## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) PADA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) BATIK TRADISIONAL PACE DI KABUPATEN PACITAN
Sandya Rafi Arkananta 1
1 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: 19071010122@student.upnjatim.ac.id

## ABSTRAK
Hak Kekayaan Intelektual adalah salah satu bentuk kepemilikan yang dimiliki oleh individu sebagai hasil  dari  kemampuan  intelektual  atau  kecerdasan  mereka.  Salah  satu  contoh  dari  hasil  kekayaan intelektual  adalah  batik  tradisional  pace.  Batik  ini  memiliki  motif  yang  unik,  karena  menggunakan motif yang berasal dari gambar buah pace atau mengkudu yang mempunya bukti dan makna historis bagi  Kabupaten  Pacitan.  Keunikan  inilah  yang  harus  tetap  dilestarikan,  dijaga,  dan  dilindungi  oleh berbagai pihak. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan  dalam memfasilitasi  perlindungan  hukum  hak  kekayaan  intelektual  (HKI)  serta mengatahui kendala dan menemukan solusi yang efektif dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual  (HKI)  pada  industri  kecil  menengah  (IKM)  batik  tradisional  pace  di  Kabupaten  Pacitan. Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris,  yaitu  mempergunakan  sumber  data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan. Hasil dari penelitian ini ialah  implementasi  perlindungan  hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  pada  Industri  Kecil Menengah  (IKM)  batik  tradisional  pace  belum  terlaksana  secara  efektif  dikarenakan  dalam  proses pelaksaannya,  upaya  dari  pemerintah  belum  bisa  mencakup  keseluruhan  Industri  Kecil  Menengah (IKM) batik tradisional pace, adanya kendala dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan atau dinas  terkait  dan  dari  pihak  Industri  Kecil  Menengah  (IKM)  batik tradisional  pace  yang  disebabkan oleh  banyak  faktor  seperti  ekonomi,  minimnya  kesadaran  akan  hukum.  Kendala  tersebut  dapat diatasi dengan melakukan upaya atau solusi hukum yang ada dengan semaksimal mungkin.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak atas Kekayaan Intelektual, Batik, Industri Kecil Menengah

## ABSTRACT
Intellectual  Property  Rights  (IPR)  is  a  form  of  ownership  held  by  individuals  as  a  result  of  their intellectual abilities or intelligence. One example of intellectual property is traditional pace batik. This batik has a unique motif, as it uses patterns derived from images of the pace fruit or morinda, which hold historical evidence and significance for Pacitan Regency. It is essential to preserve, safeguard, and  protect  this  uniqueness  by  various  parties.  The  purpose  of  this  research  is  to  determine  the efforts  of  the  Pacitan  Regency  Local  Government  in  facilitating  legal  protection  of  intellectual property  rights  (IPR)  and  identifying  constraints  while  finding  effective  solutions  in  implementing legal protection of intellectual property rights (IPR) in the traditional pace batik small and medium- sized  enterprises  (SMEs)  industry  in  Pacitan  Regency.  The  research  approach  used  is  juridical- empirical,  utilizing  primary  data  sources  obtained  directly  from  the  main  sources  in  the  field.  The findings of this research indicate that the implementation of legal protection of Intellectual Property Rights (IPR) in the Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) of traditional pace batik industry has not been effectively executed due to the incomplete coverage of the efforts by the government for the entire industry, constraints from the Pacitan Regency Local Government or related agencies, and challenges  faced  by  the  traditional  pace  batik  SMEs,  influenced  by  various  factors  such  as  the economy  and  lack  of  awareness  of  the  law.  These  constraints  can  be  overcome  by  maximizing  the existing legal efforts or solutions.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Keywords: Intellectual  Property  Rights  (IPR),  Legal  Protection,  Batik,  Small  and  Medium-sized Enterprises (SMEs)

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  kaya  akan  keanekaragaman  seni  dan budaya.  Hal  itu  diikuti  dengan  berbagai  keanekaragaman  etnis,  suku  bangsa,  dan  agama yang menyeluruh merupakan potensi negara yang perlu dilestarikan. Kekayaan seni budaya itu  merupakan  salah  satu  sumber  kekayaan  intelektual  yang  perlu dilindungi  oleh undang- undang. Kekayaan itu tidak dikhususkan untuk seni dan budaya, tetapi dapat dimanfaatkan guna  meningkatkan  kemampuan  di  bidang  industri  dan  perdagangan  itu  sendiri.  Dengan demikian,  keragaman  dan  kekayaan  seni  budaya  yang dilestarikan  itu  dapat  meningkatkan kesejahteraan  bagi  bangsa  dan  negara.  Menciptakan  sesuatu  karya  bukanlah  sesuatu  hal mudah  untuk  dilakukan  seseorang,  oleh  karena  itu  orang  lain  harus  menghormatinya  dan hal  ini  merupakan  kewajiban  yang  tidak  boleh  dilalaikan.  Agar  suatu  karya  dihormati keberadaannya,  sangat  diperlukannya  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HKI).  Hak  Atas Kekayaan Intelektual (HKI) itu sendiri adalah segala hal yang melindungi kreatifitas beserta daya  cipta  manusia.  Menurut  hukum  perdata,  hak  kepemilikan  harus  dihormati  dan dilindungi dari pengambilan atau pemakaian tanpa adanya hak oleh pihak lain, apabila jika mengandung  nilai-nilai  ekonomis  yang  dapat  memberi  keuntungan  materiil  maupun immaterial, baik untuk sektor perdagangan, industri, pemerintah, dan masyarakat.
Hak cipta adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengawasi penggunaan hasil karya, olah gagasan, atau informasi tertentu. Pada dasarnya,  hak  cipta  adalah  hak  untuk  mereplikasi  suatu  karya  atau  menggunakan  suatu ciptaan  secara  sah.  Hak  cipta  memungkinkan  pemegang  hak  untuk  membatasi  dan mencegah  penggunaan  yang  tidak  sah  terhadap  suatu  karya  atau  ciptaan.  Seiring  dengan naiknya  kebutuhan  perlindungan  terhadap  hak  cipta  yang  bertujuan  untuk  kesejahteraan masyarakat,  maka  Undang-Undang  no.19  Tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta  Pasal  12  ayat  (1) huruf  (i)  mengatakan  bahwa,  “Dalam  undang -undang  ini  ciptaan  yang  dilindungi  adalah ciptaan  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra  yang  di  dalamnya  tercakup  seni batik.  Batik  adalah  kerajinan  dan  bagian  dari  budaya  Indonesia  yang  bernilai  seni  tinggi. Meskipun asal usul batik tidak jelas, teknik membatik telah dikenal selama beribu tahun di
Pulau  Jawa.  Batik  dapat  ditemukan  di  banyak  daerah  di  Indonesia,  termasuk  Surakarta, Yogyakarta,  Malang,  Banyumas,  Cirebon,  dan  Garut.  Awalnya,  batik  menuai  kontroversi, tetapi kini dianggap sebagai seni yang dilindungi karena nilai estetikanya yang tinggi. Selain batik, Indonesia memiliki kekayaan seni tradisional lainnya, seperti songket dan tenun ikat, yang terus berkembang hingga saat ini. Batik di Indonesia mencakup teknologi, teknik, dan pengembangan  motif  yang  terkait  dengan  budaya.  Batik  telah  mengalami  perkembangan signifikan  dalam  desain  busana,  keanekaragaman  motif,  teknik  pembuatan  kain,  bahan dasar  kain,  dan  teknik  pembuatan  motif.  Setiap  daerah  memiliki  kekhasan  dan  keunikan batiknya sendiri yang dipengaruhi oleh budaya dan sejarahnya.
Seni  batik  di  Pacitan  berhubungan  dengan  asal  mula  Kabupaten  Pacitan.  Menurut legenda dan babad setempat, kata "Pacitan" berasal dari "Pacewetan", yang mengacu pada buah pace (mengkudu) yang berbau menyengat namun memiliki banyak khasiat. Nama ini berasal  dari  sejarah  Pangeran  Mangkubumi  yang  mengalami  kekalahan  dalam  perang gerilya  dan  mundur  ke  arah  selatan  Jawa.  Salah  satu  pengikutnya  memberikan  buah  pace kepada  mereka,  yang  ternyata  dapat  memulihkan  tenaga.  Sejarah  ini  menginspirasi masyarakat untuk melestarikannya dalam motif batik tulis khas Pacitan, yang diperkenalkan pada tahun 2004. Pada tahun 2012, Batik Pace mendapatkan Hak Paten sebagai karya batik asli  Pacitan.  Ini  menguntungkan  Industri  Kecil  Menengah  (IKM)  batik  di  Pacitan  karena mencegah  pihak  lain  mengambil  keuntungan  dari  batik  dengan  motif  pace.  Hak  paten tersebut  juga  melindungi  kekayaan  budaya  daerah  dan  mendukung  pengembangan kerajinan batik secara optimal. Meskipun Batik Pace telah mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual  (HKI)  sebagai  karya  asli  Pacitan,  masih  ada  sedikit  kesadaran  di  kalangan masyarakat,  terutama  Industri  Kecil  Menengah  (IKM)  batik  tulis  di  Pacitan,  tentang pentingnya  mendaftarkan  HKI  pada  produk  mereka.  Menurut  Dinas  Koperasi  Usaha  Kecil Mikro dan Perindustrian, hanya 6 dari 17 IKM Batik Tradisional Pace di kabupaten yang telah mendaftarkan HKI, dan hanya 2 di antaranya yang masih memiliki HKI yang berlaku. Dalam hal  ini  perlu  adanya  peran  pemerintah  dalam  memfasilitasi  dan  keikutsertaan  masyarakat itu  sendiri  untuk  melindungi  hasil  karya  atau  hasil  pikiran  tersebut,  agar  karya  yang  di hasilkan  dapat  di  apresiasi  sebagaimana  mestinya  dan  mendapatkan  perlindungan  hukum yang pasti jika kemudian harinya terjadi sengketa atas hasil karya tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis-empiris yang mengkaji fungsi dan operasi  hukum  dalam  masyarakat  serta  hubungan  antara  ilmu  hukum  dan  ilmu  sosial. Faktor-faktor  yang  dipertimbangkan  meliputi  aturan  hukum,  penegak  hukum,  sarana  yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat. Penelitian yuridis-empiris fokus pada  kondisi  sosial  aktual  yang  ada.  Penulis  mengidentifikasi  masalah  dari  fakta-fakta  di sekitar dan mencari solusinya. Gaya penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang- undangan  positif,  yang  juga  dikenal  sebagai  hukum  saat  ini,  yang  terdiri  dari  ketentuan perundang-undangan  yang  terhubung  dengan  praktik  di  lapangan.  Setelah  pengambilan data  dilakukan,  maka  akan  teridentifikasi  masalah  sehingga  akan  timbul  penyelesaian masalah.  Dalam  hal  ini  informasi  untuk  penelitian  ini  diperoleh  langsung  dari  informan melalui  penelitian  lapangan  yaitu  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Pengolahan  Data  dan Informasi  Industri  Dinas  Koperasi,  Usaha  Mikro  dan  Perindustrian  Kabupaten  Pacitan,  dan beberapa  pebatik  sekaligus  pelaku  usaha  batik  tradisional  pace  terkait  dengan  data  upaya perlindungan  hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  pada  Industri  Kecil  Menengah  (IKM) batik  tradisional  pace.  Sumber  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  empiris-yuridis  ini merupakan  data  yang  diperoleh  langsung  dari  pihak  UKM/pelaku  usaha  batik  tradisional pace dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder. Data primer sendiri merupakan data yang dipeorleh langsung dari sumbernya. Baik dengan wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti.  Terkait  Kebutuhan  informasi  lapangan  (primer)  dikumpulkan  melalui  wawancara tidak  langsung  atau  tidak  terstruktur  ( free-flow  interview ),  yaitu  melalui  komunikasi langsung  dengan  informan  dengan  menggunakan  pedoman  wawancara  ( interview  guide ) untuk memperoleh informasi akurat dari informan secara langsung. Wawancara dalam hal ini  adalah  tanya  jawab  langsung  antara  peneliti  dengan  informan  untuk  memperoleh informasi.  Wawancara  merupakan  bagian  penting  dari  penelitian  hukum,  khususnya penelitian hukum empiris. Selama pelaksanaan, penulis melakukan wawancara tatap muka dengan  pihak  UKM/pelaku  usaha  batik  tradisional  pace  dan  Dinas  Koperasi,  Usaha  Mikro, dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)
Hak  kekayaan  intelektual  merupakan  hak  yang  muncul  dari  hasil  pemikiran  yang menghasilkan produk yang memberikan manfaat bagi manusia. Hak kekayaan intelektual dapat  diinterpretasikan  sebagai  hak  individu  karena  telah  menciptakan  sesuatu  yang bermanfaat  bagi  orang  lain.  Prinsipnya,  setiap  orang  harus  mendapatkan  imbalan  atas usaha  keras  yang  mereka  lakukan.  Setiap  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  pasti terdapat  pemilik  atau  pemegang  hak  yang  sah  sehingga  perlu  dilindungi  oleh  hukum. Pemilik atau pemegang hak tersebut memiliki hak ekslusif, sehingga pemilik hak tersebut mendapat  pengakuan  dan  dapat  digunakan  atau  mengeksploitasi  kekayaan  intelektual tanpa diganggu orang lain. Pemilik hak cipta juga berhak untuk mengajukan tuntutan jika terjadi pelanggaran hak cipta tanpa persetujuannya. Tuntutan ini bisa berupa permintaan ganti rugi yang dilakukan melalui Pengadilan Niaga, serta permintaan penyitaan terhadap benda  yang  diumumkan  atau  hasil  perbanyakan  yang  melanggar  hak  cipta.  Dari  definisi tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  merujuk  pada hak  eksklusif  untuk  menggunakan  dan  memperoleh  keuntungan  dari  kekayaan intelektual yang dimiliki atau dihasilkan oleh individu, kelompok individu, atau lembaga.

## 2. Ruang Lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)
Menurut  penafsirannya,  hak  eksklusif  dalam  HKI  adalah  hak  yang  diberikan  oleh negara  kepada  individu, kelompok,  atau lembaga  pemilik  suatu  karya.  Istilah  "kekayaan intelektual"  merujuk  pada  kepemilikan  intelektual  hasil  penemuan  manusia.  Contohnya termasuk  penemuan  ilmiah,  desain  industri,  merek  dagang,  nama  bisnis,  dan  strategi komersial.  Di  bawah  istilah  ini  juga  termasuk  perlindungan  terhadap  persaingan  yang tidak sehat. Cakupan kepemilikan kekayaan intelektual tidak hanya terbatas pada barang yang  dihasilkan  dari  pemikiran  tersebut,  tetapi  juga  mencakup  hasil  dari  kemampuan intelektual manusia, seperti ide-ide yang memiliki nilai komersial dan ekonomi.

## 3. Sifat-Sifat Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)
Berdasarkan  pada  konsep  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HKI),  sifat  yang  dimiliki antara lain:
a. Jangka Waktu Terbatas
Hak  kekayaan  intelektual  memiliki  batasan  waktu,  setelahnya  hak-hak  tersebut menjadi  bagian  dari  domain  publik.  Namun,  tidak  semua  jenis  hak  kekayaan intelektual  memiliki  karakteristik  ini.  Misalnya,  hak  merek  dapat  diperpanjang secara  terus-menerus,  sementara  paten  memiliki  masa  perlindungan  terbatas. Setiap  jenis  hak  kekayaan  intelektual  memiliki  durasi  perlindungan  yang  unik sesuai dengan karakteristiknya.
b. Eksekutif dan Mutlak
Hak  kekayaan  intelektual  yang  eksekutif  dan  absolut  dilindungi  dari  siapa  pun. Pemilik hak asli berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran HKI jika orang lain mengklaim atau menyalin karya tersebut tanpa izin. Prinsip ini dikenal sebagai hak monopoli,  di  mana  pemilik  hak  memiliki  kekuasaan  untuk  melarang  reproduksi tanpa izin.
c. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Hak Multak yang bukan kebendaan

## 4. Prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)
Prinsip  utama  HKI  adalah  bahwa  pencipta  karya  secara  otomatis  memperoleh  hak kepemilikan  melalui  kemampuan  intelektualnya.  Namun,  dalam  kehidupan  sosial, kesamaan  ide  atau  plagiarisme  bisa  terjadi  karena  banyaknya  individu  dengan  ide  dan kepentingan yang beragam. Sistem hukum HKI berusaha mencapai keseimbangan antara kepentingan pemilik hak dan kebutuhan masyarakat umum. Selain prinsip utama, sistem hukum HKI didasarkan pada prinsip-prinsip lain, antara lain:
a. Prinsip Keadilan ( The Principle of Natural Justice )
Sebagai pencipta karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, individu memperoleh  perlindungan  atas  kepemilikan  karyanya.  Bantuan  dari  orang  lain dalam  mewujudkan  pemikiran  tersebut  juga  berhak  mendapatkan  imbalan,  baik materi maupun non-materi. Setiap hak terjadi berdasarkan peristiwa hukum, yang menjadi dasar eksistensi hak tersebut. Prinsip ini berlaku  di negara pencipta dan negara lain, sehingga perlindungan hak tetap terjamin.
b. Prinsip Ekonomi ( The Economic Argument )
Hak  kekayaan  intelektual  tercipta  melalui  usaha  kreatif  untuk mengungkapkan  pemikiran  manusia.  Hal  ini  menguntungkan  pemiliknya  dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
meningkatkan  nilai  hak  kekayaan  intelektual  dan  mendapatkan  keuntungan seperti royalti atas karya asli.
c. Prinsip Kebudayaan ( The Cultural Argument )
Perkembangan  ilmu  pengetahuan,  sastra,  dan  seni  berdampak  positif  pada kehidupan manusia. Menciptakan karya meningkatkan kualitas hidup, peradaban, dan  martabat  manusia.  Karya-karya  baru  terus  dikembangkan  dengan  semangat dan  minat  individu,  memberikan  nilai  yang  berarti  untuk  masa  depan,  serta kontribusi dan ekspresi ide-ide individu.
d. Prinsip Sosial ( The Social Argument )
Hak kekayaan intelektual (HKI) memiliki nilai yang bermanfaat bagi individu, pemilik  hak,  orang  lain,  dan  negara.  Perlindungan  HKI  harus  memperhatikan kepentingan  umum  dan  masyarakat  secara  keseluruhan  sesuai  hukum  yang berlaku.

## 5. Pengertian Hak Cipta
Berdasarkan  pada  pasal  1  ayat  (1)  dan  pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta,  dapat  dijelaskan  bahwa  Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif yang  memungkinkan  seseorang  untuk  memperbanyak  atau  mengumumkan  karya  yang telah  diciptakan  oleh  pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta  lainnya,  dengan  mematuhi ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Konsep  dasar  Hak  Cipta  adalah  melindungi  hasil  karya yang  berasal  dari  kemampuan  intelektual  manusia  yang  merupakan  ekspresi  perasaan mereka.  Menurut  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak Cipta,  seorang  pencipta  adalah  individu  atau  kelompok  yang  menciptakan  karya berdasarkan  inspirasi  mereka  dan  menggunakan  pikiran,  imajinasi,  kecerdikan, keterampilan, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk yang khas dan pribadi.

## 6. Fungsi Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibuat untuk memberikan keadilan,  keamanan,  dan  kepastian  hukum  kepada  individu.  Undang-undang  ini melindungi ciptaan dan hak-haknya serta mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga. Hak Cipta adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Ini memberikan perlindungan terhadap penggunaan tanpa izin oleh individu lain. Hak cipta
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
memastikan  keberlangsungan  dan  keamanan  karya,  mencegah  plagiarisme  atau pembajakan yang merugikan pencipta atau pemegang hak cipta.

## 7. Batik Sebagai Warisan Budaya
Berdasarkan  etimologi  dan  terminologi,  batik  terdiri  dari  kata  "mbat"  yang  artinya melempar  berkali-kali  dan  "tik"  yang  berarti  titik.  Membatik  berarti  melempar  titik-titik berkali-kali pada  kain,  yang  membentuk  garis  saat titik-titik tersebut berhimpitan.  Garis sendiri  merupakan  kumpulan  titik-titik  dalam  seni  rupa.  Ada  juga  yang  berpendapat bahwa batik berasal dari kata "mbat" yang merupakan kependekan dari kata "membuat" dan "tik" yang berarti titik. Ada juga yang mengaitkannya dengan gabungan kata "amba" yang berarti menulis dan "titik" yang berarti titik dalam bahasa Jawa. Batik di Indonesia telah dikenal sejak abad ke-13. Pada saat itu, batik dilukis pada daun lontar dengan motif tanaman.  Salah  satu  contohnya  adalah  ukiran  pada  kain  yang  dikenakan  oleh  arca Prajnaparamita  di  Jawa  Timur  pada  abad  ke-13.  Motif  tersebut  berupa  bunga-bunga rumit,  mirip  dengan  pola  batik  tradisional  Jawa  saat  ini.  Motif  batik  kemudian berkembang  dengan  berbagai  bentuk  abstrak,  seperti  awan  dan  wayang,  dan  akhirnya diterapkan pada kain. Batik di Indonesia merupakan teknik, teknologi, motif, dan budaya yang  UNESCO  tetapkan  sebagai  Warisan  Kemanusiaan  untuk  Budaya  Lisan  dan  Non- Bendawi sejak Oktober 2009. Batik Jawa, khususnya di Solo, adalah warisan seni budaya orang Indonesia. Setiap motif batik Jawa memiliki makna turun-temurun. Penting untuk memperkenalkan  batik  kepada  generasi  penerus  bangsa  agar  mereka  sadar  akan kewajiban menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Dengan mewariskan batik pada generasi penerus, kita dapat menjaga agar kebudayaan batik tidak punah dan tidak bisa diklaim oleh negara lain.
8. Implementasi  Perlindungan  Hukum  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  pada  Industri Kecil Menengah (IKM) Batik Tradisional Pace di Kabupaten Pacitan
Perlindungan  hukum  hak  kekayaan  intelektual  batik  Pace  mendapatkan  perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Pacitan, khususnya Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian  Kabupaten  Pacitan  karena  keberadaan  usaha  batik  Pace  sangat  berkaitan dengan pengembangan perekonomian kota Pacitan. Perkembangan batik yang pesat ini akhirnya memunculkan campur tangan pemerintah dalam Industri Kecil Menengah (IKM)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
batik.  Campur  tangan  tersebut  bukan  dengan  memberikan  modal,  namun  dengan membina  kemampuan  industri  agar  dapat  bersaing  dengan  industri  batik  yang  lain  dan membantu  memudahkan  industri  dalam  pengurusan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) seperti hak cipta dan hak merek. Motif dasar dengan bentuk menyerupai buah pace ini terdaftar pada tahun 2012 atas nama pencipta yaitu Bapak Budi Raharjo, seniman batik pemilik  Batik  Tengah  Sawah  yang  bertempat  di  Dusun  Kasab  Desa  Wiyoro,  Kecamatan Ngadirojo,  Kabupaten  Pacitan  dan  hak  cipta  dipegang  oleh  Pemerintah  Kabupaten Pacitan.  Pendaftaran  hak  cipta  atas  motif  dasar  Batik  Pace  ini  sebagai  bukti  kesadaran yang  cukup  tinggi  dari  Pemerintah  Kabupaten  Pacitan  yang  bekerja  sama  dengan Seniman batik lokal untuk melindungi budaya Pacitan dan hak cipta atas motif dasar batik Pace.  Perlindungan  bukan  hanya  diberikan  oleh  pendaftaran  ciptaan  oleh  Direktorat Jendral  Kekayaan  Intelektual  di  Jakarta  saja,  tetapi  perlindungan  juga  diberikan  kepada masyarakat  melalui  pemerintah  yang  berhubungan  dengan  masalah  perlindungan  hasil kekayaan intelektual seseorang.
Menurut  wawancara  dengan  Bapak  Bambang  Surono  selaku  Kepala  Seksi Pengolahan data dan Informasi Industri di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten  Pacitan,  upaya  pemerintah  Kabupaten  Pacitan  dalam  perlindungan  hukum Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI),  hanya  pendaftaran  hak  merek  yang  terlaksana  secara efektif.  Dalam  industri  manapun  khususnya  industri  batik,  peran  merek  untuk  memulai dan  mengembangkan  usaha  batik  sangat  penting  karena  merek  merupakan  suatu identitas untuk membedakan barang dan/atau jasa oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan  perdagangan  barang  dan/atau  jasa.  Apabila  pelaku  usaha  batik  di  Kabupaten Pacitan  mendaftarkan  hak  merek  melalui  Dinas  Koperasi,  Usaha  Mikro,  dan Perindustrian, mereka akan mendapatkan fasilitas dari dinas terkait. Pendaftaran merek wajib  bagi  pelaku  usaha  dan  UKM  yang  menjadi  binaan  Pemerintah  daerah.  Prosedur pendaftaran  melalui  dinas  terkait  hampir  sama  dengan  pendaftaran  melalui  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual.  Perbedaannya,  pendaftaran  melalui  dinas  terkait melibatkan tahapan peninjauan dan diperlukan surat rekomendasi atau surat keterangan dari dinas terkait.
Di  Indonesia,  Sistem  Pendaftaran  Merek  menerapkan  Sistem  Konstitutif.  Artinya, keberadaan  pendaftar  pertama  dari  suatu  merek  yang  didaftarkan  akan  mendapat perlindungan  hukum  yang  lebih  diutamakan.  Sistem  pendaftaran  Konstitutif  ini  diatur dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis. Prinsip First to File berlaku dalam pendaftaran merek, yang berarti pendaftar pertama  memiliki  hak  yang  lebih  utama.  Pendaftaran  merek  harus  sesuai  dengan  kelas barang  dan  jasa  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1993, termasuk  kelas  barang  nomor  24  yang  mencakup  tekstil  dan  batik.  Menurut  hasil wawancara  yang  dilakukan  penulis  dengan  beberapa  UKM  atau  pelaku  usaha  batik tradisional  pace  di  Kabupaten  Pacitan  yang  telah  penulis  kunjungi,  belum  sepenuhnya memanfaatkan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Dari 6 UKM/pelaku usaha batik yang diwawancarai, hanya satu yang telah memanfaatkan perlindungan hukum HKI. Semua  dari  mereka  telah  mendaftarkan  hak  merek  secara  mandiri  dengan  bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sejak 10 tahun yang lalu. Beberapa di antaranya telah  melakukan  pengajuan  ulang  karena  hak  merek  telah  kadaluarsa,  sementara  yang lain ditolak karena belum memenuhi persyaratan. Hanya Batik Tengah Sawah yang telah mendaftarkan  hak  cipta.  Menurut  wawancara  yang  telah  dilakukan  dengan  para UKM/pelaku usaha batik tradisional pace, mereka mempunyai alasan sendiri untuk tidak mendaftarkan motif batiknya. Para UKM/pelaku usaha batik tradisional pace banyak yang beranggapan  bahwa  meskipun  mendaftarkan  atau  tidak  mendaftarkan  motif  batiknya, tidak berpengaruh banyak untuk bisnisnya.
Berdasarkan  data  wawancara  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  IKM batik  tradisional  pace  menganggap  pendaftaran  hak  cipta  untuk  motif  batik  sangatlah penting. Hal ini tidak terlepas dari faktor budaya yang ingin melestarikan warisan budaya, tetapi  kesadaran  akan  pentingnya  perlindungan hukum  HKI terganjal  oleh beberapa hal seperti  proses  yang  dianggap  rumit  dan  serta  biaya  pendaftaran  yang  dianggap  mahal. Dengan  Rendahnya  kesadaran  hukum  UKM/pelaku  usaha  batik  di  bidang  hak  cipta banyak  disebabkan  oleh  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  ketentuan  hukum  HKI pada  umumnya  dan  khususnya  hak  cipta  masih  terbatas  sehingga  diperlukan  sosialisasi yang terus menerus melalui sarana pendidikan sebagai upaya dari pemberdayaan UKM di
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
bidang HKI. Budaya hukum masyarakat yang tidak menganggap penting Undang-Undang Hak  Cipta  menjadikan upaya  dari  pemerintah  daerah  Kabupaten Pacitan  ini  tidak  dapat berjalan  dengan  baik.  Aspek  hukum  lain  yang  berhubungan  dengan  budaya  hukum adalah  kesadaran  hukum,  tingkat  kepatuhan  hukum  pada  seseorang  dipengaruhi  oleh tingkat  kesadaran hukum  yang  artinya  bagaimana  seseorang  dapat menaati hukum  jika mereka  tidak  memahami  hukum  tersebut.  Pengetahuan  pengrajin  batik  mengenai Undang-Undang  Hak  Cipta  masih  rendah.  Banyak  dari  mereka  yang  tidak  mengetahui undang-undang  tersebut,  sehingga  pelaksanaannya  tidak  optimal.  Kesadaran  hukum masyarakat mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran  hukum,  perlu  dilakukan  upaya  untuk  meningkatkan  pengetahuan  pengrajin batik  tentang  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Ini  akan  membantu  masyarakat  mematuhi undang-undang  tersebut  secara  efektif.  Pengetahuan  pengrajin  batik  tentang  Undang- Undang  Hak  Cipta  masih  kurang.  Mereka  tidak  menyadari  pentingnya  pendaftaran  hak cipta  dan  tidak  memahami  subtansi  Pasal  35  Ayat  (4)  yang  menyatakan  bahwa pendaftaran  tidak  wajib  dilakukan.  Meskipun  secara  tidak  langsung  mendapatkan perlindungan  hukum,  pengrajin  batik  akan  memiliki  posisi  yang  lebih  kuat  dengan mendaftarkan  hak  cipta  mereka  dalam  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan.  Perlu meningkatkan  pemahaman  pengrajin  batik  tentang  Undang-Undang  Hak  Cipta  dan pentingnya  pendaftaran  hak  cipta  untuk  perlindungan  hukum  yang  lebih  kuat  dan penyelesaian sengketa yang lebih efektif di pengadilan.
Partisipasi  masyarakat pengrajin  batik  dalam  mendaftarkan hak  cipta  menunjukkan sikap  yang  kurang  mendukung  pelaksanaan  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Hanya  sekitar 16,6%  pengrajin  batik  yang  melaksanakan  pendaftaran,  dengan  hanya  satu  UKM  batik tradisional  pace  yang  terdaftar.  Hal  ini  disebabkan  oleh  sikap  tradisional  masyarakat pengrajin  batik  yang  meremehkan  pentingnya  pendaftaran  hak  cipta  selama perdagangan batik berjalan lancar. Mereka juga meremehkan penjiplakan motif batik dan menganggapnya  sebagai  hal  yang  biasa.  Sikap  ini  didasarkan  pada  keyakinan  bahwa saling membantu antara pengrajin batik dapat memperkenalkan motif batik secara lebih luas  kepada  masyarakat.  Kurangnya  sosialisasi  oleh  Dinas  Koperasi,  Usaha  Mikro,  dan Perindustrian  Kabupaten  Pacitan  mengenai  arti  penting  Undang-Undang  Nomor  19
Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta  mempengaruhi  pola  perilaku  hukum.  Hal  ini mengakibatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  pentingnya  undang-undang  tersebut menjadi  terbatas  karena  sosialisasi  dilakukan  oleh  departemen  yang  tidak  berwenang. Kekurangan upaya sosialisasi ini berpotensi memengaruhi ketaatan masyarakat terhadap peraturan hak cipta.
Pada  pasal  35  ayat  4  Undang-Undang  Hak  Cipta  menyatakan  bahwa  hak  cipta terbentuk  secara  otomatis  saat  ciptaan  tersebut  lahir.  Pendaftaran  hak  cipta  tidak diwajibkan,  karena  perlindungan  hukum  tetap  diberikan  tanpa  pendaftaran.  Namun, untuk  memudahkan  pembuktian  dan  melindungi  hak  cipta  yang  belum  terdaftar, disarankan  agar  pengrajin  batik  tradisional  pace  mendaftarkan  motif  batik  mereka. Masyarakat  perlu  menyadari  bahwa  patuh  pada  hukum  tidak  hanya  bergantung  pada kesadaran  individu,  tetapi  juga  pada  pemahaman  hak-hak  yang  dijamin  oleh  undang- undang.  Oleh  karena  itu,  perlu  ada  perubahan  dalam  penyuluhan  hukum  untuk mengurangi ketidakpedulian terhadap hak-hak tersebut.
Dalam  masyarakat  demokratis,  penting  untuk  meyakinkan  individu  bahwa keteraturan  hukum  tidak  hanya  tergantung  pada  kesadaran  mereka  mematuhi peraturan,  tetapi  juga  kesadaran  akan  hak-hak  yang  dijamin  oleh  undang-undang. Mematuhi  hukum  adalah  bagian  dari  upaya  mewujudkan  hak-hak  warga  negara,  bukan hanya  kewenangan  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  perlu  perubahan  agenda  penyuluhan hukum untuk mengurangi ketidakpedulian terhadap hak-hak.
Kendala  yang  dihadapi  dalam  perlindungan  hukum  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual (HKI)  khususnya  hak  cipta  motif  batik  tradisional  pace  sangat  luas  dirasakan  baik  oleh para UKM/pelaku usaha batik. Batik tradisional pace memiliki motif yang sangat beragam jenisnya.  Beragamnya  jenis  motif  batik  tradisional  pace  yang  semakin  bertambah  jenis motifnya,  kesadaran  pengrajin  batik  tradisional  pace  untuk  mendaftarkan  hasil  karya ciptaanya  sangat  rendah,  mereka  cenderung  acuh  dan  apabila  hasil  karyanya  ditiru  ada kebanggan  tersendiri  apabila  orang  lain  ingin  mengembangkan  motif  karyanya.  Dalam penelitian terhadap UKM/pelaku usaha batik di Kabupaten Pacitan, ditemukan beberapa kendala  dalam  memperoleh  perlindungan  hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) khususnya hak cipta yaitu sebagai berikut:

## 1. Kendala Permodalan
Kendala  permodalan  menjadi  salah  satu  tantangan  yang  dihadapi  oleh  IKM batik  tradisional  dalam  perlindungan  hukum  HKI,  terutama  hak  cipta.  Proses pendaftaran  memerlukan  biaya  administrasi  yang  tinggi,  termasuk  pengeluaran untuk  ahli  hukum/konsultan.  IKM  batik  sering  mengalami  keterbatasan  sumber daya keuangan, dan tidak mendapatkan dukungan modal dari Pemerintah Daerah atau  dinas  terkait.  Dalam  hal  ini,  peran  pemerintah  daerah  dan  dinas  terkait penting dalam memberikan bantuan permodalan kepada IKM batik tradisional.
2. Kendala Administratif
Untuk  memperoleh  sertifikat  hak  cipta  motif  batik,  para  UKM  harus melakukan  pencatatan/pendaftaran  hak  cipta  melalui  Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan  Intelektual  dan  harus  memenuhi  persyaratan  ataupun  ketentuan  yang telah  ditetapkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Untuk memperoleh  sertifikat  hak  cipta  motif  batik,  para  UKM  harus  melakukan pencatatan/pendaftaran  hak  cipta  melalui  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual  dan  harus  memenuhi  persyaratan  ataupun  ketentuan  yang  telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
3. Penyelesaian Masalah
Permasalahan  plagiat  dan  meniru  desain  di  Desa  Bogoharjo  Kecamatan Ngadirojo, sentra batik Pace di Kabupaten Pacitan, cenderung diselesaikan secara kekeluargaan  tanpa  implikasi  hukum.  Meskipun  demikian,  perlindungan  hukum yang  jelas  tetap  diperlukan  terkait  hak  cipta.  Tanpa  perlindungan  hukum  yang tegas,  tindakan  plagiat  dan  meniru  desain  dapat  terus  terjadi  dan  merugikan pelaku  usaha  batik  tradisional,  terutama  yang  menciptakan  motif  orisinal  dan unik.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pebatik  untuk  mendaftarkan  hak  cipta  motif batik  mereka  guna  memperoleh  perlindungan  hukum,  mencegah  plagiat,  dan mempertahankan keaslian karya mereka.
Sedangkan  dari  Pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Koperasi,  Usaha  Mikro  dan Perindustrian juga menghadapi beberpa kendala dalam memfasiltasi dalam pelaksanaan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
perlindungan  hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI),  terutama  hak  cipta.  Beberapa kendala yang dihadapi anatara lain:
1. Tidak ada anggaran khusus untuk IKM batik tradisional pace. Dinas terkait, seperti Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro  dan  Perindustrian  Kabupaten  Pacitan,  bertugas membina  dan  memfasilitasi  HKI  bagi  para  UKM/pelaku  usaha  batik  tradisional. Penting  bagi  pemerintah  daerah  dan  dinas  terkait  memberikan  dukungan  dan bantuan kepada IKM batik tradisional dalam mengatasi kendala permodalan.
2. Keterbatasan  akses  informasi  dan  pendampingan  terkait  pendaftaran  hak  cipta menjadi  kendala.  Dinas  Koperasi,  Usaha  Mikro  dan  Perindustrian  Kabupaten Pacitan  belum  memiliki  tenaga  ahli  yang  khusus  dalam  memberikan pendampingan  pendaftaran  hak  cipta  kepada  pengrajin  batik.  Sosialisasi  yang minim terkait  pentingnya  pendaftaran hak  cipta  juga  menghambat perlindungan HKI  bagi  perajin  batik.  Banyak  perajin  batik  yang  menyadari  pentingnya perlindungan  hukum,  tetapi  kurang  mengetahui  prosedur  dan  persyaratan pendaftaran hak cipta.
Dalam  upaya  mengatasi  kendala  tersebut,  diperlukan  kerjasama  yang  baik  antara pemerintah,  pelaku  usaha,  dan  masyarakat.  Pemerintah  harus  memberikan  perhatian khusus pada pengembangan dan perlindungan HKI, termasuk pemberian bantuan modal dan  pendampingan  dalam  pendaftaran  hak  cipta.  Para  perajin  batik  juga  perlu  terus berinovasi dalam menciptakan desain orisinal dan menjaga proses pendaftaran hak cipta untuk  melindungi  karya  mereka.  Dengan  demikian,  pengembangan  dan  perlindungan batik tradisional pace dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
Teori  sistem  hukum  Lawrence  Meir  Friedman  mengemukakan  bahwa  sistem penegakan hukum yang efektif dan berhasil terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks perlindungan HKI, struktur hukum yang kuat sangat penting  untuk  memberikan  kerangka  kerja  yang  terorganisir.  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Pacitan,  khususnya  Dinas  Koperasi,  Usaha  Mikro  dan  Perindustrian,  telah membentuk  seksi  pemberdayaan  industri  yang  bertugas  memfasilitasi  legalitas  produk, melindungi HKI bagi IKM batik tradisional, dan memperkuat kapasitas kelembagaan IKM.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Dengan struktur hukum yang solid, pelaku usaha batik dapat dengan mudah memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam melindungi dan mengelola HKI mereka.
Dalam  rangka  mengatasi  kendala  pelaksanaan  perlindungan  HKI,  penting  untuk menetapkan  substansi  hukum  yang  memadai.  Undang-undang  dan  peraturan  harus mengakomodasi  kebutuhan  khusus  industri  batik  tradisional  Pace  serta  mengatur  hak cipta,  merek  dagang,  paten,  dan  HKI  lainnya  yang  relevan.  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2020  tentang  Pencatatan  Ciptaan  dan  Produk  Hak  Terkait merupakan  acuan  yang  mengatur  perlindungan  hukum  HKI  dan  prosedur  pencatatan ciptaan.  Undang-Undang  Hak  Cipta  ini  mengatur  hak  cipta  dan  memberikan  kepastian hukum  kepada  pelaku  IKM  batik  tradisional  Pace.  Selain  itu,  undang-undang  ini  juga menetapkan  hak  dan  kewajiban  pencipta,  termasuk  hak  eksklusif  dan  kewajiban mencantumkan pemberitahuan hak cipta. Dengan adanya substansi hukum ini, terdapat kejelasan  mengenai  hak  dan  tanggung  jawab  pencipta  dalam  melindungi  dan memanfaatkan  HKI  mereka.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2020  tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait memberikan substansi hukum yang spesifik terkait pencatatan ciptaan dan produk hak terkait. Dalam peraturan ini, diatur prosedur pendaftaran ciptaan ke dalam sistem pencatatan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan  HAM.  Pendaftaran  ciptaan  memberikan  bukti  kuat  tentang  kepemilikan  dan keberadaan  ciptaan,  yang  melindungi  hak  kekayaan  intelektual  pelaku  IKM  batik tradisional  Pace.  Selain  itu,  substansi  hukum  harus  mencakup  ketentuan  yang  jelas mengenai  pendaftaran  HKI,  perlindungan  terhadap  pelanggaran,  dan  sanksi  yang  tegas bagi  pelaku  pelanggar.  Dengan  adanya  substansi  hukum  yang  memadai,  IKM  batik tradisional  Pace  akan  merasa  terlindungi  secara  hukum  dan  dapat  meningkatkan  nilai kekayaan intelektual mereka.
Selain  struktur  dan  substansi  hukum,  budaya  hukum  juga  memiliki  peran  penting dalam  perlindungan  HKI.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pacitan  perlu  melakukan pendidikan dan kampanye yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku  IKM  batik  tradisional  Pace  tentang  pentingnya  melindungi  hak  kekayaan intelektual.  Dalam  budaya  hukum  yang  kuat,  kesadaran  akan  perlindungan  HKI  akan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
menjadi  norma  yang  dihargai  oleh  semua  pihak  terkait.  Hal  ini  akan  mendorong pelaksanaan  perlindungan  HKI  yang  lebih  efektif  dan  menciptakan  lingkungan  yang kondusif bagi pengembangan industri batik tradisional Pace.
Keberhasilan  sistem hukum  suatu daerah  atau negara  bergantung  pada kerja  sama antara  tiga  komponen  hukum:  penegak  hukum  yang  profesional,  kepatuhan  terhadap aturan  yang  berlaku,  dan  kesadaran  masyarakat.  Penegak  hukum  yang  tegas  dalam menegakkan  regulasi  dan  aturan  hukum  serta  masyarakat  yang  menerima  dan melaksanakan  kebijakan  akan  menciptakan  sistem  hukum  yang  efektif.  Sinergi  antara penegak hukum yang baik dan masyarakat yang sadar hukum akan menjaga kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan sistem hukum yang diinginkan.

## KESIMPULAN
Untuk  mengatasi  kendala  perlindungan  HKI,  kerjasama  antara  pemerintah,  pelaku  usaha, dan  masyarakat  penting.  Pemerintah  perlu  memberikan  perhatian  khusus  pada pengembangan dan perlindungan HKI, termasuk bantuan modal dan pendampingan dalam pendaftaran  hak  cipta.  Para  perajin  batik  harus  terus  berinovasi  dan  melindungi  karya mereka dengan mendaftarkan hak cipta. Pengembangan dan perlindungan batik tradisional Pace  dapat  memberikan  manfaat  dengan  sinergi  antara  penegak  hukum  dan  masyarakat yang  sadar  hukum.  Selain  itu,  penting  untuk  menetapkan  substansi  hukum  yang  memadai yang  mencakup  pendaftaran  HKI,  perlindungan  terhadap  pelanggaran,  dan  sanksi  yang tegas. Pemerintah perlu melakukan pendidikan dan kampanye intensif untuk meningkatkan kesadaran  masyarakat  dan  pelaku  usaha  batik  tentang  pentingnya  melindungi  HKI.  Sinergi antara penegak hukum yang profesional dan  masyarakat  yang  sadar  hukum  akan  menjaga kelancaran sistem hukum yang diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrillyanna  Purba,dkk,  2005, TRIPs-WTO  HUKUM  HKI  INDONESIA  Kajian  Perlindungan  Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia , Jakarta,
Asti  Musman  &  Ambar  B.  Arini,  2011, BATIK:  Warisan  Adiluhung  Nusantara ,  G  Media, Yogyakarta
Budi  Agus  Riswandi.  M.  Syamsudin,  2004, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Budaya  Hukum , Jakarta, Raja Grafindo Persada
Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 2014, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia) , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti Dr.  Sutoyo.  M. Pd,  2018,  “ Hukum  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual – Konsep  Perlindungan Hukum Terhadap Produk Industri Kecil Menengah ”, Surakarta, UNISRI Press Eddy  Damian,  dkk  (Editor),  2002, Hak  Kekayaan  Intelektual  Suatu  Pengantar ,  Bandung, Asian Law Group Pty Ltd bekerja sama dengan Alumni Esfandymanic,
Fungsi, sifat,
dan
UU HKI , https://esfandynamic.wordpress.com/2015/05/13/fungsi-sifat-dan-undang-undang- haki,  diakses pada 12 Januari 2023 Pukul 15.17
Haris  Munandar  &  Sally  Sitanggang,  2008, Mengenal  HaKI  Hak  Kekayaan  Intelektual  Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk beluknya , Jakarta, Pabelan Jaya H.  Zainuddin  Ali,  2017, Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta,  PT.  Sinar  Grafika,  Cetakan Kesembilan
Irawan, Candra, 2011, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia , Bandung, Mandar Maju
Lawrence  Meir  Friedman,  2019,  “ Sistem  Hukum:  Perspektif  Ilmu  Sosial ”,  Penerbit  Nusa Media, Bandung
Nugraha, Meydian, 2011, Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual Produk Sarung Tenun Samarinda , Skripsi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Pratiwi  Thalib,  2013, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Hak  Cipta  dan  Pemilik Lisensi  Rekaman  Berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta ,  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi, Yuridika: Volume 28 No 3, September- Desember 2013
Rahayu,  Dwi,  2010, Perlindungan  Hukum  Bagi  Penerbit  Sebagai  Pemegang  Hak  Cipta  Atas Pembajakan  Buku  Berdasarkan  Undang-Undang  No.19  Tahun  2002  Tentang  Hak Cipta  (Studi  pada  P.T  Tiga  Serangkai  Pustaka  Mandiri ),  Skripsi,  Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
Rita Angraini, 2018, “ Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi ”, Journal of Civic Education Soetandyo  Wignjosoebroto,  2007, Hukum  dalam  Masyarakat  Perkembangan  dan  Masalah (Sebuah  Pengantar  ke  Arah  Kajian  Sosiologi  Hukum ),  Banyumedia  Publishing, Malang,