M. Prakoso Aji (2022). Kriteria Pemilu Berintegritas: Belajar dari Australia. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia. 7 (8). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Kriteria Pemilu Berintegritas: Belajar dari Australia
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 8, Agustus 2022

## KRITERIA PEMILU BERINTEGRITAS: BELAJAR DARI AUSTRALIA
M. Prakoso Aji

## UPN “Veteran” Jakarta, Indonesia
Email: prakosoaji@upnvj.ac.id

## Abstrak
Integritas  sangat  penting  dalam  pemilu  untuk  menumbuhkan  rasa  percaya  kepada masyarakat bahwa lembaga penyelenggaranya memiliki kredibilitas dan integritas. Ketika  lembaga  penyelenggara  pemilunya  berintegritas,  maka  implementasi demokrasi  akan  menjadi  sehat.  Penulis  menggunakan  Australia  sebagai  contoh kasus  karena  lembaga  penyelenggara  pemilu  di  sana  mampu  menciptakan  sebuah iklim demokrasi representatif yang jujur dan transparan. Proses administrasi pemilu di  Australia  dijalankan  dengan  banyak  melibatkan  sektor  publik  dengan  tujuan menghadirkan kepercayaan pada proses elektoral yang ada. Penyelenggara pemilu di Australia pun hanya bertindak sebagai regulator, dengan tidak terlalu mengurusi permasalahan  teknis  pemilu.  Tulisan  ini  ingin  melihat  bagaimana  penyelenggara pemilu  di  Indonesia  dapat  belajar  dari  Australia  bagaimana  menciptakan  pemilu yang berintegritas.
Kata Kunci: Integritas, Pemilu, Lembaga Penyelenggara Pemilu, dan Sektor Publik

## Abstract
Integrity  is very important in elections to foster a sense of trust in the community that  the  election  administrator  has  credibility  and  integrity.  When  the  election administrator has integrity, the implementation of democracy will be healthy. The author uses Australia as a case study because the Australian election administrator is able to create an honest and transparent condition of representative democracy. The  electoral  administration  process  in  Australia  is  carried  out  in  numerous involvement  by  the  public  sector  with  the  aim  of  presenting  trust  in  the  existing electoral process. Election administrator in Australia only act as regulator, by not intervening  with  technical  matters.  This  paper  wants  to  see  how  election administrator  in  Indonesia  can  learn  from  Australia  how  to  create  elections  with integrity.

## Abstract: Integrity, Election, Election Administrator, and Public Sector

## Pendahuluan
Seluruh  rangkaian  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  2019  baru  saja  berakhir  dengan keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dimana  menghasilkan  pasangan  Joko Widodo  dan  Ma’ruf  Amin  menjadi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  terpilih  periode
2019-2014.  Pemilu  2019  menyajikan  kenangan  tersendiri  bagi  bangsa  ini  karena kontestasinya  yang  mengundang  ujian  bagi  suasana  kebatinan  bangsa.  Pemilu  2019 yang  lalu  dapat  dikatakan  sebagai  kelanjutan  dari  pemilu  2014  yang  menyebabkan terjadinya  polarisasi  di masyarakat  yang begitu  kuat.  Pengelompokan  pendukung Joko Widodo  dan  pendukung  Prabowo  Subianto  direpresentasikan  dengan  derasnya perdebatan  publik  baik  di  kehidupan  nyata  maupun  media  sosial.  Tidak  jarang  hal  ini berdampak  pada  hubungan  sosial  antar  warga  negara,  bahkan  hubungan  individu  di lingkungan  terkecilnya  seperti  keluarga.  Begitu  banyaknya  informasi-informasi  yang tidak  benar  semakin  memperuncing  polarisasi  di  masyarakat.  Sekalipun  akhirnya Prabowo  Subianto  bergabung  dalam  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo,  namun langkah-langkah  evaluatif  tetap  perlu  dilakukan  agar  menghasilkan  pemilu  yang  lebih baik di masa-masa yang akan datang.
Pemilu  sendiri  dimaknai  sebagai  sebuah  instrumen  yang  dapat  menghasilkan kedaulatan  rakyat  dimana  bertujuan  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  sah,  juga sebagai  sarana  mengartikulasikan  aspirasi  dan  kepentingan  rakyat. 1 selain  itu,  pemilu juga merupakan suatu lembaga, dan merupakan praktik politik yang dapat menghasilkan terbentuknya  pemerintahan perwakilan. Pemilihan umum  dapat dikatakan juga sebagai tempat  “political  market”,  dimana  pemilu  menjadi  arena  individu  atau  masyarakat berinteraksi  juga  melakukan  kontrak  sosial  dengan  seluruh  peserta  pemilu. 2 Oleh karena  adanya  pemilihan  umum,  maka  terwujudlah  suasana  kehidupan  berbangsa  dan bernegara yang dapat menjamin hak masing-masing warga negara, yang bertujuan agar kreativitas  individu  dapat  didorong  untuk  lebih  memiliki  peran  dalam  membangun bangsanya. 3
Pada kehidupan berdemokrasi, pemilu merupakan proses yang substansial dalam regenerasi  kepemimpinan.  Hal  ini  disebabkan  dapat  menahan  hadirnya  pemimpin otoriter.  Melalui  pemilu  rakyat  dapat  mengukur  kinerja  pejabat  yang  dipilihnya,  serta memberikan  hukuman  jika  kinerjanya  buruk  melalui  cara  yaitu  tidak  lagi  memilihnya dalam pemilu berikutnya. Oleh karenanya, para pejabat yang duduk di tingkat eksekutif maupun legislatif dapat diseleksi dan diawasi oleh rakyatnya sendiri. 4
“Pemilu  adalah  akar  yang  penting  bagi  demokrasi”,  menurut  mantan  Sekjen PBB Kofi Annan. Saat ini, proses elektoral adalah sebuah realita yang timbul hampir di semua  negara  yang  ada  di  dunia.  Menurut  penulis,  membangun  proses  elektoral  adil, transparan, dan terpercaya adalah dasar dari upaya memperkuat demokrasi yang sehat. Namun,  berangkat  dari  banyaknya  proses  elektoral  yang  demokratis  di  seluruh  dunia, tantangan-tantangan  dan  kebutuhan-kebutuhan  baru  pun  muncul.  Untuk menjawabnya,
1 Ibnu Tricahyono, Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. Intrans Publishing, Malang, 2009, hal. 6.
2 Muhadam  Labolo  dan  Teguh  Ilham,  Partai  Politik  dan  Sistem  Pemilihan  Umum  di  Indonesia:  Teori, Konsep, dan Isu Strategis. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 50-51.
3 Sulastomo, Demokrasi atau Democracy, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 5.
4 Labolo dan Ilham, op.cit , hal. 52.
proses  elektoral  harus  diikat  oleh  dua  standar  dasar,  yaitu  kredibilitas  dan  integritas. Untuk  menjamin  dua  elemen  krusial  ini  hadir,  ciri-ciri  lain,  seperti  penghormatan terhadap  aturan  hukum,  transparansi,  akuntabilitas,  dan  profesionalisme  juga  penting untuk dihadirkan.
Jika sebuah pemilihan umum kurang integritas, tidak akan ada kesempatan bagi masyarakat  untuk  berpartisipasi  dan  terlibat  lebih  lanjut  dalam  proses  politik.  Dalam kasus  demikian,  lembaga  penyelenggara  pemilu  dianggap  tidak  akuntabel  oleh masyarakat,  serta  hasil  pemilu  juga  tidak  transparan.  Dengan  demikian,  masyarakat akan  kehilangan  kepercayaan  dalam  proses  pemilu.  Secara  khusus  perlu  ditekankan, yaitu  dengan  adanya  pemilu  dapat  meningkatkan  demokrasi,  pembangunan,  hak  asasi manusia,  dan  sebagainya  juga  sebaliknya,  merusak  mereka.  Pemilu  yang  dilaksanakan secara berintegritas akan menjunjung hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi, serta lebih  mungkin  melahirkan  pejabat  publik  yang  merepresentasikan  kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan yang demokratis menjalankan kepentingan strategis mereka dengan dengan mendukung pemilu yang berintegritas.
Tulisan  ini  ingin  melihat  bagaimana  seharusnya  pemilu  yang  berintegritas dilakukan.  Apa-apa  saja  kriteria  pemilu  yang  bisa  dikatakan  dijalankan  secara berintegritas, termasuk bagaimana integritas itu sendiri diterapkan pada lembaga-lembaga  penyelenggara  pemilu.  Untuk  studi  kasus  ( lesson  learned ),  penulis mencoba  memberikan  informasi  terkait  bagaimana  pemilu  di  Australia,  dalam  hal  ini lembaga  penyelenggara  pemilunya,  dalam  menjalankan  pemilu  yang  berintegritas  di negara Kangguru tersebut.

## Kriteria Pemilu Berintegritas
Sebelum membahas bagaimana integritas pelaksanaan pemilu di Australia, pada bagian  ini  penulis  akan  membahas  kriteria-kriteria  sebuah  pemilu  dapat  dikatakan dijalankan  secara  berintegritas.  Integritas  sendiri  menurut  Azyumardi  Azra  dalam Rukmana, adalah ketundukan pada  nilai-nilai moral dan etis, keutuhan karakter moral, juga  kejujuran. 5 Sedangkan,  integritas  publik  menurut  Haryatmoko,  adalah  kualitas perilaku  yang  dimiliki  individu  mengacu  pada  nilai,  standar,  dan  aturan  moral  yang dapat  diakui  oleh  publik.  Kecocokannya  pada  standar  tersebut  dapat  menyebabkan pejabat publik meningkat kualitasnya. 6
Adrian  Gostick  dan  Dana  Telford  dalam  “ The  Advantage  of  Integrity “, mengartikan  integritas  adalah  suatu  ketaatan  yang  kuat  yang  terdapat  dalam  sebuah kode,  terutama  nilai  moral  atau  artistik  tertentu.  Integritas  pemilu  menginginkan  agar unsur-unsur  yang  ada  di  dalamnya,  seperti  penyelenggara  atau  peserta  pemilu  untuk mengikuti prinsip-prinsip moral dan etika pemilu. Dalam hal ini, integritas pemilu perlu diwujudkan  yang  berdasarkan  pada  pemikiran  jika  pemilu  diadakan  bertujuan  untuk menjunjung  tinggi  dan  menjaga  dijaminnya  hak  asasi  manusia  dan  nilai  demokrasi.
5 Nana  Rukmana, Etika  &  Integritas:  Solusi  Persoalan  Bangsa .  Sarana  Bhakti  Media Publishing, Tangerang, 2013, hal. 4.
6 Haryatmoko, Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi . Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hal. 72.
Oleh karena itu, jika pemilu diadakan dengan tidak mengidahkan prinsip integritas, akan menyebabkan potensi munculnya penyelenggara pemilu yang tidak bertanggung jawab, sehingga  akan  berdampak  partisipasi  politik  yang  kecil  dan  tidak  adanya  kepercayaan publik terkait proses demokrasi yang berjalan. 7
Integritas  pemilu  yang  tergambarkan  dalam  standar  internasional  dapat diwujudkan apabila terdapat penerapan nilai-nilai pemilu demokratis, juga terpenuhinya hak pilih maupun keseteraan politik bagi publik. Demi mewujudkan suatu pemilu yang berintegritas  diperlukan  Penyelenggara  dan  pengawasan  pemilu  yang  berintegritas, transparan,  juga  akuntabel.  Dalam  hal  ini,  mengacu  pada  standar  pemilu  internasional suatu pemilu yang dianggap demokratis bersandarkan pada syarat yang ditetapkan oleh International  Institute  for  Democracy  and  Electoral  Asistence (IDEA)  yaitu  terdapat tahapan  pendaftaran  pemilih  juga  publikasi  daftar  pemilih  yang  transparan  dan  akurat. Dalam  hal  tersebut,  juga  memiliki  jaminan  perlindungan  terhadap  hak  warga  negara yang memenuhi kualifikasi didaftar melalui aturan hukum berbentuk jaminan hak pilih, pemberian suara, juga akurasi daftar pemilih. Tercapainya hak pilih warga negara yang demokratis juga berkeadilan dapat digambarkan melalui pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil. 8
Penyelenggara  pemilu  yang  menjalankan  kaidah-kaidah  cermat,  akuntabel, transparan, jujur dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat dikatakan sebagai penyelenggara  pemilu  yang  berintegritas.  Terwujudnya  pemilu  yang  demokratis  dapat diukur  melalui  peerwujudan  intergritas  penyelenggara  pemilu.  Peserta  pemilu  adalah elemen  yang  terdapat  pada  masyarakat  dan  partai  politik,  menurut Administrasion  and Cost of Election (ACE) dalam Nurrahmawati sebagai salah satu pemantau pemilu, yang menjamin terselengaranya pemilu yang berintegritas. Prinsip-prinsip yang terdapat pada ACE  yang  diperlukan  dalam  menghasilkan  pemilu  yang  berintegritas,  adalah: menghormati prinsip-prinsip pemilu yang demokratis; perilaku etis para penyelenggara pemilu,  kandidat,  partai,  juga  seluruh  peserta  yang  terdapat  pada  proses  pemilu; profesionalisme  serta  akurasi;  perlindungan  terhadap  lembaga  penyelenggara  pemilu; pengawasan dan penegakan hukum; dan transparan serta akuntabel. 9
Selanjutnya,  hal-hal  yang  dilakukan  dalam  menghasilkan  pemilu  yang berintegritas  dicocokkan  dengan  situasi  sosial  dan  politik  di  negara  masing-masing, akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan berjalannya pemilu yang jujur dan  adil.  Dalam  hal  ini,  ada  delapan  kriteria  pemilu  berintegritas  menurut  rumusan Ramlan  Subakti  dalam  Nurrahmawati,  yaitu:  hukum  pemilu  dan  kepastian  hukum; kesetaraan  antar  warga  negara,    termasuk  pada  pemungutan  serta  penghitungan  suara
7 Sindonews,  15  Oktober  2018. Integritas  Pemilu .  Diunduh  pada  4  Juli  2019,  dari https://nasional.sindonews.com/read/1346187/18/integritas-pemilu-1539563315
8 Tota Pasaribu, R. Widya Setiabudi Sumadinata, dan Muradi. “ Pemilu Berintegritas (Studi Pada  Pendaftaran  Pemilih  Terhadap  Pengguna  Surat  Keterangan  Domisili  dalam  Pilkada  Samosir tahun 2015) ” , Journal of Governance, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, hal. 169.
9 Nurrahmawati. “ Integritas Penyelenggara Pemilu Dalam Perpektif Peserta Pemilu (Studi Deskriptif  Komisi  Independen  Pemilihan  Aceh  Pada  Pilkada  Gubernur/Wakil  Gubernur  Aceh 2017) ” , Jurnal Politik Indonesia, Vol. 2, No. 1, Juli-September 2017, hal. 28.
juga  dalam  alokasi  kursi  DPR/DPRD  dan  pembentukan  daerah  pemilihan;  persaingan bebas  juga  adil;  partisipasi  pemilih  pada  pemilu;  penyelenggara  pemilu  yang  mandiri, kompeten,  memiliki  integritas,  efisien  serta  memiliki  kepemimpinan  yang  efektif; proses pemungutan serta penghitungan suara berlandaskan asas pemilu demokratik serta prinsip  pemilu  yang  berintegritas;  keadilan  pemilu;  hingga  kekerasaan  dalam  proses pemilu yang tidak boleh terjadi. 10

## Belajar dari Australia
Setelah melihat kriteria pemilu yang berintegritas, pada bagian ini penulis akan mencoba  memberikan  penjelasan  terkait  bagaimana  pemilu  di  Australia  dijalankan secara  berintegritas.  Australia  memberikan  sebuah  pengalaman  studi  kasus  yang menarik tentang proses administrasi elektoral yang professional, yang dijalankan dalam sebuah  negara  demokrasi  yang  mapan  dan  memiliki  sumber  daya  yang  mumpuni. Lembaga  penyelenggara  pemilu  di  Australia,  baik  di  level  nasional  dan  sub-nasional terbukti memiliki budaya dan sejarah panjang yang tidak berpihak (non-partisan), etika kerja  di  sektor  publik  yang  profesional,  kompeten  dalam  proses  penentuan  daerah pemilihan  (istilah  bagi  negara  persemakmuran  adalah  (“ boundary  redistributions ”), pendaftaran partai, dan pengaturan dana-dana publik. Pada tingkat nasional, Australian Electoral  Commission (AEC)  atau  KPU-nya  Australia  didirikan  pada  tahun  1983  oleh Amandemen  Undang-Undang  tentang  Legislasi  Elektoral  Persemakmuran.  Dalam  hal ini  pemerintah  Federal  Australia  tetap  memiliki  kontrol  terhadap  pendanaan  dan masalah-masalah  terkait  perundang-undangan  meskipun  AEC  bertindak  sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang terpisah. 11
Mekanisme  transparansi  yang  lebih  baik  untuk  memantau  aliran  dana-dana politik  yang  digunakan  untuk  kepentingan  partai  politik  telah  diimplementasikan  di Australia terkait hal-hal pada  sector penyediaan dana publik. Bantuan dana dari publik akan  sangat  membantu  partai-partai  kecil  agar  partai-partai  kecil  ini  dapat  mampu menunjukkan kredibilitasnya. Keran transparansi yang terbuka bagi kandidat dan partai politik  yang  berkontestasi  dalam  pemilu  merupakan  salah  satu  cara  untuk memperkenalkan  sistem  pendanaan  publik  bagi  negara-negara  yang  demokrasinya masih berada dalam tahap transisi. Hal ini juga dapat menjadi keuntungan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. 12
Lembaga  penyelenggara  pemilu  di  Australia  diberikan  dana  yang  cukup  agar tidak  dapat  dikendalikan  oleh  kepentingan  kelompok-kelompok  tertentu.  Hal  ini ditujukan  agar  terwujudnya  tata  Kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ). Memberikan akses bagi pemeriksaan oleh otoritas independen atau setidaknya komite di parlemen  yang  terkait  masalah  kepemiluan  merupakan  cara  untuk  mengurangi  aspek politik dari pendanaan bagi lembaga penyelenggara pemilu. Fasilitasi forum lintas partai tetap dapat mereka lakukan walaupun komite di parlemen terdiri dari perwakilan partai
10 Ibid , hal. 28-29.
11 Raul  Cordenillo  (ed), Improving  Electoral  Practices:  Case  Studies  and  Practical Approaches.  International  Institute  for  Democracy  and  Electoral  Assistance ,  Stockholm,  2014,  hal. 25-26.
12 Ibid , hal. 41.
politik.  Dalam  hal  ini,  proses  tersebut  pernah  diusulkan  kepada  Komisi  Pemilihan Umum  di  negara  bagian  Victoria.    Proses  ini  bertujuan  untuk  membuka  anggaran komisi tersebut terhadap pengawasan dari pihak-pihak non-pemerintah, termasuk tujuan untuk memperkuat independensinya. 13
Lembaga  penyelenggara  pemilu  harus  bersifat  imparsial  dan  independen,  baik dari pemerintah dan keberpihakan politik lainnya. Hal ini diperlukan untuk memastikan terselengaranya  pemilu  yang  bebas  dan  adil.  Untuk  mencapai  indepedensi  tersebut, terdapat beberapa strategi.  Di beberapa negara,  seperti Amerika Serikat (AS) misalnya yang  menggunakan  sistem  dua  partainya,  keseimbangan  politik  dicapai  dengan menempatkan  wakil  dari  dua  Partai  Republik  dan  Partai  Demokrat  di  dalam  lembaga penyelenggara  pemilu.  Sementara  di  negara  lainnya,  tanggung  jawab  untuk  mengatur pemilu  dapat  diberikan  kepada  badan  atau  lembaga  non-partisan.  Berdasarkan  kedua contoh  kasus  tersebut,  struktur  yang  dibangun  adalah  “pembatasan  yang menguntungkan”  ( mutual  constraint )  yang  bertujuan  untuk  membentuk  struktur birokrasi  yang  netral.  Meskipun  sistem  dua  partai  di  Australia  lebih  mirip  AS,  akan tetapi  permasalahan  ini  dapat  diselesaikan  dengan  memberikan  tanggung  jawab pelaksanaan administrasi pemilu kepada lembaga non-partisan yang ditenggarai mampu mencapai  kesepakatan  antara  dua  partai  yang  ada  (bipartisan).  namun,  partai  yang berkuasa  tetap  mempertahankan  kontrol  terhadap  aturan  undang-undang  kepemiluan, yang masih sangat menentukan bagaimana pemilu dilaksanakan di sana. 14
Ketegangan antara pelaksanaan sistem elektoral yang independen dengan peserta politik  yang  ingin  meraih  hasil  maksimal  bagi  kepentingannya  di  dalam  sistem  akan timbul  dalam  konteks  demokrasi  yang  sehat.  Ketegangan  yang  terjadi  antara  sistem elektoral  dengan  partai  politik  juga  akan  timbul,  dimana  keduanya  berusaha menggunakan  dominasinya,  atau  setidaknya  pengaruhnya  antara  satu  dengan  lainnya. Idealnya sebuah lembaga “ watchdog ” independen akan mengawasi tindakan dan kinerja penyelenggara  pemilu  untuk  mencegah  partai  politik  mendominasi  sistem  elektoral melalui  tindakan  perwakilannya  di  parlemen,  dalam  hal  ini  AEC  dan  juga  peserta pemilu. 15
Terkait  tindakan  dan  kinerja  lembaga  penyelenggara  pemilu,  serta  tanggapan pemerintah  jika  muncul  masalah  yang  terkait  pemilu  maka  memerlukan  penggunaan komite  pengawasan  yang  menghasilkan  mekanisme  akuntabilitas  publik  yang  pantas. Salah  satu  aspek  paling  sukses  dalam  pengawasan  parlemen  di  Australia  adalah keterlibatan publik. Keterlibatan publik disini dapat dilakukan melalui dengar pendapat langsung  maupun  menyatakan  pendapat  melalui  formulir  ( submissions ).  Replikasi manajemen  elektoral  seperti  ini  dapat  dilakukan  di  negara-negara  demokrasi  lainnya melalui  komisi-komisi  di  parlemen  atau  lembaga-lembaga  independen,  seperti auditor-general (pihak swasta yang melakukan audit terhadap kinerja pemerintah) atau kantor ombudsman.  Penyelidikan dilakukan segera setelah pemilu selesai dilaksanakan
13 Ibid , hal. 41-42.
14 Ibid , hal. 31
15 Ibid , hal. 33.
merupakan hal yang ideal untuk konteks tersebut. Walaupun dalam hal ini, pemerintah atau parlemen tidak wajib memakai rekomendasi dari hasil penyelidikan publik tersebut, proses  ini  akan  menciptakan  opini  publik  yang  penting  terkait  isu-isu  pemilu  yang dibahas.  Proses  ini  juga  menghadirkan  tanggapan  dari  para  pembuat  kebijakan. Keterbukaan  publik  seperti  ini  akan  mendorong  terciptanya  reformasi  dan  perbaikan bagi penyelenggara pemilu. 16
Inovasi-inovasi  yang  sukses  yang  dilakukan  oleh  satu  penyelenggara  pemilu (dalam  konteks  penyelenggara  pemilu  di  negara  bagian)  di  Australia  merupakan  hasil dari  interaksi  yang  sangat  kuat  antara  lembaga  penyelenggara  negara  di  Australia.  Hal ini kemudian juga diadopsi oleh penyelenggara lainnya. Bahkan, jaringan internasional yang  dimiliki  oleh  AEC  membuat  pengalaman  dan  keahlian  Australia  ini  menyebar, serta juga memberikan kesempatan bagi penyelenggara pemilu di negara tersebut untuk mendapatkan  pengalaman  dan  pengetahuan  tentang  sistem  pemilu  di  negara lain. Bagi negara-negara  yang  masih  menjalani  transisi  demokrasi,  biasanya  para  penyelenggara pemilunya  tidak  menganggap  budaya  pelayanan  publik  yang  independen  seperti  ini sebagai  karir  jangka  panjang.  Itulah  pentingnya  membangun  jaringan  dengan penyelenggara  pemilu  di  negara  bagian  atau  daerah  lain  untuk  memperkuat  rasa kebersamaan  dengan  mereka.  Selanjutnya,  gagasan,  inovasi,  pengembangan  jaringan yang  bisa  didapatkan  akan  sangat  berharga.  Hal  ini  umumnya  dilakukan  dengan mengamati  pelaksanaan  pemilu  masing-masing.  Selain  itu,  membangun  jaringan regional  dari  para  penyelenggara  pemilu  juga  penting  untuk  mendukung  pelaksanaan pemilu  di  masing-masing  daerah,  termasuk  jika  ada  perubahan-perubahan  aturan, mereka bisa saling berbagi informasi. 17
Di  Indonesia  hal  ini  dilakukan  oleh  KPU  Pusat  yang  memberikan  informasi terhadap  KPU-KPU  Daerah  di  seluruh  Indonesia  terkait  penyelenggaraan  pemilu. Hanya  saja  penulis  melihat  bahwa  cara  ini  kurang  efektif  karena  sumber  daya  yang dimiliki KPU Pusat terbatas, serta sifatnya yang top-down dan seringkali hanya bersifat sosialisasi . Alangkah baiknya jika ada forum antar sesama penyelenggara pemilu, tidak hanya KPU, tetapi semua stake holder, termasuk aparat keamanan, yang dilakukan antar daerah  di  Indonesia.  Forum  ini  tidak  resmi  atau  dilakukan  hanya  berdasarkan  wilayah tertentu,  tetapi  bisa  dari  mana  saja  seluruh  Indonesia. Best  practices masing-masing daerah bisa dibagi kepada daerah untuk sama-sama belajar bagaimana menyelenggarakan pemilu yang kredibel dan berintegritas.
Bagi lembaga penyelenggara pemilu di Australia pengaturan pendaftaran partai politik  dan  sistem  pendanaannya  adalah  dua  tanggung  jawab  yang  dibedakan,  kecuali peran  operasionalnya  dalam  melaksanakan  teknis  pemilu.  Pada  beberapa  negara  yang tingkat demokrasinya sudah maju, peran sebagai regulator dan operasional akan dibagi kepada lembaga  yang terpisah  satu  sama  lain.  Struktur lembaga  penyelenggara  pemilu ditentukan pada besarnya daerah pemilihan, jangkauan undang-undang pemilu (sebagai contoh,  tidak  semua  negara  demokrasi  mengatur  partai  politik  dan  pendanaan
16 Ibid , hal. 41-42
17 Ibid , hal. 42.
kampanye),  dan  peran  dari  lembaga  pemerintah  lainnya  (dalam  beberapa  kasus,  ada beberapa  petugas  pemilu  yang  dipekerjakan  sebagai  pejabat  pemerintah  dengan  tugas yang  berbeda  di  sela-sela  pemilu).  Lembaga  penyelenggara  pemilu  harus  menyadari pentingnya  untuk  mempekerjakan  petugas  dengan  keahlian  yang  sesuai  dengan  yang dibutuhkan.  Dalam  hal  ini,  tugas  penyelenggara  pemilu  sebagai  regulator  akan  sangat berbeda dengan tugas yang terkait dengan hal-hal teknis, seperti mempersiapkan logistik pemilu. 18
Di  Indonesia,  komisoner  KPU  bertindak  sebagai  regulator,  sekaligus  operator pemilu.  Penulis  berpendapat  komisioner  seharusnya  hanya  bermain  di  ranah  regulator, atau  yang  dikatakan  pengamat  politik  Rocky  Gerung,  bahwa  KPU  terlau  mengurusi masalah teknis,  seolah-olah  pemilu  hanya  dianggap  sebagai  urusan teknis. 19 Harusnya komisioner  berada  dalam  level  yang  lebih  tinggi,  yaitu  menghadirkan  kepercayaan kepada  publik  terkait  kredibilitas  pemilu  itu  sendiri.  Jika  mampu,  maka  dengan sendirinya masyarakat akan menilai KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki  integritas.  Terkait  teknis  penyelenggaraan  pemilu,  sebaiknya  diserahkan  saja kepada  Sekretariat  Jenderal  (Kesekretariatan)  KPU.  Komisioner  tidak  perlu  lagi mengurusi  masalah  teknis,  karena  ditakutkan  akan  terlibat  dengan  politik  praktis, terutama di tingkat bawah.
Terakhir  untuk  menutup,  kredibilitas  dan  integritas  pemilu  lembaga penyelenggara  pemilu  di  Australia  memang  tidak apple  to  apple untuk  dibandingkan dengan  di  negara  kita.  Namun,  setidaknya  kita  bisa  belajar  dari  bagaimana  mereka mempersiapkan dengan serius, sampai ke hal paling teknis, bagaimana masyarakat bisa percaya  pada  keabsahan  hasil  pemilu.  Kualitas  pemilu  bukan  saja  ditentukan  dengan minimnya tingkat pelanggaran atau kecurangan dalam pelaksanaannya, tetapi juga dari tingkat  percaya  atau  tidaknya  masyarakat  terhadap  lembaga  penyelenggara  pemilu. Penulis  masih  percaya  bahwa  di  masa  depan  Indonesia  akan  mampu  menciptakan pemilu yang berintegritas. Tidak ada ruginya apabila dapat belajar dari negara lain yang sudah terlebih dahulu berhasil.

## Metode Penelitian

## Hasil dan Pembahasan

## Kesimpulan
Untuk  menciptakan  pemilu  yang  dapat  dipercaya  oleh  masyarakat,  maka  dua elemen dasar harus dipenuhi, yaitu kredibilitas dan integritas. Integritas penyelenggara pemilu harus mengacu pada nilai, standar, dan aturan moral yang diterima  oleh publik. Menghadirkan kepercayaan masyarakat terhadap berjalannya proses eletoral yang jujur
18 Ibid , hal. 42
19 Detik.com, 26 Maret 2019. Rocky Gerung Kritik KPU-Bawaslu: Pemilu Urusan Etis, Bukan Teknis! Diunduh pada 4 Juli 2019, dari https://news.detik.com/berita/d-4484014/rocky-gerung-kritik-kpu-bawaslu-pemilu-urus an-etis-bukan-teknis
dan adil adalah tugas lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Harus diakui, tugas tersebut  belum  berjalan  dengan  baik.  Atas  dasar  itulah,  tulisan  ini  mencoba  untuk memberikan  penjelasan  terkait  bagaimana  pemilu  dijalankan  di  Australia  sebagai pembanding  yang  positif.  Selama  ini  mekanisme  penyelenggaran  proses  elektoral  di Australia  dijalankan  dengan  memperhatikan  aspek-aspek  demokrasi,  independensi, partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, dan tentu saja integritas.
Penulis  menyarankan  agar  para  komisoner  KPU  di  Indonesia  bertindak  sebagai regulator saja. Komisioner KPU harus menghadirkan kepercayaan kepada publik terkait kredibilitas  pemilu  itu  sendiri.  Kepercayaan  datang  dari  penjelasan,  dan  pastinya implementasi  regulasi  yang  jelas.  Kredibilitas  KPU  sangat  ditentukan  oleh  penilaian masyarakat.  Untuk  itu,  jika  komisioner  KPU  masih  harus  mengurusi  masalah  teknis dikhawatirkan  masyarakat  akan  kehilangan  kepercayaan  dan  pemilu  akan  kehilangan integritasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Cordenillo, Raul (ed), 2014. Improving Electoral Practices: Case Studies and Practical Approaches .  Stockholm:  International  Institute  for  Democracy  and  Electoral Assistance.
Detik.com,  26  Maret  2019.  Rocky  Gerung  Kritik  KPU-Bawaslu:  Pemilu  Urusan  Etis,
Bukan Teknis! Diunduh pada 4 Juli 2019, dari https://news.detik.com/berita/d-4484014/rocky-gerung-kritik-kpu-bawaslu-pemil u-urusan-etis-bukan-teknis
Haryatmoko,  2011. Etika  Publik  untuk  Integritas  Pejabat  Publik  dan  Politisi .  Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, 2015. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di  Indonesia:  Teori,  Konsep,  dan  Isu  Strategis .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Nurrahmawati. “Integritas Penyelenggara Pemilu Dalam Perpektif Peserta Pemilu (Studi
Deskriptif  Komisi  Independen  Pemilihan  Aceh  Pada  Pilkada  Gubernur/Wakil Gubernur Aceh 2017)”, Jurnal Politik Indonesia , Vol. 2, No. 1, Juli-September 2017, (27-36).
Rukmana, Nana, 2013. Etika & Integritas: Solusi Persoalan Bangsa . Tangerang: Sarana Bhakti Media Publishing.
Sindonews,  15  Oktober  2018.  “Integritas  Pemilu”.  Diunduh  pada  4  Juli  2019,  dari
https://nasional.sindonews.com/read/1346187/18/ integritas-pemilu-1539563315
Sulastomo, 2001. Demokrasi atau Democracy . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Tota  Pasaribu,  R.  Widya  Setiabudi  Sumadinata,  Muradi.  “Pemilu  Berintegritas  (Studi Pada Pendaftaran Pemilih Terhadap Pengguna Surat Keterangan Domisili Dalam Pilkada Samosir Tahun 2015)”. Journal of Governance , Vol. 3, No. 2, Desember 2018, (168-183).
Tricahyono,  Ibnu,  2009. Reformasi  Pemilu  Menuju  Pemisahan  Pemilu  Nasional  dan Lokal. Malang: Intrans Publishing.

## Copyright holder:
M. Prakoso Aji (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: