## Research Article
Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
Muliani S 1* , Adil Kasim 2 , Jamaluddin Ahmad 3 , Nurjannah Nonci 4 1,3,4 Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang 2 Pengadilan Negeri Bulukumba
* mulisamiri77@gmail.com

## ABSTRACT
The  large  number  of  children  imprisoned  shows that  there  are  still  problems  with  legal  norms  in  the Juvenile Criminal Justice System, especially the application of diversion in Indonesia. The purpose of this research is to find the ideal concept in the implementation of diversion without any conditions for the  application  of  diversion  to  children  who  are  in  conflict  with  the  law.  The  method  used  in  this research is normative legal research with a normative juridical approach. The results of the study show that the existence of a diversion requirement in the Juvenile Criminal Justice System allows judges to decide  cases  by  imposing  prison  sentences  on  children.  The  existence  of  special  child  protection agencies  or  other  child  protection  institutions  only  exist  in  provincial  towns,  which  are  far  from  the child's family, so imprisonment is the choice for judges in deciding cases. The conclusion of this study is  that  the  implementation  of  diversion  must  be  unconditional,  so  that  all  types  of  criminal  acts committed  by  children  are  tried  to  diversion  as  much  as  possible.  If  the  diversion  agreement  is  not fulfilled then choose imprisonment as the last alternative in sentencing children who are in conflict with the law. Apart from that, LPKA and LPKS should also be built in districts/cities so that children who are sentenced to be placed in LPKA or LPKS are not far from their families.

## Keywords: Diversion; Restorative Justice; Children in Conflict with the Law

## ABSTRAK
Masih banyaknya anak yang  dipenjara menunjukkan bahwa masih  ada  permasalahan  norma hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya penerapan diversi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah  mencari  konsep  ideal  dalam  pelaksanaan  diversi  tanpa  adanya  syarat  penerapan  diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa, adanya  persyaratan  diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  membuat  hakim  bisa  memutus perkara dengan menjatuhkan pidana penjara kepada anak. Keberadaan lembaga perlindungan khusus anak ataupun lembaga lembaga perlindungan anak lainnya hanya ada di kota-kota provinsi, yang jauh dari keluarga si anak, sehingga  pidana  penjara menjadi  pilihan bagi hakim dalam memutus perkara. Simpulan  penelitian  ini  adalah  pelaksanaan  diversi  harus  tanpa  syarat,  sehingga  semua  jenis  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  sedapat  mungkin  diupayakan  diversi.  Apabila  kesepakatan  diversi tidak  terpenuhi  barulah  memilih  pidana  penjara  sebagai alternative terakhir  dalam  pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu LPKA dan LPKS seharusnya dibangun juga di kabupaten/Kota sehingga anak yang dijatuhi hukuman ditempatkan di LPKA atau LPKS tidak jauh dari keluarganya.
Kata Kunci: Diversi; Restorative Justice; Anak yang Berkonflik dengan Hukum

## A. PENDAHULUAN
Semua kegiatan kegiatan individu maupun kelompok  masyarakat  yang  dilakukan  dalam berinteraksi  dengan  lingkungannya  harus berpedoman  pada  aturan  aturan  yang  telah  di tentukan  dan  berlaku  dalam  kehidupan bermasyarakat  seperti  aturan  perundang- undangan  sebagai  pencerminan  aturan  hukum. Hukum  tidak  boleh  dipisahkan  dari  kehidupan. Hal ini dikarenakan hukum adalah pedoman yang menertibkan  tindakan  dan  perilaku  masyarakat dalam  kehidupan.  Karena  apabila  tidak  ada hukum  maka  tidak  akan  tercapai  ketertiban  dan keamanan di dalam masyarakat.
Hukum  tidak  dilihat  hanya  dalam  bentuk teksnya  saja  dan  juga  tidak  dapat  dianggap seperti  sesuatu  yang  sifatnya  permanen,  hal  ini dikarenakan  hukum  sendiri  dibuat  untuk mengabdi  pada  masyarakat  bukan  justru sebaliknya, sehingga hukum harus dinamis dalam artian  hukum seperti perundang-undangan harus mampu  menjawab  setiap  perubahan  dalam masyarakat. Hukum tidak boleh bersifat kaku dan diterapkan  secara  kaku,  namun  sebaliknya hukum  harus  mampu  mengikuti  kompleksitas kehidupan  manusia  di  tengah  masyarakat. Karena  itu,  dengan  upaya  bijak  untuk  mencapai tujuan  keadilan  yang  mengagumkan,  hukum harus terus menerus dibedah dan diperdebatkan. sebagai  aktor,  manusia  membutuhkan  kekuatan dan  keberanian  untuk  menjalankannya,  tetapi juga  keberanian  untuk  mengubah  dan
menghapus  hukum  itu  sendiri  ketika  hukum  itu sendiri  tidak  pernah  dapat  menopang  kehidupan dan  esensi  dari  keberadaannya  adalah menciptakan kerukunan, ketenteraman, ketertiban  umum,  dan  kemakmuran  (Rahardjo, 2010).
Aparat  penegak  hukum  memposisikan  diri hanya sebagai pembela hukum tanpa kebebasan dan  kebebasan  untuk  bertindak  secara  progresif untuk  mewajibkan  masyarakat  mematuhi  semua hukum  yang  berlaku,  sekalipun  hukum  itu  telah mencabut hak-hak kebebasannya, mencabut hak- hak  nya  yang  paling  fundamental,  itu  juga menjadi  sarana  untuk  menegakkan  kehendak penguasa  atas rakyat. Hal ini jelas bertentangan dengan  prinsip  bahwa  semua  manusia  memiliki hak  asasi  manusia  (HAM)  sebagaimana  yang diatur dalam konstitusi tertulis Republik Indonesia yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945) mewajibkan  pihak  lain,  termasuk  negara,  untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan,  dan  perlindungan  bagi  seluruh penduduk  Indonesia.  Upaya  penegakan  hukum harus  dimulai  sejak  usia  dini  mulai  dari  janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun, karena  mereka  memiliki  peran  vital  dalam keberlangsungan bangsa. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk perkembangan  dan  perlindungan  anak,  baik melalui  badan-badan  perlindungan,  tempat penampungan  anak,  organisasi-organisasi  yang
bergerak  di  bidang  spiritual,  organisasi  non pemerintah,  organisasi  masyarakat,  komunitas bisnis,  pers,  atau  tempat  tempat  memperoleh pendidikan.
Jika ibu/bapak anak tidak lagi diakui, tidak jelas  keberadaannya  lagi,  atau  jelas  tidak  dapat memenuhi  hak  dan  kewajibannya  sebagai  orang tua,  maka  hak  dan  kewajiban  tersebut  dapat dititipkan  kepada  orang  lain,  baik  karena kemauan  sendiri  maupun  karena  persyaratan peraturan yang berlaku. Jika tidak ada pihak yang mengadopsinya,  maka  Negara  bertanggung jawab  atas  penegakan  hak  dan  kewajiban tersebut (Martuti , 2009).
Perlindungan anak bersifat non- diskriminatif,  negara  memiliki  tanggung  jawab untuk  melindungi  semua  anak  dari  segala  jenis kejahatan,  dan  negara  juga  memiliki  tanggung jawab  untuk  melindungi  anak  pelaku/yang bermasalah dengan hukum.
Negara wajib melindungi setiap warganya termasuk  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum, karena  anak  merupakan  titipan  dan  karunia  dari Allah  SWT  yang  memiliki  kebanggaan  dan  nilai pribadi  secara  keseluruhan  tanpa  harus  melihat perilaku perilaku anak yang bertentangan dengan norma–norma  yang  ada.  Tentunya  semua  hal tersebut  masih  membutuhkan  penelusuran selanjutnya,  karena  anak  melanggar  norma norma  yang  ada  disebabkan  oleh  beberapa  hal, di antaranya dapat dibagi menjadi dua (Freedman & Woods, 2014). Pertama berasal dalam diri anak itu  sendiri,  seperti:  kurangnya  pendapatan  dan
kondisi  keluarga  ( broken  home ).  Kedua  berasal dari luar anak, seperti; pergaulan dan berita berita koran.
Penulis  mengklasifikasikan  faktor  utama yang  mempengaruhi  perilaku  kriminal  anak  dari dua  jenis  pengaruh  utama,  yaitu;  Konflik  dalam rumah;  dan  Kondisi  pergaulan  anak  baik  dalam pergaulan  di  sekolah  maupun  pergaulan  dalam lingkungan  masyarakat;  Untuk  mencegah  dan melindungi  anak  dari  kejahatan,  keluarga, masyarakat, dan negara harus melakukan upaya pencegahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Walaupun  negara  menganggap  segala bentuk  kejahatan,  termasuk  kejahatan  dilakukan oleh  anak  sebagai  pelanggaran  HAM  dan termasuk  kejahatan  terhadap  kemanusiaan, namun  pelaku  kejahatan,  termasuk  anak,  juga manusia  yang  melakukan  kejahatan  itu  harus dilindungi  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal 28  H  Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang pada intinya mengatur bahwa semua orang berhak mendapatkan keadilan.
Makna yang terkandung dalam Pasal UUD NRI  1945  tersebut  kemudian  diejawantahkan  ke dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan terkait  seperti  khusus  mengenai  perlindungan terhadap hak anak diatur dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  yang  diubah  dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas  UU  RI  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, UU RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta UU RI Nomor 3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  yang telah  diganti  dengan  UU  RI  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (selanjutnya  disingkat  UU  SPPA  2012). Ketentuan yang khusus menjamin hak anak yang berhadapan  dengan  hukum  didasarkan  pada Pasal 4 ayat 2 butir 1 dan 2 UU SPPA.
Meskipun  demikian,  peraturan-peraturan tentang  anak  yang  berlaku  di  Indonesia  tersebut menunjukkan  bahwa  sungguh  besar  perhatian dan  komitmen  negara  terhadap  anak  tanpa kecuali,  termasuk  Anak  yang  Berkonflik  dengan Hukum.  Hal  ini  tentunya  masih  memerlukan kerangka  hukum  suatu  perlindungan  anak sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  kewajiban  dan tanggungjawab  negara.  Dengan  demikian, mengingat  penjaminan  anak  secara  keseluruhan sangat  penting  untuk  perbaikan  kehidupan masyarakat,  khususnya  dalam  memajukan Negara, maka dianggap cocok untuk membangun undang-undang perlindungan anak.
Dari  sini  jelas  terlihat  bahwa  Indonesia secara  teoritis  menjamin  perlindungan  hak  anak melalui  peraturan  perundang-undangan,  di pengadilan  bagi  pelaku  kejahatan  anak,  salah satu  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak dalam  proses  peradilan  terhadap  anak  yang melakukan  pelanggaran  hukum,  seperti  adanya proses  peradilan  khusus  bagi  anak,  penegak hukum  dalam  hal  anak  harus  memiliki  banyak
perhatian dan dedikasi. untuk anak-anak beserta permasalahannya,  anak  ditempatkan  pada fasilitas  tumbuh  kembang  anak/Lembaga Pembinaan  Anak  (selanjutnya  disebut  LPA), pelaksanaan  hak-hak  anak  yang  melanggar hukum  dan  hak-hak  lainnya  merupakan  bentuk perlindungan  hukum  bagi  anak  yang  menjadi pelakunya  (Sinaga,  &  Lubis,  2015).  Penerapan diversi  dalam  menangani  anak  yang  melanggar hukum  menjadi  tema  utama  penelitian  ini. kewajiban  memberikan  perlindungan  bagi  anak sebagai  bagian  dari  pembangunan  sumber  daya manusia. Anak menjadi penerus kehidupan suatu negara  sehingga  tumbuh  kembang  dan  jaminan hak hukum bagi anak harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin.
Bahwa  ruang  lingkup  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  (SPPA)  mencakup  juga  semua unsur  sistem  peradilan  pidana  yang  terkait dengan  penanganan  perkara  yang  melibatkan anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  SPPA mengatur tentang keadilan restoratif sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1(5)  UU SPPA  2012  yang  pada  intinya  menyatakan bahwa  penyelesaian  perkara  anak  yang berhadapan dengan hukum dilakukan secara adil dengan  melibatkan  pelaku,  korban  dan  keluarga mereka  dan  pihak  lain  yang  terkait  dalam  suatu tindak pidana, secara bersama-sama menemukan  cara  terbaik  untuk  menyelesaikan permasalahan  tindak  pidana  dan  mengupayakan mencari  solusi  agar  tidak  menimbulkan  implikasi dari  tindak  pidana  dan  berorientasi  pada
pengembalian  pada  keadaan  semula  dan  bukan bertujuan untuk pembalasan.
Pasal  1  angka  (7)  menyatakan  bahwa diversifikasi  adalah  pengalihan  atau  penolakan anak  pelaku  tindak  pidana  dari  sistem  peradilan pidana. Dalam proses penyelesaian kasus pidana yang  dilakukan  oleh  anak,  ide  diversi,  terutama konsep Restorative  Justice ,  menjadi  elemen penting.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  (selanjutnya  disebut  PERMA  RI) Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Diversi,  seperti  yang  tercantum dalam  Pasal  8  UU  SPPA  tahun  2012.  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan  UU  SPPA  2012,  musyawarah diversi  didefinisikan  sebagai  musyawarah  antara pihak  yang  melibatkan  anak,  orang  tua/wali, korban,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  Pekerja Sosial  Profesional,  perwakilan,  dan  pihak  lain yang terlibat dalam mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif menciptakan  perdamaian  antara  korban  dan anak-anak; mencegah anak-anak mengambil alih kemerdekaan  mereka  sendiri;  memfasilitasi partisipasi  masyarakat;  dan  menanamkan  rasa tanggung jawab kepada  anak-anak. Oleh karena itu,  tujuan  tujuan  tersebut  dapat  tercapai  apabila para  pelaku,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak terkait  lainnya  dalam  musyawarah  diversi  guna bersama-sama  mencari  solusi  yang  adil  dengan mengembalikan  ke  keadaan  semula  dan  tidak melakukan pembalasan.
Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah  tersebut,  maka  peraturan  tentang pelaksanaan  diversi  dan  tata  cara  pengawasan terhadap  anak  di  bawah  12  (dua  belas)  tahun, misalnya  PERMA RI  Nomor  4  Tahun  2014  tidak berlaku  lagi.  Padahal,  kedua  peraturan  tersebut saling melengkapi dalam hal-hal yang tidak diatur satu  sama  lain,  khususnya  PERMA  RI  Nomor  4 Tahun  2014.  Ini  adalah  kebijakan  khusus  yang mengatur proses di Pengadilan saja.
Namun  pada  kenyataannya,  terdapat beberapa  hal  yang  menunjukkan  bahwa  dalam SSPA  masih  terdapat  problematika  serius  baik dalam  proses  maupun  pengenaan  sanksi pidananya,  yang  mana  hal  tersebut  sedikit banyak  mengakibatkan  terabaikannya  hak-hak anak  pada  tingkat    penyelidikan  dan  penyidikan, penuntutan  bahkan  dalam  proses  peradilan sehingga gagal melindungi anak, seperti, adanya perlakuan  yang  berbeda  terhadap  anak  yang memiliki  orang  tua  pejabat  atau  secara  ekonomi lebih  mapan,  dan  anak  yang  memiliki  orang tuanya  bukan  pejabat  atau  yang  keadaan keuangannya  tidak  mencukupi.  Sering  dijumpai perlakuan  yang  tidak  sama  dalam  penangkapan dan  pemidanaan  tindak  pidana  terhadap  anak, karena undang-undang memiliki celah perbedaan jenis-jenis  hukuman  bagi  anak  yang  berkonflik dengan  hukum,  sehingga  jenis  hukuman  ini digunakan oleh penyidik, penuntut umum bahkan hakim  untuk  mengambil  keputusan  atau menjatuhkan  putusan  diskriminatif  kepada  anak sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa hal lainnya
yang  menunjukkan  SPPA  di  Indonesia  masih bermasalah  serta  terdapat  kesenjangan  yaitu Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (selanjutnya di singkat LPKA) dan Lembaga Pembinaan Anak Sementara  (selanjutnya  disingkat  LPAS)  hanya ada di kota provinsi saja sementara di kabupaten- kabupaten  lembaga-lembaga  tersebut  tidak  ada. Dengan  demikian  anak  yang  divonis  bersalah lebih  cenderung  memilih  hukumannya  dijalani  di rumah  tahanan  negara  yang  ada  di  kabupaten dimana  anak  tersebut  berada.  Tentunya  pilihan anak  tersebut  menjalani  hukuman  bergabung dengan  hukuman  hukuman  orang  dewasa  akan berdampak  buruk  terhadap  perkembangan  si anak.  Pilihan  ini  sering  ditemukan  di  beberapa daerah  anak  ditahan  bukan  di  lembaga-lembaga pembinaan  anak  tetapi  bergabung  dengan tahanan orang dewasa. Dampak yang terjadi dari pilihan tersebut adalah interaksi antara anak dan orang  dewasa  susah  dielakkan  yang  kemudian tentunya  anak  banyak  banyak  belajar  dari  orang orang dewasa. Pelajaran-pelajaran yang diterima oleh si anak tentunya menjadi pengetahuan baru bagi  anak,  sehingga  ketika  anak  tersebut  habis masa  tahanannya,  mereka  akan  kembali berinteraksi  dengan  masyarakat.  Pengetahuan yang  didapatkan  dalam  penjara  menjadi  modal baru bagi anak untuk terus melakukan kejahatan kejahatan  baru  dan  tentunya  kejahatan  tersebut lebih meningkat dari kejahatan sebelumnya.
Penelitian  ini  berbeda  dari  beberapa penelitian  sebelumnya  yang  membahas  tentang diversi  dalam  penyelesaian  perkara  anak.
Penelitian  penelitian  tersebut  akan  digunakan untuk mendukung penelitian ini, di antaranya:
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fatmawati dkk  yang  berjudul  Diversi  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polres Stabat, Kejaksaan  Negeri  Stabat,  Pengadilan  Negeri Stabat)  dalam  penelitian  ini  membahas  tentang pelaksanaan restorative  justice dan  diversi  di lingkup  polres,  kejaksaan  dan  pengadilan  negeri di  Stabat.  Hasil  nya  menujukan  bahwa  telah dilaksanakan  diversi  walaupun  kadang  masih perlu  sosialisasi  penerapan Restorative  Justice dan  Diversi  sehingga  terkadang  pelaksanaannya mengalami keterlambatan (Fatmawati, & Hasibuan, 2016).
Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu yang  berjudul  Diversi  Sebagai  Alternatif Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Yang Dilakukan Anak Dalam Perfektif Sistem Peradilan Pidana  Anak.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan bahwa  diversi  dilakukan  atas  dasar    pelaku ditawari  kesempatan  untuk  menjadi  orang  baik, dikembalikan  melalui  jalur  informal  yang memanfaatkan  sumber  daya  masyarakat tujuannya  adalah  mengurangi  jumlah  anak  yang masuk ke proses peradilan pidana; meningkatkan penyelesaian perkara anak dengan mengutamakan keadilan yang bertujuan memulihkan  keadilan  dan  kepemimpinan; keterlibatan  publik  yang  lebih  besar  dalam menangani  anak  nakal  dan  meningkatkan  peran
pengacara  dalam  kasus  yang  melibatkan  anak (Rahayu, 2015).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jul  Ernis yang  berjudul  Diversi  dan  Keadilan  Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di  Indonesia.  Hasil  Penelitian  menunjukkan bahwa pentingnya pendekatan keadilan restoratif dan  adanya  penyimpangan  dalam  penyelesaian kasus  kenakalan  remaja  dalam  mengubah paradigma menghukum pidana untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat (Ernis, 2017).
Penelitian  selanjutnya  dilakukan  oleh Renhard Harve, Syafruddin Kalo, Alvi Syahrin,  & Ediwarman, yang pada intinya menguji kelayakan yang  konsisten  tentang  pengalihan  penanganan tindak  pidana  anak  pada  saat  Undang-Undang SPPA  bertentangan  dengan  Undang-Undang lainnya  serta  mengkaji  tentang  sinkronisasi  UU SPPA dengan UU Lainnya (Harve dkk, 2021) .
Penelitian  lainnya  yang  juga  membahas tentang diversi dilakukan oleh Ellyana Masrurotin, Irma  Cahyaningtyas  yang  fokus  membahas tentang Urgensi
Implementasi Sistem
Pendengaran  Anak  Terhadap  Anak  Tindak Pidana  dalam  Proses  Diversi  (Masrurotin,  & Cahyaningtyas, 2002).
Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian  tersebut,  memang  ada beberapa  persamaan  dengan  penelitian  tersebut yaitu  sama-sama  mengkaji  tentang  diversi.  Akan tetapi penelitian ini memiliki nilai kebaharuan yaitu terletak  pada  tujuan  penelitian  yaitu  mencari
konsep  ideal  dalam  pelaksanaan  diversi  tanpa adanya  syarat  penerapan  diversi  terhadap  anak yang  berhadapan  dengan  hukum.  Adapun  fokus pembahasan yang membahas  reformulasi syarat pelaksanaan  diversi  dalam  sistem  peradilan pidana anak di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode peneltian yuridis normatif yaitu penelitian yang  memperoleh  data  primer  dan  sekunder. Data yang dikumpulkan  berupa putusan putusan pengadilan  dari  tahun  2017  hingga  2020.  Data yang ada kemudian diolah dengan menggunakan software (QDAS) Nvivo (Kaefer, Roper, & Sinha, 2015).  penggunaan  Nvivo  sebagai  alat  analisis berfungsi  untuk  mengorganisir  data  penelitian secara  terstruktur  dan  berurutan  (Ozkan,  2004). Setelah  data  diolah  kemudian  data  tersebut dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan  dengan  literatur  dan  kajian pustaka lainnya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Anak yang Berkonflik dengan Hukum
Total  akumulasi  angka  kejahatan  anak dalam  3  (tiga)  tahun  terakhir  secara  umum  di Indonesia  mengalami  peningkatan.  Khusus  di Sulawesi  Selatan  naik  secara  signifikan,  pada tahun  2017  sampai  pada  tahun  2020  mencapai angka 693 kasus seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.
Tabel  1.  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2020
Lak alan tas Me mb awa sej ata taja m Nar kot ika Pel ece han Sek sua l Pem bunu han Pem eras an Pen curi an Peng aniay aan Ujaran Kebenci an Tota l Maka sar 2 20 53 4 9 0 141 16 1 246
Maros 1 1 15 2 2 0 21 1 0
43 Palop o 0 18 4 30 3 1 72 35 0 163
Pinra ng 2 1 17 6 0 0 53 13 0 92
Sung gumin asa 4 8 24 5 2 0 46 14 1 104 Takal ar 1 3 9 1 0 0 11 2 0
27 Wata mpon e 0 0 1 4 0 0 12 1 0 18
Total 10 51 123 52 16 1 356 82 2 693
Sumber: Olahan data primer 2020
Berdasarkan  tabel  1  tersebut,  terlihat bahwa jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak  dalam  kurung  waktu  tahun  2017  hingga tahun 2020  di 7 (tujuh) lokus penelitian mencapai angka 693 kasus. Tindak pidana tersebut meliputi pidana  kecelakaan  lalu  lintas  (atau  biasa disingkat dengan laka lantas), membawa senjata tajam, narkotika, pelecehan seksual, pembunuhan, pemerasan, pencurian, penganiayaan,  serta  ujaran  kebencian.  Dari berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pidana  pencurian  yang    menjadi  dominan  dan paling sering dilakukan oleh anak, dan ini hampir merata di tujuh lokasi penelitian.
Tindak  pidana  pencurian  ini  merupakan perbuatan  yang  melanggar  aturan  atau  norma dalam masyarakat baik itu norma hukum nasional maupun norma hukum Islam. Hukum yang ada di Indonesia  melarang  seseorang  mengambil  suatu barang yang bukan miliknya sebelum ia meminta kepada  pemiliknya.  Demikian  halnya  dalam
hukum  agama,  agama  apapun  melarang penganutnya  untuk  melakukan  tindak  pencurian, karena  perbuatan  tersebut  melawan  hukum sebagaimana yang diatur dalam Buku II Bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP.
Selain  pidana  pencurian,  pidana  narkotika juga  menjadi  dominan  yang  dilakukan  oleh  anak yaitu  123  kasus.  Maraknya  penyimpangan perilaku  anak-anak  tersebut  tentunya  akan membahayakan  keberlangsungan  hidup  bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa anak-anak atau remaja semakin hari semakin digerogoti oleh zat-zat yang mematikan tersebut karena langsung mempengaruhi saraf di otak.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan hakim  yang  menangani  kasus  narkotik  anak dalam  hal  ini  ketua  majelis  hakim,  diketahui bahwa  dalam  tindak  pidana  narkotika  rata-rata anak  terlibat  dalam  kejahatan  narkotika disebabkan  oleh  pergaulan  dengan  temannya, dan  juga  disebabkan  karena    tergiur  dengan keuntungan yang didapat dari penjualan narkotika yang  memberikan  keuntungan  yang  diharapkan diperoleh anak.
Pidana  lain  yang  sering  anak  lakukan  di tujuh  lokasi  penelitian  adalah  tindak  pidana penganiayaan.  Hal  ini  tentu  akan  meresahkan masyarakat. Oleh karena itu perlu tindakan yang tegas  dilakukan  untuk  mengurang  tindak  pidana penganiayaan  ini.  Dari  tujuh  lokus  penelitian, Kasus penganiayaan yang paling besar terjadi di Kota Palopo. Berbagai kasus penganiayaan yang
dilakukan  oleh  anak  dapat  merugikan  orang  lain baik terhadap fisik maupun hilangnya nyawa yang dianiaya. Berdasarkan Pasal 351 KUHP ada tiga jenis  penganiayaan  yaitu  :  a).  Penganiayaan ringan,  b).  penganiayaan  berat,  dan  c). penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
Kasus lain yang marak terjadi di tujuh lokus penelitian  adalah  kasus  pelecehan  seksual  yang dilakukan  oleh  anak,  ada  52  kasus  pelecehan seksual  yang  terjadi  tahun  2017-2020  di  tujuh lokus  penelitian.  Pelecehan  seksual  didefinisikan sebagai  setiap  tindakan  atau  tindakan  yang melibatkan  pelecehan  oleh  satu  orang  atau kelompok,  terhadap  orang  lain  yang  berkaitan langsung  dengan  jenis  kelamin  orang  yang dilecehkan  dan  diyakini  dapat  merusak  martabat dan  harga  diri  orang  yang  dilecehkan  secara seksual.
Berdasarkan  analisis  terhadap  hasil putusan  Pengadilan  Negeri,  ditetapkan  bahwa penyebab  tindak  pidana  pencabulan  yang dilakukan oleh anak adalah akibat pergaulan dan standar  pendidikan  yang  buruk.  Dari  52  kasus pelecehan  seksual  terhadap  anak,  mayoritas adalah  anak  putus  sekolah  dan  pengangguran. Hal  ini  membuktikan  bahwa  tingkat  pendidikan mempunyai  pengaruh  yang  besar  terhadap perilaku  anak  sepanjang  hayat.  Selain  itu, kurangnya  perhatian  terhadap  anak  oleh  orang tua disebabkan karena masing-masing orang tua sibuk  dengan  pekerjaan  dan  kurang  kontak dengan anak.
Berdasarkan tabel tersebut mengindikasikan bahwa tindak pidana anak terus saja  terjadi  setiap  tahun  bahkan  kecenderungan meningkat.  Sebagaimana  hasil  penelitian pendahuluan penulis jumlah anak yang berkonflik dengan  hukum  cenderung  fluktuatif  tetapi kecenderungan  mengarah  pada  peningkatan jumlah  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan jenis  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak  juga beragam. Artinya, bentuk-bentuk proses peradilan dan  hukuman  bagi  anak  belum  maksimal  dalam rangka  meningkatkan  atau  mengembangkan karakter  dan  perilakunya  menjadi  lebih  baik. Padahal telah ada UU SPPA yang mengedepankan  keadilan  restoratif  melalui diversi sebagai upaya dalam penyelesaian tindak pidana.
Tingginya  kasus-kasus  anak  yang  terjadi menandakan  bahwa  hak-hak  anak  belum terpenuhi sesuai dengan undang-undang. Artinya bahwa  harapan  dengan  adanya  undang-undang perlindungan  anak  akan  membawa  angin  segar bagi  kelangsungan  hidup  anak  belum  berjalan dengan  baik  jika  tidak  di  barengi  dengan implementasinya.
2. Pelaksanaan  Diversi  Terhadap  Anak  yang

## Berkonflik dengan Hukum
Asas restorative  justice dengan  diversi secara  jelas  tertuang  dalam  UU  SPPA,  namun secara  formal  belum  memuaskan  rasa  keadilan masyarakat.  Keadilan  adalah  kondisi  kebenaran yang  ideal  secara  moral,  baik  tentang  hal-hal maupun  tentang  orang-orang.  Tujuan  keadilan
adalah untuk melindungi keadilan dan kebenaran (Resa,  2020).  Hakim  bukanlah  pembela  hukum, tetapi  hakim  yang  menegakkan  hukum  dan keadilan  harus mampu menafsirkan  hukum yang sebenarnya berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan (Tumpa, 2015).
John  Rawls  berpendapat  bahwa  program pembinaan  dengan  aspek  populis  harus menghormati dua prinsip keadilan (Harefa, 2020) yaitu,  Yang  pertama  adalah  menciptakan persamaan  hak  dan  kesempatan  untuk kebebasan fundamental yang seluas-luasnya. Ini sama  jangkauannya  dengan  kebebasan  yang sama  bagi  semua  orang.  Kedua,  menata  ulang kesenjangan  sosial  ekonomi  yang  muncul sehingga  dapat  bermanfaat  bagi  semua  orang, terlepas  dari  apakah  mereka  berasal  dari kelompok  yang  beruntung  atau  tidak  beruntung. Oleh karena itu, prinsip perbedaan menuntut agar struktur  dasar  masyarakat  dibentuk  sedemikian rupa  sehingga  kesenjangan  dalam  prospek memperoleh hal-hal penting seperti kesejahteraan,  pendapatan,  dan  prestise menguntungkan pihak yang paling dirugikan.
Keadilan  di  sini  adalah  keadilan  restoratif, bukan  keadilan  yang  menghukum  pelaku kejahatan  sesuai  dengan  perbuatannya  tetapi proses peradilan dimana pelaku, keluarga pelaku, korban  dan  keluarga  korban  serta  pihak-pihak yang  berkompeten  ikut  serta  terlibat  bagaimana mengatasi  akibat  dari  suatu  kejahatan  yang implikasinya  dimasa  mendatang.  Pendekatan keadilan  restoratif  adalah  proses  peradilan  yang
melibatkan  dan  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh masyarakat.  Kebutuhan  dan  keamanan  korban merupakan perhatian utama dari proses keadilan restoratif  atau  keadilan  deliberatif  (Yudaningsih, 2014),  adalah  sebuah  konsep  yang  membahas evolusi  sistem  peradilan  pidana  dengan menekankan  integritas,  keterlibatan  masyarakat, dan  korban  yang  merasa  dikucilkan  dari mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana  saat  ini.  Keadilan  restoratif,  di  sisi  lain, juga  merupakan  kerangka  kerja  baru  yang digunakan  lembaga  penegak  hukum  dan profesional  hukum  untuk  menanggapi  maraknya kejahatan.
Pengaturan diversi berdasarkan UU SPPA, terdapat  pertentangan  antara  Pasal  2  (c)  dan Pasal  7  tentang  asas  diskriminasi  atau nondiskriminasi dalam diversi sebagai salah satu asas  perlindungan  anak.  Pasal  7  UU  SPPA menyatakan:  (1)  Wajib  ada  diversi  pada  tingkat penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan perkara  anak  di  pengadilan  negeri.  (2)  Diversi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan:  a. diancam  dengan  pidana  penjara  di  bawah  7 (tujuh)  tahun;  dan  b.  tidak  merupakan pengulangan tindak pidana.
Selain Pasal 7 tersebut, Ayat 1 (a) Pasal 9 menyatakan  bahwa  penyidik,  penuntut  umum, dan  hakim  harus  mempertimbangkan  kategori tindak  pidana  saat  melakukan  diversi.  Menurut penjelasan pasal ini, menunjukkan bahwa aparat penegak  hukum  harus  mempertimbangkan
kategori  tindak  pidana  saat  menuntut  atau memutuskan  jenis  pidana  yang  harus  diterapkan kepada  anak.  Semakin  ringan  jenis  pidana  yang dilakukan oleh seorang anak, maka kemungkinan upaya diversi semakin besar untuk dilaksanakan. Berat  ringannya  hukuman  yang  diterima  oleh anak  akan  bergantung  kepada  berat  ringanya tindak pidana yang dilakukan.
Pasal ini jelas kelihatan adanya perbedaan di  dalam  penerapan  diversi  terhadap  anak  yang berkonflik  dengan  hukum.  Anak  yang  mendapat ancaman hukuman di atas 7 (tujuh) tahun tidak di diversi kecuali anak yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan juga bukan pidana pengulangan yang dilakukan oleh anak. Ini berarti bahwa  tujuan  dari  diversi  ini  tidak  tercapai  yaitu menanamkan  rasa  tanggungjawab  kepada  anak untuk  tidak  mengulangi  perbuatannya  yang berupa tindak pidana. Di sisi lain, Pasal 64 huruf g  dari  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah beberapa kali diubah, berbunyi sebagai berikut: "Salah satu hal  yang  dilakukan  untuk  memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan  hukum  ialah  penghindaran  dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuaian.
Diversi  adalah  hak  setiap  anak,  jadi  tidak ada batasan untuk itu. Selain itu, anak-anak yang terjerat  dalam  kasus  narkotika,  terorisme, pemerkosaan,  dan  tindak  pidana  berat  lainnya berhak  menerima  diversi.  Setiap  anak  harus memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan
perbuatannya,  karena  tujuan  pidana  sebagai ultimum  remidium  masih  jauh  dari  yang diharapkan, hukuman penjara masih sangat ketat, dan  harapan  adalah  bahwa  dengan  memberikan hukuman  kepada  anak-anak,  mereka  akan menjadi  lebih  baik  dan  tidak  akan  melakukan kesalahan yang sama. tanpa mempertimbangkan dampak  negatif  dari  hukuman  tersebut,  karena itu, Pasal 7 ayat (1) UU SPPA harus diubah lagi atau  ditambahkan  aturan  alternatif  untuk menangani  anak-anak  yang  melakukan  tindak pidana  berat.  Versi  saat  ini  diakui  secara internasional  sebagai  metode  yang  paling  efektif untuk  menyelesaikan  masalah  anak  yang berkonflik  dengan  hukum.  Ini  adalah  metode penerapan  perlindungan  anak  (Utari,  & Setiabudhi, 2012).
Diversi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengalihkan penyelesaian tindak pidana  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum melalui musyawarah yang merupakan bagian dari sistem  peradilan  pidana  anak.  Diversi  bisa dilakukan  mulai  dari  penyidik,  penuntut  umum, serta  proses  peradilan.  Pada  proses  penyidikan, polisi  selaku  penyidik  diberikan  kewenangan untuk  melakukan  diversi  dalam  penyelesaian perkara  tindak  pidana  anak.  Tentunya  hal  ini dilakukan  karena  kedudukan  lembaga  kepolisian ini  sebagai  penegak  hukum  pertama  dan langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Menurut  Pasal  10  ayat  (2),  kesepakatan diversi  yang  dibuat  oleh  penyidik  berdasarkan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat
mencakup:  1)  pengembalian  kerugian  jika  ada korban;  2)  rehabilitasi  medis  dan  psikososial;  3) penyerahan kembali kepada orang tua atau wali; 4) keterlibatan dalam pendidikan atau pelatihan di institusi  pendidikan  atau  LPKS  (Lembaga Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial)  selama paling  lama  3  (tiga)  bulan;  atau  5)  pelayanan masyarakat.  Tindakan  diversi  pada  tingkat penyidikan  memungkinkan  keadilan  hukum terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum. Salah  satu  bentuk  tindakan  diversi  yang  dapat diambil oleh penyidik terhadap anak pelaku tindak pidana  adalah  dengan  mengembalikannya kepada orang tuanya. Pasal 29 UU SPPA adalah salah  satu  contoh  tindakan  diversi.  Dengan demikian,  orang  tua  dan  masyarakat  harus diberikan  pemahaman  yang  cukup  tentang pentingnya  melindungi  anak  selama  masa pertumbuhannya.  Oleh  karena  itu,  perlu  ada upaya  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  dan masyarakat untuk bekerja sama dengan penyidik. Penyidik  berusaha  untuk  memahami  pelaku  dan keluarga  pelaku  agar  proses  penyidikan  dapat berjalan  lancar  dan  kasus  hukum  anak  dapat segera diselesaikan.
Oleh  karena  itu,  untuk  memenuhi  rasa keadilan anak maka UU SPPA khususnya Pasal 7  harus  direformulasi.  Anak  yang  berkonflik dengan hukum mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan  perlindungan  hukum  sebagaimana perlindungan  hukum  yang  didapatkan  oleh korban.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  bentuk yang  ideal  untuk  pelaksanaan  diversi  tersebut
adalah  dengan  mengubah  Pasal  7  ayat  2  yakni: Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) wajib  di  terapkan  kepada  semua  jenis  tindak pidana  tanpa  melihat  ancaman  pidana  yang dilakukan”.
Jika  pasal  ini  direformulasi  sebagaimana bunyi  tersebut  di  atas  maka  tidak  ada  lagi pembedaan  pemberlakuan  diversi  kepada  anak yang  melakukan  tindak  pidana.  Kesepakatan diversi  tentunya  harus  mendapat  persetujuan korban dan/atau keluarga korban, dan kehendak anak  dan  keluarganya.  Hal  ini  menunjukkan bahwa korban dan keluarganya harus melakukan tindakan  dalam  proses  diversi  agar  proses pemulihan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif  (Febriansyah,  2017).  Jika  prosedur diversi  gagal  mencapai  kesepakatan  atau  tidak dilaksanakan,  proses  pidana  anak  akan dilanjutkan  tahap  demi  tahap  melalui  proses pengadilan  sebagai  upaya  terakhir/ ultimun remidium (Fithri, 2017) .
Konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus dilaksanakan secara terpadu dan bertahap, mulai  dari  tahap  penyidikan,  penuntutan,  dan peradilan.  Hal  ini  penting  mengingat  bahwa keputusan restoratif tidak dapat dilaksanakan jika salah  satu  dari  komponen  ini  gagal  untuk mengadopsi  pendekatan  keadilan  konseptual atau  restoratif.  Misalnya,  polisi  dan  jaksa  telah menganut  konsep  keadilan  restoratif  (Ernis, 2015),  sementara  hakim  masih  berpegang  pada semangat legistif, dalam kasus seperti itu, hakim membuat  keputusan  yang  sangat  normatif
sehingga  lembaga  pemasyarakatan  juga  tidak dapat  menerapkan  konsep  keadilan  restoratif. Sebaliknya,  jika  suatu  komponen  gagal menerapkan  pendekatan  atau  konsep  keadilan restoratif, maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif itu sendiri belum terlaksana dengan baik (Azhar, 2019).
Apabila  di  setiap  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  menerapkan  diversi (restorative  justice) maka  secara  tidak  langsung akan  mengurangi  jumlah  anak  yang  di  tahan  di rumah  tahanan  maupun  di  lembaga  pembinaan. Dengan  demikian  jika  konsep  diversi (restoratif justice) ini  di  berlakukan  secara  menyeluruh terhadap  tindak  pidana  yang  pelakunya  anak maka  akan  berkurangnya  jumlah  perkara  anak yang  masuk  ke  pengadilan  dan  tentunya  akan berdampak kepada pengurangan jumlah penghuni  di  lembaga  pembinaan  serta  dengan sendirinya  anggaran  negara  untuk  membiayai narapidana  yang  di  lembaga  juga  akan mengalami  penurunan  (Widayati,  2015).  Melalui konsep  restoratif  anak  akan  terhindar  dari penerapan  hukum  pidana  yang  biasanya dianggap  sebagai  faktor  mengkriminalkan  anak. Dalam artian menghindarkan anak untuk berbuat jahat kembali. Selain itu, dengan mengupayakan keadilan  restoratif  anak  akan  kembali  ke lingkungannya  dan  dapat  bersosialisasi  kembali dengan  lingkungannya,  sehingga  stigma  “anak jahat”  tidak  melekat  pada  diri  anak.  Selain  itu pendekatan restorative  justice seharusnya dijadikan solusi dalam menyelesaikan kasus anak
yang  terlibat  dalam  tindak  pidana,  tentunya dengan restorative  justice ini  diharapkan  anak mempunyai  tanggungjawab  atas  perbuatan  yang dilakukannya  dengan  cara  melibatkan  korban, dan  pihak-pihak  terkait  terutama  orang  tua, keluarga  dan  masyarakat  untuk  berperan  serta memperbaiki  akhlak  anak  pelaku  tindak  pidana, sehingga  anak  tidak  merasa  sebagai  pesakitan yang  harus  dihakimi  dan  dijauhkan  dari lingkungannya.  Dengan  begitu,  anak  akan mempunyai  motivasi  untuk  memperbaiki  dirinya sendiri  dan  tidak  akan  mengulangi  perbuatan jahatnya.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  keadilan restoratif harus dibangun di  atas filosofi keadilan untuk  memulihkan  pelaku,  korban,  dan masyarakat untuk mengembalikan keseimbangan yang hilang akibat aktivitas kriminal. Pelaku harus dijatuhi  hukuman  yang  bersifat  menyadarkan pelaku,  membina  pelaku,  memiliki  masa  depan yang  lebih  baik,  sehingga  memberikan  empati, cinta, kesadaran diri, dan rasa kebersamaan yang mereka perjuangkan.

## D. SIMPULAN
Konsep  ideal  penerapan  diversi  terhadap anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  adalah dengan  pemberlakuan  diversi  terhadap  semua tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  tanpa harus  membedakan  ancaman  hukuman  tidak pidana  yang  dilakukan  dan  pengulangan  tindak pidana.  Perbedaan  perlakuan  dalam  pemberian hukuman  terhadap  anak  tersebut,  akan berdampak  terhadap  masa  depan  si  anak.  Anak
yang  keluar  dari  penjara  akan  dicap  sebagai sebagai  anak  jahat  dan  tentunya  hal  tersebut berdampak secara psikologis terhadap anak.
Penerapan  keadilan  restoratif (restorative justice) belum  dapat  dilakukan  secara  penuh karena UU SPPA memberikan  batasan terhadap tindak  pidana  yang  dapat  dilakukan  diversi  yaitu tindak  pidana  yang  diancam  dengan  ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun sehingga hal ini berdampak  pada  hilangnya  kesempatan  untuk anak mendapatkan pendidikan dan pengembangan  diri  yang  layak  sebagai  anak, yang  nantinya  akan  menyebakan  anak berpeluang  kembali  melakukan  tindak  pidana (residivis).

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Azhar,  Ahmad  F.  (2019).  Penerapan  Konsep Keadilan  Restoratif (Restorative  Justice)
Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di Indonesia. Jurnal  Kajian  Hukum  Islam,
Vol.4,(No.2),pp.134-143.DOI:10.24235/ mahkamah.v4i2.4936
Ernis,  Y.  (2017).  Diversi  dan  Keadilan  Restoratif dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak Pidana  Anak  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Kebijakan  Hukum, Vol.10,  (No.2),pp.  163- 174.http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.20 16.V10.163-174
Fatmawati, Irma., & Hasibuan, Rahmadani Lidya.
(2016).  Diversi  Berdasarkan  Undang- Undang  No.11  Tahun  2012  Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Polres  Stabat,  Kejaksaan  Negeri  Stabat dan  Pengadilan  Negeri  Stabat). Jurnal Ilmiah  Penegakan  Hukum ,  Vol.3,  (No.2),
pp.75–80. DOI:10.31289/jiph.v3i1.1893
Febriansyah,  Ferry  I.  (2017).  Keadilan Berdasarkan  Pancasila  Sebagai  Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. DiH: Jurnal Ilmu  Hukum ,  Vol.3 , (No.2),  pp.11–27. https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545
Fithri,  Beby  S.  (2017).  Asas  Ultimum  Remedium Terhadap  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak. Jurnal  Mercotoria ,  Vol.2, (No.1),pp.13–28. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.7
33
Harefa,  Oinike  N.  (2020).  Ketika  Keadilan Bertemu  Dengan  Kasih. SUNDERMANN: Jurnal  Ilmiah  Teologi,  Pendidikan,  Sains, Humaniora  Dan  Kebudayaan, Vol.13, (No.1),pp.39–47.  https://doi.org/10.36588/ sundermann.v13i1.31
Harve, Renhard., Kalo, Syafruddin., Syahrin Alvi., &  Ediwarman.  (2021).  Synchronization  of Laws  and  Application  of  Diversion  in Children  Criminal  Laws  in  Conflict. International  Journal  of  Criminal  Justice Science, Vol.16,  (No.2),  pp.358–368. https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/ article/view/71
Kaefer, Florian., Roper, Juliet., & Sinha, Paresha.
(2015).  A  software-assisted  qualitative content analysis of news articles: Example
and reflections. Forum Qualitative Sozialforschung, Vol.16,(No.2),pp.1-20
https://doi.org/10.17169/fqs-16.2.2123
Masrurotin,  Ellyana.,  &  Cahyaningtyas,  Irma. (2002). The Urgency of the Implementation of  the  Children  Hearing  System  Towards Children  of  Criminal  Acts  in  the  Diversion
Process. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding ,  Vol.9,  (No.4),  pp.434–445.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18415/ijm mu.v9i4.3627
Ozkan, Betul. C. (2004). Using NVivo to Analyze Qualitative Classroom Data on Constructivist  Learning  Environments.
Qualitative  Report ,  Vol.9,  (No.4),  pp.589– 603.https://doi.org/10.46743/2160-3715/ 2004.1905
Rahayu,  S.  (2015).  Diversi  Sebagai  Alternatif
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan  Anak  Dalam  Perspektif  Sistem
Peradilan  Pidana  Anak. Jurnal  Ilmu
Hukum, Vol.6,(No.1),pp.127–142. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V 13.15-30
Resa, Josefa Dolores R. (2020). Legal Culture on Justice and Truth: The Tribunals of Inquiry about  Bloody  Sunday. The  Age  of  Human
Rights Journal, Vol.15, (No.15),pp. 73–104.
https://doi.org/10.17561/tahrj.v15.5777
Sinaga, Sontan Merauke.,  & Lubis, Elmi Zahara.
(2015).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Yang  Melakukan  Kejahatan  Dalam
Persidangan  Anak. Jurnal  Mercatoria,
Vol.3,(No.1),pp.52–57.
DOI:10.31289/mercatoria.v3i1.595.
Tumpa,  Harifin  A.  (2015).  Penerapan  Konsep Rechtsvinding  dan  Rechtsschepping  oleh Hakim  dalam  Memutus  Suatu  Perkara. Hasanuddin  Law  Review, Vol.1,  (No.2), pp.113-126.https://doi.org/10.20956/ halrev.v1n2.90
Utari, Ni Putu Sri., Sarjana, I Made., Setiabudhi, I Ketut  Rai.  (2012).  Diskriminasi  Penerapan Diversi  Terhadap  Anak  Yang  Melakukan Tindak Pidana. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum ,Vol.3,(No.2),pp.1–15.
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicar a/article/view/39128
Widayati,  Lidya  S.  (2015).  Ultimum  Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup. Ius Quia Iustum  Law  Journal ,  Vol. 22, (No.1),pp.  1– 24.https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss 1.art1
Freedman, David.,  & Woods, George  W. (2014).
Review  Diversion  System. Journal  Politics Law ,Vol.6,(No.3),pp.1–16.DOI:  10.5539/jpl. v6n3p1
Yudaningsih, Lilik P. (2014). Penanganan Perkara
Anak  Melalui  Restorative  Justice. Jurnal Hukum ,Vol.13 , (No.1),pp.67–79. http://dx.doi.org/10.30652/jih.v9i1.7861.

## BUKU
Martuti,  A.  (2009). Pendidik  Cerdas  dan Mencerdaskan. Yogyakarta: Kreasi Wacana .
Rahardjo,  S.  (2010). Penegakan  Hukum
Progresif . Jakarta: Kompas.