## KEWENANGAN DISKRESI MENGENAI PELUANG SIKAP TINDAK ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERBERDAYAAN HUKUM PROGRESIF 1
Wijaya Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang wijaya.lawyer@yahoo.co.id

## Abstract
The  burden  of  state  administrative  tasks  in  carrying  out  “public  service”  from  time  to  time shows  an  increasingly  broud  development,  in  accordance  with  the  demands  of  development. Mean while the existing laws and regulations are not accommodating enough to the needs of the state  administration  in  carrying  out  their  duties.  In  such  conditions  it  will  be  difficult  for  the state  administration  and limited  space  in  carrying  out  their  duties,  if only  rely on  positivelaw only. The research used a normative juridical method, with a view to obtaining a description of the  functional  relationship  between  policy  regulations  and  legal  vacuum  which  provided oppotunities or progressive legal empowerment. The result turned out to be state administration in  the  use  of  the  discretionary  authority,  providing  oppotunities  for  progressive  legal empowerment.
Keywords: Discretion Authority; State Administration Attitude; Progressive Law Empowerment

## Abstrak
Beban  tugas  administrasi  negara  dalam  menjalankan  “ public  service ”  dari  masa  ke  masa menunjukkan  perkembangan  yang  semakin  luas,  sesuai  dengan  tuntutan  pembangunan. Sementara itu peraturan perundangan yang ada tidak cukup akomodatif, dengan demikian akan menjadi sulit bagi administrasi negara dan terbatas ruang geraknya dalam menjalankan tugasnya, jika hanya menggantungkan pada hukum positif saja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif,  dengan  maksud  untuk  memperoleh  gambaran  hubungan  fungsional  antara  peraturan kebijakan  dengan  kekosongan  hukum,  yang  memberikan  peluang  bagi  pemberdayaan  hukum progresif.  Hasilnya  ternyata  administrasi  negara  dalam  penggunaan  kewenangan  diskresi, memberikan peluang untuk pemberdayaan hukum progresif.
Kata  Kunci: Kewenangan  Dikresi;  Sikap  tindak  Administrasi  Negara;  Pemberdayaan  Hukum Progresif
1 Artikel Hasil Penelitian yang dilakukan penulis pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

## A.   Pendahuluan
Kegagalan  hukum  dalam  menjalankan fungsinya  mewujudkan  keadilan  dan kesejahteraan
masyarakat, telah menimbulkan  kegelisahan  bagi  seorang begawan  hukum  Satjipto  Rahardjo.  Dalam kontemplasinya,  ia  kemudian  melahirkan pikiran  cerdas,  beranjak  dari  kesalahan bangsa  ini  dalam  cara  berhukum,  sehingga perlu  cara  berhukum  yang  baru,  yang mampu mengatasi persoalan-persoalan hukum.    Disadarinya,  bahwa  hukum  itu sebaiknya  diperankan  untuk  kepentingan manusia,  dan  bukannya  manusia  untuk hukum. Oleh karena itu hukum harus selalu mengikuti  dinamika  kehidupan,  bukannya selalu status  quo seperti  yang  sekarang  ini telah mempertunjukkan kinerja hukum yang buruk.  Hukum  haruslah  memberikan  ruang untuk  kreatif  dan  inovatif,  sehingga terhindar  dari  resiko  anomali.  Sifat dinamisnya  hukum  akan  memberikan  rasa memiliki bagi rakyat yang diaturnya.
Ajaran  positivisme  tampaknya  tidak memberikan  peluang  bagi  pemberdaaan hukum  progresif,  sebagaimana  sering digambarkan  bahwa  teori  hukum  dipahami secara  sempit  yang  pada  gilirannya cenderung formalistik serta proses penerapan  hukum  menganut  paham  hukum positif  (Ridwan,  2009).  Cara  berhukum seperti  ini  ternyata  telah  mengecewakan karena tidak mampu menghasilkan keadilan substantif, melainkan hanya mampu memberikan  keadilan  prosedural.  Latar belakang  ini  memberikan  konsekuensi pemikiran  bahwa  hukum  itu  harus  dinamis sehingga  dalam  penegakan  hukum  tidak terpaku  pada  teks  peraturan  perundang- undangan.
Dalam  konteks  yang  dinamis itu,  maka timbul  persoalan  kunci:  apakah  ada kemungkinan  ruang  gerak  bagi  tumbuhnya hukum  progresif di  negara  hukum Indonesia?  Pertanyaan  ini  harus  terjawab, karena  pembelajaran  hukum  progresif  akan dapat  berkembang  dengan  baik  dan dirasakan  manfaatnya  ketika  sistemnya memberikan harapan yang baik. Sebaliknya, jika  sistemnya menolak secara  keseluruhan,
menjadikan konsep hukum progresif hanyalah  angan-angan  saja  yang  tidak berujung  pangkal,  karena  harus  berhadapan dengan benteng-benteng hukum yang statis. Bebannya  juga  akan  semakin  berat,  karena harus berhadapan dengan sistem yang sudah kokoh.  Inipun  disadari  oleh  penggagasnya, kendatipun hukum progresif sangat menekankan  pada  perilaku  nyata  dari  para aktor  hukum  (Rhiti,  2016),  tetapi  tidak mengabaikan  sistem  hukum.  Di  sini pengamatannya  tidak  saja  mencari  sistem mana  yang  menghambat  laju  hukum progesif, melainkan juga yang lebih penting dan  operasional  adalah  mencari  peluang pemberdayaan  hukum  progresif  sehingga dapat memberikan spirit kepada penganutnya  untuk  senantiasa  membangun hukum  progresif.  Peluang  ini  patut ditemukan, supaya tidak menjadikan enggan bagi  penggunanya,  melakukan  tindakan- tindakan  hukum  yang  tidak  dibatasi  oleh tidak  adanya  peraturan  dasar  yang mengaturnya.
Berbagai pendapat, sebagaimana dikemukakan  di  atas,  telah  menyampaikan betapa  besar  tantangan  pemberdayaan hukum  progresif,  yang  selalu  dihadapkan pada  ajaran  positivisme,  tetapi  kajiannya selalu dalam konteks penegakan hukum, dan ditujukan  kepada  hakim,  jaksa,  polisi. Demikian  pula  Satipto  Rahardjo  sebagai penggagasnya,    dalam  berbagai  tulisannya, sasarannya  diikhtiarkan  kepada    penegak hukum  yang  selalu  menjalankan  paham positivistik  (Rahardjo,  2011)  Sedangkan kepada  administrasi  negara  yang  selalu membutuhkan  instrumen  hukum  dalam menjalankan  tugasnya,  kurang  mendapat perhatian.  Hal  ini  didukung  bahwa  hukum progresif  muncul  karena  prihatin  terhadap kualitas  penegakan  hukum  di  Indonesia (Rahardjo,  2005).  Hal  inilah  yang  menjadi kebaruan  dalam  penulisan  ini,  perihal bagaimanakah kewenangan diskresi/peluang sikap  tindak  administrasi  negara  melalui perberdayaan  hukum  progresif  merupakan suatu  hal  yang  belum  pernah  diteliti sebelumnya.  Perspektif  hukum  dalam pemberdayaan  hukum  progresif  menjadi
pembeda  karena  menjadi standpoint yang menunjukkan orisinalitas tulisan ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang pernah ada.

## B.   Metode Penelitian
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk menemukan  hubungan  fungsional  antara peraturan  kebijakan  dengan  kekosongan hukum,  sehingga  digunakan  pendekatan yuridis  normatif.  Prosedurnya  dilakukan terlebih  dahulu  dengan  pengumpulan  data sekunder,  berupa  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tertier. Pada bahan hukum primer, diperoleh dari peraturan kebijakan-peraturan kebijakan yang  telah  diterbitkan  guna  mengatur sesuatu  yang  belum  diatur  pada  peraturan- perundang-undangan.
Data primer
digunakan  untuk  memperoleh  bahan-bahan hukum mengenai effektivitas dari berlakunya  peraturan  kebijakan  tersebut dalam  pemberian  pelayanan  perijinan penanaman modal.
Atas  dasar  data-data  yang  terkumpul dan  setelah  dilakukan  validasi  secara triangulasi,  maka  dilakukan  analisis  secara kualitatif,  sehingga  dapat  diperoleh  analisis sejauh  mana  hubungan  antara  peraturan kebijakan  dengan  kekosongan  hukum  dapat memberikan  manfaat,  di  antaranya  bagi kepastian  hukum,  bagi  pelaksanaan  tugas- tugas pemerintahan dan bagi  pemberdayaan hukum progresif.
C.   Hasil dan Pembahasan
1.   Kewenangan Diskresi: Sebuah Keniscayaan  dalam  Negara  Hukum Materiil Hukum progresif berangkat dari dominasi  cara  berhukum  yang  positivistik, yang  ternyata  menjadikan  hukum  tidak mampu  mengatasi  persoalan  masyarakat. Pada  hakekatnya  dinyatakan  bahwa  hukum tidak bersifat final, melainkan selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making ). Hukum adalah institusi  yang  secara  terus  menerus membangun  dan  mengubah  dirinya  menuju
tingkat  kesempurnaan  yang  lebih  baik (Sukananda,  2018).  Karakter  hukum  seperti ini  dimiliki  oleh  peraturan  kebijakan (beleidsregel) , yang diterbitkan oleh administrasi  negara  dalam  menjalankan tugasnya  tidak  bersadarkan  undang-undang, melainkan  bersumber  pada  kewenangan diskresi  yang  dimiliki.  Peraturan  kebijakan ini bukanlah peraturan-perundang undangan, tetapi mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan.
Kewenangan  diskresi  dalam  konsep negara  hukum  materiil  dalam  berbagai literatur  akademik  sering  dikemukakan sebagai kewenangan yang dimiliki administrasi  negara  guna  menjalankan tugas-tugasnya dalam memberikan pelayanan publik, berdasarkan asas diskresi. Namun  dalam  praktek  penyelenggaraan pemerintahan  di  Indonesia  belum  optimal dalam  penggunaannya.  Alasan  yang  paling utama  adalah  takut  nanti  dianggap  sebagai tindakan  yang  tidak  berdasarkan  undang- undang  atau  bertentangan  dengan  asas legalitas,  sehingga  beresiko  mendapatkan sanksi.  Disamping  itu  karena  kualitas administrasi  negara  dalam  memanfaatkan kewenangannya,  masih  dirasakan  sebagai kewenangan  yang  tidak  perlu  dijalankan, dianggap sebagai tindakan yang bertentangan  dengan  asas  legalitas.  Bukan karena adanya pergulatan pemikiran penggunaan  asas    diskresi  antara  Ronald Dworkin  dengan  L  Hart,  yang  mengkaji diskresi yudisial (Dworkin, 2012), melainkan diskresi eksekutif yang diberikan kepada administrasi negara.
Untuk  mencari  tahu  kewenangan diskresi, maka tidak boleh hanya mengetahui  pengertian  kata  “diskresi”  dari segi  bahasa,  melainkan  harus  memahami makna dari kata itu dalam suatu sistem atau konsep  negara  hukum  yang  dianut.  Ini penting,  supaya  tidak  terjebak  pada pemahaman  yang  keliru,  yakni  dengan menuruti  kepentingan  yang  bersifat  praktis, seperti  diskresi  kepolisian  sekarang  ini sering diartikan seolah-olah boleh melanggar hukum positif. Jika pengertian ini dianut,  maka  akan  menimbulkan  benturan
yang  sangat  hebat,  yang  justru  akan melemahkan keberadaan kewenangan diskresi.
Pemaknaan kewenangan diskresi dalam konsep negara hukum, harus bertumpu pada hukum  yang  mengatur  sikap  tindak administrasi  negara.  Untuk  itu  harus dipahami  dahulu  dengan  mempelajari pemikiran  Plato  dan  Aristoteles,  yang  telah melahirkan  konsep  pemikiran  negara hukum, yang mengklasifikasikan atas negara hukum  formal  dan  negara  hukum  materiil. Pengertian  negara  hukum  formal,  yang muncul  pada  abad  19,  dipandang  sebagai pelajaran  tentang  kedaulatan  dari  parlemen. Negara  hukum  dipahami  sebagai  suatu negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur  oleh  undang-undang,  yang  telah ditetapkan  semula  dengan  bantuan  dari badan  pemberi  suara  rakyat  (Siallagan, 2016).  Kebebasan  atau  kemerdekaan  warga negara  benar-benar  tidak  boleh  diganggu oleh  negara.  Kebebasan  disini  maksudnya, ada bagian-bagian dari kehidupan masyarakat  atau  individu  yang  tidak  boleh menjadi  obyek  urusan  negara  atau pemerintah.  Negara  hukum  seperti  ini,  oleh Yulius  Stahl  disebut  sebagai  negara  hukum klasik.,  yang  mempunyai  ciri-ciri  sebagai berikut:  (a)  adanya  perlindungan  hak-hak asasi  manusia;  (b)  pemisahan  kekuasaan untuk  menjamin  hak-hak  asasi  manusia; (c) pemerintah  berdasarkan  peraturan;  (d) peradilan administrasi (Siallagan, 2016).
Maka  melihat  dari  ciri-cirinya  itu, semua tugas negara harus dapat dikembalikan  pada  jaminan  perlindungan hak  asasi  manusia.  Untuk  itu  pula,  hukum diartikan secara sempit, yakni terbatas pada peraturan-peraturan.  Diluar  itu  tidak  dapat menjadi  dasar  bagi  pemerintah.  Adanya peradilan  administrasi  hanyalah  dimaksud sebagai sarana menegakkan hukum materiil, dalam pengertian yang sudah menjadi materi muatan  undang-undang  saja.  Dengan demikian tugas negara sudah jelas dan tegas sebagaimana  tertera  dalam  undang-undang. Dalam  negara  hukum  klasik,  dan  dikenal sebagai  negara  hukum  formal,  tidak memungkinkan terjadinya
“freies
ermessen” atau tidak diakuinya kewenangan diskresi.  Karakter  negara  hukum  seperti  ini tidak memberikan tempat bagi berkembangnya  hukum  progresif,  karena semuanya  diatur  oleh  undang-undang. Hukum  diartikan  secara  sempit,  yakni terbatas pada peraturan-peraturan. Diluar itu tidak  ada  yang  menjadi  dasar  bagi pemerintah.  Adanya  peradilan  administrasi hanyalah  dimaksud  sebagai  sarana  untuk menegakkan hukum materiil, dalam pengertian  yang  sudah  menjadi  materi muatan undang-undang saja.
Sedangkan  konsep  negara  hukum materiil, kemunculannya sebagai akibat dari tidak  puasnya  atas  konsep  negara  hukum yang  kolot,  kuno  dan  tidak  sesuai  dengan perkembangan  jaman.  Oleh  karena  itu disebut juga sebagai negara hukum modern. Fungsi  negara  menjadi  lebih  luas  dari  pada fungsi  yang  dimiliki  negara  hukum  formal. Negara  tidak  saja  berfungsi  menjaga keamanan warga negara, melainkan mengutamakan  kepentingan  kesejahteraan rakyatnya,  maka  dikenal  sebagai “welfare state” (Usman,  2019).  Disini  administrasi negara  diwajibkan  untuk  berperan  secara aktif diseluruh segi kehidupan masyarakatnya. Hakekatnya pada
administrasi  negara  melekat  fungsi service public ( bestuurzorg ).  Tugas  yang  berat  ini, memberikan  konsekwensi  logis  kepada administrasi  negara  diberi  kemerdekaan untuk  bergerak  atau  bertindak  atas  inisiatif sendiri,  walaupun  belum  ada  peraturan perundangan  yang  mengatur.  Hal  ini penting,  terutama  dalam  kepentingan  yang sangat mendesak, masyarakat membutuhkan pelayanannya. Jangan sampai terjadi pelayanan  umum  menjadi  terhenti  hanya karena belum ada peraturan- perundangannya. Oleh karena itu diperlukan sarana hukum lain.
Sarana hukum lain ini berupa kebebasan untuk  bertindak  atas  inisitip  sendiri, sebagaimana  dinyatakan  oleh  Thomas  J. Aaron: “…..is power or authority conferred by the law to act on the basic of judgement or  conscience,  and  it  use  moe  an  idea  of morals  than  law “  (Ulfa,  2017).  Bisa
dimaklumi  bahwa  peraturan  yang  ada  tidak akan  dapat  menjangka  seluruh  persoalan dalam  kehidupan  masyarakat.  Pengertian hukum  disini,  tidak  saja  yang  ada  dalam peraturan-perundangan,  melainkan  juga tindakan  diluar  undang-undang.  Di  negara hukum  dalam  pengertian  materiil  ini, administrasi  negara  berpeluang  besar  untuk dapat  menggunakan  kewenangan  diskresi. Terhadap  karakter  seperti  ini,  maka berpeluang berkembangnya hukum
progresif.
Kebebasan  bertindak  yang  dimiliki administrasi negara, tidak berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya,
melainkan
kebebasan  yang  harus  dapat  dipertanggung jawabkan secara hukum, untuk itu maka ada batasannya, walaupun peraturan- perundangan  tidak  mengaturnya.  Dalam konsep  negara  hukum  tidak  ada  kebebasan yang  tanpa  batas.  Kebebasan  yang  tanpa batas  justru  akan  menimbulkan disorder , lepas dari tujuannya. Persoalannya sekarang batas-batas  apa  yang  harus  digunakan? Maka  kita  harus  mencari  sumber-sumber pembentukan  hukum  bagi  kepentingan administrasi  negara  dalam  menjalankan tugasnya.  Untuk  mewujudkan  pelaksanaan tugas  yang  dapat  memberikan jaminan  bagi pelayanan  umum,  maka  segala  pelaksanaan kewenangan  diskresi  harus  ditujukan  bagi kepentingan pelayanan umum. Sarana untuk kesana,  telah  ada  yang  mempedomaninya, yakni  menjalankan  azas-azas  pemerintahan yang baik. Selain dari itu untuk kepentingan hukum yang memberikan  pengayoman bagi masyarakat,  maka  dalam  mmenjalankan tugasnya  itu  tidak  boleh  bertentangan dengan  etika,  moral  dan  agama,  serta  tidak melanggar hak asasi manusia.
Kewenangan  diskresi  sebagai  prinsip yang  melekat  pada  hukum  administrasi negara,  nomenklaturnya berasal  dari  bahasa Perancis “discretionaire”, selanjutnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris “discretionary” yang  berarti  kebebasan dalam  mengambil  keputusan.  Namun  asal mula  katanya  dari  bahasa  Jerman,  yakni “freiss ermessen” . Kata “frei” berarti bebas, merdeka, tidak terikat. “Ermessen”
mengandung arti mempertimbangkan, menilai,  menduga,  penilaian,  pertimbangan dan  keputusan  (Heuken,  1981).  Sebagai ajaran  hukum,  tentu  saja  diharapkan mempunyai  peranan  yang  besar  terutama bagi administrasi
Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Oleh
karena  itu  menjadi  bahan  kajian  yang menarik, hal ini dapat dilihat dari perbedaan pendapat para ahli.
Sering  dipahami,  diskresi  sebagai kebebasan  bertindak  bagi  administrasi negara saat belum ada peraturan perundangan yang mengatur, tetapi masyarakat  membutuhkan  penyelesaian pelayanan  segera,  tidak  boleh  dilakukan penundaan,  sehingga  merupakan  keputusan yang  bersifat  mendesak.  Pengertian  ini berbeda dengan pendapat
Prajudi Atmosudirdjo,  “ Freiss  Ermessen ”  atau “diskresi”  menjadi  dua  macam,  yakni diskresi  bebas  dan  diskresi  terikat.  Disebut diskresi  bebas,  bilamana  undang-undang tidak  menentukan  batas-batasnya.  Diskresi terikat, bilamana undang-undang menetapkan beberapa alternatif untuk dipilih salah satu yang oleh pejabat dianggap paling dekat (Kurniawati, 2016).
Terhadap  perbedaan  pendapat  tersebut, jika  ditelaah  dari  sisi  etimologisnya,  maka pendapat  tersebut  mengingkari  arti  “ frei ” (bebas).  Dianggapnya,  diskresi  itu  hanya terjadi, jika undang-undang sudah mengaturnya,  walaupun  hanya  menentukan batas-batasnya  saja.  Jika  pengertian  ini dianut, menimbulkan persoalan bagi administrasi  negara,  terutama  bila  undang- undang  tidak  mengaturnya.  Kekhawatiran muncul,  administrasi  negara  akan  menemui kesulitan  menjalankan  tugas public  service sebaik-baiknya,  mengingat  keterbatasan materi muatan peraturan perundangan untuk dapat mengakomodir segala aspek kehidupan  masyarakat.  Disisi  lain,  hukum administrasi  negara  sebagai  sandaran administrasi  negara,  mempunyai  beban tugas  agar  dapat  menjadi  instrument  bagi administrasi  negara  dalam  menjalankan fungsinya. Untuk  itu  diberikan  kewenangan kebebasan  bertindak  atas  inisiatif  sendiri
berdasarkan hukum yang memberikan ruang gerak  bagi  administrasi  negara.  Kebebasan yang  diberikan  kepada  administrasi  negara yang  dimaksud,  adalah  kebebasan  untuk dapat bertindak tidak harus selalu mendasarkan undang-undang. Kebebasan ini sesuai  dengan  jiwanya  hukum  progresif, yang  dikenal  dengan  kredonya:  “tidak  mau menjadi  tawanan  undang-undang”.  Cara berhukumnya harus menggunakan penilaian, hati nurani dan moral (Aaron J, 1964).
Jadi  hukum  yang  dikehendaki  sebagai perwujudan  kewenangan  diskresi  adalah hukum  yang  bernurani  serta  bermoral. Untuk  itu,  semangat  hukum  progresif sebagaimana  menjadi  kekuatannya  harus senantiasa dimiliki oleh administrasi negara, agar  dapat  menjalankan  fungsinya  dengan baik. Namun pelaksanaan semangat progresif  bisa  terwujud,  jika  administrasi negara  mempunyai  kemampuan  kreatif, berinovasi,  terutama  dalam  menghadapi kemacetan hukum sebagai akibat ketidakmampuan  undang-undang  dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat. Penggunaan  kewenangan  diskresi  ini  dapat dimaknai  sebagai  pembebasan  hukum  dari sifatnya yang “status quo” terbelenggu oleh paradigma  positivisme,  untuk  berubah menjadi  dinamis  terbuka  pada  kebutuhan hukum  yang  tidak  mau  tertinggal  oleh kebutuhan  masyarakat.  Dalam  konteks tugas-tugas administrasi negara, pembebasan hukum dari sifatnya yang statis ini  dapat  terwujud,  jika administrasi  negara mempunyai  kemampuan  memberdayakan diri  dalam  menjalankan  fungsi  pengaturan, dengan  membuat  peraturan  kebijaksanaan ( beleidsregel ).  Berarti  karut  marut  hukum dilihat  dari  sisi  kurang  lengkapnya  undang- undang,  akan  tersolusikan  dengan  baik ketika administrasi negara
dapat memanfaatkan  kewenangan  diskresinya dengan baik.
Tentang pengertian administrasi negara, ada beberapa pandangan atau pendapat yang patut  kita  pelajari.  Pandangan  klasik,  yang berpegang pada trias politika-nya Montesquieu, yang menyatakan administrasi negara adalah gabungan jabatan-jabatan atau
aparat  administrasi  dibawah  pimpinan pemerintah, yang melakukan tugas pemerintahan, yang tidak ditugaskan kepada badan  pengadilan  dan  badan  legislatif. Pandangan  ini  jika  dikaitkan  dengan  ajaran “catur  praja”  dari Van  Vollenhoven, maka akan  terjadi  kegaduhan  dalam  berpikir. Namun  dari  beberapa  pandangan  atau pendapat,  lebih  memfokuskan,  bahwa administrasi  negara  adalah  perlengkapan negara  yang  menyelenggarakan  kegiatan yang  bersifat  eksekutif  atau  pelaksana urusan  pemerintahan,  termasuk  pelayanan terhadap  lembaga  atau  badan  negara.  Dari rumusan  ini,  maka  yang  memperoleh kewenangan  kebebasan  bertindak adalah badan  eksekutif  atau  pemerintah,  baik  di pusat  maupun  di  daerah.  Minimal  ada beberapa alasan yang memperkuat pengertian  tersebut,  yakni:  (a)  Pemerintah, dalam menjalankan fungsinya dalam sehari- harinya  berhubungan  langsung  dengan masyarakat,  sehingga  lebih  mengetahui kebutuhan  riilnya,  dibanding  badan  yang lain;  (b)  Badan  legislatif,  sudah  ditetapkan kewenangannya dalam pembuatan peraturan perundangan  tertentu,  sehingga  apabila diberi  kewenangan  yang  mendasarkan “ freiss  ermessen ”,  dapat  menimbulkan kekacauan kewenangan; (c) Badan
yudikatif,
kewenangannya hanya
menyelesaikan  sengketa  dan  tidak  bisa memutus  tanpa  ada  sengketa;  (d)  Badan eksekutif,  apabila  dalam  penyelenggaraan “ freiss  ermessen ”  terjadi  pelanggaran,  lebih mudah  diminta  pertanggung  jawabannya  di banding yang lain.
Administrasi  negara  sebagai  komunitas yang  harus  mempunyai  semangat  progresif, mempunyai  peranan  yang  besar  dalam mendukung  pencerahan  pemikiran  hukum. Dalam  kapasitasnya  sebagai  pelaku  hukum progresif,  administrasi  negara  dengan kewenangan diskresinya mempunyai pengaruh  kuat  dalam  menyosialisasi  atau melakukan  pembelajaran  hukum  progresif kepada masyarakat, dibanding dengan aparat penegak  hukum.  Jadi  gerakan  hukum progresif
sebagaimana telah dikumandangkan genderang perangnya oleh
penggagasnya  Satjipto  Rahardjo  tidak  saja melibatkan  hakim,  jaksa  dan  pengacara, tetapi  tidak  kalah  pentingnya  melibatkan administrasi  negara,  yang  dalam  berbagai tulisan  tentang  hukum  progresif  kurang mendapat  perhatian.  Padahal  kewenangan yang dimiliki administrasi negara memberikan potensi yang besar untuk secara leluasa  membangun  hukum  progresif,  dari pada  jaksa  dan  hakim.  Administrasi  negara tidak  saja  membuat  penafsiran,  melainkan juga  dengan  kewenangan  diskresinya  dapat mengisi  kekosongan  hukum. sehingga  tidak terjadi  kemacetan  dalam  pelayanan  publik sebagai akibat lumpuhnya hukum itu.
2.  Peraturan
Kebijakan sebagai Pemberdayaan Hukum Progresif Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan diskresi diwujudkan  dengan  menerbitkan  peraturan kebijakan  ( beleidsregel ),  guna  mengisi kekosongan  hukum  ( rechtsvacuum ).  Disini menunjukkan  bahwa  peraturan  perundang- undangan tidak mampu mengatasi kebutuhan  pemerintah  dalam  menjalankan tugasnya.  Meskipun  kewenangan  diskresi telah memberikan peluang untuk memberikan solusi kebutuhan pengaturannya,  tetapi  pada  kenyataannya tidak  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal, lebih
banyak menghindar untuk menggunakan  kewenangan  diskresi  yang dimiliki, karena ada ketakutan akan berbuat salah.  Ada  yang  menganggap  bahwa hambatan  itu  dikarenakan  masih  ada pergulatan teori antara kewenangan diskresi dengan asas legalitas, sehingga terkesan ada problem teoritiknya. Padahal dengan adanya kewenangan  diskresi  itu  menjadi  pelengkap dalam  mengatasi  kelemahan  asas  legalistik yang  tidak  selalu  mampu  mengakomodir kebutuhan pemerintah.
Berdasarkan hasil penelitian, kewenangan  diskresi  telah  dipakai  oleh administrasi negara, dalam bentuk penerbitan peraturan kebijakan sebagaimana contohnya  pada  peraturan  yang  mengatur bidang penanaman modal, sebelum diberlakukannya
maupun setelah
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25
Tahun  2007,  tentang  Penanaman  Modal (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 67), yakni
diterbitkannya  peraturan  kebijakan  sebagai berikut  (Wijaya,  2017):  (a)  Keputusan Presiden  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Penyelenggaraan  Penanaman  Modal  Dalam Rangka  Penanaman  Modal  Asing  dan Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap; (b) Keputusan Presiden  Nomor  97  Tahun  1993  tentang Tata  Cara  Penanaman  Modal,  sebagaimana telah  diubah  terakhir  dengan  Keputusan Presiden  Nomor  117  Tahun  1999;  (c) Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2006 tentang  Paket  Kebijakan  Perbaikan  Iklim Investasi;  (d)  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  24  Tahun  2006  tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu;  (e)  Peraturan  Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2014  Nomor  221);  (f)  Peraturan Presiden  Nomor  91  tahun  2017  tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2017 Nomor 210).
Peraturan-peraturan ini merupakan “beleidsregel ”  atau  peraturan  kebijakan, yang  diterbitkan  tidak  berdasarkan  perintah undang-undang  atau  bukan  atas  delegasi peraturan  perundangan  tentang  Penanaman Modal, sehingga sifatnya mengisi
kekosongan hukum ( rechtsvacuum ).
Sandarannya  pada  kewenangan  diskresi yang  dimiliki  oleh  pejabat  administrasi negara,  berdasarkan  inisiatif  sendiri  atas kebutuhan yang bersifat mendesak. Disinilah  hukum  progresif  diterapkan  oleh pejabat administrasi negara, yang tidak mau terpaku  oleh  kurangnya  materi  pengaturan pada undang-undang atau adanya perbedaan penafsiran,  melainkan  dengan  inisiatifnya sendiri  melakukan  penilaian  dan  gagasan moral untuk menyediakan instrumen hukum guna mengatasi kebutuhan.
Menurut J.H. Van Kreveld, kewenangan dikresi  yang  dimiliki  oleh  administrasi
negara  diwujudkan  dalam  bentuk,  seperti: beleidslenen (garis-garis  kebijakan), het beleid (kebijakan), voorschriften (peraturan- peraturan), richtlijnen (pedoman-pedoman), regelingen (petunjuk-petunjuk), circulairs (surat  edaran), resolutie (resolusi-resolusi), aanshceijvingen (instruksi-instruksi), beleidsnota (nota  kebijakan), reglemen (peraturan-peraturan  menteri, beschikking (keputusan-keputusan (Ridwan, 2009). Sedangkan  ciri-cirinya  peraturan  kebijakan, paling  tidak  meliputi:  (a)  Peraturan kebijakan  bukan  peraturan  perundang- undangan,  tetapi  daya  mengikatnya  seperti peraturan  perundang-undangan,  diterbitkan oleh  administrasi  negara;  (b)  Peraturan kebijakan  tidak  mempunyai  dasar  hukum pembentukan;  (c)  Peraturan  kebijakan diterbitkan berdasarkan kewenangan diskresi; (d) Peraturan kebijakan tidak boleh bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan,  melainkan  sifatnya  melengkapi sehingga  mengisi  kekosongan  hukum ( rechtsvacuum ).
Berdasarkan  ciri-ciri  tersebut,  maka peraturan  kebijakan  lebih  menitik  beratkan pada
“doelmatigheid” dari
pada “rechtmatigheid”, sehingga pembentukannya  atas  dasar  kebutuhan  agar dapat menjalankan tugasnya “bestuurzorg”. Adanya “freies ermessen” atau kewenangan diskresi, bukannya tidak mungkin timbulnya resiko  masalah,  karena  bisa  terjadi “mal- administratif” yang  merugikan  warga negara. Resiko tindakan yang “ultra vires”, harus  dihindarkan  dengan  tidak  saja memberikan  batasan  berupa  asas-asas pemerintahan yang baik, tetapi juga batasan yang  lahir  dari  cara  memandang  hukum untuk  manusia,  dan  bukan  manusia  untuk hukum,  yakni  batasan  moral,  etika  dan agama.  Permasalahan  hukum  tidak  semata- mata  hukum,  melainkan  juga  dilihat  dari tujuannya,  maka  merupakan  kebutuhan pelayanan masyarakat. Kepentingan- kepentingan masyarakat yang selalu dinamis senantiasa  melampaui  pengaturan  undang- undang  atau  tidak  cukup  terwadahi  dalam undang-undang.  Oleh  karena  itu  aliran pikiran  progresif  harus  mengalir  pada
administrasi  negara,  terutama  ketika  terjadi “rechtsvacuum ”  yang  bisa  mengakibatkan kemandekan  dalam  pelayanan  publik. Apakah  ini  yang  dimaksud  cara  berpikir melompat?  Memang  kebebasan  yang dimiliki  oleh  administrasi  negara  tidak diberikan  oleh  undang-undang.  Tidak  ini saja, karena kebebasan yang dijalankan juga merupakan tindakan untuk tidak terikat pada hukum  positif.  Fenomena  ini  telah ditunjukkan Alan Hunt dalam bukunya yang berjudul “the  sociological  movement  in law”, memberikan gambaran pada abad 20- an  adanya  gerakan  masyarakat  baik  dari pembentuk  undang-undang,  praktisi  dan akademisi  yang  tidak  lagi  melihat  hukum positif  seperti  menjaga  cagar  alam  yang eksklusif,  sehingga  diperlukan  hukum progresif (Rahardjo, 2016).
Penggunaan  kewenangan  diskresi  bagi administrasi negara, sekarang ini sebenarnya secara tidak sadar maupun sadar berdasarkan hasil penelitian, telah memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan. Bahkan dirasakan mempunyai peranan yang luar  biasa,  terutama  dalam  menghadapi kepentingan  yang  bersifat  mendesak,  tanpa harus  menunggu  keterlibatan  undang- undang.  Dalam  persoalan  ini,  kepentingan- kepentingan  diluar  hukum  justru  lebih mendominasi, terutama kepentingan “public service” tanpa  disadari  undang-undang, membentuk  peraturan  kebijakan  untuk mengatur  penanaman  modal.  Langkah  ini tidak akan terwujud, jika tidak ada semangat hukum  progresif  yang  mengalir  dalam pikiran administrasi negara. Ini juga menjadi bukti  bahwa  hukum  untuk  manusia  lebih berarti  dari  pada  manusia  untuk  hukum sebagaimana  terlihat  dalam  jiwanya  ajaran positivisme.
Tentu  saja  langkah  pemerintah tersebut bisa  diterima,  demi  kepentingan  pelayanan umum atau “ bestuurzorg ” yang harus segera dilakukan dan jika tidak dilakukan tindakan justru  menimbulkan  stagnasi.  Tetapi  dalam situasi  yang  lain,  bisa  saja  tidak  dapat diterima, jika kepentingan pelayanan umum justru  menjadi  terganggu.  Ini  artinya, kewenangan  diskresi  tetap  harus  dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.
Untuk  itu  perlu  ada  pembatasannya,  agar penggunaan  kewenangan  diskresi  dapat dipertanggung  jawabkan  secara  hukum. Oleh  Philippe  Nonet  dan  Philip  Selznik, dikatakan  bahwa  diskresi  yang  tidak dievaluasi  dianggap  sebagi  benda  asing  di dalam  tatanan  hukum  (Kurniawati,  2016). Mengenai unsur-unsur yang harus dipertanggungjawabkan, paling tidak meliputi:  adanya  kebebasan  administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri; dan untuk menyelesaikan persoalan- persoalan yang membutuhkan penananganan yang  bersifat  mendesak  atau  segera.  Unsur pertama,  bentuk  kebebasan  bertindak  atas inisiatip  sendiri,  tidaklah  berarti  kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa batas, melainkan ada batasannya, yakni: (a) Tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang  baik;  (b)  Tidak  bertentangan  dengan etika,  moral  dan  agama;  serta  (c)  Tidak melanggar hak asasi manusia.
Batasan agar tidak bertentangan dengan penyelenggaraan asas-asas umum pemerintahan  yang  baik,  kini  merupakan nilai-nilai  etik  yang  hidup  dan  berkembang dalam  lingkungan  hukum  adminsitrasi Negara.  Asas-asas  umum  ini,  merupakan terjemahan  dari “algemeine  beginselen  van behoorlijk  bestuur” (Pratiwi..[et.al],  2016). Pada  awal  kelahirannya  dimaksud  untuk mencari sarana pengawasan dari segi hukum (rechtgmatigheidscontrole) ,  tetapi  dalam perkembangannya  mempunyai  makna  yang lebih  penting,  yakni  sebagai  nilai-nilai  etik. Dalam  praktek  peradilan  umum  di Indonesia,  telah  lama  diterapkan  dalam putusan  pengadilan,  seperti  pada  Putusan Mahkamah  Agung  No  42  K/Kr/1965 tertanggal  8  Januari  1966  (Yurisprudensi Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, 1966),  yang  menetapkan:  “suatu  tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan  hukum  bukan  hanya  berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan  juga  berdasarkan  asas-asas hukum yang tidak tertulis, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor negara tidak
dirugikan,  kepentingan  umum  dilayani,  dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung.
