## Kepemimpinan Perempuan dan Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan
Lola Malihah, Haya Zabidi, Noor Atkia , Nida Nor Apifah, Peni Haryanti Institut Agama Islam Darussalam Martapura Correspondence: lolatasya@gmail.com, abishofia155@gmail.com, noorratkia62@gmail.com, nidanorapifah16@gmail.com
Abstrak. Pada  era  globalisasi  ini  terjadi  perubahan  pradigma  di  beberapa  aspek  kehidupan,  salah  satunya  di bidang sumber daya manusia terutama kepemimpinan. Jika zaman dahulu kepemimpinan hanya identk dengan kaum  laki-laki  namun  saat  ini  sudah  mulai  banyak  perempuan  yang  menduduki  jabatan  tinggi  sebagai pemimpin. Tulisan ini merupakan sebuah tinjau yang mengkaji berbagai macam tantangan dalam kepemiminan perempuan.  Data  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dari  berbagai  sumber  referensi  seperti  buku,  artikel  yang dipublikasi  dijurnal  dan  sumber  lainnya  yang  relevan.  Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  adanya  upaya mewujudkan  kesamaan  hak  dan  seteraan  gender,  sehingga  kesempatan  perempuan  untuk  menjadi  pemimpin tidak  terbatasi.  Beberapa  perempuan  telah  berhasil  menduduki  jabatan-jabatan  strategis  baik  dalam  bidang politik ekonomi dan Pendidikan. Namun masih ada anggapan bahwa kesempatan bagi perempuan tersebut lebih karena adanya kebjakan yang mensyaratkan keterwakilan perempuan bukan karena kompetensinya. Tentu saja hal  tersebut  sanagt  tidak  berdasar,  mengingat  perempuan  juga  mampu  bersaing  dengan  laki-laki  dalam  hal kinerja  sehingga  tidak  ada  lagi  perlakuan  diskriminasi  yang  negatif  terhadap  perempuan.  Dalam  paradigma islam yang juga menempatkan kedudukan perempuan setara dengan laki-laki. Walaupun dalam perspektif islam, ada beberapa aspek yang tetap tidak memperbolehkan untuk dipimpin oleh seorang perempuan seperti menjadi seorang  imam  saat  sholat.  Sedangkan  dari  sisi  sosial  dan  budaya,  paradigma  patriarki  masih  berlaku  pada Sebagian masyarakat sehingga menjadi pembatas kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin.
Kata kunci : kepemimpinan, perempuan, kesetaraan, gender
Abstract. In this era of globalization, paradigm changes occur in several aspects of life, one of which is in the field of human resources, especially leadership. In the past, leadership was only identified with men, but now many  women  are  starting  to  occupy  high  positions  as  leaders.  This  article  is  a  review  that  examines  various challenges  in  women's  leadership.  Data  was  obtained  from  literature  studies  from  various  reference  sources such as books, articles published in journals and other relevant sources. The results obtained show that there are efforts to realize equal rights and gender equality, so that women's opportunities to become leaders are not limited.  Several  women  have  succeeded  in  occupying  strategic  positions  in  both  the  political,  economic  and educational fields. However, there is still an opinion that opportunities for women are more due to policies that require  women's  representation,  not  because  of  their  competence.  Of  course,  this  is  completely  unfounded, considering that women are also able to compete with men in terms of performance so that there is no longer any negative discriminatory treatment towards  women. In the Islamic paradigm, women's position is equal to men. Even from an Islamic perspective, there are several aspects that still do not allow a woman to lead, such as being an imam during prayer. Meanwhile, from a social and cultural perspective, the patriarchal paradigm still applies in some communities, thereby limiting opportunities for women to become leaders.
Keywords: leadership, woman, equality, gender

## PENDAHULUAN
Globalisasi dibidang ekonomi, perkrmbangan teknologi, informasi dan transformasi  telah  membuka  peluang  besar terhadap perkembangan komunikasi antar individu dari berbagai negara, namun dari segala perkembangan  dan  kemudahan  tersebut  pasti akan  menimbulkan  dampak  positif  atau  negatif (Rizki, 2021). Menurut Hirawan & Fauzi (2023) bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini jumlah pekerja usia muda lebih banyak dari pada
usia  tua,  jika  dimanfaatkan  secara  maksimal sehingga  status  Indonesia  dapat  meningkat menjadi  negara  maju.  Namun  salah  satu kendalanya adalah informasi terkait kesempatan kerja.  Tidak  dipungkiri  memang  tidak  semua orang  dapat  mengakses  dan  memperoleh kesempatan  yang  sama  untuk  bersaing  di  dunia kerja.  Bahwa  tidak  jarang  sebagian  kelompok atau  golongan  menjadi  terpinggirkan,  seperti kaum perempuan. Walaupun isu terkait kesetaraan
gender sangat banyak
diperbincangkan  bahkan  sering  dihubungkan dengan faktor sosial, budaya dan agama. Namun bagi  Sebagian  orang  memahami  gender  hanya sebatas  membadakan  antara  laki-laki  dan perempuan saja secara seksualitas.
Pada  dasarnya  perbedaan  gender  tidak akan  menjadi  masalah  selama  tidak  ada perlakuan  yang  tidak  adil  antara  laki-laki  dan perempuan yang akan berujung pada kekerasan, subordisasi  dan  beban  ganda  perempuan  dalam rumah  tangga  serta  pekerjaan  (Nofianti,  2016). Fakta  terkait  ketimpangan  yang  dialami  kaum perempuan  seolah  telah  menjadi  sebuah  budaya dan tradisi yang telah memasuki berbagai aspek kehidupan  masyarakat  termasuk  di  dunia  kerja seperti  bidang  ekonomi,  sosial,  politik  dan bidang  Pendidikan.  Kondisi  ini  menempatkan posisi  perempuan  pada  posisi  di  bawah  kaum laki-laki  (Sakina,  2017).  Pemerintah  juga berupaya  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  Indonesia  salah  satunya  dengan mengadakan  program  pelatihan  kerja  (Nuraeni, 2023).
Mewujudkan kesetaraan gender memang bukan perkara yang mudah, karena berhubungan dengan banyak sisi kehidupan seperti sosial dan agama  (Hasan,  2019).  Forum  Ekonomi  Dunia Global  tahun  2020  menyebutkan  bahwa  hanya ada  sebanyak  22,10%  perusahaan  di  Indonesia yang  memiliki  perwakilan  perempuan  pada jabatan manajer, kondisi ini tentunya memperlihatkan  adanya  kesenjangan  gender. Selain  itu, Voluntary  Reviuw terkait Sustanable Development  Goals (SDGs)  juga  menyebutkan bahwa  di  sektor  pemerintahan  hanya  sebanyak 33,08% perempuan menjabat posisi (DP3AP2KN NTB, 2022). Eropa dengan negara mairu  bahkan  terjadi  kesenjangan  upah  yang tinggi  antar  gender  seperti  Inggris,  Finlandia, Jerman  dan  Prancis  (Arbiyanti,  2020).  Posisi jabatan  yang  tinggi  umumnya  masih  diduduki oleh  kaum  laki-laki,  gaya  kepemimpinannya juga  berbeda  antara  kepemimpinana  laki-laki dan  perempuan  (Baiduri et  al. ,  2023).  Budaya patriarki  yang  masih  melekat  pada  kehidupan sosial  masyarakat  kerap  dijadikan  alasan  yang membatasi perempuan sehingga hilang kesetaraan gender, terutama dalam hal kepemimpinan.  Perempuan  masih  dianggap sebagai  pihak  yang  paling  bertanggungjawab terhadap  urusan  rumah  tangga  termasuk  pola asuh anak (Arifianto & Adam, 2023)
Pada  sebagian  kelompok  masyarakat yang merupakan sistem  patriarki, dimana  hanya kaum  laki-laki  yang  diperbolehkan  untuk
menjadi  seseorang  pemimpin.  Kondisi  ini tentunya  merupakan  sebuah  diskriminasi  yang merugikan  kaum  perempuan.  Diskriminasi  paa prinsipnya mengacu pada segala bentuk perlakuan  yang  memiliki  dampak  perbedaan, pengucilan  dan  pembatasan  dimana  hal  tersebut dilakukan karena jenis kelamin serta meniadakan  pengakuan  terhadap  kebebasan perempuan.
Organisasi Internasional
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  berupaya menghapus  segala  macam  bentuk  diskriminasi terhadap perempuan dengan mencetuskan instrument berupa Convertion on Elimination of Form  of  Discrimination  Against  Women (CEDAW). Indonesia menjadi salah satu negara yang  mendukung  dengan  cara  meratifikasi konven  tersebut  melalui  implementasi  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  tahun 1984  (Setyowati,  2021).  Dengan  disetujuinya Konvensi  Internasional  CEDAW  sebagai  upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, perlindungan, memperkenalkan  sekaligus  menyuarakan  hak- hak  perempuan  di  seluruh  dunia  (Jamil,  2014). Namun pada kenyataannya hasil Konvensi tetap harus  dipadukan  dengan  segala aturan yang ada di  masyarakat  yang  terdiri  dari  adat  istiadat, norma  agama  dan  nilai  budaya.  Gerakan feminisme bertujuan untuk menyeruka kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan  yang  selama  ini  terdiskrimasi (Wastitya  &  Samad,  2023).  Kepemimpinan perempuan  dalam  suatu  Negara  di  mulai  pada abad  ke-19  oleh  para  pejuang  feminism  liberal. Hal ini dikerenakan timbulnya kesadaran bahwa dalam suatu negara dibutuhkan kesetaraan antara laki-laki  dan  perempuan.  Namun  perjuangan tersebut  dianggap  lemah  karena  pengaruh budaya maskulinitas (Astuti, 2019). Hal tersebut mendorong hadirnya perempuan yang maskulin, hasil  dari  pengaruh  peraturan  dalam  lapangan kerja cenderung bersifat maskulin.

## METODE
Penelitian ini merupakan sebuah tinjauan  Pustaka.  Data  diperoleh  dari  artikel yang  diterbitkan  di  jurnal  ilmiah,  buku  ataupun sumber  referensi  lainnya  yang  relevan  dengan tema  kepemimpinan  perempuan  dan  kesetaraan gender.

## HASIL
Kepemimpinan  merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dalam  pengeloaan  sumber daya manusia. Dalam sebuah organisasi
kepemimpinan  diperlukan  untuk  membawa organisasi  mencapai  tujuan  sesuai  dengan  visi misi  yang  telah  ditetapkan.  Kepemimpinan merupakan  seni  untuk  mempengaruhi  bawahan, sebagai  penggerak  agar  sebuah  kelompok  dapat bekerja  sama  mencapai  tujuan,  selain  itu kepemimpinan  juga  akan  berpengaruh  terhadap bagaimana  sistem  pengelolaan  dan  budaya organisasi  (Malihah  dkk,  2022).  Jika  gaya kepemimpinan  dihubungkan  dengan  gender maka akan terlihat gaya khas dari kepemimpinan seorang  perempuan,  dan  jika  karakteristik pekerjaan dihubungkan dengan gaya kepemimpinana  perempuan,  umumnya  ada  dua gaya  kepemimpinan  perempuan  yaitu  gaya kepemimpinan  feminism-maskulin  dan  gaya kepemimpinan transformasional-transaksional (Fitriani, 2015).
Selain itu, ada pula pemimpin perempuan yang bersifat partisipatif dan kadang dalam  penerapannya  dikombinasi  dengan  teori situasional  dalam  pemimpin  suatu  jabatan (Nurmi  &  Andri,  2019).  Pada  institusi Pendidikan,  gaya  perempun  yang  diterapkan umumnya  transformasional-demokratis  yaitu dengan  menerapkan  strategi  yang  inovatif, adanya solidaritas anggota dan menjadi motivator  serat  fasilitator  bagi  guru  dan  peserta didik  sehingga  efektif  dalam  meningkatkan kualitas  Pendidikan  (Tsany  &  Setiawan,  2022). Pada  hakikatnya  kemampuan  kinerja  seseorang tidak  dapat  jika  hanya  dilihat  dari  gender  saja, hal tersebut dikarenakan setiap individu memiliki  komitmen,  etos  kerja  dan  motivasi yang berbeda-beda terlepas dari gender. Perempuan  sebagai  pemimpin  yang  mampu membangun komuniakasi sosial dalam masyarakat,  memiliki  integritas  dan  memiliki kepedulian  terhadap  sosial  kemasyarakatan sehingga mampu menjadi pendukung keberhasilan  perempuan  dalam  memimpin (Suraya,  2021).  Hasil  penelitian  (Rahmawati, 2016),  engatakan  bahwa  disektor  layanan Kesehatan penilaian kinerja karyawan perempuan hanya berbeda tipis dengan karyawan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kerja perempuan mampu meimbangi kinerja laki-laki.
Dalam  islam  rekrutmen  kepemimpinan disebutkan  dalam  Al-Qur’an  bahwa  seorang pemimpin  wajib  diangkat  dari  para  “ahlu  halli wal  aqdi”  yakni  para  ilmuwan  yang  dalam agamanya  atau  dari  agamawan  yang  luas  ilmu pengetahuan  dan  cendekiawan  beragama  yang berjiwa  pengabdian,  yang  memiliki  keperdulian
terhadap  masyarakat  luas,  memiliki  keikhlasan, rela  berkorban  dan  bekerja  demi  kepentingan masyarakat  luas,  bukan  untuk  kepentingan pribadi  (Zaeny,  2015).  Secara  umum  terdapat perbedaan  anatara  pemikiran  para  kontemporer dan  klasik  yang  melandaskan  Al-Qur’an  dan Hdist. Kondisi ini memang dikarenakan perbedaan zaman, perbedaan kondisi, situasi dan peradaban.  Pada  era  sekarang  perempuan  telah banyak  terlibat  secara  langsung  pada  bidang sosial,  pemerintahan,  Pendidikan  dan  politik. Para  mufassir  kontemporer  tidak  melarang  hal tersebut  selama  tidak  melanggar  syariat  dan tidak  melupakan  tugas  utama  sebagai  istri  dan ibu.  Sesuai  dengan  pasal  27  UUD  1945  yang menyatakan  bahwa  terdapat  kesamaan  hak  dan kewajiban  semua  negara  serta  pasal  31  yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki  kesamaan  hak  dalam  Pendidikan,  hal tersebut  juga  sejalan  dengan  prinsip  Islam (Himmah & Aliyatul, 2017).
Pada  beberapa  Lembaga  islam  yang berbasis agama islam, kepemimpinan perempuan  berperan  dalam  mengembangkan sekolah  rumah  anak  yang  berkelanjutan, mengingat  banyak  anak  yang  mendapatkan perlakuan  yang  tidak  semestinya  oleh  pendidik itu sendiri. Upaya pengembangan sekolah rumah anak  juga  sebagai  upaya  mengembalikan kepercayaan orang tua dan masyarakat terhadap institusi  Pendidikan  (Baharun,  2021).  Sosok seorang  perempuan  yang  sekaligus  sebagai  ibu diharapkan  mampu  menjadi  penggerak  dalam pengembangan  sekolah  rumah  anak  dan  ramah lingkungan. Penelitian (Putry, 2015) mengatakan  bahwa  kepemimpinan  tidak  diatas keturunan,  bakat,  pengalaman  dan  gender  saja, tetapi lebih kepada kemampuan secara fisik dan mental  untuk  professional  dalam  melaksanakan semua  tugas  dan  tanggung  jawab.  Hal  ini menunjukan gender bukan lagi menjadi pembatas  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam kesepakatan  untuk  menjadi  seorang  pemimpin, namun  hal  utamanya  adalah  kemampuan  atau kompetensi dan profesionalitas.
Perempuan  memiliki  potensi  untuk berkontribusi terhadap pendapatn rumah tangga, terutama  keluarga  dengan  pendapatan  rendah. Perempuan masuk ke pasar kerja dan meningkatkan  partisipasi  perempuan  dalam kegiatan  ekonomi  dapat  dikarenakan  adanya perubahan  sikap  dalam  masyarakat  yang beranggapan pentingnya Pendidikan bagi perempuan, adanya kesadaran masyarakat bahwa  perempuan  juga  mampu  berpartisipasi
dalam  pembangunan,  perempuan  juga  memiliki kemauan  dan  kemampuan  untuk  hidup  mandiri dengan  penghasilan  sendiri,  orientasi  yang  kuat dalam membangun dan mempertahankan sebuah budaya  organisasi  serta  melanjutkan  apa  yang telah  dicapai  organisasi. Affirmative  action merupakan  salah  satu  kebijakan  yang  sering dianggap  sebagai  diskriminasi  yang  positif. Kebijakan  ini  bertujuan  untuk  memberikan kesempatan  disebut  karena  keterbatasan  sumber daya,  namun  kebijakan  ini  hanya  berlaku sementara (Malihah, 2020).
Penelitian  Listiyani  (2021)  mengatakan bahwa  kebijakan  Affirmative  Action  dalam dunia  politik  bertujuan  untuk  meningkatkan partisipasi  dan  keterwakilan  perempuan  yang selama  ini  mengalami  ketidaksetaraan.  Hal  ini juga disebabkan karena anggapan yang menempatkan  kaum  laki-laki  (Sahban,  2016). Penelitian Muslimah, (2021) mengatakan bahwa kepemimpinan  perempuan  sebagai  gender  yang lebih memiliki kemampuan dari pada perempuan yang tentunya akan berdampak pada ketidakpercauaan  diri  kader  perempuan,  belum lagi  ditambah  dengan  marginalisasi  dan  beban ganda  perempuan  sebagai  ibu  rumah  tangga. Implementasi  kebijakan Affirmative  Action memang  belum  sepenuhnya  terlaksana.  Padahal kebijakan  tersebut  telah  diatur  dalam  ketentuan nasional  yaitu  Undang-Undang  Partai  Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum sehingga diharapkan  memberikan  kepastian,  kemanfaatan dan keadilan (Aulya & Halim, 2022).
Namun dengan adanya Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  22-24/PPU-VI/2008 yaitu  pembatalan  terhadap  pasal  214  huruf  a, huruf b,  huruf  c, huruf  d  dan  hururf e  dianggap telah  mematahkan  semangat  awal  kebijakan Affirmative Action sehingga keterwakilan perempuan dalam politik masih balum maksimal (Ramadhani,  2021).  Sejalan  dengan  penelitian Putri  (2020)  yang  mengatakan  bahwa  kebijakan Affirmative  Action masih  belum  memberi pengaruh  maksimal  terhadap  keterwakilan perempuan dibidang politik. dalam pelaksanaannya  kebijakan  ini  memang  masih terkendala  faktor  sosial,  budaya  dan  struktur dalam  masyarakat  seperti  budaya  patriarki, sereotype  terhadap  perempuan,  beban  ganda perempuan,  minimnya  modal  ekonomi,  masih kurangnya  pengetahuan  politik  dan  model politik yang terkesan masih maskulin (Oktaviani & Megawati, 2021).
Kebijakan lainnya adalah Equal Emlayment  Opportunity (EEO)  yang  juga
bertujuan  untuk  mencapai  kesamaan  dan keadilan.  EEO  dapat  diartikan  sebagai  sebuah upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk memastikan  bahwa  setiap  individu  memiliki kesempatan  yang  sama  atas  pekerjaan  tanpa membedakan  ras,  jenis  kelamin,  usia,  suku bangsa  dan  agama  (Khairina,  2023).  Selain kebijakan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku hal lain yang juga  perlu  diperhatikan  oleh  seorang  pekerja perempuan  agar  dapat  memperoleh  kesempatan untuk  menduduki  kesempatan  yang  lebih  tinggi adalah  dengan  meningkatkan  kepercayaan  diri, meningkatkan  skill,  menggali  poteni  diri  dan selalu  berpikir  terbuka  (Estuningrum,  2014). Penelitian  Bahri  &  Darma  (2022)  mengatakan bahwa kepemimpinan memiliki beberapa indicator  yaitu  penyayang  (keibuan),  kuat, berperan sebagai pembujuk, memiliki produktivitas  dan  ketepatan  waktu.  Seorang pemimpin perempuan dinilai akan lebih mendorong  dan  memfasilitasi  (Prastio  dkk, 2021).
Kepemimpinan perempuan dalam sebuah  organisasi  mengutamakan  kebersamaan, lebih  perhatian  seperti  halnya  seorang  ibu  dan lebih  demokratis  dengan  melibatkan  seluruh anggota organisasi dalam penyususn perencanaan  dan  kepengurusan  (Sholehah  & Anwar,  2016).  Hal  tersebut  juga  sejalan  dengan penelitian  Halilah  (2012)  yang  mengatakan bahwa  kepemimpinan  perempuan  memiliki keunggulan  dalam  hal  menciptakan  efetivitas organisasi.  Pada  prinsipnya  keterampilan  dan kemampuan  manajerial  adalah  hal  yang  harus dimiliki  oleh  seorang  pemimpin  (Milyono  & Arifah,  2020).  Pada  beberapa  organisasi  diera modern  ini  didirikan  organisasi  yang  khusus bagi  perempuan,  dimana  seluruh  kepengurusan dan  anggotanya  dalah  perempuan,  seperti  yang ada  pada  ormas  Muhammadiyah  dengan organisasi  Aisyiah  dan  Ormas  Nahdatul  Ulama dengan  Muslimat,  Fathayat.  Hal  ini  tentunya menjadi  sebuah  peluang  bagi  kaum  perempuan untuk  menunjukkan  kemampuannya  dalam memimpin  dan  mengelola  organisasi  (Hasanah, 2019).
Perubahan paradigma tentang kesetaraan gender  dan  kesetaraan  hak  perempuan  untuk menjadi seorang pemimpin memang tidak dapat dilakukan  secara  persial,  namun  harus  secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat dan harus  berkesinambungan,  hal  ini  dikarenakan pandangan  pada  perempuan  telah  berlangsung selama berabad-abad serta telah menjadi sebuah
konstruksi  sosial  budaya  masyarakat  (Hazani, 2022).  Oleh  karena  itu  untuk  mewujudkan kesetaraan gender bagi perempuan harus diawali dengan usaha ntuk merubah paradigma masarakat itu sendiri. Secara normatif, Undang- Undang Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia  pasal  49  menegaskan  bahwa  “Wanita berhak  untuk  memilih,  dipilih,  diangkat  dalam pekerjaan, jabatan dan profesi, serta memperoleh perlindungan  khusus  dalam  pekerjaan  atau profesinya terhadap hal-hal mengancam keselamatan  dan  kesehatannya,  selanjutnya berkenaan  dengan  fungsi  reproduksinya,  maka Wanita  dijamin  dan  dilindungi  oleh  Hukum.” (Tsany & Setiawan, 2022).
Dengan mengikuti perkembangan zaman menuntut  perempuan  untuk  bisa  memimpin sebuah  organisasi.  Memberikan  kesempatan kepada  perempuan  sebagai  pemimpin,  artinya perempuan  juga  memiliki  kesempatan  untuk mengambil  keputusan.  Karena  laki-laki  dan perempuan  memiliki  gaya  kepemimpinan  yang berbeda.  Perempuan  cenderung  menggunakan norma kesetaraan, sedangkan laki-laki menggunakan norma keadilan Muslimah, (2021).  Menurut  Nurul  (2017)  Wanita  sebagai bagian  dari  masyarakat  dituntut  untuk  berperan dalam  kehidupan.  Oleh  karena  itu  tak  ada larangan  bagi  Wanita  untuk  turut  berperan dalam  masyarakatnya.  Kehadiran  Wanita  dalam keseharian  di  masyarakat  sangatlah  penting.  Ia dapat  mengambil  peran  dalam  berbagai  profesi salah  satunya  dibidang  politik,  Pendidikan, sosial dan lainnya.

## Kepeminpinan Perempuan dibidang Politik
Berbicara tentang perempuan dan politik,  tidak  lepas  dari image dan  konstruksi sosial  perempuan  dalam  relasi  masyarakat. Image yang  selama  ini  diteguhkan  dalam  benak masyarakat  adalah  konsep-konsep  streotipe tentang  peremoua  di  berbagai  sektor,  termasuk dalam sektor politik dan pemerintah. Image yang merupakan stereotipe tentang perempuan, akhirnya  “ditarik”  kedua  public  termasuk  de dunia  politik  bahwa  perempuan  “tidak  layak” memimpin karena perempuan tidak rasional dan lebih  mengandalkan emosinya.  Pandangan  yang bersumber dari stereotipe dan keyakinan gender inilah  yang  akhirnya  banyak  menimbulkan ketimpangan gender diberbagai sektor.
Kesempatan  perempuan  untuk  masuk dalam  bidang  politik  sebenarnya  ada  dan memungkinkan,  namun  karena  berbagai  faktor itu jarang sekali terjadi. Faktor utamanya adalah
pandangan stereotipe bahwa dunia politik adalah dunia  public,  dunia  yang  keras,  dunia  yang memerlukan  akal,  dunia  yang  penuh  debat  dan dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas,  yang  semuanya  itu  diasumsikan  milik laki-laki  bukan  milik  perempuan.  Perempuan tidak pantas berpolitik karena perempuan adalah “penghuni”  dapur/domestik,  tidak  bisa  berpikir rasional  dan  kurang  berani  mengambil  resiko dan  semua  itu  menjadi  stereotipe  perempuan. Akibatnya,  baik  perempuan  atau  laki-laki  dan masyarakat  secara  umum,  sudah  menarik pandangan  yang  berbeda  antara  laki-laki  dan perempuan  bahwa  publik  milik  laki-laki  dan dunia domestik milik perempuan (Astuti, 2008).
Memasuki  abad  ke-21,  perempuan masih  harus  menghadapi  hambatan  dalam partisipasi pilitik. Faktor sosial ekonomi muncul sebagai  penghambat  kemajuan  perempuan. Minimnya keterwakilan ini menunjukkan bahwa masih  terdapat  kesenjangan  bagi  perempuan untuk  mencapai  kesetaraan  dalam  politik.  Oleh karena  itu,  diperlukan  upaya  untuk  mendorong agr  makin  banyak  perempuan  masuk  dalam posisi  pengambilan  kebijakan,  dengan  demikian diharapkan upaya-upaya mempromosikan keadilan gender bisa mengalami kemajuan.
Oleh  karena  itu,  salah  satu  bentuk perjuangan  gender  yang  saat  ini  diterapkan  di seluruh dunia salah satunya adalah kuota. Kuota adalah tindakan afirmatif yang sifatnya sementara  sampai  habatan  partisipasi  politik perempuan  dihilangkan.  Tujuan  dasar  dari sistem  kuota  adalah  mendororng  partisipasi perempuan  di  pemerintahan,  dengan  demikian perempuan  terlibat  secara  langsung  di  politik dan  dalam  situasi  politik.  banyak  negara berkembang di dunia telah memastikan kuota di tingkat  nasional  atau  sub-nasional  sehingga kesetaraan  gender  dapat  tercapai.  Hal  ini dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan jangkauan  perempuan  dalam  badan  pembuat keputusan.  Menurut  Habibah  (2015)  penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan  dan  cenderung  menempati  posisi terbelakang adalah adanya dikotomi maskulin/feminin  peranan  manusia  sebagai akibat  dari  determinasi  biologis  seringkali mengakibatkan proses marginalisasi perempuan, dikotomi  peran  publik/peran  domestik  yang berakar dari sindroma bahwa “peran perempuan adalah  di  rumah”  pada  gilirannya  melestarikan pembagian  antara  fungsi  produktif  dan  fungsi reproduktif  antara  laki-laki  dan  perempuan, konsep  “beban  kerja  ganda”  yang  melestarikan
wawasan  bahwa  tugas  perempuan  terutama adalah  di  rumah  sebagai  ibu  rumah  tangga, cenderung mengalami proses aktualisasi potensi perempuan  secara  utuh.  Selain  itu  adanya sindroma  subordinasi  dan  peran  marginal perempuan  telah  melestarikan  wawasan  bahwa peran  dan  fungsi  perempuan  dalam  masyarakat adalah  bersifat  sekunder.  Perempuan  juga bertanggung jawab dan suka mengatasi tantangan-tantangan dalam pekerjaannya. Tantangan  tersebut  biasanya  yang  menjadi puncak karir seorang perempuan (Fitriana, 2021)
Pada  dasarnya  Wanita  memiliki  sifat untuk sukses menjadi seorang pemimpin. Dalam diri perempuan ada hal yang telah menonjol jika dibandingkan  dengan  laki-laki,  yaitu  cenderung lebih  sabar,  lebih  lembut,  memiliki  empati  dan multitasking (mampu  mengerjakan  pekerjaan secara  sekaligus).  Dalam  hal  lain  laki-laki  akan memandang  percakapan  sebagai  cara  untuk membangun  dan  mempertahankan  statusnya serta  cenderung  untuk  mendominasi,  sementara perempuan  lebih  melihat  tujuan  pembicaraan tersebut  untuk  membuat  dan  menumbuhkan ikatan  yang  menarik  dengan  pihak  lain  dengan membicarakan topik  masalah  dan  masalah  yang mereka  hadapi  bersama.  Hal  ini  juga  dikatakan Tucunan  (2014)  bahwa  efektivitas  pemimpin dalam melakukan komunikasi dimana perempuan  menggunakannya  sebagai  alat  untuk meningkatkan komunikasi dan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan.
Dalam kepemimpinan, kaum perempuan telah  cenderung  demokratis  dan  pratisipatif, dimana  hal  tersebut  lebih  kepada  gaya kepemimpinan transformasional dan mendorong keikutsertaan  berbagai  informasi.  Sedangkan para  laki-laki  lebih  cenderung  mengarahkan, memberi  komando,  kendali  dan  menggunakan wewenang  formal,  dimana  ini  merupakan  tipe dari  gaya  kepemimpinan  transaksional  (Silaya, 2016).  Perjuangan  perempuan  di  Indonesia mulai  timbul  Ketika  terdapatnya  organisasi perempuan hingga adanya keterlibatan perempuan  Indonesia  dalam  tatanan  Negara (Irenewaty  &  Trimurtini,  2015)  salah  satu contohnya ialah Presiden perempuan pertama di Indonesia, dengan nama lengkap Diyah Pertama Megawati  Setyawati  Soekarno  putri,  memimpin Indonesia  pada  tahun  2001  hingga  tahun  2004. Statusnya sebagai anak kedua Presiden Soekarno (Hapsari,  2017).  Soekarno  yang  merupakan founding  father sekaligus  Presiden  pertama Indonesia,  memberinya  prestise  “bukan  orang biasa” (Soekarnoputri, 2021). Tidak hanya status
dan prestise yang menjadika Presiden Megawati memiliki  keunggulan  dalam  kepemimpinannya, melainkan juga reputasi yang ia peroleh sendiri. Megawati telah membangun reputasinya dengan berkecimpung dalam Gerakan Nasional Mahasiswa  Indonesia  (GNMI)  saat  menjadi mahasiswa  di  Universitas  Padjajaran  dan Universitas  Indonesia  (Soekarnoputri,  2021). Setelah  menyelesaikan  studinya,  Megawati mulai  aktif  terlibat  di  dunia  politik  dan bergabung  di  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), dimana salah satu tokoh besar partai tersebut ialah ayahnya.
Selama kepemimpinan
tersebut,
Presiden
Megawati menghadapi krisis multidimensional.  Berbagai  krisis  tersebut diselesaikannya  melalui  berbagai  pendekatan. Krisis ekonomi Indonesia pada mmasa kepemimpinan  Presiden  Megawati  diselesaikan melalui  berbagai  upaya  perundingan,  diplomasi dan kebijakan pembangunan ekonomi kerkualitas  dan  berkelanjutan.  Politik  luar Negeri  Indonesia  pada  masa  itu  dijalankan sesuai  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945. Krisis  sosial  yang  berupa  konflik  masyarakat etnik  dan  agama  diselesaikan  melalui  berbagai perundingan  damai  dan  kesepakatan  bersama. Konflik  lingkungan  pun  terjadi  pada  masa pemerintahan  Presiden  Megawati.  Hal  ini tersebut diatasinya dengan pengesahan kebijakan  pemerintah  dan  membentuk  Gerakan Nasional Rehabilitas Hutan dan Lahan (GERHAN). Sedangkan krisis bidang pertahanan  dan  keamanan  diselesaikan  melalui pengesahan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2002  tentang  Program  Bela  Negara  dan Kesejahteraan Prajurit TNI/Polri.
Pada pemilu 2009 Partisipasi Perempuan Indonesia  di  bidang  politik  dan  pengambilan keputusan menunjukkan peningkatan signifikan. Hal  tersebut  adalah  buah  dari  afirmatif  untuk pencalonan  partisipasi  politik  perempuan  yang diperkenalkan pada 2008. Keterwakilan perempuan  di  parlemen  meningkat  dari  11 persen pada 2009 menjadi 18 persen pada 2009- 2014,  demikian  pula  di  DPR  tingkat  provinsi dan kabupaten. Meskipun demikian representasi perempuan tetap di bawah 30 persen. Disparitas yang signifikan sudah terjadi sekalipun konstitusi  dan  kerangka  hukum  Indonesia mengakui adanya persamaan hak perempuan dan menunjukkan  komitmen  untuk  meningkatkan partisipasi  politik  perempuan.  Secara  umum diketahui bahwa minoritas kritis untuk keterwakilan adalah 30 persen, hal ini tercermin
dalam  UU  Pemilu  10/2008  yang  diwajibkan  30 persen  caleg  perempuan  yang  mencalonkan  diri sehingga  anggota  DPR  di  tingkat  nasional, tingkat provinsi dan kabupaten. Pemerintah juga berkomitmen  untuk  meningkatkan  kualitas hidup dan peran perempuan dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004- 2009,  Rencana  Jangka  Panjang  2009-2014. Tentu saja pada muaranya nanti akan berdampak pada upaya-upaya pencapaian tujuan pembangunan  yang  demokratis.  Dibuktikan dalam  “Kabinet  Kerja”  Presiden  Joko  Widodo pada  tahun  2014  yang  memuat  delapan  menteri perempuan  (Kompas.com,  2014).  Salah  satu Menteri  yang  memiliki  gaya  kepemimpinan yang  maskulin  adalah  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Susi  Pudjiastuti  merupakan  Menteri Kelautan dan Perikanan Ke-6 di Indonesia. Pada saat  masa  kepemimpinannya,  beliau  dikenal dengan  sosok  yang  tegas  dan  berani.  Hal  ini ditujukkan  dengan  tindakannya  yang  berani untuk  menenggelamkan  kapal  asing  illegal  di Indonesia. (Hayana & Azzahra, 2017). Meskipun kepemimpinan masih dianggap rendah, namun Menteri Susi mampu membuktikan dengan kinerja yang baik.
Perdana  Menteri  Jacinda  Ardern  di Selandia  Baru,  bukanlah  pemimpin  pertama  di negara  itu.  Sebelumnya,  perdana  Menteri perempuan  lain,  Helen  Clark,  telah  pernah memimpin  Selandia  Baru  pada  tahun  1993. Namun  dmikian,  Perdana  Menteri  termuda dalam sejarah negara Selandia Baru memenagkan suara rakyat pada pemilihan umum tahun  2017.  Ini  merupakan  calon  Perdana Menteri  yang  diusung  oleh  partai  buruh. Kepemimpinannya telah menjadi sosok lambang karakter  kepemimpinan  politik  kontemporer. Keterampilan  kepemimpinan  dan  politiknya diwujudkan  dalam  komunikasinya  yang  baik, sesuai dengan keahliannya yang pernah menempuh Pendidikan tinggi di bidang komunikasi  politik.  Keterampilan  komunikasi Jacinda Ardern berhasil membuatnya berinteraksi  dengan  baik.  Hal  inilah  yang menjadi salah satu faktor penentu kemenangannya  pada  pemilihan  umum  pada tahun  2017  di  Selandia  Baru.  Baru-baru  ini pemimpin perempuan termuda di Selandia Baru itu berhasil membawa negaranya menjadi negara pertama  keluar  dari  krisis  Covid-19.  Sebagai tanggapan  atas  ancaman.  Sebagi  tanggapan  atas ancaman  Covid-19  pemerintah  mengumumkan empat  tingkat  sistem  peringatan  Covid-19. Seiring  dengan  pengumuman  keadaan  darurat,
negaranya paling pertama siap untuk melaksanakan penguncian ( lock down ).
Keputusan-keputusan  tegas  dan  cepat  diambil Perdana Menteri Ardern menyelamatkan Selandia  Baru  dari  krisis  Covid-19.  Saat  itu, Ardern sangat jelas mengartikulasikan pesannya yang  sangat  sederhana  agar  masyarakat  tidak keluar  rumah.  Keberhasilan  respons  nasional Selandia Baru terdapat virus Covid-19 tidak bisa dibilang kecil pengaruhnya. dan gaya kepemimpinan  politik  Perdana  Menteri  Jacinda Ardern (Irmalinda, 2022).
Kepemimpinan Perempuan
di Bidang Pendidikan
Saat  ini , kesetaraan  gender  sangat  di prioritaskan oleh Negara Indonesia dalam upaya memaksimalkan  untuk  memaksimalkan  sumber daya  manusia  Indonesia.  Tak  terkecuali  dalam institusi  Pendidikan,  banyak  ditemui  Lembaga Pendidikan  yang  dipimpin  oleh  perempuan. Akan  tetapi,  perempuan  sebagi  pemimpin  tidak jarang  menghadapi  banyak  hambatan  yang berasal dari berbagai aspek salah satunya adalah ekspektasi  masyarakat  terhadap  kepemimpinan tersebut. Masih banyaknya pandangan masyarakat  bahwa  laki-laki  lebih  potensial pemimpin, hingga dianggap bahwa fisik Wanita dianggap  tidak  mampu  melaksanakan  tugas- tugas  berat  (Kadarsih  dkk,  2020).  Pernyataan tersebut  ada  benarnya,  bila  kita  lihat  beberapa hal  yang  menjadi  kodrat  perempuan  kemudian menjadi  hambatan  baginya  dalam  menjalankan tugas sebagai pemimpin (Andriani, 2019).
Hambatan yang muncul dari kepemimpinan  perempuan  antara  lain  berupa hambatan fisik, seperti mengandung, melahirkan dan menyusui. Keharusan ini dinilai mengurangi keleluasan  mereka  untuk  aktif  terus-menerus dalam  berbagai  bidang  kehidupan  hambatan teologis  bahwa  untuk  waktu  yang  lama perempuan  dipandang  sebagi  makhluk  yang dicipta  untuk  lelaki,  termasuk  mendampingi mereka, menghiburnya dan mengurus keperluannya. Hambatan sosial budaya terutama dalam  bentuk  stereotipikal.  Pandangan  ini melihat  perempuan  sebagai  makhluk  pasif, lemah,  perasa,  tergantung  dan  menerima keadaan.  Sebaliknya,  laki-laki  dinilai  sebagai makhluk  yang  aktif  kuat,  cerdas,  mandiri  dan sebagainya.  Hambatan  sikap  pandangan  yang antara  lain  dimunculkan  oleh  pandangan dikotomis  anatara  tugas  perempuan  dan  laki- laki. Perempuan dinilai sebagai makhluk rumah. Sedangkan laki-laki dilihatsebagai makhluk luar
rumah  dan  hambatan  historis.  Kurangnya  nama perempuan  dalam  sejarah  di  masa  lalu  bisa dipakai membenarkan ketidakmampuan perempuan  untuk  berkiprah  seperti  halnya  laki- laki.
Menurut  Huda  (2018)  sebelum  tahun 1990-an,  teori  kepemimpinan  dan  manajemen masih  mengacu  terhadap  laki-laki,  penelitian mendalam tentang perempuan sebagai pemimpin masih minim dilakukan. Fakta bahwa kepemimpinan  dalam  Pendidikan  di  seluruh dunia  diduduki  oleh  pria  dalam  waktu  yang lama,  secara  teoritis  kerangka  kerja  untuk kepemimpinan  dalam  manajemen  Pendidikan masih berdasarkan pada perilaku pria. Perempuan  adalah  minoritas  dalam  manajemen di  bidang  Pendidikan  khususnya  di  negara berkembang  yang  pembangunannya  sudah cukup  maju  (Alimuddin,  2014)  kemudian (Yanggo,  2016)  yang  mengatakan  perempuan cenderung  menggunakan  perilaku  yang  bersifat demokratis dalam performasinya sebagai kepala sekolah  dan  pelaksanaan  tugas  administratifnya sangat  efektif.  Dalam  realitas  sosial  perempuan selalu  melakukan  hubungan  dengan  lebih  hati- hati dan kooperatif. Oleh karena itu, apabila kita lihat pada saat ini, kepemimpinan kepala sekolah perempuan dinilai memberikan hasil yang nyata kearah perbaikan mutu pendidikan.
Kiprah  perempuan  sebagai  pemimpin juga  semakin  tampak  di  bidang  Pendidikan dapat  dilihat  dari  beberapa  perempuan  yang menduduki  jabatan  sebagai  pemimpin  dalam Pendidikan.  Perguruan  tinggi  dunia  antara  lain Charlotte  Borst  (Rektor  Perguruan  Tinggi), Gwendolyn  Elizabeth  Byod  (Rektor  Perguruan Alabama)  dan  Diane  Campbell  (Asisten  Dekan Perguruan  Tinggi  Mercer  County  Community). Tiga  Wanita  tersebut  bearad  dalam  jajaran teratas  25  yang  sukses  di  perguruan  tinggi. Yanggo  (2016)  menyebutkan  contoh  wanita- wanita  yang  sukses  menduduki  jabaan  sebagai rektor di Indonesia antara lain: Dwia Aries Tina Pulubuhu (Universitas Hassanudin) dan Dwikorita Karnawati (Univesitas Gadjah Mada). Dari beberapa data tersebut menunjukkan bahwa seorang  perempuan  juga  mampu  dan  memiliki kompetensi  dalam  memimpin  sebuah  Lembaga atau institusi pada level yang tinggi.

## SIMPULAN
Pada  prinsipnya  perempuan  memiliki hak  yang  dan  kedudukan  yang  sama  dengan laki-laki  termasuk  dalam  hal  menjadi  sebagai alasan  yang  membatasi  kiparah  perempuan.
Secara umum perempuan juga mampu berpotensi  dan  kemampuan  kerja  yang  tidak kalah dari laki-laki. Budaya patriarki yang masih berlaku  pada  Sebagian  masyarakat  sering menempatkan perempuan pada posisi subordinat di  bawah  laki-laki.  Perempuan  juga  mampu mengambil  peranan  dibidang  sosial  ekonomi, politik dan bidang Pendidikan. Dengan tampilnya perempuan sebagai seorang pemimpin membuktikan  kapabilitas  perempuan,  sehingga kesetaraan  gender  sebagai  salah  satu  tujuan Sustainble  Development  Goals (SDGs)  dapat terwujud.  Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan dapat  memperdalam  dan  memperluas  kajian penelitian  sehingga  akan  memberi  lebih  banyak informasi dan pengetahuan bagi para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA
Alimuddin,  J.  2014,  Gaya  Kepemimpinan Kepala  Sekolah  Perempuan  di  Sekolah Dasar, Jurnal Yin Yang, 10(1), 44-45. Andriani,  T.  2019,  Peran  Kepala  Sekolah
Perempuan  dalam  Upaya  Peningkatan
Mutu  Pendidikan  di  Sekolah  Dasar Muhammadiyah 01 Pekanbaru. Potensia:  Jurnal  Kependidikan  Islam , 5(1), 15-28.
Arbiyanti,  H.  2020,  Perempuan  dan  Karier:
Perbandingan Kesenjangan Upah Gender  di  Indonesia  dengan  Negara- Negara di Eropa (Studi Kasus: Finlandia, Inggris, Prancis, dan Jerman). Arifianto,  T.Y.,  Wulandari,  R.P.  and  Adam,
A.N.  2023,  Gaya  Komunikasi  Parenting Ibu Milenials, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 23(3), 2889–2895. Astuti,  R.  P.  2019.  Optimalisasi  Pemberdayaan
Perempuan dalam Kepemimpinan
Efektif. An-Nisa  Journal  of  Gender Studies , 12 (2), 263–291. Astuti,  T.M.P.  2008, Citra  Perempuan  Dalam Berpolitik .
Aulya,  A.,  Moenta,  A.P.  and  Halim,  H.  2022, Perempuan dan Politik :  Menakar Kebijakan  Affirmative  Action  dalam
Sistem  Kepartaian, Amanna  Gappa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin , 30(2), 126–136. Baharun,  H.  2021,  Kepemimpinan  Perempuan dalam  Menciptakan  Sekolah  Ramah
Anak, Jornal  of  Empirical  Research  In Islamic Education , 88.
Bahri,  M.H.,  Surya,  I.  and  Darma,  M.  2022, Pengaruh  Kinerja  Perempuan  Terhadap Kinerja  Pegawai  di  Kantor  Kelurahan
Panji  Kabupaten  Kutai  Kartanegara, Jurnal Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul , 10(3), 532–545.
Baiduri, I. et al. 2023, Gender dan Kepemimpinan: Sebuah Kajian Literatur, JIMEK : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan , 3(2), 179–204. Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan Anak  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi  NTB,  2022, Kesenjangan Gender,  Peran  Perempuan  di  Dunia Kerja Masih Minim . Estuningrum, J. 2014, Analisis Equal Employment  Opportunity  (EEO)  dalam Pengembangan  Karir  Bagi  Perempuan Pekerja  (Studi  Pada  Perempuan  Pekerja di Kota Surakarta). Salatiga.
Fitriana,  A.  dan  Cenni.  2021,  Perempuan  dan
Kepemimpinan, Prosiding Seminar
Nasional  IAHN-TP  Palangka  Raya,
247-256 Habibah.  2015,  Kepemimpinan  Perempuan dalam  Perspektif  Gender.Sosioreligius,
Sosioreligius. 1(1)
Halilah,  H.  2012,  Kepemimpinan Wanita  dalam
Manajemen Kependidikan. Jurnal Manajemen  of  Edukasi  Fak.  Tarbiyah UIN Antasari Banjarmasin , 1(1), 1-9 .
Hapsari, N. 2017, Framing Women Politician in Democratic  Environment:  A  Study  of Megawati  Seokarno  Putri  and  Hillary Clinton, Rubikon Jurnal, (4)1.
Hasan,  B.  2019,  Gender  dan  Ketidak  Adilan.
Jurnal Signal, 7(1) Hasanah, Hikmahatul, and S.S. 2019, Kepemimpinan  Perempuan  Perspektif
Islam  Dan  Gender. An-Nisa:  Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman IAIN Jember , 12(1), 22-43. Hayana, K. A., & Azzahra, F.S. 2017, Indonesia sebagai Kekuatan Menengah: Komparasi  Respon  Indonesia  terhadap Illegal  Fishing  dan  Laut  Tiongkok Selatan, Jurnal Hubungan Internasional, 10(2), 58
Hazani,  D.C.  2022,  Kepemimpinan  Perempuan dalam  Perspektif  Islam  di  Era  Modern,
MASALIQ:  Jurnal  Pendidikan  &  Sains , 2(5).
Himmah  &  Dhuraton  Nasicha  Aliyatul.  2017,
Kepemimpinan Perempuan dalam
Perspektif Islam, J-MPI, 2(2), 142-146 .
Hirawan,  f.,  Adinova  Fauzi,  H.T.&  M.  2023,
Kajian  UU  11/2020  tentang  cipta  kerja klaster  ketenagakerjaan:  Studi  pada regulasi pengupahan, PHK dan pesangon, J-Naker Jurnal Ketenagakerjaan, 18(1).
Huda,  M.  2018,  Tugas  Kepemimpinan  Kepala Sekolah  dalam  Manajemen  Berbasis Sekolah, Al-Afkar:  Jounal  for  Islamic Studies.
Irenewaty, T., & Trimurtini, W. 2015 Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia Pertama th 1928 di Yogyakarta . Perpustakaan FIS.
Irmalinda,  Z.  P.,  &  L.M.  2022,  Kepemimpinan
Kepala Negara Perempuan: Studi Komparatif antara Indonesia dan
Selandia  Bar, JIEE:  Jurnal  Ilmiah Ekotrans & Erudisi, 2(2), 71-76 .
Jamil,  N.  2014,  Hak  Asasi  Perempuan  dalam
Konstitusi dan Konvensi Cedaw,
Muwâzâh , 6(2), 166-191.
Kadarsih,  I.,  Marsidin,  S.,  Sabandi,  A.,  &
Febrianti,  E.A.  2020,  Peran  dan  Tugas Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  di Sekolah Dasar. 2, 194-201 . Kompas.com. 2014, 8 Kursi Menteri Perempuan di  Kabinet  Kerja,  Terbanyak  dalam
Sejarah.
diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2014/ 10/27/01430051/8.Kursi.Menteri.Perem puan.di.Kabinet.Kerja.Terbanyak.dalam. Sejarah Khairina,  2023, Apa  itu  Equal  Employment Opportunity  (EEO)? diakses  melalui https://www.gadjian.com/blog/2020/03/ 19/apa-itu-equal-employment- opportunity-eeo/
Listiyani,  A.R.  and  Maharani,  A.E.P.  2021,
Penerapan Kebijakan Affirmative Action  Oleh  PArtai  Politik  Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan
Perempuan  Pada  Lembaga  Legislatif,
Res Publica , 5(1), 16–30.
Malihah,  L.  Mukti,  P.S  &  Muhazir,  A.  2022, Organizational Culture In Pondok Pesantren  Darussalam  Martapura .  Asia Pasific  of  Business  Econimic  and Technology. 2(1), 11-23.
Malihah, L. 2020, Kebijakan Affirmative Action Pada  Seleksi  Calon  Pegawai  Negeri Sipil  Tahun  2018  di  Kabupaten  Banjar. Darussalam, 19(2).
Milyono,  N.,  Susuanto,  D.A.  and  Arifah,  L.W.
2020, Kontribusi Keterampilan Manajerial Kepala Madrasah dan
Budaya Kerja Terhadap Profesionalisme Guru  Madrasah  Aliyah, SMART:  Studi Masyarakat, religi dan tradisi , 6(2). Muslimah, I.R. 2021, Kepemimpinan Perempuan Dalam Mengembangkan
Budaya  Organisasi, Jurnal  Pendidikan Islam , 199.
Nofianti,  L.  2016,  Perempuan  di  Sektor  Publik,
Marwah:  Jurnal  Perempuan,  Agama dan Jender, 15(1), 51
Nuraeni,  Y.  2023,  Strategi  Pengembangan Kompetensi  Soft  Skill  Tenaga  Kerja Dibalai  Latihan  Kerja  (BLK), J-Naker
Jurnal Ketenagakerjaan, 18(2) Nurmi,  Seno,  Andri,  &  N.E.S.  2019,  Gaya Kepemimpinan Perempuan di Kementrian Agama. 15(3), 400-404.
Nurul  Asmayani,  2017, Perempuan  Bertanya, Fikih Menjawab . Jakarta: PT Gramedia. Oktaviani,  A.  and  Megawati,  2021,  Qua  Vadis
Kebijakan  Affirmative  Action  dalam Sistem  demokrasi  di  Indonesia, Ahmad dahlan  Legal  Perspekctive  Univ  Ahmad Dahlan , 1(2). Prastio,  Luki  Oka;,  Abdillah,  Elly;  Nurlia,  and T.  2021,  Kepemimpinan  Perempuan  Di Pemerintahan Daerah: Kajian Kepemimpinan  Perempuan  Walikota Tangerang  Selatan. Governance  and
Local Politics, 3(2)
Putri,  Made  Ananda,  and  N.S.  2020.  Pengaruh
Affirmative Action Terhadap Keterwakilan  Perempuan  Di  DPRD Provinsi  Bali, Kerta  Desa:  Jurnal Hukum, 8(5)
Putry,  R.  2015,  Kepemimpinan  Perempuan
Dalam Perspektif Islam, Jurnal Mudarrisuna , 628.
Rahmawati,  A.  2016,  Kajian  Kinerja  ASN  Pria dan Wanita Pada RSUD Haji Makassar. Bongaya:  Jurnal  Ilmiah  Manajemen  &
Akuntansi, 1, 21-41 Ramadhani,  N.  2021, Pelaksanaan  Affirmative
Action Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi  No.22-24/PPU-VI/2008  di KPU  Kota  Pare-Pare  (Analisis  Siyasah
Dusturiyah) . IAIN Pare-Pare.
Rizki,  R.  2021,  Catatan  Mengenai  Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir dan Protokolnya. Indonesia Journal of International Law, 1(4)
Sahban,  H.  2016,  Kepemimpinan  Perempuan Dalam  Pengambilan  Keputusan  Di Indonesia.”’, BONGAYA:  Jurnal  Ilmiah Manajemen & Akuntansi, 1(1), 51-57.
Sakina,  A.I.&  D.H.S.A.  2017,  Menyoroti Budaya  Patriarki  Indonesia. Share: Social Work Journal, 7(1), 71.
Setyowati,  E.  2021.  Konvensi  Internasional
CEDAW: Kiprah PBB Dalam Menghapus  Diskriminasi  Wanita  Dan Dukungan  Indonesia  Melalui  Ratifikasi, Jurnal Artefak , 8(2)
Sholehah,  A.R.  and  Anwar,  S.  2016,  Pola
Kepemimpinan Perempuan dalam
mengelola yayasan lembaga pendidikan,
Tadrib:  Jurnal  Manajemen  Dakwah , 1(1).
Silaya,  M.  A.  2016.  Perbedaan  Persepsi
Karyawan  Berdasarkan  Jenis  Kelamin Terhadap Tipe Kepemimpinan Transaksional dan Transformasional
(Studi  Pada  PT  Indofood  Sukses Makmur  Semarang). Bisman:  Jurnal Bisnis & Manajemen , 2(2), 149–158. Soekarnoputri,  D.P.M.S.  2021,  Kepemimpinan
Presiden  Megawati  Pada  Era  Krisis Multidimensi 2001-2004, Jurnal Pertahanan dan Bela Negara , 11(1), 49- 66. Suraya, Haeril, & K. 2021, Peran Kepemimpinan  Perempuan  (Studi  Pada Kepemimpinan  Ibu  Kepala  Madrasah Ibtidaiyah  Negeri  2  Bima), YUME; Journal  of  Management  STIE  AMKOP Makassar, 4(1) .
Tsany,  A.  S.,  &  Setiawan,  A.C.  2022,
Efektivitas Gaya Kepemimpinan “Women Leadership” Dalam Meningkatkan  Kinerja  Guru. Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan, 10(3),
539-550 .
Tucunan, R.J.A. 2014, Pengaruh Kepemimpinan Transformasional  Terhadap  Motivasi Dan  Kinerja  Karyawan, Studi  Kasus Pada  Pt.  Pandawa.  E-Jurnal  Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 3.
Wastitya, N., Nurisnaeny, P.S. and Samad, M.Y. 2023,  Propaganda  Kelompok  feminis Melalui  Pemanfaatan  Media  Sosial Instgram, Jurnal  Ilmiah  Universitas Batanghari Jambi , 23(3), 2972–2979.
Yanggo,  H.T.  2016,  Kepemimpinan  Perempuan
Dalam Perspektif Hukum Islam., Misykat:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Al-Quran,
Hadist, Syari’ah Dan Tarbiyah, 1(1), 1.
Zaeny,  A.  2015,  Khilafah  Islamiyah  dan  Profil
Kepemimpinan Pada Lembaga Keagamaan di Indonesia, Tapis , 11(2).