## ASPEK –ASPEK HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN KAITANNYA DENGAN MOU HELSINKI

## Maryati B
Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar, email: marunaya91@gmail.com
Abstrak: MoU  Helsinki  2005  adalah  kesepakatan  damai  yang  dibuat  oleh  subjek-subjek  hukum internasional  yaitu  Negara  (Indonesia)  dan  Pemberontak  (GAM).  Penelitian  ini  mengumpulkan  data melalui  studi  kepustakaan  untuk  memperoleh  data  sekunder  dan  studi  lapangan  dengan  melakukan wawancara  dengan  pihak-pihak  yang  terlibat  untuk  memperoleh  data  primer,  kemudian  data  dianalisis dengan  menggunakan  metoda  deskriptif  analitis  serta  ditulis  sebagai  laporan  dengan  menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisis data disimpulkan bahwa MoU Helsinki dilihat dari subjek yang mengadakannya (Negara RI dan Pemberontak GAM) dapat  digolongkan sebagai  bagian dari perjanjian internasional  yang  bersifat treaty  contract yang  hanya  berlaku  bagi  mareka  yang  menyepakatinya  saja (subjek-subjek  pelaku).  Mengingat  sifat  perjanjian  bahwa  MoU  Helsinki  sebagai  kesepakatan  atau perjanjian  antara  dua  pihak  berlaku  syarat-syarat perjanjian  bahwa  para  pihak  tidak  boleh  dihilangkan, supaya  perjanjian  tidak  berakhir  dan  tidak  punah.  Sementara  itu,  jika  dilakukan  pelanggaran  dalam pelaksanaannya  termasuk  melanggar  pasal-pasal  turunan  UU  Pemerintah  Aceh,  maka  pihak  yang dirugikan  dapat menuntut pelanggar dan dapat meminta ganti kerugian atau pemenuhan perjanjian yang dilanggar,  yang  tentu  saja  pelanggaran  itu  sangat  berisiko  bagi  kelangsungan  perdamaian  di  Aceh. Disarankan agar Pemerintah Pusat  dapat  melaksanakan   isi MoU Helsinki atau UU Pemerintah Aceh yang belum terlaksana sesuai kesepakatan agar perdamaian di Aceh tetap utuh selamanya.

## Kata Kunci : MoU Helsinki, Perjanjian Internasional, Perdamaian Permanen.
The  Helsinki  2005  Memorandum  of  Understanding  (MoU)  is  a  peace  agreement  that  was  made  by  the international law subjects upon the agreement between the states (Indonesia) and the rebel group (Free Aceh  Movement  -  GAM).    However,  there  are  some  questions  underlying  this  agreement.  The  first  is whether the Helsinki MoU can be classified as an international agreement or not if it is viewed from the subjects  who  signed  the  agreement.  The  second  issue  is  about  the  status  of  the  parties  who  signed  the MoU; whether it can be eliminated according  tothe agreement  rules or not. The last  issue is due to  the law  consequences  ifthose  parties  break  the  agreement  during  the  implementation  of  the  MoU.  This studyused  a  qualitative  research  method.  The  primary  data  was  collected  through  interviews  and  the secondary data  was obtained through the library research. The data  was analyzed by using  descriptive analytical method that was written in the form of report.From the data analysis it is found that the MoU Helsinki is categorized as an international agreement which use a treaty contract that only applies to the parties  who sign the agreement. Considering of this agreement that is signed by only two parties which bound by the agreement  rules; so, the parties must  not  be eliminated. This is done in  order to  keep the agreement  to  be  still  in  place  and  not  extinct.  Further,  it  is  also  found  that  if  the  infraction  happens during the implementation of the agreement i.e break the local laws (qanun) and its derivatives; then, the inflicted party can prosecute the offender into the trial. They also can request for a detriment or ask for the  correct  implementation  of  the  agreement  as  it  is  agreed  upon  the  agreement.  If  the  infraction  does occur, it will put the agreement at risk and harm the MoU. It is suggested that the Indonesian government should implement the MoU as it is already stated in the agreement and also bring about the qanun that has been made by both parties. This is done as the way to keep the peace agreement still in place.
Keywords : MoU Helsinki, International agreement, and Permanent agreement.
Perjanjian  Internasional  adalah  perjanjian yang  dibuat  oleh  atau  diadakan  di  antara  subjek- subjek hukum Internasional, baik di antara negara dengan  negara,  maupun  antara  negara  dengan subjek  hukum  internasional  yang  lain,  atau diantara subjek hukum internasional bukan negara satu  sama  lain.  Menurut  Prof.  Mochtar Kusumaatmadja,  perjanjian  Internasional  adalah perjanjian  yang  diadakan  antara  anggota masyarakat  bangsa-bangsa  dan  bertujuan  untuk mengakibatkan  akibat  hukum  tertentu  (Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional : hal. 84).
Perjanjian internasional juga memiliki banyak istilah,  yakni treaty,  convention,  declaration, charter,  protocol,  pact,  agreement,  statute, covenant, dan  lain-lain.  Selama  ini  istilah-istilah tersebut terus digunakan sesuai dengan kedudukan dan tujuan perjanjian tersebut di tengah percaturan internasional  yang  bersifat  publik.  Namun, dipersoalkan bagaimanakah status sebuah perjanjian atau kesepakatan yang pelakunya subjek hukum internasional yang telah ditetapkan, apakah serta merta dapat digolongkan sebagai perjanjiaan internasional  atau  dengan  sebutan  istilah  lainnya, diperlukan jawaban. Misalnya sebuah kesepakatan damai  antara  organisasi  pemberontak  dengan pemerintah negara induknya  sendiri,  seperti MoU Helsinki tahun 2005.
Penelitian  ini  membahas  tentang  MoU Helsinki 2005 dan Perjanjiann Internasional. MoU Helsinki  adalah  kesepakatan  damai  antara Republik  Indonesia  dan  Gerakan  Aceh  Merdeka (GAM).  Kesepakatan  damai  itu  ditandatangani
pada  tanggal  15 Agustus  tahun  2005  di  Helsinki, Finlandia.  Kalau  dipertanyakan  mengapa  di Helsinki,  adalah  karena  yang  memfasilitasi perdamaian itu Consultatif Management Inisiative (CMI)  yang  dipimpin  oleh  mantan  Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Maarti Ahtisaari inilah kunci  dari  perdamaian  Aceh  setelah  berperang hampir 30 tahun (4 Desember 1976 s/d 15 Agustus 2005).
GAM adalah organisasi pemberontak di Aceh yang  dicetuskan  oleh  DR.  Hasan  Muhammad Ditiro  dan  diproklamirkan  pada  tanggal 4 Desember tahun 1976 di Gunung Halimon Pidie, sementara itu Aceh  sejak tahun 1959 dikukuhkan sebagai  salah  satu  propinsi  di  Indonesia. Pemberontakan  ini  merupakan  reaksi  atas kegagalan  “Ikrar  Lamteh”,  yang  terjadi  antara Pemerintah  RI  dengan  DI/TII  pada  tahun  1957. Pemberontakan DI/TII itu sendiri di Aceh meletus sejak  tahun  1953,  menyusul  pencabutan  status propinsi  untuk  Aceh  dan  penggabungan  Aceh dengan Propinsi Sumatera Utara.
Di dalam Hukum Internasional, Pemberontak
( insurgency) dan  Pihak  Berperang (belligerency)
merupakan salah satu subjek hukum internasional, disamping  subjek  hukum  internasional  lainnya, yakni  Negara  (sebagai  subjek  utama  dan  tertua),
Organisasi  Internasional,  Tahta  Suci  (Vatikan),
Palang Merah Internasional (ICRC) dan Individu. Perjanjian  damai  itu  merupakan  produk hukum  atau  politik  antara  pemberontak  dan negara.  Negara  merupakan  subjek  hukum internasional  yang  jika  melakukan  perjanjian dengan  negara  lain  atau  dengan  organisasi
internasional  atau  sebaliknya  disebut  dengan “Perjanjian  Internasional”  sebagaimana  diatur Konvensi  Wina  1969  Tentang  Perjanjian Internasional.
Penelitian ini bertujuan untuk :
1.  Membahas  apakah  MoU  Helsinki  2005  dapat digolongkan  sebagai  bagian  dari  Hukum Perjanjian Internasional dilihat dari subjeknya.
2.  Membahas  apakah  para  pihak  dalam kesepakatan  damai  atau  MoU  Helsinki  2005 tersebut dapat ditiadakan sesuai dengan aturan perjanjian.
3. Untuk mengetahui apa akibat hukum jika terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan atau realisasi MoU  Helsinki  2005  sesuai  dengan  syarat- syarat perjanjian.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan Studi
Kepustakaan ( Library Research ) dengan mengkaji buku-buku  teks  ( literature) dan  bahan  informasi dari  internet  serta  peraturan  perundang-undangan, baik  bersumber  dari  dalam  negeri  Indonesia  dan dari  dunia  internasional  sebagai  bahan  sekunder, disamping  menginterview  pihak  tertentu  yang terlibat  atau  memahami  persoalan  perdamaian Aceh  dan  MoU  Helsinki  2005  sebagai  bahan primair. Kemudian data atau bahan hukum tersebut dianalisis  dan  dengan  menggunakan  metoda deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
MoU  Helsinki  Sebagai  Bagian  dari Perjanjian Internasional
MoU  Helsinki  Tahun  2005  tentang Kesepakatan  Damai  Republik  Indonesia  dan Gerakan  Aceh  Merdeka,  dipertanyakan  apakah merupakan  bagian  dari  perjanjian  internasional, dijawab melalui analisis politis dan analisis yuridis. Dilihat dari pendekatan politis, MoU itu memang sebuah produk politis, artinya kesepakatan dicapai dalam  rangka  menjalankan  kepentingan  politis pihak  RI  dalam  rangka  mencari  penyelesaian damai konflik Aceh yang telah berjalan lama, sejak 4  Desember  1976.  Konflik  ini  telah  berlangsung dibawah 5 orang presiden RI (Suharto, BJ Habibie, Abdurrahman  Wahid,  Megawati  Sukarno  Putri, dan  Susilo  Bambang  Yudhoyono).  Di  masa reformasi  (1998)  di  bawah  pemerintahan  BJ Habibie,  gerakan  sipil  Aceh  yang  telah  dimulai sejak  masa  pemerintahan  Suharto  mengambil peran  untuk  menyelesaikan  konflik  Aceh  secara damai.  Di  bawah  presiden  Abdurrahman  Wahid (Gus  Dur),  rakyat  Aceh  kompak  menggelar tuntutan “Referendum” pada tanggal 8 November 1999,    yang  digelar  di  depan  Masjid  Raya Baiturrahman Banda Aceh yang dihadiri lebih dari 500.000  rakyat  Aceh.  Inilah  gelar  aksi  politik terbesar di Aceh sepanjang masa. Klaim dari pihak pelaksana referendum dan GAM  itu dihadiri oleh 2  juta  rakyat  Aceh.  Tapi  pihak  pemerintah  RI mengklaim 500 ribu orang yang hadir. Akan tetapi berapapun  jumlah  yang  hadir  yang  jelas referendum  atau  jajak  pendapat  itu  rillnya didukung oleh lebih dari setengah rakyat Aceh. Ini artinya  didukung  oleh  lebih  dari  2  juta  orang.  Ini
sebuah  prestasi  demokrasi  super  raksasa,  yang seharusnya disahuti dan diselesaikan secara bijak. Tuntutan  pelaksanaan  referendum  yang  didukung oleh  lebih  setengah  rakyat  Aceh  itu  kemudian dijawab  dengan  perundingan  damai,  yang diantaranya    mengalami  kegagalan,  yakni  CoHA yang dfasilitasi HDC dari Swiss pada tahun 2003 pada  Tokyo  Meeting  seperti  telah  disebutkan  di depan.
Pasca tsunami super dahsyat di Aceh tanggal 26  Desember  2004,  perundingan  yang  telah digagas  lagi    sebelum  bencana  datang,    dimulai lagi. Gagasan dan pelaksanaan perundingan pasca tsunami  berlangsung  di  Helsinki  Finlandia  dan difasilitasi  oleh  CMI  sebagaimana  telah disebutkan  di  depan.  Perundingan  kemudian berlangsung sebanyak 5 putaran sebelum akhirnya dicapai  kesepakatan  kedua  belah  pihak, Pemerintah  RI  dan  GAM  (baca  Ahmad  Farhan Hamid  :  Jalan  Damai  di  Nanggro  Endatu...,  dari hal.167-213).  Perundingan  alot  yang  berlangsung selama  tujuh  setengah  bulan  ini,  keberhasilannya memang sangat dipicu faktor tsunami. Akan tetapi faktor  politik  sangat  dominan  di  dalamnya, sehingga MoU Helsinki ini layak  disebut sebagai produk politik.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  MoU  Helsinki itu  punya  hubungan  erat  dengan  perjanjian internasional. Bukan hanya karena dirundingkan di luar  negeri  dan  dimediasi  oleh  lembaga  lembaga yang sering terlibat dalam perdamaian di berbagai negara (CMI) dan mediatornya adalah tokoh dunia bekas  kepala  negara  asing,  akan  tetapi  dalam konteks hubungan dengan perjanjian internasional, para  pihak  pada  MoU  Helsinki  adalah  subjek hukum  internasional.  Negara  berdaulat  sebagai
salah  satu  pihak  dan  pemberontak  serta  pihak berperang  sebagai  pihak  lawan  berunding.  Kedua belah  pihak  ini  telah  berulang  kali  disebut  adalah subjek  hukum  internasional.  Meskipun  diakui paling  belakangan  sebagai  subjek  hukum internasional,  akan  tetapi  Pemberontak  dan  Pihak berperang telah resmi diakui sebagai subjek hukum internasional disamping subjek hukum internasional yang lain (Baca Mochtar
Kusumaatmadja: Pengantar Hukum Internasional). Mochtar Kusumaatmadja menggolongkan
Pemberontak dan Pihak berperang sebagai  subjek hukum  internasional.  Demikian  juga  halnya dengan  JG  Starke  ahli  hukum  internasional tersohor  di  dunia,  serta  ahli  hukum  internasonal yang lain.
