oleh  lembaga  donor  internasional,  LSM, Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  serta  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendorong Jokowi untuk mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu).  Jokowi berjanji  akan  mengeluarkan  keputusan  untuk  melarang  pernikahan  anak  pada  April 2018  namun  hingga  akhir  2018,  janji  tersebut  belum  terpenuhi.  Perubahan  undang undang pun ditetapkan yaitu UU No. 16/2019 8 tentang Perubahan atas UU No. 1/1974 9 tentang  Perkawinan  telah  menaikkan  usia  minimal  kawin  perempuan  dari  16  tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun. Yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan atau akad  yang  dapat  menjamin  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  memiliki hubungan  yang  saling  menguntungkan  dan  dapat  melakukan  hubungan  perkawinan, dan  perkawinan  tersebut  dilakukan  oleh  seseorang  (calon  suami  /  calon  istri)  yang ditentukan oleh undang-undang. yang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Selain itu, dampak perkawinan dini memicu kualitas rumah tangga pada kinerja yang  kurang  baik  dalam  kesehatan  reproduksi,  kesiapan  psikologis  dan  ekonomi keluarga  sehingga  rentan  terkena  dampak  perceraian  dan  kualitas  pendidikan  yang terabaikan  bagi  anak.  Lebih  dari  itu,  hal  tersebut  berdampak  pada  kurangnya kematangan  psikologis,  kurang  pertimbangan  dalam  menyelesaikan  masalah,  kurang optimal  dalam  mengerjakan  tugas-tugasnya.  Lebih  jauh,  emosi  mereka  belum  stabil dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga,  sehingga keputusan  yang  di  ambil  untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut  juga  tidak  di pertimbangkan dengan matang hanya mengikuti emosional saja.
Menjadi  kewajiban orang  tua  untuk melindungi, mendidik,  bahkan  menghidupi anaknya  sampai  melangkah  menuju  kedewasaan.  Anak  harus  dilindungi  dari  hal-hal yang  berdampak  negatif  pada  perkembangannya,  baik  secara  fisik  maupun  psikis.
8 Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2O19,”
9 Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 1 Tahun 1974,”.
Terjadinya pernikahan di bawah umur menjadikan perlindungan orang tua  berkurang dengan  beralihnya  ke  suami.  Anak  harus  dilindungi  dari  pernikahan  dini  yang berdampak pada perkembangan dirinya, baik fisik maupun psikis.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  telah memuat  ancaman  pidana  bagi  pelanggar.  Dalam  kasus  perkawinan  di  bawah  umur, dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa barang siapa yang  melakukan  rayuan,  penipuan,  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak untuk  melakukan  atau  membiarkan  perbuatan  cabul,  maka  makan  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 3 orang ( tiga) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan denda  paling  banyak  Rp.  300.000.000  (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  sedikit  Rp. 60.000.000  (enam  puluh  juta  rupiah).  Dengan  demikian,  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak cukup ketat dalam memberikan sanksi kepada pelanggarnya.
Selama  sembilan  tahun  terakhir,  dinamika  pernikahan  anak  mengalami fluktuasi.hingga  2017  persentasenya  meningkat  tajam  hingga  mencapai  25,7  persen, kondisi ini sangat mengkhawatirkan jika terus terjadi dan belum bisa di cegah padahal Hal  ini  menjadi  masalah  yang  serius  karena  telah  menimbulkan  kontroversi  di masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi telah menjadi isu internasional 10 .
Dibawah ini terdapat beberapa faktor yang memperkuat terjadinya pernikahan anak dibawah umur:

## 1. Taraf Pendidikan
Di  Indonesia,  perkawinan  anak  juga  diperparah  oleh  ada  anggapan umum  bahwa  anak  perempuan  tidak  perlu  melanjutkan  pendidikan  tinggi karena  pada  akhirnya  mereka  akan  menjadi  ibu  rumah  tangga.  Angka pernikahan  anak  lebih  rendah  untuk  anak  perempuan  yang  yang  telah menyelesaikan  pendidikan  menengah  atas  atau  lebih  tinggi  yang  dibuktikan dalam  sebuah  studi  tahun  2020  menunjukkan  bahwa  menyelesaikan  sekolah menengah  dapat  melindungi  anak  perempuan  untuk  menikah  sejak  dini  di Indonesia 11 .
