Vol. 01  No. 02  Tahun 2020
e-ISSN Media Elektronik: 2722-6557

## Perdagangan Internasional Dalam Pandangan Islam (Studi Kritik Terhadap Sistem Perdagangan Internasional Pada Organisasi WTO)
Agilistya Rahayu 1
1 Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sorong
1 Email: agilistya685@gmail.com

## Abstrak
Ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah  membahas  persamaan  dan  perbedaan  serta  kritik  pada prinsip  dan  sistem  perdagangan  internasional  pada  organisasi  World  Trade  Organization  dalam kerangka perspektif Islam. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui  karakteristik sistem dan prinsip  perdagangan  internasional  dalam  perspektif  Islam.  2)  untuk  mengetahui  persamaan  dan perbedaan sistem dan prinsip yang ada pada World Trade Organization dan dalam perspektif Islam. 3) kritik  atas  prinsip  dan  sistem  perdagangan  internasional  yang  ada  pada  organisasi  World  Trade Organization  dalam  perspektif  Islam.  Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  dua  metode  dengan pendekatan  kualitatif:  1)  metode  observasi  dengan  memperbanyak  buku-buku  literatur.  2)  metode dokumenter  mengumpulkan  banyak  sumber  yang  berkaitan  dengan  perdagangan  internasional  baik pada  organisasi  World  Trade  Organization  maupun  dalam  ekonomi  Islam.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan dengan observasi mendalam dan dokumentasi. Data yang didapatkan di analisis dengan cara: deduktif  ( deductive  method ),  induktif  ( inductive  method ),  dan  analisis  deskriptif  komparatif  ( analytic descriptive comparative method ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam menganut paham  perdagangan  terikat,  yaitu  kebebasan  yang  berdasarkan  keadilan,  aturan-aturan  agama  dan etika.  Adapun  karakteristik  yang  sesuai  dengan  perdagangan  Islam  diantaranya:  (1)  Menegakkan perdagangan dengan barang yang tidak haram;(2) Bersikap benar, amanah, dan jujur; (3) Menegakkan keadilan  dan  mengharamkan  bunga;  (4)  Menegakkan  kasih  sayang,  nasehat,  dan  melarang  monopoli untuk  melipatgandakan  keuntungan  pribadi;(5)  Berprinsip  bahwa  perdagangan  adalah  bekal  untuk akhirat.
Kata kunci : Perdagangan Internasional, Sistem, Ekonomi Islam, World Trade Organization

## Abstract
The  scope  of  this  research  is  to  discuss  the  similarities  and  differences  as  well  as  criticism  of  the principles and systems of international trade in the World Trade Organization within the framework of an Islamic perspective. The objectives of this study are: 1) to  determine the system characteristics and principles  of  international  trade  from  an  Islamic  perspective.  2)  to  find  out  the  similarities  and differences in the systems and principles that exist in the World Trade Organization and from an Islamic perspective. 3) criticism of the systems and principles of international trade that exist in the World Trade Organization from an Islamic perspective. The method in this study uses two methods with a qualitative approach: 1) the method of observation by increasing the number of literature books. 2) the documentary method collects many sources related to international trade both in the World Trade Organization and in the Islamic economy. The data collection technique is done by in-depth observation and documentation. The  data  obtained  were  analyzed  by  means  of:  deductive  (deductive  method),  inductive  (inductive
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol. 01 No. 02 Tahun 2020
method),  and  comparative  descriptive  analysis  (analytic  descriptive  comparative  method).  The  results showed  that  Islam  actually  adheres  to  the  concept  of  bound  trade,  namely  freedom  based  on  justice, religious  and  ethical  rules.  The  characteristics  that  are  in  accordance  with  Islamic  trading  include:  (1) Enforcing trade with goods that are not haram, (2) Being right, trustworthy, and honest; (3) Upholding justice  and  forbidding  flowers;  (4)  Upholding  love,  advice,  and  prohibiting  monopoly  to  multiply personal gain; (5) Principled that trade is a provision for the hereafter.
Keywords: International Trade, System, Islamic Economy, World Trade Organization

## A. Pendahuluan
Banyak dari berbagai negara dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi  mereka,  cenderung  membentuk blok-blok  perdagangan  baik  bilateral, regional,  maupun  multilateral.  Dalam kecenderungan ini peran perjanjian internasional  menjadi  semakin  penting. Semakin  pentingnya  peran  perjanjian- perjanjian  di  bidang  ekonomi  telah melahirkan  aturan-aturan  yang  mengatur perdagangan  internasional  di  bidang barang,  jasa,  dan  penanaman  modal  di antara  negara-negara.  Menteri  luar  negeri AS,  Hull  pada  tesisnya  menyatakan  bahwa aturan-aturan  perdagangan  internasional akan menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.
Cara pandang yang melatar belakangi banyak negara untuk mengadakan hubungan-hubungan perdagangan  yang  mapan  dengan  negara- negara  lainnya  dipengaruhi  oleh  beberapa aliran  atau  teori  ekonomi,  salah  satunya adalah teori merkantilisme pada abad ke-15 dan  16.  Para  merkantilisme  berpendirian perdagangan internasional sebagai instrument  kebijakan  nasional.  Mereka menekankan  pentingnya  ekspor  sebesar- besarnya  dan  menekan  impor  serendah- rendahnya.  Keuntungan  selisih  ekspor- impor merupakan keuntungan bagi Negara (yang  waktu  itu  diwujudkan  dalam  bentuk emas)
Reaksi  dari  aliran  itu  adalah  teori keunggulan komparatif yang diperkenalkan
oleh  David  Ricardo  (1772-1823).  Ricardo menekankan  spsesialisasi  dari  hasil  suatu produk.  Teori  beliau  menyatakan  bahwa untuk  menjadi  pemain  utama  dalam perdagangan, faktor yang penting bukanlah ukuran,  tetapi  bagaimana  memaksimalkan potensi.
Sebagai contoh klasik adalah Jepang.  Dari  segi  geografis,  kekayaan  alam dan  luas  wilayah,  jepang  relatif  kurang beruntung. Tetapi dengan kekuatan manajemen
dalam
perdagangan internasionalnya, negeri ini berhasil menjadikannya sebuah Negara yang paling penting di dunia dewasa ini.
Pada  zaman  sekarang  adalah adanya pemikiran para kaum kapitalis yang menginginkan  adanya  globalisasi  ekonomi dan perdagangan pasar yang bersifat bebas. Munculnya  globalisasi  ekonomi  dan  pasar bebas  ditandai  dengan  munculnya  sebuah organisasi  perdagangan  internasional  atau yang  biasa  dikenal  dengan  sebutan world trade organization (WTO). WTO meruapakan  organsasi  berstruktur  formal yang  peraturannya  mengikat  bagi  negara anggotanya.  Organisasi  ini  menyediakan kerangka hukum internasional. Sebenarnya WTO  merupakan  alat  dari  negara-negara maju  untuk  memperkuat  penjajahan ekonomi  dan  perdagangannya  di  negara- negara berkembang.
Menurut
Arfin Sudirman dalam penelitiannya The World Trade
Organization  (WTO)  rules  and  regulation menyatakan  bahwa  sebenarnya  telah
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol. 01 No. 02 Tahun 2020
terbengkalai  oleh  pelaku  sekuritisasi (pemerintah  Indonesia)  untuk  memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam menyeimbangkan  ketidaksamaan  antara orang  kaya  dan  orang  miskin  (Sudirman, 2017)
Prinsip  dan  sistem  yang  ada  pada WTO dapat menguntungkan sebagai sistem yang  berdasarkan  pada  aturan-aturan dalam  beberapa  bidang  wajib  bagi  negara maju, dan hal tersebut bersifat mendua dan tidak  jelas.  Sementara  aturan-aturan  bagi negara  berkembang  bersifat  spesifik  dan sulit.  Sebagai  contoh  dalam  bidang  TRIPs dimana  maksud  awal  dari  hak  atas kekayaan intelektual ini diambil alih untuk melayani keinginan perusahaan- perusahaan  besar  dan  mengamankan investasi mereka melalui monopoli pengetahuan.
Liberalisasi
dalam perdagangan dianggap baik, karena masyarakat dalam negeri akan mendapatkan  barang  berkualitas  dengan harga murah.
Ini  merupakan  pandangan  yang salah.  Akses  terhadap  barang  sangatlah ditentukan  oleh  daya  beli.  Meskipun masyarakat  diberi  barang  dengan  kualitas baik  dan  harga  yang  murah,  tidak  akan berpengaruh bagi kemakmuran masyarakat ketika  daya  belinya  rendah.  Daya  beli masyarakat  dipengaruhi  oleh  kemampuan produktif  mereka.  Ketika  kemampuan produktif  mayarakat  dihancurkan  oleh liberalisasi,  maka  daya  beli  akan  turun, sebagai  akibatnya  unit-unit  perusahaan dalam negeri yang kalah bersaing.
Kemudian bisa dilihat, jika memang suatu  negara  harus  mengkhususkan  pada produk-produk  yang  mempunyai  faktor produksi  paling  bagus  maka  mengapa sekarang  ini  negara-negara  di  dunia  tidak melakukannya.  Misalnya  di  Indonesia  dan Brazil merupakan salah satu produsen kopi terbesar  di  dunia,  tapi  produk  yang
menguasai  pasaran  berasal  dari  negara- negara  Eropa  seperti  Swiss.  Padahal  jika dilihat  dari  segi  sumber  daya  alam  dan tenaga kerja, Indonesia dan Brazil memiliki sumber  daya  alam  yang  besar  dan  biaya tenaga kerja yang lebih murah.

