Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023 Hal 1527 - 1537

## Reforma Agraria; Sumber Daya Agraria Untuk Kemakmuran Rakyat
Aarce Tehupeiory
Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia E-mail: aartjetehupeiory@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di lokasi Paroki Santo Yoseph Matraman  Keuskupan  Agung  Jakarta  adalah  untuk  memberikan  informasi  dan edukasi kepada masyarakat. Reforma Agraria, bagaimana mengatasi persoalan umum  dan  sengketa  tanah  atau  Agraria  di  era  digitalisasi  saat  ini.  Selain  itu memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  agar  mendapatkan  keadilan  dan kesejahteraan.  Dimana  filosofi  Reforma  Agraria  bertujuan,  Pertama  :  negara memberikan dan memajukan kesejahteraan umum. Kedua : sesuai dengan nilai- nilai Pancasila yang tertuang pada sila ke-5 dan sila ke-3. Dan secara konstitusi yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Dengan  mempergunakan  Metode  Doktrinal  yang  diperkuat  dengan  data sekunder  dan  data  primer  melalui  FGD  dan  wawancara,  presentasi  dengan komunikatif  terjalin  dengan  berinteraksi.  Maka  diharapkan  Reforma  Agraria  dari (PKM) ini ada penataan kembali struktur penguasaan, pemikiran, penggunaan dan pemanfaatan  tanah  yang  lebih  berkeadilan  melalui  penataan  aset  dan  disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran masyarakat khususnya umat Paroki Santo Yoseph Matraman Keuskupan Agung Jakarta.
Kata Kunci : Reforma Agraria, untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat.

## Abstract
The purpose of  this  Paroki  Santo  Yoseph  Matraman  Keuskupan  Agung Jakarta Community  Service  is  to  provide  information  and  education  to  the  societies. Agrarian Reform, how to solve general issues and land disputes or Agrarian in the current digitalization. Furthermore, to provide an education to the societies so that they may achieve justice and welfare. The purpose of the Agrarian Reform is, First: For the state to provide and uphold the general welfare. Second: Pursuant to the Pancasila values under Sila Number 4 and Number 3. Lastly, the stipulation under Article  33  Indonesian  Constitution  concerning  public  welfare.  Through  the application of the doctrinal method consolidated with secondary data and primary data through FGD and interviews, communicative presentation conducted through interaction,  the  Agrarian  Reform  from  this  Community  Service  may  provide  a reform  on  the  structure,  thoughts,  the  use  and  the  utilization  of  land  based  on justice  through  the  asset  restructuration  and  complemented  through  the  access restructuration  to  provide  welfare  to  the  society  especially  to  the  Paroki  Santo Yoseph Matraman Keuskupan Agung Jakarta.
Keywords :   Agrarian Reform, for welfare, people prosperity.
Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023 Hal 1527 - 1537

## PENDAHULUAN
Permasalahan yang masih
mendasar  yang  dihadapi  masyarakat saat  ini  diantaranya  sengketa  dan konflik agraria yang sangat memprihatinkan. Permasalahan ini terjadi  karena  Kepala  Desa  membuat salinan girik, membuat surat keterangan  tidak  sengketa,  membuat surat keterangan penguasaan fisik atau membuat surat keterangan tanah lebih dari satu kepada beberapa pihak untuk bidang  tanah  yang  sama;  Pemalsuan dokumen  terkait  tanah  seperti  kartu eigendom, kikitir/girik, surat keterangan tanah; Memprovokasi masyarakat untuk mengkorupsi atau mengusahakan  tanah  secara  ilegal  di atas tanah perkebunan HGU baik yang akan  berakhir  maupun  yang  masih berlaku;  Mengubah  atau  menggeser dan  menghilangkan  patok  tanda  batas tanah; Mengajukan permohonan sertipikat  pengganti  karena  hilang padahal  sertipikat  tidak  hilang  dan masih dipegang oleh pemiliknya sehingga  mengakibatkan  beredarnya dua sertipikat di atas bidang tanah yang sama;  Menggunakan  jasa  preman untuk  menguasai  tanah;  penguasaan atas  tanah,  serta  perebutan  sumber daya  alam.  Konflik  atau  sengketa agraria ini timbul akibat adanya ketidak
serasian  atau  kesenjangan  terkait sumber-sumber  agraria  atau  sumber daya  alam  (SDA).  Beririsan  dengan tanah  yang  berada  dalam  sengketa atau  konflik  agraria  maka  yang  terjadi tanah tidak dapat dimanafaatkan secara  optimal  sehingga  merupakan opportunity  loss (BPN  RI,  2015,  p.3) dan  menutup  akses  masyarakat  untuk memanfaatkannya.
Dalam konstitusi dijamin hak azasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat  dalam  Pasal  27  ayat  (2), Pasal  28  dan  Pasal  33  UUD  1945. Secara khusus, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945  memberikan  dasar  bagi  lahirnya kewenangan sebagaimana diatur dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UUPA  kepada lembaga pemerintah/negara yang bertanggung  jawab  atas  pertanahan. Kewenangan  yang  dimaksud  pasal  ini adalah:
a.  Mengatur  dan  menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
b.  Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum' antara orang-orang  dengan  bumi,  air  dan ruang angkasa;
c.  Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang, dan perbuatan-
perbuatan  hukum  yang  mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Dalam konteks tersebut, lembaga yang diamanatkan mengemban pengaturan  hubungan  sebagaimana dijelaskan  di  atas  bersifat  sangat strategis.  Lembaga  tersebut  berperan penuh  dalam  usaha  mewujudkan keadilan  dan  kemakmuran  rakyat, bangsa  dan  Negara  Indonesia  yang merdeka, bersatu dan berdaulat.
Berdasarkan  ketentuan  diatas  maka Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah sebagai pelaksana kewenangan  Pasal  2  ayat  (2)  UUPA dan  sekaligus  menjadi  pelaksana Pembaruan  Agraria  (Reforma  Agraria) sebagaimana  diamanatkan  TAP  No. IX/MPR/ 2001.
Keharusan melaksanakan Reforma  Agraria  (Pembaruan  Agraria) telah  dituangkan  dalam  Ketetapan MPR-RI  Nomor  IX/MPR/2001  tentang Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan Sumberdaya  Alam  mengamanatkan kepada pemerintah antara lain melaksanakan penataan kembali
penguasaan,  pemilikan,  penggunaan dan  pemanfaatan  tanah  (Landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk  rakyat,  serta  menyelesaikan
konflik - konflik yang berkenaan dengan sumberdaya  alam  yang  timbul  selama ini  sekaligus  dapat  mengantisipasi potensi  konflik  di  masa  mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan  hukum.  Dengan  demikian maknanya  bahwa  filosofi  reforma agraria bertujuan antara lain memajukan kesejahteraan umum sebagai  mana  yang  diamanatkan dalam  pembukaan  UUD  1945  dan dalam  Pancasila  sila  ke  lima  keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia serta  dalam  konstitusi  yang  mengatur pemaknaan  dari  Pasal  33  ayat  (3) sumber  daya  agraria  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  (Aarce Tehupeiory, 2022, p.3).
Reforma Agraria merupakan suatu keharusan, yang dalam pelaksanaannya disebut Program Pembaruan  Agraria  Nasional  (PPAN). Makna Reforma Agraria adalah restrukturisasi
penggunaan,
pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria, terutama tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat. Apabila  makna  ini  didekomposisi, terdapat  lima  komponen  mendasar  di dalamnya, yaitu:
- restrukturisasi  penguasaan  asset tanah  ke  arah  penciptaan  struktur sosial-ekonomi dan politik yang lebih berkeadilan ( equity ),
- sumber  peningkatan  kesejahteraan yang berbasis keagrariaan ( welfare ), - penggunaanlpemanfaatan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya secara optimal ( efficiency ),
- keberlanjutan ( sustainability ), dan,
- penyelesaian sengketa tanah ( harmony ).
Berdasarkan makna Reforma diatas  dirumuskan  tujuan  Reforma Agraria ssebagai berikut:
1.  menata kembali ketimpangan struktur penggunaan tanah ke arah yang lebih adil
2.  mengurangi kemiskinan,
3.  menciptakan lapangan kerja,
4.  memperbaiki  akses  rakyat  kepada sumber-sumber  ekonomi,  terutama tanah,
5.  mengurangi  sengketa  dan  konflik pertanahan,
6.  memperbaiki  dan  menjaga  kualitas lingkungan hidup,
7.  meningkatkan ketahanan pangan. Apabila  dicermati,  keseluruhan tujuan Reforma Agraria di atas
bermuara pada
peningkatan
kesejahteraan rakyat dan penyelesaian berbagai
permasalahan bangsa.
Namun
demikian, dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan dapat menimbulkan potensi  sengketa  dan  masalah  baru yang  tidak  kita  inginkan  bersama. Kemungkinan potensi sengketa dimaksud  bisa  lahir  akibat  kekurang pahaman kita bersama terhadap pelaksanaan  Reforma  Agraria  yang strategis ini.
Berdasarkan paparan diatas maka  Paroki  Santo  Yoseph  Matraman Keuskupan Agung Jakarta. Jl.
Matraman  Raya  Nomor  127  Jakarta Timur. Dari seksi Keadilan Perdamaian (SKP) adalah satu seksi yang memberikan  konsultasi  seputar  hukum atau  membantu  umat  (Jemaat)  untuk melek  hukum,  dengan  mengadakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Seminar dengan tema "Reforma Agraria".  Bertempat  di  Aula  Gereja Santo  Yoseph  dengan  pesertanya umat/jemaat  Paroki  Matraman  Jakarta Timur. Dengan tujuan untuk memberikan  informasi  dan  edukasi kepada masyarakat apa pengertian dari Reforma
Agraria,
bagaimana mengatasi persoatan umum dan sengketa  atau  konflik  agraria  di Indonesia.

## METODE PELAKSANAAN
Metode  pelaksanaan  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  yang diselenggarakan  oleh  seksi  keadilan dan  perdamaian  Paroki  Matraman Jakarta  Timur  dengan  narasumber Romo Antonius Letaona, SVD. (Sebagai Opening Spee Aartje
Tehupeiory,  SH.,  MH.  (Akademisi Masalah  Agraria)  dengan  moderatos Hendrikus  Hengky  L  dan  sebagai Moderator  Mia  Noni  Yuniar.  Acara berlangsung dengan baik dan komunikasi  interaktif  antara  peserta dan  tamu  undangan  yang  hadir  dalam acara kegiatan tersebut dengan memakai metode pendekatan, penyuluhan dan edukasi yang dilakukan secara offline. Adapun tahap pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
1.  Seksi  keadilan  dan  perdamaian
Paroki  Matraman  Jakarta  Timur menghubungi  narasumber  untuk memohon kepada narasumber memberikan konsultasi hukum tentang  Reforma  Agraria  untuk membantu  umat  (jemaat)  Paroki Santo  Yoseph  Matraman  Jakarta Timur.
2.  Setelah berdiskusi dengan narasumber diketahui bahwa kebutuhan  umat  (jemaat)  Paroki
Santo  Yoseph  Matraman  Jakarta Timur kebutuhannya tentang permasalahan  hukum  menyangkut tanah yang banyak bermasalah.
3.  Mendiskusikan  materi  yang  dapat dimengerti  dengan  mudah  oleh umat (jemaat) Paroki Santo Yoseph Matraman Jakarta Timur.
4.  Menyiapkan  segala  perlengkapan yang  diperlukan  untuk  kegiatan tersebut.
5.  Menyiapkan materi seminar secara offline  dengan  topik  “Reforma Agraria  di  Era  Globalisasi”  (Aarce Tehupeiory).
6.  Mempersiapkan acara secara offline  yang  dilakukan  oleh  seksi keadilan  dan  perdamaian  Paroki Santo  Yoseph  Matraman  Jakarta Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan  Paroki  Santo  Yoseph Matraman Jakarta Timur yang dilakukan  pada  tanggal  18  /09/2022 sasarannya adalah memberikan penyuluhan  dan  edukasi bahwa dalam implementasinya  masih  banyak  umat (jemaat)  yang  belum  mengetahui  dan memahami arti Reforma Agraria di Era globalisasi  secara  khusus  memahami arti  pentingnya  pendaftaran  tanah. Selain itu kepentingan siapa saja yang

## 1532
dilindungi  serta  sejauh  mana  hukum memberi  perlindungan  kepada  mereka yang melakukan perbuatan hukum dan peristiwa  hukum  berdasarkan  data yang disajikan dalam era globalisasi ini.
Kegiatan  PKM  dalam  bentuk seminar  yang  diselenggarakan  oleh Paroki Santo Yoseph Matraman
Jakarta  Timur  pelaksanaanya  sebagai berikut:
1.  Registrasi peserta
2.  Meminta peserta yang sudah hadir masuk dalam ruangan Aula Gereja Santo Yoseph Lantai 4.
3.  Acara  dibuka  oleh  MC  Mia  Noni Yuniar.
4.  Berdoa dipimpin oleh Romo Paroki Santo  Yoseph  Matraman  Jakarta Timur.
5.  Sambutan dari ketua Seksi keadilan  dan  perdamaian  Paroki Matraman Jakarta Timur.
6.  Sambutan sekaligus Opening
Speech dari Romo Antonius
Lelaona, SVD.
7.  Membuka sesi seminar oleh
moderator Hendrikus Hengky L.
8.  Pemaparan materi tentang Sumber Daya  Agraria  untuk  Kemakmuran
Rakyat oleh Aarce Tehupeiory.
9.  Seluruh peserta (umat/jemaat)
yang  hadir  antusias  menyimak penjelasan yang diberikan.
10.  Moderator memberikan kesempatan  kepada  umat/jemaat untuk bertanya kepada narasumber.
11.  Acara Tanya jawab terlihat peserta (umat/jemaat) antusias banyak mengajukan pertanyaan yang dialami oleh umat/jemaat.
12.  Moderator  meminta  narasumber untuk memberikan respon dari hasil pembahasan dalam seminar tersebut.
13.  Moderator membuat konklusi setelah  itu  menyerahkan  acara kepada MC.
14.  Pemberian  sertifikat  dan  piagam kepada narasumber.
15.  Pelaksanaan  kegiatan  ini  juga dilakukan  pemberitaan  (publikasi) di beberapa media yaitu: JacindoNews, Informasi
TV,
Inakoran dan Suaramedianasional.
Gambar 4: Pemaparan dari Narasumber
Gambar 3: Ucapan terimakasih dari kepala seksi Gambar 2: Penyerahan Sertifikat dan
Piagam
Sumber – sumber:
http://jacindonews.com/2022/09/19/se minar-reforma-agraria-sumber- daya-agraria-untuk-kemakmuran- rakyat/
https://www.informasitv.com/2022/09/1
9/seminar-reforma-agraria-sumber- daya-agraria-untuk-kemakmuran- rakyat/
https://suaramedianasional.co.id/aartje -tehupeiory-reforma-agraria-di-era- globalisasi/
https://inakoran.com/dr-aartje- tehupeiory-tujuan-reforma-agraria- untuk-kesejahteraan- rakyat/p42269
Kebijakan  Agraria  berjalan  sejak masa pemerintahan Presiden RI
Pertama Soekarno (1960-1965), Kedua
Soeharto  (1966-1998),  Ketiga  BJ. Habibie (1998-1999) Keempat A.
Wahid & Megawati (2000-2004), Kelima Susilo  Bambang  Yudoyono  (2005- 2014)  dan  Keenam  Presiden  Joko Widodo di tahun 2015 - 2023 ini. Selain
Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023 Hal 1527 - 1537
itu Mandat UUPA yang sangat populis, diantaranya adalah sarat dengan semangat  untuk  menciptakan  keadilan di bidang pertanahan dan mengutamakan  masyarakat  gotongan ekonomi Lemah penataan penguasaan dan pemilikan tanah ( agrarian reporm ), penataan penggunaan tanah ( land use planning ),  penataan  pemberian  hak atas tanal (redistribusi), dan  penataark administrasi  pertanahan  (pendaftaran tanah)  mandate  UUPA  yang  sangat populis. (Aarce Tehupeiory, 2022, p.5).
Reforma Agraria merupakan program pemerintah yang bukan hanya ditujukan untuk
mengurangi ketimpangan  penguasaan,  pemilikan, penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah namun juga untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reforma Agraria: Penataan
kembali struktur penguasaan,  pemilikan,  penggunaan, dan  pemanfaatan  tanah  yang  Iebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai  dengan  penataan  akses  untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan dasar  Hukumnya  adalah  Pancasila, UUD  1945,  Undang-undang  Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, TAP MPR RI  Nomor  IX/MPR/2001,  Undang- undang Nomor 17 tahun 2007,
Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun 2015,  Peraturan  Presiden  Nomor  86
Tahun 2018. Reforma Agraria
merupakan  program  pemerintah  yang bukan hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan  tanah  namun  juga  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Percepatan  acces  reform agraria dapat dilakukan dengan (Aarce Tehupeiory, 2022, p.14):
1.  Political  action  yang  sejati  dan political culture yang membumi.
2.  Data  yang  objektif  (objek  maupun subjek calon penerima).
3.  Peta  masalah  yang  faktual  dan realistis.
4.  Grand design / fokus kegiatan baik yang terpusat maupun yang lokal.
5.  Persepsi yang sama antar tingkatan dan antar anggota GTRA.
6.  Sinergitas  dengan  stake  holders (dalam pendampingan dan pemberdayaan)  percepatan  acces reform agraria.
Untuk  kepastian  dan  kesejahteraan rakyat  maka  pemerintah  melakukan program PTSL yaitu:
a.  Untuk  keperluan  pembuktian  hak,
Panitia  Ajudikasi  PTSL  melakukan penelitian Yuridis melalui pengumpulan  dan  pemeriksaan
Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023 Hal 1527 - 1537
riwayat kepemilikan tanah dituangkan dalam Risalah DataYuridis.
b.  Dalam  hal  bukti  kepemilikan  tanah
masyarakat tidak lengkap atau idak ada  sama  sekali  maka  dapat dilengkapi  dan  dibuktikan  dengan surat  pernyataan  tertulis  tentang pemilikan  dan/atau  penguasaan fisik  bidang  tanah  dengan  itikad baik oleh yang bersangkutan.
c.  Itikat baik dibuktikan dengan pernyataan pemohon:
a.  Tidak  terdapat  keberatan  dari pihak  lain  atas  tanah  yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa dan,
b.  Tidak  termasuk  atau  bukan merupakan  Aset  Pemerintah, Pemerintah  daerah/pusat  dan Kawasan Hutan. Manfaat  dan  Keuntungan  dari Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL)  yaitu:  Manfaatnya  Terbitnya Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  guna kepastian  dan  perlindungan  Hukum kepada subjek pajak Mengurangi kasus sengketa dan konflik pertanahan Sertifikat  dapa  menjadi  collateral  di Bank  untuk  usaha  produktif,  menuju kesejahteraan  pemilik  tanah.  Dan Keuntungannya adalah Melibatkan partisipasi  aktif  masyarakat.  Lebih
cepat, mudah, dan data lengkap dalam mengumpulkan data, dan memperbaiki dan   meningkatkan  data  pertanahan yang ada.

## SIMPULAN DAN SARAN
Peserta (umat/jemaat) Paroki Santo Yoseph Matraman Jakarta Timur dalam  kegiatan  ini  dihimbau  untuk melek hukum sebagai warga masyarakat  dan  Negara  seyogyanya mengenal, mengetahui, dan memahami sumber daya agraria untuk kemakmuran rakyat walaupun sekelumit.  Selain  ada  gunanya  bagi perorangan yang memerlukannya, juga diharapkan  sebagai  penyuluh  dalam rangka  pembinaan  hukum,  kesadaran hukum  secara  khusus  kepada  Peserta (umat/jemaat)  Paroki  Santo  Yoseph Matraman Jakarta Timur akan pentingnya  Reforma  Agraria  sebagai sumber daya agraria untuk kemakmuran  rakyat  yang  memberikan keadilan  melalui  penataan  asset  dan disertai dengan penataan access untuk kemakmuran  masyarakat  khususnya umat/jemaat  Paroki  Santo  Yoseph Matraman Jakarta Timur.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dengan  terlaksananya  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  yang
dilaksanakan  oleh  Seksi  keadilan  dan perdamaian  Paroki  Santo  Yoseph Matraman  Jakarta  Timur  bermitra dengan  narasumber,  Dosen  Program Doktor Hukum Pascasarjana Universitas  Kristen  Indonesia,  pada tanggal  18  September  2022  yang dilaksanakan  secara  offline  dengan  ini diucapkan terima kasih kepada:
1.  Romo  Antonius  Lelaona,  LVD,
pada Paroki Santo Yoseph
Matraman Keuskupan Agung Jakarta. 2.  Stevanus,  S.H.,  M.  Tr.A.P.  selaku Ketua Seksi Keadilan dan Perdamaian  Paroki  Santo  Yoseph Matraman Keuskupan Agung Jakarta.
3.  Hendrikus Lermatin, S.H., S. Kom. selaku  Sekretaris  Seksi  Keadilan dan  Perdamaian  Paroki  Santo Yoseph Matraman Keuskupan Agung Jakarta.
4.  Pengurus  Seksi  Keadilan  dan Perdamaian  Paroki  Santo  Yoseph Matraman Keuskupan Agung
Jakarta.
5.  Umat/jemaat  Paroki  Santo  Yoseph Matraman Keuskupan Agung Jakarta.
Atas  kesempatan  dan  dukungannya sehingga  penulis  dapat  melakukan literasi Reforma Agraria: Sumber Daya
Agraria  untuk  kemakmuran  rakyat sebagai  wujud  Tridarma  Perguruan Tinggi  dalam  pengabdian  kepada masyarakat  yang  diharapkan  dapat meningkatkan pengetahuan umat/jemaat  Paroki  Santo  Yoseph Matraman  Keuskupan  Agung  Jakarta. Tentang Sumber Agraria untuk kemakmuran rakyat.

## REFERENSI
Aarce  Tehupeiory;  2022.  Reforma Agraria di Era Globalisasi;
Seminar Reforma Agraria,
Jakarta; UKI Press
Aartje  Tehupeiory.  2012.  Pentingnya Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia;
Jakarta: Swadaya Grup.
Diyan  Isnaeni,  H.  Suratman,  2018.
Reforma Agraria; Malang,  Intrans Publishing.
Gunawan Wiradi, 2016. Reforma Agraria  Perjalan  yang  belum berakhir; Sajogyo Institute Akatiga Konsorsium  Pembaruan  Agraria (KPA).
Kementrian  Agraria  Dan  Tata  Ruang
Badan Pertanahan Nasional
Reforma Agraria, Jakarta 2018.
Muhamad Ilham Arisputra, 2021.
Reforma  Agraria  Di  Indonesia; Jakarta Sinar Grafika.
Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023 Hal 1527 - 1537
Noer  Fauzi  Rachman,  2016.  Bersaksi
Untuk Pembaruan Agraria; Yogyakarta; Insistpress.
Reforma  Agraria,  Badan  Pertanahan
Nasional Republik Indonesia
(BPN RI), 2020
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-undang  Nomor  5  tahun  1960,
tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria.
TAP  MPR  RI  Nomor  IX/MPR/2001,
Tentang  Pembaruan  Agraria  Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007,
Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  Tahun 2005 – 2025
Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun
2015, Ttentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015 - 2019.
Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun 2018. Tentang Reforma Agraria