## AL-MAQASHID AL-SYARI’AH DALAM
KONFIGURASI HUKUM ISLAM

## Ahmad Ghazali Hb
Dosen Fikih Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Abstract: Islamic  law  is  the  phenomenon  that  has  strong  relationship  with  the  development  in society, especially Islamic society. As we know, Islamic law ( fiqh ) constitutes outcome of the process of continuous development during the spread of Islam in the few centuries ago.Recently, Islamic law deals with the socio-cultural dynamics of society which always move. It requires updating the concept and  formulation  of  Islamic  law.  For  respond  the  socio-cultural  dynamics,  it  is  needed  a  better meaning to the Al-Maqashid Al-Syari’ah .
Abstrak: Hukum Islam merupakan fenomena yang bertalian erat dengan perkembangan yang terjadi dalam dinamika masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Hukum Islam (fiqih) sebagaimana yang kita kenal dewasa ini adalah hasil suatu proses perkembangan yang terus-menerus selama tersiarnya Islam dalam  masa  puluhan  abad  yang  silam.  Dalam  perkembangannya  hukum  Islam  berhadapan  dengan dinamika  sosial  budaya  manusia  yang  terus  bergerak,  dan  itu  menuntut  pembaharuan  konsep  dan formulasi  hukum  islam.Guna  merespon  dinamika  sosial-budaya  itulah  diperlukan  pemaknaan  yang lebih baik terhadap Al-Maqashid Al-Syari’ah.
Kata Kunci : Asy-Syari‟ah, Al- Maqasid Al-Syari‟ah, Al- Mashlahah, Hukum Islam (Fiqh).

## Pendahuluan
Meskipun  secara  eksplisit,  kajian  Al- maqashid  al-syari‟ah dalam  ilmu  ushul  fiqh  baru dikenal  pada  abad  II  H,  namun  sebenarnya  ia telah  diaplikasikan  jauh  sebelumnya.  Terdapat sejumlah  bukti  yang  mengatakan  bahwa  Al- maqashid  al-syari‟ah  sudah  menjadi  bagian substantif  hukum  islam  (Fiqh).  Hanya  saja  ia masih  dalam  bentuk  yang  sederhana  sesuai dengan  dinamika  pemahaman  terhadap    islam pada tahap-tapap awal perkembangan kilam dan hukum islam (Muhammad Abu Zuhrah,t.thi 6-7).
Tahap  awal  dari  perkembangan  hukum islam  adalah  di  zaman  Rosul  SAW  dan  Khulafa al-Rasyidin  dalam  fase  dimana  hukum  islam dilaksanakn  secara  benar  dan  tuntas  sehingga terbina suatu “Islamic Community” sebagaimana dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al Qur‟an.
Akan  tetapi  perkembangan  politik  pada masa  sesudahnya  telah  membelokkan  arah perkembangan  yang  menyimpang  dari  prinsip-
prinsip  kebenaran  hukum  islam.  Walaupun demikian  masih  ada  pendapat  yang  mengatakan dan  menganggap  bahwa  masa  itu  sebenarnya belum ada apa yang dinamakan”Hukum Islam”.
Menurut  para  ahli,  hukum  islam  itu  baru lahr  menjelang  akhir  abad  pertama  atau  awal abad  kedua  hijrah  bersamaan  dengan  muncul alirn  atau  mazhab  fiqh  dalam  dunia  islam. Pendapat yang demikian muncul karena ada yang menyamakan antara syari‟at (hukum-hukum yang langsung  ada  dalam  Al  Qur‟an)  dengan  hukum fiqh,  dan  melihat  kaidah-kaidah  fiqh  adalah ditemukan dalam karya-karya fukaha masa silam.
Lahirnya  pandangan  yang  menyamakan antara  syari‟at  dengan  hukum  fiqh,  telah melahirkan pandangan yang keliru tentang jukum islam.  Salah  satu  pandangan  yang  menyesatkan dikemukakan oleh Prof. Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa:”... bukannya Al Qur‟an yang memberikan  pengertian  tentang  islam  kepada kita,  akan  tetapi  kitab-kitab  hukum  (fiqh)  dan
teologi  yang  ada  semenjak  abad  III  H.”(H.M. Rasyidi,1968:15).
Pandangan  seperti  ini  juga  banyak mempengaruhi intelektual muslim yang mempelajari hukum islam dari sumber Barat.
