## PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA
Mohammad Mahmudi Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang Email : mahmudi1957@gmail.com

## Abstrak
Partai-partai politik di Indonesia tumbuh dan  berkembang pesat, oleh karena  itu, perlu ada ide baru dalam upaya mengembangkan dan membubarkan partai politik yang  bangkrut  untuk  menciptakan  sistem  perpisahan  Indonesia  adalah  sistem multipartai  yang  sederhana.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pembentukan  partai  politik  yang  signifikan  dan  upaya  untuk  menyederhanakan partai politik dengan melalui tahap yang tidak biasa adalah melalui aplikasi partai politik  kebangkrutan  ke  Mahkamah  Konstitusi  yang  tujuannya  adalah  untuk efisiensi negara - anggaran yang dikeluarkan untuk partai politik serta menjadikan sistem  perpisahan  Indonesia  sebagai  sistem  multi-partai  yang  sederhana  namun dalam  artian  melakukan  gagasan  untuk  memperhatikan  beberapa  faktor  penting termasuk: prinsip demokrasi, rasional, dan non-diskriminatif.
Kata kunci: Partai politik, pembubaran partai politik, sistem Multi Partai yang sederhana.

## Abstract
Political  parties  in  Indonesia  are  growing  and  growing  rapidly,  therefore,  there needs to be a new idea in the effort to develop and dissolve the bankrupt political party in order to create a system Indonesian parting is a simple multiparty system. The results of this study show that the establishment of a significant political party and efforts to simplify the political party by going through an unusual stage is by means  of  The  application  of  the  bankruptcy  political  party  to  the  Constitutional Court  of  its  purpose  is  to  efficiencies  the  country-issued  budget  for  political parties as well as making the system of Indonesia's parting systems a multi-party system that is simple but in terms Do the idea of having to pay attention to several important  factors  including:  democratic,  rational,  and  Non-discriminatory principles.
Keywords: Political parties, political party disbandment, simple Multi Party system.

## PENDAHULUAN
Partai  politik  merupakan  cermin  kemerdekaan  berserikat  ( freedom  of asssociation )  dan    berkumpul  ( freedom  assembly )  sebagai  perwujudan  dari kemerdekaan  berfikir  dan  berpendapat  ( freedom  of  tought )  serta  kebebasan
berekspresi  ( freedom  of  expression ).  Oleh  karena  itu,  kemerdekaan  berserikat sangat  dilindungi  oleh  setiap  undang  –  undang  dasar  negara  demokrasi konstitusional  ( constitutional  democracy )  atau  negara  hukum  demokratis ( democratsche rechtstaat ). 1
Pertumbuhan  atau  perkembangan  partai  politik  di    Indonesia  sangatlah pesat di tandai dari banyaknya partai politik yang baru  terbentuk, partai politik di Indonesia  merupakan  bagian  dari  kehidupan  perpoltikan  di  Indonesia  selama kurun  waktu  seratus tahun  terakhir.    Partai  politik    juga  digunakan  dalam  upaya memperjuangkan bangsa Indonesia di jaman pendudukan colonial belanda sampai pada  saat  pendudukan  jepang.  Namun  dalam  upaya  tersebut  partai  justru mengalami  kesukaran  untuk  membentuk  kesatuan  atau  front  dalam  upaya berjuang  untuk  kemerdekaan  Indonesia  baik  pada  zaman  koloneal  belanda  atau jepang.
Maklumat Pemerintah Nomor X Pada 3 November 1945  tetntang anjuran Pemerintah tentang Pembentukan – Pembentukan Partai Politik, adalah dasar dan awal  dari  terciptanya  sistem  multi  partai  di  negara  republik  Indonesia.  sistem multi  partai  merupakan  salah  satu  sistem  kepartaian  dalam  sistem  demokrasi negara  hukum  ( democratische rechstaat ).  Namun  sistem  multi  partai menyebabkan ketidak stabilan dalam berjalannya proses pemerintahan dibuktikan dengan badan konstituante yang tidak dapat menyelasikan tugasnya dalam upaya membuat  dan  merumuskan  konstitusi  hingga  pada  tahun  1959.  Penyebabnya adalah  terjadinya  perbedaan  mendasar  antara  dasar  negara  islam  dan  pancasila yang  tidak  menemukan  titik  temu.  Sampai  pada  saat  pemberlakuan  kembali Undang  -  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tidak  menemukan kesimpulan  yang  tepat  antara  tidak  adanya  perubahan  atau  dengan  adanya perubahan.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  presiden  Republik  Indonesia  Ir.  Soekarno kemudian  mengluarkan  Dekrit  Presiden  yang  berisi  tentang  pemberlakuan kembali  Undang  _  Undang  Dasar  1945  menjadi  Konstitusi  Negara  Republik Indonesia.
Pada masa demokrasi terpimpin, ketidak stabilan yang di timbulkan akibat banyaknya  partai  politik  ini  kemudian  menimbulkan  sebuah  prinsip  pembatasan partai politik yaitu presiden mengeluarkan Petetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 pada  tanggal  31  Desember  Tahun  1959  Tentang  syarat  –  syarat  dan penyederhanaan  partai.  Konsep  sistem  kepartaian  di  Indonesia  kemudian  terjadi pembatasan lagi ketika pada resim orde barunya Soeharto dengan cara yang lebih radikal  yaitu  di  muka  sepuluh  partai  termasuk  golkar,  Presiden  Soeharto mengumumkan  sarannya  agar  partai  mengelompokkan  diri  untuk  mempermudah kampanye pemilihan umum tanpa partai kehilangan identitasnya masing – masing atau di bubarkan sama sekali. 2
Setelah  kemudian  runtuhnya  rezim  Soeharto  pada  tahun  1998  maka  juga memberi pengaruh kepada  sistem kepartaian  yang terjadi di Indonesia, pada saat era reformasi runtuhnya rezim juga berakibat kepada runtuhnya pembatasan partai politik yaitu dengan berdirinya jumlah partai- politik yang cukup banyak.
1 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara  Jilid  I .  Sekretariat  Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006. Hal 338.
2 Meriam Budiarjdo., Op Cit. 2010 hal 445
Upaya  pembatasan  partai  politik  terus  berlangsung  siring  dengan perubahan  Undang  –  undang  tentang  partai  politik,  yakni  Undang  –  Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Tujuan partai politik secara umum di atur dalam ketentuan pasal10 huru a dan pasal 10 huruf d Undang – Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik adalah:
a. Mewujudkan  cita  –  cita  nasional  bangsa  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  pembukaan  Undang  –  Undang  Dasar Negara Republik Indonesia;
b. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketentuan  pasal  10  huruf  a  dan  d  Undang  –  Undang  No.2  Tahun  2008 tersebut  merupakan      suatu  nilai  yang  terkandung  didalam  partai  politik  adalah dengan    Semata  –  mata  hanya  untuk  mensejahterakan  rakyat.  Namun  pada konteks  politik  praktis  partai  politik  adalah  dianggap  sebagai  sumber  dimana penyalahgunaan  wewenang  terjadi,  dengan  itu  maka  upaya  pembatasan pertumbuhan partai politik perlu adanya suatu pembatasan.
Dalam  suatu  fungsi  partai  politik  secara  umum  adalah  mencari  dan mempertahankan  kekuasaan  di  dalam  sistem  ketata  pemerintahan  untuk mewujudkan program – program yang disusun berdasarkan ideologi partai politik itu sendiri. adapun caranya dalam mencari dan mempertahankan kekuasaan suatu partai  politik  didalam  suatu  sistem  pemerintahan  adalah  mengikuti  pemilihan umum.
Selain  sesudah  partai  politik  di  nyatakan  lulu  verifikasi  oleh  kementrian hukum dan hak asasi manusia yang selanjutnya disebut dengan (Kemenkumham) harus  medaftarkan  partai  politik  baru  tersebut  sebagai  suatu  badan  hukum sehingga  partai  politik  sebagai  organisasi  yang  berbadan  hukum.  Partai  politik sebgai sebuah organisasi, adalah sama denganorganisasi yang lain yaitu di bentuk atas  dasar  kebebsan  berserikat,  dan  eksistensinya  dalam  lalu  lintas  hukum  di ketahui jika partai politik berbadan hukum.
menurut  han  kelsen,  beberapa  orang  dikatakan  membentuk  suatu organisasi yang berbadan hukum atau korporasi, jika tindakanya di atur oleh suatu atanan  yaitu  sistem  norma,  partai  politik  sebgai  bdan  hukum  juga  memliki konstitusi yang berisi aturan – aturan penting bagi partai politik tersebut. 3
Berdasarakan  Pasal 3 Undang - undang No. 2 Tahun 2011 Tentang partai politik adalah  bahwa partai politik harus di daftarkan kepada kementrian menjadi badan  hukum.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  partai  politik  harus  menjadi  badan hukum  maka  akan  mendapatkan  multi  tafsir  yang  berbeda  di  antara  ahli  hukum yaitu terkait dengan status partai politik sebagai badan hukum.
Dalam  ilmu  hukum  aadalah  di  jelaskan  bahwa  subjek  hukum  ( legal subject ) adalah setiap penyandang Hak dan Kewajiban lalu lintas atau hubungan- hubungan  hukum. Pembawa  hak dan kewajiban  itu dapat merupakan orang  yang bias disebut dengan Naturlijke Person (menselijk person) atau bukan orang  yang biasa disebut pula dengan Rechtpersoon. Rechtpersoon  itulah  yang  biasa dikenal sebagai  badan  hukumyang  merupakan  persona  cta  atau  orang  yang  diciptakan oleh hukum sebgai persona (orang diktif). 4
3 Moh. Ali Safa’at : Pembubaran Partai Politik Hal 19-20
4 Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  &konsolidasi  Lembaga  negara ,  Jakarta  Sinar Grafika, 2006, Hal 60
Didalam  badan  hukum  juga  ada  persyaratan  tentang  tujuan  yang  tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang  –  undangan  .tujuan  dari  badan  hukum dapat berupa tujuan yang bersifat ideal tertentu, ataupun tujuan yang relatif lebih praktis dan bersifat komersial atau yang berkaitan dengan keuntungan. Misalnya, badan  hukum  dapat  berorentasi  mencari  keuuntungan (pro  t-oriented) atau tidak mencari keuntungan (Non-pro oriented) .  Tujuan – tujuan itulah harus merupakan tujuan  badan  hukum  sebagai  institusi  yang  terpisah  dari  tujuan  –  tujuan  yang bersifat  pribadi  dari  para  pendirinya  ataupun  pengurusnya.  Karena  itu  tujuan  – tujuan  istitusi  badan  hukum  sangatpenting  dirumuskan  secara  jelas  sehingga upaya – upaya yang perlu dilakukan untuk mencapainya juga menjadi jelas. 5
Kejelasan  suatu  hubungan  usaha  adalah  tujuan  untuk  menentukan kompetensi dan kewenangan badan hukum sebgai suatu subjek hukum dalam lalu lintas  hukum.  Kejelasan  ini  adalah  sangat  penting  karena  badan  hukum  hanya dapat  bertindak  melalui  perantara  organ  jabatan  yang  ada  didalam  suatu  badan hukum,  yang  nantinya  pemegang  jabaytan  itu  adalah  orang  per  orangan, pengurusnya  atau  anggotanya.  Dai  ini  akan  jelas  mana  yang  bertindak  sebgai pribadi dan yang bertindak sebagai badan hukum (rechpersoon) .
Didalam partai poltitik sebagai badan hukum juga dapat di pailitkan ketika mengalami  kegagalan  dalam  proses  berjalanya  suatu  partai  politik,  partai  politik adalah  sebagai  badan  hukum  yang secara sah di  bentuk dan di daftarkan  melalui kementrian  dan  ketika  mengalami  suatu  kegagalan  dalam  fungsinaris  atau tindakannya  sebagai  badan  hukum    maka  partai  politik  dapat  juga  di  lakukan proses pemailitan sebagaimana badan hukum yang lainnya.
Dengan  demikian,  ketika  partai  politik  dapat  di  pailitkan  bukan  tidak mungkin  bahwa  hal  ini  dapat  menjadi  solusi  terhadap  upaya  penyederhanaan partai politik dengan melihat banyaknya partai politik di Indonesia yang  tumbuh dengan pesatnya dan  hanya  akan  menambah  beban anggaran pendapatan  belanja negara    sebagaimana  bahwa  anggaran  partai  politik  di  ambilkan  dari  anggaran pendapatan negara, maka solusinya adalah pemailitan partai politik.

## METODE PENELITIAN
Jenis  pendekatan  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan undang  –  undang  ( statute  approach ) yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua Undang-Undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang sedang  di  tangani,  pendekatan  akan  membuka  cakrawala  peneliti  dalam mempelajari  konsistensi  kesesuaian  antara  undang  –  undang  yang  satu  dengan yang lainnya atau undang – undang dengan undang – undang dasar atau regulasi dengan undang – undang. 6
Selanjutnya  adalah  menggunakan  Pendekatan conceptual  opproach, yang dilakukan  dengan  menelaah    pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  dalam ilmu hukum dan perkembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi. 7
3.2.1. Bahan hukum
5 Ibid, Hal 64.
6 Peter  Mahmud  Marzuky , Penelitian  Hukum.  Cetakan  Keenam ,  (Jakarta;  Kencana ,2010), hal .29.
7 Ibid, hal. 137
Dalam  proses  pengumpulan  bahan  hukum  peneliti  menggunakan  jenis sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu:
a. Sumber hukum primer didalam hal ini adalah Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang - undang  No.2 Tahun 2008, Undang  –  undang  No  2  Tahun  2011,  Undang  –  undang  No  2  tahun 1999,    Undang  –  undang  No  37  Tahun  2004  dan  juga  peraturan  – perundang undangan terkait dengan focus penulisan di dalam tesis ini.
b. Sumber hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari referensi  buku-buku  hukum  dan  termasuk  tesis,  sikripsi,  desertasi hukum  dan  jurnal  hukum. 8 Sumber  hukum  sekunder  adalah memberikan  penjelasan  dan  tafsiran  terhadap  sumber  bahan  hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau eletronik, pendapat para sarjana, kasus  –  kasus hukum  seta simposium  yang  dilakukan  pakar  terkait  dengan  pembahasan 9 tentang partai  politik  sebgai  badan  hukum  dalam  sistem  kepartaian  di Indonesia.
c. Bahan  hukum  tersier  yakni  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk maupun penjelassan terhadap bahan hukum primer dan skunder;contohnya  kamus,  Ensiklopedia,  Indeks  komulatif,  dan seterusnya  (fakultatif). 10 Adapun  bahan  hukum  tersier  yang  digunakan dalam  penulisan  Tesis  ini  adalah  meliputi  berbagai  media  seperti media cetak, media  elektronik, kamus hukum dan internet.
3.2.2. Teknik pengumpulan bahan hukum pengumpulan  bahan  hukum  dimaksudkan  untuk  memperoleh  bahan hukum  dalam  penelitian.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  mendukung dan  berkaitan  dengan  pemaparan  penelitian  ini  adalah  studi  dokumen  (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan  bahan  hukum  yang dilakukan  melalui  bahan  hukum  tertulis  dengan  mempergunakan  content analisys. 11 Teknik  ini  berfungsi  guna  mendapatkan  landasan  –  landasan  teori dengan mengkaji buku – buku, peraturan  perundang – undangan, jurnal, dan hasil – hasil penelitian –  penelitian lainnya baik cetak maupun dalam bentuk eletronik yang  langsung  berhubungan  dengan  partai  politik  sebagai  badan  hukum  dalam sistem kepartaian di Indonesia.
3.2.3. Teknik Analisis Data
4. Penggunaan  metode  deduksi  berpangkal  dari  pengajuan  premis  mayor (pernyataan  yang  bersifat umum).  Kemudian diajukan premis  minor (bersifat khusus),  dari  kedua  premis  itu  kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  atau
8 Peter Mahmud Marzuky. Op.Cit.hal 155
9 Jhonny  Ibrahim, Teori  Dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayumedia, Malang, 2006, hal.392.
10 Maria SW.Sumardjono, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum , (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2014),  hal.17.
11 Peter Mahmud Marzuky. Op.Cit., hal. 21
conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana  silogisme  tradisional. 12 Penelitian  ini  menggunakan  teknik analisis data dengan logika deduktif, adapun yang dimaksudkan dengan logika deduktif  atau  pengolahan  bahan  hukum  dengan  cara  deduktif  yaitu menjelaskan  suatu  hal  yang  bersifat  umum  kemudian  menariknya  menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

## PEMBAHASAN
Kebijakan  penyederhanaan  Partai  politik  sudah  berlaku  semenjak  zaman awal kemerdekaan, upaya mengkontruksikan prinsip-prinsip hukum penyederhanaan  partai  politik  harus  dimulai  dari  landasan  filosofis  bangsa Indonesia  sendiri  yakni  Pancasila  sebagai  cita-cita  hukum  nasional  Indonesia. kebijakan partai politik dapat dilihat dari persyaratan kuantitatif dan kualitatif dan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum.
4.2.1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1999  merupakan  produk  hukum  setelah runtuhnya  rezimorde  baru  yang  berkuasa  selama  32  tahun  undang-undang  ini menggantikan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1975  Tentang  Partai  Politik  dan golongan  Karya  dan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1985  Tentang  Perubahan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 1975 yang di pandang tidak dapat menampung aspirasi politik yang sedang berkembang.
Didalam  undang-undang  Nomor  2  Tahun  1999  terdapat  persyaratan- persyaratan yang membatasi partai politik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 dalam hal membentuk partai politik harus dibentuk oleh minimal 50 orang  warga  negara  Indonesia  yang  telah  berusia  sekurang0kurangnya  21  tahun yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1:
Sekurang-kurangnya  50  (lima  puluh)  orang    warga  negara  Republik  Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat membentuk Partai Politik. Syarat  pembentukan  partai  politik  kemudian  diatur  dalam  pasal  2  ayat  (2)  yang terdapat  syarat  asas/ideology  pembentukan  partai  dengan  mencantumkan pancasila dalam anggran dasar Partai, Asas atau Ciri, Aspirasi dan program partai tidak  bertentangan  dengan  landasan  falsafah  negara  yaitu  pancasila,  tidak menggunakan  nama  atau  lambing  yang  sama  dengan  lambing  negra  asing, bendera  Negara  Republik  Indonesia,  bendera  negara  asing,  gambar  perorangan serta lambang partai lain yang dijeaskan dalam pasal 2 ayat (2):
Partai  Politik  yang  dibentuk  sebagaimana  ddimaksud  ayat  (1)  harus  memenuhi syarat:
a. Mencamtumkan  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dari  Negara  Kesatuan Republik Indonesia dalam anggaran dasar partai:
b. Asas  atau  ciri,  aspirasi  dan  program  Partai  Politik  tidak  bertentangan dengan pancasila:
c. Keanggotaan  Partai  Politik  bersifat  terbuka  untuk  setiap  warga  negara Republik Indonesia yang telah mempunyai hak pilih
d. Partai  politik  tidak  boleh  menggunakan  nama  atau  lambang  yang  sama dengan  lambang  negara  asing.  Bendera  Negra  Kesatuan  Republik
12 Ibid , hal . 47
Indonesia sang Merah Putih, Bendera kebangsaan negara asing, gambar perorangan dan nama serta lambang partai lain yang telah ada. 13
Persyaratan  dan  procedural  pendirian  partai  politik  diatur  didalam  pasal  4  ayat (1),  (2)  dan  (3)  yang  mengatur  bahwa  partai  poltik  didirikan  degan  akta  notaris dan  didaftarkan  pada  departemen  kehakiman  RI.  Partai  Politik  yang  telah memenuhi  persyaratan  pembentukan  kemudian  di  sahkan  sebagai  badan  hukum dan diumumkan didalam berita Negara Republik Indonesia.
Didalam bab VI Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, diatur juga terkait dengan    Persyaratan  keuangan  partai  politik,  ketentuan  keuangan    partai  partai politik  adalah  meliputi  sumber  pendanaan,  bentuk  organisasi,  besaran  maksimal penerimaan, laporan keuangan. Pasal 12 ayat 1 sumber keuangan partai bersumber dari:iuran  anggota,  sumbangan  dan  usaha  lain  yang  sah.  Pasal  12  ayat  (2)  juga menyebutkan  terkait  dengan  penerimaan  bantuan  tahunan  dari  anggaran  negara dan  ditetapkan  berdasarkan  perolehan  suara  dalam  pemilihan  umum  sebelumnya dan  kemudian  partai  dilarang  untuk  menerima  bantuan  dari  negara  atau  pihak asing.
Didalam pasal 14 ayat (1), (2), (3), diatur terkait dengan batasan maksimal sumbangan  yang  dapat  diterima  oleh  partai.  Adapun  jumlah  sumbangan  yang dibatasi oleh adalah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta) didalam setahunnya. Adapun  jumlah  sumbangan  dari  badan  hukum  yang  lain  seperti  perusahaan dibatasi  sebesar  Rp.  150.000.000  (seratus  lima  puluh  juta)  dalam  setahunnya. Partai  juga  dapat  menerima  sumbangan  berupa  barang  yang  jumlahnya disesuaikan dengan jumlah sumbangan yang berupa uang.
Keuangan partai politik juga harus dilaporkan sebagaimana diatur didalam pasal  15  aayat  (1)  dan  (2).  Partai  diwajibkan  untuk  melaporkan  daftar penyumbang, jumlahnya dan membuat laporan keuangan 15 hari sebelum dan 30 hari sesudah pemilihan umum kepada Mahkamah Agung.
Didalam  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1999  juga  disebutkan  terkait dengan larangan, pengawasan dan pembubaran partai politik yaitu diatur didalam Pasal  16  huruf  a  yang  mengatakan  larangan  Partai  politik  untuk  menganut, menyebarkan,  mengembangkan  ajaran  atau  paham  Komunisme/Marxisme/ Leninismen  dan  ajaran  lain  yang  bertentangan  dengan  Pancasila.  Mahkamah Agung  menurut Pasal  17 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1999 berwenang untuk mengawasi,membekukan,  membubarkan  serta  menjatuhkan  sanksi  administratif berupa  penghentian  bantuan  anggaran  negara  kepada  partai,  mahkamah  agung juga  berwenang  untuk  mencabut  hak  partai  untuk  mengikuti  pemilihan  umum apabila melanggar ketentuan tersebut.
3.2.2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Merupakan Undang_undang yang menggantikan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1999  terkait  dengan  kebijakan penyederhanaan  partai  politik  di  kemukakakn  didalam  penjelasan  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2002.  Adapun  ketentuan  tentang  persyaratan penyederhanaan  partai  politik  menurut  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2002 terdapat didalam Bab II Pasal 2, 3, dan Pasal 4.  Didalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) disyaratkan  bahwa  partai  politik  dibentuk  dan  didirikan  oleh  minimal  50  orang
Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 21 tahun dengan memuat anggaran dasar  dan  anggaran  rumah  tangga  dengan  akta  notaris  serta  kepengurusan ditingkat  nasional.berdasarkan  Pada  Pasal  2  ayat  (3),  untuk  terdaftar  sebagai badan  hukum  partai  politik  harus  memenuhi  persyaratan  yakni:memiliki  akta notaris  yang  sesuai  dengan  UUD  1945  dan  peraturan  Perundang-undangan  yang lainnya,  memiliki  kepengurusan  minimal  50%  dari  jumlah  provinsi,  50%  dari jumlah  Kabupaten/kota  di  dalam  tiap-tiap  provinsi  bersangkutan  dan  25%  dari jumlah keseluruhan kecamatan di setiap Kabupaten/kota memiliki nama, lambang dan  tanada  gambar  yang  idak  sama  dengan  nama.lambang  dan  tanda  gambar partai politik lain serta sudah memiliki kantor yang berkedudukan tetap. Prosedur pendaftaran partai politik  menjadi  badan  hukum  diatur pada pasal 3  ayat (1), (2) dan  (3).  Partai  politik  yang  persyaratannya  sudah  terpenuhi  di  daftarkan  ke departemen  Kehakiman  selambat-lambatnya  30  hari  setelah    penerimaan pendaftaran    Menteri  Kehakiman  kemudian  mengesahkan  Partai  politik  menjadi badan hukum dan diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia.
Dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa asas dan ciri partai politik tidak  boleh  bertentangan  dengan  pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945. Adapun peraturan terkait keuangan partai politik diatur dalam Bab IX yang terdiri dari  sumber  pendanaan,batasan  minimum  penerimaan.  Mengenai  kewajiban tentang  laporan  keuangan  diatur  diadalam  pasal  9  huruf  h,idan  j  yaitu:  sumber pendanaan partai politik terdiri dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan negara yang diberikan dari anggaran nengara sesuai perolehan kursi  di  DPR.  Keuangan  partai  politik  di  wajibkan  untuk  membuat  pembukuan, daftar penyumbang,  jumlah  sumbangan  yang bersifat terbuka kepada  masyarakat dan  pemerintah.  Laporan  keuangan  juga  harus  dibuat  secara  berkala  per  tahun disampaikan  kepada  Komisi  Pemilihan  Umum  yang  sebelumnya  sudah  diaudit oleh  akuntan  publik.  Partai  juga  memiliki  kewajiban  untuk  memiliki  rekening khusus  dana  kampanye  pemilihan  umum  serta  wajib  menyerahkan  laporan  hasil keuangan yang merupakan hasil audit akuntan publik kepada KPU paling lambat 6 bulan setaelah hari pemungutan suara.
Didalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2002  juga  mengatir  terkait larangan  dalam  Bab  X  yaitu  mengenai  nama  dan  lambang  partai,kegiatan  partai sumbangan/penerimaan,  larangan  mendirikan  badan  usaha  dan  larangan  untuk menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme.
4.2.3. Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2008
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2008  adalah  penganti  undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 ttentang partai politik yang belum optimal mengakomodasi dalam  setiap  perkembangan  serta  dinamika  masyarakat  yang  menuntut  peran partai politik  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pendirian partai politik berdasarkan pasal 2 ayat (1), (2) (3) dan (4) bahwa partai  politik  didirikan  oleh  50  orang  WNI  yang  sudah  berusia  21  tahun  dengan akta  notaris  yang  menyertakan  30%  keterwakilan  perempuan  dan  memuat  AD serta  ART  dan  kepengurusan  ditingkat  pusat.  Anggaran  Dasar  partai  memuat tentang  asas  dan  ciri  partai,  visi  dan  misi,  nama,  lambang  dan  tanda  gambar, tujuan dan fungsi partai organisasi, tempat kedudukan dan pengambilan keputusan partai  keuangan  partai  serta  peran  partai  dalam  pendidikan  politik.  Pendaftaran dan prosedur penetapan partai politik sebagai badan hukum diatur didalam pasal 3 dan 4. Untuk menjadi sebuah badan hukum partai politik mempunyai akta notaris
pendirian,  nama  dan  lambang/  tanda  gambar  yang  tidak  sama  dengan  yang  lai memiliki  kantor  tetap  dam  memiliki  kepengurusn  minimal  60%  dari  jumlah provinsi, 50% dari  jumlah kabupaten/kota  provinsi  yang  bersangkutan dan 25% dari kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan harus memiliki rekening sendiri  atas  nama  partai.  Berdasarkan  Pasal  9,  asas  partai  politik  tidak  boleh bertentangan  dengan  pancasila  dan  UUD  1945,  partai  politik  dapat mencamtumkan  ciri  dari  sebuah  ideology  partai  yang  tidak  bertentangan  dengan pancasila dan UUD 1945.
Mekanisme  yang  dilakukan  dalam  hal  pemailitan  partai  politik  adalah sama  dengan  mekanisme  pemailitan  terhahadap  Perseroan  Terbatas  (PT)  dengan alasan  bahwa  partai  politik  dan  Perseroan  Terbatas  adalah  sama-sama  berbadan hukum.
Partai  politik  bisa  dipailitkan  sebagaimana  Perseroan  terbatas  jika  partai politik  memenuhi  syarat  kepailitan  yang  telah  diatur  dalam  Undang-undang kepailitan.  Namun  dalam  Undang-undang  kepailitan  belum  mengatur  secara khusus  tentang  pemailitan  partai  politik  ,  karena  tidak  menutup  kemungkinan partai  politik  bisa  melakukan  syarat-syarat  kepailitan  pada  badan  hukum. Walaupun  telah  kita  ketahui  bahwasanya  partai  politik  dikaregorikan  sebagai badan  hukum  publik  yang  di  lihat  dari  sistem  pembentukannya  melalui perkumpulan  orang  yang  memiliki  pemikiran  yang  sama  dan  tujuan  yang  sama dalam  organisasi  dan  Perseroan  terbatas  dikategorikan  sebagai  Badan  hukum privat yang sistem pembentukannya melalui individu atau perseorangan.
Hal  ini  juga  dibahas  dalam  buku  Jimly  asshiddiqie  ,  bahwa  lembaga- lembaga negara yang menyandang predikat badan hukum publik itu sendiri tetap dapat  bertindak  dilapangan  badan  hukum  privat  seperti  menyewa  rumah  atau membeli  alat-alat  kantor  dan  lain  sebagainya.  Berbagai  transaksi  dilapangan hukum  perdata  itu tidak  menyebabkan  bahwa  badan  hukum  publik  bisa  berubah menjadi badan hukum privat atau perdata. Sebaliknya, badan hukum privat seperti persero  atau  koperasi  dapat  saja  terlibat  dalam  melakukan  aktivitas  dilapangan hukum publik. Misalnya, sebagai badan hukum melakukan pelanggaran di bidang hukum  administrasi  negara 14 .  Bahwa  partai  politik  bisa  saja  melakukan  tindakan yang menyebabkan partai politik tersebut bisa dipailitkan , misalnya apabila partai politik meminjam dana kepada suatu Bank , dan partai politi (kreditur) tidak bisa menutupi  hutang  tersebut  pada  Bank  (  Debitur  )  ,  maka  disitulah  unsur-unsur kepailitan tepenuhi .
Maka  pemerintah  harus  membentuk  peraturan  terkait  dengan  konsep pemailitan  partai  politik  atau  merubah  undang  –  undang  terkait  dengan  partai politik berdasarkan bentunya sebagai badan hukum agar supaya partai politikjuga dapat untuk dipailitkan dengan catatan adalah untuk menjadikan sistem kepartaian di  Indonesia  menjadi  sitem  multipartai  sederhana  sesuai  dengan  penjelasan Unadng-Undang Nomor 2 Tahun 2011  tentang partai politik.
Sebagai  suatu  organisasi  nasional  yang  bergerak  di  ranah  politik,  Partai  Politik memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2011. Beberapa hak yang dimiliki oleh partai politik diantaranya adlah memproleh perlakuan  yang  sama,  sederajat,  dan  adil  dari  negara.  Selain  hal  tersebut  partai
14 Jimly Asshiddiqie , perkembangan & konsolidasi lembaga Negara pasca reformasi , sinar grafika, Jakarta 2010, hal 72
politik  juga  mempunyai  hak  unutk  memdapat  bantuan  keuangan    yang  diproleh dari  Angggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara/Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kedudukan partai poltik sebagai badan hukum yang diatur didalam pasal 3 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  ,  ada  karena  diciptakan  atau  diwujudkan dengan melalui proses hukum ( created by legal process ) sesuai dengan ketentuan yang  diatur  didalam  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Oleh  sebab  itu partai politik disebut sebagai badan hukum sesuai dengan teori kenyataan yuridis yang  memahami  keberadaan  dan  kapasitas  dari  badan  hukum  sebagai  subjek hukum  yang  dapat  melakukan  perbuatan  serta  memberikan  hak  dan  kewajiban kepada  badan  hukum  sehingga  badan  hukum  menjadi  person  standi  in  judicio yang berarti subjek hukum mandiri.
Adapun  tindakan  partai  politik  sebagai  badan  hukum  yang  dinyatakan pailit  akan  mengubah  tatanan  dari  sistem  kepartaian  yang  ada  di  Indonesia sekarang  ini.  Pemailitan  partai  politik  adalah  sebagai  salah  satu  upaya  dalam menjadikan  sitem  kepartaian  di  Indonesia  menjadi  sistem  multipartai  sederhana. Didalam pendirian partai politik juga seperti layaknya pendirian sebuah Perseroan Terbatas pembaningkan kepailitan partai politik kepada sebuah perseroan terbatas perbedaannya  adalah  bahwa  partai  politik  tidak  dapat  melaksanakan  atau
menjalankan  usaha  sebagaimana  diatur  didalam  undang-undang  Nomor  2  Tahun 2011 tentang partai politik, namun esensi dari kepailitan partai politik tidak diatur didalam undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan. Hal ini bukan berati tidak ada kemungkinan bahwa partai politik tidak akan di pailitkan. Hal ini setelah mengkaji terhadap peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014 Pasal 14 huruf k yang berbunyi:
surat  keterangan  dari  pengadilan  Negeri/Niaga  tempat  domisisli  bakal  calon yang menerangkan Bakal Pasangan Calon:
1. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan ;
2. Tidak  sedang  memiliki  tanggungan  utang  secara  perorangan  dan/atau secara  badan  hukum    yang  menjadi  tanggung  jawabnya  yang  merugikan keuangan negara, dan;
3. Tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  kareana  melakukan  tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih. 15 Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  pasal 169. Hal tersebut seharusnya berlaku terlebih dahulu kepada partai politik yang berpartisipasi dalam kontestasi  politik  yang  mengusungkan  bakal  calon  presiden  dan  wakil  presiden, karena calon presiden dan wakil presiden  berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 222 bahwa:
Pasangan  calon  diusulkan  oleh  partai  politik  atau  Gabungan  Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen)  dari jumlah kursi DPR atau memproleh 25% (dua puluh lima  pesen)  dari  suara  sah  secara  nasional  pada  pemilu  anggota  DPR sebelumnya.
Pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  di  usung  oleh  partai  politik dan  gabungan  partai  politik.  Akibat  hukum  dari  pernyataan  pailit  suatu  partai
politik demi hukum kehilangan setiap haknya terhadap pengelolaan keuangannya, hak  unuk  mengurus  secara  mandiri  organisaninya,  partai  politik  tidak  boleh melakukan  kepengurusan  Parpol  dengan  sekehendaknya  sendiri/mandiri  dan perbuatan-perbuatan yang dialkukan dengan itikad buruk untuk merugikan negara, partai  politik  yang  dinyatakan  pailit  selanjutnya  akan  kehilanganhaknya  dalam mengikuti  pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota  Dean  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  serta  kepala daerah  dan  wakli  kepala  daerah,  partai  politik  yang  dinyatakan  pailit  juga  tidak dapat  membentuk  fraksi  di  tingkat  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota,  selain  itu  partai  politik  dilarang untuk  mengajukan  calon  untuk  mengisi  keanggotaannya  DPR  dan  DPRD,  dan dilarang  mengusulkan  pergantian  antar  waktu  DPR  dan  DPRD,  anggota  partai politik  yang  pailit  dan  duduk  dikursi  DPR/DPRD  otomatis  berhenti  tanpa mengusulkan  pemberhentian,  partai  politik  juga  kehilangan  haknya  untuk mengusulkan  calon  presiden  dan  wakil  presiden,  calon  gubernur  dan  wakil gubernur, bupati dan wakil  bupati serta calon walikota dan wakil walikota,  serta yang terpenting dari partai politik yang sudah dinyatakan pailit adalah kehilangan atau  penghentian  yang  diproleh  dari  bantuan  keuangan  negara    dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
kepailitan suatu partai politik mengakibatkan seluruh benda yang dimiliki oleh  partai  berada  dalam  sitaan  umum  sejak  putusan  pailit  diucapkan  yaitu diantaranya adalah:
a. benda yang berhubungan dengan pengurusan dan kegiatan kepartaian
b. segala  sesuatu  yang diproleh dari  iuran angota, sumbangan  badan  hukum yang lain, bantuan negara yang berbentuk APBN/APBD.
Partai  politik  yang  dinyatakan  pailit  akan  kehilangan  segala  hak  perdata  untuk menguasai dan mengurus keuangan partai politik yang telah dimasukkan kedalam harta pailit.
4.4.1. Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Kepengurusan Partai Politik Partai  politik  adalah  badan  hukum  yang  terdaftar  di  kementerian  dan didirikan  serta  berkedudukan  dalam  melakukaan  kegiatan  kepartaian  di  wilayah hukum negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan agenda atau kegiatan serta kepentingan politik tertentu.
Berbeda  dengan  perseroan  terbatas  (PT)  partai  politik  tidak  dikelola  oleh Kurator umum namun partai politik dikelola oleh curator yang ditunjuk langsung oleh  Mahkamah  Konstitusi  dalam  menjalankan  tugasnya  di  dalam  partai  politik yang  sedang  atau  dinyatakan  pailit,  setelah  kemudian  kurator  menentukan pilihannya di dalam  memaksimalkan  nilai pailit,  dengan  cara  menjual  asset serta sisa  keuangan  partai  politik,  maka  selanjutnya  dilakukan  pengembalian  aset kepada  negara  dan  kepada  kreditur  setelah  aset  partai  politik  terjual  menjadi bentuk tunai.
Partai politik bukanlah makhluk hidup sebagaimana manusia, parpol tidak mempunyai  daya  piker  dan  kehendak,  oleh  karenanya  partai  politik  tidak  dapat melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum  sendiri.  partai  politik  harus  bertindak dengan  perantaran  orang-orang  biasa,  akan  tetapi  orang  yang  bertindak  didalam
partai politik (kepengurusan) itu tidak bertindak untuk dirinya melaikan untuk dan atas pertanggung gugat sebagai badan hukum (partai politik).
Kepailitan  partai  politik  sebagai  suatu  lembaga  terjadi  karena  kesalahan atau kelalaian dari kepengurusan partai mak setiap anggota pengurus partai pusat ataupun  yang  ada  di  daerah  bertanggung  jawab  secara  tanggung  renteng  atas kerugian  tersebut.  Adapun  kewenangan  pengurus  partai  demi  hukum  berakhir dengan  di  pailitkannya  partai  tersebut  dimana  tanggung  jawab  kepengurusan dialihkan  kepada  kurator  sepanjang  kewenangan  berkaitan  dengan  kepengurusan dan perbuatan kepemilikan keuangan partai politik
4.4.2. Akibat Hukum Putusan Pailit Partai Politik Terhadap Pihak Ketiga Pendekatan institusioanal memandang bahwa partai politik sebgai lembaga yang  memiliki  struktur  dan  fungsi  untuk  mencapai  tujuan.  Namun  partai  yang dinyatakan  pailit  mempunyai  peranan  untuk  menyelsaikan  bermacam-macam tagihan  yang  kemudian  diajukan  oleh  kreditur  yang  masing-masing  mempunyai kepentingan  yang  berbeda.  Proses  kepailitan  mempunyai  sasaran  yang  utama dalam  mengatur  pertentangan-pertentangan  yang  saling  berkaitan  diantaran beberapa kelompok yang berbeda dan masing-masing mempunyai klaim terhadap partai politik yang pailit.
Akibat-akibat  hukum  dari  putusan  pailit  terhadap  keuangan  partai  politik adalah:
1. putusan pemailitan dapat dijalankan terlebih dahulu putusan  pengadilan  dapat  dijalankan  terlebih  dahulu,  walaupun  terhadap putusan  pailit  dan  dilakukan  suatu  upaya  hukum  lebih  lanjut.  Apabila  putusan pailit  dibatalkan  sebagai  akibat  dari  adanya  proses  atau  upaya  hukum  tersebut maka  segaka  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  kurator  dalam  menjalankan tugasnyasebelum  kurator  menerima  pemberitahuan  tentang  putusan  pembatalan, mak tetap dan mengikat bagi parpol.
2. Sitaan Umum
Keuangan  partai  politik  yang  masuk  didalam  keuangan  yang  dinyatakan pailit  merupakan  sitaan  umum,  sita  umum  terhadap  keuangan  yang  pailit  tidak memerlukan  suatau  tindakan  khusus  untuk  melakukan  sitaan  tersebut.  Namum segala keuangan partai yang dinyatakan pailit berada dalam status dihentikan dari segala transaksi dan perbuatan hukum yang kain termasuk dana kampanye sampai dengan keuangan tersebut di urus atau dikelola oleh kurator.
3. Kehilanagan Wewenang Terhadap Keuangan Dan Kepengurusan Partai Partai politik yang pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus segala  sesuatau  yang  berkaitan  tentang  keuangan  partai  politik  dan  juga kehilangan haknya dalam kepengurusan partai politik namun anggota dan mantan pengurus  partai  politik  tidak  akan  kehilangan  hak-hak  sebagai  warga  negara seperti hak politik dan hak privat lainya yang melekat kepada setiap waga negara Republik Indonesia.
4. Penetapan Putusan Pengadilan Sebelumnya Pernyataan pailit  juga berakibat segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap  setiap  bagian  dari  keuangan  partai  yang  di  mulai  sebelum  terjadinya
kepailitan, harus diberhentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan diluar wewenang pengadilan.
5. Hubungan Pengurus Dan Anggota Partai Politik Yang Pailit Anggota  dan  pengurus  partai  politik  dapatberhenti  dari  keanggotaan  dan kepengurusan  kepartaian  dan  sebaliknya  kurator  dapat  memberhentikan  anggota parpol  dalam  jangka  waktu  menurut  persetujuan  dan  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang akan dibuat nantinya.
Hal  tersebutlah  yang  akan  terjadi  kemudian  setelah  adanya  kebijakan penyerderhanaan  partai  politik  melalui  mekanisme/konsep  mempailitkan  partai politik  sehingga  dalam  hal  menjadikan  sitem  kepartaian  diindonesia  stabil  dan menuju  sistem  multi  partai  sederhana  ssuai  dengan  penjelasan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
Pengatura  pembubaran  partai  politk  yang  diatur  didalam  ketentuan  Undang- Undang No 31 Tahun 2002  menekankan kepada  alasan  bagaimana  sebuah partai politik  itu  bubar,  seperti  menganut,menyebarkan  ajaran  atau  paham Komunisme/marxisme-leninisme.  Ketentuan  ini  dianggap  sebgai  pelanggaran ideology    yang  dapat  dijadkan  sebagai  alasan  yuridis  dalam  pembubaran  partai politik.
Menurut  pasal  27  ayat  (2)  terdapat  sanksi  yang  diperutukkan  bagi  partai politik yaitu adalah pembekuan partai politik. Menurut Jimly Asshiddiqie, alasan pembekuan  partai  politik  dalam  Pasal  19  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2002  dapat  dipergunakan  sebagai  alasan  untuk  mengajukan  pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi, dengan demikian, terdapat 3 skenario pembubaran parti politik dikaitkan dengan adanya proses pembekuan. 16
Skenario  kedua  adalah  pemerintah  dapat  saja  langsung  mengajukan permohonan  pembubaran  partai  politik  ke  Mahkamah  Konstitusi  tanpa  melalui proses  pembekuan.  Hal  itu  dapat  dilandasi  pemikiran  bahwa  pembekuan dimaksudkan  untuk  memberi  kesempatan  kepada  partai  politik  untuk memperbaiki  diri.  Oleh  karena  itu,  jika  memang  pemerintah  berpendapat  bahwa partai  yang  bersangkutan  sudah  tidak  mungkin  memperbaiki  diri,  dapat  saja langsung  mengajukan  permohonan  pembubaran  partai  politik  ke  Mahkamah Konstitusi. 17
Scenario ketiga adalah dalam kasus partai politik  telah diputus dibekukan oleh peradilan  negeri  berdasarkan gugatan pemerintah. Selanjutnya partai politik yang  bersangkuta  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Aggung  yang  ternyata membatalkan putusan pengadilan negeri, sehingga partai politik tidak dibekukan. Terhadap  kasus  tersebut  pemerintah  tetap  dapat  mengajukan  permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi. 18
Undang  –Undang  Nomor  24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi telah  mengatur  secara  umum  mengenai  perihal  pembubaran  partai  politik  yang menjadi  domain  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi.  Di  dalam  Pasal  10  ayat  (1)
16 Jimly  Asshiddiqie  dalam  Erlanda  Juliansyah  Putra., Gagasan  Pembubaran  Partai Politik Korup Di Indonesia ,. hal 144
17 Ibid., hal 132
18 Ibid., hal 133
huruf  c  disebutkan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  memutus pembubaran  partai  politik.  Ketentuan  tersebut  memiliki  pengertian  bahwa sesungguhnya  hanya  Mahkamah  Konstitusilah  yang  diberikan    kewenangan secara  absolut  sebagai  satu-sastunya  kekuasaan  kehakiman  yang  berwenang melakukan pembubaran partai politik di Indonesia. 19
Pengaturan  terkait  dengan  pembubaran  partai  politik  diatur  pada  bagian kedua  dan  kesepuluh  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi,  disebutkan  pada bagian  kedua  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  pada  pasal  30  bahwa permohonan  yang  dibuat  pemohon  dalam  hal  ini  adalah  peerintah  sebgaimana yang dijelaskan di dalam bagian kesepuluh tentang pembbaran partai politik  pada Pasal  68  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  wajib  dibuat  dengan uraian  yang  jelas  terutama  mengenai  yang  menjadi  dasar  permohonan  pemohon terhadap suatu partai politik.
Di  dalam  Pasal  68  Undang-Undang  tersebut    didalam  permohonannya, pemohon  diwajibkan  untuk  menguraikan  secara  jelas  mengenai  ideology,  asas, tujuan,  program,  dan  kegiatan  partai  politik  yang  diangap  bertentangan  dengan Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.  Kemudian pada Pasal 69 dijelaskan bahwa Permohonan tersebut kemudian dicatat ke dalam buku registrasi perkara konstitusi paling  lambat 7 (tujuh)  hari kerja  sejak permohonan tersebut dictat di dalam buku regoistrasi perkara konstitusi.
Mahkamah  Konstitusi  wajib  memutus  mengenai  permohonan  atas pembubaran partai politik, dengan jangka waktu paling lambat (enam puluh) hari sejak  permohonan  tersebut  dicatatkan  ke  dalam  Buku  Registrasi  Perkara Konstitusi.  Kemudian  disampaikan  kepada  partai  politik  yang  bersangkutan dengan  menyertakan  pelaksanaan  putusan  pembubaran  partai  politik  yang bersangkutan dengan menyertakan pelaksanaan putusan pembubaran partai politik dengan  membatalakna  pendaftaran  pada  pemerintah  patau  diumukan  oleh pemerintah  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  dalam  jangka  waktu  paling lama 14 hari sejak putusan diterima.
Ketentuan  tersebut  menujukkan  bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi bersifat  deklaratoir  dengan  menyatakan  bahwa  partai  politik  bubar  atau dibubarkan sejak putusan itu diucapkan dalam siding pleno terbuka. Berate bahwa pendaftaran  tersebut  pada  pemerintah  dan  stautus  pendaftraannya  sebgai  badan hukum di pisah. Dilihat dari ketentuan pasal 73 ayat (1) itu tidak dikatakan oleh pemeritah,  melainkan  pada  pemerintah  artinya  bahwa  Mahkamah  Konstitusilah yang membubarkan partai politik dari stautsuya sebgai bdan hukum yang terdaftar di pemerintah.
Peratuan mengenai ketentuan pembubaran partai politik didalam Undang- undang  Nomor  24  tahun  2003  dinilai  belum  lengkap  sehingga  diatur  kembali didalam  peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  12  Tahun  2008  yang  memuat pedoman  dalam  beracara  dalam  pembubaran  partai  politk  yang  terdiri  dari  12 Pasal yang kemudian megatur terkait dengan pembubaran partai politik.
Pemohon  adalah  pemerintah  yang  dapat  diwakili  oleh  Jaksa  Agung  atau Menteri  yang  mendapat  tugas  dari  presiden.  Sedangkan  termohon  adalah  partai
politik  yang diwakili oleh partai politik  yang dimohonkan untuk dibubarkan dan dapat diwakili oleh kuasa hukumnya.
Apabila  kemudian  permohonan  dikabulkan  hakim  mahkamah  kemudian akan menyatakan membubarkan dan membatalkan dan membatalkan status badan hukum  partai  politik  yang  dimohonkan  pembubaran.  Selanjutnya  kemudian memerintahkan kepada pemerintah untuk:
a. Menghapus  partai  politik  yang  dibubarkan  dari  daftar  pemerintah  paling lambat dalam  jangka waktu 7 (tujuh)  hari kerja sejak putusan Mahkamah diterima;
b. Mengumumkan  putusan  Mahkamah  dalam  berita  negara  Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas hari) sejak putusan diterima. Setelah  permohonan  dikabulkan  dan  diterima,  maka  kakibat  hukum  yang timbul kepada si termohon dalam hal ini partai politik adalah:
a. Adanya  pelarangan  Hak  hidup  terhadap  partai  poliik  dan  penggunaan symbol-siimbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
b. Adanya  pemberhentian  terhadap  seluruh  anggota  DewN  Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;
c. Adanya  pelarangan  terhadap  mantan  pengurus  partai  politik  yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;
d. Pengambilalihan  oleh  negara  atas  kekayaan  partai  politik  yang dibubarkan.
Putusan  Mahkamah  kemudian  disampaikan  kepada  pemerintah  sebagai pemohon,  termohon  KPU,  DPR,  Mahkamah  Agung,  Kejagung,  dan  Kepolisian negara Indonesia. Hukum acara pembubaran partai politik pada Undang –Undang Nomo  24  Tahun  2003  dinilai  masih  belum  lengkap  sehingga  kemudian  di perbharui  dengan  peraturan  MK  nomo  12  Tahun  2008.  Pengaturan  tentang mahkamah  konstitusi  mengalami  perubahan  seirng  dengan  perubahan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 namun untuk ketentuan pembubaran partai politik tidak  mengalami  perubahan  sehingga  tetap  menggunakan  peraturan  induknya yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Seiring  dengan  perkembangan  sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia peraturan  terkait  partai  politik  mengalami  perubahan  yakni  melalui  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik dan Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Parttai politik perbedaan yang cukup signifikan di daantara dua  peraturan  perundang-undangan  tersebut  adalah  terkait  dengan  sumbangan yang  dapat  di  berikan  kepada  partai  politik  di  dalam  pasal  3  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 klasifikasinya adalah:
a. Perseorangan  anggota  partai  politik  pelaksanaannya  diatur  dalam  AD dan ART;
b. Perseorangan  bukan  anggota  partai  politik,  paling  banyak  senilai  Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam  waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
c. Perusahaan  dan/atau  badan  usaha,  paling  banyak  senilai  Rp. 4.000.000.000,00    (empat  miliar  rupiah)  per  perusahaan  dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
Dalam  hal  pembubaran  partai  politik,  ketentuan  yang  terdapat  didalam Undang-Undang ini tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya. Dan mekanismenya menggunakan mekanisme yang sama dengan Undang-Undang No 31 Tahun 2002.
Perbedaan  yang  terdapat  didalamketetuan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2008  adalah  adanya  perubahan  nomenklatur  pengenaan  sanksi  yang disebutkan  di  dalam  pasal  47  yang  menyebutkan  bahwa  pelanggaran  terhadap ketentuan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  13  huruf  h  yang  mengatur  tentangn pembukuan  daftar  penyumbang    dan  jumlah  sumbangan  dapat  dikenakan  sanksi administratif  berupa  teguran  oleh  pemerintah,  yang  dimana  pada  pengaturan sebelumnya  di  dalam  Pasal  26  Undng-Undang  Nomor  31  Tahun  2002  teguran tersebut    dilakukan  secara  terbuka  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum.  Komisi Pemilihan  Umum  kemudian  hanya  diberikan  kewenangan  memberikan  teguran dalam hal kepemilikan rekening khusus dan dana kampanye pemilihan umum.
Selanjutnya  adalah  perbedaan  dalam  hal  pembekuan  partai  politik  yang partai  politik  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  40  ayat  (2) mengenai larangan terhadap kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar  dan  melakukan  kegiatan  yang  membahayakan  keutuhan  dan  keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara sesuai dengan tingkatan pelanggarannya aitu paling lama 1 (satu)  tahun  dengan  penambahan  ketentuan  di  dalam  Pasal  48  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  yang  menjelaskan  bahwa  apabila  kemudian  hari partai  tersebut  melakukan  pelangaran  yang  sama  maka  partai  tersebut  dapat dibubarkan  melalui  putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Mengenai  ketentuan pembubaran partai politk tetap tidak ada perubahan yaitu dikenkan kepada partai yang mengembangkan dan menyebarluaskan ajaran-ajaran komunisme/marxisme- leninisme kepada anggotanya.
Kemudian  perubahan  memgenai  ketentuan  partai  politik  di  lakukan  oleh pemerintah  dengan  mengundangkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011 perbedaan  yang  mencolok  dengan  peraturan  sebelumnya  adalah  dalam  hal presentase  persyaratan  partai  politkk  untuk  dijadikan  badan  hukum  dan  tentang penentuan jumlah sumbangan yang dapat diperuntukkan kepada partai politik.
Penentuan  presentase  pendirian  partai  politik  pemerintah  menetapkan standarisasi kepengurusan pada setiap provinsi dengan jumlah keengurusan paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi dan 50% dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi di Indonesia.
Kedua  adalah  penentuan  terkait  dengan  jumlah  sumbangan  yang diperuntukkan  untuk  Partai  Politik  dalam  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2011 disebutkan bahwa sumbangan yang diterima oleh partai politik dapat bersal dari:
a. Perseorangan anggota partai politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;
b. Perseorangan  bukan  anggota  partai  politik,  paling  banyak  senilai  Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam  waktu 1 (satu) tahun anggaran;
c. Perusahaan  dan/atau  badan  usaha,  paling  banyak  senilai  Rp. 7.500.000.000,00  (tujuh  miliar  lima  ratus  juta  rupiah)  per  perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
Dengan  ketentuan  sebelumnya  presentase  kenaikan  besar  iuran  yang  diberikan oleh  perusahaan/badan  usaha  meningkat  dari  sebelumnya  Rp.  4.000.000.000,00 (empat  miliar  rupiah)  menjadi  Rp.7.500.000.000,00  (tujuh  miliar  lima  ratus  juta rupiah)  dengan  peningkatan  selisih  Rp.3.500.000.000,00  (tiga  miliar  lima  ratus juta rupiah).
Partai  politik  adalah  cerminan  dari  kebebasan  berserikat  dan  berkumpul namun  kebebasan  juga  memerlukan  batasan-batasan    yang  diperlukan  dalam masyarakat  demokratis  demi  keamanan  nasional  dan  keselamatan  warga  negara, untuk mencaegah kejahatan, serta untuk melindungi hak dan kebebsan yang lain.
Sejak  MK  berdiri  da  diberi  kewenangan  untuk  membubarkan  partai politik,  belum  pernah  ada  partai  politik  yang  dibubarkan  oleh  MK.  Hal  ini mereflesikan  dua  sebab,  yaitu  alasannya  terbatas  pada  hal  yang  terkait  dengan melawan  ideology,  konstitusi  dan  NKRI  serta  pemohonya  hanya  terbatas  pada pemerintah.  Berkenaan  dengan  alasan  pembubaran,  kenyatannya  di  Indonesia secara formal, tidak ada lagi partai politim yang berani melawan idologi pancasila UUD  NRI  1945,  dan  NKRI.  Fakta  di  lapangan  justru  menujukan  bahwa sebenaranya  bentuk-bentuk  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  parai  politik  lebih kepada  pelanggaran  yang  sifatnya  tidak  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan,  padalah  tindangan  tersebut  telah  melanggar  peraturan  perundang- undangan dan berdampak sistemik terhadap penyelenggaraan negara. 20
Hal  tersebut  yang  melatar  belakangi  gagasan  terkait  dengan  pemailitan dilanjutkan  dengan  pembubaran  partai  politik  dan  juga  karena  peran  tunggal pemerintah sebagai pemohon pembubaran partai politik.
4.2.1. Ius Contituendum Pembubaran Partai Politik Pailit Di Indonesia
Berkenaan  dalam  pembahasan  terkait  dengan ius  contituendum prosedur pembubaran  partai  politik  di  Indonesia,  penulis  telah  membaginya  menjadi  3 (tiga)  tahapan, pertama adalah  tahapan  Peradilan  Niaga  , kedua tahapan pengajuan  permohonan  kepada  Mahkamah  Konstitusi,  dan ketiga adalah  tahap persidangan di Mahkamah Konstitusi.
A. Pengadilan Niaga Pada  umumnya  dalam  hal  pembubaran  partai  politik  pengadilan  yang berwenang adalah Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA). Hal itu terkait dengan putusan pembubaran  yang  bersifat final  dan  mengikat, kecuali di hunggaria yang apat di ajukankasasi kepada General Assembly Of The College Of  Attorneys . 21 Berdasarkan  ketentuan  di  beberapa  negara,  pembubaran  partai politik  lebih  banyak    merupakan    wewenang    Mahkamah    Konstitusi.Tidak terkecuali  di Indonesia. Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf  d  Undangundang  Mahkamah  Konstitusi  menyebutkan  bahwa  Mahkamah Konstitusi  adalah  satu-satunya  lembaga  yang  ditunjuk  untuk  memutus pembubaranpartai  politik  di  Indonesia.  namun  dalam  gagasan  ini  peneleti
20 Sri  Hastuti  DKK.  Urgensi  Perluasan  Permohonan  Pembubaran  Partai  Politk  di Indonesia.,  Jurnal  Hukum  Ius  Quila  Iustum  Fakultas  Hukum  UII  Volume  23  Isssue  4  2016,.hal 555
21 Ibid., hal 566
mengambil  langkah terkait dengan  melalui proses pengadilan di dalam peradilan niaga  yang  akan  memutuskan  bahwa  partai  politik  yang  menyatakan  baha  partai politik tersebut dinyatakan pailit dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai partai politik yang pailit ( inkracht ) yang membuktikan bahwa partai politik dalam keadaan pailit.
B. Tahap Pengajuan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi Untuk  membubarkan  partai  politik  di  Indonesia,  pemohon  untuk  peroses pembubarannya  adalah  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam    peraturan  Mahkamah Konstitusi  diatur  terkait  bagaimana  proses  permohonannya  di  Pasal  4  yaitu sebagai berikut:
1. Permohonan  diajukan  secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia    oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah;
2. Permohonan  ditandatangani  oleh  pemohon  atau  kuasanya  dalam  12 (dau belas rangkap);
3. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
a. Identitas  lenhkap  pemohon  dan  kuasanya  jika  dilengkapi  kuasa khusu untuk itu; b. Uraian  yang  jelas  tentang  ideology,  asas  tujuan,  program  dan kegiatan partai olitik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Alat-alat bukti yang mendukung permohonan.
Artinya apabila pemerintah berkeinginan untuk mengusulkan pembubaran partai  politik  cukup  dengan  memnuhi  prosedur  administratif  sebagaimana  telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Tersebut.
permohonan    pembubaran    partai    politik    yang    telah    diterima    MK dicatat  dalam    Buku    Registrasi    Perkara    Konstitusi.    Selanjutnya    MK menyampaikan  permohonan  yang  sudah  dicatat  tersebut  kepada  partai  politik yang  bersangkutan  dalam  waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak pencatatandilakukan untuk kemudian diteruskan ketahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.
C. Tahap Persidangan di Mahkamah Konstitusi Merujuk  kepada  aturan  hukum  yang  sedang  berlaku  saat  ini,  proses pemeriksaan  persidangan  pembubaran  partai  politik  tidak  diatur  secara  khusus, sehingga  pemeriksaan  persidangan  selanjutnya  mengikuti  hukum  acara Mahkamah  Konstitusi  yang  meliputi  pemeriksaan  pendahuluan,  pemeriksaan persidangan, dan putusan.
Akan tetapi dalam  konteks  ini  karena  merupakan konsep  hukum  atau Ius Constituendum maka  penulis  mendepskripsikan  bahwa  proses  persidangan pembubaran  partai  politik  di  bagi  menjadi  lima  tahap. pertama Dalam pemeriksaan  pendahuluan  permohonan  pembubaran  partai  politik,  dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan alasan permohonan serta kedudukan hukum  si  pemohon.  Adapun  alasan  pembubaran  partai  politik  dalam  hal  inii adalah berkenaan dengan pailitnya partai politik maka dalam tahapan ini pemohon wajib  membuktikan  bahwa  pemohon  memang  memiliki  legal  standing  dalam mengajukan  permohonan  dan  menjelaskan  secara  komprehensif  bahwa  alasan
diajukannya  permohonan  pembubaran  partai  politk  telah  sesuai  sebagaimana diatur didalam Undang-Undang yang dibuat nantinya.
Kedua persidangan  dngan  agenda  lanjutan  dalam  rangka  mendengarkan petitum  termohon.  Agenda  ini  dilaksanakan  ketika  permohonan  yang  diajukan oleh pemohon sudah lengkap dan dinyatakan lengkap oleh Mahkamah Konstitusi.
Ketiga, adalah agenda lanjutan untuk mendengarkan keterangan termohon setelah  kemudian  pemohon  menyampaikan  keterangan  berkenaan  dengan  materi yang dimohonkan, dalam persidangan  mendengarkan keterangan termohon,pihak termohon  diberikan  kesempatan  dalam  menyampaikan  keteranganya  berkenaan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon.
Keempat, persidangan  pembuktian  meliputi  pembuktian  dokumen  serta keterangan-keterangan  saksi  ahli  dan  pihak-pihak  terkait. Pembuktian  dokumen dalam  hal  ini  dapat  dimaknai  sebagai  upaya  untuk  menilai  apakah    putusan pengadilan   yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  berkenaan dengan pailitnya partai  tersebut  dapat  menjadi  dasar  dalam  pengajuan  permohonan  pembubaran partai politik.
Tahap kelima adalah    sidang    pembacaan    putusan.    Setelah    seluruh tahapan persidangan  sebagaimana  peneliti  uraian  di  atas  selesai  dilaksanakan, tahapan  selanjutnya    adalah    sidang    pembacaan    putusan.    Peneliti membayangkan    bahwa  sidang    putusan    terhadap    permohonan    pembubaran partai  politik  dilaksanakan selambat-lambatnyan 90 hari kerja sejak permohonan diregistrasi.  Dalam  hal  putusan  pembubaran  partai  politk  yang  pailit  dikabulkan maka  Sesuai    dengan  ketentuan  Pasal  10  ayat  (1)  PMK  Nomor  12  Tahun  2008 tentang  Prosedur  Beracara  dalam    Pembubaran    Partai    Politik,    dalam    hal permohonan  dikabulkan,  amar putusan berbunyi:
a. mengabulkan permohonan pemohon;
b. menyatakan  membubarkan  dan  membatalkan  status  badan  hukum  partai politik yang dimohonkan pembubaran;
c. memerintahkan kepada Pemerintah untuk: menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling  lambat  dalam  jangka  waktu 7  (tujuh)  hari  kerja  sejak  putusan Mahkamah diterima;
d. mengumumkan    putusan    Mahkamah    dalam    Berita    Negara    Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima. Oleh    karena    itu,    jika    diputuskan    permohonan    pembubaran    partai politik  dikabulkan,    pelaksanaannya    dilakukan    dengan    membatalkan pendaftaran pada pemerintah yang berarti pembatalan status badan hukumnya.Putusan tersebut diumumkan  oleh  pemerintah  dalam  Berita  Negara Republik    Indonesia    dalam  jangka    waktu    14    hari    sejak    putusan    diterima Mengingat    yang    menangani  pendaftaran    partai    politik    adalah    Kementerian Hukum  dan  HAM,  maka pelaksanaan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  adalah dalam  bentuk  pembatalan pendaftaran partai politik.

## PENUTUP
Pendirian  partai  politik  dimulai  dengan  pendaftaran  partai  politik  kepada notaris  dengan  akta  notaris  tersebut  partai  politik  dapat  didaftarkan  ke Departemen Hukum dan HAM. Setelah mekanisme pendaftaran dilaksakan maka disahkanlah pendirian partai politik  sebagai  badan  hukum  yang diumumkan oleh
kementrian Hukum dan HAM. Hal ini tertuang dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Partai  politik.  Partai  politik  didirikan sekurang-kurangnya oleh 30 orang warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 Tahun. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian partai politik yaitu ;
a. Mencantumkan pancasila sebagai dasar Negara Indonesia dalam anggaran dasar partai politik
b. Asas  atau  ciri,  aspirasi  dan  program  partai  politik  tidak  bertentangan dengan pancasila
c. Keanggotaan  partai  politik  bersifat  terbuka  untuk  setiap  warga  Negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih;
d. Partai  politik  tidak  boleh  menggunakan  nama  atau  lambang  yang  sama dengan  lambang  Negara  Asing,  Bendera  Negara  Indonesia  Sang  Merah Putih,  Bendera  kebangsaan  Negara  asing,  gambar  perorangan  dan  nama serta lambang partai lain yang telah ada.
2. Partai politk dapat  juga dipailitkan seperti  layaknya perseroan terbatas apabila partai  politk  memenuhi  syarat-syarata  kepailitannya  dalam  Undang-undang kepailitan belum mengatur secara khusus tentang pemailitan partai politik , karena tidak menutup kemungkinan partai politik bisa melakukan syarat-syarat kepailitan pada  badan  hukum.  Walaupun  telah  kita  ketahui  bahwasanya  partai  politik dikaregorikan  sebagai  badan  hukum  publik  yang  di  lihat  dari  sistem pembentukannya melalui perkumpulan orang yang memiliki pemikiran yang sama dan  tujuan  yang  sama  dalam  organisasi  dan  Perseroan  terbatas  dikategorikan sebagai Badan  hukum privat  yang sistem pembentukannya  melalui  individu atau perseorangan.  Namun  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  partai  politik dipailitkan  adapun  proses  pemailitan  partai  politik  adalah  sama  dengan  proses pemailitan badan hukum yag lain seperti perseroan terbatas.
3.  Akibat-akibat  hukum  dari  putusan  pailit  terhadap  keuangan  partai  politik adalah:
6. putusan pemailitan dapat dijalankan terlebih dahulu putusan  pengadilan  dapat  dijalankan  terlebih  dahulu,  walaupun  terhadap
putusan  pailit  dan  dilakukan  suatu  upaya  hukum  lebih  lanjut.  Apabila  putusan pailit  dibatalkan  sebagai  akibat  dari  adanya  proses  atau  upaya  hukum  tersebut maka  segaka  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  kurator  dalam  menjalankan tugasnyasebelum  kurator  menerima  pemberitahuan  tentang  putusan  pembatalan, mak tetap dan mengikat bagi parpol.
7. Sitaan Umum
Keuangan  partai  politik  yang  masuk  didalam  keuangan  yang  dinyatakan pailit  merupakan  sitaan  umum,  sita  umum  terhadap  keuangan  yang  pailit  tidak memerlukan  suatau  tindakan  khusus  untuk  melakukan  sitaan  tersebut.  Namum segala keuangan partai yang dinyatakan pailit berada dalam status dihentikan dari segala transaksi dan perbuatan hukum yang kain termasuk dana kampanye sampai dengan keuangan tersebut di urus atau dikelola oleh kurator.
8. Kehilanagan Wewenang Terhadap Keuangan Dan Kepengurusan Partai Partai politik yang pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus segala  sesuatau  yang  berkaitan  tentang  keuangan  partai  politik  dan  juga
kehilangan haknya dalam kepengurusan partai politik namun anggota dan mantan pengurus  partai  politik  tidak  akan  kehilangan  hak-hak  sebagai  warga  negara seperti hak politik dan hak privat lainya yang melekat kepada setiap waga negara Republik Indonesia.
9. Penetapan Putusan Pengadilan Sebelumnya Pernyataan pailit  juga berakibat segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap  setiap  bagian  dari  keuangan  partai  yang  di  mulai  sebelum  terjadinya kepailitan, harus diberhentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan diluar wewenang pengadilan.
10. Hubungan Pengurus Dan Anggota Partai Politik Yang Pailit Anggota  dan  pengurus  partai  politik  dapatberhenti  dari  keanggotaan  dan kepengurusan  kepartaian  dan  sebaliknya  kurator  dapat  memberhentikan  anggota parpol  dalam  jangka  waktu  menurut  persetujuan  dan  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang akan dibuat nantinya.
akibat hukum pembubaran partai politik yang dinyatakan pailit adalah:
a. Pelarangan    hak    hidup    partai    politik    dan    penggunaan    simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
b. Pemberhentian  seluruh  anggota  DPR  dan  DPRD  yang  berasal  dari  partai politik yang dibubarkan;
c. Pelarangan  terhadap  mantan  pengurus  partai  politik  yang  dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik; dan
d. Pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan

## DAFTAR PUSTAKA

## C.F Strong.2011 Konstitusi – Konstitusi Modern. Bandung. Nusa Media.
Erlanda  Juliansyah    Putra,  Gagasan  Pembubaran  Partai  Politik  Korup  Di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Depok 2017;
Hans Kalsen, Teori Hukum Murni , Nusa Media , Bandung 2008; Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006;
Jimly Asshiddiqie, “Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi”. PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta 2007;
Jimly asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis . PT. Bhuana Ilmu Populer Jakarta.2009;
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006;
Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan &konsolidasi  Lembaga  negara, Jakarta Sinar Grafika, 2006;
Jimly Asshiddiqie. Islam dan kedaulatan rakyat. Gema Insani, 1995; Jimly Asshiddiqie Konstitusi dan konstitusialisme Indonesia. Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur,2011;
Jimly  Asshiddiqie  ,  perkembangan  &  konsolidasi  lembaga  Negara  pasca reformasi , sinar grafika, Jakarta 2010.
Jhonny  Ibrahim,  Teori  Dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Bayumedia, Malang, 2006;
Moh.  Ali  Safa’at  :  Pembubaran  Partai  Politik,    Rajagrafindo  Persada, Depok; 2017
Mohtar  Mas’oed  dan  colin  MacAndrews,  PERBANDINGAN  SISTEM POLITIK, Gadjah Mada University Press. Jogjakarta 2006;
Miriam  Budiardjo  ,  DASAR-  DASAR  ILMU  POLITIK,  Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2008;
Maria SW.Sumardjono,  Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2014;
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  EttyR.  Agoes  2002.  Pengantar  hukum Internasional. Bandung. Alumni.
Muhadam  labolo  dkk,  Partai  Politik  dan  Sistem  Pemilihan  Umum  Di Indonesia  teori,konsep  dan  isu  strategis,  PT.  RajaGrafindo  Persada,.  Jakarta. 2015;
Mustafa  Lutfi  &  M.Iwan  Satriawan,  Risalah  Hukum  Partai  Politik  Di Indonesia,. UB Press, Malang 2016;
Peter  Mahmud  Marzuky,  Penelitian  Hukum.  Cetakan  Keenam,  Jakarta; Kencana ,2010;
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.
Sri  Hastuti  DKK.  Urgensi  Perluasan  Permohonan  Pembubaran  Partai  Politk  di Indonesia.,  Jurnal  Hukum  Ius  Quila  Iustum  Fakultas  Hukum  UII  Volume  23  Isssue  4 2016 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5226
Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tambahan Lembaran Negara Nomor 4842
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  Partai  Politik  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4801
undang-undang  nomor  37  Tahun  2004  Tentang  kepailitan,Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4443
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2002  Tentang  Partai  Politik,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251 Peraturan  MK  Nomor  12  Tahun  2008  Tentang  Prosedur  beracara  dalam pembubaran partai politik