## IMPLEMENTASI PELAYANAN  INFORMASI  PUBLIK  MELALUI  MEDIA  SMS CENTRE  DI  DPRD  KABUPATEN  SUMENEP

## FIRMAN  ABADI

## ABSTRAK
Tuntutan  akan  keterbukaan  dalam  memperoleh  informasi  semakin  mendesak  seiring dengan  telah  disahkannya  Undang  Undang    Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi  Publik  dalam  Bab  I  pasal  1  ayat  4.    Untuk  bisa  memberikan  informasi  publik,  maka DPRD  Kabupaten  Sumenep  telah  menggunakan  fasilitas  ini  dengan  membuka  akses  layanan SMS Centre sejak bulan Januari 2007. Layanan SMS Centre yang dibuka oleh DPRD Sumenep kepada masyarakat. Masalah  yang  diteliti  dalam skripsi ini  adalah Bagaimana  implementasi pelayanan  informasi  publik  melalui  media    SMS  Centre  di  DPRD  Kabupaten  Sumenep, sedangkan  tujuan    penelitian Untuk  mengetahui  implementasi pelayanan  informasi  publik melalui media  SMS Centre di DPRD Kabupaten Sumenep. Penelitian  yang  bersifat kualitatif, yang    menjadi    fokus    penelitian  yaitu1).Komunikasi,  2(\)  Sumberdaya,  3)  Disposisi  dan  4) Struktur  Birojrasi. Subjek    penelitian    ini informan  kunci,  utama  dan  pendukung, teknik pengumpulan    data    interview,  observasi  dan  dokumentasi,  dengan    analisa data    dengan pendekatan reduksi data dan verifikasi data.
Hasil  penelitian menunjukkanMedia  SMS  Centre  DPRD  Kabupaten  Sumenep  dapat memberikan  pelayanan yang  baik   kepada  publik  dalam  menampung  aspirasi  masyarakat serta    menindaklanjuti keluhan    masyarakat,    sehingga    keberadaan    Media    SMS   Centre    ini memberikan  manfaat  yang  tepat  bagi  public

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah  pada  hakekatnya  adalah pelayan  masyarakat.Keberadaanpemerin-tahan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi  yang  memungkinkan  setiap  anggota masyarakat dalam mengem-bangkan kemampuan dan kreatifitasnya. Seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  dalam  konteks keterbukaan  informasi,  maka sudah  menjadi keharusan  Badan Publik untuk membuka akses informasi seluas-luasnya pada masyarakat, guna memberikan layanan informasi yang transparan dan akuntabel.
Di  era  teknologi  informasi  yang  sedang bergulir  saat  ini,  jarak  dan  waktu  seolah-olah tidak  lagi  memiliki  batas.  Dunia  pengetahuan telah  mengalami  perkembangan  yang  sangat
pesat  dan  luar  biasa  dampaknya  bagi masyarakat.  Keberadaan  teknologi  informasi, semisal  jaringan  komputer  dan  internet  telah memudahkan umat manusia untuk berinteraksi tanpa  hambatan  apapun.  Dalam  memperoleh informasi,  masyarakat  sudah  tidak  lagi  harus datang  ke  tempat  dimana  ia  ingin  mengetahui hasilnya,  tetapi  mereka  cukup  memanfaatkan bentuk dari bagian teknologi yang dimiliki.
Pada  saat  teknologi Short  Message Service  Centre atau  SMSC  diciptakan,  siapa yang  akan  membayangkan  adopsi  luar  biasa bagi  pengguna  peralatan  telekomunikasi. Seperti  yang  tercermin  saat  ini,  lembaga pemerintahan  telah  banyak  memanfaatkan sebagai  sarana  media  komunikasi  dalam menjalankan  peran  dan  fungsinya  dalam memberikan  optimalisasi  pelayanan  kepada publik dengan memanfaatkan teknologi tersebut
Perkembangan SMS Centre bagi instansi pemerintah,  telah  menjadi  sarana  media aspirasi dalam  menyampaikan  pendapat.  Hal ini  membuktikan  bahwa  sarana  teleko- munikasi  SMS  menjadi  penting  dalam pelaksanaan  pemerintahan  dan  pembangunan. Tak terhitung jumlahnya di Indonesia lembaga – lembaga
pemerintah yang memanfaatkan teknologi SMS Centre.
Lembaga pemerintah harus dapat menyediakan  saluran – saluran  yang  dapat memberikan  layanan  informasi  kepada  publik dan  salah  satunya  yang  telah  dilaksanakan  di lingkungan  DPRD  Kabupaten  Sumenep  yaitu dengan dibukanya media SMS Centre.
Untuk bisa memberikan informasi publik,  maka  DPRD  Kabupaten  Sumenep telah  menggunakan  fasilitas  ini  dengan membuka  akses  layanan  SMS  Centre  sejak bulan  Januari  2007.  Layanan  SMS  Centre yang  dibuka  oleh  DPRD  Sumenep  kepada masyarakat, memberikan hasanah baru terhadap  peningkatan  pelayanan  publik  serta merupakan terobosan yang perlu mendapatkan apresiasi.  Setidaknya    masyarakat    Sumenep lebih  mudah  dalam  menyalurkan  aspirasi dengan  cukup  mengakses  nomor  yang  telah disediakan. Pelayanan  SMS  Centre  yang berada  di  DPRD  Kabupaten  Sumenep dalam penyajiannya masih relatif terbatas dan belum sepenuhnya  memberikan  informasi  publik secara utuh. Beberapa persoalan yang mengemuka  dalam  layanan  SMS  Centre menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian serius,  diantaranya  yaitu  adakah  jaminan keselamatan bagi masyarakat yang memberikan informasi melalui media tersebut, apakah  pengaduan  masyarakat  bisa  segera mendapatkan respon dari pihak pengelola atas pengaduan masyarakat serta  apakah informasi maupun data yang disajikan kepada masyarakat merupakan data terbaru yang terus di update setiap  saat.  Berdasarkan  uraian sebagaimana  tersebut,  maka  penulis  tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :
“ PELAYANAN INFORMASI

