Perilaku Politik Legislator Perempuan Dalam Memper- juangkan Kepentingan Perempuan
Rahmi Nuraini rahmi_bigtree@yahoo.com 105 - 115 Spasialisasi  Surat Kabar  Kedaulatan  Rakyat Mochamad Gifari emgifari@ymail.com 116 - 124 Barbie Sebagai Ikon Gaya Hidup Wanita Modern Kheyene Molekandella Boer delux_boer@yahoo.com 125 - 131 Ruang Publik Alternatif dalam Cyber Space (Geliat Weblog sebagai Online Citizen Journalism) Filosa Gita Sukmono ﬁ losa2009@gmail.com 132 - 139
Visit  Kalbar  2010  :  Program  Pengelolaan  Komunikasi Dalam  Meningkatkan  Pariwisata  Daerah  Kalimantan
Barat Niken Puspitasari nikenpuspita@yahoo.com 140 - 164 Kompetensi Praktisi Pr  Di Kota  Semarang 2012 (Pada Badan Usaha Milik Negara) Yanuar Luqman yanuar@undip.ac.id 165 -  174 Pengadilan  Opini  Dan  Efek  Media  Pada  Perempuan Yang Telibat  Kasus Hukum Made Dwi Adnjani made@unissula.ac.id. 175 - 182 Media Dan Kekerasan Berlatar Agama (Urgensi Praktek Jurnalisme Damai) Mubarok mubgabus@gmail.com 183 - 193 Sosialita di Era Internet Muna Madrah munamadrah@unissula.ac.id. 194 - 199
Jurnal Ilmiah Komunikasi MAKNA Vol. 2 no. 2, Agustus 2011-Januari 2012 ISSN : 2087-2461

## PENANGGUNG JAWAB
Dekan FIKOM Evie Soﬁ ati MI, M.I.Kom
Sekretaris Dekan Dian Marhaeni K, M.Si
Ketua Penyunting Made Dwi Adnjani, M.Si
Sekretaris
Mubarok, M.Si Bendahara Parwati, SH Dewan Penyunting Trimanah, M.Si Edi Ismoyo, M.Si Suharyoso, S.Sos
Seksi Usaha Endang Winarsih, S.Sos
Sirkulasi dan Distribusi Novi, S.Sos Alamat Redaksi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam
Sultan Agung Semarang Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Po. Box 1054/SM Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 ext. 448/ 449 Fax. (024) 6582455 email : jurnalﬁ kom@yahoo.co.id
Rahmi Nuraini
Perilaku Politik Legislator Perempuan dalam Memperjuangkan
Kepentingan Perempuan

## PERILAKU POLITIK LEGISLATOR PEREMPUAN DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN
Oleh : Rahmi Nuraini
Mahasiswi Mikom, Undip konsentrasi Komunikasi Strategis rahmi_bigtree@yahoo.com

## Abstract
The  lack  of  handling  on  issues  related  with  woman  as  well  as  discriminative  local regulations make woman’s representativeness in politics becomes very important to inﬂ uence the policy-making process becoming more sensitive towards issues on woman needs.
This  research,  therefore,  examines  the  political  behaviors  performed  by  legislative women  in  struggling  for  woman’s  interests,  mainly  the  ones  in  the  Provincial  House  of Representative of Central Java.
Based on a basic assumption of “muted group theory” by using a method of critical ethnographic analysis, it has been resulted that the struggle for women’s interests cognitively, affectively and behaviorally faces barriers coming from patriarchic cultural construction that humiliates women through verbal and non-verbal political language.
The research ﬁ nding shows that in terms of political language use, women apparently do not need to transform it into the men’s accepted model (i.e. masculine model). Women can develop an alternative of communication model that combined masculine and feminine models to  express  experiences  or  codes  in  messages  as  a  women’s  way  and  to  decrease  the  men’s oppressions.
Masculine model in women’s political language is done by adopting the values within masculine  language,  i.e.  distinctive  intonation,  joke  responding  and  sexual  connotation. Meanwhile, feminine model is applied by changing the women’s weaknesses, which are regarded feminine, into a power verbally and non-verbally.

## Abstrak
Masih  kurangnya  penanganan  isu-isu  yang  berkenaan  dengan  perempuan  serta peraturan  daerah  yang  diskriminatif,  membuat  keterwakilan  perempuan  di  bidang  politik sangat penting demi terciptanya kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan.
Untuk  itu,  penelitian  ini  bermaksud  mengkaji  perilaku  politik  legislator  perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah.
Dengan  mendasarkan  diri  pada  asumsi  dasar  ”muted  group  theory”  dengan menggunakan  metoda  analisis  etnograﬁ   kritis,  dihasilkan  bahwa  perjuangan  kepentingan perempuan  baik  secara  kognisi,  afeksi  dan  behavioral    menemui  hambatan  yang  berasal dari  kontruksi budaya patriarki yang  memberikan opresi melalui bahasa politik  verbal  dan nonverbal yang merendahkan perempuan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam bahasa politiknya, perempuan tidak harus mentransformasikan bahasa politik dalam model yang diterima oleh laki-laki (model maskulin).
Rahmi Nuraini

## Pendahuluan
Maraknya  isu  yang  menyangkut kepentingan  perempuan  seperti  diskriminasi pekerjaan,  kesejahteraan  keluarga,  masalah kesehatan,  pendidikan  anak,  dan  kekerasan seksual  membuat  keterwakilan  perempuan di  bidang  politik  sangat  penting  untuk memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan perempuan  yang  lebih  bisa  dimengerti  oleh perempuan  sendiri.  Semakin  besar  jumlah perempuan,  semakin  besar  kemungkinan terbangunnya sensitivitas gender dalam kerja- kerja legislatif.
Urgensi tampilnya politisi perempuan di pentas politik lokal dipengaruhi oleh masih banyaknya  kebijakan  di  daerah  yang  masih diskriminatif terhadap perempuan.
Sejumlah  154  peraturan  daerah (perda) masih diskriminatif terhadap perempuan.  Muatan  perda-perda  yang membatasi  perempuan  antara  lain  berupa  21 perda  mengatur  cara  berpakaian;  64  perda membatasi  kebebasan  berekspresi  dan  37 perda  membahas  pemberantasan  prostitusi. Padahal  setidaknya  terdapat  delapan  UU (selama  era  reformasi)  yang  menjamin kesetaraan perempuan. (Lestari, 2010 : 10).
Gambaran  umum  dari  partisipasi perempuan  dan  politik  di  Indonesia, memperlihatkan  representasi  yang  rendah dalam semua tingkatan pengambilan keputusan, baik di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif  maupun  birokrasi  pemerintahan, partai  politik  dan  kehidupan  publik  lainnya. Padahal  kehadiran  perempuan  di  pentas politik nasional (2003-2008) telah mendorong pembentukan  Kaukus  Perempuan  Parlemen
Indonesia  (KPPI),  mendorong  lahirnya Undang-Undang yang berpihak pada perempuan  (Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,  Undang- Undang  Kewarganegaraan,  dan  Undang- Undang Penghapusan Tindak Pidana
Perdagangan  Orang),  menaikkan  anggaran pendidikan  dan  kesehatan,  serta  mendesak pengesahan  RUU  yang  menunggu  amanat presiden.  Di  antaranya  RUU  Perlindungan Pekerja  Indonesia  di  Luar  Negeri,  RUU Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  RUU  Anti Pornograﬁ ,  permasalahan  ibu  dan  anak  serta pentingnya  perjuangan  pemerintah  yang bersih (Kusumaatmadja, 2007 : 51).
Di  Jawa  Tengah,  tidak  ada  perda yang  mendiskriminasikan  perempuan  secara langsung  seperti  kewajiban  memakai  jilbab, larangan  keluar  malam  bagi  perempuan  dan lain-lain,  tetapi  perda-perda  yang  dihasilkan belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan perempuan se-Jawa Tengah.
Peluang  calon  legislatif  (caleg) perempuan untuk masuk di lembaga legislatif semakin  terbuka  luas,  dengan  penerapan sistem  suara  terbanyak  pada  pemilu  2009. Aturan  ini  memungkinkan  perempuan  untuk bersaing  secara  terbuka  dengan  laki-laki. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif menunjukkan peningkatan kuantitas. DPR RI, jumlah  perempuan  meningkat  dari  periode 2004  ke  2009,  dari  63  orang  menjadi  99 orang. Peningkatan yang sama juga terjadi di Jawa Tengah dari 15 orang (2004) menjadi 21 (2009).
Kontribusi  legislator  perempuan  di tingkat nasional terlihat dari realisasi tiga fungsi
Perempuan dapat mengembangkan model alternatif untuk mengekspresikan pengalaman dan kode  dalam  pesan  sebagai  upaya  mendeﬁ nisikan  bahasa  yang  lebih  dapat  diterima.  Model alternative yang menggabungan model  maskulin dan  feminine ini merupakan  solusi  terbaik legislator perempuan untuk mengurangi opresi yang dilakukan oleh laki-laki.
Model  maskulin  dalam  bahasa  politik  perempuan  dilakukan  mengadopsi  nilai-nilai bahasa maskulin yaitu intonasi yang tegas, membalas guyonan dan konotasi seksual. Sementara model  feminin  dilakukan  dengan  mengubah  kelemahan  perempuan  yang  dianggap  feminin menjadi kekuatan secara verbal dan nonverbal.

## Keywords: budaya patriarki, bahasa politik, model alternatif
Rahmi Nuraini Perilaku Politik Legislator Perempuan dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan
legislatif melalui perjuangan kouta 30% dengan zipper system dan suara terbanyak pada sistem pemilu,  serta  perjuangan  Undang-Undang yang lebih berpihak pada perempuan. Seperti UU  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga,  Undang-Undang  Kewarganegaraan, Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan  Orang  dan  UU  Perlindungan Anak. Sementara di tingkat daerah, kontribusi perempuan  di  dunia  politik  belum  teramati. Hal ini ditandai dengan tidak adanya penelitian yang  secara  spesiﬁ k  mengkaji  permasalahan ini (Kusumaatmadja, 2004 : 50).
Melalui  penelitian  ini,  peneliti berusaha  menggambarkan  perilaku  politik legislator perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Menurut pendangan Nimmo komunikasi meliputi politik. Sehingga hakikat  aplikasi  atau  pengalaman  politik adalah kegiatan berkomunikasi antara orang- orang (Ariﬁ n, 2009 : 9).
Perilaku  politik  perempuan  dimak- nai  sebagai  usaha  perempuan  dalam mempengaruhi  kebijakan  agar  lebih  sensitif terhadap  perempuan. Yaitu dengan ikut serta dalam  proses  politik  dengan  memberikan tanggapan, saran dan aspirasi secara sukarela melalui  perilaku  politiknya  (Pawito,  2009  : 298).
Salah  satu  tantangan  perempuan dalam  politik  adalah  argumen  bahwa “masyarakat  politik  yang  ideal”  adalah bersifat  antiperempuan  dan  antifeminis. Laki-laki  mendominasi  arena  politik,  laki- laki  menformulasi  aturan-aturan  permainan politik  dan  laki-laki  mendeﬁ nisikan  standar untuk  evaluasi  politik.  Kehidupan  politik diorganisir  sesuai  dengan  norma,  nilai  dan gaya hidup laki-laki yang didasarkan pada ide tentang  “menang  dan  kalah”,  kompetisi  dan konfrontasi,  lebih  baik  dibandingkan  saling menghormati,  kolaborasi  dan  penciptaan konsensus (Karam, 1998 : 20).
Dalam  pandangan  feminis  liberal perempuan  harus  terjun  ke  politik  untuk mengekspresikan pandangan politik, mengubah sistem dan struktur yang diskriminatif. Hal ini menjadi tidak mudah karena menurut ”muted
group  theory”,  perempuan  merasakan  dunia yang berbeda dari laki-laki karena perbedaan pengalaman  yang  berakar  pada  divisi  kerja masyarakat.  Laki-laki  merupakan  kelompok yang  dominan  di  masyarakat.  Dominasi  ini menghalangi  kebebasan  ekspresi  dari  dunia model  alternatif  perempuan.  Sehingga  untuk berpartisipasi  dalam  masyarakat,  perempuan harus mentransformasi modelnya dalam sistem ekspresi  yang  dominan  tersebut  (Kramarae, 1981 : 1).
Teori ini dipertegas oleh Dale Spender yang berpendapat dalam “Man-Made Language”  bahwa  perempuan  merupakan kelompok yang dibisukan dalam masyarakat, karena  makna  dikontrol  oleh  laki-laki. Bahasa dalam hal ini digunakan laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial, dikonstruksi dan dijaga hubungan sosialnya antara laki-laki dan perempuan.
Teori  ini  menjelaskan  bahwa  perem- puan  tidak  secara  bebas  dapat  mengatakan apa yang diinginkan, kapan dan dimana yang diinginkan karena kata dan norma yang mereka gunakan  diformulasikan  oleh  kelompok dominan,  laki-laki.  Sehingga  perempuan tidak  secara  mudah  atau  secara  langsung mengartikulasikan pengalaman mereka seperti laki-laki.  Perempuan  kemudian  dibisukan, apa yang mereka sampaikan tidak diindahkan. Hal ini secara terus-menerus terjadi sehingga menyebabkan perempuan tidak berbicara atau bahkan tidak berﬁ kir (Kramarae, 1981 : 1).
Bahasa  yang  dibuat  laki-laki  menjadi alat  untuk  mendeﬁ nisikan,  menurunkan  dan meniadakan keberadaan perempuan sehingga perempuan  pun  menjadi  kelompok  yang dibungkam.  Perempuan  cenderung  dianggap berbicara  dengan  lembut,  mengadopsi  gaya non-asertif,  menjaga  intonasi  dan  tidak memiliki  suara  yang  autoritatif.  Perempuan berbicara  secara  tidak  karuan  tentang  topik- topik  yang  sepele.  Sehingga  perempuan merupakan  kelompok  yang  ”inarticulate” (pengucapan  secara  tidak  nyata).  Laki-laki kemudian  secara  lebih  sulit  memahami  apa yang diungkapkan dari kategori gender yang lain (Kramarae, 1981 : 2).
Rahmi Nuraini Perilaku Politik Legislator Perempuan dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan Untuk  berpartisipasi  dalam  politik, perempuan harus
mentransformasikan dalam  model  yang  diterima  oleh  laki-laki. Dan  seperti  berbicara  dalam  bahasa  kedua, proses  perubahan  ini  membutuhkan  lebih banyak  usaha  dan  seringkali  meninggalkan pemahaman  perempuan  bahwa  apa  yang perempuan  katakan  hanya  hak.  Apa  yang dikatakan laki-laki akan ditebalkan, sementara apa  yang  perempuan  katakan  hanya  akan digaris miring (Grifﬁ n, 2000 : 463).
Kramarae juga merancang tiga asumsi yang  berpusat  pada  sajian  feminisnya  dari teori  kelompok  yang  dibungkam,  yaitu  (1) perempuan  merasakan  dunia  yang  berbeda dari laki-laki karena perempuan dan laki-laki memiliki  pengalaman  yang  sangat  berbeda. Pengalaman  yang  berbeda  ini  berakar  pada divisi  kerja  masyarakat.  (2)  Karena  laki- laki  merupakan  kelompok  yang  dominan di  masyarakat,  sistem  persepsi  mereka juga  dominan.  Dominasi  ini  menghalangi kebebasan ekspresi dari dunia model alternatif perempuan. (3) Sehingga, agar  berpartisipasi dalam masyarakat, perempuan harus mentransformasi  modelnya  dalam  sistem ekspresi yang dominan tersebut.
Dari  kerangka  teori  ini,  peneliti kemudian  mengembangkan  asumsi  bahwa dalam  dunia  politik,  yang  didominasi  laki- laki,  menjadi  tidak  mudah  bagi  perempuan untuk  sekedar  mengungkapkan  apa  yang mereka  inginkan.  Karena  dominasi  dunia politik  oleh  laki-laki  memberikan  opresi simbolik  kepada  legislator  perempuan  lewat bahasa.  Meskipun  sudah  ada  persamaan atas  masuknya  perempuan  di  dunia  politik. Artinya, perilaku politik legislator perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan  didasarkan  pada  dua  asumsi, apakah  perempuan  akan  mengadopsi  sifat maskulin atau menggunakan mengembangkan sifat yang lain.

## Metoda Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekat- an  etnograﬁ   kritis  yang  bertujuan  melawan
status-quo  dan  memberdayakan  kelompok- kelompok  masyarakat  yang  termarjinalkan. Etnografer  kritis  menggunakan  etnograﬁ sebagai alat perubahan sosial yang membawa kajian  dari what  is menuju what  could be (Madison,  2005  :  2).  Etnograﬁ   kritis ingin  menunjukkan  bagaimana  kekuasaan digunakan  oleh  orang-orang  tertentu  untuk menekan yang tidak berkuasa.
Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  yang  menggunakan  cara  berﬁ kir induktif,  yaitu  cara  berﬁ kir  yang  berangkat dari  hal-hal  yang  khusus  (fakta  empiris) menuju hal-hal yang umum (tataran konsep).
Subjek  penelitian  adalah  legislator perempuan  DPRD  Jawa  Tengah,  yang membidangi  komisi  yang  memperjuangkan kepentingan  perempuan  (komisi  E)  dan yang  mempunyai  peran  strategis  sebagai ketua  komisi.  Data  primer  berasal  dari  hasil observasi dan wawancara mendalam terhadap subjek utama dan pendukung, sementara data sekunder berasal dari studi kepustakaan.
Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan Grounded Theory Development (GTD)  untuk  melihat  skema  dari  fenomena dimana seseorang berinteraksi, bertindak dan terlibat  langsung  dengan  situasinya  melalui 1)  pengodean  terbuka  ( open  coding )  dengan memberikan  kode  pertama  untuk  melakukan kategorisasi  konsep  awal,  2)  pengodean aksial ( axial coding ) dengan menghubungkan keterkaitan  antar  kode,  dan  3)  pengodean selektif ( selective coding ) dengan melakukan identiﬁ kasi  tema  utama  dari  penelitian. Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menggunakan Goodness Criteria melalui Historical Context yang mencakup latar konteks penelitian.

## Pembahasan
Perilaku  politik  dipengaruhi  antara lain  oleh  lingkungan  sosial  politik  tak langsung, lingkungan sosial politik langsung, struktur  kepribadian  dan  faktor  lingkungan sosial politik langsung berupa situasi. Perilaku seorang aktor akan dipengaruhi langsung oleh salah  satu  dari  kedua  faktor  yang  mencakup
Rahmi Nuraini Perilaku Politik Legislator Perempuan dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan
struktur  kepribadian  atau  sikapnya  terhadap objek kegiatan itu, dan situasi ketika kegiatan itu hendak dilakukan.
Lingkungan sosial politik tak langsung merupakan  lingkungan  yang  secara  tidak langsung  mempengaruhi  dan  membentuk kepribadian  aktor  politik.  Lingkungan  ini mempengaruhi  lingkungan  sosial  politik langsung yang berupa sosialisasi, internalisasi dan  politisasi  serta  mempengaruhi  struktur kepribadian (sikap).
Lingkungan  sosial  politik  langsung merupakan lingkungan yang secara langsung mempengaruhi  dan  membentuk  kepribadian aktor  politik  yang  mencakup  latar  belakang keluarga,  latar  belakang  keyakinan,  latar belakang  pendidikan,  latar  belakang  organi- sasi dan latar belakang pekerjaan. Sementara struktur kepribadian perempuan akan memaparkan  proﬁ l  legislator  perempuan dilihat  dari  gaya  hidup,  kondisi  ﬁ sik  dan perhatian pada keluarga.
Perilaku  politik  legislator  perempuan mencakup ideologi politik, komunikasi politik, bahasa  politik,  kekuasaan  politik,  relasi politik  dan  strategi  politik  perempuan  dalam memperjuangkan  kepentingan  perempuan. Ideologi  politik  terbentuk  melalui  proses sosialisasi politik, yaitu proses penerusan atau pewarisan nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui media yang ada. Ideologi politik tercermin dalam keyakinan atas nilai- nilai  yang  meliputi  keyakinan  akan  konsep legislator  perempuan  beserta  kelemahan  dan kelebihannya.  Komunikasi  politik  mencakup pesan  politik,  gaya  memimpin,  gaya berbicara  (berbicara  lembut  dan  tegas)  serta ekspresi  politik  yang  ditunjukkan  melalui gaya  berpakaian  dan  penampilan  legislator perempuan.
Bahasa politik perempuan terlihat dari penggunaan bahasa yang bias gender dengan kecenderungan  menempatkan  perempuan sebagai  objek  laki-laki  serta  penggunaan bahasa  mengancam  yang  digunakan  untuk menegaskan sikap perempuan. Dalam politik, bahasa  yang  digunakan  didominasi  oleh bahasa simbol, melalui gerak tubuh, sindiran
dan gurauan.
Kekuasaan  politik  mencakup  pilihan politik  dari  legislator  perempuan  berikut konsekuensi dari pilihan yang dipilih tersebut. Relasi politik mencakup pola komunikasi yang terjalin  antara  sesama  legislator  perempuan maupun  antara  legislator  perempuan  dengan laki-laki. Sedangkan strategi politik berkenaan dengan  keputusan  kondisional  tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik masa depan (Ariﬁ n, 2003 : 145).
Pembahasan  strategi  politik  yang berkenaan  dengan  perjuangan  perempuan dalam  memperjuangkan  kepentingan  perem- puan  dibagi  menjadi  tiga  pemahaman  yaitu kognisi, afeksi dan behavioral. Secara kognisi berhubungan  dengan  konsep  perjuangan perempuan, laki-laki dan komisi dalam badan legislatif. Secara afeksi berkenaan dengan visi serta misi dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.  Secara  behavioral  berhubungan dengan  realisasi  dari  aspirasi  perjuangan perempuan  dan  perjuangan  anggaran  yang responsif gender.
Menurut  kaum  konstruktivis,  bahasa telah  dengan  sengaja  digunakan  untuk menegaskan  kaum  berkuasa  dan  kaum marginal.  Bahasa  penyebutan,  penamaan, pelabelan  dibangun  secara  rapi  untuk menegaskan batas-batas antara satu kelompok dengan  kelompok  lain,  antara  satu  strata dengan  strata  lain  dan  antara  satu  sistem dengan sistem lain (Artha, 2002 : 178).
Kontruksi  yang  sama  juga  terjadi dalam  bahasa  politik.  Pembedaan  bahasa politik  perempuan  dan  laki-laki  dalam masyarakat  disebabkan  oleh  kontruksi perempuan  dan  laki-laki  dalam  budaya masyarakat. Walaupun kebanyakan legislator perempuan  telah  memahami  dirinya  sebagai seorang  ”perempuan”  yang  sama  haknya. Tak  bisa  dipungkiri  bahwa  mereka  hidup di  dalam  masyarakat  patriarkis  yang  masih menyepakati  adanya  perbedaan  perlakukan antara perempuan dan laki-laki.
Bahasa  mencerminkan  siapa  yang berkuasa  dan  siapa  yang  dikuasai.  Laki-
Rahmi Nuraini Perilaku Politik Legislator Perempuan dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan
laki  menjadi  subjek,  sementara  perempuan menjadi  objek.  Perempuan  dianggap  tidak berhak  bicara,  lebih  sering  diinterupsi,  dan masukan perempuan tidak serius.
Subordinasi  yang  dialami  perempuan terjadi  dalam  berbagai  bentuk,  diskriminasi, pengesampingan,  penghinaan,  pengendalian, eksploitasi, penindasan serta kekerasan. Sistem nilai  dan  budaya  menempatkan  perempuan sebagai istri dan ibu yang harus selalu betah berada  di  rumah,  karena  ia  harus  mengurus anak dan melayani suami. Perempuan sebagai manusia  secara  khusus  ditempatkan  dalam wilayah apolitis, yakni rumah tangga  (Mulia, 2005 : 29).
Dalam  lingkungan  patriarki,  menurut Shirley  Ardener,  perempuan  dan  laki-laki terbedakan  dalam  dua  lingkaran  pengalaman dan  pemahaman  yang  melingkupi  satu sama  lain.  Lingkaran  maskulin  bertemu dengan  norma  masyarakat  dimana  maskulin menguasai  lingkaran  feminin  yang  tidak terlihat  dan  merupakan  bagian  kecil  yang lebih  suka  reﬂ eksinya  diekspos  (Krolokke, 2006 : 30).
Di hampir semua masyarakat, perempuan  dikonstruksi  memiliki  kualitas yang  sempurna  seperti  kelembutan,  kasih sayang, pengasuhan dan kepatuhan. Sementara laki-laki  diharapkan  menjadi  kuat,  percaya diri, kompetitif dan rasional (Bhasin, 2001 : 8).
Subjek  penelitian  dipengaruhi  oleh konteks  budaya  Jawa  yang  memposisikan perempuan sebagai makhluk yang subordinat dan  marginal.  Di  Jawa  dikenal  istilah  kanca wingking  (teman  belakang)  untuk  menyebut istri. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tempatnya bukan di depan sejajar dengan laki- laki, melainkan di belakang (di dapur). Karena dalam konsep budaya Jawa, wilayah kegiatan istri  adalah  seputar  dapur  (memasak),  sumur (mencuci)  dan  kasur  (melayani  kebutuhan biologis suami).
Dalam  kebudayaan  Jawa,  laki-laki dianggap  lebih  tinggi  dibanding  perempuan. Lelaki  adalah  penulis  sejarah  kebudayaan Jawa,  yang  kebenarannya  telah  ditabalkan
dalam  nilai-nilai  resmi  dan  diluhurkan. Sementara  perempuan  ditempatkan  sebagai second sex . Perubahan kontruksi budaya Jawa atas  peran  perempuan  di  ranah  domestik  ini sulit  dilakukan  karena  perempuan  dengan senang  hati  menempatkan  dirinya  sebagai makhluk  inferior  yang  sesuai  dengan konstruksi budaya masyarakat.
Dalam  strategi  opresi  laki-laki, bahasa memainkan fungsi yang amat penting. Bahasa  adalah  fakta  sosial  dan  fakta  budaya yang  menentukan  bagaimana  masyarakat memandang  dan  memikirkan  pengalaman sosialnya,  serta  melangsungkan  praktek- praktek  hubungan  sosial  lewat  komunikasi. Dalam  feminisme,  bahasa  adalah  sebuah artikulasi  budaya  yang  paling  rawan memproduksi  bias-bias  yang  merugikan  dan diskriminatif  terhadap  perempuan.  Hal  ini karena  budaya  menginsyaratkan  tendensi- tendensi  kelompok  yang  berkuasa  dan produksi budaya tercermin dalam bahasa yang terucapkan (Hidayat, 2004 : 240).
Seringkali laki-laki mempunyai kosa  kata  sendiri  yang  jarang  digunakan oleh  perempuan.  Contohnya  kata-kata makian  dengan  konotasi  seksual  yang  biasa digunakan  oleh  laki-laki.  Walaupun  laki-laki menggunakannya  tanpa  ragu-ragu,  mereka akan  terkejut  jika  ada  perempuan  yang menggunakannya (Bhasin, 2001 : 25).
Dunia  melihat  perempuan  tidak mempunyai  ketrampilan  dan  mengatakan pekerjaan  yang  tidak  bernilai,  membuat perempuan  tidak  mempunyai  pendapat  dan tidak tahu bagaimana harus berﬁ kir. Termasuk ketika berbicara di hadapan publik. Perempuan kemudian  dihadapkan  pada  dua  pilihan yang  sama-sama  dilematis  menerima  dan mengubah pandangan dalam model maskulin atau  mencoba  merumuskan  model  alternatif dalam komunikasi.
Kontruksi ini menyebabkan munculnya opresi  terhadap  perempuan  melalui  bahasa. Opresi  ini  berwujud  dalam  bahasa  verbal dan non verbal. Bahasa verbal terjadi melalui penegasan ideologi psikologis, ideologi tubuh perempuan,  ideologi  kemampuan,  ideologi
Rahmi Nuraini Perilaku Politik Legislator Perempuan dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan
normalisasi  ruang  privat/publik  dan  ideologi perjuangan perempuan.
Legislator  perempuan  secara  psi- kologis  dikonstruksi  berpolitik  dengan  hati, senang  memendam  masalah,  serta  lebih emosional.  Perempuan  mempunyai  tubuh yang  menjadi  objek  pandangan  laki-laki. Perempuan  secara  kemampuan  dikontruksi kurang  mampu  melakukan  sosialisasi  cepat, kurang  cepat  dalam  mengambil  keputusan, kurang percaya diri dan mempunyai masalah dalam komunikasi.
Dalam  dunia  politik,  kemampuan perempuan  belum  diakui  sepenuhnya  oleh laki-laki.  Secara  umum,  perempuan  tidak dapat  lepas  dari  ruang  privat,  meskipun sudah  beraktualisasi  di  ruang  publik.  Hal ini  menyebabkan  laki-laki  secara  non  verbal menunjukkan  sikap  kurang tertarik  dan acuh terhadap  pembicaraan  perempuan.  Meskipun demikian, sebagian laki-laki telah memahami kesetaraan  terhadap  perempuan.  Sehingga sebagian  dari  mereka  juga  memperjuangkan kepentingan perempuan.
Dalam  kajian “muted  group  theory ”, bahasa  perempuan  diopresi  laki-laki  melalui beberapa naturalisasi. Otto Jespersen menyatakan  bahwa  pembicaraan  perempuan adalah  sepele,  tidak  eﬁ sien  dan  inferior daripada  laki-laki.  Menurut  Robin  Lakoff, budaya memakai perempuan untuk berbicara secara  berbeda  dengan  laki-laki.  Laki-laki dapat  menggunakan  persahabatan,  sindiran, menyatakan lelucon, nama panggilan, makian dan  lain  sebagainya.  Sementara  perempuan tidak mempunyai strategi apa-apa. Perempuan kemudian menggunakan kata keterangan yang kosong, intonasi pertanyaan, cetak miring dan pembatasan.
Menurut Lakoff, pembicaraan perem- puan  juga  membingungkan  dan  penuh dengan ”question tag” yang digunakan untuk beberapa  alasan  dalam  rangka  memperkuat kekuatan sosial yang lemah. Antara lain untuk kesopanan,  untuk  meninggalkan  keputusan yang  terbuka,  untuk  menghindari  keseganan mereka pada yang lain (Krolokke, 2006 : 64).
Untuk  menghindari  hukuman  mati, perempuan  harus  belajar  berbicara  dalam aturan  feminin.  Jika  tidak,  perempuan  akan mati  atau  akan  dihukum  mati  sebagai  tidak feminin  oleh  perempuan  dan  laki-laki. Penghargaan bahwa perempuan diganjar boleh tidak berbicara dengan aturan feminin adalah unsur femininnya. Tetapi jika perempuan tidak berbicara  dengan  cara  feminin,  perempuan akan  kehilangan  kekuasaan  yang  diperkuat setiap kali membuka mulutnya.
Pamela Fishman menyebutkan bahwa  perempuan  lebih  banyak  bertanya menggunakan  lebih  banyak  perhatian  pada permulaian, lebih mensupport pekerjaan, atau secara  aktif  menjaga  pekerjaan.  Sementara Candae West dan Don Zimmerman menyatakan bawa  interupsi  adalah  langgaran  dasar  bagi pembicara  untuk  berbicara.  Dalam  ”Man Made  Language”  Dale  Spender  menyatakan berbicara  diasosiasikan  dengan  kekuasaan sebagai laki-laki adalah pembicara yang baik. Sementara  mendengar  diasosiasikan  dengan pasif  dengan  perempuan  sebagai  pendengar yang baik (Krolokke, 2006 : 65-66).
Bentuk inferior dari laki-laki berfungsi kebalikannya,  sehingga  pilihan  komunikasi perempuan  dianggap  kurang  valid  dibanding laki-laki.  Jika  perempuan  menggunakan tag question dalam  pembicaraannya,  mereka terlihat  ragu-ragu,  sulit  dipahami  dan tidak  berkekuatan.  Sementara  ketika  laki- laki  menggunakan tag  question ,  laki-laki diidentikkan  dapat  dipahami,  pemikir  dan penuh dengan ide cemerlang.
Konstruksi  atas  perempuan  dan  laki- laki yang dipengaruhi oleh budaya ini terjadi secara terus-menerus melalui proses sosialisasi atau penggenderan. Proses ini bukanlah konsep netral  yang  bebas  kepentingan  sehingga menentukan  peran  gender  yang  digunakan perempuan dan laki-laki.
Proses  sosialisasi  semacam  ini  mem- pengaruhi struktur kepribadian yang akhirnya membentuk  ideologi  politik  perempuan. Ideologi  ini  diterjemahkan  oleh  legislator perempuan  melalui  kepercayaan  bahwa perempuan  mempunyai  beberapa  kelebihan,
Rahmi Nuraini
Perilaku Politik Legislator Perempuan dalam Memperjuangkan
Kepentingan Perempuan
antara  lain  bahwa  perempuan  mempunyai perhatian  yang  mendalam  terhadap  tugas, lebih  luwes  dan  ﬂ eksibel  masuk  ke  forum perempuan,  lebih  rajin,  lebih  aktif,  lebih taat  aturan,  mempunyai  tubuh  yang  menjadi aset  yang  menguntungkan  serta  kepercayaan masyarakat pada kader perempuan yang lebih. Ideologi  ini  juga  mencakup  kepercayaan pada  kelemahan  legislator  perempuan  yaitu ketidaksiapan ﬁ nansial dan keharusan adanya dukungan dari keluarga.
Analisis bahasa politik perempuan ini dilakukan  dengan  mencermati  bahasa  subjek penelitian  dalam  melakukan  aktivitas  politik untuk  membuktikan  apakah  perempuan dibungkam  melalui  bahasa  laki-laki  yang digunakan sebagai alat dalam mendeﬁ nisikan, menurunkan  dan  meniadakan  keberadaan perempuan  sehingga  perempuan  menjadi kelompok yang dibungkam. Apakah perempuan  cenderung  dianggap  berbicara dengan lembut, mengadopsi gaya non-asertif, menjaga  intonasi  dan  tidak  memiliki  suara yang autoritatif. Apakah perempuan berbicara secara tidak  karuan tentang topik-topik  yang sepele.  Sehingga  perempuan  merupakan kelompok  yang  ”inarticulate”  (pengucapan secara  tidak  nyata)  dan  laki-laki  kemudian secara  lebih  sulit  memahami  apa  yang diungkapkan  dari  kategori  gender  yang  lain (Kramarae, 1981 : 2).
Simbol-simbol  yang  muncul  dalam bahasa perempuan adalah kesetaraan, pengarusutamaan gender, kebutuhan perempuan,  anggaran  responsif  gender, wilayah  publik/privat,  dan  lain-lain.  Dalam setiap perilaku politiknya, legislator perempuan berusaha membuktikan kesetaraan dalam bidang politik, bahwa perempuan yang tampil  di  politik  adalah  perempuan  yang mandiri, tidak cengeng, yang mampu bersaing dengan laki-laki, yang mampu menyelesaikan tugas-tugas kedewanan secara baik meskipun acara  kedewanan  sangat  padat.  Perempuan- perempuan  yang  mampu  menembus  batas kewajaran  dalam  dunia  politik  seperti hambatan  pulang  malam,  dengan  tetap meningkatan kapasitas sebagai anggota dewan
agar peran perempuan yang sama dapat diakui oleh masyarakat. Namun, tetap menampilkan kepribadian  yang  bagus  dan  sopan  baik dalam  sikap,  tutur  kata  dan  perilaku  serta selalu  responsif  terhadap  sesuatu  yang  harus dikerjakan.
Perempuan  dapat  menyampaikan pendapatnya secara leluasa karena mempunyai kekuasaan. Kekuasaan dalam hal ini diperoleh karena  jabatan politik dan status sosial. Dari segi kekuasaan  ini  dapat  disimpulkan bahwa dalam  masyarakat,  tidak  semua  perempuan tersubordinasi di bawah laki-laki.
Ideologi  politik  dan  kekuasaan perempuan  ini  kemudian  membentuk  bahasa politik perempuan yang beragam, mulai untuk menyatakan ekpresi dan interupsi, baik berupa pertanyaan  maupun  pernyataan.  Bahasa  juga dapat  dijadikan  ukuran  apakah  seseorang  itu mampu,  cerdas,  cakap  dan  bisa  memahami perkembangan zaman.
Berbicara  menggunakan  bahasa  juga menjadi soal penting dalam mencari rumusan, pengingkaran,  pembenaran  atau  solusi. Penggunaan  bahasa  yang  tepat  di  sini  juga berarti tidak adanya distorsi atau bias. Pola yang menonjol  dalam  bahasa  perempuan  adalah kompetensi perempuan dalam memahami dan menguasai materi pembicaraan. Karena hal ini akan berpengaruh dalam upaya perlakuan laki- laki pada perempuan, apakah akan diindahkan atau justru diremehkan.
Perjuangan  kepentingan  perempuan oleh  legislator  perempuan  diawali  dengan pemahaman  perspektif  gender  dalam  secara, dilanjutkan  dengan  penunjukan  dalam  sikap (afeksi) dan tingkah laku (behavioral).
Perjuangan politik perempuan diawali dengan pemahaman atas persamaan legislator perempuan.  Yaitu  adanya  ideologi  gender dalam  kerangka  berﬁ kir  dan  pandangannya ke  depan.  Secara  kognisi,  perspektif  gender dimaknai sebagai keharusan perempuan untuk memperjuangkan  kepentingan  perempuan. Yaitu berdasar pada paham kesetaraan antara perempuan  dan  laki-laki.  Di  lingkungan dewan,  keharusan  ini  diterjemahkan  dalam
Rahmi Nuraini Perilaku Politik Legislator Perempuan dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan
kerja  sama  antara  sesama  perempuan  untuk saling  menguatkan  dalam  memperjuangkan kepentingan perempuan.
Perjuangan  perempuan  sendiri  dapat dilakukan  di  semua  komisi  mulai  dari  A hingga  E.  Perjuangan  di  komisi  E  dapat dilakukan  secara  eksplisit  karena  komisi ini  membawahi  bidang  pemberdayaan perempuan.  Sehingga  perjuangan  dapat dilakukan melalui perjuangan anggaran sesuai dengan  program  perempuan  atau  perjuangan kebutuhan  dasar  perempuan  yang  meliputi ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
Bahasa politik dalam memperjuangkan kepentingan  perempuan  ini  ditunjukkan secara  beragam,  mulai  dengan  memberikan pendapat, memberi atau menerima saran dan rekomendasi,  meneruskan  dan  merespon aspirasi,  memberi  bantuan  maupun  mencari solusi langsung.
Pandangan dalam ”muted group theory” menyatakan  bahwa  perempuan  dibisukan kecuali  mereka  dapat  menyempurnakan pengkodean yang ambigu dan mengubahnya, mencoba  berbahasa  dua,  atau  mereka  dapat kembali  ke  belakang,  menggali  hambatan kompetensi  komunikasi  yang  dibutuhkan dengan  mengembangkan  model  alternatif komunikasi untuk
mengekspresikan pengalaman  dan  kode  dalam  pesan  sebagai upaya  perempuan  untuk  mendeﬁ nisikan bahasa  yang  lebih  dapat  diterima.  Hal  ini sesuai  dengan  pendapat model  dominasi  dan deﬁ sit  yang  menyebutkan  bahwa  perempuan mempunyai  kemampuan  dan  rasionalitas untuk  mengadopsi  strategi  tertentu  guna meminimalkan  permusuhan  laki-laki  dan memaksimalkan kerja sama laki-laki.
Dalam  perspektif  dominasi  dan deﬁ sit,  bahasa  mempunyai  kemampuan memberi  nama  dan  deﬁ nisi.  Namun,  bahasa membisukan  perempuan,  tetapi  pada  waktu yang sama memberi peluang untuk menamai dan mengubah nama.
Hal  ini  oleh  legislator  perempuan diterjemahkan  dalam  penggabungan  nilai- nilai  maskulin  dan  feminin  sebagai  strategi penyesuaian diri dengan situasi, kondisi atau
audiens  yang  dihadapi.  Penggabungan  sifat ini  diyakini  perempuan  akan  membuat  laki- laki  yang  bermaksud  meremehkan  tidak  jadi meremehkan.  Dengan  mengadopsi  model alternatif  perempuan  juga  dapat  menjadi ”perempuan”  tanpa  merubah  diri  menjadi ”laki-laki”.
Cara  perempuan  dalam  mengeks- presikan  diri  di  luar  ekpresi  model  dominan yang  digunakan  laki-laki  baik  dalam percakapan  verbal  dan  perilaku  non  verbal, dilakukan  dengan  penggabungan  model maskulin  dan  feminin.  Perempuan  lebih mungkin  untuk  mengutarakan  ketidakpuasan dengan  ekpresi  dari  model  dominan  dan deﬁ sit  untuk  menghindari  opresi  yang  lebih besar  dari  laki-laki  jika  perempuan  tersebut hanya  menggunakan  model  feminin.  Karena perempuan  belum  mampu  mengembangkan model feminin menjadi diakui dan digunakan oleh perempuan dan laki-laki.
Model  alternatif  merupakan  strategi penyesuaian  diri  perempuan  dengan  situasi, kondisi  serta  komunikan  yang  dihadapi. Model ini meliputi penggunaan bahasa verbal dan  bahasa  non  verbal  perempuan  dalam memperjuangkan  kepentingan  perempuan. Dalam  bahasa  verbal,  model  alternatif perempuan dilakukan dengan menggabungkan model  maskulin  dan  feminin  dari  bahasa politik  yang  disesuaikan  dengan  situasi  dan kondisi.
Model maskulin dalam bahasa politik perempuan  dilakukan  dengan  mengadopsi nilai-nilai  bahasa  maskulin.  Antara  lain intonasi  yang  tegas,  membalas  guyonan  dan konotasi  seksual.  Penerapan  model  feminin pada  bahasa  politik  perempuan  dilakukan dengan  mengembangkan  model  deﬁ sit menjadi  kekuatan  dengan  memberikan  label yang  positif  pada  hal  yang  negatif  (nilai feminin)  melalui  penggunaan  bahasa  yang berempati, bahasa yang lembut, ramah, sopan dan  sabar,  lebih  memberikan  perhatian  dan penghormatan, lebih sopan dalam menyatakan pendapat, dan lebih luwes.
Sementara  dalam  bahasa  non  verbal, gabungan maskulin dan feminin tampak dalam
Rahmi Nuraini Perilaku Politik Legislator Perempuan dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan
pemilihan  warna  pakaian  dan  penampilan perempuan  yang  memadukan  unsur  feminin dan  maskulin.  Namun,  lebih  menonjolkan sisi  femininnya.  Antara  lain  dengan penggunaan  make  up  dan  model  pakaian perempuan,  baik  celana,  pakaian,  sepatu, tas,  dan  aksesoris.  Karena  perempuan  atau feminin  dipresentasikan  dalam  masyarakat kontemporer  sebagai  makhluk  yang  dekat dengan seni kosmetika, diasosiasikan dengan tampilan  luar  dan  sangat  memperdulikan, bila  tak  terus-menerus  terobsesi  dengan penampilan.
Bahasa nonverbal adalah nondiskursif, ia  membantu  mengungkapkan  hal-hal  yang sukar dipikirkan secara cermat – fantasi, kasih sayang  emosional,  nuansa  halus,  misteri  dan perasaan-perasaan lain yang sukar dinyatakan dengan  cara  yang  lugas.  Kadang-kadang lambang  non  verbal  menambahkan  dimensi yang  sama  sekali  baru  kepada  suatu  pesan (Nimmo, 2005 : 89).
Pakaian  bisa  menunjukkan  siapa pemakainya.  Dalam  kata-kata  tersohor  Eco, “I  speak  through  my  cloth”  (aku  berbicara lewat  pakaianku).  Berdasarkan  pengalaman sehari-hari,  pakaian  dipilih  sesuai  dengan apa yang akan dilakukan orang pada hari itu, bagaimana suasana hati seseorang, siapa yang akan ditemui dan seterusnya.
Simbol  maskulin  terlihat  dari  peng- gunaan  warna  yang  menunjukkan  citra perempuan  yang  maskulin.  Antara  lain pemilihan  warna  abu-abu,  hitam,  biru, merah  dan  coklat.  Keseluruhan  warna  yang digunakan  mewakili  sikap  dapat  diandalkan, rasa  hormat,  kebijaksanaan,  kecerdasan, modern,  kekuatan,  serius,  energi,  kuat, pemimpin,  kedamaian,  kepercayaan,  ideal- isme,  ketabahan,  ketenangan,  keberanian, kestabilan  dan  maskulin.  Sementara  simbol feminin terlihat dari penggunaan warna yang menunjukkan citra perempuan yang feminin. Antara  lain  warna  pink,  ungu  dan  putih. Keseluruhan warna yang digunakan mewakili sikap  rendah  hati,  lemah  lembut,  kreatiﬁ tas, kehalusan, penghargaan, kekaguman, simpati dan feminin.
Pernyataan  bahwa  tampilan  ﬁ sik mampu  menunjang  legislator  perempuan dalam  perilaku  politiknya,  menunjukkan bahwa  bahasa  non  verbal  yang  ditunjukkan melalui gaya berpakaian dan penampilan ikut berperan dalam mendeﬁ sikan perempuan. Hal ini sesuai dengan anggapan umum dan keaﬁ ran populer  yang  menyatakan  fashion  secara umum  diasosiasikan  dengan  perempuan. Perempuan  atau  feminin  dipresentasikan dalam  masyarakat  kontemporer  sebagai makhluk  yang  dekat  dengan  seni  kosmetika, diasosiasikan  dengan  tampilan  luar  dan sangat memperdulikan, bila tak terus-menerus terobsesi dengan penampilan.

## Kesimpulan
Perspektif kritis melalui kajian feminis membentuk  pemahaman  opresi  laki-laki terhadap perempuan yang secara praktis dapat membuka  wacana  tentang  perspektif  gender dalam dunia politik yang akan berguna tidak hanya  bagi  legislator  perempuan  tetapi  juga perempuan yang ingin terjun di dunia politik.
Analisis  perilaku  politik  melalui ideologi  politik,  komunikasi  politik,  bahasa politik,  kekuasaan  politik,  relasi  politik  dan strategi  politik  menambah  referensi  dalam ilmu  komunikasi  politik.  Pembedaan  ini belum  terdeﬁ nisikan  dengan  jelas  dalam perspektif  ilmu  komunikasi  politik.  Perilaku politik  dipengaruhi  oleh  lingkungan  sosial politik  langsung,  lingkungan  sosial  politik tak  langsung  dan  struktur  kepribadian yang  teramati  secara  komprehensif  melalui pendekatan etnograﬁ  kritis.
Penggunaan  “muted  group  theory” dapat digunakan untuk menjelaskan dominasi bahasa  maskulin  melalui  opresi  yang dilakukan  terhadap  perempuan.  Opresi  ini terjadi  sebagai  hasil  dari  kontruksi  budaya patriarki, baik dalam budaya Jawa dan budaya politik  yang  melingkupi  perilaku  politik legislator perempuan dalam memperjuangkan kepentingan  perempuan.  Penegasan  opresi ini  dilakukan  melalui  ideologi  psikologis perempuan,  watak  mental  dan  tubuh
Rahmi Nuraini Perilaku Politik Legislator Perempuan dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan
perempuan.
Dominasi  laki-laki  yang  terwujud dalam  kekerasan  simbolik  terjadi  melalui pernyataan  ideologi  politik  laki-laki  secara verbal  dan  non  verbal  yang  menegaskan perbedaan  perempuan  dan  laki-laki.  Bahasa verbal  terjadi  melalui  penegasan  ideologi psikologis,  ideologi  tubuh  perempuan, ideologi  kemampuan,  ideologi  normalisasi ruang  privat/publik  dan  ideologi  perjuangan perempuan.
Asumsi pembisuan
perempuan selanjutnya  ditindaklanjuti  dengan  pengem- bangan  model  alternatif  sebagai  gabungan antara  model  maskulin  dan  feminin.  Hasil penelitian  ini  mematahkan  asumsi  bahwa perempuan  tidak  dapat  mengembangkan bahasa alternatif yang dapat diterima oleh laki- laki. Perempuan tidak harus selalu mengadopsi bahasa  maskulin  sebagai  bahasa  dari kelompok  dominan  untuk  mengekspresikan pendapatnya di dunia politik. Perempuan dapat mengembangkan  model  alternatif  bahasa yang  merupakan  gabungan  model  maskulin dan  feminin.  Penggabungan  ini  dilakukan untuk  mengurangi  opresi  laki-laki  dengan tetap mempertahankan unsur feminin sebagai konsekuensi  naturalisasi  perempuan  dan mengadopsi  unsur  maskulin  untuk  menjadi setara dengan laki-laki.
Pembahasan  tentang  bahasa alternatif juga  memberikan  pandangan  baru  bagi perempuan tentang kelebihan dan kelemahan masing-masing  model  bahasa.  Pembahasan ini  dapat  menjadi  pilihan  model  bahasa politik yang dapat diadopsi perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.
Pemahaman  akan model alternatif ini dapat diadopsi oleh legislator perempuan lain sebagai prasyarat  diterima dalam lingkungan politik yang identik dengan laki-laki. Namun, perempuan  tetap  harus  membekali  dirinya dengan  kompetensi  yang  diperlukan  untuk dapat  berkontribusi  maksimal  dalam  dunia politik.

## Daftar Pustaka
Ariﬁ n,  Anwar.  2009. Komunikasi  Politik, Paradigma,  Teori,  Aplikasi,  Strategi dan  Komunikasi  Politik  Indonesia . Jakarta : Balai Pustaka
Artha,  Arwan  Tuti.  2002. Bahasa  dalam Wacana Demokrasi dan Pers .
Yogyakarta : AK Group
Bhasin,  Kamla.  2001 .  Memahami  Gender. Jakarta : Teplok Press
Grifﬁ n,  EM.  (2000). A  First  Look  at Communication Theory, Fourth
Edition . New York : Mc. Graw Hill
Hidayat,  Rachmat.  2004. Ilmu  yang  Seksis, Feminisme dan Perlawanan Terhadap Teori  Sosial  Maskulin. Yogyakarta  : Jendela
Karam, Azza dkk. 1998. Women in Parliament : Beyond Numbers. terj. Wisesa , Arya dan Widjanarko.  Perempuan  di  Parlemen, Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan. Jakarta : Yayasan Jurnal
Kramarae,  Cheris.  1981. Women  and  Men Speaking,  Frameworks  for  Analysis. Rowley : New Bury House Publishers
Krolokke, Charlotte and Anne Scott Sorensen.
2006.
Gender
Communication Theories and Analyses, From Silence to  Performance. California  :  Sage Publication Inc
Kusumaatmadja, Sarwono. 2004. Politik dan Perempuan. Depok : Koekoesan
Lestari,  Evy.  2010,  Februari  5.  154  Perda Masih Menjajah Perempuan. Wawasan
: 10
Mulia,  Siti  Musdah  dan  Anik  Farida.  2005.
Perempuan  dan  Politik .  Jakarta  :
Gramedia
Nimmo,  Dan.  2005. Komunikasi  Politik, Komunikator,  Pesan  dan  Media. Bandung : Rosdakarya
Pawito.  2009. Komunikasi  Politik,  Media Massa  dan  Kampanye  Pemilihan. Yogyakarta : Jalasutra