## PENERAPAN COMPLIANCE RISK MANAGEMENT (CRM) ENGINE DALAM PEMERIKSAAN PAJAK DI INDONESIA
Helmi Zus Rizal 1 , Agus Fredy Maradona 2
Magister Manajemen, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar-Bali 1,2
Email : helmi.zus@gmail.com 1 , agusfredym@undiknas.ac.id 2

## Abstract
Taxation  is  still  the  main  source  of  state  financing  income  with  almost  80%  of state spending supported by taxes. The Directorate General of Taxes (DGT) as the only tax authority in Indonesia is trying hard to collect state revenues, but for a long  time  the  target  charged  has  not  been  achieved,  and  the  tax  ratio  has  even decreased. The issue of tax compliance has been in the spotlight as the cause of the  decline  in  tax  revenue  performance  in  addition  to  weakening  economic conditions due to the trade war and the Covid-19 pandemic. The OECD in 2011 published  a  Compliance  Risk  Management  (CRM)  guide  that  can  be  used  by countries around the world to mitigate the level of taxpayer compliance risk. DGT has started implementing CRM since 2014 and in 2019 it was implemented on a national scale using computerization. The CRM developed by DGT is divided into several functions according to process requirements. This research focuses on the application  of  the  CRM  engine  in  tax  audits  in  Indonesia.  Data  analysis  in  this study  was  carried  out  by  collecting  data,  reducing  data,  presenting  data,  and drawing  conclusions.  As  for  the  credibility  test  using  data  triangulation  and member  check.  The  results  of  the  study  found  that  the  CRM  engine  helps  tax audits in the phase before the audit process is carried out, namely the selection of taxpayers  to  be  audited  and  risk  analysis  which  can  later  help  tax  auditors prepare  better  Audit Plans  and  Audit  Programs.  CRM  has  a  positive  perception from  tax  audit  stakeholders,  namely  the  Tax  Auditor,  Audit  Section  Staff, including the Supervision Section Staff and Tax Consultant too. The risk analysis process  becomes  more  organized  and  systematic  so  that  priorities  can  be determined which will be followed up according to the level of tax compliance risk of each taxpayer.
Keywords : Compliance Risk Management, Taxpayers, Audit.

## 1. Pendahuluan
Pajak  di  Indonesia  masih  mendominasi  penerimaan  negara  hingga  70%, namun  beberapa  tahun  terakhir  tidak  menunjukkan  perkembangan  sesuai ekspektasi.  Penerimaan  pajak  tidak  mencapai  target  (shortfall)  selama  sepuluh tahun terakhir disertai dengan penurunan tax ratio dari tahun ke tahun. Pemerintah
Vol. 18, No. 2, July 2022, hlm. 96-115 ISSN 0213-2431 (Print) ISSN 2502-9525 (Online)
telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak,  tetapi kondisi perekonomian dunia belum mendukung dikarenakan perang dagang serta pandemi  virus  Covid-19  (Corona)  yang  masih  terjadi  hingga  saat  ini.  Upaya- upaya  yang  telah  dilakukan  pemerintah  diantaranya  pemberian  insentif  pajak untuk  beberapa  jenis  usaha,  relaksasi  pembayaran  pajak,  pengenaan  pajak  bagi perusahaan  yang  melakukan  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PMSE), serta  diundangkannya  Undang-Undang  No.  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja pada tanggal 2 November 2020.
Sebagai  negara  yang  menganut  sistem  self  assessment,  aspek  kepatuhan akan  selalu  dikaitkan  dengan  penerimaan  pajak.  Dalam  sistem  self  assessment, pemerintah  memberikan  kepercayaan  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung, menyetor,  dan  melaporkan  kewajiban  perpajaknnya.  Sehingga,  kepatuhan  wajib pajak yang tinggi diharapkan akan selaras dengan peningkatan penerimaan pajak, namun  begitu  juga  sebaliknya.  Kepatuhan  pajak  sendiri  dapat  didefinisikan sebagai kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan di suatu negara (Andreoni et al., 1998).
Masalah  kepatuhan  masih  menjadi  masalah  klasik  yang  dihadapi  otoritas pajak  di  negara  manapun  baik  negara  berkembang  maupun  negara  maju. Pengawasan  yang  masih  belum  ideal  seringkali  disebabkan  keterbatasan  sumber daya  manusia  dan  ketidakmampuan  otoritas  pajak  menyesuaikan  dengan kecepatan  perkembangan  teknologi  yang  menyebabkan  transaksi-transaksi ekonomi  menjadi  semakin  kompleks,  tidak  mengenal  batas  waktu,  tempat, maupun  yurisdiksi.  Peraturan  perpajakan  berlaku  baik  domestik  maupun  yang diterima  secara  internasional (tax  treaty) dirasa  memiliki  banyak loophole yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalisir pajak terutang. Urgensi membuat sistem peraturan baru terbentur oleh tidak tercapainya konsensus global karena  benturan  kepentingan  ekonomi  negara  maju  dengan  negara  berkembang, negara  tempat  penghasil  barang/jasa  dengan  negara  tempat  pasar/konsumen berada.
Perpajakan  memiliki  peran  penting  untuk  mendukung  aktifitas  dan pertumbuhan  ekonomi.  Walaupun  merupakan  pungutan  yang  bersifat  memaksa,
pajak  masih  tetap  diperlukan  sebagai tools pemerintah  untuk  membantu terciptanya pemerataan sumber daya yang terbatas. Otoritas pajak sebagai bagian dari  pemerintah,  menanggung  beban  yang  besar  untuk  melaksanakan  tugas tersebut.  Dengan  segala  keterbatasan  yang  ada,  otoritas  pajak  diharapkan  oleh para stakeholders menjadi  institusi  dengan  profesionalitas  tinggi,  memiliki kemampuan  teknis  yang  mumpuni  serta  kompeten  untuk  memberikan  layanan perpajakan  yang  semakin  baik  seiring  berjalannya  waktu,  mampu  melakukan mitigasi  risiko  dalam  melakukan  pengawasan  pajak,  dan  mencapai  target penerimaan pajak yang dibebankan setiap tahunnya.
Otoritas  pajak  menghadapi  berbagai  kendala  dan  tantangan  dalam menjalankan  tugas-tugasnya.  Kendala-kendala  tersebut  bisa  berasal  dari  dalam maupun  dari  luar  organisasi.  Tata  kelola  dan  birokrasi  yang  kurang  efisien, teknologi  yang  masih  tertinggal,  kasus  korupsi  yang  menyebabkan  menurunnya kepercayaan  masyarakat,  maupun cash/shadow  economy yang  sulit  diidentifikasi merupakan  risiko-risiko  yang  dikategorikan  tinggi  serta  mampu  mempengaruhi efisiensi otoritas pajak di negara berkembang berdasarkan literatur yang ada  (Bird & Zolt, 2008).
Sebagai  negara  berkembang,  Indonesia  dengan  Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP)  sebagai  otoritas  pajak  yang  diberikan  kewenangan  mengadministrasikan pajak  pusat  (PPh,  PPN,  PPnBM,  Bea  Materai,  dan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan tertentu)  menghadapi  permasalahan  yang  sama.  Keterbatasan  Sumber  Daya Manusia (SDM) untuk kebutuhan teknis perpajakan maupun  teknologi informasi, keterbatasan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), keterbatasan  wewenang  dalam  birokrasi  karena  sampai  saat  ini  masih  di  bawah Kementerian  Keuangan,  maupun  hal-hal  di  luar  perkiraan  seperti  perang  dagang dan  pandemi.  Sampai  saat  ini  DJP  masih  mengupayakan  peningkatan  kepatuhan melalui voluntary  compliance (kepatuhan  sukarela)  yang  merupakan  tulang punggung self  assesment  system untuk  menghasilkan  penerimaan  pajak  yang berkelanjutan dan meningkatkan tax ratio .
Sesuai dengan rekomendasi OECD (2010), untuk meningkatkan kepatuhan sukarela, otoritas pajak perlu mengurangi beban administratif wajib pajak. Selain
itu  otoritas  pajak  diharapkan  mampu  memahami  perilaku  dan  motivasi  wajib pajak  untuk  mematuhi  ketentuan  yang  berlaku  atau  tidak,  sehingga  pengambilan keputusan  yang  baik  dapat  dilakukan.  Memahami  perilaku  wajib  pajak  dapat membantu otoritas pajak untuk mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak ketika memenuhi kewajibannya, terutama dengan diterapkannya Self Assesment System dimana  wajib  pajak  menghitung,  menyetor,  dan  melaporkan  kewajiban perpajakannya sendiri.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak September 2019 mulai menggunakan sistem Compliance Risk Management (CRM) untuk melakukan pengawasan baik dalam  kegiatan  ekstensifikasi,  pengawasan,  pemeriksaan,  maupun  penagihan. Dengan  CRM,  DJP  menggolongkan  kriteria  wajib  pajak  berdasarkan  tingkat kepatuhannya  sehingga  menghasilkan  perlakuan  yang  berbeda  terhadap  masing- masing wajib pajak sesuai dengan tingkat resiko yang ada.
Berdasarkan  Surat  Edaran  (SE)  Dirjen  Pajak  No.  SE-24/PJ/2019,  CRM adalah  suatu  proses  pengelolaan  risiko  kepatuhan  WP  secara  menyeluruh  yang meliputi  identifikasi,  pemetaan,  pemodelan,  dan  mitigasi  atas  risiko  kepatuhan wajib  pajak  serta  evaluasinya.  Melalui  serangkaian  proses  CRM  akan  tercipta suatu kerangka kerja yang sistematis, terukur, dan objektif untuk mengelola risiko kepatuhan secara efektif sekaligus mencegah ketidakpatuhan berdasarkan perilaku wajib pajak dan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

## 2.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  fokus  tentang  penerapan Compliance  Risk  Management (CRM) pada  pemeriksaan  pajak,  dengan  membandingkan  keadaan  sebelum dengan  sesudah  penerapan,  serta  persepsi  stakeholder  terkait  yaitu  seksi pemeriksaan  dan  fungsional  pemeriksa  pajak  sebagai  pelaksana  kebijakan. Penelitian  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  untuk  memahami  situasi sosial  dan  pola  setelah  penerapan Compliance  Risk  Management  (CRM) pada pemeriksaan  pajak.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Pengumpulan  data primer  dilakukan  melalui  wawancara.  Informan  ditentukan  dengan  metode purposive sampling. Informan pada penelitian ini adalah yang telah mewakili dan
disesuaikan  dengan  peranannya  dalam  bidang  perpajakan.  Teknik  analisis  data deskriptif  kualitatif  digunakan  dengan  cara  menyajikan  hasil  wawancara  dan melakukan analisis serta menarik kesimpulan terhadap informasi yang ditemukan dilapangan  sehingga  akan  diperoleh  gambaran  yang  jelas  tentang  objek  yang diteliti  dan  kemudian  akan  ditarik  kesimpulan  lalu  Agar  data  dalam  penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian  ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu uji credibility.

## 3.  Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Pemeriksaan Pajak yang Efektif
Sampai  saat  ini  penelitian-penelitian  mengukur  efektifitas  pemeriksaan pajak  masih  menghasilkan  pendapat  yang  berbeda-beda  antara  satu  peneliti dengan  peneliti  lainnya.  Chalu  &  Mzee  (2018)  berpendapat  bahwa  mengukur efektifitas  pemeriksaan  pajak  sangat  kompleks  karena  terbatasnya  konsensus, dimensi, dan metodologi yang dipakai untuk menilainya.  Kastlunger et al. (2009) mengukur pemeriksaan pajak yang efektif dengan salah satu indikator kepatuhan pajak  tanpa  adanya  tax  evasion.  Sedangkan  Isa  &  Pope  (2011)  mengukur efektifitas  pemeriksaan  pajak  dengan  mempertimbangkan  kepatuhan  sukarela wajib  pajak  dalam  mematuhi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Chalu  &  Mzee  (2018)  dibahas mengenai  teknologi  sebagai  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas pemeriksaan. Organisasi pemeriksa pajak harus mengadopsi dan mengaplikasikan teknologi  yang  semakin  berkembang  untuk  memudahkan  otoritas  pajak  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajaknnya.  Salah  satu  pemanfaatan  perkembangan  teknologi  yang  dibahas yaitu tentang pemanfaatan server untuk menyimpan semua data dari wajib pajak dan  memudahkan  otoritas  pajak  mengetahui track  record dari  wajib  pajak.
Direktorat  Jenderal  Pajak  saat  ini  telah  menggunakan  teknologi  tersebut  untuk melakukan Manajemen Resiko Kepatuhan (CRM) wajib pajak. DJP menggunakan
sistem  CRM  untuk  melakukan  pengawasan  baik  dalam  kegiatan  ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.
Berdasarkan  Surat  Edaran  (SE)  Dirjen  Pajak  No.  SE-24/PJ/2019,  CRM adalah suatu proses pengelolaan resiko kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh yang  meliputi  identifikasi,  pemetaan,  pemodelan,  dan  mitigasi  atas  resiko kepatuhan  wajib  pajak  serta  evaluasinya.  Keseluruhan  proses  ini  akan menciptakan  suatu  kerangka  yang  sistematis,  terukur,  dan  objektif  dengan membuat  pilihan  perlakuan  (treatment)  berdasarkan  perilaku  Wajib  Pajak  dan kapasitas sumber daya yang dimiliki.
Sampai  saat  ini  belum ada metode  yang  tepat  untuk  mengukur  efektifitas pemeriksaan.  Apabila  dibandingkan  dengan  total  penerimaan  tentu  saja  realisasi pemeriksaan  masih  kecil,  namun  jika  dibandingkan  dengan  target  yang dibebankan  kepada  Direktorat  Pemeriksaan  dan  Penagihan  hasilnya  melampaui target seperti ditunjukkan tabel berikut:
Tabel 1. Realisasi Pemeriksaan dan Penagihan 2017-2020
Tahun  Target Pencairan Tahun Berjalan Pencairan SKP  Terbit Tahun Sebelumnya Total Pencairan Total pencairan dibandingkan target 2017 59,3 T 29,8 T 24,1 T 53,9 T 90,89% 2018 45 T 44,6 T 11,8 T 56,4 T 125,33% 2019 57,7 T 40,7 T 17,9 T 58,6 T 101,56% 2020 36,3 T 33,6 T 20,6 T 54,2 T 148,08%
Sumber: DJP, 2021
Ervina  (2007:35)  menyebutkan  untuk  mengukur  tingkat  efektivitas  dari  suatu sistem kerja dapat juga dengan memberikan peringkat dengan menggunakan skala peringkat. Skala peringkat yang digunakan adalah: (dalam presentase)
1. > 100 sangat efektif
2. 90 – 100 efektif
3. 80 – 89 cukup efektif
4. 70 – 79 kurang efektif
5. < 69 tidak efektif
berdasarkan  hal  tersebut,  maka  efektifitas  pemeriksaan  tergolong  sangat  efektif
selama tahun 2018-2020.

## 3.2 Pemeriksaan Pajak Sebelum Diterapkannya CRM Engine
Pemeriksaan pajak merupakan proses yang panjang, dengan jangka  waktu dapat mencapai 12 bulan. Dimulai dengan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)  dan  Surat  Pemberitahuan  Pemeriksaan.  Jangka  waktu  pemeriksaan  pajak mulai dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak  hingga  terbitnya  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  dan  diterbitkan  Surat Ketetapan  Pajak  (SKP)  setelahnya.  Ketika  proses  pemeriksaan  selesai,  Wajib Pajak masih memiliki hak untuk mengajukan Keberatan maupun Banding apabila masih  memiliki  perbedaan  pendapat  dengan  pemeriksa  pajak  atau  tidak  setuju terhadap hasil pemeriksaan. Penerimaan pajak hasil dari pemeriksaan belum tentu akan didapatkan di tahun yang sama dengan tahun Penerbitan SP2. Bahkan dalam beberapa kasus, pemeriksaan tidak menghasilkan penerimaan pajak sesuai dengan target  dalam  analisa  resiko  wajib  pajak  yang  diperiksa.  Sehingga  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merasa perlu untuk memperbaiki proses pemeriksaan pajak bahkan sebelum dimulainya pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut.
Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  melakukan  manajemen  risiko  kepatuhan sejak tahun 2014, dikelola oleh Tim Penyusunan CRM hingga tahun 2019 dimana CRM engine mulai digunakan yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan rincian sebagai berikut:
a. KEP – 105/PJ/2014 untuk tahun 2014
b. KEP – 181/PJ/2015 untuk tahun 2015
c. KEP – 61/PJ/2016 untuk tahun 2016
d. KEP – 79/PJ/2017 untuk tahun 2017
e. KEP – 105/PJ/2018 untuk tahun 2018
Compliance  Risk  Management  (CRM)  dalam  pemeriksaan  dilakukan sebelum  pemeriksaan  dimulai,  yaitu  ketika  dipilihnya  Wajib  Pajak  yang  akan dilakukan pemeriksaan. Sejak tahun 2015, DJP mulai melakukan perbaikan sistem administrasi perpajakan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak
nomor  PER-46/PJ/2015  tentang  rencana  strategis  DJP  dalam  bidang  teknologi informasi dan komunikasi tahun 2015 – 2019. DJP mulai menerapkan Compliance Risk  Management  (CRM)  menggunakan McFarlan  Strategic  Grid termasuk  ke dalam  kuadran high  potential  grid .  Aplikasi  dalam  kuadran high  potential  grid merupakan  aplikasi  yang  berpotensi  meningkatkan  penerimaan  pajak  meskipun belum  ada  bukti  pasti  mengenai  potensi  penerimaan  itu  sendiri.  Sebelum  CRM Engine digunakan  dengan  berlakunya  SE-24/PJ/2019,  DJP  menggunakan Benchmark Behavioral Model (BBM) sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Januari 2016.
Sebelum  CRM  engine  digunakan,  dalam  menentukan  Wajib  Pajak  yang akan  diperiksa  menggunakan  dasar  Benchmark  Behavioral  Model  (BBM) berdasarkan  Klasifikasi  Lapangan  Usaha  (KLU).  Kendala  yang  dihadapi  di lapangan adalah Wajib Pajak patuh dan tidak patuh mendapatkan perlakuan yang sama. Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko dibagi menjadi tiga, yaitu:
a. Analisis risiko secara manual
b. Hasil  analisis  dan  pengembangan  Informasi,  Data,  Laporan  dan  Pengaduan (IDLP)
c. Analisis  rasio  komputerisasi  hasil  analisi  Compliance  Risk  Management (CRM)
untuk  CRM  sudah  mulai  digunakan  sejak  tahun  2014  namun  hanya  digunakan oleh  Komite  Perencanaan  Audit  Kantor  Pusat  DJP  dan  belum  berbentuk  seperti sekarang  yang dapat diakses oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Tidak  adanya  perbedaan  perlakuan  Wajib  Pajak  menyebabkan  seringkali pemeriksaan  dilakukan  kepada  Wajib  Pajak  patuh  dan  tidak  menghasilkan penerimaan  pajak  yang  tinggi.  Selain  itu  dapat  menyebabkan  turunnya  moral kepercayaan Wajib Pajak kepada DJP.

## 3.3 Perlunya diterapkan CRM engine pada pemeriksaan pajak
Tabel 2. Target dan Realisasi IKU Kemenkeu-One DJP Tahun 2016-2020
Tahun  Kode Uraian IKU Target Realisasi  Indeks
IKU Capaian 2016 Peningkatan efektivitas pemeriksaan 120,82% 9a-N Audit Coverage Ratio 100% 137% 137% 9b-N Tingkat efektifitas pemeriksaan pajak 88% 93,87% 106,67% 9c-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Audit 88,20%  104,78%  118,79% 2017 Peningkatan efektivitas pemeriksaan 114,85% 9a-N Audit Coverage Ratio 100% 119,08%  119,08% 9b-N Tingkat Efektifitas Pemeriksaan Pajak 88% 92,81% 105,47% 9c-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Audit 60% 78,08% 120% 2018 Pemeriksaan yang efektif 110,04% 9a-N Audit Coverage Ratio 100% 147,44%  120% 9b-N Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Audit 80% 80,07% 100,09% 2019 Pemeriksaan dan penagihan yang efektif 117,98% 8a-N Persentase penyelesaian pemeriksaan 100% 115,96%  115,96% 8b-N Persentase pencairan piutang pajak 75% 94,84% 120% 2020 Pemeriksaan dan penagihan yang efektif 109,15% 8a-CP Persentase  pejabat  yang telah  memenuhi  standar kompetensi jabatan 88,7% 92,81% 104,59% 8b- CP Persentase implementasi penyederhanaan  birokrasi (delayering) dan  efisiensi belanja birokrasi 55% 56% 101,82% 8b1- CP Persentase implementasi delayering 100% 100% 100% 8b2- CP Persentase  efisiensi  belanja birokrasi 10% 26,84% 120% 8c-CP Indeks Integritas Organisasi 93,57%  100,59%  107,5% 8c1- CP Tingkat  pemenuhan  unit kerja terhadap ZI WBK 100% 123,78%  120% 8c2- CP Indeks Persepsi Integritas 87,14%  81,18% 93,16% 8d- CP Persentase Penyelesaian Program Reformasi Birokrasi  dan  Transformasi Kelembagaan (RBTK) 85% 96,26% 113,25% 8e-CP  Tingkat implementasi  75% 90,65% 120%

## learning organization
Sumber: Laporan Kinerja DJP 2016 - 2020
Tabel di atas menunjukkan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal pemeriksaan selama tahun 2016 s.d 2020. Diketahui terjadi  penurunan kinerja dari tahun 2016 s.d. 2018. Sedangkan untuk penerbitan produk hasil pemeriksaan berupa  Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP)  terbit  dibandingkan  dengan  realisasi penerimaan pajak masih mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3. Kontribusi Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak
Tahun Jumlah  SKP diterbitkan Penerimaan  Pajak  Hasil Pemeriksaan Kontribusi Terhadap Penerimaan Pajak 2016 255,718 Rp. 46,02 Triliun 4,16 % 2017 334,710 Rp. 53,93 Triliun 4,69 % 2018 693,699 Rp. 56,36 Triliun 4,29 %
Sumber: Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan DJP 2016 - 2018
Kontribusi  pemeriksaan  terhadap  penerimaan  pajak  masih  relatif  rendah, namun  pemeriksaan  masih  tetap  dibutuhkan  untuk  menjaga  tingkat  kepatuhan wajib  pajak.  Dari  pelaksanaan  pemeriksaan  diharapkan  adanya  peningkatan kepatuhan  tidak  hanya  dari  wajib  pajak  yang  diperiksa,  melainkan  dapat memberikan deterrent  effect yang  lebih  luas  baik  kepada  wajib  pajak  lainnya maupun  masyarakat  yang  belum  terdaftar  sebagai  wajib  pajak  (Gunadi,  2004). Rendahnya kontribusi penerimaan dari kegiatan pemeriksaan besar kemungkinan disebabkan oleh belum sistematisnya pemilihan wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan,  penyelesaian  pemeriksaan  yang  relative  lama  (rata-rata  11  bulan), serta  jumlah  SKP  hasil  pemeriksaan  yang  diajukan  upaya  hukum  relatif  banyak dan meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu dirasa perlu untuk merevitalisasi proses  bisnis  pemeriksaan  pajak  yang  didukung  dengan  perkembangan  sistem informasi dan teknologi.
Penggunaan  CRM  engine  merupakan  salah  satu  upaya  DJP  memanfaatkan perkembangan  teknologi  dan  informasi,  dari  segi  manajerial  CRM  engine  dapat digunakan untuk:
a. Membantu memetakan Wajib Pajak dan mitigasi yang perlu dilakukan
b. Membantu menentukan alokasi Sumber Daya Manusia
c. Membantu monitoring tindak lanjut.
Sedangkan untuk pemeriksa pajak sendiri, CRM engine bermanfaat untuk:
a. Membantu menentukan prioritas Wajib Pajak yang akan ditindaklanjuti
b. Membantu memahami profil risiko Wajib Pajak
c. Membantu analisis Wajib Pajak untuk membuat audit plan dan audit program.

## 3.4 Perubahan pada pemeriksaan pajak setelah diterapkannya CRM engine
Compliance Risk Management (CRM) dilakukan sebelum pemeriksaan dilakukan yaitu ketika menentukan wajib pajak yang akan diperiksa. Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3) dan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) oleh KPP sebelum dan sesudah diterapkannya CRM engine sebagai berikut:
Tabel 4. Perbandingan sebelum dan sesudah CRM diterapkan
Sebelum Penerapan CRM Dasar hukum menggunakan
SE-15/PJ/2018
Setelah Penerapan CRM Dasar hukum menggunakan SE-24/PJ/2019 Penyusunan peta kepatuhan berdasarkan KLU  /  Sektor  /  Subsektor  /  Industri, letak  geografis,  PDRB,  dan  fakta lapangan Penyusunan Peta Kepatuhan berdasarkan  Peta  Kepatuhan  CRM Fungsi Rikwas dalam aplikasi Approweb Penentuan  DSP3  berdasarkan  KLU Sektor  /  Subsektor  /  Industri  yang memiliki tingkat kepatuhan rendah atau fakta lapangan Penentuan  DSP3  berdasarkan  peta kepatuhan  CRM,  data  lain,  dan  fakta lapangan Peta  Kepatuhan  dan  DSP3  harus dilampiri  dengan  Berita  Acara  (BA) Pembuatan  Peta  Kepatuhan  dan  DSP3. Peta Kepatuhan merupakan
penggambaran  kepatuhan  Wajib  Pajak yang  terdaftar  di  KPP  tersebut  dan disusun  berdasarkan  KLU  /  Sektor  /
Subsektor  /  Industri,  letak  geografis,
PDRB, dan/atau fakta lapangan. Berdasarkan  hasil  pembahasan  DSP3, Komite Kepatuhan Wajib Pajak membuat Berita Acara (BA) Pembuatan Peta Kepatuhan dan Pembahasan  DSP3  untuk  ditetapkan menjadi DSPP dan DPP. Peta Kepatuhan Fungsi Rikwas menggambarkan risiko kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan,  pembayaran,  dan  kebenaran pelaporan  serta  disusun  berdasarkan tingkat  kemungkinan  ketidakpatuhan
Wajib  Pajak  dan  tingkat  kontribusi Wajib  Pajak  terhadap  penerimaan pajak. Berdasarkan DSP3, Kepala KPP menentukan  WP  yang  akan  menjadi
DSPP dengan mempertimbangkan
target penerimaan dari Direktorat
Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Kantor Pusat DJP, riwayat pemeriksaan, tunggakan  pemeriksaan,  beban  kerja Fungsional  Pemeriksa  Pajak  dan  efek jera  bagi  Wajib  Pajak  yang  akan diperiksa. Berdasarkan DSP3, Kepala KPP bersama dengan anggota Komite Kepatuhan  Wajib  Pajak  melakukan pembahasan  DSP3  untuk  menentukan DSPP dan DPP Penyusunan Peta Kepatuhan, DSP3, dan
DSPP  dilakukan  oleh  Kepala  KPP,
Kepala  Seksi  (Kasi)  Pemeriksaan,  Kasi Pengawasan  dan  Konsultasi  (Waskon) II,  III,  IV,  Kasi  Ekstensifikasi  dan Penyuluhan,  Kasi  Pengolahan  Data  dan Informasi (PDI), dan Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak. Penyusunan  Peta  Kepatuhanm  DSP3, dan  DSPP  dilakukan  oleh  Komite Kepatuhan  Pajak  yang  beranggotakan Kepala  KPP,  Kasi  Pemeriksaan,  Kasi
Penagihanm  Kasi  Waskon  II,  III,  IV, Kasi  Ekstensifikasi  dan  Penyuluhan, Kasi  PDI,  dan  Supervisor  Fungsional Pemeriksa Pajak
Penggunaan CRM engine dimulai sejak diterbitkannya SE-24/PJ/2019, meskipun tidak mencabut SE-15/PJ/2018, namun ada perubahan yang terjadi yaitu:
a. Dilibatkannya  pemeriksa  pajak  yang  diwakili  oleh  Supervisor  sejak  dini dalam penyusunan DSPP Wajib Pajak strategis
b. Surat  Perintah  Pemeriksaan  (SP2)  yang  diterbitkan  memiliki  analisis resiko  yang  lebih  baik  karena  lebih  detail  dan  telah  mempertimbangkan resiko  kepatuhan  Wajib  Pajak,  sehingga  pemeriksaan  dapt  lebih  tepat sasaran apabila mempertimbangkan deterrent effect
c. Pemeriksa pajak dapat menggunakan data-data yang terdapat dalam CRM engine  fungsi  RikWas  untuk  menentukan  poin-poin  utama  (focus) pemeriksaan
d. Penerbitan  penugasan  pemeriksaan  akan  dipengaruhi  oleh  tunggakan pemeriksaan  dan  beban  kerja  per-pemeriksa  pajak  di  KPP,  perhitungan kebutuhan  penerbitan  instruksi  untuk  pemenuhan  target  Laporan  Hasil Pemeriksaan (LHP), serta nilai potensi dan ketertagihan untuk pemenuhan target Effort Pemeriksaan.

## 3.4 Tujuan penerapan CRM dalam pemeriksaan pajak
DJP memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kendala  utama  yang  dihadapi  adalah  masalah  Sumber  Daya  Manusia. Berdasarkan  laporan  tahunan  DJP  2019  (saat  penelitian  ini  dilakukan  laporan tahunan  DJP  2020  belum  dipublikasikan)  jumlah  wajib  pajak  terdaftar  sebanyak 45.950.440  yang  terdiri  dari  92,02%  WP  Orang  Pribadi,  7,73%  WP  Badan,  dan 0,25% Bendahara. Jumlah Pemeriksa Pajak aktif sebanyak 6.516 orang sehingga dapat dibayangkan betapa tinggi beban kerja pemeriksa pajak.
Pemeriksaan  dilakukan  untuk  menguji  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam menjalankan  kewajiban  perpajakannya  atau  untuk  tujuan  lain  sesuai  ketentuan. Berdasarkan  data  yang  dapat  dihimpun,  capaian  kontribusi  Pengujian  Kepatuhan Material  (PKM)  Pemeriksaan  dan  Penagihan  selama  tahun  2017  -  2020  sebagai berikut:
Tabel 5. Capaian Kontribusi PKM 2017-2020 Tahun Target Pencairan Tahun Berjalan Pencairan SKP Terbit Tahun Sebelumnya Capaian PKM 2017 59,3 T 29,8 T 24,1 T 17,2 % 2018 45 T 44,6 T 11,8 T 4,6% 2019 57,7 T 40,7 T 17,9 T 3,9% 2020 36,3 T 33,6 T 20,6 T -7,2%
Sumber: DJP, 2021
Capaian kontribusi PKM Pemeriksaan dan Penagihan menurun dari tahun ke tahun dan mengalami penurunan paling tajam di tahun 2020 dimana pandemi mulai  terjadi  sehingga  aktivitas  ekonomi  terganggu  dengan  pembatasan- pembatasan  yang  dilakukan.  Target  untuk  tahun  2021  sebesar  71,4 triliun  rupiah dengan capaian PKM sebesar 6,09%.
Tabel 6. Capaian Audit Coverage Ratio (ACR) 2017-2020
Tahun WP Diperiksa WP Wajib SPT ACR (%)
2017 43.106 3,15 jt 1,37 2018 50.645 3,12 jt 1,62 2019 61.801 3,90 jt 1,58 2020 69.431 4,51 jt 1,54 2021 (target) 102.241 5,11 jt 2,00 Sumber: DJP, 2021
Audit  Coverage  Ratio  sejak  tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2020 cenderung  stagnan  dari  tahun  ke tahun. Untuk  tahun  2021  capaian  ACR  ditarget 2%  dari  wajib  pajak  wajib  SPT.  DJP  perlu  menerbitkan  lebih  banyak  penugasan untuk dilakukan pemeriksaan karena bekejaran dengan penambahan Wajib Pajak terdaftar  yang  akan  menambah  jumlah  Wajib  Pajak  wajib  melaporkan  Surat Pemberitahuan  (SPT).  Namun,  penambahan  penugasan  pemeriksaan  perlu  dijaga kualitasnya  agar  dapat  menambah  kontribusi  penerimaan  negara  walaupun  pada dasarnya  pemeriksaan  dilakukan  untuk menimbulkan deterrent effect bagi  Wajib Pajak lain.
CRM  dilakukan  sebelum  pemeriksaan terjadi,  dari  pemilihan  wajib  pajak yang  akan  diperiksa  hingga  pembuatan  rencana  pemeriksaan  (Audit  Plan). Dengan  CRM  engine  Wajib  Pajak  dapat  dikelompokkan  berdasarkan prioritas/urutan  tingkat  risiko  dan  nantinya  menentukan  perlakuan  ( treatment ) yang  akan  diberikan.  Penugasan  pemeriksaan  dapat  dilakukan  lebih  terarah dengan  mempertimbangkan  Sumber  Daya  Manusia,  beban  kerja,  serta  data  yang ada ( Data Driven Risk Based Audit Case Selection ).
DJP  menggunakan  CRM  engine  dengan  tujuan  membuat  skala  prioritas untuk menetukan daftar Wajib Pajak yang akan digali potensi perpajakannya, baik itu  melalui  proses  pengawasan  ataupun  pemeriksaan,  dengan  pendekatan kuantitatif berbasis data sehingga lebih objektif. (wawancara, Ryan Mohammad).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan CRM engine dengan tujuan sebagai berikut:
a. Memetakan  Wajib  Pajak  sesuai  tingkat  resiko  berdasarkan  pendekatan kuantitatif sehingga hasilnya lebih objektif
b. Bagi  Pemeriksa  Pajak  berguna  untuk  menentukan  fokus  pemeriksaan dalam pembuatan Audit Plan dan Audit Program
Dengan semakin baiknya Audit Plan dan Audit Program diharapkan tujuan pemeriksaan  baik  dari  segi  penerimaan  pajak  maupun  segi  dampak  yang ditimbukan ( deterrent effect ).

## 3.5 Dampak diterapkannya CRM Engine pada kegiatan pemeriksaan pajak
Penerapan  CRM  engine  pada  kegiatan  pemeriksaan  memiliki  dampak positif dan negatif yaitu:
Dampak Positif
a. Bagi  pemeriksa  pajak  dapat  mempercepat  analisis  risiko  ketidapatuhan Wajib Pajak
b. Membantu pemeriksa pajak menentukan fokus pemeriksaan tertama dalam pembuatan Audit Plan dan Audit Program
c. Penugasan  pemeriksaan  yang  diterima  oleh  pemeriksa  pajak  berdasarkan hasil olahan CRM engine sehingga dapat dipastikan menyasar wajib pajak dengan resiko ketidakpatuhan tinggi.
Dampak Negatif
a. CRM  hanya  mengolah  data  hasil  laporan  Wajib  Pajak  secara  kuantitatif, sehingga untuk Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban formal akan dikategorikan di kuadran X3Y3, akan tetapi belum tentu memiliki potensi pajak yang tinggi
b. Perlu dilakukan penelitian ulang karena terkadang ada kesalahan analisis
c. CRM  dalam  membandingkan  data-data  belum  mempertimbangkan  data eksternal  karena  data  tersebut  dipisahkan  ke  dalam  data  pemicu  dan  data penguji untuk ditindaklanjuti secara terpisah.

## 3.6  Persepsi  stakeholder  pemeriksaan  pajak  terhadap  penerapan  CRM engine
Penggunaan Compliance Risk Management (CRM) Engine dalam kegiatan pengawasan  dan  pemeriksaan  pajak  merupakan  suatu  langkah  maju  karena Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  telah  menerapkan  penggunaan  teknologi  sesuai
rekomendasi OECD. CRM engine membantu petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak untuk menentukan prioritas Wajib Pajak  yang akan dilakukan pengawasan maupun yang akan dilakukan pemeriksaan.
Account  Representative dapat  menggunakan  CRM  dalam  melakukan pekerjaannya  dengan  memanfaatkan  data  Wajib  Pajak  di  tiap  kuadran  CRM. Selain itu terdapat data-data lain seperti data pemicu dan data penguji yang perlu dilakukan  klarifikasi.  Masih  terdapat  hal-hal  yang  perlu  diperbaiki  pada  sistem CRM. Sistem tersebut telah merubah pola kerja Account Representative dari yang sebelumnya melakukan pengawasan tanpa guidance dan lebih mengandalkan gut feeling ,  sekarang  sudah  mulai  lebih  terarah  walaupun  masih  perlu  menentukan prioritas Wajib Pajak mana yang perlu ditindaklanjuti.
Fungsional  Pemeriksa  Pajak  juga  merasa  terbantu  dengan  adanya  CRM engine.  Proses  pemeriksaan  akan  berjalan  efektif  dan  efisien  apabila  Audit  Plan dan  Audit  Program  disusun  dengan  sebaik-baiknya.  Audit  Plan  dan  Audit Program  pemeriksaan  khusus  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan  Wajib  Pajak  dibuat  berdasarkan  Analisa  Resiko  hasil  pengawasan Account  Representative .  CRM  engine  berperan  dalam  menentukan  Wajib  Pajak yang  akan  diusulkan  pemeriksaan.  Sehingga  diharapkan  pemeriksaan  yang  telah selesai  dilakukan  dapat  menghasilkan  penerimaan  pajak  yang  maksimal  serta peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemeriksa pajak juga diberikan akses untuk melakukan cek profil Wajib Pajak yang diperiksa sesuai kuadaran CRM engine Wajib Pajak tersebut.
Dari  segi  manajerial,  Kepala  Seksi  Pemeriksaan,  Kepala  Seksi Pengawasan,  serta  Supervisor  Pemeriksa  Pajak  terbantu  tugasnya  dengan  CRM engine.  Kepala  Seksi  dan  Supervisor  tergabung  dalam  Komite  Kepatuhan  yang menindaklanjuti  usulan  DSP3  hasil  Analisa  Resiko  olahan  Account Representtaive berdasarkan CRM engine beserta data-data lainnya. Khusus Wajib Pajak  strategis,  Analisa  Resiko  dibuat  Bersama-sama  antara  Account Representative  Wajib  Pajak  bersangkutan  dengan  Supervisor  Pemeriksa  Pajak. Hasilnya  akan  lebih memudahkan  Supervisor  Pemeriksa  Pajak  menyususn  Audit Plan  dan  Audit  Program  karena  telah  mengetahui  proses  analisa  resiko  sedari
awal.
Dari  wawancara  dengan  konsultan  pajak  sebagai  perwakilan  dari  Wajib Pajak juga diperoleh feedback yang positif. Pemilihan Wajib Pajak yang diperiksa berdasarkan  CRM engine dirasa  tepat  sasaran  dan  sepanjang  proses  yang dilakukan  telah  sesuai Standar  Operational  and  Procedure (SOP),  maka  Wajib Pajak  tidak  akan  tiba-tiba  dilakukan  pemeriksaan  tanpa  didahului  dengan himbauan  atau  penjelasan  tentang  kekurangan  pemenuhan  kewajiban  pajak.  Jadi CRM  sendiri  secara  tidak  langsung  memberikan  waktu  dan  kesempatan  kepada Wajib  Pajak  untuk  memperbaiki  kesalahan  atau  kekurangan  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Sebuah  hal  yang  positif  untuk  mencapai  tujuan  besar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu mewujudkan kepatuhan yang berkelanjutan.

## 3.7 Keterbatasan
Kendala  terbesar  dari  penelitian  yang  dilakukan  adalah  ketersediaan  data dan minimnya sumber literasi yang ada. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai satu-satunya  otoritas  pajak  di  Indonesia  menjunjung  tinggi  kerahasiaan  data  atas amanat  Undang-undang  Perpajakan  yang  berlaku  saat ini.  Informasi  publik  yang tersedia berupa Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan hanya yang dapat diakses pada  Website  Pajak  (www.pajak.go.id)  tanpa  kejelasan  kapan  seharusnya diterbitkan  laporan-laporan  tersebut.  Saat  penelitian  ini  dibuat  Laporan  Kinerja 2020 telah diterbitkan namun Laporan Tahunan 2020 belum dipublikasi. Selain itu apabila kita melihat perhitungan Indikator  Kinerja Utama (IKU) yang dipublikasi dalam  laporan-laporan  tersebut  terdapat  perbedaan  dasar  perhitungan  dari  tahun ke tahun.

## 4. Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut  yakni  CRM  sebelumnya  hanya  digunakan  pada  level  Kantor  Pusat  DJP (Direktorat  Pemeriksaan  dan  Penagihan)  sebagai  mitigasi  atas  Daftar  Sasaran Prioritas  Pemeriksaan  (DSPP)  yang  diajukan  oleh  masing-masing  Kantor Pelayanan  Pajak.  Selain  itu  CRM  juga  digunakan  oleh  Dit.  Pemeriksaan  dan
Penagihan  untuk  membuat  daftar  Wajib  Pajak  yang  nantinya  diturunkan  ke Kantor  Pelayanan  Pajak  untuk  ditindaklanjuti  dengan  pemeriksaan.  CRM  dibuat dengan  tujuan  mewujudkan  rekomendasi  tersebut  secara  komputerisasi  yang nantinya  bisa  digunakan  oleh  masing-masing  petugas  pajak  sesuai  jabatan  dan wewenangnya.  Perubahan  yang  muncul  pada  pemeriksaan  pajak  setelah  CRM diterapkan yakni pada tahun 2019, DJP menerbitkan SE-24/PJ/2019 sebagai tanda digunakannya  CRM  engine  secara  nasional  sebagai tools bagi  Kantor  Pelayanan Pajak  mengelola  risiko  kepatuhan  masing-masing  Wajib  Pajak  yang diadministrasikan  di  kantor  tersebut.  CRM  sendiri  sampai  saat  ini  masih dikembangkan  dan  dibagi  menjadi  beberapa  fungsi.    Analisa  risiko  disusun dengan mempertimbangkan variabel-variabel risiko yang dianggap penting untuk menentukan  apakah  Wajib  Pajak  nantinya  layak  untuk  diusulkan  pemeriksaan dalam  rangka  menguji  kepatuhannya  terhadap  ketentuan  perpajakan.  Analisa risiko  yang  dibuat  Account  Representative  dalam  penentuan  Wajib  Pajak  yang akan  diusulkan  pemeriksaan  menjadi  lebih  tepat  sasaran  dan  akan  membantu pemeriksa  pajak  dalam  penyusunan  Audit  Plan  dan  Audit  Program  sehingga nantinya  pemeriksaan  pajak  yang  dilakukan  akan  lebih  efektif,  efisien,  serta menghasilkan penerimaan pajak dan deterrent effect yang maksimal.
Dampak positif penggunaan CRM dapat membantu menyusun Audit Plan dan Audit Program yang lebih tepat sasaran, membantu dalam menentukan fokus pemeriksaan,  Wajib  Pajak  yang  diperiksa  benar-benar  tidak  patuh  dalam melakukan kewajiban perpajakannya setelah sebelumnya dilakukan himbauan dan konfirmasi  oleh  Account  Representative,  dan  memberikan  sudut  pandang  lain dalam  pemeriksaan  dengan  dapat  diaksesnya  data-data  variabel  yang  digunakan dalam  CRM,  sedangkan  dampak  negatif  penggunaan  CRM  membuat  pemeriksa pajak terlalu mengandalkan analisa kuantitatif, belum menyasar Wajib Pajak yang tidak  melakukan  kewajiban  pelaporan  (formal)  sehingga  tidak  ada  data  yang memadai  untuk  diolah,  data  yang  ada  perlu  dianalisis  lebih  lanjut  karena  belum sesuai  100%  dengan  penerapan  ketentuan  peraturan    perpajakan  yang  berlaku, potensi  pajak  belum  tentu  selaras  dengan  risiko  kepatuhan  Wajib  Pajak berdasarkan  posisi  di  kuadran  CRM.  Secara  umum  penerapan  CRM  engine
mendapatkan review positif dari para stakeholder pajak. Account Representative, Fungsional  Pemeriksa  Pajak,  Kepala  Seksi  Pemeriksaan  dan  Kepala  Seksi Pengawasan  serta  Konsultan  Pajak  yang  mewakili  Wajib  Pajak.  CRM  membuat proses kerja petugas pajak menjadi terorganisir dan sistematis.
Sistem  CRM  memang  belum  sempurna,  akan  mengalami  perkembangan dan  penyempurnaan  terus-menerus  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kondisi,  juga tidak  lupa  agar  sesuai  dengan  penerapan  ketentuan  peraturan  perpajakan  yang berlaku saat ini. CRM juga masih diharapkan dapat menjadi satu tempat keluaran hasil  pengolahan  berbagai  macam  data  Wajib  Pajak  yang  ada  baik  yang dilaporkan  Wajib  Pajak  sendiri  dalam  rangka Self  Assestment maupun  data  yang diperoleh  DJP  dari  pihak  eksternal  misalnya  data  HWI,  data  kepemilikan kendaran bermotor atau properti, Tax Amnesti, bahkan data Automatic Exchange of  information (AEoI)  dari  dalam  negeri maupun  luar  negeri.  Sehingga,  kuadran CRM  dapat  menjadi  gambaran  yang  paling  pas  dan  detail  tentang  tingkat  risiko kepatuhan  Wajib  Pajak.  Penelitian  berikutnya  juga  dapat  dilakukan  terhadap variabel-variabel  yang  digunakan  dalam  CRM  fungsi  Pemeriksaan  dan Pengawasan.  Pertanyaan  yang  muncul  saat  penelitian  yaitu  apakah  variabel- variabel  yang  digunakan  telah  mencerminkan  tingkat  risiko  kepatuhan  Wajib Pajak beserta nilai potensi pajaknya atau masih ada variabel yang penting namun belum digunakan. Selain itu diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan informasi mengenai pengukuran deterrent effect hasil pemeriksaan pajak dan juga bagaimana  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  yang  ideal  seharusnya  dibuat dengan mempertimbangkan penilaian para stakeholder pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Andreoni,  J.,  Erard,  B.,  &  Feinstein,  J.  (1998).  Tax  Compliance. Journal  of Economic Literature , XXXVI (June), 818–860.
Bird,  R.  M.,  &  Zolt,  E.  M.  (2008).  Technology  and  taxation  in  developing countries: From hand to mouse. National Tax Journal .
https://doi.org/10.17310/ntj.2008.4s.02 Chalu,  H.,  &  Mzee,  H.  (2018).  Determinants  of  tax  audit  effectiveness  in Tanzania. Managerial Auditing Journal , 35 (1), 35–63. https://doi.org/10.1108/MAJ-06-2016-1390
Isa, K., & Pope, J. (2011). Corporate Tax Audits: Evidence from Malaysia. Global
Review of Accounting and Finance , 2 (1), 42–56. Kastlunger, B., Kirchler, E., Mittone, L., & Pitters, J. (2009). Sequences of audits, tax  compliance,  and  taxpaying  strategies. Journal  of  Economic  Psychology , 30 (3), 405–418. https://doi.org/10.1016/j.joep.2008.10.004 OECD.  (2010). Programs  to  Reduce  the  Administrative  Burden  of  Tax Regulations (follow-up report) . March . DDTC.co.id.  (2019). Ini  Surat  Edaran  Baru  Dirjen  Pajak  Soal  Compliance  Risk Management .  23–25.  https://news.ddtc.co.id/ini-surat-edaran-baru-dirjen- pajak-soal-compliance-risk-management-17295
Ervina. (2007). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Sector Pajak.
Laporan  Kinerja  Tahun  2016  |  Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2019,  April  5). www.pajak.go.id. https://pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2016
Laporan  Kinerja  Tahun  2017  |  Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2019,  April  5). www.pajak.go.id. https://pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2017
Laporan  Kinerja  Tahun  2018  |  Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2019,  May  8). www.pajak.go.id. https://pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2018
Laporan  Kinerja  Tahun  2019  |  Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2020,  February  25). www.pajak.go.id. https://pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2019
Laporan  Kinerja  Tahun  2020  |  Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2021,  February  26). www.pajak.go.id. https://pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2020
Laporan  Tahunan  2016  |  Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2019,  March  11). www.pajak.go.id. https://pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2016
Laporan  Tahunan  2017  |  Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2019,  March  11). www.pajak.go.id. https://pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2017
Laporan  Tahunan  2018  |  Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2019,  November  1). www.pajak.go.id. https://pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2018
Laporan  Tahunan  2019  |  Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2020,  December  23). www.pajak.go.id. https://pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2019
Laporan  Tahunan  2020  |  Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2021,  October  15).
www.pajak.go.id. https://pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2020 Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-46/PJ/2015  |  Direktorat  Jenderal Pajak. (2015, December 22). www.pajak.go.id. https://pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-46pj2015
SE_DIRJEN_PJK  No  SE-02/PJ/2016.  (2020,  April  8).  Www.Pajakku.Com. https://www.pajakku.com/tax-guide/11051/SE_DIRJEN_PJK/SE- 02/PJ/2016
Gunadi.  (2004).  Reformasi  adminsitrasi  perpajakan  dalam  rangka  kontribusi Menuju  good  governance,  Pidato  pengukuhan  Guru  besar  perpajakan, FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta.