## Muhammad Yunus, Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 6  No. 3  (2023).  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com
Research Article

## Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Muhammad Yunus 1 , Sofyan Al Hakim 2 , Iwan Setiawan 3
1. Universitas Islam Bandung, yunus_rambe@yahoo.co.id
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sofyanalhakim@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, iwansetiawan@uinsgd.ac.id
Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY  License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 ).
Received :  April 18, 2023 Revised :  May 20, 2023 Accepted :  June, 16 2023 Available online    :   July 04, 2023
How  to  Cite:    Muhammad  Yunus,  Sofyan  Al  Hakim  and  Iwan  Setiawan  (2023)  “Philosophical  Analysis  of Multi-Contract Terminology Perspective of Sharia Economic Law”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 6(3), pp. 484–500. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.715.

## Philosophical Analysis of Multi-Contract Terminology Perspective of Sharia Economic Law
Abstract. This  research  aims  to  examine  philosophically  the  existence  of  al-'Uqûd  al-Murakkabah (multiple contracts). The search is concentrated on the opinions of fuqaha and muhadisin, as well as its application  in  Islamic  Financial  Institutions.  This  study  is  urgent,  because  in  the  form  of  a  single contract  is  not  able  to  respond  to  contemporary  financial  transactions  that  are  always  moving  and affected by the financial industry both nationally, regionally and internationally. By using qualitative methods and literature, this study concludes that, first, the contemporary fiqh muamalah view of the hadiths related to the  hybrid contract  model  leads to the wording of the prohibition of  bai'ataini  fi bai'atin  (two trades  in one trade),  Second, the construction of the  hybrid contract  model  in  Islamic

## Muhammad Yunus, Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
banks  is aimed at the construction of al-'Uqûd al-Mutaqâbilah  (dependent or conditional contract), which is implemented in the Bank Guarantee (BG), and al-'Uqûd al-Mujtami'ah.

## Keywords: Islamic Financial Institutions, Multi-contract
Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara filosofis mengenai eksistensi  al-'Uqûd al-Murakkabah (multi akad).  Penelusuran  dikonsentrasikan  pada  pendapat  para  fuqaha  dan  muhadisin,  serta  penerapannya  pada Lembaga  Keuangan  Syariah.  Telaah  ini  mendesak,  sebab  dalam  bentuk  akad  tunggal  tidak  mampu  merespon transaksi  keuangan  kontemporer  yang  selalu  bergerak  dan  terpengaruh  oleh  industri  keuangan  baik  secara nasional, regional maupun internasional. Dengan menggunakan metode kualitatif dan kepustakaan, penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, pandangan fiqh muamalah kontemporer terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan model hybrid contract mengarah pada redaksi tentang larangan bai'ataini fi bai'atin (dua jual beli dalam satu jual beli), larangan syaqataini fi syaqatin atau dua akad dalam satu transaksi dan larangan bay' dan salaf (akad jual beli dan pemesanan barang), Kedua, konstruksi model hybrid contract pada bank syariah ditujukan pada konstruksi  al-'Uqûd  al-Mutaqâbilah  (akad  bergantung  atau  bersyarat),  yang  diimplementasikan  pada  Bank Garansi (BG), dan al-'Uqûd al-Mujtami'ah.
Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Multiakad

## PENDAHULUAN
Fiqih  Islam  telah  menegaskan  bahwa  bunga  sebagai  instrumen  profit  pada lembaga  keuangan  hukumnya  riba  yang  diharamkan.  Akad  muamalah  menempati tempat tersebut sebagai mekanisme dan instrumen pengganti dalam memperoleh profit pada  lembaga  keuangan  syariah.  Epistemologi  migrasi  akad  muamalah  yang  semula individual menjadi institusional karena diadopsi dan diadaptasi oleh lembaga keuangan memunculkan kerumitan tersendiri yang dihadapi oleh praktisi lembaga keuangan.
Keruwetan  di  atas  semakin  ketara  di  era  transkasi  keuangan  modern  yang semakin kompleks, karena dibutuhkan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad, yang kemudian dikenal dengan istilah  hybrid  contract  (Inggirs)  atau  al-‘uqûd  al-murakkabah  (Arab)  atau  multiakad (Indonesia). Bentuk  akad  tunggal  sudah  tidak  mampu  merespon  transaksi  keuangan kontemporer  yang  selalu  bergerak  dan  terpengaruh  oleh  industri  keuangan  baik nasional, regional maupun internasional.
Mabid  Al-Jarhi,  menegaskan  bahwa  integrasi  akad  di  zaman  sekarang  adalah sebuah  keniscayaan.  Namun persoalan yang dihadapi adalah, literatur ekonomi  syariah yang ada di Indonesia, khususnya, sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (two in one). Padahal, larangan two in one hanya mengenai tiga kasus saja yang disebutkan dalam hadis yang berkaitan dengan larangan penggunaan hybrid contract. Ketiga kasus yang disebutkan dalam hadis itu berisi tentang tiga larangan, yaitu (1) larangan  bai’ataini fi bai’atin; (2), larangan shafqataini fi shafqatin, dan (3) larangan bay’ dan salaf (Agustianto, t.t.).
Semua  hadits  senantiasa  dijadikan  rujukan  para  ahli,  konsultan  dan  banker syariah tentang  larangan akad  two in  one dalam  satu transaksi. Namun, larangan itu hanya  berlaku  pada  kasus-kasus  tertentu.  Bahkan  hadits  pertama  (bai’ataini  fi bai’atin) dan kedua (shafqataini fi shafqatin) maknanya sama, meski redaksinya berbeda. Maksud  Hadis  shafqataini  fi  shafqatin  adalah  bay’ataini  fi  bay’atin.  Two  in  one  tidak  boleh

## Muhammad Yunus, Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak pas konteksnya. Sayangnya, larangan tersebut digenerasilisasi untuk semua kontrak, sehingga setiap kontrak yang mengandung dua akad atau lebih dipandang bertentangan dengan syariah.
Maka  diperlukan  penghampiran  ilmu  mushthalah  hadis  dan  sejumlah  kitab syarah  hadis  yang  digunakan  sebagai  rujukan konfirmatif,  sehingga  makna  narasi (matan)  hadits  bisa  mengungkap  jawaban  yang  valid.  Upaya  ini  sebagai  penelusuran konstruksi  multiakad  yang  diperbolehkan,  dan  pengembangannya  di  lembaga keuangan syariah tidak dianggap bertentangan dengan sumber otoritatif (hadis).
Penggunaan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Abdullâh  bin  Muhammad  bin Abdullâh  al-‘Imrâni  (2006),  Nazîh  Hammâd  (2005),  ‘Alauddin  Za’tary  (2008),  dan Sulaiman  Aba  al-Khoil  (t.t),  penulis  akan  mengupas  tentang  hybrid  contract  (al-‘uqûd  al- murakkabah  atau  multiakad).  Abdullâh  bin  Muhammad  bin  Abdullâh  al-‘Imrâni, diadaptasi  dari  disertasi  doktoralnya  menjadi  salah  satu  karya  pioneer  yang  mengkaji tentang  al-‘uqud  al-murakkabah,  mengeksplorasi  tentang  al-‘uqud  al-murakkabah dengan  pendekatan  fiqh  dan  penerapannya  dalam  fiqh  kontemporer.  Menurutnya, mayoritas  ulama  Hanafiyah,  sebagian pendapat  ulama  Malikiyah,  ulama  Syafi’iyah, dan  Hanbaliyah  berpendapat  bahwa  hukum  hybrid  contract  adalah  sah  dan diperbolehkan  menurut  syariat  Islam.  Ulama  yang  membolehkan  beralasan  bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak  ada  dalil  hukum  yang  mengharamkan  atau  membatalkannya.  Kecuali menggabungkan  dua  akad  yang  menimbulkan  riba  atau  menyerupai  riba,  seperti menggabungkan  qardh  dengan  akad  yang  lain,  karena  adanya  larangan  hadis menggabungkan jual beli dan qardh. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi.
Nazîh  Hammâd  mengemukakan  bahwa  hukum  dasar  dalam  syara’  adalah bolehnya melakukan transaksi  hybrid contract, selama  setiap  akad  yang  membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil  yang  melarang,  maka dalil  itu  tidak diberlakukan secara  umum,  tetapi mengecualikan  pada  kasus  yang  diharamkan  menurut  dalil  itu.  Karena  itu,  kasus  itu dikatakan  sebagai  pengecualian  atas  kaidah  umum  yang  berlaku  yaitu  mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.
Gagasan lainnya diungkapkan ‘Alauddin Za’tary, bahwa tidak ada larangan dalam syariah  tentang  penggabungan  dua  akad  dalam  satu  transaksi,  baik  akad  pertukaran (bisnis)  maupun  akad  tabarru’.  Hal  ini  berdasarkan  keumuman  dalil-dalil  yang memerintahkan untuk memenuhi (wafa) syarat-syarat dan akad-akad. Namun dalam tulisannya,  Za’tary  lebih  fokus  pada  perbandingan  masing-masing  akad  dan  tidak menampilkan konstruksi multiakad yang variatif.
Berkenaan  dengan  hal  itu,  Sulaiman  Aba  al-Khoil,  menuturkan  dalam mukadimahnya  bahwa  al-‘aqd  al-murakkab  merujuk  pada  tiga  karya  penting  yang dijadikan  rujukan  yaitu  Abdullâh  al-‘Imrâni,  Al-’Uqûd  al-Mâliyah  al-Murakkabah:  Dirâsah Fiqhiyyah Ta’shîliyah wa Tathbîqiyyah, Nazîh Hammâd, Al-’Uqûd al- Murakkabah fî al-Fiqh al- Islâmy, dan Hasan Syadzali, Ijtimâ‘ al-‘Uqûd al- Mukhtalifah fi ‘aqd wâhid. Pendekatan fiqh mendominasi  pembahasan  dalam  tulisan  ini.  Nuansa  perbandingan  madzhab  fiqh dengan kombinasi kutipan dari sumber otoritatif pun digunakan. Jika dibandingkan

## Muhammad Yunus, Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
dengan tiga literatur pendahulunya, tulisan Sulaiman  seringkali merujuk pada dua tulisan tersebut.
Di  samping  teori  multi  akad,  digunakan  juga  teori  tentang  instrumen,  yang digunakan  dalam  sistem  keuangan  syariah ditransformasikan  dari  model  akad-akad muamalah  yang  dimodifikasi sebagai  pengganti  instrumen  yang  digunakan  dalam sistem keuangan konvensional, yaitu bunga. Dalam istilah lembaga keuangan, instrumen berkonotasi  pada  alat  sebagai  perantara  yang  mengikat  antara  lembaga  keuangan  dan nasabah  berkaitan  dengan  hak  (reward)  dan  kewajiban  (obligation)  keuangannya  (A. Abdurrachman, 1991: 543; Winardi, 1996: 263).
Instrumental dalam hal ini, dapat disandingkan dengan model akad muamalah yang  diadopsi dan  diadaptasi  (ditransformasikan)  ke dalam  sistem  keuangan  syariah. Sehingga  istilah  instrumen  pada  akhirnya  identik  dengan  produk-produk  yang dipasarkan oleh  lembaga  keuangan  konvensional dalam  menjalankan  bisnisnya, seperti pada  bank,  untuk  menggaet  pangsa  pasar  pelajar,  bank  mengeluarkan  produk tabungan pendidikan sebagai instrumen diversifikasi, dan sebagainya. Dengan demikian dapat disejajarkan antara instrumen (produk yang berbasis bunga) yang digunakan oleh lembaga  keuangan  konvensional  dan  akad  muamalah  yang  mendasari  lembaga keuangan syariah.

## METODE PENELITIAN
Kajian ini termasuk jenis penelitian kualitatif  dan kepustakaan dengan fokus kajian  pada pandangan  fiqh  muamalah  terhadap  hadis  yang  berhubungan  dengan hybrid contract model dan konstruksi hybrid contract model dalam lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah produk bank syariah yang menggunakan kombinasi akad (Lexy J Moleong, 2006 : 2-6). Sumber data primer didapat dari metode kepustakaan untuk menjawab filosofi hybrid contract model dalam hadis dan fiqh muamalah. Sumber data primer juga diperoleh dengan metode wawancara dan observasi untuk menjawab konstruksi hybrid contract model dalam lembaga keuangan  syariah,  khususnya  bank  syariah.  Wawancara  dan  observasi  dilakukan  pada bank syariah di wilayah eks-Karesidenan  Pekalongan,  meliputi  Bank  BNI  Syariah,  Bank Mandiri  Syariah  dan  Bank Muamalat.  Purposive  representative  sample  digunakan  untuk mendukung  metode  wawancara  dengan  alasan  kompetensi  fungsionaris  bank  yang bersedia dan mampu memberikan informasi untuk penelitian ini.
Sumber data sekunder didapat melalui survey literatur dokumentatif, seperti buku,  jurnal,  publikasi  internet,  baik  internal  lembaga  keuangan  syariah  (leafleat, laporan  dan  sebagainya),  maupun  eksternal  sebagai  bahan  bacaan.  Oleh  karena penelitian  ini  merupakan penelitian  pustaka  yang  ditunjang  dengan  informasi  dari pihak-pihak  yang  kompeten  di  bidangnya,  maka  analisis  diawali  dengan  metode analisis  teks  hadis  dan  pandangan  ulama  fiqh  muamalah  (filosofis).  Kemudian melakukan  sinkronisasi  pandangan  filosofis  dengan  penerapannya  pada  lembaga keuangan syariah, sehingga ditemukan celah sintesis dengan menghadapkan sisi filosofis (ideal) dengan sisi ralitas (senyatanya) yang diadopsi oleh lembaga keuangan syariah.

## Muhammad Yunus, Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Akad Muamalah dan Implementasinya di Bank Syariah
Term akad dalam fiqih Islam, dinamakan  perjanjian dalam bahasa  Indonesia, lalu  disebut  contract  dalam  bahasa  Inggris.  Terminologi  akad  diadopsi  dari  kata  al-‘aqd berasal  dari  kata  ‘aqada-ya’qidu-‘aqdan,  jamaknya adalah  al-‘uqúd.  Secara  bahasa  al-‘aqd bermakna al-rabth (ikatan), al-syadd (pengencangan), al-taqwiyah (penguatan). Jika dikatakan ‘aqada  al-habl  (mengikat  tali),  maksudnya  adalah  mengikat  tali  satu  dengan  yang  lain, mengencangkan  dan  menguatkan  ikatannya.  Al-‘aqd  juga  bisa  bermakna  al-‘ahd  (janji) atau al-mitsáq (perjanjian). Adapun al-‘uqdah (jamaknya al- ‘uqád) adalah obyek ikatan atau sebutan  untuk  sesuatu  yang  diikat  (Al-  Minawi,  1410  :  68;  Al-Syaukani,  1964  :  4).  Pada awalnya kata ‘aqada digunakan untuk benda padat seperti tali dan bangunan, namun kemudian dengan majaz isti’arah kata ini juga diterapkan untuk selainnya seperti ‘aqd al- bay’ (akad jual beli), ‘aqd al-‘ahd (akad perjanjian), ‘aqd al- nikáh (akad nikah). Dalam konteks ini, ‘aqada dimaknai sebagai ilzám (pengharusan), dan iltizám (komitmen) atau irtibáth (pertautan) (Al- Minawi, 1410 : 68).
Makna al-'aqd secara bahasa ditransformasikan secara syar’i menjadi irtibáth al-ijab bi al-qabúl (keterikatan atau pertautan ijab dengan kabul), seperti akad jual beli,  akan nikah, dan sebagainya. Dalam buku qawá’id al-fiqh, al-'aqd, menurut fuqaha adalah keterikatan bagian-bagian  tasharuf  secara  syar’i  dengan  ijab  dan  kabul;  atau  al-'aqd  merupakan keterikatan  atau  komitmen  dua  pihak  yang  berakad  dan  kesengajaan  keduanya  atas suatu  perkara  (Al-Zarkasyi,  1405:  397).  Dengan  demikian,  al-'aqd  merupakan  ungkapan mengenai keterikatan ijab dan kabul (‘ibárah ‘an irtibáth al-ijáb wa al-qabúl) (al-Burkati, 1407: 383).
Sebagai  sebuah  istilah  yang  sering  disebut  dalam  hukum  Islam,  akad (perjanjian) merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad” Basya (1983: 49). Definisi  tersebut yang  disimpulkan  oleh  Syamsul  Anwar  (2007:  68)  sebagai  definisi yang komprehensif. Sehingga didefinisikan bahwa akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai  pernyataan  kehendak  dua  pihak  atau lebih  untuk  melahirkan  suatu  akibat hukum pada objeknya.
Kedua  definisi  terakhir  memperlihatkan  bahwa,  pertama,  akad  merupakan keterkaitan atau pertemuan  ijab dan  kabul yang  berakibat  timbulnya akibat  hukum. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak, karena akad adalah pertemuan ijab yang  merepresentasikan  kehendak  dari  satu  pihak  dan  kabul  yang  menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah melahirkan suatu akibat hukum.
Tujuan akad dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu :  pemindahan  milik dengan imbalan  ataupun  tanpa  imbalan  (at-tamlík),  melakukan  pekerjaan  (al-‘amal),  melakukan persekutuan  (al-isytirák), melakukan pendelegasian (al-tafwídh), melakukan penjaminan (al- tautsíq).
Dalam pelaksanaan akad, harus memenuhi empat unsur, yang masing-masing mempunyai syarat, yaitu: Subyek akad (para pihak pembuat akad atau al-‘áqidain). Subyek akad harus memiliki 2 syarat: (1) berbilang pihak, dan (2) memiliki tingkat kecakapan hukum, disebut  tamyiz, yang  dikenal dengan  al-ahliyyah  (kelayakan), yaitu  kelayakan seseorang  untuk  menerima  hukum  dan  bertindak  hukum,  atau  sebagai  kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakan secara

## Muhammad Yunus, Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
hukum Syariah (Wahbah al-Zuhaili, 1989 : 116; Abdul Wahab Khallaf, 1968 : 136).

## Pernyataan kehendak para pihak (shighat al-’aqd)
Pernyataan  kehendak  para  pihak  sering  disebut  dengan shighat  al-‘aqd  yang terdiri  dari  ijab  dan  kabul.  Ijab  dan  kabul  ini  merepresentasikan  perizinan  (ridha, persetujuan). Syarat  shighat al- ‘aqd yaitu (1) adanya persesuaian ijab dan kabul yang menandai  adanya  persesuaian  kehendak  sehingga  terwujud  kata  sepakat,  dan  (2) persesuaian kehendak (kata sepakat) itu dicapai dalam satu majelis.

## Objek akad (mahal al-‘aqd)
Objek  akad  adalah  suatu  hal  yang  karenanya  akad  dibuat  dan  berlaku  akibat- akibat  hukum  akad.  Objek  akad  dapat  berupa  benda, manfaat  benda,  jasa  atau pekerjaan, atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah, dengan syarat : (1) objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, (2) objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek akad dapat ditransaksikan menurut syara’ (Al- Sanhuri, 1956 : 36)

## Tujuan akad (maudhu’ al-‘aqd)
Tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Tujuan ini merupakan  akibat  hukum  yang  timbul  dari  sebuah  perjanjian.  Ia  merupakan  akibat hukum pokok yang menjadi maksud dan tujuan yang hendak direalisasikan oleh para pihak  melalui akad.  Implementasi  akad  muamalah  di  bank  syariah  disederhanakan dengan  perumusan  persesuaian  karakteristik  yang  dibangun  dengan  memetakan penyebaran akad-akad muamalah dalam produk-produk sudah berlaku pada lembaga keuangan  konvensional.  Mudahnya,  agar  produk  tersebut  dinyatakan  halal  dan  sesuai syariah, harus ada mekanisme yang merubahnya, pilihan jatuh pada adopsi dan adaptasi akad muamalah dalam lembaga keuangan.

## Hybrid Contract Model (Model Multiakad)
Hybrid dalam bahasa Indonesia  disebut  dengan  hibrida  digunakan  pertama kali sebagai  istilah  bagi  hasil  persilangan  (hibridisasi  atau  pembastaran)  antara dua individu  dengan  geneotipe  berbeda.  Kata  hibrida  dalam  pengertian  ini  memiliki medan makna yang tumpang tindih dengan “bastar”, atau dalam bahasa sehari-hari disebut blaster.
Dalam perkembangan lebih lanjut, kata ini digunakan dalam beberapa istilah teknis dari disiplin ilmu yang berbeda:1) Hibrida, yang mengacu pada jenis kultivar tanaman  atau  strain  ternak,  2)  Hibrida,  yang  dipakai  dalam  bidang  automotif  (lihat artikel  teknologi  hibrida  [automotif ]),  3)  Hibrida,  yang  dipakai  dalam  bidang informatika (lihat artikel perangkat lunak hibrida), 4) Hibrida, untuk menunjukkan ragam  kesenian  yang  merupakan perpaduan  dari  dua  atau  lebih  ragam  kesenian standar (lihat artikel kesenian hibrida).
Karena itu, hybrid contract dimaknai secara harfiyah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara  hybrid  contract  dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah multiakad. Kata “multi” dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari  satu;  lebih  dari  dua;  (2)  berlipat  ganda  (Tim  Penyusun,  1996:  671).  Dengan

## Muhammad Yunus, Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
demikian, multiakad berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari           satu.
Sementara dalam istilah fikih, kata multiakad merupakan terjemahan dari kata Arab  yaitu  al-’uqûd  al-murakkabah  yang  berarti  akad ganda  (rangkap).  Al-’uqûd  al- murakkabah terdiri dari dua kata al-’uqûd (bentuk jamak dari ‘aqd) dan al-murakkabah. Kata ‘aqd sudah dijelaskan secara  khusus  pada  bagian  sebelumnya.  Sedangkan  kata  al- murakkabah  (murakkab)  secara  etimologi  berarti  al-jam’u,  yakni  mengumpulkan  atau menghimpun (Al-Tahânawi, tt.: 534). Kata  murakkab sendiri berasal dari kata rakkaba- yurakkibu-tarkiban  yang  mengandung  arti  meletakkan  sesuatu  pada  sesuatu  yang  lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah. (Al-Fairûz, tt.: 117)
Nazîh Hammâd (2005: 7) mendefinisikan al-’aqd al-murakkab adalah kesepakatan dua pihak untuk  melaksanakan suatu akad yang  mengandung  dua  akad  atau  lebih (seperti  jual  beli  dengan  sewa  menyewa,  hibah,  wakalah, qardh,  muzara'ah, sahraf (penukaran  mata  uang),  syirkah,  mudharabah,  dan  seterusnya),  sehingga  semua akibat hukum akad-akad  yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana  akibat  hukum  dari  satu  akad.  Sementara  Abdullâh  al-‘Imrâni  (2006:  46) mendefinisikan  al-’aqd  al-  murakkab  adalah  himpunan  beberapa  akad  kebendaan yang dikandung  oleh  sebuah  akad  (baik  secara  gabungan  maupun  secara  timbal  balik) sehingga  seluruh  hak  dan  kewajiban  yang  ditimbulkannya  dipandang sebagai  akibat hukum dari satu akad.
Akad  murakkab,  ada  beberapa  istilah  lain  yang  digunakan  ahli  fikih  yang memiliki  hubungan,  kemiripan,  dan  kesamaan  dengan  pengertian  akad  murakkab. Istilah-istilah  itu  antara  lain  al-’uqûd  al-mujtami’ah,  al-’uqûd  al-muta’addidah,  al-’uqûd  al- mutakarrirah,  al-’uqûd  al-  mutadâkhilah,  al-’uqûd  al-mukhtalithah.  Adapun  jenis-jenis hybrid contract atau multiakad, menurut Al- ‘Imrani terbagi dalam lima macam, yaitu al- ’uqûd al-mutaqâbilah, al-’uqûd al-mujtami’ah, al-’uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al- mutanâfiyah,  al-’uqûd  al-mukhtalifah,  al-’uqûd  al-mutajânisah.  Dari  lima  macam  itu, menurutnya,  dua  macam  yang  pertama;  al-’uqûd  al-mutaqâbilah,  al-’uqûd  al- mujtami’ah, adalah multiakad yang umum dipakai.
Taqâbul  menurut  bahasa  berarti  berhadapan.  Al-’uqûd  al-  mutaqâbilah  adalah multiakad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama  bergantung  pada sempurnanya akad  kedua  melalui proses timbal  balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya (Imam Mâlik ibn Anas, 1323:  126).  Dalam  tradisi  fikih,  model  akad  seperti  ini  sudah  dikenal  lama  dan praktiknya  sudah  banyak.  Banyak  ulama  telah  membahas  tema  ini,  baik  yang berkaitan  dengan  hukumnya,  atau  model  pertukarannya;  misalnya  antara  akad pertukaran  (mu'âwadhah)  dengan  akad  tabarru’,  antara  akad  tabarru'  dengan  akad tabarru'  atau  akad  pertukaran  dengan  akad  pertukaran.  Ulama  biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (isytirâth ‘aqd bi ‘aqd) (Abdullâh al-‘Imrâni 2006: 57).
Al-’uqûd al-mujtami’ah adalah multiakad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau  lebih  akad  terhimpun  menjadi  satu  akad. Multiakad  yang  mujtami'ah  ini  dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad  terhadap dua objek dengan satu  harga, dua akad  berbeda akibat  hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama

## Muhammad Yunus, Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
atau waktu yang berbeda.
Ketiga  istilah  al-mutanâqidhah,  al-mutadhâdah,  al-mutanâfiyah  memiliki  kesamaan bahwa  ketiganya  mengandung  maksud  adanya  perbedaan.  Tetapi  ketiga  istilah  ini mengandung  implikasi  yang  berbeda.  Mutanâqidhah  mengandung  arti  berlawanan, seperti  pada  contoh  seseorang  berkata  sesuatu  lalu  berkata  sesuatu  lagi  yang berlawanan dengan yang pertama. Sedangkan arti etimologi dari mutadhâdah adalah dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Adapun arti dari mutanâfiyah adalah menafikan, lawan dari menetapkan.
Prspektif  di  atas,  para  ahli  fikih  merumuskan  maksud dari  multiakad  (‘uqûd murakkabah) yang mutanâqidhah, mutadhâdah, dan mutanâfiyah, (Abdullâh Al-‘Imrâni, 2006 : 64) yaitu: (a) Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad, (b) Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan,  karena dua  sebab  yang  saling  menafikan  akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula, (c) Dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun,  (d)  Haram  terhimpunnya  akad  jual  beli  dan  sharf dalam  satu  akad. Mayoritas  ulama  Maliki  berpendapat  akadnya  batal  karena  alasan ketentuan hukum kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan khiyar dalam jual beli, sedang dalam sharf, penundaan dan khiyar tidak dibolehkan, (e) Ada dua pendapat mengenai terhimpunnya jual beli dan ijarah, dan jual beli dengan sharf  dengan  satu  imbalan  (’iwadh).  Pertama mengatakan  kedua  akad  batal  karena hukum  dua  akad berlawanan  dan  tidak  ada  prioritas  satu  akad  atas  yang  lain karenanya kedua akad itu tidak sah. Pendapat kedua mengatakan, sah kedua akad dan imbalan  dibagi  untuk  dua  akad  sesuai  dengan  harga  masih-masing  objek  akad. Penggabungan ini tidak membatalkan akad, (f) Terhimpunnya dua akad atas obyek yang memiliki harga berbeda dengan satu imbalan (‘iwadh), seperti sharf dan bai’ atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima, hukumnya sah, karena keduanya dapat dimintakan  imbalan sebagai harga masing-masing. Oleh karena  itu,  kedua  akad  tersebut  boleh  dimintakan  imbalan  secara  bersamaan (bareng).
Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multiakad yang mutanâqidhah, mutadhâdah, dan  mutanâfiyah adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian  pandangan  ulama  terhadap  tiga  bentuk  multiakad  tersebut tidak seragam, yaitu 1) Akad berbeda (al-’uqûd al-mukhtalifah), 2) Akad  sejenis  (al-’uqûd  al- mutajânisah).

## Hybrid Contract Model: Pemaknaan Hadis dan Pandangan Fiqh Muamalah
Migrasinya akad muamalah yang semula personal (individu) menjadi institusi (lembaga)  karena  diadopsi  oleh  lembaga  keuangan  menimbulkan  kerumitan tersendiri yang dihadapi oleh pemerhati dan praktisi lembaga keuangan. Kerumitan tersebut  semakin  terasa  di  era  transkasi  keuangan  modern  yang  semakin  kompleks, karena  dibutuhkan  desain  kontrak  (akad)  dalam  bentuk  yang  tidak  hanya  tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad, yang kemudian dikenal dengan istilah hybrid contract (Inggirs) atau al-‘uqûd al-murakkabah (Arab) atau multiakad (Indonesia).

## Muhammad Yunus, Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Persoalan  hybrid  contract  berkembang  dari  teori  bahwa  syariah  tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (two in one). Padahal, larangan two in one terbatas dalam tiga kasus saja sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad Saw yang terkait dengan larangan penggunaan hybrid contract. Ketiga hadis itu berisi tiga larangan, pertama larangan  bay’  dan  salaf,  kedua,  larangan  bai’ataini  fi  bai’atin,  dan  ketiga  larangan shafqataini fi shafqatin. Berikut redaksi hadis tiga hadis tersebut :
1. Larangan  bai’ataini  fi  bai’atin  (dua  jual  beli  dalam  satu  jual  beli)  Riwayat  Muslim (Maktabah Syamilah [Shahih Muslim, Juz 5, hlm. 7])
Hadits  di  atas  intinya  bermakna:  Nabi  Saw.,  telah  melarang  dua  jual  beli (pembelian)  dalam  satu  jual  beli (pembelian)”.  Dalam  hal  ini,  asy-Syafi’i  memberikan penjelasan  (syarh)  terhadap  maksud  bai’ataini  fi  bai’atin  (dua  pembelian  dalam  satu pembelian), dengan menyatakan: Jika seseorang mengatakan: “Saya jual budak ini kepada anda dengan harga 1000, dengan catatan anda menjual rumah anda kepada saya dengan harga segini. Artinya, jika anda menetapkan milik anda menjadi milik saya, sayapun menetapkan milik saya menjadi milik anda.”
Dalam konteks ini, maksud dari  bai’ataini fi bai’atin adalah melakukan dua akad dalam satu transaksi, akad yang pertama adalah akad jual beli budak, sedangkan yang kedua  adalah  akad  jual-beli  rumah.  Namun,  masing-masing  dinyatakan  sebagai ketentuan yang mengikat satu sama lain, sehingga terjadilah dua transaksi tersebut masuk dalam satu akad.
Terdapat pendapat dari para ulama mengenai maksud dari dua jual beli dalam satu jual beli. Pendapat yang dipilih (râjih) dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa  akad  demikian  menimbulkan  ketidakjelasan  harga  dan  menjerumuskan  ke riba. Pendapat ini menafsirkan bahwa seseorang menjual sesuatu dengan dibayar secara cicil, dengan syarat pembeli harus menjual kembali  kepada yang menjual dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad seperti ini merupakan hîlah dari terjerumus pada riba, dan sebenarnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut.
Aktivitas jual beli seperti di atas dilarang manakala sebuah akad yang mengandung dua jual beli, salah satu dari jual beli itu dinyatakan sah dan mengikat (lazim) sebelum para pihak berpisah namun tidak ditentukan jual beli manakah yang dinyatakan sah dan  mengikat tersebut. ‘Illat larangan bentuk jual beli ini adalah ketidakpastian ( ﺭﺮﻏ ) yang timbul dari ketidakjelasan ( ﺟ ﻬﺎﻟﺔ ) nilai harga.
2. Larangan shafqataini fi shafqatin (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan) Riwayat  tentang  larangan  shafqataini  fi  shafqatin  (Maktabah  Syamilah,  Musnad
Ahmad, Juz 8, hlm. 130)
Riwayat  tersebut  intinya  bermakna:  “Rasululllah  Saw.,  telah  melarang  dua kesepakatan  (akad)  dalam  satu  kesepakatan  (akad).”  Maksud  hadis  tersebut  bahwa Rasulullah Saw., dengan tegas melarang praktek dua akad (kesepakatan) dalam satu akad  (kesepakatan).  Terkait  akad  (shafqah),  para  ulama  mendefinisikan  “akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyariatkan, dengan dampak yang ditetapkan pada tempatnya”. Maka, suatu tasharruf qawli (tindakan lisan) dikatakan  sebagai  akad,  jika  ada  îjab  (penawaran)  dan  qabûl  (penerimaan),  ijab (penawaran)  dari pihak pertama, sedangkan  qabul  (penerimaan) dari pihak kedua.  Ijab

## Muhammad Yunus, Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
dan qabul ini juga harus dilakukan secara syar’i, sehingga dampaknya juga halal bagi masing-masing pihak.  Misalnya, seorang  penjual  barang  menyatakan:  “Saya  jual rumah saya ini kepada anda dengan harga 50 juta”, adalah bentuk penawaran (îjab), maka ketika si pembeli menyakan:  “Saya beli rumah anda dengan harga 50 juta”, adalah penerimaan (qabûl). Dampak îjab- qabûl ini adalah masing- masing  pihak  mendapatkan  hasil  dari akadnya;  si  penjual  berhak  mendapatkan  uang  si  pembeli  sebesar  Rp.  50  juta, sedangkan si pembeli berhak mendapatkan rumah si penjual tadi. Inilah bentuk akad yang diperbolehkan oleh syara’.
Selain  itu,  Islam  sudah  memastikan  bahwa  akad  harus  dilakukan  terhadap salah satu dari dua perkara: zat (barang atau benda) atau jasa (manfaat). Misalnya, akad syirkah dan jual  beli  adalah akad  yang  dilakukan  terhadap  zat  (barang  atau  benda), sedangkan  akad  ijarâh  adalah  akad  yang  dilakukan  terhadap  jasa  (manfaat). Selain terhadap dua hal ini, maka akad tersebut statusnya batil. Larangan bay’ dan salaf (jual beli dan  akad  pemesanan  barang)  Riwayat  tentang  larangan  bay’  dan  salaf  (Maktabah Syamilah, Musnad Ahmad, Juz 13, hlm. 377)
Hadits tersebut intinya bermakna: “Rasululllah Saw., telah melarang jual beli dan akad pemesanan barang (dalam satu transaksi).” Hadis ini menegaskan larangan dalam dua konteks hadits sebelumnya, dengan disertai contoh kasus, yaitu akad salaf, atau akad pemesanan barang dengan pembayaran di depan, atau semacam indent barang, dengan akad jual-beli dalam satu transaksi atau akad. Untuk mempertegas konteks hadis yang terakhir  ini,  as-Sarakhsyi  (penganut  mazhab  Hanafi)  menjelaskan,  bahwa  melakukan transaksi jual-beli dengan ijarah (kontrak jasa) dalam satu akad juga termasuk larangan dalam hadits tersebut.
Berdasarkan  dalalah  yang ada,  baik yang  menggunakan  lafadz  naha  (melarang), maupun  lâ  tahillu  atau  lâ  yahillu  (tidak  dihalalkan)  menunjukkan,  bahwa  hukum muamalah  yang  disebutkan  dalam  hadis  tersebut  jelas  haram.  Sebab,  ada  lafadz dengan  jelas  menunjukkan  keharamannya,  seperti  lâ  tahillu  atau  lâ  yahillu  (tidak dihalalkan).  Ini  mengenai  dalil  dan  hukum  yang  berkaitan  dengan  dua  transaksi dalam satu akad, serta manath hukumnya.
Pada hadits lain disebutkan: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman".  (HR. Ahmad).  Suatu  akad  dinyatakan  boleh  selama  objek,  harga,  dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang.  Imam al-Syafi’i  memberi contoh, jika  seseorang  hendak membeli  rumah  dengan  harga  seratus,  dengan  syarat  dia  meminjamkan  (salaf) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman (‘âriyah). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas; apakah dari jual beli atau pinjaman (Al-Syâfi’i, tt. : 205).
Ibn Qayyim, (tt.: 153) berpendapat bahwa Nabi melarang multiakad antara akad salaf (memberi pinjaman [qardh]) dan jual beli, meskipun  kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri  hukumnya  boleh.  Larangan  menghimpun  salaf  dan  jual  beli  dalam satu akad  untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu  terjadi karena  seseorang  meminjamkan  (qardh)  seribu,  lalu  menjual  barang  yang  bernilai delapan  ratus  dengan  harga  seribu.  Dia  seolah memberi  seribu  dan  barang  seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua

## Muhammad Yunus, Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
ratus. Selain multiakad antara  salaf  dan  jual  beli yang diharamkan, ulama  juga  sepakat melarang multiakad antara berbagai jual beli dan qardh dalam satu transaksi (Ibn Rusyd, tt.: 162).
Seluruh akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan qardh dalam satu transaksi, seperti antara ijarâh dan  qardh,  salam  dan  qardh,  sharf  dan qardh, dan sebagainya. Meski penggabungan qardh dan jual beli ini dilarang, namun menurut  Abdullah  al-‘Imrâni  tidak  selamanya  dilarang.  Penghimpunan  dua akad  ini diperbolehkan  manakala  tidak  ada  syarat  di  dalamnya  dan  tidak ada  tujuan  untuk melipatkan  harga  melalui  qardh.  Seperti seseorang  yang  memberikan pinjaman  kepada orang  lain,  lalu  beberapa waktu  kemudian  ia  menjual sesuatu  kepadanya  padahal  ia masih  dalam  rentang  waktu  qardh  tersebut.  Yang  demikian  hukumnya  boleh (Abdullah Al’Imrâni, 2006: 180).
Transaksi  multiakad  yang  mengantarkan  pada  yang  haram,  seperti  riba, hukumnya  haram,  meskipun  akad-akad  yang  membangunnya  adalah  boleh. Penghimpunan  beberapa  akad  yang  hukum  asalnya  boleh  namun  membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi pada multiakad antara akad salaf dan jual beli, seperi dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang multiakad antara akad jual dan salaf. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah (dzarî’ah) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi.
Mayoritas  ulama  melarang  praktik  multiakad  ini,  yakni  terjadinya penghimpunan  akad  jual  beli  (mu’âwadhah)  dengan  pinjaman  (qardh)  apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multiakad ini terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan qardh yang mengandung riba (Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawy, 1412 : 398).
Pandangan fiqh kontemporer  mengenai status hukum multiakad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya, seperti contoh akad bai’ dan salaf yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi Saw. Tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad bai’ maupun salaf diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multiakad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad- akad  itu  terhimpun  dalam  satu  transaksi.  Ketentuan  seperti  ini  pernah  diutarakan oleh al-Syâtiby, tt. : 144-146), menurutnya:
“Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari suatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri.”
Jadi hukum dari multiakad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan ungkapan lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multiakad tersebut. Meski ada multiakad yang diharamkan,  namun  prinsip  dari  multiakad  ini  adalah  boleh  dan  hukum      dari multiakad      diqiyaskan      dengan      hukum      akad      yang  yang muamalat setiap membangunnya menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi  yang  mengandung  multiakad.  Ketentuan  ini  berlaku  umum,  sedangkan beberapa  hadis  Nabi  dan  nash-nash  lain  yang  mengharamkan  multiakad  adalah

## Muhammad Yunus, Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
ketentuan  pengecualian.  Hukum  pengecualian  ini  tidak  bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multiakad (Nazîh Hammâd, 2006: 11-12).
Sedangkan  mengenai  status  hukum  multiakad,  ulama  berbeda pendapat terutama  berkaitan  dengan  hukum  asalnya.  Perbedaan  ini  menyangkut  apakah multiakad  sah  dan  diperbolehkan  atau  batal  dan  dilarang  untuk  dipraktikkan. Mengenai  hal  ini  ulama  berada  dalam  dua  pendapat  tersebut;  membolehkan  dan melarang.  Mayoritas  ulama  Hanafiyah,  sebagian  pendapat  ulama  Malikiyah,  ulama Syafi’iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multiakad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya (Nazîh Hammâd, 2006: 11-12).
Relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan.  Perkembangan  modern  membuktikan  bahwa  banyak  praktik  muamalah dan transaksi  keuangan  yang  belum pernah dipraktikkan pada  masa  Nabi dan tidak disebutkan secara  jelas  hukumnya  dalam  agama.  Kebutuhan  akad  transaksi  baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu  dan  teknologi.  Malikiyah  dan  Ibn  Taimiyah  berpendapat  bahwa multiakad merupakan  jalan  keluar  dan  kemudahan  yang  diperbolehkan  dan  disyariatkan  selama mengandung  manfaat dan  tidak  dilarang  agama.  Karena  hukum  asalnya  adalah  sahnya syarat  untuk  semua  akad  selama  tidak  bertentangan  dengan  agama  dan  bermanfaat bagi manusia (Ibn Taimiyah, tt.: 227).
Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan melalui metode muqâranah dan tarjîh  bahwa  pendapat  pertama  lebih  kuat  dan  sesuai  dengan  perkembangan  zaman dibanding  dengan  pendapat  kedua.  Kesimpulan  ini  didasarkan  atas  beberapa pertimbangan: Dalil yang digunakan pendapat pertama  memiliki status yang  kuat  dan kejelasan  makna  yang  dikandungnya,  Kesesuaian  dengan  tujuan  syariah  (maqâshid syarîah), yaitu adanya  kemudahan  dalam  muamalah,  keringanan  dalam  beban,  dan memberi  peluang  inovasi,  Relevansi  dengan  perkembangan  zaman  dan  kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern (Abdullâh Al- ‘Imrâni, 2006: 74-75).
Kebolehan multiakad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh  dan  hukum  multiakad  diqiyaskan  dengan  hukum  akad-akad  yang membangunnya,  harus  memperhatikan  ketentuan-  ketentuan  agama  yang membatasinya. Artinya, meskipun multiakad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak  boleh  dilanggar,  karena  batasan  itu  menjadi  rambu  bagi  multiakad  agar  tidak terjerumus  kepada  praktik  muamalah  yang  diharamkan.  Batasan-batasan sebagaimana dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya  adalah  garis  batas  bagi  praktik multiakad yang tidak boleh dilewati.

## Hybrid Contract Model dan Konstruksinya di Bank Syariah
Konstruksi yang dimaksud dalam sub bab ini lebih fokus pada penerapan ragam hybrid contract (multiakad) yang diadopasi oleh lembaga keuangan syariah, utamanya bank syariah.  Konstruksi yang ditonjolkan  adalah  fakta produk  bank syariah yang  memuat multiakad, baik secara eksplisit (sebagai penamaan produk) maupun implisit (tidak dimunculkan sebagai nama produk) dan diimplementasikan di bank syariah.

## Muhammad Yunus, Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Klasifikasi multiakad sebagai perspektif ini menggunakan pendapat Abdullâh Al-‘Imrâni (2006 : 69) sebagaimana tersebut di atas, yang membagi hybrid contract atau al- ‘uqûd  al-murakkabah  atau  multiakad  dalam  lima  macam,  yaitu  (1)  al-’uqûd  al- mutaqâbilah (akad bergantung/bersyarat), (2) al-’uqûd al-mujtami’ah (akad terkumpul), (3) al-  ’uqûd  al-mutanâqidhah  wa  al-mutadhâdah  wa  al-mutanâfiyah  (akad  berlawanan),  (4)  al- ’uqûd al-mukhtalifah (akad berbeda), (5)  al-’uqûd al- mutajânisah (akad sejenis). Dari lima macam  itu,  menurutnya,  dua  macam  yang  pertama;  al-’uqûd  al-mutaqâbilah  (akad bergantung/bersyarat)  dan  al-  ’uqûd  al-mujtami’ah  (akad  terkumpul),  adalah  multiakad yang umum dipakai.
Oleh sebab itu, akan diuraikan dan dikonstruksikan dua macam yang pertama; al- ’uqûd  al-mutaqâbilah  (akad  bergantung/bersyarat)  dan  al-  ’uqûd  al-mujtami’ah  (akad terkumpul), yang umum dipakai di bank syariah, baik secara eksplisit (dimunculkan sebagai nama  akad  yang  dipakai)  atau  implisit  (tidak  disebutkan  tetapi  senyatanya  ada  pada produk  tersebut).  Data diperoleh dengan  mengkombinasikan data  primer  pada  tiga bank syariah yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat dan BNI Syariah, dengan cara wawancara; dan data sekunder yang diperoleh dengan cara  dokumentatif dari website ketiga bank syariah tersebut dan literatur pendukung.
Banyaknya produk yang ditawarkan oleh bank syariah tersebut, maka penulis mempersempit uraian dengan fokus pada dua produk, yaitu Bank Garansi sebagai fungsi jasa  (services)  dan  Pembiayaan Kepemilikan  Rumah  (PKR)  sebagai  fungsi  pembiayaan (financing). Keduanya pada ketiga bank syariah tersebut menerapkan dua multiakad yang telah dijelaskan di awal, yaitu al-’uqûd al-mutaqâbilah (akad bergantung/bersyarat) dan al-’uqûd al-mujtami’ah (akad terkumpul).
Ketiga bank syariah (Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat dan BNI Syariah) memiliki  kecenderungan  yang  sama.  Baginya,  Bank  Garansi  merupakan  surat penjaminan  yang  dikeluarkan  oleh  bank  dalam  rangka  menjamin  nasabah  untuk kepentingan pemilik proyek. Surat penjaminan ini diberikan untuk tujuan pengajuan tender, pelaksanaan proyek, uang muka proyek dan pemeliharaan proyek.
Bank  Garansi  (BG)  adalah  Jaminan  Pembayaran  yang  diberikan  oleh  Bank  atas permintaan  Nasabahnya,  kepada  pihak  penerima  jaminan  dalam  hal  Nasabah  yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. BG merupakan fasilitas non dana (NonFunded Facility) yang diberikan Bank berdasarkan akad Kafâlah bil Ujrah.  Bank  akan  menerbitkan  BG sejumlah  nilai tertentu yang  dipersyaratkan oleh pihak  penerima  jaminan  yang  merupakan  klien  /  mitra  bisnis  /counterpart  dari Nasabah Bank untuk kepentingan transaksi /  proyek tertentu yang akan dijalankan oleh Nasabah Bank.
Bank Garansi adalah pelaksanaan pemberian jaminan dari bank atas permohonan nasabah  untuk  membayar  sejumlah  uang  kepada  pihak  lain  dengan  persyaratan  dan jangka waktu tertentu dengan syarat (1) mempunyai hubungan dagang atau kontrak dagang  dengan  pihak  lain, dan  (2)  menyetorkan  Marginal  Deposit  (MD)  dan/atau memiliki fasilitas pembiayaan di BNI Syariah.
Dalam  hal  penamaan  produknya,  ketiga  bank  syariah  sama.  Ketiganya menggunakan  istilah  Bank  Garansi  sebagai  produk  jasa  atau  layanan  (service)  untuk coorporate customer (pelanggan perusahaan). Demikian juga dalam hal penggunaan akad yang  digunakan  ketiganya  menggunakan  akad  kafâlah.  Hanya  Bank  Muamalat  yang

## Muhammad Yunus, Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
menggunakan istilah yang lebih tegas, yaitu kafâlah bi al-ujrah. Meskipun memang  sudah dimaklumi  bahwa  profit  bank  syariah  dari  produk berbasis akad kafalah adalah al- ujrah atau upah. Akad kafâlah dalam produk Bank Garansi dari perspektif hybrid contract atau  multiakad  termasuk  akad  al-’uqûd  al-murrakabah  al-mutaqâbilah  (akad bergantung/bersyarat),  di  mana  akad  kedua  merespon  akad  pertama,  dan kesempurnaan  akad  pertama  bergantung  pada  sempurnanya  akad  kedua  melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.
Manakala dilihat dari karakteristik produk Bank Garansi, maka akan terlihat akad apa  yang  mendampingi  akad  kafâlah  tersebut.  Jika  proyek  digunakan  untuk  menjamin pembayaran  dalam  pembelian  barang,  maka  didahului  dengan  akad  salam  atau  akad hawalah (pemindahan hutang). Jika proyek digunakan sebagai jaminan mengikuti tender barang  jadi,  maka  didahului  oleh  akad  salam,  tetapi  jika  mengikuti  tender  proyek konstruksi (barang belum jadi), maka didahului dengan akad istishna’. Syarat umum yang dilakukan adalah nasabah yang mengajukan produk Bang Garansi harus memiliki minimal Marginal Deposit (MD) yang dipersyaratkan oleh bank syariah sebagai jaminan keseriusan penjaminan dari bank syariah kepada nasabah pemohon.
Dalam konteks Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR), ketiga bank syariah (Bank Syariah  Mandiri,  Bank  Muamalat dan  BNI  Syariah)  juga  memiliki definisi dan cakupan kriteria  garapan  yang  sama,  yaitu  pembiyaan  (1)  bersifat  konsumtif,  (2)  kepemilikan rumah, atau bangunan lain (termasuk rumah toko [ruko], rumah susun [rusun], rumah kantor [rukan],  apartemen  dan  sejenisnya),  bahkan  tanah  kavling,  (3)  pembelian, renovasi,  pembangunan  dan  take  over.  Dalam  hal  penamaan  produknya,  ketiganya menggunakan  istilah  yang  berbeda  tetapi  merepresentasikan  produk  pembiayaan (fungsi financing) bank syariah.
Demikian  pula  dalam  hal  penggunaan  akad  yang  digunakan  ketiganya menggunakan  akad  murâbahah.  Hanya  Bank  Muamalat  yang  (juga)  menggunakan  akad lain  dalam  produk  ini  yaitu  akad  al-ijârah  wa  al-  musyârakah (musyârakah mutanâqishah). Profit bank syariah yang dihasilkan dari  produk  berbasis  akad  murâbahah  adalah  margin keuntungan. Profit bank syariah yang dihasilkan dari produk berbasis akad al-ijârah wa al- musyârakah adalah al-ujrah  atau upah.
Akad al-ijârah wa al-musyârakah (Bank Muamalat) dalam produk PKR dari perspektif hybrid  contract  atau  multiakad  termasuk  al-’uqûd  al-  murakkabah  al-mutajânisah  (akad sejenis),  di  mana akad-akad  yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua  akad  yang  memiliki  hukum  yang  sama atau  berbeda.  Demikian  pula,  pada  akad murâbahah (ketiga bank syariah) dalam produk PKR dari perspektif hybrid contract atau multiakad  termasuk  pula  al-’uqûd  al-murakkabah  al-mujtami’ah  (akad  terkumpul), meskipun tidak secara ekplisit disebutkan.
Jika diteliti dari karakteristik produk PKR yang menggunakan akad al-ijârah wa al- musyârakah,  maka  akan  terlihat  jelas  akad  yang  saling  berdampingan  secara  eksplisit disebutkan yaitu akad al-ijârah dan akad al- musyârakah, meskipun tidak beralih menjadi nama yang baru. Jika produk PKR  menggunakan akad  murâbahah,  maka setidaknya  ada tiga  akad sejenis  yang  menyertai  akad  murâbahah,  tetapi  menyertai  secara  implisit  dan

## Muhammad Yunus, Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
tidak disebutkan  secara  jelas,  hanya  saja  karakteristik  akad  tersebut  sangat  kuat.  Akad tersebut adalah akad istishnâ’, akad salam, dan akad hawâlah.
Jika  Pembiayaan  Kepemilikan  Rumah  (PKR)  berupa  pembelian  rumah jadi (dan sejenisnya),  maka  akad  salam  menyertai  akad  murâbahah, karena  objek  akadnya  hanya tinggal  menyerahkan saja.  Sehingga dalam  konteks  ini, ada sebutan  salam  paralel, di mana pemilik rumah jadi menjual kepada bank syariah, kemudian bank syariah menjual kepada nasabah pembeli rumah.
Jika  PKR  berupa  pembangunan  atau  renovasi  rumah  (sejenisnya),  maka  akad istishnâ’  yang  menyertai  akad  murâbahah,  karena  objek  akadnya  masih  harus  diadakan (diwujudkan atau dibuat), setelah selesai, kemudian diserahkan. Sehingga dalam konteks ini, ada sebutan istishnâ’ paralel, di mana pengembang (pembuat rumah atau developer) membuatkan rumah untuk bank syariah, kemudian setelah jadi, rumah tersebut dijual kepada nasabah yang minta dibuatkan rumah.
Lain  halnya  manakala  PKR  berupa  take  over  (alih  kredit  atau  pembiayaan), maka akad hawalah menyertai akad murâbahah, meskipun dominasi akad menjadi akad hawâlah  ketimbang akad  murâbahah.  Tetapi muatannya adalah  bank  membeli rumah milik  bank  lain  (kredit  atau  pembiayaan  pertama),  kemudian  dijual  kembali  kepada nasabah yang  sama.

## KESIMPULAN
Pertama,  pandangan  fiqh  muamalah  kontemporer  tentang  hadis  yang berhubungan  dengan  hybrid  contract  model  bermuara  pada  redaksi  tentang  larangan bai’ataini  fi  bai’atin  dua  jual  beli  dalam  satu  jual  beli),  larangan  shafqataini  fi  shafqatin  dua kesepakatan  dalam  satukesepakatan) dan larangan bay’  dan  salaf  pemesanan barang). (jual  beli  dan  akad
Berikut kontroversinya: (1) Kontroversi redaksi hadis pertama focus pada akad yang  menimbulkan ketidakjelasan harga  dan menjerumuskan ke riba. Pendapat ini menafsirkan bahwa seseorang menjual sesuatu dengan dibayar secara cicil (angsur), dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada yang menjual dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad seperti ini merupakan  hîlah dan terjerumus pada riba, dan sebenarnya  tidak  terjadi  akad  jual  beli  dalam  transaksi  tersebut;  (2)  Kontroversi redaksi  hadis  kedua  fokus pada  keharusan  adanya  ketegasan dalam  pemisahan akad. Kejelasan  hubungan  antara  îjab (penawaran)  dan  qabûl  (penerimaan)  menjadi  hal  yang penting. Adanya ketetapan bahwa akad harus dilakukan terhadap salah satu dari dua perkara : zat (barang atau benda) atau jasa (manfaat); dan (3) Kontroversi redaksi hadis ketiga fokus pada penggabungan jual beli dan salaf (akad pemesanan barang) atau salaf (peminjaman).  Salaf  pertama  mengindikasikan  jual  beli  ijon  (futures).  Salaf  kedua mengindikasikan penggabungan antara jual beli dengan akad qardh (pinjaman).
Kedua, Konstruksi hybrid contract model pada bank syariah lebih menganut pada (1) kontruksi  al-’uqûd  al-mutaqâbilah  (akad  bergantung  atau  bersyarat)  yaitu  multiakad dalam  bentuk  akad  kedua  merespon  akad  pertama,  di  mana  kesempurnaan  akad pertama  bergantung  pada  sempurnanya  akad  kedua  melalui  proses  timbal  balik. Konstruksi ini pada bank syariah diimplementasikan pada produk Bank Garansi (BG); dan (2)  konstruksi  al-’uqûd  al-murakkabah  al-mutajânisah  (akad  sejenis) yaitu  akad-akad  yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi  di  dalam  hukum  dan

## Muhammad Yunus, Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
akibat  hukumnya.  Multiakad  jenis  ini  dapat  terdiri  dari  satu  jenis  akad  atau  dari beberapa jenis. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum  yang sama  atau  berbeda.  Konstruksi  ini  pada  bank  syariah  diimplementasikan pada produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR)

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrachman, A. 1991. Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan.Jakarta:  Pradnya Paramita.
Agustianto.  tt.  Inovasi  Produk  Perbankan  Syariah  dari  Aspek  Pengembangan  Fikih  Muamalah.
Makalah tidak diterbitkan. Jakarta: IAEI.
al-‘Imrâni,  Abdullâh  bin  Muhammad  bin  Abdullâh.  2006.  Al-’Uqûd  al-  Mâliyah  al- Murakkabah:  Dirâsah  Fiqhiyyah  Ta’shîliyah  wa  Tathbîqiyyah,  cet.  ke-1.  Riyadh:  Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî’.
Al-Jashash.  1405  H.  ahkám  al-Qur’an  li  al-Jashash.  ed.  M.  Shadiq  al- Qamhawi. III. Beirut: Dár Ihya al-Turats al-‘Araby.
al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. tt. Juz 3. I’lâm al-Muwaqqi’în ‘an Rab al-‘Âlamîn, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah.
al-Khoil, Sulaiman Aba. Al-’Uqûd  al-Mâliyah  al-Murakkabah  wa Tathbîqâtihâ  fî  al- Fiqh al-Islâmy. Makalah tidak diterbitkan.
Al-Minawi.  1410.  al-Ta’arif,  ed.  M.  Ridhwan  al-Dayah,  Cet.  1.  Beirut- Damaskus: Dár al- Fikr al-Mu’ashir.
al-Nawawy,  Abu  Zakariya  Yahya  bin  Syaraf.  1412  H.  Raudhat  al-Thâlibîn. Juz  3.  Cet  ke-  1. Beirut: Dâr al-Kutub.
al-Sanhuri,  Abd  al-Razzaq.  1956.  Mashádir  al-Haqq  fi  al-Fiqh  al-Islámi. III.Beirut: al-Majma’ al-‘Ilm al-‘Arabi al-Islami.
Al-Syaukani. 1964. II. Fath al-Qadir. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi. al-Zuhaili, Wahbah. 1989. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. IV. Damaskus: Dar al-Fikr.
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  tt.  Konsep  Syariah  dalam  Bank  Islam,  Makalah  Short Course  Bank  Syariah  Prospek  dan  Operasional. Penyelenggara:  Lembaga  Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah (LPPBS).
Anwar, Syamsul. 2007. Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta : Rajawali Press. az-Zarqa, Musthafa Ahmad. 1968. al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid: al-
Madkhal al-Fiqh al-‘Amm. I. Beirut : Dar al-Fikr.
Basya. 1983. Mursyid al-Hairan ila Ma’rifah Ahwal al-Insan. II. Kairo: Dár al-Furjani.
Hammâd, Nazîh. 2005. Al-’Uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmy. cet. ke-1. Damaskus: Dâr al-Qalam.
Hasanudin. 2009. Multiakad dalam Transaksi Syari’ah Kontemporer pada Lembaga  Keuangan Syari’ah  di  Indonesia:  Konsep  dan  Ketentuan (dhawâbith) dalam Perspektif Fiqh. Makalah tidak diterbitkan. Jakarta: IAEI
Ibn  ‘Asyur.  tt.  al-Tahrír  wa  al-Tanwír.  IV.  Al-Maktabah  al-Syamilah, Ishdar al-Tsaniy. Imam  Mâlik  ibn  Anas.  1323.  Al-Mudawwanah  al-Kubra.  Juz  4.  Cet.  ke-1.  Beirut:  Dâr  al-
Shâdir.
Jistaniyah. Hannan binti Muhammad Husein. 1998. Aqsâm  al-‘Uqûd fi al- Fiqh al-Islâmy.
Saudi Arabia: Jami’ah Umm al-Qurâ.

## Muhammad Yunus, Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Judat, Ahmad, dkk.. 1968. Majalla al-Ahkam al-‘Adliyyah. Ttp.: Mathba’ah Syi’arko. Khallaf, Abdul Wahab. 1968. ‘Ilm Ushúl al-Fiqh. Ttp.: al-Dar al- Kuwaitiyyah. Madzkur, Salam. 1955. al-Fiqh al-Islámi: al-Madkhál wa al-Amwál wa al- Huqúq wa al-Milkiyyah wa al-‘Aqd. Kairo: Maktabah ‘Abdullah Wahbah.
Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Sulistyawati. 2009. Akad Murakkab Rahn Emas di Bank Syariah. Tesis tidak diterbitkan.
Surabaya: Unair.
Utsmân, Mahmûd Hâmid. 1423 H. Al-Qâmûs al-Mubîn fî Ishthilâhât al- Ushûliyyîn. Cet. ke-1. Riyadh: Dâr al-Zâhim.
Winardi, Kamus Ekonomi, Bandung: Mandar Maju, 1996. Za’tary, Alauddin. 2008. Fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Muqarin. Riyadh: Dar Usama