## Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, Mei 2024, pp. 65-71 E-ISSN: 2776-6284
Received 29 Maret 2024 ● Revised 9 Juni 2024 ● Accepted 19 Juni 2024
Relasi Gender Menurut Masyarakat Adat Karuhun Urang (Akur) Sunda Wiwitan di Susuru,

## Kabupaten Ciamis)
Nisa Khoerunnisa 1 , Rendi Wandani 2
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Indonesia 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Indonesia
nisakhoerunnisa@unsil.ac.id , kangrendi23@gmail.com
* Email Korespondensi: nisakhoerunnisa@unsil.ac.id

## Abstract
Abstract:
Indonesian local religious communities are spread across several regions, one of which is the followers of wiwitan belief. In the context of gender relations, women in the sunda wiwitan belief have their own position in their socio-political life. This research aims to explore the gender role of women who are adherents of the karuhunan urang (akur) sunda wiwitan belief in Ciamis Regency. This research will provide insight into gender relations in the context of indigenous peoples, which in this case looks at the power relations between men and women. Gender construction in indigenous peoples is a new study in gender studies. The research method used is descriptive qualitative with a case study type. Data collection was done through in-depth interviews, observation and literature study. This research uses gender as an analytical tool. By using a qualitative approach, this research seeks to dissect gender relations that occur in the Sunda wiwitan community. The results found gender construction in the Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan community in Susuru Hamlet, Ciamis Regency between men and women. This manifests through women's access to work, role in family, government leaders and freedom of speech. Power relations are also present in social status, for example, rules related to the prohibition of women becoming Pupuhu Adat.
Keywords: Women, Gender, Power Relations, Akur Sunda Wiwitan Keywords: Women, Gender, Power Relations, Sunda Wiwitan Acknowledgment

## Abstrak
Abstrak: Kelompok masyarakat penganut agama lokal Indonesia tersebar di beberapa wilayah, salah satunya  adalah  penganut  kepercayaan  wiwitan.  Dalam  konteks  relasi  gender,  perempuan  dalam kepercayaan sunda wiwitan memiliki posisinya tersendiri dalam kehidupan sosial politiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran gender perempuan penganut kepercayaan karuhunan urang (akur)  sunda  wiwitan  yang  berada  di  Kabupaten  Ciamis.  Penelitian  ini  akan  memberikan  wawasan terkait relasi gender dalam konteks masyarakat adat yang dalam hal ini melihat relasi kuasa antara laki- laki  perempuan.  Kontruksi  gender  dalam  masyarakat  adat  adalah  kajian  baru  dalam  studi  gender. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan gender  sebagai  pisau  analisis.  Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  penelitian  ini  berusaha membedah  relasi  gender  yang  terjadi  di  komunitas  Sunda  wiwitan.  Hasil  penelitian  menemukan konstruksi  gender  pada  masyarakat  Adat  Karuhun  Urang  (AKUR)  Sunda  Wiwitan  di  Dusun  Susuru, Kabupaten  Ciamis  diantara  laki-laki  Perempuan.  Hal  tersebut  mewujud  melalui  akses  perempuan bekerja, peran dalam keluarga,  pemimpin pemerintahan, dan kebebasan berpendapat. Relasi kuasa juga hadir dalam status sosial misalnya aturan terkait larangan perempuan menjadi Pupuhu Adat. Kata Kunci : Perempuan, Gender, Relasi Kuasa, Akur Sunda Wiwitan

## PENDAHULUAN
Perjuangan  perempuan  agar  terlepas  dari  ketimpangan  gender  dan  melawan  budaya patriarkhis sudah berlangsung berabad lamanya. Namun ekspresi kebebasan perempuan dalam menjangkau  akses  yang  seimbang  dengan  laki-laki  tidaklah  mudah.  Sekalipun  peningkatan partisipasi  perempuan  diberbagai  lini  sudah  mengalami  peningkatan,  namun  wajah maskulinitas  masih  mendominasi  ruang  publik.  Pertimbangan  maskulinitas  sebagai  penentu denyut  segala  aktivitas  masih  ditemukan  dalam  segala  bentuk  budaya  masyarakat.  Kajian gender dalam masyarakat adat sendiri masih tergolong baru. Ketimpangan dan ketidakadilan dengan  dominasi  peran  laki-laki  nampak  misalnya  dalam    bentuk  hukum  adat.(Rahmawati, 2016)
Gender tidak lepas dari pengaruh budaya. Istilah gender sendiri didefinisikan sebagai suatu  sifat  yang  melekat  pada  kaum  laki-laki  maupun  perempuan  yang  dilakukan  secara kontruksi sosial atau kultural. (Faqih, 2020) Sementara itu, relasi gender merujuk pada relasi hubungan  kontruksi  sosial  yang  lahir,  dibangun  dipikirkan  dan  dirasakan  sendiri  oleh Masyarakat  (Payne  et  al.,  2008).  Dalam  relasi  tersebut  terlahir  relasi  kuasa  yang  membuat kebebasan Perempuan tidak bisa disamakan dengan lelaki. Laswell & Kaplan, seperti di kutip oleh  Budiarjo  mendefinisikan  kekuasaan  sebagai  bentuk  hubungan  ketika  seseorang  atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari  pihak  pertama  (Budiarjo,  2017)  Relasi  kuasa  yang  tidak  seimbang  antara  laki-laki  dan perempuan  menyebabkan  perempuan  menjadi  pihak  yang  lebih  dirugikan.  Penempatan perempuan  pada  posisi  yang  dirugikan  dipengaruhi  oleh  konstruksi  gender.  Kebebasan Perempuan bagi Simone tidaklah utuh karena terbatas ia sebagai objek dibayang-bayangi oleh ego lain yang essensial dan berdaulat.(De beauvoir, 2019)
Perdebatan  terkait  relasi  gender  tak  luput  menyasar  kelompok  masyarakat  adat  yang memiliki entitas sosial budayanya tersendiri. Setiap budaya mempunyai ciri karakteristik yang menunjukkan aktivitas maupun perilaku identik dengan laki-laki maupun perempuan. (Basow, 2018). Salah satu Masyarakat adat yang memiliki tradisi yang mengatur relasi gender secara terpisah misalnya pada masyarakat kampung adat sunda wiwitan. Sunda wiwitan adalah aliran kepercayaan orang sunda dahulu dan dipercaya sebagai kepercayaan sunda asli. Dalam ajaran sunda wiwitan ini bukan hanya memiliki konsep monotheisme namun mencakup ajaran yang lebih  luas  seperti  relasi  manusia  dengan  Tuhan,  relasi  manusia  dengan  manusia  dan  juga manusia  dengan  alam.(Muttaqien,  2013).  Agama  lokal  ini  bahkan  memiliki  aturan  dan pakemnya  sendiri  dalam  relasi  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Dalam  keyakninan  sunda wiwitan,  kepatuhan  pemeluk  terhadap  dzat  maha  kuasa  akan  secara  tidak  langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan pemeluknya (Thaufan DS, 2017)
Beberapa penelitian terkait relasi gender dalam sudut pandang agama tradisional sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Misalnya saja penelitian Fauzi menunjukan bahwa konstruksi gender pada kebudayaan Mandailing bersifat patriarki, laki-laki merupakan agen-agen sosial, serta laki-laki sangat kuat di ruang publik dan dianggap mewakili perempuan. (Fauzi, 2020). Begitu juga pada adat suku Lamoholot yang menunjukkan ketidakseimbangan kedudukan dan hak atas ahli waris dimana hak waris hanya dimiliki oleh ahli waris yang berjenis kelamin lelaki saja (Sugianto et al., 2021). Pada Komunitas adat Banceuy, menurut analisis performatif atas struktur  ritual  melihat  bahwa  meskipun  laki-laki  memegang  peranan  penting,  namun  kaum
perempuan memegang peranan yang khas dan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki. (Rohmana & Ernawati, 2014). Kondisi serupa ditunjukkan oleh suku hubula dimana laki-laki mengambil porsi lebih besar daripada perempuan dalam kegiatan produksi maupun reproduksi (Mabel et al., 2020). Tak luput, kekerasan seksual berbasis tradisi nampak pada praktik adat sifon dimana tradisi  penyembuhan  bekas  khitan  dilakukan  dengan  menyetubuhi  perempuan  yang terpilih.(Samuel  Zacharias  &  Niwa  Natar,  2020)  Beberapa  penelitian  tersebut  menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam kehidupan sosial budaya Masyarakat adat.
Terdorong dari realitas di atas penulis melakukan penelitian terkait relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki pada Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan yang berada  di  Desa  Kertajaya,  Kecamatan  Panawangan,  Kabupaten  Ciamis.  Populasi  mereka terpusat di Dusun Susuru. Mereka mempunyai hukum adat yang masih mereka pegang secara turun  temurun  terutama  dalam  upacara  kelahiran,  perkawinan  dan  kematian.  Mereka menganggap agama dan  budaya merupakan satu  kesatuan tubuh  yang sama, oleh karena itu banyak juga orang yang melabeli mereka sebagai penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan.
Berbeda  dengan  masyarakat  Baduy  Sunda  Wiwitan  yang  mengisolasi  diri  dari perkembangan zaman. Masyarakat Akur Sunda Wiwitan di Susuru hidup di tengah masyarakat luar.  Konsep  inilah  yang  disebut  Indrawardana    sebagai “tapa  ka  nagara” yang  bermakna bahwa masyarakat Akur Sunda Wiwitan menjalankan adat sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman (Indrawardana, 2014). Mereka dipimpin oleh seorang Pupuhu Adat yang berada  di  pusat  keagamaan  mereka  di  Cigugur,  Kuningan,  Jawa  Barat.  Sebagai  wakil  yang mengurus mereka di Susuru, ditunjuklah seseorang yang disebut Ais Pangampih.
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti konstruksi gender pada masyarakat Akur Sunda Wiwitan di Susuru yang berperan membentuk bagaimana relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki.  Dengan  menggunakan  teori  gender  sebagai  alat  analisis,  penelitian  ini  mencakup pembahasan tentang bagaimana relasi kuasa perempuan pada keluarga dan lingkungan sosial masyarakat  dan  difokuskan  pada  pertanyaaan  apakah  konstruksi  tersebut  menghasilkan ketidakadilan terhadap perempuan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  karena  dianggap  dapat  menjawab bagaimana  konstruksi  gender  berperan  dalam  membentuk  relasi  kuasa  antara  laki-laki  dan perempuan pada Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan. Peneliti memilih metode ini untuk mengeksplorasi lebih mendalam bentuk relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki  dari  mulai  pembagian  peran  di  keluarga,  dan  lingkungan  sosial-politik  masyarakat yang  lebih  luas.  Informasi  yang  mendalam  terkait  tema  ini  dilakukan  dengan  menggunakan data primer yang merupakan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat Adat Karuhun  (AKUR)  Urang  Sunda  Wiwitan  di  Susuru.  Untuk  menguatkan  data,  peneliti menggunakan data sekunder yang didapat dari kajian  pustaka maupun dokumentasi. Bacaan yang menyangkut tema ini diperoleh dengan mengakses berbagai literatur seperti jurnal, buku, website, dan media baik cetak maupun elektronik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perempuan di Wilayah Domestik
Sekilas  memang  tidak  terlihat  perbedaan  antara  perempuan  masyarakat  Akur  Sunda Wiwitan  dengan  perempuan  penganut  agama  lain.  Mereka  hidup  berbaur  mengikuti perkembangan zaman. Mereka hidup berdasarkan pedoman yang mereka sebut “hukum adat”. Sama seperti kebanyakan mata pencaharian di pedesaan, warga Susuru mayoritas bekerja
sebagai petani, walau ada juga yang bekerja sebagai pedagang, ASN atau sektor jasa tertentu. Dalam pembagian kerja wilayah produksi, tidak ada tugas khusus yang saling memberatkan, secara  alami  mereka  saling  membantu.  Dalam  naskah  hukum  adat  Akur  Sunda  Wiwitan, tertulis  bahwa  kewajiban  laki-laki  adalah  menafkahi  isteri  dan  isteri  wajib  mengelola  hasil nafkah tersebut. Meskipun demikian, tidak ada larangan untuk bertukar peran atau  bersama- sama mencari nafkah. Tidak ada larangan bagi perempuan penghayat untuk bekerja bahkan itu dianggap dapat membantu penghasilan keluarga.
Ketika menetukan jumlah anak dalam keluarga, tidak ada pihak yang lebih berkuasa menentukan. Semuanya harus melalui kesepakatan bersama antara suami dan istri. Saat terjadi kehamilan di luar kehendak, hal tersebut dianggap kehendak dari Tuhan. Dalam hal mendidik dan  mengasuh  anak,  keduanya  mempunyai  tanggung  jawab  yang  sama.  Namun  secara pengasuhan, ibu mempunyai kedekatan emosional yang disebabkan karena dia mengandung, menyusui dan berbagai macam peran lainnya yang menunjukan betapa dekatnya antara ibu dan anak. Tidak ada larangan atau pantangan untuk menggunakan pengasuh dari luar. Suami tidak dilarang melakukan pekerjaan di dapur ketika isteri sedang sibuk.
Memperhatikan pola suami-istri tersebut dapat dilihat jika perempuan memang diakui keberadaannya. Namun ruang ekspresi tersebut masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang lebih dominan ditempatkan “dibelakang”. Hal ini menunjukan bahwa meskipun posisi isteri setara dengan suami, pada prakteknya perempuan masih ditempatkan sebagai pengurus rumah tangga dengan segala kesibukan domestik termasuk pengasuhan anak. Segala pekerjaan rumah  yang  berulang  ini  menjadi  hal  umum  bagi  seorang  istri.  Namun  menurut  Simone  de Beauvoir,  aktivitas  dan  kerja  sebenarnya  bagi  seorang  istri  adalah  hak  perogratif  suaminya. Kepada  istri,  suami  menunjukkan  posisinya  sebagai  penguasa.  Menikahi  istri  berati memberinya kewajiban-kewajiban untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, tetapi tidak menerima kewajiban timbal balik.
Nila-nilai  dasar  dalam  kepercayaan  Sunda  Wiwitan  berperan  penting  dalam membentuk  pandangan  komunitas  penghayat  terhadap  posisi  dan  kebebasan  perempuan. Penegasan  bahwa  perempuan  setara  dengan  laki-laki  diperoleh  dari  setiap  informan  yang peneliti  temui.  Mereka  memiliki  nilai  dasar  yang  menjunjung  tinggi  kemanusiaan.  Mereka mengenal ungkapan “cara ciri manusa” yang berarti ciri-ciri manusia yang terdiri dari welas asih (cinta kasih), undak usuk (tatanan keluarga), tatakram a , budi daya budi basa , dan wiwaha yuda  na  raga (mempertimbangkan  secara  matang  sebelum  membuat  tindakan).  Karena manusia  mempunyai  sifat  cinta  kasih,  maka  berbagai  macam  bentuk  ketidakadilan  terhadap perempuan harus ditolak.
Dalam kehidupan sosial maupun politik, tidak ada larangan bagi perempuan menjadi pemimpin  di  masyarakat  seperti  menjadi  kepala  desa  ataupun  posisi  pemerintahan  formal lainnya. Dalam praktek keagamaan, perempuan bisa memimpin saat melaksanakan doa olah rasa bersama jika mampu. Perempuan juga dianggap berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Dalam hal pembagian warisan, setiap anak diberi bagian secara rata dan tidak  ada  jenis  kelamin  tertentu  yang  mendapat  bobot  bagian  yang  lebih  besar.  Meski perempuan boleh menempati jabatan kepemimpinan di pemerintahan, untuk Pupuhu Adat tetap diwajibkan diduduki oleh laki-laki. Ini adalah aturan adat yang tak bisa dirubah. Posisi laki- laki sebagai Pupuhu Adat juga merupakan wujud rasa hormat sekaligus penghargaan
perempuan kepada laki-laki.  Hal  tersebut  menjadi  pengecualian atas segala persamaan yang bisa diperoleh perampuan
Nilai-nilai  kemanusian  tersebut  meresap  bukan  hanya  mengatur  hubungan  dengan sesama  manusia,  tetapi  perbuatan  baik  juga  harus  diberikan  kepada  seluruh  ciptaan  Tuhan. Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan seperti tindakan isteri memukul suami tidak dibenarkan. Siapa yang memahami ciri manusia sebagai makhluk yang welas asih (cinta kasih) tidak mungkin melakukan kekerasan, apalagi kepada isteri sendiri. Dalam memutuskan apapun mereka  memegang  teguh  pada  prinsip “Hirup  ulah  pisah  jeung  mufakat” yang  bermakna bahwa  harus  mengedepankan  musyarawarah  dalam  menjalani  kehidupan  bersama. Musyawarah  dapat  terlihat  dalam  penentuan  jumlah  anak  di  keluarga,  dalam  rempugan komunitas dan yang pasti perempuan mempunyai kekuasaan berpendapat yang sama dengan laki-laki.

## Pola Relasi Gender Perempuan Sunda Wiwitan
Berikut ini merupakan pola relasi gender yang ditemukan pada masayarakat akur sunda wiwitan  yakni:  (1)  Prinsip  dasar  yang  dipegang  masyarakat  Akur  Sunda  Wiwitan  yang mengklaim bahwa posisi perempuan setara dengan laki-laki; (2) Perempuan mempunyai hak yang  sama  dengan  laki-laki  dalam  berpendapat  baik  di  tingkatan  keluarga  maupun  ruang publik,  seperti  dalam  menetukan  jumlah  anak;  (3)  Laki-laki  mempunyai  kewajiban  untuk menafkahi keluarga, tapi perempuan tidak dilarang untuk ikut mencari nafkah atau bekerja; (4) Pertukaran peran dalam pekerjaan rumah tangga diperbolehkan, tetapi secara eksplisit penulis menemukan  bahwa  pekerjaan  dapur  biasa  dilakukan  oleh  Perempuan;(5)  Perempuan diperbolehkan  menjadi  pemimpin  di  masyarakat  dan  memimpin  doa  dalam  kegiatan keagamaan.
Ideologi  gender  yang  melahirkan  cara  berpikir  dan  pandangan  bahwa  perempuan bermental  tidak  berani,  tidak  rasional,  lemah  sehingga  dianggap  tidak  pantas  menjadi pemimpin di masyarakat maupun keluarga ternyata tidak terjadi pada masyarakat Akur Sunda Wiwitan.  Perempuan  dan  laki-laki  diberikan  fasilitas  yang  sama.  Perempuan  memiliki  hak untuk memberikan pendapat dan menjadi pemimpin pada jabatan-jabatan formal pemeritahan. Dari sini menunjukkan jika perempuan secara struktural dalam posisi penting sekaligus kritis. Tentu  saja  mengkaji  kontruksi  gender  dalam  komunitas  masyarakat  adat  bisa  memberikan tafsiran ganda, alias pisau bermata dua. Dianggap menindas perempuan bila ia mendominasi perempuan, dan sebaliknya, dianggap membebaskan perempuan jika kearifan lokal bukan alat yang digunakan untuk mendominasi. (Amirudin, 2008)
Anggapan perempuan tidak pantas bekerja juga tak terjadi dengan adanya kebebasan bagi  perempuan  masyarakat  Akur  Sunda  Wiwitan  untuk  bekerja.  Bahkan  dimulai  dari pekerjaan rumah tangga, bisa dipertukarkan peran antara suami dan isteri. Potensi terciptanya beban ganda perempuan yang bekerja pada ranah domestik dapat  dikurangi  karena laki-laki bisa memainkan peran yang biasa dilakukan perempuan seperti mengurus anak, mengerjakan pekerjaan dapur atau bahkan bisa diatasi dengan menyewa pengasuh atau asisten rumah tangga di rumah. Kerentanan perempuan terhadap kekerasan dari laki-laki akibat perbedaan kekuatan yang dimiliki terbentengi oleh kekuasaan perempuan dalam memberikan pendapat.  Falsafah masyarakat Akur Sunda Wiwitan mengedepankan musyawarah dalam hal apapun dan prinsip cara ciri manusa (ciri-ciri manusia) yang welas asih (cinta kasih) melindungi perempuan dari tindakan kekerasan, karena kekerasan bertentang dengan prinsip-prinsip tersebut.
Namun penulis juga menemukan bahwa ada produksi ideologi gender yang membedakan laki- laki  dan  perempuan.  Meskipun  perempuan  tidak  dilarang  untuk  bekerja,  hukum  adat mewajibkan  suami  untuk  menafkahi  isteri  dan  menemukan  ungkapan  secara  eksplisit  yang menyatakan jika laki-laki bisa melakukan pekerjaan dapur apabila isteri dalam kondisi sibuk. Pengecualian  tersebut  menunjukkan  jika  dapur,  masih  menjadi  area  dominan  perempuan. Tentu hal tersebut menunjukkan jika perempuan masih punya stereotype yang sulit dihapuskan sekalipun  sudah  ada  kesetaraan  dibidang  lainnya.  Menikah  adalah  takdir  tradisional  yang diberikan kepada perempuan oleh masyarakat. (De beauvoir, 2019). Oleh karena itu, sekalipun perempuan  memiliki  kebebasan  dalam  melakukan  kesibukan  lainnya,  pernikahan  tetap meberikan ruang bagi laki-laki tanpa pembatasan seperti halnya yang dialami oleh perempuan.
Dalam  hal  menjadi  pemimpin,  perempuan  boleh  menjadi  pemimpin  kecuali  menjadi Pupuhu Adat.  Ini  merupakan  aturan  adat  yang  tak  boleh  dilanggar.  Ideologi  gender  juga membentuk  membentuk  cara  berpikir  perempuan  melalui  hukum  adat  yang  menganggap bahwa  kedudukan  laki-laki  sebagai Pupuhu Adat  merupakan  wujud  penghormatan  dan penghargaan terhadap laki-laki.  Kondisi inilah yang dimaksud oleh Weber di mana kekuasaan dapat mengatur tingkah laku seseorang bahkan membuat orang yang diperintah merasa bahwa seolah-olah  itu  merupakan  tuntunan  suara  hatinya  sendiri.  Dengan  menggunakan  analisis gender yang meninjau posisi perempuan dalam susunan stratifikasi sosial, memang ditemukan perbedaan tertentu . Sepanjang sejarah perjuangan feminism, mendefinisikan kesetaraan ideal antara  laki-laki  dan  perempuan  memang  sulit  mencapai  titik  temu.  Simone  de  Beavoir menyadari  jika  hukum,  adat,  institusi  dan  seluruh  konteks  sosial  benar-benar  sulit  dibuat sejajar. Menurutnya, perempuan tidak akan pernah dalam kondisi berubah, kecuali Masyarakat menempatkannya dalam posisi setara dengan laki-laki. Sedangkan untuk memposisikan sama percis,  termasuk  dalam  segala  akses  maupun  status  tertentu  menjadi  bagian  larangan  bagi perempuan. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan system ketidakadilan gender yang dapat diterima atau tidak.

## SIMPULAN
Meskipun tidak menyeluruh, konstruksi gender pada masyarakat Akur Sunda Wiwitan menentang status  quo konstruksi gender pada banyak kebudayaan di  dunia yang merugikan perempuan.  Pada  aspek-aspek  krusial,  perempuan  masyarakat  Akur  Sunda  Wiwitan dibebaskan  untuk  mendapat  pendidikan,  bekerja,  berpendapat,  dan  menjadi  pemimpin  pada jabatan  formal  pemerintahan.  Pertukaran  peran  dalam  urusan  pekerjaan  rumah  tangga  juga dibolehkan.  Kondisi  ini  membentuk  relasi  kuasa  yang  menguntungkan  dan  adil  bagi perempuan.
Namun, melalui eksporasi mendalam, ditemukan juga ideologi gender yang mencoba membedakan  peran  perempuan  dan  laki-laki  dan  menyebabkan  terjadi  pembatasan  terhadap kekuasaan  perempuan.  Larangan  perempuan  menjadi Pupuhu Adat  dan  pengidentikan perempuan  dengan  pekerjaan  dapur  merupakan  cara  berpikir  yang  bisa  ditemukan  dalam kebudayaan  masyarakat  Akur  Sunda  Wiwitan  dan  konstruksi  gender  seperti  ini  sering ditemukan dalam budaya patriarki meskipun larangan pada komunitas ini tidak mempunyai
alasan yang merendahkan kaum perempuan seperti anggapan bahwa perempuan lemah dan tak berdaya sehingga tidak layak menjadi pemimpin maupun bekerja di sektor publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin,  M.  (2008).  Prolog:  Perempuan  dalam  Monopoli  atas  Kearifan  Lokal. Jurnal Perempuan , 57 .
Basow, S. A. (2018). Gender Role and Identity.  In: Levesque, R.J.R. (eds) Encyclopedia of Adolescence. In Encyclopedia of Adolescence . Springer International Publishing AG. Budiarjo, M. (2017). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Pt. Gramedia Pustaka Utama. De beauvoir, S. (2019). Second Sex Kehidupan Perempuan . Narasi. Faqih, M. (2020). Analisis Gender dan Transformasi Sosial . Insist Press.
Fauzi, M. (2020). Konstruksi Gender dalam Budaya Mandailing (Studi Atas Konsep Dalihan Na Tolu) . UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Indrawardana,  I.  (2014).  Berketuhanan  dalam  Perspektif  Kepercayaan  Sunda  Wiwitan. Melintas , 30 (1), 105–118.
Mabel, R., Flassy, M., & Numberi, G. K. . (2020). Relasi Gender Dalam Keluarga pada Suku Hubula  di  Kampung  saima  Distrik  Usilimo  Kabupaten  Jayawijaya. Jurnal  Antropologi Papua , 1 (1), 13.
Muttaqien, A. (2013). Spiritualis Agama Lokal. Al-Adyan , 8 (1), 89–102. http://103.88.229.8/index.php/alAdyan/article/view/528/353
Payne, S., Swami, V., & Stanistreet, D. L. (2008). The social construction of gender and its influence  on  suicide:  a  review  of  the  literature. Journal of  Men’s Health , 5 (1),  23–35. https://doi.org/10.1016/j.jomh.2007.11.002
Rahmawati, N. N. (2016). Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender. Jurnal Studi Kultural , I (1), hal. 58-64. http://journals.an1mage.net/index.php/ajsk Rohmana,  J.  A.,  &  Ernawati,  M.  (2014).  PEREMPUAN  DAN  KEARIFAN  LOKAL: Performativitas Perempuan Dalam Ritual Adat Sunda. Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam , 13 (2), 151. https://doi.org/10.14421/musawa.2014.132.151-166
Samuel  Zacharias,  T.,  &  Niwa  Natar,  A.  (2020).  Disrupsi  Seksualitas  Feminis:  Meninjau Pelecehan  dan  kekerasan  Perempuan  Pada  Praktik  Adat  Sifon  Masyarakat  Suku  Atoin Meto. Musawa (Jurnal Studi Gender Dan Islam) , 19 (1), 57–69.
Sugianto,    fajar,  Esti  Purnamama  Sari,  V.,  &  Jennifer,  G.  (2021).  Nusa  Tenggara  Timur  . Sekilas mengenai hukum waris adat Lamaholot , sistem kekerabatan yang dianutnya ialah Sistem Kekerabatan Patrlinial . Hal ini dapat dilihat melalui sistem perkawinannya hingga sistem waris yang dipraktikan dalam masyarakat adat Lamah. Jurnal Ilmu Hukum , 17 (2), 152–166.
Thaufan DS, Al. (2017). Menyelisik Kepercayaan Masyarakat Sunda Wiwitan badui Dalam di Kanekes Lebak banten. Jurnal IlmU UShuludin Ushuluna , 3 (2), 123–138.