## ANALISIS PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN GIGI DAN MULUT PASIEN PESERTA BPJS DI PUSKESMAS DESA BINJAI TAHUN 2022

## ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF DENTAL AND ORAL HEALTH SERVICE STANDARDS FOR BPJS PARTICIPANTS AT THE BINJAI VILLAGE HEALTH CENTER IN 2022
Sabar Menanti 1 , Balqis Wasliati 2 , Rahmad Gurusinga 3
Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam Jl. Sudirman No. 38 Lubuk Pakam Kec. Lubuk Pakam Pekan Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara e-mail : drgsabar1981@gmail.com DOI : 10.35451/jkg.v6i1.1774

## Abstrak
Pada tanggal 1 Januari 2014, pemerintah Indonesia menerapkan program jaminan  kesehatan  BPJS  untuk  memastikan  dan  mendukung  layanan kesehatan. Di Puskesmas Desa Binjai, fasilitas kesehatan (peralatan dan bahan habis  pakai)  belum  lengkap.  Misalnya,  unit  gigi  rusak  atau  tidak  berfungsi dengan  baik,  kompetensi  dokter  gigi  dan  perawat  gigi  belum  bekerja  sama dengan  baik,  dan  kurangnya  pola  komunikasi  tenaga  kesehatan  terhadap pasien. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan delapan informan.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi  dan  wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di poli gigi dan mulut belum lengkap; dokter gigi dan perawat gigi memiliki SIK dan SIP, tetapi perlu diperpanjang; Puskesmas Desa Binjai tidak memiliki SOP khusus untuk  poli  gigi  dan  mulut;  dan  proses  pelayanan  gigi  dan  mulut  pasien  BPJS belum  berjalan  sesuai  harapan  karena  tindakan  yang  belum  diambil.  Sangat diharapkan  bahwa  Puskesmas  Desa  Binjai  segera  memperbaiki  fasilitas kesehatan  dan  melakukan  pendataan  petugas  SIK  dan  SIP.  Perencanaan program untuk depa harus mempertimbangkan petugas kesehatan poli gigi dan mulut  untuk  mengikuti  kegiatan  atau  pelatihan  agar  mereka  dapat memperbarui pengetahuan mereka sesuai dengan perkembangan saat ini.
Kata kunci : Pelayanan Gigi dan Mulut, Pasien BPJS, Puskesmas

## Abstract
On  January  1,  2014,  the  Indonesian  government  has  implemented  the BPJS health insurance program to ensure and support healthcare services. In the  Binjai  Village  Health  Center,  the  healthcare  facilities  (equipment  and consumables) are not complete. For example, the dental unit is damaged or not functioning properly, the competence of dentists and dental nurses is not well coordinated, and there is a lack of communication patterns between healthcare personnel  and  patients.  This  research  was  conducted  using  a  qualitative approach with eight informants. Data collection was done through observation and in-depth interviews. The results of the study indicate that the healthcare
facilities in the dental and oral health department are not complete; dentists and dental nurses have professional licenses (SIK and SIP), but they need to be extended;  the  Binjai  Village  Health  Center  does  not  have  specific  standard operating procedures for the dental and oral health department; and the dental and  oral  health  services  for  BPJS  patients  have  not  met  expectations  due  to actions that have not been taken. It is highly expected that the Binjai Village Health  Center  promptly  improves  its  healthcare  facilities  and  conducts  a registration  of  personnel  with  professional  licenses  (SIK  and  SIP).  Program planning for the department should consider dental and oral health personnel participating  in activities or training to update their knowledge in accordance with current developments.
Keywords: Dental and Oral Services, Health Insurance Administration Body Patients, Community Health centers .

## 1. Pendahuluan
Kesehatan  penting  agar  manusia dapat  menjalani  aktivitas  hidup  yang baik. Setiap orang berhak atas fasilitas kesehatan  yang  diperlukan  untuk bertahan hidup. UUD 1945 menyatakan bahwa  semua  masyarakat  Indonesia berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan yang sama.
Dalam  sebuah  masyarakat  suatu organisasi  yang  mencegah  penyakit,
melakukan
pemulihan
Kesehatan
terhadap suatu
individu,
dan meningkatkan
Kesehatan disebut dengan  pelayanan  Kesehatan  (Moses, Mandagi,  &  Wowor,  2022).  Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan, pelayanan  kesehatan  gigi  adalah  salah satu  bagian  dari  pelayanan  kesehatan, dan  dinyatakan  bahwa  "pelayanan kesehatan gigi dilakukan untuk memelihara  dan  meningkatkan  derajat kesehatan  masyarakat  dalam  bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan  penyakit  gigi,  pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi  yang  dilakukan  secara  terpadu, terintegrasi,  dan  berkesinambungan dan dilaksankan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan.
Peraturan Menteri Kesehatan RI No 89  Tahun  2015  menyatakan  bahwa pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut sangat  penting  karena  merupakan bagian  penting  dari  kesehatan  tubuh secara keseluruhan. Pelayanan
Kesehatan Gigi dan Mulut adalah setiap penyelenggaraan  kesehatan  gigi  dan mulut  yang  meningkatkan  kesehatan gigi  dan  mulut,  mencegah  dan menyembuhkan  penyakit  gigi  dan mulut, dan memulihkan kesehatan gigi dan  mulut  seseorang  dan  anggota keluarga mereka.
Permenkes  No.  35  Tahun  2014 menetapkan  rumah  sakit  sebagai fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama. Dalam menetapkan batasan kompetensi dan  kewenangan  dalam  melaksanakan pelayanan  Kesehatan  gigi  pemerintah netapkan standar pedoman
(Departemen Kesehatan RI, 2009). Menurut  data  WHO  (2012)  Di negara-negara  Eropa,  Amerika,  Asia, dan  Indonesia,  karies  gigi  menyerang 80 – 90%  anak-anak  di  bawah  umur  18 tahun,  atau  dari  usia  6 – 12  tahun.  Di seluruh  dunia,  90  persen  anak  usia sekolah  pernah  menderita  karies  gigi, dengan  prevalensi  terendah  di  Afrika. Kares  gigi  adalah  kondisi  jangka panjang yang sering terjadi pada anak-
anak  (Zikri,  Yuliati,  &  Simanjuntak, 2019).
PMK No. 3 Tahun 2023, PMK terbaru tentang  tarif  kesehatan,  dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2023. Pada peraturan ini dijelaskan pada pasal (2) standar  tarif  pelayanan  Kesehatan dalam penyelenggaran program jaminan Kesehatan terdiri atas Standar tarif  pelayanan  kesehatan  di  FKTP dengan  cara  bayar  Kapitasi  dan  Non Kapitasi;  dan  Standar  tarif  pelayanan kesehatan di FKRTL dengan cara bayar INA-CBG  dan  Non  INA-CBG.  Tidak semua kalangan masyarakat mengetahui  mengenai  haknya  dalam menggunakan  BPJS  untuk  pelayanan Kesehatan  gigi  di  puskesmas.  BPJS menjamin beberapa kasus pada pelayanan poli gigi dengan standar tarif kapitasi.
Puskesmas Desa Binjai adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan  di  Kecamatan  Medan  Denai Kota  Medan.  Puskesmas  Desa  Binjai juga berkomitmen untuk menyukseskan penyelenggaraan BPJS. Semakin sedikit peserta  BPJS  Puskesmas  Desa  Binjai yang  mengunjungi  poli  gigi  dan  mulut. Sampai  desember  2022,  ada  25.723 pasien yang berkunjung ke poli gigi dan mulut Puskesmas. Jumlah ini meningkat dari  579  pada  tahun  2020,  1077  pada tahun 2021, dan 2320 pada tahun 2022. Data  tersebut  menjelaskan  bahwa pasien  BPJS  Puskesmas  Desa  Binjai yang berobat di poli gigi dan mulut tidak mencapai target nasional dalam memberikan
standar
pelayanan Kesehatan.

## 2. Metode Penelitian

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  desain penelitian  kualitatif,  penelitian  ini menghasilkan  data  deskriptif  berupa perilaku dan kata-kata tertulis atau lisan dari subjek (Sugiyono, 2022). Penelitian
dilakukan  di  wilayah  Puskesmas  Desa Binjai dari Desember 2022 hingga April 2023.    Penelitian  ini  mewawancarai informan  sebagai  berikut:  Pasien peserta BPJS, Keluarga pasien , Dokter gigi atau tenaga kesehatan yang terlibat dalam  memberikan  pelayanan  gigi  dan mulut di puskesmas, Petugas administrasi,  Masyarakat  setempat. Dalam  penelitian  ini,  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi  digunakan untuk mengumpulkan data.

## 3. Hasil Penelitian
Pelaksanaan  Standar  Pelayanan Gigi dan Mulut Pasien Peserta BPJS di Puskesmas Desa Binjai Fasilitas Kesehatan di Poli Gigi
Sebagai  hasil  dari  wawancara megenai  fasilitas  Kesehatan  gigi  dan mulut di Puskesmas Desa Binjai adalah sebagai berikut:
"Ya,  pasti  ada.  Salah  satu  contohnya adalah  fasilitas  yang  harus  memadai. Semua  fasilitas  di  puskesmas  desa Binjai sudah memenuhi standar.
Namun, ada beberapa alat yang dimiliki secara  pribadi  oleh  dokter,  seperti scaler;  beberapa  lainnya  rusak,  dan bahan  habis  pakai  tersedia  dengan mudah” (Dokter gigi)
“Sepertinya  sudah  memenuhi  syarat, beberapa  alat  yang  ada  sebelumnya tidak  terlihat  lagi  dan  hilang.  Ada peralatan,  dan  dokter  juga  ada.  Bahan habis pakai sebelum dan sesudah BPJS sama, tidak banyak berbeda. Punya satu di puskesmas untuk digunakan beberapa poli  untuk  sterilisasi  alat” (Perawat Gigi)
Hasil penelitian
di
atas menunjukkan bahwa poli gigi puskesmas memiliki fasilitas kesehatan seperti  kursi  gigi  elektronik,  beberapa
set tang pencabutan dewasa, dan skeler ultrasonik,  tetapi  fasilitas  dan  alat kesehatan tersebut belum terpenuhi.

## Kompetensi  Petugas  Kesehatan  di Poli Gigi dan Mulut
Semua  tenaga  kesehatan  memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab di tempat  kerjanya,  dan  setiap  tenaga kesehatan memiliki wewenang tertentu. Hasil  wawancara  tentang  kewenangan petugas  kesehatan  dalam  mengelola pelayanan  gigi  di  poli  gigi  puskesmas disajikan di bawah ini :
“ Ya, itu terbatas pada beberapa situasi. dokter tidak memberikan saya menangani scaling karena dia khawatir alatnya akan rusak, memberikan resep atau pengobatan, dan membuat tampon ” (Perawat gigi)
Hasil wawancara
di atas
menunjukkan bahwa meskipun perawat gigi dapat melakukan beberapa tindakan  pelayanan  kepada  pasien  di bawah  pengawasan  atau  pengawasan dokter  gigi,  tidak  semua  masalah  gigi dapat  diselesaikan  di  Puskesmas.  Ini karena  beberapa  masalah  gigi  dan mulut  memerlukan  rujukan  ke  rumah sakit..
Pola  Komunikasi  di  Poli  gigi  dan Mulut Puskesmas Desa Binjai
Berikut  ini  adalah  hasil  wawancara tentang pola komunikasi tenaga kesehatan gigi :
“ akan  kami  tanyakan,  sudah  berapa lama  sakit  gigi  yang  dialami,  apakah sudah ada mengonsumsi obat, dan akan saya  tanyakan  berapa  lama  sudah mengonsumsi  obat  jika  pasien  sudah minum obat .” (Perawat Gigi Puskesmas Desa Binjai)
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terlihat bahwa petugas
kesehatan  berkomunikasi  dengan  baik dengan  pasien  tentang  cara  mereka memahami  keluhan  mereka.  Para petugas  telah  melakukan  anamnesa, yang mencakup bertanya jawab tentang perasaan  pasien,  keluhan  utamanya, riwayat  penyakitnya,  dan  perasaan mereka,  dan  kemudian  memberikan tindakan penanganan yang sesuai.

## 4. Pembahasan
Acuan Dasar Standar Pelayanan Gigi dan  Mulut  Pasien  Peserta  BPJS  di Puskesmas Desa Binjai
Berdasarkan Undang-Undang
Nomor  89  Tahun  2015,  standar pelayanan gigi dan mulut di Puskesmas Desa Binjai menetapkan bahwa kesehatan  gigi  dan  mulut  merupakan bagian  penting  dari  kesehatan  tubuh secara  keseluruhan,  sehingga  penting untuk  memberikan  perawatan  yang baik.
Pelayanan yang gigi dan mulut yang diberikan  kepada  pasien/masyarakat secara  lengkap  dapat  didefinisikan bahwa  puskesmas  telah  memiliki standar pelayanan gigi dan mulut yang bagus (Depkes RI, 2009).

## Pelaksanaan  Standar  Pelayanan
Gigi dan Mulut Pasien Peserta BPJS di Puskesmas Desa Binjai
Puskesmas  perlu  meningkatkan berbagai  sarana  pendukung  pelayanan agar mereka dapat memberikan pelayanan
yang berkualitas,
profesional,  aman,  dan  nyaman  sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan temuan penelitian, peneliti di  rumah  sakit  harus  memberikan jaminan  sosial  sesuai  dengan  Undang- Undang  nomor  24  tahun  2011  tentang badan penyelenggara jaminan sosial.
Berdasarkan hasil penelitian penulis fasilitas  saran  dan  prasarana  di Puskesmas  Binjai  belum  memadai.
Masih terdapat beberapa lat yang rusah, sehingga menyebabkan prosedur perawatan  di  poli  gigi  dan  mulut Puskesmas  Desa  Binjai  tidak  berjalan dengan baik.
Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Puksesmas Desa Binjai menyatakan bahwa, berdasarkan Permenkes No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas,  SOP  di  puskesmas  diatur dan dijelaskan sebagai berikut:
1) Puskesmas  memiliki  petugas  yang memiliki Pendidikan Kesehatan dan non Kesehatan.
2) Seluruh
tenaga Kesehatan dipuskesmas diharuskan untuk mengikuti  pedoman,  dan  bekerja sesuai dengan standar pelaksanaan yang sudah ditetapkan.
3) Seluruh  tenaga  Kesehatan  di haruskan memiliki surat izin praktek.
Jika  petugas  kesehatan  gigi  selalu melakukan  pekerjaan  sesuai  dengan kompetensi mereka, mereka akan dapat memberikan layanan kesehatan gigi dan mulut  dengan  baik.  Selain  itu,  standar operasional  kesehatan  gigi  dan  mulut (SOP) sudah ada, tetapi mereka hanya tahu tentang tugas sehari-hari. Namun, tidak  ada  kebijakan  pemerintah  atau atasan  yang  mengatur  penerapan  SOP di poliklinik.
Prosedur standar pelaksanaan pelayanan  kesehatan  (SOP)  umumnya sudah  ada  di  Puskesmas  Desa  Binjai, tetapi disimpan di rak lemari.
Puskesmas  Desa  Binjai  sendiri  belum memiliki SOP di poli giginya. SOP yang ada  di  Puskesmas  Desa  Binjai  adalah SOP  umum  yang  berlaku  untuk  semua poli.

## 5. Kesimpulan
Hasil  penelitian  penulis  tentang analisis pelaksanaan standar pelayanan gigi  dan  mulut  pasien  peserta  BPJS  di Puskesmas  Desa  Binjai  tahun  2022 menunjukkan  bahwa  acuan  dasar
pelaksanaan standar pelayanan gigi dan mulut pasien peserta BPJS di Puskesmas Desa  Binjai  tahun  2022  belum  sesuai dengan  acuan  yang  tepat  karena  ada prosedur operasi standar (SOP) khusus untuk  pelayanan  gigi  dan  mulut.  SOP umum  masih  diterapkan  di  semua puskesmas  Desa  Binjai.  Di  poli  gigi puskesmas, banyak fasilitas yang rusak dan  belum  terpenuhi.  Dokter  gigi  dan perawat  gigi  masih  belum  terbiasa memberikan  perawatan  gigi,  sehingga perawat gigi dapat melakukannya tetapi dokter gigi tidak mengawasinya.

## Daftar Pustaka
Departemen  Kesehatan  RI.  (2009). Badan  Litbang  DepKes,  Survei Kesehatan Rumah Tangga. Jakarta.
Moses, G., Mandagi, C. K. F., & Wowor, R. E. (2022). Gambaran Pelayanan Kesehatan  Pada  Masa  Pandemi COVID-19  di  Puskesmas  Tumpuan Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal KESMAS , 11 (4), 22 – 27.
Sugiyono.  (2022). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
World  Health  Organization.  (2012). Risks to mental health: an overview of  vulnerabilities  and  risk  factors. Retrieved  December  10,  2022, from https://www.who.int/publications/ m/item/risks-to-mental-health
Zikri, Z., Yuliati, L.  N.,  & Simanjuntak, M. (2019). Pengaruh Agen Sosialisasi  dan  Iklan  TV  terhadap Sikap  dan  Perilaku  Menyikat  Gigi pada  Siswa  Sekolah  Dasar. Jurnal Ilmu  Keluarga  Dan  Konsumen , 12 (2), 169 – 180.