## B. Metode Penelitian
Metode dalam penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk menggambarkan,  meringkaskan  berbagai kondisi, situasi, dan fenomena realitas yang ada pada organisasi perdagangan internasional (WTO), dan berupaya menarik  realitas  itu  kepermukaan  sebagai sebuah  suatu  gambaran  tentang  kondisi ataupun fenomena tertentu. Jenis penelitian ini adalah adalah studi kritik kasus dengan jenis data primer dan sekunder dan teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan observasi  mendalam  dan  dokumentasi. Data  yang  didapatkan  di  analisis  dengan cara:  deduktif  ( deductive  method ),  induktif ( inductive  method ),  dan  analisis  deskriptif komparatif
( analytic descriptive
comparative method ).

## C. Hasil dan Pembahasan
Perdagangan ( trade ) atau
( commerce )  merupakan  pertukaran  barang atau  jasa  secara  sukarela  tanpa  ada  unsur paksaan.  Akan  tetapi,  kata  perdagangan ( commerce) sering  digunakan  di  Inggris yang  mana  menunjukkan  pertukaran barang  atau  jasa  yang  dilakukan  antar negara dan bukan perorangan.
Perdagangan internasional merupakan  gerakan  pertukaran  berbagai barang, dan modal, serta pertukaran tenaga kerja antar negara di dunia. Menurut teori klasik  dalam  perdagangan  internasional menyatakan  bahwasanya  kekayaan  negara diukur  dengan  uang,  alat  utama  untuk mencapai  kekayaan  tersebut  melalui perdagangan luar negeri. Hal ini tidak akan tercapai  kecuali  jika  terjadi  surplus  pada
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol. 01 No. 02 Tahun 2020
ekspor  daripada  impor.  Menurut  teori modern  dalam  perdagangan  internasional adalah peran terpenting pada perdagangan internasional  tergantung  pada  peran  yang dimainkan  oleh  uang,  pertukaran  barang atau  jasa,  serta  keseimbangan  harga  pada negara.
Prof. Aleksancer
Goldstajn
memperkenalkan  3  prinsip  dasar  hukum internasional :
1)  Prinsip  Dasar  Kebebasan  Berkontrak, yaitu  kebebasan  berkontrak,  sebenarnya adalah  prinsip  universal  dalam  hukum perdagangan  internasional.  Setiap  sistem hukum  pada  bidang  hukum  dagang mengakui  kebebasan  para  pihak  untuk membuat  kontrak-kontrak  dagang.  Dalam kebebasan  tersebut  mencakup  bidang hukum  yang  cukup  luas.  Termasuk mencakup  pula  kebebasan  untuk  memilih forum  penyelesaian  sengketa  dagangnya. Kebebasan  ini  tidak  boleh  bertentangan dengan UU, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain.
2)Prinsip Pacta  Sunt  Servanda ,  yaitu Prinsip  dasar  Pacta  Sunt  Servanda,  adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan  atau  kontrak  yang  telah ditandatangani  harus  dilaksanakan  dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik).
Prinsip  ini  pun  sifatnya  universal.  Setiap sistem  hukum  di  dunia  menghormati prinsip ini
3)  prinsip  penggunaan  arbitrase,  yaitu prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui  arbitrase,  prinsip  penggunaan arbitrase tampaknya terdengar agak ganjil.
Goldstajn  menguraikan  kelebihan  dan alasan  mengapa  penggunaan  arbitrase  ini beliau  jadikan  prinsip  dasar  dalam  hukum perdagangan  internasional: “moreover,  to the extent that the settlement of differences is  referred  to  arbitration,  a  uniform  legal order is being created. Arbitration tribunals often apply criteria other than those applied in courts. Arbitrators appear more ready to
interpret  rules  freely,  taking  into  account customs,  usage,  and  business  practice. Further,  the  fact  that  the  enforcement  of foreign  arbitral  awards  is  generally  more easy  than  the  enforcement  of  foreign  court decisions  is  conducive  to  a  preference  for arbitration.”
Goldstajn menyatakan bahwa
hukum perdagangan internasional didasarkan  pada  prinsip-prinsip  umum yang  diterima  diseluruh  dunia  seolah- olahhukum perdagangan internasional dapat diterima oleh sistem hukum di dunia.
( (Adolf, 2004)
Menurut  Adam  Smith  di  dalam bukunya the wealth of nations menyatakan bahwasanya  perdagangan  internasional memiliki  dua  fungsi  utama,  yaitu:  (1) membuat  atau  menciptakan  ruang  untuk mengalihkan  kelebihan  pada  produksi  dari kebutuhan konsumsi domestik dengan cara menggantikannya  dengan  sesuatu  yang lebih  bermanfaat.  (2)  untuk  mengatasi kendala  pasar  domestik  yang  memiliki ruang  lingkup  yang  cukup  sempit.  Seperti mencapai  hasil  produksi    dan  membagi tenaga kerja pada tingkat maksimum, serta meningkatkan produktivitas negara melalui perluasan ukuran pasar. (Smith, 1976)
Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan  dalam WTO
Organisasi Perdagangan Dunia ( World  Trade  Organization )  atau  yang biasa  disebut  dengan  WTO  merupakan organisasi yang mengatur sistem perdagangan internasional dengan peraturan-peraturan dan perjanjian perdagangan  antar  negara.  Dan  atas  dasar itu  negara-negara  mengadopsi  kebijakan perdagangan  luar  negeri  mereka  dalam kerangka kerja dan aturan yang disepakati, dengan tujuan membantu produsen barang atau  jasa,  eksportir  dan  importir  dalam menjalankan  kegiatan  mereka.  Dasar utama  perjanjian  dalam  organisasi  ini
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol. 01 No. 02 Tahun 2020
adalah  perjanjian  yang  dinegoisasikan.  Hal ini telah ditandatangani oleh sebagian besar negara  yang  terlibat  dalam  perdagangan dunia.
WTO didirikan pada babak kedelapan  perundingan  (GATT)  yang disebut  sebagai  putaran  Uruguay  yang berlaku  pada  tanggal  1  Januari  1995.  WTO memiliki  5  prinsip  utama  pedoman  yang tidak jauh berbeda dengam GATT, yaitu:
(a)  Prinsip Most-Favored  Nation
(MFN),  prinsip  ini  berarti  suatu  kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-deskriminatif.  Semua  Negara  anggota terikat  memberikan  perlakuan  yang  sama kepada  negara-negara  lainnya  dalam pelaksanaan  dan  kebijakan  impor  dan ekspor  serta  menyangkut  biaya-biaya lainnya.
(b)  Prinsip National  Treatment , dalam prinsip ini produk dari suatu Negara yang  impor  ke  dalam  suatu  Negara  harus diperlakukan  sama  seperti  halnya  produk dalam  negeri.  Prinsip  ini  berlaku  terhadap semua  macam  pajak  dan  pungutan- pungutan  lainnya.  Prinsip  ini  berlaku  pula terhadap perundang-undangan, pengaturan,  dan  persyaratan-persyaratan (hukum)  yang  mempengaruhi  penjualan, pengangkutan, distribusi, atau penggunaan produk-produk  di  pasar  dalam  negeri. Prinsip  ini  juga  memberikan  perlindungan terhadap  proteksionisme  sebagai  akibat upaya-upaya  atau  kebijakan  administratif atau legislatif
(c)  Prinsip  larangan  Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif, larangan restriksi  kuantitatif  merupakan  rintangan terbesar  bgi  GATT.  Restriksi  kuantitatif terhadap  ekspor  atau  impor  dalam  bentuk apapun  (misalnya  penetapan  kuota  impor atau  ekspor,  retriksi  penggunaan  lisensi impor atau ekspor, pengawasan pembayaran  produk-produk  impr  atau ekspor)  pada  umumnya  dilarang.  Karena
hal  tersebut  dapat  mengganggu  praktik perdagangan normal.
(d)  Prinsip  Perlindungan  melalui Tarif,  pada  prinsipnya  GATT  hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap  industry  domestic  melalui  tarif (menaikkan  tingkat  tarif  bea  masuk)  dan tidak  melalui  upaya-upaya  perdagangan lainnya.
(e)  prinsip  Resiprositas,  prinsip  ini merupakan  prinsip  fundamental  dalam GATT.  Prinsip  ini  tampak  pada  preambule GATT  dan  berlaku  dalam  perundingan- perundingan  tariff  yang  didasarkan  atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak (f)  Perlakuan  khusus  bagi  Negara
Berkembang,  sekitar  dua  pertiga  negara anggota  GATT  adalah  negara-negara  yang sedang  berkembang  yang  masih  berada dalam  tahap  awal  pembangunan  ekonomi. Untuk  membantu  pembangunan  mereka, pada  tahun  1965,  suatu  bagian  baru  yaitu part IV yang memuat tiga pasal. Tiga pasal tersebut  dimaksudkan  untuk  mendorong negara-negara industry membantu pertumbuhan ekonomi Negara-negara berkembang.
Para  pendukung  globalisasi  dengan prinsip-prinsip  dasar  yang  ada  pada organisasi  perdagangan  dunia  (WTO) berpendapat  bahwasanya  dengan  adanya perdagangan  internasional  akan  mencapai beberapa  keuntungan,  khususnya  untuk negara berkembang, diantaranya:
(a)  akan  adanya  keterbukaan  dalam  hal finansial.  Dengan  adanya  keterbukaan dalam hal finansial memungkinkan negara- negara  berkembang  untuk  mengakses pasar  internasional  dalam  hal  keuangan guna  memperoleh  dana  investasi  yang mereka  butuhkan,  untuk  menjembatani kesenjangan dalam sumber daya domestik, yaitu  tabungan  yang  tidak  mencukupi  dari pembiayaan  investasi  lokal  yang  akan mengarah  pada  peningkatan  investasi
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol. 01 No. 02 Tahun 2020
domestik. Dengan demikian akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. (b) memberikan kesempatan pada gerakan investasi  secara  langsung  dan  portofolio keuangan  yang mana memungkinkan bank untuk  menghindari  pinjaman  dari  bank komersial, dengan demikian akan membatasi peningkatan dalam ukuran biro eksternal.
(c) mengurangi biaya dalam hal pembiayaan  sebagai  akibat  dari  adanya persaingan antar pelaku ekonomi. (d) akan berlakunya sebuah prosedur untuk meliberalisasikan  dan  memodernisasikan sistem  perbankan  dan  keuangan,  serta menciptakan  lingkungan  yang  kondusif bagi kegiatan sektor swasta guna mengurangi pelarian modal ke luar negeri. (e)  dengan  adanya  investasi  asing  akan membantu  perubahan  dalam  kemajuan teknologi
Maka  dari  itu  fungsi  WTO  bagi negara berkembang, diantaranya: pertama, sebagai  perangkat  ketentuan  (aturan) multilateral yang mengatrur tindak tanduk perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah  dengan  memberikan  suatu perangkat  ketentuan  perdagangan;  kedua, sebagai  suatu  forum  (wadah)  perundingan perdagangan; ketiga, sebagai suatu pengadilan  internasional  dimana  para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangnya  dengan  anggota-anggota  GATT lainnya (Jamilus, 2017 ).
Perdagangan Internasional Dalam
Perspektif Islam
Perdagangan merupakan aspek muamalah dalam islam yaitu masalah yang berkenaan  dengan  hubungan  horizontal dalam  kehidupan  manusia.  Meskipun demikian  sector  ini  mendapat  perhatian dan  penekanan  khusus  dalam  ekonomi Islam, karena keterkaitannya dengan sektor riil.  Aktivitas  perdagangan  harus  sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan  oleh  agama  yang  nantinya
bernilai ibadah, artinya dalam perdagangan selain mendapat keuntungan materil sekaligus  bias  mendekatkan  diri  kepada Allah.
Kata  dagang  dalam  bahasa  arab adalah at-tijarah ( ةراجتلا ),  memiliki  kata
dasar  t-j-r  ( ت - ج - ر )  yang  bermakna
berdagang, berniaga, perdagangan perniagaan  (Munawwir,  1984).  Menurut Asfahani at-tijarah ( ةراجتلا )  memiliki makna  pengelolaan  harta  benda  unuk mencari keuntungan (al-Asfahani, 2008).
Dalam  al-Qur’an  kata at-tijarah ditemui  sebanyak  delapan  kali,  dimana ayat  kata  at-tijarah  terdapat  dalam  al- Baqarah  (2):282,  an-Nisa  (4):  29,  at- Taubah  (9):  24,  an-Nur  (24):  37,  Fathir (35):  29,  ash-Shaf  (61):10,  al-Jumu’ah (62): 11 (disebut dua kali) (Baqi, 1981). Pengertian perdagangan internasional  menurut  pandangan  Islam adalah  proses  jual  beli  yang  terjadi  antar orang  dan  negara,  bukan  antar  individu dari  satu  negara.  Tujuan  dengan  adanya perdagangan  internasional  adalah  agar terjadinya  proses  pertukaran  barang  dan jasa  serta  berbagai  elemen  produksi lainnya ke beberapa negara guna mencapai keuntungan  bagi  berbagai  pihak  yang melakukan pertukaran.
Menurut Quraish Shihab, al-Qur’an al-Karim dalam semua uraiannya, termasuk  dalam  bidang  ekonomi,  selalu memandang manusia secara utuh, sehingga al-Qur’an  memaparkan  ajarannya  dengan memperhatikan  individu  dan  masyarakat. Individu  dilihat  secara  utuh,  fisik,  akal, qalbu, dan masyarakat dihadapinya dengan menekan  adanya  kelompok  lemah  dan kuat,  tetapi  tidak  menjadikan  mereka dalam  kelas-kelas  ang  saling  bertentangan sebagaimana  halnya  komunisme,  namun mendorong  mereka  semua  untuk  bekerja sama guna meraih kemashlahatan individu tanpa  mengorbankan  masyarakat  atau sebaliknya (Shihab, 2011).
