## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 21-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index

## IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG DIKABULKANNYA GUGATAN PERCERAIAN PERSPEKTIF SADD AL- ŻARĪ’AH

## IMPLEMENTATION OF SEMA NUMBER 1 YEAR 2022 ON THE GRANTING OF DIVORCE SUITS FROM THE PERSPECTIVE OF SADD AL-ŻARĪ’AH

## Wildan Zulfikar Rasyid
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: wzulfikar5@gmail.com
Keywords: ABSTRACT SEMA Number 1 Year 2022, divorce, Sadd al-Żarī’ah In  a  matrial  relationship,  sometimes  promblems  arise  that  result  in divorce. If there is a dispute that cannot be resolved, Law Number 1 Year 1974 gives the right to file a divorce lawsuit. The Supreme Court issued Circular  Letter  (SEMA)  Number  1  of  2022  which  regulates  the requirements for divorce, but is not legally binding. The purpose of this study is to analyze how the impact of the enactment of SEMA Number 1 of 2022 on wises who file for divorce in the perspective of sadd al-żarī’ah. This  research  uses  a  normative  juridical  method  with  an  Islamic  legal approach,  namely  ta’lilī.  Based  on  the  results  of  the  research,  the enforcement  of  SEMA  Number  1  of  2022  can  cause  mafsadat.  The enforcement  of  SEMA  allows  husband  to  commit  domestic  violence (KDRT)  which  threatens  the  safety  of  the  wife.  This  contrary  to  the maqāṣid  al-syarī’ah,  namely  hifẓ  al-nafs  (self-preservation).  The  basic consideration of sadd al-żarī’ah is to look at the results and consequences of an action. Thus, in accordance with the concept of sadd al-żarī’ah, the enactment of SEMA Number 1 of 2022 can change its law to be prohibited, because it has a mafsadat impact on the wife. Kata kunci: ABSTRAK SEMA Nomor 1 Tahun 2022, perceraian, s add al-żarī’ah Dalam suatu hubungan perkawinan terkadang timbul suatu permasalahan yang mengakibatkan perceraian. Jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  memberikan  hak untuk mengajukan gugatan perceraian. Mahkamah Agung mengeluarkan
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  1  Tahun  2022  yang mengatur  persyaratan  perceraian,  namun  tidak  bersifat  mengikat  secara hukum.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimana pemberlakuan  SEMA  Nomor  1  Tahun  2022  terhadap  istri  yang mengajukan  gugatan  perceraian  dalam  perspektif sadd  al-żarī’ah . Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum  Islam,  yaitu ta’lilī. Berdasarkan  hasil  penelitian,  pemberlakuan
SEMA  Nomor  1  Tahun  2022  dapat  menimbulkan  mafsadat. Pemberlakuan SEMA memungkinkan suami melakukan kekerasan dalam rumah  tangga  (KDRT)  yang  mengancam  keselamatan  isti.  Hal  tersebut bertentangan  dengan maqāṣid  al-Syarī’ah yaitu hifẓ  al-nafs (menjaga diri).  Yang  menjadi  dasar  pertimbangan sadd  al-żarī’ah adalah  dengan melihat  pada  hasil  dan  akibat  yang  ditimbulkan  dari  suatu  perbuatan. Sehingga,  sesuai  dengan  konsep sadd  al-żarī’ah bahwa  pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 hukumnya dapat berubah menjadi dilarang, karena mempunyai dampak mafsadat terhadap istri.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 21-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Diterima : 2 Januari 2024; Direvisi : 18 Maret 2024; Disetujui : 19 Maret 2024; Tersedia online : 12 April 2024
How  to  cite: Wildan  Zulfikar  Rasyid,  “Implementasi  SEMA  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang Dikabulkannya Gugatan Perceraian Perspektif Sadd al-Żarī’ah ”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 5, No. 1 (2024): 21-37. doi: 10.36701/bustanul.v5i1.1297.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  aktivitas  kehidupan  manusia  yang  sangat  penting  dan  sakral  adalah perkawinan.  Perkawinan  adalah  sebuah  ikatan  yang  menyatukan  seorang  laki-laki  dan perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga. Perkawinan merupakan satu-satunya cara yang dapat menyebabkan sepasang laki-laki dan perempuan menjadi sepasang suami istri. Tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang  manusia.  Hal  ini  diperkuat  dengan  Pasal  1  UU  Nomor  1  Tahun  1974,  yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita  sebagai  suamu  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 1
Menjalin  kehidupan  rumah  tangga  yang  harmonis  serta  bahagia  secara  lahir  dan batin  adalah  harapan  bagi  setiap  pasangan  suami  istri.  Namun,  terkadang  perkawinan yang telah dilaksankan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Seringkali dalam  perjalanan  pernikahan  timbul  permasalahan  yang  terjadi  secara  terus-menerus antara suami istri. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka akan menyebabkan kehidupan hubungan rumah tangga yang tidak  harmonis  dan bahkan menyebabkan retaknya hubungan  antara suami istri. Islam mengatur hubungan antara  suami  istri  yang  tidak  dapat  melanjutkan  dan  mempertahankan  pernikahannya dengan memperbolehkan untuk melakukan perceraian.
Berdasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian sudah tidak  menjadi  hak  mutlak  yang  dimiliki  suami,  akan  teteapi  harus  ada  campur  tangan pemerintah  atau  dalam  hal  ini  adalah  pengadilan.  Hal  ini  diperkuat  dengan  ketentuan Pasal  39 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan  setelah  pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  mendamaikan  kedua  belah pihak dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Untuk melakukan perceraian tersebut harus  memberikan alasan, bahwa pasangan suami istri tidak akan dapat hidup rukun  sebagai  pasangan  suami  istri. 2 Dalam  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Pelaksanaan  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menjelaskan  bahwa  perceraian  dapat  terjadi  karena  alasan  tertentu,  seperti  salah  satu pihak  melakukan  penganiyaan  yang  membahayakan  pihak  lain  dan  sering  terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Akibatnya, rumah tangga tidak lagi dapat berfungsi
1 Undang-Undang  RI,  “Undang-Undang  Replubik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan” (1974).
2 Ibid.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 21-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
dengan  baik. 3 Perceraian  yang  sering  terjadi  di  masyarakat  adalah  cerai  gugat  atau perceraian diajukan oleh istri. 4
Apabila antara suami dan istri atau kuasanya ingin mengajukan gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, mereka dapat mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Gugatan ini dapat diterima  jika  pengadilan  memiliki  pemahaman  yang  cukup  jelas  terkait  alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan setelah mendengarkan pendapat dari anggota keluarga dan orang-orang yang dekat dengan pasangan tersebut. 5
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  UU  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tidak  menyebutkan  berapa  lama  pertengkaran  dan perselisihan antara suami  istri berlangsung sebelum  pengadilan dapat  mengakui  alasan perceraian.  Maka,  Mahkamah  Agung  (MA)  diberikan  wewenang  untuk  mengeluarkan peraturan  pelengkap  yang  berupa  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  1 Tahun  2022  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang rumusan hukum kamar agama dalam hukum  perkawinan  menyatakan  bahwa:  “Dalam  upaya  mempertahankan  suatu perkawinan  dan  memenuhi  prinsip  mempersukar  perceraian  maka  perkara  perceraian dengan  alasan  suami/istri  tidak  melaksanakan  kewajiban  nafkah  lahir  dan/atau  batin, hanya  dapat  dikabulkan  jika  terbutki  suami/istri  tidak  melaksanakan  kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  dapat  dikabulkan  apabila  terbukti  suami/istri berselisih dan bertengkar secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”. 6
SEMA merupakan salah satu sumber pedoman dan acuan hakim dalam mengambil keputusan, meskipun SEMA tidak bersifat mengikat secara hukum. Apabila pengadilan menerapakan  SEMA  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  hal  ini  akan  memberikan kemudahan dalam penyelesaian perceraian. SEMA adalah petunjuk atau panduan yang dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  sebagai  arahan  terkait  penerapan  hukum  dalam penyelesaian perkara. Tujuan diberlakukannya SEMA adalah untuk menjaga konsistensi, keseragaman, dan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan di lembaga peradilan.
Konsekuensi yang didapatkan apabila pihak pengadilan dalam pelaksanaan sidang perceraian memberlakukan SEMA dan tidak mengabulkan gugatan perceraian, maka istri akan menunggu selama 6 sampai 12 bulan dan selama itu hubungan pernikahan akan tetap dilanjut. Sedangkan apabila dalam masa menunggu mengancam dan memberikan dampak terhadap keberadaan istri, ditakutkan akan menimbulkan mafsadat dan mudarat kepada
3 Peraturan  Pemerintah  RI,  “Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).
4 Jamaluddin, “Teori Maslahat Dalam Perceraian Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum Vol. 46, no. No. II (2012): 477–500.
5 Peraturan Pemerintah RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6 Mahkamah Agung RI, “Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2022  Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” (n.d.).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 21-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
istri. Karena pada dasarnya perceraian akan membawa konsekuensi terhadap istri selaku pihak  yang  lemah  jika  terjadi  perceraian.  Agar  tidak  membawa  mafsadat  kepada  istri, maka tindakan pengadilan tersebut harus dicegah.
Dalam pembentukan hukum Islam yang bertujuan untuk menghilangkan mudarat yang mengancam kehidupan umat Islam, baik yang akan atau sudah terjadi. Kaidah sadd al-żarī’ah adalah kaidah yang sangat menjaga kemaslahatan umat Islam. Dikarenakan, kaidah  ini  merupakan  upaya  untuk  mencegah  dampak  negatif.  Maka  dari  itu  menarik kiranya  untuk  mengkaji  tentang  bagaimana  tinjauan sadd  al-żarī’ah terhadap pemberlakuan  SEMA  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  prinsip  mempersukar  perceraian. Bagaimana SEMA tersebut memberikan kemaslahatan atau kemafsadatan terhadap istri yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ta’lilī . Adapun alasan menggunakan pendekatan ta’lilī karena pendakatan ini bertujuan untuk melakukan  perubahan  hukum,  yaitu  menetapkan  hukum  yang  berbeda  dari  ketentuan asalnya, dengan menetapkan hukum baru dengan argumen yang kuat.
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sadd  al-żarī’ah .  Teori  ini digunakan  untuk  menganalisis  perubahan  hukum  dan  pencegahan  hukum  (preventif), dengan  dasar  penetapan  hukum  tergantung  pada  tingkat  kemafsadatan.  Alasan  peneliti menggunakan  teori sadd  al-żarī’ah adalah  karena  teori  ini  menganalisis  perubahan hukum yang ditetapkan berdasarkan pada akibat yang ditimbulkan dalam pemberlakukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bagian rumusan hukum kamar agama dalam perkawinan tentang upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Melalui teori ini, hukum akan ditetapkan sebagai upaya pencegahan sesuatu perbuatan yang dapat menuju suatu mafsadat.
Terdapat  beberapa  penelitian  sejenis  yang  lebih  dulu  dilakukan  dan  dijadikan sebagai landasan dalam mengkaji serta membandingkan penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:
Pertama,  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Islam  yang  berjudul  “Implementasi  Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang” yang  ditulis  oleh  Asfita  Marina  Palupi,  Dian  Septiandani,  dan  Efi  Yulistyowati.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa telah menerapkan prinsip mempersulit perceraian sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU Perkawinan. Ini berarti bahwa, sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, gugatan untuk perceraian atau talak harus disertai dengan alasan yang sah. Proses  hukum  yang  terjadi  di  pengadilan  agama  Semarang  mempersulit  terjadinya perceraian yang disebabkan karena dihalangi oleh kemauan keras para pihak atau salah satu pihak untuk bercerai. Adanya dukungan para hakim dan ruang khusus untuk mediasi adalah upaya untuk mengatasi masalah ini. 7
Kedua, Community  Development  Journal yang  berjudul  “Pencegahan  Perceraian Dalam  Aspek  Perkawinan  di  Masyarakat  Tebing  Linggahar  Baru  Berdasarkan  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022”  yang  ditulis  oleh  Zainal  Abidin
7 Asfita Marina Palupi, Dian Septiandani, and Efi Yulistyowati, “Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian  Dalam  Undang-Undang  Perkawinan :  Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Agama  Kota  Semarang,” Jurnal Hukum Ekonomi Islam 5, no. 1 (2021): 1–15.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 21-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Pakpahan  dan  Lelisari.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2022, kegiatan sosialisasi  tentang  pentingnya  mencegah  perceraian  dalam  aspek  perkawinan  di masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Ini akan membuat masyarakat desa Tebing Linggahara Baru lebih sadar akan pentingnya mempertahankan  perkawinan  dan  membuat  mereka  tetap  semangat  dan  antusias  untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Selain itu, mereka semakin menyadari pentingnya mencegah perceraian secara tidak sengaja. Untuk mencegah perceraian, seseorang harus mengajukan gugatan ke pengadilan sebelum satu tahun, menghilangkan sumber nafkah suami  istri,  dan  harus  berpisah  selama  minimal  enam  bulan  sebelum  pengadilan  dapat mengabulkan  perceraian  bagi  siapa  saja  yang  ingin  mengajukan  cerai.  Namun,  proses perceraian harus mempertimbangkan aspek pembuktian. 8
Ketiga, Jurnal Scientia dengan judul “ Principles of Making Divorce Difficult Based on SEMA  1/2022”  yang  ditulis  oleh  Bintang  Ulya  Kharisma.  Metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan ketentuan terbaru, SEMA Nomor 1 Tahun 2022, mengatur alasan perceraian dengan menggunakan periode yang  dapat  menghidupkan  salah  satu  pasangan  suami  istri  yang  merasa  tidak  dapat mempertahankan pernikahan mereka. Terlepas dari aturan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, hakim dalam membuat keputusan, juga dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip lain seperti keadilan dan ketepatan waktu yang mengacu pada bukti yang disampaikan sehingga suami/istri tidak dapat bersatu kembali dalam pernikahan sehingga keputusan perceraian dikeluarkan. 9
Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, terlihat  jelas bahwa fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dari fokus penelitian lainnya. Tujuan penelitian ini akan membahas bagaimana tinjauan sadd al-żarī’ah terkait pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

## PEMBAHASAN Konsep Dasar Sadd al-Żarī’ah
Secara etimologi kata sadd al-żarī’ah merupakan bentuk prase iḍāfah yang terdiri dari dua kata sadd ( دس ) dan żarī’ah ( ةعيرذلا ). Kata sadd merupakan Masdar dari دس – دسي – دس ا yang berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak. Sedangkan al-dzariah merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti wasilah (perantara) bentuk jama’ dari al- żarī’ah adalah al-żarai’ . 10 Pengertian sadd  al-żarī’ah,  al-żarī’ah memilki  beberapa penggunaan,  di  antaranya  adalah  segala  sesuatu  yang  dijadikan  sebagai  cara  menuju
8 Zainal Abidin Pakpahan, ‘Pencegahan Perceraian Dalam Aspek Perkawinan di Masyarakat Tebing Linggahar  Baru  Berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022’, Community Development Journal , Vol. 4, No. 2 (2023), 2964–2971.
9 Bintang Ulya Kharisma, ‘Principles of Making Divorce Difficult Based on Sema 1/2022’, Jurnal Scientia , Vol. 12, No. 1 (2023), 423–426.
10 Misranetti, “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam,” An-Nahl Vol. 09, no. NO. 05 (2017): 51–75.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 21-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
sesuatu  yang  lain. 11 Żarī’ah juga  diartikan  sebagai  wasilah,  atau  jalan  yang menyampaikan  kepada  tujuan.  Jalan  yang  menyampaikan  kepada  tujuan  yang  haram, maka  hukumnya  menjadi  haram.  Sedangkan  jalan  yang  menyampaikan  kepada  tujuan yang halal, maka hukumnya menjadi halal. 12
Dalam  pandangan  ulama,  hukum  dibagi  menjadi  dua  bagian,  pertama maqāṣid (tujuan),  yaitu  sesuatu  yang  mengandung  kemaslahatan  maupun  kemafsadatan  dalam dirinya. Atau dengan kata lain, sesuatu  yang  esensinya terdapat  kemaslahatan maupun kemafsadatan.  Kedua wasāil (sarana),  yaitu  jalan  atau  cara  yang  menyampaikan (mengakibatkan) pada tujuan ( maqāṣid ). Hukum wasilah itu tergantung pada akibatnya, bisa  halal  dan  bisa  juga  haram.  Hanya  saja,  tingkatan  hukumnya  lebih  ringan dibandingkan dengan hukum maqāṣid. 13
Sedangkan secara terminologi, al-żarī’ah diartikan sebagai sesuatu yang membawa pada  sesuatu  yang  dilarang,  karena  mengandung  kemadaratan.  Menurut  Imam  al- Qarāfī mengatakan bahwa al-żarī’ah adalah wasilah (pengantara) untuk mencapai tujuan tertentu,  sebagaimana  wasilah  kepada  haram  adalah  haram  dan  wasilah  kepada  yang wajib adalah wajib. 14
Konsep sadd al-żarī’ah menurut Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah adalah setiap tujuan tidak  akan  tercapai  tanpa  melalui  penyebab  dan  media  yang  menengahi.  Untuk menentukan  status  hukum al-żarī’ah harus  melihat  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Jika tujuannya  baik,  maka  harus  dibuka  untuk  kemaslahatan  umat  manusia.  Jika  mengarah pada kerusakan, maka konsep al-żarī’ah harus tertutup dan tidak bisa diterapkan untuk orang  banyak. 15 Ibnu  Qayyim  al-Jauziyyah  dalam  bukunya I'lam  al-Muwaqi'īn , mengemukakan bahwa żarī’ah adalah:
اقيرط و ةليسو ناك ام إ ءيشلا لى
“Segala sesuatu yang menjadi perantara, penghubung atau jalan menuju sesuatu” Ungkapan " ءيشلا " dalam definisi di atas mengandung pengertian umum dan netral. Maksudnya, żarī’ah bisa jadi menuju pada sesuatu yang diperintahkan (mengandung nilai ketaatan  dan  kemaslahatan),  dan  bisa  jadi  sesuatu  yang  menuju  atau  berakibat  pada perbuatan yang dilarang (kemaksiatan dan kemafsadatan). Żarī’ah (jalan) yang menuju kepada yang diperintahkan atau ketaatan, tentu diperintahkan. Sebaliknya, żarī’ah (jalan) yang akan membawa pada yang dilarang, harus dilarang, karena berlaku kaidah “ Jalan yang  menyampaikan  pada  tujuan,  sama  ketentuan  hukumnya  dengan  yang  dituju”. 16 Sehingga  dapat  diartikan  bahwa sadd  al-żarī’ah sebagai  segala  sesuatu  yang  dapat
11 Abdul Abdul Hayy Al, Pengantar Ushul Fikih , ed. by Acmad Zirzis (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm 326.
12 Zamakhsyari, Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013) , Hlm 149.
13 Abdul Hayy Al, Op.cit. hlm. 327.
14 Syihab Al-Din Ahmad Idris Al-Qarafi, Tanqih Al-Fushul (Beirut: Darul Fikri, 1973), hlm 48.
15 Ibnu Qayyim Al Jauziyah, I’lamul Al Muwaqi’in ’An Rabbil ’Alamin , terj. Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa’diyatulharamin (Bairut: Dar al Jil, 2000), hlm 608.
16 Ibid. hlm 619.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 21-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
mengantarkan  dan  menjadi  jalan  menuju  sesuatu  yang  menghasilkan  mafsadah  dan maslahat. 17
Sadd al-żarī’ah merupakan salah satu istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Mālik. Sadd  al-żarī’ah merupakan  syariat  Tuhan  sebagai  Tindakan  preventif  untuk mencegah  manusia  untuk  tidak  melakukan  atau  melanggar  aturan  Tuhan. 18 Menurut Muhammad  al-Mugnī  syariat  Islam  datang  untuk  mewujudkan maqāṣid syariat,  baik secara  khusus  maupun  secara  umum.  Sasaran  dari maqāṣid syariat  adalah  menjaga kemaslahatan dan menolak kebinasaan yang dilarang oleh Tuhan. 19 Oleh karena itu Imam Mālik  berpendapat Sadd  al-żarī’ah adalah  salah  satu  dasar  istinbat hukum  yang digunakan untuk mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat. 20
Sadd al-żarī’ah dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syarak. Adapun dalil tersebut antara lain:
a. Firman Allah QS. Al-An‘ām/7: 108
َنيِذَّلٱ ۟اوُّبُسَت  َلََو مْلِع ِْيَْغِب اًۢ وْدَع ََّللَّٱ ۟اوُّبُسَيَ ف َِّللَّٱ ِنوُد نِم َنوُعْدَي Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” (QS. Al-An‘ām/7: 108) 21
Pada  dasarnya  mencaci  dan  menghina  penyembah  selain  Allah  itu  boleh- boleh  saja,  bahkan  jika  perlu  boleh  memeranginya.  Namun  karena  perbuatan mencaci  dan  menghina  itu  akan  menyebabkan  penyembah  selain  Allah  itu  akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang. Oleh karena itu Allah melarang hal tersebut untuk menutup żarī’ah yang menyebabkan penyembah selain Allah mencaci-Nya. 22
b. Firman Allah QS. Al-Nūr/18: 31
اَم َمَلْعُ يِل َّنِهِلُجْرَِبِ َنْبِرْضَي  َلََو
َّنِهِتَنْ يِز ْنِم َْيِْفُْيُ
Terjemahnya:
“Dan janganlah mereka  memukulkan kakinyua agar diketahui  perhiasan  yang mereka sembunyikan” (QS. Al-Nūr/18: 31) 23
Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  ada  larangan  kegiatan  yang  dapat menimbulkan rangsangan pada lawan jenis, bahkan suara gelang kaki juga dilarang jika dapat menimbulkan rangsangan pada lawan jenis. Sebenarnya menghentakkan
17 Hendri Hermawan Adinugraha, Fahrodin, and Ade Yusuf Mujaddid, ‘Contextualization of The Istiṣḥāb Wa Sadd Al-Żarī’ah Towards Islamic Economic Practices in Indonesia’, Al-’Adl: Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam Dan Pranata Sosial , Vol. 14, No. 2 (2021), 98–117.
18 Muhammad Abu Zahrah, Hayatuhu Wa’asruhu Arouhu Wa Fiqhuhu (Cairo: Darul Fikr Al Aroby, 2002), hlm 240.
19 Ahmad Muhammad Al-Mughny, Majma’ Al-Fiqh Al-Islami, Al-Darurat Al-Tasi’at (Abu Dabi: Munzimat al-Mu’tamar al-Islamy, 1996), hlm  531-532.
20 Misranetti, Op.cit. hlm. 57.
21 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976)
22 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih , Jilid 2 , Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 426.
23 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 21-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
kaki bagi wanita diperbolehkan, namun berbeda halnya jika hentakan kaki untuk memicu rangsangan bagi yang mendengarnya, maka menjadi haram. 24
c. Sabda  Rasulullah  saw. “Sesungguhnya  sebesar-besarnya  dosa  besar  adalah seorang melaknat kedua orang tuanya” kemudian Rasulullah saw. ditanya: “Wahai Rasulllah,  bagaimana  mungkin  seseorang  melaknat  kedua  ibu  bapaknya?” Rasulullah  saw.  menjawab: “Seseorang  mencaci  maki  ayah  orang  lain,  maka ayahnya juga akan dicaci maki orang itu. Dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, makai bunya juga akan dicaci maki orang itu.” (HR. Imam Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).
d. Rasulullah saw. melarang hakim memutuskan perkara di antara dua orang, dan ia dalam keadaan marah, maksudnya agar si hakim tidak memutuskan perkara secara berat sebelah tanpa sengaja. 25
e. Rasulullah  saw.  melarang  para  sahabat  untuk  membunuh  orang  munafik,  karena membunuh  mereka  dapat  mengakibatkan  Nabi  dituduh  membunuh  sahabatnya sendiri.
f. Sabda Rasulullah saw. “ Haram berkhalwat (berdua-duaan) bagi seorang Wanita dan seorang pria yang bukan mahramnya ” (HR. orang lain, makai bunya juga akan dicaci maki orang itu” (HR. Imam dan Muslim). 26
Menurut  Ibnu Taimiyyah, seorang  ahli  Fikih Mazhab Hambali,  hadis-hadis yang menjadi dasar seluruhnya menunjukkan bahwa sadd al-żarī’ah termasuk salah satu alasan untuk  menetapkan  hukum  syarak,  meskipun  Rasulullah  saw.  Melarangnya.  Hal  ini dikarenakan sadd al-żarī’ah masih bersifat dugaan. 27
Dr.  Wahbah  al-Zuhaili  membagi sadd  al-żarī’ah menjadi  empat  pembagian. Pembagian tersebut memiliki ketentuan yang apabila dihubungkan memungkinkan dapat membawa  mafsadah  dan  membantu  tindakan  yang  diharamkan  hukumnya.  Adapun pembagian tersebut adalah:
a. Żarī’ah yang  secara  pasti  dan  meyakinkan  akan  membawa  kepada  mafsadah terhadap Żarī’ah yang  semacam  ini,  para  ahli  usul  fikih  sepakat  untuk mengharamkannya.
b. Żarī’ah yang berdasarkan kuat akan membawa kepada mafsadah. Sadd al-żarī’ah semacam ini juga ahli fikih sepakat mengharamkannya.
c. Żarī’ah yang kecil kemungkinan untuk membawa kepada kemafsadatan. Perbuatan seperti ini pada hukum asalnya yaitu mubah (boleh), karena yang dilarang itu adalah yang diduga keras membawa kemafsadatan.
d. Żarī’ah yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan yang kuat) akan membawa kepada mafsadah. Mengenai sadd al-żarī’ah semacam ini para ulama berpendapat,
24 Ahmad  Maulidizen  and  Khalel  Mohammed  Amar,  "The  Urgency  of  Islamic  Law  Sources Knowledge Maṣadir Al-Aḥkam Al-Mukhtalaf Fiha: Istisab, Sadd Al-Dzari’a, and Qaul Al-Sahabi", Jurnal Hukum Islam , Vol. XVIII, No. 2 (2018).
25 Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, Ushul Fikih Tingkat Dasar (Jakarta: Ummul Qura, 2018), hlm 207.
26 Zamakhsyari, Op.cit. hlm. 154.
27 Zamakhsyari, Op.cit. hlm. 158.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 21-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
ada yang berpendapat perbuatan tersebut harus dilarang karena sadd al-żarī’ah dan ada juga yang berfikiran sebaliknya. 28
Sedangkan  Imam  al-Syāṭibī  di  dalam  kitab Uṣūl  al-Fiqh  al-Islāmī karangan  Dr. Wahbah  al-Zuhailī , mengemukakan  tiga  syarat  yang  harus  ada  sehingga  perbuatan  itu dilarang, yaitu:
a. Perbuatan yang dilakukan membawa kepada kemafsadatan.
b. Kemafsadatan itu lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan.
c. Dalam melakukan perbuatan yang diperbolehkan banyak membawa mafsadat. 29
Dari persyarataan tersebut asal dari pertimbangan sadd al-żarī’ah adalah melihat pada penghujung (akibat) dari perbuatan tersebut. Suatu perbuatan itu hukumnya sama persis dengan apa yang diakibatkannya, baik itu apakah akibat tersebut memang seperti yang  dimaksudkan  dari  perbuatan  tersebut  ataukah  tidak.  Jika  perbuatan  tersebut berakibat pada sesuatu yang diinginkan, maka itulah yang diinginkan. Dan jika perbuatan tersebut tidak menyebabkan kecuali pada keburukan, maka perbuatan tersebut dilarang. 30 Jadi pandangan terhadap akibat ini tidak melihat pada niat seseorang, akan tetapi pada hasil perbuatan tersebut.
Dasar  pegangan  ulama  untuk  menggunakan sadd  al-żarī’ah adalah  kehati-hatian dalam  beramal  ketika  menghadapi  perbenturan antara  maslahat  dan  mafsadat.  Bila maslahat  yang  dominan,  maka boleh  dilakukan,  dan  apabila  mafsadat  yang  dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati- hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:
ِحِلاَصَمْلا  ِبْلَج ىَلَع ٌمَّدَقُم ِدِسافَمَلْا ُءْرَد
Artinya:
“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan” 31
Latar  Belakang  Terbitnya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  1 Tahun 2022
Selain  peraturan  perundang-undangan  ( subordinate  legislations ),  terdapat peraturan  lain  yang  diterapkan  di  Indonesia  yang  sering  dikenal  dengan  surat  edaran. Surat  edaran merupakan salah satu  bentuk  dari peraturan kebijakan yang  berlandaskan pada asas freies ermessen atau kebebasan bertindak. Freies ermessen diartikan sebagai tindakan  hukum  alat-alat  perlengkapan  administrasi  negara  yang  muncul  sebagai alternatif  untuk  mengisi  kekurangan  dan  kelemahan  di  dalam  penerapan  asas  legalitas ( wetmatigheid van bestuur ). 32
Pengertian surat edaran terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun
28 Wahbah al-Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami , (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), juz 2, hlm 884.
29 Ibid, hlm 886.
30 Abdul Hayy Al, Op.cit. hlm. 327.
31 Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah FIqih) ,(Palembang: Noerfikri, 2019), hlm 84.
32 Riki Yuniagara, ‘Penggunaan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Penolakan Peninjauan Kembali (Kajian Putusan Nomor 114 PK/Pid.Sus/2016)’, Jurnal Yudisial , Vol. 13.No. 2 (2020), 187–206.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 21-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
2010, yang artinya naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
Sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 24 A UUD NKRI 1945, Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga tinggi negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Menurut Pasal  79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat  menetapkan  peraturan  pelengkap  untuk  mengisi  kekosongan  dan  kekurangan hukum.  Mahkamah  Agung  memiliki  kewenangan  untuk  menyelesaikan  persoalan- persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu  Mahkamah  Agung  menerbitkan  peraturan  kebijakan,  salah  satunya  dalam  bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). 33
SEMA  merupakan  kebijakan  yang  hanya  dapat  mengatur  ke  internal,  dan  hanya ditujukan  kepada  badan  peradilan  yang  berada  di  bawah  naungan  Mahkamah  Agung seperti  ketua  pengadilan,  hakim,  panitera,  ataupun  pejabat  lainnya  yang  berada  di lingkungan  peradilan  umum  (pengadilan  negeri),  peradilan  agama,  peradilan  militer, peradilan  tata  usaha  negara,  dengan  maksud  untuk  memberikan  petunjuk  dan  arahan kepada  semua  unsur  penyelenggara  peradilan  dalam  menjalankan  tugasnya. 34 Seperti halnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2022  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi Pengadilan.
Terbitnya  SEMA  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaann  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa perceraian  dapat  terjadi  karena  alasan-alasan  yang  salah  satunya  adalah  terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kemudian gugatan perceraian diajukan oleh suami  atau  istri  atau  kuasanya  ke  Pengadilan.  Akan  tetapi  dalam  pasal  22  hanya menyebutkan  bahwa  gugatan  perceraian  karena  alasan  perselisihan  dan  pertengakaran dijaukan  kepada  Pengadilan  di  tempat  kediaman  tergugat,  dan  dalam  Peraturan Pemerintah tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang batasan minimal berapa lama pertengkaran  dan  perselisihian  antara  suami  istri  terjadi,  yang  mana  alasan  perceraian tersebut dapat dikabulkan oleh pengadilan. 35
Selain  itu,  surat  edaran  Mahkamah  Agung  menyatakan  bahwa  dalam  upaya mempertahankan  suatu  perkawinan  dan  memenuhi  prisnsip  mempersukar  perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat  dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih  dan bertengkar terus menerus
33 Irwan Adi Cahyadi, dkk., ‘Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia’ (Malang: Universitas Brawijaya, 2014)
34 Riki Yuniagara, Op.cit. hlm. 195.
35 Peraturan Pemerintah RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 21-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
atau  telah  berpisah  tempat  tinggal  selama  minimal  6  (enam)  bulan. 36 Hal  tersebut berupaya untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian.
Sehingga dapat disimpulkan bawah latar belakang terbitnya SEMA tersebut adalah untuk  memberikan  penjelasan  atau  penafsiran  tambahan  tentang  hukum  yang  berlaku dalam  situasi  tertentu.  Hal  ini  juga  dapat  membantu  hakim  dan  pihak  terkait  dalam menerapkan dan memahami hukum yang relevan.

## Isi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022
Sebelum  mengulas  lebih  lanjut  isi  dari  SEMA  Nomor  1  Tahun  2022  tentang Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, peneliti ingin menegaskan bahwa fokus  penelitian  ini  adalah  pada  Rumusan  Pleno  Kamar  Agama  bagian  Hukum Perkawinan  pada  upaya  dalam  mempertahankan  suatu  perkwinan.  Adapun  isi  dari Rumusan  Hukum  Kamar  Agama  bagian  Hukum  Perkawinan  dalam  SEMA  ini,  adalah sebagai berikut:
C.  Rumusan Hukum Kamar Agama
1. Hukum Perkawinan
b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:
1) Perkara  perceraian  dengan  alasan  suami/istri  tidak  melaksanakan kewajiban  nafkah  lahir  dan/atau  batin,  hanya  dapat  dikabulkan  jika terbutki  suami/istri  tidak  melaksanakan  kewajibannya  setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar  terus  menerus  atau  telah  berpisah  tempat  tinggal  selama minimal 6 (enam) bulan. 37

## Kedudukan SEMA dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama (PA)
Surat Edaran Mahkamah Agung atau dikenal dengan SEMA, adalah pedoman yang dibuat  oleh  Mahkamah  Agung  Indonesia.  SEMA  memiliki  peran  penting  dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama (PA), tetapi tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengikat hakim. Sebaliknya, SEMA dianggap sebagai pedoman atau panduan yang disarankan.  Meskipun  SEMA  tidak  mengikat  secara  hukum,  hakim  di  PA  biasanya mengacu  pada  SEMA  saat  memutuskan  perkara.  SEMA  memberikan  penjelasan  dan interpretasi  tentang  hukum,  prinsip,  atau  prosedur  yang  relevan  untuk  penyelesaian perkara  di  PA.  Petunjuk  yang  diberikan  oleh  SEMA  dapat  membantu  hakim  dalam memutuskan perkara secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
Namun,  hakim  masih  dapat  memutuskan  perkara  dengan  menggunakan pengetahuan  dan  kebijaksanaan  profesional  mereka.  Hakim  dapat  mempertimbangkan
36 Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2022  Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
37 Ibid.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 21-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
SEMA  sebagai  komponen  penting  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  tetapi  tidak terikat  oleh  SEMA.  Perlu  diingat  bahwa  Mahkamah  Agung  dapat  mengeluarkan  atau memperbarui  SEMA  dari  waktu  ke  waktu.  Oleh  karena  itu,  hakim  harus  selalu mengetahui hukum yang berlaku saat ini sebelum membuat keputusan.
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa SEMA tidak mengikat hakim secara hukum, meskipun SEMA memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara di  PA dan dapat memberikan  arahan  kepada  hakim.  Dengan  mempertimbangkan  SEMA  sebagai komponen,  hakim  tetap  dapat  menggunakan  pengetahuan  dan  kebijaksanaan  mereka dalam memutuskan perkara.

## Analisis SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Dikabulkannya Gugatan Perceraian Perspektif Sadd al-Żarī’ah
SEMA  Nomor  1  Tahun  2022  merupakan  salah  satu  kebijakan  yang  dikeluarkan oleh  Mahkamah  Agung  dalam  upaya  memberikan  petunjuk  bagi  para  hakim  dalam menangani  suatu  perkara  yang  belum  diatur  secara  rinci  dalam  peraturan  perundang- undangan. 38 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan SEMA Nomor 1  Tahun  2022  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah Agung  Tahun  2022  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan  yang ditujukan kepada ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat pertama yang  berada  di  bawah  naungan  Mahkamah  Agung  di  seluruh  Indonesia  dengan  tujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.
Dalam  konteks  tersebut,  pengaruh  SEMA  pada  masyarakat  yang  berperkara  di pengadilan  tergantung  pada  bagaimana  SEMA  diterapkan  oleh  hakim  dan  apakah penerapannya konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penerapan SEMA yang tepat dapat memberikan panduan yang jelas dan dapat diprediksi bagi masyarakat yang  berhadapan  dengan  pengadilan,  sehingga  dapat  meningkatkan  keadilan  dan kepastian hukum dalam proses peradilan.
Secara  formal,  SEMA  ditujukan  kepada  pejabat-pejabat  di  bawah  naungan Mahkamah  Agung,  akan  tetapi  implikasinya  dapat  memengaruhi  masyarakat  yang berperkara  di  pengadilan.  SEMA  memiliki  dampak  pada  proses  penyelesaian  perkara, interpretasi  hukum,  dan  praktek  pengadilan  yang  kemudian  dapat  mempengaruhi masyarakat yang bersinggungan dengan sistem peradilan. Oleh karena itu, SEMA tidak hanya  mengikat  para  hakim-hakim  atau  pejabat  yang  berada  di  bawah  naungan Mahkamah  Agung  saja,  tetapi  juga  mengikat  masyarakat  secara  keseluruhan  yang bersinggungan atau berperkara di  pengadilan. 39 Seperti halnya  SEMA Nomor 1 Tahun 2022  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung Tahun  2022  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaann  Tugas  Bagi  Pengadilan  dalam  rumusan hukum  kamar  agama  bagian  hukum  perkawinan  tentang  upaya  mempertahankan  suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian.
38 Raihan  Andhika  Santoso,  dkk.  ‘Kedudukan  Dan  Kekuatan  Hukum  Surat  Edaran  Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia’, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum , Vol. 1, No. 4 (2023), 7–15.
39 Riki Yuniagara, Op.cit. hlm. 195.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 21-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
SEMA sebagai panduan dan pedoman dalam penyelesaian perkara memiliki potensi untuk menciptakan konsistensi, karena SEMA bertujuan untuk memberikan kejelasan dan mencegah terjadinya kesalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. 40
Ketika  hakim  dan  pejabat  pengadilan  mengacu  pada  SEMA,  hal  itu  dapat memengaruhi keputusan yang diambil dan memberikan arahan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Dalam hal ini, masyarakat yang berperkara di pengadilan dapat terpengaruh oleh keputusan hakim yang mengikuti SEMA.
Namun, penting untuk memahami bahwa SEMA tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, dan hakim tetap memiliki kewenangan dan kebebasan dalam  mengambil  keputusan.  Hakim  harus  mempertimbangkan  SEMA  sebagai  faktor yang  relevan,  tetapi  mereka  juga  harus  mematuhi  prinsip-prinsip  hukum  yang  lebih tinggi, seperti Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
Keberadaan  hukum  Islam  secara  umum  betujuan  untuk  menjaga  stabilitas ketentraman  dan  kebahagian  hidup  manusia.  Intinya  adalah  terciptanya  suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sabaik- baiknya dalam konteks sebagai makhluk sosial maupun makhluk beragama. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasi  bahwa kehadiran hukum  adalah untuk  menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia.
Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terdapat rumusan hukum kamar agama bagian hukum  perkawinan  yang  menjelaskan  tentang  upaya  mempertahankan  suatu  hubungan perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian yaitu dengan cara Pengadilan tidak mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri dengan alasan perselisihan dan  pertengkaran  terus  menerus  jika  belum  mencapai  6  (enam)  bulan  lamanya pertengkaran  itu  terjadi.  Jika  seandainya  pihak  Pengadilan  dalam  pelaksanaann  sidang perceraian memberlakukan SEMA tersebut, dan pengadilan tidak mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri maka istri akan menunggu selama 6 bulan dan selama itu hubungan pernikahan akan tetap dilanjut.
Apabila  ditinjau  dari  segi  maslahat  dan  mafsadat,  terdapat  beberapa  analisa mengenai  penerapan  SEMA  Nomor  1  Tahun  2022  dalam  Rumusan  Hukum  Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan sebagai berikut:
1. Sudut pandang maslahat
Dari sudut pandang maslahat, terdapat hal yang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan  yang  terkandung  dari  pemberlakuan  SEMA  tersebut.  Adapun kemaslahatan  tersebut  adalah  untuk  mempersukar  perceraian.  Karena  prinsip mempersukar  perceraian  pada  dasarnya  adalah  untuk  mewujudkan  tujuan perkawinan,  yaitu  membentuk  keluarga  yang  bahagia,  kekal  dan  sejahtera. Mempersukar  percerain  juga  dapat  menjaga  agama,  keturunan  dan  harta  benda. Jadi, kemaslahatan yang terkandung cenderung berhubungan dengan terwujudnya kebutuhan ḍarūriyyāt .
2. Sudut pandang mafsadat
Apabila  ditinjau  dari  sudut  pandang  mafsadat  dalam  pemberlakuan  SEMA tersebut  akan  menimbulkan  beberapa  dampak  negatif  terhadap  istri  yang mengajukan  gugatan  perceraian  yang  disebabkan  karena  perselisihan  dan
40 Raihan Andhika Santoso, dkk. Op. Cit. Hlm 07-15.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 21-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
pertengkaran.  Ketika  gugatan  perceraian  yang  diajukan  oleh  istri  ditolak Pengadilan, maka istri akan menunggu hingga gugatan tersebut dapat dikabulkan. Hal ini sangat dikhawatirkan akan mengancam dan memberikan dampak terhadap keberadaan  istri,  sehingga  ditakutkan  akan  menimbulkan  mafsadat.  Karena perceraian akan membawa konsekuensi terhadap istri selaku pihak yang lemah jika terjadi perceraian.
Mafsadat  yang  akan  timbul  adalah  rentan  terjadinya  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri.  Istri  akan memungkinkan menerima kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun  benda,  penganiayaan,  dan  pemberian  ancaman  kekerasan,  sehingga  istri akan mengalami penderitaan dan rasa sakit. Dalam beberapa kasus korban KDRT akan mengalami cacat fisik permanen akibat penganiayaan yang diterimanya dan cedera  fisik  sulit  untuk  dihilangkan.  Perbuatan  tersebut  dapat  dikatakan bertentangan  dengan  salah  satu  poin al-Kulliyah  al-Khamsah yaitu  penjagaan terhadap jiwa ( hifẓ al-nafs ). Jadi pemberlakuan SEMA tersebut akan berimplikasi kepada masyarakat yang berperkara di pengadilan. hifẓ al-nafs Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa segala sesuatu yang berpotensi merusak kemaslahatan  harus  dihilangkan.  Salah  satu  upaya  untuk  menghilangkan  kemudaratan tersebut adalah melalui sadd al-żarī’ah . 41 Sadd al-żarī’ah merupakan salah satu motode istinbat  hukum  yang  digunakan  oleh  Imam  Mālik,  yang  berguna  sebagai  tindakan preventif untuk mencegah manusia untuk tidak melakukan atau melanggar aturan Tuhan. Metode ini juga dapat diartikan sebagai metode penetapan hukum yang berfungsi untuk menghilangkan suatu kemudaratan atau kemafsadatan.
Menurut Imam Syathibi terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan itu dilarang, salah satunya adalah perbuatan yang dilakukan akan membawa kemafsadatan. 42 Asal  dari  pertimbangan sadd  al-żarī’ah adalah  dengan  melihat  pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan. Yang dijadikan tolok ukur adalah hasil dari perbuatan tersebut. Begitu juga dengan pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan.
Menurut penulis, jika SEMA tersebut dijadikan sebagai pijakan pengadilan dalam menolak gugatan percerain yang diajukan oleh istri, secara tidak langsung akan menjadi angin  segar  bagi  suami  untuk  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dapat mencelakai  dan  membahayakan  keberadaan  istri  apabila  gugatannya  ditolak  oleh Pengadilan. Hal tersebut akan berakibat fatal. Aspek bahaya ini mencakup kehormatan dan berlangsung hidup umat manusia dalam menjaga diri ( hifẓ al-nafs ).
Dengan demikian untuk menciptakan kemashlahatan seorang istri, maka menurut penulis perlu adanya perubahan hukum terhadap ketentuan terkait SEMA Nomor 1 Tahun 2022  tentang  dikabulkannya  gugatan  perceraian  yang  diajukan  oleh  istri.  Sebab  tanpa adanya perubahan tersebut dikhawatirkan akan semakin menjadi peluang kepada suami untuk mencelekai istri dan dapat mengancam keberadaan istri. Secara tidak langsung akan menimbulkan mafsadat. Hal itu tentu saja bertentangan dengan kaidah hukum Islam yang menyebutkan bahwa mafsadat harus dihilangkan.
41 Ali Mutakin, Ahmad Yani, and Siti Muslikaturohmah, ‘Implementation of Sadd Dzari’ah in the Decision of Religious Courts Class I.B Blora Concerning’, Al-’Adalah , Vol. 18.No. 2 (2021), 323–44.
42 Wahbah al-Zuhaili, Op.cit. hlm 884.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 21-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Sadd al-żarī’ah merupakan metode penetapan hukum dengan mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan buruk dan mencegah sesuatu yang dapat berdampak negatif. Menurut  hukum  Islam,  metode  ini  adalah  suatu  bentuk  aturan  bagi  manusia  untuk melakukan sesuatu yang belum terjadi untuk menghindari dampak-dampak buruk ketika melakukannya.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pemberlakuan  SEMA  Nomor  1  Tahun  2022 tentang  dikabulkannya  gugatan  perceraian  hukumnya  dapat  berubah  menjadi  dilarang. Pemberlakuan  tersebut  dikhawatirkan  akan  menimbulkan  mafsadat  kepada  istri. Pemberlakuan SEMA dapat dicegah jika terdapat potensi kemafsadatan kepada istri, guna untuk  mengurangi  dan  menghilangkan  dampak  negatif  terhadap  istri.  Pertimbangan utama  yang  diambil  dalam  konsep sadd  al-żarī’ah adalah  pada  prinsip  menjauhi kerusakan dan mencari kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian, ketika ada potensi kemafsadatan  terhadap  istri,  pemberlakuan  SEMA  dapat  dicegah  atau  diubah  untuk mengurangi dampak negatifnya. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar penetapan hukum dalam  Islam  yang  bertujuan  untuk  melindungi  kemaslahatan  individu  dan  masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan.

## KESIMPULAN
Mengacu  pada  beberapa  penelitian  yang  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan  pada  Rumusan  Pleno  Kamar  Agama  bagian  Hukum  Perkawinan  tentang upaya  dalam  mempertahankan  suatu  perkawinan  merupakan  perbuatan  yang dikhawatirkan  akan  memberikan  dampak  negatif  kepada  istri  dan  mengancam keberadaan  istri.  Pemberlakuan  SEMA  tersebut  memberikan  peluang  bagi  suami melakukan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  terhadap  istri.  Hal  tersebut bertentangan  dengan maqāṣid  al-Syarī’ah yaitu hifẓ  al-nafs (menjaga  diri).  Sehingga, apabila disimpulkan sesuai dengan konsep sadd al-żarī’ah bahwa pemberlakuan SEMA tersebut hukumnya dapat berubah menjadi dilarang, karena mempunyai dampak mafsadat terhadap  istri.  Pemberlakuan  SEMA  tersebut  dapat  dicegah  jika  terdapat  potensi kemafsadatan  kepada  istri,  guna  mengurangi  dan  menghilangkan  dampak  negatif terhadap istri. Yang menjadi pertimbangan sadd al-żarī’ah adalah dengan melihat pada hasil  dan  akibat  yang  ditimbulkan  dari  pemberlakuan  SEMA  tersebut.  Karena  pada dasarnya tujuan penetapan hukum atas dasar sadd al-żarī’ah adalah untuk kemaslahatan manusia dan menutup kerusakan (mafsadat).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hayy Al, Abdul. Pengantar Usul Fikih . Edited by Acmad Zirzis. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
Adi  Cahyadi,  Irwan,  Tunggul  Anshari,  and  Dhia  Al  Uyun.  “Kedudukan  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  Dalam  Hukum  Positif  Indonesia.”  Universitas Brawijaya, 2014.
Al-Mughny, Ahmad Muhammad. Majma’ Al-Fiqh Al-Islami, Al-Darurat Al-Tasi’at . Abu Dabi: Munzimat al-Mu’tamar al-Islamy, 1996.
Al-Qarafi, Syihab Al-Din Ahmad Idris. Tanqih Al-Fusul . Beirut: Darul Fikri, 1973.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 21-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Ali Mutakin, Ahmad Yani, and Siti Muslikaturohmah. “Implementation of Sadd Żarī’ah in the Decision of Religious Courts Class I.B Blora Concerning.” Al-’Adalah Vol. 18, no. No. 2 (2021): 323–44. doi:https://doi.org/10.24042/al-’adalah.v18i2.8645.
Amir Syarifuddin. “Usul Fiqih.” In 2 , 1st ed. Jakarta: Kencana, 2008.
Andhika Santoso, Raihan, Elan Jaelani, and Utang Rosidin. “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia.” Deposisi:  Jurnal  Publikasi  Ilmu  Hukum Vol.  1,  no.  No.  4  (2023):  7–15. doi:10.59581/deposisi.v1i3.1385.
Hermawan Adinugraha, Hendri, Fahrodin, and Ade Yusuf Mujaddid. “Contextualization of  The  Istiṣḥāb  Wa  Sadd  Al-Żarī’ah  Towards  Islamic  Economic  Practices  in Indonesia.” Al-’Adl: Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam Dan Pranata Sosial 14, no. 2 (2021): 98–117.
Ibrahim, Duski. Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah FIqih) . Palembang: Noerfikri, 2019.
Jamaluddin. “Teori Maslahat Dalam Perceraian Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum Vol. 46, no. No. II (2012): 477–500.
Jauziyah, Ibnu Qayyim Al. “I’lamul Al Muwaqi’in ’An Rabbil ’Alamin.” edited by Asep Saefullah FM and Kamaluddin Sa’diyatulharamin. Bairut: Dar al Jil, 2000.
Kharisma,  Bintang  Ulya.  “Principles  of  Making  Divorce  Difficult  Based  on  Sema
1/2022.” Jurnal Scientia 12, no. 1 (2023): 423–26.
Mahkamah  Agung  RI.  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (n.d.).
Maulidizen,  Ahmad,  and  Khalel  Mohammed  Amar.  “The  Urgency  Of  Islamic  Law Sources  Knowledge  Maṣādir  Al-Aḥkām  Al-Mukhtalaf  Fīhā:  Istiṣab,  Sadd  Al- Dzarī’a,  And  Qaul  Al-Ṣaḥabī.” Hukum  Islam Vol.  XVIII,  no.  No.  2  (December 2018). https://kbbi.web.id/hukum.
Misranetti. “Sadd Al-Żarī’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam.” An- Nahl Vol. 09, no. NO. 05 (2017): 51–75.
Muhammad Sulaiman Al-Asyqar. Usul Fikih Tingkat Dasar . Jakarta: Ummul Qura, 2018. Pakpahan,  Zainal  Abidin.  “Pencegahan  Perceraian  Dalam  Aspek  Perkawinan  Di Masyarakat  Tebing  Linggahar Baru Berdasarkan  Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.” Community Development Journal 4, no. 2 (2023): 2964–71. Palupi,  Asfita  Marina,  Dian  Septiandani,  and  Efi  Yulistyowati.  “Implementasi  Prinsip Mempersulit  Perceraian  Dalam  Undang-Undang  Perkawinan :  Studi  Kasus  Di Pengadilan Agama Kota Semarang.” Jurnal Hukum Ekonomi Islam 5, no. 1 (2021): 1–15.
Peraturan Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (n.d.).
Riki Yuniagara. “Penggunaan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Penolakan Peninjauan Kembali (Kajian Putusan Nomor 114 PK/Pid.Sus/2016).” Jurnal Yudisial Vol. 13, no. No. 2 (January 11, 2020): 187–206. doi:10.29123/jy.v13i2.411.
Undang-Undang RI. Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 21-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Perkawinan (1974). Wahbah al-Zuhaili. Usul Al-Fiqh Al-Islami . Beirut: Dar al-Fikr, 1986. Zahrah, Muhammad Abu. Hayatuhu Wa’asruhu Arouhu Wa Fiqhuhu . Cairo: Darul Fikr Al Aroby, 2002.
Zamakhsyari. Teori-Teori  Hukum  Islam  Dalam  Fiqih  Dan  Usul  Fiqih .  Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.