## Pembuktian di Peradilan Agama

## Evidence In The Religious Court

## Muh. Jamal Jamil
Dosen  Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email : eljamjamil@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 23 Februari 2017 Revisi I 20 Maret 2017 Revisi II 13 April 2017 Disetujui 22 Mei 2017 Pembuktian  yang  biasa  dipersamakan  dengan  bayyinah  dalam  persfektif al-Qadha, lalu kita mengartikan bahwa bayyinah itu hanya sama dengan syahadah, maka alat bukti yang dapat menguatkan gugatan (penuntutan) adalah hanya kesaksian. Padahal yang dimaksud oleh hadits, hendaknya si  penggugat  (penuntut)  mengemukakan  argumentasi  yang  dapat membenarkan  dan  menguatkan  gugatannya.  Berdasarkan  argumentasi tersebut diharapkan hakim dapat memutuskan perkaranya secara adil dan benar.
Kata Kunci : Pembuktian, Peradilan
Evidence  is  commonly  equated  with  bayyinah  in  al-Qadha  perspective, and  then  we  determine  that  bayyinah  is  just  the  same  as  with  the shahadah, so the evidence which can strengthen the lawsuit (prosecution) is  the  only  witness.  Though  referred  to  by  the  hadiths,  the  prosecutor should reveal statement that can justify and reinforce the claim. Based on these arguments, it is hoped that the judge can decide  the case fairly and correctly.
Keywords: Evidence, Justice
Muh. Jamal Jamil

## I. Pendahuluan
Pembuktiaan atau bayyinah itu adalah suatu istilah bagi segala sesuatu yang dapat  menjelaskan  dan  menampakan  kebenaran.  Maka  sangat  diharapkan  hakim sebagai  ujung  tombak  pada  penegakan  hukum  dan  keadilan  dapat  memutuskan suatu perkara secara adil dan benar.
Sebagaimana  yang  telah  diketahui  bahwa  norma-norma  hukum  yang  telah dituangkan  dalam  aturan-aturan  hukum,  dan  yang  telah  menjadi  bagian  dari  tata hukum  suatu  negara,  menuntut  agar  masyarakat  menyesuaikan  tindak  lakunya sesuai  dengan  norma-norma  hukum  yang  telah  menjadi  aturan  hukum  itu. Perbedaan  norma  hukum  dengan  norma-norma  lain  dalam  masyarakat,  adalah bahwa norma hukum dapat dipaksakan berlakunya. Biasanya norma-norma hukum selalu dengan sendirinya secara wajar dipatuhi anggota-anggota masyarakat, karena telah tertanam dalam kesadaran masyarakat akan keharusan menyesuaikan tindak- lakunya  dengan  norma-norma  hukum  yang  telah  dituangkan  dalam  peraturan- peraturan hukum.
Akan  tetapi  kadangkala  ada  anggota  masyarakat  yang  tidak  memenuhi tuntutan  norma  hukum  dalam  berperilaku,  dan  tentunya  menimbulkan  kerugian pada anggota masyarakat lainnya. Maka disinilah timbul "aksi" dari negara untuk memaksakan berlakunya norma hukum dan cara-cara ber"aksi" inilah yang disebut dengan hukum acara.
Bagaimana  cara  dan  aturannya  dalam  melakukan  perbuatan-perbuatan negara dan pembelaan dari tertuduh itu, itulah yang diatur oleh hukum acara, yang karena  ini  menyangkut  hukum  pidana,  maka  disebut  Hukum  Acara  Pidana. Adakalanya  ada  norma-norma  hukum  perdata  yang  dilanggar.Seperti  orang  yang membeli barang, dan setelah barang diterimanya, harga tidak dibayar. Atau rumah yang diduduki secara tidak sah  sehingga ada orang yang dirugikan secara perdata oleh  orang  lain.  Dalam  hal  ini  negara  berlaku  pasif  dan  orang  yang  merasa dirugikanlah  yang  harus  memulai  tindakan  hukum  untuk  menuntut  hak-hak perdatanya.  Proses  penuntutan  hak  keperdataan  tersebut  itulah  yang  disebut
dengan  Hukum  Acara  Perdata. 1 Sebelum  mengetengahkan  tentang  pembuktian pada  pengadilan  agama,  maka  perlu  kiranya  mengetahui  lebih  awal  asas-asas hukum acara pada Peradilan Agama
Asas-Asas Hukum Acara Peradilan.
Dalam proses berperkara di pengadilan, berlaku beberapa asas yang menjadi pedoman  baik  oleh  para  hakim  maupun  oleh  para  pihak  pencari  keadilan.  Asas hukum  acara  perdata  dalam  praktek  maupun  dalam  ilmu  hukum  pada  hakekatnya tidaklah  jauh  berbeda,  oleh  karena  ilmu  hukum  adalah  ilmu  praktek  hukum.Asas hukum merupakan kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada  hukum,  merupakan  sifat  umum  dengan  segala  keterbatasannya  sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi tidak boleh tidak harus ada.
Pada  dasarnya  asas  hukum  merupakan  pikiran  dasar  yang  bersifat  abstrak dan  terdapat  di  dalam  atau  di  belakang peraturan  hukum  konkrit  atau  lebih  tepat dikatakan tersirat dalam pasal atau ketentuan konkrit.
Asas pada umumnya bersifat dinamis, mengikuti perkembangan kaidah atau peraturan  konkrit.  Jadi  asas  tergantung  pada  waktu  dan  tempat.  Akan  tetapi menurut  Scholten  ada  asas  yang  bersifat  universal  yang  berlaku  dimana  saja  dan kapan  saja  yakni,  asas  kepribadian  (individual),  asas  persekutuan  (kolektif), kesamaan kewibawaan sejak dahulu hingga kini terdapat di mana-mana.
Asas  hukum  bagaimanakah  yang  diperlukan  dalam  hukum  acara  perdata?, apa yang diharapkan bila berperkara di depan persidangan ?
Menurut  Penulis,  beberapa  asas  hukum  acara  peradilan  yang  dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Persamaan kedudukan para pihak di persidangan
Setiap  orang  berharap  dihormati  hak-haknya.  Setiap  pencari  keadilan menginginkan  diperlakukan  sama  layaknya  di  muka  hukum  ( fair  trial), menginginkan di dengar bersama dengan lawannya di muka pengadilan ( audi et
1 Bustanul  Arifln, Asas-asas  Hukum  Acara  Perdata  Menurut  Hukum  Islam  (artikel),  Mimbar Hukum Islam, Nomor 35 Thn. VIII 1997 edisi November- Desember, h. 11
Muh. Jamal Jamil
alterampartem). Jangan sampai salah satu pihak didengar tanpa hadirnya pihak lain.  Mendengar  kedua  pihak  di  persidangan  memenuhi  asas  kesamaan,  suatu postulat  keadilan  ( equality before the law).Bukan hanya para pihak  saja yang membutuhkan  perlakuan  yang  layak  atau  fair  di  muka  pengadilan.  Subjek- subjek hukum lain yang berperan di muka sidang  seperti pengacara, saksi dan sebagainya memerlukan perlakuan yang sama (laki-laki dan perempuan), secara layak dan manusiawi.
Khalifah Umar RA dalam suratnya yang ditujukan kepada Abu Musa Al "Asy'ari - qadhi di Kufah - yang isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di persidangan, salah satu pesannya adalah :
"samakanlah  para  pihak  di  hadapanmu  dan  dalam  majelismu (pemeriksaan perkara), agar orang yang mulia tidak tamak pada kecuranganmu dan orang lemah tidak berputus rasa dari keadilanmu” 2
Asas  objektivitas,  tidak  memihak,  dijamin  secara  formal  oleh  asas "persidangan terbuka untuk umum".Dengan asas terbukanya persidangan untuk dimungkinkan  adanya  pengunjung  persidangan  yang  merupakan  kontrol  sosial terhadap  jalannya  persidangan.Dengan  adanya  persidangan  terbuka  untuk umum dimaksudkan agar pemeriksaan di persidangan transparan.Kecuali dalam hal  yang  menyangkut  kehormatan  dan  perkara  keluarga,  sidang  harus dinyatakan tertutup untuk umum.
2.  Mengupayakan Perdamaian
Ada kaidah yang menyebutkan,
"Perdamaian  di  antara  kaum  muslimin  adalah  boleh  kecuali  perdamaian  yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram ". 3
Perdamaian  di  antara  penggugat  dan  tergugat  adalah  baik  dan dibolehkan,  kecuali  perdamaian  yang  berisi  menghalalkan  yang  haram  atau mengharamkan  yang  halal.Kaidah  inilah  yang  dilakukan  oleh  hakim,  yaitu harus mendamaikan antara kedua belah pihak. 4
2 IbnulQayim Al-Jauziyyah, A'lamulMuwaqqi'ien, Juz 1, h. 85-863
3 IbnuTaimiyah, Al-Siyasah Al-Syar'iyah, Juz II, h. 461.
4 Lihat Pasal 82 dan 83 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Sesungguhnya perdamaian ( al-Shulh) tidak hanya berlaku dalam sidang pengadilan,  tetapi  berlaku  pula  dalam  hal  lainnya  seperti  perdamaian Hudaibiyah, dan Iain-lain.
3. Pembuktian di Persidangan
Dalam  hukum  acara  Islam,  bukti  lebih  dikenal  dengan  istilah “al- bayyinah”  .Berdasarkan  arti  kata  bayyinah  tersebut,  jelaslah  bahwa  upaya untuk  mendatangkan  argumentasi,  alat  bukti  atau  data-data  yang  cukup, apapun bentuknya disebut pembuktian.
Namun  demikian  ada  fuqaha  yang  menyamakan  arti  kata  tersebut dengan “al-syahadah”  (kesaksian);  sehingga  dengan  demikian  ruang  lingkup dan  alat  yang  dipergunakannyaakan  lebih  sempit  dari  arti  bayyinah  yang sebenarnya.  Guna  menghindari  perkataan  bayyinah  dalam  arti  sempit  ini, penulis  ingin  menegaskan  bahwa  yang  sesuai  dengan  jiwa  syari'at  adalah menafsirkan  kata  bayyinah  dalam  arti  luas.  Hal  ini  sesuai  dengan  sabda  Nabi Muhammad  SAW  : "Bayyinah  itu  diwajibkan  atas  penggugat  (penuntut)  dan sumpah itu diwajibkan kepada tergugat (terdakwa). (HR. Tarmidzi)
Jika kita mengartikan bahwa bayyinah itu hanya sama dengan syahadah, maka  alat  bukti  yang  dapat  menguatkan  gugatan  (penuntutan)  adalah  hanya kesaksian.  Padahal  yang  dimaksud  oleh  hadits  ini,  hendaknya  si  penggugat (penuntut)  mengemukakan  argumentasi  yang  dapat  membenarkan  dan menguatkan  gugatannya.Berdasarkan  argumentasi  tersebut  di  harapkan  hakim dapat memutuskan perkaranya secara adil dan benar.
Sehubungan  dengan  itu.  Dalam  uraian  selanjutnya  akan  dikemukakan pendapat  fuqaha  tentang  definisi  pembuktian  dalam  arti  yang  luas.  Prof.  DR. TM.  Hasbi  Ash  Shiddieqi  mengatakan  :  membuktikan  sesuatu  ialah memberikan  keterangan  dan  dalil  hingga  dapat  meyakinkan". 5 Definisi  ini menurut  pendapat  penulis  tidak  memenuhi  unsur ta'rif,  karena  kalau diperhatikan  ternyata  pengertian  bayyinah  ini  terbatas  pada  memberikan keterangan  dalam  dalil.Sedangkan  sebagaimana  diketahui,  bahwa  alat  bukti
5 Hasbi Ash Shiddiqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.), h. 110
Muh. Jamal Jamil
tidak  terbatas  pada  keterangan  dari  penggugat  saja,  melainkan  meliputi petunjuk dan pengakuan dari tergugat atau terdakwa itu sendiri.
Segolongan fuqaha ada yang merumuskan bayyinah sebagai:
" segala  sesuatu  yang  diusahakan  oleh  penggugat  untuk  membenarkan gugatannya dalam memperoleh keputusan yang diharapkan". 6 Definisi ini juga bisa  dikatakan  membatasi  diri  pada  keterangan  atau  alasan  dari  penggugat, tanpa memperhatikan keadaan lain, baik yang berasal dari tergugat atau hal-hal dari luar.
Ibnu  Qayyim  merumuskan  bayyinah  sebagai  berikut  : Bayyinah  itu adalah  suatu  istilah  bagi  segala  sesuatu  yang  dapat  menjelaskan  dan menampakan kebenaran.
Definisi terakhir ini bersifat menyeluruh, artinya meliputi segala bentuk cara dan upaya yang dapat mengungkapkan kebenaran apa yang dituntut. Ibnu Qayyim tidak menitik beratkan pada jenis-jenis alat bukti tertentu, melainkan menitikberatkan pada "daya ungkap" dari alat bukti itu sendiri.Definisi ini juga sekaligus merupakan bantahan terhadap pendapat ulama yang menyamakan arti bayyinah dengan syahadah.
Berdasarkan  penelitian  penulis,  bahwa  definisi  bayyinah  yang  paling mendekati  kebenaran  adalah  definisi  yang  dikemukakan  oleh  Ibnu  Qayyum. Adapun  dasar  pemikirannya  bahwa  pembuktian  dalam  hubungannya  dengan penyelesaian  perkara  merupakan  sarana  yang  harus  sesuai  dengan  keadaan. Apabila  berdasarkan  alat  bukti  yang  dikemukakan  oleh  penggugat  (penuntut umum) masalahnya akan menjadi jelas bagi hakim, maka tidak diperlukan alat bukti  lain.  Akan  tetapi  jika  masalahnya  belum  jelas  berdasarkan  bukti  yang dikemukakan  oleh  penggugat  (penuntut  umum)  maka  hakim  harus memperhatikan  alat  bukti  lain  yang  mungkin  dapat  diperoleh  dari  pihak tergugat (tertuduh), atau bahkan dari kesimpulan hakim itu sendiri.
6 FatchurRahman, Hadits-hadits tentang Peradilan Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), h. 56

## II. Fungsi Pembuktian
Suatu  perkara  diajukan  ke  pengadilan  dengan  maksud  agar  penggugat  dan tergugat  atau  penuntut  umum  dan  terdakwa  masing-masing  memperoleh  rasa keadilan.Dalam  sidang  pengadilan  hakim  berusaha  menyelesaikan  perkara  itu dengan seadil-adilnya. Untuk kepentingan itu, seharusnya ia memperoleh informasi yang dapat dipercaya atau ia berusaha untuk mengetahui kasus itu secara langsung. Kedua cara tersebut dirasakan sulit, sehingga kalau hanya berpegang teguh kepada kedua cara itu saja dikhawatirkan akan tertundanya perkara, bahkan lebih dari itu akan terbengkalailah penyelesaiannya.
Syari'  yang  mengetahui  keterbatasan  kemampuan  manusia  membolehkan kepada  hakim  untuk  menerima  keterangan-ketarangan  yang  dapat  menimbulkan persangkaan  yang  kuat,  berupa  keterangan  saksi  yang  adil,  atau  alat-alat  bukti lainnya.Ini  terlepas  dari  kemungkinan      bahwa      diantara      mereka      ada      yang tidak jujur   dalam   memberikan keterangannya. Karena menurut kebiasaan, bahwa orang-orang  yang  telah  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan,  diangap  akan memberikan  keterangannya  secara  benar,meskipun    kemungkinan      ia    berlaku tidak  benar.   Hal   ini   memberikan  kesempatan sepenuhnya kepada hakim untuk menilainya.
Sehubungan  dengan  ini,  Muhammad  Salam  Madkur  menjelaskan  sebagai berikut:
"Dan  oleh  karena  berpegang  teguh  dengan  prinsip  di  atas  akan  menyulitkan manusia dan akan terlantarnya sebahagian besar hak mereka, maka syari' menerima dasar-dasar  (bukti-bukti)  dzanniyyah,  setelah  mengambil  langkah-langkah  yang cermat;  pengetahuan  hakim  dipandang  cukup  dengan  cara  menampilkan  bukti- bukti  (seperti)  pengakuan  tergugat/tertuduh,  mendengarkan  saksi-saksi  yang  add, meskipun  dimungkinkan  dustanya  pihak  yang  memberikan  pengakuan  dan  saksi- saksi itu. Akan tetapi yang lazim, bahwa saksi-saksi yang adil tidak akan berdusta, semua itu dilakukan atas kondisi dan situasi darurat". 7
7 Muhammad  Salam  Madzkur, Al-Qadlafi  al-Islam  (Cairo:  Daral-Nahdlati  al-Arabiyyah,  rth), h.73
Muh. Jamal Jamil
Pernyataan  di  atas  menjelaskan,  bahwa  alat-alat  bukti  yang  dikemukakan oleh  pihak  penggugat  atau  tergugat  dalam  bentuknya  masing-masing  mempunyai fungsi yang strategis dalam rangka mencapai putusan yang memenuhi rasa keadilan semua pihak.
Bahkan  kalau  diteliti  ternyata  bahwa  kekuatan  hukum  putusan  yang berdasarkan  alat  bukti  sama  kedudukannya  dengan  putusan  yang  berdasarkan penglihatan  hakim  secara  langsung.  Hal  ini  ditegaskan  oleh  kaidah  fiqhiyyah berikut:
"Apa  yang  ditetapkan  adanya  berdasarkan  keterangan  sama  dengan  apa  yang dibuktikan berdasarkan penglihatan sendiri”. 8

## III. Penuntutan dan Beban Pembuktian
Sebelum  membicarakan  masalah  sistem  pembuktian  dalam  hukum  acara Islam,  terlebih  dahulu  perlu  kiranya  dijelaskan  masalah  penuntutan  dalam kaitannya  dengan  beban  pembuktian,  karena  masalah-masalah  ini  erat  kaitannya dengan proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.
Penuntutan dalam hukum acara secara definitive penuntutan itu dirumuskan sebagai:
"Pemberitahuan  (dari  pihak  penuntut  umum/penggugat)  di    hadapan    hakim mengenal hak yang wajib diambil dari orang lain”. 9
Definisi  tersebut  bisa  mencakup  gugatan  dalam  perkara  perdata  dan penuntutan  dalam  perkara  pidana.Hal  ini  bisa  dilihat  dari  pengertian  "hak"  itu sendiri. Jika yang dituntut itu hanya semata-mata hak manusia, maka hukum yang diterapkan adalah hukum perdata berikut hukum acaranya, sedangkan jika hak yang dituntut itu merupakan hak Allah semata-mata atau terdapat hak manusia dan hak Allah  secara  bersamaan,  maka  hukum  yang  diterapkan  adalah  hukum  pidana berikut  hukum  acaranya.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  penuntutan  dalam pembahasan ini adalah penuntutan yang berhubungan dengan perkara pidana.
8 Hasbi Ash Shiddieqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, h. 109
9 Al-Syarqawi, Al-Syarqawi, 'ala Al-Thahrir, Juz. II, (Dar al-Kutubi al-Ilmiyyah, tth), h. 59.
Penuntut umum disyaratkan orang yang mempunyai pikiran sehat, dewasa, mempunyai  pengetahuan  dan  kepandaian  terutama  di  bidang  hukum  pidana,  dan merdeka.  Syarat  ini  diperlukan  karena  penuntut  umum  akan  dapat  menghukum orang  lain  melalui  penuntutannya.  Begitu  pula  terdakwa  diisyaratkan  orang  yang sudah dewasa dan berpikiran sehat.Sedangkan hak-hak yang dituntut diisyaratkan agar diketahui keadaannya, artinya apakah termasuk hak Allah atau hak manusia, atau hak Allah bersamaan dengan hak manusia. 10
Jika memperhatikan syarat-syarat bagi penuntut umum dan terdakwa, maka dapat  dipahami  bahwa  kedudukan  terdakwa  dan  penuntut  umum  adalah  sama  di depan  hukum.  Oleh  karena  itu  menurut  hemat  penulis,  prinsip  accusatoir  dalam pemeriksaan  pendahuluan  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Hal  ini  telah  dituangkan dalam instruksi Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ary sebagai berikut: "samakanlah para pihak di hadapanmu dan dalam majelismu (pemeriksaan perkara), agar  orang  yang  mulia  tidak  tamak  pada  kecuranganmu  dan  orang  lemah  tidak berputus rasa dari keadilanmu”. 11
Pada  dasarnya  setiap  orang  yang  didakwa  melakukan  tindak  pidana  tidak dibebani  untuk  mengemukakan  alat  bukti,  karena  ia  dianggap  tidak  bersalah sebelum  keputusan  hakim  menetapkan  kesalahannya.  Sebaliknya  penuntut  umum diwajibkan mengemukakan
bukti-bukti yang dapat menguatkan tuduhannya.Bahkan kalau penuntut umum tidak dapat mengemukakan bukti, maka otomatis  si  terdakwa  berada  dalam  keadaan  semula,  yaitu  tidak  bersalah.  Hal  ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah :
"Pada dasarnya tiap orang lepas dari tanggungjawab”. 12
Sebaliknya  kalau  penuntut  umum  tidak dapat  mengemukakan  bukti,  maka ia  dianggap  telah  melancarkan  fitnah  kepada  terdakwa,  dan  terdakwa  berhak menuntut pemulihan kembali nama baiknya.
10 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikri, 1980), h. 327
11 Ibrahim  Hosen, Fiqh  Perbandingan  Dalam  Masalah  Nikah  Talak    Rujuk  dan  Hukum Kewarisan, Jilid I, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971), h. 22
12 Hasbi Ash Shiddieqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, h. 113
Muh. Jamal Jamil

## IV. Sistem Pembuktian yang Dianut Hukum Islam
Berbicara  masalah  sistem  pembuktian  dalam  hukum  Islam,  tidak  terlepas dari  pembicaraan  pembuktian,  macam-macam  bukti  dan  kekuatan  masing-masing alat  bukti  itu.Begitu  pula  tidak  terlepas  dari  teori  sistem  pembuktian  yang  ada. Oleh karena itu dalam uraian selanjutnya sedikit banyak akan dibicarakan kembali kedua masalah tersebut.
Teori-teori  yang  berkembang  dalam  lapangan  ilmu  pengetahuan  hukum mengenai  pembuktian  ternyata  tidak  lebih  dari  empat  teori  yaitu  : Positief Wettelijk,  Conviction  Intime,  Conviction  Raisonee  dan  Negatief  Wettelijk,  yang masing-masing  mempunyai  kelemahan  dan  kelebihan.  Hukum  acara  Islam  dalam hal  ini  menganut  teori Negatief  Wettelijk.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan kenyataan atau indikasi-indikasi sebagai berikut:
1. Bahwa ternyata seluruh alat bukti yang dianggap sah oleh fuqaha berorientasi kepada  memperkuat  keyakinan  hakim.  Untuk  lebih  jelasnya  berikut  ini  akan diuraikan alat-alat bukti yang mengarah kepada keyakinan hakim yaitu :
a. Saksi  :  Sebagaimana  diketahui  bahwa  saksi  merupakan  alat  bukti  bersifat personal, oleh karenanya benar atau salahnya keterangan yang dikemukakan para  saksi  sepenuhnya  diserahkan  kepada  keyakinan  hakim.  Dalam hubungan ini ada satu qaidah fiqhiyyah yang menyatakan :
"Pada  dasarnya  tidak  dapat  ditetapkan  sesuatu  yang  disaksikan  atau diceritakan (oleh saksi). Prinsip dasar ini tidak dapat ditinggalkan kecuali berdasarkan keyakinan atau dugaan yang dipegang teguh oleh syara' sesuai dengan dasar tersebut."
Qaidah tersebut menjelaskan, bahwa dengan semata-mata alat bukti dua  orang  saksi  saja  hakim  tidak  boleh  memutuskan  perkara  berdasarkan kesaksian tersebut, kecuali apabila ia berkeyakinan terhadap kebenaran dan keabsahan keterangan saksi itu.
b. Petunjuk : Petunjuk yang diketahui oleh hakim selama dalam sidang atau di luar sidang merupakan indikasi yang menguatkan keyakinan hakim. Karena
dengan  berdasarkan  indikasi  tersebut  hakim  tidak  dapat  mengambil keputusan  kecuali  apabila  ia  telah  yakin  bahwa  peristiwa  itu  telah  terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal ini sesuai dengan definisi qarinah itu sendiri yang berupa tanda-tanda untuk memperoleh keyakinan.
Berdasarkan definisi qarinah  itu dapat dipahami bahwa apabila ada seseorang  ke  luar  dari  rumah  kosong  dalam  keadaan  takut,  sedang ditangannya  ada  pisau  yang  berlumuran  darah,  kemudian  masuklah  ke dalam  rumah  itu  orang  lain  yang  melihat  jenazah  tergeletak  di  dalamnya; maka  tidak  diragukan  lagi  orang  yang  keluar  pertama  kali  dari  rumah  itu adalah  pembunuhnya.  Akan  tetapi  hal  ini  juga  harus  menjadi  keyakinan hakim dalam pertimbangannya.
c. Pengakuan  :  Pengakuan  merupakan  bukti  yang  tidak  diingkari  lagi  oleh seluruh  fuqaha.  Dalam  prakteknya  Nabi  Muhammad  SAW,  menerima pengakuandengan  syarat  harus  terinci  dan  dikemukakan  oleh  orang  yang berfikiran sehat serta berulang-ulang   dilakukannya.Halini dapat kita lihat dalam pembahasan terdahulu tentang kasus Maiz bin Malik yang mengaku telah  berziana  dengan  seorang  perempuan.  Dalam  menanggapi  kasus  ini Nabi ingin lebih meyakinkan dirinya terhadap perbuatan Maiz dengan cara menginterogasinya  secara  teliti.  Setelah  beliau  memperoleh  keyakinan, barulah menyuruh para sahabat untuk merajamnya.
"Seseorang dituntut karena pengakuannya"
Dalam kaidah lain tentang pengakuan disebutkan :
"Bukti  adalah  hujjah  (alasan  hukum)  berdampak  kepada  orang  lain sedangkan  pengakuan  adalah  hujjah  yang  hanya  berlaku  bagi  orang  yang mengakuinyasaja"
Perumpamaan  laindapat  dilihat  dalam  kasus  perdata,  seseorang subjek  hukum  yang  telah  memiliki  kecakapan  bertindak  hukum  secara sempurna,  harus  mempertanggungjawabkan  atas  ucapannya  dan perbuatannya.  Demikian  pula  pengakuan  yang  dia  ucapkan  mengikat kepadanya  dan  harus  mempertangungjawabkannya.Misalnya,  seseorang
Muh. Jamal Jamil
mengakui telah menjual rumah dengan pembayaran diutang.Maka dia wajib menyerahkan rumah tersebut meskipun harga belum dibayar lunas.
d. Pengetahuan Hakim : Terlepas dari perselisihan fuqaha tentang dapat atau tidaknya  pengetahuan  hakim  dijadikan  alat  bukti  dalam  perkara  pidana, penulis  melihat  bahwa  tujuan  yang  sebenarnya  dari  bukti  tersebut  untuk melengkapi  dan  menguatkan  keyakinan  hakim  terhadap  bukti  lain  yang telah diperolehnya dalam sidang pengadilan. Sebagaimana kaidah :
"Tidak  bisa  dijadikan  hujjah  (alasan)  keterangan-keterangan  yang bertentangan, akan tetapi keputusan-keputusan hakim tetap berlaku”
e. Sumpah,  berbeda  halnya  dengan  seorang  tertuduh  (tergugat)  yang  sedang digugat oleh seseorang (penggugat) di pengadilan. Jika sekiranya salah satu pihak  baik  penggugat  atau  tergugat  memerintahkan  pihak  lain  untuk mengucakan  sumpah  (sumpah  pemutus  :  baca  Sumpah  Decisoir),  maka pihak  yang  mengucapkan  sumpah  tersebut  dapat  membebaskan  diri  dari tanggungan dan tuduhan, agar hal itu bisa dipercaya, sebagaimana kaidah: "Orang yang dipercaya, perkataannya dibenarkan dengan sumpah".
Sumpah  bukanlah  merupakan  alat  bukti  untuk  menetapkan  hak,  ia hanya  ditempuh  karena  mengharapkan  penolakan  dari  pihak  yang  diminta untuk  melakukannya  di  depan  persidangan.  Setelah  terjadi  penolakan  dari pihak  yang  dimintakan  sumpah,  barulah  hakim  menjatuhkan  putusannya atas dasar penolakan tersebut. Dan hakim harus mengingatkan kepada pihak tergugat  akibat  yang  akan  ditimbulkan  jika  ia  memberikan  sumpah  palsu yang  akan  mendorong  tergugat  mengakui  kebenaran  yang  sesungguhnya. Contohnya: orang yang meminjamkan barang menggugat peminjam bahwa barang  pinjamannya  belum  dikembalikan.  Sedangkan  si  peminjam mengatakan  bahwa  barang  pinjamannya  telah  dikembalikan.Maka  untuk membenarkan perkataannya, dia harus bersumpah.
2. Bahwa dalam hukum Islam terdapat prinsip yang tidak dapat diabaikan dalam menjatuhkan  hukuman  terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Prinsip  ini  menyatakan bahwa hukuman had harus dihindari manakala terdapat keragu-raguan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah:
" Hukuman had harus dihindari berdasarkan keragu-raguan”
Pengertian  syubhat  di  sini  adalah  seluruh  keadaan  yang  menyebabkan keragu-raguan bagi hakim untuk memutuskan perkara, baik di tinjau dari segi maksud dilakukan tindak pidana, ataupun karena syarat-syarat yang ditentukan tidak dipenuhi.
Dimaksud dengan tujuan dilakukan tindak pidana ialah bahwa peristiwa pidana  yang  dilakukan  itu  dalam  keadaan  tidak  stabil.Seperti  pencurian  yang dilakukan  dalam  keadaan  kelaparan  merajalela  ditempat  pencurian  itu dilakukan  atau  barang  yang  dicurinya  itu  milik  orang  tuanya.Sedang  yang dimaksud  dengan  tidak  dipenuhi  syarat  adalah  bahwa  ketentuan  yang  telah digariskan  dalam  hukum  acara  pidana  tidak  dipenuhi.Seperti  mendakwa seorang berbuat zina, berdasarkan bukti dua orang saksi saja, sedang terdakwa tidak mengaku dakwaan itu.
Dalam keadaan seperti tersebut di atas, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman  had,  melainkan  mengalihkannya  kepada  hukuman  ta'zir  yang merupakan pendidikan bagi pelaku tindak pidana.
3. Bahwa  kebanyakan  penganut  sistem Negatief Wettelijk adalah Negara negara yang  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dan  memakai    sistem  accusatoir dalam pemeriksaan pendahuluan, maka hukum Islam yang juga memperhatikan hak-hak  asasi  manusia  dan    menganut  sistem  accusatoir  sudah  barang  tentu menganut sistem Negatief Wettelijk dalam sistem pembuktian.

## V. Penutup
Dari  uraian  diatas  dapat  dipahami  pembuktian  sangat  urgen  pada  proses berperkara  atau  beracara  pada  peradilan  dimanapun  tanpa  terkecuali  di  Peradilan Agama,  hukum  acara  dalam  peradilan  sangat  dekat  dengan  beberapa  qaedah fiqhiyah,  termasuk  dalam  hal  Pembuktian  itu  sendiri  yang  mana    telah  ada  dan hidup  dalam  pemahaman  sahabat,ulama-ulama  terdahulu  dalam  menyikapi persoalan  acara  didepan  pengadilan,bahkan  mereka  telah  lama  mengamalkan kaidah  mereka  sendiri  dalam  memutuskan  beberapa  perkara  yang  dihadapinya.
Muh. Jamal Jamil
Sehingga  dengan  demikian  pembuktian  dapat  diharapkan  menjadi  patron  seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang benar dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA
As-Syarqawi, Al-Syarqawi, 'ala Al-Thahrir, Juz. II, Dar al-Kutubi al-Ilmiyyah, tth, BustanulArifin, Asas-asas  Hukum  Acara  Perdata  Menurut  Hukum  Islam  (artikel),
Mimbar  Hukum  Islam,  Nomor  35  Thn.  VIII  1997  edisi  November- Desember.
Fatchur Rahman, Hadits-hadits tentang Peradilan Agama, Jakarta, Bulan Bintang, t.t.
Hasbi Ash Shiddiqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Al-Ma'arif, Bandung , t.t.
Ibrahim  Hosen, Fiqih  Perbandingan  Dalam  Masalah  Nikah  Talak  Rujuk  dan  Hukum Kewarisan, Jilid I, Jakarta, Yayasan IhyaUlumuddin Indonesia, 1971.
Ibnul Qayim Al-Jauziyyah , A'lamul Muwaqqi'ien, Juz 1.
IbnuTaimiyah, Al-Siyasah Al-Syar'iyah, Juz II.
Muhammad Salam Madzkur, Al-Qadlafi al-Islam, Cairo, Daral-Nahdlati al-Arabiyyah.
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz III, Beirut, Dar al-Fikri, 1980.
Abdul  Wahhab  Khallaf, Kaidah-kaidah  Hukum Islam (Ilmu Ushulu lFiqh), terj.  Noer Iskandar al-Barsany, Cet. Ill, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.