## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)
Doi: https://doi.org/10.31933/ejpp.v3i1 Lisensi: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Diterima: 11 Desember 2022 ,   Diperbaiki: 05 Januar 2023, Diterbitkan: 17 Januari 2023

## PENGATURAN WARISAN LOMPAT TANGAN DALAM SISTEM HUKUM PERDATA
Dilla Ayuna Letri 1 , Wirna Rosmely 2
1 Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Ekasakt, Padang, email: dillaayuna@gmail.com 2 Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Ekasakt, Padang, email: wirnarosmely@yahoo.com

## Corresponding Author: Dilla Ayuna Letri
Abstract: Wills are one of the deeds that have long been known before Islam. A will is the gift of an object from the heir to another person or institution that will take effect after the heir dies. The implementation of wills is not only regulated in Islamic law and KHI, Western law that applies in Indonesia as contained in the Civil Code also regulates wills. Inheritance law in Indonesia generally regulates the transfer of wealth/inherited property which is commonly called boedel in relation to the Saisine principle. This happens between the heir as the owner of the property and his heirs. However, it can also happen with a will, an heir transfers/gives a part of  the property that has  been free from the obligation to  give it according to  Article 913  of  the  Civil  Code  concerning  the  absolute  share  to  parties  who  in  inheritance  law  are called parties who expect inheritance by jumping hands/fidei commis.
Keywords: Inheritance, Will, Jumping Hands.
Abstrak: Wasiat  merupakan  salah  satu  perbuatan  yang  sudah  lama  dikenal  sebelum  Islam. Wasiat    adalah  pemberian  suatu  benda  dari  pewaris  kepada  orang  lain  atau  lembaga    yang akan   berlaku   setelah   pewaris   meninggal   dunia. Pelaksanaan wasiat tidak hanya diatur dalam hukum  Islam  dan KHI, hukum  Barat  yang berlaku di  Indonesia  yang tertuang  dalam Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Perdata  juga  mengatur  tentang  wasiat.  Hukum  waris  di Indonesia  pada  umumnya  mengatur  mengenai  perpindahan  kekayaan/harta  warisan  yang biasa disebut boedel dalam kaitannya dengan asas Saisine . Hal yang demikian terjadi antara pewaris selaku pemilik harta dengan para ahli warisnya. Namun demikian dapat terjadi pula dengan  suatu  wasiat,  seorang  pewaris  memindahkan/memberikan  bagian  harta  yang  telah bebas dari kewajiban untuk diberikan menurut Pasal 913 KUHPerdata tentang bagian mutlak kepada  para  pihak  yang  didalam  hukum  waris  disebut    pihak  yang  mengharapkan  dengan pewarisan secara lompat tangan/ fidei commis .
Kata Kunci: Warisan, Wasiat, Lompat Tangan.

## PENDAHULUAN
Wasiat  merupakan  salah  satu  perbuatan  yang  sudah  lama  dikenal  sebelum  Islam. Misalnya dalam masyarakat pada masa arab jahiliah, banyak sekali  wasiat  yang  diberikan kepada  orang  lain  yang  tidak  mempunyai  hubungan  kekeluargaan  dengan  orang  yang
berwasiat,  karena  pada  masa  itu  orang  yang  memberikan  sebagian  besar  harta  miliknya memperlambangkan orang yang sangat kaya raya dan mendapatkan pujian dari semua orang.
Dengan  datangnya  agama  Islam  tidaklah  menghapus  dan  membatalkan  wasiat  yang sudah diterima   secara umum oleh masyarakat pada waktu itu. Islam dapat menerima wasiat yang  sudah  berjalan  lama  itu  dengan  jalan  memberikan    koreksi  dan  perbaikan.  Sehingga wasiat tetap menjadi sesuatu  yang diperlukan dengan memperhatikan kerabat keluarga  yang ditinggalkan.
Kata  wasiat  berasal  dari washaya yang artinya orang yang berwasiat menghubungkan harta bendanya waktu hidup dengan sesudah mati. Menurut Taqiyuddin artinya pembelanjaan harta dengan khusus sesudah mati. Menurut Zainuddin Ali, wasiat ialah penyerahan hak atas harta  tertentu  dari  seseorang  kepada  orang  lain  secara  sukarela  yang  pelaksanaanya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia. 1
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  171  huruf  F,  wasiat  adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga  yang akan   berlaku   setelah   pewaris meninggal   dunia.  Dalam   buku   Hukum Kewarisan  Islam  sebagai  Pembaruan  Hukum Positif  di  Indonesia,  wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang medekati kematianya, dapat  berupa  pesan  tentang  apa  yang  harus  dilaksanakan    para  penerima  wasiat  terhadap hasrat peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan. 2
Wasiat merupakan syari’at  Islam  yang mempunyai  fungsi  bagi  manusia, sehingga tak ada  seorang  ulama  atau  orang  Islam  yang  menentang  dengan  adanya  wasiat,  bahkan perbuatan  ini  banyak  dilakukan  oleh  umat  Islam  masa  lalu.  Pelaksanaan  wasiat  tidak  hanya diatur  dalam  hukum  Islam  dan  KHI,  hukum  Barat  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  tertuang dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang wasiat.
Pewaris pembuat surat wasiat ( testament ) harus mempunyai budi akal (pasal 895 KUH Perdata),  artinya  tidak  sakit  ingatan,  tidak  sakit  berat  yang  mengakibatkan  tidak  dapat berpikir  secara  wajar.  Jika  surat  wasiat  (testament)  memuat  syarat-syarat  yang  tidak  dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hal  yang  demikian  itu  harus  dianggap  tidak  tertulis.  Surat  wasiat  (testament)  tidak  boleh memuat ketentuan yang mengurangi bagian mutlak para ahli waris.
Hukum  waris  di  Indonesia  pada  umumnya  mengatur  mengenai  perpindahan kekayaan/harta warisan yang biasa disebut boedel dalam kaitannya dengan asas Saisine . Hal yang demikian terjadi antara pewaris selaku pemilik harta dengan para ahli warisnya. Namun demikian dapat terjadi pula dengan suatu wasiat, seorang pewaris memindahkan/memberikan bagian  harta  yang  telah  bebas  dari  kewajiban  untuk  diberikan  menurut  Pasal  913 KUHPerdata  tentang  bagian  mutlak  kepada  para  pihak  yang  didalam  hukum  waris  disebut pihak yang mengharapkan dengan pewarisan secara lompat tangan/ fidei commis .
Berdasarkan  Pasal  879  ayat  (2)  KUHPerdata  J.  Satrio  merumuskan  dalam  bukunya definisi fidei commis atau pewarisan secara lompat tangan sebagai:
“suatu  ketetapan  dalam  surat  wasiat,  dimana  ditentukan  bahwa  orang  yang  menerima harta  si  pewaris,  atau  sebagian  daripadanya  –  termasuk  para  penerima  hak  daripada mereka, berkewajiban untuk menyimpan yang mereka terima, dan sesudah suatu jangka
1 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 140
2 Muh. Muhibbin Abdul wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 145
waktu tertentu atau pada waktu matinya si penerima, menyampaikan/menyerahkannya kepada seorang ketiga.”
Jadi, pada dasarnya fidei commis adalah suatu suatu ketentuan dalam surat wasiat yang mensyaratkan  bahwa  penerima  harta  pewaris  berkewajiban  untuk  menyimpan  harta  pewaris sampai jangka waktu tertentu atau sampai matinya penerima harta tersebut, untuk kemudian diserahkan  kepada  orang  ketiga.  Pewarisan  dengan  cara  ini  mengakibatkan  penerima  harta pewaris  tidak  dapat  menggunakan  harta  tersebut,  ia  hanya  berkewajiban  untuk  menyimpan dan di kemudian hari menyerahkannya kepada orang ketiga.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bersifat deskriptif analitis yaitu suatu usaha untuk menggambarkan tentang  pengaturan warisna lompat tangan dalam sistem hukum perdata. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  berdasarkan  norma  dan  kaedah  dalam peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 874  yaitu : “Suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal”.
Pada  asasnya  suatu  pernyataan  yang  demikian,  adalah  keluar  dari  suatu  pihak  saja (eenzildig) dan  setiap  waktu  dapat  ditarik  kembali  oleh  yang  membuatnya.  Dengan sendirinya,  dapat  dimengerti  bahwa  tidak  segala  yang  dikehendaki  oleh  seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wsiatnya itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan.
Dalam suatu testamen dapat juga dengan sah dilakukan, penunjukan seorang wali untuk anak-anak  si  meninggal,  pengakuan  seorang  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan,  atau pengangkatan seorang executeurtestamentair , yaitu seorang yang dikuasakan mengawasi dan mengatur pelaksanaan testamen . 3
Menurut  Pasal  875  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  suatu testament atau  surat  wasiat adalah  suatu  akta  yang  memuat  pernyataan  seseorang  tentang  apa  yang  dikehendaki  agar terjadi  setelah  ia  meninggal  dunia,  dan  yang  olehnya  dapat  dicabut  kembali.  Berdasarkan pasal  875  KUH  Perdata  tersebut  dalam  suatu testament terdapat  beberapa  unsur  yang  harus diperhatikan, antara lain:
1. Testament  merupakan  suatu  akta.  Hal  ini  berarti  suatu  testament  haruslah  berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan dan isinya berupa pernyataan atau kehendak dari pewasiat. 4 .
2. Suatu testamen berisi suatu pernyataan kehendak, yang berarti  suatu  tindakan  hukum sepihak.    Tindakan    hukum    sepihak  adalah  tindakan  atau  pernyataan  dari  seseorang yang  sudah  dianggap  cukup      untuk      menimbulkan      akibat      hukum      yang dikehendaki.  Testament  menimbulkan  suatu  perikatan,  namun  bukan  suatu  perjanjian yang  mensyaratkan  adanya  kesepakatan  di  antara  orang yang mengikatkan diri pada perjanjian  tersebut.  Karena  tanpa  adanya  kesepakatan  terlebih  dahulu  dari  pihak  yang diberi wasiatpun suatu testament sudah dianggap sah.
3 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm 106-107
4 Tamakiran, Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum , Pionir Jaya, Bandung, hlm 28-29
3. Unsur  selanjutnya  adalah  apa  yang  dikehendaki  akan  terjadi  setelah  meninggal  dunia. Berarti bahwa suatu testament baru berlaku setelah  pemberi  wasiat  telah  meninggal dunia.  Oleh  sebab  itu testament disebut juga dengan kehendak terakhir.
4. Wasiat atau testament dapat dicabut kembali. Ketentuan digunakan untuk  menetapkan apakah  suatu  tindakan  hukum  harus  dibuat  dalam  bentuk  surat  wasiat  atau  cukup dengan  bentuk  lain.  Pencabutan  ini  memberikan  suatu  pengertian  bahwa  tidak  semua yang  diinginkan  oleh  seseorang  sebagaimana  yang  diletakkan  dalam  wasiatnya,  juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan.
Hukum  waris  di  Indonesia  pada  umumnya  mengatur  mengenai  perpindahan kekayaan/harta warisan yang biasa disebut boedel dalam kaitannya dengan asas Saisine . Hal yang demikian terjadi antara pewaris selaku pemilik harta dengan para ahli warisnya. Namun demikian dapat terjadi pula dengan suatu wasiat, seorang pewaris memindahkan/memberikan bagian  harta  yang  telah  bebas  dari  kewajiban  untuk  diberikan  menurut  Padal  913 KUHPerdata  tentang  bagian  mutlak  kepada  para  pihak  yang  didalam  hukum  waris  disebut pihak yang mengharapkan dengan pewarisan secara lompat tangan/ fidei commis .
Pengaturan secara harfiah mengenai Fidei Commis yaitu Fidei berarti kepercayaan dan Commis berarti  kewajiban.  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata Fidei  Commis diatur  dalam  Pasal  879  ayat  1  dan  2,  yang  mengatur  bahwa  :  “(1)  Pengangkatan  waris  atau pemberiah  hibah  wasiat  dengan  lompat  tangan,  atau  sebagai  fidei  commis  adalah  terlarang. (2)  oleh  karena  itu,  pun  bagi  si  yang  diangkat  atau  yang  menerima  hibah,  batal  dan  tak berhargalah  setiap  ketetapan,  dengan  mana  masing-masing  mereka  diwajibkan  menyimpan barang-barang  warisan  atau  hibahnya,  untuk  kemudian  menyerahkannya  baik  seluruhnya maupun untuk sebagian, kepada orang ketiga”.
Berdasarkan  Pasal  879  ayat  (2)  KUHPerdata  J.  Satrio  merumuskan  dalam  bukunya definisi fidei commis atau pewarisan secara lompat tangan sebagai:
“suatu  ketetapan  dalam  surat  wasiat,  dimana  ditentukan  bahwa  orang  yang  menerima harta  si  pewaris,  atau  sebagian  daripadanya  –  termasuk  para  penerima  hak  daripada mereka, berkewajiban untuk menyimpan yang mereka terima, dan sesudah suatu jangka waktu tertentu atau pada waktu matinya si penerima, menyampaikan/menyerahkannya kepada seorang ketiga.”
Jadi, pada dasarnya fidei commis adalah suatu suatu ketentuan dalam surat wasiat yang mensyaratkan  bahwa  penerima  harta  pewaris  berkewajiban  untuk  menyimpan  harta  pewaris sampai jangka waktu tertentu atau sampai matinya penerima harta tersebut, untuk kemudian diserahkan  kepada  orang  ketiga.  Pewarisan  dengan  cara  ini  mengakibatkan  penerima  harta pewaris  tidak  dapat  menggunakan  harta  tersebut,  ia  hanya  berkewajiban  untuk  menyimpan dan di kemudian hari menyerahkannya kepada orang ketiga.
Pada fidei commis terdapat tiga pihak, yaitu : 5

## 1. Pewaris
Adalah  orang  yang  memiliki  atau  memegang  atau  menguasai  atau  yang meninggalkan  harta  untuk  diteruskan  kepada  ahli  waris  atau  pihak  ketiga,  termasuk didalamnya adalah beban-beban, hibah dan wasiat kepada pihak ketiga.
2. Pemikul Beban
5 J. Satrio, op.cit , hlm 211
Adalah  orang  yang  pertama-tama  ditunjuk  sebagai  ahli  waris/legetaris,  dengan tugas/kewajiban  menyimpan  barang  dari  pewaris  dan  menyampaikannya  kepada  pihak ketiga.
3. Penunggu
Adalah  orang  yang  akan  menerima  harta  dari  pewaris  melalui bezwaarde /pemikul beban.
Menurut  Mulyadi, fidei  commis adalah  pemberian  wasiat  pengangkatan  waris  atau legaat dengan lompat tangan adalah dilarang dan batal apabila ada penetapan dari si pewaris, bahwa seseorang ahli waris dibebani kewajiban untuk menyimpan harta warisan atau barang tertemtu dari harta warisan itu, dan kemudian untuk menyerahkan barang-barang itu kepada pihak ketiga. 6
Fidei  commis dilarang  oleh  Psal  879  KUHPerdata,  dengan  alasan  bahwa  dirasakan sebagai  keberatan  besar,  sebagai  akibat  fidei  commis  ini,  akan  ada  barang-barang  yang mungkin dalam waktu yang agak lama sama sekali tak dapat diperdagangkan. 7
Pada dasarnya Fidei commis dilarang, namun dalam beberapa hal diperbolehkan, diatur dalam Pasal 973 sampai dengan Pasal 988 KUHPerdata yaitu :

## 1. Fidei commis de residuo
Yaitu  seorang  ketiga  yang  meninggal  dunia  sebelumnya,  diberikan  untuk  anaknya yang  sah  sudah  atau  belum  dilahirkan  telah  dikaruniai  dengan  seluruh  atau  sebagian berupa  harta  waris  yang  tidak  terjual  atau  tidak  dihabiskan  dari  seorang  ahli  waris  atau seseorang  penerima  hibah  atau  wasiat  tersebut.  Pada  Pasal  990  KUHPerata  mengatur bahwa setiap Fidei commis de residui ini, ahli waris atau penerima hibah diwajibkan untuk membuat  pertelaan  dan  perincian  atas  barang-barang  warisan,  tetapi  tidak  perlu  ada jaminan oleh pihak yang dibebani, agar barang-barang itu diurus dengan sebaik-baiknya.
2. Fidei commis kepada cucu dan keturusan saudara-saudara
Kedua  orang  tua  diperbolehkan  dengan  surat  wasiat  menghibah  wasiatkan  seluruh atau  sebagian  harta  kekayaan  mereka,  yang  mana  berhaklah  mereka  menggunakannya dengan  bebas,  kepada  salah  seorang  anak  mereka  atau  lebih  dengan  perintah  akan menyerahkan  barang-barang  itu  kepada  sekalian  anak  masing-masing,  baik  yang  sudah ada maupun yang akan dilahirkan. Hal ini diatur dalam Pasal 973 ayat 1 KUHPerdata.

## KESIMPULAN
Pengaturan secara harfiah mengenai Fidei Commis yaitu Fidei berarti kepercayaan dan Commis berarti  kewajiban.  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata Fidei  Commis diatur  dalam  Pasal  879  ayat  1  dan  2.  Jadi,  pada  dasarnya fidei  commis adalah  suatu  suatu ketentuan  dalam  surat  wasiat  yang  mensyaratkan  bahwa  penerima  harta  pewaris berkewajiban  untuk  menyimpan  harta  pewaris  sampai  jangka  waktu  tertentu  atau  sampai matinya penerima harta tersebut, untuk kemudian diserahkan kepada orang ketiga. Pewarisan dengan  cara  ini  mengakibatkan  penerima  harta  pewaris  tidak  dapat  menggunakan  harta tersebut,  ia  hanya  berkewajiban  untuk  menyimpan  dan  di  kemudian  hari  menyerahkannya kepada  orang  ketiga.  Pada  dasarnya Fidei  commis dilarang,  namun  dalam  beberapa  hal
6 Mulyadi,  Hukum  Waris  Dengan  Adanya  Surat  Wasiat,  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro,  Semarang, 2011, hlm 23
7 Ibid
diperbolehkan, diatur dalam Pasal 973 sampai dengan Pasal 988 KUHPerdata.

## REFERENSI
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 Ali Afandi, Hukum waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian , Rineka Cipta, Jakarta, 2000 J. Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung,1992
Muh. Muhibbin Abdul wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
Mulyadi,  Hukum  Waris  Dengan  Adanya  Surat  Wasiat,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang, 2011
Oemar Salim, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia , Bina Aksara, Jakarta, 1987 Raypangestu,  Y.,  &  Ratnawati  Gultom,  E.  (2022).  AKIBAT  HUKUM  PENGEMBALIAN UANG PANJAR DALAM PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI TANAH.
UNES Law Review,
5(2), 442-451. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.330
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1996 Tamakiran, Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum , Pionir Jaya, Bandung Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2007