Revised: 12 Desember 2022
Papua Journal of Diplomacy and International Relations Volume 3, Issue 1, May 2023 (1-18) DOI: 10.31957/pjdir.v3i1.2464 ISSN 2797-0957 (Online)
Peran Amnesty  International Pada  Pembatasan  Kebebasan Berekspresi Human  Rights  Defender di  Indonesia:  Studi Kasus Veronica Koman
M. Hafizh Nabiyyin*         Stivani Ismawira Sinambela

## INSTITUTION/ AFFILIATION

## ABSTRACT
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Potensi Utama, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

## CORRESPONDENCE
*M. Hafizh Nabiyyin, Universitas Potensi Utama, Jl. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3A Tanjung Mulia Medan, Sumatera Utara 20241. Indonesia.
Email: hafizhnabiyyinn@gmail.com
This  study  aims  to  discover  how  Amnesty International plays a role as a Non-Governmental Organization  in  supporting  the  freedom  of expression  of  Veronica  Koman,  a  prominent human  rights  defender  in  Indonesia,  and investigates its boomerang effect. This comparative analysis used a descriptive- qualitative  method.  The  data  collecting  technique used literature study from official sources such as Amnesty  International  Indonesia’s  website  and Twitter, and other relevant sources, such as books, journals,  and  online  news.  This  study  finds  that Amnesty  International  has  played  several  roles such as: release responses on its website and social media;  form  a  coalition  and  release  a  joint statement  with  other  NGOs;  launch  PENA campaign;  request  Interpol  to  stop  red  notice  on Veronica  Koman;  and  advocacy  to  ICT  Law  and criminal  code  revision.  By  the  end  of  2021, Veronica  Koman  is  still  being  hunted  by  the Indonesian  government  2021.  However,  there  is some  visible  progress  in  the  terms  of  regulatory level.

## KEYWORDS
Amnesty  International;  Freedom  of  Expression; Human  Rights  Defender;  Indonesia;  Veronica Koman

## PENDAHULUAN
Amnesty  International (AI)  adalah  sebuah organisasi non pemerintahan internasional yang bergerak di bidang hak asasi manusia ( international non- governmental human rights organization ). AI didirikan di Inggris pada tahun 1961 oleh pengacara Peter Benenson. Peter Benenson  merupakan  seorang  pengacara asal Inggris yang aktif dalam mempromosikan
kebebasan sipil (Augustyn, 2023).
Sejarah AI berawal dari kegelisahan
Peter  ketika  membaca  sebuah  berita  di koran  yang  memperlihatkan  penahanan dua pemuda asal Portugal yang “bersulang untuk  kebebasan”.  Penahanan kedua orang ini dilihat oleh Peter sebagai bentuk  pelanggaran  terhadap  kebebasan berekspresi. Hal ini kemudian mendorong Peter  untuk  mempublikasikan  tulisannya yang berjudul “ The Forgotten  Prisoners ” di koran The  Observer .  Artikel  yang  ditulis oleh  Benenson  tersebut  menjelaskan tujuan dari kampanye Appeal for Amnesty , yaitu  bekerja  secara  imparsial  untuk melepaskan  orang-orang  yang  ditahan karena  pandangannya,  untuk  menjamin pengadilan  yang  adil  bagi  mereka,  untuk memperluas  hak  pencari  suaka  dan membantu  pengungsi  politik  dalam mendapatkan pekerjaan, dan untuk mengamankan perlindungan hukum internasional bagi kebebasan berpendapat (Neier, 2012). Merujuk pada Konvenan
Internasional  untuk  Hak-Hak  Sipil  dan Politik  (KIHSP),  hak  atas  kebebasan berekspresi  dapat  didefinisikan  sebagai hak setiap orang untuk mencari,
menerima  dan  menyebarkan  informasi dan  gagasan  dalam  bentuk  apapun, dengan  cara  apapun.  Ini  termasuk ekspresi  lisan,  tercetak  maupun  melalui materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik  maupun  politik  (UN  Office  of  the High  Commissioner  of  Human  Rights, 1966).  Salah  satu  kelompok  yang  paling rentan  untuk  menerima  serangan  atas kebebasan  berekspresinya  adalah human rights  defenders (HRDs).  Sepanjang  tahun 2015-2019,  Perserikatan  Bangsa-bangsa (PBB)  mencatat  setidaknya  terjadi  1.940 pembunuhan dan 106 penghilangan paksa terhadap  pembela  hak  asasi  manusia, jurnalis  dan  anggota  serikat  pekerja  di  81 negara  di  dunia  (Nolan,  2022).  Sementara berdasarkan investigasi dari Human Rights Defender Memorial ( HRD Memorial ), terjadi 358 pembunuhan terhadap pembela HAM di  35  negara  pada  tahun  2021  (Front  Line Defenders,  2022).  Pembela  HAM  berada dalam posisi yang rentan karena posisinya yang kerap berseberangan dengan pemerintah  di  sebuah  negara.  Peran  ini dapat  dipahami  karena  posisi  negara sebagai duty  bearer dari  penghormatan, perlindungan,  dan  pemenuhan  hak-hak asasi manusia.
AI  aktif  mengadvokasi  kasus-kasus pelanggaran  kebebasan  berekspresi  di berbagai  negara  di  dunia.  Salah  satunya adalah  kasus  pelanggaran  kebebasan berekspresi  terhadap  Veronica  Koman, seorang aktivis asal Indonesia yang fokus mengadvokasi  kasus  Papua.  Kampanye melalui  media  sosial  adalah  satu  metode advokasi non-litigasi yang dilakukan.
Pada kasus Veronica Koman, Amnesty International Indonesia
mengunggah  sebuah tweet (lihat  Gambar 1)  yang  menyerukan  penghentian  kasus dan pencabutan status tersangka Veronica Koman  sesaat  setelah  Veronica  Koman ditetapkan  sebagai  tersangka  penyebar kabar  bohong  dan  provokasi  oleh  Polda Jawa  Timur  terkait  kasus  pengepungan yang terjadi di asrama mahasiswa Papua.
Gambar  1.  Tweet  AI  Indonesia  terhadap Penetapan  Tersangka  Veronica  Koman. Sumber :  Amnesty  International  Indonesia (2019a)
Penelitian  ini  hendak  menjawab r umusan  masalah:  “Bagaimana  peran Amnesty International dalam mendukung kebebasan  berekspresi  pembela  HAM  di Indonesia?”.  Penulis  mengangkat  kasus Veronica Koman karena berbagai persekusi  dan  intimidasi  yang  ia  alami akibat  menyampaikan  informasi  melalui media  sosial.  Jika hal  ini  diabaikan,  maka negara  mengabaikan  tanggungjawabnya untuk  menghormati  dan  melindungi kebebasan  berekspresi  pembela  HAM
yang  sudah  dijamin  dalam  instrumen hukum  HAM  internasional  yang  telah diakui dan diratifikasi oleh negara.
Pelanggaran  komitmen  terhadap instrumen  hukum  HAM  internasional oleh  negara  dapat  berujung  pada  regresi rezim  HAM  di  Indonesia,  karena  negara merupakan duty  bearer bagi  hak  asasi manusia. Batasan masalah pada penelitian ini adalah kasus Veronica Koman dengan batasan  waktu  tahun  2019-2021.  Tahun 2019  merupakan  tahun  di  mana  Veronica Koman  mendapatkan  status  tersangka. Tahun 2021 dipilih sebagai batas penelitian,  sesuai  dengan  batas  eskalasi kasus  yang  terjadi  dan  waktu  penelitian dilakukan. Penulis menggunakan konsep Gerakan Sosial Transnasional yang diperkenalkan oleh Keck & Sikkink (1998) untuk menjawab rumusan masalah tersebut.  Pemilihan  konsep  ini  untuk melihat  bagaimana  advokasi  lintas  batas negara  (transnasional)  yang  dilakukan oleh sebuah non-governmental organizations dapat  berkontribusi  bagi  perubahan kebijakan  suatu  negara.  Penelitian  ini membahas bagaimana peran AI Indonesia dalam mendukung kebebasan berekspresi Veronica Koman, berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji  kasus  Veronica  Koman  dari sudut pandang media dan Ilmu Komunikasi.  Hakim  dkk.  (2020)  dalam penelitiannya berjudul Representasi
Veronica  Koman  dalam  Suarapapua.Com: Suatu  Kajian  Wacana  Kritis melihat bagaimana  Veronica  direpresentasikan secara positif oleh situs berita Suara Papua karena  adanya  ikatan  emosional  antara
kedua belah pihak. Sementara Syahrawi & Sugandi  (2020)  dalam  penelitian  berjudul
Mengungkap Realitas Media Dibalik
Pemberitaan  Aktivis  HAM  di  Papua , menarik  kesimpulan  bahwa  Veronica digambarkan  sebagai  aktor  di  balik kerusuhan  yang  terjadi  di  Papua  pada situs  Tribunnews.  Hal  ini  dikarenakan Tribunnews  lebih  banyak  mengambil sudut pandang kepolisian.
Kajian  mengenai  pembela  HAM masih  belum  banyak  dilakukan  pada ranah hubungan internasional di
Indonesia. Padahal, kebebasan berekspresi pembela HAM penting untuk dibahas  karena  menyangkut  resiliensi rezim  HAM.  Apalagi,  Indonesia  telah menandatangani dan meratifikasi International  Covenant  on  the  Civil  & Political  Rights (ICCPR)  ke  dalam  UU  No. 12  Tahun 2005  yang  menjamin  kebebasan berekspresi  sesuai  standar  hukum  HAM internasional.  Sebelumnya,  Alice  M.  Nah (2020) telah menyediakan landasan konseptual  mengenai  pembela  HAM dalam tulisannya yang berjudul Protecting human  rights  defenders  at  risk .  Namun, analisis  terhadap  kondisi  pembela  HAM di  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  Nah masih  sangat  luas,  karena  dilakukan terhadap  87  orang  pembela  HAM  dari berbagai  wilayah  Indonesia.  Landasan konseptual  dari  Nah  (2020)  inilah  yang akan  penulis  jadikan  sebagai  rujukan dalam  menulis  penelitian  ini,  yang  akan fokus  mengelaborasi  kasus  Veronica Koman.
Berdasarkan catatan dari AI Indonesia,  pada  2021  terjadi  95  kasus serangan terhadap pembela HAM dengan
total  297  korban.  Meningkat  dari  tahun 2020,  yaitu  93  kasus  dengan  total  253 korban (Amnesty  International  Indonesia, 2021b). Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai peran gerakan sosial transnasional dalam melindungi kebebasan  berekspresi  pembela  HAM  di Indonesia,  terlebih  di  saat  serangan terhadap  pembela  HAM  di  Indonesia terus meningkat.

## KERANGKA TEORITIS

## Konsep Gerakan Sosial Transnasional
Gerakan  sosial  merupakan  tantangan yang bersifat kolektif, terorganisir, berkelanjutan dan noninstitusional terhadap pihak yang berwenang, pemegang  kekuasaan,  atau  kepercayaan dan  praktik  kultural  (Goodwin  &  Jasper, 2015).  Gerakan  sosial  transnasional  dapat didefinisikan  sebagai  gerakan  di  mana keanggotaannya berada di setidaknya dua negara  yang  secara  kooperatif  terlibat dalam  upaya  untuk  mendukung  atau menolak perubahan yang terjadi melampaui  batas-batas  negara  mereka (Gould & Lewis, 2018).
Gerakan  sosial  transnasional  dapat mempengaruhi pembentukan dan berjalannya  fungsi  institusi  internasional, namun  dalam  melakukannya,  mereka harus lebih dulu membantu mendemokratisasi pemerintahan
internasional, yang secara formal membatasi partisipasi hanya bisa dilakukan  oleh  negara  (Smith,  1998). Organisasi  gerakan  sosial  transnasional dapat  meningkatkan  sumber  daya  politik dalam menciptakan perubahan sosial.
Melalui cara menghubungkan
antara  konflik  nasional  atau  subnasional dengan hukum atau kebiasaan internasional, mereka meningkatkan tekanan  kepada  pemerintah  ke  tingkat yang lebih tinggi, dimana turut mengancam hubungannya dengan negara lain.
Hal  ini  kemudian  menciptakan “ boomerang  effect ”, yaitu  kondisi  di  mana aktivis  di  sebuah  negara  mengirimkan permintaan  kepada  institusi  internasional di  luar  pemerintah  yang  ditargetkan untuk memberikan tekanan kepada pemerintah  tersebut  (Keck  &  Sikkink, 1998).  Berikut  adalah  gambar boomerang effect.

## Konsep Pembela HAM menurut Hukum Internasional
Human  rights  defender adalah  orang-orang yang  memajukan  hak  asasi  manusia melalui praktik-praktik
seperti
penyediaan
layanan,
program pendidikan,  keterlibatan  artistik  dan quiet diplomacy ,  serta  melalui  cara-cara  yang kontroversial  atau  bermusuhan,  seperti kecaman  publik,  protes  jalanan,  dan litigasi  (Nah,  2020).  Latar  belakang  dari human rights defender beragam, mulai dari pengacara  hak  asasi  manusia  yang menggunakan pengadilan untuk melindungi  hak  klien,  jurnalis  yang mempublikasikan  pelanggaran  hak  asasi manusia,      aktivis      antikorupsi      yang
menuntut pertanggungjawaban dari pejabat  publik,  pejabat  pemerintah  yang memberlakukan  kebijakan  berbasis  hak asasi  manusia,  masyarakat  adat  yang membela  hak  mereka  atas  tanah,  aktivis LGBTQIA ( lesbian, gay, bisexual,
transgender,  queer,  (questioning),  intersex, asexual, dan ( agender) ) yang mengadvokasi kesetaraan dan non diskriminasi, keluarga yang  menyerukan  keadilan  bagi  orang hilang  dan  perempuan  yang  mencari kebebasan dari kekerasan.
Konsep human  rights  defender dalam hukum  internasional  tercantum  di  dalam United Nations Declaration on Human Rights Defenders yang  diadopsi  oleh  Majelis Umum  Perserikatan  Bangsa-bangsa  pada tahun  1998.  Deklarasi  tersebut  diadopsi
Gambar 2. Boomerang Effect
Sumber : Keck & Sikkink (1998)
setelah melalui proses negosiasi selama 14 tahun.  Berdasarkan  deklarasi  tersebut, human rights defender disebut dapat berupa individu ataupun kelompok, yang mempromosikan dan berjuang bagi perlindungan dan pelaksanaan HAM dan kebebasan  fundamental,  baik  di  level nasional  maupun  internasional  (UN Special  Rapporteur  on  Human  Rights Defenders, n.d.).
Lebih  jauh  lagi, United  Nations  High Commissioner  of  Human  Rights (OHCHR) mengeluarkan Fact  Sheet No.  29  pada tahun  2004  yang  memperjelas  definisi human  rights  defender .  Berdasarkan Fact Sheet tersebut, human rights defender dapat bekerja  untuk  masyarakat  sipil,  negara, ataupun  sektor  privat  dan  tidak  ada kualifikasi  tertentu  yang  harus  dipenuhi oleh  seseorang  untuk  menjadi  seorang human  rights  defender .  Mesipun  demikian, terdapat dua standar yang harus dipenuhi oleh  seorang human  rights  defender ,  yakni harus  menerima  hak  asasi  manusia  yang tercantum di DUHAM (Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia)  secara universal  dan  tindakan  yang  diambil harus  melalui  cara-cara  damai  (Nah, 2020).

## METODE
Penelitian ini merupakan analisis deskriptif-kualitatif dengan tujuan menjelaskan  peran  yang  dimainkan  oleh Amnesty  International di  Indonesia  dalam mendukung kebebasan berekspresi pembela HAM beserta dampak dari peran yang  dilakukan.  Teknik  pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi  dengan  data-data  yang
diperoleh  berasal  dari  buku,  jurnal, laporan,  situs  web  resmi,  akun  media sosial  resmi Amnesty  International di Indonesia  dan  sumber-sumber  lain  yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelanggaran Kebebasan Berekspresi

## Pembela HAM di Indonesia
Penulis membatasi penelitian ini ke dalam satu  studi  kasus,  yaitu  kasus  Veronica Koman.  Pada  2019,  pengacara  Aliansi Mahasiswa  Papua  itu  resmi  menjadi buronan  kepolisian  Indonesia  setelah mengunggah tweet yang dinilai provokatif.  Dua  di  antara tweet Veronica Koman  yang  membuatnya  ditetapkan sebagai  tersangka  berkaitan  dengan demonstrasi  mahasiswa  Papua  pada tahun 2019.
Tweet pertama dari Veronica Koman adalah  “ 2/9/19  Bandung,  Java ”  dengan gambar  sekelompok  orang  yang  sedang berdemonstrasi  membawa  poster  dengan tulis an “Referendum”. Tweet kedua adalah  sebuah  video  yang  diberikan keterangan “ 28/8/19  Deiyai,  Papua  Barat. Ketika  salah  satu  korban  tembakan  apparat keamanan  ditemukan.  A  protestor  shot  by security  forces  is  dragged  away  by  fellow protestors” .  Selain  itu,  ada  pula tweet Veron ica  yang  berbunyi:  “ Moment  polisi mulai  tembak  asrama  Papua.  Total  23 tembakan  dan  gas  air  mata ”,  “ Anak-anak tidak  makan  selama  24  jam,  haus  dan terkurung  disuruh  keluar  ke  lautan  massa ”, dan  “ 43  mahasiswa  Papua  ditangkap  tanpa alasan  yang  jelas,  5  terluka,  1  terkena tembakan gas air mata ” (Halim, 2019). Pada 4 September 2019, Veronica Koman resmi
ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan provokasi  pada  insiden  kericuhan  di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya pada Agustus  2019.  Veronica  mendapat  jeratan pasal  berlapis,  yang  meliputi  UU  ITE, KUHP  160,  UU  No.  1/1946,  dan  UU  No. 40/2008  (CNN  Indonesia,  2019).  Pasal- pasal  ini  mengatur  tentang  pidana terhadap  SARA,  penghasutan  dan  berita bohong.
Kepolisian Republik Indonesia
(Polri)  memperlihatkan  keseriusannya dalam  mengusut  kasus  ini  dengan mengeluarkan red  notice di  Interpol kepada Veronica atas permintaan Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur  (Polda Jatim). Kepolisian juga memblokir rekening  pribadi  Veronica  dan  meminta Ditjen  Imigrasi  untuk  mencabut  paspor Veronica.  Selain  itu,  Veronica  juga mendapatkan  berbagai  bentuk  tekanan lainnya, seperti tuntutan
atas pengembalian uang pendidikannya kepada  Lembaga  Pengelolaan  Dana Pendidikan/  LPDP  (inisiatif  yang  berada di bawah Kementerian Keuangan RI) yang mencapai Rp773,87 juta.
Veronica Koman
dapat diklasifikasikan  sebagai  pembela  HAM.
Hal  ini  dikarenakan  ia  merupakan individu  yang  aktif  dalam  mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya  hak-hak  sipil  dan  politik masyarakat  yang  berada  di  wilayah  yang memiliki aspirasi untuk memisahkan diri. Veronica Koman telah aktif mengadvokasi kasus  pelanggaran  HAM  di  Papua termasuk rasisme, kekerasan dan pembunuhan di luar hukum.
Ditinjau  dari  perspektif  hukum internasional, keduanya juga telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan  oleh  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  dalam United  Nations  Declaration on  Human  Rights  Defender yang  Pasal  1- nya  berbunyi:  “ everyone  has  the  right, individually and in association with others, to promote  and  to  strive  for  the  protection  and realisation  of  human  rights  and  fundamental freedoms  at  the  national  and  international levels ” (UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders, n.d.). Untuk mempersempit  definisi  pembela  HAM, PBB  telah  mengeluarkan  memberikan batasan-batasan bagi pembela HAM, yaitu harus  menerima  hak  asasi  manusia  yang tercantum dalam DUHAM secara universal  dan  tindakan  yang  diambil harus  melalui  cara-cara  damai  (Nah, 2020).
Veronica  Koman  menerima  hak asasi  manusia  secara  universal.  Hal  ini dapat dilihat dari tindakannya yang tidak berkompromi dengan batas-batas kedaulatan  negara  dalam  mengadvokasi hak  asasi  manusia  yang  justru  berpotensi untuk  memantik  relativitas  dari  HAM.  Ia menolak  untuk  berkompromi  dengan negara  yang  melihat  proses  advokasi HAM  di  wilayah  yang  rawan  untuk memisahkan diri tersebut sebagai gerakan separatisme yang mengganggu kedaulatan  nasional  dan  mengancam keutuhan teritorial.
Ia  juga  melakukan  pembelaan mereka  terhadap  HAM  melalui  cara-cara yang  damai  dan  nirkekerasan.  Veronica Koman mengadvokasi kasus Papua dengan mendiseminasikan informasi
alternatif  yang  ia  peroleh  dari  informan lokal  melalui  akun  media  sosialnya.  Ia juga  aktif  melakukan  pembelaan  litigasi terhadap  orang-orang  asli  Papua  yang mendapatkan  tindakan  represif  dan pelanggaran  HAM  lainnya  dari  aparat keamanan Indonesia.

## Peran Amnesty International
Terdapat  beberapa  tipologi  yang  dapat dilakukan oleh gerakan sosial transnasional  dalam  melakukan  persuasi, sosialisasi  dan  tekanan,  termasuk  (1) Information  politics, yaitu  kemampuan untuk  menghasilkan  informasi  yang memiliki  muatan  politis  secara  cepat  dan kredibel  serta  menempatkan  informasi tersebut  ke  mana  ia  akan  paling berdampak;  (2) Symbolic  politics, yang dapat  dipahami  sebagai  kemampuan untuk  memanfaatkan  simbol,  tindakan, atau  cerita  yang  mudah  dipahami  oleh audiens  yang  berada  jauh  dari  lokasi;  (3) Leverage politics , yaitu bagaimana memanfaatkan  aktor-aktor  yang  memiliki kekuatan  lebih  kuat  mempengaruhi situasi  di  mana  anggota  dari  gerakan memiliki pengaruh yang lebih lemah; dan (4) Accountability  politics ,  yakni  usaha untuk  menciptakan  kondisi  yang  dapat memastikan  aktor-aktor  yang  berkuasa untuk  berkomitmen  melalui  kebijakan- kebijakan  atau  prinsip-prinsip  (Keck  & Sikkink, 1998).
Jejaring Advokasi Transnasional Amnesty  International  terhadap  Kasus Veronica Koman Amnesty International
melakukan information  politics dalam  mengadvokasi
kasus  pelanggaran  kebebasan  berekspresi yang  dialami  oleh  Veronica  Koman. Pada 5  September  2019,  AI  Indonesia  melalui Direktur Eksekutif, Usman Hamid, mengeluarkan  pernyataan  melalui  situs web resminya untuk merespon penetapan Veronica  Koman  sebagai  tersangka  kasus penghasutan di bawah UU ITE, Pasal 160 KUHP,  UU  No.  1  tahun  1946  dan  UU tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras dan  Etnis.  Dalam  unggahannya,  Usman Hamid  menjelaskan  status  Veronica Koman sebagai pembela HAM yang telah memberikan  bantuan  hukum  kepada banyak  aktivis  politik  Papua  dan  telah mendokumentasikan  banyak  pelanggaran HAM  di  Papua.  AI  melihat  bahwa penetapan  status  tersangka  terhadap Veronica  akibat tweet -nya  mengenai kekerasan  di  asrama  mahasiswa  Papua pada  2019  merupakan  bentuk  persekusi. Lebih  jauh  lagi,  AI  mengkhawatirkan bahwa  penetapan  tersangka  terhadap Veronica  Koman  merupakan  bentuk serangan  terhadap  kebebasan  berekspresi dan merupakan upaya untuk membungkam  para  aktivis  yang  dapat berujung  untuk  menakut-nakuti  orang untuk  berbicara  mengenai  Papua.  Usman Hamid  juga  mendesak  agar  tuntutan terhadap  Veronica  Koman  segera  dicabut dan  mendorong  pemerintah  Indonesia untuk  mencabut  atau  mengamandemen pasal draconian di  KUHP  dan  UU  ITE
yang kerap digunakan untuk mengkriminalisasi  kebebasan  berekspresi (Amnesty International Indonesia, 2019b).
Satu  tahun  setelah  penetapannya sebagai  tersangka,  pemerintah  Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan (LPDP) yang berada di bawah koordinasi
Kementerian
Keuangan, menjatuhkan  sanksi  finansial  kepada Veronica  Koman  berupa  pengembalian dana  beasiswa  pendidikan  S2  di Australia National  University sebesar  Rp773  juta (AUD  73000).  AI  Indonesia  kemudian mengeluarkan  pernyataan  bersama  AI Australia  melalui  situs  webnya.  Dalam pernyataannya,
Usman Hamid
berpendapat  bahwa  apabila  LPDP  tidak memiliki alasan kuat yang dapat dibuktikan  berdasarkan  hukum,  maka hukuman  itu  dapat  dipercaya  sebagai bentuk intimidasi dan kriminalisasi untuk membungkam Veronica dalam mengabarkan  tentang  pelanggaran  HAM di  Papua.  Ia  juga  mengatakan  bahwa intimidasi terhadap pembela HAM merupakan  bentuk  pelanggaran  HAM yang  jelas.  Sementara  itu,  Direktur Eksekutif  AI  Australia,  Sam  Klintworth menyatakan bahwa pengungkapan terhadap  dugaan  pelanggaran  HAM merupakan peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam mendukung  kelompok  minoritas  dan secara  konsisten  setia  terhadap  semangat Pancasila.  Klintworth  juga  menyatakan agar  Veronica  dan  semua  pembela  HAM harus  dilindungi  (Amnesty  International Indonesia, 2020a).
Kasus  Veronica  memasuki  babak baru pada tahun 2021, ketika rumah orang tua Veronica Koman di Jakarta mendapatkan  ancaman  berupa  ledakan. Pada  7  November  2021,  dua  pria  tidak dikenal  dengan  mengendarai  sepeda motor  melemparkan  tiga  paket  ke  garasi rumah  orang  tua  Veronica.  Dua  dari  tiga
paket  tersebut  meledak,  sementara  yang satu  lagi  berisi  tulisan  berisi  ancaman untuk  menyerang  Veronica  dan  para pendukungnya.  Pada  saat  bersamaan, paket lainnya juga ditinggalkan di rumah salah  satu  kerabat  Veronica.  Ancaman- ancaman tersebut muncul beberapa minggu  setelah  peristiwa  meledaknya paket  yang  sebelumnya  digantung  di pagar rumah orang tua Veronica oleh dua pria  tidak  dikenal.  Menanggapi  hal tersebut,  AI  Indonesia  mengeluarkan pernyataan  melalui  situs  web  resminya. Dalam  pernyataannya,  AI  Indonesia melihat bahwa serangan ini telah membuat  takut  dan  trauma  dua  orang tua,  dan  oleh  karenanya  mendesak pemerintah agar segera melakukan investigasi secara menyeluruh,
transparan,  imparsial  dan  independen serta  menjamin  keamanan  orang  tua Veronica.  AI  Indonesia  juga  menegaskan bahwa  pemerintah  Indonesia  memiliki tanggung jawab untuk melindungi pembela HAM seperti Veronica, termasuk untuk  mencegah  eskalasi  serangan  dan secara  efektif  menangani  pelanggaran HAM  yang  dilakukan  terhadap  mereka yang  berhubungan  dengan  pekerjaan mereka  serta  menjamin  mereka  untuk dapat  bekerja  di  lingkungan  yang  aman dan memungkinkan (Amnesty
International Indonesia, 2021a).
AI  Indonesia  melakukan symbolic politics dalam  membela  Veronica  Koman.
Pada  19  Agustus  2020,  AI  Indonesia bersama  koalisi  organisasi  masyarakat sipil lainnya mengeluarkan Surat Pernyataan  Bersama  Koalisi  Pembela HAM  yang  ditujukan  Direktur  Lembaga
Pengelola  Dana  Pendidikan  (LPDP), Rionald Silaban. Surat pernyataan ini juga ditandatangani  oleh Human  Rights  Watch, Protection International Indonesia, LBH Pers,
Yayasan Satu Keadilan, Imparsial, KontraS,  HuMa,  ELSAM,  PapuaItuKita, Greenpeace ,  Federasi  KontraS,  Yayasan Pusaka  Bentala  Rakyat  dan  YLBHI.  Surat ini  dirilis  dalam  rangka  merespon  LPDP yang  meminta  Veronica  Koman  untuk mengembalikan dana beasiswa yang telah ia  terima.  Alasan  LPDP  adalah  karena Veronica  “tidak  kembali  dan  melayani  di Indonesia ”  se telah  menyelesaikan  studi magisternya di Australian National University (Amnesty International
Indonesia,  2020b).  Pembentukan  aliansi dengan  nama  “Koalisi Pembe la  HAM” merupakan  simbol  yang  digunakan  oleh AI  Indonesia  untuk  memperlihatkan solidaritas di antara organisasi masyarakat  sipil  di  Indonesia  terhadap pembela HAM.
Salah  satu  metode  kampanye  yang menjadi ciri khas AI adalah penyampaian surat.  Hal  ini  juga  diadopsi  oleh  AI Indonesia  melalui  kampanye  tahunan bertajuk “PENA: Pesan Perubahan”. Pada kampanye PENA tahun 2021, AI Indonesia  mengangkat  4  isu  yang  salah satunya  adalah  korban  UU  ITE  yang dikriminalisasi.  Meskipun  secara  spesifik hanya  menyebut  kasus  Stella  Monica, Soon  Tabuni  dan  M.  Asrul  dalam keterangan  di  akun  Twitter  resminya,  AI Indonesia  juga  mengutip  data  dari SAFEnet  yang  menyebutkan  bahwa terdapat lebih dari 700 orang yang terjerat pasal karet UU ITE sejak 2016. Tahun 2021 juga  menjadi  tahun  yang  cukup  krusial
dalam  perkembangan  kasus  Veronica Koman,  di  mana  rumah  orang  tuanya mendapatkan  serangan  dari  orang  tidak dikenal.  Penggunaan  metode  pengiriman surat  ini,  meskipun  banyak  mendapatkan kritik karena mempertanyakan efektivitasnya,  terbukti  telah  menjadi simbol keberhasilan kampanye-kampanye Amnesty  International selama  puluhan tahun.  Penggunaan  surat  menjadi  simbol perlawanan secara sederhana oleh masyarakat  masyarakat  biasa  kepada penguasa  atas  keresahan  dan  kegelisahan mereka terhadap kasus-kasus pelanggaran  HAM  yang  diangkat.  Surat yang  terkirim  dalam  kampanye  PENA 2021 menunjukkan solidaritas masyarakat biasa  terhadap  orang-orang  yang  dijerat oleh  pasal-pasal  karet  UU  ITE,  termasuk Veronica Koman.
AI Indonesia belum tercatat melakukan leverage  politics. Selain  itu, belum dilakukan lobi-lobi terhadap lembaga-lembaga pemerintahan atau internasional  untuk  menghentikan  kasus Veronica Koman. Namun, dalam menanggapi dikirimkannya red notice oleh Polri  ke  Interpol  terhadap  Veronica Koman,  AI  dengan  tegas  meminta  agar Interpol  tidak  memproses red  notice tersebut.
Dalam melakukan accountability politics, AI Indonesia mendorong akuntabilitas pemerintah Indonesia dengan mengkampanyekan revisi UU ITE dan  menolak  pasal-pasal  anti-kebebasan berekspresi di RKUHP. Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, Veronica  Koman  dituntut  atas  beberapa tuduhan, yaitu penyebaran berita bohong,
penghasutan di muka umum, penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerusuhan,  penghinaan  kebangsaan  dan diskriminasi rasial.
UU ITE memiliki banyak pasal karet yang  sering  dijadikan  instrumen  untuk membungkam kebebasan berekspresi pembela  HAM  oleh  negara  seperti  pasal mengenai  berita  bohong  dan  pencemaran nama  baik.  AI  Indonesia  aktif  dalam koalisi  organisasi  masyarakat  sipil  yang juga mendorong perubahan UU ITE, yaitu Koalisi  Serius  Revisi  UU  ITE.  Sembari menunggu proses revisi UU ITE, Amnesty mendesak  pemerintah  untuk  mengambil langkah-langkah  yang  dapat  melindungi kebebasan berekspresi seperti pembebasan  tanpa  syarat  kepada  orang- orang  yang  telah  divonis  bersalah  dan berkekuatan  hukum  tetap,  pemberian SKP2 untuk yang kasusnya tengah ada di
kejaksaan,  dan  SP3  untuk  yang  masih berstatus  sebagai  tersangka  di  kepolisian (Putri, 2021).
Selain  UU  ITE,  AI  Indonesia  juga menolak  revisi  KUHP  yang  dinilai  dapat membatasi kebebasan berekspresi. Beberapa  pasal  yang  dikritisi  oleh  AI
Indonesia  adalah  Pasal  218  dan  219 tentang  penghinaan  presiden  dan  Pasal 191-193 tentang makar. Dalam rekomendasinya,  AI  Indonesia  bahkan mendorong  agar  pasal-pasal  tersebut dihapuskan (Amnesty International
Indonesia, 2020c). Sebagaimana yang telah diketahui,  pasal  tentang  penghinaan presiden  dan  pasal  tentang  makar  sangat rawan  digunakan  untuk  mengancam kebebasan  berekspresi  karena  begitu kaburnya  batas antara  “penghinaan”  dan “kritik” serta “penggulingan” dan “penyampaian  e kspresi  secara damai” .
Tabel 1. Peran Amnesty International Indonesia Berdasarkan Tipologi Keck & Sikkink (1998)
Peran AI Indonesia Information politics Mengeluarkan respon melalui situs web dan media sosial terhadap perkembangan kasus Veronica Koman. Symbolic politics Pernyataan sikap bersama Koalisi Pembela HAM Kampanye PENA Leverage politics Meminta Interpol untuk tidak memproses red notice terhadap Veronica Koman Accountabi-lity politics Revisi UU ITE Penghapusan pasal-pasal anti-kebebasan berekspresi di RKUHP
Boomerang  Effect dalam  Kasus  Veronica Koman
Kampanye  yang  dilakukan  oleh  AI, menghasilkan boomerang effect bagi pemerintah  Indonesia.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  pernyataan-pernyataan  dari
PBB  yang  dalam  beberapa  kesempatan menekan  pemerintah  Indonesia  untuk menghentikan kasus
penyerangan kebebasan  berekspresi  terhadap  Veronica Koman.
Pada  16  September  2019,  kelompok pakar di PBB merespon tuduhan pemerintah  Indonesia  yang  menyebutkan Veronica telah menyebarkan berita bohong  dan  memprovokasi  kerusuhan  di Papua.  Kelompok  pakar  PBB  itu  terdiri dari  Pelapor  Khusus  untuk  Hak  atas Berserikat  dan  Berkumpul  Secara  Damai, Pelapor  Khusus  untuk  Promosi  dan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berpendepaat  dan  Berekspresi,  Pelapor Khusus untuk Kekerasan terhadap
Perempuan, Penyebabnya dan Akibatnya,
Ketua Kelompok Kerja untuk Diskriminasi  terhadap  Perempuan,  dan Pelapor  Khusus  untuk  Situasi  Pembela
HAM.  Mereka  mendesak  pemerintah Indonesia agar segera mengambil langkah-langkah untuk memastikan perlindungan
terhadap kebebasan
berekspresi  dan  menghentikan  tindakan pelecehan, intimidasi, intervensi, pembatasan  berlebihan  dan  ancaman terhadap  orang-orang  yang  melaporkan demonstrasi  (UN  Office  of  the  High Commissioner  of  Human  Rights,  2019). Mereka  mendesak  pemerintah  agar segera melindungi Veronica Koman dari berbagai  bentuk  tindakan  pembalasan dan  intimidasi,  serta  menghentikan
segala  tuntutan  terhadapnya.  Dengan demikian, Veronica dapat tetap melaporkan  situasi  HAM  di  Indonesia secara  independen.  Para  ahli  PBB  itu juga menunjukkan kekhawatirannya yang  serius  terhadap  pertimbangan pemerintah  Indonesia  untuk  menarik paspornya,  memblokir  akun  banknya dan meminta
Interpol untuk mengeluarkan red notice kepadanya.
Lebih  jauh  lagi,  pada  15  Desember
2021, United  Nations  Special  Rapporteur  on the  Situation  of  Human  Rights  Defenders , Mary  Lawlor,  mendesak  pemerintah Indonesia  untuk  segera  menghentikan ancaman, intimidasi, dan tindakan pembalasan  terhadap  pembela  HAM Veronica Koman dan keluarganya. Ia juga meminta  pemerintah  Indonesia  untuk menghentikan  semua  tuntutan  yang dijatuhkan  kepadanya  dan  mengusut tuntas  kasus  ancaman  dan  intimidasi terhadapnya hingga membawa pelakunya ke  meja  hijau  (UN  Office  of  the  High Commissioner  of  Human  Rights,  2021). Hal ini dikeluarkan untuk merespon teror dan  ancaman  yang  dilakukan  oleh  pria tidak  dikenal  di  rumah  orang  tua  dan kerabat Veronica Koman.
Gambar 3. Boomerang Effect dalam Kasus Veronica Koman
Sumber: Diolah oleh Penulis

## Dampak Terhadap Veronica Koman
Berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh Amnesty  International Indonesia  di  atas, baik information  politics,  symbolic  politics, leverage  politics dan accountability  politics serta boomerang  effect yang  tercipta  akibat aktivitas  transnasional  tersebut  akan menghasilkan dampak yang berbeda pula terhadap kasus yang dikampanyekan.
Hingga akhir 2021, tuntutan terhadap  Veronica  Koman  masih  berada dalam status  quo .  Pemerintah  Indonesia masih  belum  mencabut  tuntutan  kepada Veronica Koman sebagai tersangka. Adapun  Veronica  Koman  dituntut  atas tuduhan  SARA  (Pasal  28(2)  UU  ITE), penghasutan  di  muka  umum  (Pasal  160 KUHP),  penyebaran  informasi  berita bohong yang menyebabkan keonaran dan penghinaan  kebangsaan  (Pasal  14  dan  16 UU  No.  1  tahun  1946)  dan  diskriminasi rasial  (UU  No.  40  tahun  2008)  (CNN Indonesia, 2019).
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kasus Veronika Koman telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan hukum di Indonesia.  Hal  ini  dibuktikan  dengan adanya  instruksi  dari  Presiden  Joko Widodo  (tahun)  untuk  persiapan  revisi UU ITE yang disampaikan langsung pada Menteri  Hukum  dan  HAM,  Yasonna Laoly  pada  tanggal  17  Februari  2021 . Sebelumnya,  dalam  Rapat  Pimpinan (Rapim)  TNI-Polri  pada  tanggal  15 Februari 2021, Presiden Joko Widodo telah lebih  dulu  menyatakan  keinginannya untuk merevisi UU ITE jika memang tidak ada manfaat keadilan yang dapat dirasakan.
Pernyataan  Presiden  Joko  Widodo ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari  peran  AI Indonesia  dan  kasus  Veronica  Koman yang  diadvokasinya.  Sebelumnya,  pada tahun 2019, AI Indonesia telah menyerahkan dokumen berjudul “P rioritaskan HAM: 9 Poin Agenda untuk Pemerintah  dan  P arlemen  Terpilih”.  Poin pertama  dari  sembilan  agenda  tersebut adalah  “menj unjung  tinggi  hak  atas kebebasan  berekspresi  dan  melindungi para pe mbela HAM”. Salah satu rekomendasi  konkrit  yang  diberikan  oleh AI  Indonesia  dalam  poin  tersebut  adalah revisi  UU  ITE,  terutama  pasal  27  ayat  3 dan  28  ayat  2  yang  kerap  digunakan untuk  mengkriminalisasi  para  pembela HAM.  Desakan  ini  diketahui  semakin gencar  diluncurkan  oleh  AI  Indonesia pasca penetapan Veronica Koman sebagai tersangka  pada  tahun  2019.  Bersama Koalisi Serius Revisi UU ITE, AI Indonesia terus mengawal proses revisi ini, termasuk  dengan  melakukan  pertemuan bersama  Menteri  Koordinator  Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam)  Mahfud  MD  dan  Tim Kajian Revisi UU ITE (Amnesty International Indonesia, 2021c).
Hingga  akhir  2021,  revisi  terhadap UU  ITE  tersebut  belum  juga  terwujud. Meskipun  demikian,  terdapat  setidaknya dua  kemajuan,  yaitu  disahkannya  Surat Keputusan  Bersama  (SKB)  Menkominfo, Kapolri dan Jaksa Agung tentang Pedoman  Implementasi  UU  ITE  serta masuknya  UU  ITE  ke  dalam  Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2021. Masuknya  revisi  UU  ITE  ke  dalam Prolegnas itu disampaikan oleh
Menkopolhukam  Mahfud  MD  pada  7 Oktober 2021 (Rizkinaswara, 2021). Selagi menunggu  revisi,  Menkominfo,  Kapolri dan  Jaksa  Agung  telah  lebih  dulu  merilis SKB  yang  ditetapkan  pada  23  Juni  2021. SKB  itu  berisi  pedoman  yang  mencakup penjelasan  terkait  definisi,  syarat  dan keterkaitan dengan peraturan per undang-undangan  lain  terhadap  pasal- pasal  (Agustini,  2021).  Pasal  yang dimaksud adalah pasal-pasal yang menjadi kontroversi di masyarakat, termasuk  pasal  28(2)  yang  menjerat Veronica Koman.
Sementara itu, peraturan per undang-undangan  lainnya  yang  ditolak oleh  AI  Indonesia,  yaitu  RKUHP  juga masih  diisi  oleh  pasal-pasal  bermasalah. Hingga akhir 2021, belum ada perkembangan lebih lanjut terkait dengan pengesahan  peraturan  ini.  Namun,  pada 2019,  Presiden  Joko  Widodo  tidak menolak namun hanya menunda pengesahan  RKUHP.  Hal  itu  artinya, masih  sangat  potensial  bagi  pemerintah untuk  mengesahkan  RKUHP  yang  masih mengandung  pasal-pasal  yang  sangat berpotensi  untuk  membatasi  kebebasan berekspresi secara berlebihan seperti pasal tentang penghinaan presiden, penghasutan di muka umum dan makar.

## KESIMPULAN
Amnesty  International merupakan  sebuah international  non-governmental  organization yang  berfokus  pada  pembelaan  isu-isu hak  asasi  manusia  (HAM).  Salah  satu  isu HAM  yang  menjadi  prioritas  dalam kampanye-kampanye Amnesty International adalah isu kebebasan
berekspresi.  Salah  satu  prinsip  yang dipegang oleh Amnesty International adalah  kampanye  individual.  Kampanye ini  biasanya  dilakukan  oleh  pengurus  di tingkat sections. Studi kasus yang diangkat dalam  penelitian  ini  adalah kasus Veronica  Koman  yang  ditangani  oleh Amnesty International Indonesia.
Berdasarkan  temuan-temuan  pada
bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan Amnesty International Indonesia  memainkan  peran  sebagai jejaring  advokasi  transnasional  dalam mendukung kebebasan berekspresi pembela  HAM  di  Indonesia.  Secara  garis besar peran yang dimainkan oleh Amnesty International Indonesia  dapat  dianalisis menggunakan  tipologi  jejaring  advokasi transnasional  Keck  &  Sikkink,  yaitu, information politics, symbolic politics, leverage politics dan accountability politics . Information  politics yang  dilakukan  seperti mengeluarkan  respon  melalui  situs  web dan media sosial terhadap perkembangan kasus  Veronica  Koman. Symbolic  politics didemonstrasikan dalam pernyataan sikap  yang  dirilis  bersama  Koalisi Pembela  HAM  dan  diluncurkannya kampanye PENA untuk mendorong revisi UU  ITE.  Sementara leverage  politics yang dilakukan  dengan  meminta  Interpol untuk tidak memproses red notice terhadap  Veronica  Koman.  Terakhir, accountability  politics yang  dilakukan dengan  mendorong  revisi  UU  ITE  dan mendorong penghapusan pasal-pasal anti kebebasan berekspresi di RKUHP.
Terdapat aktor-aktor yang berkontribusi dalam menekan pemerintah Indonesia  yang  ditarget untuk  memenuhi
tuntutan Amnesty  International Indonesia terhadap perlindungan kebebasan berekspresi pembela HAM. Dalam konsep gerakan  sosial  transnasional,  hal  ini disebut  sebagai boomerang  effect. Tekanan kepada pemerintah Indonesia datang dari pernyataan  dan  kecaman  para  pakar  di PBB  sebanyak  dua  kali,  yaitu  pada  16 September  2019  dan  15  Desember  2021. Tekanan yang dilakukan oleh masyarakat internasional terhadap pemerintah
Indonesia  ini  kemudian  berdampak  pada hasil dari kampanye yang dilakukan.
Terkait  dampak  yang  dihasilkan,
Amnesty  International Indonesia  masih belum berhasil mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk
menghentikan  kasus  Veronica  Koman. Pengaruh  yang  dihasilkan  masih  sebatas pada  pengembangan  wacana  revisi  UU ITE,  yang  salah  satu  bentuk  konkritnya adalah  dirilisnya  SKB  Menkominfo,  Jaksa Agung  dan  Kapolri  mengenai  Pedoman Implementasi  UU  ITE  untuk  mereduksi penyalahgunaan
pasal-pasal yang
berpotensi mengekang kebebasan berekspresi.  Sementara  itu,  pasal-pasal yang  bertentangan  dengan  kebebasan berekspresi  masih  eksis  pada  Rancangan Revisi  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (RKUHP).
Penelitian  ini  juga  tidak  luput  dari berbagai  batasan  dan  kekurangan.  Maka dari  itu,  penulis  menyarankan  kepada peneliti  yang  tertarik  mengangkat  isu gerakan sosial transnasional dalam bidang HAM  seperti Amnesty  International agar dapat melakukan studi komparatif. Belum berhasilnya  advokasi  untuk  menuntut penghentian  kasus  Veronica  Koman
selama  2019-2021  dapat  dikomparasikan dengan  keberhasilan  advokasi  yang dilakukan  oleh Amnesty  International di negara-negara lain. Penelaahan komparatif ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bersifat praktis kepada gerakan  sosial  transnasional  lainnya  di Indonesia yang berupaya untuk mengadvokasi kasus yang sedang ditangani.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustini,  P.  (2021,  June  24). Pemerintah Tandatangani SKB UU ITE . https://aptika.kominfo.go.id/2021/06 /pemerintah-tandatangani-skb-uu- ite/ Amnesty International Indonesia. [@amnestyindo].  (2019a,  September
4).  [BREAKING] Merespon  keputusan Polda  Jawa  Timur  yang  menetapkan Veronica  Koman  sebagai  tersangka. [Image  attached]  [Tweet].  Twitter. https://twitter.com/search?q=meresp on%20keputusan%20Polda%20Jawa %20Timur&src=typed_query Amnesty  International  Indonesia.  (2019b,
September 4). Indonesia: Drop charges against  lawyer  for  Papuan  political activists . https://www.amnesty.org.au/indone sia-drop-charges-against-lawyer-for- papuan-political-activists/
Amnesty  International  Indonesia.  (2020a,
August  14). Financial  Punishment Against  Human  Right  Defender  Shows No  Respect  For  Freedom of  Expression . https://www.amnesty.id/financial- punishment-against-human-right-
defender-shows-no-respect-for- freedom-of-expression/
Amnesty  International  Indonesia.  (2020b,
August 19). Surat Pernyataan Bersama Koalisi  Pembela  HAM:  Seruan  untuk mencabut  tuntutan  agar  Veronica Koman  Liau  mengembalikan  beasiswa LPDP . https://www.amnesty.id/9396-2/ Amnesty  International  Indonesia.  (2020c,
July  14). Mengapa  RKUHP  Harus Ditolak?
https://www.amnesty.id/mengapa-
rkuhp-harus-ditolak/
Amnesty  International  Indonesia.  (2021a,
November 8). INDONESIA: Authorities must investigate frightening  attack  on  human  rights defender’s parents .
https://www.amnesty.id/indonesia- authorities-must-investigate- frightening-attack-on-human-rights- defenders-parents/
Amnesty  International  Indonesia.  (2021b,
December  13). Catatan  Akhir  2021: Tahun  Bahaya  Bagi  Pembela  HAM . https://www.amnesty.id/catatan- akhir-2021-tahun-bahaya-bagi- pembela-ham/
Amnesty  International  Indonesia.  (2021c,
June  15). Koalisi  Minta  Komitmen Serius  Pemerintah  Hapus  Pasal  -Pasal
Karet dalam Revisi UU ITE .
https://www.amnesty.id/bertemu-
dengan-menko-mahfud-md-koalisi- minta-komitmen-serius-pemerintah- hapus-pasal-pasal-karet-dalam- revisi-uu-ite/
Augustyn,  A.  (2023,  March  20).  Amnesty International. Encyclopaedia
Britannica.
https://www.britannica.com/topic/A
mnesty-International CNN  Indonesia.  (2019,  September  20). Kronologi  Kasus  Veronica  Koman Hingga Masuk Daftar Buron . https://www.cnnindonesia.com/nasi onal/20190920125617-12- 432232/kronologi-kasus-veronica- koman-hingga-masuk-daftar-buron CNN  Indonesia.  (2019,  September  4).
Veronica  Koman  Terancam  UU  ITE hingga Antirasialisme .
https://www.cnnindonesia.com/nasi onal/20190904150309-12- 427477/veronica-koman-terancam- uu-ite-hingga-antirasialisme CNN  Indonesia.  (2021,  February  18).
Jokowi  Sudah  Minta  Menkumham Siapkan Revisi UU ITE . https://www.cnnindonesia.com/nasi onal/20210217205421-32- 607611/jokowi-sudah-minta- menkumham-siapkan-revisi-uu-ite Front  Line  Defenders.  (2022). Front  Line Defenders  Global  Analysis  2021. Front Line Defenders.
Goodwin,  J.,  &  Jasper,  J.  M.  (2015). The Social  Movements  Reader:  Cases  and Concepts. John Wiley & Sons.
Gould, K. A., & Lewis, T. L. (2018, January 11). Oxford  Research  Encyclopedias . https://oxfordre.com/view/10.1093/a crefore/9780190846626.001.0001/acre fore-9780190846626-e-491
Halim,  D.  (2019,  September  9). Terbitkan Red  Notice  untuk  Veronica  Koman, Polda  Jatim  Kirim  Surat  ke  Divisi
Hubinter Polri . Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2
019/09/09/12065401/terbitkan-red- notice-untuk-veronica-koman- polda-jatim-kirim-surat-ke-divisi Hakim,  F.,  Astriani,  A.  S.,  &  Rosiana,  S.
(2020). Representasi Veronica Koman  Dalam  Suarapapua.  Com: Suatu Kajian Wacana Kritis.
Metahumaniora , 10(2), 159-160. Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics. Cornell University Press. Nah, A. M. (2020). Protecting Human Rights Defender at Risk. Routledge.
Neier,  A.  (2012). International  Human Rights Movement: A History. Princeton University.
Nolan,  H.  (2022,  March  25). Protecting Those  Who  Protect  Human  Rights:
Opportunities  and  Risks  for  Action  at the UN.
https://www.stimson.org/2022/prote cting-those-who-protect-human- rights-opportunities-and-risks-for- action-at-the-un/
Putri,  B.  U.  (2021,  October  21). UU  ITE
Masih  Makan  Korban,  Amnesty  Desak Revisi Aturan . Tempo. https://nasional.tempo.co/read/15197
99/uu-ite-masih-makan-korban- amnesty-desak-revisi-aturan Rizkinaswara,  L.  (2021,  October  8).
Perubahan  UU  ITE  Masuk  Prolegnas 2021 . https://aptika.kominfo.go.id/2021/10 /kominfo-konfirmasi-situs- pedulilindungiq-com-palsu/
Rizky,  M.  (2019,  September  18). Amnesti
International Minta Interpol Tak Proses Red Notice Veronica Koman . Okezone.
https://nasional.okezone.com/read/2 019/09/18/337/2106180/amnesti- international-minta-interpol-tak- proses-red-notice-veronica-koman Smith,  J.  (1998).  Global  Civil  Society?
Transnational Social Movement
Organizations  and  Social  Capital.
American  Behavioral  Scientist,  42 (1), 93-107.
Syahrawi,  T.,  &  Sugandi,  M.  S.  (2020).
Mengungkap Realitas Media Dibalik Pemberitaan  Aktivis  Ham  di  Papua (Analisis  Framing  Pan  &  Kosicki dalam Pemberitaan Veronica Koman pada  Media  Daring). eProceedings  of Management ,  7(3).  UN  Office  of  the High  Commissioner  of  Human
Rights. (1966, December 16). International  Convenant  on  the  Civil and Political Rights. https://www.ohchr.org/sites/default/ files/ccpr.pdf
UN  Office  of  the  High  Commissioner  of
Human  Rights.  (2019,  September 16). Indonesia  must  protect  rights  of Veronica  Koman  and  others  reporting on  Papua  and  West  Papua  protests  - UN experts . https://www.ohchr.org/en/press- releases/2019/09/indonesia-must- protect-rights-veronica-koman-and- others-reporting-papua-and UN  Office  of  the  High  Commissioner  of Human Rights. (2021, December 15). Indonesia: Stop reprisals against woman human  rights  defender – UN  expert . https://www.ohchr.org/en/press- releases/2021/12/indonesia-stop- reprisals-against-woman-human- rights-defender-un-expert

## UN Special Rapporteur on Human Rights
Defenders.  (n.d.). UN  Office  of  the
High  Commissioner  on  Human  Rights . https://www.ohchr.org/en/special-
procedures/sr-human-rights- defenders/declaration-human- rights-defenders-different-languages

## TENTANG PENULIS
M.  Hafizh  Nabiyyin  adalah  alumni  Program  Studi  Hubungan  Internasional  Universitas Potensi  Utama.  Hafizh  memiliki  minat  pada  kajian  transnasionalisme,  kemanan  non- tradisional, pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia.
Stivani  Ismawira  Sinambela  adalah  dosen  tetap  pada  Program  Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama. Ia menyelesaikan studi S-2 (Magister Hubungan Internasoonal)  dari  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta.  Fokus  kajian  penelitian Stivani adalah Paradiplomasi, Sister City, Kajian Transnasional, dan Studi kawasan Eropa.

## CARA SITASI ARTIKEL INI:
Nabiyyin,  M.H.,  &  Sinambela,  S.I.  (2023).  Peran  Amnesty  International  pada  Pembatasan Kebebasan  Berekspresi  Human  Rights  Defender  di  Indonesia:  Studi  Kasus:  Veronica Koman. Papua  Journal  of  Diplomacy  and  International  Relations,  3 (1),  1-18.DOI: 10.31957/pjdir.v3i1.2464