SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 2, Desember 2022, hlm. (185-195) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Pandangan Fikih terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan

## Hamdan Arief Hanif
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten Email: hamdanarief42@gmail.com

## Chaula Luthfia
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten Email: Luthfia9189@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 20 September 2022 |Revised : 7 Oktober 2022 |Accepted : 23 Oktober 2022
How  to  cite:  Hamdan  Arief  Hanif,  Chaula  Luthfia, “ Pandangan  Fikih  terhadap Pembatasan  Minimal  Usia  Perkawinan ”, Sultan  Jurisprudance:  Jurnal  Riset  Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 185-195.

## ABSTRACT:
Law  Number  16  of  2019  is  a  law  whose  main  point  is  to  regulate  new  provisions  regarding  the minimum age for marriage. Previously, the minimum age for marriage was 19 years for men and 16 years for women.  Then  this  minimum  limit  was  changed  to  19  years  for  both.  In  Islam,  the  marriage  contract  is  a contract that is full of religious activities. However, in Islamic law or fiqh, there is no evidence that clearly regulates  the  minimum  age  limit  for  marriage.  This  paper  aims  to  analyze  the  rules  for  limiting  the minimum  age  for  marriage  from  a  fiqh  perspective.  This  type  of  research  is  a  normative-empirical  legal research with a conceptual approach. The results show that normatively, changes to Law Number 16 of 2019 have  been  in  line  with  the  provisions  and  principles  in  fiqh  such  as  early  marriage/marriage  which  has  a negative impact on body and soul (al-nafs), mind (al-aql). and descendants (al-nasl). However, in practice, this research shows that the changes to the law are not fully in accordance with the objectives and benefits of fiqh.  Maslahah  in  fiqh  al-ma ṣ la ḥ a ḥ al- ḥ aqiqiyyah,  al-ma ṣ la ḥ a ḥ al-wahmiyyah  and  maslahah  that  do  not conflict with the Shari'a, the second and third maslahah criteria are appropriate. Criteria number two and three are evidenced by the fact that this law was passed to eliminate elements of discrimination in the life of the  Indonesian  people,  as  well  as  to  protect  the  rights  of  the  community  as  it  should  be,  and  that  the amendment does not conflict with the basic principles of the Shari'a. As for the number one benefit criteria, its status is still possible to be debated. This relates to whether this change in law will lead to true benefit or is  it  just  prejudice?  This  is  because  there  is  no  guarantee  that  the  ratification  of  the  law  on  changing  the minimum age limit for marriage will reduce the number of cases of early marriage in Indonesia
Keyword : Law No. 16 of 2019, the minimum age limit for marriage, fiqh.

## ABSTRAK:
Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 merupakan undang-undang yang poin  utamanya adalah untuk mengatur ketentuan baru terkait batas minimal usia perkawinan. Sebelumnya batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki- laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kemudian batas minimal ini diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya. Dalam agama Islam, akad pernikahan merupakan  akad  yang  sarat  dengan  aktivitas  beragama.  Namun  dalam  hukum  Islam  atau  fikih, tidak  ditemukan  dalil  yang  secara  jelas  mengatur  terkait  pembatasan  minimal  usia  perkawinan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aturan pembatasan minimal usia perkawinan perspektif fikih.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif-empiris  dengan  pendekatan konseptual.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  normatif,  perubahan  Undang-undang Nomor  16  Tahun  2019  telah  selaras  dengan  ketentuan  dan  prinsip-prinsip  dalam  fikih  seperti perkawinan/pernikahan  usia  dini  memberikan  dampak  negatif  terhadap  jiwa dan  raga (al-nafs), akal (al-aql) dan keturunan (al-nasl).  Namun secara pelaksanaannya, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan undang-undang tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan dengan tujuan dan kemaslahatan dalam fikih. Maslahah dalam fiqh al-ma ṣ la ḥ a ḥ al- ḥ aqiqiyyah , al-ma ṣ la ḥ a ḥ al- wahmiyyah dan  maslahah  yang  tidak  bertentangan  dengan  syariat,  kriteria  maslahat  yang  kedua  dan  ketiga sudah  sesuai.  Kriteria  nomor  dua  dan  tiga  dibuktikan  dengan  fakta  bahwa  undang-undang  ini disahkan  untuk  menghilangkan  unsur  diskriminasi  di  dalam  kehidupan  masyarakat  indonesia, sekaligus untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagaimana mestinya, dan perubahan tersebut tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Adapun kriteria maslahat nomor satu, maka  statusnya  masih  memungkinkan  untuk  diperdebatkan.  Ini  berkaitan  dengan  apakah perubahan  undang-undang  ini  akan  membawa  kepada  kemaslahatan  yang  hakiki  atau  baru sebatas  prasangka?  Ini  dikarenakan  tidak  adanya  jaminan  dengan  disahkannya  undang-undang perubahan batas minimal usia perkawinan tersebut akan menekan angka kasus pernikahan dini di Indonesia
Kata Kunci : UU.No. 16 Tahun 2019, pembatasan minimal usia perkawinan, fikih.

## Pendahuluan
Perkawinan merupakan tuntunan syariah  yang  memiliki  banyak  tujuan dan kemaslahatan yang agung, mencakup  aspek  individu,  aspek  sosial dan aspek keagamaan. Adanya
perkawinan  akan  menjaga  keturunan dan  juga  memperbanyak  jumlah  umat Islam  yang  mana  ini  sesuai  dengan tujuan  syariah  agama  Islam  (Maqā ṣ id Syarī’ah) . 1 Dalam fikih dijelaskan bahwa ada tata cara tersendiri dalam melaksanakan perkawinan,
seperti adanya  khitbah  sebelum  melaksanakan perkawinan,  anjuran  melihat  calon mempelainya  terlebih  dahulu  dan aturan-aturan  lainnya  sampai  dengan terlaksananya  akad.  Adanya  aturan- aturan  ini  adalah  demi  terwujudnya keluarga  yang  bahagia  dan  tidak  terjadi keretakan dalam rumah tangga, sehingga  anak-anak  yang  terlahir  dari keluarga  tersebut  dapat  tumbuh  dan berkembang  dalam  lingkungan  penuh kasih  sayang. 2 Allah  Subhānahu  Wa Ta’āla.  Berfirman yang  artinya: “Dan  di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan  untukmu  istri-istri  dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan- Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Al- Rūm 30: 21) 3
Dari ayat tersebut dapat
diketahui  bahwa  tujuan  perkawinan adalah  terciptanya  keluarga  yang sakīnah,  mawaddah  dan  ra ḥ mah.  Demi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut,  pemerintah  Indonesia  juga telah  membuat  aturan  terkait  dengan perkawinan,  yang  salah  satunya  diatur
1 Abdullah  Bin  Shalih  Al-Fauzan, Minhah Al‘Allam Fi Syarh Bulugh Al -Maram, Vol. 7 (Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 2006). hlm 169.
2 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu, Vol. 7 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985). 3 Departemen Agama Indonesia, Al- Qur’an Terjemah Bahasa Indonesia (Kudus: Menara Kudus, 2006)hlm 408.
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Selain  itu, pada  tahun  2019  pemerintah  juga  telah menetapkan  UU.  No.  16  Tahun  2019 sebagai Perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Salah  satu poin  utama  dalam  perubahan  tersebut adalah  pada  aturan  batas  minimal  usia menikah  bagi  perempuan.  Awalnya, batas  minimal  usia  menikah  adalah  16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki  laki.  Kemudian  batas  minimal tersebut  diubah  menjadi  19  tahun  baik untuk  laki  laki  maupun  perempuan. Alasan  yang  mendasari  perubahan  ini antara lain adalah pada aspek kedewasaan  menurut  undang-undang yang  berlaku,  pertimbangan  kesehatan baik  bagi  perempuan  maupun  anak akibat pernikahan dini, kondisi psikologis,  dan  beberapa  pertimbangan lainnya.
Disisi  lain,  pada  dasarnya  dalam fikih  tidak  ada  dalil  yang  menjelaskan secara  khusus  terkait  batasan  minimal usia  perkawinan,  baik  bagi  laki-laki maupun  perempuan.  Dalam  sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam  bersabda  yang  a rtinya:  “Dari Abdullah  bin  Mas’ud  Radhiyallahu ‘anhu  ia  berkata,  Rasulullah  Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam bersabda: “Wahai para pemuda!  Barang  siapa  diantara  kalian telah  mampu  berkeluarga  hendaklah segera  menikah,  karena  ia  dapat menundukkan
pandangan dan
memelihara kemaluan. Barangsiapa belum  mampu  hendaknya  berpuasa, sebab  ia  dapat  mengendalikan  mu.” (Muttafaq ‘Alaihi). 4 Berdasarkan hadits tersebut, dapat diketahui bahwa tidak ada batasan pasti  untuk  minimal  usia  seseorang menikah. Objek atau khi ṭ āb dalam hadits ini adalah pemuda (al- syabāb ). Berdasarkan  penjelasan  atau  syara ḥ
4 Abdullah  Bin  Shalih  Al-Fauzan, Minhah Al‘Allam Fi Syarh Bulugh Al -Maram, Vol. 7 (Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 2006). hlm, 170.
dalam  kitab Minhah  al- ‘Allam  Fi  S yar ḥ Bulugh  al-Maram, kata  al- syabāb  sendiri merupakan  ungkapan  bagi  orang  yang sudah  balīgh  hingga  rentang  usia  30 hingga  40  tahun.  Namun,  yang  menjadi penekanan  dalam  hadits  ini  bukanlah aspek usia, melainkan aspek
kemampuan (al-isti ṭ ā’ah). Dalam  hal  ini Rasulullah  menggunakan  kata  al- bā’ah (berkeluarga) untuk menjelaskan kriteria seseorang  sudah  dianggap  mampu.  Al- bā’ah  sendiri  pada  dasarnya  berarti “rumah”. Namun ulama berbeda pendapat  terkait  makna  dari  al- bā’ah dalam  konteks  hadits  ini,  ada  yang mema knainya sebagai jimā’ (bersetubuh) ada  pula  yang  memaknainya  sebagai mahar dan nafkah. Dalam konteks hadits ini,  makna  al- bā’ah  menurut  pendapat yang  kuat  adalah  makna  kedua,  yaitu mampu atas mahar dan nafkah. 5
Perubahan batas minimal usia ini tentu  memberikan  dampak  yang  cukup signifikan  bagi  masyarakat.  Salah satunya  adalah  meningkatnya  angka permohonan  dispensasi  nikah  dini  di berbagai  pengadilan  agama  pasca disahkannya  UU.  No.  16  tahun  2019 tersebut.  Hal  ini  membuktikan  bahwa ekspektasi  awal  pengesahan  undang- undang  ini  yang  bertujuan  untuk melindungi  hak  anak  usia  dini  masih belum  terlaksana  dengan  baik.  Namun demikian,  pertimbangan  lain  yang membuat pemerintah mengambil keputusan  untuk  mengubah  batas minimal  usia  menikah  tersebut  juga tidak  dapat  diabaikan  begitu  saja. Berdasarkan  hal  inilah  penulis  tertarik melakukan  penelitian  dengan  judul “Pembatasan  Minimal  Usia  Perkawinan Menurut  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2019 Perspektif Fikih”.
Metode Penelitian Penelitian  ini  adalah  merupakan penelitian hukum (normatif-empiris).
5 Al-Fauzan, Minhah  Al‘Allam  Fi  Syarh Bulugh Al-Maram, Vol. 7. hlm 171.
Penelitian hukum normatif-empiris merupakan  proses  penelitian  untuk mengkaji  dan  meneliti  hukum  sebagai norma,  aturan,  prinsip  hukum,  asas hukum,  teori  hukum  doktrin  hukum, dan  kepustakaan  lainnya  (law  in  book) yang  kemudian  diteliti  dampak  hukum dan  pelaksanaannya  di  masyarakat (law in action). 6 Oleh  karena  itu  penelitian  akan dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan data  yang  sifatnya  kepustakaan  berupa peraturan  perundang-undangan  dan data-  data  yang  berasal  dari  dokumen hukum  dan  dokumen  lainnya  yang relevan dan dapat mendukung penelitian ini serta kajian-kajian terhadap  teori  yang  akan  digunakan sebagai  pisau  analisis. Dalam  penelitian ini, objek hukum yang akan dikaji adalah UU.  No.  16  Tahun  2019  Sebagai Perubahan  Atas  UU.  No.  1  Tahun  1947 Tentang  Perkawinan.  Undang-undang tersebut  pertama-tama  diteliti  secara normatif  yang  kemudian  dianalisis dampak  pelaksanaannya  di  masyarakat. Kemudian hasil analisis tersebut dibandingkan  dengan  konsep-konsep yang ada dalam hukum fikih.

## Regulasi  Pembatasan  Minimal  Usia Perkawinan di Indonesia
Perkawinan  merupakan  kegiatan akad  yang  teramat  sakral,  hal  ini  yang membedakan  akad  dalam  perkawinan dengan akad-akad dalam hal keperdataan  lainnya,  khususnya  jika dipandang  dari  sudut  pandang  fikih atau  hukum  Islam.  Akad  pernikahan menjadi  akad  yang  akan  menentukan jalan  kehidupan  orang-orang  yang melakukannya.  Begitu  pentingnya  akad ini,  sehingga  pemerintah  menerbitkan undang-undang  tersendiri  berkaitan dengan akad ini, yaitu UU. No. 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Undang- undang  ini  disahkan  pada  tanggal  2
6 Muhaimin, Metode  Penelitian  Hukum (Mataram: Universitas Mataram, 2020). hlm. 115.
Januari 1974. Kemudian demi kelancaran pelaksanaannya,  maka dikeluarkan  pula Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
UU.  No.  1  Tahun  1974  telah mengatur  segala  syarat-syarat  dalam pelaksanaan  proses  pernikahan.  Jika diklasifikasikan secara umum, maka ada dua  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh calon-  calon  mempelai  yang  akan melaksanakan pernikahan.
Syarat
tersebut  dapat  dibagi  menjadi  dua kelompok,  yaitu  syarat  internal  dan eksternal. Yang dimaksud dengan syarat internal  adalah  segala  ketentuan  yang harus  dipenuhi  atau  hal-hal  yang langsung  berkaitan  dengan  pihak-pihak yang  akan  melaksanakan  pernikahan. Syarat  ini  diatur  dalam  Pasal  6  sampai Pasal 11 UU. No. 1 Tahun 1974.
Adapun  yang  dimaksud  dengan syarat eksternal adalah segala ketentuan yang mengatur tata cara perkawinan. Ini diatur  dalam  Pasal  12  UU.  No.  1  Tahun 1974  yang  berbunyi:  “Tata  cara perkawinan  diatur  dalam  peraturan perundang- undangan  tersendiri”.  Lebih tepatnya, syarat ini diatur dalam Pasal 10 dan  Pasal  11  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975.  Termasuk  syarat internal  yang  dibahas  dalam  UU.  No.  1 Tahun  1974  adalah  berkaitan  dengan batasan  usia  minimal  calon  mempelai yang akan melaksanakan pernikahan.
Batasan  ini diatur dalam Pasal  7 ayat  1  yang  berbunyi:  “(1)  Perkawinan hanya  diizinkan  bila  pihak  pria mencapai  umur  19  (sembilan  belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia  16  (enam  belas)  tahun”.  Dari  pasal tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  ada perbedaan  yang  mencolok  antara  batas minimal  usia  laki-laki  dan  perempuan. Perbedaan  inilah  yang  selanjutnya  akan menjadi  sebab  adanya  perubahan  batas minimal usia pernikahan.
Pada  tahun  2019  disahkanlah Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019
sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 7 Undang-undang
ini mengubah pasal 7 UU. No. 1 Tahun 1974 terkait  batas  minimal  usia  perkawinan menjadi  19  tahun  baik  bagi  laki-laki maupun perempuan. Perubahan lainnya adalah pada penggantian beberapa frasa, sepert i  penghapusan  frasa  ‘pejabat  lain’, dan  penambahan  frasa  ‘dengan  alasan sangat  mendesak  disertai  bukti-bukti pendukung  yang  cukup’  pada  ayat  (2) dalam  masalah  dispensasi.  Selain  itu juga  terdapat  penambahan  jumlah  ayat yang  semula  terdiri  dari  tiga  ayat menjadi empat ayat. 8 Dalam  pelaksanaannya,  apabila terdapat pelanggaran atau
penyimpangan  terhadap  batas  minimal usia  perkawinan  tersebut,  maka  orang tua  dari  masing-masing  pihak  laki-laki dan  perempuan  yang  akan  menikah berhak  mengajukan  dispensasi  ke Pengadilan, 9 sebagaimana  dijelaskan dalam  perubahan  Pasal  7  ayat  (2)36. Permohonan dispensasi ini harus disertai alasan  yang  mendesak  dan  bukti-  bukti mendukung yang kuat, sebagai pertimbangan hakim untuk
mengabulkan permohonan dispensasi.

## Pandangan  Fikih  terhadap  Pembatasan Minimal Usia Perkawinan
Perkawinan  diatur  secara  ketat dan  terperinci  didalam  hukum  fikih.  Ini bertujuan  agar  pelaksanaan  pernikahan tersebut  mampu  melahirkan  keluarga bahagia  yang sakīnah,  mawaddah dan
7 “Republik  Indonesia,  Undang -Undang Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .” (n.d.).
8 Yulia  Rizki  Amanda.  Alif  Aradia, “Efektivitas  Batas  Usia  Nikah  Menurut  Undang - Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Di  Lampung Timur,” Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2021): 4-5.
9 Mahkamah  Agung, Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  05  Tahun  2019  Tentang  Pedoman Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019).
ra ḥ mah .  Dengan  terciptanya  keluarga bahagia  tersebut  maka  akan  menjaga kelestarian hidup manusia sesuai dengan tuntunan syariat, serta dapat menghasilkan  keturunan-  keturunan yang  unggul.  Ini  sesuai  dengan  firman
Allah  Subhānahu  Wa  Ta’āla yang artinya: “Dan  di  antara  tanda -tanda kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan untukmu  istri-istri  dari  jenismu  sendiri, supaya  kamu  cenderung  dan  merasa tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Al- Rūm 30: 21 ) 10
Ayat  tersebut  di  atas  merupakan penjelasan bahwa pernikahan merupakan  salah  satu  cara  Islam menjaga  kelestarian  hidup  manusia, sehingga  manusia  dapat  hidup  sesuai dengan tujuan syariat. Dengan
melakukan  pernikahan  sesuai  dengan tuntunan  syariat,  maka  lima  kebutuhan pokok manusia  akan tetap terjaga, yaitu terjaga agamanya, jiwa raganya, akalnya, keturunannya, dan hartanya.
Berbicara  pernikahan  dini  jika dilihat  secara  eksplisit  dalam  fikih  tidak ada dalil yang secara eksplisit membatasi usia  pernikahan.  Maka,  pada  dasarnya sah-sah  saja  secara  fikih  jika  seseorang melangsungkan  pernikahan  dibawah usia  yang  telah  ditentukan  dalam Undang-Undang  Perkawinan.  Hal  ini didasarkan  pada  pernikahan  yang dilakukan  oleh  Rasulullah – Ṣ hallallahu ‘Alaihi  Wa  Sallam,  dengan  Siti  ‘Aisyah ketika  Siti  ‘Aisyah  masih  berusia  anak - anak. Wahbah Zuhaili juga menyebutkan bahwa  praktik  pernikahan  anak  juga dilakukan  oleh  para  sahabat-sahabat Nabi. Seperti ‘Ali yang menikahkan anak perempuannya,  Ummi  Kul ṡ um  saat usianya  masih  anak-anak  kepada ‘Urwah  Bin  Zubair.  Selain  itu  ‘Urwah
10 Departemen  Agama  RI, Al-Quran Terjemahan (Bandung:  CV  Darus  Sunnah: Departemen Agama RI, 2015). hlm. 406.
Bin  Zubair  juga  menikahkan  putri saudara  laki-  lakinya  dengan  putra saudara  laki-lakinya  yang  lain  saat keduanya masih kecil.
Namun  yang  perlu  dipahami bahwa  akad-akad  pernikahan  diatas tidak dilakukan tanpa sebab. Jika melihat pernikahan antara Rasulullah Ṣ hallallahu ‘Alaihi  Wa  Sallam,  dengan  Siti  ‘Aisyah, maka  setidaknya  ada  tiga  hal  utama yang menjadi alasannya. 11 Pertama ,  pernikahan  tersebut merupakan wahyu dari Allah
Subhānahu  Wa  Ta’āla,  dan  bukan dilandasi oleh hawa nafsu. Sebagaimana riwayat  dalam  sebuah  hadits,  bahwa Rasulullah – Ṣ hallallah u  ‘Alaihi  Wa Sallam, bersabda:
“Saya  diperlihatkan  wajahmu (Sayidah Aisyah) dalam mimpi sebanyak dua kali, Malaikat membawamu dengan kain  sutera  nan  indah  dan  mengatakan bahwa  ini  adalah  istrimu.” (HR  Bukhari dan Muslim).
Kedua ,  pernikahan  tersebut  juga bukan  semata-mata  atas  keinginan Rasulullah,  sebab  setelah  wafatnya  Siti Khadijah  sebenarnya  Rasulullah  tidak memiliki  niat  untuk  kembali  berumah tangga.  Namun  para  sahabat – yang diwakili  oleh  Khawlah  Binti  Hakim, mendesak agar Rasulullah menikah lagi, karena mereka melihat bahwa Rasulullah sangat membutuhkan pendamping dalam mengemban dakwah
Islam.
Ketiga , adanya hikmah yang amat besar  dibalik  pernikahan  tersebut.  Siti ‘Aisyah  merupakan  pribadi  yang  amat cerdas,  sehingga  keberadaan  beliau sebagai istri Rasulullah memberi dampak  besar  bagi  perkembangan dakwah Islam, khususnya dalam masalah-masalah hukum yang berkaitan
11 Erma  Fatmawati, Sosio-Antropologi Pernikahan  Dini:  Melacak  Living  Fikih  Pernikahan Dini  Komunitas  Muslim  Madura  Di  Kabupaten Jember (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). hlm. 38.
dengan  perempuan. 12 Selain  itu,  Ibnu Munzir  menjelaskan  bahwa  pernikahan anak  yang  belum  balīg,  yang  juga dipraktikkan  oleh  para  sahabat  didasari oleh  adanya  kemaslahatan  yang  nyata dari  pernikahan tersebut. Selain itu wali yang  menikahkan  juga  harus  melihat adanya  kesetaraan  (kafāah)  antara  si anak  dengan  pasangannya  sehingga pernikahan  tersebut  tidak  berakhir dengan  perceraian  ketika  si  anak mencapai usia baligh.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut, maka  dapat  dipahami  bahwa  tujuan disyari’atkannya pernikahan dalam Islam  adalah  demi  keberlangsungan hidup  yang  baik  bagi  suami  dan  istri yang  melaksanakan  pernikahan.  Inilah kenapa  meskipun  dalam  fikih  tidak  ada batasan  yang  jelas  terkait  batas  usia minimal menikah, namun ada ketentuan yang  membatasi  seseorang  untuk melangsungkan  pernikahan.  Batasan bagi  laki-laki  untuk  melaksanakan  akad pernikahan adalah pada aspek kemampuannya memenuhi
kewajibannya  sebagai  suami  kepada istri.  Tergantung  pada  kemampuannya inilah  hukum  menikah  bagi  laki-laki dapat  berubah.  Sedangkan  batasan  bagi perempuan  adalah  kerelaannya  untuk dinikahkan  oleh  wali.  Seorang  janda memiliki hak untuk memerintah walinya untuk  menikahkan  dirinya,  karena  ia telah  dianggap  mampu  untuk  memilih kehidupan  yang  baik  untuk  dirinya sendiri.  Adapun  bagi  perawan  maka wali  dianjurkan  untuk  meminta  izin kepadanya  ketika  hendak  dinikahkan, karena  wali  dianggap  lebih  mampu menentukan  kehidupan  yang  baik  bagi si  perawan.  Sedangkan  izin  tersebut dianggap  cukup  dengan  diamnya perawan yang menunjukkan kerelaannya untuk dinikahkan.  Batasan- batasan  ini  merupakan  tuntunan  dalam
12 Alif  Aradia,  “Efektivitas  Batas  Usia Nikah  Menurut  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2019 Di Lampung Timur.”
Islam bagi manusia untuk melaksanakan pernikahan sehingga pernikahan
tersebut  dapat  melahirkan  keluarga bahagia  yang  askīnah,  mawaddah  dan ra ḥ mah  dan  menjaga  kelestarian  hidup manusia sesuai dengan tujuan syariat. 13 Jika  dipandang  dari  pentingnya pernikahan sebagai penyokong
keberlangsungan  syariat,  maka  secara normatif, pengesahan UU. No. 16 Tahun 2019  ini  memiliki  keselarasan  dengan hukum  fikih,  khususnya  jika  dipandang melalui  sudut  pandang  kaidah ḍ arūrah bahwa segala kerusakan harus dihilangkan  (al- ḍ araru  yuzāl).  Pasalnya, tidak  berlebihan  kiranya  jika  dikatakan bahwa  dalam  empat  tahun  terakhir  ini Indonesia berada dalam kondisi “darurat pernikahan dini”. Menurut data statistik, kasus  pernikahan  dini  di  Indonesia berada  pada  peringkat  terbanyak  ke-10 sedunia  dan  ke-2  se-ASEAN.  Persentase pernikahan  dini  yang  tercatat  dalam empat  tahun  terakhir  sebanyak  11,54% pada  tahun  2017,  11,21%  pada  tahun 2018,  10,82%  pada  tahun  2019  dan 10,19%  pada  tahun  2020.  Angka-  angka tersebut terus mengalami sedikit penurunan  tiap  tahunnya.  Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk terus menekan penurunan angka pernikahan  dini  di  Indonesia,  salah satunya adalah melalui pengesahan UU. No.  16  Tahun  2019.  Pada  tahun  2024 nanti  pemerintah  menargetkan  angka pernikahan dini turun hingga 8,74% dan pada tahun 2030 turun hingga 6,94%. 14
Dikatakan darurat karena berdasarkan data, pernikahan dini secara umummenimbulkan kerusakan/dampak buruk (mafsadah ) bagi kehidupan manusia.  Dari  lima  aspek  kebutuhan
13 Al-Zuhaili, Al-Fiqh  Al-Islamiy  Wa Adillatuhu, Vol. 7. hlm.,180.
14 “Abdul  Mu’ti,  ‘Perkawinan  Anak  Dan Pendidikan,’  SINDOnews.Com,  Diakses  10 Agustus 2022,Https://Nasional.Sindonews.Com/Read/64 1071/18/Perkawinan-Anak-Dan-Pendidikan- 1640668371.,” n.d.
pokok (al-ma ṣ āli ḥ al- ḍ arūriyyāt) yang telah  diatur  dalam  Islam,  setidaknya pernikahan dini berdampak buruk pada tiga aspek berikut: jiwa dan raga (al-nafs), akal (al- ‘aql), dan keturunan (al-nasl).
Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Jiwa dan Raga (Al- Nafs) Hif ẓ al-nafs  yang  diatur  dalam fikih  atau  syariat  merupakan  sesuatu yang  erat  kaitannya  dengan  kesehatan jiwa  maupun  raga,  keberlangsungan hidup  seseorang,  dan  nyawa  seseorang.
Salah satu cara Islam untuk menjaga hal- hal tersebut adalah dengan
disyariatkannya  pernikahan.  Dengan menjalankan  pernikahan  sesuai  syariat maka  garis  keturunan  manusia  akan terjaga  sehingga  terjaga  pula  jiwa  dan raganya.  Dengan  kata  lain  pernikahan merupakan  jalan  yang  harus  ditempuh untuk  menjaga  jiwa  dan  raga  manusia tetap bersih. Namun, bagaimana jadinya jika  pernikahan  itu  justru  menimbulkan kerusakan bagi jiwa?
Telah  banyak  penelitian  yang menyebutkan  bahwa  pernikahan  usia dini  menimbulkan  dampak  buruk  bagi kesehatan,  khususnya  bagi  perempuan. Data  menyebutkan  bahwa  perempuan yang  hamil  pada  usia  antara  10  hingga 14  tahun  mengalami  resiko  kematian hingga  lima  kali  lipat  dibandingkan dengan  perempuan  yang  hamil  pada usia  20  hingga  24  tahun,  sedangkan kehamilan pada usia antara 15 hingga 19 tahun  mengalami  resiko  kematian hingga  dua  kali  lipat. 15 Hal  ini diakibatkan  oleh  belum  matangnya organ  reproduksi  anak  dan  juga  secara anatomi  tubuh  anak  belum  siap  untuk proses mengandung dan melahirkan. Selain  resiko  kematian,  ada  pula  resiko terjadinya  penyakit-penyakit  berbahaya, seperti  masalah  saat  mengandung,  saat
15 Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Dkk, Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa  Ditunda (Jakarta:  BPS,  Bappenas,  UNICEF, PUSKAPA, 2020). hlm 28.
proses  melahirkan  dan  pada  masa  nifas berupa  kekurangan  darah  (anemia), proses  melahirkan  lama/bayi  susah keluar, pendarahan saat masa mengandung dan nifas, hingga
terjadinya  infeksi  pada  jalan  untuk melahirkan.  Selain  itu  hubungan  intim yang  dilakukan  saat  masih  berusia kurang  dari  15  tahun  meningkatkan resiko  terkena  kanker  serviks  hingga sepuluh  kali  lipat  dibandingkan  jika dilakukan pada usia matang. 16
Pengaruh  Pernikahan  Dini  terhadap Akal (Al- ‘Aql)
Ukuran  yang  paling  mudah digunakan  untuk  mengukur  dampak buruk  pernikahan  dini  bagi  akal  adalah berdasarkan  tingkat  pendidikan  anak yang  melakukan  pernikahan  usia  dini. Di  Indonesia,  pemerintah  telah  merintis program  wajib  belajar  selama  12  tahun bagi  masyarakat  Indonesia  sebagaimana tertuang  dalam  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  10 Tahun  2020  tentang  Program  Indonesia Pintar, pada Pasal 2 huruf a.
Berdasarkan peraturan ini, normalnya anak yang sedang menempuh wajib pendidikan baru dapat menyelesaikan pendidikannya pada usia 18-19 tahun. Oleh karena itu, anak yang melakukan  pernikahan  dibawah  usia tersebut  besar  kemungkinannya  untuk tidak  dapat  melanjutkan  sekolahnya. Selain  itu,  anak  yang  menikah  di  usia dini akan mengalami penurunan motivasi belajar dikarenakan tuntutannya untuk mengatur kehidupan berkeluarganya  Ini  sesuai  dengan penelitian yang dilakukan oleh Septinah,
dkk. di Kecamatan Tanjungsari,
Kabupaten  Sumedang,  bahwa  semakin rendah  tingkat  pendidikan  seseorang,
16 “Ilma,  ‘Regulasi  Dispensasi  Dalam Penguatan  Aturan  Batas  Usia  Kawin  Bagi  Anak Pasca  Lahirnya  UU  No.  16  Tahun  2019,’  Hlm., 142.,” n.d.
semakin besar juga peluang ia melakukan pernikahan usia dini.
Selain problem pada pendidikan formal, anak  yang  melakukan  pernikahan  dini juga  cenderung  mengalami  berbagai serangan  psikologis,  seperti  kecemasan dan  stress.  Munculnya  kecemasan  pada anak  yang  melakukan  pernikahan  usia dini  ini  diakibatkan  oleh  rasa  takut  dan rasa  khawatir  anak  terhadap  bahaya yang mungkin muncul dalam keluarganya, yang mana persepsi seperti itu  akan  memberikan  tekanan  psikis hingga  perasaan  panik.  Rendahnya pendidikan dan juga problem psikologis ini  menimbulkan  pengaruh  yang  buruk terhadap  kualitas  kehidupan  rumah tangga,  seperti  masalah  kesehatan reproduksi,ketidaksiapan  mental/psikis, maupun  masalah  ekonomi,sehingga menimbulkan terjadinya peluang perceraian yang besar.
Pengaruh  Pernikahan  Dini  terhadap Keturunan ( Al-Nasl )
Pernikahan  usia  dini  selain berdampak  buruk  pada  kesehatan  ibu, juga  berdampak  buruk  bagi  kesehatan bayi  yang  dikandung  atau  dilahirkan. Bayi  yang  dilahirkan  oleh  perempuan yang masih berusia dini memiliki resiko kematian  yang  lebih  tinggi  dari  pada bayi  yang  dilahirkan  oleh  perempuan yang  sudah  berusia  matang.  Selain  itu, bayi tersebut juga dua kali lipat beresiko meninggal  sebelum  usianya  satu  tahun dibandingkan  bayi  yang  dilahirkan  oleh perempuan  yang  usianya  lebih  matang. Hal ini sangat dipengaruhi oleh usia ibu, dimana  anatomi  pinggul  perempuan yang mengandung pada usia dini masih dalam  tahap  pertumbuhan,  sehingga mengakibatkan  bayi  sulit/lama  keluar saat dilahirkan.
Selain resiko kematian, bayi yang dilahirkan oleh ibu yang masih dibawah umur  juga  mengalami  resiko  kesehatan seperti,  kekurangan  gizi,  berat  badan lahir rendah (BBLR), dan lahir prematur. Ini terjadi karena kebutuhan asupan gizi
pendukung masa pertumbuhan ibu yang mengandung pada usia dini harus dibagi kepada  janin  yang  dikandungnya sehingga  terjadi  perebutan  gizi.  BBLR merupakan  kondisi  dimana  bayi  lahir dengan  berat  kurang  dari  2.500  gram. Bayi  yang  lahir  dalam  kondisi  ini memiliki  kemungkinan  bertahan  hidup yang  kecil.  Bahkan,  berdasarkan  studi epidemiologi,  bayi  yang  lahir  dalam kondisi  ini  memiliki  resiko  kematian lebih  tinggi  hingga  20  kali  lipat dibandingkan  dengan  bayi  yang  lahir dengan  berat  badan  normal.  Selain resiko  kematian,  BBLR  juga  menjadi faktor  langsung  penyebab  stunting. Stunting  ialah  kegagalan  pertumbuhan tubuh  dan  otak  pada  anak.  Kondisi stunting  berpengaruh  pada  lambatnya laju  pertumbuhan  anak,  daya  tahan tubuh rendah dan kurangnya kecerdasan.
Selain  resiko  kematian  dan kesehatan, anak yang lahir dari ibu yang melahirkan  pada  usia  dini  juga mengalami  resiko  dampak  buruk  bagi pertumbuhan  dan  perkembangannya. Sebagaimana
telah dijelaskan sebelumnya  bahwa  perempuan  yang menikah pada usia dini besar kemungkinan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Ini menyebabkan  kurangnya  pengetahuan anak  sebagai  seorang  ibu  dalam  hal menyusui  dan  pemenuhan  kebutuhan gizi  anaknya,  sehingga  berpengaruh buruk  terhadap  tumbuh  kembang  anak. Selain  itu,  rendahnya  pendidikan  orang tua  juga  akan  berakibat  pada  stabilitas keharmonisan keluarga hingga berpotensi  terjadi  perceraian,  yang  juga dapat  menjadi  faktor  terhambatnya perkembangan pendidikan anak. Hal ini akan  membuat  anak  beresiko  tidak mendapatkan  hak-hak  yang  semestinya didapatkannya.
Pemaparan  diatas  merupakan bukti  bahwa  pernikahan  usia  dini menimbulkan  banyak  sekali  mafsadah. Meskipun dalam fikih tidak diatur secara
pasti  terkait  batas  minimal  usia seseorang  boleh  menikah,  namun pembatasan usia pada UU. No. 16 Tahun 2019  memiliki  tujuan  yang  sejalan dengan  tujuan  syariat  yaitu  untuk menjaga  hak-hak  pokok  manusia  tetap terjaga.  Dengan  adanya  perubahan  usia ini  maka  tidak  ada  lagi  unsur diskriminasi dalam pernikahan, sehingga hak-hak perempuan
khususnya,  dapat  lebih  terjamin  dan terjaga  dari  kerusakan.  Keputusan pemerintah  untuk  mengubah  batas minimal  usia  kawin  ini  telah  sesuai dengan  kaidah  fikih: ta ṣ arruf  al- imām manū ṭ bi al-ma ṣ la ḥ a ḥ (keputusan
pemerintah  harus  bergantung  pada kemaslahatan umat).
Namun, kesesuaian hukum pembatasan minimal usia kawin dengan hukum  fikih  ini,  baru  sebatas  pada norma hukumnya
saja. Dalam pelaksanaannya  ternyata  belum  sesuai dengan  tujuan  yang  diharapkan.  Jika dilihat  dari  tujuan  perubahan  undang- undang  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa undang-undang  ini  disahkan  demi kemaslahatan,  berupa  target  untuk menurunkan  jumlah  kasus  pernikahan usia  dini.  Abdul  Wahhab  Khalaf  dalam kitabnya ‘Ilm  U ṣ ūl  al -Fiqh menjelaskan bahwa  ada  tiga  syarat  untuk  kriteria “ma ṣ la ḥ a ḥ ”,  yaitu:  (1)  maslahat  tersebut berupa maslahat yang sifatnya nyata (al- ma ṣ la ḥ a ḥ al- ḥ aqiqiyyah) bukan  prasangka (al-ma ṣ la ḥ a ḥ al-  wahmiyyah), (2)  maslahat tersebut  harus  bersifat  umum  bukan berlaku  bagi  individu  tertentu,  (3) maslahat  tersebut  tidak  bertentangan dengan hukum fikih atau prinsip-prinsip dasar  yang  telah  diatur  dalam  na ṣ atau ijma’.  Untuk  kriteria  maslahat  yang kedua  dan  ketiga,  maka  sudah  sesuai. Kriteria  nomor  dua  dan  tiga  dibuktikan dengan fakta bahwa undang-undang ini disahkan  untuk  menghilangkan  unsur diskriminasi  di  dalam  kehidupan masyarakat  indonesia,  sekaligus  untuk melindungi hak-hak
masyarakat sebagaimana  mestinya,  dan  perubahan
tersebut  tidaklah  bertentangan  dengan prinsip-prinsip dasar syariat.
Adapun  kriteria  nomor  satu, maka  statusnya  masih  abu-abu  atau memungkinkan  untuk  diperdebatkan. Ini  berkaitan  dengan  apakah  perubahan undang-undang  ini  akan  membawa kepada  kemaslahatan  yang  hakiki  atau baru sebatas prasangka? Ini dikarenakan tidak adanya jaminan dengan disahkannya undang-undang perubahan batas  minimal  usia  perkawinan  tersebut akan  menekan  angka  kasus  pernikahan dini di Indonesia.

## Penutup
Berdasarkan  Uraian  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  kandungan dalam  UU.  No.  16  Tahun  2019  adalah mengatur  terkait  perubahan  regulasi pelaksanaan pernikahan dini. Perubahan tersebut  meliputi:  perubahan  batas minimal  usia  perkawinan,  ketentuan permohonan dispensasi diubah sehingga hanya dapat diajukan di pengadilan, dan kewajiban  hakim  untuk  mendengarkan kedua  calon  mempelai  yang  akan melaksanakan  pernikahan  usia  dini. Tujuan perubahan tersebut adalah untuk menghilangkan  unsur  diskriminasi  dan mencegah terjadinya pelanggaran konstitusional terhadap anak.
Dalam  fikih  memang  tidak  ada dalil yang secara spesifik membatasi usia minimal  untuk  menikah.  Namun,  perlu dipahami  bahwa  tujuan  pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang baik dan  tercapainya  tujuan  syari’at.  Secara konsep normatif, perubahan ini memiliki konsep  dan  tujuan  yang  sama  dengan konsep  dalam  hukum  fikih,  yaitu menghilangkan bahaya berupa
pelanggaran  hak  konstitusional,  yang mungkin  akan  terjadi (dar’u  al - mafāsid) dan menjaga kemaslahatan umat (jalb al- ma ṣ āli ḥ ). Terlebih  lagi,  dipandang  dari sudut pandang teori ḍ arūrah, pencegahan pernikahan  usia dini penting  untuk  menjaga  tiga  dari  lima kebutuhan  pokok  manusia,  yaitu,
menjaga  jiwa  raga,  menjaga  akal,  dan menjaga  keturunan.  Namun  jika  dilihat dari pelaksanaanya, maka belum sepenuhnya sesuai dengan teori ma ṣ la ḥ a ḥ dalam  fikih.  Ini  berkaitan dengan belum tercapainya kemaslahatan yang  nyata (al-ma ṣ la ḥ a ḥ al- ḥ aqiqiy ), sehingga kemaslahatan yang diharapkan masih  hanya  sebatas  angan  belaka (al- ma ṣ la ḥ a ḥ alwahmiyyah).
Daftar Pustaka
“Abdul  Mu’ti,  ‘Perkawinan  Anak  Dan Pendidikan,’  SINDOnews.Com, Diakses 10 Agustus 2022,Https://Nasional.Sindonew s.Com/Read/641071/18/Perkaw inan-Anak-Dan-Pendidikan- 1640668371.,” n.d. Agung, Mahkamah. Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  05 Tahun  2019  Tentang  Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Jakarta: Mahkamah Agung, 2019. Al-Fauzan, Abdullah Bin Shalih. Minhah
Al‘Allam  Fi  Syarh  Bulugh  Al - Maram, Vol. 7. Saudi: Dar Ibn al- Jauzi, 2006.
Al-Zuhaili,  Wahbah.  Al-Fiqh  Al-Islamiy Wa Adillatuhu, Vol. 7. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.
Alif  Aradia,  Yulia  Rizki  Amanda.
“Efektivitas  Batas  Usia  Nikah Menurut
Undang-Undang
Nomor  16  Tahun  2019  Di Lampung  Timur.”  Syakhsiyah
Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam  1,
no. 1 (2021): 4=5.
Departemen  Agama  Indonesia.  Al-
Qur’an Terjemah Bahasa Indonesia. Kudus: Menara Kudus, 2006. Dkk,  Badan  Pusat  Statistik  (BPS). Pencegahan  Perkawinan  Anak
Percepatan  Yang  Tidak  Bisa Ditunda.  Jakarta:  BPS,  Bappenas, UNICEF, PUSKAPA, 2020. Fatmawati,  Erma.  Sosio-Antropologi Pernikahan  Dini:  Melacak  Living Fikih Pernikahan Dini Komunitas Muslim  Madura  Di  Kabupaten Jember.  Yogyakarta:  Pustaka Ilmu, 2020.
“Ilma,  ‘Regulasi  Dispensasi  Dalam Penguatan  Aturan  Batas  Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU  No.  16 Tahun  2019,’  Hlm., 142.,” n.d.
Muhaimin.  Metode  Penelitian  Hukum. Mataram:  Universitas  Mataram, 2020.
Republik  Indonesia,  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun  2019  tentang  Perubahan atas  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan. (n.d.).
RI,  Departemen  Agama.  Al-Quran Terjemahan.  Bandung:  CV  Darus Sunnah:  Departemen  Agama  RI, 2015.