## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 459-473 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## ZAKAT OBLIGASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## ZAKAT BOND IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

## Muhammad Taufan Djafri
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: muhtaufandjafri@stiba.ac.id

## Hendra Wijaya
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: hendrawijaya@stiba.ac.id

## Syamsul Rijal
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: syamsu.rijal@gmail.com Keywords : ABSTRACT bonds, zakat, law, Islam This  research  aims  to  determine  the  status  of  bonds  in  Islamic  law, understand the Islamic law review of zakat on bonds, and find out how to calculate zakat on bonds in Islam. This research is library research using descriptive analysis techniques. The results of this research show that: (1) The status of bonds in Islam is halal and zakat is mandatory;
(2) In reviewing Islamic law, scholars have different opinions regarding the issuance of zakat on bonds, the first opinion states that bonds are not subject to zakat because they contain elements of usury, while the second opinion states that zakat is required for bonds along with the interest.
The  second  opinion  is  a  strong  opinion  because  conventional  bonds require zakat to be issued on the nominal value of the bond itself at 2.5%. Meanwhile, the zakat that must be paid on sharia bonds, namely from the bond itself, both the bond and its profits, must pay 2.5% zakat; (3) How  to  calculate  zakat  on  bonds  in  Islam,  namely  bonds  at  PT  Bank Mandiri, zakat is calculated based on their nominal value, namely 1000 bonds times IDR 25,000 equals IDR 25,000,000 then 25,000,000 times the zakat rate (2.5%) the result is the same as IDR 625,000. Kata kunci: ABSTRAK obligasi, zakat, hukum, Islam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status obligasi dalam hukum Islam,  mengetahui  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  zakat  obligasi,  dan mengetahui cara menghitung zakat obligasi dalam Islam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan ( library research ) dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Status obligasi di  dalam  Islam  hukumnya  halal  dan  wajib  dikeluarkan  zakatnya;  (2)
Dalam  tinjauan  hukum  Islam,  para  ulama  berbeda  pendapat  tentang pengeluaran  zakat  obligasi,  pendapat  pertama  menyatakan  bahwa obligasi  tidak  wajib  zakat  karena  mengandung  unsur  riba,  sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa obligasi wajib dikeluarkan zakatnya sekaligus dengan bunganya. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua  karena  obligasi  konvensional  wajib  dikeluarkan  zakatnya  dari nilai nominal obligasi itu sendiri sebesar 2,5%. Sedangkan zakat yang harus  dikeluarkan  oleh  obligasi  syariah  yaitu  dari  obligasi  itu  sendiri baik obligasi maupun keuntungannya, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%; (3)  Cara  menghitung  zakat  obligasi  dalam  Islam,  yaitu  dihitung berdasarkan  nilai  nominalnya,  misalnya  yaitu  1000  lembar  obligasi

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 459-473 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dikali  Rp  25.000  sama  dengan  Rp  25.000.000  kemudian  25.000.000 dikali tarif zakatnya (2,5%) hasilnya sama dengan Rp 625.000.
Diterima : 26 Oktober 2023; Direvisi : 3 Desember 2023; Disetujui : 3 Desember 2023; Tersedia online : 15 Desember 2023
How  to  cite: ,  Muhammad  Taufan  Djafri,  Hendra  Wijaya,  Syamsul  Rijal,  “Zakat  Obligasi  dalam Perspektif Hukum Islam”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4, No. 3 (2023): 459-473. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1056.

## PENDAHULUAN
Agama  Islam  merupakan  agama  yang  tidak  hanya  mengajarkan  bagaimana hubungan  kepada  pencipta  ( ḥablum  min  Allāh ),  namun  juga  mengajarkan  bagaimana hubungan kepada sesama manusia ( ḥablum minal-nās ), dalam menjalin hubungan kepada makhluk  yang  sempurna,  manusia  harus  melaksanakan  apa  yang  telah  diajarkan  oleh Allah Swt. di dalam Al-Qur’an sebagai panduan dan pedoman bagi kehidupan manusia serta sunnah Rasulullah saw yang terdiri dari perkataan dan perbuatan serta ketetapannya.
Hubungan manusia kepada Allah Swt. dapat dilakukan dengan cara melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Perintah dan larangan Allah Swt.  yang  telah  ditetapkan-Nya  melalui  Al-Qur’an  dan  hadits  Rasulullah  saw.  dengan menggunakan  metode ijma’ , qiyas dan  lain  sebagainya  untuk  dapat  diketahui  oleh manusia. Sedangkan hubungan antar sesama manusia dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan yang telah diciptakan-Nya seperti, zakat, saham, obligasi dan lain sebagainya.
Zakat  adalah  salah  rukun  Islam  yang  merupakan  kewajiban  agama  yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu, 1 yang mana Allah swt mewajibkan  kepada  pemiliknya  untuk  diserahkan  kepada  yang  berhak  menerimanya dengan  persyaratan  tertentu  pula.  Hal  ini  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Q.S.  al- Taubah/9: 103,
َُّللَاَو ْمَُلِ ٌنَكَس َكَتلاَص َّنِإ ْمِهْيَلَع ِِّلَصَو اَِبِ ْمِهيِِّكَزُ تَو ْمُهُرِِّهَطُت ًةَقَدَص ْمِِلِاَوْمَأ ْنِم ْذُخ ٌميِلَع ٌعيَِسَ .
Terjemahnya:
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka . Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 2
Dengan  demikian,  zakat  merupakan  ibadah  dan  kewajiban  sosial  bagi  para hartawan  setelah  kekayaanya  memenuhi  batas  minimal  dan  rentang  waktu  setahun. Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana yang potensial strategis bagi
1 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1995), h. 9.
2 Kementrian Agama RI, Al-Qurān dan Terjemahnya (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 203.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 459-473 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu Al-Qur’an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dan disalurkan kepada orang yang benar-benar berhak menerima zakat. 3 Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat  ibarat  pupuk  yang  dapat  menyuburkan  harta  untuk  berkembang  dan  tumbuh. Hubungan dengan Allāh Swt. telah terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan sesama manusia telah terikat dengan infak dan zakat. 4
Perintah  zakat  secara  implisit  menunjukan  bahwasanya  umat  Islam  harus bersemangat agar bisa kaya dalam arti tidak tergantung pada orang lain dan kalau perlu bisa  membantu  orang  lain.  Kedudukan  zakat  adalah  sama  dengan  shalat  wajib  dan menjadi  bagian  dari  rukun  Islam.  Mengabaikan  rukun  ini  berarti  sama  dengan meruntuhkan  sendi-sendi  Islam.  Banyak  di  kalangan  orang-orang  Islam  yang menganggap urusan zakat ini sebagai urusan ritual saja. Karena dianggap menjadi urusan ritual  saja,  maka  urusan  zakat  menjadi  persoalan  masing-masing  pribadi  meski  tidak mengeluarkan  zakat,  maka  mereka  menganggap  tidak  apa-apa.  Dan  walaupun  sudah mengeluarkannya  hanya  sekedar  menggugurkan  kewajiban  saja. 5 Orang  yang  telah berkewajiban membayar zakat karena telah mencukupi syarat dan rukunnya akan tetapi ia membangkang tidak mau berzakat, maka ia berdosa besar dan diancam siksaan yang pedih seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an dan hadits. Dalam Q.S. Āli ‘Imrān/3: 180 Allah Swt. menegaskan:
َنيِذَّلا ََّبََسَْيَ لاَو َ ي ِهِب اوُلَِبَ اَم َنوُقَّوَطُيَس ْمَُلِ ٌّرَش َوُه ْلَبْمَُلِاًْيَْخ َوُه ِهِلْضَف ْنِم َُّللَا ُمُهَتَآ اَِبِ َنوُلَخْبَ ي
ِةَماَيِقْلا َمْو
ٌيِْبَخ َنوُلَمْعَ ت اَِبِ َُّللَاَو ِضْرلأاَو  ِتاَواَمَّسلُثُاَيِْم َِِّللََو
Terjemahnya:
Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunianya menyangka bahwa kebatilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebatilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka batilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. 6
Di antara permasalahan zakat yang diperselisihkan adalah zakat obligasi. Obligasi termasuk  masalah  kontemporer  yang  membutuhkan  pengkajian  lebih  dalam  untuk mematahkan takyif fiqh- nya. Obligasi merupakan bukti pengakuan utang dari perusahaan, instrument ini sering disebut dengan bonds . Sebenarnya efek ini sudah lama dikenal di Indonesia tetapi penerbitnya sebagian besar adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena  terbatasnya emiten 7 ini,  maka  perdagangan  obligasi  belum  begitu  berkembang. Akan  tetapi,  seiring  dengan  perubahan  kondisi  dan  situasi  serta  mulai  berkembangnya perekonomian, emiten obligasi terus bertambah tidak hanya terbatas pada Badan Usaha Milik  Negara,  tetapi  juga  perusahaan-perusahaan  swasta  mulai  menggunakan  obligasi
3 Ahmad  Rofiq, Fiqih  Kontekstual  dari  Normatif  ke  Pemaknaan  Sosial (Jakarta:  Sinar  Grafika, 1992), h. 259.
4 M. Ali Hasan, Masāil Fiqhīyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan (Cet II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 2.
5 Didin Hafidudin, Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah (Jakarta, Gema Insani: 1998), h.
6
6 Kementrian Agama RI, Al-Qurān dan Terjemahnya , h. 73.
7 Definisi yang diberikan oleh undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 459-473 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
sebagai  alat  untuk  mengimbau  modal.  Sejak  itu  pula  perdagangan  obligasi  mulai menunjukkan peningkatan .8
Penerbit obligasi disebut issuer. Sedangkan untuk kontrak perjanjian serta syarat dan  kondisi  yang  terdapat  pada  surat  obligasi  disebut  dengan indenture. Dalam hubungannya  dengan  obligasi  ada  yang  disebut  dengan Trustee (Wali  Amanat).  Wali amanat  merupakan  lembaga  yang  bertugas  mengurusi  segala  hal  yang  berhubungan dengan  obligasi  sesudah  penawaran  umum  sampai  masa  hidup  pasar  obligasi  tersebut berakhir. 9
Kewajiban zakat obligasi dikiaskan kepada zakat komoditas perdagangan, yaitu bahwa  zakat  adalah  hal  yang  wajib  dikeluarkan  dari  barang  dagangan  karena  barang dagangan  tersebut  hendak  dikembangkan  dan  dicari  keuntungannya.  Mengenai pembahasan tentang pengeluaran zakat obligasi, ada beberapa pendapat dari para ulama, dua di antaranya, yaitu sebagai berikut:
1. Maḥmud Syaltūt menyatakan bahwa zakat tidak wajib dikenakan atas obligasi dan bunga  yang  diperoleh,  karena  mengandung  unsur  riba  (bunga)  yang  diharamkan syariat. 10
2. Wahbah  Zuhailī  menyatakan  bahwa  zakat  wajib  atas  obligasi  dan  bunganya sekaligus . 11
Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum dan tata cara mengeluarkan zakatnya, membuat penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dengan mengkomparasikan  pendapat-pendapat  ulama.  Karenanya,  dari  uraian  latar  belakang yang diterangkan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu: untuk mengetahui status  obligasi  dalam  hukum  Islam,  mengetahui  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  zakat obligasi, dan mengetahui cara menghitung zakat obligasi dalam Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan memperdalam pemahaman penulis mengenai hukum zakat obligasi di dalam Islam. Begitu juga, dapat dimanfaatkan sebagai informasi tambahan bagi peneliti yang akan meneliti permasalahan zakat obligasi ditinjau menurut perspektif hukum Islam untuk mahasiswa dimasa yang akan datang.
Beberapa literatur atau kajian terdahulu yang membahas mengenai permasalahan obligasi, diantaranya:
1. Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwī, dalam bukunya Fiqh al-Zakāh, ditinjau dari bahasa, kata zakat merupakan kata dasar ( masdar ) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang itu zaka berarti orang itu baik. Zakat dari segi istilah fiqhi berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, jumlah kekayaan disebut
8 Piji  Pakarti  Pandji  Anoraga, Pengantar  Pasar  Modal, Edisi  Revisi  (Jakarta:  PT  Rineka  Cipta, 2006), h. 67.
9 Piji Pakarti Pandji Anoraga, Pengantar Pasar Modal, h . 68.
10 Mahmūd Syaltūt, Al-Fatāwā (Cet. XII; Al-Qāhirah: Dār al-Syurūq, 2004 M/1424 H), h. 308.
11 Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, Zakat Kontemporer (Jakarta: Embun Litera Publishing, 2010), h. 58.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 459-473 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
zakat  karena  yang  dikeluarkan  itu  menambah  banyak,  membuat  lebih  berarti  dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. 12
2. Didin  Hafidhuddin  dalam  bukunya  yang  berjudul  “zakat  dalam  perekonomian modern”, dijelaskan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki dan juga  dari  setiap  hasil  usaha  yang  baik  dan  halal.  Zakat  itu  dikeluarkan  dari  harta konkret  yang  bernilai  dalam  pandangan  manusia  dan  dapat  dipergunakan  menurut kebiasaannya. 13
3. Al-Imām Taqiuddīn Abī Bakr bin Muhammad Al-Husaīnī dalam Kitab Kifāyatun Al- Akhyār disebutkan  bahwa  zakat  secara  bahasa  bermakna  tumbuh,  keberkahan  dan kebaikan yang banyak. Adapun zakat secara istilah bermakna nama kadar dari harta tertentu yang dikeluarkan dari bagian tertentu dengan syarat-syaratnya, dinamakan demikian  karena  harta  bertumbuh  dari  keberkahan  pengeluarannya  dan  doa  orang yang menerima. 14
4. Fauziyah  Ririn,  skripsinya  yang  berjudul  “Yūsuf  al-Qardhāwī  Mengenai  Zakat Saham  dan  Obligasi”.Dalam  penelitian  ini  disimpulkan,menurut  Yūsuf  Qardhāwī bahwa pabrik dan gedung dapat dianalogikan dengan tanah pertanian, sehingga harus dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% dari pendapatan bersih. Sedangkan perusahaan- perusahaan  perdagangan  yaitu  perusahaan  yang  kebanyakan  modalnya  terletak dalam  bentuk  barang  yang  diperjualbelikan  dan  materinya  tidak  tetap,  maka ditambah dengan keuntungannya. Oleh karena itu, zakatnya sekitar 2,5% setelah nilai peralatan yang masuk dalam saham dikeluarkan. 15
5. Islahuddin  Ramadan  Mubarak  tesisnya  yang  berjudul “ Zakat  Saham  dan  Obligasi (Studi  Analisis  Istinbāt  Hukum  Yūsuf  al-Qardhāwī )” .  Setelah  mengadakan pembahasan  tentang  tinjauan  hukum  zakat  saham  dan  obligasi  menurut  pemikiran Syaikh Yūsuf al-Qardhāwī menunjukkan bahwa:
a. Saham dan obligasi tergolong harta yang berpotensi untuk berkembang sehingga wajib dizakati.
b. Saham dan obligasi harus dizakati walaupun berbasis konvensional atau ribawi, atau  diberlakukan  dalam  hal  yang  diharamkan  oleh  syariat,  seperti  dalam perindustrian dan pendistribusian minuman keras.
c. Objek  zakat  saham  dan  obligasi  terletak  pada  modal  dan  hasilnya  tanpa membeda-bedakan  antara  perusahaan  yang  bergerak  murni  dibidang pengindustrian, perdagangan maupun antara keduanya.
d. Pemberlakuan zakat saham dan obligasi dikiaskan dengan zakat perniagaan baik kadar  nisabnya,  yaitu  seharga  84  gram  emas  atau  588  gram  perak  dari  modal
12 Yūsuf Al-Qardāwī, Fiqh Al-Zakāh , (juz 1, cet. 2, Bairūt: Muassasatun Al-Risālah, 1393 H / 1973 M), h. 37.
13 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (cet. 1, Depok: Gema Insani, 1423 H/ 2002 M), h. 15 – 18.
14 Al-Imām  Taqiuddīn  Abī  Bakr    bin  Muhammad  Al-Husaīnī, Kifāyatun  Al-Akhyār  fī  Hallī Gōyatun Al-Ikhtisōr, (Bairūt:Dār Al-Khottōb Al-ˊIlmīyah , 2001),  h. 252.
15 Ririn Fauziayah, “Pemikiran Yūsuf al-Qardhāwī Mengenai Zakat Saham dan Obligasi”, Skripsi (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 459-473 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
saham dan hasilnya atau ditambahkan dengan harta yang lainnya, maupun kadar yang harus dikeluarkan yaitu 2.5%. 16
6. Amir  Suʿud , jurnalnya  yang  berjudul “ Pendapat  Para Fuqahā Tentang  Zakat Obligasi  Dalam  Kitab  Hukum  Zakat  Karya  Yūsuf  Qardhāwī”.  Kesimpulan  pada penelitian ini yaitu Para fuqahā dalam Kitab Hukum Zakat karya Yūsuf al-Qarḍāwī memberikan pendapat yang berbeda ada dua pendapat, yaitu pertama, memandang obligasi  berdasarkan  jenis  perusahaannya.  Jika  perusahaan  yang  menerbitkan obligasi  tersebut  adalah  industri  murni,  maka  tidak  wajib  zakat.  Akan  tetapi  jika perusahaan  yang  menerbitkan  obligasi  melakukan  kegiatan  dagang,  maka  obligasi tersebut dikenakan zakat. Ini merupakan pendapat dari Abdur Rahman Isa. Kedua, tidak  membedakan  obligasi  berdasarkan  jenis  perusahaannya,  tetapi  memandang obligasi  itu satu  jenis  dan memberinya satu  hukum  pula tanpa melihat perusahaan apa yang menerbitkannya. 17
Penelitian  ini  merupakan  studi  kepustakaan  ( library  research )  dimana  penulis mengumpulkan  data-data  seperti  buku-buku,  karya-karya  ilmiah  yang  ada  kaitannya dengan  materi  pembahasan.  Adapun  yang  menjadi  sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah  sumber  data  primer  dan  sekuner.  Data  primer,  yaitu  buku-buku  yang  berkaitan tentang  zakat  dan  obligasi,  seperti,  “ Fiqh  al-Zakāh ”  karangan  Yūsuf  Qarḍāwī,  “Zakat dalam Perekonomian Modern” karangan Didin Hafidhuddin, “Aspek Hukum Obligasi & Sukuk,”  karangan  Adrian  Sutedi,  dan  buku-buku  fikih  lainnya  baik  klasik  maupun kontemporer yangberkaitan dengan kajian skripsi ini. Sedangkan data sekunder yaitu dari skripsi, tesis, dan jurnal.
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan,  maka  peneliti  menjelaskan  secara  rinci  dan  sistematis  sehingga  dapat tergambarkan secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Peneliti juga  menggunakan  metode  analisis  komparatif,  yaitu  membandingkan  pendapat- pendapat  para  ulama  yang  membahas  tentang  zakat  obligasi,  kemudian  peneliti mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut menjadi sebuah kesimpulan.

## PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum tentang Obligasi
Terdapat  beberapa  definisi  mengenai  obligasi.  Obligasi  atau bond ,  adalah  surat utang  jangka  panjang  yang  dikeluarkan  oleh  peminjam,  dengan  kewajiban  untuk membayar  kepada bond  holder (pemegang  obligasi)  sejumlah  bunga  tetap  yang  telah ditetapkan sebelumnya. 18 Obligasi merupakan salah satu bentuk surat berharga yang saat ini sangat marak beredar dalam kegiatan pasar modal di Indonesia.
16 Islahuddin  Ramadhan,  “ Zakat  Saham  dan  Obligasi  (Studi  Analisis  Istinbāt  Hukum  Yūsuf  al- Qardhāwī)”.
17 Amir Suˊud, “ Pendapat Para Fuqahā Tentang Zakat Obligasi Dalam Kitab Hukum Zakat Karya Yūsuf Qardhāw ī”, Maliyah 03, no. 01, (2013): h. 599-617.
18 Arthur J. Keown, Basic Financial Management , 7th Edition (Prentice Hall International, 1996), h. 252.
2 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi & Sukuk (Jakarta, Sinar Grafika: 2008). h 30.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 459-473 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Obligasi adalah suatu perikatan yang berisi janji. Obligasi merupakan surat yang berisi janji dimana salah satu pihaknya ( principal atau penerbit) bisa berupa perusahaan maupun pemerintah. Janji di dalam obligasi merupakan janji untuk membayar sejumlah uang  pada  waktu  tertentu,  yaitu  pada  tanggal  jatuh  tempo  yang  telah  ditentukan.  Oleh karena itu, dalam obligasi memuat janji bahwa dalam utang tersebut akan diberi bunga yang  bentuknya  tergantung  pada  kesepakatan,  apakah  bunga  mengambang  atau  bunga tetap. 19
Sedangkan definisi lainnya, obligasi adalah suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi  kepada  pemegang  obligasi  dan  janji  untuk  membayar  kembali  pokok  utang beserta kupon bunganya kelak pada saat jatuh tempo pembayaran. Ketentuan lain dapat dicantumkan dalam obligasi tersebut misalnya, identitas pemegang obligasi, pembatasan- pembatasan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penerbit.
Menurut  pasal  1  butir  34  keputusan  menteri  keuangan  nomor  1548/KMK. 013/1990  sebagaimana  telah  diubah  dengan  keputusan  menteri  keuangan  nomor 1199/KMK.010/1991,  obligasi  adalah  bukti  utang  dari  emiten  yang  mengandung  janji pembayaran  bunga  atau  janji  lainnya  serta  pelunasan  pokok  pinjaman  yang  dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 tahun sejak tanggal emisi. 20
Obligasi  dan  saham  keduanya  merupakan  instrumen  keuangan  yang  disebut sekuriti, namun bedanya adalah pemilik saham menjadi bagian dari pemilik perusahaan penerbit  saham,  sedangkan  pemegang  obligasi  adalah  semata  merupakan  pemberi pinjaman atau kreditor kepada penerbit obligasi. Obligasi juga biasanya memiliki suatu jangka waktu yang ditetapkan dimana setelah jangka waktu tersebut tiba maka obligasi dapat diuangkan. Sedangkan saham dapat dimiliki selamanya. Penerbit obligasi hampir setiap  badan  hukum  dapat  menerbitkan  obligasi,  namun  peraturan  yang  mengatur mengenai tata cara penerbitan obligasi. Penggolongan penerbit obligasi biasanya terdiri atas:
1. Lembaga  supranatural,  misalnya  bank  investasi  Eropa  ( European    Investment Bank ).
2. Pemerintah  suatu  Negara  menerbitkan  obligasi  pemerintah  dalam  mata  uang negaranya maupun obligasi pemerintah dalam denominasi valuta asing yang biasa disebut dengan obligasi Internasional ( sovereign bond ).
3. Sub-sovereign , Provinsi, Negara atau otoritas daerah. Di Amerika dikenal sebagai obligasi daerah ( municipal bond ). Di Indonesia dikenal sebagai Surat Utang Negara (SUN) lembaga pemerintah.
4. Perusahaan yang menerbitkan obligasi swasta.
5. Special  Purpose  Vehicles adalah  perusahaan  yang  didirikan  dengan  suatu  tujuan khusus guna menguasai aset tertentu yang ditujukan guna penerbitan suatu obligasi yang biasa disebut efek beragun aset. 21
Pada umumnya obligasi diterbitkan dalam bentuk surat atas unjuk, atas dasar itu setiap pemegang obligasi dianggap sebagai pemilik sah obligasi yang dimaksud, dan oleh karena  itu  perusahaan  (debitur)  wajib  membayar  bunga  dan  pinjaman  pokoknya  pada
20 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk , h. 2.
21 Sapto Raharjo , Panduan Investasi Obligasi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.
143.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 459-473 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
waktu jatuh tempo kepada pemegang obligasi tersebut. Dalam hal ini pemegang obligasi cukup menunjukan atau memperlihatkan obligasi yang dimilikinya, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan bunga maupun pokok obligasi. 22
Obligasi  merupakan  surat  yang  menyatakan  bahwa  satu  pihak  berutang  kepada pihak  lain.  Perbedaan  obligasi  dan  utang  piutang  biasa  adalah  utang  piutang  biasanya orang perorangan, atau lembaga dengan orang perorangan secara individu, ataupun antara pemberi  pinjaman  berhadapan  dengan  satu  peminjam  perusahaan  lainnya.  Dengan demikian,  dalam  pinjam-meminjam,  individu  (lembaga  atau  perorangan)  berhadapan dengan pemberi pinjaman (kreditor). Adapun obligasi lebih bersifat antara satu peminjam dengan  kelompok  pemberi  pinjaman  yang  jumlahnya  bisa  ratusan,  ribuan,  atau  puluh ribuan orang. Karena sifat yang demikian, maka unsur penawaran umum (public offering ) menjadi ciri utama penerbitan dan pemasaran suatu obligasi. Dengan demikian kreditor dalam obligasi berjumlah sangat banyak dan tersebar luas.

## Status Hukum Obligasi dalam Islam
Obligasi  adalah  surat  hutang  jangka  panjang  yang  dikeluarkan  oleh  peminjam dengan kewajiban untuk membayar kepada bond holder (pemegang obligasi) sejumlah bunga  tetap  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. 23 obligasi  merupakan  salah  satu  bentuk surat berharga yang sangat marak beredar dalam kegiatan pasar modal.
Ada dua macam obligasi yang dikenal dalam Islam, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah.

## 1. Obligasi Konvensional
Obligasi konvensional adalah surat hutang dari suatu lembaga, perusahaan untuk jangka  waktu  tertentu  dan  dengan  suku  bunga  tertentu.  Pihak  yang  mengeluarkannya sebagai  peminjam  dan  pembeli  obligasi  sebagai  pemberi  pinjaman,  para  investor  akan mendapatkan return, yaitu bunga yang bersifat tetap, dibayar secara periodik atas dasar nilai nominalnya.
Menurut  pendapat  ‘Abd  al-Raḥmān  ‘Īsā,  dan  Yūsuf  al-Qarḍāwī  mengatakan bahwa  bermuamalah  dengan  obligasi  konvensional  haram  secara syara’ ,  tetapi  tidak berarti pelakunya dibebaskan dari zakat. Kepemilikan si pembeli ( investor ) atas obligasi tersebut  sah  secara syara ’ dan obligasi tersebut merupakan harta produktif yang dapat diperjual  belikan  dan  memberikan  keuntungan  bagi  pemiliknya.  Obligasi  wajib dikeluarkan  zakatnya  atas  harga  atau  nilai  dari  obligasi  itu  sendiri  dan  bukan  dari bunganya. Besar suku zakat adalah 2,5% yang dikeluarkan setiap akhir tahun, beranalogi pada komoditi perdagangan. Sementara itu, bunga dan keuntungan yang diperoleh wajib disedekahkan semuanya untuk fakir miskin atau kepentingan umum. 24
Menurut analisa penulis obligasi konvensional hukumnya haram, karena obligasi konvensional mengandung unsur riba.
2. Obligasi Syariah
22 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi & Sukuk , h. 4.
23 Arthur J. Keown, Bacic Financial Management , 7th editon, (Prentice Hall International, 1996), h. 252.
24 Khalid bin Al ī Al-Musya ī qih, Zakat Kontemporer , h. 58.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 459-473 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah  yang  dikeluarkan  oleh  emiten  kepada  investor  (pemegang  obligasi)  yang mewajibkan emiten untuk membayarkan pendapatan kepada investor berupa bagi hasil serta  membayar  kembali  dana  investasi  pada  saat  jatuh  tempo.  Obligasi  syariah menggunakan akad muḍārabah , dengan persentase bagi hasil yang disetujui oleh kedua belah  pihak,  penerapan  akad muḍārabah dalam  obligasi  cukup  sederhana.  Emiten bertindak  selaku muḍārib (pengelola  dana)  dan  investor  bertindak  selaku ṣāḥib al-mal (pemilik  modal).  Keuntungan  yang  diperoleh  investor  merupakan  bagian  proposional keuntungan dari pengelolaan dana oleh investor. 25
Setelah perusahaan menerbitkan obligasi syariah, maka perusahaan tersebut harus menjalankan  prinsip-prinsip  yang  mengatur  obligasi  syariah  tersebut.  Prinsip  obligasi syariah antara lain:
a. Pembiayaan hanya untuk suatu transaksi atau suatu kegiatan usaha yang spesifik, dimana harus dapat diadakan pembukuan yang terpisah untuk menentukan manfaat yang timbul.
b. Hasil  investasi  yang  diterima  pemilik  dana  merupakan  fungsi  dari  manfaat  yang diterima perusahaan dari dana hasil penjualan obligasi, bukan dari kegiatan usaha yang lain.
c. Tidak boleh memberikan jaminan hasil usaha yang semata-mata merupakan fungsi waktu dari uang ( time value of money ).
d. Obligasi tidak dapat dipakai untuk menggantikan hutang yang sudah ada ( baī᾿ al- daīn bi al daīn ).
e. Bila  pemilik  dana  tidak  harus  menanggung  rugi,  maka  pemilik  usaha  harus mengikat diri (aqad jaiz).
f. Pemilik  dana  dapat  menerima  pembagian  dari  pendapatan  ( revenue  sharing ), dimana  pemilik  usaha  (emiten)  mengikat  diri  untuk  membatasi  penggunaan pendapatan sebagai biaya usaha.
g. Obligasi dapat dijual kembali, baik kepada pemilik dana lainnya ataupun kepada emiten (bila sesuai dengan ketentuan).
h. Obligasi dapat dijual dibawah nilai pari (modal awal) kalau perusahaan mengalami kerugian.
i. Perubahan nilai pasar bukan berarti perubahan jumlah hutang. 26
Obligasi  syariah  mempunyai  ciri,  ciri  utamanya  adalah  tidak  mengenal  kupon, karena penerimaan bunga dianggap riba dalam sistem syariah. Obligasi harus dikeluarkan berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah  yaitu  prinsip-prinsip  yang  didasarkan  atas  ajaran Islam  yang  menetapkannya  yang  dilakukan  oleh  fatwa  dewan  syariah  nasional  (DSN- MUI), baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun fatwa terkait lainya. 27 Dengan demikian, obligasi syariah sebaiknya dikeluarkan atas nama, bukan atas unjuk. Pendekatan lain yang sedang  dibahas  oleh  para  ahli  fiqhi  dan  ahli  keuangan  syariah  adalah  membeli  utang secara tunai, karena yang dilarang adalah membeli utang secara tangguh.
25 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi & Sukuk (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 108.
26 Obligasi syariah@hendrakholik.net
27 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi & Sukuk, h. 98.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 459-473 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Menurut analisa penulis, obligasi syariah wajib dikeluarkan zakatnya, baik dari obligasinya maupun dari keuntungan yang diperoleh. Karena obligasi syariah hukumnya halal sehingga wajib dikeluarkan zakatnya.
Perbedaan obligasi konvensional dan obligasi syariah yaitu; berdasarkan sistem orientasi, obligasi konvensional hanya memperhitungkan keuntungannya saja, sedangkan obligasi syariah memperhatikan aspek syariah seperti kehalalan dan keharaman produk pada  obligasi  konvensional  dari  keuntungan  yang  didapat  dari  besaran  bunga  yang ditetapkan sedangkan pada obligasi syariah diterapkan berdasarkan sistem bagi hasil serta ditetapkan  berdasarkan  akad  mudharabah  yang  merupakan  bentuk  kerjasama  dengan skema  bagi  hasil  pendapatan  atau  keuntungan  yang  diperoleh  dari  kinerja  pendapatan yang hasilnya dibagi, sedangkan obligasi konvensional tidak terdapat sistem akad.

## Tinjauan Hukum Islam Mengenai Zakat Obligasi
Sesuai dengan perkembangan kebutuhan akan produk investasi yang memberikan kepastian hukum, maka kehadiran obligasi syariah sangat ditunggu oleh banyak investor di Indonesia. Selama ini investasi pada pasar modal ( konvensional) adalah obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan ( Emiten ) sebagai surat berharga jangka panjang. Obligasi ini bersifat hutang dengan memberikan tingkat bunga (kupon) kepada investor (pemegang obligasi) pada waktu tertentu, serta melunasi utang pokok pada saat jatuh tempo. Bentuk investasi ini dirasakan belum mampu memenuhi kebutuhan sebagai investor di Indonesia. Atas dasar itu, praktisi pasar modal di Indonesia berkeinginan kuat untuk meluncurkan produk  investasi  obligasi  berdasarkan  konsep  syariah,  adapun  konsep  ini  mempunyai prinsip  memberikan  penghasilan  bagi  investor,  penghasilan  ini  berasal  dari  bagi  hasil usaha tersebut. 28
Obligasi  syariah  adalah  obligasi  yang  ditawarkan  dengan  ketentuan  yang mewajibkan  emiten  untuk  membayar  kepada  pemegang  obligasi  syariah  sejumlah pendapatan  bagi  hasil  dan  membayar  kembali  dana  obligasi  syariah  pada  tanggal pembayaran  kembali  obligasi  syariah.  Pendapatan  bagi  hasil  dibayar  setiap  periode tertentu (3 bulan atau 6 bulan, atau setiap tahun). Besarnya pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang obligasi syariah dengan pendapatan yang dibagi  hasilkan,  yang  besarnya  tercantum  dalam  laporan  keuangan  konsolidasi  emiten triwulanan yang terakhir diterbitkan sebelum tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil yang bersangkutan, pembayaran pendapatan bagi hasil kepada masing-masing pemegang obligasi  syariah  akan  dilakukan  secara  proporsional  sesuai  dengan  porsi  kepemilikan obligasi syariah yang dimiliki, dibandingkan dengan jumlah dana obligasi syariah yang belum dibayar kembali.
Di dalam Islam, istilah obligasi lebih dikenal dengan istilah sukuk, menurut fatwa dewan  syariah  nasional,  obligasi  syariah  adalah  suatu  surat  berharga  jangka  panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada investor berupa bagi hasil serta membayar kembali dana investasi pada saat jatuh tempo. 29
28 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi & Sukuk , (Jakarta, Sinar Grafika: 2008) h. 126.
29 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi & Sukuk .,h.127.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 459-473 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Terdapat  beberapa  pendapat  di  kalangan  para  ulama  tentang  zakat  obligasi,  dua diantaranya sebagai berikut:
1. Maḥmūd Syaltut menyatakan bahwa zakat tidak wajib dikenakan atas obligasi dan bunga  yang  diperoleh,  karena  mengandung  unsur  riba  (bunga)  yang  diharamkan syara’ , karena mengeluarkan zakat dari sesuatu yang haram hukumnya tidak sah. 30
2. Wahbah Al-Zuhaīlī menyatakan bahwa obligasi merupakan bagian dari harta yang harus  dizakati  dengan  kesepakatan  para  ulama  walaupun  keduanya  tercampur dengan  transksi  yang  diharamkan  dalam  Islam,  seperti  riba. 31 Pendapat  ini  juga sesuai dengan pendapat Syaikh Yūsuf Al-Qardāwī (1926) dalam kitabnya Fiqh al- Zakāh. 32
Muḥammad  Abū  Zahrah menyimpulkan  bahwa,  jika  obligasi  itu  kita  bebaskan dari  zakat,  maka  akibatnya  orang  lebih  suka  memanfaatkan  obligasi  daripada  saham. Dengan demikian, orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Dan juga bila ada harta haram, sedangkan pemiliknya tidak diketahui, maka ia disalurkan kepada sedekah. 33
Obligasi  yang  mendatangkan  bunga,  sebagaimana  deposito  berbunga  itu  wajib dikeluarkan  zakatnya  seperti  zakat  perdagangan  yaitu  sebesar  2.5%.  Sedangkan  bunga yang diperoleh darinya tidak wajib dizakati, sebab ia merupakan harta tidak halal. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh memanfaatkannya, akan tetapi menginfakkanya untuk  hal-hal  kebaikan  dan  kemaslahatan  umum,  selain  untuk  pembangunan  masjid, pencetakan mushaf, dan syiar-syiar agama lainnya. 34
Menurut  analisa  penulis,  berdasarkan  kedua  pendapat  di  atas,  maka  pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, karena bunga dan keuntungan dari obligasi dipisahkan dari harga pokok obligasi dan dibersihkan dengan cara menyalurkannya dalam aktivitas  kebaikan  dan  kemaslahatan  umum,  seperti  membangun  masjid,  mencetak mushaf Al-Qur’an dan yang sejenisnya. Kemudian baru dikeluarkan zakatnya dari harta pokok atau dari nilai  nominal  yang dimilikinya tersebut,  zakat  yang harus dikeluarkan oleh obligasi konvensional sebesar 2,5%. Sedangkan zakat yang harus dikeluarkan oleh obligasi  syariah  yaitu  dari  obligasi  dan  keuntungan  yang  diperoleh  wajib  dikeluarkan zakatnya. Besarnya suku zakat (bila mencapai haul dan nisab) adalah 2,5% pertahun.
Dasar hukum atas obligasi wajib dikeluarkan zakatnya yaitu:
تَءام كل تناك اذإف :لاق ,ثيدلحا ذه لوأ ضعبب ملسو هيلع الله ىلص بينلا نع ,هنع الله يضر يلع نع رانيد نورشع كل تىح بهذلا في نىعي ءيش كيلع سيل و ,ميهارد ةسخم اهيفف لولحا ىلع لاح و اهمرد اسحبف ,داز امف ,رانيد فصن اهيفف لولحا اهيع لاح و ارانيد نورشع كل ناك اذإف يردأ  لاف : لاق .
بينلا لىإ هعفر وأ يلع لاقي سحبف
. .لولحا اهيلع لويَ تىح ةاكزلا نم كل سيل و )دواد وبأ هاور( 35 Artinya: 30 Mahmūd Syaltūt, al-Fatāwā, h. 308.
31 Wahbah Al-Zuhaīlī, al-Fiqh al-Islāmī  wa Adillātuhu , Juz 3, h. 199.
32 Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, Zakat Kontemporer , h. 58.
33 Muhammad Abu Zahrah, Zakat dalam Prespektif Sosial (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 129
34 Khalid bin Ali Al-Musyaiqih , Zakat Kontemporer , h. 58.
35 Abū Dāud, sunan Abū Dāud, No Hadis 1573, h. 189.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 459-473 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Diriwayatkan dari Ali ra, dari Nabi Muhammad saw pada bagian awal hadis ini, beliau bersabda, “Apabila kamu memiliki 200 dirham dan telah mencukupi satu tahun,  maka  zakat  yang  harus  dikeluarkan  sebesar  5  dirham,  dan  tidak  ada kewajiban atasmu yakni, pada harta emas, hingga kamu memiliki senilai 20 dinar, maka jika kamu memiliki 20 dinar dan telah mencukupi satu tahun, maka zakatnya setengah  dinar.dan  apabila  lebih  daripada  itu,  maka  cara  perhitungan  seperti perhitungan seperti itu,atau ia mengangkat perkataan itu (menisbatkannya) kepada itu,” Ia berkata, “saya tidak mengetahui apakah Ali yang mengatakan cara Nabi Muhammad saw? Dan tidak wajib mengeluarkan zakat pada harta zakat sehingga (harta itu) telah mencapai satu tahun.” (HR. Abū Dāud)
Hukum Islam juga mengqiyaskan zakat obligasi kepada komoditas perdagangan. Syauqi Ismail Syahatah berpendapat bahwa obligasi benar-benar telah menjadi komoditi, karena  beredar  dan  diperjual  belikan  di  masyarakat,  seandainya  kita  membebaskannya dari  zakat  karena  bercampur  dengan  hal  yang  haram  tentu  masyarakat  akan  terdorong untuk  membelinya  dan  hal  itu  mengakibatkan  semakin  kuat  atau  maraknya  transaksi tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi pendorong terhadap hal yang haram. Oleh sebab itu, harus diketahui terlebih dahulu apakah obligasi konvensional atau obligasi syariah, karena  obligasi  konvensional  hukumnya  diharamkan  secara syara’ sedangkan  obligasi syariah hukumnya halal.

## Cara Menghitung Zakat Obligasi
Zakat  obligasi  dihitung  berdasarkan  nilai  nominalnya  pada  akhir haul dengan kadar  2,5%  jika  obligasi  tersebut  bisa  diharapkan  pelunasannya.  Jika  bagian  dari  nilai nominal  obligasi  tidak  bisa  diharapkan,  misalnya  ketika  harga  pasar  lebih  murah  dari harga  nominal,  maka  zakatnya  dihitung  atas  bagian  obligasi  yang  bisa  diharapkan pelunasannya saja. Hal ini berarti bahwa zakat hanya wajib atas harga nominalnya saja. 36 Berdasarkan  hal  itu,  perhitungan  zakat  harta  yang  diinvestasikan  dalam  bentuk obligasi swasta (perusahaan) dan dalam bentuk obligasi pemerintah adalah sesuai dengan dasar-dasar penghitungan zakat sebagai berikut:
1. Dasar  haul;  pemilik  obligasi  menentukan  tanggal  perhitungan  dan  pembayaran zakat
2. Dasar nilai nominal; menurut pendapat yang lebih kuat adalah penghitungan zakat berdasarkan  nilai  nominal  diqiyaskan  atas  zakat  hutang.  Jika  harga  pasar  lebih rendah  dari  nilai  nominal,  maka  perhitungan  zakat  berdasarkan  harga  pasar  dan perbedaan antara nilai nominal dan harga pasar dihitung sebagai hutang yang tidak bisa  diharapkan  kembalinya  sehingga  tidak  tunduk  kepada  hukum  zakat  kecuali ketika menerimanya.
3. Dasar penggabungan; jika muzakki (pembayar zakat) mempunyai harta tunai lain atau barang dagangan, maka barang tersebut digabungkan kepada harga yang telah dihitung  pada  poin  nomor  2  di  atas,  berdasarkan  qiyas  terhadap  kaidah penggabungan  ketika  harta  tersebut  merupakan  satu  jenis,  satu  haul,  nisab,  dan kadar wajib zakatnya sama.
36 Husein Syahatah dan Athiyyah Fayyadh, Bursa Efek Tuntunan Islam Dalam Transaksi Di pasar Modal , (Surabaya, Pustaka Progresif:2004) h.151.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 459-473 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
4. Dasar  nisab;  diambil  berdasarkan  nisab  harta  tunai  yaitu  senilai  85  gram  emas dengan kadar sedang tergantung tempat pembayaran zakat.
5. Dasar kadar zakat; jika harta yang dihitung pada poin 2 dan 3 mencapai nisab, maka zakat dihitung atas dasar nisbah 2,5% dengan penghitungan tahun Hijriah.
6. Zakat wajib atas pemilik obligasi (pemberi hutang) bukan atas sumber atau pihak yang  mengeluarkan  surat  berharga  tersebut  (penghutang),  dikiaskan  kepada perhitungan zakat hutang menurut pendapat yang kuat. Hal ini merupakan pendapat mayoritas ahli fiqhi, baik salaf maupun khalaf . 37
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa cara mengeluarkan zakat obligasi adalah hampir  sama  dengan  zakat  perdagangan  yaitu  dihitung  berdasarkan  nilai  nominalnya dengan kadar 2,5%.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka disimpulkan sebagai berikut:
1. Status  obligasi  di  dalam  Islam  hukumnya  halal  dan  wajib  dikeluarkan  zakatnya. Jika obligasi tersebut adalah obligasi konvensional maka status hukumnya haram secara syara ’  dan  jika  obligasi  tersebut  adalah  obligasi  syariah  maka  status hukumnya halal, karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Dalam  tinjauan  hukum  Islam,  para  ulama  berbeda  pendapat  tentang  pengeluaran zakat  obligasi,  dua  pendapat  diantaranya  sebagai  berikut:  Pendapat  pertama, Mahmud  Syaltut  menyatakan  bahwa  obligasi  tidak  wajib  zakat,  karena mengandung unsur riba, sedangkan pendapat kedua, Wahbah Zuhaīlī menyatakan bahwa obligasi wajib dikeluarkan zakatnya sekaligus dengan bunganya. mengenai kedua  pendapat  di  atas,  maka  pendapat  yang  kuat  adalah  pendapat  yang  kedua, karena  obligasi  konvensional  wajib  dikeluarkan  zakatnya  dari  nilai  nominal obligasi  itu  sendiri  sebesar  2,5%.  Sedangkan  zakat  yang  harus  dikeluarkan  oleh obligasi syariah yaitu dari obligasi itu sendiri baik obligasi maupun keuntungannya, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.
3. Cara  menghitung  zakat  obligasi  dalam  Islam,  yaitu  misalnya  obligasi  pada  PT. Bank Mandiri zakatnya dihitung berdasarkan nilai nominalnya yaitu 1000 lembar obligasi dikali Rp 25.000 sama dengan Rp 25.000.000 kemudian 25.000.000 dikali tarif zakatnya 2,5% hasilnya sama dengan Rp 625.000.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran dan Terjemahnya. Al-Albāni,  Muḥammad  Naṣruddīn. Ṣaḥīḥ  Sunan  Abū  Dāud. Jakarta:Pustaka  Azzam, 2007.
Ali, Atabik. Kamus Inggeris-Indonesia-Arab . Edisin Lengkap, Cet. 1; Yoqyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
Ali,  bin  Khalid  Al-Musyaiqih. Zakat  Kontemporer .  Jakarta:  Embun  Litera  Publishing,
2010.
37 Mereka  yang  mengambil  pendapat  ini  adalah:  Ulama  Mazhab  Hanafi,  Maliki,  Hambalii  dan sekelompok ulama Mazhab Syāfi’ī seperti Ibn Mahran dan Abū’Ubaid Bin Salam.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 459-473 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Ali, Mohammad Daud. Sistem Ekonomi Islam Zakat da Wakaf . Cet. I; Jakarta: UI Press,
1995.
Anoraga,  Piji  Pakarti  Panji. Pengantar  Pusat  Modal. Edisi  Revisi.  Jakarta:  PT  Rineka Cipta, 2006.
Al-Bukhari,  Muhammad bin  Isma’il. Shahih al-Bukhari. Cet.  I;  Damasyqun:  Dar  Ibnu Kasir, 1423 H/2002M.
Dāud, Abū. sunan Abū Dāud . Cet. 1; Bairūt: Dār Ibn Al-Jaūzī, 2011 M/1342 H. Departemen Agama. Ensiklopedi Islam Di Indonesia , Jakarta: IAIN Jakarta, 1993. Departeman  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Ed.  III.  Cet.  II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
Fauziayah, Ririn. “Pemikiran Yūsuf al-Qardhāwī Mengenai Zakat Saham dan Obligasi”,
Skripsi (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010). Gallant, Peter. The Eurobond Market , New York: Institute of finance”, 1938. Hafidudin, Didin. Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah. Jakarta, Gema Insani: 1998.
Hasan, M. Ali. Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan . Cet II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
Junaedi, Transaksi Jual Beli saham dan Obligasi Dipasar Modal Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam. Jakarta: Kalam Mulia, 1995. Keown, Arthur J. Bacic Financial Management , 7th editon. Prentice Hall International, 1996.
Muhammad,  bin  Alī    al-Syarīf  Al-Jurjaānī. Kitab  al-Ta‘rīfāt .  Edisi  Baru;  Bairūt: Maktabah Lubnān, 1985 M.
Munawwir, A. W. Kamus al-Munawwir. Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
M.
al-Naisabūri,  Imam  Muslim  al-Qusyairi. Ṣaḥīḥ  Muslim. Juz  3.  Beirut:  Dar  al-Afag  al- Jadidah, (t.th.).
Qadir,  Abdurrahman. Zakat  Dalam  Dimensi  Mahdhah  Dan  Sosial. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 1998.
Al-Qardāwī, Yūsuf. Fiqh Al-Zakāh . juz 1, cet. 2, Bairūt: Muassasatun Al-Risālah, 1393 H / 1973 M.
Ramadhan, Islahuddin. “Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istinbāt Hukum Yūsuf al-Qardhāwī)”, Tesis (Makassar:  Jur.  Dirasah  Islamiyah  Konsentrasi  Hukum Islam UIN Alauddin, 2017).
Rofiq,  Ahmad. Fiqih  Konstektual  dari  Normatif  ke  Pemaknaan  Sosial. Jakarta:  Sinar Grafika, 1992.
Sahhatih, Syauqi Ismail. Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern . Bandung: CV.Pustaka Setia, 2007.
Setia, Lukas  Atmaja. Teori  dan Praktek Manajemen Keuangan . Jogjakarta: CV. Andi, 2008.
Al-Shawi, Prof. Dr. Shalah dkk, Fikih Ekonomi Islam, cet. V, Jakarta: Dār al-Haq, 1436 H./ 2015 M.
Al-Shiddieqy , Hasbi. Pedoman Zakat , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
Suud, Amir. “Pendapat Para Fuqahā Tentang Zakat Obligasi Dalam Kitab Hukum Zakat Karya Yūsuf Qardhāwī”, Maliyah 03, no. 01, (2013): h. 599-617.
63

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 459-473 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Suta, I Putu Gede Ary.“Prospek Obligasi Dalam Investasi dan Pendanaan”, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 3, (1998). Sutedi, Adrian. Aspek Hukum Obligasi & Sukuk . Jakarta, Sinar Grafika: 2008. Syahatah, Husein, dan Athiyyah Fayyadh, Bursa Efek Tuntunan Islam Dalam Transaksi Di pasar Modal . Surabaya, Pustaka Progresif:2004.
Syahhatih, terj. Anshori Umar Sitanggal. Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1989. Syaltūt, Mahmūd. al-Fatāwā. Cet. XII; al-Qāhirah: Dār al-Syurūq, 2004 M/1424 H. Varida,  Adiana  Dewi. ”  Analisis  Pemikiran  Didin  Hafidhuddin  tentang  Zakat  Sektor Rumah Tangga Modern” . Skripsi, Semarang: Fak. Syariah UIN Walisongo, 2015.
Ulwan, Abdullah Nashih. Zakat Menurut 4 Mazhab . Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
‘Umar, bin Ahmad bin Awad Al-Syatirī. al-Yāqūt al-Nafīs . Cet. I; Bairūt: dār al-Fikr 1952 M/1371 H.
Zahrah,  Muḥammad  Abū. Penerapan  Zakat  Dalam  Dunia  Modern ,  Syauqi  Ismail Syahhatih, terj. Anshori Umar Sitanggal. Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1989.