## Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 113-117| Tersedia online di https:/ /www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php /juinhum DOI: https://doi.org/ 10.22225/juinhum.3.1.4722.113-117

## PENYELESAIAN SENGKETA CARGO ATAS KETERLAMBATAN TERHADAP PENGANGKUTAN MUATAN MELALUI KAPAL LAUT (STUDI KASUS DI PT. BALI INTERCONT CARGO)
Mey Anjani, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia meyanjani@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Pelaksanaan pengangkutan muatan melalui kapal laut yang merupakan komponen utama dalam kegiatan bisnis memungkinkan  timbulnya  permasalahan-permasalahan  dari  pihak  konsumen  atau  pengguna  jasa  angkutan terhadap  kerugian  yang  ditimbulkan,  seperti  halnya  masalah  keterlambatan  terhadap  pengangkutan  muatan. Tujuan penelitian ini adalah  untuk  mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan  muatan dan penyelesaian sengketa  pada  perusahaan  penyedia  jasa  angkutan  atas  keterlambatan  terhadap  pengangkutan  muatan  melalui kapal  laut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris,  dengan  pendekatan  perundang- undangan dan pendekatan fakta. Data primer menjadi sumber data dalam penelitian ini. Data dianalisis dengan menggunakan  metode  kuantitatif.    Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  penyelesaian  sengketa  atas keterlambatan  terhadap  pengangkutan  muatan  melalui  kapal  laut  pada  PT.  Bali  Intercont  Cargo  dengan menggunakan  alternatif  penyelesaian  sengketa  berupa  negosiasi  dengan  pihak  konsumen  atau  pengguna  jasa angkutan mengenai penjadwalan ulang pengangkutan muatan.
Kata Kunci: Asas Konsensualisme, Perjanjian Pengangkutan, Penyelesaian Sengketa

## Abstract
The implementation of cargo transportation by ship which is the main component in business activities allows the emergence of problems on the part of consumers or users of transportation services for the losses incurred, such  as  the  problem  of  delays  in  the  transportation  of  cargo.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the implementation  of  cargo  transportation  agreements  and  dispute  resolution at  transportation  service  providers for  delays  in  transporting  cargo  by  ship.  This  study  uses  empirical  legal  research  methods,  with  a  statutory approach  and  a  fact  approach.  Primary  data  is  the  source  of  data  in  this  study.  Data  were  analyzed  using quantitative  methods.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  settlement  of  disputes  over  delays  in  the transportation of cargo by ship at PT. Bali Intercont Cargo by using alternative dispute resolution in the form of  negotiations  with  consumers  or  users  of  transportation  services  regarding  rescheduling  of  cargo transportation.
Keywords: Principle of Consensualism, Carriage Agreement, Dispute Resolution

## I. PENDAHULUAN
Pengangkutan merupakan kegiatan memindahkan  penumpang dan/atau muatan dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan meningkatkan daya guna dan nilai. Salah satu tujuan pengangkutan adalah peningkatan daya guna serta nilai, hal tersebut dapat diartikan apabila daya guna dan nilai barang tidak naik, amak pengangkutan dapat merupakan  suatu  perbuatan  yang  merugikan (Ridwan  Khairandy,  1999). Pengangkutan  merupakan  faktor terpenting  dalam  mendistribusikan  barang  yang  telah  diproduksi  agar  sampai  ke  pihak  yang  menggunakan barang tersebut. Sedangkan mengenai pengangkutan orang, bertujuan untuk mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lainnya.
