## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI FACEBOOK
(Studi Putusan Nomor : 303/Pid.B/2022/PN. Tjk)
Oleh: I Ketut Siregig 1)
Yulia Hesti 2)
Adityo Armanda D. Ramadhan 3)
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung 1,2,3)
E-mail: Ketussiregig@gmail.co.id 1)
Hesti@ubl.ac.id 2) adtyoar@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The research is focused on considering judges in making decisions on criminal acts of fraud via  Facebook  (Decision  Study No: 303/Pid.B/2022/Pn. Tjk). The research uses a normative legal  approach  as  well  as  an  empirical  legal  approach.  The  type  of  data  used  means secondary data and primary data. The process of data analysis was described and analyzed qualitatively,  and  what  would  occur  in  the  analysis  was  interpreted  in  the  form  of conclusions.  according  to  the  results  of  the  research  and  discussion  outlined  on  the application of the law described in the previous article, a criminal act that is an unlawful act can  be  held  accountable  for  the  act  committed  by  the  perpetrator  and  the  act  was  violated and  violated  the  law.  From  the  provisions  of  the  law  and  other  regulations,  as  a  result, actions  can  be  punished.  on  the  application  of  the  law  according  to  several  elements mentioning article 378 of the Criminal Code regarding regulation of criminal acts of fraud. The judge in investigating a case also requires evidence that the results are used as material for consideration in deciding the case. Proof is the most important phase of a trial in a court of law. Of course, in deciding a case, the judge has considerations such as the testimony of witnesses  and  the  accused  to  reveal  what  actually  happened,  the  existence  of  evidence  to assist the judge in imposing sanctions on the defendant, and the existence of aggravating and mitigating  factors.  Furthermore,  the  judge  also  weighed  in  accordance  with  Article  378  of the Criminal Code and Law No. 8 of 1981 regarding criminal procedural law and other laws and regulations.
Keywords: Judge's Consideration; Criminal act

## ABSTRAK
Penelitian  tertujukan  untuk  mempertimbangkan  hakim  dalam  menjatuhkan  keputusan  pada tindak  pidana  penipuan  melalui facebook (Studi  Putusan  No:303/Pid.B/2022/Pn.  Tjk). Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif serta pendekatan hukum empiris. Jenis data dipergunakan artinya data sekunder serta data utama. Proses analisis data dideskripsikan serta dianalisis secara kualitatif, serta yang akan terjadi analisis diinterpretasikan pada bentuk kesimpulan.  sesuai  hasil  penelitian  serta  pembahasan  diuraikan  pada  penerapan  hukum diuraikan pada pasal tadi, tindak pidana merupakan perbuatan melawan hokum bisa dimintai pertanggungjawaban  atas  perbuatan  dilakukan  oleh  pelaku  serta  perbuatan  tadi  sudah dilanggar  serta  melanggar  hukum.  Dari  ketentuan  Undang-Undang  serta  peraturan  lain, sebagai akibatnya perbuatan bisa dipidana. pada penerapan Undang-Undang sesuai beberapa unsur menyebutkan pasal 378 KUHP perihal pengaturan tindak pidana penipuan. Hakim pada mengusut  suatu  perkara  pula  memerlukan  alat  bukti  hasilnya  dipergunakan  menjadi  bahan pertimbangan  pada  memutus  perkara.  pembuktian  artinya  fase  terpenting  pada  persidangan
pada  pengadilan.  Tentunya  pada  memutus  suatu  perkara,  hakim  mempunyai  pertimbangan seperti keterangan saksi serta terdakwa buat mengungkapkan apa sebenarnya terjadi, adanya alat bukti untuk membantu hakim dalam menjatuhkan sanksi pada terdakwa, dan adanya hal memberatkan  serta  hal  meringankan.  Selanjutnya,  hakim  pula  menimbang  sesuai  Pasal  378 KUHP  serta  Undang-Undang No.8 Tahun 1981  perihal  hukum acara  Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana

## 1. PENDAHULUAN
Penipuan  online  intinya  adalah tindak pidana sama menggunakan penipuan  tradisional  diatur  pada  KUHP. namun  membedakan  merupakan  media dipergunakan. Dari Asril Sitompul, penipuan  e-commerce  online  merupakan penipuan memakai internet untuk keperluan  usaha  serta  komersial  sebagai akibatnya  tak  lagi  mengandalkan  basis korporasi  konvensional  serta  nyata.  Pasal 378  KUHP  mendefinisikan  tindak  pidana penipuan  menjadi  berikut:  “Barangsiapa menggunakan maksud menguntungkan diri sendiri  ataupun  orang  lainnya,  melanggar hukum  memakai  nama  palsu  ataupun prestise palsu ( hoedaningheid ) dipergunakan: menggunakan tipuan muslihat ataupun serangkaian dusta membujuk orang lainnya supaya memberinya  suatu  atau  memberinya  suatu atau  memberikan  perhutangan  ataupun mengampuni hutang, diancam menggunakan  pidana  penjara  paling  lama 4  tahun  sebab  penipuan.  Perunsuran komoditi dimaksud di sini intinya merupakan setiap benda bergerak memiliki nilai  ekonomis.  Pemahaman  masuk  akal,
sebab  Bila  barang  tadi  tak  mempunyai nilai  ekonomis,  kecil  kemungkinan  orang akan membuat kemauan  untuk mengambil barang  tadi,  sebagai  akibatnya  bisa dikatakan perbuatan tadi melawan hukum.
Adapun akan diteliti pada disertasi, terlihat  dari  putusan  bersangkutan  korban AN  AA  Pengadilan  Negeri  Tanjung Karang  No:303/Pid.B/2022/Pn.Tjk,  pada hal  korban  mengajukan  gugatan  pada terdakwa.  Terdakwa  sudah  dibuktikan dengan  kekuatan  hukum  serta  keyakinan bahwa  beliau  melaksanakan  tindakan pidana  “penipuan”  pengertian  pasal  378 KUHP  serta  bisa  dipidana.  Sedangkan Saksi  AA  hendak  menjual  1  unit  sepeda motor  Honda  CBR  250  RR  nomor  BE 5696  OV,  lalu  menunjukkan  melalui jejaring sosial Facebook dengan menyampaikan  nomor  WhatsApp  bisa dihubungi.  Keesokan  harinya,  Kamis,  10 Februari  2022,  sekitar  pukul  20:14  WIB, saksi  korban  mendapatkan  pesan  (chat) dari  terdakwa  serta  terdakwa  menanyakan perihal  sepeda  motor  tadi  serta  terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu ditemukan sebuah  harga  murah  via  WhatsApp  malah menggunakan biaya Rp 42.500.000
dengan  sistem  COD.  Keesokan  harinya pada  Bandar  Lampung.  Jumat  tanggal  11 Februari  2022  lebih  kurang  jam  16.00 WIB, saksi, korban serta terdakwa bertemu pada  Jl.  Imam  Bonjol  Gg  Taqwa  kel. Sumberrejo RT 027 Kec. Kemiling Bandar Lampung pada rumah saksi IR.
Sesampainya  pada  rumah  Saksi  IR,  beliau mengaku  menjadi  rumah  orang  tuanya. Terdakwa  lalu  meminjam  BPKB  serta STNK sepeda motor korban menggunakan alasan  ingin  menunjukkan  pada  orang tuanya dimana di waktu
Saksi  IR  berada  pada  belakang rumah  sembari  mengobrol  pada  teras rumah.  Terdakwa  pula  meminjam  kunci kontak  sepeda motor  menggunakan  alasan ingin  mengendarai  sepeda  motor  tadi  ke halaman  rumahnya,  saksi  tanpa  curiga memberikannya pada korban serta sesudah mendapatkan  kunci  kontak  sepeda  motor, BPKB  serta  STNK,  langsung  membawa terdakwa  bersama  barang  bukti.  sepeda motor  korban  pergi.  Saksi  korban  lalu memanggil saksi IR.
Sesuai  latar  belakang  pada  atas, penulis tertarik mengangkat judul “Pertimbangan Hakim Dalam
Menjatuhkan  Putusan  Pada  Tindak Pidana  Penipuan  Melalui  Facebook
(Studi  Putusan  No:303/Pid.B/2022/PN. Tjk)”

## Permasalahan
Dengan  latar  belakang  tadi,  penulis merumuskan masalah menjadi:
a. Apakah  faktor  penyebab  terjadinya tindak  pidana  penipuan  jual  beli kendaraan  melalui facebook (Studi Putusan  No:303/Pid.B/2022/PN.  Tjk)
?
b. Bagaimanakah  pertimbangan  Hakim dalam  menjatuhkan  putusan  pidana pada pelaku  melakukan  penipuan  jual beli  kendaraan  melalui facebook (Studi
Putusan No:303/Pid.B/2022/PN. Tjk) ?

## Tujuan Penelitian
Sesuai  masalah,  penelitian  tertujukan untuk:
a. Untuk  mengetahui, Faktor  penyebab terjadinya tindak pidana penipuan jual beli  kendaraan  melalui Facebook (Studi Putusan No:303/Pid.B/2022/PN. Tjk).
b. Untuk mengetahui, Pertimbangan
Hakim  pada  penjatuhan  putusan pidana pada pelaku  yang  melakukan penipuan  jual  beli  kendaraan  melalui facebook (Studi Putusan No:
303/Pid.B/2022/PN. Tjk).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Dari  Teguh  Prasetyo,  pengertian
kejahatan ialah perbuatan terlarang Undang-Undang serta terancamkan
menggunakan  pidana,  atau  melanggar aturan  tertulis  pada  peraturan  perundang- undangan.  Pengertian  tindakan  pada  sini saling  melengkapi  menggunakan  tindakan aktif  serta  pasif.  Dari  Pompe,  kata “perbuatan pidana” secara teoritis merupakan pelanggaran hukum dilaksanakan, sengaja tak sengaja, seseorang  pelaku  hukuman  pelakunya diharapkan  menegakkan  aturan  hukum serta menjaga kepentingan umum.
Dari segi hukum, penipuan merupakan  segi  hukum,  serta  sampai ketika  belum  ada  istilah  kata  pada  hukum pidana.  Istilah  kata  penipuan  pada  hukum pidana  bukanlah  definisi,  namun  hanya berfungsi buat memilih unsur delik sebagai akibatnya  penipuan  bisa  dikatakan  serta pelakunya dihukum. Penipuan dirumuskan berdasarkan  pasal  378  KUHP,  yaitu barang siapa menggunakan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun lainnya  atau  orang  lain  dengan  melawan hukum,  dengan  menggunakan  nama  palsu ataupun martabat palsu, menggunakan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, untuk  menerima  tangan  orang  lainnya, untuk memalsukan suatu hal.
Mengakibatkan  utang  ataupun  hapus piutang terancamkan menggunakan pidana penjara  terlama  empat  tahun  sebab penipuan.
Pengambilan keputusan oleh majelis  hakim  terjadi  sesudah  masing
anggota  majelis  hakim  telah  menyatakan pendapat atau pertimbangan dan keyakinannya  perihal  suatu  perkara  lalu diadakan  musyawarah  untuk  mufakat. koordinator rapat mengupayakan kebulatan  bunyi  (pasal  182  ayat  2 KUHAP).  Bila  tak  ada  persetujuan  bulat, mayoritas menetapkan. saat hakim mengambil  keputusan  Terkadang  para hakim mempunyai pendapat atau pertimbangan tidak sama sebagai akibatnya suara terbanyak tak bisa dicapai. pada  masalah,  hakim  harus  mengambil keputusan  paling  menguntungkan  bagi terdakwa (Bagian 182(6) KUHAP). pelaksanaan  (proses)  putusan  dicatat  pada buku kumpulan Putusan khusus disediakan untuk hal tadi, bersifat rahasia.
Pertanggungjawaban  pidana  pada kata asing dianggap pula sebagai “ criminal responsibility ”  atau  “ criminal liability ”, berakibat pemidanaan menggunakan memilih seorang terdakwa ataupun tersangka akan dimintai pertanggungjawaban  atas  suatu  kejahatan dilakukan.  Pertanggungjawaban  pidana mengandung  asas  bersalah  atas  dasar pertimbangan  monodualistik  bahwa  asas kesesatan  sesuai  nilai  keadilan  wajib disamakan  menggunakan  asas  legalitas sesuai nilai kepastian. Pertanggungjawaban pidana diartikan menjadi  kelanjutan  dari  tuntutan  obyektif adalah suatu tindak pidana serta
pemenuhan  subyektif  asal  syarat  kondisi pidana  untuk  perbuatan.  Dugaan  obyektif dimaksudkan bahwa perbuatan yang
dilakukan oleh orang tadi adalah perbuatan dihentikan, perbuatan dihentikan dimaksud disini  merupakan  perbuatan  melanggar atau  dilarang  oleh  Undang-Undang,  baik hukum acara juga hukum materiil.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  memakai  pendekatan hukum normatif melalui studi kepustakaan serta pendekatan hukum empiris dilakukan melalui  pengumpulan  informasi  serta melakukan  penelitian  pada  lapangan.  buat melakukan  penelitian  diperlukan  data  asal data  sekunder  berupa  liabilitas,  media cetak, kamus hukum, literatur, surat kabar, serta  media  elektronika,  serta  asal  hasil penelitian  lapangan  eksklusif.  Jenis  data dipergunakan  pada  survey  meliputi  data primer serta data sekunder. Objek dijadikan  lokasi  penelitian  pada  artikel merupakan  Polda  Lampung.  Data  primer bersifat  pelengkap  serta  pendukung  data sekunder.
Pada  pengumpulan  data,  penulisan dilakukan menggunakan memakai penelitian kepustakaan, penelitian lapangan  terdiri  atas  wawancara  seta observasi.  Analisis  data  dipergunakan merupakan hukum kualitatif, lalu menginterpretasikan  hasil  analisis  pada
bentuk kesimpulan deduktif  ialah  jawaban atas permasalahan sesuai penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Apakah  faktor  penyebab  terjadinya tindak  pidana  penipuan  jual  beli kendaraan  melalui facebook (Studi Putusan No:303/Pid.B/2022/PN. Tjk
Tindakan pidana merupakan seluruh  aturan  memilih  perbuatan  apa artinya  kejahatan  serta  hukuman  apa  bisa dijatuhkan  pada  mereka  melakukannya. Tindak  pidana  bukanlah  didapatkan  oleh tata  cara  hukum  sendiri,  melainkan  telah termuat  norma  lain  serta  sanksi  pidana diberikan  memperkuat  norma  lain  tadi. Peraturan  perundangan  pada  Indonesia sudah  memakai  istilah  kata  tadi  di  atas pada  berbagai  Undang-Undang.  Demikian pula  para  ahli  Indonesia  sudah  memakai beberapa  atau  salah  satu  kata  pada  atas dengan menyampaikan referensinya masing  bahkan  menyampaikan  beberapa definisi dari istilah kata tadi.
Dari  Ibu  Uni  Latriani,  Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya peristiwa tadi merupakan faktor dari pada diri pelaku, diantaranya keyakinan,  keinginan  atau  bakat  pelaku. pengaruh  dari  luar  pelaku  pula  sebagai faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana penipuan  diantaranya  faktor  ekonomi, keluarga, lingkungan, atau rakyat .
Tindak  pidana  dilakukan  oleh terdakwa  SA  ialah  tindak  pidana  sudah terbukti serta persuasif bagi peradilan buat memvonis  terdakwa  sesuai  menggunakan tindakan  pidana  penipuan  sebagaimana seharusnya diatur pada Pasal 378 KUHP.
Ibu  Desi  Andriani  Putri  sebagai Jaksa  Penuntut  umum  Kejaksaan  Negeri Bandar  Lampung  berkata  bila  tuntutan terdakwa  didasarkan  di  beberapa  faktor sesuai Pasal 378 KUHP perihal penipuan:

## 1. Barang Siapa
Dimaksud menggunakan orang bertanggung jawab dari Undang- Undang menjadi subjek hukum didakwa melakukan tindak pidana pada pengertian  dakwaan  kejaksaan  yaitu terdakwa SA sehat jasmani serta rohani di  ketika  mengusut  perkara,  sebagai akibatnya  terdakwa  hakim  dari  majelis adalah orang bertanggung jawab berdasarkan hukum.
2. Menguntungkan diri sendiri
Mengancam  untuk  mengambil  laba secara melawan hukum atas diri sendiri ataupun  orang  lainnya,  menggunakan nama  ataupun  reputasi  palsu,  akalan ataupun sekumpulan kebohongan, menggunakan  orang  lainnya  untuk serahkan hal kepadanya ataupun memberinya  hutang  ataupun  mengakui hutang  dikeluarkan  untuk  penipuan menggunakan hukuman maksimal empat  tahun  penjara.  menggunakan
demikian, bila unsur Pasal 378 terpenuhi, pelaku bisa dituntut, menggunakan pidana penjara lamanya 4 tahun.
Atas  dasar  serta  sesuai  bukti  ada, JPU  mendakwa  terdakwa  menggunakan pidana  penjara selamanya 2  tahun 6  bulan terkurangi ketika tahanan sementara terdakwa.  Ibu  Uni  Latriani,  seseorang hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung Karang, mengatakan hakim akan mempertimbangkannya  pada  mengambil keputusan  sesudah  dakwaan  dibacakan. Peninjauan  kembali  hakim  berdasarkan  di bukti,  keterangan  informasi  serta  adanya hal  memberatkan  serta  hal  meringankan, sebagai dasar pertimbangan hakim merupakan  menghukum  terdakwa  2  tahun penjara.
Ibu Uni Latriani menyatakan kembali bahwa Putusan No.303/Pid.B/2022/PN.Tjk.
Fakta informasi wajib dicantumkan pada putusan pengadilan  dari  Pasal  197  jo  Pasal  199 KUHP.  Merupakan:  kepala  keputusan, tanggal lahir, tempat lahir, umur atau nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, rumah, agama atau profesi terdakwa, surat dakwaan,  ringkasan  singkat  berita  serta keadaan  bersama  menggunakan  bukti pemeriksaan  pada  persidangan  sebagai dasar penetapan tuntutan pidana, kesalahan terdakwa,  pasal  peraturan  perundang- undangan  sebagai  penjatuhan  putusan,
serta  hal  memberatkan  serta  meringankan terdakwa, tanggal serta waktu musyawarah majelis,  ketentuan  perihal  pemungutan biaya  perkara,  mengungkapkan  jumlah pasti  serta  ketentuan  perihal  barang  bukti, perintah  pada  terdakwa  untuk  menangkap atau tetap ditahan atau dibebaskan, tanggal putusan,  hari  serta  nama  penuntut,  hakim memutus serta panitera.
Penerapan  hukum  pidana  pada pelaku  tindakan  pidana  Penipuan  telah sesuai  Penerapan  hukum  pidana  pada pelaku  tindakan  pidana  penipuan,  dari pasal  378  KUHP,  sesuai  keterangan  pada atas serta menggunakan pertimbangan tadi, dari pendapat penulis, pidana penjara bagi terdakwa  2  tahun  2  tahun.  bulan  sesuai menggunakan  perbuatan  dilakukan  oleh terdakwa, sebagai akibatnya bisa menyebabkan efek jera.
Bagaimanakah  pertimbangan  Hakim dalam  menjatuhkan  putusan  pidana pada pelaku  yang  melakukan  penipuan jual  beli  kendaraan  melalui facebook (Studi  Putusan  No:303/Pid.B/2022/PN. Tjk)
Pertimbangan  yudisial  ialah  satu aspek penting pada memilih terwujud nilai putusan  pengadilan  terkandung  keadilan serta  kepastian  hukum,  disamping  pula kandung kemanfaatan bagi pihak berkepentingan, sebagai akibatnya pertimbangan  yudisial  harus  didekati
secara  cermat,  tepat  serta  menggunakan hati-hati.  Bila  pemeriksaan  hakim  tak teliti,  putusan  hakim  sesuai  pemeriksaan hakim  terbatalkan  Pengadilan  Tinggi ataupun  Mahkamah  Agung.  Hakim  pada mengusut  perkara pula  perlukan alat bukti hasilnya dipergunakan menjadi bahan pada memutus  perkara.  pembuktian  ialah  fase terpenting pada persidangan pada pengadilan. Bukti tertujukan untuk peroleh kepastian  bila  peristiwa  ataupun  fakta dikemukakan benarnya terjadi guna peroleh  putusan  sahih  serta  adil  dari hakim.  Hakim  tak  bisa  memberikan putusan  sampai  jelas  bahwa  peristiwa benar  terjadi,  yaitu  kebenarannya  terbukti sebagai  akibatnya  tampak  ada  hubungan hukum antar pihak.
Pada menjatuhkan putusan tertentu terdapat  pertimbangan  bahwa  hakim  akan mendasarkan  putusannya  pada  terdakwa. Tentunya  pertimbangan  tadi  berdasarkan pada beberapa aspek:
1. Keterangan Saksi:
Terdakwa  SA  serta  saksi  pada  depan persidangan  memberikan  keterangan  pada pokoknya menjadi:
a.  Bahwa  saksi  koorban  berniat  menjual satu  unit  sepeda  motor  milik  saksi Korban melalui facebook
b.  Bahwa  terdakwa  melihat  postingan saksi korban lalu terjadi tawar menawar dengan harga Rp 42.500
c.  Bahwan  saksi  korban  meminta  untuk melalukan pembelian secara COD yang berada  dirumah  saksi  korban  di  Jl.
Imam Bonjol Gg Taqwa Kel.
Sumberrejo  RT  027  Kec.  Kemiling Bandar Lampung d.  Bahwa  terdakwa  telah  ambil  satu  unit sepeda  motor  berjeniskan  Honda  CBR 250  warna  hitam  tahun  2016  No.Pol. BE  5696  AOV,  1  buah  BPKB  an.
Heriyantoo noka MH1MC4118GK001039 nosin MC41E001056,  1  buah  STNK  an. Heriyanto noka MH1MC4118GK001039 nosin MC41E001056.
e.  Bahwa  terdakwa  memiliki  1  unit handphone merk xiomi warna  hitam yang  dipergunakan  untuk  melakukan kejahatan terdakwa.
f. Bahwa terdakwa  berniat  untuk membeli motor  tersebut,  namun  setalah  berada dirumah  saksi  korban  Aljun  Asaddilla terdakwa meminjam kunci motor tersebut  beserta  BPKB  dan  STNK berniat  untuk  ditujakan  kepada  orang tua  terdakwa  tanpa  rasa  curiga  saksi korban  meminjamkan  nya  kepada terdakwa.
g.  Bahwa  terdakwa  langung  membawa kabur motor saksi korban dan terdakwa membawa  ke  daerah  Talang  Padang Kab.  Tenggamus  berniat  untuk  dijual kembali oleh terdakwa
h. Bahwa terdakwa belum sempat menjual sepeda motor milik korban lalu terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian.
2. Barang Bukti:
a.  1  unit  sepeda  motor  berjeniskan Honda  CBR  250  hitam  tahun  2016
No.Pol. BE 5696 AOV
b.  1  buah  BPKB  unit  sepeda  motor berjeniskan  Honda  CBR  250  hitam tahun  2016  No.Pol.  BE  5696  AOV  an.
Heriyanto noka
MH1MC4118GK001039 nosin MC41E001056
c.  1  buah  STNK  unit  sepeda  motor berjeniskan  Honda  CBRR  250  hitam tahun  2016  No.Pol.  BE  5696  AOV  an.
Heriyantoo noka MH1MC4118GK001039 nosin MC41E001056.
d.  1  unit  handphone merk xiomi warna hitam.
Ibu  Uni  Latriani  menjelaskan bahwa  adanya  barang  bukti  menjadi pertimbangan hakim buktikan bila terdakwa  benar  lakukan  tindak  pidana tersebut.
3. Hal Memberatkan Serta Meringankan
Hal  dipertimbangkan  hakim  pada memutus  pada  terdakwa  merupakan  hal memberatkan serta hal meringankan: a. Alasan Pemberat
Adapun  alasan  pemberat  yang  menjadi pertimbangan  yaitu  Perbuatan  terdakwa
merugikan saksi korban ALJUN ASADDILLA b. Alasan meringankan Selain alasan pemberat, alasan peringan ikut mempengaruhi:
1) Terdakwa bersikap sopan
2) Terdakwa akui segala perbuatannya tersebut ;
3) Terdakwa  menyesal  serta  anji  tak mengulangi perbuatannya;
4) Terdakwa tak pernah terhukum. Dari  Uni  Latriani,  hakim  pada  PN
Tanjungkarang,  serta  Desi  Andrini  Putri, Jaksa  pada  Kejaksaan  Bandar  Lampung, menjelaskan  unsur  Pasal  378  KUHP terkait penipuan.
1. Barangsiapa Menimbang,  bahwa  dimaksud  disini merupakan  manusia  menjadi  badan hukum didakwakan lakukan suatu tindakan pidana dipengaruhi pada dakwaan penuntutan umum, maka ditekankan  diunsur  merupakan  adanya badan, dibuktikan atau tidaknya tergantung di alat bukti.
Menimbang  bahwa  namanya  dianggap pada perkara  merupakan terdakwa Septa Aditya Kurniawan Bin Nur Rohim sehat jasmani serta rohani di waktu investigasi perkara  ,  maka  dari  majelis  hakim  para terdakwa  artinya  orang  berada  pada TKP.  bertanggung  jawab  secara  hukum. sesuai deklarasi, unsur terpenuhi.
2.  Unsur  menggunakan  maksud  untuk menerima laba melawan hukum bagi diri sendiri  ataupun  orang  lainnya,  dengan memakai nama palsu atau reputasi palsu, menggunakan tipu muslihat, serangkaian bohong  untuk  membujuk  orang  lain supaya membayar ataupun mengakibatkan hutang, atau menghapuskan suatu Kesalahan.
Menimbang, unsur berupa alternatif,  bila  satu  unsur  dipenuhi,  maka unsur disebut ada buktinya.
Menimbang  bila  saksi  korban awalnya ingin menjual 1 unit sepeda motor Honda CBR 250 RR nomor BE 5696 OV, lalu  menunjukkan  melalui  media  sosial facebook, menyampaikan nomor whatsapp bisa  dihubungi,  lalu  terdakwa  melihat iklan  tadi  mempunyai  niat  jahat  untuk mengambil  sepeda  motor  korban  dengan berpura ingin membeli sepeda motor milik saksi  korban.  lalu  terdakwa  menghubungi nomor  WhatsApp  saksi  korban  terdapat pada  iklan  tadi  lebih  kurang  pukul  20:14 WIB  hari  Kamis  10  Februari  2022,  lalu terdakwa  menanyakan  perihal  sepeda motor  tadi  serta  terdakwa  tertarik  untuk membelinya lalu terdapat penawaran harga melalui  WhatsApp  pada  sebuah  biaya  Rp 42.500.000  menggunakan  sistem  COD keesokan harinya pada Bandar Lampung.
Menimbang, bahwa terdakwa bertemu menggunakan saksi IRMAN pada bawah  jembatan  layang  di  hari  Jum'at
tanggal  11  Februari  2022  lebih  kurang pukul 10.00 WIB  menanyakan pada  mana beliau  bisa  menyewa  serta  saksi  IRMAN memperlihatkan  untuk  menyewa  pada sekitar  rumahnya  meninggalkan  terdakwa pergi  ke  rumah  kontrakan  saksi  IRMAN untuk memeriksanya serta beliau langsung setuju  serta  sekitar  pukul  13.00  WIB terdakwa  meninggalkan  rumah  kontrakan saksi IRMAN.
Menimbang, bahwa terdakwa pulang  beserta  saksi  korban  sekitar  pukul 16.00 WIB, maka saksi IRMAN tanpa rasa curiga  menyuruh  terdakwa  serta  saksi- korban  menghibur  serta  meninggalkannya di  dalam  rumah  serta  saksi  korban menyampaikan  pengakuan  pada  terdakwa bahwa rumah saksi IRMAN artinya rumah orang tuanya serta sesuai keterangan saksi terdakwa  korban,  terdakwa  kemudian mempercayai  BPKB  serta  STNK  sepeda motor saksi korban akan dijual menggunakan alasan tak mau menunjukkannya  pada  orang  tuanya  .mau mengendarai  sepeda  motor  ke  halaman rumahnya serta tanpa curiga saksi memberikannya  kepada  korban  serta selesainya  mendapatkan  kunci  kontak sepeda  motor,  BPKB  serta  STNK  sepeda motor  milik  saksi,  terdakwa  langsung mengambil  sepeda  motor  korban  saksi tanpa  seizin  saksi  saksi  serta  terdakwa mengambil  sepeda  motor  korban  saksi saya  korban  wilayah  Talang  Padang
Kab.Tanggamus  serta  sepeda  motor  saksi korban buat dijual.
Menimbang, bahwa sebelum terdakwa  menjual  sepeda  motor  milik saksi korban, terdakwa tertangkap anggota polisi  bersama menggunakan barang bukti sepeda  motor  serta  surat  milik  saksi korban  serta  terdakwa,  serta  barang  bukti diambil  dibawa  ke  Kejaksaan.  kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
sesuai hal tadi, Hakim menetapkan:
1.  Menyatakan  bahwa  terdakwa  Septa Aditya  Kurniawan  Bin  Nur  Rohim sudah terbukti dengan sah serta yakinkan  lakukan  tindakan  pidana penipuan  sebagaimana  dimaksud  pada dakwaan kedua;
2.  Menghukum  terdakwa  Septa  Aditya Kurniawan Bin Nur Rohim menggunakan pidana penjara selamanya 2 tahun;
3.  Memutuskan  bila  lamanya  pidana penjara  serta  pidana  penjara  terjalani terdakwa  kurangkan  semuanya  dari pidana terjatuhkan;
4. Tetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Tetapkan barang bukti berupa;
a.  1  unit  sepeda  motor  Honda  CBR 250  hitam  tahun  2016  No.Pol.  BE 5696 AOV
b.  1  buah  BPKB  sepeda  motor  Honda CBR 250 hitam tahun 2016 No.Pol. BE 5696 AOV an. Heriyanto noka
MH1MC4118GK001039
nosin MC41E001056
c.  1  buah  STNK  sepeda  motor  Honda CBRR  250  hitam  tahun  2016  No.Pol.
BE  5696  AOV  an.  Heriyantoo  noka MH1MC4118GK001039 nosin MC41E001056.
d.  1  unit  handphone merk xiomi warna hitam.
Sesuai  penjelasan  di  atas,  pada memutus kasus, hakim mempertimbangkan adanya bukti pertanda bahwa terdakwa benar  melakukan hal  tadi serta  adanya  saksi  dihadirkan  pada persidangan untuk menyebutkan kronologis kejadian, serta alasan memberatkan  serta  meringankan.  Perihal unsur dinilai hakim pada Pasal 378 KUHP serta  UU  No.8  Tahun  1981  perihal KUHAP  serta  peraturan  perundangan  lain relevan,  penulis  sudah  menjelaskan  hal tadi sesuai hasil penelitian serta penelitian penulis.

## 5. SIMPULAN
Sesuai hasil penelitian serta pembahasan sudah diuraikan, maka kesimpulan  penulis  bisa  dari  penuntutan pada  pelaku  penipuan  jual  beli  kendaraan melalui Facebook (Kajian Putusan
No:303/Pid.B/2022/PN.Tjk) :
1. Bentuk  pengaturan  tindak  pidana penipuan menggunakan memakai media  elektronik  mengacu  di  asas lex
specialis  derogate  legi  generalis yaitu UU  ITE  menjadi  lex  specialis  yang diatur lebih rinci pada Pasal 28 Ayat 1 serta KUHP menjadi lex generalis pada Pasal  378,  menjadi  Undang-Undang, ketetapan khusus UU ITE sekurangnya akan  menjadi  pedoman  serta  dasar hukum  bagi  warga  negara  untuk melakukan kegiatan pada media elektronika.
2. Bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku penipuan melalui media elektronika  diancam menggunakan pidana  penjara  lamanya  6  tahun  serta pidana denda banyaknya Rp1.000.000.000  sesuai  menggunakan ketentuan  Pasal  45A(1)  UU  ITE. Sekalipun  tak  spesifik  atur  tindakan pidana  penipuan,  tetapi  tetap  bisa membebani  pelaku  untuk  dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya terkait  menggunakan  tindakan  pidana penipuan online.
3. Hakim  pada  memeriksa  suatu  perkara pula  meminta  alat  bukti  hasilnya dipergunakan menjadi bahan pertimbangan  pada  memutus  masalah. Pembuktian merupakan fase terpenting pada  persidangan  pada  pengadilan. Tentunya  pada  memutuskan  perkara, hakim pertimbangkan fakta informasi \ keterangan  saksi  serta  tertuduh  untuk mengungkapkan apa sebenarnya terjadi,  adanya  bukti  mendukung
pertimbangan hakim pada menjatuhkan sanksi pada terdakwa, serta adanya hal memberatkan serta meringankan.
Selanjutnya,  hakim  pula  mempelajari sesuai Pasal 378 KUHP serta UU No.8 Tahun  1981  perihal  KUHAP  serta Undang-Undang lainnya.

## Saran
Sesuai  penelitian  sudah  penulis  jelaskan pada atas, maka penulis memiliki beberapa saran bisa dijadikan masukan: 1. UU  ITE  perlu  penyempurnaan  dimana masih  ada  kekurangan  salah  satunya belum  diatur  secara  khusus  terkait menggunakan  tindak  pidana  penipuan online serta masih sebatas perlindungan  konsumen  pada  kegiatan jual  beli,  belum  pada  seluruh  aktivitas penipuan kegiatan online.
2. Diharapkan  pihak  kepolisian  serta banyak  sekali  instansi  terkait  bisa bersinergi  serta  lebih  aktif  pada melakukan sosialisasi bahaya cybercrime khususnya penipuan online serta  pengenalan  UU  informasi  serta Transaksi  elektronika menjadi langkah preventif,  supaya  warga  mengetahui apa  akibatnya  Bila  terjadi  pelanggaran berita  serta  transaksi  elektro.  Selain tadi,  diperlukan  kesadaran  warga menjadi lebih berhati pada penggunaan serta penggunaan media elektronika.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku :
Department  Pendidikan  Nasional,  2012.
KBBI Pusat Bahasa Edisi Keempat , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Erdiantho  Effendi,  2014. Hukum  Pidana Indonesia  Suatu  Pengantar,  PT. Refika Adiatama, Jakarta.
E.Y.  Kanter,  2012, Asas  Hukum  Pidana pada  Indonesia ,  Alumni  AHM-
PTHM, Jakarta.
Lamitang.  1997. Dasar  Hukum  Pidana Indonesia , PT. Citra Aditiya
Bakhti, Bandung.
Roslan Shaleh. 1996 , Perbuatan Pidanaan serta Pertanggungjawaban Pidana ,
Angkasa, Jakarta
Tegguh  Prasetio,  2011. Hukum  Pidana Edisi  Revisi, PT.  Radja  Grafrindo Persada , Jakarta .

## B. Undang-Undang  Dan  Peraturan Lainnya:

## Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
1945.
Undang-Undang No.48 Tahun 2009
perihal Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang No.16 Tahun 2004 perihal Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang No.2 Tahun 2002 perihal Kepolisian Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## C. Sumber Lainnya
Jevin Solim, 2019. Upaya Penanggulangan  Tindakan  Pidana Penipuan Situs Jualbeli Online
Indonesia,  Jurnal  Hukum  Samudra
Keadillan, Vol. 14, No. 1.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI).
Pengertian
Pidan a, Diakses
https://kbbl.kata.web.ld/.
Lampiran  Putusan  Bersamaan  Menteri Komunikasi serta Informatik Republik Indonesia, Jaksa  Agung  Repubik
Indosensia serta Kepala Polisi
Republik  Indonesia  No.229,  154 KB/2/VI/2021  Tahun  2021  Perihal Pedoman Implementasi ataupun Pasal pada  UU  No.11  Tahun  2008  perihal Informasi  serta  Transaksi  Elektronik Sebagaimana  Telah  Diubah  UU No.19 Tahun 2016 perihal Perubahan UU  No.11  Tahun  2008  perihal Informasi serta Transaksi Elektronik.
Herru Nugroho, Reca Ayu Hapsarri, Yullia Hesti,  2022. Pertanggungjawaban
Pidana di Narapidana Lakukan
Tindakan  Pidana  Palsukan  Akun
Facebook Atas Nama Penjabat
Kenegaraan, Vol. 2, No. 1.