## PENDAHULUAN
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan  keuangan  pusat  daerah,  dimana  hal  ini disambut  positif  dari  semua  pihak  dengan  segenap harapan  bahwa  melalui  otonomi  daerah  akan  dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan  praktek-praktek  sentralistik  yang  pada satu  sisi  dianggap  kurang  menguntungkan  bagi  daerah dan  penduduk  lokal.  Prinsip  otonomi  daerah
menggunakan prinsip otonomi seluas luasnya dalam arti daerah  diberikan  kewenangan  mengurus  dan  mengatur semua  urusan  pemerintahan  di  luar  yang  ditetapkan dalam Undang-Undang.
Peran  pemerintah  dalam  membangun  desa  sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam  pembangunan  yang  akan  dibantu  oleh  beberapa lembaga  yang  lain  seperti  Badan  Pengelolaan  Keuangan Desa,  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  serta  Masyarakat

## Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

## Analysis of Village Fund Utilization in Improving Community Economy
Rinto Alexandro 1*
Fendy Hariatama 2
Seno Saputra 3
*123 Pendidikan  Ekonomi  FKIP Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan
Tengah, Indonesia *email: rinto.alexandro@fkip.upr.ac.id

## Abstrak
Dana desa yang dikelola dengan transfaran dan penuh rasa tanggungjawab memiliki peran yang  positif  sebagai  salah  satu  penggerak roda  ekonomi  pembangunan  desa. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pemanfaatan  dana  desa  dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pada Desa Tumbang Empas Kecematan Mihing Raya  Kebupaten  Gunung  Mas  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Faktor  penting  lainnya adalah  sebagai  dorongan  yang  mampu  mengubah  dan  memperlancar  roda pembangunan  ekonomi  pinggiran  di  desa  dengan  penggunaan  dana  desa  yang berorientasi  pada  masyarakat.  Penelitian  menggunakan  metode  kulitatif.  Sumber data  adalah  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Tokoh Masyrakat  dan  Masyrakat  Desa  Tumbang  Empas.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Teknik  analisis  data  mengunakan  reduksi,  penyajian,  dan  penariakan  kesimpulan. Hasil  penelitian  menunjukan  dana  desa  dimanfaatkan  sebagai  sarana  pembagunan ekonomi desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dana desa memiliki peran yang  positif  sebagai  penggerak  kemajuan  ekonomi  pembangunan  desa.  Dapat disimpulkan  pengelolaan  dana  desa  telah  memberikan  manfaat  untuk  masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.

## Kata Kunci:
Dana Desa
Ekonomi Masyarakat Desa
Keywords : Village Fund Village Community Economy

## Abstract
Village funds that are managed transparently and full of responsibility have a positive role as  one  of  the  drivers  of the  economic  wheel  of  village  development.  This  study  aims  to analyze  the  use  of  village  funds  in  improving  the  community's  economy  in  Tumbang Empas Village, Mihing Raya District, Gunung Mas Regency, Central Kalimantan Province. Another important factor is as an impetus that is able to change and facilitate the wheels of  periphery  economic  development  in  the  village  with  the  use  of  community-oriented village  funds.  The  study  used  a  qualitative  method.  Sources  of  data  are  the  results  of interviews with the Village Head, Village Secretary, Community Leaders and the Tumbang Empas Village Community. Data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses reduction, presentation, and drawing conclusions. The results showed that village funds were used as a means of developing the village economy to improve the community's economy. Village funds have a positive role as a driver of economic progress in village development. It can be concluded that  the  management  of  village  funds  has  provided  benefits  to  the  community  in improving the economy.
©  2021  The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Rinto  Alexandro,  Hariatama  H  dan  Seno  S.  Penggunaan  Dana  Desa  Dalam  Memberdayakan  Ekonomi Masyarakat
Desa.  Berkenaan  dengan  desentralisasi/otonomi maksud  pemberian  Dana  Desa  (DD)  adalah  sebagai bantuan  stimulan  atau  dana  perangsang  untuk mendorong  dalam  membiayai  program  Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong  masyarakat  dalam  melaksanakan  kegiatan pemerintahan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Melihat pada  apa  yang  diamanatkan  melalui  dana  desa  ini, program  pembangunan  dan  pemberdayaanlah  yang memang  menjadi  tujuan  utamanya,  dan  peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana memanfaatkan  dana  tersebut  dengan  semestinya,  yakni untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan.  Maka  dari  itu, pemerintah  desa  harus  kembali  pada  tugas  pokok  dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya:
1. Membina kehidupan masyarakat desa.
2. Membina ekonomi desa.
3. Mengordinasikan  pembangunan  desa  secara partisipatif.
4. Melaksanakan  wewenang  lain  sesuai  dengan peraturan perundang undangan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa masyarakat,  mereka  menuturkan  bahwa  pemerintah desa  telah  melakukan  program  pembangunan infrastruktur  didaerahnya.  Pelaksanaan  program pembangunan tersebut merupakan hasil dari musyawarah  antar  dusun,  yang  kemudian  diajukan kepada pemerintah desa sebagai rencana pembangunan pedesaan.  Pembangunan  tersebut  merupakan  murni swasembada  dari  pemerintah  desa,  dan  dengan  adanya kegiatan  pembangunan  infrastruktur  ini  mereka menuturkan bahwa masyarakat tersebut merasa senang dan  merasa  terbantu  dengan  adanya  kegiatan pembangunan.  Akan  tetapi  Pada  tahun  2014  sebulum pemerintah desa tumbang empas menerima aliran Dana Desa  (DD)  secara  keseluruhan  program  pemerintahan desa  belum  dapat  berjalan  dengan  baik  karena keterbatasan dana yang dimiliki, sehingga program yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  belum  dapat memberikan  hasil  yang  maksilmal  kepada  masyarakat
dalam  hal  pemberdayaan  yang  tepat  guna.  Dari  data sementara yang penulis peroleh dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa tumbang empas, Dana Desa yang diterima Desa Tumbang Empas Periode tahap 1 tahun 2019 adalah
Tabel  I. Dana  Desa  Yang  Diterima  Atau  Pendapatan Transfer Tahun 2019
NO Tahun Jumlah 1 2019 Rp. 1.462.156.500,00 Jumlah Rp. 1.462.156.500,00
Sumber: APBD Desa tumbang empas 2019
Sehingga  dengan  adanya  dana  desa  tersebut  penulis merasa  tertarik  untuk  melakukan  sebuah  penelitian dengan  rumusan  masalah  bagaimana  pemanfaatan  dana desa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  Tumbang Empas,  serta  menganalisis  pemanfaatan  dana  desa tersebut  dalam  kaitannya  dengan  peningkatan  ekonomi masyarakat yang berada di desa tersebut.
Tujuan yang ingin dicapai adalah pemanfaatan dana desa akan  dapat  memberikan  dampak  yang  positif  dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di desa Tumbang Empas.
Dalam  penelitian  yang  lain,  Putro  dan  Kartini  (2020) menyampaikan  penggunaan  dana  desa  harus  sesuai dengan  peraturan  menteri  desa  no  16  tahun  2018 tentang  prioritas  penggunaan  dana  desa,  sehingga dengan  pemanfaatan  dana  desa  yang  baik  dan  sesuai diharapkan  dapat  memberikan  peningkatan  ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Selain  itu  dalam  pelaksanaannya  pemerintah  desa  juga disarankan  untuk  membuat  laporan  keuangan  atas penggunaan  dana  desa  tersebut  seperti  apa  yang disampaikan  Ayustia  (2019).  Dengan  demikian transfaransi  pengunaan  dana  desa  dapat  menjadi peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.
Dari latar belakang di atas penulis akhirnya mengangkat sebuah  judul  “ Analisis  Pemanfaatan  Dana  Desa  Dalam Meningkatkan  Ekonomi  Masyarakat ”  untuk  dapat  dikaji lebih lanjut.

