## MEMBANGUN APLIKASI PERHITUNGAN PPH21 MOBILE ANDROID FASILITATOR  VALIDASI WAJIB PAJAK PRIBADI

## Kartini
Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UNIVERSITAS ESA UNGGUL Jalan Arjuna Utara no.9, Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 kartinimusa2@gmail.com
Abstrak —  Dalam  era  teknologi  informasi  dan  komunikasi  inter  networking  saat  ini,  semua orang  dapat  berkomunikasi  dengan  orang  lain  yang  berada  di  berbagai  tempat.  Melalui  media internet,  manusia  dapat  memperoleh  dan  menyampaikan  berbagai  informasi  yang  dibutuhkan kapan saja dan dimana saja dalam waktu singkat. Hal inilah yang melandasi untuk Membangun Aplikasi Perhitungan PPh21 Mobile Android fasilitator validasi Wajib_Pajak_Pribadi (selanjutnya singkat  WPP),  yang  dapat  memberikan  konstribusi  pada  masyarakat  WPP  pengguna  android mobile  guna  pengecekan  (Validasi)  pemotongan  pph21  yang  dilakukan  oleh  instansi  atau perusahaan  tempat  berkerja  terhadap  upah/gaji  yang  mereka  terima,  apakah  terjadi  kesalah dalam  pemotongan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  studi  literatur,  studi  banding website  yang  ada  di  internet  mengenai  aplikasi  dan  jurnal  terkait  serta  observasi  langsung  ke beberapa  kantor  pajak  wilayah  DKI  :  jakarta  selatan,  utara,  barat,  timur  dan  pusat.Melakukan wawancara kepada beberapa orang staff karyawan serta orang-orang dilingkangan tempat tinggal penulis  yang  menerima  upah  ditempat  mereka  berkerja  yang  ada  pemotongan  PPh21.  Hasil yang  diperoleh  berupa  Rancangan  aplikasi  perhitungan  PPh21.  Penelitian  yang  dilakukan tersebut memberikan  masukan mengenai implementasi aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh21) Android Mobile.
Keywords — PPh21, Validasi, wajib pajak  pribadi, android, Fasilitator

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Saat ini pemerintah tengah meningkatkan pembangunan  infrastruktur  indonesia  salah  satunya pembangunan  jalan  tol  lintas  antar  Propinsi  nusantara diantaranya  jalan  tol  lintas  sumatra,  Lintas  jawa,  dan seterusnya.  Alternatif  sumber  dananya  berasal  dari sektor  Perpajakan,  salah  satunya  pajak  penghasilan (selanjutnya disebut PPh21).
Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subject pajak, atas penghasilan yang diterima masyarakat  Indonesia  maupun  masyarakat  dari  negara lain  yang  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat.  Ada undang  –  undang  yang  mengatur  tentang  hal  ini  yaitu UU PPH 2009 pasal 21.[5]
Salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia  adalah  Self  Assesment  System  yaitu memberikan  kepercayaan  kepada  Wajib  Pajak  (WP) untuk  menghitung  dan  membayarkan  sendiri  besarnya pajak  penghasilan  terutang,  berdasarkan  ketentuan peraturan UU PPH 2009 pasal 21 ke kantor pajak atau diberikan  lewat  situs  perpajakan  negara    ataupun bagian  keuangan  dari  perusahaan  Wajib  Pajak (selanjutnya disebut WP) bekerja.[4]
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  hal  diatas  dan perkembangan teknologi Informasi dan telekomunikasi  begitu  pesat  saat  ini,  dan  dapat diprogram  untuk  menjalankan  berbagai  aplikasi  serta sangat mudah digunakan, yang berjudul “Membangun
Aplikasi  Perhitungan  PPh21  Mobile  Android  sebagai Fasilitator validasi WPP (Wajib_Pajak_Pribadi)”
B. Identifikasi Masalah
Dari penjelasan diatas, dapat dirumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:
Bagaimana  membangun  aplikasi  Perhitungan  PPh21 Mobile Android
1) Bagaimana Masyarakat umum agar bisa mengetahui informasi apa itu PPh21 ?
2) Bagaimana  Masyarakat    umum    mengetahui, untuk  apa  dan  setorkan  kemana  pemotongan PPh21  mereka  ?.  (organisasikah  /  instasikah  / badan apa? atau ke siapa ? )
3) Bagaimana  Masyarakat  umum  dapat  mengetahui peraturan,  ketentuan  pemotongan  pendapatan mereka  !,  dan  berapa  persenkah  penghasilan mereka di potong setiap bulan ?
4) Bagaimana  Masyarakat  umum  dapat  mengetahui objek penghasilan apa saja yang akan dipotong ? dan  objek  penghasilan/pendapatan  apa  saja  yang tidak dipotong ?

## C. Tujuan Penelitian
Tujuan   membangun   aplikasi   Perhitungan  PPh21 Mobile Android ini :
1) Kurang luasnya pelayanan yang diberikan negara pada masyarakat tentang PPh21.
2) Membantu  masyarakat  umum  untuk  menvalidasi pemotongan   PPh   21   atas   gaji   mereka   oleh
Perusahaan  atau  Instansi  atau  organisasi  bisnis lainnya tempat mereka.
3) Membantu  masyarakat  umum  untuk  mengetahui ketentuan  ketentuan  dan  peraturan  peraturan pemerintah  dan  undang  undang  PPh  21. mengenai pemotongan upah yang mereka terima.
4) Membantu  masyarakat  WPP  yang  ingin  tahu tentang  variabel  variabel  penghasilan  apa  saja yang dipotong dan yang tidak dipotong PPh21.
5) Memanfaatkan  perangkat  Teknologi  komputer dan  komunikasi  yang  pada  umumnya  sudah hampir  semua  lapisan  masyarakat  memilikinya (mampu membelinya)

