## Jurnal Transparansi Hukum
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 5 / No. 2 / 2022

## TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI INVESTASI PRODUK UNIT LINK ASURANSI JIWA SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN TRANSNASIONAL
Oleh :
Bambang Pujiono, Ariella Gitta Sari, Suwadji bambangpujiono@unik-kediri.ac.id , ariellagitta@unik-kediri.ac.id suwadji@unik-kediri.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini menyuguhkan fakta bahwa terdapat urgensi hukum yang harus segera diatur dalam regulasi terkait dengan objek penelitian yaitu asuransi dan program investasi unit link. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitu pendekatan  normatif empirik yang  menggabungkan  data  daripada  bahan  hukum  primer  berupa  regulasi  yang  ada  dengan kejadian-kejadian  yang  marak  terjadi  dalam  kehidupan  sehari-hari  yaitu  kemungkinan digunakannya  metode  investasi  unit  link  sebagai  wahana  “mencuci  uang”  hasil  kejahatan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan adanya interest yang tinggi daripada masyarakat untuk membeli produk asuransi sebagai bentuk prefentif dari resiko kerugian atas sesuatu terhadap dirinya, hal ini membuka peluang dikembangkannya dana yang premi yang terkumpul itu salah satunya melalui investasi unit link.
Kata Kunci : Asuransi, Unit Link, Pencucian Uang

## PENDAHULUAN
Perjanjian perdagangan bebas yang telah disepakati berbagai negara di dunia membuat negara-negara harus siap menghadapi era kebebasan dalam melakukan perdangangan persiapan tersebut berupa sumber daya manusianya,teknologinya dan perangkat aturan hukum khususnya regulasi-regulasi  atau  kebijakan-kebijakan  hukum  dan  ekonomi  karena  perdagangan  bebas dapat diartikan bebas dari hambatan-hambatan apapun seperti pajak ekspor dan impor ,begitu pula  tentang  investor-investor  asing  yang  keluar  masuk  dari  satu  negara  kenegara  lainnya ,misalnya  perusahaan  di  negara  eropa  akan  melakukan  expansi  di  negaranegara  asia  dan sebaliknya.peniriman  barang-barang  export  maupun  import  akan  relative  cepat  karena kemudahan proses document dan sejenisnya.
Gagasan tentang pasar bebas yang lahir dari aliran pemikiran ekonomi klasik antara lain menekankan  kepentingannya  setiap  individu  dan  berkompetisi  secara  bebas  (free  fight liberalism)  dalam  upaya  meningkatkan  kemakmuran  ,para  pelaku  pasar  akan  akan  berusaha dengan segala daya upaya guna mengejar kenikmatan,disamping sadar akan penderitaan yang

## Jurnal Transparansi Hukum
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 5 / No. 2 / 2022
di timbulkan bila gagal. Seiring dengan perdagangan bebas tersebut dirasakan pula dalam sektor bisnis perasuransian, terlihat Perkembangan perusahaan perasuransian di Indonesia mengalami lompatan pertumbuhan yang signifikan hal ini terbukti hadirnya perusahaan-perusahaan asuransi asing di Indonesia.
Perubahan pola pikir dan pemahaman kebutuhan masyarakat  terhadap asuransi tersebut mendapat  respon  yang  luar  biasa  bagi  para  pelaku  usaha  asuransi  baik  perusahaan  asuransi nasional  maupun  perusahaan  asuransi  yang  berskala  internasional  termasuk  perusahaan asuransi asing dengan berlomba-lomba membuka cabang-cabang baru dibeberapa wilayah di Indonesia    dan  merekrut  agen  asuransi  sebanyak-banyaknya  guna  meningkatkan  penjualan produk –produk asuransi oleh karena itu pemerintah telah membentuk sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian agar ruang gerak perusahaan- perusahaan  asuransi  asing  khususnya  dapat  dilakukan  kontrol  dan  pengawasan.    Persaingan perusahaan  asuransi  juga  tidak  dapat  dihindari,berbagai  cara  dilakukan  untuk  mendapatkan nasabah  khususnya  yang  potensial  yaitu  dengan  cara  mengeluarkan  produkproduk  asuransi yang  sangat  menjajikan  keuntungan  yang  besar,  mempermudah  proses  pendaftaran  nasabah salah satunya melalui media on line, baik nasabah perorangan maupun korporat.
Dari uraian tersebut diatas yang patut menjadi cermatan adalah produk jenis investasi unit link yang memiliki perbedaan yang mencolok dengan jenis –jenis investasi lainnya misalnya invetasi pasar modal,investasi property,perlu dicermati pula tentang pilihan masyarakat dalam hal  lebih  memilih  asuransi  unit  link  ini  dibandingkan  dengan  menaruh  sejumlah  dananya  di rekening    tabungan  bank,kemungkinan-kemungkinan  tersebut  dapat  terjadi  sebab  apabila seseorang  atau  badan  hukum  menaruh  sejumlah  dananya  dalam  rekening  bank  akan  dengan mudah dideteksi oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun lembaga Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sedangkan melalui unit link pengawasan tersebut sulit dilakukan.

## RUMUSAN MASALAH
Apa  dasar  urgensinya  pemerintah  membuat  aturan  hukum  terhadap  pengawasan  dan proses penanganan tindak pidana pencucian uang melalui investasi unit link asuransi jiwa?

## PEMBAHASAN
Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (underlying crime) dari tindak pidana asal (predicate crime). Pidana asal tersebut akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat

## Jurnal Transparansi Hukum
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 5 / No. 2 / 2022
dengan undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. 1 Adanya ketentuan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri pun dalam prakteknya belum dapat diterapkan secara murni. Pembuktian TPPU dalam hal ini masih memerlukan adanya suatu tindak pidana yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang akan dirampas. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik oleh terdakwa pun sangat dimungkinkan justru merugikan proses penuntutan, mengingat pelaku sangat memungkinkan untuk menunjukkan sumber perolehan kekayaannya yang tidak wajar berasal dari bisnis, padahal merupakan hasil rekayasa dengan bantuan gatekeepers. 2
Dalam perkara TPPU, aparat penegak hukum harus membuktikan darimana harta dan atau aset berasal dari suatu tindak pidana asal atas harta dan atau aset yang menghasilkan harta dan atau aset. Pencucian uang atau money laundering secara sederhana diartikan sebagai suatu suatu proses menjadikan hasil kejahatan (proceed of crimes) atau disebut sebagai uang kotor (dirty money) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyelundupan dan  lain-lain  yang  dikonversi  atau  diubah  ke  dalam  bentuk  yang  tampak  sah  agar  dapat digunakan dengan aman. 3
Tindak Pidana Pencucian Uang atau disingkat TPPU atau money laundering adalah perbuatan pidana  yang  antara  lain  menempatkan,  mentransfer,  membayarkan,  atau  membelanjakan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, dan menyembunyikan atau menyamarkan objek berupa harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. 4 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU),  formulasi  TPPU  mengalami perubahan, sehingga penjelasan unsur perbuatan pencucian uang sebagai berikut:
1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asal (Predicate Crime). https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan- umum-tentang-tindak-pidana.html. Sudut Hukum Portal Hukum Indonesia. Diunggah tanggal 2 Juni 2017. Diakses tanggal 12 Juli 2019.
2 Penguatan  Alat  Bukti  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia. https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti- tindakpidanapencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia. Ditulis oleh admin.acch. Diposting di Riset Publik. Diakses pada 10 Juli 2019.
3 Garnasih, Yenti. 2017.Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia. Edisi 1. Cetakan 4. Depok: Rajawali Pers. Hal. 15.
4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3.

## Jurnal Transparansi Hukum
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 5 / No. 2 / 2022
1. "Setiap  orang  yang  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ...” (Pasal 3);
2. "Setiap  orang  yang  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal-usul,  sumber,  lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ..." (Pasal 4);
3. "Setiap  orang  yang  menerima  atau  menguasai  penempatan,  pentransferan,  pembayaran, hibah,  sumbangan,  penitipan,  penukaran,  atau  menggunakan  harta  kekayaan  yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ..." (Pasal 5).
Tindak  pidana  pencucian  uang  atau  TPPU  adalah  bentuk  kejahatan  luar  biasa  yang berfokus  pada  pengelabuhan  atau  rekayasa  kondisi  dimana  uang  dan/atau  aset  yang  terlibat dalam  suatu  rangkaian  kegiatan  atau  upaya  tertentu  tersebut  diupayakan  sedemikian  rupa hingga seolah-olah normal, bersih, halal, jelas dan tidak melanggar norma atau aturan hukum apapun,  utamanya  unsur-unsur  pidana  padahal  sesungguhnya  uang/aset  tersebut  adalah  hasil dari sebuah tindak pidana tertentu.
Sedangkan  Asuransi  secara  sederhana  dapat  dipahami  sebagai  perjanjian  pengalihan resiko dari sebuah kerugian dengan pihak pertama membayar sejumlah kecil premi secara rutin maka  pihak  kedua  akan  memberikan  pendanaan  besar  sesuai  konsensus  yang  tercipta  jika klausula kerugian dalam perjanjian tersebut tercapai.  Asuransi adalah kegiatan menghimpun dana yang mana dana itu digunakan untuk jaga-jaga atas kerugian tertentu yang di derita oleh nasabah  asuransi.  Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka  kegiatan  asuransi  tentu  saja menghimpun  dana  yang  besar  dari  sejumlah  besar  nasabah.  Sementara  sang  nasabah  belum menderita kerugian dan dana belum terpakai tentu akan mengendap dalam jumlah yang besar. Dana yang besar tersebut tentu menarik untuk di dayagunakan.
Salah satu jenis asuransi yang makin populer itu sendiri adalah jenis Asuransi jiwa atau asuransi  jumlah  yang  dapat  didefinisikan  yaitu  suatu  perjanjian  antara  tertanggung  yang membayarkan  sejumlah  premi  kepada  penanggung  dalam  jangka  waktu  tertentu  untuk membayarkan  sejumlah  uang  kepada  pihak  lain  atau  yang  tertunjuk  bilamana  tertanggung mengalami peristiwa yang tidak diduga-duga. Dalam perkembangannya asuransi jiwa  dewasa ini memiliki produk yang dijual ke masyarakat dengan nama unit link, adalah kontrak asuransi

## Jurnal Transparansi Hukum
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 5 / No. 2 / 2022
yang memberikan manfaat perlindungan dengan membayar premi rendah sekaligus investasi dengan memberikan manfaat perlindungan asuransi kematian dan investasi sekaligus, produk asuransi jiwa unit link ini merancang bagi pemegang polis untuk berinvestasi jangka panjang, merancang  bagi  pemegang  polis  yang  memiliki  uang  lebih  dan  bertujuan  meningkatkan kekayaannya, merancang pemegang polis untuk berinvestasi sekaligus mendapatkan manfaat proteksi dan menyimpan uang dalam bentuk tabungan pada umumnya premi untuk investasi yang dibayarkan oleh nasabah akan disetorkan oleh perusahaan asuransi ke manajer investasi untuk  mengelolanya  dalam  bentuk  reksadana  selanjutnya  akan  dikelola  dalam  bentuk  porto folio  efek  dan  nasabah  tentunya  akan  mendapat  beberapa  pilihan  penempatan  reksadana saham,campuran,pendapatan  tetap,  obligasi  atau  pasar  uang.dengan  cara  penyetoran  premi tunggal maupun berkala.
Untuk Unit link premi tunggal inilah nasabah berkewajiban membayar sejumlah premi tunggal secara sekaligus dimuka dan hanya dilakukan satu kali selama masa perlindungan polis asuransi.artinya nasabah harus memiliki dana besar dalam pembayaran premi tunggal ini,selain itu nasabah juga dapat melakukan pembayaran premi secara berkala setiap tahun berturut –turut sesuai lama perjanjiannya .
Longgarnya pengawasan maupun lemahnya regulasi-regulasi maka dapat menjadi sebab berinvestasi  dalam  bentuk  unit  link  asuransi  jiwa  menjadi  pilihan  bagi  orang-orang  yang memiliki kekayaan yang lebih dan patut diduga dapat dijadikan  modus bagi para koruptor atau para  mafia  yang  terorganisir  untuk  melakukan  pencucian  uang  haramnya  ketimbang menempatkan  dana  atau  uangnya  kedalam  bentuk  tabungan  yang  notabene  dapat  mudah diawasi sewaktu waktu data transaksinya oleh pemerintah,kemudahan menyimpan dana dalam bentuk  investasi asuransi  unit  link  lainnya  yaitu  nasabah  dapat  memilih  perusahaan  asuransi asing diluar Indonesia misal Perusahaan asuransi yang berada di Negara Singapura atau Negara lainnya diluar Indonesia melalui transaksi online.
Berdasarkan  data  yang  dipublikasikan  perusahaan  dan  dihimpun  Litbang  Investor,  ada  12 perusahaan  yang  sahamnya  dikuasai  pemodal  asing  di  atas  80  persen.  Ke-12  perusahaan  tersebut memiliki  kontribusi  terhadap  pendapatan  premi  per  2017  sebesar  Rp  67,14  trilun,  dan  memiliki  aset sebesar Rp 254 triliun. Angka ini hampir separuh dari total aset industri asuransi jiwa yang pada 2017 tercatat sebesar Rp 512,94 triliun. Sementara premi yang dihasilkan, lebih dari sepertiga premi industri asuransi.

## Jurnal Transparansi Hukum
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 5 / No. 2 / 2022
Secara  umum,  investor  asing  tercatat  ada  di  24  perusahaan  asuransi  jiwa  per  2017 dengan kepemilikan bervariasi. Total aset yang dihimpun ke-24 perusahaan tersebut Rp 371,21 triliun atau 72,37 persen pangsa industri. Sementara, total premi Rp 102,52 triliun atau 55,76 persen pangsa premi industry Investor asal Asia mendominasi dengan menanamkan saham di 11 perusahaan. Jepang tercatat paling banyak berinvestasi dengan menggaet enam perusahaan, yakni Tokio Marine Life Insurance, Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, BNI Life Insurance, Avrist Assurance, Panin Dai-Ichi  Life, dan Asuransi Jiwa Sequis Life. Ada juga enam investor asal Eropa  yang  menancapkan  kepemilikannya  di  perusahaan  asuransi  jiwa  di  Indonesia,  yaknni Prudential Life Assurance (Inggris), Asuransi Allianz Life Indonesia (Jerman), Zurich Topas Life (Swiss), Generali Indonesia (Italia), AXA Mandiri Financial Services dan AXA Financial (Prancis).
Pasal  5  PP  14/2018  menyebutkan  kepemilikan  asing  pada  perusahaan  perasuransian dilarang  melebihi  80  persen  dari  modal  disetor  perusahaan.  Namun,  untuk  perusahaan  yang melebihi  80  persen  pada  saat  PP  tersebut  diberlakukan  diberikan  pengecualian  dan  dilarang menambah kepemilikan. Untuk penambahan modal disetor wajib dilakukan oleh badan hukum atau  warga  negara  Indonesia  paling  sedikit  20  persen.Direktur  Eksekutif  Asosiasi  Asu Berdasarkan  data  yang  dipublikasikan  perusahaan  dan  dihimpun  Litbang  Investor,  ada  12 perusahaan  yang  sahamnya  dikuasai  pemodal  asing  di  atas  80  persen.  Ke-12  perusahaan tersebut memiliki kontribusi terhadap pendapatan premi per 2017 sebesar Rp 67,14 trilun, dan memiliki aset sebesar Rp 254 triliun. Angka ini hampir separuh dari total aset industri asuransi jiwa yang pada 2017 tercatat sebesar Rp 512,94 triliun. Sementara premi yang dihasilkan, lebih dari sepertiga premi industri asuransi.
Perusahaan asuransi asing terbukti dominan sekali di Indonesia hal ini juga dipengaruhi factor  dimana  masyarakat  Indonesia  semakin  menyadari  akan  pentingnya  asuransi  sebagai kebutuhan  primer  untuk  dapat  mengalihkan  biaya-baya  yang  harus  dikeluarkan    atas  suatu kejadian  yang  tidak  dapat  diprediksi  sebelumnya  semisal  sakit  penyakit,kecelakaan  bahkan resiko  kematian  kepada  perusahaan  asuransi  ,masyarakat  seakan  berlomba  –lomba  untuk membeli produk-produk asuransi sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan asuransi adalah sebuah perjanjian antara penyedia jasa layanan asuransi sebagai penanggung dan masyarakat yang memegang polis dan dikenal sebagai tertanggung yang diwajibkan untuk membayar sejumlah premi dalam rangka penggantian  atas  resiko  kerugian  ,kerusakkan,kematian  dan  kehilangan  keuntungan  yang

## Jurnal Transparansi Hukum
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 5 / No. 2 / 2022
diharapkan ,yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga.menurut ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan dirikepada  tertanggung  dengan  menerima  premi  untuk  memberikan  penggantian  kepadanya karena  kerugian,kerusakkan  atau  kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan  yang  mungkin dideritanya akibat dari suatu evenement (peristiwa tidak pasti)

## KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukkan data bahwa regulasi terkait pengelolaan dana premi asuransi menjadi investasi unit link ini belum tegas. Padahal regulasi dimaksud adalah sangat penting dimana jumlah dana yang terhimpun melalui asuransi tersebut sangatlah besar. Regulasi mutlak diperlukan utamanya demi keselamatan dana nasabah asuransi serta mencegah investasi unit  link  tersebut  dimanfaatkan  oleh  oknum  pelaku  tindak  pidana  untuk  melakukan  tindak pidana  pencucian  uang.  Terlepas  dari  mana  asal  usul  sejumlah  uang  yang  digunakan  untuk diinvestasikan  di  perusahaan  –perusahaan  asuransi  baik  lokal  maupun  asing  tersebut  maka pemerintah  sebagai  pihak  yang  berwenang  mempunyai  kewajiban  dalam  melakukan pengawasan terhadap perusahaan-Perusahaan asuransi dan dana-dana nasabah yang melakukan penempatan  dananya  di  unit  link  asuransi  jiwa.untuk  pengawasan  Perusahaan  asuransi  jiwa dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  tetapi  OJK  harus  memperhatikan kebijakan  –kebijakan  inestasi  langsung  yang  berhubungan  dengan  aspek-aspek  hukum transnasioanal pada kegiatan penanaman modal yang mencakup hal- hal sebagai berikut :
1. Promosi dan perlindungan terhadap kegiatan penanaman modal asing;
2. Aspek-aspek  hukum yang berkaitan dengan kontrak-kontrak internasional di  bidang investasi asing langsung;
3. Penyelesian sengketa investasi;
4. Perlindungan HAKI;
5. Instrumen internasional yang terkait dengan kegiatan investasi langsung;
Sebagai  perbandingan  di  RRCsecara  umum  memiliki  peraturan  perundang-undangan  di bibidang investasi asing langsung yaitu :
1. Equity Joint Venture Law (EJV Law )1979 yang diamandemen pada tahun
2001 merupakan undang-undang pertama mengenai investasiasing langsung di RRC.

## Jurnal Transparansi Hukum
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 5 / No. 2 / 2022

## 2. Contractual Joint venture Law (CJV) th 1998.

## 3. Wholly Foreiggn Owned Enterprise law (WFOE LAW ).
Masih  belum  jelasnya  pengaturan  terkait  dengan  parameter  dan  klasifikasi  kejahatan dalam investasi unit link asuransi jiwa membuat sulit dalam  proses pemblokiran dan penyitaan polis dan dana  nasabah yang patut diduga dari hasil-hasil kejahatan korupsi atau lainnya yang telah diinvestasikan dalam unit link asuransi jiwa diatas menjadi dasar penelitian ini kemudian menjadi layak untuk dilakukan hal ini penting agar alat-alat Negara memiliki kepastian hukum dalam menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  mencegah  kejahatan  tindak  pidana  pencucian uang melalui investasi unit link asuransi jiwa.

## Jurnal Transparansi Hukum
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 5 / No. 2 / 2022

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul R.Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia,Prenada Media,2004 Adami Chazawi, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik,Media  Nusa Creative, 2015 Budi Saiful Haris, Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana  Korupsi di  Indonesia, Jurnal Integritas, Volume 02  Nomor 1 Tahun 2016. hal.3
Financial  Action  Task  Force  on  Money  Laundering,    Basic  Fact  about  Money    Laundering, http://www.fatf-gafi.org/mlaundering-e.htm .
Ida  Bagus  Rahmadi  Supancana,  Kerangka  Hukum  dan  Kebijakan  Investasi  Langsung  Di Indonesia, Ghalia Indonesia, 2006.
Ida  Bagus  Rahmadi  Supancana,  Kerangka  Hukum  dan  Kebijakan  Investasi  Langsung  Di Indonesia, Ghalia Indonesia, 2006.
Johny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha ,Bayu media Publishing, 2006 Kuswono, Hukum Investasi Internasional,Pustaka Reka Cipta,2018 Sentosa Sembiring, Hukum Pasar Modal.Nuansa Aulia ,2019 Wiratno, Pengantar Hukum Adminitrasi Negara,Universitas Trisakti Jakarta,2009 Yasona H. Laoly, Diplomasi Mengusut Kejahatan Lintas    Negara,Pustaka Alvabet,2019.
Yunus Husein,  Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang,  Zainal Asikin, Hukum Dagang,Raja Grafindo Persada,2013