Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Volume 7, Nomor 4, 2022, 439-458 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin

## Pelayanan Sosial Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Era Pandemi COVID-19
Fatya Ayu N’dari 1* , Nanih Machendrawaty 2 , Deden Sumpena 1 1 Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
2 Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung *Email : fatyaandr@gmail.com

## ABSTRAK
Pemberdayaan role model top to down merupakan pemberdayaan yang dilakukan pemerintahan  kepada  masyarakat,  dilakukan  melalui  pelayanan  sosial  berupa pengesahan  kebijakan,  pemberian  perhatian,  membantu  kebutuhan  masyarakat sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  dari  lembaga,  namun  saat  ini  terdapat permasalahan  pada  kesehatan  masyarakat  berupa  pandemi  Covid-19  yang mengganggu aktifitas, dengan melihat persoalan inilah maka pelayanan sosial di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung perlu memikirkan upaya bagi masyarakat. Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengutarakan  program  pelayanan  sosial,  proses pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang, dan manfaat dari program yang dilakukan. Metode yang digunakan yakni metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Penataan Ruang Kota Bandung melakukan program pelayanan sosial  sesuai  dengan  fungsinya,  yakni  melakukan  perencanaan,  pemanfaatan, pengawasan pengendalian, serta melakukan pelayanan pemakaman bagi korban jiwa  akibat  terpapar  Covid-19.  Proses  pelayanan  sosial  disalurkan  melalui  E- Government,  menghasilkan  manfaat  bagi  masyarakat  untuk  terlibat  dalam penataan ruang hingga memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan ruang lingkungan di Kota Bandung.
Kata Kunci : Covid-19; Pelayanan Sosial; Penataan Ruang

## ABSTRACT
Empowerment of top to down role models is an empowerment carried out by the government to the community, carried out through social services in the form of ratifying policies, giving attention, helping  community  needs  in  accordance  with  the  duties  and  functions  of  the  institution,  but currently there are problems with public health in the form of the Covid-19 pandemic which disrupting activities, by looking at this problem, social services at the Bandung City Spatial
PlanningOffice need to think about efforts for the community. This paper aims to describe the social service program, the service process carried out by the Spatial Planning Office, and the benefits of the program carried out. The method used is qualitative method. Based on the results of the study, the Bandung City Spatial Planning Service carried out social service programs according to their functions, namely planning, utilization, monitoring and control, as well as carrying out funeral services for victims of COVID-19 exposure. The social service process is channeled through E-Government, generating benefits for the community to be involved in spatial planning to meet community needs related to environmental space in the city of Bandung. Keywords : Covid-19; Social Services; Spatial Planning

## PENDAHULUAN
Pengembangan  masyarakat  memiliki  konteks  bahwa  kesejahteraan  masyarakat merupakan  prioritas  utama,  dengan  role  model  top  to  down  pemberdayaan masyarakat diberikan melalui pelayanan sosial dengan adanya bentuk pemberian perhatian,  pengesahan  kebijakan,  hingga  adanya  bantuan  yang  diberikan  oleh instansi terkait kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya (Lasiman, 2014).  Hal  ini  berkaitan  dengan  adanya  strategi  yang  dirancang  oleh  para pemimpin di Indonesia baik kepemimpinan dalam level pemerintahan nasional, regional,  maupun  lokal  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  di tengah wabah Covid-19  (Sumpena, dkk 2020). Pelayanan di bidang sosial dapat dikatakan sebagai salah satu penunjang bahkan pendukung bagi masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pelayanan sosial dapat dikatakan sebagai salah satu  bentuk  support  atau  dukungan  bagi  masyarakat  supaya  masyarakat  dapat meraih  posisi  yang  berdaya  sesuai  dengan  keinginan  mereka  (Tuwu,  2020). Pelayanan  sosial  juga  dikatakan  sebagai  salah  satu  pendukung  dalam pendampingan  masyarakat  untuk  mencapai  posisi  yang  lebih  baik  dari sebelumnya.  Suatu  hal  yang  menjadi  permasalahan  yang  muncul  di  tengah masyarakat saat  ini  yakni adanya  permasalahan  pada  bidang  kesehatan,  dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya gangguan dalam proses interaksi  sosial,  sehingga  pemerintah  menetapkan  kebijakan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB).
Berdasarkan  pada  hal  inilah  yang  akhirnya  menjadikan  Dinas  Penataan Ruang Kota Bandung harus memikirkan strategi yang tepat untuk menyampaikan pelayanannya di bidang penataan ruang sebagai salah satu upaya pemberdayaan dalam aspek lingkungan masyarakat agar pelayanan dapat tetap terselenggaran dan tetap bisa menjangkau (klien) masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bandung yang ingin membutuhkan pelayanan melalui Dinas Penataan Ruang.
Latar belakang sebagai bagian dari pendahuluan yang telah disusun mampu merumuskan rumusan masalah untuk mendukung penelitian ini yang terdiri dari 1)  Apa  saja  program  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Penataan  Ruang
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 7 No. 4 (2022) 439-458
Kota  Bandung?  2)  Bagaimana  proses  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Penataan  Ruang  Kota  Bandung?  3)  Bagaimana  manfaat  dari  hasil  program pelayanan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Penataan  Ruang  Kota  Bandung  bagi masyarakat di era pandemic Covid-19? Pertanyaan penelitian ini didasarkan pada pendahuluan  yang  dijadikan  sebagai  latar  belakang  penelitian  untuk  mencapai tujuan dari diselenggarakannya penelitian.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas  Penataan  Ruang  Kota  Bandung, dikarenakan adanya strategi Pelayanan Sosial terbaru sebagai strategi dari Dinas Penataan Ruang Kota Bandung yang dijadikan akses pelayanan bagi masyarakat Kota Bandung selama pandemi Covid-19, pemilihan lokasi penelitian ini didukung karena  adanya  data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  oleh  peneliti  misalnya adanya narasumber yang sesuai kebutuhan penelitian, proses dokumentasi sebagai salah  satu  bentuk  dalam  pengambilan  data,  dan  lokasi  penelitian  termasuk  ke dalam kawasan strategis di pusat Kota Bandung.
Hasil  penelitian  relevan  sebelumnya  mendukung  landasan  pemikiran  dari penelitian  ini,  hasil  penelitian  terdahulu  yang  dijadikan  landasan  pemikiran diantaranya sebagai berikut pertama Nahdiyana Fitri (2021), yang berjudul Strategi Adaptif  NGO  saat  pandemi  Covid-19,  yang  menghasilkan  adanya  proses pemberdayaan  bagi  kaum  Wanita  melalui  lembaga  non  pemerintah,  untuk mendukung  para  Wanita  belajar  melalui  media  daring  dengan  memanfaatkan waktu  di  tengah  situasi  pandemi,  penelitian  pertma  dilakukan  dengan menggunakan  metode  wawancara,  dokumentasi,  dan  observasi, kedua Asri  B (2020), yang berjudul Implementasi Kebijakan Pelayanan Sosial berbasis Aplikasi di Era Pandemi Covid-19 di Kota Cimahi, IPDN.
Perbedaan  dari  penelitian  terdahulu  terdapat  pada  objek  penelitian. Penelitian yang dilakukan ada di pemerintahan dan adapula yang dilakukan di Non GovernmentO  rganization  (NGO) ,  selain  itu  adapula  perbedaan  dari  cara pengumpulan  data,  dan  tentunya  ada  hasil  dan  pembahasan  penelitian  yang berbeda pula, namun masih berkaitan tentang pelayanan sosial kepada masyarakat di era pandemi covid-19.
Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan artian peneliti melakukan penelitian pada objek yang akan diteliti (Sugiyono, 2012), yakni Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan melakukan penafsiran atas fakta yang terjadi  dalam  proses  pelayanan  sosial  di  Dinas  Penataan  Ruang  Kota  Bandung sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Data yang dihasilkan merupakan data  kualitatif  naturalistik,  dengan  data  yang  alami  tanpa  penambahan  maupun pengurangan  kehendak  pribadi.  Tidak  hanya  jenis  data,  penelitian  ini  memiliki paradigma dan pendekatan secara paradigma positivisme. Paradigma positivisme yang  merupakan  suatu  paradigma  dalam  metode  penelitian  kualitatif  yang  bisa
diamati  berdasarkan adanya  kebiasaan  masyarakat dalam  kehidupan  sehari-hari. Dalam  penggunaan  metodologi  positivisme  ini  tentunya  terdapat  beberapa pengutaraan  terkait  adanya  perubahan  kebiasaan  hidup  masyarakat  yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 ini yang menyebabkan masyarakat harus  meningkatkan  kesadaran  dari  dalam  dirinya  yang  berupa  adanya permasalahan dalam interaksi sosial, kemudian untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian yakni yang tentunya mengharuskan dan menuntut peneliti untuk mampu mengetahui berbagai macam peristiwa berdasarkan fenomena- fenomena yang terjadi dalam pelayanan sosial di era pandemi seperti saat ini.
Pengumpulan  data  penelitian  didapatkan  dari  observasi  dengan melakukan observasi mendalam di lokasi penelitian dengan ikut terjun langsung ke lapangan bersama tim distaru, wawancara, dan dokumentasi dengan Sub Bagian yang ada di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung yang terdiri dari sub bagian perencanaan  ruang,  pemanfaatan  ruang,  pengawasan  dan  pengendalian  ruang, hingga sub  bagian  pelayanan  pemakaman.  Sumber  data  teridiri  dari  dua  bagian yakni primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara pada beberapa  informan,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisa  data  dalam  penelitian menggunakan beberapa langkah yang teridiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan  sebagai  tahapan  terakhir  dalam penelitian yang dilakukan.

## LANDASAN TEORITIS
Landasan teori yang dijadikan sebagai landasan maupun pondasi dalam penelitian ini ialah teori pelayanan sosial, yang dimana pelayanan sosial merupakan konsep untuk  memberikan  sesuatu  yang  terbaik  pada  individu,  kelompok  serta masyarakat yang memiliki permasalahan secara internal maupun eksternal pada diri mereka sebagai dampak dari lingkungan sosialnya amupun lingkungan dimana mereka berada, dalam hal ini pelayanan sosial itu dikerjakan atau dilakukan oleh pekerja sosial (Fahrudin, 2018) untuk memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan. Pada dasarnya pelayanan sosial dibagi menjadi dua kategori yakni, pertama pelayanan sosial dalam arti luas, dalam hal ini pelayanan sosial yang diberikan  mencakup  pada  aspek  yang  dalam  artian  belum  spesifik  dan  butuh pengertian kgusus untuk menfasirkannya, pelayanan sosial mencakup aspek besar di tengah masyarakat, misalnya seperti bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan  dan  pengaturan  lingkungan  atau  bisa  disebut  sebagai  pelayanan yang mencakup semua bidang sosial, kedua Pelayanan Sosial dalam arti sempit, pelayanan tipe ini cukup jelas sasarannya dikarenakan bersifat langsung kepada individu yang terkait misalnya adanya pemberian rehabilitasi sosial, jaminan sosial pada korban kekerasan atau bisa dikatakan pelayanan sosial dalam arti sempit ialah pelayanan  yang  diberikan  hanya  kepada  jenis  individunya  saja  Alfred  J.  Kahn
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 7 No. 4 (2022) 439-458
dalam  (Fahrudin,  2018)  Alfred  J.  Kahn  mengemukakan  pendapatnya  dalam (Diyananti,  2016)  bahwa  pelayanan  memiliki  fungsi  dan  tujuan  yakni:  1) Pengembangan  masyarakat  melalui  sosialisasi  sebagai  upaya  untuk  mencapai tujuan  ke  arah  yang  lebih  baik  2)  Pelayanan  Sosial  untuk  memberikan penyembuhan, 3) Pelayanan Sosial untuk akses masyarakat.
Friedlander  mengemukakan  pendapatnya  yang  dimulai  dari  kesejahteraan masyarakat  yang  berartikan  sebagai  suatu  sistem  yang  teroganisir  merupakan wujud dari pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh lembaga sosial sebagai suatu upaya membantu masyarakat itu sendiri, baik masyarakat dalam bentuk kelompok maupun  individu  untuk  mencapai  standar  kehidupan  yang  memuaskan  yang dibutuhkan oleh mereka (Edi, 2004)
Social  Service merupakan  istilah  Bahasa  Inggirs  yang  bila diterjemahkan  tidak  mudah  untuk  diterangkan.  Kesulitan  dalam  pengartian  ini disebakan  adanya  kata  pelayanan (service) yan  memiliki  banyak  arti  serta  makna maka, pelayanan sendiri bisa diartikan sebagai suatu pekerjaan atau kewajiban, kata pelayanan dapat diartikan tergantung dengan kata bagiannya dari kata “pelayanan (service) ”  itu sendiri.  Dari  definisi  yang  dipaparkan  oleh  para  ahli,  secara  tidak langsung terdapat benang merah pada pelayanan sosial dalam artian sempit. Salah satu  definisi  seorang  ahli  yang  bernama  Kahn  (1979)  dalam  Fahrudin  (2018) berpatokan pada pengertian pelayanan sosial dalam arti luas.
Kahn menyatakan bahwa: "In an institutional context, social service may be defined as programs made available by means other than market criteria to ensure  a  basic  level  of  health-education-welfare  provision,  to  improve communal living and individual functioning, to facilitate access to services and  institutions  in  general,  and  to  assist  those  in  difficulty  and  need." (Fahrudin, 2018) ”
Kelembagaan  sosial  pun  menafsirkan  bahwa  pelayanan  sosial merupakan implementasi sebagai bentuk wujud adanya kegiatan yang terlaskana dari  program-program  yang  disediakan  oleh  lembaga  sosial  tersebut  dengan berdasarkan  pada  kriteria  kebutuhan  masyarakat  dalam  cakupan  yang  sempit maupun  yang  luas,  pelayanan  sosial  diberikan  pada  keberfungsian  individual, hingga kelompok masyarakat untuk memudahkan akses pada pelayanan lembaga yang  pada  umumnya  memiliki  kaitan  tidak  langsung  dengan  masyarakat,  dan pelayanan sosial pun diselenggarakan dalam rangka untuk meringankan mereka yang berada dalam kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup.
Dilihat  dari  sasaran  perubahan  inilah,  maka  sasaran  dari  pelayanan sosial adalah sumber daya manusia dan sumber-sumber pendukung kegiatan hidup bersosial dari masyarakat. Pelayanan sosial tidak hanya mengganti atau berusaha
memperbaiki keluarga dan bentuk-bentuk organisasi sosial, tetapi juga merupakan penemuan  dari  bidang  sosial  yang  berusaha  untuk  memenuhi  kebutuhan- kebutuhan  manusia  di  era  modern  seperti  saat  ini  dalam  menjalakan  berbagai permasalahan keidupan yang saling berhubungan dan membina masyarakat untuk menjalankan  peran-perannya  saat  ini,  hal  ini  sama  seperti  sebuah  inovasi teknologis  yang  berkembang  dan  memiliki  fungsi  sebagai  tanggapan  terhadap persyaratan fisik dari kehidupan modern dan masa globalisasi. Tahapan pelayanan sendiri terdiri dari beberapa langkah atau strategi pemberdayaan masyarakat yang dimulai strategi dari 1) Pendekatan kepada khalayak, 2) Penyusunan Perencanaan, 3)  Proses  Implementasi,  4)  Proses  Implementasi  5)  Proses  Evaluasi (Machendrawati & Safei, 2001).
Ruang yang meliputi seluruh aspek kegiatan makhluk hidup dan aspek lainnya  mencakup  aktifitas  dari  semua  kegiatan  makhluk  hidup,  diantaranya aktivitas  manusia  sehari-hari  dan  aspek  yang  mengakibatkan  hal  lainnya  yang terjadi  secara  hubungan  sosial  antara  makhluk  hidup  (Undang-Undang  No.  26 Tahun  2007).    penataan  ruang  merupakan  suatu  sistem  yang  teridir  dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengawasan serta pengendalian ruang. Pelaksaan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan ruang, pembinaan masyarakat terkait tata ruang, hingga proses implementasinya berupa pelaksanaan  yang  dilalui, hingga  proses  yang  terkahir  yakni  adanya  pengenalian dan pengawasan terhadap ruang yang ada.
Penataan  Ruang  merupakan  sistem  yang  terdiri  dari  perencanaan ruang,  pemanfaatan  ruang,  pengawasan  dan  pengendalian  ruang.  Pelaksanaan penataan  ruang  adalah  kegiatan  pengaturan  ruang,  pembinaan  terhadap masyarakat terkait tata ruang, hingga proses implementasinya berupa pelaksanaan yang dilalui hingga proses terakhir (UU No. 26 Tahun 2007). Tujuan dari penataan ruang itu sendiri ialah untuk mewujudkan pembangunan lingkungan yang berjalan secara  terus-menerus  hingga  prosesnya  berjalan  sesuai  dengan  capaian  maupun target program pemerintah SGDs (Sustainable Development Goals), oleh karena hal inilah maka penataan ruang harus dilakukan (Sinaga, E.J., 2020).
Penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  dimulai  dari  perencanaan  pada Wilayah  Kota  (RTRWK)  yang  berjalan  berdasrkan  pada  Rencna  Tata  Ruang Wilayah  Nasional  (RTRWN)  serta  adanya  acuan  pada  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Provisi (RTRWP) hal hal inilah yang kemudian akan menjadi suatu acuan serta arahan dalam proses berjalannya penataan ruang dan rencana pembangunan jangka  panjang  daerh  menjadi  salah  satu  tahapan  awal  yang  dijalankan  untuk melakukan fungsi dan prinsip dari penataan ruang.
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 7 No. 4 (2022) 439-458

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian dilakukan di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, yang berlokasi di Jl. Cianjur No. 34, Kacapiring, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Lokasi penelitian terletak di pusat Kota Bandung, dan keberadaan Dinas Penataan Ruang Kota  Bandung  tidak  jauh  dengan  keberadaan  beberapa  instansi  pemerintahan lainnya.  Hasil  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  menemukan  ada  beberapa program yang diselenggarakan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, serta adanya  proses  pelayanan  yang  berjalan  menggunakan  metode  E-Government, hingga adanya manfaat dari hasil pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Bandung kepada masyarakat di era pandemi Covid-19.
Visi  Misi  Dinas  Penataan  Ruang  yang  selaras  dengan  tujuan pandangan  Kota  Bandung,  yait u:  “Terwujudnya  Kota  Bandung  yang  Unggul, Nyaman,  Sejahtera,  dan  Agamis”  serta  sesuai  dengan  misi  dari  Kepala  Daerah Kota  Bandung,  yaitu: 1)  Menciptakan  pemikiran  masyarakat  yang  Humanis, Agamis,  Berkualitas  dan  Berdaya  Saing . 2) Merealisasikan  proses  Tata  Kelola Pemerintahan yang melayani masyarakatnya secara, Efektif, Efisien, dan Bersih. 3) Merancang Perekonomian di Masyarakat yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan . 4) Menciptakan Bandung Nyaman diantranya, melalui proses Perencanaan Tata Ruang  Kota,  Pembangunan  Infrastruktur  Wilayah  Kota,  serta  Pengendalian Pemanfaatan  Ruang  yang  Berkualitas  dan  Berwawasan  Ramah  Lingkungan . 5)Mengembangkan  Pembangunan  Kota  yang  Partisipatif,  Kolaboratif  dan Terintegrasi .
Ibu kota Provinsi Jawa Barat yang luasnya sekitar 16.729,65 hektar adalah kota Bandung. Salah satu kota dataran tinggi yang terletak antara 675-1.050 meter di  atas  permukaan  laut.  Secara  geografis,  kota  Bandung  terletak  relatif  dekat dengan ibu kota Indonesia, yaitu kota Jakarta yang merupakan kota metropolitan dengan komunitas kota tersibuk di negara ini. Alhasil, Bandung otomatis memiliki kelebihan  dengan  pesatnya  perkembangan  Indonesia  di  berbagai  bidang. Berdasarkan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Negara  (RTRWN),  Kota  Bandung merupakan bagian yang strategis, hal ini didasarkan dengan pertimbangan terkait pertahanan  dan  keamanan,  pertumbuhan  ekonomi  masyarakatnya,  kehidupan bersosial, budaya masyarakat, hingga adanya pengembangan pada potensi sumber daya alam serta pemanfaatan teknologi yang tinggi, dan yang terkahir adanya daya dukung  dari  lingkungan  hidup  masyarakat  di  Kota  Bandung.  Nilai  strategis  ini mencakup kemampuan kawasan dalam pertumbuhan ekonomi dalam pemerataan perkembangan wilayah. Wilayah ruang yang dikelola oleh Dinas Tata Ruang Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran  dan  Pembentukan  Wilayah  Kerja  Kecamatan  dan  Keluaran  di Lingkungan  Pemerintah  Kota  Bandung,  yang  terbagi  atas:  1.558  Rukun  Warga
(RW)  yang  diketuai  oleh  seorang  RW;  30  Kecamatan,  dipimpin  oleh  seorang Camat; 151 Kelurahan, dipimpin oleh seorang Lurah. 9.678 Rukun Tetangga (RT), dipimpin oleh seorang RT.

## Program Pelayanan Sosial Dinas Penataan Ruang Kota Bandung
Program  pelayanan  sosial  di  Dinas  Penataan  Ruang  Kota  Bandung  disusun berdasarkan sub bagian dan fungsi serta tujuan dari Dinas Penataan Ruang Kota Bandung,  dimulai  dari  program  perencanaan,  program  pemanfaatan,  hingga program  pengawasan  serta  pengendalian  ruang,  hingga  program  pelayanan pemakaman  di  saat  pandemi  Covid-19.    Program  tersebut  dirancang  sesuai dengan  isu  strategis  kota,  misalnya  terkait  dengan  faktor  daya  tampung  kota dengan masyarakat, peranan ruang-ruang publik, pelestarian kawasan hijau, serta ruang lainnya yang digunakan oleh masyarakat (Suharto, 2011), oleh karena itulah Dinas Penataan Ruang membagi program sesuai dengan sub bagian kepegawaian yang ada 1) Program Perencaan Ruang Kota Bandung, merupakan program yang dilakukan oleh Subbag Perencanaan yang bertugas untuk membuat Rencana Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  sebagai Guidance  of  Future  in  Action (Sitorus,  2019) . Pedoman RTRW ini disusun agara penataan ruang dapat tersusun secara selaras, sesuai  bagi  kebutuhan  lingkungan  masyarakat  perkotaan.  2)  Program Pemanfaatan Ruang, program ini dirancang oleh Sub Bagian Pemanfaatan Ruang yang  beroperasionalisasi  dalam  mewujudkan  pembangunan-pembangunan wilayah kota, program penfaatan ini juga bisa dikatakan sebagai proses Kerjasama antara  Dinas  Penataan  Ruang  Kota  Bandung  dengan  masyarakat,  pengusaha swasta,  dan  sebagainya.  3)  Program  Pengawasan  dan  Pengendalian  Ruang, program  ini  diselenggarakan  oleh  Sub  Bagian  Wasdal  dengan  menetapkan perizinan kepada masyarakat untuk menggunakan ruang sesuai dengan Rencata Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) yang telah disusun oleh bidang perencanaan, selain RTRWK program Wasdal mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang sesuai dengan Peraturan Zonasi (PZ), maka pihak wasdal tidak akan  segan  kepada  masyarakat  yang  menggunakan  ruang  wilayah  tidak sebagaimana  mestinya,  hingga  akhirnya  sanksi  pun  dijatuhkan.  4)  Program Pelayanan Pemakaman yang merupakan layanan bagi masyarakat dalam rangka menyediakan lahan makam, penggalian, pengurugan, hingga menyediakan fasilitas ambulance untuk korban jiwa terdampak Covid-19 yang terbagi menjadi menjadi UPT Pemakaman Wilayah I, II, III, IV.
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 7 No. 4 (2022) 439-458
447

## Sumber: Dokumentasi Pribadi
Gambar 1. Kepala Dinas Penataan Ruang dan para Staff sedang melangsungkan Rapat mengenai Program Pelayanan
Gambar  1  menunjukkan  adanya  kegiatan  dalam merancang  perencanaan mengenai tugas dan fungsi maupun program kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh William F. Glueck terkait strategi yang merupakan suatu rencana menyeluruh yang dilakukan secara terpadu, berkaitan dengan keunggulan dari perusahaan tersebut dengan  menyesuaikan  pada  tantangan  yang  ada  di  lingkungan,  maka  strategi dirancang untuk memastikan bahwa tujuan dari perusahaan dapat dilalui secara tepat, strategi juga dikatakan sebagai suatu pendekatan yang menyeluruh terkait pelaksanaan  gagasan,  perencanaan-perencanaan  yang  dilakukan,  dan  adanya sebuah eksekusi dalam kurun waktu tertentu (Glueck, 1995).
Program di Dinas Penataan Ruang disusun berdasarkan fungsi dan tujuan dari Dinas Penataan Ruang itu sendiri, dimulai dari adanya fungsi Perencanaan Tata  Ruang  Kota  Bandung,  Pemanfaatan  Ruang  Kota  Bandung,  hingga melakukan  Pengawasan  dan  Pengendalian  terhadap  Ruang  di  Kota  Bandung, hingga  melakukan  pelayanan  berupa  pemakaman  bagi  masyarakat  yang membutuhkan (Sinaga, E.J., 2020).
Beberapa  program  dirancang  mengikuti  beberapa  isu-isu  strategis  kota misalnya adanya faktor dari daya tampung kota, peran dan fungsi kota, struktur ruang  kota,  pola  ruang  kota,  pelestarian  kawasan  dan  bangunan,  ruang  publik, fasilitas-fasilitas  publik  yang  digunakan  oleh  masyarakat,  peraturan  jalur
trasnportasi,  ketersediannya  infrastruktur  bagi  masyarakat  Kota  Bandung, pengendalian bangunan dan isu mengenai permasalahan lainnya.
Kebijakan dan strategi penataan ruang tersebut dibagi menjadi tiga kategori rencana: (1) Kebijakan yang berkaitan dengan kawasan strategis perkotaan; (2)  Kebijakan  yang  berkaitan  dengan  tata  ruang;  dan  (3)  Kebijakan  yang berkaitan  dengan  pola  tata  ruang.  (Wawancara  Kasubbag  Perencanaan Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada tanggal 13 Mei 2022)
Program  pemanfaatan  ruang  merupakan  wujud  dari  operasionalisasi rencana  tata  ruang  dalam  pelaksanaan  pembangunan  wilayah  kota,  program pemanfaatan ruang juga bisa dikatakan sebagai program untuk mewujudkan tata ruang  yang  dalam  pelaksanaan  pemanfaatan  ruang  ini  diharuskan  adanya kerjasama  dan  kemitraan  antara  pihak  pemerintah,  pihak  swasta,  serta  peran masyarakat di dalamnya. Kasubbag Pemanfaatan Ruang menjelaskan:
Dalam  program  pemanfaatan  ruang,  dibutuhkan  kerjasama  tim  subbag pemanfaatan  ruang  di  Dinas  Penataan  Ruang  Kota  Bandung  ini  dalam menyusun  tahapan  apa  saja  yang  akan  dibuat,  kemudian  kita  harus mementingkan prioritas masyarakat yang menjadi hal mendesak yang harus ditangani,  serta  kita  harus  membuat  antisipasi  bahkan  arahan pengembangan lingkungan untuk masa mendatang (Wawancara Kassubag Pemanfaatan Ruang Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Tanggal 17 Mei 2022)
Program  Pengawasan  dan  Pengendalian  Penataan  Ruang  adalah mekanisme  perijinan  dan  pengendalian  pelaksanaan  pembangunan  yang  harus sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  (RTRWK),  tujuan  penataan ruang kota, atau Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) harus sesuai dengan Peraturan Zonasi yang berlaku (PZ) (Sugandhi, 1999). Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan yang ada, standar teknis, kelengkapan prasarana, kualitas  ruang  yang  tersedia  dapat  diprimalkan,  dan  kinerja  kegiatan  yang  telah ditetapkan.  Program  Wasdal  ini  dilaksanakan  oleh  subbagian  Pengawasan  dan Pengendalian  Tata  Ruang  Kota  Bandung.  Sebagaiman  yang  dipaparkan  oleh Kasubbag Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penataan Ruang Kota Bandung kepada peneliti yakni:
“Subbag  Pengawasan  dan  Pengendalian dalam  melakukan  pekerjaannya melalui  tahapan  untuk  melakukan  pengendalian  dari  pemanfaatan  ruang secara tegas dan konsisten, dengan menjadikan ketentuan serta peraturan untuk menindak sanksi kepada para pelanggar terkait tata ruang kota, jika terdapat  pelanggar  yang  memakai  ruang  kota  Bandung  untuk  digunakan tidak  sebagaimana  mestinya  maka  dipastikan  kami  akan  menindaknya. (Wawancara  Kassubag  Pengawasan  dan  Pengendalian  Dinas  Penataan
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 7 No. 4 (2022) 439-458

## Ruang Kota Bandung Tanggal 17 Mei 2022) ”
Program Pelayanan Pemakaman yang merupakan layanan bagi masyarakat dalam  rangka  menyediakan  pelayanan  penyediaan  lahan  makam,  penggalian, pengurugan makam, makam tumpang dan juga  ambulance. Program Pelayanan Pemakaman ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Penataan Ruang yang terbagi menjadi UPT Pemakaman Wilayah I, II, III, dan IV.
Hal  ini  sebanding  dengan  hasil  penelitian  bahwa  Dinas  Penataan  Ruang telah menetapkan strategi dengan tepat berdasarkan teori dari unsur-unsur strategi yang dijelaskan sebagai berikut, 1) Dinas Penataan Ruang Kota Bandung memiliki gelanggang aktivitas di wilayah Kota Bandung khususnya, melakukan fungsi dan tugasnya  untuk  melakukan  penataan  ruang  di  masyarakat  yang  terdiri  dari  30 Kecamatan  di  Kota  Bandung  2)  Sarana  yang  digunakan  oleh  Dinas  Penataan Ruang Kota Bandung ini dibuktikan dengan adanya SDM internal yang membantu proses  pelayanan  dengan  menggunakan  bantuan  teknologi  tentunya.  3)  Dinas Penataan Ruang telah menysusun strategi dengan menerapkan unsur pembeda di dalamnya,  yang  bermula  pelayanan  dilakukan  secara  langsung  atau  tatap  muka, hingga ketika terjadi pandemi pelayanan dilakukan secara daring melalui beberapa aplikasi  yang  membantu  aggar  kebutuhan  masyarakat  bisa  tetap  tersalurkan,  4) Proses  Penyusunan  Tahapan  Rencana  dilakukan  oleh  Dinas  Penataan  Ruang melalui waktu yang singkat dengan diadakannya rapat oleh Kepla Dinas beserta jajarannya,  yang  membahas  tentang  strategi  pelayanan  masyarakat  di  masa pandemi, hingga adanya proses ide strategi diserahkan kepada Walikota Bandung dan disetujui kemudian program-program tersebut dilandingkan. 5) Strategi yang terakhir  tentunya  harus  memiliki  pemikiran  yang  simple  namun  logic,  hal  ini sebanding  dengan  program  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Penataan  Ruang  Kota Bandung, yang akhirnya dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat khususnya di wilayah Kota Bandung (Siagian, 2007).

## Proses Pelayanan Sosial Dinas Penataan Ruang Kota Bandung
Proses  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Penataan  Ruang  di  era  pandemi Covid-19  disalurakan  melalui  metode  daring (Online) dengan  memaksimalkan strategi E-Government . Berdasarkan data dari We Are Social (2021) hingga Januari 2021, ada adalah 202 juta pengguna internet aktif di Indonesia dengan 170 juta aktif pengguna media sosial. Dari data ini, beberapa platform media sosial secara luas digunakan termasuk Facebook dengan 140 juta pengguna, YouTube dengan 107 juta pengguna, Instagram dengan 85 juta pengguna, LinkedIn dengan 17 juta pengguna, Twitter dengan 14 juta pengguna, dan platform media lainnya. Data ini menunjukkan  tingkat  signifikansi  media  sosial  yang  dapat  digunakan  sebagai sarana  bersosialiasi  dan  salah  satunya  menjadi  bagian  dalam  dakwah  bagi masyarakat Indonesia (Nuraeni & Kurniasih, 2021)
Penggunaan  sistem  E-Government  ini  merupakan  sebuah  upaya  untuk memberikan  pelayana  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi sehubungan dengan adanya pandemic Covid-19. Hal inilah yang menjadikan suatu kebaruan dalam pelayanan sosial yang dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Bandungn, dengan memanfaatan SDM, sarana dan prasarana kantor yang biasanya melakukan pelayanan secara tatap muka, langsung turun ke lapangan membantu masyarakat harus dialihkan.
Sumber: Web Resmi Distaru Bandung
Gambar 2. Tampilan Web Resmi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung yang bisa diakses oleh Masyarakat
Gambar  2  menjelaskan  adanya  beberapa  hal  terkait  proses  pelayanan  e- government  pun  terbagi  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  masing-masing  Sub Bagian.  Pertama,  Proses  Pelayanan  Sosial  melalui  E-Government  Perencanaan Tata Ruang  Kota  yang  terdiri  dari  Informasi  Rencana  Tata Ruang  Kota  (IRK) hingga Keterangan Rencana Tata Ruang Kota (KRK) pelayanan ini dapat diakses pada web yang telah dirancang dan dinamai Sistem Perencanaan Tata Ruang Kota (SI  PETRUK).  Kedua  Proses  Pelayanan  Sosial  melalui  E  Government Pemanfaatan Ruang dengan membagi wilayah kota Bandung menjadi beberapa bagian  yakni;  Eksibipolis,  Teknopolis,  Sundapolis,  Sportipolis,  Travelapolis, Karyapolis,  Mediapolis.  Ketiga  Proses  Pelayana  Sosial  E-Government Pengawasan dan Pengendalian Ruang yang dilakukan dengan memberikan sanksi terhadpa  para  pelanggar  penggunaan  ruang,  penertiban  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  yang  ada  untuk  ditertibkan  dan  direlokasi.  Keempat  Proses  Pelayanan Pemakaman  melalui  aplikasi  SIMPELMAN  yang  dirancang  ketika  banyaknya korban jiwa akibat Covid-denga19, pelayanan ini dapat diakses secara daring dan gratis  untuk  memudahkan  masyarakat,  selain  berhubungan  dengan  penataana ruang  dan  wilayah  pemakaman,  proses  pelayanan  ini  berkesinambungan denganadanya pengangkatan warga sekitar untuk menjadi Pegawai Harian Lepas (PHL) sebagaibuktu adanya pemberdayaan kepada masyarakat.
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 7 No. 4 (2022) 439-458
“ Di situasi pandemi saat ini, pemerintah mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat  melalui  jejaring  media  sosial,  pelayanan  yang  dilakukan  lebih mengandalkan media online, hal ini dikarenakan dengan adanya media sosial masyarakat mampu menginformasikan kebutuhan mereka pada kami (pihak pemerintah)  dan  kami  (pemeintah)  pun  dapat  menyampaikan  informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. ” (Wawancara Tanggal 20 Mei 2022)
Penggunaan  sistem  E-Government  ini  merupakan  sebuah  upaya sebagaimana peran dari pihak pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan  dan  berkaitan  juga  sebagai  suatu  cara  pihak  pemerintah  dalam menjalankan  fungsi  serta  tugas-tugasnya  sehubungan  dengan  adanya  pandemi COVID-19.
“ Jadi  seperti  ini  proses  pelayanan  yang  kami  berikan  di  era  pandemi, pertama: proses pelayanan sosial yang dilakukan oleh kita disesuaikan denga beberapa fungsi dan tugas dari Dinas Penataan Ruang Kota Bandung atau Distaru  ini  yang  dimulai  dari  adanya  Bidang  Perencaan  Ruang,  Bidang Pemanfaatan Ruang, Bidang Pengawasan serta Pengendalian Ruang, hingga Pelayanan  Pemakaman,  jadi  semua  fungsi  tersebut  memberikan pelayanannya bagi masyarakat melalui metode E-Government, baik dalam penggunaan  seluruh  social  media  hingga  web  resmi  milik  Distaru  Kota Bandung, yang dapat diakses di situs resmi milik Distaru.Pada web tersebut masyarakat  bisa  langsung  memilih  terkait  pelayanan  apa  yang  mereka butuhkan  apakah  terkait  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian  dsb ,” (Wawancara Sub Bagian Data dan Informasi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Tanggal 19 Mei 2022)
Pembahasan selanjutnya yang dipaparkan oleh peneliti yakni terkait dengan adanya  relevansi  dengan  teori  penataan  ruang  sebagai  salah  satu  upaya  untuk memberdayakan lingkungan masyarakat melalui proses perencanaan, menyusun strategi yang akan dirancang untuk masyarakat di masa ini dan dimasa yang akan datang, kemudian dilakukannya pemanfaatan ruang dengan mengoptimalisasikan ruang  yang  ada  guna  mendapatkan  nilai  yang  berlebih  sebagai  upaya pemberdayaan lingkungan bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Bandung. Hal ini juga sejalan dengan teori penataang ruang yang ada di dalam Undang  - Undang No. 26 Tahun 2007 yang mendefinisikan penataan ruang sebagai suatu sistem  atau  proses  pengelolaan  penataan  ruang,  pemanfaatan  ruang,  dan pemanfaatan  ruang.      Dengan  memperhatikan  keadaan  fisik  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  rawan  bencana,  potensi  sumber  daya  alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan seperti: ekonomi, sosial, budaya, politik,  hukum,  pertahanan  dan  keamanan,  lingkungan  hidup,  IPTEK  sebagai bagian integral dari geostrategy, geopolitics, dan geoeconomics.
Keterkaitan penelitian ini dengan teori pelayanan sosial (social service) yang dikatakan oleh seorang penulis di Inggris yakni Spicker dalam buku Fahrudin yang  menyatakan  bahwa  pelayanan  sosial  meliputi  jaminan  sosial,  perumahan, kesehatan,  dan  pendidikan.  Kahn  pun  menyatakan  bahwa  pelayanan  sosial merupakan  implementasi  dari  lembaga-lembaga  yang  berkaitan  dengan masyarakat (lembaga sosial) yang muncul berdasarkan dengen kriteriaa kebutuhan masyarakat dari individu, hingga kelompok yang membutuhkan.
Berdasarkan  jenisnya  yang  dikemukakan  oleh  Alfred  J.  Kahn  dalam (Fahrudin, 2018) bahwa pelayanan sosial terbagi menjadi 2 aspek, yakni 1) Aspek luas  yang  sifatnya  masih  mencakup  hal-hal  dalam  ruang  lingkup  luas,  seperti adanya layanan sosial yang dilakukan pada aspek pendidikan, bantuan sosial yang diberikan pemerintah dalam bentuk uang maupun barang, perawatan di bidang kesehatan masyarakat, hingga pada bidang lingkungan yang salah satu aspeknya yakni penataan ruang di masyarakat.
Hingga tahapan pelayanan sosial di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung telah dilaksanakan sesuai dengan teori yang menunjukan adanya korelasi antara teori dan hasil penelitian di lapangan termasuk 1) Tahapan Pendekatan Awal hal ini dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang untuk bertukar ide, adanya pembentukan tim  SDM  untuk  menunjang  pelaksanaan  program  2)  Mengutarakan  dan memahami permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakat, salah satunya yakni pada  pelayanan  pemakaman  di  masa  pandemic  Covid-19  tentunya  masyarakat membutuhkan  lahan  untuk  para  kerabat yang  menjadi  korban  jiwa  dari  adanya pandemi  tersebut.  3)  Perencanaan  dilakukan  berdasarkan  dengan  pedoman- pedoman  pembangunan  wilayah,  4)  hingga  adanya  proses  implementasi  yang dimana  program  yang  telah  direncanakan  mulai  berlangsung  dan  dijalankan,  5) adanya tahapan bimbingan terkait pemanfaatn ruang, 6) Tahapan evaluasi untuk memastikan  kembali  bahwa  program  yang  dijalankan  harus  mencapai  sasaran sebagai suatu proses keberhasilan program.
Teori  selanjutnya  yakni  dengan  kaitan  yang  sangat  erat  hubungannya dengan adanya pelayanan sosial bagi masyarakat yang di jelaskan oleh J.P. Gillin dalam  (Koentjaraningrat,  2013)  bahwa  masyarakat  merupakan  sekelompok manusia yang memiliki kebiasaan hidup atau tradisi, sikap, hingga perasaan atas persatuan yang sama. Dengan adanya suatu sistem bagi masyarakat, yang dimana masyarakat berfungsi sebagai khalifah dimuka bumi terbagi menjadi dua golongan yakni  penguasa  dan  pengeksploitasi  dan  masyarakat  yang  dikuasai  atau  di eksploitasi hal ini dikemukakan oleh Saebani.
Internet  telah  menjadi  elemen  penting  dari  kehidupan  sehari-hari  dalam beberapa  tahun  terakhir,  khususnya  di  Indonesia  (Juriens  &  Tapsell,  2017) terutama di era pandemi COVID-19, yang telah menyebar sejak akhir Desember
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 7 No. 4 (2022) 439-458
2019 dan telah menyebabkan sebagian besar individu melakukan aktivitas sehari- hari kegiatan dari rumah dalam rangka memutus mata rantai penularan ini. Semua perilaku tersebut kemudian menciptakan “new normal” dalam yang orang terus terlibat dalam kegiatan bahkan dalam pandemi situasi.
Perubahan-perubahan ini terjadi di hampir setiap aspek kehidupan sosial; pendidikan, ekonomi, politik, budaya, dan bahkan praktik keagamaan, yang pada Konteks  Indonesia  juga  memunculkan  kampanye  #prayfromhome,  yang dikembangkan  di  media  sosial  setelah  kampanye  sebelumnya  #workfromhome atau #dirumahaja yang juga digaungkan di berbagai media sosial media dan media mainstream di seluruh Indonesia bahkan global. Semua jenis layanan publik harus disampaikan secara online, dan beberapa disampaikan secara hybrid (Fakhruroji &  Nunung,  2022).  Demikian  pula  sekolah  dan  lembaga  pendidikan  formal didorong  untuk  menyusun  langkah-langkah  untuk  menangani  krisis  yang disebabkan oleh pandemic.

## Manfaat Pelayanan Sosial Dinas Penataan Ruang Kota Bandung
Penataan ruang pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk mengatur kegiatan masyarakat dalam aspek lingkungan (Sinaga, E.J., 2020). Berdasarkan wawancara dengan  Staff  Data  dan  Informasi  Dinas  Penataan  Ruang  Kota  Bandung memaparkan  statementnya  bahwa  masyarakat  merasakan  manfaat  dari  adanya pelayanan yang diselenggarakan dimulai dari program perencanaan, pemanfaatan, hingga pengawasan serta pengendalian ruang di Kota Bandung.
Pengertian  tata  ruang,  diambil  dari  buku  Pengantar  Hukum  Tata  Ruang (2016) karya Yunus Wahid, merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup  kebijakan  yang  dibuat  masyarakat  terkait  dan  langsung  berhubungan dengan ekonomi, sosial dan kebudayaan yang ada di masyarakat (Wahid, 2016).
Masyarakat  dapat  menikmati  pelayanan  yang  ditawarkan  oleh  Dinas Penataan  Ruang  Kota  Bandung  dalam  pelaksanaannya,  mulai  dari  manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dilakukan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau  pemberian  hak  tertentu  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Tidak hanya itu, masyarakat pun berhak memberikan masukannya jika terjadi kegiatan pembangunan yang dilakukan diluar kebijaksanaan RTRW yang menyebabkan kerugian di masyarakat, dan pemerintah daerah harus memberikan penggantian secara adil dan dilakukan musyawarah dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang, yang  selanjutnya  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  68  Tahun  2010 Tentang  Bentuk  dan  Tata  Cara  Peran  Masyarakat  dalam  Penataan  Ruang, mengamanatkan  keterlibatan  masyarakat  dalam  kegiatan  penataan  ruang  ini.
Secara alami, pelibatan masyarakat ini berlangsung sesuai dengan kerangka dan proses yang ditetapkan oleh ketentuan hukum yang sesuai. Berikut ini adalah hak masyarakat dalam penataan ruang sebagai tujuan pencapaian dari Dinas Penataan Ruang Kota Bandung; 1) Menggunakan saluran komunikasi untuk mencari dan memperoleh  informasi  tentang  pemanfaatan  ruang.  2)  Mendapatkan  sosialisasi tentang  penataan  ruang  yang  dipilih;  3)  Memanfaatkan  ruang  sesuai  dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang; 4) Memberikan komentar berupa  masukan  untuk  pemerintah  daerah  tentang  cara  pemanfaatan  kawasan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) Menghargai  pentingnya  ruang  dengan  turut  menyertai  dan  menjaga  hasil  dari pemanfaatan tata ruang; 6) Mendapatkan ganti rugi yang tepat atas kerugian yang ditimbulkan  oleh  adanya  kegiatan  pembangunan  yang  mengikuti  rencana  tata ruang.  7)  Mengajukan  saran  terhadap  pembangunan  yang  menurut  masyarakat tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  kepada  aparatur  pemerintah daerah; 8) Mengajukan gugatan pembatalan izin dan penghentian pembangunan; dan 9) Mengajukan gugatan kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila ada  kegiatan  pembangunan  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah (Sitorus, 2019).
Hal  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Penataan  Ruang  Kota  Bandung  dalam memberikan  pelayanan  sosialnya  memanfaatkan  teknologi  di  masa  kini,  untuk menjangkau masyarakat yang memerlukan informasi ataupun bantuan lainnya. Hal ini dipaparkan oleh seorang Staff Data dan Informasi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
Tim Data dan Informasi Kota Bandung bergerak dalam rangka mendukung supaya masyarakat lebih mengetahui persoalan rencana tata ruang di wilayah Kota  Bandung,  kami  menggunakan  metode  untuk  memberikan pengumuman  atau  penyebarluasan  informasi  tersebut  melalui penempelan/pemasangan  peta  rencana  tata  ruang  yang  bersangkutan  di tempat lokasi pembangunan, tempat-tempat umum, kantor Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, melalui booklet maupun brosur, pengunggahan pada situs pemerintah daerah, melalui Account Instagram yang sah yang dikelola oleh instansi pemda khususnya, apalagi ketika pandemi hampir semua orang mengakses  media  sosialnya  untuk  mendapatkan  segala  bentuk  informasi, nah kami manfaatkan situasi tersebut (Wawancara Tanggal 31 Mei 2022)
Berkaitan dengan hal ini tentunya, masyarakat mampu merasakan manfaat atas  pelayanan  yang  telah  diselenggarakan  oleh  Dinas  Penataan  Ruang  Kota Bandung,  dimulai  dari  program  perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan,  hingga pengawasan terkait ruang di Kota Bandung
Masyarakat  dapat  memanfaatkan  pelayanan  yang  ditawarkan  oleh  Dinas
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 7 No. 4 (2022) 439-458
Tata Ruang Kota Bandung dalam pelaksanaannya, mulai dari manfaat ekonomi, sosial,  dan  lingkungan  yang  dilakukan  atas  dasar  pemilikan,  penguasaan,  atau pemberian  hak  tertentu  berdasarkan  peraturan  perundang-  undangan  yang berlaku.  Tidak hanya itu, masyarakat pun berhak memberikan masukannya jika terjadi  kegiatan  pembangunan  yang  dilakukan  diluar  kebijakan  Rencana  Tata Ruang Wilayah yang menyebabkan kerugian disakah satu pihak dan menimbulkan kerugian  bagi  masyarakat,  dan  pemerintahan  daerah  harus  memberikan penggantian secara adil dan dilakukan musyawarah dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU No. 26 Tahun 2007) Tentang  Penataan  Ruang  yang  selanjutnya  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan  Ruang,  mengamanatkan  keterlibatan  masyarakat  dalam  kegiatan penataan  ruang  ini.  Secara  alami,  pelibatan  masyarakat  ini  berlangsung  sesuai dengan kerangka dan proses yang ditetapkan oleh ketentuan hukum yang sesuai (UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang)
Di  Indonesia,  konsep  perencanaan  tata  ruang  dikembangkan  dari masa ke masa. Dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah lingkungan masyarakat (Setiawan, 2006).  Penataan  ruang  jika  dilakukan  sesuai  dengan  asas  dan  tujuannya  adalah mewujudkan  keserasian  pemanfaatan  sumberdaya  alam  dan  kepentingan kesejahteraannya, harus dilaksanakan sejalan dengan tatanan nilai masyarakatnya yang  arif  terhadap  etika  lingkungan.  Pemasyarakatan  penataan  ruang  harus dianggap  sebagai  suatu  proses  belajar  sosial  masyarakat  (social  learning)  secara berkesinambungan  dalam  seluruh  sistem  yang  ada.  Proses-proses  inovatif  yang bersifat  menyesuaikan  harus  dimiliki  oleh  para  konsultan  pendamping  maupun pihak pemerintahan untuk mewujudkan penataan ruang yang lebih baik (Rohiani, 2021)

## PENUTUP
Dinas  Penataan  Ruang  Kota  Bandung  merupakan  salah  instansi  pemerintahan yang melayani masyarakat dalam hal penataan ruang kota. Kota Bandung yang terdiri dari 30 Kecamatan dan terbagi menjadi wilayah seperti industri, pendidikan, pemukiman.  Sebagai  fungsi  dan  peranannya  dalam  Undang-Undang  No.  26 Tahun  2007,  pelayanan  yang  diberikan  terbagi  menjadi  perencanaan, pemanfaatan, pengawasan serta pengendalian ruang. Pertama perencanaan ruang yang merupakan proses disusunnya agenda-agenda terkait hal apa saja yang akan dibangun, kedua merupakan fungsi dalam pemanfaatan ruang yang di dalamnya merupakan proses memaksimalkan ruang agar menambah nilai yang lebih, ketiga
merupakan pengawasan dan pengendalian yang menindaklanjuti bangunan yang keberadaannya  tidak  sesuai. Keempat pelayanan  pemakaman  untuk  membantu masyarakat yang menjadi korban jiwa akibat pandemi Covid-19. Proses pelayanan disalurkan  melaui e-government ,  Pelayanan  sosial  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas Penataan Ruang masih sesuai dengan fungsinya, dengan tahapan proses pelayanan yaitu  pertama  merupakan  proses  perencanaan,  proses  perencaan  dilakukan dengan  adanya  beberapa  hal  dalam  penetapan  kebijakan-kebijakan  bagi masyarakat  misalnya  adanya  kebijakan  berupa  Strategi  Kawasan  Kota  yang meliputi pengembangan ruang untuk masyarakat dalam sudut pandang ekonomi, sosial-budaya  dan  pelestarian  yang  ditetapkan  berdasarkan  kebijakan-kebijakan yang  dilihat  melalui  sudut  pandang  lingkungan  hidup.  Strategi  yang  dilakukan dalam proses pelayanan sosial pada perencanaan ruang merupakan program KRK (Keterangan  Rencana  Kota)  yang  diakses  melalui  laman  resmi  milik  Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, prosesnya berjalan dengan ketika ada masyarakat yang  akan  membangun  suatu  kegiatan  dengan  memanfaatkan  ruang,  maka masyarakat  diharuskan  melakukan  konsultasi  demi  mendapatkan  materi  yang terbaik  dari  Dinas  Penataan  Ruang  Kota  Bandung.  Kedua  adanya  proses pelayanan dalam pemanfaatan ruang yang didalamnya terdapat beberapa program seperti  pembangunan  Kawasan  Eksiobiopolis,  Teknopolis,  Sundapolis, Sportipolis,  Travelapolis,  Karyapolis,  Mediapolis.  Ketiga,  merupakan  proses pelayanan sosial yang diberikan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada masyarakat, yakni adanya proses pelayanan berupa pengawasan dan pengendalian ruang, salah satu programnya yakni penertiban para Pedangan Kaki Lima (PKL) hal ini sejalan dengan adanya fungsi penataan ruang yang berupa adanya peranan dari  segi  geoekonomi,  bahwa  ruang  sangat  erat  kaitannya  dengan  kegiatan ekonomu masyarakat. Keempat adanya fungsi dari Dinas Penataan Ruang Kota Bandung  dalam  memberikan  pelayanan  pemakaman  yang  pada  prosesnya  juga berjalan  melalui  aplikasi  yang  dirancang,  hal  ini  memudahkan  masyarakat  yang kehilangan  kerabat  akibat  adanya  pandemi  COVID-19,  yang  menimbulkan banyaknya korban jiwa berjatuhan di masa puncak pandemi.
Keberhasilan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap strategi yang diberikan oleh Dinas Penataan Ruang diantaranya : 1) Masyarakat mendapatkan informasi  dan  akses  informasi  untuk  melakukan  interaksi  dengan  instansi pemerintahan  terkait  penataan  ruang  melalui  media  komunikasi,  2)  Menerima sosialisasi  terkait  rencana  tata  ruang  yang  telah  ditetapkan,  3)  Melaksanakan pemanfaatan  ruang  yang  sesuai  dengan  sebagaimana  peruntukannya  yang  telah ditetapkan  di  dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW),  4)  Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai dari manfaat terselenggaranya penataan ruang di Kota Bandung, hingga 5) Mengajukan gugatan kepada pihak pemerintah ketika adanya kegiatan serta pembangunan yang diluar rencana. Hal ini ditunjang dengan
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 7 No. 4 (2022) 439-458
adanya penghargaan yang diberikan kepada Kota Bandung, bahwa Kota Bandung merupakan salah satu Kota terbaik di Indonesia dalam hal penataan ruang, bukti ini  menunjukan  pemerintah  Kota  Bandung,  khususnya  Dinas  Penataan  Ruang Kota Bandung yang telah berhasil dan on the right track .

## DAFTAR PUSTAKA
Asri. B( 2020) Implementasi Kebijakan Pelayanan Sosial berbasis Aplikasi di Era Pandemi  Covid-19  di  Kota  Cimahi  di  Kota  Cimahi  Provinsi  Jawa  Barat. Visioner  : Jurnal  Pemerintahan  Daerah  Di  Indonesia,  12(4),  695-712. https://doi.org/10.54783/jv.v12i4.330
Diyananti,  P.  (2016).  Analisis  Implementasi  Pelayanan  Sosial. Jurnal  Balai  Besar Penelitian Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial , 2.
Edi,  S.  (2004). Isu-Isu  Tematik  Pembangunan  Sosial:  Konsepsi  dan  Strategi. Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial.
Fahrudin, A. (2018). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung : Refika Aditama.
Fakhruroji, M., & Nunung, N. (2022). Utilizing WhatsApp for Mutaba’ah during the Covid-19 pandemic : Experiences of Ruquu Community Members in
Bandung. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies , 01-18.
Glueck, L. (1995). Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan. Jakarta: Erlangga. Hidayah.  N.F  (2021).  Strategi  Adaptif  NGO  saat  pandemi  Covid-19. Publisitas Journal Of Social Sciences and Politics Vol 8. No 1
Juriens,  E.,  &  Tapsell,  R.  (2017). Digital  Indonesia:  Connectivity  and  Divergence.
Singapore: Yosuf Ishak Institute.
Koentjaraningrat, P. D. (2013). Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta : Rineka.
Lasiman, S. (2014). Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar , 1-2.
Machendrawati, N., & Safei, A. (2001). Pengembangan Masyarakat Islam dari Strategi dan Ideologi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nuraeni,  A.  N.,  &  Kurniasih.  (2021).  The  Role  of  Social  Media  Da'wah  in Improving Individual Picty during the Covid-19 Pandemic. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies , 343-364.
Rohiani,  A.  (2021).  Perencanaan  Penataan  Ruang  Desa  berbasis  Potensi  Desa sebagai  Kendali  Pembangunan  Desa  yang  Terarah  dan  Berkelanjutan.
Journal of Regional and Rural Development Planning , 15-27.
Setiawan,  M.  (2006).  Resolusi  Sengketa  Kolektif  di  Bidang  Pertanahan  dalam Perspektif  Hukum  dan  Sosial. Jurnal  Hukum  Ius  Qula  Iustum  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , 300.
Siagian, S. (2007). Manajemen Stratejik. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Sinaga, E. (2020). Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah. Journal Unnes Pandecta , 242-260.
Sinaga, E.J. (2020). Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah. Jurnal Unnes Pandecta , 242-260.
Sitorus, S. R. (2019). Penataan Ruang. Bogor : IPB Press.
Sugandhi,  A.  (1999). Tata  Ruang  dalam  Lingkungan  Hidup. Jakarta:  Gramedia Pustaka.
Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Suharto, E. (2011). Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
Sumpena,  D.,  &  dkk.  (2020).  Analisis  Kepemimpinan  di  Indonesia  dalam Kerangka  Tanggap  Darurat  Covid-19. Jurnal  Tamkin  Pengembangan Masyarakat Islam , 1-2.
Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19. Kesehatan Masyarakat , 1-2.
Wahid, Y. (2016). Pengantar Hukum Tata Ruang. Jakarta: Kencana.