Efektivitas E-Government melalui Banserv pada Kota Bandung Oleh: Lukman Munawar Fauzi 1 , Siti Nurul Ajizah 2 , Dody Kurnia 3 , Susi Yulianti 4
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani e-Mail : lukmanulhakim.unjani@gmail.ac.id

## Abstrak
Sistem  politik  Indonesia  sudah  dinamis  dan  mampu  mengikuti  perkembangan  zaman.  Hal tersebut  terbukti  dengan  program  e-government,  yaitu  penggunaan  teknologi  informasi  dan komunikasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  untuk  meningkatkan  kinerja  dan  hubungan antar  pemerintah  dengan  pihak-pihak  lain.  Salah  satu  jenis  e-government  adalah  Government To  Citizen  (G2C),  yaitu  penyampaian  informasi  dan  layanan  publik  secara  searah  dari pemerintah    ke    masyarakat.    Bagian    dari    Government    To    Citizen    adalah    website    resmi pemerintah  sebagai  media  penyampaian  informasi  pemerintah  kepada  masyarakat  yang  mulai diterapkan  di  setiap  daerah  Indonesia  salah  satunya  Kota  Bandung  yaitu  website  resmi  Kota Bandung.  Namun,  pada  kenyataannya  penyampaian  informasi  melalui  website  belum  efektif. Hal  tersebut  diketahui  dari  penelitian  yang  ditulis  dalam  sebuah  makalah  ilmiah  berjudul “Efeketivitas  E-Government melalui Banserv  Pada  Kota Bandung” .  Rumusan  masalah  pada penelitian  ini,  yaitu  bagaimana  cara  untuk  meningkatkan  efektivitas  website  resmi  Kota Bandung  dalam  mengoptimalkan  program  e-government?.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan penyebaran  angket  kepada  masyarakat  Kota  Bandung.  Pada  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan, ditemukan masalah, yaitu sebagian masyarakat tidak mengetahui website resmi Kota Bandung,  bahkan  masyarakat  yang  mengetahui  tidak  suka  mengaksesnya,  padahal  website resmi Pemerintah Kota Bandung dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih  banyak.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  program  e-government  Kota  Bandung  pada salah satu media internet, yaitu website masih belum efektif, maka informasi tidak tersampaikan kepada  masyarakat.  Maka,  diperlukan  sebuah  solusi  untuk  menyelesaikan  permasalahan tersebut,  yaitu  melaui  BanServ.  BanServ  (Bandung  Service),  adalah  sebuah  layanan  notifikasi kepada  masyarakat  melaui  handphone,  yaitu  adanya  notifikasi  berupa  pesan  singkat.  Metode BanServ  ini  dapat  menjadi  salah  satu  alternatif  solusi  yang  membantu  pemerintah  dalam penyampaian informasi.
Kata Kunci: E-Government, Website, Kota Bandung.
Efektivitas E-Government melalui Banserv pada Kota Bandung

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Saat   ini,   sistem   politik   Indonesia sudah    dinamis    dan    mampu    mengikuti
perkembangan zaman teknologi.    Di Indonesia Teknologi
Informasi dan Komunikasi  (TIK)  telah  berkembang  sangat jauh  dan  merevolusi  cara  hidup  kita,  baik cara    bekerja,    cara    berbisnis,    dan    lain
sebagainnya.  Era  informasi  memberikan ruang  lingkup  yang  sangat  besar  untuk mengorganisasikan  segala  kegiatan  melalui cara  baru,  inovatif,  instan,  tansparan,  akurat, tepat waktu, lebih baik, memberikan kenyamanan   yang    lebih  dalam   mengelola dan  menikmati  kehidupan  dengan  teknologi informasi    dan    komunikasi    semua    proses kerja    dan    konten    akan    ditransformasikan dari  fisik  dan statis  (menjadi  digital, mobile , virtual  dan  personal).  Kemajuan  sistem politik  Indonesia  yang  dinamis  dan  mampu mengikuti perkembangan zaman  ini ditandai dengan  adanya  program e-government . Program e-government di  Indonesia  didasari oleh  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2003  Tentang  Kebijakan dan  Strategi  Nasional  Pengembangan E- Government .
Menurut    Josua    M.    Sinambela definisi E-Government disetiap daerah/negara  dan  komunitas  bisa  beragam salah  satunya  di  New  Zealand  bahwa e- government adalah sebuah cara bagi pemerintahaan  untuk    menggunakan  sebuah teknologi  baru  untuk   melayani  masyarakat dengan      memberikan     kemudahaan     akses untuk  pemerintah  dalam  hal  pelayanan  dan informasi    dan    juga    untuk    menambah kualitas    pelayanan    serta    memberikan peluang  untuk  berpartisipasi  dalam  proses
dan  institusi  demokrasi.  Tujuan  utama e- government ,  yaitu  peningkatan  efisiensi, kenyamanan,  serta  aksesibilitas  yang  lebih baik.  Terdapat  beberapa  jenis e-government salah satunya adalah Government to Citizen/Government to Customer (G2C).
Government    to    Citizen/Government to  Customer  (G2C) ,  yaitu  pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama    untuk    memperbaiki    hubungan interaksi  dengan  masyarakat.  Dengan  kata lain,  tujuan utama dari dibangunnya  aplikasi e-government bertipe G-to-C adalah  untuk mendekatkan  pemerintah  dengan  rakyatnya melalui    kanal-kanal    akses    yang    beragam agar  masyarakat  dapat  dengan  mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan  berbagai  kebutuhan  pelayanan sehari-hari. Government  to  Citizen adalah penyampaian  layanan  publik  dan  informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat.
Salah  satu  kota  yang  menerapkan e- government dan menerapkan salah satu jenis dari e-government ,  yaitu Government  to Citizen/Government  to  Customer  (G2C) adalah  Kota  Bandung  dengan  website  Kota Bandung.  Sehingga  penyampaian  informasi dari  Pemerintah  Kota  Bandung  kepada Masyarakat    dapat    tersampaikan    dengan
baik.  Namun,  kenyataannya  penyampaian informasi tersebut tidak  efektif.  Hal tersebut terbukti   dari   banyaknya   informasi   yang tidak  diketahui  oleh  masyarakat  Kota Bandung.
Banyaknya informasi dari Pemerintah yang tidak tersampaikan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945  Pasal 28F  bahwa  “Setiap  orang  berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi  untuk  pengembangan  pribadi  dan lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan informasi  dengan  menggunakan  segala  jenis saluran  yang  tersedia”.  Masalah  tidak tersampaikannya  informasi  melalui website itu  pula  yang  menyebabkan  Kota  Bandung menduduki  peringkat  ke-4  di  Jawa  Barat untuk pelayanan e-government di Indonesia.
Ketidakefektifan penyampaian
informasi  melalui website resmi  Kota Bandung  tersebut  diperkuat  dari  suatu penelitian  yang  ditulis  dalam  sebuah  karya ilmiah  yang  berjudul  “Efeketivitas E- Government melalui  Banserv  Pada  Kota Bandung”.     Kemudian    didukung     dengan salah  satu  solusi  yang  dapat  meningkatkan efektivitas e-government di Kota Bandung.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut  dapat  dirumuskan  masalah,  yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan efektivitas website resmi  Kota  Bandung dalam mengoptimalkan program e- government ?

## Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah tersebut  tujuan  dari penelitian  dan  penulisan karya   ilmiah   ini,   yaitu   untuk    mengetahui cara  meningkatkan  efektivitas website resmi Kota Bandung dalam mengoptimalkan program e-government .

## TINJAUAN PUSTAKA

## E-Government
Menurut    Prasojo, E-government , yang  dapat  didefinisikan  sebagai  seluruh tindakan  dalam  sektor  publik  (baik  pusat maupun  daerah)  yang  melibatkan  teknologi informasi  dan  komunikasi  dengan  tujuan mengoptimalkan   proses   pelayanan   publik
yang efisien, transparan, dan efektif. Pentingnya e-government paling tidak disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu:
1.   Komunikasi  elektronik  antara  sektor publik  dan  masyarakat  menawarkan bagi  keduanya  bentuk  baru  untuk partisipasi dan interaksi.
2.   Ruang cyber dalam pelayanan publik memudahkan  penghapusan  struktur birokrasi  dan  proses  klasik  dari pelayanan yang berbelit-belit;
3. E-government dapat   menawarkan juga informasi di tingkat lokal3.
Dapat  dipahami  bahwa e-government yang  didefinisikan  oleh  Prasojo  adalah tindakan dalam sektor publik yang melibatkan teknologi. Pentingnya implementasi e-government disebabkan  oleh beberapa    faktor,    yaitu    penawaran    bentuk baru untuk partisipasi dan interaksi, memudahkan proses pelayanan yang cenderung  berbelit-belit,  dan  menawarkan informasi tingkat lokal.
E-government merujuk kepada penggunaan    teknologi    khususnya    internet dan  teknologi  komunikasi  serta world  wide web (www) dalam menyelenggarakan pelayanan  pemerintah  secara  elektronik kepada  mayarakat,  dunia  usaha,  organisasi, dan     lainnya.     Dahulu     penggunaan e-
government masih  sebatas  percobaan  akan tetapi    saat    ini    justru    sebagai    sarana terpenting  dalam  transformasi  pelayanan  di sektor  publik.  Maka,  pemerintahan  pada zaman  milenial  ini  harus  merujuk  pada penggunaan    teknologi    khususnya    internet dan  teknologi  komunikasi  untuk  melakukan pelayanan pada masyarakat. Sehingga pemerintahan di Indonesia mengikuti perkembangan zaman.
E-government juga  dikaitkan  dengan konsep  digital e-government atau online  e- government ,  dan  biasanya  dibahas  dalam konteks transformational    e-government , yaitu  penggunaan  teknologi  internet  yang diharapkan  dapat  menjadi  wahana  dalam proses  pertukaran  informasi,  menyediakan sarana    layanan    dan    kegiatan    transaksi dengan  masyarakat,  pelaku  bisnis  dan  pihak pemerintah sendiri. Dalam hal  ini yang  lebih diutamakan  adalah  konsep  transformasinya, dimana e-government bukan sekedar memanfaatkan  teknologi  semata,  melainkan adanya  sistem  pembuatan  kebijakan  dan pelayanan  publik  ke  arah  yang    lebih  baik. Oleh  karena  itu,  dapat  dipahami  bahwa konsep digital e-government adalah penggunaan  teknologi  yang  menjadi  wadah untuk kegiatan komunikasi dengan masyarakat.
Pengertian  lain,  menurut  Hartono, Electronic  government merupakan  suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (information,
communication  and  technology) sebagai  alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi  dan  transaksi  kepada  warga masyarakat,  organisasi  bisnis  dan  antara lembaga  pemerintah  serta  stafnya.  Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah  kepada  masyarakatnya.  Dengan konsep pengembangan menyangkut hubungan Government    to    Government (G2G),  Government  to  Business  (G2B)  dan Government  to  Citizen  (G2C) .  Lain  halnya menurut  Hartono,  yang  menegaskan  bahwa e-government adalah  pemanfaatan ICT (information, communication
and technology) sebagai sarana untuk berkomunikasi  dan  bertransaksi  dengan masyarakat  untuk  mencapai  tujuan,  yaitu efisiensi, efektivitas, transparansi, dan pertanggungjawaban pemerintah.
Selain itu, terdapat model e- government berdasarkan    jenis    interaksi antara  stakeholder,  yaitu  Pemerintah  ke Masyarakat (G2C) berupa  penyampaian layanan  publik  dan  informasi  satu  arah  oleh pemerintah  ke  masyarakat;  Masyarakat  ke Pemerintah (C2G) ,    yaitu    memungkinkan
pertukaran  informasi  dan  komunikasi  antara masyarakat  dan  pemerintah;  Pemerintah  ke bisnis (G2B) ,  yaitu  terdiri  dari  transaksi- transaksi  elektronik  dimana  pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan  bagi  kalangan  bisnis  untuk bertransaksi  dengan  pemerintah;  Bisnis  ke pemerintah (B2G) ,    yaitu   mengarah  kepada pemasaran  produk  dan    jasa  ke  pemerintah untuk  membantu  pemerintah  menjadi  lebih efisien melalui misalnya, peningkatan proses bisnis  dan  manajemen  data  elektronik; Pemerintah  ke  pegawai (G2E) ,  yaitu  terdiri dari  inisiatif-inisiatif  yang  memfasilitasi manajemen  pelayanan  dan  komunikasi internal  dengan  pegawai  pemerintahan; Pemerintah  ke  pemerintah (G2G) ,  yaitu memungkinkan  komunikasi  dan  pertukaran informasi  online  antar  departemen  atau lembaga  pemerintahan  melalui  basis  data terintegrasi;    Pemerintah    ke    organisasi nirlaba (G2N) ,    yaitu    Pemerintah menyediakan  informasi  bagi  organisasi nirlaba,  partai politik,  atau  organisasi  sosial; Organisasi  nirlaba  ke  pemerintah (N2G) , yaitu  memungkinkan  pertukaran  informasi dan  komunikasi  antara  pemerintah  dan organisasi nirlaba, partai politik dan organisasi sosial.
Maka,   dapat   dipahami   bahwa e- government merupakan        penggunaan
teknologi oleh pemerintah dalam melaksanakan  pelayanan  publik.  Pada e- government terdapat  konsep-konsep  yang menyangkut  hubungan  secara  garis  besar, yaitu  hubungan Government  to  Government (G2G),  Government  to  Business  (G2B) dan Government to Citizen (G2C).

## Government to Citizen (G2C)
Layanan G2C mencakup  penyebaran informasi  kepada  publik  serta  layanan  dasar masyarakat.  Layanan G2C elektronik  atau yang  berbasis  TIK  ditandai  dengan  sebuah sistem  pertukaran  informasi  pemerintah  dan aplikasi-aplikasi berbasis internet yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses  informasi  dan  layanan  lainnya dengan  menggunakan  sebuah  portal  online yang single  window .  Portal  seperti  itu menyediakan  layanan-layanan  masyarakat seperti:
1.   Pemrosesan  dan  penerbitan  berbagai surat izin/perizinan dan sertifikat.
2.  Informasi              terhadap              hal-hal legislatif/administratif  dan  hukum- hukum yang berkaitan.
3.   Jasa   pembayaran,   termasuk   pajak dan pembayaran iuran sosial.
4.  Kesempatan    untuk    berpartisipasi dalam     administrasi     pemerintahan
melalui  permintaan  pendapat  publik dan pemungutan suara elektronik.
Untuk  mendirikan  sebuah  portal masyarakat  dan  sistem  pertukaran  informasi publik,  basis  data  penduduk, real  estate , kendaraan, pajak, dan asuransi perlu diintegrasikan. Pada definisi ini, G2C adalah suatu    layanan    penyampaian    informasi kepada  masyarakat  menggunakan  sebuah portal single window yang dapat menyediakan  berbagai  kebutuhan  untuk masyarakat.
Government to Citizen (G2C) merupakan  aplikasi e-government yang paling  umum,  yaitu  dimana  pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama    untuk    memperbaiki    hubungan interaksi    dengan    masyarakat    (rakyat). Dengan  kata  lain,  tujuan  utama  dari dibangunnya  aplikasi e-government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan  rakyatnya  melalui kanal- kanal  akses  yang  beragam  agar  masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya  untuk  pemenuhan  berbagai kebutuhan  pelayanan  sehari-hari.  Kanal- kanal  yang  dimaksud  pada  definisi  tersebut contohnya  adalah  adanya website yang merupakan     suatu     portofolio     teknologi
informasi yang sering digunakan pemerintah untuk melakukan interaksi dengan masyarakat.
G2C dan C2G memberikan informasi  yang  diminta  oleh  masyarakat mengenai  pajak,  lisensi  bisnis,  pendaftaran, hukum,  program  pemerintah,  dll.  Informasi yang  diberikan  berkaitan  pula  mengenai proses  administratif  dan  produk;  melakukan komunikasi dengan politikus, pemberi informasi,  dll.  Informasi  yang  disampaikan bukan  hanya  sekedar  berita  saja,  namun terdapat  informasi  yang  berguna  untuk masyarakat untuk melakukan proses administratif.
Sehingga  dapat  diketahui  bahwa konsep  dari  model Government  to  Citizen (G2C) ,    yaitu    pemerintah    menyediakan wadah  melalui  teknologi  seperti website untuk  menyampaikan  informasi  kepada masyarakat.  Sehingga,  masyarakat  dapat mengetahui mengenai informasi yang disampaikan oleh Pemerintah dengan efektif dan efisien.

## Website
Website adalah    kesuluruhan halaman-halaman  web  yang  terdapat  dalam sebuah domain  yang  mengandung  informasi. Sebuah website biasanya   dibangun   atas
banyak halaman web yang saling berhubungan.  Selain  itu, website dipahami sebagai  media  penyampai  informasi  di internet.  Macamnya,  bisa  sebagai  penyedia informasi komersial, service , dan penyampai berita.  Maka, website adalah  sebuah  media elektronik    penyampai    informasi    yang diakses melalui internet, sehingga memudahkan masyarakat untuk
mengaksesnya.
Dalam e-government , website memiliki  peranan    sangat    penting.    Hal tersebut diketahui dari tingkatan e- government menurut Inpres 3/2003, yaitu:
 Tingkat    1    :    Persiapan,    meliputi pembuatan  situs  informasi  di  setiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan  sarana  akses  yang  mudah, misalnya Warnet dll.
 Tingkat   2   :   Pematangan,   meliputi pembuatan  situs  informasi  public interaktif  dan  pembuatan  antar  muka keterhubungan dengan lembaga lain.
 Tingkat   3   :   Pemantapan,   meliputi pembuatan  situs  transaksi  pelayanan public dan pembuatan
interoperabilitas  aplikasi  dan  data dengan lembaga lain 2.
 Tingkat   4   :   Pemanfaatan,   meliputi pembuatan  aplikasi  untuk  pelayanan
yang  bersifat G2G  (interagency relationship) , G2B  (Government  to Business) dan G2C  (Government  to Citizen) yang terintegrasi.
Maka,  dalam  pembuatan  website untuk  pelayanan  publik  harus  sesuai  dengan Undang-Undang  yang  telah  ditetapkan. Menurut  panduan  dari  KOMINFO  (2003), isi minimal pada setiap situs web pemerintah daerah :
1.  Selayang      Pandang.      Menjelaskan secara  singkat  tentang  keberadaaan Pemda  bersangkutan  (sejarah,  moto, lambang  dan  arti  lambang,  lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi).
2.  Pemerintahan  Daerah.  Menjelaskan struktur   organisasi    yang    ada    di Pemda bersangkutan (eksekutif,
legislative )  beserta  nama,  alamat, telepon,  email  dari  pejabat  daerah. Jika  memungkinkan  biodata  dari pimpinan  daerah  ditampilkan  agar masyarakat luas mengetahuinya. 3.  Geografi.  Menjelaskan  antara  lain keadaan  topografi,  demografi,  cuaca dan  iklim,  social  dan  ekonomi, budaya  dari  daerah  bersangkutan. Semua  data  dalam  bentuk  numeric atau  statistic  harus  mencantumkan nama instansi dari sumber datanya.
4.   Peta   Wilayah   dan   Sumber   daya.
Menyajikan batas administrasi wilayah  dalam  bentuk  peta  wilayah dan  juga  sumber  daya  yang  dimiliki oleh  daerah  bersangkutan  dalam bentuk    peta    sumber    daya (dikeluarkan   oleh   instansi   pemda yang  mempunyai  tugas  pokok  dan fungsi  pembuat  peta)  yang  dapat digunakan untuk keperluan pengguna.
5.   Peraturan/Kebijakan               Daerah.
Menjelaskan    peraturan    daerah (perda)  yang  telah  dikeluarkan  oleh pemerintah daerah bersangkutan.
Melalui  situs  web  pemerintah  daerah ini  semua  perda  yang  dikeluarkan disosialisasikan  kepada  masyarakat luas.
6.  Buku        Tamu.        Tempat        untuk menerima  masukan  dari  pengguna situs web pemda bersangkutan. Sehingga, website yang    telah tersedia      sebagai      media penyampaian informasi dari
Pemerintah kepada  Masyarakat  dapat digunakan dengan mudah oleh Masyarakat.  Maka, website yang efektif  dan  efisien  sebagai  salah  satu media pendukung  dapat  memberikan
dampak  untuk  terwujudnya  program e-government yang baik.

## METODE PENELITIAN

## Tempat dan Waktu Penelitian
Dalam proses penyusunan karya tulis ini,  penulis  melakukan  penelitian  (pengisian angket)  yang  dilaksanakan  pada  bulan Agustus  2017  kepada  110 orang  masyarakat yang tersebar di Kota Bandung.

## Metode Penelitian

## Alat Pengumpulan Data
Data dikumpulkan dengan
menggunakan angket. Angket sebagai pengumpulan  data  primer  disebar  melalui google    form kepada    masyarakat    yang tersebar    di    Kota    Bandung    sebanyak    110 orang  yang  berisi  pertanyaan-pertanyaan mengenai  pandangan  responden  terhadap e- government di Kota Bandung.

## Teknis Analisis Data
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara menyebar     angket    melalui google   form kepada  masyarakat    Kota  Bandung.  Setelah data  terambil,  dilakukan  analisis  data.  Data yang    sudah    diperoleh    akan    diolah sedemikian  rupa  dan  menyajikannya  dalam
bentuk  tabel  atau  diagram  dan  deskripsi. Sehingga  hasil  penelitian  dan  analisis  data dapat mudah dipahami.

## PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Hasil Penelitian melalui Google Form
Berikut  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan pada bulan Agustus 2017, kepada 110  orang  responden  masyarakat  Kota Bandung. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan angket melalui google form .
Grafik       1.       Pengetahuan       Masyarakat Mengenai Website Resmi Kota Bandung
Tidak 56%                                Ya 44%
Sumber: Olahan Peneliti
Grafik  1    menunjukkan  pengetahuan masyarakat  mengenai website resmi  Kota Bandung.    Hasil    tersebut    menunjukkan bahwa    sebanyak    48    orang    (44%) mengetahui website resmi    Kota    Bandung dan   62   orang   (56%)   tidak    mengetahui
website resmi  Kota  Bandung.  Hasil  tersebut menunjukkan  bahwa  penggunaan website oleh  masyarakat  Kota  Bandung  belum maksimal. Sehingga pengetahuan masyarakat  terhadap website resmi  Kota Bandung    masih    tergolong    rendah.
Rendahnya      pengetahuan      masyarakat tersebut    menunjukkan    bahwa    adanya website resmi  Kota  Bandung    masih  belum dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  dengan baik.
Grafik   2.   Masyarakat   Membuka Website Resmi Kota Bandung
Tidak 74%                               Ya 26%
Sumber: Olahan Peneliti
Grafik  2  mengenai  seberapa  banyak masyarakat  yang  suka  membuka website resmi    Kota   Bandung.   Pada   grafik    ini dihitung  dari  responden  yang  mengetahui website    resmi    Kota    Bandung.    Hasil penelitian   menunjukkan   bahwa    dari   48 orang  masyarakat  yang  mengetahui website resmi  Kota Bandung,  hanya  12 orang  (26%) saja  yang  suka  membuka website Kota Bandung    dan    sebanyak    36    orang    (74%) hanya sekedar  mengetahui saja.  Hal tersebut
membuktikan bahwa ketertarikan masyarakat  untuk  mencari  informasi  yang dibutuhkan  melalui website sangat  rendah. Padahal  didalam website resmi  disediakan banyak informasi yang penting bagi masyarakat.
Rendahnya  ketertarikan  masyarakat terhadap website resmi  Kota  Bandung menyebabkan akan terhambatnya penyampaian  informasi  yang  lebih  lengkap. Sehingga,  masyarakat  Kota  Bandung  kurang memahami informasi yang disampaikan oleh Pemerintah.
Grafik   3.    Waktu   Masyarakat    Membuka Website Resmi Kota Bandung
Jarang 55%`    Kadang-Kadang 44%
Setiap Hari 0%            Sering 1%
Sumber: Olahan Peneliti
Grafik    3    menunjukkan    hasil penelitian  mengenai waktu responden dalam membuka website .  Pertanyaan  ini  dijawab oleh    responden    yang    menyatakan mengetahui website resmi  Kota  Bandung. Dari   48   orang   yang   mengetahui website
resmi  Kota  Bandung,  hanya  1  orang  (1%) saja  yang sering  membuka website resmi ini, sebanyak  21  orang  (44%)  kadang-kadang, dan  sebanyak  26  orang  (55%)  jarang  sekali membuka website . Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat  kurang  mendapatkan  informasi yang    resmi    dikeluarkan    oleh    Pemerintah Kota  Bandung  melalui website resmi  yang telah disediakan.
Pemerintah  Kota  Bandung  dapat online di website resmi  tersebut  setiap  hari, kemudian  memberikan  informasi  mulai  dari berita  serta  informasi  lainnya.  Sehingga informasi  yang  diberikan  selalu update .
Tetapi,  informasi  tersebut  akan  tidak  efektif diberikan  apabila  masyarakat  tidak  rajin membuka website resmi Kota Bandung.
Grafik  4.   Kelengkapan  Informasi Website Resmi Kota Bandung
Tidak 56%                               Ya 44%
Sumber: Olahan Peneliti
Grafik  4  mengenai  kelengkapan informasi   yang   disediakan   dalam  website
resmi  Kota  Bandung.  Dari  responden  yang mengetahui website resmi  Kota  Bandung, yaitu sebanyak 48 orang. Sebanyak 21 orang (44%)  saja  yang  mengatakan  lengkap  dan sebanyak  27  orang  (56%)  mengatakan  tidak lengkap.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa masih   banyak   masyarakat    yang   merasa bahwa  dalam website resmi  Kota  Bandung masih kurang lengkap.
Adanya persepsi masyarakat mengenai  ketidaklengkapan  tersebut  dapat menyebabkan timbulnya ketidaktarikan masyarakat  dalam  mengakses website resmi Kota    Bandung.    Kelengkapan    didalam website resmi  Kota  Bandung  dapat  menjadi acuan  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Sehingga masyarakat akan lebih tertarik untuk mengakses website resmi  Kota  Bandung untuk  mendapatkan  berita  baru  maupun informasi  penting  yang  menyangkut  urusan pemerintahan dengan masyarakat.
Maka, ketidaklengkapan konten
didalam website resmi  Kota  Bandung menurut  presepsi  masyarakat  ini  dapat menjadi masalah. Hal tersebut karena konten merupakan    unsur    penting    dalam penyampaian informasi.
Grafik   5. Website Resmi   Kota   Bandung Membantu Masyarakat
Tidak 30%                               Ya 70%
Sumber: Olahan Peneliti
Grafik 5 mengenai keberadaan website dapat  membantu  masyarakat  dalam mendapatkan  informasi.  Sebanyak  77  orang (70%)  sangat  membantu  dan  sebanyak  33 orang  (30%)  mengatakan  tidak  membantu sama  sekali.  Dalam  grafik  ini  menunjukkan bahwa    keberadaan website sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Penyediaan website resmi
merupakan unsur yang penting bagi Pemerintah.  Hal  tersebut  karena website resmi  menjadi platform atau  tempat  bagi pemerintah  untuk  memberikan  informasi mengenai   layanan,    berita   yang   terjadi   di Kota  Bandung,  serta  informasi  lainnya. Sehingga    masyarakat    dapat    mudah mengakses  dan  mengetahui  informasi  yang lebih    valid    untuk    digunakan    dalam kehidupan  bermasyarakat,  karena  informasi
didalam website resmi ditulis  langsung  oleh Pemerintah yang bersangkutan.

## Analisis website resmi Kota Bandung
Menurut    KOMINFO,    dalam    website resmi minimal terdapat konten, yaitu:
1.    Selayang  Pandang,  meliputi  sejarah, moto,  lambang  dan  arti  lambang, lokasi  dalam  bentuk  peta,  visi  dan misi.  Pada website resmi  Kota Bandung  tidak  tersedia  lokasi  dalam bentuk    peta.    Sedangkan,    lokasi dalam  bentuk  peta  sangat  membantu masyarakat    dalam    menemukan lokasi  yang  tepat.  Lokasi  dalam bentuk    peta    sangat    dibutuhkan karena  dapat  mudah  diakses  melalui internet oleh  masyarakat  dalam  skala berapapun.
2.   Pemerintahan  Daerah,  yang  meliputi anggota  struktural  dari  Pemerintah Kota  Bandung.  Dalam website resmi Kota  Bandung  konten  ini  sudah lengkap tersedia. Sehingga masyarakat  dapat  mudah  mengetahui struktural  pemerintah  yang  bertugas melayaninya.
3.  Geografi,          meliputi          penjelasan keadaan  topografi,  demografi,  cuaca dan  iklim,  social  dan  ekonomi, budaya   dari   daerah   bersangkutan.
Akan tetapi, pada website resmi Kota Bandung  keadaan  topografi  tidak tersedia  serta  tampilan  di  website yang    mencantumkan    keadaan geografi   masih   terdapat   beberapa yang tidak bisa diakses.
Keadaan  topografi  sangat  penting untuk  memberikan  informasi  kepada masyarakat  mengenai  daerah-daerah yang  aksesnya  dapat  mudah  dilalui dan    tidak     dapat      dengan     mudah dilalui.  Selain  itu,  adanya  kesalahan teknis  pada  konten  yang  tidak  dapat diakses dapat mengahambat masyarakat dalam mendapatkan
informasi.    Sehingga    masyarakat tidak tertarik untuk mengakses website yang  telah  disediakan  oleh Pemerintah.
4.   Peta   Wilayah   dan   Sumber   daya,
dalam website resmi  Kota  Bandung tidak  tersedia  peta  wilayah  dan  tidak ada  penyajian  sumber  daya  dalam bentuk    peta.    Ketidaktersediaan konten    ini    dapat    memberikan presepsi yang negatif kepada masyarakat.  Hal  tersebut  karena masyarakat  perlu  mengetahui sumber daya  yang  dimiliki  Kota  Bandung.
Sehingga apabila terdapat
masyarakat              yang              akan
memanfaatkan  sumber  daya  yang tersedia dapat dengan mudah mengetahui  jumlah kekayaan  sumber daya yang  dimiliki  oleh  Kota Bandung.
5.  Peraturan/Kebijakan                     Daerah,
Pemerintah  Kota  Bandung  telah menyampaikan  Peraturan/Kebijakan Daerah  pada website resmi  yang disediakan. Sehingga masyarakat dapat  mengakses  dengan  mudah, mengetahui, serta memahami peraturan/kebijakan  yang  berlaku  di Kota  Bandung.  Sehingga  masyarakat dapat mengimplementasikannya dengan baik.
6.  Buku  Tamu,  sudah  tersedia  dalam bentuk/nama, yaitu pengaduan.
Dengan  adanya  buku  tamu  ini  dalam bentuk  kotak  pengaduan  ini  dapat memudahkan masyarakat dalam menyampaikan saran dan pengaduannya.  Sehingga  masukan dan  pengaduan  dari  masyarakat tersebut dapat langsung tersampaikan kepada Pemerintah.
Dari    hasil    analisis    tersebut    dapat diketahui    bahwa website resmi    Kota Bandung  masih  belum  lengkap  dan  masih terdapat  beberapa  konten  yang  tidak  bisa diakses,   hal   tersebut   sesuai   dengan   hasil
penelitian  yang  telah  dilakukan.  Selain  itu, pengunjung website resmi   Kota   Bandung masih    sangat    rendah    dibanding    dengan

## Solusi
Banserv   (Bandung Service )   adalah banyaknya jumlah masyarakat    Kota Bandung.  Hal  tersebut  mendukung  hasil penelitian  bahwa website resmi Kota Bandung masih belum efektif dalam penyampaian  informasi  kepada  masyarakat. Sehingga  masyarakat  tidak  mendapatkan informasi dengan jelas dan lengkap.
Maka,  dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  dapat  diketahui  masalah e- government pada  model G2C  (Government to  Citizen) di  Kota  Bandung,  yaitu  pertama, kurangnya    pengetahuan    masyarakat mengenai website resmi  Kota  Bandung, kedua,    kurangnya    informasi    yang didapatkan oleh masyarakat, karena masyrakat  jarang  sekali  mengakses website , ketiga,  informasi  yang  disediakan  dalam website resmi    Kota    Bandung    masih dianggap  kurang  lengkap.  Oleh  karena  itu, diperlukan  suatu  alternatif  solusi  untuk mendukung  penyampaian  informasi  kepada masyarakat  melalui website ,  dengan  lebih lengkap,  tepat,  cepat  dan  efektif.  Salah  satu alternatif solusi  yang  dapat  digunakan  untuk menyelesaikan permasalahan  tersebut adalah melalui Banserv.
salah  satu  layanan   yang  digunakan  untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.  Banserv  (Bandung Service ) merupakan  suatu  layanan  notifikasi  yang dapat  muncul  pada  handphone   masyarakat Kota  Bandung.  Notifikasi  tersebut  berupa pemberitahuan    yang    muncul    pada handphone    masyarakat    Kota    Bandung apabila  ada  informasi  yang  di  upload  dalam website resmi  pemerintah  Kota  Bandung. Pemberitahuan    tersebut    berupa    pesan singkat (SMS) yang  di  dalamnya  terdapat penjelasan  mengenai  informasi  yang  di upload  oleh  pemerintah  dan  terdapat link yang  dapat  langsung  terhubung  dengan website resmi Kota Bandung.
Pemberitahuan  melalui pesan singkat ( SMS) dapat  memudahkan  masyarakat  untu mengakses  secara  langsung.  Hal  tersebut karena  dengan  penyampaian  mealui  pesan singkat dapat diterima  oleh  masyarakat  yang menggunakan jenis telpon genggam manapun.  Sehingga  informasi  pemerintah dapat  tersampaikan  dengan  mudah  dan masyarakat  Kota  Bandung  dapat  langsung mengakses informasi tersebut.
Banserv  (Bandung Service )  dapat terealisasi    dengan    bantuan    dari    Dinas
Komunikasi  dan  Informatika  (KOMINFO) Kota  Bandung  dan  operator-operator  yang dapat mendukung untuk menyebarkan informasi.  Adanya  sinergitas  antara  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  (KOMINFO) dengan operator-operator ini untuk mendapatkan kontak masyarakat Kota Bandung  yang  sudah  terdaftar  pada  jaringan di  wilayah  Kota  Bandung.  Alternatif  solusi menggunakan  Banserv  ini  memiliki  konsep seperti  yang  dilakukan  oleh  BMKG  dengan bantuan KOMINFO dalam memberi peringatan  kepada  masyarakat  mengenai bencana.    Konsep    yang    dilakukan memberikan dampak  yang  signifikan kepada masyarakat,  sehingga masyarakat  lebih mengetahui dengan cepat  dan tepat.  Artinya, apabila  terdapat  informasi  atau  berita  baru yang  terbit  di website resmi  Kota  Bandung, dengan otomatis terdapat  pesan singkat  yang diterima  oleh  masyarakat  beserta link yang dapat  menghubungkan  pada website resmi.
Sehingga masyarakat dapat langsung mengaksesnya  dan  mendapatkan  informasi dengan     lebih    cepat.    Oleh   karena     itu, alternatif solusi menggunakan layanan Banserv  ini  dapat  membantu  masyarakat dengan mudah untuk mengakses website dan mendapatkan informasi
Selain   itu,   untuk   Pemerintah   Kota Bandung        disarankan        untuk        lebih
melengkapkan  kembali informasi yang disediakan  dalam website yang  masih dianggap  kurang    lengkap  oleh  masyarakat, karena  konten-konten  dalam  website  resmi sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  dalam mendapatkan  informasi  yang  lengkap  dan valid.  Sehingga,  kebutuhan  masyarakat mengenai  informasi  dapat  terpenuhi  dengan baik.
Maka, alternatif solusi melalui Banserv (Bandung Service )  dapat  membantu permasalahan, yaitu pengetahuan masyarakat  mengenai website resmi  Kota Bandung, kurangnya informasi yang didapatkan    oleh    masyarakat    karena jarangnya   masyarakat   membuka website , dan  kurang  lengkapnya  informasi  dalam website dapat terselesaikan.  Sehingga  model Government to Citizen pada e-government di Kota Bandung dapat berjalan dengan baik.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Kota  Bandung  merupakan  salah  satu daerah yang menerapkan  program e- government di  Indonesia,  salah  satu  jenis e- government adalah Government to Citizen/Government  to  Customer  (G2C). Government     to     Citizen/Government     to
Customer (G2C) , yaitu pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama    untuk    memperbaiki    hubungan interaksi  dengan  masyarakat.  Dengan  kata lain,  tujuan utama  dari dibangunnya  aplikasi e-government bertipe Government  to  Citizen ( G-to-C) adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan  rakyatnya  melalui kanal- kanal  akses  yang  beragam  agar  masyarakat dapat dengan mudah menjangkau
pemerintahnya  untuk  pemenuhan  berbagai kebutuhan pelayanan
sehari-hari.
Government to Citizen (G2C), yaitu pemerintah  menyediakan  wadah  melalui teknologi seperti website
untuk
menyampaikan informasi
kepada masyarakat.  Sehingga,  masyarakat  dapat mengetahui mengenai informasi yang disampaikan oleh  Pemerintah dengan efektif dan efisien. Namun, kenyataannya penyampaian    informasi    tersebut    tidak efektif.  Hal tersebut  terbukti dari  banyaknya informasi yang tidak diketahui oleh
masyarakat Kota Bandung. Banyaknya informasi dari Pemerintah yang tidak tersampaikan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F. Masalah tidak tersampaikannya  informasi  melalui website itu  pula  yang  menyebabkan  Kota  Bandung
menduduki   peringkat   ke-4   di  Jawa   Barat untuk pelayanan e-government di Indonesia.
Ketidakefektifan penyampaian informasi  melalui website resmi  Kota Bandung  tersebut  diperkuat  dari  suatu penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara menyebarkan  angket  melalui google  form kepada    110    orang    masyarakat    Kota Bandung.  Hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  diolah  menggunakan  metode kuantitatif.  Hasil  tersebut  membuktikan bahwa  permasalahan e-government di  Kota Bandung, yaitu pertama, kurangnya pengetahuan  masyarakat  mengenai website resmi  Kota  Bandung,  kedua,  kurangnya informasi  yang  didapatkan  oleh  masyarakat, karena  masyarakat  jarang  sekali  mengakses website ,  ketiga,  informasi  yang  disediakan dalam website resmi  Kota  Bandung    masih dianggap kurang lengkap.
Untuk  menyelesaikan  permasalahan tersebut,  diperlukan  suatu  alternatif  solusi, yaitu  melalui  Banserv  (Bandung Service ), yaitu  salah  satu  layanan  yang  digunakan untuk  menyampaikan  informasi  kepada masyarakat.  Banserv  (Bandung Service ) merupakan  suatu  layanan  notifikasi  yang dapat  muncul  pada  handphone   masyarakat Kota  Bandung.  Layanan  notifikasi  Banserv (Bandung Service )    ini    dapat    terealisasi
dengan  bantuan  dari  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kota  Bandung.  Sehingga  model Government to Citizen pada e-government di Kota Bandung dapat berjalan dengan baik.

## Saran
Untuk  Pemerintah  disarankan  agar mengoptimalkan  infromasi  yang  disediakan dalam website .  Sehingga  masyarakat    dapat mengakses  informasi  lebih  lengkap.  Serta Pemerintah    mendukung    dengan    adanya solusi  yang  telah  disediakan  agar  hubungan Pemerintah dengan masyarakat dalam penyampaian    informasi    dapat    berjalan dengan baik.
Untuk  Masyarakat  disarankan  agar tidak  selalu  mengabaikan  informasi  yang telah  disampaikan  oleh  Pemerintah.  Serta masyarakat  dapat  mendukung  adanya  solusi ini.  Sehingga  informasi  dapat  diterima langsung dan tidak tertinggal informasi yang telah disampaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Wahyuningtyas,C,E, 2017,
Keterkaitan
Penerapan  E-Government  dengan Pola  Perekrutan  Perangkat  Desa , Web
Unair,    Diakses    pada    Sabtu,    23 September   2017,   <http://christiana- eka-wahyuningsih- fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail -173377-TUGAS-
Keterkaitan%20Penerapan%20EGov ernment%20dengan%20Pola%20Per e
krutan%20Perangkat%20Desa.html>
Direktorat e-government , 2015, Tabel Hasil   PeGI   Tahun   2015   Tingkat Jawa  Barat, Jakarta,  Direktorat
Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Informasi dan
Komunikasi    RI,    Diakses    Pada Selasa,      12      September      2017, <http://pegi.layanan.go.id/download/ tabel_pegi_2015/2015_KAB_KOTA _JAWABARAT.PNG.>
Darmawan.I, 2011, E-government:
Studi  Pendahuluan  Di  Kabupaten Sragen . Serang, Proceeding
Simposium    Nasional    Otonomi Daerah 2011  ISBN:  978-602-96848- 2-77 LAB-ANE FISIP Untirta
Hardjaloka.L, 2014, Studi Penerapan E-Government    di    Indonesia    dan Negara    Lainnya    Sebagai    Solusi
Pemberantasan  Korupsi  di  Sektor Publik .    Jakarta,    Jurnal    Rechts Vinding  Media  Pembinaan  Hukum Nasional
Jaya.S, 2014, Implementasi dan
Perkembangan     E-Government     di Indonesia, Diakses   Pada   Rabu,   13 September                                   2017 <http://jim.stimednp.ac.id/wp- content/uploads/2014/03/IMPLEME NTASI-DAN-PERKEMBANGAN- E-GOVERNMENT.pdf>
Sitokdana.M.N.N, 2015, Evaluasi Implementasi    eGovernment    Pada Situs      Web      Pemerintah      Kota Surabaya,     Medan,     Banjarmasin, Makassar           dan           Jayapura, Yogyakarta,    Pascasarjana     Teknik Elektro, Universitas Gadjah Mada
Lee.N.Y, 2009, Modul 3 Penerapan e Government .  Songdo-dong,  Yeonsu- gu,  Incheon City Republic  of Korea,
United   Nations   Asian   and   Pacific Training  Centre  for  Information  and Communication     Technology     for Development
Kurniawan.R, 2017, Perkembangan E
government  di  Indonesia ,  imulti, Diakses  Pada  Rabu,  13   September 2017,                <http://ilmuti.org/wp- content/uploads/2017/04/Reza- Kurniawan-perkembangan-E- government.pdf>
Fang.Z, 2002, E-Government in Digital  Era:  Concept,  Practice,  and Development, Thailand,  School  of Public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)
Yuhefizar, Mooduto.HA, dkk, 2009,
Cara  Mudah  Membangun  Website
Interaktif Menggunakan Content Management  System  Joomia Edisi Revisi,  Jakarta,  PT.  Elex  Media Kompotindo
Jovan.FN, tt, Panduan Praktis
Membuat   Web   dengan  PHP  untuk Pemula, Jakarta, Media Kita
Mulus.R.T, 2009, Analisis
E-Government  pada  Kabupaten/Kota di Indonesia. Jakarta, Jurusan Teknik Informatika Universitas Gunadarma