## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

## Mustaqim
Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam (IAI) Ngawi

## ABSTRAK
Partisipasi  Masyarakat    dalam      Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  adalah  mendasar pada Surat  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomer  044/U/2002  Tentang Komite  Sekolah  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomer  20  Tahun  2003 Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  menegaskan  secara  eksplisit  kewenangan daerah  mengelola  bidang  pendidikan.  Momentum  ini  secara  simultan  dan  imanen, daerah  harus  memberdayakan  diri  serta  beradaptasi  dengan  paradigma  baru pengelolaan pendidikan yang menekankan pada partisipasi aktif dan terbuka pada masyarakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun kontrol proses serta hasil mutu pendidikan.
Penulisan  bertujuan  untuk  mengetahui,  mendeskripsikan  dan  menaganalisis  usaha- usaha  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  partisipasi    masyarakat  dalam peningkatan  mutu  sekolah;  keterlibatan  masyarakat  dalam  menyusun  program kerja  sekolah;  partisipasi  masyarakat  dalam  meningkatkan  mutu  sekolah; partisipasi masyarakat dalam melaksanakan evaluasi program kerja.
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Kualitas Sekolah

## A. Pendahuluan
Implementasi  Undang-Undang  Nomer  22  tahun  1999  tentang  Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mencakup  konsekuensi  otonomi  yang  lebih  luas  dan  desentralisasi  bidang- bidang  kewenangan  daerah,  termasuk  pendidikan. 1 Khusus  dalam  bidang pendidikan, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 044/U/2002 Tentang  Komite  Sekolah  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomer  20 Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, menegaskan secara eksplisit kewenangan daerah mengelola bidang pendidikan. 2
Dalam  perspektif  dan  praktik  otonomi  daerah,  pendidikan  merupakan salah satu bidang yang pengelolaannya secara utuh  didesentralisasikan ke daerah (kabupaten/kota).  Momentum  ini  secara  simultan  dan  imanen  daerah  harus memberdayakan  diri  serta  beradaftasi  dengan  paradigma  baru  pengelolaan pendidikan  yang  menekankan  pada  partisipasi  aktif  dan  terbuka  masyarakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun kontrol proses serta
1 Undang-undang Otonomi Daerah, (Aneka Ilmu 1999), hlm. 10
2 UU. SISDUKNAS, Sistem Pendidikan Nasional, (Solo: CV. Kharisma Solo, 2003). hlm. 28, 109
hasil pendidikan.
Dalam  kontek  otonomi  dan  desentralisasi,  sekolah  sebagai  satuan pendidikan  yang  berada  di  garda  terdepan  dalam  pelaksanaan  pendidikan ditempatkan sebagai suatu lembaga yang berada di tengah-tengah masyarakat yang memiliki  ciri  khas,  unit  perencanaan,  pembuatan  keputusan  dan  manajemen sendiri.  Paradigma  ini  selain  merupakan  jawaban  atas  tuntutan  otonomi  dan reformasi  pendidikan  hingga  di  tingkat  satuan  (sekolah)  yang  diharapkan mampu  mendorong  keberdayaan  sekolah  menyesuaikan  diri  dengan  tingkat- tingkat  perubahan,  tuntutan  dan  nilai-nilai  yang  berkembang  dalam  lingkungan sosiologisnya. Juga berarti keharusan sekolah memperhatikan dan mendayagunakan  aspek  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pendidikan yang memiliki peran dan fungsi yang strategis.
Menurut Pidarta  perspektif  keberdayaan sekolah yang diharapkan secara analogis digambarkan :
Sekolah tidak dibenarkan sebagai menara air, yaitu melebur menjadi satu dengan masyarakat tanpa memberikan identitas apa-apa. la juga tidak dibenarkan  sebagai  menara  gading  yang  mengisolasi  diri  terhadap masyarakat sekitarnya. Lembaga pendidikan yang benar.. .ibarat menara penerang,  yaitu  berada  di  masyarakat  dan  sekaligus  memberi penerangan kepada masyarakat setempat. Lembaga pendidikan harus tetap  berakar  pada  masyarakat  setempat,  memperhatikan  ide-ide masyarakat  setempat,  melaksanakan  aspirasi  mereka,  memanfaatkan fasilitas  setempat  untuk  belajar,  dan  menyesuaikan  diri  dengan kebiasaan-kebiasaan  hidup  masyarakat  setempat.  Sementara  itu  ia bcrusaha  meningkatkan  cara  hidup  dan  kehidupan  masyarakat  dengan cara  memberi  penerangan,  menciptakan  bibit  unggul,  menciptakan teknologi baru... 3
Dengan  demikian  kesiapan  dalam  bidang  pendidikan  dalam  rangka melaksanakan otonomi daerah menjadi sangat strategis dan penting. Pelaksanaan pendidikan  adalah  pilar  menyukseskan  otonomi  daerah  karena  berhubungan langsung  dengan  manajemen  sumberdaya  manusia,  mobilisasi  dan  penyiapan sumberdaya  manusia  sebagai  pendukung.  Demikian  itu  karena    pendidikan merupakan investment  in  people untuk  pengembangan  individu  dan  masyarakat sekaligus sumber untuk pertumbuhan ekonomi yang berguna untuk meningkatkan kemampuan  menyesuaikan  dan  mengubah  kesempatan  kerja  serta  memenuhi kebutuhan ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk masa yang
3 Made Pidarta, Landasan Pendidika, Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia , (Renika Cipta Jakarta, 2007), hlm. 178
akan  datang.  Karenanya,  otonomi  pendidikan  yang  dimaknai  sebagai  proses kemandirian  sekolah  untuk  mengelola  segenap  sumber  daya  yang  ada  sesuai potensi masing-masing dengan manajemen yang tepat harus benar-benar dapat berfungsi  efektif,  khususnya  menjadi  pilar  menyukseskan  pembangunan  dalam kerangka otonomi daerah
Karena  peran  strategis  dan  penting  sekolah  sebagai  satuan  dalam pelaksanaan pendidikan yang sekaligus menjadi pilar kesuksesan pembangunan, maka  keberhasilan  desentralisasi  pendidikan  menjadi  tolok  ukur  keberhasilan yang  mencakup  kepentingan  nasional,  mutu  pendidikan,  efisiensi  pengelolaan, pemerataan dan peran serta masyarakat serta akuntabilitas publik.
Mengacu  pada  pandangan  di  atas  berbagai  usaha  digalakkan  untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berbasis pada upaya pembaharuan  dan reformasi  sistem,  manajemen  dan  pelaksanaan  pendidikan  hingga  di  tingkat satuan  (sekolah).  Salah  satunya  adalah  penerapan  manajemen  baru  di  sekolah yang  disebut  dengan  Manajemen  Pendidikan  Mutu  Berbasis  Sekolah  (MPMBS). Manajemen ini menawarkan kebebasan yang besar pada sekolah disertai tanggung jawab.  Dalam  hal  ini  sekolah  bukan  berjalan  sendiri  tanpa  menghiraukan kebijakan  prioritas  dan  standarisasi  yang  dirumuskan  dari  pemerintah.  Tetapi lebih menekankan keterbukaan dan keharusan masyarakat terlibat dalam manajemen sekolah melalui pendekatan partisipatori.
Dalam  praktiknya  MPMBS  adalah  otonomi  sekolah  dan  pengambilan keputusan  partisipatif  untuk  mencapai  sasaran  mutu  sekolah,  di  mana  secara kelembagaan  sekolah  mempunyai  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingannya  dengan  prakarsa  dan  aspirasi  sendiri.  Keputusan  partisipatif dalam  hal  ini  melibatkan  Kepala  Sekolah,  guru,  karyawan,  orang  tua/wali, siswa,  dan  masyarakat  di  lingkungan  sckolah  yang  dilakukan  secara  terbuka  dan demokratis.  Pengambilan  keputusan  partisipatif  diyakini  dapat  meningkatkan peran  serta  masyarakat,  rasa  ikut  memiliki  dan  meningkatkan  rasa  tanggung jawab, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan jiwa pengabdian warga sekolah dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan sekolah yang telah ditetapkan.
Dalam  perspektif  yang  lebih  luas,  implementasi  MPMBS  tidak  saja terbatas  menjadi  solusi  peningkatan  mutu/kualitas  pendidikan  yang  menekankan pada partisipasi masyarakat dan segenap stakeholders sekolah. Pemikiran ini juga
dapat  dikaitkan  dengan  usaha  merespon  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan tekhnologi  yang  telah  menjadi  piranti  akselerasi  memasuki  era  global  yang kompleks.  Kenyataan  ini  _  menuntut  serta  peningkatan  kualitas  sumberdaya manusia secara sistematik, terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien yang berjalan  paralel  dengan  usaha  peningkatan  keberdayaan  sekolah  untuk melaksanakan pendidikan yang berkualitas.
Di  samping  itu  implementasinya  dapat  dipandang  sebagai  perbaikan kualitas  pendidikan  nasional  yang  dirasakan  belum  memadai.  Menurut Suryosubroto;  ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu  pendidikan  selama  ini  kurang  atau  tidak  berhasil. Pertama: strategi pembangunan  pendidikan  selam  ini  lebih  bersifat input  and  output  oriented.
Strategi  ini  lebih  bersandar  pada  asumsi  bilamana  semua input pendidikan telah  dipenuhi,  seperti  penyediaan  buku-buku  (materi  ajar)  dan  alat  belajar lainnya,  penyediaan  sarana  pendidikan,  pelatihan  guru  dan  tenaga  kependidikan lainnya,  maka  secara  otomatis  lembaga  pendidikan  (sekolah)  akan  dapat menghasilkan  output  (keluaran)  yang  bermutu  sebagai  mana  yang  diharapkan. Ternyata  strategi input-output yang  diperkenalkan  dalam  teori education production  function tidak  berfungsi  sepenuhnya  di  lembaga  pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri. Kedua: pengelolaan  pendidikan  selama  ini  lebih  bersifat macro-oriented, diatur  oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di  tingkat  mikro  (sekolah).  Atau  dengan  singkat  dapat  dikatakan  bahwa kompleksitasnya  cakupan  permasalahan  pendidikan,  seringkali  tidak  dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.
Deskripsi  tersebut  memberikan  pemahaman  kepada  kita  bahwa pembangunan  pendidikan  bukan  hanya  terfokus  pada  penyediaan  faktor input pendidikan  tetapi  juga  harus  lebih  memperhatikan  faktor  proses  pendidikan. I nput pendidikan  merupakan  hal  yang  mutlak  harus  ada  dalam  batas-batas tertentu tetapi tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan (school  resources  are  necessary  but  not  sufficient  condition  to improve  student  achievement). Disamping  itu  mengingat  sekolah  sebagai  unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak
didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang  berbeda  satu  dengan  lainnya,  maka  sekolah  harus  dinamis  dan  kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/mutu  pendidikan.  Hal  ini  akan  dapat  dilaksanakan  jika  sekolah dengan  berbagai  keragamannya  itu,  diberikan  kepercayaan  untuk  mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak  didiknya.  Walaupun  demikian,  agar  mutu  tetap  terjaga  dan  agar  proses peningkatan  mutu  tetap  terkontrol,  maka  harus  ada  standar  yang  diatur  dan disepakati  secara  nasional  untuk  dijadikan  indikator  evaluasi  keberhasilan peningkatan mutu tersebut (adanya benchmarking). 4
Pemikiran  ini  telah  mendorong  munculnya  pendekatan  baru  MPMBS) sebagai diungkapkan di atas. Konsep ini menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah,  masyarakat  dan  pemerintah  dengan  proporsi  tanggung  jawab  masing- masing,  sehingga  sekolah  dapat  terlibat  secara  aktif  dan  dinamis  dalam  proses peningkatan  kualitas  pendidikan  melalui  pengelolaan  segenap  sumberdaya  yang ada.  Tentu  saja  dalam  hal  ini  sekolah  harus  mampu  menterjemahkan  dan menangkap  esensi  kebijakan  makro  pendidikan  serta  memahami  kondisi lingkungan untuk kemudian melalui proses perencanaan, memformulasikannya ke dalam kebijakan mikro dalam bentuk program-program prioritas  yang harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi dan  misinya.  Dengan  demikian  sekolah  secara  mandiri  tetapi  masih  dalam kerangka  acuan  kebijakan  nasional,  ditunjang  dengan  penyediaan input yang memadai,  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  pengembangan  sumber  daya  yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan masyarakat.

## B. Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pendidikan
Penyelenggaraan  pendidikan  merupakan  sarana  strategis  untuk meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya manusia agar mampu beradaptasi dalam tataran yang lebih global. Dalam rangka lebih mengoptimalkan fungsi dan peran  pendidikan  pemerintah  melaksanakan  kebijakan  desentralisasi  khususnya dalam  bidang  pendidikan.  Ada    beberapa  alasan  desentralisasi  penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, antara lain : alasan pembiayaan pendidikan, peningkatan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, redistribusi kekuatan politik,
4 Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah , (Jakarta: Renika Cipta, 2004), hlm. 204
peningkatan  kualitas  pendidikan  dan  peningkatan  inovasi  dalam  rangka pemuasan harapan seluruh warga negara.
Pada  sisi  lain,  kebijakan  desentralisasi  penyelenggaraan  pendidikan merupakan  tekat  dan  komitmen  bersama  (bangsa  Indonesia)  yang  diharapkan dapat  menghapus  atau  paling  tidak  mengurangi  kelemahan-kelemahan  reformasi pendidikan  pada  masa-masa  sebelumnya.  Reformasi  pendidikan  di  masa-masa sebelumnya  lebih  memfokuskan  pada  perubahan  system  dibanding  dengan kelembagaan (sekolah); perbaikan pendidikan lebih menekankan pada ketersediaan input  dari  sistem  dan  kurang  mengadaptasi  kebutuhan  masing-masing  sekolah karena sekolah dianggap mempunyai karakteristik yang umum.
Desentralisasi  penyelenggaraan  pendidikan  dikembangkan  tidak  terbatas sampai  di  tingkat  kabupaten/kota  tetapi  mencakup  saluan  pendidikan  (sekolah) melalui  program  utama  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Berbasis  Sekolah (MPMBS). Hal ini dimaksudkan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumberdaya dengan  pelibatan  peranserta  masyarakat  dan  mengalokasikannya  sesuai  dengan prioritas kebutuhan serta agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan lingkungan setempat.  Dalam  spectrum  yang  lebih  luas  MPMBS  merupakan  konsep pengelolaan  pendidikan  yang  menawarkan  kerjasama  yang  erat  antara  sekolah, masyarakat  dan  pemerintah  untuk  berbagi  peran  serta  tanggungjawab  untuk  ikut terlibat  secara  aktif  dan  dinamis  dalam  proses  peningkatan  kualitas  pendidikan melalui pengelolaan resources sekolah yang ada.
Dalam  kerangka  penyelenggaraan  desentralisasi  pendidikan  di  tingkat sekolah, sekolah saat ini sedang dihadapkan pada masalah peningkatan mutu dan masa depan siswa dalam menjalani kehidupannya. Menurut Dirjen Dikdasmen (2002) masalah yang dihadapi sekolah di atas dapat dijabarkan dalam beberapa item  yang  perlu  mendapat  perhatian  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di sekolah, antara lain : peningkatan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; perluasan kesempatan memperoleh pendidikan; kesesuaian hasil  pendidikan  dengan  kepentingan  pembangunan  nasional,  masyarakat  dan individu;  pengelolaan  pendidikan  mcmerlukan kcterpaduan dari  bcrbagai  pihak, meningkatkan  keterbatasan  dana  dan  sumber  daya  manusia;  ketepatan  antara rencana dengan pelaksanaan.
Masalah-masalah  tersebut  memerlukan  solusi  pemecahan  dan  dukungan
masyarakat  untuk  menyelesaikannya.  Apalagi  momen  perubahan  paradigma pemerintahan  saat  ini  dari  sentralisasi  ke  desentralisasi  terutama  dalam penyelenggaraan  pendidikan  melaiui  kebijakan  MPMBS  membuka  peluang yang luas dan terbuka masyarakat untuk berpartisipasi (berperan  serta) dalam pengelolaan pendidikan dan pemecahan persoalan pendidikan yang ada. Dalam kontek ini penyaluran partisipasi masyarakat memiliki mekanisme dan institusi sendiri,  yaitu  Dewan  Pendidikan untuk  di  tingkat  kabupaten/kota dan  Komite Sekolah untuk di tingkat satuan pendidikan (sekolah).
Penyaluran  aspirasi  serta  kontribusi  masyarakat  yang  beragam  melalui instutis  yang  demokratis  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Undang- Undangn  Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Program  Pembangunan Nasional (Propernas) 2000-2004, di tingkat Kabupaten/Kota dinamakan Dewan Pendidikan dan di tingkat sekolah dinamakan Komite. 5
Dewan  pendidikan  merupakan  badan  yang  mewadahi  peran  serta masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  mutu,  pemerataan  dan  efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota, sedangkan Komite Sekolah merupakan badan  sebagai  tempat  untuk  menyalurkan  segala  aspirasi  dan  kontribusi masyarakat  di  tingkat  sekolah  untuk  mengatur  dan  merumuskan  bersama program kerja yang dilakukan oleh pihak sekolah.
Kepala  Sekolah  sebagai  pemegang  ooritas  tertinggi  dalam  pengelolaan sekolah  harus  mendengarkan  aspirasi  yang  tumbuh  di  tengah-tengah  masyarakat baik  yang  disampaikan  secara  langsung  maupun  yang  disampaikan  melalui Komite Sekolah, dalam hal ini kepala sekolah harus  memperhatikan tujuan dan inti pengelolaan  sekolah.
Inti pengelolaan sekolah terletak pada aspek proses belajar:  mengajar (PBM). Aspek ini disusun berdasarkan kurikulum yang rambu-rambunya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa rujukan kondisi  dan  dan  kemampuan  yang  harus  dicapai.  Kepala  sekolah  berhak untuk  membuat  modifikasi  seperlunya  agar  rambu-rambu  tersebut dicapai sesuai dengan kondisi guru, siswa dan masyarakat. 6
Penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah  prelu  adanya  dukungan  sumber daya  manusia  (SDM)  yang  berkualitas  dalam  jumlah  yang  cukup,  mulai  dari guru,  kepala  sekolah,  pengawas  dan  pegawai  administrasi.  Selain  itu  juga diperlukan  nara  sumber  yang  betul-betul  dapat  mengenali  kondisi  dan  potensi
5 Depdiknas, Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah (Jakarta, 2005), hlm. 15
6 Komisi   Pendidikan Nasional. Desentralisasi Pendidikan .( Jakarta : Depdiknas, 2001),  hlm. 47
daerahnya,  sehingga  dapal  menyusun  model  pendidikan  yang  paling  tepat  di daerah tersebut.
Perkembangan  tintutan  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan di  jalur  sekolah  semakin  meningkat,  yang  diikuti  dengan  perkembangan peranannya dalam pendidikan. Hal ini dapat dilihat sejak dibentuknya persatuan Orang  Tua  Murid  dan  Guru  (POMG)  yang  dibubarkan  pada  awal  tahun  1974 kemudian  diganti  dengan  pembentukan  Badan  Pembantu  Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) yang bertugas untuk mengumpulkan dana pendidikan dari orang tua/waii  siswa.  Kemudian  dengan  lahirnya  Kepmendiknas  Nomor  044/U/2002 tanggal  2  April  2002  telah  mengantarkan  proses  pembentukan  Dewan  Pendidikan dan Komite Sekolah hamper di seluruh daerah kabupaten/kota dan satuan pendidikan di seluruh pelosok tanah air.

## 1. Pengertian Komite Sekolah
Berdasarkan    Keputusan      Menteri      Pendidikan    Nasional    Nomor 044/U/2002  Tanggal  2  April  2002,  pengertian  Komite  Sekolah  adalah badan  mandiri  yang  mewadahi  peran  serta  masyarakat  dalam  rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan, baik pada  pendidikan  pra  sekolah,  jalur  pendidikan  sekolah  maupun  jalur pendidikan luar sekolah.
2. Kedudukan dan Sifat Komite Sekolah
Berdasarkan   Keputusan   Menteri   Pendidikan   Nasional   Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 menetapkan:
a. Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.
b. Komite  sekolah  dapat  terdiri  dari  satu  satuan  pendidikan,  atau beberapa  satuan  pendidikan  dalam  jenjang  tetapi  sama,  atau  beberapa satuan  pendidikan  yang  berbeda  jenjang  tetapi  berada  pada  lokasi  yang berdekatan,  atau  satuan-satuan  pendidikan,  atau  karena  pertimbangan lain.
c. Badan  ini  bersifat  mandiri,  lidak  mempunyai  hubungan  hierarkis dengan lembaga pemerintah. 7

## 3. Organisasi Komite Sekolah
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor
7 Undan-undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, (CV. Karisma, 2003) hlm. 123
044/U/2002  Tanggal  2  April  2002  menetapkan  keanggotaan  Komite Sekolah terdiri atas:
a. unsur masyarakat dapat berasal dari orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat,  tokoh  pendidikan,  dunia  usaha/industri,  organisasi  profesi tenaga pendidikan, wakil alumni, wakil peserta didik b.  Unsur  Dewan  Guru,  yayasan/lembaga  penyelenggara  pendidikan. Badan Pertimbangan Desa, dapat pula dilibatkan sebagai anggota komite sekolah (maksimal 3 orang). Anggota komite sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal. 8

## 4. Tujuan Pembentukan Komite Sekolah
Berdasarkan    Keputusan      Menteri      Pendidlkan      Nasional    Nomor 044/U/2002  tanggal  2  April  2002  menetapkan  tujuan  dari  pembentukan komite sekolah adalah:
a. Mewadahi  dan  menyalurkan  aspirasi  dan  prakarsa  masyarakat  dalam melahirkan  kebijakan  operasional  dan  program  pendidlkan  di  satuan pendidikan.
b. Meningkatkan  tanggung  jawab  dan  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
c. Menciptakan  suasana    dan   kondisi    transparan,    akuntabel    dan demokratis  dalam  penyelenggaraan  dan  pelayanan  pendidikan  yang bermutu di satuan pendidikan. 9

## 5. Peran dan Fungsi
Berdasarkan    Keputusan      Menteri      Pendidikan    Nasional    Nomor 044/U/2002  tanggal  2  April  2002  menetapkan  Komite  Sekolah  berperan sebagai :
a. Pemberi   pertimbangan (advisor   agency} dalam   penentuan   dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
b. Pendukung (supporting   agency) baik    yang   berwujud   finansial, pemikiran  maupun  tenaga  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di satuan pendidikan.
c. Pengontrol (controlling  agency) dalam   rangka  transparansi   dan
8 Depdiknas, Acuan operasional dan Indikator, 2005, hlm. 22-24
9 Sisdiknas, Sistem Pendidikan, 2003 hlm. 122
akuntabilitas  penyelenggaraan  dan  keluaran  pendldikan  di    satuan pendidikan.
d. Mediator antara pemerintah (executive} di satuan pendidikan. 10
Selanjutnya    Komite      Sekolah    memiliki      beberapa    fungsi  yang strategis sebagai berikut:
a. Mendorong  tumbuhnya  perhatian  dan  komitmen  masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan yang bermutu.
b. Melakukan  kerjasama    dengan  masyarakat  (perorangan,    organisasi, dunia  usaha,  dunia  industri)  dan  pemerintah,  berkenaan  dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
c. Menampung  dan  menganalisis  aspirasi,  ide,  tuntutan,  dan  berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan olch masyarakat.
d. Memberikan  masukan,  pertimbangan,  dan  rekomendasi  kepada  satuan pendidikan mengenai:
1) Kebijakan dan program pendidikan
2) RAPBS
3) Kriteria kinerja satuan pendidikan
4) Kriteria tenaga kependidikan dan
5) Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.
e. Mendorong  orang  tua  dan  masyarakat  berpartisipasi  dalam  pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan penedidikan.
g. Melakukan  evaluasi  dan  pengawsan  terhadap  kebijakan,  program, penyelenggaraan, dna keluaran pendidikan di satuan pendidikan. 11
Komite  sekolah  sesuai  dengan  peran  dan  fungsinya,  melakukan akuntabilitas sebagai berikut:
a. Komite  Sekolah  menyampaikan  hasil  kajian  pelaksanaan  program sekolah  kepada  stakeholder  secara  periodik,  baik  yang  berupa keberhasilan  maupun  kegagalan  dalam  pencapaian  tujuan  dan  sasaran program  sekolah.  Hal  ini  sangat  bermantaat  sebagai  tolak  ukur  untuk
10 Sisdiknas, Sistem Pendidikan, 2003 hlm. 122
11 Sisdiknas, Sistem Pendidikan, 2003 hlm.113
menentukan  langkah  selanjutnya,  dengan  harapan  para  stakeholder dapat menyumbangkan pikiran dan ide-idenya.
b. Menyampaikan  laporan  pertanggung  jawaban  bantuan  masyarakat baik  berupa  materi  (dana,  barang  tak  bergerak  maupun  bergerak), maupun  non  materi  (tenaga,  pikiran)  kepada  masyarakat  dan pemerintah  setempat.  Pelaksanaan  seperti  ini  akan  menumbuhkan kepercayaan  dan  meningkatkan  rasa  peduli  bagi  para  pemerhati sekolah. 12
Dari  penjelasan  di  atas  diharapkan  akan  meningkatkan  wawasan sekolah  dan  masyarakat  pada  umumnya  tentang  bagaimana  seharusnya mengambil  sikap  maupun  tindakan  terhadap  peran  komite  sekolah  dalam otonomi  sekolah.  Para  pendidik  juga  masyarakat  umum  perlu  bersikap  dan bertindak positif dalam mensukseskan program tersebut.
Ada  beberapa  cara  positif  yang  yang  perlu  diperhatikan  baik  oleh pendidik maupun masyarakat diataranya :
a. Memberi    dorongan  kepada  peserta  didik  dan  warga  belajar  untuk belajar  terus,  tidak  cukup  tamat  SD  saja  dengan  alasan-alasan  yang masuk akal.
b. Mengurangi  beban  kerja  anak-anak,  manakala  mereka  harus  membantu meringankan beban ekonomi orang tuanya.
c. Membantu   menyiapkan   lingkungan   belajar   dan   alat-alat   belajar dirumah untuk merangsang kemauan belajar anak-anak.
d. Membantu membiayai pendidikan.
e. Mengizinkan  anak  pindah  sekolah,  bila  ternyata  sekolah  semua  sudah tidak dapat menampung.
f. Bila, diperlukan membantu menyiapkan gedung untuk lokal belajar.
g. Bersedia    menjadi    narasumber    untuk    keterampilan-keterampilan tertentu,  yang  banyak  dibutuhkan  pada  pendidikan  dasar  tingkat- tingkat akhir.
h. Mengijinkan  peserta  didik  dan  warga  belajar  magang  di  perusahaan- perusahaan dan perdagangan -perdagangan
i. Bagi  pengusaha/atau  pemilik  industri  bersedia  menerima  warga  belajar
12 Depdiknas, Acuan operasional dan Indikator, 2005, hlm. 31-36
yang  akan  magang  diperusahaannya  sebagai  partisipasi  untuk  dunia pendidkkan.
j. Responsif   terhadap    kegiatan-kegiatan    sekolah,    terutama    yang dilaksanakan di masyarakat.
k. Bersedia  menajdi  orang  tua  angkat  atau  orang  tua  angkat  atau  orang tua  asuh  bagi  anak-anak  yang  sudah  tidak  memiliki  orang  tua,  atau orang   tuanya   tidak   mampu   membiayai    anak-anaknya. 13
Secara  prinsip  seluruh  indikator  yang  dipaparkan  merupakan program  yang  sangat  mulia  bila  dalam  penyelenggaraannya  nanti  dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mendukung seluruh aktivitas kegiatan komite sekolah  tersebut  diperlukan  kemampuan  untuk  memobilisasi  partisipasi  dari segenap stakeholders agar  keseluruhan  indikator  dapat  berjalan  dengan  baik dengan membangun hubungan yang smergis dengan stakeholders.

## C. Peningkatkan Mutu Berbasis Sekolah
Pengelolaan  pendidkkan  yang  dianut  dan  dilaksanakan  di  Indonesia selama ini bersifat birokratis-senteralistik, di mana pusat mempunyai peran yang dominan  sebagai  pengambil  kebijakan  ,  sedangkan  daerah  dan  sekolah  hanya menerima  dan  melaksanakan  instruksi.  Pola  kerja  sentralistik  tersebut  sudah berlangsung  lama  dan  sering  mengakibatkan  kesenjangan  dan  ketidakcocokan dengan kebutuhan nyata daerah dan sekolah.
Kenyataan  tersebut  mendorong  pemerintah  melakukan  berbagai  usaha untuk  memperbaiki  mutu  pendidikan  dengan  kegiatan:  pelatihan  dan meningkatkan  komptensi  guru,  pengadaan  buku  paket  dan  alat-alat  pelajaran, perbaikan  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  dan  perbaikan  sisem  manajemen sekolah.  Kegiatan-kegiatan  yang  di  lakukan  pemerintah  tersebut  belun  dapat mendorong tcrjadinya peningkatan mutu pendidikan yang signifikan.
Menurut penilaian Korten dalam   Suprino  &  Achmad  terungkap:
“... sentaralistik kurang bisa memberikan pelayanan yang efektif, tidak mampu  menjamin  kesinambungan  kegiatan  di  lokal  dan  memiliki keterbatasan  dalam  beradaptasi  dengan  permasakahan  lokal  serta
13 Depdikbud. Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah, (Jakarta:  Dikdasmen,  2002), hlm.73
menciptakan rasa ketergantungan pada pihak lain dan tidak mandiri”. 14
Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah pelaksanaan pendidikan  yang sentralistik  didesentralisasikan  menjadi  kewenangan  daerah.  Konsekwensi kebijakan ini  selanjutnya  memberi kesempatan  terbuka bagi  satuan pendidikan (sekolah)  mengelola  diri  dengan  segenap resources yang  dimilikinya,  terutama untuk  peningkatan  mutu  melalui  kebijakan  Manajemen  Peningkatan  Mutu Berbasis  Sekolah  (MPMBS)  yang  merujuk  pada  konsep  model  pengelolaan sekolah yang dinamakan school based management.
Dalam  kerangka  kebijakan  MPMBS  sekolah  sebagai  satuan  pendidikan diharapkan  dapat  memberikan  layanan  yang  berkualitas  dengan  bekerja  sama secara  sinergis  dengan  keluarga  dan  masyarakat.  Kerjasama  yang  sinergis tersebut diperlukan untuk menciptakan proses pengajaran dan penbelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Keadaan ini diciptakan dengan tujuan peserta didik senang  menjalani  proses  pendidikan  dan  berhasil  menjadi  warga  negara  yang produktif.  Dalam  perspektif  ini  sekolah  berfungsi  sebagai  jantung  masyarakat yang  harus  didesain  untuk  dapat  berkontribusi  terhadap  upaya  peningkatan kualitas  hidup  bangsa.  Optimalisasi  sumberdaya  yang  berkenaan  dengan pemberdayaan  sekolah  merupakan  alternatif  yang  paling  tepat  untuk mewujudkan fungsi sekolah tersebut. Pemberdayaan tersebut juga dimaksudkan unutk  memberikan  otonomi  yang-lebih  luas  dalam  memecahkan  masalah- masalah yang dihadapi sekolah.
Pemberdayaan  sekolah  tersebut  memiliki  kepentingan  yang  jauh menjangkau  ke  depan.  Hal  ini  didasarkan  pada  kenyataan  kehidupan  sosial masyarakat  yang  semakin  kompleks.  Semakin  tinggi  tingkat  dan  perkehidupan social  maka  semakin  tinggi  pula  tuntutan  yang  diinginka,  yang  ada  pada akhirnya  tuntutan  tersebut  bermuara  pada  pendidikan.  Masyarakat  meyakini bahwa  pendidikan/sekolah  mampu  menjawab  dan  mengantisipasi  berbagai tantangan yang dihadapi.
Sekolah  diharapkan  mampu  menentukan  arah  perkembangan  yang sesuai  dengan  kondisi  dan  luntutan  lingkungan  masyarakat  dengan  melibatkan pihak-pihak yang  mempunyai  kepentingan  di  tingkat  lokal (local
14 Supriono S.  dan Achmad Sapari, Manajemen Berbasis Sekolah, (Anggota IKAPTI, cabang Malang, 2001), hlm. 80
stakehholders). Untuk  merealisasikan  harapan  tersebut  sekolah  menyadari bahwa  mengimplementasikannya  memerlukan  proses  dan  waktu  yang  cukup lama.
Sehubungan dengan penerapan kebijakan desentralisasi tersebut, sekolah dalam mewujudkan  harapan  masyarakat  di  atas lembaga pendidikan  memiliki otoritas  dan  kewenangan  yang  tidak  lagi  bergantung  pada  kebijakan  pusat. Sekolah  dapat  memaksimalkan  fungsi  kelembagaannya  dengan  meningkatkan partisipasi  masyarakat  setempat (heal  stakeholders)., Keterlibatan masyarakat yang lebih tinggi ini menjadi kerangka dasar yang bersifat terbuka bahwa setiap unsur  dapat  berperan  serta  dalam  meningkatkan  mutu,  efisiensi  dan  pemeratan kesempatan  pendidikan,  dan  diharapkan  dapat  meningkatkan  rasa  memiliki masyarakat  terhadap  sekolah  sehingga  mendorong  timbulnya  sikap  yang  lebih baik  yang  konstruktif  menjadi  resources  pengembangan  sekolah  untuk  dapat berfungsi dan berperan dalam penyelenggaraan pendidikan lebih maksimal dan bermutu. Hal ini sejalan dengan batasan MPMBS itu sendiri yaitu :
...sebagai  model  manajemen  yang  rnemberikan  otonomi  yang  lebih besar  kapada  sekolah  dan  mendorong  pangambilan  keputusan partisipatif ang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. 15
Manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  sekolah  (MPMBS)  merupakan sistem  manajemen  di  sekolah  untuk  mancapai  tujuan  secara  efektif  dan  efisian dalam  pengelolaan  sekolah  yang  memerlukan  kerjasama  dengan  masyarakat. Sistem  manajemen  ini  mensyaratkan  adanya  keluasan  sekolah  untuk  mengambil keputusan  secara  mandiri.  MPMBS  merupakan  struktur  dasar  untuk melaksanakan model sekolah efektif yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu.
Penerapan  MPMBS  hendaknya  diikuti  dengan  monitoring  dan  evaluasi terus menerus untuk menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan cukup untuk mengambil  keputusan.  Monitoring  adalah  suatu  proses  pemantauan  untuk mendapatkan  informasi  tentang  palaksanaan  MPMBS,  fokus  proses  MPMBS meliputi  proses  pengambilan  keputusan,  pengelolaan  lembaga,  pengelolaan
15 Depdikbud,  2002. School  Reform  Seri  01  Pedoman  Pengembangan  Kultur  Sekolah, (  CV. Jakarta Navindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 87
program  dan  pengelolaan  proses  belajar  mengajar.  Sedangkan  evaluasi merupakan  proses  untuk  mendapatkan  informasi  tentang  hasil  pelaksanaan MPMBS di sekolah.
Fokus  dari  monitoring  dan  evaluasi  dimaksud  minimal  mencakup indiktor seperti yang dirumuskan Dirjen Pendidikan Dasar Menengah antara lain: lingkugan sekolah yang aman tertib, perumusan misi, visi dan target mutu yang jelas,  kepemimpinan  sekolah  yang  kuat,  harapan  prestasi  yang  tinggi, pengembangan staf seolah dilakukan terus-menerus, hasil evaluasi belajar untuk penyempurnaan  proses  belajar  mengajar,  dan  adanya  komunikasi  serta  dukungan orang tua wali dan masyarakat
Dengan  demikian  MPMBS  merupakan  alternatif  baru  dalam  pengelolaan pendidikan di sekolah  yang lebih menekankan pada kemandirian  dan  kreativitas sekolah.
Menurut  Suryosubroto;  konsep  ini  di  adopsi  dari  teori  keefektifan sekolah  yang  didesain  untuk  meningkatkan  kemampuan  sekolah  dan masyarakat  dalam  mengelola  perubahan  pendidikan.  Pendekatan  ini menuntut  adanya  perubahan  sikap  dan  tingkah  laku  seluruh  komponen sekolah, kepala sekolah, guru/staf termasuk orang tua dan masyarakat dalam  memandang,memahami  dan  membantu  sekaligus  memantau yang  melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  dalam  pengelolaan sekolah  yang  bersangkutan  dengan  didukung  pengelolaan  sistem informasi yang presentatif dan valid. 16
Dalam  implementasinya,  sekolah  memiliki  tanggungjawab  mengelola permasalahan  administrasi,  keuangan  dan  fungsi  setiap  personal  sekolah  secara otonom dalam kerangka arah dan kebijakan yang telah- dirumuskan oleh pemerintah. Bersama  dengan  orang  tua  dan  masyarakat,  sekolah  harus  membuat keputusan, mengatur  skala  prioritas,  menyediakan  lingkungan  kerja  yang  kondusif  dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.  Dalam kontek ini tentu saja  kepala  sekolah  dituntut memiliki kemampuan  dan  profesionalisme mengelola yang memadai dengan menciptakan kompetisi dan penghargaan melalui penerapan prinsip-prinsip kualitas total.
Menurut  Suryosubroto  ada  empat  hal  yang  terkait  dengan  pfinsip- prinsip pengelolaan kualitas total, antara lain :
Pertama, perhatian harus ditekankan kepada proses dengan terus menerus
16 Suryosubroto, Humas Dalam Dunia Pendidikan; Suatu Pendekatan Praktis. (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2001), hlm. 208
mengumandangkan  peningkatan  mutu;  kedua,  kualitas/mutu  harus ditentukan oleh pengguna jasa sekolah; ketiga, prestasi harus diperoleh melalui  pemahaman  visi  bukan  dengan  pemaksaan  aturan;  keempat, sekolah  harus  menghasilkan  siswa  yang  memiliki  ilmu  pengetahuan, ketrampilan,  sikap  arif  bijaksana,  karakter  dan  memiliki  kematangan emosional. 17
Lebih lanjut sekolah harus mengontrol semua sumberdaya yang dimiliki dan  nienggunakannya  secara  efisien  untuk  mencapai  prioritas  tujuan  dan  target yang disepakati, terutama bagi peningkatan mutu pendidikan.  Dalam kerangka ini kebijakan makro yang dirumuskan pemerintah dan otoritas pendidikan lainnya tetap diperlukan dalam rangka menjamin terintegrasinya seluruh penyelenggaraan  pendidikan  di  tingkat  satuan  dan  daerah  dengan  kepentingan tujuan serta akuntabilitas yang lingkupnya nasional.

## D. Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Masyarakat  merupakan  lingkungan  yang  pertama  dan  utama  bagi sekolah, di mana semua siswa yang berada di sekolah berasal dari masyarakat. Pasa dasarnya  sekolah  selalu  berada  di  tengah  masyarakat  yang  situasi  sosialnya dapat merangsang untuk beraktivitas dan berinovasi.
Perubahan  paradigma  pemerintahan  dari  sentralisasi  ke  desentralisasi membuka peluang masyarakat untuk menmgkatkan peran serta dalam pengelolaan pendidikan,  sebab  di  era  reformasi  sekarang  ini  terjadi  perubahan  yang fundamental  dalam  pemberdayaan (empowering) masyarakat  yang  dilandasi transper nilai-nilai filosofik dan teoritik. Hal ini  mcmerlukan  perhatian yang serius karena  pendidikan  dalam  masyarakat  dilihat  dari  hakikatnya  akan  terjadi  paling dinamis,  sehingga  pendidika  disekolah  dan  dalam  keluarga  cenderung  untuk tidak dapat mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat. Dinamika masyarakat tidak dapat dihambat sebaliknya dinamika dalam sekolah relatif dipercepat
Proses pendidikan dalam masyarakat berlangsung dengan sangat tebuka dan  tanpa  batas,  tidak  steril  dan  dapat  berdampak  positif  maupun  negatif. Pemegang kekuasaan di masyarakat hanya mampu memberi pagar dalam bentuk rambu-rambu umum yang berupa hukum dan peraturan.
Kerjasama  antara  sekolah  dan  masyarakat  merupakan  satu  pilar  yang
17 Suryosubroto, Humas Dalam Dunia Pendidikan; 2001, hlm 209
penting  dalam  mengatasi  persoalan  tersebut.  Bila  sudah  ada  jalinan  kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, maka kerjasama tersebut harus terus dibina, ditingkatkan dan dikembangkan untuk mewujudkan sekolah yang bermutu dan efektif. Kerjasama yang dijalin harus bersifat saling menguntungkan, artinya dari hasil  kegiatan  tersebut  kedua  belah  pihak  dapat  memperoleh  keuntungan. Sehubungan  dengan  kerjasama  antara  sekolah  dan  masyarakat  tersebut,  menurut Tilaar hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut:
1. Inti  partisipasi  adalah  kemitraan (partnership] yaitu  kesetaraan  dan kebersamaan oleh pengembangan konsensus berbagai hal.
2. Adanya kemamfaatan dan keuntungan bersama para partisipan, dalam arti  unsur  merugikan  atu  pihak  secara  langsung  maupun  tidak langsung menurunkan kadar partisipasi.
3. Mamberikan  suara (voice) memberikan  peluang  hadirnya  partisipasi pengakuan  keberadaan  dan  hak  oarang  lain  sangat  penting  untuk mengundang partisipasi mereka.
4. Manajemen  terbuka  dan  transparan  merupakan  prinsip  untuk mengundang  dan  memelihara  partisipasi  pendidikan  masyarakat  dan orang tua.
5. Baling mempercayai (mutual trust) menjadi jiwa partisipasi pendidikan oleh masyarakat dan orang tua.
6. Akuntabilitas  tidak  bisa  diabaikan  dalam  partisipasi  pendidikan  oleh masyarakat dan orang tua.
7. Agar  parisipasi  hadir  berkembang  da  bcrkesinambungan,  informasi yang  benar,  tepat  waktu  dan  bermakna  luas  tersedia  dan disebarluaskan.
8. dan  Inti  lainnya  selalu  mengusahakan  dan  membangun  pelayanan yang baik semakin baik, oarang terus ingin berpartisipasi oleh adanya pelayanan yang baik. 18
Peran  serta  masyarakat  semakin  diperlukan  untuk  ikut  mewujudkan sekolah  yang  bermutu  tinggi.  Perwujudan  sekolah  yang  bermutu  mempunyai jaringan  masalah  yang  kompleks,  tidak  mungkin  diselesaikan  hanya  secara konseptual,  tetapi  harus  dengan  operasional,  menyeluruh  dan  integrative
18 H.A.R. Tilar, Paradigma Baru, Pendidikan Nasional, (Renika Cipta, 2004), hlm. 67
dengan bekerjasama yang baik dengan stakeholders.
Anggota  masyarakat  yang  ikut  berperan  dalam  penyelenggaraan pendidikan  hendaknya  bersifat  sukarela,  karena  sadar  akan  adanya  keharusan untuk  terlibat  dalam  kegiatan  penyelenggaraan  pendidikan'  untuk  memupuk kemampuan berinovasi sebagai persiapan untuk menyonsong masa depan, yang harus  dilakukan  secara  kolektif  oleh  segenap  lapisan  masyarakat.  Bagi  suatu masyarakat  besar  kecilnya  kemampuan  berpartisipasi  dalam  rangka  tidak terletak  pada  jumlah  anggota  masyarakat  yang  dapat  dikerahkan,  tetapi  besar kecilnya  daya  partisipasi  ini  lebih  dicerminkan  oleh  besar  kecilnya  kesadaran bersama  yang  terdapat  dalam  masyarakat  untuk  memperbaharui  hal-hal  tertentu demi  kepantingan  besama.  Pada  dasarnya  kegiatan  yang  dilakukan  setiap  sekolah adalah  mendidik  para  sisiwanya  untuk  menjadi  orang-orang  yang  lebih  pandai sehingga  dapat  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  berakhlak  mulia  serta  taat pada  ajaran  agamanya.  Dapat  menjadi  anggota  masyarakat  yang  bcrguna  bagi lingkungan dan mempuniyai kecakapan hidup, maka dalam melaksanakan program sekolah  masyarakat  diturut  sertakan  tokoh-tokoh  dari  setiap  aspek  kehidupan masyarakat  seperti  dari  dunia  perusahaan  pemerintahan,  agama,  politik  dan sebagainya  diminta  untuk  bekerja  dengan  sekolah  dalam  proyek  perbaikan masyarakat .
Pada  zaman  reformasi  sekarang  ini  telah  terjadi  perubahan-peubahan yang  sangat  cepat.  Sikap  masyarakat  dari  sekedar  patuh  dan  menunggu petunjuk  berubah  menjadi  masyarakat  yang  menyadari  akan  kebutuhan- kebutuhan  dan  hak-haknya  yang  berkenaan  dengan  keadilan,  independensi  dan transfaransi.
Dunia  pendidikan  dituntut  realistis  dalam  rangka  menjawab  tuntutan masyarakat,  misalnya  sejauhmana  sekolah  mampu  mengemban  tugaspendidikan dan  paengajaran  dalam  mengatasi  persoalan  tersebut.  Hal  ini  sanga  t  terbuka bagi  sekolah  terlebih  dalam  momentum  desentralisasi  pendidikan  saat  ini  yang diterapkan  sebagai  konsekwensi  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah  berdasarkan Undang-Undang  no  22  tahun  1999  yang  intinya  memberikan  kewenangan kepada  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat berdasarkan aspirasi yang sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia.
Berdasarkan prinsip desentralisasi pendidikan, sekolah diberi kewenangan
untuk  menyusun  program  kerja  yang  akan  diterapkan  dan  mengelola  segala sarana  dan  prasaran  termasuk  suniber  daya  manusia  yang  tersedia,  dengan melibatkan stakehoders untuk  melaksanakan  pendidikan.  Kewenangan  yang diterima  sekolah  ini  bersifat  utuh,  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasana, pengendalian dan evaluasi.

## E. Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan
Masyarakat  mempunyai  masalah  yang  kompleks,  untuk  mengatasi masalah tersebut salah satunya dengan pendidikan. Menurut Tilaar;
Fungsi  pendidikan  masa  kini  sebagai  upaya  untuk  merekonstruksi masyarakat. Pendidikan merupakan karya manusia yang sangat kompleks, berdimensi  banyak  yang  dimulai  dari  individu,  keluarga,  masyarakat  dan negara,  Semuan  dimensi  tersebut  mempunyai  saham  dalam  penentuan dan pengambangan dimensi-dimensi tertentu dalam pendidikan . 19
Pemberdayaan  masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  (berperan  sera) dalam  penyelenggaraan  pendidikan  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan kemampuan  masyarakat  baik  dalam  wawasan  kepcndidikan  maupun meningkatkan  kemampuan  kinerjanya.  Karenanya  dalam  rangka  peran  serta masyarakat  untuk  memberikan  pelayanan  pendidikan  yang  relevan,  bermutu, berwawasan  keadilan  dan  merata  perlu  adanya  upaya  peningkatan,  baik  dalam hal  wawasan  maupun  kesadaran  untuk  terlibat  aktif.  Masyarakat  tidak  hanya mempunyai  hak  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu,  tetapi  juga melekat  kewajiban  untuk  ikut  serta  dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  baik dalam  usaha-usaha  menyediakan  dana  untuk  pengadaan,  pengembangan, pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  serta  penyusunan  program kerja  sekolah  termasuk  dalam  implementasinya.  Hal  ini  memiliki  relevansi dengan  penjabaran  operasional  Undang-Undang  Nomer  22  Rahun  1999 tentang Otonomi Daerah.
Upaya  menumbuhkan  prakarsa  dan  peranserta  masyarakat  yang berkaitan  dengan  keputusan  pengelolaan  pendidikan  hendaknya  diambil  dan bertumpu  pada  sekolah  serta  masyarakat.  Usaha  ini  diharapkan  mampu mendorong  kemajuan  sekolah  tanpa  meninggalkan  nilai-nilai  setempat  dengan mempcrluas basis mitra sekolah.
19 Tilaar, H.A. Pendidikan Untuk Masyarakal Baru. (Jakarta : Grasindo Cipta, 2002). hlm. 26
Menurut  Supriono  dan  Achmad  ada  bermacam-macam  tingkatan  peran serta  masyarakat  dalam  pendidikan,  mulai  dari  tingkat  terendah  ke  tingkat tertinggi, antara lain :
1. Hanya  dalam  menggunakan  jasa  pelayanan  jasa  pelayanan  yang tersedia. Misalnya memasukkan anak ke sekolah.
2. Peran serta memberikan kontribusi dana, bahan dan tenaga.
3. Peran serta dalam bentuk keikutsertaan, yang berarti membina secara pasif  apa  yang  telah  diputuskan  oleh  pihak  lain.  Misalnya  BP3 memutuskan  orang  tua  membayar  Juran  bagi  setiap  anak  sekolah dan orang tua menerima keputusan ini dengan mematuhinya.
4. Peran  serta  melalui  adanya  konsultasi  mengenai  hal-hal  tertentu. Misalnya  kepala  sekolah  berkonsultasi  dengan  BP3  tentang  program sekolah dan orang tua murid mengenai masalah pendidikan anak-anak mereka.
5. Keterlibatan dalam memberikan pelayanan tertentu, biasanya sebagai mitra  pihak  lain.  Misalnya  BP3  dan  orang  tua  murid  mewakili sekolah bersama dengan puskesmas mengadakan penyuluan tentang perlunya  menjaga  gizi  anak  dalam  pendidikan,  sarapan  pagi sebelum ke sekolah dan sebagainya.
6. Keterlibatan  sebagai  pelaksana  kegiatan  yang  telah  didelcgasikan. Misalnya  sekolah  mcminta  BP3  dan  orang  tua  murid  tertentu memberikan  penyuluhan  pada  masyarakat  tentang  pentingnya pendidikan, mencatat anak usia sekolah dan sebagainya.
7. Peranserta  yang  sebenarnya  dalam  pengambilan  keputusan  pada berbagai  jenjang.  Misalnya  BP3  /  orang  tua  murid  ikut  serta membicarakan  dan  mengambil  keputusan  tentang  rencana  kegiatan sekolah, baik kegiatan maupun pendanaannya. 20
Dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah,  peran  serta  masyarakat melalui  keterlibatannya  dalam  BP3  kebanyakan  hanya  berkisar  soal  dana, sarana dan fisik saja. Keadaan ini perlu ditingkatkan dengan melaksanakan suatu model  manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  sekolah.  Konsep  manajemen  yang memberikan  peluang  pelibatan  peranserta  masyarakat  yang  lebih  luas  termasuk
20 Supriono S dan Sapari, Manajemen , 2001, hlm. 14
dalam  member!  dukungan  dana  atau  sumbangan  yang  berupa  fisik, merencanakan  kegiatan  dan  kemungkinan  pendanannya,  ikut  terlibat  aktif dalam  memikirkan  kemajuan  sekolah,  member!  masukan  dan  mendiskusikan pelaksanaan pembelajaran, kinerja guru, prestasi belajar anak yang menjadi kendala sekolah.
Menurut Purwanto,  masyarakat pada dasarnya sudah berperanserta dan berhubungan  dalam  pelaksanaan  pendidikan.  Hal  ini  dapat  dikatagorikan menjadi tiga hubungan yaitu hubungan edukatif, cultural dan institusional.
1. Hubungan edukatif
Masyarakat sudah mengadakan kerja sama dengan sekolah dalam mendidik anaknya,  jika  anak  di  sekolah  pendidikannya  dilaksanakan  oleh  guru  dan jika di rumah dilaksanakan oleh keluarga.
2. Hubungan kultural
Masyarakat  dan  sekolah  bersama-sama  mengembangkan  kebudayaan dimana sekolah itu berada, maka tidak berlebihan jika sekolah dijadikan barometer  maju  atau  mundurnya  cara  berfikir,  berkesenian  dan  berabgai hal yang terjadi di dalam masyarakat.
3. Hubungan institusional
Sekolah  sudah  mengadakan  hubungan  kerja  sama  antara  lain  dengan instansi-instansi  di  sekitarnya,  baik  negeri  maupun  swasta  untuk peningkatan pelaksanaan pendidikan. 21
Pihak sekolah hendaknya memperhatikan peran masyarakat yang sudah ikut serta dalam pelaksanaan pendidikan dengan cara menggalang dan mendorong untuk  lebih  aktif  dalam  usaha  peningkatan  mutu  pendidikan.  Selama  ini sekolah  terkesan  niemperlakukan  masyarakat  hanya  sebagai  pelengkap, sehingga  terbentuk  opini  bahwa  sekolah  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  saja.  Untuk  lebih  menarik  keterlibatan  masyarakat  perlu  membuat aktivitas-aktivitas yang diharapkan mampu membangkitkan partisipasi aktif warga masyarakat, dalam ikut memajukan sekolah yang dikoordinasi komite sekolah.
Upaya  yang dilakukan sekolah untuk menumbuh kembangkan  partisipasi (peran  serta)  masyarakat  dalam  melaksanakan  pendidikan  memerlukan  strategi yang  kreatif  sesuai  dengan  karaktenstik  yang  bersifat  kondisional.  Adapun
21 Supriono S dan Achmad Sapari, Manajemen , 2001, hlm. 15
langkah-langkah  strategis  yang  ditempuh  pihak  sekolah  dapat  dengan  membuat analisis  SWOT (Strength,  Weakness,  Opportunities  and  Threats), yang  dimulai dengan identifikasi masalah yang dihadapi, memberikan perlakuan dan tindakan serta melakukan penguatan dengan membuat berbagai kegiatan yang dimasukkan menjadi program kerja sekolah .
Strategi  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  peran  serta  masyarakat tersebut  di  atas  hendaknya  dibuat  program  tersendiri  tetapi  pelaksanaan  dapat terpisah  atau  terintegrasi  ke  dalam  program  sekolah  yang  sudah  dibuat sebelumnya.  Untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan  pelaksanaan  upaya peningkatan  peran  masyarakat  dalam  pendidikan  diadakan  suatu  evaluasi  yang komprehensif  dan  dllakukan  oleh  evaluator  yang  obyektif.  Hal  ini dipersyaratkan  supaya  hasil  evaluasinya  dapat  digunakan  sebagai  dasar  pijakan berikutnya. Evaluator harus memahami pokok permasalahan dan dapat memperoleh informasi yang relevan.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pendidikan  perlu  dikelola  dengan manajemen  yang  baik,  karena  manajemen  merupakan  suatu  proses  yang bcrupaya mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak perlu menjadi sistem total untuk  mencapai  tujuan.  Jika  dikaitkan  dengan  pendidikan  manajemen  tersebut dapat  diartikan  sebagai  aktivitas  memadukan  sumber-sumber  pendidikan  agar terpusat  dalam  usaha  mencapai  suatu  tujuan  pendidikan  yang  telah  ditentukan sebelumnya.
Komunikasi  tentang  pendidikan  kepada  masyarakat  tidak  cukup  dengan informasi verbal saja, tetapi informasinya harus dilengkapi dengan pengalaman nyata  yang  ditujukan  kepada  masyarakat,  agar  tumbuh  citra  positif  tentang pendidikan di kalangan  masyarakat. Masyarakat  pada  umumnya  memang  ingin bukti  nyata  sebelum  mereka  memberi  dukungan  terhadap  sesuatu,  oleh  sebab itu  hal  ini  perlu  di  usahakan  sekolah,  misalnya  dengan  mengadakan  pameran pendidikan.
1. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan
Peran  serta  masyarakat  yang  sering  diartikan  dengan  partisipasi berarti  ikut  mengambil  bagian  melalui  pelibatan  beberapa  orang  dalam suatu  kegiatan  pendidikan  .  Partisipasi  adalah  gejala  demokrasi  di  mana orang-orang  diikutsertakan  dalam  perencanaan,  proses  pengambilan
keputusan,  pelaksanaan  dan  pengevaluasian  hasil  sesuai  kegiatan  untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan tujuan .
Dari  batasan  di  atas  dapat  dikemukakan,  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan  masyarakat  dalam  berpartisipasi  terhadap  suatu  program adalah:
a. Partisipasi    dilakukan    dalam    proses    perencanaan    atau    pembuatan keputusan;
b. Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan program;
c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil;
d. Partisipasi dalam pengevaluasi program
Menurut  Suryosubroto;    partisipasi  masyarakat  sering diartikan  sebagai  sumbangan  tenaga,  uang,  atau  barang  dalam rangka  menyukseskan  program  atau  proyek  pembangunan. Dengan  kata  lain,  partisipasi  diartikan  sebagai  kerjasama  yang dapat  dilaksanakan  sekolah  dengan  masyarakat  yang  dapat  berupa tenaga, dana atau barang yang dapat disediakan sebagai kontribusi masyarakat . 22
Dari  batasan-batasan  di  atas,  dapat  dikemukakan  bahwa  partisipasi masyarakat  dalam  dunia  pendidikan  adalah  keterlibatan  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pendidikan  dalam  bentuk  tenaga,  dukungan dana, barang, penyampaian  saran  dan  pendapat  serta  kemauan.  Keterlibatan  tersebut  tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memerlukan prasyarat.
Menurut  Davis  seperti  dikutip  Suryosubroto  dan  Westra, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat berhasil apabila dipengaruhi oleh beberapa faktor prasyarat, yaitu:
a. Must  be  participation  before  action    in  required", seperti tersedianya      waktu      yang        cukup        untuk  mengadakan partisipasi.
b. The  financial  cost  of  participation  should  not  exceed value', pembiayaan       partisipasi        hendaknya memperhatikan segi- segi penghematan.
22 Suryosubroto, Humas Dalam Dunia Pendidikan; Suatu Pendekatan praktis ( Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2001), hlm.68
c. The  subject  of  participation  must  be  relevant  to  the participant's  organization (subjek  partisipasi  harus  relevan dengan   orang  yang   berpartisipasi   dalam organisasi).
d. The participant's should have the ability such as intellegence to participate; peserta  partisipasi  harus  mempunyai    kemampuan khusus  sehingga  efektif untuk dipartisipasikan.
e. The      participants      must      be      able        mutually      to communicate; pelaku    partisipasi    harus    dapat berhubungan sccara timbal balik,
f. Neither  party  should  feel  that  his  position  is  attended by participation (tidak ada satu kelompok pun  yang  merasa bahwa posisinya terancam dengan adanya partisipasi).
g. Participation  for  deriding  a  caurse  of  action  in organization can take place only with in groups are job freedom; partisipasi akan  lebih  efektif jika didasarkan asas kebebasan bekerja. 23
Sementara  itu,  menurut  Sihombing  dalam  Jalal  dan  Supriadi, partisipasi  dan  kemitraan  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dalam penyelenggaraan pendidikan didasari oleh:
a. Kebersamaan atau Togetherness
b. Saling bisa merasakan atau Emphaty
c. Kebersamaan atau Assist
d. Bersikap dewasa atau Maturity
e. Kemauan untuk saling memberi dan saling mengerti atau Willingnes
f. Tertata dan terkelola dengan baik atau Organization
g. Saling menaruh rasa hormat atau respect
h. Suatu  niat dan iktikad  yang  baik  atau Kindness, dilakukan dengan baik dan  dilakukan  untuk  hal-hal  yang  baik,  bermakna  bagi  masing-masing pihak. 24
Dengan  demikian  secara  sederhana  dapat  disebutkan  syarat  utama
23 Suryosubroto, Humas Dalam Dunia Pendidikan ; 2001, hlm. 78
24 Jalal,  Fasli  dan  Desi  Supriadi,  Ed. Reformasi  Pendidikan  dalam  Konteks  Otonomi  Daerah. (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa. 2001), hlm. 113
tercapainya  partisipasi  masyarakat  dalam  pendidikan,  adalah  tersedianya waktu  untuk  berpartisipasi,  orang  yang  berpartisipasi  harus  mempunyai kemampuan  untuk  berpartisipasi,  adanya  komunikasi  antarpartisipan, tersedianya  biaya  yang  cukup,  tidak  merugikan  pihak  lain,  serta  keterikatan anggota  dengan  tujuan  yang  akan  dicapai.  Selain  persyaratan  di  atas,  harus diperhatikan  keseriusan  serta  motivasi  berpartisipasi  masyarakat  sehingga nantinya tidak setengah-setengah atau partisipasi dilakukan dengan sungguh- sungguh yang tidak dibebani oleh suatu tujuan atau muatan yang bersifat pribadi atau kelompok.
Dari  penjelasan  mengenai  persyaratan  di  atas,  dapat  dikemukakan bahwa  prasyarat  terjadinya  partisipasi  yang  dilakukan  masyarakat  dalarr pembangunan  pendidikan  berupa  tersedianya  waktu  yang  cukup,  memilik kemauan  dan  kemampuan  berpartisipasi,  terjadi  komunikasi  timbal  balifc antarpartisipan,  adanya  kebcbasan  dalam  berpartisipasi  serta  memiliki teamwork  yang  didasari  kebersamaan,  saling  pengertian,  terorganisasi dengan baik serta bermakna bagi masing-masing pihak.
2. Bentuk dan Cara Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  yang  diberikan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pendidikan tenvujud dalam berbagai bentuk yang bersifat fisik maupun non fisik.  Dalam  penyeianggaraan  pendidikan  di  Indonesia  bentuk  dan  cara berpartisipasi  masyarakat  telah  menemukan  bentuk/wadah  yang  formal. Pada  masa  berlakunya  Undang-Undang  Pendidikan  Nomer  4  Tahun 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomer  58438  dibentuk  Perkumpulan  Orang  Tua  Murid  dan  Guru  (PMOG) yang  kemudian  dirubah  menjadi  Perkumpulan  Orang  Tua  Murid  (POM). Wadah  ini  kemudian  mengalami  perubahan  yang  didasarkan  pada keputusan  bersama  antara  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dengan Menteri  Dalam  Negeri  dengan  SP.  Nomer  17/0/1974  dan  Nomer  29  Tahun 1974 menjadi  Badan Pembantu Penyelenggara  Pendidikan (BP-3). Wadah ini tetap bertahan sampai dengan masa berlakunya Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional.
Wadah-wadah  bentukan  tersebut  umumnya  belum  memberikan peluang  yang  luas  masyarakat  berpartisipasi  dalam  penyelenggaraan
pendidikan.  Keberadaannya  lebih  sebagai  organisasi  nonstructural  dan lebih  bersifat  konsultatif.  Umumnya  masyarakat  memandang  wadah  BP-3 sebagai    organisasi  tukang  pungut  dana'  sementara  sebagai  wadah  penyalur aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimana semestinya.
Atas  dasar  itu,  maka  keluar  Surat  Keputusan  Mendiknas  Nomer 44/U/2002  yang  antara  lain  menyebutkan  organisasi  BP-3  diganti  dengan Komite Sekolah untuk memperluas peran, fungsi dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi.
Melalui  wadah  ini  masyarakat  dapat  menyalurkan  aspirasi  dan partisipasinya  dalam  penyelenggaraan  pendidikan.  Di  samping  itu  bentuk- bentuk  partisipasi  masyarakat  dapat  dikembangkan  melalui  kelompok- kelompok  yang  ada  seperti  kelompok  budaya,  kelompok  kesenian, kelompok musik, kelompok ahli, kelompok keagamaan, pemuda, profesi dan sebagainya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  partisipasi  masyarakat  terhadap pendidikan  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk  antara  lain  dalam bentuk perorangan maupun melalui organisasi-organisasi yang secara khusus dibentuk  sebagai  wadah  partisipasi  masyarakat  terhadap  pendidikan  seperti Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Sekolah.  Maupun  kelompok-kelompok paguyuban,  keagamaan  dan  profesi  yang  ada  dalam  masyarakat    yang memiliki  perhatian  maupun  program  kerja       yang  berhubungan dengan pendidikan.
Adapun  cara  masyarakat  berpartisipasi  dalam  pendidikan  dapat ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya :
a. Berperan    aktif  dalam    diskusi      mengenai      sekolah    dan    pembinaan sekolah di lingkungan masing-masing.
b. Menyebarluaskan  pesan-pesan  mengenai  pentingnya  menyelesaikan pendidikan  dasar  sembilan  tahun  baik  pertemuan  masyarakat,  maupun melalui pertemuan agama.
c. Melakukan  dialog  dengan  pejabat  pemerintah  setempat  agar  mereka lebih  peduli  atas  kebutuhan-kebutuhan  sekolah,  baik  secara  perorangan maupun kelompok (organisasi).
d. Memberikan  kesempatan  kepada  anak-anak  untuk  berpartisipasi  dalam perkumpulan  sosial  dan  budaya  di  masyarakat,  serta  menyediakan waktu untuk belajar bagi mereka di rumah di bawah pengawasan orang tua.
e. Menghadiri rapat di sekolah apabila mereka diundang
f. Berkomunikasi    melalui    surat,    telepon    dan    majalah    sekolah    untuk mengkomunikasikan  berbagai  hal  seputar  kegiatan  pendidikan,  juga dapat  menginformasikan  hambatan  dan  kemajuan  anak  dalam  belajar sekaligus memberikan masukan atau umpan balik kepada sekolah. 25
Dalam     hubungan      yang    lebih     terbatas,       menurut    Suryosubroto “partisipasi  masyarakat  terhadap  pendidikan  dapat  dilakukan  dengan beberapa teknik kerjasama seperti kerjasama antara sekolah dengan orang tua siswa melalui pertemuan penyerahan buku laporan pendidikan dan melalui ceramah ilmiah”. 26
Selain  cara-cara  di  atas,  partisipasi  masyarakat  dengan  lembaga pendidikan  khususnya  sekolah  dilakukan  melalui  kegiatan  surat  menyurat, pertemuan  nonformal  dengan  orang  tua  murid  melalui  kunjungan  ke rumah,  rapat  formal  di  sekolah  untuk  meminta  usul  atau  mencari pemecahan suatu  masalah  yang  dihadapi  sekolah,  sumbangan  uang  atau  tenaga  untuk bergotong royong dari sekolah ke tempat-tempat ibadah dan lain-lain.

## F. Kegiatan Peningkatan Mutu Sekolah
Mutu  mengandung  makna  derajat,  tingkat  keunggulan  suatu  produk (hasil/upaya  kerja)  baik  berupa  brang  maupun  jasa; tangible maupun  yang intangible. Dalam  kontek  pendidikan,  mulu  mengacu  pada  proses  dan  hasil pendidikan.  Proses  pendidikan  yang  bermutu  meliputi  berbagai input, seperti bahan  ajar  (kognitif-afektif-psikomotorik),  metodologi  (bervariasi  sesuai kemampuan  guru),  sarana  sekolah,  administrasi,  sumberdaya  manusia  dan penciptaan suasana yang kondusif. Termasuk manajemen sekolah dan kelas yang berfungsi mensingkronkan dan mensinergikan semua komponen input tersebut.
Mutu dalamkontek hasil pendidikan mengacu pada-proses mengacu pada prestasi  yang  dicapai  oleh  sekolah  pada  kurun  waktu  tertentu.  Prestasi  yang dicapai  dapat  berupa  hasil  test  kemampuan  akademis  atau  prestasi  di  bidang
25 Pidarta, Made., LandasanKependidikan, 2007, hlm. 191
26 Suryosubroto, B. Manajemen Pendidikan, 2004. hlm. 162
lain  seperti  prestasi  dalambidang  olahraga,  seni,  ketrampilan,  teknik,  jasa, penulisan  ilmiah.  Bahkan  dapat  pula  berupa  kondisi  sekolah  seperti kedisiplinan, keakraban, saling menghormati, kebersihan dan sebagainya.
Antara  proses  dan  hasil  pendidikan  yang  bermutu  saling  berhubungan. Agar  proses  yang  baik  tidak misoriented maka  mutu  dalam  arti output/hasil harus  dirumuskan  terlebih  dahulu  oleh  sekolah  dengan  target  dan  kurun  waktu pencapaian  yang  jelas.  Berbagai  input  dan  proses  harus  selalu  mengacu  pada mutu hasil yang ingin dicapai.
Dalam  kontek school  based  qualify  improvement (MPMBS) tanggungjawab  sekolah  bukan  hanya  pada  proses,  tetapi  juga  pada  hasil  yang dicapai.  Untuk  mencapai  hasil  atau  prestasi  terutama  yang  menyangkut  aspek kemampuan  akademik  dapat  dilakukan benchmarking (menggunakan  titik acuan  standar,  misalnya  Ujian  Nasional  dan  Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran). Evaluasi terhadap seluruh hasil pendidikan dilakukan oleh individu sekolah sebagai evaluasi  diri  dan  dimanfaatkan  untuk  perbaikan  target  mutu  dan  proses pendidikan tahun berikutnya. Dalam hal ini Rencana anggaran Pendapatan dan Belanja  Sekolah  (RAPBS)  harus  merupakan  penjabaran  dari  target  mutu  yang ingin dicapai termasuk langkah-langkah pencapaiannya.
Saat  ini  pelaksanaan  rintisan  pembaharuan  dalam  pendidikan  dalam rangka peningkatanmutu sekolah sedang menghadapi masalah  yang bersumber dari sumberdaya manusia, orang tua murid/masyarakat dan kesejahteraan guru.
Menurut Arikunto;
1. Sumber Daya Manusia
Kemampuan kepala sekolah dan guru tidak merata kecakapannya. Guru masih  tetap  dibayangi  oleh  kewenangan  "kekausaan"  kepala  sekolah, meskipun sebetulnya kepala sekolah sudah "sedikit bersikap terbuka" dan berkurang keangkerannya".
2. Heterogenitas Orang Tua/Wali Murid dan Masyarakat Kemauan dan kemampuan orangtua/wali murid dan masyarakat dalam menanggapi pembaharuan pendidikan tidak sama, hal ini dicerminkan pada  partisipasinya  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  yang  belum memadai.
3. Sistem Kesejahteraan Guru
Perbedaan  volume  pekerjaan  pada  para  guru  tidak  diikuti  dengan perbedaan kesejahteraan yang diterimanya. 27
Menurut  hasil  review  dari Independent  implementation  review  team ditemukan beberapa fakta empiris sebagaimana dinyatakan haris:
a. Pembukuan sekolah tidak terbuka dan tidak transparan. Orang tua tidak mendapat  penjelasan  tentang  penggunaan  dana  masyarakat  oleh  sekolah, hal  ini  didukung  bahwa  kepala  sekolah  sangat  tertutup  dan  takut  bila terjadi kesalahan dalam mengalokasikan dana diketahui orang tua siswa dan juga para guru.
b. Terdapat  kecenderungan bahwa manajemen  sekolah  adalah wewenang mutlak kepala sekolah, tak seorangpun boleh usul taupun mengintervensi dan memberikan masukan-masukan.
c. Undangan  terhadap  orang  tua  siswa  bukan  dalam  rangka mendiskusikan masalah pengembangan anak, namun direduksi menjadi rapat pengumpulan dana dengan mengambikan aspirasi dan kebutuhan orang tua.
d. Kepala  sekolah  merniliki  sikap  proaktif  dalam  memanfaatkan  tokoh masyarakat pada umumnya. Kepala sekolah menganggap bahwa segala sesuatu  yang  bersangkutan  dengan  sekolah  adalah  mutlak  kepala sekolah.
e. Di  beberapa  sekolah  BP3  bukan  merupakan  representasi  dari  orang  tua siswa melainkan terdiri dari kepala sekolah dan penguasa setempat. 28
Penyediaan  dan  distribusi  guru  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan mengalami  kesulitan  karena supply dan demand tenaga  guru  tidak  ada kesesuaian,  hal  ini  disebabkan  karena  adanya  pengkotak  -kotakan manajemen pendidikan  dalam  distribusi  dan  pengangkatan  tenaga  guru  di  wilayah  negara Republik Indonesia.
Menurut Tilaar , "...mutu tenaga guru sulit ditingkatkan karena lembaga pendidikan  tinggi  di  luar  kontrol  lembaga  yang  memanfaatkan  Iepasan
27 Arikunto, Suharsimi, Manajemen Berbasis Sekolah Bentuk Inovasi Mutakhir Dalam Penyelenggaraan Sekolah, ( Yogyakarta; Dinamika Pendidikan, 1991), hlm. 97
28 Haris  Ahmad Syafrudin. Pengembangan Sekolah Melalui Partispasi Masyarakaat, Sebuah Kajian Oprasional Tingkat Sekolah. Makalah di Sajikan dalam Seminar Dies Natalis UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. 2001.
pendidikan tinggi". 29 Hal ini dapat dilihat di lembaga-lembaga penataran untuk peningkatan  mutu  guru  menjadi  kurang  bermanfaat  karena  programnya  tidak relevan dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan.
Dengan  demikian  peningkatanmutu  sekolah  secara  sederhana  dapat dilakukan  dengan  mengupayakan  upaya-upaya  solusif  permasalah  di  atas,  baik yang  bersumber  dari  manusianya  yang  terlibat  maupun  dari  system  dan manjemennya.  Termasuk  dalam  hal  ini  adalah  input  pendidikan.  Mengatasi permasalahan ini tentu membutuh komitmen, program dan tindakan yang nyata.

## G. Penutup
Hasil  kesimpulan  menunjukkan  bahwa  usaha-usaha  dalam  meningkatkan  peran  serta masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan adalah:
 Menerapkan  manajemen  sekolah  dengan  transparan  dan  akuntabel  untuk memenuhi  harapan  masyarakat  dengan  bekerja  penuh  semangat,  konsisten  dan fokus pada prestasi anak; menggelar kegiatan penunjang dan penggalangan dana secara langsung melalui Komite Sekolah.
 Masyarakat  terlibat  aktif  dalam  penyusunan  program  kerja.  Komite  sekolah sebagai  wadah  penyaluran  aspirasi  masyarakat  juga  telah  berperan  dan berfungsi aktif. Selain komite stakeholders juga berperan serta dalam penyusunan program kerja.
 Masyarakat  berperan  serta  terutama  melalui  wadah  komite  mengevaluasi kinerja,  proses  dan  hasil  pelaksanaan  program  kerja  sekolah  dan  alokasi  dana sekolah.

## Daftar Pustaka
Depdiknas, Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah , Jakarta, 2005
Depdikbud. Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah, Jakarta: Dikdasmen, 2002
Depdikbud, School  Reform  Seri  01  Pedoman  Pengembangan  Kultur  Sekolah, CV. Jakarta Navindo Pustaka Mandiri, 2001
Fasli, Jalal dan Desi Supriadi, Ed. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa. 2001
Komisi      Pendidikan  Nasional. Desentralisasi  Pendidikan .  Jakarta:  Depdiknas, 2001
Pidarta,  Made., Landasan  Pendidika,  Ilmu  Pendidikan  Bercorak  Indonesia , Renika Cipta, 2007
Sapari,  Supriono  S.    dan  Achmad, Manajemen  Berbasis  Sekolah, Malang:
29 H.A. Tilar, Paradigma Baru, 2004, hlm. 112
Anggota IKAPTI, cabang, 2001 Suryosubroto, Humas  Dalam  Dunia  Pendidikan;  Suatu  Pendekatan  Praktis. Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2001 Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah , Jakarta: Renika Cipta, 2004 Suharsimi,  Arikunto, Manajemen  Berbasis  Sekolah  Bentuk  Inovasi  Mutakhir Dalam  Penyelenggaraan  Sekolah, Yogyakarta;  Dinamika  Pendidikan, 1991
Syafrudin,  Haris    Ahmad., Pengembangan  Sekolah  Melalui  Partispasi Masyarakaat,  Sebuah  Kajian  Oprasional  Tingkat  Sekolah. Makalah  di Sajikan  dalam  Seminar  Dies  Natalis  UNY,  Universitas  Negeri  Yogyakarta. 2001.
Undang-undang Otonomi Daerah, tt: Aneka Ilmu, 1999
UU.  SISDUKNAS, Sistem  Pendidikan  Nasional, Solo:  CV.  Kharisma  Solo,
2003
---000---