Vol. 1 No. 1, November 2018 https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jsm

## Pendampingan Penanggulangan dan Penyelesaian Kasus Adopsi Anak dan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga
The Assistance of Countermeasures and Settlements of Children Adoption Case and the Domestic Violence
Nanik Prasetyoningsih, Tanto Lailam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta nprasetyoningsih@gmail.com , tanto.tatanegara@gmail.com
Riwayat Artikel: Dikirim 20 September 2018; Diterima 28 November; Diterbitkan 30 November

## Abstrak
Masyarakat Dusun Kemiri masih sangat perlu disosialisasi mengenai tatacara adopsi anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pengabdian dilakukan dengan maksud untuk memberikan informasi yang akurat untuk meningkatkan pemahaman masyarat Dusun Kemiri  mengenai  adopsi  anak  dan  penanganan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Permasalahan  yang ditemukan  adalah  sebagai  berikut:  (1)  proses  adopsi  anak dilakukan  berdasarkan  kebiasaan yang  berlaku di masyarakat,  (2)  kesadaran  masyarakat  masih  rendah  mengenai  pentingnya  bukti  formal  adopsi  anak;  (3) ketidakjelasan  status  anak  adopsi  menimbulkan  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga;  dan  (4)  kasus kekerasan dalam rumah tangga masih belum belum teratasi dan terselesaikan. Metode pelaksanaan pengabdian adalah sebagai berikut: (1) melakukan sosialisasi tata cara adopsi anak sesuai hukum Indonesia; (2) melakukan sosialisasi penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; (3) melakukan Pelatihan dan Pembentukan Kader Pelindung Anak dan Satgas Anti kekerasan dalam rumah tangga; dan melakukan pendampingan Penyelesaian Kasus Adopsi Anak dan Kasus kekerasan dalam rumah tangga. Simpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah semua program kegiatan yang direncanakan telah terrealisasi dengan baik dan sesuai  dengan  jadwal  dan  rancangan  yang  telah  ditentukan.  Permasalahan  adopsi  anak  sudah  terpecahkan melalui  beberapa  tahap  pengabdian.  Demikianhalnya  dengan  penanganan  Kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga. Pengabdian ini telah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara adopsi anak dan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman hukum dan kesadaran hukum mulai meningkat dan terjaga, karena senantiasa ada Kader Perlindungan Anak dan Satgas Anti kekerasan dalam rumah tangga yang aktif melakukan sosialisasi dan upaya-upaya penyadaran sosial bagi masyarakat.
Kata kunci : adopsi anak; kekerasan dalam rumah tangga; perlindungan hukum

## Abstract
The Kemiri Village community still needs to socialize children's adoption procedures by the laws and the settlement of a domestic violence. The community service is carried out with the intention to provide accurate information to improve public understanding of the villagers regarding the adoption of children and handling the domestic violence. The problems found are as follows: the process of adoption of children based on the prevailing habits in the community, public awareness did not aware the importance of legalization of the children adoption; the unclear status of adopted children causes domestic violence, and the domestic violence cases are still not resolved. The implementation methods of service are as follows: disseminating procedures for adoption of children according  to  Indonesian  law;  socializing  the  prevention  of  domestic  violence;  training  and  Establishment  of  Child  Protective Cadres and Task Force on Domestic Violence; and assisting in the completion of cases of child adoption and cases of domestic violence. The conclusion of the implementation of the community service is that all planned activities have been realized following the predetermined schedule and design. The problem of adoption of children has been solved through several stages of activities, either the handling of domestic violence. This service has provided a comprehensive understanding of the procedures for adoption of children and protection of domestic violence. Legal understanding and legal awareness begin to increase and be maintained because there is always a Child Protection Cadre and Anti-violence Task Force in the household that actively conducts socialization and social awareness efforts.
Keywords : the children adoption, domestic violence, the protection of law
Vol. 1 No. 1, November 2018 https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jsm

## PENDAHULUAN
Dusun  Kemiri  terletak  di  lereng  Gunung Merapi,  tepatnya  8  km  dari  puncak Gunung  Merapi  dari  sisi  Selatan.  Dusun Kemiri  merupakan  bagian  dari  Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten  Sleman  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Dusun  Kemiri terletak  di  zona  utara  topografi  Slemat, yang  merupakan  wilayah  kaki  Gunung Merapi.  Daerah  ini  memiliki  ketinggian kurang lebih 950 m di atas permukaan laut. Lokasi  Kantor  Kelurahan  adalah  di  balai Desa  Purwobinangun.  Dari  data  yang diperoleh  berdasarkan  observasi,  Dusun Kemiri  terdiri  dari  6  RT  yaitu  RT  01,  RT 02,  RT  03,  RT  04,  RT  05  dan  RT  06. Jumlah warga di Dusun Kemiri ada 200 kk. Potensi Dusun Kemiri dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: aspek fisik, kondisi  sosial  budaya,  bidang  keagamaan, Pendidikan,  kondisi  kelembagaan,  dan kesehatan.
Dusun  Kemiri  dilihat  dari  aspek fisik    sudah  memiliki  jalan    yang  sudah beraspal  halus,  walaupun  berada  di  kaki Gunung  Merapi.  Dusun  Kemiri  memiliki fasilitas  umum  berupa  dua  masjid  dan sebuah  sekolah  PAUD.  Di  dusun  ini  juga sudah  ada  air  bersih  yang  cukup  tersedia untuk  kebutuhan  sehari-hari,  jaringan telefon  selular  serta  warung  makan. Kondisi  fasilitas  umum  di  Dusun  Kemiri tergolong  baik  dan  masih  sangat  layak tetapi  masih  kurang  adanya  penanda tempat.  Jalan  dusun  di  tiap  RT  sudah seluruhnya  di  aspal.  Penerangan  di  jalan- jalan dusun juga dalam kondisi baik.
Kondisi sosial budaya menunjukkan bahwa  masyarakat  Dusun  Kemiri  sebagian besar  bermata  pencaharian  sebagai  Petani salak,  peternak  sapi  perah  dan  juga penambang pasir.
Organisasi kemasyarakatan  di  Dusun  Kemiri  cukup baik.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  organisasi yang terbentuk seperti PKK, Senam Lansia, Posyandu, Karang taruna, dll. Di Dusun ini juga  ada  kelompok  usaha  yang  mengolah susu sapi dan juga buah salah.
Kegiatan  keagamaan  di  Dusun Kemiri  berjalan  dengan  baik.  Mayoritas masyarakat  di  Dusun  Kemiri  beragama Islam dan kegiatan keagamaan seperti TPA yang  diadakan  rutin  seminggu  2  kali  dan pengajian ibu-ibu secara rutin diadakan tiap minggunya.
Tingkat  pendidikan  warga  Dusun Kemiri  sudah  cukup  baik.  Hal  tersebut dapat  dilihat  dari  jumlah  warga  yang  lulus pendidikan  menengah  dan  melanjutkan  ke pendidikan  tinggi.  Pendidikan  untuk  anak usia  dini  juga  diadakan  di  Dusun  Kemiri. Terdapat  sebuah  PAUD  yang  berada  di Dusun  Kemiri  dan  merupakan  tempat belajar anak usia dini di wilayah tersebut. Kondisi
Kelembagaan Dusun Kemiri  dikepalai  oleh  seorang  dukuh. Dusun Kemiri terdiri 6 RT yaitu RT 01, RT 02,  RT  03,  RT  04,  RT  05  dan  RT  06. Adapun  lembaga  lain  yang  ada  di  Dusun Kemiri  yaitu  Karang  Taruna,  Kelompok Tani dan Posyandu.
Kesehatan masyarakat Dusun Kemiri  masih  menggunakan  fasilitas  dari desa. Kegiatan posyandu yang berlangsung setiap setiap bulan di dusun tersebut.
Terkait  dengan  tema  pengabdian masyarakat,  ternyata  di  masyarakat  Dusun Kemiri  masih  sangat  perlu  disosialisasi mengenai  tatacara  adopsi  anak  yang  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  penanganan  tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pengabdian dilakukan dengan maksud untuk memberikan  informasi  yang  akurat  untuk meningkatkan pemahaman masyarat Dusun  Kemiri  mengenai  adopsi  anak  dan penanganan  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga. Dalam  tabel  di  bawah  ini ditemukan  beberapa  permasalahan  dan usulan  usulan  penyelesaian  permasalahan. Dalam  setiap  penyelesaian  permasalahan, masyarakat  akan  selalu  dilibatkan  agar supaya  lebih  mengetahui  permasalahan yang  ada  dan  cara  penanganannya. Pelibatan  partisipatoris  warga  masyarakat merupakan  cara  pemberdayaan masyarakat
Vol. 1 No. 1, November 2018 https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jsm
agar  penanganan  perkara  adopsi  anak  dan kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Tabel 1:

## Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang ditemukan Solusi yang ditawarkan 1. Proses adopsi anak dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat Pendampingan Pemerintah Dusun untuk melakukan sosialisasi prosedur adopsi anak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
2. Kesadaran masyarakat masih rendah mengenai pentingnya bukti formal adopsi anak Motivasi dan sosialisasi mengenai pentingnya administrasi adopsi anak bagi kepentingan anak,
keluarga, dan masyarakat
3. Ketidakjelasan status anak adopsi menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga Peningkatan kesadaran masyarakat bahwa hak perlindungan bagi anak adalah tanggungjawab semua orang, bukan hanya keluarga anak
4. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga masih belum sesuai dengan prosedur yang berlaku Pendampingan pemerintah dusun dan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga
Metode yang digunakan untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai tata acara adopsi  anak  dan  penanganan  tindak kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah melakukan  sosialisasi  dan  penyuluhan hukum  dengan  tema  yang  dimaksud. Disamping  juga  pendampingan  dalam penanganan perkara, maka untuk kesinambungan dan keberlangsungan program,  maka  pembentukan  Kader Pelindung Anak dan Satgas Anti KDRT. Lembaga  yang  menjadi  mitra Program  KKN-PPM,  adalah  Pemerintah Dusun  Kemiri.  Dalam  pelaksanaan Program  KKN-PPM,  Kepala  Dusun Kemiri  bersedia  untuk  mengeluarkan  dana
pendamping  sebesar  Rp.  1.000.00,00  (satu juta  rupiah),  dalam  bentuk  in  cash  dan  in kind.  Kondisi  Dusun  Kemiri  dapat  dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1: Denah Wilayah Padukuhan Kemiri
Sumber: Dokumen Dusun Kemiri.

## METODE
Bagian  ini  ditulis  dalam  bahasa  Metode yang  digunakan  untuk  memberikan pemahaman  yang  utuh  mengenai  tat  acara adopsi  anak  dan  penanganan  tindak kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah melakukan  sosialisasi  dan  penyuluhan hukum  dengan  tema  yang  dimaksud. Disamping  juga  pendampingan  dalam penanganan perkara, maka untuk kesinambungan dan keberlangsungan program,  maka  pembentukan    Kader Pelindung  Anak  dan  Satgas  Anti  KDRT. Metode pelaksanaan program dapat dilihat pada Gambar 2. Uraian metode pelaksanaannya sbb:
1. Sosialisasi  tata  cara  adopsi  anak  sesuai hukum Indonesia
a. Pembuatan  materi  sosialisasi  (brosur) tentang tata cara adopsi anak
b. Penyebaran  brosur  tata  cara  adopsi anak
c. Sosialisasi  tata  cara  adopsi  anak dilaksanakan
Vol. 1 No. 1, November 2018 https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jsm
d. Sosialisasi  penanggulangan  kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
2. Pembuatan materi sosialisasi
3. Sosialisasi  penanggulangan  KDRT dilaksanakan
4. Pelatihan  dan  Pembentukan  Kader
Pelindung  Anak  dan  Satgas  Anti KDRT 5. Pendampingan  Penyelesaian  Kasus Adopsi Anak dan Kasus KDRT.

## Diagram 1:

## Konsep Kegiatan KKN-PPM
Solusi yang ditawarkan:
1. Pendampingan Pemerintah Dusun untuk melakukan sosialisasi prosedur adopsi anak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku 2. Motivasi dan sosialisasi mengenai pentingnya administrasi adopsi anak bagi kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat 3. Peningkatan kesadaran masyarakat bahwa hak perlindungan bagi anak adalah tanggungjawab semua orang, bukan hanya keluarga anak 4. Pendampingan pemerintah dusun dan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga Permasalahan yang ditemukan:
1. Proses adopsi anak dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
2. Kesadaran masyarakat masih rendah mengenai pentingnya bukti formal adopsi anak.
3. Ketidakjelasan status anak adopsi menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga
4. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga masih belum sesuai dengan prosedur yang berlaku Pemahaman Adopsi Anak, dilakukan dengan: Penyuluhan hukum mengenai Tata Cara Adopsi Anak berdasarkan peraturan perundangan dan Sosialisasi Gerakan Perlidungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Pemahaman dan Penanganan Perkara KDRT, dilakukan dengan Penyuluhan PKDRT dan Penanganan Perkara KDRT.
Pembentukan Kader Pelindung Anak dan Satgas
Anti KDRT.
Pelatihan Kader Pelindung Anak dan Satgas Anti KDRT.
Vol. 1 No. 1, November 2018 https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jsm

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sosialisasi  Tata  Cara  Adopsi  Sesuai Hukum Indonesia
Kegiatan  dilaksanakan  berdasarkan  pada keterangan  yang  disampaikan  oleh  Kepala Dusun  Kemiri  bahwasanya  ada  beberapa warga  yang  mengadopsi  anak  tanpa prosedur yang tepat sehingga dikhawatirkan  dikemudian  hari  terjadi  hal- hal  yang  tidak  diinginkan  sehingga  tim perlu dilakukan kegiatan sosialisasi tatacara adopsi  anak  yang  sesuai  dengan  hukum- hukum yang ada dan berlaku. Permasalahan hukum yang akan terjadi pada anak adopsi yang  tidak  melalui  prosedur  resmi  negara, antara  lain:  (1)  anak  adopsi  mengalami kekerasan  dalam  rumah  tangga,  baik kekerasan  fisik  maupun  kekerasan  psikis, (2)  anak  adopsi  akan  mengalami  kesulitan ketika akan menikah, terutama terjadi pada anak  adopsi  perempuan,  mengingat  ada ketentuan  perwalian  yang  harus  dipenuhi dalam sebuah pernikahan menurut Hukum Islam; dan (3) masalah waris dan hak waris anak  adopsi  akan  terjadi  apabila  dalam kelaurga  tidak  secara  tegas  menetapkan pembagian  waris  mengacu  pada  hukum apa. Tata  cara  adopsi  anak  telah  diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan  atas  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Di Indonesia, adopsi anak harus dilakukan secara legal berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan  Anak.  Undang-undang  ini bertujuan menjamin perlindungan hak–hak anak yang diadopsi. Persyaratan pengangkatan  anak  menurut  Pasal  12  dan Pasal  13  Peraturan  pemerintah  Nomor  54 Tahun 2007 meliputi persyaratan anak yang akan diangkat dan persyaratan calon orang tua angkat.
Syarat  anak  yang  akan  diangkat, meliputi:  (i)  belum  berusia  18  tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan,  (ii)  berada  dalam  asuhan keluarga atau  lembaga pengasuh anak, dan
(iii)  memerlukan  perlindungan  khusus. Perlindungan khusus yang dimaksud adalah dalam  situasi  darurat,  berasal  dari kelompok minoritas/terisolasi,
tereksploitasi  secara  ekonomi  atau  seksual, diperdagangkan,  korban  perlakuan  salah dan penelantaran.
Usia  anak  angkat  sebagaimana dimaksud  di  atas  meliputi:  (i)  anak  belum berusia  6  (enam)  tahun,  merupakan prioritas  utama;  (ii)  anak  berusia  6  (enam) tahun  sampai  dengan  belum  berusia  12 (dua  belas)  tahun,  sepanjang  ada  alasan mendesak;  dan  (iii)  anak  berusia  12  (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18  (delapan  belas)  tahun,  sepanjang  anak memerlukan perlindungan khusus.
Anak  dapat  diadopsi  dari  panti sosial atau panti asuhan yang telah memiliki izin  resmi  dari  Kementrian  Sosial  dalam bidang pengangkatan anak.
Syarat  calon  orang  tua  angkat berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 54  Tahun  2007,  calon  orangtua  angkat harus  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut:  (1)  Sehat  jasmani  dan  rohani,  (2) berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi  55  tahun;  (3)  memiliki  agama  yang sama dengan agama calon anak angkat. Jika asal usul anak tidak diketahui, maka agama disesuaikan  dengan  agama  mayoritas penduduk  setempat;  (4)  berkelakuan  baik dan  tidak  pernah  dihukum  karena melakukan  tindak  kejahatan;  (5)  berstatus menikah  paling  singkat  5  tahun;  (6)  tidak merupakan pasangan sejenis; (7) tidak atau belum  mempunyai  anak  atau  hanya memiliki  satu  orang  anak;  (8)  mampu secara ekonomi dan sosial, (9) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau  wali  anak;  (10)  membuat  pernyataan tertulis  bahwa  pengangkatan  anak  adalah demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak, kesejahteraan  dan  perlindungan  anak;  (11) adanya  laporan  sosial  dari  pekerja  sosial setempat;  (12)  telah  mengasuh  calon  anak angkat  paling  singkat  6  bulan,  sejak  izin pengasuhan diberikan; dan (13)
memperoleh  izin  menteri  dan/atau  kepala
Vol. 1 No. 1, November 2018 https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jsm
instansi sosial.
Seseorang  dapat  mengangkat  anak paling  banyak  2  kali  dengan  jarak  waktu paling singkat 2 tahun. Pengangkatan anak kembar dapat dilakukan sekaligus. Katerogori  orang  tua  angkat  yang  dapat melakukan  pengangkatan  anaka  ada  dua, ayitu  orang  tua  lengkap  suami  dan  istri warga  negara  Indonesia;  atau  suami  warga negara  Indonesia  dan  istri  warga  negara asing.
Jenis  Pengangkatan  anak  (adopsi) Indonesia  yang  dilakukan  oleh  Warga Negara  Indonesia  (WNI)  ada  empat  yaitu: (1) pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia  (Domestic  Adoption);  (2) pengangkatan  Anak  secara  langsung (Private Adoption); (3) pengangkatan Anak oleh  Orang  Tua  Tunggal  (Single  Parent); dan  (4)  pengangkatan  Anak  menurut Hukum Adat.
Pengangkatan anak harus disampaikan  kepada  Dinas  Sosial  di Pemerintah Daerah, dan harus mendapatkan ijin Kepala Dinas Sosial/Instansi  Sosial  baik  di  pemda Propinsi atua Kabupaten/Kota. Berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah
Agung  No.  6  Tahun  1983  tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979  mengenai  Pengangkatan  Anak, pengangkatan  anak  harus  ditetapkan  oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat  itu berada. Selain Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama juga dapat memberikan penetapan anak berdasarkan  hukum  Islam  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2006 tentang  Peradilan  Agama.  Pengadilan  akan memberikan penetapan apabila calon orang tua  angkat  dapat  meyakinkan  bahwa  calon orang tua secara sosial dan ekonomis, moril maupun  materiil  mampu  menjamin kesejahteraan anak yang akan diangkat.
Terdapat ketentuan yang lain dalam hal pengangkatan anak, sebagaimana diatur dalam  Staatblaad  1917  No.  129  yang mengatur  bahwa  pengangkatan  anak  yang
hanya  dimungkinkan  untuk  anak  laki-laki dan  hanya  dapat  dilakukan  dengan  Akta Notaris.  Staatblaad  1917  No.  129 mengatur  tentang  pengangkatan  anak  bagi orang-orang Tionghoa yang, selain memungkinkan  pengangkatan  anak  oleh seseorang  yang  terikat  perkawinan,  juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau  janda).  Namun  bagi  janda  yang suaminya  telah  meninggal  dan  sang  suami meninggalkan  wasiat  yang  isinya  tidak menghendaki  pengangkatan  anak,  maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.
Pengangkatan anak menurut Staatblaad 1917 No. 129 hanya dimungkinkan  untuk  anak  laki-laki  dan hanya  dapat  dilakukan  dengan  Akte Notaris. Namun, berdasarkan Yurisprudensi  Putusan  Pengadilan  Negeri Istimewa  Jakarta  tertanggal  29  Mei  1963, telah  membolehkan  mengangkat  anak perempuan.
Di  Indonesia  perihal  pewarisan untuk  anak  adopsi  ada  tiga  hukum  yang berlaku,  yakni  (1)  hukum  adat;  (2)  hukum barat; dan (3) hukum Islam. Ketiga sistem hukum  tersebut  memiliki  ketentuan  yang berbeda  dalam  hal  pewarisan  anak. Menurut  Hukum  Adat,  penentuan  waris bagi anak angkat menurut hukum adat Jawa (menganut  sistem  parental)  menentukan bahwa  pengangkatan  anak  tidak  otomatis memutuskan  tali  keluarga  antara  anak  itu dengan orangtua kandungnya. Anak adopsi selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, juga tetap berhak atas waris dari orang  tua  kandungnya.  (M.  Buddiarto, 1991). Sedangkan  pewarisan  anak  adopsi menurut Hukum Islam, pengangkatan anak tidak  membawa  akibat  hukum  dalam  hal hubungan  darah,  hubungan  wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Anak adopsi tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut  tetap  memakai  nama  dari  ayah kandungnya (M. Budiarto, 1991).
Menurut Hukum Barat sebagaimana  diatur  dalam  Staatblaad  1917
Vol. 1 No. 1, November 2018 https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jsm
No.  129,  akibat  hukum  dari  pengangkatan anak  adalah  anak  tersebut  secara  hukum memperoleh  nama  dari  bapak  angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan  orang  tua  angkat  dan  menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan  tersebut  maka  terputus segala  hubungan  perdata,  yang  berpangkal pada  keturunan  karena  kelahiran,  yaitu antara  orang  tua  kandung  dan  anak tersebut.
Sosialisasi  ini  sangat  penting  bagi warga  Dusun  Kemiri,  sehingga  di kemudian  hari  dapat  memahami  tatacara adopsi  anak,  dan  diharapkan  ke  depan warga  Dusun  Kemiri  melakukan  proses adopsi sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia, sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  35  Tahun  2014  perubahan atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak.  Di  Indonesia, adopsi  anak  harus  dilakukan  secara  legal berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007
tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak. Kedua  peraturan  perundang-undangan tersebut  di  atas  ditetapkan  dengan  tujuan menjamin  perlindungan  hak  –  hak  anak yang diadopsi.
Faktor pendukung dari program ini adalah  informasi  yang  didapat  dari  kepala dukuh  serta  beberapa  informasi  yang didapat  dari  warga  mengenai  adopsi  anak yang  pernah  terjadi  di  Dusun  Kemiri. Sedangkan  faktor  yang  menghambat pelaksanaan program ini adalah warga yang mungkin sensitif dengan materi  yang akan disampaikan  sehingga  tidak  banyak  warga yang  datang  dalam  sosialisasi  tersebut  dan tidak  meratanya  informasi  kepada  semua warga  tentang  tata  cara  adopsi  anak  yang baik dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku.  Materi  sosialisasi  diberikan  dalam bentuk leaflet seperti terlihat pada Gambar 3.  Dokumen  kegiatan  dapat  dilihat  pada Gambar 4.
Gambar 3:
Brosur Tata Cara Adopsi Anak
Vol. 1 No. 1, November 2018 https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jsm
DOI: https://doi.org/10.26714/jsm.1.1.2018.26-39

## Gambar 4: Sosialisasi Tatacara Adopsi Anak

## Sumber: Dokumen pribadi
Sosialisasi  penanggulangan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kegiatan dilakukan dilandasi fakta bahwasanya  ada  beberapa  warga  Dusun Kemiri  yang  menjadi  korban  dan  pelaku KDRT.  Kecederungan  untuk  menjadi korban  dan  pelaku  KDRT  menjadi  hal sangat  mengkhawatirkan,  dan  perlu  segera diantisipasi  dan  ditangani,  mengingat sehingga  dikhawatirkan  dikemudian  hari terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan sehingga perlu dilakukan kegiatan sosialisasi penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut pemaparan Kepala Dusun Kemiri, pemahaman  warga  masyarakat  Dusun Kemiri  akan  KDRT  sangat  minim, mengingat  tingkat  Pendidikan  masyarakat yang  masih  rendah  dan  warga  masyarakat menganggap  bahwa  kekerasan  yang  terjadi dalam  rumah  tangga  adalah  hal  yang lumrah dan kalaupun terjadi kekerasan fisik yang  berat  makan  warga  masyarakat  selain keluarga  tidak  berhak  untuk  terlibat menyelesaikannya,  dengan  pemahaman yang  seperti  ini,  maka  seringkali  kasus KDRT  yang  terjadi  dibiarkan  begitu  saja, tanpa ada upaya penyelesian baik dari pihak keluarga maupun masyarakat.
Sebenarnya  apabila  dikaji  dari definisi  kekerasan  dalam  Rumah  Tangga menurut  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  KDRT tidak hanya perbuatan yang telah dilakukan melainkan  juga  perbuatan  permulaan seperti ancaman untuk melakukan perbuatan,  pemaksaan  atau  perampasan kebebasan seseorang sudah dapat dikatakan KDRT.  Sebagaimana  ditetapkan  dalam Pasal  1  UU  No.  23  Tahun  2004  bahwa KDRT  adalah  setiap  perbuatan  terhadap seseorang  terutama  perempuan,  yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau  penelantaran  rumah  tangga termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum dalam  lingkup  rumah  tangga.  Berdasarkan pasal tersebut maka KDRT yang dilakukan dalam  lingkup  rumah  tangga  dapat dilakukan  dengan  cara:  (i)  kekerasan  fisik; (ii) kekerasan psikis; (iii) kekerasan seksual; atau  (iv)  penelantaran  rumah  tangga. Bentuk-bentuk  kekerasan  ini  merupakan gambaran  kekerasan  yang  sering  terjadi dalam  rumah  tangga  dan  menjadi fenomena umum di tengah masyarakat.
Korban adalah orang yang mengalami  kekerasan  dan/atau  ancaman kekerasan  dalam  lingkup  rumah  tangga. Pasal  10  UU  No.  23  Tahun  2004 menetapkan bahwa korban berhak mendapatkan:  (i)  perlindungan  dari  pihak keluarga,  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik  sementara  maupun  berdasarkan penetapan  perintah  perlindungan  dari pengadilan;  (ii)  pelayanan  kesehatan  sesuai dengan  kebutuhan  medis;  (iii)  penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;  (iv)  pendampingan  oleh  pekerja sosial  dan  bantuan  hukum  pada  setiap tingkat  proses  pemeriksaan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan; dan (v) pelayanan bimbingan rohani.
Ketentuan tersebut diatas menegaskan kembali bahawa KDRT bukan hanya merupakan domain privat, dalam arti hanya  menjadi  tanggung  jawan  keluarga,
Vol. 1 No. 1, November 2018 https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jsm
melainkan  juga  domain  publik  yakni menjadi  tanggung  jawab  masyarakat  untuk mencegah dan melindungi serta mendampingi  korban.  Korban  KDRT memerlukan  upaya  pemulihan  yang  harus dilakukan  oleh  pihak  di  luar  keluarga.
Kewajiban Masyarakat dalam hal penanganan  kasus  KDRT  adalah  bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui  terjadinya  kekerasan  dalam rumah  tangga  wajib  melakukan  upaya- upaya  sesuai  dengan  batas  kemampuannya untuk: (i) mencegah berlangsungnya tindak pidana;  (ii)  memberikan  perlindungan kepada korban; (iii) memberikan pertolongan  darurat;  dan  (iv)  membantu proses  pengajuan  permohonan  penetapan perlindungan. Untuk  kepentingan  pemulihan, korban  dapat  memperoleh  pelayanan  dari tenaga  kesehatan;  pekerja  sosial;  relawan pendamping; dan/atau pembimbing rohani.  Dalam  memberikan  pelayanan, pekerja  sosial  harus  dapat  melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan  rasa  aman  bagi  korban; memberikan  informasi  mengenai  hak-hak korban  untuk  mendapatkan  perlindungan dari  kepolisian  dan  penetapan  perintah perlindungan dari pengadilan; mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat  tinggal  alternatif;  dan  melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan  layanan  kepada  korban dengan  pihak  kepolisian,  dinas  sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban. Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban  sesuai  dengan  standar  profesinya. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga  kesehatan  wajib  memulihkan  dan merehabilitasi kesehatan korban. Sementara pekerja  sosial,  relawan  pendamping, dan/atau  pembimbing  rohani  wajib memberikan  pelayanan  kepada  korban dalam  bentuk  pemberian  konseling  untuk menguatkan  dan/atau  memberikan  rasa aman  bagi  korban.  Dalam  rangka pemulihan  terhadap  korban,  tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan
pendamping  dan/atau  pembimbing  rohani dapat melakukan kerja sama. Selain terkandung kewajiban masyarakat  untuk  mencegah  terjadinya KDRT,  dan  melindungi  setiap  korban KDRT,  UU  No.  23  Tahun  2004  juga menentukan adanya kewajiban pemerintah, misalnya  untuk  penyelenggaraan  pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah  daerah  sesuai  dengan  fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut: (i) penyediaan ruang  pelayanan  khusus  di  kantor kepolisian;  (ii)  penyediaan  aparat,  tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; (iii) pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan  yang  melibatkan  pihak  yang mudah  diakses  oleh  korban;  dan  (iv) memberikan perlindungan bagi pendamping,  saksi,  keluarga,  dan  teman korban.
Jenis-jenis  kekerasan  yang  dapat terjadi dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004, antara lain dapat dilakukan  dengan  cara:  (1)  kekerasan  fisik; (2)  kekerasan  psikis;  (3)  kekerasan  seksual; atau  (4)  penelantaran  rumah  tangga.  UU No. 23 tahun 2004 menjelaskan lebih lanjut yang  dimaksud  dengan  kekerasan  fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,  jatuh  sakit,  atau  luka  berat  (Pasal  6 UU  PKDRT).  Bentuk-bentuk  kekerasan fisik  yang  dialami  perempuan/korban mencakup, antara lain: tamparan,
pemukulan, penjambakan, penginjak- injakan, penendangan, pencekikan,
lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan  benda  tajam,  seperti  pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Sementara yang dimaksud dengan kekerasan  psikis  menurut  Pasal  7  UU  No. 23  Tahun  2004  adalah  perbuatan  yang mengakibatkan  ketakutan,  hila  ngnya  rasa percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan/atau penderitaan  psikis  berat  pada  seseorang. Bentuk  kekerasan  secara  psikologis  yang
Vol. 1 No. 1, November 2018 https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jsm
dialami  perempuan  mencakup  makian, penghinaan  yang  berkelanjutan  untuk mengecilkan  harga  diri  korban,  bentakan dan  ancaman  yang  dimaksudkan  untuk memunculkan rasa takut.
Kekerasan Seksual menurut Pasal 8 UU  No.  23  Tahun  2004  Kekerasaan meliputi:  pemaksaan  hubungan  seksual yang  dilakukan  terhadap  orang  yang menetap  dalam  lingkup  rumah  tangga tersebut; dan pemaksaan hubungan seksual terhadap  salah  seorang  dalam  lingkup rumah  tangganya  dengan  orang  lain  untuk tujuan  komersial  dan/atau  tujuan  tertentu. Kekerasan  seksual  termasuk  berbagai perilaku  yang  tak  diinginkan  dan mempunyai  makna  seksual  (pelecehan seksual), maupun berbagai bentuk pemaksaan  hubungan  seks  yang  disebut sebagai  pemerkosaan.  Kekerasan  seksual, meliputi:  pemaksaan  hubungan  seksual dengan  pola  yang  tidak  dikehendaki  atau disetujui  oleh  istri,  pemaksaan  hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan penelantaran Rumah Tangga menurut Pasal 9  UU  No.  23  Tahun  2004  antara  lain:  (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam  lingkup  rumah  tangganya,  padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian  ia  wajib memberikan  kehidupan,  perawatan,  atau pemeliharaan  kepada  orang  tersebut.  (2) Penelantaran  yang  dimaksud  sebelumnya juga  berlaku  bagi  setiap  orang  yang mengakibatkan ketergantungan
ekonomidengan  cara  membatasi  dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Kekerasan ekonomi,  meliputi:  tidak  memberi  nafkah pada istri, menelantarkan, atau memanfaatkan  ketergantungan  istri  secara ekonomis  untuk  mengontrol  kehidupan istri,  membiarkan  istri  bekerja  kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami (Robby Yahya Rumalutur, 2016). Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga
(KDRT),  jenis  kekerasan  yang  termasuk KDRT  adalah:  (i)  Kekerasan  Terbuka (overt)  berupa    kekerasan  fisik  yang  dapat dilihat,  seperti  perkelahian,  pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, sampai  pada  membunuh.  (ii)  Kekerasan Tertutup  (covert)  berupa  kekerasan  psikis atau  emosional.  Kekerasan  ini  sifatnya tersembunyi, seperti ancaman, hinaan, atau cemooh  yang  kemudian  menyebabkan korban susah tidur, tidak percaya diri, tidak berdaya,  terteror,  dan  memiliki  keinginan bunuh  diri.  (iii)  Kekerasan  Seksual merupakan kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan  hasrat  seks  (fisik)  dan  verbal (fisik).  Secara  fisik  misalnya  pelecehan seksual  (meraba,  menyentuh  organ  seks, mencium  paksa,  memaksa  berhubungan seks  dengan  pelaku  atau  orang  ketiga, memaksa  berhubungan  intim.  Sedangkan verbal seperti membuat komentar, julukan, atau  gurauan  porno  yang  sifatnya mengejek,  juga  membuat    ekspresi  wajah, gerakan tubuh, atau pun perbuatan seksual lain  yang  sifatnya  melecehkan  dan  atau menghina korban. (iv) Kekerasan Finansial dapat  dilakukan  dalam  bentuk  eksploitasi, memanipulasi,  dan  mengendalikan  korban dengan  tujuan  finansial.  Serta  memaksa korban  bekerja,  melarang  korban  bekerja tapi  menelantarkannya,  atau  mengambil harta pasangan tanpa sepengetahuannya (“4 Jenis  Kekerasan  yang  Termasuk  KDRT  – Kompas.com”, 2014). KDRT dikategorikan dalam 2 delik yaitu  delik  biasa  dan  delik  aduan.  Delik adalah  suatu  tindakan  melanggar  hukum yang  telah  dilakukan  dengan  sengaja ataupun  tidak  sengaja  oleh  seseorang  yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan  sebagai  suatu  tindakan  atau perbuatan yang dapat dihukum (“Pengertian Delik Biasa dan Delik Aduan, 2013).  Delik  biasa  atau  kriminal  murni, yaitu semua tindak pidana yang terjadi dan tidak  bisa  dihentikan  prosesnya  dengan alasan  yang  bisa  dimaklumi.  Misalnya penipuan. Meskipun korban sudah
Vol. 1 No. 1, November 2018 https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jsm
memaafkan atau pelaku mengganti kerugian,  proses  hukum  terus  berlanjut sampai  vonis  karena  ini  merupakan  delik murni yang tidak bisa dicabut. Dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya  persetujuan  dari  yang  dirugikan (korban).  Jadi,  walaupun  korban  telah mencabut  laporannya  kepada  pihak  yang berwenang,  penyidik  tetap  berkewajiban untuk  memproses  perkara  tersebut.  Delik aduan adalah perbuatan pidana yang hanya dapat diproses secara hukum apabila orang yang  dirugikan  melakukan  pengaduan kepada  yang  berwajib,  tanpa  pnegaduan dari  korban  atau  orang  yang  dirugikan karena delik/perbuatan tersbut tidak dapat diproses.  Dalam  delik  aduan  suatu  aduan dapat  ditarik  atau  dicabut  apabila  ada perdamaian  ataupun  kesepakatan  antara sipembuat delik dan korban yang dirugikan (Hukum online, 2013).
Diharapkan, dengan adanya sosialisasi  ini  warga  Dusun  Kemiri  dapat lebih  menjaga  keluarganya  dan  terhindar dari  KDRT.  Sebagaimana  dianyatakan dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004  tentang  Perlindungan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga,  bahwasannya kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  adalah setiap  perbuatan  terhadap  seseorang terutama  perempuan,  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau penelantaran  rumah  tangga  termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara  melawan  hukum  dalam  lingkup rumah  tangga.  Setiap  anggota  keluarga memiliki  potensi  untuk  menjadi  pelaku ataupun korban, misalnya suami, isteri, dan anak. Akan tetapi UU No. 23 Tahun 2004 memperluas  makna  anggota  keluarga dengan  menyatakan  bahwa  anggota keluarga  inti  yakni  suami,  isteri,  dan  anak, akantetapi juga termasuk orang-orang yang mempunyai  hubungan  keluarga  dengan anggota  keluarga  inti  karena  hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah
tangga;  dan/atau  orang  yang  bekerja membantu  rumah  tangga  dan  menetap dalam rumah tangga tersebut.
Sosialisasi  ini  dimaksudkan  untuk meningkatkan kesadaran sosial dan kesadaran  hukum  masyarakat  bahwa KDRT  adalah  bukan  masalah  domestik keluarga,  melainkan  juga  masalah  sosial atau masyarakat. Anggota masyarakat dapat melaporkan  dan  mencegah  terjadinya KDRT  dalam  sebuah  keluarga.  Korban, dalam arti orang yang mengalami kekerasan dan/atau  ancaman  kekerasan  dalam lingkup  rumah  tangga,  secara  hukum berhak mendapatkan: (a) perlindungan dari pihak  keluarga,  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan,  advokat,  lembaga  sosial,  atau pihak  lainnya  baik  sementara  maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; (b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; (c)  penanganan  secara  khusus  berkaitan dengan kerahasiaan korban; (d) pendampingan  oleh  pekerja  sosial  dan bantuan hukum  pada  setiap tingkat  proses pemeriksaan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan;  dan  (e) pelayanan bimbingan rohani. Faktor pendukung dari program ini adalah  informasi  yang  didapat  dari  kepala dukuh  serta  beberapa  informasi  yang didapat  dari  warga  mengenai  KDRT  yang pernah  terjadi  di  Dusun  Kemiri.  Faktor yang menghambat pelaksanaan program ini adalah warga yang mungkin sensitif dengan materi  yang  akan  disampaikan  sehingga tidak  banyak  warga  yang  datang  dalam sosialisasi  tersebut  dan  tidak  meratanya informasi  kepada  semua  warga.  Dokumen penyuluhan  hukum  KDRT  dapat  dilihat pada Gambar 5.
Vol. 1 No. 1, November 2018 https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jsm

## Gambar 5:
Penyuluhan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## Sumber: dokumen pribadi
Pembentukan  Kader  Pelindung  Anak dan Satgas Anti KDRT
Pembentukan  Kader  Pelindung  Anak  dan
Satgas Anti KDRT dilakukan sebagai upaya memenuhi amanat UU No. 23 Tahun 2004 dalam hal melaksanakan kewajiban
masyarakat  untuk  mencegah  terjadinya KDRT,  dan  melindungi  setiap  korban
KDRT.  Sebagaimana  diketahui  bahwa korban KDRT memerlukan upaya pemulihan, maka sudah menjadi tugas bagi masyarakat  pada  umumnya,  dan  Satgas Anti  KDRT  khususnya  untuk  melakukan penanganan  terhadap  korban  KDRT sesegera  mungkin  apabila  mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT.
Penanganan  yang  dilakukan  oleh  Satgas
Anti KDRT antara mencegah berlangsungnya tindak pidana; memberikan perlindungan kepada korban; dan memberikan pertolongan darurat. Selanjutnya  Satgas  Anti  KDRT  dapat membantu  proses  pengajuan  permohonan penetapan perlindungan. Pembentukan  Kader  ini  dibentuk selain  untuk  melakukan  penanganan korban  KDRT  dan  mencegah  terjadinya kasus  KDRT,  juga  dimaksudkan  untuk melakukan  sosialisasi  dan  pemantauan perkembangan  yang  terjadi  di  masalah KDRT  di  Dusun  Kemiri.  Kader  telah terbentuk dengan beranggotakan 10 wanita kader dusun dibawah pimpinan Ibu Dusun Kemiri.  Tugas  kader  antara  lain;  (1) melakukan sosialisasi tentang perlindungan
anak dan KDRT; (2) memantau perkembangan  pemahaman  masyarakat mengenai  perlindungan  anak  dan  KDRT; (3)  melakukan  pendampingan  bagi  korban KDRT;  (4)  melakukan  penanganan  awal korban KDRT; dan (5) menjaga kerahasiaan  korban  KDRT.  Dokumen pembentukan  Kader  Pelindung  Anak  dan Satgas  Anti  KDRT  dapat  dilihat  pada gambar 6.
Gambar 6: Pembentukan Kader Pelindung Anak dan Satgas KDRT
Sumber: Dokumen pribadi
Pendampingan Tim
Penyelesaian Kasus Adopsi Anak dan Kasus KDRT Pendampingan  terhadap  Kader  Pelindung Anak  dan  Satgas  Anti  KDRT  dilakukan untuk  memantapkan  peran  mereka  di masyarakat,  serta  memberikan  contoh penanganan  awal  kasus  KDRT  beserta tindak  lanjutnya.  Pendampingan  dilakukan selama  dua  minggu  pertama,  dengan melihat  perkembangan  penanganan  kasus KDRT dan Adopsi Anak.
Kasus  Adopsi  Anak  di  Dusun Kemiri  terjadi  di  5  keluarga  dengan berbagai  sebab  dan  alasan  yang  berbeda untuk melakukan adopsi. Perbedaan alasan inilah  yang  sebenarnya  memicu  terjadinya kasus kekerasan terhadap anak adopsi, baik pelakunya  dari  internal  keluarga  orang  tua angkat  maupun  dari  masyarakat.  Anak adopsi  yang  tidak  diketahui  dengan  jelas siapa  ayah  kandungnya,  sangat  rentan terhadap  kekerasan  psikis  yang  dilakukan oleh masyarakat. Kader melakukan pendampingan  dan  perlindungan  yang
Vol. 1 No. 1, November 2018 https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jsm
cukup inten terhadap anak tersebut. Kasus KDRT ditemukan 60 kasus. Kader telah berhasil melakukan pendekatan dan  penanganan  terhadap  10  kasus  yang terjadi  pada  10  keluarga.  Permasalahan yang dihadapi oleh Kader dalam melakukan penanganan kasus KDRT adalah masyarakat  menganggap  bahwa  KDRT adalah  masalah  internal  keluarga,  sehingga tidak  diperlukan  orang  di  luar  anggota keluarga  untuk  mengetahui  atau  bahkan turut menyelesaikannya. Hal ini menyebabkan  masih  banyak  kasus  KDRT yang berlum tertangani secara baik, karena pihak  keluarga  sangat  tertutup  dan  tidak mengijinkan  pihak  luar  untuk  melakukan intervensi. Akantetapi Kader tetap melaksanakan tugasnya dan terus melakukan  pendekatan  terhadap  keluarga- keluarga tersebut.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari pelaksanaan  Kuliah  Kerja  Nyata  di  Dusun Kemiri,  Desa  Purwobinangun,  Kecamatan Pakem,  Kabupaten  Sleman  adalah  semua program  kegiatan  yang  direncanakan  telah terealisasi  dengan  baik  dan  sesuai  dengan jadwal  dan  rancangan  yang  telah ditentukan.  Permasalahan  adopsi  anak sudah  terpecahkan  melalui  beberapa  tahap pengabdian.  Demikian  halnya  dengan penanganan Kasus KDRT. Pengabdian ini telah  memberikan  pemahaman  yang komprehensif  mengenai  tata  cara  adopsi anak dan perlindungan KDRT. Pemahaman  hukum  dan  ksedaran  hukum mulai  meningkat  dan  terjaga,  karena senantiasa  ada  Kader  Perlindungan  Anak dan  Satgas  Anti  KDRT  yang  aktif melakukan  sosialisasi  dan  upaya-upaya penyadaran sosial bagi masyarakat.
Saran Saran yang dapat disampaikan berdasarkan pelaksanaan pengabdian ini antara lain:
1. Bagi  Warga  masyarakat  Dusun  Kemiri sebaiknya  lebih  peduli  terhadap dokumen-dokumen keluarga yang
belum  benar  sesuai  hukum  yang berlaku  di  Indonesia  agar  lebih memudahkan  anak  dalam  pengurusan Kartu  Identitas  Anak  dan  lebih memberikan  perlidungan  hukum  bagi anak.
2. Pemerintah  Dusun  Kemiri  dan  warga masyarakat  sebaiknya  selalu  melakukan sosialisasi  agar  kasus  adopsi  anak  dan KDRT  dapat  dikurangi  di  Dusun Kemiri.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang sebesar-besarnya  kepada  para  pihak  yang telah  berkontribusi  hingga  pengabdian  ini dapat dilaksanakan, antara lain kepada:
1. Pemerintah Desa Puwobinangun,
Pakem, Sleman 2. Pemerintah Dusun Kemiri, Purwobinangun, Pakem, Sleman 3. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Lembaga  Pendidikan,  Penelitian,  dan pengabdian  pada  Masyarakat  (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Vol. 1 No. 1, November 2018 https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jsm

## DAFTAR PUSTAKA
Budiarto,  M.  (1991).  Pengangkatan  Anak ditinjau  dari  segi  Hukum.  Akademika Pressindo.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia. (1983).  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  No.  6  Tahun  1983  tentang Penyempurnaan  Surat  Edaran  No.  2 Tahun  1979  mengenai  Pengangkatan
Anak.
Pengertian Delik  Biasa  dan  Delik  Aduan - hukumonline.com.  (n.d.).  Retrieved December 23, 2013, dari https://www.hukumonline.com/klinik /detail/lt4f9bb33933005/pengertian- delik-biasa-dan-delik-aduan
Presiden  Republik  Indonesia.  (2002). Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan,  Republik Indonesia.
Presiden  Republik  Indonesia.  (2002). Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Presiden  Republik  Indonesia.  (2004)
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Presiden  Republik  Indonesia.  (2007)
Peraturan  pemerintah  Nomor  54 Tahun  2007  tentang  Pengangkatan Anak. Presiden  Republik  Indonesia.  (2009) Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  110 Tahun  2009  tentang  Persyaratan Pengangkatan Anak.
Rumalutur,  R.  Y.  (2016).  Bentuk-bentuk Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Menurut  UU  KDRT  -  LBH  PEKA  - Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan  Masyarakat  Untuk Keadilan. Diambil pada 10 September 2016, dari
http://www.lbhpeka.or.id/2016/09/b entuk-bentuk-kekerasan-dalam-
rumah_4.html . 4 Jenis Kekerasan yang Termasuk KDRT - Kompas.com.  (n.d.).  Diambil  pada  12 Oktober 2016, dari https://lifestyle.kompas.com/read/20 14/10/12/230000220/4.Jenis.Kekeras an.yang.Termasuk.KDRT .