## SISTEM PENGUPAHAN BURUH BONGKAR MUAT DI PELABUHAN WIRA INDAH PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Putri Nuraini*
*Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284 e-mail: putrinuraini@fis.uir.ac.id
Abstrak : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sistem pengupahan yang tidak terlepas dari  adanya  keterkaitan  antara  pengusaha  dengan  para  pekerja/buruh.  Buruh  yang bekerja  sudah  tentu  mengharapkan  upah  dari  hasil  kerjanya,  begitu  juga  dengan buruh  bongkat  muat  di  Pelabuhan  Wira  Indah  Pekanbaru  yang  berlokasi  di  Jalan Tanjung  Batu  Kelurahan  Pesisir  Kecamatan  Limapuluh  Kota  Pekanbaru  Riau. Permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  sistem pengupahan  dan  perspektif  Ekonomi  Islam  terhadap  sistem  pengupahan.  Penelitian ini  merupakan  penelitian  lapangan  ( field  research ).  Analisa  data  bersifat  deskriptif, setelah  data  yang  diperlukan  diperoleh,  lalu  data  tersebut  dikelompokkan  dan diuraikan  sesuai  dengan  jenisnya  dan  dianalisa  dengan  menggunakan  analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa dalam sistem pengupahan buruh bongkar muat menggunakan sistem upah borongan perkapal. Dalam pengupahan ini tidak  terdapat  standarisasi  yang  diterapkan  oleh  pelabuhan.  Hal  ini  mengakibatkan para pekerja/buruh dalam menerima upah masih dikatakan masih belum mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Ekonomi Islam, sistem pengupahan ini belum memenuhi hukum syariah, karena dalam  syariat Islam  setiap majikan berkewajiban untuk  menetapkan  upah  minimum/  standar  upah  bagi  para  pekerjanya  agar  dapat memenuhi kebutuhan hidup layak.
Kata Kunci : Buruh Bongkar Muat,  Sistem Pengupahan, Ekonomi Islam

## PENDAHULUAN
Seorang  yang  bekerja  pada  suatu perusahaan  mengharapkan  imbalan  atau balas jasa dari hasil pekerjaannya, hal ini merupakan  tujuan  utama  dari  seseorang untuk  bekerja.  Tuntutan  mengharuskan agar  setiap  orang  bekerja  dan  berusaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan  hidup  sehari-hari,  dan  sudah merupakan  fitrah  bagi  manusia  untuk dapat  mewujudkan  segala  keinginan  dan kebutuhan hidupnya.
Perusahaan sudah tentu
memerlukan  tenaga  kerja  atau  buruh guna menopang kelancaran dan keberhasilan usahanya. Bagi mereka yang tidak  memiliki  modal  namun  ingin meningkatkan  taraf  hidupnya  maka mereka  mencari  tempat  bekerja  dan sebagai  akibatnya  antara  pengusaha  dan pencari  kerja  (buruh)  timbul  suatu perjanjian  kerja  yang  dalam  istilah  Fiqh disebut Aqad  Ijarah  Al-Amal.  Al-Ijarah merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan muamalah dalam  memenuhi  kebutuhan hidup manusia (Haroen, 2007).
Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan  sosial  yang  mempelajari masalah-masalah  ekonomi  rakyat  yang diilhami  oleh  nilai-nilai  Islam  (Nasution, et  al.,  2007).  Ekonomi  Islam  selain menginginkan tingkat kesejahteraan hidup  yang  optimum,  juga  sangat menitikberatkan adanya  pemenuhan kebutuhan  yang  bersifat  integratif,  yang tidak  hanya  berhenti  pada  pemenuhan kebutuhan secara materi saja namun juga pemenuhan  kebutuhan  secara  spiritualis (Jusmaliani, 2008).
Dalam  ruang  lingkup  pelabuhan adalah penting mengetahui dan memahami  pekerjaan  buruh  mengingat dalam  pelaksanaannya  di  lapangan, merekalah tulang punggung dari kelancaran aktivitas bongkar muat barang yang  dikirim  melaui  pelabuhan.  Buruh adalah  orang  yang  bekerja  untuk  orang lain  dengan  mendapatkan  upah  atau imbalan  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, 2008). Upah adalah uang dan sebagainya,
yang  dibayarkan  sebagai  pembalas  jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
Sistem  pengupahan  merupakan kerangka  bagaimana  upah  diatur  dan ditetapkan sistem. Pengupahan di Indonesia  pada  umumnya  didasarkan kepada  tiga  fungsi  upah,  yaitu  menjamin kehidupan  yang  layak  bagi  pekerja  dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil  kerja  seseorang,  menyediakan insentif  untuk  mendorong  peningkatan produktivitas kerja (Sumarsono, 2009).
Kebutuhan  ekonomi  merupakan sesuatu  hal  yang  penting  bagi  para pekerja.  Masalah  upah  ini  sangat  penting dan  berdampak  luas,  upah  pekerja  akan berdampak  pada  kemampuan  daya  beli yang  akhirnya  mempengaruhi  standar kehidupan  pekerja  dan  keluarganya, bahkan  masyarakat  umum.  Jika  para pekerja  tidak  mendapatkan  upah  yang adil  dan  wajar,  ini  tidak  hanya  akan mempengaruhi  daya  beli  dan  taraf  hidup para pekerja serta keluarganya saja. Akan tetapi,  secara  tidak  langsung  akan berpengaruh
terhadap seluruh komunitasnya, sebab mereka mengkonsumsi  sebagian  besar  produk nasional.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Upah dan Dasar Hukumnya Dalam  bahasa  Arab  upah  disebut dengan Al-Ijarah ,  yang  berasal  dari  kata Al-Ajru yang  berarti Al-‘Iwadhu (ganti). Dari  sebab  itu  Ats-Tsawab  (pahala) dinamai Ajru (upah).  Menurut pengertian Syara’ , Al-Ijarah adalah  suatu  jenis  akad untuk  mengambil  manfaat  dengan  jalan penggantian  (upah) (Sabiq,  1988).  Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2008) Upah  adalah  uang  dan  sebagainya  yang dibayarkan  sebagai  pembalas  jasa  atau sebagai  pembayar  tenaga  yang  sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
Para ulama fiqh
juga mengemukakan  tentang  upah,  adalah sebagai berikut :
1) Ulama Hanafiah, ijarah adalah transaksi  terhadap  suatu  manfaat dengan imbalan.
2) Ulama  asy-Syafi’iyah, ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju,  tertentu,  bersifat  mubah  dan boleh  dimanfaatkan  dengan  imbalan tertentu.
3) Ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan  dalam  waktu  tertentu dengan suatu imbalan (Haroen, 2007). Menurut Dewan Penelitian
Pengupahan  Nasional,  upah  adalah  suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada  penerima  kerja  untuk  suatu pekerjaan  atau  jasa  yang  telah  dan  akan dilakukan,  berfungsi  sebagai  jaminan kelangsungan  hidup  yang  layak  bagi kemanusiaan  dan  produksi,  dinyatakan atau  dinilai  dalam  bentuk  uang  yang ditetapkan  menurut  suatu  persetujuan, undang-undang  dan  peraturan  dan dibayarkan  atas  dasar  suatu  perjanjian kerja  antara pemberi dan penerima kerja (Rivai, 2009).
Dari  beberapa  definisi  yang  telah diuraikan  diatas  dapat  dilihat  berbagai redaksi  dari  pengertian Ijarah namun apabila  dicermati  dapat  diambil  suatu kesimpulan  yang  sama  tentang  masalah upah.  Dapat  dikatakan  upah  adalah penerimaan  sebagai  imbalan  dalam bentuk  uang  atau  lainnya  yang  dapat dinilai,  adanya  tunjangan  untuk  diri  dan keluarga,  adanya  suatu  perjanjian  dan diterima menurut ketentuan waktunya.
Dalam  syari’at  Islam,  landasan pengupahan  kaum  buruh  atas  jasa  yang diberikan  kepada  majikannya  dapat dilihat dalam :
Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :
                                                        
                                                              
                                                
Artinya  :  “ Dan  jika  kamu  ingin  anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu  apabila  kamu  memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah  kamu  kepada  Allah  dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.
Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan  oleh  Ibnu  Majah  (1995) yang berbunyi :
ﮫﻗﺭﻋ ﱠﻑﺟﻳ ﻥﺃ ﻝﺑﻗ ﮦﺭﺟﺃﺭﻳﺟﻷﺍ ﺍﻭﻃﻋﺃ
Artinya: ”Berikanlah  upah  buruh,  sebelum kering keringatnya” ( HR. Ibnu Majah) Maksud  hadits  diatas  berikanlah upah  kepada  seseorang  itu  pada  waktu berakhirnya  pekerjaannya  dan  jangan menangguhkannya.  Dengan  adanya  dasar hukum yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa Ijarah merupakan  sesuatu  yang dibolehkan. Dalam hal upah, memberikan upah  hendaknya  setelah  ada  ganti  dan yang  di  upah  tidak  berkurang  nilainya, seperti  :  memberi  upah  kepada  yang menyusui,  upah  ini  diberikan  karena sebab  menyusui  tidak  karena  susunya, tetapi  hal  mengerjakannya.  Sebagaimana orang  yang  menyewa  rumah  dan dalamnya ada sumur boleh mengambil air sumur  dan  nilai  rumah  dan  sumur  tidak berkurang.  Tidak  boleh  menyewakan dengan  mengurangkan  nilai  yang  disewa, seperti  menyewa  kebun  yang  berbuah, menyewa  kambing  karena  susunya  atau diambil  anaknya  sebab  yang  demikian mengurangkan nilainya.
Dalam  hukum  positif  juga  diatur tentang  pengupahan  diantaranya,  dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2  yang  berbunyi  :  ”  Tiap-tiap  warga Negara  berhak  atas  pekerjaan  dan
penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan”  (Kitab  Undang-Undang 1945). Dengan demikian upah yang harus diterima oleh buruh atau pekerja atas jasa yang  diberikan  haruslah  berupa    upah yang wajar.
Sistem Pembayaran Upah Menurut  hukum  positif  penetapan upah, terdapat berbagai sistem pembayaran  upah,  pembayaran  itu sebagai berikut :
1) Sistem upah jangka waktu;
2) Sistem upah potongan;
3) Sistem upah pemufakatan;
4) Sistem skala upah buruh;
5) Upah Indeks;
6) Sistem upah pembagian keuntungan;
7) Upah sistem Hasil ( Output )
8) Upah sistem borongan (Rivai, 2009). Sistem  borongan  adalah  suatu  cara pengupahan  yang  penetapan  besarnya jasa  didasarkan  atas  volume  pekerjaan dan lama mengerjakannya. Upah borongan  diberikan  sesuai  dengan kesepakatan antara pekerja dengan pihak yang memberi pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai.
Dalam  hal  ini,  sistem  upah  yang berlaku  di  pelabuhan  Wira  Indah Pekanbaru  adalah  sistem  upah  borongan perkapal, yakni pemberian upah berdasarkan  kesepakatan  pemberian kerja  dan  pekerja.  Upah  borongan  untuk buruh  jika  barang-barang  yang  akan dibongkar  atau  dimuat  kekapal  banyak bisa  mencapai Rp.12.000.000,- (dua belas juta  rupiah) perkapal  bahkan  lebih.  Upah borongan  perkapal  tersebut  akan  dibagi sebanyak  buruh  yang  bekerja.  Masing- masing  buruh  bongkar  muat  akan mendapatkan
upah sebesar Rp.12.000.000/25 = Rp. 480.000,- (empat ratus  delapan  puluh  ribu  rupiah). Biasanya  dalam  sebulan  kapal  merapat kedermaga pelabuhan sebanyak 2-3 kali. Dalam  ruang  lingkup  pelaksanaan pembayaran upah buruh secara terperinci tentu terlebih dahulu diketahui bagaimana sistem pengupahan bagi buruh bongkar muat, dimana upah itu
dibayarkan, jika tempat pembayaran upah tidak ditentukan dalam peraturan perusahaan  maka  pembayaran  upah dilakukan  ditempat  buruh  biasa  bekerja atau  dikantor  perusahaan,  begitu  juga dengan  jangka  waktu  pembayaran upahnya.
Upah  yang  diterima  oleh  pekerja/ buruh  seharusnya  wajar  dan  dapat memenuhi  kebutuhan  secara  minimal, misalnya  kebutuhan  makan,  minum, pakaian  dan  perumahan.  Oleh  karena  itu, dalam menetapkan upah setiap perusahaan harus mengupayakan sedemikian  rupa  sehingga  upah  yang terendah yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan  minimal.  Sistem  pengupahan buruh  bongkar  muat  di  Pelabuhan  Wira Indah  tidak  terdapat  standarisasi  upah yang diterapkan. Buruh/ pekerja mengharapkan  adanya  standarisasi  upah yang  diberlakukan  oleh  pihak  pelabuhan. Hal  ini  banyak  dikeluhkan  oleh  para buruh  sebab  tidak  adanya  kepastian berapa  upah  minimal  atau  standar  upah yang  ditetapkan,  kemudian  upah  buruh tersebut belum bisa sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup. Macam-Macam Upah Pembagian ijarah biasanya dilakukan  dengan  memperhatikan  objek ijarah  tersebut.  Ditinjau  dari  segi objeknya,  akad ijarah dibagi  ulama  fiqih menjadi dua macam, yaitu :
1) Ijarah  yang  bersifat  manfaat,  disebut juga sewa-menyewa.
2) Ijarah  yang  bersifat  pekerjaan,  disebut juga upah-mengupah.
Ijarah  yang  bersifat  manfaat,  bisa dianggap  terlaksana  dengan  penyerahan barang  yang  disewa  kepada  penyewa untuk  dimanfaatkan,  seperti  sewa- menyewa  rumah,  toko,  kendaraan, pakaian,  perhiasan  dan  sebagainya. Apabila  manfaat  itu  merupakan  manfaat yang dibolehkan syara’ untuk dipergunakan,  maka  ulama  fiqih  sepakat menyatakan  boleh  dijadikan  objek  sewa- menyewa.
Ijarah  yang  bersifat  pekerjaan adalah  dengan  cara  memperkerjakan seseorang  untuk  melakukan  suatu pekerjaan. Ijarah seperti  ini  menurut ulama  fiqih  hukumnya  boleh  apabila pekerjaan  itu  jelas,  seperti  buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu  rumah  tangga,  dan  ada  yang bersifat  serikat,  yaitu  seseorang  atau sekelompok  orang  yang  menjual  jasanya untuk kepentingan orang banyak (seperti tukang  sepatu,  buruh  pabrik  dan  tukang jahit).  Kedua  bentuk ijarah terhadap pekerjaan  ini  menurut  ulama  fiqih hukumnya  boleh  (Ensiklopedi  Hukum Islam,  2006).  Kemudian fuqaha telah bersepakat tentang kebolehan menyewakan  rumah,  kendaraan  (hewan) dan  pekerjaan  orang  (jasa)  yang  tidak dilarang (mubah) (Rusyd, 2002).

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian lapangan  ( field  research ).  Analisa  data bersifat  deskriptif,  setelah  data  yang diperlukan  diperoleh,  lalu  data  tersebut dikelompokkan  dan  diuraikan  sesuai dengan  jenisnya  dan  dianalisa  dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian  deskriptif  menurut  Sugiyono (2013)  adalah  penelitian  yang  dilakukan untuk  menggambarkan  sesuatu  yang telah  berlangsung  pada  saat  riset dilakukan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi disekitar objek penelitian untuk
mengetahui nilai variabel mandiri.
Penelitian  ini  dilakukan  pada Pelabuhan  Wira  Indah  di  Jalan  Tanjung Batu  Kelurahan  Pesisir  Kecamatan Limapuluh  Kota  Pekanbaru  Riau.  Adapun alasan  penulis  memilih  lokasi  penelitian ini  adalah  karena  pelabuhan  ini merupakan  salah  satu  pusat  kegiatan bongkar muat barang dimana para buruh bekerja  sebagai  tulang  punggung  dari kelancaran  pengiriman  barang.  Dari pekerjaan  tersebut  apakah  mampu meningkatkan  ekonomi  mereka  serta
membawa  pelaksanaan  kerja  yang  lebih efektif.
Populasi dan Sampel pada penelitian ini  diartikan  sebagai  wilayah  generalisasi yang  terdiri  atas;  objek/subjek  yang mempunyai  kulaitas  dan  karakteristik tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik kesimpulan  (Sugiyono,  2013).  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh buruh (bongkar  muat)  tetap  yang  bekerja  di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru berjumlah  25  orang.  Sedangkan  sampel diartikan  sebagai  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi tersebut  (Sugiyono,  2013).  Oleh  karena populasi  dalam  penelitian  ini  terjangkau, maka  seluruh  populasi  akan  dijadikan sampel dengan menggunakan teknik total sampling.
Dalam  rangka  untuk  memperoleh data dan informasi, penulis menggunakan beberapa  metode  pengumpulan  data, antara lain :
1. Data Primer Data  primer  sumber  data  penelitian yang  diperoleh  langsung  dari  buruh yang  bekerja  di  Pelabuhan  Wira  Indah Pekanbaru.  Dalam  penelitian  ini  yang termasuk  kedalam  data  primer  adalah data  yang  diperoleh  melalui  observasi atau pengamatan langsung, wawancara dan  dokumentasi  dengan  pihak  yang terkait  di  Pelabuhan  Wira  Indah Pekanbaru (perusahaan)
yang menangani  bagian  yang  berkaitan dengan masalah yang diteliti.
a. Wawancara ( interview ) Menurut Sugiyono (2013) wawancara  digunakan  sebagai teknik  pegumpulan  data  apabila peneliti  ingin  melakukan  studi pendahuluan  untuk  menentukan permasalahan  yang  harus  diteliti, dan  juga  untuk  mengetahui  hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dalam penelitian  ini  adalah  melakukan Tanya  Jawab  secara  langsung kepada responden.

## b. Angket
Angket  menurut  Istijanto  (2005) adalah  suatu  daftar  pertanyaan yang  digunakan  periset  untuk memperoleh  data  secara  langsung dari sumber melalui proses komunikasi  dengan  mengajukan pertanyaan. Angket dalam penelitian ini yaitu dengan mengajukan  pertanyaan  secara tertulis kepada responden.
c. Observasi Menurut  Sutrisno  Hadi  (2001) observasi  bisa  diartikan  sebagai “Pengamatan dan pencatatan secara  sistematis  atas  fenomena- fenomena  yang  diteliti”.  Observasi dalam  penelitian  ini  adalah  dengan mengamati  secara  langsung  ke lokasi penelitian digunakan sebagai datapenjelas terhadap hasil wawancara dan angket.
d. Dokumentasi Adapund  dokumentasi  penelitian ini yaitu berupa foto-foto mengenai kegiatan  yang  ada  di  tempat penelitian.
2. Data Sekuder Adapun sumber data sekunder yang
diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah diantaranya dokumen pemberian informan yang berkaitan dengan penelitian, laporan-laporan, sumber
pustaka,  karya  tulis  yang  berhubungan dengan penelitian dan penelitian- penelitian terdahulu.

## HASIL
Aktivitas  Buruh  Bongkar  Muat  di Pelabuhan
Pelabuhan dalam aktivitasnya mempunyai  peran  penting  dan  strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan  serta  merupakan  segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi  pembangunan  nasional.  Hal  ini membawa konsekuensi terhadap pengelolaan  segmen  usaha  pelabuhan tersebut  agar  pengoperasiannya  dapat dilakukan  secara  efektif,  efisien  dan profesional sehingga pelayanan pelabuhan  menjadi  lancar,  aman,  dan cepat dengan biaya yang terjangkau.
Pelabuhan Wira Indah yang letaknya tidak  terlalu  jauh  dengan  perkotaan merupakan  salah  satu  faktor  yang menjadikan  pelabuhan  ini  cukup  dikenal orang.  Pelabuhan  ini  sebenarnya  tidak terlalu  luas,  tetapi  mempunyai  fasilitas sarana  dan  prasarana  yang  memadai untuk aktivitas bongkar muat.
Adapun  sarana-sarana  fisik  yang terdapat di Pelabuhan Wira Indah  adalah sebagai berikut :
1) Kantor;
2) Gudang Barang;
3) Lapangan untuk bongkar muat;
4) Kantin;
5) Tempat Parkir;
6) Pos Jaga.
Sebagaimana  layaknya  sebuah pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat transit barang-barang, maka di pelabuhan ini  telah  dibangun  prasarana  penunjang aktivitas  kerja  buruh.  Mengenai  rincian prasarana  yang  terdapat  di  Pelabuhan Wira  Indah  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini:

## Tabel. 1 Prasarana Pelabuhan Wira Indah
Sumber Data : Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, 2013
Adapun  keberadaan  buruh  bongkar muat  di  Pelabuhan  Wira  Indah  diawali sejak  berdirinya  pelabuhan  yaitu  sekitar tahun  1992  pilihan  menjadi  buruh pelabuhan  merupakan  alternatif  kerja yang tidak begitu mengandalkan skill atau keahlian tertentu, dengan demikian wajar tingkat  mereka  kebanyakan  rendah. Tingkat pendidikan para buruh kebanyakan  pada  jenjang  tamatan  SD, dengan variasi yang berbeda. Buruh yang bekerja  merupakan  buruh  kasar  yang menggunakan  tenaganya  karena  tidak memiliki keahlian dibidang tertentu.
Adapun barang-barang yang dikirim keluar daerah Pekanbaru, dalam kegiatan bongkar  muat  barang  di  pelabuhan  ini adalah barang-barang berupa :
1) Elektronik;
2) Unilever;
3) Sembako;
4) Kendaraan bermotor;
5) dan lain sebagainya;
Barang-barang  yang  masuk  dan keluar  di  kota  Pekanbaru  melalui Pelabuhan  Wira  Indah  ini  bukan  hanya untuk  masyarakat  kota  Pekanbaru  saja, akan  tetapi  juga  untuk  memenuhi kebutuhan  daerah  lain  di  luar  kota Pekanbaru, diantaranya daerah Kepulauan  Riau  seperti  Tanjung  Balai Karimun,  Tanjung  Pinang,  Tanjunga  Batu dan  Batam.  Tabel  dibawah  ini  akan menjelaskan  daftar  nama-nama  kapal yang  terdaftar  di  Pelabuhan  Wira  Indah Kecamatan Limapuluh Pekanbaru. Hal ini dapat  dilihat  pada  tabel  2  dibawah  ini  :
Tabel. 2 Nama-nama Kapal Yang Terdaftar di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru No. Nama Kapal GT Trayek 1 Wira Indah 300 Pekanbaru – Batam – Tanjung Balai Karimun 2 Wira Indah 3 300 Pekanbaru - Tanjung Batu  - Tanjung Pinang 3 Wira Indah 9 300 Pekanbaru - Tanjung Batu  - Tanjung Pinang Sumber Data : Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, 2013 Adapun mengenai kegiatan operasional  kapal  yang  berangkat  serta kapasitas bongkar muat barang terhitung
mulai  tahun  2008  hingga  tahun  2012 dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini :
No. Uraian Luas (m 2 ) Kapasitas Konstruksi 1 Gedung Kantor 56 5 orang Permanen 2 Lapangan Terbuka 1200 15 unit Truk Timbunan Batu Pecah 3 Lapangan Parkir 1200 15 unit Truk Timbunan Batu Pecah 4 Gudang I 95 10 Colt Diesel Semi Permanen 5 Gudang II 72 8 Colt Diesel Semi Permanen

## Tabel. 3
Kegiatan Operasional dan Kapasitas Bongkar Muat Pelabuhan Wira Indah Tahun 2008-2012
Sumber : Data Olahan, 2013 Aktivitas  bongkar  muat  barang  di Pelabuhan  Wira  Indah  ini  merupakan kegiatan  bongkar  muat  barang  dari  dan ke  kapal,  yang  terdiri  dari  beberapa tahapan  diantaranya  tahap  persiapan, tahap muatan, tahap pengangkutan, tahap pembongkaran, dan tahap penyelesaian.
Sistem  Pengupahan  Buruh  Bongkar Muat  di  Pelabuhan  Wira  Indah Pekanbaru
Pelabuhan  Wira  Indah  merupakan salah  satu  pelabuhan  pelayaran  kelautan, bergerak  dibidang  ekspedisi  angkutan barang  antar  pulau  dan  pelabuhan  yang melayani  jasa  bongkar  muat  barang  dan pengiriman  barang  antar  pulau.  Fungsi pelabuhan  ini  cukup  penting  bagi kelancaran  arus  barang  ke  dan  dari Pekanbaru.  Melalui  pelabuhan  inilah kebanyakan  arus  barang  dari  Pekanbaru maupun  luar  Pekanbaru  dikirim.  Semua ini tentunya tidak terlepas dari andil para buruh bongkar muat yang bekerja sebagai tulang punggung dari kelancaran pengiriman  barang  tersebut.  Adapun
Sistem  pengupahan  buruh  bongkar  muat di  Pelabuhan  Wira  Indah  Pekanbaru adalah menggunakan sistem upah borongan perkapal. Sistem upah borongan  per  kapal  dengan  cara menghitung  banyaknya  barang  yang dimuat  per  kapal.  Upah  borongan  per kapal sebesar  Rp12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).
Dalam  menghitung  besar  kecilnya upah yang harus dikeluarkan berdasarkan pada perhitungan banyaknya barang yang diborong  per  kapal  tanpa  adanya standarisasi  upah  yang  diterima  oleh buruh.  Jangka  waktu  pembayaran  upah dilaksanakan  sebulan  sekali  kemudian upah  dibagikan  langsung  oleh  bendahara pelabuhan.  Upah  yang  diterima  oleh pekerja/  buruh  seharusnya  wajar  dan dapat  memenuhi  kebutuhan  secara minimal,  misalnya  kebutuhan  makan, minum, pakaian dan perumahan.
Jawaban responden terhadap sistem pengupahan  dapat  dilihat  dalam  Tabel  4 dibawah ini :
Tabel. 4 Tanggapan Responden Tentang Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru No Alternatif Jawaban Jumlah Responden Persentase (%) 1 Wajar 13 52% 2 Tidak Wajar 10 40% 3 Sangat Tidak Wajar 2 8% Jumlah 25 100% Sumber : Data Olahan, 2013 No. Tahun Jumlah Kapal (unit) Barang (ton) Persentase (%) 1 2008 75 22.350 20.08% 2 2009 73 21.750 19.54% 3 2010 78 23.400 21.02% 4 2011 70 21.000 18.87% 5 2012 76 22.800 20.49% J u m l a h 372 111.300 100%
Berdasarkan hasil angket pada table 4  tersebut,  responden  yang  menyatakan tidak  wajar  dengan  pemahaman  bahwa tidak adanya standarisasi dalam penentuan  upah  walaupun  upah  yang diterima  disesuaikan  dengan  jumlah barang  yang  dibongkar/  dimuat.  Apabila barang  yang  dibongkar  dan  dimuat  ke kapal  banyak  maka  banyak  pulalah  upah yang  diterima  oleh  para  buruh  dan sebaliknya.  Hal  ini  banyak  dikeluhkan oleh  para  buruh  sebab  tidak  adanya kepastian  berapa  upah  minimal  atau standar  upah  yang  ditetapkan,  kemudian
upah  buruh  tersebut  belum  bisa sepenuhnya  mencukupi  kebutuhan  hidup terutama  bagi  buruh  yang  telah berkeluarga.
Karena  upah  merupakan  hak  yang diterima  oleh  setiap  pekerja,  maka  upah yang  diterima  haruslah  wajar  sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari  tanpa  harus  dicurangi  oleh  pihak pelabuhan.  Untuk  mengetahui  pendapat responden tentang upah yang diterimanya  apakah  sudah  mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dapat dilihat  dari  tebel  5  dibawah  ini  :

## Tabel. 5
Tanggapan Responden Tentang Upah Yang Diterima No Alternatif Jawaban Jumlah Responden Persentase (%) 1 Mencukupi 8 32% 2 Pas 15 60% 3 Tidak Mencukupi 2 8% Jumlah 25 100% Sumber : Data Olahan, 2013
Seperti yang dapat dilihat dari tebel 5  tersebut,  tanggapan  responden  tentang besarnya  upah  yang  diterima  umumnya menyatakan pas yaitu berjumlah 15 orang atau  60%,  hanya  8  orang  atau  32%  yang menyatakan mencukupi dan 2 orang atau 8% menyatakan tidak mencukupi. Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  upah yang  diterima  buruh  bongkar  muat  di Pelabuhan  Wira  Indah  Pekanbaru  masih terbilang  kurang,  belum  mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari persentase jawaban responden sebesar 60% yang menyatakan kurang.
Berdasarkan  hasil  angket  dan wawancara,  dapat  dianalisa  dalam menggunakan  sistem  upah  borongan perkapal,  dari  segi  kewajaran  dalam sistem  pengupahan  buruh  bongkar  muat ini  penulis  menilai  bahwa  ada  yang terlaksanan  dengan  baik/  wajar  dan  ada juga yang terlaksana kurang baik/ kurang
wajar.  Dapat  digambarkan  dari  hasil angket pada Tabel 4 tanggapan responden yang  menilai  wajar  berjumlah  13  orang. Namun  terdapat  beberapa  responden yang  menyatakan  tidak  wajar  berjumlah 10 orang atau sebesar 40%, hal ini terjadi karena  menurut  pemahaman  mereka tidak adanya standarisasi dalam penentuan upah ini mengakibatkan belum atau  kurang  wajarnya  upah  yang  mereka terima. Karena upah merupakan hak yang diterima  oleh  setiap  pekerja,  maka  pihak pelabuhan harus menerapkan standarisasi upah, agar upah yang didapat oleh  pekerja/  buruh  mampu  mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Sejalan dengan permasalahan dalam penelitian  ini  bahwa  dalam  sistem pengupahan  buruh  bongkar  muat  di Pelabuhan  Wira  Indah,  para  buruh/ pekerja mengharapkan adanya standarisasi  upah  yang  diberlakukan
oleh  pihak  pelabuhan.  Hal  ini  banyak dikeluhkan  oleh  para  buruh  sebab  tidak adanya  kepastian  berapa  upah  minimal atau  standar  upah  yang  ditetapkan, kemudian  upah  buruh  tersebut  belum bisa  sepenuhnya  mencukupi  kebutuhan hidup.    Dapat  dilihat  dari  Tabel  5 tanggapan  responden  tentang  besarnya upah yang diterima umumnya menyatakan  kurang  yaitu  berjumlah  15 orang atau 60%, hanya 8 orang atau 32% yang menyatakan mencukupi.
Upah borongan perkapal seharusnya  dibagi  kepada  jumlah  buruh yang  bekerja  saja  sebanyak  25  orang, akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  upah tersebut  dibagi  juga  untuk  gudang, pelabuhan,  dan  mandor  yang  mana pembagiannya berjumlah 31 orang. Maka untuk  masing-masing  buruh  bongkar muat  akan  mendapatkan  upah  sebesar Rp.12.000.000/31  =  Rp.  387.096,-    (tiga ratus  delapan  puluh  tujuh  ribu  sembilan
puluh  enam  rupiah).  Biasanya  buruh dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 3 hari. Upah yang diterima tersebut belum  sepenuhnya  memenuhi  kebutuhan artinya masih terbilang kurang.
Apabila  barang  yang  dibongkar  dan dimuat kekapal banyak maka banyak pula upah  yang  diterima  oleh  para  buruh  dan sebaliknya.  Hal  ini  banyak  dikeluhkan oleh  para  buruh  sebab  tidak  adanya kepastian  berapa  upah  minimal  atau standar  upah  yang  ditetapkan,  kemudian upah  buruh  tersebut  belum  bisa sepenuhnya  mencukupi  kebutuhan  hidup terutama  bagi  buruh  yang  telah berkeluarga.  Untuk  mengetahui  apakah pernah  mengajukan  usul  kenaikan  upah terhadap  pihak  pelabuhan,  karena perbaikan  upah  merupakan  harapan setiap  pekerja/  buruh  agar  dapat memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  hal  ini dapat  dilihat  pada  tabel  6  dibawah  ini  :

## Tabel. 6
Tanggapan Responden Tentang Usul Yang Diajukan Kepada Pelabuhan Untuk Kenaikan Upah No Alternatif Jawaban Jumlah Responden Persentase (%) 1 Penah 14 56% 2 Tidak Pernah 8 32% 3 Tidak Tahu 3 12% Jumlah 25 100% Sumber : Data Olahan, 2013
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui apakah  responden  pernah  mengajukan usulan kepada pihak pelabuhan mengenai kenaikan  upah,  dari  25  responden  yang menyatakan  pernah  berjumlah  14  orang atau 56%, yang menyatakan tidak pernah berjumlah  8  orang  atau  32%  dan  yang menyatakan tidak tahu berjumlah 3 orang atau 12%. Berdasarkan jawaban responden diatas, terlihat bahwa sebagian buruh  bongkar  muat  pernah  mengajukan usul  untuk  kenaikan  upah  kepada  pihak Pelabuhan  Wira  Indah  Pekanbaru,  hanya
saja  belum  ada  tanggapan  dari  pihak pelabuhan.
