## ARAH POLITIK HUKUM NASIONALTERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM KERANGKA KONSTITUSI EKONOMI DI INDONESIA

## Fuqoha
Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, Kota Serang, Banten.
Correspondent email : fuqoha23@gmail.com
| Article History
:
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved : : : : 1 November  2021 25 Desember 2021 28 Desember 2021
30 Desember 2021

## Abstract
Economic  constitution  has  become  a  new  idea  within  the  constitutional  framework  as  the basic foundation for the development of the national and global economy. National economic policies  in  the  context  of  realizing  social  welfare  must  be  able  to  guard  and  control  the national economic system. Apart from the legal politics policy and the government's power in determining  the  direction  of  national  policy,  the  conception  of  the  economic  constitution  as the basic foundation must be realized. This study intends to describe the politics of national law  and  the  concept  of  economic  constitution  in  realizing  social  welfare.  This  research method  uses  normative  juridical  research  using  an  exploratory  descriptive  analytical approach.  The  characteristics  of  national  legal  politics  in  practice  still  influence  the realization  of  national  economic  policies,  even  though  it  has  implied  the  concept  of  an economic constitution in the 1945 constitution. Social welfare, which is the goal of the state, becomes a political tool for national law through a national economic system that cannot be separated from political power.
Keywords: Constitution; Economy; Welfare; Politics of Law ;
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 191-206 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Hukum sebagai suatu entitas keilmuan merupakan suatu disiplin ilmu yang dapat terus berkembang  yang dapat dilihat dari berbagai aspek serta dimensi.  Oleh karena itu, kompleksitas  hukum  yang dapat  dikaji  dari perspektif keilmuan tersebut  mengakibatkan luasnya  kajian  dari  ilmu  hukum.  Kompleksitas  yang  ada  pada  ilmu  hukum  itu  dapat dipelajari  dari  berbagai  aspek  keilmuan  sebagai  disiplin  hukum  seperti  teori  hukum, sejarah  hukum,  sosiologi  hukum,  antropologi  hukum,  perbandingan  hukum,  logika hukum, psikologi hukum dan terakhir adalah politik hukum. 1 Hukum sebagai entitas ilmu yang  sangat  kompleks  yang  dapat  dikaji  dalam  kerangka  politik  hukum  yang mengkristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan dalam pemberlakuan suatu  aturan,  regulasi,  kebijakan  hukum  sehingga  latar  belakang  politik  tertentu  dapat melahirkan  hukum  dengan  karakter  tertentu.  Oleh  karena  itu,  politik  hukum  dipandang sebagai  suatu  kerangka  keilmuan  yang  menelaah  konsep  bagaimana  politik mempengaruhi hukum atau hukum mempengaruhi politik dalam penyelenggaraan negara dan bangsa.
Hukum  sebagai  kaidah  atau  norma  sosial  tidak  terlepas  dari  nilai-nilai  yang berlaku  dalam  suatu  masyarakat,  bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  itu  merupakan pencerminan  dan  konkretisasi  dari  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Namun demikian,  setiap  kebijakan  hukum  dan  aturan  hukum  yang  diberlakukan  tidak  tertutup kemungkinan  dipengaruhi  oleh  aspek-aspek  atau  nilai-nilai  lainnya  seperti  sosial, ekonomi  dan  politik.  Sehingga  dalam  perumusannya,  kebijakan  hukum  akan  sangat ditentukan  oleh  aspek-aspek  tersebut,  termasuk  politik  yang  kemudian  dikenal  dengan istilah politik hukum. Definisi dari politik hukum beberapa telah diuraikan oleh para ahli hukum seperti Satjipto Rahardjo yang mengartikan politik hukum sebagai aktifitas untuk menentukan  suatu  pilihan  mengenai  tujuan  dan  cara-cara  yang  hendak  dipakai  untuk mencapai  tujuan  hukum.  Sedangkan  Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto mengartikan  sebagai  kegiatan  memilih  dan  menerapkan  nilai-nilai.  Selain  diartikan sebagai  cara  yang  dipilih  serta  nilai-nilai  yang  dituangkan,  politik  hukum  juga  dapat dilihat dari isi peraturan perundang-undangan. 2
Politik  hukum  jika  dilihat  dari  sifatnya  memiliki  sifat local dan particular ,  hal tersebut menunjukkan sudut pandang dalam pengimplementasian hukum dalam kerangka kekuasaan  negara.  Sifat  tersebut  merujuk  pada world  view atau  pandangan  hidup bebangsa  dan  bernegara, sociocultural dan political  will dari  suatu  pemerintah kekuasaan. 3 Dengan  kata  lain,  kedudukan  politik  hukum  sebagai  kajian  keilmuan
1 Imam Syaukani and A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum , Cet. Ke-11 (Depok: Rajawali Press, 2018). hlm. 2
2 Bergas Prana Jaya, Dasar-Dasar Pengantar Ilmu Hukum , Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Legality, 2019). hlm. 49
3 Ibid . hlm. 50
merupakan suatu landasan tindakan dalam pelembagaan, proses dan penegakkan hukum sesuai dengan kehendak penguasa.
Politik hukum sebagai legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan  diberlakukan  baik  dalam  pembaharuan  hukum  maupun  pergantian  hukum  lama. 4 Dengan  kata  lain,  politik  hukum  itu  pilihan  penguasa  tentang  hukum-hukum  apa  yang hendak  diberlakukan,  sekaligus  pilihan  tentang  hukum-hukum  yang  ditiadakan  dalam rangka  mencapai  tujuan  negara.  Merupakan  kenyataan  bahwa  setiap  pemerintahan memiliki tujuan yang harus dicapai dimana dalam konsep negara hukum upaya mencapai tujuan tersebut harus didasarkan pada hukum mengkonsepsi hukum sebagai alat.
Kajian  Politik  hukum  digunakan  sebagai  alur  berfikir  atau  untuk  memahami karakteristik suatu undangundang dalam sistem  hukum  yang diberlakukan suatu negara. Konsepsi politik hukum dalam pemikiran Mahfud MD yang mengatakan hukum sebagai produk  politik  yang  memberi  makna  suatu  “ legal  policy ”  menunjukan  suatu  peraturan perundang-undangan  atau  regulasi  sarat  akan  kepentingan  politik.  Meskipun  dalam hakikatnya  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  tidak  akan  pernah  terlepas  dari  faktor politik  sebagai  sarana  interaksi  antara  pemerintah  (penguasa)  dengan  masyarakat  dalam rangka  pembuatan  dan  pelaksanaan  keputusan  untuk  memperoleh  kebaikan  bersama. Politik  hukum  memiliki  arti  penting  bagi  terbentuknya  suatu  produk  hukum  khususnya perundangan-undangan  dan  kebijakan  hukum  nasional.  Oleh  karena  itu,  diperlukan sebuah  pemahaman  yang  mendalam  bagi  seluruh  subyek  negara  yang  terlibat  langsung maupun  tidak  langsung  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan dan/atau kebijakan hukum di Negara Indonesia.
Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  sebagaimana  ketentuan  Konstitusi Negara  Republik  Indonesia  berimplikasi  pada  tatanan  negara  yang  dilandaskan  pada hukum dan perundang-undangan sebagai dasar penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, negara melalaui  pemerintahan terus berupaya untuk melakukan pembangunan hukum  di Indonesia  dengan  cara  memperbaiki,  mengganti  atau  menyempurnakan  setiap  kebijakan hukum meliputi UUD 1945, undang-undang, hingga peraturan lainnya. Dalam praktiknya pembangunan  hukum  akan  dipengaruhi  oleh  kekuatan  politik  (arah  politik)  penguasa yang  dimulai  dengan  menata  kembali  tertib  hukum  dan  tata-urut  peraturan perundangundangan yang sejalan dengan karakteristik penguasa. Dengan demikian dalam membangun  susunan  perundang-undangan  yang  dapat  dijadikan  acuan  bagi  upaya memantapkan  perundang-undangan  yang  akan  dijadikan  landasan  mencapai  tujuan negara secara periodik maupun di masa depan, perumusan dan pengembangan kebijakan hukum  akan  sangat  ditentukan  oleh  kekuasaan  politik.  Dalam  menyikapi  persoalan perkembangan  hukum  nasional  ini,  sepertinya  perlu  suatu  upaya  untuk  melakukan
4 Deddy Ismatullah and Enung Nurjanah, Politik Hukum, Kajian Hukum Tata Negara , Cet. Ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018). hlm. 61
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 191-206 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
penataan kembali pada suatu pelembagaan hukum dengan didukung kualitas sumberdaya manusia  dan  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  terus  meningkat,  seiring  dengan pembaruan materi hukum yang terstruktur secara harmonis, dan terus menerus diperbarui sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan.
Politik  hukum  pada  akhirnya  akan  menunjukkan  karakteristik  suatu  kebijakan hukum  yang  didasarkan  pada  prinsip  dan  sistem  politik  negara.  Oleh  karena  itu, karakteristik  akan  sangat  berpengaruh  pada  tatanan  implementasi,  restrukturisasi  dan implikasi  suatu  produk  hukum.  Dalam  karakteristik  sistem  hukum  di  Indonesia  tidak terlepas dari faktor ideologi negara, sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang- undangan mengenai pemebentukan undang-undang bahwa landasan dasar pemebentukan perundang-undangan di Indonesia bersumber pada ideologi pancasila. Dengan demikian, maka  pancasila  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  karakter  politik  hukum  nasional  selain faktor sistem hukum yang telah terimplementasikan dalam kerangka hukum nasional.
Praktik  pengimplementasian  suatu  kebijakan  hukum  dalam  kerangka  hukum nasional  dibentuk  melalui  tatanan  yang  tersusun  dalam  program  legislasi,  baik  dalam bentuk program legislasi nasional maupun program legislasi daerah sebagaimana amanat kontitusi  tentang  otonomi  daerah.  Oleh  karena  itu,  program  legislasi  menjadi  salah  satu instrumen yang menentukan dalam proses pengaruh politik atau kekuasaan terhadap suatu kebijakan  hukum  yang  akan  diberlakukan.  Penentuan  suatu  program  legislasi  yang menunjukan  arah  dari  suatu  politik  hukum  nasional  tidak  terlepas  dari  tujuan  dan kepentingan  nasional  dan/atau  kepentingan  negara.  Salah  satu  amanat  konstitusi  adalah kesejahteraan  sosial  sebagaimana  tertuang  dalam  konstitusi  atau  undang-undang  dasar negara  Republik  Indonesia  1945  dalam  BAB  XIV  tentang  perekonomian  nasional  dan kesejahteraan sosial.
Kesejahteraan sosial menjadi tanggungjawab negara melalu program-program dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi nasional. Hal tersebut dapat terlihat dari  gagasan  amandemen  konstitusi  negara  Republik  Indonesia  yang  menempatkan perekonomian  nasional  dan  kesejahteraan  dalam  satu  pembahasan  sebagaimana dituangkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Menelaah gagasan Jimly  Asshiddiqie  mengenai  perekonomian  nasional  dan  kesejahteraan  sosial  yang diamanatkan dalam konstitusi yang disebut dengan istilah konstitusi ekonomi. Konstitusi ekonomi  dimaknai  sebagai  bentuk  konsep  ekonomi  yang  dituangkan  dalam  kerangka hukum,  hal  tersebut  didasarkan  bahwa  ilmu  ekonomi  berbeda  dengan  kebijakan ekonomi. 5 Oleh karena itu, praktik perekonomian nasional hendaknya diselaraskan secara konstitusional dalam bidang ekonomi sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial.
5 Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Ekonomi (Ekonomi Pasar, Demokrasi Dan Konstitusi),” jimly.com, 2018, http://www.jimly.com/makalah/namafile/164/Pengantar_Ekonomi_Konstitusi.pdf.
Negara  yang  pertama  kali  memasukkan  kebijakan  arah  ekonomi  ke  dalam konstitusinya  ialah  Rusia  yang  pada  saat  itu  bernama  ( The  Russian  Soviet  Federative Socialist Republic-SFSR ) Soviet-Russia di tahun 1918. 6 Dari konsepsi kebijakan ekonomi yang  dilandaskan  pada  konstitusi  telah  memberikan  pondasi  pemikiran  pada  berbagai negara  dan  termasuk  Indonesia  untuk  menerapkan  konsep  konstitusi  ekonomi sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945. Didasarkan  pada  perkembangan  konstitusi  dan  ekonomi  yang  berimplikasi  pada kepentingan  nasional  menjadikan  konstitusi  ekonomi  sebagai  arah  kebijakan  politik hukum. Oleh karena itu, pengembangan hukum ekonomi nasional akan dipengaruhi oleh kekuasaan politik dan karakteristik politik hukum.
Konsepsi  konstitusi  ekonomi  berpijak  pada  hukum  sebagai  dasar  implementasi perekonomian,  sehingga  ekonomi  tidak  hanya  diimplementasi  sebagai  suatu  upaya  dan usaha  sebagaimana  ilmu  ekonomi.  Dilandaskan  pada  prinsip  konstitusi,  maka penyelenggaraan  perekonomian  nasional  dijadikan  sebagai  kebijakan  dalam  bentuk regulasi,  sehingga  praktik  ekonomi  merupakan  representasi  ketentuan  hukum  baik melalui konstitusi maupun regulasi-regulasi sebagai  bentuk  kebijakan hukum.  Dinamika perekonomian  nasional  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  akan  selalu dipengaruhi oleh faktor kekuasaaan politik yang berimplikasi pada arah kebijakan politik hukum  nasional.  Oleh  karena  itu,  bagaimana  arah  politik  hukum  nasional  sebagai identitas  konstitusi  ekonomi  dan  bagaimana  karakteristik  kekuasaan  politik  dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dalam kerangka konstitusi ekonomi.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  pendekatan  yuridis  normatif. Pendekatan  dalam  penelitian  yuridis  normatif  berupaya  mengkonsepsikan  aturan  hukum sebagai  kaidah  untuk  menganalisis  data  secara  sistematis  dengan  peraturan-peraturan yang ada. 7 Sedangkan model penelitian yang disuguhkan yaitu model penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menggambarkan fakta-fakta secara sistematis dan terintegrasi. Penelitian kualitatif mengarah pada eksplorasi suatu makna yang timbul dari  dinamika  sosial. 8 Sumber  data  yang  dihimpun  diambil  dari  studi  kepustakaan  yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan konstitusi negara Republik Indonesia sebagai  bahan  primer  dan  buku,  jurnal,  dokumen-dokumen  dan  internet/website  sebagai bahan sekunder.
6 Agnes Harvelian, “Mahkamah Konstitusi Dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia,” Jurnal Konstitusi Vol. 13, No. 3 (2016): 530, https://doi.org/10.31078/jk1333. hlm. 532
7 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Press, 2006). hlm. 14
8 John W. Creswell, Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed , Third Ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). hlm. 4
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 191-206 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik Politik Hukum Nasional Dalam Kerangka Konstitusi Ekonomi
Karakteristik  politik  hukum  dalam  disiplin  ilmu  hukum  oleh  Purnadi Purbacaraka  dikatakan  sebagai  suatu  kajian  yang  khas  sebagai  salah  satu  ajaran tentang  hukum  dimana  politik  hukum  memiliki  keterkaitan  antara  teori  dan  filsafat hukum. Oleh karena itu, politik hukum dipandang sebagai ilmu hukum yang mengkaji tentang penemuan hukum ( rechtsvinding ) dan pembentukan hukum ( rechtsvorming ). 9 Dalam  pandangan  Purnadi  Purbacaraka  dapatlah  dijadikan  sebagai  dasar  berfikir bahwa  politik  hukum  merupakan  salah  satu  kajian  keilmuan  mengenai  proses penemuan  hukum  dan  pembentukan  hukum  yang  disesuaikan  dengan  konteks situasional  dan  kondisional  suatu  bangsa,  yang  dipengaruhi  oleh  kultur  dan  budaya bangsa, serta dipengaruhi oleh ideologi dan nilai-nilai religius yang dianut oleh bangsa dan negara.
Politik  hukum  dalam  kerangka  hukum  tata  negara  oleh  Faisal  Sulaiman 10 ditafsirkan  sebagai  kebijakan  dasar  penyelenggara  negara  dalam  bidang  hukum  yang akan,  sedang,  dan  telah  berlaku,  yang  bersumber  dari  nilai-nilai  yang  berlaku  di masyarakat  dalam  rangkan  mencapai  tujuan  yang  dicita-citakan.  Maksud  dari penafsiran  Faisal  Sulaiman  terhadap  politik  hukum  sebagai  suatu  pilihan  pada kebijakan hukum yang digunakan oleh penguasa negara baik yang telah berlaku, yang baru  diberlakukan,  maupun  yang  akan  (masih  dalam  rancangan)  diberlakukan dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  yang  hidup  dimasyarakat  dan/atau  falsafah  hidup  bangsa dan negara.
Falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia merujuk pada ideologi bangsa dan negara  Indonesia  yang  bersumber  pada  pancasila.  Dalam  kerangka  hukum,  maka kedudukan  pancasila  adalah  sumber  dari  segala  sumber  hukum  sebagaimana dituangkan  dalam  kerangka  konstitusi  maupun  dalam  prasyarat  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  tertuang  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  bahwa pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.
Makna  ideologi  diuraikan  Edward  Shill  sebagai  nilai-nilai  dan  pandangan masalah  yang  dianggap  pokok  melalui  penjabaran  penguasa  yang  memiliki kepentingan akan ideologi tersebut, serta ideologi menuntut ketaataan dari rakyat agar memelihara  ideologi  secara  konsensus  dan  sangat  peka  terhadap  penyimpangan
9 Purnadi Purbacaraka and M. Chidir Ali, Disiplin Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990). hlm. 2
10 Ismatullah and Nurjanah, Op.cit . hlm. 21
terhadap  ideologi  tersebut. 11 A.  Hamid  S.  Attamimi  menempatkan  pancasila  sebagai dasar  yuridis  dan  ideologis,  dimana  pancasila  dalam  konotasi  yuridis  melahirkan berbagai  macam  perundang-undangan  yang  tersusun  secara  hierarkis  dengan  sumber pancasila.  Sedangkan  sebagai  ideologi  dikonotasikan  sebagai  program  sosial  politik yang menjadikan hukum sebagai alat yang sumbernya adalah pancasila. 12
Implementasi  pancasila sebagai  pandangan hidup  bersama dalam  aspek-aspek hukum  yang  terumuskan  didalam  sistem  hukum  di  Indonesia  berimplikasi  pada pemahaman nilai-nilai pancasila yang harus ditanamkan sejak dini bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat, sehingga pancasila sebagai ideologi menjadi landasan pemikiran dan perilaku individu maupun sosial masyarakat. Oleh karena itu, pancasila diaktualisasikan  dalam  setiap  bentuk  tindakan  masyarakat  baik  dalam  hubungan hukum maupun hubungan sosial bermasyarakat. Kedudukan pancasila sebagai sumber dari  segala  sumber  hukum  negara  diimplementasi  dengan  menempatkan  nilai-nilai pancasila  yang  tidak  hanya  dijadikan  sebagai  sumber  substantif  dalam  aspek-aspek hukum  dan  perundang-undangan.  Sehingga  pancasila  menjadi  cerminan  perilaku masyarakat  baik  individu  maupun  kelompok  masyarakat  sesuai  dengan  nilai-nilai dasar dan pandangan hidup bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia.
Pancasila  sebagai  falsafah  atau  ideologi  negara  oleh  Rachmi  Yulianti 13 dapat dilihat  dalam  2  (dua)  sudut  pandang,  pertama  dipahami  secara  normatif  pancasila dijadikan  sebagai  acuan  dalam  segala  tindakan.  Kedua,  dipahami  secara  filosofis dijadikan sebagai kajian atas nilai dan norma yang berkembang dimasyarakat. Dengan demikian  pancasila  memiliki  kedudukan  yang  sangat  berarti  dalam  sistem ketatanegaraan  di  Indonesia.  Dengan  berasumsi  pada  pemikiran  tersebut  jelaslah bahwa  secara  normatif  nilai-nilai  pancasila  mempengaruhi  karakteristik  suatu kebijakan  hukum  dan/atau  regulasi  yang  dibentuk  oleh  negara  Indonesia.  Rumusan pancasila sebagai falsafah Negara dapat menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara dalam  bingkai  konsep  demokrasi  konstitusional  yang  dianut  oleh  Negara  Indonesia. Pancasila sebagai ideologi Negara yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan seperangkat nilai yang terdiri dari pandangan hidup ( world view ),  nilai-nilai  dan  norma-norma  yang  menjadi  cita-cita  dan  tujuan  bangsa  dan negara Indonesia. 14
Konsepsi  prinsip  pancasila  sebagai  sumber  segala  sumber  hukum  berdampak pada sistem ketatanegaraan baik secara normatif maupun secara filosisfis. Secara tidak
11 Tatu Afifah, Fuqoha Fuqoha, and Sukendar Sukendar, “Implikasi Ideologi Pancasila Pada Gerakan Sosial Islam Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2020): 181–91, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.3003. hlm. 188
12 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi , Cet. Ke-4 (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017). hlm. 51
13 Suryana Sudrajat and Abdul Malik, eds., Negara Darurat Etika , Cet. Ke-1 (Serang: Serabook, 2018). hlm. 454
14 Eggi Sudjana, Islam Fungsional , Ed.1 (Jakarta: Rajawali, 2008). hlm. 128
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 191-206 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
langsung  keberadaan  dan  kedudukan  pancasila  sebagai  falsafah  negara  memberikan pengaruh  dalam  penyelenggaraan  negara  termasuk  terhadap  kerangka  hukum  dan sistem  hukum  di  Indonesia.  Konsep  pengaruh  menurut  Beddy  Iriawan  digambarakan dalam  hubungan  konsep  kekuasan  ( power )  dan  konsep  pengaruh  ( influence )  bahwa pengaruh merupakan suatu bentuk kekuasaan secara filosofis maupun psikologis yang memberikan  kesan/mempengaruhi  seseorang  atau  orang  lain. 15 Dalam  tatanan praktiknya terhadap implementasi politik hukum terhadap sistem hukum di Indonesia, Satjipto  Rahardjo  mendefinisikan  politik  hukum  sebagai  aktivitas  memilih  dan  cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial melalui hukum. 16 Dengan demikian karakteristik politik hukum bukan hanya terletak dan dipengaruhi oleh ideologi, akan tetapi  juga  dipengaruhi  oleh  proses  terbentuknya  kebijakan  hukum  yang  akan diberlakukan tersebut.
Dinamika  pengaruh  terhadap  cara  dan  proses  perumusan  suatu  kebijakan hukum dalam kerangka politik hukum sebagaimana pemikiran Satjipto Rahardjo juga diungkapkan oleh Moh. Mahfud yang lebih ekstrim dengan menyebut hukum sebagai produk politik. Pemikiran tersebut didasarkan pada pemikiran K.C Wheare mengenai konstitusi  bahwa  peraturan  perundang-undangan  merupakan resultante (produk kesepakatan politik). 17
Menelaah  hukum  sebagai  produk  politik  sebagaimana  dimaksud  oleh  Moh. Mahfud,  maka  perlu  ditelaah  sistem  politik  yang  mempengaruhi  dan  merumuskan suatu  kebijakan.  Sistem  politik  diorientasikan  pada  gejala-gejala  politik  sebagai rangkaian proses yang mempengaruhi jalannya suatu sistem sosial oleh pelaku-pelaku politik.  Dalam  penjelasan  Miriam  Budiardjo  mengenai  konsep  sistem  politik diidentikan  dengan  konsep  proses,  struktur  dan  fungsi. 18 Proses  menunjukan  pola hubungan  antara  satau  sama  lain  dalam  kerangka  bernegara  seperti  parlemen,  partai politik,  birokrasi  yang  pada  akhirnya  pola  hubungan  sebagai  proses  tersebut  akan membentuk  struktur  pelembagaan  formal  yang  pada  akhirnya  memberikan kewenangan  dalam  kerangka  hierarki  pelembagaan  sehingga  setiap  lembaga memerankan  fungsi-fungsi  tertentu  seperti  merumuskan  kebijakan  yang  merupakan cita-cita dan tujuan masyarakat.
Tipologi  sistem  politik  sangatlah  beragam  yang  dipengaruhi  dengan  ideologi bangsa dan negara maupun sistem hukum yang diselenggarakan dengan berlandaskan pada  konstitusi  sebagai  dasar  negara  hukum.  Oleh  karena  itu,  sistem  politik  di Indonesia dapat ditelaah melalui konstitusi sebagaimana diistilahkan oleh K.C Wheare
15 Beddy Iriawan Maksudi, Sistem Politik Indonesia : Pemahaman Secara Teoretik Dan Empirik , 1st ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2013). hlm. 87
16 Ismatullah and Nurjanah, Op.cit . hlm. 23
17 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia , Cet. Ke-4 (Jakarta: Rajawali Press, 2011). hlm. 6
18 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm. 57
sebagai  produk  kesepakatan  politik.  Dilihat  dari  konsep  sistem  politik  Indonesia dengan  merujuk  pada  konstitusi,  maka  dapat  dielaborasi  dengan  konsep  negara hukum.  Dimana  konsep  negara  hukum  menekankan  pada  peranan  konstitusi  sebagai landasan  dasar  bernegara.  Dalam  kerangka  sistem  politik  yang  dilandaskan  pada konstitusi  negara  Indonesia,  maka  salah  satu  konsep  dan/atau  sistem  politik  adalah prinsip  demokrasi.  Prinsip  demokrasi  merupakan  ciri  dari  konsep  negara  hukum, menurut  J.  Stahl  dan  Kant  sering  disebut  dengan  istilah rechtsstaat sedangkan  A.V Dicey menyebutnya dengan istilah rule of law . 19 Berlandaskan pada konsepsi  negara hukum, baik konsepsi rechtsstaat maupun rule of law , maka hukum menjadi landasan yang  menjadi  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  yang  menjamin  hak  asasi manusia  dalam  pergaulan  hidup  bermasyarakat  dalam  prinsip  demokrasi konstitusional.
Konsep rechtstaat dan rule  of  law menempatkan  konstitusi  sebagai  landasan bernegara.  Konstitusi  menjadi  dasar  hukum  tertulis  yang  paling  tinggi  dalam  konsep negara hukum,  sehingga konstitusi  menjadi rujukan dasar  atau sumber hukum  dalam berbagai  tindakan  bernegara.  Dengan  demikian,  prinsip  demokrasi  sebagai  pilihan sistem  politik  di  Indonesia  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  terlibat  dalam pemerintahan, termasuk dalam proses perumusan suatu kebijakan hukum.
Konsep  politik  sebagai  interaksi  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  dalam rangka proses  pembuatan dan pelaksanaan keputusan, merupakan bagian  dari prinsip dan sistem demokrasi  yang dianut bangsa dan negara Indonesia  yang dikenal dengan istilah  demokrasi  konstitusional.  Oleh  karena  itu,  Moh.  Mahfud  menguraikan  sistem politik  mempengaruhi  rumusan  hukum  dan  pelaksanaan  hukum  sebagaimana istilahnya  mengenai  hukum  sebagai  produk  politik.  Pemikiran  Moh.  Mahfud  bahwa suatu  sistem  politik  dan/atau  konfigurasi  politik  rezim  akan  mempengaruhi  suatu produk  hukum  yang  dilahirkan.  Hal  tersebut  berimplikasi  pada  kenyataan  bahwa negara  dengan  sistem  politik  demokratis  akan  menghasilkan  produk  hukum  yang responsif, sedangkan negara dengan sistem politik otoriter, akan menghasilkan produk hukum yang konservatif. 20
Konsepsi  tersebut  akan  memberikan  karakteristik  pada  produk  hukum  yang lahir  dari  keseimbangan  kekuatan  politik  atau  konfigurasi  politik  yang  merupakan buah  pemikiran  politik  yang  dilakukan  oleh  politisi  (Eksekutif  dan/atau  Legislatif). Moh. Mahfud mengasumsikan hubungan dasar politik dan hukum sebagai berikut : 21
a) Hukum  determinan  atas  politik  dalam  arti  politik  harus  tunduk  pada  aturan- aturan hukum, sehingga pergerakan politik seperti apapun harus sesuai dengan
19 Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi , Ed. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm. 130
20 Ismatullah and Nurjanah, Op.cit . hlm. 41
21 Ibid .
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 191-206 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
ketentuan  yang  ditetapkan.  Oleh  karena  itu,  hukum  harus  menyediakan seperangkat aturan main untuk semua kehidupan politik;
b) Politik  determinan  atas  hukum  dalam  arti  politiklah  yang  akan  menentukan kehidupan hukum. Pemikiran ini didasari asumsi bahwa hukum adalah produk politik, sehingga substansi hukum merupakan hasil pemikiran (kristalisasi) dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing;
c) Antara  hukum  dan  politik  terjalin  hubungan  yang  independen  atau  saling tergantung,  dimana  hukum  dan  politik  mempunyai  kedudukan  atau  kekuatan seimbang. Konsepsi hubungan tersebut bahwa hukum tanpa kekuasaan politik akan lumpuh dan sebaliknya politik tanpa kekuasaan hukum akan kesewenang- wenangan.
Karakteristik politik hukum yang melahirkan identitas hukum nasional dengan berpatokan  pada  pemikiran  Moh.  Mahfud  memiliki  karakter  yang  saling  berkaitan dengan  keseluruhan  tipologi  tersebut.  Pertama,  konsepsi  hukum  lebih  determinan  itu dapat dilihat dari kekuasaan konstitusi  yang membatasi segala kehendak politik yang merumuskan  bahwa  negara  Indonesia  berdasarkan  pada rechtsstaat dan  bukan machtsstaat menunjukkan  bahwa  hukum  memiliki  kedudukan  yang  lebih  dominan daripada  politik.  Kedua,  dalam  tatanan  praktik  cenderung  pada  politik  yang mendominasi  hukum  dengan  melihat  pada  kontestasi  eksekutif  dan  legislatif  dalam merumuskan kebijakan-kebijakan hukum sebagaimana rezim kekuasaan tertentu yang berdampak pada pilihan-pilihan hukum yang akan diberlakukan oleh penguasa baik di eksekutif  maupun  di  legislatif.  Konsep  politik  lebih  dominan  dari  pada  hukum  juga sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo 22 bahwa suatu produk hukum sarat dengan warna  politik  ( law  as  product  of  political  process ).  Oleh  karena  itu,  sulit menerjemahkan  bagaimana  karakteristik  politik  hukum  di  Indonesia  dengan menggunakan pemikiran pertama dan kedua dari Moh. Mahfud.
Ketiga,  menganalogikan  hukum  dan  politik  sebagai  konsep  yang  saling bergantung  satu  sama  lain  sangatlah  kompleks.  Meskipun  dikatakan  bahwa  hukum tanpa  kekuasaan  politik  akan  lumpuh  dan  politik  tanpa  hukum  akan  sewenang- wenang,  namun  pada  faktanya  hukum  tetap  menjadi  suatu  komoditas  bagi  para pembentuk  undang-undang  dengan  kekuasaanya  merumuskan  dan  melahirkan  suatu kebijakan hukum atau produk hukum disesuaikan dengan kebutuhan penguasa dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan oleh penguasa (rezim).
Asumsi Moh. Mahfud mengenai hukum sebagai produk politik, dikonsepsikan beliau  dengan  memaknainya  dengan  kerangka  dan  analogi  bahwa  politik  demokratis akan  membuka  peluang  bagi  peran  dan  potensi  masyarakat  secara  maksimal  untuk memberikan  dan  menentukan  suatu  kebijakan  hukum  yang  akan  diberlakukan.
22 Ibid .
Kemudian politik otoriter menempatkan pemerintah pada posisi yang dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan hukum. 23
Konstitusi  ekonomi  sebagai  landasan  dasar  dalam  pemebntukan  kebijakan- kebijakan  politik  hukum  dibidang  ekonomi  tidak  akan  terlepas  dari  proses  dan program-program yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkuasa. Sehingga kebijakan hukum  ekonomi  dalam  kerangka  konstitusi  ekonomi  sebagaimana  gagasan  Jimly Asshiddiqie 24 sebagai  suatu  pendekatan  hukum  dan  konstitusi  pada  bidang  ekonomi dikarenakan  ketidakpastiannya  penyelenggaraan  perekonomian  nasional  dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
Interpretasi  terhadap  konsepsi  konstitusi  ekonomi  berbeda  dengan  ekonomi konstitusi  dalam  penelitiannya  menjelaskan  bahwa  konstitusi  ekonomi  merupakan konstitusi  yang  di  dalamnya  memuat  norma-norma  dasar  kebijakan  ekonomi. Sedangkan  ekonomi  konstitusi  adalah  perekonomian  berdasarkan  konstitusi  atau  di sebut  juga  sebagai constitutional  market  economy . 25 Maksud  dari  penafsiran  tersebut bahwa  konsep  konstitusi  ekonomi  lebih  pada  kebijakan  dasar  dalam  pembangunan sistem ekonomi nasional yang bersumber pada konstitusi dan sebagai sumber kontrol kekuasaan  ekonomi.  Sedangkan  konsepsi  ekonomi  konstitusi  hanya  mewujudkan kebijakan  hukum  sebagai  pengatur  pelaksanaan  perekonomian  sebagai  akibat  dari konsep negara hukum.
Didasarkan  pada  konsepsi  politik  hukum  yang  diuraikan  diatas,  maka  penulis berkesimpulan  bahwa  karakteristik  politik  hukum  nasional  yang  didasarkan  pada prinsip  demokrasi  konstitusional  di  Indonesia  tercermin  dalam  kerangka  yuridis normatif  sebagaimana  diatur  dalam  kerangka  konstitusi  dan  peraturan  perundang- undangan.  Namun  demikian,  dalam  tatanan  proses  empiris  pembentukan  kebijakan hukum cenderung pada sifat otoriter yang memperlihatkan kekuasaan pemerintah baik eksekutif  maupun  legislatif.  Sehingga  identitas  hukum  nasional  terwujud  semi demokratis,  dengan  wujud  produk  hukum  yang  demokratis  akan  tetapi  proses  yang elitis  dengan  memaksakan  kehendak  penguasa  dengan  dasar  ketercapaian  tujuan- tujuan  dan  program-program  pemerintah  atau  rezim  penguasa.  Amien  Rais mengemukakan  mengenai  perbedaan  format  dan  substansi  demokrasi,  bahwa appearance suatu  sistem  politik  dapat  terlihat  demokratis,  tetapi essence -nya sebenarnya otoriter. 26
23 Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi . Op.cit . hlm. 67
24 Jimly Asshiddiqie, “Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi,” Jurnal Hukum Prioris Vol. 3, No. 2 (2013): 1–26, https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/360/330. hlm. 4
25 Harvelian, Op.cit . hlm. 535
26 Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Op.cit . hlm. 11
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 191-206 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
2. Pengaruh  Kekuasaan  Politik  Terhadap  Program  Legislasi  Nasional  Dalam Bidang Ekonomi
Berbagai terminologi tentang politik hukum yang bermuara pada konsep legal policy mengenai  kebijakan  hukum  yang  akan  diberlakukan  atau  tidak  diberlakukan, yang selanjutnya politik hukum akan sangat dipengaruhi oleh sistem politik dan sistem hukum  yang melandasi suatu politik hukum pada prinsipnya adalah suatu upaya bagi pemrintah  dalam  mewujudkan  suatu  pijakan  dalam  rangka  mencapai  cita-cita  dan tujuan-tujuan negara.  Oleh karena itu, tidak dapat  dipungkiri sebagaimana pemikiran Sunaryati  Hartono  yang  mengatakan  bahwa  hukum  merupakan  alat. 27 Dengan demikian,  maka  politik  hukum  merupakan  sarana  pemenuhan  alat-alat  yang  akan digunakan oleh pemerintah dan/atau penguasa dalam menciptakan suatu sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita dan tujuan-tujuan bangsa dan negara Indonesia.
Cita-cita  dan  tujuan-tujuan  bangsa  dan  negara  merupakan  suatu  keniscayaan yang  harus  diperjuangkan  oleh  seluruh  rakyat  secara  umum  maupun  pemerintahan (penguasa) secara khusus yang merepresentasikan kehendak-kehendak rakyat melalui proses  demokratis.  Pemerintahan  memegang  kendali  dalam  sistem  tata  pemerintahan sebagai  bagian  yang  terbentuk  dari  sistem  politik  nasional.  Konsep  politik  sebagai interaksi  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  dalam  rangka  proses  pembuatan  dan pelaksanaan keputusan, merupakan bagian dari prinsip dan sistem demokrasi. Namun dalam  praktiknya,  politik  terkadang  melampaui  batasan-batasan  sehingga  seringnya politik  mengintervensi  terhadap  pembentukan  dan  penerapan  hukum  nasional. Sehingga memunculkan  suatu pertanyaan mengenai  hubungan kekuasaan hukum  dan kekuasaan  politik  dalam  sistem  ketatanegaraan.  Moh.  Mahfud 28 mengkonstruksikan supremasi  antara  hukum  dan  politik,  sehingga  dapat  diketahui  landasan  adanya intervensi  politik  terhadap  hukum,  maupun  sebaliknya  kekuasaan  hukum  terhadap politik.
Konteks  supremasi  hukum  dan  politik  akan  berdampak  pada  sistem  hukum nasional,  dimana  oleh  Lawrence  Friedman  sistem  hukum  akan  terumuskan  dalam  3 (tiga) unsur yang mendasar yaitu substansi atau isi hukum ( substance ), struktur hukum ( structure ),  dan  budaya  hukum  ( culture ). 29 Bila  unsur-unsur  tersebut  dikorelasikan dengan  pengaruh  ( influence )  dalam  kerangka  politik,  dimana  pengaruh  dimaknai sebagai upaya mengubah sikap dan prilaku. 30
Dengan mengelaborasi makna pengaruh dan politik yang dikorelasikan dengan sistem  hukum  sebagaimana  konsepsi  Lawrence  Friedman  maka  dapat  dimaknai
27 Ismatullah and Nurjanah, Op.cit . hlm. 30
28 Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia. Op.cit . hlm. 9
29 Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Op.cit . hlm. 32
30 Akbar Kaelola, Kamus Istilah Politik Kontemporer , Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Cakrawala, 2009). hlm. 231
sebagai suatu interaksi pemerintah dalam mengubah baik substansi atau isi hukumnya, kemudian  struktur  hukumnya  maupun  budaya  hukum  yang  menjadi  karakteristik sistem  hukum  nasional  yang  didasarkan  pada  kepentingan  penguasa  (rezim) menunjukkan  supremasi  politik  terhadap  hukum  sangat  dominan.  Oleh  karena  itu, intervensionis politik terhadap hukum merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari dalam kerangka politik hukum nasional.
Pola  hubungan  hukum  dan  politik  digambarkan  oleh  Nonet  dan  Selznik melalui 3 (tiga) kerangka hubungan, antara lain : 31
1) Pola hubungan bersifat represif ( repressive law )
2) Pola hubungan bersifat otonomi ( autonomous law )
3) Pola hubungan yang bersifat responsive ( responsive law )
Diuraikan  oleh  Nonet  dan  Selznik  bahwa  pola  hubungan  yang  represif  antara politik  dan  hukum  menempatkan  hukum  sebagai  bagian  dari  komoditas  politik, sehingga hukum  hanya dijadikan alat kekuasaan  yang pada praktiknya menempatkan hukum  dibawah  kendali  politik  penguasa.  Dengan  demikian,  baik  substansi,  struktur dan  budaya  hukum  nasional  diperbaiki,  diubah,  hingga  diganti  demi  kepentingan politik,  khususnya  penguasa  atas  nama  stabilitas  maupun  kepentingan  negara.  Pola hubungan  otonom  antara  hukum  dan  politik  memberikan  kedudukan  yang  seimbang antara  politik  dan  hukum,  sehingga  tidak  ada  yang  lebih  dominan  antara  hukum maupun politik. Sehingga hukum tidak diintervensi oleh politik dan dijadikan sebagai alat oleh kekuasaan yang represif. Konsepsi ini menunjukan adanya kekuasaan hukum terhadap politik sehingga terbentuknya suatu sistem hukum yang otonom.
Kerangka  hubungan  hukum  dan  politik  yang  paling  ideal  menurut  Nonet  dan Selznik adalah kerangka hubungan yang responsif. Konsepsi ini menempatkan hukum dan  politik  yang  menciptakan  suatu  harmonisasi  dan  konsistensi  pembentukan  , penerapan  dan  penegakan  hukum,  meskipun  terhadap  kepentingan  pemerintah (penguasa).  Dengan  demikian,  pemerintahan  akan  senantiasa  bersandar  pada  hukum, meskipun  hukum  merupakan  produk  politik  pemerintah  yang  diciptakan  untuk mengontrol prilaku politik pemerintahan dan masyarakat.
Berangkat  dari  konsepsi  hukum  dan  politik  oleh  Nonet  dan  Selznik  maka diarahkan  pada  politik  pembangunan  hukum  nasional  akan  mengarah  pada perencanaan  pembangunan  hukum  yang  termuat  dalam  Program  Legislasi  Nasional (PROLEGNAS).  Sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  politik  hukum nasional  dimaknai  sebagai  suatu  kebijakan  dasar  penyelenggaraan  negara  Indonesia dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai- nilai  yang  berlaku  di  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  negara  yang  dicita-citakan.
31 Samsul Wahidin, Politik Penegakan Hukum Di Indonesia , Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). hlm. 76
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 191-206 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Dengan  konsepsi  Program  Legislasi  Nasional  sebagai  bentuk  pemetaan  dan perencanaan  suatu  kebijakan-kebijakan  hukum  dimasa  yang  akan  datang.  Moh. Mahfud MD mengemukakan bahwa Program Legislasi Nasional sebagai bentuk potret politik  hukum. 32 Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  program  legislasi  nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan politik dan hukum sehingga terbentuk kerangka konseptual politik hukum nasional.
Program  legislasi  nasional  sebagai  bentuk  dan  potret  politik  hukum  disusun berdasarkan  perencanaan  eksekutif  melalui  Presiden  dan  pemerintahannya  maupun Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  yang  pada  kekuasaanya  untuk  menetapkan  dan mengesahkan  suatu  rancangan  hukum  dengan  proses  sebagaimana  diatur  dalam perundang-undangan  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  pembentukan  peraturan perundang-undangan. Proses yang dilalui sampai dengan pengesahan suatu rancangan undang-undang  tersebut  yang  memberikan  proses  politik  hukum  terhadap  suatu kebijakan hukum.
Dalam  praktik  pelakasanaan  program  legislasi  nasional,  pemerintahan  baik legislatif maupun eksekutif dapat mengarahkan dan memprioritaskan suatu kebijakan hukum  sehingga politik hukum  dapat  mengarah pada intervensi  dan pengaruh politik terhadap  hukum  yang  akan  diberlakukan  oleh  penguasa  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan hukum pemerintah (rezim penguasa). Hal tersebut yang kemudian menjadi asumsi Moh. Mahfud terhadap politik hukum yang menjadkan hukum sebagai produk politik.

## D. KESIMPULAN
Dari  uaraian  singkat  mengenai  karakteristik  politik  hukum  nasional  dalam kerangkan konstitusi ekonomi, pada akhirnya menunjukkan bagaimana hubungan hukum dan  politik  sehingga  terbentuk  kerangka  politik  hukum  sebagai  suatu  kajian  keilmuan dalam hukum. Dilihat dari karakteristik politik hukum nasional tercermin dalam kerangka normatif  sebagai  sarana  pembangunan  dan  pembaharuan  hukum  yang  didasarkan  pada konstitusi  dan  peraturan  perundang-undangan.  Namun  demikian,  secara  proses  bahwa pembentukan  kebijakan  hukum  cenderung  pada  sifat  otoriter  yang  memperlihatkan kekuasaan  pemerintah  baik  eksekutif  maupun  legislatif.  Sehingga  identitas  hukum nasional terwujud semi demokratis, dengan wujud produk hukum  yang  demokratis akan tetapi  proses  yang  elitis  dengan  memaksakan  kehendak  penguasa  dengan  dasar ketercapaian  tujuan-tujuan  dan  program-program  pemerintah  atau  rezim  penguasa. Pengaruh  politik  yang  dominan  sebagaimana  diuraikan  Nonet  dan  Selznik  menjadi karakteristik hukum yang represif dalam pembentukan dan pembaharuan hukum nasional. Terlebih  dalam  rangka  pembangunan  hukum  disusun  melalui  program  legislasi  nasional
32 Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Op.cit . hlm. 33
yang  dikatakan  oleh  Moh.  Mahfud  sebagai  potret  politik  hukum.  Dalam  praktiknya pengaruh tersebut dapat mempengaruhi dan mengarahkan suatu program legislasi dengan menempatkan  kebijakan  hukum  yang  dianggap  strategis  kedalam  program  prioritas, dengan kata lain adanya intervensi kekuasaan politik terhadap hukum.
Konsepsi  konstitusi  ekonomi  yang  digagas  oleh  Jimly  Asshiddiqie  memberikan suatu pemikiran bahwa konstitusi sebagai landasan dasar dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan  bangsa  dan  negara  sebagaimana  dituangkan  dalam  undang-undang  dasar  1945 harus  mulai  mengimplementasikan  kekuasaan  konstitusi  dalam  bidang  ekonomi. Meskipun secara tersirat dalam undang-undang dasar 1945 telah diamanatkan, tetapi hal tersebut  tetap  dipengaruhi  oleh  politik  hukum  dan  arah  kebijakan  politik  hukum penguasa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku & Jurnal
Afifah,  Tatu,  Fuqoha  Fuqoha,  and  Sukendar  Sukendar.  “Implikasi  Ideologi  Pancasila  Pada Gerakan Sosial Islam Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional.” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4, No. 2 (2020): 181–91. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.3003. Asshiddiqie,  Jimly.  “Konstitusi  Ekonomi  (Ekonomi  Pasar,  Demokrasi  Dan  Konstitusi).” jimly.com, 2018. http://www.jimly.com/makalah/namafile/164/Pengantar_Ekonomi_Konstitusi.pdf.
———. “Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi.” Jurnal Hukum Prioris Vol. 3, No. 2 (2013): 1–26. https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/360/330.
Asshidiqie, Jimly. Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi . Ed. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Budiardjo,  Miriam. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .  Revisi.  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2008.
Creswell, John W. Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed . Third Ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Harvelian,  Agnes.  “Mahkamah  Konstitusi  Dan  Penguatan  Konstitusi  Ekonomi  Indonesia.” Jurnal Konstitusi Vol. 13, No. 3 (2016): 530. https://doi.org/10.31078/jk1333. Ismatullah,  Deddy,  and  Enung  Nurjanah. Politik  Hukum,  Kajian  Hukum  Tata  Negara .  Cet. Ke-1. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
Jaya,  Bergas  Prana. Dasar-Dasar  Pengantar  Ilmu  Hukum .  Cet.  Ke-1.  Yogyakarta:  Legality, 2019.
Kaelola, Akbar. Kamus Istilah Politik Kontemporer . Cet. Ke-1. Yogyakarta: Cakrawala, 2009.
Mahfud  MD,  Moh. Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi .  Cet.  Ke-4.  Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
———. Politik Hukum Di Indonesia . Cet. Ke-4. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
Maksudi,  Beddy  Iriawan. Sistem  Politik  Indonesia :  Pemahaman  Secara  Teoretik  Dan Empirik . 1st ed. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 191-206 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Purbacaraka, Purnadi, and M. Chidir Ali. Disiplin Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990. Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:  Rajawali  Press, 2006.
Sudjana, Eggi. Islam Fungsional . Ed.1. Jakarta: Rajawali, 2008.
Sudrajat, Suryana, and Abdul Malik, eds. Negara Darurat Etika . Cet. Ke-1. Serang: Serabook, 2018.
Syaukani,  Imam,  and  A.  Ahsin  Thohari. Dasar-Dasar  Politik  Hukum .  Cet.  Ke-11.  Depok: Rajawali Press, 2018.
Wahidin,  Samsul. Politik  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia .  Cet.  Ke-1.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2017.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan