## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN MELALUI PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK

## (INFORMED CONSENT AS A LEGAL PROTECTION FOR PATIENTS)
Raden Roro Annja Eutheriana
Dinas Kesehatan Jalan Gereja no 2b Tanjungbalai, Sumatra Utara 2016 e-mail : vincatizia@ymail.com

## Abstract
Informed  consent  is  a  communication  process  between  doctors  and  patients  pertaining  an  agreement  about  medical treatments performed by doctors to their patients then continued by signing informed consent form. It originates from the legal and ethical right the patient has to direct what happens to her body and from the ethical duty of the physician to involve the patient in her health care. The most important goal of informed consent is that the patient has an opportunity to be an informed participant in his health care decisions. Informed consent usually also protects doctor from liability (with exceptions)  provided  that  the  procedure  is  properly  execute  according  to  the  prevailing  standard  of  care  without negligence. Approval for informed consent must be based on medical information regarding the disease from the relevant medical doctors. This matter is regulated in Article 45 of Law 29 of 2004 about medical practices. It can be concluded that an informed consent is one of legal efforts in protecting patients from medical neglect that medical doctors commited.
Keywords : informed consent, doctors, patients.

## Abstrak
Persetujuan  Tindakan  Medik  (PTM)  merupakan  proses  komunikasi  antara  dokter  dan  pasien  tentang  kesepakatan tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  dokter  terhadap  pasien  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  penandatanganan formulir PTM. Hal ini didasari atas hak seorang pasien atas segala sesuatu yang terjadi pada tubuhnya serta tugas dokter dalam  melakukan  penyembuhan  terhadap  pasien.    Sasaran  paling  penting  dalam  PTM  ini  adalah  pasien  diberikan keempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan layanan kesehatan yang diterimanya. PTM ini umumnya juga dapat melindungi dokter dari pertanggung jawaban (dengan pengecualian) apabila prosedur telah dilaksanakan secara lengkap sesuai dengan standar pelayanan dan tanpa kelalaian. PTM harus didasarkan atas informasi dari dokter berkaitan dengan penyakit.  Hal  ini  diatur  dalam  pasal  45  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran. Kesimpulannya  PTM  merupakan  salah  satu  upaya  hukum  dalam  melindungi  pasien  dari  kelalaian  medis  yang  dapat dilakukan oleh dokter.
Kata kunci :  persetujuan tindakan medik, dokter, pasien

## PENDAHULUAN
Banyaknya  kasus  dugaan  malpraktek  medik  atau kelalaian  medik  yang  terjadi  di  Indonesia  menun- jukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran pa- sien untuk menuntut hak-haknya. Adanya perkemba- ngan zaman di bidang kedokteran, perkembangan di dalam  dunia  informasi  serta  meningkatnya  keadaan sosial  ekonomi  dan  tingkat  pendidikan  masyarakat mengubah pendapat orang tentang dokter yang dahu-
lu dianggap  sebagai profesi mulia  yang  sulit  tersen- tuh oleh orang awam, kini mulai dimasuki oleh unsur hukum . Hal  tersebut memberikan  kesadaran  kepada kita  tentang  pentingnya  perlindungan  hukum  untuk pasien maupun dokternya.
Selama tahun 1994 sampai tahun 2004 kasus seng- keta  medis  yang  diadukan  ke  Majelis  Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI)  Wilayah  Jawa  Tengah  tercatat  68  kasus,  de-
ngan  rata-rata  6  kasus  per  tahun.  MKEK  wilayah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta selama kurun waktu 2004-2006 telah menerima dan menangani 23 kasus aduan sengketa medis, dengan kisaran 6-9 ka- sus per tahun, rata-rata 8 kasus per tahun, dan kasus- kasus tersebut melibatkan 30 dokter dari 189 macam bidang spesialistik dan dokter umum. 1
Dengan  perkembangan  zaman,  semakin  banyak kasus  sengketa  medis  yang  dilaporkan.  Salah  satu faktor yang menjadi penyebab dari sengketa tersebut adalah  masalah  Persetujuan  Tindakan  Medis/ Infor- med  Consent .  Persetujuan  Tindakan  Medik  (PTM) adalah sebuah proses yang diberikan oleh pasien atau keluarganya  setelah  mereka  menerima  penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan dok- ter  terhadap  pasien.  Persetujuan  ini  berisi  informasi yang diberikan oleh dokter yang bersangkutan kepa- da pasien, minimal diagnosis dan  tata  cara  tindakan medis,  tujuan  tindakan medis  yang dilakukan,  alter- natif tindakan lain dan risikonya, risiko dan kompli- kasi  yang  mungkin  terjadi  dan  prognosis  terhadap tindakan yang dilakukan. 2
PTM tersebut  tidak  menjamin  kesembuhan pasien atau memberikan keuntungan untuk pasien, tetapi se- orang  dokter  akan  berusaha  semaksimal  mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai de- ngan kemampuannya untuk kesembuhan pasien. Pe- ran  PTM  diharapkan  baik  dokter  maupun  pasien memahami  hak  dan  kewajibannya  masing-masing, sehingga  tidak  hanya  melindungi  pasien  dari  kese- wenangan dokter, tetapi juga melindungi dokter dari kesewenangan  pasien  yang  melanggar  batas-batas hukum dan perundang-undangan (malpraktek).
Salah  satu  tujuan  dari  hukum  atau  peraturan  atau kode  etik  kedokteran  adalah  untuk  melindungi  ke- pentingan  pasien  di  samping  melindungi  kepenti- ngan  profesi  dokter  dan  tenaga  kesehatan.  Kepen- tingan pasien dan  kepentingan  tenaga kesehatan ha- rus  seimbang,  sehingga  pembangunan  sistem  kese- hatan  dapat  terwujud.  Oleh  karena  itu  perlindungan hukum  terhadap  kepentingan-kepentingan  tersebut harus diutamakan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pa- sal 8 disebutkan bahwa  “Setiap orang berhak mem- peroleh informasi tentang data kesehatan dirinya ter- masuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun akan  diterimanya  dari  tenaga  kesehatan”. 3 Dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  44  Tahun 2009,  tentang  Rumah  Sakit,  pada  pasal  32  tertulis bahwa  setiap  pasien  berhak  mendapatkan  informasi yang  meliputi  diagnosis  dan  tata  cara  tindakan  me- dis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan bi-
aya  pengobatan. 4 PTM  juga  diatur  dalam  Peraturan Menteri Kesehatan No.585/Menkes/Per/IX/1989 ten- tang  Persetujuan  Tindakan  Medik  ( Informed  Con- sent ) ,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  29 Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran,  pasal  45, kemudian dalam perkembangan terakhir di Indonesia mengenai PTM diatur dalam Pasal 1 Peraturan Men- teri Kesehatan No.290 Tahun 2008 yang berisi: “Per- setujuan  Tindakan  Kedokteran  adalah  persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas da- sar penjelasan mengenai tindakan medik Kedokteran atau  kedokteran  gigi  yang  akan  dilakukan  terhadap pasien tersebut. 2
Tetapi pada kenyataannya sering kali PTM tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ber- laku, hal tersebut akhirnya menimbulkan adanya ka- sus-kasus  hukum di dalam dunia kedokteran. Kasus yang baru-baru ini ramai dibicarakan adalah kasus dr DASP dan dua dokter lainnya, dr HSj dan dr HSg di- mana  Mahkamah  Agung  menjatuhkan  vonis  kasasi berupa  hukuman  10  bulan  penjara.  Akhirnya  pada putusan  Mahkamah  Agung  ditingkat  Peninjauan Kembali  (PK)  mereka  dinyatakan  bebas  dari  huku- man  10  bulan  penjara. 5 Masih  banyak  lagi  kasus yang  terjadi  di  dalam  dunia  kedokteran  saat  ini,  hal tersebut  didorong  oleh  kesadaran  masyarakat  akan hak-haknya  yang  diberikan  dan  dilindungi  oleh  hu- kum  semakin  tinggi.  Hak-hak  tersebut  termasuk  di dalamnya hak untuk mendapatkan derajat kesehatan yang  setinggi-tingginya,  baik  kesehatan  jasmani maupun rohani.
Menurut penelitian  yang dilakukan oleh  Ateta,  di- temukan  bahwa  dalam  pelaksanaan  PTM  di  RSU Adam Malik, Medan, pasien pelayanan bedah  tidak memahami  penjelasan  dokter  tentang  PTM  pada item: alasan tindakan operasi, jenis tindakan operasi, resiko  tindakan  operasi,  gambaran  hasil  akhir  ope- rasi,  komplikasi  yang dapat  terjadi, pilihan  tindakan selain operasi, surat ijin operasi, hak pasien menolak tindakan operasi. 6
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ratih Ku- suma  Wardhani,  di  RSUP  DR.  Kariadi,  Semarang, ditemukan  bahwa  dalam  pelaksanaan  persetujuan tindakan  medis,  terdapat  kesenjangan  antara  infor- masi  yang diberikan oleh dokter mengenai  tindakan medis  dengan  pengertian  yang  didapat  oleh  pihak pasien.  Hal  ini  terjadi  karena  pihak  pasien  merupa- kan  masyarakat  umum  yang  memiliki  tingkat  ke- mampuan dan pengetahuan yang beragam. Informasi yang diberikan haruslah informasi yang cukup jelas, mencakup  keuntungan  maupun  kerugian  dari  tinda- kan medis, baik jika diminta oleh pihak pasien mau pun  jika  tidak  diminta.  Dokter  juga  kurang  meng- konfirmasi  atau  meyakinkan  bahwa  pasien  atau  ke-
luarganya  benar-benar  sudah  memahami  informasi yang disampaikan. 7 Tujuan pembahasan mengenai PTM ini adalah un- tuk melihat seberapa penting pelaksanaan PTM, tuju- an PTM, bagaimana cara pemberian PTM, informasi apa saja yang akan disampaikan dan siapa saja yang dapat memberikan persetujuan.

## PEMBAHASAN
Dalam  istilah  bahasa  Indonesia Informed  Consent diterjemahkan  sebagai  persetujuan  tindakan  medik (PTM),  yang  terdiri  dari  dua  suku  kata  bahasa  Ing- gris, yaitu informed dari kata dasar inform yang ber- makna  informasi  dan consent yang  berarti  perse- tujuan. Sehingga secara umum informed consent da- pat diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh seorang  pasien  kepada  dokter  atas  suatu  tindakan medik yang akan dilakukan, setelah mendapatkan in- formasi yang jelas akan tindakan tersebut. J. Guwan- di  mendefinisikan informed  consent sebagai  suatu izin  ( consent )  atau  pernyataan  setuju  dari  pasien yang  diberikan  dengan  bebas  dan  rasional,  sesudah mendapatkan  informasi  dari  dokter  dan  yang  sudah dimengertinya. 8 Dengan kata lain, Informed Consent adalah suatu pernyataan sepihak dari orang yang ber- hak (yaitu pasien, keluarga atau walinya) yang isinya berupa  izin  atau  persetujuan  kepada  dokter  untuk melakukan tindakan medis sesudah orang yang ber- hak tersebut diberi informasi secukupnya.
Pada pasal 1 butir (a) Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2008 tentang PTM adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat se- telah  mendapatkan  penjelasan  secara  lengkap  me- ngenai  tindakan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi yang  akan  dilakukan  terhadap  pasien. Di  Indonesia perkembangan  PTM  secara  yuridis  formal  ditandai dengan  munculnya  pernyataan  Ikatan  Dokter  Indo- nesia  (IDI)  melalui  SK  PB-IDI  No  319/  PB/A.4/88 Tahun  1988  tentang Informed  Consent .  Kemudian dipertegas  lagi  dengan  PerMenKes  No.  585  Tahun 1989  tentang  Persetujuan  Tindakan  Medik  atau In- formed Consent . Kemudian diubah dengan PerMen- Kes  No.  290  Tahun  2008  tentang  Persetujuan  Tin- dakan Medik atau Informed Consent . 9
Dengan adanya surat PTM maka dokter yang me- lakukan pemeriksaan, pengobatan dan  tindakan me- dis  akan  merasa  lebih  aman  terhadap  kemungkinan tuntutan penderita maupun keluarga terhadap hal-hal yang tidak diingini. Walaupun hubungan antara dok- ter  dengan  pasien  berawal  dari  adanya  rasa  saling percaya  namun bila  hasil  akhir dari perawatan  tidak sesuai dengan harapan pasien maka tidak tertutup ke-
mungkinan  akan  terjadinya  konflik,  karena  itulah pemberian  PTM  dalam  setiap  pelaksanaan  tindakan medik mutlak  harus dilaksanakan  untuk melindungi pasien dan dokter.
Tujuan  dari  PTM  adalah:  1.  Perlindungan  pasien untuk segala tindakan medik. Perlindungan terhadap pasien dimaksudkan segala tindakan medik yang di- tujukan  pada  badaniyah  dan  rohaniyah  yang  di- lakukan  tanpa  sepengetahuan  pasien  dari  perlakuan prosedur  medik  yang  sebenarnya  tidak  perlu  atau tanpa  ada  dasar  kepentingan  medik  yang  pada  titik klimaksnya  merupakan  penyalahgunaan  dari  stan- dar profesi medik yang merugikan / membahayakan pasien. 2. Perlindungan tenaga  kesehatan dokter/pe- rawat  terhadap  terjadinya  akibat  yang  tidak  terduga serta  dianggap  merugikan  pihak  lain.  Perlindungan terhadap  dokter  atau  perawat  yang  telah  melakukan tindakan medik  atas dasar  standar profesi medik  te- tapi  menghadapi  adanya  akibat  yang  tidak  terduga serta dianggap merugikan pihak lain, maka tindakan medik  yang  bermasalah  itu  memperoleh  jaminan perlindungan  berdasarkan  “ risk  of  treatment ”  untuk kepentingan kesehatan. 10
Dalam setiap melakukan tindakan medik tidak ter- lepas  dari  kemungkinan  terjadinya  kegagalan  yang tidak dapat dihindari. Sebagai manusia biasa, dokter bisa saja mengalami hal ini sepanjang bukan karena kesengajaan  dan  pelaksanaan  masih  dalam  standar profesi.  Artinya  secara  umum dokter  yang  lain  juga akan melakukan hal yang sama bila berada pada po- sisi tersebut. Perlindungan terhadap tenaga kesehatan atau  dokter  yang  melakukan  tindakan  medik  kemu- dian menghadapi akibat yang tidak terduga serta di- anggap merugikan pihak lain, maka tindakan medik yang  bermasalah  itu  memperoleh  jaminan  perlindu- ngan  berdasarkan  “ risk  of  treatment ”  dan  “ error  of judgement ”. 10 Peristiwa  “ risk  of  treatment ”  adalah kejadian yang tidak dapat dihindarkan walaupun su- dah berusaha melakukan pencegahan sedapat mung- kin  dan  bertindak  dengan  hati-hati  atas  risiko  terse- but.  Peristiwa  “ error  of  judgement ”  adalah  sebagai manusia  tidak  akan  terhindar  dari  kesalahan  yang wajar, maka bisa saja diagnosa atau terapi yang dite- gakkan  ternyata  keliru  dalam  batas-batas  tertentu. Dengan  demikian  tidak  ada  seorangpun  yang  bisa menjamin hasil akhir dari tindakan medik yang dibe- rikan seorang dokter kepada pasien.
Informasi  atau  penjelasan  tentang  tindakan  medis menjadi  tanggung  jawab  dokter  pemberi  perawatan atau pelaku pemeriksaan atau tindakan. Hal ini guna memastikan  bahwa  persetujuan  tersebut  diperoleh secara benar dan layak. Dokter memang dapat men- delegasikan proses pemberian  informasi dan peneri-
maan  persetujuan,  namun  tanggung  jawab  tetap  be- rada pada dokter pemberi delegasi untuk memastikan bahwa  persetujuan  tersebut  diperoleh  dengan  benar dan layak. 10
Informasi  atau  penjelasan  wajib  diberikan  dokter secara langsung kepada pasien baik diminta ataupun tidak, kecuali pasien memang menolak diberi penje- lasan  dengan  alasan  untuk  ketenangan  jiwa.  Hal  ini berkaitan  dengan  masalah  pertimbangan  satu  dan lain  alasan  menghadapi  keadaan  fisik/  mental/sikap dari akibat ketakutan/kegoncangan jiwa pasien. Sete- lah  pasien  diberi  penjelasan  maka  keputusan  untuk menerima  atau  menolak  tindakan  perawatan  berada di tangan pasien itu sendiri. Hak untuk menolak pe- rawatan ini disebut dengan Informed Refusal , namun
dalam  keadaan  seperti  ini  dokter  juga  harus  mene- rangkan  secara  rinci  akibat  dari  penolakan  tersebut. Jika pasien bersikeras tetap menolak perawatan ma- ka pasien harus menandatangani formulir surat peno- lakan tindakan medik  yang  sudah dipersiapkan  oleh rumah sakit.
Untuk  tindakan  medik  yang  berisiko  tinggi  maka informasi  harus  diberikan  oleh  dokter  yang  mena- nganinya sebelum tindakan dilaksanakan dan disam- paikan kepada pasien atau walinya yang berhak sesu- ai  dengan  PerMenKes  RI  Nomor  :  585/  Men.Kes/ Per/IX/1989 tentang PTM pasal 6 ayat (1) Dalam hal tindakan  bedah  (operasi)  atau  tindakan  invasif  lain- nya, informasi harus diberikan langsung oleh dokter yang akan melakukan operasi tersebut.
Guwandhi membuat bagan Informed Consent
Sesuai dengan  yang tercantum dalam  Surat Kepu- tusan  Dir  Jend.  Yan.  Medik  Nomor  HK.  00.06.3.5. 1866 tanggal 21 April 1999 tentang Pedoman PTM, PTM  dianggap  benar  jika  memenuhi  ketentuan  se- bagai  berikut  :  1.  Persetujuan  atau  Penolakan  Tin- dakan  Medis  diberikan  untuk  tindakan  medis  yang dinyatakan  secara  spesifik  ( the  consent  must  be  for
what will be actually performed ). 2. Persetujuan atau Penolakan Tindakan Medis diberikan tanpa paksaan ( voluntary ). 3. Persetujuan atau Penolakan Tindakan Medis  diberikan  oleh  seorang  pasien  yang  sehat mental  dan  yang  berhak  memberikannya  dari  segi hukum. 4. Persetujuan atau Penolakan Tindakan Me-
1. Pasien 3. Informasi 4. Keputusan (Informed Decision) 5. Setuju (Consent) 6. Tanda Tangan Menyetujui 5A. Menolak (Refusal) 6A. Tanda Tangan Menolak 2. Dokter
dis diberikan setelah cukup ( adequate ) mendapat in- formasi dan penjelasan yang diperlukan.
Informasi  yang  diberikan  oleh  dokter  kepada  pa- sien  adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut  tinda- kan bedah yang hendak dilakukan dan diberikan se- belum operasi dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  29  Tahun  2004  tentang Praktik Kedokteran yang terdapat pada pasal 45 ayat 3 yang isinya mengatakan bahwa penjelasan yang di- maksud  sekurang-kurangnya  harus  mencakup  :  1. Diagnosis  dan  tata  cara  tindakan  medis.  2.  Tujuan tindakan  medis  yang  dilakukan.  3.  Alternatif  tin- dakan  lain  dan  risikonya.  4.  Risiko  dan  komplikasi yang mungkin terjadi. 5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
Dalam  setiap  pemberian  penjelasan  dokter  tetap harus  memperhatikan  kondisi  dan  situasi  kesehatan pasien. Informasi yang disampaikan dokter tidak bo- leh menimbulkan rasa takut pasien, karena hal ini da- pat  menyebabkan  pasien  menolak  untuk  dioperasi, padahal  operasi  merupakan  pilihan  untuk  penyem- buhan penyakit yang diderita pasien.
Dalam pelaksanaan PTM terhadap pasien tindakan bedah maka informasi yang disampaikan dokter ten- tang tindakan medik yang akan dilaksanakan disam- paikan langsung kepada pasien yang akan dioperasi. Jika pasien  tidak  mampu  untuk mencerna  informasi dokter  maka  dapat  dialihkan  kepada  pihak  keluarga sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Setelah pa- sien  menerima  informasi  maka  pasien  juga  yang akan  memutuskan  apakah  setuju  atau  tidak  dengan tindakan medik yang akan dilakukan dokter.
Menurut  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pela- yanan  Medik  Nomor  HK.  00.06.3.5.1866  Tanggal 21  April  1999  tentang  PTM,  yang  berhak  memberi persetujuan  adalah:  1.  Pasien  sendiri,  yaitu  apabila pasien  telah  berumur  21  tahun  atau  lebih  atau  telah menikah. Bagi pasien di bawah umur 21 tahun PTM atau  penolakan  tindakan  medis  diberikan  oleh  me- reka menurut urutan hak sebagai berikut : ayah / ibu kandung, saudara-saudara kandung. 2. Bagi pasien di bawah  umur  21  tahun  dan  tidak  mempunyai  orang tua  atau  orang  tuanya  berhalangan  hadir,  PTM  atau penolakan  tindakan  medis  diberikan  oleh  mereka menurut urutan hak sebagai berikut : ayah/ibu adop- si, saudara-saudara kandung, induk semang. 3. Bagi pasien  dewasa  dengan  gangguan  mental,  PTM  atau penolakan  tindakan  medis  diberikan  oleh  mereka menurut urutan hak sebagai berikut : ayah / ibu kan- dung,wali  yang  syah,  saudara-saudara  kandung.  4. Bagi  pasien  yang  berada  di  bawah  pengampunan ( curatele ),  PTM  atau  penolakan  tindakan  medis  di- berikan  menurut  urutan  hal  sebagai  berikut  :  wali, curator. 5. Bagi pasien dewasa yang telah menikah /
orang tua,  PTM  atau penolakan tindakan medis di- berikan  oleh  mereka  menurut  urutan  hal  tersebut  : suami / istri, ayah / ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung.
Setelah pasien mendapat  informasi  ataupun penje- lasan dari dokter yang merawatnya mengenai segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  keluhannya,  ten- tunya pasien akan mulai berfikir untuk memutuskan apakah setuju atau menolak rencana tindakan medik yang  dilaksanakan.  Cara  menyatakan  persetujuan tindakan medik tergantung pada berat ringannya tin- dakan  yang  akan  dilakukan.  Menurut  KKI,  pasien dapat  menyampaikan  persetujuan  melalui  beberapa cara : 1. Persetujuan yang bersifat tersirat atau tidak dinyatakan  ( implied  consent ).  2.  Persetujuan  yang dinyatakan ( express consent ).
Guwandhi mengatakan pernyataan tanda setuju se- cara  tertulis  dengan  penanda  tanganan  formulir  ha- nya  untuk memudahkan pembuktian jika pasien ke- lak  menyangkal  telah  memberikan  persetujuannya. Dengan ditandatanganinya formulir tersebut jika pa- sien menyangkal, maka pasiennya yang harus mem- buktikan bahwa ia tidak diberi informasi. Guwandhi mengatakan  dokter  yang  ingin  melakukan  tindakan operasi terlebih dahulu harus memberikan penjelasan (informasi)  mengenai  tindakan  apa  yang  akan  dila- kukan, apa manfaatnya, apa risikonya, alternatif lain jika  ada,  apa  yang mungkin  terjadi  apabila  tindakan medis tidak dilakukan. 8

## KESIMPULAN
Pernyataan PTM sangat penting terkait legalitas ki- ta  melakukan  tindakan  kepada  pasien.  Tetapi  jika dokter dan perawat diperhadapkan dengan pasien ga- wat darurat yang dalam kondisi tidak sadar dan tidak ada  keluarga  yang  mendampingi  maka  kita  dapat melakukan  tindakan  penyelamatan  jiwa  kepada  pa- sien  tersebut  tanpa  persetujuan  dari  pasien  atau  ke- luarganya  terlebih  dahulu,  seperti  yang  tertuang  da- lam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  585/  Per- MenKes/Per/IX/1989  tentang  Persetujuan  Tindakan Medik, bahwa dalam keadaan gawat darurat tidak di- perlukan  PTM,  dan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  290/MenKes  /PER/III/2008  pasal  12  yang isinya tentang perluasan tindakan kedokteran yang ti- dak  terdapat  indikasi  sebelumnya,  hanya dapat  dila- kukan untuk menyelamatkan jiwa pasien, yang biasa disebut Implied Consent dan dalam  keadaan darurat dinamakan Constructive Consent .
