Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.1(2016),pp.15-32,DOI:10.15408/jch.v4i1.3568.2016.4.1.15-32 -----------------------------------------------------------------------------------------------

## SPIRIT PIAGAM JAKARTA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945


## Mujar Ibnu Syarif
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel E-mail: mujarsyarif@yahoo.com DOI: 10.15408/jch.v4i1.3568
Abstract: In the second trial BPUPKI, both nationalist and Islamic groups consensual that the future of Indonesia's independence will be based on the principle "godhood by running Shari'ah obligation for adherents". The consensus seems to be built on the foundation is not  solid.  Therefore  it  is  not  surprising  that  one  day  after  the  proclamation  of independence,  the  agreement  re-questioned.  That  same  day,  PPKI  held  a  hearing  to review the deal. As a result, the clause contained in the Preamble of the 1945 Constitution was  changed  to  "Based  on  Belief  in  God  Almighty".  After  the  issuance  of  a  Presidential Decree, began the debate about the existence of the spirit of the Jakarta Charter in 1945 which is applicable in the context of Indonesian politics in this contemporary age.
Keywords: Charter Jakarta, gentlemans agreement's, the Presidential Decree
Abstrak: Pada sidang kedua BPUPKI baik golongan  nasionalis maupun golongan Islam berkonsensus  bahwa  masa  depan  Indonesia  merdeka  akan  didasarkan  pada  sila "Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan syari'at Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya". Konsensus  tersebut  agaknya  dibangun  di  atas  landasan  yang  tidak  kokoh.  Karena  itu, tidak aneh bila satu hari setelah proklamasi Kemerdekaan, kesepakatan tersebut kembali dipersoalkan.  Hari  itu  juga,  PPKI  menyelenggarakan  sidang  untuk  meninjau  kembali kesepakatan tersebut. Hasilnya, anak kalimat yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 diubah  menjadi  "Berdasar  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa".  Setelah  penerbitan  Dekrit Presiden, dimulailah perdebatan mengenai keberadaan semangat Piagam Jakarta dalam UUD 1945 yang berlaku dalam konteks politik Indonesia di masa kontemporer ini.
Kata Kunci: Piagam Jakarta , gentlemans agreement's, Dekrit Presiden
 Naskah  diterima:  22  Maret  2016,  direvisi: 16  April  2016,  disetujui  untuk  terbit: 25  Mei 2016.

## Pendahuluan
Artikel  ini  secara  spesifik  membahas  tentang  ada  atau  tidaknya  spirit Piagam  Jakarta  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  berlaku  di  negara Republik  Indonesia  saat  ini.  Sebagaimana  diketahui,  delapan  belas  hari sebelum  berlangsungnya  masa  sidang  kedua  Badan  Penyelidik  Usaha-Usaha Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI/ Dokuritsu  Zyunbi  Tyosakai )  yang berlangsung  sejak  tanggal  10  hingga  16  Juli  1945), 1 tepatnya  tanggal  22  Juni 1945,  panitia  kecil  BPUPKI  yang  terdiri  dari  sembilan  orang,  yakni  Abikusno Tjokrosujoso,  Abdul  Kahar  Muzakkir,  Agus  Salim,  Wahid  Hasjim  (golongan Islam), Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan A.A  Maramis  (golongan  nasionalis),  menandatangani  sebuah  kesepakatan bersama yang dikenal  dengan nama Piagam Jakarta ( The Jakarta Charter ). Nama ini pertama kalinya diberikan oleh Muhammad
Yamin karena
penandatanganan  Piagam  tersebut  bertepatan  dengan  tanggal  hari  jadi  kota Jakarta  yang  juga  jatuh  pada  tanggal  22  Juni.  Nama  ini  kemudian  disepakati secara bulat oleh BPUPKI untuk menyebut preambul/pembukaan UUD 1945.
Piagam  Jakarta  ini,  menurut  Ir.  Soekarno,  Ketua  Panitia  Sembilan, merupakan hasil kompromi yang dicapai dengan susah payah antara golongan nasionalis  dan  golongan  Islam. 2 Piagam  Jakarta  tersebut  selengkapnya berbunyi:
Bahwa  sesungguhnya  kemerdekaan  itu  ialah  hak  segala  bangsa,  dan  oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan  perjuangan  pergerakan  kemerdekaan  Indonesia  telah  sampailah  kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
Atas  berkat  rahmat  Allah  Yang  Maha  Kuasa,  dan  dengan  didorong  oleh keinginan  yang  luhur,  supaya  berkehidupan  kebangsaan  yang  bebas,  maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah
1 BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai), dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945. Selama bertugas BPUPKI melaksanakan dua masa sidang. Masa sidang pertama berlangsung dari 29 Mei 1945  hingga 1 Juni  1945, dan masa sidang  kedua berlangsung dari  10 hingga 16  Juli 1945.
2 Mr.  Mohammad  Roem,  "Kata  Pengantar",  dalam  Endang  Saifuddin  Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945 - 1949), (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. xiv.
Indonesia,  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial,  maka  disusunlah kemerdekaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  susunan  Negara  Republik  Indonesia yang  berkedaulatan  rakyat,  dengan  berdasar  kepada:  Ketuhanan,  dengan kewajiban  menjalankan  syari’at  Islam  bagi  pemeluk -pemeluknya,  menurut dasar  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  persatuan  Indonesia  dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3

## Isi Kandungan Piagam Jakarta
Secara  keseluruhan  isi  Piagam  Jakarta  itu  sama  dengan  pembukaan UUD  1945  yang  kita  kenal  sekarang.  Bedanya,  pada  rumusan  sila  pertama Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta terdapat tujuh kata yang sangat bersejarah,  yakni:  "Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syari'at  Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Sementara dalam pembukaan UUD 1945 yang kita kenal sekarang tujuh kata yang sangat bersejarah tersebut dihilangkan. Sebagai gantinya  pada  sila  Ketuhanan  ditambah  kata-kata  "Yang  Maha  Esa",  sehingga menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".
Dengan  mencermati  rumusan  sila  pertama  Pancasila  yang  tercantum dalam  alinea  keempat  Piagam  Jakarta  tersebut  jelas  sekali  terlihat  nuansa kompromi  antara  golongan  kebangsaan  dan  golongan  Islam.  Sehingga keinginan  golongan  kebangsaan  yang  semula  menginginkan  Indonesia merdeka berdasarkan Pancasila dan golongan Islam yang menghendaki negara Republik  Indonesia  berdasarkan  Islam  sama-sama  terakomodasi.  Sehingga Indonesia  merdeka  tampil  seperti  sekarang,  yakni  bukan  negara  sekuler  dan bukan pula negara Islam. Akan tetapi, perpaduan antara keduanya.
Belakangan  tampak  bahwa modus  vivendi ideologis  ini  jauh  lebih  sulit dijajakan  daripada  perumusannya.  Kelompok  Islam  mempertahankan  posisi awal  mereka  dengan  menyatakan  bahwa  rumusan  tersebut  tidak  cukup  kuat untuk  "menempatkan  negara  dalam  posisi  yang  tidak  seimbang  di  bawah Islam",  untuk  alasan  itu,  Wahid  Hasjim  menegaskan  bahwa  "hanya  orang- orang  Islam  yang  dapat  dipilih  sebagai  presiden  dan  wakil  presiden  negara Republik  ini".  Lebih  jauh,  ia  juga  menegaskan  bahwa  Islam  harus  diterima
3 Dikutip dari  Redaksi  Sinar Grafika, UUD 1945 Hasil Amandemen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 78-79.
18 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 1 Juni 2016. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X
sebagai agama negara. 4 Sejalan dengan gagasan tersebut ketika pada tanggal 13 Juli  1945  ketua  panitia  kecil  mengajukan  rancangan  pertama  pasal  4  ayat  2 UUD 1945 tentang presiden kepada sidang paripurna BPUPKI, yang berbunyi: "Yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden hanya orang Indonesia asli", Wahid  Hasjim  mengusulkan  agar  pada  akhir  pasal  4  ayat  2  tersebut ditambahkan  kata-kata  "yang  beragama  Islam".  Selanjutnya,  Wahid  Hasjim juga  mengusulkan  agar  pada  awal  pasal  29  tentang  agama  dicantumkan  kata- kata  "Agama  negara  ialah  agama  Islam".  Usulan  Wahid  Hasjim  tersebut mendapat  dukungan  dari  Sukiman  karena  apa  yang  diusulkan  Wahid  Hasjim itu,  menurut  dia,  di  samping  tidak  akan  membawa  akibat  apa-apa,  juga  akan memuaskan rakyat. 5
Untuk  alasan-alasan  yang  sebaliknya,  golongan  nasionalis,  terutama mereka  yang  tidak  punya  asal-usul  Islam,  semisal  Latuharhary,  menolak usulan  Wahid  Hasjim  tersebut  karena  menurut  dia,  usulan  tersebut  akan menimbulkan  sikap  diskriminatif  atas  agama-agama  lain.  Selain  golongan nasionalis, Agus Salim yang merupakan juru bicara pihak Islam, ternyata juga tidak  menyetujui  usul  sahabatnya  itu.  Argumentasinya,  karena  usulan  Wahid Hasjim  itu,  menurut  dia,  sama  artinya  dengan  mementahkan  kembali kompromi yang telah dibuat dengan susah payah antara golongan kebangsaan dengan golongan Islam. Lebih dari itu, Agus Salim juga menyatakan, bila usul Wahid Hasjim tersebut diterima, maka janji golongan Islam untuk melindungi agama lain tidak akan ada artinya lagi. 6
Hampir senada dengan Wahid Hasjim, pada sidang BPUPKI tanggal 15 Juli  1945,  Residen/Pejabat  Pamong  Praja  Kediri  Pratalykrama  juga mengusulkan  agar  "kepala  negara/presiden  Republik  Indonesia  hendaknya orang  Indonesia  yang  asli,  berumur  sedikit-dikitnya  40  tahun  dan  beragama Islam".  Mengenai  masalah  tersebut  Supomo  mengingatkan  dia  pada  Piagam Jakarta, usul tersebut menurut pendapatnya tidak  menghormati Piagam ini. Ia mengingatkan  bahwa  95%  penduduk  Indonesia  beragama  Islam,  maka  hal tersebut  menjadi  jaminan  bahwa  yang  akan  terpilih  sebagai  presiden  adalah seorang  Muslim.  Dengan  demikian,  katanya  pula,  anak  kalimat  tambahan mengenai  hal  itu  dalam  Undang-Undang  Dasar  tidak  perlu.  Akan  tetapi  usul Pratalykrama  mendapat  dukungan  Masjkur.  Kalau  di  dalam  Republik Indonesia  ini  ada  kewajiban  menjalankan  syari'at  Islam  bagi  pemeluk-
4 Bahtiar  Effendi, Islam  dan  Negara  Transformasi  Pemikiran  dan  Praktik  Politik  Islam  di Indonesia, (Jakarta : Paramadina, 1998), h. 88-89.
5 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959), (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 33-34.
6 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959), h. 33-34.
pemeluknya, katanya, maka presiden haruslah seorang Muslim; karena seorang presiden yang bukan Muslim tidak akan menjalankan hukum dengan saksama dan tidak bakal diterima oleh golongan Islam.
Sejalan  dengan  pendapatnya  tersebut,  Masjkur  yang  melihat  adanya kontradiksi  antara  pasal  9  dan  pasal  28  rancangan  UUD  1945,  menyarankan agar  isi  kedua  pasal  tersebut  disinkronkan  satu  sama  lain.  Menurut  dia, berdasarkan  pasal  9  yang  berbunyi,  "Presiden  bersumpah  sesuai  dengan agamanya",  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  presiden  RI  tidak  harus  seorang Muslim.  Hal  ini,  menurut  dia,  bertentangan  dengan  pasal  28  yang  berbunyi, "Negara  berdasarkan  kepada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dengan  kewajiban menjalankan  Syari'at  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya",  karena  sulit  untuk menerapkan syari'at Islam  jika  presiden  adalah  non-Muslim.  Untuk menghilangkan  kontradiksi  tersebut  dia  mengusulkan  agar  pasal  28  segera diamandemen.  Jika  presiden  Republik  Indonesia  tidak  disyaratkan  seorang Muslim,  maka  menurut  dia,  pasal  28  harus  diamandemen  lebih  jelas  lagi menjadi,  "Agama  resmi  negara  Republik  Indonesia  adalah  Islam".  Kalimat  ini lebih simpel ketimbang rancangan pertama sebagaimana dikutip di atas. Akan tetapi,  bila  bunyi  pasal  28  tetap  ingin  dipertahankan,  maka  pasal  7  harus diubah menjadi, "Presiden harus seorang Muslim". 7
Penting  untuk  dicatat  di  sini,  bahwa  pembicaraan  mengenai  soal khusus ini membenarkan penafsiran kita bahwa para anggota Badan Penyelidik ini,  bagaimana  pun  berbedanya  pendapat  mereka  tentang  persyaratan presiden,  namun  nampak  dengan  jelas  sama  berpendapat  bahwa  tugas  untuk melaksanakan syari'at Islam diembankan pada pemerintah. 8
Usul sebagaimana disampaikan Wahid Hasjim yang disokong Sukiman dan Pratalykrama yang didukung Masjkur tersebut sebenarnya bukan gagasan baru.  Jauh  sebelumnya  yakni  sekitar  tahun  1930-an,  ketika  GAPI  menyusun suatu memorandum mengenai konstitusi Indonesia masa depan, MIAI (Majelis Islam  A'la  Indonesia)  mengusulkan  agar  kepala  negara  Indonesia  adalah beragama  Islam,  suatu  Departemen  Agama  haruslah  didirikan,  dan  bendera merah putih harus disertai lambang bulan sabit dan bintang. 9 Ini membuktikan perdebatan  sengit  seputar  syarat  presiden  RI  harus  beragama  Islam  dalam
7 Muhammad  Yamin  (ed.), Naskah  Persiapan  Undang-Undang  Dasar, (Jakarta  :  Prapanca, 1959), h. 379-380, bandingkan dengan Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993), (Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 1999), cet. ke-1, h. 189-190.
8 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959), h. 38.
9 Nur Iskandar Al-Barsany, "Politik Islam di Indonesia", dalam Republika, Jumat, 3 Oktober 2003.
sidang BPUPKI agaknya hanya merupakan artikulasi dari keinginan serupa di masa lalu.
Di  dalam  kesempatan  sidang  15  Juli  ini,  Soekarno  tampil  dan menyatakan  bahwa  dia  memahami  betul  apa  yang  telah  disampaikan  oleh Masjkur itu. Sehubungan dengan hal tersebut dia menyatakan sebagai berikut:
Tetapi  seperti  yang  telah  dikatakan  beberapa  kali  oleh  Prof.  Supomo,  kami anggota-anggota  Panitia  berkepercayaan  penuh  kepada  kebijaksanaan  rakyat Indonesia.  Kami  berkepercayaan  bahwa  yang  akan  dipilih  oleh  rakyat Indonesia  ialah  orang  yang  bisa  menjalankan  ayat  (1)  dalam  pasal  28.  Kalau tuan  Haji  Masjkur  menanyakan  hal  itu  kepada  diri  saya  sebagai  person Soekarno, saya seyakin-yakinnya, bahwa presiden Indonesia tentu orang Islam, . . . oleh karena saya melihat dan mengetahui bahwa sebagian besar daripada penduduk bangsa Indonesia ialah beragama Islam. 10
Kemudian  dia  mengingatkan  Masjkur  bahwa  pendapat  Panitia Perancang  itu  paling  bijaksana,  yang  membawa  perdamaian  dan menghindarkan pertentangan antara dua pihak yang saling berhadapan muka. "Kita  telah  membikin gentleman's  agreement ".  Katanya  pula,  "Rancangan Undang-Undang  Dasar  ini  adalah  suatu  penghormatan  kepada gentlemans agreement's itu". 11 A.  Kahar  Muzakkir,  yang  merasa  kecewa  mengetahui  usul golongan  Islam  tidak  diindahkan  oleh  Soekarno,  sambil  memukul  meja, meminta  supaya  dari  permulaan  pernyataan  Indonesia  Merdeka  sampai kepada  pasal  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  itu  yang  menyebut-nyebut agama  Islam  atau  apa  saja,  dicoret  sama  sekali,  jangan  ada  hal-hal  itu. 12 Pada pihak lain, tampil Sukardjo Wirjopranoto menyatakan ketidaksetujuannya atas usul Kiai  Masjkur,  dan mengatakan  bahwa  usul tersebut  bertentangan  dengan pasal  27  Undang-Undang  Dasar  ini:  "Segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan". 13
Guna  menghindari  macetnya  sidang,  Radjiman,  Ketua  Badan Penyelidik,  menyarankan  agar  sidang  mengadakan  pemungutan  suara  untuk menentukan  yang  mana  yang  akan  diterima:  Panitiakah,  ataukah  usul Pratalykrama  yang  didukung  oleh  Masjkur.  Saran  Radjiman  disetujui  oleh Soekarno, akan tetapi  ditentang oleh  Kiai Sanusi yang  berkata bahwa  masalah
10 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959), h. 39. 11 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959), h. 39. 12 Endang  Saifuddin  Anshari, Piagam  Jakarta  22  Juni  1945  Sebuah  Konsensus  Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959), h. 39.
13 Endang  Saifuddin  Anshari, Piagam  Jakarta  22  Juni  1945  Sebuah  Konsensus  Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959), h. 39.
agama  tidak  dapat  begitu  saja  ditentukan  oleh  suara  terbanyak.  Dia  meminta agar  sidang  menerima  salah  satu  dari  dua  usul:  usul  Kiai  Masjkur  atau  usul Muzakkir.  Sementara  itu,  Muzakkir  menjawab  pertanyaan  Ketua  dengan mengulang  permintaannya  agar  setiap  yang  berkenaan  dengan  nama  Allah, nama  agama  dan  rahmat,  berkat  dan  pertolongan-Nya  dicoret  dari  Undang- Undang Dasar itu.
Soekarno, sebagai Ketua Panitia, kontan menjawab: "Tuan Ketua, kami Panitia  tidak  mufakat  dengan  usul  tuan  Muzakkir  itu.  Terima  kasih".  Ketika Ketua  Umum  bertanya  kepada  Muzakkir  mengenai  pernyataan  Soekarno, Muzakkir  menjawab  bahwa  dia  tetap  pada  pendiriannya  agar  usulnya  itu dipertimbangkan.  Kemudian  Hadikusumo  tampil  mendukung  usul  Muzakkir, seraya berkata:
Saya  berlindung  kepada  Allah  terhadap  setan  yang  merusak.  Tuan-tuan, dengan  pendek  sudah  kerap  kali  diterangkan  di  sini,  bahwa  Islam  itu mengandung  ideologi  negara.  Maka  tidak  bisa  negara  dipisahkan  dari  Islam. Jadi  saya  menyetujui  usul  Tuan  Abdul  Kahar  Muzakkir  tadi;  kalau  ideologi Islam tidak diterima, tidak diterima! Jadi nyata negara ini tidak berdiri di  atas agama Islam dan negara akan netral. 14
Sidang  ditutup  oleh  Ketua  Umum  tanpa  keputusan  apa  pun. Ketidaktentuan dan kegelisahan yang telah ditimbulkan oleh sidang pada hari itu  tercermin  dengan  jelas  dalam  pembicaraan  Soekarno  ketika  membuka sidang  pada  pagi  berikutnya,  tanggal  16  Juli.  Dia  berkata  bahwa  ia  yakin banyak para anggota Badan Penyelidik di samping dia sendiri yang malamnya tidak dapat tidur. Selanjutnya ia menyatakan :
Kita  kemarin  menghadapi  suatu  kesukaran  yang  amat  sulit,  tetapi  Allah  Swt. selalu  memberi  petunjuk  kepada  kita … Maka  petunjuk  bagi  kita  anggota- anggota Dokuritsu  zyunbi  Tyoosakai tadi  malam  telah  datang.  Sesudah  ditutup rapat tadi malam itu, maka dengan segera kami, yaitu beberapa pemuka yang dinamakan  pemuka  kebangsaan  dan  pemuka  yang  dinamakan  pihak  Islam, mengadakan perundingan dan sekarang telah sampailah saatnya, saya sebagai Ketua Panitia, mengemukakan … pendapat saya … tentang masalah itu. 15
Kemudian  Soekarno  menghimbau  segenap  anggota,  terutama  pada pihak kebangsaan, untuk berkorban seraya berkata:
Saya  berkata,  adalah  sifat  kebesaran  di  dalam  pengorbanan,  " er  is  grootheid  in offer " … Yang saya usulkan, ialah: baiklah kita terima, bahwa di dalam Undang- Undang Dasar dituliskan bahwa "Presiden Republik Indonesia haruslah orang
14 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959), h. 40. 15 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959), h. 40.
Indonesia  asli  yang  beragama  Islam".  Saya  mengetahui  bahwa  buat  sebagian pihak  kebangsaan  ini  berarti  sesuatu … pengorbanan  mengenai  keyakinan. Tetapi apa boleh buat! Karena bagaimanapun kita yang hadir di sini, dikatakan 100 % telah yakin, bahwa justru karena penduduk Indonesia, rakyat Indonesia terdiri  daripada  90%  atau  95%  orang-orang  yang  beragama  Islam, bagaimanapun,  tidak  boleh  tidak,  nanti  yang  menjadi  Presiden  Indonesia tentulah yang beragama Islam. 16
Soekarno  menyambung  bahwa  dia  menyadari  bahwa  hal  ini merupakan  pengorbanan  yang  besar  terutama  bagi  para  patriot  seperti Latuharhari dan Maramis yang tidak beragama Islam. Sehubungan dengan hal itu ia menyatakan :
Saya  minta  dengan  rasa  menangis,  rasa  menangis,  supaya  sukalah  saudara- saudara menjalankan offer ini kepada tanah air dan bangsa kita. . . . Saya harap, Paduka  Tuan  yang  mulia  suka  mengusahakan  supaya  sedapat  mungkin dengan lekas, mendapat kebulatan dan persetujuan yang sebulat-bulatnya dari segenap sidang untuk apa yang saya usulkan tadi itu. 17
Setelah  jelas  bahwa  sudah  tidak  ada  lagi  keberatan  di  dalam  sidang, Ketua  Radjiman  menutup  sidang  seraya  mempersilakan  para  anggota  berdiri. Yamin  termasuk  yang  paling  akhir  berdiri,  ketika  Ketua  dengan  resmi mengumumkan:  "Jadi  rancangan  ini  sudah  diterima  semuanya.  Jadi  saya ulangi,  Undang-Undang  Dasar  ini  kita  terima  dengan  sebulat-bulatnya".  Kata- kata  terakhir  Ketua  Radjiman  tersebut  diterima  dengan  suara  bulat  dan disambut dengan tepuk tangan. 18
Di samping menyetujui usul syarat presiden Republik Indonesia harus beragama Islam, panitia Konstitusi dalam sidang BPUPKI, termasuk yang tidak beragama  Islam,  yakni  Latuharhari  dan  A.A.  Maramis,  juga  menerima  secara bulat  usul  Djajadiningrat  agar  tujuh  kata  yang  tercantum  dalam  Piagam Jakarta,  yakni  "Dengan  kewajiban  menjalankan  syari'at  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya",  diulangcantumkan  dalam  pasal  tentang  agama.  Sehingga  pasal 28 ayat (1) Bab X tentang agama berbunyi sebagai berikut:
"Negara berdasarkan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya".
Dari uraian di atas jelas sekali terlihat bahwa baik golongan nasionalis maupun  golongan  Islam  yang  hadir  dalam  masa  sidang  kedua  BPUPKI
16 Endang  Saifuddin  Anshari, Piagam  Jakarta  22  Juni  1945  Sebuah  Konsensus  Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959), h. 41.
17 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959), h. 41. 18 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959), h. 42.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 23
berkonsensus bahwa masa depan Indonesia merdeka akan didasarkan pada sila "Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan syari'at Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya".  Selain  itu,  mereka  juga  menerima  Islam  sebagai  agama  negara, dan presiden Republik Indonesia harus seseorang yang beragama Islam. Lebih dari  itu,  mereka  juga  menerima  seluruh  kalimat  islami  yang  terdapat  baik dalam pembukaan maupun batang tubuh rancangan UUD 1945.

## Pencoretan Piagam Jakarta
Penting dicatat, konsensus tersebut agaknya dibangun di atas landasan yang  tidak  kokoh.  Karena  itu,  tidak  aneh  bila  satu  hari  setelah  proklamasi Kemerdekaan  RI,  tepatnya  tanggal  18  Agustus  1945,  Piagam  Jakarta  kembali dipersoalkan.  Pada  hari  itu  juga,  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia (PPKI)  yang  dibentuk  tanggal  7  Agustus  1945  dan  diketuai  oleh  Soekarno, menyelenggarakan sidang dengan agenda membicarakan beberapa amandemen  penting  dalam  pembukaan  dan  batang  tubuh  Undang-Undang Dasar.  Dalam  kesempatan  itu  wakil  Ketua  PPKI  Mohammad  Hatta, menyampaikan empat usul perubahan sebagai berikut:
1. Kata "Mukaddimah" diganti dengan kata "Pembukaan".
2. Dalam  Preambul  (Piagam  Jakarta),  anak  kalimat:  "Berdasarkan  kepada Ketuhanan,  dengan  kewajiban  menjalankan  syari'at  Islam  bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".
3. Pasal  6  ayat  (1),  "Presiden  ialah  orang  Indonesia  asli  dan  beragama Islam", kata-kata "dan beragama Islam" dicoret.
4. Sejalan  dengan  perubahan  yang  kedua  di  atas,  maka  pasal  29  ayat  (1) menjadi "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa", sebagai pengganti  "Negara  berdasarkan  atas  Ketuhanan,  dengan  kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". 19 Setelah membacakan perubahan-perubahan tersebut, Hatta
menyatakan  keyakinannya:  "Inilah  perubahan  yang  maha  penting  yang  akan menyatukan  seluruh  rakyat  Indonesia".  Usulan  dan  keyakinan  Bung  Hatta sebagaimana  dikutip  di  atas  terutama  didasarkan  pada  masukan  dari  seorang opsir muda Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Bung Hatta lupa siapa nama opsir muda  Kaigun  tersebut.  Yang  diingatnya  hanyalah  pesan  yang  dibawa  opsir muda  tersebut  yakni  mengenai  keberatan  para  pemeluk  agama  Protestan  dan
19 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959), h. 41.
Katholik  (yang  sebagian  besarnya  berdomisili)  di  wilayah  Timur  Indonesia terhadap  beberapa  unsur  islami  dari  Piagam  Jakarta,  utamanya:  "kewajiban menjalankan  syari'at  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya",  Islam  sebagai  agama resmi  negara,  dan  syarat  presiden  RI  harus  beragama  Islam.  Bila  ketiga  hal tersebut  tetap  dipertahankan,  menurut  opsir  muda  tersebut,  para  pemeluk Protestan dan Katholik akan membentuk negara sendiri. 20
Dari  sembilan  orang  yang  menandatangani  Piagam  Jakarta,  menurut Endang Saifuddin Anshari, hanya tiga orang nasionalis Muslim sekuler, yakni Soekarno,  Hatta,  dan  Soebardjo,  yang  terlibat  dalam  proses  perubahan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945  itu,  sedangkan  enam  orang  selebihnya  tidak.  Ini  berarti  pula,  tidak  ada seorang  pun  dari  nasionalis  Islami  yang  terlibat  dalam  proses  dimaksud. 21 Karena itu, boleh dikata, kompromi yang telah dicapai dengan susah payah itu dimentahkan  kembali  secara  sepihak  oleh  nasionalis  Muslim  sekuler. Kenyataan ini tentu saja menorehkan kekecewaan di hati para nasionalis Islami dan mereka merasa bahwa mereka telah dikhianati.
Setelah  beberapa  jam  melakukan  sidang  pada  18  Agustus  jam  13.45 PPKI  menyetujui  secara  bulat  usul  perubahan  yang  disampaikan  Bung  Hatta pada pembukaan sidang. Preambul dan batang tubuh UUD 1945 dengan empat perubahan  sebagaimana  disinggung  di  atas,  dikenal  luas  sebagai  UUD  1945. Persetujuan  yang  terburu-buru  mengenai  beberapa  perubahan  yang  sangat penting  dan  sangat  kontroversial  ini,  menurut  Ketua  Umum  Partai  Islam Masyumi  Prawoto  Mangkusasmito,  menimbulkan  satu  " historische  vraag ",  satu "pertanyaan sejarah". 22
Berbeda dengan Endang  Saifuddin Anshari,  Bahtiar Effendy  mencatat, atas  desakan  Hatta,  ada  empat  tokoh  dari  golongan  Islam,  yakni  Ki  Bagus Hadikusumo,  Wahid  Hasjim,  Kasman  Singodimejo,  dan  Teuku  Muhammad Hasan, yang turut menyepakati penghapusan unsur-unsur legalistik/formalistik  Islam,  terutama  pencabutan  butir-butir  mengenai  Islam sebagai  agama  resmi  negara,  syarat  presiden  harus  seorang  Muslim,  dan kewajiban  menjalankan  syari'at  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya. 23 Bila pendapat  Bahtiar  Effendy  ini  diterima,  maka  tidak  benar  bahwa  kompromi
20 Affandi Ridhwan, "Sambutan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia", dalam buku Amandemen UUD 1945 Tentang Piagam Jakarta, (Jakarta : Media Dakwah, 2000), h. xvii 21 Endang  Saifuddin  Anshari, Piagam  Jakarta  22  Juni  1945  Sebuah  Konsensus  Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959), h. 53.
22 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959), h. 48 . 23 Bahtiar  Effendi, Islam  dan  Negara  Transformasi  Pemikiran  dan  Praktik  Politik  Islam  di Indonesia, h. 90.
antara  golongan  Islam  dan  golongan  kebangsaan  yang  telah  dicapai  dengan susah  payah  itu  dimentahkan  kembali  secara  sepihak  oleh  kelompok kebangsaan.  Yang  benar  adalah,  perubahan  tersebut  terjadi  atas  kesepakatan bersama antara kelompok Islam dan kelompok kebangsaan.
Ada  dua  hal  yang  diduga  kuat  menjadi  alasan  mengapa  para pemimpin kelompok Islam bisa segera menerima penghapusan Piagam Jakarta, sebuah modus  vivendi konstitusional  yang  untuk  mendapatkannya  mereka harus  berjuang  tanpa  lelah  di  PPKI. Pertama, dimasukkannya  kata-kata  "Yang Maha  Esa"  sebagai  ganti  kata-kata  "dengan  kewajiban  menjalankan syari'at Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya",  dapat  dilihat  sebagai  langkah  simbolik untuk menunjukkan kehadiran unsur monoteistik Islam dalam ideologi negara. Dalam  hal  ini,  Wahid  Hasjim  terutama  amat  yakin  bahwa  penambahan  sifat monoteistik  dalam  Pancasila  itu  merupakan  cermin  dari  (atau  sedikitnya sejalan  dengan)  prinsip tauhid dalam  Islam.  Sedang  untuk  seorang  Muslim seperti  Hatta,  cara  pemecahan  itu  telah  memberinya  "jalan  untuk  meloloskan diri dari setiap kewajiban, sebagai seorang Muslim ortodoks dan anak seorang ulama, untuk mendukung negara Islam". 24
Kedua, situasi  yang  berlangsung  menyusul  diproklamasikannya kemerdekaan  mengharuskan  para  pendiri  republik  ini  untuk  bersatu menghadapi  masalah-masalah  lain.  Yang  paling  penting  di  antaranya  adalah upaya pemerintah Belanda yang sudah diantisipasi untuk menduduki kembali Nusantara.  Didorong  oleh  rasa  optimisme  karena  jumlah  konstituen  yang besar,  para  tokoh  Islam  percaya  bahwa  lewat  pemilihan  umum,  yang  akan diselenggarakan dalam waktu yang tidak lama lagi, mereka masih mempunyai kesempatan  untuk  secara  konstitusional  menjadikan  negara  ini  negara  Islam. Untuk alasan ini, Ki Bagus Hadikusumo (atas dukungan Kasman Singodimejo) lama kelamaan bersedia menerima usulan-usulan Hatta. 25
Para pemimpin Islam lainnya tidak begitu bersedia menerima rumusan di atas. Isa Anshari misalnya, memandang peristiwa itu "suatu penipuan yang dilakukan  terhadap  umat  Islam".  "Kejadian  yang  mencolok  mata  sejarah  itu", katanya lebih  dari satu  dekade  kemudian, "dirasakan  oleh umat  Islam  sebagai suatu  'permainan  sulap'  yang  masih  diliputi  kabut  rahasia  (atau)  suatu  politik pengepungan kepada cita-cita umat Islam. 26
24 Bahtiar  Effendi, Islam  dan  Negara  Transformasi  Pemikiran  dan  Praktik  Politik  Islam  di Indonesia, h. 91. 25 Bahtiar  Effendi, Islam  dan  Negara  Transformasi  Pemikiran  dan  Praktik  Politik  Islam  di Indonesia, h. 91. 26 Bahtiar  Effendi, Islam  dan  Negara  Transformasi  Pemikiran  dan  Praktik  Politik  Islam  di Indonesia, h. 91.
Spirit Piagam Jakarta Dalam UUD 1945 Pasca Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Saat  ini  masih  ada  perbedaan  persepsi  dan  interpretasi  di  kalangan umat  Islam  Indonesia  mengenai  bagaimana  sesungguhnya  kaitan  antara  UUD 1945 yang berlaku sekarang ini dengan Piagam Jakarta ( the Jakarta Charter ) yang ditandatangani oleh panitia kecil yang berjumlah 9 orang pada 22 Juni 1945 di Jakarta. Kesembilan orang dimaksud sebagaimana disinggung di muka, adalah: (1).  Soekarno,  (2).  Mohammad  Hatta,  (3).  AA.  Maramis,  (4).  Abikusno Tjokrosujoso,  (5).  Abdulkahar  Muzakkir,  (6).  H.  Agus  Salim,  (7).  Mr.  Achmad Subardjo, (8). Wahid Hasjim, dan (9). Muhammad Yamin.
Sepanjang sejarah
ketatanegaraan Republik
Indonesia telah
diberlakukan empat konstitusi, yakni UUD 1945, konstitusi Republik Indonesia Serikat  1945,  Undang-Undang  Dasar  Sementara  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  1950,  dan  sejak  5  Juli  1959  sampai  sekarang  kembali  diberlakukan UUD  1945.  Sarana  yang  membawa  kita  kembali  ke  UUD  1945  ialah  Dekrit Presiden  5  Juli  1959.  Dalam  Konsideran  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  yang memberlakukan  kembali  UUD  1945,  Presiden  Soekarno,  antara  lain menyatakan,  "Bahwa  kami  berkeyakinan,  Piagam  Jakarta  tertanggal  22  Juni 1945  menjiwai  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  adalah  merupakan  suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut".
Konsideran  tersebut,  menurut  Solahuddin  Wahid,  antara  lain,  muncul atas usulan PBNU Idham Cholid kepada Bung Karno melalui Jendral Nasution yang mendapat mandat dari Bung Karno yang sedang berobat di Jepang untuk menemui PBNU pada tanggal 3 Juli 1959.
Meskipun Piagam Jakarta tidak kembali ke tempatnya semula, yaitu di Preambul  UUD  1945,  melalui  bunyi  konsideran  Dekrit  Presiden  tersebut menurut  Endang  Saifuddin  Anshari,  Piagam  Jakarta  dan  seluruh  kalimat- kalimat islami dari mukaddimah dan batang tubuh UUD 1945 (termasuk syarat presiden  RI  mesti  beragama  Islam),  sebagaimana  disinggung  sebelumnya, secara  serentak  dihidupkan  kembali  oleh  Dekrit  Presiden 27 5  Juli  1959.  Ini berarti,  Piagam  Jakarta  di  samping  menjiwai  UUD  1945  menurut  mantan Menteri  Agama  Ahmad  Dahlan,  secara  otomatis  juga  merupakan  sumber hukum.  Karena  itu,  mereka  yang  menafsirkan  Piagam  Jakarta  hanya  sebagai " een  historisch  stuk  zon  der  meer", hanya  sekedar  dokumen  historis  belaka, menurut Prof. Hazairin, (harus dibantah) secara terang. 28
27 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959), h. 134 dan 141.
28 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959), h. 134.
Berbeda  Hazairin,  beberapa tokoh Kristen, semisal J.T.C. Simorangkir, B.  Mang  Reng  Say,  Muchtar  Pakpahan,  Theo  L.  Sambuaga,  Manase  Malo, Ruyandi  Hutasoit,  dan  beberapa  tokoh  Islam  terkemuka  yang  pendapatnya dikutip  sebelumnya,  semisal  Abdurrahman  Wahid,  Yusril  Ihza  Mahendra, Hasyim  Muzadi,  dan  Ahmad  Syafi’i  Ma’arif,  sama -sama  menyatakan  Piagam Jakarta  yang  disebut  dalam  konsiderans  dan  bukan  dalam  diktum  Dekrit Presiden  5  Juli  1959  itu  tidak  mengikat,  karena  ia  tak  lebih  hanya  sekedar pernyataan  keyakinan  pribadi  presiden  Soekarno  saja.  Untuk  menilai  yang mana  di  antara  kedua  pendapat  yang  saling  kontradiktif  itu  yang  lebih mendekati  kebenaran,  lebih  dulu  perlu  kiranya  dikutip  secara  lengkap  bunyi Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  itu.  Dekrit  Presiden  dimaksud  selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA / PENGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG TENTANG KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,
Dengan  ini  menyatakan  dengan  khidmat:  Bahwa  anjuran  Presiden  dan Pemerintah  untuk  kembali  kepada  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak  memperoleh  keputusan  dari  Konstituante  sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang- Undang Dasar Sementara;
Bahwa  berhubung  dengan  pernyataan  sebagian  besar  anggota-anggota  Sidang Pembuat  Undang-Undang  Dasar  untuk  tidak  menghadiri  lagi  sidang,  Konstituante  tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya;
Bahwa  hal  yang  demikian  menimbulkan  keadaan  ketatanegaraan  yang membahayakan  persatuan  dan  keselamatan  negara,  nusa  dan  bangsa,  serta  merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;
Bahwa  dengan  dukungan  bagian  terbesar  rakyat  Indonesia  dan  didorong  oleh keyakinan  kami  sendiri,  kami  terpaksa  menempuh  satu-satunya  jalan  untuk menyelamatkan negara proklamasi;
Bahwa  kami  berkeyakinan  bahwa  Piagam  Jakarta  tertanggal  22  Juni  1945 menjiwai  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  adalah  merupakan  suatu  rangkaian  kesatuan dengan konstitusi tersebut;
Maka atas dasar-dasar tersebut di atas, KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
Menetapkan pembubaran Konstituante; Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku  lagi  bagi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.
Pembentukan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara,  yang  terdiri  atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah- daerah  dan  golongan-golongan  serta  pembentukan  Dewan  Pertimbangan  Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Ditetapkan di Jakarta. Pada tanggal 5 Juli 1959.
Atas nama rakyat Indonesia : Presiden Republik Indonesia /
Panglima Tertinggi Angkatan Perang

## SOEKARNO 29
Dari  teks  tersebut,  paling  sedikit  ada  tiga  kata  penting  yang  perlu digarisbawahi,  yaitu:  Kami,  Presiden  Republik  Indonesia,  dan  Panglima Tertinggi  Angkatan  Perang.  Kata  Kami  dalam  naskah  Dekrit  5  Juli  di  atas, secara  lugas  mengisyaratkan  bahwa  pernyataan  itu  secara  sadar  dinyatakan oleh Soekarno dalam kapasitas atau kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia/Panglima  Tertinggi  Angkatan  Perang,  bukan  selaku  pribadi  seperti yang ditafsirkan oleh sebagian sarjana hukum, seperti J.T.C. Simorangkir dan B. Mang  Reng  Say  yang  antara  lain  sebagaimana  disinggung  di  muka, menyatakan:  "Piagam  Jakarta  yang  disebut  dalam  konsiderans  dan  bukan dalam  diktum  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  itu  tidak  mengikat  karena  ia  tidak lebih hanya sekedar pernyataan keyakinan pribadi Presiden Soekarno saja. 30
Pendapat  tuan  J.T.C.  Simorangkir  dan  B.  Mang  Reng  Say  yang menyatakan  penyebutan  Piagam  Jakarta  dalam  Dekrit  5  Juli  1959  sebagai keyakinan pribadi presiden, sama sekali tidaklah tepat. Alasannya, Dekrit 5 Juli itu merupakan tindakan hukum Soekarno sebagai presiden/Panglima Tertinggi Angkatan  Perang,  bukan  Soekarno  sebagai  pribadi.  Sebab,  Dekrit  Presiden  5 Juli itu jelas merupakan kegiatan kenegaraan, bukan aktivitas pribadi Soekarno sebagai warga negara. Kata-kata Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang semakin  memperkokoh  fungsi  intitusional  kepresidenannya  sebagai  kepala
29 Dikutip dari Ramlan Mardjoened dan Lukman Fatullah Rais (ed.), Amandemen UUD 1945 Tentang Piagam Jakarta, (Jakarta : Media Da'wah, 2000), h. 106-108. 30 Muhammad  Amin  Suma, Himpunan  Undang-Undang  Perdata  Islam  dan  Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 6-9
negara  dan  kepala  pemerintahan  di  samping  selaku  Panglima  Tertinggi Angkatan Perang. Demikian pula dengan kata "Kami" bukan "Aku/Saya" yang di  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  pengertiannya  jelas  berbeda  antara yang satu dari yang lain. 31
Kami  adalah  pronomina/kata  ganti  orang  pertama  jamak;  sedangkan aku  adalah  pronomina  pertama  tunggal,  dan  saya  adalah  pronomina  orang pertama  yang  lebih  takzim  daripada  aku.  Perbedaan  antara  kata  tunggal dengan kata jamak sesungguhnya tidak hanya dikenal dalam bahasa Indonesia, akan tetapi juga dalam berbagai bahasa yang lain seperti bahasa Inggris (I / I am =  saya; we =  kami)  dan  terutama  bahasa  Arab  yang  juga  membedakan penggunaan kata-kata bermakna tunggal dan bermakna jamak (saya/aku = ana dan kami = nahnu ). Pertanyaannya, bagaimana cara tuan J.T.C. Simorangkir dan tuan  B.  Mang  Reng  Say  memahami  kata  kami  di  atas  dengan  arti  pribadi Soekarno? 32
Tentang  alasan  bahwa  kalimat  itu  diletakkan  dalam  bagian konsiderans,  bukan  dalam  diktum,  juga  sulit  diterima  kebenarannya.  Sebab, konsiderans  dalam  sebuah  surat  keputusan  apa  pun  khususnya  undang- undang  apalagi  Undang-Undang  Dasar,  pasti  merupakan  bagian  tidak terpisahkan  (integral)  dari  keseluruhan  keputusan  itu  sendiri.  Termasuk  di dalamnya  keputusan  Soekarno  dalam  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  yang  secara eksplisit menegaskan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi  Angkatan  Perang.  Penyematan  kata-kata  "presiden  Republik Indonesia"  dan  kata-kata  "Panglima  Tertinggi  Angkatan  Perang"  setelah  garis miring, jelas menunjukkan institusi dalam kaitan ini institusi kepresidenan dan institusi angkatan perang (angkatan bersenjata). 33
Argumentasi  lain  yang  layak  dikemukakan  dalam  mencermati pendapat  J.T.C.  Simorangkir  dan  B.  Mang  Reng  Say  berkenaan  dengan penjiwaan  Piagam  Jakarta  terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945  ialah  dari sudut pandang politik dalam kaitan ini politik hukum. Bukankah Dekrit 5 Juli itu  dikeluarkan  Soekarno  antara  lain  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa konstituante  tidak  berhasil  menetapkan  dan  mengesahkan  Undang-Undang Dasar  pengganti  Undang-Undang  Dasar  Sementara  (UUDS  Tahun  1950) meskipun  persidangan  konstituante  telah  menggunakan  waktu  yang  cukup
31 Muhammad  Amin  Suma, Himpunan  Undang-Undang  Perdata  Islam  dan  Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, h. 6-9.
32 Muhammad  Amin  Suma, Himpunan  Undang-Undang  Perdata  Islam  dan  Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, h. 6-9.
33 Muhammad  Amin  Suma, Himpunan  Undang-Undang  Perdata  Islam  dan  Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, h. 6-9.
lama. Penyebab ketidakberhasilan Konstituante menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar itu antara lain justru karena pihak fraksi-fraksi Islam di Konstituante  bersikeras  untuk  menjadikan  Islam  sebagai  dasar  negara.  Di sinilah  terletak  arti  dari  kearifan  Presiden  Soekarno  yang  mencantumkan kalimat:  "Bahwa  kami  berkeyakinan  bahwa  Piagam  Jakarta  22  Juni  1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut". 34
Walaupun  ketika  itu  dipastikan  banyak  orang  dari umatan  muslimatan yang kecewa dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tapi sedikit banyak telah dapat menghasilkan  kompromi  politik  yang  tidak  saja  sangat  bersejarah  akan  tetapi juga  sangat  mendasar.  Titik  kompromi  politik  melalui  Dekrit  Presiden  5  Juli 1959  itu  sesungguhnya  bukanlah  merupakan  titik  kompromi  politik  yang pertama. Sebab, seperti diingatkan Yusril Ihza Mahendra, "Titik kompromi itu terutama  sekali  tercermin  dalam  kalimat  'negara  berdasar  atas  ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam' bagi pemeluk-pemeluknya" yang dimuat dalam Piagam Jakarta ( Jakarta Charter ). 35
Mengingat  dasar  hukum  kembali  kepada  Undang-Undang  Dasar  1945 itu  berdasarkan  Dekrit  Presiden  Republik  Indonesia/Panglima  Tertinggi Angkatan  Perang  tanggal  5  Juli  1959,  dan  di  dalam  Dekrit  Presiden  itu termaktub  diktum  yang  menyatakan  bahwa  Piagam  Jakarta  menjiwai  UUD 1945,  maka  secara  implisit  bahkan  eksplisit  Piagam  Jakarta  hingga  sekarang masih tetap  menjiwai Undang-Undang  Dasar  1945 meskipun  telah  mengalami empat  kali  amandemen.  Logika  hukumnya,  tidaklah  mungkin  pada  satu  sisi kita  mengakui  keshahihan  Dekrit  Presiden  dalam  kedudukannya  sebagai kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan;  sementara  pada  saat  yang  sama  dan dalam  naskah  Dekrit  yang  sama,  kita  memposisikan  sosok  Soekarno  sebagai pribadi  dalam  kaitan  pernyataannya  tentang  Piagam  Jakarta  yang  menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. 36
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapatlah  disimpulkan  bahwa penolakan J.T.C. Simorangkir dan B. Mang Reng Say tentang penjiwaan Piagam Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan karena pernyataan itu semata-mata pendapat pribadi Soekarno (bukan sebagai Presiden  Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang), jelas tidak berdasar baik dari
34 Muhammad  Amin  Suma, Himpunan  Undang-Undang  Perdata  Islam  dan  Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, h. 6-9.
35 Muhammad  Amin  Suma, Himpunan  Undang-Undang  Perdata  Islam  dan  Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, h. 6-9.
36 Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, h. 6-9.
segi  pendekatan  ilmu  hukum  dan  bahasa  hukum;  maupun  dari  segi pendekatan sejarah hukum, sosiologi hukum dan politik hukum. Atas dasar ini pula maka sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Piagam Jakarta tentunya masih dan akan tetap terus menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 meskipun UUD Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  itu  telah  beberapa  kali  mengalami amandemen. 37
Senada dengan kesimpulan di atas, Ahmad Syafi'i Ma'arif menyatakan, pencantuman  kata-kata:  "Bahwa  Piagam  Jakarta  tertanggal  22  Juni  1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut" dalam konsiderans Dekrit Presiden 5 Juli 1959  jelas  merupakan  suatu  kompromi  politik  antara  pendukung  dasar Pancasila  dan  pendukung  dasar  Islam.  Konsiderasi  itu  mempunyai  makna secara  konstitusional.  Karena  itu,  sekalipun  hanya  secara  implisit,  namun gagasan  untuk  melaksanakan  ajaran  Islam  bagi  pemeluk  Islam  tidaklah dimatikan.  Inilah  barangkali  tafsiran  yang  akurat  dan  adil  terhadap  kaitan Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  dengan  Piagam  Jakarta.  Penafsiran  yang  lain  dari ini, tegas Ma'arif, di samping tidak punya makna, juga bersifat historis.

## Penutup
Dari  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  dalam  artikel  ini  dapat dikemukakan 2 (dua) buah konklusi penting sebagai sebagai berikut:
Pertama, mayoritas  tokoh-tokoh  Muslim,  seperti  Endang  Saefuddin Anshari,  K.H.  M.  Ahmad  Dahlan  dan  Prof.  Hazairin,  Piagam  Jakarta  yang dihidupkan  kembali  lewat  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  bersifat  mengikat. Karena itu, meskipun Piagam Jakarta tidak kembali ke tempatnya semula, yaitu di  Preambul  UUD  1945,  melalui  bunyi  konsideran  Dekrit  Presiden  tersebut menurut  Endang  Saifuddin  Anshari,  Piagam  Jakarta  dan  seluruh  kalimat- kalimat islami dari mukaddimah dan batang tubuh UUD 1945, secara serentak dihidupkan kembali oleh Dekrit Presiden 38 5 Juli 1959.  Ini berarti, sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, spirit Piagam Jakarta maka secara implisit bahkan eksplisit Piagam  Jakarta  hingga  sekarang  masih  tetap  menjiwai  Undang-Undang  Dasar 1945  tentunya  masih  dan  akan  tetap  terus  menjiwai  Undang-Undang  Dasar 1945 meskipun UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu telah beberapa kali mengalami amandemen.
37 Muhammad  Amin  Suma, Himpunan  Undang-Undang  Perdata  Islam  dan  Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, h. 6-9.
38 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959), h. 134 dan 141.
Kedua, hanya  ada  segelintir  segelintir  tokoh  Muslim,  seperti Abdurrahman  Wahid  dan  Yusril  Ihza  Mahendra,  dan  beberapa  orang  tokoh Non-Muslim,  seperti    J.T.C  Simorangkir  dan  B.  Mang  Reng  Say  menyatakan sebaliknya,    Piagam  yang  hanya  disebut  dalam  konsiderans  dan  bukan  dalam diktum  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959,  tidak  lebih  dari  sekedar  pernyataan keyakinan  pribadi  Presiden  Soekarno  saja.  Karena  itu,  Piagam  Jakarta  tidak menjiwai  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  berlaku  saat  ini  dan  tidak  pula mengikat secara hukum.

## Pustaka Acuan
Anshari,  Endang  Saifuddin, Piagam  Jakarta  22  Juni  1945  Sebuah  Konsensus Nasional  Tentang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (1945-1959), Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
Barsany, al-, Nur Iskandar, "Politik Islam di Indonesia", dalam Republika, Jumat, 3 Oktober 2003.
Effendi, Bahtiar, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta : Paramadina, 1998.
Mardjoened,  Ramlan  dan  Lukman  Fatullah  Rais  (ed.), Amandemen  UUD  1945 Tentang Piagam Jakarta, akarta : Media Da'wah, 2000.
Redaksi    Sinar  Grafika, UUD  1945  Hasil  Amandemen, Jakarta:  Sinar  Grafika, 2002.
Ridhwan,  Affandi,  "Sambutan  Ketua  Dewan  Dakwah  Islamiyah  Indonesia", dalam  buku Amandemen  UUD  1945  Tentang  Piagam  Jakarta, Jakarta: Media Dakwah, 2000.
Roem,  Mr.  Mohammad,  "Kata  Pengantar",  dalam  Endang  Saifuddin  Anshari,
Piagam  Jakarta  22  Juni  1945  Sebuah  Konsensus  Nasional  Tentang  Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949), Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
Suma,  Muhammad  Amin, Himpunan  Undang-Undang  Perdata  Islam  dan Peraturan  Pelaksanaan  Lainnya  di  Negara  Hukum  Indonesia, Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2004.
Yamin,  Muhammad  (ed.), Naskah  Persiapan  Undang-Undang  Dasar, (Jakarta: Prapanca,  1959),  h.  379-380,  bandingkan  dengan  Masykuri  Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna  Respon  Intelektual  Muslim  Indonesia Terhadap  Konsep  Demokrasi  (1966-1993), Yogyakarta:  PT  Tiara  Wacana Yogya, 1999, cet. ke-1.