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol. 01 No. 02 Tahun 2020
Ketentuan perdagangan dalam Islam  berkaitan  dengan  pelaku  dagang, bukan  dengan  uang  yang  dimiliki.  Di dalam  Islam  ada  beberapa  hukum  yang berkaitan  dengan  individu,  hak-hak  setiap individu, dan  harta yang dimiliki.  Hukum harta dalam Islam tergantung pada pemilik harta  tersebut.  Apapun  keputusan  dari putusan tentang pemilik berlaku juga untuk harta yang dimiliki olehnya.
Ada tiga kemungkinan bagi seorang pemilik harta untuk menggunakan hartanya,  pertama,  dibelanjakan,  kedua, diinvestasikan,  dan  ketiga  ditumpuk.  Jika ketiga hal ini dapat menimbulkan kerusakan  akhlak,  maka  dilarang  keras oleh al-Qur’an. Seseorang boleh membelanjakan  hartanya  asal  tidak  boros, seseorang  dilarang  menggunakan  hartanya untuk  hal-hal  yang  tidak  bermanfaat, apalagi  sejak  awal  sudah  diharamkan, bahkan  seseorang  yang  terbiasa  memberi banttuan  bukan  pada  empanya  dapat dikenakan pembatasan kewenangan menggunakan hartanya (Shihab, 2011).
Usaha  perdagangan  yang  Islami pasti  berbeda  dengan  praktek-praktek perdagangan  yang  tidak  islami  karena  dia mempunyai  tujuan  falah  (keuntungan dunia  akhirat),  maka  wataknya  harus bersumber  dari  nilai  samawi.  Karakternya harus sesuai dengan Islam yang mengutamakan kejujuran. Maka di dalamnya  tidak  mengenal  istilah  zero  zum game dalam pengertian keuntungan diperoleh atas kerugian orang lain.
Berikut  ini  ada  beberapa  peraturan dalam  Islam  yang  penting  yang  berkaitan dengan  perdagangan  internasional  baik dalam hal ekspor, impor barang dan jasa.
 Dalam hal ekspor
Telah  ditetapkan  dan  diatur  dalam Islam  peraturan-peraturan  secara  umum dalam  hal  ekspor  barang  dan  jasa  guna menghindari  berbagai  macam  bentuk bahaya yang dapat membahayakan
masyarakat khususnya masyarakat muslim, diantaranya sebagai berikut: (1)
Dilarangnya  melakukan  ekspor  barang ataupun jasa yang dapat membantu musuh untuk  membahayakan  dan  membunuh masyarakat  muslim,  (2)  Jenis  barang  yang diekspor merupakan barang yang diperbolehkan  secara  syari’ah  Islam.  Tidak dibenarkan seorang muslim untuk mengekspor  barang  misalnya  mengekspor minuman keras yang mana dapat menyebabkan kemadharatan bagi kesehatan  dan  keselamatan  manusia,  (3) Mengadakan  perjanjian  dalam  kegiatan ekspor  barang  atau  jasa  harus  sesuai dengan  ketentuan  aturan  dalam  Islam. Tidak  dibenarkan  melakukan  perjanjian yang  diharamkan  dalam  Islam,  misalnya melakukan  perjanjian  yang  di  dalamnya terdapat  unsur riba (bunga)  dan gharar (penipuan),  (4)  Barang  atau  jasa  yang diekspor bukanlah merupakan barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
 Dalam hal impor
Begitu  juga  peraturan-peraturan  dalam impor tidak jauh berbeda dengan peraturan yang  ada  pada  ekspor,  diantaranya  adalah sebagai  berikut:  (1)  Tidak  diperbolehkan barang  ataupun  jasa  yang  diimpor memiliki  unsur-unsur  yang  diharamkan dalam Islam, (2) Perjanjian yang dilakukan dalam kegiatan impor harus sesuai dengan syari’at  Islam,  (3)  Tidak  dibenarkan mengimpor  barang  atau  jasa  yang  dapat membahayakan  masyarakat  khususnya masyarakat muslim.
Semua  peraturan  diatas  bukanlah sebagai  penghalang  dan  pembatas  dalam melakukan  kegiatan  perdagangan  antar negara, melainkan untuk menjaga perdamaian masyarakat khususnya masyarakat muslim, dan menjamin keselamatan dan keamanan setiap individunya.
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol. 01 No. 02 Tahun 2020

## Kritik terhadap Organisasi Perdagangan Internasional (WTO)
Berikut  ini  kritikan  akan  prinsip- prinsip  dan  sistem  yang  diterapkan  pada organisasi WTO, diantaranya:
1. Prinsip-prinsip  dasar  yang  ada  pada  WTO bersifat  tidak  demokratis  ,  yaitu  kebijakan yang  ada  pada  organisasi  ini  memiliki pengaruh  terhadap  setiap  aspek  kehidupan dalam  masyarakat,  namun  organisasi  ini secara demokratis belum transparan. Misalnya pada aturan yang ditetapkan oleh WTO  digunakan  sebagai  akses  masuk  ke dalam perusahaan sebagai bentuk negoisasi.  Sebagaimana    yang  dilakukan oleh Amerika Serikat melakukan negoisasi perdagangan  guna  mendapatkan  sejumlah besar  komite  konsultasi  industri.  Yang mana hal ini telah  mengabaikan kontribusi masyarakat,  konsumen,  lingkungan,  hak asasi manusia dan organisasi buruh.
2. WTO  tidak  akan  membuat  rasa  aman. Organisasi perdagangan dunia ingin semua negara dan masyarakat percaya bahwasanya  menciptakan  dunia  sebagai perdagangan  bebas  akan  meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta perdamaian secara global. Namun sebaliknya  pada  realitanya  perdagangan dunia  didominasi  dengan  negara-negara kaya dan maju yang memiliki kepentingan individual, dan juga memunculkan kemarahan dan kebencian sehingga membuat rasa tidak aman.
3. WTO  telah  melanggar  dan  melewati batasan  sistem  bisnis  dan  norma-norma hak asasi manusia. WTO telah menetapkan aturan atas hak perusahaan untuk mengakses keuntungan dengan mengorbankan  hak  asasi  manusia  dan bisnis.  WTO  membayar  upah  yang diatribusikan  satu  sama  lain  sehubungan dengan mempromosikan standar perburuhan yang diakui secara internasional.
4. WTO telah merusak lingkungan baik lokal maupun  nasional.  WTO  telah  membuat perusahaan untuk membongkar
perlindungan lingkungan baik lokal maupun  nasional  yang  diserang  sebagai hambatan  perdagangan.  WTO  berupaya meliberalisasikan industri termasuk pembalakan,  perikanan,  fasilitas  air,  dan lain-lain.
5. WTO  memiliki  tiga  prinsip  utama  dasar untuk  memproteksionisme  negara  yang efektif  sebagai  hambatan  untuk  memasuki jalan  menuju  liberalisasi  ekonomi  di negara tersebut. Ketiga prinsip ini merupakan  cara  untuk  mengakses  pasar bebas,  dan  negara  diwajibkan  untuk membuka  pasar  mereka  untuk  barang  dan jasa dari negara lain.
Persamaan dan perbedaan sistem perdagangan  bebas  antara  sistem  ekonomi Islam dengan sistem WTO
Setelah diuraikan sebelumnya pada kritikan sistem yang ada pada WTO, maka sebagai peneliti tidak menemukan persamaan  sistem  pada  sistem  ekonomi Islam  atas  sistem  yang  ada  pada  WTO. Sedangkan untuk perbedaan sistem perdagangan  bebas  yang  ada  pada  sistem ekonomi Islam dengan sistem perdagangan yang diterapkan pada WTO adalah sebagai berikut:
(1)  perdagangan  bebas  dalam  sistem ekonomi Islam untuk memenuhi kebutuhan yang  fitrah  baik  kebutuhan  secara  materi maupun  ruh/jiwa  untuk  menciptakan  rasa aman  dan  memenuhi  segala  kebutuhan secara  layak,  sehingga  manusia  memiliki kehidupan  yang  yang  baik  dan  dapat memakmurkan  tanah  lingkungan  di  mana mereka berpijak dan berada serta beribadah  menyembah  Allah  azza  wajalla. Sesuai  dengan    ayat  pada  al-Qur’an:  “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan  menjadikan  kamu  pemakmurnya” (Hud:61) . Maksudnya  adalah  manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan  memakmurkan  dunia.  Juga  terdapat dalam  surat  adz-Dzariyaat:56  :  “Dan  aku tidak  menciptakan  jin  dan  manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku  (adz-Dzariyaat:56).  Sedangkan sistem  yang  ada  pada  WTO  hanyalah
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol. 01 No. 02 Tahun 2020
mencapai kepuasan material dan kekayaan semaksimal mungkin tanpa memperhatikan kepuasan spiritual. (2)  Perdagangan  bebas  dalam  sistem ekonomi  Islam  secara  ideologis  dan  etika berdasarkan halal, baik, amanah, kejujuran, kemurnian, saling kerjasama, menumbuhkan  cinta  dan  persaudaraan dengan  keyakinan  bahwasanya  semua perbuatan  yang  dilakukan  adalah  ibadah. Sesuai  ayat  pada  al-Qur’an:  “Maka makanlah  yang  halal  lagi  baik  dari  rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah  nikmat  Allah,  jika  kamu  hanya kepada-Nya saja menyembah”(an- Nahl:114).  Sedangkan  sistem  yang  ada pada  WTO  adalah  memisahkan  agama dengan  ranah  kehidupan  dunia,  sehingga tidak  ada  kepercayaan  dan  etika  dalam ekonomi.
(3) Pengendalian perdagangan bebas dalam sisem  ekonomi  Islam  sesuai  dengan maqasid  syari’ah yaitu  memelihara  atau menjaga  agama,  akal,  jiwa,  dan  harta. Sedangkan pengendalian atau pengontrolan  yang  dimiliki  sistem  WTO untuk  perdagangan  bebas  adalah  prinsip- prinsip  yang  berlandaskan  pada  ideologi yang  dikejar  oleh  pemerintah,  apakah  itu borjuis, komunis, sosialis, atau kooperatif.
(4)  Perdagangan  bebas  pada  sistem ekonomi  Islam  beroperasi  sebagai  pasar bebas  yang  murni  dan  bersih,  bebas  dari penipuan, ketidaktahuan, perjudian, monopoli,  eksploitasi  dan  ketidakpuasan. Sedangkan pada sistem WTO menjalankan pasar  bebas  berlandaskan  pada  pemikiran atau gagasan bebas tanpa adanya pengendalian  dan  pengontrolan  guna mencegah  adanya  monopoli  serta  pasar bebas  absolut  tanpa  adanya  kontrol ideologis  atau  moral,  sehingga  banyak kasus yang terjadi mengarah pada pembentukan kartel, monopoli, dan eksploitasi.

## D. Simpulan
Berdasarkan  dari  uraian  analisis sebelumnya bahwa ada perbedaan
mendasar antara sistem ekonomi Islam dan sistem  perdagangan  internasional  (WTO) pada  sistem  perdagangan  bebas.  Ketika dasar-dasar sistem ekonomi Islam diterapkan  pada  kegiatan  dan  kehidupan masyarakat  khususnya  pada  kegiatan perdagangan maka akan tercapai kehidupan  yang  layak,  dan  mulia,  serta merupakan  tanggung  jawab  suatu  negara dalam  memenuhi  kebutuhan  maksimum setiap  warga  negaranya  terlepas  dari agama dan ideologi mereka.
Namun  berbeda  dengan  sistem perdagangan  bebas  yang  diterapkan  pada organisasi perdagangan internasional (WTO)  yaitu  untuk  mencapai  kepuasan materi  dan  kekayaan  yang  maksimal  serta yang  menjamin  kesejahteraan  masyarakat, namun semakin meningkatnya ketimpangan  antara  negara-negara  maju dan  negara-negara  berkembang  sehingga hal  tersebut  menyebabkan  terganggunya kegiatan dan transaksi ekonomi.

## Daftar Pustaka
Adolf,  H.  (2004). hukum  perdagangan internasional (PRINSIP-PRINSIP DAN  KONSEPSI  DASAR. bandung: PT. RAJAWALI PERS. al-Asfahani, A.-R. (2008). Mu'jam Mufrodat al-Fadhil  al-Qur'an. Libanon:  Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
al-Qur'an al-Karim.
Baqi,  M.  F.  (1981). Mu'jam  Mufahras  li  al- Fazh al-Qur'an. Beirut: Dar al-Fikr. Darussalam, A. Z. (2017). Konsep
Perdagangan  dalam  Tafsir  Al- Mishbah. Al-Tijarah .
Jamilus.  (2017  ).  Analisis  Fungsi  dan Manfaat WTO bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia). JIKH , 16. Munawwir,  A.  W.  (1984). Kamus  Al- Munawwir Arab Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif.
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol. 01 No. 02 Tahun 2020
Rohendi,  A.  (2014).  Prinsip  Liberalisasi
Perdagangan World Trade Organization  dalam  Pembaharuan hukum  investasi  di  Indonesia (Undang-Undang  nomor25  tahun 2007). Padjajaran  Jurnal  Ilmu Hukum (Journal of Low) . Shihab,  M.  Q.  (2011). Menabur  Pesan  Ilahi: Al-Qur'an  dan  Dinamika  Kehidupan Masyarakat. Jakarta: Lentera Hati. Smith, A. (1976). An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. London: Oxford University Press. Sudirman,  A.  (2017).  The  World  Trade organization. INTERMESTIC , 1.