Sesuai  dengan  Pasal  1313  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disingkat  KUHPerdata) menyatakan  bahwa:  Suatu  perjanjian  merupakan  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih.  Antara  pengangkut  dan  pengguna  jasa  angkutan memiliki  kedudukan  yang  setara,  dalam  arti  kata,  sama  tinggi  dan  sama  rendah  yakni  masing-masing mempunyai  hak dan kewajiban. Hak pengangkut adalah  menerima biaya angkutan  yang sudah disepakati oleh pihak  pengguna  jasa  angkutan (Haloho,  Sidauruk,  &  Utomo,  2018). Sedangkan  kewajiban  pengangkut  adalah mengangkut muatan dan/atau penumpang sampai ke tempat tujuan yang telah ditentukan dengan selamat. Hak dari  pengguna  jasa  angkutan  adalah  mendapatkan  pelayanan  dengan  selamat  sampai  ke  tempat  tujuan.
Kewajiban  dari  pengguna  jasa  angkutan  adalah  membayar  biaya  angkutan  yang  telah  ditentukan  oleh pengangkut (Amiek.S, 1988).
Perjanjian  pengangkutan  muatan  melalui  laut,  mempunyai  dua  aspek,  yaitu  kewajiban  yang  harus dipenuhi para pihak dan aspek hak yang diperoleh oleh para pihak atas dilaksanakannya semua ketentuan yang telah  diperjanjikan (Sulistiyani,  2019) .  Pengangkutan  yang  dilaksanakan  melalui  jalur  terdapat  pihak–  pihak yang  terlibat  di  dalamnya  yang  tentunya  memiliki  tugas  serta  tanggung  jawab  dalam  pelaksanaannya.  Seperti penyewa  ( charterer ),  pemilik  kapal,  pengirim  ( shipper ),  ekspeditur  ( forwarder )  dan  penerima  barang ( consignee )  sebagai  pihak-pihak  yang  biasanya  terlibat  dalam  pengangkutan  melalui  jalur  laut (Musa  & ARizkyta A, 2021) . Karena banyaknya pihak yang terlibat, maka tanggung jawab serta batasan dalam perjanjian pengangkutan merupakan hal yang harus diperhatikan guna menjamin keamanan serta keselamatan angkutannya baik orang maupun barang/muatan. Pengangkut berkewajiban untuk menjaga akan keselamatan barang sampai barang tersebut diserahkan kepada pihak yang berkedudukan sebagai penerima hal tersebut sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 468 KUHD.
Dalam  lingkup  pelaksanaan  pengangkutan  melalui  laut,  memungkinkan  timbulnya  permasalahan- permasalahan  dari  pihak  pengguna  jasa  angkutan  terhadap  kerugian  yang  ditimbulkan,  seperti  halnya keterlambatan  yang  terjadi  akibat  pandemi  Covid-19 (Hidayat,  2016) .  Berdasarkan  observasi  peneliti  pada  13 September  2021,  terdapat  sengketa  atas  keterlambatan  terhadap  pengangkutan  muatan  melalui  kapal  laut  pada PT.  Bali  Intercont  Cargo  yakni  salah  satu  perusahaan  pengangkutan  besar  di  Bali  yang  menyediakan  jasa pengangkutan  muatan,  tepatnya  pada  bulan  Mei  2021  dijelaskan  bahwa  terdapat  kasus  keterlambatan pengangkutan  muatan,  dengan  rincian  yaitu  muatan  berupa handicraft dari  Tegallalang,  Gianyar  dengan  alat transportasi  berupa  kapal  barang  ( cargo  ship )  dengan  tujuan  ke  Southampton,  Inggris.  Dari  pemamparan permasalahan  di  atas,  penelitian  dilakukan  ini  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  perjanjian pengangkutan  muatan  dan  penyelesaian  sengketa  pada  perusahaan  penyedia  jasa  angkutan  atas  keterlambatan terhadap pengangkutan muatan melalui kapal laut.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  dengan  menerapkan  sumber-sumber  data  seperti:  data primer  dan  data  sekunder (Atmadja  &  Budiartha,  2018) .  Serta  dipergunakan  pendekatan  sosiologis  hukum dengan  menelaah  permasalahan  yang  diangkat  berdasarkan  fakta  yang  ditunjang  dengan  pendekatan  yuridis dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.  Adapun sumber data primer yaitu: Data berupa observasi dan wawancara pihak General Manager, Operational Manage r dan Marketing Team PT. Bali Intercont Cargo. Sedangkan  sumber  data  sekunder  yaitu:  Data  yang  diperoleh  dengan  melakukan  studi  kepustakaan  ( library research )  yang  tersedia  dari  menelaah  literatur-literatur  hukum,  dokumen-dokumen  resmi,  Undang-undang maupun data-data lainnya yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum. Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya peneliti menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Penelitian  ini  menggunakan  motode  kuantitatif.    Untuk  memperoleh  hasil  yang  benar  dan  tepat  dalam menganalisa  data,  Peneliti  menggunakan  teknik  analisis  isi.  Analisis  isi  (Content  Analysis)  adalah  penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Muatan Melalui Kapal Laut Pada PT. Bali Intercont Cargo Menurut pasal 1313 KUHPerdata, menentukan bahwa: Perjanjian merupakan yang perbuatan dengan mana satu orang  atau  lebih  yang  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih.  Karenanya,  perjanjian  tersebut berlaku  sebagai  perjanjiang  yang  diatur  Undang-undang  untuk  pihak  yang  berkaitan  ataupun  mingikatkan dirinya  pada  perjanjian  tersebut,  dan  juga  menimbulkan  hubungan  dengan  dua  pihak  tersebut  yang  disebut dengan perikatan. Pengertian perikatan adalah hubungan hukum antara subjek hukum, berkaitan dengan semua itu,  seseorang  atau  lebih  yang  mengikat  dirnya  untuk  melakukannya  ataupun  tidak  melakukannya  terhadap pihak lainnya (Zaeni, 2008).
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  pada  tanggal  23  November  2021,  Bapak  Goentara  Verdynatha selaku  General  Manager  PT.  Bali  Intercont  Cargo  menjelaskan  terkait  dengan  pelaksanaan  suatu  perjanjian pengangkutan  muatan  dengan  melewati  kapal  laut  pada  PT.  Bali  Intercont  Cargo,  “terjadinya  perjanjian pengangkutan diawali dengan serangkaian penawaran dan permintaan yang dilakukan antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim muatan yaitu dengan memberikan quotation penawaran, dengan disetujuinya quotation ini  menandakan  telah  terjadinya  kesepakatan  antara  pihak  perusahaan  yang  memberikan  jasa  pengangkutan dengan pihak pengirim barang maka dapat dikatakan perjanjian telah dilaksanakan.”
Dijelaskan  juga  bahwa  tahap  awal  pelaksanaan  perjanjian  pengangkutan  muatan  yang  melewati  kapal laut  pada  PT.  Bali  Intercont  Cargo  dengan  cara  yakni:  Pertama,  Dengan  penawaran  dari  pihak  pengangkut. Terjadinya perjanjian pengangkutan tersebut bisa terjadi langsung dengan pihak-pihak, ataupun terjadi langsung dengan memakai jasa perantara. Jika perjanjian tersebut dilaksanakan secara langsung, maka dari itu pihak jasa
pengangkutan  langsung  menghubungi  pengirim,  yang  dimana  pihak  pengirim  langsung  memberitahukan kedatangan  ataupun  keberangkatan  kapalnya,  dengan  langsung  menyerahkan  muatan  barang  yang  akan dikirimkan pengangkut kepada penerima barang.
Kedua, Dengan penawaran dari pihak pengirim . Pengirim melakukan penawaran dengan jasa pengantar, selanjutnya  ekspeditur  memberitahu  pengangkut  untuk  nama  dari  pengiriman  barang  tersebut.  Setelah  itu pengirim langsung memberikan barangnya kepada jasa pengantar untuk dikirimkan. Quotation merupakan surat penawaran  yang  berisikan  penawaran  barang  atau  jasa  yang  telah  ditawarkan  oleh  suatu  perusahaan  kepada pelanggannya,  kemudian  surat  penawaran  ini  akan  diberikan  kepada  pelanggan  sesudah  adanya  suatu permintaan (A  &  Dkk,  2019) .  Perjanjian  dalam  pengangkutan  muatan  melewati  laut  terlaksana  bila  dilakukan suatu  pengapalan  (pengangkutan)  dan  pihak  yang  bersangkutan  baik  pengangkut  maupun  pengirim  disetujui secara bersama maka term and condition (syarat dan kondisi) telah diketahui bersama-sama. Dalam pelaksanaan perjanjian  pengangkutan  melalui  laut  ini  didasarkan  pada  asas  konsensualisme.  Istilah  konsensual  banyak diartikan  diantaranya  bahasa  latin,  yaitu consensus ,  yang  diartikan  dengan  “sepakat‟.  Asas  konsensualisme tersebut  bukan  untuk  sebuah  perjanjian  yang  disyaratkan  dengan  adanya  perjanjian.  Atau  perjanjian  tersebut dianggap  sah  bila  sudah  disepakati  yang  mengenai  hal-hal  pokoknya  sehingga  perjanjian  itu  dapat  memiliki akibat  hukumnya  bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  Kesepakatan  tersebut  adalah  persetujuan  kehendak  maupun pemahaman dari semua pihak yang terlibat (Badrulzaman, 2005) .
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  pada  tanggal  23  November  2021  dengan  Bapak  I  Gede  Krisna Putra selaku Operational Manager PT. Bali Intercont Cargo menjelaskan perjanjian pengangkutan barang oleh PT.  Bali  Intercont  Cargo  dilaksanakan  secara  konsensual,  adapun  terdapat  mekanisme  dalam  pelaksanaan perjanjian  oleh  PT.  Bali  Intercont  Cargo  dalam  menjamin  barang  sampai  sesuai  dengan  perjanjian,  yakni:  1). Penawaran  produk  dengan  pelayanan  tertentu  oleh  PT.  Bali  Intercont  Cargo;  2)  Melakukan  suatu  kesepakatan dalam  bentuk  perjanjian  antara  pihak  pengangkut  dan  pihak  pengirim  maupun  pihak  penerima;  3)  Pemesanan peti  kemas  dan  ruang  kapal  kepada  pengangkut  ( carrier );  4)  Proses  pemasukan  muatan  di  kontainer  pengirim ( stuffing );  5)  Penerimaan  muatan  oleh  PT.  Bali  Intercont  Cargo  dari  pengirim  yang  dilanjutkan  dengan pengapalan;  6)  Pembayaran  ( payment );  7)  Penyerahan  surat  tanda  terima  kepada  penerima  sebagai  bukti kepemilikan ( consignee ).
Perjanjian konsensual ini pada praktiknya tidak secara mutlak bersifat konsensual sebab masih adanya suatu dokumen-dokumen yang tentunya dapat menjadi alat bukti terhadap perjanjian antara pihak pengirim dan pihak penerima yang dibuat oleh pihak PT. Bali Intercont Cargo. Dokumen-dokumen yang dimaksud, yakni: 1) Quotation;  2)  Shipping Instruction;  3)  Delivery  Order  (D/O)  ;  4)  Packing  List;  5)  Bill  of  Lading;  6)  Invoice. Dengan  demikian,  pelaksanaan  perjanjian  pengangkutan  muatan  melalui  kapal  laut  pada  PT.  Bali  Intercont Cargo  sudah  terlaksanakan  sesuai  dengan  apa  yang  telah  disepakati,  dan  sudah  seimbang  antara  hak  dan kewajiban para pihak.

## 2. Penyelesaian Sengketa Atas Keterlambatan Pada PT. Bali Intercont Cargo terhadap Pengangkutan Muatan Melalui Kapal Laut
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  pada  tanggal  27  November  2021  dengan  Bapak  I  Putu  Budi  Astawa selaku Marketing dari  PT.  Bali  Intercont  Cargo  menjelaskan  bahwa  dari  pihak  perusahaan  memiliki  kendala atau  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengangkutan  muatan  barang  melalui  kapal  laut,  adapun sebagai berikut: Pertama, Faktor Internal. Faktor internal  merupakan faktor terkait dengan operasional,  seperti keterlambatan  yang  disebabkan  oleh  kendala  kendala  internal  dalam  proses  pengiriman  seperti  terjadinya kerusakan  kapal  pengiriman  atau  adanya  keadaan  yang  menyebabkan  muatan  harus  dipindahkan  ke  kapal lainnya dan keadaan lain yang diluar kendali sehingga berdampak pada keterlambatan waktu pengiriman.
Kedua,  Faktor  Eksternal.  Faktor  eksternal  adalah  faktor  yang  berasal  dari  luar  operasional,  seperti keterlambatan  yang  disebabkan  karena  cuaca  yang  buruk,  sehingga  kapal  muatan  mengalami  hambatan  yang dalam  perjalanannya  dan  secara  terpaksa  harus  berlabuh  di  Pelabuhan  terdekat  dan  ataupun  bahkan  bisa terombang-ambil  di  laut  selama  berhari-hari  lamanya;  keterlambatan  yang  disebabkan  karena  hari  libur keterlambatan disebabkan karena COVID-19 pandemic .
Dalam  kegiatan  pengangkutan  muatan  khususnya  melalui  kapal  laut  tidak  dapat  terhindar  dari  adanya sengketa,  sengketa  adalah  suatu  hal  atau  kejadian  yang  dimana  tidak  dapat  dihindari  jika  manusia  saling berselisih  dan  berbeda  pendapat  satu  sama  lainnya  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Setiap  sengketa  yang  terjadi selalu  menuntut  pada  penyelesaian  atau  pemecahan  masalahnya  perlu  dilakukan  penyelesaian  sengketa  yang tepat agar tidak terjadi sengketa yang berkepanjangan dan berpotensi menimbulkan kerugian kedua belah pihak serta  agar  kedua  belah  pihak  mendapatkan  keadilan  yang  baik.  Adapun  penyelesaian  kasus  sengketa  di  dalam pengiriman  dan  pengangkutan  laut  dapat  ditempuh  lewat  pengadilan  maupun  diluar  pengadilan  sesuai  dengan pilihan  dari  pihak  yang  bersengketa.  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS)  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Dalam  perancangan  Undang- undang Nomor 30 Tahun 1999, Sudargo Gautama menyatakan bahwa: Terdapat 2 (dua) aliran dalam APS, yaitu
aliran  yang  menyatakan  bahwa  arbitrase  terpisah  dari  APS  dan  aliran  yang  menyatakan  bahwa  arbitrase termasuk  dalam  APS (Sudargo  Gautama,  1999). Arbitrase  berasal  dari  arbitrare  (Bahasa  latin)  yang  berarti kekuasaan untuk  menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Definisi arbitrase telah termuat dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  pada  13  Desember  2021  dengan  Bapak  Goentara  Verdynatha selaku General  Manager PT.  Bali  Intercont  Cargo  menjelaskan  mengenai  penyelesaian  sengketa  atas keterlambatan  terhadap  pengangkutan  muatan  melalui  kapal  laut  pada  PT.  Bali  Intercont  Cargo  tepatnya  pada bulan Mei 2021. Penyelesaian sengketa terkait keterlambatan barang pada konsumen yang dilakukan oleh pihak PT. Bali Intercont Cargo dengan melakukan negosiasi, adapun alasan memilih alur negosiasi atau musyawarah karena melihat kepentingan bisnis.Negosiasi secara umumnya adalah suatu proses argumentasi di antara kedua belah  pihak  yang  berbeda  kepentingan  atas  persoalan  yang  sama.  Jika  para  pihak  sepakat  menyelesaikan sengketa  melalui  jalur  negosiasi  ataupun  musyawarah  dengan  mengutamakan  dari  sisi  kepentingan  dalam urusan bisnis maka jumlah kompensasi berupa uang atas permasalahan yang terjadi atas kepentingan dari pihak yang bersengketa dan dengan adanya penyelesain melalui jalur negosiasi maka permasalahan dianggap selesai. Tetapi  apabila  salah  satu  pihak  tidak  menghendaki  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  musyawarah  maka permasalahan  tersebut  haruslah  melalui  jalur  hukum  sesuai  dengan  hukum  positif  Indonesia  saat  ini. Penyelesaian dengan jalur hukum tentunya harus melihat dari mana barang tersebut berasal.
