Lidya Ardiyan. et al (2022) Analisa Kebijakan Standarisasi Mutu Pendidikan Indonesia dengan Teori Ilmu Kebijakan Brewer, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (5). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022

## ANALISA KEBIJAKAN STANDARISASI MUTU PENDIDIKAN INDONESIA DENGAN TEORI ILMU KEBIJAKAN BREWER

## Lidya Ardiyan, Wanapri Pangaribuan, Selamat Triono Ahmad, Syamsul Arif
Universitas Negeri Medan, Indonesia Email: lidyaardiyan@gmail.com, wanapri@unimed.ac.id, selamattrionoahmad@gmail.com, syamsulariefsiregar@gmail.com

## Abstrak
Tercapai  atau  tidaknya  tujuan  pendidikan  nasional  ditentukan  oleh  terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP). Guru menjadi unsur kunci dalam tercapainya standar mutu Pendidikan. Beragam kebijakan pemerintah hadir dalam mewujudkan mutu  Pendidikan  nasional  yang  diharapkan  semakin  baik.  Kajian  teori  ini menggambarkan  bagaimana  kebijakan  mutu  terkait  Standar  Nasional  Pendidikan khususnya Standar Pendidik dari sudut pandang teori ilmu kebijakan Brewer. Enam fase  dasar  dalam  membuat  program  kebijakan.    yang  dikemukakan  oleh  Brewer mulai dari Invention/Initiatio n, Estimation , Selection , Implementation , Evaluation , dan Termination , dibahas dalam kajian ini. Kebijakan-kebijakan pemerintah terkait standar pendidik dalam bagian kebijakan standar mutu pendidikan sudah mengikuti alur  proses  kebijakan  dimulai  dengan  Penemuan/inisiasi  masalah  yang membutuhkan  kebijakan,  estimasi  kemungkinan  usulan  kebijakan  sebagai  solusi masalah,  besarnya  keuntungan,  resiko  dan  biaya  yang  ditimbulkan  sebagai    efek kebijakan  standar  mutu  ini.  Sebagai  rekomendasi  kedepannya  kebijakan  mutu Pendidikan  ini  dalam  tahap  implementasi  dan  evaluasi  harus  benar-benar diperhatikan.  Pengukuran  menyeluruh  tentang  standar  mutu  setiap  lembaga Pendidikan  sebaiknya  tetap  dilakukan  secara  transparan  dan  akuntabel. Pertimbangan etika dan kemanusiaan juga tidak boleh luput dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan mutu Pendidikan di Indonesia.
Kata  Kunci: standar  nasional  pendidikan,  standar  mutu  pendidik,  ilmu  kebijakan brewer

## Abstract
The  achievement  or  failure  of  national  education  goals  is  determined  by  the fulfillment  of  the  National  Standard  of  Education  (SNP).  Teachers  become  a  key element in achieving quality standards of education.  Various government policies are  present  in  realizing  the  quality  of  national  education  that  is  expected  to  be better.  This  theoretical  study  describes  how  quality  policies  related  to  national education  standards,  especially  educator  standards  from  the  point  of  view  of Brewer's policy science theory.  Six basic phases in creating a policy program. The statements  put  forward  by  Brewer  ranging  from  Invention/Initiation,  Estimation, Selection,  Implementation,  Evaluation,  and  Termination,  discussed  in  this  study. Government  policies  related  to  educator  standards  in  the  education  quality
standard  policy  section  have followed the  flow  of  the  policy  process  starting  with the Discovery / initiation of problems that require policy, estimated possible policy proposals  as  a  solution  to  the  problem,  the  magnitude  of  profits,  risks  and  costs incurred  as  an  effect  of  this  quality  standard  policy.  As  a  recommendation  in  the future,  this  education  quality  policy  in  the  implementation  and  evaluation  stage must be strictly considered. Comprehensive measurement  of the quality standards of  each  educational  institution  should  still  be  carried  out  in  a  transparent  and accountable  manner. Ethical  and  humanitarian  considerations  should  also  not  be missed in determining and implementing education quality policies in Indonesia.

## Keywords: national standards of education, educator quality standards, brewer policy science

## Pendahuluan
Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  dan  menjadi  warga  negara  Indonesia  yang bertanggungjawab.  (UU  No.20  Tahun  2003).  Fungsi  Pendidikan  yang  tertuang  dalam Undang-undang  tersebut  menjadi  tujuan  dalam  setiap  proses  Pendidikan  yang berlangsung di bumi negeri Indonesia ini. Pendidikan nasional juga harus berlandaskan Pancasila  dan  Undang-Undang  dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  (UUD 1945) yang berakar pada nilai-nilai agama,  kebudayaan nasional dan tentunya tanggap dan  mengikuti  tuntutan  perubahan  zaman  (UU  No.20  Tahun  2003).  Sementara  itu tujuan  utama  nasional  yang  tertuang  dalam  pembukaan  UUD  1945  dengan  jelas menginginkan  kehidupan  bangsa  yang  cerdas.  (Pembukaan  UUD  tahun  1945).  Dasar- dasar  hukum  negara  inilah  yang  menjadi  titik  tolak  bahwa  Pendidikan  di  seluruh penjuru Indonesia harus setara dan merata. Untuk mengukur kesetaraan dan kemerataan ini maka disusunlah Standar mutu Pendidikan Nasional.
Standar  Mutu  Pendidikan  atau  lebih  dikenal  dengan  Standar  Nasional Pendidikan terdiri dari delapan standar indikator. Dimana saat sebuah satuan Pendidikan makin sesuai dengan indikator standar ini maka semakin terpenuhilah standar mutunya. Kebijakan  penjaminan  mutu  ini  juga  tidak  lepas  dari  perhatian  pemerintah  sebagai pembuat  kebijakan.  Proses  penetapan  dan  pemeuhan  standar  mutu  pengelolaan pendidikan  harus  berjalan  secara  konsisten  dan  berkelanjutan  agar  kualitas  dari produk/keluaran  Pendidikan  benar-benar  baik.  Pemetaan  mutu  akan  menjadi  acuan untuk mengukur tingkat ketercapaian SNP di setiap daerah untuk dikendalikan. Kendali dalam  hal  ini  ditujukan  agar  ada  pemerataan  dan  peningkatan  mutu  melalui  tahapan penjaminan  dan  pengendalian  mutu  Pendidikan  yaitu  tahapan  evaluasi,  akreditasi hingga  sertifikasi.  Kesempurnaan  dalam  proses  ini  diharapkan  untuk  terlaksana  sesuai agenda  yang  ada,  terarah  dan  berkesinambungan  desuai  perubahan  jaman,  kehidupan masyarakat dan perkembangan dunia di tingkat lokal, nasional hingga global.
Data-data  terkini  tentang  pemetaan  mutu  dan  sasaran  Pendidikan  juga  dirilis oleh lembaga penjamin mutu Pendidikan setiap tahunnya di setiap daerah di Indonesia. Hasil  peta  mutu  dengan  sasaran  875  satuan  dan/atau  program  PAUD  tahun  2020  di provinsi Sumatera Utara dalam capaian 8 SNP secara keseluruhan rata-rata capaian 8 SNP  terpenuhi  sebesar  57  %  dan  43  %  lainnya  belum  sesuai  dengan  indikator  yang telah  ditetapkan  (laporan  peta  mutu  BP-PAUD  dan  Dikmas  2020). Data  ini  bisa membantu  semua  orang  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  proses  Pendidikan  ini  untuk menentukan langkah kebijakan lanjutan yang harus diambil.
Saat Jepang luluh lantak di akhir perang dunia ke-2, Kaisar Jepang menanyakan berapa jumlah  guru  yang  tersisa.  Menurut  Kaisar  guru  merupakan  sumber  daya  utama pembangunan  negara,  dari  sisi  manusia  maupun  infrastruktur.  Sementara  di  Indonesia guru  juga  dianggap  sumber  daya  yang  menentukan  mutu  pendidikan  nasional  dan tercapainya  tujuan  pendidikan  nasional.  Namun  nyatanya  keberadaan  guru  sendiri menjadi  masalah  tersendiri,  kualitas  guru  dipertanyakan,  sementara  kuantitas  guru belum  mencukupi  standar.  Pemerataan  guru  secara  kualitas  dan  kuantitas  menjadi  hal yang  menarik  dibahas  terkait  pemenuhan  delapan  standar  nasional  pendidikan.  Salah satu  bukti  rendahnya  kualitas  guru  melalui  hasil  Uji  kompetensi  Guru  (UKG)  tahun 2015,  hanya  kurang  dari  20%  guru  Indonesia  yang  melewati  nilai  minimum  (65,00) (kastara.id, 2021).
Kebijakan  tentang  standarisasi  mutu  Pendidikan  dengan  penetapan  8  SNP melalui  PP  no.57  tahun  2021  yang  melengkapi  PP  No.19  Tahun  2005  dan  PP  No.13 tahun  2015  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  terus  dibenahi  dengan  didasari  oleh ilmu  kebijakan.  Lahirnya  berbagai  undang-undang  yang  melengkapi  keberadaan  PP tentang  standar  nasional  Pendidikan  ini,  khususnya  dalam  hal  Standar  Mutu  Pendidik dan tenaga kependidikan akan diulas dalam kajian analisis kebijakan dalam pandangan Ilmu kebijakan – Policy Science dari Brewer.

## Metode Penelitian
Kajian  Literatur  digunakan  dalam  penelitian  ini,  karena  keterbatasan  peneliti untuk  langsung  mengakses  data  penelitian.  Dimulai  dari  ide  awal  permasalahan kemudian  proses  mengumpulkan  literatur  sesuai  topik  kajian  dalam  penelitian  ini. Langkah  selanjutnya  adalah  memilah  literatur  untuk  menganalisis  masalah  yang disajikan.  Setelah  dianalisis  kemudian  dikembangkan  dalam  pembahasan  menjadi kajian  literatur  dan  disimpulkan.  Artikel  kajian  yang  ditelaah  diperoleh  dari  berbagai sumber buku dan artikel jurnal dengan tema analisis kebijakan publik dari rentang 2018 hingga  2022,  dan  difokuskan  pada  teori  analisis  kebijakan  dari  Brewer  sebagai pembahasan rinci dalam kajian ini

## Hasil dan Pembahasan
Ilmu  kebijakan  yang  terus  berkembang  muncul  sebagai  aktivitas  professional. Kebutuhan untuk memperjelas identifikasi, ekspektasi dan tuntutan individu menjadikan ilmu  kebijakan  ini  sesuatu  yang  “luar  biasa”  (Brewer,  1974).  Ilmu  kebijakan  yang
dipaparkan  oleh  Brewer  ini  juga  menimbulkan  ketidaknyamanan  disatu  sisi  saat disandingkan dengan usaha kreatif dan cukup imaginative dalam menghargai nilai dari kepercayaan  diri  dan  disiplin  produktif.  Ilmu  kebijakan  muncul  untuk  memelihara disiplin  dnegan  memberikan  opini  dan  pendekatan  yang  adil,  tapi  kritis  dan didengarkan.  Akan  ada  beragam  hal  yang  muncul  saat  mengkaji  sebuah  kebijakan. Brewer  sendiri  mengemukakan  pendapat  Laswell  (1951)  tentang  Orientasi  Kebijakan yang  telah  berkembang  melintasi  spesialisasi  yang  ada.  Orientasi  ini  menjadi  dua  sisi lipatan.  Satunya  ditujukan  pada  proses  kebijakan,  dan  di  sisi  yang lain  ditujukan pada kebutuhan  inteligen  kebijakan.  Bagian  tugas  pertama  dimana  perkembangan  dari  ilmu pembentukan  dan  eksekusi  kebijakan,  kegunaan  metode  inkuiri  social  dan  psikologis. Bagian  kedua  adalah  meningkatkan  konten  nyata  dari  informasi  dan  interpretasi  yang ada  kepada  pembuat  kebijakan,  biasanya  berada  diluar  batas  dari  ilmu  social  dan psikologis.
Karakteristik umum ilmu kebijakan ini salah satunya dapat membedakan antara analisis dari proses pengambilan keputusan dan deskripsi peran ilmu pengetahuan yang bermainn  dalam  proses  pengambilan  keputusan  tersebut.  Keduanya  penting  tapi  untuk meringkasnya  kita  harus  terlebih  dahulu  memahami  proses  pengambilan  keputusan sebagai satu orientasi struktur yang menjanjikan untuk disiplin tersebut.
Brewer  mengungkapkan  ada  6  fase  dasar  dalam  membuat  program  kebijakan. Yaitu Invention/Initiatio n  –  penemuan/inisiasi, Estimation –  estimasi, Selection – Seleksi, Implementation –  Implementasi, Evaluation –  evaluasi,  dan Termination – terminasi.  Fase  Penemuan  atau  inisiasi  dimulai  saat  masalah  yang  muncul  mulai dirasakan, problem recognition atau mengenali masalah atau identifikasi masalah. Saat sebuah  masalah  disadari,  maka  banyak  kemungkinan  yang  berarti  untuk  membesar, berkurang  atau  terselesaikan  untuk  dieksplorasi.  Fase  kreatif  ini  harapan  akan banyaknya  “penyakit”  yang  terselesaikan  dan  munculnya  “solusi  tak  tepat”.  Fase  ini berfokus  untuk  benar-benar  mendefinisikan  kembali  masalah,  mengkonsep  ulang masalah,  membuat  rentang  kemungkinan  solusi  dan  kemudian  memulai  menetapkan pilihan terbaik yang potensial dalam rentang tersebut.
Estimasi  berfokus  pada  deteksi  dini  resiko,  biaya,  keuntungan  yang  berkaitan dengan  setiap  variasi  solusi  kebijakan  yang  muncul  dari  fase  Penemuan/Inisiasi. Menghitung  seberapa  banyak  variasi  hasil  kemungkinan  yang  terjadi  difokuskan  pada empiris-ilmiah dan isu-isu proyektif,  peran ilmu pengetahuan dalam proses pembuatan keputusan  saat    tuduhan  dari  hasil  yang  diinginkan  dicapai  secara  lebih  jelas  akan mengalami  bias  terhadap  hal-hal  normative.  Fase  estimasi  ini  berfungsi  untuk mempersempit rentang solusi kebijakan yang masuk akal, dengan mengeluarkan hal-hal yang  sama  atau  yang  benar-benar  eksploitatif  untuk  tetap  memberikan  pilihan  sesuai dengan kriteria ilmiah dan normatif.
Seleksi  membutuhkan  perhatian  untuk  fakta  yang  harus  diputuskan  oleh seseorang  atau  segelintir  orang  pada  temuan  dan  pilihan  estimasi,  dan  hal  ini  secara tradisi menjadi tanggungjawab dari pembuat keputusan, di saat satu kriteria berpesan.
Implementasi mengacu untuk eksekusi pada opsi pilihan. Ini adalah fase dimana keseluruhan proses dipahami, kurang dihargai dan tidak berkembang secara konseptual atau  operasional.  Dimana,  beberapa  indikasi  pentingnya  implementasi  dibuktikan  oleh Pressman  dan  Wildavsky  (1973).    Untuk  menilai  performa  kebijakan  dan  program pemerintah,  salah  satunya  harus  memahami  mekanisme  implementasi  yang  menjadi dasar performa.
Evaluasi, sebagai kontras dari fase sebelumnya dalam praktiknya melihat hal-hal yang  sudah  lewat.  Penemuan/inisiasi,  estimasi  yang  antisipasif,  dan  selektsi  yang ditekankan pada masa sekarang. Evaluasi memunculkan pertanyaan singkat : “apa yang resmi  dan  kebijakan  dan  program  apa  yang  berhasil  dan  tidak  berhasil?  Bagaimana performa dinilai dan diukur? Apa kriteria yang ditetapkan untuk melakukan pengukuran tersebut?  Siapa  yang  melakukan  penilaian,  dan  apa  tujuannya?  Kemana  arah  akhir evaluasi, dan dimana pencapaiannya? Evaluasi menjadi komoditas langka, tapi menjadi bahan inti untuk fase akhir lanjutan proses kebijakan ini.
Terminasi  mengacu  pada  penyesuaian  kebijakan  dan  program  yang  menjadi disfungsional,  berlebihan,  ketinggalan,  tidak  penting  dan  lain-lainnya.  Dari  sudut pandang  konseptual  dan  intelektual  fase  ini  bukan  fase  pengembangan  tapi  menjadi penting untuk tidak menilai lebih rendah. Akan ada pertimbangan seperti jika kebijakan ini  dihentikan  akan  berdampakkan  pada  yang  lain?  Apakah  kebijakan  lain  dapat memenuhi  solusi  ini?  Apakah  penghentian  kebijakan/program  ini  akan  menginisiasi kebijakan baru dalam bidang terkait?
Beberapa  bidang  yang  muncul  dari  perhatian  kebijakan  diantaranya  bagaimana membuat cara nyata dimana rangkaian konsep pengambilan keputusan digunakan untuk mengorganisir dan struktur riset ilmu kebijakan, apakah berguna untuk menggambarkan beberapa  masalah  kebijakan  –  ciri  umum  yang  terlihat  bertanggungjawab  untuk memahami multi-metode dan perlakuan beragam disiplin ilmu.
Isu  apakah  kebijakan  berdampak  pada  kelangsungan  hidup  manusia  pada umumnya,  apakah  melindungi  hak-hak  dasar  manusia,  khususnya  wnaita  dan  anak, apakah menjadi  pertentangan  dengan  kebijakan  dan  program  lain  di  bidang  dan  sector yang sama ataupun yang berbeda, dan hal-hal terkait keuangan.
Di  Indonesia  Kebijakan  Standarisasi  Mutu  Pendidikan  yang  diberlakukan  di seluruh  wilayah  republic  Indonesia  diatur  mulai  dari  UU  No.20  Tahun  2003  tentang Standar  Nasional  Pendidikan  yang  terdiri  dari  delapan  standar,  kemudian  diperkuat dengan PP No.19 tahun 2005, kemudian PP No.13 tahun 2015, dan terakhir dilengkapi dengan  PP  No.57  tahun  2021.  Undang-Undang  tentang  standar  Nasional  Pendidikan yang berisi kebijakan dan program yang harus dijalankan dalam fase implementasi dan evaluasinya membutuhkan kebijakan lain untuk diperkuat atau disempurnakan sehingga muncul lah Peraturan pemerintah setelahnya.
Dalam  PP.  RI  No.  57  Tahun  2021  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan tertanggal  30  Maret  2021  (Lembaran  Negara  RI  No.  6676).  Dipaparkan  bahwa pendidikan  Nasional  berfungsi  untuk  mencerdaskan  bangsa  melalui  pengembangan potensi  setiap  warga  negara  tanpa  terkecuali.  Pendidikan  Nasional  yang  bermutu
merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan mampu secara proaktif  menjawab  tantangan  zaman  yang  terus  berubah.  Untuk  mewujudkan  Sistem Pendidikan  Nasional  yang  bermutu,  diperlukan  Standar  Nasional  Pendidikan  yang menjadi pedoman dasar bagi penyelenggaraan Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan meliputi  kriteria minimal  tentang  berbagai  aspek  pendidikan  yang  harus  dipenuhi oleh penyelenggara dan Satuan Pendidikan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  perlu  dilakukan penyempurnaan  melalui  penggantian.  Penggantian  dimaksud  dilakukan  melalui penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyempurnaan  pengaturan  mengenai  evaluasi  Sistem  Pendidikan  oleh  Pemerintah Pusat,  Pemerintah  Daerah  dan  Lembaga  Mandiri  akan  memotret  mutu  secara  lebih komprehensif, meliputi efektivitas Satuan Pendidikan dalam memfasilitasi pembelajaran,  pemerataan  akses  dan  kualitas  layanan  pendidikan,  kualitas  proses pembelajaran  dan  pengelolaan  Satuan  Pendidikan,  serta  jumlah,  distribusi  dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
Kebijakan  standarisasi  mutu  Pendidikan  ini  ditilik  dari  ilmu  kebijakan  Brewer melalui sisi proses kebijakan. Di tahap Penemuan/inisiasi masalah dirasakan oleh rakyat Indonesia  dan  menjadi  titik  focus  pembuat  kebijakan,  mutu  Pendidikan  yang  masih rendah  dan  tidak  merata,  didukung  riset-riset  beberapa  tahun  terakhir  yang  menyoroti masalah  standar  mutu  Pendidikan,  mulai  dari  kelemahan  Internal  lembaga  Pendidikan dalam  proses  akreditasi  di  SMK  yang  menjadi  Pusat  Keungulan  (Jollyta  Dkk,  2021). Kemudian  masalah  supervisi  Pendidikan  dimana  fasilitas  belajar  kurang  memadai, seperti  buku,  perpustakaan,  penggunaan  laboratorium,  masalah  profesionalisme  guru dalam menyiapkan bahan ajar dan memfasilitasi proses belajar mengajar (Nanda, 2019). Masalah  efisiensi  lembaga  Pendidikan,  mutu  dan  kepuasan  konsumen,  peluang  dan daya saing pasar kerja serta pelaksanaan strategi, kebijakan dan program sekolah yang bertujuan untuk memenuhi standar nasional Pendidikan (Noprika, 2020). Dan masalah system  penjaminan  mutu  Pendidikan  yang  masih  banyak  ketimpangan  (Dimmera  & Purnasari,  2021).  Hingga  Kualitas  pendidikan  Indonesia  yang  rendah  itu  juga ditunjukkan data Balitbang bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah  saja  yang  mendapat  pengakuan  dunia  dalam  kategori The  Primary  Years Program (PYP).  Dari  20.918  SMP  di  Indonesia  ternyata  juga  hanya  delapan  sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari  8.036  SMA  ternyata  hanya  tujuh  sekolah  saja  yang  mendapat  pengakuan  dunia dalam  kategori The  Diploma  Program (DP)  (Agustang  dkk,  2021).  Masalah-masalah umum  dalam  standar  mutu  Pendidikan  ini  haruslah  diperbaiki,  sehingga  lahirlah  PP No.57 tahun 2021 sebagai jawaban untuk penyempurnaan dari UU dan PP sebelumnya.
Pada  fase  estimasi,  solusi  masalah  diajukan  dalam  rancangan,  berbagai kebijakan yang disajikan diperhitungkan resiko dan biaya yang paling mungkin muncul.
Dan  masalah  mutu  ini  melibatkan  banyak  focus  kebijakan.  Dari  delapan  standar, manakah  yang  lebih  dahulu  akan  diutamakan  dan  berdampak  pada  standar  lainnya. Estimasi dilakukan terkait seberapa efektif Pendidikan sudah berjalan, apakah kebijakan yang  selanjutnya  dimunculkan  akan  membantu  meningkatkan  efektifitas  ini?  Estimasi yang  dibuat  oleh  pembuat  kebijakan  Pendidikan  di  negara  ini  kemudian  akan melanjutkan  proses  pembuatan  kebijakan  pada  tahap  seleksi  kebijakan.  Menurut pemerintah  alasan  perlunya  ditetapkan  peraturan  baru  dalam  PP  No.57  tahun  2021  ini adalah  karena  pendidikan  di  Indonesia  membutuhkan  standar  nasional  yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan,teknologi,  serta  kehidupan  masyarakat  untuk  kepentingan  peningkatan mutu  Pendidikan.  Alasan  selanjutnya  adalah  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  35 ayat (41, Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal  61  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.  Alasan terakhir  adalah  karena  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  20O5 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa  kali diubah, terakhir dengan  PP  No.  13  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua atas  PP  No.  19  Tahun  2005 tentang  SNP  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  sistem  pendidikan  saat  ini,  sehingga perlu diganti;
Fase  Seleksi  kebijakan  diambil  dari  berbagai  masalah  difokuskan  masalah utamanya  adalah  masalah  pemerataan  dan  penataan  guru.  menurut  Ilmu  kebijakan Brewer,  di  tahap  ini  para  pembuat  kebijakan  memilih  solusi  dari  masalah  sebagai pemecahan  masalah,  dan  kemudian  membuat  keputusan  berupa  kebijakan.  Kajian ilmiah dan konseptual, dimana guru menjadi tombak dan garda depan Pendidikan, maka kebijakan pemerataan dan penataan guru di seluruh Indonesia ini menjadi sangat layak untuk  disajikan  untuk  memperbaiki  mutu  Pendidikan,  dan  kebijakan  ini  melengkapi kebijakan  sebelumnya  yang  sudah  tertuang  dalam  UU  No.20  tahun  2003  tentang  8 Standar,  PP  No.  19  tahun  2005,  dan  PP  No.13  tahun  2015.  Termsuk  estimasi  tentang menimbulkan  kontroversi  di  masyarakat  karena  adanya  penghapusan  materi  Pancasila sebagai  matakuliah  dan  mata  pelajaran  wajib.  Padahal,  Pancasila  menempati  posisi penting  dalam  menanamkan  nilai-nilai  moral  dan  penguatan  karakter  berbangsa  dan bernegara. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah terobosan strategis agar muatan nilai- nilai penguatan karakter tersebut dapat diwadahi melalui pembelajaran sastra. Salah satu di  antaranya  adalah Syair  Nasihat (Wirajaya,  2021).  Isi  kebijakan  standar  mutu Pendidikan  dala  PP  No.57  tahun  2021  ini  berisikan  penyempurnaan,  diantaranya tentang  Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat, bangsa dan negara.(Pasal 1 Ayat 1)  ( nukil langsung dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas ).  Jalur  Pendidikan  adalah  wahana  yang  dilalui  Peserta  Didik  untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.  (Pasal  1  ayat  5).  Jenjang  Pendidikan  adalah  tahapan  Pendidikan  yang
ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan  kemampuan  yang  dikembangkan.  (pasal  1  ayat  6).  Jenis  Pendidikan  adalah kelompok  yang  didasarkan  pada  kekhususan  tujuan  Pendidikan  suatu  satuan Pendidikan.  (pasal  1  ayat  7).  Kemudian  Delapan  Standar  Nasional  Pendidikan mencakup  :  Standar  Kompetensi  Lulusan  (SKL),  Standar  Isi  (SI),  Standar  Proses (SPro),  Standar  Penilaian  Pendidikan  (SPP);  Standar  Tenaga  Kependidikan  (STK); Standar  Sarana  dan  Prasarana  (SPP),  Standar  Pengelolaan  dan  Standar  Pembiayaan. Dalam  perumusan  delapan  standar  Pendidikan  ini  yang  berubah adalah  istilah  Standar Tenaga Kependidikan, sebelumnya disebut standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dan  terkhusus  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  diatur  dengan  UU  No.19 tahun  2005,  yang  disyaratkan  memiliki  kelayakan  fisik  mental  dan  Pendidikan  dalam jabatannya.
Pada  fase  implementasi,  kebijakan  dijalankan  dan  diuji,  langkah-langkah  nyata yang  dilakukan  pemerintah  terlihat  dalam  transformasi  yang  terjadi  dalam  system Pendidikan.  Pemerintah  melalui  presiden  di  tahun  2007  memaparkan  langkah  yang diambil  dalam  mendukung  kebijakan  Pendidikan,  mulai  dari  meningkatkan  akses masyarakat  agar  dapat  menikmati  Pendidikan  dengan  tolak  ukur  angka  partisipasi Pendidikan. Langkah kedua, menghilangkan ketidak merataan dalam akses Pendidikan, seperti  ketidak  merataan  di  desa  dan  kota  serta  diskriminasi  gender.  Selanjutnya meningkatkan mutu dengan meningkatkan kualifikasi guru dan siswa dan nilai rata-rata kelulusan  dalam  Ujian  Nasional.  Menambahkan  jumlah  jenis  Pendidikan  di  bidang kompetensi  atau  profesi  sekolah  kejurusan  untuk  menyiapkan  tenaga  siap  pakai  yang dibutuhkan.  Memperbaiki  dan  menambah  fasilitas  Pendidikan  di  satuan  Pendidikan, meningkatkan  anggaran  Pendidikan  dan  penggunaan  TIK  dalam  aplikasi  Pendidikan, hingga  pemberian  subsidi/beasiswa  bagi  masyarakat  kurang  mampu  agar  bisa menikmati  fasilitas  Pendidikan  (Agustang  dkk,  2021).  Sementara  dalam  pelaksanaan standar  mutu  pendidik  kembali  hadir  penambahan  penjelasan  tentang  kualifikasi  guru dalam UU No.16 tahun 2007, menjelaskan guru harus memiliki kualifikasi Pendidikan minimal  Diploma  empat  atau  Sarjana  dalam  bidang  Pendidikan.  Dalam  implementasi ini selanjutkan akan di evaluasi lebih lanjut.
Evaluasi  kebijakan  standar  mutu  Pendidikan  di  Indonesia  diukur  tentunya  dari tercapai atau tidaknya delapan standar mutu Pendidikan. Pada pelaksanaannya tercapai tidaknya  standar  ini  dinilai  dengan  akreditasi  yang  menjadi  system  penjaminan  mutu Pendidikan.  Kinerja  guru  sebagai  pendidik  menjadi  ujung  tombak  pemerintah  yang berhadapan langsung dengan murid dan sangat penting untuk memenuhi standar (Yanti &  Syahrani,  2021).  Faktor  Utama  yang  menyebabkan  kualitas  pendidik  di  Indonesia rendah  adalah    kurang  maksimalnya  manajemen  sumber  daya  manusia,  Research  on Improvinf  Systems  of  Education  melalui  studi  kualitatifnya  menunjukkan  50%  guru Indonesia  adalah  Pegawai  Negeri,  dan  90%  dari  jumllah  tersebut  menjadi  tumpuan pembelajaran.  Namun  rekrutmen  guru  dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  ASN bukan kebutuhan profesionalitas guru. (Kastara.id, 2021). Pemetaan guru baik dari segi
kualitas  dan  kuantitasnya  menjadi  tugas  penting  pemerintah,  untuk  menentukan kebijakan lanjutan ataupun kelanjutan kebijakan yang sudah ada.
Tahap Terminasi menjadi tahap akhir dari Proses kebijakan yang dikemukakan oleh  Brewer.  Pada  tahap  ini  sebuah  kebijakan  setelah  melalui  proses  evaluasi  akan diakhiri atau dilanjutkan. Dengan memperhitungkan berbagai pertimbangan konseptual, praktis  dan  psikologis.  Kebijakan  standar  mutu  Pendidikan  Indonesia  melalui  delapan Standar  nasional  Pendidikan,  setelah  dievaluasi  tidak  diterminasi  namun  terus  direvisi untuk  perbaikan.  Sehingga  siklus  nya  kembali  lagi  ke  awal  proses,  inisiasi  yaitu pengenalan  dan  identifikasi  masalah  yang  muncul  dalam  evaluasi  kemudian  berlanjut lagi  estimasi  kebijakan  dan  lanjut  lagi  dalam  tahap  seleksi  kebijakan,  implementasi kebijakan,  kemudian  kembali  lagi  ke  evaluasi  dan  terminasi.  Dalam  hal  pemenuhan standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  kebijakan  pemerintah  terkait  hal  ini  masih harus  terus  dibenahi  dalam  implementasinya.  Persyaratan  kualifikasi  dan  kuantifikasi guru menjadi catatan penting yang harus dipenuhi.

## Kesimpulan
Analisa  kebijakan  Standar  Mutu  Pendidikan  Indonesia  ditelaah  melalui pendekatan Ilmu Kebijakan Brewer, terlihat bahwa kebijakan standar mutu pendidikan sudah mengikuti alur proses kebijakan dimulai dengan Penemuan/inisiasi masalah yang membutuhkan  kebijakan,  estimasi  kemungkinan  usulan  kebijakan  sebagai  solusi masalah,  besarnya  keuntungan,  resiko  dan  biaya  yang  ditimbulkan  sebagai    efek kebijakan  standar  mutu  ini.  Ditahapan  seleksi  hadirlah  kebijakan  baru  sebagai pemecahan masalah yang selanjutnya akan diimplementasikan. Saat diimplementasikan kebijakan ini kembali menghadapi tantangan dan masalah baru, yang pada kruun waktu tertentu akan dievaluasi leberhasilan, ketercapaian dan efektifitasnya. Langkah terakhir adalah  terminasi,  untuk  saat  ini  Kebijakan  standar  mutu  Pendidikan  melalui  delapan Standar Nasional Pendidikan masih terus diberlakukan dan mendapatkan perbaikan dan penyempurnaan  dengan  hadirnya  peraturan-peraturan  terbaru  No.57  tahun  2021. Kebijakan  terkait  standar  mutu  pendidik  juga  terus  diimplementasikan  sambal  terus dilengkapi melalui aturan-aturan rekrutmen di masing-masing pemerintah daerah.
Sebagai  rekomendasi  kedepannya  kebijakan  mutu  Pendidikan  ini  dalam  tahap implementasi  dan  evaluasi  harus  benar-benar  diperhatikan.  Pengukuran  menyeluruh tentang  standar  mutu  setiap  lembaga  Pendidikan  sebaiknya  tetap  dilakukan  secara transparan  dan akuntabel.  Pertimbangan  etika  dan  kemanusiaan  juga  tidak  boleh  luput dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan mutu Pendidikan di Indonesia. Diharapkan ke  depannya  melalui  berbagai  kebijakan mutu  pendidikan ini,  Pendidikan  dan  kualitas Pendidikan  Indonesia  tidak  hanya  merata  di  seluruh  pelosok  Indonesia,  namun  juga memiliki  mutu  yang  baik  dan  bisa  berdaya  saing  yang  bisa  diperhitungkan  di  kancah Internasional.

## BIBLIOGRAFI
Agustang, A., Mutiara, I. A., & Asrifan, A. (2021, January 10). Masalah Pendidikan Di Indonesia. Https://Doi.Org/10.31219/Osf.Io/9xs4h
Brewer,  Garry  D,  (1974),  The  Policy  Science  Emerge  To  Nurture  And  Structure  A Discipline. Policy Science, Vol.% No.3 (September 1974) Hlm 239-244.
Dimmera,  B.  G.,  &  Purnasari,  P.  D.  (2021).  Analisis  Sistem  Penjaminan  Mutu Pendidikan Pada Sma Yang Terakreditasi A. Sebatik , 25 (2), 367-372.
Jollyta,  D.,  Buaton,  R.,  Novriyenni,  N.,  &  Fauzi,  A.  (2021).  Mengatasi  Kelemahan Internal  Menggunakan  Mc-Kinsey  7s  Untuk  Peningkatan  Standar  Mutu Pendidikan. Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (1), 27-37.
Kastara.Id;  2021,  Kualitas  Guru  Pengaruhi  Kualitas  Pendidikan  Di  Indonesia,  Diakses
Dari Https://Kastara.Id/09/06/2021/Kualitas-Guru-Pengaruhi-Kualitas-
Pendidikan-Di-Indonesia/ Diakses Tanggal, 25 April 2022.
Lerner,  D;  Lasswell  HD,  (1951)  The  Policy  Science,  Stanford,  Stanford  University Press.
Mardizal,  J.  (2020).  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Mutu  Sekolah  Atlet  Ragunan DKI  Jakarta. CIVED  (Journal  Of  Civil  Engineering  And  Vocational Education) , 7 (1), 1-10.
Nanda,  A.  S.  (2019).  Supervisi  Pendidikan  Dalam  Mewujudkan  Tujuan  Nasional Pendidikan Dan Meningkatkan Mutu Pendidikan.
Noprika,  M.,  Yusro,  N.,  &  Sagiman,  S.  (2020).  Strategi  Kepala  Sekolah  Dalam Peningkatan  Mutu  Pendidikan. Andragogi:  Jurnal  Pendidikan  Islam  Dan Manajemen Pendidikan Islam , 2 (2), 224-243.
Republik  Indonesia,  Mpr  (2003).  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Republik Indonesia, P. R. E. S. I. D. E. N., & Republik Indonesia, K. E. M. E. N. K. U. M. H. A. M. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
Republik Indonesia, P. R. E. S. I. D. E. N., & Republik Indonesia, K. E. M. E. N. K. U. M. H. A. M. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Republik Indonesia, P. R. E. S. I. D. E. N., & Republik Indonesia, K. E. M. E. N. K. U. M. H. A. M. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Wirajaya, A. Y. (2021, November). Syair Nasihat: Sebuah Upaya Alternatif Penguatan Pendidikan  Karakter  Melalui  Pembelajaran  Sastra.  In Seminar  Program  Studi Pendidikan Bahasa Jawa .
Yanti,  H.,  &  Syahrani,  S.  (2021).  Standar  Bagi  Pendidik  Dalam  Standar  Nasional Pendidikan Indonesia. Adiba: Journal Of Education , 1 (1), 61-68.

## Copyright holder:
Lidya Ardiyan, Wanapri Pangaribuan, Selamat Triono Ahmad, Syamsul Arif (2022)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: