## PENETAPAN TANAH HAK GUNA USAHA SEBAGAI OBJEK TANAH TERLANTAR (STUDI PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT)

## Hamdani
Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Indonesia Email: rpsmangarajatulan@gmail.com

## ABSTRACT
Land  serves  as  a  place  where  people  live  and  land  also  provides  a  livelihood for  them.  The problem  of  abandoned  land  is  one  of  the  problems  that  must  be  solved  by  the  government because the government can transfer the function or make use of the abandoned land from the Hak Guna Usaha. Land abandonment is an unwise, uneconomical act and is also a violation of  the  obligations  that  must  be  carried  out  by  land  rights  holders.  The  formulation  of  the problem  in  this  study  is,  First,  how  is  the  process  of  determining  land  use  rights  to  be abandoned land in West Sumatra? Second, what are the legal consequences that occur in the determination  of  the  HGU  to  become  abandoned  land  by  the  Land  Agency  of  West  Sumatra Province?  The  specification  of  the  research  used  is  descriptive  analytical,  namely  doing  a description  of  the  research  results  with  data  as  complete  and  detailed  as  possible. Furthermore,  an  analysis  of  the  research  results  is  carried  out  using  the  relevant  laws  and theories.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  was  shown  that  (1)  the  process  of  determining Land  Right  to  Cultivate  into  Abandoned  Land  in  West  Sumatra,  namely  according  to Government Regulation No. 11 of 2010 concerning the Utilization and Control of Abandoned Land,  was  carried  out  through  the  following  stages:  a.  evaluation  of  Abandoned  Areas;  b. Abandoned  Area  warning;  and  c.  determination  of  Abandoned  Areas  specified  in  laws  and regulations and other regulations. (2) The legal consequences that occur in the determination of  HGU  to  become  abandoned  land  by  the  Land  Agency  of  West  Sumatra  Province,  namely land that has been designated as abandoned land, abandoned land can be utilized or used for the  benefit  of  the  community  and  the  state  in  the  success  of  agrarian  reform,  state  strategic programs  and  state  reserves.  carried  out  by  the  Head  of  the  National  Land  Agency  of  the Republic of Indonesia on the technical considerations of the National Team.
Keywords: Right of Cultivation, Abandoned Land

## ABSTRAK
Tanah berfungsi sebagai tempat tinggal orang dan tanah juga menyediakan mata pencaharian bagi  mereka.  Masalah  tanah  terlantar  merupakan  salah  satu  masalah  yang  harus  diselesaikan oleh  pemerintah  karena  pemerintah  dapat  mengalihkan  fungsi  atau  memanfaatkan  tanah terlantar  dari  Hak  Guna  Usaha.  Pelepasan  tanah  merupakan  tindakan  yang  tidak  bijaksana, tidak  ekonomis  dan  juga  merupakan  pelanggaran  terhadap  kewajiban  yang  harus  dilakukan oleh  pemegang  hak  atas  tanah.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah,  Pertama, bagaimana  proses  penetapan  hak  guna  tanah  menjadi  tanah  terlantar  di  Sumatera  Barat? Kedua,  apa  akibat  hukum  yang  terjadi  dalam  penetapan  HGU  menjadi  tanah  terlantar  oleh
Badan  Pertanahan  Provinsi  Sumatera  Barat?  Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  analitis,  yaitu  melakukan  deskripsi  hasil  penelitian  dengan  data  selengkap  dan sedetail  mungkin.  Selanjutnya,  analisis  hasil  penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan hukum  dan  teori  yang  relevan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  proses penetapan  Hak  Guna  Usaha  menjadi  Tanah  Terlantar  di  Sumatera  Barat  yaitu  menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Pemanfaatan  dan  Penguasaan  Tanah Terlantar, adalah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. evaluasi Kawasan Terlantar; B. peringatan  Kawasan  Terlantar;  dan  C.  penetapan  Kawasan  Terlantar  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  lainnya.  (2)  Akibat  hukum  yang  terjadi  dalam penetapan HGU menjadi tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat yaitu tanah  yang  telah  ditetapkan  sebagai  tanah  terlantar,  tanah  terlantar  dapat  dimanfaatkan  atau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan negara dalam mensukseskan reforma agraria, program  strategis  negara  dan  cadangan  negara.  dilakukan  oleh  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas pertimbangan teknis Tim Nasional.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Unsur Subyektif, Penyidikan

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai Negara yang berlatar belakang agraris, menyadari arti penting tanah sebagai sesuatu yang memiliki nilai dalam kehidupan masyarakatnya. Bagi petani dipedesaan, tanah  berfungsi  sebagai  tempat  warga  masyarakat  bertempat  tinggal  dan tempat memperoleh penghidupan.
Tanah berfungsi sebagai tempat dimana warga masyarakat bertempat tinggal dan tanah juga  memberikan  penghidupan  baginya.  Permasalahan  tanah  terlantar  merupakan  salah  satu permasalahan  yang  harus  diselesaikan  oleh  pemerintah  karena  pemerintah  dapat  mengalih fungsikan  atau  melakukan  pemanfaatan  terhadap  tanah  terlantar  tersebut  dari  Hak  Guna Usaha.
Perkembangan  perekonomian  dan  bertambahnya  populasi  penduduk  disuatu  daerah memberikan  dampak  kepada  sektor-sektor  produksi  yang  menjadi  mata  pencaharian masyarakat  didaerah.  Bagi  warga  perkotaan  tanah  menjadi  tempat  menjalankan  segala aktivitas  sehari  hari.  Banyaknya  pembangunan  yang  terjadi  di  daerah  perkotaan  membuat fungsi tanah menjadi berubah yang diantaranya tanah yang dahulunya menjadi lahan pertanian beralih  fungsi  menjadi  lahan  permukiman.  Optimalisasi  pengusahaan,  penggunaan,  dan pemanfaatan  semua tanah  diwilayah  Indonesia  diperlukan  untuk  meningkatkan  kualitas lingkungan  hidup.  Mengurangi  kemiskinan  dan  menciptakan  lapangan  kerja,  serta  untuk meningkatkan  ketahanan  pangan  dan  energi. 1 Penguasaan  terhadap  tanah  dapat  dilakukan secara  pribadi  maupun  oleh  badan  hukum.  Pengarturan  tentang  tanah  dalam  system  hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
Pengertian  agrarian  yang  diatur  dalam  UUPA  ini  sangat  luas  sekali  yaitu  meliputi bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  33  ayat  3  UUD  1945,  kemudian  kerangka  dari Pasal  2  UUPA  No.  5  Tahun  1960  itu,  maka  suatu  peraturan  yang  melindungi manusia/masyarakat  sebagaimana  wujud  yang  telah  dioperasionalisasikan  melalui  Pasal  18
1 Penjelasan  Peraturan  Pemerintah  No  11  Tahun  2010  Tentang  Penertiban  dan  Pendayagunaan  tanah terlantar
UUPA  No.5  Tahun  1960  yang  berbunyi:  Untuk  kepentingan  umum  termasuk  kepentingan bangsa  dan  Negara  serta  kepentingan  bersama  dari  rakyat,  hak-hak  atas  tanah  dapat  dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang- undang.
Akan  tetapi  tanah  yang  telah  diberikan  kepada  masyarakat  tersebut  juga  dapat  hapus kepemilikannya.  Salah  satu  alasan  hapusnya  hak  kepemilikan  atau  hak  pengelolaan  terhadap tanah serta beralihnya hak kepemilikan tanah tersebut kepada negara adalah apabila sipemilik tanah menelantarkan tanahnya. Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai  dengan  keadaannya  atau  sifat  dan  tujuan  daripada  haknya. 2 Negara  memberikan  hak kepada  warga  negara  untuk  melakukan  pengelolaan  terhadap  tanah  untuk  diusahakan, dipergunakan,  atau  dimanfaatkan  sesuai  dengan  keadaannya  atau  sifat  dan  tujuan  yang diberikan oleh Negara kepada pemegang hak tersebut.
“Hak”pada  hakekatnya  adalah  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  hukum  kepada Seseorang terhadap sesuatu (benda/prestasi), sehingga menimbulkan hubungan hukum antara keduanya  (hubungan  subjek  objek). 3 Jadi  apabila  seseorang  memperoleh  sesuatu  hak  atas tanah, maka pada orang tersebut telah melekat kekuasaan atas tanah yang disertai pula dengan kewajiban yang diperintahkan oleh hukum,dan perolehan hak atas tanah.
Selain itu peralihan hak juga dapat dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 1 ayat (8)  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9 Tahun1999  yang  menyatakan  yang  dimaksud  dengan  Pemberian  hak-hak  atas  tanah  adalah bahwa  pemerintah  berdasarkan  penetapannnya  memberikan  hak  atas  tanah  negara, perpanjangan  hak,  pembaharuan  hak,  perubahan  hak,  termasuk  pemberian  hak  diatashak pengelolaan.
Negara sebagai pemegang hak atas tanah dapat memberikan tanah kepada orang- orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal4 Undang-Undang Pokok Agraria. Pemberian tersebut dapat berupa hak  milik  terhadap  orang  perseorangan,  sementara  terhadap  perusahaan  dapat  diberikan  hak guna usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dimohonkan keinstansi yang berwenang.
Undang-Undang Pokok Agraria menjadi dasar dari permasalahan agrarian yang ada di Indonesia. Bahkan undang-undang ini telah hidup dan diakui lebih dari 50 tahun, tidak diubah, tidak diganti, ataupun tidak dihapus. Undang Undang Pokok Agraria sebagai dasar kebijakan pertanahan  nasional  yang  memang  sejak  awal  berciri  populis, 4 maka  pemerintah  yang mendapat legitimasi dari Negara berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UUPA mempunyai wewenang untuk:
a) Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b) Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dengan  bumi, air, dan ruang angkasa;
2 Penjelasan Pasal 27 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
3 Hapusnya  Hak  Atas  Tanah  di  akses  di https://landdiary.blogspot.com/2009/12/hapusnya-hak-atas- tanah.html . diakses pada hari Rabu tanggal 12Agustus 2020 pukul 21.36 WIB
4 Maria  SW  Sumardjono, Tanah  Dalam  Prespektif  Hak  Ekonomi  Sosial  dan  Budaya ,  Kompas, Jakarta,2008, hlm. 36
c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan- perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Negara  dalam  memberikan  hak  kepada  perseroangan  dan/atau  badan  hukum  dapat mengambil kembali penguasaan tersebut, apabila perseorangan dan/atau badan hukum tersebut melakukan penelantaran terhadap tanah yang telah diberikan  tanah terlantar merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah karena pemerintah dapat mengalih fungsikan atau melakukan pemanfaatan terhadap tanah terlantar tersebut.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  tanah  terlantar  adalah  tanah  yang  sudah  diberikan  hak oleh  Negara  berupa  Hak  Milik  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai  dan  Hak Pengelolaan,  atau  dasar  penguasaan  atas  tanah  yang  tidak  diusahakan,  tidak  dipergunakan, atau  tidak  dimanfaatkan  sesuai  dengan  keadaannya  atau  sifat  dan  tujuan  pemberian  hak  atau dasar penguasaannya. 5 Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah  diberikan hak  oleh  Negara  berupa  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai,  dan Hak  Pengelolaan,  atau  dasar  penguasaan  atas  tanah  yang  tidak  diusahakan,  tidak dipergunakan,atau  tidak  dimanfaatkan  sesuai  dengan  keadaannya  atau  sifat  dan  tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 oleh negara tersebut. Permasalahan Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Penelantaran  terhadap tanah  yang  tidak  dimanfaatkan  sesuai  dengan  keadaannya  atau sifat  dan  tujuan  pemberian  hak  atau  dasar  penguasaannya  sering  kali  dilakukan  oleh  badan usaha perseroan. Dalam hal ini Penulis akan melakukan penelitia terhadap penelantaran tanah yang dilakukan oleh PT. Sinar Erabarumas pemegang HGU No. 8 seluas 173 ha berdasarkan Surat  Keputusan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.6/HGU/BPN/94 tanggal  14  februari  1994  terletak  di  Desa  Saribulan  Kecamatan  Matur  Kabupaten  Agam Provinsi Sumatera Barat.
Terhadap  penelantaran  tanah  yang  diduga  dilakukan  oleh  PT.  Sinar  Erabarumas tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan  mengirimkan  Surat  kepada  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Agam dengan  Surat  Nomor  1418/13-16/VI-2017  tanggal  08  Juni  2017.  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi Sumatera Barat juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk   Melaksanakan Penertiban Tanah Terlantar No.113/500-16/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 kepada PT. Sinar Erabarumas.
Selain  penelitian  mengenai  kasus  HGU  yang  menjadi  objek  tanah  terlantar  PT.  Sinar Erabarumas  terdapat  satu  kasus  lagi  mengenai  PT.  Para  Andalas  Sasana  Cakra  Artha. Penertiban  tanah  terlantar  PT.  Para  Andalas  Sasana  Cakra  Artha,  dimulai  tahun  2011. Perjuangan  yang  sangat  panjang  untuk  memperoleh  kepastian  hukum  dalam  menertibkan tanah terlantar.
Permasalahan  tanah  terlantar  PT.  Para  Andalas  Sasana  Cakra  Artha,  diawali  dengan proses peninjauan tanah terindikasi terlantar PT. Para Andalas Sasana Cakra Artha dengan SK hak Nomor S. 540.1-23•2003 Tanggal 11 September 2000, sertipikat tanah Nomor 16, tanggal 22 September 2000 masih terdapat tanah yang ditelantarkan seluas 143 Ha. Berdasarkan hasil
5 Risnarto, Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Pertanahan ,  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 2004, hlm 3
peninjauan  tersebut  menyimpulkan  bahwa  hak  atas  tanah  terhadap  tanah  PT.  Para  Andalas Sasana Cakra Artha disarankan untuk dicabut.
Untuk  mengetahui  implikasi  yuridis  dari  penetapan  Hak  Guna  Usaha  menjadi  tanah terlantar, maka dari itu, Penulis memilih pengerjaan tugas akhir dengan membuat suatu Tesis mengenai  “Penetapan  Tanah  HGU  Sebagai  Objek  Tanah  Terlantar  (Studi  Pada  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat).”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah yuridis  normative yang  didukung  oleh  pendekat yuridis empiris . Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan,  jurnal  ilmiah,  buku-buku  hukum  berkaitan  dengan  tanah  terlantar. Sedangkan  penelitian yuridis  empiris adalah  penelitian  yang  mempunyai  objek  kajian mengenai  perilaku  masyarakat.  Perilaku masyarakat  yang  dikaji  adalah  perilaku  yang  timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.
Penelitian  yuridis  empiris  dalam  penulisan  tesis  ini  dilakukan  melalui  wawancara langsung  dengan  Pihak  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Sumatera  Barart,  terkait  dengan peralihan hak atas guna usaha sebagai objek tanah terlantar.

## PEMBAHASAN

## Proses Penetapan Tanah Hak Guna Usaha menjadi Tanah Terlantar di Sumatera Barat 1. Kasus PT.Sinar Erabarumas
Hak Guna Usaha adalah salah satu hak yang diberikan oleh negara yang mempunyai jangka waktu untuk digunakan khusus pertanian dan perkebunan. Menurut Yanuardi, untuk Hak  Guna  Usaha  yang  terlantar  di  Kabupaten  Agam  yaitu  PT.  Sinar  Era  Barumas. Direktorat  Jenderal  Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah  Terlantar  Kementerian ATR/BPN  menyajikan  data  tanah  yang  terindikasi  terlantar  yang  menjadi  perkara  di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dengan  luasan  51,679.7038  hektar,  sebagian  besar perkara tanah  terlantar  di  PTUN  dimenangkan  oleh  pemegang  hak.  Dari  beberapa  putusan  di  atas yang  menjadi  perdebatan  dalam  pokok  perkara  adalah  mengenai  penafsiran  kata “dengan sengaja” dan “tidak disengaja” sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 27 UUPA dan Pasal 2 PP No. 11 Tahun 2010 yang telah di perbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomer 20  Tahun  2021  jo  Pasal  1  angka  6  Perkaban  No.  4  Tahun  2010.  Aturan  tersebut menyatakan: “Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya”. Pasal 3 huruf a PP No. 11 Tahun 2010 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomer 20 Tahun 2021 yang berbunyi: “Tidak  termasuk  penertiban  tanah  terlantar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  adalah tanah  Hak  Milik  atau  Hak  Guna  Bangunan  atas  nama  perseorangan  yang  secara  tidak sengaja  tidak  dipergunakan  sesuai  dengan  keadaan  atau  sifat  dan  tujuan  pemberian haknya“.  Penjelasan  resmi  pasal-pasal  tersebut  tidak  menjelaskan  lebih  lanjut  apa  yang dimaksud  dengan  sengaja,  tidak  diusahakan,  tidak  dipergunakan  atau  tidak  dimanfaatkan sesuai  dengan  keadaan  atau  sifat  dan  tujuan  pemberian  hak  atau  dasar  penguasaannya. Sehingga, bisa ditafsirkan bermacam- macam tanpa batasan yang jelas.
Pengertian  tanah  terlantar  menurut  Boedi  Harsono  memandang  tanah  terlantar  lebih
mengarah  pada  terjadinya  peristiwa  hukum  karena  perbuatan  manusia,  sehingga  hak  atas tanah  menjadi  hapus.  Hapusnya  hak  atas  tanah  harus  dinyatakan  dengan  surat  keputusan oleh  pejabat  yang  berwenang,  sebagai  sanksi  terhadap  tidak  dipenuhinya  oleh  pemegang hak  yang  bersangkutan  kewajiban  tertentu  atau  dilanggarnya  sesuatu  larangan. 6 A.P. Parlindungan  mengemukakan  konsep  tanah  terlantar  dengan  merujuk  pada  hukum  adat yaitu sesuai dengan karakter tanah terlantar (kondisi fisik) yang telah berubah dalam waktu tertentu maka haknya gugur, tanah kembali pada hak ulayat. 7
Tanah terlantar secara fisik (didasarkan pada kondisi lapang) yang tidak dimanfaatkan atau  dibiarkan  dalam  keadaan  tidak  digunakan  sesuai  keadaan,  sifat  dan  tujuan  daripada haknya.  Secara  yuridis,  di  samping  memenuhi  kriteria  tanah  secara  fisik,  juga  telah diterbitkan surat keputusan penetapan sebagai tanah terlantar.10
Dalam  hubungan  yang  lain  tanah  yang  dibiarkan  tidak  di  manfaatkan  juga  dapat dikatagorikan  sebagai  tanah  yang  tidak  terlantar,  dalam  arti  penelantaran  tanah  juga  bisa menguntungkan  manusia,  misalnya  manfaatnya  termasuk  revegetasi  pasif  dan  reboisasi aktif, pengaturan air, pemulihan  tanah/mempertahankan  kesuburan  tanah,  siklus  nutrisi dan peningkatan keanekaragaman.
Kebijakan  tentang  pemanfaatan  penertiban  tanah  terlantar  dan  tanah  kosong merupakan  pelaksanaan  Program  Pembaruan  Agraria  Nasional  (PPAN).  Tanah  terlantar menjadi salah satu bagian dari obyek yang akan diredistribusi dalam kebijakan ini. Prosedur penertiban tanah terlantar berpedoman pada ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 PP No. 11 Tahun 2010, jo Pasal 3 Perkaban No. 4 Tahun 2010, yang pada pokoknya membagi 4  (empat)  bagian  tahapan  penertiban  tanah  terlantar  sebelum  penetapan  tanah  terlantar dikeluarkan,  yaitu:  (i)  Inventarisasi  tanah  hak  atau  dasar  penguasaan  atas  tanah  yang terindikasi  terlantar;  (ii)  Identifikasi  dan  penelitian  tanah  terindikasi  terlantar,  (iii) Peringatan terhadap pemegang hak, (iv) Penetapan tanah terlantar.
Kriteria  tanah  dan  jangka  waktu  untuk  dilakukan  identifikasi  diatur  dalam  Pasal  3 sampai  8  Keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.24  Tahun  2002  tentang Ketentuan  Pelaksanaan  PP  No.  36  Tahun  1998  tentang  Penertiban  dan  Pendayagunaan Tanah  Terlantar.  Lokasi  dari  kegiatan  ini  adalah  lokasi  Hak  Guna  Usaha  No.8  An.  PT. Sinar Era Baru Mas, dasar penguasaan tanah adalah HGU dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Nomor 77/HGU/BPN/1994 tanggal 28 Oktober 1994 untuk keperluan usaha perkebunan, luas 173 Ha.
Kegiatan  Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah  Yang  Diindikasikan  Terlantar dimulai dari pengumpulan data-data antara lain :
1) Inventarisasi tanah, dengan sumber data dari :
i. Arsip  Kantor Pertanahan Kabupaten Agam
ii. Pengamatan Lapangan
iii. Laporan Masyarakat Sekitar
iv. Laporan Dinas / Instansi terkait
2) Identifikasi tanah, berupa kegiatan :
6 Budi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi dan Penjelasannya , Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm 331 dan 336.
7 A.  P.  Parlindungan, Berakhirnya  Hak-Hak  Atas  Tanah  Menurut  Sistem  UUPA ,  Mandar  Maju, Bandung, 1990, hlm 7.
Melakukan  peninjauan  ke  lokasi  untuk  mendapatkan  gambaran  mengenai: Penggunaan tanah saat ini (aktual).
Permohonan  Hak  Guna  Usaha  atas  PT.Sinar  Erabarumas  telah  didaftarkan  pada Tanggal 27 Oktober 1992 dengan Sk HGU berdasarkan SK Menteri Agraria/Ka BPN No.6/HGU/BPN/1994,  Tanggal  14  Februari  1994.  Dengan  didaftarkannya  HGU PT.Erabarumas  maka  pada  Tanggal  8  November  1994  terbitlah  Sertipikat  HGU  No.8 dengan  Jangka  HGU  selama  30  Tahun  dengan  luas  sebesar  172,25  Ha.  HGU  yang diberikan seharusnya berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Menurut  SK  Hak  dan  Sertifikat  HGU,  PT.  Sinar  Era  Baru  Mas  diberikan  hak penguasaan tanah HGU seluas 173 Ha. Dari luas tersebut, hanya 163 Ha yang dikuasai oleh perusahaan,  namun  sekarang  sudah  tidak  ada  lagi  aktifitas  perusahaan  di  lapangan. Sedangkan  seluas  10  Ha  telah  digarap  dan  ditanami  jeruk,  cabe,  jagung/tegalan  oleh masyarakat. Kondisi ini tidak sesuai dengan RTRW atau Siteplan.
Berdasarkan  Surat  Kakanwil  No.37.1/KEP-500.16/I/2011,  Tanggal  11  Januari  2011, PT.Erabarumas  termasuk  objek  penertiban  Tanah  Terlantar.  Sesuai  dengan  isi  penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar,  dalam  rangka  mempertahankan  kualitas  tanah  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat,  para  pemegang  hak,  pemegang  hak  pengelolaan,  dan  pemegang  dasar penguasaan  atas  tanah  diharapkan  dapat  menjaga  dan  memelihara  tanahnya  serta  tidak melakukan penelantaran.
Pada  Tanggal  24  Februari  2011,  Kakanwil  BPN  Sumbar  menyurati  PT.  Sinar Erabarumas dengan Surat No. 133/500.16/II/2011 perihal Pemberitahuan untuk Penertiban Tanah Terlantar Berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian dari Panitia C Kepala Kantor Wilayah  BPN  memberitahukan  kepada  pemegang  hak  sekaligus  memberikan  peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga masing-masing dalam jangka waktu satu bulan.
Prosedur atau tahapan Inventarisasi tanah  terlantar dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah  yang  diperoleh  informasi  dari  hasil  pemantauan  lapangan  oleh  Kantor  Wilayah, Kantor  Pertanahan,  atau  dari  laporan  dinas/instansi  lainnya,  laporan  tertulis  dari masyarakat,  atau  pemegang  hak.  Untuk  kelancaran  kegiatan  inventarisasi,pemegang  hak telah diberitahukan kewajibannya  untuk  melaporkan  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah sesuai  dengan  keputusan  pemberian  hak  atau  dasar  penguasaan  tanah  dari  pejabat  yang berwenang. Inventarisasi tanah terindikasi terlantar dilaksanakan melalui pengumpulan data tekstual dan data spasial. 8
Proses  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi Sumatera Barat dalam penetapan tanah hak guna usaha menjadi tanah terlantar di Sumatera Barat diantaranya:

## a) Inventarisasi tanah terindikasi terlantar
Proses  iventarisasi  berisikan  identifikasi  objek  Hak  yaitu  lokasi  Jorong  Sari Bulan Nagari Tigo Balai Kabupaten Agam  Provinsi  Sumatera  Barat  di  peruntukan tanah  dan  digarap  oleh  masyarakat  untuk  ditanami  jeruk,  cabe,  jagung/tegalan  oleh masyarakat,.
b) Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar
8 Pasal 4, 5 dan 6 Perkaban No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar
Setalah objek tanah terindikasi terlantar melewati proses iventarisasi, maka hasil iventarisasi  akan  dianalisis  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  untuk  menyusun  dan menetapkan target yang akan dilakukan identifikasi dan penelitian terhadap objek tanah yang terindikasi terlantar.
c) Peringatan terhadap pemegang hak
Surat peringatan yang dilakukan Kanwil BPN dan Panitia C dilakukan sebanyak 3  (tiga)  kali  dengan  jangka  waktu  selama  1  (satu)  bulan  sejak  tanggal  surat  peringatan pertama diterbitkan dan dalam hal Hak atas tanah dibebani Hak Tanggungan, maka surat peringatan diberitahukan juga kepada pemegang Hak Tanggungan.
Tanggal  4  Oktober  2011,  Kakanwil  BPN  Prov.Sumatera  Barat  memberikan Peringatan  I  dengan  Surat  Nomor.597.7/Sph-13/X/2011.  Tanggal  4  November  2011, Kakanwil  BPN.  Prov  Sumatera  Barat  memberikan  Peringatan  ke-  II  dengan  Surat Nomor : 677.1/Sph- 13/XI/2011. Dalam surat peringatan kedua, setelah memperhatikan kemajuan  dari  surat  peringatan  pertama,  menyebutkan  kembali  hal-hal  konkret  yang harus dilakukan oleh pemegang izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan sanksi yang dapai dijatuhkan apabila Pemegang lzin/ Konsesi/Perizinan Berusaha tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan tertulis dimaksud.

## d) Penetapan tanah terlantar
Penetapan  tanah  terlantar  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Wilayah BPN dan keputusan  tersebut  memuat  hapusnya  hak  atas  tanah,  pemutusan  hubungan  hukumnya, dan sekaligus merupakan bahwa tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara.
Kanwil  BPN dan Panitia C bentukan Kanwil BPN dalam melakukan penertiban tanah terlantar sudah seharusnya selalu memastikan serangkaian proses dalam penertiban tanah terlantar telah sesuai prosedur atau aturannya. Sehingga penetapan tanah terlantar tidak  cacat  prosedural  dan  tidak  memiliki  kelemahan-kelemahan  agar  penetapan  tanah terlantar tidak bisa lagi di batalkan.
2. Kasus PT. Para Andalas Sasana Cakra Artha
Selain penelitian mengenai kasus HGU yang menjadi objek tanah terlantar PT. Sinar Erabarumas  terdapat  satu  kasus  lagi  mengenai  PT.  Para  Andalas  Sasana  Cakra  Artha. Penertiban tanah terlantar PT. Para Andalas Sasana Cakra Artha, dimulai tahun 2011.
Perjuangan  yang  sangat  panjang  untuk  memperoleh  kepastian  hukum  dalam menertibkan  tanah  terlantar.  PT.  Para  Andalas  Sasana  Cakra  Artha  adalah  salah  satu perseroan  terbatas  yang  beralamat  di  JI.  Hasanuddin  No.47-48  Kebayoran  Baru,  Jakarta Selatan  sebagai  pemegang  hak  pengelolaan  HGU  di  Kabupaten  Pasaman  dengan  Surat Keputusan  Hak (SK)  hak Nomor S.540.1-23•2003 Tanggal 11 September  2000, sertifikat HGU HGU No 16 tanggal 22 September 2000.
Sama  halnya  yang  terjadi  dengan  PT.  Sinar  Erabarumas.  Proses  penertiban  tanah terlantar  yang  mengarah  kepada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kanwil  BPN  dilapangan seperti:
Untuk  proses  dan  tata  cara  penertiban  tanah  terlantar  hampir  sama  dengan  PT.Sinar Erabarumas yaitu:
1) Proses iventarisasi;
2) Identifikasi dan penelitian;
3) Surat peringatan;
4) Usulan penetapan tanahh terlantar;
5) Penetapan tanah terlantar.
Perbedaan  proses  penetapan  tanah  terlantar  antara  PT.Sinar  Erabarumas  dengan  PT. Para Andalas Sasana Cakra Artha terletak pada, jika PT.Sinar Erabarumas mempunyai Hak Tanggungan sedangkan PT. Para Andalas Sasana Cakra Artha tidak  ada Hak Tanggungan di dalamnya.
Kemudian  keberadaan  objek  dari  PT.  Sinar  Erabarumas  tidak  diketahui  maka  surat keputusan  untuk  penetapan  tanah  terlantar  terhadap  PT  tersebut  belum  diturunkan sedangkan  untuk  PT.Para  Andalas  Sasana  Cakra  Artha  telah  diberikan  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  dan  telah  Dilakukan  Reforma  Agraria  terhadap  tanah  terlantar tersebut.

## Akibat  Hukum  Yang  Terjadi  Dalam  Penetapan  Hak  Guna  Usaha  Menjadi  Tanah Terlantar Oleh Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat
Akibat  Hukum  Tanah  Terlantar  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2010, Akibat  hukum  dari  tanah  yang  ditetapkan  sebagai  tanah  terlantar  adalah  adanya  pemutusan hubungan hukum antara subjek pemegang hak atas tanah dengan objek tanah, kemudian tanah tersebut dikuasai kembali oleh Negara. Demikian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (2)  dan  ayat  (3)  PP  No.  11  Tahun  2010  tentang  Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah Terlantar;
Dalam Pasal 9 ayat (2) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan tanah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, penetapan tanah terlantar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memuat  juga  penetapan  hapusnya  hak  atas tanah,  sekaligus  memutuskan  hubungan  hukum  serta  ditegaskan  sebagai tanah  yang  dikuasai langsung oleh Negara.
Pasal  9  ayat  (3)  Dalam  hal  tanah  yang  akan  ditetapkan  sebagai tanah  terlantar  adalah tanah  yang  telah  diberikan  dasar  penguasaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1) huruf  b,  penetapan  tanah  terlantar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memuat  juga pemutusan  hubungan  hukum  serta  penegasan  sebagai  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh Negara.”  Negara  melalui  pemerintah  mengupayakan  agar  kekayaan  alam  yang  ada  di Indonesia  meliputi  yang  terkandung  di  bumi,  air  dan  bahan  galian  adalah  utamanya  untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.
Tanah  negara  bekas  tanah  terlantar  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  19,  dikuasai  langsung  oleh  negara  dalam  hal  ini  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia,  merupakan  Tanah  Cadangan  Umum  Negara  (TCUN)  yang didayagunakan  menurut  Pasal  21  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui:
(1) Reforma Agraria;
(2) Program strategis negara; dan
(3) Cadangan negara lainnya.
Penguasaan  atas  tanah  oleh  negara  sesuai  dengan  tujuan  pemanfaatannya  perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan sengketa tanah. Pasal 6 UUPA merumuskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Penelantaran tanah
di  pedesaan  dan  perkotaan,  selain merupakan  tindakan  yang  tidak  bijaksana,  tidak  ekonomis (hilangnya  peluang  untuk  mewujudnyatakan  potensi  ekonomi  tanah),  dan  tidak  berkeadilan, serta juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para Pemegang Hak  atau  pihak  yang  telah  memperoleh  dasar  penguasaan  tanah.  Penertiban  tanah  terlantar bertujuan ujtuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin berlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni social

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
1. Proses  Penetapan  Tanah  Hak  Guna  Usaha  menjadi  Tanah  Terlantar  di  Sumatera  Barat yaitu  Prosedur  penertiban  tanah  terlantar  berpedoman  pada  ketentuan  Pasal  4  sampai dengan Pasal  13  PP No. 11 Tahun 2010, jo Pasal 3  Perkaban No. 4 Tahun 2010,  yang pada  pokoknya  membagi  4  (empat)  bagian  tahapan  penertiban  tanah  terlantar  sebelum penetapan  tanah  terlantar  dikeluarkan,  yaitu:  (i)  Inventarisasi  tanah  hak  atau  dasar penguasaan  atas  tanah  yang  terindikasi  terlantar;  (ii)  Identifikasi  dan  penelitian  tanah terindikasi  terlantar,  (iii)  Peringatan  terhadap  pemegang  hak,  (iv)  Penetapan  tanah terlantar.
2. Akibat  hukum  yang  terjadi  dalam  penetapan  HGU  menjadi  tanah  terlantar  oleh  Badan Pertanahan  Provinsi  Sumatera  Barat  yaitu  Tanah  yang  telah  ditetapkan  sebagai  tanah terlantar,  dapat  menjadi  asset  bank  tanah  dan  atau  Tanah  Cadangan  Umum  Negara, yakni  menurut  Pasal  21  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  4  tahun  2010  untuk  kepentingan  masyarakat  dan  negara melalui:Reforma Agraria, Program strategis negara, dan Cadangan negara lainnya
B. Saran
1. Menumbuhkan  kesadaran  kepada  pemilik  tanah  dan  masyarakat  untuk  memanfaatkan tanahnya  dengan  sifat  dan  tujuan  haknya,  dengan  cara  melaksanakan  sosialisasi menganai  adanya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2021  tentang  Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
2. Memberikan sanksi yang tegas agar pemilik tanah mematuhinya namun dengan prosedur yang  sederhanakan  dan  untuk  pemilik  tanah  yang  tidak  diketahui  keberadaannya peringatan  I,II,  dan  III  perlu  di  umumkan  dalam  surat  kabar  harian  yang  cakupannya secara nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Arie Sukanti Hutagalung, Asas-Asas Hukum  Agraria, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia , Jakarta, 2001
A. Ridwan Halim, Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum Cet.15 , PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi , Metodologi Penelitian , Bumi Aksara, Jakarta, 2001 Eny  Kusdarini, Dasar-Dasar  Hukum  Administrasi  Negara  Dan  Asas-Asas  Umum Pemerintahan Yang Baik , UNY Press, Yogyakarta, 2011
Hans  Kelsen, “General  Theory  of  Law  and  State”, diterjemahkan  oleh  Rasisul  Muttaqien, Bandung, Nusa Media. 2011
J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik , PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003
Kahar Masyhur, “Membina Moral dan Akhlak”, Kalam Mulia, Jakarta. 1985 M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian , Mandar Madju, Bandung, 1994
Maria SW Sumardjono, Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya , Kompas, Jakarta, 2008
Sahnan, Hukum Agraria Indonesia , SetaraPress Malang, 2016 Soehino, Ilmu Negara , Edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2015

## Peraturan PerUndang-Undangan
Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-
Pokok Agraria;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha,Hak   Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah;
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2015  Tentang  Badan  Pertanahan Nasional.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2010  Tentang  Penertiban  dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

## Jurnal dan Website
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Edisi  Kedua  Cetakan  Ketiga,  Balai  Pustaka  Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, 1994
Dayat  Limbong, Tanah Negara, Tanah Terlantar, dan Penertibannya, Jurnal MercatoriaVol10
No 1/Juni2017
Hapusnya  Hak  Atas  Tanah  diakses https://dilanddiary.blogspot.com/2009/12/hapusnya-hak- atas-tanah.html
https://www.kamusbesar.com/penetapan ,
Triana Rejekiningsih, Hukum Agraria Bagi  Warganegara ,  Sebelas  Maret  University  Journal, Surakarta,2011 https://www.pengertian-menurut-para-ahli.com/pengertian-implikasi/