S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 04 Issue II, May 2023; 616-630 ISSN: 2775-0477
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 2, May 2023

## Akses Mediator Non Hakim dalam Upaya Mediasi Keluarga
Andi Tenri Leleang *
1 Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka E-mail: anditenrileleang16@gmail.com
*Corresponding Author
[Submitted: 23 Oktober 2022] [Reviewed: 12 April 2023] [Revised: 06 Mei 2023] [Accepted: 31 Mei 2023] [Published: 31 Mei 2023]

## Abstrak
Mediator  merupakan  pihak  penengah  dalam  rangka  membantu  menyelesaikan  perkara  diantara para  pihak  yang  berselisih.  Peluang  bagi  para  sarjana  hukum  adalah  berkontribusi  dalam  rangka mengisi  mediator  non  hakim  di  pengadilan  ataupun  mengelola  mediasi  secara  pribadi.  Pada impelementasinya  bahwa  eksistensi  mediator  non  hakim  masih  belum  dilirik  banyak  sarjana hukum.  Hal  ini  karena  biaya  pelatihan  mediator  cukup  mahal,  kepercayaan  masyarakat  pada mediator  non  hakim  yang  berbeda  dengan  mediator  hakim,  jasa  menggunakan  mediator  non hakim memerlukan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh para pihak, kolaborasi pengadilan agama  dengan  para  mediator  non  hakim  yang  tidak  merata,  dan  cerai  gugat  putusan  verstek sehingga peran mediasi jarang terealisasikan. KUA dan Pengadilan Agama belum bersinergi dengan baik dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah. Strategi yang hendak dimiliki seorang mediator dalam upaya memediasi adalah menguasai forum mediasi, mampu bersifat netral atau mengelola emosional,  menjadi  pendengar  yang  baik,  menguasai  dalam  ilmu  pengetahuan  terkait  hukum, kemampuan komunikasi yang baik, kuat dalam upaya negosiasi, reframing/membingkai ulang, dan merumuskan  ulang  masalah,  memiliki  berbabagai  macam  alternatif  solusi  yang  ditawarkan  bagi para pihak yang dimediasi.
Kata Kunci: Mediator; Non-Hakim; Mediasi Keluarga

## Abstract
The mediator is a mediator in order to help resolve cases between disputing parties. Opportunities for legal scholars are to contribute to filling non-judge mediators in court or managing mediation privately. In its implication, the existence of non-judge mediators is still not glimpsed by many legal scholars. This is because the cost of mediator training is quite expensive, public trust in non-judge mediators is different from judge mediators, services using non-judge mediators require additional costs that must be incurred by the parties, uneven collaboration of religious courts with non-judge mediators, and divorce and divorce of verstek rulings so that the role of mediation is rarely realized. KUA  and  the  Religious  Court  have  not  synergized  well  in  order  to  realize  the  sakinah  family.  The strategy that a mediator wants to have in an effort to mediate is to master the mediation forum, be able  to  be  neutral  or  manage  emotionally,  be  a  good  listener,  master  in  science-related  to  law, good communication skills, strong in negotiation efforts, reframing / reframing, and reformulating problems, have various alternative solutions offered to the mediated parties.
Keywords: Mediator; Non-judge; Family Mediation

## 1. Pendahuluan
Manusia, pada hakikatnya sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah swt. menurut kisah yang  diterangkan  dalam  sumber  utama  ajaran  Islam  yaitu  al- Qur’an,  bahwa  Allah  swt. menciptakan  manusia  berikut  dengan  tugas-tugas  mulia  yang  diembanya.  Manusia  adalah makhluk sosial, yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan satu dengan lainnya. 1 Allah  swt.  telah  mengatur  manusia  untuk  saling  tolong-menolong  demi  tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama.
Keluarga  sebagai  institusi  yang  terbentuk  melalui  proses  pernikahan  yang  sah berdasarkan  ketentuan  hukum  dan  agama  yang  berlaku. 2 Terbentuknya  keluarga mengindikasikan harapan membangun tatanan masyarakat yang sesuai dengan syariat. 3 Dalam kenyataannya,  mempertahankan  keutuhan  keluarga  lebih  berat  dibandingkan  memulainya. Faktor  utama  yang  menyebabkan  adalah  kasus  perceraian  yang  kian  marak  terjadi  di  tengah masyarakat.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  bahwa  tingkat  perceraian yang ada di Indonesia sepanjang tiga tahun terakhir mengalami kenaikan signifikan. Pada tahun 2020 perceraian yang terjadi berjumlah 291.677 kasus. Tahun 2021 kasus perceraian berjumlah 447.743.  Peningkatan  sebanyak  15,31%  terjadi  di  tahun  2022  dengan  jumlah  516.334  kasus perceraian. 4 Masalah ekonomi, salah satu pihak meninggalkan atau indikasi berselingkuh, dan kekerasan dalam rumah tangga adalah beberapa alasan yang dominan menjadi dalih pasangan yang hendak bercerai. 5
Bila  merunut  prosesnya,  sebelum  terjadi  perceraian,  hal  yang  lebih  penting  untuk diperhatikan  adalah  proses  dan  cara  menjaga  pernikahan  itu  sendiri. 6 Peranan  Kantor  Urusan
1 Nurti Budiyanti et al., “Konsep Manusia Ideal: Tinjauan Teologis Dan Pendidikan Islam,” Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam 5, no. 2 (2020): 43 – 67, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/tarbawi.v5i2.6962. 2 Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, “Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi’i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak- Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 255 – 69, https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18193.
3 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h. 182.
4 Akses Data Resmi Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id/ (5 Mei 2023)
5 Muhammad  Sholeh,  “Peningkatan  Angka  Perceraian  Di  Indonesia:  Faktor  Penyebab  Khulu’dan  Akibatnya,” Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam 1, no. 1 (2021): 29 – 40, https://doi.org/https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182.
6 Andi  Muhammad  Akmal  and  Mulham  Jaki  Asti,  “Problematika  Nikah  Siri,  Nikah  Online  Dan  Talak  Siri  Serta Implikasi  Hukumnya  Dalam  Fikih  Nikah,” Al-Risalah  Jurnal  Ilmu  Syariah  Dan  Hukum 21,  no.  1  (2021):  45 – 59, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247.
Agama  (KUA)  di  setiap  kecamatan  mestinya  memberikan  hasil  maksimal  dalam  upaya pendataan  pasangan  yang  ingin  menikah  serta  menjadi  wadah  belajar  memulai  dan mempertahankan  rumah  tangga  sebagaimana  maksud  hadirnya  kursus  pra  nikah  dan bimbingan keluarga sakinah.
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  34  Tahun  2016  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada tugas pokok dan fungsinya melaksanakan layanan dan bimbingan  masyarakat  Islam  di  wilayah  kerjanya  yaitu  di  Kecamatan.  Tugas  yang  dimaksud diantaranya:
1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan  dokumentasi  dan  sistem  informasi  manajemen  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama Kecamatan. 7
Pengadilan  sebagai  stake  holder  lainnya  juga  perlu  mendapatkan  perhatian  dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya. 8 Melalui  proses  beracara  di  pengadilan  akan mengahasilkan  keputusan  berkekuatan  hukum  tetap  dan  bersifat  final,  maka  menjadi  jalan terakhir yang ditempuh untuk menyelesaikan sebuah perkara rumah tangga.
Salah satu tahap dalam proses pengadilan adalah mediasi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2016  Pasal  1  dikatakan  bahwa  mediasi  adalah  cara  penyelesaian sengketa  melalui  proses  perundingan  dalam  rangka  memperoleh  kesepakatan  para  pihak dengan bantuan seorang mediator. 9
Atas  penjelasan  ini  dipahami  bahwa  salah  satu  upaya  yang  mesti  dimaksimalkan perannya adalah proses mediasi. Mediasi adalah alternatif penyelesaian perkara dengan prinsip ada  itikad  baik  menyelesaikan  masalah  diantara  pihak  melalui  tawar  menawar  atau perundingan beberapa solusi yang disampaikan secara transparan dan terbuka melalui bantuan
7 Kementerian Agama RI, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan” (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016).
8 Arif  Rahman,  Sofyan,  and  Mulham  Jaki  Asti,  “Hakim  Peradilan  Agama:  Refleksi  Sistem  Pengangkatan  Dan Pelaksana  Kekuasaan  Kehakiman  Di  Indonesia,” DIKTUM:  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum 20,  no.  1  (2022):  79 – 98, https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V20I1.2780.
9 Septi  Wulan  Sari,  “Mediasi  Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016,” Jurnal  Ahkam:  Jurnal Hukum Islam 5, no. 1 (2017): 1 – 16, https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16.
mediator  yang  bertugas  sebagai  penengah  yang  mengontrol  dan  mengarahkan  para  pihak. 10 Pada dasarnya, mediasi dilakukan hanya dalam pengadilan.
Dalam  perkembangannya,  mediator  bukan  hanya  berasal  dari  hakim  sebagaimana ketetapan ketua majelis hakim, tetapi juga peluang mediator non hakim yang telah mengikuti pelatihan  mediasi  bersertifikat  Mahkamah  Agung.  Melalui  Keputusan  Peraturan  Mahkamah Agung  ini,  proses  mediasi  boleh  dilakukan  di  luar  pengadilan. 11 Hasil  dari  proses  mediasi setidaknya  memberikan  beberapa  kemanfaatan,  diantaranya  mengelola  emosinal  para  pihak, membangun komunikasi, memperoleh penyelesaian dari harapan para pihak atau yang dikenal dengan istilah win win solution . Al- Qur’an surah al -Hujurat ayat 9 dan 10 Allah berfirman: Terjemahnya:
Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan  hendaklah  kamu  berlaku  adil;  sesungguhnya  Allah  mencintai  orang-orang  yang berlaku  adil. Orang-orang  beriman  itu  sesungguhnya  bersaudara.  Sebab  itu damaikanlah  (perbaikilah  hubungan)  antara  kedua  saudaramu  itu  dan  takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. 12
Sejalan  dengan  perintah  agama,  mediasi  hadir  dengan  harapan  mampu  menjadi  salah satu  alternatif  penyelesaian  masalah  dengan  prinsip  mendamaikan  kedua  belah  pihak  dan memperoleh hak-haknya. 13 Perceraian dan masalah dalam rumah tangga yang kian menantang dewasa  ini  membutuhkan  kolaborasi  dan  kerja  sama  yang  baik  diantara  stakeholder  yang terlibat untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Keluarga sebagai tatanan manusia  pertama  sebelum  terbangun  masyarakat  mestinya  tercipta  dengan  sebaik-baiknya penerapan  karakter.  Peranan  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dan  kehadiran  pengadilan  bekerja sebagaimana  mestinya  mengatur  perkara  nikah  dan  cerai  dengan  bantuan  mediator  dalam menjaga hak-hak para pihak yang merasa tidak memperoleh keadilan.
10 Randy  Atma,  “Penyelesaian  Sengketa  Jalur  Mediasi  Sebagai  Perwujudan  Kembalinya  Hukum  Berbasis  Kearifan Lokal,” Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum 15, no. 2 (2021): 281 – 306, https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.817.
11 Siti Fauziani and Syamsul Bahri, “Penyelesaian Perkara Faraid Melalui Mediasi,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 2, no. 1 (2018): 82 – 95.
12 Kementerian Agama, Al- Qur’an Dan Terjemahannya , Edisi 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).
13 Nuzulia  Febri  Hidayati,  “Rekonstruksi  Hukum  ‘Iddah  Dan  Ihdad  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),” Mazahibuna , July 23, 2019, https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9663.
Berkaitan latar belakang yang telah diuraikan, maka menarik untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut tentang eksistensi mediator non hakim dalam upaya mediasi keluarga. Untuk lebih mendalamnya  kajian  ini,  maka  sub  permasalahan  yang  dijadikan  objek  pembahasan  adalah bagaimana  implementasi  peran  mediator  non  hakim  bersertifikat  MA  dalam  upaya  mediasi keluarga  dan  strategi  apa  yang  digunakan  mediator  non  hakim  dalam  memudahkan  mediasi keluarga.

## 2. Literatur Review

## 2.1. Keluarga Sakinah
Keluarga  sakinah  menurut  Dr.  Hasan  Hj.  Mohd.  Ali  disampaikan  adalah  konsep penerapan prinsip pemenuhan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga dengan maksud bertakwa  pada  Allah  swt.  mengharapkan  ridho  dan  berkah-Nya  atas  aktivitas  yang  dilakukan dalam rumah tangga. 14
Kategori  keluarga  dapat  dikatakan  ideal  bilamana  secara  baik  mampu  menerapkan beberapa  fungsi  hakikat  sebuah  pernikahan,  diantaranya,  biologis  untuk  memperoleh keturunan,  menciptakan  karakter  yang  baik  bagi  setiap  manusiadi  dalamnya,  mampu mengaplikasikan  ajaran  agamanya,  saling  berkasih  sayang  dan  melindungi  diantara  anggota keluarga, dan menjadi tempat mengelola ekonomi kehidupan. 15
Memperkokoh  pondasi  sebelum  membangun  rumah  tangga  adalah  hal  penting  yang mesti  dipersiapkan.  Pondasi  yang  dimaksud  meliputi,  tujuan  ingin  menikah,  proses  memilih pasangan secara bebas dan sadar, senantiasa mengupayakan terciptanya rasa kasih dan sayang dalam  rumah  tangga,  dan  merujuk  segala aspek kehidupan pada  landasan  syariat Allah  swt. 16 Dewasa  ini  dengan  permasalahan  rumah  tangga  yang  kompleks,  perjanjian  dalam  pernikahan seperlunya  dibutuhkan  demi  membantu  keharmonisan  dan  meminimalisir  perselisihan. Misalnya persoalan keinginan yang diperoleh dan tetap dijalankan setelah menikah atau hal-hal lain yang menjadi pembagian tugas serta tanggung jawab pasangan suami istri. 17
14 Sofyan Basir, “Membangun Keluarga Sakinah,” Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam 6, no. 2 (2020): 99 – 108, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-irsyad%20al-nafs.v6i2.14544.
15 Kementerian  Agama  RI, Pondasi  Keluarga  Sakinah  (Bacaan  Mandiri  Calon  Pengantin) (Jakarta:  Subdit  Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen BIMAS Islam Kemenag RI, 2017). h. 15-16.
16 Adil Fatih Abdullah, Tips Mengapai Keluarga Idaman , Cet. I (Jawa Timur: Bening Publishing, 2005). h. 23-40.
17 A. Kumedi Ja’far, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia , Cet. I (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020). h. 145.
Tingkat  kesejahteraan  keluarga  ditentukan  berdasarkan  pemenuhan  kebutuhan  dalam kehidupan  sehari-hari,  meskipun  dalam  kadar  kemampuan  dan  potensi  yang  dimilikinya. Potensi  yang  dimaksud  baik  dari  dalam  diri  manusia  itu  sendiri  seperti,  ilmu  pengetahuan, ketempilan,  minat  atau  bakatnya  dan  potensi  dari  luar  diri  manusia  itu  seperti  waktu, pengelolaan  finansial  maupun  penggunaan  fasilitas  umum  yang  tersedia. 18 Dalam  istilah ekonomi  kita  mengenali  kebutuhan  manusia  yaitu  kebutuhan  jasmani  (sandang,  pangan,  dan papan), kebutuhan rohani, dan kebutuhan sosial kultural (hubungan di masyarakat). 19

## 2.2. Peran Kantor Urusan Agama dan Pengadilan dalam Membangun Keluarga
Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  pada  porsinya,  bertugas  antara  lain  menertibkan  data pasangan yang hendak menikah melalui pencatatan pernikahan di wilayah kecamatan sebagai perpanjangan  tangan  dari  Kementerian  Agama.  Dalam  mengurusi  urusan  umat  Islam,  bukan hanya  mencatat,  melainkan  mempersiapkan  bekal  sebelum  menapaki  rumah  tangga  melalui program kursus pra nikah serta bersedia memberikan bimbingan keluarga sakinah sebagaimana rumah sakinah yang dibangun menjadi wadah di setiap kecamatan.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  34  Tahun  2016  tentang  Organisasi  dan Tata  Kerja  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan,  pada  tugas  pokok  dan  fungsinya  melaksanakan layanan  dan  bimbingan masyarakat  Islam  di  wilayah  kerjanya  yaitu  di  Kecamatan.  Tugas  yang dimaksud yang berkaitan dengan pernikahan meliputi; (1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan,  dan  pelaporan  nikah  dan  rujuk;  (2)  Pelayanan  bimbingan  keluarga  sakinah;  (3) Pelayanan  bimbingan  dan  peneragan  agama  Islam;  dan  (4)  Pelaksanaan  ketatausahaan  dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama Kecamatan. 20
Lain  halnya  dengan  KUA  sebagai  bagian  pencatatan  pernikahan,  pengadilan  memiliki peran  sebagai  penyelesaian  perkara  yang  bersifat  pasif  bagi  rumah  tangga  yang  bermasalah. Berbagai  macam  perselisihan  yang  ditangani  Pengadilan  Agama  khusus  bagi  umat  Islam
18 I  Ketut  Sudarsana,  “Pemberdayaan  Usaha  Kesejahteraan  Sosial  Berbasis  Pendidikan  Agama  Hindu  Bagi  Anak Panti Asuhan,” JCES (Journal of Character Education Society) 1, no. 1 (2018): 41 – 51, https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jces.v1i1.75.
19 Muhammad Alhada Fuadilah Habib, “Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif,” Ar Rehla: Journal  of  Islamic  Tourism,  Halal  Food,  Islamic  Traveling,  and  Creative  Economy 1,  no.  2  (2021):  82 – 110, https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778.
20 Sari, “Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.”
meliputi  perceraian,  sengketa  waris,  perkara  harta  gono  gini,  dan  lain-lain  perkara keperdataan. 21
Untuk  itu  menjadi  bagian  penting  mengurusi  hal  rumah  tangga,  kehadiran  keduanya mampu  berkolaborasi  dengan  baik  demi  tercipta  kedamaian  dan  kebahagian  sebagaimana motto pernikahan sakinah, mawaddah warahmah.

## 2.3. Perkembangan Mediasi

## 2.3.1. Mediasi dalam Perkembangan di Indonesia
Menyoal kehadiran mediasi, dalam proses pengadilan merupakan satu tahap awal yang memiliki  kedudukan  penting  sebelum  persidangan  di  mulai.  Sedangkan  di  luar  pengadilan proses mediasi dikenal dengan istilah Alteirnatiivei Diisputei Reisolutiion (ADR). 22 Dii Iindoneisiia, biila diiliihat  seicara  meindalam,  tata  cara  peinyeileisaiian  seingkeita  seicara  damaii  teilah  lama  dan  biiasa diipakaii  oleih  masyarakat  Iindoneisiia.  Hal  iinii  dapat  diiliihat  darii  hukum  adat  yang  meineimpatkan keipala  adat  seibagaii  peineingah  dan  peimbeirii  putusan  adat  bagii  seingkeita  diiantara warganya.Teirleibiih  pada  tahun  1945,  tata  cara  iinii  seicara  reismii  meinjadii  salah  satu  falsafah neigara dan bangsa Iindoneisiia yang teirceirmiin dalam asas musyawarah mufakat.
Peluang  pengembangan  dan  pelembangan  diiterapkannya  metode  perundingan  dan arbitrase  sebagai  ADR  terlihat  sangat  bak.  ADR merupakan  pilihan  yang  murah,  cepat,  efisien dan sejalan dengan budaya masyarakat Indoneisia yang dikenal konfrontatif. Pelembagaan ADR dilakukan  dengan  melihat  perbandingan  praktik  penerapan  ADR  di  negara-negara  lain. Pengembangan  dan  pelembagaan  ADR  diharapkan  memegang  andil  dalam  mencegah  dan menyelesaikan sengketa di masyarakat. 23

## 2.3.2. Mediasi dalam Perkembangan Islam
Sejarah mediasi dalam Islam dapat dilihat ketika Rasulullah saw. baik sebelum menjadi rasul maupun sesudah menjadi rasul. Proses penyelesaian masalah tergambar dalam peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad (batu hitam pada sisi Ka’bah) dan perjanjian Hudaibiyah. Kedua peristiwa ini dikenal baik oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, dan karena itu diterima secara
21 A. Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia Edisi Revisi , Cet. III (Jakarta: Kencana, 2017). h. 10-12.
22 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003). h. 2- 3.
23 Marwah M Diah, “Prinsip Dan Bentuk - Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,” Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat 5, no. 2 (2016): 111 – 22, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v5i2.378.
umum. 24 Pada  awal  Islam,  kehidupan  masyarakat  dipengaruhi  oleh  kuatnya  kabilah-kabilah atau suku baik yang berasal dari kaum Yahudi maupun dari kalangan Arab. Melalui hubungan ini kemudian melahirkan sebuah aturan yang termuat dalam piagam Madinah. 25
Prinsip  mendamaikan  atau  yang  kita  kenal  sebagai  proses  mediasi  dalam  al- Qur’an terdiri  atas:  perwujudan  keadilan  (sebagaimana  termuat  dalam  Q.S.  an-Nahl/16:90), perdamaian  (sebagaimana  termuat  dalam  Q.S.  al-Hujurat/49:9-10),  saling  memaafkan (sebagaimana  termuat  dalam  Q.S.  asy-Syura/42:40),  tanggung  jawab  (Sebagaimana  termuat dalam  Q.S.  at-Taubah/9:129).  Selain  itu,  nilai  kesamaan/ Equality ,  kreatif  dan  inovatif,  serta sikap sabar adalah prinsip yang menjadikan sebuah mediasi memiliki urgensi dalam Islam.

## 2.4. Mediator Non Hakim
Keputusan  Mahkamah  Agung  Nomor  108  tahun  2016,  pasal  10  ayat  1  disampaikan bahwa mediator non hakim bersertifikat dapat secara tertulis meminta ketua pengadilan untuk memasukkan  namanya  kedalam  daftar  mediator  di  pengadilan  bersangkutan. 26 Secara signifikan, kewenangan mediator dalam proses mediasi melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menjadwalkan dan membuat notulensi pertemuan
b. Menentukan titik temu atau kesepakatan para pihak.
c. Membantu  para  pihak  memahami  bahwa  sengketa  bukanlah  pertarungan  yang menguntungkan, melainkan harus diselesaikan.
d. Menyusun dan mengusulkan solusi alternatif untuk pemecahan masalah; dan
e. Membantu para pihak mengevaluasi opsi yang tersedia. 27
Dalam  menjalankan  mediasi,  mediator  hendak  memenuhi  kemampuan  atau  skill komunikasi  yang  baik  dalam  rangka  keberhasilan  yang  ingin  dicapai  bagi  kedua  belah  pihak. Kemampuan tersebut diantaranya;
24 Wirhanuddin  Wirhanuddin, “Mediasi  Perspekif  Hukum  Islam:  Studi  Kasus  Di  Wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama Makassar,” Jurnal Diskursus Islam 1, no. 2 (2013): 231 – 53, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6626.
25 Abdul  Hafiz  Sairazi,  “Kondisi  Geografis,  Sosial  Politik  Dan  Hukum  Di  Makkah  Dan  Madinah  Pada  Masa  Awal Islam,” JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES 3, no. 1 (2019): 119 – 46, https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v1i1.2658.
26 Rika Lestari, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2013): 217 – 37, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819.
27 Santi Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa , Cet. I (Jakarta: Kencana, 2019). h. 69.
a. Membangun dan mempertahankan kepercayaan diri para pihak
b. Menerangkan  proses  dan  mengajarkan  para  pihak  tentang  komunikasi  serta  menciptakan suasana yang baik.
c. Membantu para pihak mengatasi situasi atau kenyataan
d. Mengajarkan para pihak keterampilan tawar menawar.
e. Membantu  para  pihak  mengumpulkan  informasi  penting  dan  membuat  keputusan  yang membantu menyelesaikan masalah.
Untuk  itu,  seorang  mediator  harus  memiliki  sejumlah  keahlian  yang  dapat  diperoleh melalui  banyak  pendidikan,  pelatihan,  dan  pengalaman  dalam  menyelesaikan  suatu perselisihan.  Semakin  aktif  dan  semakin  banyak  aksi  maka  akan  memudahkan  proses komunikasi yang menjadi kebiasaan positif menyelesaikan masalah melalui upaya mediasi.

## 3. Metode Penelitian
Dalam peneltian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan atau biasa disebut filed research,  yaitu  penelitian  yang  berupaya  menganalisis  kehidupan  sosial  dengan menggambarkan  dunia  sosial  dari  sudut  pandang  atau  interpretasi  individu  (informan)  dalam latar  alamia.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dengan  teknik  dokumentasi  meliputi observasi dan wawancara.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Implementasi  Peran  Mediator  Non  Hakim  Bersertifikat  MA  dalam  Upaya  Mediasi Keluarga
Kompleksnya  masalah  yang  terjadi  dalam  keluarga  dewasa  ini  mengantarkan  pada peningkatan  daftar  rumah  tangga  yang  bermasalah.  Para  mediator  hakim  selanjutnya  bekerja keras  dalam  menyelesaikan  perkara-perkara  tersebut.  Melalui  perbaikan  regulasi  hukum, kondisi  ini  memberikan  angin  segar  hadirnya  mediator  non  hakim  dalam  membantu  upaya mediasi keluarga di pengadilan.
Menurut ibu Indah sebagai salah satu mediator non hakim menyampaikan:
“ Pengadilan Agama Kabupaten Sintang Kalimantan Barat kasus mediasi sangat kurang, sebulan paling banyak 10 berkas perkara dengan didominasi oleh mediator hakim” . 28
28 Nurul Indah Hamdana, Mediator Non Hakim (Wawancara 19 April 2023).

## Ibu Reni menyampaikan bahwa:
“Setelah  saya  mengikuti  pelatihan  kepengacaraan  dan  pelatihan  mediasi,  ilmu  dan kemampuan  saya  lebih  dipergunakan  dalam  sidang  di  luar  pengadilan.  Misalnya  saja pada perkara di dinas pemberdayaan perempuan dan anak di wilayah Solo” . 29
Perihal implementasi mediasi disampaikan oleh Jafliansyah, S.H. bahwa:
“ saya  sebagai  mediator  non  hakim  melakukan  mediasi  lebih  banyak  di  ruang  lingkup luar  pengadilan  dibandingkan  dalam  pengadilan.  Hal  ini  karena  usaha  saya  dalam membangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap  mediator  yang  mampu  memberikan solusi bagi para pihak” . 30
Sebagaimana  dikemukakan  oleh  beberapa  mediator  non  hakim  bahwa  implementasi peran mediator non hakim belum maksimal dalam pelanksanaannya di Pengadilan Agama. Hal ini karena, kepercayaan masyarakat pada mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan  masih  sangat  kurang.  Penyebab  utamanya  adalah  biaya  tambahan  yang  mesti dikeluarkan para pihak sehingga juga mengantarkan para lulusan mediator non hakim berkiprah secara mandiri memediasi perkara di luar pengadilan.
Berbeda di ibu kota seperti Jakarta. Menurut penyampaian salah satu mediator hakim di PA Jakarta Utara Yang Mulia Muslimin, S.H., M.H. mengatakan:
“Posisi mediator non hakim mendapat akses dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam  penyelesaiannya,  jenis  kasus  yang  diberikan  random.  Jadi  beberapa  mediator hakim  yang  telah  mendaftarkan  dirinya  memperoleh  jadwal  sidang.  Tingkat keberhasilannya pun mendominasi berhasil memediasi. Bagi cerai talak umumnya sudah dibuatkan  surat  pernyataan  nafkah  iddah,  mut’ah,  hak  asuh  anak,  dan  nafkah  anak sehingga  tidak  adalagi  gugatan  rekonvensi  dari  pihak  isteri.  Lebih  lanjut  juga disampaikan bahwa di daerah Jakarta lain juga meediator non hakim memperoleh akses dalam penyelesaian perkara di pengadilan”. 31
Wilayah  yang  berkembang  pesat  juga  mempengaruhi  eksistensi  seorang  mediator. Pemaparan salah satu hakim mediator di pengadilan bagian Jakarta Utara bahwa mediator non hakim mampu mengembangkan keahliannya dalam memediasi.
Implementasi  mediasi  dalam  lingkup  wilayah  Sulawesi  Selatan  sebagaimana  hasil wawancara yang telah dilakukan disampaikan beberapa mediator sebagai berikut.
Andi Wandi Hairuddin, S.H. salah satu mediator non hakim menyampaikan:
29 Reni Nur Anggraeni, S.H., M.H., Mediator Non Hakim (Wawancara 19 April 2023).
30 Jafliansyah, S.H., Mediator Non Hakim (Wawancara 20 April 2023)
31 Muslimin, S.H., M.H., Mediator Hakim di Pengadilan (Wawancara 21 April 2023).
“Perkara  yang  terdaftar di  Pengadilan  Agama  Pinrang  provinsi  Sulawesi  Selatan  cukup banyak,  makanya  untuk  menjadi  mediator  non  hakim  cukup  memberikan  peluang mengekspresikan dan membentuk keterampilan kita dalam memediasi para pihak” . 32 Arasy, S.H., dari salah satu pegawai di PA Majene Sulawesi Barat menyampaikan bahwa: “Pengadilan kami dalam 3 tahun terakhir ini semenjak saya bekerja belum pernah ada mediator  non  hakim  mendaftarkan  dirinya  dan  membuat  kerjasama.  Sepertinya  para sarjana hukum kurang melihat potensi mediator di daerah Majene” . 33
Bagian umum kepegawaian di PA Watampone ibu Nurhidayah, S.H. menyampaikan: “Mediator  non  hakim  tercatat  di  PA  Watampone  pernah  ada  hanya  1  orang,  namun karena  biaya  tambahan  yang  mesti  dikeluarkan  para  pihak  sehingga  jarang  sekali dipergunakan  jasanya  sehingga  kurang  dari  setahun  memberhentikan  diri.  Sebagian besar mediasi dilakukan oleh mediator hakim. 34
Ahmad Nambung, S.H., M.H. salah satu mediator hakim di PA Kolaka provinsi Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa:
“Kami  membuka  akses  pada  mediator  non  hakim  untuk  membantu  dalam  mediasi  di Pengadilan,  hanya  saja  para  ahli  hukum  tidak  mengetahui  peluang  ini  atau  mungkin karena biaya yang harus dikeluarkan cukup mahal mengikuti pelatihan dasar mediator yang bersertifikat MA. Perkara juga sebagian besar cerai gugat yang diajukan oleh isteri sehingga  putusannya  adalah  verstek  dan  tidak  terealisasikan  peran  mediator  di Pengadilan” . 35
Untuk  wilayah  Sulawesi,  berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa  implementasi  mediator masih belum maksimal disebabkan peluang yang ada tidak dimanfaatkan para sarjana hukum. Sehingga  masyarakat  lebih  mempercayakan  pada  mediator  hakim  dalam  memediasi perkaranya.
Atas  dasar  hasil  wawancara  terkait  implementasi  peran  mediator  non  hakim  dalam upaya mediasi dapat ditarik benang merahnya adalah masih kurang maksimal dengan beberapa indikator penyebabnya:
a. Biaya pelatihan mediator cukup mahal.
b. Kepercayaan  masyarakat  pada  mediator  non  hakim  yang  berbeda  dengan  mediator hakim.
c. Jasa  menggunakan  mediator  non  hakim  memerlukan  biaya  tambahan  yang  harus dikeluarkan oleh para pihak.
32 Andi Wandi Hairuddin, S.H., Mediator Non Hakim (Wawancara 21 April 2023).
33 Arasy, S.H., Mediator Non Hakim (Wawancara 08 April 2023).
34 Nurhidayah, S.H., Mediator Non Hakim (Wawancara 9 April 2023).
35 Ahmad Nambung, S.H., M.H., Mediator Non Hakim (Wawancara 21 April 2023).
d. Kolaborasi pengadilan agama dengan para mediator non hakim yang tidak merata.
e. Cerai gugat putusan verstek sehingga peran mediasi jarang terealisasikan.
4.2. Strategi Mediator Non Hakim Bersertifikat MA dalam Mediasi Keluarga
Menyoal  strategi  mediator  non  hakim  dalam  upaya  melakukan  mediasi,  Andi  Wandi Hairuddin, S.H., menyampaikan:
“Langkah  awal  yang  mesti  dimiliki  seorang  mediator adalah  mampu  menguasai  ruang sidang.  Maksudnya  adalah  kita  sebagai  penengah  hendaknya  mampu  menciptakan kenyamanan  bagi  para  pihak  agar  lebih  mudah  mencurahkan  permasalahan  dan memperoleh  solusi  sesuai  dengan  harapan  mereka.  Sebagai  mediator  juga  harus bersikap netral, jangan sampai misalkan pihak perempuan yang biasanya menggunakan emosional  (menangis/bersedih)  kemudian  kita  terbuai  dengan  situasi  dan  kondisi tersebut sehingga condong kepada pihak tersebut.” 36
Muslimin,  S.H.,  M.H.  menjelaskan  bahwa  skill  yang  mesti  dimiliki  oleh  mediator  hakim maupun non hakim adalah:
Pertama,  memiliki  keahlian  tentang  hukum  dan  teknis  lapangan.  Hal  ini  adalah  hal utama untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah perkara hukum yang mau di mediasi.  Kedua,  kemampuan  persuasi,  komunikasi,  dan  mengelola  amarah.  Ketiga  hal ini  adalah  penunjang  dalam  membantu  proses  mediasi  yang  kita  lakukan.  Dari komunikasi  yang  baik  juga  akan  membantu  mediator  dalam  merumuskan  ulang masalah yang menjadi bahan mediasi”. 37
Ahmad  Nambung,  S.H.,  M.H.,  juga  menjelaskan  bahwa  mediator  harus  memiliki beberapa hal penting sebelum melakukan praktik memediasi:
Mediator  mesti  memiliki  skill  komunikasi  yang  baik,  banyak  ilmu  pengetahuan  terkait hukum,  mampu  mengelola  emosional,  menjadi  pendengar  yang  baik,  memiliki kemampuan merumuskan ulang masalah, menciptakan solusi alternatif terbaik, mampu bernegosiasi, dan pada akhirnya mengupayakan win win solution bagi para pihak.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  ditarik  benang  merahnya  bahwa  strategi  dan  skill yang mesti dimiliki oleh seorang mediator adalah sebagai berikut.
a. Menguasai forum mediasi.
b. Mampu bersifat netral atau mengelola emosional.
c. Menjadi pendengar yang baik.
d. Menguasai dalam ilmu pengetahuan terkait hukum.
e. Kemampuan komunikasi yang baik.
f. Kuat dalam upaya negosiasi, reframing/membingkai ulang, dan merumuskan ulang masalah.
36 Andi Wandi Hairuddin, S.H., Mediator Non Hakim (Wawancara 21 April 2023).
37 Muslimin, S.H., M.H., Mediator Hakim di Pengadilan (Wawancara 21 April 2023).
g. Memiliki  berbabagai  macam  alternatif  solusi  yang  ditawarkan  bagi  para  pihak  yang dimediasi.

## 4. Kesimpulan
Peran  mediator  non  hakim  adalah  peluang  bagi  para  sarjana  hukum  dalam mengembangkan  potensi  ilmu  yang  dimilikinya.  Namun  pada  kenyataannya,  para  calon mediator  non  hakim  kurang  bersinergi  dengan  Mahkamah  Agung  dalam  mengcover  tugas sebagai  mediator  non  hakim.  Strategi  dan  skill  yang  mesti  dimiliki  seorang  mediator  adalah mampu menguasai forum mediasi, kemampuan komunikasi yang baik, dan ilmu yang mempuni terhadap perkara mediasi keluarga.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Adil  Fatih. Tips  Mengapai  Keluarga  Idaman .  Cet.  I.  Jawa  Timur:  Bening  Publishing,
2005.
Akmal,  Andi  Muhammad,  and  Mulham  Jaki  Asti.  “Problematika  Nikah  Siri,  Nikah  Online  Dan Talak  Siri  Serta  Implikasi  Hukumnya  Dalam  Fikih  Nikah.” Al-Risalah  Jurnal  Ilmu  Syariah Dan  Hukum 21,  no.  1  (2021):  45 – 59.  https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al- risalah.v1i1.22247.
Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. “Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi’i Terhadap Anjuran  Menutup  Aurat  Bagi  Anak- Anak;  Analisis  Tindakan  Preventif  Pelecehan  Anak.” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 255 – 69. https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18193.
Atma,  Randy.  “Penyelesaian  Sengketa  Jalur  Mediasi  Sebagai  Perwujudan  Kembalinya  Hukum Berbasis Kearifan Lokal.” Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum 15, no. 2 (2021): 281 – 306. https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.817.
Basir,  Sofyan.  “Membangun  Keluarga  Sakinah.” Al-Irsyad  Al-Nafs:  Jurnal  Bimbingan  Dan Penyuluhan  Islam 6,  no.  2  (2020):  99 – 108.  https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al- irsyad%20al-nafs.v6i2.14544.
Budiyanti,  Nurti,  Asep  Abdul  Aziz,  Andewi  Suhartini,  Nurwadjah  Ahmad,  and  Ari  Prayoga. “Konsep  Manusia  Ideal:  Tinjauan  Teologis  Dan  Pendidikan  Islam.” Al-Tarbawi  Al- Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam 5, no. 2 (2020): 43 – 67. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/tarbawi.v5i2.6962.
Diah,  Marwah  M.  “Prinsip  Dan  Bentuk -Bentuk  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar Pengadilan.” Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dan  Dinamika  Masyarakat 5,  no.  2  (2016):  111 – 22. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v5i2.378.
Djalil, A. Basiq. Peradilan Agama Di Indonesia Edisi Revisi . Cet. III. Jakarta: Kencana, 2017.
Fauziani, Siti, and Syamsul Bahri. “Penyelesaian Perkara Faraid Melalui Mediasi.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 2, no. 1 (2018): 82 – 95.
Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. “Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif.” Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy 1,  no.  2  (2021):  82 – 110.  https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ar- rehla.v1i2.4778.
Hidayati, Nuzulia Febri. “Rekonstruksi Hukum ‘Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).” Mazahibuna , July 23, 2019. https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9663.
Ja’far, A. Kumedi. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia . Cet. I. Jakarta: Arjasa Pratama, 2020.
Kementerian  Agama. Al- Qur’an  Dan  Terjemahannya .  Edisi  2019.  Jakarta:  Lajnah  Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
Kharlie, Ahmad Tholabi. Hukum Keluarga Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Lestari,  Rika.  “Perbandingan  Hukum Penyelesaian  Sengketa  Secara Mediasi  Di  Pengadilan Dan Di  Luar  Pengadilan  Di  Indonesia.” Jurnal  Ilmu  Hukum 4,  no.  2  (2013):  217 – 37. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819.
Nugroho, Santi Adi. Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa . Cet. I. Jakarta: Kencana, 2019.
Rahman,  Arif,  Sofyan,  and  Mulham  Jaki  Asti.  “Hakim  Peradilan  Agama:  Refleksi  Sistem Pengangkatan  Dan  Pelaksana  Kekuasaan  Kehakiman  Di  Indonesia.” DIKTUM:  Jurnal Syariah Dan Hukum 20, no. 1 (2022): 79 – 98. https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V20I1.2780.
RI, Kementerian Agama. “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan.”  Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016.
——— . Pondasi  Keluarga  Sakinah  (Bacaan  Mandiri  Calon  Pengantin) .  Jakarta:  Subdit  Bina Keluarga  Sakinah  Direktorat  Bina  KUA  dan  Keluarga  Sakinah  Ditjen  BIMAS  Islam Kemenag RI, 2017.
Sairazi, Abdul Hafiz. “Kondisi Geografis, Sosial Politik Dan Hukum Di Makkah Dan Madinah Pada Masa  Awal  Islam.” JOURNAL  OF  ISLAMIC  AND  LAW  STUDIES 3,  no.  1  (2019):  119 – 46. https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v1i1.2658.
Sari, Septi Wulan. “Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.” Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam 5, no. 1 (2017): 1 – 16. https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16.
Sholeh, Muhammad. “Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’dan Akibatnya.” Qonuni:  Jurnal  Hukum  Dan  Pengkajian  Islam 1,  no.  1  (2021):  29 – 40. https://doi.org/https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182.
Sudarsana,  I  Ketut.  “Pemberdayaan  Usaha  Kesejahteraan  Sosial  Berbasis  Pendidikan  Agama
Hindu  Bagi  Anak  Panti  Asuhan.” JCES  (Journal  of  Character  Education  Society) 1,  no.  1 (2018): 41 – 51. https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jces.v1i1.75.
Usman, Rachmadi. Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
Wirhanuddin,  Wirhanuddin.  “Mediasi  Perspekif  Hukum  Islam:  Studi  Kasus  Di  Wilayah Pengadilan  Tinggi  Agama  Makassar.” Jurnal  Diskursus  Islam 1,  no.  2  (2013):  231 – 53. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6626.