## HUKUM KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN
(STUDI TERHADAP PERSPEKTIF MUBALLIGH PEKANBARU RIAU)
Nurcahaya
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Email: nurcahaya@uin-suska.ac.id
Akbarizan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: akbarizan_fasih@yahoo.co.id
Sri Murhayati Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: srimurhayati @yahoo.co.id
Nurrahmi Hayani Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Email: nurrahmihayani@uin-suska.ac.id

## Abstrak
Pemilihan  walikota  Pekanbaru  menjadi  fenomena  karena  salah  satu  calon  walikota adalah  perempuan.  Hukum  Islam  sebagai  alat  untuk  menyerang  lawan  politik.  Salah satunya adalah isu kepemimpinan politik perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana  menurut  Islam,  pendapat  para  muballigh  Riau  tentang kepemimpinan  perempuan,  dalil-dalil  hukum  Islam  yang  mereka  gunakan,  dan pandangan  terhadap  calon  walikota  Pekanbaru,  Septina  Primawati  Rusli.  Peneliti menggunakan  instrumen  survey  dengan  angket  kepada  100  Muballigh  di  Kota Pekanbaru.  Untuk  jawaban  angket  tertentu  peneliti  melakukan  wawancara  lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, menurut Islam ada tiga yaitu perempuan  tidak  boleh  menjadi  pemimpin,  perempuan  boleh  menjadi  pemimpin, apabila  perempuan  tersebut  memiliki  kapabilitas,  perempuan  boleh  menjadi  pemimpin secara mutlak. Kedua, para muballigh Riau berargumentasi pada lima belas tema, yaitu perempuan  karena  kudratnya  seperti  haid,  hamil,  sampai  perempuan  tidak  kuat memimpin.  Ketiga,  dalil-dalil  hukum  Islam  yang  mereka  gunakan  adalah  al-Quran, hadis, ijma’, qiyas, dan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam.
Kata Kunci: hukum Islam, kepemimpinan, muballigh, politik dan perempuan.

## Abstract
Election of Pekanbaru mayor is a phenomenon because one candidates is a woman and Islamic law used to attack political opponents. The purpose is to find out how according to Islam, the opinion of Riau preachers on women's leadership, the postulates of Islamic law that they use, and views on Pekanbaru mayor candidate, Septina Primawati Rusli. Researchers  used  survey  instruments  with  a  questionnaire  to  100  Muballigh  in Pekanbaru  City.  The  researchers  conducted  more  in-depth  interviews.  The  results showed  that  first,  according  to  Islam,  women  should  not  be  leaders,  women  could  be
leaders,  if  women  have  capabilities,  women  may  be  leaders  absolutely.  Second,  the preachers  of  Riau  argued  on  fifteen  themes,  The  nature  of  menstruation,  pregnancy, until women were not strong in leadership. Third, the arguments of Islamic law are the Koran, Hadith, ijma ', qiyas, and justice and gender equality in Islam.
Keywords: I slamic law, leadhership, muballigh, politics, , and woman.

## PENDAHULUAN
Pemilihan  kepala  daerah,  yang  terdapat  calon  dari  kalangan  perempuan, seringkali memunculkan berbagai komentar dari sejumlah kalangan, baik dari sejumlah ahli, pengamat ataupun dari masyarakat. Proses pilkada yang diikuti oleh perempuan ini pun  telah  menjadi  perhatian  pengamat  secara  internasional.  Begitu  juga  dengan pemilihan  walikota  (pilwako)  Pekanbaru  tahun  2012.  Ini  menjadi  fenomena  karena salah satu calon yang maju menjadi walikota tersebut adalah perempuan yang sekaligus juga  adalah  isteri  gubernur  Riau  yang  sedang  menjabat.  Di  samping  itu,  Pilwako  ini juga  dinyatakan  batal  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dan  harus  dilakukan  pemungutan suara ulang (PSU).
Dalam  fenomena  perpolitikan  di  Pilwako  Pekanbaru  ini,  banyak  yang memanfaatkan  nilai-nilai  relegius  atau  agama  sebagai  alat  untuk  mendapatkan legitimasi  dari  masyarakat,  sekaligus  juga  menyerang  calon  lain  dan  membuat masyarakat  mempertimbangkan  untuk  tidak  memilih  calon  lain  tersebut.  Salah  satu nilai-nilai  agama  yang  menjadi  diskusi  sekaligus  alat  kampanye  dalam  Pilwako Pekanbaru  adalah  isu  kepemimpinan  perempuan.  Karena  salah  satu  calon  walikota pekanbaru  adalah  perempuan.  Sehingga  banyaklah  selebaran,  diskusi  dan  bahkan ceramah  agama  yang  membicarakan  tentang  kepemimpinan  perempuan,  baik  yang mendukung maupun yang tidak mendukung.
Pendukung pendapat haram perempuan menjadi pemimpin berdalil dengan firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 34 yang artinya: ” Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi  kaum  perempuan,  oleh  karena  Allah  telah  melebihkan  sebahagian  mereka  (laki- laki)  atas  sebahagian  yang  lain  (perempuan),  dan  karena  mereka  (laki-laki)  telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang  taat  kepada  Allah  lagi  memelihara  diri  ketika  suaminya  tidak  ada,  oleh  karena Allah telah memelihara (mereka)” . 1
Ayat  ini  menurut  sebagian  mereka  menjadi  dalil  tentang  larangan  perempuan menjadi  pemimpin  khususnya  menjadi  walikota  Pekanbaru.  Laki-lakilah  yang  harus menjadi  pemimpin,  dan  haram  bagi  perempuan  menjadi  pemimpin.  Sebagian menyatakan  pula  dalam  kampanye-kampanye  mereka  bahwa  pemimpin  boleh-boleh saja  dari  kaum  perempuan.  Caleg,  Bupati,  Gubernur  dan  Presiden  boleh  saja  dari
1 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya , surat an-Nisa’ ayat 34.
perempuan.  Mereka  berargumentasi  bahwa  ayat  tersebut  hanya  untuk  kepemimpinan rumah tangga, sedangkan kepemimpinan pada umumnya perempuan dibolehkan.
Menurut  sebagian  perempuan  yang  bergabung  dalam  pendukung  calon  walikota perempuan,  ajaran  Islam  mengakui  “kesetaraan”  laki-laki  dan  perempuan.  Mereka berpendapat  bahwa  sebagai  sesama  khalifah  Tuhan,  perempuan  harus  bekerja  bahu- membahu dengan laki-laki, dan bahwa membangun masyarakat Muslim membutuhkan partisipasi yang setara. Perempuan punya peran yang sama dengan laki-laki dalam arena politik dan didorong untuk aktif dalam partai politik. Karena itu, mereka merasa bahwa keterlibatan  perempuan  secara  sosial  dan  politik  adalah  sebuah  kewajiban  agama. Mereka  menerima  konsep  kepemimpinan  lelaki  dan  peran  perempuan  dalam  ranah domestik  tapi,  pada  saat  yang  sama,  mereka  memandang  diri  mereka  sebagai  para khalifah  Tuhan.  Mereka  merasa  wajib  terlibat  dalam  kehidupan  publik  dan  bekerja bersama laki-laki membangun masyarakat lebih baik. 2
Di  sisi  lain,  mungkin  cukup  mengejutkan,  penolakan  terhadap  kepemimpinan perempuan ini  telah menjadi prioritas  utama dalam agenda  politik  dan keagamaan  dan organisasi Muslim di Pekanbaru. Mereka memandang bahwa perempuan adalah pewaris budaya  yang  utama  dan  tanggung  jawab  mereka  adalah  menjaga  dan  meneruskan keyakinan-bersama  kepada  generasi  berikutnya.  Mereka  mendorong  perempuan  agar tetap  di  rumah,  menjauh  dari  mata  publik.  Mereka  mencela  peran  perempuan  di  luar ruang  domestik.  Perempuan  karir  menciptakan  ketidaktertiban  sosial.  Dalam pandangannya, para perempuan yang bekerja di luar rumah menambah pengangguran di kalangan  laki-laki  karena  terpaksa  bersaing  dengan  para  perempuan  di  bursa  kerja. Ekstrimnya adalah haram hukumnya bagi perempuan menjadi pemimpin publik.
Menariknya, Pilwako di kota Pekanbaru diramaikan dengan “turun gunung” para pimpinan  ormas  Islam  dalam  mendukung  calon  walikota,  yang  diikuti  pula  oleh  para muballigh  di  Pekanbaru.  Mereka  menggunakan  jargon-jargon  agama  baik  mendukung perempuan  menjadi  walikota  maupun    menolak  perempuan  menjadi  walikota Pekanbaru.
Mestinya,  mereka  ulama,  ustadz  atau  muballigh  tidak  akan  pernah  mau membaurkan  antara  jargon-jargon  agama  atau  hukum-hukum  dalam  agama  dengan partai  politik,  antara  hukum  Islam  dengan  politik  praktis.  Sebab  pada  akhirnya  bukan hukum  agamalah  yang  mendominasi  di  dalamnya  kecuali  sebuah  nama  besar  partai politik tersebut yang bersembunyi di balik hukum agama tersebut. Pada akhirnya, tidak segan,  agama  dengan  hukum-hukum  yang  terkandung  di  dalamnya  dijual  kepada masyarakat, tentu saja kepada masa pemilih di setiap pilkada.
Berpijak  dari  latar  belakang  di  atas,    penulis  merangkum  permasalahan  di  atas dalam  judul  ”Hukum  Kepemimpinan  Politik  Perempuan  (Studi  Terhadap  Perspektif Muballigh  Pekanbaru  Riau).” Penelitian  ini  akan  dapat  menjawab  bagaimana  hukum Islam berperan dalam kegiatan politik di Pekanbaru.
2 Amin Al-Khuli, Al-Mar’at baina Al-Bayt wa Al-Muitama’ ,  (Baqhdad, t.t.), hal. 13.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  kepemimpinan  perempuan  menurut  Islam,  bagaimana  pendapat  para muballigh Riau tentang kepemimpinan perempuan, dan apa saja dalil-dalil hukum Islam yang mereka ungkapkan untuk menguatkan pendapat mereka.
Hasil  kajian  dalam  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  dan  berguna  baik secara  teoretis  maupun  praktis.  Secara  teoretis,  hasil  temuan  penelitian  ini  diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan politik yang benar. Selain itu, temuan dalam penelitian ini juga dapat memperkaya perspektif para peminat kajian tentang politik dan hukum Islam di Indonesia yang memiliki multikultur. Secara praktis, temuan dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para politisi dalam memahami perbedaan yang muncul dalam masyarakat yang majemuk guna penyikapan yang lebih arif dan melalui pertimbangan secara matang.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode field research ,  atau    dapat  pula  disebut  dengan survey  research, peneliti  terjun  langsung menggali  data  di  lapangan  dengan  cara  mengadakan  survey,  angket,  wawancara  dan melakukan  deskripsi  di  lapangan  untuk  berusaha  menggambarkan  sebuah  kenyataan atau fenomena. 3 Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yakni sebuah pendekatan penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  dengan  cara  deskripsi  dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dengan metode alamiah. 4
Peneliti  menggunakan  metode  pengumpulan  data  dengan  survey,  angket dokumentasi  dan  wawancara  yang  merupakan  metode  yang  lazim  digunakan  pada penelitian  kualitatif.  Dokumentasi  dan  wawancara  dibuat  dan  dikembangkan berdasarkan  kerangka spradley 5 yaitu  dimulai  dengan  dokumentasi  terhadap  literatur tentang  calon  walikota  Pekanbaru  dari  kalangan  perempuan  terhadap  reaksi  serta komentar  yang  bermunculan  dalam  media.  Wawancara  yang  dilakukan  meliputi wawancara  deskriptif,  wawancara  struktural,  wawancara  secara  kontras  serta  analisis terhadap keseluruhan data yang telah terkumpul.  Data yang telah terkumpul akan diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi data. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan  cara  mencari  data  yang  mendukung  dan  tidak  bertentangan  dengan  tujuan penelitian yang telah dirumuskan.
3 Robert  Bogdan  &  Steven  J.  Tylor, Introduction  to  Qualitative  Methods  Research,  A Phenomenological Appoarch to Social Science, ( New York: John Willey & Son, 1975), p. 33
4 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1990), hal. 6
5 Spradley, Partisipan Observation, ( New York: Holt Rineheat and Wintson, 1980), p. 34

## PEMBAHASAN

## Hukum Kepemimpinan Politik Perempuan
Kedudukan  perempuan  dalam  Islam  dalam  perkembangan  Islam  sebenarnya sudah  mengalami  pencerahan  yang  cukup  signifikan.  Polemik  para  ulama  dalam kapasitas  perempuan  sebagai  pemimpin  juga  berkaitan  dengan  kondisi  sosial,  budaya, dan  struktur  masyarakat  tertentu  yang  diduga  kuat  mempunyai  andil  cukup  besar terhadap pemikiran ulama dalam memandang kedudukan perempuan sebagai pemimpin. Disamping  itu  persoalan-persoalan  yang  berat  yang  dihadapi  masih  dianggap  sesuatu yang  riskan  jika  harus  diserahkan  pada  perempuan.  Itulah  sebabnya  para  ulama  fiqh telah  melakukan  usaha  maksimal  untuk  membuat  kualifikasi  formal  bagi  seorang pemimpin. 6
Kepemimpinan  yang  berkualitas  sepertinya  disepakati  oleh  ulama  diserahkan kepada  laki-laki.  Secara  normatif,  ulama  ulama  fiqh  klasik  misalnya  telah  membuat persyaratan  yang  cukup  selektif  untuk  seorang  pemimpin  antara  lain,  Islam,  merdeka, laki-laki,  mukallaf,  ‘adil,  mendengar,  bisa  berbicara  fasih,  bisa  menulis  dan  yang terpenting tentunya punya integritas moral dan menguasai syari’at Islam.  Konsekuensi logis dari persyaratan ini, maka calon calon pemimpin yang tidak memiliki kriteria tidak dianggap  cukup  sah  status  kepemimpinannya.  Karena  salah  satu  syarat  itu  juga   harus laki-laki,  maka   apabila  perempuan  menjadi  pemimpin,  keabsahannya  tidak  bisa dipertanggung jawabkan secara legal. 7
Terlepas  dari  kutipan  salah  seorang  ulama  di  atas  tentang  keabsahan  seorang pemimpin perempuan, penulis ini ingin memaparkan lebih jauh bagaimana polemik dan komentar  serta  argumentasi  yang  digunakan  para  ulama  lain  tentang  keabsahan pemimpin perempuan. Menurut penulis, sekurang kurangnya ada tiga kelompok ulama yang  menyatakan  pendapatnya  berkaitan  dengan  hal  tersebut,  yaitu: pertama , perempuan tidak boleh  menjadi pemimpim, pendapat ini  diwakili oleh tokoh madzhab terkenal  seperti,  Imam  Malik,  Syafi’i  dan  Ahmad  Ibnu  Hanbal. Kedua ,  perempuan boleh  menjadi  pemimpin,  apabila  perempuan  tersebut  memiliki  kapabilitas  dan kompetensi  yang  memadai  pendapat  ini  diwakili  oleh  tokoh  fiqh  rasional,  Imam  Abu Hanifah. 8 Ketiga,  perempuan  boleh  menjadi  pemimpin  secara  mutlak.  Pendapat  ini diwakili oleh imam Ibnu Jarir Al-Thabary.  Sejalan dengan imam Thabary, imam Ibnu Hazm juga mengemukakan kebolehan perempuan sebagai pemimpin secara mutlak. 9
6 Mahmud Syaltut, Min Taujihat Al-Islam (Kairo: Al-Idarat Al-’Amat lil Azhar, 1959), hal. 193.
7 Akbarizan,  Wanita, Politik  Dan  Hukum  Islam  Studi  tentang  Fenomena  Calon  Walikota Pekanbaru 2011-2016 (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hal. 16
8 Jamaluddin  Muhammad  Mahmud, Huquq  Al-Mar’at  fi  Al-Mujtama’  Al-Islamiy ,  (Kairo,  Al- Haiat Al-Mishriyat Al-Ammat, 1986), hal. 60.
9 Op. Cit, Akbarizan, hal. 16
Dari  ketiga kelompok  ulama  yang memiliki  pendapat berbeda tersebut  masing- masing  memiliki  dalil-dalil  baik  dari  nash-nash  syari’at  maupun  aqli.  Menurut  catatan Muhammad Abu Al-‘Ainaini, kelompok ulama yang meragukan keabsahan perempuan sebagai  pemimpin,  seperti  yang  diwakili  imam  Malik  dan  Syafi’i,  berpedoman  pada teks  al-Qur’an  surat  An-Nisa  ayat  47,  yang  artinya:  “ Kaum  laki-laki  itu  adalah pemimpin  bagi  kaum  perempuan.  Oleh  karena  Allah  telah  melebihkan  sebahagian mereka  (laki-laki)  atas  sebahagian  yang  lain  (perempuan),  dan  karena  mereka  (laki- laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh,  ialah  yang  taat  kepada  Allah  lagi  memelihara  diri  ketika  suaminya  tidak  ada, oleh  karena  Allah  telah  memelihara  (mereka).  Perempuan-perempuan  yang  kamu khawatirkan  nusyuznya,  maka  nasehatilah  mereka  dan  pisahkanlah  mereka  di  tempat tidur  mereka,  dan  pukullah  mereka.  Kemudian  jika  mereka  mentaatimu,  maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya . Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 10
Ulama  kelompok  ini  menafsirkan,  kata  )nhkhibelem( afhhdfaf yang  dimaksud dalam  ayat  tersebut  adalah  berkaitan  dengan  penggunaan  daya  nalar  dan  fikir,  yang dalam  banyak  hal,  terutama  dalam  kontek  kepemimpinan,  perempuan  tidak  dapat melakukan  hal  yang  sama  dengan  pria.   Lebih  jauh  Hamid  Muhammad  Abu  Thalib mengemukakan  bahwa  kehadiran  perempuan  dalam  sebuah  kepemimpinan  dapat menimbulkan  fitnah,  terutama  bertentangan  dengan  kelaziman  yang  berlaku  dalam masyarakat.
Argumentasi lain yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah hadis Rasul yang meriwayatkan tentang kematian raja Kisra, Nabi sempat mengemukakan pertanyaan di kalangan sahabat siapakah  yang layak akan menggantikan raja Kisra. Para sahabat serta merta  menjawab   putrinya  sebagai pengganti raja.   Kemudian  Nabi  segera  membantah atau  mengkritik  jawaban  sahabat  itu  dengan  mengemukakan  bahwa  tidak  akan mengalami  kesuksesan  suatu  bangsa  apabila  pemimpin  diserahkan  kepada  perempuan. Hadis  berarti:  “Dari  Abi  Bakrah,  ia  berkata,  sungguh  Allah  telah  memberi  manfaat kepadaku dengan perkataan yang aku telah mendengarnya dari Rasulillah –shallallahu ‘alaihi wa sallam —pada hari-hari (perang) Jamal (unta), setelah hampir saja aku ikut dengan  pasukan  unta  lalu  aku  akan  berperang  beserta  mereka.  Dia  berkata,  ketika sampai  kepada  Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  (berita)  bahwa  penduduk  Parsi sungguh telah menyerahkan kekuasaan atas mereka kepada puteri Kisra, beliau (Nabi shallalahu  ‘alaihi  wa  salam)  bersabda:  Tidak  akan  beruntung  suatu  kaum  yang menyerahkan kepemimpinan urusan mereka kepada seorang perempuan. 11
Sebagian  ulama  menafsirkan  hadits  tersebut  yang  melarang  pemimpin perempuan  juga  menggunakan  logika  silogisme,  hampir  identik  dengan qiyas .  Logika
10 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya , surat an-Nisa’ ayat 34.
11 Shahih Bukhari No. 4425
silogisme  yang digunakan para  ulama  dalam memahami hadits tersebut  adalah bahwa, hadits  tersebut  bersifat  celaan,  sedangkan  celaan  membawa  larangan,  dan  selanjutnya larangan  itu  berarti  juga  menunjukkan  jeleknya  sesuatu  yang  dilarangnya.   Dari pernyataan  ini  jelas  apapun  alasannya  perempuan  sebagai  pemimpin  tetap  tidak  dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak  saja  menggunakan  nash-nash  syari’at  sebagai  argumentasi  larangan perempuan  sebagai  pemimpin,  akan  tetapi  mereka  juga  mengemukakan  faktor  historis yang berkembang dalam peradaban umat Islam. Menurut mereka, memang tidak pernah tercatat  dalam  sejarah,  Rasulullah  maupun  para  sahabat  sesudahnya, khulafa  al- Rasyidin ,  mengangkat  perempuan  sebagai  pemimpin,  Jika  saja  secara  syari'at dibolehkan,  tentu  ada  perempuan  yang  diangkat  menjadi  pemimpin  untuk  memerintah suatu  wilayah  atau  daerah.Terlepas  dari  akurat  atau  tidaknya  argumentasi  yang digunakan kelompok ulama pertama ini, yang jelas bahwa kaum perempuan tidak boleh diangkat sebagai pemimpin.
Pendapat  ini  lahir  karena  lingkungan  sosial  tokoh-tokoh  mazhab  ini.  Seperti diketahui  tokoh  tokoh  madzhab  seperti  Maliki  dan  Syafi’i,  berpendapat  bahwa perempuan  tidak  sah  menjadi  seorang  pemimpin,  hal  ini  dapat  dimengerti  karena perempuan-perempuan di Hijaz, di mana Malik dan juga Syafi’i pernah tinggal, masih sangat  terikat  dengan  struktur  sosial  ke-Arab-an  yang  cenderung  eksklusive,  terbiasa dengan  tradisi  pingitan.  Kebebasan  mereka  dalam  melakukan  aktifitas  di  luar  rumah sangat  dibatasi.  Kondisi  Hijaz  dan  Madinah  yang  cenderung  bersahaja,  sederhana  dan jauh  dari  pengaruh  kebudayaan  luar  dan  problematikanya,   semakin  memperkukuh tradisi  lokal  bagi  para  penduduknya,  termasuk  tentang  status  perempuan   Kondisi  ini jelas  berpengaruh  besar  terhadap  cara  berfikir  masyarakat  Arab  waktu  itu,  dan  pada giliranya  memiliki  pandangan  yang  agak  “bersahaja”  terhadap  perempuan.  Faktor  ini agaknya  yang  membuat  para  ulama  membatasi  peran  kaum  perempuan  dalam kapasitasnya sebagai pemimpin.
Faktor  lain  yang  dapat  diduga  mengapa  Imam  Malik  melarang  perempuan sebagai pemimpin, adalah sikapnya yang komitmen kepada hadits Rasul di mana secara eksplisit  sebagaimana  diungkapkan  di  atas,  ada  indikasi  hadits  rasul  yang  melarang keterlibatan  perempuan  dalam  proses  kepemimpinan.  Teguh  pendiriannya  pada  Hadits yang sedemikan rupa ini pula agaknya Imam Malik tidak mau mengambil resiko dengan membolehkan  perempuan  sebagai  pemimpin.  Pendapat  yang  sama  juga  disampaikan Imam  Syafi’i,  walaupun  ia  tidak  lama  tinggal  di  Madinah,  bisa  jadi,  pemikiran   Malik yang sempat menjadi gurunya dalam bidang hadits mempengaruhi Syafi’i.  Tidak heran jika iapun melarang perempuan untuk menjadi pemimpin.
Kelompok  kedua menyatakan  bahwa  perempuan  mempunyai  hak  penuh  dalam politik  dan  kepemimpinan  sebagaimana  laki-laki.  Namun  mereka  membatasi kepemimpinan  itu.  Semua  kepemimpinan  dapat  dipegang  perempuan  kecuali kepemimpinan  tertinggi  seperti  kepala  negara  atau khalifah. Kelompok  ini  berpegang
kepada ayat al-Quran surat at-Taubah ayat 71. yang menjelaskan ‘ adalah dan musawah dalam Islam yang merupakan prinsip ajaran Islam.
Menurut  mereka  ayat  menjelaskan  bahwa  antara  laki-laki  dan  perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berpolitik. Sebagaimana laki-laki-laki, perempuan  juga  memiliki  hak  mengatur  masyarakat  umum  atau wilataul’am. Mereka memiliki  hak  yang  sama  untuk  memerintahkan  yang  ma’ruf  dan  mencegah  yang munkar. Perempuan juga boleh menjadi seorang  pemimpin seperti mu’awwin atau para menteri. 12
Kelompok  kedua  ini  juga  berargumentasi  dengan  firman  Allah  dalam  al-Quran Surat  al-Isra’  ayat  70.  Mereka  mengemukakan  riwayat  yang  sangat  terkenal  mengenai sahabat Umar bin Khatthab  dan seorang perempuan yang menyanggahnya. Suatu ketika Umar  berkhutbah  di  masjid  menghimbau  agar  jangan  memberikan  mahar  yang  tinggi kepada  perempuan.  Sekonyong-konyong  mendapat  kritikan  dari  seorang  perempuan yang menyatakan bahwa ia pernah mendengar firman Allah surat an-Nisa’ ayat 20-21. Setelah  ayat  tersebut  dibacakan,  Umar  mengatakan  bahwa  pernyataan  perempuan  tadi yang  benar  dan  pendapatnya  yang  salah.  Riwayat  ini,  menurut  mereka,  adalah  bentuk persetujuan  dan  sikap  akomodatif  Umar  terhadap  peranan  perempuan  dalam  wilayah publik,  artinya  seorang  perempuan  dibenarkan  oleh  Islam  untuk  turut  serta  dalam mengurus umat dan terlibat dalam politik praktis.
Kelompok  kedua  ini  diimami  Abu  Hanifah,  yang  mengemukakan  argumentasi bahwa  sah-sah  saja  jika  perempuan  menjadi  pemimpin  sepanjang  kepemimpinan  yang dihadapinya diperkirakan dapat dikuasainya. Pendapat ini agaknya dianalogikan dengan bahwa  ada  perempuan-perempuan  tertentu  memiliki  kemampuan,  kecerdasan  dan kapabilitas yang sama atau melebihi laki-laki.
Kelompok  ulama  ketiga  membolehkan  perempuan  sebagai  pemimpin  secara muthlak.  Kelompok  ini  diwakili  oleh  Ibnu  Jarir  Ath-Thabary,  dan  Ibu  Hazm, berargumentasi pada beberapa poin, yaitu:
1. Tidak  satupun  ayat  dalam  al-Qur’an  maupun  pernyataan  Rasul  ( hadits )   yang secara tegas melarang perempuan sebagai pemimpin.
2. Berbeda  dengan  kelompok  pertama  yang  tidak  menemukan  data  sejarah tentang pemimpin perempuan, menurut Ibnu Jarir  justru secara historis pernah terjadi pengangkatan seorang perempuan sebagai  pemimpin, pada masa Umar Ibnu  Khattab,  yang  mengangkat  perempuan  menjadi  pemimpin  dari  suku  al- Syuq, bernama Al-Syifa
3. Menggunakan  analogi  terhadap  keabsahan  fatwa  seorang  perempuan  yang dianggap sah, dengan kata lain jika fatwa perempuan dianggap sah, maka tentu saja kepemimpinannya pun dapat dianggap sah. 13
12 Tutik Hamidah, Fiqh Wanita Berwawasan Keadilan Gender, Malang, UIN Maliki Press, 2011.
13 Ibid

## Perspektif Muballigh Riau
Dari  berbagai  pertemuan  dan  wawancara  dengan  para  muballigh,  ustadz  atau penceramah yang menyampaikan ajaran dan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat, peneliti dapat mengklasifikasikan 15 tema yang menjadi bahan ceramah atau pengajian yang  disampaikan  di  tengah  masyarakat  berkenaan  dengan  kepemimpinan  perempuan. Lima  belas  tema  itu  diduga  menjadi  alasan  bagi  mereka  untuk  tidak  dapat  menerima kepemimpinan perempuan. Tema-tema tersebut adalah sebagai berikut:
1. Perempuan karena kudratnya seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui akan menghalangi dan mengganggu memimpin daerah.
2. Perempuan bila menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah.
3. Perempuan  lebih  banyak  menggunakan  perasaan  dari  pada  akalnya  dalam memimpin daerah.
4. Sebagaimana shalat, imam adalah laki-laki dan perempuan berada pada shaf  di belakang laki-laki.
5. Perempuan  bila  menikah  tidak  dapat  menjadi  wali  bagi  dirinya,  ia  harus mendapat izin dari wali laki-lakinya.
6. Perempuan pada tabiat dan perilakunya cenderung membawa kerusakan.
7. Perempuan mudah putus asa dan mudah dirayu dan iba hati.
8. Laki-laki lebih didahulukan menjadi pemimpin daripada perempuan.
9. Allah  lebih  meninggikan  derajat  laki-laki  dari  perempuan  baik  dari  masalah kesaksian, warisan, dan rumah tangga.
10. Rasulullah  tidak  pernah  mengangkat  gubernur  ( amir )  atau  wali  daerah  dari kaum perempuan.
11. Semua  para  Rasul  dan  Nabi  adalah  laki-laki,  begitu  juga  semua  khalifah  ada laki-laki  dan  pemimpin  pasukan  tempur  untuk  melawan  musuh  juga  seorang laki-laki.
12. Kuatkah Perempuan memimpin (walikota).
13. Haram  perempuan  menjadi  khalifah  (kepala  negara),  mu’awwin  (pembantu khalifah),  wali  (penguasa  daerah),  qadhi  madzalim  (hakim  yang  memutuskan perkara kezaliman penguasa).
14. Perempuan  boleh  hukumnya  menjadi  pemimpin  perusahaan,  pemimpin organisasi, anggota majelis ummat, kepala departemen, dan rektor.
15. Tidak  ditemukannya  sebuah  ayat  dan  hadis  satu  pun  yang  secara  jelas mensyaratkan pemimpin harus laki-laki.
Untuk melihat bagaimana pandangan muballigh, ustadz atau penceramah berkenaan dengan 15  tema di  atas,  peneliti menyebarkan  angket  sebanyak 100 angket.  di  Majelis Dakwah  Islamiyah  (MDI),  angket  yang  dikembalikan  adalah  sebanyak  67  angket  dan 100  angket  di  Ikatan  Masjid  Indonesia(IKMI),  dan  angket  yang  kembali  sebanyak    54 angket.  Total  angket  yang kembali  sebanyak 121 angket.  Kedua lembaga ini dianggap telah mewakili muballigh, ustad dan penceramah di Riau. Jawaban atas angket tersebut, kemudian  peneliti  mendalaminya  dengan  melakukan  wawancara  secara  mendalam  apa dasar  atau  dalil  agama  yang  mereka  pegang  sehingga  mereka  berpendapat  seperti  hal tersebut.  Apa  yang  peneliti  dapatkan  dari  angket  akan  peneliti  deskripsikan  sekaligus dengan apa yang peneliti dapat dari hasil wawancara secara mendalam.
Untuk  memudahkan  bagaimana  pandangan  muballigh  Riau  tentang  tema-tema tersebut, maka peneliti mengelompokkannya kepada 3 kategori yaitu:
a. Tabiat Perempuan
1. Perempuan  karena  kudratnya  seperti  haid,  hamil,  melahirkan  dan  menyusui akan menghalangi dan mengganggu memimpin daerah
2. Perempuan  lebih  banyak  menggunakan  perasaan  dari  pada  akalnya  dalam memimpin daerah
3. Perempuan pada tabiat dan perilakunya cenderung membawa kerusakan
4. Perempuan mudah putus asa dan mudah dirayu dan iba hati
5. Kuatkah Perempuan memimpin (Fisik)
Untuk melihat bagaimana tanggapan muballigh Pekanbaru atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari chart di bawah ini:
Tabel 1:
Tabiat Perempuan 0 20 40 60 80 100 120 SETUJU NETRAL MENOLAK
Wanita karena kudratnya seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui akan menghalangi dan mengganggu memimpin daerah
Wanita lebih banyak menggunakan perasaan dari pada akalnya dalam memimpin daerah
Wanita pada tabiat dan perilakunya cnderung membawa kerusakan
Wanita mudah putus asa dan mudah dirayu dan iba hati
Kuatkah Wanita memimpin (walikota)
b. Dalil yang Melarang
1. Rasulullah tidak pernah  mengangkat  gubernur ( amir ) atau wali daerah dari kaum perempuan
2. Semua para Rasul dan Nabi adalah laki-laki, begitu juga semua khalifah ada laki-laki dan pemimpin pasukan tempur untuk melawan musuh juga seorang laki-laki.
3. Haram perempuan menjadi khalifah (kepala negara), mu’awwin (pembantu khalifah),  wali  (penguasa  daerah),  qadhi  madzalim  (hakim  yang memutuskan perkara kezaliman penguasa)
Untuk  melihat  bagaimana  tanggapan  muballigh  Pekanbaru  atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari chart di bawah ini:
Tabel 2:
Dalil Yang Melarang
c. Keterbatasan Perempuan
1. Perempuan bila menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah
2. Sebagaimana shalat, imam adalah laki-laki dan perempuan berada pada shaf di belakang laki-laki
3. Perempuan  bila  menikah  tidak  dapat  menjadi  wali  bagi  dirinya,  ia  harus mendapat izin dari wali laki-lakinya
4. Laki-laki lebih didahulukan menjadi pemimpin daripada perempuan
5. Allah lebih meninggikan derajat laki-laki dari perempuan baik dari masalah kesaksian, warisan, dan rumah tangga
6. Perempuan  boleh  hukumnya  menjadi  pemimpin  perusahaan,  pemimpin organisasi, anggota majelis ummat, kepala departemen, dan rektor.
Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari chart di bawah ini:
Tabel 3: Keterbatasan Perempuan
Dari  penelitian  ini  dapat  peneliti  simpulkan  sekaligus  menjawab  pertannyaan penelitian  ini,  yaitu pertama, kepemimpinan  wanita  menurut  Islam  ada  tiga  kelompok ulama  yang  menyatakan  pendapatnya  berkaitan  dengan  hal  tersebut,  yaitu: pertama , wanita  tidak  boleh  menjadi  pemimpin,  pendapat  ini  diwakili  oleh  tokoh  madzhab
terkenal  seperti,Imam  Malik,  Syafi’i  dan  Ahmad  Ibnu  Hanbal. Kedua ,  wanita  boleh menjadi  pemimpin,  apabila  wanita  tersebut  memiliki  kapabilitas  dan  kompetensi  yang memadai  pendapat  ini  diwakili  oleh  tokoh  fiqh  rasional,  Imam  Abu  Hanifah. Ketiga ,wanita boleh menjadi pemimpin secara mutlak. Pendapat ini diwakili oleh imam Ibnu  Jarir  Al-Thabary.  Sejalan  dengan  imam  Thabary,  imam  Ibnu  Hazm  juga mengemukakan  kebolehan  wanita  sebagai  pemimpin  secara  mutlak. Kedua, pendapat para muballigh Riau tentang kepemimpinan wanita dapat  disimpulkan pada lima belas tema, yaitu wanita karena kudratnya seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui akan menghalangi  dan mengganggu memimpin  daerah, wanita bila menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah, wanita lebih banyak menggunakan perasaan dari pada akalnya dalam memimpin daerah, sebagaimana shalat, imam adalah laki-laki dan wanita berada  pada  shaf  di  belakang  laki-laki,  wanita  bila  menikah  tidak  dapat  menjadi  wali bagi  dirinya,  ia  harus  mendapat  izin  dari  wali  laki-lakinya,  wanita  pada  tabiat  dan perilakunya cnderung membawa kerusakan, wanita mudah putus asa dan mudah dirayu dan iba hati, laki-laki lebih didahulukan menjadi pemimpin daripada wanita, Allah lebih meninggikan  derajat  laki-laki  dari  wanita  baik  dari  masalah  kesaksian,  warisan,  dan rumah  tangga,  Rasulullah  tidak  pernah  mengangkat  gubernur  ( amir )  atau  wali  daerah dari  kaum  wanita,  semua  para  Rasul  dan  Nabi  adalah  laki-laki,  begitu  juga  semua khalifah  ada  laki-laki  dan  pemimpin  pasukan  tempur  untuk  melawan  musuh  juga seorang  laki-laki,  wanita  tidak  kuat  memimpin  (walikota),  haram  wanita  menjadi khalifah (kepala negara), mu’awwin (pembantu khalifah), wali (penguasa daerah), qadhi madzalim (hakim  yang  memutuskan  perkara  kezaliman  penguasa),  wanita  boleh hukumnya  menjadi  pemimpin  perusahaan,  pemimpin  organisasi,  anggota  majelis ummat, kepala departemen, dan rektor, banyak ayat dan hadis satu pun yang secara jelas mensyaratkan  pemimpin  harus  laki-laki. Ketiga, dalil-dalil  hukum  Islam  yang  mereka gunakan untuk menguatkan pendapat mereka adalah al-Quran, hadis, ijma’ ulama, dan qiyas,  serta  prinsip  keadilan  dan  kesetaraan  gender  dalam  Islam.  Mereka  juga mengambil  dalil-dalil  yang  mendukung  bahwa  wanita  secara  kualitatif  lebih  rendah daripada laki-laki.
Dalil-dalil hukum Islam yang mereka gunakan untuk menguatkan pendapat mereka adalah  al-Quran,  hadis,  ijma’  ulama,  dan  qiyas,  serta  prinsip  keadilan  dan  kesetaraan gender  dalam  Islam.  Bagi  yang  menolak  perempuan  menjadi  pemimpin  menggunakan surat An-Nisaa’  ayat 34 yang berarti: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan.  Oleh  karena  Allah  telah  melebihkan  sebahagian  mereka  (laki-laki)  atas sebahagian  yang  lain  (perempuan),  dan  karena  mereka  (laki-laki)  telah  menafkahkan sebagian  dari  harta  mereka.  Sebab  itu  maka  perempuan  yang  saleh,  ialah  yang  taat kepada  Allah  lagi  memelihara  diri  ketika  suaminya  tidak  ada,  oleh  karena  Allah  telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah  mereka  dan  pisahkanlah  mereka  di  tempat  tidur  mereka,  dan  pukullah
mereka.  Kemudian  jika  mereka  mentaatimu,  maka  janganlah  kamu  mencari-cari  jalan untuk menyusahkannya . Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”
Hadis yang secara lengkap berarti: Dari Abi Bakrah, ia berkata, sungguh Allah telah memberi  manfaat  kepadaku  dengan  perkataan  yang  aku  telah  mendengarnya  dari Rasulillah –shallallahu ‘alaihi wa sallam —pada hari-hari (perang) Jamal (unta), setelah hampir saja aku ikut dengan pasukan unta lalu aku akan berperang beserta mereka. Dia berkata,  ketika  sampai  kepada  Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  (berita)  bahwa penduduk Parsi sungguh telah menyerahkan kekuasaan atas mereka kepada puteri Kisra, beliau (Nabi shallalahu ‘alaihi wa salam) bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan urusan mereka kepada seorang perempuan.
Mereka  juga  mengambil  dalil  kepada  ijma’  ulama  yang  menetapkan  bahwa perempuan  diharamkan  menjadi  pemimpin,  khususnya,  kepemimpinan  tertinggi.Bagi yang mendukung, mereka juga menggunakan ayat al-Quran khususnya surat at-Taubah ayat 71.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini    menemukan  data  bahwa  sebagian  besar  muballigh  Riau  menolak kepemimpinan  politik  perempuan.  Penolakan  ini  dapat  diduga  karena  Riau  dikenal sebagai  negeri  Melayu  yang  identik  dengan  negeri  Muslim.  Sebagian  besar  ulama mempersyaratkan  aturan  yang  ketat  untuk  para  perempuan  untuk  menjadi  pemimpin politik,  akibatnya  penolakan  terhadap  kepemimpinan  politik  perempuan  juga  dianut oleh muballigh di Riau.
Muballigh Riau juga mengambil dalil dari al-Quran dan hadis dan dalil kepada ijma’ ulama yang menetapkan bahwa perempuan diharamkan menjadi pemimpin, khususnya, kepemimpinan  tertinggi.  Bagi  yang  mendukung,  mereka  juga  menggunakan  ayat  al- Quran dan pendapat para ulama dalam mendukung kepemimpinan politik perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbarizan, Wanita, Politik Dan Hukum Islam Studi tentang Fenomena Calon Walikota Pekanbaru 2011-2016 (Pekanbaru: Suska Press, 2014).
Amin Al-Khuli, Al-Mar’at baina Al-Bayt wa Al-Muitama’ ,  (Baqhdad, t.t.)
Jamaluddin Muhammad Mahmud, Huquq Al-Mar’at fi Al-Mujtama’ Al-Islamiy , (Kairo, Al-Haiat Al-Mishriyat Al-Ammat, 1986)
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya , surat an-Nisa’ ayat 34.
Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1990) Mahmud Syaltut, Min Taujihat Al-Islam (Kairo: Al-Idarat Al-’Amat lil Azhar, 1959), h.
Robert  Bogdan  &  Steven  J.  Tylor, Introduction  to  Qualitative  Methods  Research,  A Phenomenological Appoarch to Social Science, ( New York: John Willey & Son,
1975).
Shahih Bukhari no. 4425
Spradley, Partisipan Observation, ( New York: Holt Rineheat and Wintson, 1980)
Tutik  Hamidah, Fiqh  Wanita  Berwawasan  Keadilan  Gender, Malang,  UIN  Maliki Press, 2011.