MALLOMO: Journal of Community Service https://jurnal.umsrappang.ac.id/mallomo/index Vol. 2 No. 2, Juni 2022, pp 58 - 65 ISSN: 2774-7220 (online)
Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akuntansi Guna Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa di Kabupaten Buton Selatan
L.M. Hasrul Adan 1 ; Hastuti 2 ; Maria Ulfa 3 ; Andy Arya Maulana Wijaya 4 ; LM. Azhar Sa’ban 5
1,2 Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Buton
3 FKIP, Universitas Muhammadiyah Buton email: andyaryamw@gmail.com
4,5 FISIP, Universitas Muhammadiyah Buton
Abstract. This  community  service  program  aims  to  assist  village officers  in  standardized  accounting-based  financial  management.  In addition,  the  village  officer  is  given  the  knowledge  to  prepare  work program  plans,  financial  balances,  and  village  of  governments financial reports. The program is divided into three steps: 1) Financial Governance; 2) Preparation of Annual Financial Reports; 3) Program Evaluation. Assistance with incentives becomes a follow-up plan after the program is carried out. This activity has provided assistance, which can  be  explained  through  three  indicators.  1)  increasing  the understanding  of  village  officer  in  managing  village  finances;  2) increasing  the  knowledge  of  village  officer  about  the  weaknesses  of village  governments  financial  management,  and  3)  increasing  the ability  of  village  officer  to  compile  and  make  village  financial accountability  reports  according  to  Government  Regulation  Number 60 of 2014. Therefore, the program's success rate is described in the achievement of the average success indicator, which is 89.77%.
Abstrak. Aktivitas  program  pengabdian  masyarakat  ini  bertujuan untuk membangun pemahaman perangkat desa tentang pentingnya tata kelola keuangan  desa berbasis akuntasi yang terstandar, selain itu untuk memberikan pendampingan kepada perangkat desa dalam menyusun rencana program, neraca keuangan dan laporan keuangan desa.  Kegiatan  ini  dilakukan  dalam  3  Sesi  yakni  1)  Peningkatan Pemahaman  Tata  Kelola  Keuangan;  2)  Pendampingan  Penyusunan Laporan Keuangan; 3) Evaluasi melalui Fokus Grup Diskusi. Selain itu, guna  keberlanjutan  program  dilakukan  pendampingan  intensif kepada  empat  desa  sampel.  Hasil  kegiatan  ini  ditunjukkan  melalui
indikator,  diantaranya;  peningkatan  pemahaman  perangkat  desa dalam  tata  kelola  keuangan  desa,  adanya  pemahaman  perangkat desa  tentang  kelemahan  tata  kelola  keuangan  desa,  dan meningkatnya  kemampuan  perangkat  desa  dalam  menyusun  dan membuat laporan  pertanggungjawaban keuangan desa menurut PP Nomor  60  Tahun  2014,  yang  dibuktikan  melalui  persentase  capaian keberhasilan rata-rata untuk semua indikator adalah 89,77 %.
Keywords: Financial
Management;
Accounting; Village Government
Kata Kunci: Pengelolaan
Keuangan; Akuntansi;
Pemerintah Desa Coresponden author:
Email: andyaryamw@gmail.com

## artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY-4.0

## PENDAHULUAN
Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut UU Desa menjadi  awalan  bagi  pemerintah  desa  yang  secara  paradigmatis  mengubah  cara  pandangan pemerintah  pada  otoritas desa sebagai  satuan  masyarakat  terkecil,  dimana  desa  dianggap  sebagai subjek pembangunan dengan kewenangan yang luas (Astuti & Yulianto, 2016). Desa kemudian diberi opsi  kewenangan  penyelenggaraan  empat  bidang  urusannya  secara  utuh,  yakni  tata  kelola pemerintah desa, pembangunan desa, serta  membina desa dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat di desa.
Sejak tahun 2015, pemerintah menyalurkan anggaran pembangunan dalam bentuk dana desa yang besarannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Dana desa tersebut lalu dipergunakan desa dengan  tujuan  untuk  membangkitkan  ekonomi  masyarakat  desa  menjadi  lebih  produktif  dan sejahtera (Wismayanti et al., 2021). Meningkatnya capaian produktivitas tersebut dapat dilihat dari meningkatnya  nilai  ekonomi  masyarakat  desa,  serta  jumlah  persentase  pekerjaan  masyarakat  dan pertambahan  kepemilikan  bidang kerja  dan  kualitas  hidup  menjadi  lebih  baik (Pratiwi  &  Muliasari, 2020).
Besaran alokasi dana desa tersebut dimanfaatkan sebagai pendorong aktivitas otonomi desa untuk  mengoptimalkan  tata  kelola  pelayanan,  program  pembangunan,  dan  target  pemberdayaan masyarakat di desa. Olehnya itu, keberhasilan pengelolaan anggaran dengan baik dan jujur maka akan terwujud  kemandirian  desa,  utamanya  pemberdayaan  masyarakat.  Namun,  alokasi  dana  ini  juga memerlukan pengawasan yang optimal dari beragam pihak sebagaimana tujuannya. Jika ini dianggap sepele atau biasa saja, maka wajar saja muncul berbagai persoalan, mulai dari proses penyusunan rencana, tata kelolanya, pengawasan serta diakhir pelaporannya.
Akan  tetapi,  kita  perlu  menyadari  bahwa  banyak  hal  yang  perlu  dituntaskan,  diantaranya adalah  minimnya  pengetahuan  perangkat  desa  perihal  tata  kelola  dan  laporan  akhir  keuangan. Nyatanya,  mereka  memiliki  kewajiban  dalam  memastikan  transparansi  dan  akuntabilitas pemanfaatan dana. Hal ini juga dipicu oleh beberapa indikator, yakni rendahnya tingkat pendidikan aparat  desa,  khususnya  penatausahaan  dan  pelaporan  keuangan  (Pusparini  &  Mariadi,  2020), rendahnya  kompetensi  perangkat  desa  dalam  mempergunakan  alokasi  dana  desa  (Pratiwi  &

## 60 | MALLOMO: Journal of Community Service
Muliasari, 2020), rendahnya pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes yang baik, akuntabel dan transparan (Lilik Handajani et al., 2021), seringkali alasan efisiensi juga mencuat karena wilayah desa yang jauh dari kecamatan (Fitria, 2018), yang pada akhirnya dapat menjerat kepada desa pada masalah korupsi, secara sengaja maupun tidak akibat ketidakpahaman terhadap mekanisme pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (Prasetyo & Muis, 2015).
Dari perspektif akuntabilitas, pengelolaan dana desa masih memiliki sejumlah kelemahan baik dari sisi kebijakan dan prosedur teknisnya. Proporsi penggunaan dana desa belum sesuai ketentuan, dimana 30 % untuk operasional desa dan 70% untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.  Temuan  ini  merupakan  bagian  dari  kajian  yang  menunjukkan  bahwa  masih  diperlukan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pemerintah  desa  agar  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan desa  dapat  berjalan  dengan  baik  (Nafidah  &  Anisa,  2017).  Sehingga  membutuhkan  penyusunan regulasi  ada  beberapa  tahapan  untuk  memastikan  proses  ini  benar-benar  menerapkan  prinsip transparansi,  partisipatif  dan  akuntabel(Fitria,  2018),  sehingga  dalam  program  ini  kami  melakukan pendampingan pengelolaan keuangan desa berbasis akuntansi kepada pemerintah desa dan pengurus BUMDesa di Kabupaten Buton Selatan.
Menurut Data, Kabupaten Buton Selatan mempunyai 60 Desa yang memiliki potensi utama pada  sektor  perikanan,  pertanian,  perdagangan  dan  pariwisata.  Sedangkan,  topografi  daerahnya terbentang daratan yang masuk bagian dari Kepulauan Buton, serta wilayah kepulauan diantaranya; Pulau  Siompu,  Pulau  Kadatua  dan  Pulau  Batu  Atas.  Pada  Laporan  Penelitian  Tentang  BUMDesa  di Kabupaten Buton Selatan, diperoleh data bahwa dalam program memacu pertumbuhan bagi daerah, mulai tahun 2016 dikembangkan BUM Desa di Kabupaten Buton Selatan. Hanya saja, kontribusi BUM Desa dianggap belum optimal dirasakan oleh masyarakat. Tata kelola BUM Desa serta politik lokal desa menjadi indikasi bahwa pengelolaan BUM Desa belum memadai. Kelemahan kelembagaan BUM Desa  dan  pemanfataan  sumber  daya  yang  belum  optimal  juga  memberi  kontribusi  minimnya produktivitas BUM Desa di Kabupaten Buton Selatan (Balitbangda Kabupaten Buton Selatan, 2021).
Sektor  Ekonomi  darah  Kabupaten  Buton  Selatan  bergantung  pada  sektor  Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Pariwisata dan Pertambangan, hanya saja dari laporan yang didapati bahwa pencapaian  PDRB  atas  dasar  harga  berlaku  adalah  potensi  pada  sektor  pertanian  dan  Perikanan, sedangkan pariwisata belum menunjukkan tata kelola yang berpotensi optimal.
Potensi ekonomi Kabupaten Buton Selatan ditunjukkan pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Menurut data tahun 2015 – 2019, secara konstan mengalami trend peningkatan, dengan rata-rata  mencapai  lebih  kurang  10%  per  tahunnya  hingga  pada  nilai  sebesar  53,47%  secara keseluruhan. Adanya peningkatan ini terlihat pada semua sub sektor yang ada dalam sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, namun perlu diakui pula dengan tidak adanya dukungan dari sektor industri pengolahan,  sehingga  meski  capaian  meningkat  namun  belum  mampu  mendongkrak  program insudtrialisasi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Mencermati  kondisi  tersebut,  program  pengabdian  masyarakat  ini  menitikberatkan  pada upaya pendampingan tata kelola keuangan pemerintah desa berbasis sistem akuntansi, sebagai lokus pengembangan ekonomi daerah utamanya masyarakat desa. Melalui penguatan tata kelola keuangan yang akuntabel diharapkan dapat menjadi sarana pembenahan tata kelola pemerintah di Kabupaten Buton Selatan. Melalui pendampingan ini, permasalah tersebut diupayakan untuk dapat memberikan alur tata kelola keuangan yang bercirikan partisipatif, akuntabel dan transparan.