## METODOLOGI
Berdasarkan  tujuan  penelitian,  metode  yang  digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.  Menurut  (Sugiyono,  2007),  metode penelitian  kualitatif  merupakan  suatu  penelitian  yang digunakan  untuk  meneliti  pada  objek  yang  alamiah dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci.  Untuk memperoleh  data  yang  akurat  dalam  penelitian  ini, penulis  menggunakan  beberapa  teknik  pengumpulan data,  yaitu  observasi/pengamatan,  wawancara,  dan dokumentasi.  Menurut  (Widoyoko,  2014:46)  observasi merupakan  “pengamatan  dan  pencatatan  secara sistematis  terhadap  unsur-unsur  yang  nampak  dalam suatu  gejala  dalam  objek  penel itian”.  Dokumentasi dalam  penelitian  ini  adalah  mengumpulkan  data  yang peroleh dari desa tumbang empas. Menurut (Afifuddin, 2009:131) wawancara adalah metode pengambilan data dengan  cara  menanyakan  sesuatu  kepada  seseorang yang menjadi informan atau responden.
Penelitian  ini  dilakukan  Desa  Tumbang  Empas, Kecamatan  Mihing  Raya  Kebupaten  Gunung  Mas Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Sumber  data  peneliti peroleh  melalui  pengamatan  atau  observasi  langsung yang  didukung  dengan  wawancara  terhadap  informan dan dokumentasi.
Tabel II. Daftar Tabel Informan No Nama Jabatan 1 Beninrianto, A.Md Kepala Desa 2 Popo, Se Sekretaris Desa 3 Berlinson Mantir Adat 4 Aster Santara Masyarakat Desa Tumbang Empas 5 Alam Macan Masyarakat Desa Tumbang Empas
Sumber: Data Desa

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah Singkat Desa Tumbang Empas Desa  tumbang  empas  adalah  desa  yang  dulunya  adalah desa  pindahan  pada  tahun  1990  yang  dulunya  dinamai dengan  desa  luwuk  sungkai  yang  berada  pada kecematan  sepang  kebupaten  Kapuas,  dan  sekarang
diganti  nama  dengan  desa  tumbang  empas  kecematan mihing raya kebupaten gunung mas.
Tabel III . Batas Wilayah Desa Tumbang Empas
Batas sebelah timur Desa Murui Raya (Kapuas) Batas sebelah barat Kecematan Rungan Batas sebelah utara Desa rangan tate Batas sebelah selatan Desa Tuyun Sumber : Data Desa 2019 Tabel IV. Sarana Dan Prasarana NO Sarana prasarana Jumlah 1  Sekolah TK 1 2  SDN 1 Tumbang Empas 1 3  SMPN 1 Atap Mihing raya 1 4  SMAN 1 Mihing raya 1 5  Pustu 1 6  Jembatan 3 7  Gereja 3 8  Kantor desa 1 9  Balai basarah AHK 1 10  Lapangan poli 2 11  Posysndu 1 12  Jalan pemda 1 Sumber : Data Desa 2019 Tabel V. Jumlah Penduduk Desa Tumbang Empas 2019 Data Jumlah Penduduk Desa Tumbang Empas 2019 Rt 1 Rt 2 Rt 3 Rt 4 250 Orang 193 Orang 147 Orang  230 Org Sumber Data Tahun 2019
Tabel  VI. Mata  Pencaharian  Masyarakat  Desa .. Tumbang Empas Data  Mata  Pencaharian  Dan  Sumber  Ekonomi Masyarakat Desa Tumbang Empas
Pegawai Negeri Sipil Swasta Penambang/ Penyedot Pedagang  Tni/Polri 12 Orang  30 org 75% dari 830 org 20 Orang  2 Orang Sumber Data Tahun 2019
Pemanfaatan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Tumbang  Empas,  Kecamatan  Mihing  Raya, Kabupaten Gunung Mas .
Faktor  penting  lainnya  sebagai  stimulus  yang  mampu mengubah  dan  memperlancar  roda  pembangunan ekonomi  pinggiran  di  desa  adalah  keberadaan  dan pemanfaatan  Dana  Desa.  Kenapa  demikian?  Program Desa  akan  berjalan  sesuai  target  waktu  dan  sesuai
Rinto  Alexandro,  Hariatama  H  dan  Seno  S.  Penggunaan  Dana  Desa  Dalam  Memberdayakan  Ekonomi Masyarakat
harapan  apabila  didukung  oleh  dana  desa  yang  akan memperlancar proses pembangunan di desa. Dana Desa akan bermanfaat dan memiliki peran yang positif sebagai pelumas  roda  ekonomi  pembangunan  desa,  apabila memenuhi klasifikasi  antara  lain  penggunaannya  dengan tata  kelola  yang  baik,  menghindari  penyalahgunaan penggunaannya,  transparan,  optimal  melalui  swakelola, dan  dapat  dipertanggungjawabkan  dengan  melakukan pengawasan ketat.
Tata Kelola Dana Desa
Dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui prinsip-prinsip  good  governance  maka  upaya  menuju desa  sejahtera  mandiri  bukan  hal  yang  tak  mungkin. Maka  pengungkapan  kasus  akhir-akhir  ini,  di  beberapa media  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  dalam penerapan  prinsip  good  governance.  Pemeriksaan terhadap  beberapa  personel  pemerintah  desa  oleh aparat  hukum  karena  pelaksanaan  pembangunan  yang gagal,  tidak  berkualitas,  salah  sasaran,  dan  tidak  sesuai kebutuhan  merupakan  kemunduran  yang  harus dievaluasi. Menuju desa sejahtera mandiri yang maju dan sejahtera  hanya  akan  dicapai  dengan  tata  kelola pemerintah  yang  baik,  optimal,  transparan  dan  dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil  penelitian  menunjukan  program  pemerintah  desa dalam tata kelola dana desa sudah berjalan, terlihat dari pembangunan  yang  ada  seperti  jembatan,  posyandu, gorong-gorong  yang  sangat  dirasakan  dampaknya  oleh masyarakat desa tumbang empas.
Menghindari Penyalahgunaan Dana Desa Akhir-akhir  ini  banyak  pemberitaan  di  media  cetak maupun  media  online  soal  Dana  Desa  yang diselewengkan.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) bahkan sudah mengantongi 362 laporan dari masyarakat soal  penyalahgunaan  Dana  Desa  pada  2016. Penyimpangan-penyimpangan  Dana  Desa  yang  sering terjadi  antara  lain  ada  beberapa  hal.  Pertama  adalah pengadaan  barang  dan  jasa  yang  tidak  sesuai.  Kedua adalah markup anggaran yang biasanya tidak melibatkan masyarakat  dalam  musyawarah  desa.  Ketiga  adalah
penyelewengan  Dana  untuk  kepentingan  pribadi. Keempat  lemahnya  pengawasan  dan  kelima  adalah penggelapan  honor  aparat  desa.  Dana  Desa  yang diselewengkan akan menghambat pertumbuhan ekonomi  desa.  Untuk  mencegahnya  agar  tidak  terjadi hal-hal  yang  tidak  diinginkan  soal  penggunaan  Dana Desa salah satu jalan adalah transparansi dan peran aktif warga  untuk  turut  serta  mengawasi  penggunaan  Dana Desa.  Untuk  mendukung  kecepatan  dan  ketepatan penyaluran,  penggunaan  dan  pengelolaan  Dana  Desa, Kemendes  membentuk  tim  satgas  Desa  yang  dipimpin Bibit  Samad  Rianto  mantan  pimpinan  KPK.  Selain berfungsi sebagai pengawas, Satgas Desa juga membantu evaluasi regulasi Dana Desa, sosialisasi, serta advokasi. Dalam  penelitian  ini  penyalahan  pengelolaan  dana  desa belum  terlihat,  hanya  saja  minimnya  sumber  daya manusia  yang  mempu  mengelola  dana  desa  tersebut menadi kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa. Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa melalui Transaksi Non Tunai
Beragam upaya dilakukan demi menyelamatkan program Dana Desa dari kejahatan korupsi. Salah satunya melalui kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk mencegah korupsi. BI  melalui  Kantor  Perwakilan  Cirebon  telah  mulai masuk  desa  dan  menjalankan  konsolidasi  untuk mengembangkan  gerakan  ini.  Pada  penelitian  ini  untuk transaksi  masih  menggunakan  dua  alat  yaitu  tunai  dan non  tunai.  Non  tunai  tidak  selalu  dapat  digunakan mengingat  akses  untuk  melakukan  transaksi  non  tunai masih  sangat  terbatas,  sementara  beberapa  pekerja memerlukan  bayaran  segera  untuk  memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa
Membangun  dari  desa  adalah  salah  satu  komitmen pemerintah  untuk  menghadirkan  pemerataan  ekonomi yang  berkeadilan.  Untuk  itu,  jumlah  Dana  Desa  terus ditingkatkan  setiap  tahunnya.  Masyarakat  adat  juga diberikan  akses  terhadap  kesejahteraan.  Untuk mewujudkan  pemerataan  ekonomi  distribusi  Dana
Desa,  penguatan  kelembagaan  desa,  serta  keterbukaan pengelolaan  anggarannya  perlu  dikembangkan  untuk disempurnakan.  Pemerintah  terus  memastikan  bahwa desa sebagai entitas terkecil mampu menjadi penopang utama  pelayanan  warga  dan  sekaligus  penggerak perekonomian  bangsa.  Pengawasan  Dana  Desa  terus diperluas oleh Kementerian Desa dengan menggandeng berbagai  institusi  mulai  dari  Polri,  TNI,  hingga  para pemuka  masyarakat  dan  pemuka  agama  diajak  untuk mengawasai  Dana  Desa.  Strategi  dalam  rangka keterbukaan  ini  diyakini  cukup  efektif  menjadi  alat pengontrol perilaku perangkat desa atau elite desa yang selama  ini  dianggap  paling  mengkinkan  melakukan korupsi Dana Desa.
Pengelolaan Dana Desa Secara Swakelola Mulai  Januari  2018,  Kemendesa  PDTT  memastikan Dana Desa harus dikelola dengan pola swakelola. Dana desa  juga  diprioritaskan  pada  kegiatan  yang  mampu menciptakan  lapangan  kerja  seluas-luasnya  bagi  warga desa.  Program  Swakelola  adalah  kegiatan  pengadaan barang/jasa  di  mana  pekerjaannya  direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh
kementerian/lembaga/satuan
kerja perangkat daerah/institusi  lainnya  sebagai  penanggung  jawab anggaran,  instansi  pemerintah  lain  dan/atau  kelompok masyarakat.  Sehingga  dalam  penelitian  ini  disampaikan bahwa dana desa untuk beberapa pembangunan di desa dilakukan  oleh  msayarakat  dan  melibatkan  kaum mileneal  desa  dalam  menjalankan  pembangunan tersebut.
Kerja Sama Pengawasan Dana Desa
Dalam  rangka  memaksimalkan  kerja  sama  pengawasan dana  desa  dan  percepatan  pembangunan  di  desa-desa, Kemendes  PDT  telah  membuat  dan  menandatangani MoU  dengan  pihak  kejaksaaan,  yaitu  MoU  tentang pelaksanaan dan koordinasi dalam rangka memaksimalkan dan mengoptimalkan kerja sama antara kedua belah pihak dalam pengawasan dana desa agar ke depannya  minim  dari  penyimpangan.  Dengan  adanya optimallisasi  kerja  sama  antara  Kemendes  dan
Kejaksaan  ini  diharapkan  proses  pendistribusian  dana desa  berjalan  dengan  tertib  dan  terhindar  dari pemanfaatan  oknum  kepala  daerah  untuk  kepentingan pribadi  dan  kelompok.  Pihak  kejaksaan  menyadari berjalannya  program  dana  desa  yang  bersih  dapat membantu  program  percepatan  pemerintah  pusat dalam  pembangunan  desa-desa  pihak  kejaksaan  juga mengubah  paradigma  di  bidang  pengawasan  dari mencari kesalahan beralih ke pengawasan dan dukungan kepada  kepala  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa sehingga menjadi peluang bagi kejaksaan untuk menjadi mitra  kepala  desa  dalam  pembangunan  desa  yang menggunakan  dana  desa  sehingga  pembangunan  dapat berjalan sesuai dengan target.
Dalam  penelitian  juga  disampaikan  oleh  kepala  desa bahwa  pihaknya  sangat  terbantu  dengan  adanya pengawasan  dan  pengarahan  dari  pihak  lain  dalam menjalankan  dan  mengelola  dana  desa  supaya  dapat membangun  perekonomian  masyarakat  desa  tumbang empas.
Faktor Pendukung Dan Penghambat  Pemanfaatan Dana Desa  Dalam  Meningkatkan  Ekonomi  Masyarakat  Desa Tumbang  Empas  Kecematan  Mihing  Raya  Kebupaten Gunung Mas.
1. Faktor Pendukung
a. Dukugan Kebijakan Pemerintah (Ekstrenal)
Dukungan kebijakan pemerintah merupakan faktor yang berasal  dari  luar  desa  atau  dapat  disebut  ekternal kebijakan  konsep  yang  menjadi  pedoman  dasar  bagi pemerintah  untuk  melaksanakan  program.  Kebijakan berupa  peraturan  bupati  dan  pertunjukan  teknis pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  yang  menjadi faktor pendukung penggunaan Dana Desa.
b. Sosialisasi Untuk Masyarakat (Internal)
Merupakan  kebijakan  yang  bersal  dari  dalam  atau diseabut  internal  sosialisasi  merupakan  proses penyampaian  pembelajaran  kepada  kelompok  sasaran dari  suatu  kebijakan.  Tujuan  sosialisasi  yaitu  untuk membantu  kelompok  sasaran  kebijakan  lebih  megerti kebijakan  yang  baru  yang  akan  diterapkan  kepada
Rinto  Alexandro,  Hariatama  H  dan  Seno  S.  Penggunaan  Dana  Desa  Dalam  Memberdayakan  Ekonomi Masyarakat
masyarakat  yang  sebelumnya  belum  diketahui  oleh masyarakat.  Sosialisasi  membantu  proses  yang  cukup panjang  untuk  menerapkan  peraturan  atau  program serta  kegitan  yang  baru,  sosialisasi  pengelolaan  Dana Desa  kepada  perangkat  pemerintah  desa  memberi kontribusi yang sangat baik terhadap pengelolaan Dana Desa.  Dengan  adalnya  sosialisasi  tersebut  pemerintah desa  tumbang  empas  dapat  memanfaatkan  dana  desa tersebut  secara  baik  dan  tepat  sasaran  guna memberikan dampak untuk kehidupan masyarakat. c. Sarana Prasarana Desa
Sarana dan prasarana merupakan kebijakan pemerintah atau kebinjakan ekternal. Adalah gejala suatu yang dapat dipakai  sebagai  alat  mencapat  tujuan  atau  sarana sedangkan  prasarana  adalah  segala  sesuatu  yang merupakan  penunjang  utama  terselengaranya  suatu proses. Sarana dan prasarana yang ada di desa tumbang empas  menjadi  penunjang  efisisensi  dan  efektifitas penguanaan  Dana  Desa  dalam  meningkatkan  ekonomi masyarakat.
2. Faktor Penghambat
a. Sumber Daya Manusia/ Aparatur Desa ( Internal) Sumber daya manusia yang dimiliki desa tumbang empas belum memadai dalam mengelola Dana desa disebabkan karena  adanya  kasus  BPD  yang  masuk  penjara  karena narkoba  oleh  hal  itu  mengakibatkan  penggunaan  Dana Desa  kurang  maksimal  karena  pengunaan  Dana  Desa tidak bisa tersalurkan untuk masrakat.
b. Partisipasi Masyarakat Desa (Ekternal)
Partisipasi  masyrakat  adalah  keikutsertaan  masyarakat secara  efektif  dalam  kontribusi  dengan  suka  rela membantu  proses  perencanaan,  sampai  evaluasi  dari program tersebut. Sebelum adanya Dana Desa. Namun sekarang  sesudah  adanya  Dana  Desa  masyarakat  desa tumbang empas tidak hanya menjadi ikut merencanakan program  namun  mereka  memiliki  penghasilan  yang cukup  untuk  memperbaiki  ekonomi  keluarganya sesudah adanya Dana Desa melalui program usaha desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  penulis  dapat menarik  kesimpulan  bahwa,  pemanfaatan  dana  desa yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  tumbang  empas sudah berjalan dengan baik. Beberapa bukti nyata adalah pembangunan  infrastruktur  seperti  jalan,  jembatan, posyandu,  dan  gorong-gorong  serta  program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Tumbang Empas. Meskipun  demikian  terdapat  beberapa  kendala  dalam pemanfaatan  dana  desa  tersebut,  yaitu  kurangnya kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  mengelola anggaran  yang  besar  serta  adanya  aparat  desa  yang terdapat  menggunakan  narkoba  hingga  mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa.
Adapun saran yang dapat penulis ajukan adalah perlunya sosialisai  dari  pemerintah  pusat  hingga  ke  pemerintah daerah kemudian disampaikan kepada pemerintah desa dalam  tangka  tata  kelola  anggaran  dana  desa. Selanjutnya  diperlukan  komunikasi  antar  desar  dalam berbagai  pengalaman  dalam  mengelola  dana  desa,  dan sekaligus dapat dijadikan penelitian lanjutan oleh peneliti selanjutnya  dalam  mengetahui  secara  mendalam penyaluran dan penggunaan dana desa ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kami  ucapkan  kepada  Rektor  Universitas Palangka Raya.
Terima  kasih  kami  ucapkan  kepada  Dekan  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Terima  kasih  kami  ucapkan  kepada  Ketua  Program Studi Pendidikan Ekonomi
Terima  kasih  kami  ucapkan  kepada  Kepala  Desa Tumbang Empas beserta jajarannya.
Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh masyarakat Desa  Tumbang  Empas,  dan  semua  pihak  yang  terlibat sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik.

## REFERENSI
Afifuddin.  2009.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia
Aprilia,  Theresia.  2014.  Pembangunan  Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta.
Ayustia,  R.  2019.  Mitra  /  Konsultan  Pendamping  Dana Desa  Di  Daerah  Perbatasan. Jurnal  Anterior , 19 (1), 137-140. https://doi.org/10.33084/anterior.v19i1.1136
Anwar,  Abbas.  2012.  Sistem  Ekonomi  Islam:  Suatu Pendekatan  Filsafat,  Nilai-nilai  Dasar,  dan Instrumen.  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam  Al- Iqtishad. Vol IV No. 1.
A,  Saibani.  2015.  Pedoman  Umum  Penyelengaraan Pemerintahan  Desa,  Jakarta:  Bee  Media Pustaka.
Ambar,  Teguh  Sulistiani.  2004.  Kemitraan  dan  Model- model  Pemberdayaan.  Yogyakarta:  Gava Media.
Chabib  Sholeh,  Heru  Rochansjah.  2015.  Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Fokus Media.
Edi Suharto. 2015. Membangun Masyarakat
Memberdayakan  Rakyat.  Bandung:  Refika Aditama.
Sugiyono.  2007.  Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif  dan  Kualitatif,  dan
R&D. Bandung. Alfabeta.
Sugiyono.  2010.  Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan Kuantitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.
Sutopo. H. B. 2002. Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori  dan  Terapannya  Dalam  Penelitian. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
Soekarto, Soerjono. 2002. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Askara.
Soekanto,  Soerjono.  1990.  Peraturan  Perundangan- undangan  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun  2003  Tentang  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  Tahun  Anggaran  2014 Sosiologi  Suatu  Ilmu  Pengantar.  Jakarta Rajawali Press.
Republik  Indonesia.  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN.
Permendagri  Nomor  114  Tahun  2014  Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Putro,  HS,  &  Kartini,  NH.  2020.  Implementasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan  Permendes  Nomor  16  Tahun 2018  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa  Tahun  2019  Di  Desa  Kanamit  Barat Kecamatan  Maliku  Kabupaten  Pulang  Pisau.
Jurnal Anterior , 19 (2), 55-65. https://doi.org/10.33084/anterior.v19i2.1507
Widoyoko,  Eko  Putro.  2014.  Teknik  Penyusunan Instrumen  Penelitian.  Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar