## REKONSTRUKSI TUJUAN WELFARE STATE DAN GEJALA PRIVATISASI DI INDONESIA

## Sholahuddin Al-Fatih
Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang
e-mail: { sholahuddin.alfath@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  mencoba  membahas  tentang  praktik  privatisasi  di  Indonesia  dan  korelasinya dengan  teori  negara  kesejahteraan.  Melalui  pendekatan  konseptual,  penelitian  ini  mencoba mengkaji secara preskriptif, problematika dalam gejala privatisasi di Indonesia yang seringkali menciptakan  pro  dan  kontra,  terutama  jika  disandingkan  dengan  teori  negara  kesejahteraan. Penelitian  ini  menjadikan  gagasan  tentang  negara  kesejahteraan  sebagai  sebuah  tolok  ukur dan  pisau  analisis.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  hasil pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa  gejala  privatisasi  yang  terjadi  di  Indonesia,  tidak selaras dan sejalan dengan semangat untuk menciptakan negara kesejahteraan. Masyarakat justru  merana,  ter-PHK  dan  terbuang  akibat  efek  privatisasi.  Oleh  karenanya,  privatisasi bukanlah  merupakan  tuntunan,  melainkan  tuntutan  dari  segelintir  elit  bangsa  yang  ingin sejahtera, baik secara individu maupun secara kelompok dan golongannya sendiri.
Kata kunci: Gejala; Privatisasi; Negara Kesejahteraan

## Abstract
This research tries to discuss the practice of privatization in Indonesia and its correlation with the theory of the welfare state. Through a conceptual approach, this research tries to examine prescriptively,  the  problems  in  the  symptoms  of  privatization  in  Indonesia  which  often  create pros and cons, especially when juxtaposed with the theory of the welfare state. This research makes the idea of the welfare state a yardstick and a tool of analysis. The results of this study indicate that based on the results of the discussion, it can be concluded that the symptoms of privatization that occur in Indonesia are inconsistent with and in line with the spirit of creating a welfare  state.  People  are  in  fact  languishing,  laid  off  and  wasted  because  of  privatization. Therefore, privatization is not a guide, but a demand from a handful of national elites who want to prosper, both individually and in groups and groups themselves.
Keywords: Symptoms; Privatization; Welfare State

## PENDAHULUAN
Privatisasi  sedang menjadi  arus utama di negara demokrasi berkembang. Dalih bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan  modal  besar,  menjadi mantra  sakti  bagi  pemerintah  untuk menjual  aset  mereka  kepada  pihak swasta. Alhasil, slogan privatisasi menggema  di  seluruh  pelosok  negeri, termasuk  di  Indonesia.  Pemerintah Indonesia melalui menteri BUMN sedang mempersiapkan privatisasi
beberapa  BUMN.  Hal  ini  dipandang merupakan langkah terbaik untuk meningkatkan efisiensi. 1 Sejalan
dengan  upaya  privatisasi  dan  efisiensi tersebut,  segala  cara  dilakukan  oleh pemerintah untuk memuluskan ambisinya, menjual aset kepada swasta. Salah satunya melalui
1 Syanti  Dewi,  “Privatisasi  BUMN  Di Indonesia,” Jurnal  Muara  Ilmu  Ekonomi  Dan Bisnis 1, no. 1 (2017): 153, https://doi.org/10.24912/jmieb.v1i1.453. h. 1
pengundangan terhadap Undang- Undang Cipta Kerja. Materi muatan dan substansi  pokoknya,  mengatur  tentang segala upaya efisiensi, yang cenderung mengarah ke liberalisasi sektor ekonomi. Padahal, literatur penelitian secara  ilmiah  mendokumentasikan  hal yang  berbeda.  Privatisasi,  menurut akademisi dan peneliti China, merupakan  langkah  terbaik  yang  dapat dilakukan  untuk  meningkatkan  efisiensi dengan menjalankan dua strategi utama yang tidak menghilangkan kontrol  negara  terhadap  BUMN,  yaitu akuisisi  asing  atau  pencatatan  saham di bursa saham. 2 Sementara itu, dalam perspektif peneliti dan akademisi Eropa, privatisasi di Inggris dan beberapa  negara  eropa  lain  dilakukan oleh banyak perusahaan yang kesulitan mendapatkan pinjaman dan tidak dapat menghasilkan dana internal yang cukup,  sehingga  untuk  memberikan dampak  pertumbuhan,  maka go  public
atau melantai di bursa saham merupakan  satu-satunya  jalan  untuk mendapatkan  dana  guna  membiayai investasi  perusahaan  tersebut  dan untuk  mempertahankan  peningkatan produksinya. 3 Alasan privatisasi
lainnya, perusahaan  yang go  public konon dikatakan  bisa  tumbuh  lebih  cepat, memperoleh  keuntungan  yang  lebih tinggi,  dan  tingkat  investasi  pada  aset yang  lebih  tinggi. 4 Privatisasi  bank pemerintah  misalnya,  mempermudah akuisisi di masa depan dengan menggunakan  tambahan  modal  yang berasal  dari  IPO  untuk  membiayai
2 Dan  Luo  and  Shujie  Yao,  “World  Financial Crisis  and  the  Rise  of  Chinese  Commercial Banks,” Research Paper Series: China and The World Economy , 2009. h. 7 3 Belén Gill de  Albornoz Albornoz and Peter F Pope,  “The  Determinants  of  the  Going  Public Decision: Evidence from the U.K,” 2004. h. 22
4 Ibid. Dewi, “Privatisasi BUMN Di Indonesia.”
sebagian  atau  keseluruhan  akuisisi. 5 Belajar  dari  pengalaman  China  dan Eropa  tersebut,  pemerintah  Indonesia sepertinya juga tertarik untuk melakukan  privatisasi  terhadap  BUMN beserta segala asetnya. Bahkan, kajian dari  BPHN  sejak  tahun  2005  silam, mengatakan  sejatinya  Indonesia  telah memiliki payung hukum untuk melakukan privatisasi terhadap BUMN. 6 Dalam laporan sekaligus analisis tersebut, disampaikan bahwa privatisasi merupakan arus dan kebutuhan untuk menangkal kegagalan pemerintah dalam mengelola perekonomian. 7
Berdasarkan  catatan  penulis,
ada  beberapa  BUMN  yang  telah  dan akan dilakukan privatisasi oleh pemerintah, diantaranya; 8910 PT Wijaya
Karya  (Persero)  Tbk,  PT  Jasa  Marga (Persero)  Tbk,  PT  Krakatau  Steel
(Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Inti (Persero),  PT  Sandang  Nusantara
(Persero),  PT  Industri  Gelas  (Persero), PT Semen Baturaja (Persero), PT Bank Tabungan  Negara  Tbk,  PT  Indofarma Tbk,  PT  Kimia  Farma  Tbk,    PT
5 Richard J. Rosen, Scott B. Smart, and  Chad J Zutter,  “Why  Do  Firms  Go  Public?  Evidence from the Banking Industry,” 2005. h. 17
6 Sunaryati  Hartono  and  et.  al,  “ANALISA DAN EVALUASI HUKUM TENTANG PRIVATIUSASI  BADAN  USAHA  MILIK
NEGARA (BUMN)” (Jakarta, 2005). h. 2
7 Ibid. Hartono and et. al.
8 Kunradus Aliandu, “DPR Setujui Privatisasi 4 BUMN,” Berita Satu, 2016, https://www.beritasatu.com/ekonomi/381612/dp r-setujui-privatisasi-4-bumn. 9 DJKN,  “Lima  BUMN  Diprivatisasi,”  DJKN Kemenkeu RI, 2012, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/ baca/2750/Lima-BUMN-
Diprivatisasi.html#:~:text=Pemerintah memprivatisasi  lima  Badan  Usaha,PT  Bank Tabungan Negara Tbk.
10 DetikFinance,  “Ini  Daftar  BUMN  Yang Sudah  Diprivatisasi,”  Detik  News,  2015, https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d- 2882246/ini-daftar-bumn-yang-sudah- diprivatisasi.
Perusahaan  Gas  Negara  Tbk,  PT  Adhi Karya  Tbk,  PT  Waskita  Karya  Tbk,  PT Bank  Negara  Indonesia  Tbk,  PT  Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam  Tbk,  PT  Timah  Tbk,  PT  Semen Indonesia  Tbk,  PT  Garuda  Indonesia Tbk,  dan  PT Telekomunikasi  Indonesia Tbk.
Selain  BUMN  tersebut  di  atas,
pemerintah  Indonesia  juga  berencana melakukan  privatisasi  BUMN  yang mengelola tol atau jalan bebas hambatan,  pelabuhan  hingga  bandar udara. Dorongan untuk terus melakukan  privatisasi  juga  semakin diperkuat  dengan  alibi  pandemi  Covid- 19 yang membuat pertumbuhan ekonomi  seluruh  negara  di  dunia terkoreksi  ke  arah  minus. 111213 Lebih parah  lagi,  gejala  privatisasi  tersebut tidak  hanya  menjangkiti  BUMN  di tingkat  pusat,  namun  juga  menjalar  ke daerah melalui upaya privatisasi Badan Usaha  Milik  Daerah  atau  BUMD. Melalui  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah,  yang  sebagian  diantaranya mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Peraturan
Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2017 Tentang  Badan  Usaha  Milik  Daerah, Perusahaan  Daerah  atau  BUMD  telah
11 Mohamamd Syahrul RA, Yusuf Hamdika, and Sholahuddin Al-Fatih, “The Impact of COVID-19 Through the Lens of Islamic Law : An Indonesian Case,” Lentera Hukum 7, no. 3 (2020): 267–78,
https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejlh.v7i3
.18983.
12 Sholahuddin Al-Fatih, Fachry Ahsany, and Ahmad Faiz Alamsyah, “Legal Protection of Labor Rights During the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic,” Jurnal Pembaharuan Hukum 7, no. 2 (2020): 100–115, https://doi.org/10.26532/jph.v7i2.10975.
13 Sholahuddin Al-Fatih, “Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Wilayah Malang Raya,” Jurnal Dedikasi Hukum 1 (2021): 45–57, https://doi.org/https://doi.org/10.2229/jdh.v1i1.1 6314.
memasuki era baru di bawah pengaturan baru, 14 yaitu era privatisasi. Gejala
privatisasi telah mengakibatkan  cukup  banyak  aset bangsa  beralih  kepemilikan  menjadi milik  swasta,  lebih  tepatnya  swasta asing.  Sebut  saja,  ada  PT.  Indosat (Persero)  Tbk  yang  sahamnya  juga dimiliki  oleh  Temasek  atau  Singtel (Singapura) serta Qtel (Qatar). Bahkan, PT.  Telkomsel  juga  dikabarkan  dijual sahamnya  melalui  proses  privatisasi. Baik Indosat maupun Telkomsel notabene merupakan provider
telekomunikasi  yang  menjadi  andalan masyarakat  Indonesia.  Di  sisi  lain, konstitusi  telah  memberikan  amanat dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam  yang ada di dalamnya digunakan untuk kesejahteraan  bagi  rakyat. 15 Melalui penelitian  ini,  penulis  berharap  bisa menemukan benang merah antara teori negara kesejahteraan dan gejala privatisasi  yang  terjadi  di  Indonesia.
Penelitian  ini  diharapkan  memberikan kontribusi dalam bidang hukum, khususnya kajian mengenai hukum tata negara  dalam  aspek  mencapai  tujuan bernegara,  yaitu  kesejahteraan  bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah jenis
penelitian  hukum  dengan  pendekatan konseptual (conceptual  approach). 16 Penelitian  hukum  merupakan  suatu penelitian yang mengkaji norma hukum, berkaitan dengan tumpang tindih norma hukum,  kekosongan  norma  hukum
14 Tim  Unit  Jaringan  Dokumentasi  dan Informasi  Hukum  BPK  Perwakilan  Provinsi Kalimantan  Selatan,  “Privatisasi  Perusahaan Daerah,” BPK, 2020.
15 Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Law  and  Social  Justice  in  Constitutional  Law Perspective,” Jurnal Konstitusi 12, no. 4 (2015): 853–54,
https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1249.
16 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
maupun kekaburan norma hukum yang ada. 17 Norma  yang  coba  dikaji  dalam penelitian  ini  adalah  berkaitan  dengan teori  negara  kesejahteraan  dan  praktik privatisasi  yang  terjadi  di  Indonesia. Konsep  yang  dijadikan  sebagai  alat ukur adalah gagasan mengenai negara kesejahteraan,  relasi  antara  faktor ekonomi  dan  hukum  serta  praktik privatisasi. Melalui analisis preskriptif, 18 penulis mencoba menemukan argumentasi  baru  berkaitan  dengan praktik negara kesejahteraan dan kebutuhan terhadap privatisasi.

## PEMBAHASAN
Negara  Kesejahteraan;  Antara  Teori dan Praktiknya Konsep  negara  kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan ( welfare )  atau  pelayanan  sosial  ( social services ). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem
pendekatan  ideal  yang  menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan  sosial  sebagai  haknya. 19 Negara  kesejahteraan  juga  merupakan anak kandung pergumulan ideologi dan teori,  khususnya  yang  bermatra  sayap kiri  ( left  wing  view ),  seperti  Marxisme,
17 Irwansyah, Penelitian  Hukum:  Pilihan Metode  & Praktik Penulisan  Artikel , ed.  Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020). 18 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum: Edisi  Revisi ,  Cetakan  ke  (Jakarta:  Kencana, 2017), https://books.google.co.id/books?id=CKZADw AAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Marzuki,+ Peter+Mahmud,+(2014),+Penelitian+Hukum,+ Cetakan+ke- 9,+Jakarta:+Kencana+Media+Group.&hl=id&s a=X&ved=0ahUKEwiNlIjqlbTpAhXWWisKH WktCXAQ6AEIMjAB#v=onepage&q&f=false.
19 Agus  Suryono,  “Kebijakan  Publik  Untuk Kesejahteraan  Rakyat,” Transparansi  Jurnal Ilmiah  Ilmu  Administrasi 6,  no.  2  (2018):  98– 102,  https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33.  h. 99-100
Sosialisme,  dan  Sosial  Demokratik. 20
Namun demikian, dan ini yang menarik, konsep  negara  kesejahteraan  justru tumbuh subur di negara-negara demokratis  dan  kapitalis,  bukan  di negara-negara sosialis. 21
Sejak didirikan pada 17 Agustus 1945, konsep yang dipakai oleh negara Indonesia adalah konsep negara kesejahteraan.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari dasar negara yaitu keadilan sosial bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Membangun kesejahteraan  umum  adalah  inti  dari keadilan.  Oleh  karena  itu,  tidak  bisa dibantah oleh siapapun bahwa Indonesia berdasarkan Pancasila menganut konsep negara kesejahteraan. 22 Di  Indonesia,  konsep kesejahteraan  merujuk  pada  konsep pembangunan  kesejahteraan  sosial, yakni serangkaian aktivitas yang
terencana dan melembaga yang
ditujukan  untuk  meningkatkan  standar dan kualitas kehidupan manusia.
Sebagai  sebuah  proses  untuk meningkatkan  kondisi  sejahtera,  istilah ‘kesejahteraan’  sejatinya  tidak  perlu pakai  kata  ‘sosial’  lagi,  karena  sudah jelas menunjuk pada sektor atau bidang yang termasuk dalam wilayah pembangunan sosial. Sektor ‘pendidikan’  dan  ‘kesehatan’  juga termasuk  dalam  wilayah  pembangunan sosial  dan  tidak memakai  embel-embel ‘sosial’  atau  ‘manusia’.  Di  negara  lain, istilah  yang  banyak  digunakan  adalah ‘ welfare ’  (kesejahteraan)  yang  secara konseptual  mencakup  segenap  proses dan  aktivitas  menyejahterakan  warga negara dan menerangkan sistem
20 Paul  Spicker,  “Targeting,  Residual  Welfare and  Related  Concepts:  Modes  of  Operation  in Public Policy,” Public  Administration 83,  no.  2 (2005), https://doi.org/10.1111/j.0033- 3298.2005.00453.x.
21 Edi  Suharto,  “Negara  Kesejahteraan  Dan Reinventing Depsos” (Jakarta, 2006).
22 Z Firma Aditya and Sholahuddin Al-Fatih, “Democracy and Human Rights As A Solution To Resolve The Humanitarian Crisis In Muslim Countries,” in Conference On Islamic Studies (ICIS) (Yogyakarta, 2017).
pelayanan sosial dan skema perlindungan  sosial  bagi  kelompok yang kurang beruntung. Bidang kesejahteraan  ( welfare )  ini  adalah domain  utama  para  pekerja  sosial, seperti  halnya  dokter  dalam  bidang kesehatan  dan  guru  dalam  bidang pendidikan. 23
Dalam  garis  besar,  negara kesejahteraan  menunjuk  pada  sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang  lebih  penting  kepada  negara dalam  memberikan  pelayanan  sosial secara  universal  dan  komprehensif kepada warganya. Negara kesejahteraan  sangat  erat  kaitannya dengan  kebijakan  sosial  ( social  policy ) yang  di  banyak  negara  mencakup strategi  dan  upaya-upaya  pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui
perlindungan  sosial  ( social  protection ) yang  mencakup  jaminan  sosial,  baik berbentuk  bantuan  sosial  dan  asuransi sosial,  maupun jaring  pengaman  sosial ( social safety nets ).
Penganut Negara kesejahteraan percaya jika negara memberikan banyak  bagi  warga  negara  maka  akan terjadi penurunan demonstrasi, kekerasan  maupun  anarkisme  yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa dipinggirkan atau merasa bahwa  distribusi  keuntungan  Negara tidak  berjalan  dengan  baik.  Empat  hal yang disediakan oleh Negara kesejahteraan kepada rakyatnya antara lain: 24 1.  Menciptakan keamanan
2.  Mensuplai pelayanan sosial
3.  Mengurangi biaya sosial masyarakat
4.  Mengontrol angka reproduksi
23 Suharto, “Negara  Kesejahteraan  Dan Reinventing Depsos.”
24 Ahmad  Dahlan  and  Santosa  ’Irfaan, “Menggagas  Negara  Kesejahteraan,” El-Jizya : Jurnal  Ekonomi  Islam 2,  no.  1  (2014):  1–22, https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp1-22.
Dalam  Negara  kesejahteraan, masalah-masalah  yang  kerap  terjadi dalam dalamnya adalah: 25
1.  Pajak  yang  begitu  tinggi.  Negara kesejahteraan menyediakan berbagai  layanan  gratis  kepada masyarakatnya namun Negara menetapkan angka  pajak yang sangat  tinggi  (di  Swedia  pajak berkisar di angka 25 persen).
2.  Tingkat  pengawasan  yang  tinggi oleh Negara ( surveillance ). 3.  Negara bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh warga negaranya  sehingga  Negara  akan menyalahkan  sikap  warganegara atas suatu tindakan yang berseberangan dengan aturan Negara. 4.  Tidak  ada  kebebasan.  Kebebasan berbanding terbalik dengan keselamatan.  Kebebasan  adalah kekuatan  terbesar  seorang  individu dan ketika kebebasan secara mutlak bisa didapatkan maka tingkat keselamatan akan semakin rendah. Selain  itu,  sisi  negatif  dari Negara  kesejahteraan  adalah  spirit yang dimiliki warga negaranya cenderung  menurun  sejak  pemerintah telah  menjamin  keseluruhan  hidup mereka (kesehatan,
perumahan,
pendidikan  dan  sebagainya).  Analogi atau penggambaran sederhananya seperti ini, jika pendapatan suatu warga Negara  meningkat  maka  beban  pajak yang  dibayar  juga  akan  meningkat. Sedangkan  jika  mereka  tidak  bekerja, mereka  tidak  akan  dikenai  kewajiban membayar  pajak.  Jaminan  sosial  yang disediakan oleh pemerintah sama untuk warga miskin atau warga kaya.
Potret sosial seperti ini membentuk  satu  preseden  di  tengah masyarakat  “buat  apa  bekerja  keras jika  akhirnya  akan  dikenai  pajak  yang tinggi  dan  mendapatkan  jaminan  yang sama  dengan  warga  miskin  dari
25 Oman Sukmana, “Konsep Dan Disain Negara Kesejahteraan,” Jurnal  Sospol 2,  no.  1  (2016): 102–20.
pemerintah?”  “Buat  apa  bekerja  keras jika  pajak  yang  dibayarkan,  diberikan untuk  kaum  mis kin  yang  pemalas?” Preseden seperti ini lambat laun namun pasti  telah  menggerogoti  semangat kerja  keras  yang  dimiliki  oleh  generasi terdahulu.
Konsep  negara  kesejahteraan sebenarnya  sudah  termaktub  dalam amandemen UUD 1945 Republik Indonesia. Namun, dalam kenyataannya,  konsep  Negara  seperti ini  belum  sepenuhnya  diaplikasikan  di Indonesia.  Di  wilayah  Skandinavia, konsep  Negara  kesejahteraan  telah menjadi  ideologi  dan  sistem  yang berjalan.  Satu  kunci  keuntungan  dari sistem  Negara  kesejahteraan  adalah tidak ada satu-pun warga Negara yang menderita  atau  dibiarkan  menderita baik  dari  segi  ekonomi  maupun  sosial. Syarat-syarat welfare state adalah:
1.  Sistem perpajakan yang baik.
2.  Kalau  terdapat  banyak  UKM  maka tingkat  kesejahteraan  akan  semakin kecil (pengaruh dari tax sistem ).
3.  Adanya social  trust yang  besar, tanpa  ada social  trust maka  tidak ada pembayar pajak.
4.  Perlu  adanya  serikat  pekerja  yang kuat.
5.  Penduduknya harus homogen (populasi yang tersebar harus homogen baik etnis maupun agama). 6.  Adanya  institusi  sosial  yang  kuat.
Institusi  sosial  yang  kuat  akan membuat masyarakat terbiasa dengan rules  of  the  game yang diciptakan  oleh  pemerintah.  Institusi sosial  merupakan  struktur  dasar masyarakat  yang  berperan  dalam menciptakan keteraturan masyarakat.  Termasuk dalam  aspek ini adalah terkait tingkat well educated -nya masyarakat. 26
26 Achmad  Hariri,  “Rekonstruksi  Ideologi Pancasila  Sebagai  Sistem  Ekonomi  Dalam Perspektif Welfare State,” Jurnal Hukum Replik
7, no. 1 (2019): 1–19,
Goran  menekankan  aspek  ke lima,  bahwa  poin  homogenitas  menjadi permasalahan  tersendiri  di  Negara Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki  tingkat  heterogenitas  yang tinggi yang tersebar ke seluruh pulau di Indonesia.  Tingkat  heterogenitas  ini menjadi penghalang bagi terlaksananya konsep welfare-state sebagai  landasan Negara  Indonesia.  Tidak  berjalannya konsep welfare-state di  Indonesia  juga diakibatkan  oleh  orientasi  ideologi  dan kecenderungan pendidikan yang dimiliki oleh elite ekonom dan pengambil  kebijakan  Indonesia.  Para ekonom  dan policy  maker tersebut  di sekolahkan  di  Negara-negara  yang menganut  sistem  perekonomian  neo liberal melalui program beasiswa.
Dampaknya adalah konsep Negara  dan  perekonomian  Indonesia cenderung disesuaikan dengan perspektif  ideologi  dan  keilmuan  para elite kebijakan dan ekonom. Di
Indonesia,  masyarakat  yang  secara ekonomi terpinggirkan dan miskin maka posisinya  hanya  akan  menjadi  warga negara  kelas  dua.  Jika  warga  negara miskin  tersebut  ingin  mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan diperlakukan secara sejajar maka konsep  hubungan  patron  klien  adalah sarana  yang  bisa  dipergunakan  untuk mengangkat  hak  dan  kesetaraannya. Sang  patron  tidak  lain  adalah  orang- orang  yang  menempati  hierarki  atas dalam struktur sosial masyarakat.
Mereka bebas berbuat, termasuk membuat peraturan dan produk hukum, sesuai dengan kebutuhan dan terminologi mereka beserta kelompoknya. Relasi antara Faktor Ekonomi dengan Hukum Gagasan  dan  ajaran  mengenai negara kesejahteraan, sejatinya dimaknai  secara  umum  dan  universal sebagai upaya negara untuk
https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2447.g1546.  h. 25
menjadikan  masyarakatnya  sejahtera. Dalam falsafah hidup
bangsa
Indonesia,  dikenal istilah Gemah Ripah Loh  Jinawi. Dalam  bahasa  Al-Qur'an, dikenal  istilah Baldatun  Thoyyibatun Wa  Robbun  Ghofur .  Negara  sejahtera adalah  negara  yang  kekayaannya melimpah,  rakyat  hidup  bahagia  dan diampuni  oleh  Tuhan.  Cita  bernegara tersebut,  telah  beberapa  kali  muncul dalam  konstitusi  kita,  terutama  dalam pembukaan  UUD  NRI  1945  alinea keempat.  Termasuk  juga  pasal  favorit, pasal  33  UUD  NRI  1945.  Amanatnya jelas,  pemaknaannya  juga  mudah dipahami.  Sayangnya,  karena  faktor ekonomi elit politik bangsa ini menjadikan  kabur  amanat  konstitusi tersebut. Hubungan antara faktor ekonomi dengan hukum sejatinya bukan  merupakan  hal  yang  baru. 27 Gagasan  ini  bermula  dari  ajaran  teori hukum yang dikembangkan oleh Jeremy  Bentham  dan  kaum  utilitarian- nya.  Bahwa  sesungguhnya  hukum harus  mendatangkan  manfaat,  maka manfaat  tersebut  yang  paling  logis  dan terukur  tentu  bisa  dilihat  dari  faktor ekonomi.  Gagasan  Jeremy  Bentham tersebut  ternyata  mengilhami  Gary Becker 28 hingga  Richard  A.  Posner. 29 Posner  juga  meyakini  bahwa  para penegak  hukum  dan  pembuat  undang- undang  secara  implisit  banyak  yang menggunakan analisa ekonomi sebagai
27 Sholahuddin  Al-fatih,  “Economic  Analysis Relationship  in  Determining  The  Size  of Parliamentary Threshold in Indonesia,” Indonesian  Journal  of  Law  and  Policy  Studies 1, no. 2 (2020): 152–58,
https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i2.3176.g1988. h. 154 28 Marbun.  Nathaniel  Andreas  and  Revi Laracaka,  “Analisa  Ekonomi  Terhadap  Hukum Dalam  Pemidanaan  Partai  Politik  Melalui Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Perkara Tipikor,” Jurnal  Antikorupsi 5,  no.  1  (2019): 127–67.
29 Richard  Posner,  “An  Economic  Theory  of The  Criminal  Law,” Columbia  Law  Review 85, no. 6 (1985). 91-182.
salah  satu  landasan  untuk  menyusun norma  maupun  melakukan  penegakan hukum. 30 Secara umum, analisa
keterhubungan antara ekonomi dengan hukum,  bertitik  tolak  pada  gagasan yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang normal  sampai  pada  titik  tertentu  pasti akan  melakukan  perhitungan  untung atau  rugi  yang  dapat  mempengaruhi tindakannya. 31 Perhitungan untung atau  rugi  yang  melandasi  perilaku seseorang  tersebut,  kadang  bersifat subyektif. 32
Sehingga dapat pula dikatakan  bahwa  hubungan  antara ekonomi dan hukum bukanlah hubungan  yang  obyektif,  namun  lebih ke  arah  subyektif  melihat  situasi  dan kondisi. Lebih jauh dari itu, menciptakan  manusia  yang  serakah, homo homini lupus .
Agar tidak terjebak pada definisi secara  subyektif  tersebut,  ada  baiknya kita  melihat  pada  definisi  hubungan antara  ekonomi  dengan  hukum  yang disampaikan  oleh  beberapa  pakar. Cento  Veljanovski  menyebut  bahwa analisis  ekonomi  terhadap  hukum  bisa diartikan  sebagai  penggunaan  teori ekonomi,  terutama  terkait  teori  harga dan  metode  statistik  untuk  menguji formasi,  proses  dan  hasil  dari  hukum dan  lembaga  hukum. 33 Pandangan Veljanovski  tersebut  secara  rasional dan  berdasar  logika  hukum,  sedikit banyak  tentu  bisa  diterima,  sebab dalam  banyak  kasus,  analisis  ekonomi memang  dijadikan  sebagai  pisau  untuk mengkaji
dan
menyelesaikan permasalahan hukum yang ada.
30 Posner. 1230-1231.
31 Andreas  and  Laracaka,  “Analisa  Ekonomi Terhadap  Hukum  Dalam  Pemidanaan  Partai Politik  Melalui  Pertanggungjawaban  Korporasi Dalam Perkara Tipikor.” 132.
32 Joanna  M.  Shepherd.  Eide,  Erling.  Paul  H. Rubin, Economics  of  Crime:  Foundations  and Trends  in  Microeconomics. (Massachusets: Now Publisher, 2006). 13 33 Cento  Veijanovski, The  Economics  of  Law: An Introductory Text (The Institute of Economic Affairs, 1990).
Dalam  pandangan  lain,  Jules  L. Colemen  menyebut  bahwa  analisis ekonomi merupakan alat untuk menjelaskan  tentang  produk  hukum dan  putusan  pengadilan. 34 Sementara Robert  Cooter  dan  Thomas  Ulen melihat  bahwa  analisis  ekonomi  dan hukum  merupakan  dua  disiplin  ilmu yang berbeda, namun ketika di satukan bisa  memberikan  dampak  yang  luar biasa  bagi  keduanya. 35 Selanjutnya, Richard  Posner  dalam  perkembangan cara  berpikirnya,  telah  melalui  fase pergeseran  dari  mempelajari  hukum dan  ekonomi  ( law  and  economics ) menjadi  mempelajari  analisis  ekonomi dalam  hukum  ( economic  analysis  of law ). 36 Posner  melihat  bahwa  analisis ekonomi bisa dijadikan sebagai metode untuk  menganalisa  masalah  hukum yang  bisa  berdampak  pada  putusan hakim. Penjelasan dari Posner tersebut cukup  rasional,  mengingat bahwa Posner  besar  dan  berkembang  di negara common law yang
mendasarkan  hukumnya  pada  putusan pengadilan/hakim. Menjadi menarik untuk  dibahas  adalah  apakah  gagasan Posner tersebut bisa juga diterapkan di negara civil law atau tidak. Gagasan Posner tersebut kemudian  menjadi  topik  bahasan  yang hangat  diperbincangkan  oleh  para akdemisi hukum, salah satunya dibahas oleh Ch. Himawan. 37
34 Jules L. Coleman, “Efficiency, Exchange, and Auction:  Philosophical  Aspects  of  the  Eco Nomic  Approach  to  Law,” California  Review , 1980, 88.
35 Robert.  Thomas  Ulen  Cooter, Law  and Economics ,  3rd  ed.  (Addison  Wisiey  Longman Inc, 2000).
36 Sophie Harnay and Alain Marciano, “Posner, Economics  and  the  Law:  From  ‘Law  and Economics’  to an Economic Analysis of Law,” Journal of the History of Economic Thought 31, no. 2 (2009): 215–32, https://doi.org/10.1017/S1053837209090208.
37 Ch.  Himawan, “Pendekatan  Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa  Hukum,” Hukum  Dan  Pembangunan 21, no. 5 (1991): 421–45.
Himawan  berpendapat  bahwa  salah satu cara untuk membangkitkan wibawa  hukum  di  Indonesia  adalah dengan  menyiramkan  air  berisikan konsep-konspe ekonomi kepada hukum Indonesia yang sedang tertidur. Sebab, oleh  para  pakar  hukum  yang  menilai pranata hukum sebagai komoditi, maka mereka  akan  senantiasa  menjaga komoditi tersebut agar tetap berkualitas dengan  pembinaan  dan  pembaharuan. Dengan cara ini, hukum Indonesia bisa menjadi  hukum  yang  bagus,  tidak hanya  di  kawasan  ASEAN  namun  juga Asia dan dunia.
Himawan dalam menyajikan gagasan  analisis  ekonominya  terhadap hukum, mengambil dua konsep sebagai alat  ukur,  yaitu  maksimalisasi  dan keseimbangan. 38
Dalam konsep maksimalisasi, pranata hukum dijadikan sebagai  alat  untuk  mencapai  target maksimal atas pemecahan permasalahan  yang  ada.  Sementara dalam konsep keseimbangan, mencoba mengendalikan upaya maksimal terhadap  pranata  hukum  yang  ada. Dengan  demikian,  analisis  ekonomi bisa sangat menguntungkan bagi advokat atau setiap orang yang tertarik untuk  memahami  kebijakan  publik. Sebab kebijakan publik mayoritas diukur  secara  kuantitatif  melalui  ilmu ekonomi. Termasuk pula bisa menguntungkan para elite politik, pembuat kebijakan yang memiliki gurita bisnis dan kepentingan ekonomis praktis.

## Problematika  Privatisasi  BUMN  dan BUMD
Kepentingan  ekonomi  menjadi euforia  untuk  menggaransi  suksesnya arus  privatisasi  di  Indonesia.  Tercatat, dari  total  115  BUMN  yang  ada, setidaknya 20 BUMN sudah melantai di bursa  saham  dan  menyongsong  era privatisasi. 39
Seperti dijelaskan
38 Himawan. 437.
39 Lifepal,  “Daftar  Perusahaan  BUMN  Persero Dan  Tbk  Di  Indonesia,”  Lifepal,  2021,
sebelumnya,  data  tersebut  masih  akan bertambah sejalan dengan hasrat pemerintah  untuk  memperoleh  dana segar untuk pembangunan infrastruktur selanjutnya.  Beragam  alasan  hukum menjadi  faktor  perdebatan  pro  dan kontra mengenai privatisasi ini. Pendapat  pro  misalnya,  menekankan bahwa melalui privatisasi maka pengelolaan  akan  lebih  terukur,  laba naik dan dana segar bisa diperoleh dari investor. Namun,
mereka yang menyatakan  kontra  dengan  gagasan privatisasi,  menyebutkan  bahwa  upaya privatisasi  tidak  menjamin  sebuah BUMN  bisa  memiliki  performa  yang lebih  baik,  namun  justru  membuat pemerintah  kehilangan  kontrol  atas aset yang dimilikinya.
Tabel 1. Daftar Privatisasi BUMN di
Indonesia 40 Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bagian pendahuluan, selain BUMN, pemerintah juga melakukan  privatisasi  terhadap  BUMD. Ketentuan  mengenai  privatisasi  BUMD termaktub dalam Undang-Undang
https://lifepal.co.id/media/daftar-perusahaan- bumn/.
40 Ibid. Lifepal.
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  daerah  pada  bab  BUMD dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54 Tahun 2017. Pada peraturan dimaksud, privatisasi didefinisikan sebagai penjualan saham perusahaan perseroan daerah dalam rangka
meningkatkan  kinerja  dan  nilai  tambah perusahaan,  memperbesar  manfaat bagi  daerah  dan  masyarakat,  serta memperluas  pemilikan  saham  oleh masyarakat. 41 Privatisasi hanya dapat
dilakukan  pada  Perusahaan  Perseroan Daerah,  karena  Perusahaan  Umum Daerah tidak dimaksudkan untuk dibagi kepemilikannya,  namun  Perusahaan Perseroan Daerah dapat dibagi kepemilikannya.  Bidang  usaha  dari BUMD yang diperbolehkan untuk dilakukan privatisasi, yaitu: 42 1.  Industri atau sektor usahanya kompetitif  dan  dapat  melakukan Privatisasi; 2.  Industri  atau  sektor  usaha  yang unsur  teknologinya  cepat  berubah dapat melakukan Privatisasi; 3.  Perusahaan Perseroan Daerah yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan  hanya  boleh dikelola  oleh BUMD  yang  100%  (seratus  persen) sahamnya  dimiliki  oleh Daerah  tidak dapat melakukan Privatisasi; 4.  Perusahaan Perseroan Daerah yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah Daerah  diberikan  tugas  khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu  yang  berkaitan  dengan kepentingan  umum  tidak  dapat melakukan Privatisasi; atau
5.  Perusahaan Perseroan Daerah yang bergerak  di  bidang  usaha  sumber daya  alam  yang  secara  tegas berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  dilarang  untuk melakukan Privatisasi.
41 Op. Cit . BPK Kalimantan Selatan, “Privatisasi Perusahaan Daerah.”
42 Op. Cit . BPK Kalimantan Selatan.
Melalui regulasi dan mekanisme tersebut,  beberapa  Pemda  secara terang-terangan menunjukkan minatnya untuk  melakukan  privatisasi  terhadap BUMD  yang  mereka  kelola.  Bahkan, upaya holding dilakukan  agar  bisa memenuhi  syarat  dan  kriteria  untuk  di privatisasi.  Terdapat  beberapa  contoh BUMD yang telah dilakukan privatisasi, seperti;  PT.  Panca  Wira  Usaha  Jawa Timur  (PWUJ), 43 yang  merupakan holding dari  5  Perusahaan  Daerah  di Jawa Timur, bergerak di bidang industri conveyor  belt ,  alat  kesehatan,  batu  &
semen, es & sirup, AMDK, penyamakan  kulit,  jasa  percetakan, industrial estate ,
pelabuhan, infrastruktur, convention  &  exhibition , dan perhotelan.
Selebihnya, data mengenai privatisasi  BUMD  cukup  sulit  untuk diakses. Berbeda dengan data mengenai  privatisasi  terhadap  BUMN yang informasinya dapat dengan mudah  di  akses  melalui  portal website Kementerian BUMN dan instansi terkait. Ketidakterbukaan informasi mengenai  berapa  jumlah  BUMD  yang telah melakukan privatisasi, juga menjadi bagian dari problematika privatisasi  itu  sendiri.  Semakin  tidak transparan, maka semakin menimbulkan banyak pertanyaan. Belum  lagi,  jika  melihat  respon  dari masyarakat  yang  mayoritas  menolak dilakukannya privatisasi. Beberapa diantaranya; 1.  Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi  Air  Jakarta  (KMMSAJ) memenangkan  gugatan  terhadap Presiden,  Wakil  Presiden,  Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur DKI Jakarta,
43 Yosi  Lskandar,  “PERAN  PEMERINTAH DAERAH DALAM PRIVATISASI PERUSAHAAN  DAERAH  (Studi  Deskriptif Tentang  Peran  Pemerintah  Daerab  Provinsi
Jawa  Timur  Dalam  Pembuatan  Kebijaksanaan Privatisasi  Perusahaan  Daerah  Serta  Dalam Peagelolaan Perusahaan Daerah Setelah
DIprlvatlsasi)”  (Universitas  Airlangga,  2001), http://repository.unair.ac.id/46540/. h. 1
DPRD  DKI,  Perusahaan  Air  Minum (PAM)  Jaya,  serta  turut  tergugat Palyja  dan  Aetra  (operator  air swasta)  melalui  Putusan  PN  Jakpus pada  tahun  2015. 44 Melalui  Putusan PN  Jakpus  tersebut,  pemerintah diharuskan mengelola sendiri sumber daya air di wilayahnya untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat serta membatalkan  hak  pengelolaan  air milik  Palyja  dan  Aetra.  Masyarakat menilai bahwa air merupakan bagian dari HAM yang tidak boleh dilakukan privatisasi dan swastanisasi.
2.  Dewan  Energi  Mahasiswa  (DEM) menolak  upaya  privatisasi  terhadap Pertamina  pada  tahun  2020  lalu. 45 Upaya privatisasi dan wacana terkait subholding Pertamina itu disampaikan  saat  Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS).  Perlu kita ketahui bersama bahwa Pertamina merupakan Holding migas  yang  menaungi  beberapa Sub-Holding  di  antaranya  Upstream (Hulu), Pengolahan (Refenery, Petrochemical), Downstream (Pemasaran), Transportasi
(perkapalan), dan Gas.
3.  Ribuan  buruh  PT.  Krakatau  Steel Group  juga  menolak  dilakukannya privatisasi  pada  perusahaan  tempat mereka  bekerja,  pada  tahun  2008 silam. 46
Para buruh tersebut mengkhawatirkan akan dilakukannya pemangkasan dan pengurangan jumlah tenaga kerja. Walaupun telah terjadi aksi yang dilakukan oleh para
44 Jay  Fajar,  “Pasca  Putusan  Pengadilan,
Pemerintah Harus Segara Ambil Alih Pengelolaan  Air.  Kenapa?,”  Mongabay,  2015,
https://www.mongabay.co.id/2015/03/25/pasca- putusan-pengadilan-pemerintah-harus-segara-
ambil-alih-pengelolaan-air-kenapa/.
45 Adityo  Nugroho,  “Tolak  Privatisasi Pertamina,  DEM  Minta  Presiden  Evaluasi Menteri BUMN,” Samudranesia, 2020.
46 Tempo,  “Buruh  Outsourcing  Krakatau  Steel
Tolak Privatisasi,” Tempo, 2008, https://nasional.tempo.co/read/123767/buruh- outsourcing-krakatau-steel-tolak-privatisasi.
buruh, upaya privatisasi PT.
Karakatau Steel tetap berlanjut.
Beragam  aksi  dan  penolakan telah  dilakukan  oleh  masyarakat  untuk membendung  arus  privatisasi.  Namun, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi  di  negara  demokrasi  ini, seringkali  harus  gigit  jari.  Gejala privatisasi  terus  meningkat  dari  hari  ke hari  seolah  tiada  henti.  Arus  modal yang masuk dan menguntungkan sekelompok  elit  tertentu,  sepertinya menjadi  stimulus  yang  belum  ada obatnya.  Kedaulatan  terancam  di  balik upaya  privatisasi.  Aset  bangsa  ini tergadai, demi memenuhi nafsu syahwat yang tak juga terkendali.
Gejala Privatisasi di Indonesia; Tuntunan atau Tuntutan Pemahaman yang kurang
komprehensif  terhadap  teori  negara kesejahteraan  dan  korelasi  antara ekonomi  dengan  hukum,  menghasilkan individu  yang  kanibal,  serakah  dan amoral.  Betapa  tidak,  cita  luhur  untuk mensejahterakan  rakyat,  berubah  total menjadi cita busuk untuk mensejahterakan pribadi dan golongannya  saja.  Praktik  ini  tentu sangat  berbahaya  dan  mengancam demokrasi kita. Sebab demokrasi bertitik  tumpu  pada  kedaulatan  rakyat, bukan  kedaulatan  suatu  individu  atau kelompok tertentu.
Sayangnya,  nasi  telah  menjadi bubur.  Banyak  kebijakan  dan  arah bernegara  yang  tidak  sesuai  haluan. Salah  satunya,  melalui  banyaknya BUMN  yang  telah  beralih  kepemilikan melalui  rezim  privatisasi.  Padahal, BUMN  tersebut  memegang  sektor penting  kehidupan  berbangsa  kita.
Sebut saja seperti sektor
telekomunikasi,  bahan  bakar  minyak dan  energi,  perbankan,  transportasi serta industri padat karya yang menjadi payung  bagi  hajat  banyak  orang. Beberapa  akademisi  dan  peneliti  telah mengingatkan bahaya privatisasi, namun  pemerintah  tidak  kalah  akal. Mereka  mengumpulkan  orang-orang
pintar, yang tentu memiliki pemahaman bukan sembarangan, pemahaman terhadap  pemerintah  tentunya,  bukan pemahaman  yang  didasarkan  pada kemaslahatan umat.
Ilya Avianti, dalam penelitiannya tahun 2006 menyebutkan, bahwa privatisasi BUMN sebagaimana
dimaksud  dalam  Undang-Undang  No. 19  Tahun  2003  tentang  BUMN  adalah bertujuan  untuk  meningkatkan  kinerja dan  nilai  tambah  perusahaan,  serta meningkatkan  peran  serta  masyarakat dalam  pemilikan  saham  persero. 47
Namun demikian, dalam kenyataannya, privatisasi  BUMN  secara  rata-rata belum mampu mewujudkan pengelolaan badan usaha secara efektif dan efisien. 48 Dominasi kepemilikan  pemerintah  pada  BUMN persero dapat mengganggu penegakan prinsip-prinsip good corporate governance dan  dominasi  kepemilikan pemerintah dapat mengakibatkan pengambilan  keputusan  bisnis  tidak profitable . 49 Salah satu faktor utamanya adalah  berkaitan  dengan  gagalnya pemerintah  menghadirkan  masyarakat sebagai  pemilik  saham  dalam  tujuan privatisasi,  namun  yang  ada  justru saham  tersebut  dibeli  oleh  pemilik modal asing.
9  tahun  berselang,  penelitian dari  Josepus  J.  Pinori  menunjukkan bahwa  pelaksanaan  privatisasi  yang terjadi  masih  terkesan  ruwet,  berlarut- larut, dan tidak transparan. 50 Dikatakan ruwet karena tidak adanya aturan yang
47 Ilya  Avianti,  “Privatisasi  BUMN  Dan Penegakkan  Good  Corporate  Governance  Dan Kinerja  BUMN,” KINERJA (Journal of Business and Economics) 10, no. 1 (2006): 57– 65, https://ojs.uajy.ac.id/index.php/kinerja/article/vi ew/919. h. 63 48 Ibid. Avianti. 49 Ibid. Avianti.
50 Josepus  J.  Pinori,  “KEBERADAAN
PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA,” LEX ET SOCIETATIS 3, no. 7 (2015), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocie
tatis/article/view/9078. h. 176
jelas  tentang  tata  cara  dan  prosedur privatisasi. Proses privatisasi dari setiap BUMN dilakukan dengan prosedur  dan  perlakuan  yang  berbeda. Pelaksanaan  privatisasi  juga  terkesan berlarut-larut.  Keputusan  yang  sudah diambil  pemerintah  tidak  bisa  dengan segera  dilaksanakan,  karena  berbagai alasan.  Keputusan  untuk  menentukan pemenang  tender  privatisasi  juga  tidak ada  aturan  atau  formula  yang  jelas, sehingga  terkesan  pemerintah  kurang transparan  dalam  proses  privatisasi. 51 Padahal,  transparansi  bisa  menjadi kunci  untuk  mengukur  arah  dan  tujuan suatu BUMN pasca dilakukannya privatisasi.
Selain  masalah  transparansi, masalah perimbangan keuangan antara pusat  dan  daerah  juga  muncul  di dalamnya. 52 Pelaksanaan  privatisasi BUMN  di  dalam  kerangka  otonomi daerah  telah  menimbulkan  banyak masalah  berkaitan  dengan  keinginan Pemerintah  Daerah  untuk  mengambil alih  kepemilikan  BUMN  di  daerah sesuai  dengan  amanat  dalam  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  dan  regulasi terkait  perimbangan  keuangan  pusat dan  daerah.  Sehingga  banyak  lahir Peraturan Perda/Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan  yang  lebih  tinggi (overlapping)  akibat  dari  privatisasi ini. 53 Secara  faktual  pula,  Pemda  tidak cukup  memiliki  peran  dalam  agenda privatisasi ini. Sehingga, privatisasi baik
BUMN maupun BUMD justru menumbuhkan kembali praktik sentralisasi, sebagaimana pernah terjadi di era orde baru.
51 Ibid. Josepus J. Pinori.
52 M. Rizal Alif, “PRIVATISASI BUMN DAN OTONOMI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN  EKONOMI  INDONESIA,” Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan 43,  no.  3 (2013), https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no3.1493.  h. 405
53 Ibid. Alif.
Sebagai anti-thesis, Gora Kunjana  menyebut  bahwa  pemerintah perlu membuat regulasi untuk menyelamatkan BUMN termasuk BUMD  dari  arus  privatisasi. 54 Menurut
Gora,  perlu  dan  mendesak  Presiden mengambil kewenangan eksekutif untuk  memperbaiki  UU  BUMN  melalui Peraturan  Presiden  (Perpres).  Bahkan mungkin  untuk  UU  sektoral  lainnya, termasuk  membatasi  diskresi  menteri teknis  sebagai  pembantu  Presiden  di kabinet  membuat  peraturan  menteri yang  selama  ini  merugikan  posisi
Presiden berhadapan dengan masyarakat. Sekaligus untuk memastikan bahwa para menteri kabinet  adalah  pembantu  Presiden untuk mengawal visi dan misi Presiden, bukan  membawa  kepentingan  pribadi dan  atau  kelompoknya.  Terlebih  yang harus  menjadi  perhatian  lagi  adalah saat  purna  tugas,  Presiden  aman  dari permasalahan hukum. 55
Melihat  perdebatan  privatisasi yang  terjadi  di  Indonesia,  yang  konon menjadi  tren  sejak  era  reformasi bergulir,  penulis  bisa  menarik  benang merah, bahwa;
1.  Privatisasi  menjadi  arus  baru  di Indonesia pasca reformasi;
2.  Privatisasi dimunculkan sebagai upaya  untuk  meningkatkan  kinerja perusahaan,  baik  BUMN  ataupun BUMD, termasuk untuk meningkatkan laba perusahaan; 3.  Privatisasi juga disebut sebagai jalan terakhir bagi pemerintah untuk mengatasi  kegagalan  pengelolaan keuangan negara;
4.  Privatisasi  seolah  menjadi  tuntutan, terutama  bagi  negara  demokrasi berkembang  yang  konon  butuh banyak  modal  untuk  pembangunan beragam aspek kehidupan;
54 Gora Kunjana, “Menyelamatkan BUMN Dari Privatisasi Melalui Perpres,” Investor ID, 2020, https://investor.id/opinion/menyelamatkan- bumn-dari-privatisasi-melalui-perpres.
55 Ibid. Kunjana.
5.  Privatisasi  bukanlah  tuntunan  yang baik,  karena  fakta  menunjukkan bahwa pemilik saham di era privatisasi bukanlah masyarakat Indonesia,  melainkan  pemilik  modal asing;
6.  Privatisasi  bisa  dihindari  dengan manajemen pengelolaan
perusahaan  yang  baik  atau good corporate governance;
7.  Privatisasi  terbukti  tidak  berhasil dalam  membenahi  BUMN  ataupun BUMD,  yang  ada  dan  muncul  justru kekhawatiran adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
8.  Sehingga,  privatisasi  justru  jauh panggang  dari  api,  alih-alih  ingin mewujudkan  negara  sejahtera  di Indonesia,  yang  ada  justru  malah membuat  masyarakat  merana  tak berdaya.

## PENUTUP
Berdasarkan
pembahasan tersebut  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa  gejala  privatisasi  yang  terjadi  di Indonesia,  tidak  selaras  dan  sejalan dengan  semangat  untuk  menciptakan negara kesejahteraan. Masyarakat
justru  merana,  ter-PHK  dan  terbuang akibat efek privatisasi. Oleh karenanya, privatisasi bukanlah merupakan tuntunan, melainkan tuntutan dari
segelintir elit bangsa yang ingin sejahtera, baik secara individu maupun secara  kelompok  dan  golongannya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya,  Z  Firma,  and  Sholahuddin  Al- Fatih.  “Democracy  and  Human Rights  As  A  Solution  To  Resolve The Humanitarian Crisis In Muslim Countries.”  In Conference  On Islamic Studies (ICIS) . Yogyakarta, 2017. Al- fatih, Sholahuddin. “Economic Analysis Relationship in Determining The Size of Parliamentary Threshold in Indonesia.” Indonesian  Journal  of Law  and  Policy  Studies 1,  no.  2
(2020): 152 –58. https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i2.31 76.g1988. Al-Fatih, Sholahud din. “Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat Di Tengah  Pandemi  Covid-19  Di Wilayah  Malang  Raya.” Jurnal Dedikasi  Hukum 1  (2021):  45 –57.
https://doi.org/https://doi.org/10.22 29/jdh.v1i1.16314.
Al-Fatih,  Sholahuddin,  Fachry  Ahsany, and Ahmad Faiz Alamsyah. “Legal Protection  of  Labor  Rights  During the  Coronavirus  Disease  2019 (Covid- 19) Pandemic.” Jurnal Pembaharuan  Hukum 7,  no.  2 (2020): 100 –115. https://doi.org/10.26532/jph.v7i2.1 0975.
Albornoz,  Belén  Gill  de  Albornoz,  and
Peter  F  Pope.  “The  Determinants of  the  Going  Public  Decision:
Evidence from the U.K,” 2004. Aliandu,  Kunradus.  “DPR  Setujui Privatisasi  4  BUMN.”  Berita  Satu, 2016. https://www.beritasatu.com/ekono mi/381612/dpr-setujui-privatisasi- 4-bumn.
Alif, M.  Rizal.  “PRIVATISASI  BUMN
DAN OTONOMI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA.” Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan 43,  no.  3  (2013).
https://doi.org/10.21143/jhp.vol43. no3.1493. Andreas,  Marbun.  Nathaniel,  and  Revi Laracaka. “Analisa Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Pemidanaan  Partai  Politik  Melalui Pertanggungjawaban Korporasi Dalam  Perkara  Tipikor.” Jurnal
Antikorupsi 5,  no.  1  (2019):  127 – 67. Avianti,  Ilya.  “Privatisasi  BUMN  Dan Penegakkan Good Corporate Governance  Dan  Kinerja  BUMN.” KINERJA (Journal of Business and
Economics) 10,  no.  1  (2006):  57 – 65. https://ojs.uajy.ac.id/index.php/kine rja/article/view/919.
Coleman, Jules L. “Efficiency, Exchange, and Auction: Philosophical  Aspects  of  the  Eco Nomic Approach to Law.” California Review , 1980, 88.
Cooter, Robert. Thomas Ulen. Law and Economics . 3rd ed. Addison Wisiey Longman Inc, 2000. Dahlan,  Ahmad,  and  Santosa  ’Irfaan. “Menggagas Negara Kesejahteraan.” El- Jizya :  Jurnal Ekonomi Islam 2, no. 1 (2014): 1 –
22.
https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.20
14.pp1-22.
DetikFinance.  “Ini  Daftar  BUMN  Yang Sudah  Diprivatisasi.”  Detik  News, 2015. https://finance.detik.com/bursa- dan-valas/d-2882246/ini-daftar- bumn-yang-sudah-diprivatisasi. Dewi,  Syanti.  “Privatisasi  Bumn  Di Indonesia.” Jurnal  Muara  Ilmu Ekonomi  Dan  Bisnis 1,  no.  1 (2017): 153. https://doi.org/10.24912/jmieb.v1i1 .453. DJKN.  “Lima  BUMN  Diprivatisasi.” DJKN Kemenkeu RI, 2012. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/b erita_media/baca/2750/Lima- BUMN-
Diprivatisasi.html#:~:text=Pemerint ah  memprivatisasi  lima  Badan Usaha,PT Bank Tabungan Negara Tbk.
Eide,  Erling.  Paul  H.  Rubin,  Joanna  M.
Shepherd. Economics  of  Crime: Foundations and Trends in Microeconomics.
Massachusets: Now Publisher, 2006.
Fajar, Jay. “Pasca Putusan Pengadilan,
Pemerintah  Harus  Segara  Ambil Alih  Pengelolaan  Air.  Kenapa?”
Mongabay, 2015. https://www.mongabay.co.id/2015/
03/25/pasca-putusan-pengadilan- pemerintah-harus-segara-ambil- alih-pengelolaan-air-kenapa/.
Hariri,  Achmad.  “Rekonstruksi  Ideologi
Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare
State.” Jurnal Hukum Replik 7, no. 1 (2019): 1 –19. https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.24 47.g1546.
Harnay,  Sophie,  and  Alain  Marciano. “Posner,  Economics  and  the  Law: From  ‘Law  and  Economics’  to  an Economic  Analysis  of  Law.” Journal of the History of Economic Thought 31, no. 2 (2009): 215 –32.
https://doi.org/10.1017/S10538372 09090208. Hartono, Sunaryati, and et. al. “ANALISA DAN EVALUASI HUKUM TENTANG PRIVATIUSASI  BADAN  USAHA MILIK NEGARA (BUMN).” Jakarta,
2005. Himawan,  Ch.  “Pendekatan  Ekonomi Terhadap  Hukum  Sebagai  Sarana Pengembalian  Wibawa  Hukum.” Hukum Dan Pembangunan 21, no. 5 (1991): 421 –45. Irwansyah. Penelitian  Hukum:  Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel .  Edited  by  Ahsan  Yunus.
Yogyakarta:  Mirra  Buana  Media, 2020. Josepus  J.  Pinori.  “KEBERADAAN PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA.” LEX ET SOCIETATIS 3,  no.  7  (2015). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.p hp/lexetsocietatis/article/view/9078 . Kunjana, Gora. “Menyelamatkan BUMN Dari  Privatisasi  Melalui  Perpres.” Investor ID, 2020. https://investor.id/opinion/menyela matkan-bumn-dari-privatisasi- melalui-perpres.
Lifepal.  “Daftar  Perusahaan  BUMN
Persero  Dan  Tbk  Di  Indonesia.” Lifepal, 2021. https://lifepal.co.id/media/daftar- perusahaan-bumn/. Lskandar, Yosi. “PERAN PEMERINTAH  DAERAH  DALAM PRIVATISASI PERUSAHAAN DAERAH (Studi Deskriptif Tentang Peran Pemerintah Daerab Provinsi Jawa  Timur  Dalam  Pembuatan
Kebijaksanaan Privatisasi Perusahaan  Daerah  Serta  Dalam Peagelolaan  Perusahaan  Daerah Setelah  DIprlvatlsasi).”  Universitas Airlangga, 2001. http://repository.unair.ac.id/46540/. Luo,  Dan,  and  Shujie  Yao.  “World Financial  Crisis  and  the  Rise  of Chinese Commercial Banks.” Research Paper Series: China and The World Economy , 2009. Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014. Nugroho,  Adityo.  “Tolak  Privatisasi Pertamina,  DEM  Minta  Presiden Evaluasi Menteri BUMN.” Samudranesia, 2020. Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian Hukum:  Edisi  Revisi .  Cetakan  ke. Jakarta: Kencana, 2017. https://books.google.co.id/books?i d=CKZADwAAQBAJ&printsec=fro ntcover&dq=Marzuki,+Peter+Mah mud,+(2014),+Penelitian+Hukum, +Cetakan+ke- 9,+Jakarta:+Kencana+Media+Gro up.&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiN lIjqlbTpAhXWWisKHWktCXAQ6A EIMjAB#v=onepage&q&f=false. Posner, Richard. “An Economic Theory of  The  Criminal  Law.” Columbia
Law Review 85, no. 6 (1985). RA, Mohamamd Syahrul, Yusuf Hamdika,  and  Sholahuddin  Al-
Fatih.  “The  Impact  of  COVID-19 Through the  Lens  of  Islamic  Law :
An  Indonesian Case.” Lentera
Hukum 7,  no.  3  (2020):  267 –78. https://doi.org/https://doi.org/10.19 184/ejlh.v7i3.18983. Rosen,  Richard J., Scott  B. Smart, and
Chad J  Zutter. “Why  Do  Firms Go Public? Evidence from the Banking
Industry,” 2005. Selatan, Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  BPK  Perwakilan  Provinsi Kalimantan. “Privatisasi Perusahaan Daerah.” BPK, 2020.
Spicker,  Paul.  “Targeting,  Residual Welfare  and  Related  Concepts: Modes  of  Operation  in  Public Policy.” Public  Administration 83, no. 2 (2005). https://doi.org/10.1111/j.0033- 3298.2005.00453.x. Suharto,  Edi.  “Negara  Kesejahteraan
Dan Reinventing Depsos.” Jakarta,
2006. Sukman a,  Oman.  “Konsep  Dan  Disain
Negara  Kesejahteraan.” Jurnal Sospol 2, no. 1 (2016): 102 –20. Sumadi,  Ahmad  Fadlil.  “Hukum  Dan
Keadilan  Sosial  Dalam  Perspektif Hukum  Ketatanegaraan  Law  and Social  Justice  in  Constitutional Law Perspective.” Jurnal Konstitusi 12,  no.  4  (2015):  853 –
54.
https://doi.org/https://doi.org/10.31 078/jk1249. Suryono,  Agus.  “Kebijakan  Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat.” Transparansi  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi 6,  no.  2  (2018):  98 –
102. https://doi.org/10.31334/trans.v6i2. 33. Tempo.  “Buruh  Outsourcing  Krakatau Steel  Tolak  Privatisasi.”  Tempo, 2008. https://nasional.tempo.co/read/123 767/buruh-outsourcing-krakatau- steel-tolak-privatisasi. Veijanovski,  Cento. The  Economics  of Law:  An  Introductory  Text .  The Institute of Economic Affairs, 1990.