## Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan
Volume 12, Nomor 1, Mei 2023, Hal 77-85 http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains P-ISSN: 2302-8408; e-ISSN: 2655-6480
Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Penerima Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Sumatera Barat
Khoirunnisa Wulandari a* , Yeniwati b
a,b Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
* Korespondensi: khoirunnisawulandari30@gmail.com

## Abstract
The main objective of this research is to find out how socio-economic conditions affect  recipients  of  the  Prosperous  Family  Card  Assistance  (KKS)  in  West Sumatra.  This  study  is  using  the  2017  Susenas  Core  data  with  a  sample  of  19 districts/cities  in  West  Sumatra  Province  in  2017.  We  employ  the  logistic regression  analysis  (Logistic  Regression)  with  2,511  observations  to  infer  the social economic condition of household in determining an household as the KKS recepient.  The  estimation  results  shows  that  there  is  one  variable  that  has  no influence on the Head of the Household who receives the Prosperous Family Card assistance, namely the variable of residence ownership with a probability value of 0.075. While the other three variables, namely education level, occupation, and health  insurance,  have  a  significant  effect  on  the  head  of  the  household  who receives the Prosperous Family Card.
Keywords:

## Abstrak
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kondisi  Sosial  Ekonomi  Terhadap  Penerima  Bantuan  Kartu  Keluarga  Sejahtera (KKS)  Di  Sumatera  Barat.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  data  Kor  Susenas 2017  dengan  sampel  yang  digunakan  sebanyak  19  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sumatera  Barat  Tahun  2017.  Jenis  penelitian  ini  adalah  Kuantitatif.  Jenis  data Survei Sosial Ekonomi adalah sekunder. Penilitian ini menggunakan data Survei Sosial  Ekonomi  Nasional  tahun  2017.  Alat  analisis  yang  di  gunakan    analisis regresi logistik (Logistic Regression), dan jumlah seluruh responden yaitu 2.511 orang.  Uji  dari  hasil  penelitian  terdapat  satu  variabel  yang  tidak  mempunyai pengaruh  terhadap  Kepala  Rumah  Tangga  penerima  bantuan  Kartu  Keluarga Sejahtera  yaitu  variabel  kepemilikan  tempat  tinggal  yang    nilai  probabilitasnya sebesar  0.075.  Sedangkan  tiga  variabel  lainnya  yaitu  jenjang  pendidikan, pekerjaan, dan jaminan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kepala rumah tangga penerima Kartu keluarga Sejahtera.
Kata Kunci :
Kode Klasifikasi JEL: P36, J16, J13

## Info Artikel
Diterima: 1 Februari 2023
Disetujui: 10 April 2023
Terbit daring:
4 mei 2023 DOI: - Sitasi: Wulandari, Khoirunnisa & Yeniwati. (2023). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Penerima Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera  (KKS)  Di  Sumatera Barat.  Ecosains:  Jurnal  Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, 12(1), 77-85.
Socioeconomic, prosperous family card.
Sosial ekonomi, kartu keluarga sejahtera .

## PENDAHULUAN
Ketika  seseorang  ataupun  sekelompok  orang  tidak  terpenuhi  hak-has  dasarnya  agar  bisa mengembangkan  dan  mempertahankan  kehidupan  yang  bermartabat  ialah  disebut  dengan kemisikinan  (Kuncoro,  2004).  Sebagian  masyarakat  yang  berada  di  Sumatera  Barat  masih kekurangan  atas  hak  dasar  mereka  yang  mana  diantaranya  adalah  kesehatan,  pekerjaan, pangan dan kondisi perumahan layak. Akibatnya sebagian masyarakat Sumatera Barat juga masih berada  dalam  kelompok  masyarakat  miskin  dan  tidak  sejahtera. Apabila  dilihat dari berbagai sisi, kemiskinan memiliki dua sisi yakni kemiskinan relatif dan absolut. Sebenarnya kedua sisi ini merupakan konsep yang mengarah kepada harta beda yang memiliki hubungan dengan standar dari kehidupan keluarga atau suatu individu. Kedua sisi yang dimaksud ini sebenarnya  memiliki  makna  pada  letak  perbedaan  sosial  yang  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat  yang  dimulai  dari  persebaran  pendapatannya.  Adapun  yang  menjadikan perbedaan  dua  sisi  kemiskinan  tersebut  ialah  apabila  kemiskinan  relatif  ditentukan berdasarkan perbanding relative tingkat dari kesejahteraan masyarakat di dalam penduduk, sedangkan  kemiskinan  absolut  tertelah  pada  ukuran  yang  ditentukan  sebelum  angka  batas kemiskinan.
Kementrian Sosial (KEMENSOS) memperkenalkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada April 2016 yang dikirimkan kepada masyarakat melalui PT.POS Indonesia. KKS merupakan salah satu bentuk program pengentasan kemiskinan yang awalnya dipicu oleh kenaikan harga BBM.  Oleh  karena  itu,  dengan  memperkenalkan  program  pengentasan  kemiskinan  ini menjadi  kebijakan  pemerintah.  Program  ini  ternyata  masuk  ke  dalam  Program  Keluarga Produktif bersama dengan Skema Kartu Tabungan Keluarga Sejahtera,Kartu Indonesia Sehat dan  kartu  Indonesia  Pintar.  Bantuan  yang  diterima  masyarakat  penerima  KKS  sebanyak Rp.200.000/bulan.  Masyarakat  penerima  bantuan  KKS  di  lapangan  ditemukan  bahwa masyarakat yang benar-benar miskin tidak mendapatkan bantuan KKS sedangkan  bantuan tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Penulis berasumsi bahwa tidak efektifnya penerimaan KKS ini di kaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut.
Melalui  metode  analisis  yang  telah  dilakukan  dalam  penelitian  ini  didapatkan  bahwa secara  keadilan  sosial  kebijakan  ini  tidak  mencerminkan  sebuah  konsep kesejahteraan  dan bermakna bahwa kebijakan ini juga tidak adil. Karena,keadilan sosial akan bisa dirasakan dan tercapai  jika  kesejahteraan  itu  juga  bisa  dirasakan  dan  tercapai  sebagaimana  mestinya. Artinya, kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan tersebut tidak tepat sesuai sasaran dan tidak merata. Hal ini bisa dikatakan terjadi karena kesalahan data yang muncul pada  saat  kartu  diluncurkan.    Meskipun  pihak  dari  birokrasi  desa  sudah  menyerahkan perbaikan dari data yang terbaru, namu nyatanya yang muncul justu data yang lama. Hal ini pun  sebenarnya  sudah  dilaporkan  oleh  apparat  desa  kepada  birokrasi  pemerintah,  namun sayangnya sampai saat ini tidak ada kejelasan mengenai kartu keluarga sejahtera tersebut atau biasa  disebut  dengan  KKS.  Kartu  ini  tidak  efektif  untuk  dilaksanakan,  karena  tidak  tepat sasaran, sehingga berimbas kepada pemanfaatan dan penggunaan dari kartu KKS itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kartu yang sudah tersebar di tangan masyarakat,namun belum bisa digunakan karena kartu yang sebarkan tersebut masih kosong.
Dengan  kedudukan  ataupun  keadaan  yang  dijadikan  pedoman  sosial  dan  menjadikan seseorang dalam posisi terentu dan terbentuk dalam struktur sosial masyarakat inilah yang disebut  dengan  kondisi  sosial  ekonomi.  Pemberian  posisi  seperti  ini  yang  disertai  dengan seperangkat kewajiban dan pemberian hak yang harus dipenuhi oleh pembawa status seperti kondisi tempat tinggal,kesehatan  dan  juga  pendidikan.  Artinya,  secara  sederhananya  sosial
ekonomi ini menjadi kedudukan atau bisa dikatakn sebagai posisi seseorang dalam elemen masyarakat yang ditentukan oleh pekerjaan, jenis aktivitas ekonomi ataupun pendapatannya.

## TINJAUAN LITERATUR
Kondisi sosial dijelaskan oleh Soekanto dan dikutip oleh Zaenal Arifin pada tahun 2022 yang menjelaskan  bahwa  penghubung  antara  status  sosial  dan  cari  hidup  sehari-hari  ditetapkan untuk  sebuah  kelompok  dalam  masyarakat/individu.  Cara  hidup  yang  sejahtera  tersebut s ering  disebut  dengan  istilah  ‘kebudayaan’.  Aktivitas  ini  juga  dijelaksan  bahwasanya  pada semua  masyarakat  dunia,  baik  sederhana  maupun  tidak  sederhana  memiliki  pola  interaksi kehidupan sosial sesame individu terkait dengan perbedaan status/tingkatan ataupun status dari segi kuantitas dan juga variasi yang ada.
Pendidikan  memegang  peranan  penting  dalam  kehidupan  seseorang,  hal  ini  dengan pertimbangan bahwa pendidikan memiliki manfaat sampai seumur hidup. Dengan bantuan pendidikan  yang  ditempuh  memunculkan  sebuah  harapan  pada  seseorang  untuk  bisa membuka pikirannya untuk bisa menerima hal baru seperti material, teknologi dan juga ide baru  serta  cara  bekerja  secara  alama  untuk  bisa  melangsungkan  kehidupannya  dan kesejahteraan dirinya, serta masyarakat dan sduniannya.  Masyarakat berpikir untuk dirinya sendiri dan tanah air. Ketika individu memiliki status sosial ekonomi yang tergolong rendah, biasanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, akan tetapi syaangnya masyarakat masih belum  bisa  memahami  urgensi  dari  pendidikan  yang  ada.  Hal  ini  dilihat  dari  anggapan masyarakat  terkait  pendidikan  bukan  menjadi  jaminan  seseorang  bisa  kaya  raya  dan  bisa terhindar dari kemiskinan dan secara tidak langsung memunculkan anggapan bahwa sekolah hanya  membuang  waktu  dan  material  serta  pendidikan  saja  belum  tentu  cukup  untuk bisa menjadi support system pembangunan lanjutan,karena masih banyak masyarakat yang gagal menyelesaikan pendidikannya.
Selain itu, kesempatan kerja juga terkait erat dengan masalah jaminan sosial. Pekerjaan menentukan status sosial ekonomi karena pekerjaan memenuhi semua kebutuhan. Pekerjaan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi pencarian orang akan kepuasan dan penghargaan atau  pembayaran  dalam  bentuk  barang  dan  jasa  memenuhi  kebutuhan  esensial  mereka. Pekerjaan  seseorang  mempengaruhi  peluang  keuangannya  karena  pekerjaan  ini  wajib  bagi setiap  orang  karena  pekerjaan  melibatkan  dua  aspek,  kepuasan  fisik  dan  pemenuhan kebutuhan  hidup.  Dari  segi  sosial,  tujuan  bekerja  tidak  hanya  berkaitan  dengan  sisi finansial/dukungan  keluarga,  tetapi  juga  pekerja  bertindak  untuk  memperoleh  status,  agar diterima sebagai bagian dari status sosial ekonomi, asosiasi dan berbagi posisi mereka.
Kesehatan  erat  kaitannya  dengan  lingkungan  hereditas,  perilaku  dan  pelayanan kesehatan. Kesehatan seseorang tidak hanya diukur secara fisik, mental dan sosial, tetapi juga kemampuannya untuk berprestasi dalam arti produktif dalam bekerja atau secara ekonomi. Bagi anak-anak dan remaja yang belum mampu bekerja atau belum bekerja (pensiunan) atau dalam usia lanjut.
Demikian  pula  rumah  dengan  kondisi  tempat  tinggal  dapat  menciptakan  taraf  sosial ekonomi bagi keluarga yang tinggal di dalamnya. Jika rumah berbeda ukuran dengan kualitas rumah. Rumah besar, permanen, dan milik pribadi dapat menunjukkan status sosial ekonomi yang baik, berbeda dengan rumah kecil, semi permanen, dan kontrakan, yang menunjukkan status sosial ekonomi yang buruk.

## METODE PENELITIAN
Dalam  peneliti  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kuantitatif  dengan  pengujian  hipotesis terhadap pengaruh variabel independen yaitu jenjang pendidikan, bidang pekerjaan, jaminan kesehatan,  dan  kondisi  tempat  tinggal  terhadap  variabel  dependen  yaitu  Kartu  Keluarga Sejahtera (KKS). Adapun data yang akan diperoleh dan digunakan sebagai acuan yaitu data sekunder berupa Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017.
Pada penelitian ini akan dipergunakan model yang dituliskan sebagai berikut : ln [p/(1- p)] = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merupakan kepala rumah tangga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang telah di programkan oleh pemerintah yang menggunakan dummy variable, dimana bernilai 1 jika Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan 0 jika Tidak.
Jenjang Pendidikan (X1) adalah variabel bebas (independen). Tingkat pendidikan diukur berdasarkan  lama  sekolah (years  of  school) yang  dibutuhkan  oleh  responden  dalam menyelesaikan  pendidikan  terakhirnya  dengan  satuan  tahun  (BPS  Sumatera  Barat).  Pada penelitian ini menggunakan variabel dummy dimana : jika nilainya 1 maka adalah tamatan SD, jika nilainya 2 adalah tamatan SMP, jika nilainya 3 adalah tamatan SMA, jika nilainya 4 adalah tamatan D1 / D2 / D3, jika nilainya 5 adalah D4 / S1, dan jika nilainya 6 adalah tamatan S2 / S3.
Pekerjaan  (X2)  adalah  jenis  pekerjaan  yang  dimiliki  peserta  penerima  bantuan  Kartu Keluarga  Sejahtera  (KKS).  Pada  penelitian  ini  menggunakan  variabel  dummy  dimana  jika nilainya 1, maka bidang pekerjaan yang dimiliki bekerja pada sektor pertanian, dan 0 jika non pertanian.
Jaminan Kesehatan (X3) adalah jenis jaminan kesehatan yang dimiliki peserta penerima bantuan  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS).  Penelitian  ini  menggunanakan  variabel  dummy dimana jika nilainya 1 maka jaminan kesehatannya adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan 0 jika (Non PBI, Jamkesda, Asuransi Swasta, Perusahaan/kantor, dan Tidak punya).
Kepemilikan Tempat Tinggal (X4) menggunakan variabel dummy dimana jika nilainya 1 maka status kepemilikan tempat tinggalnya kontak/sewa dan 0 jika (milik sendiri, bebas sewa, dinas, dan lainnya).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kartu  Keluarga  sejahtera  (KKS)  merupakan  kepala  rumah  tangga  yang  berstatus  sebagai penerima  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  yang  telah  di  programkan  oleh  pemerintah  di Sumatera Barat. Untuk mengetahui Kepala Rumah Tangga penerima maupun tidak penerima bantuan KKS tersebut dapat terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 1 Jumlah Kepala Rumah Tangga Responden Penerima dan Bukan Penerima Kartu
Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Jumlah Persentase Penerima KKS 376 14.97 Tidak penerima KKS 2.135 85.02 Total 2.511 100.0

## Sumber : Susenas 2017, data diolah
Pada Tabel 1 memiliki 2 status Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu yang pertama Kepala Rumah Tangga yang penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan yang kedua yaitu Kepala
Rumah Tangga yang tidak penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) . Dapat terlihat bahwa jumlah Kepala Rumah Tangga yang penerima KKS di Sumatera Barat pada tahun 2017 yaitu berjumlah sebanyak 376 orang dengan persentase 14.97%. Sedangkan jumlah Kepala Rumah Tangga yang tidak penerima KKS yaitu sejumlah 2.135 orang dengan persentase 85.02%.

## Tabel 2 Jumlah Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2017 Jenjang Pendidikan Penerima KKS Bukan Penerima KKS Jumlah Persen Jumlah Persen SD 164 43,62 670 31.39 Lainnya 212 56,39 1.465 68.62 Total 376 100 2.135 100

## Sumber : Susenas 2017, data diolah
Jenjang  pendidikan  adalah  urutan  pendidikan  formal  mulai  dari  pendidikan  dasar  sampai dengan  pendidikan  tinggi.  Pada  Tabel  2  diatas  menampilkan  jumlah  penerima  KKS berdasarkan jenjang pendidikan. Pada tingkat pendidikan SD yaitu sebesar 43.62% sedangkan untuk persentase  pada tingkat pendidikan lainnya yaitu sebesar 56.39%. Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut terlihat bahwa masih kurangnya kualitas pendidikan di provinsi Sumatera Barat karena tingkat pendidikan Kepala Rumah Tangga hanya sebatas tamat SD dan sederajat.

## Tabel 3 Jumlah Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Pekerjaan Di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017 Pekerjaan Penerima KKS Bukan Penerima KKS Jumlah Persen Jumlah Persen Sektor Pertanian 240 63.83 1.008 47.22 Non Pertanian 136 36.18 1.127 52.79 Total 376 100 2.135 100

## Sumber : Susenas 2017, data diolah
Pada  Tabel  3  diatas  ditampilkan  jumlah  Kepala  Rumah  Tangga  yang  bekerja  berdasarkan pekerjaan pada sektor pertanian dan non pertanian. Persentase Kepala Rumah Tangga yang bekerja pada sektor pertanian yaitu sebesar 63.83%. Sedangkan pada sektor non pertanian adalah sebesar 36.18%.

## Tabel 4 Jumlah Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Jaminan Kesehatan Di Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2017 Jaminan Kesehatan Penerima KKS Bukan Penerima KKS Jumlah Persen Jumlah Persen Penerima Bantuan Iuran (PBI) 300 79.79 535 25.06 Lainnya 76 20.22 1.600 74.95 Total 376 100 2.135 100

## Sumber : Susenas 2017, data diolah
Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa jumlah Kepala Rumah Tangga yang jaminan keehatannya Penerima Bantuan Iuran (PBI) yaitu sebesar 300 orang dengan persentase 79.79%.
82 Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, Volume 12, Nomor 1, Mei 2023, Hal 77-85

## Tabel 5 Jumlah Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan Tempat Tinggal Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
Kepemilikan Tempat Tinggal Penerima KKS Bukan Penerima KKS Jumlah Persen Jumlah Persen Kontrak / Sewa 22 5.86 234 10.97 Lainnya 354 94.15 1.901 89.04 Total 376 100 2.135 100

## Sumber : Susenas 2017, data diolah
Pada  Tabel  5  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  penerima  Kartu  Keluarga  Sejahtera  menurut kepemilikan tempat tinggal rumah tangga yang kepemilikan tempat tinggalnya kontrak/sewa adalah  berjumlah  22  orang  dengan  persentase  5.86%.  Sedangkan  rumah  tangga  yang kepemilikan tempat tinggal lainnya adalah berjumlah 354 orang dengan persentase 94.15%.
Tabel 6 Hasil Pendugaan Parameter dan Odd Ratio Regresi Logistik Variabel Coef. Wald (Z) Prob. Odds Ratio Mfx Jenjang Pendidikan 0.032 1.53 0.125 1.033 0.002 Pekerjaan 0.550 4.27 0.000 1.733 0.047 Jaminan Kesehatan 2.426 17.40 0.000 11.317 0.299 Kepemilikan Tempat Tinggal -0.493 -1.97 0.049 0.610 -0.035 Constant -3.363 -22.45 0.000 0.034 -

## Sumber : Data diolah, output STATA 14,2022
Berdasarkan hasil pengujian signifikansi terhadap 4 variabel bebas yang digunakan ditemukan bahwa 3 variabel mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Tiga variabel yang signifikan  yaitu  pekerjaan,  jaminan  kesehatan,  dan  kepemilikan  tempat  tinggal.  Sementara satu variabel tidak memiliki pengaruh yang signifikan yaitu jenjang pendidikan.

## Pengaruh  Jenjang  Pendidikan  Terhadap  Peluang  Penerima  Kartu  Keluarga Sejahtera (KKS) Di Sumatera Barat
Variabel bebas pertama adalah variabel jenjang pendidikan peserta penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil logistik dinyatakan bahwa nilai P-value sebesar 0.125. Artinya jika nilai P-value lebih besar dari taraf signifikansi 5%,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  keputusan  menerima  Ha  dan  H1  ditolak  atau  tidak terdapat  pengaruh  yang  signifikan  peluang  terjadinya  antara  jenjang  prndidikan  dengan peserta penerina bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat.
Variabel jenjang pendidikan ini memiliki hubungan atau pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, sebab tingkat pendidikan rendah menjadi salah satu dari komponen yang penting menyebabkan terjadinya kemiskinan. Peluang untuk mendapatkan Program penerima Kartu keluarga Sejahtera (KKS) demgan tingkat pendidikan tidak pernah sekolah atau SD memiliki peluang 1.03 kali lebih kecil dibandingkan dengan peserta penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang mempunyai pendidikan lainnya (SMP, SMA, Perguruan Tinggi).
Dengan  adanya  hasil  penelitian  ini  berarti  menunjukkan  bahwa  jenjang  pendidikan memiliki  pengaruh  positif  dan  tidak  siginifikan  terhadap  peserta  penerima  KKS  (Kartu Keluarga  Sejahtera).  Semakin  rendah  pendidikan  maka  peluang  menerima  program  Kartu Keluarga  Sejahtera  (KKS)  akan  semakin  meningkat.  Peserta  penerima  KKS  dengan  tingkat
pendidikan lebih tinggi akan mempunyai pengetahuan dan keahlian yang baik, peluang untuk mendapat  pekerjaan  atau  membuka  usaha  lebih  besar,  sehingga  mereka  tidak  akan  masuk kedalam kategori penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

## Pengaruh  Pekerjaan  Terhadap  Peluang  Penerima  Kartu  Keluarga  Sejahtera (KKS) Di Sumatera Barat
Variabel  bebas  kedua  adalah  varaibel  pekerjaan  peserta  penerima  bantuan  Kartu  Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil logistik dinyatakan bahwa nilai P-value  0.000.  Maka  artinya  jika  nilai  P-value  kecil  dari  taraf  signifikansi  5%  maka  dapat disimpulkan  bahwa  keputusan  menerima  Ha  dan  H0  ditolak  atau  terdapat  pengaruh  yang signifikan  peluang  terjadinya  antara  pekerjaan  dengan  penerima  Kartu  Keluarga  Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat.
Pekerjaan  merupakan  antivitas  sesama  manusia  untuk  saling  melengkapi  sekaligus memenuhi suatu kebutuhan dengan tujuan tertentu. Peluang untuk mendapatkan KKS dengan pekerjaan  sektor  pertanian  mempunyai  peluang  1.73  kali  lebih  besar  dibandingkan  dengan peserta penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang mempunyai jenis pekerjaan sektor non pertanian.
Hasil  analisis  ini  mengambarkan  bahwa  terjadinya  transformasi  atau  biasa  dikatakan dengan suatu perubahan pada nilai pekerjaan akan memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap peserta penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dengan jenis pekerjaan di  sektor  pertanian  maka  peluang  menerima  Program  penerima  Kartu  Keluarga  Sejahtera (KKS)  akan  semakin  meningkat.  Hal  ini  dikarenakan  penghasilan  rumah  tangga  di  sektor pertanian cenderung tidak tetap. Sedangkan peserta penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki jenis pekerjaan di sektor non pertanian dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga  mereka  tidak  akan  masuk  kedalam  kategori  Penerima  bantuan  Kartu  Keluarga Sejahtera (KKS).

## Pengaruh  Jaminan  Kesehatan  Terhadap  Peluang  Penerima  Kartu  Keluarga Sejahtera (KKS) Di Sumatera Barat
Variabel ketiga adalah variabel jaminan kesehatan peserta penerima bantuan Kartu Kelurga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil logistik dinyatakan bahwa nilai P-value  0.000.  Maka  artinya  jika  nilai  P-value  kecil  dari  taraf  signifikansi  5%  maka  dapat disimpulkan  bahwa  keputusan  menerima  Ha  dan  H0  ditolak  atau  terdapat  pengaruh  yang signifikan  peluang  terjadinya  antara  jaminan  kesehatan  dengan  penerima  Kartu  Keluarga Sejahtera  (KKS)  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Peluang  untuk  mendapatkan  KKS  dengan jaminan kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mempunyai peluang 11.31 kali lebih besar dibandingkan  dengan  peserta  penerima  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  yang  mempunyai jaminan kesehatan lainnya.
Hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perubahan pada nilai jaminan kesehatan akan memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap peserta penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dengan jaminan kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) maka peluang menerima Program penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan  semakin meningkat.

## Pengaruh  Kepemilikan  Tempat  Tinggal  Terhadap  Peluang  Penerima  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Sumatera Barat
Variabel bebas yang keempat adalah kepemilikan tempat tinggal, dimana berdasarkan hasil logistik dinyatakan bahwa nilai P-value sebesar 0.049. Artinya jika nilai P-value lebih kecil dari taraf signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan menerima Ha dan H0 ditolak atau terdapat pengaruh yang signifikan peluang terjadinya antara kepemilikan tempat tinggal  dengan  peserta  penerima  bantuan  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  di  Provinsi Sumatera Barat.
Tempat  tinggal  merupakan  suatu  bangunan  yang  digunakan  untuk  berlindung  suatu individu atau keluarga sehingga merasa aman dan nyaman di dalamnya. Kepemilikan tempat
84 Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, Volume 12, Nomor 1, Mei 2023, Hal 77-85
tinggal  dapat  menentukan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Jika  suatu  rumah  tangga mempunyai tempat tinggal sendiri maka mereka tidak perlu mengeluarkan biaya sewa atau kontrak rumah. Namun jika rumah tangga tersebut tidak mempunyai tempat tinggal sendiri maka mereka harus mengeluarkan uang untuk biaya kontrak atau sewa yang menambah beban pengeluaran rumah tangga tersebut.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perubahan  nilai  kepemilikan  tempat  tinggal akan memberikan kontribusi yang negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kepala rumah tangga  penerima  KKS,  dimana  jika  kepala  rumah  tangga  tidak  mempunyai  rumah  sendiri maka  akan  meningkatkan  jumlah  penerima  KKS,  sebaliknya  apabila  kepala  rumah  tangga mempunyai rumah sendiri maka akan menurunkan kemungkinan kepala rumah tangga untuk menerima Kartu Keluarga Sejahtera.

## SIMPULAN
Jenjang Pendidikan (X1) memiliki hubungan baik dan tidak terlalu berpengaruh atau disebut dengan signifikan terhadap penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat  (Y)  pada  taraf  nyata  5%  yang  artinya  kepala  rumah  tangga  mempunyai  jenjang pendidikan tertinggi adalah SD dan sederajat, maka semakin signifikan rumah tangga tersebut menerima  program  bantuan  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS).  Begitu  pula  sebaliknya. Pekerjaan  (X2)  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  penerima  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat (Y) pada taraf nyata 5% yang artinya kepala rumah tangga yang bekerja pada sektor pertanian, maka semakin banyak rumah tangga tersbut menerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Begitupula sebaliknya. Jaminan Kesehatan  (X3)  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  penerima  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat (Y) pada taraf nyata 5% yang artinya kepala  rumah  tangga  jaminan  kesehatan  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI),  maka  semakin signifikan  rumah  tangga  tersebut  menerima  program  bantuan  Kartu  Keluarga  Sejahtera (KKS).  Begitu  pula  sebaliknya. Kepemilikan  Tempat  Tinggal  (X4)  memiliki  pengaruh  yang negatif  dan  signifikan  terhadap  penerima  program  Kartu  Keluarga  Sejahtera  di  Provinsi Sumatera Barat (Y) pada taraf nyata 5% yang artinya kepala rumah tangga memiliki tempat tinggal  kontrak/sewa,  maka  pada  variabel  ini  kepala  rumah  tangga  berpengaruh  signifikan untuk  menerima  KKS,  Begitupula  sebaliknya. Secara  bersama – sama  variabel  jenjang pendidikan (X 1 ), pekerjaan (X 2 ), jaminan kesehatan (X 3 ), dan kepemilikan tempat tinggal (X 4 ), memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  penerima  Kartu  keluarga  sejahtera  (KKS)  di Provinsi Sumatera Barat (Y) pada taraf signifikansi 5%.

## DAFTAR RUJUKAN
Anggleni,  A.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Program  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 1(1), 24-39.
Badan Pusat Statistik, (2005) Pelaksanaan Pendataan Rumah Tangga Miskin 2005.
________,  (2009)  „Profil  Kemiskinan  di  Indonesia,  Maret  2009. ‟ Berita  Resmi  Statistik  No. 43/07/Th.XII. July 2009.
________,(2017). Survei Sosial ekonomi. Sumatera Barat : Badan Pusat Statistik.
Boediono. 1999, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta: BPFE.
Coleman dan, C. (2004). Klasifikasi Status Sosial. Diambil kembali dari https://www.researchgate.net/publication/318288073_Pengaruh_Status_Sosial_dan_Kondisi_ Ekonomi_Keluarga_terhadap_Motivasi_Bekerja_bagi_Remaja_Awal_Usia_1216_Tahun_di_K abupaten_Ponorogo
Framita,  D.  Y.  (2017).  Implementasi  Program  Kartu  Keluarga  Sejahtera  dalam  Usaha  Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
Gujarati, D.N.,2012, Dasar-dasar Ekonometrika, Terjemahan Mangunsong,
R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5, Jakarta Jombang-Kota Tangerang Selatan. Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal), 4(1), 461 – 469.
Juariyah, S. (2010). Analisis kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Srigading, Kecamatan  Labuhan  Maringgai,  Kabupaten  Lampung  Timur.  Jurnal  ekonomi  dan  pendidikan, 7(1).
Kartono.  (1991  :  21).  Pengertian  Pekerjaan  ditinjau  dari  segi  sosial.  Diambil  kembali  dari uny.ac.id:http://eprints.uny.ac.id/40851/1/Skripsi_DamarPutra_12601241029_PJKR.pdf
Kuncoro, Murdrajat. 2006. “Ekonomi Pembangunan”, Penerbit Salemba Em pat,Jakarta. Mankiw N,Gregory, dkk. 2012, Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: Salemba Empat.
Masnan, S., & Nashir, A. (2020). PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA. PILAR, 11(2), 1-14.
Muflikhati,  I.,  Hartoyo,  H.,  Sumarwan,  U.,  Fahrudin,  A.,  &  Puspitawati,  H.  (2010).  Kondisi  sosial ekonomi  dan  tingkat  kesejahteraan  keluarga:  kasus  di  wilayah  pesisir  Jawa  Barat.  Jurnal  Ilmu Keluarga & Konsumen, 3(1), 1-10.
Mulyanto. (1985 : 2). Pengaruh Faktor Pekerjaan dalam Status Sosial Ekonomi  Masyarakat . Diambil kembali
dari
uin-malang.ac.id: http://etheses.uin
malang.ac.id/600/6/10410177%20Bab%202.pdf
Ngadiyono.  (1986  :  46).  3  Macam  Pendidikan  berdasarkan  Isi  dan  Program  dan  Penyelenggaraan. Diambil  kembali  dari  coursehero:https://www.coursehero.com/file/p3gmn5el/2-Pekerjaan- yang-menunjukkan-status-sosial-ekonomi-sedang-adalah-pensiunan-PNS/
Republik  Indonesia.  2014.  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  166  Tahun  2014  tentang  Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  2009.  UndangUndang  Nomor  11  Tahun  2009.  Tentang  Kesejahteraan  Sosial. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. Intekrasi Layanan Rehabilitasi Sosial. Kementian Sosial. Program Kartu Keluarga Sejahtera.
Sadono,  Sukirno.  2006.  Ekonomi  Pembangunan:  Proses,  Masalah,  dan  Dasar  Kebijakan.  Jakarta: Prenada Media Group.
Soekanto, Soerjono. "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat." (2007). Soekanto,  M.  (2007  :  207).  Status  dan  Peran  Sosial.  Diambil  kembali  dari  Jendela Ilmu:http://wahyusofyanto55.blogspot.com/2015/08/status-dan-peran-sosial.html Soeroto. (1986 : 167). Penjelasan mengenai Pekerjaan menurut Pendapat Soeroto. Diambil kembali dari The Blog Shifty:https://blog.ub.ac.id/agrodan/?p=59
Suhendra, M. A., Ispriyanti, D., & Sudarno, S. (2020). Ketepatan Klasifikasi Pemberian Kartu Keluarga Sejahtera  Di  Kota  Semarang  Menggunakan  Metode  Regresi  Logistik  Biner  Dan  Metode  Chaid. Jurnal Gaussian, 9(1), 64-74.
Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta World Bank Institute. 2008. Introduction to Poverty Analysis: Poverty Manual. World Bank Institute.
Yuliawati,  D.  (2015).  Sistem  Pendukung  Keputusan  Penerima  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (Kks) Menggunakan  Metode  Simple  Additive  Weighting  (Saw.  Jurnal  Teknologi  Informasi  Magister, 1(02), 203-217.