## Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Kode Etik Notaris Di Kabupaten Grobogan

## Auly Lutviandany, Fifiana Wisnaeni, Irma Cahyaningtyas
Progam Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : aulylutvian@gmail.com

## Abstract
With such a large responsibility of the notary on the community, all the rights and obligations given need supervision.  The  establishment  of  the  MPD  in  Grobogan  Regency  is  the  implementation  of  a  notary supervisory body that carries  out  a supervisory function in  accordance with the mandate of  the law. In practice, there are still many cases committed by notaries. The purpose of this research is to study and analyze the implementation of the supervision of the Regional Supervisory Council for the code of ethics of Notaries in Grobogan Regency. The research method used by researchers is juridical empirical. The result of the research is that the implementation of MPD's supervision of the notary's Code of Ethics in Grobogan Regency  has  not  been  able  to  run  optimally  in  accordance  with  the  ideals  in  UUJN  and  statutory regulations.  The  factors  that  hinder  the  implementation  of  the  code  of  ethics  supervision  of  notaries  in Grobogan Regency include internal and external factors.

## Keywords : implementation; supervision; notary

## Abstrak
Seiring dengan tanggung jawab notaris yang begitu besar pada masyarakat, maka segala hak dan kewajiban yang diberikan tersebut perlu adanya mekanisme pengawasan. Pembentukan MPD di Kabupaten Grobogan merupakan  implementasi  suatu  badan  pengawas  notaris  yang  menjalankan  fungsi  pengawasan  sesuai amanat  perundang-undangan.  Dalam  praktiknya  masih  sering  terdapat  berbagai  pelanggaran  yang dilakukan  notaris.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengkaji  dan  menganalisis  pelaksanaan  pengawasan Majelis  Pengawas  Daerah  terhadap  kode  etik  Notaris  di  Kabupaten  Grobogan.  Metode  penelitian  yang digunakan  oleh  peneliti  adalah  yuridis  empiris.  Hasil  Penelitian  adalah  pelaksanaan  pengawasan  MPD terhadap Kode Etik notaris di Kabupaten Grobogan belum dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan cita-cita  di  dalam  UUJN  dan  peraturan  perundang-undangan.  Hal  yang  menjadi  faktor  penghambat pelaksanaan  pengawasan  kode  etik  terhadap  notaris  di  Kabupaten  Grobogan  diantaranya  adalah  faktor internal dan eksternal.
Kata Kunci : pelaksanaan; pengawasan; notaris

## A. PENDAHULUAN
Manusia adalah makhluk sosial yang setiap harinya tidak lepas melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial di masyarakat tersebut salah satunya adanya dua orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih yang biasa disebut perjanjian. Perjanjian yang sering dijumpai di masyarakat adalah perjanjian dalam bidang hubungan ekonomi dan sosial baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Contoh perjanjian diantaranya jual beli, sewa-menyewa, pemberian
kredit dan lain-lain. Perjanjian tersebut biasanya dibuat secara tertulis oleh pejabat yang berwenang yang biasa disebut dengan seorang notaris.
Pasal 15 “ UUJN “ menyebutkan, bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/  atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  akta,  semua  itu sepanjang  pembuatan  akta  tersebut  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang ” (Handoko, 2019).
Fungsi “ notaris bukanlah sebatas “ tukang stempel ” atau juru tulis yang merekam segala hal yang diinginkan  klien.  Melainkan  sebagai  pejabat  hukum  yang  memastikan  munculnya  keadilan  dalam perjanjian-perjanjian  yang  dibuat  para  klien.  Setiap  hari  notaris  berhadapan  dengan  seribu  satu  jenis klien  yang  masing-masing  membawa  masalah  yang  berbeda. “ Para  klien  ini  datang  ke  notaris  dan meminta  untuk  dicarikan  jalan  keluar  atas  permasalahan  yang  dihadapinya.  Untuk  mencapai  tingkat mulia tersebut, notaris tidak hanya cukup berbekal ilmu hukum, namun juga harus memahami filosofi, penemuan hukum, dan keputusan ” hukum ” (Pengurus Ikatan Notaris, 2008).
Rumusan  UUJN  menyatakan  bahwa  notaris  adalah “ pejabat  umum  ( openbaar  ambtenaar ). Seseorang  yang  menjadi  pejabat  umum,  apabila  ia  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  pemerintah  dan diberi  wewenang  serta  kewajiban  untuk  melayani  publik  dalam  hal-hal  tertentu.  Karena  itu  notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan dari  pemerintah ” ( gezag )  (Ghofur, 2010). Singkatnya “ notaris lahir bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat ” (Pengurus Ikatan Notaris, 2008). “ Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna ” (Sulihandari & Rifiani, 2013). Hal tersebut membuat kebutuhan akan jasa notaris semakin banyak dibutuhkan masyarakat luas.
Pelaksanaan “ tugas jabatan notaris harus selalu berlandaskan pada integritas dan kejujuran, karena jelas  bahwa  hasil  akta-akta  maupun  protokol-protokol  sangat  penting  dalam  penerapan  hukum pembuktian  di  Pengadilan,  yang  menyangkut  kepentingan  bagi  para  pencari  keadilan  baik  untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha. Maka pelaksanaan tugas dan jabatan notaris harus didukung dengan itikad moral dan etika yang dapat dipertanggungjawabkan. Seiring dengan tanggung jawab  notaris  yang  begitu  besar  pada  masyarakat,  maka  segala  hak  dan  kewajiban  yang  diberikan tersebut perlu adanya ” mekanisme pengawasan.
Setelah diberlakukan UUJN “ badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan  sanksi  terhadap  notaris,  tetapi  pengawasan,  pemeriksaan  dan  penjatuhan  sanksi  terhadap notaris  dilakukan  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM  dengan  membentuk  Majelis  Pengawas  Notaris ” (Adjie,  2011). “ Majelis  Pengawas  Notaris  secara  umum  mempunyai  ruang  lingkup  kewenangan menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa  adanya  dugaan  pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat  (1) huruf a dan b, Pasal  77 huruf a dan b UUJN) ” (Adjie, 2009).
Tujuan “ pengawasan  tersebut  agar  para  notaris  ketika  menjalankan  tugas  jabatannya  memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena notaris diangkat oleh Pemerintah, bukan untuk kepentingan notaris sendiri,  tapi  untuk  kepentingan  masyarakat  yang  dilayaninya ” (Adjie,  2009). “ Pada  pasal  68  UUJN membagi Majelis Pengawas Notaris menjadi 3 yaitu : MPP (Majelis Pengawas Pusat) , MPW (Majelis Pengawas  Wilayah),  dan  MPD  (Majelis  Pengawas  Daerah).  Disini  penulis  akan  lebih  berkonsentrasi dengan MPD. MPD ini dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten ” atau Kota.
Pembentukan “ MPD  di  Kabupaten  Grobogan  merupakan  implementasi  suatu  badan  pengawas notaris yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai  amanat perundang-undangan dengan tujuan agar mencapai notaris yang berintegritas dan professional. Luas wilayah Kabupaten Grobogan 1.976 km² dan merupakan  Kabupaten  terluas  nomor  2  di  Jawa  Tengah  setelah  Kabupaten  Cilacap  dengan  jumlah penduduk  ±1.444.202  jiwa,  dengan  formasi  notaris  sebanyak  34  orang.  Jumlah  yang  cukup  banyak tersebut  dapat  menimbulkan  persaingan  antar  notaris  dalam  mendapat  klien.  Sehingga  besar kemungkinan akan terjadi gesekan-gesekan antar sesama notaris dan kemungkinan terjadi ” pelanggaran.
Menurut  Sri  Suharni  wakil “ MPD  Grobogan  dalam  wawancaranya  mengatakan  dalam  praktik masih  sering  terdapat  berbagai  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  oknum  notaris.  diantaranya  yaitu meninggalkan kantor lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa izin, tidak berkantor secara aktif, klien tidak  bertandatangan  di  hadapan  notaris,  adanya  perang  tarif  antar  notaris ” (penurunan  tarif), “ tidak membacakan akta, salah dalam memberikan tindakan hukum, melaksanakan tugas diluar wilayah kerja, menggunakan jasa perantara dan menjelek-jelekkan sesama rekan notaris, tidak telitinya notaris dalam pembuatan akta dan masih ” banyak lagi.
Hal tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas  Daerah  terhadap  kode  etik  Notaris  di  Kabupaten  Grobogan  belum  sebagaimana  yang
diharapkan oleh para pembuat undang-undang. Sehingga lembaga pengawas perlu diefektifkan.  Oleh karena  itu  penting  untuk  dikaji  terkait  pelaksanaan  pengawasan  MPD  terhadap  kode  etik  Notaris  di Kabupaten Grobogan.
