## Efektivitas Putusan Praperadilan Terhadap Pelaksanaan Penyitaan Beserta Implikasi Hukumnya

## Effectiveness of pretrial decisions on the implementation of confiscation and
its legal implications
Ricky Indra Gunawan
rickyindragunawan@gmail.com
Kejaksaan Negeri Pringsewu Info Artikel Abstrak
Kata Kunci: Efektivitas; Praperadilan; Implikasi Hukum.
Keywords: Effectiveness; Pretrial; Legal Implications.
DOI:
https://doi.org/10.25041/ip.v1i1.2068
Praperadilan  merupakan  suatu  kontrol  terhadap tindakan  penyidik  maupun  penuntut  umum dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya pada  proses  peradilan  pidana  apakah  telah dilakukan dengan benar atau tidak. Metode yang di  gunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode dengan  pendekatan  secara  Yuridis  Empiris  dan Yuridis Normatif. Efektivitas upaya praperadilan terhadap pelaksanaan proses penyitaan menurut peneliti tingkat keefektivitasannya pun masih patut dipertanyakan karena sejauh pengamatan peneliti  terkait  pengaruh  putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  belum  ada  masyarakat  yang mengajukan  permohonan  gugatan  praperadilan terkait  penggeledahan  dan  penyitaan  yang dilakukan  oleh  penegak  hukum,  sebaliknya pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut lebih banyak masyarakat  mengajukan  gugatan  permohonan peraperadilan terkait penetapan tersangka hal ini dibuktikan dengan banyaknya gugatan
Submitted: Apr 1, 2020; Reviewed: Apr 20, 2020; Accepted: Mei 11, 2020

## I US P OENALE
Volume 1 Issue 1, January–June 2020: pp.63-78 Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ip P-ISSN: 2723-2638 E-ISSN: 2745-9314
praperadilan  terhadap  penetapan  tersangka  dan Implikasi  dalam  putusan  praperadilan  terhadap pelaksanaan  penyitaan  dengan  adanya  putusan Nomor  21/PUU-XII/2014  Ketika  penyidik melakukan penyitaan, dimana tindakan penyitaan  adalah  ujung  dari  tindakan  penyidik guna  proses  pembuktian  di  persidangan,  Maka dengan  adanya  putusan  Nomor  21/PUU- XII/2014, membawa implikasi penyidik dituntut untuk  lebih  berhati-hati  dalam  melakukan penyitaan. Implikasinya juga dalam hal ini yakni hakim dalam memutuskan dan mempertimbangkan terhadap suatu objek
praperadilan  berupa  penyitaan  dalam  suatu perkara  maka  juga  pastinya  akan  berbeda pandangan  karena  hakim  dapat  melakukan penafsiran hukum sepanjang putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014 yang menetapkan penyitaan sebagai objek
praperadilan  belum  ditentukan  secara  tegas dalam peraturan perundang-undangan..

## Abstract
Pretrial  is  a  control  over  the  actions  of investigators and public prosecutors in carrying out  their  duties  and  authority  in  the  criminal justice  process  whether  it  has  been  done properly or not. The method used in this paper is a method with a juridical approach to Empirical and  Normative  Juridical.    The  effectiveness  of pretrial  efforts  towards  the  implementation  of the  confiscation  process  according  to  the researchers  'level  of  effectiveness  is  still questionable  because  as  far  as  researchers' observations are concerned with the influence of the Constitutional Court's ruling, no community has  yet  filed  a  pretrial  suit  related  to  searches and  seizures  carried  out  by  law  enforcers.  / PUU-XII  /  2014  more  people  filed  lawsuits  for judicial  petition  related  to  the  determination  of suspects,  this  is  evidenced  by  the  number  of pretrial  claims  against  the  determination  of suspects  and  the  implications  in  pretrial decisions  regarding  the  implementation  of foreclosures  with  the  ruling  Number  21/PUU- XII / 2014  , where the confiscation action is the tip of the investigator's action in order to prove the trial, so with the decision Number 21/PUU- XII/  2014,  the  implications  of  the  investigator are  required  to  be  more  careful  and    lam
foreclosure.  The  implication  is  also  in this  case that  the  judge  in  deciding  and  considering  a pretrial  object  in  the  form  of  confiscation  in  a case  will  also  certainly  have  different  views because the judge can interpret the law as long as the ruling of the Constitutional Court Number 21 / PUU-XII / 2014 which stipulates the seizure as  a  pretrial  object  has  not  been  determined explicitly in the legislation.

## A. Pendahuluan
Praperadilan  merupakan  suatu  kontrol  terhadap  tindakan  penyidik  maupun  penuntut umum  dalam  menjalankan  tugas  wewenangnya  dalam  proses  peradilan  pidana  apakah  telah dilakukan  dengan  benar  atau  tidak.  Adapun  fungsi  yang  dimiliki  oleh  lembaga  praperadilan adalah  melakukan  pengawasan  horizontal  terhadap  adanya  tindakan  penyimpangan  dan penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  instansi  kepolisian  selaku  penyidik  dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. 1 Lembaga ini diberikan sebagai sarana pengawasan dengan  maksud  untuk  menegakan  hukum,  keadilan,  dan  kebenaran  secara  horizontal. 2 Di dalam  praperadilan,  pejabat  yang  melakukan  penyitaan  baik  polisi  maupun  jaksa  harus  bisa membuktikan bahwa penyitaan tersebut adalah tidak melanggar hukum (legal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa penyitaan  barang-barang  dari  hasil  kejahatan  itu  benar-benar  telah  memenuhi  ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan untuk tidak melangar hak asasi manusia. 3
Lahirnya  praperadilan  dapat  memberikan  pengawasan  antar  lembaga  penegak  hukum bertujuan  untuk  membangun  kontrol  antar  sesama  lembaga  penegak  hukum  agar  tidak melakukan  penyalahgunaan  wewenang. 4 Aspek  kemandirian  kelembagaan  kekuasaan kehakiman terletak pada adanya pemisahan kekuasaan lembaga kehakiman dengan kekuasaan lembaga  negara  lainnya. 5 Permohonan  praperadilan  diatur  dengan  tata  cara  sebagaimana dalam Pasal 82 KUHAP. 6 Sebagaimana diketahui, sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dengan  Undang-undang  RI  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209, Tanggal 31 Desember 1981),  maka  hukum  acara  pidana  sebagai  pedoman  untuk  peradilan  umum  adalah HIR  (Het Herziene Indonesisch Reglement) Stb. Tahun 1941 Nomor 44 yang merupakan produk hukum pada  masa  kolonial  dengan  berbagai  multi  aspek  pada  zamannya,  yang  sudah  barang  tentu terdapat kendala, kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan serta menguntungkan pihak penguasa  (penjajah),  bahkan  khususnya  mengabaikan  pelindungan  akan  hak  asasi  manusia,
1 Bayu  Prastowo.  "Permohonan  Praperadilan  Oleh  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  Selaku  Pihak  Ketiga  Terhadap Berlarut-Larutnya Penyidikan." Verstek . Vol .1. No. 1 (2013) (accessed July 8, 2020): 23-38, https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38787/25667. hlm. 23.
2 Kadri Husin & Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 109
3 MMS Consulting. Kajian Yuridis Mengenai Intepretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentungan Dalam Praktek Praperadilan . http://m2sconsultiung.com/mms/modules/article.php?id=3>[21 April 2010 pukul 14.15].
4 Mokhamad Muslimin, “Fungsi Dan Kewenangan Praperadilan,” Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal ) , vol. 6, (Januari, 2011): 52-56, http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta.hlm.52.
5 Adhaper  "Problematika  Upaya  Peninjauan  Kembali  Perkara  Perdata  Dalam  Tata  Hukum  Acara  Perdata  Di  Indonesia  " Jurnal Hukum Acara Perdata,” Vol.1 No. (2015): 1-14 (Accessed July 13, 2020), Http://Jhaper.Org/Index.Php/Jhaper/Article/View/9/11.hlm 2.
6 Safrun  Kafara,  “Analisis  Hukum  Pelaksanaan  Putusan  Praperadilan  Terhadap  Perkara  Setya  Novanto  Oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel Tanggal 29 September 2017),” Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 1, no. 1 (February 19, 2020): 81–94, https://doi.org/10.18196/jphk.1105.hlm. 87.
ketidakpastian  hukum  dan  keadilan.  Misalnya  ketidakpastian  tentang  tindakan  pendahuluan dalam proses hukumnya dalam hal penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, hak- hak  dan  status  tersangka,  terdakwa,  bantuan  hukum,  lamanya  serta  ketidakpastian  dalam proses penyelesaian perkara pada semua tingkat pemeriksaan dan sebagainya. 7
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka  dalam  komunitas  masyarakat. 8 Pandangan  hukum  selalu  melihat  bahwa  hukum bukan apa yang ditulis, hukum tidak hanya peraturan tetapi juga perilaku, hukum sebagai teks akan diam dan hanya melalui perantara manusia ia menjadi hidup. 9 Dalam perkara penegakan hukum  pidana  di  Indonesia,  ada  dua  landasan  hukum  yang  dipakai,  yaitu  landasan  hukum formil  dan  landasan  hukum  materiil.  Landasan  hukum  formil  adalah  hukum  yang  dijadikan landasan  tentang  tata  cara  melakukan  penegakan  hukum  pidananya,  atau  tata  aturan  yang harus  dipakai  dalam  proses  penegakan  hukum  pidana  materiilnya  (KUHP  dan  peraturan hukum  pidana  lainnya).  Tata  aturan  atau  tata  cara  beracara  (penyidikan,  penuntutan, mengadili)  itu  harus  dimulai  dari  awal  proses  penegakan  hukum  materiilnya.  Kata  harus, diartikan  sebagai  sesuatu  yang  harus  diikuti,  meninggalkan  tata  aturan  yang  diatur  dalam hukum formil itu akan berakibat adanya resiko hukum tersendiri. Yang harus tunduk terhadap tata  aturan  proses  penegakan  hukum  pidana  ini  adalah  semua  institusi  negara  yang  tunduk kepada aturan hukum itu atau semua aparatur negara penegak hukum, yaitu penyidik polri dan setiap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), jaksa, dan hakim. 10
Berbicara  mengenai  konteks  penyitaan  barang  seseorang  dan  pelanggaran  hak  asasi manusia  agaknya  sulit  dihindarkan  dalam  proses  penanganan  perkara  di  Indonesia.  Dalam praktik,  konstitusi  setiap  negara  mengatur  HAM  dengan  menggunakan  sistematika  yang berbeda. 11 Oleh  karenanya  sudah  merupakan  suatu  keharusan  pada  negara  hukum  mampu menjaga  dan  melindungi  hak-hak  warga  negaranya  sebagai  perlindungan  hak  asasi  manusia yang sudah seyogyanya diberikan oleh alat-alat negara sebagai pelindung hak asasi manusia. 12 Hal  itu  terjadi  karena  masih  banyak  orang  yang  dirugikan  karena  disita  atau  dirampas barangnya.  untuk  mengadukan  nasibnya  sekaligus  menguji  kebenaran  dan  ketepatan  dari tindakan  kekuasaan  berupa  penggunaan  upaya  paksa,  baik  di  dalam  proses  penyitaan  yang dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  ataupun  kejaksaan  ataupula  kekuasaan  lainnya.  Penyitaan diartikan  sebagai  proses,  cara,  perbuatan  menyita  atau  pengambilan  milik  pribadi  oleh pemerintah  tanpa  ganti  rugi.  Proses  penegakan  hukum  mengesahkan  adanya  suatu  tindakan berupa  penyitaan.  Oleh  karenanya  penyitaan  merupakan  tindakan  hukum  berupa  pengambil alihan  dari  penguasaan  untuk  sementara  waktu  barang-barang  dari  tangan  seseorang  atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pengertian Penyitaan itu sendiri  dirumuskan  dalam  Pasal  1  Angka  16  KUHAP  yang  berbunyi:  "Penyitaan  adalah serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mengambil  alih  dan  atau  menyimpan  di  bawah penguasaannya  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud  untuk
7 R.  Soeparmono, Praperadilan  dan  Penggabungan  Perkara  Gugatan  Ganti  Kerugian  dalam  KUHAP ,  Bandung:  Mandar Maju, 2015, hlm 2.
8 Ruslan Renggong , Hukum Acara Pidana, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm 1
9 Victor Imanuel Williamson Nalle, “Hak Menguasai Negara Atas Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba,” JurnaI Konstitusi 9, no. 3 (May 20, 2012): 19-42, https://doi.org/10.31078/jk%x. hlm 27.
10 Hartono, Penyidikan  &  Penegakan  Hukum  Pidana  Melalui  Pendekatan  Hukum  Progresif Jakarta:  Sinar  Grafika,  2012, hlm. 79.
11 Bagir Manan and Susi Dwi Harijanti, “Artikel Kehormatan: Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia,” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 3, no. 3 (March 31, 2017): 448–67, https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1. hlm.449.
12 Safitri Wikan, Nawang Sari, And Eroy Aryadi, “Relevansi Perlindungan Korban Penipuan Dan Penggelapan Oleh Oknum Polri Dengan Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Propesi Polri,” Badamai Law Journal , Vol. 4, (March 1, 2019): 17- 31, Https://Ppjp.Ulm.Ac.Id/Journal/Index.Php/Blj/Article/View/6045.hlm.24.
kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan". 13 Sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus memperoleh izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai  dengan  Pasal  38  Ayat  (1)  KUHAP  dan  ketentuan  dalam  Pasal  39  Ayat  (2). 14 Permintaan  izin  penyitaan  tersebut  dilampiri  Resume  dari  hasil  pemeriksaan  yang  telah dilakukan sehingga jelas “hubungan langsung” barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik.
Apabila  tidak  disertai  dengan  resume  maka  permohonan  izin  penyitaan  tersebut  dapat ditolak  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  setempat.  Rumusan  “Ketua  Pengadilan  Negeri setempat”  dimaksudkan  adalah  tempat  dimana  barang-barang  yang  akan  disita  itu  termasuk dalam  wilayah  hukumnya. 15 Hal  ini  perlu  dipahami  agar  tidak  terjadi  kekeliruan.  Penyidik tidak  diperkenankan  memeriksa  atau  menyita  surat,  buku  dan  tulisan  lain  yang  tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda atau  surat  yang  berhubungan  atau  disangka  telah  digunakan  dalam  tindak  pidana  tersebut. Undang-undang  memberikan  kewenangan  seluas-luasnya  kepada  polisi  untuk  melakukan suatu hal meskipun hal tersebut tidak diatur di dalam undang-undang itu sendiri yang menurut pengamatannya harus dilakukan. 16 Untuk itu penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
Bahwasannya  lembaga  praperadilan  masih  terdapat  kelemahan  dalam  mengakomodir perlindungan  hak  tersangka  khususnya  mengenai  tindakan  penegak  hukum  yang  melakukan penyitaan  terhadap  barang  tersangka  masih  belum  efektif  meskipun  bahwa  kini  dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 objek praperadilan ditambah dengan  memberikan  kewenangan  kepada  hakim  untuk  memeriksa  mengenai  penetapan tersangka,  penggeledahan  dan  penyitaan.  Bila  melihat  bahwa  praperadilan  dalam sejarahnya memiliki  fungsi  sebagai  alat  kontrol  dan  perlindungan  anggota  masyarakat  yang  sedang menjalani  proses  peradilan  pidana  dari  kesewenang-wenangan  penguasa.  Sayangnya mekanisme  ini  belum  menjalankan  fungsinya  secara  maksimal,  padahal  potensi penyalahgunaan  kewenangan  juga  meliputi  tindakan  lain  seperi  pengujuan  keabsahan  upaya paksa  yang  lain  seperti  penyitaan.  Sehingga  fungsi  perlindungan  sebagaimana  yang  menjadi dasar filosofis dari keberadaan lembaga ini dalam KUHAP tidak dapat diharapkan tercapai.
Peneliti  melihat  paska  keluarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU- XII/2014  belum  memiliki  pengaruh  besar  terhadap  upaya  tindakan  yang  dilakukan  oleh penegak hukum dalam hal penyitaan dikarenakan belum banyaknya laporan dan juga putusan- putusan  praperadilan  yang  menangani  kasus  terkait  tindakan  penyitaan  tersebut,  hal  tersebut sebaliknya memberikan preseden kepada masyarakat untuk menggugat ke ranah praperadilan terkait  tindakan  penyidik  yang  melakukan  penetapan  tersangka  tanpa  prosedur.  Berdasarkan latar  belakang  tersebut  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tesis  dengan  judul “Efektivitas  Putusan  Praperadilan  Terhadap  Pelaksanaan  Penyitaan  Beserta  Implikasi Hukumnya.”
13 Heri Tahir Dian Eka Safitri, “Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Barru.” Supremasi Hukum . Vol. 13. No.1 (2018): 36-47, https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/10011/5775. hlm. 42.
14 Sumaidi,  “Kajian  Terhadap  Penyitaan  Sebagai  Pemaksaan  Yang  Dihalalkan  Oleh  Hukum.” Legalitas:  Jurnal  Hukum . Vol.VIII. No. 1. hlm. 222.
15 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan , Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 3.
16 Srianti “Perlindungan Hak Asasi Tersangka Terhadap Tindakan Sewenang-Wenang  Aparat Kepolisian Menurut Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian,” Lex  Crimen ,  Vol.  5,  (January  21,  2016):  151-158, Http://Www.Damang.Web.Id/2011/12/Hak-.hlm.151.

## B. Pembahasan

## 1. Efektivitas Putusan Praperadilan Terhadap Pelaksanaan Penyitaan
Menurut  Siti  Insiyah  bahwa  dalam  hal  pelaksanaan  penyitaan,  penyidik  masih  mengacu pada  ketentuan  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dalam  melakukan penyitaan  terhadap  suatu  benda/barang.  Karena  belum  di  undangkannya  ketentuan  hukum acara pidana yang baru sehingga segala proses yang terkait dengan penyitaan terhadap suatu benda/barang tetap berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Sebagai akibat hukum  dikeluarkannya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  yang menetapkan  penyitaan  sebagai  objek  praperadilan  yang  baru  di  Indonesia, 17 penyidik  dalam melakukan penyitaan terhadap suatu barang/benda lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menghindarkan dari segala akibat hukum yang ada. 18
Adanya  beberapa  hal  yang  tidak  masuk  dalam  ruang  lingkup  pemeriksaan  praperadilan padahal mestinya harus masuk karena sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan  perlindungan  hak  asasi  tersangka  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Pasal  1  ayat  (3), Pasal  28D  ayat  (1)  dan  Pasal  28I  ayat  (5)  UUD  yaitu  pengujian  yang  berkaitan  dengan penetapan  status  seseorang  menjadi  tersangka  yang  diduga  tidak  berdasarkan  bukti permulaan,  atau  keabsahan  penangkapan  dan  atau  penahanan  yang  tidak  didasarkan  pada “bukti permulaan yang cukup” atau “cukup bukti”. Terkait Pasal 77 huruf a KUHAP dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat  (3),  Pasal  28D  ayat  (1),  dan  Pasal  28I  ayat  (5)  UUD  1945  apabila  tidak  dimaknai mencakup  sah  atau  tidak  sahnya  penetapan  tersangka,  penggeledahan,  penyitaan,  dan pemeriksaan surat, Mahkamah berpendapat:
Sepanjang menyangkut penggeledahan dan penyitaan, Mahkamah dalam  Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, 19 yang mengadili dalam kaitannya dengan Pasal 83 ayat  (2)  KUHAP,  antara  lain,  mempertimbangkan,  Salah  satu  pengaturan  kedudukan  yang sama  di  hadapan  hukum  yang  diatur  dalam  KUHAP  tersebut  adalah  adanya  sistem praperadilan  sebagai  salah  satu  mekanisme  kontrol  terhadap  kemungkinan  tindakan sewenang-wenang  dari  penyidik  atau  penuntut  umum  dalam  melakukan  penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan,  baik  yang  disertai  dengan  permintaan  ganti  kerugian  dan/atau  rehabilitasi  atau pun tidak, juga tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. 20
Adapun  maksud  dan  tujuan  yang  hendak  ditegakkan  dan  dilindungi  dalam  proses praperadilan  adalah  tegaknya  hukum  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  sebagai tersangka/terdakwa  dalam  pemeriksaan  penyidikan  dan  penuntutan.  Dengan  demikian dibuatnya  sistem  praperadilan  yang  diatur  dalam  Pasal  77  sampai  dengan  Pasal  83  KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam  pemeriksaan  pendahuluan. 21 Kehadiran  KUHAP  dimaksudkan  untuk  mengoreksi pengalaman  praktik  peradilan  masa  lalu,  di  bawah  aturan  HIR,  yang  tidak  sejalan  dengan perlindungan  dan  penegakan  hak  asasi  manusia.  Selain  itu,  KUHAP  memberikan perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  bagi  tersangka  atau  terdakwa  untuk  membela kepentingannya di dalam proses hukum”.
17 Wawan  Sanjaya,  “Proses  Penyidikan  Setelah  Status  Penetapan  Tersangka  Dinyatakan  Tidak  Sah  Dalam  Putusan Praperadilan,” De Jure , Vol. 9. No. 2, (2017): 1--11, https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/8. hlm 1.
18 Wawancara dengan Siti Insiyah selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, Tanggal 5 Desember 2018
19 Syachdin  and  Joko  Jumadi,  “Efektifitas  Praperadilan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia,” Jurnal Jatiswara 33, no. 1 (March 31, 2018), https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i1.155. hlm. 4.
20 Faisal  Abdaud,  “Upaya  Hukum  Pascaputusan  Praperadilan  Dalam  Rangka  Menegakkan  Hukum  Dan  Keadilan,” Al-’Adl 11, no. 2 (July 3, 2018): 103–15, http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1251.hlm 107.
21 Rahmawati  And  Auliana,  “Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Permohonan  Pemeriksaan Praperadilan (Studi Di Pengadilan Negeri Malang),” Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum 1,  No.  2 (2014):  1-20, http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/652.hlm 14.
Menurut peneliti dikaji dari teori efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur  sejauh  mana  aturan  hukum  itu  ditaati  atau  tidak  ditaati.jika  suatu  aturan  hukum ditaati  oleh  sebagian  besar  target  yang  menjadi  sasaran  ketaatannya  maka  akan  dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif akan tetapi sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014  yang menetapkan penyitaan sebagai objek praperadilan masih  banyak  juga  kasus-kasus  penyitaan  yang  melanggar  hukum  tanpa  memperdulikan prosedur yang seharusnnya, maka untuk itu tingkat kefektivitasannya masih belum maksimal mengingat juga KUHAP yang baru belum juga diundangkan sampai hari ini padahal apabila kita  menengok  jauh  KUHAP  kita  yang  sekarang  masih  banyak  peraturan  yang  belum mewakili perkembangan zaman pada hari ini.
Menurut  peneliti  disamping  uraian  diatas  tersebut  terkait  upaya  hukum  praperadilan terhadap  proses  penyitaan  sesudah  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU- XII/2014  yang  menetapkan  penyitaan  sebagai  objek  praperadilan  disamping  itu  juga  hal tersebut  memberikan  pengaruh  positif  dengan  adanya  putusan  MK  tersebut  telah mencerminkan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  karena  selama  ini  upaya  hukum praperadilan belum mampu menjawab persoalan terkait masalah tindakan aparat hukum yang melakukan  penyitaan  secara  sewenang-wenang  untuk  itulah  dengan  adanya  putusan  MK tersebut  telah  menghadirkan  solusi  atas  ketidakadilan  terhadap  masalah  penyitaan.  Dalam kajian  perlindungan  hukum  yang  berasaskan  Hak  Asasi  Manusia  perlindungan  hukum haruslah menempatkan suatu asas yang berisfat universal yang bisa disebut HAM.
Hak  Asasi  Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah-Nya  yang  wajib dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum  dan  Pemerintah,  dan  setiap orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia. 22 Pada  dasarnya hukum adalah pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak akan ditentukan oleh Hak Asasi Manusia yang terkandung dan juga diatur atau dijamin dalam hukum  tersebut. 23 Tujuan  perlindungan  hukum  haruslah  memenuhi  2  (dua)  syarat  yakni perlindungan  hukum  yang  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  yang mengarahkan  tindakan  pemerintah  berikap  hati-hati  dalam  pengambilan  keputusan berdasarkan  diskresi,  dan  perlindungan  yang  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan. 24
Menurut peneliti tingkat keefektivitasannya pun masih patut dipertanyakan karena sejauh pengamatan  peneliti  terkait  pengaruh  putusan  MK  tersebut  belum  ada  masyarakat  yang mengajukan  permohonan  gugatan  praperadilan  terkait  penggeledahan  dan  penyitaan  yang dilakukan  oleh  penegak  hukum,  malah  sebaliknya  pengaruh  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut lebih banyak masyarakat mengajukan gugatan permohonan peraperadilan  terkait  penetapan  tersangka  hal  ini  dibuktikan  dengan  banyaknya  gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka.\
22 A.  Hasyim  Nawawie,  “Eksistensi  Hukuman  Mati  Di  Indonesia,” Jurnal  Pemikiran  Keislaman 28,  no.  1  (December  21, 2017): 177–205, https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.475.hlm 178.
23 Eka  Intan  Putri,  “Begal  Anak;  Pemenuhan  Hak  Dan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  A  Bandar  Lampung,” Cepalo 2, no. 2 (September 12, 2019): 45–84, https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1764. hlm. 76.
24 Gusti  Ayu  et  al.,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Kabupaten Buleleng,” Tahun , vol. 2, (February 28, 2019): 1-11, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/23924.hlm 6.

## Table 1.1 Daftar Pemohon Praperadilan Paska
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 No Nama Yang Berperkara Jabatan Dugaan Kasus Gugatan Praperadila n Hasil Putusan 1 Surya Darma Ali Mantan Mentri Agama Korupsi dana haji Penetapan Tersangka Ditolak 2 Sutan Bhatoegana Ketua Komisi VII DPR RI Penerimaan gratifikasi APBN Perubahan Kementerian ESDM di Komisi VII DPR RI Penetapan Tersangka Ditolak 3 Fuad Amin Ketua  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan Suap pengelolaan Migas Penetapan Tersangka Ditolak 4 Marthen Dira Tome Bupati  Sabu Raijua Korupsi dana pendidikan Penetapan Tersangka Ditolak 5 Hadi Purnomo Mantan Ketua  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kasus penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan permohonan keberatan  wajib pajak  PT  Bank Central Asia (BCA) Tbk tahun 1999 Penetapan Tersangka, Penggeledaha , dan
Penyitaan Diterima 6 Taufiqurrah man Bupati Nganjuk Korupsi lima proyek pembangunan  di Nganjuk pada tahun 2016 Penetapan Tersangka Ditolak 7 Budi Gunawan Mantan Bareskrim Polri Tindak Pidana Suap Penetapan Tersangka Diterima 8 Ilham  Arief Sirajuddin Mantan Walikota Makassar Korupsi Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Penetapan Tersangka, Penggeledaha n, dan Penyitaan Diterima
Kota  Makassar tahun  2006  – 2012
Sumber:http://www.tempo.co/read/news/2015/02/27/063645739/KPK-Tetap-Usut-Kasus- Korupsi-Pemohon-Praperadilan, diakses tanggal 14 Maret 2019
Beberapa  contoh  kasus  diatas  tersebut  menunjukan  indikator  keberhasilan  atau keefektivitasan  dan  juga  pengaruh  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014 lebih cenderung kepada permohonan penetapan tersangka dibandingkan dengan permohonan terhadap  tindakan  penyitaan  dan  juga  penggeledahan  yang  sewena-wenang  yang  dilakukan oleh aparat penegak hukum. dilihat dari tabel tersebut yang mengajukan gugatan praperadilan terhadap tindakan penyitaan dan penggeledahan terdapat 2 kasus selebihnya berkaitan dengan penetapan tersangka

## 1. Implikasi Dalam Putusan Praperadilan Terhadap Pelaksanaan Penyitaan
Implikasi  adalah  segala  sesuatu  yang  telah  dihasilkan  dengan  adanya  proses  perumusan kebijakan.  Dengan  kata  lain  implikasi  adalah  akibat-akibat  dan  konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Pembahasan pada penilitian ini akan diuraikan menegnai implikasi dari penambahan norma penetapan penyitaan sebagai  objek  praperadilan  pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014 merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  sebelum  diberlakukan penambahan  norma  dalam  suatu  undang-undang.  Atas  tindakan  Mahkamah  Konstitusi tersebut  telah  menyebabkan  adanya  implikasi  pada  penegakkan  hukum  acara  pidana  di Indonesia.  Menurut  analisa  penulis,  implikasi  tersebut  melingkupi  tiga  segi  utama  yakni implikasi terhadap penegakkan hak konstitusional warga negara, implikasi pada implementasi putusan di tengah masyarakat, dan implikasi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang pada dasarnya memiliki prinsip checks and balances.
Implikasi  putusan  dari  segi  penegakkan  hak  konstitusional  warga  negara,  sudah  tidak diragukan  bahwa  negara  adalah  aspek  utama  dalam  mengatur  serta  menata  kehidupan masyarakat.  Cara  negara  untuk  mengatur  warga  negara  adalah  salah  satunya  dengan membentuk  suatu  aturan  yang  dinormakan  dalam  produk  undang-undang,  dimana  undang- undang tersebut adalah aturan yang diserap dari norma dasar yakni UUD 1945, dan disebutlah undang-undang  tersebut  bersifat  konstitusional.  Ketika  undang-undang  tersebut  mencederai hak  konstitusional  warga  negara  disinilah  celah  dimana  warga  negara  memiliki  hak  untuk dapat  memperjuangkannya  melalui  proses judicial  review di  peradilan  konstitusi.  Disini pulalah peran negara amat penting dalam memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Mahkamah  Konstitusi  dengan  memperhatikan  salah  satu  dalil  pemohon  yang  memohon untuk  dilindungi  hak  konstitusionalnya,  akibat  dicederai  dengan  tindakan  aparatur  penegak hukum yang telah menetapkan tindakan penyitaan tanpa memperhatikan adanya due process of law . Mahkamah akhirnya pada putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 mengabulkan penetapan tersangka  sebagai  salah  satu  objek  praperadilan.  Tujuan  tindakan  tersebut  selaras  dengan semangat  dari  dibentuknya  Mahkamah  Konstitusi  sebagai the  guardian  of  the  constitution . Adapun  alasan  utama  dari  putusan  tersebut  yakni  menegakkan  hak  asasi  manusia  yang dilindungi oleh konstitusi negara.
Bahwa  putusan  Mahkamah  adalah  putusan  yang  memperhatikan  hak  asasi  manusia sebagai  hak  dasar  yang  ia  miliki,  tidak  hanya  hak  yang  melekat  kepada  tersangka  tersebut, namun  juga  melindungi  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  keluarga  dari  tersangka  atas  tindakan penegak hukum dalam melakukan penyitaan terhadap barang milik tersangka dan tentu untuk memberikan  kehati-hatian  dari  aparatur  penegak  hukum  untuk  tidak  melakukan
kesewenangan dalam melakukan penyidikan sehingga tidak hak warga negara yang terampas percuma.
Disamping  hal  yang  sudah  terjadi,  yaitu  mengenai  polisi  dan  jaksa  yang  belum memaksimalkan  adanya  putusan  MK  pada  putusan  Nomor  21/PUU-XII/2014  sebagai landasan  bahwa  penyitaan  sebagai  objek  praperadilan,  perlu  ada  antisipasi  pula  terhadap penyidik  yang  sekiranya  melakukan  tindakan  penyitaan  secara  melawan  hukum.  Dengan adanya  putusan  Nomor  21/PUU-XII/2014  Ketika  penyidik  melakukan  penyitaan  dimana tindakan  penyitaan  adalah  ujung  dari  tindakan  penyidik  guna  proses  pembuktian  di persidangan, Maka dengan adanya putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 disini penyidik dituntut untuk  lebih  berhati-hati  dalam  melakukan  penyitaan,  karena  penyidik  melakukan  penyitaan tanpa dasar hukum yang jelas dan mengabaikan due proccess of law , jelas akan merampas hak asasi  manusia.  Implementasi  tersebutlah  yang  harus  dimaksimalkan  oleh  setiap  aparatur penegak hukum.
Menurut  Firdaus  Barus  bahwa  memang  praperadilan  menghadapi  masalah,  sehingga perlu dipikirkan alternatif. Selama ini praperadilan yang dianut KUHAP belum menyentuh uji keabsahan  penggeledahan  dan  penyitaan.  Padahal  kedua  perbuatan  itu  sering  dilakukan penyidik,  dan  tidak  menutup  kemungkinan  dilakukan  sewenang-wenang. 25 Menurut  peneliti jika  dikaji  dari  teori  sistem  hukum  yang  menyatakan  bahwa  Menurut  Lawrence  Meir Friedman  berhasil  atau  tidaknya  Penegakan  hukum  bergantung  pada  sistem  hukum  yakni: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.
a. Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem  substansial  yang  menentukan  bisa  atau  tidaknya  hukum  itu  dilaksanakan. Substansi  juga  berarti  produk  yang  dihasilkan  oleh  orang  yang  berada  dalam  sistem hukum  yang  mencakup  keputusan  yang  mereka  keluarkan,  aturan  baru  yang  mereka susun.  Substansi  juga  mencakup  hukum  yang  hidup  ( living  law ),  bukan  hanya  aturan yang ada dalam kitab undang-undang ( law books );
b. Teori  Lawrence  Meir  Friedman  yang  Kedua  :  Struktur  Hukum/Pranata  Hukum:  Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa  atau  tidaknya  hukum  itu  dilaksanakan  dengan  baik.  Struktur  hukum  berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas);
c. Teori  Lawrence  Meir  Friedman  yang  Ketiga:  Budaya  Hukum:  Kultur  hukum  menurut Lawrence  Meir  Friedman  adalah  sikap  manusia  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum- kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. 26
Menurut  peneliti  dikaji  dari  substansi  hukumnya  memang  substansi  di  dalam  KUHAP memang  harus  dibenahi  karena  masalah  penyitaan  dan  juga  penggeledahan  belum  diatur secara  eksplisit  di  dalam  Pasal  yang  mengatur  praperadilan  hal  ini  jelas  akan  menimbulkan penafsiran  yang  berbeda-beda  terkait  menguji  keabasahan  prosedur  formal  yang  berkaitan dengan tindakan aparat hukum yang melakukan penyitaan secara seweang-wenang, memang diakui  bahwa  semenjak  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  yang menetapkan  penyitaan  sebagai  objek  praperadilan  bisa  menjadi  landasan  sementara  guna mengisi  kekosongan  hukum  terkait  masalah  penyitaan,  akan  tetapi  patut  diingat  sebaiknya agar polemik masalah penyitaan tersebut tidak berkepanjangan agar pemerintah untuk segera merealisasi pembentukan RUU KUHAP yang baru.
25 Wawancara dengan Firdaus Barus selaku Advokat pada Kantor Hukum Sofian Sitepu, Tanggal 7 Desember 2018
26 http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2011/12/asas-asas-hukum-acara-pidana.html
Menurut  peneliti  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  yang menetapkan  penyitaan  sebagai  objek  praperadilan  belum  tergambar  dengan  jelas  mengenai hak-hak  apasaja  yang  dapat  ditempuh  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan  terkait  masalah penyitaan  tersebut  karena  putusan  MK  tersebut  hanya  mengakomodir  terhadap  gugatan praperadilan berkaitan dengan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yang selama ini belum diatur di KUHAP.  Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 berawal dari permohonan perkara tersangka korupsi bioremediasi PT Chevron Bachtiar Abdul Fatah. Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 sepanjang  tidak  dimaknai  termasuk  penetapan  tersangka,  penggeledahan  dan  penyitaan. Artinya, jika di dalam Pasal 77 huruf  (a) KUHAP mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas  pada  sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penghentian  penyidikan  atau penuntutan, maka melalui putusan ini MK memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
MK  membuat  putusan  ini  dengan  mempertimbangkan  Pasal  1  ayat  3  UUD  1945  yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga "asas due process of law harus dijunjung  tinggi  oleh  seluruh  pihak  lembaga  penegak  hukum  demi  menghargai  hak  asasi seseorang," mengutip putusan MK. Sementara mengacu pada KUHAP, Mahkamah Konstitusi berpandangan prinsip due process of law belum diterapkan secara utuh lantaran KUHAP tidak mengakomodir pengujian terhadap alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka apakah  diperoleh  dengan  cara  yang  sah  atau  tidak.  "Penetapan  tersangka  adalah  bagian  dari proses  penyidikan  yang  di  dalamnya  kemungkinan  terdapat  tindakan  sewenang-wenang  dari penyidik  yang  termasuk  dalam  perampasan  hak  asasi  seseorang,"  mengutip  putusan  MK. Seperti diketahui, selama ini penetapan status tersangka yang diberikan oleh penyidik kepada seseorang dilekatkan tanpa batas waktu yang jelas. Akibatnya, orang tersebut secara terpaksa menerima  statusnya  tanpa  memiliki  kesempatan  untuk  menguji  keabsahan  penetapan  itu. Mahkamah  Konstitusi  mengakui  pemberlakuan  KUHAP  pada  1981  masih  belum  mengenal penetapan  tersangka  sebagai  salah  satu  bentuk  upaya  paksa.  Namun  seiring  perkembangan waktu, bentuk upaya paksa telah mengalami perkembangan dan modifikasi.
Mahkamah Konstitusi pun mempertimbangkan pendapat ahli hukum Arief Shidarta yang menyatakan  bahwa  'jika  kehidupan  sosial  semakin  kompleks,  maka  hukum  perlu dikonkretkan  secara  ilmiah  dengan  menggunakan  bahasa  yang  lebih  baik  dan sempurna'."Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  menurut  Mahkamah,  dalil  pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili dalam pranata praperadilan adalah beralasan  menurut  hukum,"  mengutip  putusan  MK.  Sebelumnya,  Bachtiar  melalui  kuasa hukumnya  mengajukan  permohonan  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  kepada  Mahkamah  Konstitusi  pada  17  Februari  2014.  Salah  satu  dalil  yang masuk ke dalam pengujian tersebut adalah Pasal 77 ayat (a) KUHAP mengenai kewenangan praperadilan.  Seperti  diketahui,  Bachtiar  merupakan  tersangka  kasus  normalisasi  lahan tercemar  minyak  atau  bioremediasi  di  Riau  pada  kurun  2006-2011.  Kejaksaan  Agung menetapkan  Bachtiar  sebagai  tersangka  pada  12  Maret  2012.  Namun  status  tersangka  itu kemudian  lepas  setelah  hakim  tunggal  Suko  Harsono  memutuskan  penetapan  tersangka Bachtiar  tidak  sah  dalam  sidang  praperadilan  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  pada  27 November 2012.
Bahwa  dari  uraian  diatas  tersebut  urgensi  pengaturan  mengenai  permohonan  gugatan praperadilan terkait tentang sah atau tidaknya penetapan penggeledahan dan penyitaan harus dituangkan  di  dalam  undang-undang  yakni  perlunya  melakukan  revisi  dan  memasukan penambahan  substansi  Pasal  77  KUHAP  mengenai  permohonan    tentang  sah  atau  tidaknya penggeledahan  dan  penyitaan.  Masyarakat  dan  penegak  hukum  tidak  bisa  berpijak  kepada
suatu norma hukum yang dibuat oleh MK karena Putusan MK tersebut diluar dalam kategori peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  di  dalam  Hierarki  atau  tata  urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan (UU 12/2011) yang berbunyi:
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU  12/2011  di  atas mencakup  peraturan  yang  ditetapkan  oleh Majelis  Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Komisi  Yudisial,  Bank Indonesia,  Menteri,  badan,  lembaga,  atau  komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk  dengan Undang-Undang  atau  Pemerintah  atas  perintah  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Provinsi,  Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,  Kepala  Desa  atau  yang  setingkat.  Bahwa  dari  uraian  diatas  tersebut bagaimana  penegak  hukum  bisa  mentaati  peraturan  MK  tersebut  karena  bisa  saja  penegak hukum  dengan  alasan  hukum  terkait  kedudukan  Putusan  MK  tersebut  jauh  kedudukan posisinya  dibawah  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  penegak  hukum  tidak  wajib mentaati norma yang dibuat oleh putusan MK tersebut.
Menurut  Peneliti  jika  dilihat  dari  struktur  hukumnya  bahwa  selama  ini  penegak  hukum cenderung  gegabah  dalam  melaksanakan  tindakannya  dan  kurang  memperhatikan  aspek prosedur  perundang-undangan  serta  tidak  memperhatikan  Putusan  MK  dalam  melakukan tindakan penyitaan sehingga banyaknya pelanggaran yang dilakukan seperti contoh kasus:
a. Berkenaan dengan kasus penyidik Kepolisian Daerah Lampung telah melanggar KUHAP Akademisi  dari  Fakultas  Hukum  Universitas  Lampung  (FH  Unila)  Budiono  menilai apabila  melakukan  penggeledahan  dan  penyitaan  barang  tanpa  ada  izin  Pengadilan Negeri  (PN)  Tanjungkarang.  Dia  mengatakan,  segala  sesuatu  yang  dilakukan  aparat penegak hukum dalam hal penyelidikan, sudah diatur dalam KUHAP. Begitupula dalam hal penggeledahan dan penyitaan tiga tangki solar bersubsidi diduga ilegal di Jalan Sultan Haji  Nomor  4  Kelurahan  Kota  Sepang  Jaya,  Kecamatan  Kedaton  di  Bandarlampung, penyidik  Polda  Lampung  diketahui  tidak  mempunyai  surat  izin. 27 "Apabila  penyidik sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan barang untuk kepentingan umum, hal itu telah sangat merugikan masyarakat," kata dia lagi. Aparat hukum dalam hal ini, katanya, seharusnya  sudah  mengetahui  terkait  prosedur  tersebut  yang  telah  tercantum  dalam KUHAP,  sehingga  jika  mereka  melakukan  seperti  ini  dapat  menimbulkan  keresahan  di masyarakat.  "Itu  sudah  bisa  dikatakan  melanggar  KUHAP  dan  kepolisian  bisa  di- praperadilan-kan,"  kata  dia,  di  Bandarlampung,  Rabu.  Menurut  Budiono,  dalam hal  sita tanpa ada dasar izin dan persetujuan, jika dalam waktu 1x24 jam tidak ditemukan bukti kuat maka harus dibebaskan. Terlebih dalam hal penyitaan dan penggeledahan itu sudah ada tersangka atau terduga kuat berbuat satu tindak pidana."Apabila tangki ini 'kan sudah
27 https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/08/29/ms9j42-polisi-lakukan-penyitaan-tanpa-izin-melanggar-kuhap, diakses pada Tanggal 27 September 2018
sembilan hari, sudah jelas dan terang benderang penyidik dapat dipraperadilkan," kata dia lagi.  Sebelumnya,  Panitera  Muda  (Panmud)  Pidana  PN  Tanjungkarang  Suhaidi  Agus menjelaskan  seharusnya  dalam  penggeledahan  rumah  atau  sita  barang  yang  akan dilakukan  penegak  hukum  harus  berdasarkan  surat  izin  atau  persetujuan  dari  PN Tanjungkarang sesuai pasal 33 ayat 1 KUHAP. Dalam surat izin memang ada dua jenis, pertama pengeledahan itu jika dilakukan melalu penyelidikan terlebih dahulu. Kedua, bila tertangkap,  surat  yang  diperlukan  adalah  persetujuan  penggeledahan  dulu  baru  suratnya menyusul,"  katanya  pula.  Dalam  surat  izin  penggeledahan  dan  sita  pun  harus dicantumkan  nama  tersangka  terkait  perkara  tersebut,  ujar  dia.  "Jika ada  penggeledahan pasti ada nama tersangka, seperti rumah tersangka A di jalan apa dan terkait perkara apa," kata  dia.  Jika  persetujuan  penggeledahan  dan  penyitaan  tidak  dimiliki  penyidik,  maka penyitaan tersebut tidak sah, ujar Suhaidi lagi.
b. Penangkapan  penyidik  KPK  Novel  Baswedan  oleh  penyidik  Badan  Reserse  Kriminal Polri,  pada  Jumat,  01  Mei  2015,  pukul  00.30  WIB,  menuai  kontroversi. 28 penyitaan benda-benda  tidak  sesuai  dengan  sangkaan  tindak  pidana.  Menurutnya,  kejanggalan lainnya  juga  terjadi  pada  saat  penyidik  melakukan  penggeledahan  dan  penyitaan  di kediaman Novel Baswedan.
"Benda sitaan tidak sesuai dengan kasus yang disangkakan seperti seperti fotokopi izin mendirikan  bangunan,  akta  jual  beli,  surat  setor  pajak,  fotokopi  lunas  Kredit Perumahan  Rakyat,  sertifikat  tanah,  Surat  Keputusan  KPK  tentang  perubahan  tingkat jabatan,  fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk,  dan  benda-benda  lain,"  terangnya.  Anggara juga menyebut beberapa syarat benda-benda yang disita, antara lain benda atau tagihan tersangka  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  atau  sebagai  hasil  dari  tindak  pidana; benda  yang  dipergunakan  secara  langsung  untuk melakukan tindak  pidana atau untuk mempersiapkan  tindak  pidana;  dan  benda  yang  dipergunakan  untuk  menghalang– halangi penyidikan tindak pidana
Dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  yang menetapkan  penyitaan  sebagai  objek  praperadilan,  secara  implikasinya  Mahkamah sesungguhnya  sudah  menyatakan  pendapatnya  bahwa  penggeledahan  dan  penyitaan merupakan  bagian  dari  mekanisme  kontrol  terhadap  kemungkinan  tindakan  sewenang- wenang  dari  penyidik  atau  penuntut  umum  dan  karenanya  termasuk  dalam  ruang  lingkup praperadilan, akan tetapi hal tersebut di lapangan belum terlalu dibarengi dengan pelaksanaan oleh  polisi  dan  jaksa  belum  memaksimalkan  adanya  putusan  MK  Nomor  21/PUU-XII/2014 sebagai landasan bahwa penyitaan sebagai objek praperadilan implementasi tersebutlah yang harus dimaksimalkan oleh setiap aparatur penegak hukum.
Implikasinya juga dalam hal ini yakni hakim dalam memutuskan dan mempertimbangkan terhadap suatu objek praperadilan berupa penyitaan dalam suatu perkara maka juga pastinya akan berbeda pandangan karena hakim dapat melakukan penafsiran hukum sepanjang putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  yang  menetapkan  penyitaan  sebagai  objek praperadilan belum ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tersebut  di  atas,  maka  penulis  menarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Efektivitas putusan praperadilan terhadap pelaksanaan penyitaan Menurut peneliti tingkat keefektivitasannya  pun  masih  patut  dipertanyakan  karena  sejauh  pengamatan  peneliti terkait  pengaruh  putusan  MK  tersebut  belum  ada  masyarakat  yang  mengajukan
28 http://www.beritasatu.com/nasional/271095-aneka-pelanggaran-kuhap-yang-dilakukan-terhadap-novel.html
permohonan  gugatan  praperadilan  terkait  penggeledahan  dan  penyitaan  yang  dilakukan oleh penegak hukum, malah sebaliknya pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014  tersebut  lebih  banyak  masyarakat  mengajukan  gugatan  permohonan peraperadilan  terkait  penetapan  tersangka  hal  ini  dibuktikan  dengan  banyaknya  gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka
b. Implikasi  dalam  putusan  praperadilan  terhadap    pelaksanaan  penyitaan  dengan  adanya putusan  Nomor  21/PUU-XII/2014  Ketika  penyidik  melakukan  penyitaan,  dimana tindakan  penyitaan  adalah  ujung  dari  tindakan  penyidik  guna  proses  pembuktian  di persidangan,  Maka  dengan  adanya  putusan  Nomor  21/PUU-XII/2014  disini  membawa implikasi  penyidik  dituntut  untuk  lebih  berhati-hati  dalam  melakukan  penyitaan,  karena penyidik  melakukan  penyitaan  tanpa  dasar  hukum  yang  jelas  dan  mengabaikan due proccess  of  law ,  jelas  akan  merampas  hak  asasi  manusia,  akan  tetapi  polisi  dan  jaksa belum memaksimalkan adanya putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014  sebagai landasan bahwa  penyitaan  sebagai  objek  praperadilan  implementasi  tersebutlah  yang  harus dimaksimalkan  oleh  setiap  aparatur  penegak  hukum.  Implikasinya  juga  dalam  hal  ini yakni  hakim  dalam  memutuskan  dan  mempertimbangkan  terhadap  suatu  objek praperadilan  berupa  penyitaan  dalam  suatu  perkara  maka  juga  pastinya  akan  berbeda pandangan  karena  hakim  dapat  melakukan  penafsiran  hukum  sepanjang  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  yang  menetapkan  penyitaan  sebagai objek praperadilan belum ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.
2. Saran
a. Sebaiknya  DPR  selaku  regulator  dalam  menyikapi  banyaknya  polemik  di  dalam pengaturan KUHAP agar segera merealiasikan RUU KUHAP yang baru tersebut karena KUHAP  yang  ada  sekarang  tersebut  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  zaman dimana mekanisme seperti upaya paksa (penggeledahan, penyitaan) belum diatur secara tegas;
b. Sebaiknya  penegak  hukum  khususnya  Polri,  Jaksa,  dan  KPK  harus  mengutamakan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah dan mengutamakan profesionalitasnya dalam melaksanakan tindakannya terutama dalam masalah penyitaan barang bukti karena hal  tersebut  rentan  sekali  akan  nilai  kerugiannya  ketika  barang  yang  disita  tersebut ternyata bukan barang dari hasil kejahatan.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Hartono. 2012. Penyidikan &  Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif . Jakarta: Sinar Grafika.
Kadri  Husin  &  Budi  Rizki  Husin.  2016. Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Marpaung,  Leden.  2009. Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  Penyelidikan  dan  Penyidikan . Jakarta: Sinar Grafika.
Mastri Singarimbum, Dkk. 1988. Metode Penelitian Survey . Jakarta: LP3ES. R. Soeparmono. 2015. Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP . Bandung: Mandar Maju.
Renggong , Ruslan. 2016. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.

## B. Jurnal
Abdaud, Faisal. “Upaya Hukum Pascaputusan Praperadilan Dalam Rangka Menegakkan Hukum Dan Keadilan.” Al-’Adl 11, no. 2, July 3, 2018: 103–15. http://ejournal.iainkendari.ac.id/al- adl/article/view/1251.
Anand,  "Problematika  Upaya  Peninjauan  Kembali  Perkara  Perdata  Dalam  Tata  Hukum  Acara Perdata Di Indonesia." ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata.” Accessed July 13, 2020: 1-14 http://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/9/11.
Ayu,  Gusti,  Novira  Santi,  Ni  Putu,  Rai  Yuliartini,  Dewa  Gede,  and  Sudika  Mangku.
“Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Di Kabupaten  Buleleng.” Jurnal  Komunitas  Yustisia, Vol.  2,  February  28,  2019:  1-11, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/23924.
Bayu  Prastowo.  "Permohonan  Praperadilan  Oleh  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  Selaku Pihak Ketiga Terhadap Berlarut-Larutnya Penyidikan." Verstek . Vol .1. No. 1, 2013: 23-38, https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38787/25667.
Kafara,  Safrun.  “Analisis  Hukum  Pelaksanaan  Putusan  Praperadilan  Terhadap  Perkara  Setya Novanto Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel Tanggal 29 September 2017).” Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 1, no. 1, February 19, 2020: 81–94. https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/7421/5123. https://doi.org/10.18196/jphk.1105.
Manan,  Bagir,  and  Susi  Dwi  Harijanti.  “Artikel  Kehormatan:  Konstitusi  Dan  Hak  Asasi Manusia.” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 3, no. 3, March 31, 2017: 448–67. http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/11606/5428. https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a.
MMS  Consulting. Kajian  Yuridis  Mengenai  Intepretasi  Pihak  Ketiga  Yang  Berkepentungan Dalam Praktek Praperadilan . http://m2sconsultiung.com/mms/modules/article.php?id=3>[21 April 2010 pukul 14.15]. Muslimin,  Mokhamad.  “Fungsi  Dan  Kewenangan  Praperadilan.” Pandecta :  Jurnal  Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) . Vol. 6, 2011: 52-56, http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta. Marpaung, Leden. 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan . Jakarta: Sinar Grafika.
Nalle,  Victor  Imanuel  Williamson.  “Hak  Menguasai  Negara  Atas  Mineral  Dan  Batubara  Pasca Berlakunya  Undang-Undang  Minerba.” JurnaI  Konstitusi 9,  no.  3,  May  20,  2012:  19-42. https://www.neliti.com/publications/107047/hak-menguasai-negara-atas-mineral-dan- batubara-pasca-berlakunya-undang-undang-mi. https://doi.org/10.31078/jk%x.
Nawawie,  A.  Hasyim.  “Eksistensi  Hukuman  Mati  Di  Indonesia.” Jurnal  Pemikiran  Keislaman 28, no. 1 (December 21, 2017):
177–205. https://ejournal.iai-
tribakti.ac.id/index.php/tribakti/article/view/475/320
https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.475.
Putri, Eka Intan. “Begal Anak; Pemenuhan Hak Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A  Bandar  Lampung.” Cepalo 2, no. 2, September 12, 2019: 45–84. https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1764.
Rahmawati, and Auliana. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Permohonan
Pemeriksaan  Praperadilan  (Studi  Di  Pengadilan  Negeri  Malang).” Kumpulan  Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1, no. 2, 2014: 1-20 http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/652.
Wawan Sanjaya, “Proses Penyidikan Setelah Status Penetapan Tersangka Dinyatakan Tidak Sah
Dalam Putusan Praperadilan,” De Jure , Vol. 9. No. 2, 2017: 1--11, https://jurnal.law.uniba- bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/8.
Srianti,  “Perlindungan  Hak  Asasi  Tersangka  Terhadap  Tindakan  Sewenang-Wenang  Aparat Kepolisian  Menurut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002    Tentang  Kepolisian.” LEX
CRIMEN . Vol. 5, January 21, 2016: 151-158, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10613/10200.
Syachdin  and  Joko  Jumadi,  “Efektifitas  Praperadilan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di
Indonesia,” Jurnal Jatiswara 33, no. 1, March 31, 2018: 1-11,
http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/155/134 https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i1.155.
C. Undang-undang Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia