## ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN PADA SINGKONG KEJU D-9 SALATIGA
Mahesa Deni 1 , Ika Kristianti 2*
1,2) Akuntansi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Email : ika.kristianti@uksw.edu

## Abstraksi
Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2017-2018 yang meningkat sebesar lebih dari 2% memunculkan potensi penambahan  pembayaran  pajak  pula.  Dengan  tingkat  kepatuhan pembayaran  yang  masih  berkisar  71%,  perlu  diupayakan  pendampingan bagi  pelaku  UMKM.  Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  bertujuan  untuk memberikan  edukasi  dan  pendampingan  bagi  pelaku  usaha  untuk memberikan pendampingan dan pemahaman  mengenai sistem perpajakan.  Seringkali  pelaku  usaha  hanya  memahami  bahwa  kewajiban perpajakan hanya pada omset usaha mereka. Hal ini menjadi kurang tepat karena  ada  beberapa  pajak  daerah  yang  menjadi  kewajiban  perpajakan karena  berkaitan  dengan  kegiatan  bisnis  pelaku  usaha.  Pajak  tersebut antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, dan lain sebagainya. Metode pelaksanaan pengabdian ini dengan cara wawancara dan  observasi  pada  objek  pengabdian  masyarakat.  Kegiatan  pengabdian masyarakat ini memberikan hasil pedoman perhitungan pembayaran pajak pada  Singkong  Keju  D-9.  Perlu  adanya  pendampingan  lanjutan  atas kegiatan  ini,  sebagai  upaya  untuk  memastikan  bahwa  Singkong  Keju  D-9 telah  melakukan  perhitungan  dengan  tepat  kewajiban  perpajakan  pada periode berikutnya.
Kata kunci: pengabdian kepada masyarakat, sistem perpajakan, UMKM.

## Abstract
The  growth  of  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs)  in  Indonesia  in 2017-2018 which increased by more than 2% raises the potential for increased tax  payments  as  well.  With  a  payment  rate  that  is  still  waiting  for  71%, assistance  should  be  sought  for  MSMEs.  This  community  service  activity  is intended  to  provide  education  and  assistance  for  entrepreneurs  to  provide assistance and understand the taxation sistem. Oftentimes saving businesses only talks about taxation only on their business turnover. This is not appropriate because  there  are  several  regional  taxes  that  are  considered  taxation because  they  are  related  to  business  activities.  These  taxes  include  vehicle taxes, land and building taxes, and so forth. The method of implementing this service is by interviewing and observing the object of community service. This community  service  activity  provides  the  results  of  tax  payment  checks Singkong Keju D-9. Further assistance is needed from this activity, in an effort to  ensure  that  Singkong  Keju  D-9  has  done  the  calculation  correctly  in  the next period.
Keywords: community service, MSMEs, tax sistem
© 2020 Penerbit PKN STAN Press. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pajak  dapat  dipahami  sebagai  suatu  kewajiban warga Negara yang berupa peran aktif masyarakat dalam  upaya  membiayai  berbagai  keperluan Negara  dalam  membangun  bangsa  (Harjanti, Mahmudah,  Rahmadiane,  Alfarizi,  &  Purwitasari, 2019). Atas pembayaran pajak tersebut,
masyarakat  tidak  menerima  imbal  jasa  secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan  umum.  Pemungutan  pajak  dapat dipaksakan  karena  didasarkan  pada  undang- undang.
Setiap kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan laba  akan  dikenakan  pajak  dalam  kegiatan operasional  mereka.  Penambahan  jumlah  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  pada  tahun 2017-2018  sebesar  lebih  dari  2%,  mengindikasikan bahwa  penerimaan  pajak  dari  sektor  ini  ikut meningkat. Pemerintah juga berupaya menurunkan tarif  pajak  UMKM  agar  sektor  ini  tertib  membayar pajak.    Namun,  masih  banyak  UMKM  yang terkendala dalam perhitungan pajak.
Peran  UMKM  dalam  perekonomian  Indonesia sangatlah penting. UMKM melambangkan kekuatan pembangunan perekonomian
© 2020 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
(Sumaryana,  2018).  Peran  UMKM  dapat  dikatakan sangat  penting  dalam  perekonomian  nasional, peran tersebut terutama dalam aspek-aspek seperti pembangunan perekonomian, peningkatan lapangan pekerjaan, dan juga sebagai pemasukan bagi negara.
Dengan  jumlah  pelaku  UMKM  yang  besar  dan kontribusinya  terhadap  PDB  Indonesia  yang mencapai  60%,  maka  dapat  diproyeksikan  makin banyak  pajak  yang  dapat  digali  (Firmansyah, Arham,  Amardianto,  Nor  &  Simanjuntak,  2019). Ketersebaran  UMKM  di  Indonesia  memunculkan potensi  yang  cukup  besar  bagi  penerimaan  pajak baik  daerah  maupun  pusat.  Selain  pajak  yang dihasilkan  oleh  UMKM  sendiri,  potensi  lain  yang muncul karena meningkatnya jumlah UMKM adalah pembukaan  lapangan  pekerjaan.  Seiring  dengan tersedianya  lapangan  pekerjaan,  maka  potensi atas pajak penghasilan pun juga akan meningkat.
Namun Menteri Keuangan Republik Indonesia, posisi kepatuhan  pajak  di  Indonesia  masih  mencapai  71 persen.  Pembayaran  pajak  masih  didominasi  oleh pelaku  korporasi.  Dalam  upaya  meningkatkan angka  kepatuhan  pembayaran  pajak,  pemerintah telah melalukan beberapa kebijakan dari berbagai sisi.  Pada  tahun  2013  Pemerintah  Indonesia menerbitkan  PP  46/2013  yaitu  para  pelaku  UMKM dikenakan  pajak  final  sebesar  1%  dari  peredaran bruto  dibawah  Rp.  4.800.000.000.  Kurang  patuhnya para  pelaku  UMKM  dalam  memberikan  hasil omzetnya  ke  negara,  pemerintah  melakukan  revisi dalam  penetapan  pajak  untuk  UMKM  pajak  yang ditetapkan  yaitu  sebesar  0,5%  agar  para  pelaku UMKM  tidak  keberatan  memberikan  sebagian  hasil omzetnya (Kristanto, 2015).
Salah  satu  UMKM  yang  sedang  berkembang  di Salatiga  adalah  Singkong  Keju  D-9  yang  berdiri pada  tahun  2010.  Pada  awalnya  pemilik  berjualan menggunakan gerobak yang berlokasi di  Alun-Alun Pancasila Salatiga. Semakin berkembangnya usaha Singkong  Keju  D-9  tersebut,  pemilik  memutuskan untuk  fokus  berjualan  dirumah  dan  tidak menggunakan  sistem  delivery  order  lagi.  Pemilik mulai  menambah  toko  baru  di  dekat  rumahnya dimana berbisnis awal dikarenakan semakin banyak pengunjung yang dating. Semakin berkembangnya bisnis  tersebut,  pemilik  membuka  sebuah  kafe  di dekat toko yang diberi nama Kafe Telo D-9.
Sebagai  entitas bisnis yang  memunyai  tujuan  untuk menghasilkan  laba,  Singkong  Keju  D-9  merupakan salah  satu  objek  pajak.  Dalam  pelaksanaan pemenuhan  kewajiban  perpajakannya,  entitas bisnis  memerlukan  pemahaman  atas  kegiatan proses  bisnisnya  (Marsono  &  Muamarah,  2018). Singkong  Keju  D-9  belum  memiliki  pemahaman yang  memadai  atas  pencatatan  yang  berkaitan
dengan  perpajakan.  Indikator  yang  digunakan dalam kegiatan ini disadur dari Nur (2010) yaitu:
1. Pengetahuan  batas  waktu  pembayaran  dan pelaporan
2. Pengetahuan  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan
Berdasarkan  fenomena  atas  potensi  perpajakan yang  perlu  dibayarkan  oleh  pelaku  UMKM,  tim pengabdi  mengidentifikasi  adanya  kekurangan dalam  pengetahuan  mengenai  sistem  perpajakan. Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  dilakukan dengan  tujuan  memberikan  panduan  perhitungan dan  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  bagi Singkong  Keju  D-9.  Diharapkan  dengan  adanya pedoman  ini,  entitas  bisnis  dapat  melakukan kewajiban  pembayaran  pajak  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.

