TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN HORISONTAL ANTARA PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENERBITAN SP-3 DI TINGKAT

## PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN
Raodiah
Universitas Sawerigading Makassar
Email: raodiah@gmail.com

## Abstract
Horizontal  coordination  does  not  occur  in  a  harmonious  relationship between  investigators  and  public  prosecutors  due  to  the  weak  quality  of  human resources  in  this  case  investigators  and  public  prosecutors  which  result  in differences in understanding of a case at hand. Then the legal action that can be carried  out  by  the  public  prosecutor  if  the  investigator  issues  SP-3  at  the investigation level is that the public prosecutor can conduct pretrial according to Article 80 of the Criminal Procedure Code by stating the reasons. Similarly, if the public prosecutor issues SP-3 at the prosecution level, the investigator can make a pretrial attempt in accordance with Article 80 of the Criminal Procedure Code. However,  from  the  results  of  research  on  the  Makassar  District  Court  data  on pretrial cases throughout 2003 to 2006 there were only 2 (two) pretrial cases filed in connection with SP-3.
Keywords: Supervision, SP-3

## Abstrak
Pelaksanaan  koordinasi  horisontal  tidak  terjadi  hubungan  yang  harmonis antara  penyidik  dan  penuntut  umum  akibat  lemahnya  kualitas  sumber  daya manusia  dalam  hal  ini  penyidik  dan  penuntut  umum  yang  mengakibatkan terjadinya  perbedaan  pemahaman  terhadap  suatu  perkara  yang  dihadapi. Kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut umum jika penyidik menerbitkan  SP-3  ditingkat  penyidikan  adalah  penuntut  umum  dapat  melakukan praperadilan  sesuai  Pasal  80  KUHAP  dengan  menyebutkan  alasan-alasannya. Demikian pula jika penuntut umum menerbitkan SP-3 di tingkat penuntutan maka penyidik  dapat  melakukan  upaya  praperadilan  sesuai  Pasal  80  KUHAP.  Akan tetapi  dari  hasil  penelitian  terhadap  data  Pengadilan  Negeri  Makassar  terhadap perkara  praperadilan  sepanjang  Tahun  2003  s/d  Tahun  2006  hanya  terdapat  2 (dua) perkara praperadilan yang diajukan dalam hubungannya dengan SP-3. Kata Kunci: Pengawasan, SP-3

## PENDAHULUAN
iundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dengan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981,  maka  terpancanglah  tonggak sejarah  kemanusiaan  di  zaman  Orde  Baru,  yang  mencerminkan penegakan hukum  ( The  Rule of  Law) yang melindungi  hak-hak asasi  manusia di Indonesia. Hak asasi seseorang harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai harkat martabatnya. Disamping itu Hukum Acara Pidana juga memberikan harapan bagi diwujudkannya cita-cita dalam bidang hukum.
Selama  20  tahun  lebih  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  telah dilaksanakan, namun dalam kenyataannya sampai saat ini masih banyak hambatan serta  banyak  hal  yang  masih  mengganjal  dan  sering  dikeluhkan  oleh  berbagai pihak bahwa saat ini KUHAP belum mampu mewujudkan proses peradilan pidana di Indonesia yang dapat melindungi kepentingan penegakan hukum atau jaminan kepastian  hukum.  Implikasinya  maka  harapan  masyarakat  agar  membaiknya kondisi penegakan hukum di Indonesia masih tetap sebatas angan-angan.
Penyidik  yang  dianggap  sebagai  pilar  utama  penegakan  hukum  pidana dianggap  belum  profesional  dan  proposional  dalam  melaksanakan  penyidikan dalam  rangka  penegakan  hukum  pidana.  Menurut  Pasal  6  ayat  (1)  KUHAP, ditentukan sebagai penyidik adalah:
a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
b. Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus oleh undang-undang.
Penyidik  menurut  Pasal  7  KUHAP,  yang  diberi  wewenang  oleh  undang- undang  untuk  mengadakan  penghentian  penyidikan  adalah  penyidik  yang  masuk kategori  Pasal  6  ayat  (1)  butir  a  KUHAP,  sedangkan  penyidik  kategori  Pasal  6 ayat  (1)  butir  b  KUHAP  yakni  Pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu,  berada dibawah  koordinasi  dan  pengawasan  penyidik  Polri  (sesuai  Pasal  7  ayat  (2) KUHAP).  Dalam  hal  penyidik  menghentikan  penyidikan  suatu  perkara  pidana, maka secara hukum  haruslah mengeluarkan suatu penetapan  yang dikenal  istilah sehari-harinya  dalam  praktek  disingkat  SP-3  (Surat  Penghentian  Penyidikan Perkara)  dimana  penyidik  berkewajiban  memberitahukan  hal  tersebut  kepada penuntut  umum,  tersangka  atau  keluarganya.  Demikian  pula  dalam  tingkat penuntutan oleh pihak Kejaksaan, jika memandang bahwa perkara pidana tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk dihentikan penuntutannya, maka berdasarkan pasal  140  ayat  (2)  butir  a  KUHAP,  penuntut  umum  berwenang  untuk menghentikan penuntutan.
Walaupun  di  dalam  KUHAP  telah  diatur  tata  cara  melaksanakan  tugas, fungsi  dan  peranan  penyidik  serta  penuntut  umum,  namun  dalam  menjalankan
D
tugasnya  aparat  penegak  hukum  tidak  terlepas  dari  kemungkinan  untuk melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku.  Benturan  penafsiran  atau  pemahaman  tentang  ketentuan-ketentuan di  dalam KUHAP masih sering terjadi dan terkadang dapat  menyeret  perdebatan cukup  sengit  antara  komponen  penegak  hukum.  Munculnya  ego  sektoral  adanya pihak-pihak  yang  merasa  paling  berwenang  untuk  melakukan  penghentian penyidikan  terhadap  tindak  pidana  yang  terjadi  merupakan  salah  satu  penyebab akan  kurangnya  kepastian  hukum  dan  tentunya  sangat  merugikan  para  pencari keadilan.
Banyak  kasus  laporan  atau  pengaduan  yang  kemudian  tidak  jelas kelanjutannya,  “mengambang”  atau bahkan  ”diambangkan”. Misalnya  dengan dikeluarkannya  SP3  (Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan)  oleh  pihak Kepolisian. Banyaknya kasus yang tidak jelas kelanjutannya, “mengambang” atau “diambangkan”  tentu  menyulitkan  mekanisme  “penilaian  yurudis”  bilamana mengacu  pada  hukum  yang  ada,  yaitu  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  khususnya ketentuan  mengenai  Pra-peradilan  .  Karena  untuk  mem”pra-peradilan”  kan diperlukan  bukti  adanya  SP3  yang  dikeluarkan  pihak  kepolisian.  Yang  pasti, banyak  pihak  yang  kemudian  dirugikan  oleh  ketidakjelasan  kelanjutan penanganan  seperti  ini.  Pihak  yang  paling  dirugikan  adalah  pihak  korban  yang telah menderita “kerugian” tindak pidana.
Dimensi  pengawasan  dalam  kerangka  penegakan  hukum  memegang peranan  penting  terutama  dalam  mengukur  sejauhmana  seorang  penegak  hukum menjalankan  profesinya  berdasarkan  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Mekanisme pengawasan yang dipraktekkan saat ini kurang mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, hal ini tidak lain karena berbagai praktek-praktek menyimpang yang terjadi  dalam  pelaksanaan  proses  peradilan.   Merebaknya  praktek  tersebut  tidak lepas dari lemahnya sistem pengawasan yang ada selama ini.
Salah  satu  model  pengawasan  horizontal  yang  diakomodir  oleh  KUHAP adalah  lembaga  praperadilan.  Tujuan  utamanya  adalah  dalam  rangka  melindungi hak-hak asasi manusia dari kemungkinan timbulnya tindakan abuse of power dari aparat  penegak  hukum.  Lembaga  praperadilan  merupakan  mekanisme  kontrol yang  berfungsi  dan  berwenang  untuk  melakukan  pengawasan  bagaimana  aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana. Salah satunya adalah untuk  memutus  sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penghentian penuntutan. 1
1 Loeby Loeqman. 1990. Praperadilan di Indonesia , Jakarta, Ghalia Indonesia., Hal. 69
Sebagai salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang  tersangka  atau  terdakwa  dalam  proses  peradilan  pidana,  praperadilan merupakan  lembaga  baru  yang  sebelumnya  tidak  diatur  dalam  HIR,  lahir  dari pemikiran  untuk  mengadakan  tindakan  pengawasan  terhadap  aparat  penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak melakukan penyelewengan  atau  penyalahgunaan  wewenang,  sehingga  tidaklah  cukup  suatu pengawasan  yang  bersifat  intern  dalam  perangkat  aparat  itu  sendiri  (vertikal), namun  juga  dibutuhkan  suatu  pengawasan  silang  antara  sesama  aparat  penegak hukum (horizontal).
Berangkat dari gagasan awal seperti ini, terlihat pentingnya diadakan suatu pengawasan  atau  kontrol  terhadap  aparat  penegak  hukum  baik  ditingkat penyidikan  maupun  ditingkat  penuntutan.  Sebenarnya  secara  otomatis pengawasan  atau  kontrol  terhadap  tiap  aparat  penegak  hukum  (hakim,  jaksa, polisi)  telah  melekat  pada  lembaga  dimana  aparat  penegak  hukum  itu  bernaung. Hal  ini  dinamakan  pengawasan  secara  vertikal,  karena  dilakukan  secara berjenjang  oleh  atasan  penegak  hukum  masing-masing.  Namun,  pengawasan  ini dirasakan  tidak  cukup  kuat  karena  sangat  tergantung  dari  kesungguhan  dan kemauan internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkannya campur tangan dari pihak  luar.  Untuk  mengakomodasi  hal  ini  diperlukanlah  suatu  pengawasan horizontal di antara aparat penegak hukum.

## PEMBAHASAN
A. Analisis Hubungan Koordinasi Horisontal antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam hubungannya dengan Penuntutan
Penyidik dalam sistem peradilan pidana merupakan garda terdepan dalam mencegah  dan  menangani  tindak  pidana.  Oleh  karena  itu,  jika  penyidik memandang  dan  berpendapat  bahwa  perkara  pidana  tersebut  berdasar  dan beralasan hukum untuk di proses lebih lanjut ketingkat penuntutan, maka penyidik melimpahkan  perkara  pidana  tersebut  kepada  penuntut  umum,  sesuai  ketentuan Pasal 110 KUHAP, yaitu:
1. Dalam  hal  penyidik  telah  selesai  melakukan  penyidikan,  penyidik wajib  segera  menyerahkan  berkas  perkara  itu  kepada  penuntut umum.
2. Dalam  hal  penuntut  umum  berpendapat  bahwa  hasil  penyidikan tersebut  ternyata  masih  kurang  lengkap,  penuntut  umum  segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
3. Dalam  hal  penuntut  umum  mengembalikan  hasil  penyidikan  untuk dilengkapi,  penyidik  wajib  segera  melakukan  penyidikan  tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
4. Penyidikan  dianggap  telah  selesai  apabila  dalam  waktu  empat  belas hari  penuntut  umum  tidak  mengembalikan  hasil  penyidikan  atau apabila  sebelum  batas  waktu  tersebut  berakhir  telah  ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
Berdasarkan  kutipan  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  sekalipun  ada pemisahan  fungsi  dan  wewenang  secara  tegas  antara  penyidik  dan  penuntut umum,  namun  dalam  KUHAP  diatur  mekanisme  hubungan  koordinasi  antar aparat  penegak  hukum.  Hubungan  ini  merupakan  satu  kesatuan  sistem  dalam proses peradilan pidana.
Penjelasan  hasil  wawancara  diatas  menunjukkan  bahwa    penerapan  Pasal 110  KUHAP  tersebut  diatas,  sangat  erat  kaitannya  dengan  ketentuan  Pasal  138 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu:
1. Penuntut  umum  setelah  menerima  hasil  penyidikan  dari  penyidik segera  mempelajari  dan  menelitinya  dan  dalam  waktu  tujuh  hari wajib  memberitahukan  kepada  penyidik  apakah  hasil  penyidikan itu sudah lengkap atau belum. 2. Dalam  hal  hasil  penyidikan  ternyata  belum  lengkap,  penuntut umum  mengembalikan  berkas  perkara  kepada  penyidik  disertai petunjuk  tentang  hal  yang  harus  dilakukan  untuk  dilengkapi  dan dalam  waktu  empat  belas  hari  sejak  tanggal  penerimaan  berkas,
penyidik  harus  sudah  menyampaikan  kembali  berkas  perkara  itu kepada penunutut umum.
Konteks  ketentuan  Pasal  110  dan  138  KUHAP  diatas  merupakan  ruang lingkup  hubungan  koordinasi  antara  penyidik  dan  penuntut  umum  dalam prapenuntutan.  Hal  ini  juga  dikatakan  oleh  Imran  Yusuf,  Jaksa  Fungsional  pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Makassar (Wawancara tanggal 22 November 2006) bahwa hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sesuai  dengan  Pasal  110  KUHAP  dalam  hal  kegiatan  Prapenuntutan.  Bahwa berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik diserahkan kepada penuntut umum untuk  diteliti  apakah  berkas  perkara  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan materil  untu`k  dikatakan  berkas  perkara  tersebut  lengkap  dan  layak  untuk disidangkan  dipengadilan.  Lebih  jauh  beliau  mengatakan  dalam  hal  koordinasi tersebut dalam prakteknya ada yang bersifat formil dan non formil. Bersifat formil jika  berkas  perkara  hasil  penyidikan  dari  penyidik  yang  diserahkan  kepada penuntut umum sesuai Pasal 110 ayat (1) setelah dinyatakan belum lengkap oleh
penuntut umum dikembalikan secara resmi oleh penuntut umum dengan surat P18 dan  P19.  Sementara  secara  non  formil  yaitu  dalam  hal  penyidik  melakukan penyidikan, secara aktif melakukan koordinasi dengan penuntut umum mengenai hasil  penyidikannya  sehingga  berkas  perkara  tersebut  walaupun  belum  selesai namun  telah  didiskusikan  bersama  dengan  penuntut  umum  dengan  harapan  hasil penyidikannya  bisa  langsung  sempurna  dan  lengkap.  Pada  prinsipnya  koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dimulai ketika:
1. Dimulainya  penyidikan  dan  kewajiban  pemberitahuan  kepada penuntut  umum  (Pasal  109  ayat  (1)  KUHAP).  Secara  normatif upaya  koordinasi  antara    penyidik  dan  penuntut  umum  khusus dalam  konteks  penerimaan  surat  pemberitahuan  dimulainya penyidikan  (SPDP)  juga  dapat  dilihat  dalam  Surat  Edaran
Kejaksaan  Agung  RI  Nomor  B  401/E/9/93  yang  menyatakan bahwa:
Sejak  dikeluarkannya  P-16,  Jaksa  Penuntut  Umum  yang bersangkutan  secara  aktif  membina  koordinasi  dan kerjasama  positif  dengan  penyidik  melalui  Forum Konsultasi  Penyidik  dan  Penuntut  Umum.  Forum  tersebut digunakan secara optimal untuk memberikan bimbingan/arahan  kepada  penyidik,  dengan  maksud  agar kegiatan  penyidikan  mampu  menyajikan  segala  data  dan fakta  yang  diperlukan  bagi  kepentingan  penuntutan  dan bolak-baliknya berkas perkara dapat dihindarkan. 2. Perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyelesaian penyidikan (Pasal 24 ayat (2) KUHAP).
3. Penghentian  penyidikan  yang  diberitahukan  kepada  penuntut umum (Pasal 102 ayat (2) KUHAP).
4. Penyerahan  berkas  perkara  hasil  penyidikan  kepada  penuntut umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
5. Penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam hal  berkas  perkara  dikembalikan  kepada  penyidik  karena  kurang lengkap (Pasal 138 ayat (2) KUHAP).
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  dasarnya  di dalam  KUHAP  diatur  mekanisme  yang  memungkinkan  terjadinya  pengawasan antar  komponen  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Hanya  saja  dalam  prakteknya masih  ditemukan  berbagai  kelemahan  dalam  pelaksanaan  tugas  prapenuntutan. Salah  satu  persoalannya  adalah  dalam  doktrin  belum  diperoleh  kesepakatan tentang pengertian tugas prapenuntutan. Hal ini disebabkan karena KUHAP tidak
memberikan  penjelasan  tentang  arti  dan  makna  istilah  tersebut.  Pada  umumnya para  pakar  mengartikan  tugas  prapenuntutan  sebagai  pelaksanaan  penelitian berkas perkara yang diterima dari penyidik dan pemberian petunjuk oleh penuntut umum  kepada  penyidik  guna  melengkapi  berkas  perkara  hasil  penyidikan. Dikaitkan  dengan  perkembangan  hukum  acara  pidana  dewasa  ini,  pengartian tersebut  dirasakan  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  realitas  pelaksanaan  tugas prapenuntutan.

## B. Analisis Upaya Hukum yang dapat Dilakukan oleh Penuntut Umum  jika Penyidik Menerbitkan Sp-3 Ditingkat Penyidikan
Sesuai  Pasal  109  ayat  (2)  KUHAP  dalam  hal  penyidik  menghentikan penyidikan haruslah memenuhi persyaratan dan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Karena tidak terdapatnya cukup bukti
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
3. Penyidikan  dihentikan  demi  hukum,  maka  penyidik  memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
Penghentian penyidikan menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah secara limitatif disebutkan alasan-alasan yang dapat dipergunakan oleh penyidik sebagai dasar  penghentian  penyidikannya  dan  salah  satu  alternatif  alasan  tersebut terpenuhi  maka  cukup  berdasar  dan  beralasan  hukum  bagi  penyidik  untuk menghentikan perkara pidana (Andi Abu Ayyub Saleh, 1998:146).
Sehubungan dengan penghentian penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP tersebut maka dapat dikatakan bahwa pasal tersebut mengatur tentang mekanisme  kontrol  kesamping  atau  kontrol  horizontal.  Dengan  pemberitahuan oleh  penyidik  telah  dimulai  penyidikan  kepada  penuntut  umum  dan  atau menghentikan  penyidikan  kepada  tersangka  atau  keluarganya  atau  memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pada umumnya.
Dengan  dihentikannya  penyidikan  maka  berarti  proses  pemeriksaan  atas perkara tersebut ditingkat penyidikan terhenti, dan apabila tersangka berada dalam tahanan maka harus dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan sementara. Dengan terbitnya  SP-3  ditingkat  penyidikan  maka  membawa  dampak  dan  konsekuensi yuridis  baik  untuk  kepentingan pelapor  (korban)  maupun terhadap diri tersangka atau  juga  terhadap  kepentingan  penuntut  umum,  dengan  demikian  ketiga kepentingan hukum tersebut harus dilindungi melalui upaya praperadilan.
C. Analisis  Upaya  Hukum  yang  dapat  Dilakukan  oleh  Penyidik  jika Penuntut Umum Menerbitkan Sp-3 Ditingkat Penuntutan.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  penuntut  umum menghentikan  penuntutan  perkara  dengan  alasan-alasan  secara  alternatif,  sesuai Pasal 140 ayat (2) butir a, b, c, d KUHAP yaitu:
a.  Dalam  hal  penuntut  umum  memutuskan  untuk  menghentikan penuntutan dengan alasan dan persyaratan:
1. Karena tidak terdapatnya cukup bukti, atau
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana,
atau 3. Perkara  ditutup  demi  hukum,  maka  penuntut  umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
b.   Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
c.  Turunan  surat  ketetapan  itu  wajib  disampaikan  kepada  tersangka  atau keluarga  atau  penasehat  hukum,  pejabat  rumah  tahanan  negara, penyidik dan hakim.
d.  Apabila  kemudian  ternyata  ada  alasan  baru,  penuntut  umum  dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.
Sebagai  perbandingan  bahwa  penuntut  umum  melakukan  tindakan penghentian  penuntutan  (sesuai  maksud  Pasal  140  ayat  (2)  huruf  a  KUHAP) adalah berbeda pengertian dan makna hukumnya dengan tindakan “mengenyampingkan penuntutan perkara karena alasan demi kepentingan umum”, hal  ini  dipertegas  dalam  penjelasan  Pasal  77  KUHAP  yang  menyatakan  bahwa yang  dimaksud  dengan  penghentian  penuntutan  tidak  termasuk  penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.
Terhadap  penghentian  penuntutan  suatu  perkara  pidana,  yang  cukup mendasar  dan  prinsipil  untuk  diketahui  adalah  persyaratan  penghentian penuntutan haruslah memenuhi alasan-alasan sebagai berikut:
a. Alasan karena tidak terdapatnya cukup bukti.
Untuk  menentukan  ukuran  pembuktian  suatu  perkara  pidana  haruslah berpedoman pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai alat bukti yang sah menurut  undang-undang  yakni  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat, petunjuk  dan  keterangan  terdakwa.  Perkara  yang  tidak  mempunyai pembuktian  yang  cukup  sesuai  yang  tercantum  dalam  Pasal  184  ayat  (1) KUHAP,  dapat  mengakibatkan  perkaranya  yang  diajukan  ke  sidang pengadilan  diduga  keras  terdakwa  dibebaskan  oleh  hakim  atas  alasan
kesalahan  yang didakwakan tidak terbukti. Untuk menghindari keputusan pembebasan  yang  demikian  maka  lebih  berdasar  penuntut  umum menghentikan penuntutan.
b. Alasan peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. Persyaratan  dan  alasan  penghentian  penuntutan  bahwa  peristiwa  tersebut ternyata  bukan  merupakan  tindak  pidana  sama  halnya  pula  dengan pengehntian  penyidikan  yang  diatur  dalam  Pasal  109  ayat  (2)  KUHAP yakni  apa  yang  dituduhkan  kepada  terdakwa  bukan  merupakan  tindak pidana  kejahatan  atau  pelanggaran.  Artinya  setelah  penuntut  umum mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidik, dan berkesimpulan  bahwa  apa  yang  disangkakan  penyidik  terhadap  terdakwa bukan  merupakan  tindak  pidana  maka  penuntut  umum  lebih  berdasar menghentikan penuntutan.
c. Alasan penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum. Penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutp demi hukum ialah suatu tindak pidana yang terdakwanya oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan  atau  dakwaan,  dan  perkara  itu  sendiri  oleh  hukum  harus  ditutup atau  dihentikan  pemeriksaannya  pada  semua  tingkatan  pemeriksaan.  Hal ini didasarkan pada:
1. Atas  dasar  nebis  in  idem,  bahwa  tidak  boleh  menuntut  dan menghukum  seseorang  dua  kali  atas  dasar  tindak  pidana  yang  sama. Oleh karena itu apabila penuntut umum menerima berkas pemeriksaan dari  penyidik,  kemudian  dari  hasil  penelitian  ternyata  yang disangkakan  kepada  tersangka  adalah  peristiwa  pidana  yang  telah dituntut  dan  diputus  oleh  hakim  dalam  suatu  sidang  pengadilan  dan putusan  itu  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  maka  penuntut umum harus menutup pemeriksaan perkara demi hukum.
2. Atas dasar karena tersangka/terdakwa meninggal dunia. Apabila terdakwa meninggal dunia, dengan sendirinya menurut hukum menutup tindakan penuntutan. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang dianut  bahwa  suatu  perbuatan  tindak  pidana  hanya  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  seseorang  yang  melakukan  sendiri tindak  pidana  tersebut.  Sehingga  ketika  terpidana  meninggal  dunia maka  pertanggungjawaban  tidak  dapat  dipindahkan  kepada  keluarga atau ahli warisnya.
3. Atas dasar gugurnya hak untuk menuntut karena daluarsa/lewat waktu. Terhadap  perkara  yang  hendak  dituntut  oleh  penuntut  umum,  ternyata telah  kadaluarsa  atau  telah  lewat  waktu  masa  penuntutan  deliknya,
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  78  sampai  dengan  Pasal  80  KUHP. Masa tengang kedaluarsa yang disebut pada Pasal 78 KUHP, antara lain:
a) Sudah lewat  masa satu  tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan.
b) Sesudah  lewat  masa  enam  tahun  bagi  tindak  pidana  yang  dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun.
c) Sesudah  lewat  tenggang  dua  belas  tahun  bagi  semua  kejahatan yang  diancam  dengan  hukuman  pidana  penjara  lebih  dari  tiga tahun.

## PENUTUP
Dalam  pelaksanaan  koordinasi  horisontal  tidak  terjadi  hubungan  yang harmonis  antara  penyidik  dan  penuntut  umum  akibat  lemahnya  kualitas  sumber daya  manusia  dalam  hal  ini  penyidik  dan  penuntut  umum  yang  mengakibatkan terjadinya  perbedaan  pemahaman  terhadap  suatu  perkara  yang  dihadapi.  Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut umum jika penyidik menerbitkan SP-3 ditingkat penyidikan adalah penuntut umum dapat melakukan praperadilan sesuai Pasal  80  KUHAP  dengan  menyebutkan  alasan-alasannya.  Akan  tetapi  sepanjang Tahun  2003  s/d  Tahun  2006  penuntut  umum  tidak  pernah  melakukan  upaya hukum tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik jika penuntut umum  menerbitkan  SP-3  ditingkat  penuntutan  adalah  penyidik  juga  dapat mengajukan  praperadilan  sesuai  Pasal  80  KUHAP  dengan  menyebutkan  alasan- alasannya.  Akan  tetapi  sepanjang  Tahun  2003  s/d  2004  penyidik  tidak  pernah melakukan upaya hukum tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  H.  Zainal  Asikin.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum , Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Andi Hamzah. 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika.
Andi  Abu  Ayyub  Saleh.  1998. Penetapan  Penghentian  Penyidikan  Dan Penuntutan Perkara Pidana Dalam Hubungannya Dengan Praperadilan Dan  Hak-Hak  Tersangka  Menurut  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1981 . Thesis. Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya. Darwan Prints. 1984. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik , Jakarta, Jambatan.
Erni  Widhayanti.  1988. Hak-Hak  Tersangka/Terdakwa  Di  Dalam  KUHAP , Yogyakarta, Liberty.
G.W.  Bawengan.  1989. Penyidikan  Perkara  Pidana  Dan  Teknik  Interogasi , Jakarta, Pradnya Paramita.
Hari  Sasangka et.al. 1996. Penyidikan,  Penahanan,  Penuntutan  Dan  Peradilan , Surabaya. Dharma Surya Berlian.
Leden Marpaung. 1997. Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana , Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Lilik  Mulyadi.  1996. Hukum  Acara  Pidana  (Suatu  Tinjauan  Khusus  Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan) , Bandung, Citra Aditya Bakti.
Loeby Loeqman. 1990. Praperadilan di Indonesia , Jakarta, Ghalia Indonesia.
Muhammad  Ali.  1994. Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  Modern, Jakarta, Pustaka Amani.
M.  Yahya  Harahap.  2000. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP ; Penyidikan dan Penuntutan , Edisi Kedua, Jakarta. Sinar Grafika.
-----------------------.  2000. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP ; Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,    dan  Peninjauan Kembali , Edisi Kedua, Jakarta. Sinar Grafika.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum , Jakarta, Prenada Media.
Ratna  Nurul  Afiah.  1986. Praperadilan  dan  Ruang  Lingkupnya ,  Jakarta, Akademika Pressindo.