DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4 Received: 31 Mei 2024, Revised: 10 Juni 2024, Publish: 14Juni  2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Kosmetik Tanpa Izin Edar
Vanessa Mathilde Harum 1 , Gatot P. Soemartono 2
1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan e-mail: vanessa.harum28@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan e-mail: gatots@fh.untar.ac.id
Corresponding Author: vanessa.harum28@gmail.com
Abstract: Buying and selling are activities that are commonly carried out by business actors and consumers. This research discusses buying and selling activities that occur on the Shopee platform. Trading cosmetics  through online platforms such as Shopee has become a rapidly increasing trend in recent years. Although it provides easy access for consumers, especially in terms  of  shopping  for  beauty  products,  the  existence  of  unlicensed  cosmetic  products  sold illegally on the platform is a serious problem that affects consumer protection. As a business actor, you should follow the rules and standards set by BPOM. The case study found shows that  the  sale  of  unlicensed  cosmetics  on  Shopee  still  faces  challenges  in  monitoring  and policing.  Consumer  protection  should  be  the  main  focus  in  efforts  to  improve  the  safety and  reliability  of  online  shopping  for  cosmetics.  Therefore,  further  action  is  needed from  both  Shopee  and  regulators  to  strengthen  supervisory  mechanisms,  increase  consumer education,  and  strengthen  consumer  protection  rules  to  protect  the  public  from  the  risks associated with purchasing illegal cosmetic products online.
Keywords: Consumer Safety, Online Purchase and Sale, Unlicensed Cosmetics, Shopee
Abstrak: Kegiatan  jual  beli  merupakan  kegiatan  yang  sudah  umum  dilakukan  oleh  pelaku usaha dengan konsumen. Dalam penelitian ini akan membahas kegiatan jual beli yang terjadi di platform Shopee karena Shopee merupakan platform yang memiliki cukup banyak peminat. Perdagangan  kosmetik  melalui  platform  online  seperti  Shopee  telah  menjadi  tren  yang meningkat  pesat  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Meskipun  memberikan  kemudahan  akses bagi  konsumen,  khususnya  dalam  hal  berbelanja  produk  kecantikan,  keberadaan  produk kosmetik tanpa izin yang dijual secara ilegal di platform tersebut menjadi masalah serius yang mempengaruhi  perlindungan  konsumen.  Sebagai  pelaku  usaha  sudah  seharusnya  mengikuti aturan  dan  standar  yang  sudah  ditentukan  oleh  BPOM.  Studi  kasus  yang  ditemukan menunjukkan  bahwa  penjualan  kosmetik  tanpa  izin  di  Shopee  masih  menghadapi  tantangan dalam pengawasan dan penertiban. Perlindungan konsumen harus menjadi fokus utama dalam upaya  meningkatkan  keamanan  dan  keandalan  belanja  online  kosmetik.  Maka  dari  itu, diperlukannya  tindakan  lebih  lanjut  baik  dari  pihak  Shopee  maupun  regulator  untuk memperkuat  mekanisme  pengawasan,  meningkatkan  edukasi  konsumen,  dan  menguatkan
aturan  perlindungan  konsumen  guna  melindungi  masyarakat  dari  risiko  yang  terkait  dengan pembelian produk kosmetik ilegal secara online.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jual Beli Online, Kosmetik Tanpa Izin, Shopee

## PENDAHULUAN
Kegiatan perdagangan antara pengusaha dan konsumen yang biasanya dilakukan secara tatap  muka  kini  telah  berkembang  menjadi  transaksi  online,  memanfaatkan  perkembangan teknologi. Perdagangan online ini memungkinkan kedua pihak untuk tidak bertemu langsung, menawarkan  keuntungan  dan  juga  risiko  tertentu.  Di  satu  sisi,  kegiatan  ini  memberikan kemudahan  bagi  pembeli  untuk  berbelanja  dari  rumah  tanpa  harus  pergi  ke  toko,  terutama untuk berbagai macam produk seperti pakaian, tas, kosmetik, sepatu, elektronik, dan bahkan makanan.  Namun,  resiko  dari  perdagangan  online  termasuk  ketidakpastian  apakah  produk yang dibeli sesuai dengan gambar atau video  yang ditampilkan. Terutama bagi wanita,  yang sering tertarik pada produk kecantikan seperti makeup dan perawatan kulit, berbelanja online bisa  sangat  menarik  terutama  karena  adanya  diskon  besar  dan  promosi  seperti  pengiriman gratis  atau  potongan  harga,  serta  cashback.  Cashback  adalah  pengembalian  sejumlah  uang tertentu  kepada  konsumen  setelah  mereka  melakukan  transaksi,  yang  dapat  mendorong mereka  untuk  berbelanja  secara  berulang.  Dengan  adanya  cashback,  konsumen  dapat menghemat pengeluaran mereka. Besarnya cashback bervariasi, mulai dari 10%, 20%, hingga mencapai  50%,  dan  diberikan  berdasarkan  syarat  dan  ketentuan  tertentu,  seperti  jumlah minimal  pembelanjaan  dan  penggunaan  ShopeePay  untuk  memperoleh  cashback  tersebut. 1 Akan  tetapi,  terdapat  juga  kekurangan  karena  beberapa  toko  online  mungkin  bukan  toko resmi,  sehingga  berpotensi  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen  karena  menjual  produk ilegal atau palsu.
Dalam hal ini untuk produk kosmetik dapat membahayakan konsumen karena kosmetik merupakan  barang  yang  langsung  dipakai  ke  kulit  manusia.  Kandungan  yang  ada  di  dalam kosmetik  tersebut  tidak  selalu  pembeli  ketahui  yang  dapat  membuat  pembeli  dirugikan. Karena  kosmetik  merupakan  barang  yang  langsung  dipakai  di  kulit  maka  hal  tersebut  juga akan  mempengaruhi  kesehatan  kulit  konsumen.  Sebagai  pelaku  usaha  sudah  seharusnya menjual  produk  yang  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (UUPK), Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan  Pengawas Obat dan Makanan, dan UU  No.  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan.  Saat  ini  penyebaran  kosmetik  yang  tidak memenuhi  standar  kualitas  atau  penjualan  melalui  platform  Shopee  dapat  merugikan konsumen.  Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  produk  kosmetik  tersebut  mungkin  tidak memiliki izin resmi dan bahan bakunya mungkin tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pasal  105  ayat  (2)  dalam  Undang-Undang  Kesehatan  (UUK)  menyatakan  bahwa  "Produk farmasi seperti obat tradisional, kosmetika, dan alat kesehatan  harus memenuhi standar serta persyaratan yang  telah  ditentukan."  Ini  mengindikasikan  bahwa  bahan  yang  diizinkan untuk digunakan dalam kosmetik harus mematuhi batasan dan persyaratan penggunaan  yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup ketentuan mengenai kadar maksimum zat pengawet yang diizinkan, bahan tabir surya dengan kadar maksimum  yang diizinkan, dan zat  pewarna  yang diizinkan. 2
Perlindungan konsumen merupakan langkah untuk menjamin perlindungan hukum yang memastikan  hak-hak  konsumen  terlindungi.  Undang-undang  yang  ada  bertujuan  untuk mencegah  pelaku  usaha  melakukan  tindakan  tidak  adil  yang  merugikan  pembeli.  Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan bahwa penjual harus bertindak dengan
itikad baik dan memberikan semua informasi yang relevan kepada pembeli. Hal ini khususnya penting  dalam  konteks  penjualan  produk  kosmetik  secara  online,  di  mana  banyak  produk belum  disetujui  oleh  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM).  Dengan  pesatnya perkembangan  teknologi,  perdagangan  elektronik  semakin  umum,  meningkatkan  risiko  bagi konsumen  yang  membeli  produk  secara  online,  termasuk  produk  kosmetik  impor  tanpa  izin edar. Untuk mengatasi risiko ini, diperlukan peningkatan regulasi dan penegakan hukum guna menjaga  keamanan  dan  kesehatan  konsumen.  Dengan  semakin  banyaknya  konsumen  yang memilih  untuk  berbelanja  produk  kecantikan  secara  online,  pentingnya  memperkuat perlindungan  konsumen  semakin  meningkat.  Produk  kosmetik  yang  mengandung  bahan berbahaya  atau  yang  tidak  terdaftar  secara  resmi  bisa  berdampak  negatif  pada  kesehatan pengguna.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  tindakan  segera  untuk  memperkuat  pengawasan produk,  meningkatkan  transparansi  dari  para  penjual,  dan  memperbarui  regulasi  yang menjamin  keamanan  produk  kosmetik  yang  beredar  di  pasaran.  Perlindungan  konsumen menjadi suatu keharusan untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan  mereka  sehari-hari.  Perlindungan  konsumen  juga  harus  berlaku  adil  dan  tidak memihak.  Sebagai  dasar  hukum,  prinsip  perlindungan  konsumen  diatur  dalam  Pasal  2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. 3
Perlindungan  konsumen  adalah  aspek  fundamental  dalam  memastikan  hak-hak konsumen  terjaga  dan  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  layak.  Pada  intinya, perlindungan  konsumen  adalah  serangkaian  langkah  dan  regulasi  yang  ditujukan  untuk mencegah  praktik  bisnis  yang  merugikan  konsumen  serta  memastikan  mereka  menerima informasi  yang  akurat  dan  transparan  tentang  produk  yang  mereka  beli.  Dalam  konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha diwajibkan untuk bertindak dengan  itikad  baik  dan  menyediakan  informasi  yang  relevan  kepada  pembeli.  Ini  menjadi sangat  penting  khususnya  dalam  sektor  perdagangan  online,  yang  berkembang  pesat  berkat teknologi, tetapi menghadirkan sejumlah risiko tersendiri.
Pertumbuhan  perdagangan  elektronik  telah  membuka  banyak  peluang  bagi  konsumen dan  pelaku  bisnis.  Kemudahan  akses  dan  kecepatan  transaksi  menjadikan  e-commerce semakin  populer,  bahkan  dalam  hal  penjualan  produk  kosmetik.  Konsumen  dapat  dengan mudah menemukan berbagai produk kecantikan dengan harga dan jenis yang bervariasi, baik produk lokal maupun impor. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat risiko yang signifikan, terutama terkait produk kosmetik yang dijual secara daring (online). Banyak produk kosmetik yang belum disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga membuka peluang bagi penjual untuk menjual produk yang berbahaya atau tidak memenuhi standar.
Produk  kosmetik  yang  tidak  memenuhi  standar  BPOM  dapat  berdampak  buruk  bagi kesehatan  konsumen.  Beberapa  produk  mungkin  mengandung  bahan-bahan  berbahaya  yang dapat  menyebabkan  iritasi  kulit,  alergi,  atau  bahkan  masalah  kesehatan  yang  lebih  serius. Selain  itu,  produk  yang  tidak  memenuhi  standar  juga  dapat  memberikan  hasil  yang  menipu dan  mengecewakan  konsumen.  Karena  itu,  sangat  penting  bagi  konsumen  untuk  memiliki akses ke informasi yang akurat tentang produk yang mereka beli, dan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran aman untuk digunakan.
Untuk melindungi konsumen dari produk kosmetik yang tidak memenuhi standar, perlu adanya  peningkatan  regulasi  dan  penegakan  hukum.  Pemerintah  perlu  memperkuat pengawasan terhadap produk kosmetik yang dijual secara online dan memperketat peraturan terkait  izin  edar.  Selain  itu,  penegakan  hukum  perlu  diperkuat  dengan  memberikan  sanksi yang lebih berat kepada pelaku usaha yang melanggar aturan. Sanksi ini dapat berupa denda, pencabutan izin, atau bahkan tindakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah pelaku usaha melakukan praktik yang merugikan konsumen.Transparansi informasi juga merupakan faktor kunci  dalam  melindungi  konsumen.  Pelaku  usaha  harus  bertindak  dengan  itikad  baik  dan menyediakan  informasi  yang  jelas  dan  akurat  tentang  produk  yang  mereka  jual.  Konsumen
perlu diberi tahu tentang komposisi produk, potensi efek samping, cara penggunaan, serta izin edar dari BPOM. Informasi ini harus mudah diakses oleh konsumen, terutama pada platform online di mana penjual dan pembeli tidak bertemu langsung. Dengan adanya transparansi ini, konsumen  dapat  membuat  keputusan  pembelian  yang  lebih  bijak  dan  mengurangi  risiko membeli produk yang tidak sesuai atau berbahaya.
Selain  peran  pemerintah  dan  pelaku  usaha,  konsumen  juga  memiliki  tanggung  jawab untuk  melindungi  diri  mereka  sendiri.  Konsumen  perlu  lebih  cermat  dalam  memilih  produk kosmetik  yang  mereka  beli,  terutama  secara  online.  Mereka  harus  memeriksa  izin  edar, komposisi bahan, dan ulasan dari pembeli lain untuk  memastikan produk tersebut  aman dan efektif. Konsumen juga dapat melaporkan penjual atau produk yang dicurigai tidak memenuhi standar  kepada  pihak  berwenang,  sehingga  pemerintah  dapat  mengambil  tindakan  yang diperlukan.  Penjualan  kosmetik  tanpa  izin  atau  produk  palsu  dapat  meningkatkan  risiko  ini. Oleh karena itu, konsumen harus semakin sadar akan hak-hak mereka dan risiko yang terkait dengan  produk  kosmetik  yang  tidak  sah.  Mereka  dapat  mencari  produk  dengan  izin  BPOM atau  badan  pengawas  sejenis  untuk  memastikan  keamanan  dan  kualitas  produk. Ketidakpastian dalam peraturan regulasi terkait perdagangan kosmetik dalam jual beli online mungkin  masih  berkembang  dan  beragam  di  berbagai  negara,  yang  dapat  menciptakan ketidakpastian  dalam  perlindungan  konsumen.  Tantangan  penegakan  hukum  menyusutnya batasan  geografis  dalam  perdagangan  elektronik  bisa  membuat  penegakan  hukum  menjadi lebih  sulit.  Ini  menciptakan  tantangan  bagi  otoritas  untuk  mengawasi  dan  menindak  pelaku usaha yang menjual kosmetik tanpa izin. Peran BPOM dan Otoritas Terkait Badan Pengawas Obat  dan  Makanan  (BPOM)  atau  badan  pengawas  sejenis  di  negara  lain  memainkan  peran penting dalam melindungi konsumen dari kosmetik yang tidak aman.
Kapabilitas  dan  campur  tangan  pihak  berwenang  memiliki  dampak  besar  terhadap efektivitas  perlindungan  konsumen.  Salah  satu  keunggulan  perdagangan  online  adalah  akses mudah  yang  diberikan  kepada  konsumen  terhadap  berbagai  produk  kecantikan.  Namun,  ada tantangan  yang  harus  diatasi  untuk  memastikan  keamanan  produk  yang  dibeli  konsumen. Dalam  lingkungan  perdagangan  online,  terdapat  tiga  entitas  utama:  pembeli,  penjual,  dan platform  online  seperti  Shopee,  Tokopedia,  dan  Bukalapak.
Platform-platform  ini  bertindak  sebagai  perantara  yang  memfasilitasi  interaksi  antara penjual  dan  pembeli  tanpa  terlibat  secara  langsung  dalam  transaksi  produk.  Platform perdagangan  online  telah  menjadi  medan  yang  penting  dalam  distribusi  produk  kosmetik, menawarkan  aneka  ragam  pilihan  merek,  harga,  dan  kualitas.  Mereka  menyediakan infrastruktur  yang  memungkinkan  penjual  untuk  menjangkau  pembeli  lebih  luas,  namun  ini juga menimbulkan kebutuhan akan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar atau bahkan  berbahaya.
Pentingnya  pengawasan  dan  regulasi  menjadi  semakin  krusial  seiring  dengan meningkatnya  popularitas  belanja  online.  Otoritas  berwenang  harus  meningkatkan  upaya mereka  dalam  memantau  kegiatan  di  platform-platform  ini,  mengimplementasikan  hukum yang  lebih  tegas,  dan  menyediakan  mekanisme  yang  lebih  baik  untuk  melindungi  hak-hak konsumen. Selain itu, edukasi konsumen tentang cara mengidentifikasi produk yang aman dan penjual  yang  kredibel  juga  perlu  ditingkatkan  untuk  mengurangi  risiko  penipuan  dan pembelian produk yang tidak sesuai standar. Dengan demikian, peningkatan kerja sama antara pengelola  platform,  regulator,  dan  konsumen  bisa  menjadi  kunci  dalam  memastikan pengalaman belanja online yang aman dan memuaskan.
Dalam situasi ini, terutama wanita memiliki keinginan untuk meningkatkan penampilan mereka  dan  sering  tertarik  untuk  membeli  kosmetik  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut. Pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli online melalui internet umumnya berada pada  posisi  yang  berbeda.  Dalam  transaksi  online,  penjual  dapat  memiliki  peran  sebagai pemilik  asli  barang,  reseller,  atau  perantara.  Tidak  semua  penjual  di  platform  online  adalah
pemilik  asli  barang.  Sebagian  berperan  sebagai  reseller,  yang  membeli  stok  barang  terlebih dahulu  untuk  dijual  kembali  kepada  pembeli.  Reseller  umumnya  membeli  barang  dalam jumlah  besar  atau  grosir  untuk  mendapatkan  harga  yang  lebih  murah. 4 Maka  dari  itu  untuk membahas  lebih  lanjut  tentang  permasalahan  yang  akan  diteliti.  Peneliti  akan  memberikan beberapa contoh kasus yang terkait dengan jual beli online kosmetik tanpa izin edar.
Pada  penelitian  ini,  peneliti  mengambil  kasus  dari  Putusan  Pengadilan  No. 777/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt,  yang  dimana  pada  kasus  tersebut  merupakan  kasus  penjualan produk kosmetik online yang tidak memiliki izin edar. Awal mula terjadinya kasus ini adalah Stephanny Febriany Halim yang merupakan pemilik dari toko online MAKEUPBEAUTYHOUSE memulai usaha dalam penjualan obat dan kosmetik  melalui toko online .  Bahwa  untuk  mendapatkan  produk  yang  dijualnya  itu,  Stephanny  melakukan pemesanan kepada distributor di dalam negeri seperti PT. Mensa  Binasukses, Parama Global Inspira dan luar negeri seperti Korea yang nantinya akan dikirim via cargo laut dari Incheon (Korea) ke Singapore lalu dikirim ke Indonesia.
Pada  tanggal  5  Maret  2020,  terdapat  petugas  Balai  Besar  POM  di  Jakarta  Timur  yang bernama  Dhegi  Arrozaq  yang  sedang  melakukan  pemeriksaan  terhadap  rumah  yang digunakan  sebagai  tempat  jalannya  usaha  toko online MAKEUPBEAUTYHOUSE  tersebut dan ditemukannya produk kosmetik di  rak/kardus  yang berada di  dalam  ruangan di  lantai 1 dan  2  rumah  tersebut  tanpa  izin  edar.  Produk-produk  kosmetik  yang  dijual  oleh  Stephanny belum memiliki izin edar dari Badan POM untuk dijual, disimpan dan  dikuasai  di  Indonesia karena  tidak ditemukan kode izin edar yang tercantum pada setiap produk kosmetik tersebut. Stephanny menjual produk-produk kosmetiknya tersebut melalui toko online yaitu shopee dan pembayarannya yang dilakukan oleh konsumen secara transfer kemudian barang akan dikirim melalui  ekspedisi  J&T  dan  JNE.  Produk  kosmetik  yang  dijual  oleh  Stephanny  tidak  dengan jumlah  sedikit.  Bahkan  terdapat  1  (satu)  produk  yang  terdapat  289  pcs.  Stephanny  menjual 149  macam  produk  yang  berbeda  dengan  jumlah  dari  masing-masing  produk  yang  cukup banyak.
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan artikel jurnal ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang memakai barang tanpa izin edar berdasarkan UUPK dan UUK?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas produk kosmetik tanpa izin edar menurut UUPK dan UUK?

## METODE
Studi  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  yang  bersifat  preskriptif  untuk menemukan aturan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan melalui studi  kepustakaan  dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer  seperti  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal,  buku,  dan  artikel  terkait.  Pendekatan  penelitian  meliputi  pendekatan  konseptual  dan perundang-undangan,  dengan  fokus  pada  analisis  konsep  hukum  dan  pengkajian  peraturan yang  relevan.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  deduktif,  dimana  kesimpulan diambil  dari  situasi  umum  untuk  memahami  aspek-aspek  khusus  dalam  konteks  penelitian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik
Perkembangan  teknologi  informasi  telah  mengubah  gaya  hidup  masyarakat  di  seluruh dunia,  terutama  di  sektor  ekonomi.  Internet  kini  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  alat komunikasi  atau  sumber  informasi,  tetapi  juga  sebagai  sumber  penghasilan  bagi  banyak
orang.  Popularitas  belanja  online  terus  meningkat  karena  kemudahannya,  memungkinkan konsumen  berbelanja  tanpa  harus  bertemu  langsung  dengan  penjual.  Perdagangan  melalui internet,  atau  e-commerce,  terbagi  menjadi  dua  segmen  utama:  Business  to  Business  (B2B) dan  Business  to  Consumer  (B2C),  yang  memfasilitasi  transaksi  tanpa  pertemuan  langsung antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Pertumbuhan  e-commerce  menunjukkan  bahwa teknologi memiliki dampak positif, terutama di bidang ekonomi dan bisnis. Namun, kemajuan teknologi  juga  membawa  risiko  keamanan  yang  harus  diperhatikan.  Di  Indonesia,  gerakan perlindungan konsumen telah berkembang sejak lama, dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia  (YLKI)  menjadi  salah  satu  pelopor  di  bidang  ini.  Dengan  adanya  gerakan  ini, masyarakat semakin menyadari pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi online. 5 Tanggung  jawab  dapat  timbul  dari  dua  sumber:  wanprestasi  dan  perbuatan  melawan hukum.  Wanprestasi,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1243  KUHPerdata,  terjadi  ketika salah  satu  pihak  gagal  memenuhi  kewajibannya  yang  telah  disepakati  dalam perjanjian. Sementara itu, tanggung jawab yang timbul dari perbuatan melawan hukum didasarkan pada adanya  hubungan  hukum  yang  menghasilkan  hak  dan  kewajiban,  serta  berkaitan  dengan kerugian  yang  timbul  akibat  perbuatan  tersebut.  Dalam  konteks  e-commerce,  penyedia aplikasi  jual  beli  online  memiliki  tanggung  jawab  atas  kerugian  yang  diderita  konsumen akibat  kelalaiannya  dalam  memberikan  pelayanan.  Sesuai  dengan  Pasal  6  Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak tertentu, termasuk  hak  untuk  menerima  pembayaran  sesuai  kesepakatan,  perlindungan  hukum  dari tindakan  konsumen  yang  buruk,  serta  hak  untuk  mendapat  kompensasi  atau  ganti  rugi  jika kerugian tidak disebabkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Dalam hukum perdata, prinsip  tanggung  jawab  seringkali  didasarkan  pada  unsur  kesalahan.  Menurut  Pasal  1365, 1366,  dan  1367  KUHPerdata,  seseorang  hanya  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  hukum jika  terbukti  adanya  unsur  kesalahan  yang  dilakukannya.  Dengan  demikian,  tanggung jawab  hukum  dalam  e-commerce  dapat  diterapkan  sesuai  dengan  prinsip  ini,  dengan menentukan apakah terdapat unsur kesalahan yang menyebabkan kerugian pada konsumen. 6 Perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  elektronik,  khususnya  dalam  pembelian kosmetik  tanpa  izin  edar  melalui  platform  seperti  Shopee,  menjadi  isu  penting  dalam ekosistem perdagangan online. Pertama-tama, konsumen perlu memahami risiko yang terlibat dalam  pembelian  produk  kosmetik  ilegal  atau  tanpa  izin  edar.  Kosmetik  ilegal  dapat mengandung bahan berbahaya  yang dapat  membahayakan kesehatan pengguna.  Oleh karena itu,  penting  bagi  konsumen  untuk  melakukan  penelitian  yang  cermat  tentang  produk  yang mereka  beli  dan  memastikan  keaslian  serta  legalitasnya.  Adanya  platform  seperti  Shopee memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  produk  yang  dijual  di  platform  mereka telah  memenuhi  standar  keamanan  dan  legalitas. 7 Mereka  perlu  melakukan  verifikasi  yang ketat  terhadap  penjual  dan  produk  yang  mereka  tawarkan,  serta  memberikan  perlindungan kepada  konsumen  dalam  hal  pemalsuan  atau  penjualan  produk  ilegal.  Langkah-langkah penegakan  hukum  dan  sanksi  terhadap  pelanggaran  dapat  menjadi  pencegahan  yang  efektif terhadap  penjualan  kosmetik  tanpa  izin  edar.  Selain  melakukan  penelitian  tentang  produk yang  akan  dibeli,  penting  bagi  konsumen  untuk  memperhatikan  reputasi  penjual  dan  ulasan produk  sebelum  melakukan  transaksi.  Ulasan  dari  konsumen  sebelumnya  memberikan wawasan yang berharga tentang kualitas, keaslian, dan pengalaman pengguna dengan produk tersebut. Informasi ini dapat membantu konsumen membuat keputusan yang lebih cerdas dan meminimalkan risiko pembelian produk yang tidak sesuai dengan harapan. 8
Menggunakan fitur-fitur komunikasi yang disediakan oleh platform e-commerce, seperti fitur chat atau diskusi dengan penjual, juga dapat menjadi cara efektif bagi konsumen  untuk mengklarifikasi  keraguan  mereka  tentang  produk  yang  akan  dibeli. Dengan berkomunikasi langsung dengan penjual, konsumen dapat  memperoleh informasi  tambahan tentang produk, seperti  komposisi,  tanggal  kedaluwarsa,  atau  prosedur  pengiriman.  Hal  ini  membantu
konsumen  untuk  merasa  lebih  percaya  diri  dalam  melakukan  transaksi  online  dan meningkatkan  transparansi  antara  penjual  dan  pembeli.  Dasar  hukum  untuk  pembentukan undang-undang tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pasal-pasal  ini  menekankan  pentingnya  negara dalam  menjaga  kesejahteraan  rakyat,  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  setiap  warga negara, serta melindungi konsumen dari produk-produk yang berbahaya atau merugikan. Oleh karena  itu,  Undang-undang  tentang  Perlindungan  Konsumen  tidak  hanya  memberikan landasan  hukum  yang  kuat  bagi  penegakan  hak-hak  konsumen,  tetapi  juga  merupakan instrumen  penting  dalam  mencegah  dampak  negatif  terhadap  kesehatan  dan  kesejahteraan konsumen,  terutama  dalam  konteks  transaksi  elektronik.  Dengan  adanya  regulasi  yang  ketat terhadap  penjualan  kosmetik  ilegal  atau  tanpa  izin  edar  melalui  platform  online  seperti Shopee,  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepercayaan  konsumen  dalam  berbelanja  online serta melindungi mereka dari risiko kesehatan dan kerugian finansial.
Dalam  era  digital  yang  semakin  maju,  platform  e-commerce  telah  menjadi  bagian integral dari cara konsumen berbelanja, memungkinkan mereka mengakses berbagai produk, termasuk kosmetik, dengan mudah dan cepat. Fitur komunikasi yang disediakan oleh platform e-commerce,  seperti  chat  atau  diskusi  dengan  penjual,  memainkan  peran  penting  dalam menghubungkan  pembeli  dan  penjual.  Fitur  ini  memberikan  kesempatan  bagi  konsumen untuk  mengklarifikasi  keraguan  atau  pertanyaan  mereka  mengenai  produk  sebelum melakukan  transaksi.  Dalam  konteks  penjualan  kosmetik,  komunikasi  langsung  ini memungkinkan  konsumen  memperoleh  informasi  tambahan  tentang  komposisi  produk, tanggal  kedaluwarsa,  atau  prosedur  pengiriman.  Kemudahan  akses  ini  menciptakan transparansi  antara  penjual  dan  pembeli  serta  meningkatkan  kepercayaan  konsumen  dalam berbelanja online.
Keterbukaan  dan  transparansi  informasi  dari  penjual  menjadi  faktor  krusial  dalam melindungi  konsumen  dari  produk  kosmetik  ilegal  atau  berbahaya.  Penjual  yang  memiliki itikad baik akan menyediakan informasi secara lengkap dan akurat, sehingga konsumen dapat membuat  keputusan  pembelian  yang  bijaksana.  Namun,  tidak  semua  penjual  beroperasi dengan  standar  etika  yang  sama.  Beberapa  penjual  mungkin  mencoba  menyembunyikan informasi penting atau bahkan memalsukan data untuk mengelabui  konsumen.  Oleh  karena itu,  fitur  komunikasi  yang  disediakan  platform  e-commerce  harus  digunakan  secara bijaksana  oleh  konsumen  untuk  mengajukan  pertanyaan  yang  tepat  dan  memastikan  bahwa produk yang akan mereka beli memenuhi standar keamanan.
Selain  peran  penting  dari  fitur  komunikasi  ini,  regulasi  dan  perlindungan  hukum  juga memiliki  peranan  yang  tak  kalah  penting.  Dasar  hukum  untuk  pembentukan  undang- undang  perlindungan  konsumen  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  5  Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal  27,  dan  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pasal-pasal  ini  menekankan  kewajiban negara  dalam  menjaga  kesejahteraan  rakyat,  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  setiap warga  negara,  serta  melindungi  konsumen  dari  produk-produk  yang  berbahaya  atau merugikan.  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  kemudian  lahir  sebagai instrumen  hukum  yang  kuat  untuk  menegakkan  hak-hak  konsumen.  Selain  itu,  undang- undang  ini  juga  mencegah  dampak  negatif  terhadap  kesehatan  dan  kesejahteraan  konsumen dalam konteks transaksi elektronik, terutama pada penjualan kosmetik secara online.
Regulasi  ketat  diperlukan  untuk  mengawasi  peredaran  kosmetik  ilegal  atau  tanpa  izin edar di platform e-commerce. Tanpa pengawasan yang memadai, produk kosmetik berbahaya dapat dengan mudah lolos ke pasar dan membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan setiap produk  kosmetik  yang  dijual secara online telah melalui proses uji dan mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan  Makanan  (BPOM).  Selain  itu,  platform  e-commerce  seperti  Shopee  juga  harus bertanggung  jawab  dalam  mengatur  dan  mengawasi  produk  yang  dijual  oleh  penjual  di
platform mereka. Dengan kerjasama  yang baik antara pemerintah dan platform e-commerce, risiko  penjualan  kosmetik  ilegal  atau  berbahaya  dapat  diminimalisir,  dan  konsumen  bisa berbelanja  dengan  rasa  aman.  Regulasi  dan  pengawasan  sangat  penting  mengingat  berbagai kasus penjualan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau palsu. Kasus-kasus ini tidak hanya merugikan konsumen secara finansial tetapi juga dapat berdampak serius pada kesehatan  mereka.  Produk  kosmetik  yang  mengandung  bahan  kimia  berbahaya  dapat menyebabkan  iritasi,  alergi,  atau  bahkan  masalah  kesehatan  yang  lebih  parah  seperti keracunan.  Dampak-dampak  ini  menegaskan  perlunya  perlindungan  konsumen  yang  lebih kuat.
Selain  regulasi,  penerapan  sanksi  yang  tegas  terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar aturan  juga  penting  untuk  memberikan  efek  jera.  Sanksi  tersebut  bisa  berupa  denda, pencabutan izin, atau bahkan tindakan hukum pidana bagi pelaku usaha yang dengan sengaja menjual  produk  kosmetik  berbahaya.  Dengan  demikian,  undang-undang  perlindungan konsumen  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  instrumen  hukum  untuk  mencegah  pelanggaran, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menegakkan keadilan bagi konsumen yang dirugikan.
Pada akhirnya, perlindungan konsumen dalam konteks transaksi online adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, platform e-commerce, pelaku usaha, dan konsumen sendiri. Pemerintah  harus  terus  memperbarui  regulasi  dan  menyesuaikannya  dengan  perkembangan teknologi  untuk  memastikan  konsumen  terlindungi.  Platform  e-commerce  harus menjalankan  sistem  pengawasan  yang  ketat  dan  menyediakan  fitur-fitur  komunikasi  yang membantu konsumen memperoleh informasi lengkap. Pelaku usaha wajib beroperasi dengan standar  etika  yang  tinggi  dan  menyediakan  produk  yang  aman  serta  memenuhi  standar BPOM.  Sementara  itu,  konsumen  juga  harus  lebih  cermat  dan  proaktif  dalam  memastikan produk yang mereka beli telah melalui pengujian dan mendapatkan izin edar.
Dalam  kerangka  perlindungan  konsumen,  komunikasi  antara  penjual  dan  pembeli adalah aspek yang tidak boleh diabaikan. Fitur chat atau diskusi dapat membantu membangun kepercayaan  antara  kedua  pihak,  namun  konsumen  harus  tetap  berhati-hati  dan  tidak  ragu untuk  melaporkan penjual  yang mencurigakan.  Regulasi  yang tepat,  penegakan hukum  yang tegas,  dan  kesadaran  konsumen  yang  tinggi  merupakan  komponen  penting  dalam menciptakan  ekosistem  perdagangan  elektronik  yang  sehat  dan  aman.  Dengan  langkah- langkah  ini,  diharapkan  kepercayaan  konsumen  dalam  berbelanja  online  dapat  meningkat serta melindungi mereka dari risiko kesehatan dan kerugian finansial.
Ketika konsumen mengalami masalah atau tidak puas dengan produk yang dibeli secara online,  penting  bagi  mereka  untuk  memahami  proses  dan  kebijakan  pengembalian  yang disediakan  oleh  platform  e-commerce  seperti  Shopee.  Platform  ini  umumnya  menawarkan kebijakan  pengembalian  dan  garansi  keamanan  pembelian  yang  dirancang  untuk  membantu konsumen menangani isu-isu terkait dengan transaksi mereka.  Namun,  sangat  penting  bagi konsumen  untuk  menyadari  syarat  dan  batasan  yang  diterapkan  dalam  kebijakan pengembalian  ini.  Pengawasan  pemerintah  terhadap  transaksi  elektronik  juga  sangat  krusial dalam  memastikan  perlindungan  konsumen.  Khususnya  dalam  konteks  penjualan  produk kosmetik,  pemerintah  perlu  memperkuat  pengawasan  terhadap  penjualan  produk  ilegal  atau yang  belum  mendapatkan  izin  edar  yang  sah.  Dengan  adanya  regulasi  yang  lebih  ketat  dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat mengurangi penjualan produk ilegal di pasar online  dan  pada  gilirannya  meningkatkan  kepercayaan  dan  keamanan  konsumen  saat berbelanja online.
Meningkatnya penggunaan platform digital untuk transaksi jual beli menuntut kebijakan yang adaptif dan proaktif dari pemerintah untuk melindungi konsumen. Keberadaan kebijakan pengembalian yang jelas dan transparan oleh platform-platform e-commerce membantu dalam memberikan  jaminan  kepada  konsumen  bahwa  mereka  dapat  dengan  aman  melakukan pembelian.  Platform-platform  tersebut  harus  secara  aktif  memastikan  bahwa  semua  produk
yang  dijual  memenuhi  standar  kualitas  dan  keamanan  yang  telah  ditetapkan.  Pendidikan konsumen tentang cara berbelanja online secara aman juga sangat penting, membantu mereka untuk membuat keputusan yang lebih informasi tentang  produk yang mereka beli dan penjual yang mereka pilih. Dengan pendekatan ini, diharapkan lingkungan e-commerce dapat menjadi lebih  aman  dan  dapat  diandalkan  bagi  konsumen  untuk  mengeksplorasi  dan  melakukan pembelian. 9
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  platform  digital  telah  mengubah  cara  kita  melakukan transaksi jual beli. E-commerce kini menjadi salah satu metode belanja yang paling umum di kalangan  masyarakat.  Namun,  pertumbuhan  pesat  ini  membawa  serta  tantangan  bagi pemerintah  dalam  merumuskan  kebijakan  yang  adaptif  dan  proaktif  untuk  melindungi konsumen.  Keamanan  dan  transparansi  transaksi  menjadi  perhatian  utama  ketika  berbelanja online, terutama karena konsumen tidak dapat secara langsung memeriksa atau mengevaluasi produk sebelum membeli.
Kebijakan pengembalian yang jelas dan transparan menjadi salah satu cara penting bagi platform  e-commerce  untuk  memastikan  perlindungan  konsumen.  Kebijakan  pengembalian yang  baik  memberi  konsumen  jaminan  bahwa  mereka  dapat  dengan  aman  melakukan pembelian,  karena  mereka  tahu  ada  opsi  untuk  mengembalikan  atau  menukar  produk  yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Platform e-commerce besar umumnya telah mengadopsi kebijakan pengembalian yang menguntungkan konsumen, namun implementasinya masih bisa ditingkatkan lebih lanjut.
Masalah  yang  sering  muncul  dalam  proses  pengembalian  termasuk  persyaratan  yang membingungkan  atau  terlalu  ketat,  biaya  pengiriman  yang  mahal,  atau  waktu  pemrosesan yang  lama.  Oleh  karena  itu,  platform  e-commerce  perlu  menyederhanakan  kebijakan pengembalian mereka agar lebih ramah konsumen. Selain itu, transparansi juga menjadi kunci penting  dalam  proses  pengembalian. Konsumen  harus mendapatkan  informasi  yang  lengkap dan  jelas  tentang  prosedur  pengembalian,  termasuk  tenggat  waktu,  kondisi  produk  yang diterima, dan prosedur pengembalian dana.
Selain  kebijakan  pengembalian,  platform  e-commerce  juga  harus  memastikan  bahwa produk  yang  dijual  memenuhi  standar  kualitas  dan  keamanan  yang  telah  ditetapkan. Pemeriksaan  kualitas  ini  harus  mencakup  tidak  hanya  produk  kosmetik  tetapi  juga  kategori produk  lainnya  yang  memiliki  risiko  kesehatan  bagi  konsumen.  Platform  e-commerce memiliki  peran  penting  dalam  memastikan  bahwa  penjual  yang  terdaftar  telah  melalui verifikasi  dan  mematuhi  peraturan  yang  berlaku.  Hal  ini  bisa  dilakukan  melalui  inspeksi rutin  atau  dengan  meminta  dokumen  legalitas  dari  penjual  sebelum  produk  mereka  dapat dipasarkan.
Pengawasan  terhadap  produk  yang  dijual  juga  bisa  dilakukan  melalui  mekanisme laporan  dari  konsumen.  Platform  e-commerce  harus  memfasilitasi  konsumen  untuk melaporkan  produk  yang  diduga  tidak  aman  atau  tidak  memenuhi  standar.  Laporan  ini kemudian  dapat  digunakan  oleh  tim  internal  untuk  menyelidiki  penjual  dan  produk  terkait. Dalam  beberapa  kasus,  platform  e-commerce  bahkan  bisa  bekerja  sama  dengan  badan pemerintah  seperti  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  untuk  memastikan  bahwa produk yang dijual telah memenuhi standar yang ditetapkan.
Pendidikan  konsumen  adalah  aspek  penting  lainnya  dalam  menjaga  keselamatan  dan perlindungan  konsumen  di  dunia  e-commerce.  Banyak  konsumen  yang  belum  memahami sepenuhnya  cara  berbelanja  online  secara  aman  dan  bagaimana  mengidentifikasi  produk atau  penjual  yang  tidak  jujur.  Oleh  karena  itu,  platform  e-commerce  perlu  mengambil peran  proaktif  dalam  memberikan  edukasi  kepada  konsumen.  Ini  bisa  dilakukan  melalui kampanye media sosial, video tutorial, atau  artikel yang menjelaskan cara mengenali tanda- tanda penjual yang curang atau produk yang tidak aman.
Selain itu, pemerintah dan lembaga konsumen juga bisa berperan dalam  menyebarkan informasi  yang  relevan.  Mereka  bisa  bekerja  sama  dengan  platform e-commerce untuk menciptakan  panduan  atau  memberikan  tips  berbelanja  online  yang  aman.  Edukasi  ini membantu konsumen membuat keputusan yang lebih informasi tentang produk yang mereka beli  dan  penjual  yang  mereka  pilih,  sehingga  mengurangi  risiko  mereka  menjadi  korban penipuan atau produk berbahaya.
Pendekatan yang terkoordinasi antara pemerintah, platform e-commerce, dan konsumen ini  diharapkan  dapat  menciptakan  lingkungan  e-commerce  yang  lebih  aman  dan  andal. Dengan  kepercayaan  yang  meningkat,  konsumen  akan  merasa  lebih  nyaman  dalam mengeksplorasi  berbagai  produk  dan  melakukan  pembelian.  Sementara  itu,  platform  e- commerce  juga  akan  mendapatkan  reputasi  yang  lebih  baik  sebagai  tempat  yang  aman  dan transparan untuk bertransaksi.
Namun,  tantangan  tetap  ada  dalam  mewujudkan  lingkungan  e-commerce  yang  ideal. Penjual  yang  curang  selalu  menemukan  cara  baru  untuk  mengecoh  konsumen  dan menghindari  regulasi  yang  ada.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  perlindungan  konsumen  harus terus  diperbarui  untuk  menyesuaikan  dengan  perkembangan  terbaru.  Pemerintah  perlu melibatkan  semua  pemangku  kepentingan,  termasuk  konsumen  dan  pelaku  usaha,  dalam merumuskan  kebijakan  yang  komprehensif.  Selain  itu,  penegakan  hukum  harus  diperkuat untuk memberikan efek jera bagi para penjual yang tidak jujur. Pada akhirnya, perlindungan konsumen  di  dunia  e-commerce  membutuhkan  kerjasama  dari  semua  pihak.  Pemerintah memiliki  tanggung  jawab  untuk  merumuskan  kebijakan  yang  adaptif  dan  proaktif  dalam menanggapi  perkembangan  teknologi.  Platform  e-commerce  harus  mengambil  peran  aktif dalam  memastikan  produk  yang  dijual  aman  dan  memenuhi  standar,  serta  memberikan kebijakan  pengembalian  yang  jelas  dan  transparan.  Konsumen  juga  harus  lebih  sadar  akan hak-hak mereka dan proaktif dalam melaporkan praktik penjualan yang curang. Dengan upaya bersama ini, kita dapat menciptakan ekosistem e-commerce yang lebih aman, transparan, dan andal, memberikan manfaat besar bagi semua pihak yang terlibat.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Marvita et  al., (2022)  temuan  penting mengenai tanggung jawab penyedia marketplace dalam menangani ketidaksesuaian objek jual beli  dalam  transaksi  elektronik  menyoroti  beberapa  aspek.  Pertama,  penyedia  marketplace menetapkan  syarat  dan  ketentuan  untuk  produk  yang  dijual,  termasuk  mendorong  mitra penjual  untuk  memberikan  deskripsi  produk  yang  jelas  dan  memeriksa  perangkat  melalui situs  resmi  Kementerian  Perindustrian,  dengan  tujuan  mengantisipasi  masalah  penggunaan produk  di  masa  depan.  Kedua,  upaya  konsumen  untuk  memperoleh  haknya  saat  mengalami kerugian dalam transaksi di marketplace merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen.  Ketiga,  penyedia  marketplace  bertanggung  jawab  untuk menyediakan  sistem  elektronik  yang  aman  dan  berfungsi  dengan  baik,  sesuai  dengan  Surat Edaran  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  5  Tahun  2016  tentang  Batasan Tanggung  Jawab  Penyedia  Platform  Pedagang  Perdagangan  melalui  Sistem  Elektronik. Temuan  ini  menekankan  pentingnya  perlindungan  konsumen  dan  regulasi  yang  tepat  dalam menjaga  keamanan  dan  keadilan  dalam  transaksi  elektronik,  serta  menegaskan  tanggung jawab penyedia marketplace dalam menjaga integritas sistem dan kualitas produk yang dijual di  platform mereka. 10

## Tanggung  Jawab Hukum Penyedia Platform E-Commerce Dalam Melindungi Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik
Perkembangan  teknologi  elektronika  yang  cepat  telah  mengubah  perilaku  masyarakat secara global. Saat ini, teknologi elektronika memiliki dampak yang luas pada berbagai aspek kehidupan  manusia,  dan  salah  satu  terobosan  yang  paling  penting  adalah  internet,  yang memungkinkan terjadinya konektivitas antar jaringan komputer. Dengan kemajuan  teknologi
informasi  ini,  pemasaran  produk  tidak  hanya  terbatas  pada  media  massa  tradisional  seperti televisi, radio, koran, atau majalah, tetapi juga meluas ke dunia maya atau virtual. Internet kini menjadi  platform  yang  sangat  vital  untuk  bisnis  dan  perdagangan,  dan  peraturan  hukum menjadi  penting  untuk  mengatur  aktivitas  ini  agar  mencapai  ketertiban,  keamanan,  dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. 11
Dalam bidang ekonomi, teknologi informasi, terutama internet, telah memiliki dampak yang  besar  pada  kesejahteraan  masyarakat.  Internet  tidak  hanya  berperan  sebagai  sarana komunikasi  dan  sumber  informasi,  tetapi  juga  sebagai  salah  satu  sumber  penghasilan  bagi individu  dalam  kegiatan  ekonomi.  Belanja  online  semakin  populer  karena  memberikan kemudahan  dan  kenyamanan  tanpa  memerlukan  pertemuan  langsung  antara  penjual  dan pembeli. E-commerce, atau perdagangan melalui internet, terbagi menjadi dua bagian utama: perdagangan antar pelaku usaha (Business to Business) dan perdagangan antara pelaku usaha dengan  konsumen  (Business  to  Consumer).  Model  transaksi  e-commerce  memungkinkan perdagangan  tanpa  pertemuan  langsung,  bahkan  tanpa  pengetahuan  atau  pertemuan sebelumnya  antara  pihak  yang  terlibat.  Pertumbuhan  belanja  online  menunjukkan  bahwa teknologi  memberikan  dampak  positif  terhadap  ekonomi  dan  bisnis.  Namun,  teknologi  juga membawa  risiko  keamanan  yang  perlu  diperhatikan.  Di  Indonesia,  gerakan  perlindungan konsumen  telah  berkembang,  dengan  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI) berperan  sebagai penghubung  antara konsumen dan pelaku bisnis. Gerakan ini bahkan lebih awal  dari  Resolusi  Dewan  Ekonomi  dan  Sosial  PBB  tentang  perlindungan  konsumen.  Oleh karena itu, upaya perlindungan konsumen menjadi semakin penting dalam menghadapi risiko dan tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi elektronika 12 .
Tanggung  jawab  platform  e-commerce,  seperti  Shopee,  dalam  melindungi  setiap konsumen  merupakan  aspek  yang  sangat  penting  dalam  menjaga  integritas  dan  kepercayaan dalam transaksi online. Pertama-tama, platform e-commerce memiliki tanggung jawab untuk menyediakan  lingkungan  transaksi  yang  aman  dan  terpercaya  bagi  konsumen.  Hal  ini mencakup memastikan bahwa setiap produk  yang dijual telah melewati verifikasi yang ketat terhadap  keamanan  dan  legalitasnya.  Dengan  melakukan  hal  ini,  platform  dapat meminimalkan risiko bagi konsumen terkait dengan pembelian produk ilegal atau berbahaya. Platform  e-commerce  juga  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  informasi  yang  jelas  dan akurat  tentang  setiap  produk  yang  dijual.  Ini  termasuk  menyediakan  deskripsi  produk  yang lengkap,  termasuk  komposisi,  tanggal  kadaluarsa,  dan  instruksi  penggunaan.  Dengan memberikan informasi yang transparan, konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang lebih cerdas  dan meminimalkan risiko  membeli produk  yang tidak sesuai  dengan kebutuhan atau harapan mereka 13 .
Platform e-commerce memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi  yang ketat terhadap penjual yang terdaftar di platform mereka. Ini termasuk memastikan bahwa penjual memiliki  izin  usaha  yang  sah  dan  mematuhi  semua  regulasi  yang  berlaku  terkait  dengan penjualan  produk  tertentu.  Dengan  melakukan  verifikasi  ini,  platform  dapat  membantu melindungi  konsumen  dari  penipuan  atau  penjualan  produk  ilegal  oleh  penjual  yang  tidak terpercaya.  Selanjutnya,  platform  e-commerce  juga  memiliki  tanggung  jawab  untuk memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  dalam  hal  pemalsuan  atau  penjualan  produk palsu.  Ini  termasuk  memberlakukan  kebijakan  pengembalian  yang  adil  dan  memberikan kompensasi  kepada  konsumen  jika  terjadi  masalah  dengan  produk  yang  dibeli.  Dengan memberikan  perlindungan  ini,  platform  dapat  meningkatkan  kepercayaan  konsumen  dan menciptakan lingkungan perdagangan online yang lebih aman dan adil. Platform e-commerce juga  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memberikan  layanan  pelanggan  yang  responsif  dan efisien. Ini mencakup menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses bagi konsumen untuk  mengajukan  pertanyaan  atau  mengatasi  masalah  yang  mungkin  timbul  selama  atau setelah proses pembelian. Dengan memberikan layanan pelanggan yang baik, platform dapat
meningkatkan  kepuasan  konsumen  dan  membangun  hubungan  jangka  panjang  dengan mereka 14 .
Para  pelaku  usaha  yang  mengalami  kerugian  akibat  konsumen  yang  tidak  memenuhi kewajibannya dapat menuntut kompensasi atau ganti rugi berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak  ( strict  liability ),  tanpa  perlu  membuktikan  kesalahan  dari  pihak  konsumen. Kesepakatan  awal  transaksi  menunjukkan  bahwa  konsumen  telah  menyetujui  aturan  dan bersedia  memenuhi  kewajibannya;  jika  tidak,  konsumen  harus  bertanggung  jawab  atas tindakannya.  Kerugian  yang  dialami  oleh  pelaku  usaha  akibat  penggunaan  aplikasi  jual  beli online seharusnya dibebankan kepada penyedia platform tersebut.
Penyedia  aplikasi  jual  beli  online  bertanggung  jawab  atas  pelanggaran  yang  terjadi, karena pelaku usaha yang berperan sebagai merchant adalah konsumen dari platform tersebut. Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  yang  mengatur  hak  pelaku  usaha  untuk  menerima  pembayaran  yang  layak, mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang  tidak  beritikad  baik, membela  diri  dalam  penyelesaian  sengketa,  dan  pemulihan  nama  baik  jika  terbukti  secara hukum  bahwa  kerugian  tidak  disebabkan  oleh  barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan. Penyedia  aplikasi  jual  beli  online  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  dialami  oleh konsumen  akibat  kelalaian  dalam  pelayanan  jual  beli  online.  Tanggung  jawab  atas  kerugian yang  diderita  oleh  konsumen  harus  dibebankan  kepada  penyedia  aplikasi  jual  beli  online, karena mereka berinteraksi langsung dengan konsumen selama proses transaksi.
Oleh karenanya platform e-commerce juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung upaya  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  penjual  atau  pihak  lain yang  terlibat  dalam  transaksi  ilegal  atau  menyalahi  regulasi.  Ini  mencakup  memberikan kerjasama  penuh  kepada  otoritas  penegak  hukum  dalam  menyelidiki  dan  menindaklanjuti kasus-kasus  penipuan  atau  pelanggaran  lainnya.  Dengan  melakukan  hal  ini,  platform  dapat berperan  aktif  dalam  menciptakan  lingkungan  perdagangan  online  yang  lebih  aman  dan terpercaya.
Menurut Halim (2023) Penyedia platform e-commerce memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas  pelaporan dan memfasilitasi  penyelesaian masalah  antara penjual  atau Merchant.  Mereka  juga  bertanggung  jawab  atas  operasional  sistem  elektronik  sesuai  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  80  Tahun  2019  tentang  Perdagangan Melalui  Sistem  Elektronik.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  platform  e-commerce  memegang peran  penting  dalam  menangani  konflik  antara  penjual  dan  pembeli,  serta  memastikan kelancaran sistem elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku. 15

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian  ini  yang  membahas  tentang  Perlindungan Konsumen  Dalam  Transaksi  Elektronik  Berupa  Kosmetik  Tanpa  Izin  Edar  Melalui  Shopee, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa    perkembangan    teknologi    informasi,    khususnya    dalam    bentuk  e- commerce,  telah  mengubah  lanskap  ekonomi  dan  bisnis  secara  signifikan.  Meskipun memberikan  banyak  manfaat,  seperti  kemudahan  akses  dan  efisiensi  dalam  transaksi, penggunaan  teknologi  ini  juga  membawa  risiko  keamanan  yang  perlu  diperhatikan dengan  serius  oleh  semua  pihak  terkait.  Ancaman  seperti penipuan  online  dan pelanggaran  data  pribadi  merupakan  tantangan  yang  harus  dihadapi.  Peran  Pemerintah  dan BPOM  harus  melakukan  pengawasan  yang  lebih  ketat  lagi  terhadap  produk  yang  beredar  di platform  e-commerce  dan  menegakkan  hukum  secara  tegas  terhadap  pelanggaran.  Kerjasama dengan  Platform:  BPOM  dan  pemerintah  perlu  bekerja  sama  dengan  platform  e- commerce untuk memastikan penjualan produk yang aman dan legal. Selain  itu marketplace juga menyediakan  sistem  untuk  mengajukan  pengembalian  dana  dan  barang  jika  barang  yang  kita terima  tidak  sesuai  atau  terjadi  kesalahan  dalam  produk  yang  diterima.  Oleh  karena  itu,
perlindungan konsumen dan regulasi yang tepat sangatlah penting untuk memastikan keamanan, privasi,  dan  keadilan  dalam  setiap  transaksi  online.  Ini  mencakup  peningkatan  kesadaran konsumen tentang risiko dan hak mereka, penerapan standar keamanan yang ketat oleh platform e-commerce,  serta  penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap  pelanggaran  yang  terjadi.  Dengan langkah-langkah  ini,  diharapkan  dapat  menciptakan  lingkungan  e-commerce  yang  lebih  aman, terpercaya, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.
2. Penyedia  platform  e-commerce  memiliki  peran  penting  dalam  menyediakan  fasilitas untuk transaksi jual beli secara elektronik. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa  platform  mereka  digunakan  sesuai  dengan  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku, termasuk  memastikan  bahwa  produk  yang  dijual  memiliki  izin  edar  yang  sah  dan tidak  melanggar  hak  konsumen.  Platform  e-commerce  sudah  seharusnya  lebih memperhatikan  hal  seperti  ini  untuk  memastikan  bahwa  produk  yang  dijual  di  situs mereka  memiliki  izin  edar  yang  sah,  terutama  untuk  produk  yang  berisiko  seperti kosmetik.  Platform  e-commerce  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  hukum  jika ditemukan  kelalaian  dalam  mengawasi  penjualan  produk  ilegal.  Hal  ini  termasuk  ganti rugi, platform dapat diwajibkan memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan oleh  produk  ilegal  atau  tidak  aman.  Tidak  hanya  itu  platform  dapat  dikenakan  sanksi administratif  atau  hukum  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  jika  terbukti  tidak mematuhi  regulasi  dan  gagal  melindungi  konsumen.  Kegagalan  dalam  mengawasi penjualan  produk  tanpa  izin  edar  dapat  mengakibatkan  sanksi  hukum  dan  kerugian reputasi.  Tanggung  jawab  hukum  penyedia  platform  e-commerce  diatur  oleh  berbagai regulasi  yang  bertujuan  melindungi  konsumen,  seperti  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri  Komunikasi dan  Informatika, serta peraturan dari  BPOM terkait  produk-produk  tertentu  seperti  kosmetik.  Penyedia  platform  harus  mematuhi regulasi  ini  untuk  mencegah  peredaran  produk  ilegal  atau  berbahaya.  Pemerintah  dan BPOM  harus  melakukan  pengawasan  yang  lebih  ketat  terhadap  produk  yang beredar  di  platform  e-commerce  dan  menegakkan  hukum  secara  tegas  terhadap pelanggaran.

## REFERENSI
Ali, Zainuddin. Metode penelitian hukum . (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). Efendi,  Jonaedi,  and  Johnny  Ibrahim. Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan  Empiris . (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).
Hamid,  Abd.  Haris. Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia .  Cetakan  ke-  1 (Makassar: SAH MEDIA, 2017).
Panjaitan,  Hulman. Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Cetakan  ke-  1  (Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, 2021).
Prasetyo Teguh. Keadilan  Bermartabat:  Perspektif  Teori  Hukum .  (Bandung: Nusamedia, 2019).
Sidharta. Hukum Perlindungan Konsumen . Cetakan ke-3 (Jakarta: Grasindo, 2006).
Giantama,  Andreyan  Nata,  and  Munawar  Kholil.  “Pertanggungjawaban  Hukum Penyedia Platform  Terhadap  Barang  Yang  Melanggar  Merek  Dalam Marketplace.” Jurnal Privat Law 8, no. 1 (2020): 21. https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40358 .
Hakiki,  A.A.  dkk.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pembeli  Dalam  Sengketa  Jual  Beli Online.  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Surabaya,  Volume  1, Nomor 1. https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/596
Halim,  Abdul.  “Tanggung  Jawab  Penyedia  Platform  E-Commerce  Dalam  Melindungi Transaksi  Jual  Beli  Melalui  Platform  E-Commerce”  2,  no.  1  (2023):  1–10. https://jurnal.umsu.ac.id › article › download
Josephine, Josephine, Sinta Dewi Rosadi, and Sudaryat Sudaryat. “Perlindungan Konsumen
Daring Dan Tanggung Jawab Perusahaan Marketplace Atas Data  Privasi Konsumen.”
Jurnal Suara Keadilan 21,
no. 1 (2020): 97–112.
https://doi.org/10.24176/sk.v21i1.5686 .
Putra,  Made  Dwija  Di,  and  Ida  Ayu  Sukihana.  “Tanggung  Jawab  Penyedia  Aplikasi  Jual Beli  Online  Terhadap  Konsumen  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.” E-Journal  Ilmu  Hukum  Kertha  Semaya 06, no. 04 (2018): 1–15.
Putri,  Felicia  Ade,  and  Jeane  Neltje.  “Tanggung  Jawab  Platform  E-Commerce  Dan Merchant  Konsumen  Dari  Peredaran  Kosmetika  Tanpa  Edar  Contoh  Putusan Nomor/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT).” Jurnal  Hukum  Adigama 3,no.2(2020):921– 44. https://cantik.tempo.co/read/1226426/alasan-kosme tika-impor-lebih- digemari-di- indonesia/full&view=ok.
Rustam,  Martha  Hasanah,  Hamler,  Duwi  Handoko,  and  Rahmad  Alamsyah.  “Peran  Dan Tanggung  Jawab  Konsumen  Untuk  Mencegah  Praktik  Penipuan  Dalam  Transaksi Online Dari Perspektif Hukum Perlindungan  Konsumen  Transaksi  Online  Semakin Sering  Dilakukan  Oleh Orang-Orang Baik  Di  Indonesia Maupun Di Dunia Sebagai Cara Baru Untuk
Melak” 7, no. 1 (2023): 1–24.
https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/8050 .
Saputra,  Hendra  Adi.  “Peran  Marketplace  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” Ganec Swara 17, no. 4 (2023): 2200. https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.688 .
Tangkere, Imelda Amelia. “TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN E-COMMERCE MENURUT Sepakat Saat Melakukan  Kegiatan  Jual-Beli  ,  Kegiatan Jual-Beli  Pada  Umum  Dilakukan  Secara  Konvensional  Dalam  Commerce  .  Dengan Permasalahan  Diatas  Penulis  Melakukan  Penelitian  Ini  Dengan  Tujuan  U.” Lex Administratum 11, no. 5 (2023): 3–10.
Totimage,  Unises  Marvita,  Hasnah  Aziz,  and  Ruhiyat  Taufik.  “Pertanggungjawaban Penyedia  Marketplace  Dalam  Terjadinya  Ketidaksesuaian  Objek  Jual  Beli  Transaksi Elektronik.”
Jurnal Pemandhu
3, no. 2 (2022): 63–83.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=klOE QQkA AAAJ&pagesize=100&citation_for_view=klOEQQkAAAAJ:roLk4NBRz8UC.
Vengga,  V,  and  A  Ariawan.  “Pertanggungjawaban  Platform  Media  Sosial  Instagram Sebagai  Penyedia  Layanan  Iklan  Dalam  Perkara  Penipuan  Berkedok  Online Shop.” Jurnal Hukum Adigama 4 (2021): 989–1012. http://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/16993%0Ahttps:// journ
al.untar.ac.id/index.php/adigama/article/viewFile/16993/9036.
Anonim.  “Tinjauan  Umum  Tentang  Jual  –  Beli  Menurut  Hukum  Indonesia”.
http://repository.uib.ac.id/154/5/S-0951015-Chapter2.pdf.pdf . Munawaroh,Nafiatul.  “8 Teori  Keadilan Dalam  Filsafat Hukum”. https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-h ukum-
lt62e268cc4bb9b/ , Oktober 2022.