Dinamika Penentuan Awal Ramadan di Sumatera Barat
Urwatul Wusqa, 1 Salma, 2 Walan Yudhiani 3
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Jl. Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat
1 Email: urwatulwusqa@uinib.ac.id
2 Email: salma@uinib.ac.id
3 Email: walanyudhiani@uinib.ac.id Submit : 18 Maret 2020 Diterima : 24 Agustus 2020 Revisi : 16 November 2020 Terbit : 4 Desember 2020
Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman masyarakat Muslim Sumatera Barat tentang penentuan awal bulan Ramadan dan implikasinya dalam pelaksanaan hari pertama puasa. Masyarakat Sumatera Barat selalu dibicarakan orang ketika penentuan hari pertama bulan Ramadan karena mereka terbagi dalam beberapa kelompok. Akibatnya mereka berbeda dalam pelaksanaan hari pertama puasa, pelaksanaan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan orang-orang yang dapat memberikan informasi penting tentang penentuan awal bulan ini, di antaranya pimpinan tarikat Naqsabandiyah, Satariyah, penanggung jawab hisab Muhammadiyah, ru’yah NU, pakar ilmu falak dan astronomi, serta beberapa jamaah dari masing-masing kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menetapkan awal bulan adalah masalah yang sudah sangat lama tetapi selalu menjadi baru setiap kali datang Ramadan. Problem melihat hilal di wilayah Indonesia umumnya dan khususnya Sumatera Barat pada dasarnya sama tetapi praktek pelaksanaannya bergantung pada perbedaan cara memahami konteks hilal. Secara faktual, perbedaan ini sangat sulit untuk disatukan karena masing-masing elemen tetap teguh mempertahankan ego sektoralnya.
Kata kunci: penentuan, awal Ramadan, hisab, ru’yat, Sumatera Barat
Abstract: This paper aims to explore the understanding of the Muslim community of West Sumatra about the determination of the beginning of the month of Ramadan and its implications for implementing the first day of fasting. The people of West Sumatra are always talked about when determining the first day of Ramadan because they are divided into several groups. As a result, they differ in the implementation of the first day of fasting, the implementation of Eid al-Fitr and Eid al-Adha. This type of research is field research. Data obtained through in- depth interviews with people who can provide important information about the determination of the beginning of this month, including the leader of Naqsabandiyah, Satariyah, person in charge of hisab Muhammadiyah, ru’yah NU, astronomy experts, as well as several congregations from each group. The results showed that determining the start of the month is a very old problem but always becomes new every time Ramadan comes. The problem of determining the initial crescent moon in Indonesia in general and West Sumatra in particular is basically the same but the practice depends on the different ways of understanding the context of the initial crescent of the month. In fact, these differences are very difficult to reconcile because each element remains steadfast in maintaining its sectoral ego.
Keyword: determination, early Ramadan, hisab, ru’yat, West Sumatra
Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 14 No. 2, Desember 2020, 317-334 DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2. 3729
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m

## J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m

## Pendahuluan
Ramadan adalah salah satu bulan di antara kalender Hijriyah dan berada pada bulan ke sembilan sesudah bulan Sya’ban. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam karena pada bulan ini seluruh umat Islam diwajibkan untuk berpuasa selama satu bulan penuh. Kewajiban berpuasa itu ditetapkan dalam hari-hari yang telah ditentukan dan penentuan berakhirnya bulan Sya’ban dan masuknya hari pertama bulan Ramadan ini dijelaskan dalam al-Qur’an maupun Sunnah. Di antara hadis menyebutkan s ̣ u ̄ mu ̄ liru’yatih wa aft ̣ iru ̄ liru’yatih, fain ghamma ‘alaikum fas ̣ u ̄ mu ̄ ṡalāṡīn . 1 Dalam hadis ini ditemukan perintah agar umat Islam berpuasa ketika melihat awal bulan Ramadan dan melaksanakan shalat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal bulan berikutnya.
Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis yang memerintahkan berpuasa ketika telah melihat awal bulan. Perbedaan pendapat ini pada dasarnya berawal dari pemahaman tentang kondisi detik-detik perpindahan hari terakhir bulan Sya’ban menuju hari pertama bulan Ramadan. Hadis al-San’ani menyebutkan saat-saat perpindahan itu dengan lafal yaum al-syakk . 2
Pada masa Rasulullah SAW kegiatan melihat awal bulan itu dilakukan dengan mata telanjang berdasarkan lafal hadis Ibnu Umar di atas sampai hari ini, kegiatan melihat hari pertama bulan Ramadan dengan mata telanjang masih dilakukan oleh kelompok-kelompok Muslim tertentu. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, cara melihat awal bulan Ramadan mengalami perkembangan yang luar biasa, sehingga pada awalnya melihat dengan ru`yah, kemudian bisa melihat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dikenal dengan nama hisab, berdasarkan pemahaman tentang peluang yang diberikan dalil-dalil Syara’ baik melalui ayat al-Qur`an maupun hadis-hadis Nabi.
Perbedaan pendapat dalam melihat dan menentukan awal bulan Ramadan ini menghasilkan perbedaan pelaksanaan 1 Ramadan di tengah masyarakat seperti dikemukakan oleh Mulyadi, 3 Yacob, 4 Rofiuddin 5 dan Amin. 6 Demikian juga kasus-kasus yang terjadi pada umat Islam di Minangkabau Sumatera Barat. Penentuan dan pelaksanaan 1 Ramadan di Sumatera Barat selalu menjadi sorotan baik lokal maupun nasional karena sebelum pemerintah (Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia) mengumumkan hasil sidang itsbat penentuan awal Ramadan, di Sumatera Barat sudah ada kelompok Muslim tertentu yang mulai berpuasa dan meyakini hari itu sebagai tanggal 1 Ramadan.
Pada tahun 2018 ini saja ada setidaknya tiga kelompok masyarakat yang berbeda dalam menentukan dan menetapkan 1 Ramadan. Kelompok Naqsabandiyah Cabang Surau Pauah yang menetapkan awal Ramadan 1439 Hijriah pada tanggal 19 Mei 2018, kelompok Satariyah Pariaman yang menetapkan awal Ramadan 1439 Hijriah pada tanggal 18 Mei 2018 (mereka menetapkan hisab tanggal 19 tetapi melihat ru`yat al-hilal di akhir Sya’ban) dan kelompok Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama yang menentukan awal Ramadan pada tanggal 17 Mei 2018. Sehingga terjadi
1 Imam Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Dar Kutub Ilmiah, 1981, 470.
2 Muhammad ibn Isma’il al-Kahlani al-San’ani, Subul Al-Salām, ed. Terj, Dahlan (Bandung: Dahlan, 1956), 156.
3 Ach Mulyadi, “Melacak Geneologi Sistem Dan Penerapan Mazhab Hisab Pesantren Karay Ganding Sumenep,” NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam 8, no. 1 (2011).
4 Faisal Yahya Yacob and Faisal Ahmad Shah, “Metode Penentuan Awal Ramadhan Dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh,” Jurnal Ilmiah Islam Futura 16, no. 1 (2017): 9–31.
5 Ahmad Adib Rofiuddin, “Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah,” Al-Ahkam 26, no. 1 (2016): 117–36.
6 Muhammad Faishol Amin, “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariyah Perspektif Empat Mazhab,” Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies 2 (n.d.): 17–32.
perbedaan hari berpuasa dengan selisih yang signifikan 1, 2, sampai 3, hari. Akibatnya pasti berbeda dalam menentukan dan menetapkan tanggal 1 Syawal sebagai Hari Raya Idul Fitri sebagai salah satu hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ketika satu kelompok masih berpuasa sedangkan kelompok lain sudah berhari raya, Jika perbedaan hari itu hanya beberapa jam dalam fase perpindahan atau maksimal 1 hari, mungkin masih bisa diterima akal sehat, tetapi jika perbedaan itu lebih dari dua hari atau lebih, maka hal itu sukar diterima akal karena perpindahan dari akhir satu bulan hijriyah menuju awal bulan hijriyah berikutnya tidak berlangsung lama tetapi hanya beberapa jam saja.
Penentuan awal bulan memang menjadi bagian dari persoalan ijtihadiyah. Secara historis telah banyak kajian tentang penentuan awal bulan Ramadan di berbagai penjuru dunia setelah adanya  perintah  berpuasa  pada  bulan  Ramadan.  Kajian  itu  tidak  hanya  bertumpu  pada  aktifitas puasa tetapi juga dalam menentukan hari pertama berpuasa, Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam kajian Bektas, 7 observatorium astronomi Islam paling awal yang diketahui, dibangun pada masa pemerintahan al-Ma`mun di Baghdad dan kemudian yang lain di puncak gunung dekat Damaskus. Setelah itu, observatorium menyebar ke negara-negara Islam lainnya. Museum yang paling terkenal adalah Maragha dekat Tabriz di Persia yang dibangun pada tahun 1260 Hijriyah. Observatorium- observatorium ini adalah pusat untuk mempelajari pergerakan benda-benda langit, dan juga untuk mengembangkan instrumen dan metode baru untuk mengamati langit dan menentukan waktu dan arah termasuk di Indonesia seperti kajian Butar-Butar 8 dan Dartim. 9 Pada masa ini turut berkembang metode peta langit yang pada saat ini telah mengalami perkembangan. Dalam kajian Wahidi, 10 salah satu bentuk kecanggihan teknologi yang bisa digunakan untuk membantu mempermudah pelaksanaan hisab ru’yat adalah program peta langit. Peta langit sudah disajikan dalam bentuk sofware selain peta langit berbentuk buku yang telah digunakan sejak dulu dan telah dipasarkan banyak sekali software (dikenal sebagai planetarium software) yang bisa berfungsi sebagai peta langit interaktif.
