## Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik
Khalid Dahlan 1
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia E-mail: khaliddahlan94@gmail.com
Anna Erliyana Chandra 2
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia E-mail: annaerliyana@gmail.com

## Abstract
Efforts to encourage the implementation of proper governments are continually done in each country, including  one  of  them  in  the  Republic  of  Indonesia.  A  decent  government  can  be  realized  if  it  is followed by government decisions that are responsive to the needs and interests of the community. The decision of the state administration officials in the effort to realize a proper government must be based on the general principles of good governance, especially those that have been mentioned in Act. No. 30 of 2014 concerning Government Administration. In term of realizing a proper government, it not only becomes the duty of the state administration officials through the decisions formed, but also the involvement of the community as the plaintiff for any government decision that feels disadvantaged and the state administrative court as an institution that examines and decides disputes between the community  and  the  government  by  continuing  to  refer  the  laws  and  general  principles  of  a  good government is part of realizing a good governance.
Keywords : General Principles of Good Governance; State Administrative Justice; Legislation;

## Abstrak
Upaya untuk mendorong terlaksananya pemerintah yang layak terus dilakukan di setiap negara  termasuk  salah  satunya  di  Negara  Indonesia.  Pemerintah  yang  layak  dapat terwujud  apabila  diikuti  oleh  keputusan-keputusan  pemerintah  yang  responsif  terhadap kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat.  Keputusan  pejabat  tata  usaha  negara  dalam upaya  mewujudkan  pemerintahan  yang  layak  harus  berdasarkan  asas-asas  umum pemerintahan yang baik terutama yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam mewujudkan pemerintahan yang  layak  bukan  hanya  menjadi  tugas  pejabat  tata  usaha  negara  melalui  keputusan- keputusan  yang  dibentuknya,  keterlibatan  masyarakat  sebagai  penggugat  atas  setiap keputusan pemerintah yang merasa dirugikan dan peradilan administrasi negara sebagai lembaga  yang  menguji  dan  memutuskan  perselisihan  antara  rakyat  dan  pemerintah tersebut  dengan  tetap  mengacu  kepada  peraturan  perundang-undangan  dan  asas-asas umum pemerintah yang baik merupakan bagian dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
Kata Kunci : Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; Peradilan Administrasi Negara; Peraturan Perundang-Undangan;
1 Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2 Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## PENDAHULUAN
Kurang maksimalnya kebijakan pemerintah pada masa lalu dalam pemenuhan hak- hak  masyarakat  telah  menciptakan  upaya  untuk  melakukan  pembenahan  untuk menjadikan  pemerintahan  yang  lebih  baik  dimasa  yang  akan  datang.  Salah  satu  upaya yang  telah  dan  dapat  dilakukan  adalah  dengan  dibentuknya  peraturan  perundang- undangan yang lebih menfokuskan kepada proses tatakelola pemerintahan yang lebih baik. Dibentuknya undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan arah tatakelola pemerintahan yang baik dimasa akan datang. Salah satu upaya  dalam  membentuk  pemerintahan  yang  baik  adalah  dengan  adanya  peradilan administrasi  negara  dimana  masyarakat  atau  kelompok  yang  merasa  haknya  dirugikan dengan  kebijakan  atau  keputusan  pemerintah  dapat  melakukan  upaya  dalam  mencari keadilan di peradilan administrasi negara.
Penyelenggaraan pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada publik seringkali memicu  ketidakpuasaan  terhadap  masyarakat,  hal  ini  disebabkan  oleh  masih  kurang maksimalnya  penerapan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  yang  dapat  menimbulkan maladministrasi  dan  merugikan  masyarakat. 3 Oleh  karena  itu  penting  dibentuknya peraturan perundang-undangan tentang proses tatakelola pemerintah yang baik sehingga proses administrasi yang dijalankan baik oleh pemerintah maupun masyarakat tidak ada pihak  yang  merasa  dirugikan,  pembentukan  hukum  administrasi  negara  harus  bisa diterima oleh semua kalangan baik itu pemerintahan maupun non pemerintahan (terutama masyarakat) dengan fair, open, dan effective . 4
Kebijakan  pejabat  tata  usaha  negara  dalam  pengelolaan  pemerintahan  dapat berbentuk  perbuatan-perbuatan  hukum  ( rechts-handelingen )  serta  keputusan-keputusan ( beslissingen ) Administrasi Negara yang nyatanya ada empat, yakni: penetapan ( beshikking ), rencana  ( plan ),  norma  jabaran  ( concrete  normgeving ),  dan  legislasi  semu  (pseudo- wetgeving). 5 Menurut Prins, keputusan merupakan suatu tindakan hukum yang sifatnya sepihak  dalam  hal  pemerintahan,  yang  dilakukan  oleh  suatu  badan  pemerintah berdasarkan wewenang yang dimilikinya secara luar biasa. 6 Dari defenisi tersebut maka
3 Aju  Putrijanti,  Lapon  T.  Leonard,  dan  Kartika  Widya  Utama.,  “Peran  PTUN  dan  AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance),” Mimbar Hukum (Volume 30, Nomor 2, Juni 2018), hlm. 279.
4 Anna Erliyana, “Implikasi Hukum Bagi Pejabat Publik Yang Melakukan Maladministrasi”, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan , (Vol. Ill, No. I, Juli 2003), hlm. 2.
5 Anna Erliyana, “Keputusan Administrasi Negara (Beschikking)”, Low Review, Fakultas Hukum Univer.iitas Pelita Harapan , (Vol. IV. No.3. Marei 2005), hlm. 185.
6 W.F Prins - R. Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1978), hlm. 42. Dalam Anna Erliyana, Ibid., hlm. 186.
dapat  disimpulkan  bahwa  keputusan  tersebut  memiliki  lima  unsur  diantaranya: terdapatnya  tindakan  hukum,  bersifat  sepihak,  sesuatu  yang  berkaiatan  dalam  bidang pemerintahan, dilakukan oleh pemerintah dan dilakukan berdasarkan kewenangan yang luar biasa yang dimilikinya. 7
Setiap kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh terlepas dari unsur-unsur asas-asas umum pemerintahan yang baik (Selanjutnya disebut AAUPB). Adapun AAUPB berdasarkan  Pasal  10  Ayat  (1)  UU  No.  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan meliputi:
Pasal 10 Ayat (1):
a. kepastian hukum,
b. kemanfaatan,
c. ketidakberpihakan,
d. kecermatan,
e. tidak menyalahgunakan kewenangan,
f. keterbukaan,
g. kepentingan umum, dan
h. pelayanan yang baik.
Setiap  lembaga  negara/pejabat  tata  usaha  negara  dalam  membuat kebijakan/keputusan  harus  berpedoman  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi dan AAUPB sebagaimana terdapat dalam UU No. 30 Tahun 2014 tersebut. Menurut  Jazim  Hamidi  Konsep  AAUPB  merupakan  nilai  etik  yang  hidup  serta berkembang  dalam  lingkaran  hukum  administrasi  negara,  AAUPB  memiliki  fungsi sebagai pedoman bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, dan juga merupakan  alat  uji  bagi  hakim  administrasi  dalam  menilai  tindakan  (penetapan) administrasi negara oleh pejabat administrasi serta sebagai dasar pengajuan gugatan bagi masyarakat atau pihak penggugat. 8
Upaya  untuk  menjamin  terselenggaranya  pemerintahan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan dan AAUPB, maka perlu adanya lembaga independen (pengadilan) yang akan menguji dan menyelesaikan perselisihan antara pemerintah dengan masyarakat sehingga pemerintah tidak sewenang-wenang dalam membuat kebijakan yang berdampak
7 Ibid., hlm. 186.
8 Jazim Hamidi, Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 24.
terhadap  kerugian  kelompok  masyarakat.  Lembaga  yang  independen  (pengadilan) merupakan  lembaga  yang  penting  dalam  struktur  organisasi  ketatanegaraan.  Dalam konsep  negara  hukum,  seperti rule  of  law , rechtsstaat,  the  rule  of  law, ataupun  nomokrasi islam, pilar penting terhadap bagaimana negara hukum dapat dilaksanakan adalah dengan adanya kekuasaan kehakiman. Secara lebih sederhananya yaitu apabila kinerja kekuasaan kehakiman  memiliki  catatan  merah,  maka  akan  berdampak  juga  terhadap  negara  atau pemerintahan. 9
Karakteristik  dari  negara  hukum rechtsstaat yaitu  adanya  peradilan  administrasi untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl.  Peradilan  administrasi  sebagai  lembaga  yang  melakukan  pengontrolan  terhadap perilaku  kesewenang-wenangan  badan  negara/pejabat  tata  usaha  negara  dalam menjalankan  pemerintahannya. 10 Prajudi  Atmosudirjo  mengartikan  bahwa  peradilan administrasi  negara  sebagai  setiap  bentuk  penyelesaian  persoalan  yang  dilakukan  oleh pejabat atau instasi administrasi negara yang dilaporkan oleh masyarakat atau instansi- instansi  seperti  perusahaan,  yayasan,  perhimpunan,  dan  lain  sebagainya  yang  merasa haknya  dirugikan  dengan  adanya  putusan-putusan  dari  pejabat  administrasi  negara. 11 Adapun persoalan-persoalan yang dihadapi oleh peradilan administrasi secara garis besar dalam melindungi kepentingan masyarakat yaitu:
a. Perlindungan terhadap perbuatan hukum administrasi yang melanggar (melawan) hukum (rechtmatigheid) atau undang-undang (wetmatigheid).
b. Perlindungan  dari  sesuatu  yang  tidak  wajar  dari  perbuatan  administrasi ( onbehoorlijk bestuur, melanggar asas-asas behoorlijk bestuur ). 12
Menurut  Prajudi  Atmosudirdjo  tujuan  lahirnya  peradilan  administrasi  untuk melindungi  masyarakat  yang  kepentingan  hukumnya  seringkali  tertindih  atau  terjepit karena semakin besarnya pengaruh penguasa  ke dalam kehidupan masyarakat. Melalui Peradilan Tata Usaha Negara masyarakat dapat menggugat penguasa dan mendapatkan tindakan korektif dari pengadilan.
