A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 08 N O . 02 (2022) 69-78
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima ( K5 ) di Trotoar Jalan Protokol Kota Lhokseumawe

## (Analysis of the Standard Traders' Relocation on the Pathway of the Protocol City of
Lhokseumawe)

## Ferizaldi
Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

## A RTICLE I NFORMATION

## ABSTRACT
Received: 25 September 2022 Revised: 11 October 2022 Accepted: 15 October 2022 Available online: 22 October 2022
The  number  of  street  vendors  along  the  Lhokseumawe  city protocol  road  is  growing  and  is  a  major  annoyance  to motorists.  In  addition  to  utilizing  road  pavements,  they  also use  the  road's  edge  (shoulder)  as  a  selling  location; consequently, road congestion frequently causes traffic jams. This  study  aims  to  examine  alternative  policies  that  are suitable for addressing these issues. The research methodology employed  is  qualitative  description.  The  effectiveness  of  a policy  is  determined  by  analyzing  its  technical  feasibility, ecological  feasibility,  social  feasibility,  and  economic feasibility. Based on the above evaluation of the alternatives, the  results  indicated  that  the  alternative  policy  was  to construct  an  integrated  hawker  center  at  KP3  Lhokseumawe with public facilities such as parking, children's playgrounds, prayer  rooms,  and  restrooms.  It  would  also  connect  to  the city's  traditional  market  and  the  beach  recreation  area.  This policy was chosen as the one most likely to be used because it has a high chance of working.
K EYWORDS
Policy analysis ; Analisis kebijakan;
Pedagang Kaki Lima; Jalan protocol; Kota Lhokseumawe; Street vendors
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ):
Ferizaldi, F. (2022). Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima ( K5 ) Di Trotoar Jalan Protokol Kota Lhokseumawe, Asia-pacific Journal of Public Policy , 8 (2), 69-78.

## PENDAHULUAN
Keberadaan Pedagang  kaki  lima (K5)  di  kawasan jalan Protokol  kota  Lhokseumawe  semakin banyak dan sangat menganggu pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendera kenderaan bermotor,  hal  ini  disebabkan  oleh  pedagang  K5  tersebut  selain  memanfaatkan  trotoar  jalan  juga menjadikan bahu jalan (sempadan) sebagai lokasi pergelaran dagangannya, sehingga sering terjadi kemacetan  akibat  kesemarautan  jalan.  Kondisi  demikian  sangat  merugikan  berbagai  pihak,  karena seharusnya trotoar sebagai salah satu ruang publik fungsinya sudah terdegradasikan, disamping itu pengunaan bahu jalan juga mengakibatkan rusaknya sistem ruang publik yang akan berdampak pada kemacetan dan banyak menimbulkan sampah akibat residu kegiatan pedagang K5, residu tersebut juga susah untuk ditangulanngi karena muncul hampir setiap saat. Pemerintah kota Lhokseumawe dibuat  pusing  dengan  masalah  tersebut,  banyak  kebijakan  yang  sudah  dikeluarkan,  dengan merelokasi pedagang K5 ke pasar Pusong Baru sampai kepada pembangunan pusat jajanan baru di Jalan Pase, tetapi usaha terakhir tersebut gagal, karena keberadaan pedagang K5 di jalan Pase jauh dari Jangkauan konsumen, karena jalan tersebut tidak ramai sebagaimana jalan Sukaramai dan Jalan Merdeka, sehingga pedagang K5 merugi dan kembali lagi berdagang di kawasan jalan Protokol.
Upaya  selanjutnya  adalah,  dengan  rencana  merelokasi  pedagang  K5  ke  kawasan  KP3  yang merupakan kawasan eks pelabuhan laut Lhokseumawe lama dan bersisian dengan pasar Pusong Baro, dimana  kawasan  tersebut  dinilai  cukup  ramai  ditunjang  dengan  banyaknya  masyarakat  yang berekreasi ke pantai KP3 setiap harinya, maka dimulailah pembangunan dan penataan lokasi baru pada tahun 2015, tetapi sampai sekarang upaya tersebut belum membuahkan hasil. Kajian singkat ini mencoba  menganalisis,  masalah  tersebut  dalam  bentuk  analisis  singkat,  Analisis  Kebijakan  Publik dengan asumsi dan alasan kebijakan, bahwa, mulai berkurangnya  fungsi  ruang publik  khususnya Trotoar  terutama  di  Jalan  Protokol,  dan  relokasi    telah  menjadi  solusi  utama  untuk  menciptakan ketertiban dan kenyamanan bersama, disamping itu keberadaan pedangang kaki kima (PKL) dinilai sangat penting untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan dan sebagai penyedia layanan yang terjangkau sehingga patut dipertahankan untuk menciptakan keseimbangan sosial di masyarakat.
Berdasarkan  uraian  pendahuluan  tersebut,  maka  yang  dijadikan  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah: Bagaimanakah  seharusnya  kebijakan  Pemerintah  Kota  Lhokseumawe  dalam  hal pengaturan,  penguasaan  dan  pemanfaatan  tanah  ruang  publik  khususnya  Trotoar  jalan  dalam  menangani pedagang kaki lima?

## TINJAUAN PUSTAKA Kebijakan Publik
Istilah  Kebijakan  sering  salah  ditafsirkan  oleh  sebahagian  masyarakat,  kerap  sekali  kebijakan diartikan sebagai sesuatu yang menyalahi prosudur ataupun dianggap sebagai pengecualian dan lain sebagainya yang bermakna negatif. Penafsiran negatif tersebut erat kaitannya dengan kebijakan yang dimaknai  oleh  masyarakat  cenderung  parsial,  atau  hanya  diartikan  menurut  stereotip  semata. Kebijakan publik terdiri dari dua kata yaitu      “ kebijakan “ dan “Publik”, kebijakan d ikeluarkan oleh
pemerintah dengan kewenangan yang dumilikinya, sementara publik maksudnya adalah masyarakat luas  atau  rakyat  yang  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah.  Jadi  selayaknya  kebijakan  itu diarahkan untuk menjalankan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kehendak masyarakat untuk kebaikan bersama.
Dari berbagai definisi kebijakan publik salah satunya sebagaimana disebutkan oleh Thomas R. Dye dalam (Suwitri, 2008) what government do, why they do it, and what difference it makes . Selanjutnya Peterson sebagaimana dikutip dari (Ferizaldi & Fazlina, 2020) menyatakan kebijakan publik sebagai government action to address some problem . Pengertian kebijakan publik sebagaimana yang diungkapkan Dye masih terlalu kabur, apapun yang dilakukan pemerintah atau yang tidak dilakukan,ini artinya diamnnya  pemerintah  berarti  sebuah  kebijakan  yang  dilakukan,  bisa  jadi  diamnya  pemerintah mungkin  karena  tidak  memahami  permasalahan  dan  persoalan  masyarakatnya,  tetapi  pengertian tersebut  dapat  diterima  secara  umum  sebagai  sebuah  konsep  yang  sederhana  mengenai  kebijakan publik.
Sedangkan  Peterson  menjelaskan  sebagai  tindakan  pemerintah  untuk  menyelesaiakan beberapa  masalah.  Kiranya  definisi  tersebut  lebih  luas  dari  Dye.  Disamping  itu  terdapat  beberapa konsep kunci dari kebijakan publik sebagaimana dijelaskan oleh Young and Quinn (Suharto, Edi, 2005) adalah sebagai berikut:
1. Tindakan Pemerintah yang berwenang;
2. Sebuah Reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata;
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan;
4. Sebuah Keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
5. Sebuah Justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor.
Merujuk kepada konsep kunci tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan public itu hanya dilakukan oleh pemerintah dengan kekuasaan yang dimikinya dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahan  masyarakat  untuk  mencapai  penyelesaian  akhir,  kebijakan  itu  sendiri  biasanya konfrehensif artinya terdiri dari berbagai tindakan yang disusun sebagai sebuah legalitas formal yang mengikat dan dapat diukur keberhasilannya.
Sehingga  kebijakan  publik  tersebut  bertujuan  untuk  mengatur  kehidupan  bersama  dalam mencapai keteraturan atau stabilitas sosial masyarakat, sehingga tidak semua kebijakan mempunyai kerangka  yang  sama,  melainkan  dilahirkan  dari  multi  perspektif  untuk  menjawab  permasalahan secara parsial dan simultan. Selain itu lahirnya sebuah kebijakan publik itu juga menandakan bahwa pemerintah  itu  ada  dan  bekerja  untuk  masyarakatnya.  Sehingga  dapat  dijadikan  indicator  bahwa pemerintah  itu  pasif  atau  aktif  dalam  menjalankan  amanatnya  untuk  mencapai  tujuan  bernegara. Bagaimana kita memaknai sebuah kebijakan publik dapat dilakukan dengan melakukan studi. Dari hasil  studi  tersebut  akan  didapatkan  kesimpulan  atau  rujukan  untuk  melahirkan  kesimpulan – kesimpulan  yang  akan  melengkapi  kebijakan  publik  atau  sebagai  referensi  dalam  melahirkan
kebijakan baru. Studi kebijakan publik merupakan penalahaan terhadap minimal 4 (empat) tahapan dalam kebijakan publik yang meliputi:
1. Tahapan Formulasi Kebijakan
2. Tahapan Implementasi Kebijakan
3. Tahapan Evaluasi Kebijakan
4. Tahapan Analisis Kebijakan

## Analisis Kebijakan Publik
Dalam memahami studi kebijakan publik dimulai dari memaknai isu – isu publik atau fenomena sosial,  yang  selanjutnya  isu  tersebut  dibuatkan  kerangka  pemecahannya  yang  disebut  dengan formulasi  atau  perumusan  kebijakan  sehingga  menjadi  sebuah  kebijakan  publik  yang  akan diimplementasikan,  kemudian  kebijakan  publik  tersebut  perlu  dievaluasi  untuk  mengetahui keberhasilan aau kedala dalam pelaksanaanya, sedangkan analisis kebijakan publik bersifat lintas aksi yang dapat dilakukan pada semua tahapan. Analisis kebijakan Publik dapat berlangsung mulai awal dari tahapan kebijakan publik.
Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka  mengetahui  substansi  dari  kebijakan  agar  dapat  diketahui  secara  jelas  informasi  mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat  dari  penerapan  kebijakan.  Ruang  lingkup  dan  metode  analisis  kebijakan  umumnya  bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan. Dunn dalam (Siregar, 2015) menyatakan penelitian kebijakan publik sedapat mungkin melihat berbagai aspek dari kebijakan agar  dapat  menghasilkan  informasi  yang  lengkap.  Informasi  mengenai  masalah-masalah  yang dijawab oleh kebijakan serta masalah-masalah yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan menjadi fokus  dari  analisis  kebijakan,  sehingga  akan  menghasilkan  sebuah  rekomendasi  kebijakan. Selanjutnya rekomendasi yang dihasilkan dari proses penelitian kebijakan dapat berupa dukungan penuh  terhadap  kebijakan,  kritik  dan  saran  mengenai  bagian  mana  dari  kebijakan  yang  perlu diperbaiki, atau dapat juga berupa rekomendasi agar kebijakan tidak lagi diterapkan atau dihentikan.
Analisis  kebijakan  publik  dapat  dilaksanakan  dengan  beberapa  bentuk.  Menurut  Dunn terdapat tiga bentuk analisis kebijakan, yaitu:
1. Analisis  kebijakan  prospektif,  analisis  kebijakan  prospektif  adalah  analisis  kebijakan  yang mengarahkan  kajiannya  pada  konsekuensi-konsekuensi  kebijakan  sebelum  suatu  kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif.
2. Analisis kebijakan retrospektif, analisis kebijakan retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif.
3. Analisis kebijakan integrative, Analisis kebijakan integratif adalah bentuk perpaduan antara analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif.
Bentuk analisis kebijakan prospektif memiliki kelemahan karena hanya berkutat pada analisis kebijakan yang mengarahkan perhatian pada konsekuensi kebijakan sebelum kebijakan diterapkan. Pun  dengan  bentuk  analisis  kebijakan  retrospektif  yang  hanya  memfokuskan  kajiannya  pada konsekuensi  kebijakan  setelah  kebijakan  diterapkan.  Maka  analisis  kebijakan  seharusnya menggunakan  bentuk  kebijakan  integratif,  yaitu  dengan  memadukan  antara  analisis  kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif. Tentunya analisis kebijaka publik tersebut dilakukan secara bertahap.

## Tahap Analisis kebijakan Publik
Terdapat 5 ( lima ) Tahapan dalam  analis kebijakan publik  (Dun, 2000) adalah sebagai berikut:

## 1. Penyusunan Agenda (Agenda Setting)
Penyusunan  agenda  (Agenda  Setting)  adalah  sebuah  fase  dan  proses  yang  sangat  strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil  mendapatkan  status  sebagai  masalah  publik,  dan  mendapatkan  prioritas  dalam  agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.  Dalam  agenda  setting  juga  sangat  penting  untuk  menentukan  suatu  isu  publik  yang  akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan ( policy problem).

## 2. Formulasi Kebijakan (Policy Formulating)
Masalah  yang  sudah  masuk  dalam  agenda  kebijakan  kemudian  dibahas  oleh  para  pembuat kebijakan.  Masalah-masalah  tadi  didefinisikan  untuk  kemudian  dicari  pemecahan  masalah  yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

## 3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (Policy Adoption)
Tujuan  legitimasi  adalah  untuk  memberikan  otorisasi  pada  proses  dasar  pemerintahan.  Jika tindakan  legitimasi  dalam  suatu  masyarakat  diatur  oleh  kedaulatan  rakyat,  warga  negara  akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

## 4. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)
Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada  tahap  ini,  suatu  kebijakan  seringkali  menemukan  berbagai  kendala.  Rumusan-rumusan  yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang  sering  mempengaruhi  pelaksanaan  kebijakan.Kebijakan  yang  telah  melewati  tahap-tahap pemilihan  masalah  tidak  serta  merta  berhasil  dalam  implementasi.  Dalam  rangka  mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

## 5. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)
Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau  penilaian  kebijakan  yang  mencakup  substansi,  implementasi  dan  dampak.  Dalam  hal  ini  , evaluasi  dipandang  sebagai  suatu  kegiatan  fungsional.  Artinya,  evaluasi  kebijakan  tidak  hanya dilakukan  pada  tahap  akhir  saja,  melainkan  dilakukan  dalam  seluruh  proses  kebijakan.  Dengan demikian,  evaluasi  kebijakan  bisa  meliputi  tahap  perumusan  masalh-masalah  kebijakan,  program- program  yang  diusulkan  untuk  menyelesaikan  masalah  kebijakan,  implementasi,  maupun  tahap dampak kebijakan.

## Ruang Publik
Definisi dari ruang publik cukup beragam dari multi perspektif, tetapi secara umum mengarah kepada  non  privat  terhadap  fasilitas  yang  disediakan  oleh  pemerintah  sebagai  open  akses  kepada kepentingan  masyarakat.  Selanjutnya    (Kustianingrum,  2013)  menyatakan  pada  umumnya  ruang publik merupakan tempat atau wadah yang dapat dimasuki atau digunakan masyarakat secara visual ataupun fisik, sehingga elemen fisik yang ada di dalamnya memiliki peran atau fungsi yang sangat penting  pada  saat  pembentukan  pemanfaatan  ruang  serta  pola  aktivitas.  Selanjutnya  Huat  (1992) dalam  (Purwanto,  2014)  menyebutkan  public  space  (ruang  publik)  berdasarkan  lokasinya  dibagi menjadi dua, yakni out door public space dan indoor public space. Outdoor public space menjelaskan public space yang berada di luar bangunan misalnya: plasa, lapangan, jalan, jalur pedestrian, taman terbuka,  sedangkan  indoor  public  space  untuk  menjelaskan  public  space  yang  berada  di  dalam bangunan misalnya pusat-pusat perbelanjaan (mal), gedung pertemuan.
Keberadaan  ruang  publik  dalam  suatu  kota  merupakan  salah  satu  indikator  kualitas  hidup warganya.  Ruang  publik  merupakan  sebuah  ruang  terbuka  yang  jadi  sarana untuk  saling  bertemu antar  warga  kota  tanpa  memandang  status  sosial.  Selanjutnya  ruang  publik  itu  memiliki  berbagai fungsi bagi  kelangsungan  hidup manusia.    Sedikitnya  terdapat  beberapa  fungsi  dari  ruang  publik, yaitu:
a. Fungsi  Sosial,  sebagai  tempat  interaksi  dan  aktivitas  sosial  masyarakat  serta  sebagai  sarana rekreasi
b. Fungsi Ekonomi, sebagai tempat untuk menjalankan aktivitas ekonomi masyarakat
c. Fungsi  Lingkungan,  sebagai  tempat  berlangsungnya  siklus  hidrologi  kawasan,  iklim  mikro dan habitat satwa
d. Fungsi  Budaya,  sebagai  tempat  mewadahi  beragam  aktivitas  budaya  masyarakat  hingga pembentukan identitas kota.
e. Fungsi Estetika, sebagai sarana untuk memperindah suasana kota.
f. Fungsi Darurat, sebagai tempat evakuasi saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan lain  sebagainya.  Idealnya  ruang  publik  kota  yang  disediakan  juga harus  memenuhi  kriteria fungsional, mudah diakses, aman, nyaman dan efektif.
Kondisi penyediaan ruang publik di Kota Lhokseumawe saat ini masih belum bisa dianggap ideal. Di seputaran jalan Protokol, maka kita bisa melihat pemandangan banyak trotoar yang beralih fungsi jadi tempat parkir atau tempat berdagang para PKL hingga tak lagi menyisakan tempat yang nyaman bagi para pejalan kaki. Jalanan juga semakin padat dan semrawut sehingga tak lagi memberi kenyamanan bagi para pengguna jalan.

## METODE
Adapun  jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  termasuk  jenis  pendekatan kualitatif  yang  bersifat  deskriptif.  Menurut  Milles  dan  Hubberman  dalam  (Moleong,  2005)  bahwa pendekatan  kualitatif  merupakan  suatu  pendekatan  yang  berusaha  menafsirkan  makna  suatu peristiwa sebagai interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui: 1. Observasi 2. Wawancara dan. 3. Dokumentasi. Sedangkan Teknik Analisis Data menurut Miles dan Huberman dalam Moleong (2005:5), dapat ditempuh melalui empat tahapan yaitu: 1. Data Koleksi. 2. Reduksi Data. 3. penyajian Data. 4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan penelitian lapangan didapatkan fakta bahwa Keberadaan Pedagang K5 di kawasan jalan Protokol kota Lhokseumawe semakin banyak dan sangat menganggu pengguna jalan,Trotoar sebagai salah satu ruang publik fungsinya sudah terdegradasikan, disisi lain kebijakan yang sudah dikeluarkan  dinilai  belum  efektif,  dengan  merelokasi  pedagang  K5  ke  pasar  Pusong  Baru  sampai kepada  pembangunan  pusat  jajanan  baru.  Disamping  itu  timbul  permasalahan  lain  yaitu bertambahnya volume sampah dan hilangnya kerapian kota pada malam hari.
Sehingga  dengan  berbagai  permasalahan  tersebut  diperlukan    analisis  kebijakan  Publik  yang tepat untuk menjawab atau memberi rekomendasi bagaimana  seharusnya  kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam hal pengaturan, penguasaan dan pemanfaatan tanah ruang publik khususnya Trotoar jalan dalam menangani pedagang kaki lima sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kedua pihak, baik pedagang dan masyarakat.

## Tujuan Analisis kebijakan Publik
Dengan demikian tujuan dari analisis kebijakan publik dalam paper ini adalah sebagai berikut :
1. Mengembalikan Fungsi Trotoar sebagai ruang Publik
2. Menata Keberadaan pedagang kaki lima
3. Menciptakan  keamanan,  kenyamanan  dan  keteraturan  kota  Lhokseumawe,  sebagai  Kota perdagangan yang bersyariah

## Alternatif Kebijakan
Alternatif  kebijakan  publik  merupakan  sebuah  solusi  atau  tawaran  dalam  menjawab permasalahan  publik.  Permasalahan  publik  itu  cakupannya  sangat  luas  dan  multi  sektor  dengan keterikatan berbagai pihak baik terkait secara langsung maupun sebagai pelintas saja. Terkait dengan permasalahan dalam artikel ini maka pihak terkait tersebut adalah pedagang kaki lima, masyarakat pengguna jalan, konsumen, dan pemerintah daerah.
Terdapat tiga alternatif yang penulis ditawarkan dalam memformulasikan kebijakan relokasi pedangang  kaki  lima  di  jalan  protokol  kota  Lhokseumawe,  setiap  alternatif  tersebut  memiliki  nilai positif dan negatif dari berbagai aspek, yaitu aspek teknis, lingkungan, sosial dan ekonomis, sehingga diperlukan  upaya  analisis  secara  konprehensif  untuk  pemilihan  alternatif  yang  paling  tepat  untuk menyelesaikan permasalahan publik tersebut. Adapun alternatif kebijakan tersebut adalah didasarkan pada kondisi yang sudah dijalankan dan direncanakan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:
Alternatif A :  Membangun  Pusat  Jajanan  Terpadu  di  Lokasi  KP3  Lhokseumawe, dengan dilengkapi Fasilitas Parkir, Taman bermain Anak, Mushala, WC dan lainnya, dan dipadukan dengan penataan kawasan Rekreasi Pantai serta dihubungkan dengan Pasar Tradisional Kota Lhokseumawe
Alternatif B :  Merelokasi  Pedagang  Kaki  Lima  dari  Jalan  Protokol  ke  Jalan  Pase  dan
Jalan Stadion Tunas Bangsa
Alternatif C
:  Mengizinkan  keberadaan  Pedagang  Kaki  Lima,  dengan  melakukan Pendataan,  Penataan  dan  Pengawasan  Jam  Operasi  (dari  jam  16.00  s/d jam 23.30)

## Kriteria Kebijakan berdasarkan Alternatif kebijakan
Kriteria Indikator Skala Penilaian Technical Fisibility Kondisi  Lahan  KP3  Lhokseumawe (Status Tanah, Luas lahan) Layak/Sedang/Rendah Ekological Fisibility Dampak Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tinggi/Sedang/Rendah Sosial Fisibility Konsensus dan Partisipasi Tinggi/Sedang/Rendah Ekonomi Fisibility Kelayakan  Usaha  dan  Impact  serta Benefit untuk PAD Efektif/Sedang/Rendah
Tinggi/Efektif (3): Sedang (2): Rendah (1)

## Penilaian Alternatif
Kriteria Alternatif A Alternatif B Alternatif C Technical Fisibility: Status Tanah Luas Lahan Layak ( 3 ) Layak ( 3 ) Sedang ( 2 ) Rendah ( 2 ) Rendah ( 1 ) Rendah ( 1 ) Ekological Fisibility: Dampak Pencemaran Kerusakan Lingkungan Sedang ( 2 ) Sedang ( 2 ) Tinggi ( 3 ) Tinggi ( 3 ) Rendah ( 1 ) Sedang ( 2 ) Sosial Fisibility: Konsensus Partisipasi Sedang ( 2 ) Sedang ( 2 ) Sedang ( 2 ) Rendah ( 1 ) Tinggi ( 3 ) Sedang ( 2 ) Ekonomi Fisibility Efektivitas Usaha Benefit dan Impact Tinggi ( 3 ) Tinggi ( 3 ) Sedang ( 2 ) Sedang ( 2 ) Tinggi ( 3 ) Rendah ( 1 ) Total 20 17 14

## REKOMENDASI
Berdasarkan Penilaian Alternatif tersebut diatas, maka Alternatif A dengan Membangun Pusat Jajanan Terpadu di Lokasi KP3 Lhokseumawe, yang dilengkapi Fasilitas Parkir, Taman bermain Anak, Mushala,  WC  dan  lainnya,  dan  dipadukan  dengan  penataan  kawasan  Rekreasi  Pantai  serta dihubungkan  dengan  Pasar  Tradisional  Kota  Lhokseumawe,  dipilih  sebagai  Alternatif  kebijakan karena memiliki kemungkinan yang besar dibanding dengan Alternatif kebijakan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Dun, W. N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Gajah Mada University Press. Edi, S. (2005). Analisis kebijakan publik : panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial . PT. Remaja Rosda Karya offset.
Ferizaldi, F., & Fazlina, F. (2020). Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bireuen.
HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 6 (2), 150 – 160.
https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.24
Kustianingrum, D., Sukarya, A. K., Nugraha, R. A., & Rachadi, F. (2013). Fungsi dan Aktifitas Taman Ganesha Sebagai Ruang Publik di Kota Bandung. Reka Karsa, 1(2). (2013). Fungsi dan Aktifitas Taman Ganesha Sebagai Ruang Publik di Kota Bandung. Reka Karsa , 1 . Moleong, L. . (2005). Metode Penelitian Kualitatif . Rosda Karya.
Purwanto,  E.  (2014). Privatisasi  Ruang Publik  dari  Civic  Centre  menjadi  Central  Business  District  (
Belajar  dari  kasus  Kawasan  Simpang  Lima  Semarang). Jurnal  Tataloka , 16 (3),  153. https://doi.org/10.14710/tataloka.16.3.153-167 Siregar, H. (2015). Dimensi Politik dalam Formulasi Kebijakan Publik. Militia: Jurnal Komunikasi Dan Politik , 1 (1), 63 – 72. http://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/militia/article/view/5
Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Atmospheric Environment , 42 (13), 2934 – 2947.