Penggolongan Pemberontak ke dalam subjek hukum internasional telah resmi diakui PBB. PBB bukan  hanya  mengakui  Palestina  Liberation Organization  (PLO)  sebagai  pemberontak  yang akan  membebaskan  Palestina  dari  cengkeraman Israel,  akan  tetapi  juga  mengakui  pemberontak yang  lain  di  berbagai  belahan  dunia.  Apapun alasannya  PBB  telah  mengakui  Fretilin  di  Timor Leste  sebagai  pemberontak  yang  berjuang memerdekakan  wilayahnya  dari  Indonesia, sehingga mengeluarkan Resolusi untuk mendukung  perjuangan  rakyat  Timor  Leste menentukan  nasib  sendiri.  Dukungan  PBB  tentu saja karena kesepakatan PBB dalam menggolongkan  Pemberontak  sebagai  subjek hukum internasional. Memang kasus Timor Leste juga  karena  kesalahan  tindakan  Indonesia  yang mengintegrasikan Timor Leste sebagai propinsi ke- 27  Indonesia  tanpa  melalui  proses  jajak  pendapat (referendum)  dalam  rangka  menentukan  nasib
sendiri  (apakah  merdeka,  bergabung  dengan negara  lain  atau  bergabung  lagi  dengan  bekas negara penjajah). Timor Leste yang bekas wilayah jajahan  Portugis,  saat  itu  berada  dalam  proses perjuangan  kemerdekaan  setelah  ditinggalkan Portugis.  Akibatnya  begitu  Fretilin  melakukan perlawanan, maka PBB mengeluarkan resolusi dan kemudian PBB menyelenggarakan jajak pendapat yang dimenangkan oleh 68 % rakyat Timor Leste dan  selebihnya  memilih  bergabung  dengan Indonesia.  Referendum  yang  dimonitor  dan difasilitasi  PBB  ini  tentu  saja  bermuara  kepada lahirnya negara baru Timor Leste di tahun 1998.
Dari  kasus  Timor  Leste  dan  kasus  lain  di dunia seperti Kemerdekaan Sudan Selatan, dimana kaum  pemberontak  diakui  sebagai  subjek  hukum internasional sehingga mau tak mau produk hukum atau  produk  politik  ini  dianggap  sebagai  bagian dari  perjanjian  internasional  terkait  dengan subjeknya.
Kalau  dipersoalkan  peraturan  apa  yang mendasari  atau  dasar  hukum  dari  perjanjian tersebut,  mengingat  perjanjian  negara  dengan negara  atau  perjanjian  negara  dengan  organisasi internasional  dan  sebaliknya  punya  dasar  hukum yaitu  Konvensi  Wina  1969,  maka  dunia  punya dasar hukum tertua yang kerap digunakan sebelum konvensi  itu  lahir,  yaitu  asas  “ Pacta  Sunt Servanda” .  Jadi,  sebelum  dasar  hukum  untuk  itu ada,  maka  bisa  digunakan  asas Pacta  Sunt Servanda tersebut.

## Akibat Hukum Pelanggaran Terhadap MoU Helsinki 2005
Sebagaimana  telah  dikupas  di  atas,  bahwa pelanggaran suatu perjanjian internasional ataupun
nasional  membawa  konsekuensi  bagi  para  pihak. Pihak  yang  melakukan  pelanggaran  akan berhadapan dengan lawannya, apakah sang lawan akan  menuntut  ganti  rugi  atau  menuntut dipenuhinya  hak  dan  kewajiban  yang  menjadi terganggu  oleh  adanya  pelanggaran  tersebut, ataukah  sampai  kepada  akibat  lebih  jauh  berupa batalnya  perjanjian.  Atau  paling  tidak  hilangnya kepercayaan  pihak  yang  satu  kepada  pihak  yang lain.  Aceh  pernah  hilang  kepercayaan  kepada negara  induknya  Republik  Indonesia  ini  karena persoalan  pelanggaran  perjanjian,  yaitu  “Ikrar Lamteh” sebagai ikrar damai untuk menghentikan permusuhan.  Ikrar  Lamteh  yang  dicetuskan tabggal  7 April  tahun  1957  itu  berbunyi  :  “ Kami putra-putra Aceh, di pihak manapun berada akan berjuang bersungguh-sungguh untuk : Menjunjung tinggi  kehormatan  agama  Islam,  Menjunjung tinggi kehormatan dan kepentingan rakyat Aceh.” (M Hamdan Basyar, dkk :  Aceh Baru : Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi, hal 10-11).
Berbeda dengan perjanjian damai Aceh, baik CoHA  apalagi  kesepakatan  damai  Helsinki. Perjanjian damai ini bukan hanya melibatkan pihak internasional  sebagai  mediator  (Martti  Ahtisaari dengan  CMInya),  akan  tetapi  perundingan  yang berlangsung  hingga  5  putaran  itu  juga dilangsungkan di luar negeri  (Helsinki, Finlandia) dan  melibatkan  Uni  Eropa  dan  perkumpulan negara  di  Asia  Tenggara,  ASEAN.  Terlebih  lagi bukan  hanya  dilangsungkan  di  luar  negeri  dan ditandatangni wakil dari pimpinan pucuk masing- masing pihak dan melibatkan negara-negara  yang telah  menjadi  organisasi  yang  kat  seperti  Uni Eropa  dan  ASEAN,  akan  tetapi  kesepakatan  itu juga  berisi  klausul  yang  sangat  menarik  dan  luar
biasa,  yang  menguntungkan  kedua  belah  pihak. Bagi  pihak  RI  persoalan  penanganan  keamanan dengan decommisioning , bagi pihak GAM dengan pemberian  amnesti menyeluruh bagi  yang  terlibat dalam  gerakan,  baik  sebagai  kombatan  maupun peserta gerakan politik saja. Bagi rakyat Aceh apa yang  paling  menguntungkan  adalah  adanya  janji- janji  di  bidang  politik  dan  ekonomi.  Janji  politik berupa pemilihan independen dan partai lokal serta fasilitas lain.
Dibidang  ekonomi  yang  paling  menonjol adalah  adanya  kesepakatan  bagi  hasil  terhadap sumber daya alam hidro karbon dengan pembagian 70  persen  untuk  Aceh  dan  30  persen  untuk Pemerintah  Pusat.  Pada  hal  dimasa  sebelumnya Aceh  hanya  menerima  0,5  persen  dari  hasil pengeboran Minyak dan Gas di bumi Aceh.
Kesepakatan di bidang HAM juga luar biasa, yaitu Aceh berhasil mendorong diratifikasinya dua dari  The  International  Bill  Of  Human  Rights  : Internatinal Covenant on Civil and Political Rights 1966  dan  International  Covenant  on  Economical, Social  and  Cultural  Rights  1966,  masing  dengan UU  No.  12  tahun  2005  dan  UU  N0.  11  Tahun 2005.  Bukan  Cuma  itu,  Pengadilan  HAM  juga disepakati  digelar  untuk  Aceh  dan  Komisi Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  (KKR)  dan  Komisi Penyelesaian  Klaim  juga  disepakati  dibentuk  di Aceh. Selain itu juga terdapat berbagai klausul lain yang  menunjukkan  adanya  keistimewaan  untuk Aceh  sehingga  jika  semua  itu  diimplementasikan Aceh  menjadi  sebuah  wilayah  dengan  “ Self Government ” atau Pemerintahan
Sendiri, sebagaimana  telah  dipraktekkan  di  berbagai negara.
Istimewanya,  semua  butir-butir  kesepakatan
itu telah tertuang dalam UU Pemerintah Aceh, UU No.  11  Tahun  2006  yang  dirancang  oleh masyarakat sipil, politisi Aceh (DPRD) dan GAM untuk  kemudian  dibahas  di  Jakarta  (DPR  RI) sebelum disahkan. Namun, baru tahap pembahasan UU saja telah mengalami penyimpangan  dari  amanat  MoU  Helsinki  2005, yakni  dengan  adanya  klausul  harus  terikatnya ketentuan  undang-undang  ini  dengan  standar  dan prosedur peraturan perundangan nasional.
Hingga  saat  ini  UU  Pemerintah  Aceh  telah diberlakukan selama 10 tahun, akan tetapi apakah semua  isi  pasal  telah  ada  peraturan  pelaksananya dan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya? PP Migas dan PP Kewenangan Aceh yang sangat alot pembahasannya apakah telah mengakomodir butir- butir  MoU  Helsinki  dan  UU  Pemerintah  Aceh? Yang jelas PP itu telah disahkan dan dilaksanakan. Di samping ada yang belum ada realisasinya Yang  menjadi  persoalan  bagi  penelitian  ini adalah  bagaimana  kalau  kesepakatan  (MoU Helsinki)  itu dilanggar. Telah dipaparkan  apa  saja kesepakatan  penting  yang  berhasil  dicapai  dalam kesepakatan.  Kalau  dilihat  pada  isi  kesepakatan, bagian  6  tentang  Penyelesaian  Perselisihan, terlebih  dulu  harus  ditarik  asumsi  bahwa  adanya perselisihan  apabila  ada  pelanggaran  terhadap kesepakatan  damai  tersebut.  Pelanggaran  bukan hanya  dilakukan  salah  satu  pihak,  akan  tetapi kedua  belah  pihak  dapat  melakukannya.  Inilah poin-poin  penyelesaian perselisihan :
1. Perselisihan  yang  terjadi  atas  pelaksanaan MoU  akan  diselesaikan  oleh  Kepala  Misi Monitoring,  melalui  musyawarah  dengan para  pihak  dan  semua  pihak  memberikan informasi  yang  dibutuhkan  secepatnya.
Kepala  Misi  Monitoring  akan  mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak.
2. Jika Kepala Misi Monitoring menyimpulkan bahwa  perselisihan  tidak  dapat  diselesaikan dengan  cara  sebagaimana  tersebut  di  atas, maka perselisihan akan dbahas bersama oleh Kepala Misi Monitoring dengan wakil senior dari  setiap  pihak.  Kepala  Misi  Monitoring akan  mengambil  keputusan  yang  akan mengikat para pihak.
3. Dalam kasus-kasus di mana perselisihan tidak dapat  diselesaikan  melalui  salah  satu  cara sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Misi Monitoring akan melaporkan secara langsung kepada  Mentri  Koordinator  Politik  Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, pimpinan politik  GAM  dan  Ketua  Dewan  Direktur Crisis Management Initiative, serta memberitahu  Komite  Politik  dan  Keamanan Uni Eropa. Setelah berkonsultasi dengan para pihak,  Ketua  Dewan  Direktur  Crisis Management  Initiative  akan mengambil keputusan yang mengikat para pihak.
Berdasarkan  aturan  penyelesaian  di  atas, maka yang punya otoritas  menyesaikan sengketa ada  dua,  pada  tahap  pertama  Ketua  Misi Monitoring  sebagai  pengambil  keputusan  dengan pelibatan  para  pihak,  dan  pada  tahap  kedua  jika tahap pertama gagal adalah Ketua Dewan Direktur CMI  juga  sebagai  pengambil  keputusan  dengan melibatkan  pimpinan  politik  kedua  belah  pihak serta  komite  politik  dan  keamanan  Uni  Eropa. Itulah  peraturan  MoU  Helsinki.  Karena  tidak  ada perselisihan yang berarti pada awalnya.aka propses itupun tidak terjadi.
Ada  beberapa  hal  atau  penyebab  suatu bprjanjian dikatakan telah mengalami pelanggaran, yaitu  :      Tidak  melakukan  apa  yang  disanggupi dilakukan,  melaksanakan  apa  yang  diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu  yang  menurut  perjanjian  tidak  boleh dilakukan.
Jika  pelanggaran  dilakukan  saat  ini, umpamanya  tidak  dibentuk  KKR,  Komisi Penyelesaian  Klaim,  Pengadilan  HAM,  tidak dilaksanakan  bagi  hasil  migas  70  %  untuk  Aceh dan 30 % untuk Pusat, tidak diindahkannya butir- butir  MoU  lain yang telah dituang dalam UUPA atau  yang  tidak  dituang,  sudah  pasti  akan  terjadi perselisihan. Atau jika KKR yang sudah terbentuk itu tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, atau bahkan Komisi Klaim dan Pengadilan HAM tidak dapat terbentuk atau jika nanti terbentuk tapi tidak dapat  melaksanakan  tugasnya  karena  dihadang kepentingan  politik,  dll,  lantas  bagaimana menyelesaikan  pelanggaran.  Inilah  pelanggaran menurut  katagori    “tidak  melakukan  apa  yang disanggupi  dilakukan  dan/atau  melaksanakan  apa yang  diperjanjikan  tapi  tidak  sebagaimana diperjanjikan”.  Jika  hal  ini  terjadi  berarti  telah terjadi pelanggaran serius.
Apabila  pelanggaran  seperti  disebut  di  atas terjadi masihkah Misi Monitoring ada? Kalau Misi Monitoring itu tak ada, apakah Direktur Eksekutif CMI  masih  berfungsi?  Pemerintah  Pusat  dengan segala  daya  dan  taktik  menghindari  terjadinya perselisihan.  Kemudian  dipihak  GAM  atau Aceh, kalaupun  terjadi  penekanan  atau  pembiasan implementasi  pasal-pasal  UUUPA  ke  dalam Peraturan  Pelaksana  lebih  banyak  berdiam  diri.
Berbeda  dengan  masa  awal  tercapainya perdamaian,  di  mana  tingkat  kritis  masih  tinggi, saat  ini  setelah  masa  berlalu  10  tahun, menggerakkan  massa  untuk  mengawal  proses politik  dan  hukum  sudah  tidak  mudah.  Apakah karena  masyarakat  terutama  kaum  muda mahasiswa sudah apatis atau sudah lelah.
Kalau terjadi sengketa karena salah satu pihak melanggar ketentuan kesepakatan atau
mengabaikan isi pasal UUPA yang telah disepakati apakah dalam mengeluarkan PP atau melaksanakan  isi  UU,  mungkinkah  Direktur Eksecutive  CMI  masih  mau  turun  tangan.  Kalau dicari  solusi  lain  lantas  apa  solusinya?  Apakah kembali kepada ketentuan hukum perjanjian yang ada  bahwa  kalau  salah  satu  pihak  melakukan pelanggaran maka pihak lain dapat menuntut ganti kerugian, apakah hal itu dapat berlaku.
Semestinya  kalau  kita  kembali  kepada ketentuan Hukum Perjanjian, jika salah satu pihak wanpestasi, maka pihak lain dapat menuntut ganti kerugian  atau  dilaksakan  prestasi  sebagaimana mestinya. Apakah untuk kesepakatan sejenis MoU Helsinki ini tuntutan terhadap pelaksanaan prestasi yang  terkendala  atau  yang  sengaja  tidak  atau terlambat  dipenuhi  dapat  berjalan  efektif, mengingat  janji-janji  yang  adalah  hukum  ini memiliki  tendensi  politik  yang  tinggi.  Namun secara  moral  dan  fungsi  hukum  yang  seharusnya berjalan  yang  betdasarkan  pada  adagium Pacta Sunt  Servanda serta  ajaran  Islam  tentang mengikatnya  sebuah  janji  sesuai  hadis  Nabi Muhammad SAW bahwa mengingkari janji adalah tanda-tanda  munafiqin,  menjadi  tameng  dari kesepakatan  damai  tersebut. Apalagi  rakyat Aceh telah  lelah  berkonflik,  sehingga  menjawab
persoalan  politik  tidak  mungkin  lagi  dengan mengangkat senjata seperti di masa lalu, melainkan harus  diselesaikan  secara  hukum  dan  moral  serta panduan  agama  demi  tegaknya  perdamaian permanen yang hakiki.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Jika  dilihat  dari  subjek  hukum  yang mengadakannya atau yang merundingkannya atau  menyepakati  dan    menandatanganinya maka  MoU  Helsinki,  kesepakatan  damai Republik  Indonesia  dan  Gerakan  Aceh Merdeka  (GAM)  tahun  2005  dapat digolongkan  sebagai  bagian  dari  “Perjanjian Internasional,”  karena  para  pihaknya  adalah subjek  hukum  internasional,  bukan  karena difasilitasi  oleh  pihak  luar  negeri  serta dimonitor  oleh  Uni  Eropa.  Namun kesepakatan  ini  hanyalah  kesepakatan  yang berbentuk  “ Treaty  Contract ”,  yang  berlaku terbatas bagi pihak yang mengadakannya saja dan dasar dari kesepakatan itu adalah “Pacta Sunt Servanda” sebagai ajaran moral.
2.  Status  para  pihak  pada  kesepakatan  damai (MoU Helsinki) 2005 itu harus permanen, di mana  pihak-pihak  yang  mengadakan  secara logika  dan    hukum  harus  tetap  berfungsi sebagai  para  pihak,    atau  salah  satu  pihak tidak  boleh  dibubarkan  (dalam  hal  ini  pihak GAM),  sebab  jika  salah  satu  pihak dibubarkan maka kesepakatan atau perjanjian akan memenuhi syarat“batal.” Jika perjanjian damai batal maka perdamaianpun tidak jelas lagi nasibnya.
3.  Akibat  hukum  jika  dilakukan  pelanggaran terhadap kesepakatan damai RI-GAM (MoU
Helsinki), sesuai kesepakatan  secara alamiah akan terjadi perselisihan di antara para pihak.
Maka  penyelesaian  yang  dapat  ditempuh adalah  sesuai  pengaturan  MoU  Helsinki  itu sendiri,  yakni  diselesikan  oleh  pihak  Misi Monitoring  atau  kalau  tidak  tercapai  hasil diselesaikan  oleh  Direktur  Eksecutif  CMI. Tentu  saja  kalau  lembaga-lembaga  itu  telah tidak  berpartisipasi  dapat  diselesaikan  sesuai asas  “ Pacta  Sunt  Serpanda ”  atau  sesuai ketentuan  hukum  perjanjian,  yakni  tuntutan ganti kerugian oleh pihak yang dirugikan.

## Saran-Saran
1.  Disarankan  kepada  para  pihak  agar  tetap mematuhi  apa  yang  telah  diperjanjikan  atau disepakati  dalam  perjanjian  damai  MoU Helsinki  dan  implementasi  UUPA  agar keseimbangan  atau  kedamaian  yang  telah diperoleh  tidak  mengalami  kegoncangan. Pemenuhan  ini  adalah  dengan  adanya  sikap saling  menghargai  dan  menghormati, menjauhkan  penegakan  hegemoni,  serta menegakkan  demokrasi  secara  adil  dan bermartabat.
2.   MoU Helsinki harus dijadikan  sebagai dasar dari penyelesaian konflik  dan  sebagai harga diri bagi rakyat Aceh sepanjang masa.
3.    MoU  Helsinki  adalah  produk  kesepakatan bermartabat,  oleh  karena  itu  jangan  pernah ada  yang  menyepelekannya,    bukan  hanya karena  telah  menjadi  dasar  dari  penyusunan UU Pemerintah Aceh, akan tetapi yang lebih penting  adalah  karena  dunia  telah  terlibat  di
dalamnya (Uni Eropa dan ASEAN) dan telah pernah memberi apresiasi atas keberhasilannya,  sehingga  kepercayaan  itu harus tetap dipertahankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Kadir  Muhammad.  (1986). Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni.
Ahmad  Farhan  Hamid. (2006). Jalan  Damai Nanggroe  Endatu  :  Catatan  Seorang Wakil  Rakyat  Aceh, Jakarta:  Suara Bebas.
Al  Chaidar.  (1999). Gerakan  Aceh  Merdeka, Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam. Jakarta: Madani  Press.
Amiruddin, dkk. (2017). Aceh Meniti Transisi, Draft  Scenario  Aceh  Masa  Depan (2007-2017) . Yayasan Tifa-ACSTF.
Bob  Sugeng  Hadiwinata,  dkk.  (2010).
Transformasi  Gerakan  Aceh  Merdeka dari  Kotak  Peluru  ke  Kotak  Suara,
Sebuah Kisah Sukses Program Transformasi  Kombatan  di  Aceh,
Jakarta: Friederich Ebert Stiftung (FES). Boer  Mauna.  (1987). Hukum  Internasional,
Jakarta:  Pusat  Pendidikan  dan  Latihan Departemen Luar  Negeri.
Budi  Lazarusli-Syahmin  AK.  (1986). Suksesi Negara  dalam  Hubungannya  dengan Perjanjian  Internasional, Bandung: Remadja Karya.
Chairul  Fahmi  (2011). Aceh  Pasca  MoU Helsinki,  Diskursus  Tentang  KKR, Reformasi  Keamanan,  dan  Reformasi
Hukum, Banda  Aceh:  Aceh  Institute
Press.
Hamdan  Basyar,  M,  dkk.  (2008). Aceh  Baru:
Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi.
Jakarta: Pustaka Pelajar-P2P LIPI.
Ikrar Nusa Bhakti. (2008). Beranda Perdamaian,  Aceh  Tiga  Tahun  Pasca MoU Helsinki. Jakarta: Pustaka Pelajar - Pusat Penelitian Politik LIPI.
Mariam  Darus  Badrulzaman.  (1994). Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni.
Maryati  B.  (2016).  Penegakan  Hukum  dan
HAM  Terkait  Implementasi  MoU
Helsinki Setelah Sepuluh Tahun Perdamaian Aceh. Jurnal Tasimak, 8 (2)
Moch.  Nurhasim,  dkk.(2003). Konflik  Aceh,
Analisis  atas  Sebab-Sebab  Konflik,
Aktor  Koflik,  Kepentingan  dan  Upaya
Penyelesaian. Jakarta: LIPI.
Mochtar  Kusumatmaja.  (1976).  Pengantar
Hukum  Internasional,  buku  I  Bagian Umum, Jakarta: Putra Bardin.
Munir  Fuadi.  (1997). Hukum    Bisnis  Dalam
Teori  dan  Praktek,  Buku  Keempat.
Bandung: Citra Adytia Bhakti. Muslim  Ibrahim,  dkk.  (2010). MoU  Helsinki Dalam  Bingkai  Islam, Banda  Aceh:
Badan Reintegrsi Aceh.
Otto  Nathan  dan  Heinz  Norden.  (2007).
Einstein Bicara
Perdamaian.
Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta. Otto  Syamsudin  Ishak.  (2008). Perdamaian, Yang  Berikhtiar,  yang  Menentang,
Kronik Perundingan GAM-RI di
Helsinki 2005. Banda Aceh: ACSTF.
Starke,  J.G.  (1992). Pengantar  Hukum Internasional (Edisi Kesepuluh). Penerjemah: Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika. Subekti. (1983). Hukum  Perjanjian (Cetakan VII). Jakarta: PT Intermasa.
Sumaryo  Suryokusumo. (1990). Hukum
Organisasi  Internasional. Jakarta:  UI- Press.
Syahmin,  AK.  (1985). Hukum  Perjanjian Internasional  (Menurut  Konvensi  Wina 1969). Bandung: Armico.
Yusra  Habib  Abdul  Gani.  (2009). Self- Government,
Studi Perbandingan
Tentang  Desain  Administrasi  Negara,
Jakarta: Paramedia Press.