Jurnal Humaniora, Vol.4, No. 2, Oktober 2020 : 256-263 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid-19
Bambang Eko Muljono * 1 , Dhevi Nayasari Sastradinata
1 Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## *Email Korespondensi: bamekom@unisla.ac.id
Diterima 15 Agustus 2020; Disetujui 18 September 2020; Dipublikasi 31 Oktober 2020
Abstract:  In connection with the failure to fulfill an obligation of one of the parties due to force majeure or coercive circumstances, this can happen if there is an event that occurs beyond human control in order to avoid such an event. The consequence of this force majeure is that an agreement can be canceled or delayed or even canceled by law, because one of the parties does not carry out its obligations due to its inability to fulfill its obligations because it is in a state of compulsion. As is currently happening, the existence of the Covid-19 pandemic as a type of infectious disease that causes an emergency for the health of the entire community, has made the Indonesian Government determine that the Covid-19 pandemic is a national disaster. This has led to a government policy for people to carry out social distancing or to maintain distance between people and even work and study must also be done from home. This is of course very influential on the decline in economic income. The economic needs of the community that should be fulfilled for their survival. In fact, there are also many people who are required to pay installments according to a previously agreed period of time to carry out the aims and objectives of an agreement. This of course will be very burdensome to the people who have the responsibility to pay these installments.

## Keywords: Force Majeure, Agreement, Covid-19 Pandemic
Abstrak: Berhubungan dengan tidak tercapainya suatu kewajiban salah satu pihak yang disebabkan oleh  force majeure atau keadaan memaksa, hal ini bisa terjadi apabila terdapat suatu peristiwa yang terjadi diluar kendali manusia untuk dapat menghindari suatu peristiwa tersebut. Konsekuensi dari berlakunya  force majeure ini menyebabkan suatu perjanjian dapat dibatalkan atau tertunda bahkan bisa juga batal demi hukum, karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya dikarenakan memang  ketidakmampuannya  memenuhi  kewajibannya  karena  memang  dalam  keadaan terpaksa.Seperti yang terjadi sekarang ini, adanya pandemi Covid-19 sebagai jenis penyakit menular yang  menimbulkan  kedaruratan  untuk  kesehatan  seluruh  masyarakat,  membuat  Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Hal ini menimbulkan kebijakan pemerintah untuk masyarakatnya melakukan social distancing  atau menjaga jarak antar sesama manusia bahkan bekerja dan belajar juga harus dilakukan dari rumah. Hal ini tentu sangat berpengaruh sekali pada menurunnya pendapatan perekonomian. Kebutuhan ekonomi masyarakat yang seharusnya harus tetap terpenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Padahal banyak juga sebagian masyarakat  yang  diharuskan  untuk  membayar  angsuran  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah disepakati sebelumnya untuk melaksanakan maksud dan tujuan sebuah perjanjian. Hal ini tentu akan sangat memberatkan masyarakat yang memiliki tangungan membayar angsuran  tersebut.
Kata kunci : Force Majeure, Perjanjian, Pandemi Covid-19
Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora ISSN 2548-9585 (Online)

## Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora
▪ Jurnal Humaniora, Vol. 4,  No. 2, Oktober 2020 : 256-263
- 257 -
Perjanjian  adalah  suatu  bentuk  dari perikatan.  Perjanjian  adalah  suatu  kesepakatan yang telah dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan  suatu  perbuatan  hukum  atau  suatu perikatan. Hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian adalah apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya maka pihak yang lain berhak menuntut sesuatu dari pihak tersebut. Di Negara  Indonesia  hukum  perjanjian  memiliki sifat  terbuka  yang  artinya  memberikan kebebasan  kepada  siapa  saja  yang  ingin mengadakan suatu perjanjian apa saja yang tidak melanggar  ketentuang  umum  dan  ketentuan perundang-undangan. Asas terbuka untuk siapa saja  ini  diatur  dalam  Pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata.
Sebuah  perjanjian  mengandung  unsur- unsur  seperti  adanya  sebuah  perbuatan  hukum atau tindakan hukum, karena sebuah perjanjian menuntut  para  pihaknya  apabila  tidak melakukan sesuai yang telah diperjanjikan dapat membawa  akibat  hukum  bagi  para  pihak. Apabila  dalam  sebuah  perjanjian  salah  satu pihak  tidak  melakukan  kewajibannya  sesuai yang  telah  diperjanjikan  maka  pihak  tersebut dikatakan  wanprestasi.  Jika  terjadi  wanprestasi maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya maka harus mengganti biasa ganti rugi kepada pihak  yang  dirugikan  atas  kesengajaan  atau kelalaian yang telah dibuatnya.
Dalam  hal  wanprestasi  pihak  yang dirugikan dapat meminta ganti rugi berdasarkan yang  telah  diatur  dalam  Pasal  1243
KUHPerdata.  Namun,  apabila  pihak  tidak memenuhi kewajibannya  bukan karena sebuah kelalaian atau kesengajaan maka pihak tersebut terbebas  dari  tanggungjawab  untuk  ganti  rugi. Seperti  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal 1245  KUHPerdata  bahwa,  tidak  akan  ada pergantian biaya ganti rugi maupun bunga yang ditanggung  oleh  debitur  apabila  pihak  debitur tidakmelakukan  kewajibannya  dikarenakan keadaan  memaksa  atau  karena  keadaaan  yang secara  kebetulan  membuat  debitur  terhalang untuk  memenuhi  kewajibannya.  Keadaan debitur yang seperti ini adalah keadaan memaksa atau force majeure . Pada umumnya dalam suatu perjanjian  selalu  memasukkan  tentang force majeure. Agar apabila suatu saat terjadi kedaan dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya  maka  semua  pihak  dapat memahami keadaan tersebut disebabkan karena kelalaian atau karena keadaan memaksa.
Berhubungan  dengan  tidak  tercapainya suatu  kewajiban  salah  satu  pihak  yang disebabkan  oleh force  majeure atau  keadaan memaksa,  hal  ini  bisa  terjadi  apabila  terdapat suatu  peristiwa  yang  terjadi  diluar  kendali manusia  untuk  dapat  menghindari  suatu peristiwa tersebut. Konsekuensi dari berlakunya force majeure ini menyebabkan suatu perjanjian dapat dibatalkan atau tertunda bahkan bisa juga batal demi hukum, karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya dikarenakan memang ketidakmampuannya  memenuhi  kewajibannya karena memang dalam keadaan terpaksa.
Jurnal Humaniora, Vol.4, No. 2, Oktober 2020 : 256-263 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Seperti  yang  terjadi  sekarang  ini,  adanya pandemi  Covid-19  sebagai  jenis  penyakit menular  yang menimbulkan kedaruratan untuk kesehatan  seluruh  masyarakat,  membuat Pemerintah  Indonesia  menetapkan  bahwa pandemi  Covid-19  sebagai  bencana  nasional. Hal  ini  menimbulkan  kebijakan  pemerintah untuk  masyarakatnya  melakukan social distancing atau  menjaga  jarak  antar  sesama manusia bahkan bekerja dan belajar juga harus dilakukan  dari  rumah.  Hal  ini  tentu  sangat berpengaruh sekali pada menurunnya pendapatan perekonomian. Kebutuhan ekonomi masyarakat  yang  seharusnya  harus  tetap terpenuhi  untuk  kelangsungan  hidupnya. Padahal banyak juga sebagian masyarakat yang diharuskan  untuk  membayar  angsuran  sesuai dengan  jangka  waktu  yang  telah  disepakati sebelumnya  untuk  melaksanakan  maksud  dan tujuan  sebuah  perjanjian.  Hal  ini  tentu  akan sangat memberatkan masyarakat yang memiliki tangungan membayar angsuran  tersebut.
Akibat  dari  Covid-19  ini  menimbulkan Force  majeure dimana  seorang  debitur  tidak dapat  melaksanakan  kewajibannya  untuk mememuhi prestasinya  karena memang terjadi peristiwa diluar kendali debitur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur sementara debitur tetap dalam beritikad baik. Hal ini tentu akan menyebabkan pemenuhan kewajiban oleh debitur akan tertunda, bahkan dapat juga debitur terbebas dari biaya ganti rugi akibat tidak dapat terlaksananya  maksud  dan  tujuan  perjanjian
tersebut.  Karena force  majeure ini  muncul dikarenakan peristiwa pandemi Covid-19  yang membuat perekonomian debitur tidak terpenuhi seperti sebelumnya.
Namun, adanya pandemi Covid-19 ini tidak
serta merta membuat debitur dapat menggunakan force majeure sebagai alasan tidak memenuhi  kewajibannya  atau  menunda membayarkan kewajibannya. Maka berdasarkan hal  ini  harus  terdapat  alasan-alasan  lain  dan tindakan negoisasi yang dilakukan kedua belah pihak sehingga force majeure dapat digunakan sebagai  alasan  tidak  terpenuhinya  suatu tanggungan  atau  kewajiban.  Berikut  penulis akan  membahas  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini,  yaitu  keabsahan  Force  Majeure Dalam Perjanjian Saat Terjadi Pandemi Covid- 19  dan  dampak  Force  Majeure  Dalam Pelaksanaan  Perjanjian  Saat  Terjadi  Pandemi Covid-19.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  mengenai  Keabsahan  Force Majeure Dalam Perjanjian di Masa Era Pandemi Covid-19  merupakan  jenis  penelitian  hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku baik  di  Indonesia.  Penelitian  ini  dapat  pula disebut  sebagai  penelitian  doktrinal  karena peneliti  berusaha  menemukan  prinsip-prinsip yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti.  Untuk  menjawab  fokus  permasalahan yang  terdapat  dalam  judul,  peneliti  melakukan pengumpulan  bahan  hukum  melalui  studi
- 259 - dokumen (studi kepustakaan) dengan mengidentifikasi  terhadap  sejumlah  peraturan perundang-undangan, konvensi konvensi internasional, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur  yang  berasal  dari  ilmu pengetahuan hukumyang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian Saat Terjadi Pandemi Covid-19
Adanya pandemi Covid-19 ini tidak serta merta membuat debitur dapat menggunakan force majeure sebagai  alasan  tidak  memenuhi  kewajibannya  atau menunda  membayarkan  kewajibannya.  Keadaan force majeure juga membutuhkan suatu pembuktian bahwa  unsur-unsur force  majeure telah  terpenuhi.
Berdasarkan  Pasal  1244  dan  Pasal  1245 KUHPerdata,  suatu  peristiwa  atau  keadaan  dapat dikatakan keadaan force majeure apabila memenuhi unsur-unsur  yang  harus  dibuktikan  keberadaannya yaitu :
1. Tidak  terdapat  unsur  kelalaian  atau kesengajaan  untuk  tidak  melakukan kewajibannya.
2. Terjadinya suatu peristiwa yang tak terduga yang  menyebabkan  pihak  tidak  dapat memenuhi kewajibannya.
3. Peristiwa  tersebut  tidak  dapat  dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.
4. Masih terdapat itikad baik dari pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.
Berhubungan dengan yang terjadi pada saat ini
yaitu adanya sebuah pandemi Covid-19 yang sedang menyerang  kesehatan  masyarakat  Indonesia  telah memlumpuhkan perekonomian, bahkan tidak sedikit masyarakat  yang  kehilangan  pekerjaannya  karena dampak dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tidak  sedikit  pula  masyarakat  yang  usahanya mengalami  gulung  tikar  karena  dampak  dari kebijakan social  distancing yang  diterapkan  oleh pemerintah.
Dalam  sebuah  perjanjian  penting  untuk memperhatikan bahwa force majeure telah ditentukan dalam isi perjanjian. Apabila mengenai force majeure ini para pihak tidak mengaturnya dalam isi perjanjian, maka  para  pihak  dianggap  harus  tunduk  kepada Undang-Undang.  Sangat  penting  sebuah  peristiwa dapat dipastikan semua unsurnya dapat menyebabkan pihak  tidak  dapat  melaksanakan  kewajibannya karena  sebuah  keadaan  memaksa  dan  hal  tersebut tidak  dapat  dipersalahkan  dan  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban  kepadanya  Keadaan force majeure dan  segala  ketentuan-ketentuannya  telah diatur dalam Buku III KUHPerdata.
Pasal-Pasal dalam KUHPerdata yang mengatur tentang force majeure tidak hanya mengatur tentang unsur-unsur suatu keadaan memaksasaja, tetapi juga mengatur tata cara penggantian biaya, dan penundaan pemenuhan kewajiban pihak debitur. Keadaan force majeure dibedakan  menjadi  dua  yaitu  :  keadaan memaksa  yang  bersifat  absolut  yang  merupakan keadaan  dimana  debitur  tidak  dapat  memnuhi kewajibannya  secara  permanen  atau  tidak memungkinkan untuk debitur memenuhi kewajibannya, dan keadaan memaksa yang bersifat relatif yang merupakan keadaan dimana debitur dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang lain.
Keadaan  memaksa  dimaknai  sebagai  keadaan
Jurnal Humaniora, Vol.4, No. 2, Oktober 2020 : 256-263 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dikarenakan  memang  karena  keadaan  yang  sangat mendesak dan bukan disebabkan oleh debitur sendiri. Keadaan tersebut berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya sehingga debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Jika dihubungkan dengan keadaan force majeure pada era Covid-19 sekarang ini, keadaan memaksa yang dimaksud hanya bersifat relatif  maka  perjanjian  tidak  dapat  dibatalkan  atau dianggap batal melainkan pihak debitur hanya dapat diberi  kelonggaran  untuk  menunda  memenuhi kewajibannya.
Namun, terdapatnya Covid-19 yang menimbulkan  keadaan force  majeure juga  tidak dapat  serta  merta  dijadikan  sebuah  sarana  untuk menunda  kewajiban  salah  satu  pihak  dalam perjanjian  tanpa  adanya  suatu  negoisasi  atau pembuktian  bahwa  debitur  benar-benar  tidak  dapat memenuhi angsuran yang telah menjadi kewajibannya.  Keadaan  yang  seperti  ini  sangat membutuhkan itikad baik dari pihak yang tidak dapat memenuhi  kewajibannya  sebagai  upaya  untuk menghasilkan  sebuah  solusi  yang  tidak  merugikan pihak  lain  atau  kreditur.  Itikad  baik  dari  debitur tersebut  sebagai  sarana  untuk  melakukan  negoisasi dengan kreditur bahwa adanya pandemi Covid-19 ini membuat dirinya tidak bisa memenuhi kewajibannya. Berdasar  pada  Pasal  1245  KUHPerdata  itikad  baik debitur dalam melakukan negoisasi dengan kreditur tersebut  harus  menyertakan  bukti  memadai  yang benar-benar  membuktikan  debitur  dalam  keadaan tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut.
Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya  atau  pihak  debitur  harus  dapat meyakinkan  kreditur  benar-benar  mengalami kesulitan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.
Dalam  hal  ini  debitur  tidak  cukup  hanya  dengan memberikan  keterangan  bahwa  tidak  dapat memenuhi  kewajibannya  begitu  saja,  melainkan harus  mampu  membuktikan  kendala-kendala  yang dihadapinya  sehingga  tidak  memiliki  kemampuan untuk  memenuhi  kewajibannya  sebagaimana mestinya.
Selain  itu, force  majeure tidak  dapat diberlakukan  apabila  sebelumnya  debitur  sudah pernah melakukan kelalaian atau pernah melakukan kesalahan kepada salah satu pihak sebelum terjadinya keadaan memaksa itu terjadi. Keadaan force majeure juga  hanya  berlaku  pada  debitur  yang  perolehan penghasilan ekonominya benar-benar terganggu dan menurun  yang  disebabkan  debitur  tidak  bisa  lagi melakukan  aktivitas  ekonominya,  seperti  pedagang kaki  lima,  pengusaha  transportasi,  perhotelan, pariwisata,  dll.  Sedangkan  debitur  yang  berprofesi sebagai  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia, Kepolisian,  dan Aparatur  Sipil  Negara,  dan  debitur lainnya  yang  penghasilan  ekonominya  tidak terganggu  akibat  adanya  Covid-19.  Karena  dalam keadaan  ini  mereka  tetap  menerima  penghasilan secara  rutin  dan  tetap  sebagaimana  penghasilan sebelum  adanya  Covid-19,  maka  tidak  dapat dinyatakan dalam keadaan force majeure .
Maka dapat disimpulkan bahwa keadaan force majeure hanya  berlaku  kepada  debitur  yang  benar- benar  dalam  keadaan  memaksa,  tidak  serta  merta kepada  semua  debitur.  Hanya  berlaku  pada  debitur yang  mengalami  gangguan  penghasilan  dan  benar- benar terkendala  sehingga tidak  mampu  memenuhi kewajibannya  dalam  perjanjian.  Sedangkan  kepada debitur  yang  memiliki  penghasilan  tetap  dan  rutin tidak  diberlakukan  keadaan force  majeure sebagai alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya.
- 261 -
Dampak  Force  Majeure  Dalam  Pelaksanaan Perjanjian Saat Terjadi Pandemi Covid-19
Keadaan force majeure dibedakan menjadi dua yaitu : keadaan memaksa yang bersifat absolut yang merupakan  keadaan  dimana  debitur  tidak  dapat memnuhi kewajibannya secara permanen atau tidak memungkinkan untuk debitur memenuhi kewajibannya, dan keadaan memaksa yang bersifat relatif yang merupakan keadaan dimana debitur dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang lain. Dari dua  sifat  keadaan force  majeure menimbulkan dampak  masing-masing  yang  berbeda.  Keadaan memaksa yang bersifat absolut menimbulkan akibat tidak dipenuhinya lagi suatu prestasi atau kewajiban secara  mutlak  karena  memang  sudah  tidak dimungkinkan  lagi  terpenuhinya  suatu  kewajiban atau  prestasi  tersebut.  Namun,  apabila  keadaan memaksa  tersebut  bersifat  absolut  maka  masih dimungkinkan  terpenuhinya  suatu  prestasi  atau kewajiban  tersebut  meskipun  dalam  jangka  waktu yang belum bisa ditentukan oleh para pihak.
Dampak  lain  apabila  terjadi  keadaan force majeure yang  bersifat  absolut  maka  sesuai  dengan Pasal  1381  KUHPerdata  perjanjian  tersebut  akan secara  otomatis  berakhir  atau  batal  demi  hukum. Berbeda dengan keadaan force majeure yang bersifat relatif,  apabila  pada  jangka  waktu  yang  ditentukan debitur  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  atau prestasinya,  maka  akan  diadakan  penundaan pemenuhan  kewajiban  atau  prestasinya  setelah keadaan  memaksa  itu  sudah  membaik  atau  sudah hilang dan pulih seperti sebelumnya.
Adanya  pandemi  Covid-19  dalam  keadaan sekarang  ini,  dapat  diklasifikasikan  pada  keadaan force majeure yang bersifat relatif, karena meskipun saat  ini  pihak  yang  memiliki  kewajiban  untuk
memenuhi  kewajiban  atau  prestasinya,  suatu  saat ketika pandemi ini sudah berakhir maka debitur dapat kembali  lagi  pada  aktivitas  ekonominya  untuk mendapatkan  penghasilannya  kembali  kemudian dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya kembali seperti  yang  sudah  diperjanjikan.  Berpatokan  pada itikad baik debitur kepada kreditur untuk melakukan negoisasi sebagai upaya untuk menghasilkan sebuah solusi yang tidak merugikan pihak lain atau kreditur, maka pihak debitur dapat mengajukan permohonan penundaan pemenuhan kewajiban atau prestasinya.
Dalam aturan hukum memang masih belum ada aturan  Undang-Undang  khusus  yang  mengatur tentang force  majeure ini,  namun  didalam KUHPerdata  sudah  mengatur  dan  menjelaskan tentang masalah force majeure dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata yaitu : biaya ganti rugi dan bunga tidak harus digantikan apabila debitur terdapat keadaan  yang  memaksa  atau  karena  terdapat peristiwa  atau  kejadian  diluar  kendali  debitur  yang menyebabkan  debitur  terhalang  atau  tidak  dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya.
Dapat disimpulkan bahwa terjadinya peristiwa yang  tidak  terduga  sebelumnya  dan  terjadi  diluar kendali  para  pihak  dapat  dikategorikan  dalam keadaan force  majeure yang  menyebabkan terhalangnya debitur untuk memenuhi kewajibannya atau  prestasinya.  Dalam  keadaan force  majeure ini debitur yang tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya  tidak  dapat  dinyatakan  sebagai  sebuah kelalaian  atau  kesengajaan  karena  memang  tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau prestasi tersebut karena sebuah keadaan yang memaksa.
Dampak  yang  terlihat  jelas  dari  adanya force majeure adalah  kreditur  menjadi  pihak  yang menanggung  resiko  atas  tidak  terpenuhinya
Jurnal Humaniora, Vol.4, No. 2, Oktober 2020 : 256-263 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
kewajiban atau prestasi debitur. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1237 KUHPerdata menjelaskan bahwa, apabila terjadi force majeure dalam sebuah perjanjian, maka  resikonya  ditanggung  oleh  pihak  kreditur, karena dalam hal tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau prestasi tersebut tidak berdasarkan kesengajaan atau  kelalaian  dari  pihak  debitur  dan  debitur  juga sudah tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya.
Upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur agar tidak  menanggung  resiko  yang  besar  hingga mendapat  kerugian  adalah  dengan  kreditur memanggil debitur yang terkena dampak Covid-19 kemudian  memberikan  kesempatan  kepada  debitur untuk  mencari  solusi  sendiri  dan  menyelesaikan tanggungan  yang  dimiliki  debitur  kepada  kreditur dalam  jangka  waktu  yang  telah  disanggupi  oleh debitur.  Karena  kreditur  tidak  diperbolehkan melakukan eksekusi secara langsung karena adanya keadaan force majeure ini, namun kreditur juga tidak mau menanggung kerugian akibat debitur yang tidak memenuhi  kewajiban  atau  prestasinya  tersebut. Ketika  kesempatan  yang  telah  diberikan  kreditur kepada debitur tetap tidak menemukan solusi, maka kreditur  memiliki  hak  untuk  meminta  debitur memperbarui isi perjanjiannya.
Force  majeure tidak  dapat  menjadi  alasan terhapusnya  kewajiban  debitur.  Keadaan force majeure pada  masa  Covid-19  ini  hanya  dapat digunakan  sebagai  upaya  untuk  mengajukan keringanan  kepada  kreditur  untuk  tidak  memenuhi kewajibannya  sesuai  perjanjian  karena  debitur memang sedang tidak sanggup untuk memenuhinya. Adanya force  majeure ini  dapat  dijadikan  sarana debitur  untuk  menunda  pembayarannya  kepada kreditur  tanpa  dihukumi  sebagai  perbuatan wanprestasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dapat  disimpulkan  bahwa  keadaan force majeure hanya  berlaku  kepada  debitur  yang  benar- benar  dalam  keadaan  memaksa,  tidak  serta  merta kepada  semua  debitur.  Hanya  berlaku  pada  debitur yang  mengalami  gangguan  penghasilan  dan  benar- benar terkendala  sehingga tidak  mampu  memenuhi kewajibannya  dalam  perjanjian.  Sedangkan  kepada debitur  yang  memiliki  penghasilan  tetap  dan  rutin tidak  diberlakukan  keadaan force  majeure sebagai alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya.
Dampak  yang  terlihat  jelas  dari  adanya force majeure tidak  dapat  menjadi  alasan  terhapusnya kewajiban debitur. Keadaan force majeure pada masa Covid-19 ini hanya dapat digunakan sebagai upaya untuk mengajukan keringanan kepada kreditur untuk tidak  memenuhi  kewajibannya  sesuai  perjanjian karena debitur memang sedang tidak sanggup untuk memenuhinya.  Adanya force  majeure ini  dapat dijadikan sarana debitur untuk menunda pembayarannya  kepada  kreditur  tanpa  dihukumi sebagai perbuatan wanprestasi.

## Saran
Kepada  pihak  debitur,  sebaiknya  tetap memenuhi  kewajibannya  kepada  pihak  kreditur meskipun sedang dalam keadaan force majeure agar tidak  ada  pihak  yang  mengalami  kerugian  dalam sebuah  perjanjian.  Meskipun  dengan  menunda pembayarannya,  namun  masih  terdapat  itikad  baik pihak  debitur  untuk  tetap  memenuhi  kewajibannya kepada kreditur.
Kepada  pihak  pemerintah,  sebaiknya  juga memperhatikan  keadaan  kreditur  dalam  keadaan force  majeure agar  pihak  kreditur  tidak  mengalami
- 263 -
kerugian  apabila  debitur  tidak  melaksanakan kewajibannya  sebagaimana  mestinya.  Pemerintah sebaiknya juga memberikan solusi agar kreditur tidak mengalami kerugian berskala besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Arie  Exchell  Prayogo  Dewangker,  Penggunaan Klausula Force  Majeure Dalam  Kondisi
Pandemik,
Jurnal Education and
Development , Vol.  8  No.  3  Edisi Agustus
2020.
Isradjuningtias,  A.  C. Force  Majeure Dalam
Hukum  Kontrak  (Perjanjian)  Indonesia,
Jurnal  Veritas  et  Justitia 1,  No  1  Tahun 2015.
J, Satrio, 1999 Hukum Perikatan: Perikatan Pada
Umumnya . Bandung: Alumni.
Putu Bagus Tutuan dan Ni Ketut Supasti, Kajian
Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian  Komersial  Pasca  Penetapan Covid-19  Sebagai  bencana  Nasional,
Jurnal Kertha Semaya Vol. 8 No. 6 Tahun
2020.
Sufiarina, Force Majeure dan Notoir Feiten Atas Kebijakan PSBB Covid-19, Jurnal Hukum
Sasana, Vol 6 No 1 Juni 2020.
Wibawa,  dan  Artadi,  Akibat  Hukum  Terhadap
Debitur  atas  Terjadinya Force  Majeure
(Keadaan  Memaksa),  Karta  Semaya  :
Jurnal Ilmu Hukum 2 No. 6.