INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 435-442 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Tentang Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa
Krisnadi Nasution 1 ✉ , Syofyan Hadi 2 , Yovita Arie Mangesti 3 , IGAA. Noviekayati 4
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: krisnadi@untag-sby.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Berdasarkan dengan hal tersebut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, Kabupaten Magetan perlu untuk menyusun Peraturan Daerah di bidang penanganan orang dengan gangguan  jiwa  (ODGJ).  Urgensi  penyusunan  Peraturan  Daerah a  quo  adalah  (1)  sebagai  instrumen kebijakan  Kabupaten  Magetan  dalam  pemenuhan  hak  orang  dengan  gangguan  jiwa  (ODGJ)  untuk memperoleh  penanganan  yang  lebih  baik;  (2)  sebagai  dasar  penyelenggaraan  penanganan  orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Magetan; (3) sebagai upaya untuk mengoptimalkan penanganan orang dengan gangguan jiwa; (4) sebagai upaya untuk meminimalisir orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terlantar; (5) sebagai jawaban dan solusi terhadap berbagai persoalan empiris dan sosial di bidang penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Kata Kunci: Naskah Akademik, ODGJ, Perda

## Abstract
Based on this and in accordance with the provisions of Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Magetan Regency needs to prepare Regional Regulations in the field of handling people with mental disorders (ODGJ). The urgency of drafting the a quo Regional Regulation is (1) as a policy instrument for Magetan Regency in fulfilling the rights of people with mental disorders (ODGJ) to obtain better treatment; (2) as a basis for managing people with mental disorders in Magetan Regency; (3) as an effort to optimize the treatment of people with mental disorders; (4) as an effort to minimize the neglect of people with mental disorders (ODGJ); (5) as an answer and solution to various empirical and social problems in the field of treating people with mental disorders (ODGJ).
Keywords: Academic Manuscripts, ODGJ, Regional Regulations

## PENDAHULUAN
Ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menentukan bahwa “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan ”.  Senada  dengan  hal  tersebut,  Pasal  1  ayat  1 Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan merupakan “Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.
Untuk menjamin hak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun  1945  negara  wajib  memenuhi,  melindungi  dan  menjamin  hak  atas  kesehatan masyarakatnya.  Kewajiban  tersebut  tidak  hanya  menjadi  kewajiban  pemerintah  pusat, namun  juga  menjadi  kewajiban  pemerintah  daerah.  Pasal  18  UUD  NRI  Tahun  1945  dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan otonomi  kepada  daerah  ( in  casu  Kabupaten  Magetan)  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  konkuren  yang  menjadi  kewenangannya.  Salah  satu  hal  yang  terkait  dengan kesehatan adalah kesehatan jiwa. Dalam hal ini yakni penanganan orang dengan gangguan jiwa  (ODGJ).  Dengan  kewenangan  tersebut,  Kabupaten  Magetan  berkewajiban  untuk menjamin  penanganan  orang  dengan  gangguan  jiwa  (ODGJ).  Banyaknya  orang  dengan gangguan jiwa yang kerapkali berkeliaran dan terlantar di jalanan merupakan kurangnya penanganan  akan  hal  tersebut.  Fakta  menunjukkan  bahwa  perlakuan  salah,  khususnya tindak kekerasan serta penelantaran terhadap penderita gangguan jiwa kerapkali ditemukan di masyatakat.
Berdasarkan dengan hal tersebut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, Kabupaten Magetan perlu untuk menyusun Peraturan Daerah di bidang
penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Urgensi penyusunan Peraturan Daerah a quo adalah (1) sebagai instrumen kebijakan Kabupaten Magetan dalam pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk memperoleh penanganan yang lebih baik; (2) sebagai dasar penyelenggaraan penanganan orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Magetan; (3) sebagai upaya untuk mengoptimalkan penanganan orang dengan gangguan jiwa;  (4)  sebagai  upaya  untuk  meminimalisir  orang  dengan  gangguan  jiwa  (ODGJ)  yang terlantar; (5) sebagai jawaban dan solusi terhadap berbagai persoalan empiris dan sosial di bidang penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  kegiatan  ilmiah  yang  berupaya  untuk  memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Oleh karena itu, dibutuhkan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah  melalui  pengungkapan  kebenaran  secara  sistematis,  analisis-konstruktif  terhadap bahan yang dikumpulkan dan diolah. Atas dasar inilah, maka di dalam penelitian ini terdapat beberapa unsur dari kerangka metode penelitian tersebut.

## Tipe Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  suatu  penelitian  hukum  normatif  yang  dilakukan  untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai permasalahan yang diajukan. Senada dengan hal tersebut Peter Mahmud Marzuki menentukan bahwa penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

## Pendekatan Masalah
Pendekatan  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  adalah pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach)  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang terkait dengan permasalahan  yang  ada  di  dalam  penelitian  ini.  Sedangkan  pendekatan  konseptual ( conceptual approach), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka piker atau
kerangka konseptual maupun landasan teoritis yang  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  ini (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Untuk menemukan, menghimpun serta menganalisis permasalahan penelitian, maka diperlukan beberapa jenis dan sumber bahan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang akan menjadi dasar analisis di dalam penelitian ini sesuai dengan tipe penelitian adalah data  sekunder.  Data  sekunder  yang  dimaksud  di  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka.  Di  dalam  data  sekunder  ini  terdiri  dari  tiga  bahan hukum, yakni:

## a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  ini  diperoleh  dari  beberapa  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, meliputi:
1. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1950  tentang    Pembentukan  Daerah  Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun  1965 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran  Negara  5234)  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara 5571);
5. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum
7. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  54  Tahun  2017  tentang  Penanggulan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa
8. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  406/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan  Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Magetan  Tahun  2013  Nomor  1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35).

## b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang  berasal  dari  beberapa  literatur  dan  tulisan  ilmiah  lainnya  yang  dapat  menjelaskan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

## c. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

## Metode Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan ( card system), baik dengan kartu ikhtisiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).
Bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  telah  dikumpulkan (inventarisasi)  kemudian  dikelompokkan  dan  dikaji  dengan  pendekatan  perundangan- undangan, guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya
dilakukan sistematisasi dan klaisifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.
Tahapan Penelitian
Penyusunan  Naskah  Akademik  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Magetan  tentang Penanganan  Orang  Dalam  Gangguan  Jiwa  (ODGJ),  dilakukan  dengan  mengacu  pada tahapan di bawah ini:
a. Persiapan pengkajian atau penelitian normatif yang diperlukan dengan metode kajian normatif, filosofis dan sosiologis;
b. Penyusunan  Naskah  Akademik  dan  Draft  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Magetan tentang Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).
c. Evaluasi  terhadap  kesesuaian  Naskah  Akademik  dan  Draft  Peraturan  Daerah Kabupaten Magetan tentang Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ). Penyerahan sekaligus laporan kegiatan dengan lampiran hasil kegiatan berupa Naskah Akademik dan Draft Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) (final).

## SIMPULAN
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  yang mengamanatkan  “untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.”  Terkait  dengan  hal  tersebut  sesuai  dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 negara wajib memenuhi, melindungi dan  menjamin  hak  atas  kesehatan  masyarakatnya.  Kewajiban  tersebut  tidak  hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat, namun juga menjadi kewajiban pemerintah daerah. Upaya  untuk  melaksanakan  penanganan  orang  dalam  gangguan  jiwa  di  Kabupaten Magetan merupakan salah satu wujud dari melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dan juga menjamin hak kesehatan rakyat.  Dengan demikian untuk memenuhi  hak  dan  kebutuhan  dasar  setiap  orang  dalam  rangka  melindungi  dan mensejahterakan  kehidupan  masyarakat,  pemerintah  daerah  wajib  melakukan pengaturan mengenai penanganan orang dalam gangguan jiwa.
Berdasarkan pada data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Magetan menduduki posisi kedua terbanyak Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang di pasung setelah  Kabupaten  Sampang.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  Kabupaten  Magetan
belum dapat menangani ODGJ karena minimnya fasilitas kesehatan yang memadai yang berakibat pada pemasungan ODGJ di Kabupaten Magetan. Untuk dapat meminimalisir pemasungan  tersebut  diperlukan  suatu  penanganan  terhadap  ODGJ,  namun penyelenggaraannya  masih  menimbulkan  beberapa  persoalan  baik  hukum  maupun empiris. Persoalan tersebut adalah penanganan ODGJ belum berkepastian hukum atau belum  disertai  dengan  dasar  hukum  yang  memadai  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah, sehingga bagaimana melaksanakannya belum memiliki dasar hukum.
Untuk mengatasi permasalahan hukum dan sosiologis tersebut, dibutuhkan Perda Kabupaten  Magetan  tentang  Penanganan  Orang  Dalam  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  yang berfungsi  sebagai  dasar  hukum  di  dalam  penyelenggaraan  penanganan  orang  dalam gangguan jiwa yang berkepastian hukum di Daerah. Sasaran pengaturan dari Raperda ini adalah  untuk  memberikan  dasar  hukum  bagi  Kabupaten  Magetan  dalam penyelenggaraan  penyelenggaraan  penanganan  orang  dalam  gangguan  jiwa Berdasarkan sasaran tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Salim  Andi  Ganjong,  Pemerintahan  Daerah  Kajian  Politik  dan  Hukum,  Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
Ani  Sri  Rahayu,  Pengantar  Pemerintahan  Daerah,  Kajian  Teori,  Hukum  dan  Aplikasinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
Ateng  Syafruddin,  Titik  Berat  Otonomi  Daerah  Pada  Daerah  Tingkat  II  dan Perkembangannya, Mandar Maju, Bandung, 1991
C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2008
E. Koeswara, Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Yayasan PARIBA, Jakarta, 2001
Edie Toet Hendratno, Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme, Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press, Jakarta, 2009
Hans Kelsen, General Theory of Law and State; Teori Umum Tentang Negara dan Hukum,

## Bandung: Nusamedia, 2006
Henry Campbell Black, Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, 4ed, St. Paul: West Publishing, 1968
Humanoria.  “Indonesia  Bebas  pasung“,  2019,  http://mediaindonesia.com/read/detail/, diakses pada 20 Mei 2023.
Keliat,  B.A,  Akemat,  Helena  Novy,  dan  Nurhaeni  Heni,  Keperawatan  Kesehatan  Jiwa
Komunitas CMHN (Basic Course), EGC, Jakarta, 2011
Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa,
2012
Kusumawati dan Hartono, Buku Ajar Keperawatan Jiwa. Salemba Medika, Jakarta, 2010 Lukman  Santoso,  Hukum  Pemerintahan  Daerah;  Mengurai  Problematika  Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
M. Solly Lubis, Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah, Alumni, Bandung, 1983
Ni’matul Huda, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, Nusa Media, Bandung, 2014
Nur Fauzi dan R. Yando Zakaria, Mensiasati Otonomi Daerah, Konsorsium Pembaharuan Agraria bekerjasama dengan INSIST Press, Yogyakarta, 2000
Paul Scholten dalam J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum (Terjemahan Arief Sidharta), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
R.G. Kartasapoetra, Sistematika Hukum Tata Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1987 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, cet. 7, Grasindo, Jakarta, 2010
S.L. Videbeck, Psychiatric mental health nursing (5th ed.). Lippincott Williams & Wilkins, 2011
Suharizal dan Muslim Chianago, Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD
1945, Thafa Media, Yogyakarta, 2017
Van der Vlies dalam Hamzah Halim dan Kemal Redindo S. Putra, Cara Praktis Menyusun & Merancang  Peraturan  Daerah;  Suatu  Kajian  Teoretis  dan  Praktis  Disertai  Manual, Jakarta: Kencana, 2013
World  Health  Organization,  Promoting  mental  health:  concepts,  emerging  evidence, practice : summary report / a report from the World Health Organization, Department of  Mental  Health  and  Substance  Abuse  in  collaboration  with  the  Victorian  Health Promotion Foundation (VicHealth), 2008
Yusuf et al., Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa. Salemba Medika, Jakartam 2015.