## PENERAPAN PERJANJIAN DALAM HUBUNGAN KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER ONLINE
Arikha Saputra, Muzayanah, Fitika Andraini Fakultas Hukum, Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang Email : arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id

## Abstrak
Transportasi  dinilai  sangat  penting    selain  digunakan  sebagai  alat perpindahan  orang  maupun  barang,  transportasi  pun  berguna  untuk mempercepat roda perekonomian, hal ini dikarenakan tanpa transportasi maka segala  aktifitas  akan  terkendala  sehingga  mengakibatkan  terkendalanya perekonomian. Ditandainya perubahan mengenai moda transportasi online, hal ini  berdampak  pula  pada  perkembangan  dari  sistem  pekerjaan  yang  semula menggunakan sistem konvensional menjadi sistem aplikasi online .
Penelitian  hukum  ini  mempergunakan  pendekatan  yuridis  normatif. Spesifikasi  penelitian  menggunakan  deskriptif  analitis,  penelitian  ini diharapkan  dapat  memunculkan  gambaran  serta  analisis,  yang  menyeluruh dengan secara sistematis mengenai kenyataan yang ada di lapangan khususnya mengenai  tentang  penerapan  perjanjian  hubungan  kerja  dan  perlindungan sebagaimana yang terdapat di dalam perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan  dengan  cara  melakukan  observasi  dan  wawancara  serta  dengan menggunakan perundang-undangan yang berlaku.
Perjanjian kemitraan yang memiliki bentuk perjanjian sebagai perjanjian bagi  hasil,  perjanjian  keagenan,  dan  perjanjian  sub-kontrak.  Sehingga  sesuai dengan  isi  dari  perjanjian  kemitraan  bahwa  perusahaan  transportasi online memposisikan  pekerja  atau driver sebagai  mitra  kerja  dalam  menjalankan kegiatan  transportasi.  Perjanjian  hubungan  kerja  kemitraan  tidak  mengenal adanya atasan (majikan) dan bawahan seperti yang dikenal di dalam perjanjian kerja namun dalam perjanjian kemitraan semua pihak berada pada posisi yang sama  kedudukannya.  Dalam  kegiatan  transportasi online ialah  perjanjian kemitraan  yang  memilki  sifat  kesetaraan  para    pihak  sehingga  dalam pelaksanaan unsur-unsur hubungan kerja yang terjadi ialah tidak berdasarkan dari  pihak  pertama  atau  pengusaha  saja.  Sehingga  mengenai  hubungan  kerja yang  menyebutkan  bahwa  terdapat  unsur-unsur  mengenai  pekerjaan,  upah dan  perintah,  mengenai  ketiga  hal  unsur  dalam  hubungan  kerja  tidak memenuhi  unsur-unsur  yang  terjadi  pada  perjanjian  kemitraan  antara perusahaan transportasi online dan driver.
Perlindungan  yang  didapati  oleh  pengemudi  tertuang  pada  pasal  16 ayat  16  ayat  (3)  huruf  h  dan  i  yakni  mendapatkan  kepastian  santunan  jika terjadi  kecelakaan,  dan  kepastian  mendapatkan  perlindungan  jaminan  sosial ketenagakerjaan  dan  jaminan  sosial  kesehatan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan walaupun dalam penerapannya
pelasksaanaan  perlindungan  yang  diberikan  dengan  menggunakan  syarat disaat pengemudi melaksanakan kegiatan pengangkutan.
Kata Kunci : Perjanjian Kemitraan , Perlindungan Hukum , Transportasi Online

## Abstract
Transportation  is  considered  very  important  in  addition  to  being  used  as  a means of moving people and goods, transportation is also useful to accelerate the wheels of the economy, this is because without transportation, all activities will be constrained, resulting  in  economic  constraints.  Marked  changes  regarding  the  mode  of  online transportation, this also has an impact on the development of the work system that was originally using conventional systems to be an online application system.
This legal research uses a normative juridical approach. The specification of the research  uses  analytical  descriptive,  this  research  is  expected  to  bring  up  a comprehensive  picture  and  analysis  systematically  about  the  reality  in  the  field, especially  regarding  the  application  of  employment  and  protection  agreements  as contained in the legislation. Data collection is done by observing and interviewing and by using applicable laws.
Partnership  agreements  that  have  the  form  of  agreements  as  profit  sharing agreements,  agency  agreements,  and  sub-contract  agreements.  So  that  in  accordance with  the  contents  of  the  partnership  agreement  that  online  transportation  companies position workers or drivers as work partners in carrying out transportation activities. The partnership agreement does not recognize the existence of a superior (employer) and subordinates as is known in the work agreement but in the partnership agreement all parties  are  in  the  same  position.  In  online  transportation  activities  is  a  partnership agreement that has the nature of the equality of the parties so that the implementation of the elements of the employment relationship that occurs is not based on the first party or the employer alone. So regarding the employment relationship which states that there are  elements  regarding  employment,  wages  and  orders,  regarding  the  three  terms  the elements  in  the  employment  relationship  do  not  meet  the  elements  that  occur  in partnership agreements between online transportation companies and drivers.
The  protection  found  by  the  driver  is  contained  in  Article  16  paragraph  16 paragraph (3) letters h and i, namely obtaining certainty of compensation in the event of an accident, and certainty of obtaining employment social security and health social security  protection  in  accordance  with  statutory  provisions  even  though  in  the application  of  protection  implementation  which  is  given  using  conditions  when  the driver carries out transportation activities.
Keywords: Partnership Agreement, Legal Protection, Online Transportation
Pendahuluan Manusia yang secara hakekatnya  diciptakan  oleh  Allah SWT sebagai mahluk sosial. Dimana manusia  melakukan  kegiatannya secara  terus  menerus  serta  dalam melakukan aktifitasnya yang cenderung membutuhkan akomodasi sebagai penunjang kebutuhan  setiap  saat.  Dengan adanya  akomodasi  maka  aktifitas dapat  berjalan  dengan  lancar, sehingga  perlu  adanya  transportasi yang dapat memberikan kemudahan  dalam  pelaksanaan pada kegiatan aktivitas masyarakat. Transportasi  dinilai  sangat  penting selain  digunakan  sebagai  alat perpindahan orang maupun barang, transportasi  pun  berguna  untuk mempercepat  roda  perekonomian, hal ini dikarenakan tanpa transportasi  maka  segala  aktifitas akan terkendala sehingga mengakibatkan terkendalanya perekonomian. Moda transportasi darat mengalami perubahan dengan menyesuaikan  kebutuhan  zaman. Transportasi darat mengalami perubahan  hal  ini  dikarenakan transportasi darat merupakan penopang  terbesar  dari  kegiatan masyarakat Indonesia. Dengan demikian menandakan bahwa kegiatan transportasi menjadi sesuatu  yang  penting  dalam  segala kegiatan  masyarakat.  Masyarakat memerlukan  transportasi  sebagai sarana  pendukung  kegiatan  dalam melakukan  perpindahan  benda maupun  orang  yang  berada  pada lokasi awal ke lokasi tujuan dengan mengunakan  akomodasi  kendaraan (Salim, 2000).
Transportasi darat di era saat ini  mengalami  transformasi  baik berupa wujud dan sistem.
Ditandainya  perubahan  mengenai moda  transportasi online, hal  ini berdampak pula pada perkembangan dari sistem pekerjaan yang semula menggunakan  sistem  konvensional menjadi  sistem online .  Dengan berkembangnya  suatu  teknologi memberikan perubahan pada hukum mengenai perjanjian. Perjanjian pada hakekatnya merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, melalui perjanjian  akan  menimbulkan  hak dan  kewajiban  yang  sering  disebut sebagai perikatan. Perjanjian merupakan suatu keterkaitan dengan  perbuatan  hukum  salah satunya ialah tentang objek diantara kedua  belah  pihak,  dimana  satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk  melakukan  sesuatu  hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan dari janji itu (Projodikoro, 1981). Sebagaimana  yang  tertuang pada  bunyi  pasal  1313  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPER) yang menyebutkna tentang  pengertian  perjanjian  yakni suatu  perbuatan  dengan  mana  satu orang    atau  lebih  mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  lain atau  lebih.  Dalam  pembuatan perjanjian  kerja  dapat  dilaksanakan dengan  cara  lisan  maupun  tertulis. Perusahaan  transportasi  melakukan perjanjian bersama dengan pekerjanya dapat berbentuk perjanjian dapat berbentuk perjanjian baku dan tertulis.
Perjanjian  baku  dianggap  sebagai ketentuan yang telah dibentuk atau
disusun  oleh  perusahaan,  yang terkadang  membuat  tidak  ada pilihan  dari driver online untuk melakukan  perubahan  terhadap perjanjian  kerja  yang  telah  dibuat oleh perusahaan sehingga terkadang  merugikan  bagi driver karena  pengemudi  hanya  memiliki satu pilihan yakni dengan menyetujui  atau  tidak  dari  isi  dari perjanjian  yang  dibuat  secara sepihak (Muhammad, 1992).
Berdasarkan  bunyi  Pasal  27
ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap warganegara  memiliki  hak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak  bagi  kemanusiaan.  Sehingga jelas  dari  amanat  konsistusi  negara bahwa setiap pekerja harus
memperoleh  perlakuan  yang  sama dengan  didasari  oleh  keselamatan kerja berupa perlindungan terhadap pekerjanya. Namun pada perjanjian yang  diterapkan  oleh  perusahaan jasa transportasi kepada pekerjanya terkadang masih belum memberikan  bentuk  perlindungan dalam  bentuk  keselamatan  kerja kepada pekerjanya secara maksimal.
Semestinya  dengan  melakukan perjanjian kemitraan yang disepakati  oleh  kedua  belah  pihak seharusnya dapat memberikan dampak  keuntungan  yang  tidak hanya  untuk  perusahaan  saja namun  bagi  pekerja  pun  juka  ikut merasakan  hal  yang  sama.  Jika melihat  dari  kondisi  yang  ada perjanjian  yang  di  buat  oleh perusahaan  penyedia  jasa  layaanan transportasi  online  tersebut  telah menentukan
secara
sepihak terhadap  isi  maupun  syarat  yang
harus dilakukan atau dipenuhi oleh pekerja.  Sehingga  dengan  melihat hal  demikian,  pekerja  sebagai subyek  yang  membutuhkan  suatu pekerjaan  tidak  memiliki  pilihan apapun kecuali menerima perjanjian tersebut  dengan  didasari  keadaaan yang terpaksa.
Berdasarkan  uraian  diatas dapat  ditarik  suatu  perumusan permasalahan  yang  timbul  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah penerapan perjanjian hubungan kerja yang muncul bagi driver online ?
2. Bagaimana
perlindungan hukum  yang  diberikan  kepada driver  online dalam  hubungan kerja ?
Metode Penelitian Penelitian tentang “Penerapan Perjanjian Dalam Hubungan  kerja  dan  Perlindungan Hukum Bagi Driver Online ” menggunakan  pendekatan  yuridis normatif.
Spesifikasi penelitian menggunakan  deskriptif  analitis, penelitian  ini  diharapkan  dapat memunculkan gambaran serta analisis,  yang  menyeluruh  dengan secara sistematis mengenai kenyataan  yang  ada  di  lapangan khususnya mengenai tentang penerapan  perjanjian  hubungan kerja  dan  perlindungan  hukum., dengan  melakukan  pengumpulan data  serta  menggunakan  peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan permasalahan mengenai perlindungan dan perjanjian hubungan  kerja  bagi driver  online serta  akan  ditinjau  pula  dengan teori-teori di dalam hukum
pengangkutan  serta  pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  ditunjang dengan  melakukan  wawancara  dan observasi.

## Pembahasan
Penerapan  perjanjian  hubungan kerja  yang  muncul  bagi driver online Perjanjian yang sering dikenal  dalam  bahasa  Belanda dikenal dengan sebutan overeenkomstenrecht (Kansil,  2006).
Perjanjian  dikatakan  sebagai  salah satu  sumber yang akan melahirkan suatu  perikatan  bagi  para  pihak yang  melaksanakan  dari  suatu perjanjian.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa suatu perikatan merupakan perjanjian yang muncul dari suatu kesepakatan yang dibuat oleh  para  pihak  baik  secara bersama-sama maupun secara sepihak.  Sebagaimana  ditegaskan kembali  dalam  bunyi  Pasal  1313 Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  yang  menyebutkan  bahwa perjanjian  atau  persetujuan  adalah suatu  perbuatan  dengan  mana  satu orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  lain atau  lebih.  Sehingga  jelas  terlihat dari maksud yang terkandung pada bunyi  Pasal  1313  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPER) bahwa terjadinya perikatan dikarenakan telah diperolehnya izin atau  kehendak (toestemming) dari mereka  yang  terikat  dengan  suatu perjanjian  itu,  yaitu  mereka  yang mengadakan kesepakatan atas perjanjian yang bersangkutan (Andasasmita, 1990). Di  dalam  Kitab  Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPER)
mengenal azas dalam suatu perjanjian, yakni  : 1. Azas Personalia Perjanjian, yakni perjanjian  yang  dibuat  tidak diperbolehkannya  mengadakan perjanjian  atau  pengikatannya selain  untuk  dirinya  sendiri. Yang  tertuang  di  dalam  bunyi Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).
2. Azas  Kebebasan  Berkontrak, dimana  perjanjian  yang  dibuat berlaku sah bagi yang membuatnya.  Dengan  kata  lain asas kebebasan berkontrak memberikan  kebebasan  kepada seseorang  yang  membuatnya untuk  menentukan  isi  dan  jenis perjanjuan  yang  akan  disepakati oleh  kedua  belah  pihak.  Hal  ini dikarenakan  sifat  dari  hukum perjanjian menganut sistem terbuka karena hukum perjanjian memberikan  keleluasaan  kepada masyarakat untuk membuat suatu  perjanjian  dengan  catatan tidak  melakukan  pelanggaran kesusilaan atau ketertiban umum (Subekti,  2002).  Tertuang  di dalam  Pasal  1338  Ayat  (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).
3. Azas  Itikad  Baik  sebagaimana yang tertuang dalam bunyi Pasal
1338  ayat  (3)  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPER)  yang  memberikan penegasan bahwa setiap
perjanjian  harus  didasari  dengan itikad  baik.  Itikad  baik  harus dilaksanakan  kedua  belah  pihak dengan  melakukan  kejujuran serta  tidak  memiliki  niat  untuk membohongi pihak lainnya.
4. Azas  Konsensualisme  yakni  asas ini memperjelas bahwa perjanjian
yang  dibuat  secara  bersama  oleh para  pihak  telah  terjadi  atau terlahir  bilamana  para  pihak menyepakati  perjanjian  tersebut sehingga  perjanjian  yang  telah disepakati tersebut telah memiliki akibat hukum. Sebagaimana yang tertuang dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPER)  mengenai  salah  satu unsur yakni sepakat. Kesepakatan yang dilakukan oleh para  pihak  untuk  bersama-sama tunduk  pada  perjanjian.  Dengan membubuhkan tanda tangan oleh para  pihak  yang  membuat  suatu perjanjian  maka  dengan  itulah para  pihak  menyepakati  dan melekat mengenai substansi yang berupa  isi,  waktu,  tempat  yang sesuai dengan kesepakatan bersama.
5. Asas Pacta  Sun  Servanda dikenal sebagai pengikatan suatu perjanjian  yang  sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1338 Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHPER) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah maka akan menjadikan pengikatan terhadap kedua belah pihak  yang  membuat  perjanjian sehingga  terdapat  pengikatan yang  harus  dilakukan  oleh keduanya  ialah  kewajiban  dan hak.
Jika  dilihat  dari  unsur perikatan  yang  muncul  dari  suatu perjanjian,  maka  dapat  dikatakan bahwa driver online telah melakukan perikatan  bersama  dengan  pihak perusahaan transportasi online ,
sebagaimana yang tercantum dalam bunyi  Pasal  1313  Kitab  Undang-
Undang  Hukm  Perdata  yang menyebutkan bahwa perikatan lahir atau terjadi dikarenakan
memperoleh  izin  atau  kehendak dari  pihak  yang  terikat  dari perjanjian  tersebut.  Dengan  adanya persetujuan  atau  kehendak  dari para  pihak  maka  telah  terjadi hubungan hukum diantara keduanya.  Hal  ini  didasari  dengan driver online melakukan pendaftaran kepada pihak perusahaan transportasi online
sehingga  secara  otomatis  telah terjadi  pengikatan  secara  hukum yang  pastinya  akan  memunculkan kewajiban  dan  hak  yang  harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.
Sebagaimana yang termaktub dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPER) yang mengatur mengenai syarat sah perjanjian,  yang  membagi  menjadi dua syarat yakni :
1. Syarat Subjektif
a. Kesepakatan Perjanjian  dapat  dikatakan  sah  jika para  pihak  sepakat  atau  setuju mengenai  segala  kehendak  yang telah  disepakati  secara  bersama- sama  dengan  cara  memberikan persetujuan atau bersepakat apabila para  pihak  saling  menghendaki terkait  dengan  perjanjian  yang disepakati. Syarat subyektif menjadi hal  yang  menyangkut  tentang  para pihak dengan melakukan persesuaian  kehendak  mengenai berbagai pokok-pokok yang
terdapat  di  dalam  suatu  perjanjian. Dalam  syarat  kesepakatan  para pihak  melakukan  ikatan  perjanjian dengan  kemauan  yang  bebas  dan sukarela untuk mengikatkan dirinya  tanpa  ada  paksaan  atau tekanan  serta  melakukan  penipuan.
Oleh karena itu, yang menjadi driver online haruslah melakukan pendaftaran diri sebagai pihak yang ingin  melakukan  hubungan  kerja dengan  perusahaan  transportasi online dengan  cara  membuat  akun dan sepakat atau menyetujui terkait mekanisme  dari  perjanjian  yang telah disepakati bersama.
Melihat  dari  perjanjian  yang  dibuat antara driver dengan  perusahaan jasa  transportasi online dapat dikatakan  perjanjian  itu  sah  secara hokum hal ini dikarenakan perjanjian telah memperoleh kesepakatan  dari  para  pihak, pengemudi  pun  telah  memberikan persetujuan  terhadap  syarat  dan ketentuan  yang  ditawarkan  oleh pihak  perusahaan  sebagaimana yang tercantum di dalam perjanjian kemitraan  dengan  cara  menyetujui persetujuan secara kontrak elektonik  yang  dilakukan  dengan paksaan, penipuan kekhilafan, kesesatan atau kekeliruan. b. Kecakapan Pada  unsur  mengenai  kecakapan lebih menitik beratkan pada tindakan  atau  perbuatan  hukum dengan  mengisyaratkan  bahwa cakapnya  seseorang  atau  pihak didasari dengan kedewasaan secara usia  atau  umur,  telah  menikah  dan tidak  dibawah  pengampuan  orang tua.
Syarat  mengenai  kecakapan  dinilai sangat  penting,  hal  ini  dikarenakan sesorang  yang  hendak  menjadi driver  online harus  memenuhi kriteria  kecakapan  mengenai  usia, hal  ini  ditunjukkan  dengan driver online harus  memenuhi  beberapa standar  yang  telah  ditentukan  oleh perusahaan  jasa  transportasi online yakni  para  driver  harus  mendaftar
dengan  menggunakan  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP)  sebagai  dasar untuk  mengetahui  admnistratif yang  dikeluarkan  secara  sah  oleh Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  (Dispendukcapil)  yang  mana Kartu Tanda Penduduk dipergunakan  untuk  mengetahui batasan  usia  dari  si driver serta driver yang  dianggap  cakap  juga harus mampu menguasai kendaraan  bermotor  dan  memiliki Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  yang dikeluarkan  oleh  pihak  Kepolisian sebagai  bukti  pengemudi  memiliki lisensi yang sah untuk mengemudikan  dan  mengendarai kendaraan bermotor dengan maksud dan tujuan sebagai kelengkapan  berkendara,  sebagai unsur  keselamatan  dijalan  serta dipergunakan  untuk  melakukan kegiatan pemberian jasa pengangkutan  sebagaimana  yang telah  ditentukan  oleh  penyedia  jasa transportasi online dengan menggunakan aplikasi sebagai syarat  para driver dapat  melakukan pekerjaannya.
Dengan  demikian,  unsur  mengenai kecakapan dianggap telah memenuhi  persyaratan  perundang- undangan sebagaimana yang tertuang  dalam  Undang-Undang No 22 Tahun 2009 yang menyebutkan mengenai usia minimum seseorang dapat mengendarai  kendaraan  bermotor ialah  usia  17  (tujuh  belas)  tahun, yang  dianggap  mampu  menguasai dan  mengambil  tindakan  saat mengendarai kendaraan bermotor. 2. Syarat Objektif a. Hal (Objek) Tertentu
Berkaitan  dengan  hal  tertentu  lebih menitikberatkan  kepada  objek  dari
suatu perjanjian. Hal ini dikarenakan  objek  dalam  suatu perjanjian  menjadi  suatu  hal  yang pokok  dan  harus  ada  dalam  suatu perjanjian.  Pelanggaran  tentang syarat  objek  pada  suatu  perjanjian mengakibatkan perjanjian dinyatakan  batal  demi  hukum (null and  void) .  Sebagaimana  yang tertuang  di  dalam  pasal  1333  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPER) yang menyebutkan bahwa  suatu  perjanjian  harus memiliki  pokok  dari  suatu  benda minimal  dapat  ditentukan  jenisnya. Perjanjian  yang  dibuat  haruslah memiliki  objek  tertentu  sehingga dapat  dikatakan  bahwa  sesuatu yang  diperjanjikan  harus  terdapat hak  dan  kewajiban  yang  tertera  di dalam perjanjian tersebut.
b. Klausal yang Halal Syarat yang terakhir menitikberatkan  pada  penentuan klausa  dan  sebab.  Sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 1337 Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUHPER)  bahwa  klausa halal  ialah  sesuatu  yang  menjadi sebab  dari  perjanjian  yang  dibuat tidak  boleh  bertentangan  dengan undang-undang  yang  berlaku  serta tidak melakukan pelanggaran terhadap  norma  kesopanan  dan kesusilaan.  Hal  ini  dikarenakan sebuah  perjanjian  pada  akhirnya sebagai  pencapaian  tujuan  bersama yang  tidak  boleh  mengalami pelanggaran baik tentang pelanggaran yuridis maupun pelanggaran lainnya.
Berdasarkan  perjanjian  yang dibuat  dan  telah  disepakati  oleh kedua  pihak  maka  telah  mengacu pada  ketentuan  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPER)
sebagaimana yang termaktub dalam bunyi  Pasal  1320  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPER) mengenai syarat sah perjanjian, baik syarat  subjektif  maupun  objektif. Namun  apabila  melihat  dari  sistem yang  diterapkan  oleh  perusahaan jasa transportasi dengan driver yang menggunakan  perjanjian  kemitraan bukan  menggunakan  perjanjian kerja  dalam  melakukan  hubungan kerjanya.  Sehingga  perlu  adanya pemahaman  mengenai  perjanjian hubungan kerja kemitraan oleh para driver  online .  Perjanjian  hubungan kerja  kemitraan  tidak  mengenal adanya  atasan  (majikan)  dan bawahan sebagaimana yang dikenal pada  perjanjian  kerja  namun  dalam perjanjian  kemitraan  semua  pihak berada  pada  posisi  yang  setara kedudukannya,  dikarenakan  dalam hubungan  kerja  yang  terjadi  bukan perjanjian  kerja  yang  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Jika  berdasarkan  Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang tercantum  dalam  Pasal  1  angka  15 yang menyebutkan mengenai hubungan kerja bahwa : "Hubungan kerja  adalah  hubungan  antara pengusaha  dengan  pekerja  atau buruh  berdasarkan  perjanjian  kerja, yang  mempunyai  unsur  pekerjaan, upah  dan  perintah".  Serta  hal mengenai  Upah  yang  diatur  pada Pasal  1  ayat  30  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  berbunyi sebagai  berikut  :  "Upah  adalah  hak pekerja  atau  buruh  yang  diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai  imbalan  dari  pengusaha atau  pemberi  kerja  kepada  seluruh buruh atau pekerja yang ditetapkan
dan  dibayarkan  menurut  suatu perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau peraturan
perundang-undangan, termasuk  tunjangan  bagi  pekerja atau  buruh  dan  keluarganya  atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan".
Sehingga  jika  melihat  dari penjelasan diatas mengenai hubungan  kerja  yang  menyebutkan bahwa terdapat beberapa mengenai perintah  kerja,  klasifikasi  pekerjaan dan  pengupahan,  mengenai  ketiga hal  unsur  dalam  hubungan  kerja tidak  memenuhi  unsur-unsur  yang terjadi  pada  perjanjian  kemitraan antara perusahaan transportasi online dan  pekerja.  Perjanjian hubungan  kerja  yang  terjadi  di perusahaan  jasa  transportasi  dan driver tidak  dapat  tunduk  kepada Undang-Undang  Nomor  13  Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Dikarenakan  bahwa  penerapan yang  terjadi  di  dalam  suatu perjanjian hubungan kerja di kedua pihak  ialah  perjanjian  kemitraan atau perjanjian kerjasama. Perjanjian kemitraan  merupakan  perjanjian yang memiliki hubungan kerja yang kedudukannya  sama  atau  setara sebagai mitra atau rekan kerja serta kedudukan dalam hubungan pekerjaan memilki keutamaan yang paling  mendasar  yakni  saling menguntungkan di keduanya. Perjanjian  kemitraan  yang  memiliki bentuk perjanjian sebagai perjanjian bagi hasil, perjanjian keagenan, dan perjanjian  sub-kontrak.  Sehingga sesuai  dengan  isi  dari  perjanjian kemitraan bahwa perusahaan transportasi online memposisikan pekerja  atau driver sebagai  mitra kerja  dalam  menjalankan  kegiatan transportasi.
Dengan demikian jika
melihat  dari  perjanjian  yang  terjadi dalam  kegiatan  transportasi online ialah  perjanjian  kemitraan  yang memilki sifat kesetaraan para  pihak sehingga dalam pelaksanaan unsur- unsur  hubungan  kerja  yang  terjadi ialah  tidak  berdasarkan  dari  pihak pertama atau pengusaha saja. Unsur dalam hubungan kerja yang pertama mengenai pekerjaan bahwa pekerjaan  yang  dilakukan  oleh driver online tidak diberikan ketentuan  atau  batasan  untuk melakukan  pekerjaan  atau  tidak selama  masih  dalam  kategori  yang disepakati bersama dalam
perjanjian  kemitraan.  Hal  ini dikarenakan driver  online diberikan kebebasan untuk melakukan pekerjaannya, sehingga tidak diharuskan dalam perusahaan mengenai  pelaksanaan  pekerjaan dengan perintah serta tidak mengenal  jam  kerja  sebagaimana yang  diterapkan  pada  perusahaan pada  umumnya. Driver tidak  ada keterikatan  dalam  hal  pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan sehingga berhak melakukan pekerjaan  dengan  jam  waktu  yang fleksibel. Unsur  yang  kedua,  ialah mengenai upah. Upah yang dimaksudkan  dalam  hubungan kerja pada Pasal 1 ayat 30 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2002 jelas tidak  sesuai  hal  ini  dikarenakan upah yang didapati oleh para driver diperoleh dari imbalan atau pembayaran  dari  konsumen  yang melakukan pememesanan atas kegiatan  transportasi  serta  telah menyelesaikan kegiatan yang
diminta  oleh  konsumen  sesuai dengan aplikasi.
Berdasarkan  pada  ketentuan pasal  15  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia Nomor  PM  12  Tahun  2019  tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna  Sepeda  Motor  Yang Digunakan  Untuk  Kepentingan Masyarakat yang menegaskan bahwa  hubungan  yang  terjadi  di dalam kegiatan pengangkutan
trsansportasi  berbasis onlin e  ialah
"Hubungan antara Perusahaan Aplikasi dengan Pengemudi merupakan  hubungan  kemitraan". Hal  ini  juga  ditegaskan  pula  pada penerapan hubungan dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana  yang  termaktub  pada Pasal  12  Peraturan  Pemerintah
Republik  Indonesia  Nomor  44 Tahun 1997 tentang kemitraan yang berbunyi  :  "Usaha  besar,  usaha menengah  dan  usaha  kecil  yang melaksanakan kemitraan
mempunyai hak sebagai berikut :
a. Meningkatkan  efisiensi  usaha dalam kemitraan
b. Mendapatkan
kemudahan untuk melakukan kemitraan
c. Membuat  perjanjian  kemitraan, dan
d. Membatalkan  perjanjian  bila salah satu yang mengingkari
Dengan demikian berdasarkan  hubungan  yang  terjadi sebagaimana yang termaktub dalam bunyi  pasal  diatas  mengindikasi bahwa perjanjian yang berlaku ialah perjanjian kemitraan bukan perjanjian  kerja  sehingga  dalam perjanjian  kemitraan,  perusahaan memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian dan membatalkan  perjanjian  dengan menggunakan  standar  operasional pekerjaan  dan  prosedur  yang  jelas
dalam  melakukan  penghentian operasional  sementara (suspend) atau  berakibat  akhir  pada  putus mitra  terhadap  pengemudi  yang melakukan kesalahan fatal terhadap konsumen sehingga mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan, Hak ini ditegaskan dalam bunyi pasal 14 ayat  (1)  pada  Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia Nomor  PM  12  Tahun  2019  tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna  Sepeda  Motor  Yang Digunakan  Untuk  Kepentingan Masyarakat. Namun standar, operasional dan prosedur pemutusan  mitra  harus  memuat beberapa  ketentuan  sebagaimana yang  tertuang  di  dalam  pasal  14 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia Nomor  PM  12  Tahun  2019  tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna  Sepeda  Motor  Yang Digunakan  Untuk  Kepentingan Masyarakat yakni sebagai berikut : a. Jenis sanksi penghentian operasional  sementara (suspend) dan putus mitra. b. Tingkat pemberian sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan  putus mitra.
c. Tahap pemberian sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan    putus mitra.
d. Pencabutan  sanksi  penghentian operasional sementara (suspend) . Jika  melihat  dari  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  44  Tahun  1997  tentang kemitraan, bahwa perusahaan berhak  melakukan  pemutusan  atau pembatalan  perjanjian  kemitraan jika  salah  satu  pihak  melakukan
kesalahan atau pengingkaran terhadap  isi  yang  telah  disetujuii oleh  kedua  belah  pihak.  Hal  ini dibenarkan  dengan  pernyataan yang  dikemukakan  oleh  salah  satu pengemudi (online) yang menyebutkan  bahwa  sanksi  yang diterima  oleh  para  pengemudi yakni  pemutusan  hubungan  kerja kemitraan atau penghentian operasional,  namun  sanksi  tersebut diberikan atas dasar pada kesalahan yang  diperbuat  oleh  pengemudi (driver) terhadap konsumen sehingga  mengakibatkan  kerugian kepada perusahaan jasa transportasi online ,  baik  kerugian  finansial ekonomi  maupun  kerugian  nama baik  perusahaan.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  pengemudi
(driver) menyebutkan bahwa tindakan  dari  sanksi  pemutusan hubungan kemitraan berlaku apabila  seorang driver merugikan konsumen seperti menolak konsumen,  tidak  melaksanakan sesuai  dengan  permintaan  dari konsumen, menelantarkan konsumen dijalan terlalu lama, serta melakukan  kecurangan  terhadap perusahaan.
Penumpang  dalam  kegiatan transportasi  merupakan  konsumen dalam dunia pengangkutan. Hal ini dikarenakan penumpang merupakan  salah  satu  bagian  dari subyek  dari  pengangkutan  dan penumpang juga merupakan pengguna  dari  jasa  transportasi. Oleh  karena  itu  kepuasan  dari konsumen dalam
transportasi merupakan salah satu indikator dari pelaksanaan  pengangkutan  yang diterapkan  pada  perusahaan  jasa transportasi  dengan  ssstem online .
Sebagaimana yang termaktub
dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  yang  salah  satunya mengedepankan mengenai hak atas konsumen yakni hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan  mengkonsumsi  suatu barang  dan/atau  jasa.  Maka  dalam pemutusan hubungan kerja kemitraan  salah  satu  indikatornya ialah melaksanakan kesalahan dalam  pelaksanaan  pengangkutan kepada  konsumen  dikarenakan  hal ini  mengadopsi  hal  yang  berkaitan dengan  hak  konsumen  yang  telah dituangkan  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan hukum yang diberikan  kepada driver  online dalam hubungan kerja Perlindungan hukum memiliki keterkaitan dengan perolehan  hak  serta  kewajiban  dari subyek  hukum  itu  sendiri.  Subyek hukum  yang  dimaksud  ialah manusia    yang  mempunyai  hak serta  kewajiban  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  kegiatan  atau tindakan hukum yang dilakukannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang driver online bahwa  perlindungan  yang diberikan kepadanya berupa pemberian  asuransi  kecelakaan, namun  asuransi  tersebut  hanya dapat diberikan saat driver melaksanakan kegiatan
pengangkutan baik barang maupun orang.  Pemberian  perlindungan yang  diberikan  oleh  perusahaan transportasi kepada para pekerjanya harus  berdasarkan  pekerjaan  yang dilakukannya.
Perlindungan
kecelakaan  dapat  didapatkan  oleh pengendara  jika  sedang  melakukan order pengantaran penumpang maupun barang. Namun seharusnya  tidak  hanya  konsumen yang diberikan perlindungan hukum  namun  pengemudi  pun seharusnya  diberikan  perlindungan dalam  menjalankan  kegiatannya, sehingga  menjadi  faktor  keamanan dan  keselamatan  bagi  pengemudi dalam  menjalankan  tugas  yang memiliki  resiko  yang  besar  saat berada di jalan.
Perlindungan  hukum  bagi pengemudi  ( driver) yang  menjadi mitra dari perusahaan jasa transportasi online dinilai  masih perlu  dimaksimalkan,  hal  ini dikarenakan pengemudi merupakan  mitra  yang  seharusnya diberikan  rasa  keamanan  dan keselamatan  berupa  perlindungan saat menjalankan aktivitasnya.
Perjanjian  yang  tertulis  dalam perjanjian  antara  perusahaan  jasa transportasi online lebih  menitik beratkan  pada  hak  yang  diberikan oleh  perusahaan  namun  tidak memberikan  akomodir  mengenai berbagai  kewajiban-kewajiban  yang dilakukan  oleh  perusahaan  jasa transportasi dalam pemberian proteksi kepada mitranya. Berdasarkan definisi perlindungan hukum yakni memberikan  pengayoman  kepada hak  asasi  manusia  yang  dirugikan orang  lain  dan  perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat  agar  mereka  dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Oleh karenanya  perlindungan  hukum mutlak  harus  didadapatkan  oleh setiap  warganegara  tanpa  adanya
pengecualian.  Hal  ini  sebagaimana yang  tertuang  dalam  Bab  V mengenai Perlindungan Masyarakat pada  pasal  16  menyebutkan  bahwa "Perlindungan  masyarakat  dalam pelayanan penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat  diberikan  terhadap penumpang dan pengemudi". Perlindungan  yang  didapati oleh pengemudi berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Menteri  Perhubungan  Republik Indonesia  Nomor  PM  12  Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan  Pengguna  Sepeda Motor  Yang  Digunakan  Untuk Kepentingan Masyarakat sebagaimana  yang  tercantum  di dalam Pasal 16 ayat (3) huruf h dan i  yakni  kepastian  mendapatkan santunan  jika  terjadi  kecelakaan, dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan  dan  jaminan  sosial kesehatan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  uraian  dari hasil pembahasan mengenai “Penerapan Perjanjian Dalam Hubungan  kerja  dan  Perlindungan
Hukum  Bagi Driver Online ”  dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Hubungan kerja antara pengemudi  dengan  perusahaan jasa  transportasi online bukan sebagai  perjanjian  kerja  namun penerapan perjanjian yang terjadi di dalam hubungan kerja antara  perusahaan  transportasi online  dengan  pegemudi  ialah perjanjian  kemitraan.  Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian yang memiliki
hubungan kerja yang kedudukannya sama atau setara sebagai  mitra  atau  rekan  kerja serta kedudukan dalam hubungan  pekerjaan  memilki keutamaan yang paling mendasar  yakni  harus  saling menguntungkan  di  keduanya. Dalam  penerapan  hubungan kerja  antara  pengemudi  dan perusahaan  transportasi  tidak dapat  tunduk  pada  Undang-
Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan dikarenakan tidak terpenuhinya unsur  yang  terdapat  dalam perjanjian  kerja  yakni  unsur upah  dan  perintah.  Hal  ini dikarenakan  unsur  upah  yang didapatkan  dari driver bukan berasal dari perusahaan melainkan  dari  konsumen  yang menggunakan aplikasi pemesanan, dan unsur perintah yang terjadi bukan dari perintah atasan (perusahaan) secara langsung melainkan berdasarkan  dari  aplikasi  yang diakses oleh konsumen.
2. Perlindungan  hukum  mutlak harus  didadapatkan  oleh  setiap warganegara  tanpa  adanya pengecualian. Hal ini sebagaimana  yang  tertuang dalam Bab V mengenai Perlindungan  Masyarakat  pada pasal  16  menyebutkan  bahwa "Perlindungan masyarakat dalam  pelayanan  penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat diberikan  terhadap  penumpang dan  pengemudi".  Oleh  karena itu  Perlindungan  yang  didapati oleh  pengemudi  sebagaimana tertuang di dalam pasal 16 ayat
16  ayat  (3)  huruf  h  dan  i  yakni mendapatkan kepastian santunan jika terjadi kecelakaan, dan  kepastian  mendapatkan perlindungan  jaminan  sosial ketenagakerjaan  dan  jaminan sosial  kesehatan  sesuai  dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan walaupun  dalam  penerapannya pelasksaanaan perlindungan yang diberikan dengan menggunakan  syarat  disaat pengemudi melaksanakan kegiatan pengangkutan.

## Daftar Pustaka
Abbas  Salim,  2000, Manajemen Transportasi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Abdulkadir Muhammad, 1992, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Citra  Aditya Bakti, Bandung. ----------------------------,  1998, Hukum Pengangkutan  Niaga ,  Citra
Aditya Bakti, Bandung. Aloysius  Uwiyono,  2014, Asas-Asas Hukum Perburuhan , RajaGrafindo Persada, Jakarta. B.N.  Marbun,  1997, Manajemen Perusahaan Kecil , PT. Pustaka Binaman Pressindo,
Jakarta.
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi  Penelitian , Bumi Aksara, Jakarta. Christine  kansil,  2013 ,  Pokok-Pokok Pengetahuan  Hukum  Dagang Indonesia ,  Sinar  Grafika,
Jakarta Timur.
C.S.T.  Kansil,  2006, Modul  Hukum Perdata  Termasuk  Asas-Asas
Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. Hasyim,  Farida,  2009, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta. H.M.N. Purwosutjipto , 1984, Pengertian  Pokok  Hukum Dagang  Indonesia  Jilid  3 Hukum Pengangkutan , Djambatan, Jakarta.
J.S.Badudu  dan  Sutan  Mohammad, 1994, Kamus  Umum  Bahasa Indonesia ,  PT.  Integraphic,
Jakarta. Komar Andasasmita, 1990, Notaris II Contoh  Akta  Otentik  Dan Penjelasannya,  Cetakan  2 , Ikatan  Notaris  Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung. Muchtaruddin Siregar, 1990, Beberapa  Masalah  Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan , Lembaga
Penerbit FE UI, Jakarta. Satjipto Rahardjo, 1996, Ilmu Hukum,
Cet  IV,  PT  Citra  Aditya, Bandung. -----------------------,    2000, Ilmu Hukum ,  Cetakan  V,  Citra
Aditya Bakti, Bandung. Soerjono  Soekanto,  1984, Pengantar
Penelitian Hukum , Universitas Indonesia Press, Jakarta. ------------------------,  1993, Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Sri Mamuji,  2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tingkatan, Cet ke 9 , Rajawali Press, Jakarta
Subekti,  2002, Hukum  Perjanjian ,
Intermas, Bandung. Suharnoko, 2004 , Hukum Perjanjian , : Prenada Media, Jakarta. Sution  Usman  Adji,  Djoko  Prakoso dan  Hari  Pramono,  1991,
Hukum Pengangkutan- Indonesia ,  Rineka  Cipta, Jakarta.
Thee  Kian  Wie,  1992, Dialog
Kemitraan  dan  Keterkaitan Usaha  Besar  dan  Kecil  dalam Sektor  Industri  Pengolahan , Jakarta : Gramedia. Wijaya C, 2009, Makalah Perencanaan Angkutan Umum, Sipil UI.
Wirjono  Projodjodikoro,  1981, Azas- Azas Hukum Perjanjian, Bandung: P.T. Bale
Bandung.
Zainal Asikin, 2016, Hukum Dagang , Rajawali Pers, Jakarta.

## Perundang-Undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHPER) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun
1999  tentang  Perlindungan Konsumen Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ Peraturan  Menteri  Perhubungan Republik  Indonesia  Nomor
PM  12  Tahun  2019  tentang Perlindungan  Keselamatan Pengguna  Sepeda  Motor Yang  Digunakan  Untuk Kepentingan Masyarakat Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun 1997  tentang  kemitraan
Nomor  44  Tahun  1997 tentang kemitraan