Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam E-ISSN: 2774-8855, P-ISSN: 2774-4388
Volume 1 Issue 2, Desember  2019|  Page: 043-050

## Analisis Implementasi Akad Istishna’ Dalam Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi) Lumajang
1 Muhammad Farid
2 Husnul Khotimah
1 Institut Agama Islam Syarifuddin, Jl. Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Lumajang67358, Indonesia
2 Institut Agama Islam Syarifuddin, Jl. Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Lumajang 67358, Indonesia
E-mail: 1 much.farid99@gmail.com 2 husnulkh750@gmail.com
Abstract: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengulas  terkait  penerapan  akad  istishna’  pada  produk Istishna’  Bank  Syariah  Indonenesia  dengan  menggunakan  ketentuan  PSAK  104  tentang  Akuntansi Istishna’.  Metode  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  melakukan wawancara  secara  langsung.  Wawancara  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data  dengan  mendapatkan informasi terkait persoalanpada penelitian ini. Staffback office Bank Syariah IndonesiaLumajang adalah irforman  dalam  penelitian  ini  yang  bertanggung  jawab  menangani  dokumen  yang  berkaitan  dengan transaksi  nasabah  dalam  membuat  pembukuannya.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  penerapan transaksi istishna’ dalam pembiayaan istishna’ Bank Syariah Indonesia telah sesuai prinsip-prinsip akad istishna’  yang  berlaku  di  Indonesia.  Secara  garis  besar  praktik  akuntansi  istishna’  pada  Bank  Syariah Indonesia telah sesuaidengan PSAK 104.
Keywords: Akad istishna’

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  salah  satu negara  dengan  penduduk  mayoritas muslim  terbesar  di  dunia.  Sebagai negara  dengan  mayoritas  penduduk muslim, tentu akan sangat mendorong  peningkatan  kinerja industri syariah, salah satu contohnya adalah perbankan syariah.  Jadi  tidak  heran  jika belakangan ini banyak bank konvensional yang mulai memperlebar  bisnisnya  ke  institusi syariah  ataupun  unit  usaha  syariah lainnya.(Kurniawan, 2019).
Perbankansyariah
dikenal sebagai  perbankan  islam  karena memiliki  landasan  hukum  sesuai dengan  syariat  islam  (Kurniawan, 2019).Perbankan syariah tidak mengenal  adanya  bunga,  karena bunga biasa dikaitkan dengan bank- bank konvensional yang dinilai riba.
Oleh karenanya, dalam operasional perbankan syariah menerapkan  sistem  bagi  hasil denganproses yang sama-sama diketahui  dan  disetujui  oleh  pihak bank  maupun  pihak  nasabah  pada saat  melakukanakad  (perjanjian).
Menurut Rumah Zakat (2015),
biasanya  seseorang  akan  membeli rumah  secara  kredit  apabila  tidak mampu  membeli  secara  tunai dengan melalui perantara perbankan. Hanya dengan menyediakan  sejumlah  biaya  untuk membayar uang muka (DP), konsumensudah bisa memiliki rumah.  Untuk  melunasi  utangnya kepada  bank,  konsumen  diharuskan mencicildalam jangka waktu tertentu dengan
nominal yang telah ditambah  bunga  pinjaman.  Jika dilihat  dari  pandangan  islam, pembiayaan  tersebut  bertentangan dengan  prinsip  syariah.  Dalam konsep  islam,  seseorang  yang meminjam  uang  dengan  jumlah tertentu, harus mengembalikan denganjumlah yang sama pula. Oleh karena itu, produk pembiayaan pada bank  konvensional  dianggap  riba.
Salah satu solusi supaya tidak bersinggungan  dengan  praktik  riba tersebut yaitu dengan memaksimalkan produk-produk pembiayaan  yang  ada  pada  bank syariah.  Karena  bank  syariah  tidak mengenal istilah bunga pinjaman,maka  dalam  pandangan islam  bertransaksi  dengan  bank syariah lebih aman daripada bertransaksi di bank konvesional.
Menurut  data  yang  diperoleh dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) pada  Desember  2019,  terdapat  14 Bank  Umum  Syariah  (BUS),  20  Unit Usaha  Syariah  (UUS)  dan  161  BPRS (OJK, 2019).
Secara umum,
produk perbankan  syariah  dibagi  menjadi  3 yaitu  produk  penyaluran  dana, produk  penghimpunan  dana  dan produk  jasa  yang  diberikan  bank kepada  nasabahnya  (Admaja,  2016).
Salah  satu  produk  perbankan syariah  di  bidang  penyaluran  dana kepada  masyarakat  yaitu  akad  jual beli  istishna’.  Akad  ini  merupakan akad  pembiayaan  barang  dalam bentuk  pesanan  pembuatan  barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan  tertentu  (Pemerintah Indonesia,  2008).  Ketentuan  syar’i transaksi  istishna’  diatur  dalam fatwa DSN nomor 06/DSN- MUI/IV/2000  tentang  jual  beli istishna’,  fatwa  tersebut  mencakup beberapa hal yaitu tentang kententuan pembayaran dan ketentuan  barangnya  (Herdianto,
2019).
Transaksi  istishna’  memiliki beberapa kelebihan antara lain, pada akad  istishna’  barang  yang  dipesan dapat  disesuaikan  dengan  yang diinginkan  pembeli  dan  akad istishna’ dapat mempermudah pembeli  dalam  melakukan  kegiatan transaksi  jual  beli,  terutama  dalam bidang  manufaktur  yang  mana membutuhkan  biaya  yang  cukup besar  sedangkan  pembeli  hanya memiliki biaya sedikitsumber (Yudhistira, 2016). Mekanisme pembiayaan  istishna’  dapat  juga dilakukan  dengan  tiga  cara,  yaitu dengan  pembayaran  di  muka, pembayaransaat penyerahan barang, dan pembayaran yang ditangguhkan (Sari & Anshori, 2017). Pada bank syariah mekanisme transaksi  istishna’  dilakukan  sesuai dengan  aturan  syariah  yang  ada, terutama  dalam    perhitungan  dan pengukuran transaksinya harus menggunakan  standar  akuntansi yang  sesuai  dengan  ketentuan syariah. Seiring perkembangan
zaman  transaksi  berbasis  syariah  di
Indonesia
khususnya istishna’, menuntut  DSAK  IAI  mengganti peraturan mengenai akuntansi istishna’ yang berada di dalam PSAK 59  tentang  Akuntansi  Perbankan Syariah  tahun  2002,  menjadi  PSAK 104  tentang  Akuntansi  Istishna’ tahun  2007.  PSAK  104  mengatur tentang  pengakuan,  pengukuran,
penyajian dan pengungkapan transaksi  istishna’  (IAI,  2007).  PSAK 104  mengalami  penyesuaian  pada tahun 2016 terkait definisi nilai wajar yang  disesuaikan  dengan  PSAK  68 tentang  Pengukuran  Nilai  Wajar (IAI,  2016).  Dengan  adanya  PSAK
104 ini, seharusnya memudahkanbank  syariah  dalam mencatat berbagai transaksi istishna’.Sehingga laporan keuangan yang  disajikan  dapat  memberikan informasi  yang  benar-benar  akurat dan relevan.
Penelitian ini mengulas tentang penerapan akuntansi istishna’  Bank  Syariah  Indonesia (BSI) Lumajang dengan
menggunakan  ketentuan  PSAK  104 tentang  Akuntansi  Istishna’  sebagai pengganti  PSAK  59  yang  sudah tidak  berlaku  lagi.  Istishna’yang merupakan  bentuk  layanan  Bank Syariah  Indonesia  dengan  tujuan memberikan  pembiayaan  kepada nasabah  untuk  pembelian  barang yang dipesan yang biasanya dipakai untukbisnis  konstruksi.  Selain  itu, penelitian ini perlu dilakukan karena masih  jarangnya  penelitian  yang mengulas penerapan akuntansi istishna’di Indonesia.

## PEMBAHASAN
LANDASAN TEORI
Pengertian Istishna’
Istishna’berasal
dari katashana’ah( عنص )yang artinya membuatsesuatu 1 . Kemudian ditambahalif, sindanta’menjadi Istishna’ ( عنصتسا ) 2 . SecaraetimologiIstishna’artinya minta dibuatkan. Sedangkan menurut  terminologi  yaitu  suatu kontrak  jual  beli  antar  penjual  dan pembeli  dimana  pembelimemesan barang  dengan  kriteria  yang  jelas dan harganya dapat diserahkansecara bertahap atau dilunasi. SistemIstishna’ merupakan sistempembiayaan atas dasar pesanan,  untuk  kasus  ini  objekatau barang yang diperjual belikan masih belum ada 3 .Menurut ulama fiqhistishna’sama  dengansalamdari segi  objek  pesanannya  yaitu  sama- sama dipesan terlebih dahulu beserta ciri-ciri dan kriterianya, perbedaannya  dengan  salam  adalah pada saat pembayaran.Jikasalampembayarann ya  dilakukan  diawal  sekaligus, sedangkanIstishna’bisa dibayar diawal, angsuran dan bisa diakhir. 4 Istishna’
“menurut PSAKNomor 104 yaitu akad jual beli dalam  bentuk  pesanan  pembuatan barang  tertentu  dengan  kriteria  dan persyaratan  yang  disepakati  antara
1 Mahmud Yunus,Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah,2010), hlm. 221
2 Ibid
3 Nurul Huda,Lembaga Keuangan Islam,Cet-1 (Jakarta: kencana prenada media group,2010),hlm. 52.
pemesan  (mustashni’)  dan  pembuat (shani’).Transaksi jual beliIstishna’merupakan kontrak transaksi penjualan antara pembelidan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima  pesanan  daripembeli  dan kedua  belah  pihak  bersepakat  atas harga serta sistem pembayarannya,apakah pembayarannya  dimuka,  cicilan, atauditangguhkan sampai pada masa waktu yang akan datang. 5 Pada  dasarnya  istishna’  tidak bisa dibatalkan, kecuali kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya  atau  akad  batal demi  hukum  karena  timbul  kondisi hukum  yang  dapat  menghalangi penyelesaiaan akad tersebut. Pembeli mempunyai hakuntuk memperoleh  jaminan  dari  penjual atas  jumlah  nominal  yang  telah dibayarkan  dan  penyerahan  barang pesanan  sesuai  dengan  spesifikasi dan  tepat  waktu.Apabila  salah  satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan  diantara  kedua  belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan  melalui  Badan  Arbitrasi
Syariah  setelah  tidak  tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Mekanisme pembayaran transaksi istishna’ ini dapat dilakukan  dengan  tiga  cara  yaitu dengan pembayaran dimuka langsung  sesuai  nominal  yang  telah ditentukan secara keseluruhan, pembayaran secara
berangsur selama  proses  pembuatan,  dan pembayaran setelah barang  jadi dan
5 Muhammad Syafi’i Antonio,Bank Syariah dari Teori ke Praktek,Cet-1(Jakarta:GemaInsani, 2008), hlm.113.
diserahkan  (OJK,  2015.  Mekanisme yang  dilakukan  pada  pembiayaan istishna’ umunya dilakukan setelahpenyerahan  barang  dengan dibayar secara berangsur. 6

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara langsung kepada informan.  Studi  pustaka  yang dilakukan yaitu dengan menghimpun informasi yang relevan  dan  topik  atau  masalah yang  menjadi  objek  penelitian. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan  mendapatkan  informasi terkait masalah penelitian. Informan pada  penelitian  ini  yaitu  staff  back office  Bank  Syariah  Indonesia Lumajang  yang  bertanggung  jawab menangani dokumen transaksi nasabah serta membuat pembukuannya. Secara umum beberapa  item  yang  ditanyakan kepada informan yaitu terkait objek dalam  produk  pembiayaan,  syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan layanan pembiayaan istishna’, prosedur  pembiayaan  dari  awal hingga  akhir  serta  perlakuan akuntansi terkait pembiayaan istishna’ meliputi pengakuan,
pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi istishna’.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan prinsip akad istishna’  pada  produk  pembiayaan
6Saifuddin, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 8No. 1Januari2021: 55-63
istishna’  Bank  Syariah  Indonesia. Pada dasarnya mekanisme pembayaran istishna’ dapat
dilakukan  dengan  tiga  acara,  yaitu pembayaran  dimuka,  pembayaran dilakukan  saat  penyerahan  barang, dan  pembayaran  ditangguhkan.
Pembiayaan  istishna’  oleh Bank Syariah Bukopin hadir sebagai solusi  bagi  nasabah  yang  memiliki keterbatasan  dana  sehingga  tidak mampu  melakukan  pembayaran secara  tunai  dimuka  maupun  saat penyerahan  barang.  Bank  Syariah Bukopin  mengakomodir  nasabah yang  ingin  melakukan  pembayaran secara  angsuran  selama  beberapa tahun sesuai kesepakatan.
Prosedur pembiayaan istishna’ pada Bank Syariah Mandiri dimulai dari pengajuan permohonan yang dilakukan oleh nasabah dengan dilampirkan berbagai macam dokumen persyaratan yang diperlukan. Pihak bank akan meneliti dan juga melakukan kunjungan lapangan ke proyek yang berkaitan untuk mengetahui gambaran  proyek  tersebut.  Apabila permohonan  ditolak,  berdasarkan pertimbangan  tertentu,  maka  pihak bank memberitahukan kepada nasabah.Namun  jika  permohonan diterima, pihak bank akan menindak lanjuti  dan  membuat  kesepakatan dengan  nasabah  mengenai  detail transaksi istishna’ yang akan dilakukan. Pada  Bank  Syariah  Indonesia lumajang,  transaksi  istishna’  jarang sekali digunakan. Kondisi
diakibatkan  beberapa  faktor,  salah satunya  yaitu  tingkat  pengetahuan masyarakat  tentang  akad  istishna’ yang  rendah,  selain  itu  produk
pembiayaan istishna’ ini juga kurang dipublikasikan  dibanding  produk pembiayaan lain seperti murabahah, sehingga penggunaan produk
pembiayaan  istishna’  sangat  kecil  di Bank Syariah Indonesia.
Berdasarkan  ketentuan  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  nomor 22/DSN-MUI/III/2002  tentang  Jual Beli  Istishna’  Paralel  dijelaskan bahwa jika LKS (Lembaga Keuangan
Syariah) melakukan transaksi istishna’, untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah.
Lembaga  Keuangan  Syariah dapat  melakukan  transaksi  istishna’ lagi  dengan  pihak  lain  pada  objek yang  sama,  dengan  syarat  istishna’ pertama  tidak  bergantung  pada istishna’  kedua  dan  Bank  Syariah selaku mustashni tidak diperkenankan  untuk  memungut
MDC  (Margin  During  Construction) dari  nasabah  (shani)  karena  tidak sesuai  dengan  prinsip  syariah.
Dalam  hal  ini,  Bank  Syariah diperbolehkan  untuk  menyiapkan barang pesanan dari nasabah dengan memesan barang  yang  sama kepada pihak lain sebagai produsen dengan ketentuan  barang  yang  dipesan sesuai  dengan  yang  ditentukan  oleh nasabah.

## Analisis  Kesesuaian  Penerapan
Akuntansi  Istishna  pada  Bank Syariah  Bukopin  dengan  Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia Pada  Pembiayaan  istishna, mulai  berlakunya  semua  ketentuan akad yaitu setelah penandatanganan kesepakatan  antara  Bank  Syariah Inonesia  dengan  nasabah.  Atas penandatangan kesepakatan tersebut, pihak bank akan
mencatatnya dalam catatan administrasi  internal  bank  sebagai komitmen  pembiayaan  istishna’ (tidak ada pencatatan jurnal akuntansi pada saat penandatanganan  kontrak).  Bank mulai melakukan pencatatan
akuntansi  pada  saat  Penerimaan uang  muka  pesanan  dari  nasabah. Ketika permohonan
pembiayaan  telah  disetujui,  sesuai dengan  syarat  dan  ketentuan  yang diberlakukan  Bank  Syariah,  nasabah wajib membayar uang muka sebesar minimal  30%  dari  harga  jual  yang telah  disepakati  antara  bank  dan nasabah.  Sebagai  contoh,  nasabah mengajukan pembiayaan istishnauntuk  pembangunan  proyek rumah dengan spesifikasi luas tanah 90meter  persegi  dan  luas  bangunan 72meter  persegi,  dengan  2  kamar tidur  dan  1  kamar  mandi  senilai Rp.300.000.000,00.
Margin  keuntungan  bank yang  telah  disepakati  sebesar  20% dan  jangka  waktu  pelunasan  adalah 60  bulan.  Berdasarkan  ilustrasi tersebut,  harga  jual  rumah  yang telah  disepakati  antara  bank  dan nasabah adalah sebesar Rp.360.000.000,00  yang  terdiri  dari harga pokok sebesar Rp.300.000.000,00  ditambah  margin keuntungan bank sebesar Rp.60.000.000,00.  Uang  muka  yang dibayarkannasabah  yaitu  30%  dari harga jual yaitu sebesar Rp.108.000.000,00. Bank Syariah mengakui  pembayaran  uang  muka nasabah  tersebut  sebagai  kewajiban lainnya -uang muka istishna’.
Pembayaran  uang  muka  oleh nasabah ini tidak diatur dalam PSAK 104  namunketentuan  tarif  uang
muka  diatur  dalam  Peraturan  Bank Indonesia.  Pembayaran  uang  muka ini  sifatnya  hanya  opsional  dan ketentuan tarifnya merupakan kebijakan  dari  pihak  bank  dengan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Uang muka ini  dijadikan  sebagai  pengikat  atau tanda keseriusan dari nasabah untuk bertransaksi. Dalam Peraturan Bank Indonesia  Nomor  18/16/PBI/2016 disebutkan  rasio  FTV  (Financing  to
Value)  untuk  pembiayaan  properti berdasarkan  akad  murabahah  dan akad  istishnauntuk  fasilitas  pertama ditetapkan bahwa pembiayaan rumah  tapak  dengan  luas  bangunan di atas 70 meter persegi paling tinggi sebesar 85%. Persyaratan uang muka pada  Bank  Syariah  ditetapkan sebesar  minimal  30%,  selama  tidak melebihi  85%  uang  muka  yang dipersyaratkan  oleh  Bank  Syariah kepada  nasabah  tidak  bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia.
Selanjutnya,
Bank mulai melakukan  pencatatan  akuntansi pada  saat  Penagihan  termin  kepada nasabah.Saat  proses  pembuatan rumah  oleh  developer  telah  selesai dan rumah tersebut telah diserahkan kepada  nasabah,  atas  rumah  yang telah  diserahkan,  bank  menerbitkan tagihan  kepada  nasabah  sebesar harga  pokok  penjualan  ditambah margin  keuntungan  bank  sesuai kesepakatan  awal.  Pada  PSAK  104, tagihan  termin  kepada  pembeli diakui  sebagai  piutang  istishnadan termin  istishnapada  pos  lawannya. Sehingga  yang  dicatat  bank  pada saat  melakukan  penagihan  kepada nasabah,  telah  sesuai  dengan  PSAK 104.  Pada  istishnaparalel,  jumlah
piutang  istishnadicatat  sebesar  nilai akad  yaitu  harga  yang  disepakati antara  penjual  dengan  pembeli akhir.  Nilai  akad  terdiridari  nilai tunai  yaitu  harga  pokok  penjualan ditambah  margin  keuntungan  yang diperoleh oleh bank.
Pembiayaan istishnaoleh Bank Syariah  disajikan  dalam  laporan posisi  keuangan  bagian  piutang sebesar saldo bersih piutang istishna. Hal  tersebut  sesuai  dengan  PSAK 104  paragraf  42  yang  menyebutkan bahwa  penjual  menyajikan  dalam laporan  keuangan  terkait  piutang istishna  yang  berasal  dari  transaksi istishna  sebesar  jumlah  yang  belum dilunasi oleh pembeli akhir.
Penyajian  piutang  istishna pada  laporan  keuangan  Bank Syariah  didasarkan  pada  jumlah tagihan  termin  kepada  nasabah  dari transaksi pembiayaan istishna dikurangi cadangan kerugian
penurunan  nilai  yang  dibentuk  oleh Bank  Syariah  untuk  menutup kemungkinan  kerugian  akibat  tidak tertagihnya  piutang  istishna.  Bank menetapkan  cadangan  kerugian sesuai  dengan  kualitas  piutang berdasarkan  penelaahan  atas  saldo piutang istishna.
Berdasarkan  analisis  diatas, secara garis besar penerapan akuntansi istishnaterkait pembiayaan istishnapada Bank Syariah Bukopin telah sesuai dengan ketentuan PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna. Meskipun begitu, menurut Baehaqi (2012)masih  ada  kendala  dalam implementasi  penerapanPSAK  104 pada bank  syariah. Pertama, praktik di
lapangan
sulit
untuk menggunakan  metode  persentase
penyelesaian  dalam  pencairan  dana karena  lazimnya  industri  menerima pencairan  uang  terlebih  dahulu sebagai jaminan.Dari kondisi tersebut,  maka  apabila  penerapan pencairan  dilakukan  sesuai  PSAK 104  maka  bank  syariah  akan terkendala untuk memperoleh rekanan kerja yang bisa menyediakan pesanan nasabah, karena metode persentase penyelesaian mengharuskan pencairan  dana  dana  dilakukan dengan melihat pembangunan secara fisik yang dilakukan produsen. Kedua, pendapatan operasi utama merupakan pendapatan bank  syariah yang  akan didistribusikan kepada pemilik dana, perhitungan besaran bagi hasil yang  akan  didistribusikan  berasal dari pendapatan yang sudah diterima  oleh  bank  syariah,  bukan pendapatan  yang  masih  dalam pengakuan  (akrual),  sistem  IT  bank syariah  kesulitan  untuk  membaca dan membedakan antara
pendapatan  yang  sudah  diterima dan  belum  diterima.  Ketiga,  akad dalam transaksi bank syariah sangat beragam  dan  komplekssehingga membutuhkan  investasi  IT  yang besar. Ketika kendala IT tidak dapat dipenuhi  maka  diperlukan  SDM yang  handal  dan  teliti  dalam pengerjaan
manual maupun komputerisasi  untuk  meminimalisir risiko.  Sekalipun  IT  terpenuhi,  bank syariah  tetap  dihadapkan  pada kendala mencari SDM yang mengerti dalam pengoperasian sistem
tersebut.

## REFERENCES
Abrar,  T.  (2017).  Hiwalah  dan Aplikasinya  dalam  Produk Bai’  al-istishna’  di  Bank Syariah.  Jurnal  Ekonomi  Dan Bisnis  Islam,  1(2),  1–14. https://doi.org/10.32505/jebi s.v1i2.26
Baehaqi,  A.  (2012). Kendala  dan tantangan  PenerapanPSAK  104 . https://www.academia.edu/ 5281902/Kendala_dan_Tanta ngan_Penerapan_PSAK_104_ Akuntansi_Istishna_pada_Ban
k_Syariah Herdianto,  D.  (2019). Akad  Istishna dalam Ekonomi Islam : Pengertian,  Dalil,  Rukun  dan contoh. Diakses dari https://qazwa.id.
https://qazwa.id/blog/akad- istishna/
Faradilla, C., Arfan, M., & Shabri, M. (2017). Pengaruh  pembiayaan Mudharabah  dan  Musyarakah terhadap  Profitabilitas  Bank Umum  Syariah  DiIndonesia. Megister  Akuntansi  Syariah , 6(3), 10–18. Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2016).
Penyesuaian  PSAK  No.104: Definisi  Nilai  Wajar  yang disesuaikan  dengan  PSAK  68:
Pengukuran   Nilai Wajar . Jakarta: Dewan Standar Akuntansi  Keuangan  Ikatan Akuntan Indonesia.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2007).
PSAK  No.  104:  Akuntansi Istishna . Jakarta: Dewan Standar  Akuntansi  Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia