## Penerapan Hukum Progresif dalam Penyelesaian Konflik Agraria

## Setiyo Utomo
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Email: setiyoutomo@fh.unmul.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  konflik  agraria  yang  secara  terus  menerus  berlangsung dengan  memberikan  rekomendasi  dalam  pendekatan  paradigma  hukum  progresif  sehingga  hak- hak  masyarakat  dapat  terlindungi.Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis normatif dengan melakukan beberapa analisa perbandingan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan  perbandingan  (comparative  approach)  dari  berbagai  sengketa  agraria  yang  belum terselesaikan.  Temuan  utamanya  adalah  ledakan  konflik  agraria  yang  semakin  meluas  hingga konflik agraria yang tidak terselesaikan. Penyelesaian sengketa konflik agraria dapat terselesaikan apabila hukum itu bekerja sebagaimana tujuan dari hukum tersebut sehinggatitik utama terhadap pemahaman penyelesaian konflik agraria adalah tingkat kesadaran terhadap akses atau pemilikan rakyat  atas  tanah  adalah  hak  dasar  setiap  manusia,  yang  harus  dipenuhi  Negara  sesuai  amanah konstitusi.  Penerapan  hukum  progresif  diharapkan  dapat  menjadi  rekomendasi  terhadap  upaya penyelesaian konflik agraria yang lebih mengedepankan hak asasi manusia terutama dalam aspek kehidupan yang bertumpu pada lingkungan berupa tanah sebagai penunjang untuk meningkatkan kesejahteraan.
Kata Kunci: Konflik  agraria, reforma agraria, hukum progresif

## Abstract
This  article  aims    to  analyse  ongoing  agrarian  conflicts  by  providing  recommendations  in  a progressive  legal  paradigm  approach  so  that  people's  rights  can  be  protected.  This  study  uses  a normative  juridical  approach  by  conducting  several  comparative  analyses  of  the  case  approach and the comparative approach of various unresolved agrarian disputes. The main finding of this research is the explosion of increasingly widespread agrarian conflicts until unresolved agrarian conflicts. Settlement of agrarian conflict disputes can be resolved if the law works as its purposes. Hence, the main point of understanding the resolution of  agrarian conflicts is people  awareness toward  access  or  land  ownership  of  as  the  fundamental  right  of  every  human  being,  which  the State must fulfil according to the mandate of the constitution. The application of progressive law is  expected  to  help  resolving  agrarian  conflicts  that  prioritize  human  rights  by  considering environmental aspects to improve the people welfare through land ownership.
Keywords: Agrarian  conflict, agraria  reform, progressive law

## Sejarah Artikel
Dikirim: 22 Juli 2020 Direview: 11 November 2020 Diterima: 23 Desember 2020 Diterbitkan: 27 Desember 2020

## PENDAHULUAN
Konflik  agraria  yang  belum  tersele- saikan  hingga  saat  ini  tentunya  menjadi tanggung  jawab  negara  dalam  memberikan ruang  keadilan  dan  kesejahteraan  bagi

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3998
seluruh  masyarakat.  Sumber  konflik  agraria akibat  ketimpangan  dalam  penguasaan, pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan tanah bagi masyarakat sebagai contoh masih banyak  masyarakat  yang  tidak  memiliki lahan  sama  sekali,  namun  pada  Kenya- taannya    terdapat  beberapa  orang  yang memiliki  lahan  dengan  sebaran  luas  yang melebihi  batas,  maka  dari  itu  diperlukan penataan  kembali  struktur  terhadap  tujuan dari tanah tersebut.
Ketidakadilan  dalam  kepemilikan tanah  bagi  masyarakat  akan  memberikan celah  terhadap  beberapa  kelompok  tertentu untuk melakukan tindakan yang tidak repre- sentatif  untuk  mendapatkan  lahan  dari masyarakat.  Timbulnya  konflik  berangkat dari  kondisi  kemajemukan  struktur  masya- rakat dan konflik merupakan fenomena yang sering  terjadi  sepanjang  proses  kehidupan manusia. Dari sudut mana pun  kita  melihat konflik,  bahwa  kanflik  tidak  bisa dipisah- kan dari kehidupan sosial. 1
Salah  satu  untuk  mengurangi  kon- flik  agraria,  pemerintah  telah  melak- sanakan percepatan reforma agraria dengan menata  aset  dan  akses.  Pelaksanaan reforma  agraria  tentunya  untuk  kesejah- teraan  masyarakat  yang  lebih  berkeadilan dalam  kepemilikan  lahan  secara  merata. Keadaan  atas  ketersediaan  tanah  yang terbatas jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan  manusia.  Kondisi  inilah  yang memicu  timbulnya  konflik  agraria  di Indonesia.  Tahapan  penyelesaian  yang dilaksanakan  oleh  beberapa  pihak  yang bersengketa tentunya berbeda-beda sehing- ga  putusan  mengenai  konflik  agraria  ini
1 Dedi Sumanto, “Konflik Sosial
Masayarakat  Dalam  Perspektif  Sosiologi  Hukum Islam,” Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan Konstitusi 3, no. 1 (2020): 83–97.
tetap harus menegakkan hukum yang tidak hanya  berdiri  sendiri  namun  memiliki hubungan  timbal  balik  yang  erat  dengan masyarakat.  Dampak  dari  konflik  agraria ini  berakibat  pada  rasa  keadilan  dan kepastian  hukum  yang  diharapkan  masya- rakat  menjadi  tidak  terpenuhi,  sehingga menambah  persoalan  baru  yang  dampak- nya  justru  memperburuk  keadaan.  Untuk itulah  dalam  proses  penyelesaian  sengketa konflik  agraria  harus  dapat  menge- depankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), yang tidak hanya menge- depankan  legal  formal  hukum  semata untuk  menyelesaikan  konflik  atas  peram- pasan tanah miliki masyarakat.
Permasalahan  terkait  dengan  sumber daya  agraria  adalah  salah  satu  sektor  yang secara  jelas  menunjukkan  adanya  kete- gangan sosial tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya juga sudah mengkaji beberapa kasus  dalam  konflik  agraria  seperti  seng- keta  lahan  antara  masyarakat  adat  dengan PT  Barat  Selatan  Makmur  Investindo (BSMI)  di  Mesuji,  Lampung,  sengketa agraria  di  bidang  pertambangan  emas antara masyarakat Pape dengan PT Sumber Mineral  Nusantara  (SMN)  di  Bima,  Nusa Tenggara  Barat,  sengketa  agraria  di  PTPN II  di  Sumatera  Utara, 2 merupakan  bagaian beberapa  kasus  konflik  agraria.  Ledakan konflik  agraria  yang  semakin  banyak tentunya  juga  dipengaruhi  dengan  pemba- ngunan  secara  besar-besaran.  Konflik agraria  yang  tak  kunjung  selesai  inilah memberikan  pertanyaan  berbagai  pihak bagaimana peran pemerintah dalam mengupayakan  sengketa  konflik  agraria antara masyarakat dan beberapa
2 Mukmin  Zakie,  “Konflik  Agraria  Yang Tak Pernah Reda,” Legality:  Jurnal  Ilmiah  Hukum 24, no. 1 (2017): 40–55.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3998
perusahaan  maupun  pemerintahan  dalam memenuhi  keadilan  dan  kesejahteraan masyarakat.  Penyelesaian  kasus  ini  ten- tunya  harus  dapat  memperhatikan  putusan yang  bersifat  mutlak,  namun  harus  benar- benar  menjamin  terpenuhinya  hak-hak masyarakat  yang  merasakan  kerugian, yaitu  pemenuhan  kembali  hak-hak  yang diinginkan  agar  masyarakat  merasa  bahwa Hak  Asasi  Manusia  benar-benar  terlin- dungi,  terutama  dalam  pemenuhan  atas kepemilikan tanah sebagai sumber kehidupan.
Dalam perspektif HAM, peran pemerintah  dalam  menjalankan  kewajiban harus  menghormati,  melindungi,  dan memenuhi  hak-hak  rakyat  karena  ini merupakan bagian kewajiban yang bersifat manusiawi  dengan  tidak  melakukan  tinda- kan  diskriminasi  atas  kekuasaan  dalam menegakkan  hukum.  Sebagaimana  teori yang  digagas  oleh  Roscoe  Pound  tentang law  is  a  tool  of  social  engineering bahwa hukum  sebagai  alat  kontrol  social.  Tindak penyelesaian  dalam  konflik  agraria  yang selalu  mengedepankan  kekerasan  tidak akan  menemukan  titik  temu  dalam  penye- lesaian.  Bekerjanya  hukum  di  masyarakat dapat  dipelajari  baik  dari  perspektif  ilmu hukum atau ilmu sosial, maupun kombinasi diantara keduanya.
Eksistensi  tanah  sampai  kapanpun akan  menjadi  sumber  daya  paling  penting bagi kehidupan masyarakat yang bertumpu pada  tanah.  Untuk  itulah  tanah  yang jumlahnya  tidak  akan  pernah  bertambah namun berlawanan dengan jumlah manusia yang  terus  bertambah,  seiring  dengan kebutuhan keinginan dan hasrat akan tanah
yang  semakin  kompleks. 3 Dampak  sosial dari  konflik  agraria  menimbulkan  terjadi- nya penurunan tingkat kepercayaan masya- rakat  kepada  pemerintah  berkenaan  pelak- sanaan tata ruang. Selama konflik berlangsung  ruang  atas  suatu  wilayah  dan atas  tanah  yang  menjadi  objek  konflik biasanya berada dalam keadaan status quo sehingga  ruang  atas  tanah  yang  bersang- kutan tidak dapat dimanfaatkan. 4
Selain  itu,  dimensi  konflik  pertana- han  antara  pemegang  hak  atas  tanah  yang berhadapan dengan Pemerintah dan pengu- saha  cenderung  mengalami  perubahan sebagai  akibat  konfigurasi  tanah  yang selalu berubah, berdampak pada timbulnya banyak  benturan  kepentingan  yang  terus berkembang  dengan  beragam  modus  dan pola,  sehingga  diperlukan  metode  pende- katan  penyelesaian  sengketa  yang  dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat di satu sisi dan pengusahan di sisi lain. 5
Berdasarkan  latar  belakang  di    atas, maka  penelitian  gagasan  konseptual  ini tentunya melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat berdasarkan penelitian sebelumnya  terkait  sebaran  konflik  agraria antara masyarakat, perusahaan hingga peme- rintah  itu  sendiri,  konflik  agraria  ini  juga bersumber  dari  konteks    struktural  yaitu beberapa  kebijakan    pertanahan  warisan Orde  Baru,  yang  pada  masa  reformasi sekarang masih  dijalankan oleh Pemerintah.
3 Ria  Casmi  Arrsa,  “Indikasi  Kriminalisasi Pembela  HAM  Dalam  Sengketa  Agraria,” Jurnal Yudisial 7, no. 1 (2014): 53–69.
4 Herlina Ratna Sambawa Ningrum, “Analisis  Hukum  Sistem  Penyelesaian  Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan,” Jurnal
Pembaharuan Hukum 1, no. 2 (2014): 219–27.
5 Husen Alting, “Konflik Penguasaan Tanah Di  Maluku  Utara:  Rakyat  versus  Penguasa  Dan Pengusaha,” Jurnal  Dinamika  Hukum 13,  no.  2 (2013): 266–82.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3998
Kebijakan  yang  terus  bertambah  tanpa melihat  keadaan  sosial  masyarakat  ini  akan memberikan  ketimpangan  atas  kebijakan tersebut  sehingga  pelu  adanya  pendekatan yang  lebih  memanusiakan  manusia.  Sehing- ga penelitian ini mencoba untuk memberikan gagasan  konseptual  dengan  pendekatan hukum  progresif  dalam  menyelesaikan konflik agraria yang tidak kunjung selesai.
Permasalahan  yang  dibahas  dalam artikel  ini  adalah: Pertama ,  latar  belakang terjadinya  konflik  agraria  di  Indonesia, kedua, pendekatan  hukum  progresif    dalam menyelesaikan konflik agraria.
Artikel ini adalah gagasan konseptual dengan  menggunakan  metode  penelitian normatif.  Pendekatan  yang  digunakan  pen- dekatan kasus ( case approach ) dan pendekatan perbandingan ( comparative approach ). Data yang digunakan adalah data sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum sekunder.

## PEMBAHASAN
Tinjauan beberapa Kasus Konflik
Agraria di Indonesia Konflik  agraria  yang  terjadi  di
Indonesia pada akhirnya memberikan dampak  secara  berkepanjangan  baik  secara sosial  maupun  ekonomi.  Berbagai  polemik penyelesaian  konflik  agraria  yang  terjadi  di lapangan tak kunjung selesai ini menyebabkan masyarakat kecil selalu mendapatkan  tindakan  yang  menimbulkan rasa ketidakadilan.
Konflik  agraria  yang  terjadi  selalu mengalami  peningkatan  dan  memberikan narasi  bahwa  negara  belum  mampu mengelola  manajemen  terhadap  konflik agraria  untuk  dapat  terselesaikan  secara tepat  waktu.  Pada  kenyataannya  tindakan diskriminatif  terhadap  masyarakat  sering
terjadi  sehingga  harus  adanya  upaya perlidungan  hukum  atas  para  pejuang agraria  untuk  mendapatkan  keadilan. Kemajuan  suatu  negara  tentunya  juga diiringi  dengan  perkembangan  perenca- naan pembangunan jangka panjang sehing- ga  perlu  adanya  pemikiran  yang  member- kan  perlindungan  bagi  masyarakat  yang terkena  dampak  dari  suatu  kemajuan pembangunan tersebut.
Seperti  dikutip  dari  beberapa  data yang  dirangkum  oleh  WALHI  bahwa terdapat  beberapa  Sengketa  konflik  agraria yang  terjadi  hingga  saat  ini  di  tahun  2020 yaitu: 6
1. Konflik Agraria pada Kriminalisasi masyarakat  Desa  Penyang  dan masyarakat  Desa  Tanah  Putih, Kalimantan Tengah dan PT. Ham- paran  Masawit  Bangun  Persada guna  Konflik  antara  warga  dan perusahaan  terjadi  sejak  tahun 2006.  Tanah  warga  seluas  117 hektar  dirampas  oleh  perusahaan. Tanah ini berada di luar HGU dan IUP perusahaan;
2. Konflik  agraria  bermula  dari perampasan  lahan  warga  dengan kedok  jual  beli.  Tanah  seluah 180,36  hektar  dibeli  PT.  Artha Prigel  dari  oknum  masyarakat dengan harga total dua puluh lima juta rupiah.
3. Pembakaran  Tanaman  Mangrove Warga  Penerima  Izin  Perhutanan Sosial,  Sumatera  Utara.   Berdasar
6 WALHI,  “Konflik  Dan  Kekerasan  Pada Pejuang Lingkungan Dan Agraria Terus Terjadi Di Masa  Pandemi  Korona  |  WALHI,”  03  April  2020, 2020, https://www.walhi.or.id/konflik-dan- kekerasan-pada-pejuang-lingkungan-dan-agraria- terus-terjadi-di-masa-pandemi-korona. diakses tanggal 19 Juli 2020.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3998
kan    Keputusan  Menteri  Lingku- ngan Hidup dan Kehutanan,
Kelompok  Tani  Nipah  di   Desa Kwala  Serapuh,  Kecamatan  Tan- jung  Pura,  Kabupaten  Langkat mendapat izin  swakelola  penu  di kawasan  hutan  produksi  seluas 242  hektar  di  ekosistem  mang- rove.  Mirisnya,  adanya  legalitas perizinan  tidak  membuat  mereka mendapat perlindungan.
4. Konfik  agraria  di  Desa  Genteng Kecamatan  Sukasari  Kabupaten Sumedang  terjadi  karena  adanya perbedaan kepentingan dalam penggunaan  lahan  antara  masya- rakat lokal dengan Perum
Perhutani. 7
5. Kasus  konflik  antara  PT.  Hevea Indonesia (Hevindo) yang berada di Kecamatan  Nanggung,  Kabupaten Bogor,  Jawa  Barat  dengan  masya- rakat  sekitar  terutama  masyarakat petani. Konflik karena keterbatasan jumlah  lahan  milik  masyarakat, sementara  kebutuhan  masyarakat semakin  meningkat,  baik  fungsi maupun  manfaat  lahan  tersebut bagi  masyarakat.  Akhirnya  masya- rakat  melakukan  aksi  pendudukan lahan-lahan  tersebut  di  berbagai lokasi  HGU.  Meskipun  sebagian besar  cara  yang  digunakan  belum berujung  pada  tindakan-tindakan radikal. 8
7 Wandi  Adiansah,  Nurliana  Cipta  Apsari, and Santoso Tri Raharjo, “Resolusi Konflik Agraria Di  Desa  Genteng  Kecamatan  Sukasari  Kabupaten Sumedang,” Jurnal  Kolaborasi  Resolusi  Konflik 1, no. 1 (2019): 1–10.
8 Meiliani  Puji  Suharto  and  Gigin  K  Basar, “Konflik  Agraria  Dalam  Pengelolaan  Tanah Perkebunan Pada Pt Hevea Indonesia (Pt Hevindo)
Dengan Masyarakat Kecamatan Nanggung
Konflik agraria yang terjadi di tahun 2020  tentunya  belum  secara  penuh  terdata secara nasional, namun konflik agraria  dapat dilihat  dengan  kasus  yang  terjadi  di  tahun 2019 sebagaimana dalam catatan akhir tahun 2019  yang  dirangkum  oleh  Konsorsium Pembaharuan  Agraria  (KPA)  bahwa  telah terjadi  279  letusan  konflik  agraria  dengan luasan  wilayah  konflik  mencapai  734.239,3 hektar. Jumlah masyarakat terdampak konflik  agraria  tahun  ini  sebanyak  109.042 KK  yang  tersebar  di  420  desa,  di  seluruh provinsi  di  tanah  air.  Dibandingkan  situasi konflik  agraria  tahun  lalu,  yaitu  410  letusan konflik,  maka  terjadi  penurunan  jumlah letusan konflik  agraria di tahun  ini. Namun, apabila  dilihat  dari  eskalasi  kekerasan penanganan  konflik  agraria,  jumlah  korban dan  masyarakat  yang  ditangkap  karena mempertahankan  haknya  atas  tanah,  maka KPA  mencatat  di tahun ini  ada peningkatan yang  menghawatirkan  dalam  hal  kebrutalan aparat di wilayah-wilayah konflik agraria. 9
Terjadinya  beberapa  kriminalisasi terhadap  masyarakat  yang  bersengketa dengan beberapa perusahaan dengan mengantongi  izin  usaha  selalu  mengede- pankan  tindakan  yang  tidak  memberikan arah dalam perspektif HAM. Perkembangan konflik  agraria  yang  tak  kunjung  adanya penyelesaian  tentunya  akan  berpengaruh terhadap hadirnya  hukum di  Indonesia  yang memberikan  keadilan  bagi  masyarakat.
Dalam  setiap kebijakan  yang diberikan  oleh pemerintah untuk masyarakat tentulah harus dapat  berlaku  efektif  yang  memberikan keadilan.  Penyelesaian konflik agraria yang mengedepankan  legal  formal  juga  harus
Kabupaten  Bogor,” Jurnal  Kolaborasi  Resolusi Konflik 1, no. 1 (2019): 55–64.
9 Konsorsium  Pembaruan  Agraria,  “Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium Pembaruan Agraria,” Kpa. or. Id, Diakses Pada 16 (2019).

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3998
melihat  dalam  perspektif  sosial  yang  ada  di masyarakat.  Lawrence  M  Freidman  menge- mukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu : 10
1. Komponen  yang  disebut  dengan struktur  yaitu  kelembagaan  yang diciptakan  oleh  sistem  hukum seperti  pengadilan  negeri,  pengadi- lan  administrasi  yang  mempunyai fungsi  untuk  mendukung  bekerja- nya  sistem  hukum  itu  sendiri. Komponen  struktur  ini  memung- kinkan  pemberian  perlayanan  dan penggarapan hukum secara teratur.
2. Komponen  substansi  yaitu  berupa norma-norma  hukum  baik  itu  pera- turan-peraturan,  keputusan  keputu- san dan sebagainya  yang semuanya dipergunakan  oleh  penegak  hukum maupun oleh mereka yang diatur.
3. Komponen  hukum  yang  bersifat kultural, yaitu terdiri ide-ide, sikap- sikap,  harapan  dan  pendapat  ten- tang  hukum.  Kultur  hukum  ini dibedakan  antara  internal legal culture dan external  legal culture adalah  kultur  hukum  masyarakat pada umumnya.
Konflik  agraria  di  tahun  2020 tentunya  memberikan  tantangan  bagi  peme- rintah  dalam  menyelesaikan  permasalahan konflik  agraria  yang  tak  kunjung  selesai. Pembangunan  dengan  skala  besar  tentunya semakin  menjadikan  ruang  terbuka  bagi investor  untuk  mengembangkan  usaha dengan  skala  besar.  Pengembangan  usaha besar yang dilakukan investor akan berdampak  terhadap  hak  masyarakat  untuk
10 Widhi  Handoko, Kebijakan  Hukum Pertanahan :  Sebuah  Refleksi  Keadilan  Hukum Progresif (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hal 33.
mendapatkan  perlidungan  apabila  terjadinya sengketa  lahan.  Sengeka  lahan  yang  terjadi tidak  hanya  merampas  hak-hak  masyarakat untuk  memiliki  lahan  namun  berdampak pada  hak  masyarakat  untuk  mendapatkan lingkungan yang nyaman.
Terjadinya pembangunan skala besar akan  sangat  merugikan  masyarakat  apabila para  investor  tidak  mampu  menjaga lingkungan disekitar salah satunya lingkungan  yang  berdampak  pada  aktifitas pertambangan  maupun  perkebunan.  Tinda- kan  pemerintahan  dengan  memberikan upaya sistem ganti rugi tidak selalu berjalan dengan  baik  hal  ini  diakibatkan  hak-hak yang  tidak  terpenuhi.  Penerbitan  berbagai aturan setiap tahun tidak memberikan penye- lesaian  secara  efektif  sehingga  diperlukan kajian  dalam  persepektif  pendekatan  secara sosial yang ada di masyarakat.
Upaya  pemerintah  dalam  menyele- saikan  konflik  agraria  yang  terjadi  di masyarakat  selalu  berujung  kekecewaan kepada pemerintah karena  lama waktu  yang harus  dikorbankan  masyarakat  untuk  dapat memperoleh  kepastian,  namun  masyarakat masih  memiliki  kepercayaan  yang  tinggi kepada pemerintah. Sedapat mungkin peme- rintah  mengupayakan  penyelesaian  konflik dengan  cara  damai  dibandingkan  membuat masyarakat  harus  mengajukan  konflik  ke pengadilan.  Hal  ini  untuk  mengedepankan musyawarah  dan  mufakat  tanpa  merusak tatanan  masyarakat  dan  hubungan  dengan pemerintah. 11
Berbagai proses penyelesaian konflik sudah  masyarakat  tempuh,  mulai  dengan
11 Senmei Wardhatul Nur, Nandang Alamsah  Deliarnoor,  and  Novie  Indrawati  Sagita, “Merancang  Penyelesaian  Konflik  Konsolidasi Tanah  By  Pass  Di  Kota  Bukittinggi,” Moderat: Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan 6,  no.  1  (2020): 43–63.

## Volksgeist
jalur  politik  atau  non  litigasi  dengan  cara melakukan  audiensi,  negosiasi  dan  media- si. 12 Proses  penyelesaian  pada  jalur  litigasi sering menyebabkan komunitas kecil merasa tidak  mendapat  ketidakadilan  hal  ini dikarenakan  penyelesaian  selalu  menge- depankan  aturan  dalam  pasal  semata sehingga  perlu  dipertimbangkan  setiap putusan yang dikeluarkan mampu dan harus berani  menunjukkan  penegakan  hukum progresif.
Konflik  agraria  selalu  menemui ketidakadilan  dalam  hal  penguasaan  dan pengelolaan  tanah  dikuasi  oleh  pemilik modal  saja  dari  pada  untuk  kesejahteraan masyarakat.  Tumpang  tindih  terkait  izin pemanfaatan  ruang  dalam  suatu  lokasi  di daerah dan bahkan fungsi tanah untuk rakyat seringkali  tidak  sesuai  dengan  fungsi peruntukan  yang  sudah  ditetapkan  dalam Rencana  tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) sehingga munculah konflik agraria. 13
Konflik  terjadi  di  wilayah  sebagaimana pihak  yang  terlibat  dan  dampak  yang semakin  luas  dan  dalam.  Kondisi  tersebut disebabkan  antara  lain  oleh  masih  adanya ketimpangan  distribusi  lahan.  Sengketa dan/atau konflik tersebut bahkan telah terjadi sejak puluhan tahun lalu. 14
Ketiadaan  kelembagaan  yang  efektif dan secara khusus bekerja untuk
12 Muhammad  Busyrol  Fuad,  “Quo  Vadis Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional: Urgensi Pembentukan  Peradilan  Khusus  Pertanahan  Dalam Penyelesaian  Konflik  Agraria  Yang  Berkeadilan,” Lentera Hukum 4, no. 3 (2017): 191–204.
13 Iskandar  Wijaya,  Sulsalman  Moita,  and Tanzil  Tanzil,  “Model  Penyelesaian  Konflik Agraria  Pada  Masyarakat  Transmigrasi  Studi  Desa Roda  Kecamatan  Kolono  Kabupaten  Konawe Selatan,” Gemeinschaft 2, no. 1 (2020).
14 Agus Riyanto and Padrisan Jamba, “Peran Negara Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus  Kampung  Tua/Nelayan  Di  Atas  Hak Pengelolaan  Badan  Pengusahaan  Batam),” Jurnal Selat 5, no. 1uan (2017): 105–22.
menyelesaikan konflik agraria telah semakin memperparah  situasi  hidup  korban  korban dalam  kasus-kasus  konflik  agraria,  karena masalah  semakin  terakumulasi  dan  telah melewati  lintas  rezim  penguasa. 15 Kunci utama  untuk  memahami  pentingnya  penye- lesaian  konflik  agraria  adalah  sejauhmana kita  menyadari  bahwa  akses  atau  pemilikan rakyat  atas  tanah  adalah  hak  dasar  setiap manusia, yang harus dipenuhi Negara sesuai amanat konstitusi.
Penyelesaian  konflik  agraria  harus didorong secara kerangka bahwa proses dan hasil  penyelesaiannya  tidak  semata-mata menyelesaikan  konflik,  tetapi  bermuara  dan berkontribusi  pada  agenda  reforma  agrarian untuk perbaikan struktur penguasaan, pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang selama ini sangat timpang. 16
Untuk  itu  tinjauan  berbagai  kasus konflik  agraria  haruslah  sejalan  dengan tujuan  hukum  yang  memanusiakan  manusia bukan  sebaliknya.  Upaya penegakan hukum progresif  tentunya  lebih  mengedepankan hak-hak  yang  ada  di  masyarakat  karena sejatinya  hukum  lahir  dari  ruang  lingkup sosial  yang  ada  di  masyarakat.  Pendekatan pada  prinsip-prinsip  kemanusiaan  tentunya akan menghasilkan suatu keadilan dan kese- jahteraan  masyarakat  yang  berada  dalam skala  menengah  ke  bawah.  Tindakan  tegas dan  upaya  pemerintah  dalam  menekan tingkat penurunan konflik agraria dari tahun ke  tahun  sangatlah  ditunggu  oleh  para pejuang  agraria  yang  hanya  bertumpu  pada lahan yang digarap untuk kesejahteraan yang berkeadilan.
15 Konsorsium  Pembaruan  Agraria  KPA- Serikat  Petani  Indonesia  et  al.,  “Usulan Pembentukan Unit Kerja Presiden Untuk Penyelesaian Konflik Agraria,” n.d.
16 Indonesia et al.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3998

## Penerapan  Hukum  Progresif  Terhadap Konflik Agraria
Penyelesaian  konflik  agraria  yang belum  terselesaikan  menjadi  tugas  yang menumpuk  bagi  pemerintah  untuk  member- kan  rasa  keadilan  dan  kesejahteraan  masya- rakat. Hak-hak masyarakat untuk mendapat- kan  kehidupan  yang  layak  dalam  berbagai ruang  lingkup  tentunya  memberikan  tang- gung  jawab  bahwa  ada  hak  asasi  manusia yang harus ditegakkan oleh suatu pemerintah sebagai  penyelenggaran  setiap  kebijakan. Untuk  itu  terdapat  upaya  hukum  yang mengedepankan  rasa  kemanusiaan  yang tidak  bertumpu  pada  legal  formal  semata. Pemikiran  Hukum  progresif  merupakan suatu  pemikiran  yang  ingin  mencari  cara mengatasi  keterpurukan  hukum  secara  lebih bermakna,  dalam  artian  pengubahan  secara lebih  cepat,  pembalikan  yang  mendasar, pembebasan,  terobosan  dan  lain-lain.  Cara tersebut  dilakukan  dengan  menekankan “hukum  untuk  manusia  dan  bukan  sebalik- nya  manusia  untuk  hukum”,  “berhukum secara  substansial  tidak  artifisial”,  “ber- hukum secara holistik, tidak skeletonik ”. 17
Tujuan  akhir  dari  hukum  progresif adalah  menuju  ke  arah  yang  lebih  baik terutama  dalam  proses  penyelesaian  konflik agraria  memberikan  suatu  kesimpulan  atas konflik-konflik  yang  bersinggungan  dengan masyarakat  sehingga  kebijakan  (progresif) lebih berkeadilan dan memberikan kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Cita-cita bangsa  Indonesia  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  yaitu  untuk  mewujudkan  negara  yang bersatu,  berdaulat,  adil  dan  makmur  serta
17 M  Zulfa  Aulia,  “Hukum  Progresif  Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi,” Undang: Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 159–85.
sesuai amanat Pancasila pada sila ke-5 yaitu mewujudkan  suatu  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pembentukan suatu  kebijakan  yang  ideal  juga  diperlukan adanya  pengontrolan  antara  suatu  kebijakan yang  nyata  pada  konteks  hukum  yang berlaku di masyarakat. Sesuai dengan fungsi hukum  yaitu  untuk  melindungi  kepentingan yang ada di dalam masyarakat.
Dalam  penerapan  hukum  progresif sebagaiamana  dalam Teori  Law  As  A  Tool Of  Sosial  Engineering yang  dikemukakan oleh Roscoe Pound menyatakan bahwa pada kenyataannya  hukum  yang  terjadi  pada masyarakat  itu  mengenai  apa  yang  terjadi, untuk mengukur apakah sudah sesuai dengan aturan  yang  ada  sehingga  teori  ini  lebih mengarah  pada  kenyataan  yang  ada  dari pada  fungsi  hukum  dan  kedudukan  hukum pada  masyarakat.  Sehingga  teori  ini  dapat dihubungkan  pada  teori  Bekerjanya  Hukum di  Masyarakat,  dimana  hasil  dari  suatu sistem kebijakan dalam penyelesaian konflik agraria  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor yaitu sosial, ekonomi dan budaya serta faktor lain  dari  bekerjanya  hukum  mulai  dari tahapan proses penyelesaian konflik agraria
Penyelesaian konflik agraria menjadi bagian  dalam  perkembangan  hukum  di Indonesia  sehingga  hukum  lahir  karena bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk manusia  dan  masyarakatnya,  maka  dari dikenalnya  filsafat  hukum  progresif  yang didalam  hukum  progresif  mengandung  arti bahwa hukum progresif bukan anti terhadap Undang-undang dalam hukum positif, namun  hukum  progresif  tetap  menjunjung tinggi  aturan  hukum  namun  tidak  mau terpasung  oleh  aturan  itu  apabila  menemui kebuntuan  legalitas  formal  dalam  upaya menegakkan  hukum.  Hal  yang  sama  dapat juga  diimpelementasikan  dalam  penyele-

## Volksgeist
saian  konflik  agraria  yang  harus  melihat dalam perspektif rasa kemanusiaan (HAM).
Bekerjanya  hukum  di  masyarakat terhadap status penyelesaian sengketa mem- berikan  keadilan  bagi  masyarakat  di  semua golongan. Timbulnya konflik-konflik agraria yang  diakibatkan  oleh  tumpang  tindih kebijakan distribusi lahan pada masa lalu, di mana  lahan-lahan  negara  yang  diberi  izin untuk  dikelola,  ternyata  tidak  seluruhnya merupakan  lahan  negara  yang  bebas kepemilikan  konflik  agraria  terjadi  akibat ketidakjelasan  status  tanah  dan  tumpang tindih  nya  peraturan  di  lapangan.  Penyele- saian  konflik  agraria  merupakan  salah  satu agenda  reforma  agraria  namun  dalam pelaksanaannya  terdapat  beberapa  masalah yang  dihadapi  yaitu:  ketimpangan  pengua- saan tanah negara   yang diakibatkan adanya faktor historis di masa lalu.
Lahirnya    beberapa  kebijakan  dari pemerintahan  yang  salah  satunya  kebijakan pemerintahan  dalam  pengelolaan  terhadap reforma agraria sebagaimana dalam Ketetapan  Majelis  Permusyawaran  Rakyat Republik  Indonesia  TAP  MPR  RI  Nomor IX/MPRRI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber  Daya  Alam secara spesifik  membeikan  aturan-aturan  untuk mengatasi  masalah  konflik  agraria  ini terhadap ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam, serta ekosistem lingkungan  hidup  yang  sudah  mulai  ikut tercemar.
Dalam  penerapan Teori  Law  As  Of Tool  Of  Sosial  Engineering yang  melihat pada  unsur  kenyataan  hukum  mengenai bekerjanya  hukum  di  masyarakat  serta sebagai alat untuk memperbaharui dalam hal merekayasa  masyarakat  sebagaimana  dalam penyelesaian konflik agraria harus dilakukan secara  tuntas.  Kebijakan  pemerintah  dalam penyelesasian  konflik  agraria  seharusnya
dapat  menelaah  konflik  agraria  secara struktural  yang  terkait  pokok  permasalahan konflik  agraria  tersebut.  Sehingga  adanya penyelesaian  konflik  agraria  untuk  menda- patkan  hasil  kajian  yang  berkeadilan  untuk masyarakat. Oleh Karena itulah dalam mela- kukan  pendekatan  yang  digunakan  tidak normatif saja, melainkan dalam hal ini harus menginventarisasi  unsur-unsur  penegakan hukum,  sehingga  faktor  lingkungan  sosial tempat penegekan hukum tersebut dijalankan tidak dapat diabaikan.
Untuk  sebagai  rekomendasi  dalam kebijakan  penyelesaian  konflik  agraria Komite  Nasional  Pembaruan  Agraria (KNPA),  yang  terdiri  dari  Konsorsium Pembaruan  Agraria  (KPA)  Komite  Nasio- nal  Pembaruan  Agraria  (KNPA), Serikat Petani  Indonesia  (SPI)  Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wahana Lingku- ngan  Hidup  Indonesia  (WALHI),  dan beberapa  tim  yang  lainnya  memberikan rekomendasi  bahwa    Diperlukan  sebuah unit  kerja  yang  membantu  dan  menerima penugasan  dari  Presiden  RI  untuk  merea- lisasikan janji Presiden Jokowi dan agenda Nawa  Cita  untuk  menyelesaikan  kasus- kasus konflik agraria struktural yang kronis dengan  melibatkan  petani,  masyarakat adat, nelayan, dan rakyat-rakyat, baik laki- laki  maupun  perempuan,  yang  berada  di pedesaan  dan  perkotaan. 18 Orientasi  kerja unit  kerja  presiden  ini  yang  utama  adalah konflik-konflik  agraria  bersifat  struktural dari  laporan  masyarakat  yang  diakibatkan oleh  keputusan  pejabat  publik.  Unit  kerja ini  berada  langsung  di  bawah  Presiden dengan  tingkat  eselon  Kepala  unit  kerja yang setingkat dengan Menteri. 19
18 Indonesia  et  al.,  “Usulan  Pembentukan Unit  Kerja  Presiden  Untuk  Penyelesaian  Konflik Agraria.”
19 Indonesia et al.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3998
Dalam  hal  proses  memberikan rekomendasi  penegakan  hukum  tanpa  me- nyinggung  segi  manusia  yang  menjalankan penegakkannya  merupakah  hal  pembahasan yang  bersifat  steril,  sehingga  penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaannya  yang  konkrit  oleh  manusia. penegakan hukum pada hakikatnya mengan- dung  nilai  substansial  keadilan.  Namun kenyataannya,  justru  hukum  modern  yang digunakan  oleh  pengadilan  dalam  memutus perkara  konflik  agraria  tidak  lagi  menjadi tempat  mencari  keadilan (searching  of justice) dan menyediakan keadilan.
Pendekatan  hukum  progresif  menja- lankan  hukum  yang  tidak  hanya  sekedar menurut kata yang tertuang dalam peraturan, melainkan  dengan  semangat  dan  makna yang  lebih  mendalam.  Penegakan  hukum apabila  ingin  menghasilkan  hukum  yang baik,  maka  dibutuhkan  kecerdasan  spiritual, dengan kata lain penyelesaian konflik agraria ini  harus  mencari  jalan  lain  daripada  jalan yang  biasa  dilakukan.  Penerapan  hukum progresif  tentunya  akan  melihat  dari  sisi kemanusiaan  yang  lebih  mengedepankan keadilan secara merata bagi masyarakat.
Rekomendasi penerapan hukum progresif  ini  juga  bagian  kajian  terhadap pemerintah  dalam  menyelesaikan  konflik agraria  yang  lebih  mengedepankan  Hak Asasi  Manusia  (HAM).  Penerapan  hukum progresif  dapat  dijadikan  pertimbangan hukum  terhadap  perkara  konflik  agraria sebagaimana  penerapan  hukum  progresif bertujuan  pada  keadilan  secara  substansial tanpa  mengesampingkan  ketentuan  hukum positif  yang  ada  di  Indonesia,  Sehingga konflik agraria yang terjadi antara masyarakat, perusahaan  maupun pemerintah terselesaikan  dengan  rasa  keadilan  yang berkelanjutan.

## PENUTUP
Penerapan  agenda  reformasi  agraria merupakan  bagian  dari  perbaikan  struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pe- manfaatan tanah namun penyelesaian konflik agraria  belum  sepenuhnya  terselesaikan. Belum  adanya  pengaturan  regulasi  dalam penyelesaian  reforma  agraria  yang  mem- berikan  keadilan  bagi  masyarakat  yang bersengketa  baik  itu  antara  masyarakat  dan perusahaan,  maupun  masyarakat  dengan pemerintah.  Untuk  itulah  harus  adanya penyelesaian  konflik  agraria  yang  lebih mengedepankan  rasa  kemanusiaan. Penera- pan  hukum  progresif  diharapkan  mampu memberikan  rekomendasi  terhadap  penye- lesaian konflik agraria di Indonesia sehingga kemajuan  dari  tahun  ke  tahun  dalam penyelesaian  konflik  agraria  harus  secara aktif  diselesaikan  oleh  pemerintah.  Hasil kajian  dalam  perpektif  Hukum  progresif memberikan  pertimbangan  hukum  terhadap perkara  konflik  agraria  sebagaimana  hukum progresif  bertujuan  untuk  keadilan  subs- tansial  tanpa  mengesampingkan  ketentuan hukum  positif. Hal  ini  sesuai  dengan  fungsi hukum  yaitu  untuk  melindungi  kepentingan yang  ada  di  dalam  masyarakat  sebagaimana teori law  as  of    tool  of  sosial  engineering yang  melihat  pada  unsur  kenyataan  hukum mengenai  bekerjanya  hukum  di  masyarakat serta  sebagai  alat  untuk  memperbaharui (merekayasa)  masyarakat  terhadap  penyele- saian  konflik  agraria    secara  tuntas.  Kajian hukum  progresif  dengan  mengedepankan hak-hak masyarakat yang terintimidasi men- jadikan  peluang  bagi  para  penegak  hukum untuk  menyelesaikan  konflik  agraria  yang lebih  mengedepankan  HAM  terutama  bagi masyarakat  yang  berada  dalam  golongan menengah ke bawah.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3998

## DAFTAR PUSTAKA
Adiansah,  Wandi,  Nurliana  Cipta  Apsari, and  Santoso  Tri  Raharjo.  “Resolusi
Konflik Agraria Di Desa Genteng Kec Sukasari Kabupaten Sumedang.”
Jurnal  Kolaborasi  Resolusi  Konflik 1,
no. 1 (2019):1–10. Agraria,  Konsorsium  Pembaruan.  “Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium Pembaruan  Agraria.” Kpa.  or.  Id, Diakses Pada 16 (2019).
Alting,  Husen.  “Konflik  Penguasaan  Tanah Di  Maluku  Utara:  Rakyat  versus Penguasa  Dan  Pengusaha.” Jurnal Dinamika  Hukum 13,  no.  2  (2013):
266–82.
Arrsa,  Ria  Casmi.  “Indikasi  Kriminalisasi
Pembela HAM Dalam Sengketa Agraria.” Jurnal  Yudisial 7,  no.  1 (2014): 53–69.
Aulia,  M  Zulfa.  “Hukum  Progresif  Dari Satjipto  Rahardjo:  Riwayat,  Urgensi, Dan  Relevansi.” Undang:  Jurnal
Hukum 1, no. 1 (2018): 159–85.
Fuad,  Muhammad  Busyrol.  “Quo  Vadis Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional: Urgensi Pembentukan Peradilan  Khusus  Pertanahan  Dalam
Penyelesaian  Konflik  Agraria  Yang Berkeadilan.” Lentera Hukum 4, no. 3 (2017): 191–204.
Handoko, Widhi.
Kebijakan Hukum Pertanahan : Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif . Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
Indonesia,  Konsorsium  Pembaruan  Agraria KPA-Serikat  Petani,  Hidup  Indonesia,
Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum Indonesia,  and  Solidaritas  Perempuan SP-Aliansi  Petani  Indonesia.  “Usulan Pembentukan  Unit  Kerja  Presiden Untuk Penyelesaian Konflik Agraria,” Ningrum, Herlina Ratna Sambawa. “Analisis Hukum  Sistem  Penyelesaian  Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan.” Jurnal
Pembaharuan Hukum 1, no. 2 (2014):219–27.
Nur,  Senmei  Wardhatul,  Nandang  Alamsah Deliarnoor,  and  Novie  Indrawati
Sagita. “Merancang Penyelesaian
Konflik Konsolidasi Tanah By Pass Di
Kota  Bukittinggi.” Moderat:  Jurnal Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan 6,  no.  1 (2020):43–63.
Riyanto,  Agus,  and  Padrisan  Jamba.  “Peran Negara  Dalam  Penyelesaian  Konflik
Agraria (Studi Kasus Kampung Tua/Nelayan Di Atas Hak Pengelolaan
Badan  Pengusahaan  Batam).” Jurnal Selat 5, no. 1uan (2017): 105–22.
Suharto,  Meiliani  Puji,  and  Gigin  K  Basar. “Konflik  Agraria  Dalam  Pengelolaan Tanah  Perkebunan  Pada  PT  Hevea Indonesia  (PT  Hevindo)  Dengan Masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.” Jurnal  Kolaborasi Resolusi Konflik 1, no. 1(2019):55–64. Sumanto, Dedi. “Konflik Sosial Masayarakat Dalam  Perspektif  Sosiologi  Hukum Islam.” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 3, no. 1 (2020): 83–97. WALHI.  “Konflik  Dan  Kekerasan  Pada Pejuang  Lingkungan  Dan  Agraria Terus Terjadi Di Masa Pndemi Korona |  WALHI.”  03April  2020,  2020. https://www.walhi.or.id/konflik-dan- kekerasan-pada-pejuang-lingkungan- dan-agraria-terus-terjadi-di-masa- pandemi-korona.
Wijaya,  Iskandar,  Sulsalman  Moita,  and Tanzil  Tanzil.  “Model  Penyelesaian Konflik  Agraria  Pada  Masyarakat
Transmigrasi Studi Desa Roda Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan.” Gemeinschaft 2, no. 1 (2020).
Zakie, Mukmin. “Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda.” Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 24, no. 1 (2017):40–55.