Ian  Dharsono  Wijaya  Pane,  Christine  S.T  Kansil  (2022)  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Dugaan Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Dalam  Layanan  Fintech,  (7)  11 , http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v7i11.12021 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022
Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Dugaan  Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Dalam Layanan Fintech
Ian Dharsono Wijaya Pane, Christine S.T Kansil Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia Email: ianwijaya2500@gmail.com, christinek@fh.untar.ac.id.

## Abstrak
Sekarang  ini  sudah  banyak  muncul  aplikasi  pinjaman online yang  memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan akses kredit. Pinjaman online memang memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun di sisi lain pinjaman online juga memberikan kerugian bagi masyarakat dengan tersebarnya data pribadi bagi para pengguna layanan pinjaman online tersebut. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karena sejatinya  merupakan  hak  privasi  setiap  orang.  Hak  privasi merupakan  hak  konstitusional  warga  negara  yang  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia masih banyak terjadi permasalahan hukum yang menyalahgunakan data pribadi, terutama dalam layanan pinjaman online . Masih banyak layanan pinjaman online dalam melakukan penagihan hutang kepada penerima pinjaman dengan menggunakan ancaman akan menyebarkan  informasi  data  pribadi  si  penerima  pinjaman.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  konseptual (conseptual  approach)  dan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach). Penelitian  ini  mengkaji  konsep-konsep  dan  pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan perlindungan  data  pribadi  dalam  layanan  fintech.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk membahas ketentuan hukum yang berlaku bila terjadi pelanggaran penyalahgunaan data pribadi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Hasil dari penelitian ini  ialah  jenis-jenis  penyelesaian  sengketa  yang  dapat  dilakukan  dalam  sengketa penyalahgunaan data pribadi dalam layanan fintech.
Kata Kunci : Pinjaman Online , Data Pribadi, UU Perlindungan Data Pribadi.

## Abstract
Now there are many online loan applications that make it easy for people to get access to credit. Online loans do provide convenience for the community, but on the other  hand  online  loans  also  provide  a  loss  for  the  community  by  spreading personal data for users of these online loan services. Personal data is something that must be protected because it is actually everyone's right to privacy. The right to privacy is a constitutional right of citizens that has been regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In Indonesia, there are still many legal problems that involve misusing personal data, especially in online loan services. There are still many online loan services in collecting debts from loan recipients by using  threats  to  share  the  personal  data  of  the  loan  recipient.  This  study  uses
normative  research  methods  with  a  conceptual  approach  (conceptual  approach) and statutory approach  (statute approach). This  research examines the  concepts and articles relating to the protection of personal data in fintech services. This study aims to discuss the legal provisions that apply when there is a breach of personal data  misuse,  in  accordance  with  the  provisions  of  the  Law  of  the  Republic  of Indonesia Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection (UU PDP). The results of this study are the types of dispute resolution that can be carried out in disputes over the misuse of personal data in fintech services.
Keyword : peer to peer lending, Personal Data, Personal Data Protection Law.

## Pendahuluan
Globalisasi  memberikan  pengaruh  yang  sangat  tinggi  bagi  perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak ini juga mengubah pola hidup masyarakat dan  berkembang  dakam  tatanan  kehidupan  yang  baru  serta  mendorong  terjadinya perubahan  budaya,  social,  pertahanan,  keamanan,  penegakan  hukum,  dan  sangat berpengaruh  terhadap  perekonomian  (Saifuddin,  2020).  Indonesia  saat  ini  sudah memasuki Revolusi Industri 4.0. Segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat bila terdapat jaringan internet dan perangkat elektronik yang saling terhubung.
Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari,  misalkan  untuk  meningkatkan  poduktivitas kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi, dan membantu dalam berbagai hal lainnya (Fathurrahman,  2021).  Namun  dengan  segala  kelebihannya,  teknologi  informasi  juga dapat  dikatakan  sebagai  “pedang  bermata  dua”  karena  disatu  sisi  dalam  menawarkan kemudahan, di sisi lain juga terdapat masalah yang muncul seiringnya waktu (Simarmata et al., 2021).
Perkembangan  teknologi  informasi  memberikan  pengaruh  yang  sangat  besar terhadap perkembangan dan kemajuan bidang ekonomi. Hal ini karena seiring dengan perkembangan  zaman,  kebutuhan  masyarakat  juga  semakin  meningkat  meliputi kebutuhan  primer,  sekunder,  dan  tersier  (Bidari  &  Nurviana,  2020).  Namun,  untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tentu tiap manusia memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Banyak kalangan memiliki kondisi  finansial  yang rendah  menggunakan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Terkait  dengan  pembiayaan  dan  kebutuhan  masyarakat  yang  mendesak  tidak dapat  dipenuhi  melalui  akses  perbankan  konvensional  sehingga  diperlukan  alternatif pembiayaan  lain.  Perkembangan  teknologi  yang  semakin  canggih,  maka  sekarang  ini telah hadir financial technology ( fintech ). Jasa layanan fintech diyakini mampu menjadi solusi  alternatif  pembiayaan  yang  mudah  dan  cepat.  Jasa  layanan fintech merupakan implementasi  dari  pemanfaatan  teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  dan mempermudah  layanan  jasa  perbankan  dan  keuangan  lainnya.  konsep  ini  melahirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dengan menggunakan suatu platform atau aplikasi (Yunus, 2019).
Berbagai  bentuk platform  fintech yang  ada,  salah  satu platform yang  banyak digunakan adalah fintech pinjaman dana berbasis online atau yang disebut dengan peer to  peer  lending (P2PL)  yang  dapat  diunduh  oleh  masyarakat  (Benuf,  2019).  Melalui platform P2PL atau pinjaman online masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah tertentu dapat secara mudah dan cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank serta tanpa perlu memberikan jaminan (Wahyudi et al., 2021).
Hadirnya inovasi dari perkembangan teknologi ini, menimbulkan dua sisi yang bertolak belakang terhadap akibat yang ditimbulkan. Di satu sisi dengan adanya pinjaman online memudahkan  masyarakat  dalam  memperoleh  pinjaman  dengan  cepat  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun disisi lain juga memberikan kerugian bagi pihak yang terlibat maupun tidak terlibat. Seperti sekarang ini banyak kasus yang terjadi sebagai akibat  dari  adanya  pinjaman online ,  salah  satunya  ialah  kasus  penyalahgunaan  data pribadi. Akibat dari banyaknya kasus pinjaman online illegal telah memberikan dampak negatif.  Salah  satu  yang  sering  bermunculan  adalah  kasus  proses  penagihan  yang dilakukan  dengan  pelanggaran  penyalahgunaan  data  pribadi,  seperti  pengancaman bahkan sampai dengan pencemaran nama baik.
Pada  17  Oktober  2022  yang  lalu,  Presiden  Joko  Widodo  telah  mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi  (UU  PDP)  (Sangojoyo  et  al.,  2022).  UU  PDP  ini  memiliki  ketentuan  yang mengatur mengenai data pribadi setiap masyarakat Indonesia, serta mengatur ketentuan mengenai pengendalian dan pemrosesan data pribadi  yang dianggap pantas dalam UU PDP.  UU  PDP  ini  diharapkan  dapat  menjadi  pengaturan  hukum  yang  memberikan dampak baik bagi perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  dengan  pendekatan konseptual  ( conseptual  approach )  dan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ). Penelitian ini mengkaji konsep-konsep dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam layanan fintech (Marzuki, 2017).

## Hasil dan Pembahasan
Fintech
Menurut National Digital Research Centre (NDRC), teknologi finansial adalah istilah  yang digunakan untuk  menyebut  suatu  inovasi di  bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “ financial ” dan “ technology ” yang mengacu pada inovasi finansial  dengan  melalui  teknologi  modern  (Hadi,  2017).  Pasal  1  ayat  (1)  PBI  No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI Fintech ):  “Teknologi  Finansial  adalah  penggunaan  teknologi  dalam  sistem  keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak  pada  stabilitas  moneter,  stabilitas  sistem  keuangan,  dan/atau  efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”
Jenis-jenis fintech , yaitu:
1. Crowdfunding;
2. Microfinancing;
3. Peer to Peer Lending;
4. Market Comparison;
5. Digital Payment System;
6. Payment Gateway;
7. Insurtech;
8. Manajemen Aset;
9. Remitansi;
10. Investasi;

## Peer to Peer Lending (P2PL) atau Pinjaman Online
Pinjaman online merupakan salah satu inovasi yang termasuk dalam jenis fintech. Fintech  berasal  dari  istilah Financial  Technology atau  teknologi  finansial. Financial Technology merupakan  gabungan  antara  layanan  jasa  keuangan  dengan  teknologi informasi  yang  mengubah  model  bisnis  konvensional  menjadi  moderat,  yang  awalnya dalam membayar harus membawa sejumlah uang secara fisik dan bertatap muka antara pembeli dengan penjual secara langsung, kini dapat dilakuan dengan transaksi jarak jauh dalam hitungan detik saja (Marisa, 2020).
Pasal  1  angka  3  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016 tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi  menyebutkan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan  jasa  keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi  pinjaman  dengan  penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara  langsung  melalui  sistem  elektronik  dengan  menggunakan  jaringan  internet. Kemudian  dalam  Pasal  1  angka  6  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi  menyebutkan  Penyelenggara  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi  yang  selanjutnya  disebut  Penyelenggara  adalah  badan  hukum Indonesia  yang  menyediakan,  mengelola,  dan  mengoperasikan  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Pasal  26  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  menyebutkan, penyelenggara wajib:
1. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data  keuangan  yang  dikelolanya  sejak  data  diperoleh  hingga  data  tersebut dimusnahkan;
2. Memastiak tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
3. Menjamin  bahwa  perolehan,  penggunaan,  pemanfaatan,  dan  pengungkapan  data pribadi,  data  transaksi,  dan  data  keuangan  yang  diperoleh  oleh  penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
4. Menyediakan  media  komunikasi  lain  selain  Sistem  Elektronik  Layanan  Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah  yang  dapat  berupa  surat  elektronik,  call  center,  atau  media  komunikasi lainnya; dan
5. Memberitahukan  secara  tertulis  kepada  pemilik  data  pribadi,  data  transaksi,  dan data keuangan yang dikelolanya.

## Perlindungan Data Pribadi
Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menyebutkan Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data  pribadi  guna  menjamin  hak  konstitusional  subjek  data  pribadi.  Kemudian  dalam Pasal  1  angka  1  UU  PDP  menyebutkan  data  pribadi  adalah  data  tentang  orang perseorangan  yang  teridentifikasi  atau  dapat  diidentifikasi  secara  tersendiri  atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Pasal 1 angka 4 UU PDP menyebutkan Pengendali
data  pribadi  adalah  setiap  orang,  badan  publik,  dan  organisasi  internasional  yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi, kemudian dalam Pasal 7 UU PDP menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

## Kewajiban Penyelenggara Fintech
Berdasarkan  penjelasan  diatas  Penyelenggara fintech dalam  UU  PDP  dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi karena tergolong sebagai korporasi (Benuf et al., 2019). Ketika menjalankan layanannya, penyelenggara fintech wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna  yang diatur dalam Pasal 29 POJK No. 77 Tahun 2016, yaitu:
1. Transpransi;
2. Perlakuan adil;
3. Keandalan;
4. Kerahasiaan dan keamanan data; dan
5. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Pemrosesan  data  pribadi  yang  dilakukan  oleh  penyelanggara fintech wajib mengikuti prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP, yaitu prinsip:
1. Pengumpulan  data  pribadi  dilakukan  secara  terbatas  dan  spesifik,  sah  secara hukum, dan transparan;
2. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
3. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi;
4. Pemrosesan  data  pribadi  dilakukan  secara  akurat,  lengkap,  tidak  menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggunjawabkan;
5. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi;
6. Pemrosesan data pribadi  dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan data pribadi;
7. Data  pribadi  dimusnahkan  dan/atau  dihapus  setelah  masa  retensi  berakhir  atau berdasarkan permintaan subjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
8. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.
Pada  prinsipnya,  bentuk  perlindungan  data  pribadi  pinjaman online yaitu penyelenggara  selaku  pengendali  data  pribadi  wajib  mendapatkan  persetujuan  dari pemilik  data  pribadi  yang  sah  secara  eksplisit  dari  subjek  pemilik  data  pribadi  ketika melakukan  pemrosesan  data  pribadi.  Penyelenggara fintech ketika  memperoleh  dan menggunakan  data  pribadi  wajib  mendapatkan  persetujuan  dari  pemilik  data  pribadi. Persetujuan yang dimaksud ialah persetujuan tertulis atau terekam baik secara elektronik maupun  non-elektronik  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sama,  hal  ini  dapat dilihat dalam Pasal 22 UU PDP. Jika tidak, maka persetujuan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Menurut Pasal 44 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 / POJK.05/  2022  Tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi (POJK 10 Tahun 2022), penyelenggara fintech dalam melindungi data pribadi wajib:
1. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data  keuangan  yang  dikelolanya  sejak  data  diperoleh  hingga  data  tersebut dimusnahkan;
2. Memastikan tersedia proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan  dalam  mengakses,  memproses,  dan  mengeksekusi  data  pribadi, pada transaksi dan data keuangan yang dikelolanya;
3. Menjamin  perolehan,  penggunaan,  pemanfaatan  dan  pengungkapan  data  pribadi, pada  transaksi  dan  data  keuangan  yang  diperoleh  penyelenggara  berdasarkan persetujuan  pemilik  data,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang- undangan; dan
4. Memberitahukan  secara  tertulis  kepada  pemilik  data  pribadi,  data  transaksi,  dan data keuangan jika terjadi kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi pada data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  dalam  hal  perlindungan  data  pribadi penyelenggara fintech wajib  mendapat  persetujuan  dari  pemilik  data  pribadi  sebelum melakukan pemrosesan data pribadi. Selain itu, penyelenggara wajib memastikan adanya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi saat memproses data.
Kemudian  dalam  Pasal  35  UU  PDP  mengatakan  penyelanggara  sebagai pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:
1. Penyusunan  dan  penerapan  Langkah  teknis  operasional  untuk  melindungi  data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi.
Dalam  melakukan  pemrosesan  data,  pengendali  data  pribadi  wajib  menjaga kerahasiaan data pribadi. Hal ini diatur dalam Pasal 36 UU PDP yang berbunyi dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi.

## Penerapan Itikad Baik Dalam Layanan Fintech
Sebagaimana  yang  dimaksud  di  atas  pinjaman  online  atau  layanan  pinjam meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  merupakan  salah  satu  bentuk  perjanjian pinjam  meminjam,  dalam  suatu  perjanjian  hendaklah  dilaksanakan  dengan  jujur  dan bersih,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  tercermin  kepastian  hukum  dan  rasa  adil  bagi para  pihak  yang  terikat  dengan  perjanjian  tersebut  (Fa’izah,  2019).  Dalam  suatu perjanjian  yang  dibuat,  hendaknya  perjanjian  tersebut  sama  sekali  tidak  menimbulkan kerugian  bagi  kepentingan  pemberi  pinjaman  maupun  penerima  pinjaman,  serta  pihak ketiga lainnya diluar perjanjian tersebut (Puspito et al., 2022).
Asosiasi Fintech Indonesia  juga  mengeluarkan  Pedoman  Perilaku  Pemberian Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  Secara  Bertanggung Jawab (Disemadi, 2021). Pedoman tersebut menjelaskan mengenai penerapan asas itikad baik dalam layanan fintech yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:
1. Itikad baik dalam hal terjadi kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai, dan sistem elektronik:
a. Setiap penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul  akibat  kesalahan  dan/atau  kelalaian  pengurus,  pegawai,  dan  sistem elektronik dari penyelenggara.
b. Setiap penyelenggara wajib memiliki prosedur dan sistem untuk memastikan dilakukannya  Langkah-langkah  pemulihan  hak  pengguna  dalam  hal  terjadi kesalahan dan/atau kelalaian dari pengurus, pegawai, dan sistem elektronik.
2. Itikad baik dalam perlindungan data pribadi
a. Setiap penyelenggara wajib memiliki itikad baik dalam setiap pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi pengguna dan calon pengguna.
b. Kegiatan yang dimaksud dalam pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi pengguna yang dilakukan tanpa itikad baik antara lain:
1) Meminta data pribadi dari pengguna meskipun belum ada layanan yang dapat diberikan kepada konsumen tersebut.
2) Mengumpulkan  data  pribadi  yang  tidak  berhubungan  dengan  layanan yang akan diberikan kepada pengguna.
3) Mengumpulkan  data  pribadi  diluar  data  yang  sudah  disetujui  untuk diberikan oleh pengguna.
4) Menggunakan  data  pribadi  untuk  tujuan  yang  belum  diberitahukan kepada pengguna.
5) Mengumpulkan  dan  meyimpan  data  pribadi  meskipun  penyelenggara belum    memiliki  sistem  elektronik  yang  handal  untuk  melakukan kegiatan tersebut.
c. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  bentuk-bentuk  praktik  yang  dilarang  akan diatur kemudian di dalam pembaruan berkala pedoman perilaku.
3. Itikad baik dalam penagihan atas pinjaman gagal bayar
a. Setiap  penyelenggara  wajib  memiliki  dan  menyampaikan  prosedur penyelesaian dan penagihan kepada pemberi dan penerima pinjaman dalam terjadi gagal bayar pinjaman.
b. Setiap  penyelenggara  wajib  menyampaikan  kepada  penerima  pinjaman  dan pemberi  pinjaman  Langkah-langkah  yang  akan  ditempuh  dalam  hal  terjadi keterlambatan atau kegagalan pembayaran pinjaman, antara lain:
1) Perihal pemberian surat peringatan;
2) Persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman;
3) Korespondensi  dengan  penerima  pinjaman  secara  jarak  jauh  (desk collection),  termasik  via  telepon,  email,  maupun  bentuk  percakapan lainnya;
4) Perihal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan;
5) Penghapusan pinjaman.
c. Prosedur  penyelesaian  dan  penagihan  sebagaimana  tersebut  diatas  wajib memperhatikan kepentingan pemberi dan penerima pinjaman.
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penagihan atas pinjaman gagal bayar akan diatur kemudian di dalam pembaruan berkala pedoman perilaku.
4. Itikad baik pengguna ketiga dalam penagihan
a. Setiap penyelenggara dilarang menggunakan pihak ketiga dalam pelaksanaan penagihan  yang  tidak  terdaftar  atau  merupakan  dalam  daftar  hitam  otoritas dan/atau asosiasi.
b. Daftar hitam yang dimaksud diatas akan disusun kemudian dalam pembaruan berkala pedoman perilaku.

## Langkah Hukum Jika Data Pribadi Disalahgunakan
Berdasarkan  Pasal  37  POJK  No.  77  Tahun  2016,  penyelenggara fintech wajib bertanggung  jawab  atas  kerugian  pengguna  yang  timbul  akibat  kesalahan  dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara. Kemudian dalam Pasal 12 ayat  (1) Subjek  Data  Pribadi  berhak  menggugat  dan  menerima  ganti  rugi  atas  pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Maka dengan subjek data pribadi dapat melakukan gugatan berdasarkan Pasal
64  ayat  (1)  UU  PDP  yang  menyebutkan  “Penyelesaian  sengketa  data  pribadi  dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.“
Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dikatakan bila terjadi penyalahgunaan data pribadi, pengguna layanan fintech dapat menempuh langkah hukum sebagai berikut:
1. Melaporkan ke Lembaga Terkait
Penyelanggara fintech yang  menggunakan  data  pribadi  tanpa  persetujuan pemiliknya  dapat  dikenakan  sanksi  administrasi  berdasarkan  UU  PDP  dan  POJK 10/2022.  Pengguna layanan fintech dapat  melaporkan pelanggaran tersebut  kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika tidak ada persetujuan pemrosesan data pribadi atau penyelenggara fintech tidak mematuhi prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam UU PDP dan POJK 10/ 2022.
Adapun  sanksi  administratif  bagi  penyelenggara fintech tersebut  yaitu peringatan  tertulis  yang  disertai  pemblokiran  sistem  elektronik  penyelanggara, pembatasan  kegiatan  usaha,  dan  pencabutan  izin.  Sedangkan  dalam  UU  PDP, pengguna layanan fintech dapat melaporkan ke lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi yang akan ditetapkan oleh Presiden sesuai ketentuan Pasal 58 UU PDP. Adapun sanksi administratif berdasarkan Pasal 57 UU PDP, yaitu:
a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi;
c. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
d. Denda  administrative  dikenakan  paling  tinggi  2%  dari  pendapatan  tahunan terhadap variable pelanggaran.
2. Menggugat Secara Perdata Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU PDP subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengatur  hal  serupa  dalam  Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  menyebutkan  “Kecuali  ditentukan  lain  oleh peraturan  perundang-undangan,  penggunaan  setiap  informasi  melalui  media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Maka setiap orang yang haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Untuk mengajukan gugatan atas penyalahgunaan  data  pribadi,  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisikan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Gugatan perdata diawali dengan membuat surat gugatan disesuaikan dengan persyaratan,  kemudian  diajukan  ke  pengadilan  negeri.  Setelah  diperiksa  gugatan memenuhi persyaratan, maka akan ditetapkan jadwal persidangan dan akan dilakukan pemanggilan secara patut untuk hadir ke persidangan. Dalam proses persidangan akan dilakukan  pembacaan  gugatan,  replik  duplik,  pembuktian,  hingga  disampaikan putusan oleh hakim.
3. Melaporkan Secara Pidana
Berdasarkan  UU  PDP,  apabila  penyelenggara fintech melakukan penyalahgunaan data pribadi, maka dapat dilaporkan secara pidana. Pasal 66 UU PDP
mengatakan “setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain”,
Kemudian dalam Pasal 65 UU PDP mengatakan:
a. Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data  pribadi  yang  bukan  miliknya  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
b. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.
c. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.
Jika  hal  di  atas  dilanggar,  maka  pengguna  layanan fintech dapat  menjerat penyelenggara  yang menyalahgunakan  data pribadi  berdasarkan Pasal  67 UU PDP berupa  pidana  penjara  empat  sampai  lima  tahun  dan/atau  pidana  denda  Rp 4.000.000.000,00  (empat  miliar  rupiah)  sampai  Rp  5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah).  Selain  itu  dapat  juga  dijatuhi  pidana  tambahan  sesuai  Pasal  69  UU  PDP berupa  perampasan  keuntungan  dan/atau  harta  kekayaan  yang  diperoleh  atau  hasil tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.
Terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi,  maka  dapat dijatuhkan  pidana  berdasarkan  Pasal  70  UU  PDP,  dimana  pidana  dapat  dijatuhkan kepada  pengurus,  pemegang  kendali,  pemberi  perintah,  pemilik  manfaat,  dan/atau korporasi.  Adapun  untuk  pidana  denda  yang  dijatuhkan  keapda  korporasi  paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.
Selain itu korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berdasarkan Pasal 70 ayat (4) UU PDP yaitu:
a. perampasan  keuntungan  dan/atau  harta  kekayaan  yang  diperoleh  atau  hasil tindak pidana;
b. pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi;
c. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
d. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi;
e. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
f. pembayaran ganti kerugian;
g. pencabutan izin; dan/atau
h. pembubaran korporasi.
4. Arbitrase Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  bahwa  arbitrase  adalah  cara penyelesaian  sengketa  perdata  diluar  peradilan  umum  yang  didasarkan  pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, jika dikaitkan  dengan  sengketa  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi,  maka penyelesaian sengketa baru dapat diselesaikan melalui arbitrase apabila para pihak telah  sepakat  untuk  menyelesaikannya  dengan  arbitrase  yang  dibuat  dalam  bentuk perjanjian, atau tertuang dalam perjanjian dokumen elektronik para pihak.
Berdasarkan  UU Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  tersebut, terdapat tiga tahap mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu tahap persiapan  atau  pra  pemeriksaan,  tahap  pemeriksaan  atau  penentuan,  dan  tahap pelaksanaan. Tahap persiapan adalah tahapan untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk sidang pemeriksaan perkara. Tahap persiapan tersebut meliputi:
a. Persetujuan arbitrase dalam dokumen tertulis;
b. Penunjukan arbiter;
c. Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon;
d. Jawaban surat tuntutan oleh termohon;
e. Perintah arbiter agar para pihak menghadap siding arbitrase. Tahap  kedua  adalah  tahap  pemeriksaan,  yaitu  tahap  jalannya  sidang pemeriksaan  perkara,  dimulai  dari  awal  pemeriksaan  peristiwa,  proses pembuktiannya,  sampai  ditetapkan  putusan  oleh  arbiter.  Terakhir  adalah  tahap pelaksanaan,  yaitu  tahap  untuk  merealisasi  putusan  arbiter  yang  bersifat  final  dan mengikat.
5. Negosiasi
Negosiasi  adalah  salah  satu  cara  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan yang melibatkan para pihak yang bersengketa (Mamudji, 2017). Artinya pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan sengketa tersebut tidak dapat melibatkan dirinya dalam negosiasi. Negosiasi dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Tahap persiapan Pada  tahapan  persiapan,  hal  yang  harus  dipersiapkan  adalah  apa  yang dibutuhkan dan diinginkan, dimana masing-masing pihak harus mengetahui apa yang menjadi kepentingan mereka masing-masing.
b. Tahap tawaran awal Tahapan ini seorang perunding akan melakukan strategi tentang siapa yang harus lebih  dulu  menyampaikan  tawaran  dan  bagaimana  menyikapi  tawaran  awal tersebut. Apabila terdapat dua tawaran dalam perundingan, biasanya midpoint (titik  diantara  dua  tawaran)  dapat  dijadikan  solusi  atau  kesepakatan,  sebelum midpoint dijadikan kesepakatan hendaknya dibandingkan dengan pendapat para pihak.
c. Tahap pemberian konsesi Tahapan ini konsesi harus diungkapkan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang diberikan oleh pihak lawan. Seorang perunding harus melakukan kalkulasi  yang tepat tentang agresifitas, seperti bagaimana menjaga hubungan baik dengan pihak lawan, empati terhadap pihak lawan, dan fairness. Negosiator mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  konsensi  dan  menjaga  posisi tawar sampai pada kesepakatan yang diinginkan.
d. Tahap akhir negosiasi Pada tahap akhir ini meliputi pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya.
6. Mediasi
Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi,  yaitu  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  dengan  menghadirkan  pihak  ketiga  sebagai  mediator.  Adapun  tahap- tahapan mediasi, yaitu:
a. Tahap pembentukan forum
Pada  awal  mediasi,  sebelum  rapat  antara  mediator  dan  para  pihak, mediator membentuk forum. Setelah forum terbentuk, diadakan rapat bersama. Mediator  memberi  tahu  kepada  para  pihak  mengenai  bentuk  dari  proses, menjelaskan aturan dasar, bekerja berdasarkan hubungan perkembangan dengan para  pihak  dan  mendapat  kepercayaan  sebagai  pihak  netral,  dan  melakukan negosiasi  mengenai  wewenangnya  dengan  para  pihak,  menjawab  pertanyaan
para pihak, bila para pihak sepakat melanjutkan perundingan, para pihak diminta komitmen untuk taat mengikuti aturan yang berlaku.
b. Tahap pengumpulan dan pembagian informasi Setelah tahap awal selesai, maka mediator meneruskan mediasi sengan mengadakan  rapat  bersama,  dengan  meminta  pernyataan  dan  penjelasan pendahuluan  terhadap  masing-masing  pihak  yang  bersengketa.  Pada  tahap informasi,  para  pihak  dan  mediator  saling  membagi  informasi  dalam  acara bersama dan secara sendiri-sendiri saling membagi informasi dengan mediator, dalam acara bersama. Apabila para pihak setuju meneruskan mediasi, mediator kemudian  mempersilahkan  masing-masing  pihak  menyajikan  versinya mengenai  fakta  dan  patokan  yang  daimbil  dalam  sengketa  tersebut.  Mediator boleh  mengajukan  pertanyaan  untuk  mengembangkan  informasi,  tetapi  tidak mengijinkan pihak lain untuk mengajukan pertanyaan atau melakukan interupsi apapun. Para pihak dalam menyampaikan fakta memiliki gaya dan versi yang berbeda-beda, ada yang santai, ada yang emosi, ada yang tidak jelas, ini semua harus  diperhatikan  oleh  mediator.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  diskusi terhadap  informasi  yang  disampaikan  oleh  masing-masing  pihak,  untuk mengukuhkan bahwa mediator telah mengerti para pihak, mediator secara netral membuat  kesimpulan  atas  penyajian  masingmasing  pihak,  mengulangi  fakta- fakta esensial menyangkut setiap perspektif atau patokan mengenai sengketa.
c. Tahap penyelesaian masalah Dalam  tahap  tawar-menawar  atau  perundingan  penyelesaian  problem, mediator  bekerja  dengan  para  pihak  secara  bersama-sama  dan  terkadang terpisah,  menurut  keperluannya,  guna  membantu  para  pihak  merumuskan permasalahan, menyusun agenda untuk membahas masalah dan mengevaluasi solusi. Pada tahap ketiga ini terkadang mediator mengadakan “caucus” dengan masing-masing dalam mediasi untuk menggali informasi lebih dalam.
d. Tahap pengambilan keputusan Pada tahap ini para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator untuk memilih solusi yang dapat disepakati bersama atau setidaknya solusi yang dapat  diterima  terhadap  masalah  yang  diidentifikasi.  Setelah  para  pihak menemukan  solusi  yang  mungkin,  para  pihak  harus  memutuskan  sendiri  apa yang  akan  mereka  setujui  atau  sepakati.  Akhirnya  para  pihak  yang  sepakat berhasil membuat keputusan bersama, yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian.  Mediator  dapat  membantu  untuk  menyusun  ketentuan-ketentuan yang akan dimuat dalam perjanjian agar seefisien mungkin, sehingga tidak ada keuntungan para pihak yang tertinggal di dalam perundingan

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian,  dapat  disimpulkan  perihal  perlindungan  data  pribadi fintech terutama  terkait  penyalahgunaan  data  pribadi  dapat  disampaikan  bahwa penyelenggara fintech wajib  mendapat  persetujuan  dari  pemilik  data  pribadi  terlebih dahulu  ketika  akan  melakukan  pemrosesan  data.  Selain  itu,  penyelenggara  wajib memastikan adanya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi saat memproses data.
Kemudian dalam pelakasaan layanannya, penyelenggara wajib mengikuti prinsip- prinsip dan kewajiban yang diatur dalam UU PDP, POJK 77/2016, dan POJK 10/2022 disertakan itikad baik yang memberikan kepastian hukum dan rasa adil bagi para pihak yang  terikat  dalam  perjanjian  pinjam  meminjam.  Bila  ditemukan  pelanggaran  hukum
penyalahgunaan data pribadi  yang dilakukan oleh pihak penyelenggara fintech , subjek data pribadi atau pengguna layanan fintech dapat melakukan tiga Langkah hukum yaitu, Pertama,  dengan  melaporkan  pelanggaran  ke  lembaga  penyelenggaraan  perlindungan data  pribadi  yang  akan  ditetapkan  oleh  Presiden.  Kedua,  menggugat  secara  perdata dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Ketiga, melaporkan secara pidana, dengan dijerat Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 UU Perlindungan Data Pribadi. Kemudian sengkegta juga dapat diselesaikan dengan  arbitrase  dan  lembaga  penyelesaian  sengketa  lainnya  seperti  negosiasi  dan mediasi.

## BIBLIOGRAFI
Benuf, K. (2019). Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019. Gema Keadilan , 6 (2), 196–216.
Benuf,  K.,  Mahmudah,  S.,  &  Priyono,  E. A.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Keamanan  Data  Konsumen  Financial  Technology  di  Indonesia. Refleksi  Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2), 145–160.
Bidari,  A.  S.,  &  Nurviana,  R.  (2020).  Stimulus  ekonomi  sektor  perbankan  dalam menghadapi pandemi coronavirus disease 2019 di Indonesia. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1), 297–305.
Disemadi, H. S. (2021). Fenomena Predatory  Lending:  Suatu  Kajian Penyelenggaraan Bisnis  Fintech  P2P  Lending  selama  Pandemi  COVID-19  di  Indonesia. Pandecta Research Law Journal , 16 (1), 55–67.
Fa’izah, N. (2019). Aspek iktikad baik dalam layanan pinjaman pada aplikasi teknologi finansial  perspektif  debitur  dan  fatwa  DSN-MUI  nomor  117/DSN-MUI/II/2018 . Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Fathurrahman, I. (2021). Melestarikan Pekerja Rentan di Balik Ekonomi Inovasi: Praktik Kerja  Perusahaan Teknologi  kepada  Mitra  Pengemudi  Ojek  Online  di  Indonesia. Menyoal Kerja Layak Dan Adil Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia , 79 .
Hadi,  F.  (2017).  Penerapan  Financial  Technology  (Fintech)  sebagai  Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia. Terdapat Dalam Https://Temilnas16.
Forsebi. Org/Penerapan-Financial-Technology-Fintech-Sebagai-Inovasi-
Pengembangan-Keuangan-Digital-Di-Indonesia .
Mamudji,  S.  (2017).  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan. Jurnal Hukum & Pembangunan , 34 (3), 194–209.
Marisa, O. (2020). Persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas, dan risiko berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan financial technology. Jurnal Administrasi Kantor , 8 (2), 139–152.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum,. Jakarta: Kencana, 2007. Dalam Penerapan Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan  Disertasi,  Salim  HS,  Erlies  Septiana Nurbani, Rajawali Pers .
Puspito,  D.,  Roestamy,  M.,  &  Santoso,  E.  (2022).  Model  Perlindungan  Hukum  Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Living Law , 14 (1), 11–23.
Saifuddin, A. (2020). Penyusunan skala psikologi . Prenada Media.
Sangojoyo, B. F., Kevin, A., & Sunlaydi, D. B. (2022). Urgensi Pembaharuan Hukum
Mengenai  Perlindungan  Data  Pribadi  E-Commerce  di  Indonesia. Kosmik  Hukum , 22 (1), 27–39.
Simarmata, J., Manuhutu, M. A., Yendrianof, D., Iskandar, A., Amin, M., Sinlae, A. A. J., Siregar, M. N. H., Hazriani, H., Herlinah, H., & Sinambela, M. (2021). Pengantar Teknologi Informasi . Yayasan Kita Menulis.
Wahyudi, T., Mustamam, M., & Mukidi, M. (2021). Online Loan Practice (Pijol) Viewed From Perpsective of The Banking Law System (Study In Medan City). Jurnal Ilmiah METADATA , 3 (1), 136–155.
Yunus,  U.  (2019).  A  comparison  peer  to  peer  lending  platforms  in  Singapore  and Indonesia. Journal of Physics: Conference Series , 1235 (1), 12008.
Copyright holder: Ian Dharsono Wijaya Pane, Christine S.T Kansil (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: