Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2221 (Print)
Taslim Fait 1 , Anis Ribcalia Septiana 2 , Rustam Tohopi 3
1,2 Administrasi Publik USN Kolaka,
3 Ilmu Administrasi Publik UNG, Gorontalo.

## Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus: Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka)
Taslim Fait 1 , Anis Ribcalia Septiana 2 , Rustam Tohopi 3
1,2 Prodi Administrasi Publik Universitas Sembilanbelas November Kolaka
3 Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo
Corresponden Author Email: taslim.usn@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  Accountablity  of  Fund  Allocation  Management  (ADD)  in  Tikonu  Village, Wundulako  District,  Kolaka  Regency.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative.  research  location  in  Tikonu village, Wundulako sub-district, Kolaka regency. The informants in this study were the Village Head, the Head of the BPD, the Chair of the LPM, the Village Secretary, the Village Treasurer, the Head of Development, Members of the BPD, Members of the LPM, TPK, Community Leaders and the community of Tikonu Village, Wundulako District, Kolaka Regency. Types and sources of  primary  research  data  obtained  directly  from  research  informants  through  data  collection  techniques,  and  secondary  data obtained  through  library  research,  namely  by  inventorying  and  analyzing  literature  in  the  form  of  books,  magazines  and newspapers related to the problems under study. The results show that the village government of Tikonu has not fully implemented the accountability model for managing village fund allocations, seen from the completion of monthly reports that have passed the deadline and the village community has not been fully involved in the implementation of village meetings on village fund allocation, so  there  has  not  been  good  cooperation  between  village  government  and  village  communities  as  mandated  in  Kolaka  Regent Regulation Number 04 of 2017. Lack of village community involvement in the preparation of village development plans using village fund resulting in development in Tikonu village not running optimally for the benefit of all its residents. All the problems that  occur  indicate  the  need  for  Village  Fund  Allocation  management  to  be  carried  out  in  a  participatory,  transparent  and accountable manner based on the Kolaka Regent Regulation Number 04 concerning the use and implementation of Village Fund Allocation. The process of implementing development programs through the Village Fund Allocation (ADD) should involve youth organizations, youth leaders and the community.
Keywords: management accountability, village fund allocation

## Abstrak
Rumusan penelitian ini  bagaimana akuntabilitas  pengelolaan alokasi  dana  desa  (ADD)  di  Desa  Tikonu  Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilits Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) yang berada di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Adapun metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  kualitatif.  Lokasi  penelitian  di  desa  Tikonu  Kecamatan  Wundulako Kabupaten  Kolaka.  Informan  dalam    penelitian  ini  yaitu  Kepala  Desa,  Ketua  BPD,  Ketua  LPM,  Sekretaris  Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, Anggota BPD, Anggota LPM, TPK, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Jenis dan sumber data penelitian primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa  Tikonu  dalam  penyelesaian laporan bulanan  masih  melewati  batas  waktu  dan  masyarakat  belum sepenuhnya  ikut  terlibat  dalam  pelaksanaan  rapat  desa,  sehingga  belum  terlihat  kerjasama  yang  baik  antara pemerintah desa  dengan masyarakat  sebagaimana diamanahkan  dalam  Peraturan  Bupati  Kolaka Nomor 04  Tahun 2017. Kurangnya keterlibatan masyarakat ini mengakibatkan pembangunan di desa Tikonu tidak berjalan maksimal untuk kepentingan seluruh warganya. Segala permasalahan yang terjadi menunjukkan perlunya pengelolaan Alokasi Dana  Desa  dilakukan  secara  partisipatif,  transparan,  dan  akuntabel.  Proses  pelaksanaan  program  pembangunan melalui Alokasi Dana Desa (ADD), perlu melibatkan karang taruna, tokoh pemuda dan masyarakat.
Kata kunci :  akuntabilitas pengelolaan, alokasi dana desa
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Taslim Fait 1 , Anis Ribcalia Septiana 2 , Rustam Tohopi 3 1,2 Administrasi Publik USN Kolaka,
3 Ilmu Administrasi Publik UNG, Gorontalo.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintah  Daerah,  yang  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun  2015  tentang  Pemerintah  Daerah, merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintah, melalui otonomi dan desentralisasi.
Dengan adanya regulasi ini menuntut desa menjadi  mandiri,  sebagaimana  Undang- Undang  nomor  9  Tahun  2015  mengakui adanya  otonomi  Desa.  Ada  beberapa faktor  yang  mempengaruhi  otonomi  desa yakni desentralisasi kewenangan, penguatan  keuangan  desa,  penguatan kelembagaan  desa  dan  kelembagaan masyarakat,  kapsitas  dan  perangkat  desa (SDM)  serta  pemberdayaan  masyarakat desa demi terwujudnya desa yang otonom dalam  penyelenggaraan  pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sugiman,  S.  (2018)  Desa  sebagai kesatuan hukum masyarakat yang mempunyai  susunan   berdasarkan  hak asal-usul  yang  bersifat  istimewa.  Adapun Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  adalah proses  atau  cara  menjalankan  anggaran Alokasi  Dana  Desa  yang  diterapkan  oleh pemerintah desa untuk membangun desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  sesuai  dengan  tujuan  yang telah  ditentukan.  Pembangunan  dan pengembangan desa seperti suatu kewajiban yang harus dilaksanakan di era digital  ini.  Walaupun  bukan  hal  yang mudah,  namun  inovasi  dan  adanya kolaborasi dalam pembangunan pedesaan dapat  membantu  masyarakat  untuk
meningkatan sumber pendapatan, (Lisnawati & Lestari, 2019).
Alokasi  Dana  Desa  adalah  dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh  Kabupaten/Kota.  Alokasi  Dana  Desa adalah  Dana  yang  bersumber  dari  APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  antar desa  untuk  mendanai  kebutuhan  desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat, yangdisalurkan dari Kabupaten melalui Kas Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan  untuk  membiayai  kegiatan pembangunan  desa  dan  pemberdayaan masyarakat desa dialokasikan sebesar 70% berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Dan Transmigrasi. Biaya oprasional pemerintahan  desa  dialokasikan  sebesar 30%.  Pemerintah  desa  sebagai  alat  untuk mencapai  tujuan  administrasi  negara, berfungsi  sebagai  perpanjangan  tangan pemerintah  dalam  rangka  pembangunan nasional  demi  tercapainya  kesejahteraan srakyat yang merata. (Widjaja:2002).
Sedangkan  konsep  Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Widjaja (dalam Sumpeno, 2011:222) melibatkan
kemampuan  pemerintah  desa  untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan  dalam  kaitannya  dengan
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Taslim Fait 1 , Anis Ribcalia Septiana 2 , Rustam Tohopi 3 1,2 Administrasi Publik USN Kolaka,
3 Ilmu Administrasi Publik UNG, Gorontalo.
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka)
masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud  menyangkut  masalah  finansial yang  terdapat  dalam  APBDes  dengan alokasi  dana  desa  sebagai  salah  satu komponen  didalamnya.  Sejak  otonomi daerah ADD dialokasikan melalui
APBDesa (Solekhan, 2012:80). Jadi, semakin
tinggi tanggungjawab pengelolaan  ADD  maka  akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik. Asas akuntabilitas, transparansi, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran harus lebih diutamakan dalam  mengelola  keuangan  desa,    (Rivan dan Maksum, 2019).
Gie (2001) mengemukakkan Akuntabilitas  adalah  kesadaran  dari seorang  pengelola  kepentingan  publik untuk  melaksanakan  tugasnya  dengan sebaik-baiknya  tanpa  menurut  untuk disaksikan  oleh  pihak-pihak  lain  yang menjadi  sasaran  pertanggungjawaban. Perbedaan  antara  responsibility  dengan akuntability adalah tanggung jawab dalam konteks  responsibility  ditujunkan  oleh seorang  pengelola  kepentigan  publik kepada  pihak-pihak  lain,  sedangkan tanggung jawab dalam konteks akuntability  ditujukan  oleh  seorang pengelola  kepentingan  publik  kepada dirinya sendiri.
Menurut Djalil (2014) dalam Malumperas,  Manossoh  &  Pangerapan, (2021).  Akuntabilitas  adalah  sebuah konsep etika yang dekat dengan
administrasi publik pemerintahan (lembaga  eksekutif  pemerintah,  lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif), hal ini sering digunakan secara sinonim  dengan  konsep-konsep  seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responbility),  yang  dapat  dipertanyakan (answerbility),  yang  dapat  dipersalahkan (blameworthiness)  dan  yang  mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan  salah  satu  aspek  dari administrasi publik/pemerintah.
Akuntabilitas  (SAP  KK,  2005)  dalam Sukardi, (2020)
adalah mempertanggungjawabkan  pengelolaan sumber  daya  serta  pelaksanaan  kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan  dalam  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan  secara  periodik.  R.  Fajri 2015  (Andini,  D.  P.,  &  Ahmad,  A.  2021) Accountability  is  an  obligation  to  convey guilt  or  to  answer  and  explain  a  person's performance  and  actions  to  parties  who have  the  right  or  authority  to  request information and accountability. Maksdunya adalah pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan  atau  menjawab  dan menjelaskan kepada
pihak-pihak, terutama kepada masyarakat yang memiliki  wewenang  untuk  meminta informasi  terkait  pengelolaan  keuangan desa.
Adapun dimensi Dimensi
Akuntabilitas  yang  dikemukakan  oleh Ellwod 1993 (Maturan, Aprilius & Laiyan, 2019) terkait dengan Akuntabilitas Hukum dan Akuntabilitas Proses, dalam
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Taslim Fait 1 , Anis Ribcalia Septiana 2 , Rustam Tohopi 3 1,2 Administrasi Publik USN Kolaka,
3 Ilmu Administrasi Publik UNG, Gorontalo.
akuntabilitas
hukum
Akuntabilitas
kejujuran  terkait  dengan  penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan  akuntabilitas  hukum  terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan  dalam  penggunaan  sumber dana  publik,  sedangkan  Akuntabilitas proses  terkait  dengan  apakah  prosedur yang  digunakan  dalam  melaksanakan tugas  sudah  cukup  baik  dalam  hal kecukupan  sistem  informasi  akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
Dilihat  dari  perspektif  fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan  dengan  Lima  tahap  yang berbeda  yang  diawali  dari  tahap  yang lebih banyakmembutuhkan ukuran- ukuran  obyektif  (legal  compliance)  ke tahap  yangmembutuhkan  lebih  banyak ukuran-ukuran  subyektif.  Tahap-tahap tersebut  adalah:  1)  Probility  and  legality accountability, Hal ini menyangkut pertanggung  jawaban  penggunaan  dana sesuai  dengan  anggaran  yang  telah disetujui  dan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku (compliance);  2)  Process  accountability, Dalam hal inidigunakan proses, prosedur, atauukuran-ukuran  dalam  melaksanakan kegiatan  yang  ditentukan  (planning, allocating and managing); 3) Performance accountability,  Pada  level  ini  dilihat apakah  kegiatan  yangdilakukansudah efisien (efficient and economy); 4) Program accountability,  Di  sini  akan  disoroti penetapan  dan  pencapaian  tujuanyang
telah  ditetapkan  tersebut  (outcomes  and effectiveness);  5)  Policy  accountability, Dalam  tahap  ini  dilakukan  pemilihan berbagai  kebijakan  yang  akan  diterapkan atau tidak  (value).   American Accounting Association, (Susanti & Widodo, 2018).
Selanjutnya dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas  pemerintahan  tidak  dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan  saja.  Masyarakat  ingin  tahu lebih  jauh  apakah  pemerintah  yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis,  efisien  dan  efektif.  Beberapa teknik yang dikembangkan untuk memperkuat  sistem  akuntabilitas  sangat dipengaruhi  oleh  metode  yang  banyak dipakai dalam akuntansi, manajemen dan riset  seperti  management  by  objectives, anggaran  kinerja,  riset  operasi,  audit kepatuhan  dan  kinerja,  akuntansi  biaya, analisis  keuangan  dan  survey  yang dilakukan  terhadap  masyarakat  sendiri. Teknik-teknik  tersebut  tentunya  juga dipakai  oleh  pemerintah  sendiri  untuk meningkatkan kinerjanya.
Hasil  penelitian  (Ningsih,  Arza  & Fitria,  2020)  menguraikan  bahwa  pada Alokasi Dana Desa (ADD) tahap perencanaan didahului dengan Musrembangdes, melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya.
Perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kota Sawahlunto telah berdasarkan konsep pembangunan partisipatif  masyarakat  desa,  hal  ini dibuktikan dengan penerapan partisipatif dan  responsif  yang  mencapai  80%.  Akan
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Taslim Fait 1 , Anis Ribcalia Septiana 2 , Rustam Tohopi 3 1,2 Administrasi Publik USN Kolaka,
3 Ilmu Administrasi Publik UNG, Gorontalo.
tetapi  pada  tahap  transparansi  masih belum  maksimal,  masyarakat  belum mendapatkan  informasi  secara  terbuka dalam tahap perencanaan meskipun pada saat  musyawarah,  pemerintah  secara terbuka menerima semua usulan masyarakat meski pun pada akhirya akan dipilih sesuia dengan kebutuhan masyarakat. Hasil  penelitian  (Ilmiah,  Wijayanti
& Siddi, 2020) diuraikan bahwa akuntabilitas  perencanaan  alokasi  dana desa  dilakukan  secara  transparan  dan partisipatif.  Akuntabilitas  pelaksanaaan dan  penatausahaan  berjalan  dengan transparan,  patisipatif,  akuntabel,  tertib dan  disiplin  anggaran.  Sedangkan  untuk akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban berjalan dengan transparan,  akuntabel,  tertib  dan  disiplin anggaran.
Hasil penelitian selanjutnya (Malumperas, Michael Hardi Jani, Manossoh, Hendrik & Pangerapan,  Sonny,  2021).  Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi Kasus  Di  Desa  Bowongkali,  Kecamatan Tabukan  Tengah  Kabupaten  Kepulauan Sangihe,  Provinsi  Sulawesi  Utara).  Hasil penelitian deskriptif kualitatif menunjukan  bahwa  tingkat  pengelolaan keuangan  dan  pelaksanaan  program  di desa Bowongkali sudah sangat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan hanya ada  beberapa  kendala  dalam  proses pelaksanaan  yang  kadang  mengalami keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah namun secara keseluruhan proses pengelolaan keuangan
desa  sudah  sangat  baik  dan  telah  sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018.
Ketiga  hasil  penelitian  tersebut bahwa  akuntabilitas  alokasi  dana  desa pada dasarnya akuntabilitas penngelolaannya sudah dilakukan dengan baik, namun pada beberapa desa di daerah masih  mengalami  masalah  dalam  proses pencairan dan tranparansi
pengelolaannya, terutama dalam
keterbukaan publik/informasi publik belum  dilakukan.  Perbedaan  dengan beberapa  penelitian  sebelumnya  bahwa pengelolaan  alokasi  dana  desa  pada tataran  implementor  masih  mengalami hambatan sebagaimana regulasi Peraturan Bupati  Kolaka  Nomor  04  Tahun  2017. Selain  itu,  keterlibatan  masyarakat  masih belum  maksimal,  sehingga  beberapa alokasi dana desa belum sesuai peruntukannya.
Permendagri  Nomor  113  tentang pengelolaan  keuangan  desa  terdapat mekanisme proses penyusunan APB Desa. Mekanisme penyusunan APB Desa tersebut  di  mulai  dari  pasal  20  dalam permendagri  tersebut  penyusunan  APB Desa  dimulai  ketika  sekertaris  desa menyusun rencana peraturan desa tentang APB  Desa  berdasarkan  RKP  Desa  sendiri merupakan  penjabaran  dari  RPJM  Desa yang  telah  di  sepakati  bersama  dalam rapat  musyawarah  desa.  Setelah  tersusun rencana  Perdes  tersebut  di  serahkan kepada kepala desa yang nantinya kepala desa  membahas  dan  menyepakati  perdes tersebut  bersama  dengan  BPD.  Dalam
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Taslim Fait 1 , Anis Ribcalia Septiana 2 , Rustam Tohopi 3 1,2 Administrasi Publik USN Kolaka,
3 Ilmu Administrasi Publik UNG, Gorontalo.
penyusunan  APB  Desa  ada  pihak-pihak yang  terlibat  yaitu  sebagai  berikut  a). Pemerintah  desa  (kepala  desa  dan perangkat desa), b). BPD (badan permusyawaratan  desa),  c).  Perwakilan wrga (tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin organisasi kemasyarakatan) dan d). Bupati/Camat.
Fakta  dilapangan  Desa  Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa menunjukkan bahwa akuntabilitas  finansial  dalam  pengelolaan ADD  mulai  dari  pelaksanaan  sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggung jawabkan didepan seluruh pihak  Pemerintah  Desa,  namun  belum dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada seluruh masyarakat desa. Dalam menyusun kegiatan ADD di Desa Tikonu, dilakukan  Musrenbang  akan  tetapi,  yang dihadirkan  hanya  pengurus  lembaga- lembaga  desa  yang  ada,  dan  hasil musrenbang tersebut tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat.
Dengan  kondisi  tersebut  masyarakat menjadi  tidak  tahu  besarnya  ADD  yang diterima  desanya,  dan  masyarakat  tidak dapat  menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu  untuk  apa  penggunaan  dana  ADD. Berdasarkan  permasalahan  ini,  maka tujuan  dari  kajian  ini  untuk  mengetahui dan mendeskripsikan tentang Akuntabilits Pengelolaan  Alokasi  Dana  (ADD)  yang berada  di  Desa  Tikonu  Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti tergolong dalam jenis penilitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di Desa  Tikonu  Kecamatan  Wundulako Kabupaten  Kolaka.  Pemilihan  lokasi  ini dipilih  dengan  pertimbangan  bahwa  di Desa  tersebut  masih  rendahnya  tingkat akuntabilitas  pemerintah  desa  dari  segi pengelolaan  yang  bersumber  dari  ADD Sehingga  ini  menyebabkan  kurangnya pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah  desa  dalam  pemanfaatan alokasi  dana  desa  di  desa  tersebut.  Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah data primer dari Desa Tikonu dan data  sekundernya  adalah  hasil  yang didapatkan  dari  wawancara  responden. Adapun  teknik  pengumpulan  data  yaitu dengan melakukan wawancara, dokumentasi  dan  observasi.  Analisa  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  teknik  yang  dikemukakan  oleh Miler dan Huberman (1992) yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN
DAN

## PEMBAHASAN
Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran Hasil
penelitian dilapangan
menunjukkan  bahwa  pemerintah  desa sudah menjalankan kegiatan sesuai dengan  Peraturan  Bupati  (PERPUB) Kolaka  Nomor  04  Tahun  2017  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun  Anggaran  2017,  yaitu  dalam
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Taslim Fait 1 , Anis Ribcalia Septiana 2 , Rustam Tohopi 3 1,2 Administrasi Publik USN Kolaka,
3 Ilmu Administrasi Publik UNG, Gorontalo.
menggunakan sumber dana publik Alokasi  Dana  Desa  terlebih  dahulu  harus melalui  mekanisme  dan  persyaratan pencairan  Alokasi  Dana  Desa  dan  serta kita menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa, yang terdiri dari Rekapitulasi  Rencana  Penggunaan  Dana (RPD)  dan  Rincian  Rencana  Penggunaan Dana  (RPD)  setiap  kegiatan,  akan  tetapi pemerintah  desa  belum  sepenuhnya melibatkan  unsur  masyarakat  diamana dengan  tidak  melibatkan  seluruh  unsur masyarakat akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah desa dalam
Pengelolaan  Dana  Desa.  Dalam  tahap perencanaan
dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat  desa  yang  direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat desa  serta  sesuai  dengan  kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut, (Utomo, Sudarmo & Suharto, 2018)
Dalam proses perencanaan program  pengelolaan  alokasi  dana  desa tentunya
harus mengutamakan keterbukaan disetiap kalangan masyarakat (tokoh-tokoh masyarakat) dimana elemen ini  sangat  berperan  penting  untuk mengukur apakah pengelolaan dana desa tersebut sudah menjalankan  proses secara transparansi  atau  tidak.  Penggunaan anggaran  laporan  Dana  desa  harus disampaikan  kepada  masyarakat  melalui rapat  desa  atau  media,  agar  masyarakat
mudah mengakses informasi penyelesaian kegiatan desa, (Hulinggi, Sulila, & Tohopi, 2020).  Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa menggunakan prinsip transparan, partisipatif,  akuntabel,  tertib  dan  disiplin anggaran.
Pemerintah  Desa  menyampaikan semua  dana  yang  sudah  dianggarkan kepada  masyarakat,  semua  dana  yang sudah  dianggarkan  kepada  masyarakat. Gotong  royong  atau  pemberdayaan masyarakat (mengadakan lowongan pekerjaan bagi masyarakat setempat yang belum  memilikih  pekerjaan/padat  karya) ditunjukkan  melalui  prinsip  partisipatif, (Ilmiah,  Wijayanti  &  Siddi,  2020).  Hal  ini berarti  pertanggungjawaban  keuangan Desa kepada publik telah dilakukan sesuai prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan  desa  baik  secara  vertical (Kepada  Bupati)  maupun  horizontal (Kepada Masyarakat), (Utomo, Sudarmo & Suharto, 2018).

## Akuntabilitas Proses
Untuk  menjalankan  tugas  dan fungsinya  dalam  hal  ini  Pemerintah  desa Tikonu  telah  berupaya  melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengoptimalkan  kegiatan  pembangunan dan  melaksanakan  akuntabilitas  proses sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Proses  penganggaran  sangat  penting dalam  menentukan  prioritas  pengeluaran dan  mengidentifikasi  sumber  daya  yang diperlukan untuk merealisasikan pengeluaran  yang  direncanakan,  (Rivan dan  Maksum,  2019).    Untuk  menjalankan
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Taslim Fait 1 , Anis Ribcalia Septiana 2 , Rustam Tohopi 3 1,2 Administrasi Publik USN Kolaka,
3 Ilmu Administrasi Publik UNG, Gorontalo.
sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Peraturan Bupati Kolaka Nomor 04 Tahun 2017,  tentang  program-program  untuk meningkatkan  kualitas  perencanaan  dan penganggaran  pembangunan  di  tingkat desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  dan sudah menyiapkan rencana kerja pembangunan  desa  (RKP  Desa)  yang merupakan  penjabaran  dari  RPJM  Desa yanng  akan  menjadi  bahan  musyawarah desa.  Dalam  pembangunan  yang  sifatnya fisik  juga  sudah  menetapkan  TPK  yang beranggotakan LPM, atau lembaga kemasyarakatan  lainya  yang  ada  di  desa dilaksanakan  secara  swakelola  dimana TPK  mengajukan  proposal/Spp  kepada kepala  desa  melaui  sekertaris  desa  dan sekertaris  desa  melakukan  verifikasi proposal TPK lalu kemudian selaku kepala desa  memerintahkan  bendahara  desa untuk  melakukan  pembayaran  terhadap kegiatan  yang  di  maksud  sesuai  dengan anggaran  yang  tertuang  dalam  APBDesa. Selain adanya laporan semesteran, sebagai bagian  dari  tertib  administrasi  dan akuntabilitas keuangan, semua pemasukan dan pengeluaran harus ditulis dan  dirinci  oleh  Bendahara  Desa  dalam pembukuan. (Utomo, Sudarmo & Suharto, 2018)
Hasil  penelitian  bahwa  setiap kegiatan yang  di  laksanakan  oleh pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa sudah berjalan sesuai prosedur yang ada  dengan  menyiapkan  rencana  kerja pembangunan  desa  dan  sebagainya. Proses  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD) yang melalui musyawarah bersama
Badan Permusyawaratan Desa dan pimpinan  lembaga  kemasyarakatan  desa dengan  berpedoman  pada  Peraturan Bupati  kolaka,  Pemerintah  Desa  harus menjalankan program yang telah disepakati  melalui  mesyawarah.  Prinsip partisipatif  pada  perencanaan  dilakukan dengan mengadakani Musdus dan Musdes  agara  masyarakat  turut  berperan untuk menyumbangkan ide dan aspirasinya  untuk  mengembangkan  desa mereka, (Ilmiah, Wijayanti & Siddi, 2020).
Terkait dengan kesediaan informasi dan  menajemen  yang  kurang  baik  dapat menimbulkan  ketidak  selarasan  antara pemerintah  desa  dan  masyarakatnya sehingga kerap terjadi protes dari sebagian masyarak  yeng  menganggap  dirinya penting untuk dilibatkan dalam musyawarah  dan  pelaksanaan  program pemerintah  sehingga  dengan  demikian akuntabilitas proses yang di lakukan oleh pemerintah  desa  belum  sepenuhnya berjalan  dengan  baik.  Tujuan  laporan keuangan secara umum adalah memberikan  informasi  tentang  posisi keuangan,  kinerja,  dan  arus  kas  yang bermanfaat  bagi  sebagian  besar  kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan  publik,    (Utomo, Sudarmo & Suharto, 2018)

## Akuntabilitas Program
Dalam program Alokasi Dana Desa penyusunannya  tidak  lepas  dari  pihak- pihak  terkait  yaitu  perangkat  desa, lembaga  kemasyarakatan  dan  tokoh masyarakat  seperti  yang  di  atur  dalam
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Taslim Fait 1 , Anis Ribcalia Septiana 2 , Rustam Tohopi 3 1,2 Administrasi Publik USN Kolaka,
3 Ilmu Administrasi Publik UNG, Gorontalo.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kolaka tahun
2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2017, bahwa dalam melaksanaan ADD Pemerintah  Desa  terlebih  menyusun Program  Rencana  Penggunaan  Dana (RPD)  dan  saya  melibatkan  unsur
Pemerintahan
Desa, Badan Permusyawaratan  desa  (BPD),  LPM, RT/RW/Kadus,  Karang  Taruna,  PKK  dan lembaga Kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyampaikan  akuntabilitas  program sangat  jarang  melibatkan  masyarakat dimana  setiap  kegiatan  yang  membahas tentang pengelolaan dana desa pemerintah desa hanya melibatkan unsur pemerintah  saja,  ini  di  sebabkan  karena semenjak  pergantian  kepala  desa  baru maka tokoh-tokoh masyarakat yang biasa ikut  berpartisipasi  dalam  kegiatan  desa sudah  sangat  jarang  untuk  dilibatkan. Padahal  jika  hal  ini  tetap  terjaga  terus, maka  dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  mendapat  dukungan  penuh  dari masyarakat.  Kehadiran  masyarkat  desa dapat membantu Pemerintah  Desa  dalam mengetahui kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta pengembangan program- program  pelayanan  yang  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat., (Ningsih, Arza & Sari, 2020).
Pertanggungjawaban pemerintah Desa  Tikonu  Kecamatan  Wundulako
Kabupaten Kolaka terhadap
masyarakatnya dalam pelaksanaan program  pembangunan  yang  kurang
melibatkan masyarakat desa dalam program  pengelolaan  (ADD)  di  Desa Tikonu Kecamatan
Wundulako Kabupaten Kolaka dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, dimana masyarakat desa  belum  sepenuhnya  ikut  dalam penyusunan program pengelolaan (ADD) dan  pemerintah  desa  belum  sepenuhnya mampu untuk mempertanggung jawabkan  program-program  yang  telah dikelola  dan  program  yang  terkendala. Akuntabilitas  program  sangat  jarang melibatkan  masyarakat  dimana  setiap kegiatan yang membahas tentang pengelolaan  Dana  desa  pemerintah  desa hanya  melibatkan  unsur  pemerintah  saja, ini disebabkan karena semenjak pergantian kepala desa baru maka tokoh- tokoh  masyarakat  yang  biasa  ikut berpartisipasi  dalam  kegiatan  desa  sudah sangat jarang untuk dilibatkan.

## Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas  yang  terkait  dengan pertanggungjawaban  pemerintah  daerah terhadap  masyarakat  luas.  Artinya,  perlu adanya  transparansi  kebijakan  sehingga masyarakat  dapat  melakukan  penilaian dan  pengawasan  serta  terlibat  dalam pengambilan keputusan. Program Alokasi Dana  Desa  yang  sudah  dijalankan  dan dioptimalkan  oleh  Pemerintah  Desa tentunya  membuat  masyarakat  ingin mengerti  seberapa  jauh  perkembangan program tersebut berjalan, agar masyarakat tau perlu adanya transparansi.
Dalam  perumusan  kebijakan  yang di  lakukan  oleh  pemerintah  desa  sudah
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Taslim Fait 1 , Anis Ribcalia Septiana 2 , Rustam Tohopi 3 1,2 Administrasi Publik USN Kolaka,
3 Ilmu Administrasi Publik UNG, Gorontalo.
cukup baik dalam pelaksanaannya melibatkan  unsur  pemerintah  desa,  BPD, LPM, Kepala Dusun, Tokoh Pemuda, PKK, dan  lembaga  kemasyarakatan  dan  tokoh masyarakat, hanya beberapa tokoh masyarakat, bapak kepala dusun, dan BPD saja  yang  tau  soal  transparansi  atau tidaknya  Pemerintah  Desa  Tikonu  dalam melaksanakan  program  ADD,  selebihnya tidak  diketahui,  karena  memang  sudah tidak  pernah  dilibatkan  dalam  kegiatan yang berkaitan dengan ADD, hanya dapat lihat  pada  papan  informasi  di  depan kantor  desa.  Penyelesaian  permasalahan berhasil  di  desa  tentunya  hasil  dari  kerja sama  dengan  pemerintah  desa  serta masyarakatnya.    Dalam  menetapkan kebijakan  atau  peraturan  desa  melalui mekanisme  penyusunan  ADD  belum sepenuhnya  melibatkan  masyarakat  desa untuk ikut berpartisipasi dalam
penyusunan dan
penyampaian transparansi  ADD  yand  di  lakukan  enam (6) bulan sekali.
Adapun  akuntabilitas  yang  terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah daerah  terhadap  masyarakat  luas  perlu adanya  transparansi  kebijakan  sehingga masyarakat  dapat  melakukan  penilaian dan  pengawasan  serta  terlibat  dalam pengambilan keputusan. Program Alokasi Dana  Desa  yang  sudah  dijalankan  dan dioptimalkan  oleh  Pemerintah  Desa tentunya  membuat  masyarakat  ingin mengerti  seberapa  jauh  perkembangan program tersebut berjalan, agar masyarakat tau perlu adanya transparansi.
Transparansi
Dana desa yang
dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan  asas  kebijakan  yang  sudah ditetapkan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, 1) pada aspek Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran,  dalam  proses  perencanaan program  pengelolaan  alokasi  dana  desa tentunya harus mengutamakan keterbukaan disetiap kalangan masyarakat (tokoh-tokoh masyarakat) dimana elemen ini  sangat  berperan  penting  untuk mengukur apakah pengelolaan dana desa tersebut sudah menjalankan  proses secara transparansi  atau  tidak.  hasil  penelitian dalam menggunakan dana publik pemerintah  desa  kurang  melibatkan masyarakat;  2)  pada  aspek  Akuntabilitas proses,  pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa prosedur  dan  proses  belum  sepenuhnya berjalan  dengan  baik,  dimana  langkah awal  Pemerintah  menjalankan  program sesuai    PERBUP,  akan  tetapi  beberapa proses  seperti  pelaporan  bulanan  sering tidak di selesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan juga tidak  sepenuhnya  melibatkan  tokoh masyarakat.
Proses  pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  (ADD)  yang  melalui  musyawarah bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa dan  pimpinan  lembaga  kemasyarakatan desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati  kolaka,  Pemerintah  Desa  harus menjalankan program yang telah
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Taslim Fait 1 , Anis Ribcalia Septiana 2 , Rustam Tohopi 3 1,2 Administrasi Publik USN Kolaka,
3 Ilmu Administrasi Publik UNG, Gorontalo.
disepakati  melalui  mesyawarah.  Prinsip partisipatif  pada  perencanaan  dilakukan dengan mengadakani Musdus dan Musdes  agara  masyarakat  turut  berperan untuk menyumbangkan ide dan aspirasinya  untuk  mengembangkan  desa mereka;  3)  pada  aspek  Akuntabilitas program.
Pertanggungjawaban
pemerintah  Desa  Tikonu  Kecamatan Wundulako  Kabupaten  Kolaka  terhadap masyarakatnya
dalam pelaksanaan program  pembangunan  yang  kurang melibatkan  masyarakat  desa,  dimana masyarakat  desa  belum  sepenuhnya  ikut dalam  penyusunan  program  pengelolaan (ADD)  dan  pemerintah  desa  belum sepenuhnya mampu untuk mempertanggung  jawabkan  program- program yang telah dikelola dan program yang terkendala.
Akuntabilitas program sangat jarang  melibatkan  masyarakat  dimana setiap  kegiatan  yang  membahas  tentang pengelolaan  Dana  desa  pemerintah  desa hanya  melibatkan  unsur  pemerintah  saja, ini disebabkan karena semenjak pergantian kepala desa baru maka tokoh- tokoh  masyarakat  yang  biasa  ikut berpartisipasi  dalam  kegiatan  desa  sudah sangat  jarang  untuk  dilibatkan;  dan  4) pada  aspek  Akuntabilitas  kebijakan. Pertanggung  jawaban  atas  transparansi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa  Tikonu  sudah  dilakukan  dengan mengundang  unsur  Pemerintahan  Desa, Badan  Permusyawaratan  desa  (BPD), LPM,  Kadus,  dalam  rapat  desa  yang dilakukan  setiap  6  bulan  sekali,  dan
dengan memberikan kotak suara. Program Alokasi Dana Desa yang sudah dijalankan dan  dioptimalkan  oleh  Pemerintah  Desa tentunya  membuat  masyarakat  ingin mengerti  seberapa  jauh  perkembangan program tersebut berjalan, agar masyarakat tau perlu adanya transparansi.
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Taslim Fait 1 , Anis Ribcalia Septiana 2 , Rustam Tohopi 3 1,2 Administrasi Publik USN Kolaka,
3 Ilmu Administrasi Publik UNG, Gorontalo.

## REFERENSI
Andini,  Dessy  Putri  &  Ahmad,  A.  (2021).
The Accountability of the Village Fund Allocation Management at Jenggawah Village, Jember Regency. In Advances in  Social  Science,  Education  and Humanities  Researc.  Atlantis  Press. https://doi.org/https://doi.org/10.2991/ assehr.k.210101.017
Gie, T. L. (2001). Administrasi Perkantoran (Edisi Revi). Bandar Maju.
Hulinggi,  Pebriyanto  A.,  Sulila,  I.  &,  &
Tohopi, R. (2020). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.
Jambura  Journal  of  Administration and  Public  Service,  1(1),  11 – 21. https://doi.org/https://doi.org/10.3747
9/jjaps.v1i1.7320
Ilmiah,  D.  F.,  Wijayanti,  A.,  &  Siddi,  P.
(2020). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  Di  Kecamatan Ampel  Kabupaten  Boyolali.  Among Makarti, Vol 13(25), 1 – 17. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.354 48/jequ.v10i1.8580
Lisnawati  &  Lestari,  S.  (2019).  Analisis
Faktor  Pembangunan  Desa  Dalam Pengembangan Desa Mandiri Berkelanjutan  Pada  Desa  Bunghu Aceh  Besar.  PUBLISIA:  Jurnal  Ilmu Administrasi  Publik,  Vol.  4(2),  159 – 169. https://doi.org/https://doi.org/10.2690 5/pjiap.v4i2.3390 Malumperas,  M.  H.,  Manossoh,  H.,  &
Pangerapan,  S.  (2021).  Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi
Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi  Sulawesi  Utara).  Jurnal EMBA: Jurnal
Riset Ekonomi,
Manajemen,  Bisnis  Dan  Akuntansi,
Vol.9(1  Januari  2021),  Hal.  266-272. https://doi.org/https://doi.org/10.3579
4/emba.v9i1.32107
Maturan, A. Y., Aprilius, A., & Laiyan, D.
(2019). Akuntabilitas Pengelolaan
Alokasi  Dana  Desa  Di  Kampung Matara  Distrik  Semangga  Kabupaten Merauke. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi  Dan  Sosial,  Volume 8(Nomor 1), 1 – 8.
https://doi.org/https://doi.org/10.3572 4/sjias.v8i01.1575
Miles, B. M. dan M. H. (2007). Analisis Data
Kualitatif  Buku  Sumber  Tentang Metode-metode Baru (Cet.1).
Universitas Indonesia Press.
Ningsih, Wahyu, Arza, Fefri Indra & Sari,
V.  F.  (2020).  Analisis  Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto
Provinsi  Sumatera  Barat).  Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol 2(No 4), Hal 3517-353.
https://doi.org/https://doi.org/10.2403 6/jea.v2i4.300
Rivan,  Arif  &  Maksum,  I.  R.  (2019).
Penerapan  Sistem  Keuangan  Desa dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Jurnal  Administrasi  Publik  (Public Administration Journal), Vol. 9(2), 92 – 100. https://doi.org/:
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Taslim Fait 1 , Anis Ribcalia Septiana 2 , Rustam Tohopi 3 1,2 Administrasi Publik USN Kolaka,
3 Ilmu Administrasi Publik UNG, Gorontalo.
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka)
http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.248 7 Solekhan,  M.  (2012).  Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Satuan Proses. Sugiman,  S.  (2018).  Pemerintahan  Desa. Vol. 7(No. 1), 82-95.
https://media.neliti.com/media/public ations/275406-pemerintahan-desa- bc9190f0.pdf.
Sukardi,  S.  (2020).  Transparansi  Dan Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Alokasi  Dana  Desa:  Studi  Di  Desa
Sondo  Kecamatan  Monta  Kabupaten Bima. Jurnal PenKomi: Kajian Pendidikan  Dan  Ekonomi,  Volume 3(2), 1 – 24. https://doi.org/https://doi.org/10.3362
7/pk.v3i2.388
Susanti,  Meri  &  Widodo,  W.  (2018).
Pengelolaan  Aloksi  Dana  Desa  Di Kampung  Bumi  Mas,  Kecamatan Seputih  Agung,  Kabupaten  Lampung
Tengah Dalam Perspektif Akuntabilitas.  Wacana  Publik,  12(1), 19 – 26.
https://doi.org/https://doi.org/10.3729 5/wp.v12i01.19
Sumpeno,  W.  (2011).  Perencanaan  Desa
Terpadu. Read.
Utomo, Kabul Setio, Sudarmo, & Suharto,
D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Spirit Publik, Volume 13(Nomor 1), 50 – 66.
https://doi.org/https://doi.org/10.2096 1/sp.v13i1.22924
Widjaja.  (2002).  Otonomi  Daerah  Dan Daerah Otonom. PT Raja.

## Perundang- undangan:
Undang-  undang    tentang  Pemerintahan Daerah  23  Tahun  2014    direvisi undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Direvisi  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah
Undang-undang  Nomor  113  Tahun  2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 04 Tahun 2017  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Alokasi Dana Desa  (ADD) Kabupaten Kolaka