Januari 2022 Vol. 3 No. 1

## Hak  Milik  Atas  Tanah  Perspektif  Imam  al-Syafi’i  dan  Imam  Ahmad  bin Hanbal

## Anugrah Majid, Abdi Wijaya
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar prammoedya0@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa terkait dengan hak milik atas tanah, dilihat  dari  perspektif  hukum  Islam  dari  sudut  pandang  Imam  Syafi’i  dan  Imam  Hambali  yang kemudian  dikaitkan  dengan  yang  terjadi  di  Kel.  Bara-barayya,  Kec.  Makassar,  Kota  Makassar. Dalam  menjawab  problematika  diatas,  penulis  menggunakan  Jenis  penelitian  yang  tergolong kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah:  teologis-normatif,  pedagogis, psikologis, dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah warga Bara-barayya setempat dan tokoh  masyarakat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara,  dokumentasi,  dan  penelusuran  referensi.  Lalu,  teknik  pengolahan  dan  analisis  data dilakukan  dengan  melalui  tiga  tahapan,  yaitu:  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  tentang  sejarah  lahirnya  sengketa  lahan  di Kelurahan  Bara-barayya  Kecamatan  Makassar  Kota  Makassar  dan  juga  membahas  proses penyelesaian  sengketa  lahan,  dengan  adanya  skripsi  ini  diharapkan  dapat  menjadi  sumbangsih kepada  masyarakat  yang  ingin  mengetahui  lebih  detail  mengenai  sejarah  sengketa  dan  proses penyelesaian sengketa yang ada di Kelurahan Bara-barayya Kecamatan Makassar Kota Makassar. Kata Kunci: Hak Milik Tanah; Hukum Islam; Imam Syafi’I; Imam Hambali

## Abstract
This  article  aims  to  describe  and  analyze  related  to  land  ownership  rights,  viewed  from  the perspective  of  Islamic  law  from  the  point  of  view  of  Imam  Syafi'i  and  Imam  Hambali  which  is then  related  to  what  happened  in  Ex.  Bara-barayya,  Kec.  Makassar,  Makassar  City.  In answering the problems above, the author uses a type of research that is classified as qualitative with the research approaches used are: theological-normative, pedagogical, psychological, and sociological.  The  sources  of  data  for  this  research  are  local  residents  of  Bara-barayya  and community leaders. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews, documentation,  and  reference  tracing.  Then,  data  processing  and  analysis  techniques  were carried  out  through  three  stages,  namely:  data  reduction,  data  presentation,  and  drawing conclusions. The results of this study indicate the history of the birth of land disputes in the Bara- barayya Village, Makassar District, Makassar City and also discuss the process of resolving land disputes, with this thesis it is hoped that this thesis can be a contribution to people who want to know  more  details  about  the  history  of  disputes  and  the  existing  dispute  resolution process.  in Bara-barayya Village, Makassar District, Makassar City.
Keywords: Land Ownership Rights; Islamic Law; Imam Syafi'I; Imam Hambali

