## PELAYANAN PUBLIK: KAJIAN PENDEKATAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
Jailani (Dosen tetap pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh)

## Abstract
Public service is all service activities undertaken by public service providers as addressing the  needs  of  service  recipients  as  well  as  the  implementation  of  the  provisions  of  the legislation. Public can also be interpreted as many people or too general. The principle of transparency means a unit of public services should be open, easy and accessible to all who need  and  provided  adequately  and  easy  to  understand. The  principle  of  accountability; Conditional;  Participatory;  Equal  rights;  Simplicity;  Clarity;  Certainty  time;  accuracy; Security; responsibility; Completeness means and Keprasaranaan; Then access; discipline, politeness and friendliness, as well as comfort.
Service  approach  is  Islam  that  is  the  approach  teleology  and  deontology  approach "approach of teleology that is contrary to the understanding that what is good and what is bad  or  what  should  be  done  by  public  officials  based  on  the  value  of  the  benefit  to  be obtained or generated, that is good or bad views of konsekkuensi decisions or actions taken are comprehensively. Deontological approach is based on the moral principles that should ditegakkkan  because  of  the  truth  that  was  in  him  and  not  associated  with  the  effect  or consequences  of  decisions  or  actions  that  have  been  done  ..  This  approach  is  based  on values and moral belandaskan binding. Emperis in the world, enter into the moral values of public service management is not an easy thing, because it deals with an attempt to make changes in the mindset of bureaucrats who have internalized as bureaucratic officials.
Kata kunci: pelayanan publik; perspektif Islam.

## A. Pengertian Pelayanan Publik
Penetapan  sebuah  judul  merupakan  penentuan  gagasan  yang  akan  dituangkan dalam  karya  ilmiah  sesuai  dengan  tujuan.  Judul  ini  merupakan  pelayanan  publik  yang sering dilakukan oleh setiap aktivitas manusia, baik kepada dirinya dan  orang lain. Untuk itu  pelayanan  public  perlu  diterjemahkan  menurut  Peraturan  perundang-undangan  dan pandangan  para  ahli.  Menurut    Keputusan  Menteri  Pendayaan  Aparatur  Negara  Nomor  : 63/Kep/M.PAN/7/2003  Tanggal  10  Juli  2003  Tentang  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan Pelayanan  Publik  disebutkan  bahwa  Pelayanan  Publik  adalah  “segala  kegiatan  pelayanan yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan
kebutuhan  penerima  pelayanan  maupun  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.”
Menurut  Kotler  dalam  Sampara  Lukman  pelayanan  adalah  setiap  kegiatan  yang menguntungkan  dalam  suatu  kumpulan  atau  kesatuan,  dan  menawarkan  kepuasan meskipun  hasilnya  tidak  terikat  pada  suatu  produk  secara  fisik.  ...Sampara  berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara  seseorang  dengan  orang  lain  atau  mesin  secara  fisik,  dan  menyediakan  pelanggan. Sianipar,  mengatakan bahwa pelayanan adalah cara melayani, membantu menyiapkan atau mengurus keperluan seseorang atau kelompok orang. Melayani adalah meladeni/membantu mengurus  keperluan  atau  kebutuhan  seseorang  sejak  diajukan  permintaan  sampai penyampaian atau penyerahannya. Menurut Hassel Nogi S. Tangkulisan, Pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.
Publik  adalah  sekelompok  orang  (atau  satu  orang)  yang  jelas,  yang  menjalin  atau harus  menjalin  hubungan  istimewa  dengan  perusahaan.  Dalam  definisi  sederhana,  publik juga  bisa  diartikan  sebagai  banyak  orang  atau  juga  umum.  Seperti  makna  dari  ruang publik,  konsumsi  publik,  dan  lain  sebagainya. Menurut  Pauline  Pudjiastuti  Publik  adalah orang  -  orang  yang  ada  di  luar  keanggotaan,  yang  juga  sangat  mungkin  tertarik  pada  isu yang akan dinaikkan. Menurut   Bambang Sugiharto & Agus Rachmat W.,  Publik adalah segala hal serentak bukan apap pun juga, kekuatan yang paling berbahaya serentak sesuatu yang paling tak bermakna, orang bisa saja bicara atas nama publik, tetapi tetap publik itu bukan sosok nyata siapa pun.
Karena  itu  pelayanan  dan  publik  adalah  dua  kata  yang  berbeda  artinya.  Karena Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Widodo, disebutkan bahwa; Pelayanan publik diartikan  sebagai  segala  bentuk  kegiatan  pelayanan  umumnya  yang  dilaksanakan  oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, BUMN dalam  bentuk  barang  dan  atau  jasa  baik  dalam  rangka  upaya  pemenuhan  kebutuhan mayarakat maupun  dalam  pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang. Pelayanan publik merupakan  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik atau penyelenggara merupakan  setiap  institusi  penyelenggara  negara,  korporasi,  lembaga
independen  yang  dibentuk  berdasarkan  undang-undang  untuk  kegiatan  pelayanan  publik, dan  badan  hukum  lain  yang  dibentuk  semata-mata  untuk  kegiatan  pelayanan  publik. Menurut  Moenir,  pelayanan  umum  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok  orang  dengan  landasan  faktor  material  melalui  sistem,  prosedur  dan  metode tertentu dalam  rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya.
Berdasarkan  pengertian Keputusan Pemerintah dan Lembaga Administrasi Negara serta para pakar tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya tiga unsur penting dalam  pelayanan publik yaitu :
1.  Penyelenggara pelayanan adalah instansi pemerintah yang meliputi satuan kerja/ satuan organisasi  kementerian,  Departemen,  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen, Kesektariatan  Lembaga  Tertinggi Negara  dan Tinggi Negara, dan instansi Pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerahtermasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2.  Pemberi  Pelayanan  publik  adalah  pejabat/pegawai  instansi  pemerintah  yang melaksanakan  tugas  dan  fungsi  pelayanan  publik  sesuai  dengan  peraturan  perundang- udangan.
3.  Penerima  pelayanan  publik  adalah  orang,  masyarakat,  instansi  pemerintah  dan  badan hukum.

## B. Azas Pelayanan Publik
Keputusan    Menpan  tersebut  di  atas  juga,  terdapat  hal  yang  sangat  menarik  yaitu tentang  adanya  enam  asas  pelayanan  publik,  azas  itu  merupakan  pokok  penyelenggaraan pelayanan publik sebagai berikut.
1.  Azas  transparansi;  maksudnya  sebuah  unit  pelayanan  publik  harus  bersifat terbuka,  mudah  dan  dapat  diakses  oleh  semua  pihak  yang  membutuhkan  dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2.  Azas akuntabilitas; maksudnya setiap proses dan hasil sebuah pelayanan publik harus  dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada  publik  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan.
3.  Kondisional;  maksudnya  sebuah  pelayanan  publik  haruslah  disesuaikan  dengan kondisi  dan  kemampuan  pemberi  dan  penerima  pelayanan  dengan  tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektifitas.
4.  Partisipatif; maksudnya mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  dengan  memperhatikan  aspirasi,  kebutuhan dan harapan masyarakat.
5.  Kesamaan  hak;  maksudnya  dalam  pelayanan  publik  tidak  diskriminatif    dalam arti tidak membedakan suku, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
6.  Keseimbangan  hak  dan  kewajiban;  maksudnya  baik  pemberi  maupun  penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.
Untuk  mengatasi,  dan  membendung  era  Orde  Baru  yang  telah  merusak  etika birokrasi  dan  tatanan  kehidupan  berdemokrasi  yang  disebut  dengan  istilah  “kerajaan pejabat”, maka dalam hal ini ada 10 prinsip pelayanan publik yang baik perlu dijalankan, sehingga etika birokrasi akan bertambah baik yaitu “Kesederhanaan; Kejelasan; Kepastian waktu;  Akurasi;  Keamanan;  Tanggung  jawab;  Kelengkapan  sarana  dan  Keprasarana; Kemudian Akses; Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan; serta kenyamanan”.
Dalam  keputusan  Menpan  Nomor  :  81  Tahun  1993  yang  telah  diganti  dengan keputusan  tahun  2003,  juga  mengatur  tentang  standar  pelayanan  publik.  “Bahwa  setiap penyelenggara  pelayanan  publik  harus  memiliki  standar  pelayanan  dan  dipublikasikan sebagai  jaminan  adanya  kepastian  bagi  penerima  pelayanan.  Standar  pelayanan  publik merupakan  ukuran  yang  dibakukan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan”.
Adapun  hal-hal  yang  harus  diatur  dalam  standarisasi  pelayanan  publik  menimal mencakup :
1.  prosedur pelayanan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan;
2.  waktu  penyelesaian  sejak  saat  pengajuan  permohonan  sampai  penyelesaian pelayanan   termasuk pengaduan;
3.  biaya pelayanan termasuk rinciannya;
4.  produk  pelayanan  yang  diberikan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan;
5.  penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam pemberian pelayanan; dan
6.  kompetensi  petugas  pemberi  pelayanan  yang  didasarkan  atas  keahlian, ketrampilan, sikap dan prilaku yang dibutuhkan.
Dalam ungkapan yang lain, Moenir dalam bukunya “ Manajemen Pelayanan Umum di  Indonesia” menyebutkan  ada  6  faktor  pendukung  pelayanan  publik,  yang  saling berpengaruh  dan  secara  bersama-sama  mewujudkan  pelaksanaan  pelayanan  secara  baik sebagai berikut :
1.  Faktor  kesadaran  para  pejabat  serta  petugas  yang  berkecimpung  dalam pelayanan  publik.  Dengan  adanya  kesadaran  diharapkan  mereka  melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan,  kesungguhan dan disiplin.
2.  Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan  adalah  penggunaan  kewenangan  yang  harus  diikuti  dengan pemenuhan  hak,  kewajiban  dan  tanggung  jawab.  Adanya  pengetahuan  dan pengalaman  yang  memadai  untuk  mengantisipasi  masa  depan  dan  mempunyai kemampuan  bahasa  yang baik, serta memahami berbagai aturan pelaksana juga disiplin  dalam  pelaksanaan  tugas  dalam  bentuk  ketaatan  terhadap  aturan  yang telah ditetapkan.
3.  Faktor  organisasi  yang  merupakan  alat  serta  sistem  yang  memungkinkan berjalannya  mekanisme  kegiatan  pelayanan.  Dalam  hal  ini  suatu  sistem merupakan  suatu  kesatuan  yang  utuh  dengan  sifat-sifat  yang  saling  tergantung, saling  mempengaruhi  dan  saling  berhubungan  .  Selain  sistem  yang  juga  perlu diperhatikan adalah metode dan prosedur  yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
4.    Faktor  pendapatan  yang  memenuhi  kebutuhan  hidup  minimum.    Pendapatan meruapakan  balas  jasa  atau  imbalan  bagi  seseorang  yang  telah  mengorbankan tenaga dan pikirannya.
5.  Faktor  kemampuan  dan  ketrampilan  petugas,  atau  dalam  isti;ah  lain  disebut dengan “skill” yang  diterjemahkan  menjadi  “kecakapan”  yaitu technical  skill , human skill dan conceptual skill sebagai kemampuan dasar  yang harus dimiliki oleh setiap pejabat agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
6.  Faktor  sarana  pelayanan  yaitu  segala  jenis  peralatan  ,  perlengkapan  kerja,  dan fasilitas  lainnya  yang  berfungsi  sebagai  alat  utama  atau  pembantu  pelaksanaan pekerjaan.
Berdasarkan teori yang diungkapkan tersebut, maka untuk merobah pola kerja yang tidak  efesien  dan  efektif,  sangat  dituntut  kepada  pimpinan  berkualitas,  berdedikasi  tinggi serta loyal kepada pekerjaannya. Di samping itu, sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak mudah tepesona oleh lingkaran syetan. Dalam memberikan tugas kepada seseorang, perlu diperhatikan jasa ataupun imbalan  yang sesuai dengan kemampuan yang ada. Begitu pula peralatan  sarana  pekerjaan  yang  dibutuhkan,  terlebih  dahulu  harus  memadai,  sehingga memudahkan dalam pelayanan publik dan tidak dianggap sebagai birokrasi yang buruk.

## C. Pendekatan Pelayanan Publik dalam Islam
Dalam  pelayanan  publik  ada    2  hal  yang  perlu  diperhatikan    sebagai  alat pendekatan  yang  berhubungan  dengan  etika  yaitu  “pendekatan teleologi dan  pendekatan deontologi ”.  Pendekatan Teleologi yaitu  bertolak  dari  pemahaman  bahwa  apa  yang  baik dan apa  yang  buruk  atau  apa  yang  seharusnya dilakukan oleh pejabat publik berdasarkan pada nilai kemanfaatan  yang  akan diperoleh atau dihasilkan, yaitu baik atau buruk dilihat dari  konsekkuensi  keputusan  atau    tindakan  yang  diambil  secara  komprehensip.  Tinjauan menurut  Islam  dalam  hal  ini  sebagaimanaFirman  Allah  dalam  al-Qur-an  surat  at-Taubah ayat 105:
È @ è % u r ( # q è = y J ô ã $ # “ u Ž z • | ¡ s ù ª ! $ # ö / ä 3 n = u H x å ¼ ã & è ! q ß ™ u ‘ u r t bq ã Z Ï B ÷ s ß J ø 9 $ # u r ( š cr – Š u Ž ä I y ™ u r 4 ’ n < Î ) É O Î =» t ã É = ø ‹ t ó ø 9 $ # Í o y ‰ » p k ¤ ¶ 9 $ # u r / ä 3 ã ¥ Îm 7 t ^ ã ‹ s ù
$ y J Î / ÷ L ä êZ ä . t bq è = y J ÷ è s ? ÇÊÉÎÈ
Artinya:  “Bekerjalah  kamu,  maka  Allah  dan  Rasulnya  serta  orang-orang  mukmin  akan melihat  pekerjaanmu,  dan  kamu  akan  dikembalikan  kepada  (Allah)  Yang  Maha Mengetahui akan gaib dan yang nyata, lalu diberitakanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.
Demikian pula Allah berfirman dalam surat Fushilat ayat 46 :
ô ` ¨ B Ÿ @ Ï H x å $ [ s Î =» | ¹ ¾ Ï m Å ¡ ø ÿ u Z Î = s ù ( ô ` t B u r u ä ! $ y ™ r & $ y g ø Š n = y è s ù 3 $ t B u r y 7 • / u ‘ 5 O» ¯ = s à Î / Ï ‰ ‹ Î 7 y è ù = Ïj 9 ÇÍÏÈ
Artinya:  “Barangsiapa  yang  mengerjakan  amal  yang  shaleh  maka  (pahalanya)  untuk dirinya  sendiri  dan  barangsiapa  yang  berbuat  jahat  maka  (dosanya)  atas  dirinya sendiri, dan sekali-kali Tuhanmu tidaklah menganiaya hamba-hamba (Nya)”.
Dalam konteks  pelayanan publik, pendekatan ini diukur antara lain dari pencapaian sasasaran kebijakan-kebijakan publik seperti pertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan,
kesempatan  mengikuti  pendidikan,  kualitas  pelayanan,  pemenuhan  pilihan-pilihan  publik ataupun  perwujudan  organisasi.  Pendekatan  ini  bermuara  pada  cara  mengembangkan kebaikan bagi diri pejabat dan nilai guna atau mengusahakan yang terbaik bagi publik.
Pendekatan  deontologi  didasarkan  atas  prinsip-prinsip  moral  yang  harus ditegakkkan karena kebenaran yang ada dalam dirinya dan tidak terkait dengan akibat atau konsekuensi    dari  keputusan  atau  tindakan  yang  telah  dilakukan..  Pendekatan  ini berdasarkan dan belandaskan pada nilai nilai moral yang mengikat.  Dalam dunia emperis, memasukkan nilai-nilai moral kedalam menajemen pelayanan publik adalah hal yang tidak mudah,  karena  berkaitan  dengan  upaya  untuk  merobah  pola  pikir  birokrat  yang  telah menjiwai sebagai pejabat birokrasi.
Namun  demikian  hal  tersebut  bukan  berarti  tidak  mungkin  dan  sangat  bergantung pada  pejabat  itu  sendiri.  Dalam  mengambil  kebijakan-kebijakan  diharapkan  selalu mengendepankan  aspek  moral  sehingga  kebijakan  tersebut  mampu  mejadi  karakter  dan membawa  dampak  positif  bagi  masyarakat.  Apabila  hal  ini  telah  melembaga  dalam  diri pejabat,  maka  kemungkinan  mereka  tidak  akan  melakukan  sesuatu  yang  sifatnya  dapat merugikan  negara  seperti  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Pelayanan  publik  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  selama  ini  seringkali  mengabaikan  dan  mengecewakan rakyat. Secara konseptual, rakyat kecewa pada birokrasi, karena mereka tidak ditempatkan selayaknya  sebagai  pelanggan  yang  pantas  mendapatkan  jasa  pelayanan,  padahal  mereka merasa telah membayar para birokrat itu baik melalui pajak dan lainnya.
Namun  pada  kenyataannya  para  birokrat  kurang consern terhadap  kebutuhan  dan kepentingan  warga  negara.  Untuk  memperoleh  pelayanan  yang  sederhana  saja  mereka seringkali dihadapkan pada proses  yang berbelit-belit bahkan antrian  yang cukup panjang dan  bahkan  memakan  waktu  yang  cukup  lama  untuk  mendapatkan  sebuah  pelayanan. Lebih  dari  itu,  masyarakat  dalam  menerima  pelayanan  harus  mengeluarkan  biaya  pelican agar  dapat  cepat  selesai.  Begitu  juga  para  pegawai  lebih  suka  membaca  koran  daripada melayani, merupakan pandangan yang dapat dijumpai sehari-hari, sehingga muncul stigma negatif  yang  melekat  kepada  aparatur  publik  (pegawai  negeri).  “Bahwa  berhubungan dengan  birokrasi  berarti  berhadapan  dengan  berbagai  prosedur  yang  berbelit,  tidak transparan, memakan waktu  lama dan mungkin juga menyebalkan  karena sikapnya yang angkuh dan cuek”.

## D. Nilai Etika dalam Pelayanan Publik.
Berbicara  masalah    nilai  dan  prinsip  dalam  pembahasan  ini,  berarti  berbicara masalah prilaku yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena nilai dan prinsip dua kata yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  etika.  Untuk  membahas  lebih  lanjut  tentang  nilai  dan prinsip etika dalam pelayana publik, perlu diambil beberapa pendapat yang sesuai dengan konteks tersebut.
Sementara  itu  sebagai  peneliti  Gilman  dan  Lewis  yang  melakukannya  dengan mengajukan  pertanyaan:  apakah  nilai-nilai  yang  berbeda–beda  dari  berbagai  kultur  dapat menjelaskan  tendensi  yang  terjadi  dalam  etika  pelayana  publik  ?  Penelitian  ini  bertujuan untuk megetahui:
(1) hubungan antara sikap publik terhadap program-program etika;
(2) hubungan antara aturan dengan prilaku administratif aktual; dan
(3) perkembangan ukuran yang cocok mengenai efektifitas program-program etika”.
Kedua  peneliti  tersebut  di  atas  berkesimpulan  bahwa  pihak  administrasi  publik yang profesional harus memiliki sifat terbuka terhadap persoalan global terutama persoalan nilai, norma dan struktur yang dianut bersama.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  mereka  lakukan,  menyimpulkan  bahwa terdapat 3 nilai dan sikap yang dianut bersama terdiri dari :
1. nilai-nilai politis yaitu sikap netralitas birokrasi, kebebasan dan keadilan;
2.  nilai-nilai  administratif  yaitu  efektifitas,  efisiensi,  kepedulian    dan pertanggungjawaban; dan
3.  nilai-nilai  bersama  yaitu  adanya  komitmen  terhadap  inisiatif  bersama  untuk berperang memberantas korupsi melalui gerakan anti korupsi, penyuapan/sogok dan pemberian upeti/hadiah secara multidemensional, dan penanaman kesedaran diri  untuk  mentaati  norma  dan  aturan  serta  program-program  etika  pelayan publik.
Komitmen  bersama  ini  harus  direalisasikan  untuk  membersihkan  citra  birokrasi yang  lekat  dengan  budaya  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Satu  aspek  yang  tidak  dapat diabaikan  mengenai  persoalan  nilai  dan  sikap  yang  dianut  bersama  tersebut  diatas,  yaitu adanya  ketidak  sesuaian  atau  kesenjangan  antara  nilai-nilai  yang  diekpresikan  dengan
perilaku  yang  ditunjukkan  birokrat,  ternyata  tidak  menyebabkan  nilai-nilai  tersebut menjadi  kurang  relevan,  namun  justru  mendorong  proses  internalisasi  nilai  dan  sikap tersebut.
Sebagai  bahan  perbandingan  prinsip-prinsip  etika  pelayanan  publik  yang  telah dikembangkan  oleh  Institut  Josephson  Amerika,  sebagaimana  yang  diterjemahkan  oleh Gani, A. yaitu :
1. Jujur;  dapat  dipercaya,  tidak  berbohong,  tidak  menipu,  mencuri,  curang  dan berbelit-belit.
2. Integritas;  berprinsip,  terhormat,  jujur,  tidak  mengorbankan  prinsip  moral  dan tidak bermuka dua.
3. Memegang  janji;  memenuhi  janji  serta  mematuhi  jiwa  perjanjian  sebagaimana isinya dan tidak menafsirkan isi perjanjian itu secara sepihak.
4. Setia; Loyal dan taat pada kewajiban yang semestinya harus dikerjakan.
5. Adil;  Memperlakukan  orang  dengan  sama,  bertoleransi  dan  menerima perbedaan  serta berpikiran terbuka.
6. Perhatian;  Memperhatikan  kesejahteraan  orang  lain  dengan  kasih  sayang, memberi kebaikan dalam pelayanan.
7. Hormat; Orang yang etis memberikan penghormatan terhadap martabat manusia, privasi dan hak menentukan nasib bagi setiap orang
8. Kewarganegaraan; Kaum profesional sektor publik mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan menghargai serta mendorong perbuatan keputusan yang demokratis.
9. Keunggulan;  Orang  yang  etis  memperhatikan  kualitas  pekerjaannya,  seorang profesional  sektor  publik  harus  berpengetahuan  dan  siap  melaksanakan wewenang publik.
10. Akuntabilitas;  Orang  yang  etis  menerima  tanggug  jawab  atas  keputusan, konsekuensi  yang  diduga  dari  dan  kepastian  mereka,  dan  memberi  contoh kepada orang lain.
11. Menjaga  kepercayaan  publik;  Orang-orang  yang  berada  di  sektor  publik mempunyai  kewajiban  khusus  untuk  mempelopori  dengan  cara  mencontohkan, untuk menjaga dan meningkatkan integritas dan reputasi proses legislatif.
Pada era reformasi  yang sedang berjalan ini, masih banyak kendala  yang dihadapi dalam pelayanan publik. Terutama sikap para birokrat yang masih kurang memperhatikan, baik  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah  dan  lain  sebagainya,  sebagai  alat  berpijak dalam  pelayanan  publik.  Dalam  hal  ini  untuk  mencegah  dan  menjamin  para  birokrat sebagai  pejabat  birokrasi,  sehingga  tidak  menyalahi  wewenang  dan  jabatan  dalam menjalankan  tugas,  perlu  diberikan  berbabagai  pelatihan  yang  sesuai  dengan  etika birokrasi dalam pelayan publik.
Untuk  memahami  pengertian  etos  kerja,  ada  baiknya  terlebih  dahulu  memahami apa  yang  dimaksud  dengan  kata  etos  ?  Etos  berasal  dari  bahasa  “Yunani  ( ethos )  yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu”. Dalam istilah  Inggris ethos diartikan  “sebagai  watak  atau  semangat  fundamental  suatu  budaya, berbagai  ungkapan  yang  menunjukkan  kepercayaan,  kebiasaan,  atau  perilaku  suatu kelompok  masyarakat”.  Hadiran  etos  kerja  antara  lain  produktivitas  dan  keualitas  kerja. Sebagai  dimensi  budaya,  hadiran  etos  kerja  dapat  diukur  dengan  tinggi  atau  rendah,  kuat (keras) atau lemah”.
Sikap  ini  tidak  saja  melekat  pada  diri  seseorang  atau  kelompok  akan  tetapi  bisa terjadi  pada  masyarakat  luas.  Etos  ini  dapat  terbentuk  secara  kebiasaan,  kultural  dan tatanan nilai  yang melekat pada diri seseorang. Dalam etos ini terkandung nilai-nilai baik dan  buruk,  semangat  serta  gairah  untuk  melaksanakan  sesuatu  pekerjaan  secara  optimal dalam mencapai tujuan.
Seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bekerja  dalam  pengertian  etos  ini  adalah bekerja  semaksimal  mungkin  dan  menghindari  cacat  kerja,  rasa  jenuh  dan  tidak  puas. Karena  etos  berkaitan  dengan  nilai  kejiwaan  seseorang,  Pegawai  Negeri  Sipil  secara pribadi  harus  mengisi  dengan  kebiasaan-kebiasaan  yang  positif  dan  ada  keinginan  untuk menunjukkan  sikap  baik  serta  benar  dalam  mengerjakan  pekerjaan  yang  dibebankan kepadanya.
Etos  juga  mempunyai  makna  nilai  moral  adalah  “suatu  pandangan  batin  yang bersifat  mendarah  daging.  Dia  merasakan  bahwa  hanya  dengan  menghasilkan  pekerjaan yang  terbaik,  bahkan  sempurna,  nilai-nilai  Islam  yang  diyakininya  dapat  diwujudkan. Karenanya, etos bukan sekedar kepribadian atau sikap, melainkan lebih mendalam lagi, dia adalah martabat, harga diri dan jati diri seseorang”.
Dalam setiap sudut kehidupan, akan dilihat begitu banyak orang yang bekerja, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai swasta, Petani, mocok-mocok dan lain sebagainya merupakan sebuah tuntutan alam yang telah ditentukan Allah swt. Kapan saja, di mana saja itu  sudah  menjadi  fonomena  alam  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  dunia  kehidupan manusia. Semua itu merupakan sebuah aktivitas dan rutinitas yang harus dijalankan setiap orang.
Untuk  menempuh  jalan  kehidupan  yang  layak  dan  mencukupi  kebutuhan  hidup setiap  orang  harus  bekerja  dan  mencari  pekerjaan  dengan  berbagai  ketrampilan  yang dimilikinya.  Bekerja  adalah  melakukan  kegiatan  dengan  maksud  memperoleh  atau membantu penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam satu minggu yang  lalu.  Waktu  bekerja  harus  berurutan    dan  tidak  terputus.    “Kerja  diartikan  sebagai proses penciptaan atau pembentukan nilai baru  pada suatu unit sumber daya, pengubahan atau penambahan nilai pada suatu unit alat pemenuh kebutuhan yang ada”.
“Kerja dipandang lebih dalam pengertian kedua. Dalam arti itu, kerja dihubungkan dengan pekerjaan ( employment ). Jadi “ employment work ”. Kerja dalam arti itu merupakan kebutuhan    ( demand )    kumsumen  tenaga  kerja  dan  tawaran  ( supply )  dari  pihak  penjual tanaga. Kerja dalam arti komoditas ada yang berbentuk energi fisik, energi mental ( brain- ware ), atau kombinasi antara energi manusiawi dengan kekuatan mesin. Dalam hubungan itu, kerja merupakan sebuah konsep ( concept ), bersifat abstrak dan sulit diukur”.
Kerja atau bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan  mengerahkan  seluruh  aset,  pikir  dan  zikirnya  untuk  mengaktualisasikan  atau menampakkan  arti  diri  sebagai  hamba  Allah  yang  harus  menundukkan  dunia  dan menempatkan  diri  sebagai  bahagian  dari  masyarakat  yang  terbaik  ( khairul  ummah )  atau dengan  kata  lain  dapat  juga  dikatakan  bahwa  hanya  dengan  bekerja  manusia  itu memanusiakan dirinya .
Bekerja  untuk  mencari  nafkah  dalam  hidup  dan  kehidupan  sudah  menjadi sunnatullah  agar  manusia  menjadi  bahagia  dan  mulia.  Pekerjaan  yang  dilakukan  dengan aktivitas  yang  tinggi  semata-mata  dengan  kekuatan  iman  yang  kuat  merupakan  sebuah jihad.  Di  sinilah  seorang  manusia  dengan  keimanannya  terhadap  Allah  dalam  mencari nafkah akan diberikan pahala yang besar.
Nabi  Muhammad  Saw.  pernah  memuji  Sa’ad  bin  Muaz  al  Anshary  yang  baru kembali dari perang Tabuk, beliau melihat tangannya melepuh, kulitnya gosong kehitam-
hitaman karena diterpa matahari. Nabi bertanya kenapa tangunmu ? Karena aku mengolah tanah  dengan  cangkul  ini  untuk  mencari  nafkah  keluarga  yang  menjadi  tanggunganku. Rasulullah  mengambil  tangan  Sa’ad  dan  menciumnya  seraya  berkata.  Inilah  tangan  yang tidak akan pernah disentuh api nereka. Dalam riwayat  yang lain, setelah mencium tangan seorang  pekerja,  beliau  bersabda,  “ Hazihi  yadun  yuhibuhullahu  wa  rasuuluhu ”  (inilah tangan yang dicintai Allah dan Rasulnya. (H.R. at-Thabrani).
Untuk  menunjang  kegiatan  dan  pelaksanaan  tugas  bagi  seorang  Pegawai  Negeri Sipil  yang  efektif  dalam  menghindari  kebosanan  dan  kejenuhan  bekerja  yang  dapat menghambat  produtivitas.  Secara  manajemen  masalahnya  biasa  terjadi  dalam  pengaturan pekerjaan.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  diperlukan  beberapa  tehnik  untuk  mengatasinya antara :
1.  “Memperkaya  pekerjaan,  yaitu  penyesuaian  tuntutan  pekerjaan  dengan  kemampuan tenaga kerja.
2.  Manajemen  partisipatif,  penggunaan  berbagai  cara  untuk  melibatkan  pekerja  dalam pengambilan keputusan ( decision making ) yang mempengaruhi pekerjaan mereka.
3.  Mengalihkan  perhatian  para  pekerja  dari  pekerjaan  yang  membosankan  kepada instrumen (alat) waktu luang untuk istirahat atau sarana lain yang lebih fantastis”.
Bila dilihat dari ketiga unsur tersebut, maka pola kerja untuk mengatasi kebosanan dan  hambatan  dalam  produktivitas  kerja  adalah  mengalih  perhatian  yang  membosankan kepada  yang lebih baik  dan menguntungkan. Pola tersebut seperti dalam penggunaan alat yang  manual  ke  alat  yang  modern.  Seorang  yang  bekerja  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil yang gajinya berdasarkan golongan misalnya I.a. profesinya supir pejabat perlu diberikan imbalan tambahan yang sesuai dengan pola hidupnya.

## E. Pola Kerja menurut Islam
Islam  merupakan  agama  langit  yang  diturunkan  Allah  swt  melalui  Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya.  Islam  yang sudah dipahami secara umum maknanya sejahtera.  Ajaran  Islam  menghendaki  umat  manusia  yang  beriman  dan  bertqwa  kepada Allah  dapat  menjadikan  dirinya  sebagai  khalifah-Nya.  Artinya  di  mana  setiap  manusia yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada-Nya  dapat  memakmurkan  bumi  untuk  mencari kebutuhan  hidup.  Memakmurkan  bumi  merupakan  sebuah  keseimbangan  hidup  di  dunia menuju ke akhirat kelak.
Dalam  ajaran  Islam  (syari’at)  segala  sesuatu  yang  kita  kerjakan  sesuai  dengan tuntutan al-Qur’an dan Sunnah adalah ibadah. Orang yang mencari kehidupan dunia tidak boleh melupakan  tuntutan  akhirat.  Al-qur’an menjelaskan “ wamay  yurid tsawabad dunya nuktihi  minha,  wamai  yurid  tsawab  al  akhirati  nuktihi  minha …..  Demikian  pula  firman Allah  swt  “  wabtaqhi  fi  ma  a  takallahu  ddar  al  akhirat,  wa  la  tansa  nasibaka  minad dunya…..    Setiap  orang  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Allah  swt,  selalu  dalam peringatan Allah dalam bekerja. Di mana saja berada dan kapan saja selalu diingatkan-Nya agar tidak  melupakan  akhirat.  Artinya setiap manusia  yang hidup dunia ini tersirat hanya tempat  singgahan  belaka.  Siapa  saja  yang  pekerjaannya  di  dunia  baik  dan  benar  menurut ajaran Islam itulah orang akan beruntung di dua tempat yaitu dunia dan alam akhirat.
Allah  swt  menghendaki  umat  manusia  untuk  mencari  keseimbangan  antara  dunia dan  akhirat.  Manusia  tidak  boleh  terputus  antara  kedua  sisi  tersebut,  sehingga  lahirlah kebahagiaan.  Bekerja  keras  adalah  tujuan  untuk  menghasilkan  karya  terbaik  dalam memenuhi  kebutuhan  hidup.  Tujuan  hidup  yang  paling  utama  dituntut  dalam  bekerja adalah  ikhlas.  Kalau  dalam  setiap  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  baik  sebagai Pegawai  Negeri  Sipil  maupun  swasta  akan  membawa  keberkahan  dalam  hidup  dan kehidupannya.
Segala  pemberian  yang  diberikan  Allah  kepada  manusia  di  dunia  ini  adalah amanah.  Pangkat,  jabatan,  isteri  dan  lain  sebagainya  akan  dipertanggungjawabkan  di hadapan Allah pada hari hisab. Amanah itu juga dapat dikatakan sebagai tanggung jawab yang  harus  dilaksanakan  dengan  baik  dan  benar  sesuai  dengan  Syari’at  Islam.  Setiap pegawai  yang  telah  diberikan  jabatan,  baik  administrasi  maupun  fungsional  harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka operasionalnya seorang Pegawai Negeri Sipil  harus  tercermin  sifat  dan  perilakunya  suka  bekerja  keras,  disiplin,  rajin,  tekun  dan dapat  bekerja  bersama  dengan  baik.  Tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  tidak terlepas  dari  kebersamaan  dengan  ikhlas  beramal.  Tugas  dan  tanggung  jawab  yang  telah diberikan tidak ada atas kepentingan pribadi dan golongan.
Thohir  Luth,  dalam  Suparmin  mengatakan  “bahwa  setiap  pekerja,  terutama  yang beragama Islam, harus dapat menumbuhkan etos kerja secara Islami karena pekerjaan yang ditekuninya bernilai ibadah. Hasil yang diperoleh dari pekerjaannya juga dapat digunakan untuk  kepentingan  ibadah,  termasuk  di  dalamnya  menghidupi  ekonomi  keuarga”.  Dalam rekruitmen  pegawai  harus  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  harus  ditekankan  adanya  calon
yang  benar-benar  taat  kepada  Allah  swt,  sehingga  akan  menampilkan  kerja  yang  sesuai dengan kehendak ibadah. Dalam sebuah hadits Nabi menyatakan : Bekerjalah kamu untuk duniawimu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok.
Adapun  amal  perbuatan  kita  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  ibadah  adalah sangat  tergantung  dari  niat.  Niat  sangat  penting  bagi  seseorang    dalam  bekerja,  apabila niatnya  baik  akan  dicatat  oleh  Allah  swt  walau  sebesar  biji zarrah dan  apabila  niatnya buruk  akan  dicatat  juga  walau  sebesar zarrah .  Sebagaimana  Allah  menyatakan  dalam firmanNya surat az Zalzalah 7-8:
` y J s ù ö @ y J ÷ è t ƒ t A $ s ) ÷ W Ï B > o § ‘ s Œ # \ • ø ‹ y z ¼ ç n t • t ƒ ÇÐÈ ` t B u r ö @ y J ÷ è t ƒ t A $ s ) ÷ W Ï B ; o § ‘ s Œ # v • x © ¼ ç n t • t ƒ

## ÇÑÈ
Artinya:” Barangsiap yang mengerjakan kebajikan sebesar dharrahpun, niscaya dia akan  melihat  (balasan)nya.  Dan  barangsiap  yang  mengerjakan  kejahatan  seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula”.
Niat  yang  dimaksudkan  dalam  suatu  pekerjaan  adalah  kata  hati  nurani.  Jika seseorang    yang  bekerja  dengan  baik    berarti  dia  berada  pada  jalan  yang  benar  dan  jika dalam  bekerja  niatnya  buruh  berarti  dia  berada  pada  yang    mungkar.  Barangsiapa  yang ingin kembali bertemu dengan Allah Swt. pada hari  akhirat nanti, maka dia harus bekerja dengan  amalan  shalih  dan  tidak  mempersekutukan  Nya  dengan  sesuatu.  Sebagaimana Allah menyatakan dalam fimanNya surat al Kahfi ayat 110 berfirman:
` y J s ù t b % x . ( # q ã _ ö • t ƒ u ä ! $ s ) Ï 9 ¾ Ï m În / u ‘ ö @ y J ÷ è u ‹ ù = s ù W x u K t ã $ [ s Î =» | ¹ Ÿ w u r õ 8 Î Ž ô ³ ç „ Í o y Š$ t 7 Ï è Î / ÿ ¾ Ï m În / u ‘ # J ‰ t n r &

## ÇÊÊÉÈ
Artinya:  ….  Barangsiapa  mengharap  perjumpaan  dengan  Tuhannya,  Maka  hendaklah  ia mengerjakan  amal  yang  saleh  dan  janganlah  ia  mempersekutukan  seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".
Dalam  sebuah  hadits  Nabi  Muhammad  saw  bersabda  yang  maknanya  : “Sesungguhnya  segala  amalan  yang  kita  kerjakan  sangat  tergantung  pada  niatnya.  Dan sesungguhnya  seseorang  akan  memperoleh  pahala  sesuai  dengan  apa  yang  ia  niatkan”. (Riwayat  Bukhari  dan  Muslim).  Dalam  niat  itu  kita  sebagai  pekerja  di  mana  saja  berada akan dipantau oleh Allah swt. dengan Malaikat Rakib dan ‘Atid yang berada di sebelah kiri dan kanan kita masing. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surat Qaaf ayat 17-18:
Arytinya: (yaitu) ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah  kanan  dan  yang  lain  duduk  di  sebelah  kiri.  Tiada  suatu  ucapanpun  yang diucapkannya  melainkan  ada  di  dekatnya  Malaikat  Pengawas  yang  selalu  hadir Rakib/’Atid.
Catatan  apa  saja  yang  dilakukan  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  lainnya  tidak akan terhapus kecuali Allah yang menghapukannya.
Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil tujuan utamanya adalah mencapai keridhaan Allah swt.  Tidak  ada  pilihan  lain  sehingga kita harus pergi setiap pagi menuju ke tempat pekerjaan  semata-mata  Dia  sebagai  tujuan  hidup.  Dunia  ini  hanya  sebagai  tempat  yang penuh  tipu  daya,  akan  tetapi  sebaik-baik  tipu  daya  adalah  Allah  swt.  Apabila  seseorang yang bekerja dengan tujuan Allah semata tidak ada pekerja yang sulit untuk dikerjakan dan diselesaikan.  Banyak  orang  yang  telah  bekerja  dengan  sekuat  tenaga  baik  lahir  maupun batin, tetapi pekerjaan yang telah dilakukan tidak pernah disyukuri. Padahal kita ini hidup di  dunia  dalam  pengawasan  Allah,  di  mana  dan  kemana  kita  pergi  dann  bekerja  Allah selalu  bersama  kita.  Kenapa  manusia  sangat  kurang  mensyukuri  nikmat  Allah  yang  telah diberikan.  Menurut  pandangan  al-Qur’an  sebagai  pedoman  hidup  “manusia  adalah sombong” dan “manusia adalah makhluq yang paling banyak membantah terhadap Allah”.
Allah  swt.  telah  mengintruksikan  dalam  al-Qur-an  kepada  manusia  yang  beriman dengan perintah “ jika kamu bersyukur, Aku akan menambahkan kepadamu dan jika kamu ingkar,  sesungguhnya  azab-Ku  pedih”.  Firman  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  pekerjaan yang  kita  lakukan  adalah  dari  Allah  swt  maka  wajib  kita  bersyukur,  janganlah  kita mengingkarinya.  Syukur  itu  adalah  kalimat  yang  paling  pendek  kita  ucapkan  yaitu al- Hamdulillah karena  sudah  selesai  pekerjaan.  Pada  manusia  kata  yang  semudah  itu  sulit untuk  mengucapkan  setelah  menyelasaikan  semua  pekerjaan.  Gaji  yang  telah  kita  terima dalam  suatu  pekerjaan  baik  bulanan,  kepanitiaan,  maupun  insentif  itu  merupakan  sebagai rezeki  dari  Allah  swt  semata-mata.  Manusia  tidak  sanggup  membuat  rezeki  dan memberikan  kepada  seluruh  keluarga.  Tidak  ada  harta  yang  kita  belanjakan  untuk kepentingan  yang  lain  kecuali  untuk  kemaslahatan  diri  kita,  keluarga,  dan  anggota masyarakat lainnya.
Dalam  melayani  masyarakat  sebagai  objek  pekerjaan  adalah  dengan  pelayanan prima.  Pelayanan  prima  artinya  menyelesaikan  pekerjaan  tepat  waktu.  Waktu  yang  telah ditentukan  dilaksanakan  dengan  baik,  tidak  mengedepankan  kepentingan  pribadi  dan
keluarga. Dalam pelayanan ini Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di birokrasi sebahagian belum menunjukkan sikap sebagai pelayan masyarakat dan ada sebahagian masih arogansi dan meterialistis. Karena dengan pelayanan prima akan dirasakan kenyamanan, ketertiban, keindahan, keserasian dan tidak berbelit-belit.
Tugas  ini  adalah  sebagai  tanggung  jawab  yang  telah  diberikan  oleh  pemerintah secara  porposional  sehingga  akan  melahirkan  manajemen  yang  sinergik  bagi  masyarakat secara  luas.  Pegawai  Negeri  Sipil  telah  dapat  memberikan  ( care )  pelayanan  yang  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku.  Di  sinilah  kita  dapat  melihat  pelayanan  ( serve )  yang memuaskan bagi kepentingan masyarakat. Masyarakat tidak merasa dirugikan ( fair ) dalam menerima pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya.

## F. Kesimpulan
Penyelenggara  pelayanan  adalah  instansi  pemerintah  yang  meliputi  satuan  kerja/ satuan  organisasi  kementerian,  Departemen,  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen, Kesektariatan  Lembaga  Tertinggi  Negara    dan  Tinggi  Negara,  dan  instansi  Pemerintah lainnya,  baik  di  pusat  maupun  di  daerahtermasuk  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemberi Pelayanan  publik  adalah  pejabat/pegawai  instansi  pemerintah  yang  melaksanakan  tugas dan  fungsi  pelayanan  publik  sesuai  dengan  peraturan  perundang-udangan.  Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum.
Menurut pandangan   Islam tugas sesuai dengan perintah Allah Swt. adalah ibadah dan akan mendapat pahala.Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah Swt.  bukanlah  ibadah  dan  akan  mendapat  dosa.  Segala  yang  pekerjaan  harus  dimulai dengan  niat,  karena  niat  itu  adalah  kata  hati.  Kata  hati  tidak  dapat  diganggu  gugat  oleh orang lain. Setiap perbuatan  yang kita lakukan adalah dengan niat, apabila niat baik akan melahirkan perbuatan  yang baik dan apabila niat buruk akan melahirkan perbuatan buruk pula.  Pada  stiap  jiwa  manusia  ada  pengawas  yang  tidak  dapat  dilihat  dengan  mata  yaitu Rakib  dan  Atid.  Malaikat  ini  duduk  disebelah  kanan  dan  kiri  manusia.  Mereka  berdua adalah pengawas setiap perbuatan manusia. Baik akan dicatat baik dan buruk akan dicatat buruk.

## Catatan Akhir
1 LAN.TAP.MENPAN, NO.63, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik . Tahun 2003.
2 Dr.  Lijan  Poltak  Sinambela,  MM.,  M.Pd.,  dkk.  (2007), Reformasi  Pelayanan  Publik,  Teori, Kebijakan dan Implementasi, (PT. Bimu Aksara: Jakarta), Cet.II, hlm. 5 3 Drs.  Hassel  Nogi  S.  Tangkilisan,  M.Si,  (2005), Manajemen    Publik, (Gramadia  Widiasarana Indonesia: Jakarta), hlm. 208.
4 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5 Putra, Sianipar.(1998), Membina Sikap Mental Wirausaha , (Gunung Jati): Jakarta, hlm. 4. 6 LAN.TAP.MENPAN, NO.63, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik . Tahun 2003.
7 LAN.TAP.MENPAN, NO.63, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik . Tahun 2003.
8 Keputusan Menpan Nomor : 81 Tahun 1993.
9 Keputusan Menpan Nomor : 81 Tahun 1993.
10 Moenir, H.A.S, (2001), Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia , Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 88.
11 Kartasasmita, (1997), Administrasi Pembangunan , Jakarta, Pustaka LP3ES, hlm. .27
12 Departemen Agama RI, al-Qur-an dan Terjemahnya , hlm. 298 13 Departemen Agama RI, hlm, 780 14 Kridawati Sadhana, M.S. dkk. (2004), Etika Birokrasi , UNMER d/h. IKIP MALANG, hlm..34. 15 Gilman,  C.S.  dan  Lewis, C.W. (1996),  . Public  Service  Ethics,  A  Global  Dialogue ,  University  of Connecticut USA, hlm. 68
16 Gilman, C.S. dan Lewis, C.W. (1996),…hlm. 72 17 A.Gani.  (2000), Etika  Administrasi  Negara ,  Malang:  Program  Pasca  Sarjana  Ilmu  Administrasi Negara  Unibraw Malang, hlm. 55
18 K.H. Toto Asmara, (2002), Membudayakan Etos Kerja Islami , Gema Insani, Jakarta, hlm.15.
19 Taliziduhu Ndrha (2002), Pengantar Teori Sumber Daya Manusia , Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, cetakan, I, hlm. 91.
20 Taliziduhu Ndrha (2002), …. hlm, 16.
21 Drs.  Basir  Barthos,  (2004), Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Suatu  Pendekatan  Makro ,  Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan 7, hlm, 17.
22 Taliziduhu Ndrha (2002), …, hlm, 1.
23 Taliziduhu Ndrha (2002),…hlm, 41.
24 Op. Cit . 25 Drs.  Suparmin,  M.Pd,  (2003), Motivasi  dan  Etos  Kerja  (Guru), Proyek  Pengadaan  Calon Kependidikan Biro Kepegawaian Sekretaris JendralDepertemen Agama RI. hlm. 37.