Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## KONSEP NULITAS DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA YANG DIKERJAKAN OLEH PIHAK PEMINJAM NAMA PERUSAHAAN

## Bintang Puwan Permata
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung RI bintangpp.21@gmail.com
Naskah diterima: 5 November 2023; revisi: 3 Desember 2023; disetujui: 30 Desember 2023

## Abstract
The Commitment Officer as the services user is the aggrieved party in a procurement contract for goods/services signed and/or executed by the party borrowing the company's identity. This is because the work is carried out by a party who, legally, lacks the authority and legitimate position and cannot be directly held accountable for the executed work. Consequently, delays and  a  decrease  in  quality  may  occur  in  line  with  the  specified  technical  specifications.  This article aims to provide an overview for parties involved in government procurement contracts regarding the consequences and legal actions that can be taken in the event of a dispute over a government procurement contract signed and/or executed by a party borrowing the company's identity.  This  way,  it  can  anticipate  potential  adverse  situations.  This  article  is  a  normative legal writing using legislative and conceptual approaches. The data used include primary legal materials and secondary legal materials analyzed through deductive reasoning. The concept of null and void applies to agreements involving borrowing a company's name with the intention of  directing  the  tender  to  be  won  by  a  participant  under  its  control.  On  the  other  hand,  for agreements  involving  borrowing  a  company's  name  made  on  the  grounds  of  not  having  a company  or  business  entity  that  meets  tender  requirements,  the  concept  of  cancellability applies.
Keywords: Borrowing the company’s identity; Contract for goods and services; Null and void
* Alamat korespondensi:
Unit Kerja Pengadan Barang/Jasa Pemerintah Mahkamah Agung RI E-mail: bintangpp.21@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Menggunakan  entitas  perusahaan  lain  untuk  partisipasi  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah merupakan praktik yang umum ditemui, dan fenomena ini masih terjadi hingga saat ini. Tindakan memanfaatkan identitas perusahaan lain untuk mengikuti proses pemilihan penyedia barang dan jasa, yang sering disebut sebagai pinjam bendera perusahaan, masih menjadi praktik yang lazim. Namun disayangkan, hingga saat ini, tidak terdapat peraturan yang secara eksplisit dan rinci melarang praktik pinjam bendera perusahaan ketika mengikuti proses tender tersebut.
Ketiadaan  peraturan  yang  secara  eksplisit  melarang  praktik  pinjam  nama  Perusahaan  bukan berarti  perbuatan  tersebut  dibebaskan.  Sejumlah  ketentuan  dalam  Peraturan  LKPP  nomor  12  tahun 2021  melarang  adanya  pengalihan  sebagian  atau  seluruh  pekerjaan  yang  telah  dikontrakkan  untuk dikerjakan  oleh  orang  lain  dan  melarang  adanya  tindakan menyampaikan  dokumen  atau  keterangan tidak benar selama proses pengadaan barang/jasa pemerintah.  Selain itu Perpres No. 16 tahun 2018 tentang  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  sudah  direvisi  dengan  Perpres  No.  12  tahun  2021 juga  menekankan  kepada  seluruh  pelaku  pengadaan  untuk  memegang  teguh  dan  mempedomani prinsip dan etika pengadaan.
Praktik  pinjam  bendera  dapat  terjadi  dalam  konteks  afiliasi  antar  perusahaan  atau  ketika perusahaan tersebut dikendalikan oleh pihak yang memiliki kepemilikan yang menguntungkan. Selain itu, praktik ini mungkin juga muncul karena suatu perusahaan sudah seringkali berhasil memenangkan tender,  sehingga  untuk  menghindari  kecurigaan  dalam  proses  lelang,  nama  perusahaan  lain dipinjamkan.  Ada  juga  kemungkinan  bahwa  peserta  pemilihan  tidak  memenuhi  persyaratan  tertentu yang  tercantum  pada  dokumen  pengadaan,  sehingga  menggunakan  nama  perusahaan  lain  sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan tersebut.
Dalam  kontrak  pengadaan  barang/jasa  yang  ditandatangani  dan/atau  dilaksanakan  oleh  pihak yang meminjam bendera seringkali menimbulkan kerugian pada pihak Pemerintah selaku Pengguna Jasa. Hal tersebut disebabkan adanya ketidakpastian mengenai kewenangan dan kedudukan pelaksana pekerjaan  yang  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  secara  langsung.  Ketidakpastian tanggungjawab  penyelesaian  pekerjaan  tersebut  berpotensi  menimbulkan  keterlambatan  dan penurunan kualitas pekerjaan dari apa yang telah disepakati dalam dokumen kontrak.
Kajian  dan  penelitian  terkait  dengan  perjanjian  pinjam  bendera/  identitas  perusahaan  pada kegiatan  pengadaan  telah  banyak  dilakukan,  diantaranya  adalah  tulisan  Kautsariyah  dkk.  dalam penelitiannya  dengan  memakai  metode analisis  relative  importance  index menyimpulkan  bahwa terdapat  2  faktor  esensial  timbulnya fraud atau  penyimpangan  dalam  tender  pekerjaan  pengadaan barang/jasa secara elektronik, yaitu (1) sewa perusahaan/ pinjam bendera oleh satu pihak untuk turut serta  dan  mengajukan  penawaran  dalam  suatu  pemilihan  penyedia  barang/jasa  (2)  terdapat permainan/pengaturan  pola  harga  penawaran  yang  diajukan  oleh  beberapa  peserta  tender  dengan tujuan untuk memenangkan tender yang sedang diikuti (Kautsariyah & Hardjomuljadi, 2016).
Sementara  itu  Hermawan  dkk.  dalam  tulisannya  menyimpulkan  bahwa  dalam  kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya pekerjaan konstruksi masih sangat rentan terhadap timbulnya fraud atau kecurangan yang dapat terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan juga rasionalisasi atau pembenaran yang belum bisa ditanggulangi secara menyeluruh (Hermawan & Pramana, 2022). Selanjutnya dijelaskan bahwa pokok dari fraud atau tindak kecurangan tersebut berasal dari tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan berbagai macam motif, salah satunya dalah praktik pinjam bendera/ sewa perusahaan (Dibrata, Afriana, & Faisal, 2023).
Berbeda dengan kajian dan penelitian yang sudah pernah dilakukan, tulisan ini akan berfokus pada  kedudukan  hukum  kontrak  pengadaan  barang/jasa  yang  ditandatangani  dan/atau  dilaksanakan oleh  pihak  peminjam  bendera  dan  akibatnya  terhadap  kelanjutan  pelaksanaan  kontrak  yang  telah ditandatangani. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pihak yang terlibat  dalam  kontrak  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  mengenai  akibat  dan  Upaya  hukum  yang dapat  ditempuh  apabila  terjadi  sengketa  atas  kontrak  pengadaan  barang/jasa  yang  ditandatangani dan/atau  dilaksanakan  oleh  pihak  peminjam  bendera,  sehingga  dapat  mengantisipasi  hal-hal  yang lebih buruk.
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan persoalan yang akan dikaji dalam tulisan  ini, yakni bagaimana  kedudukan  hukum  kontrak  pengadaan  barang/jasa yang  ditandatangani dan/atau  dilaksanakan  oleh  pihak  peminjam  bendera  ditinjau  dari  asas-asas  hukum  perjanjian?  dan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
bagaimana jika konsep kebatalan perjanjian pinjam nama tersebut dihadapkan dengan asas efektif dan efisien serta prinsip kemanfaatan?

## II. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  merupakan  penulisan  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan yaitu dengan mencermati semua ketentuan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dijawab (Irwansyah, 2022, hal. 133). Selain itu juga digunakan pendekatan konseptual  yaitu  dengan  beranjak  dari  konsep  dan  doktrin  hukum  (Irwansyah,  2022,  hal.  147) khususnya asas-asas dalam hukum perjanjian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  diperoleh  dengan  telaah  pustaka.  Data  yang diperoleh  kemudian  dianalisis  dengan  metode  penalaran  deduktif  untuk  memecahkan  permasalahan yang ada.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor  Penyebab  Timbulnya  Kesepakatan  Pinjam  Identitas  Perusahaan  Dalam  Kegiatan Pengadaan
Dalam  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi  di  Indonesia,  masih  terdapat  penyimpangan  atau deviasi  dalam  tahapan  lelang.  Deviasi  tersebut  muncul  karena  adanya  peluang  yang  dimanfaatkan selama  proses  lelang  konstruksi.  Pihak-pihak  yang  menyediakan  jasa  saling  mencari  peluang  untuk meraih  keuntungan  pribadi  atau  kelompok,  baik  dari  pihak  pelaku  usaha  ataupun  dari  pihak  pokja pemilihan  yang  terlibat  dalam  deviasi  tersebut.  Dampaknya  adalah  timbulnya  kerugian  bagi  negara akibat adanya deviasi dalam pelaksanaan lelang konstruksi. Hal ini dapat merugikan keuangan negara karena adanya praktik yang tidak sesuai prosedur dalam penawaran proyek konstruksi. Oleh sebab itu, penting  untuk  melakukan  upaya  peningkatan  transparansi  dan  integritas  dalam  proses  lelang  guna mengurangi  risiko  terjadinya  deviasi  serta  meminimalkan  dampak  negatifnya  terhadap  keuangan negara. Dalam tulisannya, Fahlefi dkk. menyebut terdapat 12 jenis deviasi dalam kegiatan pengadaan konstruksi, salah satunya adalah praktik pinjam bendera/sewa perusahaan (Fahlefi, Suraji, & Musyafa, 2023).
Yang dimaksud dengan pinjam bendera disini merujuk pada penggunaan identitas suatu pelaku usaha  tertentu  oleh  pelaku  usaha  lain  seolah-olah  bertindak  selaku  pelaku  usaha  yang  identitasnya dipakai  untuk  mendaftar  dan  mengajukan  penawaran  pada  tender  suatu  paket  pekerjaan  pemerintah (Jihad,  2023).  Seringkali  parktek  pinjam  bendera/sewa  perusahaan  sulit  untuk  dideteksi  oleh  pokja pemilihan pada saat berlangsungnya proses tender (Jihad, 2023) dan baru akan terungkap pada saat terjadi sengketa pengadaan.
Pemeriksaan validitas informasi data peserta pada proses pemilihan penyedia barang/jasa telah dilakukan  selaras  dengan  prinsip  dan  regulasi  terkait  pengadaan  barang/jasa  yang  diawali  dengan proses perencanaan hingga penetapan pemenang tender, tetapi terkait dengan validitas informasi dari kualifikasi  dan  identitas  peserta  tender  hanya  diperiksa  oleh  pokja  pemilihan  hanya  sampai  dengan pengecekan lokasi saja guna memeriksa keberadaan perusahaan sesuai alamat yang tertera, dan pokja pemilihan  pada  prinsipnya  tidak  melakukan  pemeriksaaan  atas  keterkaitan  atau  hubungan  yang terjalin antara perusahaan selaku peserta dengan pihak yang secara langsung mengajukan penawaran (Marchia,  2023).  Terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  pokja  pemilihan  dalam  melakukan pemeriksaan terhadap validitas informasi data peserta tender, salah satunya adalah keterbatasan SDM yang belum bisa mendeteksi sejak awal terhadap potensi timbulnya persaingan usaha tidak sehat yang dijalankan  oleh  oknum  peserta  tender  dengan  motif  meminjam  nama  beberapa  perusahaan  untuk mengendalikan dan memenangkan tender (Marchia, 2023).
Dalam praktik peminjaman nama perusahaan, pelaku usaha memanfaatkan identitas perusahaan lain untuk mengajukan penawaran pada proses pemilihan penyedia barang dan jasa. Mereka bertindak mewakili  dan  menyandang  identitas  perusahaan  yang  dipinjam.  Perusahaan  yang  identitasnya kemudian  terpilih  sebagai  pemenang  maka  bersifat  pasif  dan  tidak  akan  aktif  dalam  melaksanakan proyek  tersebut,  Perusahaan  tersebut  hanya  meminjamkan  nama  atau  identitas  perusahaan  mereka sebagai fasad untuk memenangkan pemilihan penyedia barang dan jasa dari pemerintah yang untuk selanjutnya  akan  dikerjakan  secara  penuh  oleh  peminjam  nama  Perusahaan.  Dalam  hal  ini,  kontrak pengadaan  barang/jasa  ditandatangani  oleh  pemilik  asli  Perusahaan,  namun  pelaksanaan  kontrak
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
tersebut  berada  dibawah  kendali  pihak  yang  menyewa  Perusahaan  (Kharisma,  Trijono,  &  Suryani, 2020). Tentu saja, praktik semacam ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemerintah (Dibrata et al., 2023).
Pelaksanaan  pekerjaan  dalam  kontrak  pengadaan  barang/jasa  yang  ditandatangani  diatas kesepakatan  sewa  perusahaan/pinjam  bendera  seringkali  mengalami  ketidakjelasan  terkait  dengan tanggungjawab  dalam  penyelesaian  pekerjaan  (Kharisma  et  al.,  2020).  Karena  dalam  praktiknya seringkali  ditemukan  kasus  para  pihak  saling  lempar  tanggungjawab,  sehingga  mengakibatkan  PPK selaku pemberi kerja merasa kebingunan kepada siapa meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan, dan jika tidak ditemukan penyelesaian maka akan mengakibatkan kualitas hasil pekerjaan tidak memenuhi standar dalam spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Praktik pinjam nama/sewa Perusahaan dilakukan oleh para pihak dengan atau tanpa melibatkan notaris.  Umumnya,  kesepakatan  peminjaman  nama  perusahaan  terjadi  melalui  kesepahaman  antara pemilik  perusahaan  dan  individu/badan  usaha.  Dengan  kata  lain,  peminjaman  nama  perusahaan biasanya  terjadi  secara  informal.  Perjanjian  tersebut  umumnya  dilakukan  antara  kedua  belah  pihak yang sudah lama saling mengenal atau telah bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi pemilik perusahaan, termasuk peningkatan pengalaman, peningkatan pendapatan, dan pengembangan sub-proyek dari perusahaan tersebut (Isra, 2018).
Terdapat  berbagai  macam  faktor  yang  mendorong  terjadinya  praktik  pinjam  bendera/sewa perusahaan  dalam  kegiatan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  diantaranya  adalah  :  (1)  pihak peminjam belum mempunyai badan usaha (2) klasifikasi dan kualifikasi sertifikat badan usaha atau ijin  usaha  yang  dimiliki  tidak  sesuai  dengan  yang  dipersyaratkan  dalam  dokumen  tender  (3)  belum mempunyai  pengalaman  pada  bidang/sub  bidang  sesuai  dengan  yang  dipersyaratkan  (4)  tidak mempunyai sisa kemampuan paket (SKP) (Isra, 2018). Sedangkan Pura dkk. dalam tulisannya dengan menggunakan  pendekatan  kasus  meneliti  putusan  KPPU  No.  03/KPPU-L/2018,  dalam  pemeriksaan perkara  tersebut  terungkap  bahwa  salah  satu  peserta  tender  melakukan  persekongkolan  horizontal dengan cara meminjam nama beberapa perusahaan untuk mendaftar dan mengajukan penawaran pada tender  paket  pekerjaan  yang  sama,  sehingga  dapat  mengarahkan  atau  mengatur  pemenang  dari beberapa  perusahaan  yang  berada  dibawah  kendalinya.  Persekongkolan  horizontal  tersebut  dapat terdeteksi  dari  adanya  kemiripan  pada  dokumen-dokumen  penawaran  yang  diajukan  oleh  beberapa Perusahaan tersebut (Pura & Faridah, 2020).

## Persekongkolan Dalam Pemilihan penyedia Barang/Jasa
Aspek  hukum  persaingan  usaha  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kegiatan pengadaan barang/jasa. Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dikenal prinsip terbuka dan bersaing. Prinsip  terbuka  dan  bersaing  menekankan  pentingnya  mewujudkan  proses  pengadaan  barang/jasa yang  kompetitif  dan  terbuka  bagi  semua  pelaku  usaha  yang  mempunyai  kualifikasi  dan  klasifikasi sesuai dengan yang telah dipersyaratkan. Setiap tindakan para pelaku usaha yang melanggara prinsip tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tindakan  yang  melanggar  prinsip  terbuka  dan  bersaing  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah adalah persekongkolan tender sebagaimana disebut dalam Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Persekongkolan  dalam  pengadaan  barang/jasa  mencerminkan  pelanggaran  terhadap  prinsip- prinsip  dasar  hukum  persaingan  usaha.  Pada  dasarnya,  peserta  yang  seharusnya  terlibat  dalam kompetisi yang adil untuk menjadi pemenang dalam suatu tender, malah terlibat dalam tindakan tidak etis. Mereka secara aktif membuat kesepakatan dengan pihak-pihak tertentu untuk mengarahkan hasil tender sehingga dimenangkan oleh salah satu peserta dari kalangan yang dikendalikan. Tindakan ini tidak  hanya  merugikan  pesaing  lain  yang  seharusnya  memiliki  peluang  yang  sama  untuk memenangkan  kontrak,  tetapi  juga  melanggar  integritas  dan  transparansi  dalam  sistem  pengadaan. Dampak  dari  persekongkolan  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  tidak  hanya  menciptakan ketidaksetaraan  dalam  persaingan  bisnis,  tetapi  juga  mengancam  kepercayaan  masyarakat  terhadap proses  pengadaan  yang  seharusnya  objektif  dan  adil.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik persekongkolan tender guna memastikan bahwa  pengadaan  barang/jasa  dilakukan  dengan  menjungjung  tinggi  integritas  dan  sesuai  dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Persekongkolan  dalam  proses  pengadaan  barang/jasa  dapat  terjadi  melalui  perjanjian  antara pihak-pihak  yang  terlibat,  baik  secara  tertulis  maupun  tidak,  dengan  maksud  untuk  menghambat pesaing bisnis lain yang memiliki potensi untuk menjadi pesaing dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan (Abustan, 2023). Kolusi dapat muncul pada setiap tahap proses pengadaan, mulai dari perencanaan, penetapan persyaratan dalam dokumen pemilihan, evaluasi penawaran, hingga eksekusi kontrak. Contohnya, suatu perusahaan yang telah melakukan perjanjian atau konspirasi dengan pihak yang terlibat dalam pengadaan atau dengan perusahaan lain, sehingga dapat dipilih sebagai pemenang tender  untuk  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan.  Dengan  cara  ini,  peluang  perusahaan  lain  untuk mendapatkan proyek tersebut menjadi terhambat (Manthovani, 2023).
Persekongkolan  dalam  kegiatan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  dapat  diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu : (1) persekongkolan horizontal yang terjadi antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain (2) persekongkolan vertikal yang dapat terjadi jika satu pelaku usaha selaku peserta tender  yang  bersekongkol  dengan  pengguna  jasa  yang  melaksanakan  tender  (3)  persekongkolan gabungan horizontal dan vertikal yang dapat terjadi antara penyedia jasa yang melaksanakan tender dengan  lebih  dari  satu  peserta  tender  dengan  cara  bersama-sama  mengatur  jalannya  tender  untuk mengarahkan pemenang dari kelompoknya (Simamora, Kurniawan, Abrianto, & Amalia, 2021). Salah satu contoh bentuk persekongkolan horizontal adalah penggunaan beberapa bendera/nama perusahaan yang  dipinjam  dan  dikendalikan  oleh  satu  pihak  dalam  melakukan  penawaran  pada  satu  paket pekerjaan  dengan  tujuan  untuk  mempermainkan  harga  dan  memenangkan  paket  yang  sedang ditenderkan tersebut (Pura & Faridah, 2020).

## Kedudukan Hukum Perjanjian Pinjam Nama Perusahaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia
Dalam  ranah  hukum  perjanjian,  terdapat  asas  yang  dikenal  luas  sebagai  asas  kebebasan berkontrak. Asas ini pada dasarnya menyatakan bahwa para pihak memiliki hak untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian. Mereka bebas menentukan dengan siapa perjanjian akan dibuat, serta memiliki  kebebasan  untuk  menentukan  isi  atau  substansi  perjanjian,  selama  hal  tersebut  memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian dianggap sah (Purwosusilo, 2017).
Peminjaman  nama  perusahaan  bukanlah  fenomena  baru,  melainkan  telah  menjadi  praktik umum untuk ikut serta dalam pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah. Peminjaman identitas perusahaan  dijalankan  melalui  kesepakatan  informal,  namun  tidak  jarang  pula  dilakukan  secara formal di depan Notaris untuk membuat Akta Perjanjian peminjaman nama perusahaan. Langkah ini diambil  guna  menjamin  kepastian  hukum  dan  sekaligus  menyediakan  bukti  yang  sangat  kuat  yang dapat  diandalkan  untuk  keperluan  pembuktian  apabila  terjadi  sengketa  atau  permasalahan  di  masa yang akan datang (Kosasih & Haykal, 2021).
Hak dan tanggung jawab individu atau badan usaha yang menggunakan nama badan usaha lain sebagai penyedia jasa konstruksi berasal dari surat kuasa atau perjanjian yang dibuat di hadapan atau oleh  Notaris.  Surat  kuasa  ini  diberikan  dengan  izin  dari  pemilik  perusahaan,  memberikan  otoritas kepada  peminjam  nama  perusahaan  untuk  melakukan  tindakan  atas  nama  perusahaan  saat melaksanakan suatu proyek pengadaan jasa konstruksi (Isra, 2018).
Perjanjian  pinjam  bendera/  pinjam  identitas  perusahaan  belum  dikenal  pada  sistem  hukum perikatan  di  Indonesia.  Perjanjian  pinjam  bendera/  pinjam  nama  perusahaan  dibuat  dengan berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak yang termaktub dalam pasal 1338 Kitab undang-undang hukum perdata, karena belum ada regulasi ataupun ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai jenis perjanjian tersebut. Prinsip kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  perjanjian,  menjalin  perjanjian  dengan  siapa  saja,  merumuskan  isi perjanjian, dan menetapkan bentuknya sesuai kehendak masing-masing (Roesli, Sarbini, & Nugroho, 2019). Namun demikian perlu dipedomani bahwa asas kebebasan berkontrak dapat dilakukan dengan tidak  mengesampingkan  prinsip-prinsip  kepatutan,  kesusilaan  dan  kepentingan  umum  (Harianto, 2016).
Perjanjian pinjam nama dalam hukum perjanjian dapat digolongkan kedalam bentuk perjanjian yang dapat menimbulkan penyelundupan hukum (Pertiwi, 2019) karena dibuat secara pura-pura atau terselubung  dengan  maksud  dan  tujuan  tertentu,  sehingga  dikhawatirkan  dapat  menimbulkan perubatan  melawan  hukum  oleh  para  pihak  yang  membuat  perjanjian.  Sejalan  dengan  pendapat tersebut, Sridinata dkk. dalam tulisannya menyimpulkan bahwa perjanjian pinjam nama antara WNI
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dengan WNA di Denpasar yang dibuat dihadapan notaris dengan tujuan untuk penguasaan sebidang tanah  adalah  bentuk  penyelundupan  hukum  karena  tidak  memenuhi  unsur  syarat  sahnya  suatu perjanjian sebagaimana didalam KUHPerdata yaitu unsur suatu sebab yang halal dimana sejak awal perjanjian dibuat dengan maksud untuk menghindari ketentuan dalam Undang-undang pokok agraria yang melarang kepemilikan tanah oleh WNA (Sridinata & Lukman, 2022).
Sedangkan penggunaan perjanjian pinjam identitas perusahaan dalam rangka turut serta dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah menimbulkan kekhawatiran serius sehubungan dengan  potensi  pelanggaran  terhadap  prinsip-prinsip  mendasar  pengadaan  barang/jasa  pemerintah. Praktik ini membawa risiko signifikan terhadap integritas dan transparansi proses tender, mengingat adanya potensi untuk menyimpang dari prinsip-prinsip fair play dan persaingan yang sehat. Selain itu, terdapat  keprihatinan  terkait  dengan  kemungkinan  penyampaian  dokumen  atau  keterangan  yang kurang  akurat,  yang  dapat  merugikan  integritas  proses  seleksi  dan  menimbulkan  ketidaksetaraan  di antara peserta tender (Dibrata et al., 2023).

## Konsep  Nulitas  Dalam  Kontrak  Pengadaan  Barang/Jasa  Yang  Ditandatangani  dan/atau Dikerjakan Oleh Pihak Peminjam Bendera
Syarat sahnya sebuah kontrak sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata adalah (1) terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat (2) adanya kecakapan Para pihak yang terlibat (3) suatu  hal  tertentu  sebagai  objek  perjanjian,  dan  (4)  Objek  perjanjian  harus  sah  atau  halal  menurut hukum  dan  tidak  boleh  melibatkan  sesuatu  yang  dilarang  atau  dianggap  melanggar  hukum.  Syarat kesatu  dan  kedua  disebut  sebagai  syarat  subjektif,  kemudian  syarat  ketiga  dan  keempat  disebut sebagai syarat objektif (Salim, 2021). Keempat syarat tersebut bersifat kolektif, sehingga apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dikatakan tidak sah.
Konsep nulitas dalam konteks hukum kontrak mengacu pada keadaan di mana suatu perjanjian atau  kontrak  dianggap  tidak  sah  atau  tidak  berlaku.  Nulitas  dapat  disebabkan  oleh  pelanggaran terhadap aturan atau syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh hukum. Jika dikaitkan dengan syarat sahnya  kontrak  maka  konsep  nulitas  dapat  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  (1)  kontrak  yang  batal  demi hukum (2) kontrak yang dapat dibatalkan.
Kontrak  yang  batal  demi  hukum  adalah  kontrak  yang  dianggap  tidak  pernah  ada  atau  tidak memiliki keberlakuan dari awal, karena bertentangan secara mendasar dengan hukum atau peraturan yang  berlaku.  Kontrak  yang  batal  demi  hukum  berkaitan  dengan  syarat  objektif  sahnya  perjanjian, yaitu tentang suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, 2021, hal. 136–137). Dalam kaitannya dengan perjanjian pinjam bendera/ sewa Perusahaan, jika perjanjian sewa  Perusahaan  tersebut  dibuat  dengan  maksud  untuk  mengatur/  mengkondisikan/  mengarahkan suatu  tender  untuk  dimenangkan  oleh  suatu  Perusahaan  tertentu  yang  berasal  dari  golongannya dengan  cara  yang  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  persaingan  usaha,  maka  perpanjian  sewa Perusahaan tersebut batal demi hukum.
Kontrak  yang  dapat  dibatalkan  adalah  kontrak  yang  dianggap  sah  pada  awalnya,  namun memiliki  ketentuan  atau  syarat-syarat  tertentu  yang  memungkinkan  salah  satu  pihak  untuk membatalkannya.  Pembatalan  kontrak  ini  didasarkan  pada  keadaan  atau  kondisi  khusus  yang membuat  salah  satu  pihak  memiliki  hak  untuk  membatalkannya.  Kontrak  yang  dapat  dibatalkan berkaitan dengan persyaratan subjektif sahnya kontrak, yaitu apabila salah satu pihak yang membuat atau  melaksanakan  perjanjian  tidak  cakap  secara  hukum  atau  dalam  kondisi  dimana  pihak  tersebut tidak memiliki kompetensi dan/atau kewenangan untuk membuat dan melaksanakan suatu perjanjian (Azizah, 2023, hal. 21).
Dalam  kaitannya  dengan  kontrak  pengadaan  barang/jasa  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  yang meminjam nama Perusahaan lain dengan alasan karena pihak tersebut belum mempunyai badan usaha atau  badan  usaha  yang  dimilikinya  tidak  dapat  memenuhi  persyaratan  tender  sehingga  yang bersangkutan meminjam Perusahaan lain untuk ikut paket pekerjaan yang sedang ditenderkan maka terhadap kontrak pengadaan barang/jasa tersebut dapat dibatalkan. Hal ini didasarkan pada kedudukan pihak  tersebut  yang  masih  diragukan  kompetensi  dan  kewenangannya,  dimana  yang  bersangkutan hanya  berkedudukan  sebagai  pihak  peminjam  perusahaan  yang  memperoleh  kewenangannya  untuk melaksanakan pekerjaan atas dasar perjanjian yang tidak bisa dianggap sah atau tidak diakui secara hukum.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pelaksanaan pekerjaan dalam suatu kontrak pengadaan barang/jasa tidak selalu berjalan lancar, sehingga dapat timbul sengketa antara PPK dengan penyedia jasa. Konsekuensi yang ditanggung oleh perusahaan  yang  namanya  dipinjam/disewa  apabila  terjadi  wanprestasi  terhadap  suatu  pekerjaan pengadaan  barang/jasa  adalah  pemutusan  kontrak  pekerjaan  oleh  Pejabat  Penandatangan  Kontrak sehingga dapat dikenakan sanksi denda dan/atau ganti rugi. Selain itu akibat dari adanya pemutusan kontrak  tersebut,  perusahaan  dapat  dikenakan  sanksi  pencantuman  dalam  daftar  hitam  sehingga perusahaan tersebut tidak dapat mengikuti segala jenis kegiatan pengadaan barang/jasa dalam jangka waktu  sampai  dengan  2  tahun.  Sedangkan  konsekuensi  yang  ditanggung  oleh  Perorangan/Badan Usaha peminjam nama perusahaan adalah dapat digugat secara perdata (Isra, 2018).
Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa yang ditandatangani dan/atau dilaksanakan oleh  pihak  peminjam  bendera,  PPK  selaku  pengguna  jasa  seringkali  dihadapkan  pada  dilema,  yaitu secara kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian kontrak diragukan karena  tidak dilaksanakan oleh pihak  yang  secara  sah  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  dan  dihadapkan  pada  mekanisme perencanaan  dan  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  pemerintah  yang  tidak  fleksibel, dimana  penyelesaian  suatu  pekerjaan  harus  sesuai  dengan  jangka  waktu  pelaksanaan  yang  telah ditetapkan. Terkait dengan kondisi kontrak yang dilaksanakan oleh pihak peminjam bendera tersebut, PPK  seringkali  mengambil  langkah  untuk  tetap  melanjutkan  pekerjaan  hingga  selesai  dengan berpedoman pada asas kemanfaatan dan prinsip efektif dan efisien, demi menghindari dampak yang lebih buruk timbul dimasa yang akan datang. Dalam situasi tersebut, upaya dilakukan untuk mencapai hasil yang terbaik sambil tetap memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab pihak terkait.

## IV.  KESIMPULAN
Pejabat  Pembuat  Komitmen  selaku  pengguna  Jasa  merupakan  pihak  yang  dirugikan  dalam kontrak pengadaan barang/jasa yang ditandatangani dan/atau dilaksanakan oleh pihak yang meminjam bendera,  karena  pekerjaan  tersebut  dilaksanakan  oleh  pihak  yang  secara  hukum  tidak  mempunyai kewenangan dan kedudukan yang sah serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas  pekerjaan  yang  dilaksanakan,  sehingga  cenderung  dapat  terjadi  keterlambatan  dan  penurunan kualitas  sesuai  dengan  spesifikasi  teknis  yang  telah  ditentukan.  Terhadap  perjanjian  pinjam  nama perusahaan  yang  dimaksudkan  untuk  mengatur/mengarahkan/mengkondisikan  suatu  pemilihan penyedia  barang/jasa  sehingga  peserta  yang  dimenangkan  adalah  perusahaan  yang  berada  dibawah kendalinya  maka  perjanjian  pinjam  nama  tersebut  tidak  dianggap  sah  dan  batal  demi  hukum  serta berlaku  ketentuan  hukum  persaingan  usaha  terhadapnya.  Sedangkan  kontrak  pengadaan  barang/jasa yang ditandatangani dan/atau dilaksanakan oleh pihak peminjam bendera karena pihak tersebut belum mempunyai badan usaha atau perusahaan yang dimilikinya tidak dapat memenuhi persyaratan tender maka kontrak pengadaan barang/jasa tersebut dapat dibatalkan.

## REFERENSI
Abustan.  (2023). Dimensi-Dimensi  Penting  Hukum  Persaingan  Usaha .  (M.  D.  Abubakar  &  I.  R. Abustan, Ed.). Tasikmalaya: Edu Publisher.
Azizah,  S.  N.  (2023). Buku  Ajar  Hukum  Perjanjian .  Yogyakarta:  Deepublish.  Diambil  dari https://books.google.co.id/books?id=IgjKEAAAQBAJ
Dibrata,  S.,  Afriana,  A.,  &  Faisal,  P.  (2023).  Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam  Perjanjian  Pinjam Nama  Perusahaan  untuk  Mengikuti  Tender  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah Dihubungkan dengan Kuhperdata. COMSERVA , 3 (1), 386–396.
Fahlefi,  E.,  Suraji,  A.,  &  Musyafa,  A.  (2023).  Studi  Deviasi  Penerapan  Aspek  Hukum  Pengadaan Konstruksi. Jurnal Ilmiah Teknik Industri Dan Inovasi , 1 (3), 10–18.
Harianto, D. (2016). Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 11 (2), 145–156. Hermawan, A. W., & Pramana, Y. (2022). The Construction Industry and Financial Statement Fraud: A Literature Review of Fraud Triangle Theory. Journal of Accounting Issues , 1 (2), 47–53.
Irwansyah. (2022). Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel . Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Isra,  M.  (2018).  Perjanjian  Pinjam  Nama  Perusahaan  dalam  Pelaksanaan  Lelang  Pengadaan  Jasa Konstruksi Pemerintah Provinsi Aceh. AT-TASYRI’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah , 1–8.
Jihad, S. S. (2023). Persekongkolan Tender Dengan Pinjam Bendera Perusahaan Pada Proyek Lelang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pengadaan  Barang/Jasa  Dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan  Usaha. Jurnal  Justitia:  Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , 5 (2), 210–219. Kautsariyah, S., & Hardjomuljadi, S. (2016). Analisis Penyimpangan Pada Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Secara Elektronik Di Pemerintah Daerah. Konstruksia , 8 (1), 75–85.
Kharisma,  A.,  Trijono,  R.,  &  Suryani,  D.  (2020).  Analisis  Yuridis  Pelaksanaan  Kontrak  Pekerjaan Pemeliharaan  Rutin  Kebersihan  Jalan  Dan  Pertamanan  Ruas  Tol  Dalam  Kota  Pada  Pt.  Jasa Marga Regional Jabodetabekjabar. Jurnal Hukum De’rechtsstaat , 6 (2), 153–171. Kosasih,  J.  I.,  &  Haykal,  H.  (2021). Kasus  Hukum  Notaris  Di  Bidang  Kredit  Perbankan .  Jakarta: Sinar Grafika.
Manthovani,  R.  (2023).  Analisis  Hukum  Pidana  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Dalam  Praktik Persekongkolan Tender. Jurnal Magister Ilmu Hukum , 3 (1), 53–71.
Marchia, A. R. D. (2023). Penegakan Hukum Pidana Atas Kebenaran Informasi Penyedia Jasa Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa. CITA HUKUM INDONESIA , 1 (3).
Pertiwi,  E.  (2019).  Tanggung  Jawab  Notaris  Akibat  Pembuatan  Akta  Nominee  Yang  Mengandung Perbuatan  Melawan  Hukum  Oleh  Para  Pihak. Jurnal  Rechten:  Riset  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia , 1 (1), 41–55.
Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S. H. M. H. (2021). Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia  dalam  Hukum  Perjanjian .  Jakarta:  Sinar  Grafika  (Bumi  Aksara).  Diambil  dari https://books.google.co.id/books?id=Xec_EAAAQBAJ
Pura,  M.  H.,  &  Faridah,  H.  (2020).  Pertanggungjawaban  Hukum  Pidana  Persekongkolan  Dalam Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  03/KPPU-L/2018). Law  Review , Volume XX, . Purwosusilo. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa . Jakarta: Kencana.
Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. (2019). Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 15 (1), 1–8. Salim, H. (2021). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak . Jakarta: Sinar Grafika. Simamora,  Y.  S.,  Kurniawan,  F.,  Abrianto,  B.  O.,  &  Amalia,  R.  (2021). Pengantar  Hukum Pengadaan Barang & Jasa . Surabaya: Airlangga University Press. Sridinata, A., & Lukman, A. (2022). Analisis Yuridis Tentang Keabsahan Dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perjanjian Nominee Berdasarkan Kuhperdata Dan Undang-Undang No. 5/1960 (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  426/Pdt.  G/2020/PN  DPS). JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan) , 6 (4).