Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## ASSET RECOVERY DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

## Hasanal Mulkan, Serlika Aprita
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang hasanal_mulkan@yahoo.co.id, serlika@gmail.com
Naskah diterima: 27 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023

## Abstract
The positive law in force in Indonesia that regulates corruption is the Law of the Republic of Indonesia  Number  31  of  1999  in  conjunction  with  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. In overcoming the problem of corruption, in fact there are many difficulties faced by law enforcers which have become a routine part of law enforcement constraints in Indonesia. In addition, the problem is even more difficult if when the perpetrators of corruption are not in Indonesia, where trials are conducted in absentia, then the assets resulting from corruption have been hidden abroad, so this creates serious problems for prosecutors in carrying out executions. However, today the functionalization of criminal law in the context of enforcing the law on corruption, both from the point of view of material criminal law, formal criminal law (criminal procedure law), as well  as  criminal  implementation,  still  faces  obstacles,  especially  regarding  the  policy  of recovering assets of perpetrators of corruption has implications for the implementation of the execution of replacement money payments in order to optimize the recovery of state financial losses.  Thus,  obstacles  in  eradicating  criminal  acts  of  corruption  must  be  addressed immediately, so that they do not become an inhibiting factor in efforts to restore state financial losses,  so  that  the  national  development  program  can  run  optimally.  The  current  policy  of recovering  assets  of  perpetrators  of  corruption  in  an  effort  to  recover  state  financial  losses cannot be implemented optimally, because it must be recognized that current national law still has  many  weaknesses  that  create  difficulties  for  law  enforcers  in  recovering  assets  of perpetrators of corruption, especially in terms of confiscating the assets of the perpetrators of corruption, so that the return on state financial losses resulting from corruption is currently not optimal.
Keywords: Asset Recovery, Corruption Crime, State Finance
* Alamat korespondensi: Universitas Muhammadiyah Palembang E-mail: hasanal_mulkan@yahoo.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Dalam perkembangan saat ini, pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). Perkembangan itu bermakna  pemberantasan  korupsi  tidak  hanya  terletak  pada  upaya  pencegahan  maupun  pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara. Upaya  pengembalian  aset  negara  yang  dicuri  (stolen  asset  recovery)  melalui  tindak  pidana  korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana  korupsinya.  Permasalahan  menjadi  semakin  sulit  untuk  upaya  recovery  dikarenakan  tempat penyembunyian (safe haven) hasil kejahatan tersebut dapat melampaui lintas batas wilayah negara di mana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan.
Tindak  pidana  korupsi  yang  popular  disebut  sebagai  penyalahgunaan  kekuasaan  untuk keuntungan pidana pribadi pada dasarnya merupakan masalah keadilan  sosial.  Salah satu unsur penting dari  teori  keadilan  sosial  ini  adalah  bahwa  kesejahteraan  umum  masyarakat  tidak  boleh  dilanggar, artinya bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi.
Secara sederhana, tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai suatu perbuatan curang, yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri  sendiri  yang  dapat  merugikan  negara  atau  penyelewengan  atau  penggelapan  uang  negara  untuk kepentingan  pribadi  dan  orang  lain.  Tindak  pidana  korupsi  juga  merupakan  bentuk  kejahatan  yang dilakukan  secara  sistematis  dan  terorganisir  dengan  baik,  serta  dilakukan  oleh  orang-orang  yang mempunyai  kedudukan  dan  peranan  penting  dalam  tatanan  sosial  masyarakat.  Oleh  karena  itu, kejahatan  ini  sering  disebut  white  collar  crime  atau  kejahatan  kerah  putih  serta  ruang  lingkupnya bersifat lintas negara.
Di Indonesia, aktivitas dari tindak pidana korupsi ini semakin tidak terkendali, perbuatan ini tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.  Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar hingga ke dunia usaha. Korupsi tidak saja akan menggerus struktur  kenegaraan  secara  perlahan,  akan  tetapi  menghancurkan  segenap  sendi-sendi  penting  yang terdapat dalam negara. Kondisi tersebut apabila dibiarkan berlarut-larut akan menjadi salah satu faktor penghambat  utama  pelaksanaan  pembangunan  di  Indonesia.  Di  mata  internasional,  tidak  dapat dipungkiri bahwa Indonesia dipandang sebagai salah satu negara terkorup di dunia.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan instrumen  utama  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Dalam  undang-undang  ini ketentuan tentang pertanggung jawaban secara perdata pelaku tindak pidana korupsi atau ahli warisnya dapat  ditemukan  dalam  Pasal  32,  Pasal  33,  Pasal  34  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Dalam  undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut,  pengembalian  kerugian  keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh jaksa dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara. Sementara instrumen perdata dapat dilakukan melalui Pasal 32, 33, 34 Undang Undang No.31 Tahun 1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Pasal  38C  Undang  Undang  No.20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  No.31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan.
Praktik  korupsi  yang  meluas  tersebut  kemudian  melahirkan  kerugian  keuangan  dan perekonomian negara yang sangat besar. Sedemikian besarnya uang negara yang dinikmati oleh para koruptor menunjukan bahwa telah terjadi perampasan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary- crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes), sehingga dalam upaya pemberantasannya  perlu  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  luar  biasa  (extra-ordinary  measures)  dan dengan menggunakan instrument- instrumen hukum yang luar biasa pula.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Indonesia  dalam  menangani  kasus-kasus  korupsi  selama  ini cenderung mengutamakan cara melalui jalur pidana yang lebih berfokus pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi daripada pengembalian aset atau keuangan negara. Namun, kenyataannya, jalur pidana tidak cukup efektif untuk mencegah, memberantas, dan mengurangi jumlah tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untukmenikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana, atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan.8
Praktiknya sering kali ditemukan putusan hakim yang bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap  di  persidangan.  Contohnya  putusan-putusan  hakim  yang  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  merugikan  keuangan  negara.  Masyarakat  banyak mengeluhkan berbagai problem putusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang muncul di persidangan dan berujung pada pengabaian nilai keadilan terutama berkaitan  dengan  tuntutan  pengembalian  kerugian  negara.  Sebagaimana  kasus-kasus  korupsi  pernah mencuat  ke  permukaan  setelah  era  reformasi  hingga  saat  ini,  para  koruptor  bermunculan  ketika pemerintah memfokuskan pemberantasan terhadap korupsi.
Kasus korupsi mantan pegawai Dirjen Pajak, Gayus Tambunan dengan jumlah aset Gayus yang disita  sekitar  Rp.109  miliar,  diantaranya  rekening  senilai  Rp.28  miliar  serta  aset  berupa  uang US$659.800,  Sin$9.680.000,  dan  31  batang  emas  (@100  gram).11  Perkara  tindak  pidana  korupsi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Mallarangeng dalam proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Bogor, merugikan keuangan negara senilai Rp 464,391 miliar.12
Kasus-kasus  korupsi  yang  diungkapkan  di  atas,  hanya  sebahagian  kecil  dari  jumlah  kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus-kasus korupsi tersebut menunjukkan bahwa aset negara atau kerugian yang diakibatkan tidak pidana korupsi jumlahnya sangat besar. Namun,Sejauh ini, dapat dipahami  bahwa  korupsi  bukan  saja  masalah  nasional  suatu  bangsa,  melainkan  merupakan  masalah internasional.  Purwaning  M.  Yanuar  menjelaskan  bahwa,  “banyak  negara-negara  berkembang  yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, oleh sebab itu, masalah korupsi sebagai hal yang harus mendapat perhatian serius”.13
Bahkan sebenarnya beberapa negara menginginkan agar perampasan aset korupsi diperlakukan sebagai hak yang tidak bisa dihapus atau dicabut.14 Aset korupsi merupakan hak negara yang harus dikembalikan kepada negara dan negara lah yang berhak untuk mengelola aset atau kekayaan negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU Tipikor), yang mana terdapat dua cara perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, yakni: perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui jalur gugatan perdata.
Perampasan  aset  melalui  jalur  pidana  menurut  UU  Tipikor  ini  telah  mengatur  mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap perolehan harta kekayaan. Berdasarkan Pasal 37 Ayat (4) UU Tipikor, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan pengahasilannya atau sumber perolehan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, Pasal 37B UU Tipikor menjelaskan bahwa ketentuan pembalikan beban pembuktian tersebut hanya dilakukan dalam proses perkara pidana dan dikaitkan dengan proses pidana itu sendiri. Sehingga apabila terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokoknya maka tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim.
