Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 1, 2022

## METODE PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA HIBAH PEMILU
(STUDI KASUS KPU DELI SERDANG)
Dewi Anna Sari Harahap 1 , Imsar 2
12 Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email : dewiannasariharahap@gmail.com, imsar@uinsu.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengelolaan  dan pertanggungjawaban  dana  pemilu  di  Provinsi  Deli  Serdang.  Metode  analisis  yang  digunakan adalah  metode  pengumpulan  data,  deskriptif  kualitatif  dengan  wawancara  atau  dokumentasi. Berdasarkan  hasil  Survei  Hibah  Pemili  Kabupaten  Deli  Serdang  2019,  Sistem  Akuntabilitas Hibah  Pilkada  Kabupaten  Deli  Serdang  dilaksanakan  sesuai  prosedur  yang  telah  ditetapkan. Proses  mekanisme  mendapatkan  hibah  dari  Pemerintah  Kabupaten  Derisuldan  diawali  dengan pihak  Baisul  mengirimkan  permohonan  kepada  Pemerintah  Kabupaten.  Persyaratan  meliputi catatan  pembayaran  dana  (NPHD),  kuitansi,  fakta  kelengkapan,  rekening  bank  atas  nama penerima tambahan hibah, proses pembayaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban yaitu PPK dan pembukuan pengeluaran. Berstatus PNS oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.

## Kata Kunci: Metode Pertanggung jawaban Punggunaan Dana Hibah Pemilu

## ABSTRACT
The purpose of this study was to identify and analyze the management and accountability of  election  funds  in  Deli  Serdang  Province.  The  analytical  method  used  is  data  collection
method,  qualitative  descriptive  with  interviews  or  documentation.  Based  on  the  results  of  the Deli  Serdang  Regency  Election  Grant  Survey  2019,  the  Deli  Serdang  Regency  Election  Grant Accountability System was carried out according to established procedures. The mechanism for obtaining  a  grant  from  the  Derisul  Regency  Government  begins  with  Baisul  sending  an application to the Regency Government. The requirements include records of payment of funds (NPHD),  receipts,  facts  of  completeness,  bank  accounts  in  the  names  of  additional  grant recipients,  payment  processing,  use,  and  accountability,  namely  PPK  and  bookkeeping  of expenses. PNS status by the Regional Government of Deli Serdang Regency.

## Keywords: Accountability Method for Use of Election Grant Funds

## PENDAHULUAN
Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi. Pentingnya peran pemilukada pasca-konflik dalam  membedakan  sistem  politik  demokrasi  terlihat  dari  beberapa  definisi  demokrasi  yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satu konsep demokrasi modern awal yang dikemukakan oleh Schumpeter  menunjukkan  penyelenggaraan  pemilihan  umum  yang  bebas  dan  teratur  sebagai standar utama sistem politik, yang bisa disebut demokrasi, meningkat. Demokrasi yang kredibel ini  tidak  akan  mungkin  terjadi  tanpa  metode  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  jelas  untuk semua pembiayaan kampanye pemilihan umum. Akuntabilitas keuangan organisasi dalam hal ini KPU  sebagai  entitas  yang  menggunakan  dana  hibah  besar  perlu  transparan  agar  akuntabilitas keuangan tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Setelah amandemen  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah, pemilihan  langsung  tidak  hanya  memilih  DPR,  DPD,  DPRD,  Presiden,  dan  Wakil  Anggota, tetapi juga  memasukkan ketentuan di parlemen tentang pelaksanaan pemilihan perdana menteri daerah  (Pirkada).  telah  melakukan.  Untuk  pemilihan  tidak  hanya  Presiden,  tetapi  juga  para pemimpin  daerah  dan  Wakil  Presiden  dari  Wakil  Presiden.  Pemilihan  kepala  daerah  secara langsung  mempengaruhi  penyediaan  anggaran  pemerintah  daerah  berdasarkan  UU  32  Tahun 2004, yang harus disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  44  Tahun  2015  (PMDN  44/2015)  tentang Pengelolaan  Anggaran  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Gubernur, serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  menyatakan:  KPU  negara  bagian/negara  bagian/kota  harus
dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  terkait  pendanaan kampanye yang tercantum dalam perjanjian hibah daerah.
Belanja Hibah merupakan salah satu akun beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  yang  menarik  perhatian  publik  dan  sering  menjadi  headline  utama  media  arus  utama. Karena  banyak  partai  politik  yang  membutuhkan  subsidi  untuk  banyak  keuntungan  yang  dapat mengakomodir baik kepentingan publik maupun kepentingan politik tertentu.
Bantuan hibah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  13 Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Permendagri  Nomor  21  Tahun 2011.  Diperbaiki  beberapa  kali  oleh.  Perubahan  kedua  adalah  Perubahan  Tahun  2006  atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Selain  itu,  Permendagri  No.  32  Tahun  2011  menetapkan  aturan  baru  yang  spesifik  tentang pemberian  subsidi  dan  dukungan  sosial  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah,  dan Permendagri  No.  39  Tahun  2012  mengubah  aturan  Menteri,  telah  diperbaiki  lagi.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dan Dukungan Sosial  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Dalam  Rangka  Pemberian  Subsidi  oleh Pemerintah Daerah, yaitu untuk mendukung pelaksanaan operasional Pemerintah Daerah.
Berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Negara dan Bupati/Lokal berkewajiban untuk  menggunakan  dana  tersebut  secara  efektif,  ekonomis  dan  ekonomis  serta mengendalikan dana  yang  diterima  secara  terbuka  dan  dapat  ditagih  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Salah satu syarat utama pemilihan kepala  daerah, Pilkada dijamin didanai sebagai bagian integral dari pemilihan. Pendanaan Pilkada yang dibiayai oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya dipahami dari segi prosedur administrasi dan pertanggungjawabannya.
Menurut  Siti,  kajiannya  menjelaskan  kondisi  tata  cara  pertanggungjawaban  hibah  yang belum  sepenuhnya  dipahami.  Hal  ini  sangat  mungkin  terjadi,  mengingat  banyak  hal,  terutama persiapan  Pilkada  yang  relatif  singkat,  namun  kerangka  hukumnya  juga  tidak  lengkap  dengan sumber  daya  untuk  menyelenggarakan  pemilihan  kepala  daerah.  Mengingat  bahwa  regulasi subsidi melibatkan banyak institusi dan membutuhkan sinergi dalam pengelolaan, kecepatan dan akurasi menjadi bertentangan.
Selain itu, model akuntansi hibah yang  semula hanya satu siklus dalam  Sistem Keuangan Pemerintah  Daerah  (APBD),  diubah  menjadi  metode  APBN  dengan  mengingatkan  bahwa
lembaga  hibah  dalam  hal  ini  vertikal.  Lembaga  non  struktural  yang  berlandaskan  hukum. Program  bantuan  hibah  sangat  erat  kaitannya  dengan  belanja  hibah  untuk  pemerintah  di lingkungan pemerintahan. Masalah penerbitan hibah menyangkut pengelolaan keuangan negara dan  daerah,  mulai  dari  tahap  penganggaran,  pelaksanaan,  dan  terakhir  pertanggungjawaban. Namun,  hibah  harus  diperlakukan  dengan  hati-hati,  karena  hibah  sering  kali  memiliki  motivasi ekonomi dan sosial lain bagi pemerintah. Oleh karena itu, untuk bekerja dengan baik, Anda perlu melakukan perubahan di berbagai area.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  akan  peneliti  lakukan  adalah  penelitian  lapangan  (field  research)  yaitu secara  rinci  terhadap  suatu  subjek  tertentu  dan  suatu  dokumen  tertentu.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  yang  berdasarkan  data  di  lapangan,  yaitu  Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Deli Serdang. Lokasi penelitian ini berada di Jl. Karya Jasa No. 8 Kec.  Lubuk  Pakam  Kab.  Deli  Serdang.  Pemilihan  tempat  didasarkan  pada  pertimbangan penelitian  di  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  masi  sedikit,  sehingga  peneliti  tertarik  untuk meneliti  di  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU).  Waktu  penelitian  ini  dilakukan  selama  1  bulan yaitu  dari  tanggal  1  Februari  –  2  Maret  2022.  Berdasarkan  metode  ini,  digambarkan  Metode pertanggungjawaban  Penggunaan  dana  hibah  Pemilu  Kabupaten  Deli  Serdang.  Jenis  data  yang dikumpulkan yaitu data kualitatif seperti Undang-Undang yang berkaitan dana hibah Pemilu dan hal-hal  yang  terkait  dengan  topik  penelitian.  Data  kuantitatif  yaitu  berupa  data  angka  yang menggambarkan  jumlah  dana  hibah  yang  diterima,  dan  pertanggungjawaban  penggunaan  dana hibah. Sumber data tersebut dikumpulkan berdasarkan data pada Pemilu Kabupaten Deli Serdang Penelitian  ini  menggunakan  teknik  wawancara  dan  dokumentasi.  Yang  mana  wawancara dilakukan  dengan  melibatkan  Pimpinan  Perusahaan  dan  Staf  Keuangan  di  Kantor  Komisi Pemilihan Umum dan dari sumer – sumber seperti buku, jurnal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Istilah  hibah  berarti  mengalihkan  hak  milik  dari  satu  orang  ke  orang  lain  tanpa mengharapkan  imbalan  atau  jasa.  Memberi  tidak  sama  dengan  menjual  atau  meminjam.  Oleh karena  itu,  istilah  "hadiah"  dan  "hadiah"  tidak  berlaku  untuk  transaksi  hibah.  Hibah  dalam  arti pemberian  juga  berarti  bahwa  si  pemberi  rela  melepaskan  haknya  atas  barang  hadiah  tersebut.
Hibah yang terkait dengan perbuatan hukum merupakan salah satu bentuk pengalihan hak milik. Penerima  hibah  secara  sukarela  melepaskan  kepemilikan  kepada  penerima  hibah  dan  penerima tidak  berkewajiban  untuk  mengembalikan  properti  kepada  pemilik  aslinya.  Dalam  konteks  ini, hibah sangat berbeda dengan pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemilik aslinya.
Menurut Islam, semua perilaku manusia harus didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits. Anda harus mematuhi aturan donasi yang ditetapkan dalam Quran dan hadits,
1. Adapun  Ayat  Al-Qur'an  yang  mengatur  tentang  penghargaan  tersebut,  yaitu:  Surah  al- Bacara ayat 177, yang artinya: “Mengarahkan wajah ke timur dan barat bukanlah suatu keutamaan,  tetapi  sesungguhnya  keutamaan  adalah  beriman  kepada  Allah,  hari  akhir, malaikat, kitab, nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya.
2. Alhadist  Ibnu  Abbas  Rasulullah  SAW  bersabda:  “Perumpamaan  orang  yang mengeluarkan  zakat  kemudian  menarik  kembali  pemberiannya  seperti  anjing  yang muntah kemudian memakan muntahannya lagi” (HR Muslim).
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan,  pertanggungjawaban  penggunaan  dana pemilu  yang  diselenggarakan  di  KPU  Deli  Serdang    baik  dalam  bentuk  subsidi  maupun penggunaan  subsidi  merupakan  peraturan  anggaran  pemerintah,  karena  merupakan  bagian  dari pendapatan dan belanja negara. Hal ini tidak hanya menyangkut akuntabilitas, tetapi juga aspek akuntansi,  tetapi  juga  aspek  pengeluaran/penerimaan  dana  dan  penganggaran,  akuntabilitas kepada praktisi yang berkepentingan, dan penggunaan hibah.
Adapun Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Pilkada antara lain :
 Akuntansi  Belanja/BPP  KPU  Negara  dan/atau  KPU  Kabupaten/Kota  membuat ringkasan penggunaan dana berdasarkan bukti pengeluaran sesuai dokumen sumber.
 Pembukuan  Pengeluaran  KPU  Negara  dan/atau  KPU  Kota/BPP  memberikan gambaran  umum  penggunaan  dana  kepada  PPK  KPU  Negara  dan/atau  KPU Kota/Kota,  termasuk  bukti  pengeluaran  dan  Surat  Pernyataan  Komitmen  (SPTJ). PPK.
 KPUPPK Negara dan/atau KPUPPK Kabupaten/Kota melakukan pengujian/pengkajian  dan  menyetujui  gambaran  umum  penggunaan  hibah  beserta bukti  pengeluarannya,  dan  SPTJ  adalah  Akuntansi  Belanja/BPPKPU  Negara dan/atau KPUPPK Kabupaten/Kota..
 KPUPPK  negara  bagian  dan/atau  KPUPPK  provinsi/kota  bertanggung  jawab  penuh atas penggunaan hibah yang menjadi tanggung jawabnya.
 KPUPPK  Negara  dan  KPUPPK  Kabupaten/Kota  mempunyai  kewajiban  dan tanggung  jawab  untuk  memelihara  dan  mengelola  dengan  baik  dokumentasi pengadaan barang/jasa yang diperoleh dari hibah.
 Akuntansi  Belanja  /  BPP  KPU  Negara  dan  Akuntansi  Belanja  /  BPP  KPU Pemerintah / Kota wajib dan bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan yang baik dari ringkasan penggunaan hibah, beserta bukti pengeluaran dan SPTJ.
 Pembukuan  Pengeluaran  KPU  Negara  dan  Pembukuan  Pengeluaran  KPU Kabupaten/Kota  menyampaikan  gambaran  umum  akuntansi  pengeluaran  kepada KPUPPK Negara dan KPUPPK Kabupaten/Kota.
Berdasarkan  wawancara  dengan  peneliti  KPU  Kabupaten  Deli  Serdang  dan  Sekretaris Perbendaharaan  Bawasul,  peneliti  diberikan  penjelasan  rinci  tentang  bagaimana  hibah digunakan/digunakan dan sistem keuangan Sistem Perbendaharaan. Menurut keterangan petugas keuangan  Komisi  Pemilihan  Umum,  “Perjanjian  Subsidi  Daerah  (NPHD)  merupakan  landasan hukum  berupa  kesepakatan  antara  pemerintah  daerah  (Pemda)  dengan  penyelenggara  pemilu (baik  Bawasl  maupun  KPU).  NPHD  sebagai  implementasi  dari  ketentuan  peraturan  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Pilkada  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.  Kedua  aturan  pokok  tersebut  mengatur hubungan  antar  pemerintah  daerah  sebagai  fungsi  penyediaan  keuangan  daerah.  terhadap persiapan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) baik tingkat negara bagian maupun kabupaten/kota,  namun  pada  kenyataannya  pelaksanaan  NPHD  diwujudkan  dalam  dinamika rasionalisasi nominal dan pengesahan anggaran NPHD yang semakin meningkat.
UU No. Pada bulan Oktober 2016, Bab XXII Pasal 166 ayat (1) tentang Pemilihan Kepala Daerah menyatakan: APBN). Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada ayat (3)  disebutkan  bahwa  “ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pembiayaan  kampanye  pemilu  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  diatur  dengan  Peraturan  Menteri”.  UU  No. 23, Bab XI, Pasal 279 (2) Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan: Atau  hibah,  dana  darurat,  intensif  (keuangan)”.  Kedua  norma  ini  secara  eksplisit  memberikan legitimasi NPHD untuk masalah pemerintah daerah (Pemda).
Selain  itu,  metode  pertanggungjawaban  hibah  APBN  dilaksanakan  pada  tahun  anggaran berjalan dan dikelola oleh penyelenggara APBN dengan tahapan sebagai berikut:
1. Pendaftaran  diajukan  segera  setelah  penandatanganan  NPHD  (pendaftaran  dilakukan sebelum pembukaan rekening dan dikembalikan ke manajemen umum hibah oleh PMK 191/2011).
2. (1) Daftar 1 (1) NPHD – 1 (1) akun.
3. Klausul NPHD Hibah Pilkada:
 NPHD  yang  ditandatangani  oleh  Gubernur  dan  badan  pengawas  merupakan komitmen untuk memberikan dan menggunakan hibah.
 Dapat didukung oleh Pakta Integritas.
 Nomor rekening bukan merupakan persyaratan untuk menandatangani NPHD.
 Pada  akhir  tahun  anggaran,  tujuannya  adalah  untuk  memastikan  bahwa  sisa  hibah tidak harus dikembalikan ke Kas kota pada akhir tahun.
Untuk  NPHD  yang  hanya  berlaku  untuk  satu  tahun  yang  sedang  berjalan  dan  sisa  dana akan  berlanjut  untuk  tahun  berikutnya,  perlu  menggunakan  suplemen  NPHD  /  sertifikat perpanjangan / hibah untuk tahun berikutnya, dan persetujuan dari pemberi dan penerima hibah.
 Adendum  NPH/Sertifikat  Adendum  harus  mengacu  atau  mencantumkan  nomor  dan tanggal NPHD asli yang didaftarkan.
 Terlampir adalah Dokumen Ringkasan Hibah.
 Persyaratan  Pendaftaran  Dokumen  dan  adendum  adalah  dokumen  asli/salinan  yang telah dilegalisir (meterai kantor dan tanda tangan basah).
 Dana  Pilkada  yang  dikirimkan  oleh  pemerintah  daerah  dapat  digunakan/digunakan langsung  untuk  kebutuhan  pemilihan  kepala  daerah  tanpa  menunggu  persetujuan untuk membuka rekening hibah.
 Revisi dan pengesahan DIPA dapat dilakukan kemudian, namun masih dalam tahun anggaran berjalan.

## Pertanggung Jawaban Dana Hibah
1. Dokumen Pertanggungjawaban
Metode Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Yaitu :
a. Belanja Bahan
Belanja konsumsi rapat (jumlah sampai dengan RP1.000.000) Lampiran :
 Bukti  pengeluaran/kuitansi  (tanpa  materai)  untuk  jumlah  sampai  dengan RP250.000
 Bukti pengeluara/kuitansi (bermaterai RP3.000) untuk jumlah RP250.000 sampai dengan RP1.000.000
 Rekapan bukti pengeluaran (untuk jumlah kuitansi lebih dari 1 bulan)
 Surat undang rapat
 Daftar hadir rapat
 Dokumentasi kegiatan
Belanja  Konsumsi  Rapat  (jumlah  diatas  Rp1.000.000  sampai  dengan Rp50.000.000) Lampiran :
 Bukti pengeluaran/kuitansi (bermeterai Rp6.000
 Rekap bukti pengeluaran (untuk jumlah nota/kuitansi lebih dari 1 buan)
 Surat undangan rapat
 Daftar hadir rapat
 Notulen rapat
 Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak rekanan/pihak ketiga
 Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  PPh  22  sebesar  1,5%  (untuk  pembelian  mulai  dari Rp2.000.000
 Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  PPh  23  sebesar  2%  (dua  persen)  (untuk  jasa  catering atau boga)
 Dokumentasi kegiatan
b. Biaya perjalanan bisnis
Peserta/Paniti/Biaya  transportasi  dan  lampiran  uang  saku  untuk  sosialisasi  di kota:
 Pesanan pembelian yang ditandatangani:
 Komisaris  dan  Sekretaris  Ketua  dan  Sekretaris  General  Manager  dan  Staf Eksekutif
 Surat  Perjalanan  Dinas  (SPD)  yang  ditandatangani  oleh  Pejabat  Pembuat Komitmen untuk kegiatan lebih dari satu jam
 Daftar pejabat/staf yang melakukan perjalanan dinas
 Kwitansi/ Kwitansi dan rincian kuitansi jumlahnya
 Resi / Hotel / Akomodasi
c. Biaya sewa
Sewa mobil Lampiran :
 Kontrak/kontrak sewa
 Protokol pengiriman (BAST)
 Surat Keterangan Pembayaran (BAP)
 Fotokopi KTP pemilik/mitra
 Fotokopi NPWP pemilik kendaraan/rekan Foto kopi dan Resi

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  metode  pertanggungjawaba  penggunaan  dana  hibah  pemilu untuk  mencapai  manajemen  tertib  penggunaan  dana  hibah  yang  bertanggungjawab  dapat disimpulkan sebsgsi berikut :
1. Istilah  hibah  berarti  mengalihkan  hak  milik  dari  satu  orang  ke  orang  lain  tanpa mengharapkan imbalan atau jasa. Memberi tidak sama dengan menjual atau meminjam. Oleh  karena  itu,  istilah  "hadiah"  dan  "hadiah"  tidak  berlaku  untuk  transaksi  hibah. Hibah dalam arti pemberian juga berarti bahwa si pemberi rela melepaskan haknya atas barang  hadiah  tersebut.  Hibah  yang  terkait  dengan  perbuatan  hukum  merupakan  salah satu  bentuk  pengalihan  hak  milik.  Penerima  hibah  secara  sukarela  melepaskan kepemilikan  kepada  penerima  hibah  dan  penerima  tidak  berkewajiban  untuk mengembalikan  properti  kepada  pemilik  aslinya.  Dalam  konteks  ini,  hibah  sangat berbeda dengan pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemilik aslinya.
2. Dimana  ada  beberapa  metode  Pertanggungjawaban  Penggunaan  Dana  Hibah  Pemilu untuk terwujudnya administrasi penggunaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan
 Akuntansi  Belanja/BPP  KPU  Negara  dan/atau  KPU  Kabupaten/Kota  membuat ringkasan penggunaan dana berdasarkan bukti pengeluaran sesuai dokumen sumber.
 Pembukuan  Pengeluaran  KPU  Negara  dan/atau  KPU  Kota/BPP  memberikan gambaran  umum  penggunaan  dana  kepada  PPK  KPU  Negara  dan/atau  KPU Kota/Kota,  termasuk  bukti  pengeluaran  dan  Surat  Pernyataan  Komitmen  (SPTJ). PPK.
 KPUPPK Negara dan/atau KPUPPK Kabupaten/Kota melakukan pengujian/pengkajian  dan  menyetujui  gambaran  umum  penggunaan  hibah  beserta bukti  pengeluarannya,  dan  SPTJ  adalah  Akuntansi  Belanja/BPPKPU  Negara dan/atau KPUPPK Kabupaten/Kota..
 KPUPPK  negara  bagian  dan/atau  KPUPPK  provinsi/kota  bertanggung  jawab  penuh atas penggunaan hibah yang menjadi tanggung jawabnya.
 KPUPPK  Negara  dan  KPUPPK  Kabupaten/Kota  mempunyai  kewajiban  dan tanggung  jawab  untuk  memelihara  dan  mengelola  dengan  baik  dokumentasi pengadaan barang/jasa yang diperoleh dari hibah.
 Akuntansi  Belanja  /  BPP  KPU  Negara  dan  Akuntansi  Belanja  /  BPP  KPU Pemerintah / Kota wajib dan bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan yang baik dari ringkasan penggunaan hibah, beserta bukti pengeluaran dan SPTJ.
 Pembukuan  Pengeluaran  KPU  Negara  dan  Pembukuan  Pengeluaran  KPU Kabupaten/Kota  menyampaikan  gambaran  umum  akuntansi  pengeluaran  kepada KPUPPK Negara dan KPUPPK Kabupaten/Kota.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Aziz,  Muhammad.  Fiqh  Muamalah.  2008.  Yogyakarta:  Pustaka  Progresif  Abdurrahman Alu Bassam, Bin Abdullah. Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim. 2002. Bekasi: PT Darul Falah
Atmadja, Anantawikr Sama Tungga, dkk. 2013. Akuntansi Manajeme Sektor Publik. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha
Menteri  Keuangan.  2014.  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  252/PMK.05/2014  tentang Rekening milik KL/Satker
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  44  Tahun  2007  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  57  Tahun  2009.  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Belanja  Pemilihan  Umum Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PMDN Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  096/PMK.06/2007.  Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan,  Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2011,  PMK  191/2011  dan  Keputusan  KPU  Nomor 534/KPTS/KPU/Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Dana  Hibah  Langsung  di Lingkungan  KPU. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011. Tentang Sistem Akuntansi Hibah.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2007.  Tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Rhonda. (2011). Jmplementasi Pengelolaan dan Penggunaan Dana Hibah berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2010.
Windhianto,Wahyu. (2011). Good governance dalam pelaksanaan Anggaran belanja pemerintah pusat.Tesis
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+tentang+metode+pertanggu ngjawaban+penggunaan+dana+hibah+pemilu&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DJA2 7XmbXV-0J