Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 9 No. 1 April 2023 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X

## Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
The Effectiveness of Village Fund Allocation in Community Empowerment in Kacaribu Village, Kabanjahe District, Karo Regency
Ragil Kurniawan Keloko 1* , Asima Yanty S. Siahaan 2
1,2 Departement of Public Administrastion, Universitas Sumatera Utara *Korespondensi Penulis: Ragilkeloko9@gmail.com

## Abstrak
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  merupakan  dana  yang  diberikan  oleh  pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan fisik ataupun non fisik kepada desa. Alokasi Dana  Desa  (ADD)  non  fisik  berupa  pemberdayaan  masyarakat  yang  tujuannya mensejahterahkan  baik  dari  segi  perekonomian  ataupun  peningkatan  kualitas sumber daya manusia yang pada awalnya kurang sejahtera menjadi sejahtera dan dapat  berkembang  dalam  sumber  daya  manusia.  Desa  Kacaribu  mempunyai program  pemberdayaan  masyarakat  yaitu  program-program  yang  menggunakan Alokasi  Dana  Desa  meliputi  program-program  yang  telah  direncanakan  seperti Bantuan  langsung  kepada  Balita  dan  lansia,  kegiatan  Gotong-Royong,  Pelatihan Karang  Taruna  dan  Pelatihan  Adat-Istiadat  di  Desa  Kacaribu.  Metode  yang digunakan adalah  metode penelitian kualitatif deskriptif, ) dalam Pemberdayaan Masyarakat  di  Desa  Kacaribu  belum  efektif  dilihat  pencapaian  tujuan  yaitu transparansi dan sasaran kebijakan dimana  transparansi kepada masyarakat kurang terbuka  dan  masyarakat  yang  seharusnya  mendapatkan  bantuan  malah  tidak mendapatkan bantuan tersebut.
Kata kunci: Efektivitas, Alokasi Dana Desa (ADD), Masyarakat, Pemberdayaan

## Abstract
The  Village  Fund  Allocation  (ADD)  is  a  fund  provided  by  the  district/city government in physical or non-physical development to the village. Non-physical Village Fund Allocation (ADD) is in the form of community empowerment with the aim of prospering both in terms of the economy or improving the quality of human resources  who  were  initially  less  prosperous  to  become  prosperous  and  able  to develop  in  human  resources.  Kacaribu  Village  has  community  empowerment programs, namely programs that use Village Fund Allocations including planned programs such as direct assistance to toddlers and the elderly, mutual assistance activities, Youth Organization Training and Customs Training in Kacaribu Village. The  method  used  is  descriptive  qualitative  research  method,  in  Community Empowerment in Kacaribu Village has not been effective in terms of achieving the goals,  namely  transparency  and  policy  targets  where  transparency  to  the community is less open and people who should receive assistance do not receive the assistance.
Keywords: Effectiveness, Village Fund Allocation (ADD), Community, Empowerment

## PENDAHULUAN
Suatu  negara  pada  dasarnya  memiliki  permasalahaan  yang  kompleks,  seperti ekonomi, sosial dan politk, begitu pula di Negara Republik Indonesia kerap sekali permasalahan itu dilekatkan pada persoalan pemerintah pusat dan daerah mengenai ketidakadilan dan kesenjangan fiskal tersebut. Namun seiring dengan berjalannya waktu  lahirnya  satu  kebijakan  resmi  untuk  menjawab  persoalan  tersebut  dengan Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  yang  menciptakan  perimbangan  keuangan pusat  dan  daerah.  Pusat  mengalokasikan Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil sumber daya alam dan pajak, sementara daerah mempunyai  kekuatan  yang  lebih  besar.  Alokasi  dana  desa  ditujukan  untuk membiayai  program  pemerintah  desa  dalam  hal  pelaksanaan  kegiatan pemerintahaan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Tujuan  dari  alokasi  dana  desa adalah  meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintah  desa  dalam  melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenanganya.
Pemberian Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana belanja  keperluan  desa  untuk  mendorong  dalam  membiayai  program  pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahaan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi  Dana  Desa  wujud  dari  pemenuhan  hak  desa  untuk  menyelenggarakan otonomi supaya tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri. Penggunaan  dana  Desa  membantu  dalam  penyelenggaran  Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.  Celah  penyimpangan  dana  kegiatan  yang  sesuai  dengan  Rancangan Anggaran  Biaya  (RAB),  Namun,  di  samping  manfaatnya  sebagai  sumber penganggaran pembangunan, pemanfaatan dana desa dalam proses pembangunan daerah pedesaan masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satunya warga masyarakat  tidak  memperoleh  informasi  secara  transparan  tentang  bagaimana keuangan dikelola, dan seberapa besar Keuangan Desa diperoleh dan dibelanjakan, Hal  ini  juga  dialami  oleh  pemerintah  Desa  Kacaribu  Kecamatan  Kabanjahe Kabupaten  Karo  dengan  keterbatasan  kemampuan  sumber  daya  manusia  yang memiliki peran dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penyaluran Alokasi Dana Desa  (ADD)  di  Desa  Kacaribu,  yang  tampak  dari  kegiatan  pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  (ADD)  yaitu  beberapa  program  Pemberdayaan  Masyarakat  seperti sosialisasi  bahaya  narkoba  dan  bantuan  langsung  kepada  lansia  dan  balita.  Dari Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Kacaribu tidak nampak adanya perubahan dari masyarakat di desa tersebut.
Kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  dalam  mengelola  dana  desa  menjadi masalah dikarenakan berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018 yang dilakukan BPS, ada lebih dari 11.000 kepala desa yang hanya berpendidikan SMP ke bawah. Jumlah tersebut hampir setara dengan 15 persen dari jumlah seluruh kepala desa yang ada di Indonesia. Jika tiap desa diasumsikan mendapat dana desa
sebesar  1  miliar,  hal  itu  berarti  lebih  dari  11  triliun  dana  desa  yang  dikucurkan pemerintah  dikelola  oleh  SDM  yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  SMP kebawah. Bahkan, dalam laporan Podes juga diungkapkan lebih dari 1000 kepala desa di Indonesia belum pernah mengeyam pendidikan di bangku sekolah.Melihat fakta yang ada, wajarapabila masih banyak ditemukan de sa yang meskipun telah mengelola dana desa yang sangat besar namun belum berd ampak secara signifikan terhadap pembangunan di wilayahnya.
Desa Kacaribu merupakan salah satu desa di Kabupaten Karo yang menerima dana desa  yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Dana yang  dialokasikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  untuk  Desa,  yang  bersumber  dari bagian  dana  perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang  diterima  oleh Kabupaten. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan stimulan bagi kemandirian masyarakat  desa  dalam  melakukan  pembangunan  di  wilayahnya.Desa  Kacaribu sebagai salah satu daerah yang menerima alokasi dana desa, Pemerintah Kabupaten Karo  telah  menetapkan  empat  Peraturan  Bupati  (Perbup)  yang  mengatur  tentang pengelolaan  keuangan  desa,  yaitu  Pedoma  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  Alokasi Dana Desa (ADD), Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, sera Tata Cara Pembagian  Penetapan  Rincian  dan  Pedoman  Teknis  Penggunaan  Dana  Desa sebagai regulator dan pengawas penggunaan dana desa.

## TEORI

## 2.1 EFEKTIVITAS
Efektivitas  dalam  pengertian  yang  umum  menunjukkan  pada  taraf tercapainya  hasil,  dalam  bahasa  sederhana  hal  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa efektivitas dalam administrasi negara adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat  dicapai  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  direncanakan.  Efektivitas  ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif (Ravianto 2014 : 11). Efektivitas adalah hubungan antara output dan  tujuan  atau  dapat  juga  dikatakan  merupakan  ukuran  seberapa  jauh  tingkat output ,  kebijakan  dan  prosedur  dari  organisasi.  Efektivitas  juga  berhubungan dengan  derajat  keberhasilan  suatu  operasi  pada  sektor  publik  sehingga  suatu kegiatan  dikatakan  efektif  jika  kegiatan  tersebut  mempunyai  pengaruh  besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Beni 2016 : 69).

## 2.2 DIMENSI EFEKTIVITAS
menurut Duncan dalam Richard M. Steers (1985 : 53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:
a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu:
Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dankomunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

## 3. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif dengan penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan fenomena secara  mendalam  melalui  pengumpulan  data.Penelitian  yang  menggunakan pendekatan  kualitatif  melakukan  aktivitasnya  untuk  memperoleh  pengetahuan, sejumlah informasi, atau cerita yang rinci tentang subjek penelitian dan latar soal penelitian.  Pengetahuan  dan  informasi  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara mendalam  dan  pengamatan  tersebut  akan  berbentuk  cerita  mendetail  (deskripsi- rinci,  gambaran  yang  mendalam),  termasuk  ungkapan  –  ungkapan  asli  subjek penelitian (Hamidi. 2005:3).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  dan  analisis  dalam  penelitian  ini  merupakan  suatu  data  dan fakta  yang  peneliti  dapatkan  langsung  dari  lapangan  bahwa  teori  yang  peneliti gunakan  yaitu  menggunkan  teori  Richard  M.Steers  (1985:53).  Teori  Richard tersebut  merujuk  identifikasi  masalah  dan  dijelaskan  bahwa  dalam  melihat efektivitas dari organisasi diperlukan beberapa indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

## 4.1. Pencapaian Tujuan
Menurut  Steers  (1985  :  53)  mengatakan  pencapaian  tujuan  adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik  dalam  arti  pentahapan  pencapaian  bagian-bagiannya  maupun  pentahapan dalam arti  periodisasinya.  Pencapaian  tujuan  terdiri  dari  beberapa  faktor,  Yaitu  : kurun  waktu  dan  sasaran  yang  merupakan  target  kongkrit.  Dengan  adanya pencapaian tujuan yang ingin dituju desa Kacaribu pada Pemberdayaan Masyarakat
di Desa tersebut. Seperti pendataan peserta pemberdayaan masyarakat, sosialisasi pemberdayaan masyarakat Bantuan Langsung Kepada Balita dan Lansia (BLT) di Desa Kacaribu.

## 4.2 Integrasi
Menurut  Steers  (1985  :  53)  integrasi  adalah  pengukuran  terhadap  tingkat kemampuan  suatu  organisasi  untuk  mengadakan  sosialisasi,  pengembangan konsesus  dan  komunikasi  dengan  berbagai  macam  organiasi  lainnya.  Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan pemerintahan desa Kacaribu  untuk  mengadakan  sosialisasi,  pengembangan  dan  komunikasi  dengan berbagai  macam organisasi lainya. Integrasi ini terdiri dari beberapa  faktor yaitu prosedur dan proses sosialisasi. Peneliti mengukur efektivitas Alokasi Dana Desa dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Desa  Kacaribu  dengan  menggunakan  faktor prosedur yang digunakan dan proses sosialisasi.

## 4.3 Adaptasi
Menurut  Steers  (1985  :  53)  adaptasi  adalah  kemampuan  suatu  organisasi untuk  menyesuaikan  diri  dengan  lingkunganya.  Untuk  itu  digunakan  tolak  ukur proses  pengadaan  dan  pengisian  tenaga  kerja.  Adaptasi  merupakan  proses penyesuaian  diri  yang  dilakukan  untuk  menyelaraskan  pemerintahaan  desa Kacaribu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan tersebut. Faktor yang  mempengaruhi  adapatasi  adalah  peningkatan  kemampuan,  sarana  dan prasarana.  Bedasarkan  faktor  yang  telah  disebutkan,  peneliti  bermaksud menggunakannya  sebagai  tolak  ukur  Efektivitas  Alokasi  Dana  Desa  Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kacaribu. Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan  Masyarakat  di  Desa  Kacaribu  dikatakan  efektif  jika  terjadi peningkatan  kemampuan,  dalam  penelitian  ini  berarti  peningkatan  kehidupan masyarakat yang dari awalnya kurang sejahtera menjadi sejahtera, seperti program bantuan langsung kepada balita dan lansia yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat  dan  program  gotong-royong  karang  taruna  yang  diadakan  di  desa kacaribu.  Program  tersebut  seharusnya  dapat  mengentaskan  stunting  dan  juga keamanan di desa Kacaribu. Sedangkan tolak ukur lain adalah adanya sarana dan prasarana yang mendukung program bantuan langsung kepada balita dan lansia dan gotong-royong karang taruna, seperti perangkat desa yang mensensus masyarakat yang  tidak  mampu  dan  juga  pemuda  masyarakat  yang  memahami  bagaiamana menjaga desa tersebut.

## 4.4 Indikator Pemberdayaan Masyarakat
Keberhasilan  pemberdayaan  masyarakat  dapat  dilihat  dari  keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan,
Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 9 No. 1 April 2023 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
dan kemampuan kultur serta politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu  : kekuasaan di dalam (power within) , kekuasaan untuk (power  to) ,  kekuasaan  atas (power  over) dan  kekuasaan  dengan (power  with)
(Suharto : 2005).

## 4.4.1 Akses
Menurut  Indrawati  (2017  :  863)  arti  kesamaan  hak  dalam  mengakses sumber daya  produktif di dalam lingkungan. Akses terhadap kebutuhan informaasi diakui  sebagai  hak  dasar  bagi  setaip  orang  Namun  pada  masyarakat  terdapat kesenjangan, yaitu antara masyarakat yang mempunyai akses yang lebih terhadap informasi  dan  masyarakat  yang  kurang  mempunyai  akses  informasi.  Masyarakat yang  miskin  informasi  sulit  mendapatkan  akses  informasi  karena  perbedaan kemampuan  ekonomi,  sedangkan  masyarakat  yang  kaya  mudah  mendapatkan informasi.  Kesenjangan  terjadi  karena  masyarakat  sulit  mendapatkan  sumber informasi.  Selain  kemampuan  ekonomi  adalah  masalah  kesadaran  pentingnya informasi,  mengajarkan  orang  untuk  mencari  informasi  secara  sistematis  dan mendorong  penyediaan  informasi.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  adanya  lapisan sosial dimasyarakat.

## 4.4.2  Partisipasi
Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran  atau  emosi  dan  perasaan  yang  mendorongnya  untuk  memberikan sumbangan  dalam  upaya  untuk  memberikan  sumbangan  dalam  usaha  mencapai tujuan  yang  telah  ditentukan  dan  ikut  bertanggungjawab  terhadap  kegiatan pencapaian tujuan tersebut. Syamsuddin dalam Prasetya (2008 : 54).

## 4.4.3 Kontrol
Menurut Azhar Susanto (2008 : 95) pengendalian (control) meliputi semua metode,  kebijakan  dan  prosedur  organisasi  yang  menjamin  harta  kekayaan perusahaan,  akurasi  dan  kelayakan  data  manajemen  serta  standar  operasi manajemen lainnya.

## 4.4.4 Manfaat
Kemanfaatan (percived usefulness) merupakan penentu yang kuat terhadap penerimaan pengguna suatu sistem informasi, adopsi, dan perilaku para pengguna. Manfaat  adalah  bahwa  lelaki  dan  perempuan  harus  sama-sama  menikmati  hasil- hasil  pemanfaatan  sumber  daya  atau  pembangunan  secara  bersama  dan  setara keberhasilan Indrawati (2017 : 863).

## 5. KESIMPULAN
Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kacaribu  Kecamatan  Kabanjahe  Kabupaten  Karo,  dimana  dalam  proses  Alokasi Dana Desa ada tiga tahap yakni Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban. Bedasarkan hasil penelitian, tahap perencanaan, dilihat dari musrembang  yang  diadakan  tim  pelaksana  Alokasi  Dana  Desa  masih  kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang tersebut partisipasi masyarakat masih rendah,  dikarenakan  kurangnya  transparansi  informasi  yang  disampaikan  oleh perangkat Desa Kacaribu kepada masyarakat Desa Kacaribu. Tahapan Pelaksanaan bedasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana  Desa  dapat  terselesaikan  dengan  baik  namun  dikarenakan  kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa  kepada  masyarakat,  sehingga  pencapaian  tujuan  Efektivitas  Alokasi  Dana Desa  yang  dilakukan  Di  Desa  Kacaribu  masih  Kurang  efektif.  Pada  Tahapan Pertanggungjawaban  dalam  proses  Efektivitas  Alokasi  Dana  Desa  dalam Pemberdayaan  Masyarakat  di  Desa  Kacaribu  masih  kurang  efektif,  dimana penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  tidak  disusun  oleh  pemerintah  Desa Kacaribu serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Kacaribu. Hal ini karena proses  yang ada dalam setiap tahapan Efektivitas Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip efektivitas dan tujuan  Alokasi  Dana  Desa  yang  mengutamakan  transparansi  informasi  kepada masyarakat  sebagai  tim  Evaluasi  dari  setiap  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat yang dilakukan.

## 6. SARAN
Sebagai Pemerintah Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, dalam proses Efektivitas Alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam  melakukan  kegiatan  musrembang,  seharusnya  melibatkan  seluruh  lapisan masyarakat  dan  transparansi  informasi  yang  disampaikan  oleh  perangkat  desa Kacaribu  kepada  masyarakat  Desa  Kacaribu.  Kemudian  pada  tahap  pelaksanaan diperlukan aparat Pemerintah Desa Kacaribu melakukan transparansi penggunaan anggaran  Alokasi  Dana  Desa  sesuai  yang  diharapkan.  Selanjutnya  proses pertanggungjawaban harus dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Kacaribu sendiri dan perlunya evaluasi masyarakat dalam setiap tahapan proses Efektivitas Alokasi Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Suharto, Edi.-(2005). membangun masyarakat memberdayakan rakyat, bandung:Refika Aditama.
Ravianto. J. 2014. Produktivitas dan Pengukuran. Jakarta: Binaman Aksara.
Beni,  Pekei.  (2016).  Konsep  dan  Analisis  Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah di Era Otonomi. Jakarta Pusat: Taushia.
Steers, Richard, (1985). Efektivitas organisasi. Jakarta: Airlangga
Hamidi. (2005). Metode Penelitian Kualitatif . Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
Azhar Susanto. (2008). Sistem informasi Akuntansi, Bandung , Lingga jaya.

## SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Kuangan Desa
Pemendesa  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana
Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 113  Tahun  2014  tentang  pengalokasian Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yaitu Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif,  serta  dilakukan  dengan  tertib dan disiplin anggaran.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  pedoman pengelolaan keuangan Desa

## SUMBER INTERNET
Habib  hanafi,  dkk.,  “Pengaruh  Persepsi  Kemanfaatan  dan  Persepsi  Kemudahan
Website  UB  terhadapSikap  Pengguna  dengan  Pendekatan  TAM”,  Artikel diakses pada tanggal 26 Juli 2022 dari http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id .