## KONTRUKSI FIQIH  PEREMPUAN HIZBUT AL-TAHRIR INDONESIA
Oleh: Umi Chaidaroh Program Studi PAI STAI Bahrul ‘Ulum Tambakberas Jombang Email: ning_iroh@yahoo.co.id
Abstrak
Perempuan  pada  masa  modern  telah  banyak  berkiprah  di  ruang  publik.  Lebih  dari  itu, ternyata perempuan juga terlibat dengan gerakan Islam yang sering diasosiasikan dengan gerakan fundamentalis  seperti  Hizbut  al-Tahrir.  Di  Indonesia,  Hizbut  al-Tahrir  telah  mempunyai  sayap organisasi perempuan  yang bernama  Muslimah Hizbut al-Tahrir Indonesia (MHTI).  Para aktivis perempuan  gerakan  ini  memainkan  peranan  aktif    untuk  mencapai  tujuan  partai.  Mereka melakukan  perjuangan  intelektual  dan  politik,  termasuk  menyeru  kepada  para  penguasa  muslim untuk  bangkit  melawan  penindasan.  Bahkan  banyak  anggota  perempuannya    yang  menjadi tahanan politik.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  konstruksi  fikih  perempuan  Hizbut  al-Tahrir berdasarkan  pada  metode  ijtihad  bersifat  tekstual,  atau literal  methods dan  menurut  al-Jabiri, model  ijtihad  Hizbut  al-Tahrir  masuk  dalam    ranah  berfikir bayani. Fikih  perempuan  yang dibangun  oleh  Hizbut  al-Tahrir  relatif  fleksibel,  tidak  rigid  pada  banyak  aspeknya.  Hal  ini terbukti dengan pemberian peran  publik terhadap perempuan. Bahkan  dalam kasus tertentu fikih perempuan  Hizbut  al-Tahrir  bisa  disebut  liberal  bila  dibandingkan  dengan  pemikiran  fikih  dari intelektual muslim lain. Kekakuan atau kekukuhan pendapat Hizbut al-Tahrir dapat diketahui dari masalah  pelarangan  kepemimpinan  perempuan  dalam  pemerintahan.  Sekalipun  apabila  didekati dengan pemikiran gender, perempuan dapat menjadi pemimpin di pemerintahan.
Kata kunci: Fiqih Perempuan, textual, literal, flexibility, rigidity.

## PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang Masalah
Bersamaan  dengan  munculnya  era  modern,  ditambah  dengan  bergulirnya  isu  emansipasi serta  ditekankannya  perjuangan  gender,  peran    kaum  perempuan  semakin  besar.  Peran  mereka sudah  merambah  pada  sektor  publik  yang  dulu  hanya  milik  eksklusif  kaum  laki-laki.  Sering dijumpai  perempuan  berada  dalam  lingkungan  kegiatan  sosial    baik  dalam  sektor  pendidikan, manajemen  perusahaan bahkan hingga kepala pemerintahan.
Di  negara-negara  yang  mayoritas  penduduknya  muslim,  perempuan  juga  telah  menempati pos-pos  strategis  dalam  segala  bidang.  Bahkan  di  negara-negara  Islam  yang  sering  dicap  sebagai negara  yang  banyak  menggusur  dan  mengebiri  hak-hak  perempuan,  ternyata  perempuan  juga telah turut berkiprah dalam  dunia pemerintahan. Sebagai contoh adalah di negara Republik Islam
Iran,    tentaranya  juga  terdapat  unsur    perempuan,  bahkan  dalam  gerakan  perubahan  revolusioner di Iran pada tahun 1979,  peran perempuan  tidak kecil. 1
Fakta  lain  dari  kiprah  perempuan  di  lingkungan  sosial  keagamaan,  ternyata  juga  telah merambah  pada  komunitas  yang  sering  dianggap  meminggirkan  perempuan.  Sebagaimana disinyalir  oleh  orang  luar    Hizbut  al-Tahrir    ( outsider )  bahwa  gerakan  fundamentalis-Islamis sebagai  kelompok  yang  mensubordinasikan  perempuan. Walaupun  dianggap  meminggirkan perempuan,  namun  ternyata  justeru  perempuan  muslim  pada  era  modern  ini  juga  banyak  yang terlibat dalam komunitas seperti Hizbut al-Tahrir, Ikhwan al-Muslimin maupun gerakan-gerakan dakwah  yang  lain. 2 Untuk  itu,  meneliti  dengan  kritis  karya-karya  gerakan    ini  terkait  dengan hasil ijtihad mereka yang membahas  fikih perempuan, menarik untuk diketahui dan diteliti. Dari uraian singkat inilah peneliti terdorong untuk mengkaji secara lebih mendalam dan kritis tentang fikih perempuan yang dimiliki oleh  Hizbut al-Tahrir.

## Metode Penelitian dan Kerangka Teoritik
Analisis  dilakukan  dengan  menggunakan  kerangka  metode  ijtihad  yang  dimiliki  dan diadopsi oleh gerakan ini. Dalam melakukan  analisis data juga akan dibantu dengan pendekatan komparatif.  Pendekatan  komparatif  yang  pertama  dilakukan  dengan  membandingkan  posisi  dan peran  perempuan  dalam  Hizbut  al-Tahrir  dengan  wacana-wacana  fikih  perempuan  dari    karya- karya  pemikir  muslim  non  Hizbut  al-Tahrir.  Penggunaan  pendekatan  komparatif  di  sini  tidak akan  mencakup  persamaan  dan  perbedaan  dari  setiap  kasus  fikih  perempuan  Hizbut  al-Tahrir, tapi mencukupkan hingga pada tataran  dapat memahami rigidity dan flexibility tema-tema fikih perempuan  yang  ditulis oleh gerakan Hizbut al-Tahrir  dan para  aktivisnya. 3 Sedang pendekatan komparatif  yang  kedua  adalah  dengan  menggunakan  teori-teori  gender.  Teori  gender  yang  akan digunakan  adalah  pemikiran  gender  Ziba  Mir  Hosseini  dengan paradigm  shift  in  Islamic  law (Qur’ans  egalitarian  message) dan tawhidic  paradigm Amina  Wadud  Muhsin  dengan
1 Valentine M. Moghadam, Modernizing Women, (London: Lynne Rienner Publishers, Inc, 1993), 88. 2 Dunya Maumoon,  ”Islamism  and Gender  Activism:  Muslim Women’s  Quest  for Autonomy“, Journal  of Muslim  Minority  Affairs, Vol. 19 No. 2 (1999), 269-283. 3 Parameter  yang  peneliti  gunakan  untuk  melakukan  katagori rigidity dan flexibility adalah membandingkan  dengan  karya  intelektual  muslim  non  HT  ditambahi  dengan common  sense atau pandangan umum yang berkembang dalam wacana dimaksud, yang tentunya seperti yang peneliti serap. Sehingga  aspek subyektif   bisa jadi  muncul, bahkan  mungkin tak terhindarkan.  Karena  boleh jadi  bagi kalangan aktivis HT, fikih perempuannya sesuai dengan al-Qur’an dan Hadis, sehingga tidak ada rigidity dan flexibility .  Sedang  bagi  yang  anti  dengan  HT,  kemungkinan  berpendapat  bahwa  fikih  perempuan HT  adalah  rigid  atau  kaku  semua.  Namun  relatifitas  atau  subyektifitas  ini  tidak  perlu  dipermasalahkan karena  memang  tidak  ada  katagori  atau  penelitian  yang  benar-benar  obyektif  tanpa  melibatkan subyektifitas peneliti.
dikombinasi  metode al-qira’ah al-siyaqiyyah Nasr Hamid  Abu  Zayd. Pendekatan ini  utamanya akan diterapkan untuk menganalisis masalah kepemimpinan perempuan Hizbut al-Tahrir.

## HASIL PENELITIAN
A. Fikih Domestik
1. Perempuan Dan Pernikahan
Perempuan  mempunyai  hak  untuk  menerima  atau  menolak  ajakan  pernikahan.  Tiada seorang pun bahkan seorang wali memaksa dia menikah tanpa ada izinnya, dari Ibn ‘Abbas, Nabi bersabda; 4
ﺎﮭﯿﻟو ﻦﻣ ﺎﮭﺴﻔﻨﺑ ﻖﺣأ ﺐﯿﺜﻟا , ﺎﮭﻧذاو ﺎﮭﺴﻔﻧ ﻰﻓ نذﺄﺘﺴﺗ ﺮﻜﺒﻟاو
ﺎﮭﺗﺎﻤﺻ
Demikian  pula  tiada  seorang  pun  yang  bisa  menghalangi  perempuan  menikah.  Siapa  yang melakukan  penghalangan  pernikahan,  maka  hal  tersebut  adalah  haram,  dan  pelakunya  disebut fasik. 5
Sekalipun  perempuan  dalam  pandangan  Hizbut  al-Tahrir  mempunyai  hak  untuk menerima  atau  menolak  ajakan  pernikahan,  namun  dia  tidak  bisa  menikahkan  dirinya  sendiri, harus  ada  wali.  Bila  pernikahan  tanpa  wali,  maka  tidak  sah  akad  nikahnya.  Sabda,  “Tiada pernikahan tanpa ada wali.” 6
Hizbut  al-Tahrir  mengkritik  Barat  yang  berupaya  mencitrakan  poligami  sebagai  sesuatu yang  tercela  dan  noda  dalam  agama. 7 Demikian  pula  negara  yang  undang-undangnya  melarang poligami,  dianggap  undang-undang  ‘kufur’  seperti  RUU  di  Lebanon. 8 Tidak  ketinggalan, beberapa  intelektual  muslim  yang  terpengaruh  dengan  propaganda  tersebut  dan  berupaya membela  Islam  dengan  melakukan  penafsiran  yang  salah  dengan  melarang  poligami. 9 Hal  ini seperti yang dilakukan oleh reformis Sudan Mahmud Muhammad Taha yang menjelaskan bahwa prinsip  asli  Islam  adalah  persamaan  gender  secara  sempurna.  Dia  mendeduksi  dari  pandangan eskatologi  al-Qur’an  dimana  laki-laki  dan  perempuan  secara  individual  bertanggungjawab  di hadapan Tuhan  di hari akhir. Adanya aspek dari shari’ah  yang diskriminatif terhadap perempuan
4 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i fi al-Islam (2003), 110. Redaksi dalam  Sahih Muslim  juz  7 halan 242 sebagai berikut,
ُﺐﱢﻴﱠـﺜﻟا ﺎ َﻬُـﺗﻮُﻜ ُﺳ ﺎ َﻬُـﻧْذِإ َو  ُﺮَﻣْﺄَﺘ ْﺴُﺗ  ُﺮْﻜِﺒْﻟا َو ﺎ َﻬﱢـﻴِﻟ َو  ْﻦِﻣ ﺎ َﻬِﺴْﻔَـﻨِﺑ ﱡﻖَﺣَأ
5 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 110.
6 Ibid, 114-115.    Teks tersebut dapat dijumpai dalam al-Sunan al-Kubra li al-Bayhaqi juz 10 halaman 148, dan Musannaf ’Abd. Al-Razzaq juz 6 halaman 202.
7 Taqiuddin an-Nabhani, The Social System  in Islam , 144-145.
8 Al-Wa’yu,  “Qanun  al-Zawaj  al-Madani  Huwa  Qanun  ‘Kufr’”, Al-Wa’yu ,  no.  130  Tahun  XII    (Adhar 1998), 5.
9 Taqiuddin an-Nabhani, The Social System  in Islam , 144-145.
harus dilihat sebagai ‘ inevitable transitional measures ’ (tindakan dan langkah transisi yang tidak terelakkan).  Dalam  kondisi  demikian,  poligami  dibolehkan. 10 Artinya,  bagi  Taha,  poligami bersifat sementara saja.
2. Perempuan Dalam Relasi Suami-Istri
Dalam salah satu kitab Hizbut al-Tahrir, Al-Nabhani menyimpulkan, “ Marital life is one of  tranquility  and  companionship.  The  responsibility  of  the  husband  on  behalf  of  his  wife (qawamah)  is  one  of  taking  care, and  not ruling.  She  is  obliged  to  obey  her  husband  and  he  is obliged to meet the costs of her livelihood according to the seemly standard of living. ” 11
Menurut  Hizbut  al-Tahrir,    kehidupan  suami  istri  merupakan  relasi  persahabatan  yang akan  saling  melengkapi  sehingga  menjadikan  kehidupannya  tenang  dan  tentram  sebagaimana ditegaskan  Allah  dalam  beberapa  ayatnya.    Syari’ah  juga  menjelaskan  hak-hak  timbal  balik keduanya QS.2:228. 12
Hizbut  al-Tahrir  menegaskan,  talak  adalah  suatu  kebolehan  dan  tidak  ada ‘iilat shar’iyyah .  Artinya  tidak  ada  alasan  yang  dikemukakan  hukum  syara’  tentang  boleh  tidaknya talak.  Talak  sebagai  suatu  yang  halal  yang  tanpa  perlu  ada  penyebab  apapun  tentang kehalalannya.    Jumlah  talak  dalam  pandangan  gerakan  ini  sama  dengan  yang  umum  diketahui umat Islam,  yakni talak pertama  dan  talak  kedua  (dua talak  ini boleh  merujuknya selama  masa ‘iddah, jika pasca ‘iddah disebut baynunah sughra yang wajib akad dan mahar baru), serta talak tiga (menjadi baynunah  kubra yang tidak boleh  dikawini lagi selama belum  kawin  dengan laki- laki lain  dan telah  melakukan sexual-intercourse ). 13 Kekuasaan talak  di tangan suami  menurut Hizbut al-Tahrir tidak lain karena Allah telah menentukannya demikian. 14
Sekalipun  suami  mempunyai  peran  kepemimpinan  dalam  rumah  tangga  dan  berhak menjadi  wali  anak-anaknya.  Namun  menurut  Hizbut  al-Tahrir,  istri  adalah  yang  berhak memelihara  anak  masih  kecil  dan  belum  bisa  berfikir.  Sebagaimana  diceritakan  ‘Abdullah  bin ‘Amr bin ‘As, 15
10 Mohamed Mahmud, “Mahmud Muhammad Taha’s Second Message of Islam and His Modernist Project”, Islam  and  Modernity,  Muslim  Intellectual  Respond, ed.  John  Cooper  etl,  (London:  I.B.  Tauris  Publisher, 2000), 118.
11 Taqiuddin an-Nabhani, The The System of Islam (London: Al-Khilafah  Publications, 2002), 146. 12 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 141. 13 Ibid, 154-155. 14 Taqiuddin an-Nabhani, The Social System  in Islam , 173.
15 Yahya Abdurrahman, ”Al-Hadhanah (Pengasuhan Anak)”, Al-Wa’ie no 99 tahun IX (November-008), 60- 61.  Taqi  al-Din  al-Nabhani, Al-Nizam  al-Ijtima’i  fi  al-Islam (Beirut:  Dar  al-Ummah,    2003),  170-171. Matan hadis tersebut dapat dijumpai dalam Sunan Abi Dawud juz 6 halaman 198.
ﱠنَأ ًةَأ َﺮْﻣا ْﺖَﻟﺎَﻗ ﺎ َ ﻳ َلﻮ ُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ ِﲏْ ﺑا اَﺬ َﻫ َنﺎَﻛ ِﲏْﻄَ ﺑ ُﻪَﻟ ًءﺎ َﻋِو ﻲِﻳ ْﺪَﺛ َو ُﻪَﻟ ًءﺎَﻘِﺳ يِﺮ ْﺠ ِﺣَو ُﻪَﻟ ًءا َﻮِﺣ ﱠنِإ َو ُﻩﺎ َ ﺑَأ ِﲏَﻘﱠﻠَﻃ َدا َرَأ َو ْنَأ ُﻪَﻋِﺰَﺘْﻨ َ ـﻳ ﱢﲏِﻣ َلﺎَﻘَـﻓ ﺎََﳍ ُلﻮ ُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠ َﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠ َﻋ َﺳَو َﻢﱠﻠ ِﺖْﻧَأ ﱡﻖ َﺣَأ ِﻪِﺑ ﺎ َﻣ َْﱂ ﻲ ِﺤِﻜْﻨَـﺗ
Ketika  istri  memelihara  anak  kecilnya  sewaktu  cerai  atau  suaminya  meninggal  dunia, maka  suaminya  atau  keluarga  suaminya  yang  memberi  nafkah  ketika  terjadi  hal  di  atas. 16 Hal tersebut berdasar QS. 2: 233.
Namun  apabila  anak  sudah  besar  dan  bisa  berfikir,  maka  disuruh  memilih  antara  ikut ayah  atau  ibu.  Sebagaimana  pernah  diputuskan  Nabi  terhadap  anak  Rafi’  bin  Sinan  yang  ketika itu istri Rafi’ bin Sinan tidak mau masuk Islam. 17

## B. Fikih Publik
1. Perempuan Dalam Relasinya Dengan Laki-Laki
Dalam pandangan Hizbut al-Tahrir, perempuan dan laki-laki sama-sama diberi al-taqah al-hayawiyyah yang  berupa  kebutuhan  ragawi  atau al-hajah  al-‘udwiyyah (lapar,  haus,  dan buang  hajat)  dan al-gharaiz (naluri  beragama,  naluri  mempertahankan  diri,  dan  naluri melestarikan keturunan).  Perempuan dan laki-laki juga diberi kemampuan berfikir. Akal dimiliki laki-laki,  sebagaimana  juga  dimiliki  perempuan  karena  memang  Allah  menciptakan  akal  bagi manusia, bukan akal bagi perempuan, dan akal bagi laki-laki. 18 Walhasil, perempuan dan laki-laki masing-masing mempunyai  kebutuhan fisik, naluri, dan memiliki kemampuan akal. 19
Hal  yang  menarik  dan  bisa  dipandang  kontroversial  bagi  gerakan  yang  sering  disebut dengan fundamentalis terkait dengan relasi perempuan dan laki-laki adalah masalah  jabat tangan ( musafahah) .  Kalau  ada  pernyataan  dari  kelompok  ini  semisal  keharaman  menceritakan hubungan  suami  istri  termasuk  merekamnya  untuk  disebarkan, 20 adalah  suatu  kewajaran  karena memang    hal  tersebut  dalam  pandangan  umum  tidak  etis.  Namun  bisa  dianggap  “aneh”  apabila Hizbut al-Tahrir berpendapat, laki-laki boleh berjabat tangan dengan perempuan, dan perempuan boleh berjabat tangan  dengan  laki-laki tanpa  harus  ada pembatas ( hail ). Kebolehan ini  mengacu pada istinbat dari hadith tentang bay’ah yang diriwayatkan Ummu ‘Atiyyah yang berkata; 21
ْﻦَﻋ ﱢمُأ َﺔﱠﻴ ِﻄَﻋ ْﺖَﻟﺎَﻗ ﺎَﻨ ْﻌَ ـﻳﺎ َ ﺑ ﱠ ِﱯﱠﻨﻟا ﻰﱠﻠ َﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْ ﻴَﻠ َﻋ َﻢﱠﻠ َﺳَو َأ َﺮَﻘَـﻓ ﺎَﻨ ْـﻴَﻠ َﻋ } ْنَأ َﻻ َﻦْﻛِﺮْﺸُ ﻳ ِﻪﱠﻠﻟﺎِﺑ ﺎًﺌ ْ ﻴ َﺷ { ﺎَﻧﺎ َﻬَـﻧ َو ْﻦَﻋ َﺣﺎ َ ﻴﱢـﻨﻟا ِﺔ ْﺖَﻀَ ﺒَﻘَـﻓ ٌةَأ َﺮْﻣا ﺎﱠﻨ ِﻣ ﺎ َﻫَﺪَ ﻳ 16 Muhammad Husayn ’Abdullah, Dirasat fi  al-Fikr al-Islami (Beirut: Dar al-Bayariq,  1990), 98. 17 Yahya Abdurrahman, ”Al-Hadhanah (Pengasuhan Anak)”, Al-Wa’ie no 99 tahun IX (November-008), 60. Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (Beirut: Dar al-Ummah,  2003), 170-171. 18 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (Beirut: Dar al-Ummah,  2003), 15.
19 Hizbut Tahrir Indonesia, Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia (Jakarta: HTI, 2009), 38. 20 Hafid  Abdurrahman,  “Bolehkah  Merekam  Hubungan  Suami  Isteri?“, Al-Wa’ie ,  no.  119  tahun  X  (Juli- 2010), 42 . 21 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 53. Hadith tersebut ada dalam Sahih al- Bukhari juz 22 halaman 161.
Alur  fikir  yang  dikemukakan  oleh  Hizbut  al-Tahrir  dari  h}adith  tersebut  adalah  adanya mafhum  kalimat  “ ﺖﻀﺒﻘﻓ ةأﺮﻣا ﺎﻨﻣ ﺎھﺪﯾ
” yang  menunjukkan  perempuan  selainnya  tidak  menarik tangannya dan membay’at Nabi dengan berjabat tangan. 22
Kebolehan  berjabat  tangan  ini  juga  diperkuat  dengan  mafhum  ayat  pada    surat  al-Nisa ayat  43  yakni  (                        )  yang  artinya  menyentuh  perempuan  hanya  membatalkan  wudu.
Kata  di  atas  adalah  lafadz ‘amm untuk  seluruh  perempuan.  Dengan  demikian,  tidak  haram menyentuhnya  asal  tidak  dengan  syahwat,  demikian  pula  berjabat  tangan  pun  tidak  haram. Karena hal tersebut tidak  mendapatkan celaan atau sanksi atas pelakunya, kecuali hanya terbatas membatalkan  wudu  saja. 23 Atas  itu  semua,  tangan  perempuan  bukan  aurat  yang  boleh  dilihat dengan  tanpa  syahwat,  maka  tidak  haram  pula  berjabat  tangan. 24 Di  sini  ketidaktepatan pandangan Zyno Baran terungkap, mungkin  dia terkecoh dengan konklusi umum bahwa gerakan radikal  dan  fundamental  sangat  ketat  mengatur  relasi  laki-laki  dan  perempuan.  Baran mengatakan, “ The party does not permit men and women to interact freely. For example, “a man cannot shake a woman’s hand. ” 25
Hal  lain  yang juga relatif  menarik  dan  menjadi  perdebatan  bagi  kalangan  fundamentalis adalah  terkait  dengan  melihat  wajah  perempuan.  Hizbut  al-Tahrir  menetapkan  bagi  perempuan tidak  wajib  menutup  wajahnya  dalam  kehidupannya,  baik  kehidupan  khusus  atau  kehidupan umum  di  masyarakat. 26 Hal  ini  berbeda  dengan  gerakan  Salafi  yang  harus  menutup  wajahnya, bahkan terhadap ipar pun wajah tidak boleh dibuka karena ipar bukan mahram. 27
Demikian pula wajah  dan telapak tangannya boleh dilihat oleh laki-laki lain yang bukan mahram baik yang mau melamar maupun tidak. 28 Karena wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat  bagi  perempuan. 29 Demikian  juga  seorang  perempuan  juga  boleh  melihat  laki-laki  kecuali
22 Ibid, 53.
23 Muhammad asy-Syuwaiki, Masalah-Masalah Khilafiyah di Antara Gerakan Islam jilid 1, terj. Hanif al- Fasiri  (Jakarta:  Al-Azhar  Press,  2003),  99.  Taqi  al-Din  al-Nabhani, Al-Nizam  al-Ijtima’i    fi  al-Islam (2003), 53.
24 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 53. 25 Zyno Baran, Hizb ut-Tahrir: Islam’s Political , 27.
26 Ibid, 54. 27 Al-Lajnah  Ad-Daimah  lil  Buhuts  Al-Ilmiyyah  wal  Ifta’,    ”Membuka  Wajah  di  Depan  Ipar  dan  Hukum Anak yang Telah Baligh”, Asy-Syari’ah no.58/V (2010), 89. 28 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 38. 29 KR.  Ambarwati  dan  Muhammad  Al-Khaththath, Jilbab  Antara  Trend  dan  Kewajiban (Jakarta:  Wahyu Press,  2003),  115.  Taqi  al-Din  al-Nabhani, Al-Nizam  al-Ijtima’i    fi  al-Islam (Beirut:  Dar  al-Ummah, 2003), 65.
auratnya. 30 Kebolehan  melihat  ini  mempunyai  manfaat  seperti  mengetahui  identitasnya  semisal terkait dengan usaha bisnis atau utang piutang dan lain sebagainya. 31
Adapun hadith Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah, 32
ُﺖْﻟَﺄ َﺳ َلﻮ ُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠ َﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْ ﻴَﻠ َﻋ َﻢﱠﻠ َﺳَو ْﻦَﻋ ِﺮَﻈَﻧ ِة َ ءﺎ َﺠُﻔْﻟا ِﱐَﺮَﻣَﺄَﻓ ْنَأ َفِﺮ ْﺻَأ

## يِﺮ َﺼَ ﺑ
Hadith  ini  menurut  Hizbut  al-Tahrir  mengarah  kepada  pandangan  selain  pada  wajah  dan  kedua telapak tangan. 33
Demikian pula hadith tentang pandangan yang berulang, 34
ﻻ ﻊﺒﺘﺗ ةﺮﻈﻨﻟا ﺎﳕﺈﻓ ﻚﻟ ﱃوﻻا ﺲﻴﻟو ﻚﻟ
ةﺮﺧﻻا
Hadith  ini  merupakan  larangan  mengulangi  pandangan  berulangkali  yang  bisa  menyebabkan shahwat,  bukan  larangan  sekedar  melihat  tanpa  ada  tendensi  syahwat.  Demikian    juga  ayat tentang ﺾﻏ ﺮﺼﺒﻟا hanya  ditujukan  agar    menundukkan  terhadap  pandangan  yang  diharamkan serta membatasi pandangan yang dihalalkan saja. 35
Bahkan  dalam  relasi  suami  isteri,  gerakan  ini  menjelaskan  kemubahan  melihat  seluruh badan  suami  atau  isteri.  Hal  ini  berdasar  riwayat  dari  kakek  Bahz  bin  Hakim  ketika  bertanya kepada  Nabi  tentang  bagian  mana  dari  tubuh  yang  harus  ditutup  dan  bisa  tidak  ditutupi,  Nabi bersabda, 36
ْﻆَﻔْﺣا َﻚَﺗ َرْﻮَﻋ ﱠﻻِإ ْﻦِﻣ َﻚِﺘ َﺟْوَز ْوَأ ﺎ َﻣ ْﺖَﻜَﻠ َﻣ

## َﻚُﻨﻴِ َﳝ

## 2. Kepemimpinan Perempuan
Perempuan  dilarang  menjadi  kepala  negara  (khalifah)  berangkat  dari  h}adith  yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah tatkala sampai berita bahwa rakyat Persia dipimpin oleh ratu yang merupakan anak perempuan dari Kisra. Nabi bersabda, 37
ْﻦَﻟ َﺢِﻠْﻔُ ـﻳ ٌم ْﻮَـﻗ ﱠﻟ َو ا ْﻮ ْﻢُﻫَﺮْﻣَأ ًةَأ َﺮْﻣا
Hadith  ini  dijadikan  acuan  Hizbut  al-Tahrir    haramnya  perempuan  menjadi  pemimpin. Karena  di  dalam  h}adith  tersebut  ada ikhbar dari  Nabi  tentang  ketidakberuntungan  bagi  siapa saja  yang  menyerahkan  kepemimpinannya  kepada  perempuan.  Hal  ini  berarti  ada qarinah
30 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 41.
31 Ibid, 40-41. 32 Ibid, 41. Teks hadith tersebut terdapat dalam Sahih Muslim juz 11 halaman 118. 33 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 41. 34 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 41. 35 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 41.
36 Taqi  al-Din  al-Nabhani, Al-Nizam  al-Ijtima’i    fi  al-Islam (2003),    39.    Hadith  tersebut  terdapat  dalam Sunan Abi Dawud juz 11 halaman 31.
37 Hizb al-Tahrir, Ajhizat Dawlat al-Khilafah , (Beirut: Dar al-Ummah, 2005), 23.
pelarangan  yang  sifatnya  pasti  untuk  tidak  mengangkat  perempuan  sebagai  pemimpin.  Maka menjadi haram mengangkat perempuan menjadi pemimpin. 38
Menurut  Hizbut  al-Tahrir,  maksud  pelarangan  perempuan  menjadi  pemimpin  dalam hadith  ini  terkait  masalah  pemerintahan  ( al-hukm )  yakni  khilafah  dan  kepemimpinan  lain  yang dapat  dikatagorikan  dalam  masalah  pemerintahan.  Hal  tersebut  mengacu  pada  tema    h}adith  ini terkait kepemimpinan putri Kisra sebagai raja  yang hal ini berarti terkait dengan pemerintahan. 39 Walhasil, wilayat al-hukm adalah hak laki-laki saja. Pemegangnya adalah al-hakim atau disebut juga uli al-amr (QS. 4:59). 40
Jabatan  politik  lain  yang  dilarang  ditempati  perempuan  adalah  menjadi mu’awin  al- tafwid. 41 Mu’awin  al-tafwid adalah pembantu  Khalifah  dalam  bidang  pemerintahan  dan kekuasaan  yang  mempunyai  peran  untuk  mengatur  dan  mengurus  pemerintahan  sesuai  dengan ijtihadnya. Jadi, seorang mu’awin al-tafwid memiliki wewenang umum sebagai wakil khalifah, hanya  saja  dia  bukan  khalifah. 42 Pelarangan  ini  mengacu  kepada  dalil  yang  sama  dengan pelarangan  perempuan  menjadi  khalifah. 43 Penyamaan  dalil  dalam  pelarangan  ini  mengacu kepada  kesamaan  domain  fungsi antara  khalifah  dan  posisi mu’awin al-tafwid yang sama-sama menduduki  jabatan  atau  beraktifitas  di  pemerintahan  ( al-hukm ). 44 Karena    mereka  adalah penguasa ( al-hakim ), maka syaratnya adalah sama dengan syarat yang juga harus dimiliki seorang khalifah, dalam hal ini harus laki-laki. 45
Demikian  perempuan  tidak  boleh  menjadi  wali  (gubernur). 46 ’amil  (bupati). 47 Larangan ini  sama  dengan  larangan  khalifah  diduduki  seorang  perempuan.  Karena  wali  dan  ’amil  adalah orang dekat ( bitanah ) wakil dari khalifah  yang menguasai suatu wilayah tertentu dari kekuasaan khilafah,  sehingga  salah  satu  syaratnya  adalah  harus  lelaki. 48 Dari  penjelasan  di  atas  dapat difahami,  bagi  Hizb  al-Tahrir  jabatan  politik  sepertinya  milik  eksklusif  laki-laki.  Sekalipun
38 ‘Abd Qadim Zallum, Nizam al-H}ukm fi al-Islam (Beirut: Dar al-Ummah, 1996), 53-54. Hizb al-Tahrir, Ajhizat Dawlat al-Khilafah , 23 39 ‘Abd Qadim Zallum, Nizam al-Hukm fi al-Islam , 53-54. Hizb al-Tahrir, Ajhizat Dawlat al-Khilafah , 23
40 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 81. 41 ‘Abd Qadim Zallum, Nizam al-H}ukm fi al-Islam , 175.
42 Hizb al-Tahrir, Ajhizat Dawlat al-Khilafah , 55.
43 ‘Abd Qadim Zallum, Nizam al-H}ukm fi al-Islam , 133. 44 Hizb al-Tahrir, Ajhizat Dawlat al-Khilafah , 59.
45 ‘Abd Qadim Zallum, Nizam al-Hukm fi al-Islam , 175. 46 Ibid, 174.
47 Abu  Faqih  Abdurrahman,  “Merekonstruksi    Sistem  Pergaulan  Islam”, Al-Wa’ie ,  no.  73  Tahun  VII (September 2006), 67.
48 ‘Abd  Qadim  Zallum, Nizam al-Hukm fi al-Islam ,  173-174. Hizb al-Tahrir, Ajhizat Dawlat al-Khilafah , 73.  Abu  Faqih  Abdurrahman,  “Merekosntruksi    Sistem  Pergaulan  Islam”, Al-Wa’ie ,  no.  73  Tahun  VII (September 2006), 67.
perempuan wajib berkiprah dan ikut berpolitik, baik ketika ingin menegakkan khilafah, 49 maupun setelah  khilafah  berdiri,  namun  kiprah  politiknya  tidak  boleh  sampai  pada  tingkat  menduduki posisi-posisi kunci dalam politik.
Bagi  aktivis  perempuan  HTI,  pemberian  posisi  atau  jabatan  yang  khusus  bagi  laki-laki tersebut  bukan  merupakan  bentuk  derajat  laki-laki  lebih  mulia  dari  perempuan.  Tapi  sekedar hukum taklif yang dilebihkan atau lebih banyak diberikan kepada laki-laki. 50

## 3. Problema Kesetaraan Gender`
Menurut  Hizbut  al-Tahrir,  Allah  telah  menciptakan  manusia  baik  perempuan  maupun laki-laki.  Keduanya  tidak  ada  beda  dalam  sisi  kemanusiaannya  ( insaniyyah ).  Mereka  disiapkan untuk  hidup  di  dalam  satu  masyarakat. 51 Dalam  pandangan  Allah,  tidak  ada  satu  kelebihan  atas lainnya. Satu-satunya  ukuran  yang  membedakannya adalah  ketakwaannya  (QS.49:13). 52 Dengan demikian,  tatanan  aturan  yang  diberikan  kepada  keduanya  adalah  yang  berkaitan  dengan kedudukannya sebagai manusia. 53
Dengan  mencermati paparan  di atas,  dapat  dipahami  wacana  yang  dikembangkan  dalam fikih perempuan Hizbut al-Tahrir diprioritasikan pada masalah praktis yang terkait dengan relasi perempuan dan laki-laki para aktivis gerakan ini; seperti masalah pergaulan dan tantangan zaman yang  dihadapi perempuan  dan laki-laki, aktivitas perempuan, pernikahan  hingga talak. Hal  yang tidak  disinggung  masalah  waris, zihar , 54 dan ila ’ 55 mungkin  karena  dianggap  tidak  terlalu mendesak untuk dibahas. Demikian pula dikembangkan wacana yang berhubungan  dengan masa depan  umat  ketika khilafah berdiri,  seperti  kajian  tentang  kewajiban  adanya  pemisahan  antara perempuan  dan  laki-laki  dalam  kehidupan  Islam,  dan  kajian  tentang  peraturan  di  dalam  jamaah (masyarakat) Islam yang hal tersebut akan bisa diaplikasikan secara maksimal bila khilafah eksis. Tidak  ketinggalan  ditampilkan  wacana  yang tidak  ditemui  dalam  kajian kitab  fikih  klasik,  yakni wacana  yang  bertujuan  mengkonter  isu-isu  yang  dikembangkan  Barat  berupa  kajian  masalah kesetaraan gender, juga kajian tentang peran perempuan dalam pentas politik.
49 Asma  Amnina,  “Peran  Muslimah  Dalam  Perjuangan  Menegakkan  Syariah  dan  Khilafah”, Muktamar Majelis Taklim edisi khusus (28 Desember 2008),  38-40. 50 Rahma Qomariyah, “Syariah Merendahkan Wanita?”,  25. 51 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 15. 52 Hizbut Tahrir Indonesia, Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia (Jakarta: HTI, 2009), 37. 53 Achmad  Junaidi  Ath-Thayyibiy, Tata  Kehidupan  Wanita  Dalam  Syariat  Islam (Jakarta:  Wahyu  Press, 2003), 8. 54 Z}ihar adalah  ucapan  suami  kepada  istrinya,  “Kamu  dihadapanku  seperti  punggung  ibuku.”  Abi  Yahya Zakariya al-Ansari, Fath} al-Wahhab , juz 2 (Kediri: al-Ma’had al-Islami al-Salafi, tt), 93. 55 Ila’ adalah sumpah untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak, atau lebih dari empat bulan. Ibid , 90.
Hal  penting  lain  yang  dapat  dapahami  dari  paparan  di  atas  adalah  penempatan  fikih perempuan Hizbut al-Tahrir terhadap  peran di keluarga, sosial dan politik antara perempuan dan laki  tidak  dalam  posisi  persamaan  dan  kesamaan  yang  total  dalam  segala  hal,  tapi  lebih  pada pembagian tugas dan peran yang memang berbeda pada satu sisi, dan sama pada sisi lain.
Dengan  demikian,  dapat  ditarik  benang  merah  adanya  kesamaan  antara  fikih  perempuan Hizbut  al-Tahrir  dengan  pandangan  Murtadha  Mutahhari.  Mutahhari  tidak  mempercayai  adanya the  similarity  of  rights antara  perempuan  dan  laki-laki. 56 Mutahhari  menawarkan  konsep complementarity (saling mengisi dan melengkapi)  dalam hak dan kewajiban perempuan dan laki- laki, baik di dalam pernikahan maupun dalam sosial kemasyarakatan. 57
Sedang  apabila  dilihat  dari  konsistensi  Hizbut  al-Tahrir  dalam  membangun  fikih perempuannya  ketika  dihubungkan  dengan  metode  ijtihadnya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa gerakan  Islam  ini  relatif  konsisten,  paling  tidak  dapat  dilihat  dari  penggunaan  sumber  hukum yang diakui dan diuraikan dalam usul al-fiqh nya yang berupa al-Qur’an, hadis, ijmak sahabat, dan qias  dengan ‘illat  shari’iyyah .  Empat  sumber  hukum  tersebut  secara  konsisten  diaplikasikan dalam  membangun  argumen  pada  setiap  kasus  fiqih  perempuannya.  Artinya,  semua  hukum ( ahkam )    yang  berhubungan  dengan  fikih  perempuan  berlandaskan  pada  sumber-sumber  hukum yang  diyakini.  Dapat  diambil  contoh  terkait  dengan  problem-problem  relasi  laki-laki  dan perempuan,  pernikahan  perempuan,  hingga  ragam  masalah  dalam  relasi  suami  istri.  Demikian juga  terkait  dengan  wacana  perempuan  era  sekarang  seperti  masalah gender  equality , kepemimpinan perempuan, maupun kekerasan terhadap perempuan.
Dalam  kitabnya,    Hizbut  al-Tahrir  hanya  menjelaskan bahwa  hukum  ‘azl  ini  dapat diterapkan  dengan  menggunakan  obat,  kondom,  dan  spiral  untuk  mencegah  kehamilan.  Karena keseluruhannya adalah bab atau masalah yang satu. Sesungguhnya dalil kebolehan ‘azl diterapkan atas  secara pas karena bagian dari problem yang sama. Karena  hukumnya adalah kebolehan laki- laki  mencegah  kehamilan  baik  dengan ‘azl atau  cara  lain.  Apa  yang  dibolehkan  bagi  laki-laki, juga  dibolehkan  bagi  perempuan  karena  hukum  yang  terjadi  adalah  kebolehan  mencegah kehamilan dengan cara atau alat apapun.
Tentu  bangunan  argumen  di  atas  adalah  wujud  kesulitan  bagi  Hizbut  al-Tahrir  untuk membuat  kias  dengan  mencari ‘illat yang  sifatnya shar’iyyah .  Seandainya  gerakan  ini membolehkan ‘illat  ‘aqliyyah ,  maka  tentu  argumen  di  atas  dapat  diterima.  Akan  tetapi  karena
56 Ziba Mir Hosseini, Islam And Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran (Ttp: I.B. Tauris, tt) , 117. 57 Ziba  Mir  Hosseini,  Religious  Modernist  and  the  “woman  question”:  Challenges  and  Complicities, dalam Twenty Years of Islamic Revolution: Political and Social Transistion in Iran since 1979 ed. Eric Hooglund (Syracuse: Syracuse Uninersity Press, 2002), 75.
‘illat ‘aqliyyah ditolak, maka argumen  yang dibuat tidak dikatakan kias juga tidak  dapat diambil dari sumber hukum yang lain.
Demikian  juga  indikasi  ketidakkonsistenan  pengambilan  sumber  hukum  dapat  diketahui dari  masalah  hak  membatalkan  pernikahan  dari    istri.    Menurut  Hizbut  al-Tahrir,  jika  istri mengetahui  suami  punya  cacat  seperti  impoten  dan  terkebiri  sehingga  menghalangi  terjadinya sexual  intercourse .    Dalam  kondisi  seperti  ini  istri  bisa  mengajukan  pembatalan  kepada  hakim yang  dengan  prosedur  tertentu  akan  diproses  pembatalan  tersebut.  Diriwayatkan  Ibn  Mundhir menikah  dan  dia  adalah  orang  yang  dikebiri,  Umar  bin  Khattab  mengatakan,  “Apakah  kamu memberitahu  istrimu  bahwa  kamu  dikebiri?  Kata  Ibn  Mundir,  “Tidak”,    kata  ‘Umar,  “Katakan kepada istrimu dan beri dia pilihan.” 58
Sekalipun  pendapat Hizbut al-Tahrir di atas  kalau  dilihat dari perspektif keadilan, relatif bisa diterima. Namun apabila ditinjau dari konsistensi pengambilan sumber hukum, maka Hizbut al-Tahrir  dapat  dikatakan  tidak  konsisten  karena  menyandarkan  pendapatnya  pada  Umar  bin Khattab, bukan pada ijmak sahabat.
Sedang terkait dengan konsistensi praktek fikih perempuan Hizbut al-Tahrir secara umum terlihat  konsisten.  Paling  tidak  dapat  ditelusuri  dari  pengamatan  peneliti  seperti  dalam  masalah pakaian yang wajib memakai  jilbab dan khimar, kehidupan sosial laki-laki dan perempuan dalam komunitas mereka  terpisah tidak ikhtilat}, yang hal ini terlihat dalam kajian-kajian ( halaqah dan seminar)  mereka.  Demikian  pula  terkait  dengan  poligami,  dalam  prakteknya  mereka  tidak mempermasalahkan  suami    melakukan  poligami  tanpa  ada  problem  penolakan    dari  pihak perempuan.  Karena  memang  poligami  adalah  suatu  yang  dibolehkan  oleh  hukum  syarak, Sekalipun demikian, tidak berarti para suami dari aktivis gerakan ini yang melakukan poligami.
Mungkin  hanya  beberapa  masalah  yang  bisa  dianggap  “tidak  konsisten”  terkait  dengan praktek  fikih  perempuan.  Peneliti  belum  pernah  menjumpai  kelompok  mereka  berjabat  tangan antara laki  dan perempuan,  walaupun hal tersebut  adalah  kebolehan.  Apabila aktivis perempuan dan aktivis laki-laki bertemu, karena ada suatu kebutuhan, maka yang dilakukan hanya mengucap salam tanpa ada jabat tangan.
Demikian  pula  dalam  pengamatan  yang  peneliti  lakukan,  kelompok  ini  dalam  prakteknya tidak pernah berpandangan  muka  ketika berbicara antara ikhwan dan akhwat. Sekalipun melihat wajah dan muka perempuan atau laki-laki adalah kebolehan. Justeru yang terjadi apabila anggota perempuan  dan  laki-laki  bertemu  dan  perlu  diskusi,  mereka  menghindari  tatap  muka  dengan menundukkan pandangan walaupun tidak menunduk-nunduk dan terpejam. Mereka akan menatap
58 Taqiuddin an-Nabhani, The Social System in Islam (London: Al-Khilafah Publications,  1990), 174.
wajah  ketika  diperlukan  saja. 59 Artinya  mereka  tidak  mengumbar  bebas  pandangan,  walaupun secara konsep fikih perempuannya, masalah pandang wajah adalah dibolehkan.
Selain  masalah  masalah-masalah  yang  dipaparkan  di  atas,  juga  dapat  dapat  dipahami metode ijtihad  yang digunakan Hizbut al-Tahrir dalam membangun fikih perempuan. Konstruksi atau  bangunan  fikih  perempuan  gerakan  Islam  ini    didasarkan  dan  disandarkan  pada  metode ijtihad  yang bersifat tekstual (berputar pada masalah lafal dan makna), atau dalam istilah Nyazee, sebagai literal  methods . 60 Kalau  meminjam  al-Jabiri,    model  ijtihad  Hizbut  al-Tahrir  masuk dalam    ranah  berfikir bayani, 61 dan  tidak  berupaya  menggunakan  metode burhani sebagai  suatu metode  yang  menurut  al-Jabiri  dikehendaki  oleh  al-Shatibi  ketika  membangun  ilmu  syariah. 62 Penggunaan metode literal, 63 atau bayani ini dapat dilihat ketika memberi argumen dalam kasus- kasus fiqih perempuan seperti dipaparkan di atas.

## C.   Rigiditas Fikih Perempuan Hizb Al-Tahrir
Membahas  kepemimpinan perempuan sebagaimana  yang tercantum  dari  hadith tersebut, Hizbut  al-Tahrir  memahami  bahwa  jabatan  pemerintahan  adalah  haram  untuk  perempuan. Nampaknya  pendapat  Hizbut  al-Tahrir  ini  sama  dengan  pendapat  ulama  klasik  seperti  pendapat al-Shawkani  yang  menurutnya, perempuan bukan ahl al-wilayat (berposisi sebagai pemimpin). 64
Atau pendapat Al-Mawdudi bahwa kepala negara harus laki-laki dan muslim yang takwa. 65
Penegasan  larangan  perempuan  menduduki  jabatan  politik,  secara  khusus  menduduki jabatan  pemerintahan  oleh  Hizbut  al-Tahrir  ini  sudah  dimasukkan  dalam  rancangan  undang- undangnya  pasal 19,  “ Nobody is permitted to take charge of ruling, or any action considered to be of the  nature  of ruling, except a male who is free, i.e., not a slave, mature, sane, trustworthy ('adl), competent; and he must not be save a muslim.” 66
Lebih  lanjut,  bagi  Hizbut  al-Tahrir,  larangan  pada  hadith  tersebut  tidak  hanya  tertuju kepada  jabatan  khalifah  saja,  akan  tetapi  merambah  hingga  ke  tingkat  jabatan  gubernur,  dan
59 Wawancara dengan Hayatin dan Riana Arinda pada tanggal 20 Oktober 2010 di  Jombang. 60 Imran Ahsan  Khan  Nyazee, Theories of Islamic Law (Islamabad:  The  International  Institute of  Islamic Thought, 1994), 136.
61 Muhammad  ‘Abid  al-Jabiri, Bunyat  al-Aql  al-‘Arabi (Beirut:  Al-Markaz  al-Thaqafi  al-‘Arabi,  1993), 383-384.
62 Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Bunyat al-Aql al-‘Arabi , 548. 63 . Imran Ahsan Khan Nyazee, Theories of Islamic Law, 288.
64 Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Shawkani, Nayl al-Autar juz 8 (Beirut: Dar al-Fikr, tt),  168. Al- Shawkani  mengutip  hadith  tersebut  selain  diriwayatkan  Bukhari,  juga  diriwayatkan  oleh  Ahmad,  Nasa’i dan Tirmidhi. Ibid, 167.
65 Abul A’la Al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995), 354.
66 Taqiuddin an-Nabhani, The System of Islam (London: Al-Khilafah  Publications, 2002), 119.
bupati karena dianggap sebagai turunan posisi khalifah. Seperti dijelaskan dalam kitab Hizbut al- Tahrir yang tertuang pada pasal 18, “ There are four positions of ruling in the State. They are: The Khalefah,  the  delegated  assistant  (mu’awin),  the  governor  (wali),  the  mayor  (a'mil)  All  other officials of the State are employees and not rulers .” 67
Dalam kitab Muqaddimah al-Dustur lebih  dipertegas lagi tentang perempuan dan posisi- posisi  yang  tidak  boleh  disandangnya.  Pasal  104  menjelaskan, 68 “Perempuan  tidak  boleh memegang  pemerintahan  ( al-hukm ),  maka  perempuan  tidak  boleh  menjadi  pemimpin  Negara, hakim  pada  mahkamah  mazalim,  wali,  ‘amil,  dan  tidak  boleh  memegang  jabatan  yang  terkait dengan pemerintahan.”
Rincian di atas ditambah dengan beberapa jabatan yang tidak dapat dipegang perempuan seperti  yang  tercantum  dalam  kitab Nizam  al-Islam pada  pasal  112, 69 “Perempuan  tidak  boleh memegang  pemerintahan  ( al-hukm ),  maka  perempuan  tidak  boleh  menjadi  khalifah,  mu’awin, wali, ‘amil, dan tidak boleh memegang jabatan yang terkait dengan pemerintahan. Demikian juga perempuan tidak boleh menjadi kepala hakim, hakim mazalim, dan amir jihad.”
Walhasil  kalau  dihitung  dari  kitab-kitab  Hizbut  al-Tahrir,  terdapat  tujuh  jabatan  yang tidak  boleh  dipegang  perempuan,  yaitu  khalifah,  mu’awin,  wali,  ‘amil,    kepala  hakim,  hakim mazalim,  dan  amir  jihad.    Menarik  untuk  disimak  pendapat  aktifis  perempuan  HTI,  Ririn  Tri Ratnasari.  Turunan  jabatan  pemerintahan  dimulai  dari  ketua  RT,  lurah,  camat,  bupati,  hingga khalifah. 70
Bagi HTI, keharaman perempuan menduduki jabatan pemerintahan atau kekuasaan bukan berarti menunjukkan derajat perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Akan tetapi hal tersebut justeru  memberi  jaminan  bagi  terlaksananya  peran  utama  perempuan  sebagai  ibu  dan  pengatur rumah tangga   yang juga tidak  kalah pentingnya, karena lahirnya generasi berkualitas tergantung atas terlaksananya peran tersebut. 71
Itulah  gambaran  larangan  perempuan  menduduki  jabatan  pemerintahan  karena  adanya hadith  Abu  Bakrah.  Sebenarnya,  hadith  yang  menjadi  pijakan  penting  dan  satu-satunya  oleh Hizbut  al-Tahrir  yang  berhubungan  dengan  kepemimpinan  perempuan,  masih  bisa  ditinjau  dari dua sudut pandang.
67 Taqiuddin an-Nabhani, The The System of Islam , 119. 68 Taqi al-Din al-Nabhani, Muqaddimah al-Dustur (Ttp: tp, 1963), 258.
69 Taqi al-Din al-Nabhani, Nizam al-Islam (Ttp: Hizbut al-Tahrir, 2001), 113. 70 Wawancara telepon dengan Ririn  Tri Ratnasari pada  tanggal 10 Oktober 2010.  Ririn  adalah aktifis  Hizb al-Tahrir sejak 1995-an hingga sekarang, dan sedang menempuh program doktor.
71 Hizbut  Tahrir  Indonesia, Perempuan  dan  Politik  dalam  Perspektif  Islam (Jakarta:  Hizbut  Tahrir Indonesia, 2003), 29.
Sudut  pandang  pertama  adalah  cara  yang  digunakan  Fatimah  Mernissi  dan  Asghar  Ali Engineer.  Bagi  Fatima  Mernissi,  untuk  menolak  larangan  perempuan  menjadi  pemimpin  publik sebagaimana  tercantum  pada  hadith  di  atas,  dilakukan  dengan  mengkritik  rawi  dari  hadith tersebut. Tidak tanggung-tanggung, yang dikritik adalah rawi dari jalur sahabat yang bagi Ahl al- Sunnah,  semua  sahabat  adalah ‘udul atau  adil  sehingga  tidak  bisa  dikritik  ( jarh}  wa  ta’dil ).
Sahabat tersebut adalah Abu Bakrah. Abu Bakrah menurut Mernissi pernah melakukan testimoni palsu  pada  masa  khalifah  ‘Umar  terkait  dengan  kasus  perzinaan.  Padahal  menurut  Mernissi dengan mengacu pada kriteria imam Malik, Abu  Bakrah harus ditolak bila meriwayatkan hadith. Imam  Malik  mengatakan,  “ There  are  some    people  whom  I  rejected  as  narrators  of  hadith,  not because they lied in their role as men of science by recounting false hadith that the Prophet did not  say,  but  simply  because  I  saw  them  lying  in  their  relations  with  people,  in  their  daily relationships that had nothing to do with religion .” 72
Sudut  pandang  kedua  adalah  pendekatan    gender  dari  Ziba  Mir  Hosseini  dan tawhidic paradigm Amina  Wadud  Muhsin  dengan  dikombinasi  metode al-qira’ah  al-siyaqiyyah Nas}r Hamid Abu Zayd.
Dengan berangkat dari konsep egalitarian dalam Islam menurut  Ziba Mir Hosseini, yang berarti  tanpa  ada  pembedaan  antara  perempuan  dan  laki-laki,  kecuali  karena  ketakwaannya, berikut  disambungkan  dengan  paradigma  tauhid  yang  intinya  paradigma  ini  akan  menjadi inspirasi  untuk  merubah  stratifikasi  gender    dalam  segala  level  dari  interaksi  sosial;  publik  dan privat,  serta  ritual  dan  politik.  Maka,  hadith  dari  Abu  Bakrah  yang  ada  pada  sahih  Bukhari tersebut harus ditafsir ulang.
Penafsiran  ulang  dengan  menggunakan  metode  ta’wil  atau manhaj al-qira’ah  al- siyaqiyyah akan  memberi  makna  lain  dari  hadith  tersebut.  Dalam manhaj al-qira’ah  al- siyaqiyyah ini,  hadith  tersebut  harus  dicari maghza- nya,  yang  berarti  perlu  merelasikan  atau menghubungkannya dengan kondisi sekarang ini.
Ma’na dari  hadith  tersebut  dengan  jelas  ditunjukkan  dengan  situasi  historis  hadith tersebut  disampaikan,  yang  intinya  tatkala  rakyat  Persia  mengangkat  seorang  pemimpin perempuan  atau  ratu  yang  merupakan  anak  perempuan  dari  Kisra,  maka  Nabi  bersabda ketidakberuntungan kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan. 73
Ma’na hadith  tersebut  akan  statis  seperti  tersebut  di  atas.  Hal  yang  perlu  dilakukan adalah  mencari maghza- nya.  Kalau  dikaitkan  dengan  kondisi  sekarang,  tentu  model kepemimpinan  yang  dilarang  diduduki  perempuan  saat  dahulu  berbeda  dengan  kepemimpinan
72 Fatima Mernissi, The Veil and the Male Elite (Canada: Addison-Wesley Publishing Company, 1991), 60- 61.
73 Hadith di atas terdapat dalam Sahih al-Bukhari juz 13 halaman 337.
saat sekarang  yang lebih ke semangat  kolektif-kolegial. Artinya,  kepemimpinan pada  era dahulu (yang  dalam  hadith  di  atas  adalah  ratu  Persia)    mempunyai  kewenangan  yang  begitu  besar  dan bertumpu  pada  individu  sehingga  sulit  dikontrol.  Hal  ini  berbeda  dengan  prinsip  kepemimpinan masa sekarang yang sudah ada pembagian dan distribusi kewenangan.

## D.   Fleksibilitas Fikih Perempuan Hizb Al-Tahrir
Sekalipun  Hizbut  al-Tahrir  dengan  kukuh  menutup  pintu  akses  bagi  perempuan  untuk menduduki jabatan-jabatan di atas, sehingga terlihat kaku, rigid, dan koservatif. Akan tetapi bila dibandingkan  penafsiran  Zuhayli  –yang  menurut    Ulil  Abshar  Abdalla  (tokoh  Jaringan  Islam Liberal),  dianggap  ulama  moderat--, 74 terkait  dengan  hadith  ratu  Persia,  Hizbut  al-Tahrir  lebih lentur.  Kalau  Zuhayli  dan  al-Khattabi  melarang  perempuan  menjadi    hakim,  akan  tetapi  Hizbut al-Tahrir  masih  memberi  peluang  perempuan  menjadi  hakim,  yakni  hakim khusumat maupun hakim hisbah . 75 Sebagaimana  diketahui,  Hizbut  al-Tahrir  membagi  hakim  menjadi  tiga,  seperti dalam rancangan Undang-Undang Dasar Hizbut al-Tahrir pada pasal 68, “ There are three types of judges: Qadi al Khusumat (the judge who settles the disputes between people, in transactions and punishments);  Qadi  al  Hisba  (the  Muhtasib  who  judges  on  public  violations);  and  Qadi  al Mahkamat  al-Madhalim  (the  judge  of  the  Court  of  Madhalim  who  settles  disputes  between  the people and the officials of the State) .” 76
Kebolehan perempuan menjadi hakim, karena  hakim ( al-qadi ) bukan penguasa ( al-hakim ).
Hakim  sekedar  sebagai  pemutus  perkara,  dia  merupakan  pegawai  yang  digaji  oleh  pemerintah. Hakim  bukan  jabatan  pemerintahan  yang  mempunyai  kekuasaan  untuk  mengatur  rakyat  secara umum. Terlebih lagi dalam sejarah, ‘Umar bin Khattab juga pernah mengangkat perempuan yang bernama al-Shifa’ untuk menjadi hakim hisbah yang menangani perselisihan di masyarakat. 77
Tidak  hanya  hakim  kriminal  dan  perselisihan  ( khusumat ),  serta  hakim  hisbah  yang  boleh dipegang oleh perempuan, fleksibilitas dari pemikiran Hizbut al-Tahrir untuk kaum hawa ini  juga dapat  dilihat dari dibolehkannya  mereka  menjadi pimpinan  di ranah publik selain pemerintahan. Hal ini berbeda dengan pendapat ’Alawi al-Maliki yang menjelaskan bahwa kiprah perempuan di luar  rumah  (ruang  publik)  sama  dengan  mengabaikan  tumbuh  kembangnya  generasi  yang  akan datang.  Generasi  tersebut  tidak  mendapatkan  didikan  dari  ibunya  karena  kesibukan  ibu  dengan aktivitas  di  luar  rumah.  Hal  ini  akan  menghalangi  umat  dari  terciptanya  negeri  yang  baik  yang
74 Ulil  Abshar  Abdalla  dkk, Islam  Liberal  dan  Fundamental,  Sebuah  Pertarungan  Wacana, (Jogjakarta: Elsaq Press, 2003), 255.
75 Abu  Faqih  Abdurrahman,  “Merekonstruksi    Sistem  Pergaulan  Islam”, Al-Wa’ie ,  no.  73  Tahun  VII (September 2006), 67.
76 Taqiuddin an-Nabhani, The Islamic State (London: Al-Khilafah  Publications, 1998), 254. 77 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 81-82.
mampu  mengembangkan  industri,  pemikiran,  penemuan  bagi  umat  karena  buruknya  generasi yang ada tanpa didikan ibunya. 78
Hak  di  atas  berbeda  dengan  Hizbut  al-Tahrir  yang  justeru  membolehkan  perempuan beraktifitas  di  luar  rumah.  Perempuan  boleh  menjadi  direktur  suatu  direktorat,  direktur  industri dan  pegawai  negara  secara  umum. 79 Perempuan  juga  boleh  unsur  pimpinan  lembaga  akademik seperti rektor, juga  menjadi  dosen. Dia juga tidak  masalah  menjadi  kepala rumah sakit ataupun kepala  departemen  kesehatan. 80 Demikian  pula  generasi  Kartini  ini  juga  bisa  menjadi  guru, dokter,  perawat,  ahli  pertanian,  ahli  telekomunikasi,  atau  aktif  pada  kegiatan  sosial  seperti menyantuni anak yatim. 81 Untuk urusan politik, perempuan juga boleh melakukan masirah ( long march) untuk melaksanakan muhasabah terhadap penguasa. Kebolehan karir  dan aktifitas di atas dijabat perempuan secara umum dituangkan dalam pasal 110, ” Women have the same rights and obligations as men, except for those specified by the shar’ai evidences to be for him or her. Thus, she  has  the  right  to  practice  in  trading,  farming,  and  industry;  to  partake  in  contracts  and transactions; to possess all form of property; to invest her funds by herself (or by others); and to conduct all of life's affairs by herself .” 82
Hizbut  al-Tahrir  juga  membolehkan  perempuan    menduduki  kepemimpinan  yang  terkait dengan jabatan al-jihaz al-idari . 83 Al-jihaz al-idari adalah salah satu struktur utama dari khilafah yang dicetuskan oleh Hizbut al-Tahrir. Al-jihaz al-idari disebut dengan government departments atau dawair .   Kebolehan perempuan  menduduki jabatan  dalam struktur al-jihaz al-idari karena al-jihaz  al-idari adalah  masalah  administratif,  bukan  pemerintahan. 84 Al-jihaz  al-idari ini membawahi  banyak  insitusi,  diantaranya  adalah  institusi  pendidikan,  kesehatan,  tenaga  kerja, pekerjaan umum,   pertanian, dan lain sebagainya. 85 di bawah ini adalah wilayah al-jihaz al-idari yang bisa dipegang perempuan. 86
78 Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki, Adab al-Islam fi Nizam al-Usrah (Tp: tt, 1401 H), 138.
79 Abu  Faqih  Abdurrahman,  “Merekonstruksi    Sistem  Pergaulan  Islam”, Al-Wa’ie ,  no.  73  Tahun  VII (September 2006), 67.
80 Muktamar  Muballighah  Indonesia,  ”Khilafah:  Solusi  Persoalan  Perempuan,  Keluarga,  dan  Bangsa”, Satukan Langkah Songsong Khilafah Islamiyah (Jakarta: Muktamar  Muballighoh Indonesia, 2010), 50. 81 Febrianti Abbasuni, ”Dalam Islam,  Bargaining Position Wanita Sangat Tinggi,” Al-Wa’ie no. 99 tahun IX (November-2008), 30.
82 Taqiuddin an-Nabhani, The System of Islam (London: Al-Khilafah  Publications, 2002), 144. 83 Hizbut  al-Tahrir, Ajhizat  Dawlat  al-Khilafah ,  134.  ‘Abd  Qadim  Zallum, Nizam  al-H}ukm  fi  al-Islam , 214. 84 ‘Abd  Qadim  Zallum, Nizam  al-H}ukm  fi  al-Islam ,  207.  Hizbut  al-Tahrir, Ajhizat  Dawlat  al-Khilafah , 130 85 Hizbut  al-Tahrir, Ajhizat  Dawlat  al-Khilafah ,  130.    ‘Abd    Qadim  Zallum, Nizam  al-Hukm  fi  al-Islam , 209.
86 http://www.khilafah.com/index.php/the-khilafah/structure/350-government-departments-dawair (11 Oktober 2010)
Sebenarnya  instansi-instansi  yang  ada  di  dalam  departemen  pelayanan  masyarakat  atau al-jihaz  al-idari tidak  terbatas    hanya  seperti  di  atas,  instansi  ini  bisa  lebih  dari  tujuh.  karena memang departemen pelayanan masyarakat ini menurut Hizbut al-Tahrir diadakan tidak terbatas, tetapi disesuaikan  dengan kebutuhan negara khilafah.
Maka  dapat  ditemui  dalam  struktur  struktur  khilafah  yang  dimuat  oleh  Hizbut  Tahrir Indonesia (HTI) dalam manifestonya, jumlah struktur  di bawah al-jihaz al-idari sangat banyak, ada  17  jabatan  atau  instansi  seperti  kehutanan,  perdagangan,  kependudukan,  perhubungan, pekerjaan  umum,  tenaga  kerja,  kebudayaan,  pengairan,  kesehatan,  listrik  dan  energi,  riset  dan teknologi,  pertanian,  pertambangan,  pertanahan,  telekomunikasi,  ahl  dhimmah,  pendidikan,  dan lain-lain.
Dengan  gambaran  dan  penjelasan  di  atas,  terlihat  kurang  telitinya  kajian    Zyno  Baran tentang perempuan Hizbut al-Tahrir. Baran  menjelaskan,  “ women are permitted to work so long as  they  adhere  to  Islamic  morality  and  virtue,  and  so  long  as  they  do  not  hold  leadership positions .” 87
Hal  lain  yang  menunjukkan  fleksibilitas  gerakan  fundamentalis  ini, 88 adalah dperbolehkannya perempuan  menjadi anggota majelis ummat (sejenis DPR) dan majelis wilayah (sejenis  DPRD). 89 Suatu  pendapat  yang  lebih  fleksibel  dibanding  dengan  apa  yang  disampaikan oleh  Mustafa  al-Siba’i. 90 Kebolehan  perempuan  berpartisipasi  dalam  pemilihan  umum  ini dituangkan dalam pasal 111 rancangan undang-undang gerakan ini, “ A woman can participate in the  election  and  giving  of  the  bai’ah  to  the  Khaleefah,  and  elect,  and  also  be  a  member  of  the Majlis al-Ummah, and can be appointed as an official of the State in a non-ruling position .” 91
Dengan uraian di atas nampak ada peran publik yang terlarang bagi perempuan,  juga ada peran publik  yang  dapat  dipegang  dan  dimainkan perempuan. Dari penjelasan  di atas juga dapat difahami,  bagi  Hizbut  al-Tahrir  perempuan  memang  harus  berpolitik  untuk  memberdayakan perempuan, namun tidak untuk meraih semua posisi puncak pengambilan kebijakan dengan dalih untuk  meraih  kesetaraan,  tapi  lebih  sebagai  penyadaran  politik  bagi  perempuan  dengan  berjalan pada visi Islam. 92
87 Zyno Baran, Hizb ut-Tahrir: Islam’s Political Insurgency (Washington: The Nixon Center, 2004), 32. 88 Bagi aktifis H}izb al-Tah}ri>r sendiri tidak suka disebut fundamentalis, karena istilah tersebut dari Barat tidak ada dalam kamus Islam.Wawancara dengan Riana Arinda  pada tanggal 20 Oktober 2010 di Jombang. 89 Rahma Qomariyah, “Syariah Merendahkan Wanita?”, Al-Wa’ie , no. 113 Tahun X (Januari 2010), 25.
90 Mustafa al-Siba’i, Al-Mar’ah bayn al-Fiqh wa al-Qanun (Beirut: Al-maktabah al-Islami, 1984), 156-158. . 91 Taqiuddin an-Nabhani, The System of Islam (London: Al-Khilafah  Publications, 2002), 145. 92 Hizbut  Tahrir  Indonesia, Perempuan  dan  Politik  dalam  Perspektif  Islam (Jakarta:  Hizbut  Tahrir Indonesia, 2003), 7, 20, 27.
Sekalipun  demikian,  bagi  perempuan  yang  menginginkan  peran  publik,  harus  tetap diperhatikan dan tidak diabaikan peran utama sebagai ibu dan manager rumah tangga. 93 Menurut aktivis  HTI,  mendidik  anak  tetap  ada  di  tangan  ibu  tidak  dibenarkan  diserahkan  kepada pembantu. Untuk itu, diharapkan ibu cerdas memilih peran publik atau ketika ingin bekerja agar memilih  pekerjaan  yang  tidak  menyita  waktu  dan  energi  yang  banyak,  misal  bekerja  paruh waktu. 94
Di  atas  adalah  penjelasan  kelenturan  fiqih  perempuan  Hizbut  al-Tahrir  terkait  dengan partisipasi  dan  akses  publik  yang  dibolehkan  bagi  perempuan,  asal  tidak  terkait  dengan pemerintahan.  Bahkan  implikasi  logisnya,  perempuan  juga  bisa  memegang  posisi  pemimpin dalam  organisasi  massa.  Perempuan  bisa  menjadi  ketua  NU  atau  Muhammadiyyah.  Suatu implikasi  yang cukup  mengagetkan --walaupun peneliti sendiri belum  mengkonfirmasi implikasi tersebut  kepada  para  aktifis  HTI—  di  saat  ormas  seperti  Nahdlatul  Wathan  versi  Pancor  di Lombok  karena  menganut  mazhab  Shafi’i,  tidak  membolehkan  perempuan  menjadi  pemimpin dalam jama’ah. 95
Kelenturan lain juga dapat ditelusuri pada aspek lain seperti hak-hak pribadi perempuan. Kalau  Murtadha  Muthahhari  menandaskan  bahwa  seorang  ayah  tidak  berwenang  mutlak  atas putrinya  dan  tidak  dapat  mengawinkan  dengan  siapa  saja  yang  dikehendaki  si  ayah  tanpa kehendak dan persetujuan si putri. 96 Nampaknya pemikiran Muthahhari sejalan dengan pendapat Hizbut  al-Tahrir  bahwa  perempuan  mempunyai  hak  untuk  menerima  atau  menolak  ajakan pernikahan.  Tiada  seorang  pun  bahkan  seorang  wali  memaksa  dia  menikah  tanpa  ada  izinnya, dari Ibn ‘Abbas, Nabi bersabda; ”Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, gadis dimintai izin  tentang  dirinya,  tanda  izinnya  adalah  diamnya.” 97 Demikian  pula  tiada  seorang  pun  yang bisa  menghalangi  perempuan  menikah.  Siapa  yang  melakukan  penghalangan  pernikahan,  maka hal tersebut adalah haram, dan pelakunya disebut fasik. 98
93 Dale  F.  Eickelman  dan  James  Picastori, Ekspresi  Politik  Muslim, terj.  Rofik  Suhud  (Bandung:  Mizan, 1998), 110-111.
94 Rezkiana Rahmayanti, “Kiat Menambah Penghasilan Keluarga ” , Al-Wa’ie , no. 83 tahun VII (Juli 2007), 50. 95 Fathurrahman  Muhtar, Konflik  dalam  Pengelolaan  Lembaga  Pendidikan  Islam  di  Pondok  Pesantren Nahdlatul Wathan Lombok timur, Nusa Tenggara Barat (Ringkasan Disertasi Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya,  2010), 2.
96 Murtadha  Mutahhari, Hak-Hak  Wanita  Dalam  Islam, terj.  M.  Hashem  (Jakarta:  Lentera  Basritama, 1997), 41.
97 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 110.  Redaksi dalam Sahih Muslim juz 7 halan 242 sebagai berikut,
ﺎَﻬُـﺗﻮُﻜُﺳ ﺎ َﻬُـﻧْذِإ َو  ُﺮَﻣْﺄَﺘ ْﺴُﺗ  ُﺮْﻜِﺒْﻟا َو ﺎ َﻬﱢـﻴِﻟ َو  ْﻦِﻣ ﺎ َﻬِﺴْﻔَـﻨِﺑ ﱡﻖَﺣَأ  ُﺐﱢﻴﱠـﺜﻟا
98 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 110.
Pendapat  di  atas  tentu  relatif  lebih  fleksibel  --atau  bisa  disebut  dengan  liberal-  apabila dikomparasikan  dengan  wacana-wacana  yang  tertuang  dalam  kitab-kitab  klasik  yang  selama  ini sering dijadikan acuan  pondok pesantren di Indonesia.
Bagi  Hizbut  al-Tahrir, kafa’ah tidak  mempunyai  basis  dalam  shari’ah.  Penejelasan kafa’ah hanya  ada  di  hadith  yang  palsu  dan  tentu  bertentangan  dengan  al-Qur’an  dan  hadith sahih. 99 Hal  lain  yang  menarik  dari  fleksibilitas  Hizbut  al-Tahrir  adalah  kebolehan  laki-laki melihat wajah  dan telapak tangan perempuan yang bukan mahram, baik laki-laki tersebut hendak melamar  maupun  tidak. 100 Karena  wajah  dan  kedua  telapak  tangan  bukan  aurat  bagi perempuan. 101 Demikian juga seorang perempuan juga boleh melihat laki-laki kecuali auratnya. 102
Tentu  pendapat  di  atas  berbeda  dengan  pendapat  kitab  klasik  yang  dalam  batas-batas tertentu  bisa  disebut  lebih ihtiyat (berhati-hati).  Kitab Asna  al-Matalib menjelaskan  haram melihat  wajah  dan  kedua  telapak  tangan  karena  ( ﺔﻨﻈﻣ )  akan  menimbulkan  fitnah  (tarikan-tarikan seksual). 103 Bahkan  menurut  Shaykh  Nawawi  al-Bantani  al-Jawi  dalam  kitab ‘Uqud  al-Lujjayn , seorang  isteri  yang  menyingkapkan  atau  menampakkan  wajahnya  kepada  orang  selain  mahram, maka sang suami boleh memukulnya. 104
Hizbut al-Tahrir juga berpendapat  yang bisa jadi  dianggap liberal bagi  kalangan Islamis lain dan  ulama tradisionalis. Laki-laki boleh berjabat tangan  dengan perempuan, dan perempuan boleh berjabat tangan  dengan  laki-laki tanpa  harus  ada pembatas ( hail ). Kebolehan ini  mengacu pada  istinbat  dari  hadith  tentang  bay’ah  yang  diriwayatkan  Ummu  ‘Atiyyah  seperti  yang diuraikan pada bab sebelumnya. 105
Di  dalam  ranah  domestik  pun  yakni  relasi  suami  isteri,  sekalipun  menurut  Hizbut  al- Tahrir,  suami  sebagai  pemimpin  rumah  tangga,  seorang    perempuan  atau  isteri  relatif  tidak terkekang  apalagi  teropresi  sedemikian  rupa.  Dalam  pandangan  Hizbut  al-Tahrir,    suami  harus memperlakukan istri dengan lemah lembut, tidak menampakkan muka masam tanpa alasan, tidak bersikap  kasar  dan tidak  mendemonstrasikan kecenderungannya  kepada perempuan lain. 106 Nabi
99 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam , 105. 100 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 38.
101 KR. Ambarwati  dan Muhammad  Al-Khaththath, Jilbab  Antara  Trend dan  Kewajiban (Jakarta:  Wahyu Press,  2003),  115.  Taqi  al-Din  al-Nabhani, Al-Nizam  al-Ijtima’i    fi  al-Islam (Beirut:  Dar  al-Ummah, 2003), 65.
102 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 41.
103 Zakariya  Ibn  Muhammad  Ibn  Zakariya  al-Ansari, Asna  al-Matalib juz  1  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Islamiyyah, tt), 176.
104 Al-Shaykh  Muhammad  bin  ’Umar  Nawawi, Sharh}  ’Uqud  al-Lujjayn  fi  Bayan  Huquq  al-Zawjayn (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 5.
105 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 53. 106 Aisyah  Nur  Azizah  (Anggota  DPP  HTI  tahun  2006),  ”Indahnya  Persahabatan  Suami-Isteri”, Al-Wa’ie , no. 73 Tahun VII (September 2006), 58. Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (Beirut: Dar al-Ummah,  2003), 142.
biasa  melakukan  hubungan  yang  dekat  dan bersahabat  dengan istri-istrinya. Bersenda  gurau  dan membuat  tertawa  istri-istrinya.  Bahkan  pernah  berlomba    lari  dengan  ‘Aishah.  Demikian  juga diriwayatkan bahwa Nabi biasa setelah sholat Isha’ masuk rumahnya dan bersenda gurau dengan istri-istrinya agar senang sebelum tidur, dan Nabi tidur satu sarung dengan istrinya. 107
Nampaknya  pendapat  Hizbut  al-Tahrir  ini  sejalan  dengan  pendapat  ulama  Hanafiyyah yang  mewajibkan  isteri  membantu  suami  dalam  urusan  internal  rumah  tangga,  berbeda  dengan pendapat  ulama  Shafi’iyyah,  Hanabilah,  dan  sebagian  Malikiyyah  yang  menjelaskan  isteri  tidak wajib  membantu  suami  dalam  urusan  internal  rumah  tangga, 108 demikian  juga  Ibn  Hazm  yang menjelaskan  bahwa  suamilah  yang  berkewajiban  menyiapkan  untuk  isteri  dan  anak-anaknya pakaian jadi dan makanan yang siap disaji. 109
Dalam  ajaran  Hizbut  al-Tahrir,  sekalipun  suami  adalah  sebagai  pihak  yang  menjadi pemimpin  rumah  tangga  yang  otomatis  harus  ditaati.  Namun  bukan  berarti  suami  mendominasi isteri, atau seperti penguasa  yang tidak boleh ditentang. 110 Kepemimpinan suami atas isteri tidak seperti  atasan  dan  bawahan,  seperti  komandan  dengan  prajurit,  atau  terdakwa  dengan  polisi, 111 tapi  mereka  adalah  sepasang  sahabat  yang  saling  menentramkan. 112 Dengan  demikian,  isteri berhak  menjawab,  berdebat  dan  mengkritik  apa  yang  disampaikan  suami  sebab  mereka  adalah sahabat  bukan  sebagai  komandan  pada  satu  pihak,  dan  pada  pihak  lain  sebagai  yang dikomandani. 113
Kelenturan  lain  dari  fiqih  perempuan  Hizbut  al-Tahrir  adalah  terkait  dengan  masalah talak.  Sekalipun  hak  talak  ada  di  tangan  suami  secara  mutlak,  namun  menurut  Hizbut  al-Tahrir bukan  berarti  isteri  tidak  mempunyai  hak  dalam  talak.  Isteri  bisa  mentalak  dirinya  sendiri  atau melakukan fasakh dalam  kondisi-kondisi  yang  ditentukan  oleh hukum shara’. Pertama , apabila suami  memberi  wewenang  isteri  untuk  melakukan  talak,  maka  dia  dapat  ment}alak  dirinya sendiri dengan  ucapan    “saya  ment}alak  diriku sendiri dari suamiku  fulan” atau  “aku  ment}alak diriku  dari  kamu,”  tapi  tidak  boleh  mengucapkan  “saya  ment}alak  kamu”  karena  secara  konsep Islam, talak itu jatuh untuk isteri, bukan untuk suami. Model talak seperti ini  menurut Hizbut al-
107 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 142. Aisyah Nur Azizah (Anggota DPP HTI tahun 2006), ”Indahnya Persahabatan Suami-Isteri”, 59.
108 Wuzarat  al-Awqaf  al-Kuwayt, Al-Mawsu’ah  al-Fiqhiyyah juz  19  (Kuwait:  Wuzzarat  al-Awqaf  al- Kuwayt, tt), 45.
109 M. Quraish Shihab, Perempuan , 309.
110 Taqiuddin an-Nabhani, The Social System  in Islam , 161.
111 Muktamar  Muballighah  Indonesia,  ”Khilafah:  Solusi  Persoalan  Perempuan,  Keluarga,  dan  Bangsa”, Satukan Langkah Songsong Khilafah Islamiyah (Jakarta: Muktamar  Muballighah Indonesia, 2010), 50. 112 Rokhmat S. Labib, “Adab Pergaulan Suami Isteri” , Al-Wa’ie no. 75 tahun VII (November 2006), 45.
113 Taqiuddin an-Nabhani, The Social System  in Islam , 161.
Tahrir  pernah  dilakukan  Nabi  yang  memberi  hak  pilih  talak  berada  di  tangan  isteri,  juga merupakan Ijma’ sahabat. 114
Kedua , jika isteri mengetahui suami punya cacat seperti impoten dan terkebiri  sehingga menghalangi terjadinya intercourse .  Dalam kondisi seperti ini isteri bisa mengajukan pembatalan kepada  hakim  yang  dengan  prosedur  tertentu  akan  diproses  pembatalan  tersebut.  Diriwayatkan Ibn  Mundhir  menikah  dan  dia  adalah  orang  yang  dikebiri,  Umar  bin  Khattab  mengatakan, “Apakah  kamu  memberitahu  istrimu  bahwa  kamu  dikebiri?  Kata  Ibn  Mundir,  “Tidak”,  kata ‘Umar, “Katakan kepada isterimu dan beri dia pilihan.” 115
Ketiga , jika isteri mengetahui suami ternyata mempunyai penyakit yang membayakannya bila  mendampinginya,  seperti  lepra,  sipilis,  dan  tubercolosis  atau  juga  gila.  Isteri  dapat mengajukan  ke  hakim  untuk  minta  cerai.  Dalam Muawatta’ Imam Malik, Said bin al-Musayyab berkata, 116
ﺎَﱡﳝَأ ٍﻞ ُﺟَر َجﱠوَﺰَـﺗ ًةَأ َﺮْﻣا ِﻪِﺑ َو ٌنﻮُﻨ ُﺟ ْوَأ ٌرَﺮَﺿ ﺎ َﻬﱠـﻧِﺈَﻓ ُﺮﱠـﻴَُﲣ ْنِﺈَﻓ ْتَ ءﺎَﺷ ْتﱠﺮَـﻗ ْنِإ َو ْتَ ءﺎَﺷ ْﺖَﻗ َرﺎَﻓ
Keempat , jika suami tidak memberi nafkah kepada isetri padahal si suami kaya, dan isteri sulit  memperoleh  harta  suami,  maka  dia  berhak  mengajukan  talak  ke  hakim,  dan  hakim  harus segera memutus untuk cerai. H}adith Nabi SAW, 117
َﻚُﺗَأ َﺮْﻣا ْﻦﱠ ِﳑ ُلﻮُﻌَـﺗ ُلﻮُﻘَـﺗ ِﲏْﻤِﻌْﻃَأ ﱠﻻِإ َو ِﲏْﻗِرﺎَﻓ
Kelima ,    jika  suami  bepergian  baik  dekat  maupun  jauh,  kemudian  hilang  dan  terputus informasi  keberadaannya  serta  si  isteri  kesulitan  nafkah.  Maka  apabila  isteri  sulit  menemukan suami, dia bisa mengajukan talak ke hakim. Dengan dalil sama seperti poin keempat di atas yakni tentang tidak diberinya nafkah. 118
Keenam ,  jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, maka dia berhak menuntut  perceraian  hakim.  Hakim  akan  mengangkat  juru  damai  atau hakam ( arbitrator )  dari kedua belah fihak. Jika tidak mungkin disatukan, maka bisa cerai seperti firman Allah dalam QS. 4:35). 119
Dari seluruh  uraian tentang rigidity dan flexibility Hizbut  al-Tahrir,   apabila pandangan gerakan  ini  tentang  perempuan  disandingkan  dengan  gerakan  revivalis-fundamentalis  dan gerakan  pemikiran  liberal  Islam,  dimana  dua  aliran  ini  menurut  Charles  Kurzman  sama-sama berupaya  untuk  mendasarkan  penafsiran  mereka  tentang  Islam  dengan  kembali  kepada  sumber-
114 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 156. 115 Taqiuddin an-Nabhani, The Social System  in Islam , 174.
116 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 157. Muwatta’ juz 4 halaman 143.
117 Taqi  al-Din  al-Nabhani, Al-Nizam  al-Ijtima’i    fi  al-Islam (2003),  158.  Redaksi  hadith  di  atas  terdapat dalam Musnad Ah}mad juz 21 halaman 442.
118 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 157-158. 119 Taqiuddin an-Nabhani, The Social System  in Islam , 175.
sumber  asli, 120 namun  tentu  dengan  hasil  berbeda.  Kelompok  pertama  sering  dianggap  rigit  dan literal atau tekstual, sedang  kelompok  yang  kedua sering  diasumsikan sebagai substansialis, dan kontekstual.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Konstruksi atau bangunan fikih perempuan Hizbut al-Tahrir  didasarkan dan disandarkan pada  metode  ijtihad  yang  bersifat  tekstual  (berputar  kepada  masalah  lafal  dan  makna), atau  dalam  istilah  Nyazee,  sebagai literal  methods .  Kalau  meminjam  al-Jabiri,    model ijtihad  Hizbut  al-Tahrir  masuk  dalam    ranah  berfikir bayani .  Hal  tersebut  dapat  dilihat dari  metode  ijtihad  yang  digunakan  Hizbut  al-Tahrir  dalam  menghasilkan  fikih perempuannya. Posisi akal dalam pandangan Hizbut al-Tahrir sebatas  sarana  memahami hukum  syarak  dengan  acuan  pada  metode  literal.  Akal  tidak  boleh  bergerak  hingga mencari  dan  menentukan  suatu  kemaslahatan  dalam  hukum  syarak.  Walhasil,  menurut Hizbut  al-Tahrir  adalah  suatu  kesalahan  ketika  menentukan maqasid syariah  yang bersandar kepada maslahah yang digali dari akal.
2. Fikih perempuan Hizbut al-Tahrir relatif lentur tidak kaku pada banyak aspeknya. Hal ini terbukti  dengan  pemberian  peran  atau  akses  publik  yang  luas  terhadap  perempuan. Bahkan    dalam  kasus-kasus  tertentu  fikih  perempuan  Hizbut  al-Tahrir  bisa  dikatakan liberal bila dikomparasikan dengan wacana fikih yang tertuang dalam kitab-kitab pemikir muslim lain. Contohnya adalah tidak adanya wali mujbir , kebolehan perempuan menjadi hakim,  bahkan  kebolehan  perempuan  berjabat  tangan  dengan  laki-laki  non  mahram. Terdapat  kekakuan  atau  kekukuhan  fikih  perempuan  Hizbut  al-Tahrir  dalam  bidang publik hanya terjadi pada masalah kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan seperti yang dijelaskan di atas. Walaupun apabila didekati dengan teori gender, perempuan dapat menjadi pemimpin di pemerintahan.

## B. Saran
Penelitian  ini dapat disebut sebagai penelitian pembuka bagi peneliti  lain terkait dengan fikih  perempuan  yang  dimiliki  gerakan  fundamentalis  seperti  Hizbut  al-Tahrir.  Dalam pengamatan peneliti, masih belum banyak penelitian fikih perempuan dari gerakan Islamis sejenis
120 Charles  Kurzman,  ”Pengantar  Islam  Liberal  dan  Konteks  Islaminya,”  dalam Wacana  Islam  Liberal, Charles Kurzman (ed), terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi (Jakarta: Paramadina, 1998), lviii.
Hizbut  al-Tahrir  seperti  Ikhwan  al-Muslimin,  atau    Jamaah  Tabligh,    juga  gerakan  Salafi.  Hal tersebut adalah ladang baru bagi kalangan akademis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

## Daftar Pustaka
Abd Qadim Zallum, Nizam al-Hukm fi al-Islam , 175
Abu Faqih Abdurrahman, “Merekonstruksi  Sistem  Pergaulan Islam”, 65. Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 7.
Al-Lajnah  Ad-Daimah  lil  Buhuts  Al-Ilmiyyah  wal  Ifta’,    ”Membuka  Wajah  di  Depan  Ipar  dan Hukum Anak yang Telah Baligh”, Asy-Syari’ah no.58/V (2010), 89.
Al-Wa’yu,  “Qanun  al-Zawaj  al-Madani  Huwa  Qanun  ‘Kufr’”, Al-Wa’yu ,  no.  130  Tahun  XII (Adhar 1998), 5.
Dunya  Maumoon,  ”Islamism  and  Gender  Activism:  Muslim  Women’s  Quest  for  Autonomy“, Journal of  Muslim  Minority  Affairs, Vol. 19 No. 2 (1999), 269-283.
Eleanor    Abdella  Doumato,  ”Women  and  Work  in  Saudi  Arabia:  How  Flexible  are  Islamic Margins“, The Middle East Journal, Vol. 53 No. 4 (1999), 568-583.
Febrianti Abbasuni, ”Dalam Islam,  Bargaining Position Wanita Sangat Tinggi,” Al-Wa’ie no. 99 tahun IX (November-2008), 31.
Rahma Qomariyah, “Syariah Merendahkan Wanita?”,  25.
Hafeez  Malik,  ”Taliban’s  Rule  and  National  Reconstruction  in  Afghanistan:  Pakistan’s  Options“, Journal South Asian and Middle Eastern Studies, Vol. XXIV No. 1 (2000), 80.
Hizbut Tahrir Indonesia, Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia (Jakarta: HTI, 2009), 38
Imran  Ahsan  Khan  Nyazee, Theories  of  Islamic  Law (Islamabad:  The  International  Institute  of Islamic Thought, 1994), 136
KR.  Ambarwati  dan  Muhammad  Al-Khaththath, Jilbab  Antara  Trend  dan  Kewajiban (Jakarta: Wahyu  Press,  2003),  115.  Taqi  al-Din  al-Nabhani, Al-Nizam  al-Ijtima’i    fi  al-Islam (Beirut: Dar al-Ummah,  2003), 65.
Kompas, Senin 18 Mei 2009 hal 6.
M. Quraish Shihab, Perempuan (Jakarta: Lentera hati, 2006), 305.
Mai  Yamani,  “Introduction”  dalam Feminism  And  Islam (New  York:  New  York  University Press, 1996), 7.
Mohamed Mahmud, “Mahmud Muhammad Taha’s Second Message of Islam and His Modernist Project”, Islam  and  Modernity,  Muslim  Intellectual  Respond, ed.  John  Cooper  etl, (London: I.B. Tauris Publisher, 2000), 118.
Muhammad Husayn ’Abdullah, Dirasat fi  al-Fikr al-Islami (Beirut: Dar al-Bayariq,  1990), 98.
Muhammad  asy-Syuwaiki, Masalah-Masalah  Khilafiyah  di  Antara  Gerakan  Islam jilid  1,  terj. Hanif al-Fasiri (Jakarta: Al-Azhar Press, 2003), 99
Muhammad Ismail Yusanto, “Koreksi Atas Artikel Sabili  “Menguak Hizbut Tahrir’”, Al-Wa’ie , no. 119 tahun X (Juli-2010), 23.
Muhibbul  Aman  Aly  dan Baihaqi Juri, Aswaja (Pasuruan: PCNU Kabupaten Pasuruan,   2007), 37.
Sayyid al-Bakri Muhammad ’Umar Shata’, I’anat al-Talibin juz 1 (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 272.
Taqiuddin  an-Nabhani, The  Social  System    in  Islam ,  114-115.  (London:  Al-Khilafah Publications, 2002).
Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Nizam al-Ijtima’i  fi al-Islam (2003), 105
Valentine M. Moghadam, Modernizing Women, (London: Lynne Rienner Publishers, Inc, 1993), 88.
Yahya Abdurrahman, ”Al-Hadhanah (Pengasuhan Anak)”, Al-Wa’ie no 99 tahun IX (November- 008), 60-61
Ziba Mir Hosseini, Islam And Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran (Ttp: I.B. Tauris, tt) , 117.
Ziba  Mir  Hosseini,  Religious  Modernist  and  the  “woman  question”:  Challenges  and Complicities,  dalam Twenty  Years  of  Islamic  Revolution:  Political  and  Social Transistion in Iran since 1979 ed. Eric Hooglund (Syracuse: Syracuse Uninersity Press, 2002), 75.
Zulia Ilmawati, “Mencegah Perselingkuhan”, Al-Wa’ie , no. 100 Tahun IX (Desember 2008), 30.
Zyno Baran, Hizb ut-Tahrir: Islam’s Political , 27.