## KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PEMOHON PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DI DESA BUNTOK BARU KECAMATAN TEWEH SELATAN KABUPATEN BARITO UTARA
Community’s Socio Economic Conditions who Apply’s for Land Ownership of Forest Area in Buntok Baru Village, Subdistrict Teweh Selatan District Barito Utara
Kartika Rakhmawati, Udiansyah, dan Hafizianor Jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat
ABSTRACT. The number of poor people in Indonesia is still quite large, especially for residents whose livelihoods are based on agraria sources. People who want to manage forest land should have  official management rights in order to support  their economy. Therefore, the government through  the  Ministry  of  Environment  and  Forestry  formulated  a  program  for  people's  welfare, namely the Land Utilization Object of Agrarian Reform Program (TORA (Tanah Objek Reforma Agraria)).  The / objective  of / this  study  was / to  examine  the / socio-economic  conditions  of  the people  applying  for  land  ownership  in  the / forest  area / and  review  the  implementation / of  land tenure  in  the  forest  area.  Data  were  analyzed  using  descriptive  methods / and / qualitative methods. The results showed that the community consisted of the most productive age groups with  the  most  male  sexes  and  the  most  dominant  livelihood  as  a  farmer.  Education  level  is moderate  and  100%  islamic  religion.  The  community  economy  is  still  low  because  people's income  is  still  below  the  poverty  line.  Most  of  the  time  managing  land  is  <10  years  and dominantly  managed  to  become  oil  palm  plantations.  Social  and  cultural  societies  apply  value and cultural  norms  in the  form of mutual cooperation, mutual support, and  mutual consultation with maximum length of stay is 20-30 years. Customs that are carried out are  Manasai dance, bapapai, pakanan sahur lewu dayak, mitoni and wetonan.
Keywords: Conditions, social;, economic; applicant; land tenure
ABSTRAK .  Jumlah  penduduk  miskin  yang m mata m pencahariannya m berdasarkan m pada sumber ‐ sumber / agraria  di  Indonesia  masih  cukup  besar.  Masyarakat  yang  ingin  mengelola lahan  hutan  seharusnya  mempunyai  hak  kelola  yang  resmi  agar  dapat  mendukung perekonomian  mereka.  Maka  dari  itu,  pemerintah  dan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  (KLHK)  merumuskan  program  untuk  kesejahteraan  masyarakat  yaitu  melalui program pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA (Tanah Objek Reforma Agraria)) . Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  mengkaji  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  pemohon penguasaan  tanah dalam kawasan hutan. Data / dianalisis menggunakan metode / deskriptif dan metode / kualitatif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masyarakat  terdiri  dari  kelompok  umur yang masih produktif dengan jenis kelamin laki-laki paling banyak dan mata pencaharian  yang paling dominan sebagai petani. Tingkat pendidikan berada dikategori Sedang dan agama 100% Islam. Ekonomi masyarakat masih rendah karena pendapatan masyarakat masih dibawah garis kemiskinan.  Lama  mengelola  lahan  sebagian  besar  <10  tahun  dan  dominan  dikelola  menjadi kebun  sawit.  Sosial  budaya  masyarakat  menerapkan  nilai  dan  norma  budaya  berupa  gotong royong, rewangan, dan musyawarah bersama dengan lama tinggal paling banyak 20-30 tahun. Adat istiadat yang dilakukan yaitu tari Manasai, bapapai, pakanan sahur lewu Dayak, mitoni dan wetonan.
Kata Kunci : Kondisi, sosial; ekonomi; pemohon; lahan; penguasaan tanah
Penulis untuk korespondensi, surel : kartikarakhmawati13@gmail.com

## PENDAHULUAN
Hutan  sebagai  penopang  kehidupan masyarakat tentunya memiliki manfaat  yang sangat  besar  bagi  manusia.  Pengelolaan hutan bertujuan untuk melestarikan sumberdaya  hutan dan dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  sekitar  hutan. Menurut Haryanto (2011), pengelolaan hutan  yang  baik  harus  dapat  memberikan manfaat  yang  optimal bagi  masyarakat dengan  memperhatikan  aspek  ekologi, sosial,  ekonomi,  dan  budaya  masyarakat sekitar  hutan. Menurut Mulyani et al . (2011), keterikatan  masyarakat  Indonesia  terhadap tanah masih sangat  tinggi. Jumlah penduduk miskin  di  Indonesia  masih  cukup  besar, khususnya  bagi  penduduk  yang  mata pencahariannya berdasarkan pada sumber ‐ sumber  agraria  ( agrarian  resource based ),  seperti  petani  lahan/tanah  sempit, buruh tani, dan produsen kecil lainnya.
Masyarakat  di  Desa  Buntok  Baru Kecamatan  Teweh  Selatan  Kabupaten Barito  Utara  secara  umum  memiliki  latar belakang  sebagai  petani.  Berdasarkan “Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 529/Menhut-II/2012  tanggal  25  September 2012, hutan  yang  ada di desa Buntok Baru memiliki  status  sebagai  Hutan  Produksi yang  dapat  dikonversi  (HPK),  yaitu  hutan yang ditetapkan untuk kepentingan pembangunan  di  luar  bidang  kehutanan ”. Banyak  dari  masyarakat  tersebut  yang menggarap  dan  memanfaatkan  lahan  yang masih  berstatus  kawasan  hutan,  salah satunya digunakan sebagai kegiatan pertanian.
Masyarakat  yang  ingin  mengelola  lahan hutan  seharusnya  mempunyai  hak  kelola yang resmi, tetapi pada kenyataannya tidak ada  bukti  dan  kepastian  yang  kuat  bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengelolanya  sehingga  dikemudian  hari bisa terjadi sengketa dan konflik dalam / kawasan  hutan.  Maka  dari  itu, pemerintah / dan Kementerian / Lingkungan Hidup dan Kehutanan / (KLHK) merumuskan  program  untuk  kesejahteraan rakyat  salah  satunya  melalui  Program Pemanfaatan Tanah Objek Reforma / Agraria  (TORA).  TORA  adalah instrument yang sedang digunakan pemerintah  untuk  menjalankan  redistribusi akibat ketimpangan penguasaan, pengelolaan,  dan  pemanfaatan  tanah. TORA merupakan program kebijakan
pemerintah  sebagai  upaya  penyelesaian penguasaan  tanah  dalam  kawasan  hutan (Kartodihardjo 2018).
Ada  beberapa  kriteria  yang  harus dipenuhi agar masyarakat bisa mengajukan PTKH  diantaranya  yaitu  tanah  yang  ingin dikuasai berupa permukiman, fasilitas umum  atau  fasilitas  sosial,  lahan  garapan, dan/atau  hutan  yang  dikelola  masyarakat hukum  adat,  lahan  telah  dikuasai  lebih  dari 20 tahun, memiliki KTP untuk perseorangan dan  selain  perseorangan  memiliki  legalitas instansi/badan
sosial, atau
keagamaan/masyarakat
hukum adat,
memiliki  Surat  Pernyataan  Penguasaan Fisik  Bidang Tanah  (SP2FBT),  dan  lainnya. Kriteria  tersebut  harus  terpenuhi  agar program  ini  tidak  salah  sasaran.  Perlu diketahui bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut apakah memang  sudah  sesuai  dan  memenuhi syarat  menjadi  pemohon  PTKH.  Oleh karena itu peneliti tertarik dan merasa perlu dilakukan  penelitian  tentang  kondisi  sosial ekonomi masyarakat pemohon PTKH sebelum  masyarakat  tersebut  masing- masing  memiliki  tanah  yang  bersertifikat resmi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakat  pemohon  penguasaan  tanah dalam kawasan hutan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  telah  dilaksanakan  di  Desa Buntok  Baru  Kecamatan  Teweh  Selatan Kabupaten  Barito  Utara.  Pemilihan  desa dilakukan secara sengaja ( purposive sampling )  yaitu  desa  yang  menjadi  lokasi diterapkannya  Reforma  Agraria.  Waktu untuk melaksanakan penelitian  yaitu selama 3  bulan  (Februari-April  2019)  yang  meliputi persiapan,  pengambilan  data,  pengolahan data, dan pembuatan laporan hasil penelitian.  Objek  dari  penelitian  ini  adalah masyarakat  Desa  Buntok  Baru,  dimana masyarakat  tersebut  merupakan  pemohon PTKH.  Alat  yang  digunakan  pada  penelitian ini  yaitu  Peta  Lokasi  untuk  mengetahui daerah  penelitian,  Kuisioner  sebagai  alat bantu  wawancara  dengan  responden,  Alat tulis  menulis  untuk  mencatat  data  yang diperoleh  selama  penelitian  dan  Kamera sebagai alat dokumentasi penelitian.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  diperoleh  langsung dari  hasil  observasi  di  lapangan  dan pengisian  kuisioner  oleh  responden.  Data sekunder  didapatkan  dari  studi  pustaka berbagai  dokumen  yang  berkaitan  dengan kegiatan permohonan PTKH.

## Pengumpulan Data
Data  primer  berasal  dari  responden. Penarikan  contoh  data  primer  diambil berdasarkan  teknik // pengambilan / sampel. Teknik /// pengambilan // sampel untuk responden ditentukan dengan
menggunakan stratified  random  sampling karena  pemohon  terdiri  dari  laki-laki  dan perempuan.  Jumlah  sampel  responden penelitian  ditentukan  menggunakan  rumus slovin (Supriyanto & Iswandari 2017) yaitu:
Keterangan:
n : Jumlah sampel ( number of samples ) N : Jumlah populasi ( total population ) e :  Batas  toleransi  kesalahan  ( error tolerance ) 5%
Jumlah  total  pemohon  di  Desa  Buntok baru  sebanyak  52 / orang  yang  terdiri / dari 36 / orang laki-laki // dan 16 orang // perempuan. Total responden berdasarkan hasil // perhitungan
menggunakan  rumus  slovin  yaitu  sebanyak 46 responden (33 responden laki-laki dan 13 responden perempuan).
Pengumpulan data sosial ekonomi masyarakat  pemohon  PTKH  didapatkan melalui  pengisian  kuisioner  oleh  responden. Data  primer  meliputi  demografi,  ekonomi rumah  tangga  dan  ekonomi  sumberdaya alam,  dan  sosial  budaya.  Data  sekunder yang  dikumpulkan  yaitu  dokumen-dokumen yang membahas terkait pelaksanaan permohonan PTKH.

## Analisis Data
Analisis data untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat pemohon PTKH
menggunakan  analisis / deskriptif.  Sugiyono (2009)  mengatakan / bahwa / analisis  deskriptif digunakan / untuk menganalisa data dengan / cara / menggambarkan data yang telah / terkumpul / sebagaimana adanya / tanpa / bermaksud / membuat / kesimpul an / yang / berlaku / untuk / umum. Data pendapatan total rumah tangga menggunakan analisis persamaan pendapatan  rumah  tangga  sebagai  berikut
(Sari et al . 2014):
Keterangan: Prt  = Pendapatan / rumah / tangga P1   =  Pendapatan on  farm (usaha tani, ternak, pekarangan,  dan perikanan)
P2  = Pendapatan off farm
(buruh tani)
P3  =  Pendapatan   di luar sektor pertanian   (buruh bangunan,  jasa,
dll)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sosial Ekonomi Masyarakat

## Demografi
Pengisisan  kuisioner  dilakukan  oleh seluruh  responden,  tetapi  ada  11  orang responden  yang  bukan  dari  Desa  Buntok Baru  sehingga  data-data  yang  digunakan hanya  dari  responden  Desa  Buntok  Baru yang berjumlah 35 orang responden.

## Kelompok Umur
Penggolongan kelas umur menurut
Adalina et  al .  (2015)  dibagi  menjadi  umur produktif muda (18-37 tahun), umur produktif  tua  (38-55  tahun)  dan  umur  non produktif  (>55  tahun).  Kelompok  umur  dari 35  responden  bervariasi  dengan  kisaran umur  dari  21  tahun  sampai  dengan  70 tahun.  Umur  rata-rata  responden  yaitu  44 tahun. Sebagian besar responden tergolong usia  produktif  tua  17  orang  (48,57%) sedangkan  usia  produktif  muda  11  orang (31,43%)  dan  usia  non  produktif  hanya  7 orang (20%). Produktivitas seseorang dalam bekerja  sangat  dipengaruhi  oleh  umur. Seseorang // berumur // produktif // dapat // mem peroleh // pendapatan / / yang // lebih // tinggi
Prt   =  P1 + P2 + P 3………………
daripada  orang  yang  termasuk  ke  dalam umur  non  produktif.  Hal  ini  menunjukkan responden  yang  berumur  diantara  18-55 tahun  masih  sangat  berpotensi  untuk  dapat melakukan  aktivitas  secara  maksimal  dan masih  memiliki  semangat  untuk  berusaha agar  dapat  menambah  penghasilan  dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Putri & Setiawina (2013), / jika umur seseorang  telah  melewati  masa  produktif maka produktivitasnya juga menurun. Hal ini berkaitan dengan kekuatan fisik / seseorang / untuk / melakukan aktivitas termasuk  aktivitas  dalam  menggarap  lahan yang  mereka  kelola.  Umur  produktif  lebih siap untuk dapat menggarap lahan sendiri.

## Jenis Kelamin
Mayoritas
responden / memiliki // jenis kelamin  laki-laki (74,29%). Responden perempuan  hanya  9  orang  (25,71%). Hampir  semua  kepala  keluarga  yang menanggung  dan  mencari  nafkah  untuk keluarga  adalah  laki-laki  sehingga  lebih banyak responden laki-laki daripada perempuan  karena  juga  berkaitan  dengan tanggung jawab laki-laki yang telah menikah untuk  menafkahi  keluarganya  agar  dapat memenuhi  kebutuhan  kehidupan  rumah tangga.  Laki-laki  juga  lebih  produktif  untuk menggarap  lahan  berhubungan  dengan banyaknya  responden  yang  berada  pada umur  produktif.    Hal  ini  juga  berkaitan dengan  tanggung  jawab  kepala  keluarga yang  dominan  bekerja  adalah  laki-laki sehingga  yang  mengelola  lahan  serta mengurus  segala  yang  berkaitan  dengan lahan  termasuk  untuk  permohonan  PTKH adalah kepala keluarga masing-masing.

## Mata Pencaharian
Mata pencaharian dapat diartikan sebagai  keseluruhan  aktivitas  manusia dalam memberdayakan potensi sumberdaya alam. Masyarakat agraris umumnya
mengutamakan mata
pencahariannya dengan
mengandalkan dari sektor pertanian. Mata pencaharian adalah pekerjaan  yang  menjadi / pokok / penghidupan (Ruang Guru 2018). Hasil penelitian menunjukkan  jenis  pekerjaan  yang  paling dominan  yaitu  petani  dengan  jumlah  31 responden  (88,57%).  Pekerjaan  lainnya yaitu  Karyawan  Swasta  5,71%,  PNS  dan Wirausaha masing-masing 2,86%. Banyaknya pekerjaan sebagai petani menunjukkan  bahwa  masyarakat  Desa
Buntok Baru merupakan masyarakat agraris yang  sangat  membutuhkan  lahan  untuk kelangsungan  hidupnya,  oleh  karena  itu sangat tepat penyelesaian PTKH diterapkan untuk  petani  yang  lahannya  belum  memiliki legalitas  yang  resmi.  Tidak  hanya  memiliki pekerjaan  utama,  tetapi  ada  juga  pekerjaan sampingan  yang  dilakukan  oleh  beberapa responden.  Tepatnya  ada  8  responden (22,86%) yang memiliki
pekerjaan sampingan.  Pekerjaan  sampingan  tersebut yaitu  sebagai  penjual  sembako,  membuka warung  makan,  menyadap  karet,  tukang bangunan dan lainnya. Pekerjaan sampingan sangat dibutuhkan bagi seseorang  yang  pekerjaan  utamanya  tidak mencukupi kebutuhan hidup sehingga kondisi  ekonominya  kurang  apalagi  jika sudah  memiliki  keluarga  banyak  keperluan yang harus tercukupi. Pekerjaan sampingan juga sangat membantu perekonomian karena  dapat  menambah  pendapatan  untuk kehidupan sehari-hari.

## Tingkat Pendidikan dan Agama
Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa agama yang dianut oleh responden yaitu / agama / islam  100%.  tingkat  pendidikan formal  paling  tinggi  dengan  persentase 51,43%  berada  dikategori  Sedang  yaitu SMP-SMA.  Tingkat  pendidikan  dikategori Tinggi  hanya  8,57%.  Pendidikan  formal yang  berada  dikategori  Rendah  berjumlah 14 responden dengan persentase 40% yang berarti  hanya  memiliki  selisih  11,43% dengan tingkat pendidikan  kategori Sedang. Hasil  penelitian  mengenai  pendidikan  non formal  yaitu,  tidak  ada  responden  yang mendapatkan  pendidikan  non  formal  seperti pelatihan  atau  kursus.  Ini  menunjukkan bahwa  pendidikan  non  formal  responden bisa dikatakan masih rendah.
Menurut  Basrowi  dan  Juariyah  (2010), dalam meningkatkan pembangunan nasional pendidikan  adalah hal yang sangat penting karena dalam pembangunan nasional  itu  diperlukan  manusia-manusia yang  berkualitas  dalam  segala  hal.  Tetapi, tidak  semua  orang  dengan  mudah  bisa mendapatkan pendidikan. Hal ini dikarenakan  ekonomi  masyarakat  sebagai salah  satu  penyebabnya  Masyarakat  yang ekonominya kurang akan sulit / untuk mendapatkan  pendidikan  apalagi  tingkat pendidikan  yang  tinggi,  karena  untuk mencapai tingkat pendidikan tersebut diperlukan  biaya  yang  besar.    Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat selain
diakibatkan  karena  keterbatasan  biaya, / juga  karena  keterbatasan  sarana / di  desa. Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  yang terdapat  di  Desa  Buntok  Baru  hanya  ada  1 sedangkan  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA) tidak  ada  sehingga  jika  ingin  bersekolah ditingkat  SMA  harus  ke  ibukota  kecamatan di Desa Trahean. Jarak yang ditempuh juga menjadi  hambatan  karena  jarak  desa Buntok  Baru  ke  Desa  Trahean  berjarak sekitar 35,7 km.
Menurut Garsetiasih (2012), untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah diperlukan  upaya  pemberdayaan,  selain  itu dari aspek penguasaan lahan juga diperlukan  sehingga  dilakukan  pelaksanaan PTKH di Desa Buntok Baru untuk
mendukung kesejahteraan petani dan menghindari  konflik  yang  kapan  saja  bisa terjadi.  Pendidikan  responden  yang  banyak dikategori  Sedang  menunjukkan  bahwa responden  dapat  menerima  adopsi  inovasi lebih  mudah.      Adopsi  inovasi  memiliki  arti sebagai  penerapan  atau  penggunaan  suatu ide,  alat-alat,  atau  teknologi  baru  yang disampaikan  berupa  pesan  komunikasi /
(lewat penyuluhan) (Khasanah 2008), dengan  adanya  adopsi  inovasi  masyarakat dapat  lebih  mudah  menerima  inovasi  baru untuk meningkatkan hasil pertanian dan bisa mengurus  lahan  masing-masing  terkait permohonan penyelesaian PTKH.
Ekonomi  Rumah  Tangga  &  Ekonomi Sumberdaya Alam

## Jumlah Tanggungan Keluarga
Tabel 1. Klasifikasi Responden berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga
No Jumlah Tanggungan Keluarga Jumlah Responden Persentase (%) 1 0 5 14,28% 2 1 6 17% 3 2 12 34,29% 4 3 10 29% 5 >4 2 6% Jumlah tanggungan keluarga berjumlah 2 orang  memiliki  persentase  paling  tinggi dengan jumlah responden 12 orang (34,29%)  sedangkan  jumlah  tanggungan keluarga  lebih  dari  4  orang  hanya  5,72%. Banyaknya  jumlah  tanggungan  keluarga berpengaruh  terhadap  kebutuhan  hidup yang meningkat
Jumlah tanggungan keluarga  tergolong  kecil,  yang  berarti  satu orang  kepala  keluarga  harus  bekerja  untuk memenuhi kebutuhan hidup 2 orang anggota  keluarganya.  Banyaknya  anggota keluarga  berkaitan  dengan  tenaga  kerja yang  tersedia.  Akan  lebih  baik  jika  anggota keluarganya  dimanfaatkan  dengan  optimal agar  dapat  membantu  meringankan  beban kepala  keluarga  atau  anggota  keluarga  lain yang  bekerja.  Banyaknya  anggota  keluarga dapat membantu pekerjaan kepala keluarga dalam menggarap lahan perkebunan sehingga dalam proses pengajuan permohonan  penyelesaian  PTKH  pun  dapat dibantu anggota keluarga.

## Pendapatan
Pendapatan  responden  yang  berada  di angka 1-3 juta sebanyak 17 orang (48,57%), 4-5 juta 12 orang (34,29%), 6-7 juta 2 orang (5,71%)  sedangkan  pendapatan  yang  lebih dari  7  juta  4  orang  (11,43%).  Hal  ini membuktikan bahwa masyarakat di daerah / penelitian mempunyai
tingkat / pendapatan  yang // tergolong / rendah. Rendahnya
pendapatan masyarakat berkaitan  dengan  rendahnya  pendidikan. Semakin  tinggi  pendidikan  seseorang  maka pekerjaan dan pendapatannya akan semakin layak dan meningkat. Meningkatkan pendapatan masyarakat
harus didukung dengan meningkatkan pendidikan mereka (Putri & Setiawina 2013). Rendahnya  pendapatan  masyarakat  berarti tingkat kesejahteraannya juga rendah. Menurut perhitungan  pendapatan  per  kapita sesuai  rumus  yaitu  jumlah  total  pendapatan responden  dibagi  dengan  jumlah  jiwa  per kepala  keluarga  (Hafizianor  2002)  hasilnya sebesar  Rp.  1.423.809,52/tahun  dengan
jumlah  105  jiwa  setara  dengan  Rp.  118.650 per  bulan.  Jika  dihitung  untuk  per  hari hasilnya yaitu Rp. 3.955. Hal ini
membuktikan  bahwa  masyarakat  Desa Buntok  Baru  masih  berada  dibawah  garis kemiskinan karena garis kemiskinan menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  yaitu Rp.  401.000  per  bulannya  atau  setara  13 ribu per hari sedangkan untuk Standar Bank Dunia yaitu Rp. 27.000 per hari.
Lama Mengelola Lahan dan Pengelolaannya Lamanya  pengelolaan  lahan  berkaitan dengan persyaratan lahan yang dimohonkan untuk  dikuasai  yaitu  lahan  harus  telah dikuasai lebih dari  20 tahun sesuai “Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas  Tim  Inventarisasi  dan  Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. ” Sesuai  peraturan  tersebut,  sebagian  besar responden  tidak  bisa  mengajukan  lahannya karena  tidak  memenuhi  kriteria  tersebut. Lama mengelola lahan kurang dari 10 tahun ada  24  responden  (69%)  sedangkan  lama mengelola  lahan  10-20  tahun  11  orang (31,43%).
Responden kebanyakan
mengelola lahannya  kurang  dari  20  tahun  sehingga seharusnya lahan tersebut tidak bisa diajukan untuk dikuasai. Tetapi, jika memiliki surat  bukti  bahwa  mereka  membeli  lahan tersebut dari orang lain yang memang sudah mengelola lahan tersebut lebih dari 20 tahun (dengan  ditambah  lama  mengelola  lahan dari si pemohon) maka lahan tersebut masuk kriteria sesuai peraturan dan dapat dimohonkan  untuk  dikuasai.  Menurut  pihak tim  Inventarisasi  dan  Verifikasi  (Inver), seluruh  responden  sudah  memenuhi  kriteria tersebut  sehingga  lahan  yang  ingin  dikuasai persyaratannya  dapat  diterima.  Mayoritas petani  di  Desa  Buntok  Baru  mengelola lahannya  sebagai  kebun.  Bahkan  yang pekerjaan  utamanya  bukan  petani  pun mengelola  lahannya  menjadi  kebun  sawit atau  karet.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  responden  paling  banyak  mengelola lahannya  menjadi  kebut  sawit  sebesar 85,71% (30 responden), selebihnya mengelola  lahan  menjadi  kebun  karet.  Luas lahan kebun yang dimohonkan oleh responden  rata-rata  seluas  2  ha  dengan luas paling besar yang dimohonkan yaitu 2,5 ha oleh satu orang responden.

## Sosial Budaya

## Lama Tinggal
Data  penelitian  menunjukkan  mayoritas lama  tinggal  responden  yaitu  antara  20-30 tahun  (85,71%)  dengan  rata-rata  lama tinggal  selama  24  tahun.  Hampir  seluruh responden  merupakan  pendatang  yang berarti  bukan  penduduk  asli  Desa  Buntok Baru.  Tetapi,  ada  juga  responden  yang  dari lahir  tinggal  di  desa  tersebut.  Hal  ini menunjukkan bahwa tingkat migrasi penduduk  sangat  tinggi.  Tingkat  migrasi penduduk  yang  tinggi  ini  diduga  karena pemerintahsaat / itu / melaksanakan / program / Transmigrasi / atau / pemindahan // penduduk // k e // luar / pulau / Jawa.  Transmigrasi  dilakukan karena  adanya  ketimpangan  persebaran penduduk  di  Indonesia  yaitu  terjadinya kelebihan  penduduk  di  pulau  Jawa  dan kekurangan  penduduk  di  luar  Jawa.  Sejak pemerintahan // orde // baru / (1966)  program transmigrasi / disempurnakan / dan / diperluas sehinggatujuan /// utamanya /// adalah // pening katan // taraf /// hidup, pengembangan // daerah dan // redistribusi  penduduk  (Badan  Pusat Statistik 2010). Hal lain yang diduga menjadi faktor  adanya  pendatang  di  desa  tersebut yaitu dikarenakan adanya ikatan pernikahan dengan masyarakat setempat.
Lama  tinggal  berhubungan  dengan  lama mengelola  lahan.  Ada  kemungkinan  banyak pendatang yang membeli lahan dari penduduk asli sehingga banyak dari penduduk asli  yang membuka lahan  baru di Kawasan  hutan.  Hal  ini  menyebabkan Kawasan  hutan  akan  makin  berkurang seiring berjalannya waktu sehingga
diterapkanlah
solusi yaitu dengan penyelesaian  PTKH  ini  agar  memberi kepastian kepemilikan
lahan dan mengurangi  pembukaan  lahan  baru  di kawasan hutan.

## Adat Istiadat
Adat  istiadat  di  Desa  Buntok  Baru  terdiri dari  dua  adat  yaitu  adat  Dayak  dan  adat Jawa.  Adat  istiadat  yang  masih  dilakukan meliputi  Tari  Manasai,  Bapapai,  Pakanan Sahur  Lewu  Dayak,  Mitoni,  dan  Wetonan. Tari Manasai adalah tarian khas Dayak yang merupakan  tarian  penyambutan  tamu  biasa disebut  sebagai  tarian  selamat  datang. Tarian  ini  biasanya  dilakukan  ketika  ada tamu  terhormat  yang  datang  ke  desa. Menurut  Nugraheni  (2018),  biasanya  tari Manasai  mengelilingi  lunuk  sangkai  atau rangkaian  dahan  lunuk  dan  bendera  merah
putih  serta  bendera  bahalai  yang  diletakkan di  tengah  sebagai  simbol  kebulatan  tekad dan  semangat  persatuan  dan  kesatuan menjunjung  tinggi  falsafah  Huma  Betang yaitu  dimana  bumi  dipijak  di  situ  langit dijunjung.  Tarian  diawali  dengan  penari berjalan  pelan  dari  belakang  panggung, kemudian  berjalan  melingkari  properti  yang telah ditumpuk di tengah-tengah panggung.
Menurut  hasil  penelitian  dari  beberapa responden  mengatakan  bahwa  Bapapai merupakan  suatu  ritual  berupa  mandi kembang  calon  pengantin  pada  malam  hari sebelum  pengantin  melaksanakan  malam pertama  dan  harus  dilakukan  setelah  akad nikah.  Bapapai  dilakukan  dengan  makna agar pengantin  yang dimandikan bersih dari masa  lalu  dan  siap  untuk  memulai  hidup yang  baru.  Pakanan  sahur  lewu  biasanya berupa  pemberian  sesajen  kepada  leluhur bagi Dayak Hindu Kaharingan, dan dilakukan  satu  tahun  sekali  setelah  panen besar  biasanya  dilakukan  pada  bulan  mei. Biasanya  saat  melaksanakan  pakanan sahur  lewu  ini  juga  melibatkan  tokoh  atau kelompok agama lain dengan tujuan menjalin kebersamaan.
Mitoni  dan  wetonan  merupakan  adat yang  dilakukan  oleh  orang  jawa.  Menurut hasil  penelitian,  mitoni  adalah  upacara  adat jawa  yang  dilakukan  terhadap  ibu  hamil yang  usia  kandungannya  7  bulan.  Biasanya juga  disebut  mandi-mandi  7  bulanan  atau ritual  7  bulanan.  Upacara  mitoni  ini bermaksud agar dilancarkan proses kelahirannya,  bayi  dan  ibunya  sehat  dan selamat.  Wetonan  dilakukan  dengan  tujuan mendo’akan si bayi supaya diberi keselamatan,  kesehatan,  kepintaran  dan apapun  yang  dilakukannya  bisa  berjalan dengan lancar tanpa ada halangan.
Menurut Pradanta (2016), wetonan merupakan  peringatan  hari  kelahiran  yang bertujuan  untuk “ngopahi  sing  momong” atau memberi upah kepada yang mengasuh dalam  hitungan  kelender  jawa.    Baiasanya jatuhnya setiap 35 hari sekali (selapan) yang juga  bertujuan  untuk  wujud  rasa  syukur, melaksanakan  tradisi, dan // spiritualisme / (kejawen).  Adanya  adat  istiadat  yang ditemukan  dari  kedua  suku  berarti  telah terjadi akulturasi budaya yang kuat.

## Proses Sosial
Proses  sosial  yang  dilakukan  oleh responden  berupa  penerapan  nilai  dan norma serta bentuk kerjasama yang sampai saat  ini  masih  dilakukan.  Nilai  dan  norma
budaya  yang  masih  dilakukan  masyarakat Desa  Buntok  Baru  sesuai  hasil  penelitian yang  didapatkan  yaitu  gotong  royong  dan rewangan. Gotong royong dilakukan masyarakat  Desa  Buntok  Baru  misalnya seperti  ketika  ada  kerusakan  di  jalan, masyarakat  akan  bergotong  royong  untuk berusaha memperbaiki jalan tersebut. Rewangan  berasal  dari  kata “rewang” yang / berarti / membantu. Rewangan
ini biasanya  kegiatan yang  berupa  para tetangga  saling  berkumpul  mengeluarkan tenaga,  bahkan // materi // di  tempat  hajatan tetangga  mereka // tersebut  dengan // maksud membantu // pemilik / atau / pembuat / hajatan.
Bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat  Desa  Buntok  Baru  berupa pelaksanaan musyawarah. Musyarawah tidak  dilaksanakan  dengan  rutin  tetapi dilakukan  ketika  ada  suatu  masalah  dan butuh  solusi  untuk  mengatasinya,  mereka akan  melaksanakan  musyawarah  tersebut. Contoh  musyawarah  yang  dilakukan  yaitu ketika  melaksanakan  rapat,  melaksanakan pemilihan calon kepala desa, dan
sebagainya.  Proses  sosial  yang  terjadi  di masyarakat  Desa  Buntok  Baru  berkaitan dengan  potensi  konflik  yang  bisa  terjadi. Semakin sering masyarakat saling berkomunikasi,  saling  bekerja  sama  maka semakin  erat  hubungan  dan  jika  ada masalah  apapun  termasuk  mengenai  lahan yang  dikuasai  dapat  diselesaikan  secara damai sehingga  dalam proses penyelesaian PTKH dapat dilakukan tanpa  adanya konflik antar pemilik lahan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat masih  tergolong  rendah.  Hal  ini  terlihat pada  pendapatan  masyarakat  yang  berada dibawah  kemiskinan  karena  untuk  per  hari hanya  Rp.  3.955  per  orang  sedangkan standar  BPS  13  ribu  rupiah  per  hari  dan standar Bank Dunia 27 ribu rupiah per hari. Kondisi  pendidikan  masyarakat  yang  tidak pernah sama sekali mendapatkan pendidikan non formal, sedangkan pendidikan  formal  berada  pada  katagori Sedang  (51,43%)  tetapi  berbeda  tipis (selisih  11,43%)  dengan  kategori  rendah yaitu  pada  tingkat  SD  sebesar  40%.  Umur rata-rata  berada  pada  usia  produktif
walaupun  tingkat  pendapatan  berada  di bawah  garis  kemiskinan  menurut  BPS  dan Bank  Dunia  sehingga  dapat  disimpulkan kondisi  ekonomi  masyarakat  rendah  dan tingkat  kesejahteraan  masyarakat  juga menjadi  rendah.  Nilai  dan  norma  yang berlaku hanya sedikit dan adat istiadat juga jarang  dilakukan  tetapi  bentuk  kerjasama masyarakat  masih  terus  dilakukan  untuk menjalin  silaturahmi.  Melihat  kondisi  sosial ekonomi  pemohon  yang  rendah  berarti sangat  tepat  dilaksanakan  penyelesaian PTKH  di  Desa  Buntok  Baru  agar  dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat  terutama  petani  di  desa tersebut.

## Saran
Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan,  mendukung,  dan  dapat meningkatkan pendidikan masyarakat dengan  menambah  sarana  dan  prasarana yang  diperlukan  tiap  desa,  memberikan sosialisasi  dan  pendidikan  non  formal  bagi masyarakat  desa.  Peneliti  mengharapkan agar  pemerintah  adil  dalam  membagikan lahan untuk dikelola sendiri maupun melalui perhutanan  sosial.  Lahan  yang  diajukan harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adalina,  Y.,  Nurrochman  R.D.,  Darusman,
D.  &  Sundawati,  L.  2015.  Kondisi  Sosial Ekonomi  Masyarakat  di  Sekitar  Gunung Halimun  Salak. Jurnal  Penelitian  Hutan dan Konservasi Alam , 12 (2): 105-118.
Badan Pusat Statistik. 2010. Tren atau Pola Migrasi dari Berbagai Sensus dan Survei . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Basrowi  &  Juariyah,  S.  2010.  Analisis Kondisi  Sosial  Ekonomi  dan  Tingkat Pendidikan  Masyarakat  Desa  Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten  Lampung  Timur. Jurnal
Ekonomi dan Pendidikan, 7 (1): 58-81.
Garsetiasih,  R.    (2012). Manajemen Konﬂik Konservasi  Banteng  (Bos  javanicus d’Alton  1832)  dengan  Masyarakat  di Taman  Nasional  Meru  Betiri  dan  Taman Nasional  Alas  Purwo  Jawa  Timur . Disertasi tidak diterbitkan. Sekolah
Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Hafizianor. 2002. Pengelolaan Dukuh Ditinjau  dari  Perspektif  Sosial-Ekonomi dan  Lingkungan .  Tesis  tidak  diterbitkan.
Yogyakarta:    Program  Pascasarjana Fakultas  Kehutanan  Universitas  Gajah Mada.
Haryanto,  T.D.    2011.    Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dalam Sistem Agroforestry. Jurnal
Wacana Hukum.
Kartodihardjo, H.  2018.  Selamatkan Tanah Reforma Agraria. Tempo.co 06 Februari 2019.
Khasanah,  W.    2008. Hubungan  Faktor- Faktor  Sosial  Ekonomi  Petani  dengan Tingkat Adopsi Inovasi Teknologi Budidaya Tanaman Jarak Pagar (Jatropas  curcas  L)  Di  Kecamatan Lendah  Kabupaten  Kulon  Progo .  Tesis tidak  diterbitkan.    Surakarta:    Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Kemenko Perekonomian RI [Menteri Koordinator  Bidang  Perekonomian  RI].
2018. Peraturan  Menteri  Koordinator Bidang  Perekonomian  Nomor  3  Tahun 2018 Tentang   Pedoman   Pelaksanaan Tugas  Tim  Inventarisasi  dan  Verifikasi Penguasaan  Tanah  dalam  Kawasan
Hutan . Jakarta: Kemenko Perekonomian. Kemenhut  (Kementerian  Kehutanan).  2012. Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor: SK. 529/Menhut-II/2012 Tentang Perubahan  Atas  Keputusan  Menteri Pertanian  Nomor  759/KPTS/UM/1982 Tentang  Penunjukan  Areal  Hutan  Di Wilayah  Provinsi  Daerah  Tingkat  I Kalimantan Tengah Seluas ± 15.300.000 HA  (Lima  Belas  Juta  Tiga  Ratus  Ribu
Hektar) Sebagai Kawasan Hutan . Jakarta: Kemenhut.
Mulyani,  L.,  Yogaswara,  H.,  Manun,  L.,  & Mardiana,  R.  2011. Strategi  Pembaruan Agraria  untuk  Mengurangi  Kemiskinan. Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia dan  Pusat  Penelitian  Kemasyarakatan dan Kebudayaan . Jakarta: PT Gading Inti Prima.
Nugraheni,  E.Y.  2018.  Makna  tari  Kinyah Mandau  Hatue  suku  Dayak  Kabupaten Kapuas  Kalimantan  Tengah. Jurnal BioKultur , 7 (1): 35-53.
Pradanta,  S.W.  2016. Kajian  Nilai-Nilai Budaya  Jawa  dalam  Tradisi  Bancakan Weton di Kota Surakarta (Sebuah Kajian Simbolisme dalam Budaya Jawa) . Tesis tidak
diterbitkan. Solo: Program Pascasarjana Universitas Surakarta.
Putri,  A.D.,  &  Setiawina,  N.D.  2013. Pengaruh  Umur,  Pendidikan,  Pekerjaan Terhadap  Pendapatan  Rumah  Tangga Miskin  di  Desa  Bebandem. Jurnal Ekonomi Pembangunan  Unud ,  2  (4): 173-180.
Ruang  Guru.  2018.  10  Mata  Pencaharian Penduduk
Indonesia.
( www.ruangguru.co.id diakses  17  Juni 2019).
Sari, D.K., Haryono, D. & Rosanti, N. 2014. Analisis Pendapatan dan
Tingkat
Kesejahteraan  Rumah  Tangga  Petani Jagung  di  Kecamatan  Natar  Kabupaten Lampung  Selatan. Jurnal  Ilmiah  Ilmu Agribisnis 2 (1): 64-70
Supriyanto,  W.  &  Iswandari,  R.  2017.
Kecenderungan Sivitas Akademika dalam  Memilih  Sumber  Referensi  untuk Penyusunan  Karya  Tulis  Ilmiah  di Perguruan Tinggi. Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi 79-86.
Sugiyono.    2009. Metode  Penelitian  Bisnis (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D) . Bandung: ALFABETA.