Volume 19 Number 1  June  2019.p.239-260 https://doi.org/10.30603/au.v19i1.619
Kewajiban Asasi Manusia  Perspektif Hukum Pidana Islam Hamzah Hasan

## UIN Alauddin Makassar

## Abstract
Human  Rights  Obligations remains  a  problem  that  is  always  interesting  to  talk about, especially in the perspective of Islamic criminal law. Human rights in Islamic criminal  law  become  the  main  aspect  because  obligations  must  be  fulfilled  first before being able to claim the rights. If the obligation is fulfilled, then the rights of all human beings can also be fulfilled. The Islamic law has the concept that obligations are more or more priority than the rights, and this is very different from the national legal system and the Western legal system. The principle of fulfilling  the obligation first  than  the  prosecution  of  the  rights  is  the  nature  of  the  law  which  encourages avoidance of someone committing acts that can harm others. In order to create order in  life  or  create  benefit  in  society,  the  Islamic  criminal  law  regulates  it  with  the concept of al-darūriyāt al-khamzah.

## Abstrak
Kewajiban Asasi Manusia (KAM) tetap menjadi persoalan yang selalu menarik untuk diperbincangkan, terutama dalam persepktif hukum pidana Islam. Kewajiban asasi manusia  dalam  hukum  pidana  Islam  menjadi  aspek  utama  sebab  kewajiban  harus ditunaikan  terlebih  dahulu  baru  dapat  menuntut  hak.  Sebab  jika  kewajiban  itu dipenuhi,  maka  secara  otomatis  hak-hak  seluruh  manusia  juga  dapat  terpenuhi. Hukum  Islam  memiliki  konsep  bahwa  kewajiban  itu  lebih  utama  atau  lebih didahulukan dari pada hak, dan ini sangat berbeda dengan sistem hukum nasional dan  sistem  hukum  Barat.  Asas  menunaikan  kewajiban  terlebih  dahulu  dari  pada penuntutan  hak  merupakan  hakikat  hukum  yang  mendorong  terhindarnya seseorang  melakukan  perbuatan  yang  dapat  merugikan  orang  lain.  Untuk terciptanya  keteraturan  kehidupan  atau  terciptanya  kemaslahatan  dalam masyarakat, maka hukum pidana Islam mengaturnya dengan konsep  al- darūriyāt al-khamzah.
Kata Kunci: Kewajiban Hak Asasi Manusia (HAM), Hukum Pidana Islam

## Author correspondence
Email: hamzahhasan.463@yahoo.com Available online at http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index

## A. Pendahuluan
Aspek  prioritas  dalam  hukum  Islam  yang  jarang  dikaji  oleh  para  ilmuan barat  adalah  masalah  kewajiban  dalam  ranah  asasi  manusia.  Dalam implementasinya, idealnya kewajiban terlebih dahulu yang harus ditunaikan baru menuntut  hak,  baik  kewajiban  asasi  manusia  maupun  kewajiban  konstitusional warga  masyarakat.  Para  sarjana  Barat  memandang  bahwa  persoalan  kewajiban bukan berarti tidak urgen, namun karena semata-mata di dalam hak selalu melekat kewajiban. Sebab hak itu merupakan wewenang, bukan berakhir dengan kekuatan, maka  perlu  ada  penegak  hukum  untuk  melindungi  yang  lemah,  yaitu  orang  yang tidak  dapat  melakukan  haknya  jika  berhadapan  dengan  orang  lain  yang menghalangi pelaksanaan haknya. 1
Hak  itu  merupakan  wewenang  dan  bukan  kekuatan,  maka  ia  merupakan tuntutan,  dan  terhadap  orang  lain  hak  itu  menimbulkan  kewajiban,  yaitu kewajiban menghormati hak-hak orang lain. Dengan cara demikian orang lainpun berbuat  yang  sama,  dengan  cara  itu  pula  akan  terpelihara  pelaksanaan  hak  asasi manusia.
Kewajiban Asasi Manusia (KAM) akan  menjadi  solusi yang sangat penting untuk  mengatasi  permasalahan  dalam  kehidupan  masyarakat  di  zaman  modern. Kehidupan masyarakat di zaman  modern sering diwarnai oleh sifat individualistis yang bisa timbul akibat tidak ditunaikannya kewajiban asasi manusia. Oleh karena itu  yang  mesti  dilakukan  oleh  setiap  manusia  adalah  menunaikan  kewajiban terlebih dahulu baru menuntut adanya hak.
Salah  satu  bentuk  Kewajiban  Asasi  Manusia  itu  adalah  menghormati  hak orang lain sebagai jalan pemenuhan haknya. Misalnya hak hidup, ketika seseorang tidak  melakukan  perbuatan  menganiaya  dan  perbuatan  membunuh  terhadap orang  lain,  berarti  telah  melakukan  kewajiban  melindungi  dan  menghormati  hak hidup orang lain.
Berbeda  dengan,  jika  yang  didahulukan  adalah  Hak  Asasi  Manusia  (HAM), maka  yang  terjadi  adalah  tuntutan-tuntutan  yang  bersifat  individu.  Begitu  juga dengan hak manusia untuk hidup, jika setiap manusia melakukan kewajiban untuk
1 H. Abuddin Nata, Akhlak Tasauf (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 140
menghormati  hak  hidup  orang  lain,  maka  secara  otomatis  hak  hidup  orang  lain juga  terpenuhi.  Kewajiban  ditunaikan  berarti  secara  langsung  ada  hak  orang  lain pula  ditunaikan.  Kewajiban-kewajiban  dasar  manusia  yang  wajib  dipenuhi; kewajiban  kepada  Tuhan,  kewajiban  kepada  sesama  manusia,  dan  kewajiban kepada alam sekitar.
Kajian  teori  tentang  kewajiban  asasi  manusia.  Kewajiban  asasi  terdiri  dari dua  kata  yaitu  kewajiban  dan  asasi.  Kewajiban  berasal  dari  kata  wajib  bahasa Arabnya  adalah al-wajib ,  artinya  tetap,  mengikat  dan  pasti. 2 Wajib  juga  berarti harus  dilakukan,  tidak  boleh  tidak  dilaksanakan  (ditinggalkan). 3 Sedangkan kewajiban  adalah  sesuatu  yang  diwajibkan,  sesuatu  yang  harus  dilaksanakan. 4 Sedangkan  kata  asasi  berasal  dari  akar  kata assa, yaussu , asāsan ,  artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. 5
Secara  kebahasaan  berarti  perbuatan  yang  dituntut  untuk  dikerjakan. Istilah ini merupakan salah satu bentuk hukum taklîfi (beban hukum) atau hukum yang  membebani  perbuatan  manusia mukallaf . 6 Bentuk taklîfi itu  sendiri  bisa mengandung  tuntutan,  pilihan  dan  ketentuan. Khitab dalam  bentuk  tuntutan  itu ada  dua,  yaitu  tuntutan  untuk  mengerjakan  dan  tuntutan  untuk  meninggalkan. Tuntutan yang mengandung beban hukum untuk dikerjakan disebut perintah atau amar. Sedangkan  tuntutan  yang  mengandung  beban  hukum  untuk  ditinggalkan disebut dengan larangan atau nahî . 7 Perkataan wajib yaitu titah yang mengandung suruhan  yang  mesti  dikerjakan.  Wajib  adalah  suatu  pekerjaan  yang  dapat menyebabkan  siksa  di  akhirat  bagi  yang  tidak  mengerjakannya.  Hal  itu  dapat diketahui dengan petunjuk, perintah yang terang atau dengan perantaraan sesuatu
2 Abd. Azis Dahlan (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1902
3 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Edisi  III,  Jakarta:  Balai Pustaka, 2007), h. 1266
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, h. 1267
5 Munir al-Ba’labākî, al-Mawrid;  A Modern English-Arabic Dictionary (Beirut: Dār al-Ilmi li al-Malāyin, 1979), h. 789
6 Abd. Azis Dahlan (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6, h. 1902
7 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009), h. 173
dengan qarînah, faham  atau  isyarat  bahwa  yang  tidak  mengerjakannya  akan mendapat siksa di negeri akhirat. 8 Kata ini jika mendapat awalan ke dan akhiran an menjadi  kata  kewajiban.  Kata  ini  ditempatkan  sebagai  salah  satu  hukum  syara’ yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapatkan siksa. 9
Nazar Bakry dalam Fiqh & Ushul Fiqh memberi definisi tentang wajib:
اًمْتَح اًبَلَط  ِفَّلَكُمْلا َنِم ُهَلْعِف ُعِراَّشلا َبَلَطاَمَوُه ًاعْرَش ُبِجاَوْلَأ

## 10
Wajib  menurut  syara’  adalah  sesuatu  yang  dituntut  oleh  syara’  untuk dikerjakannya  oleh  seorang  mukallaf  dengan  tuntutan  yang  pasti.  Misalnya perintah  untuk  melaksanakan  kisas  bagi  pelaku  kejahatan  pembunuhan  sengaja dalam  QS al-Baqarah/2: 178.
Kalimat  tuntutan  yang  mesti  (wajib)  dalam  ayat  itu  ditunjukkan  oleh  lafal kutiba ,  yang  berarti  perintah  yang  dalam  bahasa  Arab  disebut fi’il  amar. 11 Yakni perintah  untuk  melakukan  pidana  kisas  terhadap  pelaku  kejahatan  pembunuhan dengan  sengaja.  Demikian  juga  dalam  ayat  lain  QS  al-Māidah/5:  45  terdapat  kata katabnā yang mengandung makna perintah, yaitu:
                                                                                                  
                                                                                          
                                                         
Terjemahnya:
Dan  Kami  telah  menetetapkan  bagi  mereka  di  dalamnya  (Taurat)  bahwa nyawa  (dibalas)  dengan  nyawa,  mata  dengan  mata,  hidung  dengan  hidung, telinga  dengan  telinga,  gigi  dengan  gigi,  dan  luka  luka  (pun)  ada  kisasnya (balasan  yang  sama).  Barangsiapa  melepaskan  (hak  kisas)  nya,  Maka  itu
8 Departemen  Agama,  RI., Ensiklopedi  Islam  di  Indonesia Jilid  3  (Jakarta:  Departemen  Agama  RI, 1992/1993), h. 1281
9 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih (Mesir: Dar al-Maarif, 1985), h. 45
10 Nazar Bakry, Fiqh & Ushul Fiqh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 157
11 Yang dimaksud dengan amar َيلَع  ِلعِفْلا  َبَلَط  َوُه .ِءلاْعِتْسِلاا ِةَه ِج
(perintah untuk mengerjakan suatu perbuatan
dengan meninggikan aksesn suara. Lihat, Amir Syarifuddin, Uṣul Fiqh , jilid 2, h. 173
(menjadi)  penebus  dosa  baginya.  Barangsiapa  tidak  memutuskan  perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itulah adalah orang-orang yang zalim. 12
Dalam hukum Islam kewajiban itu berkaitan dengan hak yang diwajibkan Allah  swt.  misalnya  melaksanakan  salat  lima  waktu,  membayar  zakat, melaksanakan ibadah haji bagi yang memiliki kemampuan dan berpuasa di bulan Ramadan  adalah  merupakan  kewajiban.  Ulama  usul  fikih  memberikan  beberapa definisi  tentang  wajib. Pertama berdasarkan  segi  tuntutan  perbuatan  tersebut, bahwa  wajib  diartikan  sesuatu  yang  dituntut syar’i (Allah  dan  RasulNya)  untuk dilaksanakan  oleh  mukallaf  dengan  tuntutan  yang  pasti. 13 Kedua, Ada  pula  yang mendefinisikan  dengan  sesuatu  yang  dituntut syar’i untuk  dilaksanakan  dengan cara  yang  pasti  dan  mengikat,  baik  dari  lafal  tuntutan  itu  sendiri  maupun  dari indikator  yang  lain  berupa  ancaman  bagi  orang  yang  tidak  melaksanakannya. 14 Terlepas  dari  perbedaan  dalam  memahami  tentang  makna  wajib,  ketiga  definisi tersebut  menunjukkan  bahwa  kata  wajib  itu  dipahami  sebagai  sebuah  tuntutan yang mesti dilaksanakan, dan dapat berakibat dosa bagi yang tidak melakukannya.

## B. Kewajiban Asasi Manusia  Perspektif Hukum Pidana Islam
Islam sebagai agama amal meletakkan focus of interest-nya pada kewajiban. Hak itu datang apabila kewajiban telah dilakukan dengan baik. Bahkan hak untuk memperoleh  kebahagiaan  hidup  di  akhirat  akan  diperoleh  apabila  kewajiban- kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan itu telah dilaksanakan dengan baik pada waktu hidup di dunia.
Dipandang  dari  perspektif  tersebut,  korban  tindak  pidana  juga berkewajiban  menghormati  hak  orang  lain  termasuk  hak  pelaku  kejahatan terhadap  dirinya,  untuk  menjamin  terlaksananya  ketertiban,  keamanan  dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Penghormatan atas hak dan kebebasan orang  lain  itu  dimaksudkan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan
12 Kementerian Agama, RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 115
13 Abd. Azis Dahlan (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6, h. 1902
14 Abd. Azis Dahlan (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6, h. 1902
pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam suatu masyarakat.
Dalam  mendukung  setiap  aktivitas  manusia  yang  berkaian  dengan kepentingan  banyak  orang,  maka  dalam  sistem  hukum  Islam  menyediakan sejumlah aturan dan norma-norma yang harus ditaati. Aturan-aturan dan norma- norma hukum yang wajib ditaati terangkum dalam lima sistem hukum Islam yang dikenal  dengan  istilah al-ahkām  al-khamsah . Kelima kaidah  itu  adalah; Pertama, fardu ; Kedua , sunnat , Ketiga, jā’iz atau ibāhah ; Keempat , makruh; Kelima, harām . 15 Kelima jenis sistem hukum ini menjadi patokan dasar bagi setiap mukallaf tentang perbuatan-perbuatan mana yang wajib, boleh, makruh dan tidak boleh dilakukan, sehingga  masing-masing  jenis  sistem  hukum  ini  memiliki  dampak  hukum  yang berbeda.
Di antara ayat-ayat Al-Qur’an yang berisi keharusan mentaati hukum yaitu QS al-Nisā/4: 58-59;
                                                                                                                       
                                                                                                                              
                                                                                                                                                  
Terjemahnya:
Sungguh,  Allah  menyuruhmu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar Maha  Melihat.  Wahai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah Rasul  (Muhammad),  dan  ulil  amri  (pemegang  kekuasaan)  di  antara  kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman  kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 16
15 H. Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, h. 221
16 Kementerian Agama, RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 87
Ayat tersebut menyatakan bahwa di antara kewajiban yang  penting  untuk dilakasanakan adalah menunaikan amanat dan perintah untuk menetapkan hukum dengan adil. Amanat tersebut meliputi empat macam; 17
Pertama, amanat  Allah  kepada  hamba,  cara  pemenuhan  amanat  ini  adalah dengan  melaksanakan  segala  perintah  dan  menjauhi  segala  larangan-Nya  serta selalu  berusaha  melakukan  hal-hal  yang  baik  sebagai  media  untuk  mendekatkan diri kepada Allah swt.
Kedua, amanat  seorang  hamba  kepada  dirinya  sendiri.  Amanat  jenis dilakukan dengan selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan  dunia  dan  akhirat,  dan  sebaliknya  berupaya  untuk  menjauhkan  diri melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kerugian dunia dan akhirat.
Ketiga, amanat seorang hamba kepada orang lain, cara pemenuhan amanat ini  tidak  menyebarkan  aib  orang,  tidak  menfitnah  dan  tidak  menganiaya  orang lain, dan berlaku adil dalam menegakkan dan menerapkan, tidak hanya orang lain, termasuk terhadap keluarga dan anak sendiri. 18
Keempat ,  amanat  seorang  hamba  kepada  alam  sekitar.  Cara  pemenuhan amanat  ini  adalah  dengan  menghindari  diri  dari  berbagai  tindakan  yang  dapat merusak  kelestarian  alam  seperti  tidak  membuang  sampah  disembarang  tempat dan tidak melakukan penebangan hutan secara liar, dan lain-lain.
Pada  dasarnya  kaidah-kaidah  yang  dapat  menuntun  seseorang  untuk memahami  kandungan  makna  perintah  dan  larangan  dalam  al-Qur’an  dan  hadis, yaitu dengan menggunakan kaidah bahasa dan kaidah fikih (kaidah hukum). Sebab dengan membaca nas-nas al-Qur’an dan hadis tidaklah serta merta dapat dipahami bahwa  perintah  itu  mengandung  makna  kewajiban,  kecuali  yang  secara  tegas menunjukkan makna wajib 19
Melaksanakan  sesuatu  kewajiban  dan  menjauhi  larangan  adalah  hasil pemahaman  terhadap  dalil-dalil  yang  ada  dalam  al-Qur’an  dan  hadis  melalui
17 Ahmad Sukardja, Mujar Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 31
18 Wahbah  al-Zuhaili, Tafsir  al-Munîr  fi  al-Aqîdah  wa  al-Syarî’ah  wa  al-Manhāj (Beirut:  Dār  al-Fikr, 1411 H/1991M), h. 124
19 Sabri Samin, Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h. 67
bentuk fi’il amar . Misalnya dapat di jumpai dalam berbagai  ayat dalam al-Qur’an, antara  lain;  QS  al-Māidah/5:  38,  QS  al-Nūr/24:  2;  QS  al-Nūr/24;  4;  QS  al- Baqarah/2: 178. 20
Dengan  demikian  kewajiban  asasi  manusia  menjadi  sesuatu  kemutlakan yang harus dilaksanakan oleh seseorang supaya  hak-hak orang lain dapat terjaga dan  terpelihara,  termasuk  dalam  hal  ini  korban  atau  keluarga  korban  tindak pidana. Kewajiban memelihara agama dan melaksanakan ajaran agama, kewajiban memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta benda orang lain. Betapapun beratnya beban  yang  diderita  oleh  korban  atau  keluarganya,  tindakan  sewenang-wenang, main  hakim  sendiri  tetap  tidak  dibenarkan  sampai  menunggu  proses  hukum selesai dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
Keadilan  hakiki merupakan  hak  dan  kewajiban  semua  orang  untuk mewujudkannya.  Islam  tidak  membedakan  keturunan,  warna  kulit,  agama  dan jenis kelamin berhadapan dengan hukum. Salah satu prinsip kewajiban melindungi dan menghormati hak hidup orang lain dapat dilihat pada QS al-Isrā’/17: 33;
                                                                                                                 
                                          
Terjemahnya:
Dan  janganlah  kamu  membunuh  orang  yang  diharamkan  Allah (membunuhnya),  kecuali  dengan  suatu  (alasan)  yang  benar.  dan barangsiapa  dibunuh  secara  zalim,  maka  sungguh  Kami  telah  memberi kekuasaan  kepada  walinya,  tetapi  janganlah  walinya  itu  melampaui  batas dalam  membunuh.  Sesungguhnya  dia  adalah  orang  yang  mendapat pertolongan. 21
Ayat tersebut mengandung larangan membunuh jiwa,  kecuali suatu alasan yang  benar.  Setiap  orang  mempunyai  hak  hidup,  sehingga  melaksanakan kewajiban  dengan  menghormati  hak  hidup  orang  lain  berarti  telah  memberi jaminan  keselamatan  terhadap  orang  lain  menikmati  hak  hidupnya  dan  hak- haknya yang lain, seperti kebebasan beragama, berpikir, memiliki harta benda dan lain-lain.
20 Sabri Samin, Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim, h. 69.
21 Kementerian Agama, RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 285
Hukum Islam memiliki konsep bahwa kewajiban itu lebih utama atau lebih didahulukan  dari  pada  hak.  Bahkan  hukum  Islam  mendahulukan  pemenuhan kewajiban  dari  pada  menuntut  hak  dan  menjadi  salah  satu  asas  hukum  Islam. Dalam  sistem  hukum  Islam  orang  baru  memperoleh  haknya,  misalnya  mendapat imbalan  pahala,  setelah  ia  menunaikan  kewajibannya  terlebih  dahulu.  Asas menunaikan  kewajiban  terlebih  dahulu  dari  pada  penuntutan  hak  merupakan hakikat  hukum  yang  mendorong  terhindarnya  seseorang  melakukan  perbuatan yang  dapat  merugikan  orang  lain.  Untuk  terciptanya  keteraturan  kehidupan  atau terciptanya  kemaslahatan  dalam  masyarakat,  maka  hukum  pidana  Islam mengaturnya dengan konsep al- darūriyāt al-khamsah.
Al-darūriyāt  al-khamsah ialah  setiap  perbuatan  yang  dimaksudkan  untuk memelihara perkara yang lima, yaitu perkara agama (dîn) , jiwa ( nafs) , akal pikiran (aql), dan keturunan ( nasb ), serta harta benda ( māl ). 22 Istilah ini juga dalam hukum Islam dikenal dengan kewajiban Asasi Manusia yang tersimpul dalam a l- ḍarūrî al- khamsah  (primer) .  Hak  dan  kewajiban ḍ a rurîyāt ,  yaitu  hak  dan  kewajiban  yang amat  menentukan  di  dalam  hidup  dan  kehidupan  duniawi  ataupun  ukhrawi.  Jika itu tidak terwujud, kehidupan manusia akan kacau balau.
Menurut hukum pidana Islam kelima persoalan tersebut diharuskan adanya untuk  terwujudnya  kehidupan  yang  baik.  Oleh  karena  itu  diadakanlah  ibadah- ibadah,  diwajibkan  makan,  minum  dan  berpakaian  dengan  cara  yang  dapat menjaga  dan  memelihara  badan  dan  dapat  menutup  aurat.  Diadakan  pula hukuman-hukuman  dan  pertanggung  jawaban  perdata  (ganti  kerugian)  dengan maksud  untuk  menghilangkan  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  hukum  dan untuk mengganti hak-hak yang dirugikan.
Jadi  dasar  penetapan  kriteria maslahat ḍarurîyāt ialah  apabila  perbuatan tersebut    bermaksud  memelihara  perkara  yang  lima  tersebut.  Itulah  sebabnya Imam  al-Gazali  (450  H/1058  M  -  505  H/1111  M) 23 menempatkan  bahwa memelihara  agama,  kehidupan,  akal,  keturunan  dan  harta  benda,  sebagai  puncak
22 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), h. 75
23 Badawi    Ṭabanah, al-Tasawwuf  al-Islāmi  wa  Dirāsat  Tahfiliyāt  li  al-Syakhsiyāt  al-Gazali  wa Falsafātuhu  fi  al-Ihyā,  Muqaddimah  Kitāb  al-Gazali,  Ihyā  Ulūm  al-din (Semarang:  Maktabat  wa Maṭba’ah  Toha  Putra,  t.th.),    h.  7.  Lihat,  Al-Gazali, Mukāsyofāt  al-  Muqarrāb  min  ‘Alām  al-Guyy ū b (Kairo: Dār al-Sya’b, t.th.), h. 8
tujuan disyariatkan hukum, sebagai upaya mewujudkan masalahat dan mencegah mafsadat . 24 Jika kepentingan umum dalam sebuah kasus dapat melayani salah satu dari prinsip itu,  dan kalau ciri itu dapat dibuktikan sebagai yang pasti (qaṭ’î) dan universal (kullî ), maka penalaran atas dasar kemaslahatan itu adalah sah adanya.
Kebutuhan al- ḍ a rurîyāt itu merupakan kewajiban asasi bagi setiap orang, yang disebut dengan al- ḍ a rurîyāt al-khamsah atau al-kulliyāt al-khams atau sering juga  disebut  dengan maqāsid  al-syari ‘ ah, yaitu  lima  Kewajiban  asasi  atau  utama manusia perspektif hukum pidana Islam.
Untuk  mewujudkan  kemaslahatan  bidang  agama,  Islam  mewajibkan beriman,  menunaikan  shalat,  zakat,  puasa,  haji  dan  lain  lain.  Untuk  menjaga  dan melindungi  agama,  Islam  mewajibkan  hormati  orang  lain  untuk  memeluk  dan melaksanakan ajaran agamanya. Hukum Islam memberikan sanksi yang tegas dan berat  bagi  orang  murtad,  perongrong  agama  dan  bagi  pelaku  kejahatan  yang mengacau keamanan ( hirābah) . 25
Agama  adalah  sesuatu  yang  harus  dimiliki  oleh  manusia  supaya martabatnya dapat diangkat lebih tinggi dari pada martabat makhluk lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya.
Agama  menempati  urutan  pertama,  sebab  keseluruhan  ajaran  syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridoan Allah, baik dalam soal ibadah maupun muamalat. Oleh karena itu tidak ada satupun teks al-Qur’an dan sunnah yang tidak mendorong manusia untuk beriman kepada Allah dan  patuh  kepadaNya,  yang  secara  khusus  ditunjukkan  dengan  cara  manusia berterima kasih kepadaNya dalam bentuk beribadah. QS al-Zāriyāt/51: 56
                                              
Terjemahnya:
Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. 26
24 Al-Gazali, al-Mustahfa min ‘Ilmi al-Ushul (Kairo: Sayyid al-Husein, t.th.), h. 286. Lihat juga, Wael B. Hallaq, A History Of Islamic Legal Theories, diterjemahkan oleh E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid,  dengan  judul  Sejarah  Teori  Hukum  Islam  Pengantar  Untuk  Usul  Fiqh  Mazhab  Sunni  (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), h. 166
25 H. Muhammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), h. 63
26 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 523
Agama harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab  untuk  merusak  aqidah,  ibadah  dan  akhlak  atau  yang  akan mencampuradukkan  kebenaran  ajaran  Islam  dengan  berbagai  paham  atau  aliran yang  batil.  Agama  Islam  memberi  perlindungan  dan  kebebasan  bagi  penganut agama yang dianutnya. Agama Islam tidak memaksa kepada penganut agama lain untuk meninggalkan agamanya. QS. Al-Baqarah/2:256.
                                                                                                     
                                                                           
Terjemahnya:
Tidak  ada  paksaan  dalam  menganut  agama  (Islam);  Sesungguhnya  telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barangsiapa ingkar  kepada  Tagūt  dan  beriman  kepada  Allah,  Maka  sungguh  dia  telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha Mengetahui. 27
Demikian pula Allah memerintahkan untuk beribadah kepada-Nya saja dan memohonkan  pertolongan  kepada  sesuatu  pertolongan  kepada-Nya  pula,  karena Dia  sajalah  yang  patut  disembah  dan  Dia  pulalah  yang  mampu  memberi pertolongan. Kejahatan  terhadap  agama  merupakan  kejahatan  yang  ancamannya adalah hukuman mati yang dikenal dengan term murtad .
Sesudah agama hal yang penting yang menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk  mewujudkannya  adalah  kemaslahatan  terhadap  jiwa.  Hukum  Islam mewajibkan  untuk  memelihara  hak  manusia  untuk  hidup  dan  mempertahankan kehidupannya.  Hukum  Islam  melarang  melakukan  perbuatan  membunuh,  dan dihukum dengan hukuman yang berat di dunia dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.
Untuk  tujuan  ini,  Islam  melarang  pembunuhan  dan  pelaku  pembunuhan diancam  dengan  hukuman  kisas. 28 Hal  ini  diharapkan  agar  orang  sebelum melakukan  pembunuhan  berpikir  sepuluh  kali,  apabila  orang  yang  dibunuh  itu
27 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 42
28 Kisas ialah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan anggota badan orang lain  seperti  apa  yang  telah  diperbuatnya,  Lihat  Haliman, Hukum  Pidana  Syari'at  Islam  Menurut  ajaran Ahlus Sunnah (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 275.
tidak mati tetapi hanya cedera, maka sipelakunya juga akan cedera pula. Ketentuan ini dapat dilihat pada QS al-Baqarah/2:178-179.
                                                                                                                          
                                                                                                       
                                                                                        
                                                          
Terjemahnya:
Wahai  orang-orang  yang  beriman.  Diwajibkan  atas  kamu  (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang  merdeka,  hamba  sahaya  dengan  hamba  sahaya,  perempuan  dengan perempuan.  Tetapi  barang  siapa  memperoleh  maaf  dari  saudaranya, hendaklah  dia  mengikutinya  dengan  baik,  dan  membayar  diat  (tebusan) kepadanya  dengan  baik  (pula).  Yang  demikian  itu  adalah  keringanan  dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas sesudah itu,  maka ia akan  mendapat  azab  yang  sangat  pedih.  Dalam  kisas  itu  ada  (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. 29 Ayat  ini  menurut  mayoritas  ulama  menetapkan  bahwa  hukuman  kisas wajib  ditegakkan  bagi  seorang  yang  telah  melakukan  kezaliman  terhadap sesamanya,  baik  pembunuhan  maupun  pelukaan.  Menurut  Muhammad  Ismail Ibrahim,  seperti  yang  dikutip  oleh  Umar  Shihab,  bahwa  ancaman  hukuman kisas yang  ditetapkan  al-Qur’an  hanya  bersifat  preventif,  yakni  bertujuan  untuk mencegah  permusuhan  di  antara  sesama  manusia. 30 Sebab  makna  penting  yang dapat ditangkap dari perintah kisas itu adalah melindungi jiwa manusia.
Selain    QS  al-Baqarah/2:  178  tersebut,  ayat-ayat  yang  berkaitan  dengan tujuan  hukum  Islam  untuk  memelihara  jiwa  manusia  dapat  dilihat  pada  QS  al-
29 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 27
30 Lihat Umar Shihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1996), h. 111
An’ām/6: 151, QS al- Isrā’/17: 31, 33, QS al-Nisā’/4: 92-93, QS al-Māidah/5: 32, dan hadis-hadis Rasul, antara lain.
ِن َسَحْما  ْنَع  ُسُووًَُو  ُبوًَُّأ اَنَثَّدَح  ٍدًَْز  ُنْب ُداَّ َحْ اَنَثَّدَح  ِكَراَبُمْما  ُنْب  ِنَ ْحَّْرما  ُدْبَع اَنَثَّدَح ِنْب  ِفَنْحَ ْلْا  ْنَع
َأ  ِنَِِِقَلَف  َلُجَّرما اَذَه  َ ُصُْهَ ِلْ  ُتْبَهَذ  َلاَق  ٍسَُْق ْع ِجْرا  َلاَق  َلُجَّرما اَذَه  ُ ُصُْهَأ  ُتْلُق  ُدًِرُت  َنٍَْأ  َلاَقَف َةَرْكَب وُب اَف اَمِ ْيَْفَْ َ سِب  ِناَمِل ْسُمْما ىَقَتْما اَذ ِ ا  ُلوُقًَ ََّلَّ َسَو ِهََْلَع  ُ َّللَّا  َّلَّ َص  ِ َّللَّا  َلو ُسَر  ُتْعِ َسَ  ِّنّ ِ اَف
ِفِ  ُلوُتْقَمْماَو  ُلِتاَقْم
َيَ  ُتْلُق ِراَّنما
ِهِبِحا َص  ِلْتَق  َلََّع ا ًصًِرَح  َن َكَ ُهَّه ِ ا َلاَق  ِلوُتْقَمْما ُل َبَ اَمَف ُلِتاَقْما اَذَه ِ َّللَّا َلو ُسَر 31
Artinya:
Telah  menceritakan  kepada  kami  ‘Abdurrahman  bin  Mubarak  telah menceritakan  kepada  kami  Hammad  bin  Zaid  telah  menceritakan  kepada kami  Ayyub  dan  Yunus  dari  Al  Hasan  dari  Al  Ahnaf  bin  Qais  mengatakan; ‘aku  berangkat  untuk  membantu  lelaki  ini,  (di  tengah  perjalanan)  Abu Bakrah  memergokiku  dan  bertanya;  ‘mau  kemana  kau?  ‘  Saya  menjawab; ‘untuk  menolong  orang  ini.’  Abu  Bakrah  berkata;  Pulang  saja  kamu.  Sebab aku  mendengar  Rasulullah  Shallallahu’alaihiwasallam  bersabda:  “Jika  dua orang  muslim  bertemu  dengan  menghunuskan  pedangnya,  maka  si pembunuh  dan  yang  dibunuh  sama-sama  di  neraka.”  Saya  bertanya;  ‘Ya Rasulullah,  saya  maklum  terhadap  si  pembunuh,  lantas  apa  dosa  yang dibunuh?  ‘  Nabi  menjawab:  “sesungguhnya  dia  juga  berkeinginan  keras membunuh kawannya.”
Ayat-ayat dan hadis tersebut menegaskan tentang larangan membunuh dan menjadi kewajiban asasi setiap korban atau keluarga korban untuk melaksanakan pidana kisas, diat dan kaffārat dengan difasilitasi oleh pemerintah.
Martabat  manusia  terletak  pada  budaya  saling  menghormati  dan melindungi  jiwa  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Nilai  kemanusiaan  yang  paling berharga  adalah  kebersamaan  dalam  membangun  kehidupan  sebagai  sebuah komunitas  dalam  suatu  lingkungan  yang  tenteram,  tanpa  kekerasan  dan pembunuhan.  Pembunuhan  bertentangan  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, dan dibenci oleh semua orang yang berakal sehat. 32
Islam melarang pembunuhan dalam segala bentuknya, termasuk bunuh diri sendiri,  meskipun  bunuh  diri  itu  merupakan  tindakan  yang  resikonya  paling
31 Imam al-Bukhārî, Shahih al- Bukhārî, Juz VI, h. 2520. Lihat juga, Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz III, h. 1307. Lihat juga, Sulaiman bin Asy’ats Abu Daud as-Sajastānî al-Azdadî, Sunan Abi Daud , Juz II (t.tp:  Dār  al-Fikr,  t.th),  h.  504.  Lihat  juga,  Abu  ‘Abdurrahmān  Ahmad  bin  Syu‘aib  al-Nasāi, Sunan  al- Nasāi , Juz VII (Cet. V; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1420 H), h. 142. Lihat juga, Muhammad bin Yazîd Abū ‘Abdillah al-Qazwînî, Sunan Ibnu  Majah , Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 1311.
32 Hamka Hak, Fasafah Usul Fikhi (Ujungpandang: Yayasan al-Ahkām, 1998), h. 70
kurang  terhadap  orang  lain,  tetapi  tetap  diancam  keras  oleh  Allah  sebagai  suatu tindakan menganiaya diri sendiri. QS al-Nisā’/4: 29-30;
                                                                                                    
                                                                                               
                                                            
Terjemahnya:
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil  (tidak  benar),  kecuali  dalam perdagangan  yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.  Dan  barangsiapa  berbuat  demikian  dengan  melanggar  hukum dan  zalim,  akan Kami kelak akan masukkannya dia  ke  dalam neraka. Yang demikian itu  mudah bagi Allah. 33
Sama dengan kewajiban agama, melindungi jiwa juga merupakan kewajiban asasi yang harus dihormati dan dihargai oleh setiap orang, karena itu ada aturan yang  melarang  membunuh  dan  menganiaya  orang  lain,  dan  siapapun  yang melakukannya  maka  pelakunya  akan  memperoleh  hukuman  yang  sebanding dengan kejahatan yang telah dilakukan kepada orang itu (korban).
Untuk  menjamin  kelestarian  dan  perlindungan  akal  pikiran  dari  hal  hal yang  merusaknya,  diharamkan  mengkonsumsi  minuman  keras  ( khamar )  dan sejenisnya  yang  dapat  mengganggu  kesehatan  mental  dan  intelegensia. Kepentingan  pemeliharaan  akal  tersebut  dimaksudkan  agar  dapat  digunakan dalam  rangka  berpikir  tentang  Allah,  alam  semesta  dan  berpikir  tentang  dirinya sendiri.  Dengan  mempergunakan  akal  pula  manusia  dapat  mengembangkan  ilmu dan  teknologi.  Tanpa  akal  pula  manusia  tidak  mungkin  menjadi  pelaku  dan pelaksana  hukum  Islam.  Karena  itu al-Mukhāfa ẓ atu  al-‘aql menjadi  salah  satu tujuan diturunkan hukum Islam.
Manusia  adalah  makhluk  Allah  swt.  yang  paling  sempurna  dibanding dengan makhluk lain. Kesempurnaan makhluk manusia itu disebabkan secara fisik memiliki  bentuk  tubuh  yang  indah  dan  dibekali  dengan  akal.  Akal  pikiran  amat
33 Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 83
penting  dalam  pandangan  Islam  sehingga  Allah  swt.  memuji  orang-orang  yang berakal, QS. al-Baqarah/2: 164.
                                                                                                            
                                                                                                    
                                                                                           
                  
Terjemahnya:
Sesungguhnya  pada  penciptaan  langit  dan  bumi,  silih  bergantinya  malam dan  siang,  kapal  yang  berlayar  di  laut  dengan  (muatan)  yang  bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu  dihidupkan-Nya  bumi  setelah  mati  (kering)  dan  dia  taburkan    di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan  antara  langit  dan  bumi;  (semua  itu)  sungguh  merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. 34
Ayat  yang  semakna  diberbagai  tempat  dapat  dilihat  dalam  al-Qur’an, namun ayat tersebut sudah cukup untuk menunjukkan bahwa akal sangat penting dalam  hidup  di  dunia  ini.  Oleh  karena  itu,  Allah  swt.  mensyariatkan  peraturan untuk  manusia  agar  memelihara  akal,  yaitu  larangan  meminum-minuman  keras yang dapat dilihat QS al-Baqarah/2: 219.
                                                                                                        
                                                                                            
                      
Terjemahnya:
Mereka  menanyakan  kepadamu  (Muhammad),  tentang  khamar  dan  judi. Katakanlah:  "Pada  keduanya  terdapat  dosa  besar  dan  beberapa  manfaat bagi  manusia,  tetapi  dosanya  lebih  besar  dari  manfaatnya".  dan  mereka menanyakan  kepadamu  (tentang)  apa  yang  harus  (mereka)  infakkan. Katakanlah:  "  Kelebih  dari  apa  yang  diperlukan."  Demikianlah  Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. 35
34 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 25
35 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 34
Kemudian firman Allah dalam QS. al-Māidah/5: 90.
                                                                                                              
                                  
Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya minumam keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan  setan.  Maka  jauhilah  (perbuatan-perbuatan)  itu  agar  kamu beruntung. 36
Dalam hadis, riwayat Bukhāri, Muslim, Abu Daud, Tirmiżî dan Nasāî bahwa Nabi saw. bersabda:
ُداَّ َحْ اَنَثَّدَح  َلَاَق  ٍلِم َكَ وُبَأَو ُّ ِكَِتَعْما ِعَِبَّرما وُبَأ اَنَثَّدَح َلاَق  َلاَق  َرَ ُعُ  ِنْبا  ْنَع ٍعِف َنَ  ْنَع  ُبوًَُّأ اَنَثَّدَح ٍدًَْز  ُنْب ِفِ  َرْمَخْما  َبِ َشَ  ْنَمَو ٌماَرَح ٍرِك ْسُم ُّ ُكَُو  ٌرْ َخَ ٍرِك ْسُم ُّ ُكُ ََّلَّ َسَو ِهََْلَع  ُ َّللَّا  َّلَّ َص ِ َّللَّا  ُلو ُسَر َتاَمَف اََْهُّلدا
ٌَ  ْمَم  ْبُتًَ ْمَم اَ ُنُِم ْدًُ  َوُهَو ِةَرِخٓ ْلْا  ِفِ اَ ْبَْ ْشْ 37
Artinya:
Telah  menceritakan  kepada  kami  Abu  Ar  Rabi’  Al  ‘Ataki  dan  Abu  Kamil keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan  kepada  kami  Ayyub  dari  Nafi’  dari  Ibnu  Umar  dia  berkata, “Rasulullah  saw.  bersabda:  “Setiap  yang  memabukkan  adalah  khamar,  dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meminum khamar di dunia  -kemudian  ia  mati-  sedangkan  ia  biasa  meminumnya,  niscaya  tidak akan diterima taubatnya dan tidak akan meminumnya di akhirat.” Rasulullah dalam hadis lain bersabda:
ُتْثِّدُح  َلاَق  ِرِدَكْنُمْما  ِنْب  ِدَّمَحُم  ْنَع  ٍحِما َص  َنْبا  ِنِْعًَ  ُن َسَحْما اَنَثَّدَح  ٍرِماَع  ُنْب  ُدَو ْسَأ اَنَثَّدَح ِنْبا  ِنَع
ََّلَّ َسَو ِهََْلَع  ُ َّللَّا  َّلَّ َص ِ َّللَّا ُلو ُسَر َلاَق َلاَق ُهَّهَأ  ٍساَّبَع ٍنَثَو ِدِباَعَك  َ َّللَّا  َيِقَم  َتاَم  ْنِا ِرْمَخْما ُنِمْدُم 38
Artinya:
Telah  menceritakan  kepada  kami  Aswad  bin  Amir  telah  menceritakan kepada kami Al Hasan yakni Ibnu Shalih, dari Muhammad bin Al Munkadir, ia  berkata;  Aku  telah  diceritakan  dari  Ibnu  Abbas,  ia  berkata;  Rasulullah saw.  bersabda:  “Pecandu  khamar  apabila  mati,  maka  ia  akan  berjumpa dengan Allah seperti penyembah berhala.”
36 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 123
37 Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz III, h. 1587.
38 Ahmad Bin Hanbal, Musnad Ahmad Bin Hanbal , Juz I (Kairo:  Maktabah  Khuras al-Islamiyyah, t.th.), h. 272. Lihat juga Ibnu Majah, Sunan Ibnu  Majah , Juz II, h. 1120.
Ayat dalam QS  al- Māidah/5:  90 dan hadis-hadis itu mewajibkan dihukum setiap  perbuatan  yang  dapat  merusak  akal  manusia. 39 Penetapan  pidana  bagi pelaku tindak pidana khamar dengan pidana 80 kali dera bagi imam Abu Hanifah dan  imam  Malik  serta  40  kali  bagi  Syafi’i,  yang  diperkuat  dengan  praktek  yang dilakukan  oleh  Umar  80  kali  dera,  sementara  hukuman  40  kali  dera  dicontohkan oleh  Abu  Bakar. 40 Tetapi  dalam  riwayat  lain  terdapat  anjuran  untuk  perang terhadap  khamar  atau  minuman  keras,  yang  konsekuensinya  adalah  hukuman mati, jika kejahatan itu telah dilakukan secara berulang-ulang minimal 4 kali.  Hal ini  menyangkut  kebiasaan  suatu  negeri  yang  beriklim  dingin,  yang  penduduknya menjadikan air anggur (al-Qamh ) sebagai minuman pemanas dan penguat badan. 41 Pada  zaman  modern  ini,  kebiasaan  itu  terus  berlanjut  meskipun  sudah banyak yang dihukum dengan pidana penjara, tetapi jusru semakin banyak orang yang melakukannya. Karena itu, bagi pengedar barang-barang yang memabukkan khususnya  obat-obat  terlarang,  narkotika,  ganja  dan  ekstasi  tidak  cukup  dengan pidana  penjara  seumur  hidup,  tetapi  harus  dilakukan  pidana  mati  seperti  yang dilaksanakan oleh penegak hukum dalam beberapa kasus narapidana narkoba.
Untuk  menjamin  keberlangsungan  dan  menjaga  kemurnian  keturunan manusia,  hukum  Islam  mewajibkan  memelihara  keturunan  ( al-Mukhāfa ẓ atu  ‘ala an-Nasb ). Hal ini dapat dilihat adanya hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat  saling  mewarisi.  QS  al-Nisā’/4:  11,  larangan  perkawinan  misalnya  QS  al- Nisā’/4:  23.  Demikian  juga  dengan  larangan  berzina  QS  al-Isrā’/17:  32.  Hukum kekeluargaan  dan  kewarisan  Islam  adalah  hukum-hukum  yang  secara  khusus diturunkan  Allah  untuk  memelihara  kemurnian  darah  dan  kemaslahatan keturunan  manusia.  Ayat-ayat  al-Qur’an-pun  mengenai  kedua  jenis  hukum  ini diatur secara rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. 42
Dalam  rangka  memelihara  keturunan hukum  Islam  mensyariatkan  nikah. Kalau  tidak  dengan  jalan  nikah  tentu  anak  tidak  jelas  siapa  yang  akan mengurusnya  dan  siapa  yang  bertanggung  jawab  atasnya.  Dari  perkawinan  akan
39 H. Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, h. 63
40 Hamka Hak, Islam Rahmah Untuk Bangsa (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2009), h. 191
41 Hamka Hak, Islam Rahmah Untuk Bangsa , h. 191
42 H. Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, h. 64
melahirkan  keturunan  yang  sah  dan  dari  keturunan  tersebut  akan  membangun rumah tangga yang baru dan begitu seterusnya.  Hukum Islam menetapkan bahwa untuk  membangun  rumah  tangga  yang  damai  dan  teratur  harus  dengan perkawinan dan akad  nikah yang sah,  serta harus diketahui oleh orang lain,  atau diumumkan  kepada  tetangga  dan  karib  kerabat  dengan  mengadakan  pesta perkawinan ( walîmah ). Dengan demikian terpelihara keturunan tiap-tiap keluarga dan  mengenal  tiap-tiap  anak  akan  bapaknya  dan  terjauh  dari  bercampur  aduk antara satu keluarga dengan keluarga yang lain.
Hukum pidana Islam melarang pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita, melarang  cumbu  rayu  dan  bermesraan.  Islam  menetapkan  pernikahan  sebagai satu-satunya  cara  yang  sah  dalam  menyalurkan  biologis  dan  diatur  secara  rinci tentang  siapa-siapa  yang  tidak  boleh  kawin,  bagaimana  cara  perkawinan  itu dilakukan dan syarat-syaratnya apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah. Sehingga dianggap jiwa dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu juga  dianggap  sah  dan  menjadi  keturunan  sah  dari  ayahnya.  Hukum  Islam  tidak hanya  melarang  pada  perbuatan  zina,  tetapi  juga  melarang  hal-hal  yang  dapat membawa kepada zina.
Ketentuan mengenai hal tersebut dapat ditemukan di QS.al-Isrā’/17: 32;
                                                            
Terjemahnya:
Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina,  (zina)  itu  Ssungguh  zina  itu  adalah perbuatan keji. dan suatu jalan yang buruk. 43
Demikianlah perhatian hukum pidana Islam dalam memelihara kemurnian keturunan  manusia  agar  generasi  yang  lahir  adalah  generasi  yang  suci.  Untuk terciptanya  generasi  seperti  itu,  hukum  pidana  Islam  tidak  hanya  menyediakan sejumlah  larangan,  tetapi  juga  diikuti  dengan  ancaman  pidana  yang  keras  yaitu pidana cambuk 100 kali bagi pelaku yang masih gadis dan rajam bagi pelaku yang sudah pernah kawin, tidak hanya di dunia tetapi di akhirat.
Kemaslahatan berkenaan dengan harta benda diwujudkan dengan perintah dengan mewajibkan kepada manusia mencari rizki secara halal, seperti berdagang,
43 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 285
pegawai,  bertani  dan  lain-lain.  Untuk  melindungi  dan  menjaga  harta  ( al- Mukhāfa ẓ atu  ‘alā al-Māl ) , hukum  pidana  Islam  melarang  dan  diharamkan berkenaan dengan pekerjaan, misalnya; pencurian (QS al-Māidah/5: 38), korupsi, penipuan (QS al-Nisā’/4: 29); penggelapan (QS al-Nisā’4/58); perampasan (QS al- Māidah/5: 58); dan penyalah-gunaan jabatan (QS al- ‘ Imrān /3: 161) dan kejahatan lain terhadap harta orang lain
Menurut hukum pidana  Islam, hakekat semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu serakah  kepada  harta  benda  sehingga  mau  mengusahakannya  dengan  jalan apapun,  termasuk  mencuri.  Islam  mensyariatkan  peraturan-peraturan  mengenai muamalah  seperti  jual  beli,  sewa  menyewa,  gadai  menggadai,  dan  sebagainya, serta  melarang  penipuan,  riba  dan  mewajibkan  kepada  orang  yang  merusak barang  orang  lain  untuk  membayarnya,  harta  yang  dirusak  oleh  yang  berada  di bawah  tanggungannya,  bahkan  yang  dirusak  oleh  binatang  peliharaannya sekalipun.
Hukum  Islam  menghendaki  agar  umat  manusia  dalam  hidupnya  tidak mengalami  penderitaan  dan  kepunahan  akibat  ketiadaan  harta.  Karenanya,  salah satu  tujuan  hukum  Islam  adalah  pemeliharaan  harta,  dalam  arti  mendorong manusia  untuk  memperolehnya.  Meskipun  pada  dasarnya  syariat  menekankan keharusan manusia beribadah kepada Tuhan, tetapi kehidupan dunia diminta pula untuk tidak dilupakan. Allah berfirman dalam QS. al-Qaṣaṣ/28: 77.
                                                                                    
                                                                                         
Terjemahnya:
Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa  yang Telah dianugerahkan Allah  kepadamu,  tetapi  janganlah  kamu  lupak  bahagianmu  di  dunia  dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di  bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 44
44 Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 394
Kewajiban memperoleh harta sebagai  sarana kehidupan adalah berkaitan erat dengan kemampuan manusia itu sendiri untuk mengolah dan memanfaatkan sumber  daya  alam,  di  mana  mereka  hidup  dan  berkembang.  Karena  itu,  syariat juga  mewajibkan  manusia  untuk  tidak  menyalahgunakan  atau  menggunakan secara boros sumber daya alam yang dianugerahkan kepadanya. 45
Dengan  demikian  kewajiban  memelihara  agama,  memelihara  jiwa, memelihara  akal,  memelihara  keturunan  dan  memelihara  harta  benda  seperti uraian tersebut sesuai dengan  skala  prioritasnya, merupakan  prinsip ḍarūrî yang menjamin terciptanya kebahagiaan dan ketenteraman.
Di samping kewajiban yang bersifat ḍarūrî, terdapat pula kewajiban hājiyāt atau skunder untuk  mendukung  pelaksanaan  kewajiban  primer.  Misalnya menyangkut dengan kewajiban memelihara agama dan pelaksanaan ajaran agama, dibenarkan mengkasar salat dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan. Dalam bidang  intelektual,  dibenarkan  pemberian  gaji  bagi  guru  sebagai  imbalan  dari kewajiban  melakukan  pendidikan  dan  pengajaran.  Sedangkan  dalam  bidang  yang berkaitan  dengan  perkawinan  diwajibkan  calon  suami  membayar  maskawin dan diberikan hak bagi calon isteri untuk menerimanya. Sementara yang menyangkut dengan  bidang  harta,  diberikan  hak  untuk  mendepositokan  uang  dan  diwajibkan kedua  pihak  untuk  menepati  perjanjiannya  yang  dibuktikan  dengan pengadministrasian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kewajiban tahsiniyāt  (tertier) ,  diperlukan  untuk  lebih  sempurnanya pelaksanaan  dan  perlindungan  hak  dan  kewajiban primer dan skunder ;  diberikan hak untuk memakai perhiasan yang layak bagi orang yang ingin ke mesjid adalah tertier bagi  pelaksanaan  ajaran  agama.  Hak  untuk  memperoleh  pendidikan  yang lebih tinggi dan spesialisasi adalah pendukung untuk kelengkapan pengembangan intelegensia.  Kewajiban  untuk  meneliti kafā ‘ ah bagi  yang  ingin  menikah  adalah pendukung  bagi  kesempurnaan  nikah.  Hak  dan  kewajiban  untuk  memanfaatkan jasa notaris dalam bidang perdagangan, pembuatan  akta jual beli, sertifikat tanah dan  lain-lain  adalah tertier bagi  kemasalahatan  dalam  bidang  yang  berkaitan dengan harta.
45 Lihat Hamka Haq, Falsafah Ushul Fikih (Ujung Pandang Yayasan Al-Ahkam, 1998), h. 73.
Dari  uraian  tersebut,  dapat  dirinci  hak  dan  kewajiban  berhubungan dengan Khalik , dimana semua manusia muslim berhak mendapatkan  keuntungan duniawi  dan  ukhrawi  yang  setimpal  dengan  kewajiban  yang  dilaksanakan  dalam hubungannya  dengan Khalik ,  seperti  salat,  zakat,  puasa,  haji,  kurban  dan  ibadah ataupun amal saleh lainnya. Hak dan kewajiban berhubungan dengan diri sendiri. Manusia menurut Islam mempunyai hak dan kewajiban terhadap dirinya sendiri.

## C. Kesimpulan
Kewajiban  asasi  manusia  dalam  hukum  pidana  Islam  meliputi  perintah dan larangan. Tuntutan yang mengandung ( taklifi) beban hukum untuk dikerjakan disebut  perintah  atau al-amar. Sedangkan  tuntutan  yang  mengandung  beban hukum  untuk  ditinggalkan  disebut  dengan  larangan  atau al-nahi . hak  dan kewajiban  berhubungan  dengan Khalik ,  dimana  semua  manusia  muslim  berhak mendapatkan  keuntungan duniawi dan ukhrawi yang setimpal dengan kewajiban yang dilaksanakan dalam hubungannya dengan Khalik , seperti salat, zakat, puasa, haji,  kurban  dan  ibadah  ataupun  amal  saleh  lainnya.  Hak  dan  kewajiban berhubungan  dengan  diri  sendiri.  Manusia  menurut  Islam  mempunyai  hak  dan kewajiban terhadap dirinya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam Jakarta: Raja Wali Pers, 2009.
Ba’labākî, Munir al-, al-Mawrid;  A Modern English-Arabic Dictionary Beirut: Dār al- Ilmi li al-Malāyin, 1979.
Bakry, Nazar, Fiqh & Ushul Fiqh Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
Dahlan, Abd. Azis (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
Departemen Agama, RI., Ensiklopedi Islam di Indonesia Jilid 3 Jakarta: Departemen Agama RI, 1992/1993.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III,
Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
Al-Gazali, al-Mustahfa min ‘Ilmi al-Ushul Kairo: Sayyid al-Husein, t.th.
, Mukāsyofāt al- Muqarrāb min ‘Alām al-Guyyūb Kairo: Dār al-Sya’b, t.th.
Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut ajaran Ahlus Sunnah Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
Hallaq,  Wael  B., A  History  Of  Islamic  Legal  Theories , diterjemahkan  oleh  E. Kusnadiningrat  dan  Abdul  Haris  bin  Wahid, Sejarah  Teori  Hukum  Islam Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
2001.
Hanafi, Ahmad, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam Jakarta : Bulan Bintang, 1970.
Hanbal,  Ahmad  bin, Musnad Ahmad Bin Hanbal ,  Juz  I  Kairo:  Maktabah  Khuras  al- Islamiyyah, t.th.
Haq, Hamka, Falsafah Usul Fikhi Ujungpandang: Yayasan al-Ahkām, 1998.
, Islam  Rahmah  Untuk  Bangsa Jakarta:  Wahana  Semesta  Intermedia, 2009.
Imam al-Bukhārî, Shahih al- Bukhārî, Juz VI.
Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz III.
Kementerian  Agama,  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya Cet.  I;  Bandung:  PT.  Syāmil Qur’an, 2012.
Khallaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fikih (Mesir: Dar al-Maarif, 1985.
Al-Nasāi, Abu ‘Abdurrahmān Ahmad bin Syu‘aib al-, Sunan al- Nasāi , Juz VII Cet. V; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1420 H.
Nata, Abuddin, Akhlak Tasauf Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Al-Qazwînî, Muhammad bin Yazîd Abū ‘Abdillah, Sunan Ibnu  Majah , Juz II, Beirut:
Dār al-Fikr, t.th.
Samin,  Sabri, Pidana  Islam  Dalam  Politik  Hukum  Indonesia  Eklektisisme  dan Pandangan Non Muslim Jakarta: Kholam Publishing, 2008.
Shihab,  Umar, Hukum  Islam  dan  Transformasi  Pemikiran Cet.  I;  Semarang:  Dina Utama, 1996.
Sukardja,  Ahmad,  Mujar  Ibnu  Syarif, Tiga  Kategori  Hukum Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012.
Sulaiman bin Asy’ats Abu Daud as-Sajastānî al-Azdadî, Sunan Abi Daud , Juz II t.tp:
Dār al-Fikr, t.th.
Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh , jilid 2 Jakarta: Kencana, 2009
Ṭabanah, Badawi  , al-Tasawwuf al-Islāmi wa Dirāsat Tahfiliyāt li al-Syakhsiyāt al- Gazali wa Falsafātuhu fi al-Ihyā, Muqaddimah Kitāb al-Gazali, Ihyā Ulūm al- din Semarang: Maktabat wa Maṭba’ah Toha Putra, t.th.
Zuhaili, Wahbah al-, Tafsir al-Munîr fi al-Aqîdah wa al-Syarî’ah wa al-Manhāj Beirut: Dār al-Fikr, 1411 H/1991M.