## D. Metode Penelitian &Pengembangan Aplikasi
Adapun  metodologi  penelitian  yang  digunakan dalam  menyelesaikan  masalah ini, ada  beberapa tahap dan metode, yaitu :
1) Tahap  Pengumpulan  Data  : Metode  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data  meliputi  :  studi pustaka,  yaitu  pengumpulan  data  dengan  cara melakukan  studi,  analisis  dan  dokumentasi  literature. Dan  sumber  lainya  yaitu  :  jurnal,  dan  website  di internet  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  di bahas.
2) Tahap  Pengembangan  Aplikasi  : Metode pengembangan  aplikasi  (perangkat  lunak)  yang digunakan  adalah  linear  sequential  model,,  terkadang disebut  classic  life  cycle  yang  biasa  dikenal  waterfall. model  ini  memparkan  model  classic  yang  bersifat sistematis, berurutan dalam membangun aplikasi, yang dimulai  dari  system  level  dan  melalui  analisis  desain code, dan pengujian. Metodologi ini sebagai pedoman perangkat  lunak  apa  saja  yang  akan  digunakan  dan bagaimana  menggunakan    perangkat  lunak-perangkat lunak  terkait,  pengkodeannya  dan  apa  yang  harus dikerjakan selama pengembangan.
Gbr. 1 Proses pengembangan aplikasi dengan Waterfall
Proses  pengembangan  aplikasi  dengan  Waterfall memiliki beberapa tahap yaitu :
a) System Information Engineering Pembentukan kebutuhan-kebutuhan dari semua elemen sistem   dan mengalokasikan. suatu sub sistem ke dalam pembentukan perangkat
b) Analysis
Analisa  sistem  untuk  penguraikan  suatu  sistem informasi  yang  utuh  ke  dalam  bagian-bagian komponennya  dengan  maksud  mengidentifikasi  dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan,    hambatan-hambatan    yang
terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan  perbaikannya.  Tujuan  analisis  sistem  ini agar  menemukan  kelemahan-kelemahan  sistem  yang digunakan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.
c) Design (Perancangan)
Tahap  ini  menerjemahkan  semua  keperluan  atau  data yang  dianalisis  ke  dalam  bentuk  yang  mudah  di mengerti  oleh  pemakai  (user).  dimulai  dengan membuat  user  stories  yang  menggambarkan  input, fitur, proses, dan output.
d) Code
Proses  penterjemahan  data  atau  pemecahan  masalah yang  di  rancang  ke  dalam  bahasa  pemograman  yaitu Proses coding diawali dengan membangun serangkaian  unit  test.  Setelah  itu  pengembang  akan berfokus untuk mengimplementasikannya.
e) Test (Pengujian)
Setelah program selesai dibuat, maka tahap berikutnya adalah pengujian terhadap program tersebut.
3) Tahap Operasi dan perawatan
Analisis   sistem   akan   melakukan   perawatan   dan pengembangan sistem yang telah dicapai.

## II. LANDASAN TEORI
A. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PPh21 adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan  kepada  masyarakat  yang  berpenghasilan atau atas penghasilan diperolehnya dalam tahun pajak, untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa  dan  bernegara  sebagai  suatu  kewajiban yang harus dilaksanakan.[6]
PPh21  adalah  pemotongan  pajak  atas  penghasilan berupa  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan,  dan pembayaran  lain  dengan  nama  dan  dalam  bentuk apapun  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jabatan, jasa,  dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi subjek pajak dalam negri.[2]

## B. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Subjek  pajak  penghasilan  adalah  seorang  pegawai, yang mana pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada  pemberi  kerja,  baik  sebagai  karyawan  tetap maupun  pegawai  tidak  tetap  atau  tenaga  kerja  lepas berdasarkan  perjanjian  atau  kesepakatan  kerja  baik secara  tertulis  maupun  secara  tidak  tertulis,  untuk melaksanakan  suatu  pekerjaan  dalam  jabatan  atau kegiatan  tertentu,  penyelesaian  pekerjaan,  atau ketentuan  lain  yang  ditetapkan  pemberi  kerja, termasuk  orang  pribadi  yang  melakukan  pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN/BUMD.[4]
C. Wajib Pajak Penghasilan
Penerima Penghasilan
yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal21 adalah [2][4][6] :
1) Pegawai,  Karyawan  atau  Karyawati  Tetap : Pegawai  tetap  adalah  pegawai  yang  menerima  atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.   Dalam   kelompok   ini   mencangkup   orang
pribadi  yang  bekerja  pada  pemberi  kerja  yang menerima  atau  memperoleh  gaji  dalam    jumlah tertentu  secara  berkala,  atau  orang  tertentu  yang melakukan  pekerjaan  berdasarkan  suatu  perjanjian kerja  (  baik  tertulis  ataupun  tidak  tertulis  )  termasuk yang  melakukan  pekerjaan  dalam  jabatan  negri  atau BUMN/BUMD,  termasuk  anggota  dewan  komisaris, dan  anggota  dewan  pengawas  yang  secara  terus menerus  mengelola    kegiatan  perusahaan  secara langsung serta bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.

