EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.1, Desember 2022
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Peran Bendahara Pengeluaran Pada Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri)

## Sukendro Simbolon
Biro Keuangan, Kementerian Perdagangan E-mail: sukendrokemendag@gmail.com
Article History: Received: 15 September 2022
Revised: 17 Desember 2022
Accepted: 18 Desember 2022
Abstract:  State  financial  management  is  part  of  the government's instrument to achieve the aspired state goal  of  realizing  a  just  and  prosperous  society  This research  uses  a  descriptive  qualitative  method  by collecting data in the form of words, pictures, and not numbers, including interview manuscripts, field notes, photos,  videotapes,  personal  documents  and  other official documents. To obtain all information related to  the  research  problem,  the  data  collection techniques  used  in  this  study  are  interviews  and document review. This method is used by researchers to determine the evaluation of the accountability of the Supply Money in the Treasurer. regarding the role of the treasurer of expenditure on financial management is  State  financial  management  is  part  of  the government's instrument to achieve the aspired state goal of realizing a just and prosperous
Keywords: Treasure, Management, Money, Overseas Trade

## PENDAHULUAN
Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan  bernegara  yang  dicita-citakan  yaitu  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur.  Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, peraturan dan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara disusun baik untuk proses bisnisnya maupun penyiapan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait  pengelolaan  keuangan  negara.  SDM  memainkan  peranan  penting  dalam  pengelolaan keuangan  negara,  baik  dalam  lingkup  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Peranan  penting  dimaksud  tercermin  dari keterlibatan  SDM  tersebut  dalam  fungsi  perencanaan,  pelaksanaan,  sampai  dengan pertanggungjawaban  keuanganSistem  pendapatan  dan  penerimaan  kas  diperlukan  adanya prosedur  yang baik  dan sesuai (Sabiq Hilal Al Falih, Rizqi, and Adhitya Ananda 2019).
Perwakilan  Perdagangan  di  Luar  Negeri  diantaranya  ITN/Dubes  WTO  Jenewa,  Atase Perdagangan  dan  Konsul  Perdagangan  Hongkong    mempunyai  fungsi  sebagai  penetrasi  pasar, pelayanan informasi pasar, promosi ekspor, pelayanan kepada dunia usaha, pelaksanaan Intelijen Manajemen  dan  pengamatan  terhadap  kebijakan  perdagangan.  Berdasarkan  data  yang  diberikan oleh (Lemaga Nasional 2015), perwakilan perdagangan luar negeri Indonesia pertama kali dibentuk pada tahun 1956, sementara data perdagangan luar negeri Indonesia baru tersedia pada tahun 1990. Sampai saat ini Indonesia telah memiliki 26 Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri antara lain: 24 Atase Perdagangan, 1 ITN/Duta Besar dan 1 Konsul Perdagangan, yang tersebar di berbagai negara mitra dagang Indonesia seperti gambar dibawah ini (Kementrian Perdaganagan 2022).
Sebagai cerminan atas penerapan kaidah-kaidah yang baik (best practice) dalam pengelolaan keuangan  negara,  pengelolaan  APBN  seyogyanya  dilaksanakan  berlandaskan  prinsip profesionalisme,  transparansi  (keterbukaan),  dan  akuntabilitas,  serta  berorientasi  pada  hasil, sebagaimana tercermin pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk  itu,  diperlukan  penguatan  elemen  SDM  pengelola  keuangan,  yang  pada  tataran  teknis diwujudkan antara lain melalui berbagai program peningkatan kapasitas Pejabat Perbendaharaan Negara. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Ditjen Perbendaharaan sampai dengan akhir bulan Maret 2017, terdapat 95.659 Pejabat Perbendaharaan Negara yang tersebar pada 23.653 Satker di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut tersebar secara geografis dari kota besar sampai dengan pelosok kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dengan jumlahnya yang besar dan cakupan geografis yang sangat  luas,  peningkatan  kapasitas  melalui  penyelenggaraan  diklat  saja  tidak  cukup  dengan berbagai pertimbangan, antara lain efisiensi dan efektifitas. Perkembangan pengelolaan keuangan dari masa ke masa yang penuh dengan dinamika sehingga dibutuhkan SDM yang kompeten dalam pengelolaan  keuangan  dan  mampu  menyesuaiakan  perkembangan  pengelolaan  keuangan (Priharjanto and Hadiwibowo 2021).
Salah  satu  solusi  yang  diinisiasi  Ditjen  Perbendaharaan  dalam  memberikan  dukungan pengembangan kapasitas Pejabat Perbendaharaan Negara yaitu dengan menyusun sebuah Panduan Teknis  Bendahara  Pengeluaran  yang  dipublikasikan  secara  elektronik.  Publikasi  elektronik  ini diharapkan  dapat  mengatasi  masalah  cakupan  geografis  yang  luas  dan  jumlah  Pejabat Perbendaharaan  yang  sangat  banyak.  Dengan  semangat  go  green,  pemanfaatan  teknologi  buku digital  diharapkan  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  program  peningkatan  kapasitas Pejabat Perbendaharaan Negara. Menurut (Sabiq Hilal Al Falih et al. 2019) Pengelolaan keuangan negara  khususnya  bidang  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  anggaran  untuk meningkatkan  fungsi  analisis  dalam  akuntansi  sehingga  memudahkan  mitigasi  resiko  atas keberlangsungan akuntabilitas pemerintah pusat.
Bendahara memegang peranan penting dalam proses pembiayaan. Bendahara pengeluaran berperan dalam proses pengelolaan biaya yang berkaitan dengan kas, persediaan dan penggalangan dana  serta  akuntabilitas.  Jika  Bendahara  Pengeluaran  menjalankan  tugas  pokok  dan  tanggung jawabnya dengan baik, diharapkan dapat benar-benar berkontribusi terhadap terciptanya tata kelola dan akuntabilitas yang baik serta pelaporan yang tepat waktu. Sehingga kami dapat menghasilkan informasi yang andal berupa laporan keuangan yang berkualitas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, diantaranya naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya (Moleong 2007). Untuk mendapatkan  semua  informasi  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian,  teknik  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan penelahaan dokumen. Metode ini digunakan  oleh  peneliti  untuk  mengetahui  evaluasi  pertanggung  jawaban  Uang  Persedian  di Bendahara.  Peran  bendahara  pengeluaran  pada  pengelolaan  keuangan  (studi  kasus  perwakilan perdagangan di luar negeri).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proses Pembukuan Bendahara Pengeluaran
Proses  pembukuan  adalah  aktivitas  pencatatan  dokumen  sumber  ke  dalam  BKU,  buku-
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
buku pembantu serta buku pengawasan anggaran. Berdasarkan PMK 162 Tahun 2013 pasal 30 ayat (3), pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara dimulai dari Buku Kas Umum, Buku-Buku Pembantu,  dan  selanjutnya  pada  Buku  Pengawasan  Anggaran.  Penjelasan  detil  dari  proses pembukuan akan dibahas pada sub pokok bahasan tata cara pembukuan. BKU adalah buku induk yang mencatat keluar masuknya uang melalui bendahara pengeluaran. Fungsi BKU adalah untuk membukukan uang yang dikelola bendahara pengeluaran. Saldo BKU mencerminkan saldo uang yang  berada  dalam  pengelolaan  bendahara  pengeluaran.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan di dapatkan bahwa proses pencatatan, pengolahan data atas transaksi yang dilakukan oleh  Bendahara  Pengeluaran  serta  pelaksanaan  pengendalian  dan  bentuk  pembukuan  yang dihasilkan  pada  Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi  telah  sesuai  dengan  ketentuan perundag-undangan  yang  berlaku  dengan  melihat  proses  observasi  dan  praktik  langsung  yang dilakukan oleh peneliti dengan hanya terdapat 4 (empat) catatan yang diperoleh atas penelitian yang  dilakukan  yaitu  belum  terdapatnya  Buku  Pengawasan  Anggaran  Belanja,  Berita  Acara sehubungan  dengan  Pemeriksaan  Kas,  Koreksi  atas  Kesalahan  Pembukuan  serta  Berita  Acara sehubungan dengan Penggantian Jabatan (Putra 2022).
Jenis buku pembantu yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan satker, sedangkan buku pengawasan anggaran berfungsi sebagai alat kontrol ketersediaan anggaran. Buku ini diperlukan karena  bendahara  pengeluaran  sebelum  membayarkan  uang  persediaan  yang  dikelolanya diwajibkan untuk menguji ketersediaan anggaran. Berhubung realisasi anggaran juga dilakukan melalui  mekanisme  LS,  maka  buku  pengawasan  anggaran  tidak  hanya  mencatat  realisasi  UP, tetapi juga  realisasi belanja LS. Semua pengeluaran belanja di satker harus dicatat di buku ini, termasuk yang tidak dibukukan di BKU dan buku pembantu sekalipun. Beberapa sumber dalam penelitian  adalah  Dalam  pengendalian,  anggaran  memiliki  peran  yang  sangat  penting  untuk menjalankan program yaitu sebagai pedoman dalam menjalankan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan  hasil  analisis  dalam  membandingkan  anggaran  belanja  barang  dan  jasa  badan pendapatan daerah kota makassar pada tahun 2018 dan 2019 jasa belum berfungsi dengan baik karena realisasi anggaran masih terdapat selisih dibawah nilai anggaran yang ditetapkan sehingga mengalami kondisi underspending (Djamuddin 2021).

## Penggunaan Standar Biaya Bagi Bendahara Pengeluaran Dalam Menjalankan Perannya
Pelaksanaan anggaran, standar biaya berfungsi sebagai batas tertinggi untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (output). Batas tertinggi artinya besaran tersebut tidak dapat dilampaui, sehingga sudah menjadi tugas dari seorang Bendahara Pengeluaran untuk memeriksa surat bukti mengenai hak tagih kepada negara. Pemeriksaan dalam hal ini ditujukan pada dokumen antara lain  kuitansi,  daftar  nominatif,  surat  keputusan,  surat  perikatan  kerja,  maupun  kontrak,  apakah besaran  belanja  yang  dilaksanakan  tersebut  melampaui  batas  standar  satuan  biaya  yang  telah ditetapkan  dalam  PMK  tentang  Standar  Biaya  atau  tidak.  Standar  Biaya  Bagi  Bendahara Pengeluaran Dalam Menjalankan Perannya (Pekei 2011).
Penyampaian perencanaan kas. Satuan kerja wajib membuat perkiraan penarikan/penyetoran  dana  secara  periodic.  Dari  proses  tersebut,  belanja  yang  tidak  bias dilakukan  dengan  mekanisme  pembayaran  langsung,  belanja  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  uang  persediaan.  Terkait  dengan  RPD  dan  rencana  kegiatan  yang telah  disusun, Bendahara  Pengeluaran  menyampaikan  kebutuhan  UP  kepada  PPK.  Selanjutnya  PPK menerbitkan SPP-UP untuk pengisian UP yang dilengkapi dengan perhitungan besaran UP sesuai dengan  pengajuan  dari  Bendahara  Pengeluaran.  SPP-UP  tersebut  diserahkan  kepada  PPSPM
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara Pengeluaran.

## Penyampaian Rencana Kerja Dan Anggaran
Menurut (Pekei 2011) anggaran pemerintah atau yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang dikelola oleh pemerintah, maka anggaran adalah pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial atau uang. Dalam proses penyusunan  anggaran  disebut  penganggaran,  maka  penganggaran  disusun  harus  berdasarkan kepada  kepentingan  organisasi  sektor  publik,  dalam  penyusunan  anggaran  oleh  pemerintah merupakan tahap yang cukup luas karena tidak hanya mempertimbangkan ekonomi tetapi juga terhadap faktor sosial politik yang semakin kental dalam organisasi masyarakat. Penganggaran pada  pemerintah  terkait  dengan  penentuan  jumlah  alokasi  dana  untuk  tiap-tiap  program  atau aktivitas  yang  akan  dilakukan  dalam  satu  moneter,  untuk  itu  ada  beberapa  aspek  yang  harus dipenuhi dalam penyusunan anggaran pemerintah adalah aspek perencanaan, aspek pengendalian, serta aspek transparansi dan akuntabilitas secara umum. Diantaranya sebagai berikut :
1. Biro  Keuangan  menerima  informasi  mengenai  besaran  pagu  kegiatan  Penyelenggaraan Atase Perdagangan dari Biro Perencanaan
2. Biro  Keuangan  menyampaikan  informasi  mengenai  besaran  pagu  dimaksud  kepada masing-masing pejabat Perwakilan Kementerian Perdagangan di Luar Negeri
3. Berdasarkan  besaran  pagu  tersebut,  Pejabat  Perwakilan  menyusun  dan  menyampaikan dokumen-dokumen berikut ke Biro Keuangan
a. Term of Reference / Kerangka Acuan Kerja (TOR / KAK);
b. Rincian Anggaran Biaya (RAB);
c. Data dukung lain jika diperlukan (misalnya : Dokumen Berita Acara Penghapusan Kendaraan dan Data Spesifikasi serta Harga Kendaraan yang akan dibeli, berupa brosur dan penawaran harga dari pihak ketiga).

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penjelasan  di  atas  mengenai  peran  bendahara  pengeluaran  pada pengelolaan  keuangan  adalah  Pengelolaan  keuangan  negara  merupakan  bagian  dari  instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara yang dicita-citakan yaitu mewujudkan masyarakat adil  dan  makmur.  Untuk  mewujudkan  cita-cita  tersebut,  peraturan  dan  ketentuan  mengenai pengelolaan keuangan negara disusun baik untuk proses bisnisnya maupun penyiapan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pengelolaan keuangan negara. Jenis buku pembantu yang dibuat  disesuaikan  dengan  kebutuhan  satker,  sedangkan  buku  pengawasan  anggaran  berfungsi sebagai alat kontrol ketersediaan anggaran. Buku ini diperlukan karena bendahara pengeluaran sebelum membayarkan uang persediaan yang dikelolanya diwajibkan untuk menguji ketersediaan anggaran

## DAFTAR REFERENSI
Djamuddin, Suparmin. 2021. “Analisis Penggunaan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Belanja Barang  Dan  Jasa  Pada  Badan  Pendapatan  Daearah  Kota  Makasar.”  Universitas

## 114
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.1, Desember 2022
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Muhammadiyah Makasar. Moleong, Lexy. 2007. Metodologogi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nasional,  Lembaga  Arsip.  2022.  “Arsip  Nasional  Republik  Indonesia  Peraturan  Kepala  Arsip Nasional Republik Indonesia.” 62(7):7810280.
Pekei,  Beni.  2011.  “ANALISIS  PROSES  PENGAKUAN  REALISASI  PENGELUARAN.” Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Bangking School.
Perdaganagan, Kemetrian. 2022. Permendag Nomor 13 Tahun 2021.Pdf .
Priharjanto, Akhmad, and Yuniarto Hadiwibowo. 2021. “Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara Dan Peran PKN STAN.” Jurnal Info Artha 5(2):108–17.
Putra, I. Putu Yudistira. 2022. “Implementasi Pembukuan Oleh Bendahara Pengeluaran Dengan Penggunaan  Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi.” Journal  Industrial  Servicess 8(1):88. doi: 10.36055/jiss.v8i1.14570.
Sabiq  Hilal  Al  Falih,  Muhammad,  Reza  Muhammad  Rizqi,  and  Nova  Adhitya  Ananda.  2019.
“Pengelolaan    Keuangan  Dan  Pengembangan  Usaha  Pada  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (Studi Kasus Pada Umkm Madu Hutan Lestari Sumbawa).” Jurnal Manajemen Dan Bisnis 2(1). doi: 10.37673/jmb.v2i1.302.