Volume 4 Issue 1, April 2022: pp. 51-65.
Copyright  ©  2022  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Universal dalam Praktik Arbitrase Modern Terhadap Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 880/VIII/ARB-BANI/2016 (Studi Putusan Nomor 211 B/Pdt.Sus-Arbt/2018)
Juridic Review of the Application of Universal Principles in Modern Arbitration Practice to Application for Cancellation of Arbitration Decision Number 880/Viii/Arb-Bani/2016
(Study of Decision Number 211 b/Pdt.Sus-Arbt/2018)

## Arddin
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara E-mail: arddinmadjid@gmail.com
Guswan Hakim Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: guswan_hakim@yahoo.com

## Jabalnur
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: jabal.nur@uho.ac.id
Abstract: This study aims to analyze the application of universally adopted principles in the practice of modern arbitration to the application for annulment of the arbitral award Number  880/VIII/ARB-BANI/2016  in  the  East  Jakarta  District  Court.  To  analyze  the implications of the decision of the Constitutional Court Number 15/PUU-XII/2014 on the cancellation of the explanation of Article 70 Article 70 of Law No. 30/1999 on the principles of  Modern  Arbitration.  This  legal  research  uses  a  statutory  approach,  a  conceptual approach,  and  a  case  approach.  This  research  resulted  in  the  answer  that  one  of  the principles of modern arbitration is the principle of limiting the reasons for the cancellation of  arbitral  awards  contained  in  Law  Number  30  of  1999  concerning  Arbitration  and Alternative Dispute Resolution These principles are also accommodated in Article V of the 1958 New York Convention, Article 34 (2) UNCITRAL Model Law. These principles are based on the judge's consideration in the Decision of the East Jakarta District Court Judges Number 299/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Tim., dated October 10, 2017 as well as the Supreme Court's Appeal Decision Number 211B/Pdt.Sus -Arbt/2018 seen that the Judge is consistent in the application of modern principles of limitation of reasons or limitative principles of requests for cancellation of arbitral awards. The implications of the Constitutional Court
Decision Number 15/PUU-XII/2014 on the existence of arbitration institutions are that it makes  it  easier  for  parties  to  file  for  cancellation  of  arbitral  awards  in  Indonesia,  the limitative principle in Article 70 and the explanation of Article 70 no longer has legal force. In addition, the implications that can arise from this Court's decision are to reduce one of the privileges of arbitration institutions whose decisions are final and binding which can give  rise  to  doubts  and  even  doubts  from  the  public  (at  home  and  abroad)  towards arbitration in Indonesia.
Keyword: Principle; Arbitration; Cancellation.
Abstrak: Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menganalisis  penerapan  prinsip  yang  dianut secara  universal  dalam  praktik  arbitrase  modern  terhadap  permohonan  pembatalan Putusan  arbitrase  Nomor  880/VIII/ARB-BANI/2016  di  PN  Jakarta  Timur.  Untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 terhadap pembatalan  penjelasan  Pasal  70  Pasal  70  UU  No.  30/1999  terhadap  prinsip-prinsip Arbitrase Modern. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  kasus.  Penelitian  ini  menghasilkan  jawaban adalah salah satu prinsip arbitrase modern adalah prinsip pembatasan (limitative) alasan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  alternatif  Penyelesaian  sengketa  Prinsip  tersebut  juga diakomodasi dalam Article V Konvensi New York 1958, Article 34 (2) UNCITRAL Model Law.  Prinsip-prinsip  tersebut,  berdasarkan  pertimbangan  hakim  baik  dalam  Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 299/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Tim., tertanggal  10  Oktober  2017  maupun  putusan  Banding  Mahkamah  Agung  Nomor 211B/Pdt.Sus-Arbt/2018  terlihat  Hakim  konsisten  dalam  Penerapan  prinsip-prinsip modern  pembatasan  alasan  atau  prinsip  limitatif  permohonan  pembatalan  putusan arbitrasi.  Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  15/PUU-XII/2014  terhadap eksistensi lembaga arbitrase adalah mengakibatkan semakin mudahnya bagi para pihak untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase  di Indonesia,  prinsip limitatif  dalam Pasal  70  dan  penjelasan  Pasal  70  sudah  tidak  memiliki  kekuatan  hukum.  Selain  itu implikasi  yang  bisa  dimunculkan  dari  putusan  Mahkamah  ini  adalah  menyebabkan tereduksinya salah satu keistimewaan dari lembaga arbitrase yang putusannya final dan mengikat yang bisa melahirkan kesangsian bahkan keraguan masyarakat (di dalam dan luar negeri) terhadap arbitrase di Indonesia.
Kata kunci: Prinsip; Arbitrase; Pembatalan.

## PENDAHULUAN
Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  mengikat.  Namun  demikian,  terhadap  putusan bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat masih dapat dimohonkan pembatalannya  kepada  pengadilan.  Pasal  70  UU  No.  30/1999  menetapkan  tiga  alasan  yang dapat digunakan sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pasal 70 UU No. 30/1999  mengatur  bahwa  terhadap  putusan  arbitrase  para  pihak  dapat  mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
b. Setelah  putusan  diambil  ditemukan  dokumen  yang  bersifat  menentukan,  yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Ketentuan  mengenai  alasan  pembatalan  putusan  arbitrase  tersebut  dinyatakan  pula dalam Penjelasan Umum Alinea ke-18 UU No. 30/1999 yang menyatakan bahwa dalam Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain: 1
a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
b. Setelah  putusan  diambil  ditemukan  dokumen  yang  bersifat  menentukan  yang disengaja disembunyikan pihak lawan; atau
c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Kedua pengaturan tersebut memiliki makna dan implikasi yang berbeda dimana dengan frase “ sebagai berikut ” dalam Pasal 70 UU No. 30/1999 menunjukkan sifat limitatif dari alasan- alasan pembatalan putusan arbitrase, karena frase tersebut memiliki arti bahwa alasan yang dapat  dijadikan  dasar  pembatalan  putusan  arbitrase  terbatas  pada  alasan  yang  disebutkan dalam Pasal  70  UU  No.  30/1999,  sedangkan  dengan  adanya  frase  “ antara  lain ” dalam Penjelasan Umum Alinea ke-18 tersebut, menimbulkan interpretasi bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase tidak terbatas pada alasan yang diatur dalam Pasal 70 UU No. 30/1999. Frase “antara lain” memiliki makna yang identik dengan terminologi “inter alia” yang berarti “[a]mong other things” 2 atau menyebut sebagian saja dari beberapa yang lain.
Yurisprudensi pada umumnya memiliki penafsiran bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase bersifat limitatif dengan mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 70 UU No. 30/1999. Namun  terdapat  salah  satu  putusan  Mahkamah  Agung  yang  menyatakan  sebaliknya,  yakni
1 Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm. 260.
2 Bryan A. Garner (ed), Black’s Law Dictionary , Edisi ke-9, West: Thomson Reuters, 2009, hlm. 883.
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  03/Arb.Btl/2005  dalam  perkara  antara  PT.  Comarindo Expres Tama Tour & Travel melawan Yemen Airways. 3
Dalam  Perkara  tersebut,  termohon  Yemen  Airways  tidak  mengakui  dan  menyetujui putusan  BANI  perwakilan  Surabaya  dan  mengajukan  permohonan  pembatalan  putusan tersebut  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  dengan  mengemukakan  alasan-alasan  yang menjadi dasar pembatalan putusan arbitrase sebagai berikut:
1. BANI perwakilan Surabaya tidak memiliki yurisdiksi, kewenangan dan kompetensi untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara  karena  berdasarkan  perjanjian  GSA Passengers dan GSA Cargo yang menjadi dasar sengketa antara para pihak tidak terdapat  klausul  arbitrase  yang  secara  tegas  memberikan  kewenangan  kepada BANI perwakilan Surabaya untuk memeriksa dan memutus sengketa.
2. Termohon  telah  tiga  kali  mengirimkan  surat-surat  kepada  BANI  perwakilan Surabaya  Ref.  No.  BDR/VI/2004/048  tanggal  23  Juni  2004,  Ref.  No: BDR/VII/2004/054 tanggal 15 Juli 2004 dan Ref. No. BDR/VII/2004/061 tanggal 26  Juni  2004  yang  ketiganya  berisi  perihal  penolakan  penggunaan  lembaga arbitrase, khususnya BANI perwakilan Surabaya dalam penyelesaian sengketa, akan tetapi BANI perwakilan Surabaya tetap menjalankan proses persidangan.
Pemohon PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel kemudian mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh Termohon bertentangan dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 70 UU No. 30/1999, dimana dalil Termohon bukan alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30/1999. Selain itu, alasan adanya tipu muslihat tersebut harus dibuktikan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999.
Terhadap permohonan pembatalan putusan dan eksepsi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 4 memutuskan sebagai berikut:
1. Menolak eksepsi pemohon;
2. Mengabulkan permohonan termohon;
3. Membatalkan  putusan  Arbitrase  dari  BANI  perwakilan  Surabaya  No. 15/ARB/BANIJATIM/III/2004 tanggal 19 Agustus 2004; dan
3 PT.  Comarindo  Express  Tama  Tour  &  Travel  melawan  Yemen  Airways,  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2006
4 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No. 254/Pdt.P/2004/PN.Jat.Sel,6 Januari 2005
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 194.000 (seratus Sembilan puluh empat rupiah).
Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  selatan  tersebut  diperkuat  oleh  Putusan  Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat banding yang berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta  Selatan  tidak  salah  menerapkan  hukum,  bahkan  menambah  dan  memperbaiki pertimbangan  hukumnya  dengan  menyatakan  bahwa  alasan  pembatalan  arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30/1999 tidak bersifat limitatif.
Permasalahan  lainnya  dalam  pembatalan  putusan  arbitrase  adalah  pembatalan penjelasan  Pasal  70  UU  No.  30/1999  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusan  Nomor 15/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bertentangan dengan Undang- Undang.  Pembatalan  penjelasan  Pasal  70  UU  No.  30/1999  oleh  Mahkamah  konstitusi  akan memudahkan  para  pihak  yang  tidak  puas  dengan  putusan  arbitrase  untuk  mengajukan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan hal ini akan membawa konsekuensi terhadap tidak tercapainya penyelesaian sengketa yang cepat murah dan sederhana dan prinsip pembatasan keterlibatan  Negara  (litigasi)  dalam  penyelesaian  perkara  bisnis  sebagaimana  prinsip  yang dianut dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul Prinsip atau asas yang dianut secara universal dalam praktik arbitrase modern terhadap pembatalan  Putusan  arbitrase  dikaitkan  dengan  pertimbangan  Mahkamah  Agung  dalam perkara  PT.  Jasa  Marga,  Tbk.  melawan  PT.  Bangun  Tjipta  Sarana  dan  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang pembatalan penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  yang  bersifat  normatif, menggunakan  pendekatan  konseptual,  studi  kasus  dan  perbandingan  hukum.  Penelitian normatif  adalah  merupakan  penelitian  untuk  mengetahui  aturan  hukum,  prinsip  hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang menghasilkan argumentasi,  teori  dan  konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam  menyelesaikan  masalah  yang dihadapi. 5
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hlm. 35.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Prinsip  yang  Dianut  Secara  Universal  dalam  Praktik  Arbitrase  Modern Terhadap  Permohonan  Pembatalan  Putusan  Arbitrase  Nomor  880/VIII/ARB- BANI/2016 di PN Jakarta Timur
Prinsip atau asas hukum adalah sebagai pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang  sistem  hukum  masing-masing  dirumuskan  dalam  aturan-aturan  perundang- undangan dan putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan- keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. 6 Salah satu prinsip pembatalan putusan  arbitrase  yang  memerlukan  perhatian  adalah  prinsip  pembatasan  (limitatif)  alasan pembatalan putusan arbitrase. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif  penyelesaian  sengketa  telah  mengatur  prinsip  pembatasan  alasan  pembatalan putusan arbitrase. Penerapan prinsip pembatasan alasan pembatalan putusan arbitrase karena pembatalan  putusan  arbitrase  dapat  melukai  perasaan  pihak  yang  beritikad  baik,  melukai perasaan arbiter yang memutus sengketa, serta melahirkan keraguan bagi masyarakat, baik di dalam  maupun di  luar  negeri, terhadap  arbitrase di  Indonesia. Oleh  karena itu, pembatalan putusan  arbitrase  hanya  dapat  dilakukan  terhadap  hal-hal  fundamental  yang  diatur  oleh undang-undang. 7
Prinsip  tersebut  telah  diakomodasi  dalam  Article  V  Konvensi  New  York  1958  yang menyatakan bahwa: 8
Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that: a) The parties to the agreement referred to in article II were,under the law applicable to them, under some incapacity, orthe said agreement is not valid under the law to which theparties have subjected it or, failing any indication thereon,under the law of the country where the award was made; or b) The party against whom the award is invoked was notgiven proper notice of the appointment of the arbitrator or ofthe arbitration proceedings or was otherwise unable topresent his case; or c) The award deals with a difference not contemplated by ornot falling within the terms of the submission to arbitration, orit contains decisions on matters beyond the scope of  thesubmission  to  arbitration,  provided  that,  if  the  decisions  onmatters  submitted  to arbitration can be separated from thosenot so submitted, that part of the award which containsdecisions on matters submitted to arbitration may berecognized and enforced; or d) The composition of the arbitral authority or the arbitralprocedure was not in accordance with the agreement of theparties, or, failing such agreement, was not in accordancewith
6 J.J.H.Bruggink, Refleksi Tentang Hukum , Terjemahan Arief Sidarta, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 6.
7 Ilhami Ginang Pratidina, “ Interpretasi Mahkamah Agung Terhadap Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Pasal 70 UU 30 Tahun 1999 ” , Yuridika, Vol. 29, No. 3, September 2014, hlm. 327.
8 Ibid .
the law of the country where the arbitration took place;or e) The award has not yet become binding on the parties, orhas been set aside or suspended by a competent authority ofthe country in which, or under the law of which, that awardwas made.
Ketentuan Article V Konvensi New York 1958 tersebut identik dengan ketentuan dalam Article 34 (2) UNCITRAL Model Law, walaupun Konvensi New York 1958 tidak secara tegas mengatur  masalah  pembatalan,  melainkan  lebih  kepada  pengaturan  alasan  penolakan pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  asing.  Pengaturan  yang  demikian  dalam Konvensi New York 1958 kemungkinan disebabkan karena Konvensi New York 1958 menganut sistem  Anglo  Saxon  yang  tidak  mengenal  upaya  hukum  membatalkan  suatu  putusan  badan peradilan  (dalam  hal  ini  putusan  badan  arbitrase).  Upaya  yang  disediakan  adalah  upaya permohonan peninjauan atau revisi terhadap putusan. Selanjutnya Article 34 UNCITRAL Model Law menyatakan bahwa:
(2)   An arbitral award may be set aside by the court specified in article 6 only if:
a. the party making the application furnishes proof that: (i) a party to arbitration agreement referred to in article 7 was under incapacity; or the
b. said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it, or failing indication thereon, under the law of this State; or (ii) the party making the application was not given proper notice of the appointment of an arbitrator or of the arbitral proceedings or was otherwise unable to present his case; or (iii) the award deals with a dispute not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or contains decisions on matters beyond the scope of  the  submission  to  arbitration,  provided  that,  if  the  decisions  on  matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, only that part  of  the  award  which  contains  decisions  on  matters  not  submitted  to arbitration may be set aside; or (iv)the composition of the arbitral tribunal or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, unless such agreement was in conflict with a provision of this Law from which the parties cannot derogate, or, failing such agreement, was not in accordance with this Law; or  the  court  finds  that:  (i)  the  subject-matter  of  the  dispute  is  not  capable  of settlement by arbitration under the law of this State; or (ii) the award is in conflict with  the  public  policy  of  this  State.  (cetak  tebal  oleh  penulis)  baik  Article  V Konvensi New York 1958 maupun Article 34 (2) UNCITRAL Model Law, keduanya menggunakan frase “only if” yang menunjukkan bahwa Konvensi New York 1958 dan UNCITRAL Model Law menghendaki adanya pembatasan terhadap alasan pembatalan putusan arbitrase.
International  Center  for  the  Settlement  of  Investment  Disputes  (ICSID)  dalam konvensinya juga menerapkan pembatasan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase. ICSID merupakan Badan Arbitrase yang memiliki kewenangan khusus dan terbatas pada sengketa penanaman modal asing. Kompetensi absolut ICSID tersebut diatur dalam Article 25 Konvensi ICSID  yang  menyatakan  bahwa  ICSID  tidak  menyelesaikan  sengketa  antar  subjek  hukum perdata, namun menyelesaikan sengketa antar pemerintah suatu negara sebagai subjek hukum
publik  yang  mengeluarkan  izin  terkait  dengan  investasi  dan  investor  asing  sebagai  subjek hukum perdata.
Kedudukan hukum ( legal standing ) para pihak yang dapat berperkara di ICSID adalah “ between a Contracting State (or any constituent subdivision or agency of a Contracting State designated to the Centre by that State) and a national of another Contracting State ”, yakni antara negara  peserta  Konvensi  ICSID  dengan  warga  negara  dari  negara  peserta  konvensi  ICSID lainnya, di mana kedua subyek yang bersengketa tersebut harus telah meratifikasi konvensi ICSID  sebagai  keanggotaan  dari  International  Bank  for  Reconstruction  and  Development (World Bank). Dengan demikian, para pihak yang dapat berkara di ICSID adalah:
1) Negara penerima investasi ( host state ) dengan investor asing ( natuurlijk persoon ); dan/atau
2) Negara penerima investasi ( host state ) dengan badan hukum asing ( recht persoon ) yang berinvestasi di negara penerima investasi; dan/atau
3) Negara penerima investasi ( host state ) dengan badan hukum ( recht persoon ) yang didirikan di negara penerima investasi, namun sahamnya sebagian besar dimiliki pihak asing atau dikuasai pihak asing, sehingga harus diperlakukan sebagai badan hukum asing. Selain itu, disyaratkan pula bahwa untuk dapat berperkara di ICSID harus  ada  pernyataan  tertulis  berupa  kesepakatan  dari  para  pihak  yang bersengketa,  mengenai  klausul  penyelesaian  sengketa  yang  menunjuk  ICSID sebagai lembaga penyelesaian sengketa.
Berbeda  dengan  konvensi  lainnya  yang  umumnya  menyerahkan  kewenangan pembatalan  putusan  arbitrase  pada  pengadilan  nasional,  Konvensi  ICSID  mengatur  bahwa pembatalan  putusan  ICSID  tidak  dapat  dibatalkan  melalui  pengadilan  nasional  melainkan melalui permohonan ke Sekretariat Jenderal ICSID. Alasan-alasan pembatalan putusan ICSID sendiri diatur dalam Article 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa:
Either party may request annulment of the award by an application in writing addressed to the Secretary-General on one or more of the following grounds: a. That the Tribunal was not properly constituted; b. That the Tribunal has manifestly exceeded its powers; c. That there was corruption on the part of a member of the Tribunal; d. That there has been a serious departure from a fundamental rule of procedure; e. That the award has failed to state the reasons on which it is based.
Frasa “one  or  more  of  the  following  grounds” menyiratkan  bahwa  alasan  yang  dapat diajukan sebagai dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya alasan yang diatur dalam artikel tersebut. Salah satu putusan ICSID terkait pembatalan putusan arbitrase dapat
ditemui dalam perkara Impregilo S.p.A.v. Argentine Republic. Perkara ini melibatkan Impregilo, suatu perusahaan Italia yang menjadi pemegang saham minoritas di AGBA, sebuah perusahaan Argentina yang beroperasi memberikan pelayanan penyediaan dan sanitasi air dan Pemerintah Provinsi  Buenos  Aires,  Argentina.  Pada  tahun  1999,  Impregilo  meningkatkan  investasinya setelah mengetahui AGBA telah memperoleh izin dan membuat kontrak dengan Pemerintah Provinsi Buenos Aires, Argentina. Akan tetapi, pada tahun 2006, pemerintah provinsi tersebut membatalkan kontrak dengan AGBA secara sepihak dan menyerahkan pekerjaan tersebut ke badan  milik  negara.  Keadaan  tersebut  mengakibatkan  kerugian  bagi  Impregilo,  sehingga Impregilo  mengajukan  perkara  tersebut  ke  ICSID  dengan  dasar  bahwa  Argentina  telah melanggar Investment Treaties: Argentina-Italy BIT.
ICSID memutuskan bahwa Pemerintah Argentina bersalah dan wajib membayar ganti rugi kepada Impregilo sebesar US$ 12 juta ditambah bunga sebagai kompensasi. Pemerintah Argentina yang tidak menerima putusan tersebut kemudian mengajukan pembatalan putusan tersebut ke Sekretariat ICSID dengan dasar bahwa ICSID tidak memiliki kewenangan karena dalam Argentina-Italy BIT terdapat klausul MFN (Most-Favoured Nation) pada Article 8 sebagai berikut: 9
1. Any dispute relating to an investment between an investor ofone of the Contracting Parties and the other Party, arising out of orrelating to this Agreement, shall, to the extent  possible,  be  settledthrough  friendly  consultation  between  the  parties  to  the dispute;
2. If the dispute cannot be settled amicably, it may be submitted tothe competent judicial or administrative courts of the Party in whoseterritory the investment is made;
3. Where after eighteen months from the date of notice ofcommencement of proceedings before the courts mentioned in paragraph 2 above, the dispute between an investor and  one  of  the  Contracting  Parties  has  not  been  resolved,  it  may  be  referred  to international arbitration.
Sehingga  sebelum  diajukan  ke  ICSID,  seharusnya  perkara  tersebut  diajukan  terlebih dahulu  ke  pengadilan  nasional.  Dengan  demikian,  ICSID  melampaui  kewenangannya  dan putusan dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Article 52 ayat (2) Konvensi ICSID. Dalam pertimbangannya, ICSID menyatakan bahwa: annulment is an essential but exceptional remedy. It is well understood that the grounds listed in Article 52(1) are the only grounds on which an award  may  be  annulled .  Kemudian  ICSID  merujuk  pada  putusan  lain,  yakni  putusan  dalam
9 International Centre for Settlement of Investment Disputes Washington, D.C. Impregilo S.p.A. v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/07/17), Lihat penjelasan dalam Ilhami Ginang Pratidina, “ Interpretasi Mahkamah Agung Terhadap Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Pasal 70 UU 30 Tahun 1999 ” , Yuridika, Vol. 29, No. 3, September 2014, hlm. 321.
perkara  Manifezzini  (Argentine  investor)  v.  Spain,  dan  putusan  dalam  perkara  Siemens (German investor)  v.  Argentina,  kemudian menyatakan bahwa adanya  kesalahan nyata dari hukum atau fakta tidak dapat menjadi dasar pembatalan putusan, karena finalitas dari putusan merupakan  hal  yang  penting  daripada  kebenaran  hukum  dari  putusan  tersebut.  ICSID menyatakan memiliki kewenangan karena klausul MFN tersebut tidak melarang dengan tegas tindakan  pengabaian  yurisdiksi  pengadilan,  sehingga  tidak  dilarang  berarti  boleh.  Dengan demikian, tidak terdapat alasan pembatalan putusan ICSID yang memenuhi ketentuan Article 52 Konvensi ICSID, sehingga permohonan pembatalan putusan tersebut harus ditolak.
Dari pertimbangan putusan ICSID tersebut dapat diketahui bahwa alasan-alasan dalam Article 52  merupakan  satu-satunya  alasan  yang dapat digunakan  sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase ICSID. Alasan di luar ketentuan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membatalkan putusan arbitrase ICSID. Sehingga terlihat jelas bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase ICSID bersifat limitatif, yakni terbatas pada alasan-alasan dalam Article 52 Konvensi ICSID.
Selain itu, hukum arbitrase nasional beberapa negara juga telah mengakomodasi prinsip pembatasan putusan arbitrase, antara lain Hukum Arbitrase Peranci s “decree No. 2011 -48 of 13 January 2011” dalam Article 1520 menyat akan bahwa:
An award may only be set aside where: 1) the arbitral tribunal wrongly upheld or declined jurisdiction; or 2) the arbitral tribunal was not properly  constituted; or 3) the  arbitral tribunal ruled without complying with the mandate conferred upon it; or 4) due process was violated; or 5) recognition or enforcement of the award is contrary to international public policy.
Kata ‘only’ memiliki  arti ‘with  no  other  or  others  of  the  same  group’ ,  sehingga  kata ‘only’ menunjukkan sifat limitatif dari alasan pembatalan putusan arbitrase. Penggunaan kata ‘only’ juga dapat ditemui dalam Article 1065 Hukum Arbitrase Belanda “Arbitration Act 1 December 1986 Code of Civil Pro cedure”, yang menyatakan bahwa:
Setting aside of the award can take place only on one or more of the following grounds:
a) absence of a valid arbitration agreement;
b) the arbitral tribunal was constituted in violation of the rules applicable thereto;
c) the arbitral tribunal has not complied with its mandate;
d) the award is not signed or does not contain reasons in accordance with the provisions of article 1057;
e) the award, or the manner in which it was made, violates public policy or good morals.
Penerapan  prinsip  limitif  tersebut  dapat  ditemui  dalam  putusan  Hoge  Raad  dalam perkara  Eco  Swiss  v.  Benetton  International  yang  salah  satu  pertimbangannya  menyatakan bahwa, “It is in the interest of efficient arbitration proceedings that review of arbitration awards
should  be limited  in  scope and that annulment of or  refusal to recognize  an award should  be possible  only  in  exceptional  circumstances. ” .  Dengan  demikian,  maka  hanya  alasan-alasan tertentu saja yang diakui sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase di Belanda, yakni alasan- alasan yang diatur dalam Article 1065 Arbitration Act 1 December 1986 Code of Civil Procedure. Selain itu, Hukum Arbitrase Singapura “Arbitration Act” dan Hukum Arbitrase Jerman “German Arbitration Law 1998”, yang memiliki ketentuan identik dengan ketentuan UNCITRAL Model Law  dengan  beberapa  modifikasi,  juga  menerapkan  prinsip  pembatasan  alasan  pembatalan putusan  arbitrase,  serta  masih  terdapat  beberapa  hukum  arbitrase  negara  lain  yang  juga menerapkan prinsip tersebut.
Penerapan prinsip universal pembatasan pembatalan putusan arbitrase dalam Putusan Hakim Nomor 211 B/Pdt.Sus-Arbt/2018 hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka alasan-alasan pengajuan Pembatalan Putusan BANI di luar dari ketiga hal tersebut harus dikesampingkan. Adapun ketiga hal yang dimaksud adalah:
a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
b. Bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Berdasarkan  keseluruhan  penjabaran  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip pembatasan  alasan  pembatalan  putusan  arbitrase  telah  diterima  secara  universal  dan diterapkan secara konsisten oleh negara-negara di dunia termasuk dalam pertimbangan hakim dalam  Putusan  Hakim  Nomor  211  B/Pdt.Sus-Arbt/2018 . Pembatasan  alasan  pembatalan putusan  arbitrase  merupakan  implementasi  dari  sifat less  intervention  of  state dalam penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase,  dimana  pengadilan  harus  sedapat  mungkin  tidak mencampuri  sengketa  yang para pihaknya telah terikat pada perjanjian  arbitrase,  termasuk dalam pembatalan putusan arbitrase.
Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  15/PUU-XII/2014  Terhadap Pembatalan Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 Terhadap Prinsip-Prinsip Arbitrase Modern
Pasal 60 Undang-Undang  No.  30  Tahun 1999 tentang  Arbitrase dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan
hukum tetap dan mengikat para pihak. Sifat final dan mengikat yang melekat pada putusan arbitrase  berimplikasi  pada  tertutupnya  bagi  pintu  banding,  kasasi  dan  peninjauan  kembali untuk  menjaga  agar  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  tidak  memakan  waktu  secara berlarut-larut. Frasa “ final ” dalam kamus besar b ahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir” dalam  rangkaian  pemeriksaan.  Sedangkan  frasa  mengikat  diartikan  sebag ai  “mengeratkan”, “menyatukan”. Merujuk kepada makna dari frasa final dan mengikat ini, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Makna harfiah ini, jika dikaitkan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga arbitrase artinya tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum. 10
Namun  terhadap  putusan  Arbitrase  masih  dimungkinkan  untuk  dimohonkan pembatalannya. Adapun alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai berikut:
a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
b. Bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Untuk  mengajukan  pembatalan  putusan  arbitrase  sebagaimana  alasan  pembatalan putusan arbitrase menurut penjelasan Pasal 70 UU 30 Tahun 1999 sebelum dibatalkan oleh Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  15/PUU-XII/2014,  menyatakan  permohonan pembatalan  hanya  dapat  diajukan  terhadap  putusan  arbitrase  yang  sudah  didaftarkan  di pengadilan.  Alasan  permohonan  pembatalan  harus  dibuktikan  dengan  putusan  pengadilan yang  akan  menjadi  dasar  pertimbangan  bagi  hakim  untuk  mengabulkan  atau  menolak permohonan. Beberapa cuplikan putusan (dari sekian banyak putusan MARI) mempertegas, bahwa isi dari Pasal 70 UU 30 Tahun 1999 harus dibaca dan diterapkan bersamaan dengan Penjelasannya.  Alasan-alasan  pembatalan  dalam  Pasal  70  mengandung  unsur  Pidana,  dan Penjelasannya memuat uraian atau penjabaran lebih lanjut dari norma dalam Pasal 70, yaitu bahwa  alasan  permohonan  pembatalan  harus  dibuktikan  dengan  putusan  pengadilan  yang
10 Guswan Hakim, “ Perlindungan Hukum Pencipta yang Dirugikan Haknya atas Tindakan Plagiarisme ” , Halu Oleo Law Review, Vol. 2, Nomor 1, 2018, hlm. 416-428.
akan  menjadi  dasar  pertimbangan  bagi  hakim  untuk  mengabulkan  atau  menolak permohonan. 11
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  15/PUU-XII/2014  tentang  Pengujian  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  dalam  amar putusannya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, tentu akan berimplikasi kepada eksistensi arbitrase secara kelembagaan maupun terhadap putusan dari arbitrase itu sendiri. Hal ini terbukti pada Putusan PN Jakarta timur Nomor: 299/Pdt.G/ARB/2017/PN.Jkt.Tim. dan diperkuat  oleh  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  211  B/Pdt.Sus-Arbt/2018  telah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam pertimbangannya menyatakan:
Menimbang,  bahwa  mengenai  alasan-alasan  permohonan  pembatalan  putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 tidak perlu  dibuktikan  terlebih  dahulu  dengan  suatu  putusan  pengadilan,  telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Eksepsi tersebut di atas; Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.15/PUU-XII/2014  telah  memberikan  implikasi kemudahan bagi pihak yang dikalahkan di lembaga arbitrase melakukan pembatalan putusan kepada  Pengadilan  Negeri,  karena  hanya  dengan  menduga  adanya  pemalsuan  dokumen, pengambilan  putusan  dengan  tipu  muslihat  dan  dugaan  menyembunyikan  dokumen  yang menentukan  oleh  salah  satu  pihak,  para  pihak  sudah  memenuhi  unsur-unsur  untuk mengajukan  permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase  kepada  Pengadilan  Negeri.  Hal  ini akan menambah volume perkara di pengadilan yang selanjutnya akan berdampak pada sulitnya mewujudkan  a sas  “pengadilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan”  di  pengadilan. Selain  itu, Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.15/PUU-XII/2014  mempermudah  dan  mengendurkan ketatnya persyaratan pengajuan pembatalan putusan lembaga arbitrase sehingga berimplikasi padan semakin non final and non binding dari putusan lembaga arbitrase tersebut dan dapat
11 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, hlm. 47. Lihat pembahasan dalam Musataklima,
“ Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  15/PUU-XII/2014  Terhadap  Putusan  Badan  Arbitrase  di Indonesia ” , Et-Tijarie, Vol. 4, No. 1, Januari 2017, hlm. 89, dan Lulu Hanifah, “ Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase  Timbulkan  Norma  Baru,  MK  Hapus  Norma  Penjelasan  Pasal  70  UU  Arbitrase ”,  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia,  https://www.mkri.id/  index.php?page=web.Berita&id=10366,  diakses pada tanggal 17 Mei 2021.
menjadikan  lembaga  arbitrase  tersebut  bukan  lagi  lembaga  yang  ideal  sebagai  media penyelesaian sengketa bisnis.
Keistimewaan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat menjadi tereduksi oleh final dan mengikatnya dari keputusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014. Menurut Hakim  Agung  Bismar  Siregar  sebagai  diungkapkan  oleh  Huala  Adolf  saat  memberikan kesaksiannya dalam perkara No. 15/PUU-XII/2014, putusan arbitrase adalah mahkota seorang arbiter.  Karena  itu,  pembatalan  suatu  putusan  arbitrase  sejatinya  melukai  pula  perasaan seorang arbiter yang memutuskan sengketa arbitrase.
Dengan  demikian  seiring  mudahnya  mengajukan  permohonan  pembatalan  putusan arbitrase,  maka  tindakan  melukai  perasan  seorang  arbiter  juga  semakin  mudah  untuk dilakukan.  Mahkamah  Agung  sebagai  puncak  tempat  para  pihak  mencari  keadilan  dalam perkara  hukumnya,  melalui  putusannya  telah  berusaha  menjaga  mahkota  seorang  arbiter dengan cara menjaga konsistensi alasan- alasan permohonan pembatalan arbitrase dalam Pasal 70  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  harus  dibuktikan  dengan  putusan  pengadilan sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 70 di atas.

## KESIMPULAN
Salah satu prinsip arbitrase modern adalah Prinsip pembatasan (limitatif) alasan pembatalan putusan  arbitrase  yang  terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa. Prinsip tersebut juga diakomodasi dalam Article V  Konvensi  New  York  1958,  Article  34  (2)  UNCITRAL  Model  Law.  Prinsip-prinsip  tersebut, berdasarkan pertimbangan hakim baik dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 299/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Tim., tertanggal 10 Oktober 2017 maupun putusan Banding Mahkamah Agung Nomor 211 B/Pdt.Sus-Arbt/2018 terlihat hakim konsisten dalam Penerapan  prinsip-prinsip  modern  pembatasan  alasan  atau  prinsip  limitatif  permohonan pembatalan  putusan  arbitrasi.  Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  15/PUU- XII/2014  terhadap  eksistensi  lembaga  arbitrase  adalah  mengakibatkan  semakin  mudahnya bagi para pihak untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia, prinsip limitatif dalam  Pasal  70  dan  penjelasan  Pasal  70  sudah  tidak  memiliki  kekuatan  hukum.  Selain  itu implikasi  yang  bisa  dimunculkan  dari  putusan  Mahkamah  ini  adalah  menyebabkan tereduksinya  salah  satu  keistimewaan  dari  lembaga  arbitrase  yang  putusannya  final  dan mengikat yang bisa melahirkan kesangsian bahkan keraguan masyarakat (di dalam dan luar negeri) terhadap arbitrase di Indonesia.

## Daftar Pustaka

## Buku
Bruggink, J.J.H., Refleksi Tentang Hukum , Terjemahan Arief Sidarta, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
Garner, Bryan A. (ed), Black’s Law Dictionary , Edisi ke-9, West: Thomson Reuters, 2009
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
Nugroho, Susanti Adi, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya , Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

## Jurnal
Hakim,  Guswan, “ Perlindungan  Hukum  Pencipta  yang  Dirugikan  Haknya  atas  Tindakan Plagiarisme ” , Halu Oleo Law Review, Vol. 2, Nomor 1, 2018.
Musataklima, “ Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  15/PUU-XII/2014  Terhadap Putusan Badan Arbitrase di Indonesia ” , Et-Tijarie, Vol. 4, No. 1, Januari 2017.
Pratidina, Ilhami Ginang, “ Interpretasi Mahkamah Agung Terhadap Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Pasal 70 UU 30 Tahun 1999 ” , Yuridika, Vol. 29, No. 3, September 2014.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No. 254/Pdt.P/2004/PN.Jat.Sel, 6 Januari 2005

## Situs web
Darmawan,  Devi,  “ Problematika  Disparitas  Pidana  dalam  Penegakan  Hukum  di  Indonesia ”, https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana- dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/, diakses pada tanggal 13 Juni 2021.
Hanifah, Lulu, “ Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Timbulkan Norma Baru, MK Hapus Norma  Penjelasan  Pasal  70  UU  Arbitras e ”,  Mahkamah  Konst itusi  Republik Indonesia,  https://www.mkri.id/  index.php?page=web.Berita&id=10366,  diakses pada tanggal 17 Mei 2021.