Implementasi Desentralisasi Dalam Pengelolaan Perikanan Muhayat 1 , Rina Haslita 2
1,2 Universitas Maritim Raja Ali Haji
Email: Muhayat.oke@gmail.com Kata kunci Abstrak Desentralisasi, Perikanan, Manajemen Sejak  awal  1990-an,  berbagai  wacana  berkembang  di  kalangan pemerhati  pemerintahan  tentang  desentralisasi  pemerintahan  di Indonesia.  Undang-undang  Nomor  22  dan  25  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Keuangan  Daerah,  yang  kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 dan 33 Tahun 2004, telah membawa  Indonesia  memasuki  proses  pemerintahan  yang terdesentralisasi  setelah  lebih  dari  30  tahun  berada  di  bawah kekuasaan  negara.  sentralisasi  rezim  Orde  Baru.  Pemberlakuan kedua  undang-undang  tersebut  menjadi  momentum  pengalihan pengawasan,  sumber  daya  fiskal,  otonomi  politik,  dan  tanggung jawab  pelayanan  publik  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah daerah.  Selama  lebih  dari  satu  dekade  perpindahan,  pengalaman lokal yang heterogen telah muncul, ketika kontrol pusat atas daerah dilonggarkan.  Pemerintah  daerah  memegang  peranan  yang  sangat penting  dalam  pelaksanaan  desentralisasi  pengelolaan  perikanan, selain  dari  pemerintah  pusat,  masyarakat  dan  pemangku kepentingan  lainnya  yang  berkepentingan  dengan  sektor  perikanan tentunya.  Mereka  harus  siap  menghadapi  tantangan  dalam mengelola  potensi  sektor  perikanan,  agar  tidak  ada  lagi  kebijakan yang  merugikan  masyarakat  nelayan.  Sehingga  sektor  perikanan mampu  menjadi  tulang  punggung  negara  dalam  mengentaskan kemiskinan,  ketidakadilan  dalam  kebijakan  pemerintah  terhadap nelayan, serta mampu menjadi penyumbang devisa bagi Indonesia. Keywords Abstract Decentralization, Fisheries, Management Since  the  early  1990s,  various  discourses  have  developed  among government  observers  about  government  decentralization  in Indonesia.  Laws  No.  22  and  25  of  1999  concerning  Regional Government  and  Regional  Finance,  which  were  subsequently amended by Laws No. 22 and 33 of 2004, have led Indonesia to enter the process of decentralized governance after more than 30 years of being  under  the  all-centralized  New  Order  regime.  The implementation  of  these  two  laws  has  become  a  momentum  for  the transfer  of  supervision,  fiscal  resources,  political  autonomy  and responsibility  for  public  services  from  the  central  government  to local  governments.  Over  the  span  of  more  than  a  decade  of displacement,  heterogeneous  local  experiences  have  surfaced,  as central  control  over  regions  loosened.  Local  governments  play  a very important role  in  the implementation  of  decentralized  fisheries management, apart from the central government, the community and other stakeholders with an interest in the fisheries sector, of course. They must be prepared to face challenges in managing the potential fisheries sector, so that there will be no more policies that harm the
Volume 2, Nomor 2 Agustus, 2021 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601

## Jurnal
JAPS
fishing  community.  So  that  the  fishery  sector  is  able  to  become  the backbone  of  the  country  in  eradicating  poverty,  injustice  in government  policies  towards  fishermen,  and  is  able  to  become  a contributor to foreign exchange for Indonesia.

## Pendahuluan
Untuk  memahami  sepenuhnya  kebijakan  desentralisasi,  pertama-tama  kita  harus memahami mengapa suatu pemerintah negara bagian membuat kebijakan desentralisasi. Argumen  pertama  mengapa  kebijakan  desentralisasi  dilakukan  adalah  karena pertimbangan  geografis.  Negara  dengan  wilayah  yang  luas  seperti  Indonesia  akan kesulitan mengatur negara dari pusat atau ibukota negara. Sangat diperlukan adanya unit pemerintahan  di  tingkat  lokal  atau  di  tingkat  yang  lebih  rendah  untuk menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  tingkat  lokal  yang  jauh  dari  ibukota pemerintahan.  Dilihat  dari  kondisi  tersebut,  maka  perlu  dilakukan  pembubaran kekuasaan  negara.  Penyebaran  kekuasaan  negara  ini  kemudian  melahirkan  kebijakan desentralisasi.
Pembagian kekuasaan negara  yang dimaksud di  sini adalah kekuasaan eksekutif, tidak  termasuk  kekuasaan  legislatif  atau  yudikatif,  mengambil  teori  pemisahan kekuasaan menurut teori  yang dikembangkan oleh Montesqieu. Kekuasaan pemerintah adalah  kekuasaan  mengurus  yang  lahir  sampai  mengurus  yang  meninggal.  Namun,  di negara yang menganut sistem totaliter, tidak tertutup kemungkinan kekuasaan eksekutif, legislatif,  bahkan  yudikatif  didominasi  oleh  elite  penguasa.  Sementara  itu,  di  negara- negara  yang  menganut  sistem  demokrasi  plural,  terjadi  pemisahan  antara  kekuasaan eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif  seperti  yang  dianut  Indonesia  pasca  reformasi. Meskipun  Indonesia  cenderung  menganut  pembagian  kekuasaan  daripada  pemisahan kekuasaan.  Terlihat  adanya  kekuasaan  legislatif  yang  juga  dimiliki  oleh  Presiden, dimana  Presiden  dapat  mengajukan  hak  prakarsa  dalam  menyusun  undang-undang, namun setelah reformasi melalui amandemen UUD 1945, prakarsa DPR diprioritaskan pada dalam hal kedua lembaga mengajukan rancangan undang-undang.
Desentralisasi  adalah  kebijakan  pelimpahan  wewenang  kepada  unit-unit pemerintahan  di  bawahnya.  Jadi  secara  konseptual,  desentralisasi  adalah  pembagian kewenangan  secara  teritorial.  Implikasi  dari  konsep  tersebut  adalah  sejauh  mana kekuasaan dan wewenang didistribusikan kepada lembaga-lembaga pemerintah menurut hierarki geografis suatu negara.
Kebijakan  desentralisasi  juga  berimplikasi  pada  pemekaran  negara  menjadi daerah-daerah  yang  lebih  kecil  dan  pembentukan  lembaga-lembaga  baik  yang  bersifat politik  maupun  administratif  di  daerah-daerah  tersebut.  Secara  umum,  sering  dijumpai kebijakan  desentralisasi  yang  relatif  seragam  dalam  negara  kesatuan  yang  dibentuk  di provinsi,  kabupaten,  dan  daerah  yang  lebih  kecil.  Sedangkan  di  negara  federal  bentuk desentralisasi dapat berbeda antar negara bagian, tergantung pada kebijakan politik yang diadopsi di negara bagian yang bersangkutan. Di sisi lain, pemerintah daerah juga dapat
membuat  unit  administrasi  atau  unit  bisnis  dalam  organisasinya  seperti  pembentukan perusahaan daerah, badan otoritas, dll.
Leemans (1970) membedakan dua jenis desentralisasi, yaitu pemerintahan daerah dan  administrasi  lapangan.  Henri  Maddick  (1963)  memberikan  definisi  desentralisasi sebagai  suatu  proses  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  dekonsentrasi  dan  devolusi.  Ia mengartikannya  sebagai  kegiatan  penyerahan  kekuasaan  untuk  menyelenggarakan urusan-urusan yang ditentukan oleh pemerintah pusat kepada suatu satuan pemerintahan daerah.  Sedangkan  dekonsentrasi  diartikan  sebagai  pelimpahan  wewenang  untuk melaksanakan  tugas  pemerintahan  tertentu  dari  pemerintah  tertentu  kepada  pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan di daerah.
Di  sisi  lain,  ia  juga  menyatakan  bahwa  desentralisasi  kekuasaan  cenderung mengarah pada tirani. Oleh karena itu, pembentukan pemerintahan daerah yang efektif merupakan  alat  untuk  mengakomodasi  pluralisme  di  negara  demokrasi  modern.  Oleh karena itu, pemerintah daerah merupakan formasi  penting untuk  mencegah sentralisasi yang berlebihan (Loughlin, 1981).
Rondinelli  menyatakan  bahwa  desentralisasi  secara  luas  diharapkan  dapat mengurangi kepadatan beban kerja di pemerintah pusat. Program desentralisasi dengan harapan  penundaan  dapat  dikurangi.  Desentralisasi  juga  diperkirakan  akan meningkatkan  pemerintah  untuk  lebih  tanggap  terhadap  tuntutan  dan  kebutuhan masyarakat  yang  pada  gilirannya  akan  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan publik  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  kepada  masyarakatnya.  Desentralisasi sering juga dimaksudkan sebagai cara untuk mengelola pembangunan ekonomi nasional secara lebih efektif dan efisien melalui penyerahan sebagian kewenangan pembangunan ekonomi kepada daerah (Rondinelli: 1984).
Di  sisi  lain,  desentralisasi  adalah  cara  untuk  meningkatkan  kemampuan  pejabat pemerintah  untuk  memperoleh  informasi  yang  lebih  baik  tentang  kondisi  daerah, mengembangkan  program-program  daerah  lebih  responsif  dan  bereaksi  cepat  ketika muncul masalah dalam pelaksanaannya (Maddick: 1963).
Desentralisasi  juga  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  memobilisasi  dukungan terhadap kebijakan pembangunan nasional dengan menginformasikan masyarakat lokal untuk  memobilisasi  partisipasi  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  di daerah.  Partisipasi  lokal  dapat  dimobilisasi  melalui  keterlibatan  berbagai  kepentingan seperti  kepentingan  politik,  agama,  suku,  kelompok  profesi  dalam  proses  pembuatan kebijakan  pembangunan.  Dengan  demikian,  desentralisasi  sering  dipandang  sebagai jawaban atas kecenderungan sentrifugal yang ditimbulkan oleh kelompok etnis, daerah, bahasa, agama, dan ekonomi tertentu (Smith: 1985).
Berdasarkan UU 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang  Perikanan,  yang  dimaksud  dengan  perikanan  adalah  segala  kegiatan  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  ikan  dan  lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan hingga pemasaran yang dilakukan dalam suatu  sistem  usaha  perikanan.  Dari  pengertian  tersebut,  ternyata  ruang  lingkup  sektor perikanan  sangat  luas,  yang  tidak  hanya  memanfaatkan  sumber  daya  ikan  dan
lingkungannya,  tetapi  juga  mengelolanya.  Yang  dimaksud  dengan  pemanfaatan  secara sederhana  adalah  pemanfaatan,  eksplorasi,  dan  pemanfaatan  sumber  daya  ikan  dan lingkungan  nyata  tanpa  adanya  upaya  perencanaan,  pengendalian,  evaluasi,  dan konservasi. Oleh karena itu, kajian yang terkandung dalam kata “perikanan” diperluas dengan kata “pengelolaan”.
Lebih  lanjut,  UU  45  Tahun  2009  mendefinisikan  pengelolaan  sebagai  segala upaya,  termasuk  proses  terpadu  dalam  pengumpulan  informasi,  analisis,  perencanaan, konsultasi,  pengambilan  keputusan,  alokasi  sumber  daya  ikan,  serta  pelaksanaan  dan penegakan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perikanan,  yang  dilakukan  oleh pemerintah  atau  otoritas  lain  yang  bertujuan  untuk  mencapai  keberlanjutan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati
Sumber  daya  ikan  merupakan  potensi  dari  semua  jenis  ikan.  Ikan  adalah  semua jenis  organisme  yang  seluruh  atau  sebagian  siklus  hidupnya  berada  di  lingkungan perairan. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat hidup sumber daya ikan, termasuk  biota  dan  faktor  alam  di  sekitarnya.  Sumber  daya  perikanan  termasuk  dalam kelompok  sumber  daya  alam  yang  dapat  diperbarui  (renewable  resources).  Namun, penggunaan  sumber  daya  tersebut  harus  rasional  dalam  upaya  menjaga  keseimbangan antara produksi dan keberlanjutan sumber daya. Hal ini perlu ditegaskan karena sumber daya perikanan merupakan sumber daya milik bersama dalam arti hak milik atas sumber daya tersebut dipegang secara bersama-sama sehingga tidak ada larangan bagi siapa pun untuk menggunakannya.
Pengelolaan  sumberdaya  ikan  dan  lingkungan  (Sumber  Daya)  merupakan tanggung  jawab  bersama  antara  masyarakat  sebagai  pengguna  sumberdaya  dan pemerintah  sebagai  fasilitator  dan  pengelola  pengelolaan.  Dua  komponen  pertama  dan kedua  membutuhkan  komponen  ketiga  yaitu  pengelola  pengelolaan  agar  pemanfaatan sumber  daya  oleh  pengguna  lebih  efisien,  memiliki  nilai  tambah,  dan  tetap memperhatikan  kelestariannya.  Dengan  kata  lain,  agar  pemanfaatan  sumber  daya  ikan dan lingkungan (resources) oleh pengguna (nelayan, pembudidaya ikan, pedagang, dan komponen  masyarakat  lainnya)  tidak  semata-mata  berorientasi  pada  kepentingan ekonomi,  peran  pemerintah  sangat  penting  untuk  membuat  berbagai  kebijakan. mengatur pemanfaatan dan pengelolaannya
Selanjutnya,  UU  45  Tahun  2009  juga  mengatur  bahwa  setiap  orang  yang melakukan  usaha  perikanan  di  bidang  penangkapan,  pembudidayaan,  pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). ). SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan  perikanan  untuk  melakukan  usaha  perikanan  dengan  menggunakan  sarana produksi  yang  tercantum  dalam  izin  tersebut.  SIUP  merupakan  salah  satu  perangkat pemerintah dalam mengelola sumber daya ikan dan lingkungan.
Sumber  daya  perikanan  memiliki  potensi  yang  sangat  besar,  sehingga  disebut sebagai raksasa tidur. Hasil riset Komisi Stok Ikan Nasional menyebutkan, stok sumber daya ikan Indonesia sebesar 6,4 juta ton per tahun. Tentu saja angka ini hanya perkiraan
kasar (Suseno: 2007). Jika hal ini tidak diberdayakan oleh masyarakat nelayan setempat, maka akan sia-sia dan masyarakat setempat hanya akan menjadi penonton belaka.
Dengan  diterapkannya  desentralisasi  antara  pusat  dan  daerah,  diharapkan pemanfaatan sumber daya perikanan di daerah akan lebih terbentang dan lebih baik dan lebih  terarah.  Daerah  tidak  hanya  dapat  mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  tetapi program-program  yang  ada  di  pusat  dapat  dibagi  oleh  pemerintah  daerah  yang membutuhkan,  dengan  kata  lain  program  perikanan  yang  ada  di  pusat  dapat  dirasakan oleh  masyarakat  di  daerah  dengan  pendelegasian  wewenang  atau  desentralisasi. Sehingga  program-program  yang  telah  dirancang  oleh  pusat  juga  dapat  diberdayakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan memberdayakan dan mewujudkan kesejahteraan rumah tangga nelayan.

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan  untuk  menggali  dan  memahami  pelaksanaan  Desentralisasi  di  bidang Pengelolaan  Perikanan  secara  menyeluruh  dalam  mengatasi  permasalahan  perikanan khususnya  di  daerah.  Selain  itu,  disajikan  studi  kasus  dengan  menggunakan  metode deskriptif  untuk  menggambarkan  pelaksanaan  desentralisasi  di  bidang  pengelolaan perikanan dan prosesnya.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Konsep Dan Teori Desentralisasi.
Desentralisasi  kini  telah  menjadi  prinsip  pemerintahan  yang  diterima  secara universal  dengan  berbagai  bentuk  penerapannya  di  setiap  negara.  Hal  ini  sesuai dengan kenyataan bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat dilakukan secara terpusat,  mengingat  kondisi  geografis,  kompleksitas  pembangunan  masyarakat, pluralitas  struktur  sosial  budaya  lokal  dan  tuntutan  demokratisasi  dalam pemerintahan.  Desentralisasi  melayani  berbagai  tujuan.  Secara  umum,  tujuan tersebut  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua  variabel  penting,  yaitu  pertama peningkatan  efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan  (yang merupakan  pendekatan  model  efisiensi  struktural)  dan  kedua  peningkatan partisipasi  masyarakat  dalam  pemerintahan  dan  pembangunan  (yang  merupakan pendekatan  model  partisipatif).  Setiap  negara  biasanya  memiliki  penekanan  yang berbeda  terhadap  tujuan  desentralisasi  tergantung  pada  kesepakatan  dalam konstitusi tentang arah pertumbuhan yang ingin dicapai melalui desentralisasi.
Dalam  konteks  Indonesia,  desentralisasi  telah  menjadi  kesepakatan  para pendiri bangsa. Pasal 18 UUD 1945 yang telah diubah dan ditambah dengan pasal 18,  18A,  dan  18B  menjadi  dasar  pelaksanaan  desentralisasi.  Negara  Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi-provinsi, dan provinsi tersebut dibagi atas kabupaten  dan  kota  yang  masing-masing  mempunyai  pemerintahan  daerah. Amanat  dan  mufakat  konstitusi  ini  telah  lama  dipraktikkan  sejak  Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai pasang surut tujuan yang ingin dicapai melalui
desentralisasi.  Sampai  saat  ini,  kita  memiliki  7  (tujuh)  undang-undang  yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yaitu UU1 Tahun 1945, UU 2 Tahun 1948, UU 1 Tahun 1957, UU 18 Tahun 1965, UU 5 Tahun 1974, UU 22 Tahun 1999 dan UU  32  tahun.  2004.  Melalui  berbagai  undang-undang  tersebut,  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  di  Indonesia  mengalami  berbagai  perkembangan  dan permasalahan.

## B. Karakteristik Desentralisasi
Menurut  Smith  (1985)  ada  beberapa  ciri-ciri  yang  terdapat  dalam  sistem desentralisasi, ciri-ciri desentralisasi adalah sebagai berikut:
1. Adanya pendelegasian/pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah  daerah  untuk  dapat  melaksanakan  fungsi-fungsi  tertentu pemerintahan.
2. Kewenangan  pemerintah  daerah  untuk  menetapkan  dan  melaksanakan kebijakan yang bertujuan mengatur dan mengurus kepentingan daerah.
3. Adanya  kewenangan  dalam  menentukan  dan  mengatur  norma  hukum  yang berlaku umum maupun yang bersifat abstrak.
4. Penerima  kewenangan  adalah  daerah  otonom,  dimana  fungsi-fungsi  yang dilimpahkan dapat diperinci atau fungsi-fungsi yang tersisa.
5. Adanya kewenangan untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual dan konkrit.
6. Daerah otonom berada di luar hierarki organisasi pemerintah pusat.
7. Menunjukkan pola hubungan antar organisasi.
8. Terciptanya keragaman politik dan keragaman struktur dalam politik

## C. Pembangunan Perikanan Di Indonesia
Berbicara  tentang  pembangunan  perikanan  sebenarnya  bukanlah  sesuatu yang  baru,  baik  secara  global  maupun  nasional.  Namun  dalam  pelaksanaannya masih  belum  dipahami  dengan  baik  sehingga  masih  banyak  menimbulkan kerancuan pada tataran kebijakan dan regulasi serta memiliki banyak gejala dalam pelaksanaan  atau  tatanan  pelaksanaannya.  Sebagai  suatu  konsep,  pembangunan yang  mengandung  pengertian  sebagai  pembangunan  yang  “memperhatikan”  dan “mempertimbangkan”.  yang  menganjurkan  agar  pembangunan  dilakukan  dengan memperhatikan faktor lingkungan (Soerjani, 1977: 66),
Wilayah  perairan  yang  sangat  luas  memang  memberikan  harapan  dan manfaat  yang  besar,  namun  juga  membawa  akibat  dan  beberapa  permasalahan, antara  lain  banyaknya  jalur  komunikasi  laut,  ketidakpatuhan  terhadap  hukum nasional  dan  internasional  yang  berlaku  di  perairan  seperti  illegal  fishing,  illegal logging.  ,  penambangan  ilegal,  penangkapan  ikan  ilegal.  migran,  perdagangan manusia, atau kurangnya jaminan keselamatan pelayaran.
Keberadaan perairan Indonesia yang luas dan berada pada posisi persilangan antara  dua  samudera  dan  dua  benua,  menuntut  Indonesia  untuk  berperan  aktif
dalam  forum-forum  regional  agar  dapat  terjalin  kerjasama  dan  persatuan  antar negara  tetangga.  Kerjasama  luar  negeri  baik  bilateral,  regional  maupun internasional  perlu  ditingkatkan  untuk  mengatur  pemanfaatan  sumber  daya  ikan, penelitian dan pengelolaan kelautan, termasuk dalam penetapan batas ZEE.
Selain  itu,  pemanfaatan  dan  pemanfaatan  fungsi  wilayah  laut  nasional dengan  menerapkan  konvensi  hukum  laut  internasional  meliputi  penetapan  batas- batas  perairan  Indonesia  dan  ZEE  serta  pengembangan  potensi  nasional  sebagai kekuatan  pertahanan  dan  keamanan  di  laut.  sektor  kelautan  untuk  menjamin keselamatan dan pembangunan di laut. Peran Kementerian Perhubungan khususnya perhubungan  laut  dalam  pengadaan  sarana  perhubungan  laut  akan  memberikan solusi  atas  pembukaan  daerah-daerah  terpencil  sehingga  memungkinkan pengembangan wilayah di pulau-pulau bahkan pelosok.
Dalam  pengembangan  perikanan  laut,  penguasaan  teknologi  perlu ditingkatkan.  Teknologi  yang  perlu  ditingkatkan  dalam  pengembangan  perikanan laut (Rohmin D, 1997) antara lain:
- Mengembangkan kemampuan armada perikanan nasional, dari berburu hingga panen  lebih  banyak.  Hal  ini  membutuhkan  penguasaan  dan  penerapan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  baru,  termasuk  sistem  sensor,  penginderaan  jauh dan  GIS,  pemodelan  dan  simulasi  komputer,  kecerdasan  buatan  dan  sistem pendukung  keputusan,  teknologi  penangkapan  ikan  yang  modern  dan  efisien serta kapal penangkap ikan untuk eksploitasi sumber daya ikan di ZEE.
- Pengembangan  teknologi  budidaya  laut  (mariculture),  termasuk  sea  ranching, untuk sumber daya ikan yang telah dibudidayakan atau belum (baru).
- Penerapan  bioteknologi  untuk  budidaya  laut,  termasuk  teknik  ekstraksi  zat bioaktif  atau  hasil  alam  laut  untuk  industri  makanan,  obat-obatan  dan kosmetik.
- teknologi  pengelolaan  (konservasi)  sumber  daya  perikanan  dan  lingkungan laut  serta  rehabilitasi  habitat  ikan  yang  rusak,  sehingga  kelestarian  produksi sumber daya ikan dapat terjaga.
- Pengembangan  ilmu  dan  teknologi  kelautan,  khususnya  di  bidang  fisika oseanografi.

## D. Desentralisasi Dalam Pengelolaan Perikanan
Sumber daya ikan memiliki potensi besar dan sering disebut sebagai raksasa tidur. Hasil riset  Komisi  Stok  Ikan  Nasional menyebutkan, stok  sumber  daya ikan Indonesia  sebesar  6,4  juta  ton  per  tahun.  Tentu  saja  angka-angka  tersebut  hanya perkiraan kasar (Suseno, 2007).
Dengan  kekayaan  sumber  daya  ikan  yang  melimpah,  Indonesia  memiliki peluang  yang  sangat  besar  dalam  bisnis  perikanan  dunia.  Pembangunan  perikanan di  tahun-tahun  mendatang  perlu  mendapat  perhatian  serius  dari  para  pemangku kepentingan.  Hal  ini  didasarkan  pada  dua  fakta.  Yaitu  pertama,  peningkatan permintaan  ikan  dunia  seiring  dengan  peningkatan  populasi  manusia.  Suseno
(2007)  menyatakan  bahwa  Indonesia  sendiri  memiliki  potensi  sumber  daya  ikan yang  sangat  besar  dan  merupakan  produsen  perikanan  tangkap  terbesar  kelima  di dunia  dengan  4,5  juta  ton  pada  tahun  2004  setelah  Cina,  Peru,  Chili  dan  Amerika Serikat.
Kedua, dengan meningkatnya permintaan akan sumber daya ikan, maka akan berdampak  pula  pada  keberadaan  sumber  daya  ikan.  Artinya  jika  tidak  dikelola dengan  baik,  dikhawatirkan  akan  terjadi  kelangkaan  sumber  daya  ikan  di  tahun- tahun mendatang.
Sistem  yang  diterapkan  pemerintah  berupa  pemusatan  pembangunan perikanan pada masa orde baru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang menyebabkan pembangunan kelautan nasional di masa lalu tidak seperti yang kita  harapkan,  salah  satu  faktor  terpenting  adalah  proses  perencanaan  dan pengambilan keputusan pembangunan kelautan sangat terpusat dan top-down.
Sistem  top  down  yang  diterapkan  telah  menimbulkan  penyimpangan  dalam pengelolaan  sumber  daya  laut  sehingga  sangat  rawan  konflik  antar  nelayan. Masalah ini semakin rumit karena sumber daya akses terbuka sulit untuk mengatur penangkapan  ikan  di  laut.  Hukum  rimba  juga  berlaku,  yang  kuat  akan  menindas yang lemah. Selama ini top down dan open access menimbulkan dilema di kalangan masyarakat  nelayan.  Di  satu  sisi  menjadi  pintu  keberhasilan  perikanan  tangkap skala besar, di sisi lain menjadi lingkaran kemiskinan bagi nelayan tradisional.
Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  kebijakan  terkait  perikanan  dari  para pemangku  kepentingan  yang  lebih  komprehensif,  adil  dan  berpihak  pada kesejahteraan  masyarakat  serta  kelestarian  sumber  daya  ikan.  Saat  ini,  meskipun Indonesia  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  dari  sumber  daya  kelautan  dan perikanan, bukan tanpa masalah, besarnya potensi tersebut tidak diimbangi dengan pemanfaatan  yang  optimal  dengan  tujuan  untuk  mensejahterakan  rakyat.  Isu kemiskinan  nelayan,  serta  gejala  over-fishing  di  perairan  Indonesia,  merupakan beberapa permasalahan yang dihadapi stakeholders perikanan Indonesia.
Dukungan berupa kebijakan politik maupun keberpihakan nyata dari seluruh instansi  terkait  akan  mampu  menjauhkan  Indonesia  dari  keterpurukan  di  sektor perikanan, serta menjadi sektor perikanan sebagai penopang keunggulan kompetitif bangsa  dan  pembangunan  ekonomi  serta  peningkatan  kemakmuran  rakyat. Berdasarkan  hal  tersebut,  kebijakan  pembangunan  perikanan  dan  kelautan ditempatkan pada tiga pilar utama (Suseno, 2007), yaitu:
1. Pembangunan diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Pembangunan diarahkan untuk menyerap tenaga kerja.
3. Pembangunan diarahkan pada pengentasan kemiskinan.
Untuk  mewujudkan  tiga  pilar  pembangunan  perikanan  dan  kelautan, diperlukan kebijakan yang mampu menggerakkan masyarakat dari pusat hingga ke daerah. Otonomi daerah  atau desentralisasi  adalah salah satunya.  Berdasarkan UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan
kewenangan pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Suseno  (2007)  menyatakan  bahwa  manfaat  desentralisasi  ditinjau  dari partisipasi masyarakat dan kualitas pelayanan publik:
1. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik.
2. Memotong jalur birokrasi  yang kompleks dan meningkatkan kepekaan pejabat pemerintah terhadap kondisi lokal.
3. Melibatkan partisipasi luas berbagai perwakilan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan budaya dalam proses pengambilan keputusan publik,
4. Menghasilkan  program  pelayanan  publik  yang  lebih  kreatif,  inovatif  dan responsif karena melibatkan peran serta masyarakat.
5. Memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  dalam  mengawasi  program- program publik.
6. Pelayanan publik yang efisien, merata dan efektif.
Implementasi desentralisasi memiliki dua efek yang sangat berlawanan pada pengelolaan  sumber  daya  laut  tergantung  pada  pendekatan  dan  implementasinya. Desentralisasi  akan  mengarah  pada  eksploitasi  dan  perusakan  yang  berlebihan tanpa  pendekatan  yang  baik,  namun  sebaliknya  dapat  memaksimalkan  potensi sumber daya laut dengan tetap memperhatikan aspek kelautan berbasis masyarakat lokal yang terdesentralisasi.
Kewenangan  pemerintah  daerah  untuk  mengelola  sumber  daya  laut  dan akuntabilitas  pemerintah  daerah  merupakan  prasyarat  utama  untuk  mencapai pengelolaan  sumber  daya  laut  dalam  kerangka  pelaksanaan  desentralisasi  (Ribbot 2002 dalam Rudy 2007). Prasyarat pertama adalah adanya kewenangan pemerintah daerah  dalam  hal  pengelolaan  sumber  daya  laut.  Kewenangan  tersebut  tertuang dalam  bentuk  kekuatan  hukum  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  UU  No.  32  Tahun  2004 yang  menyatakan  bahwa  daerah  memiliki  kewenangan  untuk  mengelola  sumber daya  laut.  Ketentuan  hukum  ini  menjadi  landasan  yuridis  yang  kuat  bagi pemerintah  daerah  dan  masyarakat  setempat  untuk  mengupayakan  pengelolaan yang disesuaikan dengan kepentingan dan kondisi daerah. Kewenangan ini tertuang dalam pasal 18 yang meliputi:
1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut.
2. Pengaturan administratif.
3. Penataan ruang.
4. Penegakan hukum terhadap peraturan.
5. Berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, dan
6. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
Kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  sumber  daya  laut  berada di  wilayah  laut  sejauh  12  mil  diukur  dari  garis  pantai  terluar  untuk  pemerintah provinsi  dan  1/3  wilayah  laut  menjadi  kewenangan  pemerintah  provinsi  untuk pemerintah  kabupaten/kota.  Jika  luas  laut  antara  2  (dua)  provinsi  kurang  dari  24 (dua puluh empat) mil. Jadi kewenangan pengelolaan sumber daya di wilayah laut
itu  dibagi  rata  atau  diukur  menurut  asas  garis  tengah  wilayah  antara  2  (dua) provinsi,  dan  untuk  kabupaten/kota  mendapat  1/3  (sepertiga)  dari  wilayah kewenangan provinsi yang bersangkutan.
Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota tidak  berlaku  untuk  penangkapan  ikan  oleh  nelayan  kecil  dalam  arti  kewenangan yang diberikan kepada masing-masing daerah tidak akan membatasi usaha nelayan kecil yang mencari nafkah. Ketentuan ini diharapkan dapat menghilangkan praktik pelarangan  nelayan  kecil  untuk  masuk  dan  menangkap  ikan  di  wilayah  laut tertentu, seperti yang terjadi pada awal pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.
Prasyarat kedua adalah akuntabilitas otoritas lokal kepada masyarakat lokal. Akuntabilitas dari otoritas lokal memainkan peran penting dalam hal ini. Tidak ada otoritas  lokal  yang  memiliki  akuntabilitas  yang  sempurna,  namun  akuntabilitas yang kuat dari otoritas lokal merupakan prasyarat untuk pengelolaan sumber daya laut yang sukses dengan inti masyarakat lokal atau berdasarkan desentralisasi.
Namun,  terdapat  berbagai  permasalahan  dalam  pengelolaan  perikanan  yang menggunakan  sistem  desentralisasi.  Pertama,  desentralisasi  sektor  kelautan  masih mengalami  kendala  aturan  main.  Dimana  kewenangan  pengelolaan  sumber  daya kelautan berada di wilayah laut sejauh 12 mil diukur dari garis pantai terluar untuk pemerintah  provinsi,  dan  1/3  wilayah  laut  menjadi  kewenangan  pemerintah provinsi  untuk  pemerintah  kabupaten/kota.  .  Sehingga  dari  12  mil  tersebut, merupakan  kewenangan  pemerintah  pusat  yang  dikenal  dengan  Zona  Ekonomi Eksklusif  (ZEE).  Akibatnya,  lebih  dari  50%  kekayaan  laut  masih  dikelola  oleh pemerintah pusat, bukan oleh pemerintah daerah.
Kedua, dampak penerapan desentralisasi aturan di bidang kelautan, perairan Indonesia masih rawan illegal fishing yang sengaja dilakukan oleh nelayan asing di laut  yang  kaya  akan  potensi  sumber  daya  ikan,  seperti  laut  Banda  dan  Arafuru.  . Akibatnya,  pemerintah  daerah  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  mengawasi  ZEE yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dimana pemerintah daerah hanya menjadi penonton dari terjadinya karakterisasi ikan. Mengatasi masalah ini. Mahsul (2005) dalam Latuconsina (2007).
Kemudian  terungkap,  misalnya,  dalam  pengelolaan  perikanan  di  provinsi yang  merupakan  kepulauan  seperti  Maluku  yang  hanya  berjarak  12  mil,  banyak daerah  kosong  yang  dipisahkan  oleh  perairan  melebihi  12  mil  yang  ditetapkan untuk pengelolaan wilayah laut. Sehingga akan memasuki area dimana area kosong tersebut berada. Akibatnya, wilayah laut tidak bertuan, sehingga wilayah laut yang kosong rawan pencurian ikan.
Sehingga  sangat  perlu  dilakukan  perubahan  terhadap  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana amandemen tersebut menyangkut  pasal-pasal  yang  membatasi  kewenangan  pemerintah  daerah  yang memiliki ciri wilayah yang didominasi oleh laut. Sehingga wilayah laut yang tidak berpenghuni  tersebut  dapat  diubah  menjadi  wilayah  provinsi  dan  dapat  dikelola demi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kapal  nelayan  besar  dari  luar  kawasan  beroperasi  pada  malam  hari menggunakan  lampu  sorot  yang  menarik  ikan  untuk  berkumpul  dan  mendekat, jelas  menggunakan  alat  yang  lebih  canggih  dari  alat  tangkap  nelayan  lokal  yang mengalirkan  ikan  di  perairan.  Masyarakat  setempat  sendiri  tidak  berdaya  untuk mengusir  kapal-kapal  tersebut.  Sementara  pengawasan  oleh  aparat  juga  sangat lemah.
Kasus  di  atas  hanyalah  salah  satu  contoh  lemahnya  sistem  pengelolaan sumber daya laut selama ini. Laut dipahami sebagai milik bersama sehingga siapa pun  bisa  memancing  di  mana  saja.  Tapi  apakah  itu  berarti  aturan  tidak  berlaku? Dengan demikian, dengan sentralisme, aturan  yang sulit  diterapkan dengan segala keterbatasannya tidak mampu mencegah pelanggaran yang terjadi di laut. Keluhan masyarakat di berbagai daerah tidak bisa ditanggapi dengan cepat. Oleh karena itu, desentralisasi  memang  diperlukan  untuk  mengefektifkan  pengelolaan  dan pengawasan  sumber  daya  laut,  serta  menghilangkan  peminggiran  kepentingan masyarakat lokal.
Dari  uraian  di  atas,  terlihat  bahwa  pengelolaan  perikanan  yang terdesentralisasi  sebenarnya  memiliki  keunggulan  lebih  dibandingkan  dengan sistem  pengelolaan  yang  terpusat.  Dengan  sistem  desentralisasi,  daerah  dapat mengetahui  apa  masalahnya  dan  bagaimana  menyelesaikannya.  Namun,  butuh waktu agar sistem baru ini berfungsi dengan baik.

## E. Sentralisasi Perikanan Di Indonesia: Refleksi
Desentralisasi  perikanan di  Indonesia mengalami  masa perkembangan  yang pesat  setelah  era  reformasi  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah  daerah  untuk  mengelola  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  di wilayahnya (Satria dan Matsuda 2004).
Perjalanan  desentralisasi  perikanan  dalam  satu  dekade  terakhir  tidak  selalu mulus dan banyak dinamikanya. Namun, tentu tidak boleh kita lupakan bahwa ada maksud  mulia  di  balik  penyerahan  kewenangan  pengelolaan  perikanan  kepada pemerintah  daerah.  Tujuan  desentralisasi  adalah  untuk  membuka  ruang  bagi keberpihakan  dan  keadilan  yang  tidak  diperoleh  dari  sistem  yang  terpusat  dengan mengurangi  atau  bahkan  menghilangkan  hambatan-hambatan  pemerataan kesejahteraan dan kemajuan.
F. Undang-undang 23 Tahun 2014: Desentralisasi Perikanan
Di  tengah  upaya  meningkatkan  desentralisasi  perikanan,  Undang-Undang 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  sebenarnya  merupakan  antitesis  dari desentralisasi  itu  sendiri.  Undang-undang  ini  tidak  menghilangkan  desentralisasi, tetapi  membangun  ruang  terpusat  baru  dengan  menempatkan  kewenangan  yang lebih  besar  di  provinsi.  Di  bidang  perikanan  misalnya,  kewenangan  pengelolaan
perikanan di bawah 12 mil termasuk perizinan kapal penangkap ikan 5 GT-30 GT diambil alih oleh Provinsi.
Pemerintah  Kabupaten/Kota  'hanya'  terlibat  dalam  pemberdayaan  nelayan kecil  dan  pengelolaan  Tempat  Pelelangan  Ikan  (TPI).  Apakah  ini  akan menyelesaikan  masalah  yang  disebabkan  oleh  sistem  perikanan  terdesentralisasi sebelumnya?  Secara  pribadi,  saya  juga  tidak  bisa  menjawab.  Tapi  setidaknya  kita bisa melihat bahwa kebijakan baru ini berimplikasi pada tata kelola perikanan saat ini.
Kemampuan  Pemprov  dalam  mengurus  perizinan  ratusan  ribu  kapal penangkap  ikan  di  wilayahnya  menjadi  persoalan  yang  sangat  serius.  Dari  sisi pelayanan publik, tentunya hal ini akan berdampak besar pada pelayanan perijinan kapal  penangkap  ikan.  Saya  tidak  bisa  membayangkan  bagaimana  nelayan  di pelosok  harus  mengajukan  izin  ke  Dinas  Provinsi,  seberapa  jauh  jarak  yang  harus ditempuh, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin penangkapan ikan. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang baik dan tidak  mencerminkan  tujuan  dari  desentralisasi,  karena  salah  satu  tujuan  utama dalam  pelaksanaan  desentralisasi  adalah  memberikan  kemudahan  akses  kepada masyarakat terhadap pelayanan yang mereka butuhkan (Robinson 2007).
Dari  perspektif  ini,  saya  tidak  melihat  bahwa  UU  23  Tahun  2014 mempertimbangkan aspek kenyamanan dalam pemberian pelayanan publik. Hal ini terlihat  dengan  tidak  mempertimbangkan  aspek  geografis,  akses,  dan  beragamnya pemangku  kepentingan  yang  membutuhkan  pelayanan  terkait  perizinan  kapal penangkap ikan. Kecuali jika Provinsi didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang cukup untuk memberikan pelayanan di setiap Kabupaten/Kota.
Masalah  lainnya  tentunya  bagaimana  pelaksanaan  tata  kelola  Monitoring, Controlling and Surveillance (MCS) yang memadai sementara Provinsi masih harus berhadapan  dengan  masalah  teknis  dan  administratif  seperti  jumlah  dan  kapasitas SDM,  jumlah  UPT  Provinsi  di  Kabupaten/Kota.  wilayah  dan  infrastruktur  yang terbatas.  Sementara  itu,  di  sisi  lain,  wilayah  pengelolaan  perikanan  menjadi  lebih luas.
Rumusan  tata  kelola  perikanan  di  bawah  rezim  hukum  pemerintah  daerah ini  harus  segera  dirumuskan.  Akankah  kabupaten/kota  'absolut'  absen  dalam pengelolaan perikanan atau ada rumusan lain yang memberi ruang bagi pemerintah kabupaten/kota untuk terlibat dalam pengelolaan perikanan di wilayahnya masing- masing?
Regulasi  turunan,  baik  PP  maupun  regulasi  teknis  lainnya,  mutlak diperlukan  untuk  memberikan  kejelasan  'masa  depan'  desentralisasi  perikanan  di Indonesia saat ini.

## Simpulan
Desentralisasi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur jalannya pemerintahan antara pusat dan daerah. Menurut UU no. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  menyebutkan  bahwa  desentralisasi  adalah  penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam proses terbentuknya desentralisasi, hal ini terjadi karena adanya gejolak di masyarakat  yang  tidak  setuju  dengan  pemerintahan  yang  sentralistik  atau  sentralistik (tidak demokratis). demokratis.
Sistem  desentralisasi  ini  sebenarnya  sangat  baik  karena  tujuannya  untuk demokrasi,  artinya  kekuasaan  ada  di  tangan  rakyat,  sehingga  masyarakat  dapat berpartisipasi  dalam  penyelenggaraan  politik,  tidak  hanya  pembagian  kewenangan antara  pusat  dan  daerah,  transfer  keuangan,  prinsip  keadilan.  Hanya  saja  dalam praktiknya  selalu  ada  orang  atau  individu  yang  menyalahgunakan  wewenang  dalam sistem ini atau elit yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk masyarakat. Jadi ada masalah yang selalu merugikan rakyat. Permasalahan tersebut  sering terjadi di tingkat  lokal  karena dalam  10 tahun terakhir didominasi  oleh kisah  sukses  konsolidasi  antara  lokal  dan  oligarki,  baik  di  bidang  politik,  sosial  dan ekonomi.
Indonesia  sangat  penting  sebagai  upaya  menumbuhkan  perekonomian  Indonesia yang saat ini sedang mengalami kelesuan akibat krisis ekonomi sejak tahun 1997, serta untuk  meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia. Pembangunan perikanan laut meliputi pengembangan sumber daya manusia, teknologi, sarana  dan  prasarana  perikanan  laut,  penataan  kelembagaan,  peraturan  perundang- undangan, kemitraan dan perlunya pengawasan di segala bidang yang berkaitan dengan sumber  daya  kelautan  agar  nantinya  dapat  memberikan  solusi  terhadap  permasalahan yang ada.
Kebijakan yang direkomendasikan berdasarkan rumusan di atas adalah:
1. Meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia
2. Penyusunan undang-undang tentang perlindungan petani dan nelayan
3. Penguatan Kelembagaan Nelayan di Tingkat Lokal hingga Nasional
4. Pelaksanaan desentralisasi pembangunan sektor perikanan dan kelautan
5. Kebijakan  permodalan  sektor  perikanan  dan  kelautan,  urgensi  pendirian  bank petani dan nelayan
6. Penataan pasar dan lingkungan bisnis
7. Kebijakan pembangunan sektor perikanan dan industri yang terintegrasi
8. Kebijakan di bidang birokrasi, kelembagaan, dan penanganan masalah korupsi
9. Pemeliharaan dan peningkatan daya dukung dan kualitas lingkungan.
Realisasi  desentralisasi  perlu  ditekankan  kembali  jika  bangsa  ini  ingin mendapatkan  hasil  yang  baik  dalam  proses  pembangunan.  Pelaksanaan  desentralisasi masih  terasa  setengah  hati,  sehingga  permasalahan  yang  selama  ini  belum  ada  tidak kunjung membaik sedikit pun.

## Referensi
A  D.,  Siti  Irene.  (2011).  Desentralisasi  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pendidikan,
Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Alikodra, H. S. (2012). Konservasi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Gadjah Mada
University Press. Yogyakarta.
Anggraini,  Eva.  (2006).  Mempertegas  Kembali  Desentralisasi  Perikanan.  Artikel.
Harian Sinar Harapan. http://www.sinarharapan.co.id/berit/0405/31/opi01.
Ansoff,  H.  I.,  Kipley,  D.,  Lewis,  A.  O.,  Helm-Stevens,  R.,  &  Ansoff,  R.  (2018).
Implanting strategic management. Springer.
Arimbi  dan  Ahmad  Santosa.  (1993).  Peran  Serta  Masyarakat  dalam  Pengelolaan Lingkungan. Jakarta
Bewa Ragawino, (2003). Desentralisasi Dalam Kerangka Otonomi Daerah di Indonesia, Unpad, Bandung.
Conyers, D. (1983). Decentralization: The latest fashion in development administration. In Public Administration and Development, Vol. 3.
Dedi  Supridi  Bratakusumah  dan  Dadang  Solihin,  (2001),  Otonomi  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Dubois,  H.F.W.,  &  Fattore,  G.  (2009).  Definitions  and  typologies  in  public administration  research:  the  case  of  decentralization.  International  Journal  of Public Administration, 32(8).
Hoessein, B. (2009). Perubahan model, pola, dan bentuk  pemerintahan daerah dari era Orde Baru ke era Reformasi. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI Indonesia.  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004.
Jin,  Jing  &  Zou,  Heng-fu,  (2005).  Fiscal  decentralization,  revenue  and  expenditure assignments,  and  growth  in  China,  Journal  of  Asian  Economics,  Elsevier,  vol. 16(6): 1047-1064, December
Nurdin,  I.  (2019).  Kualitas  Pelayanan  Publik:  Perilaku  Aparatur  dan  Komunikasi
Birokrasi dalam Pelayanan Publik. Media Sahabat Cendikia.
Rondinelli,  D.  A.,  &  Cheema,  S.  (1983).  Implementing  decentralization  policies:  An introduction in decentralization and development. London: Sage Publication.
Rudi.  (2007).  Desentralisasi  :  Menuju  Pengelolaan  Sumber  Daya  Kelautan  Berbasis
Komunikasi Lokal. Inovasi-Vol 16/XVIII/Maret 2006. http://io.ppi- jepang.org/article.php?id=149
Sudarmayanti,  (2012).  Good  Governance  “Kepemimpinan  Yang  Baik”  Bandung.
Mandar Maju.
Suseno. (2007). Menuju Perikanan Berkelanjutan. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
Tri  Ratnawati,  (2000),  Desentralisasi  dan  Hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di Indonesia  dalam  Sidik  Jatmika,  Otonomi  Daerah:  Perspektif  Hubungan Internasional, BIGRAF Publishing, Yogyakarta.
Timothy, D., Sisk, dkk. (2002). Demokrasi di tingkat lokal: Buku panduan international idea mengenai keterlibatan, keterwakilan, pengelolaan konflik dan kepemerintahan. Jakarta: Ameepro.
Wasisto,  R.  J.  (2012).  Inkonsistensi  paradigma  otonomi  daerah  di  Indonesia:  Dilema sentralisasi atau desentralisasi. Jurnal Konstitusi, 9(4), Desember 2012.