## KONFLIK TAMBANG PASIR BESI LUMAJANG: ANALISIS AKAR DAN RESOLUSI

## Hardian Wahyu Widianto
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta hardianwahyuwidianto@uny.ac.id

## Abstrak
Pertambangan  pasir  yang  membawa  berkah  ekonomi  bagi  sebagian masyarakat, di sisi lain memicu kemunculan konflik tragis. Konflik yang berujung pada  kematian  warga  penolak  tambang  pasir  besi  di  desa  selok  Awar-awar, Lumajang,  Jawa  Timur,  menyedot  perhatian  publik  luas.  Tulisan  ini  bertujuan untuk menguraikan kronologi, proses resolusi dan akar dari konflik tambang pasir. Konflik ini dimulai ketika tahun 2014 Kepala Desa Selok Awar-Awar dan Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH),  serta  Paguyuban  Pendukung  Penambangan berencana  mendirikan  penambangan  pasir  besi.  Masyarkat  yang  tidak  sepakat dengan  keputusan  itu  lalu  mulai  menginisiasi  berbagai  aksi  protes.  Puncaknya, tokoh  penggerak  penolak  tambang  pasir  besi  dianiyaya  hingga  meninggal  oleh kelompok  lawanya.  Proses  resolusi  konflik  dilakukan  lewat  dua  pendekatan sekaligus yakni konvensional lewat jalur persidangan dan alternatif dengan model mediasi.  Akar  konflik  pada  dasarnya  bersumber  dari  kebijakan  pemerintah  desa Selok  Awar-awar  yang  tidak  mengakomodir  kepentingan  dari  penolak  tambang pasir .
Kata kunci: Konflik, Tambang Pasir, Lumajang

## Abstract
Sand mining which brings economic blessing to most people, on the other hand, borders with the emergence of tragic conflict. The conflict that led to the death of residents  who  resisted  the  sand  mining  in  the  village  of  Selok  Awar-Awar, Lumajang,  East  Java,  drew  the  attention  of  the  wider  community.  This  paper supports the elaboration of the chronology, the resolution process and the roots of sand mining conflicts. This conflict began with a compilation in 2014 of the Selok Awar-Awar Village Head and the Forest Village Community Institute (LMDH), as well as the Planting Supporting Association planned to start mining iron sand. The people who did not agree with the decision then began to initiate various protests. The climax, the driving force of the opponents of the sand mine was persecuted to death by his law group. The conflict resolution process is carried out through two conventional agreements through trial and alternative channels with a mediation model. The root of the conflict is based on the policy of the Selok Awar-Awar village government that does not accommodate the interests of the sand mine repellent.

## Keyword: Conflict, Sand Mining, Lumajang

## PENDAHULUAN
Pertambangan pasir membawa berkah ekonomi bagi sebagian masyarakat di  pedesaaan.  Kebutuhan  akan  suplai  pasir  yang  tinggi  akibat  masifnya pembangunan  infrastruktur,  membuat  bermunculan  tambang  pasir.  Aktivitas tambang  pasir  yang  mulai  bergeliat  alhasil  menyedot  banyak  tenaga  kerja  dari pedesaan  yang  umumnya  tidak  memiliki  ketrampilan.  Bagi  masyarakat  yang bekerja  sebagai  penambang,  masifnya  aktivitas  penambangan  karena  tingginya kebutuhan pasir menjadi berkah ekonomi bagi mereka.
Di sisi lain, aktivitas pertambangan pasir menimbulkan masalah baru yakni degaradasi  lingkungan.  Di  Cilacap  aktvitas  penambangan  pasir  membuat  tinggi lahan  di  area  menjadi  lebih  rendah  dari  permukaan  air  laut,  sehingga  rentan membuat  air  laur  meluber  ke  daratan.  Selain  itu,  dampak  yang  paling  gampang teridentifikasi  ialah  kerusakan  jalan.  Lalu  lalang  truk  pengangkut  pasir  dalam intensitas yang tinggi membuat jalanan menjadi semakin cepat rusak (Khakim, L. Z., No. 17, 2014:113-119).
Berbagai  dampak  negatif  yang  cenderung  hanya  mengenai  masyarakat sekitar  pertambangan,  seringkali  akhirnya  memicu  berbagai  konflik.  Salah  satu konflik  pertambangan  pasir  yang  cukup  menyita  perhatian  public  terjadi  di  desa Selok Awar-awar, Lumajang, Jawa Timur. Konflik yang terjadi di akhir tahun 2015 ini  menjadi  sorotan  karena  berujung  pada  kematian  warga  penolak  aktivitas pertambangan  pasir  besi.  Tidak  sedikit  media  besar  yang  membuat  liputan investigasi  khusus  terhadap  kasus  ini.  Selain  itu,  konflik  itu  membuat  aktivitas penambangan pasir di Jawa Timur sempat terhenti sejenak. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan kronologi, proses resolusi dan akar dari konflik tambang pasir besi yang terjadi di desa Selok Awaar-awar, Lumajang, Jawa Timur.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  metode  analisis  kualitatif  dengan  pendekatan studi kasus. Sumber data tulisan ini berupa data sekunder yang berasal dari berbagai liputan  berita  di  media  massa.  Penelitian  dimulai  dengan  proses  tabulasi  data
berbagai  berita  di  media  yang  meliput  konflik.  Hasil  tabulasi  tersebut  kemudian dianalisis menggunakan beberapa teori yang dipilih.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kronologi Konflik Penambangan
Brahm  membagi  kronologi  konflik  social  menjadi  tuju  tahapan  (Brahm,  E.,
2003). Proses akan dimulai dari kondisi tidak ada konflik ( no conflict ), konflik laten ( latent  conflict ),  kemunculan  konflik  (e mergernce ),  peningkatan  skala  konflik ( escalation ), puncak konflik ( stalemate), penurunan skala ( de-escalation ), resolusi (r esolution ),  dan  terakhir  pembangunan  kedamaian  (r econciliation ).  Namun, menurut Brahm tidak seluruh tahap ini akan terjadi di setiap konflik, karena terdapat konflik  yang  dapat  selesai  sebelum  sampai  puncaknya,  atau  juga  malah  terus berkelanjutan hingga belum dapat mencapai rekonsiliasi.
Konflik berujung penganiayaan ini dimulai ketika tahun 2014 Haryono selaku Kepala Desa Selok Awar-Awar, Madasir ketua tim 12 1 dan Lembaga Masyarakat Desa  Hutan  (LMDH),  serta  Paguyuban  Pendukung  Penambangan  berencana mendirikan penambangan pasir besi. Lokasi penambangan berada di Pantai Watu Pecak,  pantai  desa  Selok  Awar-Awar.  Penambangan  pasir  besi  ini  ilegal,  tidak memiliki  Ijin  Usaha  Penambangan  (IUP) 2 .  Rencana  pendirian  tersebut  mereka tutupi dengan dalih pendirian Desa Wisata.
Salim Kancil dan Tosan mengetahui rencana penambangan dibalik pembuatan desa wisata, sehinga memicu mereka mulai melakukan penolakan. Salim dan Tosan tergabung dengan delapan warga lain  penolak penambangan 3 membentuk Forum Komunikasi  Masyarakat  Peduli  Desa  Selok  Awar-Awar.  Langkah  awal  yang dilakukan Forum 4 adalah menyurati Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan pada  tanggal  29  Juni  2015.  Surat  tersebut  berisi  permintaan  penutupan penambangan, penarikan alat berat pertambangan dan mempertanyakan aliran dana
1 Tim pemenangan Kepala desa Haryono ketika Pilihan kepala desa.
2 Dumptruck yang  masuk  harus  membayar  karcis  wisata,  padahal  ini  karcis  untuk  masuk tambang.
3 Selanjutnya merujuk pada penambangan pasir besi ilegal di Selok awar-awar.
4 Selanjutnya merujuk pada Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-Awar.
hasil penambangan. Munculnya perbedaan-perbedaan antara pihak pendukung dan penolak tambang pasir menjadi tahap awal permulaan konflik atau Laten Conflict (Brahm, E., 2003).
Menanggapi  surat  tersebut  Camat  pasiran  kemudian  berjanji  kepada  Forum untuk  melakukan  koordinasi  dengan  Kepala  Desa  dan  Madasir.  Setelah menanyakan  langsung  kepada  Kepala  Desa,  Camat  Pasiran  kemudian  kemudian menemui  Forum.  Camat  menyampaikan  bahwa  kegiatan  yang  dilakukan  oleh Kepala Desa ini merupakan upaya untuk mengelola dan membentuk Desa Wisata. Camat  kemudian menyarankan  agar  Forum  melakukan  mediasi  setelah  hari  raya Idul Fitri atau sekitar bulan Agustus. Forum tidak menerima penjelasan ini sebab yang mereka lihat adalah kegiatan yang berbeda.
Penjelasan  janggal  ini  kemudian  mendorong  Tosan  memulai  aksi  damai menolak pertambangan pasir. Aksi diawalinya dengan mengirimkan surat kepada Polisi Sektor (Polsek) Pasiran pada tanggal 5 september. Rencanananya Tosan ingin menyebarkan seruan penghentian penambangan melalui tulisan kepada pengemudi dumptruck 5 yang melewati depan rumahnya 6 .
Menyikapi  upaya  Tosan,  Camat  beserta Kapolsek  Pasiran  menyelenggarakan audiensi  dengan  pihak-pihak  yang  berkonflik.  Selain  pihak  berkonflik,  pihak berwengang juga diundang dalam audiensi pada 8 September 2015 di kantor Camat Pasiran ini. Acara tesebut menghadirkan Abdul Basar (Camat Pasirian), Sudarminto (Kapolsek Pasirian), Haryono (Kades Selok Awar-awar), Madasir (Ketua LMDH dan  tim  12),  Serma  Abdul  Gofur  (Koramil  Pasirian).  Lalu  Totok  S  (Perhutani), IPDA  Hariyanto  (Kanit  Pidsus  Polres  Lumajang),  Hanafi  (Pendamping  LMDH). Perwakilan  Forum  juga  datang  antara lain  Tosan,  Salim  Kancil,  Iksan  Sumar,  Si Sapari, Ansori, dan Abdul Hamid. Pertemuan resmi itu ternyata tidak menghasilkan keputusan  apapun  selain  ancaman  Madasir.  Madasir  mengatakan  apabila penambangan ditutup maka akan terjadi pertumpahan darah.
Pasca  audiensi  Camat  Pasiran  melakukan  pertemuan  khusus  diruanganya. Pertemuan  dimulai  dengan  mengajak  Tosan  berbicara  empat  mata.  Camat
5 Truk pengangkut pasir yang telah dimodifikasi.
6 Rumah Tosan berada di jalan utama menuju lokasi penambangan.
menanyakan kembali perihal niat Tosan untuk menutup penambangan, Camat juga mencoba  menggali  alternatif  lain  yang  diinginkan  Tosan.  Tosan  tetap  bersikeras menutup tambang, dia hanya akan berhenti jika Kepala Desa yang menutup sendiri tambang.  Selanjutnya  Camat  melakukan  pembicaraan  tertutup  dengan  Kapolsek, Kades dan Danramil 7 . Pertemuan pihak berwenang ini juga mengarah kepada hasil yang sama seperti ancaman yang dikatakan Madasir. Konflik meningkat pada tahap emergence karena  dipicu  audiensi  mandul,  respon  dari  surat  yang  disampaikan Tosan (Brahm, E., 2003). Audiensi justru melahirkan ancaman pertikaian dari pihak pendukung tambang.
Keesokan  harinya  9  September  2015,  Tosan  melaksanakan  niatnya  yang tertunda  untuk  menghentikan  setiap Dumptruck yang  lewat.  Tosan  juga membagikan  selebaran  yang  bertuliskan  seruan  pengehentian  penambangan “TOLONG  JANGAN  DIGALI  LAGI”.  Tak  disangka,  pada  siang  hari  Camat, Kapolsek, dan Danramil datang menemi tosan dan membawakan surat Kepala Desa yang  berisi  penutupan  tambang  per  9  september  2015.  Surat  ini  kemudian digandakan dan disebarkan Tosan kepada masyarakat.
Terjadi  serangan  pertama  tanggal  10  Septermber  2015  setelah  Tosan membagikan surat penutupan tambang. Sebanyak 30 orang terdiri dari tim 12 dan LMDH  dipimpin  oleh  Madasir  mendatangi  rumah  Tosan.  Terjadi  perselisihan antara  Madasir  dan  Tosan,  perselsihan  berujung  dengan  pembacokan  terhadap Tosan  (Syahfauziah,  S,  2016a,  Sidang  Kasus  Salim  Kancil,  Tosan  Beberkan Kronologi Penganiayaan, Tempo 25 Februari 2016 diakses dari https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/25/063748336/sidang-kasus-salim- kancil-tosan-beberkan-kronologi-penganiayaan  pada tanggal  2  Juni  2017).  Tosan mengajak  Forum  untuk  melaporkan  tindakan  yang  dialaminya  ke  polsek  Pasiran tanggal 11 september 2015 (Hermawan, N, 2015, Sebelum Salim Kancil Dibunuh, Warga  Sudah  Lapor  Polisi,  Republika  25  September  2015  diakses  dari http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/09/28/nvdpde354- sebelum-salim-petani-penolak-tambang-dibunuh-warga-sudah-lapor-polisi pada
7 Komandan Koramil.
tanggal  2  Juni  2017).   Laporan tersebut  ternyata tidak  ditanggapi  dengan  cukup, karena tidak ada langkah yang diambil setelah adanya laporan. Intensitas konflik yang  semakin  naik  ketika  Tosan  tetap  melaksanakan  aksi  damai,  dan  direspon dengan  serangan  dari  kelompok  pendukung  tambang  mencerminkan  tahap Escalation (Brahm, E., 2003) .
Penambangan yang sempat tertutup sementara, 15 september 2015 kemudian dibuka  lagi  oleh  Haryono  dan  Madasir.  Menyikapi  hal  ini,  Salim  dan  Tosan kemudian menyusun rencana untuk melaukan aksi penolakan kembali. Tosan dan salim  mengajukan  laporan  kepada  Camat  Pasiran  akan  mengadakan  aksi  damai pada tanggal 26 September 2015.
Ditempat lain pada malam 25 september 2015 Kepala Desa, Tim 12, Paguyuban Pendukung  Tambang  menyusun  rencana  aksi  tandingan.  Pertemuan  di  rumah Kepala  Desa  ini  dikejutkam  dengan  kedatangan  Babinkamtibmas 8 bersama Kapolsek  Pasiran  dan  Babinsa 9 .  Ketiga  petugas  ini  berupaya  memberikan penjelasan dan melarang Kepala Desa dan Tim 12 melakukan unjuk rasa tandingan. Setelah menerima pengarahan, mereka kemudian sepakat untuk tidak melakukan aksi  dan  memilih  kerja  bakti  saja. Ternyata  “kerja  bakti” merupakan  sandi  yang berarti eksekusi terhadap Salim dan Tosan.
Ketika pagi buta tanggal 16 september 2015 di dekat rumah Kepala Desa telah berkumpul  gerombolan  yang  terdiri  dari  tim  12  bersama  masa  pendukung penambangan. Gerombolan ini memang terlihat seperti ingin melaksanakan kerja bakti,  mereka  telah  membawa  berbagai  peralatan  kebun  seperti  cangkul,  celurit, parang dan bambu. Masyarakat juga mengira akan ada kerja bakti untuk perbaikan jalan, karena orang-orang yang berkumpul telah membawa peralatan semenjak dari rumah.
Rencananya  pagi  itu  Salim  akan  mengajak  puluhan  warga  melakukan  aksi damai di jalan desa yang menjadi lalu lalang Dumtruck pengangkut pasir. Seperti yang pernah dilakukan Tosan, mereka akan menghentikan truk dan memberitahu
8 Bhayangkara Pembina Keamanan dan Keteriban Masyarakat, petugas keamanan desa dari POLRI.
9 Bintara pembina desa, petugas keamanan desa dari TNI.
bahwa  pertambangan  sudah  ditutup.  Ketika  perjalanan  berangkat  menuju  lokasi, Salim  dihadang  tim  12  dan  gerombolan  yang  telah  siap  sebelumnya.  Salim langsung  dipukul,  diikat  dan  dibawa  ke  Balai  Desa.  Sesampainya  di  Balai  Desa Salim  diclurit,  dicangkul  kepalanya,  dipukul  dengan  bambu  dan  kayu,  disetrum, hingga  digergaji  lehernya.  Padahal  di  tempat  yang  sama,  tengah  berlangsungg kegiatan  belajar  mengajar  Pendidikan  Anak  Usia  Dini.  Melihat  kejadian  ini membuat anak-anak menjerit ketakutan. Salim yang ternyata belum mati melewati penganiyaan ini kemudian dibawa ke makam desa. Disana Salim kembali dipukul dan dibacok, Salim mati setelah kepalanya dihantam dengan batu nisan.
Sebelum  menganiyaya  Salim,  ternyata  gerombolan  lebih  dahulu  telah menganiyaya  Tosan.  Tosan  yang  juga  sedang  bersiap  di  depan  rumahnya  untuk menggelar  aksi  langsung  dipukul  oleh  gerombolan.  Tosan  juga  mengalami perlakuan yang sama seperti Salim, dipukul dengan bambu, dibacok dengan clurit, dan  dicangkul.  Tosan  sempat  lari,  namun  terkejar  dan  dilindas  perutnya mengunakan  motor.  Kondisi ini menggambarkan tahap Stalemate ,  ketika  konflik telah  menemukan  jalan  buntu  karena  Salim  dan  tosan  tetap  berencana melaskanakan aksi kembali (Brahm, E., 2003). Sementara pihak pro penambangan dilarang melakukan aksi tandingan, hingga memutuskan untuk menganiaya Salim dan Tosan.
Gambar 1. Conflict Stage tambang pasir besi desa Selok Awar-Awar
Tak lama berselang polisi kemudian datang, membawa Tosan ke rumah sakit dan menangkap pelaku. Polisi kemudian menangkap 37 tersangka, 2 diantaranya masih  berusia  remaja  sekitar  16  tahun  (Syahfauziah,  S.2016b.  Terdakwa  Anak Kasus  Salim  Kancil  Divonis  3,5  tahun,  Tempo  28  April  2016  diakses  dari https://m.tempo.co/read/news/2016/04/28/063766795/terdakwa-anak-kasus-salim- kancil-divonis-3-5-tahun  pada  tanggal  2  Juni  2017).  Masih  terdapat  3  tersangka yang berstatus buron hingga saat ini. Kepala Desa Haryono ditetapkan sebagai aktor intelektual  dibalik  pembunuhan  dan  penganiayaan  ini.  Tahap  konflik  menurun menjadi  cermin  tahap De-Escalation dengan  ditangkapnya  pelaku  penganiayaan dan penetapan Haryono sebagai pelaku utama penganiayaan.  Pasca penangkapan dilakukan  resolusi  sebagai  upaya  penyelsaian  konflik.  Ditengah  proses  resolusi terjadi teror yang dilakukan oleh adik salah satu tersangka. Hal ini membuat konflik sempat kembali mengalami De-Escalation , namun tidak berlangsung lama karena pelaku segera ditangap (Syahfauziah, S.2016b. Terdakwa Anak Kasus Salim Kancil Divonis 3,5 tahun, Tempo 28 April 2016 diakses dari https://m.tempo.co/read/news/2016/04/28/063766795/terdakwa-anak-kasus-salim- kancil-divonis-3-5-tahun pada tanggal 2 Juni 2017).

## B. Resolusi Konflik
Resolusi konflik yang dilakukan lewat dua pendekatan sekaligus konvensional melalui jalur persidangan dan alternatif dengan model mediasi belum membuahkan hasil. Jalur persidangan difokuskan untuk menyelesaikan perkara pembunuhan dan pertambangan ilegal, sedangkan alternatif ditujukan untuk mengembalikan kondisi sosial masyarakat. Akan tetapi keduanya tumpang tindih, dan berjalan dengan tidak semestinya.  Hasil  litigasi  mmenim  oleh  kedua  belah  pihak.  Sedangkan  mediasi yang dilakukan didominasi peran pihak penolak penambangan, isi draft resolusi pun tidak memprioritaskan upaya transformasi hubungan.
Sidang  kasus  pembunuhan  Salim  Kancil  digelar  di  pengadilan  tinggi Surabaya,  sesuai  instruksi  Mahkamah  Agung.  Pemindahan  terjadi  karena  alasan keamanan  dan  netralitas  penegak  hukum  (Faizal,  A,  2016a,  Sidang  Perdana Pembunuhan  Salim  Kancil  Digelar  di  PN  Surabaya,  Kompas  18  Februari  2016
diakses
dari http://regional.kompas.com/read/2016/02/18/11243361/Sidang.Perdana.Pembunu han.Salim.Kancil.Digelar.di.PN.Surabaya pada tanggal 3 Juni 2017). Sebanyak 35 tersangka  dikenai  tuduhan  berbeda,  29  diantaranya  ditetapkan  sebagai  tersangka pengeroyokan/pembunuhan. Enam lainya mendapat dua dakwaaan sekaligus kasus pengeroyokan atau pembunuhan dan penambangan ilegal.
Konflik  yang  diharapkan  selesai  lebih  cepat  melalui  litigasi  ternyata  tidak terwujud.  Sidang  yang  dilakukan  ternyata  berjalan  lama  karena  sering  tertunda, sebab Haryono sakit (Faizal, A, 2016a, Sidang Perdana Pembunuhan Salim Kancil Digelar  di  PN  Surabaya,  Kompas  18  Februari  2016  diakses  dari http://regional.kompas.com/read/2016/02/18/11243361/Sidang.Perdana.Pembunu han.Salim.Kancil.Digelar.di.PN.Surabaya  pada  tanggal  3  Juni  201).  Selain  itu, sidang yag digelar di Surabaya juga mempersulit kedatangan pihak konflik. Pihak korban  tentu  menginginkan  kasus  ini  segera  selesai  dan  keputusan  hakim memberikan hukuman yang adil.
Selain prosesnya lama, hasil sementara liitigasi membawa kekecewaan bagi kedua  pihak.  Hakim  menjatuhkan  vonis  20  tahun  penjara  kepada  pelaku  utama, Haryono dan Madasir (Priyasidharta, D, 2016a, Vonis Kasus Salim Kancil Jaksa dan  Terdakwa  Ajukan  Banding,  Tempo  19  Juli  2016  diakses  dari https://nasional.tempo.co/read/news/2016/07/19/063788811/vonis-kasus-salim- kancil-jaksa-dan-terdakwa-ajukan-banding  pada  tanggal  1  Juni  2017).  Vonis  ini lebih  ringan  dari  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  menginginkan  keduanya dipenjara  seumur  hidup.  Tijah 10 kecewa  dan  Tosan  tidak  menerima  keputusan pengadilan.  Tijah  menduga  hakim  meringankan  hukuman.  Tijah  tetap menginginkan putusan yang lebih berat yakni hukuman mati (Faizal, A, 2016b, Istri Salim Kancil: Enak Saja Suami Saya Mati, Kok Dia Hidup, Kompas 23 Juni 2016 diakses dari http://regional.kompas.com/read/2016/06/23/15584601/istri.salim.kancil.enak.saja .suami.saya.mati.kok.dia.hidup  pada  tanggal  3  Juni  2017).  Tosan  juga
10 Istri Salim Kancil.
menyayangkan  putusan  hakim.  Menurutnya  hukuman ini tidak  sebanding  karena yang dilakukan adalah pembunuhan berencana (Riski, P, 2016, 20 Tahun Penjara untuk  Terdakwa  Pembunuh  Salim  Kancil,  Cerminkan  Keadilan?,  Mongabay  24 Juni  2016  diakses  dari  http://www.mongabay.co.id/2016/06/24/20-tahun-penjara- untuk-terdakwa-pembunuh-salim-kancil-cerminkan-keadilan/  pada  tanggal  3  Juni 2017).
Pihak  tersangka  juga  mengaku  keberatan  dengan  vonis  hakim.  Hariyono menyatakan bahwa tidak pernah menyuruh dan merencanakan pembunuhan Salim Kancil.  Hingga  perkembangan  terakhir  persidangan  Juni  2016,  Haryono  masih belum  menerima  atau  menolak  putusan  hakim  tersebut  (BBC  Indonesia,  2016, Pelaku utama pembunuhan Salim Kancil divonis 20 tahun penjara, BBC Indonesia
23 Juni 2016 diakses dari
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160623_indonesia_salim kancil_vonis pada tanggal 1 Juni 2017).
Luapan kekecewaan yang berujung pada teror juga telah terjadi. Salah satu adik tersangka  yang  ditahan,  melakukan  teror  dengan  melempari  batu  rumah  Hamid anggota Forum. Pelaku juga mengancam akan membunuh Hamid (Wahyunik, S, 2015, Peneror Teman Salim Kancil Sakit Hati Keluarganya Jadi Susah, Tribunews
Surabaya 1 November 2015 diakses dari
http://surabaya.tribunnews.com/2015/11/01/peneror-teman-salim-kancil-sakit- hati-keluarganya-jadi-susah  pada  tanggal  30  Mei  2017).  Peristiwa  ini  terjadi sebulan  setelah  terbunuhnya  Salim  Kancil  November  2015.  Beruntung  pelaku segera diamankan oleh polisi setempat.
Penolak  penambangan  diwakili  Tosan  dan  Hamid  November  2015 menginisiasi  untuk  mediasi.  Mediasi  dilakukan  dengan  mengajukan  piagam resolusi  kepada  pemerintah  Kabupaten,  Provinsi.  Piagam  berwujud  perjanjian “ Resolusi  Lumajang  Damai” berisikan  berisi  11  poin  kesepakatan.  Resolusi  ini ditandatangani oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur Saifullah Yusuf, Bupati Lumajang  As'at  Malik,  dan  anggota  Panitia  Khusus  Pertambangan  DPRD  Jawa Timur Thoriqul Haq.
Piagam  tersebut  antara  lain  berisi  jaminan  proses  hukum  secara  adil, menyeluruh,  dan  tuntas  seakar-akarnya.  Poin  lainnya  tentang  komitmen  untuk memproses  secara  hukum  potensi  kerugian  negara  akibat  praktek  penambangan ilegal dan portal pungutan liar di Lumajang. Poin ketiga berisi ihwal kajian untuk menetapkan semua wilayah pesisir selatan sebagai wilayah konservasi dan kawasan terlarang penambangan. Beberapa poin lainnya terkait dengan pemulihan kawasan pesisir,  pencegahan  dan  penanganan  konflik,  serta  jaminan  kerukunan  warga (Priyasidharta,  D,  2015,  40  Hari  Salim  Kancil  Tewas,  Ini  11  Poin  Perdamaian,
Tempo 7 November 2015 diakses dari
https://m.tempo.co/read/news/2016/03/03/058750158/kisah-baratayuda-di-balik- tragedi-salim-kancil pada tanggal 30 mei 2017). Piagam ini belum mengedepankan transformasi konflik, melainkan lebih menekan tindakan penambangan dan proses litigasi.
Wagub Jawa Timur  menyimpulkan adanya keinginan kuat agar pengelolaan, penambangan bisa direvitalisasi, reformasi dan perbaiki supaya ke depan bisa sehat dari  isi  piagam.  Artinya,  sehat  bagi  lingkungan,  masyarakat  dan  situasi  sekitar. Sebagai pihak yang dianggap “mediator”, kesimpulan Wagub ini terlalu dini bila digunakan  untuk  menyelesaikan  konflik.  Wagub  juga  hanya  hanya  menjanjikan solusi untuk masalah pertambangan. Dia belum secara konkret merekomendasikan solusi untuk kondisi sosial.
Upaya  resolusi  alternatif  ini  tidak  memenuhi  kriteria  untuk  menyelesaikan konflik. Terdapat dua kesalahan fatal yang mengancam macetnya mediasi. Pertama, pihak pendukung penambangan belum terlibat menyusun rencana resolusi. Kedua belah pihaklah seharusnya aktif untuk menjalankan tahapan-tahapan resolusi, agar tercapai mutual consensus . Kedua, Wagub Jawa Timur tidak memenuhi kualifikasi sebagai mediator. Prinsip netralitas memang telah terpenuhi, karena tujuanya dia hanya menginginkan perdamaian (Jatimprov, 2015, Redam Konflik Penambangan Lumajang,
Gus
Ipul Kumpulkan Kiai Selok Awar-Awar,
http://jatimprov.go.id/read/berita-pengumuman/redam-konflik-penambangan- lumajang-gus-ipul-kumpulkan-kiai-selok-awar-awar diakses tanggal 2 Juni 2017). Akan  tetapi  kapabilitas  teknik  mediasi  sepertinya  belum  dikuasi.  Terbukti  ketika
dia terlalu dini memutuskan solusi resolusi konflik, padahal belum berkomunikasi intensif utamanya dengan pendukung penambangan.
Resolusi konflik begitu diperlukan untuk menjaga kondisi sosial dari berbagai hasil  keputusan  litigasi.  Hamid  mengatakan  bahwa  konflik  ini  menyisakan  luka batin  yang  berkepanjangan  dari  kedua  pihak.  Kedua  pimpinan  kelompok sebenarnya masih kerabat dekat. Hamid dan Ikhsan anggota Forum ternyata masih kerabat dekat Madasir ketua tim 12, sedangkan Salim Kancil kerabat dekat Haryono (Priyasidharta, D, 2016a, Vonis Kasus Salim Kancil Jaksa dan Terdakwa Ajukan Banding, Tempo 19 Juli 2016 diakses dari
https://nasional.tempo.co/read/news/2016/07/19/063788811/vonis-kasus-salim- kancil-jaksa-dan-terdakwa-ajukan-banding pada tanggal 1 Juni 2017). Bukan tidak mungkin apabila kejadian ini dapat merusak tali persaudaraan keluarga mereka.

## C. Akar Penyebab Konflik
Konflik  yang  terlihat  horizontal  ini  sejatinya  merupakan  konflik  vertikal akibat  kebijakan  Pemerintah  Desa  membuka  penambangan.  Terjadinya social clevelages di tengah masyarakat menjadi dampak pelaksanaan kebijakan. Laswell memandang bahwa kebijakan merupakan instrumen politik untuk mengalokasi nilai (Lasswell,  H,  1950).  Terjadi  pertarungan  berbagai  kepentingan  kelompok  yang berbeda  di  dalam  pertarungan  memperebutkan  kekuasaan  alokasi.  Pandangan seperti ini membawa pemahaman kebijkan penambangan yang apa adanya.
Haryono dengan otoritasnya memenangkan pertarunagn di dalam kebijakan dan memanfaatkanya sebagai instrumen alokasi nilai. Nilai berwujud materi yakni sumber daya alam pasir besi dengan kualitas unggulan (Aini, N, 2015, Mengapa Pasir  Lumajang  Jadi  Rebutan?,  Republika  8  Oktober  2015  diakses  dari http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/10/08/nvvpjb382- mengapa-pasir-lumajang-jadi-rebutan pada tanggal 30 Mei 2017). Selama 12 bulan mendirikan  tambang,  Haryono  mampu  mengumpulkan  uang  mencapai  Rp.  3,4 Milliar.
Gambar 2. Aliran dana penambangan pasir besi ilegal
(sumber: mongabay.co.id)
Forum  yang  memiliki  kepentingan  berbeda  sama  sekali  tidak  diakomodir dalam  kebijakan.  Hasilnya  Forum  tidak  mendapat  jatah  alokasi  nilai  sesuai kepentinganya. Salim, Tosan dan anggota Forum memiliki latar belakang pekerjaan sebagai  petani.  Penambangan  membuat  lahan  pertanian  mereka  rusak  sehingga menyebabkan kerugian. Lubang galian penambangan membuat air laut masuk dan menggenangi sawah (Laskito, I dan Pitaloka D, 2015, Ini Penyebab Konflik Pasir Besi Berujung Tewasnya Aktivis, Vivanews 29 September 2015
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/680487-ini-penyebab-konflik-pasir- besi-berujung-tewasnya-aktivis pada tanggal 28 Mei 2017.). Kepentingan mereka adalah  lahan  pertanian  terlindungi  dari  kegiatan  pertambangan.  Selain  itu,  jalan desa yang berada di depan rumah Tosan juga menjadi rusak karena dilewati ratusan
Dumptruck setiap  hari.  Kerusakan lingkungan  akhirnya  menjadi  tema  yang tepat untuk menyuarakan perlawanan.
Ketika  kebijakan  hanya  memuat  kepentingan  salah  satu  pihak  dan  tidak mengelola kepentingan pihak lain dengan baik, maka hal ini dapat berujung konflik. Menurut Sabatier & Jenkins-smith (dikutip dari Wible) setiap pihak yang bertarung dalam kebijakan memiliki kecenderungan untuk mewujudkan kepentinganya dalam kebijakan  yang  nyata  (Weible,  C,  2007:  95-117).  Upaya  menurut  Sabatier  dan Weible  dapat  dilakukan  dengan  memanfaatkan  opini  masyarakat,  memobilisasi masa,  menggunakan  akses  legal,  informasi,  sumber  daya  finansial  dan kepemimpinan (Sabatier, P, 1986). Forum memilih menggunakan mobilisasi masa untuk  melakukan  aksi  damai.  Sementara  Haryono  dan  pendukung  penambangan memanfaatkan aset legal serta sumber daya finansial.
Posisi forum menjadi semakin tertindas, ketika pejabat setempat dan penegak hokum justru memihak Haryono. Keberpihakan ini disebabkan kepentingan yang sama,  berupa  alokasi  nilai  dari  kebijakan  penambangan.  Kecenderungan terbentuknya  koalisi  dari  pihak  dengan  kepentingan  serupa  menjadi  konsekuensi normal bagi upaya mewujudkan kepentingan dalam kebijakan (Sabatier, P, 1986).
Untuk menutupi usaha penambangannya, Haryono memberikan uang kepada berbagai  pejabat  yang  bersangkutan  seperti  Camat  Pasiran,  Asisten  Perhutani, Mantri  Perhutani,  Pendamping  LMDH,  Mandor  perhutani  dan  Anggota  DPRD. Haryono juga memberikan “Jatah Preman” kepada Kapolsek, Kanit Reskrim, dan salah seorang anggota Babinkamtibmas agar pertambangan ilegal miliknya berjalan lancar  (Kuwado,  2015).  Adanya  nilai  yang  dialokasikan  ini  menjadi  penjelas berbagai  sikap  yang  dilakukan  pejabat  dan  petugas  keamanan.  Seperti  ketika Babinkamtibmas  yang  hanya  diam  saja  di  seberang  jalan  ketika  Tosan  dianiaya (Apriando,  T,  2016a,  Fokus  Liputan:  Kemelut  Tambang  Pasir  Hitam  Lumajang (Bagian 2) http://www.mongabay.co.id/2016/08/10/fokus-liputan-kemelut- tambang-pasir-hitam-lumajang-bagian-2/ diakses tanggal 28 Mei 2017).

## KESIMPULAN
Sebagai konflik yang bersumber dari materi, adanya distribusi nilai yang sesuai kepada  masing-masing  menjadi  hal  dasar  penentu  resolusi  konflik.  Hal  ini  dapat dilakukan dengan melakukan reklamasi lubang  – lubang tambang yang membuat pertanian  rusak  dan  mengaspal  kembali  jalan  desa.  Pihak  pendukung  juga  perlu menyediakkan  jaminan  materi  untuk  keluarga  Salim  dan  Tosan  sebagai  wujud pertanggungjawaban.
Potensi konflik kembali masih sangat mungkin terjadi mengingat belum terjadi transformasi  sosial.  Geliat  pertambangan  pasir  besi  yang  kembali  berjalan  juga menciptakan suasana yang mendukung konflik. Resolusi menggunakan pendekatan alternatif  yang  “benar”  perlu  segera  dilakukan.  Hal  ini  dapat  dimulai  dengan memfasilitas terjadinya komunikasi antara kedua pihak. Wagub Jawa timur tidak tepat  menjadi  mediator  karena  sifat  kecenderunganya  untuk  didengar  bukan mendengar,  sedikitnya  waktu  dan  fokus  terhadap  masalah,  serta  minimnya kapabilitas teknik negosiasi
Adanya  kesiapan  untuk  saling  memaafkan  menjadi  tugas  terberat  yang  perlu tercipta  sebelumnya.  Dendam  terhadap  pelaku  dapat  berimbas  pada  hubungan penolak dan pendukung penambangan. Pelaku dan pendukung penambangan perlu berkomitmen meminta maaf dan menjamin tidak terulangnya kejadian.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini, N, 2015, Mengapa Pasir Lumajang Jadi Rebutan?, Republika 8 Oktober 2015 diakses
dari http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/10/08/nvvpjb382- mengapa-pasir-lumajang-jadi-rebutan pada tanggal 30 Mei 2017.
Apriando,  T,  2016,  Fokus  Liputan:  Kemelut  Tambang  Pasir  Hitam  Lumajang (Bagian  2)  http://www.mongabay.co.id/2016/08/10/fokus-liputan-kemelut- tambang-pasir-hitam-lumajang-bagian-2/ diakses tanggal 28 Mei 2017.
BBC Indonesia, 2016, Pelaku utama pembunuhan Salim Kancil divonis 20 tahun penjara, BBC Indonesia
23 Juni 2016 diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160623_indonesia _salimkancil_vonis pada tanggal 1 Juni 2017.
Brahm,  E.  2003.  Conflict  stages.  Beyond  intractability.  Conflict  Research Consortium, University of Colorado, Boulder.
Faizal,  A,  2016,  Sidang  Perdana  Pembunuhan  Salim  Kancil  Digelar  di  PN Surabaya, Kompas 18 Februari 2016 diakses dari http://regional.kompas.com/read/2016/02/18/11243361/Sidang.Perdana.Pem bunuhan.Salim.Kancil.Digelar.di.PN.Surabaya pada tanggal 3 Juni 2017.
Khakim, L. Z. 2014. Model Revitalisasi Lahan Dampak Pertambangan Pasir Besi (Perspektif Implementasi Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010). Pandecta: Research Law Journal, 9(1), 113-119.
Hermawan, N, 2015, Sebelum Salim Kancil Dibunuh, Warga Sudah Lapor Polisi, Republika 25 September 2015 diakses dari http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/09/28/nvdpde354- sebelum-salim-petani-penolak-tambang-dibunuh-warga-sudah-lapor-polisi pada tanggal 2 Juni 2017.
Jatimprov,  2015,  Redam  Konflik  Penambangan  Lumajang,  Gus  Ipul  Kumpulkan
Kiai Selok Awar-Awar, http://jatimprov.go.id/read/berita- pengumuman/redam-konflik-penambangan-lumajang-gus-ipul-kumpulkan- kiai-selok-awar-awar  diakses tanggal 2 Juni 2017.
Laskito,  I  dan  Pitaloka  D,  2015,  Ini  Penyebab  Konflik  Pasir  Besi  Berujung Tewasnya Aktivis, Vivanews 29 September 2015 http://nasional.news.viva.co.id/news/read/680487-ini-penyebab-konflik- pasir-besi-berujung-tewasnya-aktivis pada tanggal 28 Mei 2017.
Lasswell, H, 1950, Politics: Who gets what, when, how, New York: P. Smith.
Priyasidharta,  D,  2015,  40  Hari  Salim  Kancil  Tewas,  Ini  11  Poin  Perdamaian, Tempo 7 November 2015 diakses dari https://m.tempo.co/read/news/2016/03/03/058750158/kisah-baratayuda-di- balik-tragedi-salim-kancil pada tanggal 30 mei 2017.
Priyasidharta,  D,  2016,  Vonis  Kasus  Salim  Kancil  Jaksa  dan  Terdakwa    Ajukan Banding, Tempo 19 Juli 2016 diakses dari
https://nasional.tempo.co/read/news/2016/07/19/063788811/vonis-kasus- salim-kancil-jaksa-dan-terdakwa-ajukan-banding pada tanggal 1 Juni 2017.
Riski,  P,  2016,  20  Tahun  Penjara  untuk  Terdakwa  Pembunuh  Salim  Kancil,
Cerminkan Keadilan?, Mongabay 24 Juni 2016 diakses dari http://www.mongabay.co.id/2016/06/24/20-tahun-penjara-untuk-terdakwa- pembunuh-salim-kancil-cerminkan-keadilan/ pada tanggal 3 Juni 2017.
Sabatier,  P,  1986,  Top-down  and  bottom-up  approaches  to  implementation research: a critical analysis and suggested synthesis. Journal of public policy.
Syahfauziah,  S,  2016,  Sidang  Kasus  Salim  Kancil,  Tosan  Beberkan  Kronologi
Penganiayaan, Tempo 25 Februari 2016 diakses dari https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/25/063748336/sidang-kasus- salim-kancil-tosan-beberkan-kronologi-penganiayaan  pada  tanggal  2  Juni 2017.
Syahfauziah,  S.,  2016.  Terdakwa  Anak  Kasus  Salim  Kancil  Divonis  3,5  tahun, Tempo 28 April 2016 diakses dari https://m.tempo.co/read/news/2016/04/28/063766795/terdakwa-anak-kasus- salim-kancil-divonis-3-5-tahun pada tanggal 2 Juni 2017.
Wahyunik,  S,  2015,  Peneror  Teman  Salim  Kancil  Sakit  Hati  Keluarganya  Jadi Susah, Tribunews Surabaya 1 November 2015 diakses dari http://surabaya.tribunnews.com/2015/11/01/peneror-teman-salim-kancil- sakit-hati-keluarganya-jadi-susah pada tanggal 30 Mei 2017.
Weible,  C,  2007,  An  advocacy  coalition  framework  approach  to  stakeholder analysis: Understanding the political context of California marine protected area policy. Journal of public administration research and theory, 17(1), 95- 117.