IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DALAM PENGAWASAN IZIN PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

## IMPLEMENTATION OF AUTHORITY

## IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITY OF THE NORTH ACEH DISTRICT GOVERNMENT IN SUPERVISING HOUSEHOLD INDUSTRY FOOD PRODUCTION LICENSES
Yenny Sri Wahyuni, 1 Elidar Sari, 2 Malahayati 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Pengaturan  tentang  pangan  ada  di  beberapa  peraturan  perundang-undangan  dimana  masalah  pada Kabupaten Aceh Utara terdapat 828 usaha kecil menengah pangan dan 406 industri rumah tangga pangan  yang  terdaftar  di  Dinas  Perdagangan  Perindustrian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah tetapi  hanya  terdaftar  248  industri  rumah  tangga  pangan  di  Dinas  Kesehatan  yang  memiliki  izin produksi  pangan  industri  rumah  tangga  sehingga  menarik  untuk  dikaji  tentang  implementasi kewenangan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  dalam  pengawasan  izin  produksi  pangan  industri rumah tangga serta hambatan dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengawasan izin produksi pangan industri rumah tangga. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian  kualitatif,  bentuk  penelitian  preskriptif  serta  pendekatan  penelitian  yuridis  empiris dengan  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder  serta  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kewenangan pemerintah Kabupaten Aceh Utara  dalam  pengawasan  izin  produksi  pangan  industri  rumah  tangga  dalam  hal  ini  sudah dijalankan dengan baik oleh Dinas Kesehatan yang memiliki wewenang menerbitkan izin produksi berupa  Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga.  Pengawasan  izin  produksi  pangan industri  rumah  tangga  dalam  hal  ini  pembinaan  belum  berjalan  maksimal  karena  belum  ada koordinasi pengawasan antar Dinas yang terkait dengan pangan. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten  Aceh  Utara  terhadap  hambatan  tersebut  dilakukan  Pertemuan  Koordinasi  Fasilitasi Usaha  Mikro  Kecil  Menengah.  Saran  penulis  dalam  penelitian  ini  kepada  Pemerintah  Kabupaten Aceh  Utara  diharapkan  mensosialisasikan  izin  produksi  industri  rumah  tangga  pangan, menindaklanjuti  pembinaan  serta  pendampingan  sarana  pangan  industri  rumah  tangga  dengan menyediakan anggaran yang dibutuhkan serta diharapkan mengkoordinasikan pengawasan bersama dari instansi Dinas terkait untuk penegakan aturan hukum.
Kata Kunci: Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Kewenangan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

## Abstract
Regulations regarding food exist in several laws and regulations where the problem is that in North Aceh  Regency  there  are  828  small  and  medium  food  industries  and  406  food  home  industries registered with the Department of Trade, Cooperative Industry and Small and Medium Enterprises,
but only 248 food home industries are registered at the Health Office.  which has a home industry food production permit, so it is interesting to study the implementation of the authority of the North Aceh  Regency  Government  in  supervising  home  industry  food  production  permits  as  well  as  the obstacles  and  efforts  made  by  the  North  Aceh  Regency  Government  in  supervising  home  industry food  production  permits.  This  research  method  uses  qualitative  research  types,  prescriptive research forms and empirical juridical research approaches using primary and secondary data as well  as  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  Based  on  the  results  of  the  study,  the implementation  of  the  authority  of  the  North  Aceh  Regency  government  in  supervising  home industry food production permits in this case has been carried out well by the Health Service which has  the  authority  to  issue  production  permits  in  the  form  of  Home  Industry  Food  Production Certificates.    Supervision  of  home  industry  food  production  permits,  in  this  case,  has  not  run optimally  because  there  is  no  coordination  of  supervision  between  agencies  related  to  food.    The efforts made by the North Aceh Regency government to overcome these obstacles were carried out by  the  Coordination  Meeting  for  the  Facilitation  of  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises.  The author's suggestions in this study to the North Aceh Regency Government are expected to socialize food  home  industry  production  permits,  follow  up  on  guidance  and  assistance  for  home  industry food  facilities  by  providing  the  required  budget  and  are  expected  to  coordinate  joint  supervision from relevant agency agencies for law enforcement.
Keywords : Home industry food production permit, Authority and supervision of North Aceh Regency Government

## A. PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  kita  mengenal  sistem  pemerintahan,  yang  mana sistem pemerintahannya terdiri atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang diatur dalam Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengenai  Pemerintah Daerah.  Pada  dasarnya,  negara  dengan  bentuk  kesatuan  hanya  mengenal  satu  sistem  pemerintah, yaitu pemerintah pusat.
Menurut  C.F.  Strong,  hakikat  negara  kesatuan  adalah  negara  yang  kedaulatannya  tidak terbagi  atau  dengan  kata  lain  negara  yang  kekuasaan  pemerintah  pusatnya  tak  terbatas  karena konstitusi  negara  kesatuan  tidak  mengakui  adanya  badan  pembuat  undang-undang  selain  badan pembuat  undang-undang  pusat.  Hal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  seluruh  urusan  negara  hanya dilaksanakan  oleh  satu  pemerintahan  saja  atau  dengan  kata  lain  ketidakberadaan  pemerintahan daerah.
Lahirnya bentuk pemerintahan pusat-daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara filosofis dikarenakan beberapa hal diantaranya : Pertama, wilayah negara yang terlalu luas sehingga sangat  tidak  memungkinkan  adanya  kontrol  yang  baik,  pelayanan  publik,  dan  lain-lain  secara merata  keseluruh  wilayah  negara.  Kedua,  cita-cita  kesejahteraan  terhadap  seluruh  rakyat  secara demokratis sangat susah untuk dicapai.

## Implementasi Kewenangan
Pasal  18A  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengenai Pemerintah Daerah disebutkan secara jelas tentang hubungan wewenang dan keuangan antara pusat dan daerah adalah sebagai berikut :
1. Hubungan  wewenang  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  provinsi,  kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah
2. Hubungan  keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfaatan  sumber  daya  alam  lainnya  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  diatur  dan  dilaksanakan  secara  adil  dan  selaras berdasarkan undang-undang.
Berdasarkan  ketentuan  konstitusi  tersebut  maka  lahirlah  Undang-Undang  yang  mengatur tentang pemerintahan daerah, baik yang bersifat otonomi maupun yang bersifat khusus yang berada di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota.
Perkembangan  ekonomi  yang  semakin  berkembang  pesat  menimbulkan  berbagai  macam variasi  produksi  makanan  industri  rumah  tangga,  karena  hal  tersebut  dalam  proses  produksinya harus  diperhatikan  sehingga  memenuhi  standar  dengan  mendaftarkan  produk  tersebut  ke  Dinas Kesehatan untuk mendapatkan izin produksi pangan industri rumah tangga sebagai jaminan kepada masyarakat.
Melihat  dari  permasalahan    yang  terjadi  di  Kabupaten  Aceh  Utara  ada  828  usaha  kecil menengah  pangan  dan  406  industri  rumah  tangga  pangan  yang  terdaftar  di  Dinas  Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tetapi hanya terdaftar 248 industri rumah tangga pangan  di  Dinas  Kesehatan  dengan  300  sertifikat  produksi  pangan  industri  rumah  tangga  sebagai izin produksi pangan industri rumah tangga yang beredar dipasaran.
Tingkat  kepatuhan  pelaku  usaha  pangan  industri  rumah  tangga  terhadap  regulasi  hukum akan  memberikan  jaminan  kepastian  keamanan  pangan  untuk  kesehatan  masyarakat  Kabupaten Aceh Utara dan dengan adanya izin produksi yang legal untuk pangan industri rumah tangga dapat meningkatkan  penghasilan  keluarga  dan  menumbuh  kembangkan  pembangunan  ekonomi kerakyatan  yang  berbasis  pangan  atas  dasar  optimalisasi  potensi  daerah,  investasi,  pemberdayaan sumber daya manusia yang berorientasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengawasan izin produksi pangan industri rumah tangga serta meneliti hambatan dan  upaya  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  dalam  pengawasan  izin  produksi  pangan  industri rumah tangga.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian  adalah   prosedur  atau  cara  memperoleh  pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.

## 1.    Jenis dan Pendekatan Penelitian

## a. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  preskriptif  kualitatif,  dapat  diartikan  sebagai      prosedur  pemecahan masalah  yang  diselidiki  ditujukan  untuk  mendapatkan  saran-saran  mengenai  apa  yang  harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang  menghasilkan  data  berupa  kata  kata  lisan,  catatan-catatan  yang  berhubungan  dengan  makna, nilai serta pengertian dari perilaku orang yang dapat diamati.
Terkait  dengan  jenis  penelitian  bahwa  penelitian  ini  menggunakan    Penelitian  preskriptif kualitatif  sesuai  dengan  fokus  penelitian  karena  berusaha  menggambarkan  fenomena  sosial  yang terjadi  secara  terperinci  atau  memberikan  data  yang  akurat  dari  bagaimana  keefektifan  mengenai pelaksanaan implementasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengawasan izin produksi pangan industri rumah tangga apakah sudah berjalan implementasinya dengan fakta yang terjadi  di  masyarakat  dan  untuk  menggali  data-data  akurat  mengenai  fakta-fakta  yang  menjadi indikator  penyebab  timbulnya  hambatan  implementasi  kewenangan  pengawasan  Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap izin produksi pangan industri rumah tangga.

## b.  Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis  empiris atau  disebut  dengan  penelitian  lapangan  yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa yang  terjadi  kenyataannya  dalam  masyarakat.    Penelitian  yuridis  empiris  adalah  penelitian  hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat.    Penelitian  tesis  ini  membahas  mengenai  implementasi kewenangan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  dalam  pengawasan  izin  produksi  pangan  industri rumah  tangga.  Pendekatan  yuridis  (hukum  dilihat  sebagai  norma  atau  das  sollen),  karena  dalam penelitian  ini  menggunakan  baik  hukum  yang  tertulis  maupun  hukum  yang  tidak  tertulis. Pendekatan  empiris  (hukum  sebagai  kenyataan  sosial,  kultural  atau  das  sein),  karena  dalam penelitian ini digunakan data yang diperoleh dari lapangan. Jenis penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk  mengumpulkan data. Berdasarkan pendekatan tersebut  membantu  peneliti untuk mengumpulkan  semua  data  dilapangan  dan  penelitian  ini  juga  melakukan  analisis  terhadap  data

## Implementasi Kewenangan
yang  diperoleh  dilapangan,  ditambah  dengan    mengkaji  bagaimana  hukum  beroperasi  dalam masyarakat,    sehingga  terjadi  kesesuaian  dan  korelasi  segala  permasalahan  yang  terdapat  pada rumusan masalah yang telah ditetapkan akan dijawab atau dipecahkan.

## 2.   Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka  peneliti  tidak  akan  mendapatkan  data  yang  memenuhi  standar  data  yang  ditetapkan.  Jika dilihat  dari  sumber  datanya,  maka  ada  sumber  primer  dan  sumber  sekunder.  Sedangkan  apabila dilihat  dari  segi  cara  teknik  pengumpulan  data  dapat  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan gabungan keempatnya.

## a. Sumber data
Sumber data digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder yaitu :
1)  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  objeknya.    Data  primer diperoleh  atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan dengan cara wawancara.
2) Data sekunder  atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai  kekuatan hukum    mengikat,    dengan  cara  mempelajari  dan        mengumpulkan        data    yang berhubungan    dengan    objek  penelitian.  Data-data      tersebut     diperoleh      dari buku-buku  kepustakaan,            Peraturan  Perundang-Undangan,  browsing  internet  dan dokumen-dokumen lainnya. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu :
a)   Bahan hukum primer :
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  mengikat  atau  bahan  yang  berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi :
1. Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang   Nomor   18   Tahun  2012  Tentang  Pangan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah  Daerah
4.  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat      dan    Makanan    Nomor    22          Tahun  2018 Tentang    Pedoman  Pemberian    Sertifikat  Produksi            Pangan  Industri  Rumah Tangga
5.  Peraturan    Badan    Pengawas    Obat  dan    Makanan    Nomor  23    Tahun    2018 Tentang   Pedoman  Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan  Pangan
b)  Bahan Hukum sekunder
Bahan      hukum          sekunder      adalah      memberikan        penjelasan  mengenai  bahan hukum primer, yaitu :
1. Buku-buku  yang   berkaitan  dengan   judul   penelitian  dan permasalahan  yang akan  dikaji  dalam  penulisan  tesis  ini
2. Hasil   penelitian  terdahulu  dan    karya  tulis   ilmiah  yang  berkaitan dengan penulisan tesis ini
3. Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan tesis ini
4. Jurnal  hukum  dan  literatur yang  terkait  dengan  penulisan tesis
c)  Bahan   hukum  tersier
Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  yang  memberikan    petunjuk  atau    penjelasan terhadap  bahan  hukum   primer   dan   bahan hukum sekunder, yaitu :
1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa Indonesia
3. Kamus Bahasa Inggris
4. Ensiklopedia
b. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  lapangan  yang  akan  dilakukan  dengan  cara    mewawancarai langsung pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data dan informasi  yang berhubungan  dengan  penulisan  tersebut  maka  peneliti  memilih  populasi,  sampel  dan  lokasi penelitian sebagai berikut :

## 1) Populasi Penelitian
Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian  atau  seluruh  unit  yang  akan  diteliti.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  tempat  produksi  pangan  industri  rumah  tangga  yaitu  industri  rumah  tangga
pangan yang belum memiliki sertifikat  penyuluhan keamanan pangan dan sertifikat produksi  pangan  industri  rumah  dan  tempat  distribusi  penjualan  pangan  industri rumah  tangga  yaitu  swalayan  dalam  Kabupaten  Aceh  Utara.  Populasi  biasanya sangat  besar  dan  sangat  luas,  maka  tidak  mungkin  untuk  meneliti  seluruh  populasi itu. Suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberi  gambaran  yang  tepat  dan  benar  mengenai  keadaan  populasi  itu,  tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.
Diklasifikasikan  berdasarkan  sarana  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM)  Pangan  yang terdiri dari pangan siap saji dan pangan olahan, dilanjutkan klasifikasi sarana pangan industri  rumah  tangga  khusus  pangan  olahan,  terakhir  klasifikasi  sarana  pangan industri  rumah  tangga  yang  belum  mengikuti  penyuluhan  keamanan  pangan  dan belum memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

## 2) Sampel Penelitian
Adapun penentuan sebagai  sampel dalam penelitian ini dipilih meliputi  narasumber dan  responden  yang  dapat  dipercaya  dalam  hal  memberikan  data  sesuai  dengan penelitian ini yang cukup akurat untuk mewakili seluruh populasi.
a) Narasumber dalam penelitian ini yaitu :
Narasumber  adalah  orang  yang  memberikan  atau  mengetahui  secara  jelas tentang suatu informasi berdasarkan kapasitas yang dimiliki
(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan
(2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara
(3)  Kepala  Sub  Bag  Perencanaan  dan  Program  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Aceh Utara
(4) Kepala Seksi Industri Kecil dan Kerajinan, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara
(5) Pengawas Pangan Industri Rumah Tangga dan Penyuluh Keamanan Pangan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara
b)  Responden dalam penelitian ini yaitu :
Responden adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan
pengalamannya secara langsung.
(1) Pelaku  Usaha  Pangan  Industri  Rumah  Tangga di wilayah Kabupaten Aceh Utara
(2) Pemilik   swalayan   di wilayah  Kabupaten   Aceh   Utara
3) Lokasi Penelitian
Lokasi  Penelitian  pada  Setdakab  Aceh  Utara,  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Aceh Utara,  Dinas  Perdagangan  Perindustrian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah Kabupaten Aceh Utara dan sarana produksi atau rumah pelaku usaha pangan industri rumah tangga, sarana penjualan atau swalayan yang menjual produk pangan industri rumah  tangga  sejak  April  2022  sampai  dengan  Mei  2022.  Pemilihan  Dinas Kesehatan  dan  Dinas  Perdagangan  Perindustrian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah dikarenakan instansi ini mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai unit kerja  dalam  izin  produksi  pangan  industri  rumah  tangga  dan  menangani  usaha pangan  industri  rumah  tangga  di  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  dan  pemilihan sarana  produksi  rumah  pelaku  usaha  serta  sarana  distribusi  swalayan  dikarenakan sarana  ini  merupakan  sarana  pre  market  dan  post  market  untuk  produk  pangan industri  rumah  tangga  sehingga  dapat  memenuhi  dalam  pengumpulan  data  maupun untuk menganalisis permasalahan sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah diatas.

## 3.  Analisis Data
Analisis  data  merupakan  kegiatan  dalam  penelitian  yang  berupa  melakukan  kajian  atau telahan  terhadap  hasil  pengolahan  data  yang  dibantu  dengan  teori-teori  yang  didapatkan sebelumnya.  Pengolahan  dan  analisis  data  pada  dasarnya  tergantung  pada  jenis  datanya,  bagi penelitian  hukum  kualitatif  analisis  dilakukan  sejak  awal  dan  terus  berjalan  sepanjang  proses penelitian berlangsung.
Dalam  menganalisis  data  penelitian  dapat  memakai  pedoman-pedoman  dalam  4  (empat) tahap  kegiatan, tahapan pertama, tahap pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan sejak awal penelitian  dan  diperoleh  dalam  lapangan  dituangkan  dalam  bentuk    tulisan  untuk  kemudian dianalisis. Tahapan kedua, tahap reduksi data, reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang  lebih  tajam  tentang  hasil  pengamatan,  juga  mempermudah  peneliti  untuk  mencari  lagi  data

## Implementasi Kewenangan
yang  diperoleh  jika  diperlukan,  peneliti  lebih  memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting  dan berkesesuaian  dengan  masalah  penelitian,  reduksi  data  ini  dilakukan  terus  menerus  selama penelitian  berlangsung.  Tahapan  ketiga,  tahap  penyajian,  penyajian  data  diperlukan  untuk  melihat gambaran  keseluruhan  dari  penelitian  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  yang  tepat.  Tahapan keempat, penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Penelitian  dilakukan  terhadap  data  sarana  pangan  industri  rumah  tangga  pada  Dinas Perdagangan,  Perindustrian,  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  Kabupaten  Aceh  Utara.  Izin produksi Sertifikat  produksi  pangan industri rumah tangga, anggaran, pengawasan dan pembinaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara. Koordinasi dan kewenangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
Data  dikumpulkan  dan  disusun  secara  sistematik  dianalisis  terhadap  implementasi  izin produksi  pangan  industri  rumah  tangga  di  lapangan  dengan  kewenangan  dalam  menerbitkan  izin produksi  pangan  industri  rumah  tangga  tersebut  dalam  bentuk  sertifikat  penyuluhan  keamanan pangan  dan  sertifikat  produksi  pangan  industri  rumah  tangga  ada  pada  pihak  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Aceh  Utara,  namun  dalam  hal  pelaksanaan  pengawasan  menjadi  tanggung  jawab bersama-sama secara sinergis dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerja secara efektif.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Dinas  Perdagangan,  Perindustrian,  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  Kabupaten Aceh Utara
Produk  pangan  olahan  dari  sarana  pangan  industri  rumah  tangga  yang  dikonsumsi  oleh masyarakat  harus  memiliki  mutu  dan  keamanan  produk  dari  segi  kesehatan  karena  produk  yang tidak higienis  dapat  membahayakan kesehatan  masyarakat  yang mengkonsumsinya. Dalam hal  ini pemerintah  selaku  pihak  yang  bertanggung  jawab  berkewajiban  mengawasi    segala  aktivitas  yang dilakukan  sarana  pangan  industri  rumah  tangga  mulai  dari  proses  produksi,  pengemasan  serta peredaran hingga sampai pada masyarakat.
Penelitian  dilakukan  dimulai  di  Dinas  Perdagangan,  Perindustrian,  Koperasi  dan  Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Industri Kecil dan Kerajinan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Data  yang  diperoleh  pada  Dinas  Perdagangan,  Perindustrian,  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah, terdapat 828 usaha kecil menengah pangan yang terdiri dari pangan olahan dan pangan siap  saji.  Pendataan  dilakukan  lagi  untuk  pangan  olahan  saja  yaitu  406  sarana  pangan  industri rumah tangga di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

## Implementasi Kewenangan
Pasal  111  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,  makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pasal  91  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  Tentang  Pangan, dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau  yang  diimpor  untuk  diperdagangkan  dalam  kemasan  eceran,  pelaku  usaha  pangan  wajib memiliki  izin  edar.  Ayat  (2)  kewajiban  memiliki  izin  edar  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1) dikecualikan  terhadap  pangan  olahan  tertentu  yang  diproduksi  oleh  industri  rumah  tangga.  Yang dimaksud  dengan  pangan  olahan  tertentu  adalah  pangan  olahan  yang  dibuat  oleh  industri  rumah tangga pangan yaitu industri  pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis.
Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 34 ayat (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  86  Tahun    2019  Tentang  Keamanan  Pangan,  setiap  pangan  olahan yang  diproduksi  di  dalam  negeri  atau  yang  diimpor  untuk  diperdagangkan  dalam  kemasan  eceran sebelum  diedarkan  wajib  memiliki  izin  edar,  kecuali  pangan  olahan  tertentu  yang  diproduksi  oleh industri rumah tangga.
Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, pangan  olahan  tertentu  yang  diproduksi  oleh  industri  rumah  tangga  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 34 ayat (1) wajib memiliki izin produksi pangan olahan industri rumah tangga. Ayat (2) izin produksi  pangan  olahan  yang  diproduksi  oleh  industri  rumah  tangga  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  diberikan  dalam  bentuk  sertifikat  produksi  pangan  olahan  industri  rumah  tangga  yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

## 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara
Penelitian  dilanjutkan  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Aceh  Utara,  Hasil  wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, menyampaikan bahwa yang menjadi tugas dan  tanggung  jawab  Dinas  Kesehatan  terkait  dengan  pengawasan  produk  pangan  industri  rumah tangga  di  Kabupaten  Aceh  Utara  adalah  sebagai  pemegang  regulasi  yang  mengeluarkan  sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, oleh karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara secara otomatis bertanggungjawab dalam pengawasan dari pre market dan post market.
Tugas  pengawasan  ini  berada  di  Bidang  Sumber  Daya  Kesehatan  Seksi  Farmasi  sesuai Qanun  Nomor  8  Tahun  2017  Tanggal  9  Januari  2017  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
Pengawas  Pangan  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Aceh  Utara  adalah  orang  yang  benar-

## Implementasi Kewenangan
benar  memiliki  kualifikasi  sebagai  pengawas  karena  sudah  memiliki  sertifikasi  pengawas.  Dalam hal  ini  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Aceh  Utara  telah  melakukan  pengawasan  rutin  dengan  2  cara yaitu, Pengawasan produksi dan distribusi. Pada pengawasan produksi Dinas Kesehatan memeriksa tempat  pembuatan  produk  pangan  industri  rumah  tangga  bahan  baku  hingga  proses  pembuatan produk sudah atau belum sesuai dengan standar. Pada pengawasan distribusi dilakukan pemeriksaan sarana distribusi, Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan langsung ke sarana penjualan swalayan atau pasar.
Hasil  wawancara  dilakukan  terhadap  Distric  Food  Inspector  (DFI)  atau  pengawas  pangan dan  terhadap  penyuluh  keamanan  pangan  Dinas  Kesehatan.  Data  sarana  pangan  industri  rumah tangga  yang  telah  diperoleh  di  Dinas  Perdagangan,  Perindustrian,  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah  Kabupaten  Aceh  Utara  diolah  dan  diverif  dengan  data  yang  terdapat  pada  Dinas Kesehatan  yaitu  data  sarana  pangan  industri  rumah  tangga  yang  telah  memiliki  sertifikat penyuluhan  keamanan  pangan  dan  sertifikat  produksi  pangan  industri  rumah  tangga  serta  data sarana pangan industri  rumah tangga  yang telah  mendaftarkan sarananya  juga di  Dinas Kesehatan karena  belum  memiliki  sertifikat  penyuluhan  keamanan  pangan  dan  sertifikat  produksi  pangan industri rumah tangga.
Hasil  verifikasi  dari  406  sarana  pangan  industri  rumah  tangga  diperoleh  ada  155  sarana pangan industri rumah tangga yang terdata untuk difasilitasi oleh Dinas Kesehatan untuk diberikan izin produksi pangan industri rumah tangga yang berupa sertifikat produksi pangan industri rumah tangga  pada  tahun  2022  ini. Jumlah  sarana  yang  belum  memiliki  izin  produksi  ini  diyakini  masih sangat  banyak  diluar  yang  belum  terdata  baik  di  Dinas  Perdagangan,  Perindustrian,  Koperasi  dan Usaha Kecil Menengah maupun di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
Hal ini menurut survei yang dilakukan melalui komunikasi dengan 10 % sampel pre market sarana  produksi  yaitu  15  sarana  dan  sampel  post  market  sarana  distribusi  yaitu  3  (tiga)  swalayan. Survei  dalam  penelitian  ini  terkait  pengetahuan  tentang  pangan  industri  rumah  tangga  dilakukan dengan  cara  wawancara  pelaku  usaha  diperoleh  hasil  bahwa  banyak  pelaku  usaha  yang  belum pernah  mendengarkan  tentang  pangan  industri  rumah  tangga,  belum  mengetahui  bahwa  produk makanan dan minuman hasil produksi rumah tangga mereka tersebut masuk dalam katagori pangan industri  rumah  tangga  yang  harus  memiliki  izin  produksi  pangan  industri  rumah  tangga  berupa sertifikat  produksi  pangan  industri  rumah  tangga  dan  banyak  juga  yang  belum  mengetahui  bahwa sertifikat  penyuluh  keamanan  pangan  dan  sertifikat  produksi  pangan  industri  rumah  tangga dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, disebutkan Pembagian Urusan  Pemerintahan  Konkuren  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Provinsi  dan  Daerah