Selain  melalui  jalur  pidana,  UU  Tipikor  memungkinkan  pengembalian  keuangan  negara dengan perampasan aset melalui jalur perdata. Jalur perdata ini ditempuh bila upaya pidana sudah tidak dimungkinkan. Artinya, perampasan dan uang pengganti tidak berhasil dilakukan karena dihadapkan pada  kondisi  hukum  tertentu.  Dengan  demikian,  jalur  perdata  bersifat  fakultatif  dan  merupakan pelengkap dari hukum pidana.  Selain itu, gugatan perdata terhadap tindak pidana korupsi ini tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perdata, baik hukum perdata materiil maupun formil (hukum acara perdata),  sehingga  beban  pembuktian  terdapat  pada  penggugat,  yakni  Jaksa  Pengacara  Negara  atau instansi yang dirugikan sebagai penggugat.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kedua jalur perampasan aset ini memiliki kelemahan antara lain membutuhkan waktu yang lama  untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa.  Tidak  jarang  pelaku  tindak  pidana  korupsi  telah mengalihkan  aset  hasil  tindak  pidana  dengan  menyamarkan  ataupun  mengamankan  asal-usul  aset tersebut demi menghindari perampasan dari aparat penegak hukum.
Mestinya putusan akhirnya akan mengikuti sebagaimana pertimbangan hukum yang diuraikan sebelumnya, tetapi nampaknya dalam putusan tersebut terjadi pertentangan antara pertimbangan dengan putusan  akhir.  Meskipun  pidana  uang  pengganti  dalam  hukum  positif  kedudukannya  hanya  sebagai pidana tambahan, di mana hakim tidak wajib menjatuhkannya, namun demikian pidana uang pengganti layak dijatuhkan bilamana pelaku tindak pidana korupsi dalam persidangan terbukti memenuhi unsur- unsur yang telah ditentukan dalam Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  tetapi  kekuasaan penjatuhannya sangat ditentukan oleh kehendak sang hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus. Putusan ini dalam pandangan masyarakat setempat tidak merefleksikan rasa keadilan dan tidak memberi maslahat bagi warga Kabupaten Indragiri Hulu karena sekalipun pelaku dijatuhi pidana penjara.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  pada  tahun  2003 membentuk sebuah konvensi yang dinamakan dengan United Nations Convention Against Corruption 2003 atau Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (selanjutnya disebut UNCAC 2003) yang kemudian pada tanggal  18  April  2006,  UNCAC  2003  ini  diratifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia  melalui  Undang- Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2006 yang terdiri dari VIII Bab yaitu: Bab I Ketentuan- ketentuan umum; Bab II Tindakan-tindakan pencegahan; Bab III Kriminalisasi dan Penegakan Hukum; Bab IV Kerjasama  Internasional;  Bab  V  Pengembalian  Asset;  Bab  VI  Bantuan  Teknis,  Pelatihan  dan Pengumpulan, Peraturan dan Analisis informasi; Bab VII Mekanisme Untuk Pelaksanaan; dan Bab VIII Pasal- Pasal Penutup.
Materi  UNCAC  2003  mencerminkan  suatu  perubahan  cara  pandang  terhadap  multi  aspek korupsi, antara lain:
1. Masalah korupsi memiliki multi aspek, yakni: aspek hukum, HAM, pembangunan berkelanjutan, kemiskinan, dan keamanan;
2. Sistem pembuktian secara konvensional tidak selalu ampuh dalam pemberantasan korupsi, sehingga beban pembuktian terbalik merupakan solusi alternatif yang potensial.
Hal yang paling menarik dalam UNCAC 2003 adalah adanya suatu terobosan atau pengaturan baru  mengenai  mekanisme  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana,  termasuk  kejahatan  korupsi,  yakni terobosan  dengan  memasukan  sistem  perampasan  yang  memungkinkan  dilakukannya  pengembalian aset hasil tindak pidana melalui mekanisme gugatan terhadap aset yang berasal dari tindak pidana atau instrument  kejahatan  yang  menekankan  perampasan  aset  tanpa  tuntutan  pidana  atau  dikenal  dengan Non-Conviction Based Asset Forfeiture atau Civil Forfeiture atau In Rrem Forfeiture.20
Dasar hukum berlakunya Non-Conviction Based Asset Forfeiture ini diatur dalam Pasal 54 ayat 1 (c) UNCAC 2003 yang menyebutkan:
“Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases”.
Dari  pengertian  tersebut,  UNCAC  2003  telah  mengatur  mengenai  kewajiban  suatu  negara peserta sesuai dengan hukum nasionalnya, mengambil tindakan untuk memperbolehkan perampasan atas kekayaan yang diperoleh tanpa suatu penghukuman pidana, dalam kasus dimana si pelanggar tidak dapat  dituntut  dengan  alasan  kematian,  melarikan  diri,  tidak  hadir,  atau  dalam  kasus-kasus  tertentu lainnya.
Instrumen Non-Conviction Based Asset Forfeiture (selanjutnya disebut NCB) menggunakan gugatan in rem yakni suatu gugatan yang substansinya merupakan perampasan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi secara perdata yakni dengan pemulihan kembali harta kekayaan negara yang telah dikorupsi.Berbeda dengan perampasan harta kekayaan secara pidana yang merupakan bagian dari pelaksanaan putusan hakim pidana dalam suatu perkara pidana, jenis perampasan harta kekayaan ini disebut juga sebagai tindakan in personam (gugatan terhadap orang atau aset).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## II. METODE PENELITIAN
Terhadap  permasalahan  yang  diajukan,  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami atau mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian, yang mana penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang didapat dari perpustakaan.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yaitu  menggambarkan  secara  tepat  sifat-  sifat  individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain di masyarakat. Hasil penelitian dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan bagaimana bentuk pengaturan pereampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam perampasan aset tanpa tuntutan pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Pengembalian Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi
Bagi  Indonesia,  pendekatan  hukum  pidana  sebagai  salah  satu  instrumen  dalam  memerangi korupsi masih menjadi pilihan utama. Indikator ini dapat dilihat dari strategi pengenaan sanksi pidana yang semakin diperberat dalam setiap perubahan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.  Maksudnya  jelas  bahwa  dengan  pendekatan  hukum  pidana  yang  semakin  diperberat, diharapkan para pelaku tindak pidana korupsi menjadi jera, disamping juga diharapkan orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi akan menjadi takut melakukan tindak pidana ini. Meskipun dalam tujuannya diharapkan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan diatas, strategi ini tentunya bukan tanpa kelemahan. Kelemahan mendasar dari strategi ini adalah pendekatan yang dilakukan masih bersifat  fragmenter,  parsial,  simptomatik  dan  represif,  karena  seolah-olah  hanya  melihat  1  (satu) faktor/kondisi saja sebagai penyebab atau titik lemah dari upaya pemberantasan korupsi.
Akibat pendekatan yang hanya satu sisi ini, terjadi ketidakberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia.  Sinyal  ketidakberhasilan  instrumen  hukum  pidana  dalam  pemberantasan  korupsi  di Indonesia dapat dilihat secara jelas dalam indeks persepsi korupsi yang hampir selalu menempatkan Indonesia ke dalam lima (5) besar negara terkorup di dunia.
Pengembalian  kerugian  negara  melalui  instrumen  pembayaran  uang  pengganti  dalam  tindak pidana  korupsi  sebenarnya  telah  ditentukan  dalam  Pasal  18  ayat  (1),  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pengembalian aset tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Purwaning M. Yanuar 1 , merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana  korupsi  yaitu  Sistem  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  negara  korban  tindak  pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata,  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi,  baik  yang  ada  di  dalam  maupun  di  luar  negeri,  dilacak, dibekukan,  dirampas,  disita,  diserahkan,  dan  dikembalikan  kepada  negara  korban  dari  hasil  tindak pidana  korupsi,  sehinggga  dapat  mengembalikan  kerugian  keuangan  negara  yang  diakibatkan  oleh tindak  pidana  korupsi  dan  mencegah  pelaku  tindak  pidana  korupsi  menggunakan  aset  hasil  tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan hasil tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi. 2
Di berbagai belahan dunia, bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law, mereka tidak lagi memberikan pandangan terpisah antara sistem hukum pidana dengan perdata dalam mengejar  aset  hasil  tindak  pidana  yang  dihasilkan  dari  suatu  kejahatan.  Sistem  hukum  mereka memungkinkan mengenal adanya pengembalian aset yang dikenal dengan istilah Asset Forfeiture atau Asset  Seizure.  Asset  Forfeiture  ini  memungkinkan  pula  untuk  menyita  atau  merampas  hasil  pidana
1 M  Arif  Setiawan  and  M  H  SH, Upaya  Penegakan  Hukum  Pengembalian  Kerugian  Negara  Oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi , 2020, hlm.21.
2 Ade Mahmud, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif , Sinar Grafika Bumi Aksara, 2021,hlm.67.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
tanpa putusan pengadilan. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan negara-negara penganut sistem Civil Law, Asset Forfeiture ini hanya dikenal dalam proses sistem hukum pidana, yang dikenal dengan istilah  penyitaan  atau  pengembalian  setelah  dijatuhkannya  putusan  pengadilan  yang  mempunyai kekuatan hukum tetap. 3 Harta kekayaan yang menjadi subjek pengembalian oleh negara adalah setiap harta kekayaan yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, baik yang  sebelum  maupun  sesudah  berlakunya  undang-undang.  Harta  kekayaan  yang  dapat  dirampas disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan yang akan dirampas, yaitu 1)  Setiap  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  atau  yang  diperoleh  dari  hasil  tindak  pidana;  2)  Harta kekayaan  yang  digunakan  sebagai  alat,  sarana,  atau  prasarana  untuk  melakukan  tindak  pidana  atau mendukung  organisasi  kejahatan;  3)  Setiap  harta  kekayaan  yang  terkait  dengan  tindak  pidana  atau organisasi kejahatan; 4) Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai tindak pidana atau organisasi kejahatan; 5) Segala sesuatu yang menjadi hak milik pelaku tindak pidana atau organisasi kejahatan.
Korupsi  merupakan  perbuatan  yang  sangat    merugikan  keuangan  negara  dan  masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangun-an nasional, oleh karena itu segala macam  perbuatan yang  sifatnya  merugikan  keuangan    negara  perlu  dikikis  habis  di  antaranya  adalah    dengan  cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa peraturan perundang-undangan yang ada melalui penegakan hukum.
Pelaku tindak pidana korupsi diidentifikasikan sebagai konspirasi antara pejabat negara dan masyarakat yang bersifat sangat kompleks, sehingga di berbagai negara maju muncul istilah political coruption. Istilah ini berkembang karena mengandung keprihatinan para ahli dan warga negara yang baik karena  tindak pidana korupsi ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara substansial,  di  samping  mengakibatkan  meningkatnya  biaya  pelayanan  sosial  dan  sebaliknya menurunkan kualitas pelayanan sosial.
Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini, Pemerintah membuat Undang-Undang Korupsi, baik yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu  harus  dikembalikan  atau  diganti  oleh  pelaku  korupsi.  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah ”setiap orang yang secara melawan  hukum melakukan perbuatan memperkaya diri  sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. 4

## Hambatan  Pelaksanaan Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi
Negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap  harta  benda  yang  diperoleh  dari  hasil  kejahatan  khususnya  dalam  tindak  pidana  korupsi. Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara terkandung makna yang sangat kuat untuk memenuhi rasa keadilan sebagai akibat dari tindakan melawan hukum yang dilakukan pelaku atau ahli warisnya yang dengan sengaja menyembunyikan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi yang telah  merugikan  keuangan  negara.  Sebagaimana  telah  disinggung  dalam  pembahasan  sebelumnya bahwa KUHP atau KUHAP sebenarnya tidak melarang gugatan perdata atas terjadinya hal-hal yang menyebabkan “hapusnya kewenangan menuntut pidana” atau terjadinya “penghentian penyidikan atau penuntutan”, namun tidak mengatur ketentuan mengenai proses atau hukum acara gugatan perdata yang berkaitan dengan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan adanya ketentuan mengenai “Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian” sebagaimana diatur oleh Pasal 98-101 KUHAP. 5 Akan tetapi yang perlu diperhatikan dalam gugatan perdata pada perkara tindak pidana korupsi ini haruslah didasarkan pada  prinsip-prinsip  yang  terkait  di  dalamnya,  yaitu  :  Pertama,  prinsip  kondisional.  Prinsip  ini maksudnya bahwa gugatan perdata tidakselalu dapat diajukan dalam perkara tindak pidana korupsi,
3 Rahmayanti, Rekonstruksi  Pengembangan  Civil  Forfeiture  Untuk  Meningkatkan  Pengembalian  Kerugian Keuangan  Negara  Berbasis  Nilai  Keadilan  Bermartabat, Universitas  Islam  Sultan  Agung  Semarang, 2020,hlm.11.
4 Harkristuti  Harkrisnowo, Korupsi Konspirasi dan Keadilan di Indonesia”. Jurnal Dictum LeIP. Edisi I. Jakarta :  Lentera Hati,2002, hlm.10.
5 Maryanto, Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah CIVIS. Volume II. Nomor 2 Juli,2012,hlm.90.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
terbatas pada kondisikondisi tertentu. Kedua, prinsip gugatan perdata untuk jenis tindak pidana korupsi merugikan  keuangan  negara.  Prinsip  ini  menunjukkan  bahwa  gugatan  perdata  tidak  mencakup keseluruhan jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi.  Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan sistem pembuktian materiil, maka proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiel. 6 Dalam tindak  pidana  korupsi  khususnya  di  samping  penuntut  umum,  terdakwa  juga  mempunyai  beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian. 7 Dalam proses perdata, beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat, yaitu oleh Jaksa Pengacara Negara  atau  instansi  yang  dirugikan.  Dalam  hubungan  ini,  penggugat  berkewajiban  membuktikan antara lain : a. Bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara; b. Kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana c. Adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

## REFERENSI
Aziz Syamsudin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta. Ade Mahmud, 2021, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif , Sinar Grafika Bumi Aksara, Jakarta.
Basrief  Arief,  2006, Korupsi  Dan  Upaya  Penegakan  Hukum  (Kapita  Selekta ),  Adika  Remaja Indonesia, Jakarta.
Elwi  Danil,  2011, Korupsi:  Konsep,  TIndak  Pidana,  dan  Pemberantasannya ,  PT  Raja  Grafindo Persada, Padang.
John Rawl dalam Marwan Effendy, 2014, Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana , Referensi, Jakarta.
Moeljatno, 2000, Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta. M  Arif  Setiawan  and  M  H  SH, Upaya  Penegakan  Hukum  Pengembalian  Kerugian  Negara  Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi , 2020.
Purwaning M Yanuar, 2007, Pengembalian Aset Hasil Korupsi , PT Alumni, Bandung. Rahmayanti,  2020, Rekonstruksi Pengembangan Civil Forfeiture Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. UI-PRESS. Jakarta. Dahlan, Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.10. No.1. 2015.
Eka  Iskandar, Prinsip  Pengembalian  Keuangan  Negara  Akibat  Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui Gugatan Perdata , Jawa Pos,12 Agustus 2008. Gusti Ketut Ariawan, ”Stolen Asset RecoveryInitiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara”, dalam Jurnal Kertha Patrika, Vol. 33 No. 01, Bali, Januari 2008.
Harkristuti  Harkrisnowo, Korupsi Konspirasi dan Keadilan di Indonesia”. Jurnal Dictum LeIP. Edisi I. Jakarta :  Lentera Hati,2002.
Maryanto, Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum.
Jurnal Ilmiah CIVIS. Volume II. Nomor 2 Juli,2012. Mujahid A. Latief, Pengembalian Aset Korupsi via Instrumen Perdata , Jawa Pos, 1 Agustus  2007. Saldi  Isra,  ‘ Asset  Recovery Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui  Kerjasama  Internasional’, Makalah. Disampaikan  Dalam  Lokakarya  Tentang  Kerjasama  Internasional  Dalam  Pemberantasan Korupsi, Diselenggarakan Atas Kerjasama Fakultas Hukum Universias Diponegoro Dan Kanwil Depkumham Prov. Jawa Tengah, 2008.
6 Dahlan Dahlan, Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.10. No.1. 2015, hlm. 68–77.
7 Lilik Mulyadi , Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi , Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.4. No.1 ,2015, hlm. 101–32.