## RELASI MAQÂṢID  DENGAN DALIL-DALIL FIQIH

## Syamsul Falah
Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal Email: syamsulfalah@gmail.com
Arif Al Wasim Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa tengah di Wonosobo Email: arifwasim@unsiq.ac.id

## ABSTRAK
Artikel ini akan membahas hubungan maqâṣid asy-syarî’ah dengan berbagai dalil fiqih,  baik  yang  disepakati  maupun  yang  diperselisihkan.  Syari’ah  mempunyai spirit mencari maṣlaḣat dan menghindari mafsadat. Teks-teks suci keagamaan (Al- Qur`an dan Sunnah) tidak selalu memberi jawaban yang terperinci dan konkrit atas kemaslahatan,  tetapi  dalil-dalil  utama  tersebut  menjadi  standar  pasti  terhadap eksistensi maṣlahat , dan senantiasa terbuka lebar ruang untuk berijtihad dan ber- istinbâṭ .  Konsep maqâsid secara  terus-menerus  mengalami  proses  transformasi konseptual  mulai  dari  nilai  hingga  pendekatan.  Sebagai  nilai, maqâṣid syarî’ah adalah bagian integral dalam kajian maṣlaḥah mursalah , istiḣsân dan qiyās dalam kajian  usul  fikih.  Maqâṣid  mempunyai  hubungan  yang  erat  bagaikan  Asal  dan Cabangnya  jika  dihubungkan  dengan  al-Qur’an  dan  al-Hadits.  Ketika  Maqâṣid disandingkan Dalil seperti, al-Ijmâ’ , al-Qiyâs , al-maṣlaḣah al-Mursalah , Istihsân dan Sadd aż-Żara`i’ , maka Maqâṣid merupakan spirit yang dijadikan dasar dalam menerapkan  dan  mengaplikasikan  5  metode  ijtihad  tersebut.. Maqâsid  ṣari’ah merupakan  tujuan  utama  dari  pada  fiqih  itu  sendiri  yang  merupakan  wujud interpretasi  dari  sumbernya  (al-Qur’â  dan  sunnah)  untuk  mencapai  maslahah ummat
Kata kunci : Maqâṣid , dalil-dalil fiqih, ijtihad.

## A. PENDAHULUAN
Syari’ah  Islam  merupakan  panduan dan  jalan  hidup  yang  sempurna,  yang meliputi  banyak  aspek  yang  ada  dalam kehidupan manusia. Syari’ah mempunyai spirit mencari kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Dua hal inilah yang menjadikan syariah sebagai pemandu  manusia  menuju  keselamatan dan  kebahagiaan  manusia,  baik  di  dunia maupun  di  akhirat.  Meski  tetap  harus diakui bahwa perlu dikembangkan
langkah-langkah ijtihad untuk menyingkap dan melengkapi ruang-ruang yang  masih  kosong  dalam  hukum  Islam yang  dituntut  untuk  selalu  berkembang pada setiap zaman.
Para ulama sepakat bahwa Al-Quran dan  Sunnah  merupakan  sumber  ajaran yang fundamental (Handoyo and Khanifa 2020,  57),  akan  tetapi  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  kedua  sumber  tersebut masih  banyak  hal  yang  bersifat  global dan  belum  mencakup  semua  persoalan
hukum  yang  senantiasa  silih  berganti seiring    dengan  perjalanan  waktu  dan perubahan zaman. Para ulama melakukan ijtihad, oleh karena itu ijtihad menjadi hal yang  sangat  penting  sebagai  upaya pemecahan  persoalan  hukum.    Ijtihad dilakukan  oleh  para  ulama  dengan mempertimbangkan  berbagai  hal  guna mencapai  ketetapan  hukum  yang  dapat dipertanggung  jawabkan.  Salah  satu pertimbangan  penting  yang  digunakan dalam penetapan hukum adalah
mempertimbangkan  maqasid  al-syariah sebagai dasarnya.
