## PERAN NILAI-NILAI RELIGIOSITAS DALAM PEMBANGUNAN DAN PENEGAKAN HUKUM NEGARA
Ahkam Jayadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: ahkamjayadi@uin-alauddin.ac.id

## Abstract
There is contradiction in thinking about putting law as an institution that will  improve  people’s  lives  and  lives.  On  one  side  of  the  law  is  placed  as  an institution  that  can  improve  that  attitudes  and  behavior  of  the  people  not  to commit various criminal acts (normative functions of the law). On the other hand it  turns  out  that  the  law  continues  to  be  in  the  spotlight  because  it  is  unable  to realize justice so that there are still various criminal acts. In this area the urgency of  religious  values  to  support  the  upholding  of  justice  because  justice  is  the deepest aspect of religious community Key Word : Entity, Religiositas

## Abstrak
Kontradiksi  berfikir  terjadi  dalam  menempatkan  hukum  sebagai  institusi yang  akan  memperbaiki  hidup  dan  kehidupan  masyarakat.  Pada  satu  sisi  hukum ditempatkan  sebagai  institusi  yang  bisa  memperbaiki  sikap  dan  prilaku masyarakat  untuk  tidak  melakukan  berbagai  tindak  pidana  (fungsi  normatif hukum perundang-undangan). Pada sisi lain ternyata hukum tetap saja hingga kini menjadi  sorotan  karena  tidak  mampu  mewujudkan  keadilan  sehingga  tetap  saja terjadi  berbagai  tindak  pidana.  Pada  ranah  inilah  urgensi  nilai  religiositas  untuk mendukung  tegaknya  keadilan  oleh  karena  keadilan  adalah  aspek  terdalam  dari diri umat beragama.
Kata Kunci : Entitas, Religiositas

## PENDAHULUAN
ita bisa baca pada berbagai tulisan, bahwa problematika yang melekat pada institusi  hukum  negara  ini,  sehingga  hukum  senantiasa  masih  menjadi sorotan oleh pakar, aktivis lembaga swadaya masyarakat bahkan masyarakat awam  ( the  man  on  the  street )  adalah:  “materi  hukum  dan  penegakannya”. Aspek materi hukum berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang penulis  sebut  dengan  pembangunan  hukum  serta  penegakan  atau  implementasinya  di dalam  kehidupan  masyarakat.  Hal  tersebut  seperti  benang  kusut  melingkupi  tataran konsep,  implementasi  serta  kultur  hukum  masyarakatnya.  Dalam  bahasa  Lawrance Friedmann  meliputi  hukum  sebagai  satu  sistem 1 .  Sebagai  akibatnya  merembes  kepada “eksistensi  hukum”  di  tengah  kehidupan  masyarakat,  khususnya  yang  berkaitan  dengan asal  usul  atau  sumber  perolehan  hukum  sehingga  hukum  itu  memiliki  kekuatan  berlaku dan  harus  dipatuhi  oleh  setiap  orang  yang  berada  di  bawah  wilayah  kekuasaan  hukum (yurisdiksi hukum). Demikian juga dengan aspek terdalam dari hukum itu yaitu, keadilan yang sejatinya merupakan tujuan akhir ( final goal ) dari hukum sebagaimana tertuang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan 2 .
Tataran  substansi  (materi  hukumnya),  institusi  (lembaga  hukum  dengan  aparat penegak hukumnya) dan kultur hukum, masalah keadilan senan-tiasa menjadi perdebatan panjang.  Terlebih  lagi  dari  sisi  implementasinya  baik  dalam  ranah  kebijakan  (politik) pemerintah  maupun  dalam  penyelesaian  berbagai  masalah  hukum  di  luar  pengadilan maupun melalui proses peradilan. Gugatan tentang masalah keadilan tidak hanya dari sisi keadilan  substansi  akan  tetapi  juga  dari  sisi  keadilan  proseduralnya 3 .  Tentu  saja  sulit memang, kita berharap akan terwujud keadilan substantif bila sisi keadilan proseduralnya saja  sudah  bermasalah.  Sejak  zaman  kemerdekaan  hingga  sekarang  kita  tidak  pernah menyaksikan masyarakat marah di ruang sidang dan mengusir hakim, melempari hakim, penyidik di siram air keras serta rumahnya di lempari bom molotof. Justru terjadi di era modern dengan semakin meningkatnya taraf pendidikan masyarakat 4 .
1 Lawrence M.Friedman, 1975, The  Legal System: A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, hlm. 6-18.
2 Achmad  Ali,  2009, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang  Undang  (Legisprudence), Kencana  Perdana Media, Jakarta, hlm. 212-230.
3 Ibid . 231-240.
4 Novel Baswedan Penyidik KPK di siram air keras (April 2017) dan rumah Komisioner KPK Laode Syarif di lempar  Bom Molotof (Januari 2019). Lihat lebih lanjut berbagai aksi  yang telah dilakuka oleh massa Front Pembela Islam (FPI) antara lain: pengrusakan masjid di Ketapan (November  1998),  penyerangan  Kantor  Komnas  HAM  (Juni  2000),  Penyerangan  teradap  Massa Papernas  (Maret  2007),  Penyerangan  terhadap  anggota  Gafatar  (April  2015)  dan  berbagai  kasus lainnya (data di dapat dari Google, 11 Mei 2019).

## K
Pada ranah yang terakhir penulis sebutkan, kebanyakan orang yang terlibat dalam suatu masalah hukum, baik di luar maupun yang sedang di proses di lembaga peradilan, hal    yang  senantiasa  diwacanakan  adalah  soal  keadilan,  meskipun  jika  kita  kaji  secara mendalam  yang  dipersoalkan  sebenarnya  bukan  keadilan  akan  tetapi  “kepuasan”  dalam menerima  putusan  hakim 5 .  Umumnya  masyarakat  apatah  lagi  yang  terkait  dengan  suatu proses  hukum  (sejak  dari  penyelidikan  untuk  menuju  ke  penyidikan  hingga  penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan) keadilan diidentikkan dengan kepuasaan. Bahkan keadilan  diidentikkan  dengan  kerelaan  untuk  menerima  putusan  hakim  (berupa  sanksi) sebagai akibat  kesalahan  yang  dilakukan.  Mereka  tidak  pernah  berfikir  bahwa hukuman yang di jatuhkan adalah setimpal dengan kejahatan yang dia telah lakukan.
Dengan  demikian  konsep  keadilan  telah  diposisikan  secara  salah  oleh  karena, soal  keadilan  tidak  bisa  ditempatkan  secara  beriringan  dengan  pemahaman  hukum  dan ketaatan hukum. Untuk itu  H.C. Kelman, dalam H. Proshanky and B. Seideberg 6 , telah membagi  tingkat ketaatan hukum ke dalam tiga pengelompokan  yaitu: a. Ketaatan yang bersifat compliance , yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi; b. Ketaatan yang bersifat identification , yaitu jika seseorang taat terhadap suatu  aturan  hanya  karena  takut  hubungan  baiknya  dengan  seseorang  menjadi  rusak;  c. Ketaatan  yang  bersifat internalization ,  yaitu  jika  seseorang  taat  terhadap  suatu  aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.
Tentu  saja  keadilan  tidak  lah  sama  dengan  kepuasaan  meskipun  perbedaaannya terkadang sangat tipis. Keadilan tidaklah selalu bermakna kepuasan, akan tetapi keadilan terkadang  bermakna  kepedihan  atau  ketidak-puasan.  Sebagaimana  makna  teori  keadilan yang  tidak  selalu  bermakna  kesamaan  akan  tetapi  juga  bermakna  ketidaksamaan ( keadilan commutative dan keadilan distributive ) 7 . Orang tidak mau mengakui kesalahan bila  belum  ada  putusan  hakim  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat,  padahal  dari  sisi moral  dan  budaya  orang  ketimuran  mereka    sudah  melanggar  dan  seharusnya menegakkan budaya malu (siri) 8 .
Perseteruan  keadilan  dengan  kepuasan  juga  dapat  terlihat  pada  setiap  putusan hakim  (pengadilan  tingkat  pertama  dan  banding  hingga  mahkamah  agung)  yang
5 Pada  sisi  inilah  terlihat  betapa  pentingnya  untuk  kita  evaluasi  kembali  tentang  upaya- upaya hukum perlawanan yang disediakan di dalam KUHAP, terutama berkaitan dengan kuantitas dan  kualitas    kasus-kasus  yang  telah  di  putus  oleh  pengadilan  tingkat  pertama  atau  kedua  untuk dapat menggunakan upaya hukum banding atau kasasi.
6 Lihat  H.C.  Kelmen,  1966, Complience,  Identification,  and  Internalization,  Three Processes of Attitude Change , dalam H. Prosharly and B. Seidereld (ed) Basic Studies in Studies in Social Psychology, New York, Halt, Rinehart & Winston.
7 Achmad Ali, op.cit hlm. 217-230.
8 Lihat  Mattulada ,  Latoa  :  Lukisan  Analisis  terhadap  Antropologi  Politik  Orang  Bugis Makassar , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1985.
umumnya  tidak  pernah  dapat  diterima  langsung  oleh  para  pihak  akan  tetapi  selalu langsung  menyatakan  banding,  kasasi  atau  peninjauan  kembali,  meskipun  sejatinya  hati kecilnya  tahu  dan  sadar  betul  kalau  dia  salah  dan  wajar  untuk  di  hukum.  Satjipto Raharjo 9 ,  secara  implisit  menyimpulkan  bahwa,  adanya  perasaan  tidak  bersalah, sekalipun putusan judex factie telah menyatakan yang bersangkutan bersalah, merupakan preseden  buruk  bagi  tegaknya  budaya  hukum  di  dalam  masyarakat.  Pada  tataran  ini seyogyanya setiap aparat penegak hukum yang sedang menangani sebuah perkara (tindak pidana maupun perdata), tidak selalu harus bekerja dengan sudut pandang hukum positif (legalistik formal) akan tetapi juga selayaknya menggunakan pendekatan sosiologis (yang dalam  istilah  Satjipto  Rahardjo  adalah  pendekatan  “hukum  progressif”) 10 .  Salah  satu wujudnya dengan menggunakan pendekatan “humanistik” untuk menyadarkan para pihak akan  kesalahan  yang  dia  lakukan.  Bila  kita  menggunakan  teori  “reinstitutionalis”  dari Paul  Bohannan    tentu  saja  setiap  aturan  (kaidah)  hukum  yang  ada  seharusnya  secara diametral  sejalan  dengan  kultur  hukum  masyarakat 11 .  Hukum  seharusnya  mendapat respon  publik  tidak  hanya  untuk  mengatur  problem  sosial  yang  ada  akan  tetapi  juga terjaga dan mendapat dukungan penegakannya oleh publik. Oleh karena hukum menurut pemilik teori ini tiada lain adalah, pelembagaan kembali kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat.
Hal  itulah  yang  disinyalir  oleh  Ronald  D.  Dwarkis,  seorang  guru  besar  Ilmu Hukum pada Universitas New York yang menyimpulkan bahwa: Moral Principles is the Foundation of Law 12 . Namun dari melihat sejumlah besar fenomena maka hati kecil kita, apakah  itu  hati  kecil  sang  hakim,  apakah  itu  hati  kecil  jaksa,  apakah  itu  hati  kecil pengacara, sulit untuk mengakui bahwa sejak sejumlah tahun terakhir ini yang namanya proses penegakan hukum telah kehilangan fondasinya yaitu prinsip moral. Sehingga sah kiranya apabila disimpulkan bahwa sejak sejumlah tahun terakhir ini profesi hukum dan proses penegakan hukum dilanda oleh demoralisasi. Dalam proses demoralisasi itu maka tidak heran bilamana pepatah kuno China yang berbunyi “ It’s better to enter the mouth of a  tiger  than  a  court  of  law ”.  Demikian juga makna hukuman penjara yang seharusnya menjadi  ganjaran  kepada  pelaku  tindak  pidana,  akan  tetapi  dalam  kenyataannya  para terpidana  bukan  mendekam  di  penjara  akan  tetapi  menginap  di  hotel  berbintang  karena
9 Satjipto  Rahardjo,  2003, Sisi-sisi  Lain  dari  Hukum  di  Indonesiabagai, PT.  Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 116-125.
10 Lihat  Satjipto  Rahardjo,  2009, Hukum  Progresif,  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.
11 Achmad Ali, 2009, op.cit hlm. 429
12 Newsletter Komisi Hukum Nasional Edisi Juni 2002
kamar  penjara  telah  di  sulap  jadi  kamar  hotel  atas  persetujuan  kepala  lembaga pemasyarakatan setelah di belikan mobil innova baru 13 .
Persoalan  keadilan  atau  kepuasan  memang  bukan  hal  yang  sedehana,  seperti mudahnya  membalikkan  telapak  tangan.  Keadilan  dan  kepuasan  adalah  masalah kejujuran dan kemunafikan manusia. Bila kita menghendaki terwujudnya keadilan, maka syarat  utamanya  adalah  adanya  kejujuran  pada  si  terdakwa  serta  aparat  penegak  hukum yang  menangani  masalah  tersebut.  Kepuasan  adalah  masalah  kemunafikan  yang melembaga  pada  diri  terdakwa  serta  aparat  penegak  hukum  yang  menangani  perkara tersebut,  mulai  dari  penyidik  (kepolisian),  penuntut  umum  (kejaksaan)  hingga  majelis hakim  yang  memproses  perkara  tersebut  di  lembaga  peradilan.  Pada  tataran  ini  lah perlunya “rekonstruksi hukum” atau penataan ulang kuantitas dan kualitas suatu perkara yang sedang di periksa dan hingga di vonis oleh hakim. Jenis-jenis putusan apa saja yang dapat  menggunakan  upaya  hukum  perlawanan  terhadap  putusan  hakim  (banding,  kasasi maupun peninjauan kembali). Seharusnya tidak semua vonis hakim dapat menggunakan upaya  hukum  perlawanan.  Mungkin  juga  kita  dapat  mencontoh  corak  putusan  Hakim Mahkamah  Konstitusi  dalam  skop  terbatas,  bahwa  memungkinkan  ada  putusan  hakim yang  bersifat  final  dan  mengikat,  sehingga  tidak  memungkinkan  adanya  upaya  hukum perlawanan  apalagi  upaya  hukum  luar  biasa.  Mungkinkah  itu?  tentu  saja  mungkin,  apa sech  yang  tidak  bisa  terjadi  di  Indonesia?  Terlebih  lagi  simbol  Dewi  Keadilan  adalah justice  for  all .  Kita  semua  tahu  itu  meskipun  hanya  pada  tataran  teori  dan  konsep sehingga kita tinggal membiasakan dalam implementasinya.
Diingatkan oleh Allah SWT di dalam Kitab Al-Qur’an Surat An-Nisaa ayat 58 bahwa:
۞ نِإ ٱ ه للّ ۡمُك ُرُمۡأهي نهأ اوُّد هؤُت ٱ ِتَٰهن َٰهمه ۡلۡ َٰىهلِإ اههِل ۡههأ اهذِإ هو مُت ۡمهكهح هن ۡيهب ٱ ِسا نل نهأ اوُمُك ۡحهت ِبٱ ِلۡدهعۡل نِإ ٱ ه للّ ا مِعِن مُكُظِعهي ِهِب   ۦ نِإ ٱ ه للّ هناهك ا َۢهعيِمهس ا ٗري ِصهب
٨٥
Terjemahannya:
Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha mendengar lagi Maha melihat.
13 Lihat  Kasus  Kalapas  Sukamiskin  yang  di  penjara  8  tahun  dan  denda  400 juta  rupiah subside  4  bulan  kurungan  karena  setelah  terkena  OTT  karena  menerima  suap  dari  salah  satu narapidana (di unduh dari CNN Indonesia, 8 April 2019).

## PEMBAHASAN

## A. Hukum dan Religiositas
Hukum Negara (dalam berbagai peraturan perundang-udangan) semakin tergerus nilai  moralitas  keadilannya,  akibat  ulah  dari  manusia  yang  menjadi  subyek  sekaligus objek hukum. Pada tataran ini lah juga hukum sejatinya harus direkonstruksi ulang agar menjadi nilai yang secara intrinsik menyatu dalam diri publik. Hukum bukan lagi sekedar konsep  dan  kaidah  di  atas  kertas  ( law  in  the  book )  akan  tetapi  benar-benar  menjelma sebagai  dewi  keadilan  di  dalam  realitas  ( law  in  action )  pada  setiap  relung-relung kehidupan  masyarakat.  Tentu  dengan  syarat  bahwa  peraturan  hukum  (peraturan perundang-undangan)  yang  diproduksi  dalam  setiap  proses  legislasi  haruslah  senantiasa mampu  menangkap  dan  menampung  nilai-nilai  hukum  (agama)  yang  hidup  di  tengah masyarakat.  Oleh  karena  dari  sisi  keyakinan  beragama  dalam  hal  apa  pun  secara idealisme, masyarakat kita masih mempercayai dan berpegang teguh pada prinsip bahwa, ketika  kita  harus  memilih  hukum  negara  dengan  hukum  agama  maka  dapat  dipastikan masyarakat masih akan memilih hukum-hukum agamanya untuk ditegakkan 14 .
Hal  tersebut  sejalan  dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  tentang  cara  berfikir manusia  yang  sudah  sedemikian  rupa,  menampilkan  macam  berpikir  yang  beragam. Sekitar  ratusan  tahun  lalu  kita  hanya  mengenal  satu  macam  berpikir,  berpikir  rasional. Hanya  ada  satu  ukuran  yang  dipakai  untuk  mengukur  kemampuan  berpikir  seseorang, yaitu  dengan  menggunakan  IQ  ( intellectual  quotient ).  Namun,  kini  ditemukan  tiga macam  berpikir  atau  kecerdasan,  sehingga  selain  yang  rasional,  masih  ada  berpikir dengan  perasaan,  dan  spiritual 15 .  Pola    berpikir  spiritual  lahir  sekitar  akhir  abad  ke-20, model berpikir yang memasuki dimensi kedalaman, yaitu mencari makna dan nilai yang tersembunyi  dalam  obyek  yang  sedang  ditelaah.  Ini  disebut  berpikir  spiritual  atau kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual amat menarik untuk dikaitkan kepada cara-cara berpikir  dalam  hukum,  yang  pada  gilirannya  mempengaruhi  tindakan  kita  dalam menjalankan hukum 16 .
Dengan  demikian  penerapan  paradigma  religiositas  dalam  sistem  hukum  tidak hanya memiliki dasar historis akan tetapi juga punya landasan berpikir ilmiah. Pelibatan nilai-nilai  religiositas  dalam  hukum  diharapkan  sekaligus  mampu  mengeliminir kelemahan-kelemahan  yang  ada  selama  ini  dalam  sistem  hukum  positivisme  legalistik. Institusi keagamaan yang dimaksud dilibatkan sisi religiositasnya adalah, “Agama Islam”, sebagaimana  pembahasan-pembahasan  sebelumnya 17 .    Kesempurnaan  ajaran  Agama
14 Abdul  Azis  Thaba,  1996, Islam  Dan  Negara  Dalam  Politik  Orde  Baru, Gema  Insani Press, Jakarta, hlm. 185-234.
15 Lihat  Achmad  Ushuluddin.M.Kes,  Makalah, Pendidikan  Kesehatan  Holistik  (Peran Ruhani  dalam  Perspektif  Psikologi  Islam), dalam  Seminar  Internasional,  “Agama  dan  Sains Sebagai Solusi Persoalan Kehidupan Manusia”, Yogyakarta, 14 November 2018.
16 Ahkam  Jayadi,  2015, Memahami  Tujuan  Penegakan  Hukum  Studi  Hukum  Dengan Pendekatan Hikmah, Genta Press, Yogyakarta, hlm 8-9.
17 Ibid
Islam  diakui  tidak  saja  secara  konsepsional  dan  teoretik  mengatur  hal-hal  yang  bersifat ibadah  kepada  Tuhan,  akan  tetapi  juga  dalam  realitas  adalah  salah  satu  sistem  hukum yang lengkap 18 . Sistem hukum (hukum Islam) tidak hanya memiliki aturan tentang ibadah (aqidah  dan  akhlaq)  akan  tetapi  juga  dibidang  kemasyarakatan  (muamalah)  yaitu: dibidang hukum privat dan di bidang hukum publik (termasuk masalah ketatanegaraan). Allah  SWT,  telah  menegaskan  dan  mengingatkan  di  dalam  Surat  Al-Baqarah (sebagaimana  Ayat  2,  3,  4  dan  5).  Sebuah  sistem  hukum  yang  sumber  hukumnya termaktub  di  dalam  sumber  ajaran    Islam  yaitu:  al-Qur’an  dan  Hadits  Nabi Muhammad Saw 19 .  Sebuah  kitab  suci    yang  tidak  hanya  memiliki  kaidah-kaidah  hukum  akan  tetapi sekaligus  juga  bisa  menjadi  sumber  hukum  tidak  hanya  di  dalam  proses  pembentukan hukum-hukum  Islam  akan  tetapi  juga  di  dalam  pembentukan  perundang-undangan nasional 20 .
Hal  yang  menjadi  kendala  adalah  kekeliruan  awal  yang  telah  terbangun  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  bahwa,  nilai-nilai  ajaran  agama hanya di hargai dan ditegakkan dari sisi hukum-hukum peribadatan kepada Tuhan Yang Maha  Esa.  Hal-hal  yang  berkaitan  dengan  urusan  hukum  Publik  dan  Privat  tidak dihidupkan bahkan berusaha untuk dilenyapkan. Hal tersebut juga terlihat misalnya dari sisi  masih  terbatasnya  kewenangan  lembaga  Peradilan  Agama,  yang  tidak  berwenang menangani kasus-kasus dibidang hukum pidana 21 .
Pendekatan  agama  (aspek  religius)  sebagai  sumber  nilai-nilai  kehidupan  yang akan  menyelesaikan  berbagai  persoalan  hidup  dan  kehidupan  yang  melanda  umat manusia  di  berbagai  belahan  bumi  secara  umum  dan  Indonesia secara  khusus tentu  saja bukan  dengan  pemaknaan  sebagaimana  selama  ini  kita  pahami.  Nilai-nilai  agama  yang dimaksud  tentu  saja  nilai-nilai  agama  yang  dipahami  secara  benar  sebagaimana  telah diajarkan  oleh  Rasulullah  SAW.  Oleh  karena  15  abad  setelah  kita  ditinggal  oleh Rasulullah SAW hakekat agama mulai bergeser dengan berbagai tafsiran. Akibatnya kita belajar agama dari keterangan ke keterangan, apa yang di terang atau benda yang diterang tidak pernah kita pahami, sehingga makna dan hakekat agama menjadi hilang 22 .
Disinilah lagi-lagi kita secara tidak sadar juga banyak memahami agama dengan pendekatan  sains  dan  teknologi  padahal  sebagaimana  dikemukakan  di  atas  sains  dan teknologi tidak akan dapat menyelematkan hidup dan kehidupan manusia. Para Aulia dan Anbiya  yang  menjadi  tulang  punggung  penyebarluasan  nilai-nilai  agama  yang  benar
18 Pengurus  Pusat  Ikatan  Hakim  Peradilan  Agama,  1994, Prospek  Hukum  Islam  dalam Kerangka  Pembangunan  Hukum  Nasional  di  Indonesia Sebuah  Kenangan  65  Tahun  Prof.Dr.  H. Busthanul Arifin, SH, PP-IKAHA, Jakarta, hlm. 30-43.
19 Ibid
20 Ibid
21 Ibid
22 Syarif,  2014, Wujud  Di  Balik  Teks  Studi  Alquran  Dengan  Pendekatan  Hikmah, Nusa Media, Bandung, hlmm. 1-8.
(sejak  Nabi  Adam  hingga  Muhammad)  tidak  ada  satupun  yang  keluaran  sekolah  formal (dari  SD  hingga  perguruan-tinggi  atau  alumni  pesantren),  apalagi  bergelar  doktor  yang maha guru atau professor. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk langsung dari Allah SWT dan Muhammad abdi Rasulullah jadi guru 23 .
Dalam Surat At-Taubah ayat (33) dijelaskan bahwa:
Dialah  yang  telah  mengutus  RasulNya  (dengan  membawa)  petunjuk  (Al-Quran) dan  agama  yang  benar  untuk  dimenangkanNya  atas  segala  agama,  walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.
Dalam  konteks  dunia  hukum  kita  yang  dikatakan  pada  awal  tulisan ini  semakin carut  marut  dengan  berbagai  penyimpangan  yang  justru  dilakukan  oleh  para  aparat penegak  hukum  dapat  kita  analisis  bersama  dengan  pendekatan  nilai-nilai  religiositas Islam.  Peraturan  perundang-undangan  (hukum  positif)  yang  ada,  sisi  kelemahannya adalah  tidak  pernah  mau  tau  situasi  kejiwaan  baik  yang  ada  secara  internal  pada  diri seseorang maupun sisi kejiwaan masyarakat mengapa sampai suatu peristiwa hukum atau pelanggaran  hukum  (kejahatan/tindak  pidana)  terjadi.  Bagi  rezim  hukum  positif  yang penting  adalah  ada  hukum  yang  mengatur  kemudian  ada  kesalahan  yang  memenuhi kriteria undang-undang (dan terbukti) maka orang tersebut harus di hukum 24 .
Diingatkan  oleh  Sayyid    Mujtaba  bahwa:  Apabila  dorongan-dorongan pemberontak berusaha untuk membongkar peranan akal  dan hati nurani dan menjadikan manusia  tawanan  hawa  nafsu,  keimanan  muncul  sebagai  dukungan  yang  terbaik  untuk diandalkan.  Iman  adalah  dukungan  terbesar  dan  pancangan  nurani  dan  akal.  Dengan dukungannya  akal  dan  nurani  mendapatkan  kemampuan  untuk  menekan  naluri-naluri pemberontak  dalam  segala  keadaan,  melawan  tekanan  permusuhan  hawa  nafsu  dan mengatasi  setiap  jenis  kecenderungan  berbahaya.  Seorang  manusia  yang  dipersenjatai dengan  iman  adalah  manusia  yang  dalam  kata-kata  Al-Qur’an,  telah  berpegang  pada pegangan  yang  kukuh  yang  tak  pernah  putus 25 .  Pada  sisi  entitas  diri  ini  lah  (iman) sejatinya hukum memperoleh energi untuk diikuti sebagaimana mestinya.
Dalam  dunia  peradilan  di  Indonesia  salah  satu  asas  yang  harus  selalu  dijunjung tinggi  adalah  asas  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ke  Tuhanan  Yang  Maha  Esa” 26 . Pertanyaan  kita  sekarang  bagaimana  kita  memahami  dan  mengimplementasikan  nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  asas  tersebut?  Mungkinkah  ajaran  nilai  tersebut  dapat
23 Ibid
24 Lihat  Peter  de  Cruz,  1999, Comparative  Lawin  a  Changing  World, Cavendish Publishing Limited, London-Sydney.
25 Sayyid Mujtaba Lari, Akal dan Kesadaran Hati Nurani, Majalah Yaum Al Qudus No.
38 Dzulhijjah 1413 H, Kedubes Iran, Jakarta, hlm.16.
26 Ahkam  Jayadi,  2018, Beberapa  Catatan  tentang  Asas  Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam Jurnal Jurisprudentie, Volume 5 Nomor 2 Juni 2018, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
ditegakkan  pada  ruang  pengadilan  yang  tidak  di  bangun  sesuai  dengan  nilai-nilai religiositas  agama  (Islam).  Bagaimana  mungkin  kita  bisa  menegakkan  keadilan berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  kalau  apa  yang  dimaksud  dengan  keadilan dalam konsep Ketuhanan (nilai religiositas agama) tidak diketahui.  Termasuk keyakinan kita  tentang  domain  dan  wilayah  yurisdiksi  berlakunya  asas  tersebut  yang  tidak  hanya sebatas  wilayah  yurisdiksi  duniawi  akan  tetapi  juga  berlaku  di  area  kehidupan  akhirat kelak.  Bagaimana  mungkin  hukum  positif  bisa  diharap  menegakkan  asas  tersebut  jika wilayah  yurisdiksi  hukum  positif  tidak  mengakui  dan  tidak  terlibat  di  dalam  wilayah esoterik  tersebut.  Ketika  makna  asas  tersebut  kita  pertanyakan  kepada  aparat  penegak hukum,  maka  kebanyakan  diantaranya  pada  awal  menerima  pertanyaan  tersebut  akan kebingungan dan geleng-geleng kepala. Hal tersebut pertanda tidak paham karena selama ini kita memang tidak punya standar nilai dan pemahaman yang benar dan bisa dijadikan sandaran  bersama  untuk  mengimplementasikan  hal  tersebut  dalam  realitas.  Elemen- elemen atau institusi-institusi keagamaan kita juga tidak pernah menyentuh hal tersebut 27 .
Sungguh  sebuah  ironi  bahwa  segenap  proses  peradilan  yang  terjadi  di  dasarkan pada asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi apa makna dan  terlebih  lagi  bagaimana  hal  itu  diterapkan  tidak  diketahui 28 .  Pantas  saja  sampai sekarang  masih  banyak  aparat  penegak  hukum  yang  terkait  dengan  dunia  peradilan (seperti:  polisi,  jaksa,  hakim  dan  pengacara)  masih  melakukan  pelanggaran  hukum (meminta dan menerima suap dari pencari keadilan, apalagi bila itu perkara korupsi yang besar  seperti  yang  dilakukan  oleh  Gayus  Tambunan,  Nazaruddin  dan  Setya  Novanto) 29 , tanpa  sedikit  pun  merasa  malu  sebagai  penegak  hukum.  Kita  sangat  keliru  ketika pemahaman  keagamaan  (nilai-nilai  religiositas)  dipahami  dapat  diselesaikan  melalui penyadaran  diri  dalam  bentuk:  introspeksi,  refleksi,  kontemplasi,  yoga  (sebagai  olah spiritual,  bukan  olah  raga),  meditasi,  iktikaf,  tafakur,  atau  zikir.  Apa  yang  bisa diselesaikan  pendekatan  seperti  ini  apabila  diri  yang  sebenarnya  diri  pada  kita  tidak dipahami.  Tuhan  yang  disembah-Nya  tidak  dikenal.  Dianggapnya  Tuhan  ada  dimana- mana. Padahal bila Tuhan ada dimana-mana, maka disebuah kantor jika Tuhan ada tidak akan  ada  korupsi.  Bila  di  kampus  ada  Tuhan  maka  mahasiswa  tidak  akan  unjuk  rasa hingga melakukan tindakan anarkhis 30 .
Di jelaskan dalam Surat Ash-Shaff ayat (2-3) bahwa:
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Lihat lebih lanjut urain tentang berbagai tindak pidana korupsi yang terjadi setiap saat dan terus menerus slih berganti pelakunya, sebagai mana dapat kit abaca pada berbagai berita yang di ulas di berbagai media pemberitaan.
30 Salah  satu  bentuk  kesalahan  dalam    memahami    ajaran    agama.  Kita  tidak  mengerti tentang hakekat Tuhan. Kita memahami Tuhan hanya sebagai sebuah term kita tidak mengerti dan paham akan entitasnya.
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memperkatakan  barang sesuatu  yang  tidak  kamu  ketahui.  Besar  sekali  benci  Allah  lantaran  mereka  itu memperkatakan barang sesuatu tapi hukumnya tidak diketahui.
Bahkan  dalam  Surat  Al-Baqarah  ayat  (175)  Allah  telah  menyindir  orang-orang seperti di atas dalam firmannya bahwa:
mereka  itulah  orang-orang  yang  membeli  kesesatan  dengan  petunjuk  dan membeli  siksa  dengan  ampunan.  Maka  Alangkah  ajaibnya  mereka  itu  sabar masuk neraka.
Dalam kaitan dengan asas di atas, yang kita bisa pahami paling tidak asas itu kita serahkan  semua  kembali  kepada  aparat  penegak  hukum  untuk  memahami  dan mengimplementasikan  hal  tersebut  sesuai  dengan  kepahaman  nilai-nilai  agama  yang dianutnya.  Mungkin  bila  aparat  penegak  hukumnya  memiliki  integritas  dan  tingkat pemahaman  agama  yang  memadai,  mungkin  kita  bisa  berharap  akan  tetapi  yang kepamahan  agamanya  tidak  jelas  (bahkan  agama  yang  dianutnya  pun  tidak  jelas  agama apa)  bagaimana?  Hampir  dapat  dipastikan  bahwa  aparat  pemerintah,  aparat  penegak hukum  serta  anggota  DPR  yang  masih  melakukan  berbagai  pelanggaran  hukum, penyalahgunaan kewenangan, pasti adalah orang-orang yang kepahaman agamanya tidak karuan 31 .
Demikian  juga  dengan  “sumpah  jabatan” 32 .  Setiap  aparat  (pemerintahan, kepolisian,  jaksa,  advokat,  hakim,  anggota  DPR  dll)  sebelum  dilantik  maka  mereka terlebih  dahulu  harus  melewati  proses  sumpah.  Sebuah  prosesi  yang  tidak  hanya melibatkan  diri  dan  pimpinan  aparat  yang  bersangkutan  akan  tetapi  dengan  bangga  kita libatkan  Tuhan  didalamnnya.  Padahal  Tuhan  itu  sendiri  tidak  dikenalnya.  Untuk  itu pertanyaannya  kenapa  hingga  kini  sumpah  jabatan  tersebut  ternyata  tidak  fungsional karena  yang  terjadi  adalah  sumpah  tersebut  dilanggar  tanpa  sedikitpun  rasa  bersalah. Padahal  seorang  pejabat  yang  telah  silih  berganti  menjabat  berbagai jabatan  maka  tentu saja sumpahnya juga sudah berulang kali dilakukan.
Apa  yang  salah  dalam  hal  ini,  teks  sumpah  yang  salah  atau  orang  yang bersumpah yang tidak paham akan sumpahnya ataukah ada penyebab lain. Satu hal yang dapat penulis ungkapkan sebagai penyebabnya adalah mereka tidak memahami diri yang sebenarnya diri pada dirinya, diri yang bersumpah, diri yang beragama dan diri yang pada akhirnya nanti menghadap dan bertanggung-jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa di alam akhirat.  Inilah  yang  selalu  kita  dengar  dari  ulama-ulama  kita  bahwa  Allah  befirman:
31 Sangat   tidak   mungkin orang-orang   yang  pemahaman  agama  dan   pengamalan agamanya  benar  sebagaimana  mestinya  dapat  melakukan  berbagai  bentuk  perbuatan  melanggar hukum.
32 Demikian halnya dengan “sumpah jabatan” yang secara nyata terlihat di dalam teksnya bersumpah  di  hadapan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  (Allah  swt)  dan  orang-orang  yang  menyaksikan proses penyumpahan bahkan sumpah jabatan itu bisa di lakukan berkali-kali karena silih berganti jabatan  yang  di  emban  toh  tetap  saja  sumpah  itu  tidak  mampu  mencegah  dia  untuk  tidak melakukan berbagai bentuk perbuatan melanggar hukum.
“Allah tidak melihat pada rupamu dan amalmu, hanya Allah melihat pada hatimu dan niat kamu”. Eksistensi sumpah pada realitasya hanyalah ucapan formalitas yang tidak punya dampak  intrinsik.  Padahal  seharusnya  substansi  sumpah  merasuk  ke  dalam  aspek terdalam dari kedirian manusia yang bersumpah sehingga setiap saat menjadi alat kontrol di  dalam  menjalani  tugas-tugas  sebagai  pejabat  atau  abdi  negara  untuk  kepentingan pelayanan  publik  khususnya  kepada  mereka-mereka  yang  bekerja  sebagai  penegak hukum.
Akhirnya terbukalah nalar pikir kita untuk bersama-sama memikirkan bagaimana dunia hukum Indonesia agar bisa lebih baik. Kening kita yang berkerut setelah membaca uraian di atas mudah-mudah membuka rasa akademik dan religiositas kita untuk merasa prihatin  terhadap  peran  agama  dalam  kehidupan  kita.  Sejatinya  banyak  hal  yang  harus kita restorasi di dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama (Islam) yang selama ini kita  yakini  dan  amalkan.  Terutama  sekali  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  hakikat  agama yang hilang sejak kita ditinggal oleh Rasulullah.
Sulit  bagi  kita  umat  Islam  dengan  ajaran  Islamnya  yang  ada  untuk  memberikan kontribusi  bagi  pembangunan  sistem  hukum  nasional  (pembentukan  dan  penegakan hukum) bila pemahaman dan pengamalan ajaran agama kita juga belum terbentuk secara baik dan benar 33 . Termasuk berbagai masalah internal bahkan eksternal yang melingkupi masyarakat  Islam  Indonesia  saat  ini.  Sebutlah  diantara  masalah  tersebut  adalah: merebaknya aliran-aliran sesat di berbagai wilayah nusantara; sikap ekstrim dari sebagian saudara  kita  yang  kemudian  membentuk  organisasi  massa  (kelompok)  dan  melakukan teror  bom  bahkan  melakukan  peledakan  bom  bunuh  diri  yang  menewaskan  saudara- saudara kita yang juga penganut ajaran (Islam). Gerakan dan ide seperti ini sampai kapan pun  tidak akan pernah mati pada sebagian saudara kita di berbagai wilayah yang masih menghendaki dan di formalkannya Negara Islam atau Hukum Islam di wilayahnya 34 .
Sejatinya  ruang  kosong  yang  terbentuk  dan  semakin  menganga  dalam  sistem hukum  positif  negara  ini  akibat  kelemahan  yang  melekat  padanya,  ajaran  (nilai-nilai) Islam  harus  masuk  untuk  memperbaiki  dan  memberikan  perannya  sebagai  rahmat  bagi segenap  alam  semesta.  Diingatkan  oleh  Allamah  M.H.  Thabathaba’i    bahwa:  Agama Islam  yang  mengandung jalan hidup manusia yang paling sempurna dan memuat ajaran yang  menuntun  umat  manusia  kepada  kebahagiaan  dan  kesejahteraan,  dapat  diketahui dasar-dasar  dan  perundang-undangannya  melalui  Al-Qur’an.  Al-Qur’an  adalah  sumber utama  dan  mata  air  yang  memancarkan  ajaran  Islam.  Hukum-hukum  Islam  yang mengandung  serangkaian  pengetahuan  tentang  akidah,  pokok-pokok  akhlak  dan perbuatan 35 .
Dasar-dasarnya antara lain dapat dilihat pada Surat Al-Israa (surat ke-17) ayat (9) yang mengatur:
33 Syarif, op.cit.
34 Azis Thaba, op.cit.
35 Allamah M.H. Thabathaba’I op.cit.
Sesungguhnya  Al  Quran  ini  memberikan  petunjuk  kepada  (jalan)  yang  lebih Lurus  dan  memberi  khabar  gembira  kepada  orang-orang  Mu'min  yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar,
Dalam Surat An-Nahl (surat ke-16) ayat (89) dinyatakan bahwa:
(dan  ingatlah)  akan  hari  (ketika)  Kami  bangkitkan  pada  tiap-tiap  umat  seorang saksi  atas  mereka  dari  mereka  sendiri  dan  Kami  datangkan  kamu  (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al  Quran)  untuk  menjelaskan  segala  sesuatu  dan  petunjuk  serta  rahmat  dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.
Benar  lah  bahwa  hukum  bukan  merupakan  tujuan,  hanya  merupakan  jembatan, yang  akan  membawa  kita  kepada  ide  yang  dicita-citakan 36 .  Demokrasi  sebagai  lahan tempat  tumbuhnya  hukum  di  negara  ini  memang  masih  jadi  masalah  baik  secara konsepsional  apalagi  dalam  praktek.  Dalam  kaitan  itu  kehadiran  pengadilan  menjadi niscaya  adanya.  Indonesia  sebagai  Negara  Hukum,  bahwa  hukum  merupakan  sumber tertinggi  (supremasi  hukum)  dalam  mengatur  dan  menentukan  mekanisme  hubungan hukum antara negara dan masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Supremasi hukum dalam  hal  ini  bermakna  bahwa  asas  legalitas  merupakan  landasan  yang  terpenting  di dalam setiap tindakan, baik itu yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, termasuk pemerintah  sebagai  pelaksana  kekuasaan,  lembaga  legislatif  maupun  lembaga  yudikatif itu sendiri.
Baik  atau  buruknya  sesuatu  hukum  atau  sesuatu  lembaga  hukum  tak  dapat dilepaskan  daripada  golongan  untuk  siapa  hukum  itu  berlaku  dan  siapa  pelaksana hukumnya.  Apabila  sesuatu  hukum  yang  dibebankan  dari  atas  hendak  menjadi  hukum yang  hidup,  haruslah  pertama-tama  hukum  ini  dapat  diterima  oleh  kesadaran  dan keyakinan  dari  mereka  untuk  siapa hukum  itu  berlaku.  Hukum  itu tentu  saja  dibuat dan diberlakukan  untuk  manusia  guna  mencapai  tujuan  hukum 37 .  Manusia  adalah  makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi untuk beriman kepada Allah yang  dengan akalnya mampu  memahami  dan  mengamalkan  wahyu  serta  gejala-gejala  alam  lainnya,  memiliki rasa tanggung jawab atas segala tingkah lakunya dan berakhlak mulia. Sayangnya nilai- nilai  ajaran Islam hingga kini belum diamalkan dengan baik di dalam kehidupan bangsa Indonesia,  khususnya  oleh  segenap  aparat  penegak  hukum,  bahkan  malah  hukum  itu disalah-gunakan  untuk  kepentingan  pribadi  atau  golongan.  Konsep  pemikiran sebagaimana diuraikan di atas memperlihatkan dengan jelas nilai-nilai ajaran Islam belum
36 Sunaryati Hartono, 1986, Perspektif Politik Hukum Nasional, LBH dan Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.
37 Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang  ketiganya  merupaka  satu  kesatuan  yang  tidak  bisa  dipisahkan,  perwujudannya  haruslah menjadi satu kesatuan.
menjadi  perhatian  massif  baik  oleh  pemerintah  maupun  oleh  masyarakat  muslim  yang menjadi penduduk mayoritas negeri ini 38 .
Hukum  yang  diharapkan  menjadi  faktor  pendukung,  katalisator  dan  indikator pembangunan  justru  semakin  terpuruk  kedudukannya.  Untuk  itu  pada  ranah  inilah  lagi- lagi dipertegas perlu pelibatan nilai-nilai religiositas agama (Islam) dalam pengembalian fungsi  dan  tujuan  hukum.  Secara  sosiologis  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  agama (Islam)  adalah  salah  satu  “institusi  pengendalian  sosial”  di  samping  institusi-institusi pengendalian sosial lainnya. Sebagaimana uraian Joseph G. Roucek berikut ini: “Kiranya telah  cukup  jelas  bahwa  setiap  masyarakat  memerlukan  suatu  mekanisme  pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Yang dimaksud dengan mekanisme pengendalian  sosial  (mechanisme  of  social  control)  ialah  segala  sesuatu  yang  dilakukan untuk  melaksanakan  proses  yang  direncanakan  maupun  yang  tidak  direncanakan  untuk mendidik,  mengajak  atau  bahkan  memaksa  para  warga  masyarakat  agar  menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan” 39 .
Untuk  itu  Soerjono  Soekanto  menegaskan  perlunya  membangun  dan  menjaga kesadaran  hukum  secara  konsisten  dan  berkesinambungan.  Sumber  satu-satunya  dari hukum  dan  kekuatan  mengikatnya  adalah  kesadaran  hukum  masyarakat 40 .  Perasaan hukum  dan  keyakinan  hukum  individu  di  dalam  masyarakat  yang  merupakan  kesadaran hukum  individu,  merupakan  pangkal  daripada  kesadaran  hukum  masyarakat.  Kesadaran hukum  masyarakat  adalah  jumlah  terbanyak  daripada  kesadaran-kesadaran  hukum individu mengenai sesuatu peristiwa yang tertentu, yang selanjutnya akan mempengaruhi bekerjanya hukum. Kesadaran hukum individu tidaklah selalu mewujud secara diameteral dengan kesadaran hukum  masyarakat. Konsekwensi masyarakat sebagai wujud kesatuan individu,  nilai-nilai  atau  norma-norma  yang  melekat  pada  diri  setiap  individu  seperti nilai-nilai agama kekuatannya justru lebih kuat dibanding dengan ikatan kemasyarakatan sebagai  negara  bangsa.  Bagi  umat  beragama  yang  benar-benar  konsisten  dengan agamanya,  apa  pun  bayaran  dan  resikonya  norma-norma  ajaran  agama  harus  lebih diutamakan.  Pada  ranah  inilah  terlihat  betapa  peraturan  perundang-undangan  negara harus benar-benar mampu menangkap kesadaran hukum masyarakat untuk dituangkan ke dalam materi perundang-undangan pada semua tingkatan aturan.
Untuk  itu  pembangunan  hukum  mengandung  makna  luas.  Pertama,  ia  bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri sehingga sesuai dengan  kebutuhan  untuk  melayani  masyarakat  pada  tingkat  perkembangannya  yang mutakhir, suatu pengertian yang biasanya disebut sebagai modernisasi hukum. Kedua, ia
38 Seharusnya  ajaran  Islam  sebagai rahmatan  lil  alamin di  wujudkan  oleh  segenap pemeluknya di dalam pengamalannya. Umat Islam seharusnya menjadi pendorong dan pendukung utama  terwujudnya  bangsa  Indonesia  yang  dama,  tenteran  dan  saling  saying  menyayangi  satu sama.  Bukan  kah  agama  pada  prinsipnya  sama  untuk  mewujudkan  kemasalahatan  keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat.
39 Joseph G. Roucek, 1951, Social Control, Duan Nestrand Company, London.
40 Lihat  Soerjono  Soekanto,  1993, Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
bisa  diartikan  juga  sebagai  suatu  usaha  untuk  memfungsionalkan  hukum  dalam  masa pembangunan,  yaitu  dengan  cara  turut  mengadakan  perubahan-perubahan  sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun 41 .
Dalam  segenap  proses  dan  tahapan  pembentukan  hukum  (peraturan  perundang- undangan) nilai-niali ajaran agama (Islam) sudah seharusnya dilibatkan 42 . Melibatkannya adalah  dalam  berbagai  bentuk:  pertama:  memperbaiki  dan  memantapkan  sisi  keimanan (kuantitas  dan  kualitas  kehidupan  beragama)  dari  segenap  manusia-manusia  yang berperan  di  dalam  mempersiapkan  dan  membicarakan  nantinya  di  lembaga  legislatif (DPR-DPRD)  sebelum  sebuah  perundang-undangan  ditetapkan  sebagai  undang-undang (dalam arti luas). Kedua, institusi hukum dalam hal ini segenap aparat penegak hukumnya jelas sekali dan untuk itu tidak ada tawar menawar, haruslah orang-orang yang memiliki tingkap  pemahaman  keagamaan  dan  keimanan  yang  tinggi  (tidak  tergoda  oleh  rayuan setan  dan  sejenisnya).  Dan  ketiga,  kultur  yang  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat, haruslah juga kultur yang agamis. Kultur yang kental dengan nilai-nilai spiritual di dalam segenap interaksi sosial yang ada di tengah masyarakat. Hanya dengan cara ini penegakan hukum dapat berjalan dengan sebaik-baiknya guna mewujudkan tujuannya.
Masalah  laten  yang  tidak  banyak  dipahami,  sehingga  hukum  sebagai  sistem kaedah  tidak  berfungsi  maksimal  adalah  hukum  sebagai  produk  pikir  manusia.  Hukum dalam  wujudnya  sebagai  hukum  negara  (peraturan  perundang-undangan)  adalah  produk akal  yang  secara  representatif  “perdebatan  akal”  pembentukannya  terlihat  pada  sidang- sidang  di  parlemen  atau  lembaga  legislatif  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Allamah M.H. Thabathba’i  dalam  teorinya  menyatakan  bahwa:  “Akal  tidak  memadai  untuk membimbing  manusia  kepada  hukum” 43 .  Dari  itu  jelas  bahwa  akal  saja  tidak  mungkin dapat  membimbing  manusia  kepada  hukum  yang  akan  menghilangkan  perbedaan- perbedaan. Karena akal ini pulalah yang menimbulkan pertentangan dan membangkitkan keinginan  untuk  mengeksploitasi  dan  melestarikan  kepentingan-kepentingan  secara  tak semena-mena. Karena itu, adanya kendali membuat masyarakat seimbang.
Dalam  ranah  hukum  negara  (hukum  positif) teori  tersebut terbukti  secara  nyata. Hukum  perundang-undangan  yang  ada  (contohnya  Undang-undang  No.  20  tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) tidak mampu secara maksimal mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Bagaimana mungkin sebagaimana teori Allama di atas,
41 Hal  ini  telah  lama  di  gagas  oleh  Mochtar  Kususmaatmadja  dengan  konsep,  “Teori Hukum Pembangunan” di tahun 1973.
42 Pancasila  sebagai  Ideologi  Negara  dan  sebagai  sumber  hukum,  “materiil”  jelas  di dalam sila pertama  menyatakan tentang:  “Ketuhanan Yang Maha Esa”, bukankah  sila ini dengan sangat  jelas  menunjuk  kepada  nilai-nilai  agama.  Hanya  sebagai  Negara  yang  penduduknya  multi agama, maka tentu nilai-nilai agama yang dimaksud adalah nilai-nilai agama yang universal.
43 Allamah M.H. Thabathaba’i, 1997. Mengungkap Rahasia Al-Quran , Mizan, bandung, hlm. 25-50.
bahwa akal yang memproduksi undang-undang tersebut di satu sisi akan tetapi akal dari pembuatnya itu pula di sisi lain yang mengeksploitasi hukum (undang-undang) tersebut. Anggota DPR-RI dari berbagai fraksi atau partai politik yang salah satu tugasnya adalah membuat  undang-undang  ternyata  kemudian  mereka  lah  yang  kemudian  banyak  di penjara  gara-gara  korupsi  atau  penyalahgunaan  jabatan  dan  kewenangan  untuk kepentingan pribadi dan golongan dengan melanggar hukum yang telah dibuatnya.
Dengan  fenomena  yang  diuraikan  di  atas,  maka  masihkah  kita  akan  menaruh harapan  penuh  kepada  hukum  positif  (peraturan  perundang-undangan)  untuk mewujudkan  tujuan  hukum  untuk  menciptakan:  keadilan,  kemanfaatan  dan  daya  guna serta  kepastian  hukum.  Rasa-rasanya  jangan.  Bukan  masanya  lagi  untuk  kita  berharap penuh pada hukum atau undang-undang yang ada tanpa melibatkan norma-norma agama (nilai-nilai  agama)  yang  salah  satu  esensinya  adalah  membangun  atau  memperbaiki  sisi kedirian  (moralitas)  manusia  yang  menjadi  wakil  rakyat  (anggota  DPR  dan  DRD)  serta aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum), demikian juga dengan masyarakat.  Terutama  sekali  ajaran  agama  (Islam)  memberikan  pemahaman  tentang hakekat  diri  yang  pada  esensinya  ada  unsur  iblis  (jahat)  yang  mendorong  berbuat  jahat dan ada unsur malaikat (baik) yang mendorong kepada kebaikan.
Era  sekarang  ini,  tindakan-tindakan  atau  perbuatan-perbuatan  melawan  hukum yang  terjadi  tidak  lagi  mewujud  seperti  di  masa  lalu  yang  melibatkan  masyarakat golongan  bawah  (akar  rumput)  dengan  berbagai  problematika  sosial  yang  dialaminya seperti:  rendahnya  pendidikan,  kemiskinan  yang  mendera  serta  rendah  dan  lemahnya tingkat  keimanan  dan  pemahaman  keagamaan.  Sekarang  ini  yang  mengherangkan pelakunya  justru  banyak  orang-orang  terpelajar  serta  memiliki  tingkat  ekonomi  yang mapan  ( white  colour  crime ).  Lihatlah  orang-orang  yang  di  jajaran  pemerintahan  yang korupsi.  Orang-orang  di  jajaran  legislatif  dan  di  jajaran  lembaga  yudikatif  semuanya adalah orang-orang berpendidikan tinggi.
Allah SWT di dalam Surat Al-Maa’idah ayat (7) telah mengingatkan bahwa:
dan  ingatlah  karunia  Allah  kepadamu  dan  perjanjian-Nya  yang  telah  diikat-Nya dengan  kamu,  ketika  kamu  mengatakan:  "Kami  dengar  dan  Kami  taati".  dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah mengetahui isi hati(mu).
Paling  tidak  lima  (5)  kali  sehari  se  malam  kita  (umat  Islam)  senantiasa bersumpah  di  hadapan  Allah  SWT  sebagaimana  di  dalam  Surat  Al-An’am  ayat  (162) diingatkan bahwa:
Katakanlah:  Sesungguhnya  sembahyangku,  ibadatku,  hidupku  dan  matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.
Dengan  demikian,  kaidah  hukum  buatan  manusia  tidak  akan  pernah  bisa diharapkan  untuk  dapat  menciptakan  keadilan,  kemanfaatan  dan  ketentraman  di  dalam kehidupan  bermasyarakat,  oleh  karena  hukum  yang  merupakan  produk  akal  manusia  di satu  sisi  dan  disisi  lain  akal  itu  pulah  lah  yang  kemudian  melanggar  dan  menginjak- nginjak  hukum  itu.  Sungguh  sebuah  ironi  yang  sangat  memilukan  oleh  karena  pelaku pelanggaran  hukum  atau  pelaku  tindak  pidana  yang  semakin  marak  sekarang  ini  adalah elit-elit  pemerintahan  dan  elit-elit  politik  yang  seharusnya  menjadi  garda  depan
penegakan  hukum.  Setiap  hari  kita  saksikan  di  media  massa  serta laporan  dari  berbagai lembaga  menunjukkan  betapa  tindak  pidana  dengan  berbagai  variannya  masih  marak terjadi di tengah masyarakat. Jangan kan untuk menghilankannya pun untuk mengurangi saja  sudah  merupakan  benang  kusut.  Bahkan  yang  paling    memilukan  dan  sekaligus memalukan bahwa tindakan-tindakan atau perbuatan melawan hukum (apakah itu dalam lapangan  hukum  perdata  atau  langan  hukum  pidana)  justru  terjadi  dan  dilakukan  oleh aparat penegak hukum.
Berbagain  kejadian  tersebut  jelas  menjadi  gambaran  akan  buramnya  sistem hukum  kita,  suramnya  penegakan  hukum  di  negeri  ini.  Pada  hal  Pasal  1  ayat  (3)  UUD 1945  telah  menegaskan  kalau  negara  ini  adalah  negara  hukum.  Negara  yang  telah mewajibkan  setiap  warga  negaranya  untuk  menjunjung  tinggi  hukum  tanpa  kecuali. Gambaran  yang  sangat  kasat  mata  betapa  sistem  hukum  kita  telah  gagal  mewujudkan tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum di tengah masyarakat.  Bahkan  sekarang  ini  juga  semakin  marak,  masyarakat  bertindak  dan  main hakim  sendiri  di  dalam  menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang  terjadi  dan  ironisnya tindakan  main  hakim  sendiri  tersebut  dilakukan  dan  disaksikan  oleh  aparat  penegak hukum, yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan sikap anarkhis yang dipertontonkan oleh massa.  Masyarakat  telah  mengambil  alih  kuasa  dan  kekuatan  pemerintah  untuk menegakkan hukum sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat yang ada.
Rasanya  sulit  membayangkan  masa  depan  bangsa  Indonesia  bila  kita  masih berharap pada berfungsinya hukum untuk mewujudkan tujuan hukum tanpa kita mencoba menguak tabir yang melingkupi ketidak-berdayaan hukum di dalam mewujudkan tujuan dan  fungsinya,  sebagaimana  diuraikan  di  atas.  Pada  ranah  inilah  semakin  jelas  betapa penting dan urgensi keterlibatan nilai-nilai ajaran agama sebagai sumber nilai dan bahkan sumber  (materiil)  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  agar  peraturan perundang-undangan  yang  terbentuk  senantiasa  sesuai  dengan  tingkat  kesadaran  hukum masyarakat  sebagai  umat  beragama  (Islam).  Nilai-nilai  tersebut  tentu  saja  juga  sangat penting didalam mendukung penegakannya.
Sejatinya  menurut  penulis  bangsa  Indonesia    sudah  bukan  masanya  lagi  untuk menhabiskan  waktu  dan  tenaga  untuk  hanya  mengurusi  persoalan-persoalan  tindak kejahatan  (pidana)    konvensional.  Seharusnya  yang  kita  lakukan  sekarang  adalah menikmati  hasil-hasil  pembangunan  berupa  meningkatnya  kesejahteraan,  ketentraman sehingga  kita  saling  mencintai  dan  menghargai  sesama  anak  bangsa.  Namun  apa senyatanya hal itu ternyata masih sebatas impian oleh karena bangsa dan negara ini bukan malah  tambah  baik  akan  tetapi  malah  semakin  mendekatkan  kita  kepada  jurang kehancuran sebagai bangsa dan negara.   Terasalah  urgensi  restorasi  bangsa  ini  mewujud sebagai  gerakan  kolektif.  Unuk  itu  selama  manusia  secara  umum  dan  aparat  penegak hukum  secara  khusus  belum  memahami  hakekat  dirinya  dari  ( inner  substantive )  sudut pandang  agama  (religi)  maka  selama  itu  pula  kekeliruan  dan  penghancuran  terhadap hidup dan kehidupan ini akan selalu terjadi. Bahkan secara umum ini juga menimpa umat beragama  kita  sehingga  bersikap  agressif,  repressif  dan  anarkhis.  Apatah  lagi  bila manusia  yang  ada  di  permukaan  bumi  ini  masih  membanggakan  kemampuan  sains  dan teknologi  untuk  menyelesaikan  berbagai  persoalan  kehidupan  manusia.  Padahal sebagaimana  ulasan  di  atas  sains  dan  teknologi  sejatinya  tidak  akan  pernah  dapat menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang melingkupi kehidupan.

## B. Agama dan Entitas Diri
Sejatinya kita masih belum memahami siapa sesungguhnya  yang berpikir, yang melihat, yang mendengar dan yang merasa pada diri kita.  Diri yang sebenarnya diri tentu saja  dalam  pandangan  agama  bukan  diri  dalam  pandangan  sains  dan  teknologi.  Dialah yang bila di cabut oleh yang maha kuasa (penciptaNya) maka fisik ini tidak bisa apa-apa lagi. Diri yang sebenarnya diri ini adalah “domain agama”, jadi baik tidaknya akhlak dan moral  seseorang  amat  sangat  ditentukan  sejauh  mana  tingkat  kepahaman  agamanya tentang  hakekat  dirinya.  Semakin  rendah  pemahaman  kediriannya  akan  semakin cenderung  untuk  melakukan  kejahatan.  Semakin  tinggi  tingkat  kepahaman  hakekat dirinya  maka  akan  semakin  tinggi  tingkat  ketaqwaannya.  Hal  tersebut  ditegaskan  di dalam Al-Quran Surat As-Shaff ayat (2-3) tentang peringatan Tuhan untuk tidak sekedar mengetahui perintah-perintah agama akan tetapi paham makna dan implementasinya 44 .
Menghidupkan  entitas  agama  sebagai  sumber  nilai  kehidupan  yang  akan menyelesaikan  berbagai  persoalan  hidup  dan  kehidupan  yang  melanda  umat  manusia  di berbagai  belahan  bumi  secara  umum  dan  Indonesia  secara  khusus  tentu  saja  bukan dengan  pemaknaan  yang  umum  sebagaimana  selama  ini  kita  pahami.  Nilai-nilai  agama yang  dimaksud  tentu  saja  nilai-nilai  agama  yang  dipahami  secara  benar  sebagaimana telah  diajarkan  oleh  Rasulullah  SAW.  Oleh  karena  15  abad  setelah  kita  ditinggal  oleh Rasulullah  SAW  hakekat  agama  (hubungan  dengan  Allah  SWT,  hubungan  dengan Rasulullah  SAW  serta  hubungan  dengan  Baitullah)  mulai  bergeser  dengan  berbagai tafsiran. Akibatnya kita belajar agama dari keterangan ke keterangan sehingga makna dan hakekat agama menjadi hilang 45 .
Pada  tataran  inilah  salah  satu  hakekat  agama  yang  pernah  diajarkan  oleh Rasulullah  SAW  yang  telah  hilang  sekarang  adalah  “tempat  kesatuan”.  Kelompok persatuan boleh berbeda akan tetapi jika memahami tempat kesatuan (tempat ke-Tauhid- an)  maka  konflik  pasti  tidak  akan  pernah  terjadi.  Masalahnya  hakekat  agama  (Islam) tersebut  telah  dilupakan  oleh  banyak  umat  Islam,  bahkan  banyak  kalangan  umat  Islam yang tidak pernah tahu akan hakekat agama Islam. Padahal senantiasa diingatkan bahwa dalam  memahami  dan  mengamalkan  ajaran  agama  Islam  hendaklah  jangan  hanya  pada level syari’at akan tetapi juga harus masuk ke level hakikat. Sebagaimana juga senantiasa diingatkan  bahwa,  “syari’at  tanpa  hakikat  lumpuh  dan  hakikat  tanpa  syari’at  adalah batal”.
Peran  dan  sumbangsih  nilai-nilai  ajaran  Agama  Islam  di  dalam  mendorong pembentukan  dan  penegakan  hukum  agar  sesuai  dengan  tatanan  kesadaran  hukum
44 QS As Shaff ayat 2 dan 3,  terjemahannya adalah: “Wahai orang-orang yang berimana, mengapa  kamu  meperkatakan  sesuatu  yang  tidak  kamu  kerjakan;  sangatlah  dibenci  di  sisi  Allah jika kamu meperkatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan”. Tambahan penulis bahwa: setiap kata yang  kita  gunakan  dalam  berbahasa  pasti  ada  obyek  yang  di  lambankan  tidak  ada  kata-kata kosong. Masalahnya kebanyakan dari kita tidak pernah tau obyek yang di lambankan sebuah kata. Kita  kebanyakan  hanya  mengetahui  defenisi  sebuah  kata  bahkan  itulah  yang  seringkali  menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai oleh karena benda yang jadi obyeknya tidak pernah kita tau.
45 Syarif, op.cit
masyarakat yang sejak zaman kerajaan dulu jauh sebelum Indonesia menjadi negara,  dan tersebar mendiami gugusan pulau-pulau di wilayah Nusantara telah hidup dan diamalkan norma-norma hukum yang berbasis nilai-nilai adat istiadat dan agama. Dengan demikian sekarang  pun  nilai-nilai  ajaran  Agama  Islam  harus  berperan  di  dalam  segenap  proses legislasi  bangsa  dan  negara  ini.  Saluran  untuk  mewujudkan  hal  tersebut  salah  satunya adalah  kultur  (niali-nilai  kehidupan)  yang  harus  dihidupkan  dan  ditegakkan  di  tengah masyarakat haruslah nilai-nilai agama (Islam) yang massif dan konsisten 46 .
Salah  satu  pertanyaan  klasik  yang  sering  muncul  di  tengah  masyarakat  adalah mengapa  Bangsa  Indonesia  yang  mayoritas  beragama    Islam,  justru  penduduknya, budayanya  dan  fenomena  kehidupan  yang  setiaap  saat  kita  saksikan  sangat  banyak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Apa yang salah dalam hal ini. Pemahaman dan dengan demikian implementasi nilai-nilai ajaran Islam itu bagi para pemeluknya yang keliru.  Kondisi  politik  dan  lingkungan  politik  yang  sengaja  membatasi  berkembangnya nilai-nilai  ajaran  Islam  atau  ajaran  Islam  itu  sendiri  telah  tidak  mampu  mengikuti akselerasi  perkembangan  sains  dan  teknologi  baik  yang  dari  dalam  (internal)  maupun faktor  dari  luar  (eksternal).  Bahkan  fenomena  sebaliknya  diperlihatkan  oleh  berbagai ormas-ormas  Islam  dalam  melakukan  berbagai  tindakan  anarkhis  dalam  arti  mengambil alih  kewenangan  pemerintah  (aparat  penegak  hukum)  untuk  mengeksekusi  para  pelaku berbagai tindak pidana dan maksiat atau berbagai pemikiran (kelompok) yang ditengarai menyimpan dari ajaran Islam 47 .
Demikian  juga  bagaimana  memberantas  maksiat  dengan  pendekatan  nilai-nilai ajaran  Islam,  ternyata  kebanyakan  kita  tidak  sadar  hanya  menambah  kekeliruan  umat Islam  dalam  memandang  nilai-nilai  ajaran  Islam  oleh  karena  umat  Islam  dan  dengan demikian  termasuk  persoalan-persoalan  yang  kini  banyak  melingkupi  masyarakat  kita baik secara perorangan, masyarakat maupun bangsa dan Negara senantiasa dilihat secara hitam putih, benar dan salah. Tokoh-tokoh Agama Islam yang setiap saat dan di berbagai tempat dalam memberikan ceramah agama justru yang dikembangkan adalah membakar emosi  umat  untuk  berjihad  secara  ekstrim  tanpa  memperdulikan  lagi  pluralitas  umat beragama yang ada di Indonesia. Pluralitas yang di jamin secara konstitusional di dalam Pasal 29 UUD 1945 48 .
46 Daud Ali, M, dkk, 1988. Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik , Bulan Bintang, Jakarta.
47 Sampai  sekarang  kelompok-kelompok  tertentu  di  tengah  masyarakat  masih menganggap dirinyalah  yang  paling benar di dalam beragama sehingga  kelompok-kelompok lain adalah  aliran  sesat  untuk  itu  harus  di  basmi,  di  aniaya,  di  usir  bahkan  rumah  dan  tempat-tempat ibadahnya  di  bakar.  Lihat  nasib  yang  menimpa  saudara-saudara  kita  yang  tergabung  di  dalam, “Ahmadiyah”, penganut “Syi’ah” dan yang lainnya.
48 Pasal  29  UUD  1945  dengan  tegas  menyatakan  bahwa:  ayat  (1)  Negara  berdasar  atas Ketuhanan  Yang  Maha  Esa;  ayat  (2)  Negara menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat menurut  agamanya  dan  kepercayaannya itu.
Esensi  iblis  pada  diri  kedirian  manusia  menyebabkan  manusia  sudah  kodratnya tidak  bisa  diperbaiki,  untuk  itu  semua  ayat-ayat  alqur’an  dan  hadist-hadits  bila  bicara tentang  manusia  maka  yang  ada  adalah:  manusia  itu  merugi,  manusia  sak  wasangka, manusia  celaka.  Di  dalam  Al-Qur’an  pada  Surat  At-Taghabun  ayat  (2)  ditegaskan  dan diingatkan bahwa:
Dia-lah  yang  menciptakan  kamu  Maka  di  antara  kamu  ada  yang  kafir  dan  di antaramu ada yang mukmin. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
Persoalan  dasar  dan  esensial  yang  harus  kita  bersama-sama  seluruh  elemen masyarakat Islam untuk melakukan restorasi sekarang ini adalah mengembalikan hakekat keberagamaan  yang  sudah  hilang  ratusan  abad  yang  lalu,  sejak  kita  ditinggal  oleh Rasulullah.  Akibatnya  kebanyakan  di  antara  kita  pemahaman  dan  pengamalan  ajaran agama Islam senantiasa berada level syari’at. Bila persoalan pertama tentang memahami hakekat  diri  (diri  sebenarnya  diri)  yang  beragama  tidak  dipahami,  maka  jangan  pernah berharap  nilai-nilai  kebenaran  ajaran  Islam  dapat  fungsional  pada  diri  kita,  masyarakat, bangsa  dan  Negara.  Dalam  kaitan  ini  Al-Qur’an  Surat  At-Thaariq    ayat  (5)  telah mengingatkan  bahwa:  Maka  hendaklah  manusia  memperhatikan  dari  Apakah  Dia diciptakan? Selanjutnya di dalam  Surat Al-An’am ayat 46 ditegaskan dan diingatkan bahwa:  Katakanlah:  "Terangkanlah  kepadaku  jika  Allah  mencabut  pendengaran  dan penglihatan  serta  menutup  hatimu,  siapakah  Tuhan  selain  Allah  yang  Kuasa mengembalikannya kepadamu?" perhatikanlah bagaimana Kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran (Kami), kemudian mereka tetap berpaling (juga).
Manusia dengan tubuhnya tidaklah sekedar dapat dibagi atas fisik dan non fisik, atau  jasad  dengan  non  jasad  akan  tetapi  memahami  betul  mana  yang  dimaksud  dengan jasad dan mana yang dimaksud dengan non jasad. Jasad adalah tubuh ini yang nampak di mata yang memiliki kepala leher, dada dan kaki dan termasuk elemen-elemen internalnya secara  anatomis.  Non  fisik  adalah  yang  tidak  nampak  oleh  mata  kepala  tidak  material tetapi terasa adanya. Inilah juga yang kita kenal dengan roh. Inilah yang datang dari pada Tuhan  dan  saatnya  nanti  juga  akan  kembali  ke  Tuhan  ( Innalillahi  wainnailahi  rajiun ). Inilah  yang  ditiupkan  Tuhan  ketika  bayi  berusia  empat  bulan  sepuluh  hari  di  dalam kandungan.  Inilah  juga  yang  kita  sebut  dengan  Nur  Muhammad.  Inilah  juga  yang diusebut  dengan  mukmin.  Inilah  yang  bersaudara  karena  asalnya  satu  dari  Tuhan.  Baik roh  yang  ada  pada  orang  Arab,  Indonesia,  Jepang,  Amerika,  Afrika  satu  asalnya  dari Tuhan yang sama. Yang berbeda-beda adalah tubuh jasad kita yang turunan ibu bapak.
Dengan wujud dan entitas diri yang seperti itu, maka pertanyaan yang kemudian muncul  adalah,  bagaimana  kita  menempatkan  posisi  manusia  dalam  ranah  hukum nasional,  baik  sebagai  subyek  hukum  terlebih  lagi  sebagai  obyek  hukum.      Hukum (Negara) yang terjelma dalam berbagai peraturan perundang-undangan,   kita sadari atau tidak  pada  dirinya  memiliki  banyak  kekurangan  dan  kelemahan  di  dalam  menempatkan manusia sebagai satu entitas makhluk Tuhan yang telah ditetapkan sebagai khalifahNya. Sayang  hal  tersebut  tidak  pernah  menjadi  perhatian.  Kenapa  diri  yang  sebenarnya  diri (roh) itu yang esensi dalam diri kita, oleh karena jasad tidak bisa apa-apa dengan segala komponen  anatomis  dan  patologisnya  jika  roh  tidak  ada.  Lihatlah  orang  yang  sudah meninggal  dunia apanya  yang  tidak  ada  secara fisik  kenapa  tidak  bisa lagi  berbuat  apa- apa?  Oleh  karena  yang  beragama,  yang  berjalan,  yang  berfikir  yang  berbuat  yang mendengar yang  merasa yang berbicara melalui panca  indera itu yang sudah tidak ada.
Pancaindera  inilah  yang  disebut  dengan  budi  yang  melahirkan  adat  istiadat,  sehingga setiap wilayah masyarakat memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Budi ini tidak dapat lepas dari kontrol bathin yang kita sebut juga dengan akhlak. Sejak awal telah diingatkan Alah SWT di dalam Surat Al-Ashr ayat (1-3) bahwa: demi masa, Sesungguhnya manusia itu  benar-benar  dalam  kerugian,    kecuali  orang-orang  yang  beriman  dan  mengerjakan amal  saleh  dan  nasehat  menasehati  supaya  mentaati  kebenaran  dan  nasehat  menasehati supaya menetapi kesabaran.
Dalam  keseharian  kehidupan  masyarakat    hawa  nafsu  dunia  setan  lah  yang memerintah  roh  kita.  Roh  menjadi  budaknya,  padahal  yang  harus  terjadi  adalah sebaliknya  roh  lah  yang  harus  menjadi  panglima  dalam  diri  ini.  Korupsi,  membunuh, zinah, pencurian pornografi dan porno-aksi hanyalah tindak lanjut atau implementasi dari maksiat  bathin  secara  nyata  dalam  bentuk  prilaku.  Pada  tataran  inilah  peraturan perundang-undangan sehebat apapun tidak akan pernah dapat berfungsi dengan baik bila hal ini tidak tertata dengan baik. Dalam Al-Qur’an Surat As-Shaff ayat (2-3) Allah SWT telah menegaskan dan mengingatkan kepada kita bahwa:
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  kenapakah  kamu  mengatakan  sesuatu  yang tidak  kamu  kerjakan?  Amat  besar  kebencian  di  sisi  Allah  bahwa  kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
Selanjutnya  di  dalam  Surat  Al-Qiyamah  ayat  (36-40)  ditegaskan  dan  diingatkan bahwa:
Apakah  manusia  mengira,  bahwa  ia  akan  dibiarkan  begitu  saja  (tanpa pertanggung jawaban)? Bukankah Dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam  rahim),  kemudian  mani  itu  menjadi  segumpal  darah,  lalu  Allah menciptakannya,  dan  menyempurnakannya,  lalu  Allah  menjadikan  daripadanya sepasang:  laki-laki  dan  perempuan,  Bukankah  (Allah  yang  berbuat)  demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?
Diingatkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa: Indonesia adalah negara dengan segala kemajemukannya. Hukum memang mempengaruhi kehidupan sosial budaya, tetapi pada waktu yang sama hukum juga dibentuk untuk kondisi sosial budaya tersebut. Selanjutnya beliau  katakan  bahwa:  bagi  suatu  bangsa  yang  sedang  bergolak  dinamis  untuk  menjadi modern,  hukum  memang  diperlukan 49 .  Tetapi  Indonesia  sebagai  komunitas  yang  sangat majemuk dan memiliki nilai-nilai serta tradisi yang berbeda dari yang dominan di dunia, perlu  berhati-hati  dengan  caranya  berhukum.  Nilai  di  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  masyarakat  Indonesia  yang  sepatutnya  menjadi  perhatian  adalah  nilai-nilai yang ada di dalam Agama Islam. Untuk itu jika aspek-aspek dasariah yang dikemukakan tersebut  di  atas,  tidak  dipahami  secara  baik  maka  inilah  yang  menyebabkan  kehidupan beragama  kia  menjadi  tidak  fungsional,  tidak  bermakna  karena  nilai-nilai  ajaran  agama hanya  sebatas  ucapan,  tidak  bermakna  dan  tidak  transedental.  Hal  ini  juga  yang menyebabkan  penegakan  hukum  perundang-undangan  tidak  dapat  berjalan  sebagaimana mestinya.
49 Satjipto  Rahardjo,  2009, Pendidikan  Hukum  Sebagai  Pendidikan  Manusia, Gentha Publishing, Yogyakarta, hlm. 191.
Diri  yang  sebenarnya  diri  inilah  yang  beragama.  Fisik  atau  jasad  ini  hanyalah pelaksana perintah-perintah agama. Dengan kata lain tubuh tidak akan bisa rukuk jika roh sudah tidak ada. Akal tidak bisa berpikir bila roh kita sudah tidak ada. Telingan tidak bisa lagi mendengar bila roh sudah tidak ada, bibir ini tidak bisa lagi membaca ayat Kitab Suci al-Qur’an bila roh tidak ada. Persoalan klimaks yang kemudian muncul adalah bagaimana roh itu beragama. Budi yang sering disebut dengan Akal dalam arti sempit, tidak punya kemampuan apa-apa untuk mengatur roh karena sebagaimana dikemukakan di atas justru akal  kita  baru  bisa  berfungsi  bila  roh  ada.  Artinya  apa  bahwa  manusia  tidak  punya kemampuan  apa-apa  untuk  mengurus  roh.  Di  dalam  al-Qur’an  jelas  sekali  Tuhan berfirman bahwa roh itu urusanku bukan urusan manusia. Dengan kata lain agar roh itu bisa  beragama  dan  berfungsi  dengan  baik  maka  roh  iru  harus  kita  serahkan  kepada pemiliknya untuk di urus. Bagaimana agar roh kita diurus oleh Tuhan itulah gunanya ada Rasul,  itulah  gunanya  ada  tempat  pertemuan  (Baitullah).  Untuk  itu,  selama  hal-hal  ini tidak  dipahami  dengan  baik  maka  selama  itu  pula  fungsi  agama  untuk  menjadi  rahmat bagi  diri  kita,  masyarakat,  lingkungan,  bangsa  dan  negara  tidak  akan  pernah  dapat terwujud. Dalam ranah agama aspek terdalamlah yang harus kita pahami terlebih dahulu dengan baik baru kita bicara ke luar. Bila ajaran Agama Islam diharapkan bisa memberi sumbangsih  di  dalam  mencegah  perbuatan  maksiat,  maka  tidak  ada  jalan  lain  kecuali umat  Islam  harus  merestorasi  kepahaman  agamanya  agar  kembali  seperti  apa  yang dajarkan oleh Rasullah.
Hal-hal inilah juga yang harus dipahami dengan baik oleh segenap aparat hukum sebagai manusia. Bila tidak maka kita jangan pernah berharap hukum bisa tegak dengan setegak-tegaknya oleh aparat penegak hukum, kecuali akan menggunakan kekuasaannya untuk  menyalah-gunakan  hukum  untuk  kepentingan  pribadi  atau  kelompoknya.  Aparat penegak  hukum  selamanya  tidak  akan  bisa  diharap jika  hanya  mengandalkan  kcerdasan intelektualnya dan mengabaikan kecerdasan spiritual.
Jelaslah  bahwa  diri  dan  kedirian  kita  dalam  lingkup  kehidupan  beragama haruslah  dipahami  secara  benar  agar  mewujud  pemahaman  yang  benar  sehingga pengamalannya juga nantinya dapat baik dan benar. Dalam konteks dunia hukum (sistem hukum) Indonesia juga sudah jelas bahwa, tidak lah pada tempatnya lagi membuat jarak antara  hukum  negara  dengan  hukun  agama  (Islam).  Nilai-nilai  ajaran  Islam  haruslah mewarnai peraturan hukum (peraturan perundang-undangan) dalam keseluruhan tahapan dan  materi  dalam  proses  legislasi  di  lembaga  legislatif  (DPR  dan  DPRD)  agar  hukum yang  lahir  dan  akan  ditegakkan  ( ius constituendun dan ius constitutum )  sesuai  dengan kesadaran  hukum  masyarakat,  bangsa  dan  negara  Republik  Indonesia  yang  religius. Demikian  juga  segenap  aparat  penegak  hukum  haruslah  memahami  betul  diri  dan kediriannya.  Hakekat  dirinya  sebagai  manusia  ciptaan  Tuhan.  Sebab  hanya  dengan memahami diri dan kediriannya dia juga akan memahami Tuhannya. Dengan pemahaman yang paripurna tersebut dengan sendirinya akan melahirkan aparat penegak hukum yang amanah, jujur dan bekerja dengan benar sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

## PENUTUP
Kedudukan  agama  dalam  kehidupan  posisinya  sangat  penting  dan  strategis  baik dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  maupun  bernegara.  Nilai-nilai  agama  harus
lah menjelma di dalam semua aspek kehidupan baik sebagai masyarakat, bangsa maupun Negara  (Indonesia).  Sejatinya  nilai-nilai  ajaran  agama  (universal)  dijadikan  sebagai penuntun  dalam  segenap  diri  dan  kedirian  aparat  penegak  hukum,  termasuk  di  dalam interaksi  sosial  masyarakat,  yang  pada  akhirnya  mewujud  menjadi  kultur  (hukum) masyarakat.
Entititas  Agama  Islam  diakui  tidak  saja  secara  konsepsional  dan  teoretik  akan tetapi  juga  dalam  realitas  adalah  salah  satu  sistem  hukum  yang  lengkap.  Islam  tidak hanya  berisi  ajaran  teologis  akan  tetapi  juga  memliki  sistem  nilai  tentang  peradaban. Sebuah sistem hukum yang sumber hukumnya termaktub di dalam sumber ajaran  Islam yaitu: al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Sebuah kitab suci  yang tidak hanya memiliki  kaidah-kaidah  hukum  akan  tetapi  sekaligus  juga  bisa  menjadi  sumber  hukum tidak hanya di dalam proses pembentukan hukum-hukum Islam akan tetapi juga di dalam pembentukan perundang-undangan nasional.
Wujud  sistem  hukum  kita  yang  semakin  carut  marut  dengan  berbagai penyimpangan yang justru dilakukan oleh para aparat penegak hukum dapat kita analisis bersama  dengan  pendekatan  nilai-nilai  religiositas  Islam.  Apabila  dorongan-dorongan pemberontak berusaha untuk membongkar peranan akal dan hati nurani dan menjadikan manusia  tawanan  hawa  nafsu,  keimanan  muncul  sebagai  dukungan  yang  terbaik  untuk diandalkan.  Iman  adalah  dukungan  terbesar  dan  pancangan  nurani  dan  akal.  Dengan dukungannya  akal  dan  nurani  mendapatkan  kemampuan  untuk  menekan  naluri-naluri pemberontak  dalam  segala  keadaan,  melawan  tekanan  permusuhan  hawa  nafsu  dan mengatasi  setiap  jenis  kecenderungan  berbahaya.  Seorang  manusia  yang  dipersenjatai dengan  iman  adalah  manusia  yang  dalam  kata-kata  Al-Qur’an,  telah  berpegang  pada pegangan yang kukuh yang tak pernah putus. Untuk itu ukuran normatif yang digunakan untuk nilai norma sosial-budaya yang dapat dipandang ma’ruf adalah kebenaran Ilahiyah (al  haq)  yang  seharusnya  dijelmakan  dalam  segala  akitivitas  kehidupan  baik  sebagai masyarakat, bangsa maupun negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali,  1996. Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan Sosiologis ), Chandra Pratama, Jakarta.
-------------  1998, Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum ,  PT.  Yarsif Watamponen, Jakarta.
------------- 2009, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang Undang (Legisprudence) , Kencana Perdana Media, jakarta.
Abdul  Azis  Thaba,  1996, Islam  Dan  Negara  Dalam  Politik  Orde  Baru, Gema Insani Press, Jakarta.
Ahkam  Jayadi,  2009. Hukum  dan  Keadilan  Menguak  Kewenangan  Penegak Hukum  dalam  Penahanan  dan  Penangguhan  Penahanan ,  Kota Kembang, Yogyakarta.
-------------   2015, Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah, Genta Press, Yogyakarta. Allamah  M.H.  Thabathaba’i,  1997. Mengungkap  Rahasia  Al-Quran ,  Mizan, bandung.
Ade Maman Suherman, 2007, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum , PT. Raja Grafindo Persana, Jakarta.
Anton  F.  Susanto,  2010, Ilmu  Hukum  Non  Sistematik,  Fondasi  Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta. Artidjo  Alkostar  dan  M.  Sholeh  Amin  (editor),  1986, Pembangunan  Hukum dalam  Perspektif  Politik  Hukum  Nasional ,  LBH  dan  Rajawali  Pers, Jakarta.
Bachran  Mustafa,  2003, Sistem  Hukum  Indonesia  Terpadu ,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Bustanuddin Agus, 2006, Agama Dalam Kehidupan Manusia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Daud  Ali,  M,  dkk,  1988. Islam  Untuk  Disiplin  Ilmu  Hukum,  Sosial  dan  Politik , Bulan Bintang, Jakarta.
Emil Salim, 1988. Pembangunan Berwawasan Lingkungan , LP3ES, Jakarta.
Edy  Suandi  Hamid  dan  Muhammad  Sayuti  (penyunting),  1999, Menyingkap Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  di  Indonesia ,  Aditya  Media, Yogyakarta.
Friedman,  Lawrence  M,  1975. The  Legal  System:  A  Social  Science  Perspective,
Russel Sage Foundation, New York.
Hussein Nasr, S, 1981, Islam Dalam Cita dan Fakta , Leppenas, Jakarta.
Ija Suntana, 2010, Kapita Selekta Politik Islam , Pustaka Setia, Bandung.
Jonedi Efendi, 2010, Mafia Hukum , Prestasi Pustaka, Jakarta.
Kelmen,  HC.  1966. Complience,  Identification,  and  Internalization,  Three Processes  of  Attitude  Change, dalam  H.  Prosharly  and  B.  Seidelerd (ed),  Basic  Studies  in  Studies  in  Social Psychology,  New  York,  Halt, Rhinehart & Winston.
Lili Rasjidi, 1990, Dasar-dasar Filsafat Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Laica  Marzuki,  M,  1997. Pembahasan  Atas  Program  Pembinaan  Sistem  Hukum Nasional  (Konsep  Pembangunan  Bidang  Hukum  Repelita  VII ), Makalah, Ujung Pandang.
Mahfud,  Moh  MD,  2001, Politik  Hukum  di  Indonesia ,  PT.  Pustaka  LP3ES Indonesia, Jakarta.
-------------    2008, Sesi  Kuliah  Kebijakan  Pembangunan  Hukum,  Pada  Program Doktor Ilmu Hukum PPs, FH UII, PPs UII , Yogyakarta.
Nana  Sudjana,  1991. Tuntutan  Penyusunan  Karya  Ilmiah,  Makalah,  Skripsi, Tesis, Disertasi , Sinar Baru, Bandung.
Nasikun, 2011, Sistem Sosial Indonesia , Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada.
Otje  Salman  dan  Anthon  F.  Susanto,  2009,  Teori Hukum,  Mengingat, Menyimpulkan,  dan  Membuka  Kembali ,  PT.  Refika  Aditama, Bandung.
Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto,  1986, Perihal  Kaedah  Hukum , Alumni, Bandung.
Pengurus  Pusat  Ikatan  Hakim  Peradilan  Agama,  1994, Prospek  Hukum  Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia Sebuah Kenangan  65  Tahun  Prof.Dr.  H.  Busthanul  Arifin,  SH, PP-IKAHA, Jakarta.
Philipus M.Hadjon, dkk, 1997. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Peter  de  Cruz,  1999, Comparative  Lawin  a  Changing  World, Cavendish Publishing Limited, London-Sydney.
Philipe Nonet dan Philip Selznick, 2008. Law and Society in Transition, Toward Respons Law , (terjemahan: Raisul M), Nusa Media, Jakarta.
Roucek, Joseph S, 1951. Social Control , Doan Nostrand Company, Inc, London.
Rusli  Effendy,  dkk,  1991. Teori  Hukum ,  Hasanuddin  University  Press,  Ujung Pandang.
Ronny  Rahman  Nitibaskara,  Tb,  2007. Tegakkan  Hukum  Gunakan  Hukum , Penerbit Buku Kompas, jakarta.
Raana  Bokhari  dan  Mohammad  Seddon,  2010, Ensiklopedia  Islam ,  Erlangga, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 1986. Hukum dan Masyarakat , Angkasa, Bandung.
------------    1987. Permasalahan Hukum di Indonesia , Alumni, Bandung.
------------    2003 ,  Sisi-Sisi  Lain  Dari  Hukum  Di  Indonesia ,  PT.  Kompas  Media Nusantara, Jakarta.
------------    2006, Membedah Hukum Progresif , Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
------------      2009, Hukum    Progresif,    Sebuah    Sintesa    Hukum      Indonesia , Genta Publishing, Yogyakarta,
------------      2009, Pendidikan  Hukum  Sebagai  Pendidikan  Manusia ,  Genta Publishing, Yogyakarta.
------------    2009, Hukum  dan  Perubahan  Sosial,  Suatu  Tinjauan  Teoritis  Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia , Genta Publishing, Yogyakarta. Sudargo Gautama, 1973. Pembaharuan Hukum di Indonesia , Alumni, Bandung.
Soerjono Soekanto, 1985. Evektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi , CV. Remadja Karya, Bandung.
------------    1987, Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
------------ 1993, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sunaryati Hartono, 1982, Hukum  Ekonomi Pembangunan Indonesia ,  Bina Cipta, Jakarta.
------------  dkk,  1986. Perspektif  Politik  Hukum  Nasional ,  LBH  dan  Rajawali Press, Jakarta.
Sudikono Mertokusumo, 1986. Mengenal Hukum , Liberty, Yogyakarta.
Schmidheiny,  Stephan,  1992. Changing  Course:  A  Global  Business  Perspective on  Development  and  the  Environment ,  Massachusetts  Institute  of Technology, USA.
Sutandyo Wignjosoebroto, 2007. Hukum Dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah,  Sebuah  Pengantar  ke  Arah  Kajian  Sosiologi  Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya.
Sri  Rahayu  Oktoberina  dan  Niken  Savitri  (penyunting),  2008, Butir-Butir Pemikiran  dalam  Hukum  Memperingati  70  Tahun  Prof.Dr.B.  Arief Sidharta , PT. Refika  Aditama, Bandung.
Syamsuddin, M dkk, 2009, Pendidikan Pancasila Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan , Total Media, Yogyakarta.
Syarif,  2014, Wujud  Di  Balik  Teks  Studi  Alquran  Dengan  Pendekatan  Hikmah,
Nusa Media, Bandung.
Utrecht,  E,  1983. Pengantar  dalam  Hukum  Indonesia ,  PT.Ichtiar  Baru bekerjasama dengan Penerbit Sinar harapan, Jakarta.
Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.
Yusuf  Al-Qardawy,  1980. Attarbiyah  Al-Islamiyah  Wa  Madrasah  Hasan  Al- Banna ,  (terjemahan  oleh:  Bustani  A.Gani  dan  Zainal  Ahmad),  Bulan Bintan, Jakarta.