Jurnal Proaksi, Vol. 8 Nomor (2), Hal. 512 - 522 p-ISSN : 2089 – 127x e-ISSN : 2685 – 9750

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI TAX EVASION PADA UMKM
Rizkya Ananda Bintarawati Yulianto 1 Novi Darmayanti 2 * Isnaini Anniswati Rosyida 3 1 Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan Email: rizkyaananda11@gmail.com 1 Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan *Corresponden Author Email: novidarmayanti@unisda.ac.id 2 Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan Email: isnainianniswatirosyida@gmail.com 3
Diterima : 21 September 2021 Direvisi : 28 September 2021 Dipublikasikan : 28 Oktober 2021

## Abstrak
Saat  ini  pelaku  UMKM  memegang  peranan  yang  penting  terhadap  perekonomian  Negara,  oleh  karena  itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemahaman atas Self Assessment System, Keadilan, dan Tarif  Pajak  Terhadap  Penggelapan  Pajak  pada  UMKM  di  Kabupaten  Bojonegoro  secara  parsial  maupun simultan.  Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh  seluruh  UMKM  di  Kabupaten  Bojonegoro  yang  berjumlah 78.012.  Penelitian  ini  menggunakan  dengan  metode  purposive  sampling  dan  Insidental  Sampling  sehingga diperoleh  50  sampel.  Penelitian  ini  menghasilkan  temuan  bahwa  secara  parsial  pemahaman  self  assessment sytem tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan pemahaman keadilan dan pemahaman tarif pajak  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  penggelapan  pajak.  Secara  simultan  variabel  bebas  pemahaman self assessment sytem, pemahaman keadilan, pemahaman tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak sebagai variabel terikat.
Kata kunci : Self Assessment System, purposive sampling, Insidental Sampling, keadilan, dan tarif pajak.

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  berkembang  yang  dituntut  untuk  bisa  bersaing  dan  mengikuti perkembangan  dengan  negara  lain.  Salah  satu  upaya  pemerintah  supaya  tidak  terlalu  ketinggalan dengan  negara  lain  yaitu  melalui  pembangunan  negara.  Hal  ini,  pendapatan  dari  bidang  perpajakan memegang  andil  yang  sangat  besar  terutama  bagi  pelaksanaan  kinerja  umum  pemerintahan  dan pembiayaan  pembangunan  nasional  (Sari,  2018). “Pajak  adalah  beban  yang  terutang  dan  harus dibayarkan  oleh  wajib  pajak,  baik  individu  atau  badan,  tanpa  adanya  kompensasi  secara  langsung untuk  wajib  pajak,  dan  digunakan  untuk  kebutuhan  negara  yang  berguna  bagi  sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (Hasanudin et al. , 2020). Melihat besarnya potensi dari penerimaan yang berasal dari pajak, pemerintah sangat mengoptimalkan dan  mengupayakan upaya   peningkatan pemungutan perpajakan.
Namun  nyatanya,  (Hasanudin et  al. ,  2020)  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa pajak ini merupakan suatu beban, sehingga banyak wajib pajak yang berusaha menghindari kewajiban perpajakannya. (Fitriani et al. , 2017) juga mempertegas bahwa masih banyak anggota masyarakat atau warga negara yang mampu tetapi tidak mau membayar pajak, atau membayar pajak tetapi tidak memenuhi keadaan yang sebenarnya. Hal ini yang membuat wajib pajak  menganggap  bahwa  pajak  adalah  ancaman  untuk  mengurangi  pendapatan,  di  sisi  lain  wajib pajak merasakan tidak dapat memperoleh imbalan seacara langsung ( feedback ) atas jasa yang sudah