Teks  tidak  selalu  memberi  jawaban yang terperinci dan konkrit atas kemaslahatan, tetapi teks menjadi standar pasti  terhadapnya,  dan  terbuka  lebar ruang  untuk  berkreasi  dan  berijtihad  dan selalu meluas dan
terus berkesinambungan dalam menilai hal-hal baru,  menyikapi  perkembangan  zaman. Artikel  ini  akan  membahas  hubungan maqasid  al-syariah  dengan  berbagai  dalil yang  disepakati  maupun  dalil-dalil  yang diperselisihkan.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Seluk beluk Maqâsid Syarî’ah
Sumber  hukum  syari’at  adalah  dalil- dalil syar’iyah ( al-Adillat asy-Syar’iyyah ) yang  kemudian  di- istinbâṭ -kan  hukum- hukum  syar’iyah. Istinbâṭ merupakan penggalian hukum bagi sesuatu dari suatu
dalil.  Kata al-Adillah merupakan  jama’ (plural)  dari  kata  dalil,  yang  menurut bahasa  berarti  petunjuk  kepada  sesuatu. Sedang menurut istilah ialah sesuatu yang dapat mengantarkan kepada hukum syar’i yang ‘amali. Artinya dapat menunjukkan dan mengatur kepada bagaimana melaksanakan sesuatu amalan yang syar’i dengan cara yang tepat dan benar.
Dalam pengertian etimologis, maqâṣid syarî’ah terdiri dari kata maqâṣid dan syarî’ah . Maqâṣid merupakan bentuk jama’  dari maqṣad yang  memiliki  arti arah,  tujuan,  dan  kesengajaan  sedangkan syarî’ah berarti jalan menuju sumber mata air.  Dapat  pula  dikatakan  bahwa  jalan menuju  mata  air  ini  adalah  jalan  menuju sumber  pokok.  Secara  terminologis menurut  Fath  ad-Daraini,  hukum-hukum itu  tidaklah  dibuat  untuk  hukum  itu sendiri,  melainkan  dibuat  untuk  tujuan lain yakni kemaslahatan. Maqâṣid syarî’ah adalah  upaya  mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum  Tuhan  dengan  aspirasi  hukum yang manusiawi (Al Wasim 2020, 145).
Konsep maqâsid secara terus-menerus mengalami proses transformasi konseptual  mulai  dari  nilai  hingga pendekatan.  Sebagai  nilai, maqâṣid syarî’ah adalah  bagian  integral  dalam kajian maṣlaḥah mursalah , istiḣsân dan qiyās dalam kajian usul fikih (Khanifa and Handoyo  2019,  246).  Kajian maqâṣid
syarî’ah semakin menampakkan urgensinya  dalam  penetapan  hukum
Islam, khususnya dalam merespon problematika-problematika hukum
kontemporer (Al Wasim 2020, 143).
2. Hubungan Maqâṣid  dengan Dalil- dalil yang disepakati
a. Hubungan  Maqâṣid    dengan Al-Qur’an
Sebagaimana  diketahui  bahwa  al-
Qur’an  adalah  Dasar  Utama  bagi Syari’at  Islam,  sehingga  menjadi  suatu kewajiban bagi seorang ahli Ushul Fiqh yang mengemban tugas dalam melakukan  istinbath  hukum  dan  ijtihad dalam  menentukan  suatu  hukum  untuk mengetahui dan mencari secara mendalam Rahasia dan Hikmah
(Maqâṣid  )  yang  terkandung  dalam  al- Qur’an(Al-Yubi 1998, 475) .
Imam  asy-Syathibi  berkata  dalam Muwafaqatnya :
“...Bahwa tidak ada jalan menuju Allah dan tidak ada jalan menuju keselamatan kecuali  dengan  al-Qur’an,  dan  jangan sekali-kali  berpegang  pada  sesuatupun yang  bertentangan  dengan  al-Qur’an. Dan semua ini tidak membutuhkan suatu penetapan  dan  Istidlal,  karena  hal  ini sudah  bisa  dipahami  langsung  dari Agama  Islam  itu  sendiri,  sehingga  jika seseorang  telah  berniat  memahami Syari’at  secara  komprehensif  dan bersemangat untuk mengungkap rahasia syari’ah  serta  berkeinginan  untuk mengikuti  jejak  para  alinya,  maka  ia wajib  untuk  menjadikannya  sebagai
teman mengobrol dan teman setia, serta menjadikannya teman berdiskusi sepanjang  siang  dan  malam...” (asy- Syatibi, n.d., 293).
Maka  dari  itu,  tidak  seharusnya orang yang berpendapat tentang Maqâṣid  Syari’ah  berpendapat  tentang sesuatu  tanpa  mempertimbangkannya dengan  al-Qur’an  sebagai  Sumber Pokok  dan  Melimpah,  karena  sudah barang  tentu  jika  al-Qur’an  tidak dijadikan  sebagai  suatu  pertimbangan awal, maka dia akan melewatkan banyak rahasia dan hikmah yang ada dari suatu Hukum  Syari’ah,  baik  yang  Umum maupun  yang  khusus,  karena  al-Qur’an adalah asasnya asas, al-Qur’an merupakan aturan dan langkah awal dari tasyri’,  dimana  semua  Kaidah  dan Metode  usul  akan  merujuk  kepadanya, baik itu berupa Sunnah, Ijmak dan Qiyas atau  Dalil  dan  metode  yang  lain  (Al- Yubi 1998).
Dan  ketika  hal  ini  telah  menjadi suatu  hal  yang  telah  menjadi  suatu kesepakatan,  maka  jelas  keduanya  – antara  Maqâṣid    dan  al-Qur’an- mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat dan kuat, sehingga jelas bahwa hubungan  antara  keduanya  adalah hubungan  antara  ‘cabang’  dan  ‘asal’ yang  dengan  ‘asal’  ini  maka  ‘cabang’ menjadi kuat dan tetap. Karena sebagaimana  diketahui  bahwa  yang
dimaksud  dengan  Syari’ah  adalah  al- Qur’an dan Sunnah serta hasil Istinbath dari  keduanya,  sedangkan  Maqâṣid adalah  mengetahui  tujuan  dan  hikmah dari  al-Qur’an  dan  al-Sunnah  dalam Tasyri’(Al-Yubi 1998, 476).
Beberapa Penjelasan al-Qur’an
terhadap Maqâṣid :
1) Penjelasan al-Qur’an tentang Maqâṣid
a) Di  dalam  al-Qur’an    disebutkan beberapa maqâṣid  ‘âmmah dalam Syari’at Islam, yaitu:
(1) Maqṣad Raf’ al-Ḣaraj
(menghilangkan kesulitan)
(2) Maqṣad  Ikhlâṣ  al-‘Ibâdah lillahi  Waḣdah (kemurnian ibadah)
(3) Maqṣad  al-‘Adl  fî  al-Aqwâl wa al-Af’âl (keselarasan ucapan dan perbuatan)
(4) Maqṣad an-Nahy  ‘an  al- Fasad wa al-Ifsâd (pencegahan terhadap kerusakan dan pengrusakan)
(5) Maqṣad al-Ittifaq  wa  al-
I’tilaf,  wa  al-Nahy  ‘an  al- Tafarruq wa al-Ikhtilaf
(mendorong  persatuan  dan mencegah perpecahan)
b) Al-Qur’an  menyebutkan maqâṣid
dari  sebagian  Hukum  Syar’iyah secara  khusus,  serta  menjelaskan manfaat dan faedahnya.
2) Cara  al-Qur’an  dalam  menjelaskan dan Menetapkan suatu maqâṣid
a) Al-Qur’an  menetapkan Maqâṣid dengan  cara  menjelaskan illat yang terkandung dalam hukum.
c) Al-Qur’an  menjelaskan maqâṣid dengan  berbagai  macam  bentuk kata, baik berupa amar (perintah), nahy (larangan),  pujian  bagi pelaku amar atau celaan bagi yang meninggalkan  amar,  dan  lain sebagainya.
b. Hubungan Maqâṣid  dengan al- Hadits
Al-Sunnah dalam menjelaskan Maqâṣid  bisa berupa :
1. Bahwa yang menjadi Sumber Hukum dari  Hukum  Syari’ah  adalah  al- Qur’an  dan  al-Sunnah,dan  yang dimaksud  dengan maqâṣid    syarî’ah adalah  Maqâṣid    dari  al-Qur’an  dan al-Sunnah, Maka jika seorang Pemikir melupakan al-Sunnah, maka sebenarnya  ia  telah  meninggalkan sebagian  dari  Syari’ah  (Rifqi  and Thahir  2019,  340).  Seseorang  tidak akan memahami Kaidah-kaidah umum dan maqâṣid yang Komperehensif  kecuali  setelah  dia meneliti  ulang  apa  yang  ada  dalam Syari’ah  secara  lengkap,  yaitu  al- Qur’an dan al-Sunnah
2. Bahwa al-Sunnah merupakan penjelasan dari makna yang
terkandung dalam al-Qur’an sebagaimana firman Allah :
ْم ِهْي َ ل ِا َ ل ِ ز ُن اَم  ِساَّنلِل  َنِ يَبُتِل َر ْ ك ِ ذلا  َكْي َ ل ِا ٓاَن ْ ل َزْن َ ا َو َ ن ْو ُر َّ ك َ فَتَي ْم ُه َّ ل َع َ ل َو
Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa  Al- Sunnah  juga  merupakan  penjelasan Maqâṣid  dari Sebagian hukum yang Maqṣad -nya tidak disebutkan oleh al- Qur’an.
3. Bahwa  Terkadang  as-Sunnah  berdiri sendiri  dalam  beberapa  hukum  yang tidak  ditemukan  dalam  al-Qur’an, sehingga  al-Sunnah  juga  berfungsi sebagai  penjelas maqâṣid yang terkandung dalam al-Sunnah tersebut.

## c. Hubungan  Maqâṣid    dengan Ijma’
Pentingnya  Ijma’  menjadi  jelas dengan  posisinya  sebagai  Sumber Hukum  yang  diakui,  dimana  telah dijelaskan  sebelumnya  bahwa  dalam memahami  metode maqâṣid perlu diketahui  cara-cara  yang  tepat  dalam mengutarakan suatu alasan, Siantar cara yang paling penting dalam mengutarakan  suatu  alasan  adalah dengan Ijma’(Al-Yubi 1998, 515).
Selain itu, maqâṣid yang diperoleh dengan  ijma’  lebih  kuat  dibandingkan maqâṣid    yang  masih  diperselisihkan, dan  hal  ini  mempunyai  posisi  yang sangat  penting dalam melakukan Tarjih diantara maqâṣid yang ada.
Sehingga  jelas  dari  keterangan diatas,  hubungan  antara maqâṣid dan Ijmak  bisa  dilihat  dari  dua  arah,  yaitu dari segi  pengakuan atas  ijma’ dan dari segi  kekuatan  ijma’.  Dan  sebagaimana ijma’  menjadi  suatu  hal  yang  sangat penting  dalam  teori  metode maqâṣid , maqâṣid    juga  menjadi  suatu  hal  yang penting  dalam  ijma’.  Urgensi  Maqâṣid dalam  ijma’  juga  terbagi  dalam  dua bentuk, yaitu:
1. Bahwa ijma’ tidak akan terjadi tanpa adanya  kesepakatan  semua Mujtahid al-Ummah ,  dan  ijtihad  adalah    salah satu  syarat  ijma’.  Dan  tentara  syarat ijma’  yang  disepakati  banyak  pihak adalah mengetahui Maqâṣid  Syarî’ah sebagaimana  diungkapkan  oleh  al- Subki dan al-Syathibi.
2. Bahwa  yang  menjadi  landasan  ijma’ adalah  terkadang  berupa  Al-Qur’an dan al-Sunnah dan kadang juga berupa Ijtihad  dan  Akal  yang  dibangun  dari Maqâṣid    dan Maṣâliḣ Syariah, sehingga  jelas  bahwa  kebutuhan terhadap Maqâṣid  dalam Ijma’ adalah suatu yang Sangat penting, karena tidak mungkin ada penetapan hukum kecuali dengan  memahami maqâṣid  syarî’ah dan nash-nashnya.
d. Hubungan Maqâṣid  dan Qiyas Sebagaimana  kita  ketahui,  bahwa Qiyas adalah Menetapkan hukum sesuatu  yang  belum  diketahui  dengan
menyamakan hukumnya dengan sesuatu yang  telah  diketahui,  karena  adanya kesamaan  illat  (Khoirin  YD  2018,  66). Dari  pengertian  tersebut,  bisa  kita pahami  bahwa  dalam  Qiyas  harus memiliki  satu  ‘Illat  yang  sama  antara Ashl  dan  Far’,  dan  ‘illat  sebagaimana diketahui  adalah  salah  satu  rukun  yang harus  dipenuhi  dalam  Qiyas,  dan disayaratkan  pula  oleh  para  Ushuliyun dengan  adanya  kecocokan  illat  pada asal  dan  far’(Al-Yubi  1998,  519).
Bahwa  Kecocokan illat menurut  al-
Subki  adalah  jika  dalam  kecocokannya menyebabkan  suatu  Maslahat  atau  bisa menghindarkan mafsadat (Al-Yubi
1998, 523).
Dengan  demikian  hubungan  antara maqâṣid dan qiyas adalah bahwa salah satu  rukun  qiyas  adalah illat ,  dan disyaratkan  bagi illat tersebut  adanya
munâsabah , sedangkan munâsabah itu sendiri harus memperhatikan adanya maqâṣid    syarî’ah baik  yang berupa jalb  al-maṣâlih maupun  yang berupa daf’ al-mafâsid . Dengan demikian  qiyas  akan tawaquf atau
berkesuaian dalam hubungannya dengan maqâṣid    syari’ah ,  jika  dalam dalam ta’lil- nya  tidak  ada  muhasabah, atau  jika illatnya berupa illat yang mulghah atau  berupa illat yang  tidak dianggap  oleh  Syari’at  (Al-Yubi  1998, 523).
Al-Ghazali berpendapat dalam masalah  ini,  bahwa  segala  macam munasabah sebenarnya harus dikembalikan kepada perhatiannya terhadap maqâṣid ,  sehingga  apa  saja yang  tidak  sejalan  dengan maqâṣid , maka  tidak  bisa  disebut  dengan  suatu yang munasib .  Dan  apapun  yang bertujuan akhir pada perkara yang sesuai dengan maqâṣid ,  maka  itu  lah  yang disebut  sebai  suatu illat yang munadi (Al-Yubi 1998, 523).
3. Hubungan Maqâṣid  dengan Dalil- dalil yang Diperselisihkan
a. Hubungan  Maqâṣid    dengan Maṣlaḣah Mursalah
Sebelum kita masuk kepada hubungan antara Maqâṣid  dan Maṣâliḣ Mursalah,  perlu  kita  ketahui  bahwa,
Maṣlaḣah terbagi menjadi 3, yaitu:
1) Al-Maṣâliḣ al-Mu’tabarah
Yaitu maṣâliḣ yang dianjurkan secara khusus  oleh,  sehingga Maṣâliḣ ini  bisa dijadikan  sebagai  parameter  dalam melakukan  Qiyas,  karena  bersumber pada  pemahaman  yang  diambil  dari  al- Qur’an dan al-Hadits serta ijma’
2) Al- Maṣâliḣ al-Mulghah
Yaitu maṣâliḣ yang    tidak  bisa dijadikan digunakan, karena ada ungkapan  Nash  yang  melarangnya. Maṣâliḣ ini  adalah  termasuk Maṣâliḣ yang  tertolak  dan  tidak  bisa  diterima serta  tidak  ada  perdebatan  dalam
menganbaikannya Siantar kaum muslimin
3) Al-Maṣâliḣ al-Mursalah
Yaitu maṣâliḣ yang  tidak  dijelaskan secara khusus dalam Nash atas larangannya atau anjurannya, akan tetapi ditemukan dalil-dalil umum yang mendukung  diperbolehkannya maṣâliḣ ini. Sehingga jika terjadi suatu hal yang tidak  dijelaskan  oleh  Syariat  mengenai hukumnya,  akan  tetapi  ditemukan adanya kesamaan atau kecocokan dengan Tasyrî’  al-Ḣukm ,  yaitu  tidak ditemukannya maḍarat di dalamnya atau bisa  memberikan  suatu  faedah,  maka perkara  dengan  sifat  seperti  ini,  inilah yang  disebut  dengan al-Maṣâliḣ  al- Mursalah (Khanifa, Ariono, dan Handoyo  2020,  160).  Adapun  sisi kemaslahatannya adalah bahwa di dalam penggunaannya mengandung unsur daf’ ḍarar atau jalb naf’ .
Adapun  yang  dimaksud  dengan mursalah adalah karena syara’ mengungkapkan keumuman yang mencakupnya  tanpa  menyebutkankan adanya maṣlaḣah khusus  yang  ada padanya.  Kaidah  ini  adalah  termasuk kaidah  yang  yang  mukhtalaf,  karena kaidah  ini  dalam  mazhab  empat  hanya dipakai oleh Malikiyah dan Hambaliyah, sedang  Syafi’i  dan  Hanafy  tidak memakainya. Alasan dari Syafiiyah dan hanafiyah adalah karena jika metode ini
bisa  dipakai  dalam  menentukan  suatu hukum, akan memberi kesempatan bagi orang-orang  yang  suka  berbuat  Bid’ah dan bermain-main dalam agama menjadi bebas  dalam  mempermainkan  dan meremehkan agama.
Kehujjahan maslahat mursalat berlaku apabila maslahat tersebut benar- benar  diketahui  dan  didasari  dalil-dalil yang kuat, meskipun tersamar.
Penolakan  imam  Syafi’i  terhadap maslahat mursalat didasari kehati-hatian agar  tidak  setiap  orang  berijtihad menuruti  hawa  nafsunya  dengan  dalih maslahat  mursalat.  Dalam  beberapa kasus, Imam  Syafi’I menerapkan qiyas, namun jika dicermati cenderung kepada maslahat  mursalat  (dalam  hal  ini  qiyas kepada sebab).
Namun  demikian,  kalangan  yang memperbolehkan  tidak  serta  merta memperbolehkan  tanpa  syarat,  akan tetapi  dalam  menggunakan  metode  ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan:
a) Benar-benar Maṣlaḣah yang  sesuai dengan Maqâṣid  Syari’ah
Bahwa  dalam  menetapkan maṣlaḣah ini  harus  benar-benar  melakukan bahṡ dan istiqrâ` , sehingga mashlalah memang benar-benar maṣlaḣah yang sesuai dengan maqṣad syari’ah , yaitu maṣlahah yang bertujuan memperoleh manfaat dan
menghindari  manfaat,  dan  bukan suatu Maṣlaḣah yang hanya khayalan atau wahm belaka.
b) Maṣlaḣah harus benar-benar maṣlaḣah yang  bersifat  umum  dan menyeluruh,  bukan maṣlaḣah yang bersifat Private Dalam  arti  bahwa  manfaat  yang didapat  dalam maṣlaḣah tersebut harus berupa manfaat yang berfungsi untuk  semua  kalangan  masyarakat, begitu  juga  dalam  menghindarkan madlarat  harus  bisa  menghindarkan madlarat bagi semua kalangan masyarakat.
Adapun  jika  hanya  berfungsi  bagi kalangan  tertentu,  maka maṣlaḣah yang  seperti  ini  termasuk maṣlaḣah yang  bersifat  mulghoh  atau  tidak dipakai (Mutakin 2017, 127).
c) Maṣlaḣah tidak bertentangan dengan Nash
d) Maṣlaḣah bukan merupakan masalah ta’abbudiyah, akan tetapi berupa hal- hal yang Ma’qul.
Dari  persyaratan Maṣlaḣah di  atas,
maka jelas bahwa maṣlaḣah mempunyai hubungan  yang  sangat  erat  dan  Kuat dengan Maqâṣid   Syar’iyah.
b. Hubungan  Maqâṣid    dengan
Istiḣsân
Sebenarnya Istiḣsân mempunyai makna  yang  sangat  banyak,  akan  tetapi pemaknaannya  bisa  disimpulkan  pada
maknany  adalah  berpindahnya  hukum dari pandangan pertama, karena adanya dalil.  Menurut  bahasa istiḣsân berarti menganggap  baik,  atau  menilai  bahwa sesuatu  yang  dinilai  adalah  baik. Definisi  Istihsan  mencakup  dua  hal, yaitu Tarjîḣ Qiyâs Khafî atas Qiyâs Jalî , dengan  didasari  dalil  yang  kuat;  dan pengecualian  masalah-masalah  juz`iyah dari kaidah-kaidah ‘ âm dengan didasari dalil yang kuat.
Dengan  kata  lain,  Istihsan  adalah: menyerupakan  hukum  suatu  perkara yang  tidak  ada  nash  hukumnya  dengan hikmah  tasyri’  perkara  yang  ada  nash hukum  karena  adanya  kesesuaian  illat. Contohnya qiyas anggur kepada khamr. Atau keluar dari hukum eksplisit yang  terkandung  dalam  suatu  dalil kepada  kandungan  intrinsiknya  dengan dilandasi  dalil  yang  kuat,  misalnya keluar  dari  nash  umum  kepada  nash khusus  atau  qiyas  jali  kepada  qiyas khafi,  dengan  tujuan  menjaga  maslahat atau menolak mafsadat. Contohnya aqad kontrak kerja.
Istiḣsân diklasifikasikan  dalam  lima macam,  yakni istiḣsân dengan  nash, dengan ijmâ’ ,  dengan  ‘ urf ,  dengan ḍarûrat, dan dengan qiyas .
1) Istiḣsân bi an-Naṣṣ
Yaitu  apabila  ada  Nash  yang memiliki  kemungkinan  hukum  yang berbeda  dengan  hukum  kully  karena
ada Dalil ‘Am, seperti tidak batalnya puasa  karena  lupa  dengan  adanya Hadits Nabi (al-Tirmidzi, n.d., 164):
ْن َم َ ل َ ك َ أ ْو َ أ َب ِر َش اًي ِسا َن ا َ ل َ ف ُر ِط ْ فُي اَمَّنِإ َ ف َو ُه ق ْز ِر ُه َ ق َز َر َما ُ َّ للّ 2) Istiḣsân dengan Ijma’
Yaitu  jika  terjadi  Ijma’  yang bertentangan  dengan qiyâs  kully
atau ‘kaidah umum’, seperti diperbolehkannya
permintaan seseorang  untuk  meminta  dibuatkan sesuatu,  padahal  kaidah  umumnya tidak  memeperbolehkan  adanya  satu akad  tanpa  adanya  sesuatu  yang menjadi objek akad (Al-Yubi 1998, 564).
3) Istiḣsân dengan Ḍarûrat
Yaitu jika seorang Mujtahid secara terpaksa meninggalkan  Qiyas  karena adanya suatu darurat ataupun kebutuhan. Seperti kebolehan
memakai  sumur  yang  terkena  najis,
jika  menggunakan  Qiyas,  maka sumur  tersebut  tidak  bisa  dihukumi suci walaupun dengan cara mengurasnya  sampai  habis,  karena najis sudah mengenai seluruh bagian sumur, namun karena adanya darurat atau hajat, maka sumur ini diperbolehkan  untuk  dipakai  (Al- Yubi 1998, 565).
4) Istiḣsân dengan ‘Urf
Yaitu meninggalkan Qiyas kepada hukum  lain  karena  bertentangan
dengan urf ,  baik urf yang  berupa Ucapan  maupun  perbuatan.  Seperti sumpah seseorang untuk tidak memakan  makanan  yang  dimasak, kemudian  sumpah  ini  tidak  batal walaupun dia makan tumbuhan yang dimasak, karena kebiasaan di  daerah tersebut adalah istilah Thabih (makanan yang dimasak) mengalami penyempitan  makna  kepada  Daging yang dimasak.
5) Istiḣsân dengan Qiyâs
Yaitu  jika  dalam  suatu  masalah memungkinkan  adanya  dua  qiyas, yaitu qiyâs  jâliy yang ḍa’îf al-aṡar dan qiyâs khafy yang qawiy al-atsar , kemudian  yang  dipakai  adalah  yang qawiyy  al-atsar walaupun qiyâs -nya khafy , seperti contoh najisnya tempat bekas  minum  burung  buas  yang diqiyaskan  dengan  ketidak  najisan tempat bekas minum hewan liar yang buas.
Hubungan  maqâṣid    dengan Istiḣsân dapat dilihat dalam beberapa sisi, yaitu: 1) Bahwa istiḣsân dengan  berbagai macam bentuknya mempunyai hubungan yang kuat dengan Maqâṣid ,
karena
meninggalkan dan mengabaikan  Qiyas  dengan  adanya dalil  yang  lebih  kuat  darinya,  baik berupa Qiyas, Ijma’ maupun Maṣlaḣah ,  dan  ketiga  hal  ini  telah dijelaskan keeratan hubungan dengan

## Maqâṣid    ada  bab-bab  sebelumnya
(Mutakin 2017, 124).
2) Bahwa karena istiḣsân adalah meninggalkan  Qiyas  kully  yang berakibat  pada  adanya  suatu  beban yang  berat  untuk  dilakukan,  maka jelas  bahwa  hal  ini  sangat  sesuai dengan spirit utama Maqâṣid Sayri’ah yaitu, menghilangkan beban, yaitu memperoleh kemaslahatan dan meninggalkan kemafsadatan.
c. Hubungan Maqâṣid dengan Sadd aż-Żarâ`i’
Żarâ`i’ adalah  jama’  dari żarî’ah .
Menurut bahasa żarî’ah adalah sesuatau yang  menjadi  media  untuk  tercapainya sesuatu.  Sedangakan  dalam  pengertian ushul  dzari’ah  adalah  sesuatu  yang bisa  mengantarkan  kepada  sesuatu yang dilarang karena
adanya
kemungkinan  kerusakan  pada  yang dilarang tersebut (dalam batasan
pengertian sadd  aż-żarî’ah ).  Secara
umum, segala sesuatu yang
mengantarkan  kepada  hal  yang  haram maka diharamkan, demikian sebaliknya.  Contohny  adalah khalwat bersama  lawan  jenis  yang  bukan mahram,
karena
dapat menagntarkankepada  zina. Sadd  aż- żarâ`i’ adalah larangan atas sesuatu yang diperbolehkan karena bisa menyebabkan pada  sesuatu  yang  tidak  diperbolehkan.
Imam  Malik  dan  Ahmad  memandang bahwa żarî’ah dapat  menjadi  hujjah, bahkan  merupakan  salah  satu  pokok syari’at.  Demikian  juga  Syafi’i  dan Hanafi menerima żarî’ah sebagai hujjah.
Syi’ah  juga  menerima  dzari’at  sebagai hujjah. Di sisi lain, Imam Ibnu Hazm dan Daud  azh-zhahiri  menolak żarî’at sebagai hujjah.
Adapun hubungan maqâṣid dengan sadd  aż-żarâ`i’ adalah  bahwa sadd  aż- żarâ`i’ itu  sendiri  adalah  merupakan salah  satu  spirit  utama  yang  ada  dalam maqâṣid ,  dan  diketahui  pula  bahwa ketika  sesuatu  yang  diperbolehkan  itu kemudian dilarang karena adanya mafsadat yang  lebih  besar,  maka  jelas bahwa żarî’ah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan dari Maqâṣid  Syari’ah dalam posisinya sebagai sumber hukum syariah.

## C. SIMPULAN
Dari Uraian tentang hubungan maqâṣid dengan  dalil-dalil  fiqih  diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa maqâṣid mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat dengan  dalil-dalil  fiqih,  baik  yang disepakati ( muttafaq ‘alaih ) ataupun yang diperselisihkan oleh para ulama ( mukhtalaf  fîhâ ).  Hubungan  erat  ini bagaikan  ‘asal’  dan  ‘cabang’  jika dihubungkan  dengan  al-Qur’an  dan  al- Hadits. Al-Qur`an dan as-Sunnah
mengakomodasi maqâṣid sebagai  faktor utama untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berperadaban, sejahtera, dan berkeadilan.
Demikian pula ketika maqâṣid
disandingkan dengan dalil-
dalil  sekunder  baik  yang  dispeakati seperti al-ijmâ’ , al-qiyâs maupun  yang diperselisihkan  seperti al-maṣlaḣah  al- mursalah , istiḣsân dan sadd aż-żarî’ah ’,
maka maqâṣid adalah  spirit  yang
dijadikan  landasan  dasar  dan  menjiwai dalam menerapkan kelima metode ijtihad tersebut. Dengan kata lain, aplikasi dalil- dalil mukhtalaf dapat  dilakukan  jika selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam maqâṣid untuk mewujudkan keseimbangan  dalam  masyarakat  yang dijiwai oleh semangat syar’i . []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Wasim,  Arif.  2020.  ‘Maqashid Syari’ah  Menjawab  Tantangan
Post-Truth  Era:  Urgensi  Hifẓ  Al-
‘Aql Sebagai Penyaring Informasi’.
International  Journal  Ihya’  ’Ulum al-Din 21 (2): 143–57. https://doi.org/10.21580/ihya.21.2. 4831. Al-Yubi, Muhammad Sa’d ibn Ahmad ibn Mas’ud.  1998. Maqâṣid  Asy- Syarî’ah al-Islâmiyyah Wa ’Alaqâtuhâ  Bi  al-Adillah  Asy-
Syar’iyah .  Saudi  Arabia:  Dar  al
Hijrah.
Handoyo,  Handoyo,  and  Nurma  Khusna Khanifa. 2020. ‘Zakat Dan Paradigma Pemberdayaan Ekonomi
Umat’. SYARIATI 6  (01):  57–72. https://doi.org/10.32699/syariati.v6 i01.1260.
Khanifa,  Nurma  Khusna,  Imam  Ariono,
and  Handoyo  Handoyo.  2020. ‘Perlindungan Konsumen: Pencantuman  Label  Halal  Tanpa
Sertifikat  Mui  Perspektif Maṣlaḥah Mursalah’. Manarul Qur’an: Jurnal Ilmiah  Studi  Islam 20  (2):  147–66. https://doi.org/10.32699/mq.v20i2. 1712.
Khanifa,  Nurma  Khusna,  and  Handoyo Handoyo.  2019.  ‘Implementasi Qawâ’id Fiqhiyyah Pada Perbankan Syari’ah  Melalui  Sistem  Landing Akad Qarḍ’. SYARIATI 5 (02): 245– 54.
https://doi.org/10.32699/syariati.v5 i02.1195. Khoirin YD, Nur. 2018. ‘Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm (Analisis Penolakan  Illat  Dan  Qiyas  Sebagai Dalil  Hukum  Islam)’. YUDISIA : Jurnal  Pemikiran  Hukum  Dan Hukum Islam 9 (1): 57. https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i
1.3673.
Mutakin, Ali. 2017. ‘Hubungan Maqashid
Al  Syari’ah  Dengan  Metode Istinbath  Hukum’. Analisis:  Jurnal Studi  Keislaman 17  (1):  113.
https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1. 1789. Rifqi,  M.  Ainur,  and  A.  Halil  Thahir. 2019. ‘Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir
Berbasis Mashlahah’. Millah 18 (2): 335–56. https://doi.org/10.20885/millah.vol
18.iss2.art7.
Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim asy-. n.d. Al- Muwâfaqât  Fî  Uṣûl  Asy-Syarî’ah . Khabar KSA: Dar Ibn Affan.
Tirmidzi, Muhammad Isa Ibn Saurah Ibn
Musa Ibn Dlahak al-. n.d. Sunan Al-
Tirmidzi . 3rd ed. Maktabah
Saymilah.