Kajian Yuridis Perlindungan Seimbang Bagi Factor , Client dan Customer Dalam Perjanjian Anjak Piutang ( Factoring )
(Legal Review on Balancing Protection for Factor, Client and Customer in the Factoring Agreement)

## SITI HAMIDAH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl.MT.Haryono Nomor 169 Malang 65145 e-mail: ida.amir@yahoo.com

## ABSTRACT
Factoring stands for one activity of financing agency but unrecognized in the KUHPerdata because it has higher risk susceptibility to the claim failure. Where unperformed client and customer in case of settling the factoring financing debt  become  evident,  the  factor  company  only  remains  as  concurrency  creditor.  Although  the  unperformed  parties against  the  content  of  factoring  financing  covenant  must  be  customer  and  client,  the  factor  party  should  the  first priority  of  protection.  Considering  the  factor  as  the  party  who  gives  financing  and  binds  client  through  contract- standard  covenant,  the  balancing  covenant  seems  very  important  because  it  does  not  close  the  possibility  of unperformed  customer  and  client  due  to  imbalanced  position  against  factoring  covenant.  Research  analyzes unsuitable  clauses  or  those  regarded  as  not  giving  balancing  protection  to  factor,  client,  and  customer  according  to KUHPerdata  of  factoring  covenant  and  its  alternative  clauses.  In  this  case,  research  may  suggest  that  some  clauses may  stand  against  KUHPerdata  such  that  it  must  fail  to  give  balancing  protection  and position  for  related  parties,  in term  of  interest,  fine,  and  additional  collateral.  The  change  over  clauses  must  be  important  to  give  balancing protection.
Key  words  : perusahaan  pembiayaan  ( factor ),  pihak  pemilik  piutang  ( client ),  konsumen  ( customer), perjanjian  anjak  piutang ( factoring agreement )

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Upaya  masyarakat  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  dana  baik  untuk  kepentingan  konsumtif maupun  produktif  adalah  melalui  Lembaga  Keuangan  Bank  (LKB)  maupun  melalui  Lembaga  Keuangan Non  Bank  (LKBB).  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank  (LKBB)  dapat  berupa  Lembaga  pembiayaan (perusahaan  sewa  guna  usaha,  perusahaan  modal  ventura,  perusahaan  jasa  anjak  piutang,  perusahaan pembiayaan  konsumen,  perusahaan  kartu  kredit,  perusahaan  perdagangan  surat  berharga),  asuransi,  dana pensiun, pegadaian, pasar modal, dan pasar uang. 1 Lahirnya  bisnis  pembiayaan  konsumen  di  Indonesia bermula  sejak  keluarkannya  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  61  Tahun  1988  tentang Lembaga  Pembiayaan  yang  kemudian  ditindaklanjuti  oleh  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  No  172/KMK.06/2002  tentang  perubahan  atas  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 448/KMK.017/2000  tentang  Perusahaan  Pembiayaan  dan  Peraturan  menteri  Keuangan  Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
Anjak  piutang  ( factoring )  sebagai  salah  satu  kegiatan  lembaga  pembiayaan  merupakan  suatu hubungan pengikatan yang kontinyu antara perusahaan pembiayaan ( factor ) dan suatu perusahaan ( client ) di  mana factor akan  membeli  piutang  dagang client (secara  dengan  atau  tanpa recourse kepada client ) sehubungan  dengan  itu factor mengawasi  batas  kredit  yang  diberikan  ke  pelanggan  ( customer )  serta mengadministrasikan buku penjualan client tersebut. 2 Dengan Demikian, maka terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yakni: 3
1 Totok Budisantoso, Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain , Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 6.
2 Emir  Satar,  dalam  makalah Factoring  Sebagai  Sistem  Pembiayaan  Modal  Kerja , Seminar  Nasional,  Jakarta,  Hotel Shangrila, 12 Desember 1995, hlm. 2. dalam Liana, Upaya Perusahaan Factor Dalam Pencegahan Dan Penyelesaian Wanprestasi  Pada  Pembiayaan  Anjak  Piutang  ( Factor ing)  (Studi  Kasus  di  PT.  BNI  Multifinance  Kantor  Pusat Jakarta), Skripsi, Tidak dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hlm. 4-5.
3 Munir  Fuady,  2002, Hukum  Tentang  Pembiayaan  Dalam  Teori  Dan  Praktek ,  Cet.  III,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, hlm. 69-71.
1. Perusahaan Factor ,  yaitu  perusahaan  yang  akan  membeli  dan  atau  menerima  pengalihan  piutang, yang  berfungsi  semacam  “perantara”  antara client dengan costumer .  Dalam  prakteknya  perusahaan factor dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atau lembaga perbankan.
2. Client ,  yaitu  sebagai  pihak  pemilik  piutang  dari customer dan  akan    menjual  dan  atau  mengalihkan piutangnya kepada perusahaan factor ;
3. Pihak Customer ,  yaitu  sebagai  pihak  debitur  yang  berhutang  kepada  pihak client ,  yang  selanjutnya dengan  kegiatan factoring ,  piutang  yang  terbit  dari  hutang  tersebut  dialihkan  kepada  perusahaan factor . Anjak piutang ( factoring ) dalam KUHPerdata tidak dikenal, namun  keberadaanya dimungkinkan dalam  sistem  hukum  Indonesia,  karena  hukum  perjanjian  Indonesia  menganut  asas  kebebasan  berkontrak sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata  ayat  (1),  bahwa  “Semua  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”.  Artinya  hukum  perjanjian memberikan  kebebasan  yang  seluas-luasnya  kepada  para  pihak  untuk  mengadakan  perjanjian  tentang  apa saja  asalkan  tidak  bertentangan  dengan  UU,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Sepanjang  perjanjian factoring tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku  atau  memenuhi  syarat  sahnya perjanjian  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  maka  perjanjian  pembiayaan konsumen itu mengikat secara penuh bagi para pihak, artinya para pihak wajib menghormati isi perjanjian yang dibuatnya dan wajib melaksanakan kewajiban atau prestasinya dengan baik.
Demikian  pula  dengan  itikad  baik.  Pada  prinsipnya  setiap  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata). Walaupun tidak menutup kemungkinan adanya itikad buruk terhadap isi perjanjian yang telah dibuat, khususnya yang terjadi dalam praktek adalah risiko yang dihadapi pihak factor dalam  hal    pihak customer tidak  membayar  utang  yang  telah  dipindahkan  dari  pihak client kepada factor . Pembiayaan  anjak  piutang  ( factoring )  dapat  dikatakan  bermasalah  apabila  isi  perjanjian pembiayaan  tidak  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  para  pihak.  Pihak  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban tersebut  berarti  telah  melakukan  wanprestasi  atau  ingkar  janji.  Salah  satu  kelemahan factoring yaitu merupakan  bisnis  yang  rentan  resiko  terhadap  kegagalan    tagihan.  Misalnya  apabila  terjadi  wanprestasi pada client atau customer dalam    hal  pelunasan  pembayaran  hutang  pembiayaan factoring /anjak  piutang, maka perusahaan factor hanya berkedudukan sebagai kreditur konkurensi dengan kreditur-kreditur lainnya. Dalam posisi demikian, kecil sekali kemungkinan untuk mendapatkan bayaran hutang secara penuh. Pada keadaan  seperti  ini  pihak  perusahaan  dapat  menagih  kembali  ke client hanya  jika  dalam  hal recourse factoring ,  atau client memberikan guarantee ,  baik  personal  ataupun corporate .  Adapun  apabila non recourse  factoring ,  ataupun  absennya guarantee dari  pihak client ,  maka  secara  hukum  pihak  perusahaan factor akan  menanggung  resiko  sepenuhnya  akibat  wanprestasi  dalam  hal  pelunasan  pembayaran  hutang pembiayaan factoring . 4
Walaupun pada umumnya pihak yang melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian pembiayaan factoring adalah customer dan client ,  akan  tetapi  tidak  bermakna  pihak factor sebagai  satu-satunya  pihak yang  perlu  dilindungi.  Sebagai  pihak  yang  memberikan  pembiayaan  dan  pada  umumnya  mengikat client melalui perjanjian dalam bentuk standart kontrak,  maka  menganalisis perjanjian yang seimbang bagi para pihak sangat diperlukan karena tidak menutup kemungkinan permasalahan wanprestasi pihak customer dan client disebabkan  pula  karena  kedudukan  yang  tidak  seimbang  yang  tertuang  dalam  perjanjian  anjak piutang ( factoring ).
Hal  di  atas  sangat  dimungkinkan  karena  tidak  sebagaimana  perjanjian  kredit  atau  perjanjian leasing 5 (sebagai  salah  satu  bentuk  pembiayaan),  maka  isi factoring tidak  diatur  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan, sehingga kebebasan pihak factor sebagai pihak pemberi pembiayaan sangat berperan dalam hal ini. Dan sebagaimana kenyataan di lapangan, pada perjanjian kredit perbankan (yang sudah lebih
4 Munir Fuady, ibid hlm. 87.
6 Dalam  Pasal  9  Keputusan  Menteri  Republik  Indonesia  Nomor  1169/KMK.01/1991  tentang  Kegiatan  Sewa-Guna Usaha  (Leasing),  telah  diatur  mengenai  isi  perjanjian  leasing  yaitu  sekurang-kurangnya  meliputi:  Jenis  transaksi sewa-guna-usaha; Nama dan alamat  masing-masing pihak; Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang modal; Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa-guna-usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa- guna-usaha,  nilai  sisa,  simpanan  jaminan,  dan  ketentuan  asuransi  atas  barang  modal  yang  disewagunausahakan; Masa-sewa-guna-usaha;  Ketentuan  mengenai  pengakhiran  transaksi  sewa-guna-usaha  yang  dipercepat,  dan penetapan kerugian yang harus ditanggung lesse dalam hal barang modal yang disewa-guna-usaha dengan hak opsi hilang,  rusak  atau  tidak  berfungsi  karena  sebab  apapun;  Opsi  bagi  penyewa-guna-usaha  dalam  hal  transaksi  sewa- guna-usaha dengan hak opsi; dan Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewa-guna-usaha.
heavy  regulated dibandingkan  dengan  anjak  piutang  ( factoring ))  ternyata  hubungan  antara  bank  dengan debitur yang berdasar pada azas kebebasan berkontrak, masing-masing pihak akan berusaha untuk merebut atau menciptakan dominasi terhadap pihak lainnya. Kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Pembuatan perjanjian kredit seringkali berat sebelah dan akan lebih banyak melindungi pihak yang kuat. 6
Sebagaimana azas perjanjian khususnya  keseimbangan,  maka azas ini  menghendaki  kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian seperti yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPdt. Kreditur mempunyai  kekuatan  untuk  menuntut  prestasi  dan  jika  diperlukan  dapat  menuntut  pelunasan  prestasi melalui kekayaan debitur, memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dalam hal ini  dapat  dilihat  bahwa  kedudukan  kreditur  yang  kuat  diimbangi  dengan  kewajibannya  untuk memperhatikan  itikad  baik  sehingga  kedudukan  kreditur  dan  debitur  seimbang. 7 Perjanjian  tidak  boleh berat  sebelah  dan  hanya  berpihak  melindungi  kepentingan  salah  satu  pihak  saja,  misalnya  dalah  hal  ini adalah pihak factor .
Hukum  yang  ideal  adalah  memberikan  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.  Sehingga sudah  seharusnya  hukum  memberikan  keadilan  kepada  para  pihak  dalam  perjanjian  anjak  piutang ( factoring ),  khususnya  yang  tertuang  dalam  klausul-klausul  perjanjiannya.  Karena  asas  kebebasan berkontrak  diakui  dan  diatur  dalam  KUHPerdata,  dan  diakui  pula  bahwa  tidak  ada  kebebasan  berkontrak yang mutlak, maka diperlukan penentuan  klausul-klausul yang dilarang atau diwajibkan dalam perjanjian factoring /anjak  piutang.  Sehingga  kedudukan  yang  seimbang  dalam    rangka  mewujudkan  keadilan  bagi para pihak dapat tercapai.

## B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana klausula-klausula yang tidak sesuai atau belum memberikan perlindungan yang seimbang bagi  pihak factor , client dan  konsumen  ( customer )  menurut  KUHPerdata  pada  perjanjian  anjak piutang ( factoring )?
2. Bagaimana  klausula-klausula  alternatif  pada  perjanjian  anjak  piutang  ( factoring )  dalam  rangka memberikan perlindungan yang seimbang bagi pihak factor , client dan konsumen ( customer )?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  ( legal  research )  untuk  menganalisis perjanjian  pembiayaan factoring yang  memberikan  perlindungan  seimbang  bagi  para  pihak.  Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengkajian terhadap perjanjian pembiayaan factoring yang selama ini  dipergunakan,  maupun  pedoman  yang  terdapat  dalam  buku  dan  literature  mengenai  perjanjian  anjak piutang  ( factoring )    berdasar  kepada  azas-azas  hukum  yang  seharusnya  menjadi  landasannya,  untuk selanjutnya  mencoba  menampilkan  klausul  yang  dapat  memberikan  perlindungan  seimbang  dalam perjanjian pembiayaan anjak piutang ( factoring ).
Untuk  dapat  menghasilkan  rekomendasi  atas  klausul  yang  tepat  maka  dilakukan  melalui: pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  pengkajian  hukum  melalui  peraturan-peraturan  hukum positif  yang  berlaku,  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  keputusan  lembaga  yang  berwenang; 8 Pendekatan  konseptual,  yaitu  pengkajian  hukum  melalui  pendekatan  konsep  dasar.  Dalam  hal  ini pengkajian  hukum  terhadap  azas-azas  perjanjian  yang  seharusnya  terdapat  dalam  perjanjian  pembiayaan anjak  piutang  ( factoring )  di  Indonesia  dan  pendekatan  komparatif,  yaitu  pengkajian  hukum  melalui perbandingan. Dalam hal ini adalah perbandingan antara perjanjian. Dari perbandingan ini dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaaan. Hal ini dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit  mengenai  kaidah  yang  benar  dan  tepat  dalam  menentukan  klausula  dalam  perjanjian  pembiayaan anjak piutang ( factoring )  di Indonesia.
Jenis  data  yang  dipergunakan  adalah  data  sekunder,  yang  bersumber  dari  kepustakaan.  Data Sekunder tersebut berupa bahan hukum primer meliputi:
6 Sjahdeini,  Sutan  Remy,  1993, Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang  bagi  para  Pihak  dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Seri Hukum perbankan, Institut Bankir Indonesia, Jakarta,  hlm. 2-3.
7 Sukarmi. 2005. Kontrak Elektronik di Era Cyber. Tidak Dipublikasikan. hlm. 41-49.
8 S.  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif;  Suatu  Tinjauan  Singkat, PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2003, hlm. 73.
1. Perjanjian pembiayaan anjak piutang ( factoring ) dalam praktek anjak piutang ( factoring ), yaitu: 5 perjanjian  anjak  piutang,  baik  dari  buku  perjanjian,  perjanjian  notariel  maupun  bukan  perjanjian notariel.
2. Bahan  hukum  primer  yang  terdapat  dalam  hukum  positif  Indonesia,  yaitu  ketentuan  azas-azas dasar dalam KUHPdt. Khususnya Pasal-Pasal perjanjian, antara lain  1251,1320, 1333, 1338, dan 1347.
dan bahan    hukum  sekunder  merupakan  bahan  yang  memberikan  penjelasan  bahan  hukum  primer,  yaitu meliputi  Penjelasan  Peraturan  Perundang-undangan,  hasil  penelitian  dan    hasil  pemikiran  para  ahli mengenai prinsip perjanjian yang berkaitan dengan perjanjian anjak piutang ( factoring ), kontrak baku dan perlindungan  hukum  yang  terdapat  dalam  buku-buku  literatur  dan  tulisan-tulisan  ilmiah. Ketiga, bahan hukum  tersier  merupakan  bahan  hukum  yang  memberi  petunjuk  terhadap  bahan  hukum  primer  maupun sekunder, berupa kamus dan ensiklopedia yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
Pengumpulan dan penelusuran bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan sistematis, yaitu penelusuran dokumen dari bank, kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, adapun analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan  teknik  interpretasi  analogi,  ekstensif  dan  comparatif  untuk membandingkan perjanjian pembiayaan, maupun peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan Seimbang dalam Perjanjian Anjak Piutang ( Factoring )
Secara  tradisional  suatu  perjanjian  terjadi  berlandaskan  azas  kebebasan  berkontrak  di  antara  dua pihak  yang  mempunyai  kedudukan  seimbang  dan  kedua  pihak  berusaha  mencapai  kesepakatan  yang diperlukan  bagi  terjadinya  perjanjian  itu  melalui  suatu  proses  negosiasi  di  antara  para  pihak. 9 Dalam perjanjian  pada  lembaga  keuangan,  adalah  suatu  hal  yang  umum  terdapat  salah  satu  pihak  memiliki bargaining  position yang  lebih  kuat,  yaitu  posisi  salah  satu  pihak  yang  karena  hal-hal  tertentu  dapat dipaksakan  kehendaknya  agar  pihak  yang  lain  menerima  klausul-klausul  yang  diinginkan,  sehingga perjanjian tersebut dapat menguntungkan pihak tersebut dan di lain pihak merugikan pihak lawan.
Berdasar  pada  pernyataan  di  atas,  maka  persetujuan  para  pihak  dengan  berdalih  pada  azas kebebasan  berkontrak  belum  tentu  dapat  memberikan  perlindungan  yang  seimbang.  Azas  kebebasan berkontrak  yang  memberikan  kebebasan  para  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  perjanjian  untuk  dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dalam perjanjian tersebut tanpa campur tangan pihak lain, dapat berjalan  optimal  apabila  mendatangkan  kesejahteraan  seoptimal  mungkin  dan  mengandung bergaining power seimbang, serta memberikan perlindungan yang seimbang bagi para pihak. Sehingga azas keadilan dan persamaan hak tidak dapat dilepaskan dalam azas kebebasan berkontrak.
Azas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup 10 :
1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuat.
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan UU yang bersifat opsional.
Dengan  demikian,  azas  inipun  tentu  berlaku  pula  dalam  perjanjian factoring ,  sebagai  perjanjian  tidak bernama menurut KUHPerdata. Walaupun demikian azas kebebasan ini tidak dapat bergerak secara bebas mutlak. Dalam KUHPerdata terdapat beberapa pembatasan terhadap azas ini, sehingga azas ini bukan azas yang tidak terbatas. Beberapa batasannya adalah:
1. Pasal  1320  ayat  (1)  yang  menentukan  kontrak  tidak  sah  apabila  dimuat  tanpa  adanya  konsensus  atau kesepakatan.
2. Pasal 1320 ayat (2) berkaitan dengan kecakapan para pihak.
3. Pasal 1320 ayat (4) jo. 1337 berkaitan dengan  tidak bebasnya perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang.
4. Pasal  1332  memberikan  arah  mengenai  kebebasan  untuk  membuat  perjanjian,  menyangkut  objek perjanjian,  dimana  hanya  barang-barang  yang  mempunyai  nilai  ekonomis  saja  yang  dapat  dijadikan objek perjanjian.
9 Sjahdeini, Sutan Remy, op.cit , 65
10 Ibid , 47.
5. Pasal 1338 ayat (3) yang menentukan azas itikad baik dalam melaksanakan perjanjian.
Dalam  perspektif  hukum  perlindungan, client pada  perjanjian  Anjak  Piutang  ( factoring )  dapat dikategorikan  sebagai  ”konsumen”  dari  sisi factor ,  karena client dalam  hal  ini  menggunakan  produk  jasa perusahaan factor untuk  membiayai  usahanya.  UU  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999 mengatur  hak-hak  konsumen,  dimana  hak client yang  erat  dengan  perjanjian factoring adalah  hak  atas kenyamanan  dan  keamanan;  hak  untuk  mendapatkan  jasa  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian  sengketa  perlindungan  konsumen  secara  patut;  hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara benar  dan  jujur  serta  tidak  diskriminatif;  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian,  apabila  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana  mestinya; dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebaliknya kewajiban client sebagai  ”konsumen”  yang  diatur  dalam  Undang-undang  perlindungan  konsumen  adalah:  beritikad  baik dalam  melakukan  transaksi  jasa;  membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang  disepakati;  mengikuti  upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Beberapa  batasan  dan  hak  dan  kewajiban  sebagaimana  diatur  dalam  KUHPerdata  dan  UU Perlindungan Konsumen di atas masih memungkinkan ketimpangan dan ketidakadilan bila para pihak tidak memiliki  kedudukan  atau bargaining  position yang  tidak  sama,  khususnya  apabila  dalam  perjanjian  yang dibuat sudah dalam bentuk perjanjian baku, atau dikenal dengan nama perjanjian standart, atau perjanjian adhesi.
Perjanjian  baku  dalam  dunia  bisnis  membuat  salah  satu  pihak  hanya  memiliki  dua  pilihan, menerima atau  menolak syarat dan klausula  yang diajukan  dalam perjanjian. Dalam perjanjian baku  yang belum dibakukan adalah jenis, harga, jumlah, tempat, waktu dll. Dengan kata lain, yang dibakukan bukan formulirnya,  akan  tetapi  klausula-klausula  yang  terdapat  di  dalamnya,  dan  hal  ini  berlaku  baik  pada perjanjian di bawah tangan maupun perjanjian notariel.
Akan tetapi, keabsahan perjanjian baku bukan lagi menjadi hal yang diperdebatkan, karena sudah menjadi kebutuhan dalam masyarakat dan dunia bisnis khususnya dalam rangka efisiensi. UU Perlindungan Konsumen  juga  mengatur  khusus  berkaitan  dengan  perjanjian  baku,  dimana  dilarang  mencantumkan klausula baku apabila memuat ha-hal sebagaimana diatur pada Pasal 18, artinya apabila tidak terpenuhi apa yang tercantum pada Pasal 18 UUPK maka perjanjian dan klausula baku tidak melanggar UU ini. 11
Akan tetapi satu hal yang penting untuk dicermati dalam perjanjian baku adalah adanya klausula eksemsi  atau  eksonerasi.  Klausula  ini  didefinisikan  sebagai  klausul  yang  bertujuan  untuk  membebaskan atau  membatasi  tanggungjawab  salah  satu  pihak  terhadap  gugatan  pihak  lainnya  dalam  hal  yang bersangkutan  tidak  atau  tidak  dengan  semestinya  melaksanakan  kewajibannya  yang  ditentukan  di  dalam perjanjian tersebut. 12 Klausul ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain pembebasan sama sekali tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi wanprestasi. 13
11 Isi Pasal 18 UUPK adalah: Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila: menyatakan pengalihan  tanggungjawab  pelaku  usaha;  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali barang yang dibeli oleh konsumen; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak kembali uang yang di bayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen; menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli  oleh  konsumen  secara  angsuran;  mengatur  tentang  perihal  pembuktian  atas  hilangnya  kegunaan  barang  atau pemanfaatan  jasa  yang  dibeli  oleh  konsumen;  memberi  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk  mengurangi  manfaat  jasa atau  mengurangi  harta  kekayaan  konsumen  yang  menjadi  obyek  jual  beli  jasa;  menyatakan  tunduknya  konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh  pelaku  usaha  dalam  masa  konsumen  memanfaatkan  jasa  yang  dibelinya;  menyatakan  bahwa  konsumen memberika  kuasa  kepada  pelaku  usaha  unuk  pembebanan  hak  tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak  jaminan  terhadap barang  yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; Pelaku usaha dilarang mencantumkan mencantumkan klausula baku  yang  letak  atau  bentuknya  sulit  terlihat  atau  tidak  dapat  dibaca  secara  jelas  atau  pengungkapannya  sulit dimengerti  Setiap  klausula  baku  yang  telah  ditetapkan  oleh  pelaku  usaha  pada  dokumen  atau  perjanjian  yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum;Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.
12 Sjahdeini, Sutan Remy, op.cit , 75
13 David Yates (tanpa tahun), hlm 33, dalam Ibid, hlm. 76.
Dari uraian di atas, maka perlindungan yang seimbang dapat terlihat dari hak dan kewajiban yang ada di antara para pihak, dimana akan  melindungi para pihak dari  masalah  yang timbul  karena perbuatan sewenang-wenang atau tidak adil bagi pihak yang dirugikan.
B. Analisis dan Pengelompokan Klausul pada Perjanjian Anjak Piutang ( factoring ) Embrio bisnis anjak piutang ( factoring ) berasal dari Inggris dan Amerika. Pada hukum perjanjian dalam sistem Common Law dikenal istilah express contract , yaitu aktualitas dari suatu kontrak riil terhadap suatu  terminologi  yang  diungkapkan  dengan  bebas  sesuai  apa  yang  ingin  dinyatakan  pada  saat  dibuatnya dan  dinyatakan  ke  dalam  bahasa  yang  terang  dan  eksplisit,  baik  melalui  ucapan    maupun  tulisan. 14 Pentingnya express  contract dalam  perjanjian  anjak  piutang  ( factoring )  adalah  karena  kurangnya  hukum material anjak piutang  (khususnya di Indonesia), sehingga penting memberikan konsepsi anjak piutang ke dalam  kontrak  yang  dibuat  lewat  penyusunan  klausula  yang  disepakati  para  pihak.  Ketidakjelasan  dan ketidaktegasan  akan  terminologi  hukum  akan  mengakibatkan  kaburnya  konstruksi  hukum  anjak  piutang dan status serta kapasitas hukum dari pihak-pihak yang terlibat.
Pada  perjanjian  anjak  piutang  ( factoring )    terdapat  klausul-klausul  yang  pada  dasarnya  dapat dikelompokkan  menjadi  beberapa  bagian 15 .  Pengelompokan  ini  dianggap  peneliti  paling  tepat  dalam penelitian  ini  karena  klausula-klausula  yang  berkaitan  erat  dengan  kedudukan  tidak  seimbang  pada dasarnya  terdapat  dalam  kelompok  klausul  ini.  Penelitian  ini  menganalisis  5  perjanjian  anjak  piutang ( factoring )  yang diperoleh selama penelusuran bahan hukum. Pengelompokan klausula dari 5 perjanjian factoring di atas berdasar kelompok klausul adalah: 1 . Klausul terminologi dan Definisi
Dari 5 perjanjian, terdapat klausul terminologi para pihak dengan perbedaan dalam detil definisi. Di  samping  itu  terdapat  klausula  terminologi  yang  berisi  batasan  atau  pengertian  penting  yang  harus disepakati  dan  dipahami  oleh  para  pihak.  Tidak  semua  akad  memiliki  klausula  ini,  tidak  adanya  klausula definisi pada akad /perjanjian tidak sesuai dengan hukum kontrak.
Dalam hukum perjanjian, definisi adalah salah satu hal penting dalam rangka menyatukan istilah dan menghindari multitafsir. Suatu perjanjian terdiri dari serangkaian perkataan perkataan. Oleh karena itu untuk menetapkan isi perjanjian perlu diadakan penafsiran, sehingga jelas diketahui maksud maksud pihak ketika mengadakan perjanjian itu. Berkaitan dengan penafsiran isi perjanjian, Undang undang memberikan beberapa  pedoman  dalam  menafsirkan  perjanjian,  antara  lain  kata  kata  jelas,  kebiasaan  sebagai  elemen perjanjian,  Penafsiran  sistematis,  jika  ada  keragu-raguan,  maka  suatu  persetujuan  harus  ditafsirkan  atas kerugian orang  yang telah  meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan  untuk  keuntungan  orang  yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan  dirinya untuk itu;  dan  penafsiran  sebagai  maksud  kepada  dua  pihak,  sebagaimana  Pasal  1350  KUHPerdata  menyatakan meskipun bagaimana luasnya kata kata dalam mana suatu perjanjian disusun, namun persetujuan itu hanya meliputi hal hal yang nyata nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian. Yang terakhir adalah penafsiran tidak  membatasi  maksud para pihak. Pasal 1351 KUHPerdata  menyatakan jika seorang  dalam  suatu  persetujuan  menyatakan  suatu  hal  untuk  menjelaskan  perikatan  tak  dapatlah  ia dianggap  bahwa  dengan  demikian  hendak  mengurangi  maupun  membatasi  kekuatan  persetujuan  menurut hukum dalam hal hal yang tidak dinyatakan.
Adapun terminologi dari anjak piutang atau factoring dalam beberapa perjanjian adalah pembelian piutang atau tagihan client oleh factor berdasar perjanjian. Adapula mendefinisikan secara rinci sebagai: Suatu  hubungan  hukum  pengalihan  piutang  yang  melibatkan  3  pihak,  yaitu factor , client dan konsumen, perjanjian ini dilakukan dengan  maksud agar client sebagai pemilik piutang dagang dapat segera menunaikan tagihannya yang belum jatuh tempo pembayaran melalui pihak yang disebut factor sebagai  pihak  yang  menerima  pengalihan  hak  tagih  dengan  atau  tanpa  syarat  hak  regres  dengan memperhitungkan  suatu  diskon  dari  besaran  total  tagihan  atau  dapat  digantikan  dengan  pengenaan suku bunga dari bagian  yang  ditunaikan itu di luar bagian  dari jumlah  yang diretensi, dan  konsumen bersedia memberikan akseptasi atau surat pernyataan atau pemberitahuan secara tertulis kepada factor untuk membayar piutang tersebut ke alamat pembayaran tagihan yang ditentukan oleh factor .
14 Law  LTD, Personal Legal Sourcebook – Contracts, Mac Millan Spectrum, USA – New  York, 1996, p. 10 dalam Pantouw, op.cit , hlm. 37.
15 Pantaow  membagi  menjadi  6  bagian,  yaitu  klausul  (1).Terminologi  dan  definisi;  (2)Limit  dan  transaksi;  (3).Objek piutang  dagang;  (4).Penawaran  dan  penerimaan;  (5).Betekening  dan  Jaminan  atas  piutang  dagang  dan  (6).Janji Client .
Akan  tetapi  terdapat  perjanjian  tidak  mencantumkan  definisi  anjak  piutang  ( factoring )  tersebut. Apabila  ditinjau  dari  hukum  kontrak  atau  perjanjian,  maka  hal  ini  dapat  membawa  masalah  kepada ketidakjelasan hubungan hukum bagi para pihak, ketidak jelasan kepada hak dan kewajiban bagi para pihak serta dapat membawa kurangnya perlindungan hukum baik bagi pihak factor , klien dan konsumen. Pantow menyatakan lambatnya prinsip-prinsip hukum tentang anjak piutang ( factoring ), bahkan dibanding dengan cessie,  maka  belum  lengkap  di  dalam  pengertian  dan  aturan  hukumnya.  Persoalan  yang  sering  muncul antara lain adalah apakah penagihan piutang dagang berada di pundak pembeli piutang terhadap konsumen selaku pihak pembeli barang yang berkewajiban melakukan pembayaran.
2. Klausul Limit dan Transaksi
Sebagai  perjanjian  yang  merupakan  campuran  antara  jual  beli  dan  pembiayaan,  maka  dalam perjanjian  ini  dimungkinkan  terjadinya  kesepakatan  antara  total  limit  dan  transaksi.  Limit  dimaksudkan sebagai batas plafon yang diberikan faktor kepada client untuk dapat dimanfaatkan oleh client . Contohnya adalah sebagai berikut:
Atas  permintaan client dan factor bersedia  untuk  terikat  menyediakan  fasilitas  keuangan  guna menunaikan  tagihan  dagang  yang  belum  jatuh  tempo  tidak  lebih  dari  4  (empat)  bulan  dalam  jumlah total transaksi anjak piutang yang tidak melebihi Rp (.....), selama periode berlakunya perjanjian anjak piutang.
Adapula yang menggunakan istilah plafond dengan definisi adalah hasil pengurangan nilai piutang dengan harga pembelian piutang yang belum tertagih yang telah dibayarkan oleh factor kepada client dan semua  jumlah  yang  telah  terhutang  oleh client kepada factor berdasar  perjanjian.  Atau  menuju  langsung pada  jumlah  nominal,  bahkan  tidak  mencantumkan  limit  sehingga  langsung  menuju  kepada  objek perjanjian yang pasti.
Disamping itu terdapat klausula diskonto dan/atau suku bunga, retensi, perhitungan bunga harian dan  jumlah  hari  dalam  1  tahun,  pembukaan  rekening  khusus,  dan  kesediaan client untuk  menanggung semua  biaya,  ongkos,  pengeluaran  yang  terkait  dengan  dilaksanakannya  penagihan  dan  pembayaran piutang  dagang  tersebut  dan  hal  ini  dapat  diminta factor kepada client setiap  saat  sejak  timbulnya  biaya tersebut,  Pada  klausula    ini  juga  disambung  dengan  hak factor berkaitan  dengan  penentuan  bunga  dan bunga keterlambatan.
3. Klausul Objek Piutang Dagang
Di  Indonesia,  hukum  perjanjian  tunduk  pada  KUHPerdata.  Ketentuan  umum  yang  mengikat semua  perjanjian  baik  bernama  maupun    tidak  bernama  tercantum  dalam  Pasal  1319  yang  menyatakan bahwa “Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan peraturan umum,yang termuat dalam bab ini maupun bab yang lalu”. Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian apa saja, baik yang diatur dalam KUHPerdata Buku IIIBab V sampai  dengan  bab  XVIII  dan  yang  di  luar  Buku  III  KUHPerdata  ini  tunduk  pada  ketentuan  ketentuan umum dari KUHPerdata Buku III Bab I dan Bab II.
Klausul  Objek  piutang  dagang  adalah  memenuhi  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata  khususnya syarat  objektif  sebagaimana  pada  ayat  3  dan  4,  dan  Pasal  1332  sampai  dengan  Pasal  1334  KUHPerdata berisi tentang keharusan adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian, serta Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337  KUHPerdata  yang  mengatur  mengenai  kewajiban  adanya  suatu  sebab  yang  halal  dalam  setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
Mengenai  hal  tertentu  dalam  perjanjian  dimaksudkan  oleh  KUHPerdata  bahwa  semua  jenis perjanjian  melibatkan adanya keberadaan  kebendaan tertentu. Kebendaan  tersebut harus  sudah ditentukan jenisnya  seperti  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1333  KUHPerdata.  Syarat  kebendaan  yang  telah  ditentukan tersebut  berlaku  pada  setiap  perjanjian  yang  dibuat  tanpa  terkecuali,  yaitu  perjanjian  untuk  memberikan sesuatu maupun perjanjian untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu.
Dengan demikian dalam jual beli piutang dagang, juga berlaku persyaratan tersebut, yaitu: barang yang  menjadi  objek  kontrak  harus  terdiri  dari  barang  yang  dapat  diperdagangkan;  barang  itu  sudah  dapat ditentukan  jenisnya  ketika  kontrak  ditandatangani;  jumlah    barang      boleh    tidak  tertentu    asalkan jumlahnya  kemudian  dapat ditentukan atau dihitung; barang itu dapat juga berupa barang yang baru akan ada di kemudian hari; dan bukan merupakan barang yang masih dalam warisan yang belum terbuka.
Beberapa  syarat  objektif  di  atas  apabila  dikaitkan  dengan  objek  perjanjian  anjak  piutang  maka harus dipastikan jumlah yang jelas, dan keadaan dan syarat yang dipastikan, dimana hal ini dapat diketahui dari adanya dokumen berupa invoice atau faktur, termasuk bukti pengiriman barang dan perjanjian jual beli yang merepresentasikan besarnya jumlah tagihan.
Syarat objektif kedua  menciptakan  keterikatan kontraktual  dalam batas kelayakan dan kepatutan, dengan melihat apakah klausula tersebut bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu bertentangan dengan    UU,  kesusilaan,  atau  ” openbare  orde”, bahkan  meliputi  juga  penyalahgunaan  kesempatan  atau penyalahgunaan  keadaan 16 .  Mengenai  sebab  yang  halal  walau  KUHPerdata  tidak  memberikan  pengertian dari  “sebab”  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1320.  Dalam  Pasal  1335  KUHPerdata  dijelaskan  bahwa  yang disebut  dengan  sebab  yang  halal  adalah  bukan  tanpa  sebab,  bukan  sebab  yang  palsu;  serta  bukan  sebab yang terlarang. Suatu sebab dapat dinyatakan terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau sebab itu berlawanan  dengan  kesusilaan  baik  atau  ketertiban  umum.  Kejelasan  mengenai  sebab  yang  terlarang  ini tidak diberikan oleh KUHPerdata.
Namun  secara  umum  dapat  dikategorikan  suatu  ‘sebab  yang  tidak  halal”  meliputi  (1).Kontrak tidak  mempunyai  kausa  apapun  sekali,  (2).Kontrak  dibuat  dengan  kausa  yang  palsu,  (3).Kontrak  dibuat dengan  kausa  yang  terlarang,  (4).Dilarang  oleh  peraturan  perundangundangan  yang  berlaku, (5).Bertentangan dengan kesusilaan, dan (6).Melanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum.
Untuk  adanya  indikasi  adanya  penyalahgunaan  keadaan    dibedakan  penyalahgunaan  karena keadaan  keunggulan  ekonomis  dan  keuanggulan  kejiwaan.  Maksudnya  dalam  keunggulan  ekonomis, menekan  pihak  yang  lain  untuk  tidak  ada  pilihan  dan  terpaksa  mengadakan  perjanjian,  dan  pada keunggulan kejiwaan.
Contoh klausula objektif pada anjak piutang adalah: Piutang  dagang  adalah  semua  jumlah  yang  akan  dibayar  oleh  konsumen  kepada client berdasarkan Dokumen Transaksi Pembeli yang timbul dari transaksi yang sah yang tidak bertentangan dengan UU maupun perjanjian ini serta merupakan tagihan yang belum dialihkan/dijual kepada pihak lain maupun kepada factor lain.  Dokumen  Transaksi  Pembelian  ini  dapat  berupa  order  pembelian,  surat  gudang keluar dari client , invoice atau factur, tanda terima barang yang di endorse oleh konsumen dan cheque atau BG dan dokumen terkait lainnya yang merupakan bukti bahwa ada piutang dagang untuk rekening client yang mengcover kewajiban konsumen yang mendasarkan transaksi yang relevan tersebut.
Karena    klausula  objektif  ini  sangat  erat  kaitannya  dengan  limit  dan  transaksi,  maka  juga ditentukan  jumlah  yang  pasti.    Pada  klausula  objek  ini  juga  disertai  beberapa  hak factor ,  antara  lain: 1). Factor berhak menolak harga pembelian piutang atau membayar harga pembelian piutang dengan harga yang  dipandang  baik  oleh factor apabila  menurut  pertimbangan factor ,  piutang  yang  bersangkutan  tidak layak  dibayar  atau  hanya  layak  dibayar  dengan  harga  yang  dipandang  baik  oleh factor ;  2).Apabila factor menganggap client dalam  kondisi  wanprestasi,  maka factor berhak  menarik  kembali  dari client harga pembelian  piutang/tagihan  yang  belum  jatuh  tempo;  3)Setiap  saat factor berhak  melakukan  kompensasi atas  setiap  pembayaran  yang  wajib  dibayarkannya  kepada client untuk  setian  jumlah  yang  wajib  dibayar atau akan wajib dibayar oleh client kepada factor , baik berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian lain.

## 4. Klausul Penawaran dan Penerimaan
Klausula  penawaran  dan  permintaan  sangat  penting  dalam  rangka  terwujudnya  kesepakatan  para pihak. Klausula penawaran dalam perjanjian anjak piutang pada umumnya berbunyi:
Client mengikatkan  diri  untuk  menawarkan  setiap  piutang  dagang  yang  dimilikinya  saat  ini  dan  dari waktu  ke  waktu  kepada factor ,  dimana  penawaran  ini  sudah  dilengkapi  dengan  dokumen  berkenaan dengan piutang dagang dimaksud. Factor berhak untuk menolak atau menerima piutang-piutang yang diajukan oleh client sesuai dengan pertimbangan factor sendiri. Klausula penerimaan berisi tentang penerimaan sesuai tindakan (yaitu tanda tangan offering letter dan  memenuhi  syarat  dan  kondisi  yang  diperlukan  untuk  menandatangani  perjanjian),  penerimaan  sesuai visual display (yaitu segala sesuatu yang menjadi beban rekan sekontrak yang dinyatakan dalam perjanjian yang ditandatangani antara para pihak), dan penerimaan setelah kejadian (berisi syarat-syarat yang menjadi beban dan muncul setelah terjadinya suatu keadaan).
Klausula penerimaan yang ada dalam perjanjian factoring antara lain: Bahwa dalam setiap penawaran yang diajukan, client mengikat diri untuk memenuhi persyaratan serta ketentuan:
(a).seluruh data, pernyataan dan semua dokumen adalah lengkap dan sah;
(b).setiap piutang yang dimaksud dalam perjanjian adalah piutang yang timbul dari transaksi jual beli dan  bebas  dari  segala  tuntutan  hukum,  tuntutan  kerusakan,  tuntutan  komisi/jasa  yang  timbul  dari siapapun juga;
16 Pendirian Hoge Raad  dalam Setiawan, 1992, Aneka Malasal Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, dalam Pantouw, opcit, 46.
(c).perjanjian jual beli antara client dengan konsumen harus memuat perincian tentang keadaan, jumlah serta mutu barang atau jasa yang diperjual belikan;
(d).setiap asli factur yang berisi syarat dan ketentuan penjualan wajib disahkan dengan pemberitahuan pengalihan;
(e). factor berhak  menolak  atau  menerima  piutang-piutang  yang  diajukan client sesuai  dengan pertimbangan factor sendiri. 5. Klausul Betekening dan Jaminan Client atas Piutang Dagang
Kewajiban  untuk  melakukan  pemberitahuan  ( betekening) secara  tertulis  adalah  wajib  bagi client maupun factor , khususnya untuk memberi pengetahuan kepada konsumen bahwa waktu pembayaran akan menyerahkan prestasinya kepada factor . Misalnya: Client mengikatkan  diri  untuk  melaksanakan  endorsement  (pengesahan)  atas  asli  serta  copy  setiap factur/invoice  berkenaan  dengan  pengalihan  piutang  ini,  dengan  pemberitahuan  sebagai  berikut: tagihan atas invoice ini telah dialihkan dan harus dibayar pada waktunya ke rek. Nomor ...... pada Bank ......  selaku factor ....  dalam  perjanjian  anjak  piutang.  Hanya  dengan  tanda  bukti  penerimaan pembayaran  (kuitansi  yang  diterbitkan  oleh factor dan  yang  dianggap  sebagai  bukti  sah  pembayaran invoice ini.....
Selain  klausula  pemberitahuan,  pada  kelompok  ini  juga  terdapat  klausula  jaminan client atas piutang  dagang,  dimana  kewajiban  untuk  menjamin  setiap  kualitas  piutang  dagang  merupakan  kewajiban hukum. Klausula yang termasuk adalah:
Bahwa client telah  memberitahukan  kepada factor semua  fakta  yang  patut  diketahui factor dimana akan mempengaruhi factor dalam  membuat keputusan dalam  mengambil keputusan dan  syarat dalam perjanjian  ini.....,  bahwa client bersedia  untuk  memberikan  jaminan  tambahan  dalam  bentuk  apapun sebagaimana diminta factor . Atau: Client mengikatkan  diri  dan  menjamin factor bahwa  piutang  dagang  yang  dialihkan  adalah  piutang dagang yang timbul dan memenuhi persyaratan:
a) akan dibayar tepat waktu oleh konsumen;
b) konsumen mampu untuk membayar utangnya setiap saat;
c) konsumen  tidak  akan  menerbitkan  dan/atau  menarik  cek  atau  surat  berharga  lain  yang  tidak ada dananya, tidak sah, cacat hukum atau kedaluwarsa;
d) konsumen tidak dalam keadaan pailit;
e) konsumen tidak dalam keadaan di bawah pengampuan;
f) konsumen tidak akan melakukan tindakan atau hal-hal yang tidak dapat disetujui factor ;
g) Konsumen  tidak  dalam  keadaan  terlibat  suatu  perkara  yang  menyebabkan  seluruh  atau sebagian harta bendanya (dapat) dibebani dengan sitaan oleh pihak manapun juga;
h) Konsumen tidak akan  menghentikan atau mengancam  untuk menghentikan usahanya dengan alasan apapun juga.
6. Klausul Janji-Janji Client ( Convenant ) Klausula  janji client penting  untuk  meningkatkan  kualitas  piutang  yang  dialihkan,  sehingga diharapkan  piutang  pada  waktu  jatuh  tempo  pembayaran  dapat  diuangkan  dan  melunasi  transaksi  anjak piutang ( factoring ) yang telah dibuka. Kondisi dalam klausula ini harus terealisasi telah terpenuhi sebelum transaksi dilakukan.
Klausula  ini  berisi  tentang  segala  sesuatu  yang  harus  dilakukan  selama  perjanjian  berlangsung, dimana apabila ditinjau dari Hukum Perdata termasuk dalam kategori perjanjian positif. Artinya perjanjian yang  jika  ditinjau  dari  segi  ”isi”  yang  ”harus”  dilaksanakan  merupakan  tindakan  positif.    Ditinjau  dari Hukum Kontrak, klausula ini masih diperkenankan sepanjang tidak berlebihan dan tidak memuat clausula exenurasi (pengalihan  tanggung  jawab).  Klausula  ini  lebih  menekankan  pada  kewajiban  dari  para  pihak, sesuai dengan jenis perjanjian yang dibuatnya.
Prinsip  dasarnya  dalam  sebuah  perjanjian  terkandung  asas  kebebasan  berkontrak  (Pasal  1338 KUH  Perdata)  yaitu  semua  pihak  bebas  membuat  perjanjian  asal  tidak  bertentangan  dengan  kesusilaan, ketertiban  umum  dan  undang-undang.  Namun  kebebsan  tersebut  masih  harus  tetap  memperhatikan ketentuan dari Pasal 1320 dan 1319 KUH Perdata yang merupakan rambu-rambu yang harus ditaati dalam membuat  perjanjian.  Sehingga  kebebasan  yang  timbul  adalah  kebebasan  berkontrak  yang  bertanggung jawab. Dengan kata lain klausula tersebut merupakan salah satu bentuk pentaatan terhadap azas perjanjian yaitu    perjanjian  yang  sah  adalah    undang-undang  (Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata).    Dengan  istilah „secara  sah“  pembentuk  undang-undang  menunjukkan  bahwa  pembuatan  perjanjian  harus  memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUH Perdata) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Di sini tersimpul realisasi asas kepastian  hukum,  dimana  jika  dilihat  dari  isi/substansi  akad  dalam  perjanjian  anjak  piutang  ( factoring ) tampaknya  kesepakatan  telah  terjadi  dan  setiap  orang  harus  menjunjung  tinggi  perjanjian  yang  telah disepakati.
Disamping  segala  sesuatu  yang  harus  dilakukan  selama  perjanjian  berlangsung.  Janji client juga berisi  segala  sesuatu  yang  dilarang  dilakukan  selama  perjanjian.  Apabila  ditinjau  dari  Hukum  Perdata termasuk  dalam  kategori  perjanjian  negatif.  Artinya  apabila  prestasi  yang  menjadi  maksud  perjanjian merupakan  suatu  tindakan  negatif  ( negatieve  handeling). Ketentuan  ini  adalah  wajar  baik  dalam  Hukum Kontrak  maupun  Hukum  Perdata  Bahwa  para  pihak  tidak  diperkenankan  melakukan  sesuatu  tanpa persetujuan  atau  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak.  Klausula  ini  merupakan  penegakan  terhadap  azas kepastian  hukum,  dimana  perjanjian  sebagai  suatu  figur  hukum  harus  mengandung  kepastian  hukum, Kepastian  ini  terungkap  dari  kekuatan  mengikat  dari  suatu  perjanjian  sebagai  undang-undang.  Juga mengandung  asas  kepercayaan,  seseorang  mengadakan  perjanjian  dengan  pihak  lain,  menunbuhkan kepercayaan  di  antara  kedua  pihak  itu  bahwa  satu  sama  lain  akan  memegang  janjinya,  dengan  kata  lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari dan tidak akan melakukan diluar apa yang diaperjanjikan.
Klausula janji client antara lain adalah: Client menjamin bahwa:
a) Faktor adalah satu-satunya pihak yang ditunjuk serta memperoleh hak untuk membeli utang-piutang yang dimiliki oleh client saat ini dan/atau dari waktu ke waktu yang akan ada kemudian serta client mengikat diri untuk tidak menjual, mengalihkan atau menunjuk pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari factor ;
b) Berkaitan  dengan  pengalihan  utang-piutang  kepada factor ...,maka client mengikatkan  diri  akan memberitahukan kepada konsumen perihal pengalihan tersebut;
c) Dalam  hal factor memberi  pengecualian  kepada client maupun  konsumen,  maka  pengecualian tersebut hanya berlaku secara khusus dan tidak terus menerus;
d) Segala tuntutan yang timbul dari pihak konsumen, menjadi beban tanggungjawab, serta resiko client sendiri  dan  oleh  karena  itu  dengan  ini client menyatakan  melepaskan factor dari  segala  tuntutan dimaksud;
e) Factor berhak mendebet rekening client untuk jumlah sesuai dengan perhitungan factor , yaitu baik jumlah  pokok,  bunga  serta  seluruh  biaya  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  adanya  perjanjian  ini termasuk  segala  kewajiban client sebagai  penjamin/penanggung  dari  seluruh  kewajiban  konsumen atau  dari client sendiri. Client dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  yang  tidak  dapat  dicabut  kembali dan/atau dibatalkan mengenai berakhirnya kuasa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1913KUHP.
Client juga memberikan janji berkenaan dengan kuasa seperti: Client dengan  ini  memberi  kuasa  dengan  hak  substitusi  kepada factor untuk  membuat  dan melaksanakan  pengalihan  piutang/tagihan  dan  menandatangani  perjanjian-perjanjian,  akta-akta  dan dokumen untuk dan atas nama client , ..... Client dengan  ini  sepakat  dan  mengikatkan  diri  untuk  menerima,  menyetujui  serta  mengakui  segala sesuatu tindakan yang telah dilakukan oleh factor berdasarkan kuasa yang diberikannya kepada factor sebagai sah adanya.
Kuasa  yang  diberikan  berdasarkan  perjanjian  ini  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  tidak  dapat  dicabut kembali dan atau dibatalkan  dengan alasan apaun juga, dan tidak akan berakhir karena  sebab apapun juga  termasuk  sebab-sebab  yang  dimuat  dalam  Pasal  1813  KUHPerdata,  sampai  seluruh piutang/tagihan yang dialihkan oleh client kepada factor lunas. Adapun pembatasan bagi client yang tercantum dalam perjanjian adalah:
a) melakukan sesuatu perbuatan atau sikap yang dapat mengurangi  hak factor atas piutang  yang telah dibeli;
b) melakukan perbuatan yang menyebabkan berkurangnya nilai barang milik client ;
c) tidak mengadakan peleburan, penggabungan atau pengambilalihan badan hukum perusahaan lain;
d) memperluas atau mempersempit usaha client ;
e) mengalihkan asset client ;
f) menimbulkan utang baru, kecuali utang yang berkenaan dengan transaksi sehari-hari client ;
g) memohon likuidasi atau memperkecil modal;
h) membebani asset client untuk kepentingan perjanjian;
i) mengadakan  perjanjian  mengenaui  asset client dengan  pihak  III  secara  merugikan factor selaku pihak yang berpiutang;
j) mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran tanpa persetujuan factor .
C.  Klausul-Klausul  yang  Tidak  Memberikan  Perlindungan  Seimbang  dalam  Perjanjian  Anjak Piutang ( Factoring)
Dari  beberapa  klausula  pada  bagian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  hak factor terhadap client sangat  besar  dibandingkan  hak client terhadap factor .  Apabila  dilihat  dari  sisi  kewajiban,  maka  tentu kewajiban client menjadi sangat besar dibandingkan dengan kewajiban factor . Hal  ini  tentu  dapat  dipahami,  karena factor adalah  sebagai  pihak  yang  membeli  piutang  dagang client dan  berhak  memperoleh  pembayaran  atas  pembiayaan  yang  telah  dikeluarkan  kepada client .  Akan tetapi  disepakati  akan  besarnya  kewajiban client kepada factor bukan  bermakna  telah  tercapai keseimbangan dalam perlindungan,  terlebih client dalam hal ini adalah sebagai pihak yang membutuhkan dana dalam rangka memperlancar arus kas, sehingga banyak klausula yang berpotensi kurang memberikan perlindungan, khususnya bagi pihak client . Adapun  bagi  pihak factor ,  sesuai  dengan  kewajibannya  adalah  membayar  utang  dagang  kepada client , maka hak yang utama adalah memperoleh pemberitahuan bahwa telah terjadi pengalihan atas utang dagang tersebut.
Berikut  adalah  klausula  yang  tidak  memberikan  perlindungan  seimbang  bagi  para  pihak  dalam perjanjian anjak piutang ( factoring ):
1.  Klausul  Kewenangan Factor untuk  Menolak  Harga  Pembelian  Piutang  atau  Membayar  Harga Pembelian Piutang dengan Harga yang Dipandang Baik oleh Factor
Klausula  ini  dipandang  sebagai  kurang  memberikan  kedudukan  seimbang  karena  bertentangan dengan klausula yang disepakati sebelumnya, dimana harga pembelian ini mengikuti ayat yang menyatakan nilai piutang (dengan disertai nominal tertentu) dengan harga pembelian (dengan disertai nominal tertentu) yang dibeli factor . Dengan adanya ayat  yang menyatakan factor berhak menolak membayar harga pembelian piutang atau  membayar  harga  pembelian  piutang  dengan  harga  yang  dipandang  baik  oleh factor apabila  menurut pertimbangan factor piutang yang bersangkutan tidak layak dibayar atau hanya layak dibayar dengan harga yang  dipandang  baik  oleh factor ,  maka  berarti  kesepakatan  harga  pembelian  yang  ada  pada  ayat sebelumnya belum mencapai kesepakatan.
Klausul yang demikian  hanya memperlihatkan bahwa factor selaku pihak lembaga keuangan yang memberikan  pembiayaan  berada  dalam  posisi  yang  kuat.  Tentu  saja  pencantuman  klausula  ini  dan pelaksanaannya dapat digugat oleh pihak client .
Dari perspektif KUHPerdata pencantuman klausula ini yang memberikan kewenangan pada pihak factor untuk menghentikan secara sepihak atau menentukan secara sepihak tentu bertentangan dengan azas itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dan menyinggung rasa keadilan.
2.  Klausula Hak Factor untuk Menarik kembali dari Client Harga pembelian Piutang/tagihan yang Belum Jatuh Tempo Apabila Factor Menganggap Client dalam Kondisi Wanprestasi Seperti halnya pada klausula pertama, menarik kembali dari client harga pembelian menunjukkan factor selaku  pihak  lembaga  keuangan  yang  memberikan  pembiayaan  berada  dalam  posisi  yang  kuat  dan bertentangan  dengan  azas  itikad  baik  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata,  dan  menyinggung rasa keadilan. Alasan adanya kondisi wanprestasi oleh client memang dapat dibenarkan, akan tetapi adanya kalimat “Apabila Factor menganggap Client dalam kondisi wanprestasi” adalah suatu hal yang tidak tepat. Penentuan  bahwa client telah  melakukan  wanprestasi  tidak  dapat  hanya  berdasar  pada  kata-kata “apabila factor menganggap...”,  tetapi  harus  diuraikan  secara  terperinci  kondisi  seperti  apa  yang dikategorikan sebagai wanprestasi.
Hal di atas akan lebih jelas lagi apabila dikaitkan dengan hukum pembuktian. Apabila pembuktian kondisi  wanprestasi client secara  sepihak  ditentukan  oleh  pihak factor semata,  maka  semakin  tidak memberikan perlindungan bagi client .
Azas  hukum  pembuktian  sebagaimana  diatur  dalam  KUHPerdata  dan  Hukum  Acara  Perdata menghendaki agar pihak yang dirugikan karena terjadinya kelalaian oleh pihak lain, membuktikan tentang telah dilakukannya kelalaian atau wanprestasi oleh pihak lainnya.
3.  Klausula  Hak Factor untuk  Memilih  dan  Merubah  Cara  Perhitungan  Bunga  dan  Bunga keterlambatan,  serta  Cara  Mencatat  atau  Membukukan  semua  Transaksi  yang  Berhubungan dengan Perjanjian
Sesuai  dengan  azas  kepatutan  dan  itikad  baik, Factor seharusnya  tidak  menentukan  sendiri perhitungan bunga dan bunga keterlambatan, serta cara mencatat atau membukukan semua transaksi yang berhubungan dengan perjanjian.
Aturan-aturan  dasar  bagi  berlakunya  syarat-syarat  perjanjian  (jika  pun  perjanjian factoring ini dalam bentuk baku) dan mengenai Pasal 1320 KUHPerdata tentang harus adanya terlebih dahulu “suatu hal tertentu”  dan  tentang  berlakunya  azas  konsensualisme  bagi  mengikatnya  suatu  perjanjian,  berlaku  pula untuk klausula ini.
Agar client terikat  kepada  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku  berkaitan  dengan    bunga,  bunga keterlambatan  dan  cara  mencatat  serta  membukukan,  maka  haruslah  syarat  dan  ketentuan  tersebut diusahakan  oleh factor untuk  terlebih  dahulu  diketahui  dan  dipahami  oleh client .  Tanpa  terlebih  dahulu diketahui oleh client , maka client dapat meminta pengadilan agar syarat dan ketentuan itu diabaikan karena dirasa merugikan pihaknya.
Harus  dapat  dipahami  mengapa  syarat  dan  ketentuan  tentang factoring ini  harus  terlebih  dahulu diketahui  dan  dipahami  oleh client agar  dapat  mengikatnya.  Di  Indonesia  belum  ada  pembakuan  isi  atas perjanjian factoring ,  sehingga  sangat  dimungkinkan  terjadinya  perjanjian  yang  berbeda  dari  tiap-tiap perusahaan pembiayaan.
Selain  hal  di  atas,  penetapan  bunga  secara  sepihak  oleh factor dapat  merugikan  pihak client . Bukan  saja  berkaitan  dengan  jumlah  bunga,  tetapi  juga  cara  perhitungan.  Pada  beberapa  perjanjian ditentukan  bunga  diperhitungkan  dengan  per  annum,  juga  ditentukan  dasar  jumlah  hari  tingkat  bunga tersebut  dihitung,  yaitu  atas  360  hari  setahun.  Apabila  dasar  perhitungan  360  hari  setahun,  maka pembebanan bunga akan lebih tinggi daripada apabila dipakai 365 hari setahun, karena angka penyebutnya lebih kecil.
4.  Klausula  Penentuan  Bunga  Keterlambatan  dapat  Dikategorikan  sebagai  Bunga  Berganda  yang Bertentangan dengan Pasal 1251 KUHPerdata
Bunga  berganda,  bunga  majemuk  atau  bunga  berbunga,  yaitu  bunga  yang  dibebankan  terhadap bunga yang tertunggak adalah lazim dalam dunia perbankan. Dalam perjanjian factoring , klausula ini juga dimunculkan yang dibebankan atas bunga yang tertunggak dalam periode tertentu.
Pembebanan  bunga  atas  bunga    dimungkinkan  dalam  KUHPerdata  sebagaimana  tertuang  pada Pasal 1251 KUHPerdata, namun dibatasi sebagaimana bunyi Pasal 1251 KUHPerdata yaitu:
Bunga  dari  uang  pokok  yang  dapat  ditagih  dapat  pula  menghasilkan  bunga,  baik  karena  suatu permintaan di muka pengadilan, maupun karena persetujuan khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut bunga yang harus dibayar untuk satu tahun.
Dari  Pasal  tersebut,  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  adalah:  bunga  yang  dapat  dibebani bunga  merupakan  bunga  dari  uang  pokok  (pinjaman  pokok).  Dengan  demikian  bunga  atas  bunga  yang berasal  dari  bunga  tidak  dibenarkan.  Dalam  hal  ini  yang  perlu  dicermati  adalah  apakah  bunga  berganda dalam  perjanjian  anjak  piutang  ( factoring )    ini  hanya  bersumber  dari  bunga  dari  perjanjian  pokok,  bukan bunga  atas  bunga  yang  berasal  dari  bunga.  Selanjutnya  bunga  hanya  dapat  dibebankan  atas  bunga  yang harus dibayar untuk satu tahun, bukan bunga yang dihitung harian atau bulanan, serta harus diperjanjikan sebelumnya,  dimana  apabila  tidak  diperjanjikan  sebelumnya,  maka  hanya  dapat  dibebankan  berdasarkan putusan pengadilan.
Ketentuan  Pasal  1251  adalah  bersifat  dwinged  atau  memaksa,  sehingga  jelas  tidak  dapat disimpangi, karena apabila disimpangi tidak menutup kemungkinan pihak client menggunakan dasar 1365 KUHPerdata menyatakan factor melakukan perbuatan melawan hukum. 5. Klausula Denda Keterlambatan Merupakan Bunga Terselubung
Berkaitan  dengan  bunga  keterlambatan,  Mahkamah  Agung  dalam  putusannya  Nomor 2027K/Pdt./1984  tanggal  23  April  1986  telah  memutuskan  bahwa  denda  keterlambatan  yang  telah diperjanjikan  sebelumnya  oleh  para  pihak  atas  keterlambatan  pembayaran  pokok  merupakan  bunga terselubung,  maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karenanya tuntutan atas pembayaran tersebut harus ditolak. 17
Pada  perjanjian  anjak  piutang  dengan  judul  “Denda  Keterlambatan”,  disebutkan  dengan  tegas: “Apabila client tidak melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran yang timbul berdasarkan perjanjian ini pada waktu yang telah ditentukan, maka client dikenakan denda sebesar ...% pertahun yang dihitung harian
17 Mahkamah Agung RI Nomor 2027/K/Pdt/1984 tgl. 23 April 1986; Pangadilan Tinggi Nomor 659/1983/PT, tgl. 24 April  1984;  Pengadilan  Negeri  Nomor  372/1982/G,  tgl.  28  Juni  1983;  dimuat  dalam  Varia  Pengadilan  Nomor  13 Oktober 1986, dalam Syahdeini, Sutan Remy, opcit, hlm. 233
dari  seluruh  kewajiban  yang  belum  terpenuhi,  terhitung  sejak  tanggal  jatuh  temponya  jumlah  yang  harus dibayar tersebut hingga seluruh jumlah tersebut lunas dibayar”
Dari  putusan  tersebut,  adalah  menarik  pernyataan  dari  Syahdeini  bahwa  pendirian  Mahkamah Agung  ini  merupakan  bukti  bahwa  pengadilan  Indonesia  menganut  pendirian  bahwa  sekalipun  suatu perjanjian telah ditandatangani oleh kedua belah pihak namun tidaklah para pihak terikat sepenuhnya pada perjanjian itu sebagaimana menurut azas pacta sunt servanda yang ditentukan oleh Pasal 1338 KUHPerdata dan  azas  kebebasan  berkontrak  yang  tidak  terbatas.  Isi  dari  suatu  perjanjian  masih  harus  diuji  apakah terdapat  syarat-syarat  atau  ketentuan  yang  bertentangan  dengan  azas-azas  yang  berlaku  bagi  suatu perjanjian selain azas pacta sunt servanda dan azas kebebasan berkontrak, yaitu azas keadilan, konsensus, ketertiban  umum,  kepatutan  atau  itikad  baik. 18 Bahkan  untuk  perjanjian  anjak  piutang  ( factoring ) diperlukan  pengkajian  bukan  sekedar  berlaku  azas-azas  yang  umum  sebagaimana  tertuang  dalam KUHPerdata tetapi juga azas yang khas berlaku bagi perjanjian tidak bernama ini.
6.  Klausula  Kewajiban Client untuk  Bersedia  Memberikan  Jaminan  Tambahan  dalam  Bentuk Apapun Sebagaimana Diminta Factor
Jaminan  tambahan  dalam  bentuk  apapun  di  atas  bermakna  telah  adanya  kesepakatan  mengenai jaminan utama yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagaimana ditentukan mengenai “hal tertentu” dalam perjanjian  dimaksudkan  oleh  KUHPerdata  bahwa  semua  jenis  perjanjian  melibatkan  adanya  keberadaan kebendaan  tertentu.  Kebendaan  tersebut  harus  sudah  ditentukan  jenisnya  seperti  yang  dimaksud  dalam Pasal  1333  KUHPerdata.  Syarat  kebendaan  yang  telah  ditentukan  tersebut  berlaku  pada  setiap  perjanjian yang dibuat tanpa terkecuali, yaitu perjanjian untuk memberikan sesuatu maupun perjanjian untuk berbuat ataupun  tidak  berbuat  sesuatu.  Dengan  demikian  dalam  hal  jaminan,  juga  berlaku  persyaratan  tersebut, yaitu: barang yang menjadi objek jaminan sudah dapat ditentukan atau dihitung, walaupun barang itu dapat juga berupa barang yang baru akan ada di kemudian hari.
7.  Klausula  Eksemsi  yang  Bertujuan  untuk  Membebaskan  atau  Membatasi  Tanggungjawab  Salah Satu Pihak Terhadap Gugatan Pihak Lainnya
Dalam 5 perjanjian factoring terdapat klausula yang dapat dikategorikan sebagai klausula eksemsi. Contohnya  adalah  klausula  yang  membebaskan factor dari  segala  tuntutan  yang  timbul  dari  pihak konsumen,  dan  tuntutan  tersebut  menjadi  beban  tanggungjawab  serta  resiko client ,  sehingga client dalam perjanjian  anjak  piutang  ( factoring )    perlu  menyatakan  dengan  tegas  akan  melepaskan factor dari  segala tuntutan dimaksud.
Hal tersebut tentu tidak dapat dibenarkan karena tuntutan dari pihak konsumen tidak selalu timbul dari  hubungan  antara client dengan  konsumen,  dapat  pula  timbul  karena  perbuatan factor .  Sebagaimana diketahui dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh factor , mulai dari pengadministrasian sampai penagihan,  walaupun  telah  disetujui  oleh client belum  tentu  nyaman  bagi  pihak  konsumen.  Terlebih  lagi pemberitahuan  kepada  konsumen  hanya  terbatas  kepada  adanya  pengalihan  piutang  dari client kepada factor beserta pemberitahuan alamat factor dimana konsumen nanti akan membayar tagihan utang dagang. Ditinjau  dari  UU  Perlindungan  Konsumen,  mewajibkan client menanggung  tuntutan  tersebut sehingga  menjadi  beban  tanggungjawab  serta  resiko client merupakan  klausula  baku  yang  tidak diperbolehkan karena hal itu merupakan bentuk pembatasan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan pengurangan  tanggung  jawab,  dimana  hal  ini  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  18  (1)  a  UUPK. Klausula  ini  juga  tampak  hanya  menekankan  pada  kepentingan factor ,  hal  ini  jelas  bertentangan  dengan hak client sebagai konsumen dalam Pasal 4(g) UUPK bahwa konsumen berhak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif.
Sebenarnya  beberapa  klausula  yang  menyatakan  bahwa client dibebani  pembayaran  biaya  yang timbul  dari  perjanjian  ini,  pada  Pasal  ini  disebut  biaya  notaris  dan  biaya  lainnya,  juga  merupakan  bentuk klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 UUPK.
8.  Klausula Hak Factor atas Pemberian Kuasa yang Tidak Terbatas Berkaitan dengan kuasa, kuasa yang diberikan adalah: Client memberi kuasa dengan hak substitusi kepada factor untuk  membuat  dan  melaksanakan  pengalihan  piutang/tagihan  dan  menandatangani perjanjian-perjanjian,  akta-akta  dan  dokumen  untuk  dan  atas  nama client ,  memperoleh  pembayaran tagihan/piutang,  mengeluarkan,  menerbitkan  atau  mengendosir  cak  atau  surat  berharga  lainnya,  untuk mengajukan  tuntutan  atau  membela client dalam  sengketa  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  dan untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang menurut pertimbangan factor atas piutang atau tagihan yang
18 Ibid , hlm. 234
dibelinya dari client , atau atas jaminan-jaminan yang timbul berkenaan dengan perjanjian dan/atau kontrak tersebut untuk menjamin dilaksanakannya kewajiban-kewajiban client . Selanjutnya pada klausula tersebut terdapat pernyataan bahwa Client sepakat dan mengikatkan diri untuk  menerima,  menyetujui  serta  mengakui  segala  sesuatu  tindakan  yang  telah  dilakukan  oleh factor berdasarkan  kuasa  yang  diberikannya  kepada factor sebagai  sah  adanya.  Serta  kuasa  yang  diberikan berdasarkan perjanjian ini sebagaimana diuraikan di atas, tidak dapat dicabut kembali dan atau dibatalkan dengan alasan apaun juga, dan tidak akan berakhir  karena  sebab apapun juga termasuk  sebab-sebab  yang dimuat dalam Pasal 1813 KUHPerdata, sampai seluruh piutang/tagihan  yang dialihkan oleh client kepada factor lunas.
Dalam  KUHperdata,  Pasal  1796  menyatakan  bahwa  pemberian  kuasa  yang  dirumuskan  dalam kata-kata  umum,  hanya  meliputi  perbuatan-perbuatan  pengurusan.  Karena  perumusan  klausul  tersebut sangat  umum  dan  tidak  menyebutkan  dalam  bidang  apa  saja,  maka  dalam  perjanjian  anjak  piutang ( factoring )  harus dibatasi juga hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan.
Apabila  dilihat  dari  perjanjian,  terdapat  beberapa  kuasa  yang  tidak  sekedar  pengurusan  bahkan menyebutkan  kegiatan  lain  yang  tidak  terlihat  pembatasannya.  Pembuatan  kuasa  tersebut  harus  dengan tegas  dan  khusus  menyebutkan  tindakan-tindakan  dan  kewenangan  apa  saja  yang    boleh  dilakukan  oleh factor . Factor harus  dengan  itikad  baik  menjalankan  kuasa  tersebut  dan  tidak  melakukan  tindakan  yang dapat  merugikan factor .  Sehingga  selain  azas  itikad  baik,  juga  dibatasi  pada  tindakan  pengurusan sebagaimana dalam Pasal 1796 KUHPerdata dimana tindakan pengurusan itu harus ditentukan sebelumnya di  dalam  pemberian  kuasa.  Tindakan factor yang  melampaui  batas  yang  ditentukan  oleh  Pasal  1796 KUHPerdata  akan  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  yang  apabila  menimbulkan kerugian bagi client dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. 9. Klausula Hak Factor untuk Mendebet Rekening Client dalam Jumlah Sesuai dengan Perhitungan Factor
Klausula  yang  menyatakan  bahwa Factor berhak  mendebet  rekening client untuk  jumlah  sesuai dengan perhitungan factor , yaitu baik jumlah pokok, bunga serta seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari  adanya  perjanjian  ini  termasuk  segala  kewajiban client sebagai  penjamin/penanggung  dari  seluruh kewajiban konsumen atau dari client sendiri, adalah klausula  yang  menunjukkan adanya kedudukan  yang tidak seimbang di antara para pihak.
Sebagaimana  pada  penjelasan  sebelumnya  tentu  saja  pencantuman  klausula  ini  dan pelaksanaannya  dapat  digugat  oleh  pihak client t,  karena  dari  perspektif    KUHPerdata  pencantuman klausula  ini  yang  memberikan  kewenangan  pada  pihak factor untuk  mendebet  dengan  penentuan  secara sepihak atau menentukan secara sepihak tentu bertentangan dengan azas itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dan menyinggung rasa keadilan. Karena belum tentu apa yang diperhitungkan dan dicatat oleh pihak factor selalu benar.
10. Klausula yang Tidak memberikan Kedudukan dan Perlindungan Seimbang bagi Konsumen Terdapat beberapa klausula yang menunjukkan ketidakseimbangan bagi pihak konsumen.Sebagaimana diketahui kewajiban konsumen adalah membayar sesuai perjanjian dengan Client , adapun haknya adalah menerima pemberitahuan apabila terjadi perjanjian anjak piutang antara pihak factor dengan client ,  sehingga  apabila  konsumen  akan  melakukan  pembayaran  akan  dilakukan  langsung  kepada factor , dan tidak kepada client karena telah dialihkannya piutang client . Beberapa klausula tersebut antara lain adalah:
a) Kewajiban  konsumen  untuk  mampu  membayar  utangnya  setiap  saat.  Hal  ini  tentu  tidak  dapat dibenarkan  karena  pembayaran  yang  akan  dilakukan  oleh  konsumen  memiliki  waktu  yang  sudah diperjanjikan sebelumnya.
b) Konsumen tidak dalam keadaan pailit. Untuk menentukan keadaan pailit bukan hanya berasal dari pihak  pemohon,  tetapi  juga  dari  pihak  kreditur,  sehingga  menuntut  konsumen  tidak  pailit seharusnya diberi pembatasan atas siapa yang mengajukan pailit atas konsumen.
c) Konsumen  tidak  akan  melakukan  tindakan  atau  hal-hal  yang  tidak  dapat  disetujui factor .  Karena peralihan  piutang  dari client kepada factor tidak  harus  atas  persetujuan  konsumen,  maka  apabila factor melarang konsumen melakukan tindakan atau hal-hal yang tidak dapat disetujui factor adalah hal  yang  tidak  lazim,  khususnya  tidak  disebutkan  secara  terperinci  tindakan  atau  hal-hal  apa  saja yang tidak dapat disetujui factor tersebut.
d) Konsumen tidak akan menghentikan atau mengancam untuk menghentikan usahanya dengan alasan apapun  juga.  Seperti  pada  analisis  sebelumnya  peralihan  piutang  dari client kepada factor tidak harus  atas  persetujuan  konsumen,  maka  apabila factor melarang  konsumen  menghentikan  atau
mengancam untuk menghentikan usahanya dengan alasan apapun juga adalah hal yang tidak lazim, karena menghentikan suatu usaha dapat disebabkan karena berbagai faktor.
D.  Klausul-Klausul  Alternatif  yang  Memberikan  Perlindungan  Seimbang  dalam  Perjanjian  Anjak Piutang ( Factoring )
Berdasar  kepada  apa  yang  telah  terluang  pada  pembahasan  di  atas,  berikut  adalah  klausula alternatif  yang  dapat  dicantumkan  pada  perjanjian  anjak  piutang  ( factoring )    dengan  tetap  memberikan perlindungan seimbang bagi para pihak.
1. Klausul  Kewenangan Factor untuk  Menolak  Harga  Pembelian  Piutang  atau  Membayar  Harga Pembelian  Piutang  dengan  Harga  yang  Dipandang  Baik  oleh Factor Harus  Berdasar Pembuktian dari Factor dan memperoleh Persetujuan dari Client Klausula  kurang  memberikan  kedudukan  seimbang  karena  bertentangan  dengan  klausula  yang disepakati  sebelumnya.  Karena  apabila factor menolak  membayar  harga  pembelian  piutang  apabila menurut  pertimbangan factor piutang  yang  bersangkutan  tidak  layak  dibayar  atau  hanya  layak  dibayar dengan harga  yang dipandang baik oleh factor , maka berarti kesepakatan harga pembelian  yang ada pada sebelumnya belum mencapai kesepakatan.
Pencantuman  klausula  ini  dapat  tetap  dicantumkan  dengan  syarat  bahwa factor dalam  menolak harga pembelian  yang telah disepakati dapat dilanjutkan apabila terdapat bukti  yang kuat bahwa  memang telah  terjadi  penilaian  yang  tidak  wajar  atas  harga  pembelian  yang  sudah  disepakati  bersama,  disertai dengan persetujuan dari client , sehingga bukan hanya sekedar harga yang dipandang baik oleh factor saja Dengan  demikian  klausul  ini  akan  memberikan  kedudukan  yang  lebih  seimbang  diantara  para pihak, dan tidak bertentangan dengan azas itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dan menyinggung rasa keadilan.
2. Klausula  Kondisi  Wanprestasi  Sebagai  Dasar  Bagi    Hak Factor Untuk  Menarik  Kembali  dari Client Harga pembelian Piutang/tagihan yang Belum Jatuh Tempo
Menarik kembali dari client harga pembelian menunjukkan factor selaku pihak lembaga keuangan yang  memberikan  pembiayaan  berada  dalam  posisi  yang  kuat  dan  bertentangan  dengan  azas  itikad  baik yang  dimaksud  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata,  dan  menyinggung  rasa  keadilan.  Penentuan  bahwa client telah  melakukan  wanprestasi  tidak  dapat  hanya  berdasar  pada  kata-kata  “apabila factor menganggap...”, tetapi harus diuraikan secara terperinci kondisi seperti apa yang dikategorikan sebagai wanprestasi.
3. Klausula  Hak Factor untuk  Memilih  dan  Merubah  Cara  Perhitungan  Bunga  dan  Bunga keterlambatan,  serta  Cara  Mencatat  atau  Membukukan  Semua  Transaksi  yang  Berhubungan dengan Perjanjian Harus Diketahui dan Dipahami Client Dengan  dasar  bahwa  aturan-aturan  dasar  bagi  berlakunya  syarat-syarat  perjanjian  (jika  pun perjanjian factoring ini  dalam  bentuk  baku)  dan  mengenai  Pasal  1320  KUHPerdata  tentang  harus  adanya terlebih  dahulu  “suatu  hal  tertentu”  dan  tentang  berlakunya  azas  konsensualisme  bagi  mengikatnya  suatu perjanjian, berlaku pula untuk klausula ini.
Dengan  demikian  agar client terikat  kepada  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku  berkaitan  dengan bunga,  bunga  keterlambatan  dan  cara  mencatat  serta  membukukan,  maka  haruslah  syarat  dan  ketentuan tersebut  diusahakan  oleh factor untuk  terlebih  dahulu  diketahui  dan  dipahami  oleh client .  Tanpa  terlebih dahulu diketahui oleh client , maka client dapat meminta pengadilan agar syarat dan ketentuan itu diabaikan karena dirasa merugikan pihaknya.
Adapun berkaitan dengan bunga secara sepihak, harus pula dijelaskan jumlah hari dalam setahun yang dipergunakan dalam perhitungan, karena pada beberapa lembaga keuangan terdapat penggunaan yang berbeda, yaitu 360 dan 365 hari
4. Pembatasan  Pada  Klausula  Penentuan  Bunga  Keterlambatan  Sesuai  dengan  Pasal  1251 KUHPerdata
Sesuai dengan Pasal 1251 KUHPerdata, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah: bunga yang dapat dibebani bunga  merupakan bunga dari uang pokok (pinjaman pokok). Dengan demikian bunga atas bunga yang berasal dari bunga tidak dibenarkan. Dalam hal ini yang perlu dicermati adalah apakah bunga berganda  dalam  perjanjian factoring ini  hanya  bersumber  dari  bunga  dari  perjanjian  pokok,  bukan  bunga atas  bunga  yang  berasal  dari  bunga.  Selanjutnya  bunga  hanya  dapat  dibebankan  atas  bunga  yang  harus dibayar  untuk  satu  tahun,  bukan  bunga  yang  dihitung  harian  atau  bulanan,  serta  harus  diperjanjikan sebelumnya,  dimana  apabila  tidak  diperjanjikan  sebelumnya,  maka  hanya  dapat  dibebankan  berdasarkan putusan pengadilan.

## 5. Menghapus Klausula Denda Keterlambatan Karena Merupakan Bunga Terselubung
Sebagaimana  keputusan  Berkaitan  Mahkamah  Agung  Nomor  2027K/Pdt./1984  tanggal  23  April 1986,  denda  keterlambatan  yang  telah  diperjanjikan  sebelumnya  oleh  para  pihak  atas  keterlambatan pembayaran pokok merupakan bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karenanya tuntutan atas pembayaran tersebut harus ditolak. 19 .
Dari  putusan  tersebut,  merupakan  bukti  bahwa  pengadilan  Indonesia  menganut  pendirian  bahwa sekalipun  suatu  perjanjian  telah  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  namun  tidaklah  para  pihak  terikat sepenuhnya pada perjanjian itu sebagaimana menurut azas pacta sunt servanda yang ditentukan oleh Pasal 1338 KUHPerdata dan azas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas. Isi dari suatu perjanjian masih harus diuji  apakah  terdapat  syarat-syarat  atau  ketentuan  yang  bertentangan  dengan  azas-azas  yang  berlaku  bagi suatu  perjanjian  selain  azas pacta  sunt  servanda dan  azas  kebebasan  berkontrak,  yaitu  azas  keadilan, konsensus, ketertiban umum, kepatutan atau itikad baik.
6. Adanya  Batasan  Klausula  Kewajiban Client untuk  Bersedia  Memberikan  Jaminan  Tambahan dalam Bentuk Apapun Sebagaimana Diminta Factor
Jaminan  tambahan  dalam  bentuk  apapun  bermakna  belum  dapat  ditentukan  jenis  seperti  yang dimaksud  dalam  Pasal  1333  KUHPerdata.  Syarat  kebendaan  yang  telah  ditentukan  tersebut  berlaku  pada setiap  perjanjian  yang  dibuat  tanpa  terkecuali,  yaitu  perjanjian  untuk  memberikan  sesuatu  maupun perjanjian untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian dalam hal jaminan, juga berlaku persyaratan  tersebut,  yaitu:  barang  yang  menjadi  objek  jaminan  sudah  dapat  ditentukan  atau  dihitung, walaupun barang itu dapat juga berupa barang yang baru akan ada di kemudian hari.
7. Klausula Eksemsi yang Bertujuan untuk Membebaskan atau Membatasi Tanggungjawab Salah Satu Pihak Terhadap Gugatan Pihak Lainnya Tidak Dapat Dibenarkannya
Klausula  yang  membebaskan factor dari  segala  tuntutan  yang  timbul  dari  pihak  konsumen,  dan tuntutan  tersebut  menjadi  beban  tanggungjawab  serta  risiko client ,  sehingga factor dari  segala  tuntutan dimaksud  adalah  tidak  dapat  dibenarkan.  Jikapun  diperbolehkan  harus  ada  batasan  tuntutan  dari  pihak konsumen  terbatas  alasan  tertentu,  karena  tidak  adanya  batasan  tuntutan    artinya  juga  tidak  ada  batasan tanggungjawab dan risiko client yang bermakna tidak memberikan perlindungan bagi pihak client .
8. Klausula  Pemberian Kuasa harus terbatas pada Hal Pengurusan
Dalam  KUHperdata,  Pasal  1796  menyatakan  bahwa  pemberian  kuasa  hanya  meliputi  perbuatan- perbuatan  pengurusan.  Karena  perumusan  klausul  tersebut  sangat  umum  dan  tidak  menyebutkan  dalam bidang  apa  saja,  maka  dalam  perjanjian  anjak  piutang  ( factoring )    harus  dibatasi  juga  hanya  meliputi perbuatan-perbuatan  pengurusan  dan  disebutkan  dengan  jelas  meliputi  apa  saja  perbuatan  pengurusan tersebut.
Kuasa yang terbatas pada pengurusan antara lain adalah:
a) Client memberi  kuasa  dengan  hak  substitusi  kepada factor untuk  membuat  dan  melaksanakan pengalihan  piutang/tagihan  dan  menandatangani  perjanjian-perjanjian,  akta-akta  dan  dokumen untuk dan atas nama client ,
b) Client memberi  kuasa  dengan  hak  substitusi  kepada factor untuk  memperoleh  pembayaran tagihan/piutang, mengeluarkan, menerbitkan atau mengendosir cek atau surat berharga lainnya,
c) Client memberi kuasa dengan hak substitusi kepada factor untuk untuk mengajukan tuntutan atau membela client dalam sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.
9. Pemberian Kesempatan Bagi Client Apabila Tidak Sepakat Pada Jumlah Debet Rekening  Atas Perhitungan Factor Klausula  yang  menyatakan  bahwa Factor berhak  mendebet  rekening client untuk  jumlah  sesuai dengan perhitungan factor , yaitu baik jumlah pokok, bunga serta seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari  adanya  perjanjian  ini  termasuk  segala  kewajiban client sebagai  penjamin/penanggung  dari  seluruh kewajiban  konsumen  atau  dari client sendiri,  harus  di  adalah  klausula  yang  menunjukkan  adanya kedudukan yang tidak seimbang di antara para pihak.
Karena  belum  tentu  apa  yang  diperhitungkan  dan  dicatat  oleh  pihak factor selalu  benar,  maka adalah lebih bijaksana apabila dalam klausula ini diberikan kesempatan bagi client untuk menolak apabila terjadi perbedaan dalam jumlah perhitungan antara Factor dengan Client .
19 Mahkamah Agung RI Nomor 2027/K/Pdt/1984 tgl. 23 April 1986; Pangadilan Tinggi Nomor 659/1983/PT, tgl. 24 April  1984;  Pengadilan  Negeri  Nomor  372/1982/G,  tgl.  28  Juni  1983;  dimuat  dalam  Varia  Pengadilan  Nomor  13 Oktober 1986, dalam Syahdeini, Sutan Remy, opcit , hlm. 233
10. Klausula yang Memberikan Kedudukan dan Perlindungan Seimbang Bagi Konsumen
Pada pembahasan sebelumnya terdapat beberapa klausula  yang  menunjukkan  ketidakseimbangan bagi pihak konsumen. Konsumen berkewajiban membayar sesuai perjanjian dengan Client , adapun haknya adalah menerima pemberitahuan apabila terjadi perjanjian anjak piutang antara pihak factor dengan client , sehingga apabila konsumen akan melakukan pembayaran akan dilakukan langsung kepada factor , dan tidak kepada client karena telah dialihkannya piutang client .
Beberapa alternatif atas klausula tersebut adalah: Kewajiban konsumen untuk membayar utangnya pada  saat  dan  dalam  jumlah  yang  telah  disepakati  sebelumnya.;  Konsumen  tidak  mengajukan  kepailitan bagi  dirinya  sendiri;  Konsumen  tidak  akan  melakukan  tindakan  atau  hal-hal  yang  tidak  dapat  disetujui factor .  Dimana  tindakan-tindakan  tersebut  diperinci  sehingga  jelas  dan  disetujui  oleh  para  pihak; Konsumen  tidak  akan  menghentikan  atau  mengancam  untuk  menghentikan  usahanya  dengan  alasan  yang dibuat secara terperinci, karena dimungkinkan usaha konsumen berhenti karena faktor di luar kemampuan konsumen.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1. Dalam  perjanjian  anjak  piutang  ( factoring )  terdapat  beberapa  klausul  yang  tidak  memberikan perlindungan  seimbang,  dimana  lebih  banyak  merugikan  pihak client berdasar  rumusan-rumusan menurut KUHPerdata. Klausula itu adalah:
a. Klausul  kewenangan factor untuk  menolak  harga  pembelian  piutang  atau  membayar  harga pembelian piutang dengan harga yang dipandang baik oleh factor
b. Klausula  hak factor untuk  menarik  kembali  dari client harga  pembelian  piutang/tagihan  yang belum jatuh tempo apabila factor menganggap client dalam kondisi wanprestasi
c. Klausula  hak factor untuk  memilih  dan  merubah  cara  perhitungan  bunga  dan  bunga keterlambatan, serta cara mencatat atau membukukan semua transaksi yang berhubungan dengan perjanjian
d. Klausula penentuan bunga keterlambatan yang dapat dikategorikan sebagai bunga berganda yang bertentangan dengan Pasal 1251 KUHPerdata
e. Klausula denda keterlambatan merupakan bunga terselubung
f. Klausula  kewajiban client untuk  bersedia  memberikan  jaminan  tambahan  dalam  bentuk  apapun sebagaimana diminta factor
g. Klausula eksemsi  yang bertujuan  untuk  membebaskan atau  membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya
h. Klausula hak factor atas pemberian kuasa yang tidak terbatas
i. Klausula  hak factor untuk  mendebet  rekening client dalam  jumlah  sesuai  dengan  perhitungan factor
j. Klausula yang tidak memberikan kedudukan dan perlindungan seimbang bagi konsumen
2. Alternatif yang dapat diberikan yang dapat memberikan perlindungan seimbang dalam perjanjian anjak piutang ( factoring ) adalah:
a. Klausul  kewenangan factor untuk  menolak  harga  pembelian  piutang  atau  membayar  harga pembelian piutang dengan harga yang dipandang baik oleh factor harus berdasar pembuktian dari factor dan memperoleh persetujuan dari client
b. Klausula  kondisi  wanprestasi  sebagai  dasar  bagi    hak factor untuk  menarik  kembali  dari client harga pembelian piutang/tagihan yang belum jatuh tempo
c. Klausula  hak factor untuk  memilih  dan  merubah  cara  perhitungan  bunga  dan  bunga keterlambatan, serta cara mencatat atau membukukan semua transaksi yang berhubungan dengan perjanjian harus diketahui dan dipahami client
d. Pembatasan pada klausula penentuan bunga keterlambatan  sesuai dengan Pasal 1251 KUHperdata
e. Menghapus klausula denda keterlambatan karena merupakan bunga terselubung
f. Adanya  batasan  klausula  kewajiban client untuk  bersedia  memberikan  jaminan  tambahan  dalam bentuk apapun sebagaimana diminta factor
g. Klausula eksemsi  yang bertujuan  untuk  membebaskan atau  membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya tidak dapat dibenarkannya
h. Klausula  pemberian kuasa harus terbatas pada hal pengurusan
i. Pemberian  kesempatan  bagi client apabila  tidak  sepakat  pada  jumlah  debet  rekening    atas perhitungan factor
j. Klausula yang memberikan kedudukan dan perlindungan seimbang bagi konsumen

## B. Saran
Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:
1. Bagi  pembuat  kebijakan  diperlukan  adanya  aturan  yang  berisi  aspek-aspek  materiel  atas  pembiayaan anjak  piutang  ( factoring )  ini,  khususnya  tentang  aspek  perjanjian  karena  anjak  piutang  ( factoring ) sebagai perjanjian tidak bernama.
2. Bagi perusahaan factor hendaknya lebih  memperhatikan dan  mentaati ketentuan  yang  terdapat dalam KUHPerdata  maupun  UU  lainnya  (misalnya  UU  Perlindungan  Konsumen)  dalam  merumuskan perjanjian anjak piutang ( factoring ).
3. Bagi Client dan  Konsumen  hendaknya  lebih  memperhatikan  dan  memperjuangkan  hak-haknya sehingga  memperoleh  kedudukan  dan  perlindungan  yang  seimbang  dalam  perjanjian  anjak  piutang ( factoring ).

## DAFTAR PUSTAKA
Badrulzaman, Mariam Darus. dkk , 2001, Kompilasi Hukum Perikatan , Citra Aditya Bakti, Bandung. Budisantoso,  Totok  dan  Triandaru,  Sigit ,  2006, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lain ,  Salemba  Empat, Jakarta. Djumhana, Muhamad , 2003, Hukum Perbankan di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung. Fuady, Munir ,  2002, Hukum  Tentang  Pembiayaan  Dalam  Teori  Dan  Praktek ,  Cet.  III, PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Hadjon , Philipus M. , 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia , Bina Ilmu, Surabaya. Indahyati,  Mudriyah ,  2007, Perlindungan  Hukum  Para  Pihak  dalam  Factoring ,  Makalah  Tugas  Akhir Mata  Kuliah  Hukum  Perbankan  dan  Lembaga  Pembiayaan,  Program  Magister  Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
Kartohadiprodjo,  Soediman ,  1984, Pengantar  Tata  Hukum  di  Indonesia ,  Cet.  X,  Ghalia  Indonesia, Jakarta.
Muhammad, Abdulkadir , 1990, Hukum Perikatan , Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung. Muhammad,  Abdulkadir  dan  Murniati,  Rilda ,  2004, Segi  Hukum  Lembaga  Keuangan  dan Pembiayaan , Cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Pantouw, Rinus , 2006, Hak Tagih atas Piutang dagang Anjak Piutang (Factor), Kencana, Jakarta. Prodjodikoro, Wirjono , 1989, Asas-Asas Hukum Perjanjian , Cet. XI, Sumur Bandung, Jakarta. Rachmat, Budi , 2002, Multi Finance , Cet. I, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta. ____________, 2003, Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. ___________ _, 2004, Multi Finance Handbook , PT Pradnya Paramita, Jakarta. Siamat, Dahlan , 1999, Manajemen Lembaga Keuangan , Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Simanjuntak, P.N.H. , 2005, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Cet. II, Djambatan, Jakarta. Sjahdeini, Sutan Remy , 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Seri Hukum perbankan, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
Subekti , 1996, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Cet. XXVIII, Intermasa, Jakarta. ______ , 1994, Hukum Perjanjian , Cet. XV, Intermasa, Jakarta. Subekti dan Tjitrosoedibio , 1996, Kamus Hukum , Cet. XII, Pradnya Paramita, Jakarta. Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar , 1997, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek , Cet. VIII, Mandar Maju, Bandung. Widjaja,  Gunawan  dan  Yani,  Ahmad ,  2003, Jaminan  Fidusia ,  Cet.  III,  PT.  RajaGrafindo  Persada, Jakarta.