Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Kewenangan KPPU Menjatuhkan Sanksi Daftar Hitam dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha

## Gleshya Regita Putri My Made
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia gleshyaregitaputri@gmail.com
Abstrak .  Terjadinya  persekongkolan  dalam  tender  dapat  mengakibatkan  penjatuhan  sanksi administratif  kepada  pelaku  usaha  berdasarkan  hukum  persaingan  usaha.  Otoritas  tunggal  yang  dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap persekongkolan dalam tender adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha  (KPPU).  Penelitian  ini  membahas  apakah  KPPU  sebagai  otoritas  tunggal  yang  berperan  dalam penegakan  hukum  persaingan  usaha  berwenang  menjatuhkan  sanksi  administratif  khususnya  sanksi  daftar hitam terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan dalam tender. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa KPPU berwenang menjatuhkan sanksi daftar hitam tersebut atas dasar kewenangan administratif yang  melekat  pada  institusinya.  Penelitian  ini  berbentuk  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menganalisis Putusan KPPU No. 10/KPPU-I/2018 yang bersifat preskriptif analitis.
Kata kunci : Daftar Hitam, Kppu, Persekongkolan, Tender.
Abstract. Conspiracy in a tender may result in the imposition of administrative sanction to business practitioner based on competition law. The sole authority that may impose the administrative sanction against conspiracy  in  a  tender  is the  Business  Competition  Supervisory  Commission  (Komisi  Pengawas Persaingan Usaha/”KPPU”). This research  examines whether KPPU as the sole authority which take a role in the enforcement of competition law, is authorized to impose administrative sanction particularly  blacklisting  sanction  toward  business  practitioners  who  are  proven  committing cospiracy  in  a  tender.  The  result  of  this  research  is  that  KPPU  is  authorized  to  impose  such blacklisting  sanction  on  the  basis  of  its  administrative  authority  attached  to  its  institution.  This research is a normative juridical research by analyzing KPPU decision number  10/KPPU-I/2018, which has prescriptive analytical.
Keywords: Blacklist, Conspiracy, Kppu, Tender.

## PENDAHULUAN
Tender  merupakan  suatu  rangkaian kegiatan penawaran  yang dimaksudkan untuk memperoleh  siapa  pelaku  usaha  yang  paling layak  untuk  memenangkan  tender  dan mengerjakan suatu paket pekerjaan. Dilakukannya tender dalam pengadaan barang/jasa  bertujuan  untuk  memberikan kesempatan  yang  sama  bagi  semua  peserta tender  agar  menghasilkan  harga  lelang seminimal  mungkin  dengan  hasil  yang semaksimal  mungkin,  dimana  semua  peserta tender  memiliki  posisi  yang  sama  dalam mencapai kepentingannya (Keintjem, 2016:104). Namun demikian, dalam beberapa kasus, penyelenggaraan tender disalahgunakan oleh  oknum  pelaku  usaha  guna  mencapai kepentingan
pribadinya. Terjadinya
pelanggaran atau penyimpangan yang
dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dalam  kegiatan tender pengadaan barang/jasa tentunya berpotensi  mengakibatkan  persaingan  usaha menjadi  tidak  sehat.  Rawan  terjadinya tindakan-tindakan  yang  disengaja  baik  oleh pelaksana  maupun  peserta  tender  dalam rangka  korupsi,  kolusi,  maupun  nepotisme menyebabkan  kegiatan  tender  menjadi  tidak transparan dan tidak kompetitif.
Adapun  penyimpangan  yang  kerap terjadi dalam praktik kegiatan tender pengadaan barang/jasa adalah praktik persekongkolan. Persekongkolan dalam tender terjadi  dengan  berbagai  cara,  seperti  adanya kesepakatan baik secara tertulis maupun tidak tertulis  yang  dilakukan  antar  pelaku  usaha, antar  pemilik  pekerjaan  maupun  antar  kedua pihak  tersebut.  Persekongkolan  tender  ini dapat terjadi  pada  setiap  tahapan  tender, baik
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dari  proses  perencanaan,  dan  pembuatan persyaratan oleh pelaksana atau panitia tender, penyesuaian  dokumen  tender  antara  peserta tender, hingga pengumuman tender.
Hukum persaingan usaha telah mengatur bahwa persekongkolan sebagai salah satu  bentuk  kegiatan  yang  dilarang  oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  (“ UU  5/1999 ”).  Oleh karena  persekongkolan  dilakukan  untuk mengatur  atau  menentukan  siapa  pemenang tender,  sehingga  pelaksanaan  tender  tersebut menjadi  tidak  transparan,  tidak  efektif,  tidak kompetitif,  tidak  adil,  tidak  akuntabel,  dan diskriminatif.  Terjadinya  ketidakseimbangan antara kesempatan pasar dengan jumlah pelaku usaha dalam persekongkolan tender merupakan  penyebab  terjadinya  persaingan usaha tidak sehat (Sukirno, 2003:83). Tindakan  persekongkolan  atau  konspirasi usaha  mengakibatkan  terjadinya  penguasaan pasar antar para pelaku usaha  yang bersekongkol.  Persekongkolan  tender  yang dilakukan  tidak  jarang  akan  mengakibatkan hambatan bagi pelaku usaha yang tidak terlibat dalam  kesepakatan  dan  dampak  yang  lebih jauhnya  dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi pihak  penyelenggara,  dikarenakan  terdapat ketidakwajaran  terhadap  harga.  Oleh  sebab hal-hal  tersebut,  jelas  terlihat  bahwasanya persekongkolan  tender  memberikan  dampak kerugian  baik  terhadap  pelaku  usaha  pesaing maupun terhadap masyarakat luas.
Munculnya  persaingan  dalam  dunia usaha  guna  memperoleh  keuntungan  yang maksimum  diadakan  dalam  berbagai  bentuk, seperti  terkait  harga,  jumlah,  pelayanan ataupun kombinasi berbagai faktor yang akan dinilai  oleh  konsumen.  Persaingan  usaha  ini baru  dapat  dinyatakan  sesungguhnya  dan efektif,  ketika  persaingan  tersebut  dapat memberikan manfaat bagi para konsumen dan masyarakat.  Persaingan  usaha  yang  efektif didasarkan  kepada  keputusan  independen pelaku  usaha  yang  dibuat  berdasarkan penilaian  mereka  secara  sendiri-sendiri  atas faktor-faktor  persaingan  di  dalam  pasar dimana  mereka  bersaing.  Perjanjian,  kegiatan bersama,  persekongkolan  para  pelaku  usaha
yang  menggantikan  penilaian  dan  tindakan yang  independen  dalam  suatu  pasar  dengan perilaku kolektif akan menghilangkan persaingan  usaha  yang  efektif  (KPPU  dan UNCTAD, 2012:32).
Terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dapat mengakibatkan  pelaku  usaha  yang  terbukti melanggar  akan  dijatuhi  sanksi  administratif. Pasal 47 ayat (2) UU 5/1999 mengatur bentuk- bentuk  tindakan  administratif  apa  saja  yang dapat dijatuhkan oleh KPPU, seperti penghentian  pelanggaran,  pembayaran  ganti rugi, dan pengenaan denda.
Kemudian, salah satu sanksi administratif  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap pelaku  usaha  yang  terbukti  melakukan persekongkolan  dalam  tender  adalah  sanksi daftar  hitam.  Sanksi  daftar  hitam  merupakan sanksi  yang  diberikan  terhadap  pelaku  usaha yang ditetapkan statusnya sebagai daftar hitam sehingga  tidak  dapat  atau  dilarang  untuk mengikuti  proses  pengadaan  barang/jasa selama  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan. Penetapan  sanksi  daftar  hitam  ini  bertujuan untuk memberikan  efek jera bagi para pelaku usaha, karena sanksi tersebut dapat memberikan  kerugian  bagi  kelangsungan kegiatan  bisnis  pelaku  usaha  baik  secara ekonomi  maupun  moral  atau  menurunnya kepercayaan  masyarakat  terhadap  pelaku usaha tersebut.
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (“ KPPU ”)  merupakan  lembaga  administratif yang diberikan amanat oleh UU 5/1999 untuk berwenang  menjatuhkan  sanksi  administratif dalam  penegakan  hukum  persaingan  usaha. Kewenangan  KPPU  dalam  menjatuhkan sanksi  administratif  khususnya  penjatuhan sanksi  daftar  hitam  sampai  saat  ini  masih menjadi  polemik,  dimana  ketika  KPPU  dapat menjatuhkan  sanksi  daftar  hitam  kepada pelaku  usaha  yang  terbukti  melakukan persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa  sebagaimana  yang  ditemukan dalam  Putusan  KPPU  No.  10/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Terkait Pelelangan  Pembangunan  Rumah  Sakit  Pada
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar
Tahun  Anggaran  2017-APBD.  Hal  ini disebabkan dalam UU 5/1999, tidak disebutkan  secara  tegas  bahwa  KPPU berwenang  menjatuhkan  sanksi  daftar  hitam kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum  persaingan  usaha.  Dengan  demikian, penelitian ini sangat menarik untuk membahas mengenai kewenangan KPPU dalam menjatuhkan  sanksi  daftar  hitam  terhadap pelaku  usaha  yang  terbukti  melakukan persaingan  usaha  tidak  sehat.  Berdasarkan latar  belakang  tersebut,  permasalahan  yang akan dikaji adalah bagaimanakah kewenangan KPPU  dalam  menjatuhkan  sanksi  daftar hitam?
Adapun  tujuan  umum  penulis  dalam penelitian  ini  adalah  untuk  menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perkembangan ilmu hukum persaingan usaha. Sementara,  tujuan  khusus  penelitian  adalah untuk  mengidentifikasi  kewenangan  KPPU dalam menjatuhkan sanksi daftar hitam.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis normatif.  Adapun  bahan  yang  digunakan dalam membahas permasalahan hukum penelitian  ini  menggunakan  bahan  yang berasal dari literatur-literatur yang ada (library research). Tipologi penelitian yang digunakan adalah  penelitian  preskriptif,  yaitu  suatu penelitian  yang  bertujuan  memberikan  jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan.  Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  kasus (case approach) dengan menggunakan Putusan  KPPU  No.  10/KPPU-I/2018 . Jenis data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder yang diperoleh dari kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  terkait  persaingan  usaha bertujuan  untuk  mencapai  keadilan  dan efisiensi  di  pasar  dengan  menghilangkan distorsi pasar, antara lain (Fuady, 2008:215):
1. Mencegah  terjadinya  penguasaan  pangsa pasar  yang  besar  oleh  seorang  atau segelintir pelaku pasar;
2. Mencegah  timbulnya  hambatan  terhadap masuknya  pelaku  pasar  yang  baru (first
entry barrier) ; dan
3. Menghambat atau mencegah perkembangan pelaku pasar yang merupakan pesaingnya.
KPPU  sebagai  lembaga  penegak hukum  persaingan  usaha  memiliki  kewajiban untuk  mengambil  langkah  hukum  guna mencegah dan/atau mengembalikan kesejahteraan dari sebagian konsumen dan/atau  pelaku  usaha  yang  hilang  akibat pelanggaran hukum persaingan usaha. Adapun tugas  KPPU  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang Persaingan Usaha sebagaimana Pasal 35 UU 5/1999, antara lain:
a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya praktek  monopoli  dan  atau  persaingan usaha  tidak  sehat  sebagaimana  diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16;
b. melakukan  penilaian  terhadap  kegiatan usaha  dan  atau  tindakan  pelaku  usaha yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya praktek  monopoli  dan  atau  persaingan usaha  tidak  sehat  sebagaimana  diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24;
c. melakukan  penilaian  terhadap  ada  atau tidaknya penyalahgunaan posisi
dominan  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana  diatur  dalam  pasal  25 sampai dengan pasal 28;
d. mengambil  tindakan  sesuai  dengan wewenang  Komisi  sebagaimana  diatur dalam pasal 36;
e. memberikan  saran  dan  pertimbangan terhadap  kebijakan  pemerintah  yang berkaitan  dengan  praktek  monopoli  dan atau persaingan usaha tidak sehat;
f. menyusun  pedoman  dan  atau  publikasi yang  berkaitan  dengan  Undang-undang ini;
g. memberikan laporan secara berkala atas hasil  kerja  Komisi  kepada  Presiden  dan Dewan Perwakilan Rakyat.
KPPU  diberikan  kewenangan  oleh Pasal  36  UU  5/1999  dalam  melaksanakan tugas-tugasnya sebagai berikut:
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
a. menerima  laporan  dari  masyarakat  dan atau  dari  pelaku  usaha  tentang  dugaan terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat;
b. melakukan  penelitian  tentang  dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat;
c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan  terhadap  kasus  dugaan praktek  monopoli  dan  atau  persaingan usaha  tidak  sehat  yang  dilaporkan  oleh masyarakat  atau  oleh  pelaku  usaha  atau yang  ditemukan  oleh  Komisi  sebagai hasil dari penelitiannya;
d. menyimpulkan  hasil  penyelidikan  dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat;
e. memanggil  pelaku  usaha  yang  diduga telah  melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan UU 5/1999;
f. memanggil  dan  menghadirkan  saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap
ketentuan UU 5/1999;
g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli,  atau  setiap  orang  sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah  dalam  kaitannya  dengan penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan Undang-undang ini;
i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
j. memutuskan  dan  menetapkan  ada  atau tidak  adanya  kerugian  di  pihak  pelaku usaha lain atau masyarakat;
k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku  usaha  yang  diduga  melakukan praktek  monopoli  dan  atau  persaingan usaha tidak sehat;
l. menjatuhkan  sanksi  berupa  tindakan administratif  kepada  pelaku  usaha  yang melanggar ketentuan UU 5/1999.
Adapun  KPPU  merupakan  organ khusus  yang  memiliki  tugas  ganda,  yakni menciptakan  ketertiban  dalam  persaingan usaha dan menciptakan serta memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. KPPU bukan merupakan lembaga peradilan khusus persaingan  usaha  meskipun  memiliki  fungsi penegakan hukum persaingan, sehingga KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan  sanksi  pidana  maupun  perdata, melainkan KPPU merupakan lembaga administratif  yang  memiliki  kewenangan administratif dan sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi administratif (Lubis, 2017:379). Hal  ini  sesuai  dengan  salah  satu  kewenangan KPPU  yang diatur dalam Pasal 36 huruf l jo. Pasal  47  ayat  (1)  UU  5/1999  bahwa  KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif  terhadap  pelaku  usaha  yang melanggar ketentuan hukum persaingan usaha. Sanksi  administratif  yang  dapat  dijatuhkan oleh KPPU sesuai Pasal 47 ayat (2) UU 5/1999 adalah sebagai berikut:
a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  4 sampai  dengan  pasal  13,  pasal  15  dan pasal 16; dan atau
b. perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14; dan atau
c. perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk menghentikan  kegiatan  yang  terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan  persaingan  usaha  tidak sehat  dan  atau  merugikan  masyarakat; dan atau
d. perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk menghentikan  penyalahgunaan  posisi dominan; dan atau
e. penetapan pembatalan atas penggabungan  atau  peleburan  badan usaha  dan  pengambilalihan  saham sebagaimana  dimaksud  Pasal  28;  dan atau
f. penetapan  pembayaran  ganti  rugi;  dan atau
g. pengenaan  denda  serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggitingginya Rp
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima milyar rupiah).
KPPU  sebagai  lembaga  independen yang  terlepas  dari  pengaruh  dan  kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan  dalam hal ini KPPU  bertanggung  jawab  kepada  Presiden (Margono,  2009:136).  Hal  ini  disebabkan sebagian  tugas  KPPU  adalah  menjalankan tugas-tugas  pemerintah  dengan  kekuasaan pemerintahan tertinggi yaitu Presiden. Namun, bukan  berarti  KPPU  terlepas  begitu  saja  dari campur tangan pemerintah, melainkan independensi  KPPU  tetap  dijaga  melalui keterlibatan  DPR  untuk  turut  serta  dalam menentukan  dan  mengontrol  pengangkatan dan pemberhentian KPPU (Lubis, 2017:379).
Sehubungan dengan penjatuhan sanksi daftar  hitam  pada  persekongkolan  dalam tender pengadaan barang/jasa oleh KPPU, UU 5/1999  tidak  menyatakan  secara  eksplisit bahwa KPPU dapat menjatuhkan sanksi daftar hitam.  Namun  demikian,  KPPU  memiliki kewenangan  tersebut  secara  tersirat  dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c UU 5/1999 yang pada pokoknya  menyatakan  bahwa  KPPU  dapat menjatuhkan  sanksi  administratif  terhadap pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan hukum persaingan usaha dengan  cara memerintahkan pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan  praktek  monopoli  dan/atau menyebabkan  persaingan  usaha  tidak  sehat dan/atau  merugikan  masyarakat,  yakni  salah satunya  praktik  persekongkolan  sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU 5/1999.
Lebih  lanjut,  praktik  Persekongkolan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UU  5/1999.  Persekongkolan  yang  dilarang dalam Pasal 22 UU 5/1999 telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
85/PUU-XIV/2016  yang  menyatakan  sebagai berikut:
“Pelaku  usaha  dilarang  bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang  terkait  dengan  pelaku  usaha  lain untuk  mengatur  dan  atau  menetukan pemenang tender sehingga dapat
mengakibatkan  terjadinya  persaingan usaha tidak sehat”.
Melalui  kewenangan  untuk  memutus perkara  dan  menjatuhkan  sanksi  kepada pelanggar hukum persaingan, maka kewenangan menafsirkan undang-undang memang  dimiliki  oleh  Majelis  Komisi (Satriawan, 2015:1727). KPPU dapat menjatuhkan  sanksi  administratif  baik  secara alternatif  maupun  kumulatif  dan  bentuk sanksinya  ditentukan  dengan  pertimbangan situasi  dan  kondisi  kasus  yang  bersangkutan (Lubis,  2017:408).  Dengan  demikian,  KPPU pada  prinsipnya  memiliki  kewenangan  untuk dapat  menjatuhkan  sanksi  daftar  hitam terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan usaha.
Salah satu contoh implementasi penerapan  sanksi  daftar  hitam  pengadaan barang/jasa oleh KPPU termuat dalam Putusan KPPU  No.  21/KPPU-I/2018  tentang  Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Terkait Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pada Satuan Kerja Dinas  Kesehatan  Kota  Makassar  Tahun Anggaran  2017-APBD.  Adapun  para  terlapor dalam putusan tersebut adalah PT Haka Utama (Terlapor  I),  PT  Seven  Brothers  Multisarana (Terlapor  II),  PT  Restu  Agung  Perkasa (Terlapor III), dan Kelompok Kerja (Pokja) V Bagian  Layanan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Sekretariat  Daerah  Kota  Makassar  Tahun 2017. Pada pokoknya Majelis Komisi melalui amarnya yang diputus pada 3 September 2019 menyatakan  bahwa  Para  Terlapor  terbukti melanggar Pasal 22 UU 5/1999
(persekongkolan)  dan  menjatuhkan  sanksi administratif  berupa  melarang  Para  Terlapor (Terlapor  I,  II,  dan  III)  untuk  mengikuti pengadaan  barang  dan  jasa  secara  bersama- sama  pada  paket  pekerjaan  yang  sama,  serta melarang Terlapor I dalam lingkup pengadaan Rumah Sakit yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Melalui  amar  putusan  tersebut,  terlihat bahwasanya  penjatuhan  sanksi  administratif oleh Majelis Komisi secara tersirat merupakan sanksi  daftar  hitam,  namun  tidak  secara eksplisit disebutkan. Penjatuhan sanksi tersebut  juga  terlihat  pada  pertimbangan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Majelis Komisi yang mendasarkan pada Pasal 47 ayat (2) huruf c UU 5/1999.
Apabila kembali menilik Pasal 47 ayat (2)  huruf  c  UU  5/1999  jelas  pada  pokoknya tindakan  administratif  yang  dimaksud  hanya mencakup menghentikan kegiatan tender yang terbukti menimbulkan persaingan usaha tidak sehat  dan  sedang  berjalan  tersebut,  bukan secara  tegas  menyatakan  melarang  pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan tender selama waktu  tertentu.  Namun  demikian,  apabila merujuk  pada  Peraturan  KPPU  No.  1  Tahun 2019  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  khususnya  Pasal  67  ayat  (4),  sanksi daftar  hitam  merupakan  turunan  dari  sanksi administratif  yang  mana  sanksi  daftar  hitam dianggap  sebagai  “bentuk  tindakan  lain” dalam  hal  Terlapor  tidak  melaksanakan Putusan  Komisi  atau  Putusan  Pengadilan Negeri  atau  Putusan  Mahkamah  Agung  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Sehingga, sanksi  daftar  hitam  yang  dimaksud  dalam Peraturan  KPPU  No.  1  Tahun  2019  bukan dikarenakan terbukti
melakukan persekongkolan yang mengakibatkan terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat. Penjatuhan  sanksi  daftar  hitam  tersebut sebagai  pengganti  dari  sanksi  administratif, mengakibatkan  timbulnya  polemik  antara implementasi  penerapan  sanksi  administratif yang  dijatuhkan  oleh  KPPU  dengan  bentuk sanksi lainnya yang mana salah satunya adalah penjatuhan  sanksi  daftar  hitam  yang  kerap dijatuhkan bersamaan dengan sanksi administratif denda.
Sanksi  daftar  hitam  ini  menjadi  suatu sanksi  yang  “abu-abu”  dalam  konteks penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti  melakukan  kegiatan  persekongkolan tender.  Hal  ini  dikarenakan,  di  satu  sisi, penjatuhan sanksi daftar hitam tidak jelas dan tegas  pengaturannya  dalam  peraturan  hukum persaingan  usaha,  namun  di  lain  sisi,  dalam praktiknya, Majelis
Komisi kerap
menjatuhkan  sanksi  larangan  mengikuti kegiatan tender selama waktu tertentu kepada pelaku  usaha  yang  terbukti  melakukan kegiatan persekongkolan tender yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
Adapun  pada  Peraturan  KPPU  No.  1 Tahun  2019  yang  merupakan  peraturan pelaksana  dari  UU  5/1999,  baru  dinyatakan KPPU  berwenang  menjatuhkan  sanksi  daftar hitam. Meskipun KPPU memiliki kewenangan menjatuhkan  sanksi  daftar  hitam  tersebut, namun implementasi penjatuhan sanksi daftar hitam oleh KPPU masih menjadi kendala agar dapat mengikat secara hukum terhadap pelaku usaha  yang  terbukti  melanggar  hukum persaingan  usaha  untuk  tidak  melakukan kegiatan  tender  serupa  atau  pada  paket pekerjaan yang sama. Terlebih lagi, salah satu sebabnya adalah putusan KPPU tidak memuat irah-irah  sebagai  kekuatan  eksekutorial.  Hal ini tentunya dapat menimbulkan penyimpangan  lagi  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha/para  Terlapor  untuk  mengambil kesempatan  mengikuti  kegiatan  tender  dan luputnya pengawasan pelaksanaan tender yang transparan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  seluruh  uraian  di  atas, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  KPPU berwenang  dalam  menjatuhkan  sanksi  daftar hitam. Kewenangan tersebut tidak secara tegas disebutkan  dalam  UU  5/1999,  melainkan tersirat dalam Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (2)  huruf  c  UU  5/1999  sebagai  sanksi administratif yang pada pokoknya menyatakan bahwa  KPPU  dapat  memerintahkan  pelaku usaha  untuk  menghentikan  kegiatan  yang terbukti  menimbulkan  praktek  monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat  dan/atau  merugikan  masyarakat  yang salah  satunya  adalah  praktik  persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU 5/1999. Majelis Komisi dalam Putusan KPPU No.  10/KPPU-I/2018  menjatuhkan  sanksi daftar  hitam  dalam  putusannya  dengan menyatakan  melarang  para  Terlapor  untuk mengikuti  kegiatan  tender/pengadaan  barang dan  jasa  secara  bersama-sama  pada  paket pekerjaan yang sama.

## SARAN
Adapun  saran  yang  dapat  penulis berikan adalah perlunya dilakukan optimalisasi  penerapan  sanksi  daftar  hitam
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yang  dijatuhkan  oleh  KPPU  kepada  pelaku usaha yang terbukti
melakukan persekongkolan dalam tender. Optimalisasi ini dapat  dilakukan  dengan  cara  menerapkan sanksi  daftar  hitam  secara akumulatif  dengan sanksi administratif lainnya. Penerapan sanksi administratif  secara  akumulatif  tersebut  perlu dilakukan secara konsisten agar tercipta tender pengadaan  barang/jasa  yang  efektif  dan transparan  serta  meminimalisir  terjadinya persekongkolan  kembali  antar  pelaku  usaha pada tender paket pekerjaan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA
______.  (2014). Aspek  Hukum  Pengadaan Barang  dan  Jasa  dan  Berbagai Permasalahannya (Edisi Kedua) . Jakarta: Sinar Grafika.
________, Peraturan  Komisi  Pengawas
Persaingan  Usaha  tentang  Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan  Pasal  47  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perkom No. 4 Tahun 2009.
Fuady,  Munir.  (2008). Pengantar  Hukum Bisnis  Menata  Bisnis  Modern  di  Era Global. Bandung: PT  Citra  Aditya Bakti.
Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat, UU  No.  5  Tahun  1999, LN  No.  33  Tahun  1999,  TLN  No. 3817.
Keintjem,  Enrico  Billy.  (2016).  “Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak  Sehat  Dalam  Tender  Proyek Menurut  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999”, Lex Administratum Vol. 4 No. 4.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan  Usaha  tentang  Tata  Cara Penanganan Perkara Praktik
Monopoli  dan  Persaingan  Usaha
Tidak  Sehat ,  Perkom  No.  1  Tahun 2019. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan
Perkara Nomor 10/KPPU-I/2018
tentang  Dugaan  Pelanggaran  Pasal  22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan  Kota  Makassar  Tahun Anggaran 2017-APBD.
KPPU  dan  UNCTAD.  (2012). Manual Pendeteksian  dan  Investigasi  Kartel.
Jakarta: KPPU dan UNCTAD.
Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah. (2011). “Senarai Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah”, Jurnal  LKPP:  Senarai Vol.  1  No.  1, Desember. Lubis,  Andi  Fahmi. Et  al. (2017). Hukum Persaingan  Usaha  Buku  Teks. Ed.  2.
Jakarta:  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha.
Margono,  Suyud.  (2009). Hukum  Anti Monopoli . Jakarta: Sinar Grafika.
Munawir,  Zaini  dan  Abdul  Lawali  Hasibuan.
(2017).  “Faktor  Penyebab  Tidak Terbukti  Secara  Hukum  Bentuk  dan Indikasi Persekongkolan dalam
Tender”, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial . Vol. 9.
Satriawan,  Rio,  Rony  Setyawan  dan  Taufik
Dwi Paksi. (2015). “Analisis Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan  Usaha  Dalam  Sistem
Ketatanegaraan  Indonesia”, GEMA, XXVII/50, Februari – Juli. Siswanto,  Arie.  (2002). Hukum  Persaingan Usaha . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sukirno,  Sadono.  (2003). Hukum  Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat. Cet. 2. Bandung: PT
Citra Aditya Bakti.
Sutedi,  Adrian.  (2008). Aspek-Aspek  Hukum Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dan Berbagai  Permasalahannya .  Jakarta: Sinar Grafika.