## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## PENANGANAN KEJAHATAN PREMAN PADA WILAYAH HUKUM POLISI RESORT INDRAGIRI HILIR
Handling Of Crime Preman In Regional Indragiri Police Law
Ali Azhar, Maryanto, Vivi Arfiani Siregar, Mulono Apriyanto, Agustinus Samosir Universitas Islam Indragiri, Universitas Bina Insan Lubuklinggau sahabat.aliazhar@gmail.com, mandahmaryanto@gmail.com, viviarsh1@gmail.com. mulonoapriyanto71@gmail.com, samosiragustinusmh@gmail.com
Naskah dikirim : 8 Juni 2020 Naskah diterima untuk diterbitkan : 15 Juni 2020

## ABSTRACT
The  phenomenon  of  street  crime  in  Indragiri  Hilir  began  to  develop  and  is  undeniable,  this phenomenon gave birth to a group of thugs who commit violence. Prema violence in maintaining its existence, both in the social and economic fields. Since the economy is getting harder and higher the poverty rate. Thugs in the jurisdiction of Indragiri Hilir Police Station began to increase in the area of community life. Thugs do extortion (voluntary) extortion on a voluntary or voluntary basis from the merchant community, private communities, especially in the City of Tembilahan. the number of cases of gangsterism in 2014 there were 27 cases of violent crime. the investigation process contained 21 cases, 21 cases.
Keywords: Premans, Indragiri Hilir, Thuggery, Law, Tembilahan City.

## ABSTRAK
Fenomena kejahatan jalanan di Indragiri Hilir mulai berkembang dan tidak dapat disangkal, fenomena ini  melahirkan  sekelompok  penjahat  yang  melakukan  kekerasan.  Kekerasan  prema  dalam mempertahankan  eksistensinya,  baik  di  bidang  sosial  maupun  ekonomi.  Karena  ekonomi  semakin sulit dan semakin tinggi tingkat kemiskinan. Preman di wilayah hukum Kantor Polisi Indragiri Hilir mulai meningkat di bidang kehidupan masyarakat. Preman melakukan pemerasan (sukarela) dengan pemerasan atas dasar sukarela atau sukarela dari komunitas pedagang, komunitas swasta, khususnya di Kota Tembilahan. Jumlah kasus premanisme pada 2014 ada 27 kasus kejahatan dengan kekerasan. proses  penyelidikan  berisi  21  kasus,  21  kasus  telah  diserahkan  ke  kantor  kejaksaan.  Tujuan  dari penelitian ini  adalah untuk mengetahui  kendala  dan implementasi  Penegakan  Hukum atas Tindakan Premanisme.
Kata Kunci: Premanisme, Tembilahan, Polrest INHIL

## PENDAHULUAN
Menurut  Dial  et  al.  (2006)  Negara  hukum  adalah  negara  yang  komposisinya  diatur oleh  hukum  sehingga  semua  kekuasaan  pemerintah  didasarkan  pada  hukum,  rakyat  tidak boleh  bertindak  sewenang-wenang  sesuai  dengan  kehendak  mereka  sendiri,  yang bertentangan  dengan  hukum. Saat ini tingkat kejahatan  di Indonesia sangat tinggi dan jenis kejahatan berkembang dengan istilah kejahatan luar biasa (Fikri dan Azhar 2020). Peran dan fungsi  Polisi  Nasional  sebagai  aparatur  negara  yang  menyediakan  jasa  keamanan  dengan tujuan melindungi martabat dan martabat manusia sehingga masyarakat dapat melaksanakan

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
produktivitasnya  dengan  aman,  yang  merupakan  hak  semua  warga  negara.  Salah  satu  hal yang mengganggu situasi ideal ini adalah kejahatan, dan kejahatan premanisme adalah jenis kejahatan  yang  secara  langsung  menyentuh  masyarakat  (Azhar  dan  Fikri,  2020). Pelaksanaan  mewujudkan  rasa  aman  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku kejahatan premanisme mengharuskan Polisi sebagai petugas penegak hukum, pelindung dan penjaga masyarakat untuk melaksanakan tugasnya dengan serius berdasarkan profesionalisme  menuju  Kepolisian  Nasional  yang  independen  dan  tepercaya  harus mengambil langkah strategis untuk mengatasi kejahatan preman  (Muharlisiani dkk. 2019).
Premanisme adalah tindak pidana kekerasan dan juga diatur dengan sangat jelas dalam KUHP  yang  diatur  dalam  Pasal  89  KUHP,  (Pasal  365  KUHP),  Pemerasan  (Pasal  368 KUHP),  pemerkosaan  atau  pemerkosaan  (Pasal  285  KUHP),  penganinyaan  (Pasal  351 KUHP), kerusakan barang (Pasal 460 KUHP), yang tentu saja dapat mengganggu ketertiban umum  dan  menimbulkan  keresahan  di  masyarakat.endahuluan  meliputi  latar  belakang masalah,  rumusan  masalah  (kalimat  tanya  berbentuk  narasi)  serta  tujuan  dan  manfaat penelitian,  rangkuman  kajian  teoritik  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Dilihat dari  perkembangan  kekerasan  premanisme  yang  semakin  tinggi  di  Indonesia,  menurut analisis  penulis  sangat  bertentangan  dengan  keberadaan  Hukum  Pidana  yang  berlaku  di Indonesia. Bahwa Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan hukum  yang  memuat larangan atau keharusan untuk pelanggaran yang diancam dengan sanksi pidana (sanksi hukum) bagi mereka  yang  membuatnya.  Pemerintah  Orde  Baru  mengeluarkan  kebijakan  membersihkan preman yang dikenal sebagai Petrus atau penembakan misterius. Lusinan dan bahkan ratusan preman  ditembak  mati  secara  misterius,  kemudian  tubuh  mereka  sengaja  ditinggalkan  dan tidak  diurus  di  jalan  raya  untuk  dilihat  oleh  penduduk  (Asshiddiqie  1995),  kebijakan penembak  misterius  membuat  terapi  kejut  dan  pengobatan  kejut  sehingga  penjahat  tidak berani bereaksi lagi.
Preman dalam melakukan tindak pidana yang melanggar Hukum Pidana, preman tidak diadili  oleh  pihak  berwenang,  hanya  preman  yang  diberikan  arahan  dan  petunjuk.  Penulis mengambil  daerah  Kabupaten  Indragiri  Hilir  sebagai  salah  satu  daerah  yang  memiliki tingkat  kejahatan  premanisme  yang  cukup  tinggi.  Kabupaten  Indragiri  Hilir  yang populasinya  didominasi  oleh  para  pendatang  ini,  sehingga  kondisi  ini  berpengaruh  pada karakter  warganya  yang  cenderung  keras  dan  berani.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa fenomena  ini  melahirkan  sekelompok  orang,  dalam  hal  ini  preman  yang  melakukan kekerasan  dalam  mempertahankan  eksistensinya,  baik  di  bidang  sosial  maupun  ekonomi. Sehingga  ada  pendapat  bahwa  Kabupaten  Indragiri  Hilir  adalah  kabupaten  yang  masih banyak  preman  (Syari  dan  Email  2016).  Preman  di  wilayah  hukum  Polres  Indragiri  Hilir sebenarnya  telah  terjadi  di  banyak  bidang  kehidupan  masyarakat.  Sebagai  pungutan  liar (sukarela)  baik  sukarela  maupun  paksaan  yang  mengganggu  komunitas  pedagang  pada umumnya, masyarakat swasta khususnya di Kota Tembilahan

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris,  yang  berarti  meninjau keadaan  masalah  di  lapangan  dikaitkan  dengan  aspek-aspek  hukum  yang  berlaku  dan  mengatur masalah  (Nugroho  dkk,  2017).  Jika  dilihat  dari  sifatnya,  penelitian  ini  diklasifikasikan  sebagai deskriptif, artinya penelitian ini menjelaskan bagaimana penegakan hukum pidana dilakukan oleh preman di Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hilir.

## PEMBAHASAN

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 1. Implementasi Penegakan Hukum atas Tindakan Premanisme oleh Polisi Kabupaten Indragiri Hilir
Substansi  hukum,  undang-undang  tersebut  dibuat  oleh  lembaga  yang  berwenang, misalnya  UU  dibuat  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  dalam  menciptakan  substansi atau  isi  UU  DPR  sebagai  lembaga  yang  berwenang  harus  memperhatikan  apakah  isi  UU tersebut  hukum  benar-benar  akan  memberikan  keadilan,  kepastian  hukum  dan  bermanfaat bagi  masyarakat  atau  bahkan  pembuatan  hukum  akan  semakin  menciptakan  ketidakadilan dan  ketidakpastian  dan  bahkan  merugikan  masyarakat  (Wandi  2020).  Penegakan  hukum terhadap premanisme  oleh Polres Indragiri Hilir saat ini tidak  dilaksanakan secara optimal. Disebabkan  oleh  banyak  aksi  kekerasan,  baik  yang  dilakukan  oleh  anak-anak,  remaja maupun  orang  dewasa.  Substansi  hukum  premanisme  oleh  Polisi  Resor  Inragiri  Hilir  pada tahun 2018 disajikan pada tabel 1 :
TABEL 1. Substansi Hukum Terhadap Premanisme Oleh Polisi Resor Indargiri Hilir pada tahun 2018
No Jawaban Responden Jumlah Responden Persen 1 ditegakkan 15 30 2 Kurang ditegakkan 15 30 3 Tidak ditegakkan 20 40 Total 50 100 Sumber Data: Hasil penelitian
Tabel 1  menunjukkan bahwa  masih banyak tindakan  kriminal  dan para korban dapat meninggal,  luka-luka  termasuk  pelecehan  seksual.  Dalam  memberantas  premanisme  di wilayah  Polres  Indragiri  Hilir,  hal  itu  masih  terkendala.  Menghirup  kantor  polisi  untuk meningkatkan  keamanan  di  semua  area  yang  rawan  tindakan  premanisme,  sehingga  orang bisa merasa nyaman dalam mencari kehidupan dan tidak ada lagi rasa takut di tempat kerja (Makaampoh  2013).  Dilihat  dari  kehidupan  sehari-hari  di  Pelabuhan  Tembilahan  masih banyak  preman  yang  menjalani  kegiatan  makelar.  Bahkan  ketika  speedboat  berlabuh  di dermaga,  para  broker  bergegas  ke  speedboat  untuk  menarik  tas  penumpang  untuk  pergi bersama mereka ke tempat tujuan dengan biaya yang relatif mahal.
Praktik  premanisme  memang  dapat  tumbuh  dalam  berbagai  kehidupan  masyarakat, dari  masyarakat  rendah  hingga  masyarakat  terpelajar.  Terutama  saat  ini  di  Indonesia mengembangkan  informalitas sistem  dan struktur di berbagai  lembaga. Sistem  dan struktur formal  yang  ada  memunculkan  sistem  dan  struktur  informal  sebagai  bentuk  dualisme  ini (Azhar dan Satriawan ,2020). Kondisi ini telah berkembang menjadi premanisme sosiologis, karena  munculnya  premanisme  dapat  ditelusuri  hingga  celah  yang  terjadi  pada  struktur masyarakat. Tingkat premanisme di Kota Tembilahan disajikan pada tabel 2.
Tabel 2. Tingkat premanisme di Kota Tembilahan
No Jawaban Responden Jumlah Responden Persen 1 ditegakkan 35 70 2 Kurang ditegakkan 10 20 3 Tidak ditegakkan 5 10 Total 50 100 Sumber Data: Hasil penelitian

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Meningkatnya  tindak  premanisme  di  wilayah  Polres  Indragiri  Hilir,  sebagian  karena kurangnya  penegakan  hukum  oleh  Polres  Indragiri  Hilir,  yang  berarti  terjadi  pertama  dan kemudian  bertindak,  harus  terus  menerus  dan  pada  titik  rawan  tindakan  premanisme dilakukan  penggerebekan,  sehingga  tindakan  premanisme  di  daerah  Polisi  Inhil  dapat ditekan  dan  dikurangi.  Pada  saat  ini  banyak  penjahat  melakukan  tindakan  kriminal  dalam kelompok  atau  organisasi,  tetapi  ada  juga  kejahatan  individu.  Setiap  daerah  memiliki pemimpin  yang  mengoordinasikan  anak  buahnya  untuk  melakukan  tindakan  premanisme. Khususnya dalam bentuk pembayaran ilegal, setiap daerah wajib menyetor hasilnya kepada pemimpin  geng  yang  kemudian  juga  memberikan  simpanan  kepada  individu  tertentu. Tingkat  pengetahuan  publik  tentang  biaya  ilegal  yang  dilakukan  oleh  penjahat  di  kota Tembilahan disajikan pada tabel 3.
TABEL 3. Tingkat Pengetahuan Publik tentang Retribusi Ilegal  yang Dilakukan  oleh
Preman di Kota Tembilahan No Jawaban Responden Jumlah Responden Persen 1 Sangat Mengetahui 35 70 2 Kurang pengetahuan 10 20 3 Tidak tahu 5 10 Total 50 100 Sumber Data: Hasil penelitian
Retribusi ilegal (pemerasan) yang dilakukan oleh preman di Kota Tembilahan banyak dari hal-hal ini dapat dilihat pada biaya parkir. Karena di beberapa titik di kota Tembilahan, tidak ada area parkir yang  juga  dipungut biaya parkir, dan bahkan biaya parkir  tanpa bukti bukti yang diberikan oleh penjaga parkir (Widjiastuti, 2003). Ini tentu saja membuat nyaman bagi  konsumen  dan  produsen,  terkadang  belanja  hanya  Rp.  5.000 rupiah,  membayar  parkir Rp. Rp. 2.000, bahkan ketika berhenti dengan biaya parkir.
Dalam hal ini Polisi Daerah Inhil harus mengambil tindakan tegas atas tindakan yang diambil oleh preman di wilayah hukum mereka. Jika dibiarkan, tentu saja akan mengganggu masyarakat,  terutama  pedagang  yang  menjual  di  pasar  (Septiadi  2012).  Berdasarkan  hasil penelitian di lapangan melalui kuesioner mengenai tingkat pengetahuan masyarakat tentang tindakan  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Polisi  Inhil  terhadap  tindakan  premanisme  di  Kota Tembilahan  sesuai  dengan  tabel  4.  Dalam  penegakan  hukum  terhadap  premanisme  dari Polres  Inhil  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  Kabupaten  Indragiri  Hilir  adalah  ketegasan aparat  penegak  hukum,  sehingga  terjadi  efek  jera  bagi  pelaku  kejahatan  dan  atau  tindak premanisme.  Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan  melalui  kuesioner  tentang pengetahuan masyarakat tentang fasilitas dan infrastruktur yang disediakan oleh Polisi Inhil dalam mengurangi premanisme di Kota Tembilahan menurut tabel 5.
TABEL 4.  Tingkat Pengetahuan Publik tentang Tindakan yang diambil oleh Petugas
Polisi Inhil Terhadap Preman di Kota Tembilahan No Jawaban Responden Jumlah Responden Persen 1 Sangat Mengetahui 10 20 2 Kurang pengetahuan 20 40 3 Tidak tahu 20 40 Total 50 100 Sumber Data: Hasil penelitian

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Tindakan  pencegahan  lebih  baik  daripada  tindakan  represif  dan  rehabilitasi.  Upaya pencegahan tidak selalu  membutuhkan  organisasi atau birokrasi yang  dapat mengarah pada birokratisme yang berbahaya dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Adapun upaya pencegahan yang lebih baik daripada represif dan rehabilitasi. Untuk melayani lebih banyak orang,  bahkan  tidak  ada  kebutuhan  bagi  banyak  pekerja  seperti  upaya  represif  dan rehabilitasi (Busyro 2019).
Upaya pencegahan tidak perlu  menimbulkan  konsekuensi  negatif seperti stigmatisasi (memberi  stempel  pada  mereka  yang  dihukum  atau  dibina),  pengasingan,  menderita  dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi manusia, perumusan kebencian satu sama lain yang dapat  menyebabkan  residivisme.  Viktimisasi  struktural,  yaitu  akumulasi  korban  terstruktur tentu  dapat  dikurangi  dengan  upaya  pencegahan,  misalnya  korban  sistem  hukuman  untuk peraturan tertentu sehingga mereka dapat menderita penderitaan mental, fisik dan sosial.

## 2. Kendala  yang  Dihadapi  dalam  Penegakan  Hukum  atas  Perampokan  Kisah  Para Polisi Oleh Indragiri Hilir
Kurangnya  kesadaran  publik  akan  pemahaman  hukum  dan  kurangnya  kepercayaan pada diri  mereka sendiri. Jika kesadaran iman  manusia baik,  maka tidak akan ada tindakan kriminal  di  Kabupaten  Hilir  Indargiri.  Hambatan  yang  dihadapi  oleh  Polres  Indragiri  Hilir dalam penegakan  hukum terhadap tindakan premanisme, ada beberapa faktor  (Makaampoh 2013):
1. Hukum
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  di  lapangan  berdasarkan  penulis  menyebar kuesioner  mengani  tingkat  pengetahuan  masyarakat  tentang  penerapan  hukum  oleh  Polisi Inhil  dalam  hal  pemberantasan  premanisme  di  kota  Tembilahan  pada  khususnya  dan  Inhil pada umumnya sesuai ke tabel 6.
Tabel 6. Tingkat  Pengetahuan  Publik  Terhadap  Penerapan  Hukum  Oleh  Inhil  Polres dalam Memerangi Premanisme di Inhil No Jawaban Responden Jumlah Responden Persen 1 Diterapkan 10 20 2 Tidak Diterapkan 20 40 3 Tidak Tau 20 40 Total 50 100 Sumber Data: Hasil penelitian
Sedangkan  dalam  menegakkan  hukum  untuk  memberantas  tindakan  premanisme  di Kota Tembilahan, Kantor Polisi Inhil harus menerapkan hukum sesuai dengan KUHP, setiap orang yang melakukan harus ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 2. Penegakan Hukum
Dalam  berfungsinya  hukum,  mentalitas  atau  kepribadian  petugas  penegak  hukum memainkan  peran  penting,  jika  peraturannya  baik,  tetapi  kualitas  petugas  tidak  baik,  maka penegakan  hukum  tidak  akan  berjalan  dengan  baik  (Atika  2016).  Mereka  yang  melakukan tindakan  premanisme  harus  diproses  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  dan  harus  sampai pada  keputusan  pengadilan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  di  lapangan  berdasarkan kuesioner  yang  dibagikan  tentang  tingkat  pengetahuan  publik  tentang  ketegasan  (Nugroho

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
dkk.,  2017)  otoritas  penegak  hukum  dalam  memberantas  premanisme  di  kota  Tembilahan pada khususnya dan Inhil secara umum, sesuai tabel 7
Tabel  7.  Tingkat  Pengetahuan  Publik  Pihak  Penegak  Hukum  Perusahaan  dalam
Memerangi Perampokan di Kota Tembilahan No Jawaban Responden Jumlah Responden Persen 1 Tegas 10 20 2 Kurang Tegas 20 40 3 Tidak Tau 20 40 Total 50 100 Sumber Data: Hasil penelitian
Dalam  konteks  di  atas  yang  berkenaan  dengan  kepribadian  dan  mentalisme  penegak hukum, sejauh ini telah ada kecenderungan kuat di kalangan masyarakat untuk menafsirkan hukum  sebagai  petugas  atau  penegak  hukum,  yang  berarti  bahwa  hukum  diidentifikasi dengan perilaku nyata petugas atau petugas atau hukum. penegak.

## KESIMPULAN
Penegakan  hukum  terhadap  premanisme  yang  dilakukan  oleh  Polres  Indragiri  Hilir masih  belum  sesuai  harapan,  karena  sampai  saat  ini  premanisme  masih  meresahkan masyarakat,  seperti  pembayaran  ilegal,  parkir  yang  tidak  mengacu  pada  ketentuan  yang berlaku  dan  tindak  pidana  lainnya.  Masih  banyak  kendala  yang  harus  diatasi  oleh  aparat penegak  hukum  dalam  upaya  penegakan  hukum  untuk  premanisme  ini,  yaitu  hukum  yang diterapkan  harus  jelas,  penegakan  hukum  harus  tegas  tanpa  pandang  bulu,  partisipasi masyarakat  dalam  pencegahan  dan  penegakan  hukum,  sarana  dan  prasarana  yang  masih kurang dan peran pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly. 1995. “Kedudukan Peranan Hukum Tata Negara Dalam Pembangunan.” In Hukum Tata Negara , , 135–53.
Atika. 2016. “Penanggulangan Premanisme Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang.” Intizar 19(2): 249–62.
Azhar, Ali, and KMS Novyar Satriawan Fikri. 2020. “Study Of Law Number 9 Off Regarding Freedom Of Speech In Publice.” Internasional Journal of Science &
Technology Reseacrh 9(01): 4002–6.
Busyro, Marwan. 2019. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman Yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru).” DOKTRINA: JOURNAL OF LAW 2(2): 99.
Dial, Katrina, Diana Riddley, Kiesha Williams, and Victor Sampson. 2006. “A Demonstration to Help Students Understand the Law of Conservation of Mass.” In The Science Teacher , , 54–57.
Fikri, KMS Novyar Satriawan, and Ali Azhar. 2020. “ACADEMIC STUDY OF DISTRICT FORMATION SOUTH INDRAGIR.” Progressive Law Review| 2(1): 1–13.
Makaampoh, March F. 2013. “Kedudukan Dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi
Premanisme Serta Kaitannya Dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam KUHP.” Lex et Societatis 1(2): 71–83.
Muharlisiani, Lusy Tunik et al. 2019. “Public Relations Management Through Management By Objective.” 8(10): 1993–1997.
Nugroho, Agung Satrio, R B Sularto, and Budhi Wisaksono. 2017. “Tinjauan Kriminologis Tindak  Premanisme  Oleh  Pengamen  Di  Simpang  Lima  Kota  Semarang.”
DIPONEGORO LAW JOURNAL 6(5): 1–19.
Septiadi,  Erick  Betra.  2012.  Upaya  Penanggulangan  Oleh  Sat  Reskrim  Polres  Lampung Timur  Terhadap  Kejahatan  Pemerasan  Yang  Dilakukan  Kelompok  Preman  Di  Jalan Lintas Timur (Study Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur).” In Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, Tenth Edition Paul 53(9): 1689–99.
Wandi. 2020. “Protection for Informal Sector Workers towards Employment Systems That Is Justice.” International Journal of Scientific and Technology Research 9(3): 867–73.
Widjiastuti, Agustin. 2003. “Perlindungan Anak Yang Bekerja Sebagai Tukang Parkir Di Lingkungan Pelacuran.” In Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya , , 1–10.