## IZIN ISTERI DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

## Abu Samah
Fakultas Syariah dan Hukum UniversitAS Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## Abstrak
Pernikahan  adalah  suatu  hubungan  cinta  ,  kasih  sayang  dan  kesenangan  , pernikahan sebagai sarana  untuk menciptakan kasih  sayang, serta  perisai  untuk suami  dan  istri  dari  bahaya  kekejian.  Dalam  buku  al-Hikmah  konstitusi,  wa Falsafatuh  ,  Sheikh  Ali  Ahmad  al  -  Jurjawi  menjelaskan  Imam  Syafi'i  pendapat bahwa  laki-laki  poligami  harus  benar-benar,  tanpa  persetujuan  dari  istri. Poligami  harus  dilakukan  selama  jika  jumlah  istri  tidak  lebih  empat.  Sementara itu,  menurut  Hanafi  poligami  dapat  dilakukan  tanpa  izin  dari  istri,  tapi diperlukan untuk melakukan keadilan diberkaitan dengan kepuasan psikis, seperti seks. Hukum yang berlaku di Indonesia suami yang akan menikhan diminta untuk mendapatkan izin poligami dari istri,  sedangkan  istri  dalam hukum Islam bukan persyaratan dalam menahan poligami.

## Abstract
Marriage  is  a  relationship  of  love ,  affection and  pleasure , a  means  for  the creation  of  harmony  heart , as  well  as  a  shield  for  the  husband  and  wife  from danger  abomination . In  the  book  al -Hikmah constitution,  wa  Falsafatuh , Sheikh Ali Ahmadal - Jurjawi explains Imam Shafi'i school  opinion that polygamous men should  absolutely , without  the  consent  of  the  wife . Polygamy  should  be  done during the if  amount of wives does not  more four . Meanwhile, according to  the Hanafi  School  polygamous  can  be  without  permit  of  wives , but  required  to  do justice  in   related to  the psychic satisfaction , such as sex . The law is  in  force in Indonesia a husband who will be required to establish polygamy permission from the wife , while the wife of Islamic law license is not a requirement in the hold of polygamy .
Kata Kunci : Izin Istri, Poligami, Hukum Islam

## Pendahuluan
Dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa pada azasnya seorang pria hanya boleh mempunyai  seorang  isteri  dan  seorang  wanita  hanya  boleh  mempunyai  seorang suami.  Akan  tetapi  azas  monogami  dalam  Undang-undang  Perkawinan  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tidak  bersifat  mutlak,  artinya  hanya  bersifat pengarahan  pada  pembentukan  perkawinan  monogami  dengan  jalan  mempersulit dan  mempersempit  penggunaan  lembaga  poligami  dan  bukan  menghapus  sama sekali sistem poligami.
Ketentuan  adanya  azas  monogami  ini  bukan  hanya  bersifat  limitative  saja, karena  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-undang  Perkawinan  disebutkan  dimana
pengadilan  dapat  memberikan  izin  pada  seorang  suami  untuk  beristeri  lebih  dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan.     Ketentuan ini membuka  kemungkinan  seorang  suami  dapat  melakukan  poligami  dengan  izin pengadilan.
Mengenai  persyaratan  persetujuan  dari  isteri  yang  menyetujui  suaminya berpoligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah  ada  persetujuan  tertulis  dari  isteri  persetujuan  ini  harus  dipertegas  dengan persetujuan lisan dari isteri pada sidang pengadilan agama. Persetujuan dari isteri yang dimaksudkan tidak diperlukan bagi  suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak  mungkin  dimintai  persetujuan  dan  tidak  mungkin  menjadi  pihak  dalam perjanjian dan apabila tidak ada khabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2  tahun  atau  karena  sebab-sebab  lainnya  yang  mendapat  penilaian  dari  hakim Pengadilan Agama.
Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang  isteri,  begitu  juga  dengan  seorang  wanita,  namun  dalam  keadan  tertentu lembaga  perkawinan  yang  berazaskan  monogami  sulit  dipertahankan.  sehingga dalam  keadaan  yang  sangat  terpaksa  dimungkinkan  seorang  laki-laki  memiliki isteri  lebih  dari  seorang  berdasarkan  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  oleh Undang-undang Perkawinan.

## Pengertian Poligami
Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata poli atau polos artinya  banyak,  dan  kata gamen atau gamos artinya  kawin atau  perkawinan. 1 Jadi  perkataan  “ poligami ”  dapat  diartikan  sebagai  “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”. 2
Menurut perspektif Islam sebagaimana dikemukan oleh Sidi Gazalba dalam bukunya  “ Menghadapi  Soal-soal  Perkawinan ”  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebi dari satu orang perempuan. 3
Menurut  Undang-undang  poligami  ialah  mengawini  beberapa  lawan jenisnya  dalam  waktu  yang  sama.  Berpoligami  atau  menjalankan  (melakukan) poligami  sama  dengan  poligini  yaitu  mengawini  beberapa  wanita  dalam  waktu yang sama.

## Poligami Perspektif Islam
Dalam  pandangan  Islam,  poligami  mempunyai  arti  perkawinan  yang  lebih dari  satu  dengan  batasan,  umumnya  dibolehkan  hanya  sampai  empat  wanita.
1 Khairuddin Nasution, Riba dan Poligami (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996) h. 84.
2 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, tt) h. 211.
3 Sidi  Gazalba, Menghadapi  Soal-soal  Perkawinan (Jakarta  :  Pustaka  Antara,  1975)  h. 25.
Walaupun ada juga  yang memahami ayat  tentang poligami dengan batasan lebih dari  empat  atau  bahkan  lebih  dari  sembilan  isteri.  Perbedaan  ini  disebabkan berbedanya para ulama  dalam memahami dan menafsirkan ayat  3 surat  al-Nisa‟, sebagai dasar penetapan hukum poligami.
Poligami tersebut baru boleh dilakukan apabila terdapat beberapa sebab:
1. Apabila si  suami  mempunyai  dorongan nafsu syahwat  yang berkekuatan luar biasa, sehingga si isteri tidak sanggup lagi memenuhi keinginan suaminya
2. Si  isteri  yang  dalam  keadaan  uzur  atau  sakit  sehingga  ia  tidak  dapat  lagi melayani suaminya.
3. Bertujuan  untuk  membela  kepada  kaum  wanita  yang  sudah  menjadi  janda karena suaminya gugur dalam berjihad fisabilillah.
4. Untuk  menyelamatkan  kaum  wanita  yang  masih  belum  berpeluang  berumah tangga, supaya mereka tidak terjerumus ke lembah dosa. 4
Dalam  pelaksanaan  poligami  (isteri  kedua  dan  selanjutnya)  apakah  perlu minta izin kepada isteri sebelumnya?  Dalam hal ini terdapat dua pandangan, yaitu pertama , perlu minta izin  kepada isteri dan kedua , tidak perlu minta izin kepada isteri.
Menurut  Habib  Munzir  al-Musawwa  dalam  “ Kupas  Tuntas  Hukum Poligami ”, berpendapat  bahwa menikah dengan  isteri kedua atau berikutnya sah hukumnya tanpa minta izin kepada isteri pertama atau sebelumnya, sebagaimana seorang  laki-laki  tidak  wajib  meminta  izin  kepada  ayah  ibunya  untuk  menikah, yang wajib minta izin adalah wanita, mestilah walinya yang mengizinkan, namun pria tidak perlu izin walinya untuk menikah.
Walaupun  seorang  pria  boleh  atau  sah  menikah  dengan  seorang  wanita tanpa  memberi  tahu  ayah  ibunya,  namun  dari  segi  adab  kepada  orang  tua  yang telah mendidiknya sejak kecil, sepantasnya ia tidak menikah kecuali dengan restu ayah ibunya. Ini ditinjau dari segi Birrul walidain, bukan dari segi hukum.
Demikian  pula  suami  yang  akan  berpoligami,  tidak  mesti  minta  izin  atau persetujuan kepada isteri pertama atau berikutnya, secara hukum  Islam  nikahnya adalah sah, namun  secara akhlak dan adab, seyogyanya ia memberitahukan pada isterinya,  karena  telah  seperjuangan  dari  awal  secara  bersama-sama,  dan  kalau niat  poligaminya  baik  maka  selayaknya  isteri  yang  baik  akan  menerimanya. Artinya tidak wajib secara hukum, namun sebaiknya ia memberitahukannya.
Habib  Munzir  al-Musawwa  berdapat  demikian  berdasarkan  Hadist,  yang artinya  Istri  Barra‟  bin  Muawwir  ra  berkata  kepada  Rasul  saw: Aku  syaratkan pada suamiku agar jangan menikah lagi!, maka Rasul saw bersabda : ucapan itu tidak benar.
Poligami  adalah  sunnah,  tanpa  keraguan,  namun  penyelewengan  individu memang  sering  terjadi,  hal  itu  tidak  bisa  menafikan  hukum  sunnah  nya  secara keseluruhan. Mengenai poligami, Islam adalah agama untuk kesempurnaan hidup,
4 Kasmuri Selamat, Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga (Jakarta : Kalam Mulia, 1998) h. 30.
tidak  ada  kekurangan  ataupun  cela  dalam  segala  hal  yang  fardhu  dan  sunnah, namun oknum penyelewengan syari‟at selalu ada dalam segala hal, bukan hanya dalam poligami, tetapi juga dalam mendikan shalat, puasa, haji, zakat, dan macam ibadah lainnya yang diselewengkan.
Menurut  Syeikh  Mahmud  Syaltut;  "Keadilan  yang  dijadikan  syarat dibolehkan poligami berdasarkan ayat 3 Surat al-Nisa‟. Kemudian pada ayat 129 Surat al-Nisa‟ menyatakan bahwa keadilan itu tidak mungkin dapat dipenuhi atau dilakukan.  Sebenamya  yang  dimaksudkan  keadilan,  bukanlah  keadilan  yang menyempitkan  dada  kamu  sehingga  kamu  merasakan  keberatan  yang  sangat terhadap poligami yang telah dihalalkan oleh Allah. Hanya saja yang dikehendaki ialah  jangan  sampai  kamu  cenderung  sepenuhnya  kepada  salah  seorang  saja  di antara  para  isteri  kamu  itu,  lalu  kamu  tinggalkan  yang  lain  seperti  tergantung- gantung."
Zamahsyari  dalam  kitabnya  “ Tafsir  Al  Kasy-syaf ”  mengatakan,  bahwa poligami  menurut  syari'at  Islam  adalah  suatu  rukhshah  (kelonggaran)  ketika darurat.  Sama  halnya  dengan  rukhshah  bagi  musafir  dan  orang  sakit  yang dibolehkan  berbuka  puasa  Ramadhan  ketika  dalam  perjalanan.  Darurat  yang dimaksud  adalah  berkaitan  dengan  tabi‟at  laki-laki  dari  segi  kecenderungannya untuk bergaul lebih dari seorang isteri.
M.  Hasballah  Thaib  mengatakan,  bila  seorang  muslim  menikahi  lebih  dari seorang isteri, maka dia berkewajiban untuk memperlakukan mereka secara sama dalam  hal  memberi  makan,  kediaman,  pakaian,  dan  bahkan  hubungan  seksual sejauh  yang  memungkinkan.  Keadilan  di  sini  hanya  berhubungan  dengan  usaha yang  dimungkinkan  secara  manusiawi.  Dalam  hal  cinta  kasih,  seorang  yang benar-benar  ingin  berbuat  adil  dengan  tujuan  yang  tulus  dia  tetap  tidak  akan mampu melakukannya mengingat keterbatasannya sebagai manusia. 5
Sedangkan  kasih  sayang  dapat  dilambangkan  pada  hubungan  biologis  dan lain sebagainya, sebagaimana Allah SWT berfirman :
ميكح زيزع اللهو ةجرد ههيهع لاجرهنو فورعمناب ههيهع يدنا مثم ههنو “Dan  para  wanita  mempunyai  hak  yang    seimbang  dengan  kewajibannya menurut  cara  yang  ma‟ruf.  Akan  tetapi  para  suami  mempunyai  satu tingkatan  kelebihan  daripada  isterinya.  Dan  Allah  Maha  Perkasa  lagi Maha Bijaksana ”. 6 (Q.S. al-Baqarah (2) : 228).
Dalam pandangan  Islam bahwa berpoligami itu dibolehkan walaupun tidak dalam  keadaan  terpaksa,  apabila  seorang  laki-laki  mampu  dari  segi  seksuil  dan juga  mampu  dari  segi  materil  dan  mampu  berlaku  adil.  Apalagi  wanitanya  lebih banyak,  dan  banyak  yang  belum  kawin,  maka  bagi  laki-laki  yang  mempunyai
5 Ibid , h. 1.
6 Depag RI, Op.cit , h. 55.
kelebihan  dianjurkan  untuk  kawin  lebih  dari  satu  demi  terpenuhinya  kebutuhan batin  bagi  wanita  yang  sangat  membutuhkan  perlindungan  dan  kasih  sayang dalam perkawinan yang sah dan halal menurut hukum Islam. 7
Sebagai dasar boleh berpoligami dalam hukum  Islam diatur dalam surat al- Nisa‟  ayat 3 yang berbunyi :
عابرو ثلاثو يىثم ءاسىنا هم مكن باط ام اىحكو اف يمتينا يف اىطسقت لاا متفخ ناو .
اىن اىعت لاا يو دا كناد مكو اميا تكهم ام وا ة دحاىف اىن دعت لاا متفخ ناف
“Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempua  yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  Maka  kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  maka  (kawinilah)  seorang saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  Yang  demikian  itu  adalah  lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya ”. 8 (Q.S. al-Nisa‟ (4) : 3).
Ayat  di  atas  menjelaskan  hal-hal  yang  telah  dipahami  Rasulullah,  sahabat- sahabatnya, tabi‟in, dan jumhur ulama muslimin tentang hukum-hukum yaitu: (1) Boleh  berpoligami  paling  banyak  hingga  empat  orang  isteri;  (2)  Disyari‟atkan dapat berbuat adil diantara isteri-isterinya. Barang siapa belum mampu memenuhi ketentuan  diatas,  maka  dia  tidak  boleh  mengawini  wanita  lebih  dari  satu  orang. 9 Seorang  laki-laki  yang  meyakini  dirinya  tidak  akan  mampu  berbuat  adil,  tetapi tetap  melakukan  poligami,  dikatakan  bahwa  akad  nikahnya  sah,  tetapi  dia  telah berbuat dosa; (3)  Keadilan yang disyaratkan oleh ayat di atas mencakup keadilan dalam  tempat  tinggal,  makan  dan  minum,  serta  perlakuan  lahir  batin;  (4) Kemampuan suami dalam hal nafkah kepada isteri kedua dan anak-anaknya.
Beberapa ulama, setelah meninjau ayat-ayat tentang poligami, mereka telah menetapkan  bahwa  menurut  asalnya  (azasnya)  poligami  dalam  Islam  itu  ialah monogami,  karena  terdapat  dalam  ayat  yang  mengandung  peringatan,  agar  tidak disalah-gunakan  poligami  itu  di  tempat-tempat  yang  tidak  wajar.  Ini  semua bertujuan supaya tidak terjadinya kezaliman.
Tetapi,  poligami  dibolehkan  dengan  syarat  ia  dilakukan  pada  masa-masa terdesak untuk mengatasi perkara yang tidak dapat diatasi dengan jalan lain. Atau dengan  kata  lain  bahwa  poligami  itu  dibolehkan  oleh  Islam  dan  tidak  dilarang kecuali  jika  dikhawatirkan  bahwa  kebaikannya  akan  dikalahkan  oleh keburukannya.
7 Kholilah Marhijanto, Menciptakan keluarga Sakinah (Surabaya : Bintang Pelajar, tt) h. 70 – 72.
8 Depag RI, Op.cit , h. 115.
9 Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, tt) h. 30 – 42.

## Poligami Perspekif Undang-Undang
Menurut  Undang-undang  poligami  ialah  mengawini  beberapa  lawan jenisnya  dalam  waktu  yang  sama.  Berpoligami  atau  menjalankan  (melakukan) poligami  sama  dengan  poligini  yaitu  mengawini  beberapa  wanita  dalam  waktu yang sama.
Dalam perkembangannya istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan biasa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali di kalangan antropologi  saja,  sehingga  istilah  poligami  secara  langsung  menggantikan  istilah poligini  dengan  pengertian  perkawinan  antara  seorang  pria  dengan  beberapa wanita  disebut  poligami.  Poligami  atau  memiliki  lebih  dari  seorang  isteri  bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. 10
Namun  dalam  Islam, poligami mempunyai  arti perkawinan  yang lebih dari satu  dengan  batasan,  umumnya  dibolehkan  hanya  sampai  empat  wanita. Walaupun ada juga  yang memahami ayat  tentang poligami dengan batasan lebih dari  empat  atau  bahkan  lebih  dari  sembilan  isteri.  Perbedaan  ini  disebabkan berbedanya para ulama  dalam memahami dan menafsirkan ayat  3 surat  al-Nisa‟, sebagai  dasar  penetapan  hukum  poligami. 11 Dengan  kata  lain,  poligami  ialah mengamalkan beristeri lebih dari satu yaitu dua, tiga atau empat. 12
Hal  ini  juga  disebutkan  dalam  Pasal  55  Ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) bahwa “beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya  sampai  empat  orang  isteri”.  Ketentuan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  baik  pasal  demi  pasal  maupun  penjelasannya  tidak  ditemukan  pengertian poligami.  Hanyalah  Pasal  3  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri  lebih  dari  seorang  apabila  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan”.
Menurut  Hilman  Hadikusuma  bahwa  “dengan  adanya  pasal  ini  maka Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  menganut  azas  monogami,  oleh  karena tidak  tertutup  kemungkinan  dalam  keadaan  terpaksa  suami  melakukan  poligami yang  sifatnya  tertutup  atau  poligami  yang  tidak  begitu  saja  dapat  dibuka  tanpa pengawasan hakim. 13
Dengan demikian, poligami baru boleh dilakukan apabila terdapat beberapa sebab  yaitu:  1)  Apabila  si  suami  mempunyai  dorongan  nafsu  syahwat  yang berkekuatan  luar  biasa,  sehingga  si  isteri  tidak  sanggup  lagi  memenuhi keinginannya;  2)  Si  isteri  yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya; 3) Bertujuan untuk membela kepada kaum wanita
10 Abdul  Rahman  I.  Doi, Perkawinan  dalam  Syari‟at  Islam (Jakarta  :  Rineka  Cipta, 1992) h. 46.
11 Khairuddin Nasution, Op.cit .
12 Kasmuri Selamat, Op. cit, h. 19.
13 Hilman  Hadi  Kusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia  menurut  Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama (Bandung : Mandar Maju, 1990) h. 32.
yang  sudah  menjadi  janda  karena  suaminya  gugur  dalam  berjihad  fisabilillah;  4) Untuk  menyelamatkan  kaum  wanita  yang  masih  belum  berpeluang  berumah tangga, supaya mereka tidak terjerumus ke lembah dosa. 14
Untuk  berpoligami  pada  saat  ini  tidaklah  dapat  dilakukan  oleh  setiap  laki- laki  dengan  begitu  saja.  Pemerintah  melalui  instansinya  yang  ditunjuk  untuk  itu ikut  campur  dalam  urusan  keinginan  seseorang  suami  yang  ingin  beristeri  lebih dari seorang (poligami).
Dengan  demikian  setiap  laki-laki  sekarang  harus  mempunyai  alasan  yang dapat  diterima  oleh  Undang-undang  untuk  berpoligami.  Ini  berarti  bahwa poligami sekarang sudah dipersulit. 15 .
Orang  yang  beragama  Islam  selama  ini  yang  menurut  Hukum  Islam  boleh mempunyai isteri dua, tiga, dan empat, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah semakin sukar, karena pemerintah telah ikut campur tangan dalam  menentukan  keinginan  suami  yang  ingin  melakukan  perkawinan  dengan seorang wanita sebagai isteri kedua, ketiga, atau keempat.
Pengadilan  tidak  akan  memberi  izin  kepada  seorang  suami  yang mengajukan permohonan untuk kawin kembali atau untuk menikahi isteri kedua, ketiga  atau  keempat  jika  alasan  yang  diajukan  tidak  sesuai  dengan  yang  disebut pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
Di  samping  alasan-alasan  yang  tersebut  dalam  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 masih diperlukan lagi syarat-syarat lain, sebagaimana terdapat dalam penjelasan  Pasal  3  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang menyatakan  :  “Pengadilan  dalam  memberi  putusan  selain  memeriksa  apakah syarat  yang  tersebut  pada  Pasal  4  dan  5  telah  dipenuhi.  Selanjutnya  mengajukan permohonan  ke  pengadilan.  Hal  ini  diatur  dalam  ketentuan  umum  peraturan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Pasal 1 huruf b dan c bahwa pengadilan yang  dimaksudkan  adalah  Pengadilan  Agama  bagi  yang  beragama  Islam  dan Pengadilan  Negeri  bagi  yang  beragama  lain.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai permohonan poligami adalah sebagai berikut:
1. Suami harus mengajukan permohonan izin secara tertulis ke Pengadilan (Pasal 40, ketentuan umum Undang-undang Perkawinan).
2. Pengadilan  hanya  memberikan  izin  atas  permohonan  tersebut  sesuai  dengan aturan  pada  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-undang  nomor  1  Tahun  1974,  apabila memenuhi persyaratan seperti tersebut di bawah ini:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
3. Pengajuan  permohonan  ini  sesuai  dengan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-undang nomor  1  Tahun  1974  haruslah  dipenuhi/dilengkapi  dengan  syarat-syarat  :1) Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri (bila si suami telah mempunyai
14 Kasmuri Selamat, Op.cit , h. 30.
15 Hilman Hadi Kusuma, Op.cit .
beberapa  isteri);  2)  Adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
Persetujuan  dari  isteri  atau  isteri-isteri  (bila  suami  telah  mempunyai  isteri lebih  dari  seorang  pada  saat  pengajuan  izin  itu)  terhadap  suaminya  yang  hendak kawin lagi dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Apabila diberikan secara lisan,  harus  diucapkan  secara  langsung  dimuka  sidang  pengadilan,  sedangkan persetujuan secara tertulis  tentu saja dilakukan dengan surat  yang ditandatangani oleh isteri atau isteri-isteri tersebut.
Walaupun  persetujuan  isteri  atau  isteri-isteri  merupakan  syarat  bagi  suami untuk  dapat  melakukan  poligami,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  terlalu  mutlak, dalam  pengertian  apabila  izin  dari  isteri-isteri  tersebut  tidak  mungkin  berhasil didapatkan  atau  tidak  dapat  dimintai  persetujuannya  dan  tidak  dapat  menjadi pihak  dalam  perjanjian  atau  apabila  si  isteri  meninggalkan  rumah  lebih  dari  dua tahun  dan  tidak  ada  kabar  beritanya  atau  karena  sebab-sebab  lain  yang  akan dipertimbangkan oleh hakim pengadilan, sesuai dengan Pasal 5 ayat ( 2 ) Undang- undang nomor 1 Tahun 1974.
Selanjutnya  dalam  melakukan  poligami  suami  disyaratkan  adil  di  antara para istreri. Kata “ adil ” berasal dari kata bahasa Arab yang berarti “ insaaf ” atau “ keinsafan ” artinya jiwa yang baik dan lurus. Dalam bahasa Perancis kata “ adil ” adalah  “ justices” ,  dalam  bahasa  latin  kata  “ adil ”  adalah  “ justica ”. 16 Jadi  yang dinamakan “ adil ” adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau menerima hak tanpa  lebih  dan  memberikan  hak  pada  orang  lain  tanpa  kurang.  Maka  dari  itu “ adil ” ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap, tanpa lebih dan tanpa  kurang  antara  sesama  yang  berhak,  dalam  keadaan  yang  sama,  dan menghukum  orang  jahat  atau  yang  melanggar  hukum,  sesuai  dengan  kesalahan dan pelanggarannya. 17
Keadilan  ialah  memenuhi  hak  seseorang  sebagaimana  mestinya,  tanpa membeda-bedakan siapakah yang harus menerima hak itu, dan bertindak terhadap yang  salah  sekedar  kesalahannya  tanpa  berlebih-lebihan  atau  pandang  bulu. 18 Karena itu keadilan manusia adalah pengertian praktis yang bertalian dengan hak- hak  individu  dalam  masyarakat  dan  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  dan  semua yang  bermanfaat  baginya,  seperti  hal-hal  yang  mengenai  materi  dan  rohaninya. Dengan  kata  lain,  keadilan  ialah  menghormati  kekayaan  hak  milik  dan  sesuatu yang bertahan dengannya, menghormati kemerdekaan serta keyakinannya.
Untuk  setiap  aspek  dari  keadilan  terdapat  beberapa  kata  dan  yang  paling umum  digunakan  adalah  kata  „ adl .  Antonim  dari  kata „adl bukanlah  merupakan suatu  ucapan  kata „adl yang  dimodifikasikan  dalam  pengertiannya  yang  negatif, sebagaimana lawan kata injustice untuk kata justice dalam bahasa Inggris. Secara
16 Kahar Mansur, Membina Moral dan Akhlaq (Jakarta : Rineka Cipta, 1994) h. 69.
17 Ibid.
18 Ibid , h. 68.
harfiah, kata ‟adl adalah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja “ adala ” yang berarti  : pertama ,  meluruskan  atau  tunduk  lurus,  mengamendemen  atau mengubah; kedua ,  melarikan  diri,  berangkat  atau  mengelak  dari  satu  jalan  (yang keliru)  menuju  jalan  lain  (yang  benar); ketiga ,  sama  atau  sepadan  atau menyamakan; keempat ,  menyeimbangkan  atau  mengimbangi,  sebanding  atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang ( state of equalibrium ). Akhirnya, kata „adl atau „idl boleh  jadi  juga  berarti  contoh  atau yang  semisal,  sebuah  ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan. 19
Perbedaan  antara  kedua  istilah  itu  memang  nyata.  istilah  “hukum“ mengandung  suatu  tuntutan  keadilan,  sedangkan  istilah  “Undang-undang“ menandakan  norma-norma  yang  de  facto  digunakan  untuk  memenuhi  tuntutan baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  kata “hukum“ sebagai ius lebih fundamental dari pada kata Undang-undang / lex , sebab kata  hukum  sebagai ius menunjukkan  dengan  mengikut  sertakan  prinsip-prinsip atau  azas-azas  yang  termasuk  suatu  aturan  yang  dikehendaki  oleh  “ lex “ itu yang merupakan bentuk eksplisit dari “ ius “. 20
Pegertian hukum yaitu hakikat hukum, ialah menjadi sarana bagi penciptaan suatu  aturan  masyarakat  yang  adil.  Sedangkan  hakikat  Undang-undang  ialah membawa  aturan  yang  adil  dalam  masyarakat  ( rapport  du  droit , inbreng  van recht ). 21
Menurut  Plato,  keadilan  ( justice )  adalah  tidakan  benar,  tidak  dapat diidentifikasikan  dengan  hanya  kepatuhan  pada  aturan  hukum.  Keadilan  adalah suatu ciri sifat manusia yang mengkoordinasikan dan membatasi berbagai elemen dari  pisik  manusia  pada  lingkungannya  yang  tepat  ( proper  soheres )  agar memungkinkan manusia dalam keutuhannya berfungsi dengan baik. 22
Sedangkan keadilan menurut Aristoteles,   bahwa   secara  umum keadilan berkaitan  dengan  hubungan  antara  seseorang  dengan  orang  lain.  Dalam  interaksi itu  terdapat  kesadaran  “keadilan“  yang  menunjukkan  atau  berorientasi  pada kebaikan  moral  secara  menyeluruh  dari  anggota  masyarakat  dalam  menangani hubungan-hubungan yang demikian itu. 23
Karena  sesungguhnya  keadilan  hanya  terdapat  pada  setiap  orang  yang hubungan-hubungan  materialnya  diatur  oleh  hukum,  dan  hukum  terwujud  bagi setiap  orang,  dimana  diantara  mereka  terdapat  ketidak  adilan,  karena  keadilan menurut hukum ialah perbedaan antara yang adil dan yang tidak adil. 24
Keadilan  secara  hakiki  merupakan  suatu  konsep  yang  relatif.  Kapan  saja seseorang menegaskan bahwa ia pertimbangkan atas haknya secara adil, ia harus
19 Muh.  Alwi  al-Maliki, Insan Kamil  ( Muhammad  SAW) ,  alih  bahasa  Hasan  Baharun (Bandowoso :   t.t.p, 1981) h. 181.
20 Theo Huijbers, Filsafat Hukum (Yogyakarta : Kanisius, 1995) h. 49.
21 Ibid , h. 77.
22 Lili Rasyidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum ( Citra Aditya Bakti, 1996) h. 18.
23 Ibid , h. 19.
24 Ibid , h. 123.
relevan  dengan  tatanan  sosial  yang  mantap  dimana  suatu  skala  keadilan  tertentu diakui. 25 Oleh  karena  itu  keadilan  ideal  atau  yang  sempurna,  merupakan  suatu khayalan  belaka,  dan  keadilan  yang  ril  berkembang  melalui  improvisi  dari generasi ke generasi berikutnya.

## Penutup
Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan  Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  (Pasal  5  ayat 1), kedudukan izin isteri menjadi syarat bagi suami untuk melakukan poligami atau  mengawini  isteri  kedua  atau  selanjutnya.  Namun  syarat  izin  isteri  itu tidak berlaku bagi suami untuk melakukan poligami apabila (a) isteri-isterinya tidak  dimungkin  dimintai  izin  (persetujuan);  (b)  tidak  dapat  menjadi  pihak dalam  perjanjian  dan;  (c)  tidak  ada  kabar  dari  isterinya  selama  sekurang- kuranya  2  (dua)  tahun  atau  karena  sebab-sebab  lainnya  yang  perlu  mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Suami dapat mengajukan permohonan untuk berpoligami  apabila  isteri  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai isteri,  seperti  isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan dan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Berdasarkan perspektif hukum Islam kedudukan izin isteri tidak menjadi syarat bagi  seorang  laki-laki  untuk  melakukan  poligami.  Dengan  kata  lain  seorang laki-laki dapat saja melakukan poligami tanpa izin dari isteri pertama. Hal ini dengan  tegas  dikatakan    Allah  SWT.  dalam  al-Quran  ayat  3  yang  berbunyi  : ءاَسِّىنا  َهِم ْمُكَن  َباَط اَم اىُحِكْواَف “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi” (QS.  al-Nisa‟  (4)  :  3).  Adapun  berubahnya  hukum  wajib  kepada halal adalah didasarkan kepada firman Allah yang berbunyi : ْمُكَن  َباَط اَم  “ Yang kamu senangi .” (QS. al-Nisa‟ (4) : 3).
3. Poligami  adalah  halal  dengan  sebenar-benarnya,  makna  halal  itu  didasarkan kepada  nash  al-Quran  dan  berdasarkan  kepada  contoh  yang  mutawatir  lagi nyata  dan  tidak  diragukan  lagi  semenjak  zaman  Nabi  SAW.,  para  shahabat- Nya, hingga hari ini. Dan syarat adil di dalam ayat ini,    ةًة َدِحاَىَف اىُنِدْعَت  لَّالاَ  ْمُتْفِخ  ْنِ َف
“ Kemudian  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  maka  (kawinilah) seorang saja ” (QS. al-Nisa‟ (4) : 3) adalah syarat pribadi bukan tasyri‟, yaitu syarat  yang kembalinya kepada individu mukallaf bukan hal  yang diatur oleh pengadilan  dan  mahkamah.  Sesungguhnya  Allah  SWT.  telah  mengizinkan bagi  seorang  laki-laki  untuk  menikahi  wanita-wanita  yang  dia  sukai  tanpa syarat  harus  mendapatkan  izin  isteri  terlebih  dahulu,  seorang  hakim  atau pemerintah, atau yang lainnya.
25 Majid Khadduri, Teologi Keadilan Perspektif Islam , Alih Bahasa : Mochtar Zeini dan Joko S. Kahar (Surabaya : Risalah gusti, 1999) h. 94.

## Daftar Pustaka
Abdul  Gani  Abdullah, Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  dalm  Tata  Hukum Indonesia , Jakarta : Gema Insan Press, 1994.
Al Hamidy, HMD Ali, 1983, Islam Dan Perkawinan , Bandung: Al Ma‟Arif. Al – Qur‟an  dan  terjemahannya ,  1987.  Jakarta  :  Departemen  Agama  Republik Indonesia
Muhammad    al-Bahy, Al-Islam  wa  Tijah  al-Mar-ah  al-Mu‟ashirah (Mesir  : Maktabah Wahbah, 1978)
Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, 1997, Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan  Agama  Tentang  Perkawinan,  Waris,  Wasiat,    Hibah,Wakaf  dan Shadaqah , Bandung: CV. Mandar Maju.
Bismar  Siregar,  et.al,  1986, Hukum  Dan  Hak-Hak  Anak ,  Jakarta: Rajawali.BPS, 2000, Kabupaten  Wonosobo  Dalam  Angka ,  Wonosobo:  BPS  dan Bappeda Kabupaten Wonosobo.
Chadidjah Nasution, 1986, Poligami , Jakarta: Bulan Bintang
Cholil  Uman,  1994, Agama  Menjawab  Berbagai  Masalah  Abad  Modern , Surabaya: Ampel Suci.
Hilman  Hadikusuma,1990, Hukum  Perkawinan  Indonesia  menurut  Perundang  – Undangan Hukum Adat, Hukum Agama , Bandung : Mandar Maju Djaman Nur 1993, Fiqih Munakahat , Semarang : Dina Utama Kahar Mashur, 1994, Membina Moral dan Ahlak , Jakarta: Rineka Cipta Moh. Rifai 1998, Fiqih Islam Lengkap , Semarang: CV. Toha Putra
Kasmuri  Selamat,  1998, Pedoman  Pengayuh  Bahtera  Rumah  Tangga ,  Jakarta  : Kalam Mulia
Khairudin Nasution , 1996, Riba dan Poligami , Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kompilasi Hukum Islam 2004 , Yogyakarta, Pustaka Widyatama
Ma‟Mur Daud, 1993, Shahih Muslim , Jakarta: Widjaja.
Moh.  Idris  Ramulyo,  1986, Tinjauan  Beberapa  Pasal  Undang  –  Undang  No.  1 tahun 1974 dan Segi hukum Perkawinan Islam , Jakarta: In- Hilco. Musafir  Al  –  Jahrani  ,  1997, Poligami  dari  Berbagai  Persepsi ,  Jakarta  :Gema Insan Press
M.  Yahya  Harahap,  1975, Hukum  Perkawinan  Nasional .  Medan  ,  CV.  Zahir Trading Co
Ny.  Kholilah  Marhijanto  (  tanpa  tahun  ), Menciptakan  Keluarga  Sakinah , Surabaya, CV. Bintang Pelajar
Projodikoro, 1984, Hukum Perkawinan di Indonesia , Bandung : Sumur Soerjono Soekanto, 1980, Intisari Hukum Keluarga , Bandung: Alumni Soemiyati ,  Hukum  Perkawinan  Islam  dan  UU  Perkawinan ,  Yogyakarta,  Liberty 1986
Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqy, 1997 , Pengantar Fiqih Mua‟amalah, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.