## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK, BEA BALIK NAMA, DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2014-2018
Muhammad Abdul Muis 1 Politeknik Bisnis dan Pasar Modal, Jakarta, Indonesia
mam@bcm.ac.id Satria Adhitama 2
Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang, Indonesia satria.bc@pknstan.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to analyze the effectiveness and contribution of motor vehicle tax, motor vehicle transfer fees, motor vehicle fuel tax on the original revenue of DKI Jakarta Province in 2014-2018. This study uses a  qualitative  descriptive  method  with  secondary  data  obtained  from  local  government  financial  reports through  the  official  website  of  the  Jakarta  Information  and  Documentation  Service.  The  data  analysis technique used is the effectiveness analysis method with the effectiveness ratio and the contribution analysis method. The results in this study indicate that there is an effectiveness of the realization of the motor vehicle tax with a very good level of effectiveness, and the motor vehicle excise tax and motor vehicle fuel tax with a  good  level  of  effectiveness  with  the  percentage  fluctuating  from  year  to  year.  The  Motor  Vehicle  Tax contributes and the Motor Vehicle Transfer Fee has a low contribution rate to the original revenue of DKI Jakarta Province and the Motor Vehicle Fuel Tax has a very low contribution rate to the original revenue of the DKI Jakarta Province.
Keywords: contributions, customs, effectiveness, province, taxes

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap PAD  DKI Jakarta tahun 2014- 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah melalui situs resmi Dinas Informasi dan Dokumentasi Jakarta. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis efektivitas dengan rasio efektivitas dan metode analisis kontribusi. Hasil dalam penelitian ini  menunjukkan bahwa  terdapat efektivitas realisasi pajak kendaraan bermotor dengan tingkat efektivitas yang sangat baik, dan bea cukai kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan tingkat efektivitas yang baik dengan persentase yang fluktuatif dari tahun ke tahun.  Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi dan Bea Balik Nama  Kendaraan Bermotor  memiliki tingkat kontribusi kurang terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memiliki tingkat kontribusi sangat kurang terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta.
Kata Kunci: Efektivitas, kendaraan bermotor, kontribusi, pajak, provinsi
Klasifikasi JEL: J38
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018 Muhammad Abdul Muis 1 , Satria Adhitama 2

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah
Indonesia memiliki bentuk pemerintahan  Republik  Konstitusional dengan  sistem  pemerintahan  berupa sistem Presidensial. Indonesia merupakan negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan  ialah  salah  satu  bentuk  negara berdaulat  yang  diselenggarakan  sebagai satu  kesatuan  tunggal.  Pemerintahan pusat  pada  negara  kesatuan  memiliki otoritas  tertinggi  dan  wilayah-wilayah administratif  di  bawahnya  menjalankan kekuasaan  yang  didelegasikan  oleh pemerintah pusat. Indonesia memiliki 34 provinsi  sebagai  wilayah  administratif. (indonesia.go.id).
Dalam pelaksanaannya, Indonesia menganut sistem otonomi daerah. Menurut  Undang-Undang  Nomor  32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, otonomi daerah memiliki definisi berupa  hak,  wewenang,  dan  kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Sedangkan,  UU  ini  juga mendefinisikan  daerah  otonom  berupa kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai  batas-batas  wilayah  yang berwenang  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Intinya,  pemerintah  daerah otonom  memiliki  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat di setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Kewenangan yang dimaksud dalam  mengatur  dan  mengurus  rumah tangga  daerah  tersebut  di  antaranya
adalah  moneter  dan  keuangan.  Menurut
Amrah  Muslimin  desentralisasi  adalah kewenangan-kewenangan oleh
pemerintah  pusat  pada  badan-badan otonom  (swatantra)  yang  berasal  di daerah-daerah.  Penyerahan  kewenangan yang dilakukan dalam rangka desentralisasi ini tentunya disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber  pembiayaan  yang  paling  utama adalah  Pendapatan  Asli  Daerah    (PAD). (Riduansyah, 2007)
Pada  realisasinya  PAD  memiliki peranan  untuk  penerimaan  pemerintah. Berikut  adalah  realisasi  penerimaan pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta  sesuai tabel 1.1 pada lampiran.Peranan tersebut berupa  penerimaan  PAD  yang  cukup tinggi dari penerimaan pemerintah dengan jenis lainnya.
PAD    adalah  pendapatan  yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah berdasarkan peraturan
perundang- undangan (djpk.kemenkeu.go.id).  Selain itu, pajak merupakan sumber penerimaan yang berkontribusi bagi pemerintah pusat maupun  daerah.  Pajak  daerah  yang merupakan  bagian  dari  PAD  digunakan untuk pendanaan rutin antara lain belanja pegawai,  belanja  barang,  pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan Pemerintah Daerah (klikpajak.id).
Saat  ini  penerimaan  tertinggi PAD  DKI  Jakarta  bersumber  dari  Pajak Daerah  yang  terlampir  pada  tabel  1.2. terlampir.  Berdasarkan  tabel  tersebut dapat  dilihat  bahwa  setiap  tahun,    pajak daerah terus meningkat untuk penerimaan PAD.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009,  Pajak  Daerah terbagi  menjadi  2  jenis,  yaitu  Pajak Provinsi  dan  Pajak  Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan  bermotor,  bea  balik  nama kendaraan  bermotor,  pajak  bahan  bakar
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018 Muhammad Abdul Muis 1 , Satria Adhitama 2
kendaraan bermotor, pajak air
permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan Pajak  Kabupaten/Kota  terdiri  dari  pajak reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah,  pajak  burung  sarang  walet,  pajak hiburan,  pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan dan perkotaan, serta BPHTB.
Sering  dengan  perkembangan zaman,  kebutuhan  masyarakat  juga semakin  meningkat.  Hal  ini  tidak  hanya dirasakan  oleh  kalangan  atas,  juga kalangan bawah. Dewasa ini transportasi meruapakan  salah  satu  kebutuhan  yang cukup  penting  bagi  masyarakat.  Alat transportasi dianggap wajib bagi masyarakat  karena  dapat  menunjang kegiatan dalam beraktivitas (Aprilliyana, 2017).
Saat  ini  penggunaan  kendaraan bermotor terus mengalami tren kenaikan. Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  hasil pencatatan dalam situs databoks berdasarkan  data  statistik  transportasi
DKI  Jakarta  di  mana  mobil  penumpang tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 6,48% per tahun pada periode 2012-2016. (katadata.co.id).
Begitu  pun  dengan  penerimaan
Pajak Daerah Provinsi yang erat
kaitannya  dengan  kendaraan  bermotor yaitu  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor,  dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang  memiliki  penerimaan  terbesar  dari seluruh  jenis  pajak  daerah  provinsi, sesuai dengan  Tabel I.3. (terlampir).
Penelitian  tentang  efisiensi  dan efektivitas  pajak  daerah  terhadap  PAD sudah  pernah  dilakukan  oleh  Julastiana dan Suartana (2013) dan Enggar, Rahayu, dan Wahyudi  (2011). Penelitian tersebut dilakukan  di  tempat  yang  berbeda  yaitu Klungkung  (Bali)  dan  Jambi.  Penelitian tersebut  menganalisis  efisiensi  dan efektivitas  pajak  daerah  dan  retribusi
daerah  terhadap  PAD.  Akan  tetapi, terdapat  keterbatasan  dalam  penelitian tersebut  di  mana  dalam  penelitian tersebut  hanya  dilakukan  perhitungan efektivitas  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  secara  global  dan  tidak  dibahas kontriusinya serta tidak adanya perhitungan  serta  alasan  naik  turunnya efektifitas,  efesiensi,  serta  kontribusi secara  lebih  rinci.  Maka  dari  itu  penulis melakukan  penelitian  ini  dengan  tujuan untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya,  yaitu  dengan  melakukan perhitungan  efektivitas  dan  kontribusi pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  secara lebih rinci.

## 2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah tingkat pencapaian pungutan Pajak  Kendaraan  Bermotor  Provinsi DKI Jakarta efektif?
2. Apakah tingkat pencapaian pungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta efektif?
3. Apakah tingkat pencapaian pungutan
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  Provinsi  DKI  Jakarta efektif?
4. Apakah  terdapat  tingkat  kontribusi Pajak  Kendaraan  Bermotor  terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta ?
5. Apakah  terdapat  tingkat  kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta ?
6. Apakah  terdapat  tingkat  kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  terhadap  PAD  Provinsi DKI Jakarta ?
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018 Muhammad Abdul Muis 1 , Satria Adhitama 2

## 3. LANDASAN TEORI

## 3.1. Keuangan Daerah
Berdasarkan uraian Moh. Khusaini  (2018:2)  keuangan  daerah adalah  semua  hak  dan  juga  kewajiban yang dilakukan pemerintah daerah dalam bentuk  uang  (Rupiah),  di  mana  hal tersebut dimanfaatkan pemerintah daerah untuk
membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

## 3.2. Pemerintah Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor
23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh  pemerintah  daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah menurut asas otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan
Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-undang  Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 3.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Menurut  Undang-undang  Nomor 17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara,  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah. Menurut Nurkholis dan Khusaini (2019:23) yang dimaksud dengan rencana keuangan tahunan adalah anggaran  yang terhitung  mulai  dari  tanggal  1  (satu) Januari  sampai  dengan  31  (tiga  puluh satu)  Desember  tahun  anggaran  yang bersangkutan.
Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor  33  Tahun  2004,  yang  dimaksud dengan  PAD  adalah  pendapatan  daerah
yang  bersumber  dari  hasil  pajak  daerah, hasil  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan hasil  PAD  lain-lain  yang  sah  dan bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendapatan  dalam  pelaksanaan  otonomi daerah  sebagai  perwujudan  dari  asas desentralisasi. Sumber-sumber untuk meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah oleh pemerintah daerah adalah:
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang sah

## 3.4. Pajak
Menurut  Prof.  Dr.  Rochmat Soemitro,  S.H    .  dalam  Mardiasmo (2013:1),  pajak  merupakan  iuran  pajak kepada  kas  negara  berdasarkan  Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi),  yang  langsung  dapat  ditunjuk dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum.

## 3.5. Pajak Daerah
Sesuai  dengan  Undang-undang Nomor  28  Tahun  2009,  daerah  diberi kewenangan  untuk  memungut  16  (enam belas) jenis pajak, yaitu :
a. (empat) jenis pajak Provinsi:
b. Pajak Kendaraan Bermotor
c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
e. Pajak Permukaan Air
f. Pajak Rokok
11 (sebelas) Jenis Pajak Kabupaten/Kota:
a. Pajak Hotel
b. Pajak Reklame
c. Pajak Restoran
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018 Muhammad Abdul Muis 1 , Satria Adhitama 2
d. Pajak Hiburan
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan Batuan
g. Pajak Parkir
h. Pajak Air Tanah
i. Pajak Burung Walet
j. Pajak Bumi dan  Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
k. Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan

## 3.6. Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut  Damas  Dwi  Anggoro (2017:118)  Pajak  Kendaraan  Bermotor adalah  pajak  atas  kepemilikan  dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

## 3.7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Menurut  Anggoro  (2017:127) Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor adalah  pajak  atas  penyerahan  hak  milik kendaraan  bermotor  sebagai  akibat perjanjian  dua  pihak  atau  perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan dalam badan usaha.

## 3.8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Menurut  Anggoro  (2017:132) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah  pajak  atas  penggunaan  bahan bakar  kendaraan  bermotor  yang  berupa semua  jenis  bahan  bakar  cair  atau  gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
3.9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Menurut  Damas  Dwi  Anggoro
(2017:132) Pajak Bahan Bakar Kendaraan  Bermotor  adalah  pajak  atas
penggunaan  bahan  bakar  kendaraan bermotor yang berupa semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
Kerangka Konsep
Sumber : Diolah penulis, 2020

## 4. METODE PENELITIAN
Metode analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan kuantitatif dan perhitungan analisis rasio efektivitas dan analisis rasio kontribusi.
Rasio  Efektivitas  menunjukkan suatu kemampuan yang dimiliki Pemerintah  Daerah  (Pemda)  dalam merealisasikan
apa yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil daerah  (Apriliani  Grecia  Kartini  Atteng, Josep Bintang Kalangi, Jacline I. Sumual, 2019),  di  mana  rumus  rasio  efektivitas tersebut dijabarkan sebagai berikut :

## 4.1. Metode Analisis Data
Metode analisis data menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan  kuantitatif  dan  perhitungan analisis rasio efektivitas dan analisis rasio kontribusi.
Rasio efektivitas menggambarkan pada  suatu  kemampuan  yang  dimiliki
Pemerintah  Daerah  (Pemda)  dalam realisasi yang direncanakan dibandingkan dengan target yang
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018 Muhammad Abdul Muis 1 , Satria Adhitama 2
ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Apriliani  Grecia  Kartini  Atteng,  Josep Bintang  Kalangi,  Jacline  I.  Sumual, 2019),  di  mana  rumus  rasio  efektivitas tersebut dijabarkan sebagai berikut :
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟 − 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑟 − 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑋100

## Tabel 4. 1. Klasifikasi Kriteria Efektivitas
Klasifikasi Kriteria Efektivitas Persentase Kriteria 100% Sangat Efektif 90% – 100% Efektif 80% – 90% Cukup Efektif 60% – 80% Kurang Efektif <60% Tidak Efektif Sumber : Kepmendagri No. 690.900 - 327, Tahun 1996 (dalam Fathiyah dkk, 2019).
Analisis  kontribusi  pajak  sendiri merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap PAD (Octovido,  dkk,  2014),  di  mana  rumus rasio  kontribusi  tersebut  dijabarkan sebagai berikut: Kontribusi  = Realisasi Per − jenis Pajak Realisasi PAD 𝑋100%

## Tabel 4. 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Kriteria 0,00%-10% Sangat Kurang 10,10% – 20% Kurang 20,10% – 30% Sedang 30,10% – 40% Cukup Baik 40,10% – 50% Baik Sumber : Tim Litbang Depdagri, Tahun 2013 (dalam Yani Rizal, Miftahul Hidayah, 2018

## 5. HASIL ANALISIS DATA
Berdasarkan  tabel  5.1  (pada lampiran) dapat dilihat  tingkat efektivitas Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Provinsi DKI  Jakarta.  Pada  tahun  2014  tingkat efektivitas  berada  pada  angka  96,68% (efektif), alasan di balik efektifnya Pajak Kendaraan  Bermotor  Provinsi  DKI Jakarta pada tahun 2014 yang tidak lebih besar  dari  efektivitas  pajak  tahun  2015 adalah adanya penghindaran pajak progresif pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oknum-oknum tertentu hingga mengakibatkan berkurangnya
penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 tingkat  efektivitas  meningkat  menjadi 100,66% (sangat efektif). Adapun alasan di  balik  efektifnya  Pajak  Kendaraan Bermotor  Provinsi  DKI  Jakarta  pada tahun  2015  adalah  adanya  kenaikan jumlah  wajib  pajak  kendaraan  bermotor untuk  keseluruhan  wilayah  DKI  Jakarta pada  tahun  2014  sebesar  8.258.826 menjadi 8.697.064 pada tahun 2015. Pada tahun  2016,  penerimaan  dari  Pajak Kendaraan  Bermotor  Provinsi  DKI Jakarta  kembali  mengalami  peningkatan pada angka 101,33% (sangat efektif) dan merupakan  penerimaan  tertinggi  dalam kurun  waktu  2014-  2018.  Adapun penyebab  sangat  efektifnya  penerimaan Pajak  Kendaraan  Bermotor  pada  tahun 2016  adalah  adanya  penghapusan  denda Pajak Kendaraan Bermotor hingga bulan Agustus  2016.  Hal  ini  membuat  banyak wajib pajak membayar pajak terutangnya tanpa  harus  membayarkan  dendanya. Pada  tahun  2017,  penerimaan  Pajak Kendaraan  Bermotor    Provinsi  DKI Jakarta mengalami peningkatan di angka 103,30%  (sangat  efektif).  Penyebab efektifnya penerimaan  Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 adalah adanya kenaikan  jumlah  wajib  pajak  kendaraan bermotor  dari  tahun  2016  sebanyak
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018 Muhammad Abdul Muis 1 , Satria Adhitama 2
9.105.377 menjadi 9.464.077 keseluruhan jumlah wajib pajak
kendaraan  bermotor  di  seluruh  wilayah DKI  Jakarta  di  tahun  2017.  Namun penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor DKI  Jakarta  mengalami  penurunan  pada tahun  2018  pada  angka  102,44% walaupun  masih  pada  tingkat  sangat efektif.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh terdapat  tunggakan  pajak  kendaraan bermotor pribadi warga Jakarta mencapai Rp1,78  triliun.  Nilai  itu  di  antaranya berasal dari sekitar 700.000 unit kendaraan  roda  empat  yang  belum membayar pajak sebesar Rp1,2 triliun. Sedangkan untuk tingkat
efektivitas  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  Provinsi  DKI  Jakarta,  pada tahun  2014  tingkat  efektivitas  berada pada angka 77,80% (kurang efektif). Hal tersebut  disebabkan  oleh  kebijakan Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  yang menaikkan  target  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  pada  tahun  2014. Dari  data  Dinas  Pelayanan  Pajak  DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta menargetkan  realisasi  penerimaan  pajak dari  Rp22,6  triliun  di  2013  menjadi Rp32,5  triliun  di  tahun  2014  dengan besaran merinci target untuk penerimaan realisasi  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor sebesar Rp5,82 triliun di 2013 menjadi Rp6,4 triliun di 2014. Pada tahun 2015  tingkat  efektivitas  naik  sebesar 101,86%  (sangat  efektif).  Kenaikan penerimaan tersebut terjadi karena Kantor  Samsat  Bersama  DKI  Jakarta melaksanakan  program  penghapusan sanksi administrasi atau denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat disimpulkan  bahwa  penghapusan  sanksi administrasi  atau  denda  bea  balik  nama kendaraan  bermotor tersebut dapat menambah  efektivitas  penerimaan  Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor khususnya  di  tahun  2015.  kebijakan  ini dibuat  berdasarkan  Keputusan  Kepala
Dinas Pelayanan Pajak Nomor: 2829/2015 tertanggal 12 November 2015. Pada  tahun  2016  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  Provinsi  DKI
Jakarta  kembali  meningkat  pada  angka 104,25% (sangat efektif). Hal itu tersebut disebabkan oleh dikeluarkannya kebijakan penghapusan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor.  Penerimaan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  Provinsi  DKI Jakarta mengalami penurunan pada tahun 2017  pada  angka  100,54%  (sangat efektif)  dan  kembali  meningkat  pada tahun  2018  di  angka  104,91%  (sangat efektif).
Untuk  tingkat  efektivitas  Pajak Bahan Bakar  Kendaraan  Bermotor Provinsi  DKI  Jakarta,  pada  tahun  2014 tingkat  efektivitas  berada  pada  angka 97,51% (efektif). Hal tersebut disebabkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta  menargetkan  adanya  kenaikan penerimaan pajak daerah hingga 43%. Di mana  target  realisasi  penerimaan  pajak dari  Rp22,6  triliun  di  2013  menjadi Rp32,5  triliun  di  tahun  2014  dengan rincian  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor naik dari Rp1,1 triliun di 2013 menjadi  Rp1,2  triliun  di  2014.  Namun pada  tahun  2015  tingkat  efektivitas mengalami  penurunan  sebesar  91,32% (efektif).  Apabila  Pajak  Penambahan Nilai  (PPN)  dan  Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan  Bermotor  (PBBKB)  untuk premium  diturunkan,  maka  harga  Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium bisa turun.  Jika  harga  BBM  tersebut  dapat turun bukan tidak mungkin jika penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor  akan  bertambah  dan  akan berakibat  pada  efektivitas  Pajak  Bahan Bakar  Kendaraan  Bermotor.  Sedangkan kenyataannya keputusan pemerintah menetapkan  harga  premium  di  level Rp7.400  per  liter.  Dengan  begitu  harga beli premium masih lebih tinggi
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018 Muhammad Abdul Muis 1 , Satria Adhitama 2
dibandingkan dengan harga jualnya. Pada tahun  2016,  penerimaan  Pajak  Bahan Bakar  Kendaraan  Bermotor  di  Provinsi DKI  Jakarta  kembali  meningkat  pada angka  104,28%    (sangat  efektif)  dan mengalami  penurunan  pada  tahun  2017 pada  angka  100,28%  (sangat  efektif). Penurunan  persentase  efektivitas  pajak bahan  bakar  kendaraan  bermotor  ini terjadi karena penurunan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta pada tahun  2016  sebesar  17.865  unit  menjadi 6.216  di  tahun  2017.  Terjadi  kenaikan penerimaan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan  Bermotor  Provinsi  DKI Jakarta  pada  tahun  2018  di  angka 103,73%  (sangat  efektif).    Kenaikan persentase tersebut terjadi karena adanya kenaikan  jumlah  kendaraan  bermotor pada tahun 2017 sebesar 6.216  menjadi 19.836 di tahun 2018.
Berdasarkan
penjelasan sebelumnya, terdapat banyak faktor yang mengakibatkan  naik  turunnya  tingkat efektivitas  Pajak  Kendaraan  Bermotor, Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor, dan  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor  di  mana  kenaikan  tersebut terjadi  di  antaranya  disebabkan  oleh adanya naik turunnya jumlah Wajib Pajak kendaraan bermotor wilayah DKI Jakarta, penghapusan denda Pajak
Kendaraan  Bermotor,  serta  kurangnya optimalisasi pada objek pajak terkait.
Berdasarkan  Tabel  5.1  pada lampiran  diketahui  tingkat  kontribusi Pajak  Kendaraan  Bermotor  terhadap PAD  Provinsi  DKI  Jakarta,  pada  tahun 2014  tingkat  kontribusi  berada  pada angka  15,92%  (kurang  berkontribusi). Hal  ini  terjadi  karena  para  agen  tunggal pemegang merek (ATPM) mobil dipastikan  segera  menaikkan  harga  jual kendaraan.  Siklus  tahunan  ini  memang selalu  terjadi  pada  awal  tahun.  Dirjen Industri  Unggulan  Berbasis  Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian
memprediksi total penjualan mobil tahun 2014  naik  sekitar  5  persen  menjadi  1,3 juta unit dari tahun 2013 sekitar 1,2 juta unit.  Pada  tahun  2015  tingkat  kontribusi Pajak  Kendaraan  Bermotor  terhadap PAD  Provinsi  DKI  Jakarta  meningkat sebesar  18,08%  (kurang  berkontribusi). Hal  itu  terjadi  mengingat  penghapusan sanksi  administrasi  sehingga  realisasi pajak kendaraan bermotor dapat meningkat untuk memberikan kontribusi pada  PAD  Provinsi  DKI  Jakarta.  Pada tahun  2016  tingkat  kontribsi  Pajak Kendaraan  Bermotor  terhadap  PAD Provinsi DKI Jakarta kembali meningkat pada angka 19,37% (kurang). Sejak tahun 2014,  kontribusi  terbesar  terjadi  pada tahun 2016 disebabkan oleh penghapusan denda pajak yang diberlakukan pemerintah  DKI  Jakarta.  Kontribusi Pajak  Kendaraan  Bermotor  terhadap PAD  Provinsi  DKI  Jakarta  kembali mengalami  penurunan  di  tahun  2017  di angka  18,24%  (kurang).  Penurunan persentase  kontribusi  Pajak  Kendaraan Bermotor  terhadap  PAD  ini  terjadi lantaran  persentase  laju  pertumbuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor  secara keseluruhan  wilayah  DKI  Jakarta  juga mengalami  penurunan  hingga  sebesar 3,9% dari tahun 2016 hingga tahun 2017. Hal itu berakibat pada penerimaan pajak kendaraan bermotor yang kurang maksimal untuk memenuhi PAD, namun mengalami kenaikan lagi dan merupakan kontribusi  tertinggi  di  tahun  2018  pada angka  19,74%  (kurang).  Kenaikan  ini sesuai  dengan  laju  pertumbuhan  wajib pajak kendaraan bermotor dari keseluruhan  wilayah  DKI  Jakarta  yang juga  mengalami  kenaikan  pada  tahun 2018.  Laju  pertumbuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor  untuk  tahun  2018 bertambah sebesar 4,4%.
Sedangkan  jika  dilihat  tingkat kontribusi  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  terhadap  PAD  Provinsi  DKI
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018 Muhammad Abdul Muis 1 , Satria Adhitama 2
Jakarta,  pada  tahun  2014  tingkat kontribusi  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  terhadap  PAD  Provinsi  DKI Jakarta  berada  pada  angka  17,67% (kurang).  Hal  ini  terjadi  bersamaan dengan  wajib  pajak  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  pada  tahun  2014 sebesar  1.156.277  merupakan  catatan wajib  pajak  terbanyak  dibandingkan tahun-tahun  sebelumnya.  Pada  tahun 2015 tingkat kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan  Bermotor  terhadap  PAD
Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan menjadi 13,91% (kurang). Hal ini terjadi karena laju pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2015. PAD mengalami kenaikan  hingga  sebesar  7,71%  dari tahun  lalu  yang  lebih  kecil.  Sedangkan laju  pertumbuhan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  tidak  mengalami kenaikan  pada  laju  pertumbuhan  yaitu sebesar  minus  5,90%.  Secara  rinci penerimaan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  pada  tahun  2015  lebih  kecil dari  penerimaan  pada  tahun  2014.  Pada tahun  2016  kontribusi  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  terhadap  PAD Provinsi DKI Jakarta kembali mengalami penurunan pada angka 13,57% (kurang). Hal  ini  terjadi  karena  adanya  penurunan wajib pajak  Bea  Balik Nama Kendaraan Bermotor hanya mencapai  914.986 wajib pajak  pada  tahun  2016.  Kontribusi  Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor
terhadap  PAD  Provinsi  DKI  Jakarta mengalami penurunan di tahun 2017 pada angka 11,45% (kurang). Persentase tahun 2017 ini merupakan persentase kontribusi terkecil  untuk  jenis  Pajak  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor.  Persentase tersebut  masuk  ke  dalam  kriteria kontribusi kurang karena besaran persentase  kontribusinya  kurang  dari 20%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kontribusi  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  kurang  berkontribusi  terhadap PAD  Provinsi  DKI  Jakarta  tahun  2017.
Hal  itu  terjadi  karena  laju  pertumbuhan PAD  yang  meningkat  hingga  19,01% sedangkan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  malah  mengalami  penurunan pada laju pertumbuhannya sebesar
0,46%.  Kontribusi  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  terhadap  PAD Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan  di  tahun  2018  pada  angka 12,35%  (kurang).  Hal  itu  terjadi  karena laju  pertumbuhan  PAD  menurun  hingga minus  1,31%  atau  realisasi  PAD  Jakarta pada tahun 2018 lebih rendah dari tahun 2017. Rendahnya laju pertumbuhan PAD bersamaan juga dengan laju pertumbuhan Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor yang meningkat hingga 6,43% jauh lebih tinggi  dari  tahun  2017  yang  hanya mencapai 0,46%.
Terkait  tingkat  kontribusi  Pajak Bahan Bakar  Kendaraan  Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta, pada tahun  2014  tingkat  kontribusi  Pajak Bahan Bakar  Kendaraan  Bermotor terhadap  PAD  Provinsi  DKI  Jakarta berada  pada  angka  3,74%  (sangat kurang).  Hal  ini  terjadi  karena  belum adanya  pengoptimalan  pada  objek  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara keseluruhan.  Salah  satu  objek  Pajak Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  yang belum  dioptimalkan  adalah  bahan  bakar gas (BBG) yang hanya sedikit digunakan untuk  bahan  bakar  kendaraan  bermotor. Berdasarkan  data  Dishub  DKI  bahwa hingga  saat  ini  baru  sekitar  5.000 angkutan  umum  yang  menggunakan BBG  dari  total  14  ribu  angkutan  umum roda tiga yang beroperasi di Jakarta. Hal tersebut  membuat  penerimaan  Pajak Bahan Bakar  Kendaraan  Bermotor menjadi  tidak  optimal.  Pada  tahun  2015 tingkat  kontribusi  Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan  Bermotor  terhadap  PAD Provinsi  DKI  Jakarta  menurun  sebesar 3,66%  (sangat  kurang).    Persentase tersebut  masuk  ke  dalam  kriteria
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018 Muhammad Abdul Muis 1 , Satria Adhitama 2
kontribusi  sangat  kurang  karena  besaran persentase  kontribusinya  kurang  dari 10%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  sangat  kurang  terhadap  PAD Provinsi  DKI  Jakarta  tahun  2015. Penurunan persentase kontribusi tersebut disebabkan  olehi  kenaikan  harga  BBM karena faktor nilai Rupiah yang melemah hingga  ke  level  13.000  per  dolar  AS. BBM sebagai objek pajak untuk mendapatkan realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami
kenaikan  harga  yang  berdampak  pada penerimaan  pajak  yang  rendah  terkait wajib pajak yang tidak mampu membayar pajak terutang tersebut.  Pada tahun 2016 kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  terhadap  PAD  Provinsi  DKI Jakarta  juga  mengalami  penurunan  pada angka 2,97% (sangat kurang). Persentase tersebut  masuk  ke  dalam  kriteria kontribusi  sangat  kurang  karena  besaran persentase  kontribusinya  kurang  dari 10%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  sangat  kurang  terhadap  PAD Provinsi  DKI  Jakarta  tahun  2016.  Hal tersebut  terjadi  karena  laju  pertumbuhan PAD  tahun  2016  mencapai  9,50%  dari tahun  sebelumnya,  berbanding  terbalik dengan  laju  pertumbuhan  Pajak  Bahan Bakar  Kendaraan  Bermotor  yang  laju pertumbuhannya justru kurang dari tahun sebelumnya  atau sebesar minus  11,19%. Kontibusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  terhadap  PAD  Provinsi  DKI Jakarta  kembali  menurun  di  tahun  2017 pada  angka  2,63%  (sangat  kurang). Persentase  tersebut  masuk  ke  dalam kriteria  kontribusi  sangat  kurang  karena besaran  persentase  kontribusinya  kurang dari  10%.  Sehingga,  dapat  disimpulkan bahwa  kontribusi  Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan  Bermotor  sangat  kurang terhadap  PAD  tahun  2017.  Hal  tersebut terjadi karena jumlah kendaraan bermotor
tahun  2017  mengalami  penurunan  yaitu sebesar  16.216  kendaraan  bermotor. Kenaikan  kontribusi  Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan  Bermotor  terhadap  PAD Provinsi DKI Jakarta di tahun 2018 pada angka 2,87% (sangat kurang). Persentase tersebut  masuk  ke  dalam  kriteria kontribusi  sangat  kurang  karena  besaran persentase  kontribusinya  kurang  dari 10%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  sangat  kurang  terhadap  PAD tahun  2018.  Hal  itu  terjadi  karena  laju pertumbuhan  kendaraan  bermotor  tahun 2018  yang  mengalami  kenaikan  yaitu sebesar 19.836.
Dari pencapaian persentase kontribusi  realisasi  Pajak  Kendaraan Bermotor,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor,  dan  Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan  Bermotor  terhadap  realisasi PAD  tahun  2014-2018  seluruhnya  tidak dapat  mencapai  30%  dari  kontribusi PAD.  Yang  artinya  selama  periode  5 tahun tersebut Pajak Kendaraan
Bermotor,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor,  dan  Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan  Bermotor    tidak  mampu mencapai  klasifikasi  kriteria  sedang terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta.

## 6. PENUTUP

## 6.1. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  materi di atas maka dapat disimpulkan bahwa:
a. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dengan tingkat efektivitas yang tinggi di mana memiliki rata-rata penerimaan selama  4  tahun  sebesar  100,88%. Persentase setiap tahun atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  adalah  tahun  2014  sebesar 96,68%, tahun 2015 sebesar 100,66%,
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018 Muhammad Abdul Muis 1 , Satria Adhitama 2
tahun  2016  sebesar  101,33%,  tahun 2017  sebesar  103,30%,  dan  tahun 2018  sebesar  102,44%.%.    Hal  itu disebabkan oleh kebijakan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta yang menaikkan target  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor pada tahun 2014. Berdasarkan  data  Dinas  Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah  Provinsi    DKI  Jakarta menargetkan  realisasi  penerimaan pajak  dari  Rp22,6  triliun  di  2013 menjadi  Rp32,5  triliun  tahun  2014 dengan  target  untuk  penerimaan realisasi  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  sebesar  Rp5,82  triliun  di 2013 menjadi Rp6,4 triliun di 2014
b. Penerimaan Bea Balik Nama
Kendaraan  Bermotor  Provinsi  DKI
Jakarta  selama  tahun  2014-2018 mengalami  fluktuasi  (naik  turun) namun dinilai efektif dengan rata-rata selama 4 tahun sebesar 97,87% dengan persentase  setiap  tahunnya  adalah tahun  2014  sebesar  77,80%,  tahun 2015  sebesar  101,86%,  tahun  2016 sebesar  104,25%,  tahun  2017  sebesar 100,54%,  dan  tahun  2018  sebesar 104,91%.  Hal  itu  terjadi  karena diterbitkannya  peraturan  mengenai penghapusan  sanksi  administrasi  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  di mana  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  rata-rata  per  bulan  periode Januari-Juni Rp426,84 miliar menjadi Rp502,35  miliar  di  bulan  Juli- Agustus.  Pemerintah  Provinsi  Jakarta memberikan  instentif  penghapusan sanksi  administrasi  bagi  Wajib  Pajak sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Gubernur  Nomor  3  Tahun  2018 tentang Perubahan Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi  Administrasi  Pajak  Daerah. Penghapusan  sanksi  administrasi  Bea
Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor
berlaku selama 54 hari kalender mulai 27 Juni hingga 31 Agustus 2018. c. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan  Bermotor  Provinsi  DKI
Jakarta  selama  tahun  2014-2018 mengalami  fluktuasi  (naik  turun)  dan dinilai efektif dengan rata-rata selama 4 tahun sebesar 99,42% efektif dengan persentase  setiap  tahunnya  adalah tahun  2014  sebesar  97,51%,  tahun 2015  sebesar  91,32%,  tahun  2016 sebesar  104,28%,  tahun  2017  sebesar 100,28%,  dan  tahun  2018  sebesar 103,73%. Penurunan persentase efektivitas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ini terjadi karena penurunan jumlah kendaraan bermotor pada  tahun  2016  sebesar  17.865 menjadi 6.216 di tahun 2017.
d. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap  PAD  Provinsi  DKI  Jakarta selama  tahun  2014-2018  berfluktuasi (naik turun) dengan rata-rata selama 4 tahun  sebanyak  18,27%  (kurang berkontribusi) dengan persentase setiap  tahunnya  adalah  tahun  2014 sebesar  15,92%,  tahun  2015  sebesar 18,08%,  tahun  2016  sebesar  19,37%, tahun 2017 sebesar 18,24%, dan tahun 2018  sebesar  19,74%.  Hal  tersebut terjadi  karena  terdapat  penghapusan sanksi  administrasi  sehingga  realisasi Pajak  Kendaraan  Bermotor  dapat meningkat untuk memberikan kontribusi  pada  PAD  Provinsi  DKI Jakarta. e. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PADProvinsi  DKI  Jakarta  selama tahun  2014-2018  berfluktuasi  (naik turun) dengan rata-rata selama 4 tahun sebesar 13,44% (kurang berkontribusi) dengan persentase setiap  tahunnya  adalah  tahun  2014 sebesar  17,67%,  tahun  2015  sebesar 13,91%,  tahun  2016  sebesar  13,57%, tahun 2017 sebesar 11,45%, dan tahun
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018 Muhammad Abdul Muis 1 , Satria Adhitama 2
2018 sebesar 12,35%. Rendahnya laju pertumbuhan  PAD  Provinsi  DKI Jakarta  bersamaan  juga  dengan  laju pertumbuhan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang naik hingga 6,43%  jauh  lebih  tinggi  dari  tahun 2017 yang hanya mencapai 0,46%.
f. Kontribusi Pajak Bahan Bakar
Kendaraan  Bermotor  terhadap  PAD Provinsi  DKI  Jakarta  selama  tahun 2014-2018  berfluktuasi  (naik  turun) dengan  rata-rata  selama  4  tahun sebesar 3,17% (sangat kurang berkontribusi) dengan persentase setiap  tahunnya  adalah  tahun  2014 sebesar  3,74%,  tahun  2015  sebesar 3,66%,  tahun  2016  sebesar  2,97%, tahun 2017 sebesar 2,63%, dan tahun 2018  sebesar  2,87%.  Hal  tersebut terjadi jika dilihat dari laju pertumbuhan  PAD  Provinsi  DKI
Jakarta  tahun  2016  yang  mencapai 9,50% dari tahun sebelumnya,
berbanding  terbalik  dengan  laju pertumbuhan pajak bahan bakar  yang laju  pertumbuhannya  justru  kurang dari  tahun  sebelumnya  atau  sebesar minus 11,19%.

## 6.2. Saran
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam
Negeri  dapat  mengkaji  ulang  kriteria kontribusi di mana seharusnya kontribusi di bawah 20% itu baik karena kontribusi adalah satu kesatuan dari semua elemen.
Bagi  wajib  pajak  hasil  penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi wajib  pajak  untuk  jujur  dan  terbuka dalam  membayar  Pajak  Kendaraan Bermotor,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor,  dan  Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan  Bermotor  ketika  memiliki kendaraan  bermotor,  sehingga  dapat
dicapai kesepakatan bersama berdasarkan prinsip keadilan.
Badan Pendapatan Daerah seharusnya lebih meningkatkan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor,  dan  Pajak  Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Bagi Pembaca hasil penelitian ini diharapkan  dapat  menjadi  acuan  bagi peneliti selanjutnya. Penulis
menyarankan  agar  peneliti  selanjutnya dapat meneliti Pajak Daerah lainnya yang kontribusinya sangat besar terhadap PAD sehingga akan mengarah pada perubahan ke arah yang lebih baik.
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018 Muhammad Abdul Muis 1 , Satria Adhitama 2

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Administrator.
(2017, Oktober 12). Retrieved From Indonesia.go.id:
Https://Indonesia.Go.Id/Profil/Sistem-Pemerintahan/Ekonomi/Pemerintah- Indonesia
Agustina,  Ruslinda  &  Rina  Arliani.  (2015).  Analisis  Pengaruh  Kontribusi  Pajak Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  Tahun  2003- 2012.Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 8 (01).
Amin,  F.  (2019).  Penganggaran  di  Pemerintah  Daerah  dalam  Perspektif  Teoritis,
Normatif, dan Empiris. Malang: Universitas Brawijaya Press.
Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Universitas Brawijaya Press. Aprilliyana,  P.  (2017).  Pengaruh  Tarif  Pajak,  Kesadaran,  dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada WPOP Samsat Kota Surakarta. Skripsi Jurusan Akuntansi Syariah.
Arum,  Enggar    (2011).  D.P.,  Sri  Rahayu,  &  Wahyudi.  2011. Analisis  Efisiensi  dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah  Propinsi  Jambi). Jurnal  Penelitian  Universitas  Jambi  Seri  Humaniora,  13 (01).
Atmaja, Luthfi Fadillah, Muhamad Evan Reynaldi, & Muhamad Kuriawansyah. (2020). Analisis  Kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  Atas  Pendapatan  Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jamak Jurnal Mahasiswa Akuntansi, 1 (01).
Atteng,  A.  G.  K.,  J.B.  Kalangi,  &  J.I.  Sumual.  (2019).  Kontribusi  Realisasi  Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 19(02).
Basya, Mochammad Fahmi. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pendapatan Asli Kota Surabaya. E-Jurnal Akuntansi "Equity", 2 (04). Fathiyah.  (2020).  Analisis  Efesiensi  dan  Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Jurnal IlmiahUniversitas Batanghari Jambi, 20 (2).
Hadi, Seno Sudarmono. (2018). Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  BPRD  DKI  Jakarta.  Moneter  Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan, 5 (02).
Hasannudin  &  Heince  Wokas.  (2014).  Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak Kendaraan  Bermotor  Terhadap  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Provinsi Maluku Utara. Jurnal Accountability, 3 (01).
Julastiana,  Y.,  &  I  Wayan  Suartana.  (2013).  Analisis  Efisiensi  Dan  Efektivitas Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Klungkung. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana, 2 (01).
Karina,  Nurul  &  Novi  Budiarso.  (2016).  Analisis  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi, 4 (01).
Linus Dj. (2014). Penjelasan UU 32-2004::Pemerintahan Daerah (Pemda) . Ngada.org. https://ngada.org/uu32-2004pjl.htm
Khusaini, M. (2018). Keuangan Daerah. Malang: Universitas Brawijaya Press. Mardiasmo. (2011). Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi. Nurkholis dan Moh. Khusaini. (2019). Penganggaran Sektor Publik. Malang: UB Press.
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018 Muhammad Abdul Muis 1 , Satria Adhitama 2
Prabandaru, Ageng. (2018, September 3). Serba-Serbi Pajak Daerah: Pengertian, Fungsi,
Jenis dan Kriteria. Klikpajak; Klikpajak. https://klikpajak.id/blog/bayar- pajak/pengertian-pajak-daerah/
Octovido, I. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun  2009-2013).  Jurnal  Administrasi  Bisnis  S1  Universitas  Brawijaya,  15(1), 84581.
Rompis,  Natalia  Ester  Rompis,  Ventje  Ilat,  &  Anneke  Wangkar.  (2015).  Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi  Utara  (Studi  Kasus  Pada  Samsat  Airmadidi).  Jurnal  Ilmiah  Berkala Efisiensi, 15 (04).
Sudarwan, D. (2002). Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
Amin,  F.  (2019).  Penganggaran  Di  Pemerintah  Daerah  Dalam  Perspektif  Teoritis,
Normatif, Dan Empiris.
Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Universitas Brawijaya Press. Aprilliyana, P. (2017). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Studi  Pada  Wpop  Samsat  Kota Surakarta. Skripsi Jurusan Akuntansi Syariah.
Atteng,  A.  G.  K.,  Kalangi,  J.  B.,  &  Sumual,  J.  I.  (2019).  Kontribusi  Realisasi  Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 19(02).
Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak  Daerah  - Open  Data Jakarta . (2020). Jakarta.go.id. https://data.jakarta.go.id/dataset/data-rencana-dan-realisasi- penerimaan-pajak-daerah
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  |  Apa  saja  sumber-sumber  Pendapatan Daerah? (2021).  Kemenkeu.go.id.  http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa- saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah
Enggar,  S.  R.  (2011).  Wahyudi.  2011. Analisis  Efisiensi  dan  Efektivitas  Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi .
Julastiana,  Y.,  &  Suartana,  I.  W.  (2012).  Analisis  efisiensi  dan  efektivitas  penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten klungkung. Download: http://www. google. com. Diakses tanggal , 17 .
Khusaini, M. (2018). Keuangan Daerah. Universitas Brawijaya Press. Linus Dj. (2014). Penjelasan UU 32-2004::Pemerintahan Daerah (Pemda) . Ngada.org. https://ngada.org/uu32-2004pjl.htm
Mardiasmo, P. E. R. (2011). Cv Andi Offset. Octovido, I. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun  2009-2013).  Jurnal  Administrasi  Bisnis  S1  Universitas  Brawijaya,  15(1), 84581.
Sudarwan, D. (2002). Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [JDIH BPK RI] . (2020). Bpk.go.id. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun-
2003#:~:text=Undang%2Dundang%20(UU)%20ini,pada%20tanggal%2005%20A pril%202003.&text=Ketentuan%20mengenai%20pengelolaan%20keuangan%20ne gara,undang%20yang%20mengatur%20perbendaharaan%20negara.
UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  28  TAHUN  2009 .  (2017,
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018 Muhammad Abdul Muis 1 , Satria Adhitama 2
November 27). PERATURAN PAJAK; PERATURAN PAJAK.
https://peraturanpajak.com/2017/11/27/undang-undang-republik-indonesia-nomor- 28-tahun-2009/
UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  [JDIH  BPK  RI] .  (2014). Bpk.go.id. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014 Yusuf, A. M. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenada Media.
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018 Muhammad Abdul Muis 1 , Satria Adhitama 2

## 8. Lampiran 1: Ilustrasi Tabel dan Grafik
Tabel I. 1. Realisasi Penerimaan Pemprov DKI Jakarta Jenis 2016 2017 2018 2019 PAD 53.784.706.313 64.823.887.370  61.235.824.747  74.776745.638 Dana Perimbangan 15.271.661.453 18.969.291.390  17.855.177.073  21.309.064.176 Lain-lain yang Sah 1.625.027.272 1.953.107.172 53.511.072 2.843.351.308 Pembiayaan Daerah 5.607.751.958 8.711.817.362  17.435.403.144  14.311.606.205 Sumber : Badan Pusat Statistik (statistik.jakarta.go.id) Tabel I. 2. Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Jenis 2016 2017 2018 2019 Bagi Hasil Pajak 12.030.019.209  16.605.608.520  15.026.197.590  18.019.903.810 Lain-Lain PAD yang sah 4.296.140.463 6.287.090.513 4.616.712.395 4.976.570.675 Hasil Perusahaan Milik  Daerah dan PAD yang Dipisahkan 303.204.424 489.478.685 592.956.278 757.628.479 Retribusi Daerah 675.475.066 624.137.344 578.555.604 710.313.000 Pajak Daerah 31.613.197.635  36.500.782.266  37.538.912.327  44.180.000.000 Sumber : Badan Pusat Statistik (statistik.jakarta.go.id) Tabel I. 3. Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta, Maret 2018 Jenis Pajak Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1.952.687.822.594 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 1.290.744.674.900 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) 290.876.870.226 Pajak Air Tanah (PAT) 23.059.089.111 Pajak Rokok 0 Sumber : data.jakarta.go.id
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018 Muhammad Abdul Muis 1 , Satria Adhitama 2
Tabel 5.1 . Hasil Analisis Data Tahun Keterangan PKB BBNKB PBBKB 2014 Target Rp5.150.000.000.000    Rp6.400.000.000.000    Rp1.200.000.000.000 Realisasi Rp4.979.110.607.650    Rp4.979.110.607.650    Rp1.170.105.269.170 Persentase 96,68% 77,80% 97,51% Kriteria Efektif Kurang Efektif Efektif 2015 Target Rp6.050.000.000.000    Rp 4.600.000.000.000    Rp1.350.000.000.000 Realisasi Rp6.090.200.500.774    Rp4.685.403.450.610    Rp1.232.836.931.554 Persentase 100,66% 101,86% 91,32% Kriteria Sangat Efektif Sangat Efektif Efektif 2016 Target Rp7.050.000.000.000    Rp4.800.000.000.000    Rp1.050.000.000.000 Realisasi Rp7.143.530.355.999    Rp5.003.996.134.800    Rp1.094.901.392.986 Persentase 101,33% 104,25% 104,28% Kriteria Sangat Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif 2017 Target Rp7.750.000.000.000    Rp5.000.000.000.000    Rp1.150.000.000.000 Realisasi Rp8.005.898.498.574    Rp5.027.240.287.850    Rp1.153.231.799.802 Persentase 103,30% 100,54% 100,28% Kriteria Sangat Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif 2018 Target Rp8.350.000.000.000    Rp5.100.000.000.000    Rp1.200.000.000.000 Realisasi Rp8.553.632.204.643    Rp5.350.625.602.850    Rp1.244.763.661.522