Berdasarkan “ latar belakang yang telah diuaraikan tersebut maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini diantaranya:  pertama, bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap kode etik Notaris di Kabupaten Grobogan, kedua, apa yang menjadi faktor penghambat dan  pendukung  pelaksanaan  pengawasan  Majelis  Pengawas  Daerah  terhadap  kode  etik  Notaris  di Kabupaten ” Grobogan?
Penelitian “ mengenai  pelaksanaan  pengawasan  Majelis  Pengawas  Daerah  terhadap  kode  etik Notaris di Kabupaten Grobogan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar ” diantaranya artikel yang ditulis oleh Didit Wardio & Lathifah Hanim pada tahun 2018 dengan judul “Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas  Jabatan  Notaris  di  Kabupaten  Sleman”,  dengan  hasil  penelitian  tersebut  adalah “ Pelaksanaan Tugas pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dikabupaten Sleman, adalah upaya  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  notaris  mengacu  pada  Pasal  1  ayat  (5)  Permen  Nomor M.02.PR.08.10  Tahun  2004  bahwa  pengawasan  bersifat  preventif  dan  kuratif.  Hambatan  dalam pelaksanaan  oleh  MPD  Kabupaten  Sleman  yaitu  hambatan  bersifat  intern  dan  ekstern.  Solusi  dalam menghadapi  kendala  MPD  Kabupaten  Sleman  dengan  menambah  anggaran,  melengkapi  sarana  dan prasarana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fokus permasalahan penelitian ini adalah peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap pengawasan pelaksanaan tugas jabatan notaris di Kabupaten Sleman serta hambatan dan solusi MPD ” Kabupaten Sleman (Wardio & Hanim, 2018).
Artikel  yang  ditulis  oleh  Dera  Reswara  Santiaji  pada  tahun  2020  dengan  judul  “Peran  Majelis Pengawas  Terhadap  Ketaatan  Notaris  Dalam  Upaya  Penegakan  Kode  Etik”,  hasil  penelitian  tersebut menyatakan  bahwa “ Peran  Majelis  Pengawas  dalam  upaya  penegakan  kode  etik  dan  UUJN  terhadap ketaatan notaris sangat dibutuhkan khususnya peran MPD dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran yang  dilakukan  notaris  baik  itu  pengawasan  dan  pembinaan.  MPD  dalam  menindaklanjuti  laporan masyarakat  mengacu  pada  UUJN  dan  Permenkumham  No.02.PR.08.10  Tahun  2004 ” sehingga  dapat disimpulkan bahwa fokus permasalahan penelitian ini adalah Peran Majelis Pengawas dalam penegakan kode etik dan UUJN serta tindak lanjut MPD terhadap laporan Masyarakat adanya pelanggaran Kode etik dan UUJN (Santiaji, 2020).
Artikel yang ditulis oleh Neky Kuntjoro pada tahun 2016 dengan judul “ Efektivitas Pengawasan Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  Kota  Yogyakarta  Terhadap  Perilaku  Notaris  di  Kota  Yogyakarta menurut  Kode  Etik  Notaris,  hasil  penelitian  tersebut  menyatakan  mekanisme  pengawasan  yang dilakukan oleh MPD Kota Yogayakarta sudah efektif, mengacu pada Permen, Kepmen dan juga UUJN sebagai dasar tindakannya. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dilakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian tersebut  adalah  Efektivitas  Pengawasan  MPD  Kota  Yogyakarta  terhadap  perilaku  notaris  di  Kota Yogayakarta menurut Kode Etik Notaris ” (Kuntjoro, 2016).
Perbedaan yang mendasar artikel ini dengan artikel sebelumnya adalah fokus permasalahan yang mengacu  pada  bagaimana  pelaksanaan  pengawasan  Majelis  Pengawas  Daerah  terhadap  kode  etik Notaris  di  Kabupaten  Grobogan  dan  apa  yang  menjadi  faktor  penghambat  serta  pendukung  dari pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap kode etik Notaris di Kabupaten Grobogan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian “ yang akan digunakan pada artikel ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian berupa  studi-studi  empiris  untuk  menemukan  teori-teori  mengenai  proses  terjadinya  dan  mengenai proses  bekerjanya  hukum  di  masyarakat  dalam  menyelesaikan  suatu  masalah ” (Sunggono, 2012). “ Metode ini juga mengacu penelitian yuridis yaitu mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan  hukum  yang  terkait  dengan  penelitian.  Jadi,  penelitian  ini  akan  melihat  secara  empiris mengenai pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Kode Etik Notaris di Kabupaten Grobogan dan selanjutnya akan disesuaikan dengan aturan hukum yang terkait yang menjadi pendukung dari penelitian ini, khususnya Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik ” Notaris.
Spesifikasi “ dalam  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis.  Penelitian  deskriptif  analitis  adalah menganalisis  dan  menyajikan  fakta  secara  sistematis  sehingga  dapat  lebih  mudah  dipahami  dan disimpulkan ” (Soeharto, 2004). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu (Suratman & Philips, 2015). Pada penelitian ini penulis akan fokus menjabarkan mengenai pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap kode etik Notaris di Kabupaten Grobogan.
Sumber “ data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain yaitu dengan cara wawancara kepada pihak terkait penelitian, khususnya MPD Kabupaten ” Grobogan. “ Selanjutnya “ data sekunder merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data  primer.  Selain  berupa  peraturan  perundang-undangan  data  sekunder  juga  dapat  berupa  pendapat para ahli mengenai masalah-masalah ini, yang disampaikan dalam bentuk literatur baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen resmi, laporan ilmiah, kamus, naskah ” ilmiah, dan ” lain lain.
Teknik  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 2 teknik yaitu untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Bahan  dikumpulkan  dengan  prosedur  observasi,  wawancara  dengan  pihak-pihak  terkait  penelitian, interpretasi  dokumen,  dan  menelusuri  berbagai  perundang-undangan  serta  bahan  hukum  kepustakaan lainnya. “ Data yang didapat dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis, lisan, dan perilaku nyata  (Soekanto,  2015).  Penarikan  kesimpulan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat ” khusus (Soekanto & Memudji, 1995).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Kode Etik Notaris di Kabupaten Grobogan
Notaris “ sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keilmuan dan keahlian dalam bidang  ilmu  hukum  dan  kenotariatan,  sehingga  mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang memerlukan pelayanan, maka dari itu secara pribadi notaris bertanggungjawab atas mutu jasa yang diberikannya. Sebagai  pengemban misi  pelayanan, profesi  notaris terikat  dengan kode etik notaris yang merupakan penghormatan martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris khususnya, maka  dari  itu  pengemban  profesi  notaris  mempunyai  ciri-ciri  mandiri  dan  tidak  memihak,  tidak terpacu dengan pamrih, selalu rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif, spesialitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi ” (Santoso, 2012).
Sebagai “ konsekuensi logis, seiring dengan adanya tanggungjawab notaris kepada masyarakat, maka  haruslah  dijamin  adanya  pengawasan  dan  pembinaan  yang  terus-menerus  agar  tugas  notaris
selalu  sesuai  dengan  kaidah  hukum  yang  mendasari  kewenangannya  dan  dapat  terhindar  dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan ” (Shidqi, 2020).
Wewenang melakukan pengawasan terhadap notaris secara atributif ada pada Menteri sendiri, yang dibuat, diciptakan, dan diperintahkan dalam undang-undang sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 ayat (1). “ Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUJN Menteri mendelegasikan wewenang pengawasan tersebut kepada Majelis Pengawas. Dengan demikian Menteri selaku delegans dan Majelis Pengawas selaku delegataris mempunyai wewenang untuk mengawasi notaris sepenuhnya, tanpa perlu untuk mengembalikan wewenangnya kepada delegans ” (Shidqi, 2020).
Berdasarkan “ Pasal  1  angka  4  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi,  Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian  Anggota,  dan  Tata  Kerja  Majelis  Pengawas  menjelaskan  mengenai  pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas  terhadap  notaris.  Ruang  lingkup  pengawasan  Majelis  Pengawas Notaris sesuai dengan Pasal 65 ayat (5) UUJN bahwa pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris ”
Dalam  Pasal  67  ayat  (1)  UUJN “ menentukan  bahwa  yang  mempunyai  kewenangan  dalam melakukan pengawasan adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  melaksanakan  pengawasan  tersebut  dengan  membentuk  Majelis  Pengawas  Notaris (Pasal 67 ayat [2] UUJN). Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari unsur ” :
1) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2) Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3) Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.
Menurut Pasal 68 UUJN bahwa Majelis Pengawas Notaris terdiri atas :
1) Majelis Pengawas Daerah (MPD);
2) Majelis Pengawas Wilayah (MPW); dan
3) Majelis Pengawas Pusat (MPP).
Pembentukan  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  di  Kabupaten  Grobogan  merupakan pembuktian  implementasi  adanya  suatu  badan  pengawas  Notaris  di  Kabupaten  Grobogan  yang
menjalankan fungsi pengawasan terhadap notaris di Kabupaten Grobogan sesuai amanat perundang- undangan dengan tujuan agar mencapai notaris yang berintegritas dan professional.
Pada  Mei  2019  Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  telah melantik  dan  mengambil  janji/sumpah  jabatan  para  anggota  Majelis  Pengawas  Daerah  kabupaten Grobogan periode tahun 2019-2022 dengan susunan organisasi sebagai berikut :
1. Ketua : Edy Riyanto, S.H., S.E., M.M (Unsur Notaris) 2. Wakil Ketua : Sri Suharni S.H (Unsur Notaris) Para Anggota : 3. Made Linggarasih, S.H. : Unsur Notaris 4. Bernade De Cruz, S.H. : Unsur Pemerintahan 5. Sri Koestiana, S.H : Unsur Pemerintahan 6. Mochamad Fachrudin, S.H : Unsur Pemerintahan 7. DR. Setyowati, S.H, M.Hum : Unsur Akademisi 8. DR. Amri Panahatan S, S.H. M.Hum : Unsur Akademisi
9. Benny Bambang Irawan, S.H., M.Hum : Unsur Akademisi
Menurut  wawancara  dengan “ Wakil  Ketua  MPD  Kabupaten  Grobogan  Bu  Suharni  S.H  pada tanggal 19 Maret 2021 dijelaskan bahwa MPD Kabupaten Grobogan dalam menjalankan tugasnya, untuk  melaksanakan  tugasnya  dalam  rangka  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  notaris,  telah memiliki  progam  bulanan  dan  tahunan,  yang  dilakukan  selama  masa  jabatan.  Progam  kerja  MPD Kabupaten  Grobogan  adalah  melakukan  salah  satu  tugas  dan  kewenangan  dari  Majelis  Pengawas yaitu  pemeriksaan  terhadap  protokol  notaris.  Untuk  keperluan  pemeriksaan  rutin  minimal  1  tahun sekali maupun waktu tertentu sesuai keperluan, MPD Kabupaten Grobogan telah membentuk Tim Pemeriksa  yang  terdiri  dari  tiga  orang  berasal  dari  masing-masing  unsur,  dibantu  satu  orang sekretaris ”
Tata “ kerja  MPD  Kabupaten  Grobogan  diatur  dalam  Pasal  15  Peraturan  Menteri  Hak  Asasi Manusia  No.M.02.PR.08.10  Tahun  2004, “ antara  lain  tujuh  hari  kerja  sebelum  pemeriksaan dilakukan,  kepada  notaris  yang  bersangkutan  disampaikan  pemberitahuan  tertulis  paling  lambat 7 ” (tujuh) “ hari  kerja  sebelum  pemeriksaan  dilakukan,  yang  mencantumkan  jam,  hari,  dan  tanggal pemeriksaan  serta  komposisi  Tim  Pemeriksa.  Pada  waktu  pemeriksaan  dilakukan,  notaris bersangkutan wajib berada dikantornya dan mempersiapkan semua protokol yang akan ” diperiksa ”
MPD Kabupaten Grobogan telah melakukan pemeriksaan yang pertama pada bulan Oktober tahun  2019 “ Pada  pemeriksaan  tersebut  dilakukan  evaluasi  terhadap  pemeriksaan  yang  dilakukan terhadap notaris. Kemudian, hasil dari pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang tertuang dalam Berita
Acara Pemeriksaan di evaluasi untuk menilai tingkat kepatuhan notaris terhadap UUJN, kode etik notaris,  dan  hasil  tersebut  akan  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  melakukan  pembinaan  dan pengawasan ” notaris.
Berdasarkan “ Pasal  16  ayat  (1)  butir  (a)  UUJN,  dalam  menjalankan  jabatannya,  notaris berkewajiban  bertindak  jujur,  seksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris bahwa notaris  harus  bertindak  jujur,  mandiri,  tidak  berpihak,  penuh  rasa  tanggungjawab  berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris ”
Besarnya “ tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mengharuskan notaris untuk selalu cermat, teliti dan hati-hati dalam setiap tindakannya. Namun demikian sebagai manusia biasa tentu seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak luput dari kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian yang kemudian dapat merugikan pihak lain ”
Lebih  lanjut,  hasil  wawancara  kepada  Wakil  MPD  Kabupaten  Grobogan  Bu  Suhani,  S.H  di Kabupaten  Grobogan  mengatakan  bahwa  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oknum  notaris pada prakteknya sulit diketahui. “ Karena dalam prakteknya kegiatan kenotariatan seperti notaris yang tidak  bertanda  tangan  di  hadapan  klien,  adanya  perang  tarif  antar  notaris  (penurunan  tarif),  tidak membacakan  akta,  salah  dalam  memberikan  tindakan  hukum,  melaksanakan  tugas  diluar  wilayah kerja, tidak telitinya dalam pembuatan akta, kemungkinan “ hal tersebut hanya diketahui oleh notaris yang  bersangkutan.  Kesadaran  masyarakat  yang  masih  rendah  untuk  melaporkan  praktek-praktek tersebut  kepada  pihak  yang  berwenang ” sehingga  pelanggaran  yang  terjadi  tidak  mudah ” untuk diketahui.
Jadi, dalam “ menghadapi berbagai kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris ini memerlukan  kesadaran  yang  tinggi/  kepatuhan  dari  masing-masing  notaris  itu  sendiri. “ Kewajiban MPD hanyalah bersifat  adminitratif biasa, tanggung jawab tetap melekat pada notaris, artinya  ada pengawasan  diri  sendiri  yang  menjadi  lebih  penting  agar  pelanggaran-pelanggaran  dapat diminimalisir.  MPD  Kabupaten  Grobogan  juga  memiliki  rencana  kegiatan  melakukan  sosialisasi- sosialisasi  kepada  para  notaris  dengan  tujuan  agar  para  notaris  dapat  lebih  memahami  tentang keberadaan lembaga pengawas ” notaris, mengenai kewenangannya dalam menjaga penegakkan kode etik notaris dan pelaksanaan tugas jabatan ” notaris. Tetapi dalam perjalanannya belum terealisasikan terkait sosialiasi tersebut.
MPD “ Kabupaten Grobogan juga memiliki rencana kegiatan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada  para  notaris  dengan  tujuan  agar  para  notaris  dapat  lebih  memahami  tentang  keberadaan lembaga pengawas notaris, mengenai kewenangannya dalam menjaga penegakkan kode etik notaris dan  pelaksanaan  tugas  jabatan ” notaris.  Tetapi  dalam  perjalanannya  belum  terealisasikan  terkait sosialiasi tersebut.
Berkaitan “ dengan  adanya  dugaan  pelanggaran  yang  disebabkan  karena  adanya  laporan masyarakat. Laporan harus disampaikan kepada MPD secara tertulis disertai dengan bukti bukti yang dapat  dipertanggung  jawabkan.  Lalu,  MPD  membentuk  Majelis  Pemeriksa  paling  lama  14 (empatbelas)  hari  sejak  adanya  laporan  pengaduan.  Setelah  laporan  diterima,  oleh  Ketua  Majelis Pemeriksa  melakukan  pemanggilan  terhadap  pelapor  dan  terlapor.  Pemeriksaan  dilakukan  secara tertutup.  Majelis  Pemeriksa  Daerah  harus  sudah  menyelesaikan  pemeriksaan  dan  menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan  diterima.  Hasilnya  dituangkan  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  untuk  disampaikan ke ” MPW.
Materi pemeriksaan MPD selain laporan dari masyarakat, dapat juga laporan yang berasal dari Majelis Pengawas pada jenjangnya masing-masing. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 bahwa laporan yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas dapat diperoleh dari :
a. Hasil pemeriksaan berkala;
b. Proses hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan; dan / atau
c. Fakta hukum lainnya
MPD “ Kabupaten Grobogan pada dasarnya tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun terhadap pelanggaran notaris sesuai dengan Pasal 71 huruf e UUJN. Meskipun MPD mempunyai  wewenang  untuk  menerima  laporan  dari  masyarakat  dan  dari  notaris  lainnya  dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran jabatan notaris. MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaanya kepada MPW  dengan  tembusan  kepada  pihak  yang ” melaporkan,  notaris  yang  bersangkutan,  MPP,  dan organisasi notaris.
Dengan “ demikian  pengaturan  sanksi  yang  terdapat  dalam  Pasal  85  UUJN,  sanksi  berupa teguran lisan dan tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh MPW. Sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris dapat dilakukan oleh MPP, dan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari
jabatan notaris dan pemberhentian dengan hormat hanya dapat dilakukan oleh Menteri asal usul MPP. Pelaksanaan pengawasan  MPD terhadap Kode Etik  notaris  di  Kabupaten  Grobogan  hampir sesuai dengan  aturan  dalam  perundang-undangan  mengenai  tugas  dan  wewenang  dari  MPD.  Walaupun masih  banyak  wewenang  dan  tugas  yang  belum  terealisasikan,  masih  banyak  hal  yang  harus ditingkatkan ” dan diperbaiki.
2. Faktor  Penghambat  dan  Pendukung  Pelaksanaan  Pengawasan  Majelis  Pengawas  Daerah terhadap Kode Etik Notaris di Kabupaten Grobogan
Faktor-faktor “ yang menghambat proses terlaksananya pengawasan kode etik terhadap notaris di Kabupaten Grobogan yang berakibat tidak dilaksanakannya kewenangan MPD sesuai dalam Pasal 70 dan 71 UUJN, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, dan Pasal 4 Kode Etik Notaris, yang ditetapkan pada tanggal 29-30 Mei 2015, diantaranya ” yaitu:
a. Faktor Internal
1. MPD Kabupaten Grobogan kekurangan dana untuk membiayai kegiatan operasional MPD;
2. Minimnya  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  MPD  Kabupaten  Grobogan  untuk  melakukan pemeriksaan secara rutin;
3. Adanya  kesibukan  dari  masing-masing  anggota  MPD  Kabupaten  Grobogan  sehingga kekurangan waktu dalam menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan;
4. Belum mempunyai program yang jelas setiap bulan atau tahunnya;
5. Belum tersedianya standar ukuran kinerja dan target capaian kinerja;
6. Pola kerja anggota MPD yang masih pasif. Bahwa masing-masing unsur tidak semuanya aktif. Sehingga ketika membagi tugas sebagai Majelis Pemeriksa Daerah tidak mesti terwujud ketiga perwakilan  dari  unsur  secara  adil.  Koordinasi  diantara  anggota  MPD  Kabupaten  Grobogan yang kurang terjalin kuat;
7. Kurangnya kedekatan dan harmonisasi dalam anggota MPD untuk membangun sinergi kinerja yang maksimal.
b. Faktor Eksternal
1. Tempat  penyimpanan  protokol  notaris  yang  kurang  tertara  dengan  baik  sehingga  menjadi hambatan tersendiri bagi MPD Kabupaten Grobogan;
2. Dalam pelaksanaan pengawasan, notaris belum siap diperiksa. Sehingga proses pemeriksaan harus dijadwalkan ulang;
3. Kurangnya  kesadaran  notaris  Kabupaten  Grobogan  khususnya  ketidaktertiban  administratif dalam mengumpulkan laporan protokol bulanan kepada MPD;
4. Masyarakat yang belum mengetahui keberadaan, peran, dan fungsi MPD. Hal tersebut dapat diketahui  kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  melaporkan  dugaan  pelanggaran  notaris, minimnya laporan masyarakat yang masuk di MPD Kabupaten Grobogan;
5. Ketentuan dalam UUJN maupun perundang-undangan yang tidak mengatur kewenangan MPD dalam  memberikan  sanksi  terhadap  notaris  yang  melanggar  kode  etik  dan  jabatan  notaris. Sehingga dinilai MPD tidak mempunyai power.
Dengan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa faktor internal lebih dominan pengaruhnya daripada  faktor  eksternal  dalam  menghambat  kinerja  bagi  MPD  Kabupaten  Grobogan  untuk menjalankan  peran  dan  fungsi  pengawasan  dan  pembinaan.  Sehingga  mengakibatkan  belum terwujudnya  keadilan  dan  kemanfaatan  sesuai  yang  dicita-citakan  oleh  peraturan  perundang- undangan.
Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan kode etik terhadap notaris, maka yang dapat menjadi faktor pendukung pengawasan kode etik terhadap notaris di Kabupaten Grobogan diantaranya adalah :
a. MPD perlu diberikan kantor yang representatif.
b. Penambahan  anggaran  dari  pemerintahan  kepada  MPD  sehubungan  dengan  pelaksanaan  dan pembinaan notaris
c. Kelembagaan MPD harus dikuatkan dengan peningkatan jumlah kapasitas, sarana dan prasarana pendukung serta kesejahteraannya
d. Komunikasi antara pengurus MPD yang intensif dan terjadwal, melalui rapat bulanan
e. Membuat  rencana  strategis  atau  visi  yang  berkelanjutan  untuk  meningkatkan  kinerja  MPD Kabupaten Grobogan
f. Anggota MPD harus menyediakan waktu untuk melakukan tugas dan bertanggungjawab sebagai anggota MPD. Perlu kesadaran diri tentang pentingnya bahwa jabatan pengurus adalah amanah.
Hal “ ini  sejalan  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Sri  Suharni,  S.H,  bahwa  MPD  Kabupaten Grobogan perlu melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi notaris antara lain unsur masyarakat, unsur akademisi, dan terutama terhadap notaris. Kepada masyarakat sosialisasi ini  bertujuan  agar  masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  notaris  dapat  lebih  mengetahui  hak  dan kewajibannya  sehingga  apabila  terjadi  pelanggaran  yang  dilakukan  notaris,  masyarakat  dapat melapor  kepada  MPD  Kabupaten  Grobogan.  Selain  itu,  perlu  memberikan  penyuluhan  dan pembinaan tentang perlunya kesadaran hukum bagi notaris agar selalu taat dan patuh kepada UUJN maupun peraturan perundang-undangan yang lain mengenai jabatan ” notaris.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan yaitu pelaksanaan “ pengawasan MPD terhadap Kode Etik notaris di Kabupaten Grobogan belum dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan cita-cita di dalam UUJN dan peraturan perundang- undangan.  MPD  Kabupaten  Grobogan  dalam  melaksanakan  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap notaris  memiliki  progam  bulanan  dan  tahunan  yaitu  pemeriksaan  terhadap  protokol  notaris.  Pada praktiknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oknum notaris sulit diketahui karena hal tersebut hanya diketahui oleh notaris yang bersangkutan. MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan  pemeriksaanya  kepada  MPW.  MPD  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  menjatuhkan  sanksi apapun  terhadap  pelanggaran ” notaris.  Adapun  hal  yang  menjadi  faktor  penghambat  pelaksanaan pengawasan kode etik terhadap notaris di Kabupaten Grobogan diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Sedangkan faktor eksternal yaitu kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk lapor kepada MPD  dan  kurangnya  kesadaran  notaris  Kabupaten  Grobogan  khususnya  ketidaktertiban  administratif dalam  mengumpulkan  laporan  protokol  bulanan  kepada  MPD.  Faktor  pendukung  pelaksanaan pengawasan  kode  etik  terhadap  notaris  diantaranya  adalah  peningkatan  jumlah  kapasitas,  sarana  dan prasarana pendukung.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adjie,  H.  (2009). Hukum  Notaris  Indonesia  Tafsir  Tematik  UU  No.30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama.
________.  (2011). Majelis  Pengawas  Notaris  Sebagai  Pejabat  Tata  Usaha  Negara .  Bandung:  Refika Aditama.
Ghofur,  A.  (2010). Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Perspektif  Hukum  dan  Etika .  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti.
Handoko,  W.  (2019). Dominasi  Negara  Terhadap  Profesi  Notaris  Antara  Ide  dan  Realitas .  Semarang: Roda Publika Kreasi.
Pengurus Ikatan Notaris. (2008). Jati Diri Notaris Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka.
Santoso,  H.  A.  (2012). Hukum,  Moral  &  Keadilan,  Sebuah  Kajian  Filsafat  Hukum .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Shidqi, N. (2020). Hukum Pengawas Notaris di Indonesia dan Belanda . Jakarta: Penerbit Kencana. Soeharto,  I.  (2004). Metode  Penelitian  Sosial  Suatu  Teknik  Penelitian  Bidang  Kesejahteraan  Sosial Lainnya . bandung: Remaja Rosda Karya.
Soekanto, S. (2015). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (1995). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sulihandari,  Hartati.,  &  Rifiani,  Nisya.  (2013). Prinsip-Prinsip  Dasar  Profesi  Notaris .  Jakarta:  Dunia Cerdas.
Sunggono, B. (2012). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Suratman., & Dillah, H. Philips. (2015). Metode Penelitian Hukum . Bandung: Alfabeta.

## Artikel Jurnal/ Karya Ilmiah:
Kuntjoro, N. (2016). Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta menurut Kode Etik Notaris. Lex Renaissance , Vol.1, (No.2).
Santiaji, D. (2020). Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik. Aktualita , Vol.3,(No.1).
Wardio, Didit., & Hanim, Latifah. (2018). Peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris. Jurnal Akta , Vol.5,(No.1).

## Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang  Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota,  Pemberhentian  Anggota,  Susunan  Organisasi  dan  Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
PermenkumHAM No.15/2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia.