Vol. 6, No. 1, 2021, pp. 95-99 DOI: https://doi.org/10.29210/3003909000
Contents lists available at Journal IICET

## JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
ISSN: 2502-079X (Print) ISSN:  2503-1619 (Electronic)
Journal homepage : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti

## Kebijakan pendidikan: kerangka, proses dan strategi
Linda Sari Oktavia 1 , Nurhidayati Nurhidayati 1 , Nurhizrah Gistituati 1 1 Universitas Negeri Padang, Indonesia
Article Info ABSTRACT
Article history:
Received Apr 17 th , 2021 Revised May 13 th , 2021
Accepted Jun 16 th , 2021
Kebijakan pendidikan merupakan hasil akhir dari sebuah keputusan dibidang pendidikan  yang  diambil  dengan  memperhatikan  komponen-komponen pendidikan  dan  komponen  sosial  yang  berkaitan.    Untuk  menghasilkan kebijakan  pendidikan  yang  tepat  maka  penyelenggara  pendidikan  harus mampu mengetahui hakikat kebijakan pendidikan terutama yang berhubungan dengan  kerangka  kerja  pengembangan  kebijakan  pendidikan.  Oleh  sebab  itu tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mengkaji  kerangka  kerja pengembangan  kebijakan  pendidikan,  proses  analisis  kebijakan  pendidikan, dan  strategi  implementasi  kebijakan  pendidikan.  Metodologi  penulisan  ini menggunakan  metodologi  studi  kepustakaan.  Penulisan  artikel  ini  dilakukan dengan  mengkaji  sebanyak  26  jurnal  nasional  yang  berhubungan  dengan kebijakan pendidikan yang terdapat pada data base google scholar. Hasil dari pengkajian  kemudian  di  jabarkan  melalui  artikel  ilmiah.  Dalam mengembangkan  kebijakan  pendidikan  diperlukan  kerangka  pengembangan diantaranya  yaitu  infromasi  kebijakan,  metode  perolehan  informasi, argumentasi  kebijakan  dan  bentuk  analisis  kebijakan.  Selain  itu  ada  enak tahapan  analisis  kebijakan  pendidikan  yang  terdiri  dari  inisiasi,  estimasi, seleksi,  implementasi,  evaluasi  dan  terminasi.  Untuk  menerapkan  sebuah kebijakan  pendidikan  maka  diperlukan  tahapan  sosialisasi,  tahapan  piloting, dan tahapan desiminasi.
Keyword: Kebijakan pendidikan Kerangka Proses Strategi
© 2021 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0)
Corresponding Author:
Linda Sari Oktavia, Universitas Negeri Padang Email: lindasari121078@gmail.com

## Pendahuluan
Undang-undang  nomor  20  tahun  2003  mengenai  sistem  pendidikan  nasional  Indonesia  telah  menetapkan bahwa  segala  bentuk  proses  pendidikan  yang  ada  dinegara  Indonesia  harus  dilaksanakan  dan  dikembang secara  maksimal  agar  tercapainya  tujuan  pendidikan  yang  telah  ditetapkan  (Hakim,  2016).  Berdasarkan undang-undang tersebut tujuan pendidikan nasional yaitu menjadikan setiap warga negara memiliki wawasan keilmuan  yang  luas  serta  memiliki  kepribadian  yang  luhur  berlandaskan  pancasila.  Artinya  bahwa  tujuan pendidikan nasional di Indonesia menjadikan setiap warga negara menguasai aspek pengetahuan dan aspek keterampilan  yang  dilandasi  oleh  aspek  sikap  yang  baik.  Maka  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  tersebut diperlukan pengelolaan dan pengawasan mutu yang maksimal.
Pengelolaan  mutu  pendidikan  nasional  merupakan  bagian  penting  yang  harus  dilakukan  dalam  proses manajemen pendidikan (Fitra, 2017). Proses pengelola mutu pendidikan ini dapat dituangkan kedalam proses manejemen  mutu  pendidikan  (Puspitasari,  2018).  Manajemen  mutu  pendidikan  pada  dasarnya  bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan agar pelanggan merasa nyaman dalam mencapai
tujuan pendidikan (Sila, 2017). Pada hal ini yang menjadi pelanggan pendidikan adalah guru, siswa, orang tua dan  masyarakat.  Maka  penyelenggara  pendidikan  (pemerintah)  harus  mampu  memberikan  pelayanan terhadap masyarakat.
Agar  dapat  memberikan  pelayanan  yang  baik  maka  penyelenggara  pendidikan  harus  dapat  memahami aspirasi,  kebutuhan  dan  karakteristik  masyarakat  (Mustaqin,  2016).  Pendidikan  diharapkan  mampu memberikan  pelayanan  secara  nyata  kepada  masyarakat  baik  dari  tingkat  pusat  bahkan  harus  juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada pada daerah (Purba et al, 2021). Artinya diperlukan upaya  untuk  menjalin  komunikasi  dengan  stakeholders  dalam  pendidikan  agar  penyelenggara  pendidikan dapat merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan perluasan dan pemerataan layanan  pendidikan,peningkatan  mutu  dan  relevansi  pendidikan  serta  mengoptimalkan  proses  pengelolaan pendidikan. Ha ini lah yang menjadi pandangan baru dalan proses pengelolaan pendidikan bahwa perlunya gagasan  yang  bersifat  desentralisasi  agar  pengelolaan  pendidikan  dilakukan  secara  bersamaan  antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Pengelolaan  pendidikan  bukan  lah  hal  yang  mudah  (Aziz,  2015).  Diperlukannya  proses  perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat (Muhdi et al, 2017). Penyelenggara pendidikan harus benar- benar  paham  mengenai  hakikat  kebijakan  pendidikan  (Nurhardjadmo,  2008).  Kebijakan  pendidikan  yang dilahirkan tidak hanya saja bersifat pada golongan tertentu namun akan memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat  (Bakry, 2010). Kebijakan pendidikan yang dihasilkan dengan proses yang tepat akan menghasilkan  luaran  yang  akan  mampu  mencapai  tujuan  pendidikan  yang  telah  disepakati  dan  apabila kebijakan  pendidikan  yang  dihasilkan  tanpa  adanya  proses  yang  bersifat  prosedural  maka  akan  berdampak kepada mutu pendidikan (Winarsih, 2017).
Untuk  menghasilkan  kebijakan  pendidikan  yang  tepat  maka  penyelenggara  pendidikan  harus  mampu mengetahui hakikat kebijakan pendidikan terutama yang berhubungan dengan kerangka kerja pengembangan kebijakan  pendidikan.  Oleh  sebab  itu  tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mengkaji  kerangka  kerja pengembangan  kebijakan  pendidikan,  proses  analisis  kebijakan  pendidikan,  dan  strategi  implementasi kebijakan pendidikan.

## Metode
Metodologi penulisan ini menggunakan metodologi studi kepustakaan. Penulisan artikel ini dilakukan dengan mengkaji  sebanyak  26  jurnal  nasional  yang  berhubungan  dengan  kebijakan  pendidikan  yang  terdapat  pada data base google scholar. Hasil dari pengkajian kemudian di jabarkan melalui artikel ilmiah.

## Hasil dan Pembahasan
Kebijakan  pendidikan  merupakan  hasil  akhir  dari  sebuah  keputusan  dibidang  pendidikan  yang  diambil dengan  memperhatikan  komponen-komponen  pendidikan  dan  komponen  sosial  yang  berkaitan  (Solichin, 2015).  Kebijakan  pendidikan  yang  dilahirkan harus  bersifat  intredisipliner  dan  kontekstual  (Asmawi,  2018). Untuk  dapat  melahirkan  kebijakan  pendidikan  maka  diperlukan  analisis  kebijakan  pendidikan  yang  tepat. Analisis kebijakan pendidikan merupakan cara untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan melalui pendeiatan ilmu sosial terapan dengan menggunakan metode inguiri dan argumen ganda.
Pembuatan kebijakan tidak terlepas hari hal yang bersifat politis dikarenakan dalam pembuatan kebijakan akan terjadi proses pertentangan antar kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda (Sarmoto, 2013). Maka dalam pengembangan kebijakan pendidikan tersebut harus mampu mengalahkan ego pribadi dan kelompok  sehingga  pertentangan  yang  terjadi  bersigat  netral  dan  objektif.  Oleh  sebab  itu  para  pembuat kebijakan pendidikan harus mampu memahami kerangka kerja pengembangan kebijakan pendidikan, proses analisis  kebijakan  pendidikan,  dan  strategi  implementasi  kebijakan  pendidikan  agar  terciptanya  kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.

## Kerangka Kerja Pengembangan Kebijakan Pendidikan
Analisis  kebijakan  merupakan  proses  pengimplementasian  ilmu  sosial  dengan  menggunakan  bentuk pemikiran, penalaran, pembuktian, penilaian dan pemecahan masalah yang berhubungan dengan masyarakat luas (Alam, 2012). Agar dapat menghasilkan pandangan yang rasional diperlukan sebuah prosedur analisis. Adapun  prosedur  tersebut adalah:  1)  Informasi  Kebijakan.  Pada proses  informasi  kebijakan  terdapat  3  jenis informasi yang harus dilahirkan yaitu informasi mengenai  (Afifah dan Yuningsih, 2016); 2) Nilai. Infromasi mengenai nilai berhubngan dengan bagamanakah proses nilai yang terdapat pada kebijakan tersebut; 3) Fakta. Informasi  tentang  fakta  berhubungan  dengan  apakah  hal  yang  dibicarakan  tersebut  ada  atau  tidak  ada;  4)

## Kebijakan pendidikan : kerangka, proses dan strategi
Perbuatan.  Informasi  tentang  perbuatan  berhubungan  dengan  apa  yang  harus  dilakukan  terhadap permasalahan tersebut.
Masing-masing  infromasi  akan  menghasilkan  luaran  yang  berbeda.  Pertanyaan  yang  berkaitan  dengan nilai akan mendapatkan infomasi yang bersifat evaluatif, untuk pertanyaann yang berkaitan dengan fakta akan mendapatkan infromasi yang bersifat deskriptif dan pertanyaan normatif akan mendapatkan informasi yang bersifat pembenaran (pembelaan).

## Metode Perolehan Informasi
Pada proses penganalisisan kebijakan adanya keterkaitan antara prosedur analitik dengan empat metode yaitu pemantauan (monitoring), peramalan (prediksi), penilaian (evaluasi), dan pemberian rekomendasi, . Selain itu ada  2  metode  lain  yang  dapat  digunakan  namun  tidak  dapat  dikelompokan  kedalam  metode  tersebut  yaitu problem  structuring  (penstrukturan  masalah)  yang  merupakan  fase  dalam  proses  analisis  kebijakan  yang menganggap  adanya  situasi  yang  menganggu  dalam  sebuah  suasana.  Selanjutnya  yaitu  metode  inferensi praktis  yang  artinya  bahwa  pengambilan  sebuah  keputusan  berdasarkan  sejauh  mana  permasalahan  yang berhubungan dengan kebijakan di pecahkan (Darwis, 2014).

## Argumentasi Kebijakan
Suatu  kebijakan  berhubungan  dengan  proses  meyakinkan  masyarakat  mengenai  fungsi  kebijakan, (Damayanti,  2017).  Dalam  proses  meyakinkan  ini  maka  diperlukanya  pengubahaan  informasi  kebijakan menjadi argumentasi kebijakan. Adapun komponen dalam argumentasi kebijakan tersebut yaitu: 1) Informasi yang  berhubungan  dengan  kebijakan;  2)  Klaim  kebijakan.  Keputusan  dari  argumentasi  kebijakan;  3) Pembenaran.  Pembenaran  dapat  berupa  intuitif,  otoritatif,  sebab-akibat,  analisentrik,  dan  prigmatik (penilaian);  4)  Pendukung  yaitu  semua  data  yang  dapat  membenarkan  infromasi  dapat  berupa  data  ilmiah, usulan  pakar  ahli,  prinsip  etis  dan  moral;  5)  Kriteria  yaitu  yang  dapat  menyamakan  sejauh  mana  analisi diyakini mengenai klain sebuah kebijakan.

## Bentuk Analisis Kebijakan
Terdapat tiga bentuk analisis kebijakan yaitu a) Tipe prospektif. Tipe ini adalah tipe yang melakukan analisis kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan (Alam, 2012). b) Tipe retrospektif. Tipe ini adalah tipe yang melakukan analisis kebijakan setelah kebijakan tersebut dilaksanakan  (Dewi, 2020). c) Tipe integratif.  Tipe  ini  adalah  tipe  yang  melakukan  analisis  kebijakan  sebelum  dan  sesudah  kebijakan  tersebut dilaksanakan (Aziz et al, 2020).
Maka  dari  penjelasan  kerangka  kerja  pengembangan  kebijakan  pendidikan  tersebut  dapat  terlihat  bahwa sebuah kebijakan dilahirkan dengan proses yang sistematis.

## Proses Analisis Kebijakan Pendidikan
Dalam proses analisis kebijakan terdapat proses yang harus dilaksanakan oleh pembuat kebijakan. Proses ini bertujuan agar kebijakan yang dilahirkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Adapun proses analisis kebijakan tersebut yaitu, (Keban, 2015):

## Inisiasi
Tahap  inisiasi  diawali  ketika  adanya  masalah  yang  bersifat  potensial.  Permasalahan  potensial  tersebut dirasakan  ketika  adanya  upaya  untuk  mengurangi  permasalahan  yang  bertujuan  untuk  memecahan permasalahan  tersebut  secara  tepat.  Pada  fase  ini  belum  dituntut  untuk  dapat  merumuskan  permasalahan namun  diperlukan  sebuah  pemikiran  lebih  lanjut  apakah  permasalahan  ini  diperlukan  untuk  dirumuskan. Pada  tahap  ini  juga  dilakukan  proses  inovasi  dalam  melakukan  konseptualisasis  dan  membuat  kerangkan permasalahan  secara  umum.  Selain  itu  juga  diperlukan  pengumpulan  infromasi  yang  berkaitan  dengan kebijakan secara umum dan memprediksi pilihan-pilhan kebijakan yang dirasa dapat untuk dikembangkan.

## Estimasi
Pada  tahapan  estimasi  ini  diperlukan  pemikiran  yang  berhubungan  dengan  dampak,  pembiayaan  dan kelebihan dari alternatif yang disajikan. Pada tahapan ini masalah di fokuskan dengan menggunakan metode olian  yang  bersifat  proyektif  dan  empirik  agar dapat  diketahuinya  dampak  yang  ditimbulkan dari  kebijakan yang  dipilih.  Pengkajian  juga  difokuskan  kepada  evaluasi  terhada  luaran  yang  akan  dihasilkan  melalui pendekatan teknis lainnya.

## Seleksi
Tahapan seleksi ini berkaitan dengan keputusan.  Setelah dilakukan analisis kebijakan berupa perumusan dan penilaian  kebijakan  maka  diperlukanlah pemilihan  kebijakan.  Pengambilan  keputusan  sering kali  dilahirkan dengan perhitungan dan perkiraan teknis namun adanya aspek lain yang perlu diperhatika seperti keterlibatan pihak-pihak lain yang memiliki tjuan yang berbeda mengenai pandang ideologi, mora dan kerangka acuan.

## Implementasi
Tahapan  implementasi  merupakan  tahapan  melaksanakan  pilihan  yang  telah  disepakati.  Tahapan implementasi  merupakan  saran  untuk  melakukan  uji  kelayakan  pilihan  yang  dipilih  secara  nyata.  Pada tahapan  sebelumnya  kebijakan  masih  dalam  bentuk  pemikran  sedangkan  pada  tahapan  implementasi  ini kebijakan dapat dilaksanakan secara nyata.

## Evaluasi
Pada  tahapan  inisiasi  dan  estimasi,  sifat  tahapan  bersifat  antisipatif  sedangkan  pada  tahapan  seleksi  lebih bersifat kekinian. Pada tahapan implementasi lebih bserfiat transformasi kedalam dunia nyata sedangkan pada tahapan evaluasi lebih bersifat restrospektif. Pada tahapan ini berusaha untuk menemukan jawaban mengenai sejauh mana kebijakan yang dipilih berhasil. Pada tahapan ini dilakukan pengukuran dengaan indikator yang telah dilakukan.

## Terminasi.
Tahapan terminasi adalah tahapan yang menyesuaikan kebijakan yang tidak diperlukan dengan keadaan.
Berdasarkan pemaran  tersebut terlihat bahwa proses kebijakan merupakan proses yang kompleks. Proses kebijakan ini melibatkan berbagai individu, kelompok dan masyarakat dengan psiklogis dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun tahapan ini perlu dilaksanakan dengan baik agar dapat dihasilkanya kebijakan yang pro aktif dan problem solving .

## Strategi Implementasi Kebijakan Pendidikan
Pengelolaan  pendidikan  yang  bersifat  desentralisasi  di  Indonesia  memungkinkan  terjadinya  perumusan kebijakan dan pengembilan keputusan yang melibatkan unsur pemerintah pusat dan unsur pemerintah daerah (Aulia,  2013).    Dalam  proses  pendidikan  diberikanyan  kesempatan  dan  wewenang  kepada  stakeholder pendidikan dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam memajukan lembaga pendidikan (sekolah)
Praktek  kebijakan  pendidikan  dituangkan  dalam  sebuah  pengelolaan  yang  dikenal  dengan  manajemen berbasis sekolah (MBS) (Athiyah, 2019). Pada sistem MBS ini terjadinya penyerahan wewenang pengelolaan sekolah  kepada  sekolah  dan  stakeholder  yang  terkait,  (Ismali,  2018).  Maka  perlu  diketahuinya  strategi pengelolaan  pendidikan  di  sekolah  secara  merata  meskipun  konsep  pengelolaanya  bersifat  desentralisasi. Adapun tahapan tersebut yaitu (Huda et al, 2020):

## Tahap sosialisasi
Tahapn sosialisasi meruakan tahapanyang penting karena diperlukannya penyebaran kebijakan yang merata kesetiap  daerah  yang  ada  di  Indonesia.  Penyebaran  informasi  ini  dapat  dilakukan  secara  online  maupun offline.  Adapun  yang  menjadi  tantangan  dalam  tahapan  sosialisasi  ini  adalah  masyarakat  sulit  menerima adanya  perubahan  sehingga  diperlukan  waktu  yang  lama  untuk  adaptasi.  Maka  dalam  memaksimalkan perubahan  kebijakan  tersebut  diperlukan  pertimbangan  dengan  memperhatikan  aspek  tujuan,  manusia, lingkungan , proses, hasil dan kebiasaan.

## Tahap piloting
Tahapan pilotting ini bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari uji coba kebijakan sehingga diperlukan  model  uji  coba.  Model  uji  coba  ini  jatus  memenuhi  syarat  yaitu  akseptabilitas,  akuntabilitas, replikablitas dan sustainabilitas.

## Tahap diseminasi
Tahapan  diseminasi  merupakan  tahapan  penyebaran  secara  luas  kebijakan  yang  ditetapkan.  Perlu diperhatikan bahwa tahapan disiminasi ini memerlukan fasilitas yang banyak dan anggaran yang besar.
Ketiga  tahapan  ini  perlu  dikembangkan  agar  kebijakan  yang  telah  dihasilkan  dapat  laksanakan  secara menyeluruh.

## Simpulan
Dari  studi  kepustakaan  yang  dilakukan  maka  didefinsikaan  bahwa  kebijakan  pendidkaan  merupakan  suatu keputusan  yang  berhubungan  dengan  memecahkan  permasalaha  yang  berhubungan  dengan  sistem pendidikan. Dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang harus diperhatikan adalah informasi kebijakan, metode  perolehan  informasi,  argumentasi  kebijakan  dan  bentuk  analisis  kebijakan.  Agar  kebijakan  dapat terlaksana  dengan  baik  maka  perlunya  tahapan  pelaksanaan  yang  terdiri  dari  tahapan  sosialisasi,  tahapan piloting, dan tahapan desiminasi. Setiap tahapan harus dilaksanakan dengan optimal agar lahirnya kebijakan yang sesuai dengan harapan.

## Kebijakan pendidikan : kerangka, proses dan strategi

## Referensi
Afifah,  D.  F.,  &  Yuningsih,  N.  Y.  (2016).  Analisis  Kebijakan  Pemerintah  Tentang  Pencegahan  Dan Penanganan  Korban  Perdagangan  (Trafficking)  Perempuan  Dan  Anak  Di  Kabupaten  Cianjur. Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN , 2442 , 5958.
Alam,  A.  S.  (2012).  Analisis  kebijakan  publik  kebijakan  sosial  di  perkotaan  sebagai  sebuah  kajian implementatif. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 1 (3), 78-92.
Asmawi, M. N. (2018). Kebijakan Pendidikan Islam Pada Era Globalisasi, Pasar Bebas dan Revolusi Industri 4.0. Jurnal Scolae: Journal of Pedagogy , 1 (2), 1-10.
Athiyah,  C.  U.  (2019).  Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah  Sebagai  Alternatif  Desentralisasi Pendidikan di MAN 4 Jakarta. Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan , 7 (1), 130-145. Aulia,  S.  (2013).  Desentralisasi  Kebijakan  pendidikan  (studi  tentang  pelaksanaan  wajib  belajar  12  tahun  di kota surabaya pada tingkat pendidikan menengah dan kejuruan). Jurnal Politik Muda , 2 (1).
Aziz, A. (2015). Peningkatan mutu pendidikan. Jurnal Studi Islam , 10 (2), 1-13.
Aziz,  A.  A.,  Nurfarida,  R.,  Budiyanti,  N.,  &  Zakiah,  Q.  Y.  (2020).  Model  Analisis  Kebijakan Pendidikan. Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah , 4 (2), 192-201. Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. Jurnal Medtek , 2 (1), 1-13.
Damayanti, S. N. (2017). Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah  Kota  Surabaya  ke  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  Berdasarkan  UU  No.  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan dan Manajemen Publik , 5 (3), 1-12.
Darwis,  A.  (2014).  Model  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Ilmu  Berparadigma  Islami  Dalam Akselerasi  Pencapaian  Visi  Dan  Misi  Konversi  Iain  Susqa  Pekanbaru  Ke  Uin  Suska  Riau. Jurnal Tarbiyah , 21 (1),1-10
Dewi, D. C. (2020). Kajian Retrospektif Kebijakan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal. Jurnal MD , 6 (2), 175-192. Fitrah, M. (2017). Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jurnal Penjaminan Mutu , 3 (1), 31-42.
Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional. EduTech:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Dan  Ilmu Sosial , 2 (1), 1-10
Huda,  M.  M.,  Fitrotun,  N.  N.,  &  Fikri,  A.  A.  (2020).  Persepsi  Calon  Guru  PAI  Terhadap  Merdeka Belajar. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam , 15 (2).
Ismail,  F.  (2018).  Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Solusi  Peningkatan  Kcalitas  Pendidikan. Jurnal  Ilmiah Iqra' , 2 (2), 1-10.
Keban, P. (2015). Terminasi Kebijakan Publik: Tinjauan Normatif. Jejaring Administrasi Publik , 2(1), 799-803.
Muhdi,  M.,  Kastawi,  N.  S.,  &  Widodo,  S.  (2017).  Teknik  Pengambilan  Keputusan  Dalam  Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan , 4 (2), 135-145.
Mustaqim, M. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial , 10 (1), 245-275.
Nurharjadmo,  W.  (2008).  Evaluasi  implementasi  kebijakan  pendidikan  sistem  ganda  di  sekolah kejuruan. Spirit Publik , 4 (2), 215-228. Purba, S, et al. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan . Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
Puspitasari,  H.  (2018).  Standar  proses  pembelajaran  sebagai  sistem  penjaminan  mutu  internal  di sekolah. Muslim heritage , 2 (2), 339-368.
Sa’ud,  U.  S.,  &  Sumantri,  M.  (2007).  Pendidikan  dasar  dan  menengah. Dalam  Ilmu  &  Aplikasi  Pendidikan Bagian , 4 .
Sarnoto,  A.  Z.  (2013).  Konsepsi  politik  pendidikan  di  Indonesia. Jurnal  Educhild:  Pendidikan  dan  Sosial , 1 (1),
30-40.
Sila,  I.  M.  (2017).  Peranan  Manajemen  Mutu  Pendidikan  Tinggi  Berbasis  SPMI  Dalam  Meningkatkan Pelayanan Untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas. Widya Accarya , 8 (2), 1-10. Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. Religi: Jurnal Studi Islam , 6 (2), 148-178.
Winarsih, S. (2017). Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pendidikan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan , 15 (1), 51-66.