## Research Article
Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Yang Akan Datang (Ius Constituendum)
Risqi Perdana Putra 1*, Pujiyono 2
1 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro * risqiperdanaputra@gmail.com

## ABSTRACT
Narcotics crime is at a level that endangers the social life of the Indonesian people. This study aims to analyze  the  criminal  formulation  policy  in  the  upcoming  Narcotics  Law  (ius  constituendum).  The research method used is normative juridical. The results of the study state that the existing policies on criminal sanctions, especially the death penalty in the Narcotics Law in Indonesia, have not yet realized the idea of balance/monodualistic as basic values in Indonesian society. The criminal formulation policy in  the  upcoming  Narcotics  Law  (Ius  Constituendum)  must  prioritize  treatment  actions  aimed  at improving in order to realize and implement the idea of balance / monodualistic.
Keywords: Formulation Policy; Ius Constituendum; Crime; Narcotics.

## ABSTRAK
Kejahatan narkotika berada pada tingkat yang membahayakan terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kebijakan  formulasi  pidana  dalam  Undang Undang  Narkotika  yang  akan  datang (ius  constituendum). Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  kebijakan  tentang  sanksi  pidana  khususnya pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia yang ada selama ini belum mewujudkan ide keseimbangan/monodualistik  sebagai  nilai  -  nilai  dasar  dalam  masyarakat  Indonesia.  Kebijakan formulasi  pidana  dalam  Undang  Undang  Narkotika  yang  akan  datang (Ius  Constituendum) harus mengutamakan  tindakan  -  tindakan  perawatan  yang  bertujuan  memperbaiki  guna  mewujudkan  dan mengimplementasikan ide keseimbangan / monodualistik.
Kata kunci: Kebijakan Formulasi; Ius Constituendum; Kejahatan; Narkotika.

## A. PENDAHULUAN
Kejahatan  Narkotika  dan  Psikotrapika, merupakan  kejahatan  kemanusiaan  yang  berat, yang  mempunyai  dampak  luar  biasa,  terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas
negara,  karena  penyebaran  dan  perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara.
Negara  hukum  yang  dimaksud  adalah negara  yang  menegakkan  supremasi  hukum untuk  menegakkan  kebenaran  dan  keadilan (Simamora,  2014).  Secara  umum,  dalam  setiap negara  yang  menganut  paham  negara  hukum
terdapat  tiga  prinsip  dasar,  yaitu  supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), dan  penegakan hukum  dengan  cara  yang  tidak  bertentangan dengan  hukum (due  process  of  law) (Ali,  2008).
Konsep  negara  hukum  yang  dianut  oleh  negara Indonesia  adalah  bersumber  pada  nilai-nilai Pancasila (Soemarsono, 2017).
Penyalahgunaan  narkotika  mendorong adanya  peredaran  gelap,  sedangkan  peredaran gelap  narkotika  menyebabkan  penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh  karena  itu  diperlukan  upaya  mencegahan dan  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika dan  upaya  pemberantasan  peredaran  gelap mengingat  kemajuan  perkembangan  komunikasi, informasi  dan  transportasi  dalam  era  globalisasi saat ini (Eleanora,  2011). Upaya pemberantasan peredaran  gelap  narkotika  tidak  bisa  dilakukan oleh satu pihak saja harus dilakukan secara masif dan  konsisten  di  Indonesia  (Gukguk,  &  Jaya, 2019).
Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena  ingin  menikmati  pengaruhnya,  dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup  lama,  sehingga  menyebabkan  gangguan kesehatan  fisik,  mental  dan  kehidupan  sosial (Novitasari,  &  Rochaeti,  2021).  Penyalahgunaan narkotika  bisa  mengakibatkan  tindakan-tindakan berbahaya yang dilakukan oleh pengguna seperti
tawuran,  perkelahian  dan  tindak  kejahatan lainnya (Santoso, & Silalahi, 2020).
Tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika bagi  diri  sendiri  diatur  dalam  Pasal  103  sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika.  Pasal  127  bunyinya  : 1.Setiap  Penyalahguna:  1.  Narkotika  Golongan  I bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  4  (empat)  tahun;  2.  Narkotika Golongan  II  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkotika  Golongan  III  bagi  diri  sendiri  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu) tahun;  2.Dalam  memutus  perkara  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  hakim  wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  54,  Pasal  55,  dan  Pasal 103;  3.Dalam  hal  Penyalah  guna  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dibuktikan  atau terbukti  sebagai  korban  penyalahgunaan Narkotika,  Penyalah  guna  tersebut  wajib menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi sosial.
Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk  tenaga  kesehatan  yang  mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak  sosial,  ekonomi  dan  keamanan nasional,  sehingga  hal  ini  merupakan  ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara (Soemarsono, 2017).
Penyalahgunaan  narkotika  berkaitan  erat dengan  peredaran  gelap  sebagai  bagian  dari dunia  tindak  pidana  internasional.  Mafia perdagangan  gelap  memasok  narkotika  agar orang  memiliki  ketergantungan  sehingga  jumlah supply  meningkat.  Terjalinnya  hubungan  antara pengedar/bandar  dengan  korban  membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar,  bahkan  tidak  jarang  korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya  kebutuhan  dan  ketergantungan mereka  akan  narkotika  (Martono,  &  Joewana, 2006)
Penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia telah  sampai  pada  titik  yang  menghawatirkan. Berdasarkan  data  yang  dihimpun  Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus narkotika meningkat  pada  tahun  2021  sebanyak  0,15  % (persen),  sehingga  menjadi  1,95  persen  atau setara  dengan  3,66  juta  jiwa  (Suharmansyah, 2022). Akibat  dari peningkatan jumlah pengguna narkotika di Indonesia tersebut menjadikan tindak pidana  narkotika  pun  meningkat  di  Indonesia. Berangkat  dari  uraian  tentang  narkotika  tersebut maka  bisa  dikemukakan  bahwa tindak  pidana narkotika  telah  berada  pada  tingkat  yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat  yang  pada  gilirannya  dapat mengganggu  sendi-sendi  keamanan  nasional dalam  rangka  pembangunan  nasional  menuju masyarakat  yang  adil  dan  makmur  seperti  yang dicita-citakan  dalam  tujuan  negara  yang
tercantum  pada  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  1945  alinea  keempat  (Soemarmi  dkk, 2019).
Mendengar  kata  narkotika  di  ucapkan, seringkali  memberikan  bayangan  yang  negatif tentang  dampak  yang  tidak  diinginkan,  hal  ini dikarenakan  narkotika  sangat  identik  dengan perbuatan  jahat,  terlarang  dan  melanggar peraturan.  Narkotika  merupakan  bagian  dari narkotika, yaitu segolongan obat, bahan atau zat yang  apabila  masuk  ke  dalam  tubuh  akan berpengaruh terutama  pada jalannya fungsi  otak dan  sering  menimbulkan  ketergantungan,  terjadi perubahan  dalam  kesadaran,  pikiran,  perasaan, dan  perilaku pemakainya. Ada lima faktor utama penyebab seorang rawan terhadap narkotika atau kecanduan  terhadap  hal-hal  lain.  Penyebab  itu adalah  keyakinan  adiktif,  kepribadian  adiktif, ketidakmampuan  menghadapi  masalah,  tidak terpenuhinya  kebutuhan  emosi,  sosial,  dan spiritual,  serta  kurangnya  dukungan  sosial (Novitasari, & Rochaeti, 2021).
Kejahatan  narkotika  dalam  hukum  pidana positif  di  Indonesia  diancam  dengan  hukuman mati.  Dalam  sistem  pemidanaan  di  Indonesia pidana  mati  merupakan  hukuman  yang  paling berat  dari  sekian  banyak  hukuman  yang dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak  pidana,  karena hukuman  ini  menyangkut  jiwa  manusia. Memberlakuan  pidana  mati  memang  selalu mengundang  kontroversi.  Hal  tersebut  tidak hanya terjadi di Indonesia, namun kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara Eropa yang telah
membatalkan  pidana  mati.  Beberapa  pendapat menyebutkan  bahwa  pidana  mati  tidak  sesuai dengan  ajaran  hukum  Islam,  Pancasila  dan Undang  Undang  Dasar  1945.  Selain  itu  pidana mati  bertentangan  dengan  Hak  Asasi  Manusia berdasarkan  Pasal  28  A  UUD  1945  perubahan kedua,  Pasal  4  dan  Pasal  33  ayat  (2)  Undang- undang  HAM  No.  39  Tahun  1999  bahwa  setiap orang  bebas  dari  penghilangan  paksa  dan penghilangan  nyawa  serta  bertentangan  dengan Pasal  6  ayat  (1)  ICCPR  bahwa  setiap  orang berhak untuk hidup.
Landasan  teori  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan relatif yang pada  intinya  Teori Relatif  /  Utilitarian  / Doeltheorieen: Teori  Relatif  berdasarkan  atau tergantung  kepada  tujuan  pemidanaan,  yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya  kejahatan.  Perbedaan  dari  beberapa teori  yang  termasuk  teori  tujuan  terletak  pada caranya untuk mencapai. Selanjutnya, Herbert L. Packer  mengemukakan  bahwa  teori  tujuan  atau utilitarian  menekankan  pada  aspek  manfaat  bagi masyarakat,  dengan  kriteria-kriteria  sebagai berikut;  menekankan  pada  aspek  si  pelaku; melihat ke depan (forward looking), membenarkan  hukuman  karena  hukuman mempunyai  dampak  positif  atau  efek  baik terhadap  terhukum,  korban  dan  masyarakat; mengarah  pada  pencegahan (prevention); dan dengan dijatuhkan pidana, si pelaku akan menjadi baik  dan  tidak  lagi  melakukan  kejahatan  (Arief, 2008).
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian terdahulu  yang  membahas  tentang  kejahatan narkotika  seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh Mardenis  Pakian,  Iin  Maryanti  “Pemberlakuan Hukuman  Mati  Pada  Kejahatan  Narkotika Menurut  Hukum  Ham  Internasional  Dan Konstitusi  Di  Indonesia”.  Penelitian  tersebut menyimpulkan  bahwa  penerapan  hukuman  mati dikarenakan  perbedaan  sejarah,  ideologi  dan cara  pandang  suatu  Negara  dalam  memaknai hukuman  mati  terutama  terkait  HAM,  kemudian penerapan  hukuman  mati  kejahatan  narkotika pada  dasarnya  tidak  bertentangan  baik  dengan hukum  internasional,  maupun  hukum  nasional terutama hukum HAM internasional. Penelitian ini membahas  lebih  jauh  tentang  kebijakan  pidana kejahatan  narkotika,  bukan  hanya  kebijakan hukuman mati semata namun lebih jauh daripada itu  merancang  kebijakan  formulasi  pidana  dalam undang-undang  narkotika  yang  akan  datang (ius constituendum) (Pakian,  &  Maryanti,  2019).
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Riza Alifianto  Kurniawan  yang  membahas  tentang pencegahan penyalahgunaan kewenangan penyidik  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana narkotika  di  Indonesia.  Penelitian  ini  membahas lebih  jauh  tentang  kebijakan  pidana  kejahatan narkotika,  bukan  hanya  membahas  tentang pencegahan penyalahgunaan kewenangan penyidik  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana narkotika  semata  namun  lebih  jauh  daripada  itu merancang  kebijakan  formulasi  pidana  dalam undang-undang  narkotika  yang  akan  datang (ius
constituendum) (Kurniawan,  2018).  Selanjutnya penelitian  yang  membahas  tentang  penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban  penyalahgunaan  narkotika  ditinjau  dari teori pemidanaan relatif. Penelitian ini membahas lebih  jauh  tentang  kebijakan  pidana  kejahatan narkotika,  bukan  hanya  membahas  tentang penerapan  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika semata namun lebih jauh daripada itu merancang kebijakan formulasi pidana dalam undang-undang narkotika  yang  akan  datang (ius  constituendum)
(Sutarto,  2021).  Penelitian  lainnya  yang  juga membahas  tentang  narkotika  dilakukan  oleh Yusuf  Saefudin,  Hartiwiningsih  dan  Isharyanto dengan  judul  penelitian “Rehabilitation  Policy  for Drugs  Abuse  in  Indonesia”. Penelitian  ini membahas  lebih  jauh  tentang  kebijakan  pidana kejahatan  narkotika,  bukan  hanya  membahas tentang  kebijakan  rehabilitasi  terhadap  korban penyalahgunaan  narkotika  semata  namun  lebih jauh  daripada  itu  merancang  kebijakan  formulasi pidana  dalam  undang-undang  narkotika  yang akan  datang (ius  constituendum) (Saefudin,
Hartiwiningsih  &  Isharyanto,  2020).  Penelitian lainnya  yang  juga  membahas  tentang  narkotika berjudul “ Effectiveness of Assimilation Implementation  on  Criminal  Criminators  of Narcotics  (Case  Study  at  the  Surakarta  City Detention  Center) yang  dilakukan  oleh  Binar Nugroho,  Moh.  Indra  Bangsawan,  Mizan  Malik, Rika  Yunita  Hardiati,  Dewi  Kusuma  Diarti,  Arief Budiono  Penelitian  ini  membahas  lebih  jauh
tentang  kebijakan  pidana  kejahatan  narkotika, bukan  hanya  membahas  tentang  efektivitas kebijakan  asimilasi  pelaku  kejahatan  narkotika semata namun lebih jauh daripada itu merancang kebijakan formulasi pidana dalam undang-undang narkotika  yang  akan  datang (ius  constituendum) (Nugroho dkk, 2020). Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya tersebut bisa  dikemukakan  bahwa  penelitian  ini  berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga  penelitian  ini  memiliki  nilai  kebaharuan dan penting untuk dilakukan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  diketahui bahwa  sanksi  pidana  dalam  undang-undang narkotika saat ini yang berlaku di Indonesia belum mewujudkan  ide  monodualistik/keseimbangan. Berangkat  dari  hal  tersebut  maka  penelitian  ini akan  secara  spesifik  menjawab  permasalahan; Bagaimana  kebijakan  formulasi  sanksi  pidana dalam  Undang-Undang  narkotika  di  Indonesia (Ius Constitutum)? Bagaimana kebijakan formulasi pidana dalam UU Narkotika  yang akan datang (ius constituendum) ?

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif yang  bersifat  deskriptif  analitis.  Penelitian  yuridis normatif  digunakan  untuk  menggambarkan  dan menganalisa  permasalahan  hukum  yang  terjadi berdasarkan  peraturan  perundangan  yang berlaku  yang  erat  kaitannya  dengan  pokok bahasan  penelitian  ini,  sejauh  mana  para
pemangku  kebijakan  menerapkannya  (Soekanto, 1986). Penelitian yuridis normatif mempergunakan  bahan-bahan  hukum  yang mengikat  sebagai  bagian  data  sekunder,  dari beberapa  sudut  kekuatan  mengikat  dapat digolongkan  ke  dalam  (Bahan  hukum  primer, hukum sekunder dan hukum tertier).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan  Formulasi  Pidana  Dalam
Undang-Undang  Narkotika  di  Indonesia (Ius Constitutum)
Berdasarkan  peraturan  UU  tentang Narkotika  dan  Psikotrofika  bahwa  tindak  pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat  dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan  pidana  denda.  Terhadap  tindak  pidana narkotika  dan  ancaman  pidana  terhadapnya dapat  dijatuhkan  secara  kumulatif  dengan menjatuhkan  2  jenis  pidana  pokok  sekaligus, misalnya  pidana  penjara  dan  pidana  denda  atau pidana  mati  dan  pidana  denda.  Dalam  KUHP, penjatuhan  dua  hukuman  pokok  sekaligus memang  tidak  dimungkinkan  sehingga  tidak  ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan  pidana  denda  karena  KUHP  hanya menghendaki  salah  satu  pidana  pokok  saja. Namun  demikian,  sebagai  tindak  pidana  yang bersifat  khusus,  maka  untuk  tindak  pidana narkotika  dan  psikotropika,  hakim  diperbolehkan untuk  menghukum  terdakwa  dengan  dua  pidana pokok  sekaligus  yang  pada  umumnya  berupa
pidana  mati,  pidana  seumur  hidup  atau  pidana penjara  dengan  tujuan  agar  pemidanaan  itu memberatkan  pelakunya  agar  tindak  pidana dapat ditanggulangi di masyarakat (Nahak, 2017).
Dalam  sistem  pemidanaan  di  Indonesia pidana  mati  merupakan  hukuman  yang  paling berat  dari  sekian  banyak  hukuman  yang dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak  pidana,  karena hukuman  ini  menyangkut  jiwa  manusia  (Arief, 2013). Pemberlakuan pidana mati memang selalu mengundang  kontroversi.  Hal  tersebut  tidak hanya terjadi di Indonesia, namun kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara Eropa yang telah membatalkan  pidana  mati.  Beberapa  pendapat menyebutkan  bahwa  pidana  mati  tidak  sesuai dengan  ajaran  hukum  Islam,  Pancasila  dan UndangUndang  Dasar  1945.  Selain  itu  pidana mati  bertentangan  dengan  Hak  Asasi  Manusia berdasarkan  Pasal  28  A  UUD  1945  perubahan kedua,  Pasal  4  dan  Pasal  33  ayat  (2)  Undang- undang  HAM  No.  39  Tahun  1999  bahwa  setiap orang  bebas  dari  penghilangan  paksa  dan penghilangan  nyawa  serta  bertentangan  dengan Pasal  6  ayat  (1)  ICCPR  bahwa  setiap  orang berhak untuk hidup.
Ancaman terberat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika adalah dijatuhinya pelaku  dengan  pidana  mati.  Terlepas  dari berbagai  kontroversi  mengenai  pidana  mati tersebut  maka  haruslah  dilihat  terlebih  dahulu mengenai  relevansinya  dengan  nilai  dan  norma yang hidup di alam Pancasila ini, dimana sebagai sebuah Groundnorm ,  Pancasila  haruslah
menjiwai dan menjadi dasar seluruh tertib hukum yang ada di Indonesia. Ini berarti masalah hukum di  Indonesia  harus  diselesaikan  berdasarkan Pancasila  (Samekto,  2019).  Salah  satu  masalah tersebut  adalah  mengenai  ancaman  dan pelaksanaan  pidana  mati.  Untuk  dapat mengetahui  apakah  Pidana  Mati  bertentangan atau  tidak  dengan  Pancasila  maka  haruslah pidana  mati  dihubungkan  dengan  seluruh  sila yang  ada  pada  Pancasila.  Jika  sila-sila  tersebut dibahas  secara  parsial  maka  akan  timbul perbedaan  pendapat  tentang  pidana  mati bertentangan  atau  sejalan  dengan  Pancasila. Sebagai suatu kesatuan, Pancasila mengandung nilai keseimbangan antara sila yang satu dan sila lainnya (Aswandi, & Roisah 2019).
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  menurut Notonagoro adalah causa prima, pengakuan dan keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa diamalkan hampir oleh seluruh Bangsa Indonesia. Untuk itu ancaman  dan  pelaksanaan  pidana  mati  harus berpedoman  pada  sila  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.  Andi  Hamzah  menyatakan  bahwa  pidana mati  dilihat  dari  Sila  Ketuhanan  Yang  Esa diperkenankan  tetapi  terbatas  pada  kejahatan yang  membahayakan  negara.  Meskipun  benar bahwa  tindak  pidana  narkotika  membahayakan kehidupan  negara  khususnya  generasi  muda yang  merupakan  generasi  penerus  kehidupan bangsa namun kepada para pengguna narkotika kecuali  pengedar  dan  bandar  narkotika  tidak layak  untuk  kepadanya  dikenakan  sanksi  pidana mati,  karena  pengguna  narkotika  bisa  diberikan
tindakan  perawatan  untuk  membantunya  pulih dari efek candu narkotika.
Sila  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab akan  dilihat  dari  sudut  perikemanusiaan. Perikemanusiaan  hendaknya  dipandang  dari sudut  orang  yang  mempunyai  perikemanusiaa. Asas  perikemanusiaan  justru  diadakan  untuk melindungi hak-hak asasi, dan bukanlah diadakan untuk  melindungi  orang-orang  yang  tidak mempunyai  perikemanusiaan  atau  orang-orang yang  tidak  menghargai  hak-hak  asasi  orang  lain (Simanjuntak, & Benuf, 2020).
Jika  perikemanusiaan  ini  dijadikan  dasar maka bisa jadi mereka yang tidak setuju dengan pidana  mati  juga  mempergunakan  alasan perikemanusiaan  untuk  menyatakan  bahwa pidana mati adalah tidak  manusiawi. Namun satu hal  yang  perlu  diingat  adalah  apabila pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cukup manusiawi  maka  tidak  dapat  dikatakan  bahwa pidana  mati  tidak  berperikemanusiaan.  Hal  ini disebabkan  pidana  mati  akan  dijatuhkan  pada orang  yang    melakukan  kejahatan  kelas  berat. Demikian pula yang diatur dalam UU Psikotropika dan UU Narkotika. Pidana mati tidak diancamkan kepada  mereka  yang  melakukan  kejahatan  yang tidak  tergolong  menyebabkan  kerusakan  atau kerugiaan  yang  parah.  Pidana  mati  hanya diancamkan  pada  mereka  yang  melakukan  delik tertentu  dengan  objek  dan  cara  tertentu,  tidak diancamkan  pada  semua  jenis  tindak  pidana narkotika.
Di  semua  wilayah  Eropa  (kecuali  Belarus) dan kebanyakan negaranegara  pasifik (termasuk Australia,  New  Zealand  dan  Timor  Leste  telah menghapus  pidana  mati.  Di  Amerika  Latin, banyak  negara  yang  juga  telah  menghapus pidana  mati,  namun  beberapa  negara  lainnya (seperti di Brazil) masih memperbolehkan pidana mati  untuk  keadaan  eksepsional.  Di  USA, Guetamala,  kebanyakan  negara  negara-negara Karibean, Asia dan Afrika masih mempertahankan  pidana  mati.  Negara  terakhir yang  menghapus  pidana  mati  untuk  semua kejahatan adalah Albania.
Ketentuan lain yang  berupaya menghapus hukuman  mati  adalah optional  protocol II  dari Kovenan  Internasional  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik (The second Optional Protocol ti the Internasional Covenant  on  Civil  and  Poltical  Rights) . Optional protocol II tersebut bertujuan untuk menghapuskan  secara  total  hukuman  mati sebagai  salah  satu  sanksi  dalam  hukum  pidana tidak  lagi  memiliki  legitimasi  di  dalam  sistem hukum  pidana  yang  berlaku  di  negara-negara yang telah meratifikasi Kovenan hak-hak sipil dan politik.
Sejak  saat  itu  wacana  penghapusan pidana  mati  (capital  punishment  atau  death Penalty)  semakin  ramai  dibahas  dalam  forum Internasional, terutama pada Tahun 1994, ketika UN General Asembly mempertimbngkan perlunya resolusi  untuk  membatasi  pidana  mati  dan mendororng moratorium untuk eksekusi-eksekusi hukuman  pidana  mati  yang  cukup  menimbulkan
pro  dan  kontra  di  kalangan  negaranegara anggota  PBB.  Sebagian  besar  negara  anggota PBB berpendapat bahwa hukuman mati bukanlah sebuah isu HAM sehingga resolusi tersebut gagal disepakati  oleh  UN  General  Asembly.  Namun demikian  negara  yang  menolak  hukuman  mati tetap menempatkan hukuman mati dalam konteks perlindungan  hak  asasi  manusia,  dan  pada akhirnya  berhasil  mendorong  UN  Hight Commisisn  on  Human  Right  menyetujui  sebuah resolusi yang menyatakan “ abolition of the death penalty  contributies  to  enhancement  of  human dignity  and  to progresive  development  of  human rights”
Dalam perkembangannya, upaya penghapusan hukuman mati semakin berkembang  di  berbagai  negara.  Negara-negara Council  of Europe telah  membentuk  sebuah protokal  konvensi  Eropa  tentang  hak  asasi manusia  yang  menuntut  penghapusan  pidana mati.
2. Kebijakan  Formulasi  Pidana  Dalam Undang-Undang  Narkotika  Yang  Akan Datang (Ius Constituendum)
Upaya untuk mencari alternatif pidana mati bertolak  dari  suatu  kenyataan  bahwa  di  dalam perkembangannya  pidana  mati  semakin  tidak disukai  baik  atas  pertimbangan  kemanusiaan, pertimbangan  filosofis  pemidanaan  maupun  atas pertimbangan ekonomis.
Apabila dicermati kecenderungan internasional  di  atas  memuat  adanya  keharusan untuk meninjau kembali penggunaan pidana mati
sebagai  jenis  sanksi  yang  dapat  digunakan  di dalam  hukum  pidana.  Berkaitan  dengan penggunaan  pidana  mati  sebagai  jenis  sanksi pidana  dalam  hukum  pidana,  maka  upaya  untuk melakukan  peninjauan  kembali  terhadap  “pidana mati”  agaknya  menjadi  suatu  keharusan. Mengingat, dalam konteks pidana jenis sanksi ini merupakan sanksi terberat.
Barda  Nawawi  Arief  menyatakan  (Arief, 2008)  pidana  mati  perlu  teta  dipertahankan dengan didasarkan ide “menghindari tuntutan/rekasi  masyarakat  yang  bersifat  balas dendam/emosional/sewenang-wenang/tidak terkendali  atau  bersifat ”extralegal  execution” Artinya disediakan pidana mati dalam perundang- undangan  dimaksudkan  untuk  memberikan saluran  emosi/tuntutan  masyarakat.  Tidak tersedianya  pidana  mati  dalam  undangundang bukan  merupakan  jaminan  tidak  adanya  pidana masti dalam kenyataan masyarakat.
Terhadap  diakuinya  keberadaan  pidana mati  sebagai  sarana  untuk  mencegah  kejahatan tersebut  juga  terlihat  dalam  publikasi  PBB  tahun 1994  yang  menyatakan,  bahwa  sekalipun dibeberapa  Negara  seperti  Brasil,  Kolombia, Norwegia,  Portugal  dan  Spanyol  pidana  mati telah dihapuskan dan diganti dengan pidana yang lebih  bersifat  pasti,  tetapi  secara  umum  pidana mati tetap diakui keberadaannya.
Peraturan  tentang  narkotika  di  Indonesia merupakan  implementasi  kewajiban  hukum internasional  yang  lahir  dari  perjanjian internasional, konvensi narkotika dan psikotropika
menegaskan kejahatan narkotika dan psikotropika  termasuk  kejahatan  yang  sangat serius,  pemberlakuan  pidana  mati  terhadap kejahatan-kejahatan  dimaksud  justru  merupakan salah  satu  konsekuensi  keikutsertaan  Indonesia dalam  konvensi  narkotika  dan  psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 3 (6) Konvensi, yang  intinya  bagi  negara  pihak  dapat memaksimalkan  efektivitas  penegakan  hukum dalam kaitan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika  dengan  memperhatikan  kebutuhan untuk kejahatan dimaksud.
Berkaitan dengan penggunaan pidana mati dalam  hukum  pidana  persoalannya  juga menunjukkan arah yang sama pada penggunaan pidana  pada  umumnya,  jadi  persolannya  adalah bagaimana mengoptimalkan pidana mati sebagai alat  pencegah  kejahatan  di  satu  sisi  dan bagaimana dampak negatifnya dapat diminimalisir.  Dampak  negatif  tersebut  terutama berkaitan  dengan  aspek  perlindungan  terhadap individu  dalam  pidana  mati  itu  sendiri.  Dengan demikian  persoalannya  terletak  pada  bagaimana menyumbangkan  aspek  perlindungan  pada pidana  mati,  sehingga  pidana  mati  dapat memberikan  perlindungan  terhadap  masyarakat di satu sisi dan kepada individu di sisi lain.
Berdasarkan  pada  kenyataan  di  atas menjadi jelas kiranya, bahwa dalam penggunaan pidana  mati,  persoalan  pokoknya  terletak  pada perlunya  menemukan  keseimbangan  yang  layak antara  kebutuhan  untuk  rehabilitasi  sebagai
bentuk  perlindungan  terhadap  individu  dan kebutuhan untuk melindungi masyarakat.
Untuk Pembaharuan Hukum Pidana dalam hal  penjatuhan  pidana  mati  terhadap  pelaku kejahatan narkotika, putusan Mahkamah Konstitusi  yang  dibacakan  dalam  sidang  pleno tanggal  30  Oktober  2007,  atas  permohonan pengujian  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1997  tentang  Narkotika in  casu frase  “ pidana mati ”  menjadi  pijakan  dan  tonggak  bagi kesepahaman  cara  pandang  terhadap  hukuman mati di Indonesia, karena jika pro dan kontra terus menerus diwacanakan niscaya dapat mengganggu  dan/  atau  mempengaruhi  suasana keyakinan  para  penegak  hukum  dalam mengambil  putusan.  penting  kiranya  dikutip putusan  Mahkamah  Konstitusi  atas  ketentuan pidan mati yang menyatakan :
“Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan  sifat irrevocable pidana  mati terlepas  dari  pendapat  Mahkamah  perihal  tidak bertentangan pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan  tertentu  dalam undang- undang  tentang  narkotika  yang  dimohonkan pengujian  dalam permohonan a  quo ,  Mahkamah Konstitusi  berpendapat  bahwa  ke  depan, dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan  perundang-undangan yang  terkait  dengan  pidana  mati,  maka perumusan,  penerapan  maupun  pelaksanaan pidana  mati  dalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia  hendaklah  memperhatikan  dengan sungguh-sungguh  hal  berikut  :  a.Pidana  mati
bukan  lagi  merupakan  pidana  pokok,  melainkan sebagai  pidana  yang  bersifat  khusus  dan alternatif; b.Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa  percobaan  selama  sepuluh  tahun  yang apabila  terpidana  berkelakukan  terpuji  dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama  20  tahun;  c.Pidana  mati  tidak  dapat dijatuhkan  terhadap  anak-anak  yang  belum Dewasa;  d.Eksekusi  pidana  mati  terhadap perempuan  hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan  sampai  perempuan  hamil  tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Konsep RKUHP  mengatur  hal-hal  antara  lain  sebagai berikut :
1.Penundaan  pelaksanaan  pidana  mati  bagi wanita  hamil  dan  orang  sakit  jiwa;  2.Penundaan pelaksanaan  pidana  mati”  (“pidana  mati bersyarat”)  dengan  masa  percobaan  10  tahun, jika  :  a.Reaksi  masyarakat  terhadap  terpidana tidak  terlalu  besar  terpidana  menunjukkan  rasa menyesal  dan  ada  harapan;  b.Untuk  diperbaiki kedudukan  terpidana  dalam  penyertaan  tindak pidana  tidak  terlalu  penting;  c.Ada  alasan  yang meringankan;  3.Apabila  dalam  masa  pecobaan (10  tahun)  terpidana  menunjukkan  sikap  dan perbuatan  terpuji,  pidana  mati  itu  dapat  diubah menjadi  pidana  penjara  seumur  hidup  atau penjara  20  tahun;  4.Pidana  mati  baru  dapat dilaksanakan  setelah  permohonan  grasi  ditolak oleh Presiden.
Penting  juga  diperhatikan  apa  yang  diatur dalam  Pasal  52  Konsep  yang  berbunyi  Dalam pemidanaan  wajib  dipertimbangkan  dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan : 1.Kesalahan pembuat  tindak  pidana;  2.Motif  dan  tujuan melakukan tindak pidana; 3.Sikap batin  pembuat tindak  pidana;  4,Apakah  tindak  pidana  dilakukan dengan  berencana;  5.Cara  melakukan  tindak pidana;  6.Sikap  dan  tindakan  pembuat  sesudah melakukan  tindak  pidana;  7.Riwayat  hidup  dan keadaan  sosial  ekonomi  pembuat  tindak  pidana; 8.Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang  dilakukan;  9.Pengaruh  tindak  pidana terhadap  korban  atau  keluarga  Korban; 10.Pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan pembuat tindak pidana
Berdasarkan  hal  tersebut  tindak  pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat  dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan  pidana  denda.  Mengingat  tindak  pidana narkotika  dan  psikotropika  termasuk  dalam  jenis tindak  pidana  khusus  maka  ancaman  pidana terhadapnya  dapat  dijatuhkan  secara  kumulatif dengan  menjatuhkan  2  jenis  pidana  pokok sekaligus,  misalnya  pidana  penjara  dan  pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang  tidak  dimungkinkan  sehingga  tidak  ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan  pidana  denda  karena  KUHP  hanya menghendaki  salah  satu  pidana  pokok  saja. Namun  demikian,  sebagai  tindak  pidana  yang
bersifat  khusus,  maka  untuk  tindak  pidana narkotika  dan  psikotropika,  hakim  diperbolehkan untuk  menghukum  terdakwa  dengan  dua  pidana pokok  sekaligus  yang  pada  umumnya  berupa pidana  badan  (berupa  pidana  mati,  pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan tujuan agar  pemidanaan  itu  memberatkan  pelakunya agar  tindak  pidana  dapat  ditanggulangi  di masyarakat.
Dalam  sistem  pemidanaan  di  Indonesia pidana  mati  merupakan  hukuman  yang  paling berat  dari  sekian  banyak  hukuman  yang dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak  pidana,  karena hukuman ini menyangkut jiwa manusia.
Pemberlakuan pidana mati memang selalu mengundang  kontroversi.  Hal  tersebut  tidak hanya terjadi di Indonesia, namun kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara Eropa yang telah membatalkan  pidana  mati.  Beberapa  pendapat menyebutkan  bahwa  pidana  mati  tidak  sesuai dengan  ajaran  hukum  Islam,  Pancasila  dan UndangUndang  Dasar  1945.  Selain  itu  pidana mati  bertentangan  dengan  Hak  Asasi  Manusia berdasarkan  Pasal  28  A  UUD  1945  perubahan kedua,  Pasal  4  dan  Pasal  33  ayat  (2)  Undang- undang  HAM  No.  39  Tahun  1999  bahwa  setiap orang  bebas  dari  penghilangan  paksa  dan penghilangan  nyawa  serta  bertentangan  dengan Pasal  6  ayat  (1)  ICCPR  bahwa  setiap  orang berhak  untuk  hidup.  Konsep  penanggulangan kejahatan  narkotika  dalam  hukum  indonesia dikenal dengan 2 (dua) cara yaitu dengan konsep penanggulangan  secara  repsresive  dan  konsep
penanggulangan  narkotika  secara  preventive (Gukguk, & Jaya, 2019).
Penanggulangan  dengan  menggunakan hukum  pidana  merupakan  cara  yang  paling  tua, setua  peradapan  manusia  itu  sendiri.  Fungsi primer dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan  dengan  sanksi  berupa  pidana,  yang sifatnya  pada  umumnya  lebih  tajam  dari  pada sanksi  dari  cabang  hukum  lainnya  (Sudarto, 2010) . Sanksi  pidana  sesuaidengan  ketentuan yang  diatur  dalam  Pasal  10  KUHP  yaitu  : 1.Pidana  Pokok  yaitu  :  a.Pidana  Mati;  b.Pidana Penjara;  c.Pidana  kurungan;  d.Pidana  Denda, 2.Pidana  Tambahan  yaitu  :  a.Pencabutan  hak yang  tertentu;  b.Perampasan  barang-barang tertentu; c.Pengumuman putusan hakim.
Dilihat  sebagai  suatu  masalah  kebijakan, ada  yang  mempermasalahkan  apakah  kejahatan perlu  ditanggulangi,  dicegah  atau  dikendalikan, dengan  menggunakan  sanksi  pidana.  Ada  yang berpendapat  terhadap  pelaku  kejahatan  atau pelanggar  hukum  pada  umumnya  tidak  perlu dikenakan  pidana.  Menurut  pendapat  ini  pidana merupakan peninggalan masa lalu yang harusnya dihindari.  Pendapat  ini  nampaknya  didasarkan pada  pandangan  bahwa  pidana  merupakan tindakan  perlakuan  atau  pengenaan  penderitaan yang  kejam.  Hal  ini  dapat  dimaklumi  karena memang  sejarah  hukum  pidana  penuh  dengan gambaran-gambaran  mengenai  perlakuan  yang oleh  ukuran-ukuran  sekarang  kejam  dan melampaui batas (Muladi, 2009).
Adanya  pendapat  bahwa  para  pelaku kejahatan  tidak  perlu  dijatuhkan  pidana  maka lahirlah  paham  determinasi  yang  menyatakan bahwa  orang  tidak  mempunyai  kehendak  bebas dalam  melakukan  suatu  perbuatan  karena dipengaruhi  waktak  pribadinya,  faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatanya.
Kejahatan  merupakan  manifestasi  dari keadaan seseorang yang cenderung memberontak  terhadap  hukum  yang  berlaku dalam  konteks  ini  adalah  hukum  pidana  yaitu pidana  narkotika di  Indonesia.  Tujuan dikenakannya sanksi pidana adalah memperbaiki pelaku  supaya  bisa  diterima  kembali  di masyarakat,  sehingga  maka  bukan  pidana  yang seharusnya  dikenakan  kepadanya  tetapi  yang diperlukan  adalah  tindakan-tindakan  perawatan yang bertujuan memperbaiki.
a. Penanggulangan Secara Preventive Adapun  alasan  mengapa  mencurahkan perhatian  pada  pencegahan  sebelum  kejahatan dilakukan  adalah  sebagai  berikut  :  (i)  Tindakan pencegahan lebih dari pada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan lebih ekonomis tidak selalu  memerlukan  suatu  organisasi  yang  rumit, dapat  dilakukan  secara  perorangan  dan  tidak memerlukan  keahlian  seperti  tindakan  represif dan  koreksi;  (ii)  Pencegahan  tidak  menimbulkan akibat  yang  negatif  seperti  stigmatisasi, pengasingan,  penderitaan  dalam  berbagai bentuk,  pelanggaran  hak  asasi  manusia, permusuhan/kebencian  terhadap  satu  sama  lain
yang  dapat  menjurus  kearah  residivisme;  (iii) Pencegahan  tidak  menimbulkan  akibat  yang negatif  seperti  stigmatisasi,  pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak  asasi  manusia,  permusuhan/kebencian terhadap  satu  sama  lain  yang  dapat  menjurus kearah residivisme
Jadi  pidana  bukanlah  sekedar  untuk melakukan  pembalasan  atau  pengimbalan kepada  orang  yang  telah  melakukan  tindak pidana,  tetapi  mempunyai  tujuan-tujuan  tertentu yang  bermanfaat.  Adapun  pembagian  prevensi yaitu (Gukguk, & Jaya, 2019):
1. Prevensi Umum Tujuan  pokok  pidana  yang  hendak  dicapai adalah  pencegahan  yang  ditujukan  kepada khalayak  ramai/kepada  semua  orang  agar tidak  melakukan  pelanggaran  ketertiban masyarakat.  Prevensi  umum  dilakukan dengan mempertontonkan pelaksanaan pidana di depan umum agar masyarakat tidak berani  lagi  melakukan  kejahatan.  Jadi  agar anggota masyarakat lain takut, perlu diadakan pelaksanaan pidana yang menjerakan dengan pelaksanaan di depan umum.
2. Prevensi Khusus Prevensi  khusus  mempunyai  tujuan  agar pidana  itu  mencegah  sipenjahat/terpidana tidak  mengulangi  lagi  kejahatan,  yang  berarti agar    berubah  menjadi  orang  yang  lebih  baik dan  berguna  bagi  masyarakat.  Van  Hamel menunjukkan  bahwa  prevensi  khusus  suatu pidana adalah:
a. Pidana  harus  memuat  suatu  unsur menakutkan  supaya  mencegah  penjahat yang  mempunyai  kesempatan  untuk  tidak melaksanakan niat buruknya.
b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
c. Pidana  mempunyai  unsur  membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
Berdasarkan  makna  prevensi  khusus  yang dikemukakan  oleh  Van  Hamel  di  atas  menjadi landasan  teoritis  terhadap  pembentukan  regulasi tentang  Narkotika  di  Indonesia.  Prevensi  khusus suatu tindak pidana yang tertuang dalam Undang- undang  narkotika,  terlihat  dalam  aturan  tentang regabilitasi  yang    dibedakan  menjadi  2  (dua) yaitu;  pertama  rehabilitasi  medis,  yang merupakan  suatu  proses  kegiatan  pengobatan secara  terpadu  untuk  membebaskan  pecandu dari  ketergantungan  narkotika.  Kedua  yaitu rehabilitasi sosial, yang merupakan suatu proses kegiatan  pemulihan  secara  terpadu  baik  fisik, mental  sosial  agar  bekas  pecandu  narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan  masyarakat.  Terkandungnya  prevensi khusus  dalam  Undang-Undang  narkotika  ini tujuannya  agar  mencegah  terpidana  narkotika tidak  lagi  mengulangi  kejahatannya  dan memperbaiki  terpidana  sehingga  terpidana  bisa diterima  dalam  masyarakat  serta  diterima masyarakat.
Tentu  saja  jika  membahas  terkait  dengan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika pasti kita wajib menyinggung tentang bagaimana cara-
cara mengadakan suatu pemberantasannya juga, karena  jika  semakin  di  biarkan  maka  generasi muda  dan  generasi  selanjutnya  akan  rusak  dan hancur karena narkotika, oleh sebab itu beberapa pembahasan  singkat  terkait  dengan  bagaimana cara melakukan pencegahan narkotika antara lain melalui beberapa hal sebagai berikut ini :
i. Melakukan  sosialisasi  dan  menggerakkan organisasi masyarakat di lingkungan terkait Perkembangan  kejahatan/penyalahgunaan narkotika  sekarang  ini  memang  sangat mengkhawatirkan  karena  peredarannya  sudah sangat  luas  dan  korbanya  tidak  hanya  orang dewasa  tetapi  remaja  dan  anak-anak.  Ini disebabkan  karena  kejahatan  narkotika  bersifat internasional  yang  dilakukan  dengan  modus operandi yang tinggi serta teknologi yang canggih termasuk cara mengamankan hasil kejahatan dan didukung  oleh  sistem  transportasi  yang  canggih pula,  hampir  disetiap  negara  mempunyai jaringannya  masing-masing  tidak  terkecuali  di indonesia,  baik  itu  dikota-kota  besar  maupun  di desa-desa.
ii. Melakukan evaluasi dan pemetaan perkembangan  peredaran  Narkotika  di lingkungan terkait.
Dengan terorganisasinya jaringan narkotika menyebabkan  banyak  orang  yang  terlibat  di dalamnya  sehingga  Kepolisian  Daerah  ataupun BNN setempat selalu membuat evaluasi terhadap perkembangan  peredaran  narkotika  di  setiap wilayah  yang  bersangkutan  dan  maka  dari sebuah  evaluasi  tersebut  ditemukan  beberapa
hasilnya antara lain sebagai berikut ini : a.banyak orang  muda  maupun  orang  dewasa  yang  masih dalam usia produktif terjebak dalam penyalahgunaan  narkotika;  b.Bahwa  banyak pelaku  yang  hanya  sekedar  coba-coba  maupun sampai  ke  taraf  addict  atau  kecanduan.  Bahkan tak jarang juga berakhir pada kematian.
Penyalahgunaan  narkotika  dilakukan  oleh semua  lapisan  masyarakat  mulai  dari  PNS, pegawai  swasta  maupun  pelajar  dan  mahasiswa bahkan  dilakukan  oleh  para  pengangguran  dan yang sangat menghawatirkan kita penyalahgunaan  narkotika  dilakukan  oleh  TNI yang merupakan alat pelindung negara dan juga oleh  polri  yang  merupakan  aparat  penegak hukum  dimana  merekalah  yang  seharusnya menjadi pedoman bagi masyarakat umum.
Masalah  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  narkotika  di  indonesia  menunjukkan kecenderungan  yang  terus  meningkat,  sudah sangat  memprihatinkan  dan  membhayakan kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan  negara. Indonesia  bukan  hanya  tempat  transit  dalam perdagangan  dan  peredaran  gelap  narkotika tetapi  telah  menjadi  tempat  pemasaran  dan tempat produksi narkotika.
Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan  dan  peredaran  narkotika  di Indonesia,  memerlukan  upaya  sinergis  yang komprehensip  dan  multidimensional,  sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Upaya ini dilakukan  secara  bertahap,  konsisten  dan berkelanjutan, hingga mencapai kondisi Indonesia
bebas  dari  penyalahgunaaan  dan  peredaran gelap narkotika.
Permasalahan  narkotika  tidak  hanya merebak  dikotakota  besar  tetapi  telah  menjalar kedaerah  pedesaan.  Meningkatnya  peredaran gelap  yang  disertai  dengan  penyalahgunaan narkotika  ini  merupakan  suatu  masalah  yang harus ditanggulangi secara bersama-sama.
Dalam  Pasal  70  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  BNN mempunyai  tugas  sebagai  berikut  :  a.Menyusun dan  melaksanakan  kebijakan  nasional  mengenai pencegahandan pemberantasan penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor narkotika;  b.Mencegah  dan  memberantas penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika dan  prekursor  narkotika;  c.Berkoordinasi  dengan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan  dan  peredarangelap  narkotika dan  prekursor  narkotika;  d.Meningkatkan kemampuan  lembaga  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi  sosial  pecandu  narkotika,  baik  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  maupun masyarakat;  e.Memberdayakan  masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan danperedaran  gelap  narkotika  dan  prekursor narkotika;  f.Memantau,  mengarahkan,  dan meningkatkan  kegiatan  masyarakat  dalam pencegahan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
Dengan  adanya  tahap  formulasi,  maka upaya  pencegahan  dan  penanggulangan
kejahatan  bukan  hanya  tugas  aparat  penegak hukum  tetapi  juga  aparat  pembuat  hukum (legislatif). Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap  paling  strategis,  bilamana  kelemahan  dan kesalahan  legislatif  merupakan  kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan  dan  penanggulangan  pada  tahap aplikasi  dan  eksekusi  (Ariyanti,  2019).  Hakekat dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika yaitu;  Penanaman  disiplin  melalui  pembinaan pribadi  dan  kelompok.  Pengendalian  situasi khususnya  menyangkut  aspek  budaya,  ekonomi dan  politik  yang  cenderung  dapat  merangsang terjadinya penyalahgunaan narkotika.
Pengawasan  lingkungan  untuk  mengurangi  atau meniadakan kesempatan penyalahgunaan narkotika  dan  pembinaan  atau  bimbingan  dari partisipasi  masyarakat  secara  aktif  untuk menghindari  penyalahgunaan  tersebut  dengan kegiatan positif (Gukguk, & Jaya, 2019).
Untuk dapat melaksanakan upaya tersebut dengan  baik,  polisi  tidak  dapat  bekerja  sendiri. Polisi juga perlu untuk melakukan kerja sama baik dengan  pemerintah  maupun  masyarakat. Masyarakat  juga  berperan  aktif  untuk  dapat melakukan upaya tersebut.
Agar  tindakan  kepolisian  menjadi  efektif sampai  diluar  satuan,  bukan  hanya  struktur  dan praktek  kepolisian  yang  perlu  dimodifikasi,  tetapi juga sifat kerjasama dengan masyarakat maupun dengan  instansi  lain.  Walaupun  penanggulangan kejahatan merupakan tanggungjawab formal  dan yurisdiksi  kepolisian,  upaya  pencegahan  utama
harus  diserahkan  kepada  penguasa  setempat yang  kerjasama  dengan  polisi,  instansi  lain  dan masyarakat  dalam  rangka  mencari  dukungan yang diperlakukan untuk menjamin efektivitas.
Berdasarkan penjelasan tersebut, penilaian keadaan  yang  sangat  perlu  dan  mendesak  lebih dititikberatkan kepada penilaian subjektif penyidik. Terutama  sepanjang  yang  mengenai  pengertian “patut  dikhawatirkan”  segera  melarikan  diri  atau mengulangi  tindak  pidana  atau  benda  yang mungkin  dapat  disita  dikhawatirkan  segera dimusnahkan atau dipindahkan. Semua pengertian  ini  sangat  sulit  ditentukan  dan  dinilai secara objektif. Tidak mungkin membuat patokan yang pasti dan realistis atas semua kekhawatiran. Membuat  ukuran  umum  atas  kekhawatiran  tidak mungkin,  sebab  di  antara  manusia  ada  yang sangat mudah dihinggapi perasaan khawatir, dan ada  pula  tipe  manusia  yang  mudah  dihinggapi perasaan khawatir.
Ada penyidik yang sensitif ditulari perasaan khawatir, tetapi ada juga yang tidak. Atas alasan pengertian  kekhawatiran  erat  hubungannya dengan perasaan seseorang, penilaian kekahawatiran dalam praktek penegakan hukum, banyak  ditentukan  oleh  subjektivitas  penyidik. Sangat  sulit  menentukan  ukuran  objektif,  kapan disebut suatu keadaan sudah benar-benar berada dalam  taraf  yang  sangat  perlu  dan  mendesak. Percuma  berusaha  mencari  ukuran  yang  objektif tentang  hal  tersebut.  Karena  lebih  baik diserahkan pada praktek hukum serta paling tepat untuk menilainya secara kasuistis

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  penulis paparkan dalam pembahasan di atas , maka dapat disimpulkan  sesuai  dengan  permasalahan  yang dikemukakan  sebagai  berikut.  Kebijakan  tentang kejahatan narkotika diatur dalam Undang-Undang Narkotika.  Namun  Kebijakan  tersebut  khususnya tentang  pidana  mati  dalam  Undang-Undang Narkotika di Indonesia yang ada selama ini belum mewujudkan  ide  keseimbangan/monodualistik sebagai  nilai-nilai  dasar  dalam  masyarakat Indonesia  serta  belum  mengutamakan  pidana berupa  Tindakan-tindakan  perawatan  terhadap pelaku  kejahatan  narkotika.  Kebijakan  formulasi pidana  dalam  UU  Narkotika  yang  akan  datang (Ius  Constituendum) harus  mengutamakan tindakan-tindakan  perawatan  yang  bertujuan memperbaiki  seperti  upaya  prevensi  baik prevensi umum maupun prevensi khusus.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia. Jurnal Yuridis, Vol.6,(No.2),pp.33–43. http://dx.doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789
Aswandi, Bobi., & Roisah, Kholis. (2019). Negara Hukum  Dan  Demokrasi  Pancasila  Dalam Kaitannya  Dengan  Hak  Asasi  Manusia (HAM). Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, Vol.1,(No.1),pp.128–45. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145 Arief,  Barda  N.  (2013).  Kebijakan  Reformulasi
Ancaman  Pidana  Mati  Tindak  Pidana Korupsi  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan. Masalah  -  Masalah  Hukum,
Vol.42,  (No.1),  pp.23–33.  DOI: 10.14710/ mmh.42.1.2013.23-33
Nugroho, Binar., Bangsawan, Moh. Indra., Malik,
Mizan  Malik.,  Hardiati,  Rika  Yunita.,  Diarti, Dewi  Kusuma.,  &  Budiono,  Arief.  (2020).
Effectivenessof Assimilation Implementation on  Criminal  Criminators  of  Narcotics  (Case Study  at  the  Surakarta  City  Detention Center). International Journal of Multicultural and  Multireligious  Understanding, Vol.8, (No.7),pp.768–778. http://dx.doi.org/10.184 15/ijmmu.v7i8.2237
Eleanora, Fransiska N.  (2011). Penyalahgunaan Narkotika  serta  Usaha  Pencegahan  dan
Penyelahgunaannya. Jurnal Hukum; Fakultas Hukum Unissula , Vol.25,
(No.1,April),pp.439-452.  http://dx.doi.org/10. 26532/jh.v25i1.203
Kurniawan,  Riza  A.  (2018).  Pencegahan Penyalahgunaan  Kewenangan  Penyidik Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana
Narkotika. Masalah-Masalah Hukum,
Vol.47,(No.2),pp.111–117. DOI: 10.1471 0/mmh.47.2.2018.111-117
Pakian,  Mardenis.,  &  Maryanti,  Iin.  (2019). Pemberlakuan  Hukuman  Mati  Pada Kejahatan  Narkotika  Menurut  Hukum  Ham Internasional  Dan  Konstitusi  Di  Indonesia.
Masalah  -  Masalah  Hukum, Vol.48,  (No.3),
pp.312–18.  DOI: 10.14710/mmh.48.3.2019. 312-318
Nahak,  S.  (2017).  Hukum  Tindak  Pidana Mayantara  (Cyber  Crime)  Dalam  Perspektif
Akademik. Jurnal Hukum Prasada, Vol.4,(No.1),pp.1–11.  https://doi.org/10.222 25/jhp.4.1.2017.1-11
Novitasari, Novi., & Rochaeti, Nur. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  Yang  Dilakukan Oleh  Anak. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, Vol.3,(No.1),pp.96–108. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108 Gukguk, Roni Gunawan Raja., &  Jaya, Nyoman Serikat  Putra.  (2019).  Tindak  Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. Jurnal  Pembangunan  Hukum
Indonesia, Vol.1,(No.3),pp.337–351. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351
Simamora,  J.  (2014).  Tafsir  Makna  Negara Hukum  Dalam  Perspektif  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. Jurnal  Dinamika  Hukum, Vol.14,
(No.3),pp.547–61.  http://dx.doi.org/10.208
84/1.jdh.2014.14.3.318
Simanjuntak,  Supriardoyo.,  &  Benuf,  Kornelius.
(2020). Relevansi Nilai Ketuhanan Dan Nilai Kemanusiaan Dalam Pemberantasan
Tindak  Pidana  Korupsi. DIVERSI :  Jurnal Hukum, Vol.6,(No.1),pp.22–46. https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.890
Soemarmi,  Amiek.,  Indarti,  Erlyn.,  Pujiono,
Pujiyono.,  &  Diamantina,  Amalia.  (2019).
Konsep  Negara  Kepulauan  Dalam  Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan
Perikanan  Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, Vol.48,(No.3),pp.241–48. DOI: 10.14710/mmh.48.3.2019.241-248
Soemarsono,  M.  (2017).  Negara  Hukum
Indonesia  Ditinjau  Dari  Sudut  Teori  Tujuan Negara. Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan,
Vol.37,(No.2),pp.300–322.  http://dx.doi.org/ 10.21143/jhp.vol37.no2.1480
Sutarto.  (2021).  Penerapan  Rehabilitasi  Medis Dan  Rehabilitasi  Sosial  Terhadap  Korban
Penyalahgunaan  Narkotika  Ditinjau  Dari
Teori Pemidanaan Relatif. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol.2, (No.1), pp.115–35. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1 .18
Santoso,  Topo.,  &  Silalahi,  Anita.  (2020). Penyalahgunaan  Narkoba  Di  Kalangan
Remaja:
Suatu Perspektif. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.1, (No.1), pp.37–
45.  https://scholar.ui.ac.id/en/publications/ penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan- remaja-suatu-perspektif
Saefudin,  Yusuf.,  Hartiwiningsih.,  &  Isharyanto.
(2020).  Rehabilitation  Policy  for  Drugs
Abuse  in  Indonesia. Indian  Journal  of Forensic  Medicine  &  Toxicology, Vol.14,
(No.4),pp.4111–4115.  https://doi.org/10.375
06/ijfmt.v14i4.12285

## BUKU
Ali,  A.(2008). Menguak  Realitas  Hukum,  Rampai
Kolom  dan  Artikel  Pilihan  dalam  Bidang
Hukum. Jakarta: Kencana  Prenada  Media Group.
Arief,  Barda  N.  (2008). Masalah  Penegakan Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan Kejahatan . Jakarata: Kencana- Prenadamedia Group.
Martono,  Lydia  Harlina.,  &  Joewana,  Satya.
(2006). Membantu  Pemulihan  Pecandu Narkotika  dan  Keluarganya .  Jakarta:  Balai Pustaka.
Muladi.  (2009).  Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana.  Semarang:  Badan  Penerbit UNDIP.
Samekto,  FX.  Adji.  (2019). Pancasila  Dialektika Dan Masa Depan Bangsa . Jakarta: Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila.
Soekanto,  S.  (1986). Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta:Universitas Indonesia.
Sudarto.  (2010). Hukum  Pidana  I .  Semarang: Yayasan Sudarto.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang  Republik  Indonesia    Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## SUMBER ONLINE
Suharmansyah. (2022). Kurangi Jumlah
Pengguna,  Instansi  Pemerintah  Harus Giatkan  P4GN.  BNN  Indonesia.  Retrieved from  https://bnn.go.id/  kurangi-jumlah- pengguna-instansi-pemerintah-harus- giatkan-p4gn/.