## Tinjauan Pustaka Pajak
Pajak  adalah  iuran  wajib  yang  bersifat  memaksa atas  dasar  undang-undang  yang  berlaku  yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara. Timbal balik  pajak  tidak  dapat  dirasakan  secara  langsung melainkan  uang  hasil  pajak  akan  digunakan  untuk pembangunan  infrastruktur  suatu  negara  (Ghoni, 2012). Setiap aspek di Indonesia dikenai pajak mulai dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  Pajak  Penghasilan, Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Penerangan  Jalan, Pajak Restoran dan lain sebagainya.

## Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Berdasarkan  ketentuan  yang  terdapat  dalam Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  2 Tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah  pada  pasal  4  ayat  2,  menjelaskan  bahwa yang  dimaksud  dengan  kendaraan  bermotor adalah  kendaraan  bermotor  beroda  beserta gandengannya  yang  dioperasikan  disemua  jenis jalan  darat  dan  kendaraan  bermotor  yang dioperasikan di air dengan isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (Kemendagri, 2018).

## Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Termuat  dalam  Perda  Provinsi Jawa  Tengah  Nomor 2  Tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah  pada  pasal  39,  menjelaskan  bahwa  PBBKB dipungut atas BBKB yang disediakan atau dianggap digunakan  untuk  kendaraan  bermotor,  termasuk bahan  bakar  yang  digunakan  untuk  kendaraan  di air. Objek PBBKB diatur dalam pasal 40 menyatakan bahwa  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  yang disediakan  atau  dianggap  digunakan  untuk kendaraan  bermotor  termasuk  bahan  bakar kendaraan  air.  Sedangkan  subjek  pajak  PBBKB
© 2020 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
diatur  pada  pasal  41  yang  menyatakan  bahwa subjek  PBBKB  adalah  konsumen  BBKB  (Peraturan Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  2  Tahun  2011 Pasal 39, 2011)

## Pajak Penerangan Jalan
Peraturan  Daerah  Kota  Salatiga  Nomor  11  Tahun 2011  Pajak  Daerah  Pasal  27(2011)menjelaskan bahwa  Pajak  Penerangan  Jalan  dipungut  atas penggunaan  tenaga  listrik,  baik  yang  dihasilkan sendiri  maupun  yang  diperoleh  dari  sumber  lain. Objek  pajak  penerangan  jalan  adalah  pengguna tenaga  listrik,  baik  yang  dihasilkan  sendiri  maupun yang  diperoleh  dari  sumber  lain  sedangkan  subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  Perkotaan (P2)
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  Perkotaan yaitu  pajak  atas  bumi  dan/atau  bangunan  yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi  atau  badan,  kecuali  kawasan  yang digunakan  untuk  kegiatan  usaha  perkebunan, perhutanan  dan  pertambangan  (P3)  (Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Perdesaan  Perkotaan, 2013). Dalam PBB P2 terdapat NJOP yang dijelaskan pada  pasal  1  ayat  17,  yaitu  harga  rata-rata  yang diperoleh dari transkasi jual beli yang terjadi secara wajar,  dan  bilamana  tidak  terdapat  ttansaksi  jual beli,  NJOP  ditentukan  melalui  perbandingan  harga dengan  objek  pajak  lain  yang  sejenis,  atau  nilai perolehan baru atau yang menjadi subjek pajak.

## Pajak Restoran
(Peraturan  Daerah  Kota  Salatiga  Nomor  11  Tahun 2011  Pajak  Daerah  Pasal  9,  2011)  menjelaskan bahwa  dengan  nama  pajak  restoran  dipungut pajak  atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh restoran.  Pada  pasal  10  ayat  1  mengenai  objek pajak  restoran  adalah  pelayanan  yang  disediakan oleh  restoran.  Subjek  pajak  restoran  adalah  orang pribadi  atau  badan  yang  membeli  makanan dan/atau minuman dari restoran

## Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1
(Undang  Undang  No  36  Tahun  2008  Tentang  Pajak Penghasilan  (2008)menjelaskan  bahwa  Undang- Undang  tersebut  merupakan  perubahan  keempat atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1983  tentang Pajak  penghasilan.  Pasal  17  ayat  1  (a)  bahwa  tarif 5%  berlaku  untuk  penghasilan  hingga  Rp. 50.000.000, tarif 15% untuk penghasilan lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000, tarif 25% untuk penghasilan lebih dari Rp. 250.000.000 hingga Rp.  500.000.000  dan  tarif  30%  untuk  penghasilan lebih dari Rp. 500.000.000

## Metodologi
Pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  dilakukan dengan  cara  wawancara  kepada  responden (pemilik usaha, serta karyawan di bagian akuntansi) untuk  memperolah  pengetahuan  secara  umum bagaimana  proses  bisnis  dilakukan.  Data  berkaitan dengan proses bisnis ini akan dijadikan dasar untuk identifikasi  awal  kebutuhan  pencatatan  apa  saja yang  diperlukan  dan  perhitungan  atas  aspek perpajakan.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  tim pengabdi memetakan potensi pajak yang mungkin akan dikenakan pada entitas.
Selain itu,  wawancara  dilakukan untuk  mengetahui informasi  hambatan  dan  kendala  yang  dihadapi oleh responden. Tahapan kedua adalah dilakukannya  dokumentasi  pada  pencatatan  yang telah  dilakukan  oleh  karyawan  akuntansi.  Kegiatan ini  dllakukan  sebagai  upaya  untuk  memperdalam pemahaman alur bisnis dan pencatatan yang telah dilakukan.
Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, tim pengabdi memetakan potensi pajak dan perhitungan  perpajakan  yang  dikenakan  kepada entitas antara lain: pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan  yang  diperuntukkan  dalam  kegiatan operasional.  Pajak  bahan  bakar  atas  kendaraan operasional,  pajak  bumi  dan  bangunan  usaha, pajak  restoran,  pajak  penghasilan  pasal  17  ayat  1, serta pajak penerangan jalan.
Kegiatan  pengabdian  dilakukan  di  Salatiga, dengan  lokasi  Singkong  Keju  D-9.  Kegiatan  telah dilakukan mulai bulan Februari hingga April 2019

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan, pengusaha adalah orang pribadi atau badan  dalam  bentuk  apa  pun  yang  dalam kegiatan  usaha  atau  pekerjaannya  menghasilkan barang (PAJAK, 2013). Pengusaha yang melakukan kegiatan  dan  atau  mendirikan  badan  di  Indonesia memiliki  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Beberapa  pajak  yang mungkin akan dikenakan pada pengusaha adalah pajak  penghasilan,  pajak  restoran,  serta  pajak daerah lainnya. Pembayaran kewajiban perpajakan  akan  dilaksanakan  pada  suatu  tahun pajak  yang  dapat  dilunasi  dengan  cara pemungutan/  pemotongan  maupun  dengan  cara pembayaran sendiri.
Pada  umumnya  pengusaha  UMKM  beranggapan bahwa  kewajiban  perpajakannya  hanya  berkaitan dengan proses bisnis saja. Hal tersebut kurang tepat, karena  ada  beberapa  pajak  yang  juga  perlu dibayarkan  berkaitan  dengan  kegiatan  bisnis mereka.  Pajak  yang  dibayarkan  merupakan  pajak langsung dan tidak langsung.
© 2020 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  terdapat beberapa pajak yang wajib dibayarkan oleh pihak Singkong  Keju  D-9  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung.  Beberapa  pajak  yang  dibayarkan oleh Singkong Keju D-9 adalah sebagai berikut:
 Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1
 Pajak Kendaraan Bermotor
 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 Pajak Bumi dan Bangunan
 Pajak Penerangan Jalan

## Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Subjek  Pajak  Kendaraan  Bermotor  adalah  orang pribadi, badan, instiansi dalam hal ini SIngkong Keju D-9  yang  memiliki  dan/atau  menguasai  kendaraan bermotor.  Objek  pajak  PKB  adalah  kepemilikan dan/atau  penguasaan  kendaraan  bermotor  yang terdaftar di daerah
Singkong  Keju  D-9  memiliki  kendaraan  bermotor yang  digunakan  dalam  kegiatan  operasional bisnisnya.  Dari  hasil  observasi  terdapat  kendaraan operasional  berupa  2  jenis  sepeda  motor  serta mobil.  Singkong  Keju  D-9  membayar  semua  PKB untuk seluruh kendaraan di Samsat Salatiga tempat kendaraan  terdaftar  paling  lambat  sesuai  tanggal yang tertera pada STNK masing masing kendaraan. Perhitungan  atas  pajak  kendaraan  bermotor  ini disesuaikan  dengan  tagihan  yang  ada  dalam informasi  di  Samsat.  Berikut  perhitungan  PKB  yang dibayarkan Singkong Keju D-9

## Tabel 1. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor
Kendaraan Perhitungan Hasil PKB Motor 1 PKB Motor 2 PKB pick up Rp. 328.000 Rp. 403.250 Rp. 3.966.000
Pencatatan  atas  pajak  yang  dibayarkan  telah dilakukan  oleh  Singkong  Keju  D9.  Namun pembayaran yang telah dilakukan secara pencatatan diagbungkan, tidak memilah pembayaran  atas  kendaraan  tertentu.  Tim pengabdi  telah  memberikan  masukan  kepada entitas  agar  memisahkan  pencatatan  pajak  atas tiap  kendaraan.  Sehingga  pada  tahun  berikutnya anggaran  untuk  pembayaran  pajak  telah  terekam dengan rapi dan tepat.

## Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  adalah pajak  yang  dibayarkan  setiap  pembelian  bahan bakar  minyak.  Harga  BBM  pasti  sudah  termasuk PBBKB.  Objek  pajak  PBKB  adalah  kendaraan bermotor.  Sedangkan  subjek  pajaknya  adalah konsumen BBM dalam hal ini Singkong Keju D-9. Tarif
PBBKB  adalah  5%  yang  sudah  ditambahkan  dalam harga  BBM.  Pembayaran  pajak  yang  dikenakan dalam  PBBKB  merupakan  pajak  yang  dibayarkan secara tidak langsung.
Pihak  Singkong  Keju  D9  tidak  melakukan pencatatan  atas  pajak  bahan  bakar  kendaraan bermotor.  Namun  pajak  ini  masih  dimungkinkan untuk  meningkatkan  potensi  pembayaran  pajak, terutama  ketika  kendaraan  operasional  digunakan dengan  intensitas  tinggi  untuk  mengirim  paket keluar  kota.  Pajak  ini  tidak  akan  terlalu memberatkan  entitas,  karena  pengenaannya sudah termasuk dalam bahan bakar yang dibeli.

## Pajak Penerangan Jalan
Subjek  Pajak  Penerangan  Jalan  adalah  orang pribadi atau badan. Dalam hal ini Singkong Keju D-9 yang  menggunakan  tenaga  listrik,  merupakan subjek  pajak.  Objek  pajak  adalah  pengguna tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri atau yang diperoleh  dari  sumber  lain.  Dari  informasi  yang didapat,  Singkong  Keju  D-9  tiap  bulan  membayar listrik  kurang  lebih  Rp.  5.000.000  dimana  dalam tagihan tersebut sudah termasuk Pajak Penerangan Jalan.
Pembayaran  pajak  penerangan  ini  didasarkan pada  jumlah  kWh  yang  digunakan  oleh  entitas. Semakin  tinggi  jumlah  kWh  listrik  yang  digunakan, maka  potensi  pajak  penerangan  jalan  yang diterima oleh daerah juga akan semakin meningkat. Perhitungan  atas  tarif  penerangan  jalan  ini  adalah 1,5% X nilai jual tenaga listrik.

## Pajak Bumi dan Bangunan P2
Singkong  Keju  D-9  memiliki  3  bangunan  yang dipergunakan untuk toko (2 bangunan) dan pabrik (1  bangunan).    Ketiga  bangunan  ini  wajib dikenakan  PBB  karena  tidak  dipergunakan  untuk kegiatan  usaha  perkebunan,  perhutanan  dan pertambangan.  Toko  utama  Singkong  Keju  D-9 memiliki  luas  tanah  300m 2 berdiri  diatas  tanah berukuran  450  m 2 .Toko  kedua  berukuran  150  m 2 yang  berdiri  diatas  tanah  berukuran  110  m 2 .  Untuk pabrik,  bangunan  pabrik  luas  300  m 2 berdiri  diatas tanah berukuran 450 m 2 .
Pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  dilakukan oleh  Singkong  Keju  D9  sudah  tertib  dilaksanakan. Pembayaran  dilakukan  setelah  surat  tagihan diterima  oleh  Singkong  Keju  D9.  Pencatatan  atas pembayaran  pajak  telah  dilakukan  sesuai  dengan nominal yang tertera dalam tagihan. Singkong Keju D9  telah  memahami  implikasi  dari  pembayaran perpajakan ini.

## Pajak Restoran
Singkong Keju D-9 dikenakan Pajak Restoran karena Singkong  Keju  D-9  memperluas  toko  dengan
© 2020 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
mendirikan  Café  Telo  D-9.  Pajak  Restoran  ini ditanggung oleh pembeli dimana pajak dibebankan  pada  harga  barang  yaitu  tambahan 10%. Berikut  estimasi  pajak  yang  dibayarkan  oleh
SIngkong Keju D-9.
DPP = (1.666 × Rp. 10.000) + (100 × Rp. 12.000)
= Rp. 17.860.000
Pajak  = Rp. 17. 860.000 × 10% = Rp. 1.786.000/hari = 53.580.000/bulan
Mekanisme pembayaran pajak yaitu SIngkong Keju D-9  menyetorkan  pajak  restoran  yang  telah dipungut  dari  pelanggan  sebesar  Rp.  53.580.000 setiap  bulannya  dan  dibayarkan  ke  Pemerintah Kota  Salatiga  paling  lambat  tanggal  15  setiap bulannya.

## Pajak Penghasilan Pasal 17 Ayat 1
Menurut  informasi  yang  didapat,  pemilik  Singkong Keju  D-9  menyatakan  bahwa  Singkong  Keju  D-9 merupakan  UMKM.  Setiap  tahun  SIngkong  Keju  D-9 membayar  pajak  sesuai  dengan  peraturan pemerintah  dengan  tarif  pajak  1%  yang  kemudian direvisi menjadi 0,5%.
Bagi objek melakukan perhitungan pajak penghasilan cukup rumit, karena memerlukan detail transaksi  yang  harus  dicatat  secara  rapi  setiap harinya.  Perubahan  tarif  pajak  yang  didasarkan pada  omset  cukup  membantu  perhitungan  pajak oleh pihak Singkong Keju D-9. Untuk mempermudah perhitungan  pajak,  maka  penulis  membuat  modul singkat mengenai aspek yang perlu diperhitungkan dalam menghitung omset pada setiap periodenya.

## Tabel 3. Perincian biaya yang dikeluarkan
Jenis Biaya Keterangan Bahan Baku Bahan Tambahan Bahan Bakar Utilitas Gaji Karyawan Pemeliharaan Semua  bahan  utama  yang  digunakan dalam  proses  produksi  (utamanya singkong) Bahan  pembantu  dalam  pembuatan produk (missal: keju, coklat, minyak, dsb) Tidak  hanya  untuk  bahan  bakar kendaraan bermotor, tapi juga termasuk didalamnya bahan bakar untuk produksi Termasuk  didalamnya  telepon,  listrik,  air, internet Gaji manajer, gaji pegawai, gaji tenaga pembantu Pemeliharaan  gedung,  toko,peralatan yang digunakan (freezer, kompor, kulkas, dsb.)
Berdasarkan pendapatan, ada beberapa beberapa  pendapatan  yang  dibedakan  karena diversifikasi produk. Singkong Keju D-9 sementara ini mencatat  pendapatan  tidak  didasarkan  dari produk,  namun  hanya  pendapatan  per  harinya saja. Sehingga perlu adanya klasifikasi pendapatan agar memperjelas asal dari pendapatan tersebut.

## Tabel 4. Jenis Pendapatan
Jenis Pendapatan Keterangan Café Toko Oleh-oleh Didasarkan  pada  pendapatan  untuk makanan  dan  minuman  dine-in  (ada pengolahan  atas  bahan  makanan  dan minuman) Didasarkan pada pendapatan makanan  take-away  (ada  pengolahan makanan  namun  tidak  dimakan  di tempat) Didasarkan pada pendapatan makanan frozen (tidak ada pengolahan lebih lanjut atas bahan makanan)

## KESIMPULAN
UMKM  Singkong  Keju  D-9  merupakan  usaha menengah  dengan  omzet  yang  didapatkan  dari penjualan  bahan  makanan  dengan  bahan  utama singkong. Penjualan makanan dan minuman dapat dilakukan  dengan  tiga  alternative,  yaitu  dimakan ditempat  (dine-in),  diolah  ditempat  (take  away) serta frozen. Atas kegiatan usaha tersebut, Singkong Keju  D-9  mempunyai  kewajiban  pajak  yang  harus dibayarkan  setiap  tahunnya  antara  lain  PBB,  PKB, PBBKB,  Pajak  Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun 2013  mengenai  tarif  pajak  UMKM  1%,  Pajak Penerangan  Jalan,  dan  PPN.  Akan  tetapi  objek pengabdian  seringkali  masih  merasa  kesulitan dalam penentuan pajak apa saja yang masih perlu dibayarkan  dan  besaran  pembayaran  pajak tersebut.  Kebutuhan  atas  pemahaman  sistem perpajakan  yang  dirasa  kurang,  menjadikan pendampingan  pemahaman  aspek  perpajakan bagi  UMKM  masih  sangat  dibutuhkan.  Melihat manfaat  yang  diperoleh  UMKM  seperti  Singkong Keju  D-9  menjadi  lebih  paham  akan  kewajiban pajak  yang  harus  dipenuhi  dan  menyadari  bahwa pajak  yang  dibayarkan  tidak  hanya  berupa  pajak penghasilan  saja  akan  tetapi  juga  pajak  yang lainnya.

## PUSTAKA
Firmansyah,  Amrie;  Arham,  Amardianto;  Nor,  Aji Muhammad  Elvin;  Simanjuntak,  N.  F.  (2019). Edukasi  dan  Pendampingan  Pelaksanaan Kewajiban  Perpajakan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  Pada  UMKM  XYZ.  Intervensi Komunitas, 1(September).
Ghoni,  H.  A.  (2012).  Pengaruh  Motivasi  dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. Harjanti, R., Mahmudah, N., Rahmadiane, G., alfarizi, M.,  &  Purwitasari,  E.  (2019).  Praktik  Pengisian Spt  Wajib  Pajak  Badan  Pada  Siswa-Siswi  Smk Karya  Bhakti  Kabupaten  Brebes.  Jurnal Pengabdian  Masyarakat  Progresif  Humanis Brainstorming, 2(1), 1–6. https://doi.org/10.30591/japhb.v2i1.1276
Kemendagri. (2018). Berita Negara. 144.
Kristanto,  A.  B.  (2015).  Pajak  penghasilan  pada umkm sektor perdagangan. 16(46), 85–100.
Marsono, M., & Muamarah, H. S. (2018). Penghasilan Yayasan  Keagamaan,  Objek  Pajak?  KUAT : Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan, 1(1),
49. https://doi.org/10.31092/kuat.v1i1.462
Nur,  H.  (2010).  Pengaruh  Pengetahuan  Pajak  dan Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Pajak. Jurnal Akuntansi, 4(1).
PAJAK,  K.  K.  R.  I.  D.  J.  (2013).  Undang-Undang  KUP.
Perubahan  Ketiga  UU  Nomor  6  Tahun  1983, 333.
Peraturan  Daerah  Kota  Salatiga  nomor  11  tahun 2011 Pajak Daerah Pasal 9, (2011).
Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 2 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, (2013).
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  nomor  2 tahun 2011 Pasal 39, (2011).
Undang  Undang  No  36  Tahun  2008  tentang  Pajak Penghasilan,  Jakarta:  Sekertariat  Negara (2008).
Sumaryana,  F.  D.  (2018).  Pengembangan  Klaster Umkm Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing
Usaha. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 58–68. Ghoni,  H.  A.  (2012).  Pengaruh  Motivasi  dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah