PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)

## Zumrotun Nafiah, Warno
Program Studi Akuntansi STIE Semarang Program Studi Akuntansi UIN Walisongo

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  Tax  Sanctions,  Taxpayer awareness,  and  Quality  of  Tax  Service  on  taxpayer  compliance.  Taxpayer population  domiciled  in  Kecamatan  Candisari  Semarang  with  a  total  of  15,997 taxpayers.  The  sample  obtained  is  100  taxpayers,  which  is  determined  by  the Slovin formula. Analyzer are used in this research is Multiple Linear Regression Analysis.
Based  on  the  result  of  research,  and  can  be  drawn  the  conclusion  as follows:  Tax  Sanctions  affect  the  Taxpayer  Compliance  based  on  the  results  of multiple  linear  regression  test  0.000  (<0.005),  Taxpayer  awareness  affect Taxpayer  compliancebased  on  the  results  of  multiple  linear  regression  0.000 (<0.005),  while  Quality  of  Tax  Service  has  no  effect  on  Taxpayer  Compliance based  on  the  result  of  multiple  linear  regression  test  0,290  (>  0,005).  Tax sanctions, taxpayer awareness and taxpayer compliance affect simultaneously to taxpayer  compliance  is  evidenced  by  F  test  results  that  show  significant  value 0.000 less than 0.05. The result of hypothesis test of coefficient of determination R²  shows  the  result  of  adjusted  value  of R  square  0,892  or  89,2% this  condition indicate  that  independent  variable  that  is  tax  sanction,  awareness  of  taxpayer, and  service  quality  of  tax  equal  to  8,92%  to  level  of  taxpayer  compliance dependent variable.
Keywords : Tax Sanctions, Taxpayer awareness, Quality of Tax Service, Taxpayer Compliance.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Sanksi  Pajak,  Kesadaran wajib  pajak,  dan  Kualitas  Pelayanan  Pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Populasi wajib pajak yang berdomisili di Kecamatan Candisari Semarang dengan jumlah  keseluruhan  sebesar  15.997  wajib  pajak.  Sampel  yang  diperoleh  adalah 100  wajib  pajak,  yang  ditentukan  dengan  rumus  Slovin.  Alat  analisis  yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda.
Berdasarkan hasil penelitian, dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil uji
regresi  linier  berganda  0,000  (<  0,005),  Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajakberdasarkan  hasil  uji  regresi  linier  berganda 0,000 (< 0,005), sedangkan Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajakberdasarkan  hasil  uji  regresi  linier  berganda  0,290  (> 0,005).  Sanksi  pajak,  kesadaran  wajib  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak berpengaruh  secara  bersama-sama  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dibuktikan dengan hasil uji F yang menunjukan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Hasil dari uji hipotesis koefisien determinasi R² menunjukan hasil nilai adjust R square 0,892  atau  89,2  %  keadaan  ini  menunjukan  bahwa  variabel  independen  yaitu sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak sebesar 8,92 % terhadap tingkat variabel dependen kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci :   Sanksi  Pajak,  Kesadaran  wajib  pajak,  Kualitas  Pelayanan  Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

## Pendahuluan
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pembiayaan  pembangunan  nasional dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Berkaitan  dengan  hal tersebut  pengelolaan  pajak  menjadi  prioritas  bagi  pemerintah,  baik  pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Keberhasilan  pemerintah  dalam  upaya mensosialisasikan arti penting pajak menjadi solusi untuk melakukan pengelolaan dan pembangunan nasional.
Perpajakan  mempunyai  bermacam  peraturan  yang  telah  diatur  dalam perundang-undangan  yang  menuntut  setiap  wajib  pajak  untuk  memahami  semua aturan  pajak  yang  berlaku.  Kesejahteraan  bagi  seluruh  bangsa  Indonesia  dapat diwujudkan  dengan  menjalankan  pemerintah  yang  baik  dan  melaksanakan pembangunan di segala bidang, tentunya didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan negara adalah pajak.
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2009  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Penggantian  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2008  Tentang Perubahan  Keempat  Atas  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  menjadi  Undang-undang menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  merupakan  salah  satu  jenis  pajak  pusat  yang wewenangnya  dilimpahkan  kepada  daerah.  Hal  ini  diperjelas  dengan diberlakukanya  Undang  –Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) menjadi pajak daerah maka jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan  asli  daerah  dan  meningkatkan  kemampuan  daerah  dalam  membiayai kebutuhan  daerahnya  sendiri.  Salah  satu cara mengoptimalkan  penerimaan  pajak bumi  dan  bangunan  adalah  dengan  cara  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak menjadi  salah  satu  kendala  yang  dapat  menghambatt  keefektifan  dalam penerimaan  pajak.  Masalah  kepatuhan  menjadi  masalah  klasik  yang  hampir dihadapi  semua  Negara  yang  menerapkan  sistem  perpajakan.  Selain  masalah rendahnya  tingkat  pembayaran,  kemudahan  pembayaran  pajak,  kualitas pelayanan,  dan  waktu  yang  diperlukan  untuk  mengurus  perpajakan  juga  belum berjalan dengan baik di Kota Semarang.
Tingginya  target  penerimaan  pajak  menjadi  tugas  berat  bagi  pemerintah khusunya  Direktorat  Jendral  Pajak  (DJP)  untuk  dapat  merealisasikanya. Partisipasi  rakyat  dalam  membayar  pajak  akan  memudahkan  DJP  untuk merealisasikan  pajak  yang  sudah  ditetapkan  tersebut.  Jika  wajib  pajak  kurang berperan aktif dalam membayar pajak maka akan menjadi masalah dalam realisasi pajak  tersebut,  selain  itu  karena  sistem  pemungutan  yang  berlaku  di  Indonesia adalah Self-  assessment  System dimana  segala  pemenuhan  kewajiban  perpajakan dilakukan  sepenuhnya  oleh  wajib  pajak,  fiskus  (pengumpul  pajak)  hanya melakukan  pengawasan  melalui  prosedur  pemeriksaan,  (Devano  &  Siti  Kurnia, 2006:109).
Dalam  pelaksanaan  sistem  tersebut  wajib  pajak  dituntut  keaktifannya mulai  dari  saat  mendaftarkan  diri,  mengisi  SPT  (Surat  Pemberitahuan)  dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Hal ini menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak benar- benar  penting  bagi  system  perpajakan  dan  menjadi  tulang  punggung  dalam pelaksanaan Self Assesment System sehingga patut menjadi sorotan terutama bagi pemerintah,  hal  tersebut  juga  menunjukan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  juga
menjadi  faktor  penting  dalam  merealisasikan  target  pajak  yang  terutang  dalam RAPBN. Hingga semester I 2016, penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baru  mencapai  30  persen  dari  target  Rp  241,875  miliar.  Kepala  Bidang  Pajak Daerah,  DPKAD  Kota  Semarang,  Agus  Wuryanto  mengatakan  angka  tersebut termasuk  normal.  Berikut  data  wajib  pajak  yang  berdomisili  di  Kecamatan Candisari Kota Semarang.
Tabel 1 Daftar Realisasi PBB Tahun Ketetapan 2014-2016 Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun Wajib Pajak PBB Hasil Pungutan / Value Prosentase 2014 15.937 13.661 86% 2015 13.751 12.031 87% 2016 15.997 10.450 66.24% Sumber : Data Realisasi PBB Kecamatan Candisari

## Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terjadinya penurunan kepatuhan wajib pajak  terhadap  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  yang  berdomisili  di Kecamatan Candisari Semarang, maka rumusan masalah bagaimana meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  pembayaran  Pajak  Bumi  dan Bangunan  yang  berdomisili  di  Kecamatan  Candisari  Semarang  adalah  sebagai berikut:
1. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang tahun 2016?
2. Apakah  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pada  Kecamatan Candisari Kota Semarang tahun 2016?
3. Apakah kualitas  pelayanan pajak berpengaruh signifikan  terhadap kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pada  Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016?

## Kajian Teoritis
1. Sanksi pajak
Sanksi  pajak  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok  populasi  untuk  memenuhi  aturan  yang  ditentukan.  Sanksi  ditujukan kepada  wajib  pajak  yang  tidak  mematuhi  aturan  perpajakan  atau  melakukan pelanggaran  berupa  kecurangan  terhadap peraturan  perpajakan  yang  berlaku  saat ini. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun sanksi pidana yang cukup tinggi diharapkan  wajib  pajak  lebih  patuh  terutama  dalam  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB).  Menurut  Resmi  (2008:71),  sanksi  perpajakan  terjadi  karena terdapat  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  perpajakan sehingga  apabila  terjadi  pelanggaran  wajib  pajak  dihukum  dengan  indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.
Dalam  Undang-undang  Perpajakan  dikenal  dua  macam  sanksi  yaitu  sanksi administrasi  dan  sanksi  pidana.  Sanksi  administrasi  dikenakan  terhadap  wajib pajak  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  peraturan  perpajakan  atau  melakukan pelanggaran  terhadap  peraturan  perpajakan  yang  berlaku,  sanksi  administrasi berupa  pembayaran  kerugian  pada  negara,  dan  dapat  berupa  bunga,  denda  atau kenaikan. Sedangkan sanksi pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan  tindak  kejahatan.  Sehubungan  dengan  itu,  dibidang  perpajakan,  tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang  mengindahkan  kewajiban  pajak  sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian pada  pendapatan  negara.  Meski  dapat  menimbulkan  kerugian  terhadap  negara tindak  pidana  terhadap  perpajakan  tidak  dapat  dituntut  setelah  jangka  waktu  10 (sepuluh)  tahun  terlampaui.  Jangka  waktu  ini  dihitung  sejak  terutangnya  pajak, berakhirnya  masa  pajak,  berakhirnya  bagian  tahun  pajak  atau  berakhirnya  tahun pajak  yang  bersangkutan.  Penetapan  jumlah  10  tahun  ini  disesuaikan  dengan kadaluarsa  penyimpanan  dokumen  perpajakan  yang  dijadikan  dasar  perhitungan jumlah pajak yang terhutang yaitu selama 10 tahun.
2. Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  adalah  keadaan  mengetahui,  sedangkan  perpajakan  adalah perihal  pajak,  sehingga  kesadaran  perpajakan  adalah  keadaan  mengetahui  atau mengerti  perihal  pajak  (Rahayu,  2010:141).  Kesadaran  perpajakan  adalah kerelaan  memenuhi  kewajiban  dan  memberikan  kontribusi  kepada  negara  yang menunjang  pembangunan  negara.  Kesadaran  wajib  pajak  berkonsekuensi  logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlahnya.
Kesadaran  Wajib  Pajak  berkaitan  dengan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diantaranya adalah :
1) Sebagai  orang  yang  memperoleh  manfaat  atas  bumi  dan  bangunan  wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek yang merekam, memiliki atau memanfaatkan.
2) Wajib  pajak  sadar  bahwa  pajak  merupakan  sumber  pendapatan  daerah,  jadi sebagai  warga  negara  yang  merupakan  bagian  dari  sebuah  daerah  kesadaran membayar  pajak  juga  dapat  diartikan  kesadaran  untuk  turut  serta  dalam pembangunan daerah.
Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak  merupakan  suatu  beban  namun  mereka  menganggap  hal  ini  adalah  suatu kewajiban  dan  tanggung  jawab  mereka  sebagai  warga  negara  sehingga  mereka tidak  keberatan  dan  membayar  pajaknya  dengan  sukarela.  Hal  ini  terjadi  karena mereka  memiliki  pandangan  bahwa  membayar  pajak  merupakan  salah  satu  cara untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  melalui  pajak  sehingga  mendukung kebijakan  pajak  oleh  pemerintah.  “Kesadaran  wajib  pajak  akan  meningkat bilamana  dalam  masyarakat  muncul  persepsi  terhadap  pajak.  Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran  Wajib  Pajak  dalam  membayar  pajak.  Dengan  penyuluhan  perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban  membayar  pajak  sebagai  wujud  gotong  royong  nasional  dalam
menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Rahayu, 2010:141).
Kesadaran  perpajakan  dapat  disimpulkan  merupakan  kerelaan  memenuhi kewajiban  dan  memberikan  kontribusi  kepada  negara  untuk  menunjang pembangunan  negara.  Kesadaran  wajib  pajak  berkonsekuensi  logis  untuk  wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu.
3. Kualitas Pelayanan Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya  tergantung  pada bagaimana petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan  kepada  Wajib  Pajak  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  membantu Wajib  Pajak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Pelayanan  pajak  terrnasuk dalam  pelayanan  publik  karena  dijalankan  oleh  instansi  pernerintah,  bertujuan untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan undang-undang  dan  tidak  berorientasi  pada  profit  atau  laba.  Arabella  Oentari Fuadi  dan  Yenni  Mangoting  (2013:  20)  menyatakan  bahwa  ada  lima  dimensi kualitas  pelayanan  jasa  yang  dapat  dirincikan  sebagai  berikut  : tangibles ,  atau bukti fisik, reliabilig atau keandalan responsiveness , atau ketanggapan, assurance, atau  jaminan  dan  empathy,  yaitu  memberikan  perhatian  yang  tulus  dan  bersifat individual  atau  pribadi.  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya  adalah  memberikan  pelayanan  yang  baik  (Mohamad Rajif, 2012).
Kualitas  pelayanan  perpajakan  dalam  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan menjadi dua bagian, yaitu:
1) Metode PenyampaianSPPT
Mekanisme  penyerahan  SPPT  dari  Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan Aset  Daerah  yang  disalurkan  kepada  kantor  kelurahan  sesuai  domisili  Wajib Pajak,  dari  kantor  kelurahan  SPPT  diserahkan  kepada  ketua  RW  yang  kemudian
oleh ketua RW disampaikan kepada Ketua RT untuk disampaikan kepada  warga atau wajib pajak.
2) Pelayanan pembayaran PBB-P2
Pelayanan  pembayaran  PBB-P2  disini  adalah  mekanisme  pembayaran yang  dibuat  sesederhana  mungkin,  wajib  pajak  hanya  perlu  membawa  sejumlah nominal  pajak  terutangnya  beserta  SPPT  PBB-P2  jika  membayar  di  kelurahan, jika  membayar  di  bank  wajib  pajak  akan  dibantu  oleh  petugas  bank.  Selain  itu fasilitas-fasilitas  yang  mendukung  proses  pembayaran  yang  meningkatkan kenyamanan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 harus lebih ditingkatkan serta lokasi  pembayaran  yang  cukup  mudah  di  jangkau  oleh  Wajib  Pajak  yang  ingin membayar juga merupakan bagian dari pelayanan.
Kerangka Pemikiran
H 1
H 2 H 3
Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah :
H 1 :   Sanksi  Pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pada  Kecamatan  Candisari Kota Semarang Tahun 2016.
H 2 :   Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pada  Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016.
Sanksi Pajak
( X 1 )
Kesadaran Wajib Pajak
( X 2 )
Kualitas Pelayanan ( X 3 )
Kepatuhan Wajib Pajak ( Y )
H 3 :  Kualitas  Pelayanan  Pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016.

## Metodologi
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Metode  Kuantitatif. Sugiyono  (2009)  Teknik  Analisis  Data  digunakan  untuk  menjawab  rumusan masalah  atau  menguji  hipotesis  yang  telah  dirumuskan  dalam  penelitian.  Alat analisis  yang  digunakan  dalam  menguji  variabel  dependen  dan  variabel independen  adalah  Analisis  Regresi  Linier  Berganda  ( Multiple  Regresion Analysis )  namun  agar  memperoleh  hasil  yang  maksimal  perlu  dilakukan  Uji Asumsi Klasik sebagai gambaran yang akan digunakan untuk mengolah data.

## Pembahasan
1. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah (valid) atau tidaknya suatu kuesioner. Validitas  menunjukan  seberapa  baik  suatu  instrumen  dapat  mengukur  suatu konsep  tertentu.  Suatu  kuesioner  dapat  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada kusioner  mampu  mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh  kuesioner tersebut.  Jadi,  validitas  adalah  mengukur  apakah  pertanyaan  dalam  kuesioner yang dapat diketahui dengan melihat r hitung sig < 0,05 = valid dan r hitung sig >0,05 tidak valid. (Ghozali,2012 : 52)
Uji  validitas  dilakukan  terhadap  masing  –  masing  item  pertanyaan  yang membentuk  variabel  peneltian.  Untuk  mengukur  validitas  digunakan  korelasi pearson.  Jika  korelasi  pearson  antara  masing  –  masing  pertanyaan  dengan  skor total  menghasilkan  nilai  korelasi  (r  hitung)  >  r  tabel  (α  =  5%),  maka  item pertanyaan  tersebut  ia  dikatakan  valid.  Nilai  r  tabel  (n  =  110,  α  =  5%)  adalah 0,294. Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan SPSS.
Tabel 2 Uji Validitas No. Variabel / Indikator R Hitung R tabel Keterangan 1. Sanksi Pajak (X1) Indikator 1 0,789 0,1988 Valid Indikator 2 0,778 0,1988 Valid Indikator 3 0,61 0,1988 Valid Indikator 4 0,839 0,1988 Valid Indikator 5 0,799 0,1988 Valid 2. Kesadaran Wajib Pajak (X2) Indikator 1 0,953 0,1988 Valid Indikator 2 0,953 0,1988 Valid 3. Kualitas Pelayanan Pajak (X3) Indikator 1 0,668 0,1988 Valid Indikator 2 0,788 0,1988 Valid Indikator 3 0,779 0,1988 Valid Indikator 4 0,802 0,1988 Valid Indikator 5 0,788 0,1988 Valid 4. Kepatuhan Wajib Pajak  (Y1) Indikator 1 0,796 0,1988 Valid Indikator 2 0,879 0,1988 Valid Indikator 3 0,923 0,1988 Valid
Sumber : Data yang diolah tahun 2017
Tabel  diatas  menunjukan  semua  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan r hitung > dari  r  tabel  r  tabel.  Uji  signifikansi  dilakukan  dengan  membandingkan  r  tabel untuk degree of fredom (df) = n -2. Dalam penelitian ini diketahui bahwa n = 101, a  =  0,05  dan  besarnya  df  dapat  dihitung  101  –  2  =  99,  dengan  melihat  r  tabel dengan  uji  satu  sisi  maka  diperoleh  r  tabel  =  dengan  demikian  item  –  item pertanyaan yang mengukur setiap variabel penelitian dinyatakan valid.
2. Uji Realibilitas
Uji  Realibilitas  adalah  tingkat  kestabilan  suatu  alat  pengukur  dalam  mengukur suatu gejala/kejadian. Realibilitas menunjukan sejauh mana alat pengukur/kuesioner  dapat  diandalkan.  Untuk  mengukur  realibilitas  atau  handal jika  jawaban  seseorang  terhadap  pertanyaan  adalah  konsisten  atau  stabil  dari
waktu  ke  waktu  (Ghozali,  2012:48).  Menurut  Nunnaly  (1967)  dalam  Ghozali (2012:48), suatu konstuk diakatan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha >0,07 maka item-item pertanyaan yang membentuk reliabel. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan bantuan program SPSS.
Tabel 3 Uji Realibilitas No. Variabel / Indikator Alpha Hitung Alpha Croncbach Keterangan 1. Sanksi Pajak 0,835 0,7 Reliabel 2. Kesadaran Wajib Pajak 0,822 0,7 Reliabel 3. Kualitas Pelayanan Pajak 0,899 0,7 Reliabel 4. Kepatuhan Wajib Pajak 0,823 0,7 Reliabel Sumber : Data yang diolah tahun 2017
Tabel  diatas  menunjukan  bahwa  besarnya  nilai Cronbach  Alpha pada  setiap variabel  penelitian  nilainya  lebih  besar  dari  0,70.  Dengan  demikian  item  –  item pertanyaan  yang  mengukur  variabel  penelitian  dinyatakan  Reliabel.  Kemudian untuk selanjutnya item-item pada masing  -masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.
3. Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data dalam sebuah regresi berdistribusi  normal  atau  tidak.  Model  regresi  yang  baik  adalah  data  yang terdistribusi  secara  normal  atau  mendekati  normal.  Cara  untuk  mengetahui sebaran  data  normal  atau  tidak,  maka  dilakukan  pengujian  normalitas  dengan menggunakan  grafik  probability  plot,  dengan  hsil  uji  normalitas  ini  sebagai berikut :

## Gambar 2

## Uji Normalitas
Berdasarkan  gambar  di  atas  menunjukkan  pola  distribusi  data  sesuai  atau berhimpit  dengan  garis  diagonal.  Dengan  demikian  hal  ini  menjadi  salah  satu ketentuan dari uji regresi linier berganda melalui lolos uji normalitas.

## Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  dalam  model regresi  berganda  ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  atau  tidak. Gejala  multikolonieritas  dapat  diketahui  dengan  melihat  nilai  V ariance  inflation Faktor (VIF).  Hasil  Uji  Multikolonieritas  dapat  dilihat  pada  tabel  4.12  di  bawah ini.
Tabel 4
Uji Multikolinieritas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 1,552 ,598 2,596 ,011 X1 ,147 ,033 ,214 4,398 ,000 ,461 2,170 X2 1,004 ,061 ,796  16,435 ,000 ,466 2,147 X3 -,031 ,029 -,039  -1,064 ,290 ,801 1,248
a. Dependent Variable: Y1
Sumber : Data yang diolah tahun 2017
Hasil pengujian pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai  nilai  tolerance  >  0,10  dan  nilai  VIF  <  10.  Oleh  karena  itu  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  tidak  terjadi  multikolonieritas  diantara  variabel independen dan model regresi ini layak dipakai untuk penelitian.

## Uji Heteroskedastisitas
Pengujian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  dalam  model  regresi terjadi  ketidaksamaan  varian  residual  yang  satu  dengan  yang  lain.  Model  regresi yang baik dan memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian adalah data yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedestisitas ini menggunakan grafik scatterplot sebagai berikut :
Gambar 3
Uji Heterokedestisitas
Berdasarkan  gambar  diatas  terlihat  pola  persebaran  data  dalam  uji heteroskedastisitas scatterplot di atas tidak membentuk suatu pola tertentu. Sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan pada bab sebelumnya dapat diartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
4. Analisis Regresi
Dalam  penelitian  menggunakan  dua  metode  analisis  regresi.  Dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan :
Tabel 5
Analisis Regresi Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance  VIF 1 (Constant) 1,552 ,598 2,596  ,011 X1 ,147 ,033 ,214 4,398  ,000 ,461  2,170 X2 1,004 ,061 ,796  16,435  ,000 ,466  2,147 X3 -,031 ,029 -,039  -1,064  ,290 ,801  1,248
a. Dependent Variable: Y1
Sumber: Olah Data SPSS
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  variabel  sanksi  pajak,  kesadaran pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sementara  variabel  kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.Adapun persamaan regresi di atas dapat ditulis sebagai berikut :
Y = 1,552+ 0,147X 1 + 1,0004X 2 -0,31X 3
Persamaan regresi diatas, dapat dijelaskan bahwa :
a. Nilai  koefisien  regresi  variabel  sanksi  pajak,  sebesar  1,552  bernilai  positif, artinya  apabila  sanksi  pajak  meningkat,  maka  kepatuhan  wajib  pajak cenderung meningkat.
b. Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak, sebesar 0,147 bernilai positif,  artinya  apabila  kesadaran  wajib  pajak    meningkat,  maka  kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.
c. Nilai koefisien regresi variabel kepatuhan wajib pajak, sebesar  -0,31 bernilai negatif, artinya apabila sanksi pajak  meningkat, maka kepatuhan wajib pajak cenderung menurun.
5. Uji Hipotesis
Koefisiensi determinasi (R 2 )
Koefisiensi  determinasi  (R 2 )  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti  variabel-variabel  independen  memberikan  hampir  semua  informasi  yang dibutuhkan  untuk  memprediksi  variabel  dependen.  Koefisien  determinasi  dari penelitian ini ditujukkan pada tabel berikut:
Tabel 6
Uji Determinasi R 2 Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,946 a ,895 ,892 ,642
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

## b. Dependent Variable: Y1
Sumber : Data yang diolah tahun 2017
Tabel  diatas  memperlihatkan  bahwa  nilai adjusted R 2 yang  diperoleh adalah  0,892  atau  sama  dengan  89,2  persen.  Keadaan  ini  menunjukan  bahwa variabel  independen  yaitu  Sanksi  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan  Kualitas Pelayanan  sebesar  89,2  persen  terhadap  tingkat  variabel  dependenKepatuhan wajib  pajak.  Sedangkan  sisanya  10,8persen  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

## Uji T
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  pengaruh  secara  linier  antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil pengujian parsial tersebut sesuai dengan hasil analisis regresi, adapun hasilnya sebagai berikut:
Tabel 7 Uji t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1,552 ,598 2,596 ,011 X1 ,147 ,033 ,214 4,398 ,000 X2 1,004 ,061 ,796  16,435 ,000 X3 -,031 ,029 -,039 -1,064 ,290 a. Dependent Variable: Y1
Sumber : Data yang diolah tahun 2017
Tabel diatas menunjukan nilai t hitung untuk masing – masing variabel :
1. Hipotesis  pertama  menyatakan  bahwa  Sanksi  Pajak  berpengaruh  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Berdasarkan  hasil  statistik  t hitung menunjukan signifikansi  Sanksi  Pajak  yaitu  sebesar  0,000  <  0,05  sehingga  dapat dibuktikan  bahwa  H 1 diterima  dan  dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi  pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Berdasarkan  hasil  statistik  t hitung menunjukan  signifikansi  Kesadaran  Wajib  Pajak  yaitu  sebesar  0,000  <  0,05 sehingga  dapat  dibuktikan  bahwa  H 2 diterima  dan  dapat  disimpulkan  bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Hipotesis  ketigamenyatakan  bahwa  Kualitas  Pelayanan  Pajak    berpengaruh terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Berdasarkan  hasil  statistik  t hitung menunjukan signifikansi Kualitas Pelayanan Pajak yaitu sebesar 0,290  > 0,05 sehingga  dapat  dibuktikan  bahwa  H 3 ditolak  dan  dapat  disimpulkan  bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Uji F
Uji  statistik  F  pada  dasarnya  menunjukkan  apakah  semua  variabel  independen atau bebas yang dimasukkan dalam model  mempunyai pengaruh secara bersama- sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011).
Tabel 8
Uji Simultan (F) ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 337,431 3 112,477  272,885 ,000 b Residual 39,569 96 ,412 Total 377,000 99
a. Dependent Variable: Y1
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
Sumber : Data yang diolah tahun 2017
Tabel  uji  F  di  atas  menunjukkan  hasil  uji  statistik  dengan  signifikansi sebesar 0,000. Dengan ketentuan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 artinya bahwa  ada  pengaruh  yang  signifikan  dari  variabel  bebas  secara  bersama-sama terhadap  variabel  dependen.  Dengan  kata  lain  Sanksi  pajak,  Kesadaran  wajib pajak  dan  kualitas  pelayanan  pajak  secara  bersama-sama  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## Kesimpulan
Hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan berdasarkan data penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1) Sanksi  Pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pada  Kecamatan  Candisari  Kota Semarang Tahun 2016.
2) Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016.
3) Kualitas  Pelayanan  Pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pada  Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016.

## Daftar Pustaka
Bambang,  N.  S.  (1999).  Metodologi  Penelitian  Bisnis  Untuk  Akuntansi  & Manajemen . Yogyakarta: BPFE.
Binambumi,  D.  (2013).  Sosialisasi  PBB  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal EMBA, 1(04).
Devano, S. d. (2006). Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Kencana . hal -
109.
Eken  Patmasari,  T.  ,.  (2016).  Pengaruh  Pelayanan,  Sanksi,  Sistem  Perpajakan Kesadaran  Wajib  Pajak,  Terhadap  Kepatuhan  Membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. ISSN, 2337 – 4349.
Ghozali,  Imam.  2013.  Aplikasi  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  21. Semarang, Badan Penerbit Univeristas Diponegoro.
Gusar,  H.  S.  (2015,  Oktober).  Pengaruh  Sosialisasi  Pemerintah,  pengetahuan Perpajakan,  Sanksi  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Kualitas  Pelayanan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan (Kecamatan Bengkong). Jom FEKON, 02(02).
Indriantoro dan Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
Jatmiko,  A.  N.  (2006).  Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak  pada  Pelaksanaan  Sanksi Denda,  Pelayanan  Fiskus  dan  Kesadaran  Perpajakan  Tterhadap  Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang).
Johan  Yusnidar,  S.  d.  (2015,  Januari).  Pengaruh  Faktor  -  Faktor  yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Melakukan  Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan & Perkotaan . Jurnal Perpajakan, 01.
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  (MenPAN)  Nomor 63/KEP/M.PAN/2003.
Mangonting,  A.  O.  (2013).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Petugas  Pajak,  Sanksi Perpajakan, dan Bbiaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM. Tax and Accounting Review, 1(1).
Mardiasmo. 2011, Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. (2004).  Akuntansi Sektor Publik dan Otonomi Daerah. Yogyakarta : Andi . hal 275-276.
Mochammad  Rizza,  F.  K.  (2016).  Pengaruh  Sosialisasi,  Pemahaman,  dan kesadaran  Prosedur  perpajakan  terhadap  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Jurnal Perpajakan, 09(01).
Priyatno,  Duwi.  2009.  5  Jam  Belajar  Olah  Data  Dengan  SPSS  17.  Yogyakarta  :
Andi.
Rahayu, S. K. (2010). PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal : 141.
Rajif,  M.  (2012).  Pengaruh  PemahamKualitas  Pelayanan  dan  Ketegasan  Sanksi Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Pajak  UKM  di  Cirebon.  E-journal Universitas Gunadarma.
Resmi, S. (2008). Perpajakan dan teori Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat. hal
: 71.
Ritcher  Jr.  1987.  A n  Econometrics  Analyziz  of  Income  Tax  Evasion  and  Its Detection . RAND Journal of Economic , Vol 22 No. 1, p. 14 – 35.
Robbins,  S.  a.  (1996). Organizational  Behaviour .  New  Jersey:  Upper  Saddle River.
Simanjuntak,  Timbul  Hamonangan.  2009.  Kepatuhan  Pajak  (Tax  Complience) dan Bagi Hasil Pajak dalam Perekonomian di Jawa Timur. JESP, 1 (2).
Soemitro,  R.  (1979).  Dasar  -  Dasar  Hukum  Pajak  dan  Pajak  Pendapatan  1944. Jakarta : PT. Eresco Bandung.
Soemitro, R. (1988). Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum . Bandung: Eresco.
Soemitro, R. (1990). Azas dan Dasar Perpajakan . Bandung : Eresco.
Soemitro, R. (1991). Asas - Asas Hukum Perpajakan . Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Sugiyono. (2001). Metode Penelitian Admistrasi. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2009).  Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D). Bandung: CV Alfabeta.
Sugiyono.  (2012).  Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif.  Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif dan Kualitatif, R & D). Bandung: CV Alfabeta.
Susanto, Harry. 2011. Artikel Pajak Nasional Direktorat Jenderal Pajak.
Susanto, S. 2004. SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
Tri  Mustika,  S.  d.  (2016,  Maret  01).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  dan Kesadaran  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Pembayaran  PBB  di Mojosongo. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, 12(01), 36 – 45.
Tri Wahyuningsih, A. W. (2017). Faktor - Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB - P2. ISSN, 2337 - 4349.
Wahyudi, A. T. (2005). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal : 34.