DOI: 10.15575/kp.v1i1. 8129
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Diterima: 2 April 2020; Direvisi 26 April 2020; Disetujui: 29 April 2020

## Menimbang Kesesuaian Pancasila Dengan Al-Quran : Studi Perspektif Muhammad Natsir
Yan Yan Nurdin 1 , Eni Zulaiha 2
1,2 Pascasarjana Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: Jurnal.76@gmail.com 1 , Enizulaiha@uinsgdac.id 2

## ABSTRACT
Natsir tried to explain that Pancasila was an embodiment of Islamic teachings. Although Pancasila is not Islam and Islam is not only Pancasila. It is too narrow if Islam is only understood to be merely the content of these precepts. Islam is universal and comprehensive while Pancasila is a human creation that is not the same as Islam, which has a partial nature. But the contents of the precepts are in accordance with Islamic teachings. This paper tries to examine and also consider the compatibility of Pancasila with the Qur'an. From the studies conducted it was found that the idea of a Godhead cannot be in conflict with monotheism, namely QS. Al-Ikhlas verse 1, Likewise,  a  fair  and  civilized  humanity  and  social  justice  cannot  be  in  conflict  with  the  concept  of  justice contained in the QS. An-Nisaa verse 58, it is also impossible for people's sovereignty to contradict the principles of deliberation contained in the QS. Al-Imran paragraph 159. as well as the unity of Indonesia in which different ethnicities,  languages  and  cultures  conflict  with  QS.  Al-Hujurat  verse  13.  Natsir's  idea  emphasizes  the compatibility between Pancasila and Islam .
Keyword: Al-Qur'an , Islam , Muhammad Natsir , Pancasila

## ABSTRAK
Natsir berupaya untuk menjelaskan bahwa Pancasila merupakan perwujudan ajaran Islam. Meskipun Pancasila bukanlah  Islam  dan  Islam  pun  bukan  hanya  Pancasila.  Terlalu  sempit  jika  Islam  hanya  dipahami  sekedar kandungan dari sila-sila tersebut. Islam bersifat universal dan komprehensif sedangkan Pancasila adalah ciptaan manusia yang tidak sama dengan Islam, yang memiliki sifat parsial.  Namun isi dari silanya sesuai dengan ajaran Islam. Tulisan ini mencoba mengkaji dan juga menimbang kesesuaian Pancasila dengan Al-Qur’an. Dari kajian yang dilakukan  ditemukan bahwa ide tentang Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin bertentangan dengan tauhid yaitu QS. Al-Ikhlas ayat 1, Begitu pula dengan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial tidak mungkin bertentangan dengan konsep keadilan yang terdapat dalam QS.  An-Nisaa ayat 58, tidak mungkin juga kedaulatan rakyat bertentangan dengan prinsip musyawarah yang terdapat dalam QS. Al-Imran ayat 159. serta  persatuan  Indonesia  yang  di  dalamnya  berbeda  suku,  bahasa  dan  budaya  bertentangan  dengan  QS.  Al- Hujurat ayat 13. Gagasan Natsir ini menegaskan kesesuaian antara Pancasila dengan Islam .
Kata Kunci: Al-Qur'an , Islam , Muhammad Natsir , Pancasila

## PENDAHULUAN
Menimbang kesesuaian Pancasila dengan agama, masih saja dipersoalkan oleh kalangan Nasionalis Sekuler.  Polarisasi  antara  pendukung  Pancasila  dan  yang  dianggap  berseberangan  dengan  Pancasila, akhir-akhir ini menyeruak kembali (Widjaja, 2020). Pancasila dijadikan alat kekuasaan untuk menekan kelompok lain yang dianggap anti Pancasila. Mereka menganggap bahwa kelompoknya yang Pancasilais sedangkan yang lain tidak. Slogan dan jargon pun bermunculan bahkan pidato tentang Pancasila lantang disuarakan  oleh  para  pejabat  dan  politisi  dan  Prinsip  keadilan  sosial  memang  luas konteksnya.(Muhammad Alfan Alfian, 2019).
Tidak jelas sebetulnya siapa yang dianggap Pancasilais dan tidak. Namun aroma kecurigaan jelas diarahkan kepada mereka yang dianggap oleh mereka loyalitas keislamannya sangat kuat. Semisal Front Pembela  Islam  (FPI)  dan  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI).  Terbukti  kedua  ormas  ini  sedang  mendapat sorotan, yang satu sudah dibubarkan yang satunya lagi masih dalam proses. Standar penilaian ormas atau kelompok yang tidak Pancasilais pun tidak jelas. Dari mana mereka mengklaim bahwa kelompok tersebut anti Pancasila, dan dari mana juga pihak yang mengganggap dirinya Pancasilais menilai dirinya sendiri. Siapa  yang  berhak  menilai  itu  semua  sehingga  bisa  dijadikan  acuan  bersama.  Pemerintah  akhirnya membentuk  BPIP  (Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila),  nampaknya  lembaga  inilah  yang  ditunjuk menjadi polisi Pancasila (Husaini, 2017).
Dikarenakan kelompok beragama yang dianggap anti Pancasila, maka perlu dikemukakan kembali bahwa Pancasila tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam khususnya Al- Qur’an. Penjelasan tentang masalah  ini  sebetulnya  sudah  selesai  dibahas  oleh  Natsir  baik  dalam  pidatonya  maupun  catatan- catatannya  yang  tersebar  di  Koran  maupun  majalah.  Natsir  menyatakan  bahwa  tidak  mungkin  para perumus Pancasila membuat rumusan yang bertentangan dengan ajaran agamanya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  kualitatif  (Sugiyono,  2013)  melalui  Library Research  (Kajian  Studi  Pustaka)  (Prastowo,  2011).  Yaitu  dengan  mengumpulkan  buku-buku  yang berkaitan dengan tema tersebut, kemudian dikaji dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang pokok  kajiannya  terhadap  ayat-ayat  Al- Qur’an  yang  dijadikan  legitimasi  akan  kesesuaian  Pancasila dengan Islam. Oleh karena itu kajian ini hanya menggambarkan perspektif Natsir terhadap sejumlah ayat dalam Al-Quran yang dipahami memiliki relevansi terhadap Pancasila. Memang tidak setiap pemahaman adalah tafsir dan tentu saja setiap tafsir di dalamnya ada pemahaman. Untuk mendukung penelitian ini, penulis  menggunakan  sumber  utama  yaitu  buku  yang  berjudul  Islam  Sebagai  Dasar  Negara,  sebagai pembandingnya penulis juga menggunakan kitab Tafsir Ibnu Katsir dan kitab Tafsir Fii Dzhilalil Al- Qur’an karya Sayyid Qutb dan Tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh & Rasyid Ridho serta buku-buku lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tulisan mengenai keselarasan antara pancasila dengan Islam, sehingga Pancasila menjadi ideologi Negara, merupakan bantahan kepada pihak lain yang ingin membawa Negara indonesia ini ke suasana antagonisme .  Islam  dipertentangkan  dengan  Pancasila.  Di  dalamnya  tidak  ada  keselarasan  bahkan cenderung menggerus nilai-nilai Pancasila tersebut. Upaya untuk mempertentangkan antara Pancasila dengan Islam, jelas adalah sebuah asumsi belaka. Di bawah naungan Al- Qur’an, Pancasila akan hidup subur. Satu dengan yang lain tidak apriori bertentangan tetapi tidak pula identik. Natsir yakin diatas tanah dan iklim Islamlah, Pancasila akan hidup subur (Muhammad Natsir, 2019).
Dari semua sila yang ada, Natsir berpandangan bahwa sila pertama adalah sila yang pokok dalam Pancasila. Jika sila pertama ini tumbang, maka sila yang lainnya pun hanya akan tersisa kerangkanya saja. Kerangkanya ini pun akan disalah gunakan demi kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, jika sila pertama ini tetap dipertahankan maka kehidupan umat Islam akan terpenuhi hak dan kewajibannya. Sebab  Isi  kandungan  pancasila  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  Al- Qur’an.  Demikian  juga sebaliknya, Pancasila akan tumbuh dan berjaya di bawah naungan Islam (Muhammad Natsir, 2019).
Menurut  Deliar  Noer,  Pandangan  Natsir  mengenai  Pancasila  yang  dikaitkan  dengan  Al- Qur’an, bahkan tafsir silanya pun dikorelasikan dengan ayat Al- Qur’an. Merupakan upaya untuk mencounter para Nasionalis Sekuler yang melegitimasi Pancasila sesuai dengan pandangan mereka. Inilah yang membuat
Yan Yan Nurdin dan Eni Zulaiha
Natsir harus mempreteli kembali bahwa Pancasila sebetulnya sehaluan dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan (Muhammad Natsir, 2019).
Natsir mempertanyakan, sila manakah yang bertentangan dengan Al- Qur’an. Justru pemahamn Natsir mengenai Pancasila jauh melebihi ekspektasi orang pada zaman itu. Beliau bukan tokoh Islam Konservatif  yang  hanya  mementingkan  golongan  Islam  saja.  Beliau  adalah  seorang  intelektual  dan pembaharu  Islam.  Pemikirannya  sangat  moderat  bahkan  boleh  dikata  cukup  liberal.  Sebagai  contoh, dalam  menyusun  sebuah  negara.  Natsir  lebih  cenderung  menawarkan  cara  yang  liberal  dan  terbuka. Bahkan  umat  Islam  boleh  mengadopsi  sistem-sistem  pemerintahan  yang  ada  di  negara-negara  lain. Meskipun bukan negara Islam, selama sistem sistem itu dapat mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Islam, yakni tercapainya keadilan dan kesejahteraan rakyat (Muhammad Natsir, 2019).
Dalam mengungkapkan argumentasinya mengenai keselarasan Pancasila dengan Islam, Natsir tidak secara dzahir menampakan ayat-ayat Al- Qur’an yang berkaitan dengan Pancasila. Hanya sekedar isyarat lafdziyyah bahwa dalam Al- Qur’an, Isi dari Pancasila termaktub semuanya dalam Al - Qur’an. D i antaranya:

## Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (QS. Al-Ikhlas 1)
Dalam tulisan tersebut, Natsir meyakinkan bahwa sila kesatu, tidak mungkin bertentangan dengan Al- Qur’an yang di dala mnya ada tauhid. Pemahaman Natsir tentang دحأ الله وه لق yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dianggap mempresentasikan nilai Tauhid suatu bangsa. Meskipun dalam faktanya ada tujuh kata yang dihapus yaitu “ dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluknya”. Tujuh kata itu akhirnya dihapus  demi  persatuan  Bangsa  Indonesia.  Namun  cukupkah  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  merupakan refrensetasi dari surat Al-Ikhlas tersebut.
Bagi Natsir nilai Tauhid itu harus ditanamkan dari sejak kecil sebagaimana yang dilakukan Luqman kepada anaknya. Jika sudah tertanam maka ia akan terpelihara dari malapetaka akibat adanya hubungan dengan sang Khaliq dan bermuamalah dengan baik sesama manusia . Selain itu juga dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan lahir dan batin. Hal ini tertera dalam Al- Qur’an surat Ali -Imran ayat 112. Begitu  pula apa  yang nampak  pada diri Isma’il As, ketika  ayahnya Nabi Ibrahim  mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelihnya. Maka reaksi Isma’il tak sedikit pun bergeming mendengar perkataan ayahnya tersebut. Hatinya tidak berguncang menghadapi perintah tersebut meskipun dirinya harus meninggal dunia, jika ini memang sudah kehendak Illahi maka ia rela menjalaninya. Inilah buah dari Tauhid yang melahirkan keshalehan yang luar biasa terhadap diri seorang muslim (M. Natsir, 1961).
Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yaitu Maha Esa, tempat bergantung, tidak punya anak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang menyamai-Nya. Surat ini turun disebabkan adanya pernyataan dari agama-agama yang lain yaitu Yahudi yang berkeyakinan bahwa Uzair adalah anak Allah, Nasrani yang meyakini bahwa al-masih adalah anak Allah,  Majusi  menyembah  bulan  dan  matahari  sedangkan  orang-orang  musyrik  Quraisy  menyembah berhala.  Keyakinan  keyakinan  tersebut  akhirnya  dijawab  oleh  Allah  dengan  turunnya  surat  al-Ikhlas (Suryan, 2017) .
Jika ditelaah kandungan dari surat ini, jelas sekali bahwa keyakinan keyakinan selain Tauhid telah dihukumi  menyimpang.  Bahkan  keyakinan  Allah  mempunyai  anak,  dianggap  telah  mencaci  maki martabat  Tuhan  itu  sendiri.  Sehingga  Allah  pun  melabeli  orang-orang  yang  berkeyakinan  demikian sebagai orang kafir.
Bagi Sayyid Qutb ketauhidan itu bukan hanya berbicara tentang keyakinan akan keesaan Allah, melainkan menjadi konsep dasar dalam ajaran Islam. Tauhid merupakan karakteristik ajaran Islam yang paling pokok. Bahkan semua Nabi dan Rasul membawa misi ajaran tauhid tersebut. Di dalamnya berisi
penghambaan diri hanya kepada Allah, hanya sistem Allah- lah, syari’at -Nya dan juga tatanan-Nya yang wajib  diikuti  dalam  segala  urusan  kehidupan  dan  inilah  yang  disebut  dengan Uluhiyyah .  Sedangkan manusia  tidak  memiliki  sifat uluhiyyah ini  akan  tetapi ‘ubudiyyah .  Maksud  dari  istilah  tersebut  yakni seluruh makhluk yang hidup dan segala benda terkena sifat tersebut, yaitu menghambakan diri kepada Allah (Yuwana, 2020).
Dari uluhiyyah ini, lahirlah tuntutan tuntutan kepada siapa saja yang meyakininya. Jika seseorang mengakui  keesaan  Allah,  tidak  ada  yang  patut  disembah  kecuali  Allah,  tidak  ada  yang  mampu mendatangkan manfaat dan madhorot kecuali dari Allah, maka hal tersebut berarti segala permintaan dan harapan hanya ditujukan kepada Allah semata. Jika demikian berarti dalam dirinya harus beri’tikad bahwa tidak ada hakim kecuali Allah, tidak ada pembuat sy(Yuwana, 2020) ari’at kecuali Allah dan tidak ada pengatur urusan manusia kecuali Allah semata.
Keyakinan tauhid ini menuntut penganutnya untuk tidak memisahkan antara penghambaan diri kepada Allah dengan penerapan syari’at -Nya. Keduanya merupakan satu padu yang tidak bisa dipisahkan satu  sama  lain.  Bahkan  jika  hanya  satu  saja  yang  diyakini,  maka  bagi  Sayyid  Qutb,  dianggap  telah menyimpang bahkan keluar dari keimanan dan keislaman secara pasti (Rosyidah, 2019).
Begitulah  jika  sila  pertama  dari  Pancasila  dipahami  berdasarkan  ayat  Al- Qur’an.  Kalau  disebut sesuai dengan konsep tauhid, maka tentu saja Ketuhanan Yang Maha Esa itu seharusnya dibarengi dengan kesiapan  menjalankan  syari’at  Islam  bagi  pemeluknya.  Namun  ternyata  sila  pertama  tersebut  masih belum sempurna menggambarkan konsep tauhid di dalamnya.

## Sila Kedua & kelima tentang Keadilan (QS. An-Nisaa: 58)
Sila  kedua  &  kelima  dari  pancasila  bagi  Natsir  sejalan  juga  dengan  ajaran  Islam.  Yaitu  tentang keadilan. Islam sangat mewajibkan ‘adalah Ijtima’iyyah (keadilan kolektif). Sebagaimana dalam Al- Qur’an surat An-Nisa ayat 58.
Penjelasan Natsir mengenai kedua sila ini, relatif singkat dan tidak mengelaborasi tema ini. Namun point pokoknya bahwa pKeadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia selaras dengan ajaran Islam.
Ibnu  Katsir  menjelaskan  bahwa  ayat  ini  merupakan  perintah  Allah  Swt.  yang  menganjurkan menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Karena itulah maka Muhammad ibnu Ka'b, Zaid ibnu Aslam, dan Syahr ibnu Hausyab mengatakan bahwa ayat ini diturunkan hanya berkenaan dengan para umara,  yakni  para  penguasa  yang  memutuskan  perkara  di  antara  manusia.  Di  dalam  sebuah  hadis disebutkan:
" َّ نِإ ََّّ َّه للّا ََّّ َّهعهم ََّّ َِّمِكاهحلْا ََّّ َّاهمََّّ َّحهلََّّ َّ،حرُهيَ ََّّ َّاهذِإهف ََّّ َّهراهج ََّّ َُّههلهكهو ََّّ َّهلِإ ََّّ َِّه ِسحفه ن " “ Sesungguhnya Allah selalu bersama hakim selagi ia tidak aniaya; apabila ia berbuat aniaya dalam keputusannya, maka Allah menyerahkan dia kepada dirinya sendiri (yakni menjauh darinya ” ).
Di dalam sebuah atsar disebutkan:
« َُّلحدهع ََّّ َّ محوه يَّ َّ َِّةهداهبِعهك ََّّ َّهيِعهبحرهأ ََّّ َّ ةهنهس »
“ Berbuat adil selama sehari lebih baik daripada melakukan ibadah empat puluh tahun. ”
Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa pada waktu itu, Rasulullah mengambil kunci pintu Ka’bah dari Utsman Ibn Thalhah untuk membukanya dan memasuki Ka’bah tersebut. Setelah masuk di dalamnya ada patung  berhala.  Melihat  hal  itu  Nabi  pun  langsung  menghancurkan  berhala-berhala  tersebut.  Setelah selesai,  kunci  pintu  Ka’bah  itu  tidak  dikembalikan  lagi  epada  Ustman  Ibn  Thalhah.  Melihat  peristiwa tersebut, Allah kemudian menurunkan ayat tersebut dan menjelaskan bahwa yang diberi amanah untuk
Yan Yan Nurdin dan Eni Zulaiha
memegang kunci pintu Ka’ bah adalah Utsman Ibn Thalhah. Seketika itu Rasulullah pun menyerahkan kunci tersebut.
Konteksnya perintah berbuat adil di sana adalah untuk para penguasa.  Para penguasa ini, dituntut untuk berbuat adil ketika mereka memerintah ataupun memimpin apalagi dalam memutuskan suatu perkara  mengenai  hajat  hidup  orang  banyak.  Oleh  karena  itu  keutamaan  pemimpin  yang  adil  selain mendapat naungan nanti di padang mahsyar, juga mendapatkan keutamaan sebagai amalan yang nilainya lebih besar dari pada beribadah selama empat puluh tahun.
Kemudian yang menjadi fokus persoalan istilah al- ‘adaalah ijtima’iyyah yaitu keadilan kolektif bagi seluruh  rakyat  Indonesia  yang  dipahami  dari  ayat  tersebut  oleh  Natsir.  Sila  kelima  ini,  jika  dikaitkan dengan ayat al-Quran di atas berarti sila ini sebetulnya tergantung dari penguasa itu sendiri. Karena rakyat tidak memiliki kebijakan untuk memutuskan suatu perkara. Adil dan tidaknya yang dirasakan oleh rakyat Indonesia tergantung dari keputusan penguasa. Penguasa dalam hal ini harus berada di tengah tidak berat ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Oleh karena itu akan muncul al- adalah ijtima’iyyah , jika penguasa bisa berbuat adil dalam memutuskan perkara. Rakyat hanya menjadi objek dari setiap keputusan yang diambil oleh penguasa.
Bagi  Sayyid  Qutb  dalam  kitab  tafsirnya  dijelaskan  bahwa  setiap  amanah  yang  diberikan  harus ditunaikan secara maksimal dan tepat waktu. Baik amanah dari Allah maupun dari sesama manusia, baik amanah itu sedikit jumlahnya maupun banyak. Semuanya harus ditunaikan tanpa terkecuali.
Bagi Muhammad Abduh dalam kitab tafsir Al-Manar dijelaskan bahwa ayat ini kaitannya dengan kunci Ka’bah yang menjadi amanah seseorang yang tidak boleh diambil alih oleh siapapun. Kecuali kepada orang yang telah diberi amanah tersebut. Oleh karena itu amanah merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan  baik  itu  amanah  harta  dan  pengetahuan,  baik  itu  amanah  pribadi  maupun  kolektif  yang menyangkut hajat kehidupan orang banyak. Maka semuanya harus ditunaikan. Apalagi amanah Allah yaitu  berup a  syari’at  yang  telah  dijelaskan  dalam  Al - Qur’an.  Amanah  itu  harus  disampaikan  kepada manusia oleh para da’i. Tidak boleh seperti ahli kitab yang mereka menyembunyikan kebenaran dari pemeluknya.
Sedangkan berkaitan dengan perintah berbuat adil, Muhammad abduh menjelaskan bahwa urusan penegakan hukum diserahkan kepada penguasa dan juga hakim di negara tersebut. Oleh karena itu bagi siapa saja yang memutuskan hukum hendaklah ia berbuat adil. Karena adil merupakan perintah Allah SWT  ( Sesungguhnya  Allah  menyuruh  berbuat  adil )  di  ayat  lain “berbuat  adillah  karena  keadilan mendekatkan diri kepada ketaqwaan”, Allah pun melarang untuk berbuat dzalim dan mengancam mereka di banyak ayat.
Dalam beberapa ayat dan juga tafsirnya tidak dijelaskan mengenai standar keadilan itu seperti apa. Namun yang jelas setidaknya adil itu terdiri dari dua perkara yaitu si hakim mengetahui hukum yang Allah syari’atkan sebagai pijakan dalam memutuskan. Si hakim harus menunaikan janjinya juga tidak boleh memakan harta dengan cara batil seperti menerima suap atau sogokan. Dan aturan-aturan lainnya si hakim harus mengetahuinya.
Selanjutnya jika ada kedua belah pihak yang berseteru harus bisa memberikan putusan yang bijak dan tidak berat sebelah. Setiap keputusan yang diambil harus konsisten tidak boleh ada kecenderungan kesana  kemari.  Maka  adil  harus  bisa  menyambungkan  atau  menghubungkan  kebenaran  kepada pemiliknya, jika kebenaran itu tidak sampai maka si hakim telah berbuat dzalim.
Kemudian  ustadz  Muhammad  Abduh  menjelaskan  dalam  kitab  Siya sah  Syar’iyyah  karya  Ibnu Taimiyyah  di dalamnya dijelaskan  bahwa berbagai  macam  amanah  yang dibebankan kepada tangan- tangan  hakim,  yang  Allah  tidak  akan  memberikan  urusan  tersebut  kecuali  kepada  orang-orang  yang
shalih. Karena jika amanah tersebut diberikan kepada hakim yang tidak adil maka akan terjadi kerusakan (Al-hadis).

## Sila tentang Permusyawaratan Perwakilan (QS. Ali Imran-159)
Begitu pula dengan sila yang berkaitan dengan kedaulatan ada di tangan rakyat. Dalam Islam justru itulah  yang  didorong.  Islam  tidak  menghendaki  pemerintahan  yang  feodal  dan istibdad (diktator) (Muhammad  Natsir,  2019).  Bahkan  dalam  memutuskan  suatu  perkara,  Islam  mengajarkan  untuk musyawarah.
Natsir berusaha sedemikian jauh menerapkan asas-asas Islam ke dalam ranah politik suatu negara modern melalui pendekatannya  yang realistis. Ide-ide Natsir selalu  berusaha dikompromikan dengan realitas dunia modern dan problem-problem kongkrit yang dihadapi bangsa Indonesia. Natsir menerima begitu saja realitas politik yang terjadi pada saat itu. Namun penerimaan itu harus atas dasar adanya kesesuaian  atau  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  Islam.  Salah  satu  contoh  yaitu  parlemen  yang  di dalamnya sistem multi partai. Maka prinsip musyawarah bisa diterapkan pada sistem tersebut. Bahkan bukan  hanya  prinsip  musyawarah  namun  sistem  kekhalifahan  pada  masa  Nabi  dan  sahabar  bisa diterapkan pada sistem tersebut (Muhammad Natsir, 2019).
Tidak seperti Al-Maududi yang ide-idenya ingin sepenuhnya menduplikasi apa yang terjadi di masa Rasulullah  terkait  kenegaraan.  Bahkan  tidak  segan-segan  Al-Maududi  ingin  menghidupkan  kembali seca ra tepat, apa yang disebut dan dikenal sebagai “Negara Islam”.  Ternyata ide al -Maududi tersebut dilatarbelakangi oleh situasi kondisi Pakistan yang carut marut, sehingga solusi pemikiran Al-Maududi cenderung radikal, yaitu mengembalikan praktek kenegaraan ke zaman Nabi Saw dan para sahabat. Tentu ide seperti ini, tidak akan cocok jika diterapkan di Indonesia. Namun ternyata banyak juga pihak-pihak yang ingin mengadopsi pemikiran Al-Maududi dan ingin diterapkan di Indonesia (Muhammad Natsir, 2019).
Prinsip musyawarah yang dimaksud oleh Natsir digali dari salah satu ayat dalam Al- Qur’an Surat Al-Imran ayat 159. Dalam memahami ayat ini Natsir menjelaskan bahwa nilai musyawarah ini baik yang bersifat  keluarga,  masyarakat  maupun  Negara  tetap  harus  dipelihara  dan  dihidupkan.  Sebab  suatu keputusan jika berkaitan tentang hajat hidup orang banyak maka penguasa harus memperoleh keridhaan dari pada orang yang diaturnya dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu. Ini adalah suatu ketentuan yang tegas dalam Islam (Muhammad Natsir, 2019).
Musyawarah  itu  merupakan  salah  satu  soko  guru  dalam  membina  suatu  negara.  Bahkan  Nabi Muhammad Saw beserta para sahabat senantiasa bermusyawarah, di saat seluruh dunia pada saat itu sedang  tenggelam  dalam  alam  despotisme,  feodalisme,  oligarki,  dan  diktator.  Islam  dengan  prinsip musyawarahnya telah berhasil memberikan warna tersendiri dalam menjalankan suatu pemerintahan (Muhammad Natsir, 2019).
Namun meskipun berdasarkan Islam, bukan berarti negara tersebut menerapkan sistem negara teokrasi. Teokrasi adalah satu sistem kenegaraan di mana pemerintahan dikuasai oleh satu kependetaan yang mempunyai sistem hierarkhi (tingkat bertingkat) dan menjalankan yang demikian itu sebagai wakil Tuhan di dunia. Dalam Islam tidak dikenal sistem semacam itu.
Maka menurut Natsir, negara yang berdasarkan Islam bukanlah satu teokrasi. Ia negara demokrasi. Ia bukan pula sekuler. Ia adalah negara demokrasi Islam. Dan kalaulah orang akan memberikan nama yang lebih  umum,  maka  negara  yang  berdasarkan  Islam  itu  dapat  disebut Teistik  Demokrasi (Muhammad Natsir, 2019) .
Menurut  Ibnu  Katsir  ayat  mengenai  ini  membicarakan  tentang,  sikap  Nabi  dalam  menyeru umatnya ke jalan Islam. Di dalam sikapnya itu yaitu lemah lembut dan juga penyayang. Kebalikan dari
Yan Yan Nurdin dan Eni Zulaiha
sikap tersebut yaitu keras hati dan berbicara kasar. Maka agar seruan Nabi kepada Islam mudah diterima maka harus ditempuh dengan cara yang baik. Jika tidak demikian, maka bukan malah menghampiri atau menerima seruan Nabi, akan tetapi mereka akan menghindar terhadap dakwah Nabi Muhammad Saw. Bahkan  dalam  beberapa  persoalan  terkait  kepentingan  bersama,  maka  Nabi  Muhammad  senantiasa mengajak bermusyawarah. Apalagi kaitannya dengan keselamatan nyawa kaum muslimin. Baik dalam urusan perang, strategi dakwah, urusan musuh, urusan perjanjian dengan kaum musyrikin, Nabi selalu mengajak bermusyawarah.
Dalam hal ini, posisi Nabi Muhammad selain sebagai Rasul juga sebagai Kepala Negara. Posisi ini meskipun mendapat bimbingan wahyu, Nabi tetap saja ada wilayah wilayah yang perlu pendapat dalam memutuskan suatu perkara. Nabi Muhammad tidak otoriter dan tidak menjalankan pemerintahannya dengan gaya feodal.
Bagi Muhammad Abduh ayat tersebut khitabnya ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan juga  kepada  Nabi  Muhammad  SAW,  Khusus  berkaitan  dengan  aktivitas  muamalah  maka  Nabi  harus bersikap  kasih  sayang.  Ayat  ini  diturunkan  berkaitan  dengan  tekanan  dari  kafir  Quraisy  yang  terus menerus menampakan permusuhannya dengan dakwah Islam. Oleh karena itu Nabi dan para sahabat diperintahkan  untuk  bersabar  sekalipun  mereka  terus  mencerca,  menghina  bahkan  menantang  kitab Allah. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan keadaan kaum muslimin di masa awal yang mereka dalam keadaan lemah. Namun Allah SWT terus membimbing mereka dan memberikan motivasi berupa janji pertolongan, keutamaan tertimpa mushibah yang semuanya harus dihadapi dengan pikiran yang positif dan ketenangan jiwa (Abduh & Ridha, 2004).
Jika Nabi dan para sahabat tidak bersabar malah membalasnya dengan keras, maka tentu saja kaum Quraisy akan meninggalkan Nabi dan tidak mau menerima Islam. Oleh karena itu sifat kasih sayang ini ditanamkan oleh Allah kepada diri Nabi sehingga menjadi kekhususan dari sifat Nabi Muhammad SAW.
Mengenai lafadz مهرواش secara umum menurut Abduh adalah merupakan siyasah ummah dalam situasi  peperangan  maupun  damai,  baik  dalam  kondisi  takut  maupun  aman  dan  selain  itu  juga musyawarah termasuk kemaslahatan duniawiyyah. Sebelum perang Uhud terjadi Nabi dan para sahabat bermusyawarah terlebih dahulu. Jika ada pendapat yang salah, maka kesalahan tersebut tetap menjadi kebaikan karena hasil dari musyawarah di dalamnya ada pendidikan yang baik. Akan tetapi jika hasil musyawarah  itu  benar  maka  tentu  saja  akan  memberi  manfaat  di  masa  yang  akan  datang.  Bahkan menurut jumhur ulama jika suatu keputusan hanya diputuskan oleh satu orang saja dan keputusan itu ternyata salah maka dampaknya akan lebih besar dibandingkan dengan diputuskan secara bersama-sama melalui musyawarah.
Abduh  menjelaskan  bahwa  musyawarah  yang  dimaksud  di  ayat  tersebut  yaitu  bukan  urusan agama melainkan urusan dunia. Karena agama itu sudah ditentukan juga diputuskan melalui mekanisme wahyu seperti masalah aqidah, ibadah dan halal haram. Semua itu adalah hak preogatif Allah SWT bukan manusia.

## Sila Persatuan Indonesia (QS. Al-Hujurat, Ayat 13)
Menurut Natsir Nilai baik yang terdapat dalam bangsa ini adalah kecintaan terhadap tanah air. Kecintaan ini merupakah fitrah manusia yang harus terus dipupuk dan dipelihara agar senantiasa terjaga bangsa ini. Dalam Islam pun demikian, mendorong umatnya untuk mencintai tanah airnya. Al- Qur’an menjawab demikian, yaitu Surat al-Hujurat ayat 13. Dengan mencintai tanah air ini maka keinginan untuk bersatu semakin kuat.
Menurut Natsir ayat ini menegaskan adanya kebangsaan. Bahkan lebih tegas dari itu kebangsaan yang tidak menghilangkan suku-suku bangsa. Adanya suku bangsa itu bukan harus disingkirkan atau
dihilangkan akan tetapi justru menjadi jalan saling mengenal dan saling menghargai (Muhammad Natsir, 2019). Dengan adanya sikap seperti itu maka jalan persatuan Indonesia akan diraih.
Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa bangsa-bangsa itu dijadikan untuk tujuan yang baik yaitu bekerja sama. Dengan sendirinya Islam menghendaki terpeliharanya tanah air dan bangsa sesuai dengan  fitrah  manusia.  Namun  meskipun  demikian  bukan  berarti  cinta  kebangsaan  tidak  ada  sisi negatifnya. Cinta yang demikian berdampak kepada kecongkakan suatu bangsa, chauvinisme, rasialisme dan kenophobie. Sifat yang seperti ini akan mendorong penduduknya menjadi bangsa yang congkak dan merasa paling mulia di antara bangsa-bangsa yang lain (Samad, 2016).
Ibnu  Katsir  menjelaskan  tentang  kedudukan  manusia  yang  paling  mulia,  yaitu  orang  yang bertaqwa,  memahami  agama,  mempelajari  Al-Quran,  taat  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya.  Kemuliaan seseorang, suatu bangsa atau suatu kabilah bukan ditentukan dari nasab dan asal usul melainkan dari ketaqwaan  seseorang.  Lebih  lanjutnya  Islam  tidak  menghendaki  umatnya  berbangga-bangga  dengan kebangsaan, suku dan ras. Karena bagi Islam semua itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah nilai- nilai Islam yang tertanam di dalamnya. Yaitu dibalut dengan nilai ketaqwaan. Meskipun berbeda suku bangsa, persatuan harus tetap dijaga dan dipelihara.
Bagi Sayyid Qutb ayat ini merupakan seruan kepada puncak yang tinggi yaitu ketaqwaan, yang tidak dibatasi oleh suku, bahasa dan juga bangsa. Semuanya berasal dari pokok yang satu maka tidak boleh bercerai berai, berikhtilaf dan bermusuhan. Padahal Allah menciptakan perbedaan tersebut untuk saling mengenal satu sama lain bahkan saling kerja sama untuk memenuhi segala kebutuhan.
Kemudian naiklah satu panji yang semua orang harus berada di bawah naungannya yaitu panji ketaqwaan. Di bawah panji ini, manusia akan diselamatkan dari fanatisme ras, daerah, kabilah dan rumah. Bagi  Islam  semua  itu  adalah  kejahiliyahan  yang  dikemas  dengan  berbagai  model  dan  bentuk.  Islam memerangi fanatisme jahiliah ini agar sistem Islam bisa tegak di bawah satu panji yaitu panji Allah. Bukan panji Negara, bukan panji nasionalisme, keluarga maupun ras (Qutb, 2000).

## SIMPULAN
Disesuaikan atau tidak antara Pancasila dengan Al- Qur’an, tentu saja tidak akan sesuai. Karena Pancasila adalah hasil olah pikir manusia, sedangkan Al- Qur’an adalah wahyu Illahi. Pancasila tidak akan pernah bisa mewadahi isi kandungan Al- Qur’an. Namun setidaknya upaya Natsir melihat Pancasila dari sudut pandang Islam patut mendapat apresiasi, di tengah gempuran kaum Nasionalis Sekuler yang terus menerus  menafsirkan  Pancasila  tanpa  mengaitkan  dengan  agama.  Keberanian  Natsir  dalam mengungkapkan sisi keislaman yang terdapat dalam Pancasila, setidaknya mampu meredam perdebatan yang terjadi pada waktu itu. Natsir berpendapat bahwa Pancasila sesuai dengan ajaran Islam. Di antaranya Ketuhanan Yang Maha Esa selaras dengan prinsip Tauhid yang salah satunya terdapat dalam surat Al- Ikhlas ayat 1,  sila kedua & kelima tentang Keadilan terdapat dalam surat An-Nisaa ayat 58, Sila tentang Permusyawaratan Perwakilan terdapat dalam   surat Ali Imran ayat159 dan Sila Persatuan Indonesia terdapat dalam surat Al-Hujurat, Ayat 13 .
Yan Yan Nurdin dan Eni Zulaiha

## DAFTAR PUSTAKA
Abduh, M., & Ridha, R. (2004). Tafsir al-manar. Beirut: Dar Al Fikr .
Husaini,  A.  (2017).  Reformasi  Pendidikan  Menuju  Negara  Adidaya  2045. Depok:  Pesantren  At- Taqwa .
Muhammad Alfan Alfian. (2019). Politik Zonasi dalam Praktik Pendidikan di Indonesia. Politicon: Jurnal Ilmu Politik , 2 (1), 117 – 133. Natsir, M. (1961). Capita Selecta 1. In Penerbit Sumup, Bandung . Bandung: Penerbit Sumup. Natsir, Muhammad. (2019). Islam Sebagai Dasar Negara . Bandung: SEGA ARSY. Prastowo,  A.  (2011). Memahami  Metode-Metode  Penelitian:  Suatu  Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis . Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
Qutb, S. (2000). Terjemah Tafsir fii Dzhilalil Al-Quran . Jakarta: Gema Insani Press. Rosyidah, I. A. (2019). Konsep Mahabbatullah penafsiran Sayyid Qutb dalam Tafsir fi Zilal Alquran . UIN Sunan Ampel Surabaya.
Samad, M. (2016). Gerakan Moral: Dalam Upaya Revolusi Mental . Sunrise Book Store.
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kauntitatif,  kualitatif  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
Suryan, S. (2017). Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam. Jurnal Ushuluddin , 23 (2), 185 – 200.
Widjaja, P. S. (2020). Aktualisasi Pancasila Berdasarkan Etika Kebajikan Kristiani. DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani , 4 (2), 143 – 168. Yuwana, L. (2020). Teologi Islam Sayyid Qutb. Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam , 18 (1).