## MEMAHAMI KEDUDUKAN ARSIP SEBAGAI INSTRUMEN PERTAHANAN NEGARA
Eka Sujiwa Prabawa
Email: sayaekasujiwa@yahoo.com

## Universitas Pertahanan Indonesia
(Indonesia Defense University)
Abstrak Seiring  dengan  perkembangan  lingkungan  strategis  saat  ini,  peran  arsip sebagai  alat  bukti  yang  sah,  bahan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  kegiatan pemerintahan serta pertahanan negara masih belum dipahami dengan baik. Indonesia sebagai  negara  yang  memiliki  banyak  sekali  pulau,  di  satu  sisi  menjadi  modal  bagi pembangunan  dan  kemajuan  Indonesia,  namun  disisi  lain,  juga  dapat  menimbulkan ancaman bagi kedaulatan negara dan keutuhan NKRI. Kita mengenal sistem pertahanan negara yaitu bersifat semesta. Tugas menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI sejatinya merupakan  hak  sekaligus  kewajiban  seluruh  komponen  bangsa  dan  seluruh  lapisan masyarakat,  serta  meliputi  seluruh  aspek  termasuk  dalam  bidang  kearsipan. Permasalahan yang ingin dijawab dalam kajian ini adalah (1) Bagaimana menyadarkan seluruh  aspek  bangsa  akan  pentingnya  arsip?  (2)  Bagaimana  mengelola  arsip  untuk kepentingan pertahanan negara? (3) Usaha apa yang bisa dilakukan untuk melestarikan arsip?  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif-analisis  dengan membandingkan  antara  konsep  dan  teori  yang  bersumber  pada  studi  kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, media massa, dan sebagainya untuk  dianalisis  secara  mendalam.  Kesimpulan  dari  kajian  ini  adalah  bahwa  arsip memiliki  kedudukan  sebagai  instrumen  pertahanan  negara,  maka  dari  itu  diperlukan penanganan, pemberdayaan serta penanaman sejak dini akan pentingnya arsip.
Kata kunci : Arsip, Informasi, Sistem Pertahanan Negara

## PENDAHULUAN
Perkembangan  dan  kepentingan global  saat  ini  sungguh  sangat  dirasakan oleh bangsa Indonesia. Negara tercinta kita ini  dikenal  memiliki  tiga  gatra  (trigatra), antara  lain  yaitu  (1)  letak  geografis,  (2) sumber  daya  alam  (SDA),  dan  (3) kependudukan  atau  demografis.  Potensi negeri tercinta ini bagaikan dua keping mata uang.  Di  satu  sisi,  ini  menjadi  modal  bagi pembangunan  dan  kemajuan  Indonesia. Pada  sisi  lain,  ini  menjadi  daya  tarik  bagi munculnya ancaman, hambatan, tantangan, dan  gangguan  baik  yang  datang  dari  luar maupun  dari  dalam  negeri.  Sejarah  telah membuktikan  adanya  ancaman-ancaman tersebut.  Untuk  menjaga  keutuhan  dan kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia (NKRI) diperlukan sistem pertahanan negara yang modern dan kuat.
Ancaman  nyata  sekarang  bukan perang  secara  fisik,  tetapi  lebih  pada ancaman  non  militer.  Tugas  menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI sejatinya merupakan  hak  sekaligus  kewajiban seluruh  komponen  bangsa  dan  seluruh lapisan masyarakat, serta meliputi seluruh  aspek  termasuk  dalam  bidang kearsipan.  Arsip  merupakan  salah  satu bagian  dari  sarana  dan  prasarana nasional  untuk  menunjang  kepentingan pertahanan  negara.  Banyak  informasi strategis  yang  disimpan  di  dalam  arsip, seperti  batas  wilayah  perbatasan,  batas pulau  pulau  terdepan,  kekayaan  alam, sumber  mineral,  teknologi,  budaya,  dan
kearifan  lokal.  Tentunya  kita  tidak  mau terulang  dengan  kekalahan  kita  dalam mempertahankan  pulau  Sipadan  dan Ligitan yang sekarang telah menjadi milik Malaysia.  Banyak  sekali  kepentingan global  negara  lain  yang  patut  kita waspadai.  Disinilah  peran  arsip  dalam mendukung  pertahanan  negara.  Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam pengelolaan arsip terutama dalam konteks sistem pertahanan negara, yaitu kurang terjaganya informasi vital di dalam arsip, longgarnya  akses  terhadap  arsip,  dan lemahnya  pengaman  arsip  maupun  isi informasinya.  Kajian  ini  akan  mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan strategis,  antara  lain  (1)  Bagaimana menyadarkan  seluruh  aspek  bangsa akan  pentingnya  arsip?  (2)  Bagaimana mengelola  arsip  untuk  kepentingan pertahanan negara? (3) Usaha apa yang bisa dilakukan untuk melestarikan arsip?
Diharapkan kajian ini dapat memberi  masukan  atau  saran  dan langkah perbaikan strategis kepada para pengambil  keputusan  dalam  upaya pembangunan sistem pertahanan negara yang  modern  dan  kuat  guna  menjaga kedaulatan  dan  keutuhan  NKRI.  Arsip adalah  rekaman  kegiatan  atau  peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi  dan  komunikasi  yang  dibuat dan  diterima  oleh  lembaga  negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,  organisasi  kemasyarakatan,  dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara.
Sistem pertahanan negara adalah sistem  pertahanan  keamanan  yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional  lainnya,  serta  dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan  secara  total,  terpadu, terarah, dan berlanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan  wilayah,  dan  keselamatan
segenap  bangsa  dari  segala  ancaman. Sementara  itu,  pengertian  kedaulatan negara  dalam  arti  kenegaraan  adalah kekuasaan  penuh  dan  tertinggi  dalam suatu  negara  untuk  mengatur  seluruh wilayahnya  tanpa  campur  tangan  dari pemerintah negara lain. Dalam kajian ini, kedaulatan  NKRI  meliputi  wilayah  dari Sabang sampai Merauke.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penulisan  ini  akan  menelaah bagaimana  memahami  kedudukan  arsip sebagai  instrumen  pertahanan  negara. Arsip  dan  informasi  di  dalam  arsip  bisa menjadi modal dasar bagi pembangunan sistem  pertahanan  negara.  Sebaliknya, apabila  disalah  gunakan  atau  jika  salah kelola,  informasi  dalam  arsip  juga  bisa menjadi  boomerang  bagi  pertahanan negara. Penulisan kajian ini menggunakan  metode  deskriptif-analisis dengan  membandingkan  antara  konsep dan  teori  yang  bersumber  pada  studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan,  literatur,  jurnal, media  massa,  dan  sebagainya  untuk dianalisis secara mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berbagai upaya-upaya atau kegiatan  yang  dapat  membahayakan kedaulatan  dan  keutuhan  wilayah  NKRI merupakan  sebuah  ancaman.  Ancaman bisa datang baik dari dalam maupun luar negeri.  Dalam  era  globalisasi,  informasi semakin  memegang  peran  strategis. Informasi  dan  penguasaan  informasi menjadi  sangat  penting  sebagai  mana dinyatakan  oleh  Alvin  Toffler,  siapa menguasai informasi maka akanmenguasai  dunia  (Toffler,  1980). Oleh  sebab  itu,  pengelolaan  informasi, sebagaimana  yang  dikandung  di  dalam arsip, juga merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan. Banyak informasi strategis yang terkandung di dalam arsip. Sebagai Lembaga Kearsipan
Nasional, Arsip Nasional Republik
Indonesia  (ANRI)  menyimpan  khasanah arsip,  seperti  periode  VOC,  Hindia
Belanda,  masa interregnum Inggris, hingga  masa  setelah  tahun  1945,  yang berupa arsip kertas (arsip konvensional), peta, foto, film, rekaman suara, maupun dalam  bentuk  alih  media  microfilm  atau bentuk  digital  dalam  rangka  pelestarian arsip. Contoh arsip tentang batas wilayah teritorial, termasuk pulau-pulau terdepan, pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian Pertahanan  Republik  Indonesia  bisa memberdayakan  antara  lain  khazanah arsip Algemeene  Secretarie maupun peta-peta  dalam Kartografi  Indonesia , dalam  rangka  mendukung  pertahanan negara. Pemberdayaan ini juga mencakup  penetapan  kebijakan  yang tepat  untuk  diterapkan  di  berbagai daerah  dalam  rangka  membangun sistem pertahanan negara yang modern dan  kuat  guna  menjaga  keutuhan  dan kedaulatan  NKRI.  Arsip-arsip  terkait wilayah  perbatasan  dan  pulau-pulau terdepan  perlu  mendapatkan  perhatian khusus  karena  bersinggungan  langsung dengan pertahanan negara dan
kedaulatan NKRI. Sementara itu, informasi di dalam arsip bisa memberikan gambaran bagaimana suatu negara memberdayakan atau mengelola wilayahnya  termasuk  di  pulau-pulau terdepan.  Keberadaan  arsip  sebagai bukti otentik dan informasi yang memuat pengelolaan  suatu  wilayah  bisa menjadi faktor sangat menentukan dalam sengketa  wilayah  karena  menjadi  bukti siapa  yang  terlebih  dahulu  memiliki  dan menguasai  wilayah  tersebut  serta  siapa yang  terlebih  dahulu  telah  mengelola wilayah tersebut.
Pemberdayaan arsip dan penggalian potensi informasi yang terkandung  di  dalam  arsip  bukanlah tanpa kendala. Pertama , pola pikir ( mind set ) banyak orang bahwa arsip hanyalah benda  usang  tidak  bernilai  yang  kotor dan  berdebu  sehingga  tidak  pantas  lagi untuk  dilihat  atau  digali  informasinya. Kedua ,  kendala  bahasa  seperti  bahasa Belanda  serta  kondisi  fisik  arsip  yang sudah  rapuh  dan/atau  sulit  dibaca. Ketiga, arsip  adalah  hasil  samping  atau sisa  produk  dar  isuatu  proses  kegiatan.
Keempat ,  belum  tentu  semua  pencipta arsip,  termasuk  lembaga  pemerintah, memiliki  sistem  pengelolaan  arsip  yang terpadu. Kelima ,  dalam  konteks  sistem pertahanan negara, yaitu kurang terjaganya informasi vital di dalam arsip, longgarnya  akses  terhadap  arsip,  dan lemahnya pengamanan arsip maupun isi informasinya

## Kedudukan  Arsip  Sebagai  Instrumen Pertahanan Negara
Selama  ini  arti  pentingnya arsip  belum  tertanam  dalam  jiwa  setiap pencipta arsip. Mereka baru sadar akan fungsi  arsip  setelah  terjadi  suatu masalah yang  membutuhkan bukti otentik  yaitu  arsip,  kemudian  belum optimalnya dalam mengelola dan melestarikan
arsip. Pentingnya pengamanan terhadap informasi
strategis negara pernah pula disampaikan  oleh  Prof.  Dr.  Purnomo Yusgiantoro  selaku  Menteri  Pertahanan RI  (2009- 2014),  bahwa  “pengamanan informasi  harus  menjadi  prioritas  dalam upaya  mencegah  kebocoran  informasi data strategis.
Dalam konteks ini, kita dapat melihat  bahwa  arsip  dan  informasi  di dalam  arsip  merupakan  salah  satu sarana  prasarana  nasional  yang  dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan  pertahanan  negara.  Oleh karena  itu,  pengelolaan  arsip  dan informasi di dalam arsip harus dilakukan secara  komprehensif,  yang  melibatkan unsur-unsur
1. Subjek
Unsur-unsur  subjek  antara  lain Arsip  Nasional  Republik  Indonesia (ANRI),  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR),  Presiden,  Tentara  Nasional Indonesia  (TNI),  Polri,  serta  Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
2. Objek Begitu  penting  dan  strategisnya peran arsip dan informasi arsip, terutama di dalam konteks mendukung pertahanan negara  yang  modern  dan  kuat  guna menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, menempatkan seluruh stakeholder
sebagai  objek  pengelolaan  arsip  dan informasi arsip. Penanganan dan pemberdayaan arsip berikut informasinya tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus  secara  terpadu,  sistemik,  dan komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dan negara yang ada. Seluruh stakeholder harus terlibat secara aktif,  mulai  dari  pemangku  kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dari tingkat  pimpinan  nasional,  TNI,  aparatur pemerintahan, aparatur penegak hukum, sampai  dengan  pihak  swasta  dan masyarakat  umum.  Seluruh stakeholder harus memahami dan dibangun kesadarannya akan peran strategis arsip dan pentingnya melestarikan arsip karena arsip merupakan identitas dan jati diri  bangsa,  serta  sebagai  memori, acuan,  dan  bahan  pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa,  dan  bernegara  sehingga harus dikelola dan diselamatkan.
3. Cara atau Metode
Usaha membangun kesadaran akan pentingnya arsip dan informasi di dalam arsip terutama dalam mendukung  pertahanan  negara  yang modern  dan  kuat  guna  menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dapat dilakukan melalui metode-metode sebagai berikut:
a. Penetapan Rancangan  Undang- undang (RUU) tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara  menjadi  Undang-undang, agar Kementrian Pertahanan memiliki legalitas dalam mengelola  sumber  daya  nasional dalam  mendukung  pertahanan negara.
b. Legislasi/Revisi ,  perlu  dilakukan pengkajian dan penelaahan kembali terhadap peraturan perundangan  yang  telah  ada, seperti  UU  No.  43/2009  tentang Kearsipan,  UU  No.  14/2008 tentang  KIP,  UU  No.  3/2002 tentang Pertahanan Negara, dan regulasi-regulasi  lainnya  agar bisa  tetap  bersinergi,  optimal,
tidak  tumpang-tindih,  dan  sesuai dengan kebutuhan zaman. Lebih lanjut, perlu dibuat regulasi khusus mengenai arsip-arsip strategis  atau  arsip  terjaga  yang memuat  informasi  vital  rahasia negara, termasuk mengenai pertahanan negara.
c. Sosialisasi , perlu dilakukan sosialisasi peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan  kearsipan,  keterbukaan dan ketertutupan informasi, serta pertahanan  negara,  sehingga stakeholder dapat  memahami fungsi, peran, hak, dan kewajiban masing-masing.  Jangan  sampai potensi  ini  kemudian  hanya dimanfaatkan  oleh  pihak  luar, seperti para peneliti asing.
d. Edukasi ,  perlu  dilakukan  upaya- upaya pembelajaran kepada para stakeholder mengenai peran strategis  arsip  dan  informasinya dalam  setiap  sendi  kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya  dalam  mendukung pertahanan negara yang kuat dan modern.
e. Pemanfaatan  ilmu  pengetahuan dan teknologi (iptek) , seiring dengan perkembangan zaman dan lingkungan  strategis  maka  iptek juga  bisa  dimanfaatkan  untuk. Menunjang  pemberdayaan  potensi arsip  dan  informasi  arsip.  Perlu dibangun sebuah sistem kearsipan nasional  dan  sistem  informasi kearsipan  nasional  yang  terpadu dan  terintegrasi.  Sistem  tersebut harus realible , yang bisa menjamin pemanfaatan  arsip  dan  informasi arsip hanya kepada yang berhak di mana  hak  akses  diatur  sesuai dengan  otoritas  yang  dimiliki  oleh stakeholder . Namun demikian, tetap harus dijaga aspek
kerahasiaan dan ketangguhan menghadapi usaha-usaha destruktif, seperti peretasan, penyebaran virus,
maupun pencurian data dan informasi
strategis, apalagi yang menyangkut sistem pertahanan
negara (pembuatan sistem siber).

## KESIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  arsip  dan informasi  di  dalam  arsip  merupakan salah  satu  sarana  dan  prasarana nasional yang dapat digunakan
sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara. Penanganan dan pemberdayaan arsip berikut informasinya tidak bisa dilakukan  secara  parsial,  tetapi  harus secara terpadu, sistemik, dan
komprehensif dengan melibatkan
seluruh komponen bangsa dan negara yang ada serta dengan tetap memperhatikan  paradigma  nasional, perkembangan  lingkungan  strategis, dan kemajuan zaman. Perlu menanamkan sejak dini akan pentingnya arsip, sehingga para pencipta arsip akan melestarikan arsip yang bernilai guna. Perlu penanganan khusus terhadap arsip dan informasi di dalam  arsip  yang  bernilai  strategis sehingga  tidak  disalahgunakan  oleh pihak-pihak  yang  tidak  berhak,  yang bisa  mengancam  kedaulatan  NKRI, mungkin  dengan  menerapkan  sistem siber dalam mendeteksi penyalahgunaan informasi arsip

## DAFTAR PUSTAKA
Syahputra  Andi.R. Peran  strategis  arsip dalam pembangunan sistem pertahanan  dan  keamanan  guna menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Jurnal  Kearsipan  ANRI. Volume 11. 2016
Stoler, Ann Laura, Along the Archival Grain:
Epistemic  Anxieties  and  Colonial Common Sense , California: University  Presses  of  California, Columbia and Princeton, 2008. Undang-Undang  Dasar negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Eka Prasetia Pancakarsa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  3  Tahun  2002  tentang Pertahanan Negara. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  43  Tahun  2009  tentang Kearsipan. Rancangan  Undang-undang  Republik
Indonesia  tentang  Pengelolaan Sumber  Daya  Nasional  Untuk Pertahanan Negara.