## KONSEP ALIRAN FILSAFAT HUKUM UTILITARIANISME DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONSTRUKSI PENGATURAN PENGAWASAN PEMILU
Oleh:

## Ahmad Zairudin
Email; a.zairudin1988@gmail.com Universitas Nurul Jadid Probolinggo
Dominikus Rato Email; dominikusrato@gmail.com Universitas Jember
Bayu Dwi Anggono Email; bayu_fhunej@yahoo.co.id Universitas Jember

## Abstrak
Artikel  ini  mengkaji  tentang  aliran  filsafat  hukum  utilitarianisme  dan  relevansi  terhadap konstruksi  pengaturan  pengawasan  pemilu.  Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk mengkaji  isu  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Utilitarianisme merupakan  suatu  konsep  aliran  filsafat  hukum  yang  menekankan  eksistensi  hukum  harus memiliki  nilai  manfaat  dan  membawa  kebahagiaan  pada  masyarakat.  Kedua,  relevansi konstruksi  pengawasan  pemilu  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan Umum dengan aliran filsafat hukum utilitarianisme terletak pada semangat dalam mewujudkan nilai-nilai kemanfaatan kepada msyarakat. Karena pengawasan pemilu memiliki tujuan  untuk  memastikan  Pemilu  sebagai  bagian  dari  demokrasi  berjalan  sesuai  dengan nilai-nilai  kosntitusional  yaitu,  bersifta  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  adil  dan berkualitas.  Pemilu  yang  seperti  ini  akan  memiliki  implikasi  terhadap  implementasi  tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.
Kata Kunci : Filsafat Hukum, Utilitarianisme, Pengaturan dan Pengawasan Pemilu

## Abstract
This  article  examines  the  legal  philosophy  of  utilitarianism  and  its  relevance  to  the construction  of  election  supervision  arrangements.  The  research  method  used  to  study  this legal issue is normative legal research using a statute approach and a conceptual approach. The  results  of  this  research show  that  Utilitarianism  is a  concept  of  legal  philosophy which emphasizes  that  the  existence  of  law  must  have  beneficial  value  and  bring  happiness  to society. Second, the relevance of the construction of election supervision in Law no. 7 of 2017 concerning Elections with the legal philosophy of utilitarianism lies in the spirit of realizing beneficial  values  for  society.  Because  election  supervision  has  the  aim  of  ensuring  that elections  as  part  of  democracy  run  in  accordance  with  constitutional  values,  namely,  being direct,  public,  free,  secret,  honest,  fair  and  of  good  quality.  Elections  like  this  will  have implications for the implementation of life in the nation and state.
Keywords: Legal Philosophy, Utilitarianism, Election Regulation and Supervision

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Dalam sistem hukum, filsafat merupakan salah satu entitas yang memiliki peranan  penting.  Filsafat  berfungsi  sebagai kompas dalam proses pembentukan hukum. Hukum  sebagai  objek  filsafat  hukum  akan dikaji  lebih  mendalam  sampai  inti  akar permasalahan 1 .  Setiap  pembentukan  atau pengaturan  akan  dikaji  secara  filosofis, mulai  dari  mempertimbangkan  nilai-nilai keadilan  ( gerechtigkeit ),  kepastian  hukum ( rechtssicherheit ) dan kemanfaatan ( zweckmassigkeit ). 2
Posisi filsafat hukum dalam pembentukan  hukum  ialah  bertugas  untuk menerangkan  dasar  nilai  hukum  sehingga produk-produk  bisa  mewujudkan  cita-cita keadilan,  ketertiban  dalam  bermasyarakat. Atas  dasar  ini,  filsafat  hukum  memiliki peranan penting dalam proses pembangunan  hukum  yang  lebih  baik 3 . Sebab, pada umumnya pembentukan hukum  dalam  sebuah  negara,  memiliki sebuah  target  atau  pencapaian  yang  ingin dicapai  seperti  terwujudnya  nilai-nilai
1 Valencia  Adelina  Br  Ginting,  Khairunnisa  & Syarifah  Lisa  Andriati, Implementasi  Nilai-Nilai Filsafat  Hukum  Dalam  Pembentukan  Hukum  Di Indonesia ,  JURNAL  CREPIDO,  Volume  04, Nomor 01, Juli 2022
2 Bakir  Bakir,  “ Peran  Filsafat  Hukum  Dalam Pembentukan  Hukum  Di  Indonesia ,”  AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 4, no. 1 (2017): 58–68.
3 Muhammad  Khambali, “Fungsi  Filsafat  Hukum Dalam  Pembentukan  Hukum  Di  Indonesia ,” Supremasi Hukum 3, no. 1 (2014): 9.
keadilan,  kesejahteraan  dan  ketertiban masyarakat.  Hal  ini  membuktikan  bahwa tidak  ada  satupun  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  tidak  memiliki target atau tujuan yang ingin dicapai.
Dalam  konteks  Indonesia,  setiap pembentukan peraturan perundang- undangan  harus  mengacu  pada  nilai-nilai Pancasila.  Sebab,  Pancasila  merupakan falsafah hidup atau  dasar pemikiran bangsa Indonesia, sehingga tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.  Hal  ini  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan perundang- undangan.  Di  samping  itu,  pembentukan hukum  itu  adalah  merunutkan  peraturan peraturan dasar yang berlaku bagi masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dalam pembentukan hukum tidak  bisa dilepaskan dari teori dan nilai-nilai filsafat hukum 4 .
Salah  satu  aliran  filsafat  hukum  yang seringkali  diadopsi  dan  dijadikan  landasan dalam pembentukan hukum adalah ulitarianisme.  Aliran  hukum  ini  me- mandang  bahwa  hukum  harus  beroreintasi pada  nilai-nilai  kemanfaatan  dan  ke- bahagiaan  kepada  masyarakat.  Pandangan utilitarianisme  pada  dasarnya  merupakan suatu  paham  etis-etika  yang  menempatkan tindakan-tindakan  yang  dapat  dikatakan baik  adalah  yang  berguna,  memberikan
4 Ibid
faedah  (manfaat),  dan  menguntungkan, sedangkan  tindakan-tindakan  yang  tidak baik  adalah  yang  memberikan  penderitaan dan kerugian 5 . Utilitarianisme pada abad ke 18  mendasarkan  diri  pada  dua  keyakinan, yaitu:  Pertama,  bahwa  institusi  manusia hendaknya  mempromosikan  kesejahteraan warga.  Kedua,  kesejahteraan  semua  warga itu  (dari  yang  paling  rendah  sampai  tinggi) hendaknya  diperhitungkan  dalam  setiap penilaian  atas  institusi  tersebut.  Kedua kriteria  inilah  yang  menentukan  adil tidaknya  tatanan  sosial  politik  ciptaan manusia 6 .
Utilitarianisme  sebagai  sebuah  aliran hukum  dalam  filsafat  telah  melahirkan berbagai  macam  peraturan  yang  ada  di dunia 7 .  Hal  ini  tidak  lepas  dari  nilai-nilai yang  diusung  aliran  utilitarianisme  yang menghendaki hukum membawa nilai kemanfaatan  kepada  masyarakat,  artinya hukum  harus  menjadi  katalisator  dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.  Dengan  demikian,    setiap peraturan  yang  dibuat  harus  mengedepan-
5 A  Mangunhardjana, Isme-Isme  Dalam  Etika  Dari A  Sampai  Z ,  (Yogyakarta:  Kanisius,  1999),  hlm 231
6 Indra Rahmatullah, Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia, „Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 4 (2021),
7 Zainal  B.  Septiansyah  &  Muhammad  Ghalib, Konsepsi  Utilitarianisme  dalam  Filsafat  Hukum dan  Implementasinya  di  Indonesia ,  Ijtihad:  Jurnal Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial  Vol.  34,  No.  1, Juni 2018 (27-34).
kan  kebahagiaan  individu  yang  merupakan objek hukum.
Salah  satu  undang-undang  yang memiliki  korelasi  dengan  nilai-nilai  filsafat hukum aliran utilitarianisme adalah Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilu  Pasal  307  bahwa  Bawaslu, Bawaslu  provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/ Kota,  panwaslu,  Kecamatan,  Panwaslu Kelurahan  atau  Desa,  dan  Panwaslu  LN, melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan kampanye Pemilu.

## 1.2. Rumusan Masalah
Dalam  konteks  itulah  maka  muncul beberapa  permasalahan  yang  diantaranya, bagaimana  konsep  aliran  filsafat  hukum utilitarianisme?  dan  bagaimana  relevansi- nya terhadap konstruksi pengaturan pengawasan  pemilu?.  Penelitian  ini  untuk mengetahui  konsep  aliran  filsafat  hukum utilitarianisme dan mendeskripsikan relevansi  filsafat  hukum  utilitarianisme terhadap konstruksi pengaturan pengawasan pemilu.

## METODE PENELITIAN
Paradigma  penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  artikel  ini  ialah  hukum normatif. Secara praktis paradigma penelitian  hukum  normatif  adalah  sebuah jenis penelitian yang berbasis pada kepustakaan hukum. Artinya, jenis penelitian  ini,  fokusnya  pada  kajian  atau
studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder  seperti  peraturan  perundang- undangan,  keputusan  pengadilan,  teori hukum,  dan  dapat  berupa  pendapat  para sarjana 8 . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  ialah statute  approach dan conceptual  approach. Dua  pendekatan  ini digunakan untuk menjawab masalah hukum yang ada dalam isu hukum tersebut.

## PEMBAHASAN
3.1. Konsep  Aliran  Filsafat  Hukum
Utilitarianisme
Secara konseptual, utilitarianisme atau  Utilisme  merupakan  aliran  yang meletakkan  kemanfaatan  sebagai  tujuan utama hukum 9 . Kemanfaatan disini diartikan  sebagai  kebahagiaan  ( happiness ).
Jadi, baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum,  bergantung  kepada  apakah  hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia  atau  tidak 10 .  Kebahagiaan  ini seharusnya  bisa  dirasakan  oleh  setiap individu. Dalam konteks itulah Rudolf Von Jhering  mengatakan  bahwa  tujuan  hukum adalah  untuk  melindungi  kepentingan- kepentingan.  maksud  dari  kepentingan
8 Amiruddin  dan  H  Zainal  Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 118.
9 Serlika  Aprita  &  Rio  Adhitya,  Filsafat  Hukum, (Depok; PT Raja Grafindo, 2020), hlm 104
10 Darji  Darmodiharjo, Pokok-Pokok  Filsafat Hukum:  Apa  Dan  Bagaimana  Filsafat  Hukum Indonesia, (Gramedia  Pustaka  Utama;  1995),  hlm 117
disini  adalah  pengejaran  kesenangan  dan menghindari penderitaan 11 .
Karakteristik  filsafat  hukum  aliran utilitarianisme  adalah  menjadikan  nilai kemanfaatan hukum sebagai tujuan utama 12 .  Ukuran  kemanfaatan  yang  di- maksud adalah bagaimana eksistensi hukum  membawa  dampak  kebahagiaan yang  sebesar-besarnya  bagi  orang-orang, masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Penilaian baik  buruk,  adil  atau  tidaknya  hukum, tergantung  apakah  keberadaan  hukum mampu  memberikan  kemanfaatan  atau kebahagiaan  kepada  manusia  atau  tidak 13 .
Maksud  dari  kebahagian  ini,  berkorelasi dengan keberhasilan hukum dalam menciptakan  ketertiban  dan  tatanan  hidup yang tenteram dan damai.
Hal  tersebut  selaras  dengan  tujuan hukum  itu  sendiri.  Bahwa hukum  idealnya, bisa  memberikan  jaminan  kebahagiaan kepada  individu-individu,  barulah  kepada orang  banyak. ” the  greatest  happiness  of the  greatest  number 14 ”  (kebahagiaan  yang sebesar-besarnya  dari  sebanyak-banyaknya orang).  Prinsip  ini  harus  diterapkan  secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.  Untuk  mewujudkan  kebahagiaan individu  dan  masyarakat  maka  perundang- undangan  harus  mencapai  empat  tujuan:
11 Serlika Aprita & Rio Adhitya, Op Cit, hlm 106
12 Kamarusdiana, Filsafat  Hukum (Jakarta;  UIN Jakarta Press, 2018), hlm 71
13 Ibid
14 Muhammad Rakhmat, Pengantar Filsafat Hukum, (Bandung; STIE Pasundan Press, 2015), hlm 88
(1) to  provide  subsistence (untuk  memberi nafkah  hidup);  (2) to  Provide  abun- dance (untuk  memberikan  nafkah  makanan berlimpah);  (3) to  provide  security (untuk memberikan  perlindungan);  dan  (4) to attain equity (untuk mencapai per- samaan) 15 .
Dalam  kiatan  itu,  Jeremy  Bentham 16 , berpendapat  bahwa  tujuan  hukum  adalah memberikan  kemanfaatan  dan  kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat.  Jadi,  konsepnya  meletakkan kemanfaatan  sebagai  tujuan  utama  hukum. Ukurannya adalah kebahagian yang sebesar-besarnya  bagi  sebanyak-banyaknya orang.  Penilaian  baik-buruk,  adil  atau tidaknya  hukum  ini  sangat  tergantung apakah  hukum  mampu  memberikan  ke- bahagian  kepada  manusia  atau  tidak.  Ke- manfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan ( happiness).
Menurut  G  Niemeyer,  hukum  itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, tetapi menyangkut dan mengatur berbagai  aktivitas  manusia  dalam  ia berhubungan dengan manusia-manusia
15 Dwi Edi Wibowo, Penerapan Konsep Utilitarianisme  Untuk  Mewujudkan  Perlindungan Konsumen  Yang  Berkeadilan  Kajian  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  1/Pojk.07/2013 Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan, SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran  Volume  19,  Nomor  1,  Juni  2019,  hlm. 15-30
16 Zainal  B.  Septiansyah  &  Muhammad  Ghalib, Konsepsi  Utilitarianisme  dalam  Filsafat  Hukum dan  Implementasinya  di  Indonesia,  Ijtihad:  Jurnal Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial  Vol.  34,  No.  1, Juni 2018 (27-34).
lainnya  atau  dengan  perkataan  lain,  hukum mengatur  pelbagai  aktivitas  manusia  itu dalam hidup kemasyarakatan 17 . Jadi, hukum  berfungsi  sebagai  alat  untuk mengatur  aktivitas  manusia,  baik  manusia dalam  kedudukannya  sebagai  anggota masyarakat  maupun  sebagai  aparat  hukum dan aparat pemerintah. Jika Utrecht melihat hukum  sebagai  himpunan  kaidah  maka Neimeyer melihat hukum dari segi fungsinya 18 .
Secara  konsepsional,  hukum  merupa- kan  segala  yang  berguna  bagi  masyarakat. Dalam  hukum,  terkandung  beberapa  cita hukum  ( idée  des  recht ),  yang  diantaranya adalah keadilan, kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu ke- manfaatan 19 . Makna kemanfaatan seringkali diartikan  sebagai  kebahagiaan  ( happiness) . Baik  buruknya  suatu  hukum  bergantung pada  apakah  hukum  itu  memberikan kebahagiaan  atau  tidak  pada  manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat mem-  beri  manfaat  kepada  setiap  subjek hukum.  Hukum  sudah  dapat  dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan  kepada  bagi-  an  terbesar masyarakat.  Masyarakat  mengha-  rapkan
17 Ibid
18 Bachsan  Mustofa, Sistem  Hukum  Indonesia Terpadu , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 31
19 Tata  Wijjayanta, Asas  Kepastian  Hukum, Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam  Kaitannya Dengan  Putusan  Kepailitan  Pengadilan  Niaga , Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14.No.2, 2014;
manfaat  dalam  pelaksanaan  dan  penegakan hukum 20 .
Umumnya,  hukum  dibentuk  untuk menciptakan  ketertiban  masyarakat,  juga mencegah terjadinya penyimpangan masyarakat.  Dalam  upaya  mencapai  tujuan hukum  ini,  maka  dibutuhkan  berbagai perangkat  yang  salah  salah  satunya  adalah filsafat  hukum,  politik  hukum  dan  filsafat hukum.  Perangkat-perangkat  inilah  yang menjadi kompas dalam setiap pembentukan hukum  sehingga  sesuai  dengan  cita-cita hukum  itu  sendiri.  Dengan  demikian, legislasi  merupakan  proses  kunci  untuk mewujudkan hukum yang dapat mendatangkan  manfaat  bagi  individu. Proses  legislasi  akan  menghasilkan  hukum yang  akan  dipatuhi  oleh  semua  warga negara.
Secara  teoretis,  undang-undang  yang banyak  memberikan  kebahagiaan  bagi masyarakat atau dapat mewujudkan ketertiban dan ketenteraman, dinilai sebagai undang-undang yang baik 21 . Dalam konteks ini,  Jeremy  Bentham  berpendapat  bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai  alat  untuk  mencapai  manfaat  yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan
20 Ibid
21 Hamzah  Halim, Cara  Praktis  Menyusun  dan Merancang  Peraturan  Daerah  (Suatu  Kajian Teoretis  dan  Praktis  Disertai  Manual)  Konsepsi Teoretis  Menuju  Artikulasi  Empiris ,  (Jakarta: Prenada Media Group, 2013,), hlm 60-64
kepentingan  masyarakat,  agar  kepentingan idividu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi tidak terjadi homo homini lupus. Menurut Bentham  agar  tiap-tiap  individu  memiliki sikap  simpati  kepada  individu  lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu  dan  kebahagiaan  masyarakat  akan terwujud.  Bentham  menyebutkan“ The  aim of  law  is  the  greatest  happines  for  the greatest number.
Undang-Undang  No.7  Tahun  2017 jika  ditinjau  dari  perspektif   kacamata  teori Utilitarianisme  Jeremy  Bentham,  yakni berupaya memberikan  gambaran  tentang hukum yang bisa bermanfaat bagi masyarakat  banyak.  Teori  ini  secara  tidak langsung menegasikan bahwa hukum idealnya  dirancang  sebagai  media  untuk membangun  kesejahteraan,  ketertiban  dan ketenterama masyarakat.
Pemikiran  Jeremy  Bentham  tersebut juga  banyak  diinspirasi  oleh  pemikir  dan perancang  hukum  di  Indonesia,  bahwa tujuan  hukum  itu  adalah  untuk  memberi kemanfaatan  bagi  banyak  orang,  atau hukum yang bisa memberikan perlindungan bagi  setiap  individu  masyarakat  agar menggapai tujuan hukum yakni kesejahteraan.  Oleh  karena  itu,  Negara ikut mengatur  kepentingan  warga  negara dan  menjaga  kestabilan  serta  ketertiban hukum,  yang  pada  gilirannya  untuk menciptakan secara terarah berbagai
kondisi kesejahteraan sosial yang dikehendaki masyarakat.

## 3.2. Relevansi  Filsafat  Utilitarianisme Terhadap  Pengauran  Pengawasan Pemilu
Secara  umum,  dibentuknya  lembaga pengawasan  Pemilu  dirancang  sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap  pelaksanaan  Pemilu.  Pengawasan pemilu  ini  dimaksudkan  untuk  memastikan Pemilu  berjalan  dengan  langsung,  umum, bebas,  rahasia  (Luber),  jujur  dan  adil (Jurdil).
Untuk  memberikan  kepastian  hukum dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu tersebut, maka dibentuklah  Undang-Undang  Pemilu  yang sudah  terakumulasi  ke  dalam  Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jika melihat konstruksi pengaturan undang- undang  Pemilu  ini,  selaras  dengan  ke- pentingan  dalam  memberikan  perlindungan dan  kemanfaatan  terhadap  kepentingan umum,  individu  dan  negara,  sebagai  yang tersirat dalam aliran filsafat hukum utilitarianisme.
Hukum, bagi aliran filsafat utilitarianisme  adalah  untuk  memberikan jaminan  kebahagiaan  pada  masyarakat. Aliran  ini  merupakan  aliran  filsafat  hukum yang  meletakkan azas kemanfaatan sebagai tujuan  utama  hukum.  Untuk  itu,  Jeremy
Bentham, mengatakan bahwa para pembuat undang-undang  dalam  menyusun  undang- undang, harus  melibatkan penemuan  saran- sarana  untuk  mewujudkan  kebaikan.  Para pemegang  kebijakan  dalam  pembentukan hukum,  harus  mempertimbangkan  fakta bahwa,  tindakan-tindakan  yang  ingin  ia cegah  adalah  keburukan  atau  kejahatan. Suatu undang-undang barulah dapat diterima  sebagai  hukum,  jika  undang- undang  itu  bertujuan  untuk  mencapai tujuan:  kelimpahan,  perlindungan  terhadap status dan kepemilikan, serta untuk meminimalisasi ketidakadilan 22 .
Konsep  hukum  yang  digagas  oleh aliran filsafat utilitarianisme tersebut selaras dengan  konstruksi  pengaturan  undang- undang  Pemilu  yang  diwujudkan  dalam Undang-Undang  No.  7  Tahun  2017 Tentang  Pemilu.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari konsideran  huruf  b  dan  c  bahwa,  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  ini  disusun sebagai  sarana  untuk  mewujudkan  sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas  demi  menjamin  konsiitensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien. Begitu juga bahwa pelaksanaan pemilihan umum wajib menjamin  tersalurkannya  suara  rakyat
22 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal Theory)  Dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). (Jakarta:  Kencana,  2009),  hlm 76-78
secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur, dan adil.
Dalam konteks itu, Suswantoro berpendapat  bahwa  parameter  pemilu  yang demokratis  dapat  dilihat  dari  integritas dalam  proses  penyelenggaraan  pemilu  dan integritas hasil pemilu. Artinya, , nilai-nilai integritas  dalam  proses  penyelenggaraan pemilu  akan  berhasil  diwujudkan  jika semua  tahapan  pemilu  diselenggarakan menurut  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  seperti  Undang-Undang Pemilu  dan  Peraturan  KPU,  yang  ke- semuanya  mengandung  kepastian  hukum. Semua  ketentuan,  baik  Undang-undang Pemilu  maupun  turunannya  di  dalam Peraturan  KPU  tidak  boleh  menyimpang dari asas Luber Jurdil. 23
Dalam  Pasal  1  UU  RI  No.  7  Tahun 2017, disebutkan bahwa pemilu merupakan sarana  mewujudkan  kedaulatan  rakyat. Melalui  Pemilu  dimungkinkan  terjadinya peralihan  pemerintahan,  pergantian  pejabat yang  akan  mewakili  kepentingan  rakyat, dan  terlaksananya  hak-hak  asasi  warga negara  serta  kedaulatan  rakyat 24 .  Untuk menjamin  Pemilu  yang  mencerminkan kedaulatan  rakyat  dibutuhkan  pengaturan.
23 Ratnia  Solihah,  Arry  Bainus  &  Iding  Rosyidin, Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal  Pemilihan  Umum  Yang  Demokratis, Jurnal  Wacana Politik; Vol. 3, No. 1, Maret  2018: 14 - 28
24 Moh. Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim. P engantar Hukum  Tata  Negara  Indonesia, (Jakarta,  Pusat Studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 1983), hlm 83
Pasal 22E ayat (1) UUD 1945
menyebutkan, “Pemilihan umum dilaksanakan  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  setiap  lima tahun  sekali”.  Luber  dan  Jurdil  merupakan asas  dalam  penyelenggaraan  Pemilu.  Asas asas tersebut, berdasarkan Pasal 3 UU No.7 Tahun  2017  tentang  Pemilu,  harus  dapat direpresentasikan  dalam  pengaturan  dan pelaksanaan  Pemilu  supaya  Pemilu  sebagai sarana mengejawantahkan kedaulatan rakyat dapat terlaksana. 25
Fungsi  pengawasan  atas  penyeleng- garaan pemilu, juga melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran.  hal  ini  menjadikan  bahwa keberadaan  lembaga  Bawaslu  sejatinya bukan  hanya  sebagai  pelengkap  jalannya suatu Pemilihan Umum melainkan kelembagaan  Bawaslu  ini  memiliki  fungsi yang  sangat  signifikan  dalam  mengambil suatu  keputusan-keputusan  yuridis  dalam jalannya  roda  kepemiluan  yang  baik  dan juga dapat bersinergisitas dengan kelembagaan  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  sebagai  pelaksana  administrasi Pemilihan Umum demi mewujudkan Pemilihan  Umum  yang  berdaulat  dan berintegritas  yang  dimana  diharapkan  oleh masyarakat  sebagai  pemegang  kedaulatan itu  sendiri  dan  memegang  komitmen  kuat
25 Radian  Syam, Penguatan  Lembaga  Pengawas Pemilihan  Umum:  Analisis  Yuridis  Normatif, Jurnal Etika dan Pemilu, Vol.7.No.1, 2021
akan  keberadaan  jati  diri  bangsa  sebagai Negara hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  pemilu  berarti  sebagai  upaya untuk  menjaga  dan  memastikan  proses pelaksanaan  pemilu  berjalan  dengan  aman dan  selamat  sehingga  tercapai  tujuan  dan cita-cita  dari  negara  yang  berdemokrasi 26 .
Pengawasan  terhadap  pemilu  juga  sebagai bentuk  pencegahan  dan  antisipasi  adanya pelanggaran dan kecuarangan pemilu.
Dalam konteks pengawasan, Bawaslu memegang peranan penting untuk mengontrol  pelaksanaan  Pemilu  dalam kaitannya menjaga integritas dan akuntabilitas  Pemilu.  Pengawasann  Pemilu dilakukan  mengacu  pada  regulasi  yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu. 27
Dalam melakukan pengawasan Bawaslu dianjurkan melibatkan masyarakat dan steakholder. Pengawasan yang melibat- kan  masyarakat  ini  dikenal      pengawasan partisipatif  yang  berarti  pengawas  Pemilu bukan  hanya  penyeleggara  tapi  juga masyarakat.  Dalam  paradigma  pengawasan partisipatif  ini,  masyarakat  tidak  hanya berperan  pada  peningkatan  persentase kehadiran  saat  pencoblosan  saja,  tetapi lebih  mengarah  pada  pengawasan  proses
26 Ratnia Solihah, Arry Bainus & Iding Rosyidin, Op Cit
27 Isnanto  Bidja, Fungsi  Pengawasan  Partisipatif Dalam  Mewujudkan  Pemilu  Demokratis  Tahun 2024, Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Pendidikan  (JISIP) Vol. 6, No. 1 Januari 2022
pemilihan  sejak  awal.  Pada  aspek  inilah, Bawaslu  sebagai  pengawas  Pemilu  yang terlembagakan  harus  membangun  sinergi dengan  para  tokoh  stakeholder  mulai  dari tokoh  masyarakat  hingga  pemuda  dengan tujuan mendorong dan membangun kesadaran masyarakat untuk bersama mengawasi  segenap  proses  yang  ada minimal  menjadi  informan  awal  bagi pengawas Pemilu 28 .
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas, bahwa  paradigma  filsafat  utilitarianisme memiliki  peranan  penting  dalam  konstitusi dan  hukum  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  semangat  kebijakan-kebijakan Negara  yang  menempatkan  kemasalahatan atau kesejahteraan bersama sebagai cita-cita dalam  berbangsa  dan  bernegara.  Semangat ini  sebagai  aktualisasi  dari  nilai-nilai filsafat  hukum  utilitarianisme  yang  secara khusus menginginkan kebahagiaan bersama sebagai tujuan akhir hukum 29 . Utilitarianisme  yang  menginginkan  ke- bahagiaan  bersama  identik  dengan  konsep Negara  kesejahteraan  ( welfare  state )  dalam literatur ilmu Negara.
Dalam  konteks  Undang-Undang  No. 7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  yang  di dalamnya juga mengatur tentang pelanggaran pemilu dan pengawasan
28 Ibid
29 Indra Rahmatullah, Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia, „Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 4 (2021),
pemilu, menegasikan bahwa adanya keinginan untuk menciptakan sistem pemilu yang  dapat  membawa  kebahagiaan  pada masyarakat  yakni  pemilu  yang  demokratis dan  menjunjung  tinggi  kedaulatan  rakyat. Spirit  utilitarianisme  yang  menghendaki adanya  nilai  kemanfaatan  dalam  setiap produk  hukum  memiliki  relevansi  dengan diaturnya  sistem  pengawasan  oleh  Badan Pengawas  Pemilu  dalam  Undang-Undang No.  7  Tahun  2017.  Tujuan  diadakannya Pengawasan Pemilihan Umum baik pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden, Anggota  Lagislatif  sebagai  sarana  untuk menjamin terselenggaranya pemilu anggota DPR,  DPD  dan  DPRD  secara  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  adil  dan berkualitas 30 . Jika pemilu berkualitas, maka out  put nya  juga  akan  berkualitas  sehingga berimplikasi pada tata kehidupan bernegara yang berkualitas juga.
Di  Indonesia,  pelembagaan  atas fungsi  pengawasan  dalam  proses  Pemilu adalah  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu). Berdasarkan  Pasal  1  ayat  7  UU  No.  7 Tahun 2017, Bawaslu merupakan penyelenggara  Pemilu  di  samping  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  dan  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP).  Bawaslu,  KPU,  dan  DKPP merupakan satu kesatuan fungsi
30 Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilu,  No.4  Pasal  3 Tahun  2008  tentang  Mekanisme  Pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD
penyelenggaraan  Pemilu.  Sebagai  lembaga penyelenggara  Pemilu,  Bawaslu  bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu 31 .
Undang-undang  No.  7  Tahun  2017 telah  memberikan  kewenangan  kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan memastikan  pelaksnaan  Pemilu  berjalan secara demokratis dan berkualitas. Bawaslu sebagai  salah  satu  penyelenggara  pemilu diberi  tugas  sebagai  pengawas  dalam pelaksanaan  pemilu  dalam  masyarakat 32 . Bawaslu  sendiri  dalam  menjalankan  tugas harus  tegas  dan  bebas  dari  berbagai  semua unsur.  Tugas  atau  pekerjaan  Bawaslu sendiri  adalah  mengawasi  penyelenggara Pemilihan  Umum,  yang  dilakukan  pada semua  wilayah  Republik  Indonesia.  Tugas tambahan  lainnya  pada  Bawaslu  ini  adalah melaksanakan  wewenang  yang  diberikan oleh  berbagai  aturan.  Ketentuan  lain  yang mengatur  tugas  kewenangan  Bawaslu terdapat  pada  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  10  tahun  2016.  Dalam Pasal  95  Undang-Undang  No.  7  Tahun 2017,  Bawaslu  memiliki  kewenangan antara  lain;  a)  Periksa,  meninjau,  dan memutus pelanggaran penyelenggaraan Pemilu;  b)  Memeriksa,  meninjau,  dan memutuskan  pelanggaran  politik  uang;  dan
31 Radian  Syam, Penguatan  Lembaga  Pengawas Pemilihan  Umum:  Analisis  Yuridis  Normatif, Jurnal Etika & Pemilu, Vol 7, No.1, 2021;
32 Syafriadi  &  Selvi  Harvia  Santri, Analisis  Peran Badan  Pengawas  Pemilu  Dalam  Penegakan Hukum  Pemilu, Reformasi:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 13(1), 42-47
c)  Menerima,  memeriksa,  memediasi  atau mengadili,  dan  mengadili  penyelesaian perselisihan dalam proses pemilu 33 .
Pada  pelaksanaan  Pemilu  keberadaan Bawaslu  mempunyai  kewenangan  yang spesifik  dengan  menggabungkan  berbagai tugas  yang  ada  pada  umumnya,  kemudian dijalankan  oleh  struktur  yang  ada,  yaitu mempunyai fungsi legislasi, di mana hal ini memuat  peraturan  yang  berlaku  baik dilakukan secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu tentang menyelesaian  persoalan,  juga  mempunyai fungsi  eksekutif,  yaitu  dengan  melaksana- kan  tugas  pengawasan,  dan  dan  tugas  yang lainnya  mempunyai  kewenanangan  yang hampir  mendekati  kewenagan  yudikatif dalam  memutus  beberapa  kasus,  dalam  hal yang berkait dengan penyelesaian permasalahan.
Pengawasan  Pemilu  dapat  dibagi menjadi dua macam berdasarkan bagaimana ia  dijalankan.  Pertama  adalah  pengawasan preventif. Pengawasan ini bersifat struktural dan spesifik. Jenis-jenis apa saja yang boleh dan  tidak  boleh  telah  diatur  sebelumnya sehingga dapat mencegah. Kedua, pengawasan  represif.  Berbeda  dengan pengawasan  preventif,  pengawasan  ini dilaksanakan setelah suatu keputusan
33 Mushafi  : The  Validity  of  Bawaslu’s  Legal Decisions  Handling  Election  Violation ,  UNTAG Law  Review  (ULREV)  Volume  6,  Issue  2, November 2022, PP 35 - 41
memiliki akibat hukum atau adanya sanksi- sanksi tertentu 34 .
Pengawasan  Bawaslu  bertujuan  agar potensi  pelanggaran  Pemilu  tidak  terjadi sekaligus  melakukan  atau  memutuskan penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu.  Jadi, di  satu  sisi  bentuk  pengawasan  Bawaslu bersifat  antisipatif  artinya  mencegah  agar pelanggaran  tidak  terjadi  dan  di  sisi  lain juga bersifat represif artinya bisa menindak pelanggaran yang terjadi 35 .
Sebagaimana  maklum  bahwa,  pemilu merupakan  praktek  perwujudan  hak  asasi manusia.  Pengejawantahan  penyelenggara- an  pemilu  yang  demokratis  menjadi  salah satu bagian dari upaya membentuk pemerintahan  yang  mampu  menjamin perlindungan  terhadap  hak  asasi, rule  of law ,  dan  pembentukan  institusi  yang demokratis 36 .  Undang-undang  No.  7  Tahun 2017  ini  memberikan  kemanfaatan  kepada penyelenggara Pemilu dan kepada masyarakat  untuk  memastikan  pemilu berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yaitu,  Pemilu  yang  berjalan  se ecara langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan adil.
34 Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pusat  dan Daerah  Menurut  UUD  1945 .  Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan, 1994.
35 Radian  Syam, Penguatan  Lembaga  Pengawas Pemilihan  Umum:  Analisis  Yuridis  Normatif, Jurnal Etika & Pemilu, Vol 7, No.1, 2021;
36 Ahsanul  Minan, Refleksi  Sistem  Dan  Praktek Penegakan  Hukum  Pemilu  Di  Indonesia, (Badan Pengawas Pemilu; 2019), hlm 5
Pengawasan  terhadap  pelaksanaan Pemilu  mulai  dari  proses  tahapannya hingga penyelenggaraan merupakan sesuatu yang  sangat  penting,  mengingat  banyaknya gejala-gejala  pelanggaran    dan  kecurangan dalam  Pemilihan  Umum  di  Indonesia  yang sangat  rentan,  baik  pelanggaran  dalam bentuk  Adminstrasi  Pemilu,  Pelanggaran Pidana Pemilu,  dan  Pelanggaran Kode  Etik Penyelenggara Pemilu.
Kelembagaan  Bawaslu  berdiri  dan terbentuk berdasarkan Undang-Undang memiliki  tujuan  agar  Pemilu  yang  dapat terselenggara  dan  terlaksana  dapat  berjalan berdasarkan  asas-asas  demokrasi 37 .  Di samping  itu,  agar  Pemilu  berjalan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku  untuk  mewujudkan  pemilu yang  berintegritas,  dan  dapat  melahirkan pemimpin yang berkualitas dalam menjalankan  jabatan  pemerintahannya  di Indonesia 38 .
Dalam  konteks  itulah,  konstruksi pengaturan  pengawasan  Pemilu  dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 memiliki  relevansi  dengan  paradigma filsafat hukum utilitarianisme yang menghendaki  hukum  memiliki  kontribusi nyata  terhadap  tata  kehidupan  yang  baik, tenteram,  damai  dan  sejahtera  dalam berbangsa dan bernegara. Pandangan
37 Radian  Syam, Penguatan  Lembaga  Pengawas Pemilihan  Umum:  Analisis  Yuridis  Normatif,
Jurnal Etika & Pemilu, Vol 7, No.1, 2021;
38 Ibid
utilitarianisme  pada  dasarnya  merupakan suatu  paham  etis-etika  yang  menempatkan tindakan-tindakan  yang  dapat  dikatakan baik  adalah  yang  berguna,  memberikan faedah  (manfaat),  dan  menguntungkan, sedangkan  tindakan-tindakan  yang  tidak baik  adalah  yang  memberikan  penderitaan dan kerugian 39 .
Dalam  kaitan  dengan  kemanfaatan hukum  tersebut,  Soedjono  Dirdjosisworo mengemukakan  bahwa  dalam  pergaulan hidup  manusia,  kepentingan-kepentingan manusia  bisa  senantiasa  bertentangan  satu dengan  yang  lain,  maka  tujuan  hukum adalah  untuk  melindungi  kepentingan- kepentingan  itu 40 .  Untuk  itu,  Muchsin pernah  mengungkapkan  bahwa  sebenarnya hukum  bukanlah  sebagai  tujuan  tetapi  dia hanyalah  sebagai  alat,  yang  mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud  dengan  tujuan  hukum  adalah manusia  dengan  hukum  sebagai  alat  untuk mencapai tujuan itu.
Dalam  kaitannya  dengan  konstruksi pengaturan pengawasan Pemilu, Aristoteles mengatakan  tujuan  hukum  itu  ialah  untuk memberikan  kebahagiaan  yang  sebesar- besarnya bagi anggota masyarakat sebanyakbanyaknya,  sebagaimana  selaras dengan  pendapat  Roscoe  Pound  yang menegaskan law is tool of social
39 A.Mangunhardjana, Op Cit , hlm 231
40 Soedjono  Dirjosisworo, Pengantar  Ilmu  Hukum , (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 11
engineering ,  yang  bermakna  tujuan  hukum yaitu  sebagai  alat  untuk  membangun masyarakat 41 .
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka konstruksi  pengaturan  pengawasan  pemilu dimaksudkan  agar  Pemilu  berjalan  dengan baik  yakni  untuk  menjamin  terselenggara- nya  kedaulatan  rakyat  dibutuhkan  pe- ngaturan  Pemilu.  Hanya  dengan  undang- undang dan hukum, pemilu yang demokratis  dapat  diwujudkan.  UU  Pemilu menjadi  jaminan  konsistensi  dan  kepastian hukum  bagi  kelembagaan  penyelenggara Pemilu.  Jaminan  ini  mengarahkan  bekerja- nya  suatu  kelembagaan  penyelenggara Pemilu secara efektif dan efisien.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka dapat  disimpulkan  bahwa,  konsep  aliran filsafat  hukum  utilitarianisme    aliran  yang meletakkan  kemanfaatan  sebagai  tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan ( happiness ). Jadi, baik buruknya  atau  adil  tidaknya  suatu  hukum, bergantung  kepada  apakah  hukum  itu memberikan  kebahagiaan  kepada  manusia atau  tidak.  Konsep  ini  memiliki  relevansi yang  sangat  penting  terhadap  diaturnya pengawasan  pemilu  dalam  undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Karena pengawasan  pemilu  memiliki  tujuan  untuk
41 Muchsin, Ikhtisar  Ilmu  Hukum, (Jakarta:  Badan Penerbit Iblam, 2006), hlm. 11
memastikan  Pemilu  sebagai  bagian  dari demokrasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai kosntitusional  yaitu,  bersifta  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  adil  dan berkualitas.  Pemilu  yang  seperti  ini  akan memiliki  implikasi  terhadap  implementasi tata  kehidupan  dalam  berbangsa  dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali,  2009 .  Menguak  Teori  Hukum (Legal  Theory)  Dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Inter- pretasi Undang-Undang (Legis- prudence). Jakarta: Kencana,
Ahsanul  Minan,  2019. Refleksi  Sistem  Dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu;
Amiruddin  dan  H  Zainal  Asikin,  2006.
Pengantar Metode Penelitian Hukum,
Jakarta: Raja Grafindo Persada,
A Mangunhardjana, 1999. Isme-Isme Dalam  Etika  Dari  A  Sampai  Z , Yogyakarta: Kanisius,
Bachsan  Mustofa,  2003. Sistem  Hukum Indonesia  Terpadu ,  Bandung:  PT Citra Aditya Bakti,
Hamzah  Halim,  2013. Cara  Praktis Menyusun  dan  Merancang Peraturan Daerah  (Suatu  Kajian  Teoretis  dan Praktis  Disertai  Manual)  Konsepsi Teoretis  Menuju  Artikulasi  Empiris , Jakarta: Prenada Media Group;
Kamarusdiana,  2018. Filsafat  Hukum , Jakarta; UIN Jakarta Press,
Moh.  Kusnardi,  dan  Harmaily  Ibrahim,
1983. P engantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Muhammad  Rakhmat,  2015. Pengantar Filsafat  Hukum, Bandung;  STIE Pasundan Press,
Muchsin,  2006.  Ikhtisar  Ilmu  Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Iblam,
Serlika  Aprita  &  Rio  Adhitya,  2020.
Filsafat  Hukum, Depok;  PT  Raja Grafindo,
Soedjono  Dirjosisworo,  1983. Pengantar Ilmu  Hukum, Jakarta,  Raja  Grafindo Persada,
Bakir  Bakir,  2017.  “ Peran  Filsafat  Hukum Dalam  Pembentukan  Hukum  Di Indonesia ,” AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 4, no. 1: 58–68.
Dwi Edi Wibowo, 2019. Penerapan Konsep Utilitarianisme  Untuk  Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor: 1/Pojk.07/2013  Tentang  Perlindu- ngan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, SYARIAH: Jurnal Hukum dan  Pemikiran  Volume  19,  Nomor  1, Juni;
Muhammad  Khambali,  2014. “Fungsi Filsafat  Hukum  Dalam  Pembentukan Hukum  Di  Indonesia ,”  Supremasi Hukum 3, no. 1: 9.
Mushafi,  2022. The  Validity  of  Bawaslu’s Legal  Decisions  Handling  Election Violation ,  UNTAG  Law  Review (ULREV)  Volume  6,  Issue  2, November, PP 35 – 41
Indra  Rahmatullah,  2021. Filsafat  Hukum
Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya  Dalam  Hukum  di
Indonesia, „Adalah:  Buletin  Hukum
dan Keadilan, Vol. 5, No. 4;
Zainal  B.  Septiansyah  &  Muhammad
Ghalib, 2018. Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum  dan  Implementasinya  di
Indonesia ,  Ijtihad:  Jurnal  Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 34, No. 1, Juni; (27-34).
Darji  Darmodiharjo,  1995. Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana
Filsafat  Hukum  Indonesia, Gramedia Pustaka Utama;
Valencia  Adelina  Br  Ginting,  Khairunnisa &  Syarifah  Lisa  Andriati,  (2022).
Implementasi Nilai-Nilai Filsafat
Hukum  Dalam  Pembentukan  Hukum Di  Indonesia ,  JURNAL  CREPIDO,
Volume 04, Nomor 01, Juli;
Radian  Syam,  2021. Penguatan  Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis  Normatif, Jurnal  Etika  dan Pemilu, Vol.7.No.1,
Syafriadi  &  Selvi  Harvia  Santri, Analisis Peran  Badan  Pengawas  Pemilu Dalam  Penegakan  Hukum  Pemilu,
Reformasi:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik, 13(1), 42-47;
Ratnia  Solihah,  Arry  Bainus  &  Iding
Rosyidin, 2018. Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam
Mengawal  Pemilihan  Umum  Yang Demokratis, Jurnal  Wacana  Politik; Vol. 3, No. 1, Maret: 14 – 28;
Tata  Wijjayanta,  2014. Asas  Kepastian Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan Dalam  Kaitannya  Dengan  Putusan Kepailitan  Pengadilan  Niaga ,  Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14.No.2,
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017
Tentang Pemilihan Umum;
Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilu,  No.4
Pasal 3 Tahun 2008 tentang Mekanisme  Pelaksanaan  Pemilihan
Umum  anggota  DPR,  DPD  dan
DPRD;

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Penulis Ahmad Zairudin adalah Mahasiswa  S3  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Jember;
Dominikus  Rato adalah  Dosen  Prodi  S3 Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Jember
Bayu Dwi Anggono, Dosen Prodi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Jember