## Metode
Subjek pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yakni sosialisasi kepada aparatur yang mengelola keuangan  desa  di  Kabupaten  Buton  Selatan,  melalui  fasilitasi  yang  dilakukan  oleh  Badan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Kabupaten  Buton  Selatan.  Langkah  ini  merupakan  awalan  dalam proses pendampingan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pertemuan awal melalui sosialisasi diikuti  oleh  54  orang  yang  merupakan  perwakilan  desa  (Kepala  Desa,  Bendahara  dan  Pengelola
BUMDesa).  Melalui  sosialisasi  tersebut  dimaksudkan  untuk  menyamakan  kepentingan  dan pemahaman bersama dalam kemampuan penyusunan laporan keuangan desa.
Selanjutnya  tim  menindaklanjuti  hasil  sosialisasi  dengan  melakukan  koordinasi  kepada beberapa desa yang dijadikan sampel untuk  didampingi lebih lanjut,  desa yang dipilih berdasarkan akses ke lokasi dan kesediaan Kepada Desa untuk memfasilitasi kegiatan yang dimaksud, yakni desa Sandang Pangan, Desa Bahari I, Desa Katilombu dan Lampanairi. Kebutuhan program yang dilakukan disesuaikan  dengan  bidang ilmu tim  pengabdian  terhadap  program.  Aktivitas  pelatihan  tata  kelola keuangan desa dimulai dengan melakukan seminar akuntansi yang dilaksanakan di Gedung Lamaindo, Batauga,  Kabupaten  Buton  Selatan,  pada  Sabtu,  15  Mei  2021.  Adapaun  metode  pendekatan  yang dilakukan, yaitu:
1. Seminar,  yang  dilakukan  dengan  memaparkan  materi  akuntansi  kepada  para  peserta  tentang rangkaian  aturan  dan  standarisasi  pengelolaan  keuangan  desa  serta  manfaat  tata  kelola keuangan  berbasis  akuntansi.  Tim  juga  memperkenalkan  berbagai  template  laporan pertanggungjawaban  keuangan  dan  memahami  perihal  kepentingan  penyusunan  laporan keuangan desa guna memastikan akuntabilitas penggunaannya. Penyampaian materi dan diskusi dilakukan selama 90 menit, dengan memanfaatkan presentasi interaktif melalui proyektor dan penggunaan media pendukung lainnya.
2. Contoh praktik Penyusunan Laporan Keuangan, Peserta diberikan instrumen dan dokumen dalam melakukan penyusunan pelaporan. Peserta  kemudian distimulus dengan memberikan  contoh- contoh tahapan penyusunan laporan. Tahap kedua ini dilakukaan selama kurang lebih 100 menit, dengan menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel.
3. Diskusi  dilakukan  dengan  membuka  kesempatan  para  setiap  peserta  untuk  aktif  berdiskusi masalah  yang  berhubungan  dengan  proses  penyusunan  laporan  keuangan  serta  kendala  yang sering ditemui. Tahap ketiga ini dilakukan selama  60 menit dengan bentuan whiteboard  serta spidol.
4. Melakukan  pendampingan:  dilakukan  dengan  melakukan  pendampingan  peserta  dalam melakukan penyusunan laporan keuangan desa secara intensif. Tahap keempat dilakukan selama 60 menit, dengan media bantuan kertas kerja yang telah disiapkan oleh tim. Pendampingan lebih lanjut juga dilakukan  pada tiap pemerintah  desa  yang  tersampel,  yakni  desa  Sandang  Pangan (pada tanggal 22 Mei 2021), Desa Bahari I (pada tanggal 29 Mei 2021), Desa Katilombu  (pada tanggal 5 Juni 2021) dan Desa Lampanairi (Pada tanggal 12 Juni 2021).

## Hasil Dan Pembahasan
Pelaksanaan  rangkaian  aktivitas  pengabdian  dalam  kegiatan  ini  bertujuan  memberikan pengetahuan dan pendampingan tentang tata kelola keuangan Pemerintahan Desa berbasis Akuntasi. Subjek pada kegiatan ini diantaranya kepala desa, aparatur desa, pengelola BUMDes dan kelompok masyarakat  yang  relevan.  Aktivitas  pengabdian  ini  diproyeksikan  untuk  bisa  menghadirkan  solusi terhadap  tata  kelola  Keuangan  Pemerintah  Desa  yang  lebih  baik  sebagai  bentuk  Akuntabilitas keuangan di Kabupaten Buton Selatan. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan.

## Tahap pertama, Peningkatan Pemahaman Tata Kelola Keuangan
Kegiatan  dimulai dengan  Survey (Pre  Test) yang  dilakukan  untuk  mencari  informasi  melalui fasilitasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Selatan, dalam survey ini juga dibantu dengan menggunakan kuisioner yang diisi oleh perangkat desa sebagai proses awal kegiatan (Abdurrahman et al., 2021). Diakhir tahap pertama ini Tim melakukan penyusunan agenda pertemuan dengan  kepala  desa  dan  pengelola  BUMDes,  serta  penyusunan  materi  pelatihan  dan  capaian  yang ditargetkan dalam kegiatan tersebut.

## Gambar 1. Tim Memberikan Materi Kegiatan
Dalam  seminar tersebut,  tim  melakukan  presentasi  dengan  metode  ceramah  perihal  siklus perencanaan pembangunan desa yang merupakan esensi penting bagi tata kelola pemerintah desa. Melalui siklus ini juga diperlukan adanya pemahaman perangkat desa dalam melakukan penyusunan keuangan,  sehingga  rencana  pembangunan  yang  telah  ditetapkan  dapat  bermanfaat  untuk masyarakat  desa  secara  umum.  Disamping  itu,  melalui  pemahaman  terhadap  siklus  ini  juga,  tim memperlihatkan  jadwal  kegiatan  perencanaan  pembangunan  desa  yang  memerlukan  adanya  tata kelola  keuangan  yang  transparan  dan  akuntabel,  sebagaimana  urutan  siklus  yang  dilakukan  oleh pemerintah desa.
Dengan adanya perencanaan seperti itu, maka diharapkan tata kelola keuangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dapat dimanfaatkan untuk:
a. Tuntunan penyusunan RKP Desa, dengan tujuan menjamin integrasi antara proses perencaaan, alokasi penganggaran, pelaksanaan serta tahapan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
b. Menyukseskan proses perencanaan pembangunan sebagaimana kebutuhan dan keadaan saat itu dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif serta peningkatan kualitas hidup.
c. Membangun komitmen dan tanggungjawab kolektif terhadap pembangunan masyarakat.
d. Merawat dan mempertahankan output pembangunan (berkelanjutan)
e. Mengembangkan  dan  menstimulus  adanya  partisipasi  dan  swadaya  masyarakat  pada  proses pembangunan,
f. Sebagai wadah komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desanya. Adapun komponen dasar laporan keuangan, yaitu; dokumen realisasi penggunaan anggaran desa,  neraca  kas  desa,  dan  dokumen  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Disisi  lain, penekatan materi yang disampaikan adalah  dengan  adanya tata kelola keuangan pemerintah desa berbasis  akuntansi  dapat  menjamin  akuntabilitas  pelaporan  keuangan,  sekaligus  menghindarkan adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Harapannya  melalui  sesi  ini,  para  perangkat  desa  yang  hadir  mampu  memahami  proses- proses yang terjadi dalam tata kelola pemerintah desa khususnya pada seperti apa menyusun tata kelola keuangan yang sesuai dengan standar akuntasi pelaporan keuangan dengan baik dan benar.

## Tahap kedua, Penyusunan Laporan Keuangan
Pada tahap ini, tim menyiapkan contoh instrumen dan kebutuhan dokumen keuangan yang diperlukan dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan, melalui tutorial langsung kepada peserta, seperti pencatatan transaksi sesuai dengan kaidah akuntansi, penyusunan laporan arus kas, laporan hasil usaha dan laporan posisi keuangan. Indikator capaian pada tahap ini disesuaikan dengan Dalam upaya  pengelolaan  keuangan  desa  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, yaitu:
1. Perencanaan Keuangan Desa,
2. Pelaksanaan Keuangan Desa,
3. Penatausahaan Keuangan Desa,
Gambar 2. Contoh Jurnal Keuangan Desa
4. Pelaporan Keuangan Desa,
5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Tim  menjelaskan  sekaligus  mempraktekkan  langsung  tentang  standar  akuntansi  keuangan yang  berlaku  dalam  menyusun  laporan  keuangan  desa.  Sebelum  melakukan  itu,  peserta  diberi penjelasan  mengenai  standar  akuntansi  keuangan  sektor  publik  yang  digunakan  pada  pelaporan keuangan pemerintah. Setelah peserta mengetahui proses tersebut, maka secara berkelompok dan didamping oleh  Tim  yang terbagi menjadi  4  kelompok  dan  disiapkan  instrumen  kegiatan  dan  cara menyusun jurnal keuangan dan mendokumentasikannya dokumen arsip keuangan.
Proses  selanjutnya,  peserta  diminta  untuk  memberikan  masukan  kepada  Tim  tentang  apa yang telah mereka kerjakan dalam waktu 30 menit untuk berdiskusi tentang kesulitan yang mereka alami.  Langkah  selanjutnya,  tiap  kelompok  mencoba  mengaplikasikan  cara  membuat  laporan keuangan  desa  menurut  standar  yang  ditetapkan.  Pada  akhir  sesi,  setiap  peserta  diminta  untuk mempresentasikan kertas kerja mereka untuk kemudian didiskusikan kepada seluruh kelompok dan mendapatkan feedback langsung dari Tim.
Pada tahapan ini diharapkan kepada setiap peserta adalah:
a. Peserta dapat mengisi catatan laporan transaksi keuangan hingga mampu menyusun laporan keuangan berbasis akuntansi dengan tepat.
b. Adanya peningkatan kapasitas informasi kepada perangkat desa yang dijadikan dasar melakukan pengawasan dan evaluasi capaian kerja pemerintah desa.

## Tahap ketiga, Evaluasi melalui Fokus Grup Diskusi
Pada tahap akhir Tim melakukan  evaluasi  kegiatan, yang dimulai dengan melakukan diskusi dan  disertai  dengan  pengisian  quisioner (post  test) untuk  mengukur  ketercapaian  indikator pemahaman  dan  kompetensi perangkat  desa  dalam  melakukan  penyusunan  dan  laporan  keuangan yang telah diberikan selama pendampingan.
Adapun  pada  tahap  evaluasi  kegiatan  belum  dilakukan  pada  akhir  kegiatan,  dan  dilakukan pada  pemerintah  desa  yang  tersampel  untuk  dilakukan  pendampingan  yang  dilakukan  pada  bulan Juni, dengan capaian sebagai berikut:
Nama Kegiatan Tujuan Indikator Capaian % Capaian Seminar Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Akuntansi Guna memberikan kapasitas dan kompetensi peserta tentang komponen Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Peserta tentang komponen dasar laporan keuangan, yakni; Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa,
neraca kas desa, dan dokumen laporan
83,3 %
dasar laporan keuangan desa pertanggungjawaban keuangan desa, serta kaidah dalam penyusunannya. Fokus Grup Diskusi Untuk mengidentifikasi kelemahan dan kesalahan yang seringkali ditemui oleh perangkat Desa ketika menyusun Laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa. Meningkatnya kemampuan peserta untuk mengenali kelemahan ketika penyusunan laporan keuangan pertanggungjawaban keuangan desa berbasis sistem akuntansi keuangan yang tepat. 100% Praktek Penyusunan Laporan Keuangan Untuk mendampingi peserta dalam menyusun rencana dan laporan keuangan desa berbasis akuntansi yang tepat. Meningkatnya kemampuan peserta (perangkat desa) dalam menyusun anggaran program kerja dengan baik, membuat neraca keuangan, dan membuat laporan keuangan yang terstandar. 92,5 % Rencana Tindak Lanjut Untuk Melakukan pendampingan kepada peserta dalam membuat Dokumen Keuangan Desa menurut Instrumen yang tercantum pada PP No. 60 Tahun 2014. Meningkatnya kemampuan Perangkat pemerintah Desa di Kabupaten Buton Selatan dalam menyusun Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan desa
Menurut PP No. 60 Tahun 2014, yaitu:
a. Dokumen Laporan tiap semester terhadap Realiasasi penggunaan
Anggaran Belanja Desa, b. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Desa kepada Bupati pada tiap akhir tahun anggaran berjalan, c. Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Desa. 83,3 %

## Simpulan Dan Saran

## Simpulan
Pendampingan  pengelolaa  keuangan  berbasis  akuntansi  yang  dilakukan  pada  perangkat Pemerintah Desa di Kabupaten Buton Selatan ialah sebagai berikut:
1. Perangkat  Desa/  BUMDesa  memiliki  pemahaman  terkait  tata  kelola  keuangan  desa  yang terstandarisasi,  meliputi  Perencanaan  Keuangan  Desa,  Pelaksanaan  Keuangan  Desa, Penatausahaan Keuangan Desa, Pelaporan Keuangan Desa, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, guna terciptanya tata kelola keuangan yang akuntabel, partisipatif dan transparan.
2. Adanya  peningkatan  persentase  capaian  keberhasilan  kegiatan  yang  ditunjukkan  melalui indikator;  Pemahaman  perangkat  desa  dalam  tata  kelola  keuangan  desa  (83,3%),  Adanya pemahaman  perangkat  desa  tentang  kelemahan  tata  kelola  keuangan  desa  (100%),  dan meningkatnya kemampuan perangkat desa dalam menyusun dan membuat pelaporan keuangan desa yang sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2014 (92,5%).

## Saran
Adapun  Saran  dari  kegiatan  pelatihan  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kabupaten  Buton Selatan, yaitu:
1. Bagi Pemerintah  Desa, perlu  melakukan  pendampingan  secara  kontinu  untuk  tetap  menjamin keberlanjutan program pendampingan yang telah dilakukan.
2. Bagi  perangkat  desa  desa,  untuk  menerapkan  kaidah-kaidah  tata  kelola  keuangan  desa berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
3. Bagi Masyarakat Desa, untuk dapat ikut serta membantu mengawasi tata kelola keuangan guna menjamin akuntabilitas dan tranpransi keuangan desa.

## Daftar Rujukan
Abdurrahman, R., Basri, Y. M., Azhar. A, A., & Darlis, E. (2021). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Dan Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes Di Kabupaten Kampar. COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (1), 126 – 131. https://doi.org/10.54951/comsep.v2i1.85 Astuti,  T.  P.,  &  Yulianto,  Y.  (2016).  Good  Governance  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 1 (1), 1 – 14. https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694
Balitbangda Kabupaten Buton Selatan. (2021). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Sebagai Kekuatan Kelembagaan Ekonomi Desa .
Fitria. (2018). Sistem Tata Kelola Keuangan Desa. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah , 16 (2), 133 – 140. Lilik Handajani, Akram, Saipul Arni Muhsyaf,  &  Ayudia  Sokarina.  (2021).  Pendampingan  Tata  Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA , 4 (4), 296 – 303. https://doi.org/10.29303/jpmpi.v4i4.1127 Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi , 10 (2), 273 – 288. https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936 Prasetyo, A., & Muis, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. Jurnal Desentralisasi , 13 (1), 16 – 31. https://doi.org/10.37378/jd.2015.1.16-31
Pratiwi, D. N., & Muliasari, D. (2020). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas  di  Desa  Mlandi  Wonosobo. Jurnal  Ilmiah  Pangabdhi , 6 (2),  158 – 162. https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7506
Pusparini, H., & Mariadi, Y. (2020). Program Pendampingan Aparat Desa dalam Mencetak Desa Melek Akuntansi. Jurnal PEPADU , 1 (1), 7 – 14.
WISMAYANTI, K. W. D., PURNAMANINGSIH, P. E., & SUDIARTINI, N. W. A. (2021). PENDAMPINGAN PENGELOLAAN  KEUANGAN  DESA  GUNA  MENINGKATKAN  AKUNTABILITAS  DI  DESA  WERDHI BHUWANA. Jurnal Sekawa Bhakti , 6 (1), 92 – 103.