Strategi  negosiasi  yang  digunakan  oleh  PT.  Bali  Intercont  Cargo  adalah problem  solving (pemecahan masalah)  yang  mana  dari  pihak  PT.  Bali  Intercont  Cargo  mementingkan  hak  konsumen  sehingga  dalam menemukan  jalan  keluar  terhadap  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  dengan  melakukan  penjadwalan  ulang terhadap  estimasi  sampainya  barang  tersebut  dan  juga  harus  menyesuaikan  dengan  jadwal  penerimaan  barang serta  faktor  penyebab  keterlambatan  dalam  pengiriman. PT.  Bali  Intercont  Cargo  juga  melakukan  upaya pencegahan  dengan  menganalisis  pengangkutan  muatan  mengenai  kapan  barang  tersebut  sudah  harus  sampai. Pasal 468 Kitab  Undang-undang  Hukum Dagang,  menentukan bahwa: Persetujuan pengangkut  untuk  menjaga keselamatan barang yang harus diangkut mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut.
Berdasarkan  pengertian  pasal  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwasannya  pengangkut  barang  cumin  untuk menjaga  keselamatan  terhadap  barangnya  dan  belum  ada  pasal  yang  mengatur  tentang  keterlambatan kedatangan barang tersebut, berbeda halnya jika barang tersebut terlambat datang yang mengakibatkan kerugian kepada seseorang atau bisa dikatakan barang tersebut sangat diperlukan oleh seseorang dalam waktu yang sudah dijadwalkan,  jika  hal  tersebut  terjadi  pihak  pengangkut  akan  bertanggung  jawab  untuk  kesalahan  itu  untuk pertimbangan bisnis, loyalitas, maintenance demi kesinambungan bisnis dijangka waktu pengangkut ( carrier ). Pihak  pengangkut  ( carrier )  memiliki  kebebasan  bertanggung  jawab  atas  keterlambatan  jika  pihak pengangkut  bisa  memberikan  bukti  atas  keterlambatan  yang  diakibatkan  dari  keadaan  cuaca  yang  buruk  yang dikeluarkan dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) yang tidak memberikan pengangkut untuk berlayar dikarenakan cuaca buruk,kejadian ini dikatakan sebagai force majeure .

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Sesuai  dengan  pembahasan  dari  permasalahan  yang  telah  diuraikan  peneliti,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan perjanjian pengangkutan muatan melalui kapal laut pada PT. Bali Intercont Cargo dilaksanakan  secara  konsensual  dengan  melakukan  beberapa  mekanisme  seperti:  penawaran  produk  atau pelayanan oleh PT. Bali Intercont Cargo; Adanya kesepakatan antara pihak yang terkait; pemesanan peti kemas serta  ruang  kapal  untuk  pihak  pengangkut,  proses  memasukkan  muatan  barang  ke  pihak  pengirim  ( stuffing ); selanjutnya  muatan  diterima  oleh  PT.  Bali  Intercont  Cargo  dari  pihak  yang  mengirim  dilanjutkan  dengan pengapalan;  dilakukan  pembayaran;  dan  diserahkan Bill  of  Lading untuk  pihak  penerima  ( consignee ).  Bukti dokumen  sebagai  alat  bukti  perjanjian  seperti ,  delivery  order,  quotation,  bill  of  lading,  packing  list,  invoice, shipping  instruction ini  membuat  mekanisme  dari  PT.  Bali  Intercont  Cargo  tidak  dapat  dikatakan  sepenuhnya bersifat konsensual.
Penyelesaian permasalahan terkait masalah terlambatnya barang yang dikirim untuk konsumen dilakukan dengan negosiasi, hingga saat ini PT. Bali Intercont Cargo dalam hal ini sebagai perantara antara pihak shipper , carrier ,  dan consignee masih  menggunakan  sistem  musyawarah  dengan  mengutamakan win-win  solution dimana  artinya  lebih  melihat  dari  segi  kepentingan  bisnis  daripada  segi  hukum.  Strategi  dengan  Pemecahan masalah  ( problem  solving )  dengan  pihak  penerima  barang  dari  pihak  PT.  Intercont  Cargo  adalah  strategi negosiasi,  karena  pihak  perusahaan  sangat  mengutamakan  kepentingan  dan  kenyamanan  konsumen.  Negosiasi yang  dilakukan  seperti  melakukan  penjadwalan  ulang  yang  disesuaikan  dengan  jadwal  penerima  barang  serta mengungkapkan permasalahan dan alasan penyebab dari pengiriman tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Adapun  kendala  yang  dialami  dalam  pelaksanaan  pengangkutan  muatan  melalui  kapal  laut  pada  PT.  Bali Intercont  Cargo,  diantaranya  terdapat  faktor  internal  yaitu  faktor  yang  terkait  dengan  operasional  seperti
kerusakan kapal dan faktor eksternal yaitu faktor yang terkait dengan luar operasional seperti cuaca yang buruk, hari libur, COVID-19 pandemic , dan alamat penerima yang kurang lengkap.

## 2. Saran
Pada  penelitian  penelitian  ini  peneliti  memberikan  beberapa  saran  yang  ditujukan  kepada  pemerintah,  kepada perusahaan,  dan  kepada  masyarakat.  Adapun  saran-saran  yang  disampaikan  peneliti  yaitu:  Kepada  pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dalam melindungi hak-hak konsumen agar melakukan perjanjian pengangkutan secara tertulis. Dengan adanya perjanjian pengangkutan secara tertulis maka dapat menjamin kepastian hukum serta menjamin hak dan kewajiban para pihak. Kepada pihak perusahaan yang terkait dalam industri pengiriman sekiranya  menerapkan  sistem  penginformasian  kepada  konsumen  terkait  dengan  permasalahan  terlambatnya kedatangan barang seperti yang telah dilakukan oleh pihak PT. Intercont Cargo.

## DAFTAR PUSTAKA
A, H., & Dkk. (2019). Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat . Amiek.S. (1988). Hukum pengangkutan laut :buku pegangan kuliah Fakultas Hukum . Surakarta: Sebelas Maret University Press. Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: Setara Pers. Badrulzaman, M. D. (2005). Aneka Hukum Bisnis . Bandung: Cetakan 2 Alumni.
Haloho, R. D., Sidauruk, J., & Utomo, U. (2018). Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan terhadap Barang Niaga Melalui Darat. PATIK : Jurnal Hukum , 7 (3), 178–191.
Hidayat,  M.  T.  (2016).  Perlidungan  Hukum  terhadap  Pengguna  Jasa  Angkutan  Udara  dalam  Perspektif Peraturan Perundang-Udangan. Al ’ Adl , 8 (3), 1–22. Musa, & ARizkyta A. (2021). Tanggung Jawab Pengangkut Barang dalam Angkutan Laut . Jogjakarta: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
Ridwan Khairandy, D. (1999). Pengantar Hukum Dagang Indonesia . Yogyakarta: Gama Media. Sulistiyani, K. (2019). Kapal mengagumkan : kapal kargo dan tanker minyak . Jakarta: Elex Media Komputindo. Zaeni, A. (2008). Hukum Bisnis . Jakarta: Raja Grafindo.