Sama halnya dengan bidang pemerintahan,  maka  dapatlah  dikatakan dikatakan bahwa dengan keputusan ini telah terpenuhi  “asas-asas  umum  pemerintahan yang  baik”  atau  dapat  juga  disebut  sebagai telah  memenuhi  asas-asas  umum  peradilan yang  baik.”  (Yurisprudensi  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia,  1966).  Dari putusan  ini,  hakim  telah  menggunakan semangat  hukum  progresif,  yang  dalam pertimbangan  hukumnya  dilandasi  oleh pemikiran  bahwa hukum yang  tertulis  tidak harus  diterapkan  secara  absolut,  jika tindakan yang diuji mempunyai alasan dapat dipertanggung-jawabkan  menurut  nilai-nilai etik  yang  hidup.  Contoh  konkret  ini, tentunya  memberikan  pengertian  bahwa aliran  pikiran  positivisme  tidak  selalu memberikan  keadilan.  Bisa  dibayangkan, bagaimana  nasib  terdakwa  dalam  perkara itu,  jika  hakim  tidak  mempunyai  semangat hukum  progresif,  maka  terdakwa  akan mendapat  hukuman  sesuai  dengan  undang- undang,  sementara  ia  sudah  menjalankan tugasnya dengan baik memberikan pelayanan  umum,  dengan  mendasarkan  diri pada  nilai-nilai  etik,  tidak  ada  maksud  dan mendapat  keuntungan  pribadi  serta  negara tidak  dirugikan.  Kalau  ini  terjadi,  pasti terdakwa  menjadi  korban  dari  aliran positivisme,  yang  berarti  “manusia  untuk kepentingan  hukum”,  bukan  “hukum  untuk manusia”.  Hakim  dalam  pandangan  hukum progresif  tidak  boleh  (mutlak)  terikat  pada struktur rasional, prosedur dalam berhadapan dengan perkara konkret, sehingga  dalam  menangani  perkara  lebih pada keadilan (Zulfadli, 2016).
Namun  sangat  disayangkan,  dengan terbitnya  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2004  tentang  Perubahan  Undang-Undang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia,  Tahun  2004 Nomor  8),  asas-asas  umum  pemerintahan yang  baik,  yang  sudah  menjadi  nilai-nilai etik  yang  berkembang  dan  dilaksanakan dengan  baik  oleh  peradilan,  dipaksakan dikukuhkan  sebagai  asas  hukum  yang
tertulis. Walaupun dimaksud untuk menjamin  kepastian  hukum,  tetapi  justru menjadikan  nilai-nilai  etik  itu  dimaknai sebagai  nilai  yang  “statis”.  Pembentuk undang-undang  telah  melakukan  kesalahan yang  besar,  karena  nilai-nilai  etik  itu berkembang  terus  menurut  tempat  dan waktunya,  sehingga  sifatnya  “dinamis”. Undang-Undang  yang  mempunyai  sifat statis,  justru  membelenggu  nilai-nilai  etik yang  hidup,  yang  bersifat  dinamis.  Apakah ini  yang  dinamakan  arogansi  legislatif? Inilah  pentingnya  yang  terhormat  legislator diberikan  pencerahan  hukum  progresif. Meskipun kewenangannya membuat undang-undang,  tetapi  mempunyai  peran dalam  memberikan  perlindungan  hukum bagi masyarakat. Undang-undang yang tidak responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat, menjadikan perlindungan hukum masyarakat  tidak  terwujud,  melainkan  akan menimbulkan ancaman atau ketidaktertiban. Perlindungan  hukum  itu  hakekatnya  juga pelayanan  publik.  Lebih  baik  tidak  diatur undang-undang,  jika  materi  muatannya justru  menimbulkan  kemacetan  pelananan publik.  Hal  ini  sesuai  temuan,  bahwa penggunaan  paradigma  positivisme  dalam hukum  modern  ternyata  juga  banyak menimbulkan kekakuan-kekakuan sedemikian rupa sehingga pencarian kebenaran (searching  for  the  truth) dan keadilan (searching  for  justice) tidak tercapai  karena  terhalang  oleh  tembok- tembok prosedural (Samekto, 2017).  Dalam pada  itu  jabatan  administrasi  negara  telah diberi kewenangan diskresi yakni kebebasan bertindak  atas  inisiatif  sendiri  untuk memberikan  pelayanan  umum,  memiliki urgensi dalam mengatasi kekakuan- kekakuan  itu.  Jadi  ukuran  keberhasilan pembangunan  hukum  tidak  boleh  hanya menggunakan  tolok  ukur  kuantitas  produk undang-undang, melainkan juga kemampuan administrasi  negara  dalam  menggunakan hukum.
Kembali pada batasan agar kewenangan diskresi  dilaksanakan  untuk  penanganan persoalan  yang  bersifat  mendesak  atau segera. Sulit bagi administrasi negara untuk
menemukan  kriterianya. “Staatnoodrecht” sebagaimana  dipahami  dalam  hukum  dan praktek ketatanegaraan, tidak dapat dijadikan  kriteria,  karena  mengenai  hal  ini hanya  diperuntukkan  bagi  presiden  (di Indonesia).  Sedang  untuk  menteri  atau administrasi  negara  dibawahnya  tidak mempunyai  kewenangan  untuk  menyatakan darurat.  Ukuran  yang  baik,  adalah  ukuran yang  tidak  mengurangi  arti  kepentingan publik, yang dapat dipertanggungjawabakan menurut  nilai-nilai  etik,  maka  setidak- tidaknya  meliputi:  (a)  Keputusan  tersebut, materi  muatannya  menyangkut  kepentingan publik,  terutamanya  yang  dapat  dijadikan sarana  untuk  mewujudkan  tujuan  negara, yakni  kesejahteraan  rakyat;  (b)  Keputusan tersebut,  jika  ditunda  penerbitannya  akan mengurangi  manfaat  sesuai  dengan  tujuan dari  keputusan  yang  hendak  diterbitkan; (c) Keputusan  tersebut,  jika  tidak  segera diterbitkan akan menimbulkan kerugian atau menambah  persoalan  yang  lebih  besar, sehingga  kemungkinan  lebih  sulit  dalam penanganannya  dikemudian hari; (d) Persoalan  yang  hendak  diselesaikan,  diluar dugaan  sebelumnya  sehingga  tidak  menjadi agenda produk legislatif.
Tolok  ukur  ini,  dalam  situasi  tertentu dapat  menjembatani  kepentingan  hukum progresif,  dan  paham  positivistik,  sehingga dengan  kewenangan  diskresi  yang  dimiliki oleh  administrasi  negara,  memberikan peluang untuk menggunakan hukum progresif.  Di  satu  sisi  menghendaki pemberdayaan  hukum  progresif,  sedang dilain  sisi  ada  semacam  komitmen  untuk tidak  melampaui  lembaga  legislatif.  Dalam perjuangan  gerakan  hukum  progresif,  tidak sama  sekali  meniadakan  hukum  positif. Dalam konsep hukum administrasi, tindakan pemerintah  ( bestuurhandeling) merupakan perbuatan pemerintah untuk dapat
menjalankan  fungsinya,  yang  tidak  terbatas menjalankan  undang-undang,  tetapi  yang lebih penting
menyelenggarakan “ bestuurzorg ” (kesejahteraan umum).
Dalam  perkembangan  yang  terakhir, kewenangan  diskresi  telah  mendapat pengukuhannya oleh Undang-Undang
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.2, April 2020, Halaman 148-159
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, sekarang ini tidak ada alasan bagi  administrasi  negara  tidak  mempunyai keberanian menggunakan kewenangan dikresi,  sehingga  peluang  sikap  tindak administrasi  negara  akan  lebih  besar  untuk menerbitkan  peraturan  kebijakan,  yang berarti  aktivitas  melakukan  pemberdayaan hukum  progresif  semakin  terbuka  dan dinamis.

## D. Simpulan
Penggunaan kewenangan diskresi sangat  tergantung  dari  semangat  hukum progresif yang mengalir pada diri administrasi  negara.    Oleh  karena  itu, kewenangan  diskresi  dapat  dikatakan sebagai  cara  berhukum  bagi  administrasi negara  dalam  menjalankan  tugas-tugas pelayanan  publik,  untuk  tidak  selalu bergantung  pada  ketersediaan  undang- undang  yang  mengatur.  Faktor  kepekaan terhadap  kebutuhan  masyarakat  dan  prinsip hukum  untuk  manusia,  senantiasa  menjadi landasan dalam menjalankan tugas-tugasnya itu,  dengan  menggunakan  kewenangan diskresi.    Hukum  tidak  lagi  dipandang sebagai  sesuatu  yang  “statis”,  namun bersifat  “dinamis”,  sehingga  progresivitas dalam  hal  ini  menjadi  lebih  bermakna  dari pada menuruti kepentingan
yang menghendaki “status  quo”. Penggunaan kebebasan dalam bertindak bagi administrasi negara, sekaligus
mengandung pertanggungjawaban hukum, yang berkaitan dengan  nilai-nilai  etik  yang  hidup  dan berkembang  dalam  hukum  administrasi negara.  Meskipun  sekarang  perwujudannya belum  maksimal,  tetapi  melihat  dari  tugas- tugas  yang  wajib  dilaksanakan  oleh administrasi negara yang semakin kompleks, memberikan prospek baik bagi pengembangannya dimasa mendatang,
sepanjang  semangat  hukum progresif dapat dialirkan  pada  pikiran-pikiran  untuk  selalu dapat  memenuhi  kebutuhan  pelayanan publik, terlepas ada tidaknya undang-undang yang mengaturnya. Tuntutan berpikir secara holistik,  maka  akan  memandang  hukum dalam  bentuknya  yang  utuh,  tidak
terpenggal-penggal,  sehingga  menjadi  satu kesatuan  dengan  kehidupan  masyarakat. Pada  tataran  inilah,  kewenangan  diskresi akan  memperoleh  penerimaan  yang  baik, sebagai  peluang  bagi  administrasi  negara dapat  menjalankan  tugas-tugasnya  dengan baik,  dengan  tidak  menunggu  terbitnya undang-undang, sehingga merupakan peluang pemberdayaan hukum progresif.

## DAFTAR PUSTAKA
Aaron  J,  T.  (1964). The  Control  of  Policy Discretion . Charles C Thomas Co.
Dworkin,  R.  (2012). Law’s  Empire .  The Belknap Press of Harvard.
Heuken,  A.  (1981). Kamus  Jerman- Indonesia . Ghalia Indonesia.
Kurniawati,  Y.  (2016).  Penggunaaan
Kewenangan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum (The Use of  Discretion  in  The  Formation  of  a Legal Produk). Jurnal Legislasi Indonesia , 3 (1), 53–62.
Pratiwi..[et.al].  (2016). Azas-Azas  Umum Pemerintahan  Yang  Baik  (AUPB) Hukum  Administrasi  Negara .  Judicial Sector  Support  Program,  Center  for International  Legal  Cooperation  (CLC) with  The  Indonesian  Institute  for Independent.
Rahardjo,  S.  (2005).  Hukum  progresif: hukum  yang  membebaskan. Jurnal Hukum Progresif , 1 (1), 3–5.
Rahardjo,  S.  (2011). Satjipto  Rahardjo  dan Hukum  Progresif:  Urgensi  dan  Kritik . Epistema Institute.
Rahardjo, S. (2016). Ilmu Hukum Di Tengah Arus  Perubahan (S.  Rachmat  (ed.)). Surya Pena Gemilang.
Rhiti, H. (2016). Landasan Filosofis Hukum Progresif. Jurnal Justitia Et Pax , 32 (1).
Ridwan.  (2009).  Memunculkan  Karakter Ukum Progresif Dari Asas-Asas Hukum
Pemerintahan Yang Baik Solusi
Pencarian  Dan  Penemuan  Keadilan
Substantif. Jurnal  Pro  Justitia , 27 (1),
72–73.
Samekto,  F.  A.  (2017).  Effec  of  Positivism in  Clinical  Legal  Education. Jurnal Pendecta , 12 (1), 203–207.
Siallagan,  H.  (2016).  Penerapan  Prinsip Negara  Hukum  Di  Indonesia. Jurnal Sosiohumaniora , 18 (2), 131–137.
Sukananda,  S.  (2018).  Pendekatan  Teori Hukum  Progresif  Dalam  Menjawab Kesenjangan  Hukum  (Legal  Gap)  Di Indonesia. Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah , 1 (3), 135–158.
Ulfa,  M.  .  [et.  al.  (2017).  Penghentian
Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana. Mimbar Hukum , 29 (1).
Usman,  A.  (2019). Peran  Mahkamah Konstitusi Dalam Membangun Peradaban dan Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Konstitusional, Bunga Rampai Memperkuat  Peradaban  Hukum  dan Ketatanegraan Indonesia, Sekjen Komisi  Yudisial .  Komisi  Yudisial Republik Indonesia.
Wijaya.  (2017). Laporan  Hasil  Penelitian, Hubungan Fungsional Antara Beleidsregels dengan Rechtsvacuum . Zulfadli,  M.  .  [et.  al.  (2016).  Penegakan Hukum Yang Responsif dan Berkeadilan Sebagai Instrumen
Perubahan  Sosial  Untuk  Membentuk Karakter Bangsa. Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial  Membentuk  Karakter  Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global .