## Vol. 1, No. 2, Oktober 2020

## PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG BERDASARKAN UU NO. 36 TAHUN 2008 DAN PP NO. 46 TAHUN 2013
(STUDI KASUS PADA PT. VPOWER OPERATION SERVICES)
1) Puspa Rini, 2) Kampono Imam Yulianto
1) 2) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
1) 2) Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957 Email: 1) puspayovrin22@gmail.com , 2) kamponoyulianto@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Dalam  Peraturan  Pemerintah  no.46  tahun  2013  merupakan  peraturan  yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk memberikan  cara  yang  mudah  bagi  wajib  pajak  pada  orang  pribadi  dan  juga  wajib  pajak  pada  badan  yang mempunyai penghasilan bruto tertentu. PP/Peraturan Pemerintah no.46 Tahun 2013 tersebut, ditetapkan pada 1  Juli  2013.  Pada  pasal  3ayat  satu  (1)  dalam  PP/Peraturan  Pemerintah  no.46  Tahun  2013  memberikan penjelasan bahwa besarnya tarif pada pajak penghasilan dalam pasal 2 yaitu 1% (satu persen). Pengenaan Pajak untuk penghasilan berdasarkan pada peredaran bruto dilihat dalam kurun waktu satu periode akuntansi, satu tahun dari awal tahun sampai dengan akhir tahun pajak.  Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dari perusahaan  badan  usaha  yang  mempunyai  peredaran  bruto  lebih  dari  4,8  M  dalam  1  tahun  yang  terdaftar sebagai  klien  dikantor  konsultan  pajak.  Populasi  sampel  penelitian  ini  adalah  laporan  pajak  PT.  VPower Operation  Services.    Penelitian  ini  bertujuan untuk meneliti  perbandingan  antara  dua  variabel.  Berdasarkan hasil  analisis  perbandingan beban  pajak  terutang  peraturan  pajak  46  tahun 2013 dengan  pasal  31  E UU  36 Tahun  Pajak  2018.  Hasil  penelitian  yang  didapat  bahwa  besarnya  pajak  yang  terapkan  perusahaan menggunakan pasal 31 E UU 36 tahun 2008 dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena memiliki beban pajak lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan PP 46 Tahun 2013.
Kata Kunci:  PPh Badan Terutang, Undang-undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013

## I. PENDAHULUAN

## 1.1  Latar belakang
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  pemerintah  dan  sebagai  sumber  pembiayaan pembangunan dalam negeri. Pajak sebagai sumber pendapatan atau penerimaan untuk negara yang sangat  begitu  penting  dalam  pelaksanaan  dan  peningkatan  bagi  pembangunan  nasional  dalam mencapai  tujuan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia.  Pajak  merupakan  iuran  rakyat pada kas negara, yang  berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh jasa timbal langsung dapat  digunakan  untuk  pembayaran  pengeluaran  umum  pemerintah.  Dalam  rangka  memfasilitasi pengusaha  kena  pajak  dengan  omset  tertentu,  pemerintah  pengeluaran  peraturan  pemerintah  no46 tahun 2013. Kelebihan dari peraturan perpajakan yang baru adalah tarif yang diberlakukan lebih kecil daripada tarif sebelumnya yaitu 1% dari omset.
Pada  1  Juli  2013  ditetapkan  peraturan  pemerintah  No.  46  tahun  2013  berlakukan  untuk mempermudah bagi wajib pajak pribadi dan badan yang mempunyai penghasilan bruto yang kurang dari Rp.4.800.000.000,00 terbatas pada penghasilan dari usaha.

## 1.2  Masalah
Dalam  perusahaan  pasti  menginginkan  keuntungan  yang  besar.  Berdasarkan  latar  belakang fokus  permasalahannya  adalah  apakah  dengan  menggunakan  perhitungan  Peraturan  Pemerintah No46  Tahun  2013  pajak  penghasilan  terutang,  yang  di  bayarkan  PT.  VPower  Operation  Services, perhitungan  pajaknya  berbeda  besar  kecil  yang  terutang  jika  dibandingkan  dengan  menggunakan peraturan pajak berdasarkan undang-undang no.36 tahun 2008. Dengan melihat seberapa besar pajak penghasilan  terutang  yang  dibayarkan  PT.  VPower  Operation  Services  menggunakan  perhitungan pajak berdasarkan UU 36 Th 2008, dengan perhitungan pajak penghasilan terutang, yang dibayarkan PT. VPower Operation Services dengan menggunakan peraturan pemerintah no.46 tahun 2013.

## 1.3.  Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui apakah dengan menggunakan peraturan pajak 46 Th 2013 pajak penghasilan terutang,  yang  di  bayarkan  PT.  VPower  Operation  Services  perhitungannya  akan  lebih  kecil dibandingkan dengan menggunakan peraturan UU 36 Th 2008.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1  Pengertian Pajak
Pajak  merupakan  iuran  rakyat  kepada  Negara  berdasarkan  ketentuan  undang-undang  (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan  maupun  digunakan  untuk  sebagai  keperluan  negara  sebesar-besarnya  kemakmuran negara.

## 2.2  Pengertian Wajib Pajak
Pengertian  kepatuhan  sebagai  wajib  pajak  menurut  Chaizi  Nasucha  dalam  bukunya  Soni Devano dan Siti Kurnia Rahayu, mengidentifikasikan bahwa:
1) Kepatuhan sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri,
2) Kepatuhan sebagai wajib pajak untuk menyetorkan kembali SPT,
3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak,
4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
Sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kepatuhan  sebagai  wajib  pajak  adalah  tanggung jawab perorangan atau badan, perasaan malu, persepsi mereka atas berupa kewajaran dan keadilan (beban pajak yang ditanggung dan pengaruh kepuasan pelayanan pemerintah).

## 2.3.  Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan bagi subjek pajak atas penghasilan yang telah diterima atau didapatkan dalam satu tahun (Siti Resmi 2011:74). Pajak penghasilan merupakan salah satu.. jenis pajak pusat yang obyeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan kepada wajib pajak  yang  memperoleh  penghasilan  dan  sudah  terpenuhi  syarat  subjektif  dan  objektifnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
Pajak  Penghasilan  berdasarkan  pengelompokannya,  dikategorikan  sebagai  pajak  pusat,  dan dikategorikan  juga  sebagai  pajak  subjektif,  yaitu  pajak  yang  dikenakan  kepada  orang  perorangan. Dengan pengertian bahwa pajak penghasilan berpangkal atau didasarkan pada Subjek Pajaknya.

## 2.4.  Subjek dan Objek Pajak Penghasilan
Menurut  Harjo  (2012),  subjek  pajak  adalah  orang/pribadi  atau  badan  yang  ditetapkan  oleh peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sehingga  subjek  pajak  penghasilan  adalah  segala semua  sesuatu  yang  memiliki  penghasilan  untuk  dijadikan  sasaran  pengenaan  pajak.  Penghasilan yang  akan  dikenakan  pajak  adalah  penghasilan  dalam  bentuk  dan  nama  apa  pun  yang  memenuhi syarat objektif maupun syarat subjektif untuk dipotong pajak.
Pasal 2 Ayat 3 UU PPh 36 Th 2008 tentang pajak penghasilan menjelaskan bahwa Subjek Pajak dibedakan dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang atau pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak karena telah menerima dan memperoleh atau memiliki yang besarnya melebihi  penghasilan tidak terkena pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak saat sejak didirikan, bertempat yang berlokasi di Indonesia. Subjek pajak luar  negeri  baik  orang  pribadi  maupun  badan  menjadi  wajib  pajak  karena  telah  memperoleh  atau menerima  penghasilan  yang  bersumber  dari  Indonesia  melalui  semua  bentuk  usaha  tetap  yang bertempat di Indonesia.
Objek pajak PPh adalah penghasilan yang setiap tambahan kemampuan dalam ekonomis yang diperoleh  atau  didapati  wajib  pajak,,  yang  berasal  dari  luar  negeri  maupun  dari  Indonesia,  yang dipakai  untuk  konsumsi  maupun  untuk  menambah  kekayaan  bersangkutan  dengan  nama  ataupun dalam bentuk apa pun menurut Madiasmo (2016).

## 2.5  Perkembangan Peraturan Pajak
Pasal  31  E  UU  36  Th  2008,  peraturan  pemerintah  memberikan  insentif  kepada  wajib  pajak badan dalam negeri berupa pengurangan tarif pajak penghasilan sebesar 50% dari tarif PPh pasal 17 Undang-undang PPh. Pemberian insentif ini perhitungannya berdasarkan besarnya jumlah peredaran bruto, insentif ini dituangkan dalam pasal 31E Uu 36 Th 2008 tentang PPh
Peraturan pemerintah No.46 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari semua usaha yang diperoleh ataupun didapat wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu (PP Nomor 46 tahun 2013) atau lebih dikenal PPh atas UMKM. Penghasilan dari semua usaha yang diperoleh maupun diterima wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu, dikenakan pajak  penghasilan yang bersifat final. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan kriteria sebagai berikut:
1) Wajib orang pribadi atau wajib badan yang tidak termasuk bentuk usaha tetap,
2) Menerima penghasilan dari semua usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa pekerjaan bebas, dengan mempunyai peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam satu (1) tahun pajak.

## 2.6.  Hipotesis Penelitian
Berdasarkan  kajian  teori  serta  dukungan  penelitian  sebelumnya,  maka  hipotesis  yang  diuji dalam penelitian ini adalah:
Hipotesis 1: Perhitungan  beban  PPH  terutang  PT.  VPower  Operation  Services  sesuai    dengan perhitungan pasal 31E UU 36 Th 2008.
Hipotesis 2: Perhitungan  beban  PPH  terutang  PT.  VPower  Operation  Services  sesuai  dengan perhitungan berdasarkan pasal PP 46 Tahun 2013.

## III.  METODE PENELITIAN

## 3.1  Desain Penelitian
Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif yaitu menjelaskan situasi dan membandingkan pada objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi dan membandingkannya adanya satu variabel atau sampel lebih yang beda dan waktu berbeda (Sugiono 2006). Dalam penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif yang dipakai untuk menghitung pajak terutang wajib pajak orang pribadi  dengan  menggunakan  tarif  sesuai  PP  46  Th  2013    tarif  1%  dari  omzet  usaha    (sebelum diberlakukannya pasal 31 E UU 36 Th 2008) karena omzetnya telah bertambah. Variabel dependen adalah beban PPh terutang dan Variabel independen adalah pasal 31 E UU 36 2008 dan PP 46 tahun 2013.
Sumber  data  primer  penelitian  diperoleh  dari  responden  melalui  kuesioner  dan  data  hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu wajib pajak dan petugas pajak. Dan juga data sekunder yang merupakan data yang didapat dari pelaku usaha berupa daftar usaha orang pribadi yang memiliki omzet lebih dari 4.8 M.

## 3.2  Teknik pengumpulan data
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  dokumentasi,  yaitu  dari perusahaan  badan  usaha  yang  mempunyai  peredaran  bruto  lebih  dari  4,8  M  dalam  1  tahun  yang terdaftar  sebagai  klien  dikantor  konsultan  pajak.  Pengumpulan  data  juga  dilakukan  dengan  studi kepustakaan yaitu data sekunder dari buku, artikel, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, selanjutnya dilakukan analisis data atau pengolahan data.

## 3.3.  Populasi Sampel
Penelitian ini menggunakan sampel yang diperoleh dari populasi. Setelah mempelajari sampel, kesimpulan yang diperoleh dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang didapat atau diambil dari populasi harus sangat betul-betul representative (mewakili). Sampel penelitian ini adalah laporan  pajak  PT.  VPower  Operation  Services.  Alasan  peneliti mengambil  sampel  tersebut  adalah karena peneliti ingin mengetahui perbandingan antara laporan pajak dengan menggunakan pasal 31E dan PP 46 Tahun 2013..

## 3.4.  Analisis Data
Analisis  data  menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif,  yaitu  dengan  menganalisa, menggambarkan, meringkas, dan membandingkan berbagai kondisi dan situasi dari data yang didapat dan dikumpulkan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, dengan melakukan kegiatan berikut:
1) Melakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian.
2) Membandingkan hasil laporan pajak yang telah didapatkan dari perusahaan dengan pasal 31 E UU 36 tahun 2008 dan peraturan pajak 46 tahun 2013.

## IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1  Analisis Penelitian
Penelitian  ini  mengangkat  permasalahan  apakah  dengan  menggunakan  PP  46  Tahun  2013, pajak  penghasilan  terutang,  yang  dibayarkan  PT.VPower  Operation  Services  lebih  kecil dibandingkan dengan menggunakan Pajak Pasal 31E. Berdasarkan data yang didapat, telah diketahui
seberapa besar pajak penghasilan terutang, yang dibayarkan PT. VPower Operation Services dengan menggunakan Pajak pasal 31 E UU 36 tahun 2008, dan seberapa besar pajak penghasilan terutang, yang dibayarkan PT. VPower Operation Services dengan menggunakan PP No. 46 Tahun 2013. Hasil laporan pajak perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut:

## TABEL LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  PADA
PT.VPOWER OPERATION SERVICES UNTUK TAHUN 2018 PENJUALAN 4.223.850.732 BEBAN POKOK PENJUALAN (2.161.877.814) LABA KOTOR 2.061.972.918 BEBAN USAHA Beban umum dan administrasi (1.726.872.424) LABA OPERASI 335.100.494 PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Penghasilan jasa giro 131.929.535 Laba penjualan atas aset tetap 2.521.375 Rugi selisih kurs (341.431.391) Beban bunga pinjaman (32.672.280) Beban administrasi bank (5.472.704) Penghasilan lain-lain 761.754 BEBAN LAIN-LAIN-NETO (244.363.711) LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN 90.736.783 MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Final (42.238.507) Tangguhan 126.038.750 Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan-Neto 83.800.243 LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN 174.537.026 PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pengukuran kembali imbalan pasca kerja -20.110.000 Pajak Penghasilan terkait 5.027.500 Penghasilan (Beban) Komprehensif lain-Neto -15.082.500 Penghasilan (Rugi) Komprehensif Neto Tahun Berjalan 159.454.526
Berikut  analisis  perbandingan  pajak  penghasilan  terutang,  yang  dibayarkan  PT.  VPower Operation Services dengan perhitungan sesuai dengan peraturan pajak 46 tahun 2013 dan pasal 31 E UU 36 tahun 2008.
TABEL PERBANDINGAN PERHITUNGAN SESUAI DENGAN PP 46 TAHUN 2013
DAN PASAL 31E UU NO. 36 TAHUN 2008
Perhitungan Sesuai Dengan PP 46 Tahun 2013 (Tahun 2018) Perhitungan Sesuai Dengan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 (Tahun 2018)
Pajak  penghasilannya  karena  penjualan  (omzet)  untuk tahun pajak 2018 dibawah 4,8 milyar rupiah (<4,8M).
Pajak Terutang = Omzet x 1%
Pajak Terutang = Rp 4.223.850.732 x 1% Pajak Terutang = Rp 42.238.507,32
PPh  Badan  dengan  fasilitas  =  50%  x  25%  x  Penghasilan  kena  pajak yang memperoleh fasilitas. Jumlah  PKP  yang  mendapat  fasilitas  =  (Rp  4.800.000.000  :  Rp 4.223.850.732) X Rp 174.537.026 = Rp 198.344.573,03 PPh  Badan  Terutang  =  50%  x  25%  x  Rp  198.344.537,03  =  Rp 24.793.071,629
Total Tarif PP 46 Tahun 2013 = Rp 42.238.507,32
Total Tarif Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 = Rp 24.793.071,629

## 4.2.  Interpretasi Hasil Analisis
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti  perbandingan  antara  dua  variabel.  Berdasarkan  hasil analisis perbandingan beban pajak terutang peraturan pajak 46 tahun 2013 dengan pasal 31 E UU 36 Tahun Pajak 2018.
DASAR PERHITUNGAN

## JUMLAH
PP 46 Tahun 2013 Rp   42.238.507,32
Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008  Rp 24.793.071,629
Berdasarkan  Perhitungan  di  atas,  bahwa  besarnya  pajak  yang  terapkan  perusahaan menggunakan pasal 31 E UU 36 tahun 2008 dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena memiliki beban pajak lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan PP 46 Tahun 2013.

## V. PENUTUP

## 5.1.  Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1) Untuk Tahun pajak 2017, apabila menggunakan perhitungan dengan pasal 31 E UU 36 tahun 2008 akan didapat beban pajak penghasilan ter hutang sebesar Rp 24.793.071,629.
2) Dan  untuk  menggunakan  perhitungan  dengan  Peraturan  Pemerintah  46  Tahun  2013  akan  di dapat beban pajak penghasilan ter hutang sebesar Rp 42.238.507,32
3) Jadi jika dibandingkan maka apabila menggunakan perhitungan dengan pasal 31 E UU 36 tahun 2008  lebih  menguntungkan  bagi  perusahaan  dibandingkan  dengan  peraturan  pajak  46  tahun 2013.

## 5.1 Saran
PT. VPower Operation Services dan perusahaan lain diharapkan melakukan perencanaan pajak berdasarkan  ketentuan  perpajakan  yang  telah  ditetapkan,  dimana  kebijakan  tersebut  berdampak positif terhadap upaya perusahaan untuk melakukan penghematan besarnya pajak. Perusahaan harus memperlakukan  biaya  sesuai  dengan  ketentuan  atau  penggunaan  biaya  yang  sesuai  dengan perlakukannya,  sehingga  kebijakan  perpajakan  yang  ditetapkan  dapat  sepenuhnya  mendukung penghematan  pajak.  Dalam  rangka  untuk  memberikan  jaminan  dalam  proses  perencanaan  pajak sesuai  ketentuan  yang  ditetapkan,  maka  perusahaan  harus  melakukan  evaluasi  terkait  dengan kebijakan  atas  perlakukan  biaya  yang  telah  dilakukan.  Melalui  evaluasi  tersebut  maka  kebijakan perpajakan  dapat  memberikan  jaminan  penghematan  pajak  dapat  dilakukan.  Hasil  dari  tulisan  ini diharapkan  mampu  mendorong  penulis  selanjutnya  untuk  menyempurnakannya  yaitu  dengan menggunakan  metode  perencanaan  pajak  yang  lain  dengan  harapan  penelitian  ini  dapat  lebih berkembang dan menambah wawasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Eko.2016. Pengaruh Reinventing Policy dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Widyatama
Direktorat Jendral Pajak. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . Jakarta 2013.
Dwikora Harjo, 2012, Perpajakan Indonesia , Mitra Wacana Media, Jakarta.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016 . Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Resmi, Siti. Perpajakan; Teori dan Kasus Edisi Delapan. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta:Salemba Empat.
Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. Panduan Lengkap Tata CaraPerpajakan di Indonesia . Jakarta: Visimedia Pustaka.
Soemitro, Rochmat. 2016. Asas dan Dasar Perpajakan . Bandung : RefikaAditama.
https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-pengertianperedaran-bruto-pada-pasal- 31e-undangundang-pph-2019-11-05-5fe5a2c6/
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Peraturan  Perpajakan  Nomor  46  Tahun  2013  Tentang  Pajak  Penghasilan  Pengusaha  Dengan Peredaran Bruto Tertentu