## Wajah Hukum

## Perlindungan Hukum Tenaga Kerja terhadap Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja di PT. Hiruta Kogyo Indonesia

## Zainul Akhwil, Imam Budi S
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Correspondence: zaibang999@gmail.com; imam.budi@fh.unsika.ac.id
Abstrak .  Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  terhadap  Pelaksanaan  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  di  PT.  Hiruta Kogyo  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan pertama ,  PT.  Hiruta  Kogyo  Indonesia  memiliki  undang-undang khusus  yang  mencakup  sistem  jaminan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  yang  penting  untuk  diketahui  agar dapat memahami terlebih dahulu penggunaan perlindungan hukum tersebut. Investigasi yang bersifat empiris ini dilakukan  oleh  PT.  Hiruta  Kogyo  Indonesia.  Teknik  observasi  lapangan  dan  wawancara  digunakan  dalam prosedur  pengumpulan  data.  Dengan  menggunakan  metode  analisis  kualitatif,  data  primer  dan  sekunder diperiksa.  Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  (1)  PT.  Manajemen  Hiruta  Kogyo  Indonesia  telah menerapkan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  di  perusahaan  dalam  bentuk  peraturan  perusahaan  berdasarkan sistem  manajemen  K3,  (2)  PT.  Hiruta  Kogyo  Indonesia  menjadikan  perlindungan  hukum  terhadap  kasus kecelakaan  kerja  sebagai  prioritas  utama  dengan  menawarkan  asuransi  kesehatan,  dan  (3)  Terdapat  peraturan yang  menjamin  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  bagi  karyawan.  Yaitu  Implementasi  Program  (K3)  dan Implementasi peraturan SMK3.
Kata Kunci : Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja, SMK3
Abstract.  Labor  Law  Protection  for  the  Implementation  of  Work  Accident  Insurance  at  PT.  Hiruta  Kogyo Indonesia. The first goal of this research is to comprehend how PT. Hiruta Kogyo Indonesia has implemented legal  protection  for  occupational  safety  and  health.  The  second  goal  is  to  comprehend  if  PT.  Hiruta  Kogyo Indonesia has clear laws on methods for guarantee of occupational safety and health. This investigation, which is empirical in nature, was carried out by PT. Hiruta Kogyo Indonesia. The data collection method makes use of field  research  and  interviewing  methods.  Qualitative  analysis  methods  are  used  to  assess  both  primary  and secondary data. The findings of this study demonstrate that (1) Occupational  Safety and Health at PT. Hiruta Kogyo  Indonesia  has  been  implemented  based  on  the  K3  management  system,  (2)  Legal  Protection  of  Work Accident  Cases  at  PT.  Hiruta  Kogyo  Indonesia  is  a  top  priority  by  being  given  health  insurance,  and  (3) Regulations  that  ensure  occupational  safety  and  health  for  workers  have  been  implemented.  Program Implementation (K3) and SMK3 Implementation are the rules in dispute.

## Keywords : Work Accident, Occupational Disease, SMK3

## PENDAHULUAN
Jauh  sebelum  Indonesia  merdeka,  masyarakat  sudah  menyadari  bahwa  pekerjaan  merupakan salah satu kebutuhan pokok. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sebelum merdeka telah memberikan gambaran  dan  kondisi  “kerja”  yang  sangat  jelas,  dengan  berbagai  model,  jenis  dan  istilah  yang berkaitan dengan kondisi suatu bangsa, individu/perusahaan  yang berhubungan  (atau  terikat) dengan orang  lain.  Dalam  berbagai  karya  yang  mengangkat  isu  ketenagakerjaan  di  Indonesia,  riwayat pekerjaan seseorang. Hal  ini  sering kali dimulai dengan perbudakan, sebuah istilah yang  lebih tepat untuk  digambarkan  sebagai  sebuah  status  daripada  semacam  ikatan  kerja.  Selain  itu,  ada  berbagai istilah seperti pekerja, pembantu, bujang, corvee , koeli (kuli), buruh/pekerja, pegawai atau karyawan. 1 Sesuai  dengan  pengamalan  Pancasila  dan  penerapan  UUD  1945  khususnya  Pasal  27  ayat  (2) yang  menurutnya  “Setiap  warga  negara  mempunyai  hak  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan), maka pertumbuhan sektor ketenagakerjaan sebagai  salah  satu  aspeknya  upaya  pengembangan  sumber  daya  manusia  merupakan  bagian  integral dari  pembangunan  nasional.  Pasal  28D  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  dirinci  panjang  lebar.  Peraturan
1 Ashabul  Kahfi,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja”. Jurisprudentie,  Vol.  3.2 ,  (Desember 2016): 60.
Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1992  Tentang  JAMSOSTEK,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  33  Tahun  1997 Tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  (ASTEK)  semuanya  diterbitkan  oleh  pemerintah  untuk memperjelas  dan  melaksanakan  hal  tersebut.  persyaratan.  dan  dilanjut  dengan  Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. 2
Adanya  aturan  tersebut  di  atas  bertujuan  untuk  meningkatkan  dan  meningkatkan  hubungan kerja  antara  pekerja,  buruh,  pemilik  usaha,  dan  pemerintah,  serta  untuk  memenuhi  kewajibannya dalam  memberikan  pelayanan  publik.  Selain  itu,  hal  ini  dapat  dilihat  sebagai  cara  untuk  membela pihak-pihak,  khususnya  pegawai,  dari  pelanggaran  hak  konstitusional.  karena  dalam  bidang  sosial ekonomi,  pegawai/pekerja  selalu  berada  pada  kedudukan  yang  lebih  rendah  dibandingkan pengusaha/wirausahawan. 3
Indonesia dapat dikatakan sebagai negara industri jika dilihat dari ukuran ekonominya. Menurut Menteri  Perindustrian  Airlangga  Hartanto,  sektor  industri  merupakan  penyedia  lapangan  kerja terbesar di negara ini dan menyumbang lebih dari 20% total PDB, sehingga menempatkan Indonesia di antara negara-negara teratas di dunia. 4 Tentu saja kelimpahan dan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) mendukung hal tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan  teknologi,  pertumbuhan  industri  saat  ini  terjadi  dengan  sangat  cepat  sehingga memungkinkan dibangunnya usaha-usaha besar dengan permesinan yang mutakhir.
Industri adalah suatu lokasi di mana sumber daya mentah diubah menjadi produk setengah jadi atau  produk  jadi  untuk  meningkatkan  harga  jual  barang  akhir.  Indonesia  memiliki  beragam  bisnis yang berkembang pesat, antara lain sektor otomotif, farmasi, kimia, pengolahan makanan, kesehatan, pakaian jadi, dan lainnya. Banyak  sektor yang tentunya membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang  berkualitas.  Tanpa  jaminan  kehidupan,  sulit  meningkatkan  kualitas  manusia;  Demikian  pula, menjaga  tenaga  kerja  sekaligus  meningkatkan  standar  kerja  harus  dilakukan  dengan mempertimbangkan martabat manusia. 5 Perlindungan hukum bagi pekerja sangat diperlukan terutama ketika  menghadapi  risiko  yang  dapat  timbul  pada  saat  bekerja.  Sesuai  amanat  undang-undang, perlindungan  hukum  perlu  memberikan  perlindungan  yang  bersifat  preventif  dan  represif  di  mana hukum tersebut tertulis maupun tidak tertulis. 6
Hak atas jaminan  sosial merupakan  salah satu hak  yang dimiliki  seseorang. Menurut Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Status Ketenagakerjaan, “Setiap pekerja berhak atas perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  etika  dan  kesusilaan,  serta  perlakuan  sesuai  dengan martabat  kemanusiaan  dan  nilai-nilai  agama.” 7 Salah  satu  unsur  sistem  jaminan  sosial ketenagakerjaan  adalah  asuransi  kecelakaan  kerja.  Menurut  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja (Keputusan  Nomor  03/MEN/1998  tentang  Tata  Cara  Pelaporan  dan  Pemeriksaan  Kecelakaan), kecelakaan  kerja  didefinisikan  sebagai  setiap  kejadian  yang  tidak  disengaja  atau  tidak  terduga  yang dapat  menimbulkan  korban  jiwa  atau  kerusakan  harta  benda  yang  berarti. 8 Menurut Tjandra , Kecelakaan  industri  adalah  kecelakaan  yang  terjadi  pada  saat  seseorang  sedang  bekerja.  Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak terduga yang disebabkan oleh kecerobohan, kondisi yang tidak
2 Sri  Arfiah  dan  Yulianto  Bambang  Setiadi,  “Pelaksanaan  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  Dalam  Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (Studi Kasus Pada Pt Batik Keris Sukoharjo)”. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 22.1 , (Juni 2012): 10-11.
3 Ashabul Kahfi, Op.,Cit, hlm. 62.
4 https://kemenperin.go.id/artikel/18473/Indonesia-Masuk-Kategori-Negara-Industri, diakses pada Selasa 2 Desember 2022 pukul 21.05 WIB.
5 Abdul  Khakim, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia ,  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti,2007), hlm. 56.
6 Angga  Kurniawan  A.P,  “Perlindungan  Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja  Pada  Pekerja  Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Spbu) Di Kota Pekanbaru”. JOM Fakultas Hukum,  Vol. 3.1 , (Februari 2016), hlm. 8.
7 Pasal 86 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
8 Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan.
menguntungkan, atau  kedua-duanya. 9 Pekerja  menghadapi bahaya menderita cedera fisik dan mental di tempat kerja, serta kematian, akibat penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Menurut Pasal 87  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun  2003  yang  menyebutkan  bahwa  “setiap perusahaan wajib menyelenggarakan sistem manajemen keselamatan kerja yang terpadu dalam sistem manajemen  perusahaan”,  perusahaan  wajib  menciptakan  sistem  manajemen  kesehatan  dan keselamatan kerja. sistem. 10
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  didirikan  sebagai  lembaga  hukum  yang menyelenggarakan  program  jaminan  sosial  untuk  menjamin  seluruh  pekerja  dapat  memenuhi kebutuhan  pokoknya.  Dua  topik  yang  dicakup  oleh  BPJS  adalah  kesehatan  dan  ketenagakerjaan. Hanya  sebagian  kecil  dari  program  yang  terdapat  dalam  program  BPJS  Ketenagakerjaan  antara  lain Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK),  Jaminan  Hari  Tua  (JHT),  Jaminan  Pensiun  (JP),  dan Jaminan  Kematian  (JKM).  Menerapkan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  di  tempat  kerja berkontribusi  terhadap  tempat  kerja  yang  aman  dan  sehat  dengan  mengurangi  kecelakaan  dan penyakit  akibat  kerja.  Penggunaan  teknologi  dan  bahan  kimia  berbahaya  dikaitkan  dengan  risiko cedera  yang  tinggi,  seperti  penyakit  akibat  kerja,  kebakaran,  ledakan,  keracunan,  dan  pencemaran lingkungan  yang  dapat  merugikan  personel  dan  organisasi.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk memastikan  keselamatan  pekerja  setiap  saat.  Sejalan  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970 Tentang Keselamatan Kerja, pekerja wajib memakai alat pelindung diri (APD) untuk melindungi diri dari  bahaya  atau  zat  beracun. 11 Alat  Pelindung  Diri  (APD)  Alat  Pelindung  Diri  (APD)  atau  alat pelindung  diri  wajib  dipakai  pada  saat  melakukan  pekerjaan  berbahaya  atau  bila  ada  kemungkinan terjadi kecelakaan kerja. Alat pelindung diri (APD) harus digunakan sesuai dengan potensi risiko dan bahaya tugas untuk melindungi personel pengguna dengan baik.
Terdapat  sejumlah  bahaya  di  tempat  kerja  yang  dapat  membahayakan  keselamatan  dan kesehatan serta mengakibatkan kecelakaan pada perusahaan manufaktur, khususnya perusahaan yang memproduksi komponen elektronik atau suku cadang pengganti kendaraan roda empat. seperti dengan memotong  dan  menyolder  peralatan  listrik.  Suku  cadang  elektronik,  penggunaan  bahan  kimia, gangguan mesin manufaktur, operasi pengolahan limbah, dan pengangkutan bahan produksi. Pekerja yang  melakukan  operasi  ini  memerlukan  peralatan  atau  instrumen  untuk  melindungi  diri  mereka sendiri,  sehingga  mengurangi  kemungkinan  bahaya  dan  kecelakaan  dalam  bekerja.  Prasyarat  utama untuk  menerapkan  Sistem  Manajemen  Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja  atau  SMK3  adalah  alat pelindung diri atau APD. 12
PT.  Hiruta  Kogyo  Indonesia  merupakan  perusahaan  manufaktur  automotif  yang  terletak  di Kawasan  Internasional  Industrial  City  (KIIC),  Kabupaten  Karawang  bergerak  di  bidang  produksi spare part kendaraan roda empat yang  terbuat dari bahan logam/metal. Pada saat kegiatan produksi selalu  menggunakan  mesin-mesin  yang  memiliki  potensi  bahaya  masing-masing,  seperti  mesin welding ,  mesin machining , painting ,  alat  pemotong  seperti  gerinda,  mesin washing ,  mesin spot welding ,  dan  lain-lain.  Keselamatan  penting  saat  menggunakan  peralatan  atau  mesin  karena ketidakbertanggungjawaban  pekerja  atau  kesalahan  teknologi  sering  kali  menjadi  penyebab kecelakaan  di  tempat  kerja.  Kondisi  tempat  kerja  yang  tidak  nyaman,  seperti  ventilasi  yang  tidak memadai, pencahayaan yang buruk, gangguan, paparan debu, panas, hujan ringan, dan lain-lain, juga dapat  menyebabkan  penyakit  akibat  kerja  seperti  gangguan  pernapasan,  luka  bakar,  dan  luka  akibat mesin atau benda tajam. Kondisi tersebut juga dapat berdampak negatif terhadap kesehatan karyawan. Perilaku  buruk  di  tempat  kerja,  seperti  melakukan  tugas  dengan  cara  yang  berbahaya,  juga  dapat mengakibatkan  kecelakaan.  Untuk  itu  dunia  usaha  memerlukan  sistem  manajemen  K3.  Berdasarkan riwayat  kecelakaan  bulan  Juni  2022,  terdapat  pekerja  yang  mengalami  kecelakaan  kerja  pada  mesin
9 Muchlisin  Riadi,  “Pengertian,  Jenis,  Penyebab  dan  Pencegahan  Kecelakaan  Kerja”.  Kajian Pustaka.Com, melalui https://www.kajianpustaka.com/2017/12/pengertian-jenis-penyebab-pencegahan- kecelakaan-kerja.html, diakses pada Selasa 2 Desember 2022 pukul 22.00 WIB.
10 Pasal 87 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
11 F. X. Djumiladji, Perjanjian Kerja , Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 57.
12 Anonim,  “Pengertian  Alat  Pelindung  Diri  (APD)  dan  Jenis-Jenisnya”.  Produksi  Elektronik.Com, melalui  https://produksielektronik.com/pengertian-alat-pelindung-diri-apd-k3-jenis-apd/,  diakses  pada  Selasa  2 Desember 2022 pukul 23.19 WIB.
spot  welding karena  kurangnya  memahami  instruksi  kerja  yang  tersedia.  Kecelakaan  kerja  tersebut dapat  meminimalisir  dengan  penerapan  sistem  manajemen  K3  dan  pembinaan  terhadap  karyawan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.
Permasalahan  yang  teridentifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  PT.  Hiruta  Kogyo Indonesia melindungi keselamatan dan kesehatan kerja secara hukum, dan yang kedua jika PT. Hiruta Kogyo  Indonesia  memiliki  kebijakan  yang  jelas  yang  mengatur  sistem  jaminan  keselamatan  dan kesehatan kerja.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini: pertama, untuk  memahami  implementasi  perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Hiruta Kogyo Indonesia dan kedua, untuk memahami PT.  Hiruta  Kogyo  Indonesia  memiliki  regulasi  yang  jelas  tentang  mekanisme  jaminan  keselamatan dan kesehatan kerja.

## METODE Metode Pendekatan
Teknik penelitian normatif empiris diterapkan dalam penelitian ini. Penerapan atau pelaksanaan syarat-syarat hukum normatif dalam setiap keadaan masyarakat merupakan suatu strategi hukum yang dikenal dengan pendekatan normatif empiris.

## Ruang Lingkup atau Objek Kajian
Ruang Lingkup atau Objek Kajian Penelitian ini adalah: a. Efektivitas aturan hukum;
b. Kepatuhan terhadap aturan hukum;
c. Perlindungan hukum tenaga kerja terhadap kecelakaan kerja di PT. Hiruta Kogyo Indonesia

## Bahan Data
Data primer dan data sekunder merupakan dua bentuk informasi yang diperlukan untuk kajian hukum  empiris.  Yang  dimaksud  dengan  “data  primer”  adalah  informasi  yang  dikumpulkan  dari sumber-sumber lapangan, seperti (1) lokasi atau wilayah tempat penelitian dilakukan, (2) kasus-kasus pengadilan  yang terjadi di  sana, dan  (3) informan yang memberikan informasi melalui  wawancara. . masyarakat umum. Ketika hal ini terjadi, data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer.

## Tempat Penelitian
Kawasan Kota Industri Internasional di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat menjadi latar penelitian  ini.  Karena  permasalahan  yang  diidentifikasi  dalam  penelitian  ini  berkaitan  dengan kecelakaan kerja di kawasan bisnis, maka penulis memilih untuk melakukan penelitian di sana.
Penelitian  juga  dilakukan  secara  eksklusif  di  PT.  Hiruta  Kogyo  Indonesia  untuk  melengkapi data penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data
1. Data primer berasal dari bahan-bahan hukum yaitu UU No. 1945, KUH Perdata; UU No.13 Tahun 2003;  UU  No.1  Tahun  1970;  dan  UU  No.  24  Tahun  2011;  yang  semuanya  terkait  dengan  BPJS Ketenagakerjaan.  Wawancara  yang  dilakukan  terhadap  narasumber  1  (satu)  orang  yakni  HRD Supervisor PT. Hiruta Kogyo Indonesia
2. Data  sekunder  merupakan  data  penunjang  dari  data  primer  yang  dapat  membantu  dalam menganalisis  dan  memahami  data  primer,  yaitu  berasal  dari  buku-buku  ilmiah,  skripsi,  tesis, disertasi, serta data hasil wawancara dengan pihak perusahaan.

## Teknik Analisis
Setelah  data  terkumpul  maka  data  diolah  dan  dilakukan  analisis  kualitatif,  khususnya pembahasan yang dilakukan dengan menggabungkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan secara interpretasi dan pembahasan secara menyeluruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Hiruta Kogyo Indonesia
Untuk melindungi tubuh mereka dari potensi bahaya atau kecelakaan di tempat kerja, karyawan mungkin memakai alat pelindung diri. APD dapat mengurangi tingkat keparahan suatu insiden. Selain pelindung  kepala,  mata,  wajah,  telinga,  dan  pernafasan,  alat  pelindung  diri  juga  menyediakan pelindung  tangan,  kaki,  mata,  dan  pernafasan.  Setiap  pekerja  berhak  atas  perlindungan  keselamatan dan kesehatan kerja, kesusilaan dan kesusilaan, perlakuan yang memberi dan bermanfaat, serta nilai- nilai  agama,  sesuai  dengan  Pasal  86  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
PT.  Hiruta  Kogyo  Indonesia,  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  penggantian  suku  cadang kendaraan,  telah  mengadopsi  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dengan  mengoordinasikan  kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja dan dengan memberikan alat pelindung diri gratis kepada karyawan. Sesuai  hasil  wawancara  tanggal  20  Oktober  2022  dengan  Bapak  Endang  selaku  Supervisor  HRD mengatakan:
“ PT. Hiruta Kogyo Indonesia sudah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan dengan  semaksimal  mungkin  dengan  menyediakan  alat  pelindung  diri  berupa  helm  pelindung, sarung  tangan  kain  dan  sarung  tangan  chemical,  sepatu  safety,  kacamata,  apron,  penyumbat telinga, dan masker khusus, selain itu sudah disediakan handsanitizer pada tiap area produksi dan adanya pembersihan area mesin secara  berkala. Selain itu kami juga menetapkan instruksi kerja pada  masing-masing  penggunaan  mesin  di  area  produksi.  Namun,  dalam  kenyataannya  masih terdapat pekerja yang kurang memahami fungsi APD dan kurang memahami instruksi kerja yang sudah  ada  sehingga  terkadang  abai  terhadap  instruksi  kerja  dan  penggunaan  APD.  Sedangkan untuk  kesehatan  karyawan  sudah  ada  pemeriksaan  kesehatan  setiap  setahun  sekali.  Jika  salah satu karyawan mengalami cedera kerja, kami merawatnya dan membawanya ke rumah sakit”.
Berdasarkan pernyataan diatas, PT. Hiruta Kogyo Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk  menjamin  keselamatan  dan  kesehatan  karyawannya  dengan  menyediakan  alat  pelindung  diri, memperhatikan  kebersihan,  dan  menerapkan  SOP  sesuai  dengan  protokol  kesehatan  untuk memberikan pencegahan agar lingkungan kerja bebas dari Covid-19. 19 19. virus. Namun, masih ada beberapa pekerja yang terus melanggar hukum. Pengusaha secara lisan memperingatkan pekerja yang mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja, namun karena mereka  terbiasa dengan suasana kerja, mereka  menolak  untuk  memakai  alat  pelindung  diri.  Meskipun  merupakan  kewajiban  karyawan kepada  perusahaan  untuk  memenuhi  dan  mematuhi  semua  persyaratan  keselamatan  dan  kesehatan kerja serta memakai alat pelindung diri.
Perlengkapan  keselamatan  pribadi  yang  disediakan  oleh  PT.  Hiruta  Kogyo  Indonesia memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  Kementerian  Ketenagakerjaan.  Salah  satu  langkah preventif  yang  dilakukan  pelaku  usaha  untuk  menurunkan  kemungkinan  terjadinya  kecelakaan  kerja dan gangguan akibat kerja adalah penyediaan alat pelindung diri. Organisasi sangat menyadari betapa pentingnya  menyediakan  APD  yang  sesuai  dengan  tuntutan  dan  kenyamanan  pekerja,  karena  hal  itu dapat melindungi mereka dari kemungkinan kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas.
Pekerja  PT.  Hiruta  Kogyo  Indonesia  lalai  dalam  tugasnya  untuk  memakai  alat  pelindung  diri selama operasi manufaktur, yang mengakibatkan kecelakaan kerja. Pekerja tidak menggunakan APD seefektif  mungkin  dengan  harapan  dapat  mencegah  kecelakaan  kerja  atau  meminimalkan  cedera akibat  kecelakaan  kerja.  Meskipun  pemberi  kerja  telah  sering  mengingatkan  karyawan  untuk menggunakan  alat  pelindung  diri,  beberapa  karyawan  tetap  bersikeras  untuk  tidak  mematuhi peraturan,  dan  karyawan  lain  cenderung  mengikuti  petunjuk  mereka.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya pengawasan perusahaan dalam menindak karyawan yang melanggar hukum.
Pasal  165  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  menyebutkan bahwa pegawai diharapkan dapat membentuk dan memelihara tempat kerja yang sehat serta menaati semua  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sebenarnya  PT.  Karyawan  Hiruta  Kogyo Indonesia belum sepenuhnya mematuhi peraturan ini dan gagal menyediakan tempat kerja yang aman. Selain  itu,  bisnis  belum  melakukan  pekerjaan  terbaik  dalam  memberikan  instruksi,  pengawasan  K3, atau konsekuensi bagi karyawan yang melanggar peraturan.

## Perlindungan Hukum Kasus Kecelakaan Kerja di PT. Hiruta Kogyo Indonesia
Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Manajemen Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  mengatur  segala  tindakan  yang  dilakukan  untuk  menjamin  dan memelihara keselamatan dan kesehatan kerja pekerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap negara berhak atas sumber daya manusianya.  Bekerja.  Salah  satu  permasalahan  yang  perlu  dihadapi  oleh  para  wirausahawan organisasi  adalah  memastikan  bahwa  masyarakat  memiliki  akses  terhadap  tingkat  kehidupan  yang sesuai untuk umat manusia.
Menurut  pasal  86  dan  87  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan yaitu:
1. Pasal 86: (1) “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan sesuai dengan pandangan agama dan  norma  moral,  serta  perlindungan  kesehatan  jasmani  dan  rohani  dalam  bekerja.  (2)  Untuk mencapai  produktivitas  kerja  yang  setinggi-tingginya  Upaya  keselamatan  dan  kesehatan  kerja dilakukan  untuk menjamin  keselamatan pekerja/buruh. (3) Perlindungan dilakukan sesuai  dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
2. Pasal 87:  (1) Setiap perusahaan wajib mempunyai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja  yang  berkaitan  dengan  sistem  manajemen  usaha.  (2)  Peraturan  perundang-undangan  yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diatur.
K3  adalah  hak  atas  perlindungan  pekerja  dalam  upaya  memaksimalkan  efisiensi  kerja,  kata- katanya  sangat  jelas.  Sistem  manajemen  perusahaan  yang  mengatur  hak-hak  tersebut  sebagai kewajiban  bagi  sektor  korporasi,  terhubung  dengan  sistem  manajemen  keselamatan  dan  kesehatan kerja. PT. Hiruta Kogyo Indonesia telah memberikan layanan berupa alat pelindung diri yang lengkap untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, meskipun masih banyak pekerja yang memilih untuk tidak menggunakan APD. untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pekerja dan dunia usaha.
Menurut  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Endang  selaku  Supervisor  HRD-GA  PT.  Hiruta Kogyo  Indonesia  menerangkan  bahwa  dalam  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  pekerja  menjadi prioritas  utama  di  lingkungan  PT.  Hiruta  Kogyo  Indonesia.  Selain  itu  terdapat  perlindungan keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yaitu  dengan  diberikan  jaminan  kesehatan  yaitu  BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Pada  tanggal  11  Juni  2022  kecelakaan  kerja  di  PT.  Hiruta  Kogyo  Indonesia  yaitu  salah  satu pekerja harus dioperasi karena terdapat bagian yang luka pada ibu jari tangan sebelah kiri. Total biaya dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan dan korban tidak mengeluarkan biaya perawatan di Rumah Sakit. Ini adalah bukti memiliki asuransi kecelakaan dan kesehatan yang disediakan perusahaan kecelakaan kerja dapat terjadi.
PT.  Hiruta  Kogyo  Indonesia  telah  menawarkan  perlindungan  hukum  atas  keselamatan  dan kesehatan  kerja karyawannya dengan mematuhi undang-undang dan peraturan terkait. Melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, seluruh pekerja mempunyai akses terhadap jaminan kesehatan dan  asuransi  kecelakaan  kerja.  Penerapan  K3  dilakukan  dengan  memasukkannya  ke  dalam  Sistem Manajemen  K3  (SMK3)  sebagai  komponen  sistem  manajemen  organisasi  yang  lebih  luas  guna memberikan perlindungan K3.

## Regulasi  Yang  Jelas  Tentang  Mekanisme  Jaminan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  di  PT. Hiruta Kogyo Indonesia
Regulasi  yang  menjadi  jaminan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  terhadap  pekerja  pada  PT. Hiruta Kogyo Indonesia. Regulasi yang dimaksud yakni:
1. Penerapan Program (K3)
Program  K3  ialah  suatu  program  yang  wajib  dilaksanakan  dalam  setiap  lokasi  kerja sebagaimana  standar  yang  sudah  ditentukan,  sebagaimana  ilmu  pengetahuan  yang  menjadi  dasar dalam  melindungi  tenaga  kerja.  Penekanan  dalam  Pasal  3  Undang-undang  Keselamatan  Kerja Nomor  1  Tahun  1970  adalah  menjamin  keselamatan  pekerja  dari  segi  keamanan  dan  efektifitas setiap  proses  industri  serta  memberikan  keuntungan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  pekerja dalam  menunjang  pembangunan  nasional.  Implementasi  program  K3  di  PT.  Karena  masih banyaknya  karyawan  yang  mengabaikan  sistem  kerja  program  K3,  seperti  mereka  yang  lebih memilih  kenyamanan  dibandingkan  keselamatan  di  tempat  kerja,  Hiruta  Kogyo  Indonesia  belum terimplementasi  secara  maksimal.  Hal  yang  demikian  inilah  tentunya  sangat  berbahaya  bagi
keselamatan para tenaga kerja juga bagi keberlangsungan dalam proses produksi perusahaan. Oleh karena  itu,  dalam  hal  pencegahan  dan  penanggulangan  serta  upaya  perusahaan  dalam meminimalisir  terjadinya  kecelakaan  kerja  maka  pihak  perusahaan  yakni  PT.  Hiruta  Kogyo Indonesia  memberikan  fasilitas-fasilitas  keselamatan  kerja  terhadap  pekerjanya  sebagaimana standarisasi program K3. Hal demikian tentu saja fasilitas-fasilitas dan alat-alat perlindungan diri Tentu  saja,  hal  ini  menimbulkan  risiko  serius  baik  terhadap  kelangsungan  produksi  bisnis maupun  keselamatan  karyawannya.  PT.  Hiruta  Kogyo  Indonesia  telah  melengkapi  peralatan keselamatan  dan  kesehatan  kerja  sesuai  dengan  persyaratan  program  (K3),  tentu  saja  dengan memberikan  alat  perlindungan  diri  kepada  karyawannya,  untuk  mengatasi  dan  meminimalkan kejadian  tersebut.  Mengingat  PT.  Hiruta  Kogyo  Indonesia  bekerja  di  industri  industri  yang mempunyai risiko kecelakaan kerja yang signifikan.
2. Penerapan SMK3
Pada  hakikatnya  bahaya  aktivitas  kerja  selalu  ada  pada  setiap  aktivitas  kerja  lapangan, sehingga perlu diciptakan Sistem Manajemen K3, yaitu sistem yang mengatur praktik manajemen risiko.  Tugas  Sistem  Manajemen  K3  adalah  mengelola  seluruh  bidang  aktivitas  kerja  dari  awal hingga  akhir  guna  meminimalisir  munculnya  risiko-risiko  terburuk,  sehingga  memberikan  rasa aman kepada pegawai dan menumbuhkan tempat kerja yang aman bagi semua orang. Pelaksanaan Sistem Manajemen K3 bertujuan untuk memudahkan dalam tercapainya target perusahaan.
PT. Hiruta Kogyo Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang penggantian suku cadang kendaraan, telah mengadopsi keselamatan dan kesehatan kerja dengan mengoordinasikan kegiatan keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dan  dengan  memberikan  alat  pelindung  diri  gratis  kepada karyawan.  Sesuai  hasil  wawancara  tanggal  20  Oktober  2022  dengan  Bapak  Endang  selaku Supervisor HRD mengatakan:
“ PT.  Hiruta  Kogyo  Indonesia  sudah  menerapkan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  di perusahaan dengan semaksimal mungkin dengan menyediakan alat pelindung diri berupa helm pelindung,  sarung  tangan  kain  dan  sarung  tangan  chemical,  sepatu  safety,  kacamata,  apron, penyumbat  telinga,  dan  masker  khusus,  selain  itu  sudah  disediakan  handsanitizer  pada  tiap area  produksi  dan  adanya  pembersihan  area  mesin  secara  berkala.  Selain  itu  kami  juga menetapkan instruksi kerja pada masing-masing penggunaan mesin di area produksi. Namun, dalam  kenyataannya  masih  terdapat  pekerja  yang  kurang  memahami  fungsi  APD dan  kurang memahami  instruksi  kerja  yang  sudah  ada  sehingga  terkadang  abai  terhadap  instruksi  kerja dan  penggunaan  APD.  Sedangkan  untuk  kesehatan  karyawan  sudah  ada  pemeriksaan kesehatan  setiap  setahun  sekali.  Ketika  terjadi  kecelakaan  kerja,  maka  kami  memberikan pertolongan pertama dan membawa ke rumah sakit”.
Jelas  dari  pernyataan  di  atas  bahwa  PT.  Hiruta  Kogyo  Indonesia  telah  melakukan  upaya untuk  memastikan  keselamatan  dan  kesehatan  pekerja  dengan  menyediakan  alat  pelindung  diri, menjaga  kebersihan,  dan  menerapkan  prosedur  sesuai  dengan  protokol  kesehatan  untuk memberikan  pencegahan  agar  lingkungan  tempat  kerja  bebas  dari  virus  Covid-19.  Namun  masih ada  beberapa  karyawan  yang  mengabaikan  aturan  tersebut.  Pekerja  yang  mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja diperingatkan secara lisan oleh perusahaan, tetapi karena terbiasa dengan  lingkungan  kerja,  mereka  menolak  untuk  menggunakan  alat  pelindung  diri.  Meskipun memuaskan  dan  mematuhi  semua  peraturan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  serta  mengenakan alat pelindung diri adalah kewajiban karyawan kepada pemberi kerja.

## SIMPULAN
PT.  Hiruta  Kogyo  Indonesia  telah  menawarkan  perlindungan  hukum  atas  keselamatan  dan kesehatan  kerja karyawannya dengan mematuhi undang-undang dan peraturan terkait. Melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, seluruh pekerja mempunyai akses terhadap jaminan kesehatan dan  asuransi  kecelakaan  kerja.  Penerapan  K3  dilakukan  dengan  memasukkannya  ke  dalam  Sistem Manajemen  K3  (SMK3)  sebagai  komponen  sistem  manajemen  organisasi  yang  lebih  luas  guna memberikan perlindungan K3.
Implementasi  Program  (K3)  dan  Implementasi  SMK3  merupakan  aturan  yang  PT.  Karyawan Hiruta Kogyo Indonesia harus mengikuti untuk memastikan keselamatan dan kesehatan tempat kerja mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul  Khakim,  2007, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Angga  Kurniawan  A.P., Perlindungan  Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja  Pada  Pekerja  Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Kota Pekanbaru ; Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 3, No. 1, 2016.
Arfiah,  S.  dan  Yulianto  Bambang  Setiadi.  “Pelaksanaan  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  Dalam  Jaminan Sosial  Tenaga  Kerja  (Jamsostek)  (Studi  Kasus  Pada  PT  Batik  Keris  Sukoharjo)”.  Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Vol. 22 No. 1, 2012.
Ashabul Kahfi, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja ; Jurisprudentie, Vol. 3 No. 2, 2016. F. X. Djumiladji, 2006, Perjanjian Kerja , Sinar Grafika, Jakarta.
Kahfi,  A.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja”.  Jurisprudentie  Vol.  3  No.  2  (2016). Kurniawan  A.  P.  Angga.  “Perlindungan  Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja  Pada  Pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Spbu) Di Kota Pekanbaru”. JOM Fakultas Hukum Vol. 3 No.1, 2016.
Sri Arfiah dan Yulianto Bambang  Setiadi, Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Jaminan Sosial  Tenaga  Kerja  (Jamsostek)  (Studi  Kasus  Pada  Pt  Batik  Keris  Sukoharjo) ;  Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 22, No. 1, 2012.
Suharno,  R.  dan  Fidelis  Warso,  “Perlindungan  Kecelakaan  Kerja  Yang  Tidak  Terdaftar  Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs)”. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 2, 2020.
Susilo, Arifin Dwi. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada PT Widya Duta Grafika Surakarta Dalam Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja”. (2011).

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor:  03/MEN/1998  tentang  Tata  Cara  Pelaporan  Dan Pemeriksaan Kecelakaan.

## Website
Anonim, Pengertian  Alat  Pelindung  Diri  (APD)  dan  Jenis-Jenisnya ,  2  Desember  2022,  URL: https://produksielektronik.com/pengertian-alat-pelindung-diri-apd-k3-jenis-apd/
Kemenperin, Indonesia Masuk Kategori Negara Industri, 2 Desember 2022, URL: https://kemenperin.go.id/artikel/18473/Indonesia-Masuk-Kategori-Negara-Industri
Muchlisin  Riadi,  Pengertian,  Jenis,  Penyebab  dan  Pencegahan  Kecelakaan  Kerja,  2  Desember  2022,
URL: https://www.kajianpustaka.com/2017/12/pengertian-jenis-penyebab-pencegahan- kecelakaan-kerja.html