## URGENSI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK
(Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan)

## THE URGENCE OF IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE IN
ACHIEVING QUALITY OF GOOD PUBLIC SERVICE (Study at the Department of Population and Civil Registration of Pamekasan Regency
Oleh : Agus Sugiyardi Universitas Madura Agus.sugiyardi@unira.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  effect  of  the  implementation  of  good governance  on  the  quality  of  public  services  at  the  Department  of  Population  and  Civil Registration of Pamekasan Regency. This research is classified as explanatory research with a  quantitative  approach.  The  sample  used  was  95  respondents  with  purposive  sampling technique.  The  type  of  data  used  is  primary  data,  namely  data  collection  using  a questionnaire. Analysis of the data used is Linear Regression with SPSS. The results of this study indicate that the application of good governance has a positive effect on the quality of public  services  at  the  Department  of  Population  and  Civil  Registration  of  Pamekasan Regency.
Keywords: Good Governance, Quality of Public Service

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Pengaruh  Penerapan Good  Governance terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan.  Penelitian  ini  tergolong  penelitian explanatory  research dengan  pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah 95 responden dengan teknik Purposive Sampling . Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  Regresi  Linier  dengan  SPSS.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Penerapan Good  Governance berpengaruh  positif terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan.
Kata Kunci : Good Governance , Kualitas Pelayanan Publik

## 1. PENDAHULUAN
Di    era    reformasi    sekarang    ini untuk  mewujudkan    suatu    pemerintahan yang baik merupakan suatu hal  yang tidak dapat  dihindari    lagi    keberadaanya    dan mutlak  harus    terpenuhi.    Masyarakat Indonesia  sangat    berharap    pada    kinerja
pemerintah  yang    baik    dan    dapat dipercaya    sebagai  penyelenggara    urusan pemerintahan.  Suatu    pemerintah    yang baik ( good government ) ialah pemerintahan    yang  melaksanakan    tata kelola    pemerintahan  yang    baik    ( good governance )    yaitu  pemerintah  yang  dekat
dengan  masyarakat  dan    memberikan pelayanan    publik    yang  sesuai    dengan apa    yang    dibutuhkan    oleh  masyarakat. Kecendrungan rendahnya kualitas pelayanan    yang    diberikan    oleh pemerintah  di  Indonesia,  terjadi  hampir di  semua    pemerintahan    baik    ditingkat pusat  maupun    daerah,    pemerintah    kota maupun  kabupaten,    kecamatan    dan kelurahan/desa. Pelayanan publik merupakan  layanan  yang  dibutuhkan untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat salah  satu    jenis    pelayanan    yang    nyata pelayanan    administrasi    kependudukan. Pelayanan    administrasi  kependudukan dari  lahir  hingga  mati  pun  dilaksanakan administrasi    guna    kebutuhan    data negara.  Dalam  Undang-undang    No.  25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bab 1  pasal  1  ayat  1  tentang  pelayanan  publik menjelaskan  bahwa  pelayanan  publik adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan dalam  rangka    pemenuhan    kebutuhan pelayanan    sesuai    dengan    peraturan perundang-undangan    bagi    setiap  warga negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa, dan/atau  pelayanan  administratif  yang disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik.  Penerapan good    governance adalah  merupakan  kebutuhan  mutlak mayoritas  rakyat  demi  terciptanya  suatu sistem    politik    pemerintahan    yang berpihak pada  kepentingan  rakyat  sesuai dengan  prinsip–prinsip    demokrasi    yang
umum.  Dalam    sudut    pandang    otonomi daerah, khususnya di Indonesia. Penerapan Good  governance merupakan suatu  urgensi  dalam  upaya  mewujudkan pemerintahan    daerah    yang    efektif    dan efisien    mandiri    serta    bebas    korupsi, kolusi  dan    nepotisme,    hal    ini    pula    di dukung  dengan    di    berlakukannya Undang–Undang  Nomor    32    tahun    2004 tentang    pemerintah  daerah    yang    akan memberikan peluang besar bagi terlaksananya    asas    desentralisasi    Upaya menjamin    pelayanan    publik    yang    baik di  wujudkan    dengan    Undang–Undang Nomor  25    Tahun    2009    tentang Pelayanan    Publik  dan  Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pemberlakuan    kedua    Undang–Undang menjadi    bentuk    untuk    mendorong terciptanya good    governance dalam pelayanan publik.
Pemerintah    berusaha    selalu memberi    pelayanan    kepada    seluruh masyarakat    secara    merata    dengan efektivitas dan efisiensi. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah  Indonesia  menerapkan  konsep good  governance  dalam  proses  pelayanan. Good  governance  sendiri  sudah  ada  sejak tahun  90an    yang    dikemukakan    oleh United  Nation  Development  Programme (UNDP)    dalam    konferensi  tahun  1997. Namun  di    Indonesia  mulai  menerapkan
konsep  good  governance  sejak  krisis ekonomi tahun 1998. Pelaksanaan Reformasi birokrasi terdapat pada Peraturan  Presiden  No.  81  Tahun  2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025  mengenai  kebijakan  reformasi birokrasi  yang  berpedoman  pada  prinsip- prinsip  good  governance  yang  mencakup pada  pelayanan  publik.  Penerapan  konsep tersebut untuk memperbaiki penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang memiliki  tata  kelola  pemerintahan  yang baik  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip good  governance  prinsip-prinsip  tersebut merupakan    daya    tanggap,    partisipasi, kepastian    hukum,    tanggung    jawab, transparansi,  keadilan,    berorientasi    pada kesepakatan,    akuntabilitas,    visi    strategi, efektivitas  dan  efisiensi (Ulfah, 2018).
Buruknya    suatu    pelayanan    tentu dapat    dirasakan    langsung    oleh masyarakat sehingga  dapat  menimbulkan rasa ketidakpuasan  dan  ketidakpercayaan masyarakat    terhadap    kinerja    pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, yang pada    akhirnya    menimbulkan    rasa ketidakpedulian    masyarakat    terhadap pemerintah  (Safrijal,  2016).    Terciptanya suatu    kualitas  pelayanan    publik    yang baik  sangat dipengaruhi  oleh  kinerja  dari aparat  penyelenggara    pelayanan    publik sebagai  pemberi    pelayanan    sehingga dapat  menciptakan    kepuasan    bagi masyarakat  sebagai    penerima    pelayanan.
Terselenggaranya  pelayanan  publik  yang baik    akan    memberikan    indikasi mengenai baiknya kinerja penyelenggaraan  pelayanan    publik    serta dapat    berpengaruh  untuk    menurunkan dan    mempersempit  terjadinya    Korupsi, Kolusi,    dan    Nepotisme  (KKN)    serta menghilangkan diskriminasi dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat    dan    sebagai    salah    satu wujud dari  pengaruh  penerapan  prinsip- prinsip  good  governance  (Arly,  2017). Fenomena    pelayanan    publik    pada penyelenggaraan    pelayanan    tidak    jauh kaitannya    pada    permasalahan    dari pelayanan    yang    kurang    ramah,    kaku, tidak  tepat    waktu,    tidak    transparan, biaya    yang  relatif    mahal,    diskriminatif, prosedur  pelayanan    publik    yang    lama dan    berbelit-  belit    serta    tidak    adanya kepastian    jangka  waktu    dan    harga sehingga menyebabkan pemberian pelayanan  publik  menjadi terhambat  dan sulit    dijangkau    dengan  wajar    oleh masyarakat  (Artana,  2014).    Hal    ini mengakibatkan  masyarakat  merasa  tidak puas  akan  pelayanan  yang  diterima  dan masyarakat    menjadi    tidak    percaya kepada  penyelenggara    pelayanan    publik, sehingga  masyarakat    cenderung    memilih jalan pintas yang menjurus ke arah negatif untuk  mendapatkan    pelayanan    melalui berbagai  tindakan    tertentu.    Pada pelaksanaan pemberian  pelayanan  publik
untuk  menghasilkan    pemerintahan    yang baik  (good    government)    harus    pula diiringi  dengan  penerapan  prinsip  good governance (tata kelola pemerintahan yang baik). Good    governance merupakan suatu proses penyelenggaraan pemerintahan dalam menyediakan barang,    jasa    dan  publik. Good governance dapat    tercapai  apabila pemerintah  mampu  bersikap terbuka  dan adil    terhadap    kepentingan  warga masyarakat  dalam  memberikan pelayanan public  (Juwanndi,  2016).    (Nurgiansah, 2021)    menyatakan    bahwa  kelambanan pelayanan    tidak    hanya  disebabkan    oleh kurang    baiknya    cara  pelayanan    di tingkat    bawah    tetapi    masih  banyaknya faktor    yang    mempengaruhi  begitu buruknya    tata    kerja    pelayanan  dalam birokrasi.    Oleh    karena    itu,    good governance    sangat    penting    untuk diterapkan dalam pelaksanaan penyelanggaraan pelayanan public (Sunardi,  2019).  Terselenggaranya    tata kelola  pemerintahan    yang    baik    pada dasarnya  merupakan    prasyarat    bagi setiap  pemerintahan    untuk    mewujudkan cita-cita setiap    Negara,   terutama   bangsa Indonesia. Tujuan utama good governance adalah  tercapainya    kondisi pemerintahan    yang  baik    serta    dapat menjamin    kepentingan  pelayanan    publik yang  adil  dan  merata pada seluruh warga masyarakat.  Pelayanan  publik    merupakan
bagian    hal    yang    sangat  penting    dalam pencapaian tujuan pemerintahan. Pelayanan    publik    menjadi  hal    dasar pemerintah    dalam    menggerakan  sistem pemerintahan    yang    mengutamakan kedekatan  pemerintah  dengan  masyarakat (Sedarmayanti, 2012). Dalam  menerapkan good    governance di  Indonesia    melalui penyelenggaraan pelayanan publik merupakan    salah    satu  pilihan  yang  tepat karena pelayanan publik sebagai penggerak    utama    dianggap    sangat penting    oleh    semua    aktor    dari    unsur good  governance,    yaitu    pemerintah, masyarakat  dan    sektor    swasta    yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap    kinerja  pelayanan public (Andreas, 2018).
Penerapan konsep good governance di pemerintahan adalah untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik. Kualitas  pelayanan  publik  merupakan sebuah  tolak  ukur  kemampuan  sebuah instansi  untuk  mencapai  segala  tujuan instansi.  Salah  satu  jenis  pelayanan  yaitu pelayanan  administrasi  selalu  berusaha ditingkatkan oleh pemerintah untuk memenuhi    kebutuhan    masyarakat diberbagai  bidang  pelayanan  administrasi terutama    di  administrasi    kependudukan dan    pencatatan    sipil.    Dalam    hal    ini pemerintah yang berkewajiban melakukan  pelayanan  kepada  masyarakat berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  24
Tahun    2013  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan. Guna peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil  perlu  adanya  penerapan  konsep good governance agar dapat  memberi kepuasan pelayanan  terhadap  masyarakat.  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan    Daerah    pada    pasal    58 menjelaskan bahwa  asas  penyelenggaraan pemerintah  daerah  terdiri  dari  kepastian hukum,    tertib    penyelenggara  negara, kepentingan    umum,    keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas,    efisiensi,  efektivitas,    dan keadilan (Hayat, 2017).  Dari  sini  terlihat jelas    bahwa    telah    diterapkan    prinsip prinsip    good  governance  di  pemerintahan daerah.  Kementerian    Dalam    Negeri Melalui Direktorat Jendral Kependudukan    dan    Pencatatan    Sipil melakukan    berbabagai    upaya    berusaha memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam pelayanan  administrasi    kependudukan. Upaya    ini    dihadapkan   dengan   berbagai kendala  kendala  yang  harus diatasi, agar masyarakat  dapat  memperoleh  pelayanan administrasi  kependudukan  secara  merata dan menyeluruh (Darmanerus, 2016).
Perbaikan    sistem    administrasi pemerintahan  merupakan  hal  yang  harus diwujudkan menuju kearah Good Governance,  yang  merupakan  ciri  yang
harus diterapkan dalam pemerintahan yang ada untuk  mewujudkan  pemerintah  yang dapat    menjadi    teladan   bagi    masyarakat dalam    berbagai    sektor  kegiatan,    secara umum good    governance merupakan proses  perbaikan  sistem  dalam  birokrasi guna  untuk    menjalin    hubungan    dan kualitas    pelayanan    yang    diharapkan. Maka    dari    itu    tata    kelola    dalam pemerintahan    yang    baik    merupakan sebuah    proses    dalam    mengendalikan serta    menjalankan    dengan  melibatkan masyarakat    dalam    berbagai    sektor    dan pemanfaatan    SDM    dan    SDA    untuk kesejahteraan dan  perbaikan  sistem  yang ada    sesuai    dengan    AUPB    Tentang Administrasi    Pemerintahan.    Tujuan utama    governance    adalah    proses memperbaiki    kinerja    maupun    kualitas, pada    dasarnya    memang  manusia membutuhkan  pelayanan.  Pemerintah  juga harus  memberikan  akses  pelayanan  secara merata    bagi    masyarakat    sesuai    dengan asa    penyelenggaraan    pelayanan    publik yang    diatur    dalam    UU        2019  No  25 pasal  4.      Isu    governance    mulai memasuki    arena    perdebatan    di Indonesia,    terlihat    dari    tingkat    ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah    yang        menunjukan    adanya penyimpangan    yang    terjadi  pada brokrasi.    Ketidak    berhasilan    tersebut disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang serta tidak adanya
transparansi    yang    menyangkut    dengan kepentingan    khalayak    ramai,    hal    ini yang  mendorong KKN (Sinambela, 2011). Governance  adalah  garis  interaksi  yang saling  berhubungan  antara  pemerintah  dan masyarakat  dalam    berbagai    sektor    yang saling    berkaitan.  Perbaikan  kinerja  dan kualitas    merupakan    salah    satu  pusat utama  yang  harus  di  perhatikan  dalam governance,    pelayanan    yang    baik merupakan    cerminan  dari  keberhasilan sistem  pemerintahan  yang  ada.  Kondisi kinerja  pelayanan  publik  saat  ini  dituntut untuk lebih baik, pelayanan yang diberikan harus  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada serta    dapat    dipertanggungjawabkan bukan    digerakan    oleh  misi.    Apabila pelayanan    dulaksanakan    tidak    sesuai dengan    peraturan    yang    dietapkan dampaknya  pelayanan    menjadi    kaku, tidak    kreatif,    dan    tidak    inovatif sehingga    tidak    dapat    mengakomodasi kepentingan  yang  selalu  berkembang, Mukarom  (2016).    Berdasarkan  UU  2009 No  25  Pelayanan  kepada  masyarakat dilaksanakan  oleh  birokrasi  yang  mampu memperkuat pengambilan keputusan dengan adil yang setara untuk kepentingan setiap  warga  negara  dan  HAM,  serta bijaksana  dalam  memanfaatkan  SDA  . Keberhasilan  pelayanan  yang  diberikan dapat dilihat  dari  tingkat  kepuasan masyarakat.
Kualitas    pelayanan    publik merupakan    suatu    ukuran    kemampuan organisasi    untuk    mencapai    segala keperluannya.Hal    ini    berarti    organisasi mampu    menyusun    dan    mengorganisir sumber  daya  aparatur  sipil  negara  untuk mencapai  tujuan.  Pelayanan  publik dapat diartikan    sebagai    pemberian  layanan (melayani)    keperluan    orang  atau masyarakat  yang  mempunyai kepentingan sesuai    dengan    aturan  pokok    dan    tata cara  yang  telah ditetapkan,  seperti  yang dijelaskan dalam  Undang-undang  No.  25 tahun  2009    Bab    1    pasal    1    ayat    1 tentang  pelayanan    publik,    “Pelayanan publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian kegiatan  dalam    rangka    pemenuhan kebutuhan  pelayanan    sesuai    dengan peraturan  perundang-undangan    bagi setiap  warga negara  dan  penduduk  atas barang,    jasa,  dan/atau    pelayanan administratif    yang  disediakan    oleh penyelenggara  pelayanan  publik”.      Pada hakekatnya    pemerintah  adalah  pelayan kepada masyarakat, oleh karenanya pemerintah berkewajiban  dan  bertanggung jawab    untuk    memberikan  layanan    yang baik    dan    profesional.  Pelayanan    publik oleh  pemerintah adalah  merupakan  salah satu  perwujudan    dari    fungsi    aparatur negara  sebagai    abdi    masyarakat    di samping  sebagai    abdi    negara    dengan maksud untuk mensejahterakan masyarakat.
Pelayanan    akan    dikatakan    baik apabila  apartur  sipil  negara  melaksanakan tugas  dan    fungsinya    dengan    baik. Dengan  demikian    pelayanan    merupakan implementasi    dari    hak-hak    dan kewajiban    antara    pemerintah    dan masyarakat.    Seiring    dengan    hal    itu tuntutan  masyarakat  untuk  mendapatkan pelayanan    yang    berkualitas    terus meningkat    dari    waktu    ke    waktu. Tuntutan    tersebut    semakin    berkembang seiring    dengan    tumbuhnya    kesadaran bahwa  warga  negara  memiliki  hak untuk dapat diberikan pelayanan. Untuk merealisasikan  hak-hak  masyarakat, maka dituntut  kualitas  pelayanan  publik  yang baik  dari  instansi  pemerintah,  baik  berupa pelayanan  barang,  jasa,  dan administratif. Salah    satu    usaha    untuk  mendukung terciptanya    pelayanan  publik    yang berkualitas    adalah    perlu  diterapkannya prinsip-prinsip    good  governance    (tata pemerintahan    yang  baik)    dalam    sistem pemerintahan  sebagai    upaya    untuk menciptakan  kualitas    pelayanan    publik yang    baik. Good    governance (tata pemerintahan  yang    baik)    merupakan sebuah    konsep  yang    akhir-akhir    ini dipergunakan  secara    teratur    dalam    ilmu politk terutama ilmu pemerintahan.
Konsep  itu  lahir  sejalan  dengan  konsep- konsep  dan  terminolgi    demokrasi,    civil society,  partisipasi    rakyat,    hak    asasi manusia  dan    pembangunan    masyarakat
secara berkelanjutan.  Paradigma  baru  itu menekankan    kepada    pemerintah    agar memberikan  pelayanan  yang  berkualitas kepada    masyarakat,    agar    supaya masyarakat    merasa    puas    dengan pelayanan  dari  pemerintah  dan membuat kepercayaan masyarakat terhadap penyedia pelayanan (pemerintah) meningkat.  Tinjauan Pustaka    Arti  good dalam istilah good governance mengandung    dua  pengertian:    pertama, nilai-nilai    yang  menjunjung    tinggi keinginan    rakyat  dalam    pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan  dan keadilan  sosial.  Kedua, aspek-aspek  fungsional    dari    pemerintah yang  efektif.
Peraturan    Pemerintah    No    53 Tahun    2010  tentang    pegawai    dijadikan dasar  pedoman bagi  yang  berkepentingan dalam  melaksanakan    kedisiplinan    untuk mewujudkan    pegawai    yang    handal, profesional,    dan    bermoral    sebagai penyelenggaraan    pemerintah    yang menerapkan  prinsip-prinsip  pemerintahan yang    baik good    Governance ,    maka pegawai  melaksanakan    tugasnya    sesuai dengan  tanggung  jawab  yang  diberikan kepadanya.  Seiring    hal    tersebut    untuk meningkatkan  SDM    yang    diperlukan seorang    pegawai  pelayanan    juga senantiasa    memberikan  pelayanan    yang ramah  dan  sopan,  serta menghargai  dan menghormati masyarakat dalam
memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Hal tersebut merupakan salah    satu    fungsi    pemerintah    yang penting untuk  meningkatkan  pelaksanaan pelayanan publik.  Hal  ini  sesuai  dengan Undang–Undang    Nomor    23    Tahun 2014,    tentang  pemerintah    daerah    pada pasal    209    ayat    (2)  hurup  F  yang menjelaskan  bahwa  kecamatan  adalah Perangkat    daerah    kabupaten/kota.  Dan pasal   221  ayat   (1)  menjelaskan  bahwa kecamatan    dibentuk    dalam    rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan  pemerintahan.  Sebagai organisasi   sektor  publik,  pegawai  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Pamekasan    dituntut    memiliki kinerja  yang berfokus   pada  kepentingan masyarakat  agar senantiasa  tanggap  akan tuntutan lingkungannya  dengan  berupaya memberikan    pelayanan    terbaik    secara transparan    dan    berkualitas.    Kinerja pegawai  yang    mencerminkan    prinsip good  governance    diharapkan    dapat memberikan pelayanan  publik  yang  lebih baik  kepada masyarakat.

## Tujuan penelitian
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui Pengaruh  Penerapan  Good  Governance terhadap  Kualitas  Pelayanan  Publik  di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan.

## 2.  TINJAUAN TEORITIS

## Good Governance
Good    Governance adalah    suatu proses  yang  menentukan    pemerintahan pada    Pembagian  wewenangan    yang merata    pada    seluruh  bagian    dari masyarakat    untuk  berpengaruh    pada keputusan  dan kebijakan  yang  berkaitan dengan  kehidupan    publik    dalam    upaya pembangunan    politik,    ekonomi,    sosial dan    budaya    mereka    dalam    sistem pemerintahan  (Sinambela,  2006).  Menurut Barus  (2010), Governance  sebagai  proses penyelenggaraan  kekuasaan  negara dalam melaksanakan    penyediaan    public  goods dan    services.    Lebih    lanjut  ditegaskan bahwa    apabila    dilihat    dari  segi    aspek fungsional,    governance    dapat  ditinjau dari    apakah    pemerintah    telah  berfungsi secara    efektif    dan    efisien  dalam  upaya mencapai  tujuan  yang  telah  digariskan atau sebaliknya.
Dalam buku Kewarganegaraan dan Masyarakat
Madani    karya.    Dwiyanto,    (2010), dijelaskan prinsip-prinsip penyelenggarakan    good    governance, yaitu:  1.    Partisipasi  masyarakat  2. Tegaknya  supremasi  hukum  (  rule of law) 3.  Transparansi  (Transparency) 4.  Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha 5.
Berorientasi  pada  Konsensus (Consensus)
6.  Kesetaraan (Equity) 7.  Efektifitas  dan Efisiensi  (Effectiveness  and  Efficiency)  8. Akuntabilitas  (Accountability)  9.    Visi
Strategis  (Strategic  Vision)  10.  Daya Tangkap.

## Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  adalah  suatu rangkaian kegiatan  yang  bertujuan  untuk memenuhi    kebutuhan    pelayanan    sesuai dengan    undang-undang    dalam    rangka mencapai  kepuasan  masyarakat.   Berikut definisi pelayanan publik menurut beberapa ahli, Menurut Dwiyanto,  (2010), pelayanan    publik    adalah    serangkaian aktivitas    yang  dilakukan    oleh    birokrasi publik  untuk    memenuhi    kebutuhan warga  pengguna.    Menurut    Suhady (2005),    secara  operasional,  pelayanan publik yang  diberikan  kepada  masyarakat dapat    dibedakan    dalam    dua  kelompok besar    yaitu;    Pertama,  pelayanan    publik yang    diberikan  tanpa    memperhatikan orang  perseorangan,    tetapi    keperluan masyarakat    secara    umum    yang  meliputi penyediaan    sarana    dan  prasarana transportasi,    penyediaan  pusat-pusat kesehatan, pembangunan lembaga- lembaga pendidikan, pemeliharaan keamanan,    dan    lain  sebagainya;    Kedua, pelayanan    yang  diberikan    secara    orang perseorangan  yang    meliputi    kartu penduduk    dan  surat-surat  lainnya. Menurut  Ibrahim (2008), pelayanan publik adalah    segala    kegiatan    pelayanan  yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan    publik  sebagi    upaya, pemenuhan    kebutuhan  publik    dan
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Menurut Kurniawan (2005), pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat  yang mempunyai  kepentingan  pada  organisasi itu sesuai  dengan  aturan  pokok  dan  tata cara yang telah ditetapkan.
Kendala penerapan good governance pada  pelayanan  public  yaitu: 1.    Reformasi    birokrasi    belum    berjalan sesuai    tuntutan    yang    diberikan    oleh masyarakat.  2.    Kurang    informatif. Berbagai  informasi    yang    seharusnya disampaikan kepada masyarakat lambatatau    bahkan    tidak    sampai  kepada masyarakat.  3.    Kurang  responsif.  Kondisi ini  terjadi  pada   hampir   semua   tingkatan unsur  pelayanan,    mulai    pada    tingkatan petugas    pelayanan    (front    line)  sampai dengan    tingkatan  penanggung    jawab instansi.    Respon  terhadap    berbagai keluhan,    aspirasi,  maupun    harapan masyarakat  seringkali    lambat    atau bahkan diabaikan sama sekali.  4.  Kurang mau    mendengar  keluhan/saran/aspirasi masyarakat.  Pada    umumnya    aparat pelayanan  kurang    memiliki    kemauan untuk  mendengar    keluhan/saran/    aspirasi dari    masyarakat.    Akibatnya,  pelayanan dilaksanakan    dengan    apa  adanya,    tanpa ada    perbaikan    dari  waktu  ke  waktu.  5. Kebijakan  publik  semakin  menuntut dan membutuhkan    partisipasi  masyarakat.  6.
Meningkatnya
tuntutan untuk menerapkan    prinsip    tata    kelola pemerintahan    yang    baik,    seperti transparansi,    akuntabilitas,    kualitas kinerja    publik,    serta    ketaatan    pada hukum  yang  berlaku.  7.    Semakin rendahnya  kinerja  sumber daya  manusia dan  kelembagaan aparatur  negara,  sistem kelembagaan,    dan    tata    laksana pemerintah daerah.

## 3. METODE PENELITIAN
Sampel dalam penelitian ini adalah masarakat  yang  sedang/sudah  menerima pelayanan  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Pamekasan sebanyak  95  orang,  teknik  pengambilan sampelnya  adalah  purposive  sampling dengan  memberikan  kuisioner  kepada masarakat  yang  sedang/sudah  menerima pelayanan  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Pamekasan. Penelitian ini termasuk Explanatory Research .
Variabel  dalam  penelitian  ini diukur dengan skala Likert dengan rentang 1 sampai 5 dimana 1 sama dengan “Sangat
Tidak Setuju” dan 5 sama dengan “Sangat Setuju”.  Variabel  yang  diteliti  terdiri  dari variabel Independen dan variabel dependen.  Variabel  Independen  yaitu Good  Governance diadaptasi  dari  Lauma et al., (2019), sedangkan variabel terikatnya  adalah  Kualitas  Pelayanan Publik  yang  diadopsi  dari  Lauma  et  al.,
(2019). Penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda dengan SPSS.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Regresi Linier Berganda.
Proses pengolahan data menggunakan  analisis  regresi  linier  yang bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan  antara  dua  variabel  atau  lebih. Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  Good  Governance  (X1)  sebagai variabel bebas yang mempengaruhi Kualitas  Pelayanan  Publik  (Y)  sebagai variabel terikat. Berdasarkan hasil pengolahan  data  menggunakan  SPSS, hasilnya seperti pada tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.
Variable Regression Coefficient (b) t-test Sig Explanation Constant 67,432 Good Governance (X1) 0,581 5,385 0,004 Significant
Sumber: data diolah (2021)
Berdasarkan  persamaan  regresi berganda  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa kesimpulannya adalah sebagai berikut:
1 Nilai  konstanta  adalah  67,432  yang artinya  jika  variabel Good  Governance tidak  berubah  atau  sama  dengan  nol maka  variabel  Kualitas  Pelayanan Publik  sebesar  67,432  yang  tidak dipengaruhi oleh variabel apapun. 2 Nilai  koefisien  regresi  variabel Good Governance sebesar 0,581 yang artinya
variabel Good Governance (X1) berpengaruh  positif  terhadap  Kualitas Pelayanan  Publik  (Y).  Artinya  jika Good  Governance meningkat  maka Kualitas Pelayanan Publik.

## Koefisien Determinasi (R Square)
Koefisien  determinasi  merupakan nilai yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel  bebas terhadap variabel terikat.  Nilai  koefisien  determinasi  dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2

## Koefisien Hasil Uji Determinasi
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 0,879 0,825 0,802 1,531
Sumber: data diolah (2021)
Tabel  2  menunjukkan  nilai  R Square  sebesar  0,825 yang  artinya Kualitas Pelayanan Publik ditentukan oleh variabel Good Governance sebesar 82,5%, sedangkan  sisanya  17,5%  dipengaruhi
oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel  bebas.  penelitian  ini.  Artinya pemilihan variabel Good Governance baik dalam  memprediksi  Kualitas  Pelayanan Publik.

## Pengujian hipotesis

## Uji T (Uji Parsial)
Uji  t  digunakan  untuk  menguji variabel  independen  secara  individual
mempengaruhi  variabel  dependen.  Hasil uji-t  untuk  koefisien  1  dan  2  dapat  dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Uji secara parsial Variable Nilai Signifikansi Keterangan t-test t-table Penerapan Good Governance (X1) 5,738 1.66105 0,003 Signifikan Sumber: data diolah (2021) Variabel  Good  Governance  (X1)
memiliki  nilai  t  hitung  sebesar  5,738  >  t
tabel  sebesar  1.66105  dengan  nilai signifikansi  0,003  lebih  kecil  dari  0,05
(0,000  <  0,05),  dan  koefisien  regresi bernilai  positif,  maka  hipotesis  pertama yang menyatakan bahwa “Good Governance  berpengaruh  positif  terhadap Kualitas Pelayanan Publik” diterima.

## Pembahasan
Hipotesis  yang  mengatakan  bahwa Good Governance berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  Kualitas  Pelayanan Publik  (H1  Diterima),  Hasil  penelitian  ini membuktikan  bahwa  hipotesis  yang  telah disusun adalah Good Governance berpengaruh  terhadap  Kualitas  Pelayanan Publik.  Kontribusi  pengaruh  keduanya adalah positif  yang artinya semakin tinggi Good  Governance  maka  semakin  tinggi pula  Kualitas  Pelayanan  Publik.  Dengan demikian,  temuan  kami  konsisten  dengan analisis regresi dari penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh Good Governance terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Lauma  et  al.,  2019).  Perbaikan    sistem administrasi    pemerintahan    merupakan hal    yang    harus    diwujudkan    menuju kearah Good Governance, yang merupakan  ciri  yang  harus  diterapkan dalam  pemerintahan  yang  ada  untuk mewujudkan    pemerintah    yang    dapat menjadi  teladan  bagi  masyarakat  dalam berbagai    sektor  kegiatan,    secara    umum good  governance merupakan  tata  kelola yang    baik    guna    untuk    menjalin hubungan  dan  kualitas  pelayanan  yang diharapkan. Pemerintahan yang baik harus
mengedepankan AUPB sesuai dengan UU Tahun  2014  No  30  Pasal  10  yang  ada dalam  UU  AP.  AUPB  tersebut  ialah  :  (1) Kepastian  hukum;  (2)  Kemanfaatan;  (3) Ketidakberpihakan;  (4)  Kecermatan;    (5) Tidak    menyalahgunakan    kewenangan; (6)  Keterbukaan;  (7)  Kepentingan  umum; dan (8) Pelayanan yang baik (Talis, 2019).

## 5.   PENUTUP
Berdasarkan  hasil  analisis  dan pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka dapat disimpulkan bahwa Good Governance  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  Kualitas  Pelayanan Publik.  Artinya  Good  Governance  yang tinggi akan meningkatkan Kualitas Pelayanan  Publik.  ini  berarti  hipotesis pertama diterima. Konsep Good Governance  merupakan  konsep  yang sangat baik di dalam memberikan pelayanan  publik  dan  menjadi  suatu keharusan bagi instansi –  instansi Pemerintahan.  Good  Governance  suatu indikator  yang  harus  ada  disetiap  kinerja pegawai  dalam  hal  pelayanan  publik, apabila pegawai telah menjalankan pelayanan publik dengan Good Governance maka baik pula hasil pelayanan  publiknya  dan  ketika  Good Governance  buruk  maka  buruk  pula pelayanan publiknya.
Terus tingkatkan Pelayanan Publik    kepada    masyarakat    walaupun
dengan  sarana dan prasana yang ada serta jumlah  pegawai  yang  terbatas,  dalam Pengawasan  Pelayanan  Publik  Petugas dapat  bekerja  secara  profesional  dan meningkatkan Komunikasi Pelayanan Publik  terhadap  kebutuhan  masyarakat. Untuk penelitian yang selanjutnya diharpkan  meneliti  kota  lain  serta  dapat mengembangkan  model  konseptual  yang akan  di  teliti  berkaitan  dengan  faktor- faktor yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan  Publik  selain  faktor  Good Governance.

## DAFTAR PUSTAKA
Andreas, Ronny, Frans .(2018). Penerapan
Prinsip-Prinsip Good Governance  Dalam  Pelayanan Surat    Keterangan    Usaha    Di Kantor    Keluarahan    Manembo-
Nembo    Tengah    Kecamatan Matuari  Kota  Bitung .  Manado: Universitas Sam Ratulangi Arly Agung Pontolowokan .(2017).
Pengaruh Penerapan Good Governance  Terhadap  Kualitas pelayanan    Publik    di    Kantor Kecamatan    Mapanget    kota manado. Manado:    Universitas
Sam Ratulangi.
Artana  I    Made        .(2014).    Implementasi Prinsip-Prinsip  Good Governance
Dalam    Meningkatkan  Kepuasan Pelayanan  Publik  Pada  kantor UPT  Dinas  Pendapatan  Provinsi
Di  Kabupaten  Badung. Skripsi, Warmadewa, 2014).
Barus  Veronika,  Lia.  (2010). Pengaruh Pelaksanaan    Good    Governance Terhadap    Pelayanan    Publik .
Universitas    Sumatera    Utara.
Medan
Darmanerus, Patar, Welson (2016). Prinsip-Prinsip Good
Governance  Dalam  Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin  Kabupaten  Maluku Tenggara Barat. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
Dwiyanto,    Agus.    (2010). Mewujudkan Good    Governance    Melalui Pelayanan  Publik .  Gajah  Mada University Press: Yogyakarta. Hayat  .(2017). Manajamen  Pelayanan Publik , Jakarta: Rajawali Pers. Ibrahim,  Amin.  (2008). Teori  dan  Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Mandar  Maju: Jakarta.
Juwandi  Ronni.  (2016). Efektivitas  Badan
Pelayanan  Perizinan  Terpadu Kota  Bandung  Dalam  Rangka Reformasi Birokras, Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kurniawan,  Agung.  (2005). Transformasi Pelayanan    publik.    Pembaruan . Yogyakarta Lauma Rahmat, Sofia Pangemanan, Stefanus Sampe. (2019). PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANACE  TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK  (Suatu  Studi  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). EKSEKUTIF: Jurnal    Jurusan
Ilmu Pemerintahan , 3(3): 1-9. Mukarom.  (2016). Membangun  Kinerja Pelayanan  Publik. Bandung  : Pustaka Setia.
Safrijal,  M.  Nasir  Basyah,    Hasbi  Ali .(2016). Penerapan Prinsip- Prinsip  Good  Governance  Oleh Aparatur    Pelayanan    Publik    Di Kecamatan Kluet Utara
Kabupaten  Aceh  Selayan ,  Aceh: Universitas Syiah Kuala.
Sedarmayanti    .(2012). Membangun Sistem    Manajemen    Kinerja
Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good
Governance. Bandung:
CV
Mandar Maju.
Sinambela,    Poltak        Lijan    dkk.    (2010).
Reformasi  Pelayanan  Publik .PT. Bumi aksara. Jakarta. Sinambela, Lijan Poltak. (2011). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta :  Bumi Aksara. Suhady,  Idup. (2005). Dasar-dasar  Good Governance . LAN. Jakarta. Sunardi,  Darmayanti,  Wendi  A  .(2019).
Pengaruh    Prinsip-Prinsip    Good Governance    Terhadap  Kinerja Pmerintah  Daerah  Pada  Badan
Pengelola  Pajak  Dan  Retribusi
Daerah  Kabupaten  Musi  Ruwas . Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang. Talis  Zakarias.  (2019).  PENGARUH PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN  PUBLIK  (STUDI
PADA KANTOR KELURAHAN TEMAS,  KECAMATAN  BATU, KOTA  BATU). JISIP:  Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik . 8(2):
178-185
Ulfah    Rahmah    F    .(2018). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good    Governance    terhadap Kualitas    Pelayanan    Pengujian Kendaraan    Bermotor    (PKB) pada    Dinas    Perhubungan  Kota Sukabumi , Sukabumi : Universitas Muhammadiyah Sukabumi.