## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## CRITICAL REVIEW BUKU “PENELITIAN HUKUM”PETER MAHMUD MARZUKI PENELITIAN HUKUM AD QUEM TENTANG NORMA

## Agung Hidayat Email: mazkuri.agung@gmail.com
Absract--Ilmu hukum secara ontologis adalah ilmu yang objeknya norma. Norma adalah nilai-nilai yang tak kasat mata, tetapi dapat kita rasai. Ilmu hukum sui generis normatif. Begitu titik berdiri buku yang di-review ini dalam memandang apa itu hakikat ilmu hukum. Perkembangan hukum dewasa ini menempatkan norma hukum dengan diundangkan, dalam bentuk simbol-simbol gores: tulisan atau rumusan pasal-pasal. Namun begitu, bukan barisan kata-kata dalam pasal itu yang dimaksud norma hukum, melainkanyang instrinsik yang bisa kita tangkap dari membacai  itu.Dalam  ruang  akademik  dewasa  ini,  ada  kerancuan  paradigma/cara  berpikir  dalam  kegiatan penelitian dan cara pendekatannya di kalangan para penstudi ilmu hukum yang mana mengadopsi metode ilmu sosial. Ini bias. Bukan metode ilmu sosial itu salah, melainkan keliru untuk diadopsi oleh penstudi ilmu hukum yang  sui  generis  normatif.  Meski  dua  rumpun  keilmuan  ini  memiliki  object  materia  sama,  yaitu  hukum,  akan tetapi object forma keduanyalah yang membedakan bagaimana memandang dan memperlakukan object materia itu.Buku  ini  layak  di-review  karena  “one  in  a  million”  di  antara  buku-buku  bertema  penelitian  hukum  yang beredar. Harapannya, pertama,review ini bisa memudahkan siapa saja yang tergerak membacai naskah buku dan, kedua,secara subjektif sebagai media menyampaikan beberapa catatankritis argumentatif atas penjelasan buku.

## Keywords: book review, jurisprudence,law, legal research.
Satu  ketika,  di  satu  malam,  saya  bersua  kawan  di  angkringan,  meneguk  kopi  tubruk  dan bercengkrama, ia baru saja wisuda dari salah satu fakultas ilmu hukum di Jogja. Entah kenapa, obrolan kemudian ber-geser pada pengalaman penyusunan tugas akhir. Apa yang diangkat dan apa metode yang  diadopsi,  begitu  saya  bertanya.  Sejurus  kemudian,  saya  dikirimisalinan softfile tugas  akhirnya yang  sudah  dipertahankan  dalam  sidang,  via  aplikasi  berkirim  pesan.  Saya  bacai  tepat  di  kursi angkringan  berhadap-hadapan  dengannya.  Sampai  di  bagian  metode,  tepat-nya  subjudul  “Sumber Data”, menarik mem-bacainya.Dia mengutip pendapat ( doctrine ) Peter MahmudMarzuki dalam buku Penelitian Hukum Edisi Revisi— beliau sendiri tegas menolak istilah “data” dalam penelitian hukum (h. 60) — dan ia sekaligus mengutipnaskah buku Penelitian Hukum Normatif -nya Soerjono Soekanto dan  Sri  Mamudji.  Jika  kita  pelajari  seksama  dua  buku  tadi,  cara  pandang  kedua  tokohbertolak belakang  terhadap  hukum.  Perbedaan  cara  pandang  tentu  berakibat  pada  cara  atau metode/pendekatan pencarian kebenaran atau metode penelitian. Itu sudah pasti.
Menurut  pemahaman  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  yang  dimaksud  “normatif”  adalah kepustakaan 1 , perundang-undangan di-dudukkan sebagai bahan pustaka. Sedangkan membacai buku
1 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2017, Penelitian  Hukum  Normatif ,  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta,  h.  23;  Lebih  jauh, kepustakaan  di  sini  menurut  beliau  berdua  dapat  kita  pahamididudukkan  sebagai  dokumen  laporan  atas  hasil  penelitian lapangan/langsung.  Yang  diperoleh  dan  dikumpulkan  dari  lapangan  langsung  disebut  data  primer,  periksa ibid ,  h.  12,  h.  23- 25;Dapat  dipahami,  jika  seseorang  di  lain  waktu  mengacu  laporan  itu  sebagai  acuan  penelitian-nya,  maka  penelitian  yang dikerjakan seseorang itu termasuk penelitian mengacu pada data sekunder. Membacai buku beliau lebih lanjut, data sekunder ini menurutnya dibagi lagi menjadi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jika direnungkan, norma menurut  Soekantodan  Mamudji  bukan  bersifat  abstrak  dan  bukan  berkaitan values ,tetapi sekedar dokumen  laporan  dari  hasil penelitian lapangan, cara pandang semacam ini adalah cara pandang ilmu sosial, yaitu meneliti/mengkaji hukum bukan sebagai

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
yang di- review ini, utamanya bab pertama dan kedua yang mendedah ilmu hukum secara kefilsafatan, yang dimaksud normatif erat kaitannya dengan nilai-nilai ( values ), sesuatu yang sifatnya abstrak. Ilmu hukum  dalam  ruas  filsafat  keilmuan  masuk  dalam  rumpun  normologis.Bagaimana  bisakita membenarkan 2 cara pandangberbeda dan mengutipnya secara bersamaan?

## Siapapenulis dan apaisi buku
Buku Penelitian Hukum Edisi Revisi adalah karya Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M., Guru  Besar  Ilmu  Hukum  Uni-versitas  Airlangga.  Karya  beliau  lainnya  adalah Pengantar  Ilmu Hukum , An Introduction to Indonesian Law , dan yang terbaru ada Teori Hukum .Buku ini menarik di- review karena,  hemat  pribadi,  cara  pandangnya  terhadap  hukumdan  metode/pendekatan penelitiannya  diametral  terhadap  pemahaman  umum  yang  jamak  berkembangdi  ruang  akademik hukum.  Selain  itu,tidak  memakai  bahasa  yang  berbelit  dan  muter-muterterhadap  ketidaksetujuan pada  cara  pandang  yang  berbeda.  Kelugasan  adalah  poin  tersendiri  buku  ini,  tentu  ini attitude akademisi yang tepat.Sudah seharus-nya.
Gambaran ringkas isi buku yang diterbit-kan oleh penerbit Kencana ini terdiri dari 6 bab. Bab pertama ,  membicarakan  hakikat  ilmu  hukum  dan  bagaimana  pencarian  kebenaran-nya (metode/pendekatan penelitian) yang tentu sajasudah pasti berbeda dengan disiplin ilmu lain karena objek yang dikaji ( object materia ) dan paradigma keilmuannya ( object forma ). Ilmu hukum ad quem tentang  norma.  Bab  ini  berisi  pula  kritik  terhadap  penelitian  hukum  yang  jamak  berkembang  di Indonesia. Sepertinya, jika diraba, kritik diarahkan pada tren penelitian ranahpraktis hukum 2 saat ini. Pendekatan “praktis hukum” tidak bisa tidak adalah kajian/penelitian sejauh dogmatik hukum. Alih- alih  memakai  metode  tepat  sesuai  paradigma  keilmuan,  sebaliknya,yang  berkembang  dalam penelitian  praktis  hukum  justru  menggunakan  metode  penelitian  ilmu  sosial.  Penulis  mengawali penjelasannya  tentang  hakikat  hukum  yang  berbeda  dengan  ilmu  sosial  dengan  menguraikan perbedaan  antara  sosiologi  hukum  ( sociology  of law )  dengan sociological jurisprudence -nya  Roscoe Pound. Oleh Paton, sociological jurisprudence ini diistilahkan functional school, ‘mazhab fungsional’, agar  mudah  dibedakan.Cara  menarik  oleh  penulis  untuk  memberikan  gambaran  ke  kepala  kita tentang perbedaan ilmu hukum dan ilmu sosial (sosiologi), sekaligus menunjukkan perbedaan antara penelitian  hukum  dengan  penelitian  disiplin  lainnya,  terutama  penelitian  ilmu  sosial.  Bab  ini  juga menguraikan fungsi dan tujuan penelitian hukum yang sifatnya preskriptif, “hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan (h.83)”.Caranya, mencari dan menemukan jawaban atas isu hukumke sumber hukumnya. Menguasaikonsep-konsep hukum  dan  format/sistem  hukum  serta  fitur-fitur  aturan  yang  berlaku  adalah  keniscayaan. Penelitian  hukum  pada  dasarnya  adalah  usaha  menyusun  argumentasi  hukum untuk  isu hukum yang dihadapi dengan bertolakdari sumber hukumnya, yang mana sumber hukum yang diacu sendiri tergantung di lapisan mana isu hukumyang dihadapiitu terletak . Berbeda dengan ilmu sosial yang  sifatnya  deskriptif,  sekedar  membuat  laporan  faktual  objekpenelitian  apa  adanyadan sebagaimana  adanya  ( know-about ).  Ini  pula  alasan  kenapa  penelitian  sosial  bersifat  bebas  nilai, sedangkan penelitian hukum tidak bebas nilai.Perlukeseriusan dan kehatian-hatian memahami inti
tatanilai,  melainkan sekedar memandangnyasebagai  fenomena  perilaku  sosial  ( social  behavior ).  Cara  pandang  semacam  ini berbeda  dengan  cara  pandang jurist danpenstudi  ilmu  hukum  yang  memandang  hukum  sebagai  tatanilai  yang  sifatnya  ideal- abstrak  dan  pproporsional-sistematis.  Nilai  satu  dan lain  nilai  saling  kait  tanpa  ada pertentangansebagai  kesatuan  konsep  dan pola-pola abstrak yang dapat dirasai secara nalar. Hukum, bagaimanapun, merupakan object materia ilmu sosial dan ilmu hukum. Namun begitu, object forma antara keduanyalah yang membedakan bagai-mana object materia itu diperlakukan atau dipandang. 2 Yang  dimaksud  dengan  “ranah  praktis  hukum”  di  sini  adalah  penelitian  terhadap  isu  hukum  dengan  menemukan  dan memberikan jawaban hukumnya di dalam peraturan legal atau sejauh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian praktis berkaitan penerapan hukum atas peristiwa hukum.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
gagasan penulisatas hakikat ilmu hukum di bab ini.Kata kuncinya adalah: ilmu hukum adalah ilmu tentang nilai. “Nilai berada di luar studi empiris (h. 18).”
Bab kedua membahas karakteristik penelitiandalam ilmu hukum.Sebenarnya, bab ini menjelaskan lebih  lanjut  dari  bab  pertama.  Menelaah  karakteristik  penelitian  dalam  ilmuhukum—tentu  saja dengan  sendirinya  juga  menelaah  hakikat  ilmu  hukum—dalam  bab  ini  sejatinya  menelaah  ilmu hukum dalam tataran ontologi dan epitemologi keilmuan yang mana tidak bisa tidak menelisik ilmu hukum dalam frame filsafat ilmu. Memang, bab ini tidak mendedah ilmu hukum dalam ruas filsafat ilmu  secara  lebih  mendalam—Anda  sepertinya  butuh  beberapa  referensi  mengenai  filsafat  ilmu. Tujuannya agar kita tahu apa sih hakikat yang dipelajari dalamilmu hukum, batas-batas, objek yang dipelajari,  dan  fungsi  dan  tujuan  dari  hukum  dan  penelitian/kajiannya.  Juga  sekaligus  memahami bedanya dengan disiplin di luar ilmu hukum.
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan know-how ....  Hasil  yang  dicapai  adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan (h. 83). Bukan sekedar know-about .
Bab ketiga membicarakan  isu  hukum.  Isu  dalam  tempo  lain  disebut  permasalahan,  objek,  dan perkara. Isu adalah opo sing dijinggleng . Seperti dalam penelitian lainnya, isu dalam penelitian hukum adalah  hal  yangpokok.  Isu/objek/permasalahan/problempe-nelitian  hukum  harus  dipahami  lebih dulu  sebelum  menetapkan  metode/pendekatan;  untuk  menetapkan  pendekatan  apa  yang  harus digunakan, kita harus mafhum dahulu isu hukum itu di tataran mana dalam lapisan ilmu hukum. Isu dalam ranah praktiklitigasi hukum kadangjuga disebut “kasus hukum”, “peristiwa hukum”, “perkara hukum”,  dan  kadang  “objek  perkara”.  Menurut  beliau—saya  kutip  persis  seperti  kalimat  subjudul buku—isu  hukum  ada di  dalam 3  kelompok:“Isu  Hukum dalam Dogmatik  Hukum”,  “Isu  Hukum dalam Teori  Hukum”,  dan“Isu  Hukum dalam Filsafat  Hukum”.Perlu  kejelian  menangkap  maksud kalimat subjudul. Keliru memahami, menimbulkan anggapan keliru bahwa setelah kata “dalam”itulah objek  penelitian.  Bukan.  Meski  bab  ini  berkaitan  isu  hukum,penulis  tidak  menunjuk  langsung objek/isu  penelitian  hukum,  tapi malah menunjuk  pendekatannya,ini  hal  yang  sekiranya patut diperjelas  lagi .Macam-macam  metode/pendekatan  dalam  penelitian  hukum  sendiri  adalah  yang dikupas di bab keempat.
Bab keempat berisi mengenai cara me-mecahkan isu/objek penelitian hukum. Bila menyangkut “cara”,  maka  sama  halnya  kita  bicara  metode/pendekatan  yang  dipergunakan  memecahkan  isu hukum.  Metode/pendekatan  dalam  penelitian  hukum  disebutkannyaadalahpendekatan  peraturan perundang-undangan ( statutes approach ), pendekatan kasus ( case[s] approach ), pendekatan historis ( historical approach ), danpendekatan konsep-tual ( concepttual approach ).
Bab kelima membahas  mengenai  sumber-sumber  hukum.  Bab  ini  oleh  penulis  diberi  judul “Sumber-sumber Penelitian Hukum”, judul bab yang aneh . Menurut beliau,
sumber-sumber penelitian hukum dapat dibeda-kan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan primer dan bahan-bahan hukum sekunder (h. 181).
Lanjutnya,  bahan-bahan  hukum  primer  adalah  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan pengadilan “yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi (h. 187).”Bahan-bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum, skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal hukum. Selain itu, juga ada bahan-bahan  nonhukum.  Membacai  judul  dan  isi  bab  ini,  yaitu  terkait  istilah  “bahan”, tampaknya terjadi ketidak-konsitenan penjelasan jikamengingat uraian bab pertama dan kedua, yaitu penjelasan bahwa  ilmu  hukum  terkait values ,  ‘nilai-nilai’.  Bagaimana  ceritanya  ilmu  hukum  yang  hakikatnya berkaitan nilai-nilai, seperti yang dikatakan beliaudi luar rumpun empiris, kemudian tiba-tiba muncul istilah bahan hukum?

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Bab keenam membahas  hal-hal  teknis  bagi  orang  yang  hendak  melakukan  penelitian/  kajian hukum.  Bab  ini  utamanya  bicara  langkah-langkah  teknis  (yang  jika  dibacai,  lagi-lagi,  tampaknya terjadi bias dengan penjelasan beliau di bab pertama dan kedua).
Meski kurang sistematis, bab pertama dan kedua dalam menjelaskan hakikat penelitianhukum—yang tentu  saja  juga  membahashakikat  keilmuan  hukum—dalam  tataran  ontologi  dan  epistimologi. Namun begitu, hakikat ilmu hukum bukan sejauh ontologi dan epistemologis saja, melainkan juga sampai  pada  tataran  aksiologis. 3 Bab  ketiga,  keempat,  dan  kelima  lebih kepada  pemahaman teknis- konseptual tentang bagaimana memahami objek/isu dan paradigma berpikir apa (metode/pendekatan) dalam memberikan jawaban hukumnya atau merumuskan kebenarannya, serta sumber hukum yang apa tepat untuk diacu.

## Catatan pinggir untuk buku
Ada beberapa hal yang mengganggu pikiran ketika membaca dan merenungkan buku yangmenarik ini. Sepertinya, ada yang patut diselisik dan dieksplorasi  lebih lanjut.
Y ang “patut diperjelas lagi”: ekplorasi lebih jauh
“Ilmu  hukum  merupakan  studi  tentang  hukum  (h.  44)”.Itu  benar.  Lalu,  apa  itu  hukum?  Yang dimaksud  hukum  hari  ini  adalah  peraturan  yang  dibuat  suatu  otoritas  sah  yang  berlaku  disatu yuridiksinya, yangbisa saja berbeda fitur peraturan dan bisa saja berbeda format/sistemnya dengan yuridiksi  lain  dan  bilamana  subtansi  aturan  dirasa  berseberangan  dengan  sumber-sumber  hukum material/subtantif  dan  asas-asas  hukum,  dewasa  ini  di  banyak  negara  dapat  dimohon-kan pengujiannya ke lembaga hukum yang berwenang menguji itu.
Sebagaimana  beliau  kutip,Gisjsels  men-jelaskan  ilmu  hukum  dalam  kerangka  atau  tataran epistememenyatakan bahwa lapisan ilmu hukum adalah dogmatik, teori, dan filsafat hukum(periksa halaman 45). Jika kita adaptasi menjadi tabel adalah seperti berikut.
Tabel 1. lapisan hukum menurut Jan Gisjsels.
Jika  dikaitkan  dengan  penjelasan  Gisjsels  tadi  dalam  konteks  format/sistem  hukum  legalnegara Indonesia hari inimerujuk pada lapisan dogmatik hukum. Penjelasan semacam ini sebangun dengan pernyataan  Rahardjo 4 bahwa  peraturan  perundang-undangan  me-  rupakan  salah  satu  media membadankan norma hukum.
Dalam penjelasan beliau di buku yang kita review ini menyatakan bahwa isu hukum ada di dalam 3 kelompok:“Isu Hukum dalam Dogmatik Hukum”, “Isu Hukum dalam Teori Hukum”, dan“Isu Hukum dalam Filsafat  Hukum”.Sepertinya,  beliau  merumuskan  subjudul-subjudulini  terjebak  penjelasan
3 Dominikus Rato, 2014, Filsafat Hukum , LaksBang Justi-cia, Surabaya, h. 56.
4 Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 41.
Filsafat hukum
Teori hukum
Dogmatik hukum

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Gisjsels tentang hakikat ilmu hukum yang sejatinya menjelaskan dalam tataran episteme. Tidak salah. Memang  apayang  dipelajari  ilmu  hukum  dalam  tataran  episteme  berkutat  pada  3  lapisan  tersebut. Namun begitu, jangan melupakan tataran aksiologi.Dalam tataran ini, “hukum pada akhirnya harus diarahkan  kepada  praktik  hukum.” 5 Praktik  berkaitan  kegunaan.  Tataran  aksiologi  ini sepertinyaterlewatkan atau sepertinya yang menjadikan gamang penulis buku,sehingga merumuskan subjudul-subjudul  semacam  itu. 6 Hemat  pribadi,  perumusan  dan  penjelasan  semacam  itu  akan membingungkan  pembaca  buku.  Sekali  lagi,  ilmu  hukum  dalam  tataran  aksiologi  adalah  produk hukum-siap-pakai yangmengemban tugas dan untuk dapat digunakan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.
Jadi,objek/isu/permasalahan/perkarayang  dikaji  dalam  penelitian  hukum  jika  diadaptasi menjaditabelakan tampak seperti berikut.
Tabel 2. Yang ada dibawah setiap ekor anak  panah adalah objek/isu penelitian hukum dan yang ada diatas setiap kepala anak panah adalah metode/pendekatan dalam pemecahan isu/objek penelitian hukum.  Yang di dalam garis merah putus-putus ialah tataran ontologi dan epsitemologi ilmu hukum. Yang ada di dalam garis hijau putus-putus adalah tataran aksiologi ilmu hukum. Garis biru putus-putus adalah demarkasi antara kedua ranah ilmu hukum: ranah praktis/terapan dan ranah konseptual.
Patutdigarisbawahi, terkait macam-macam pendekatan yang diajukan buku ini tidak menjelaskan secara  sistematik  dan  spesifik  bagaimana  alurnya  bila  dikaitkan  dengan  macam-macam  objek penelitian hukum, lapisan ilmu hukum yang dijelaskan, dan format/sistem hukumnya: jika objeknya misalkan  A,  maka  pendekatannya  apa;  atau  jika  objeknya  B,  maka  pendekatannya  yang  apa.  Pola pendekatandalam tabeldi atas hanya bisa dipergunakan ketika objek/isu penelitian hukumnya tidak bisa tidak harus menggunakan pendekatanperaturan per-undang-undangan, atau objeknya tidak bisa tidak harusdidekati secara konseptual. Dengan kata lain, jika objeknya adalah peristiwa hukum, maka pendekatannya tidak bisa tidak—dengan mengingat format hukum formal Indonesia—harus dengan pendekatandogmatik  hukum  (peraturan-peraturan  legal  atau  perundang-undangan  yang  bertalian dengan peristiwa hukum itu). Analoginya, peristiwa hukum ibarat pasien, peraturan legal ibarat pisau bedah,  dan  peneliti  ibarat  dokter.  Bila  yang  menjadi  objek/isu/permasalahan/perkara  hukumnya
5 Philipus Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2016, Argu-mentasi Hukum , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 10.
6 Patut diakui, penulis dalam penjelasanmasing-masing subbab tadi secara umum, jika direnungkan, memang menyatakan ruang lingkup  pendekatan  dogmatik  hukum  (pendekatan  perundang-undangan)  dimungkinkan  ketikaisu  hukumnya  adalah fenomena/peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, dikatakannya dengan istilah “memberatkan aspek praktis ilmu hukum” (periksa halaman 103). Adapun ruang lingkup pendekatan konsep-tual, menurut penjelasan beliau, “... diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu” (periksa halaman 112).
Filsafat hukum Teori hukum Dogmatik hukum Peristiwa hukum
Ranah praktis (terapan)
Ranah konseptual

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
adalah  konsistensi  dan/atau  kesesuaian  antarpasal  dalam  satu peraturan  atau  antar  peraturan  baik secara  horizontal  atau  vertikal,  maka  tidak  bisa  tidak  metode/pendekatan  yang  diadopsi  adalah konseptual, yaitu usaha mendekonstruksinya kembali pada teori hukum, upaya “... mengkaji kondisi intrinsik aturan hukum [perundang-undangan] guna mengetahui gagasan-gagasan mendasar hukum, bersifat universal, umum dengan menggunakan kekuatan logika (h. 42).”Analoginya, bila yang kita dipertanyakan,  misalnya,  ada-tidaknya  konsistensi  antarpasal  dalam  satu  peraturan  atau  antar peraturan tadi, ituibarat si pasien. Sementara teori-teori yang kita pilih dan gunakan ibarat alat/pisau bedah, dan peneliti ibarat dokter ahli. Jika “si pasien” adalah teori dan “pisau bedah” adalah berpikir kritis (berfilsafat), maka watak penelitian/kajian hukum tataran ini adalah kontemplatif dan subjektif- rasional,seperti halnya kerja berfilsafat pada umumnya. Kajian hukum macam ini sebenarnya adalah kajian filsafatpada umumnya.
Untuk “judul bab yang aneh”:sumber hukum atau bahan hukum?
Memang  hakikat  ilmu  hukum  hingga  sekarang  ini  masih  menjadi  perdebatan.  Sebagian  pihak memandang ilmu hukum termasuk inter-disipliner. 7 Ada yang memandang sebagai rumpun sosial per se rumpun ilmu empiris, misalnya Soekanto dan Mamudji. Lainnya, memandang bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang objeknya adalah nilai, cara pandang inilah yang diamini beliau, penulis buku yang di- review ini.
Dalam penjelasan di bab pertama dan kedua jika direnungkan, beliau menjelaskan ilmu hukum berkaitan values , yaitu normayang sarat dengan muatan nilai-nilai dan itu menempatkan ilmu hukum berwatak normatif dan berada di luar rumpun empiris. Karena itu, beliau tegas menyatakan, “asumsi bahwa suatu metode penelitian dapat digunakan untuk semua bidang ilmu tidak dapat diterima (h. 5).”
Ketika  mempelajari  ilmu  hukum  di  ruang  kuliah,  kita  diajarkan  bahwa  sumber  hukum diklasifikasikan ke dua kelompok: sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Pembedaan ini pertama  kali  dikenalkan  oleh  Salmond  pada  1902,  sementara  orang  yang  pertama  kali  mengajak untukmemberi atensi terkait ambiguitas penggunaan istilah “sumber hukum” adalah Austin dan ia orang  yang  mencoba  memetakan  kajian  ini,  akan  tetapi  tidak  memuaskan. 8 Yang  pertamaadalah sumber hukum material (a material sources of law )dan yang kedua adalah sumber hukum formal (a formal sources of law ). Sumber yang pertama  ini ruang lingkupnya begitu luas, yaitu apa saja yang menjadi  “bahan  mentah”  atau  ”asal  muasalnya  hukum”  atau  “tempat  diperolehnyabahan  hukum untuk sumber hukum formal”. Sumber hukum material adalah “[a things] determining the content of legal  precept. ” 9 Terjemah  bebasnya,  hal-hal  yang  menentukan  isi  sebuah  peraturan  legal  (hukum formal).Sumber yang kedua dapat dirumuskansebagai tindakan penabalan atau pengesahan otoritas yang sahatas sumber hukum yang disebut pertama tadi . 10 Dalam format atau sistem hukum Romano- Germanic ,  sumber  hukum  yang  kedua  ini  adalahperundang-undangan.Karenanya,  bila  mem- bicarakan 2 sumber hukum tadi dalam konteks hukum Indonesia, maka hanya perundang-undangan itulah apa yang disebut sumber hukum formal. Hanya undang-undang yang bersifat mengikat.
7 Periksa, misalnya, Bernard L. Tanya, dkk., 2013, Teori Hukum , Genta Publishing, Yogyakarta, h. 7-13;
8 Roscoe  Pound,  1946,  “Sources  and  Forms  of  Law”, Notre  Dam  Law  Review Vol.  21,  h.  247- 314. http://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol21/iss4/1 , diakses pada 14 Februari 2021.
9 Ibid.
10 Ibid.
Sumber hukum
Sumber hukum material
Filsafat

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Tabel 3. Bagan sumber hukum material dan formal hukum nasional Indonesia. Sumber-sumber hukum material di atas adalah sumber-sumber hukum yang menjadi rujukan pembuatan sumber hukum formal (perundang-undang) nasional dalam kerja legislasi. Bukan hal yang tidak mungkin, di antara sumber hukum material tadi akan saling bertolak atau saling mengisi dan memengaruhi dalam proses legislasi.
Berangkat dari pemahaman di atas, maka kita dapat simpulkan bahwa apa yang beliau katakan terkait klasifikasi“sumber-sumber penelitian hukum”menjadi 2 kategori,yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum  sekunder,  hemat  saya pribadi,adalah  istilah  yangtidak  tepat  sama  sekali.  Lebih- lebih, mengingat pernyataan beliau bahwa studi hukum di luar rumpun empiris.Kata “bahan” di sini jika membacai penjelasan beliau identik dengan sesuatu yang material atau kebendaan atau berobjek fisis, padahal objek materia ilmu hukum sebagaimana penjelasan beliau adalah values dan itu bukan objek  empiris  atau  terindra.  Pun  tidak  selamanya  peraturan  perundang-undangan  berkedudukan sebagai “bahan hukum primer”. Di dalam penelitian dengan pendekatan konseptual, konsistensi pasal dalam  peraturan  perundang-undangan  adalah  isu/objek  yang  ditelaah  dengan  pisau  bedah-nya adalah teori. Artinya, perundang-undangan dalam penelitian tersebut adalah ibarat si pasien, sebagai objek  yang  diteliti.  Karenanya,  juga  tidaklah  tepat  istilah bahan  hukum  primer dan bahan hukumsekunder seperti  beliau  jelaskan.  Berangkat  dari  uraian  di  atas,  istilah  yang  tepat  bukanlah “bahan  hukum”,  tetapiyang  tepat  adalah  “sumber  hukum”.Apalagi  istilah  data  primer  dan  data sekunder, sama sekali tidak merepresentasi-kan hakikat ilmu hukum sui generis normatif.

## Pendekatan perundang-undangan tetap butuh sumber hukum doktrinal
Sumber hukum doktrinal adalah segala sumber hukum yang dinyatakan oleh ahli hukum ( jurist ), baik itu disampaikan secara oral atau tertulis. Karenanya ada adagium ius comminis ius doctorum . Selain ada  perundang-undangan,  traktat,  kebiasaan,  dan  yuris-prudensi  yang  dikenal  dalam  ajaran  ilmu hukum terkait sumber hukum formal, doktrindikategorikan sebagai sumber hukum formal. Namun, dengan mengingat format/sistem hukum nasional, tidak semua macam sumber hukum formal tadi layak diacu dan memiliki kekuatan megikat.
Terkait penelitian ranah praktis hukum, yaitu penelitian hukum dengan pendekatan perundang- undangan,  doktrin  masihlah  tetap  perlu  diacu,  kedudukannya  sebagai  penopang  peraturan perundang-undangan  (sumber  hukum  yang  sah  mengikat).  Fungsinyamenjadi  rujukan  ketika penjelasan  suatu  maksud  pasal  masih  belum  terang.Sifat  sumber  hukum  ini  tidak  mengikat  dalam penelitian tataran penelitian praktis, baik dalam penelitian akademik maupun dalam praktik hukum. Misalnya, penjelasan strafbaar feit yang mana dalam Wetboek van Straafrecth (WvS), ataupun dalam versi  terjemahannya  disebut  KUHP,  tidak  diketemukan  pengertian  yuridis-definitif  dari  istilah tersebut. Muncul-lah beberapa pendapat ahli hukum ( jurist ) pidana nasional, baik dalam usaha me- nerjemahkan  secara  tepat  arti  harfiahnya  atau  dengan  maksud  membuat  terang  maknanya  dalam ilmu hukum pidana. Dalam praktik hukum, doktrin atau pendapat ahli hukum dipergunakan sebagai
Sumber hukumformal
(perundang-undangan)
Sosial budaya Ekonomi
Politik

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
penguat  putusan  hakim.  Namun  begitu,  sekali  lagi,  ia  secara  hukum  tidak  mengikat.  Sekedar penopang sumber hukum yang sah diacu.

## Penutup
Buku ini memberikan penjelasan lumayan gamblang terkait hakikatilmu hukum dan penelitiannya. Buku ini rasa-rasanya sedang  melakukan pemberontakan atau melayangkan gugatan terhadap alur berpikiratau  pe-mahaman quo atas  ilmu  hukum  yang  berkembang  di  Indonesia.Tidak  dipungkiri, buku ini sangat berpengaruh. Bukti bahwa buku ini memberi pengaruh dalam khasanah ilmu hukum dan  penelitiannya  di  ruang  akademik  di  Indonesia  adalah  mudah  di-jumpainya  artikel-artikel  dan tugas-tugas  akhir  akademisi  hukum  yang  mengutipnya.Namun  begitu,  sayangnya,  ada  saja  yang mengutipsecara  serampangan, cerry  picking ,  tanpa  memahami  alur  berpikir  dan  pendapatpenulis terhadap hukum. Ciri paling mudah dikenali itu adalah mencomot satu pendapat hukum seorang ahli hukum (doctrine) ,  baik  yang  disampaikan  dalam  medium  tulisan  dan  lainnya,  sekaligus  mengutip pendapat  yang  lain  yang  jika  dipahami  seksama  berbeda  pendapat  dan  pemahaman  dengan  yang pertama disitasi.
Sebenarnya,  masih  banyak  hal  dalam  penjelasan  buku  yang  menyediakan  kita  “ruang  tembak” untuk mempertanyakan lebih jauh, misalnya, apakah pendekatan kesejarah-an ( historical approach ) termasuk  pendekatan  absah  dalam  hukum  yang  notabene sui  generis normatif,  sebagaimana  yang beliau sendiri amini. Atau, mempertanyakan lebih jauh terkait nilai guna apa yang ingin  dicapai— persis  seperti  tertulis  di  buku —“case  approach” ,  bukan “cases  approach” dengan  mengingat format/sistem hukum Indonesia. Pendekatan case[s] approcah pendekatan dijabarkan beliau adalah penelitian yang me-nelaah putusan-putusan hakim yang sudah incracht terhadap kasus hukum yang memiliki keserupaan dengan kasus-kasus itu  dengan mengingat format hukum Indonesia. Namun, ulasan di sini memang sengaja tidak me-nyinggung hal tersebut.
Sebagai  penutup,  pendapat  pribadi,  kata  penelitian  ( research )  umumnya  di  kesadaran  kita dipahami  sebagai  sebuah  kegiatan  yang  utamanya  melibatkan  kegiatan  fisik  yang  aktif  (utamanya tampak dalam penelitian sosial): terjun ke lapangan dan mengumpulkan data ke sana kemari. Atau, dalam  ilmu-ilmu  ekperimental  terbersit  di  pikiran  kita  tentang  laboratorium,  eksperimen, menetapkan dan bilamana diperlukan mengubah variabel, mengukur, dan mencatat hasil eksperimen penelitian  ke  bentuk  angka-angka.  Penelitian  hukum  sejatinya  bukan research -sebenar-benarnya- research , melainkan suatu usaha menyusun argumentasi hukum secara logis atas isu/objekpenelitian hukum  berdasar  sumber  hukumnya.Hakikat  penelitian  hukum  adalah  rangkaian  kegiatan  yang menekankan  proses  berpikir  kritis  dan  analitis  ( inquiry  method )  guna  menemukan  jawaban  atas permasalahan yang dihadapi itu. Aktivitas peneliti lebih banyak tersita untuk merenung dan berpikir analitis.  Itu  pulakenapa  pe-nelitian  hukum  sejatinya armchair  discipline ,  penelitian  yangbisa dikerjakan  denganduduk-duduk  di  atas  kursi.  Oleh  karenanya,  istilah  untuk  “penelitian  hukum” sebaiknya  diganti  dengan  istilah  “kajian  hukum”  atau  “telaah  hukum”.Sekiranya  juga  pemberian judulbuku ini. Seyogyanya. []
Literatur pendukung dan pembanding:
Bernard L. Tanya, dkk., 2013, Teori Hukum , Genta Publishing, Yogyakarta.
Dominikus Rato, 2014, Filsafat Hukum , LaksBang Justicia, Surabaya.
Philipus  Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati,  2016, Argumentasi  Hukum ,  Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Roscoe  Pound,  1946,  “Sources  and  Forms  of  Law”, Notre  Dam  Law  Review Vol.  21,  h.  247- 314. http://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol21/iss4/1 .
Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2017, Penelitian  Hukum  Normatif ,  RajaGrafindo  Persada, Jakarta.