## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## POPULARITAS SELEBRITI SEBAGAI ALAT KOSMETIKA POLITIK
Dyah Tantri Efrina Putri Muradi
Pascasarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran
email: d_tantri83@yahoo.com email: muradi@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Fenomena selebriti untuk turut naik ke panggung perpolitikan semakin semarak. Terlihat dari  sebagian  besar  partai  yang  meminang  para  selebriti  untuk  masuk  menjadi  kandidat sebagai  wakil  rakyat.  Fenomena  ini  tidak  terlepas  dari  adanya  perubahan  sistem pemerintahan  dan  politik  sejak  zaman  kemerdekaan  hingga  saat  ini.  Perubahan  sistem inilah  yang  otomatis  turut  mempengaruhi  sistem  kepartaian.  Euforia  demokrasi  masa reformasi  menjadikan  pemilih  dapat  memilih  langsung  wakil  rakyat.  Dahulu  dimana selebriti hanya merupakan “boneka pajangan etalase politik”, saat ini dapat lebih berperan sebagai  aktor  politik.  Tidak  dapat  dipungkiri,  popularitas  selebriti  merupakan  modal politik yang dimanfaatkan partai politik untuk mendulang perolehan suara.
Kata kunci : popularitas, selebriti, politik, pendulang suara.

## ABSTRACT
Celebrity  phenomenon  had  spreding  into  political  area  recently.  The  phenomenon  was showed  from  the  candidate  choosen  from  the  parties  to  become  their  representatives. Most  political  parties  recently  choosen  celebrity  to  become  their  candidate  as  people representatives.  This  phenomenon  was  related  to  the  changes  of  political  system  since Indonesia  independence  until  recently.  The  transformation  automatically  influenced political parties system. Democracy euphoria during reformation era brought change for the  voter  as  their  able  to  choose  their  representatives  direcly.  As  a  comparison, celebrityies  were  able  to  become  politician  recently,  rather  than  to  become  political mannequins.  Thereby,  celebrity  popularity  had  become  political  asset  for  the  parties raising their voters.
Keywords : popularity, celebrity, politics, raising voters

## PENDAHULUAN
Gemerlap  dan  hingar  bingar selebritis  turut  mewarnai  kancah perpolitikan  di  Indonesia.  Selebritis dari  kalangan  artis  baik  film  dan
sinetron,  musisi,  pembawa  acara, model  dan  mantan  ratu  kecantikan berlomba-lomba  turut  mencalonkan diri  baik  itu  Pilkada,  Pilgub  maupun pemilihan legislative. Sejumlah partai  kerapkali  tetap  menyisipkan

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
beberapa  nama-nama  artis  tersebut dalam  daftar  calon  dari  partainya. Sudah  sejak  zaman  Orde  Baru,  para artis  menjadi  anggota  MPR  dan DPR, sebut saja nama Yoseano Waas yang  merupakan  aktor  pendukung perfileman Indonesia dan aktif dalam PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia) sekaligus mantan anggota MPR,  selain  itu  ada  pula  Rhoma Irama  yang  menjadi  salah  satu mascot  terpenting  Partai  Persatuan Pembangunan (PPP) dan aktor kawakan Sophan Sophiaan.
Dibawah  kekuasaan  Orde Baru,  pemerintahan  menggunakan sistem unikameral atau yang  dikenal dengan  sistem  satu  kamar  (Fatwa, 2009,  p.  316).  MPR  memiliki kewenangan sebagai lembaga tertinggi Negara, keanggotannya terdiri  dari  anggota  DPR,  Utusan
Daerah dan Utusan Golongan. Dalam konteks  ini,  selebritis—artis  menjadi salah  satu  utusan  golongan  dari kalangan  seniman  dan  budayawan. Tidak berbeda halnya dengan utusan golongan  lainnya  seperti  akademisi, politisi,  tentara  ataupun  pengusaha. Utusan  golongan  tersebut  hanya sebagai  “kedok”  akomodasi  yang dibuat  oleh  rezim  Soeharto.  Proses legislasi  yang  diajukan  pemerintah “mulak”  akan  mendapat  persetujuan oleh  DPR.  Tidak  perlu  handal menjadi  legistlator,  karena  pada
dasarnya pengesahan dan pemberlakuan  suatu  Undang-undang bukan  ditentukan  oleh  mereka. Dalam  konteks  Orde  Baru  maka
tidak  menjadi  soal  apakah  artis-artis yang  menjadi  wakil  rakyat  akan membawa suara rakyat, atau setidaknya  kepentingan  para  artis. Keberadaan  mereka  tidak  lebih sebagai  pajangan  etalase  “seolah- olah demokrasi” yang dipertontonkan Orde Baru. Tumbangnya  rezim  Soeharto pada tahun 1998 memberikan banyak perubahan dalam segala hal, terutama  dalam  sistem  pemerintahan dan politik di Indonesia.
Amandemen  UUD  1945  menjadi salah  satu  produk  masa  reformasi. Perubahan  sistem  parlemen  dari unikameral  menjadi  bikameral  turut mewarnai euphoria demokrasi. Bikameral  atau  meminjam  istilah Moh.Yamin  sebagai  “sistem  majelis perundang-undangan kembar” merupakan praktik pemerintahan yang  menggunakan  dua  kamar. Penggunakan sistem bikameral biasanya didorong oleh pertimbangan  bahwa  satu  kamar dapat  mengimbangi  dan  membatasi kekuasaan dari kamar lainnya. Dikuatirkan  bila  menggunakan  satu kamar memberi peluang untuk menyalahgunakan  kekuasaan  karena mudah  dipengaruhi  oleh  situasi politik (Budiardjo, 1977, p. 180).

## POPULARITAS, SELEBRITI DAN POLITIK
Perubahan  sistem  inilah  yang menjadi salah  satu  pemicu  semakin maraknya  selebriti  masuk  ke  dalam kancah perpolitikkan.
Awal

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
keberadaan  mereka  yang  dianggap hanya  sebagai  “boneka  pajangan etalase  politik”  kini  dapat  menjadi aktor-aktor politik yang memerankan politik  lebih  jauh.  Sistem  kepartaian dengan menggunakan First Past The
Post (FPTP)  dan Proportional  Open List System, dimana rakyat diberikan kebebasan  memilih  secara  langsung wakil rakyatnya. Oleh karena bermodalkan kandidat,  maka mereka harus  menunjukkan  kemampuan  dan kualitas  sebagai  legislator  yang layak. Para selebriti memiliki kekuasaan  untuk  ikut  menyetujui atau membuat sebuah undang- undang, harus mampu berargumentasi, berpendapat, berdebat, melakukan lobby , memiliki pemahaman  dan  pengetahuan  yang sangat  baik  dalam  bidang  komisinya serta  dapat  memproduksi  sebuah undang-undang.
Popularitas  merupakan  nilai tambah  modal  komunikasi  politik para  selebriti.  Mereka  lebih  sering tampil  di  acara  televisi  diberbagai acara  dan  membintangi  sinetron tertentu,  bahkan  mereka  pun  ada yang  memiliki  fans  atau  penggemar berat.  Sehingga  hal  ini  memudahkan mereka untuk bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Bahkan bagi masyarakat bawah,  awam  serta  tidak  memiliki wawasan  tentang  politik,  apatis terhadap politik dan tidak mengetahui  atau  tidak  mengenal calon-calon yang  mereka  pilih,
apakah  cagubnya,  calegnya  maka dapat  dengan  mudahnya  mereka
memilih calon dari kalangan selebritis.
Fenomena  selebritis  terjun dalam  panggung  perpolitikkan  pada dasarnya  tidak  dapat  dipersalahkan. Karena para selebritis juga merupakan  warga  Negara  Indonesia yang memiliki persamaan hak memilih  dan  dipilih.  Seperti  yang dapat  kita  lihat  dalam  UUD  1945 pada pasal 28 lebih berisikan tentang HAM,  hak  untuk  mencalonkan, mengajukan  diri  maka  sah-sah  saja. Selama  mereka  siap  mengemban suatu  amanah  dan  tanggung  jawab publik  dan  memenuhi  persyaratan menjadi
pemimpin, maka diperbolehkan.  Pro  Kontra  terhadap pencalonan  selebriti  pun  terjadi dimasyarakat. Masyarakat yang
sudah  antipati  terhadap  “jargon ideology”  partai  dan  bergeser memilih  selebriti  menjadi  alternatif partisipasi  politiknya,  namun  disisi lain masyarakat merasa bahwa kader partai  yang  potensial  masih  lebih layak  untuk  terjun  ke  ranah  politik. Para kader tersebut  lebih baik  dalam segi  pendidikan,  pengalaman  politik dan  organisasi.  Hal  ini  sangat disayangkan mengingat  para artis itu dicalonkan  karena  kepopularanya semata.  Dampaknya  adalah  adanya keraguan dan kekhawatiran
masyarakat  terhadap  masa  depan bangsa  jika  yang  memimpin  adalah para artis.
Hal  ini  bukan  merupakan  hal aneh yang hanya terjadi di Indonesia. Pada  pertengahan  Oktober  2003  di

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
Amerika  Serikat    artis  Arnold Schwarnegger,  kandidat  Republikan terpilih menjadi Gubernur California. Hal  ini  memperlihatkan  kekuataan popularitas  selebriti  yang  mampu menggalang dan dipergunakan untuk menjaring pemilih, bagi partai politik.  Selebriti  merupakan  salah satu  modal  politik  partai.  Diyakini, kalangan selebritis mampu
memberikan  sumbangan  suara  bagi partai politik. Tidak heran bila antara para  selebritis  dan  partai  politik memiliki  hubungan  yang  saling menguntungkan.  John  Cork,  warga asal  Los  Angeles  sempat  menulis sepucuk  surat  dalam  surat  kabar Time (Time, 10 November 2003),
“Pesona  pribadi  akan  selalu lebih  bermakna  ketimbang  politik, memiliki  nama  tenar  lebih  penting ketimbang mampu
menjawab pertanyaan-pertanyaan  seputar  isu- isu  kampanye,  jika  Anda  seorang bintang maka media akan melakukan apapun  untuk  meliput  kampanye anda,”
Menurut  Cork,  terpilihnya Arnold pada saat itu menggarisbawahi  satu  hal  yaitu terjadinya  kultus  selebriti.  Pemujaan selebriti  menjadi  suatu  kepercayaan baru,  melahirkan  agama  baru.  Inilah yang  pada  akhirnya  membangun “kerajaan  baru”  (Guardini,  1996).
Dalam  kerajaan  ini  para  selebritilah yang  menjadi  raja  dan  ratunya. Bintang  dan  khalayak  berhubungan secara  khas.  Khalayak  memandang sang  selebriti  sebagai  gemerlap  nun
jauh  di  langit,  yang  tak  dapat tersentuh namun sekaligus menyilaukan.  Mimpi  dan  cita-cita khalayak  adalah  mendekati  bintang atau menjadi bintang.
Dalam  konteks  seperti  ini, peran  selebriti  pun  penggantikan kehebatan  para  pahlawan.  Mengutip sejarawan  dan  pemenang  hadiah
Pulitzer, Daniel J. Boorstin (Boorstin, 1992, p. 57) “Selebriti    adalah
seseorang  yang  dikenal  karena keterkenalannya. pahlawan dikenali karena prestasi atau pencapaiannya, sementara selebriti  karena  citra atau  merek  dagangnya.Pahlawan membentuk dirinya,selebriti dibentuk oleh media.Pahlawan adalah orang besar, selebriti adalah
sebuah nama besar.”
Maka,  tak  semua  selebriti adalah  pahlawan  dan  sebaliknya  tak semua  pahlawan  dapat  menjadi selebriti.  Pahlawan  terkadang  luput dari  dari  sorot  kamera  dan  liputan. Sedangkan  selebritis  hidup  bak seorang bintang. Selebriti merupakan magnet media, pusat sorotan kamera, bergelimang  ketenaran.  Popularitas selebriti adalah produk media. selebritis  tentunya  sudah  dikenal masyarakat  melalui  sinetron,  gosip, atau tayangan yang lainnya, sehingga apa yang terjadi pada dirinya

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
memiliki  nilai  berita.  Masyarakat merasa  dekat  dengan  artis  karena terpaan  media  setiap  harinya.  Maka tak  heran  ketika  artis  mencalonkan atau  dicalonkan  dalam pemilihan umum,  hal  ini  segera  menjadi perhatian  masyarakat.  Seperti  yang
dikutip dalam diktum terkenal ilmuwan politik bahwa “pers mungkin  tidak  selalu  berhasil  dalam mendorong  orang  untuk  memikirkan sesuatu, tetapi sangat berhasil sekali dalam  mendorong….(orang)  untuk menentukan apa yan g perlu  mereka pikirkan (Cohen, 1963).”
Selebriti  merupakan  bagian dari  konsumerisme  visual  yang dijajakan  oleh  media  dan  televisi. Pengkultusan  yang  dilakukan  terus menerus oleh pihak media menjadikan,  selebritis  menjadi  kian popular. Popularitas dimaknai sebagai  dikenal  dan  disukai  oleh banyak orang atau tindakan seseorang  dalam  aktualisasi  diri untuk  dapat  dikenal  oleh masyarakat luas.  Dalam  dunia  pers  dikenal istilah “man  makes  news” artinya setiap  tokoh  memiliki berita,  atau berita  dapat  diangkat  dari  mereka yang  memiliki  nilai  berita  (populer).
Karena kepopulerannya, apapun yang  terjadi  pada  diri  si  tokoh tersebut  dapat  menjadi  perhatian khalayak,  baik  dari  sisi  karya seninya,  gaya  hidup  ataupun  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan dirinya. Popularitas merupakan potensi  yang  inheren  dengan profesi keartisannya.  Seringkali  orang  yang
memiliki  kualitas,  namun  tidak berada  dalam  lingkaran  kekuasaan dan  popularitas  menjadi  tersisih. Semakin  banyak  jumlah  penggemar, maka  semakin  tinggi  pula  nilai  jual selebritis yang bersangkutan.
Banyak  partai  politik  yang mendadak “meminang” para selebritis  untuk  menjadikan  mereka mesin pendongkrak suara. Keberhasilan beberapa selebritis sebut  saja  Deddy  Mizwar,  Zumi Zola, Rano Karno, Anang Hermansyah,  Dessy  Ratnasari,  Dede Yusuf,  Rieke  Diah  Pitaloka  turut memenangi  pertarungan  suara  di parlemen. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 416/Kpts/KPU/2014 tentang penetapan  perolehan  kursi  partai politik  dan  calon  anggota  DPR  dan DPD  terpilih,  setidaknya  ada  18 orang  yang  berprofesi  sebagai  artis berhasil lolos ke Senayan.
Keberhasilan ini dapat menginspirasi selebriti  lain  untuk  turut  mengadu peruntungannya.  Hal  ini  semakin mengukuhkan  telah  datangnya  suatu era baru dalam demokrasi di Indonesia yaitu, “ Celebrity Politics ”.
Seperti penjelasan diatas, perubahan sistem politik yang berimbas  pada  perubahan  sistem kepartaian  di  Indonesia,  secara  tidak langsung  mempengaruhi  perilaku pemilih dalam berpartisipasi. Pemilih yang  berawal  memberikan  pilihan dengan sudut pandang tatanan ideologis  menjadi  pemilih  rasional yang  mengutamakan  figur.  Hal  ini

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
diperkuat dengan beberapa penelitian, salah satunya yang dilakukan  oleh  Lembaga  Survei Indonesia  pada  tahun  2011  (LSI,
2001)  yang  menemukan  bahwa instabilitas pilihan pada partai kemungkinan terkait dengan kecenderungan pemilih rasional. Pemilih  telah  menetapkan  standard tujuan  atau  prioritas  keberhasilan pemimpin berupa: pertumbuhan ekonomi,  kemakmuran,  persatuan nasional,  pendidikan,  dan  penegakan hukum.  Masyarakat  lebih  percaya pada  individu-individu  ketimbang partai politik, dengan standar individu  berupa  integritas  pribadi, kepedulian  sosial,  dan  kompetensi profesional. Ada kecenderungan meningkatnya  peran  iklan  politik dalam  menonjolkan  figur,  sehingga hanya  figur  yang  memiliki  kekuatan iklan  di  media  massa,  atau  memiliki kesempatan  di  media  massa  saja
(artis selebriti) yang menjadi perhatian.  Iklan  politik  menjadikan budaya populaer dalam politik semakin  menguat,  masyarakat  tidak merasa bahwa politik dan kekuasaan merupakan  hal  yang  menakutkan, namun menjadi tempat
berlangsungnya  tata  kelola  hidup bersama  menjamin  kompetisi  yang fair  dan  adil  untuk  mendapatkan kekuasaanya (Sufyanto, 2015).

## BUDAYA  POPULAR  PENGUAT KEMENANGAN SELEBRITI
Popular  Culture atau  sering disebut  budaya  pop  mulai  mendapat tempat  dalam  kehidupan  masyarakat di  Indonesia.  Budaya  pop  sebagai “lokasi  pertarungan”,  banyak  yang terjadi dalam makna ini (pertarungan kekuasaan atas makna yang terbentuk dan beredar di masyarakat) ditentukan dan diperdebatkan.
Bahkan  terkesan,  budaya  pop  hanya pelayan  dari  sistem  kapitalisme  dan patriarkhi,  membiarkan  kesadaran palsu  membius  masyarakat.  Budaya pop juga  dapat  dilihat sebagai  lokasi dimana makna-mana tersebut dipertandingkan dan ideologi dominan  bisa  saja  diusik.  Antara pasar  dan  berbagai  ideologi,  antara pemodal dan produser, antara sutradara  dan  aktor,  antara  penerbit dan  penulis,  antara  kapitalis  dan kaum pekerja, antara perempuan dan laki-laki,  antara  heteroseksual  dan homoseksual,  kelompok  kulit  hitam dan  putih,  tua  dan  muda,  antara  apa makna segala sesuatunya dan bagaimana artinya merupakan pertarungan  atas  kontrol  (terhadap makna)  yang  berlangsung  terus menerus” (Strinati, 2003).
Budaya  pop  adalah  budaya pertarungan  makna  dimana  segala macam makna bertarung memperebutkan  hati  masyarakat. Dan  sekarang  ini,  model  praktis  dan pemikiran pragmatis mulai berkembang dalam pertempuran makna  itu.  Budaya  pop  sering diistilahkan dengan budaya McDonald atau budaya MTV.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
Kepraktisan, pragmatisme, dan keinstanan  dalam  pola  kehidupan menjadi  salah  satu  ciri  khasnya.
Disini,  media,  baik  cetak  atau elektronik,  menjadi  salah  satu  ujung tombak public relation untuk menerjemahkan  budaya  pop  ala MTV langsung ke jantung peradaban masyarakat  itu.  Televisi  menjadi media yang efisien dalam mengkomoditaskan  segala  sesuatu dan menjualnya. Televisi menjadikan
manusia  sebagai  komoditas  yang dapat  “diperjualbelikan”  dengan alasan:  ada  yang  membutuhkannya. Dalam  pengertian  ini,  seorang  idola turut  ikut  dijual  oleh  media  dalam konsep  budaya  pop  ini.  Idola  harus menjual  dirinya,  televisi  (dan  media lain)  menjadi  semacam  “toko  serba ada”  yang  memajang  idola  itu  agar dapat  dibeli  oleh  masyarakat.  Dan masyarakat bisa melihat, memegang, bahkan  mencicipi  apa  yang  dijual oleh  idola  dan  medianya  itu.  Semua itu mempunyai model kepentingannya masing-masing, alias saling  membutuhkan.  Salah  satu unsur memerlukan unsur yang lain. Dalam  hal  politik,  dengan masuknya budaya popular,
masyarakat  seolah-olah  tidak  merasa lagi  bahwa  kekuasaan  dan  politik merupakan  hal  yang  menakutkan yang  dahulu  hanya  diisi  oleh  para elit-elit  politik  sebagai  kelas  social terbatas  seperti  kalangan  penguasa, pejabat dan kelompok ningrat.
Sehingga  banyak  kalangan  tersohor yang  pada  awalnya  tidak  memiliki
tradisi  politik  pun  menjadi  tertarik untuk bergabung di dalamnya, seperti artis (selebrity) yang berlomba  untuk  turut  terlibat  dalam pertas perpolitikkan. Keterlibatannya tidak  sekedar  menjadi  figuran  objek untuk menarik simpati pemilih namun  lebih  dari  itu  sebagai  bagian yang  terjun  langsung  dalam  suksesi kekuasaan  untuk  menjadi  subjek kandidat  anggota  legislatif  maupun eksekutif.
Dalam kompetisi politik wajib mempopulerkan dirinya kepada publik pemilih secara meluas. Sebab  popularitas  menjadi  factor penting  dalam  kompetisi  suksesi kekuasaan  di  seluruh  tingkatan. Dalam  studi  voting  behavior  untuk melihat seseorang dapat  terpilih  atau tidak  dalam  kompetisi  politik  secara lansung  harus  memenuhi  harapan masyarakat  melalui  tiga  tahapan, antara  lain:  popularitas,  kapasitas (kepantasan) dan elektabilitas.
Popularitas  artinya  sejauh  mana public  mengenal  seseorang  yang terlibat dalam kontes suksesi kekuasaan politik. Popularitas mendorong pemahaman pemilih untuk melihat kandidat pantas menjadi perwakilan publik. Jika nilai kepantasan  kandidat  memadai,  maka pasti akan menaikkan nilai elektabilasnya,  sehingga  tak  heran bila seseorang yang memiliki tingkat kepopulerannya tinggi, memiliki peluang  menggalang  suara  dari  para pemilih  dengan  tingkat  yang  tinggi pula.  Elektabilitas  seseorang  yang

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
popular seperti para selebriti menjadi tinggi.
Merupakan  lompatan  besar dalam  politik  Indonesia  sebagai wujud  konsolidasi  demokrasi,  yaitu kecenderungan  baru  partai  untuk mencalonkan  orang  yang  popular (Mietzner, 2009) . Periode sebelumnya orang lebih memfokuskan  pada  pengaruh  politik atau  kapasitas  finansial  seseorang, namun  hari  ini  popularitas  telah menggeser  hal  tersebut.  Popularitas individual  adalah  senjata  paling ampuh yang ditemukan partai politik selama  puluhan  tahun  berjibaku dalam  pemilu.  Pergeseran  orientasi itulah  yang  ditangkap  oleh  sebagian besar partai  politik untuk melakukan pinangan “dadakan” untuk meningkatkan elektabilitas di masyarakat.  Seperti  terlihat  dalam Pemilu  2014,  terdapat  79  artis  dari
6.550 caleg yang masuk  daftar calon sementara  (DCS)  untuk  bersaing merebut  kursi   di  Senayan.  Ke-9
parpol tersebut, Partai Amanat Nasional  (PAN)  penyumbang  artis terbanyak, yaitu 18 orang. Kemudian Partai  Gerindra  15  orang,  Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  14 orang,  PDI  Perjuangan  7  orang, Partai  Demokrat  7  orang,  Partai
Nasionalis  Demokrat  (NasDem)  6 orang, Partai persatuan Pembangunan  (PPP)  6  orang,  Partai Golkar  4  orang  dan  Partai  Hanura  2 orang.  Dari  79  artis tersebut,
sebanyak 35 merupakan caleg perempuan  dan  44  adalah  laki-laki.
Lalu,  dari  jumlah  tersebut,  24  di antaranya  berada  di  nomor  urut puncak, san selebihnya di nomor urut sepatu.
Meruaknya  kandidat  artis, menguatkan  bahwa  budaya  populer telah merasuki ruang publik,
mencairkan ideology masyarakat akan arti kekuasaan dan politik, artis selebriti yang memiliki modal ketenaran  dan  kepopuleran  dapat menjadi bagian dalam suksesi kekuasaan sekaligus memiliki tingkat elektabilitas  yang  tinggi  atas  modal politiknya tersebut. Masyarakat  yang terbius  atas  suguhan  instan  budaya populer  pun  tidak  segan  turut memilih idolanya untuk memberikan kepercayaan  untuk  memilih  mereka sebagai wakil politiknya.
PERILAKU PEMILIH

## TERHADAP FENOMENA POPULARITAS SELEBRITI
Terlepas  dari  pro  dan  kontra selebriti  berbondong-bondong  ke panggung  perpolitikkan,  maka  yang harus  dilihat  bagaimana  dampak perilaku  pemilih.  Pemilih  diartikan sebagai  semua  pihak  yang  menjadi tujuan  utama  para  konsestan  untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung
dan kemudian memberikan suaranya kepada konsestan yang bersangkutan (Firmanzah,  2007).  Pemilih  dalam hal  ini  dapat  berupa  konsituen maupun  masyarakat  pada  umumnya. Konstiuen
adalah kelompok masyarakat  yang  merasa  diwakili

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
oleh  suatu  ideologi  tertentu  yang kemudian  termanifestasikan  dalam institusi  politik  seperti  partai  politik dan  seorang  pemimpin.  Adapun perilaku  pemilih  menurut  Surbakti adalah  :  “Akivitas  pemberian  suara oleh  individu  yang  bekaitan  erat dengan kegiatan pengambilan keputusan  untuk  memilih  atau  tidak memilih (to  vote  or  not  to  vote) didalam  suatu  pemilihan  umum (Pilkada  secara  langsung-pen.  Bila voters  memutuskan  untuk  memilih (to  vote) maka  voters  akan  memilih
atau  mendukung  kandidat  tertentu (Surbakti, 1997) Keputusan untuk memberikan  dukungan  dan  suara tidak  akan  terjadi  apabila  tidak terdapat  loyalitas  pemilih  yang cukup tinggi kepada calon pemimpin jagoannya.  Begitu  pula  sebaliknya,
pemilih pemilih tidak akan memberikan  suaranya kalau mereka menganggap  bahwa  sebuah  partai atau calon pemimpin tidak loyal serta tidak  konsisten  dengan  janji  dan harapan yang telah mereka berikan.
Perilaku  pemilih  juga  sarat dengan  ideologi  antara  pemilih dengan  partai  politik  atau  kontestan pemilu.  Masing-masing  kontestan membawa  ideologi  yang  saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul kristalisasi dan pengelompokkan antara ideology yang dibawa kontestan. Masyarakat akan mengelompokkan  dirinya  kepada kontestan  yang  memiliki  ideologi
sama  dibawa  dengan  yang  mereka anut  sekaligus  juga  menjauhkan  diri dari  ideologi  yang  berseberangan dengan  mereka.  Perilaku  pemilih dapat dianalisis dengan tiga pendekatan yaitu (Asfar, 2006): 1) Pendekatan Sosiologis Pendekatan sosioligis sebenarnya berasal dari Eropa, kemudian  di Amerika dan pendidikan Eropa. Karena itu, flananngan menyebutnya  sebagai  model sosiologi politik Eropa. David Denver,  ketika  menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan perilaku memilih  masyarakat  Inggris, menyebut  model  ini  sebagai social determinism approach .
Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan- pengelompokan sosial mempunyai  pengaruh  yang cukup signifikan dalam menentukan  perilaku  pemilih seseorang. Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan dsb) dan karekteristik atau latar belakang  sosiologis  (seperti agama, wilayah, jenis kelamin,umur dsb) merupakan  faktor  penting dalam  menentukan  pilihan politik.
Pendek  kata,  pengelompokan sosial  seperti  umur  (tua-

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
muda);jenis  kelamin  (laki- perempuan);agama dan semacamnya dianggap mempunyai  peranan  yang cukup  menentukan  dalam membentuk  pengelompokan sosial  baik  secara  formal seperti keanggotaan seseorang  dalam  organisasi- organisasi keagamaan, organisasi-organisasi  frofesi; maupun pengelompokan informal  seperti  keluarga, pertemanan,ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya.,  merupakan  sesuatu yang  sangat  vital  dalam memahami  perilaku  politik seseorang,  karena  kelompok- kelompok inilah yang mempunyai  peranan  besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang. 2) Pendekatan Psikologis Pendekatan sosiologis berkembang di Amerika Serikat  berasal  dari  Eropa Barat,  pendekatan  Psikologis merupakan fenomena Amerika serikat karena dikembangkan depenuhnya oleh Amerika Serikat melalui Survey  Research  Centre  di Universitas  Michigan.  Oleh karena  itu,  pendekatan  ini juga  disebut  sebagai  Mazhab Michigan. Pelopor utama pendekatan ini adalah Angust Campbell.  Pendekatan  ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi-  terutama  konsep sosialisasi  dan  sikap  untuk menjelaskan perilaku pemilih. Variabel-variabel  itu  tidak dapat  dihubungkan  dengan perilaku  memilih  kalau  ada proses sosialisasi. Oleh karena itu, menurut pendekatan  ini  sosialisasilah sebenarnya  yang  menentukan perilaku  memilih  (politik) seseorang. Penganut pendekatan ini menjelaskan  sikap  seseorang- sebagai refleksi dari kepribadian seseorang- merupakan variabel yang cukup  menentukan  dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis  menekankan  pada tiga  aspek  psikologis  sebagai kajian  utama  yaitu  ikatan emosional  pada  suatu  partai politik, orientasi terhadap isu- isu  dan  orientasi  terhadap kandidat.
3) Pendekatan Rasionalitas Penggunaan pendekatan rasional  dalam  menjelaskan perilaku pemilih oleh ilmuwan  politik  sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
memilih  (politik).  Apabila secara  ekonomi  masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan  yang  sebesar- besarnya, maka dalam perilaku politikpun maka masyarakat akan dapat bertindak secara rasional. Asumsi pemilih bukan wayang  yang  tidak  memiliki kehendak bebas dari kemauan dalangnya oleh Anthony Downs dalam Economic Theory of Democracy (1957). Artinya,  peristiwa-peristiwa politik tertentu dapat mengubah  preferensi  pilihan seseorang. Dalam pendekatan pilihan rasional ini, dipaparkan dua orientasi yang menjadi  daya  tarik  pemilih, yaitu orientasi isu dan kandidat. Orientasi isu berpusat pada pertanyaan; apa yang seharusnya dan sebaiknya  dilakukan  untuk memecahkan persoalan- persoalan yang dihadapi masyarakat?  Dan  orientasi kandidat mengacu pada  sikap seseorang  terhadap  pribadi kandidat tanpa mempedulikan label  partainya.  Di  sinilah para pemilih menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan rasional. Namun  terkadang  pula  para pemilih  rasional  yang  bisa dikatakan  sebagai free  rider tidak peduli terhadap pemilihan  umum,  hal  ini rasional secara ekonomi. Sebab utamanya adalah usaha yang diperlukan untuk mendapatkan informasi politik tidak sebanding dengan imbalannya Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut dan bila dikaitkan dengan fenomena popularitas selebriti ke dalam panggung  politik,  maka  pendekatan psikologi dirasa paling cocok Pemilih memilih dengan berorientasi pada pribadi kandidat tanpa mempedulikan label partainya.
Penekanan emosi dan perasaan lebih dikedepankan. Pemilih tetap memilih kandidat  dikarenakan  rasa “suka” dan bukan karena pertimbangan latar belakang  dan  program  yang  diusung kandidat  tersebut.  Seseorang  bisa saja  memilih  seorang  artis  hanya karena suka dengan lagunya, goyangannya atau keseksiannya. Atau pun karena popularitas selebriti yang  diagung-agungkan  oleh  media. Seperti  pembahasan  yang  telah dikemukakan  sebelumnya  bahwa pada  dasarnya  khalayak  dan  bintang memiliki  hubungan yang  khas. Khalayak  memandang  sang  selebriti sebagai  gemerlap  nun  jauh  diatas sana.  Selebriti  tidak  dapat  tersentuh namun juga menyilaukan. Mimpi dan cita-cita khalayak adalah

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
mendekatkan  idola  yang  mereka kultuskan.
Perilaku pemilih dengan pendekatan ini hanya bertahan hanya untuk  jangka pendek dan semu.  Saat pemilih  disadarkan  oleh  realitas politik bahwa kandidat yang diinginkan tidak mampu menagktualisasikan  dirinya,  maka perilaku  pemilih  dapat  bergeser dengan meninggalkan kandidat tersebut.  Hal  ini   karena  latar pendidikan  mereka   memang  rendah dan konyolnya, partai politik menggunakan  kelemahan  mereka tersebut.  Seharusnya  partai  politik ikut bertanggung jawab  memberikan pendidikan politik kepada simpatisannya,  bukan  memanfaatkan kebodohan para simpatisannya.

## PENUTUP
Partai  politik  dewasa  ini semakin  banyak  yang  merekrut  para artis  untuk  didudukan   sebagai  calon anggota  Dewan.  Rekruitmen  para artis  yang  tiba-tiba  diajak   menjadi anggota partai  politik memang syah- syah  saja.  Semua  berpulang  pada kebijakan para pengurus dan pembina  partai  untuk  menentukan kebolehan siapapun menjadi anggota partai  politik  dan  siapa  yang  akan mewakili  parpolnya  sebagai  caleg, sebanyak  79  calon  yang  akan  duduk di  kursi  panas  Senayan  berasal  dari kalangan selebriti. Menegaskan bahwa  popularitas  dapat  mendulang suara. Budaya populer yang merasuki ruang public turut
menguatkan  para  selebriti  untuk masuk  menjadi  bagian  dalam  ajang kompetisi  perpolitikkan,  budaya  pop memberikan  ruang  lain  yang  selama ini  hanya  terisis  oleh  para  elit-elit politik,  kaum  penguasa,  pejabat  dan kelompok  ningkat.  Masyarakat  yang terbius  atas  suguhan  instan  budaya populer  pun  tidak  segan  turut memilih idolanya untuk memberikan kepercayaan  untuk  memilih  mereka sebagai wakil politiknya.
Namun, sebaiknya para selebriti jangan hanya mengunggulkan kecantikan, ketampanan  dan  juga  kepopuleranya saja  tetapi  juga  harus  mempunyai kapasitas  untuk  menjadi  seorang politikus, dilatar belakangi
pendidikan  yang memadai,  selain itu juga harus bisa membuktikan kinerja mereka  untuk  masyarakat.  Mereka mampu  untuk  mengemban  suatu amanah dan tanggung jawab, mampu memperjuangkan  hak  dan  nasib rakyat, mensejahterakan rakyat, pengetahuan berpolitknya, dan berpolitik  dengan  cara  yang  benar. Karena  satu  hal  yang  tidak  boleh dikesampingkan  begitu  saja  adalah keinginan  dan  harapan  masyarakat adanya sikap yang lebih bertanggung jawab dari partai politik dalam menempatkan anggota- anggotanya untuk menempati kedudukan  sebagai  anggota  dewan. Partai politik sebaiknya ikut memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan menyodorkan  figur-figur  yang  dapat

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
dipercaya  yang  dapat  memberikan perubahan  dan  sumbangsih  yang
lebih baik bagi kehidupan bermasyarakat  dan   bernegara  bukan hanya bermodalkan popularitas sebagai  etalase  atapun  kosmetika politik semata.
Referensi:
Asfar, M. (2006). Pemilu dan Perilaku Memilih 1995-2004. Surabaya: Pustaka Eureka. Boorstin, D. J. (1992). The Image : A Guide to Pseudo-events in Amerika. New York: Random
House.
Budiardjo, M. (1977). Dasa-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia.
Burke, P. (1978). Popular Culture in
Early Modern Europe. London: Temple Smith. Cohen, B. (1963). The Press and foreign policy. NJ: Princeton
University Press.
Fatah, E. S. (2004). Caleg Selebriti Perempuan : Dari Perlengkapan ke Pelaku Politik. Jurnal Perempuan ,
Jakarta.
Fatwa, A. (2009). Potret Konstitusi Pasca Amandemen 1945.
Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara. Firmanzah. (2007). Marketing Politik. Jakarta.
Guardini, F. (1996). Old and New, Modern and Postmodern : Baroque and Neonaraque. Mc Luhan studies . Liddle, S. M. (12010). Indonesia : personalities parties and voters. Democracy Nolume
21 . LSI. (2001). PEMILIH
MENGAMBANG DAN PROSPEK PERUBAHAN KEKUATAN. jakarta. Mietzner, M. (2009). Political opinion polling in post authoritarian Indonesia Catalyst or obstacle to democratic consolidation. Bijdragen tot de Taal-, Land- en . Strinati, D. (2003). Popular Culture : Pengantar Menuju Teori
Budaya Populer. Yogyakarta: Bentang. Sufyanto. (2015). Selebritisasi Politik. Bandung: Nusa Media. Surbakti, R. (1997). Partai, Pemilih dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.