## JURNAL PROAKSI
Journal  homepage:  h t t p s : / / e - j o u r n a l . u m c . a c . i d / i n d e x . p h p / J P K
diberikan.  Sehingga  para  wajib  pajak  melakukan  beberapa  respon  seperti  berusaha  meminimalisir pajaknya dengan melakukan kegiatan seperti penghindaran pajak bahkan hingga penggelapan pajak. Penggelapan pajak ( Tax evasion ) di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah Self Assessment System . Wardani & Nurhayati (2019) mengemukakan bahwa Self Assessment System merupakan  sistem  yang  mempercayakan  wajib  pajak  untuk  menghitung,  membayar  dan  melaporkan besarnya  pajak  terutang  yang  harus  dibayar  oleh  wajib  pajak  dengan  mengisi  Surat  Pemberitahuan (SPT)  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Faktor  kedua  yang  mempengaruhi penggelapan  pajak  adalah  keadilan.  Menurut  Rantelangi  &  Majid  (2018)  keadilan  pajak  adalah melaksanakan  pajak  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini,  wajib  pajak membutuhkan  perlakuan  yang  adil  dalam  memberlakukan  undang-undang  perpajakan,  penerapan peraturan perpajakan, dan penggunaan pembayaran pajak dalam membayar pajak. Faktor ketiga yang mempengaruhi  penggelapan  pajak  adalah  tarif  pajak.  Tarif  pajak  adalah  besarnya  rasio  di  mana seseorang  individu  atau  badan  (perusahaan)  dikenai  pajak  yang  biasanya  dalam  bentuk  persentase (Dularif et al. , 2021).
Peneliti  tertarik  untuk  meneliti  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  penggelapan  pajak, diantaranya  mengenai  pemahaman  atas Self  Assessment  System ,  keadilan,  dan  tarif  pajak  terhadap para  pelaku  UMKM  di  Bojonegoro  dikarenakan  melihat  bahwa  saat  ini,  pelaku  UMKM  terus meningkat, khususnya WP di KPP Pratama Bojonegoro, bahwa jumlah pelaku UMKM khususnya di Kabupaten  Bojonegoro  selalu  mengalami  peningkatan.  Namun,  sangat  disayangkan  bahwa  realisasi penerimaan  pajak  UMKM  khususnya  di  Kabupaten  Bojonegoro  dalam  kurun  waktu  5  tahun,  yaitu dari tahun 2014-2018 ini juga masih dibawah dari target yaang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu adanya  optimalisasi  penerimaan  perpajakan  khususnya  dari  sektor  UMKM.  Berdasarkan  Latar Belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui pengaruh pemahaman atas Self Assessment System terhadap tindakan Penggelapan pajak pada pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro
2. Mengetahui  pengaruh  pemahaman  atas  Keadilan  terhadap  tindakan  Penggelapan  pajak  pada pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro.
3. Mengetahui  pengaruh  pemahaman  atas  Tarif  Pajak  Perpajakan  terhadap  Penggelapan  pajak pada pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro.
4. Mengetahui  pengaruh  pemahaman  atas Self  Assessment  System ,  Keadilan,  dan  Tarif  Pajak terhadap Penggelapan pajak pada pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Perpajakan
Menurut  Darmayanti  (2019)  perpajakan  adalah  kontribusi  publik  kepada  perbendaharaan negara yang didasarkan pada hukum (yang bersifat memaksa) dan dapat langsung dimanfaatkan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran publik. Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti dapat mengartikan bahwa pajak merupakan suatu pungutan wajib yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak, baik pribadi maupun badan yang berguna bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Theory of Planned Behavior (TPB)
Teori  ini  menjelaskan  mengenai  perilaku  seseorang  yang  didasarkan  terhadap  niat,  dengan adanya niat seorang individu akan menunjukkan berperilaku terhadap setiap kesempatan yang dimiliki (Wardani  &  Nurhayati,  2019).  Hubungan Theory  of  planned  behavior dengan  penelitian  ini  adalah terkait perilaku penggelapan pajak, dapat dijelaskan bahwa jika wajib pajak menganggap penggelapan pajak  sebagai  hal  yang  buruk  (sikap  negatif)  dan  masyarakat  sekitar  menganggap  bahwa  perilaku penggelapan  pajak  tidak  boleh  dilakukan,  maka  akan  menimbulkan  niat  untuk  tidak  melakukan penggelapan pajak. Dalam hal ini jika wajib pajak tidak memiliki niat yang buruk dalam pembayaran pajak maka akan membantu terlaksananya sektor perpajakan dengan baik.

## Teori Atribusi
Selain itu Razi (2019) mengatakan bahwa teori ini menjelaskan suatu usaha seseorang dalam mempelajari, menilai dan menarik kesimpulan atas penyebab suatu kejadian yang terjadi dalam suatu individu  seseorang.  Berdasarkan  uraian  diatas,  hubungan  dari  teori  atribusi  dengan  penelitian  ini adalah  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  persepsi  wajib  pajak,  sehingga  seandainya  jika  dirasa pemerintah kurang adil dalam penentuan tarif pajak, yaitu apabila jumlah penghasilan yang diterima
wajib pajak tidak sesuai dengan tarif yang dikenai, maka akan berakibat tidak sesuaianya antara pajak yang seharusnya diterima dan ditetapkan dengan realisasi pendapatan negara dari pajak.

## Pemahaman Wajib Pajak
Pemahaman  perpajakan  merupakan  hal  yang  dapat  membantu  proses  perpajakan  menjadi lebih  akurat,  sehingga  berkaitan  dengan  pengetahuan  wajib  pajak  mengenai  peraturan  yang diberlakukan (Trihatmoko & Mubaraq, 2020)

## Penggelapan Pajak
Menurut  Sundari  (2019)  penggelapan  pajak  ( tax  evasion )  merupakan  suatu  tindakan  untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan tetapi dengan cara yang melanggar asas-asas hukum perpajakan.  Penulis  menyimpulkan  bahwa  pelanggaran  pajak  ( tax  evasion )  adalah  suatu  usaha  yang dilakukan  dengan  sengaja  dalam  rangka  untuk  melakukan  hal-hal  yang  melanggar  hukum  seperti tidak menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) .

## Self Assessment System
Menurut  Damayanti  (2017)  juga  menyebutkan  bahwa self  assessment  system adalah  sistem pemungutan  pajak  yang  memungkinkan  wajib  pajak  memiliki  hak  sepenuhnya  untuk  melaporkan, menghitung  dan  membayar  pajak  yang  terutang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan teori yang ada, peneliti menyimpulkan bahwa self assessment system adalah suatu metode pembayaran pajak dimana pihak pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk berperan seutuhnya dalam penentuan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
Keadilan ( Fairness )
Menurut (Meilanny & Hariyanti, 2018), keadilan memiliki peran dalam  menentukan apakah sistem pajak yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar ketentuan kriteria  bisa  dikatakan  adil  atau  belum.  Sehingga  dari  uraian  diatas,  peneliti  menyimpulkan  bahwa keadilan  merupakan  suatu  kebijakan  ataupun  sistem  yang  diterapkan  pemerintah  untuk  wajib  pajak, yang berpengaruh pada tingkat persepsi wajib pajak terhadap pungutan perpajakan yang terdapat dari suatu negara.

## Tarif Pajak
Menurut  Alkhatib et  al (2018)  mengatakan  bahwa  tarif  pajak  adalah jumlah  pajak  yang harus  dibayar  oleh  wajib  pajak  sehubungan  dengan  biaya  kena  pajak  yang  sejalan  dengan  prinsip perpajakan.

## UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
Peneliti  menyimpulkan  pada  hakikatnya  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  adalah  suatu bentuk  usaha  ekonomi  produktif  yang  dilakukan  oleh  perseorangan  atau  badan  usaha  perseorangan yang memenuhi standar kriteria masing-masing, yaitu salah satunya dapat dilihat dari aset dan omset.
Gambar 1. Kerangka Teoritik
Hipotesis

## Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Pemahaman Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak ( Tax evasion ). Menurut Hutauruk et al ., (2019) menyatakan bahwa kegiatan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan  pajak  yang  terutang  dilakukan  oleh  wajib  pajak,  sedangkan  peran  lembaga  pemungutan pajak hanya melakukan pengawasan melalui serangkaian tindakan pengawasan dan penegakan hukum atau  pemeriksaan  dan  penyidikan  pajak.  Menurut  (Seralurin  &  Ermawati,  2019)  semakin  baik penerapan self  assessment system maka  semakin  rendah tindakan  penghindaran pajak,   dan  semakin buruk penerapan self assessment system maka tindakan penghindaran pajak semakin tinggi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Selain itu penelitian dari (Damayanti, 2017) bahwa self assessment system berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib  pajak  dalam  tindakan  penggelapan  pajak.  Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut;
H1: Pemahaman self assessment system berpengaruh terhadap penggelapan pajak ( tax evasion ).
Pengaruh Pemahaman Keadilan terhadap Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ).
Menurut  Fatimah  &  Wardani  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  keadilan  pajak  mempunyai hubungan  yang  sangat  erat  dengan  penggelapan  pajak.  Wajib  pajak  sangat  membutuhkan  dengan perlakuan  yang  adil  dalam  pengenaan  dan  pemungutan  pajak  tersebut.  Hal  itu  didikung  oleh penelitian  dari  (Valentina  &  Sandra,  2019)  yang  menyatakan  bahwa  keadilan  dan  pelayanan  aparat pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak. Diperkuat dengan penelitian (Kusnadi  &  Rinika,  2019)  bahwa  keadilan  pajak  dan  diskriminasi  pajak  berpengaruh  terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2:Pemahaman Keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak ( tax evasion )
Pengaruh Pemahaman Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ).
Tarif  pajak  merupakan  bagian  penghasilan  yang  dilaporkan  yang  harus  dibayarkan  kepada negara oleh wajib pajak. Menurut Alkhatib et al (2018) menggambarkan tarif pajak sebagai variabel struktur  pajak  yang  penting  terkait  dengan  sistem  perpajakan.  Semakin  rendah  tarif  pajak  akan meningkatkan  dorongan  bagi  wajib  pajak  untuk  melaporkan  penghasilannya  kepada  administrasi pajak, Sedangkan wajib pajak menganggap tarif pajak yang tinggi akan mencari berbagai celah untuk menghindari pajak (Dhinda Maghfiroh, 2016).
H3:Pemahaman Tarif Pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak ( Tax Evasion ).
Pengaruh  Pemahaman Self  Assessment  System ,  Keadilan  dan  Tarif  Pajak  terhadap Penggelapan Pajak ( Tax evasion ).
Self Assessment System , keadilan, dan tarif pajak saling berkaitan untuk mengetahui pengaruh terhadap  penggelapan  pajak,  dan  variabel-variabel  bebas  tersebut  berpeluang  dapat  mempengaruhi wajib  pajak  untuk  melakukan  tindakan  penggelapan  pajak.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  dari (Damayanti, 2017) bahwa self assessment system dan keadilan ( Fairness ) memiliki hubungan positif terhadap  penggelapan  pajak  ( tax  evasion ).  Selanjutnya  penelitian  dari  (A.  A.  Alkhatib  et  al.,  2018) yang menguji variabel tarif pajak menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H4:Pemahaman Self  Assessment  System ,  Keadilan  dan  Tarif  Pajak  berpengaruh  terhadap penggelapan pajak ( tax evasion ).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian ini, menggunakan kuantitatif dimana jenis penelitian yang spesifikasinya adalah  terstruktur  dan  sistematis,  sehingga  penelitian  ini  lebih  banyak  dalam  penggunaan  angka- angka.

## Populasi
Populasi  penelitian  dalam  penyusunan  penelitian  ini  adalah  pelaku  UMKM  di  Kabupaten Bojonegoro yang terdaftar pada Dinas Koperasi Bojonegoro dengan jumlah 78.012 yang terdiri atas usaha  ultra  mikro,  mikro,  kecil  dan  menengah.  Jenis  bidang  UMKM  terdiri  dari  bidang fashion , kuliner, tour dan travel , industri, otomotif, dan perdagangan.

## Sampel
Peneliti  menetapkan  sebanyak  50  sampel,  dikarenakan  sesuai  dengan  teknik  yang  dipakai yaitu  perpaduan  antara purposif  sampling  dan insidental  sampling, sehingga  penentuan  sampel berdasar pada siapa saja yang ditemui peneliti ( insidental sampling ) dan dirasa sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditetapkan ( Purposif sampling).

## Teknik Pengambilan Sampel
Penelitian  ini  menggunakan  metode insidental  sampling dan Purposif  sampling dalam pengambilan  sampel. Insidental  sampling merupakan  teknik  penentuan  sampel  berdasarkan ‘kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dirasa cocok sebagai sumber  data  (Nurbiyansari  &  Handayani,  2021).  Sedangkan Purposif  sampling adalah  teknik pengambilan  sampel  sumber  data  dengan  pertimbangan  kriteria  tertentu  (Meilanny  &  Hariyanti, 2018).
Kriteria sampel tersebut adalah sebagai berikut :
1. Memiliki NPWP  (Nomor Pokok Wajib Pajak)
2. Memiliki usaha paling singkat satu tahun

## Metode Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  survey  dengan  cara  menyebar  kuesioner secara online (menyebarkain link google form ) dan juga secara offline (yang akan diisi oleh responden secara langsung dengan  mengisi  kertas  kuisioner). Kuisioner  penelitian diadaptasi dari penelitian  yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017).

## Uji Validitas
Uji validitas adalah  uji yang digunakan untuk  mengukur valid atau sah tidaknya  suatu  kuesioner. (Ghozali, 2018:51).

## Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk memberikan nilai suatu kuesioner yang memiliki indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika ketika nilai Cronbach Alpa > r tabel degan nilai signifikasi 0,07.

## Uji Asumsi Klasik Uji Multikolinearitas
Uji  Multikolinearitas  ialah  untuk  melihat  ada  tidaknya  hubungan  antara  model  regresi  dengan variabel  bebas  (independen)  Untuk  melihat  ada  tidaknya  multikolinearitas  dengan  melihat  tolerance  dan variance  inflation  factor (VIF).  Jika  nilai  VIF  <  10,00  dan  nilai  tolerance  >  0,10  maka  tidak  terjadi multikolinearitas.

## Uji Heterokesdastisitas
Uji  heteroskedastisitas  memiliki  tujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

## Uji Normalitas
Uji  statistik  yang  digunakan  yaitu  menggunakan One-Sample  Kolmogorov-Smirnov  Test dengan ketentuan jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) atau nilai probabilitas pada masing-masing variabel > dari tingkat signifikan 0,05 maka sebaran data adalah normal.

## Uji Hipotesis Uji t (Parsial)
Untuk  mengetahui  seberapa  jauh  pengaruh  suatu  variabel  penjelas  atau  independen  secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung terhadap t tabel dengan tingkat nilai signifikan yaitu 0,05.

## Uji F (Simultan)
Untuk menguji hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen, dengan  ketentuan Jika  F  hitung  > F tabel atau nilai probability  < 0,05  maka  Ho  ditolak  dan  Ha diterima. Sehingga variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
Uji Determinasi (R 2 ) Koefisien  determinasi  ( 𝑅 2 )  ialah  untuk  mengukur  atau  menilai  seberapa  jauh  kemampuan  model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 𝑅 2 yang kecil memiliki kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas dan jika nilai yang mendekati satu (100%) berarti  variabel-variabel independen  memberikan hampir semua informasi  yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  linier  berganda  untuk  menguji  H1,  H2,  H3  dan  H4  bertujuan  untuk  mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Model regresi linier berganda yaitu:
Y= a+ b1X1+b2X2+b3X3+e

## HASIL PENELITIAN
Hasil Uji Kualitas Data

## Uji Validitas
Hasil dari pengujian pada uji validitas yang dilakukan dengan 6 butir pernyataan dari variabel Self . Setelah melakukan pengolahan data, maka hasil dari uji validitas terhadap variabel Pemahaman Self  Assessment  System (X1),  Pemahaman  Keadilan  (X2)  dan  Pemahaman  Tarif  Pajak  (X3)  semua dinyatakan valid karena keseluruhan nilai R hitung >R tabel dengan tingkat signifikan 0,05.

## Uji Reliabilitas
Setelah  melakukan  pengolahan  data  Untuk  mengetahui reliabel  atau  tidaknya  suatu  variabel maka  dapat  diuji  dengan  uji  dengan  statistik  menggunakan  nilai  Cronbach  Alpha>0,7  maka  dapat dinyatakan  instrument  tersebut  reliabel.  Hasil  pengujian  pada  penelitian  ini  untuk  nilai  Cronbach’s Alpha pada variabel Pemahaman Self Assessment System menunjukan 0,819>0,7, variabel Pemahaman Keadilan  0,750>0,7,  variabel  Pemamahan  Tarif  Pajak  0,713>0,7,  dan  variabel  Penggelapan  Pajak 0,840>0,7.  Menunjukan  bahwa  semua  variabel  memiliki  nilai  di  atas  0,7  dengan  jumlah  50 responden. Dapat disimpulkan bahwa jawaban dari semua pernyataan adalah reliabel.

## Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Gambar 2. Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data diolah Penulis
Berdasarkan  pemaparan  hasil  pada  tabel  diatas,  maka    dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  dari instrumen pada variabel yang digunakan pada penelitian memiliki distribusi data yang normal. Hal ini terbukti  dari  nilai  signifikansi  yang  lebih  besar  dari  0,05  (0,089>0,05).  Diketahui  bahwa  jika signifikansi > 0,05 maka data residual bisa disebut terdistribusi secara normal.

## Uji Multikolinearitas
Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas No. Variabel Tol VIF Ket 1 Pemahaman Self Assessment System 0.645 1.550 Tidak terjadi Multikolinearitas 2 Pemahaman Keadilan 0.812 1.232 Tidak terjadi Multikolinearitas 3 Pemahaman Tarif Pajak 0.634 1.577 Tidak terjadi Multikolinearitas
Sumber: Data diolah Penulis
Berdasarkan  tabel  diatas  diketahui  bahwa  untuk  nilai  VIF  dari  masing-masing  variabel memiliki nilai VIF<10 dengan nilai tolerance > 0,1 dapat disimpulkan bahwa bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

## Uji Heteroskedasitas

## Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

## Sumber: Data diolah Penulis
Gambar  diatas  menunjukan  bahwa  titik  titik  tersebut  menyebar  secara  acak  dan  tidak menyerupai suatu pola tertentu, serta titik titik menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  heteroskedastisitas.  Sedangkan  jika  membentuk  suatu pola tertentu, maka telah terjadi heteroskedastisitas.

## Hasil Uji Hipotesis
Uji t (Parsial)
Tabel 2. Hasil Uji t Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 2.449 2.566 .954 .345 Pemahaman Self Assessment System .008 .132 .009 .064 .949 Pemahaman Keadilan .400 .116 .434 3.45 .001 Pemahaman Tarif Pajak .441 .195 .322 2.261 .029 a. Dependent Variable: Penggelapan  Pajak
Sumber : Data diolah Penulis
Dari  tabel  diatas  untuk  variable  Pemahaman Self  Assessment  System tidak  berpengaruh terhadap  penggelapan  pajak,  hal  ini  dapat  dilihat  pada  nilai  signifikasi  yaitu  0,949  lebih  besar  dari 0,05. Pemahaman Keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, hal ini dapat dilihat dengan nilai signifikasi  yaitu  0,001  lebih  kecil  dari  0,05.  Variabel  Pemahaman  Tarif Pajak  berpengaruh  terhadap penggelapan pajak, dengan nilai signifikasi 0,029 lebih kecil dari 0.05.
Hasil Uji F (Simultan)
Tabel 3. Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 67.015 3 22.338 10.595 .000 Residual 96.985 46 2.108 Total 164.000 49 a. Dependent Variable : Penggelapan Pajak b. Predictors : (Constant), Pemahaman Tarif Pajak, Pemahaman
Keadilan, Pemahaman Self Assessment System
Sumber: Data diolah Penulis
Berdasarkan tabel diatas secara simultan untuk variabel Pemahaman Self Assessment System, Pemahaman Keadilan  dan  Pemahaman  Tarif  Pajak  berpengaruh terhadap  Penggelapan  Pajak,  dengan menunjukan nilai signifikasi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel. 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary b Model R R Square Adjusted R Squre Std. Error of the Estimate 1 .639 a .409 .370 1.452
a. Predictors: (Constant), Pemahaman Tarif Pajak, Pemahaman
Keadilan, Pemahaman Self Assessment System
b. Dependent Variabel : Penggelapan Pajak Sumber: Data diolah Penulis
Dari  perhitungan  tabel  diatas  nilai  koefisien  determinasi  Adjusted R 2 =  0,409  ini  berarti bahwa  variabel  dependen  mampu  dijelaskan  oleh  variabel  independen  sebesar  40,9%.  Sedangkan sisanya 59,1% dipengaruhi pada variabel lain yang di luar pada penelitian ini.

## PEMBAHASAN
Pengaruh Pemahaman Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  pada  sebagian  pelaku  UMKM  di  Kabupaten Bojonegoro  bahwa  variabel self  assessment  system secara  parsial  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap persepsi  penggelapan  pajak  pada  pelaku  UMKM  di  Kabupaten  Bojonegoro.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  dari  Valentina  &  Sandra  (2019),  Meilanny  &  Hariyanti  (2018)  yang menyatakan  bahwa  pemahaman self  assessment  sytem tidak  berpengaruh  terhadap  persepsi penggelapan  pajak.  Konsekuensi  logis  dari  pilihan self  assessment  system yang  memberikan kepercayaan  sepenuhnya  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung,  menyetor  dan  melaporkan perpajakannya.    Menurut  hasil  penelitian  ini,  bahwa  adanya self  assessment  system tidak mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Meski pemungutan pajak dilakukan sepenuhnya  oleh  wajib  pajak  namun  tidak  mempengaruhi  wajib  pajak  untuk  melakukan  tindak penggelapan  pajaknya.  Hal  ini  banyak  sekali  penyebabnya,  hal  ini  kemungkinan  besar  disebabkan
adanya badan pengawas perpajakan yang selalu memonitor proses pemungutan pajak. Sehingga wajib pajak  akan  cenderung  untuk  tidak  berani  dalam  melakukan  penggelapan.  Sehingga  untuk mengoptimalkan proses pemungutan pajak, dalam hal ini pihak Disdagkopum dan KPP Pratama harus menjalin komunikasi dengan baik terkait UMKM yang sudah memiliki omset dengan batas minimum sebagai  wajib  pajak,  supaya  pelaku  realisasi  pemungutan  pajak  dapat  berjalan  dengan  baik  dan maksimal.

## Pengaruh Pemahaman Keadilan Terhadap Penggelapan Pajak
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  pada  sebagian  pelaku  UMKM  di  Kabupaten Bojonegoro  bahwa  variabel  pemahaman  atas keadilan  secara  parsial  memiliki  pengaruh  terhadap penggelapan  pajak.  Hal  ini  sebanding  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nurfadila  (2020), Kusnadi  &  Rinika  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  penggelapan  pajak  dipengaruhi  oleh  keadilan pajak. Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  peneliti,  bahwa  pemahaman  keadilan  memiliki  pengaruh  terhadap penggelapan pajak. Semakin baik tingkat keadilan yang diterapkan oleh pihak fiskus, dan semakin wajib pajak cenderung  tidak  merasakan  adanya  diskriminasi  dalam  pembebanan  pajak  yang  dapat  memicu  terjadinya pelanggaran  perpajakan.  Sehingga  dengan  adanya  keadilan  yang  baik  dalam  pemungutan  pajak,  para  pelaku UMKM  yang  terdaftar  sebagai  wajib  pajak  akan  lebih  patuh  terhadap  proses    pembayaran  pajaknya.  Dimensi keadilan pajak disini adalah sifat yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku, penentuan besarnya tarif yang sesuai dengan kekayaan dari wajib pajak dan adanya timbal balik yang diterima sebanding dengan pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa keadilan pajak  mempunyai  hubungan  erat  yang  berkaitan  dengan  penggelapan  pajak,  dikarenakan  seluruh  wajib  pajak pasti menginginkan keadilan dalam proses pemungutan pajaknya.

## Pengaruh Pemahaman Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  pada  sebagian  pelaku  UMKM  di  Kabupaten Bojonegoro  bahwa  variabel  pemahaman  atas tarif  pajak  secara  parsial  memiliki  pengaruh  terhadap penggelapan  pajak.  Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  Dularif et  al (2021)  menunjukkan hubungan signifikan antara tarif pajak dan penggelapan pajak ( tax evasion) . Hasil dari penelitian ini menunjukkan  bahwa  tarif  pajak  berpengaruh  terhadap  penggelapan  pajak.  Hal  ini  menunjukkan semakin  besar  tarif  pajak  yang  dikenakan  oleh  wajib  pajak  maka  akan  cenderung  untuk  tidak melakukan  penggelapan  pajak.  Sehingga  dalam  hal  ini  tugas  dari  KPP  Pratama  atau  Disdagkopum harus  memberikan  sosisalisasi  kepada  pelaku  UMKM  yang  sudah  memiliki  Omset  tinggi  terkait dengan tata cara pembayaran pajak, batas minimum omset sebagai wajib pajak, dll agar wajib pajak lebih  memahami  dan  menganggap  proses  pemungutan  pajak  itu  sebagai  sesuatu  yang  mudah  untuk dilaksanakan.
Pengaruh  Pemahaman  atas Self  Assessment  System ,  Keadilan,  dan  Tarif  Pajak Terhadap Penggelapan Pajak
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  maka  didapat  pemahaman  atas Self  Assessment  System , Keadilan, dan Tarif Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Sejalan dengan penelitian  dari    Nurbiyansari  &  Handayani  (2021),    Seralurin  &  Ermawati  (2019),  dan  A.  Alkhatib (2017) yang menyatakan  variabel self assessment system , keadilan pajak dan tarif pajak berpengaruh terhadap  penggelapan  pajak.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  pada  pelaku  UMKM  di Kabupaten Bojonegoro bahwa variabel self assessment system , keadilan pajak dan tarif pajak adalah variabel yang saling melengkapi, dimana variabel tersebut dapat menentukan ada atau tidaknya suatu penggelapan pajak. Penggelapan pajak ini adalah gambaran dari pemungutan pajak yang ada di dalam suatu  Negara.  Jika  penggelapan  pajak  sedikit,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan pemungutan pajak juga baik, namun sebaliknya jika masih banyaknya penggelapan pajak maka dapat digambarkan  bahwa  pelaksanaan  perpajakannya  juga  masih  belum  baik  atau  tergolong  rendah.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan  pada  hipotesis  penelitian  dengan  judul “Pengaruh  Pemahaman  Atas Self  Assessment  System ,  Keadilan,  dan  Tarif  Pajak  Terhadap Penggelapan Pajak pada UMKM Di Kabupaten Bojonegoro) maka dapat disimpulkan sejumlah hasil sebagai berikut :
1. Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel Pemahaman Atas Self Assessment System terhadap  variabel  Penggelapan  Pajak  pada  UMKM  Di  Kabupaten  Bojonegoro.  Hal  ini
menunjukan  bahwa  adanya Self  Assessment  System ,  tidak  mempengaruhi  Wajib  Pajak  untuk melakukan penggelapan perpajakan.
2. Terdapat  pengaruh  secara  parsial  antara  variabel  Pemahaman  Keadilan terhadap  variabel Penggelapan Pajak pada UMKM Di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini menunjukan bahwa semakin memahami keadilan dalam perpajakan, maka penggelapan pajak semakin terminimalisir.
3. Terdapat  pengaruh  secara  parsial  antara  variabel  Pemahaman  Tarif  Pajak terhadap  variabel Penggelapan  Pajak  pada  UMKM  Di  Kabupaten  Bojonegoro.  Hal  ini  menunjukkan  semakin memahami tarif dalam perpajakan, maka akan semakin rendah tingkat penggelapan pajak.
4. Terdapat  pengaruh  secara  simultan  antara  variabel  Pengaruh  Pemahaman  Atas Self  Assessment System ,  Keadilan,  dan  Tarif  Pajak  terhadap  variabel  Penggelapan  Pajak  pada  UMKM  Di Kabupaten  Bojonegoro.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  semakin  baik  Pemahaman  Atas Self Assessment  System ,  Keadilan,  dan  Tarif  Pajak,  maka  akan  semakin  rendah  pula  tingkat penggelapan pajak yang terjadi.

## SARAN

## Saran Praktis
1. Bagi  Instansi  Pemerintah,  pada  khususnya  di  Kabupaten  Bojonegoro  dan  Direktorat    Jenderal Pajak  diharapkan  melakukan  upaya  peningkatan  pengetahuan  serta  pemahaman  pajak  dengan cara melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya bagi yang berada di Pedesaan.
2. Meskipun  pajak  sudah  dianggap  adil  di  Kabupaten  Bojonegoro,  namun  diharapkan  pemerintah (fiskus) terus mempertahankan dan juga  meningkatkan keadilan dalam penentuan besarnya tarif pajak di Kabupaten Bojonegoro.
3. Diharapkan  agar  uang  pajak  yang  terkumpul  dapat  digunakan  dengan  sebaik-baiknya  supaya pajak dapat memiliki kontribusi maksimal dalam hal pembangunan Nasional.

## Saran Teoritis
1. Bagi  seluruh  wajib  pajak  di  Indonesia  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pengetahuannya mengenai  perpajakan,  serta  melakukan  setiap  kewajibannya  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi penggelapan  pajak,  contohnya  seperti  pemeriksaan  perpajakan,  teknologi  perpajakan,  sanksi perpajakan,  ataupun  diskriminasi  pajak.  Selain  itu  dengan  menambah  jumlah  responden  yang akan  diteliti  atau  menggunakan  objek  lainnya.  Ataupun  adanya  topik-topik  lain  yang  nantinya penelitian  tersebut  mampu  memberi  sumbangan  ide  dan  gagasan  terhadap  perubahan  dan kemajuan.

## REFERENSI
Alkhatib, A. (2017). An Economic Framework for Tax Evasion in Palestine An Economic Framework for Tax Evasion in Palestine . December 2018 . https://doi.org/10.5829/idosi.aejsr.2017.300.304 Alkhatib,  A.  A.,  Abdul-jabbar,  H.,  &  Marimuthu,  M.  (2018).  The  Effects  of  Deterrence  Factors  on Income Tax Evasion among Palestinian SMEs. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences , 8 (4), 144–152.
https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v8-i4/5471
Damayanti, D. (2017). PENGARUH KEADILAN, SELF ASSESSMENT SYSTEM, DISKRIMINASI, DAN KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN TERHADAP PERSEPSI  WAJIB  PAJAK  DALAM  TINDAKAN  PENGGELAPAN  PAJAK  (Studi  Empiris Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). JOM Fekon , 4 .
Darmayanti,  N.  (2019).  The  Effects  Of  Tax  Sanction,  Fiscal  Services,  Tax  Knowledge,  And  Tax Amnesty  On  Taxpayer  Compliance. ICBLP ,  13–14.  https://doi.org/10.4108/eai.13-2- 2019.2286025
Dhinda Maghfiroh, D. F. (2016). PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGARUH KEADILAN, SISTEM  PERPAJAKAN  DAN  SANKSI  PERPAJAKAN  TERHADAP  PENGGELAPAN  PAJAK (Survey terhadap UMKM di Bekasi) . 7 (1), 39 ± 55.
Dularif, M., T, S., Nurkholis, & Saraswati, E. (2021). Is deterrence approach effective in combating tax evasion ? A meta-analysis . 17 . https://doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.07
Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di kantor pelayanan pajak pratama temanggung. AKUNTANSI DEWANTARA , 1 (1), 1–14.
Fitriani,  N.  N.,  Tinggi,  S.,  &  Ekonomi,  I.  (2017). PENGARUH  SELF  ASSESMENT  SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK . 11 (2), 69–78.
Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
Hasanudin,  A.  I.,  Ramdhani,  D.,  &  Giyantoro,  M.  D.  B.  (2020).  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. Tirtayasa Ekonomika , 5 (1), 65–85.
Hutauruk,  M.  R.,  Ghozali,  I.,  Sutarmo,  Y.,  Mustofa,  A.,  Suyanto,  Yulidar,  M.  A.,  &  Yanuarta,  W.
(2019). The impact of self-assessment system ontax payment through tax control as moderation variables. International Journal of Scientific and Technology Research , 8 (12), 3255–3260.
Kusnadi,  &  Rinika,  D.  (2019).  Pengaruh  Keadilan  Pajak  ,  Sistem  Pemungutan  Pajak  ,  Sanksi Keterlambatan Perpajakan , Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen , 8 (2), 85–93.
Meilanny,  G.,  &  Hariyanti,  A.  I.  (2018). PENGARUH  SISTEM  PERPAJAKAN,  KEADILAN PERPAJAKAN,  TEKNOLOGI  PERPAJAKAN,  BIAYA  KEPATUHAN,  DAN  KEMUNGKINAN TERDEKTESI  KECURANGAN  TERHADAP  PERSEPSI  WAJIB  PAJAK  MENGENAI PENGGELAPAN  PAJAK  (TAX  EVASION)  Studi  Empiris  Pada  Wajib  Pajak  Terdaftar  di  KPP Pratama Pu . 2 . Nurbiyansari,  E.,  &  Handayani,  A.  E.  (2021). PENGARUH  SELF  ASSESSMENT  SYSTEMS, KEADILAN  PAJAK,  KETEPATAN  PENGALOKASIAN,  TEKNOLOGI  DAN  INFORMASI PERPAJAKAN  TERHADAP  PERSEPSI  WAJIB  PAJAK  ORANG  PRIBADI  MENGENAI PENGGELAPAN  PAJAK  (TAX  EVASION)  (Studi  Kasus  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di Kabupaten Sid . 03 (1), 77–107.
Nurfadila.  (2020). Pelayanan  ,  dan  Terdeteksinya  Kecurangan  Terhadap  Penggelapan  Pajak  Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar . 1 (April), 44–53.
https://doi.org/http://journal.lldikti9.id/Equilibrum Rantelangi,  C.,  &  Majid,  N.  (2018). Factors  that  Influence  the  Taxpayers’  Perception  on  the  Tax Evasion . 35 (Miceb 2017), 219–225. https://doi.org/10.2991/miceb-17.2018.34
Razi,  A.  Q.  R.  (2019).  Pengaruh  Self  Assessment  System,  Money  Ethics,  dan  Teknologi  dan Informasi  Perpajakan  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Badan  Mengenai  Tax  Evasion  (Studi Kasus Pada KPP Pratama Langsa). Al - Mashaadir , 1 (1). Sari, A. A. (2018). SANKSI ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KOTA PADANG . 1 , 233–250. Seralurin,  Y.  C.,  &  Ermawati,  Y.  (2019). Influence  of  Self-Assessment  System  ,  Taxation Understanding  ,  and  Discrimination  Toward  Ethics  of  Tax  Evasion :  A  Case  in  Papua Indonesia . 6 (5). https://doi.org/https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n5.745 Influence
Sundari. (2019). Persepsi wajib pajak mengenai faktor yang  mempengaruhi penggelapan pajak ( tax evasion ). Kajian Akuntansi , 3 (1), 55–67.
Trihatmoko,  H.,  &  Mubaraq,  M.  R.  (2020).  Pengaruh  Pemahaman  Akuntansi  dan  Pemahaman Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  KPP  Pratama  Madiun. E-Jurnal  Akuntansi , 30 (9), 2231. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p05 Valentina,  G.  E.,  &  Sandra,  A.  (2019). ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PENGGELAPAN PAJAK Gracia . 8 (1).
Wardani,  D.  K.,  &  Nurhayati,  N.  (2019).  Pengaruh  Self  Assement  System,  E-Commerce  Dan Keterbukaan  Akses  Informasi  Rekening  Bank  Terhadap  Niat  Melakukan  Penghindaran  Pajak. Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara , 3 (1), 38–48. https://doi.org/10.29230/ad.v3i1.3340