## PUBLIK MELALUI
MEDIA SMS CENTRE DI

## DPRD KABUPATEN
SUMENEP” .

## B. KERANGKA DASAR TEORI
Pengertian Implementasi.
Implementasi yang merupakan terjemahan  dari  kata implementatiom,  berasal dari  kata  kerja to  implement. Kata to implement berasal  dari  bahasa  Latin  yakni implementum dari  asal  kata impere dan  plere. Kata implore dimaksudkan to fill up, to fill in, yang  artinya  mengisi  penuh  ;  melengkapi, sedangkan plere maksudnya to  fill,  yaitu mengisi. Dalam konteks implementasi pelayanan  informasi  publik  melalui  media SMS  Centre  ini, pendekatan-pendekatan  yang telah  dikemukakan  di  atas  memberikan tekanan  pada  proses.  Esensi  implementasi adalah  suatu  proses,  suatu  aktivitas  yang digunakan  untuk  mentransfer  ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan  dalam  bentuk  desain  tertulis  agar dilaksanakan  sesuai  dengan  desain  tersebut. Implementasi  juga  dituntut  untuk  melak- sanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan untuk dijalankan dengan segenap  hati  dan  keinginan  kuat,  perma- salahan akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah  dirancang  maka  terjadilah  kesia-sian antara rancangan dengan implementasi.

## Tujuan Implementasi Kebijakan
Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam  program  aksi  dan  proyek  tertentu  yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program – secara garis besar – dipengaruhi  oleh  isi  kebijakan  dan  konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan  dievaluasi  dengan  cara  mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan.

## Pelayanan Publik
Dalam menjelaskan
pengertian
pelayanan  publik  dapat  dilakukan  dengan pemaknaaan kata demikata atau pun pemaknaan  secara  keseluruhan.  Pelayanan publik  terdiri  atas  dua  kata  yakni  pelayanan dan  publik.Beberapa  pakar  lainnya  seperti yang  dikemukakan  oleh  Ivancevich,  Lorenzi, Skinner,  dan  Crosby  (2000:448),  menyatakan secara sederhana dalam memberikan pengertian  pelayanan  sebagai  produk-produk yang  tidak  kasat  mata  yang  (tidak  dapat diraba)  yang melibatkan usaha-usaha manusia yang  menggunakan  peralatan.  Dalam  arti bahwa  pelayanan  itu  tidak  memiliki  bentuk fisik,  akan  tetapi  dapat  dirasakan  lewat perlakuan  seseorang terhadap  orang  lain  yang tentunya lewat bantuan peralatan.Setiap pelanggan  atau  penerima  layanan  tentu menghendaki kepuasan dalam menerima suatu layanan. Menurut Ratminto dan Atik (2005:28), ukuran keberhasilan penye- lenggaraan  pelayanan  ditentukan  oleh tingkat kepuasan penerima layanan. Kepuasan penerima  layanan  dicapai  apabila  penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang  dibutuhkan  dan  diharapkan.  Dengan demikian  kebutuhan  para  penerima  layanan harus  dipenuhi  oleh  pihak  penyelenggara pelayanan agar para penerima layanan tersebut memperoleh kepuasan. Untuk itulah diperlukan suatu pemahaman tentang konsepsi kualitas  pelayanan Menurut  Wyckof  dalam Tjiptono (1996:59).

## Kualitas  Pelayanan  Publik
Penilaian    dari    pengguna    jasa pelayanan      sangat    berbeda  (Azwar,  2002  : 12),  oleh  karena  dimensi  mutu  tergantung dari  :
a. Pemakai  Jasa  Pelayanan Mutu  pelayanan  lebih  terkait  pada dimensi  ketanggapan  petugas  dalam memenuhi  kebutuhan  publik, kelancaran  komunikasi  petugas dengan publik,  keprihatinan  serta
keramah-tamahan  petugas  dalam melayani  publik.
b. Penyelenggara  Pelayanan
Mutu    pelayanan  lebih  terkait    pada dimensi    kesesuaian    pelayanan  yang diselenggarakan    dengan    perkem- bangan    ilmu    dan  tehnologi  mutakhir atau otonomi profesi dalam menyelenggarakan    pelayanan    sesuai dengan    kebutuhan    publik    atau pelanggan.
Kualitas    pelayanan    yang    diberikan dapat    menunjukkan    arti    bagi    pelanggan, karena  pemberian  pelayanan  saat  ini  harus menunjukkan  akuntabilitas  dan  transparansi sesuai    dengan    Keputusan    Menteri  Penda- yagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2004    tentang    Petunjuk Teknis    Transparansi    dan    Akuntabilitas Dalam  Menyelenggarakan  Pelayanan  Publik, dimana  harus  memenuhi  standar pelayanan yaitu  :
1) Standar    pelayanan    merupakan    ukuran kualitas    yang    dibakukan    dalam penyelenggaraan    pelayanan    publik yang  wajib  ditaati  oleh  pemberi  dan atau  penerima  pelayanan,
2) Standar    pelayanan    yang    ditetapkan hendaknya realistis,  karena  merupakan jaminan    bahwa    janji/komitmen    yang dibuat    dapat    dipenuhi,  jelas    dan mudah  dimengerti  oleh  para  pemberi dan  penerima  pelayanan.

## Determinan  Kualitas  Pelayanan
Pengguna dengan  secara  tidak  sadar telah  merasa terikat  dengan  jasa  pelayanan (customer  retention),    karena    pengguna    ini bukanlah    tanpa    sebab,    pengguna    merasa telah    mendapatkan    kepuasaan    dari    jasa yang    diberikan    tentang    hal    hal    yang berkaitan,  yaitu  :
a. kualitas,
b. kegunaan
c. harga,
d. pelayanan  dan  lain  sebagainya. Kolter (1994:561),  mengemukakan bahwa ada lima determinan kualitas pelayanan atau jasa yang dapat dirinci, yaitu:
1) Keterandalan (reability) ; kemampuan  untuk  melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpecaya.
2) Koresponsifan (responsineness) ;
kemampuan untuk membantu pelanggan  dan  memberikan  jasa dengan cepat atau ketanggapan. 3) Keyakinan (confidence) ; pengetahuan dan kesopanan karyawan  serta  kemampuan  mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau assurance. 4) Empaty (emphaty) ; syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan.
5) Berwujud  (tangible)  ;  penampilan fasilitas fisik, peralatan,  personel dan media komunikasi.

## Pengertian  Kepuasan  Publik
Kepuasan  publik  menurut  Handoko (1997  :  193)  adalah  keadaan  emosional  yang menyenangkan  atau  tidak  menyenangkan dengan  mana  para  karyawan  memandang pekerjaan    mereka.Pengertian    kepuasan  kerja menurut  Anoraga  (1998  :  82)  adalah  suatu sikap  positif  yang  menyangkut  penyesuaian diri  yang  sehat  dari  para salesmen terhadap kondisi dan situasi kerja, termasuk didalamnya masalah upah, kondisi sosial, kondisi fisik dan kondisi psikologis”.
Tingkat  kepuasan  publik  terhadap pelayanan  merupakan  faktor  yang  penting dalam mengembangkan suatu sistim penyediaan  pelayanan  yang  tanggap  terhadap kebutuhan  pelanggan,  meminimalkan  biaya dan  waktu  serta  memaksimalkan  dampak pelayanan terhadap populasi sasaran.

## Ukuran  Kepuasan  Publik
Ukuran    kepusan    publik    merupakan langkah    pertama    yang    krusial    untuk sebagian   besar   organisasi   yang  merupakan titik temu  antara  pelanggan  dan  organisasi. Anoraga  (1998  :  82)  mengatakan    faktor  dan ukuran  yang  dapat  mempengaruhi  kepuasan publik :
a. Mengidentifikasi  kepuasaan  pelangga secara  keseluruhan,
b. Mengetahui  presepsi  setiap pelanggan sampai  seberapa   presepsi sesuai  dengan  harapan
c. Mengetahui  atribut  atribut  mana yang  termasuk  kategori  kritis,
d. Apabila  memungkinkan, memperbandingkan  dengan  pemberi jasa  pelayanan lainnya.

## Informasi dan Komunikasi
Pengertian
informasi menurut Jogiyanto  (2005:8)  mendefinisikan  bahwa “informasi  adalah  data  yang  diolah  menjadi bentuk yang  lebih  berguna  bagi  yang menerimanya”.  Jadi,  informasi  adalah  data yang  diolah  menjadi  bentuk  yang  berguna untuk  membuat  keputusan.  Informasi  berguna untuk  pembuat  keputusan  karena  informasi menurunkan  ketidakpastian  (atau  mening- katkan  pengetahuan).  Informasi  menjadi penting, karena berdasarkan informasi itu para pengelola dapat mengetahui kondisi obyektifnya.  Informasi  tersebut  merupakan hasil  pengolahan  data  atau  fakta  yang dikumpulkan  dengan  metode  ataupun  cara – cara  tertentu.  Secara  umum  informasi dapat didefinisikan    sebagai  hasil  dari  pengolahan data  dalam  suatu  bentuk  yang  lebih  berguna dan  lebih  berarti  bagi  penerimanya  yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian  yang nyata  yang  digunakan  untuk  pengambilan keputusan.
Secara paradigmatis, komunikasi adalah  proses  penyampaian  suatu  pesan  oleh seseorang  kepada  orang  lain  untuk  memberi tahu  atau  mengubah  sikap,  pendapat,  atau perilaku,  baik  langsung  secara  lisan  maupun
tal langsung melalui media (Effendy, 2006:5).Pengertian komunikasi memang sangat sederhana  dan  mudah  dipahami,  tetapi dalam  pelaksanaannya  sangat  sulit  dipahami, terlebih  lagi  bila  yang  terlibat  komunikasi memiliki  referensi  yang  berbeda,  atau  di dalam komunikasi berjalan satu arah misalnya dalam media massa, tentunya untuk membentuk  persamaan  ini  akan  mengalami banyak hambatan (Wahyudi, 1986:29).
Dari  pengertian  diatas  dapat  dilihat bahwa  komunikasi  merupakan  suatu  proses penyampaian  pesan  yang  dapat  berupa  pesan informasi,  ide,  emosi,  keterampilan  dan sebagainya melalui simbol atau lambang yang dapat  menimbulkan  efek  berupa  tingkah  laku yang dilakukan dengan media-media tertentu.

## Perilaku Pencarian Informasi
Perilaku pencarian informasi merupakan  suatu  tingkah  laku  dalam  mencari informasi. Perilaku pencarian informasi didorong dengan  adanya  kebutuhan  manusia akan informasi. Pendapat lebih rinci dikemukakan  oleh  Drao  yang  dikutip  oleh Saepudin (2009:17) mengatakan bahwa ’’perilaku  pencarian  informasi  merupakan aktivitas  pemakai  untuk  mencari,  mengum- pulkan,  dan  memakai  informasi yang  mereka butuhkan’’.dapat  dipahami  bahwa  perilaku pengguna    informasi  meliputi  perilaku  infor- masi (information behaviour), perilaku penemuan  informasi  (information  seeking behaviour),  perilaku  pencarian  informasi (information searching behaviour).

## C. METODE PENELITIAN

## Fokus Penelitian
Penetapan  fokus  penelitian  dalam pendekatan  kualitatif  sangat  erat  kaitannya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.  Permasalahan  yang  ditentukan terlebih  dahulu  merupakan  pedoman  dalam menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian dilapangan  dapat  berubah  dan  berkembang sesuai  dengan  perkembangan  masalah  dan
penemuan  masalah  baru  dilapangan.  Dengan penetapan  fokus  penelitian  yang  jelas  dan mantap  seorang  peneliti  dapat  membuat keputusan  yang  tepat  tentang  data  mana  yang diperlukan dan mana yang tidak.
Merujuk  pada  teori Edward  III  dalam Subarsono  (1980  :  90),  bahwa  terdapat  empat variabel  kritis  yang  menentukan  keberhasilan implementasi pelayanan kebijakan, yaitu : a. Komunikasi, b. Sumberdaya, c. Disposisi dan d. Struktur birokrasi.

## Lokasi Penelitian
Penulis  mengadakan  penelitian  di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Jl. Trunojoyo 124 Bangselok Sumenep. Dalam hal ini penulis mengambil  obyek penelitian di satuan  kerja  tersebut,  guna  memahami permasalahan  dan  fenomena  yang  diangkat dalam penelitian ini
Pemilihan lokasi ini dilakukan berdasarkan  atas  pertimbangan  karena  DPRD Kabupaten  Sumenep  merupakan  lembaga wakil  rakyat  yang  berkompeten  dalam menangani  pengaduan  masyarakat,  mengingat kondisi  geografis  di  Kabupaten  Sumenep dengan  wilayahnya  yang  terdiri  dari  daratan dan kepulauan.

## Sumber Data
Menurut  Arikunto  (2002:107),  sumber data  adalah subyek  dari  mana  data  diperoleh. Dan  apabila  dilihat  dari  jenisnya,  data  dapat dibedakan menjadi 2 (dua) :
a. Data    Primer , data  yang  diperoleh  dari jawaban  informan  dan  hasil  wawancara secara  langsung  di  lokasi  penelitian secara  langsung  dengan  pihak-pihak yang  berhubungan  langsung  dengan pelaksanaan tugas  yaitu  anggota dewan dan  pegawai  negeri  di  DPRD  di Kabupaten Sumenep yang melaksanakan implementasi pelayanan  informasi publik melalui media SMS Centre.
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara  tidak  langsung  melalui  studi pustaka,  dokumen-dokumen  di  instansi atau  kantor  yang  berupa  catatan-catatan yang dibuat oleh sumber yang berwenang  berkaitan  langsung  dengan obyek  penelitian  guna  melengkapi  data yang  telah  ada. data  sekunder  diperoleh dari  data  media  SMS  Center  sejak  awal tahun 2012.
.

## Instrumen Penelitian
Beberapa  instrumen  yang  digunakan dalam    penelitian  ini oleh  peneliti  adalah sebagai berikut :
a. Peneliti  Sendiri
Instrumen    penelitian    yang    penulis pergunakan   adalah  dokumen  dokumen, buku    buku    dan    penunjang    program kegiatan.
b. Pedoman wawancara instrumen  yang  digunakan  dalam  pene- litian ini menggunakan pedoman wawancara  dengan  pertanyaan  terbuka, dimana  peneliti  memberikan  pertanyaan kepada  informan  yang  berkaitan  dengan masalah yang akan diteliti.
c. Pedoman observasi Pedoman observasi yang  digunakan dalam  penelitian  ini  dalam  bentuk checklist, untuk melihat kesesuaian antara pernyataan  informan  dengan  kenyataan yang sebenarnya.
d. Dokumentasi selain pedoman wawancara dan observasi, peneliti  juga  melihat  dokumen  atau  arsip yang  ada  kantor  Sekretariat  DPRD Kabupaten  Sumenep,  dengan    alat    yang diper-gunakan  boilpoint, tape recoder dan kamera.

## Subjek  Penelitian
Dengan    demikian    yang    subjek dalam    pemberdayaan    kelompok    informasi masyarakat,  yaitu  :
1) Informan Kunci : Sekretaris :   1  informan 2) Informan Utama :  Kepala Bagian  HP
:   1  informan
3) Informan  Pendukung :  Kasubag :   2  informan Staf Bagian :   4  informan

## Teknik Pengumpulan Data
Pada  tahap  ini  peneliti  mengggunakan teknik  pengumpulan  data  yang  meliputi sebagai berikut :
a. Wawancara mendalam (indepth
interview),  yaitu dengan  menggunakan guide  interview sebagai  pegangan.
Wawancara  dilakukan  baik  secara terbuka  dan  terukur,  dan  pertanyaan yang  memfokus  pada  permasalahan sehingga informasi dikumpulkan
secara cukup dan mendalam.
b. Observasi, memungkinkan peneliti merasakan  apa  yang  dirasakan  dan dihayati oleh subyek, sehingga memungkinkan  pembentukan  pengeta- huan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya  maupun  dari  pihak  subyek. Dengan  observasi,  peneliti  mempe- roleh data yang akurat , tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
c. Dokumentasi.
Data  mengenai  hal-hal  atau  variabel yang  berupa  catatan,  transkip,  buku, surat  kabar,majalah,  prasasti,  notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Arikunto  (2010  :  206).  Peneliti berusaha  mengumpulkan  data  dari dokumen-dokumen dan catatan-catatan dalam bentuk apapun.

## Teknik Analisa Data
Penelitian  kualitatif  tidak memiliki rumus  atau  aturan  absolute  untuk  mengolah dan menganalisis data (Poerwandari, 2001:101). Beberapa tahapan dalam menganalisa data kualitatif yaitu :
1. Organisasi  Data, Pengolahan  dan  analisis sesungguhnya dimulai dengan menganalisis  data.  Dengan  data kualitatif yang  sangat  beragam  dan  dan  banyak, menjadi kewajiban
peneliti untuk mengorganisasikan  datanya  dengan  rapi, sistematis dan selengkap mungkin.
2. Penyajian  Data, Melalui    data    ini    data dapat    terorganisir    tersusun    dalam   pola hubungan,  sehingga    akan    semakin mudah    dipahami.Data    dapat    dilakukan dengan    uraian  singkat    antar    hubungan kategori    dengan    teks    yang    bersifat naratif,    hal    ini    akan    memudahkan untuk  memahami  apa  yang  terjadi, me- rencanakan    kerja    selanjutnya    berda- sarkan  apa  yang  telah  dipahami.
3. Tahap  Interpretasi, Interpretasi  mengacu pada  upaya  memahami  data  secara  lebih ekstensif  sekaligus  mendalam.  Peneliti memiliki  perspektif  mengenai  apa  yang sedang  diteliti  dan  menginterpretasi  data melalui perspektif tersebut.

## Keabsahan  Data
Dalam  menguji  keabsahan  data  dari penelitian    ini,  maka    data        yang    sudah diperoleh, sesuai  Sugiono (2010 :  269)  yaitu :
a. Uji  Kredibilitas
Kepercayaan    terhadap    data    hasil penelitian    yang    dilakukan  dengan perpanjangan    pengamatan,  pening- katan  ketekunan  dalam  penelitian.
b. Uji  Transferability Derajad    ketepatan    yang    diterapkan hasil    penelitian    ke    populasi    mana sampel    tersebut    diambil,  sehingga dapat  diterapkan  dalam  situasi  lain.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gambaran  Umum  Objek  Penelitian
Gambaran DPRD  Kabupaten  Sumenep Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten
Sumenep dibentuk dengan landasan  hukum  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sumenep  nomor  01  tahun  2006  tentang Pembentukan Organisasi  Sekretriat  Daerah dan  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  sebagaimana  diubah  dengan  Perda Kabupaten  Sumenep  nomor  10  tahun  2006 yang  kemudian  diubah  kembali  dengan Peraturan  Daerah  nomor  :  15  tahun  2008 tanggal  25  Nopember  2008  yang  disebutkan bahwa  Sekretariat  DPRD  merupakan  unsur pelayanan  kepada  Pimpinan  dan  Anggota DPRD  dipimpin  oleh  seorang  Sekretaris DPRD  secara  tehnis  dan  operasional  berada dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada pimpinan  DPRD  dan  secara  administratif bertanggung  jawab kepada  Bupati  melalui Sekretaris  Daerah  yang  mempunyai  tugas memberikan  pelayanan  administrasi  kepada anggota DPRD meliputi kegiatan ketatausahaan,  rapat  dan  risalah,  hukum  dan perundang-undangan serta kegiatan humas dan publikasi.

## Hasil  Penelitian
Hasil    penelitian    yang  merupakan suatu    bentuk    kegiatan    yang    dilaksanakan oleh  penulis  terhadap  informan  dengan    cara mengadakan  interview  secara  langsung  dan observasi,    sehingga    dapat    menggali    data atas    pelayanan  informasi    publik  melalui media    centre.    Penelitian    disini    akan menghasilkan    gambaran    secara    mendetail bentuk    pelayanan    yang    diberikan    pegawai dalam    memberikan  dan    menerima  informasi dari  publik.
Pelaksanaan    media    SMS    Center yang  dibentuk  DPRD  Kabupaten  Sumenep, dengan    menerapkan    pola    pengaduan    dan
mendengar    aspirasi    masyarakat,    sehingga adanya    Media    SMS    Centre    ini    sebagai wadah  dalam  menampung  aspirasi  publik.

## Komunikasi
Bentuk    komunikasi    yang    dibentuk DPRD  Kabupaten  Sumenep dengan  publik dengan    melalui    SMS    Centre,    sehingga komunikasi  dapat  berjalan  lancar.
Hasil    interview    dengan    R.  Moh. Mulki,  SE,  Sekretaris    DPRD    Kabupaten Sumenep,    menyatakan“pelaksanaan    Media SMS  Centre  yang  ada di DPRD  Kabupaten Sumenep    sebagai    wadah    publik    dalam menyampaikan    aspirasi    dn    keluhannya terhadap    berbagai    masalah    dalam    Kabu- paten    Sumenep,    melalui    SMS    ini    publik secara    tidak    langsung    ke    objek,    namun sebagai    komunikasi    melalui    media    elek- tronik, dimana masyarakat diberi  kesempatan dalam  berkomunikasi atas  berbagai  kendala yang    ada  (interview,  Selasa,  01  Desember 2015, pukul 10.00 WIB di ruang  kerjanya).

## Sumberdaya
Sumberdaya    dalam  berkomunikasi harus  secara  jelas  dan  konsisten,  karena sumberdaya  dalam    Media    SMS    Centre dalam  untuk  melaksanakan,  implementasi untuk  berjalan  efektif.  Dengan  mewujudkan sumberdaya  manusia  yang    profesional    dan handal
Hasil    interview    dengan    Akh.  Rasul Kawin,  S.Sos,  M.Si,  Kabag    Humas  dan Protokol    DPRD    Kabupaten    Sumenep, menyatakan  “sumber    daya    manusia    Media Centre SMS  yang  ada  di  DPRD Kabupaten Sumenep    ini  telah    cukup    mampu    dalam menelaah    bentuk    penyampaian    dan    penga- duan    masyarakat    sehingga    segala    bentuk aspirasi    dan    keluhan    dari    masyarakat mengenai    perkembangan    pembangunan kabupaten dapat ditindak lanjuti sebagaimana    mestinya,    agar    masyarakat dengan    berbagai    keinginannya    dapat tersalurkan    dengan    tepat”  (interview,  Senin,
07  Desember  2015,  pukul  10.3.0  WIB  di ruang  kerjanya).

## Disposisi
Sebagai    watak  dan  karakteristik  yang dimiliki oleh sumberdaya  Media SMS  Center mempunyai    komitmen,  kejujuran,  sifat demokratis  sehingga  memiliki  disposisi  yang baik,  maka  dia  akan  dapat  menjalankan kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang diinginkan oleh pembuat kebijakan
Hasil    interview    dengan    Akh.  Rasul Kawin,  S.Sos,  M.Si,  Kabag    Humas  dan Protokol    DPRD    Kabupaten    Sumenep, menyatakan “dalam  disposisi  yang  diberikan dalam    Media    SMS    Centre  memberikan jkarakter    dalam    setiap    aspirasi    yang disampaikan    oleh    masyarakat,    dapat menjadikan    kebijakan  dalam    setiap pengambilan    kebijakan,  dimana    adanya keluhan    dapat    dijadikan    standar    dalam kebijakan    dalam    Media    SMS    Centre” (interview,  Senin,  14 Desember  2015,  pukul 11.1.0 WIB di ruang  kerjanya).

## Struktur  Birokrasi
Dalam    pembangunan    Media    SMS Centre    ini    dibentuk    suatu    organisasi    yang secara    langsung    dalam    menangani    media dan  bertanggung  jawab  atas  berlangsungnya kegiatan selama menerima dan menyampaikan  aspirasi  masyarakat.
Hasil    interview    dengan    R.  Moh. Mulki,  SE,  Sekretaris    DPRD    Kabupaten Sumenep,  menyatakan “adanya  Media  SMS Center  di  DPRD  Kabupaten  Sumenep, didukung    dengan  server    aplikasi    komputer yang    cukup    tinggi    speknya,    termasuk sturktur    organisasinya    dibentuk    sehingga media    SMS    Centre    ini    yang    bertanggung jawab    serta    mampu    dalam    mengelola informasi    yang    dating    dari    masyarakat” (interview,  Selasa,  14  Desember  2015,  pukul 14.00 WIB di ruang  kerjanya).

## Analisa  Hasil  Penelitian
Dalam    pembahasan    ini,    penulis menganalisa    adanya    pelaksanaan    Media SMS    Centre    yang    dilaksanakan  DPRD Kabupatem    Sumenep.    Adanya    media    ini dibangun  sebagai  wahana  masyarakat  dalam menyampaikan    aspirasinya    dan    keluhan masyarakat.
Dalam  implementasinya  menjalankan Media    SMS    Centre    yang    dapat    mem- berikan    solusi    dan    tindak    lanjut    dari aspirasi    masyarakat    yang    disampaikan kepada  DPRD.
Dalam    pelaksanaan  Media    Centre yang    ada    di  DPRD    Kabupaten    Sumenep tellah    cukup    mampu    dalam    bekerja    dan juga    mampu    dalam    menampung    aspirasi masyarakat    serta    mampu    dalam    menerima keluhan    masyarakat    maupun    secara    cepat dalam  menindaklanjuti  dari  masyarakat.

## Komunikas
Komunikasi    dalam    Media    SMS Centre    yang    dibangun    DPRD    Kabupaten Sumenep  sebagai  wadah  masyarakat  dalam menyampaikan    aspirasi    dan    keluhan masyarakat    dalam    pelaksanaaan    pemba- ngunan  yang  ada  di  Kabupaten  Sumenep.
Adanya  komunikasi  yang  seperti  ini dapat    memperat    hubungan    DPRD    Kabu- paten    Sumenep    dengan    masyarakat Kabupaten    Sumenep,    sehingga    pelayanan yang    diberikan    kepada    masyarakat    mem- berikan  kualitas  yang  baik  dan  masyarakat bila memberikan  informasi  ke  Media  SMS Centre  merasa  diperhatikan.

## Sumberdaya
Sumberdaya  yang  ada di Media  SMS Centre  cukup  mampu  dalam  menerima  dan mengelola    SMS,    sehingga    aspirasi    dan pengaduan  masyarakat    secara    jelas    dan sumber daya    menunjukkan    adanya akuntabilitas    dalam    mengelola    komunikasi yang  diterima  di  Media  SMS  Centre.

## Disposisi
Dalam  berkomunikasi  harus  secara jelas  dan  konsisten,  karena  komunikasi  dalam Media    SMS    Centre    untuk  melaksanakan, implementasi untuk  berjalan  efektif.  Dengan mewujudkan sumberdaya manusia yang profesional    dan    handal. Disposisi    yang dibangun  dalam  Media  SMS  Centre  dengan komitmen    yang    tangguh    dengan    sifat demokratis    sehingga    pelayanan    yang diberikan    kepada    publik    meras    puas    dan masyarakat  dapat  diperhatikan  atas  keluhan yang  ada.

## Struktur  Birokrasi
Bentuk    pengembangan    Media    SMS Centre  perlu  mendapat  dukungan,  sehingga dibentuk    Struktur    organisasi    dalam penataan  dan  pengelolaan   yang baik,  agar kedepan    Media    SMS    Centre    ini    dapat menumbuhkan    semangat    masyarakat    dalam mengawasi    dan    meningkatkan    pengem- bangan  pembangunan  Kabupaten  Sumenep Terbentuknya  struktur  birokrasi  pada Media    SMS    Centre    ini    dalam    bekerjanya sangat mendukung  pada  media  yang  begitu lengkap  dan  kuta  dengan  daya  speek  yang tinggi  sehingga  sofware  dan  aplikasi  yang di  media    SMS    centre    dapat    menjalankan tugasnya    dengan    cepat    dan    aplikasi    yang dibuat  akan  menjadi tangguh  walau  dengan data  komunikasi  yang  banyak.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil    observasi  dan interview    dengan    informan    serta    analisa hasil    penelitian    yang    telah    dilakukan peneliti    menunjukkan    Media    SMS    Centre DPRD    Kabupaten Sumenep    dapat memberikan    pelayanan  yang    baik      kepada publik    dalam    menampung    aspirasi masyarakat    serta    menindaklanjuti    keluhan masyarakat,    sehingga    keberadaan    Media SMS  Centre  ini  memberikan  manfaat  yang tepat  bagi  publik.
a) Dalam    implementasi    Media    SMS
Centre    DPRD    Kabupaten    Sumenep dalam  pelaksanaan    Media    SMS    Centre yang    dibangun  oleh  DPRD    Kabupaten Sumenep  telah   mampu  dalam  bekerja dengan    pemberian    pelayanan    komu- nikasi    yang    baik    dan    terlihat    sumber daya    yang    ada    menunjukkan    kompe- tensinya  dalam penerimaan  aspirasi  dan menerima    keluhan    masyarakat    maupun secara    cepat    dalam    menindaklanjuti dari  masyarakat.
1. Komunikasi    yang    dilakukan    di Media    SMS    Centre    dengan memberikan  pelayanan  yang  baik, dimana    dalam    penerimaannya tidak    ada    waktu,    karena    Media ini    sebagai    wadah    publik    untuk menyampaikan    aspirasi    dan keluhan    yang    ada,    sehingga dimanfaatkan  oleh  publik.
2. Sumberdaya    Media    SMS    Centre DPRD  Kabupaten  Sumenep cukup mampu    dalam    melaksanakan    dan menerima    segala    aspirasi    dan keluhan    masyarakat,    dimana sumberdaya    ini    dibetuk    berda- sarkan    kompetensi    yang    handal sehingga    dalam    pelayanannya memberikan    rasa    puas    kepada publik
3. Disposisi. Media    SMS    Centre dalam  bekerja  dan  berkomunikasi secara konsisten, dan    jujur  serta mempunyai    akuntabilitas    yang tinggi    dalam    menerima  dan  me- nyampaikan  keluhan  dari  publik
4. Pada    media    SMS    Centre    yang telah    dibangun    dengan    struktur birokrasi  yang  baik,  karena  yang ada    pada    struktur    dimaksud mempunyai    kemampuan    dalam bekerja  dan  menjaga serta  menata Media    SMS    Centre    dengan pelayanan  yang  baik.

## Saran
Beberapa  saran  alternatif  yang  dapat diberikan  dalam  hasil penelitian  skripsi  ini, adalah :
a) Untuk    senantiasa    mengelola    Media SMS    Centre    secara    baik    dan didukung    dengan    peralatan    yang serba    modern    dengan    spesifikasi yang    handal,    sehinggta    mampu    da- lam    menyerap    aspirasi    dan pengaduan  dari masyarakat,
b) Perlu    didukung    oleh    sumberdaya yang    lebih    banyak    sehingga    pada Media    SMS    Centre    lebih    baik, dengan    pergantian    kerja    maka    di media    senantiasa    melayani    setiap saat dan setiap waktu.
c) Media    SMS    Centre    hendaknya menekankan    pada    bentuk    inovasi publik    dalam    membangun    kepen- tingan  publik sehingga  publik  mera- sakan  akan  pembangunan  kabupaten.
d) Struktur    birokrasi    yang    ada    di Media    SMS    Centre    untuk    lebih bekerja    dengan    semangat    yang tinggi,    agar    aspirasi    masyarakat dapat  tertampung  semua.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,    Suharsimi.  2002. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek. Rineka  Cipta  : Jakarta.
Effendy,  Unong  Uchjana.  2006. Teori  dan  praktek  ilmu  komunikasi. PT.  Remaja  Rosdakarya  : Bandung.
Fandy, Tjiptono. 1996. Manajemen Jasa. Andi Offset : Yogyakarta.
Gordon,  B.  Davis.  1991. Kerangka  Dasar  Sistem  Informasi  Manajemen  Bagian  1. PT  Pustaka Binamas Pressindo : Jakarta.
Ivancevich,  Lorenzi,  Skinner,  dan  Crosby.  2000. Manajemen  Kualitas  dan  Kompetitif. Terjemahan Mohammad Musa. Fajar Agung : Jakarta.
Jogiyanto, Hartono. 2005. Analisis & Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Andi : Yogyakarta.
Lukman, Sampara. 2000. Manajemen Kualitas Pelayanan. STIA-LAN : Jakarta.
Mulyana, Deddy. 2005. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.
Napitupulu, Paimin. 2007. Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction. PT. Alumni : Bandung.
Poerwandari,  1998. Pendekatan  Kualitatif  Dalam  Penelitian  Psikologi.  LPSP3  Fakultas Psikologi Universitas Indonesia : Jakarta.
Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. Sumber Daya Manusia Pada Organisasi Publik. Gava Media : Yogyakarta.
Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Belajar : Yogyakarta
Sugiyono. 2007. Statistika Untuk Penelitian. Cetakan Keduabelas. Alfabeta : Bandung.
Sumarsono, Sonny. 2004. Metode Riset Sumber Daya Manusia. Graha Ilmu : Yogyakarta.
Sunarjo, Djoenasih S. 1984. Opini Publik. Liberty : Yogyakarta.
Tachan, 2008.Dinamika Ekonomi dan IPTEK dalam Pembangunan(Edisi Terjemahan). Tiara Wacana Yogya : Yogyakarta.
Wahyudi, J.B. 1986. Media Komunikasi Massa Televisi. Alumni : Bandung.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang - Undang  Nomor  27  Tahun  2009 Tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.