Setelah  memberikan  tindakan  penyelamatan  jiwa pasien, bagi seorang dokter bedah tidak dapat mela- kukan  pembedahan  dengan  bebas  dalam  menolong pasien  gawat  darurat.  Dalam  mengambil  tindakan-
nya, harus membatasi operasinya pada apa yang ter- masuk  sebagai  tindakan  penyelamat  jiwa  ( life  sa- ving ) atau penyelamatan anggota tubuh ( limb saving ) saja. Jadi dokter bedah tersebut tidak boleh melaku- kan tindakan operasi lain ( extended operation ) yang secara langsung tidak ada hubungan dengan tindakan penyelamatan atau anggota tubuh tersebut. 8
Dalam pelaksanaan PTM harus dihindari terjadinya ketidakjelasan  informasi  mengenai  tindakan  yang
akan dilakukan oleh dokter. Dalam hal ini sebaiknya dokter  dapat  menyampaikan  segala  informasi  terse- but dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang awam. Dokter  juga  harus  mengkonfirmasi  atau  me- yakinkan  bahwa  pasien  atau  keluarganya  benar- benar  sudah  memahami  informasi  yang  telah  di- sampaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Afandi  D,  Mediasi  :  Alternatif  penyelesaian  sengketa medis,  Majalah  kedokteran  Indonesia  2009;  59(5): 189-193.
2. Jusuf  H,  Amri  A.  Etika  kedokteran  dan  hukum kesehatan, Jakarta: EGC, 2009.
3. Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  No.  36  tahun 2009,  tentang  Kesehatan:  hak  dan  kewajiban  kon- sumen dalam kesehatan pasal 8 <http;//m.hukumonline .com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/nprt/1060/uu- no-36-tahun-2009-kesehatan> (1 Desember 2016).
4. Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  No.  44  tahun 2009 tentang Rumah Sakit: hak pasien pasa l32 <http:www.depkes.go.id/resources/download/peratura n/UU%20N0.%2044%20Th%202009%20ttg%20Ru mah%Sakit.PDF> (27 November 2016).
5. Joko  S.  Mahkamah  Agung  kabulkan  PK  dokter  Ayu dkk. http://m,antaranews.com/berita/417843/ mah kamah-agung-kabulkan-pk-dokter-ayu-dkk.  (16  De- sember 2016).
6. Ateta. Hubungan karakteristik pasien pelayanan bedah dan  kejelasan  informasi  dokter  dalam  pelaksanaan tindakan medik ( informed consent ) di RSUP. H. Adam Malik  tahun  2005.  Tesis.  Medan:  Program  Studi  S2 Ilmu  Kesehatan  Masyarakat  Fakultas  Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, 2009.
7. Wardhani  Ratih  Kusuma,  Tinjauan  yuridis  per- setujuan tindakan medis ( informed consent ) di RSUD DR.  Kariadi,  Semarang,  2009.  Tesis.  Semarang:  Pro- gram Studi Magister Kenotariatan Universitas Dipone- goro Semarang, 2009: 141.
8. J.  Guwandi.    Persetujuan  tindakan  medik  ( informed consent ) Jakarta FKUI., 2006.
9. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No. 290/MenKes/Per/2008  tentang  Persetujuan  Tindakan Kedokteran. 2008.
10. Manual  persetujuan  tindakan  kedokteran,  Konsil Kedokteran Indonesia, 2006.