## 2)  Pegawai,  Karyawan,  Karyawati  Tidak  Tetap    :
Pegawai tidak tetap adalah orang tertentu yang bekerja pada  pemberi  kerja  yang  hanya  menerima  imbalan berdasarkan  jumlah  hari  kerja,  jumlah  unit  hasil pekerjaan  yang  dihasilkan  atau  penyesuaian  suatu jenis  pekerjaan  yang  diminta  oleh  pemberi  kerja, Jenis  ini  mencangkup  pegawai  harian,  pegawai mingguan, dan pegawai tidak tetap lainnya
3) Penerima  Pensiun :  Penerima  pensiun  adalah orang  pribadi  atau  ahli  warisnya  yang  menerima  atau memperoleh  imbalan  untuk  pekerjaan  yang  dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang  menerima  tunjangan  hari  tua  atau  jaminan  hari tua.  Telah  purna  karya  tetapi  masih  memperoleh  atau menerima  imbalan  atas  pekerjaan  yang  dilakukan dimasa lalu atau untuk ahli warisnya.
4) Peserta Kegiatan : Peserta kegjatan adalah orang pribadi  yang  terlibat  dalam  suatu  kegiatan  tertentu, termasuk  mengikuti  rapat,  seminar,  sidang,  likakarya, pendidikan,  pertunjukan,  olahraga,  atau  kegiatan lainnya  yang  menerima  atau  memperoleh  imbalan. sehubungan  dengan  keikut  sertaannya  dalam  kegiatan tersebut.
5) Penerima  Upah :  Penerima  upah  adalah  orang pribadi  yang  menerima  atau  memperoleh  penghasilan berupa  upah  harian,  upah  mingguan,  ubah  borongan, maupun upah satuan.
6) Orang  Pribadi  Lainnya :  Orang  pribadi  lainya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jabatan,  jasa  dan kegiatan  dari  pemotongan  pajak.  Misal  disiributor MLM  atau  direct  selling  dan  kegiatan  lainnya  yang sejenis.

## D. Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan
Yang tidak termasuk penerima
penghasilan yang   dipotong   Pajak   Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah[4][6]:
1) Pejabat  perwakilan  diplomatik  dan  konsulat atau  pejabat  lain  dari  negara  asing,  dan  orang- orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekeria  pada  dan  bertempat  tinggal  bersama mereka, dengan syarat:
1. Bukan warga negara Indonesia, dan
2. Tidak   melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan lain.
3. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2) Pejabat  perwakilan  organisasi  internasional sebagaimana  dimaksud  dalam  Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor  15/PMK03/2008  persyaratan  yang harus  dipenuhi  oleh  pejabat  perwakilan  organisasi internasional  sama  seperti  persyaratan  untuk  pejabat perwakilan diplomatik.

## E. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Penghasilan  yang  dikenakan  pemotongan  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah : [6][5][4][2]
1) Penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  secara teratur  berupa  gaji,  uang  pensiun  bulanan,  upah, honorarium  (termasuk  honorarium  anggota  dewan komisaris  atau  dewan  pengurus),  premi  bulanan,  uing lembur,  uang  sokongan,  uang  tunggu,  uang  ganti  rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan  jabatan,  tunjangan  khusus,  tunjangan transport,  tunjangan  pajak,  tunjangan  iuran  pensiun, tunjangan  pendidikan  anak,  bea  siswa,  hadiah,  premi asuransi  yang  dibayar  oleh  pemberi  kerja  dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2  )  Penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem,  gratifikasi, tunjangan  cuti,  tunjangan  hari  raya,  tunjangan  tahun baru  bonus,  premi  tahunan  dan  penghasilan  sejenis lainnya  yang  sifatnya  tidak  tetap  dan  biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3) Upah  harian,  upah  mingguan,  upah  satuan,  dan upah borongan.
4) Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau  Tunjangan  Hari  Tua  (THT),  uang  pesangon,  dan pembayaran lain sejenis.
5) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  komisi, beasiswa,  dan  pembayaran  lain  sejenis  sebagai imbalan  sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa,  dan kegiatan  yang  dilakukan  Wajib  Pajak  (WP)  dalam negeri terdiri dari:
1. Tenaga  ahli,  yaitu  tenaga  ahli  yang  melakukan pekerjaan  bebas  yang  terdiri  dari  pengacara,  akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
2. Pemain  musik,  petnbawa  acara,  penyanyi, pelawak,  bintang  film,  bintang  sinetron, bintang  iklan, sutradara, crewfilm, foto rnodel, peragawan peragawati,  pemain  drama,  pemahat,  penari,  pelukis, dan seniman lainnya,
3. Olahragawan.
4. Penasihat,  pengajar,  pelatih,  penceramah,  dan moderator.
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah,
6. Pemberi  jasa  dalam  segala  bidang  termasuk teknik,  komputer,  dan  telekomunikasi,  elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.sistem aplikasinya,
7. Agen iklan
8. Pengawas,  pengelola  proyek,  anggota  dan pemberi  jasa  kepada  suatu  kepanitiaan,  peserta  sidang atau  rapat,  dan  tenaga  lepas  lainnya  dalam  segala bidang kegiatan.
9. Pembawa  pesanan  atau  yang  menemukan langganan.
10. Peserta Perlombaan
11. Petugas penjaga barang dagangan.
12. Petugas dinas luar asuransi,
13. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan
14. Distributor  perusahaan  multilevel  marketing atau direci selling dan kegiatan sejenis lainnya.
6) Gaji,  gaji  kehormatan,  dan  tunjangan-tunjangan lain  yang  terkait  dengan  gaji  yang  dterima  oleh Pejabat Negara dan PNS.
7) Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya  terkait  dengan  uang  pensiun  yang  diterima oleh pensiunan yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda atau anak- anaknya.
8) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya  dengan  nama  apapun  yang  diberikan  oleh bukan Wajib Pajak (WP).

## F. Penghasilan  yang  Dikecualikan  dari  Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Tidak  termasuk  dalam  pengertian penghasilan  yang dipotong  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21adalah [4][5][6]:
1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi  kesehatan  asuransi  kecelakaan,  asuransi  jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yangg diberikan oleh bukan WP.
3) luran  pensiun  yang  dibayarkan  kepada  dana pensiun  yang  pendiriannya  telah  disahkan  oleh Menteri  Keuangan  dan  iuran  Tabungan  Hari  Tua  atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara  Jamsostek  yang  dibayar  oleh  pemberi kerja.
4)
Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan  dengan  nama  apapun  yang  diberikan  oleh Pemerintah.
5) Kenikmatan  berupa  pajak  yang  ditanggung oleh pemberi kerja.
6) Pembayaran  THT-Taspen  dan  THT-Asabri dari PT Taspen dan PT Asabri kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.
7) Zakat  yang  diterima  oleh  orang  pribadi  yang berhak  dari  badan  atau  lembaga  amil  zakat  yang dibentuk atau disalikan oleh Pemerintah.

## G. Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
Jumlah  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh dari  pemberi  kerja  mencangkup  gaji  dan  segala tunjangan  yang  diberikan  oleh  pemberi  kerja.  Apabila pemberi kerja mengikuti jamsostek, iuran yang dibayar
oleh  pemberi  kerja  merupakan  penghasilan  untuk karyawan  atau  pegawai.  Sedangkan  untuk  pemberi kerja,  iuran  tersebut  dapat  diperlakukan  sebagai pengurang  penghasilan  brutonya.  Jenis  iuran  yang dapat ditanggung oleh pemberi kerja meliputi[6]:
1) luran asuransi kecelakaan kerja.
2) luran  asuransi  kematian  dengan    jumlah
0,5% dari penghasilan karyawan.
3) luran tabungan hari tua (THT)
luran  ini  dapat  ditanggung  sebagian  oleh  pemberi kerja  (sebesar  1,5%)  dan  sebagian  ditanggung karyawan  (sebesar  1  %)  dari  penghasilan  karyawan. luran  yang  ditanggung  oleh  pemberi  kerja  bukan merupakan penghasilan bagi karyawan, tetapi merupakan biaya bagi pemberi kerja. Sedangkan iuran THT  yang  dibayar  oleh  karyawan  dapat  dikurangkan dari penghasilan brutonya,
Berdasarkan  peraturan  mentri  keuangan  NO.250/ PMK  03  /2008,  ada  kenaikan  biaya  jabatan  yang cukup  besar.  Mulai  tahun  2009,  biaya-biaya  yang dapat  dikurangkan  dari  jumlah  penghasilan  yang diterima atau diperoieh keryawan ditetapkan:
1) Biaya Jabatan
1)
Untuk        pagawai atau
karyawan ditetapkan  sebesar  5%  dari  penghasilan  bruto  dengan jumlah  setinggi-tingginya  6.000.000,-  setahun  atau 500.000,-sebulan, 2)
Untuk pensiunan ditetapkan biaya pensiun  sebesar  5%  dari  penghasilan  bruto  dengan jumlah   setinggi-tingginya
Rp.2.400.000,-
setahun atau RP.200.000,- sebulan.
2) luran pensiun dan iuran THT yang ditanggung  dan  dibayar  oleh  wajib  pajak  sendiri  (1% dari penghasilan brutonya).
3) Penghasilan    tidak    kena    pajak      (PTKP) yang  diperkenakan,  sesuai  dengan    kondisi    wajib pajak menurut UU PPh 2008 pasal 7.

## H. Perhitungan  Pajak  Penghasilan   Pegawai  Tidak Tetap
Jumlah  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh pegawai  tidak  tetap  dari  pemberi    kerja    tergantung pada  atau  dipengaruhi  oleh  aktifitas  atau  hari  kerja pegawai tidak tetap tersebut. Dalam hal ini pemberian upah kerja dapat didasarkan pada[6]:
1) Hari Kerja
Besarnya  upah  yang  dibayarkan  berdasarkan  atas jumlah  hari  kerja Pemberian  upah  demikian  ini  sering disebut dengan upah harian.
2) Satuan Produksi
Besarnya  upah  yang  dibayarkan  bedasarkan  atas jumlah  produksi  yang  dihasilkan.  Petnberian  upah demikian ini dikenal dengan upah satuan.
3) Borongan.
Upah yang dibayarkan kepada pegawai berdasarkan azas penyelesaiian suatu pekerjaan tertentu . pemberian  upah  demikian  ini  dikenal  dengan  upah borongan.
Berdasarkan  keputusan  menteri  keuangan  No.254 /PMK.03/2008, bagi penerima upah harian, mingguan,
satuan,  dan  borongan  yang  jumlahnya  Rp.  150.000,- per  hari  tetapi  tidak  melebihi  Rp.  1.320.000,-  dalam satu  bulan  takwim  dan  atau  tidak  dibayarkan  secara bulanan,  tidak  dikenakan  pajak.  Hal  ini  disebabkan upah  harian  dengan  jumlah  Rp.  1.320.000,-  tersebut sama dengan PTKP perbulan.
Bagi pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan  berupa  honorarium  atau  komisi  yang dibayarkan  kepada  penjaga  barang,  dan  petugas  dinas luar  asuransi  tidak  berlaku  ketentuan  ini.  Jika  wajib pajak memperoleh penghasilan secara mingguan maka jumlah  upah  tersebut  terlebih  dahulu  dijadikan penghasilan bulanan,
Terhadap  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh tersebut  dapat  dikurangkan  dengan  biaya  untuk menagih,  memperoleh,  dan  memelihara  penghasilan biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran THT

## I. Perhitungan   Pajak   Penghasilan   (PPh) Pasal21
Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang, maka kepada Wajib Pajak (WP) dalam   negeri   yang   menerima   psnghasilan   tertentu diberikan pengurangan penghasilan (pasal 7) meliputi[2][4]:
1) Biaya Jabatan.
Biaya jabatan ditetapkan 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum Rp.6.000.000,- setahun atau Rp.500.000,-sebulan.
2) Biaya Pensiun.
Besarnya  biaya  pensiun  bagi  penerima  pensiun diperkenakan  aclalah  sebesar  5%  dari  penghasilan bruto  berupa  uang  pensiun  setinggi-  tingginya Rp.2400.000,- setahun atau Rp.200.000,-sebulan.
3) luran Tabungan Hari Tua (THT) luran  yang  dimaksud  adalah  iuran  yang  ditanggung oleh  karyawan  atau  pegawai  sendiri  (  kecuali  iuran tabungan  hari  tua/THT  pegawai  negri  sipil/anggota ABRI/  pejabat  Negara)  kepada  badan  penyelenggara THT  yang  pendiriannya  telah  disediakan  oleh  mentri keuangan.
4) Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP).
Penerapan  PKTP  ditentukan  oleh  keadaan  pada  awal tahun  pajak  atau  awal  bagian  tahun  pajak.  PTKP ditetapkan sebagai berikut:
1) Rp.  15.850.000,-  untuk  diri  wajib  pajak pribadi.
2) Rp.  1.320.000,-  tambahan  untuk  wajib  pajak yang kawin.
3) Rp.  1.320.000,-  tambahan  untuk  seorang  istri yang  penghasilannya  digabung  dengan  penghasilan suami.
4) Rp.  1.320.000,-  untuk  tambahan    anggota keluarga  sedarah  dan  keluarga  semenda  dalam  garis keturunan  lurus  serta  anak  angkat,  yang  menjadi tanggungan  sepenuhnya  paling  banyak  3  orang  anak untuk setiap keluarga.
Tarif  yang  digunakan  untuk  menghitung  Pajak Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  sesuai  UU  PPh  2008 disebutkan  bahwa  tarif  pajak   yang  ditetapkan  atas
Penghasilan   Kena   Pajak   (PK.P)  bagi   Wajib   Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:
TABEL I L APISAN P ENGHASILAN K ENA P AJAK Lapisan Penghasilan Kena Tarif Sampai dengan Rp.50.000.000,00 5% Diatas Rp. 50,000,000,00 - Rp.250.000,000,00 15% Diatas Rp. >50.000.000,00 - Rp.500.000.000,00 25% Diatas Rp 500.000.000,00 30%

## III. P EMBAHASAN PP H 21 DAN I MPLENTASI
Pada  Umum  nya  keryawan  tetap  menerima  upah perbulan, dan karyawa tidak tetap ada yang  menerima upah  harian  atau  mingguan,  atau  juga  bulanan, tergantung kantor (instansi/Perusahaan) yang memperkerjakan  mereka.  Baik  karyawan    tetap maupun  tidak  tetap  yang  menerima  upah,  sama  sama di potong pajak penghasilan.

## A. PPh21 Pegawai Tetap
Adapun  proses  perhitungan  Pajak  Penghasilan (PPh21) Pegawai Tetap adalah :
1. Menghtung penghasilan bruto.
Penghasilan  bruto  merupakan  penghasilan  pada bulan  berjalan  diantaranya  gaji  pokok  (basic  salary), tunjangan  transport  (bila  ada),  tunjangan  perumahan (bila  ada),  premi  Jaminan  Kecelakaan  Kerja,  premi Jaminan  Kematian,  premi  asuransi  kesehatan  dan tunjangan  lainnya  yang  sifatnya  teratur.  Selain  itu, uang lembur,  uang perjalanan dinas,  bonus,  uang cuti, tunjangan  hari  raya  dan  tunjangan  lain  merupakan bagian  dari  penghasilan  bruto.  Semua  komponen penghasilan  kotor  ini  dijumlahkan  dan  dikalikan dengan 12 (jumlah bulan dalam 1 tahun)
2 Menghitung total pengurang.
Yang  termasuk  pengurang  adalah  biaya  jabatan  , iuran pension (bila Anda ikut). dan iuran Jaminan Hari Tua,  Biaya  jabatan  besarnya  5%  dari  gaji  pokok  dan maksimal  Rp  6.000.000,-  setahun    untuk    pagawai aktif,  sedangkan  maksimal  Rp  2400.000,-setahun untuk pegawai pensiun.
3 Hitung  penghasilan  bersih  (netto)  sebulan Penghasilan  netto  adalah  penghasilan  bruto  (dari Langkah  No.1)  kurang    total    pengurang    (dari Langkah No. 2)
4.   Hitung Penghasilan Tidak  Kena Pajak  (PTKP). Besarnya PTKP tergantung dari status pekerja (Wajib Pajak).   Ada   perbedaan   PTKP   antara   yang   belum kawin,   kawin   dan   belum   punya   anak. biaya  yang diberikan untuk wajib pajak pribadi adalah   sebesar Rp 15.840.000,- setahun,   tambahan bila telah menikah Rp.  1.320.000,-   setahun,   dan tambahan  untuk  tanggungan  anak  Rp. 1.320.000,- setahun   per   anak,   yang   mana  maksimal anak  yang
mendapat  tunjangan  adalah  3  orang  anak  saja. Tunjangan  anak  dan  tunjangan  atas  pasangan  hanya berlaku  untuk  wajib  pajak  pria,  sedangkan  tunjangan pasangan  dan  anak  untuk  wajib  pajak  wanita  hanya berlaku  apabila  suami  tidak  memiliki  penghasilan  / meninggal dunia.
5) Hitung Penghasilan Kena Pajak.
Penghasilan  kena  pajak  adalah  penghasilan  bersih setahun  (dari  Langkah  No.  3)  dikurangi  PTKP  (dari Langkah No. 4).
6) Hitung  pajak  penghasilan  pribadi  sesuai dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku.
Pajak  penghasilan  adalah  Penghasilan  Kena  Pajak (dari  Langkah  No.  5)  dikalikan  dengan  tarif  pajak yang  berlaku  sesuai  keputusan  undang-undang,  yang mana  apabila  penghasilan  kurang  dari  Rp.50.000.000 dikenakan  tarif  pajak  adalah  5%,  untuk  penghasilan lebih       dari       Rp.50.000.000,-sampai , Rp.250.000.000,-  dikenakan  tarif  pajak  15%  ,  untuk penghasilan  lebih  dari  Rp.25.000.000,-  sampai Rp.500.000.000,-  dikenakan  tarif  pajak  25%,  dan untuk  penghasilan  lebih  dari  Rp.500.000.000,- dikenakan  tarif  pajak  30%,  Tapi  apabila  wajip  pajak belum  memiliki  NPWP (Nomer Pemilik  Wajib Pajak) maka  akan  dikenakan  tarif  lebih  besar  20%  dari  tarif normal.
7) Hitung  pajak  penghasilan    pribadi    pada bulan  berjalan.  Menghitung  pajak  penghasilan  pribadi pada  bulan  berjalan  adalah  membagi  total  pajak setahun (dari Langkah No. 6) dengan 12.
Selanjutnya  Perhitungan  pajak  penghasilan  untuk wajip pajak pribadi pegawai tidak tetap

## B. PPh21 Pegawai tidak Tetap
1) Perhitungan  Pajak  Penghasilan  (PPh21)  Pegawai Tidak Tetap (Upah Mingguan)
Adapun  proses  perhitungan  PPh21  Pegawai  tidak Tetap upah mingguan adalah
1) Menghitung penghasilan bruto.
Penghasilan  bruto  merupakan  penghasilan  pada bulan  berjalan  diantaranya  gaji  pokok,  tunjangan transport,  tunjangan  perumahan,  dan  Jaminan  lainnya yang  sifatnya  teratur.  Selain  itu,  uang  lembur,  uang perjalanan dinas, bonus, uang cuti, tunjangan hari raya dan tunjangan lain merupakan bagian dari penghasilan bruto,  Semua  komponen  penghasilan  kotor  ini dijumlahkan dan dikalikan dengan 4 untuk mendapatkan  pendapatan  dalam  1  bulan,  kemudian dikalikan  kembali  dengan  12  (jumlah  bulan  dalam  1 tahun).
2) Menghitung total pengurang.
Yang  termasuk  pengurang  adalah  biaya  jabatan  , iuran  pensiun  (bila  ada).  Biaya  jabatan  besamya  5% dari gaji pokok dan maksimal Rp.6.000.000,- setahun.
3) Hitung  penghasilan  bersih  (netto)  sebulan Penghasilan  netto  adalah  penghasilan  bruto  (dari Langkah  No.  1)  dikurangi  total  pengurang  (dari Langkah No. 2)
4) Hitung  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak (PTKP).  Besarnya    PTKP    tergantung  dari    status
pekerja  (Wajib  Pajak).  Ada  perbedaan  PTKP  antara yang  belum  kawin,  kawin  dan  belum  punya  anak. Untuk biaya  yang diberikan untuk  wajip pajak  pribadi adalah  sebesar  Rp  15.840.000,-  setahun,    tambahan bila  telah  menikah  Rp.  1.320.000,-  setahun,  dan tambahan  untuk  tanggungan  anak  Rp.  1.320.000,- setahun  /anak,  yang  mana  maksimal  anak  yang mendapat tunjangan adalah 3 orang anak saja.
5) Hitung Penghasilan Kena Pajak. (PKP)
PKP    adalah   penghasilan    bersih   setahun    (dari Langkah No. 3) dikurang PTKP (dari Langkah 0.4)
6) Hitung pajak penghasilan pribadi
Pajak Penghasilan adalah PKP (dari  Langkah No. 5) dikalikan   dcngan   tarif   pajak   yang   berlaku   sesuai keputusan undang-undang, yang mana apabila penghasilan kurang dari Rp.50.000.000 dikenakan tarif pajak   adalah   5%,   untuk   penghasilan   lebih   dari Rp.50.000,000s-  sampai  Rp.250.000  000,-  dikenakan tarif   pajak   15%   ,   untuk   penghasilan   lebih   dari Rp.25.000.000,-  sampai  Rp.500.000.000,-  dikenakan tarif  pajak  25%,  dan  untuk  penghasilan  lebih  dari Rp.500.000.000,-   dikenakan   tarif   pajak   30%.   Tapi apabila  wajib  pajak  belum  memiliki  NPWP  (Nomer Pemilik Wajib Pajak) maka akan dikenakan tarif lebih besar 20% dari tarif normal
7) Hitung    pajak    penghasilan perminggu Menghitung
pajak penghasilan pribadi perminggu  adalah  membagi  total  pajak  setahun  (dari Langkah   No.   6)   dengan   12,   kemudian  membagi lagi    dengan    4    untuk    mendapatkan  jumlah  pajak perminggu.
2)    Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh21) Pegawai Tidak Tetap (Upah harian)
Adapun  proses  perhitungan  PPh21  Pegawai  tidak Tetap upah harian adalah :
1)
Menghitung penghasilan bruto.
Penghasilan  bruto  merupakan  penghasilan  pada bulan berjalan yang didapatkan dengan cara mengkalikan  jumlah  upah  perhari  dengan  jumiah hari  kerja.  Yang  termasuk  pada  penghasilan  ini diantaranya  gaji  pokok  ,  tunjangan  transport,  dan Jaminan lainnya  yang sifatnya harian,  Selain itu, uang lembur,  uang  perjalanan  dinas,  bonus,  uang  cuti, tunjangan  hari  raya  dan  tunjangan  lain  merupakan bagian dari penghasilan bruto,
2) Mengklarifikasian jumlah penghasilan.
Bila  jumlah  penghasilan  dikalikan  jumlah  hari dalam 1 bulan kerja kurang dari Rp. 1.320.000,-, maka untuk  mendapatkan  jumlah  penghasilan  kena  pajak adalah mengurangkan  penghasilan  dengan  Rp. 150.000,-  lalu  dikalikan  dengan  waktu    kerjanya, namun  apabila  jumlah  penghasilan  juga  kurang  dari Rp.  150.000,-  per  hari  maka  penghasilan    orang tersebut  dinyatakan  tidak  kena  pajak.  Namun  apabila semua  kondisi  tersebut  tidak  dipenuhi  wajib  pajak maka langsung menghitung PTKP (langkah No. 3)
3) Menghitung  Penghasilan  Tidak Kena  Pajak (PTKP).
Besarnya  PTKP  tergantung  dari  status  pekerja (Wajib  Pajak).  Ada  perbedaan  PTKP  antara  yang belum kawin, kawin dan belum punya anak.
4) Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Penghasilan  kena  pajak  adalah  penghasiian  bersih sebulan  (dari  Langkah  No.  1)  dikurang  Penghasilan Tidak Kena Pajak (dari LangkahNo.3)
5) Menghi tung pajak penghasiian pribadi
Pajak  Pcnghasilan  adalah  Penghasilan  Kena  Pajak (dari Langkah No. 5) dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku  sesuai  keputusan  undang-  undang  yang berlaku
6) Menghitung pajak penghasilan per hari.
Menghitung  pajak  penghasilan  pribadi  pada  bulan berjalan  adalah  membagi  total  pajak  setahun  (dari Langkah No. 5) dengan 12 dan dibagi kembali dengan waktu kerja per bulan.

## 3) Struktur Link Aplikasi PPh 21
Struktur  Link aplikasi aplikasi (modul modul)  yang terkait  pada  Aplikasi  perhitungan  PPh  21  sebagai berikut :
Gambar 2. Struktur Link Aplikasi PPh 21
4) Output implementasi Aplikasi PPh 21
Apabila  seorang  wajib  pajak  ingin  menghitung sendiri  pemotongan  pajak  yang  dikenakan  padanya. Gambar  berikut  ini  tampilan  awal  setelah  masuk aplikasi.

## Gambar 3. Home Kalkulator PPh21
Bila  mereka  memilih  tombol  Lanjut  akan  dipandu terlibih dulu ke tampilan menu berikut:

## Gambar 4. Home Menu Pajak
1. Menu Panduan Pajak
Bagi  wajib  pajak  pribadi  yang  ingin  mengetahui mengenai  pemotongan  penghasil  mereka  dapat memilih  menu  Panduan  Pajak  juga  terdapat  beberapu menu  didalamnya.  Bila  dipilih  pengertian  Berikut tampilannya.
Gambar 5. Home Pengertian Pajak
Bila  memilih  menu  subject  Pajak  beriku  ini tampilannya Home Object Pajak
Gambar 6. Home object Pajak
Jika  memilih  menu  subject  Pajak,  peraturan  yang mengukuhkan Pemotongan penghasilan seorang WPP, beriku ini tampilannya.
Gambar 7. Home Subject Pajak
Dan Jika memilih menu Perhitungan PPh 2,1 beriku ini tampilannya
Gambar 8. Home Perhitungan Pajak
2. Menu Kalkulator (Perhitungan) PPh21
Bila seorang WP sudah paham PPh 21, dapat sentuh ikon  kembali  ke  home  menu,  selanjutnya  memilih Home Penghitungan (Kalkulator) Pajak :
Gambar 9. Home Kalkulator Pajak
2.1. Menu Pengaturan Pajak
Bila  memilih  menu  Pengaturan  PTKP  (Pendapatan tidak  Kena  Pajak),  ini  tampilan  Form  Pengaturan PTKP,  didalamnya  terdapat  beberapa  tombol  Edit, Simpan, Reset, dan Kembali.
Gambar 10. Tampilan Form Pengaturan PTKP
2.2. Menu Pegawai tetap
Bila  memilih  Pegawai  tetap  pada  Home  Kalkulator Pajak  akan  menyajikan  Penghitungan  pendapatan karyawan  tetap  per  bubulan,  dan  bila  ingin  melihat perhitungan  perminggu  dan  perharipun  juga    bisa dilakukan, cukum memilih Ikon Find padamenu Bar.
Disini  akan  kita  lihat  terlebih  dahulu  Penghitungan pendapatan  karyawan  tetap  per  bubulan,  berikut  ini tampilannya :
Gambar 11. Form Identitas Pegawai tetap
Pada   tampilan   Gambar   11   diatas,   juga   terdapat beberapa tombol : Lanjut, Reset, Kembali. Bila dipilih tambol  Lanjut,  akan  tampil  Komponen  Penghasilan berikut :
Gambar 12. komponen penghasilan pegawai tetep
Pada   tampilan   Gambar   12   diatas   juga   terdapat beberapa  tombol  :  Kembali,  Reset,  dan  Lanjut.  Bila dipilih  tambol  Lanjut,  akan  tampil  Form  pengurang komponen penghasilan  pegawai  tetap  yang  tidak  kena pajak berikut :
Gambar 13. Form pengurang komponen penghasilan pegawai tetap yang tidak kena pajak
Pada tampilan Gambar 13 diatas bila dipilih tambol Lanjut,  akan  tampil  Form  hasil  Penghitungan  pajak pegawai tetap berikut ini :
Gambar 14. Form hasil Penghitungan  pajak pegawai tetap perbulan
Pada tampilan Gambar 14 diatas bila dipilih tambol kembali  dan  sentuh  beberapa  kali  sampai  ke  tampilan Identitas,  pilih  ikon  find  pada  menu  bar  ketikan  : “Upah  Mingguan”  Lihat  tampil  Form  Identitas  Upah Mingguan dibawah ini :
Gambar 15. Form Identitas Upah Mingguan.
2.3. Menu Pegawai tidak tetap
Pada tampilan Gambar 15 diatas, bila dipilih tambol Lanjut,  akan  tampil  Form  Komponen  Penghasilan Upah Mingguan berikut ini :
Gambar 16. Form Komponen Penghasilan Upah Mingguan
Pada  tampilan  Gambar  16  diatas,  juga  terdapat beberapa  tombol  :  Kembali,  Reset,  dan  Lanjut.  Bila dipilih  tambol  Lanjut,  akan  tampil  Form  Komponen Pengurangan  Upah  Mingguan  Tidak  Kena  Pajak berikut :
Gambar 17. Form Komponen Pengurangan Upah Mingguan Tidak Kena Pajak
Pada tampilan Gambar 17 diatas, bila dipilih tambol Lanjut,  akan  tampil  Form  Hasil  Perhitungan  Pajak Upah Mingguan berikut ini :
Gambar 18. Form Hasil Perhitungan Pajak Upah Mingguan
Pada tampilan Gambar 18 diatas bila dipilih tambol kembali  dan  sentuh  beberapa  kali  sampai  ke  tampilan Identitas,  pilih  ikon  find  pada  menu  bar  ketikan  :
“Upah   Harian”   Lihat   tampil   Form  Identitas   Upah Harian dibawah ini :
Gambar 19. Form Identitas Upah Harian
Pada  tampilan  Gambar  19  diatas,  bila  dipilih  dan sentuh  tambol  Lanjut,  akan  tampil  Form  Komponen pengahsilan upah harian berikut ini :
Gambar 20. Form Komponen pengahsilan upah harian
Pada  tampilan  Gambar  20  diatas,  juga  terdapat beberapa  tombol  :  Kembali,  Reset,  dan  Lanjut.  Bila dipilih  tambol  Lanjut,  akan  tampil  Form  Komponen Pengurangan  Upah  Harian  Tidak  Kena  Pajak  berikut Form  Komponen  Pengurangan  Upah  Harian  Tidak Kena Pajak.
Gambar 21. Form Komponen Pengurangan Upah Harian Tidak Kena Pajak
Pada  tampilan  Gambar  21  diatas,  bila  dipilih  tambol Lanjut,  akan  tampil  Form  hasil  perhitungan  pajak Upah Harian berikut ini:
Gambar  22.  Form  hasil  perhitungan  pajak  Upah Harian.
[4]        Peraturan      Mentri          Keuangan  No.    252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemotongan Pajak Atas Penghasilan  sehubungan  dengan  Pekerjaan,  Jasa,  dan Kegiatan Orang Pribadi.
[5]  Keputusan  Mentri  Keuangan  No.  215/PMK.03/2008,  tentang persyaratan  yang  harus  dipenuh  oleh  Pejabat  Perwakilan Organisasi International.
[6]  Sigit  Hutomo,  2009,  Pajak  Penghasilan.  Konsep  dan  aplikasi (Edidi Previsi) Jogjakarta, Universitas Atma Jaya
[7]  Tati  Hartanti,  2011,  Aplikasi  Panduan  Doa  menggunakan  Java pada Android, Jakarta, Universitas Gunadarma.
[8]  Yuniar  Supardi,  2011,  Semua  bisa  menjadi  Programmer
ANDROID, Jakarta Elex media Komputindo
A. Kesimpulan
IV. PENUTUP
Kesimpulan  pembangun  Aplikasi  perhitungan PPh21 Mobile Android, adalah :
1. Aplikasi  ini  berjalan  atau  digunakan  pada  ponsel android sebagai sistem operasinya.
2. Aplikasi  ini  bertujuan  untuk  menghitung  besaran jumlah  pajak  penghasilan  (PPh21)  yang  terutang pada WPP (Wajib Pajak Pribadi)
3. Aplikasi  perhitungan    PPh21    Mobile  Android  ini terdapat 3 perhitungan PPh21, untuk Upah Bulanan, Upah  Mingguan,  dan  Upah  Harian,  Untuk karyawan  berstatus  Pegawai  tetap  dan  pegawai tidak tetep

## B. Saran
Sebagus  bagus  nya  sistem  dan  secanggih  canggih apapun  itu  sistem  pastilah  ada  saja  ke  kurangan  dan kelemahannya,  yang  sempurna  itu  hanya  milik  Allah. Aplikasi perhitungan PPh21 Mobile Android disarankan untuk pengembangan kedepannya :
1. Sebaiknya  aplikasi  PPh21  ini  ditambahkan  fitur Perhitungan  PPh21  untuk  WPP  yang  berstatus menjalankan  bisnis  pribadi  seperti  pedagang  yang omset bersih perbulan yang Lumayan
2. Sebaiknya  aplikasi  memiliki  form  navigasi  untuk memberikan  informasi  kepada  WPP  tempat pembayaran pajak terdekat.

## R EFERENSI
[1]  [1]  Ali  Mahendra,  Struktur  Navigasi,  Http:ok.or.id/  struktur navigasi. Diakses tanggal 4 April 2012
[2]  Benny  Forethought,  2012,  menguasai  per  hitungan  dan pengisian SPT massa PPh 21 dan/atau 26, Yogyakarta, Andi
[3]    Hendra    Kusmayadi,    2012,    Praktikum    Pemrograman
Extensible  Markup  Language  XML,  Bandung,  Politeknik Telkom.