Adanya  peradilan  administrasi  sebagai  lembaga  pengontrol  telaksanannya pemerintah yang layak merupakan suatu keharusan, sehingga dengan adanya peradilan
9 Sri  Hastuti  Puspitasari,  “Urgensi  Independensi  dan  Restrukturisasi  Kekuasaan  Kehakiman  di Indonesia”, Artikel Dalam Jurnal Hukum (No.1 Vol.14 Januari 2007), hlm. 42.
10 Hasan Zaini, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1974), hlm. 9.
11 Prajudi S. Atmosudirjo, Administrasi Negara , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 21.
12 Ibid., hlm. 148.
administrasi pemerintah tidak bisa dengan sewenang-wenang dalam membuat keputusan yang berdampak terhadap kerugian masyarakat. Pengontrolan atau pengawasan peradilan administrasi  negara  terhadap  keuputusan-keputusan  badan  negara/pejabat  tata  usaha negara  juga  berpedoman  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dan penerapan AAUPB sebagaimana terdapat dalam UU no. 30 Tahun 2014.
Adapun masalah yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimanakah upaya yang  dapat  dilakukan  dalam  membentuk  pemerintah  yang  baik  berdasarkan  Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan? dan bagaimanakah kedudukan peradilan administrasi negara dalam mengawasi pemerintahan yang baik?

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  normatif  atau penelitian  hukum  kepustakaan.  Pendekatakn  normatif  digunakan  dengan  tujuan  untuk mengkaji dan menganalisa bahan kepustakaan atau data sekunder yang berkaiatan dengan materi penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum  tersier. 13 Pendekatan  yang  dilakukan  yaitu  berdasarkan  bahan  baku  utama, mengkaji  hal-hal  yang  bersifat  teoritis  menyangkut  dengan  konsepsi  hukum,  asas-asas hukum,  pandangan  serta  doktrin  hukum,  peraturan  perundang-undangan  dan  sistem hukum menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan,  buku  hukum,  jurnal  dan  artikel hukum, dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian tulisan ini. 14
Penelitian  ini  nantinya  akan  akan  dijelaskan  secara  eksplanatoris  dengan  tujuan untuk menguraikan secara lebih mendalam mengenai kedudukan peradilan administrasi sebagai upaya dalam mendorong terbentuknya pemerintahan yang baik.

## PEMBAHASAN
a. Upaya  Menciptakan  Pemerintahan  Yang  Baik  Berdasarkan  Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Pada  negara  hukum,  setiap  kebijakan  atau  tindakannya  pemerintah  harus berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Untuk  menilai  apakah tindakan  pemerintah  sejalan  dengan  asas  negara  hukum  atau  tidak,  maka  kita  dapat
13 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Nomratif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 13.
14 Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Peresada,  2006), hlm. 24.
menggunakan AAUPB sebagai alat uji kebijakan atau keputusan pemerintah. 15 Asas-Asas Umum  Pemerintahan  yang  Baik  dapat  dipahami  sebagai  asas-asas  umum  yang  dapat dijadikan  sebagai  pijakan  utama  dan  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik, sopan,  adil,  dan  terhormat,  serta  terbebas  dari  pelanggaran  peraturan  perundang- undangan serta tindakan sewenang-wenang.
Penyelenggaraan pemerintah harus berorientasi pada pemberian pelayanan kepada publik secara baik, transparan, memberi hak dan kewajiban kepada masyarakat, memberi perlindungan hukum dari tindakan pejabat administrasi yang sewenang-wenang. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari tata kelola pemerintahan yang baik yaitu untuk meciptakan berbagai kepastian, kemudahan dan keberhasilan dalam pelayanan publik, serta memberi perlindungan  terhadap  rakyat  dari  tindakan  sewenang-wenang  pemerintah. 16 Menurut Supandi  bahwa  pelayanan  publik  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah,  yang  di dalamnya  mengandung  unsur  perhatian,  kesiapan  dan  kesediaan  pegawai  pemerintah, sedangkan  kualitas  pelayanan  yang  diinginkan  merupakan  pelayanan  yang  sesuai keinginan maupun melebihi standar pelayanan yang telah ada. 17
Penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh bagaimana pemerintah bekerja  tetapi  juga  ditentukan  oleh  setiap  kebijakan  yang  diambil  dalam  upaya  untuk mensejahterakan masyarakatnya. 18 Oleh karena itu, Pemerintah dalam membentuk segala kebijakan  atau  keputusan  harus  berpedoman  kepada  AAUPB  sehingga  kebijakan  yang dibentuk  menjadi  tepat  sasaran  dan  tidak  keluar  dari  batasan-batasan  kewenangannya yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mana  dapat  merugikan masyarakat.
Asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dikenal lama oleh beberapa negara, akan tetapi fokus terhadap AAUPB tersebut baru mulai meningkat pada pertengahan abad ke-20.  Di  Belanda  misalkan,  AAUPB  disebut  dengan  istilah Algemene  Beginselen  van Berhoorlyk  Bestuur, sedangkan  di  Perancis  dikenal  dengan  istilah les  principles  du  droit constumeir publique . AAUPB memiliki beragam rumusan disebabkan oleh AAUPB yang merupakan  konsep  terbuka  serta  lahir  dari  suatu  proses  masa  lalu.  Crince  Le  Roy menyatakan ada sebelas asas umum pemerintahan yang baik dalam lingkungan hukum
15 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 242.
16 Ali Abdullah, Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 9.
17 Supandi, Urgensi Reformasi Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam Era Pembangunan Hukum Modern , (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 116.
18 Michael Chi Man Ng, “Are Globalization and Governance Interrelated ? Evidence among World Economies,” Journal of Globalization Studies, (Vol. 7, No. 2, November, 2016), hlm. 49.
administrasi dan  praktik  penyelenggaraan pemerintahan  di Belanda  diantaranya adalah asas:
1. kepastian hukum (principle of legal security),
2. keseimbangan (principle of proportionality),
3. persamaan dalam setiap keputusan (principle of equalty),
4. bertindak cermat (principle of carefulness),
5. motivasi dalam setiap keputusan (principle of motivation),
6. larangan mencampuradukkan kewenangan (principle of non-misuse of competence),
7. permainan yang layak (principle of fairplay),
8. keadilan atau kewajaran (principle of reasonable of prohibition of arbitrariness),
9. bersikap wajar terhadap penghargaan (principle of meeting raised expectation),
10. meniadakan  akibat  keputusan  yang  batal (principle  of  undoing  the  consequence  of unnudell edcision), dan
11. perlindungan terhadap pandangan hidup masing-masing (principle of protecting the personal way of life). 19
Sedangkan Kuncoro Purbopranoto mengatagorikan AAUPB kedalam tiga belas asas diantaranya: 20 asas kepastian hukum (principle of legal security), asas keseimbangan (principle of proporcionalitas), asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of equality), asas cermat dalam bertindak (principle of carefulness), asas keputusan yang memotivasi (principle of  motivation), asas  jangan  mencampuradukkan  kewenangan (principle  of  non  misuse  of Competence), asas  perlakuan  yang  baik (principle  of  fair  play), asas  keadilan (principle  of reasonableness  or  prohition  of  arbitrariness), asas  bersikap  wajar  terhadap  penghargaan (principle of meeting raised expectation), asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle  of  undoing  the  consequences  of  an  annulled  decision) ,  asas  adanya  jaminan terhadap  perbedaan  pandangan  hidup (principle  of  protecting  the  personal  way  of  live), asas kebijaksanaan (sapientia), dan  asas  pengutamaan  kepentingan  umum (principle  of  public service).
Menurut  UU  No.  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan,  AAUPB meliputi:  kepastian  hukum,  kemanfaatan,  ketidakberpihakan,  kecermatan,  tidak
19 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik , (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 158.
20 Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara, Jilid II, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 29.
menyalahgunakan  kewenangan,  keterbukaan,  kepentingan  umum,  dan  pelayanan  yang baik. 21 AAUPB selain diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 juga sebelumnya telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 5 Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  UU  No.  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  bersih  dan  bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme karena sebagai syarat materiil pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,  UU  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik,  UU  No.  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  meskipun  ada  perbedaan  istilah,  definisi  namun  tetap menunjukkan sebagai AAUPB. 22
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terbentuk dari proses penyelenggaraan pemerintahan  dari  masa-kemasa.  Mulanya  AAUPB  bertujuan  sebagai  sarana perlindungan  hukum (rechtsbescherming) serta  dijadikan  sebagai  instrumen  untuk peningkatan  perlindungan  hukum (verhoodge  rechtsbescherming) bagi  warga  dari  tindakan pemerintah, kemudian AAUPB disamping dijadikan sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan juga dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya  administrasi. 23 AAUPB  tidak  hanya  menjadi  pegangan  pemerintah  dalam mewujudkan pemerintah yang baik melalui kebijakan-kebijakannya, AAUPB juga dapat dipedomani  oleh  kelompok  masyarakat  dan  pengadilan  dalam  upaya  menciptakan pemerintahan yang baik. Dalam perkembangannya, AAUPB memiliki arti penting yaitu:
1. Dalam  hal  administrasi  negara,  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam melakukan  penafsiran  dan  penerapan  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang sama/tidak jelas,
2. Terhadap  masyarakat,  dalam  mencari  keadilan,  AAUPB  dapat  dipergunakan sebagai dasar gugatan,
3. Bagi  hakim  Tata  usaha  negara,  AAUPB  dapat  dijadikan  sebagai  alat  uji  dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara, dan
21 Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 20 Th. 2014, Ps. 10 Ayat (1).
22 Cekli Setya, et al., Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perkara Tata Usaha Negara, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan Judicial Sector Support Program, 2017), hlm. 23.
23 Ridwan HR, Op.Cit., hlm. 251.
4. AAUPB  juga  bermanfaat  bagi  badan  legislatif  dalam  merancang  suatu  undang- undang. 24
Dari arti penting diatas tersebut, upaya untuk membentuk pemerintahan yang layak dapat  dilaksanakan  karena  bukan  saja  peran  pemerintah  dalam  mengupayakan pemerintahan  yang  layak  sebagai  pembuat  kebijakan  yang  kadangkala  juga  dapat menyalahkan  kewenangannya,  akan  tetapi  dengan  ikut  keterlibatan  masyarakat  dan pengadilan dalam mengawasi kebijakan pemerintah menuju pemerintah yang layak.
Menurut Sjahran Basah, bahwa pemerintah dalam menjalankan kerjanya terutama dalam  mewujudkan  tujuan-tujuan  negara (bestuurzorg) tidak  berarti  dapat  bertindak semena-mena,  melainkan  perilaku  itu  haruslah  dapat  dipertanggungjawabkan,  artinya meskipun  intervensi  pemerintah  dalam  kehidupan  warga  negara  merupakan  keharusan bagi  konsepsi  negara  kesejahteraan,  akan  tetapi  pertanggungjawaban  setiap  tindakan pemerintah  juga  merupakan  keharusan  dalam  negara  hukum  yang  menjunjung  tinggi nilai-nilai  kebenaran  dan  keadilan. 25 Konsepsi  negara  hukum  mengindikasikan ekuilibirum  antara  hak  dan  kewajiban.  Salah  satu  sarana  untuk  menjaga  ekuilibirum adalah  melalui  peradilan  administrasi,  sebagai  peradilan  khusus  yang  berwenang  dan menyelesaikan  sengketa  antara  pemerintah  dengan  warga  negara.  AAUPB  dapat dijadikan  sebagai  salah  satu  tolok  ukur  untuk  menilai  apakah  tindakan  pemerintah  itu sejalan dengan negara hukum atau tidak. 26
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  peradilan  tata  usaha  negara  merupakan pengawasan  represif  dan  hanya  menilai  segi  legalitas  dari  tindakan  hukum  pemerintah terutama  surat  keputusan  tata  usaha  negara. 27 Peradilan  tata  usaha  negara  memeriksa terkait  dengan  terbitnya  surat  keputusan  tata  usaha  negara,  mengenai  kewenangan, prosedur  serta  substansi  dalam  surat  keputusan.  Jadi  upaya  dalam  mewujudkan pemerintahan yang layak/baik bukan saja dilakukan oleh pejabat tata usaha negara saja, keterlibatan  masyarakat  sebagai  penggugat  terhadap  haknya  yang  dirugikan  dengan berlakunya  keputusan  tata  usaha  negara  dan  peradilan  administrasi  negara  sebagai pengawas  serta  memutuskan  sengketa  administrasi  negara  antara  pejabat  tata  usaha
24 Ichsan  Syuhudi,  “Implementasi  Asas -Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  Di  Lingkungan Peradilan Administrasi Negara”, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, (Vol. 17, No. 1, 2017), hlm. 13-14.
25 Ibid., hlm. 11.
26 Ridwan, HR, Op.Cit., hlm. 188.
27 Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 255.
negara  dengan  masyarakat  sebagai  upaya  dalam  mewujudkan  terlaksananya pemerintahan yang baik.
b. Kedudukan Peradilan Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.
Konsep negara hukum Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan konsep negara hukum di dunia terutama rechtsstaat dan the rule of law. Menurut Sri Soemantri inti dari negara hukum adalah: 28
1. Pemerintah dalam mejalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum,
2. Adanya jaminan terhadap HAM,
3. Adanya pembagian kekuasaan negara, dan
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  menyediakan  peradilan  administrasi  untuk memberikan  perlindungan  hukum  bagi  warganya  dari  keputusan  pejabat  administrasi negara yang dapat merugikan warganya. Meskipun demikian, arti dari Negara Indonesia berdasarkan atas hukum yang terdapat dalam UUD 1945 memiliki arti yang sama dengan rechsstaat . Menurut konsep, Indonesia yang memenuhi persyaratan rechstaat atapun rule of law. 29
Indonesia  sebagai  suatu  negara  hukum  memiliki  badan  peradilan  yang  merdeka dalam  melakukan  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  sebagai  upaya  dalam penegakan  hukum  dan  keadilan.  Hal  ini  sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  Pasal  24 ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945) “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Salah satu bagian dalam kekuasaan kehakiman yang bertugas  untuk  mengadili  urusan  pemerintah  dengan  rakyatnya  ialah  peradilan administrasi negara.
Lahirnya  peradilan  administrasi  negara  di  Indonesia  merupakan  wujud  nyata perlindungan  hak-hak  setiap  masyarakat  dari  keputusan  tata  usaha  negara  yang dikeluarkan  oleh  pejabat  tata  usaha  negara. 30 Negara  Indonesia  telah  membentuk
28 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 29. 29 Azhari, “Negara Hukum Indonesia Suatu Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur - Unsurnya”, (Jakarta: Disertasi FH UI, 1993), hlm. 283.
30 S. F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, (Yogyakarta: FH UII  Press,  2011),  hlm.  18- 19.  Dalam  Anna  Erliyana,  Renius  Albert  Marvin,  “Polemik  Jangka  Waktu Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara”, Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-49 (No.4 Oktober-Desember 2019), hlm. 943.
peradilan administrasi negara dan hukum acaranya melalui UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah pertama kali dengan UU No. 9 Tahun 2004  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara,  kemudian  diubah  kedua  kalinya  dengan  UU  No.  51  Tahun  2009  Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan dibentuknya peradilan tata usaha negara, maka telah terpenuhi pandangan negara hukum yang di perkenalkan oleh F. J. Stahl yang menyebutkan unsur-unsur negara hukum meliputi: 31
1. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia,
2. Untuk  melindungi  hak  tersebut  maka  penyelenggaraan  pemerintahan  harus berdasarkan trias politica,
3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang,
4. Jika dalam pelaksaan tugas telah berdasarkan hukum, namun masih melanggar hak asasi maka pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. 32
Peradilan  administrasi  negara  dalam  rangka  perlindungan  warga  negara  terdapat dalam  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  merupakan  suatu aturan yang dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, mencegah pejabat tata usaha negara dalam tugasnya tidak melampaui batas wewenangnya, dan juga mencegah pejabat tata  usaha  negara  salah  dalam  menerapkan  peraturan  perundang-undangan.  Pada dasarnya  peradilan  tata  usaha  negara  dinyatakan  sebagai  lembaga  peradilan  yang mengadili  persoalan  tata  usaha  negara,  termasuk  persoalan  kepegawaian  antara  badan atau  pejabat  tata  usaha  negara/administrasi  negara  (pejabat  pemerintahan)  dengan seseorang  atau  badan  hukum  perdata,  seperti  perseroan  terbatas,  yayasan,  dan  badan hukum  lainnya. 33 Peradilan  administrasi  dipandang  sebagai  peradilan  khusus,  artinya bahwa  ia  hanya  diberikan  kewenangan  dalam  menyelesaikan  persoalan  yang  lahir  di bidang  administrasi  dan  kepegawaian  atau  persoalan  yang  terjadi  antara  pejabat administrasi dengan seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya suatu keputusan. 34
31 Azhary, Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 46. 32 W. Riawan Tjandra, Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011), hlm. 1.
33 Darda  Syahrizal, Hukum  Administrasi  Negara  &  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 79.
34 Ridwan HR, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 146.
Peradilan  tata  usaha  negara  memiliki  tugas  untuk  melakukan  pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan tata usaha negara dapat menguji dan mengadili keputusan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan serta AAUPB. Menurut Husein apabila dilihat dari segi penerapannya, AAUPB memiliki tiga fungsi yang berbeda yaitu: 35
1. sebagai alat kontrol bagi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan,
2. sebagai alat uji bagi peradilan administrasi negara, dan
3. sebagai alasan untuk mengajukan gugatan oleh masyarakat atau penggugat.
Tiga fungsi yang dimiliki oleh AAUPB ini menunjukkan pentingnya peran AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut  Irfan  Fachruddin,  pengawasan  oleh  peradilan  administrasi  merupakan pengawasan yang mandiri, artinya pengawasan tersebut dilakukan oleh badan yang secara organisatoris  berada  di  luar  pengaruh  dan  lingkungan  administrasi  negara. 36 Salah  satu bentuk pengawasan ialah pengawasan yudisial oleh peradilan administrasi yang melalui mekanisme suatu gugatan oleh orang atau badan hukum yang merasa dirugikan dengan berlakunya  kebijakan  atau  keputusan  dari  pemerintah  tersebut.  Peradilan  administrasi terbentuk untuk memberikan perlindungan atas dasar keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum kepada masyarakat yang dirugikan akibat suatu keputusan pejabat tata usaha  negara,  dilakukan  melalui  pemeriksaan,  pemutusan  dan  penyelesaikan  sengketa dalam bidang tata usaha negara.
Sebagai perwujudan dari pada konsep negara hukum, peradilan tata usaha negara memiliki  peranan  yang  menonjol  yaitu  sebagai  lembaga  pengawas  terhadap  proses berjalannya  fungsi  pemerintahan  lebih  khususnya  lagi  terhadap  tindakan  pejabat  tata usaha negara agar tetap berada dalam koridor aturan hukum, disisi lainnya juga sebagai wadah untuk melindungi hak individu dan masyarakat dari kesewenang-wenangan yang dilakukan  oleh  pejabat  tata  usaha  negara.  Peradilan  administrasi  negara  melaksanakan fungsi  pengawasan  dan  fungsi  peradilan,  Pemerintah  menyelenggarakan  pemerintahan, serta  masyarakat  sebagai  warga  negara  yang  berhak  memperoleh  pelayanan  dari pemerintah serta mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara dan AAUPB yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta sebagai batu uji terhadap keputusan tata usaha negara yang digugat. 37 AAUPB dalam sistem peradilan
35 Aju Putrijanti, dkk. Log.Cit., hlm. 288.
36 Irfan Fachruddin, Op.Cit., hlm. 258.
37 Aju Putrijanti, dkk. Log.Cit., hlm. 281.
tata usaha negara memiliki fungsi sebagai syarat mengajukan gugatan serta sebagai batu uji terhadap keputusan tata usaha negara. 38
Putusan  hakim  peradilan  tata  usaha  negara  memiliki  peran  penting  dalam menegakkan  hukum  administrasi  negara  terkait  dengan  tata  kelola  pemerintahan  yang layak,  karena  dapat  melakukan  penemuan  hukum  tentang  asas-asas  hukum  terutama terkait dengan AAUPB. Pengaturan oleh pemerintah mengenai tata kelola pemerintahan yang baik sudah diupayakan dengan mencantumkan AAUPB di beberapa perundangan.
Kepentingan  individu  merupakan  seimbang  dengan  kepentingan  masyarakat. Dengan demikian, tujuan dibentuknya peradilan administrasi secara filosofis adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, kesimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat. S. F. Marbun, menyatakan bahwa tujuan dibentuknya peradilan administrasi negara ialah untuk memberikan perlindungan terhadap warga yang merasa haknya  dirugikan,  walaupun  hal  tersebut  dilakukan  oleh  alat  negara  sendiri.  selain daripada  itu,  peradilan  administrasi  negara  juga  memiliki  tujuan  untuk  menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan agar berjalan selaras  dan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat  terpelihara  serta  dapat  ditingkatkan  yang sekaligus  merupakan public  service negara  terhadap  warganya. 39 Sjachran  Basah menyatakan bahwa tujuan peradilan administrasi negara yaitu untuk memberikan jaminan serta  pengayoman  hukum  bagi  rakyat  dan  juga  bagi  administrasi  negara  dalam  artian menjaga  serta  memelihara  keseimbangan  antara  kepentingan  masyarakat  dengan kepentingan individu. 40
Dapatlah  kita  lihat  bahwa  adanya  peran  peradilan  administrasi  negara  dalam melindungi  kepentingan  masyarakat  dari  tindakan-tindakan  kesewenang-wenangan pemerintah melalui pengawasan dan pengujian keputusan-keputusan pejabat tata usaha negara  berdasarkan  undang-undang  dan  AAUPB.  Keterlibatan  masyarakat  sebagai penggungat  dan  peradilan  administrasi  negara  sebagai  yang  menilai  dan  mengadili putusan  pejabat  tata  usaha  negara  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan AAUPB  ini  telah  mendorong  terbentuknya  pemerintah  yang  layak  yang  bukan  hanya didasarkan  atas  dasar  kesadaran  dan  keinginan  pejabat  tata  usaha  negara  saja  dalam memenuhi AAUPB dalam setiap kebijakan dan keputusannya.
38 Ibid., hlm. 282.
39 SF Marbun, Op.Cit., hlm. 17.
40 Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 3-4.

## SIMPULAN
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan mengatur  tentang  tata  pengelolaan  pemerintahan  yang  baik/layak  dengan  berpedoman kepada  AAUPB.  Dimasukkannya  poin-poin  AAUPB  dalam  isi  materi  undang-undang secara tertulis sebagai upaya untuk mengikat pejabat tata usaha negara untuk berpedoman kepada AAUPB dalam setiap kebijakan atau keputusan yang dibentuk dalam menjalankan roda  pemerintahan.  Penuangan  AAUPB  dalam  materi  Undang-Undang  maka  berarti setiap  pejabat  tata  usaha  negara  dapat  dan  harus  berpedoman  kepada  AAUPB  yang terdapat dalam UU tersebut dalam setiap kebijakan/keputusannya. Selain daripada itu, juga  adanya  keterlibatan  masyarakat  dan  peradilan  administrasi  dalam  mendorong terbentuknya  pemerintahan  yang  layak  yaitu  dimana  masyarakat  dapat  menggugat keputusan tata usaha negara ke pengadilan administrasi negara. Pengadilan administrasi negara  akan  menilai  keputusan  tata  usaha  negara  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  dan  AAUPB.  Keterlibatan  masyarakat  dan  peradilan  administrasi  dapat menjadi  upaya  mendorong  terlaksananya  pemerintah  yang  baik  semakin  dapat diwujudkan.
Peradilan administrasi negara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam upaya mendorong terbentuknya pemerintahan yang layak. Peradilan administrasi negara akan melakukan pengujian terhadap keputusan-keputusan tata usaha negara yang diajukan oleh perorangan  atau  badan  hukum  yang  merasa  haknya  dirugikan  dengan  ditetapkan keputusan tersebut oleh lembaga negara/pejabat tata usaha negara. peradilan administrasi negara juga akan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan AAUPB dalam setiap menguji keputusan sehingga dalam putusan pengadilan baik tergugat dan penggugat tidak ada yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA
a. Buku
Abdullah,  Ali. Teori  Dan  Praktik  Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Jakarta: Kencana, 2017.
Atmosudirjo, Prajudi S. Administrasi Negara . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
Azhary. Negara Hukum Indonesia. Jakarta: UI Press, 1995.
Basah,  Sjachran. Eksistensi  dan  Tolak  Ukur  Badan  Peradilan  Administrasi  di  Indonesia.
Bandung: Alumni, 1989.
Fachruddin,  Irfan. Pengawasan  Peradilan  Administrasi  Terhadap  Tindakan  Pemerintah.
Bandung: Alumni, 2004.
Hamidi,  Jazim. Penerapan  Asas-asas  Umum  Penyelenggaraan  Pemerintahan  yang  Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
HR, Ridwan. Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
Marbun,  S.  F. Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administratif  di  Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
Prins,  W.F.,  dan  R.  Kosim  Adisapoetra. Pengantar  Ilmu  Hukum  Administrasi  Negara. Jakarta: Pradnja Paramita, 1978.
Purbopranoto,  Kuntjoro. Beberapa  Catatan  Hukum  Tata  Pemerintahan  Dan  Peradilan Administrasi Negara. Jilid II. Bandung: Alumni, 1981.
Sibuea, Hotma P. Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik . Jakarta: Erlangga, 2002.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Nomratif: Suatu Tinjauan Singkat.
Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006. Soemantri, Sri. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni, 1992.
Supandi. Urgensi  Reformasi  Hukum  Acara  Perdata  dan  Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha Negara dalam Era Pembangunan Hukum Modern . Bandung: Alumni, 2016. Syahrizal, Darda. Hukum Administrasi Negara & Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.
Tjandra,  W.  Riawan. Teori  dan  Praktik  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Edisi  Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011.
Zaini, Hasan. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni, 1974.

## b. Jurnal Ilmiah
Erliyana,  Anna.  “Implikasi  Hukum  Bagi  Pejabat  Publik  Yan g  Melakukan Maladministrasi”. Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan . Vol. Ill, No. I, Juli 2003.
Erliyana,  Anna.  “Keputusan  Administrasi  Negara  (Beschikking)”. Low  Review,  Fakultas Hukum Univer.iitas Pelita Harapan . Vol. IV. No.3. Marei 2005.
Erliyana, Anna. Renius Albert Marvin. “Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan  Tata Usaha  Negara”. Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-49.
No.4 Oktober-Desember 2019.
Man Ng, Michael Chi. “Are Globalization and Governance Interrelated? Evi dence among World Economies”. Journal of Globalization Studies. Vol. 7, No. 2, Nopember, 2016.
Puspitasari,  Sri  Hastuti.  “Urgensi  Independensi  dan  Restrukturisasi  Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”. Artikel Dalam Jurnal Hukum. No.1 Vol.14 Januari 2007.
Putr ijanti, Aju, Lapon T. Leonard, dan Kartika Widya Utama, “Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance),” Mimbar Hukum, Volume 30, Nomor 2, Juni 2018.
Syuhudi,  Ichsan.  “Implementasi  Asas -Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  Di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara”. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum. Vol. 17, No. 1, 2017.
c. Tesis/Disertasi
Azhari.  “Negara  Hukum  Indonesia  Suatu  Analisis  Yuridis  Normatif  tentang  Unsur - Unsurnya”. Jakarta: Disertasi FH UI, 1993.

## d. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Indonesia. Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 30 Th. 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601.