Vol. 6 No. 3, September 2022 (241-245)  e-ISSN: 2685-5607
Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi--- Vol. 6 No. 3, September 2022 http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index

## THE EFFECT OF THE USE OF THIRD PARTIES (DEBT COLLECTOR SERVICES) IN VEHICLE LOAN SETTLEMENT ON LEASING
Syahbathie Sabariah¹, Hari Sulistiyo²
1&2 Universitas Singaperbangsa Karawang Email: syahbathie@gmail.com

## ABSTRACT
Debt collectors in the collection and settlement of bad loans on leasing are not new, the debt collector profession has existed for a long time. In leasing companies or commonly called leasing, debt collector services are very influential in the collection and settlement of bad loans on vehicles. The problem raised in this study is how is the effect of debt collector  services  in  the  settlement  of  non-performing  vehicle  loans  on  leasing.  The  research  method  used  is  a normative research method, namely problem solving based on the literature and laws and regulations in Indonesia that apply and are related to these problems. Debt collectors are third parties between leasing and customers. Leasing uses the services of debt collectors to visit customers who have problems in completing their credit. In Indonesia, the use  of  debt  collector  services  is  not  prohibited,  it's  just  that  the  use  of  debt  collector  services  in  collecting  non- performing loans must comply with the regulated provisions.
Keywords: Debt Collectors; Leasing; Bad Loans; Vehicle

## PENGARUH PENGGUNAAN PIHAK KETIGA (JASA DEBT COLLECTOR) DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH KENDARAAN PADA LEASING

## ABSTRAK
Pelaku penagih hutang pada permintaan tagihan dan penyelesaian kredit bermasalah pada leasing bukanlah sesuatu yang  mengejutkan,  profesi  debt  collector  sudah  ada  sejak  lama.  Di  perusahaan  sewa  guna  atau  yang  biasa  disebut leasing , jasa debt collector sangatlah berpengaruh pada penagihan dan penyelesaian kredit macet pada kendaraan. Fokus  masalah  yang  kaji  pada  artikel  ini  ialah  bagaimana  pengaruh  jasa  debt  collector  dalam  penyelesaian  kredit macet  kendaraan  pada  leasing.  Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  artikel  ini  yaitu  metode  penelitian  bejenis normatif, yaitu penyelesaian masalah berdasarkan bermacam literature dan kebijakan UU, di Indonesia yang berlaku dan  terkait  dengan  permasalahan  tersebut.  Debt  collector  merupakan  pihak  ketiga  antara  leasing  dengan  nasabah. Leasing menggunakan jasa debt collector untuk mendatangi nasabah yang bermasalah dalam penyelesaian kreditnya. Di  Indonesia,  penggunaan  jasa  penagih  hutang  tidak  dilarang,  hanya  saja  penggunaan  jasa  debt  collector  dalam menagih kredit bermasalah mesti sesuai pada kebijakan yang sudah ditetapkan.
Kata kunci: Debt Collector; Leasing; Kredit Macet; Kendaraan
Pengaruh Penggunaan Pihak Ketiga (Jasa Debt Collector) Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Kendaraan Pada Leasing (Syahbathie Sabariah dan Hari Sulistiyo)

## PENDAHULUAN
Secara Universal, Leasing (Sewa guna usaha) merupakan cara pembelanjaan dengan proses penyediaan barang modal atau aset yang akan dibagikan ke proyek  maupun  individu. Umumnya, setiap  penerima  leasing  ialah pelaku usaha yang melaksanakan sesuatu aktivitas usaha hingga modal tersebut diperlukan yang berguna memaksimalkan kegiatan bisnis. Biasanya, leasing ialah tata cara pembiayaan yang diberikan dari sebuah industri dengan periode waktu yang telah ditetapkan. Metode pembayarannya ialah lewat cicilan beberapa dana yang sinkron dengan keputusan bersama. Kala pemilik hutang sukses membayarnya, hingga dia memiliki opsi buat membelinya memakai harga yang tersisa.
Melalui sistem ini, leasing merupakan pembiayaan yang menolong warga yang bertujuan mendapatkan dana usaha  ataupun  membeli  beberapa  barang  mewah  tanpa  wajib  menghasilkan  banyak  uang  sekaligus.  Contoh  dari leasing yaitu kala seorang mau membeli motor ataupun mobil tetapi belum sanggup  membayar full , hingga mereka hendak memakainya sambil menyicil pada lessor.
Setelah  proses  kredit  selesai,  jika  debitur  sering  gagal  memenuhi  kewajiban  angsuran  bulanan  yang  telah disepakati oleh pemberi pinjaman berupa kendaraan, mau tidak mau perusahaan mengharuskan debitur untuk melunasi angsuran dengan bantuan debt collector dan kendaraan harus ditarik.
Kata debt collector berasal dari bahasa Inggris. "Debt" artinya hutang serta "collector" artinya penagih. Lessor sendiri menyebutnya sebagai term collection agency. Agen penagihan (Debt Collector) ialah orang ketiga yang yang menjembatani penyedia dana dan penghutang dana sehubungan dengan tagihan utang. Agen penagihan adalah pihak ketiga yang telah mengadakan kontrak dengan perusahaan leasing untuk memaksa kendaraan debitur ditagih karena ia  tidak  membayar  pembayaran  angsuran  yang  disepakati.  Tujuan  penulisan  jurnal  ini  adalah  untuk  menganalisis pengaruh  penggunaan  pihak  ketiga  yaitu  agen  penagih  utang  (Debt  Collecor)  untuk  sewa  yang  dilakukan  oleh pelanggan yang memiliki barang seperti sepeda motor / mobil tetapi ingkar janji / wanprestasi.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Debt Collector Definisi Debt Collector
Debt Collector atau agen penagihan adalah peran sebagai pihak ketiga yang menghubungan antara pihak kridetur dan debetur  yang  dimana  dalam  proses  penagihan.  Proses  penagihan  yang  dilakukkan,  hak  ini  terjadi  dalam  kategori kualitas kredit yang macet. Debt Collector juga dikatakan sebagai kumpulan orang-orang dalam satu kelompok yang dimana menjualkan jasa sebagai penagih utang.

## Proses cara penagihan menggunakan jasa Debt Collector Kategori Desk Collector
Kategori  ini  adalahlangkah  pertama  yang  dilakukan  dengan  cara  yang  dimana  collector  mengingkatkan  kepada nasabah akan jatuh tempo dan dilakukan dengan menggunakan via suara melalui telpon gengam atau telpon kabel.

## Kategori field collector
Kategori ini dimna juru nagih yang dimana berfungsi untuk melanjutkan dari kategori yang pertama, hal ini terjadi apabila  debitur  belum  melakukan  pembayaran  setalah  dilakukan  kategori  yang  pertama.  Langkah  yang  dilakukan dalam kategori ini menemui debitur kerumah atau tampat alamat yang sesuai data pada meminjam.

## Kategori Re-medial Collector
Tahapan  ini  terjadi  setelah  kategori  juru  nagih  datang  namun  tetap  belum  melakukan  pembayaran  maka  hal tunggangan akan diberikan pada katagori selanjunya yaitu penyitaan. Beberapa Finance leasing biasa menggunakan jaminan fidusia artinya atas jaminan dari benda yang bergerak maupun dari benda yang tidak bergerak. Dalam hal ini sering terjadi pemikiran  negtif dari  lingkungan  masyarakat Karena kurang sikap sopan dam  menyita jaminan  yang dijamin.

## Faktor –Faktor Dalam Penggunaan Jasa Debt Collector mempengaruhi pihak bank
Terdapat  beberapa  faktor  dalam  penggunaan  jasa  debt  collector  bisa  mempengaruhi  pihak  bank,  contohnya:    (1) Penggunaannya dalam berkerja dimana hukum dianggap tidak efektif dan praktis. (2) Penegakan dalam proses bertele- tele mengakibatkan kecewaan masyarakkat. (3) Jaminan kepastiaan hukum dalam pengadilan tidak memberi solusi yang baik. (4) Jasa dari Debt collector menyampaian 90 % dan waktut efisien dalam mencapai keberhasilan.

## Kredit Definisi kredit
Kredit merupakan suatu usaha atau  langkah  dalam  kemampuan pembelian dengan cara  mengadakan  suatu  jaminan
dam meminjam dengan berdasarkan janji, jangka waktu tertentu dalam pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Proses kredit dan ketentuan nya berdasarkan UU Poko perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang kriteria yaitu tagihan yang dipersamakan berdasarkan perjanjian yang disetujui dalam pinjam meminjam pihak bank dengan pihak lain dan wajib membayar pinjaman berserta bunga sebagai imbalan. Meminjam biasanya tertulis dan bermaterai

## Fungsi Kredit
Beberpa fungsi pokok dalam kredit berkaitan  dengan, profitabilitas yang dimana hasil dari kredit yang diambil dari bunga  kredit.  Keamanan,  fasilitas  yang  diberi  keamanan  yang  harus  terjamin  dalam  profitbalitas  agar tidak  terjadi hambatan.

## Dasar-dasar kredit
Kepribadian atau watak, Hal ini dimaksudakan bahwa dimana peminjam layak dalam seperti dari sifat, kehidupan dan kondisi keluarga. Kemampuan, hal ini dikatagorikan bahwa memiliki kemampuan atau kesanggupan untuk melunasi. Penilaian  kredit  ditinjau  dari  suatu  kesanggupan  sesuan  dalam  kesepakatan  perjajian  waktu.  Modal,  hal  ini dimaksudkan modal yang dimiliki oleh calon pengajuan dalam melakukan permohonan suatu kredit. Jaminan, benda bergerak atau benda tidak bergerak yang akan dijadikan jaminan pada bank sebagai suatu jaminan agar kredit tersebut terjadi  permasalah  kedepannnya.  Kondisi  ekonomi,  hal  yang  dimaksud  dari  dasar  kondisi  ekonomi  ditinjau berdasarkan dari kondisi sosial ekonomi serta kondisi lainnya yang mempengaruhi ke ekonomiannnya. Alasan hal ini ditinjau karena agar meminamalkan terjasi suatu saat dalam proses kredit. Hambatan atau batasan, hal peninjauan dari seseorang yang memungkinkan dalam menghambat usaha yang kan menjadi penilaian bagi peminjam.
Selain dasar diatas ada 4 dasar laiannya yaitu: (1) Personality  adalah tinjauan dari peminjam yang dimana biasa dilihat dari hobi, pergaulan dalam masyarakat dan keadaan keluargaan. (2) Purpose adalah tinjauan dari bank yang dimana pakan dalam meminjam merupakan hal yang penting dan gunaannya tepat sasaran. (3) Payment adalah tinjau dari bank yang dimana dilihat kemampuan
dalam membayar atau  pengembalian  pinjaman  sesuai  waktu yang ditentukan. (4) Prospect adalah tinjauan ari usaha yang dilakukan oleh peminjam masa akan datang dari bebarapa bulan perkembangan dalam usahanya.

## Macam Kredit Penggunaan kredit
Consumer adalah kategori penggunaannya  sebagai  konsumsi  dari  perluan  serta  uang  habis  dipakai  dalam kebutuhan.  Productive  adalah  Kategori  untuk  Pedagangan  atau  usaha  maupun  investasi.  Kredit  juga  kebanyakan dilakukan untuk kebutuhan seperti: Produksi atau ekploitasi, Perdagangan, Investasi. Pemakaiannya seperti: Rekening Koran, Rekening Koran terbatas, Rekening Koran aflopend, Kredit berputar, Pinjaman berjangka.
Terdapat juga dua jenis berdasarkan jaminan kredit yaitu tanpa Agunan atau kredit blangko, serta kredit jaminan atau agunan. Jika berdasarkan ketentuan waktu, dibagi dalam kategori: One year long dalam hal ini waktu tidak lebih dari satu tahun, Medium-term Credit dalam hal ini waktu dari 1 tahun sampai tiga tahun, Long-term Credit dalam hal ini waktu dari 1 tahun sampai tiga tahun.

## Kredit Macet atau Problem Loan Definisi Kredit Macet (Problem Loan)
Kredit Macet (Problem Loan) adalah permasalahan dalam kredit yang dimana mengalami kesulitan dalam perlunasan adanya  hambatan-  hambatan  yang  dimana  disengajaan  atau  diluar  kemampuan  peminjam.  Golongan  dalam  kredit macet: kredit tidak lancar yang dimana dalam kurung waktu 21 bulan dalam masa minjam atau penyelamatan kredit. Pembayaran  kembali  kredit  yang  dimana  apabila  tidak  menyelesaikan  dalam  pengadilan  negeri  atau  badan  urusan Piutang Negara atau diganti rugi dalam perusahaan kredit.

## Faktor Penyebab
Beberapa faktor penyebab kredit macet adalah (1)   Pemberian kredit yang disebabkan dengan mudah yang dimana tidak ada patokan standar kelayakan dalam permintaan kredit  yang  diajukan. (2)  Sektor usaha  yang berisoka  yang tinggi. (3) Kurang jumlah staf bagian kredit. (4) Pengawasan bimbingan yang lemah pada staf kredit. (5) Total kredit yang melampaui batas dari kemampuan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Pada penelitian ini, metode yang diaplikasikan yaitu metode penelitian bejenis normatif, yaitu penyelesaian masalah berdasarkan  bermacam  literature  dan  kebijakan  UU,  serta  ketentuan-ketentuan  dalam  lembaga  keuangan  yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
Pengaruh Penggunaan Pihak Ketiga (Jasa Debt Collector) Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Kendaraan Pada Leasing (Syahbathie Sabariah dan Hari Sulistiyo)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perusahaan sewa guna usaha "leasing" yang menyediakan pembiayaan konsumen untuk kendaraan dengan syarat pertanggungan wali harus mendaftarkan jaminan ini ke pihak pendaftaran wali amanat (fidusia) berdasarkan "UU Jaminan Penjaminan". "Undang-undang Jaminan Fidusia No. 42 / 1999", memberikan jaminan ke penghutang dan pemilik hutang (sewa) pada prosedur penyitaan / penyitaan transportasi yang dikreditkan buruk. Tanpa sertifikat kepercayaan, agen penagih tak dapat mengeksekusi debitur di jalanan dikarenakan dapat menyebabkan kejahatan.
Yang  dimaksud  dengan  wali  amanat  (fidusia)  ialah  pemindahan  hak  milik  atas  barang  yang  masih  dalam penguasaan  pemilik  barang  tersebut.  Yang  mana  dapat  dilihat  dalam  "Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999",  mengenai  Penjaminan  Wali  Amanat,  Sertifikat  Wali  Amanat  memiliki  kekuatan  pelaksanaan  yang  sama dengan keputusan pengadilan dengan res judicata tetap. Jika debitur melanggar kontrak, wali (kreditur) berhak untuk menjual sendiri jaminan wali amanat. Namun pada kenyataannya banyak perusahaan leasing yang tidak mendaftarkan barang  kendaraannya  ke  KEMENKUMHAM  dan  lebih  memilih  bekerja  sama  kepada  agen  penagihan  untuk melakukan  penertiban  dengan  menarik  kendaraan  yang  masih  lalai.  Seringkali,  pelaku  yang  berhutang  bertindak lengah serta mengalihkan kepemilikan kendaraan yang masih dipercayakan kepada pihak ketiga, baik dengan gadai, pengalihan kepemilikan, maupun sewa.
Agen  penagih  hutang  adalah  bagian  ketiga  yang  mengadakan  kontrak  dengan  perusahaan  leasing  demi memaksa debitur mengambil alih kendaraan karena peminjam belum membayar cicilan yang disepakati. Perusahaan penagih  utang  sering  dianggap  oleh  khalayak  umum  sebagai  penagih  wajib,  hingga  jika  debitur  tidak  membayar angsuran,  dengan  terpaksa  pemilik  hutang  mesti  memberikan  kendaraan  yang  mesih  berkaitan  dengan  angsuran kepada perusahaan leasing.
Agen penagih utang  bertindak sebagai pihak  yang berwenang  melalui  leasing untuk menagih utang kredit pelanggan terutama sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh sumber kredit sewa ke Badan Usaha. Agen penagih utang  disini  adalah  badan  usaha  yang  bekerja  sama  dengan  lembaga  keuangan  seperti  leasing  kalau  ada  masalah keterlambatan  pembayaran.  Tagihan  kendaraan,  yang  pada  dasarnya,  tak  mau  sewa  mengalami  wanprestasi  pada perjanjian hibah kendaraan.
utang  dari  pelanggan  seringkali  dapat  menyebabkan  mereka  menggunakan  ancaman  dan  kekerasan  untuk mendapatkan uang  yang  mereka  miliki. Hal  ini dapat menimbulkan kerugian  bagi  nasabah  yang ditagih utangnya. Tetapi cara yang sering dipakai oleh debt collector adalah membawa nasabah ke leasing tempat nasabah mengambil kredit dengan persetujuan nasabah itu sendiri, lalu memusyawarahkan dengan pihak leasing terkait kredit macet yang dilakukan oleh nasabah.
Di lembaga keuangan, penggunaan jasa debt collector untuk menagih utang dari nasabah bermasalah tidak dianggap  ilegal.  Banyak  negara  mengizinkan  lembaga  keuangan  untuk  menggunakan  jasa  Debt  Collector  untuk menagih pinjaman yang tidak berjalan atau yang dalam bahaya tidak berkinerja. Namun, lembaga-lembaga tersebut masih tunduk pada batasan-batasan tertentu yang diatur secara kuat. Di negara kita, tidak ada kebijakan rinci mengenai batas tagihan bagi debt collector. Tidak ada norma hukum yang mengatur/melarang penggunaan jasa agen penagihan dalam penagihan utang dari nasabah. Dengan demikian, implikasi hukumnya adalah pihak leasing yang menggunakan jasa  agen  penagihan  dan  melakukan  tindak  pidana  terhadapnya  tidak  bertanggung  jawab  kepada  nasabah  Melalui Nomor  Edaran  (Surat  Edaran)  Indonesia.  Terkait  penerapan  Metode  Pembayaran  dengan  Menggunakan  "Kartu (APMK) 11/10/DASP", pada 13 April 2009, BI sudah memberi pedoman umum prosedur pembayaran. Surat Edaran memiliki pedoman sebagai  berikut: (1)  Pertama,  jika penerbit (sewa)  menggunakan  jasa pihak  lain  untuk menagih kendaraan, penyelesaiannya hanya dapat diserahkan kepada pihak leasing. Dibuat ketika kualitas laporan kendaraan ditentukan  dalam  kategori  kolektibilitas.  Pertanyaan  tentang  kolektibilitas.  (2)  Kedua,  lembaga  keuangan  penerbit perlu  memastikan  bahwa  penagihan  oleh  pihak  ketiga  juga  tidak  ilegal.  (3)  Ketiga,  Penerbit  bersetuju  untuk bekerjasama dengan pihak  lain untuk mengumpul  kenderaan, dan dengan  berbuat demikian, penerbit  menanggung sebarang akibat undang-undang yang mungkin timbul daripada kerjasama ini.
Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan penagihan utang oleh pemberi pinjaman untuk melepaskan

## PENUTUP
Bank  Indonesia  telah  mengeluarkan  notifikasi  yang  merekomendasikan  penggunaan  jasa  pihak  ketiga  untuk menyelesaikan  kredit  bermasalah.  Peraturan  DASP  VII.D  melarang  penggunaan  singkatan  tertentu  dalam  alamat email. Tanggal pelaksanaan metode pembayaran pinjaman bermasalah. Singkatnya, penagihan utang adalah layanan yang dibutuhkan oleh leasing sehubungan dengan penagihan piutang tak tertagih. Layanan ini adalah salah satu jalan mudah dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan efisien dan murah dibanding memakai jalur hukum biasa. (1) Hukum  dan  sistem  hukum  dipandang  tak  efektif  dan  efisien.  (2)  Prosedur  penuntutan  yang  lama  menimbulkan kekecewaan  masyarakat.  (3)  Pengadilan  tidak  dapat  menjamin  kepastian  hukum  dan  berumur  pendek.  (4)  Debt
collector  dinilai  lebih  aktif  dengan  durasi  yang  cepat,  dengan  tingkat  keberhasilan  sekitar  9  dari  10%  dengan menggunakan  card  (APMK)  BI  adalah  14-02-2012.  Prinsip  kehati-hatian  berlaku  bagi  pemberi  pinjaman  yang mengalihdayakan sebagian pekerjaannya kepada pihak lain (collection), dan beberapa prinsip kehati-hatian berlaku untuk outsourcing pekerjaan collection. Dalam hal proses tagihan utang oleh layanan pihak ketiga, ada poin penting dari  etika  klaim  yang  harus  diikuti  oleh  penerbit  kartu  kredit  dan  penyedia  layanan  penagihan.  Hal  ini  karena implementasi seringkali memiliki unsur illegal dan perilaku yang sangat merugikan pelanggan. Tetapi menurut saya sendiri,  Debt  Collector tidak  akan  melakukan  ancaman  atau  intimidasi  jika  nasabah  yang  melakukan  kredit  macet dapat bermusyawarah dengan

## DAFTAR RUJUKAN
Garry A.G. Dotulong, d. (2014). Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran Di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 14 , 98.
Ika Rochmania, d. (2018). Implementasi E-filing dan Sosialisasi Perpajakan Studi Kualitatif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 7 , 9.
Melli  Punjiani,  d.  (2020).  Analisis  Efektivitas  Penggunaan  E-system  Terhadap  Penerimaan  Pajak  di  KPP  Pratama Palembang Ilir Timur. 2.
Pujo  Gunarso.  (2016).  Efektivitas  Manajemen  E-system  dalam  Pelayanan  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT (e-FILLING). Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 4 , 28.