## Pendahuluan
Makna  tanah  bagi  manusia  tidak  terbantahkan. 1 Ia  tidak  hanya  memberi  fungsi ekonomis,  politis,  namun  juga  kultural,  kehormatan,  identitas,  atau  harga  diri.  Tanah  tidak semata-mata  berarti  benda  dalam  arti  fisiknya,  namun  di  atasnyalah  dibangun  ruang  sosial, berbagi  hubungan  dijalin,  persaingan  terjadi  penguasaan  dominan  dan  politik dikontesrasikan. 2
Tanah  dari  perspektif  yuridis,  tanah  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  manusia  karena  dapat  menentukan  keberadaan  dan  kelangsungan  hubungan  dan
1 Sabir  Maidin  and  Rifka  Tunnisa,  “JAMINAN  FIDUSIA  DALAM  TRANSAKSI  PERBANKAN  (Studi Komparatif  Hukum Positif  Dan  Hukum Islam),” Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 2,  no.  1  (2020), https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14284.
2 Syahyuti,  “Nilai-nilai  Kearifan  Pada  konsep  Pengurusan  Tanah  Menurut  Hukum  Adat  di  Indonesia” ,  Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi 24, no. 2 (Juli 2006), h. 14.
perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. 3 oleh karena itu, untuk  mencegah  masalah  tanah  agar  tidak  menimbulkan  konflik  kepentingan  dalam masyarakat,  maka  diperlukan  pengaturan,  penguasaan  dan  penggunaan  tanah,  atau  dengan kata lain di sebut “Hukum Tanah”. 4
Kepemilikan tanah dalam hal ini, konsepsi hukum tanah nasional menyatakan tanah di seluruh  Indonesia  adalah  milik  Bangsa  Indonesia,  yang  sekaligus  menjadi  simbol  kesatuan bagi  keutuhan  bangsa  dan  negara,  karenanya  tidak  dapat  diperjual  belikan  atau diperdagangkan,  tidak  boleh  dijadikan  objek  penguasaan  yang  menimbulkan  disintegrasi Bangsa.
Sebutan nama hak atas tanah dalam UUPA merupakan nama lembaga-lembaga  baru, yang bukan merupakan kelanjutan dari lembaga-lembaga hak-hak atas tanah yang lama sejak berlaku UUPA tanggal 24 september 1960 dan terjadinya unifikasi hukum tanah, sudah tidak lagi ada. Sedangkan hak-hak atas tanah yang lama sebagai hubungan hukum konkret sejak 24 september  1960  dikonversi  oleh  UUPA  atau  diubah  menjadi  salah  satu  hak  yang  baru  dari hukum tanah Nasional. 5
Pandangan  Islam,  segala  sesuatu  yang  ada  di  langit  dan  bumi  termaksud  tanah hakikatnya  adalah  memiliki  Allah  ini  sesuai  dengan  hukum-hukumnya. 6 Islam  menerapkan hak  milik  individu  dan  hak  milik  umum,  sama-sama  dapat  pengakuan  yang  seimbang.  Hak milik  dalam  Islam  baik  hak milik  individu  maupun  hak  milik  umum  tidaklah  mutlak,  tetapi terikat  oleh  ikatan  untuk  merealisasikan  kepentingan  orang  banyak.  Hal  ini  dikarenakan bahwa  setiap  orang  memiliki  kebebasan  untuk  mengupayakan  sesuatu  untuk  menjadi  hak milik pribadinya, selama cara yang ditempuh tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Secara materiil tidak ada batasan dalam hal hak milik individu, namun Islam memberikan kewajiban kepada pemilik hak individu untuk memberikan fungsi sosial untuk setiap harta atau kekayaan yang dimilikinya. Dengan demikian, kebebasan hak milik individu dijamin sepenuhnya dalam Islam,  tanpa  ada  batasan  materiil  mengenai  kuantitasnya.  Islam  memberikan  sejumlah kewajiban bagi pemilik kekayaan untuk memikirkan komunitas masyarakat sekitarnya. 7 perbedaan antara kepemilikan menurut Islam dengan sistem kapitalis maupun sosialis. Islam tidak mengenal sistem kapitalis, yaitu bebasnya kepemilikan individu tanpa  batas-batas tertentu.  Disisi  lain  Islam  juga  tidak  mengenal  sosialis  yang  bertumpu  pada  sentralisasi kepemilikan  Negara.  Kedudukan  hak  milik  individu  dalam  Islam  bersifat  moderat,  yaitu Islam  membenarkan  pemilikan  perseorangan  tetapi  memiliki  aturan  pembatas  yakni fungsionalisasi  kepemilikan  untuk  kemaslahatan  sosial. 20 Pendeknya  bahwa  konsep  Islam mengakui  hak  milik  individu  sekaligus  hak  milik  sosial.  Dalam  pandangan  ekonomi  Islam, kepemilikan  dibagi  menjadi  tiga,  yaitu:  kepemilikan  individu,  kepemilikan  umum,  dan kepemilikan Negara. 8
Kita  akan melihat  sebagaimana  yang  terjadi  di  Kel.  Bara-Barayya  Kec.  Makassar  di Kota  Makassar  sebagai  daerah  yang  berkonflik  mengenai  sengketa  hak  atas  kepemilikan tanah seluas 32.040 M 2 . Konflik ini terjadi antara masyarakat Bara- barayya yang terdiri dari 28 warga Bara barayya dengan Dg. Nombong (orang yang mengklaim tanah) bersama Kodam XIV  Hasanuddin.  Sengketa  ini  telah  terjadi  pada  tahun  2016  lalu  yang  dimana  Nurdin  Dg.
3 Muammar  Muhammad  Bakry,  “Asas  Prioritas  Dalam  Al-Maqashid  Al-Syar’iah,” AL-Azhar  Islamic  Law Review 1, no. 33 (2019): 1–8, https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4.
4 Wantik Saleh, Hak Anda Atas Tanah (Jakarta: Galia Indonesia 1980), h. 7.
5 Rosmidah, Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia , h.72.
6 Kurniati  Kurniati,  “SISTEM  POLITIK  DEMOKRASI  DALAM  BIAS  HEGEMONI  NEGARA:  Telaah Gagasan  Politik  Antonio  Gramsci,” Al  Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Ketatanegaraan 7,  no.  2  (2018): 257–64, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022.
7 Sahal Mahfuz, Nuansa Fiqqh Sosial (Yogyakarta:LkiS,1994), h.159.
8 Ali Sodiqin, Hukum Agraria dalam Perpektif Ushul Fiqh ,h.1.
Nombong  sebagai  orang  yang  mengklaim  Tanah  menggugat  warga  Bara  barayya  hingga berakhir  pada  putusan  Pengadilan  Negeri  tahun  2020  yang  dimana  gugatan  Nurdin  Dg. Nombong tidak di terima oleh Pengadilan Negeri Makassar. Sehingga dari fenomena diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum  Islam  Pandangan  Imam  Syafi’i  dan  Imam  Hambali  (Studi  Kasus  Kelurahan  Bara- barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar)”.

## Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif,  yaitu  data  yang dikumpulkan  berbentuk  kata-kata,  gambar,  bukan  angka-angka.  penelitian ini  di laksanakan di Kelurahan Bara barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Jenis pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berpedoman pada peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  di  Indonesia.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga memakai  pendekatan  sosiologis,  yaitu  suatu  pendekatan  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan fakta-fakta  yang  terkait  dengan  obyek  yang  diteliti.  Dalam  hal  ini  peneliti  terjun  langsung dilokasi  guna  mendapatkan  data-  data  yang  akurat.  Dari  penelitian  yang  dilakukan,  akan terdapat  dua  sumber  data  yaitu,  data  primer  dan  data  sekunder.  Sementara  untuk  teknik mengelola  data  yaitu  dengan  mengumpulkan  data  melalui  sumber-sumber  referensi  (buku, dokumentasi,  wawancara)  kemudian  dari  data-data  yang  penyusun  dapatkan,  penyusun mencoba untuk menganalisa dengan metode berpikir induktif serta menganalisa dengan cara kualitatif.

## Pembahasan

## Hak Milik
1. Pengertian Hak Milik
Hak  milik  diatur  dalam  pasal  20-27  Undang-undang  Dasar  Pokok-pokok  Agraria (UUPA).  Pengertian  hak  milik  menurut  ketentuan  Pasal  20  ayat  1  UUPA  adalah  hak  yang turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan  Pasal  6  UUPA. 9 Hak  milik  merupakan  hak  yang  turun  temurun  dikarenakan  hak milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya. Hak milik sebagai hak hak yang  terkuat  berarti  hak  tersebut  tidak  mudah  hapus  dan  mudah  dipertahankan  terhadap gangguan  pihak  lain.  Terpenuh  berarti  hak  milik  memberikan  wewenang  yang  paling  luas dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Selama tidak dibatasi oleh penguasa, maka wewenang dari  seseorang  pemegang  hak milik tidak terbatas. Selain bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh, hak milik juga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 10
a. Subjek Hak Milik
Pasal 21 ayat (1) UUPA menentukan bahwa hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai  hak.  Namun  ayat  (2)  ketentuan  tersebut  membuka  peluang  bagi  badan  hukum tertentu  untuk  mempunyai  hak  milik.  Beberapa  badan  hukum  yang  dapat  mempunyai  hak milik  adalah  bank  pemerintahan  atau  keagamaan  dan  badan  sosial,  sebagaimana  ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b peraturan Manteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
b. Terjadinya Hak Milik Terjadinya hak milik dapat disebabkan karena (Pasal 22 UUPA).
1. Hukum adat, misalnya melalui pembukaan tanah.
2. Penetapan  pemerintah,  yaitu  melalui  permohonan  yang  diajukan  kepada
9 Undang-undang Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 20 ayat 1.
10 Adrian Suteni , Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Cet. 4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 60- 60
instansi yang mengurus tanah.
3. Ketentuan undang-undang, yaitu atas dasar ketentuan konversi. 11
c. Beralihnya Hak Milik
Hak  milik  dapat  dialihkan  kepada  pihak  lain  dengan  cara  jual  beli,  hibah,  tukar-  menukar, pemberian  dengan  wasiat  dan  perbuatan-perbuatan  lain  yang  dimaksudkan  untuk memindahkan hak milik. Perlu diperhatikan bahwa hak milik tidak dapat dialihkan kepada orang asing atau badan hukum karena orang asing dan badan hukum tidak dapat menjadi subyek  hak  milik.  Sehingga  peralihan  menjadi  batal  demi  hukum  dan  tanahnya  jatuh kepada negara.
d. Hapusnya Hak Milik Menurut ketentuan Pasal 27 UUPA, Hak milik hapus karena:
1. Tanah jatuh kepada negara:
a) Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA;
b) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
c) Karena diterlantarkan;
d) Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA.
2. Tanah musnah.
Selain  itu  hak  milik  juga  hapus  apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  ketentuan- ketentuan  peraturan landreform yang  mengenai  pembatasan  maksimum  dan  larangan pemilikan tanah/pertanian secara absentee.
Sedangkan  dalam  Islam  mengatur  adanya  hak  milik  bagi  individu  maupun  kolektif hakekatnya  merupakan  wujud  keberpihakan  Islam  pada  upaya  pembebasan  manusia  dari kemiskinan  dengan  memberikan  sarana  dan  sumber  daya  alam  yang  siap  dikembangkan secara  ekonomis.  Konsep  kepemilikan  dalam  Islam  memiliki  implikasi  terhadap pengembangan ekonomi umat. 30
Dalam Islam kepemilikan di bagi menjadi dua yaitu; a. Kepemilikan Umum
1. Arti kepemilikan umum
Pada perkembangan saat ini kepemilikan hanya di khususkan untuk kegunaan umum, kegunaan untuk semua kaum muslim. Oleh karena itu kepemilikan umum adalah syar’i  yang terkandung  dalam  suatu  barang  atau  kegunaan  yang  menuntut  adanya  kesempatan  seluruh manusia secara umum untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan jalan penguasaan.
2. Tujuan Kepemilikan Umum
a. Memberikan kesempatan kepada manusia untuk memanfaatkan sumber kekayaan umum, baik dalam kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya. Hal penting yang berkaitan dengan tujuan itu adalah pelayanan yang mempunyai fungsi sosial.
b. Jaminan Pendapatan Negara. Negara bertanggung jawab menjaga hak-hak warganya dan menjauhkan  dari  mara  bahaya.  Negara  juga  memberikan  jaminan  sosial  bagi  kebutuhan orang  lemah,  miskin,  anak  yatim,  menjaga  keamanan,  menyediakan  pendidikan  dan pelayanan kesehatan.
c. Pengembangan  dan  Penyediaan  Pekerjaan.  Islam  menganjurkan  tersedianya  lapangan pekerjaan secara luas mendorong pengembangannya. Jenis pekerjaan itu adalah investasi yang sesuai dengan ketentuan Allah. Investasi telah menjadi sumber tetap bagi golongan- golongan itu agar terbebas dari kebutuhan kesehariannya.
3. Bidang dan Sumber Kepemilikan Umum
a. Wakaf.
Berarti  menahan  dan  memberi  hasil.  Ahli  fikih  mensyaratkan  wakaf  itu  didasarkan  pada
11 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 60- 61
perbuatan baik.
b. Kebutuhan Pokok.
c. Kebutuhan yang dimaksud adalah air, rumput dan sinar matahari,  merupakan bagian dari barang yang berhak dimiliki semua orang.
4. Kepemilikan Khusus
a. Arti Kepemilikan Khusus
Menurut Al-Qurafi hak milik berarti hukum syari’at yang diberlakukan pada suatu benda yang memungkinkan orang yang bersangkutan memanfaatkan harta yang dimiliki.

## b. Tujuan Kepemilikan Khusus
1. Untuk  meningkatkan  kerjasama  internasional  melalui  kerjasama  antara individu dan kelompok non pemerintah.
2. Untuk  merealisasikan,  kemakmuran,  dan  kemanfaatan  umum  melalui persaingan sehat antar produsen.
c. Jenis-jenis Kepemilikan Khusus
1. Kepemilikan Pribadi
Kepemilikan  pribadi  yaitu kepemilikan yang manfaatnya  hanya  berkaitan  dengan  satu  orang dan tidak ada orang lain yang ikut campur dalam kepemilikannya.
2. Kepemilikan Perserikatan
Kepemilikan  perserikatan  yaitu  kepemilikan  yang  manfaatnya  dapat  digunakan  beberapa orang yang dibentuk dengan cara tertentu,

## 3. Kepemilikan Kelompok
Kepemilikan  kelompok  yaitu  kepemilikan  yang  menyangkut  hal  yang  tidak  boleh  dimiliki oleh  perorangan  atau  kelompok  kecil,  dan  manfaatnya  di  prioritaskan  untuk  orang  yang sangat membutuhkannya.
d. Sebab-sebab Kepemilikan Khusus
1. Penguasaan,  yaitu  penguasaan  yang  dapat  di  pergunakan  manusia  untuk  menguasai harta orang lain tanpa harus melakukan usaha keras atau perniagaan,  seperti  warisan dan wasiat.
2. Kepemilikan  barang  halal,  yaitu  memiliki  sesuatu  yang  belum  dimiliki  orang  lain, seperti mencari kayu bakar di hutan.
3. Transaksi, yaitu seperti jual beli dan sewa.
e. Batas Kepemilikan Khusus
Islam  tidak  menempatkan  kepemilikan  khusus  sebagai  hak  tanpa  batas.  Jadi, kepemilikan dalam Islam tidaklah absolute. Batas kepemilikan khusus antara lain;
1. Tidak  ada  hal  yang  dapat  membahayakan  keselamatan  seseorang  pada  proses kepemilikan.
2. Menjaga kepentingan tanpa menciptakan dampak negatif di dalamnya.
f. Kewajiban Dalam Kepemilikan Khusus
1. Memberikan  nafkah  kepada  istri,  anak-anak,  kerabat  yang  membutuhkan  dan  anak- anak yang belum bekerja.
2. Zakat,  yaitu  sebagian  kewajiban  dari  Allah  dalam  harta  orang  kaya  dan  diberikan kepada orang fakir dan miskin.
g. Sumber Kepemilikan Khusus
1. Perniagaan
Perniagaan yaitu pertukaran harta benda dengan harta benda lainnya sebagai penguasaan atau kepemilikan.
2. Upah Pekerja
Upah dapat menjadi sebab kepemilikan, karna upah merupakan mediasi untuk mencari harta.
3. Pertanian
Islam menganjurkan adanya kepemilikan khusus dengan didasarkan pada pertanian dan usaha
untuk mendapatkan barang (harta dan benda) dari dalam bumi.
4. Mengolah Tanah Mati
Mengolah tanah mati yaitu tanah yang diterlantarkan oleh pemiliknya dan tidak dijaga.
5. Berburu
Berarti perburuan hewan liar yang halal yang tidak dimiliki orang lain.
Tanah
1. Pengertian Tanah
Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi termaksud tanah hakikatnya  adalah  milik  Allah  SWT  semata.  Tanah  merupakan  salah  satu  faktor  produksi penting yang harus dimanfaatkan secara optimal. Islam memperbolehkan seseorang memiliki tanah  memanfaatkannya.  Pengertian  tanah  dalam  bahasa  indonesia  dapat  dipakai  dalam berbagai  arti  maka  dalam  penggunaannya  perlu  diberi  batasan,  agar  diketahui  dalam  artian apa  istilah  tersebut  digunakan.  Hak atas  tanah  adalah  hak  yang  memberi  wewenang  kepada seseorang  yang  mempunyai  hak  untuk  mempergunakan  atau  mengambil  manfaat atas  tanah tersebut.  Hak  atas  tanah  berbeda  dengan  hak  penggunaan  atas  tanah. 12 Apabila  melihat ketentuan Pasal 16 jo. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), maka macam-macam hak atas tanah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :
a. Hak  atas  tanah  yang  bersifat  tetap,  yaitu  hak-hak  atas  tanah  yang  akan  tetap  ada  selama UUPA masih berlaku.
b. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, maksudnya adalah hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang- undang. Hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA tidak bersifat limitatif, artinya, di  samping  hak-hak  atas  tanah  yang  disebut  dalam  UUPA,  kelak  masih  dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru diatur secara khusus dengan undang-undang.
c. Hak  atas  tanah  yang  bersifat  sementara,  yaitu  hak  atas  tanah  yang  sifatnya  sementara, dalam  waktu  singkat  diusahakan  akan  dihapus  sebab  mengandung  sifat-sifat pemerasan, feodal, dan yang tidak sesuai dengan jiwa atas asas-asas UUPA.
2. Dasar Hukum Atas Tanah
Hak atas tanah diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu hak milik, hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan,  hak  pakai,  hak  sewa,  hak  membuka  tanah  dan  hak memungut hasil hutan serta hak-hak lain yang bersifat sementara yang diatur dalam pasal 53 yakni hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

## Hukum Islam
Secara  umum  bahwa  tujuan  hukum  Islam  sering  dirumuskan  sebagai  kebahagiaan hidup  manusia  di  dunia  akhirat  kelak.  Hal  itu  dengan  jalan  mengambil  segala  yang bermanfaat dan mencegah ataupun menolak yang mudarat yaitu sesuatu hal yang tidak bagi hidup dan kehidupan.
1. Sumber-sumber Hukum Islam
a. Al-Qur’an
Al-Qur’an  berisi  wahyu-wahyu  dari  Allah  Swt  yang  diturunkan  secara  berangsur- angsur  (mutawatir)  kepada  Nabi  Muhammad  Saw  melalui  malaikat  Jibril.  Al-Qur’an merupakan  ibadah. Al-Qur’an  merupakan sumber hukum  Islam  yang utama.  Setiap  muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi  manusia  yang  taat  kepada  Allah  Swt,  yaitu  mengakui  segala  perintah  Allah  dan menjauhi segala larangannya. 13
12 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jilid I Hukum Tanah Nasional , (Jakarta: Djambatan,2000) h. 330
13 Abdul  Syatar,  “Prioritas  Wasiat  Dan  Hutang  Dalam  Warisan  (Perbandingan  Mazhab),” Al-’Adl 11,  no.  1 (2018): 130–39, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239.
b. Al-Sunnah
Mengenai  al-Sunnah  sebagai  sumber  Hukum  Islam  yang  kedua,  Hasybi  memilih pendapat  ahli  ushul  yang  memformulasikan  Sunnah  dengan  segala  perbuatan,  ucapan  dan taqrir Nabi yang berhubungan dengan Hukum.
Tanah Ihya  al-mawat adalah  Allah  sendiri  sebagai  pemilik  asli.  Sebab  di  atas  tanah mawat  belum  ada  seorangpun  meletakkan  penguasaannya.  Namun  oleh  Allah  sejak semula telah  menyerahkan  bumi  dan  segala  isinya  kepada  seluruh  umat  manusia.  Jadi  masih merupakan hak kolektif umat manusia dan penggarapnya diutamakan bagi hamba-hambanya.
Konsep Imam Syafi’i  yang perlu digaris bawahi diantaranya soal tidak perlunya  izin dari  pemerintah  atau  Imam  dalam  membuka  tanah  mati.  Dengan  kata  lain  dalam  perspektif Imam  Syafi’i  kedaulatan  rakyat  berada  di  atas  segalanya,  suara  rakyat  merupakan  suara tuhan.  Dalam  visi  Imam  Syafi’i  hidup  atau  matinya  negara  dan  terbentuknya  suatu pemerintahan adalah karena rakyat.
Imam Syafi’i membagi tanah mawat ke dalam dua jenis:
a. Tanah  mati  yang  telah  dibangun  kepunyaan  orang-orang  yang  dikenal  dalam  Islam. Kemudian pembangunan itu hilang, lalu tanahnya menjadi tanah mati kembali yang tiada bangunan diatasnya. Tanah-tanah itu tetap untuk pemiliknya seperti tanah yang dibangun, yang tiada sekali-kali dimiliki oleh seseorang selain pemiliknya.
b. Tanah mati yang tiada dimiliki seseorang. Tanah ini tidak diolah dan tidak pernah dimiliki, tanah  inilah  yang  dimaksud  dalam  Hadist  Rasulullah  SAW, riwayat Abu Daun dari Said bin  Zaid  yang  artinya”  barang  siapa  yang  menghidupkan  tanah  mati  maka  tanah  itu menjadi hak miliknya”. 14
Kalimat atau kata ihya’ al-mawat yang berarti sesuatu yang mati. Yang dimaksudkan dengan kata al-mawat adalah bumi atau tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya. Sedangkan pengertian al-mawat menurut Mazhab Hambali ihya’ al-mawat adalah  penggarap  lahan  kosong  yang  belum  pernah  digarap  dan  belum  ada  penggarapnya. Yang dijadikan rujukan (sumber hukum) oleh para ulama mengenai ihya’ al-mawat adalah al- Hadist  seperti  hadist  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari  yang  artinya:  dari  urwah  dari Aisyah  ra bahwa Nabi SAW  bersabda  barang  siapa  yang  membangun  sebidang  tanah  yang bukan hak seorang, maka dialah yang berhak atas tanah itu.
Hak  atas  tanah  adalah  hak  yang  memberikan  wewenang  untuk  mempergunakan permukaan bumi atau tanah yang bersangkutan dengan bumi dan air serta ruang angkasa yang ada  di  atasnya,  sekedar  diperlukan  untuk  keperluan  yang  langsung  berhubungan  dengan penggunaan  tanah  itu,  dalam  batas-batas  menurut  Undang-  Undang  dan  peraturan  hukum lainnya yang lebih tinggi

## Penyebab Timbulnya Sengketa Hak Atas Tanah Bara-Barayya Di Kota Makassar
Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, setidaknya ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah yaitu antara lain sebagai berikut :
1. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki sertifikat masing- masing.
2. Distribusi  kepemilikan  tanah  yang tidak merata.  Ketidakseimbangan dalam  distribusi kepemilikan  tanah  ini  baik  untuk  tanah  pertanian  maupun  bukan  pertanian  telah menimbulkan  ketimpangan  baik  secara  ekonomi,  politis  maupun  sosiologis.  Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani/penggarap tanah memikul beban paling berat.  Ketimpangan  distribusi  tanah  ini  tidak  terlepas  dari  kebijakan  ekonomi  yang cenderung  kapitalistik  dan  liberalistis.  Atas  nama  pembangunan  tanah-tanah  garapan
14 Al  Imam  Asy-Syafi’I, Kitab  Induk ,  jilid  5  Cet.  Kedua,  terjemahan  dari  Al-Umm.  Oleh  Tk.  Ismail  Yakup Dahlan Idhamy dan H.M. Zuhri, Faizan, Jakarta, 1992, h. 296
petani atau tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh para pemodal dengan harga murah.
3. Legalitas  kepemilikan  tanah  yang  semata-mata  didasarkan  pada  bukti  formal (sertifikat),  tanpa  memperhatikan  produktivitas  tanah.  Akibatnya,  secara  legal  (de jure),  boleh  jadi  banyak  tanah  bersertifikat  dimiliki  oleh  perusahaan  atau  para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari para petani/pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu saja.
Masalah sengketa tanah tidak akan ada habisnya karena tanah mempunyai arti sangat penting bagi kehidupan manusia.
a. Faktor  penyebab  dari  konflik  di  bidang  pertanahan  antara  lain  adalah  keterbatasan ketersediaan  tanah,  ketimpangan  dalam  struktur  penguasaan  tanah,  ketiadaan  persepsi yang  sama  antara  sesama  pengelola  negara  mengenai  makna  penguasaan  tanah  oleh Negara,  inkonsistensi,  dan  ketidak  sinkronisasi-an  antara  undang-undang  dengan kenyataan dilapang seperti terjadinya manipulasi pada masa lalu yang mengakibatkan pada era reformasi sekarang ini muncul kembali gugatan, dualisme kewenangan (pusat-daerah) tentang  urusan  pertanahan  serta  ketidakjelasan  mengenai  kedudukan  hak  ulayat  dan masyarakat hukum adat dalam sistem perundang- undangan agraria.
b. Menurut  Rusmadi  Murad,  timbulnya  sengketa  hukum  yang  bermula  dari  pengaduan sesuatu  pihak  (orang  atau  badan)  yang  berisi  keberatan- keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan.
c. pandangan  Hukum  Islam  tentang  sengketa  tanah  sebagai  sumber  hukum  dapat  dikatakan bahwa hukum Islam dalam bidang keperdataan dapat berlaku atas kesadaran atau pilihan sendiri  tanpa  pemaksaan  melalui  hukum  formal.  Sedangkan  yang  menyangkut  hukum publik  seperti  hukum  pidana,  hukum  Tata  Negara,  Hukum  Administrasi  Negara  yang berlaku  adalah  hukum  Nasional  yang  sumbernya  dapat  bermacam-macam  dan  hukum Islam  merupakan  salah  satu  di  antaranya.  Bahwa  hukum  Islam  menjadi  sumber  hukum Nasional  bersama  hukum  barat  dan  hukum  adat,  bukan  berarti  ia  harus  menjadi  hukum formal. 15
Kita akan melihat  sebagaimana  yang terjadi di  Kel.  Bara-Barayya  Kec.  Makassar  di Kota  Makassar  sebagai  daerah  yang  berkonflik  mengenai  sengketa  hak  atas  kepemilikan tanah seluas 32.040 M2. Konflik ini terjadi antara masyarakat Bara- barayya yang terdiri dari 28 warga Bara barayya dengan Dg. Nombong (orang yang mengklaim tanah) bersama Kodam XIV  Hasanuddin.  Sengketa  ini  telah  terjadi  pada  tahun  2016  lalu  yang  dimana  Nurdin  Dg. Nombong  sebagai  orang  yang  mengklaim  Tanah  menggugat  warga  Bara  barayya  hingga berakhir  pada  putusan  Pengadilan  Negeri  tahun  2020  yang  dimana  gugatan  Nurdin  Dg. Nombong tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Makassar.
Pada  tanggal  10  juli  2019  Nurdin  Dg.  Nombong  melalui  kuasa  Hukumnya  kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar yang kali ini menggugat 40 warga Bara barayya . Dan lagi-lagi gugatan ini dimenangkan oleh warga Bara barayya kembali.
Tanah objek sengketa itu telah dikuasai oleh warga sejak 1960 melalui proses jual beli hibah bukan dari pihak Dg. Nombong atau Kodam dengan bukti dokumen, surat keterangan Tanah,  dan  Iuran  Pembangunan  Daerah  (IPEDA).  Objek  sengketa  menjadi kabur tidak jelas karena kuasa Hukum dari Nurdin tidak mampu membuktikan batas sertifikat Hak Milik yang menjadi  dasar  gugatan  Dg.  Nombong  namun  yang  membuat  lebih  keruh  konflik  ini  yaitu keterlibatan  Kodam  XIV  Hasanuddin  yang  juga  mengklaim  Tanah  sengketa  yang  ditempati warga yakni Tanah okupasi milik asrama TNI Angkatan Darat Bara barayya.
15 Moh. Mahpud, Perdebatan  Hukum Tata  Negara , (Cet. Ke-II; Jakarta :  PT Raja Grafindo  Persada, 2010),  h. 244.
Pada  mulanya  Tanah  ini  milik  Moedhinoeng  Dg.  Matika  berdasarkan  verponding Nomor  2906.  Setelah  kematiannya,  secara  Hukum  Tanah  diwariskan  kepada  sang  isteri, Kasiang  Dg.  Ratu  dan  ketiga  anaknya,  Nurdin  Dg.  Nombong  ,  Daniah  Dg.  Ngai  dan  Dg. Ngugi. Keterlibatan TNI dimulai pada tahun 1959 saat itu kemudian menyewa Tanah dari Dg. Nombong seluas 28.970 M2 berdasarkan perjanjian sewa menyewa (PSM) Nomor 88/T/459.
Luas Tanah yang disewa, rupanya yang digunakan untuk membangun asrama TNI AD Bara  barayya  hanya  seluas  22.083  M2.  Sementara  6.887  M2  sisanya,  Dg.  Ratu  lantas memberikan Hak sewa Tanah kepada 8 KK yang terletak disebelah Barat asrama. Ahli waris lain, Dg. Ngai juga turut menjual Tanah yang berada disebelah Timur asrama kepada 20 KK, lokasi yang sekarang menjadi Tanah sengketa atas dasar jual beli ini pula warga Bara barayya tetap  mempertahankan Tanahnya.  Adanya  PSM  antara Koramil dan pihak ahli waris saat itu mejadi landasan Kodam XIV Hasanuddin  terlibat  dalam  sengketa  Tanah  warga.  Keterangan diatas  dapat  kita  lihat  bahwa adanya  saling  pengklaiman  antara  warga  yang  memperoleh Tanah  tersebut  berdasarkan  akta  jual  beli  dengan  Kodam  XIV  Hasanuddin  yang  berdasar pada sewa menyewa dengan Dg. Nombong. 16

## Proses penyelesaian sengketa Hak katas tanah Bara Barayya di Kota Makassar
Pengadilan  Negeri  (PN)  Makassar  menolak  gugatan  kepemilikan  lahan  sebagai okupasi Asrama TNI AD, di Jalan Abubakar Lambogo, Kelurahan Bara-barayya, Kecamatan Makassar. Warga yang berada di atas lahan tersebut saat ini bias bernafas  legah  dari  polemic yang  berlangsung  sejak  2017  lalu.  Putusan  perkara nomor : 255/ Pdt. G/2017/PN.Mks. yang dibacakan  majelis  hakim  PN  Makassar,  disambut  kesyukuran  warga  yang  sudah  memadati pengadilan.  Ketua  Majelis  Hakim  PN  Makassar,  Kemal  Tampubolon  menolak  gugatan Nurdin Daeng Nombong, selaku ahli waris Moedhinong Daeng Matika. Balasan bulan warga terus dihantui penggusuran oleh ahli waris bersama Kodam XIV Hasanuddin yang mengklaim tanah  warga  sebagai  bekas  okupasi  asrama  TNI-AD.  Ini  adalah  keputusan  yang  adil,  kami terima ini, kita lihat saja di lapangan mereka memang tidak bisa menunjukkan (objek lahan) itu. Kalau tetap dieksekusi akan buram, tidak tahu batas mana akan dieksekusi.” Jelas kuasa hukum  warga  ayu  khaidir  ditemui  seusai  siding.  Menurut  ayu,  letak  sertifikat  hak  milik (SHM) nomor 4 atas nama Moedhinong Daeng Matika yang menjadi dasar gugatan ahli waris tidak  jelas.  Pertimbangan  itu  pula  yang  membuat  hakim  menolak  gugatan  sebab  penggugat tidak  mampu  menunjukan  letak  batas  objek  sengketa.  Edy  Kurniawan  Wahid  menegaskan, dalam  hasil  siding,  baik  bukti-bukti  hingga  siding  di  lokasi  sengketa  ditemukan  jelas  fakta lahan warga berada di luar kawasan asrama Bara- barayya. 17
Para  warga  katanya  menguasai  lahan  berdasarkan  akta jual  beli,  dilengkapi  ada  akta AJB,  IMB  dan  bukti  surat  lainnya.  Sehingga  warga  Bara-barayya  tidak  punya  hubungan hukum  dengan  penggugat.  Akta  AJB  bukan  berasal  dari  sertifikat  nomor  Warga  bukan penghuni asrama, 18 saat siding di tempat terbukti warga berada di luar tempat terbukti rumah warga berada di luar kompleks asrama. Luas lahan warga yang digugat Nurdin sekitar 6 ribu meter  persegi  yang  dihuni  163  warga.  Mereka  sudah  menempati  lahan  sejak  tahun  60an. Sementara Kepala Kodam XIV Hasanuddin, Kolonel Inf Alamsyah menegaskan, oihak selalu menghormati proses hukum berjalan.

## Pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hambali terhadap kasus di Kel. Bara Barayya Kec. Makassar
Mengenai  Hadist  Ahad,  Hasybi  sependapat  dengan  Syafi’I  yang  berpendapat  bahwa Hadist  Ahad  tidak  dapat  dipakai  untuk  mengkhususkan  (takhsis)  pengertian  umum  yang
16 Abdul Hamid (42 Tahun) warga Bara-barayya , wawancara , 20 Januari 2020
17 ayu khaidir (29 Tahun) Warga Bara-barayya, wawancara, 21 Januari 2020
18 Edy Kurniawan Wahid (30 Tahun) Warga Bara-barayya, wawancara, 21 januari 2020
tersebut  dalam  al-Qur’an,  kecuali  kandungan  Hadist  ahad  itu  telah  disepakati  oleh  para ulama.  Dalam  keadaan  Hadist  ahad  yang  dimufakati  (mujma’alaihi)  bisa  mengkhususkan ayat.
Tanah  Ihya  al-mawat  adalah  Allah  sendiri  sebagai  pemilik  asli.  Sebab  di  atas  tanah mawat  belum  ada  seorangpun  meletakkan  penguasaannya.  Namun  oleh  Allah  sejak  semula telah  menyerahkan  bumi  dan  segala  isinya  kepada  seluruh  umat  manusia.  Jadi  masih merupakan hak kolektif umat manusia dan penggarapnya diutamakan bagi hamba-hambanya.
Untuk  membuka  tanah  mati  atau  untuk  memiliki  tanah  yang  mati  tidak  perlu  izin dengan  Imam  atau  pemerintah.  Dalam  pandangan  Imam  Syafi’i  bahwa  izin  dalam  ihya  al- mawat adalah bukan syarat, sebab yang dinamakan izin dalam hal ini ialah pemerintah wajib menyerahkan  setelah  tanah  kosong  itu  dihidupkan  oleh  orang  lain  yang  pertama  kali membangun,  sedangkan  untuk  membangun,  maka  siapa  saja  (orang  islam)  bebas  untuk menguasai dengan kemampuannya.
Maksud  dari  penjelasan  Imam  Syafi’i  di  atas,  bahwa  terhadap  tanah  yang  masih kosong, orang Islam tanpa terkecuali bebas untuk memilikinya, sedangkan bila kemudian hari terjadi sengketa, maka penguasa wajib dengan se-izinnya memberikan kepada pihak pertama yang  menjaga  atau  membangun.  Setelah  tanah  tersebut  dikuasai,  maka  orang  boleh mengajukan permohonan izin. Apabila ada pihak lain yang kemudian mengaku berhak pula, maka wajib dihalangi oleh pemerintah.
Konsep Imam Syafi’i 19 yang perlu digaris bawahi diantaranya soal tidak perlunya izin dari  pemerintah  atau  Imam  dalam  membuka  tanah  mati.  Dengan  kata  lain  dalam  perspektif Imam  Syafi’i  kedaulatan  rakyat  berada  di  atas  segalanya,  suara  rakyat  merupakan  suara tuhan.  Dalam  visi  Imam  Syafi’i  hidup  atau  matinya  negara  dan  terbentuknya  suatu pemerintahan adalah karena rakyat.
Imam Syafi’i membagi tanah mawat ke dalam dua jenis:
a. Tanah  mati  yang  telah  dibangun  kepunyaan  orang-orang  yang  dikenal  dalam  Islam. Kemudian pembangunan itu hilang, lalu tanahnya menjadi  tanah  mati  kembali  yang  tiada bangunan diatasnya. Tanah-tanah itu tetap untuk pemiliknya seperti tanah yang dibangun, yang tiada sekali- kali dimiliki oleh seseorang selain pemiliknya.
b. Tanah mati yang tiada dimiliki seseorang. Tanah ini tidak diolah dan tidak pernah dimiliki, tanah  inilah  yang  dimaksud  dalam  Hadist  Rasulullah  SAW,  riwayat  Abu  Daun  dari  Said bin Zaid yang artinya” barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi hak miliknya”.
Kalimat  atau  kata  ihya’  al-mawat  yang  berarti  sesuatu  yang  mati.  Yang  dimaksudkan dengan  kata  al-mawat  adalah  bumi  atau  tanah  yang  tidak  ada  pemiliknya  dan  tidak  ada yang memanfaatkannya. Sedangkan pengertian al- mawat menurut Mazhab Hambali ihya’ al-mawat  adalah  penggarap  lahan  kosong  yang  belum  pernah  digarap  dan  belum  ada penggarapnya. Yang dijadikan rujukan (sumber hukum) oleh para ulama mengenai ihya’ al-mawat  adalah  al-Hadist  seperti  hadist  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari  yang artinya:  dari  urwah  dari  Aisyah  ra  bahwa  Nabi  SAW  bersabda  barang  siapa  yang membangun sebidang tanah yang bukan hak seorang, maka dialah yang berhak atas tanah itu.
Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan permukaan bumi atau tanah yang bersangkutan dengan bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya,  sekedar  diperlukan  untuk  keperluan  yang  langsung  berhubungan  dengan penggunaan  tanah  itu,  dalam  batas-batas  menurut  Undang-Undang  dan  peraturan  hukum lainnya yang lebih tinggi.
19 Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Gowa: Alauddin University Press, 2021).

## Kesimpulan
Berbicara  soal  Tanah  adalah  bagian  dari  sumber  kehidupan  manusia,  sesuatu  Hak yang  tidak  bisa  di  ganggu  gugat,  dan  kewajiban  Negara  untuk  menjaga  Hak  semua  bangsa tersebut.  Begitu  kita  melihat  fakta  sosial  banyak  masyarakat  yang  sengsara  dan  kehilangan sumber  kehidupan  terhadap  pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Dengan  mengangkat judul ini mudah-mudahan orang yang mempunyai otoritas dalam menentukan aturan bisa adil dan menjaga Hak semua Bangsa.

## Daftar Pustaka
Abdul Hamid (42 Tahun) warga Bara-barayya , wawancara , 20 Januari 2020.
Al  Imam  Asy-Syafi’I. Kitab  Induk ,  jilid  5  Cet.  Kedua,  terjemahan  dari  Al-Umm.  Oleh  Tk. Ismail Yakup Dahlan Idhamy dan H.M. Zuhri, Faizan, Jakarta. 1992.
Ayu khaidir (29 Tahun) Warga Bara-barayya, wawancara, 21 Januari 2020.
Bakry, Muammar Muhammad. “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah.” AL-Azhar Islamic Law Review 1, no. 33 (2019): 1–8.
https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4.
Edy Kurniawan Wahid (30 Tahun) Warga Bara-barayya, wawancara, 21 januari 2020.
Harsono,  Boedi. Hukum  Agraria  Indonesia,  Jilid  I  Hukum  Tanah  Nasional .  Jakarta: Djambatan. 2000.
Kurniati  Kurniati.  “SISTEM  POLITIK  DEMOKRASI  DALAM  BIAS  HEGEMONI NEGARA:  Telaah  Gagasan  Politik  Antonio  Gramsci.” Al  Daulah:  Jurnal  Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 7, no. 2 (2018): 257–64. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022.
Mahfuz, Sahal. Nuansa Fiqqh Sosial. Yogyakarta: LkiS. 1994.
Mahpud,  Moh. Perdebatan  Hukum  Tata  Negara .  Cet.  Ke-II;  Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada. 2010.
Maidin,  Sabir,  and  Rifka  Tunnisa.  “JAMINAN  FIDUSIA  DALAM  TRANSAKSI PERBANKAN  (Studi  Komparatif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam).” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020). https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14284.
Rosmidah. Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia .
Saleh, Wantik. Hak Anda Atas Tanah. Jakarta: Galia Indonesia. 1980.
Sodiqin, Ali. Hukum Agraria dalam Perpektif Ushul Fiqh .
Sutedi,  Adrian. Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan  Pendaftarannya, Cet.  4.  Jakarta:  Sinar Grafika. 2010.
Suteni , Adrian. Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Pendaftarannya, Cet.  4.  Jakarta  :  Sinar Grafika. 2010.
Syahyuti. “Nilai-nilai  Kearifan  Pada  konsep  Pengurusan  Tanah  Menurut  Hukum  Adat  di Indonesia”. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi 24, no. 2. Juli 2006.
Syatar, Abdul. “Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab).” Al-
’Adl 11, no. 1 (2018): 130–39.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239.
Syatar,  Abdul,  and  Chaerul  Mundzir. TOKOH  DAN  KETOKOHAN  IMAM  MAZHAB (Kontribusinya  Terhadap  Pengembangan  Fikih  Di  Indonesia) .  Gowa:  Alauddin University Press, 2021.
Undang-undang Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 20 ayat 1.