## Implementasi Kewenangan
Kabupaten Kota, pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan  dan  Makanan  Minuman  bahwa  Penerbitan  izin  produksi  makanan  dan  minuman  pada Industri Rumah Tangga menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal  1  ayat  (13)  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor    22  Tahun  2018 Tentang  Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga,  sertifikat produksi pangan industri rumah tangga adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap  produksi  industri  rumah  tangga  pangan  di  wilayah  kerjanya  yang  telah  memenuhi persyaratan  pemberian  sertifikat  produksi  pangan  industri  rumah  tangga  dalam  peredaran  pangan produksi  industri  rumah  tangga.  Evaluasi  terhadap  dokumen  dan  kelengkapan  permohonan sertifikat  produksi  pangan  industri  rumah  tangga  terkait  keamanan  pangan  disebutkan Bupati/Walikota c.q Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengirimkan berkas permohonan sertifikat produksi  pangan  industri  rumah  tangga  ke    Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  untuk  dievaluasi kesesuaian isi formulir permohonan.
Sarana  pangan  industri  rumah  tangga  untuk  produk  pangan  yang  berupa  makanan  dan minuman  yang diproduksinya  wajib memiliki izin produksi pangan industri rumah tangga. Sarana pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga tidak  layak  untuk  melakukan  produksi  dan  produk  yang  dihasilkan  juga  tidak  layak  untuk dikonsumsi  dan  diedarkan.  Data  yang  diperoleh  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Aceh  Utara terdapat  248  sarana  pangan  industri  rumah  tangga  di  Kabupaten  Aceh  Utara  yang  telah  memiliki izin produksi pangan industri rumah tangga yang berupa sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
Kebijakan  tentang  pemberian  sertifikat  produksi  pangan  industri  rumah  tangga  ini merupakan sertifikat  yang wajib dimiliki oleh sarana pangan industri rumah tangga, dalam hal  ini dilaksanakan  oleh  Dinas  Kesehatan  masing-masing  daerah  Kabupaten/Kota  yang  mendapatkan pelimpahan  kewenangan  untuk  melakukan  hal  tersebut.  Sertifikat  produksi  pangan  industri  rumah tangga diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi syarat dari segi keamanan dan kesehatan produk.
Untuk  memperoleh  sertifikat  produksi  pangan  industri  rumah  tangga  sebagai  izin  produksi untuk  jaminan  bahwa  usaha  makanan  dan  minuman  rumahan  yang  akan  dijual  memenuhi  standar keamanan  makanan,    karena  usaha  ini  dimulai  dari  rumah  maka  yang  perlu  dilakukan  adalah mengurus izin produksi dengan mendaftarkan pangan industri rumah tangga ke Dinas Kesehatan di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota.
Wawancara  yang  dilakukan  terhadap  Distric  Food  Inspector  (DFI)  atau  pengawas  pangan dan  terhadap  penyuluh  keamanan  pangan  Dinas  Kesehatan  diperoleh  juga  informasi  bahwa  pada

## Implementasi Kewenangan
Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dalam  proses mendapatkan izin  produksi pangan industri rumah  tangga  dimulai  dengan  pelaku  usaha  mengisi  formulir  pendaftaran  dan    pihak  Dinas Kesehatan  akan  memberikan  Penyuluhan  Keamanan  Pangan  kepada  pelaku  usaha.  Selanjutnya Dinas  Kesehatan  akan  mengadakan  survei  secara  langsung  ke  lokasi  tempat  pembuatan  pangan yang  didaftarkan.  Setelah  survei  dilakukan  maka  sertifikat  penyuluhan  keamanan  pangan  dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga diberikan.
Hal ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara sekali setahun. Penyuluhan keamanan pangan ini bertujuan agar pelaku usaha memahami dan menerapkan hal-hal  yang harus diperhatikan dalam memproduksi makanan industri rumah tangga. Hasil dari penyuluhan keamanan pangan  pelaku  usaha  yang  ingin  mengurus  izin  produksi  pangan  industri  rumah  tangga  akan diberikan sertifikat sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran izin produksi yang berupa sertifikat produksi pangan industri rumah tangga di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
Penyuluhan  keamanan  pangan  dibimbing  oleh  penyuluh  keamanan  pangan  dari  Dinas Kesehatan untuk diterapkan dan dijalankan oleh pelaku usaha. Hal ini merupakan implementasi dan peran  Dinas  Kesehatan  untuk  semakin  memperketat  perlindungan  kesehatan  masyarakat  atas makanan-makanan yang diproduksi oleh industri rumah tangga yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Untuk  sampai  tahun  2022  ini  sudah  ada  248  pelaku  usaha  yang  mengikuti  penyuluhan  keamanan pangan untuk mengurus izin produksi pangan industri rumah tangga di Kabupaten Aceh Utara.
Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga memiliki masa berlakunya adalah 5 (lima) tahun,  dan  setelah  5  (lima)  tahun  maka  akan  ada  pembaharuan  pengajuan  izin  produksi  baru  lagi dengan mendaftar seperti awal dengan syarat-syarat yang harus di bawa kembali. Hal ini bertujuan untuk  kemudahan  dalam  pemeriksaan  setiap  5  (lima)  tahun  sekali  produk-produk  mana  saja  yang masa berlaku pangan industri rumah tangganya akan segera berakhir.
Pengawasan  untuk  pangan  industri  rumah  tangga  pada  Pasal  47  ayat  (3)  Peraturan Pemerintah  Nomor  86  Tahun  2019  Tentang  Keamanan  Pangan,  pengawasan  terhadap  pemenuhan persyaratan  keamanan  pangan,  mutu  pangan  dan  gizi  pangan  untuk  pangan  olahan  industri  rumah tangga  dilaksanakan  oleh  Kepala  Badan  dan/atau  Bupati/Walikota  secara  sendiri  atau  bersama- sama.
Menurut  data  pada  Dinas  Kesehatan,  sumber  daya  tenaga  pengawas  pangan  tersertifikasi Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  yang  dimiliki  Kabupaten  Aceh  Utara  berjumlah    20  (dua puluh)  orang  yang  terdiri  7  (tujuh)  orang  di  Dinas  Kesehatan,  5  (lima)  orang  di  puskesmas,  4 (empat) orang di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 1 (satu) orang di Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan hewan, 2 (dua) orang di Dinas Pertanian dan Pangan  dan  1  (satu)  orang  di  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan.  Sumber  daya  tenaga  penyuluh

## Implementasi Kewenangan
keamanan  pangan  tersertifikasi  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  yang  dimiliki  Kabupaten Aceh Utara berjumlah 10 (sepuluh) orang  yang  berasal  dari pemilik dan penanggungjawab sarana pangan industri rumah tangga yang berada di Kabupaten Aceh Utara.
Pasal  1  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  23  Tahun  2018  Tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga, menetapkan dan memberlakukan pedoman pengawasan  pangan  industri  rumah  tangga  tercantumkan  dalam  lampiran  yang  merupakan  bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor  23  Tahun  2018  Tentang  Pedoman  Pengawasan  Pangan  Industri  Rumah  Tangga,  pedoman pengawasan pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan acuan dan/atau  pedoman  yang  wajib  digunakan  oleh  pengawas  pangan  untuk  melaksanakan  kegiatan pemberian  sertifikat  produksi  pangan  industri  rumah  tangga  dan  pengawasan  post  market  pangan industri rumah tangga.
Pengawasan  keamanan  pangan,  terdapat  pelimpahan  kewenangan  yang  diberikan  kepada Pemerintah  Kabupaten/Kota  untuk  mengawasi  sarana  pangan  industri  rumah  tangga  di  wilayah kerja masing-masing daerah. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dilaksanakan oleh Pemerintah  Kabupaten/Kota  dengan  sasaran  untuk  menghasilkan  produk  pangan  yang  aman, bermutu  dan  layak  dikonsumsi  serta  mampu  bersaing  di  pasaran.  Pemahaman  terhadap  produksi pangan  yang  aman,  bermutu  dan  layak  untuk  dikonsumsi  adalah  dengan  cara  mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain, mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengendalikan produksi.
Pengawasan  yang  dilakukan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Aceh  Utara  bersifat  melalui pembinaan  diarahkan  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  untuk  mempunyai kesadaran yang kuat sebagai pelaku usaha, oleh karena itu sebuah produk makanan kemasan pangan industri  rumah  tangga  yang  di  perjualbelikan  wajib  di  daftarkan  oleh  pelaku  usaha,  agar  dapat diketahui  oleh  umum  bahwa  produk  tersebut  telah  terdaftar  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Aceh Utara.
Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara terhadap izin produksi pangan  industri  rumah  tangga  dilakukan  dalam  bentuk  pengawasan  pre  market  dan  pengawasan post market rutin dalam 1 (satu) tahun sekali. Pengawasan pre market dilakukan melalui pembinaan terhadap  pelaku  usaha  yang  belum  memiliki  izin  produksi  pangan  industri  rumah  tangga. Pengawasan produk sebelum beredar juga bertujuan untuk menjamin pangan industri rumah tangga terjamin  aman,  bermanfaat  dan  bermutu  sebelum  diedarkan.  Pengawasan  post  market  dilakukan dengan  cara  pemeriksaan  terhadap  produk  pangan  industri  rumah  tangga    yang  sudah  beredar  di swalayan dan tempat usaha dengan cara kunjungan.
3. Sarana Distribusi Pangan Industri Rumah Tangga
Hasil wawancara dengan pemilik swalayan di swalayan Kecamatan Muara Batu, Lhoksukon dan  Tanah  Jambo  Aye.  Produk  pangan  industri  rumah  tangga  yang  dijual  yaitu  aneka  kue  kering, kerupuk,  bolu,  keripik  dan  lain  sebagainya.  Produk  di  swalayan  ini  diperoleh  dari  pelaku  usaha rumah  tangga  yang  datang  menawarkan.  Pemilik  swalayan  selalu  melakukan  seleksi  terhadap tawaran  dari  setiap  pelaku  usaha.  Pada  waktu  penelitian  dari  hasil  pengamatan  tidak  menemukan adanya  produk  kadaluarsa  tetapi  masih  ditemukan  pangan  industri  rumah  tangga  yang  belum memiliki  penomoran  izin  produksi  pangan  industri  rumah  tangga.  Menurut  pemilik  swalayan, produk  pangan  industri  rumah  tangga  yang  dijual  tidak  ada  yang  kadaluarsa  tetapi  banyak  yang tidak ada logo halal dan masih ada yang tidak tercantum penomoran pangan industri rumah tangga sebagai  izin  produksi.  Apabila  ditemukan  produk  yang  kadaluarsa  maka  akan  langsung  diretur  ke pelaku usaha karena sudah ada komitmen waktu menerima barang.
Hal  ini  dilakukan  karena  sering  mendapatkan  pemeriksaan  dari  Balai  Besar  Pengawasan Obat  dan  Makanan  Aceh  maupun  Dinas  Kesehatan.  Pemilik  swalayan  saat  ini  telah  memiliki kesadaran  bahwa  penomoran  pangan  industri  rumah  tangga  sebagai  izin  produksi  itu  penting tercantum pada kemasan produk yang dijual nya karena menunjukan sebagai jaminan bahwa produk tersebut telah memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagai izin produksi dari Dinas  Kesehatan  dan  menjadi  persyaratan  di  sarana  penjualan  untuk  menjamin  keamanan  mutu pangan industri rumah tangga.

## 4. Hambatan dalam Pengawasan Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
1) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dalam  melakukan pengawasan pre market dan post market sekali setahun dan proses yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh  Utara  untuk  menjamin  keamanan  pangan  yang  diproduksi.  Pengawasan  yang dilakukan  bersifat  pembinaan  bukan  penindakan,  hal  ini  dapat  menyebabkan  pelaku usaha yang ditemukan belum memiliki izin produksi pangan industri rumah tangga tidak diberikan  sanksi  menjadi  penyebab  tidak  adanya  efek  jera  yang  diterima  oleh  pelaku usaha  pangan  dan  juga  terhadap  sarana  nya.  Unsur  dalam  pengawasan  tersebut  adanya tindakan hukum, adanya objek yang diawasi, adanya perintah undang-undang. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah melakukan pengawasan, objek yang diawasi  adalah  izin  produksi  pangan  industri  rumah  tangga,  perintah  undang-undang yaitu  berupa  sarana  pangan  industri  rumah  tangga  yang  harusnya  mengikuti  prosedur
dan aturan yang berlaku dalam mendapatkan izin produksi pangan industri rumah tangga berupa sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan mencantumkan penomoran pangan  industri  rumah  tangga  pada  produk  pangan  industri  rumah  tangga  yang diperdagangkan.
2) Ketidaktahuan  terhadap  ketentuan  peraturan  pangan  industri  rumah  tangga  membuat pelaku  usaha  banyak  yang  mengedarkan  produk  pangan  industri  rumah  tangga  tanpa mengikuti  ketentuan,  syarat,  dan  standar  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Pelaku  usaha  yang  melanggar  dapat  terjadi  disebabkan  ketidaktahuannya ketentuan yang wajib dilakukan seperti wajib mendapatkan izin produksi. Ketidaktahuan pelaku  usaha  akan  peraturan  tersebut  menjadi  penyebab  pelaku  usaha  mengabaikan kewajibannya  sebagai  pelaku  usaha  untuk  menjaga  keamanan  pangan  bagi  masyarakat dari  produk  yang  diproduksinya.  Peran  Dinas  Kesehatan  menjadi  pengawas  mendapat hambatan  karena  masyarakat  yang  tidak  mendapat  informasi  tentang  pangan  industri rumah  tangga  dari  pemerintah  sehingga  masyarakat  mengabaikan  izin  produksi  pangan industri  rumah  tangga,  serta  pelaku  usaha  yang  kurang  sadar  akan  kewajiban  serta tanggung  jawabnya  dalam  menjual  produk  makanan  sehingga  tidak  mengikuti  aturan yang berlaku dan merugikan masyarakat.
3) Hambatan  lain  yang  muncul  adalah  sulitnya  melakukan  pengawasan  setelah  izin produksi pangan industri rumah tangga telah diberikan, hal ini terkait dengan komitmen, konsistensi dan kejujuran dalam menjaga kualitas produk pangan industri rumah tangga, maka bisa dimungkinkan terjadi pelanggaran yaitu ketika sampel produk pangan industri rumah  tangga  yang  awalnya  didaftarkan  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Aceh  Utara hasilnya  memenuhi  standar  keamanan  pangan  dan  kesehatan,  tetapi  pada  tahap berikutnya  dalam  produksi  banyak  untuk  dijual,  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  yang didaftarkan sebelumnya.
Hal  inilah  yang  diakui  oleh  pengawas  pangan  Dinas  Kesehatan  suatu  bentuk  kesulitan yang dihadapi  di  lapangan karena masa berlaku  sertifikat  izin  produksi pangan industri rumah tangga adalah selama 5 (lima) tahun dan selama 5 (lima) tahun tersebut tidak ada pengulangan  uji  sampel  produk  pangan  industri  rumah  tangga  secara  periodik,  namun biasanya  hanya  dilakukan  kunjungan  pembinaan  oleh  pengawas  pangan  dari  Dinas Kesehatan.
4) Hambatan yang ditemui pada saat melakukan pengawasan produk pangan industri rumah tangga  di  Kabupaten  Aceh  Utara  yaitu  tempat  usaha  tersebar  karena  wilayah  kerja Kabupaten  Aceh  Utara  yang  sangat  luas  sedangkan  belum  ada  koordinasi  pengawasan

## Implementasi Kewenangan
antar Dinas yang terkait dengan pangan karena untuk pengawasan pangan di Kabupaten Aceh Utara tidak mampu jika hanya Dinas Kesehatan yang melakukan dari berbagai segi pengawasan  sehingga  pengawasan  tidak  bisa  maksimal  karena  tugas  dan  fungsi  yang dijalankan  masih  sesuai  dengan  kewenangan  yang  ada.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Aceh  Utara  hanya  berfokus  kepada  pelaku  usaha  yang  mengurus  izin  produksi  untuk mendapatkan  sertifikat  produksi  pangan  industri  rumah  tangga  saja,  padahal  fakta  di lapangan  masih  banyak  beredar  produk  pangan  industri  rumah  tangga  yang  belum mempunyai  izin  produksi pangan industri rumah  tangga dengan permasalahan laainnya juga.
5) Hambatan lain yang dijumpai oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkaitan dengan Kebijakan  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Republik  Indonesia  No.  22  Tahun 2018 Tentang Cara Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga untuk kemudahan  pemberian  sertifikat  produksi  pangan  industri  rumah  tangga  belum  mampu ditanggapi  dalam  sebuah  kebijakan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  advokasi kepada  sarana  pangan  industri  rumah  tangga  dan  belum  banyak  program  dan  anggaran teralokasikan,  disinilah  letak  kendala  yang  terjadi  yang  menyebabkan  minimnya sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Hal ini dipengaruhi karena pemerintah daerah kurang mampu dalam menyediakan anggaran untuk  program  pangan khususnya pembekalan  penyuluhan  keamanan  pangan  untuk  pelaku  usaha  dan  pemberian  izin produksi dengan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
Penelitian  ini  dilakukan    pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Aceh  Utara  karena  izin produksi pangan industri rumah tangga dilakukan di Dinas Kesehatan. Hasil wawancara dengan  Kepala  Sub  Bagian  Program  dan  Perencanaan  diperoleh  hasil  data  bahwa pemerintah  daerah  dengan  keterbatasan  pendapatan  daerah  memprioritaskan  program yang terdapat pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Untuk program peningkatan keamanan  pangan  tidak  termasuk  dalam  Standar  Pelayanan  Minimal  Kesehatan  sesuai Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  43/MENKES/PER/2016  sehingga  belum  bisa  masuk dalam  anggaran  Dinas  Kesehatan  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Kabupaten (APBK),  disamping  pemerintah  daerah  Kabupaten  Aceh  Utara  sendiri  untuk  saat  ini mengalami  keterbatasan  pendapatan  dan  banyak  pengeluaran  karena  pembenahan infrastruktur perpindahan ibukota Kabupaten Aceh Utara di Lhoksukon.
5. Upaya  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  dalam  Pengawasan  Izin  Produksi  Pangan Industri Rumah Tangga
1) Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten  Aceh  Utara  dengan  adanya  temuan  terhadap  produk  pangan  industri  rumah tangga  yang  tidak  memiliki  izin  produksi  yaitu  pengawas  pangan  melakukan pemeriksaan langsung ke tempat produksi pangan industri rumah tangga sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan pre market dan post market dengan memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha jika ingin tetap berproduksi dan berdagang maka harus mematuhi peraturan  perundang-undangan  tentang  tata  cara  memproduksi  dan  mendistribusikan produk pangan yang baik dan benar.
2) Upaya  yang  dilakukan  Dinas  Kesehatan  dengan  ditemukannya  industri  rumah  tangga yang  tidak  mengikuti  aturan  dengan  sosialisasi  melalui  kegiatan  komunikasi  informasi dan edukasi untuk mengurangi industri rumah tangga tanpa izin produksi pangan industri rumah tangga untuk menjamin keamanan dan mutu pangan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara menginformasikan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan  perlindungan  atas  keamanan  pangan  industri  rumah  tangga  yaitu  dengan memiliki  sertifikat  penyuluhan  keamanan  pangan  melalui  mengikuti  penyuluhan keamanan pangan kepada pelaku usaha sebagai syarat untuk mendapatkan izin produksi sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
3) Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  untuk  menjaga  kualitas produk  pangan  industri  rumah  tangga  dengan  pengulangan  uji  sampel  produk  pangan industri  rumah  tangga  secara  periodik  melakukan  kerjasama  melalui  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Aceh  Utara  dengan  Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Aceh  dalam kegiatan  pengawasan  gabungan  dilakukan  di  tempat-tempat  yang  menjual  pangan industri  rumah  tangga  misalnya  di  swalayan  maupun  pasar.  Penelitian  juga  dilakukan pada  waktu  pengawasan  yang  dilakukan  Dinas  Kesehatan  bekerjasama  dengan  Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Aceh waktu Ramadhan sore hari 13 April 2022 di dampingi dan didukung oleh Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara. Pengawasan dengan pemeriksaan  sampel  atau  sampling,  hal  ini  yang  dilakukan  oleh  petugas  Balai  Besar Pengawasan Obat dan Makanan Aceh dengan cara melakukan pembelian produk pangan jajanan buka puasa langsung dilapangan untuk memeriksa kandungan produk melalui uji laboratorium.
Jika hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa produk tersebut tidak layak edar karena berbahaya bagi kesehatan maka Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Aceh akan menindak dengan melakukan pemberian peringatan kepada pelaku usaha yaitu dilakukan
penyitaan  produk.  Balai  Besar  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Aceh  memberikan informasi  mengenai  merek  produk  pangan  kemasan  yang  berbahaya  bagi  kesehatan melalui publik warning, website dan melalui media publikasi atas segala informasi atau temuan  Balai  Besar  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  terkait  produk  pangan  tersebut  di wilayah Kabupaten Aceh Utara.
Dinas  Kesehatan,  Balai  Besar  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  bersama-sama melaksanakan pengawasan, dan memiliki peran masing-masing. Dinas Kesehatan hanya sebatas  memberikan  pembinaan  kepada  pelaku  usaha.  Tindak  lanjut  dari  pelaku  usaha yang  tidak  mengikuti  aturannya  adalah  dengan  penarikan  produk  dari  pasaran  dan penutupan  sementara  tempat  usaha  yang  wewenangnya  dimiliki  oleh  Balai  Besar Pengawasan Obat dan Makanan bersama-sama dengan pihak yang berwajib.
4) Upaya  yang  dilakukan  Pemerintah    Daerah  Kabupaten  Aceh  Utara  dengan mengadvokasi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Aceh untuk difasilitasi dalam menangani  pengawasan  pangan  khususnya  pangan  industri  rumah  tangga  yang  banyak beredar  di  masyarakat  untuk  melakukan  koordinasi  dan  kerjasama  antar  dinas  karena sarana  pangan  industri  rumah  tangga  yang  telah  diberikan  izin  produksi  sertifikat produksi  pangan  industri  rumah  tangga  diperlukan  pengawasan  dalam  produksi  dan distribusi perdagangannya.
Penelitian  dilakukan  pada  Pertemuan  Koordinasi  Fasilitasi  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  yang dilakukan di ruang Oproom Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara pada  tanggal  12  April  2022.  Pertemuan  dipimpin  Asisten  Perekonomian  dan Pembangunan  dan  Kepala  Balai  Besar  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  serta  dihadiri perwakilan  dari  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Perdagangan,  Perindustrian,  Koperasi  dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal, Tranmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
Hasil  dari  Pertemuan  Koordinasi  Fasilitasi  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  dikeluarkan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara terhitung sejak 27 April 2022 Surat Keputusan  Bupati  Aceh  Utara  Tentang  Pembentukan  Tim  Kolaborasi  Usaha  Mikro  dan Kecil dalam Sertifikasi dan Izin Edar Obat Tradisional Kosmetika dan Pangan Olahan di Kabupaten  Aceh  Utara,  dijelaskan  bahwa  Tim  Kolaborasi  Fasilitasi  Usaha  Mikro  dan Kecil  dalam  Sertifikasi  dan  Izin  Obat  Tradisional,  Kosmetika,  Pangan  Olahan mempunyai tugas :
a. Menyusun  rencana  kerja  Tim  Kolaborasi  dan  pedoman  pelaksanaan  kolaborasi pendampingan
b. Memberikan  pembekalan  dan  peningkatan  kapasitas  kepada  fasilitator  dan/atau kader keamanan pangan untuk melakukan pendampingan
c. Menyelenggarakan  komunikasi,  informasi,  edukasi  dan  publikasi  tentang  fasilitasi UMK, cara produksi yang baik dan registrasi produk
d. Memberikan  pendampingan  penerapan  cara  produksi  yang  baik  dan  registrasi  bagi pelaku usaha mikro dan kecil obat tradisional, kosmetika dan pangan olahan
e. Melakukan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
f. Melakukan evauasi dan menyusun laporan kegiatan kolaborasi pendampingan
Tim  Kolaborasi  Fasilitasi  Usaha  Mikro  dan  Kecil  dalam  Sertifikasi  dan  Izin  Obat Tradisional,  Kosmetika,  Pangan  Olahan  ini  diharapkan  dapat  lebih  meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem keamanan pangan terpadu, khususnya penerapan izin produksi pangan industri rumah tangga sehingga menjamin perlindungan masyarakat terhadap pangan industri rumah tangga yang aman di Kabupaten Aceh Utara.
Tim  Kolaborasi  Fasilitasi  Usaha  Mikro  dan  Kecil  dalam  Sertifikasi  dan  Izin  Obat Tradisional,  Kosmetika,  Pangan  Olahan  mencerminkan  kinerja  efektif  dan  optimal melalui  penguatan  fungsi  koordinasi,  pengawasan  dan  penegakan  hukum  secara lebih terintegrasi, sehingga mencerminkan pola hubungan kerja yang sinergis
5) Hambatan    anggaran  ini  diupayakan  oleh  pemerintah  daerah  melalui  Dinas  Kesehatan berkoordinasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh. Badan Pengawas Obat  dan  Makanan  Republik  Indonesia  memberikan  anggaran  sejak  tahun  2021  dan 2022 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik  Indonesia  untuk  Pembinaan  dan  Pengawasan  Pangan  dengan  Program Peningkatan Keamanan  Pangan. Adapun Program  Kegiatan  yang diberikan oleh  Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk pemerintah daerah yaitu :
a. Pengembangan  Mutu  dan  Peningkatan  Kompetensi  Teknis  Sumber  Daya  Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
b. Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
c. Penerbitan  Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  dan  Nomer  Pangan Industri  Rumah  Tangga  Sebagai  Izin  Produksi  Untuk  Produk  Makanan  Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
d. Pemeriksaan  dan  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan  Post  Market  pada  Produksi  dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
e. Advokasi,  Pemberdayaan,  Kemitraan,  Peningkatan  Peran  Serta  Masyarakat  dan

## Implementasi Kewenangan
Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peneliti  menganalisis  implementasi  kewenangan  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  dalam pengawasan  izin  produksi  pangan  industri  rumah  tangga  baik  dari  segi  hambatan  maupun  upaya yang  dilakukan  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  dalam  hal  ini  Dinas  Kesehatan  dengan  Teori Kewenangan, Teori Pengawasan dan Teori Sistem Hukum.
Bagir  Manan  menyebutkan  kewenangan  pemerintah  memiliki  asas-asas  yaitu Desentralisasi,  Dekonsentrasi,  dan  Tugas  Pembantuan  sebagai  pondasi  menjalankan  pemerintahan otonomi daerah. Implementasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengawasan izin  produksi  industri  rumah  tangga  menganut  asas  desentralisasi  dimana  penyerahan  urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Terbentuknya  daerah  otonom  dengan  terjadinya  penyerahan  wewenang  dari  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  otonom,  tidak  berarti  bahwa  daerah  otonom  sudah  terlepas  dari pengawasan  pemerintahan  pusat.  Pemerintah  pusat  tetap  memiliki  akses  untuk  melakukan pengawasan  dalam  pelaksanaan  pemerintah  daerah.  Pengawasan  merupakan  pengikat  kesatuan, agar  kebebasan  berotonomi  tidak  bergerak  begitu  jauh  sehingga  mengurangi  bahkan  mengancam kesatuan. Pada desentralisasi pembagian kewenangan antara pusat dan daerah tidak ditentukan dari sifat  urusan,  tapi  lebih  ditujukan  pada  manfaat.  Apakah  suatu  urusan  lebih  bermanfaat  jika  diurus oleh pusat atau diserahkan kepada daerah.
Implementasi  kewenangan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  dalam  pengawasan  izin produksi  industri  rumah  tangga  sesuai  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah,  menjadi  urusan  pemerintahan  konkuren  bagian  dari  urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan. Urusan pemerintahan konkuren  dimaksudkan  sebagai  urusan  pemerintahan  yang  dibagi  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  yaitu  provinsi  dan  Kabupaten/Kota,  dimana  urusan  konkuren  yang  diserahkan kepada daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penerbitan izin  produksi  makanan  dan  minuman  pada  industri  rumah  tangga  menjadi  urusan  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penelitian ini menemukan bahwa penerbitan izin produksi pangan industri rumah  tangga  menjadi  wewenang  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  dilaksanakan  Dinas  Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
Henry  Fayol  menyebutkan  control  consist  in  verifying  wether  everything  occur  in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle estabilished. It has for object to point out weaknesses in error in order to rectify then and prevent recurrance. Dari pengertian ini dapat  dilihat  bahwa  pengawasan  hakekatnya  merupakan  suatu  menilai  apakah  sesuatu  sudah

## Implementasi Kewenangan
berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan.
Pelaksanaan  tugas  pengawasan  selain  dibebankan  kepada  pemerintah,  pengawasan  juga dapat  dilakukan  oleh  masyarakat,  baik  berupa  kelompok,  perorangan,  maupun  lembaga  swadaya masyarakat. Pengawasan dalam hal izin produksi pangan industri rumah tangga ini dapat dibedakan yaitu  tugas  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat,  lembaga  swadaya  masyarakat  hanya dilakukan terhadap pangan industri rumah tangga yang beredar di masyarakat, sedangkan terhadap sarana dan prasarana produksi dan distribusi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Hal ini berarti bahwa  pengawasan  yang  dilakukan  masyarakat,  lembaga  swadaya  masyarakat  ruang  lingkup terbatas jika dibandingkan dengan lingkup pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah.
Pengawasan terhadap izin produksi pangan industri rumah tangga ini menunjukan sebelum pelaku  usaha  memulai  usaha  produksinya  maka  terlebih  dahulu  harus  memiliki  izin  produksi, pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara harus  memverifikasi  data-data  dan  informasi  usaha  yang  akan  dijalankan  merupakan  usaha  yang baik  dan  memenuhi  syarat  produksi  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, selanjutnya  penyuluh  keamanan  pangan  Dinas  Kesehatan  memberikan  penyuluhan  keamanan pangan kepada pelaku usaha untuk memberikan wawasan pangan yang aman dan sehat.
Pengawasan  pada  tahap  proses  produksi  oleh  pelaku  usaha,  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Aceh Utara wajib melakukan pengawasan dengan cara mengunjungi rumah tempat produksi pangan industri rumah tangga saat proses pangan sedang diproduksi sehingga akan dapat diketahui tingkat keamanan produksi pangan yang dihasilkan oleh pelaku usaha.
Pengawasan  yang  dilakukan  pada  tahap  setelah  proses  produksi  dilakukan  dengan  cara pemantauan produk pangan industri rumah tangga yang beredar di masyarakat yang dapat dilakukan dengan uji laboratorium, uji sampling untuk mengetahui tingkat keamanan produk pangan.
Pengawasan  pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Kesehatan  hanya  dapat  mengeluarkan  izin produksi  dalam  bentuk  penomoran  sertifikat  pangan  industri  rumah  tangga  kepada  pelaku  usaha yang memenuhi  ketentuan  yang ada. Pengawasan merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku.  Inilah  yang  disebut  dengan  pengawasan preventif, dengan mempertinggi kepatuhan pada peraturan hukum.
Lawrence  M.  Friedman  menjelaskan  ada  tiga  unsur  atau  komponen  dalam  sistem  hukum, atau  biasa  disebut  Three  Elemens  of  Legal  Sistem,  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi penegakan hukum, yaitu komponen struktur, komponen substansi dan komponen kultur atau budaya hukum.
Implementasi  kewenangan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  dalam  pengawasan  izin produksi industri rumah tangga belum maksimal dapat dilihat secara teori sistem hukum Lawrence
M. Friedman sangat ditentukan oleh komponen sebagai berikut :
1. Komponen struktur
a.  Penegakan  peraturan  izin  produksi  pangan  industri  rumah  tangga  melalui  Dinas  Kesehatan
Kabupaten  Aceh  Utara,  tidak  hanya  menunggu  pelaku  usaha  yang  mengajukan  pendaftaran izin  produksi  pangan  industri  rumah  tangga  saja,  tetapi  lebih  baik  bersifat  menjemput  bola untuk  mengidentifikasi  sarana  pangan  industri  rumah  tangga  dengan  sosialisasi  untuk meningkatkan  kesadaran  keamanan  pangan  dan  membangun  cara  berpikir  pentingnya  izin produksi pangan industri rumah tangga.
b. Pengawasan pangan industri rumah tangga pada implementasi pemangku kepentingan selama ini  bekerja  belum  sinergis  dan  masih  terkesan  masing-masing  bekerja  sesuai  dengan  tugas pokok  serta  fungsinya  berjalan  sendiri.  Sistem  berkolaborasi  dan  berkoordinasi  antar  Dinas Kesehatan,  Dinas  Perdagangan,  Perindustrian,  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah,  Dinas Penanaman  Modal,  Tranmigrasi  dan  Tenaga  Kerja,  Dinas  Pertanian  dan  Pangan,  Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata belum berjalan  yang membuat potensi sarana pangan industri rumah tangga kurang kelihatan muncul, padahal  ini adalah kerja bersama dan target bersama.  Kolaborasi  antar  dinas  akan  membuktikan  menjadi  elemen  penting  keberhasilan dalam  pemberian  dan  pengawasan  izin  produksi  yang  berupa  sertifikat  produksi  pangan industri rumah tangga.
c.  Pengawas  pangan  dan  penyuluh  keamanan  pangan  dalam  melakukan  pengawasan  keamanan pangan  sarana  pangan  industri  rumah  tangga  belum  bisa  menjadikan  kinerja  pengawasan pangan maksimal karena pemerintah daerah belum berorientasi penuh kepada sarana pangan industri  rumah  tangga.  Dari  hasil  pengawasan  post  market  yang  dilakukan  banyak  dijumpai produk  rumah  tangga  dipasaran  yang  belum  mencantumkan  penomoran  sertifikat  produksi pangan  industri  rumah  tangga  pada  kemasan  produknya  padahal  pemerintah  berkewajiban untuk    meningkatkan  daya  saing  produk  pangan  industri  rumah  tangga  melalui  peningkatan kesadaran  dan  motivasi  pelaku  pangan  industri  rumah  tangga  tentang  pentingnya  izin produksi pangan industri rumah tangga.
d.  Peran  dan  fungsi  puskesmas  belum  dilibatkan  maksimal  untuk  berkolaborasi  dan berkoordinasi  kepada  masyarakat  melalui  kader-kader  kesehatan  sehingga  produk  pangan industri  rumah  tangga  di  lapangan  dapat  diketahui  dan  dapat  memiliki  sertifikat  produksi pangan industri rumah tangga.
2.  Komponen Substansi
a.  Penegakan  hukum  lemah,  proses  implementasi  izin  produksi  lebih  banyak  menerapkan pertimbangan  kemanusiaan  sehingga  dari  aspek  penegakan  hukumnya  belum  bisa

## Implementasi Kewenangan
dilaksanakan  secara  efektif.  Satu  sisi  peraturan  hukum  harus  ditegakkan,  namun  di  sisi  lain pelaku  usaha  yang  sebagian  besar  adalah  masyarakat  ekonomi  lemah  yang  menjalankan usahanya  sebagai  mata  pencaharian  pokok  dan  berusaha  menghindari  permasalahan  jangan sampai mematikan usaha hanya karena pelaku usaha tidak mematuhi peraturan izin produksi. Pengawasan  dan  pembinaan  diharapkan  dapat  mewujudkan  kesadaran  sendiri  untuk melakukan  sertifikasi  produk  pangan  industri  rumah  tangganya  untuk  kesehatan  dan keamanan pangan bersama.
b.  Pengawasan pangan industri rumah tangga  yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh  Utara  selama  ini  bersifat  pembinaan  bukan  penindakan  sehingga  sanksi  tidak  ada. Belum  adanya  ketentuan  pelaksanaan  penerapan  sanksi  administratif  secara  operasional sehingga  sanksi  administratif  dalam  penerapannya  belum  maksimal,  hal  ini  tidak  dapat memberikan efek jera bagi  pelaku usaha.  Dinas  Kesehatan kedepan sebaiknya berkolaborasi dengan  Dinas  lain  waktu  pengawasan  bersama  memiliki  ketentuan  pelaksanaan  sanksi administratif sehingga pengawasan bersama menjadi efektif.
3. Komponen Kultur atau Budaya Hukum
a.  Pelaku  usaha  menganggap  proses  untuk  mendapatkan  izin  produksi  pangan  industri  rumah tangga panjang dan rumit, dari mulai  pendaftaran dengan semua syarat-syarat  sesuai dengan aturan  yang berlaku hingga pemeriksaan terhadap sarana dan produk  yang dijual  serta harus mengikuti proses penyuluhan keamanan pangan terlebih dahulu untuk memperoleh sertifikat yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kesehatan  sebagai  salah  satu  syarat  untuk  mendaftarkan  izin produksi  pangan  industri  rumah  tangga  serta  merasa  memerlukan  biaya  banyak  jika berhubungan dengan proses pembuatan izin apapun.
b.  Pelaku usaha kurang  memiliki informasi mengenai  pentingnya izin  produksi pangan industri rumah tangga, hal tersebut mendorong pelaku usaha untuk tidak mendaftarkan produk pangan industri rumah tangga.
c.  Pengetahuan  masyarakat  yang  masih  rendah  tentang  produk  pangan  industri  rumah  tangga yang  baik  untuk  dikonsumsi  serta  belum  dapat  memilih  dan  menggunakan  produk  secara tepat, benar dan aman.
d.  Pelaku  usaha  hanya  memikirkan  keuntungan  dan  tidak  memperhatikan  tanggal  kadaluarsa, kondisi  pangan,  kemasan  yang  rusak  serta  ada  tidaknya  izin  produksi  tanpa  mengutamakan kesehatan masyarakat.
e. Budaya iklan dan promosi mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan ikut ikutan sehingga seringkali tidak rasional lagi terhadap keamanan produk.
Melalui  ketiga  komponen  tersebut  diharapkan  dapat  tercapai  efektivitas  implementasi  izin
produksi  pangan  industri  rumah  tangga  di  Kabupaten  Aceh  Utara  dan  dapat  lebih  meningkatkan upaya perlindungan terhadap masyarakat dengan pangan industri rumah tangga.
Pentingnya keamanan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia dan kesejahteraan manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu pada Pasal 28A yang  menyatakan  setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya.  Terkait  dengan  kebutuhan  pangan  termasuk  pangan  yang  aman  untuk  dikonsumsi dapat dilihat pada Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan  dan  memperoleh manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan  budaya,  demi  meningkatkan  kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Kebutuhan  dasar  adalah  pangan  yang  diperlukan  untuk  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya.  Hak  untuk  hidup  dan  mempertahankan  hidup  dan  kehidupannya  sangat  terkait dengan  pangan  sebagai  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia  seperti  yang  tertuang  pada  Pasal  28C ayat (1). Berkaitan dengan hal itu menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya agar setiap orang  yang  mengonsumsi  pangan  dapat  hidup  dan  mempertahankan  kehidupannya,  maka  pangan atau  bahan  pangan  tersebut  juga  harus  aman  dan  sehat  sehingga  di  sinilah  keterkaitan  keamanan pangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Implementasi  kewenangan  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  dalam  pengawasan  izin produksi  pangan  industri  rumah  tangga  adalah  menerbitkan  izin  produksi  berupa  Sertifikat Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  dalam  hal  ini  di  bawah  tugas,  pokok  dan  fungsi Dinas  Kesehatan  serta  pembinaan  terhadap  usaha  produksi  pangan  industri  rumah  tangga (pre  market)  dan  sarana  penjualan  pangan  industri  rumah  tangga  (post  market)  dan  telah dilengkapi dengan kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomer 44 Tahun 2022 Tentang  Pembentukan  Tim  Kolaborasi  Usaha  Mikro  dan  Kecil  dalam  Sertifikasi  dan  Izin Edar Obat Tradisional Kosmetika dan Pangan olahan di Kabupaten Aceh Utara.
2. Pengawasan  izin  produksi  pangan  industri  rumah  tangga  belum  maksimal,  hambatan  yang ditemukan  masih  ada  produk  pangan  industri  rumah  tangga  belum  memiliki  izin  produksi pangan  industri  rumah  tangga  dipasaran,  pelaku  usaha  industri  rumah  tangga  ada  yang belum mengetahui produk pangan industri rumah tangga nya wajib memiliki izin produksi pangan  industri  rumah  tangga  serta  menerapkan  hygiene  dan  sanitasi  dalam

## Implementasi Kewenangan
memproduksinya  untuk  keamanan  pangan  bagi  masyarakat,  belum  ada  nya  koordinasi pengawasan  antar  Dinas  yang  terkait  dengan  pangan  karena  pengawasan  pangan  di Kabupaten Aceh Utara tidak bisa Dinas Kesehatan melakukannya sendiri dari berbagai sisi pengawasan.  Tugas  dan  fungsi  yang  dijalankan  masih  dengan  kewenangan  masing-masing Dinas  yang  ada  sedangkan  sarana  pangan  industri  rumah  tangga  yang  telah  diberikan  izin produksi  sertifikat  produksi  pangan  industri  rumah  tangga  diperlukan  pengawasan  dalam produksi dan distribusi. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap hambatan  yang  ada,  dilakukan  Pertemuan  Koordinasi  Fasilitasi  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  dihadiri  perwakilan  dari  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Perdagangan,  Perindustrian, Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah,  Dinas  Penanaman  Modal,  Transmigrasi  dan  Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Ateng  Syafrudin, Pengaturan  Koordinasi  Pemerintahan  Di  Daerah ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung,1993.
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan, Pedoman  Pengawasan  Pangan  Industri  Rumah  Tangga , BPOM, Jakarta, 2018.
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Bagir  Manan, Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah, Penerbit  Pusat  Studi  Hukum  FH  UII, Yogyakarta, 2001.
Bogdan dan Taylor, Prosedur Penelitian Pendekatan Kualitatif , Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
CF. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik  Modern, Nusa  Media,  Bandung, 2014.
Dinas Kesehatan, Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2023-2026, Dinas Kesehatan, 2022
Enny Nurbaningsih dalam perkuliahan Hubungan Pusat dan Daerah , Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tanggal 8 Mei 2015
Fakultas  Hukum,  Universitas  Malikussaleh, Pedoman  Penulisan  Tugas  Akhir ,  Unimal  Press, Lhokseumawe, 2016.
J.Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik , PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
Ketut  Suardita, Pengenalan  Bahan  Hukum  (PBH),  Hukum  Administrasi  Negara  Bagi  Mahasiswa Semester I , Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017.
Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective) , Nusa Media, Bandung, 2011.
Muhammad Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2006.
Mukhlis, Otonomi Daerah dan Mulim di Aceh , Biena Edukasi, Lhokseumawe, 2017.
Sirajun   dkk ,  Hukum     Pelayanan     Publik , Setara press, Malang,   2012.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Grafindi Persada, Jakarta, 1985. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , Rineka Cipta, Jakarta, 2012. Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed   Methods) , Alfabeta, Bandung, 2013.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

## B. Jurnal dan Artikel
Ahmad  Zazili, Urgensi  Pengawasan  Keamanan  Pangan  Berbasis  Sistem  Manajemen  Risiko  Bagi Perlindungan  Konsumen ,  Jurnal  Penelitian  Hukum  Vol.28  No.1  Universitas  Lampung, 2019.
Assrih Fauziah, Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (Home  Industry) Makanan Olahan Terhadap Kerugian Konsumen , Artikel Repository Universitas Jember.
Bambang  Hermanu, Studi  Implementasi  Izin  Edar  Produk  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  dalam mewujudkan  Keamanan  Pangan  yang  Optimal  di  Kota  Semarang ,  Jurnal  Hukum  dan Dinamika Masyarakat Vol.11 No.2 April 2014.
D. Frankyln Purba, Lilis Nuraida dan Sutrisno Koswari, Efektifitas Program Peningkatan Mutu dan Keamanan  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  Pangan  di  Kabupaten  Cianjur ,  Jurnal Standarisasi.
Edy  Nurcahyo,  Pengaturan  dan  Pengawasan  Produk  Pangan    Olahan  Kemasan,  Jurnal  Magister Hukum Udayana Vol. 7, No. 3 : 402-407, 2018.
Fatma Nur Adiati dan Septa Indra Puspikawati, Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga di Banyuwangi , Jurnal JPH Recode Vol.2 No.1, 2018.
Lukman AS dan Kusnandar AF, Keamanan Pangan untuk Semua , Jurnal Mutu Pangan.
Natasha  Salshabila, Implementasi  Pengurusaan  Surat  Perizinan  Pangan  Industri  Rumah  Tangga Pangan , Jurnal Academia.
Ni  Made  Sellia  dan  Ida  Bagus  Putra  Atmadja, Kajian  tentang  Izin  Pada  Industri  Rumah  Tangga Pangan , Karya Ilmiah Jurnal Hukum Udayana Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Rahmawati  Dewi  Suroto, Pengawasan  Terhadap  Produk  Pangan  Kemasan  dan  Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Keamanan Pangan di Wilayah Kota Semarang , 2020. Poerwadarminta, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang tentang Kesehatan , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.
Indonesia, Undang-Undang tentang Pangan , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.
Indonesia, Undang-Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah ,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014.
Indonesia, Peraturan  Pemerintah  tentang  Keamanan  Pangan ,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  86 Tahun 2019.
Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga ,  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan Nomor 22 Tahun 2018.
Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri  Rumah  Tangga ,  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  23  Tahun 2018.