Fase kedua dari perkembangan hukum islam merupakan  studi  intensif  tentang  fiqh  dengan lahirnya  para  fuqaha  dan  mujtahid  yang  telah memperkembangkan prinsip-prinsip hukum yang termuat  dalam  Al  Qur‟an    dan  sunnah  melalui ijtihad,  sehingga  terbentuklah  berbagai  aliran pemikiran  hukum  islam  yang  mengelompokkan diri dalam berbagai mazhab fiqh maupun secara individual yang pemikirannya banyak mempengaruhi  perbincangan  dan  diskursus tentang  hukum  islam  dan  menyentuh  kerangka filsofis hukum seperti hakikat dan tujuan hukum (Islam). Makalah ini bermaksud mengetengahkan kedua hal tersebut, sekalipun dengan keterbatasan-keterbatasan yamg dimiliki penulis,karenanya  ia  tidak  dapat  diharapkan sebagai wacana yang komprehensif.

## Sumber dan Perkembangan Hukum Islam
Tradisi  kajian  hukum  islam  selalu  beranjak dari  instrumen  tekstual  dan  melaluipenelusuran “perkiraan”  normati.  Karena  itu  sering  kali persoalan  yanhg  muncul  ditengah  realitas kehidupa  umat  dirangkul  ke  dalambingkai  nash (Al  Qur‟an  dan  Hadis)  yang  seringkali  berakibat terjadinya  distorsi  pemaknaan  nash  menjadi sempit  dan  terbelenggu    dalam  penafsiran  yang otoritatif.
Hal  ini  harus  disadari,  karena  sumber hukum  yang  diyakini  dengan  komitmen keagamaan  hanya  Al  Qur‟an,  Sunnah,  Ijma‟  dan Qiyas (Sobhi  Mahmasani, 1981:101).
Dua yang terakhir itu biasanya diterjemahkan  dengan  konsensus  yang  ketat melalui  kesepakatan  orang-orang  yang  punya orotitas  dalam  bidangnya,dan  penalaran  melalui analogi.  Walaupun  ijma‟  dan  qiyas  tidak  secara jelas  disebutkan  dalam  Al  Qur‟an  dan  sunnah sebagai  sumber  syari‟at,  namun  perkembangan kedua  sumber  tersebut  sebagai  sumber  syari‟at adalah  produk  metode  yang  disepakati  para mujtahid yakni ijtihad sebagai akibat
perkembangan hukum islam pada abad II dan III H (Abdullah A. An  Na‟im,1994: 38-39).
Perluasan  daerah  islam  berimbas  pada terbukanya  wacana  hukum  islam  dan  hukum islam  mau  tidak  mau  harus  bertemu  dengan berbagai  sistem  hukum  yang  telah  berkembang selama itu seperti hukum Romawi dan peradaban Barat lainnya.
Dalam fase perkembangan ini banyak ditulis tentang interpretasi hukum yag tetap dipergunakan  sampai  kini.  Hukum  Islam meskipun  bersumber  pada  Al  Qur‟an  dan Sunnah  Rasul,  ternyata  menampakkan  aneka ragam  dalam  konsep  maupun  formulasinya. Setiap  fuqaha  memiliki  metode  yang  tidak  sama dalam  memahami  setiap  pernyataan  Al  Qur‟an maupun  Sunnah  yang  tercermin  dalam konfigurasi aliran atau mazhab fiqh.
Perkembangan
mazhab ternyata menimbulkan  pemikiran  yang  bersifat  eksklusif tentang  hukum  islam.  Kebanyakan  para  ahli hanya mengikut saja kepada hasil-hasil pemikiran pendahulunya yang melahirkan sikap taklid yang membekukan  dinamika  hukum  islam  pada  abad pertengahan.
Masa  kebekuan  dalam  perkembangan pemikiran hukum islam mulai berakhir semenjak munculnya  gerakan  pembaharu (Tajdid) yang dipelopori  oleh  gerakan  Jamaludin  Al  Afghani (1830-1837),  Muhammad  Abduh  (1845-1899) dan Sayyid Rasyid Ridha (1866-1935).
Pemikiran mereka bukanlah suatu pemikiran yang  muncul  secara  spontan  akan  tetapi  akar- akarnya  sudh  diletakkan  oleh  Ibnu  Taimiyah (1263-1328), Ibnu Qoyyim (1292-1350) dan Ibnu Abdul Wahab (1703-1787).
Pada dasarnya mereka bertujuan menegakkan  “kemurnian”  hukum  islam  yakni prinsip-prinsip  yang  tetap  didasarkan  pada  Al Qur‟an  dan  Hadits  dengan  melakukan pengembangan  sendiri  melalui  ijtihad  serta menolak  prinsip  taklid  dan  karenanya  juga melepaskan  diri  dari  keterkaitan  dengan  kitab- kitab  hukum  mazhab  yang  ditulis  pada  masa lampau.
Perkembangan  pemikiran  semacam  ini sangat  membantu  pertumbuan  hukum  islam
ketika berhadapan dengan komunitas umat islam yang  beragam  dan  dunia  modern  yang berkembang pesat.
Realitas  yang  dihadapi  umat  islam meyadarkan  dan  harus  dipahami  bahwa  nash atau  sumber  hukum  Islam  tidak  memberikan formulasi  hukum  yang  mempunyai  aktualisasi yang  sepadan  dengan  seluruh  dan  keaneka- ragaman  kebutuhan  riil  hukum  dan  karenanya pula  disamping  kaidah-kaidah  “qath‟iyah”  yang memiliki daya ikat yang kuat, masih ada peluang analisis  dan  elaborasi  maknawi  terhadap  kaidah- kaidah  “Zhanniyah”.  Peluang  semacam  itu  telah diberikan oleh pengalaman sejarah bahwa banyak sekali  peranan  manusia  dalam  pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat Islam.
Oleh karena itu kajian umat islam masa kini harus  menggunakan  permasalahan  hukum  yag hidup dalam masyarakat (dalam berbagai sektor) sebagai  penuntun  kajian  tekstual  dan  kajian  ini cenderung  mempermudah  proses  aktualisasiny. Berbeda  dengan  kajian  tradisional,  kajian  ini membawa tematis nash (Al Qur‟an dan Hadits)ke dalam  persoalan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat (Abdul Gani Abdullah, 1997:14-15).
Kajian  tematis  dalam  hukum  juga  akan menempatkan  hukum  Islam  dalam  posisi setrategis  dan  signifikan  dalam  memecahkan pesoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat  modern,  karena  kajian  tematis cenderung  terkait  dengan  konsentrasi  kajian syari‟at  dengan  aspek  sosial,  politik,  ekonomi, reproduksi  manusia,  transplantasi  organ  tubuh, kawin beda agama, asuransi, jasa dan investasi.
Syari‟at  merupakan  konstruksi  originalitas hukum  yang  kemudian  membingkai  hukum- hukum;  aqidah,  ibadah,  mu‟amalat.  Hukum aqidah  berada  pada  posisi  hukum  privat  yang mengatur  aspek  teologi  dan  keyakinan  (iman), aqidah  inilah  yang  mendasari  dan  berpengaruh terhadap hukum ibadah. Artinya ibadah haruslah didasari  oleh  keimanan  kepada  Tuhan  YME, sebagai bentuk pengabdian yang kemanfaatannya terpulang  kepada  manusia  itu  sendiri.  Dengan demikian  secara  teologis  ada  alur  keinginan bahwa  keyakinan  dan  ibadah  disamping  untuk pengabdian juga untuk menciptakan kemaslahatan  hidup  dalam  bermasyarakat. Hukum  ibadah  berada  pada  posisi  privat  dan publik.  Satu  sisi  ia  bersifat  pribad,  tetapi  dilain pihak implikasinya menyangkut kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukum ibadah tidak bermanfaat  bila  tidak  mengarahkan  kepada kemaslahatan umat secara kongkrit atau menjadi tidak  berarti  bila  kehidupan  sosial  orang  lain tidak  terimbas  olehnya.  Hukum  mua‟malat adalah  hukum  publik  yang  berkembang  secara luas  dan  ia  merupakan  implementasi  dari keinginan  untuk  mencapai  maqasidu  al  Syari‟ah ;maslahah,  karena  maslahah  baru  bisa  dirasakan dalam konteks hukum publik.
Konfigurasi  hukum  Islam  yang  demikian sekaligus  memformulasikan  sumber  hukum;  Al Qur‟an,  As  Sunnah  dan  ijtihad  (ijma‟  dan  qiyas) sebagai  sumber  hukum  internal  dan  suatu keniscayaan  menjadikan  hal  ihwal  kemanusiaan, adat dan kebudayaan, sistem hukum internasional,  teori-teori  ilmu  pengetahuan modern  sebagai  sumber  eksternal  melalui metodologi Islam alternatif yang dapat mencapai keseimbangan  antara  modernitas  dan  keabsahan Islam.
Ibnu  Khaldun  telah  membuka  diskursus seperti ini dengan mengatakan ; “Hal ihwal umat manusia,adab  kebiasaan  dan  peradaban  tidaklah pada  satu  gerak  dan  khittah  yang  tetap, melainkan  berubah  dan  berbeda-beda  sesuai dengan  perubahan  zaman  dan  keadaan.  Adalah sebagaimana  halnya  manusia  itu  sendiri,  waktu dan  tempat,  maka  keadaan  itu  terjadi  pula  pada dunia  dan  negara.  Sungguh  bahwa  Sunnatullah
berlaku
pada hamba-hambaNya”(Ibnu Khaldun),T.T.:24).
Diskursus  ini  mengajarkan  bahwa  hukum Islam  (fiqh)  tidak  bersifat  tetap  dan  abadi,  ia berubah  sesuai  dengan  tuntutan  yang  timbul dalam  kondisi    tempat  dan  waktu  tertentu. Ajaran  yang  seperti  ini  dikalangan  fuqaha  telah diterima sebagai aksioma yang tidak dipertanyakan  lagi  kebenarannya,  Ibnu  al- Qoyyim  (wafat  751  H)  berkata:  “fatwa  berubah dan  berbeda-beda    menurut  perubahan  waktu, tempat,  keadaan  dan  kebiasaan”  (Sobhi Mahmasani, 1981: 160-161).
Oleh  sebab  itu  salah  satu  postulat  yang mengawali pembahasan konfigurasi hukumIslam masa  kini  adalah  adanya  asas  perubahan  ini merupakan  perwujudan  dari  salah  satu  maqasid al-syari‟at,  agar  hakikat  dan  prinsip  syari‟at  tidak mengalami goncangan ketika berhadapan dengan perkembangan masyarakat modern.

## Syari’at dan Maqasid al-Syari’at Hakikat Syari’at
Para  fuqaha  dan  terutama  Asy-Syathiby dalam  Al  Muafaqat  fi  Ushuli  al  Ahkam mengetengahkan bahwa konsep pada hakekatnya syari‟at  itu,  hukum  yang  dikembangkan  dengan wahyu.  Dalam  tataran  epistemologi  istilahakal dan  hawa  dipakai  sebagai  istilah  yang  kontras dengan syari‟at. Baginya bahwa:
1. Hukum  itu  tidak  boleh  didasarkan  atas kesenangan pribadi.
2. Nilai-nilai  yang    mendasari  syari‟at  tidak ditentukan oleh akal manusia, dan
3. Syari‟at bersifat absolut dan universal.
Dengan  tesis  ini  istilah  lain  yang  digunakan terhadap  hukum  Islam  adlah  fiqh  yang  disebut Asy-Syatiby  sebagai  ekspresi  dari  kehendak kreatif  Tuhan,  sedangkan  syari‟at  merupakan ekspresi  aspek  legaslatif  Tuhan.  Karena  itu keduanya tidak dapat dipisahkan.
Dengan  demikian  hukum  Islam  (fiqh) digunakan untuk arti harfiah dan arti pokok dari makna teknis kehendak syari‟at atau pemahaman kontekstual terhadap syari‟at.
Secara  ontologi  tidak  ada  tempat  bagi perbedaan  pendapat  pada  syari‟at  dan  prinsip
“mura‟atu  al  khilaf”  bukan  pada  syari‟at  tetapi pada  fiqh.  Oleh  sebab  itu  semua  ketentuan hukum  berasal  dari  satu  akar  yaitu  (Allah  dan Rasul).
Kerangka pemikiran ini bertolak dari hal-hal secara  keseluruhan  ayat  Al-Qur‟an  menekankan konstruksi  kesatuan  original  syari‟at.  Nuansa perbedaan  dalam  nash  lebih  diartikan  sebagai pemberian  tempat  bagi  masalah  nasakh  (teori alternatif, bukan teori penghapusan). Maka akan berarti  mengimplikasikan  posisi  dari  suatu kewajiban yang tidak mungkin dapat dilaksanakan  pada  masanya  kepada  pilihan alternatif dari kewajiban lain. Karena memerintahkan  seseorang  untuk  melaksanakan dua  perintah  yang  kontradiksi  dalam  waktu bersamaan  berarti  memposisikannya  pada kewajiban yang tidak mungkin tertunaikan.
Akan  menjadi  sesuatu  yang  tidak  mungkin mempertahankan  bahwa  kedua  perintah  yang dianggap bertentangan secara simultan dilaksanakan,  dikehendaki  oleh  pembuat  hukum karena berarti yang satu akan” menegaskan yang lain”.
Syari‟at tidak  mempunyai jenjang norma, ia hanya  mempunyai  kesatuan  asal  muasal  syari‟at yakni Al Hakim (Allah SWT). Karenanya ijtihad diperlukan  sebagai  metode  (legal  reasoning) dalam kerangka penerapan syari‟at kepada hal-hal rinci dari aspek kehidupan manusia.

## Maqasid al Syari’at
Seluruh  aturan  hukum  Islam  pada prinsipnya  didedikasikan  untuk  mewujudkan tujuan (maqasid) yang  dikehendaki  oleh  pembuat hukum (Al  Hakim) yaitu  menciptakan kemanfaatan  dan  keteraturan  hidup  manusia serta  terpeliharanya  kesejahteraan  agama,  jiwa, akal, keturunan dan harta (mashlahah).
Apabila suatu ketentuan hukum sudah tidak lagi sesuai dan tidak mampu mewujudkan tujuan tersebut,  maka  ia  dipandang  tidak  efektif  dan karena  itu  perlu  ijtihad  untuk  mereformulasi bentuk  baru  dari  hukum  yang  lebih  dapat menjamin  terwujudnya  tujuan  syari‟at  yakni ”mashlahah”.
Asy-Syathiby  menyebut  mashlahah  sebagai maqasid  al  syari‟at  dalam  arti  “kebaikan  dan kesejahteraan umat manusia”.
Al-Ghazaly  (wafat  505  H)  menjelaskan bahwa:  mashlahah  sebagai  maqasid  al  syari‟at secara etimologi berarti mendatangkan kemanfaatan  dan  menghindari  hal-hal  yang membawa  kerugian  (mudharat)  yang  dalam makna  lain  ia  disebutkan  dengan  arti mempertahankan tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh syari‟at (law giver), yakni memelihara agama, jiwa,  akal  keturunan  dan  harta  (Al  Ghazali, 1937:286).
Al-Tafi (tokoh mazhab
Hambli)
menjelaskan  bahwa  mashlahah  sebagai  maqasid al  syari‟at  adalah  menjadi  tujuan  yang dikehendaki  oleh  pembuat  syari‟at,  karena menjadi hakNya dan tujuan yang dikehendakiNya  untuk  kesejahteraan  dan keteraturan  kehidupan  makhlukNya  (Husein Hamid Hasan, 1971:9).
Bila Al-Mashlahah dimaknai dengan kemanfaatan,  kebaikan  dan  kesejahteraan  umat. Sesungguhnya  tesis  ini  menyentuh  aspek Teologis  dengan  premis  bahwa  Tuhan (Al Hakim) melembagakan  hukum-hukum  demi kebaikan  dan  kesejahteraan  umat  manusia  dan alam semesta baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Premis  ini  menunjukkan  bahwa  upaya mewujudkan  maqasid  al  syari‟at  tersebut senantiasa  berkaitan  dengan  etika  (moralitas). Karena  persoalan  kebaikan  dan  kesejahteraan tidak semata-mata persoalan material, tetapi lebih kepada aspek emosi dan jiwa untuk menciptakan Al Mashlahah .
Hanya  kemudian  bila  kedua  aspek  tersebut terkait  dengan  maqasid  al  syari‟at,  akan  muncul problematika relativitas “kebaikan dan kesejahteraan”, hubungan kebaikan dan kesejahteraan dengan beban dan kesenangan jiwa manusia.  Oleh  sebab  itu  implikasi  determinisme Teologis  dan  dilema  relativitas  kebaikan  dan kesejahteraan  ini  akan  menyeret  kita  untuk mendiskusikan  ke  dalam  dua  level;  pertama wacana tentang tujuan hukum dan kedua wacana tentang subjek hukum.
Dalam  syari‟at  norma  etika  (moralitas) bukanlah  norma  hukum  tetapi  nilai  Al Mashlahah,  dengan  bingkai  normal  inilah penerapan  hukum  dilaksanakan  yang  akan bermuara  padakasih  sayang.  Kasih  sayang  inilah yang  menghilangkan  “Sifat  Pembalasan”  dalam fungsi  hukum  dan  membedakannya  dengan sistem  hukum  lain.  Kasih  sayang  adalah  cahaya petunjuk,  yang  berfungsi  membimbing  manusia lemah berjalan dijalan yang lurus.
Ibnu  Qayyim  mengulas  maqasid  al  syari‟at ini dengan mengatakan: “Syari‟at dasarnya adalah hikmah  dan  kemaslahatan  manusia  dalam kehidupan  dunia  dan  ukhrawi.  Syari‟at  itu keadilan , rohani, dan hikmah seluruhnya. Setiap masalah  yang  keluar  menyimpang  dari  keadilan adalah  keonaran  dan  kekacauan,  menyimpang dari rahmat kepada sebaliknya, menyimpang dari hikmah  kepada  kekejian,  semua  itu  bukan  dari syari‟at  walau  dengan  tafsiran  bagaimanapun syari‟at adalah keadilan Allah kepada hambaNya, maka begitulah hidup dan kebahagiaan, obat dan kewarasan,  cahaya  dan  perlindungan  dengan syari‟at.  Dan  setiap  kekurangan  dalam  wujud, sebabnya  tidak  lain  karena  melalaikanny.  Maka syari‟at  yang  dibawa  Rasul  SWT  ,  itulah  tiang alam ini, dan pangkal dasarnya kebahagiaan serta keselamatan di dunia dan akhirat (Ibnu Qayyim, T.T.:24).

## Penutup
Faktor  kesadaran  hukum  Islam  di  kalangan umat  sangat  penting  dalam  kehidupan  dan perkembangan hukum, dan akan ikut menentukan  apakah  hukum  Islam  dapat terlaksana,  baik  secara  formal  maupun substansial, di kalangan umat atau tidak.
Kesadaran  itu  akan  muncul  bila  hukum Islam  telah  mampu  memberikan  kontribusinya bagi kesejahteraan hidup masyarakat itu sendiri.
Oleh  sebab  itu  kajian-kajian  hukum  Islam dengan  cakrawala  yang  luas  sangat  diperlukan. Filsafat  hukum  Islam  memegang  kunci pemecahan  masalah-masalah  hukum  Islam  yang akan diterapkan dalam masyarakat.
Hukum  Islam  tidak  akan  muncul  tanpa diperjuangkan, tetapi setiap perjuangan
memerlukan  seni,  jika  tidak  memerlukan formalitas  sebutan  hukum  Islam,  paling  tidak materi  dan  substansi  tujuan  hukum  Islam  dapat terlaksana.
Islam  adalah  agama  rahmat  bagi  alam semesta. Hukum Islampun harus mencerminkan kasih sayang Allah SWT kepada alam dan isinya. Dengan  demikian  menyampaikan  hukum  Islam haruslah menggunakan cara yang ramah tamah.

## Daftar Pustaka
Abdul Gani Abdullah, Hukum Islam dalam Sistem Masyarakat  Indonesia, Dalam  Mimbar Hukum,  DITBINBAPERA,  Jakarta,  1997, 14.
Al-Ghazali, Al  Mustafa  min  ‘ilm  al-Ushul, Al
Mathba‟ah Al-Amiriyyah, Mesir, 1937, I.
An-Na‟im,  Abdullah  Ahmed, Toward  an  Islamic Reformation, Terj. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994.
Asy-Syatibhi, Al Muwafaqatu fi al-ushuli al Ahkam, Dal al-Fikri, Kairo, TT.
Fyzee, A.A., Outlines of Muhammadan Law, Oxford University Press, London, 1955.
Husein  Hamid  Hasan, Nazariyat  al-Mashlahah  Fi al-Figh al-Islami, Dar al-Nahdah al-„Arabiyah, Mesir, 1971.
Ibnu  Khaldun, Al  Muqaddimah, Al-Bahiyah, Mesir, T.T Ibnu  Qayyim, I’lamu  al-Muwaqi  ‘in  ‘an  Rabbi  al- ‘Alamin, Dar al-Fikr, Beirut, IV. Mahmasani,  Sobhi, Falsafatu  al-Tasyri  Fi  al-Islam, Dar  al  Kasyafi  Lil  An-Nasyri,  Mesir,  T.  T., Ter. Al Ma‟arif, Bandung, 1981.
Rasyidi,  H.  M., Islam  dan  Indonesia    di  Zaman Modern, Bulan Bintang, Jakarta, 1968. Zuhrah,  Muhammad  Abu, Ushulal-Fiqh, Dar  al- Fikr al-„Arabi, Beirut, T.T.