(JAP)
Volume 13 | Nomor 1 | Juni 2022

## A.  PENDAHULUAN
Hak konstitusional masyarakat terkait keterbukaan informasi publik mendapatkan  jaminan  akses      dengan  lahirnya  UU  No  14  Tahun  2008    tentang keterbukaan  informasi  publik  dan    terbentuknya  komisi  informasi.    Kelahiran  komisi infomasi  diharapkan   dapat   mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi dan dapat memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik.
Keterbukaan  Informasi  publik  oleh  badan  publik  di  level  pemerintah  pusat, provinsi,  kabupaten  dan  kota  sudah  cukup  mendapatkan  perhatian  ditandai  dengan lahirnya komisi informasi sebagai amanah dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang  peratura

## MEMBANGUN KELEMBAGAAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK DESA DALAM RANGKA MENJAMIN PENUHAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN SERANG
1 Juliannes Cadith, 2 Rina Yulianti
1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Untirta
Email: 1 Juliannes.cadith@untirta.ac.id, 2 rina.yulianti@untirta.ac.id

## ABSTRACT
The discussion of public information disclosure in the village in the midst of a paradigm shift from goverment to governance is very interesting indeed. This places the strategic position of the village community not only as an object of service and development but also as a subject of  development  in  the  village.  Various  facts  show  that  the  village  has  not  become  a  major concern in the development of information disclosure. This research is a descriptive research with  a  qualitative  approach.  The  required  information  is  collected  using  narrative  interviews, observation and literature study. Informants from the study were determined purposively using snowball sampling. In this article, the four levels of the Williamson model are used to analyze it.  The  results  show  that  the  development  of  public  information  institutions  in  the  village  in Serang Regency at the macro and micro levels has not supported the realization of information disclosure in the village. It can be seen at level one that various informal rules in the form of traditions, norms and habits that live in rural communities are not yet compatible in supporting the  formal  rules  of  information  disclosure.  At  the  second  level,  there  has  not  been  any recognition and awareness of either the public or public organizations to fulfill the public's rights regarding the disclosure of public information. At the third level, the institutional governance of public  information  disclosure  has  not  been  developed  effectively  to  be  able  to  minimize transaction  costs.  At  the  fourth  level,  the  systematization  of  rules  related  to  authority, organization, administration, human resources, finance, hierarchical relations, supervision, as well as work procedures and mechanisms need attention.
Keywords: Information disclosure, constitutional rights, village
(JAP)
komisi informasi, surat keputusan,  dan surat ederan komisi informasi, yang semua di maksudkan sebagai aturan main yang di harus di pedomanin oleh semua stakeholder seperti komisi informasi, badan publik maupun masyarakat.
Dalam implemetasinya lebih dari satu dekade keterbukaan Informasi publik di organisasi  publik  mengalami  perkembangan  yang  cukup  signifikan,  penerapan keterbukaan informasi di berbagai lembaga publik di Indonesia melalui laporan yang dikeluarkan  oleh  Komisi  Informasi  Pusat.  Demikan  juga  laporan  komisi  informasi Banten  hampir  semua  pemerintah  kab/kota  di  tahun  2019    mendapatkan  peringkat informatif  dengan  mendapat  nilai  antara  90,54  sampai  dengan  96,88  dan  hanya Kabupaten Tangerang mendapat predikat menuju informatif  dan Kota Cilegon yang mendapat predikat cukup informatif.
Namun kondisi tersebut  sepenuhnya belum memuaskan seperti  seperti yang diungkapkan  dalam  penelitian  tiara  indah  dkk  (2018),    agus  setiaman  dkk  (2013) menunjukan    bahwa    bentuk  informasi  yang  diberikan  oleh  badan  Publik        masih belum    maksimal  dan  cenderung  informasi  yang  diberikan  tidak  menarik,  kaku  dan menjemukan.  lebih banyak menggunakan jalur birokrasi dan kurang mengoptimalkan kelembagaaan yang di ada di tingkat kelurahan, RT/RW.   Hasil penelitian Hardyanti, (2015); Sumandjaya, (2016)  menunjukan  Tercatat  hanya  15  Badan  Publik  yang dianggap  memiliki  akses  keterbukaan  informasi publik yang memuaskan. Jika ditilik lebih jauh, kondisi badan publik yang masuk kategori tidak informatif mencapai lebih dari    separuhnya,  yaitu  65,87%,  artinya  implementasi  keterbukaan  informasi  publik tersebut masih  jauh  dari  harapan  yang diinginkan oleh undang-undang meskipun UU  KIP  sudah  berjalan  hampir  satu  dekade (Hardyanti, 2015; Sumandjaya, 2016). Temuan –temuan tersebut  dapat dilihat dari  hasil  temuan  penelitian  lainnya.    Hasil penelitian dari wahyu saputra (2019) menunjukan  bahwa implementasi keterbukaan informasi belum maksimal diindikasikan    dengan masih banyaknya  kasus  sengketa bidang  informasi  publik  yang  masuk  ke  Komisi Informasi Jawa Timur pada kurun waktu antara tahun 2010-2018.
Keterbukaan informasi publik di ranah desa mendapatkan momentum dengan lahirnya UU no 6 Tahun 2014 tentang desa. Otonomi yang diberlakukan  kepada desa memberikan  konsekuensi  bahwa  pemerintah  harus  menjamin  ketersediaan  sumber pendapatan untuk menjalankan otonomi yang dimiliki desa. Transfer dari APBN dan APBD menjadikan pemerintah Desa, BKD dan BUMD sebagai organisasi publik yang konsekuensinya  menjadi  institusi  yang  membuka  akses  masyarakat  untuk
mendapatkan  informasi –  informasi  pembangunan.  Keterbukaan  informasi  publik dapat  mendorong  partisipasi  masayarakat  desa  dalam  pembangunan  dan menunjukkan    bahwa    terdapat    pengaruh    yang  signifikan  antara  keterbukaan informasi publik terhadap pembangunan desa. Masyarakat dapat menjadi pengingat manakala  adanya  ketidaksesuai  antara  anggaran  yang  ada  dengan  pembangunan yang akan dilakukan.
Perwujudannya  dalam  bentuk  kritik  dan  saran  terhadap  pelaksanaan pembangunan  di  desa  sangat  dibutuhkan,  karena  partisipasi  masyarakat  akan menjadi  control  sosial  yang  kuat  dalam  pemerintahan  desa  menjalankan  semua programnya..    Partisipasi  masyarakat  tersebut  bisa  diwujudkan      dengan keikutsertaan   dalam   melakukan   kontrol   dan   evaluasi kebijakan publik yang akan ataupun  telah  dilaksanakan  oleh  lembaga  publik.  Keikutsertaan    dalam    evaluasi (participation   in  evaluation) merupakan keikutsertaan dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan sehingga menggurangi kesalahan yanga akan dilakukan.    Tingginya  partisipasi  publik  dapat  pada  hakekatnya  mengambarkan pemerintah  desa  dalam  mendorong  terwujudnya  penyelenggarakan  kepemerinthan yang baik good governance.
Idealnya  proses  pembangunan  dan  pelayanan  publik  mengikut  sertakan partisipasi  publik  yang  dapat  dipicu  dengan  adanya  keterbukaan  atau  transparasi informasi  pembangunan.  Berbagai  kendala  masih  dihadapi  dalam  membangun keterbukaan  informasi  publik  dalam  organisasi  publik  khususnya  di  badan  -  badan pemerintahan  seperti  budaya    birokrasi  yang  masih  cenderung  tertutup  dan  tidak ramah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada    masyarakat,  banyak  kalangan  yang menilai sistem politik orde baru telah menempatkan birokrasi sebagai instrumen politik kekuasaan dari pada sebagai agen pembangunan.  permasalahan lain diungkapkan oleh    Khairulnisa  kamalia  (2015)  serta  Penelitian  M  Usman  Noor    sumber  daya manusia  serta      belum  adanya  kelembagaan  yang  mendukungnya  menjadi  sumber masalah  dalam  implementasi  KIP  di  badan  publik,  berbagai  penelitian  lain  juga menunjukan bahwa  koordinasi antar unit kerja pada badan publik yang tidak berjalan lancar,  belum  ada  daftar  informasi  publik  yang  dijadikan  acuan  untuk  menanggapi permintaan  informasi  publik,  pemahaman  mengenai  uji  konsekuensi,  maupun persepsi   sepihak   dari   badan   publik   terhadap   tujuan permintaan informasi publik tersebut.

## B.  METODE
Rancangan  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif    dengan pendekatan kualitatif, Alasan penulis untuk melakukan penelitian deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif  karena  penulis  berasumsi  bahwa  untuk  mendapatkan pemahaman mendalam dalam membangun kelembagaan penyedia informasi publik desa  di  Kabupaten  Serang    perlu  untuk  dilakukan  observasi  serta  wawancara mendalam  kepada  para  informan  dan  bukan  melalui  pengukuran  kuantitatif.  Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah: narrative  interview ,  observasi  dan  studi Literatur.  Penentuan  infoman  penelitian  mengunakan  teknik purposive  sampling (sampel bertujuan) berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan informan dari penelitian ini  adalah  Komisi  Informasi  Provinsi  Banten,    Diskominfo,  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  (DPMD),  Perguruan  Tinngi,  pemerintah  kecamatan,  pemerintah desa, BPD, Bumdes dan masyarakat desa.

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Perubahan  paradiqma  dalam  administrasi  publik  dari governmant  ke governance menempatkan    posisi  strategis  dari  masyarakat  desa  bukan  hanya menjadi objek pelayanan dan pembangunan tetapi juga menjadi subjek pembangunan di desa.  Perubahan minset dan perilaku serta budaya itu tidak mudah. Dibutuhkan pembangunan kelembagaan untuk mewujudkannya osborn mendifinisikan kelembagaan dapat didifiniskan sebagai aturan  dan rambu- rambu yang digunakan sebagai  panduan  oleh  para  anggota  suatu  kelompok  masyarakat  untuk  mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Osborn juga mengungkapkan  dalam  penataan  kelembagaan  membutuhkan  aturan  operasional untuk  mengatur  pemanfaatan  sumber  daya  dan  aturan  kolektif    yang  mampu menegakkan  hukum  atau  aturan  itu  sendiri  serta  mengatur  hubungan  kewenangan organisasi.
Kehadiran Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik    dan  UU  no  6  Tahun  2014  desa  yang  kemudian  diturunkan  lagi  menjadi peraturan komisi Informasi publik tentang standar  layanan informasi publik di desa. Berbagai  aturan  ini  dapat  menjadi  aturan  atau  rambu –  rambu  dalam  membangun kelembagaan keterbukaan informasi di desa yang tentu saja membutuhkan peraturan turunannya di daerah – daerah yang disesuaikan dengan karasteristik masing- masing daerah.  Berbagai  daerah  telah  membuat  standar  layanan  informasi  publik  khusus
untuk daerahnya  seperti Jawa Timur dan NTB hal itu dilakukan untuk   mempermudah desa-desa di ke dua provinsi tersebut dalam menjalankan keterbukaan informasi. Stakeholder dalam pembagunan kelembagaan Keterbukaan informasi di desa
Identifikasi  terhadap  pihak –  pihak  yang  terlibat  dalam  pembangunan kelembagaan  keterbukaan  informasi    di  desa  didasarkan  kepada  kewenangan, kompetensi dan perhatian yang dimiliki oleh masing – masing lembaga.  Maka dapat diindentifikasikan  sebagai berikut :   Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten, Dinas  pemberdayaan  masyarakat  desa  (DPMD),  Dinas  Informasi  dan  komunikasi, perguruan tinngi, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD dan Bumdes serta masyarakat desa. Di dalam membangun sebuah kelembagaan keterbukaan informasi di desa dibutuhkanperan semua pihak yang berpartisipasi dan memberikan kontribusi di  dalam  mencapai  keterbukaan  informasi  di  desa.  Serta  sinergitas  yang  kuat  di masing-masing lembaga.

## Pembangunan Kelembagaan Keterbukaan Informasi di Desa
Dengan  meminjam  teori  kelembagaan  dari  Williamson  yang  menjelaskan bagaimana  membangun institutional  arrangement dalam  bidang  ekonomi,  yang kemudian  kita  gunakan  untuk  membangun  kelembagaan  informasi  publik  di  desa. Williamson mengemukakan  dibutuhkan pembangunan kelembagaan di level makro dan  level  mikro,  di  level  makro  dengan  membangun        lingkungan  kebijakan (institutional arrangement) yang nantinya akan berperan sebagai seperangkat struktur aturan politik, sosial, dan legal yang mengatur hak, kewajiban antar aktor. Dan level mikro yaitu terkait dengan tata kelola kelembagaan (institutions of governance) yang merupakan kesepakatan antar aktor untuk mengelola  keterbukaan informasi, relasi dan peran masing – masing aktor.
Secara  nasional  perhatian  komisi  Informasi  sebagai  salah  satu  stakeholders penting dalam   membangun  keterbukaan informasi di desa ditandai dengan lahirnya Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang  Standar   layanan Informasi Publik di desa yang kemudian ditindaklanjuti oleh beberapa Komisi Informasi Daerah dengan  peraturan turunannya seperti Komisi Informasi Jawa Timur, Jawa Barat dan NTB    sedangkan  Komisi  informasi  Banten  belum  merasa  perlu  untuk  membuat peraturan  turunannya.  Salah  satu  penyebabnya  konsentrasi  pembangunan keterbukaan  informasi  publik  masih  dipusatkan  di  leval  Provinsi  dan  Kab/kota  di Banten seperti diungkapkan oleh salah satu komisoner komisi informasi Banten.
(JAP)
Walaupun  demikian  berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  Komisi  Informasi Banten  untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di desa seperti  monitoring dan evaluasi terbatas yang dilakukan oleh komisi informasi yang dilakukan di tahun 2020  itu  dengan  mengadakan Exhibition  Monev  KI  Banten  2020 .  Dimana  tiap kabupaten  di  Provinsi  Banten  diminta  untuk  mengirimkan  3  desa  sampel    dengan kriteria  1) Memiliki kepala desa yang definitif, 2) Memiliki website desa, 3) Memiliki perangkat desa yang lengkap.   Hasilnya ada 3 desa yang dikatagorikan terbaik serta tidak ada desa yang berasal dari Kabupaten Serang.  Monitoring dan evaluasi tersabut masih dilakukan terbatas  hal ini jauh berbeda yang dilakukan di lembaga – lembaga publik  di  tataran  provinsi  dan  kabupaten  yang  membuka  ruang  seluasnya  bagi organisasi  publik  di  dua  tataran  tersebut  untuk  mengikuti  monitoring  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh komisi informasi publik. Hal itu disebabkan oleh belum  siapnya  desa  dalam  memenuhi  kriteria  yang  diminta    untuk  mengikuti monitoring  dan  evaluasi  sebagaimana  tercerminkan  dari  hasil Exhibition  Monev  KI Banten 2020 sebagaimana yang diungkapkan oleh satu komisioner KI Banten.
Berangkan dari hal tersebut maka Komisi Informasi Banten  menerbitkan surat edaran    kepada  seluruh  bupati  di  seluruh  Provinsi  Banten    untuk    memerintahkan Pemerintah  Desa  untuk  membentuk  pejabat  pengelola  informasi  dan  dokumentasi (PPID)  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor  1  tahun 2018.    Dengan  terbentuknya  PPID  menunjukan  komitmen  dan  keseriusan    dari pemerintah desa untuk membangun keterbukaan informasi Publik di Desa.
Tentu saja pembangunan kelembagaan informasi publik di desa tidak bisa kita seragamkan dan disederhanakan  dengan pendekatan Top-down tanpa membangun kesiapan kelembagaan desa yang tentu saja berbeda antara satu desa dengan desa yang  lain.  karena adannya  perbedaan  nilai  sosial  budaya,  sosial  ekonomi,  karakter personal,  kondisi  fisik  dan  gaya  hidup  yang  berbeda –  beda  yang  mempengaruhi kebutuhan akan keterbukaan informasi dan cara masyarakat mengakses informasi.
Dalam  artikel  ini  mengunakan  empat  level  dari  model  williamson  untuk menganalisis pembangunan kelembagaan  keterbukaan informasi desa di Kabupaten Serang.
Pertama, Masih  hidupnya  budaya  primodialisme  di  desa,  juga  dapat menghambat  penguatan  keterbukaan  informasi  publik  ,  seperti  diketahui  bahwa berbagai aturan budaya yang ada di dalam masyarakat desa serta tradisi, norma dan kebiasaaan yang sudah hidup bertahun-tahun di desa belum dapat mendukung aturan
formal yang dibuat oleh pemerintah. Perubahan  mindset prilaku birokrasi desa juga menjadi  tantangan  tersendiri  karena  masih  cenderung  adanya  ketertutupan  dalam penyampaian informasi. Pergantian aparatur desa karena rotasi kepemimpinan  perlu juga  menjadi  perhatian,  sedikit  banyak  peristiwa  ini  mempengaruhi  keterbukaan informasi di desa. Sudah menjadi kebiasaan di desa ketika terjadi terjadi pergantian kepemimpinan  maka  kades  terpilih  menganti  juga  perangkat  aparatur  desanya dengan  para  pendukungnya  di  Pilkades.    Hal  ini  tentu  juga  berpengaruh  dalam memberikan layanan public kepada masyarakat.
Perlu adanya penyadaran secara terus menerus bahwa keterbukaan informasi publik  tidak  dapat  dihindari  lagi,  berbagai  peraturan  perundang –  undangan  dan turunannya mewajibkan berbagai lembaga publik di desa untuk membuka akses bagi publik  untuk  mendapatkan  informasi  seluas –  luasnya.    Sebagai  konsekuensinya, pemerintah  dan  birokarsi    desa  kini  dituntut  untuk  mempraktikan  keterbukaan informasi yang ada di desa ( rencana kerja desa, anggraran yang diterima, program yang akan dijalankan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan informasi lainnya terkait pembangunan desa ). Dalam UU Desa memberikan keleluasaan kepada desa di dalam melakukan pembanginan secara utuh dengan melibatkan masyarakat desa tersebut.  Sehingga  rencana  pembangunan  desa  dapat  diketahui  oleh  masyarakat luas. Masyarakat berhak tahu dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah  desa,  sebab  control  sosial  ada  di  masyarakat.  Mereka  berhak  tahu pembangunan  fisik  dan  non  fisik  apa  yang  sudah  dilakukan  serta  bagaimana pemeliharaan dan kelanjutan dari sebuah program.
Organisasi publik harus menyediakan empat kewajiban dalam informasi publik, yaitu  a)  kewajiban  dalam  mengumumkan  informasi  public  yang  ada  di  desa,  b) kewajiban dalam menyediakan informasi setiap saat, c) berdasarkan undang-undang wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, d) dan kewajiban di dalam  menyusun  standar  operasional  pelayanan  informasi  publik  yang  ada  di organisasi tersebut. Adanya kewajiban yang harus dipenuhi ini hendaknya membuat pemerintahan desa lebih terbuka lagi, dengan dijalankannya mekanisme keterbukaan informasi ini agar masyarakat atau warga dapat mengetahui berbagai informasi yang ada mengenai kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Sehingga akan terbangun akuntabilitas yang kuat dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
Kedua, level  lingkungan  kelembagaan (institutional  environment). Level  II menekankan pada economics of property rights yang terdiri dari aturan main (hukum), politik  dan  birokrasi.  Yang  biasanya  disebut  dengan    ‘level  aturan  main  hak  dan kew ajiban’ atau ‘level menuju lingkungan kelembagaan order pertama’. Pada level ini membutuhkan  pengakuan  Hak  masyarakatnya  untuk  mendapat  keterbukaan informasi pembangunan di desa serta kewajiban bagi organisasi publik di desa untuk memenuhinya.   Lingkungan kebijakan  (institutional arrangement) yang nantinya akan berperan sebagai seperangkat struktur aturan politik, sosial, dan legal yang mengatur hak,  kewajiban  antar  aktor.  Hal  ini  penting  sebagai  dasar          dalam  menyiapkan kelembagaan  pada  level  makro  Sistem  aturan  kewenangan  ( system  of  rules) yang pada organisasi publik desa di Kabupaten Serang  belum memberikan fungsi dan hak dan kewajiban yang jelas (lack clarity of function).
Kesadaran  masyarakat    desa  di  satu  sisi  serta  pengakuan  organisasi  publik terhadap hak masyarakat tersebut   di Kabupaten Serang masih bisa dikatakan rendah sebagaimana  yang  dikemukan  oleh  salah  satu    komisioner  KI  dengan  parameter masih  sangat  sedikit  desa  yang  memiliki  Paraturan  desa,  perkades  dan  SOP keterbukaan  informasi    di  Kabupaten    Serang.  Pembentukan  peraturan  desa, perkades    dan  SOP  keterbukaan  informasi    merupakan  perwujudan  pengakuan pemerintah  desa  terhadap  hak  masyarakat  untuk  mendapatkan  akses  terhadap informasi – informasi pembangunan. Hal ini masih sulit dilakukan karena tidak ada rasa urgensi dikalangan kepala desa dan DPD untuk membentuk perda dan perkades sebagaimana  disampiakan  oleh  informan  dari  diskoninfo.  Lebih  lanjut  dikatakan bahwa  kewajiban  untuk  membuat  perda,  perkades    serta  PPID  tidak  mempunyai konsekuensi/hukuman bila perda/perkades/PPID tidak dibentuk.
Di sini dibutuhkan  peran dari DPMD, Komisi Informasi Provinsi Banten   dan perguruan  tinggi    dalam  mensosialisasikan,  pemberdayaan  sampai  bagaimana caranya badan publik menyampaikan informasi  Hasil wawancara menunjukan belum begitu optimalnya  peran yang dilakukan  Komisi Informasi, Diskominfo dan perguruan tinggi.  Fokus perhatian berbagai lembaga tersebut  belum diberikan kepada desa.  Di level ini   sangat dibutuhkan kesadaran,pemahaman, pengetahuan,  komitmen serta kemampuan kepada stakeholde r di desa tentang keterbukaan informasi, mekanisme pengelolaan informasi, hak dan kewajiban masing – masing.
Ketiga, pada level ini  terkait dengan tata kelola kelembagaan (institutions of governance) yang merupakan kesepakatan antar aktor untuk mengelola  keterbukaan
(JAP)
informasi, relasi dan peran masing – masing aktor. Pada level ini  bagaimana berbagai peraturan  desa  dan  Standar  Opeasi  Prosedur  (SOP)    terkait  dengan  keterbukaan informasi diimplemetasikan dan diwujudkan. Efesiensi, efektivitas dan keekonomian dari aturan main hak dan kewajiban dimainkan atau ‘level menuju struktur tata kelola ekonomisasi  order  kedua’.    Kemudahan  mengakses  informasi  sudah  diamanatkan oleh Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut mewajibkan setiap informasi publik dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
Masih sangat sedikit desa di Kabupaten Serang  mempunyai pejabat pengelola informasi  serta  SOP  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  sebagaimana  yang disampaikan  oleh  salah  satu  komisi  informasi  di  Banten  sehinggi  KI  Banten menginisiasi pembentukan PPID dengan menerbitkan surat edaran  kepada seluruh bupati  di  seluruh  Provinsi  Banten    untuk    memerintahkan    Pemerintah  Desa  untuk membentuk  pejabat  pengelola  informasi  dan  dokumentasi  (PPID)  sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018. Rendahnya Desa – desa di Kabupaten Serang yang memiliki PPID dikarenakan desa – desa tersebut tidak  merasa  perlu  untuk  membentuknya  sesuai  dengan  amanah  dari  peraturan komisi informasi no 5. Karena   dalam peraturan tersebut juga dikatakan  PPID ex- officio  adalah  kepala  desa  dan    PPID  pembantunya  ex-officio  sekretaris  desa sehingga desa merasa tidak perlu dibentuk kelembagaan baru yaitu PPID. Selain itu diskoninfo Kabupaten Serang membangun   sistem informasi terpadu satu pintu untuk segala data yang ada di OPD termaksud desa- desa di Kabupaten Serang menjadi salah satu penyebab sangat sedikit desa di Kabupaten Serang memiliki kelembagaan PPID.
Pada  level  ini  menekankan  bagaimana    struktur  tata  kelola  yang  dibangun mampu  menekan          biaya  transaksi (transaction  cost  economics) pemenuhan  hak warga  terhadap  untuk  mendapatkan  akses  informasi –  informasi  pembangunan  di desa.  Keterbukaan  informasi  di  desa  di  Kabuapten  Serang  telah  dilakukan  dengan berbagai cara di antaranya melalui  melalui baliho dan pembuatan papan informasi di Balai  Desa.  Ke  depan  di  era  4.0  sudah  seharusnya  dibangunnya  digitalisasi keterbukaan informasi publik.  Transformasi dan digitalisasi informasi menjadi kunci penting  guna  mendukung  keterbukaan  informasi  publik  yang  efektif  dan  efesien, digitalisasi informasi  dan  ketersediaan  platform  dapat  menjadi  jalan  agar    informasi publik dapat diakses secara cepat dan menjangkau masyarakat luas.
Kempat, menekankan efisiensi sumber daya dan struktur insentif  untuk menopang terbangunnya  lingkungan  kebijakan  keterbukaan  informasi  publik.      sistematisasi aturan-aturan yang menyangkut persoalan kewenangan, organisasi, penatausahaan, sumber  daya  manusia,  keuangan,  hubungan  hierarki,  pengawasan,  serta  prosedur dan  mekanisme  kerja  perlu  mendapat  perhatian.  Kabupaten  Serang  memiliki beberapa  wilayah  yang  dapat  diangkat  menjadi  sumber  pemasukan  bagi  desanya. Selain  itu  pemerintah  desa  dapat  memberikan  informasi  yang  lebih  luas  kepada masyarakat.
Melihat  Undang-undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  desa  juga  telah mensyaratkan  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  didasarkan  pada  asas- asas, salah satunya adalah keterbukaan asas yang membuka diri terhadap hak yang ada  dimasyarakat  untuk  memperoleh  semua  informasi  yang  benar,  jujur  dan  tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## D.  SIMPULAN
Keterbukaan  informasi  di  desa  belum  dirasakan  secara  optimal  oleh masyarakat desa di Kabupaten Serang. Pemenuhan hak konstitusional masyarakat terkait  dengan  keterbukaan  informasi  masih  membutuhkan  jalan  yang  panjang. Pembangunan kelembagaan yang dilakukan harus secara sistematis dan konsisten dan  tidak  parsial.  Dibutuhkan  komitmen  semua  pemangku  kepentingan    serta menghilangkan ego sektoral di antara para pemangku kepentingan. Hal ini menjadi pekerjaan  rumah  bagi  pemerintahan  Kabupaten  Serang  agar  pihak-pihak  yang memang  berkempentingan  dalam  menyampaikan  informasi  harus  betul-betul  dapat menjalankan tugasnya dalam pemberian informasi secara lengkap. Selain itu harus adanya  keseriusan  di  dalam  pembentukan  PPID,  agar  ada  yang  secara  khusus mengelola informasi desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam Mush (2018). Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Sebagai Tanggungjawab Negara Dalam Mewujudkan Good Governance” Jurnal Lentera Hukum, Vol. 5 No.1
Agus Setiaman, Dadang Sugiana, Jimi Narotama M. (2013). Implementasi kebijakan Keterbukaan  Informasi  Publik  (Analisis  Kritis  Implementasi  Kebijakan
(JAP)
Keterbukaan Informasi Publik  di Pemerintahan Kota Bandung kepada Warga Kota) Jurnal Kajian Komunikasi , Volume 1, No. 2, Desember, hlm 196-205 Anne  Friday  Safaria.  (2016).  Manajemen  Pelayanan  informasi  Publik.  Komisi Informasi Jawa Barat
Arifuddin Jalil dkk, (2017). Potret Keterbukaan Informasi di Indonesia. CV. Budi Utama Endang Retnowati (2012). Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance, Vol.

## XVII No. 1
Moh.  Fadli,  Jazim Hamidi,  dan  Mustafa  Lutfi  (2013). Pembentukan  Peraturan  Desa Partisipatif  (Head  to  a  Good  Village  Governance). Malang:  Universitas Brawijaya Press
Muhammad    Mulyadi  (2009).  Partisipasi  Masyarakat    dalam    Pembagunan Masyarakat   Desa,  Jakarta: Nadi Pustaka,  hlm. 45
Muhammad Usman Noor (2014). Inisiasi masyarakat informasi di Indonesia melalui implemetasi  keterbukaan  informasi  publik  :  satu  dekade  undang –  undang keterbukaan infoemasi Jurnal  Ilmu  Perpustakaan,  Informasi, dan Kearsipan , 7(1), 11-22. DOI: 10.24252/kah.v7i1a2.
Nurhikmah Aryani JR  dan Muh. Arisal Asad. (2021). Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik  terhadap  pembangunan  Desa  di  Kantor  desa  Pinang  Kecamatan Cendana kabupaten Enrekang. JIA,Volume 9, Nomor 2  Edisi Agustus Rachmat  Krisyantono  dkk.  (2019).  Pemberdayaan  Perangkat  Desa  Dalam Penyampaian Informasi Publik Untuk Mencegah Korupsi Dalam Pelaksanaan Program  Bumdes  di  Desa  Gendro,  Kabupaten  Pasuruan.  Jurnal  ABDIMAS Unmer Malang, Volume 4 No. 2 desember
Sedarmayanti. (2012). Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik“  membangun Sistem  Manajemen  Kerja  Guna  Meningkatkan  Produktivitas  Menuju  Good Governance. Cetakan Kedua, CV Mandar Maju, Bandung
Tahir,  Arifin.  (2014).  Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , ALFABETA Bandung
Wahyu  Saputra,  Implementasi  Undang-Undang Keterbukaan  Informasi  Publik Dan  Transparansi  Pelayanan Publik  Di Jawa  Timur, Jurnal  al-Adabiya. Vol 14 Nomer  01 Tahun  2019 / 45
Williamson, Oliver E. (2000). The New Institutional Economics “ Taking Stock. Looking Ahead”. Journal of Economics Literature 38 (3): 595-613
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik