Copyright © 2022, Hutri Agustino, Eko Rizqi Purwo Widodo
This is an open access article under the CC – BY-SA
license

## Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pencegahan Stunting
di Kabupaten Malang
Hutri Agustino 1* , Eko Rizqi Purwo Widodo 2
*Corresponding Author: hutri_agustino@umm.ac.id 1,2 Universitas Muhammadiyah Malang DOI: 10.22219/jurnalsospol.v8i2.22558

## Abstract
This study aims to assess the level of achievement of the success of the policy program by examining the implementation of the Stunting Prevention Policy in Malang Regency based on Regent Regulation Number 33 of 2018. According to the statistics of the Malang Regency Health Office in 2018 which recorded that there were at least 30,323  stunted children, which were divided into two groups,  namely  very  short  and  short  based  on  classification  with  height measurement criteria. This study used a qualitative technique with a descriptive type,  and  the  participants  were  selected  purposively  with  program  recipient informants  from  the  Malang  Regency  area.  The  results  showed  that  the Department of Population Control and Family Planning (DP2KB) of Malang Regency  consisted  of  four  areas,  namely:  (1)  Field  of  Counseling  and Mobilization  of  Regional  Family  Planning  (PPKBD);  (2)  Population  Control Sector;  (3)  Family  Resilience  and  Welfare  Sector;  and  (4)  Family  Planning Service  Sector.  Each  of  these  four  fields  has  a  number  of  priority  activity programs in preventing stunting in Malang Regency.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menilai  tingkat  pencapaian  keberhasilan  program kebijakan  dengan  mengkaji  pelaksanaan  Kebijakan  Pencegahan  Stunting  di Kabupaten  Malang  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Nomor  33  Tahun  2018. Menurut  statistik  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Malang  tahun  2018  yang mencatat  terdapat  sedikitnya  30.323  anak  stunting  tersebut,  yang  terbagi kedalam  dua  kelompok,  yakni  sangat  pendek  dan  pendek  berdasarkan penggolongan  dengan  kriteria  pengukuran  tinggi  badan.  Penelitian  ini menggunakan  teknik  kualitatif  dengan  tipe  deskriptif,  dan  partisipan  dipilih secara  sengaja  dengan  informan  penerima  program  dari  wilayah  Kabupaten Malang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Dinas  Pengendalian  Penduduk dan  Keluarga  Berencana  (DP2KB)  Kabupaten  Malang  terdiri  dari  empat bidang,  yakni:  (1)  Bidang  Penyuluhan  dan  Penggerakan  Keluarga  Berencana Daerah (PPKBD);  (2) Bidang  Pengendalian Penduduk; (3) Bidang Ketahanan dan  Kesejahteraan  Keluarga;  dan  (4)  Bidang  Pelayanan  Keluarga  Berencana. Keempat bidang tersebut masing-masing memiliki sejumlah  program kegiatan prioritas dalam pencegahan stunting di Kabupaten Malang.

## Keywords
Balita, Kabupaten Malang, Kebijakan Sosial, Stunting

## Article History
Received September, 10 Revised December, 16 Accepted December, 28 Published December, 30
Corresponding Author Hutri Agustino. Jl. Raya Tlogomas No. 246, Kota Malang. 65144.

## Pendahuluan
Percepatan  penanganan stunting pada  tahun  2020  diperpanjang  dari  160  kabupaten  dan kota pada tahun 2019 menjadi 260 kabupaten dan kota pada tahun 2020. Stunting diproyeksikan sebesar 19% pada tahun 2024 di bawah RPJMN 2020-2024, turun dari 30,8% sekarang. Upaya ini  harus  dimaksimalkan  dengan  memberikan  perawatan  nutrisi  yang  terarah  dan  hati-hati. Stunting  adalah  gangguan  pertumbuhan  pada  anak  di  bawah  usia  lima  tahun  yang  disebabkan oleh  kekurangan  gizi  yang  menetap,  terutama  pada  1.000  hari  pertama  kehidupan  (HPK). Stunting  menghambat  perkembangan  otak  dan  meningkatkan  kemungkinan  mendapatkan gangguan  kronis  di  kemudian  hari.  Stunting  dimulai  sejak  dalam  kandungan  dan  tidak  muncul
Copyright © 2022, Hutri Agustino, Eko Rizqi Purwo Widodo
This is an open access article under the CC – BY-SA
license
dengan  sendirinya  sampai  anak  berusia  dua  tahun.  UNICEF  mendefinisikan  stunting  sebagai persentase anak usia 0 sampai 59 bulan yang lebih pendek dari dibawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga sentimeter (stunting kronis). Ini diukur dengan menggunakan kriteria pertumbuhan anak WHO.
Seperti  diberitakan  sebelumnya,  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  mencatatkan Indonesia sebagai negara ketiga paling pendek di Asia pada 2017. Namun, menjelang akhir masa jabatannya  sebagai  Menteri  Kesehatan,  Nila  F  Moeloek  menyatakan  bahwa  pada  2019,  angka stunting  menurun.  menjadi  27,67%,  penurunan  10%.  Namun,  persyaratan  WHO  adalah  20%. Harap diingat bahwa Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan penelitian setiap lima tahun. Mereka mempelajari 84.000 anak sebagai bagian dari Hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI). SSGBI 2019 dilakukan bersamaan dengan Susenas  untuk  mendapatkan  gambaran  status  gizi  yang  meliputi  underweight,  wasting,  dan stunting.  Akibatnya,  prevalensi  gizi  kurang  atau  gizi  buruk  pada  2019  sebesar  16,29  persen. Angka ini menurun sebesar 1,5 persen. Prevalensi stunting pada anak balita sebesar 27,67 persen pada 2019, turun 3,1 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, 7,44 persen balita tergolong wasting (kurus) (Administrator, 2019).
Sebagaimana  tertuang  dalam  roadmap  nasional,  persoalan children  stunting ditargetkan tuntas pada tahun tahun 2024 mendatang yang menjadi akhir dari pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo sebagaimana tampak dalam gambar di bawah ini:
Gambar 1: Fakta Stunting di Indonesia Sumber: LPPA PDA Karanganyar, 2020
Berikutnya adalah data prevalensi stunting pada tahun 2007 sampai 2019 serta target yang ingin dicapai pada tahun 2024 tampak dalam gambar 2 di bawah ini:
Copyright © 2022, Hutri Agustino, Eko Rizqi Purwo Widodo
This is an open access article under the CC – BY-SA
license

## Gambar 2: Grafik Prevalensi Stunting 2007-2019 dan Target 2024 Sumber: Sumarjati Arjoso, 2021
Dengan mempertimbangkan berbagai fakta dan analisis yang disajikan di atas, penelitian ini  akan  berkonsentrasi  pada  mengidentifikasi  cara-cara  untuk  memecahkan  masalah  stunting anak  di  Kabupaten  Malang.  karena  wilayah  ini  masuk  kategori  yang  cukup  tinggi  prevalensi stunting nya  sebagaimana  data  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Malang  tahun  2018  yang  mencatat terdapat  sedikitnya  30.323  anak  stunting  tersebut,  yang  terbagi  kedalam  dua  kelompok,  yakni sangat pendek dan pendek berdasarkan penggolongan dengan kriteria pengukuran tinggi badan. Angka kejadian stunting di Kabupaten Malang sebesar 14,1 persen atau sekitar 26.700 anak balita dari  total  189.600  balita.  Kabupaten  Malang  merupakan  salah  satu  dari  16  kabupaten/kota  di Jatim yang ditetapkan sebagai daerah prioritas stunting tahun 2020.
Seiring  dengan  hal  tersebut,  penelitian  terdahulu  terhadap  stunting  telah  dilakukan melalui  berbagai  sumber  jurnal  maupun  artikel  di  Indonesia.  Menurut  berbagai  analisis  dari penelitian  terdahulu  tersebut,  Stunting  memang  merupakan  sebuah  gejala  yang  kerap  di  alami oleh  anak  khususnya  pada  balita  yang  berusia  0  sampai  59  bulan  dan  memiliki  resiko  untuk mengalami penyakit kronis pada saat anak tersebut beranjak dewasa. Maka dari itu diperlukannya gizi  yang  cukup  semenjak  dini  (Nurul  Imani  2020).  Seiring  dengan  hal  tersebut,  penelitian (Sutarto dkk 2018) menyebutkan bahwa stunting biasanya dialami oleh Ibu hamil maupun anak balita  dan  intervensi  agar  mengurangi  pervalensi  sunting  harus  dilakukan  semenjak  1000  hari pertama  (HPK)  dari  anak  balita  dengan  terus  mencukupi  gizinya.  Penelitian  ini  juga  senada dengan  (Kinanti  2020).  Yang  menjelaskan  bahwa  sangat  diperlukannya  penguatan  koordinasi serta  perluasan  cakupan  dari  setiap  program  dari  Lembaga  maupun  kementerian  terkait  guna menurunkan angka stunting di setiap daerah atau desa yang sudah masuk kedalam desa prioritas. disamping itu, menurut penelitian  (Trihono dkk 2015) melalui publikasi kemenkes mengatakan bahwa,  pencukupan  gizi  saja  tidak  cukup  dalam  mencegah  stunting  pada  anak.  Selain pencukupan  gizi  yang  baik  pada setiap  umurnya,  anak  dan  orang  tua  juga memerlukan  sebuah program  berupa  bimbingan  dan  edukasi,  wajib  belajar,  hingga  revisi  UU  perkawinan.  Sejalan
Copyright © 2022, Hutri Agustino, Eko Rizqi Purwo Widodo
This is an open access article under the CC – BY-SA
license
dngan  penelitian  tersebut,  stunting  dapat  terjadi  karena  factor  multi  dimensi  yang  tidak  hanya disebabkan  oleh  factor  gizi  buruk,  maka  dari  itu  pencegahannya  harus  dikaji  pada  tataran  akar rumput  sebagai  sebuah  upaya  preventif  di  ranah  individu,  tidak  hanya  bergantung  pada pemerintah saja dan stunting adalah masalah  mendesak yang harus diselesaikan secara bersama (Rini & jeki 2019).
Peran  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  menanggulangi  stunting  sangatlah  penting. Menurut penelitian terdahulu lainnya, salah satu temuan pencegahan stunting lainnya di Surabaya juga dilakukan melalui modifikasi makanan pada anak oleh peran orang tua (Idham Choliq dkk 2020). Sejalan dengan hal tersebut, tentu saja peran bersama antara pemerintah dengan orang tua diperlukan  untuk  berjalan  secara  beriringan,  jika  hanya  pemerintah  dan  lembaga  saja  yang bergerak  maka  program  tidak  akan  berjalan  dan  sebaliknya,  jika  hanya  masyarakat  saja  yang bertindak tanpa bantuan pemerintah maka masalah stunting pada anak di Indonesia tidak akan bisa diselesaikan karena, pendidikan serta pendapatan keluarga yang lebih rendah juga sangatlah berpengaruh  pada  kasus  stunting  pada  anak.  (Agus  dkk  2016).  Melalui  berbagai  penelitian terdahulu tersebut, maka dalam penanggulangan stunting haruslah melalui beberapa bidang yang mencakup tidak hanya pada pemenuhan gizi anak, namun pada gizi ibu, Pendidikan orang tua, penghasilan orang tua, sampai dengan berbagai peran dari pemrintah dan Lembaga terkait.
Berbeda  dengan  riset-riset  terdahulu  sebelumnya,  penelitian  ini  akan  menggunakan kebijakan  sosial  sebagai  kerangka  teoritis.  Adanya  kebijakan  sosial  bertujuan  untuk  menangani masalah  sosial  dan  memenuhi  kebutuhan  sosial  untuk  semua  kelompok  orang  untuk memungkinkan  dan  meningkatkan  kemampuan  mereka  untuk  beradaptasi  dengan  perubahan sosial. Terdapat cukup banyak definisi mengenai kebijakan sosial. Marshall, Rein, Hutman, Magil, Spicker, dan Hill antara lain telah mengemukakan berbagai definisi kebijakan sosial, antara lain: “Kebijakan  sosial  a dalah  kebijakan  pemerintah  yang  berdampak  langsung  pada  kesejahteraan warga  negara  melalui  penyediaan  layanan,  atau  bantuan  keuangan,"  tulis  Marshal  (1965). “Kebijakan  sosial  adalah  perencanaan untuk  mengatasi  biaya  sosial,  mempromosikan pemerataan,  distri busi  sumber  daya,  dan  dukungan  sosial,”  tulis  Rein  (1970).  Huttman  (1981) mendefinisikan  kebijakan  sosial  sebagai “ kumpulan  metode,  tindakan,  atau  program  yang ditujukan untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi harapan sosial. ”
Adapun  Magil  (1986)  mendefinisikan  kebijakan  sosial  sebagai  bagian  dari  kebijakan publik. Semua kebijakan yang berasal dari pemerintah dianggap kebijakan publik, yang meliputi ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan dan keamanan (militer), dan infrastruktur publik lainnya  (air  bersih,  listrik).  Menurut  Spicker  (1995),  kebijakan  sosial  adalah  kebijakan  yang berkaitan  dengan  kesejahteraan  (welfare),  baik  dalam  arti  luas  mempertimbangkan  kualitas keberadaan manusia maupun dalam arti sempit mengacu pada berbagai jenis penyediaan layanan kolektif  tertentu  untuk  mempertahankan  kesejahteraan  masyarakat.  Sementara  itu,  Hill  (1996) mendefinisikan  kebijakan  sosial  sebagai  studi  tentang  peran  negara  dalam  kaitannya  dengan kesejahteraan  warganya;  Bessant,  Watts,  Dalton,  dan  Smith  (2006)  mendefinisikan  kebijakan sosial sebagai apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penyediaan  berbagai  manfaat  pendapatan,  layanan  masyarakat,  dan  program  manfaat  sosial lainnya.
Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh berbagai ahli, kebijakan sosial merupakan salah satu kebijakan publik. Kebijakan sosial adalah pilihan yang dibuat oleh pemerintah dalam
Copyright © 2022, Hutri Agustino, Eko Rizqi Purwo Widodo
This is an open access article under the CC – BY-SA
license
menanggapi  isu-isu  publik  seperti  menyelesaikan  masalah  sosial  atau  memenuhi  kebutuhan masyarakat  umum.  Sebagai  salah  satu  jenis  kebijakan  publik,  kebijakan  sosial  melayani  tujuan preventif, kuratif, dan pembangunan. Sebagai simbol komitmen negara untuk memenuhi hak-hak sosial  warga  negaranya.  Secara  umum,  tiga  jalur  digunakan  untuk  mencapai  kebijakan  sosial: legislasi,  program  bantuan  sosial,  dan  sistem  perpajakan.  Menurut  definisi  ini,  kebijakan  sosial mencakup  undang-undang,  undang-undang,  atau  peraturan  apa  pun  yang  berkaitan  dengan masalah  dan  kehidupan  sosial.  Namun,  tidak  semua  upaya  sosial  menjadi  hukum  (Kebijakan Sosial, 2010).

## Metode
Penelitian  lapangan  ini  lebih  menitikberatkan  pada  pendekatan  kualitatif  dengan penelitian  deskriptif  naratif.  Secara  formal,  lokasi  penelitian  berada  di  lingkungan  Pemerintah Kabupaten Malang dengan kemungkinan terfokus pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi leading sector dalam proses implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018  tentang  Upaya  Pencegahan  Stunting,  yaitu  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  (DPPKB).  Pemilihan  subjek  penelitian  akan  dilakukan  secara  sengaja,  yaitu  dengan pertimbangan  dan  tujuan  tertentu,  sejalan  dengan  pengertian nonprobability  sampling .  Misalnya subjek tertentu dianggap paling tahu dan memiliki kewenangan untuk menjelaskan beberapa hal yang  ditanyakan  dalam  penelitian  ini,  atau  bisa  disebut  sebagai key  person di  beberapa  Kepala Bagian  (Kabid)  di  lingkungan  Dinas  Pengendalian  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana (DPPKB) Kabupaten Malang dalam Perbup No 33 Tahun 2018.
Denzin  dan  Lincoln  sering  menggunakan  prosedur  pengumpulan  data  berikut  dalam penelitian kualitatif: (a) Observasi terstruktur mengacu pada observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti selama kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan simulasi program pencegahan stunting di Kabupaten Malang. (a) Wawancara mendalam yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dengan cara berikut: (1) Bagaimana implementasi Perbup No 33 Tahun 2018 tentang pencegahan stunting oleh beberapa OPD sebagai telah tersebut di atas; (2) bagaimana tantangan dan dinamika yang  dihadapi  saat  realisasi  strategi  tersebut  serta  hasil  yang  diperoleh. (c)  Dokumenter menyiratkan  bahwa  penelitian  ini  sangat  mungkin  membutuhkan  penjelasan  data  sekunder berupa  dokumentasi  gambar,  video,  artikel,  dan  klip  berita  yang  signifikan.  (d) Focus  Group Discussion (FGD) adalah metode pengumpulan data dan informasi secara sistematis tentang suatu topik tertentu melalui diskusi kelompok. Untuk alasan filosofis, metodologis, dan praktis, FGD digunakan.  FGD  diadakan  karena  alasan  filosofis,  artinya  dapat  memberikan  informasi  dari berbagai  perspektif  untuk  melengkapi  temuan  penelitian. — yang  dalam  konteks  ini  berarti bagaimana implementasi strategi pencegahan stunting oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui beberapa  OPD  terkait  serta  tantangan  dalam  proses  implementasi  strategi  tersebut.  FGD digunakan  karena  alasan  praktis,  artinya  peserta  FGD  tidak  merasa  sebagai  'objek',  melainkan sebagai 'subjek' yang aktif dan bebas yang terlibat secara mendalam dalam penemuan-penemuan hasil penelitian.
Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diolah melalui langkah awal reduksi data, penyajian data, dan verifikasi  atau penarikan kesimpulan. (1) Reduksi  data  adalah  proses  mereduksi,  mengabstraksi,  dan  mema nipulasi  data  “mentah”  dari rekaman tekstual yang diperoleh di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian,
Copyright © 2022, Hutri Agustino, Eko Rizqi Purwo Widodo
This is an open access article under the CC – BY-SA
license
bahkan sebelum peneliti menentukan kerangka konseptual topik penelitian, hambatan penelitian, dan  pendekatan  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Bahkan  setelah penelitian  lapangan  dilakukan  reduksi  data  di  tempat  penelitian  yaitu  Pemerintah  Kabupaten Malang. (2) Tahap penyajian data adalah kumpulan informasi secara teratur yang memungkinkan ditariknya  kesimpulan.  Jenis  presentasi  yang  paling  umum  adalah  teks  naratif.  (3)  Langkah- langkah  verifikasi  atau  penarikan  kesimpulan  merupakan  bagian  dari  pengaturan  keseluruhan. Temuan-temuan yang ada divalidasi selama investigasi, sehingga menghasilkan aspek siklus pada prinsip-prinsip fase analisis data.

## Hasil dan Pembahasan Persoalan Stunting di Indonesia
Stunting adalah kondisi di mana anak gagal berkembang (pertumbuhan fisik dan mental) akibat kekurangan gizi secara terus-menerus. Akibatnya, anak-anak bertubuh lebih pendek atau lebih  rendah  daripada  teman  sebayanya,  dan  mereka  memiliki  gangguan  kognitif.  Umumnya disebabkan  karena  mengkonsumsi  makanan  yang  tidak  memenuhi  kebutuhan  gizi.  Pada  tahun 2017,  Pemantauan  Status  Gizi  (PSG)  mengungkapkan  bahwa  prevalensi  stunting  pada  anak  di bawah  usia  lima  tahun  masih  tinggi  di  Indonesia,  yaitu  29,6  persen  di  atas  standar  WHO  (20 persen).  Pada  tahun  2015,  Indonesia  memiliki  jumlah  anak  stunting  terbanyak  kedua  setelah Laos. Indonesia menempati urutan keempat dunia dalam hal angka stunting. Sekitar 9 juta balita Indonesia  atau  37%  mengalami  stunting  (kerdil). Stunting  seringkali  dimulai  saat  anak  masih dalam kandungan dan diketahui saat anak berusia dua tahun. Stunting menyebabkan gejala yang terlihat seperti: wajah tampak lebih muda dari anak seusianya; keterlambatan pertumbuhan tubuh dan  gigi;  fokus  belajar  dan  keterampilan  memori  yang  buruk;  pubertas  lambat;  anak  usia  8-10 tahun cenderung lebih pendiam dan kurang melakukan kontak mata dengan orang di sekitarnya; dan bobot yang lebih ringan untuk usia mereka.
Stunting ,  menurut  Kemenkes,  merupakan  bahaya  berat  bagi  kualitas  masyarakat Indonesia. Anak-anak tidak hanya menghadapi gangguan pertumbuhan fisik, tetapi juga masalah perkembangan  otak  yang  memengaruhi  bakat  dan  prestasi  mereka.  Lebih  lanjut,  anak  dengan stunting memiliki riwayat kesehatan yang buruk karena daya tahan tubuh yang lemah. Jika stunting tidak  ditangani  secara  serius,  maka  dapat  diturunkan  ke  generasi  berikutnya.  Mengingat  fakta bahwa stunting merupakan  masalah  kesehatan  yang  serius,  sangat  penting  untuk  memahami penyebab  stunting.  Anda  kemudian  dapat  mengambil  tindakan  pencegahan  untuk menghindarinya.  Beberapa  variabel  yang  berkontribusi  terhadap  stunting  harus  diidentifikasi: Variabel  seperti  sanitasi,  infeksi  berulang,  penyakit  mental  dan  hipertensi  pada  ibu,  kegagalan merawat  anak  setelah  lahir,  pola  makan  yang  buruk  dan  kebiasaan  pengasuhan  yang mengakibatkan kekurangan gizi jangka panjang adalah faktor-faktor tersebut yang berkontribusi terhadap  malnutrisi  jangka  panjang.  Menyadari  bahwa stunting merupakan  masalah  kesehatan berisiko tinggi yang dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi perkembangan anak, maka  diperlukan  berbagai  upaya  pencegahan  mulai  dari  meningkatkan  kebersihan, mengkonsumsi  asam  folat,  pentingnya  asupan  Air  Susu  Ibu  (ASI),  melakukan  pemeriksaan kesehatan secara regular, pilihan menu makanan yang beragam yang menyesuaikan dengan usia dan kebutuhan asupan gizi (Tim RSUD Blora, 2022).
Copyright © 2022, Hutri Agustino, Eko Rizqi Purwo Widodo
This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Stunting merupakan  penyakit  tumbuh  kembang  anak  yang  disebabkan  oleh  kekurangan gizi  secara  terus-menerus  sejak  anak  masih  dalam  kandungan.  Umumnya,  tanda-tanda stunting tidak muncul hingga anak berusia dua tahun. Stunting adalah kriteria pertumbuhan berdasarkan tinggi  badan  untuk  anak-anak. Wasting adalah  ukuran  pertumbuhan  berdasarkan  berat  badan untuk  anak-anak.  Menurut  data World  Health  Organization (WHO)  tahun  2017,  Indonesia menempati  urutan  keenam  dunia  dalam  hal  jumlah  kasus  stunting  terbanyak,  dengan  proporsi mencapai  37  persen.  Upaya  menekan  angka  kasus stunting tetap  menjadi  prioritas  utama Indonesia. Pemberantasan stunting merupakan upaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas sumber  daya  manusia  masa  depan.  Hal  ini  dilakukan  agar  Indonesia  dapat  mengembangkan sejumlah besar sumber daya manusia yang unggul dan dapat berdaya saing secara internasional.
Pencegahan stunting menjadi  tugas  seluruh  lapisan  masyarakat,  termasuk  pemerintah sebagai  fasilitator,  tidak  hanya  individu  atau  calon  orang  tua  saja.  Sehingga,  menurunkan prevalensi  stunting  pada  balita  menjadi  prioritas  utama  Pemerintah  Indonesia.  Misalnya, Sekretariat  Wakil  Presiden  menyelenggarakan  upaya  percepatan  pencegahan  stunting  agar konvergen  di  semua  tingkatan  pemerintahan,  termasuk  desa,  dalam  hal  perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Sekretariat Presiden mengajak semua pihak untuk bekerja sama  menurunkan  angka  kejadian  stunting  hingga  14  persen  pada  tahun  2024.  Selanjutnya, frekuensi stunting di Jawa Timur sebesar 13,6 persen pada Februari 2020, menurut data statistik yang  diperoleh  dari  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur.  Namun  persentase  tersebut  masih tergolong  tinggi,  mengingat  masih  banyak  anak  stunting  di  Jawa  Timur,  khususnya  sekitar 380.000  balita.  Angka  kejadian  stunting  di  Kabupaten  Malang  sebesar  14,1  persen  atau  sekitar 26.700  anak  balita  dari  total  189.600  balita.  Kabupaten  Malang  merupakan  salah  satu  dari  16 kabupaten dan kota di Jawa Timur yang ditetapkan sebagai daerah prioritas stunting tahun 2020.
Dengan memperhatikan data diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Malang sebagai leading sector utamanya dalam aksi atau tindakan pencegahan stunting memiliki  berbagai  program  sebagaimana  di sampaikan  oleh  Ibu  Anis  Waty Aziz selaku Kepala Dinas berikut ini:
“Program  kami  dalam  mencegah  bertambahnya  jumlah stunting seperti  edukasi    pranikah, TRIBINA  yang  merupakan  singkatan  dari  keluarga  bina  balita,  keluarga  asuh  remaja,  dan keluarga  asuh  lansia,  serta  UPPKS  singkatan  dari  Upaya  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga Sejahtera, merupakan organisasi yang  beranggotakan ibu-ibu  yang ber-KB dan memiliki usaha. Selanjutnya ada aplikasi kontra war aplikasi yang bisa mengetahui tentang ibu hamil dengan resiko tinggi ” .
Sedangkan  Bapak  Aunur  Rofiq  selaku  Sekretaris  DP2KB  memaparkan  lebih  detail sebagai berikut ini:
“Kebijakan  yang  dilakukan  di DPPKB  yaitu  terkait  pengendalian  penduduk  dengan  cara mengedukasi remaja pranikah yang kita lakukan melalui program pengendalian penduduksekolah siaga kependudukan yang berbasis masyarakat memberikan wawasan terhadap anak usia sekolah terkait  aspek  dampak  kependudukan  dalam  rangka  pengendalian  penduduk  dan  peningkatan kuali tas”.
Masih menurut Bapak Rofiq, bahwa dalam mendukung realisasi program — DP2KB juga berkolaborasi  dengan  berbagai  pihak  termasuk  Perguruan  Tinggi  sebagaimana  di  sampaikan  di bawah ini:
Copyright © 2022, Hutri Agustino, Eko Rizqi Purwo Widodo
This is an open access article under the CC – BY-SA
license
“Dala m  membantu  kelancaran  kegiatan  tersebut  kami  memiliki  aplikasi  yang  bisa  diakses masyarakat  yaitu  aplikasi  “Konco  Sregep”  ada  13  materi  dalam  apliksai  t ersebut  yang  akan menilai kesehatan reproduksi. Pembuatan aplikasi ini kami bekerjasama dengan SKM  UNAIR. Sedangkan terkait dengan surveillance kami memiliki aplikasi “Contra War”.

## Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana Daerah (PPKBD)
Berikutnya  adalah  penyampaian  dari  Bapak  Pamuji  Handoko  selaku  Kepala  Bidang Penyuluhan dan Penggerakan di bawah ini:
“Dalam  kepentingan  aksi  pencegahan stunting ,  bidang  Penyuluhan  dan  Penggerakan  adalah  membantu memberikan support ke 3998 kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana di Desa (PPKBD) yang ada di desa dalam upaya mencegah bertambahnya jumlah stunting ”.
Selanjutnya  Institut  Masyarakat  Perdesaan  (IMP)  berfungsi  sebagai  wadah pengorganisasian  dan  pelaksanaan  gerakan  pembangunan  keluarga  sejahtera  di  tingkat desa/kelurahan,  dusun/RW,  dan  RT  di  bawahnya  yaitu  PPKBD,  SUB  PPKBD.  Pembantu Bantuan  Keluarga  Berencana  Desa  (PPKBD)  bekerja  di  tingkat  Desa  atau  Kelurahan.  Sub Asisten Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD), yang bekerja di tingkat Dusun atau RW. Kader PPKBD  dan  Sub  PPKBD  merupakan  sumber  daya  manusia  lokal  yang  kritis  dan  andal  untuk menjaga  keberhasilan  program  KB  di  masyarakat,  serta  pengembangan  program  yang  aktif menerapkan  KIE  (Komunikasi,  Informasi,  dan  Edukasi)  dalam  program  Bangga  Kencana (Pembangunan  Keluarga,  Kependudukan,  dan  Keluarga  Berencana)  kepada  masyarakat  dan keluarga.
Latar  Belakang  adalah  Permasalahan  penduduk  yang  semakin  kompleks  membutuh perhatian  dari  berbagai  pihak,  sehingga  perlu  dilakukan  pemetaan  wilayah  berdampak  agar program  pemerintah  lebih  tepat  sasaran;  Pentingnya  skala  prioritas  permasalahan,  untuk mengetahui  tingkat  urgensi  atau  mendesaknya  suatu  permasalahan  untuk  segera  ditangani; Pentingnya  dukungan  dari  berbagai  sektor  atau  komponen  bidang  lain  dalam  mendukung keberhasilan program BANGGA KENCANA apalagi dengan dikeluarkannya Prepres nomor 72 tahun 2021 tentang Pecepatan Penurunan Stunting, yang menjadi tanggung jawab dari BKKBN untuk mengawal penurunnan stunting. Pola pembinaan PPKBD dalam memberikan KIE kepada masyarakat pedesaan:
Pola 1. PPKBD langsung ke Keluarga Pola 2. PPKBD ke Sub PPKBD ke Keluarga Pola 3. PPKBD ke Sub PPKBD ke Kelompok KB ke Keluarga Pola 4. PPKBD ke Sub PPKBD ke Kelompok KB ke Dasa Wisma Keluarga Pola 5.PPKBD ke Sub PPKBD ke Kelompok KB ke Dasa Wisma Keluarga ke keluarga Lain
Selanjutnya, terdapat 6 (enam) peran Bakti bagi kader IMP yang terdiri dari:
1. Pengorganisasian
Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) memerlukan kepengurusan sebagai wadah berbagai kegiatan di tingkat desa/kelurahan di bawahnya.
a) Kepengurusan Tunggal - PPKBD
b) Kepengurusan Kolektif - Sub PPKBD, Kelompok KB
Copyright © 2022, Hutri Agustino, Eko Rizqi Purwo Widodo
This is an open access article under the CC – BY-SA
license

## 2. Pertemuan
Pelaksanaannya dilakukan oleh Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), baik antar pengurus kelembagaan,  pengurus  PLKB/PKB,  maupun  petugas  pengelola  KB  lainnya.  Platform untuk mengkomunikasikan informasi/data, pendampingan, evaluasi, pemecahan masalah, dan  perencanaan  kegiatan  untuk  program  BANGGA  KENCANA  di  tingkat  lapangan, termasuk pembicaraan tentang identifikasi dini kasus stunting.
3. Kie Dan Konseling
a) Mendukung  peningkatan  keterlibatan  masyarakat  dalam  keluarga  berencana  yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
b) Mendorong  keterlibatan  masyarakat  dan  kepedulian  terhadap  kesehatan  dan keselamatan perempuan dan keluarganya
c) Meningkatkan pengetahuan keluarga dan peduli terhadap kesehatan reproduksi guna terciptanya keutuhan keluarga.
d) Meningkatkan  ketahanan  keluarga  dalam  rangka  membangun  keluarga  yang berkualitas, yang meliputi komponen agama, pendidikan, sosial budaya, kasih sayang, dan perlindungan.
e) Meningkatkan  pengetahuan  keluarga  tentang  perlunya  penerapan  pola  asuh  yang berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan balita yang sehat.
f) Meningkatkan  pengetahuan  dan  kemampuan  keluarga  lanjut  usia  dan  keluarga dengan anggota keluarga di atas usia 60 tahun.
g) Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kemampuan orang tua dan anggota keluarga lainnya,  serta  mendorong  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  dan  remaja  yang seimbang,  melalui  komunikasi  yang  baik  antara  orang  tua  dan  remaja.  Mendorong keluarga  agar  mau  dan  mampu  meningkatkan  pendapatan  keluarga  melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka membangun keluarga sejahtera.

## Bidang Pengendalian Penduduk
Berikutnya  adalah  yang  di  sampaikan  oleh  Bapak  Yudiono  selaku  Kepala  Bidang Pengendalian Penduduk berikut ini:
“Program y ang berkaitan dengan stunting yaitu  Sekolah Siaga Kependudukan dimana  akan memberikan penguatan pengetahuan kepada remaja yang akan menikah. Dalam program ini sekolah harus memasukkan kurikulum yang akan memberikan materi tentang kesehatan reproduksi dan  kesejahteraan keluaraga. Saat pelatihaan bagaimana semua materi masuk dalam semua mata pelajaran disekolah sehingga materi pelajaran akan menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan ”.
Di  Sekolah  Siaga  Kependudukan,  pendidikan  kependudukan,  KB,  dan  pembangunan keluarga diintegrasikan ke dalam berbagai tema (mata pelajaran) dan/atau muatan lokal khusus kependudukan.  Edukasi  juga  disampaikan  melalui  kegiatan  kemahasiswaan  dan  Population Corner.  Tujuan  SSK  adalah  sebagai  berikut:  (a)  Siswa  memiliki  sikap,  pengetahuan,  dan keterampilan  tentang  kepedulian  kependudukan;  (b)  Siswa  berperilaku  yang  menunjukkan kekeluargaan yang baik; (c) Siswa memiliki pengetahuan yang utuh tentang masalah dan manfaat penduduk setempat (local genius); (d) Siswa dapat menyajikan data mikro kependudukan dalam bentuk peta, grafik, atau digital untuk analisis sederhana. (e) Mengurangi angka putus sekolah dan
Copyright © 2022, Hutri Agustino, Eko Rizqi Purwo Widodo
This is an open access article under the CC – BY-SA
license
kasus lain yang sering terjadi di sekolah; dan (f) Meningkatkan pemahaman pendidik dan peserta didik tentang manfaat dan implikasi demografi. Sampai dengan saat ini, sudah terdapat 7 SSK di Kabupaten Malang dengan rincian di bawah ini: SMAN 1 Kepanjen, SMAN 1 Turen, SMPN 5 Karangploso,  SMPN  5  Kepanjen,  SMPN  1  Wajak,  SMPN  1  Tirtoyudo  dan  MTS  Babusalam Pagelaran. Berikut ini beberapa dokumentasi kegiatan SSK di Kabupaten Malang

## Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Selanjutnya  adalah  penyampaian  dari  Ibu  Ida  Sari  Wardani  selaku  Kepala  Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (K3) berikut ini:
“ Terdapat progr am “Kids Siap Nikah Anti Stunting” merupakan program yang masih baru yang bertujuan untuk  memberikan  pengetahuan  kepada  remaja  yang  akan  menikah  melalui  berbagai  modul  yang disediakan, untuk bina keluarga balita ada program pola pengasuhan yang menyasar para orangtua sebagai bentuk pencegahan bertambahnya angka stunting ”.
Lebih lanjut, masih menurut ibu Ida bahwa terdapat beberapa program kegiatan strategis yang  sudah  dan  akan  di  laksanakan,  diantaranya  adalah  sebagai  berikut:  (a)  Operasional Ketahanan  Keluarga  Berbasis  Kelompok  Kegiatan  BKB;  (b)  Penyuluhan  Tentang  Pengasuhan 1000 HPK Bagi Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB); (c) Operasional  Penanganan Stunting – Edukasi  Pengasuhan  1000  HPK  bagi  Ibu  dan  Keluarga;  dan  (d)  Pemahaman  Kespro  dan Stunting Bagi Calon Pengantin.

## Bidang Pelayanan Keluarga Berencana
Menurut ibu Dewi Indriati selaku Kasie Pembinaan Kesertaan Ber KB terdapat beberapa program pokok di bidang Pelayanan Keluarga Berencana, antara lain: (a) Penyuluhan Bagi Calon Peserta  Keluarga  Berencana  dan  Penyuluhan  Bagi  PUS  Risti  merupakan  Komunikasi,  Edukasi kepada  Keluarga  dan  masyarakat  tentang  Keluarga  Berencana  dan  Kesehatnn  Reproduksi, Keikutsertaan ber KB yang bertujuan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan,  penundaan usia  kehamilan  dan  jarak  kehamilan  dengan  tujuan  menurunkan  risiko  Angka  Kematian  Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kelahiran Bayi (KB) Stunting pada Pasangan Usia  Subur  (PUS)  dan  PUS  Risiko  Tinggi  untuk  Keluarga  Berencana  (KB);  (b)  Pelayanan  KB dengan  metode  kontrasepsi  jangka  panjang  (MKJP)  seperti  IUD  ( intra  uterine  device ), tubektomi (MOW), vasektomi (MOP, dan implan) dan metode kontrasepsi non jangka panjang seperti suntik, pil, dan kondom merupakan salah satu strategi pelaksanaan program KB itu sendiri; (c) Dengan tersedianya  alat  dan  obat  kontrasepsi  bagi  instansi  kesehatan  pemerintah  dan  swasta  di  33 kecamatan  Kabupaten  Malang.  Hal  tersebut  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  52 Tahun  2009  tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga,  yang menyebutkan dalam pasal 20 bahwa untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga  yang  berkualitas,  pemerintah  harus  menetapkan  kebijakan  keluarga  berencana  melalui penyelenggaraan  Pembangunan  Keluarga,  Program  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana (Bangga Kencana), yang bertujuan untuk mencapai pemenuhan Visi BKKBN yaitu terwujudnya Keluarga Berkualitas dan BKKBN. Berdasarkan hasil FGD di atas, maka dapat di sajikan secara ringkas dalam bagan pencegahan stunting oleh DP2KB Kabupaten Malang di bawah ini:
Copyright © 2022, Hutri Agustino, Eko Rizqi Purwo Widodo
This is an open access article under the CC – BY-SA
license

## Gambar 3: Bagan Pencegahan Stunting oleh DP2KB Kabupaten Malang Sumber: diolah dari hasil penelitian, 2021

## Kesimpulan
Secara umum implementasi kebijakan sosial pencegahan stunting di Kabupaten Malang telah  berjalan  dengan  baik.  Namun  terdapat  dua  permasalahan.  Pertama,  kurangnya  sinergitas program  antar  OPD  yang  secara  khusus  memiliki  irisan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan pencegahan, penanggulangan dan penanganan kasus stunting , termasuk pelibatan unsur Perguruan Tinggi, NGO yang concern terhadap persoalan tersebut sampai NGO yang relevan. Kedua, belum meratanya distribusi program untuk setiap sektor DP2KB di seluruh desa/kelurahan Kabupaten Malang,  termasuk  yang  menggabungkan  aspek  lembaga  pendidikan  formal  (sekolah)  dan nonformal (pondok pesantren), serta berbagai organ lain yang dapat menjadi mitra program.

## Referensi
Administrator.  (2019). Kementerian  Kesehatan  Fokus  pada  Pencegahan  Stunting .  Indonesia.Go.Id. https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/kementerian-kesehatan- fokus-pada-pencegahan-stunting
Choliq, I., Nasrullah, D., & Mundakir, M. (2020). Pencegahan stunting di Medokan Semampir Surabaya melalui  modifikasi  makanan  pada  anak . Humanism:  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat , 1 (1). http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/HMN/article/view/4544 Imani,  N.  (2020). Stunting  pada  anak:  kenali  dan  cegah  sejak  dini .  Hijaz  Pustaka  Mandiri. https://books.google.co.id/books/about/Stunting_Pada_Anak.html?id=NmRVEAAAQB AJ&redir_esc=y
LPPA PDA Karanganyar. (2020). Fakta Stunting di Indonesia . Pimpinan Daerah ’Aisy iyah (PDA) Karanganyar. http://karanganyar.aisyiyah.or.id/en/berita/fakta-stunting-di-indonesia.html P2PTM  Kemenkes  RI.  (2018). 1  dari  3  Balita  Indonesia  Derita  StuntingNo  Title .  DIREKTORAT PENCEGAHAN  DAN  PENGENDALIAN  PENYAKIT  TIDAK  MENULAR DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT. https://p2ptm.kemkes.go.id/tag/1-dari-3-balita-indonesia-derita-stunting
Copyright © 2022, Hutri Agustino, Eko Rizqi Purwo Widodo
This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Rahmad,  A.  H.  A.,  &  Miko,  A.  (2016). Kajian  stunting  pada  anak  balita  berdasarkan  pola  asuh  dan pendapatan keluarga di Kota Banda Aceh . Kesmas Indonesia , 8 (2), 63-79. http://jos.unsoed.ac.id/index.php/kesmasindo/article/view/151 Rahmadhita,  K.  (2020). Permasalahan  Stunting  dan  Pencegahannya . Jurnal  Ilmiah  Kesehatan  Sandi Husada , 9 (1), 225-229. https://akper-sandikarsa.e-journal.id/jiksh/article/view/253 Saputri,  R.  A.,  &  Tumangger,  J.  (2019). Hulu-hilir  penanggulangan  stunting  di  Indonesia . Journal  of Political Issues , 1 (1), 1-9. http://www.jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/view/2 Sumarjati  Arjoso.  (2021). Cegah  Stunting  untuk  Indonesia  Emas .  Media  Indonesia. https://mediaindonesia.com/opini/378697/cegah-stunting-untuk-indonesia-emas Sutarto,  S.  T.  T.,  Mayasari,  D.,  &  Indriyani,  R.  (2018). Stunting,  Faktor  Resiko  dan Pencegahannya . Agromedicine Unila , 5 (1), 540-545. http://repository.lppm.unila.ac.id/9767/ Tim  RSUD  Blora.  (2022). Mengenal  Stunting,  Penyebab  Hingga  Cara  Pencegahannya .  RSUD  Dr.  R Soetijono Blora. https://rsudblora.blorakab.go.id/2022/12/15/mengenal-stunting- penyebab-hingga-cara-pencegahannya/
Trihono, T., Atmarita, A., Tjandrarini, D. H., Irawati, A., Nurlinawati, I., Utami, N. H., & Tejayanti, T. (2015). Pendek (stunting) di Indonesia, masalah dan solusinya . Lembaga Penerbit Badan Litbangkes. http://repository.bkpk.kemkes.go.id/id/eprint/3512
Zainal  Arif.  (2020). 5  Daerah  Jatim  Ini  Berisiko  Stunting  Tinggi,  Wagub  Emil  Sorot  Kedisiplinan Masyarakat:  PR  Bersama .  Tribunjatim.Com.  https://jatim.tribunnews.com/2020/08/02/5- daerah-jatim-ini-berisiko-stunting-tinggi-wagub-emil-sorot-kedisiplinan-masyarakat-pr- bersama

## Wawancara
Aziz, Anis Waty. (2022). Malang, 19 Januari 2022. Handoko, Pamuji. (2022). Malang, 19 Januari 2022. Rofiq, Aunur. (2022). Malang, 19 Januari 2022. Wardani, Ida Sari. (2022). Malang, 19 Januari 2022. Yudiono. (2022). Malang, 19 Januari 2022.