## PENETAPAN ISBAT NIKAH PADA KASUS KAWIN LARI DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS IB PERSPEKTIF KAIDAH USHUL FIKIH (DAR’UL MAFASID MUQADDAM ALAA JALBIL
MASHALIH)
Muhammad Assagaf¹, A. Qadir Gassing², Hartini Tahir³ ¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : muhassagaf2000@gmail.com

## Abstrak
Penulis meneliti terkait bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan isbat nikah pada kasus kawin lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB dan bagaimana penetapan isbat nikah pada  kasus  kawin  lari  berdasarkan  perspektif  kaidah  ushul  fikih Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa  Jalbil  Mashalih. Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( Field  Research )  yaitu penelitian  yang  dilakukan  langsung  terjun  ke  lokasi  penelitian  untuk  dapat  mengumpulkan data-data penelitian yang lengkap dan valid. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni; observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan secara langsung di lingkungan pengadilan agama, wawancara yang dilakukan dengan hakim pengadilan agama maros  secara  langsung,  dan  dokumentasi  yang  bertujuan  mengumpulkan  data-data  terkait dokumen  yang  berkaitan  dengan  isbat  nikah,  penetapan  hakim  terkait  isbat  nikah  dan sebagainya.  Berdasarkan  penelitian  diatas,  peneliti  dapat  mengambil  sebuah  kesimpulan bahwa  hakim  membatasi  isbat  nikah  sesuai  kompilasi  hukum  islam  Pasal  7  ayat  3  intinya membahas  hal-hal  tentang  isbat  nikah  yang  dapat  diajukan  itu  terbatas  dan  perlunya memenuhi  aturan  pada  KHI  Pasal  14  tentang  pemenuhan  rukun  dan  syarat  perkawinan sehingga barulah dapat dilakukan isbat nikah pada perkawinan tersebut.  Terutamanya dalam mewujudkan kaidah ushul fiqih yakni Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa jalbil Mashalih dalam artian  sebagai  bentuk  upaya  menghilangkan  kemadharatan  (lebih  didahulukan)  sehingga terciptanya sebuah kemaslahatan. Implikasi penelitian ini untuk memberikan edukasi/pengetahuan  kepada  masyarakat  mengenai  pengaruh  pernikahan  yang  tidak  sah secara hukum negara dan agama, juga terkait penyelesaian pernikahan yang tidak tercatat agar dapat mengajukan isbat nikah pada pengadilan agama. Sehingga pernikahannya mendapatkan pengakuan dari negara dan mempunyai kekuatan hukum.
Kata Kunci: Isbat nikah, kawin lari, pengadilan agama, kaidah ushul fikih.

## Abstract
The  author  examines  how  the  judge's  considerations  regarding  the  determination  of  the marriage isbat in the case of elopement at the Maros Religious Court Class IB and how the determination of the marriage isbat in the case of elopement is based on the perspective of the ushul fiqh rules of Dar'ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih. This type of research is field research, namely research that is carried out directly to the research location to be able to collect complete and valid research data. The data collection techniques in this study are; observation, interview and documentation. Observations made directly in the religious court environment,  interviews  conducted  with  judges  at  the  Maros  religious  court  directly,  and documentation  aimed  at  collecting  data  related  to  documents  related  to  marriage  isbat,
Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin Lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB Perspektif Kaidah Ushul Fikih (Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih)
Muhammad Assagaf, A. Qadir Gassing, Hartini Tahir
judges'  decisions  regarding  marriage  isbat  and  so  on.  Based  on  the  research  above,  the researcher  can  draw  a  conclusion  that  the  judge  limits  the  marriage  isbat  according  to  the compilation of Islamic law Article 7 paragraph 3 essentially discusses matters concerning the marriage isbat that can be submitted is limited and the need to comply with the rules of KHI Article 14 regarding the fulfillment of the pillars and requirements of marriage so that Only then can the marriage isbat be performed on the marriage. Especially in realizing the rules of ushul  fiqh,  namely  Dar'ul  Mafasid  Muqaddam  Alaa  jalbil  Mashalih  in  the  sense  that  it  is  a form  of  effort  to  eliminate  harm  (priority)  so  as  to  create  a  benefit.  The  implication  of  this research  is  to  provide  education/knowledge  to  the  public  regarding  the  effect  of  marriages that  are  not  legal  under  state  and  religious  law,  as  well  as  related  to  the  settlement  of unregistered marriages in order to apply for an isbat marriage at the religious court. So that the marriage gets recognition from the state and has legal force.
Keywords: marriage isbat, elopement, religious court, ushul fiqh rules.

## A. Pendahuluan
Perkawinan merupakan bagian daripada salah satu yang disunnahkan oleh Allah Swt dan Rasulullah Muhammad Saw bagi para ummat-nya yang telah menyanggupi hal tersebut. Perkawinan  juga  memiliki  tujuan  untuk  memperoleh  perjanjian  yang  kuat,  terkait dimensi  kebahagiaan,  ketenangan,  dan  kesejahteraan  lahir  bathin  di  dunia  maupun akhirat. 1 Dalam  perspektif  Islam  perkawinan  merupakan  suatu  perbuatan  ibadah  yang memiliki  akad  yang  sangat  kuat  dan  juga  merupakan sunnatullah dan sunnatu  rasul .
Mengenai  hal  tersebut Sunnatullah memiliki  arti  berdasarkan qudrat dan iradat Allah dalam  proses  penciptaan  alam  ini,  sedangkan Sunnatu  rasul memiliki  arti  suatu  kultur yang telah ditetapkan oleh Rasulullah untuk dirinya sendiri beserta ummat-nya. 2
Mengenai  perkawinan  dalam  Negara  Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  merupakan  cara  untuk  ditempuh  terhadap  suatu  pasangan  yang ingin  saling  memperkenalkan  keluarganya  satu  sama  lain  tanpa  adanya  merasa  saling menolak, diliputi dengan sikap rukun, tidak saling membenci, dan dilakukan berdasarkan musyawarah  bersama.  Sedangkan  dari  segi  pandangan  hukum  Islam,  tentu  perkawinan dilaksanakan harus melalui syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, diantaranya dengan  wali  dalam  akad  nikah.  Selain  dari  hal  itu,  dalam  suatu  landasan  teori  telah
1 A. Asni, Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama, Jurnal Ahkam. Vol. XIV No. 1, Januari 2014, h. 105
2 Muhammad Saleh Ridwan,  “Perkawinan Di Bawah Umur   (Dini)”, Jurnal al-Qadau Vol. 2 No. 1 (UIN Alauddin Makassar 2015), h.15.
Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin Lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB Perspektif Kaidah Ushul Fikih (Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih)
Muhammad Assagaf, A. Qadir Gassing, Hartini Tahir
diterangkan  bahwa  perkawinan  memiliki  tujuan  yang  baik,  misalnya  agar  adanya  hal tersebut menciptakan hubungan keluarga yang bahagia dan harmonis . 3
Para  ulama  dibelakangan  atau  biasa  dipanggil Ulama  Muta’akhirin mendefenisikan perkawinan  mengandung  aspek  akibat  hukum  yang  termasuk  dalam  unsur  hak  dan kewajiban  sebagai  seorang  suami  istri,  serta  bertujuan  agar  adanya  keterikatan  yang dilandasi  saling  tolong-menolong.  Oleh  karena  itu,  perkawinan  termasuk  ke  dalam syariat  agama,  maka  di  dalamnya  terkandung  makna  dan  maksud  tiada  lain mengharapkan  Ridha  dari  Allah  Swt  sehingga sakinah,  mawaddah,  dan  warahmah. 4
Akan tetapi akan menjadi makruh hukumnya jika ia berkeinginan menikah namun belum siap mempersiapkan diri lahir bathin untuk perkawinan. 5
Namun,  memandang  realita  kehidupan  rumah  tangga  di  kalangan  masyarakat  di Indonesia  ada  juga  yang  tidak  sejalan  dengan  makna  pernikahan  sebenarnya  bahkan dipandang tidak baik dan dapat memberi dampak buruk terhadap pelakunya itu sendiri, dan  biasanya  dikenal  dengan  sebutan  kawin  lari.  Kawin  lari  adalah  salah  satu  macam bentuk  perkawinan  yang  dimana  seorang  laki-laki  dan  perempuan  melakukannya  tanpa proses pertunangan, tanpa proses peminangan formal, dan menghindari semua rangkaian perkawinan  yang  bisanya  dilaksanakan. 6 Sedangkan  dalam  Pasal  14  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa;
“Untuk  melaksanakan  perkawinan  harus  ada:  Calon  Suami,  Calon  Isteri,  Wali  nikah,
Dua orang saksi dan, Ijab dan Kabul.” 7
Sebagaimana dalam kutipan sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah RA:
ُرْهَمْلا اَهَلَ ف اَهبِ َلَخَد ْن هإَف ،ٌلهطَبَ اَهُحاَكهنَف ،ٌلهطَبَ اَهُحاَكهنَف ،ٌلهطَبَ اَهُحاَكهنَف اَهه يهلَو هنْذهإ هْيَْغهب ْتَحَكَن ٍةَأَرْما اَميَُّأ
3 Rahmatiah, “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”, Al-Daulah : Jurnal hukum Pidana dan ketatanegaraan, No 1 (2016) h.144.
4 Fadli Andi Natsir, Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif), Junal al-Qadau Vol. 5 No. 2 UIN (Alauddin Makassar2018), h. 180.
5 Patimah Halim, Farahdiba Rahma Bachtiar, Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep, Jurnal al-Qadau Volume 7 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2020, h.58.
6 Hilman Hadikusuma, pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, cet. Ke-2 (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003) h. 189.
7 Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI),  Cet. 1, hal.10.
Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin Lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB Perspektif Kaidah Ushul Fikih (Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih)
Muhammad Assagaf, A. Qadir Gassing, Hartini Tahir
ا ََل  َّهلَِو َلا ْنَم مهلَِو ُناَطْلمسلاَف اْوُرَجَتْشا هنهإَو ،اَههجْرَ ف ْنهم َّلَحَتْسا ا َهب
Terjemahnya:
“Wanita  manapun  yang  menikah  tanpa  seizin  walinya,  maka  pernikahannya  bathil, pernikahannya  bathil,  pernikahannya  bathil.  Jika  seseorang  menggaulinya,  maka wanita  itu  berhak  mendapatkan  mahar,  sehingga  ia  dihalalkan  terhadap kemaluannya.  Jika  mereka  terlunta-lunta  (tidak  mempunyai  wali),  maka  penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.”
Kawin  lari  sudah  pasti  menjadi  perbutan  yang  melanggar  aturan  hukum  adat,  hukum agama, melanggar kekuasaan orang tua dan mencoret kehormatan orang tua dan kerabat pihak wanita. 8 Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
“Dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  Akata  Nikah,  dapat  diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.” 9
Dalam arti jika pernikahan tanpa wali adalah batal atau tidak sah. 10 Dan akta nikah hilang atau  tidak  ada  disebabkan  tidak  adanya  ikatan  pernikahan  yang  sah  secara  hukum sebelumnya  seperti  pernikahan  siri  atau  kawin  lari  maka  pasangan  suami  isteri  dapat mencari  pengganti  akta  nikah  ke  KUA  dengan  membawa  dan  menyantumkan  surat pengantar  dari  daerah/desa  beserta  surat  kehilangan  dari  polsek  setempat.  Sebagaimana dalam  Peraturan  Menteri  Agama  No.  11  Tahun  2007  Pasal  35  dinyatakan  bahwa Penerbitan  duplikat  buku  nikah,  duplikat  kutipan  akta  cerai  dan  duplikat  kutipan  akta rujuk  yang  hilang  atau  rusak,  dilakukan  oleh  PPN  berdasarkan  surat  kehilangan  atau kerusakan dari kepolisian setempat. 11
Adapun  keterkaitan  antar  beberapa  sub  variabel  dalam  pembahasan-pembahasan  seperti isbat  nikah,  kawin  lari,  Kaidah  ushul  fikih dar’ul  mafasid  muqaddam  alaa  jalbil mashalih diatur atau dapat dilihat dari Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat 1 yaitu adanya  akta  nikah  yang  hilang  disebabkan  kecerobohan  pemilik  akta  nikah,  akta  nikah
8 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya , cet. Ke-6 (Bandung: Aditya Bakti, 2003), h.36.
9 Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI),  Cet. 1, 2018, hal.6.
10 M. Tahir Maloko, Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam,(Sipakalebbi 1, No.2, 2014) hlm.221
11 Peraturan  Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 35 Tentang Penerbitan Buku Duplikat Nikah.
Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin Lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB Perspektif Kaidah Ushul Fikih (Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih)
Muhammad Assagaf, A. Qadir Gassing, Hartini Tahir
yang  hilang,  atau  pernikahan  yang  dilaksanakan  berdasarkan  hukum  agama  saja  (nikah siri  dan  kawin  lari). 12 Diketahui  bahwa  isbat  nikah  merupakan  suatu  proses  kepastian status dalam pernikahan agar dianggap sah oleh negara, kawin lari yang merupakan suatu pernikahan  yang  sah  secara  agama  walaupun  tanpa  sepengetahuan  keluarga/kerabat sehingga  mengajukan  ke  pemerintahan  setempat  untuk  disahkan  juga  secara  hukum negara,  kaidah  fikih  yang  mengatur  nila-nilai  dalam  berkehidupan  bermasyarakat  atau dalam keluarga berdasarkan syariah islam  beserta ketetapan ulama yang bersumber dari nash-nash Al-qur’an, Hadits, dan nash lainnya . Sehingga berdasarkan halnya dalam juga sekaligus  memperkuat  keterkaitan  satu  sama  lain , memberikan  petunjuk  yang  berkaitan dengan kawin lari dengan jalan mengajukan Isbat Nikah, dan didasarkan pada salah satu kaidah  fikih Dar’ul  Mafasid  Muqaddam  Alaa  Jalbil  Mashalih yang  berarti  upaya menolak mudharat/kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian pada penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dalam bentuk  field  reseracrh  atau  biasa  juga  dikenal  dengan  penelitian  lapangan.  Pada penelitian  ini  peneliti  akan  melalui  beberapa  tahapan  dalam  pengumpulan  data  yakni melalui  tahap  wawancara  dan  observasi  secara  langsung  di  lokasi  yang  menjadi  objek penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif  (Syar’i)  yaitu  pendekatan dengan  menjelaskan  terhadap  suatu  masalah  yang  didasarkan  pada  hukum  Islam  yakni al-Qur’an,  Sunnah,  kaidah  fiqh  dan  pendapat  para  ulama  yang  berhubungan  dengan objek penelitian. Dengan melalui pendekatan ini peneliti akan menggali fakta-fakta yang terjadi  di  lapangan  berkaitan  dengan  praktik  isbat  nikah  pada  kasus  kawin  lari  dari perspektif hakim dan kemudian dihubungkan dengan tinjauan kaidah ushul fikih dar’ul mafasid muqaddam alaa jalbil mashalih
C. Hasil dan Pembahasan
1. Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Penetapan  Isbat  Nikah  Pada  Kasus  Kawin
12 Libertus Jehani, Perkawinan Apa Resiko Hukumnya?, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), h. 64.
Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin Lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB Perspektif Kaidah Ushul Fikih (Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih)
Muhammad Assagaf, A. Qadir Gassing, Hartini Tahir

## Lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB
Permasalahan isbat nikah pada kasus  kawin lari, hakim pengadilan agama maros kelas IB memberikan tanggapan mengenai  hal  ini. Akan tetapi,  sebelum memberi tanggapan mengenai  hal  diatas,  penulis  diarahkan  tentang  pembagian  isbat  nikah  yang  dapat diajukan itu terbatas dan hal  tersebut  dijelaskan  dalam kompilasi hukum  islam  Pasal  7 ayat (3) yang merupakan juga syarat isbat nikah yaitu;
a. Terdapat adanya perkawinan dalam hal penyelesaian perceraian, yakni hilangnya akta nikah.
b. Terdapat keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
c. Terdapat adanya suatu perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974 dan yang dilakukan tanpa adanya halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974.
Hakim PA Maros juga berpendapat bahwa negara indonesia adalah negara hukum atau biasa disebut rule of law, Sebuah permasalahan yang pecah maka penyelesaiannya tidak langsung  dapat  diselesaikan  dengan  cara  bantuan,  tetapi  masalah  tersebut  haruslah  di klasifikasikan  terlebih  dahulu  seperti  halnya  mengenai  kawin  lari  ini.    dalam  aturan hukum negara perkawinan mesti diatur pencatatannya dalam rangka untuk menciptakan ketertiban masyarakat  sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  serta  aturan  pelaksanaannya  berupa  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  seperti  pada  pada  pasal  2  ayat  (1)  “Pencatatan perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan  perkawinannya  menurut  agama  Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32  Tahun  1954  tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk.,”  dan  juga  sebagai pedoman  yang  merupakan  tugas  pokok  dari  Kementerian  Agama,  mengenai  mana perkawinan  itu  sah  apabila  dilaksanakan  sesuai  ketentuan  ajaran  agama,  pranata  dan kepercayaannya  itu,  sesuai  maksud  pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin Lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB Perspektif Kaidah Ushul Fikih (Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih)
Muhammad Assagaf, A. Qadir Gassing, Hartini Tahir

## 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
Tabel: Jumlah Perkara Yang Masuk Di Pengadilan Agama Maros Kelas
IB Pada Tahun 2020 (Termasuk Sisa Tahun 2019) 13
No Perkara
yang Masuk
Perkara
Diputus Banding Tidak Banding
Sisa Ket 1. 1174 1137 10 1127 37 96,8% Total 1174 1137 10 1127 37 96,8%

## Keterangan:
“Setiap sisa perkara yang belum diputuskan, maka penyelesaian perkaranya akan dilakukan pada tahun berikutnya.”
Tabel: Jumlah Perkara Isbat Nikah Yang Masuk Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Pada Tahun 2020
No Jenis Perkara
Jumlah Perkara Yang Masuk
1. Isbat Nikah
225 Perkara
Total 225 Perkara
Tabel: Jumlah Perkara Yang Masuk Di Pengadilan Agama Maros Kelas
13 Sumber Data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maros Kelas IB Tahun 2020.
Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin Lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB Perspektif Kaidah Ushul Fikih (Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih)
Muhammad Assagaf, A. Qadir Gassing, Hartini Tahir

## IB Pada Tahun 2021 (Termasuk Sisa Tahun 2020) 14
No Perkara yang Masuk
Perkara
Diputus Banding Tidak Banding
Sisa Ket 1. 1239 1202 8 1178 23 98,14% Total 1239 1202 8 1178 23 98,14%
Tabel: Jumlah Perkara Isbat Nikah Yang Masuk Di Pengadilan Agama Maros Kelas IB
Pada Tahun 2021 No Jenis Perkara Jumlah Perkara Yang Masuk 1. Isbat Nikah 236 Perkara
Total
236 Perkara
Berkaitan dengan pertimbangan hakim tentang isbat nikah pada kasus kawin lari merupakan perkawinan di bawah tangan atau tidak resmi ini bermasalah dalam perspektif hukum negara, karena tidak dapat dibuktikan dengan sebuah Akta Pernikahan (Akta Nikah), dan Akta Nikah hanya didapat setelah dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sedangkan satu-satunya alat bukti  perkawinan  hanyalah  Akta  Nikah,  sesuai  maksud  pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam Tahun 1991 “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”
Sedangkan isbat nikah pada kasus kawin lari dalam sudut pandang hukum agama islam salah satunya  terdapat  pada  Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  merupakan  rukun  dan  syarat
14 Sumber Data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maros Kelas IB Tahun 2021.
Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin Lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB Perspektif Kaidah Ushul Fikih (Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih)
Muhammad Assagaf, A. Qadir Gassing, Hartini Tahir
perkawinan “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan, ljab dan Kabul. ” Yang artinya jika tidak terpenuhi salah satu saja dalam  rukun  dan  syarat  perkawinan  maka  pernikahannya  sudah  pasti  batal  dan  tidak  sah, mengingat  kawin  lari  adalah  suatu  kegiatan  pernikahan  tanpa  sepengetahuan  orang  tua  dan jelas  telah  melanggar  salah  satu  rukun  dan  syarat  perkawinan  yaitu  tanpa  ada  Wali  Nikah. Dengan  demikian  maka  persoalan  perkawinan  yang  tidak  tercatat  inilah  menjadi  persoalan hukum,  maka  menjadi  ranah  hukum  dan  solusinya  hanya  dengan  mengajukan  Pengesahan Nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan agama bagi yang beragama Islam, sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.
Berdasarkan  wawancara  peneliti  dengan  salah  satu  hakim  Pengadilan  Agama  Maros  yaitu Bapak Muhammad Arief Ridha, S.H., M.H yang peneliti lakukan pada tanggal 26 April 2022 terkait  pertanyaan  peneliti  tentang  penyelasaian  kasus  isbat  nikah  pada  kawin  lari  sesuai pertimbangan hakim PA Maros, Beliau menyatakan bahwa:
“Sesuatu yang salah jangan dibenar-benarkan (maksdunya Pengadilan Agama Maros tidak pernah  mengisbat-nikahkan  yang  terkait  perkawinan  kawin  lari)  dan  jika  memang  ternyata ada  yang  melakukan  kawin  lari  lalu  ingin  mengisbat  nikahkan  perkawinannya  maka  sudah pasti mereka jarang bahkan tidak ada yang mau mengaku bahwa ia telah kawin lari karena otomatis  akan  menyulitkan  diri  mereka  sendiri  dan  jika  memperhatikan  keadaan  sekarang, sudah sangat jarang ada orang yang mau melakukan perkawinan tersebut.
Akan tetapi jika memang benar ada yang ingin mengisbat nikahkan perkawinannya pada kasus kawin lari, biasanya di masyarakat maros ada yang dikatakan ‘Mabbaji’atau resolusi konflik terhadap pelaku yang kawin lari jika sudah ingin kembali ke orang tua atau biasanya jika mereka sudah punya anak (dalam artian orang yang kawin lari saat ingin isbat nikah itu tidak dinikahkan di pengadilan tetapi disuruh pulang untuk dinikahkan ulang oleh orang tua, imam desa, atau pejabat sekitar yaitu pada KUA dengan pasti atas izin atau perwalian orang tua sehingga pada akhirnya dapat diisbat nikahkan perkawinannya di pengadilan agama maros).” 15
15 Muhammad Arief Ridha, Hakim Pengadilan Agama Maros Kelas IB, 26 April 2022.
Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin Lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB Perspektif Kaidah Ushul Fikih (Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih)
Muhammad Assagaf, A. Qadir Gassing, Hartini Tahir
Isbat nikah pada kasus kawin lari, peneliti juga meminta tanggapan atau pandangan mengenai hal  ini  kepada  Ibu  Nur  Qalbi  Patawari,  S.Ag  selaku  Panmud  Permohonan  PA  Maros  dan Bapak Syarifuddin L selaku Panitera pengganti PA Maros. Adapun inti dari penyampaian dan tambahan beliau-beliau berkenaan dengan isbat nikah pada kasus kawin lari ini adalah bahwa “Jika  kita  ingin  mencari  atau  ingin  mengambil  berkas  terkait  penerapan  isbat  nikah  pada kasus  kawin  lari itu tidak ada di Pengadilan Agama Maros,  yang ada itu kasus  pernikahan dibawah  tangan  dimana  orang-orang  mengajukan  isbat  nikah  karena  tidak  memiliki  buku nikah  karena  dari  pernikahannya  sebelumnya.  Seperti  kasus  orang-orang  yang  dinikahkan oleh oknum imam desa yang menikahkan mereka akan tetapi tidak mendaftarkan pada kantor urusan  agama,  rukun  dan  syaratnya  terpenuhi  hanya  saja  tidak  terdaftar  di  KUA  sehingga dapat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Maros” 16
Berkaitan  dengan  pendapat  hakim  Pengadilan  Agama  Maros  yang  mensyaratkan  perlu  ada pernikahan  ulang  atau  adanya  restu  yang  pasti  dari  kedua  orang  tua/wali  pasangan  selain rukun dan syarat pernikahan pada pasal 14 KHI yang sudah sering disebutkan penulis, yaitu; a. Dalil dari Al-Qur’an, salah satunya QS. Az-Zumar/39 ayat 17-18:
َلَف َّنُهَلَجَا َنْغَلَ بَ ف َء ۤا َسه نلا ُمُتْقَّلَط اَذ هاَو ُظَعْوُ ي َكهلٰذ ۗ  هفْوُرْعَمْلهبَ ْمُهَ نْ يَ ب اْوَضاَرَ ت اَذها َّنُهَجاَوْزَا َنْحهكْنَّ ي ْنَا َّنُهْوُلُضْعَ ت
ههب ٖ
ْ نَاَو ُمَلْعَ ي ُٰ للّاَو ۗ ُرَهْطَاَو ْمُكَل ىٰكْزَا ْمُكهلٰذ ۗ هرهخْٰلاا همْوَ يْلاَو هٰ للّهبَ ُنهمْؤُ ي ْمُكْنهم َناَك ْنَم ْعَ ت  َلا ْمُت
َنْوُمَل
Terjemahnya:
” Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu  halangi  mereka  menikah  (lagi)  dengan  calon  suaminya,  apabila  telah  terjalin kecocokan  diantara  mereka  dengan  cara  yang  baik.  Itulah  yang  dinasehatkan  kepada orang-orang  diantara  kamu  yang  beriman  kepada  Allah  dan  hari  akhir.  Dan  Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya.” 17

## b. Pendapat para ulama mazhab
16 Nur Qalbi Patawari dan Syarifuddin L, Panitera Panmud  permohonan  dan Panitera Pengganti, 26 April 2022.
17 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya .
Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin Lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB Perspektif Kaidah Ushul Fikih (Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih)
Muhammad Assagaf, A. Qadir Gassing, Hartini Tahir
• Ulama  Mazhab  Syafi’iyyah,  Ulama  Mazhab  Malikiyyah,  dan  Ulama  Mazhab  Hanabilah berpendapat  syarat  sahnya  pernikahan  adalah  wali,  tanpa  adanya  wali  maka pernikahannya tidak sah dan batal hukumnya.
• Sedangkan Ulama Mazhab Hanafiyyah berpendapat perempuan yang sudah dewasa dapat mengawinkan dan mewakilkan perwaliannya kepada orang lain atau imam setempat.
Beberapa  dalil-dalil  diatas  menjelaskan  kedudukan  wali  atau  persetujuan  wali  itu  sangat penting  apalagi  bagi  pihak  wanita  dan  tidak  boleh  dipandang  sebelah  mata.  Biasanya  yang mewalikan  dirinya  untuk  dinikahkan  adalah  dari  pihak  wanita,  oleh  karena  itu  pentingnya seharusnya orang tua merestui hubungan pernikahannya sehingga tak terjadi kasus kawin lari. Dan  mengenai  status  perwalian  seorang  wanita  sesuai  yang  tertera  pada  salah  satu  Hadits yakni;
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Bersabda:
ْرَمْلَا ُةَأْرَمْلَا ُجه وَزُ ت َلا( ملسو هيلع  للّا ىلص هَّللّا ُلْوُسَر َلاَق : َلاَق هنع  للّا يضر َةَرْ يَرُه ْهبَِأ ْنَعَو َلاَو ,َةَأ

## ٌتاقهث ُهُلاَجهرَو , نيطقرادلاو ,هجام نبإ هاور )اَهَسْفَ ن ُةَأْرَمْلَا ُجه وَزُ ت
Terjemahnya:
“Dari  Abu  Hurairah  Radliyallaahu  'anhu  bahwa  Rasulullah  Shallallaahu  'alaihi  wa Sallam  bersabda:  "Perempuan  tidak  boleh  menikahkan  perempuan  lainnya,  dan  tidak boleh  pula  menikahkan  dirinya."  Riwayat  Ibnu  Majah  dan  Daruquthni  dengan  perawi- perawi yang dapat dipercaya.” 18
Berdasarkan  pendapat  hakim  dan  pandangan  hukum  islam  yang  telah  disebutkan,  Jumhur Ulama  mengatakan  bahwa  wajib  perlu  adanya  wali  pada  saat  akad  nikah  karena  merupakan rukun  dan  syarat  dalam  pernikahan.  Dan  biasanya  pihak  wanita  yang  meminta  restu  pada orang tua atau walinya sehingga berpindah kewaliannya pada imam setempat atau wali hakim untuk  dinikahkan  akan  tetapi  untuk  pengesahan  pernikahannya  di  Pengadilan  Maros  tidak dapat  disahkan  karena  status  kawin  lari  dengan  alasan  bukan  pada  wali  yang  sah  sehingga
18 Abu Ahmad As –Sidokare, Hadis Sunan Ad-Drimi, Web Hadis 9 Imam Revisi 1 [CD ROOM, 2009, Hadis no, 2088.
Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin Lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB Perspektif Kaidah Ushul Fikih (Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih)
Muhammad Assagaf, A. Qadir Gassing, Hartini Tahir
mesti  nikah  ulang  dan  juga  ini  merupaka  upaya  hakim  atau  pihak  pengadilan  agama  maros untuk mengurangi pernikahan semacam ini salah satunya terkait Kawin Lari .
Adapun  alasan  lainnya,  perwalian  yang  didapatkan  itu  tidak  jelas  kedudukannya  sehingga tidak  sah  menurut  agama  dan  bahkan  dapat  dikatakan  berzina  seumur  hidup  karena  tidak mendapatkan  restu  (yang  pasti)  menikah  dari  orang  tua  atau  wali  terutama  orang  tua  pihak wanita. Perkawinan itu juga kurang sempurna hingga batal perkawinannya. 19

## 2. Penetapan  Isbat  Nikah  Pada  Kasus  Kawin  Lari  Berdasarkan  Perspektif  Kaidah Ushul Fikih Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih
Terkait penerapan hukum islam, terdapat bagan suatu alur yang membawa kita dalam proses pembentukan  kaidah  ushul  fikih,  dan  fikih  yang  nantinya  menjadi  dasar  penetapan  hukum dalam syariat islam; 20
19 Hartini  Tahir,  HUKUM  ISLAM  PLURALIS-MULTIKULTURAL  DI  INDONESIA  (Kasus  UU Pornoaksi dan Pornografi), (Jurnal Al-daulah Vol. 4/No. 1/Juni 2015), h. 187.
20 A.  Djazuli, Ilmu  fikih:  Penggalian,  Perkembangan  dan  Penerapan  Hukum  Islam, cet.  5,  (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 17.
Al-Qur’an Al-Hadits Ushul Fikih ) هقفلا لوصأ ( Fikih ) هقفلا ( Kaidah Fikih ) هقفلا دعاوق ( Kaidah Fikih ) هقفلا دعاوق ( Fikih ) هقفلا ( Qanun atau Hukum
Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin Lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB Perspektif Kaidah Ushul Fikih (Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih)
Muhammad Assagaf, A. Qadir Gassing, Hartini Tahir
Dalam bagan diatas, penulis memiliki beberapa kesimpulan mengenai hal tersebut yaitu:
Pertama ,  Sumber  hukum  Islam  adalah  Al-Qur’an  dan  Hadits. 21 Kedua, lalu  ushul  fikih sebagai metodologi penarikan hukum atau Istinbat al-Ahkam. Ketiga, muncullah fikih sebagai pengetahuan terkait persoalan hukum  dalam syariat  islam  khususnya dalam  kehidupan  suatu seseorang atau suatu golongan manusia. 22 Keempat, Hukum yang yang telah diketahui maka dijadikan  suatu  kaidah. Kelima, setelah  itu  kaidah  yang  telah  didapatkan  dikaji  ulang  dan dikritisi  kembali  oleh  para  ulama  berdasarkan  Al-Qur’an  dan  Hadits.  Dan terakhir, Apabila telah  telah  menjadi  suatu  kaidah  yang  akurat  maka  para  ulama  menggunakan  kaidah-kaidah tersebut untuk menjawab permasalahan terhadap perkembangan di berbagai misalnya ibadah, muamalah,  ekonomi,  hukum,  sosial,  budaya,  dan  lain-lain  hingga  bahkan  memunculkan kaidah-kaidah baru dalam menyelesaikan masalah baru atau kontemporer. 23

## ِحِلاَصَمْلا ِبْلَج ىَلَع ٌمَّدَقُم ِدِساَفَمْلا ُء ْرَد
Kaidah  diatas  menjadi  satu  kaidah  dalam  ranah  ushul  fikih  dan  menurut  pendapat  beberapa ulama  bahwa  keseluruhan  syariat  islam  merupakan maslahat ,  baik  itu  dengan  cara  menolak kemudharatan  atau  dengan  mengambil  kemaslahatan.  Hal  tersebut  juga  tergambar  pada perilaku  manusia  yang  kadang  menyebabkan  kesulitan  atau  membawa  kebaikan,  kadang melakukan maslaha t (kebaikan) atau mafsadat (kesulitan/keburukan)dalam kepentingan dunia dan dalam kepentingan akhirat. Intinya bahwa setiap perbuatan maslahat memiliki tingkatan atas  kebaikan  serta  pahalanya  dan Mafsadat juga  memiliki  tingkatan  atas  keburukan  serta mudharat yang ditimbulkannya.
21 Muhammad Jamal Jamil, Substansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1, UIN Alauddin Makassar, 2015, h. 150.
22 Supardin, Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, Jurnal al-Qadau Volume 4 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 228.
23 Andi Safriani, Positivisasi Syariat Islam di Indonesia, Jurnal al-Qadau Volume 4 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 316-317.

## Pengujian Kaidah
Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin Lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB Perspektif Kaidah Ushul Fikih (Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih)
Muhammad Assagaf, A. Qadir Gassing, Hartini Tahir

## ُبْلَج
هد هساَفَمْلا ُعْفَدَو هحهلاَصَمْلا
“Mengambil Kemaslahatan dan Menolak Kemudharatan”. Kaidah ini merupakan kaidah ushul fikih yang berkaitan tentang 2 hal yang berbeda (maslahat dan mudharat).
َا ُرَرَّضل

## ُلاَزُ ي
“Kemudharatan  harus  dihilangkan”.  Dan  kaidah  ini  juag  merupakan  salah  satu  dari Al- Qawaid  Al-Khamsah atau  5  (lima)  kaidah  kaidah  fikih  yang  pokok  yang  membahas kemudharatan  itu  harus  dihilangkan  dan  juga  berkaitan  dengan  2  kaidah  ushul  fikih sebelumnya.  Dalam  artian  bahwa  jika  terdapat  dua  hal  yaitu Maslahat dan Mafsadat maka harus  dihilangkan  suatu  mudarat/keburukan,  apakah  dengan  awalnya  langsung  mengambil kebaikan/maslahat  dan  membuang  mudharatnya  ataukah  dengan  menolak  suatu  mudharat sehingga muncullah maslahat.
Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S Al-An’am(6) Ayat 104:
ْدَق ههسْفَ نهلَف َرَصْبَا ْنَمَف ْۚ ْمُكه بَّر ْنهم ُرِٕى ۤاَصَب ْمُكَءۤاَج ٖ ٍظْيهفَهبِ ْمُكْيَلَع ۠ َنََا ٓاَمَو ۗاَهْ يَلَعَ ف َيهمَع ْنَمَو ْۚۚ
Terjemahnya:
” Sesungguhnya telah datang dari tuhanmu bukti-bukti yang terang, maka barang siapa yang melihat  (kebenaran  itu)  maka  (manfaatnya)  bagi  dirinya  sendiri.  Dan  barangsiapa  buta (tidak  melihat  kebenaran  itu)  maka  kemudharatannya  kembali  kepadanya.  Dan  aku (Muhammad) sekali-kali bukanlah pemelihara (mu).” 24
Isbat  nikah  pada  kasus  kawin  lari  menurut  fatwa  para  ulama  adalah Az-Zawaj  Al-‘Urfy atau bisa  dikatakan  pernikahan  tidak  tercatat  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang
24 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya .
Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin Lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB Perspektif Kaidah Ushul Fikih (Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih)
Muhammad Assagaf, A. Qadir Gassing, Hartini Tahir
dicatatkan  pada  lembaga  yang  berwenang/sebagaimana  semestinya.  Sesuai  hal  tersebut, Syeikh Jaad al-Haq ‘Ali Jaad al-Haq membagi mengenai ketentuan menjadi 2 (dua) kategori; 1. Ketentuan syara’ , yaitu peraturan yang mengatur sah atau tidak sahnya suatu pernikahan.
Dalam  artian  ketentuan  ini  telah  ditetapkan  oleh  syariat  islam  yang  didalamnya  terdapat ijab kabul, wali, dihadiri oleh 2 orang saksi dan sebagainya. Para ulama juga menganggap bahwa  ketentuan syara’ ini  merupakan  unsur-unsur  pembentuk  pada  akad  nikah,  yang dimana  bila  unsur-unsur  pembentuk  itu telah  sempurna  sesuai  syariat  islam  maka  secara syara’ mereka sudah layak sebagai suami istri serta halal dalam berhubungan suami istri.
2. Ketentuan tawsiqy ,  merupakan  peraturan  yang  ditambahkan  untuk  bermaksud  agar pernikahan  dikalangan  masyarakat  khususnya  umat  islam  tidak  semena-mena  dalam  hal pernikahan  dan  mesti  dengan  akta  nikah  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  berwenang (peraturan  yang  mengharuskan  pernikahan  yang  dicatat  sesuai  dengan  perundang- undangan). 25
Berdasarkan  uraian  pendapat  para  ulama,  dalil-dalil  dan  penjelasan  kaidah  ushul  fikih  dan fikih diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa apabila bertemu antara perkara kemaslahatan dan  kemudharatan,  kebaikan  atau  keburukan  maka  mesti  menimbang  yang  paling  diantara keduanya.
Hal itu juga sesuai dengan kaidah “Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih” dimana kemudharatan  lebih  didahulukan  (untuk  menolak  keburukan)  dibandingkan  mengambil kemaslahatan karena pada kasus kawin lari ini harus dihilangkan dahulu kemudharatannya. 26 yaitu  dimana  pernikahannya  sudah  pasti  tidak  sah  (tidak  terpenuhi  ketentuan  pernikahannya sesuai  perundangan-undangan  seperti  tidak  ada  wali,  akta  nikah,dll)  maka  harus  dinikahkan atau  menikah  ulang  dengan  pasti  restu  dari  orang  tua  dan  disaksikan  oleh  pihak  berwenang sehingga  setelah  itu  muncullah  kemaslahatan  dimana  pernikahan  mereka  telah  sah  secara agama  maupun  negara  dan  pada  akhirnya  pernikahannya  dapat  diisbat  nikahkan  sesuai peraturan yang berlaku di pengadilan agama.
25 Satria Effendi M.Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 34.
26 Patimah, “Hubungan Antara Maqasaid Al-Syariah dengan beberapa metode Penetapan Hukum (Qiyas dan Saad/Fath Al-Zariah)”, Hunafa : Jurnal Studia Islamika, No 2 (2010) h.123
Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin Lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB Perspektif Kaidah Ushul Fikih (Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih)
Muhammad Assagaf, A. Qadir Gassing, Hartini Tahir

## D. Kesimpulan
Pertimbangan hakim terhadap penetapan isbat nikah pada kasus  kawin lari,  bahwa tidak ada penetapan  isbat  nikah  terhadap  kawin  lari  di  Pengadilan  Agama  Maros  Kelas  IB  karena  hal tersebut  melanggar  hukum  negara  bahkan  hukum  islam  dimana  salah  satu  rukun  syarat perkawinan  sebagaimana  yang  tertara  pada  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  14  (calon  suami, isti, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul) yaitu tidak memiliki wali nikah yang pasti kedudukannya  karena  tidak  memperoleh  restu  orang  tua/wali,  sedangkan  untuk  pengesahan pernikahannya  di  Pengadilan  Maros  tidak  dapat  disahkan  karena  status  kawin  lari  dengan alasan  bukan  pada  wali  yang  sah  sehingga  mesti  nikah  ulang  sehingga  pernikahannya  dapat diisbat nikahkan.
Terkait dengan kaidah ushul fikih dar’ul mafasid muqaddam alaa jalbil mashalih “menolak kemudharatan  lebih  di  dahulukan  daripada  mengambil  kemaslahatan”,  kaidah  ini  juga berkaitan  dengan  isbat  nikah  pada  kasus  kawin  lari  dimana  kasus  kawin  lari  ini  harus dihilangkan  dahulu  kemudharatannya  yaitu  dimana  yang  pernikahannya  tidak  sah  (tidak terpenuhi ketentuan pernikahannya sesuai perundangan-undangan seperti tidak ada wali, akta nikah,dll)  maka  harus  menikah  ulang  dengan  pasti  restu  dari  orang  tua  dan  disaksikan  oleh pihak berwenang sehingga  setelah itu  terpenuhilah kemaslahatan  dimana pernikahan  mereka telah  sah  secara  agama  maupun  negara  dan  pada  akhirnya  pernikahannya  dapat  diisbat nikahkan sesuai  peraturan yang berlaku di  pengadilan agama karena sejatinya kemudharatan itu harus dihilangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Effendi  M.Zein,  Satria. Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer, Cet.  3,  Jakarta: Kencana, 2010.
Djazuli,  A. Ilmu  fikih:  Penggalian,  Perkembangan  dan  Penerapan  Hukum  Islam, cet.  5, Jakarta: Prenada Media, 2005.
Jehani, Libertus. Perkawinan Apa Resiko Hukumnya?, Jakarta : Forum Sahabat, 2008.
Kementerian  Agama  RI. Al-Fattah  Al-Qur’an  20  Baris  Terjemah, Bandung:  Mikhraj Khazanah Ilmu, 2014.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya , cet. Ke-6, Bandung: Aditya Bakti, 2003.
Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin Lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB Perspektif Kaidah Ushul Fikih (Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih)
Muhammad Assagaf, A. Qadir Gassing, Hartini Tahir
Hadikusuma, Hilman. pengantar Ilmu  Hukum Adat Indonesia, cet.  Ke-2 (Bandung:  Penerbit Mandar Maju, 2003.

## Jurnal
Andi  Natsif,  Fadli.  “Problematika  Perkawinan  Anak  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif”. Jurnal al-Qadau Volume 5 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar 2018, h.180.
Asni, A. Pertimbangan Maslahat  dalam Putusan Perceraian Akibat  Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama, Jurnal Ahkam. Vol. XIV No. 1, Januari 2014, h. 105.
Saleh  Ridwan,  Muhammad.  “Perkawinan  Di  Bawah  Umur  (Dini)”, Jurnal al-Qadau Vol.  2 No. 1 UIN Alauddin Makassar 2015, h. 15.
Rahmatiah, “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”, Al-Daulah : Jurnal hukum Pidana dan ketatanegaraan, No 1 2016, h. 144.
Halim,  Patimah  dan  Farahdiba  Rahma  Bachtiar,  Peran  Program  Studi  dalam  Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep, Jurnal al-Qadau Volume 7 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2020, h. 58.
Tahir Maloko, M. Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam, Sipakalebbi 1, No.2, 2014, h.221.
Talli,  Halim.  “Mediasi  Dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun  2008,  Peradilan  Dan  Hukum Keluarga Islam”, Jurnal al-Qadau Vol. 2 No. 1 UIN Alauddin Makassar 2015, h. 78- 93.
Ilyas, Musyfikah. Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundangan, Jurnal Diktum. Vol. 13 No. 1, Januari 2015, h.31.
Tahir,  Hartini.  HUKUM  ISLAM  PLURALIS-MULTIKULTURAL  DI  INDONESIA  (Kasus UU Pornoaksi dan Pornografi), Jurnal Al-daulah Vol. 4/No. 1/Juni 2015, h.187.
Jamal  Jamil,  Muhammad.  Substansi  Hukum  Materil  Perkawinan  Di  Lingkungan  Peradilan Agama, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1, UIN Alauddin Makassar, 2015, h. 150.
Supardin, Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, Jurnal al-Qadau Volume 4 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 228.
Safriani,  Andi.  Positivisasi  Syariat  Islam  di  Indonesia,  Jurnal  al-Qadau  Volume  4  Nomor  2,
UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 316-217.
Patimah,  “Hubungan  Antara  Maqasaid  Al-Syariah  dengan  beberapa  metode  Penetapan Hukum  (Qiyas  dan  Saad/Fath  Al-Zariah)”,  Hunafa  :  Jurnal  Studia  Islamika,  No  2 2010, h. 123.
.

## Websites
Pa - Maros.go.id. diakses Pada Tanggal 26 April 2022.

## Undang-undangan
Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin Lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB Perspektif Kaidah Ushul Fikih (Dar’ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih)
Muhammad Assagaf, A. Qadir Gassing, Hartini Tahir
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 35 Tentang Penerbitan Buku Duplikat Nikah.
Republik Indonesia Instruksi presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Cet. 1 2018.

## Informan
Muhammad Arief Ridha, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Maros Kelas IB).
Nur Qalbi Patawari (Panitera Panmud Permohonan Pengadilan Agama Maros Kelas IB).
Syarifuddin L (Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maros Kelas IB).