## OTONOMI DESA DALAM PENGELOLA KEUANGAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014

## Oleh :

## I Wayan Wisadnya, SH, MH
Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No. 12 , Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115.
(wisadnyarena@gmail.com)
Abstrak, Desa  adalah  sebagai  suatu  bentuk  pemerintahan  terendah  yang  otonom,  supaya  dapat melaksanakan otonomi dengan baik, maka penyelenggaraan pemerintahannya harus memiliki  faktor utama yang dikatakan berotonomi adalah faktor Sumber daya Manusia sebagai pelaksananya, faktor Keuangan,  Faktor  Sarana  dan  Prasarana  penunjang  serta  Kelembagaan.Pemerintah  desa  yang keberadaannya    berhubungan  langsung  dengan  masyarakat  dan  sebgai  ujung  tombak  pembangunan, maka  pemerintah  desa  semakin  dituntut  kesiapannya  baik  dalam  hal  merumuskan  kebijakan  desa  ( dalam bentuk peraturan desa),merencanakan pembanguan desa yang disesuaikan dengan situasi kondisi serta dalam memberikan pelayanan rutin kepada msyarakat.Desa sebagai daerah otonom harus memiliki kewenangan  dan  kemampuan  untuk  menggali  sumber  keuangan  atau  pendapatan,  mngelola  dan menggunakan  keuangan  sendiri,  dengan  kata  lain  adanya  kemandirian  atau  otonomi  desa    dalam mengelola anggaran dan pendapatan belanja desa  Pengelolaan keuangan desa menyangkut kekayaan desa,Penyusunan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Desa,pengadministrasian  atau  penata  usahaan keuangan  dan  pertanggungjawaban  keuangan.  Adapunpermasalahan  dalam  penelitian  ini,  adalah apakah UU Desa sudah memberikan otonomi terhadap keuangan desa, serta pelaksanan kewenangan pemerintah  desa  dalam  mewujudkan  otonomi  desa.?  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan menggunakan methode penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan bahan-bahan hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual,adalah analisis normatif memperlihatkan bahwa kewenangan pemerintah desa didasarkan pada asas-asas dan norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan konseptual otonomi pengelolaan keuangan desa.
Kata kunci : Kewenangan, Otonomi desa, Keuangan Desa.
Abstract, Village is as the lowest form of autonomous government, so that it can implement autonomy properly,  then  the  administration  of  its  government  must  have  the  main  factor  that  is  said  to  be autonomous is the Human Resources factor as the executor, Financial factor, Supporting Infrastructure and Institutional Factors and Institution. Village Government whose existence is directly related to the community and as the spearhead of development, the village government is increasingly required to be prepared  both  in  terms  of formulating village  policies  (in the form  of  village  regulations),  planning village development that is adapted to the situation conditions and in providing routine services to the community.  autonomous  people  must  have  the  authority  and  ability  to  explore  financial  or  revenue sources, manage and use their own finances, in other words there is independence or village autonomy in managing village budget and expenditure expenditure. which is the village's wealth, the compilation of the village's income and expenditure budget, the administration or administration of financial affairs and  financial  accountability.  The  problem  in  this  research  is  whether  the  Village  Law  has  given autonomy to village finances, as well as the exercise of authority of the village government in realizing village autonomy. This research is a study using Normative Juridical research methods, using legal materials, namely the legislative approach and conceptual approach, is a normative analysis showing that the authority of the village government is based on the principles and legal norms that apply, while the conceptual village financial management autonomy.
Keywords: Authority, Village Autonomy, Village Finance.

## PENDAHULUAN
1. Latar belakang masalah
Di  dalam  Ketentuan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 pasal  I  ayat  (3)    telah  di  amanatkan  :  bahwa Indonesia  adalah  Negara  berdasarkan  hukum ( Rechtsstaat ) tidak berdasar kekuasaan belaka ( Mahchtsstaat ) Negara Hukum mengisyarakan  ,  Indonesia  mempunyai  cita- cita  hukum  ( Rechtsidee )  untuk  mengusai hukum  dasar,  baik  tertulis  maupun  tidak. Rechtsidee adalah tujuan hukum, sebagai yang diuraikan  pada alenia ( IV ) Pembukan UUD 1945, yaitu Terciptanya ketertiban, keamanan, kemerdekaan,  keadilan dan kesejahtraan bangsa Indonesia.
Dengan  demikian  dalam  kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan  kehidupan  yang  harmonis, demokratis,  dan  teratur,  sehingga  Rechtsidee sebagai  yang  dimaksud  alenia  IV  (  empat) Pembukaan UUD 1945 dapat tercapai.
Sistem  Pemerintahan  di  Indonesia sebagaimana  dituangkan  dalam  UUD  Tahun 1945  dalam  penjelasan  dinyatakan  bahwa daerah  Indonesia    akan  dibagi  dalam  daerah Provinsi, dan daerah Provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
Di  daerah  yang  bersifat  otonom ( streeken locale rechts gemeenschappen ) atau
bersifat daerah administrative belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-undang.
Di  daerah-derah  yang  bersifat  Otonom akan diadakan  Badan  Perwakilan  Daerah oleh karena itu di daerah pun, pemerintah yang akan bersendikan  atas  dasar  permusyawaratan.
Keadaan  ini  adalah  untuk  memunculkan kembali asli masyarakat yang selalu mengedepankan  musyawarah mufakat  dalam segala pengambilan keputusan.
Permusyawaratan merupakan inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan perkembangan Era Globalisasi, demokratisasi, dan Transparansi, maka penyelenggaraan  Pemerintahan  tidak  akan terlepas  dari  pengaruh  global.  Oleh karena itu prinsip  demokrasi,  pemerataan  dan  keadilan menuntut adanya pemberian peran serta kepada warga negara dalam sistem pemerintahan.  jadi yang  paling  essensial  dalam  penyelenggaraan Pemerintah  Daerah  bersifat  Otonom  adalah pemberian  kewenangan  yang  seluas  luasnya kepada  daerah  di  sertai  hak  dan  kewajiban tertentu.
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah  diuraikan  diatas  maka  dirumuskan permasalahan  sebagai  berikut  :  Apakah Undang-Undang  Desa  No  6  Tahun  2014 Tentang  Desa  Sudah  Memberikan  Otonomi Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ? Dalam penulisan  ini  adapun  methode  yang  akan dipergunakan adalah dengan methode pendekatan yang bersifat Yuridis Normatif.

## PEMBAHASAN
1. Pengertian Desa
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  kewenangan  untuk mengurus  rumah  tangganya  berdasarkan  hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam
pemerintahan  Nasional  dan  berada  di  daerah Kabupaten.
Desa  menurut  H.A.W  Widjaja  dalam bukunya  yang  berjudul  “Otonomi  Desa” Menyatakan  bahwa  Desa  adalah  sebagai kesatuan  masyarakat hukum  yang mempunyai susunan  asli  berdasarkan  hak  asal  usul  yang bersifat  istimewa.  ( H.A.W.  Widjaja,  2003, Pemeintahan  Desa/  Marga,  Raja  Grafindo Persada,Jkt h. 3 ).
Berdasarkan tinjauan geografi menurut R  Bintarto,  Desa  merupakan  suatu  hasil perwujudan    geografis,  social,  politik,dan cultural  yang  terdapat  disuatu  daerah  serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. ( R. Bintaro, 1989, Dalam Interaksi Desa- Kota Dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia, Jkt, h 2 ).
Sedangkan Pengertian tentang Desa menurut Undang-undang adalah : a. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang  Desa  Pasal  l  (7)    Desa  atau  yang disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah yan berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdsarkan  asal  usulndan  adat  istiadat setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
b. Peraturan  Pemerintah  Nomer  43  Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang  No  6  tahun  2014  pasal  l  , adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa
,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memilki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak  asal usul,dan/atau  hak tradisional  yang diakui    dan  dihormati  dalam  system Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
c. Undang  –undang  No  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintah  Daerah  Pasal  l  Desa adalah  Desa  dan  Adat  atau  yang  disebut dengan nama lain, Selanjutnya disebut Desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui  dan  diihormati  dalam  system pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
d. Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa Pasal  l, Desa adalah Desa dan adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disebu  Desa  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal usul  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui dan  dihormati  dalm  system  pemerintahan Negara Republik Indonesia
Pengertian  Desa  menurut  Undang- Undang No 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “Desa  dan  Adat  atau  yang  disebut  dengan nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa  adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal  asal-usul  dana tau  hak tradisional  yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”.
Mengingat  pentingnya  kedudukan desa
dalam menyelenggarakan
pemerintahan desa, maka dalam penyusunan  peraturan  desa  tersebut  harus didasarkan  kepada  kebutuhan  dan  kondisi desa  setempat,  mengacu  kepada  peraturan per-undang-undangan  yang  lebih  tinggi, serta  tidak  boleh  merugikan  kepentingan umum.  Lebih  dari  pada  itu,  produk  politik harus  disusun  secara  demokratis  dan partisipatif.

## 2. Otonomi Desa
Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004 Tentang  Pemerintahan  Desa  yang  meletakkan posisi  desa  yang  berada  dibawah  Kabupaten tidak koheren dan konkruen dengan nafas lain dalam  Undang-undang  diatas,  yang  justru mengakui dan menghormabti kewenangan asli yang  berasal  hak  asal  usul.  Pengakuan  pada kewenangan  asal  usul  ini  menunjukan  bahwa UU.  N0  :    32  Tahun  2004  menganut  prinsip pengakuan (rekognisi ).  Konskwensi  dari pengakuan  atas  Otonomi  asli  adalah  ;  Desa
memiliki  hak  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya sndiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat  setempat  ( Self  governing  community ), dan  bukan  merupakan  kewenangan  yang diserahkan pemerintah atasan pada desa.Berdasarkan penjelasan peraturan pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005    Tentang Desa  ,  Menyatakan  bahwa  Otonomi  asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan niali-nilai  social budaya yang terdapat pada  masyarakat  setempat  namun  harus diselenggarakan  dalam perspektif administrasi pemerintahan  negraa  yang  selalu  mengikuti perkembangan zaman.
Undang-undang   Nomer 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas UU No 32 Tahun 2004 Tentang  Pemerintahan  Daerah  mengakui adanya  Otonomi  yang  dimiliki  oleh  desa  dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah  tertentu.Dengan  demikian,  urusan pemerintah menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan  hak  asal  usul  desa,  urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten /kota yang dserahkan pengaturannya kepada desa,tugas pembantuan dari pemerintah dan  pemerintah  daerah  ,urusan    pemerintah lainnya                yang  oleh  peraturan  perundang- undangan  yang  diserahkan  kepada  desa. Otonomi  Desa  merupakan  otonomi  asli,  bulat dan  utuh  serta  bukan  merupakan  pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban  menghormati  otonomi  asli  yang
dimiliki  oleh  desa  tersebut.  Sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai  susunan asli  berdasarkan      hak  istimewa,  desa  dapat melakukan  perbuatan  hukum,  baik  hukum public  maupun  hukum  perdata,  memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.
Sebagai  wujud  demokrasi,  didesa dibentuk  Badan  Perwakilan  desa  yang berfungsi  sebagai  Lembaga  Legislatif  dan Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan  desa,  Angaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa.  Untuk  itu,  Kepala  desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempnyai  kewenangan  untuk  melakukan perbuatan hukum dan engadakan perjanjian yang  saling  menguntungkan  dengan  pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan perjanjian desa.
Sejak berlakunya Undang-undang N0 32  Tahun  2004  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Implementasi kebijakan  Otonomi  daerah  menjadi  focus pemerintah  pusat  dan  Daerah.  Disamping menempatkan Provinsi dan Kabupaten/kota sebagai  sasaran  pelaksanaan  otonnomi, pemerintah  juga  memandang  bahwa  Desa sudah  saatnya  melaksanakan  otonominya selain  otonomi  asli  yang  ada  selama  ini. Sistem  pelaksanaan  otonomi  daerah  di Indonesia  menganutu  sistem  otonomi bertingkat, yakni Provinsi memiliki otonomi terbatas, Kabupaten /kota memiliki otonomi luas dan desa memiliki otonomi asli.
Undang-undang  No  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Desa,  Pasal  200  dan Pasal  216  menyatakan  bahwa;  Desa  di Kabupaten  /Kota  memiliki  kewenangan  yang dapat diatur secara bersama antara Pemerintah Desa  dan  Badan  Perwakilan  Desa  yang dimaksudkan  untuk  meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaaan desa yang otonom  dengan  kewajiban  yang  dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi  secara simultan  dan  berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur daerah tentang    kewenangan  mereka,  potensi  daerah dan menjaring aspirasi masyarakat di Wilayahnya.
Kebijakan Otonomi Daerah juga berimplikasi  terhadap  sistem  administrasi Pemerintahan  Desa.  Artinya  Kedudukan  Desa sebagai  subsistem  pemerintahan  terendah dalam  sistem  pemerintahan  Nasional  di Indonesia  memerlukan  adaptasi  dan  antisipasi perkembangan tersebut.
Salah  satu  prinsip  penyelenggaraan otonomi daerah yang perlu mendapat perhatian dalam  hal  ini  adalah  partusipasi  masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di tingkat Desa.
3. Otonomi Anggaran
Perubahan bentuk otonomi daerah dalam era  reformasi  ini  ditandai  dengan  pelaksanaan UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah  dan  UU  No  25  Tahun  1999  Tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah pusat  ddan  Daerah.  Sejak  awal  2001  sampai oktober  2004.  Kemudian  kedua  UU  ini digantikan  dengan  UU  No  32  Tahun  2004
Tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU  No  33 Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan antara      Pemerintah  pusat  dan  Pemerintah Daerah
Dalam  Pasal  5  UU  N0  32  Tahun  2004. Menyebutkan  bahwa:  Otonomi  Daerah  adalah hak,  wewenang,  dan  keawjiban  daerfah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan  pemerintahan      dan  kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan Per-undang-undangan. Pemerintah Daerah dalam  upaya  menyelenggarakan  pelayanan sampai  ketngkat  paling  bawah  dan  langsung bersinggungan  dengan  masyarakat  maka dibentuk  desa  atau  dengan  nama  lain  untuk menjalankan  pemerintahan  tingkat  desa.  Juga dalam Pasal 1 angka 12 UU N0 32 Tahun 2004 disebutkan  bahwa  “Desa  atau  yang  disebut dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa, adalah  kesatuan  msayarakat  hukum  yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara Republik Indonesia”.
Pemerintahan  Desa  sebagai  suatu bentuk  pemerintahan  terendah  yang  Otonom, agar  dapat  melaksanakan  Otonomi  dengan baik, maka penyelenggaraan Pemerintahannya harus  memiliki  faktor  utama  yang  dikatakan ber  otonomi  adalah  faktor  Sumber  daya manusia sebagai pelaksanaanya, faktor Keuangan,  faktor  saran  dan  prasarana penunjang serta kelembagaan.
Salah  satu  faktor  yang  sangat  penting dalam  penyelenggaraan  otonomi  tersebut
adalah faktor keuangan, karena penyelengaraan pemeritah  desa  memerlukan  biaya  untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat. Semakin besar jumlah uang yang dimiliki desa semakin  banyak  pula  kegiatan  yang  dapat dilaksanakan.  Desa  sebagai  daerah  otonom harus  memiliki  kewenangan  dan  kemampuan untuk  menggali  sumber  keuangan  atau pendapatan,  mengelola  dan  menggunakan keuangan  sendiri,  dengan  kata  lain  adanya kemandirian atau otonomi desa dalam mengelola  anggaran  dan  pendapatan  dan belanja desa.
Adapun  Otonomi  yang  tumbuh  di  desa adalah otonomi yang bersifat asli yang berakar dalam  budaya  masyarakat  sebagi  suatu persekutuan  masyarakat  hukum.  Sementara tujuan dari program pembangunan desa adalah upaya  meningkatkan  kesejahtraan  masyarakat desa, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi  pedesaan  yang  berkeadilan,  dan mempercepat industrialissi desa.
Hal ini menurut Hanif Nurcolish dapat menciptakan lapangan kerja, membuka peluang tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya agar menunjang kebutuhan komsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi  local,  dan  meningkatnya  kapsitas lembaga serta organisasi ekonomi masyarakat desa (Nurcholis,  hanif,  2011,  Pertumbuhan dan  Penyelenggaraan  pemerintah  desa, Semarang, Erlangga, h 9)
4. Pengelolaan Keuangan Desa
Secara  umum  sistem  pengelolaan keuangan  desa  dan  Anggaran  pendapatan
dan  Belanja  Desa  (APBDes)  di  jelaskan dalam  UU  No  32  Tahun  2004  Pasal  212 sebagai berikut:
1. Keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai  ddijadikan  milik  desa  dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
2. Hak  dan  Kewajiban  sebagaimana  ayat (1)  menimbulkan  pendapatan,  belanja dan pengelolaan keuangan desa.
3. Sumber  pendapatan  desa  sebagai  mana dimaksud pada (2) terdiri atas:
a. Pendapatan asli desa:
b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
c. Bagian dari dana perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang diterima kabupaten/kota
d. Bantuan  dari  pemerintah,  pemeintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota e. Hibah sumbangan dari pihak ketiga.
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No  37  Tahun  2007  Tentang  Pedoman pengelolaan  Keuangan  Desa,  dimaksudkan untu  memudahkan  desa  dalam  pelaksanaan pengelolaan keuangannya, dan harapan lainnya pemerintah  desa  dapat  dikelola  dengan  baik oleh  siapa  saja  yang  diberi  amanat  untuk menjalankannya. Ini sangat membantu, karena permendagri  tersebut  telah  diatur  proses  dan mekanisme  APBDes  tentang  siapa  yang bertanggung  jawab,  dan  bagaimana  cara pertanggung jawabannya.
Pada umumnya desa mempunyai sumber- sumber  keuangan  yang  relative  tetap,  Brata kusumah  dan  Solihin  mengemukakan  tentang bebebrapa sumber tersebut seperti:
a. Pendapatan asli desa (hasil-hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, swadaya dan partisipasi  masyaakat,  gotong-royong  dan lain-lain)
b. Bantuan  dari  pemerintah  dan  pemerintah daerah.
c. Pendapat lain-lain yang sah.
d. Sumbangan dari pihak ketiga,
e. Pinjaman  jasa. (Brata  kusumah,  DS  dan Solihin,  2001,  Otonomi  Penyelenggara Pemerintah  Daerah,  Jakarta,  Gramedia pustaka utama, h, 9)
5. Otonomi Pengelolaan Keuangan Desa
Otonomi  pengelolaan  keuangan  desa terekspresi dalam anggaran, anggaran kadang- kadang  disusun  hanya  sebagai  kegiatan  rutin dari  pemerintah  desa,  aau  hanya  sebagai formalitas dri permintaan bantuan pembangunan  kabupaten  atau  pemerintah pusat. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu sisi  untuk  melihat  kemampuan  desa  dalam mendapatkan  dana  dan  mengalokasikannya secara  berkesinambungan.  Adapun  Otonomi pengelolaan keuangan desa meliputi:
1. Otonomi sumber pendapatan Desa.
2. Potensi sumber daya alam Desa
3. Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa.
4. Otonomi Pelaksanaan Pengelolaan
APBDes.

## PENUTUP
1. Simpulan
Bahwa
Undang-undang telah memberikan  Otonomi  kepada  pemerintahan Desa,  baik  dalam  pengelolaan  keuangan, sumber  dana  dan  asal  usul  desa.  Dari  sekian banyak yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang Desa, Sejak Indonesia Merdeka Tgl 17 Agustus  1945 memang  UU  No  6  Tahun  2014 tentang  Desa  adalah  yang  paling  baik,  Desa sebagai  ujung  tombak  pemerintahan  terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya.  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan  penyalah  gunaan  wewenang.  Kemudian Pemerintahan  desa  harus  bisa  menjalankan tugas  dan  fungsinya  sesuai  amanat  Undang- undang  agar  tidak  terjebak  dalam  jeratan hukum.  Disamping  itu  Masyarakat  desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil  peran  aktif  melalui  musyawarah desa  agar  pelaksanaan  pembangunan,  melalui pengelolaan  Keuangan  desa  bisa  benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntebel.
2. Saran Pemerintahan  Desa  disarankan  untuk semakin  memperkuat  dan  meningkatkan Sumber  daya  Manusia  (SDM)  yang  lebih berkualitas, Profesional, dan proporsional, serta Akuntabel dalam pengelolaan Keuangan desa, dan  pelaksanaan  kewenangan  desa  dalam mewujudkan otonomi desa. Selanjutnya Pemerintahan Desa tetap mengadakan koordinasi  dengan  Pemerintah  Kabupaten /kota,  sehingga  terjadi  senergitas  dalam mengimplementasikan  suatu  peraturan  atau
Per-Undang- undangan, sampai ke Pemerintahan yang paling bawah, yaitu Desa.

## DAFTAR BACAAN
BUKU :
Bambang  Yudoyono,2000, Makalah  Kritis Implementasi  UU  No:  22  Tahun  1999  :
Upaya Mencegah Disintegrasi
bangsa,disampaikan pada seminar dalam rangka  kongres  ISMAHI,  Bengkulu,  22 Mei 2000
Bewa  ragawino ,2003,  Desentralalisasi  dalam rangka  Otonomi  Daerah  di  Indonesia, unpad, Bandung.
Bintaro,R ,1989,Dalam Interaksi Desa kota dan Pemasalahannya, Ghalia Indonesia,Jakarta. Brata kusumah,DS Dan Solihin, 2001, Otonomi
Penyelenggara Pemerintah Daerah, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. H.A.W. Widjaya , 2003,Pemerintahan Desa/Marga,Raja Grafindo, Jakarta. Nurcholis,Hanif ,2011,Pertumbuhan dan Penyelenggaraan
Pemerintah Desa,Semarang,Erlangga,
Pardjoko ,2002,  Filsafat  Otonomi  Daerah Dikaitkan Dengan Pelaksanaan UU N0 22 Tahun  1999,    UU  No  25  Tahun  1999, makalah  Falsafah  sains,  Progra  Pasca Sarjana /S3 IPB.
Sadu Wasistion ,2003 Delema Upaya Effisiensi Birokasi Daerah,CLGI,Jatinangor
Setyo  Pamungkas ,2010,Investasi  di  Era Otonomi Daerah,MIH UKSW.
Siswanto Sunarno ,2006, Hukum Pemerintahan DiDaerah diIndonesia,Sinargrafika, Jakarta.
Soetidjo ,1990,  Hubungan  Pemerintah  Pusat dan Daerah, RinekaCiptaJakarta.
Syaukani, 2001,Menatapharapan  Masa  Depan Otonomi Daerah,Gerbang Dayaku,Kaltim.

## PER-UNDANG-UNDANGAN
1. Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014
Tentang Desa
2. Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Perturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Desa
5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun 2005 Tentang Desa