Sanson 11 mengungkapkan bahwa Komunitas Muslim di Amerika Serikat telah mengambil langkah kecil namun signifikan untuk menyelesaikan salah satu perselisihan tertua antara Islam dan sains dengan pembuatan kalender bulan yang bersatu. Islam menggunakan tanggal bulan berjalan sesuai dengan fase Bulan. Tetapi meskipun ada kemajuan besar dalam astronomi bulan selama beberapa abad terakhir, umat Islam tidak pernah menyetujui satu kalender lunar. Dewan Fiqh Amerika Utara, sebuah badan para ulama Islam Amerika, menyetujui perayaan keagamaan di Amerika Serikat seperti penetapan Idul Fitri pada akhir bulan Ramadan. Pelaksanaan kedua kegiatan puasa dan Idul Fitri akan diperbaiki sesuai dengan kalender yang telah ditentukan. Ini akan mengurangi banyak kekacauan, kesulitan dan kebingungan. Langkah itu disambut di Inggris dalam pertemuan Komite Kalender Islam dari Dewan Muslim Inggris, sebuah koalisi sekitar 400 masjid dan kelompok masyarakat. Mereka meyakini bahwa keputusan AS akan mempengaruhi umat Islam di Inggris, diperkirakan 1, 6 juta Muslim akan mengadopsi kalender terpadu tersebut. Langkah penyatuan kalender ini adalah
7 Fuat Sezgin, The Istanbul Museum for the History of Science and Technology in Islam: An Overview (Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 2011).
8 Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, “Urgensi Dan Kontribusi Observatorium Di Era Modern,” Tarjih:  Jurnal  Tarjih  Dan Pengembangan Pemikiran Islam 13, no. 2 (2016): 141–54.
9 Dartim Dartim, “Peran Ilmu Falak (Astronomi) Sebagai Pintu Gerbang Khazanah Intelektual Islam,” Suhuf 28, no. 2 (2016): 205–19.
10 Mulyadi, “Melacak Geneologi Sistem Dan Penerapan Mazhab Hisab Pesantren Karay Ganding Sumenep.”
11 Ehsan Masood, “Muslim Council Phases in Lunar Calendar” (Nature Publishing Group, 2006).
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m keputusan yang sangat berani. Kebutuhan ini untuk melihat tanggal bulan baru dari zaman Nabi pada abad ketujuh. Pada dasarnya dalam temuan Ali, 12 terjadi perdebatan antara dua kelompok sarjana Deobandi di Inggris tentang menetapkan waktu yang tepat untuk dimulainya fajar dan awal puasa untuk Ramadan. Para ahli menyoroti interaksi faktor-faktor kompleks yang menentukan cara Muslim di Inggris menegosiasikan praktik agama mereka dalam lingkungan sosial budaya baru dan cara mereka berusaha memasukkan perubahan-perubahan ini dalam parameter wacana agama yang mapan.
Demikian juga polemik penentuan awal bulan Ramadan yang terjadi di Indonesia. Dalam kajian manuskrip Bahri 13 ditemukan bahwa Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar, seorang cendekiawan Muslim dari Maskumambang, Dukun, Gresik, Jawa Timur, menulis sebuah manuskrip fenomenal yang disebut al-Manzumah al-Daliyah fi Awa’il al-Aṣ s ̣ ur al-Qamariyah tentang ilmu astronomi. Karya ini dalam bentuk 48 bait puisi. Nomor rumus dalam huruf Abjadiyah yang dibagi menjadi satu, puluhan, ratusan dan ribuan dirujuk ke dalam karya. Faqih menggabungkan satu huruf dengan yang lain sehingga menjadi rumus untuk menentukan tahun basithah dan kabisat dalam kalender Arab. Dia mengembangkan argumen bahwa dengan rumus hitungan juga diketahui bagaimana menentukan awal bulan Ramadan. Sains astronomi ditulis menggunakan rumus tradisional yang sangat berharga. Pada masa berikutnya ditemukan dalam kajian Fauzan 14 tentang algoritma hisab dalam kitab Nurul Anwar dan pembelajaran Ilmu Falak oleh Abdul Rani Mahmud di Pontianak dalam penelitian Fahmi. 15 Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu astronomi sekarang menggunakan  formula  modern  yang  lebih  mudah  dan  akurat,  tetapi  kosmografi  tradisional itu memiliki andil besar dalam munculnya astronomi modern. Salnuddin menjelaskan tentang ethnooceanography dan titik temu aspek Syar’i dalam penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal oleh Joguru Kesultanan Tidore. 16 Hakim syara’ Kesultanan Tidore (Joguru) telah lama mengaplikasikan metode penentuan awal bulan baru Hijriah (Ramadan dan Syawal) melalui pergerakan pasang surut yang terpantau pada akebai termasuk dalam ethooceanography dan disebut dengan Metode Joguru (MJ). Hilal yang tidak pernah terlihat di wilayah Tidore dan sekitarnya selama siklus jangka panjang (34 tahun) menyebabkan hisab awal bulan tidak dapat diaplikasikan akibat tidak terpenuhinya persyaratan hisab (hadis). MJ melakukan pengamatan ( ru’yah ) perubahan tinggi air pada akebai adalah ijtihad. Terdapat kesesuaian aspek sains dari ethnoocaenography serta titik temu aspek syar’i yang menjadikan MJ berpotensi sebagai metode utama sekaligus sebagai metode pembanding dari metode umum dalam penentuan awal bulan baru Hijriah.
Penilaian Husein 17 tentang hadis Kuraib, bahwa hisab dan rukyat, hakikatnya, adalah cara untuk mengetahui pergantian bulan. Kajian ini memperlihatkan beberapa temuan. Pertama, korelasi antara hadis Kuraib dan terjadinya perbedaan penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zul Hijjah di Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Indonesia secara keseluruhan
12 Mansur Ali, “Is the British Weather Anti-Islamic? Prayer Times, the Ulama and Application of the Shari’a,” Contemporary Islam 9, no. 2 (2015): 171–87.
13 Fatin Masyhud Bahri, “ ,” Journal of Indonesian Islam 5, no. 2 (2011): 378–409, https://doi.org/10.15642/JIIS.2011.5.2.378-409.
14 Ahmad Fauzan, “Melacak Algoritma Hisab Awal Bulan Qamariyah Dalam Kitab Nurul Anwar,” Jurnal Penelitian 11, no. 1 (2015).
15 Moch Riza Fahmi, “Penguatan Pendidikan Nilai Di Bidang Fiqh; Studi Pemikiran Falak KH Abdul Rani Mahmud,” At-Turats 9, no. 2 (2015): 57–66.
16 Salnuddin Salnuddin et al., “Ethnooceanography Dan Titik Temu Aspek Syar’i Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan Dan Syawal Oleh Joguru Kesultanan Tidore,” Al-Ahkam 27, no. 1 (2017): 111–32.
17 Muslih Husein, “Hadis Kuraib Dalam Konsep Rukyatul Hilal,” Jurnal Penelitian , 2016, 211–24.

## Urwatul Wusqa, Salma, Walan Yudhiani
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
menjadi satu wilayah hukum ( wilayat al-hukm ). Kedua, tentang keberhasilan rukyat al-hilal di satu kawasan yang diberlakukan bagi kawasan lain di muka bumi. Visibilitas pertama hilal tidak meliputi seluruh muka bumi pada hari yang sama, melainkan membelahnya menjadi dua bagian yaitu bagian sebelah barat yang dapat melihat hilal dan bagian sebelah timur yang tidak dapat melihat hilal. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis dinamika penentuan awal Ramadan di Sumatera Barat.
Sumatera Barat adalah salah satu di antara provinsi yang ada di Negara Republik Indonesia. Evers menggambarkan bahwa orang Minangkabau di Sumatra Barat secara luas diakui sebagai masyarakat Muslim matrilirieal terbesar di dunia dan sejumlah studi etnografi yang cukup banyak telah muncul menggambarkan ciri-ciri dasar dari organisasi sosial mereka yang terstruktur secara ketat. 18 Masyarakat Muslim di Sumatera Barat terbagi pada beberapa kelompok yang mengacu pada masing- masing pemahaman keagamaannya seperti kelompok Satariyah, Naqsabandiyah, Muhammadiyah dan NU. Secara umum, keagamaan masing-masing kelompok tidak berbeda secara signifikan tetapi dalam penentuan awal bulan Ramadan, mereka memiliki perbedaan yang cukup mendasar.

## Penentuan Awal Ramadan Tarikat Satariyah
Tarikat Satariyah basisnya adalah kaum muslimin di wilayah tepi pantai daerah Sumatera Barat. Mereka menentukan awal Ramadan berdasarkan kalender penanggalan yang mereka namakan dengan khamisiyah yaitu penanggalan yang menjadikan hari Kamis sebagai dasar penetapan tanggal. Meskipun di sebagian kecil cabang Tarikat Satariyah Sumatera Barat juga dikenal dengan arbaiyah yaitu penanggalan yang menjadikan hari Rabu sebagai dasar penetapan tanggal.  Dalam teori khamisiyah , hari Kamis ditetapkan sebagai hari pertama yang disimbolkan dengan huruf alif / hamzah . Simbol yang dipakai ini berdasarkan huruf abjad yang telah lama dikenal dalam bahasa Arab yaitu: A, BA, JA, DA, HA, WA, ZAI ( ) dalam penetapan jumlah hari setiap bulan. Mereka menjadikan hadis Nabi sebagai dasar perhitungan yang menjelaskan bahwa bilangan hari setiap bulan 30 hari dan 29 hari saja. Hal ini berbeda dengan ketentuan Masehi yang terdapat di dalamnya jumlah bilangan 31 hari dan kadang juga ada 28 hari. Penetapan tanggal yang ditetapkan yaitu 30 hari dan 29 hari dalam urutan yang bergantian. Sistem penanggalan seperti ini biasa dikenal dulunya dengan nama hisab ‘urfi.
Menurut tarikat ini, awal 1 Hijriyah yang ditetapkan oleh Umar ibn al-Khattab sebagai 1 Muharram adalah hari Senin dan jumlahnya 30 hari. Hari Senin simbolnya adalah huruf   yaitu hari ke-5 setelah hari Kamis, jumlahnya 30 hari. Dari ketentuan tersebut berarti hari yang ke 30 pada bulan Muharram awal adalah hari Selasa maka hari pertama bulan Safar adalah hari Rabu. Simbol hari Rabu untuk bulan Safar adalah huruf   yaitu hari ke 2 setelah hari Selasa dan jumlah harinya adalah 29 hari. Demikian selanjutnya untuk bulan-bulan yang ganjil jumlah hari setiap bulannya adalah 30 hari (Muharram, Rabiul Awal, Jumadil Ula, Rajab, Ramadan, Zulkaidah). Sedangkan untuk bulan-bulan genap maka jumlah hari setiap bulannya adalah 29 hari (Shafar, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Sha’ban, Syawal dan Zulhijjah). Dengan data ini, maka permulaan Ramadan untuk tahun pertama Hijriyah menurut kalender ini adalah di hari Sabtu. Adapun untuk tahun kedua, permulaan Muharram dimulai pada hari Sabtu. Oleh karena itu, diberi simbol dengan huruf   yaitu hari ke-5
18 Hans-Dieter Evers, “Changing Patterns of Minangkabau Urban Land-Ownership,” Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde/ Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia 131, no. 1 (1975): 86–110.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
setelah hari Kamis. Jumlah hari setiap bulan ganjil adalah 30 hari, sedangkan untuk bulan genap adalah 29 hari. Dalam perhitungan kalender ini, perubahan penanggalan itu terjadi setiap 8 tahun sekali, sehingga dari sekarang sudah bisa ditetapkan tanggal untuk tahun-tahun berikutnya.
Mereka menetapkan simbol untuk 1439 Hijriah ini dengan huruf   karena hari pertama di bulan Muharram adalah hari Minggu. Oleh karena itu, awal Ramadan bagi mereka jatuh pada hari Jumat. Akibatnya terjadi perbedaan waktu mereka dengan waktu berpuasa yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan selisih 2 hari. Pemerintah menetapkan awal Ramadan adalah hari Rabu (dua hari sebelumnya). Ini yang ditetapkan oleh tarikat Satariyah Ulakan Pariaman sebagai awal Ramadan tanpa perlu melihat hilal. Menurut mereka, penetapan tanggal menurut kalender ini menghasilkan ilmu al-yakin . Meskipun bagi sebagian pengikut Satariyah yang berlandaskan kepada ilmu yang didapat dari kitab kuning sebagai rujukan, maka ru’yat al-hilal tetap dilakukan sebagai pelengkap kalender ini. Penanggalan bisa berubah apabila hilal telah dilihat di hari sebelumnya sebagaimana yang terdapat di tarikat Satariyah yang diamalkan di Pesantren Ringan Ringan Lubuk Alung Pariaman. Tuanku Rais 19 sebagai pakar Ilmu Hisab dan Falak di pesantren tersebut menegaskan bahwa perbedaan awal Ramadan biasanya juga diiringi dengan perbedaan yang akan terjadi dalam penetapan waktu Hari Raya Idul Adha pada bulan Zulhijjah.
Hal ini bukan satu-satunya pendapat yang ada dalam tarekat ini. Halim 20 menyebutkan bahwa menurut Anasruddin Tuangku Sinaro di Kanagarian Pakandangan yang menganut aliran Satariyah bahwa penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah dilakukan dengan cara ru`yat al-hilal . Melihat hilal ini juga tidak bisa dilakukan oleh seorang tuangku saja tetapi juga diikuti oleh anggota kelompoknya. Dalam menentukan kebenaran hasil ru`yat al-hilal diperlukan minimal seorang saksi laki-laki dan tidak sah kebenarannya apabila saksi itu perempuan walaupun perempuan itu dua orang atau lebih. Mereka mengatakan bahwa perempuan tidak termasuk orang yang dhabit atau kuat ingatannya ataupun teguh pendiriannya. Tuangku Sinaro juga menjelaskan bahwa dalam penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah ini bisa dilihat dengan kisaran keberadaan ufuk di bawah laut sekitar 2° ke atas. Oleh karena itu, menurutnya untuk menetapkan awal Ramadan harus teliti karena peredaran ufuk itu bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Kegiatan ru`yat al-hilal tersebut biasanya dilakukan di daerah Ulakan atau daerah Koto Tuo Pariaman. 21 Setelah ada kesepakatan, maka hasilnya dibawa ke Surau Mato Aie untuk dimusyawarahkan oleh para tuangku. Setelah ada keputusan di Surau Mato Aia maka keputusan itu dikabarkan pada masyarakat melalui masing-masing tuangku.
Menurut Tuangku Bagindo Amiruddin 22 yang juga menganut aliran tarekat Satariyah, penentuan awal Ramadan berdasar pada praktik Nabi s.a.w. karena tidak ada satupun ayat dalam al-Qur`an yang menyebutkan tentang kaidah masuknya awal Ramadan. Kaidah yang digunakan adalah melakukan perhitungan hari, bulan dan tahun sebelum melakukan ru`yah. Hal ini dinamakan dengan hisab al- taqwim atau al-taqwim liru`yati dengan makna lakukanlah perhitungan lalu lihatlah. Dasar penetapan kaidah ini adalah perintah berpuasa karena melihat hilal dan demikian juga menghentikan puasa karena masuknya bulan Syawal. Menurut sejarah, hadis tersebut muncul setelah Nabi Muhammad
19 Tuanku Rais, Pimpinan Pondok Pesantren Ringan-ringan Lubuk Alung Pariaman, Sumatera Barat, Wawancara Pribadi, Desember 2018
20 Syaflin  Halim,  “Badan  Hisab  Rukyat  Kementerian  Agama  (Studi  Tentang  Efektifitas  Keputusan  Menteri  Agama  Dalam Penetapan Awal Ramadhan Dan Syawal)” (Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2011).
21 Angku Wandi, “Anggota Utama Jamaah Kelompok Satariyah” (Pariaman, 2018).
22 Tuangku Bagindo Amiruddin, “Penganut Dan Tetua Kelompok Tarekat Satariyah” (Pariaman, 2018).
SAW melakukan Isra’ Mi’raj dan dalam hadis ini ada petunjuk yang jelas tentang kapan bulan itu ditentukan. Tuangku ini tidak mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah karena praktik yang diajarkan oleh guru tidak seperti itu. Keputusan guru mempunyai pengaruh yang besar dalam setiap permasalahan agama. Cara ini dipraktikkan oleh para tuangku dan mereka mengajarkannya secara turun temurun kepada murid-muridnya. Menurut Fikri, 23 biasanya kelompok Satariyah memulai 1 Ramadhan lebih belakangan 1-2 hari setelah ketetapan pemerintah.

## Penentuan Awal Ramadan Tarikat Naqsabandiyah
Tarikat Naqsabandiyah di Sumatera Barat basisnya adalah kaum muslimin daerah darek yang notabene jauh dari daerah pantai Sumatera Barat. Etrizal sebagai salah seorang mursyid tarikat ini mengatakan bahwa secara umum penetapan awal Ramadan adalah wilayah hukum yang tidak menjadi fokus dalam tarikat. Fokus utamanya adalah wilayah ihsan yaitu memperbaiki sikap beribadah kepada Tuhan. Adapun penentuan awal Ramadan lebih terlihat kaitannya dengan masalah hukum yang bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menetapkannya. Pendapat ini dipegang oleh sebagian besar penganut tarikat Naqsabandiyah yang ada di Sumatera Barat khususnya di Padang. Ada sebagian penganut tarikat Naqsabandiyah yang tidak sependapat dengan menyerahkannya pada pemerintah. Oleh karena itu, mereka menetapkan awal Ramadan dengan metode yang mereka yakin tentang kebenarannya. Dalam hal ini, media mempunyai peran yang besar dalam menyebarkan informasi bahwa tarikat Naqsabandiyah selalu berbeda dengan pemerintah dalam masalah penentuan awal Ramadan dan menjadikan perbedaan menyolok itu identik dengan tarikat ini.
Kelompok tarikat ini terpusat di salah satu surau tarikat yang ada di Pauh Kota Padang. Penentuan awal Ramadan diserahkan sepenuhnya kepada mursyid yang menjadi guru mereka yaitu Syafri Malin Mudo. 24 Penentuan awal Ramadan bagi kelompok ini, dihitung dari awal puasa tahun sebelumnya, lalu diambil huruf tahun dan huruf bulan kemudian huruf tahun dan bulan tersebut dijumlahkan. Jumlah hari setiap bulan dalam kelompok ini juga tetap yaitu bergantian antara 29 hari dan 30 hari. Jika bulan pertama (Muharram) berjumlah 30 hari, maka pasti setiap bulan ganjil, jumlah harinya adalah 30 dan bulan-bulan genapnya pasti berjumlah 29 hari dengan tidak ada keperluan melihat hilal setiap bulannya. Kelompok ini juga menggunakan ru’yah tetapi dengan cara melihat bulan yang genap yaitu malam yang ke delapan pada waktu maghrib. Pada saat itu ternyata bulan di ubun-ubun separoh (sekeping) yang menandakan bulan sudah berumur delapan hari. Kemudian malam ganjil yaitu malam yang lima belas, bulan berada tepat di ubun-ubun yaitu bulan purnama. Hasil perhitungan mereka tahun 2018 ini lebih awal 3 hari dari penetapan pemerintah. Di sini penentuan nisfu Sya’ban dan yang dihisab adalah bulan Rajab. Adapun alasan perbedaan mereka dengan pemerintah dalam menentukan awal Ramadan diungkapkan oleh Syafri Malin Mudo. Dia menjelaskan bahwa mereka diikat dengan satu ikatan yaitu ikatan bai’at sebagaimana diamanahkan dalam al-Qur`an. Dengan ikatan tersebut maka ikatan dengan yang lain menjadi tidak kuat sehingga jika ada perbedaan dengan pemerintah ataupun dengan organisasi kemasyarakatan lain maka keputusan yang digunakan anggota kelompok adalah keputusan pimpinan tarikatnya.
23 Ihsanul Fikri, “JFU Urais Kanwil Kemenag Sumatera Barat” (Pariaman, 2019).
24 Halim, “Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Menteri Agama Dalam Penetapan Awal Ramadhan Dan Syawal).”
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Pihak Kementerian Agama Kantor Wilayah Sumatera Barat menjelaskan bahwa mereka telah melakukan pendekatan pada kelompok tarekat Naqsabandiyah Pauh ini sejak tahun 2008. 25 Utusan Kementerian Agama Pusat bersama pihak Kantor Wilayah Sumatera Barat mengunjungi basis tarekat ini di Pauh pada bulan Ramadan tahun 2008. Ketika itu, pimpinan kelompok (Syafri Malin Mudo) menjelaskan tentang tata cara mereka melihat awal bulan Ramadan dan alasan mereka melaksanakannya dengan cara seperti itu. Yusran menjelaskan bahwa utusan tarekat ini telah diundang Kementerian Agama dan mereka menghadiri Sidang Isbat. Hanya saja setelah itu tarekat ini tetap melaksanakan pendiriannya dalam menentukan awal bulan. Oleh Karena itu Kanwil Kementerian Agama Sumatera barat tidak bisa memaksa mereka untuk mengikuti pemerintah karena pemerintah juga menghargai pendapat mereka dalam hal ini. 26 Selain itu, kelompok ini berdalil tidak hanya kepada al-Qur`an tetapi juga kepada hadis-hadis sama yang dipakai oleh kelompok-kelompok lain termasuk pemerintah. Menurut tareqat Naqsabandiyah khususnya Cabang Pauh ini, mereka menetukan awal Ramadan berdasar di antaranya kepada al-Qur`an surat al-Baqarah (2): 183 yang menjelaskan puasa diwajibkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelumnya. Menurut mereka lafal ayat kama kutiba ‘alallazina min qablikum bermakna orang-orang yang hidup sebelum mereka yaitu guru-guru maupun para mursyid yang telah mengajarkan mereka tentang tata cara melihat bulan.
Di  antara  kelemahan  hisab  urfi  ini  menurut  Syamsul  Anwar 27 adalah ada sisa waktu yang belum dimasukkan ke dalam tahun, yaitu sisa 2,8 detik setiap bulan dan di dalam kalender hisab urfi tidak terdapat keseragaman tentang penjadwalan tahun kabisat dan juga kalender hisab urfi tidak memenuhi tiga dari tujuh kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu kalender kamariah Islam pemersatu sebagaimana yang dikatakan’Abd ar-Raziq, serta cara menentukan awal bulan harus dengan mengetahui awal bulan pada tahun pertama hijriah.

## Penentuan Awal Ramadan Muhammadiyah
Di Sumatera Barat, Muhammadiyah merupakan organisasi yang besar dan mempunyai banyak anggota di seluruh Kabupaten/ Kota. Keberadaan organisasi ini cukup banyak berperan dalam masyarakat, sehingga fatwa yang keluar dari bidang tarjih Muhammadiyah sebagai bidang resmi organisasi dalam bidang keagamaan merupakan pendapat hukum yang dijadikan panutan oleh warga Muhammadiyah. Kebijakan hisab dan ru`yah Muhammadiyah tertuang dalam Keputusan Muktamar Khusus di Pencongan Wiradesa Pekalongan pada tahun 1972 M. Diantara isinya adalah: pertama, mengamanatkan kepada Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk berusaha mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan demi kesempurnaan penentuan hisab dan kemudian membawa agenda ini pada muktamar yang akan datang. Kedua, sebelum ada ketentuan hisab yang pasti, mempercayakan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal serta 1 Dzulhijjah. Ketiga, selambat-lambatnya 3 bulan sebelumnya, Pimpinan Muhammadiyah Majelis Tarjih sudah mengirimkan segala perhitungannya kepada pimpinan Muhammadiyah wilayah untuk mendapatkan koreksi yang hasilnya segera dikirimkan pada Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Keempat, tanpa mengurangi keyakinan/ pendapat para ahli falak di lingkungan
25 Fikri, “JFU Urais Kanwil Kemenag Sumatera Barat.”
26 Rinalfi Yusran, “Kepala Bidang Urais Kemenag Sumatera Barat: Interview” (Pariaman, 2019).
27 Syamsul Anwar, Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global (Suara Muhammadiyah, 2014), 69-70.
keluarga Muhammadiyah, maka untuk menjaga ketertiban organisasi, setiap pendapat yang berbeda dengan ketetapan pimpinan Pusat Muhammadiyah supaya disiarkan.
Hisab yang kerap kali dijadikan masyarakat sebagai julukan atau label bagi Muhammadiyah, arti harfiahnya adalah perhitungan. Metode hisab Muhammadiyah berarti rangkaian proses perhitungan yang digunakan untuk menentukan arah suatu tempat dari tempat lain, atau menentukan posisi geometris benda benda langit untuk kemudian mengetahui waktu saat di mana benda langit menempati posisi tersebut, atau mengetahui apakah suatu siklus waktu sudah mulai atau belum. 28 Metode hisab Muhammadiyah, sebagaimana terlihat dalam buku Pedoman Hisab Muhammadiyah, sekurang-kurangnya meliputi 4 (empat) obyek, yaitu hisab arah kiblat, hisab waktu-waktu salat, hisab awal bulan qamariah, dan hisab gerhana matahari dan bulan. Uraian ini difokuskan pada hisab awal bulan qamariah dengan pertimbangan bahwa penggunaan hisab dalam hisab arah kiblat, waktu-waktu salat, dan gerhana tidak mengundang banyak kontroversi di masyarakat. Sedangkan penggunaan hisab untuk menentukan awal bulan qamariah hingga sekarang masih menjadi polemik di antara mereka yang mengabsahkan penggunaannya dengan yang menolaknya. Bahkan di kalangan warga Muhammadiyah sendiri masih ada yang mempertanyakan keabsahan penggunaan hisab tersebut sehubungan dengan jelasnya sabda Nabi s.a.w tentang ru`yah yang memerintahkan puasa dan hari raya setelah terlihat hilal dan larangan mulai puasa dan hari raya sebelum terlihatnya hilal.
Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujud hilal dalam penentuan awal Ramadan. Hisab hakiki itu adalah penanggalan yang didasarkan kepada gerak sebenarnya atau gerak hakiki dari bulan. Adapun wujud hilal berarti keberadaan bulan di atas ufuk pada saat matahari terbenam setelah terjadinya konjungsi. Oleh karena itu, hisab hakiki wujud al-hilal menetapkan bahwa awal bulan baru terjadi jika sudah memenuhi tiga kriteria. Pertama, telah tercapai satu putaran sinodis bulan mengelilingi bumi atau telah terjadi ijtimak (konjungsi). Kedua, ijtimak terjadi sebelum terbenam matahari. Ketiga, pada saat matahari terbenam, posisi bulan berada di atas ufuk. Makna hilal sudah wujud adalah matahari terbenam lebih dahulu dari terbenamnya bulan (hilal) walaupun hanya berjarak 1 menit atau kurang. Oleh karena itu, hisab hakiki ini sangat berbeda dengan hisab ‘urfi yang digunakan sebagian kelompok tarikat karena hisab ‘urfi hanya dilandaskan kepada hitungan hari dalam sebulan yang bersifat konstan tanpa mempertimbangkan dasar-dasar ilmiah yang ada.
Alasan syar’i penetapan awal Ramadan dengan kaidah ini adalah beberapa hadits Rasulullah SAW yang mengisyaratkan bahwa dimulainya perhitungan baru ketika bulan telah kembali ke bentuknya yang paling kecil seperti bentuk tandan yang tua. Dalam penelitian ilmiah, bentuk yang paling kecil tersebut tercapai pada saat ijtimak. Ayat lain yang dijadikan sebagai acuan adalah ayat yang menyatakan bahwa peredaran matahari dan bulan sangat teratur agar manusia mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Oleh karena itu, dalam menentukan perubahan waktu maka cara yang paling tepat adalah dengan mengetahui peredaran matahari dan bulan. 29 Di samping itu, dasar acuan penentapan awal Ramadan bagi Muhammadiyah adalah hadits Nabi yang menyatakan bahwa umur bulan Qamariah itu kadang-kadang 30 hari dan kadang-kadang 29 hari. Hal ini sangat berbeda dengan penetapan hari dalam kalender Masehi yang kadang-kadang ada bulan yang berumur 31 hari dan 28 hari. Dalam bulan qamariah, jumlah hari yang paling sedikit dalam setiap bulan adalah
28 Firdaus, Tim Hisab Majelis Tarjih & Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, Wawancara Pribadi, Padang, Desember 2019
29 Zulkarnaini, Tim Hisab Majelis Tarjih & Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, Wawancara Pribadi, Padang, Desember 2019
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
29 hari dan yang paling banyak adalah 30 hari saja. Jika dikaitkan hal ini dengan penemuan ilmiah, maka didapati siklus bulan sinodis dengan interval rata-rata 29 hari 12 jam 44 menit 02.8 detik. Meskipun demikian, interval ini dapat berubah sewaktu-waktu, bisa lebih dari waktu tersebut dan bisa juga kurang. Oleh karena itu hasil perhitungan awal Ramadan tahun 2017 berbeda 1 hari dengan pemerintah dan tahun 2018 menghasilkan perhitungan yang sama dengan pemerintah, meskipun ini jarang terjadi.

## Penentuan Awal Ramadan Nahdlatul Ulama
Nahdhatul ulama merupakan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai basis kuat di daerah pedesaan, terutama di Jawa dan Madura. Di Sumatera Barat, pemikiran NU nampak perwujudannya pada kelompok PERTI dan Tarbiyah. Dalam penentuan awal Ramadan, NU menggunakan sistem ru’yah. Mereka bersandar pada praktek ulama sejak zaman sahabat Rasulullah SAW hingga sekarang yang menggunakan sistem ru’yah sebagai dasar penetapan awal bulan Ramadan, bulan Syawal dan Dzulhijjah. Rasulullah SAW mengajarkan cara ini kepada umat Islam, meskipun pada abad 8 masehi ilmu hisab dari India telah masuk ke negeri kaum muslimin. Hal ini disebabkan karena penentuan awal Ramadan berkaitan dengan ibadah puasa, penentuan awal Syawal berkaitan dengan Idul Fithri dan penentuan awal Zulhijjah berkaitan dengan Idul Adha. Baik puasa, hari raya maupun haji adalah urusan ibadah, maka ibadah itu harus didasarkan kepada ketaatan ( ta’abbudiyah ). Kesempurnaan ta’abbudiyah memerlukan pemanfaatan ilmu hisab yang menjadi bagian dari ta’aqquliyah . Oleh karena itu, kelompok NU di Sumatera Barat biasanya mengikuti ketentuan pemerintah dalam menetapkan awal bulan, meskipun ada sebagian dari mereka yang berbeda dan mengikuti kelompok lain.
Secara formal, pemikiran hisab ru’yah NU tertuang dalam dalam keputusan Muktamar NU XXVII di Situbondo tahun 1984, Musyawarah Nasional alim ulama di Cilacap tahun 1987 dan rapat kerja Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu tahun 1992. Meskipun demikian, pembahasan yang terkait dengan pemikiran hisab ru’yah NU itu telah muncul pada Muktamar NU XX di Surabaya pada tanggal 10-15 Muharram 1374 H/8-13 September 1954 M. Menurut Abdul Aziz Masyhuri, pembahasan ini muncul dari pertanyaan NU cabang Banyuwangi tentang hukum mengumumkan awal Ramadan atau Syawal untuk umum dengan hisab atau orang yang mempercayainya sebelum adanya penetapan hakim atau saran dari Kementerian Agama. Pertanyaan itu dijawab dalam muktamar NU XX di Surabaya dengan dasar pegangan kitab al-Bughayah : 110 dan kitab al-Fatawa al-Kubra 164. Dalam kedua kitab itu dijelaskan bahwa mengabarkan tetapnya awal Ramadan atau Syawal dengan hisab itu tidak ditemukan pada masa Rasulullah s.a.w dan khulafa al-rasyidin . Sedangkan orang pertama yang membolehkan puasa dengan hisab adalah Imam Muththarif dan dia adalah guru Imam al- Bukhari. Muktamar menetapkan penolakan untuk mengumumkan tetapnya awal Ramadan/Syawal berdasarkan hisab sebelum ada penetapan siaran Kementerian Agama. Tujuannya agar tidak terjadi kegoncangan di kalangan umat Islam dan muktamar mengharapkan pemerintah agar melarang hal itu.
Dalam Musyawarah Nasional alim ulama NU di Situbondo tanggal 6 Rabi’ul Awal 1404 H/21 Oktober 1983 M ditetapkan bahwa penetapan pemerintah tentang awal Ramadan dan Syawal dengan menggunakan dasar hisab, tidak wajib diikuti. Mereka mendasari pendapat itu pada pandangan jumhur ulama salaf yang menegaskan bahwa terbit awal Ramadan dan awal Syawal itu hanya dengan ru`yah atau menyempurnakan bulan Sya’ban menjadi 30 hari ( bi al-ru’yah aw itmam al-‘adadi
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
tsalasinan yauman ). Keputusan itu menjadi salah satu pemikiran hisab ru’yah yang dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional alim ulama di Cilacap pada tahun 1987 M dan rapat kerja Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu tahun 1992 M. Dalam hal ini, NU telah menetapkan ru’yah sebagai cara yang tepat dalam menentukan awal Ramadan sebagaimana cara ini telah digunakan generasi-generasi terdahulu sejak zaman sahabat sampai sekarang. Meskipun demikian, NU juga menggunakan hisab sebagai kesempurnaan hasil ru’yah dan bukan menetapkan awalnya dengan hisab. Oleh karena itu, mereka juga mempelajari ilmu falak sebagai basis awal dari hisab. Meskipun hasil akhirnya pelaksanaan awal Ramadan di kalangan NU umumnya berbeda dengan kelompok lain baik Muhammaiyah, Satariyah maupun Naqsabandiyah.
Ilmu falak berkembang di kalangan NU sejak abad 19. Lembaga-lembaga pendidikan NU, seperti pesantren dan madrasah memasukkan pendidikan ilmu falak/hisab dalam kurikulum mereka. Dari pendidikan itu lahir ulama-ulama ahli falak/hisab NU yang tersebar di seluruh Indonesia. Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) didirikan dari tingkat pusat sampai daerah sebagai wadah berhimpunnya ahli hisab, astronom, dan ahli rukyah. Kegiatan mereka di antaranya adalah menyelenggarakan diklat hisab dan rukyah dari tingkat dasar sampai tingkat mahir. Mereka juga menangani masalah-masalah kefalakiyahan dan pemanfaatannya. Setiap menjelang awal tahun, LFNU menyelenggarakan musyawarah ahli hisab, astronom, dan ahli rukyah untuk merumuskan hitungan hisab kalender tahun-tahun berikutnya. Hisab jama’iy/kolektif/penyerasian, diumumkan melalui almanak setiap tahun dan digunakan untuk penyelenggaraan ru`yat al-hilal . Hisab yang digunakan sebagai pemandu dan pendukung rukyah didasarkan pada metode rukyah yang tinggi akurasinya, terutama dari karya para ahli di kalangan NU, seperti antara lain: al-Khulashat al-wafiyah karya Zubair Umar, Badi’at al-Mitsal dan Durus al-Falakiyah karya Ma’shum Ali, Nurul Anwar karya Noor Ahmad, Irsyad al-Murid karya Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, Mawaqit karya Khafid, dan Hisab dan Rukyah dalam Teori dan Praktik karya Muhyiddin. Metode-metode ini termasuk pada kelompok tingkat haqiqi tahqiqi dan tadqiqi / ’ashri (kontemporer). Selain hitungan hisab didasarkan pada metode tahqiqi dan tadqiqi , NU juga menerima batasan imkaniyat al-ru`yah (kriteria visibilitas hilal). Kriteria imkaniyat al-rukyah ini digunakan untuk menolak laporan hasil ru`yah, sedangkan secara astronomis ketinggian hilal ketika itu belum memungkinkan untuk dilakukan ru`yah. Meskipun demikian, imkan al-rukyah tidak dijadikan sebagai penentuan awal bulan qamariyah. Perhitungan hisab awal bulan qamariyah yang didasarkan pada metode haqiqi, tahqiqi, tadqiqi/’ashri (kontemporer) dan kriteria imkan al-rukyah digunakan untuk memandu dan mendukung penyelenggaraan rukyat al-hilal .
Ridwan, 30 pakar ilmu astronomi di Bandung mengatakan bahwa akurasi hitungan astronomis sudah  sampai  pada  tahap  yang  sangat  baik  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  saintifik. Analisa hitungan tersebut selalu diiringi dengan hasil observasi untuk memastikan hitungan tersebut telah tepat. Sebagaimana tepatnya perhitungan gerhana matahari atau bulan yang telah dibuktikan dengan hasil observasi. Masalah pokok di kalangan umat Islam saat ini adalah belum sepakatnya kriteria penentuan awal bulan Hijriyah yang bisa diklasifikasikan sebagai berikut, pertama, awal bulan sudah dikatakan masuk jika konjungsi ( ijtima’ ) bulan-matahari telah terjadi sebelum matahari terbenam. Hal ini merupakan hisab hakiki yang digunakan Muhammadiyah. Metode ini sekarang sudah didukung oleh teknik observasi canggih yang telah diterapkan oleh astronom Perancis. Mereka mampu melakukan observasi bulan ketika konjungsi terjadi atau umur bulan masih 0 jam.
30 Ridwan, Pakar Ilmu Astronomi, Wawancara Pribadi , Bandung, Desember 2018

## J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Kedua, penentuan awal bulan Hijriyah menggunakan kriteria imkann al-ru`yah yang diadopsi oleh Majelis Agama MABIMS (Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura). Metode ini secara lengkap menggabungkan hisab dan ru`yah dan metode ini diusahakan untuk diaplikasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Ketiga, menggunakan metode yang sama dengan imkan al-ru`yah di atas tetapi dengan kriteria umur dan ketinggian hilal di atas horizon yang lebih tinggi. Metode ini yang dipakai oleh kelompok Persis. Keempat, penentuan awal bulan Hijriyah yang mengandalkan observasi visual dengan bantuan hisab. Metode ini agak sukar untuk kondisi langit di Indonesia karena selalu ada awan di sekitar horizon, di samping halangan visual lainnya. Metode ini banyak dilakukan oleh ulama-ulama tradisional. Kelima, menggunakan metode hitungan yang telah usang dan tidak sejalan dengan perkembangan astronomi modern. Metode ini biasa dinamakan dengan hisab ‘urfi yang biasa digunakan oleh kumpulan tarikat tertentu. Oleh karena itu, hasil perhitungan awal bulan mereka jauh meleset dari yang sebenarnya.

## Penentuan Awal Ramadan Pemerintah
Pemerintah negara Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura (MABIMS) menyepakati imkanur rukyat sebagai criteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriah yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri Agama keempat Negara di atas. Menurut bahasa imkanur rukyat berarti mempertimbangkan kemungkinan terlihatnya hilal. Secara praktis imkanur rukyat dimaksudkan untuk menjembatani metode rukyat dan metode hisab yang menghasilkan perbedaan. Berdasarkan hal ini, ada 3 kemungkinan kondisi yang dapat terjadi. Pertama, ketinggian hilal kurang dari 0°, sehingga dapat dipastikan hilal tidak dapat dilihat. Oleh karena itu, malam harinya belum masuk dalam hitungan bulan baru. Kedua, ketinggian hilal telah lebih dari 2°. Dalam hal ini, besar kemungkinan hilal dapat dilihat pada ketinggian ini, sehingga pelaksanaan rukyat kemungkinan besar akan dapat mengkonfirmasi terlihatnya hilal. Akibatnya awal bulan baru telah masuk pada malam itu. Orang-orang yang menggunakan metode hisab dan rukyat bersepakat dalam kondisi ini. Ketiga, ketinggian hilal antara 0° sampai 2°. Pada kondisi ini kemungkinan besar hilal tidak dapat dilihat secara rukyat tetapi jika menggunakan metode hisab, maka hilal sudah berada di atas cakrawala. Meskipun demikian, jika ternyata hilal dapat dilihat berdasarkan metode rukyat, maka awal bulan telah masuk pada malam itu. Dalam situasi ini, orang-orang yang menggunakan metode hisab dan rukyat juga bersepakat tentang itu. Akan tetapi, jika rukyat tidak berhasil melihat hilal, maka metode rukyat menggenapkan usia bulan menjadi 30 hari dan pada malam hari itu belum termasuk awal bulan baru. Akibatnya, orang-orang yang menggunakan metode hisab dan rukyat mengambil kesimpulan yang berbeda dan menghasilkan penentuan awal bulan yang berbeda pula (Kemenag, 2018). Imka ̄ n al-Ru’yah ini dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriah pada kalender resmi pemerintah dengan memperhatikan hal prinsip berikut ini. Awal bulan Hijriah terjadi jika pada saat matahari terbenam ketinggian (altitude) bulan di atas cakrawala minimum 2° dan sudut elongasi (jarak lengkung) bulan-matahari minimum 3°, atau pada saat bulan terbenam, usia bulan minimum 8 jam yang dihitung sejak ijtimak.
Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ego sektoral metode penentuan awal Ramadan masing-masing kelompok umat Islam di Sumatera Barat menjadi faktor utama perbedaan pelaksanaan hari pertama bulan Ramadan. Banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya perbedaan cara pandang ini di antaranya, perbedaan yang dilatarbelakangi oleh faktor fiqh dan ushul fiqh bahwa
substansi hisab dan ru`yah sebagai bagian dari masalah ijtihadiyah. Dalam konteks ushul fiqh kajian tentang ijtihad mengacu pada sumber dan dalil dalam hukum Islam. Semua ulama ushul fiqh meyakini bahwa al-Qur`an dan Sunnah adalah sumber sekaligus dalil hukum Islam yang utama dalam posisi pertama dan kedua ( masadir al-ahkam ) dan ijtihad menempati posisi ketiga dengan beragam metode seperti ijmak, qiyas, istihsan, maslahah dan lain-lain. 31 Meskipun al-Qur`an dan Sunnah menjadi sumber hukum Islam yang diyakini oleh para ulama tetapi mereka tetap memiliki perbedaan pendapat dan pandangan dalam memahami ayat-ayat al-Qur`an dan butiran Sunnah secara parsial. Hal ini dilatarbelakangi oleh substansi ayat al-Qur`an dan teks-teks Sunnah yang tidak mudah dipahami secara langsung tanpa melalui kajian ijtihadiyah. Kawasan ijtihad dalam ayat-ayat al-Qur`an dan teks-teks Sunnah berada dalam kawasan dalil-dalil yang bersifat zanni (teks atau lafal dengan makna ganda) dan bukan pada wilayah qat’iy 32 (teks atau lafal dengan makna tunggal), misalnya lafal yang menunjukkan angka-angka seperti angka 1, ½, 1/3 dan 1/6 (QS. an-Nisa` (4): 10) yang hanya memiliki makna angka itu sendiri.
Pada konteks hisab dan rukyah, umumnya lafal ayat dan hadis berada dalam wilayah zanni. Misalnya pada al-Qur`an surat al-Baqarah (2): 185 dan 189 ada disebutkan lafal syahida dan ahillah . Pada hadis di antaranya ditemukan lafal ru`yah dan ghumma . Ahli tafsir dan ulama memahami lafal- lafal itu secara berbeda. Ibnu Umar ketika sampai pada hari ke-29 bulan Sya’ban, maka beliau berpuasa ketika melihat hilal. Jika tertutupi ( ghumma ), maka beliau penuhkan bulan Sya’ban menjadi 30. Kaidah yang dipakainya adalah ru`yat al-hilal dan beliau tidak mengambil cara hisab. Abu Bakar juga menggunakan cara yang sama. Di antara dasar perbedaan adalah cara tepat melakukan perhitungan ini. Rata-rata ulama Hanafiyah menolak cara hisab, sementara sebagian ulama lain menggunakannya, karena dalam kondisi sekarang cara hisab itu lebih kepada satu keilmuan khusus yang ada aturan dan ketentuan khususnya. 33 Al-Jassas menjelaskan, setidaknya ada 4 hadis yang dijadikan dasar untuk menafikan  cara  hisab  dalam  menentukan  awal  bulan  di  antaranya  hadis  yang  diriwayatkan  dari Nafi’i dari Ibn Umar serta hadis dari Ibnu Abbas. 34
Berdasarkan uraian itu dapat dilihat bahwa ayat dan hadis yang berbicara tentang melihat awal bulan ini telah menjadi kajian ijtihad dan diperdebatkan sejak zaman Sahabat Rasulullah s.a.w. Perdebatan itu terus berlangsung sampai hari ini dan seolah tidak akan pernah berakhir. Dari sisi ini bisa ditarik pemahaman bahwa perbedaan itu secara positif menunjukkan bahwa hukum Islam menghargai hasil pemikiran maksimal mujtahid tentang lafal ayat atau hadis yang berpeluang dipahami secara berbeda. Di sisi lain keadaan ini secara negatif menjadi pemicu terjadinya keegoan satu kelompok orang untuk hanya membenarkan cara pandangnya sendiri karena pemahamannya diikuti oleh orang-orang yang ilmunya tidak sedalam mereka yang menghasilkan pemahaman itu. Pada ujungnya bisa menimbulkan konflik dan perpecahan di kalangan masyarakat bawah ( grassroot ). Dalam konteks ushul fiqh juga, meskipun perbedaan pandangan dalam memahami satu ayat atau hadis adalah hal yang wajar dan berujung pada konflik dan atau perpecahan, maka pemerintah sebagai pihak yang mewakili ulil amri (QS. An-Nisa` (4): 59) berperan sangat penting dalam menyelesaikan perbedaan itu dengan mengeluarkan pandangan tersendiri atas nama negara terhadap rakyat yang dipimpinnya. Dalam hukum Islam peran pemerintah ini dikenal dengan nama hukm al-hakim yurfa’u
31 Muhammad Taqi Al-Hakim, “Al-Ushul Al-‘Ammah Li Al-Fiqh Al-Muqarin,” Mu’assasah Ali Al-Bait ‘Alaihim Al-Salam , 1979.
32 Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah, Dar Kutub Ilmiah (Mesir, 2003), 19.
33 Muhammad Ali As-Sayis, Tafsir Ayat Al Ahkam (Al Azhar University, 1968).
34 Abu Bakr Al-Jassas and Ali al-Razi, “Ahkam Al-Qur’an,” Egypt: Matba῾ h Al-Bahiah Al-Misriyyah 1357 (1993): 267.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m al-khilaf , dari sisi masyarakat yang berbeda pemahaman, dihitung sunat (mustahab) ketika keluar dari perbedaan pendapat. 35 Artinya, ketika ada beberapa kelompok masyarakat yang berbeda pandangan dalam menyikapi satu dalil dan mereka bertahan untuk menyatakan bahwa pandangan merekalah yang paling benar. Kemudian sikap itu memicu ketidakharmonisan dalam bermasyarakat dan dapat berujung pada konflik dan perpecahan. Dalam hal ini negara berkewajiban menjadi pihak penyelesai konflik  dengan  mengeluarkan  pandangan  tersendiri  baik  dengan  cara  mengambil  salah  satu pemahaman yang sedang mengemuka, menggabungkan pemahaman yang ada jika memungkinkan atau  mengeluarkan  pandangan  tersendiri  yang  mampu  menengahi  konflik  yang  berlangsung  di tengah masyarakat.
Khusus dalam masalah melihat awal bulan di Indonesia, secara politis, pemerintah Indonesia dihadapkan pada beragam pola dan pandangan hisab dan rukyah kelompok Islam yang hidup dan eksis di Indonesia. Hal ini memang tidak mudah untuk menyatukan mereka karena faktor ego sektoral yang telah dikemukakan di atas. Biasanya, jalan terbaik yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan membawa seluruh kelompok masyarakat Islam ini ke dalam satu forum musyawarah untuk mendengarkan masing-masing pemahaman guna mendapatkan satu kesimpulan yang dianggap negara bisa mewakili umumnya umat Islam di Indonesia. Meskipun demikian, usaha pemerintah ini kadang tidak/belum sampai pada tujuannya karena berbagai alasan, sehingga peran ( hukm al- hakim yurfa’u al-khilaf ) tidak atau belum bisa terwujud. Di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa berbuat banyak karena hasil ijtihad masing-masing kelompok ini dihargai oleh agama sebagai hasil yang tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain seperti dikemukakan dalam kaidah al-ijtihad la yunqadu bimislihi . 36 Hal ini bisa dilihat dari fakta-fakta masyarakat Islam melihat bulan di lapangan. Keputusan pemerintah untuk memastikan perhitungan awal bulan tidak dilaksanakan oleh semua umat Islam. Misalnya, pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia menetapkan 1 Ramadan dalam sidang isbat jatuh pada tanggal 24 April 2020 tetapi kelompok Naqsabandiyah khususnya Cabang Pauh di Sumatera Barat telah bertaraweh dua hari lebih awal dan kelompok Satariyah Pariaman berpuasa 1 hari setelahnya. Padahal pola pemerintah dalam menetapkan tanggal ini sebagai awal bulan Ramadhan adalah dengan perhitungan hisab dan pemantauan hilal.
Adapun faktor geografis (ketinggian tempat) dan cakrawala (kecemerlangan) langit Indonesia juga ikut memicu perbedaan hasil perhitungan dan penglihatan seperti yang ditemukan oleh Ismail 37 dan Rojak. 38 Meskipun demikian, tetap ada kemungkinan dilakukan penyatuan. Hal ini telah banyak diusulkan para peneliti seperti Muhaini, 39 Hamdani 40 dengan ide rekonseptualisasi matla’. Menurut Afwadzi 41 bahwa waktu pelaksanaan ibadah (termasuk puasa Ramadan) harus menyesuaikan waktu 35 Jalaluddin Al-Suyuthi, “Abd Al-Rahman, Al-Asybah Wa an-Nazhair: Fi Qawaid Wa Furu‟ Fiqh Asy-Syafi‟ i, Cet. I,” Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2012, 202.
36 Muhammad Uthman Shibir, “Al-Qawa ‘id Al-Kuliyyah Wa Al-Dawabit Al-Fiqhiyyah Fi Al-Syari ‘ah Al-Islamiyyah,” Urdun: Dar Al-Nafa’is, 2006, 336.
37 Ismail Ismail, “Metode Penentuan Awal Waktu Salat Dalam Perspektif Ilmu Falak,” Jurnal Ilmiah Islam Futura 14, no. 2 (2015): 218–31.
38 Encep Abdul Rojak, Amrullah Hayatudin, and Muhammad Yunus, “Koreksi Ketinggian Tempat Terhadap Fikih Waktu Salat: Analisis Jadwal Waktu Salat Kota Bandung,” Al-Ahkam 27, no. 2 (2017): 241–66.
39 Akhmad Muhaini, “Rekonseptualisasi Maṭla‘ Dan Urgensinya Dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariyah,” Al-Ahkam 23, no. 1 (2013): 99–118.
40 Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Alhamuddin & Putra Bagus Mochammad, Al-Hilāl fî al-Qur’ān: Tasmiyat al-Hilāl wa Tatawwuruhā ‘inda ‘Ulamā’ al-Tafsîr, Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam , Vol. 12, No. 2, November 2016
41 Benny Afwadzi and Nur Alifah, “Waktu Puasa Arafah Perspektif Muhammad Bin Shalih Al’Utsaymin: Telaah Kajian Hukum Islam Dan Astronomi Islam,” Ulul Albab 18, no. 2 (2017): 161–83.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
qamariyah satu negara dan hal ini juga selaras dengan teori matla ‘ berupa matla ‘ wilayat al-hukm , Sudibyo 42 dengan ide kriteria visibilitas Indonesia (RHI) yang konsisten dengan basis data visibilitas Internasional seperti Yallop dan ICOP, Akbar 43 dengan ide penggunaan algoritma Jean Meeus Higher Accuracy, Utama 44 dengan ide penerapan visibilitas hilal model Kastner, Hasan 45 dengan usulan aplikasi imkan al-ru`yah dengan ketinggian > 2.7° dan elongasi > 5.5° yang bisa menyatukan fiqh dan astronomi. Dalam konteks perkembangan ilmu falak sampai saat ini, ilmu ini tidak hanya diajarkan di Perguruan Tinggi Agama Islam tetapi juga menjadi bagian dalam kurikulum pesantren, termasuk pesantren di Sumatera Barat. 46 Bahkan, Pondok Pesantren Karay Ganding Sumenep menggunakan kitab ilmu falak al-Jawahir an-Naqiyah fi al-A’mal al-Jaibiyah karangan Syekh Ahmad bin Abdul Latief Minangkabau dalam pembelajarannya. 47 Kitab ini juga dipelajari di antaranya di Pesantren Ringan- Ringan Pariaman dan dipraktikkan oleh ulama dan masyarakat sekitar pesantren.
Amri dalam penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu tokoh yang gigih memperjuangkan upaya penyatuan kalender Islam Internasional adalah Mohammad Ilyas. 48 Pemikiran Mohammad Ilyas tentang Kalender Islam Internasional bertumpu pada hisab imkan ar-ru`yah ( crescent visibility ) dan Garis Tanggal Kamariah Antar Bangsa ( International Lunar Date Line ). Kriteria visibilitas hilal Ilyas menggunakan kombinasi dua parameter, yaitu parameter ketinggian relatif geosentrik ( geocentric relative altitude ) dan azimut relatif ( relative azimut ). Di antara kriteria visibilitas hilal yang digunakan oleh Ilyas terbenamnya bulan sekurang-kurangnya 41 menit lebih lambat daripada terbenamnya matahari dan memerlukan beda waktu yang lebih besar untuk daerah yang lintangnya tinggi dan hilal harus berumur lebih dari 16.5 jam bagi pengamat di daerah tropis dan lebih dari 20 jam bagi pengamat di daerah yang lintangnya lebih tinggi. Pemikiran Mohammad Ilyas tentang kriteria visibilitas hilal sebagai upaya penyatuan kalender Islam internasional sampai saat ini belum dapat diterima oleh umat Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kriteria visibilitas hilal yang dipakai oleh berbagai organisasi Islam di Indonesia. Ide penyatuan ini juga dikemukakan dalam kajian Marpaung. 49 Metode hisâb imkân ru’yat merupakan metode yang mencoba untuk menjembatani dua metode penentuan awal bulan qamariyah yang telah ada sebelumnya yaitu hisâb dan ru’yat. Metode hisâb dan ru’yat telah menjadi sebuah rumusan yang diperpegangi organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serta kelompok Islam lainnya. Persoalan yang serius adalah terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan qamariyah yang berkelanjutan. Melalui metode hisâb imkân ru’yah diharapkan menjadi sebuah solusi untuk menemukan titik temu dalam penentuan awal bulan qamariyah.
Persoalan yang serius adalah terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan qamariyah yang berkelanjutan. Melalui metode hisâb imka ̄ n ru’yah diharapkan menjadi sebuah solusi untuk 42 Muh Ma’rufin Sudibyo, “Observasi Hilāl Di Indonesia Dan Signifikansinya Dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilāl,” Al- Ahkam 24, no. 1 (2014): 113–44.
43 Reza Akbar, “Perhitungan Data Ephemeris Koordinat Matahari Menggunakan Algoritma Jean Meeus Higher Accuracy Dan Keterkaitannya Dengan Pengembangan Ilmu Falak,” Jurnal Ilmiah Islam Futura 16, no. 2 (2017): 166–87. 44 J A Utama and S E Siregar, “Usulan Kriteria Visibilitas Hilal Di Indonesia Dengan Model Kastner,” Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia 9, no. 2 (2013).
45 Muhammad Hasan, “Aplikasi Imkan Al-Ru’yah Perspektif Fiqih Dan Astronomi Di Indonesia,” Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 13, no. 2 (2013): 369–91.
46 Fitri Kholilah, “Dinamika Pengembangan Ilmu Falak Di Pesantren,” Jurnal Penelitian 14, no. 2 (2018).
47 Mulyadi, “Melacak Geneologi Sistem Dan Penerapan Mazhab Hisab Pesantren Karay Ganding Sumenep.”
48 Rupi’i Amri, “Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional,” Profetika 17, no. 1 (2016): 1–15.
49 Watni, Marpaung. “Hisāb Imkān Ru’yat:  A Unification Effort in Determining of the Begining of Months of Qamariah,” Miqot Vol. XXXIX No. 2 Juli-Desember 2015
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m menemukan titik temu dalam penentuan awal bulan qamariyah. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan Kementerian Agama telah cukup maksimal agar tewujud kesatuan pemahaman dalam tatanan praktis tentang penentuan awal Ramadan ini. Upaya itu tentu bisa terlaksana selama masing- masing kelompok bersedia untuk mundur selangkah mengetepikan kepentingan kelompoknya masing-masing dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yang lebih luas sehingga terakomodir kepentingan berbangsa dan bernegara di samping melaksanakan ajaran agama.

## Penutup
Penentuan dan penetapan awal bulan qamariah khususnya 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah adalah hal yang sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dan sudah menjadi hal yang klasik. Meskipun demikian penentuan awal bulan ini selalu kembali menjadi baru dan aktual karena penentuan tanggal-tanggal itu selalu diulang setiap tahunnya dan selalu menghadirkan dinamika beribadah di kalangan umat Islam termasuk umat Islam di Sumatera Barat, Ada setidaknya 5 (lima) kelompok umat Islam di Sumatera Barat yang menetapkan awal bulan Ramadan dengan metode yang berbeda. Perbedaan metode menghasilkan penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah yang berbeda, bahkan perbedaan itu berkisar antara 1-3 hari sebelum dan 1-3 hari sesudah pemerintah menetapkan. Sampai bulan Ramadan tahun 2020 ini, perbedaan itu masih terasa karena di tempat-tempat tertentu umat Islam sudah berpuasa dan di tempat lain ada masyarakat yang belum berpuasa. Demikian juga sebagian masyarakat sudah melaksanakan shalat hari raya Idul Fitri di tempat yang sama, sementara di bagian wilayah itu juga masih ada umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa. Pemerintah telah berupaya untuk menyatukan pelaksanaan hari pertama bulan Ramadan di Sumatera Barat tetapi upaya itu belum membuahkan hasil maksimal. Masyarakat tetap saja melaksanakan hari pertama puasa sesuai dengan hasil perhitungan mereka masing-masing. Perbedaan ini tidak akan pernah bisa diselesaikan kalau ego sektoral masing-masing kelompok tetap bertahan dan dipertahankan dengan tidak berusaha untuk mencari titik temu dari perbedaan yang ada. Permasalahan ini sudah lama bisa diselesaikan oleh kaum muslimin di Malaysia, Brunei, Singapura dan lain-lain negara dengan mengakomodir perbedaan kelompok umat Islam yang ada dengan tidak mengetepikan kemajuan tekonologi untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Afwadzi, Benny, and Nur Alifah. “Waktu Puasa Arafah Perspektif Muhammad Bin Shalih Al’Utsaymin: Telaah Kajian Hukum Islam Dan Astronomi Islam.” Ulul Albab 18, no. 2 (2017): 161–83.
Akbar, Reza. “Perhitungan Data Ephemeris Koordinat Matahari Menggunakan Algoritma Jean Meeus Higher Accuracy Dan Keterkaitannya Dengan Pengembangan Ilmu Falak.” Jurnal Ilmiah Islam Futura 16, no. 2 (2017): 166–87.
Al-Hakim, Muhammad Taqi. “Al-Ushul Al-‘Ammah Li Al-Fiqh Al-Muqarin.” Mu’assasah Ali Al-Bait ‘Alaihim Al-Salam , 1979.
Al-Jassas, Abu Bakr, and Ali al-Razi. “Ahkam Al-Qur’an.” Egypt: Matba ῾ h Al-Bahiah Al-Misriyyah 1357 (1993): 267.
al-San’ani, Muhammad ibn Isma’il al-Kahlani. Subul Al-Salām . Edited by Terj. Dahlan . Bandung: Dahlan,
1956.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Al-Suyuthi, Jalaluddin. “Abd Al-Rahman, Al-Asybah Wa an-Nazhair: Fi Qawaid Wa Furu ‟ Fiqh Asy- Syafi ‟ i, Cet. I.” Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah , 2012.
Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah . Dar Kutub Ilmiah . Mesir, 2003.
Ali, Mansur. “Is the British Weather Anti-Islamic? Prayer Times, the Ulama and Application of the Shari’a.” Contemporary Islam 9, no. 2 (2015): 171–87.
Amin, Muhammad Faishol. “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariyah Perspektif Empat Mazhab.”
Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies 2 (n.d.): 17–32.
Amiruddin, Tuangku Bagindo. “Penganut Dan Tetua Kelompok Tarekat Satariyah.” Pariaman, 2018. Amri, Rupi’i. “Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional.” Profetika 17, no. 1 (2016): 1–15.
Anwar, Syamsul. Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global . Suara Muhammadiyah, 2014.
As-Sayis, Muhammad Ali. Tafsir Ayat Al Ahkam . Al Azhar University, 1968.
Bahri, Fatin Masyhud. “
.” Journal of Indonesian Islam
5, no. 2 (2011): 378–409. https://doi.org/10.15642/JIIS.2011.5.2.378-409.
Bukhari, Imam. Sahih Al-Bukhari . Dar Kutub Ilmiah , 1981.
Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. “Urgensi Dan Kontribusi Observatorium Di Era Modern.” Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam 13, no. 2 (2016): 141–54.
Dartim, Dartim. “Peran Ilmu Falak (Astronomi) Sebagai Pintu Gerbang Khazanah Intelektual Islam.” Suhuf 28, no. 2 (2016): 205–19.
Evers, Hans-Dieter. “Changing Patterns of Minangkabau Urban Land-Ownership.” Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia 131, no. 1 (1975): 86–110.
Fahmi, Moch Riza. “Penguatan Pendidikan Nilai Di Bidang Fiqh; Studi Pemikiran Falak KH Abdul Rani Mahmud.” At-Turats 9, no. 2 (2015): 57–66.
Fauzan, Ahmad. “Melacak Algoritma Hisab Awal Bulan Qamariyah Dalam Kitab Nurul Anwar.” Jurnal Penelitian 11, no. 1 (2015).
Fikri, Ihsanul. “JFU Urais Kanwil Kemenag Sumatera Barat.” Pariaman, 2019.
Halim,  Syaflin.  “Badan  Hisab  Rukyat  Kementerian  Agama  (Studi  Tentang  Efektifitas  Keputusan Menteri Agama Dalam Penetapan Awal Ramadhan Dan Syawal).” Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2011.
Hasan, Muhammad. “Aplikasi Imkan Al-Ru’yah Perspektif Fiqih Dan Astronomi Di Indonesia.” Al- Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 13, no. 2 (2013): 369–91.
Husein, Muslih. “Hadis Kuraib Dalam Konsep Rukyatul Hilal.” Jurnal Penelitian , 2016, 211–24.
Ismail, Ismail. “Metode Penentuan Awal Waktu Salat Dalam Perspektif Ilmu Falak.” Jurnal Ilmiah Islam Futura 14, no. 2 (2015): 218–31.
Kholilah, Fitri. “Dinamika Pengembangan Ilmu Falak Di Pesantren.” Jurnal Penelitian 14, no. 2 (2018). Masood, Ehsan. “Muslim Council Phases in Lunar Calendar.” Nature Publishing Group, 2006.
Muhaini, Akhmad. “Rekonseptualisasi Maṭla‘ Dan Urgensinya Dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariyah.” Al-Ahkam 23, no. 1 (2013): 99–118.

## J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Mulyadi, Ach. “Melacak Geneologi Sistem Dan Penerapan Mazhab Hisab Pesantren Karay Ganding Sumenep.” NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam 8, no. 1 (2011).
Rofiuddin, Ahmad Adib. “Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah.” Al-Ahkam 26, no. 1 (2016):
117–36.
Rojak, Encep Abdul, Amrullah Hayatudin, and Muhammad Yunus. “Koreksi Ketinggian Tempat Terhadap Fikih Waktu Salat: Analisis Jadwal Waktu Salat Kota Bandung.” Al-Ahkam 27, no. 2 (2017): 241–66.
Salnuddin, Salnuddin, I Wayan Nurjaya, Indra Jaya, and Nyoman M N Natih. “Ethnooceanography Dan Titik Temu Aspek Syar’i Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan Dan Syawal Oleh Joguru Kesultanan Tidore.” Al-Ahkam 27, no. 1 (2017): 111–32.
Sezgin, Fuat. The Istanbul Museum for the History of Science and Technology in Islam: An Overview . Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 2011.
Shibir, Muhammad Uthman. “Al-Qawa ‘id Al-Kuliyyah Wa Al-Dawabit Al-Fiqhiyyah Fi Al-Syari ‘ah Al- Islamiyyah.” Urdun: Dar Al-Nafa’is , 2006.
Sudibyo,  Muh  Ma’rufin.  “Observasi  Hilāl  Di  Indonesia  Dan  Signifikansinya  Dalam  Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilāl.” Al-Ahkam 24, no. 1 (2014): 113–44.
Utama, J A, and S E Siregar. “Usulan Kriteria Visibilitas Hilal Di Indonesia Dengan Model Kastner.” Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia 9, no. 2 (2013).
Wandi, Angku. “Anggota Utama Jamaah Kelompok Satariyah.” Pariaman, 2018.
Yacob, Faisal Yahya, and Faisal Ahmad Shah. “Metode Penentuan Awal Ramadhan Dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh.” Jurnal Ilmiah Islam Futura 16, no. 1 (2017): 9–31.
Yusran, Rinalfi. “Kepala Bidang Urais Kemenag Sumatera Barat: Interview.” Pariaman, 2019.