Penelitian yang dilakukan oleh organisasi MAMPU bekerja sama dengan Kementrian PPN/Bappenas pada tahun 2020 menghasilkan kesimpulan berupa pernikahan  anak  dan  pendidikan  terkait  erat  karena  anak-anak  berhenti bersekolah ketika mereka menikah. Membuat program dimana membantu dan mengurangi biaya pendidikan orang tua berpotensi menunda usia pernikahan karena  orang  tua  mungkin  lebih  cenderung  menyekolahkan  anak  perempuan (dan  anak  laki-laki)  daripada  menikahi  mereka,  kalo  ini  bisa  di  laksanakan maka  bisa  mencegah  terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur.  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan  meningkatkan  kemampuan  keluarga  terhadap  akses pendidikan, baik secara fisik melalui pembangunan sekolah dan / atau dengan mengurangi  biaya  pendidikan.  Pendidikan  formal  yang  digabungkan  dengan program  pendidikan  lain  seperti  pelatihan  kejuruan  juga  berpotensi memberdayakan kaum muda untuk membuat keputusan yang lebih tepat atas masa  depan  mereka.  Program  yang  mendidik  wanita  muda  tentang  seks,
10 Sri  Murni, The  Marriage  Age  Limit  According  to  Indonesian  Law  No.  16,  2019  as  Effort  to Child Protection 140, No. 16 (2020): 222–30. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.047.
11 Ayako  Kohno  et  al., Investigation  of  the  Key  Factors  That  Influence  the  Girls  to  Enter  into Child  Marriage:  A  Meta-Synthesis  of  Qualitative  Evidence , PLoS  ONE ,  2020. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235959.
reproduksi,  dan  pernikahan  juga  terbukti  dapat  menunda  pernikahan  dan kehamilan 12 .
Dikatakan  bahwa  pendidikan  adalah  prediktor  positif  yang  kuat  dari usia  perempuan  saat  menikah 13 .  Anak  perempuan  yang  tidak  berpendidikan tiga  kali  lebih  mungkin  untuk  menikah  atau  menikah  sebelum  usia  18  tahun dibandingkan  dengan  mereka  yang  berpendidikan  menengah  atau  lebih tinggi 14 . Sekolah menengah  mewajibkan anak perempuan untuk tidak menikah di  Indonesia,.  Namun,  begitu  mereka  tidak  lagi  bersekolah,  anak  perempuan lebih  cenderung  dipandang  layak  untuk  dinikahi 15 ,  yang  mengarah  pada kerentanan  yang  meningkat  terhadap  pernikahan  dini.  Selanjutnya,  anak perempuan  yang  sudah  menikah  secara  drastis  lebih  kecil  kemungkinannya untuk bersekolah dibandingkan teman-teman mereka yang belum menikah.

## 2. Faktor Ekonomi
Anak  perempuan  yang  tinggal  di  keluarga  dengan  tingkat  penghasilan yang  rendah  dan  kondisi  yang  tidak  memadai  lebih  mungkin  untuk  menikah lebih  awal,  adanya  keadaan  dalam  keluarga  yang  memaksa  anak  menerima keputusan  orang  tuanya  untuk  menikahkannya  padahal  bukan  kemauan  si anak.  Keluarga  menikahkan  anak  perempuan  sebagai  cara  untuk  mengurangi beban ekonomi keluarga.
Studi  yang  dilakukan  oleh  Paul  pada  tahun  2019  meneliti  pengaruh pencapaian  pendidikan  anak  perempuan  dan  kemiskinan  rumah  tangga terhadap  prevalensi  perkawinan  anak  di  tingkat  kabupaten  di  India.  Pada penelitian ini didapatkan bahwa tingkat pendidikan menengah dan tinggi yang lebih  tinggi  secara  signifikan  mengurangi  prevalensi  perkawinan  anak perempuan.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  peningkatan  kesempatan  untuk pendidikan  anak  perempuan  dan  dukungan  keuangan  bagi  keluarga  miskin dapat  menjadi  strategi  efektif  untuk  menghapus  praktik  pernikahan  anak perempuan di India 16 .

## 3. Kehormatan keluarga
Penelitian telah menunjukkan bahwa perkawinan terkadang digunakan sebagai  cara  untuk  mencegah  atau  memperbaiki  stigma  yang  terkait  dengan pengalaman seksual perempuan di luar nikah dan kehamilan remaja, termasuk melalui  kekerasan  seksual.  Dalam  hal  ini,  disadari  atau  tidak,  banyak  korban dihadapkan  dengan  keadaan  dimana  mereka  tidak  dapat  menjalani  hidup sebagaimana mestinya karena telah menjadi korban kekerasan seksual, karena sentimen aib, atau membuat malu keluarga yang membuat mereka dijauhi oleh masyarakat.
12 MAMPU, Consequences of Child Marriage in Indonesia , 2020.
13 Peter  Glick,  Christopher  Handy,  and  David  E.  Sahn, Schooling,  Marriage,  and  Age  at  First Birth in Madagascar, Population Studies, 2015. https://doi.org/10.1080/00324728.2015.1053513.
14 Jennifer McCleary-Sills et al., Child Marriage: A Critical Barrier to Girls’ Schooling and Gender Equality  in  Education ,  Review  of  Faith  and  International  Affairs,  2015. https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075755.
15 Susan  Lee-Rife  et  al., What  Works  to  Prevent  Child  Marriage:  A  Review  of  the  Evidence,” Studies in Family Planning, 2012. https://doi.org/10.1111/j.1728-4465.2012.00327.x.
16 Pintu Paul, Effects of Education and Poverty on the Prevalence of Girl Child Marriage in India:
A District–Level Analysis, Children and Youth Services Review , 2019. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.02.033.
Pada Penelitian yang dilakukan oleh United Nations Population Fund di Palu,  Sigi  Donggala  Sulawesi  Tengah  di  mana  para  pelaku  kejahatan  seksual, jika  tertangkap,  akan  dikenakan  beberapa  hukuman  adat.  Instrumen  adat adalah cara yang umum untuk menangani masalah kekerasan berbasis gender di  mana  pelakuny  jika  tertangkap  akan  diadili  oleh  kepala  adat  untuk mendapatkan  hukuman disiplin  dan harus membayar  denda  kepada  keluarga korban,  serta  harus  menikahi  korban,  atau  keduanya:  membayar  denda  dan menikah.  Hal  ini  adalah  beberapa  alasan  mengapa  pernikahan  anak  dibawah umur  terjadi  dan  banyak  korban  tidak  melaporkan  kekerasan  seksual  yang mereka alami kepada pihak berwajib, keluarga dan maupun komunitasnya 17 .

## 4. Norma Gender
Norma sosial yang menerima perkawinan anak berpengaruh di semua tingkat  sosial  ekonomi  masyarakat  Indonesia.  Pada  2015,  hampir  satu  dari delapan  anak  perempuan  yang  menikah  sebelum  usia  18  tahun  berasal  dari rumah  tangga  dengan  tingkat  penghasilan  rendah.  Sebuah  studi  tahun  2019 mengungkapkan  bahwa  pernikahan  anak  lebih  menurun  di  antara  kelompok yang kurang beruntung daripada kelompok yang lebih kaya. Ini menunjukkan bahwa keamanan finansial hanya memberikan perlindungan terbatas terhadap perkawinan anak.
Sasaran  untuk  mengakhiri  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap perempuan antara lain diukur dengan meningkatnya jumlah undang-undang / kebijakan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pancasila sebagai  Ideologi  Negara  (terutama  prinsip  “Kemanusiaan  yang  Adil  dan Beradab”) menjamin persamaan hak dan perlakuan non-diskriminatif bagi laki- laki  dan  perempuan.  Selain  itu,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (Pasal  27,  28,  dan  31)  sebagai  Perintah  Pokok  dan Landasan  Konstitusi  memberikan  kepastian  hukum  atas  perlakuan  yang  adil dan setara. Indonesia juga telah meratifikasi Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang diterjemahkan menjadi Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Ratifikasi  Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Indonesia telah berkomitmen  untuk  menghapus  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap perempuan dalam berbagai upaya dan meningkatkan kesetaraan gender yang berkelanjutan. Apalagi, pasca pencanangan Beijing Platform for Action (1995) tentang  strategi  pemberdayaan  perempuan  dan  kesetaraan  gender  dalam pembangunan,  Indonesia  mengeluarkan  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  9 Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  (Pengarusutamaan  Gender  / PUG)  dalam  pembangunan  nasional.  Dasar  hukum  ini  menginstruksikan seluruh  kementerian  /  lembaga  dan  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan kesetaraan gender. Adapun kebijakan / undang-undang penting lainnya terkait dengan  penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan  di Indonesia, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Undang-undang  ini  merupakan salah  satu  instrumen  hukum  untuk  menghapus  diskriminasi terhadap wanita dalam pernikahan dan rumah tangga. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kebangsaan.
17 Indonesia UNFPA, Pencegahan & Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Di Masa Darurat Ringkasan Temuan , 2019, hlm. 1–12.
4. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Manusia.  Undang-undang  ini merupakan  salah  satu  komitmen  negara  untuk  menghapus diskriminasi  terhadap  perempuan  dalam  konteks  kejahatan perdagangan manusia. 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.
7. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Pasal 136  dan  137  tentang  kesehatan  reproduksi  mengatur  tentang tanggung  jawab  pemerintah  dalam  memberikan  informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan reproduksi kepada remaja. 8. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilu,  yang menjamin  keterlibatan  perempuan  dalam  Pemilu  dan  mengatur syarat minimal 30% keterwakilan perempuan. 9. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Undang- undang  ini  mengatur  partisipasi  warga  (termasuk  perempuan) dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pemantauan pembangunan desa. 10. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2014,  sebagai  revisi  dari Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan
Anak.
Advokasi  penghapusan  perkawinan  anak  telah  dilakukan  di  tingkat  desa, kabupaten hingga nasional oleh berbagai organisasi dan aliansi di seluruh Indonesia. Di tingkat  nasional,  advokasi  dilakukan  oleh  lembaga  donor  internasional,  LSM, Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  serta  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendorong Jokowi untuk mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu).  Jokowi berjanji  akan  mengeluarkan  keputusan  untuk  melarang  pernikahan  anak  pada  April 2018 (Harsono 2018). Namun hingga akhir 2018, janji tersebut belum terpenuhi.

## D. SIMPULAN
Perkawinan anak memiliki dampak negatif yang signifikan bagi perempuan dan laki-laki serta anak-anak mereka. Dampak ini termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah (untuk laki-laki dan perempuan), perempuan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk  bekerja,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  dipekerjakan  dalam  pekerjaan berpenghasilan  rendah  dan  tinggal  di  rumah  tangga  dengan  pendapatan  per  kapita yang tidak memadai. Pernikahan yang melibatkan seorang gadis muda yang menikah dengan  pria  yang  lebih  tua  lebih  cenderung  berakhir  dengan  perceraian  daripada pernikahan  lainnya.  Baik  perempuan  maupun  laki-laki  yang  menikah  pada  usia  dini menunjukkan  bahwa  keterlibatan  mereka  dalam  pengambilan  keputusan  rumah tangga  lebih  rendah.  Selain  berupaya  mengurangi  prevalensi  perkawinan  anak, pemerintah  dapat  mengembangkan  kebijakan  untuk  mengurangi  dampak  negatif perkawinan  anak.  Kebijakan  yang  membantu,  alih-alih  melarang,  remaja  yang  telah menikah  untuk  bersekolah  dapat  mengurangi  dampak  negatif  pernikahan  anak terhadap pencapaian pendidikan, dan akibatnya, pendapatan.
Kebijakan  yang  mempromosikan  informasi  dan  akses  ke  keluarga  berencana untuk anak laki-laki dan perempuan cenderung mencegah kehamilan dini dan berisiko. Kebijakan yang mendorong perempuan untuk melakukan pemeriksaan antenatal dan mengakses  persalinan  yang  memadai  secara  medis  juga  akan  mengurangi  dampak negatif  yang  terkait  dengan  pernikahan  dini.  Membantu  individu  yang  menikah  dini untuk  mendapatkan  akta  kelahiran  (dan  menikah  setelah  mencapai  usia  legal)  juga dapat  meningkatkan  kemampuan  keluarga  tersebut  untuk  mengakses  pendidikan, perlindungan  sosial,  dan  program  lain  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974. LNRI Tahun 1974 Nomor 1, TLNRI Nomor 3019.
, Undang-Undang Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang , Nomor 16 Tahun 2019. LNRI Tahun 2019 Nomor 186, TLNRI Nomor 6401.

## Buku:
Muzakir,  Ahmad  dan  Joko  Sutrisno.  Psikologi  Pendidikan,  Bandung:  Pustaka  Setia, 1997.
Indonesia  UNFPA.  “Pencegahan  &  Penanganan  Kekerasan  Berbasis  Gender  (KBG)  Di Masa Darurat Ringkasan Temuan,” 2019, 1–12.
Koro  Abdi.  Perlindungan  Anak  Di  Bawah  Umur  Dalam  Perkawinan  Usia  Muda  Dan Perkawinan Siri, Bandung: PT Alumni, 2012.

## Jurnal:
Glick,  Peter,  Christopher  Handy,  dan  David  E.  Sahn.  “Schooling,  Marriage,  and  Age  at
First Birth in Madagascar.” Population Studies, 2015. https://doi.org/10.1080/00324728.2015.1053513. International  Law  Making.  “Dekiarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi  Manusia.”  Indonesian Journal of International Law, 2006. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
Judiasih,  Sonny  Dewi,  Susilowati  Suparto,  Anita  Afriana,  dan  Deviana  Yuanitasari. “Women,  Law  and  Policy:  Child  Marriage  Practices  in  Indonesia.”  Notariil: Jurnal Kenotariatan, 2018. https://doi.org/10.22225/jn.3.1.647.47-55.
Kohno,  Ayako,  Teeranee  Techasrivichien,  S.  Pilar  Suguimoto,  Maznah  Dahlui,  Nik
Daliana  Nik  Farid,  dan  Takeo  Nakayama.  “Investigation  of  the  Key  Factors That  Influence  the  Girls  to  Enter  into  Child  Marriage:  A  Meta-Synthesis  of Qualitative Evidence.” PLoS ONE, 2020. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235959.
Lee-Rife,  Susan,  Anju  Malhotra,  Ann  Warner,  dan  Allison  Mcgonagle  Glinski.  “What Works  to  Prevent  Child  Marriage:  A  Review  of  the  Evidence.”  Studies  in Family Planning, 2012. https://doi.org/10.1111/j.1728-4465.2012.00327.x.
MAMPU. “Consequences of Child Marriage in Indonesia,” 2020, 1–60.
McCleary-Sills,  Jennifer,  Lucia  Hanmer,  Jennifer  Parsons,  dan  Jeni  Klugman.  “Child Marriage:  A  Critical  Barrier  to  Girls’  Schooling  and  Gender  Equality  in Education.”  Review  of  Faith  and  International  Affairs,  2015. https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075755.
Muhajarah, Kurnia. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya,  Hukum,  Dan  Agama.”  Sawwa:  Jurnal  Studi  Gender,  2017. https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1452.
Murni, Sri. “The Marriage Age Limit According to Indonesian Law No. 16, 2019 as Effort to Child Protection” 140, no. 16 (2020): 222–30.
https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.047.
Paul, Pintu. “Effects of Education and Poverty on the Prevalence of Girl Child Marriage in India: A District–Level Analysis.” Children and Youth Services Review, 2019. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.02.033.
Rumble,  Lauren,  Amber  Peterman,  Nadira  Irdiana,  Margaret  Triyana,  and  Emilie
Minnick. “An Empirical Exploration of Female Child Marriage Determinants in Indonesia.” BMC Public Health, 2018. https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0.
Sabri,  Bushra,  Andrea  L.  Wirtz,  Joseph  Ssekasanvu,  Bareng  A.S.  Nonyane,  Fred Nalugoda,  Joseph  Kagaayi,  Robert  Ssekubugu,  dan  Jennifer  A.  Wagman. “Intimate Partner Violence, HIV and Sexually Transmitted Infections in Fishing, Trading and Agrarian Communities in Rakai, Uganda.” BMC Public Health, 2019. https://doi.org/10.1186/s12889-019-6909-8.
Susanti,  Emy.  “Unequal  Gender  Relations  in  the  Practices  of  Girl  Marriage  in  Poor Families  at  East  Java  Province.”  Masyarakat,  Kebudayaan  Dan  Politik,  2019. https://doi.org/10.20473/mkp.v31i42018.440-450.
World Health Statistic. “Monitoring Health for the SDGs.” World Health Statistic, 2019. https://doi.org/10.1007/978-1-349-04787-1_12.