Disisi  lain  permintaan  buruh terhadap  kenaikan  upah  yang  sesuai dengan  kebutuhan  hidup  sehari-hari merupakan  hak-hak  dari  para  buruh karena  upah  yang  mereka  terima  masih terbilang  pas  atau  belum  mencukupi kebutuhan    minimum  para  pekerja/ buruh.
Tinjauan  Ekonomi  Islam  Terhadap Sistem Pengupahan Buruh
Makna Keadilan dalam Pengupahan . Adil dapat bermakna jelas dan transparan yang  dapat  dijamin  dengan  adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen  untuk  memenuhinya  dari  para pihak  yaitu  pekerja  dan  pengusaha. Organisasi  yang  menerapkan  prinsip keadilan dalam pengupahan mencerminkan  organisasi  yang  dipimpin oleh orang-orang bertaqwa (Rivai, 2009). Konsep  adil  ini  merupakan  ciri-ciri organisasi yang bertaqwa.
Firman  Allah  SWT  dalam  Q.S  Al- Maidah ayat 8 yang berbunyi :
                                             
                                                 
                                                  
                                               
          
Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman hendaklah  kamu  jadi  orang-orang  yang selalu  menegakkan  (kebenaran)  karena Allah  menjadi  saksi  dengan  adil,  dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap  sesuatu  kaum,  mendorong kamu untuk  berlaku  tidak  adil.  Berlaku  adillah, karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada takwa.Dan  bertakwalah  kepada  Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
Ayat  diatas  menegaskan  bahwa prinsip  utama  keadilan  terletak  pada kejelasan akad (transaksi) dan  komitmen melakukannya.  Akad  dalam  perburuhan adalah  akad  yang  terjadi  antara  pekerja dengan  pengusaha.  Artinya,  sebelum pekerja  dipekerjakan,  harus  jelas  dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja.
Disamping  itu  adil  dapat  bermakna proporsional, hal ini sebagaimana tersirat
dalam  ayat  berikut  yang  menegaskan bahwa  pekerjaan  seseorang  akan  dibalas menurut  berat  ringan  pekerjaannya, karena Islam sangat menghargai keahlian dan pengalaman.
Makna  Layak  dalam  Pengupahan. Layak  bermakna  cukup  pangan,  sandang dan  papan.  Hal  ini  berarti  upah  harus mencukupi  kebutuhan  minimum  dari ketiga  kebutuhan  yang  merupakan kebutuhan dasar. Jika ditinjau dari hadits yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Dzar  bahwa Rasulullah SAW bersabda :
ﻡﮬﻭﻣﻌﻁﺄﻓ ﻡﻛﻳﺩﻳﺃ ﺕﺣﺗ ﷲ ﻡﻬﻟﻌﺟ ﻡﻛﻧﺍﻭﺧﺇ ﻡﮬ ﱠﺎﻣﻣ ﻡﮬﻭﻓﻟﻛﺗ ﻻﻭ ﻥﻭﺳﺑﻟﺗ ﱠﺎﻣﻣ ﻡﮬﻭﺳﺑﻟﺃﻭ ﻥﻭﻟﻛ ﺄﺗ ﻡﮬﻭﻧﻳﻋﺄﻓ ﻡﮬﻭﻣﺗﻓﱠﻟﻛ ﻥﺈﻓ ﻡﻬﺑﻟﻐﻳﺎﻣ
Artinya  :  “ Mereka  (para  budak  dan pelayanmu)  adalah  saudaramu,  Allah menempatkan mereka dibawah asuhanmu, sehingga barangsiapa mempunyai saudara dibawah asuhannya maka harus diberinya makan  seperti  apa  yang  dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang  dipakainya  (sendiri),  dan  tidak membebankan  kepada  mereka  dengan tugas  yang  sangat  berat,  dan  jika  kamu membebankannya  dengan  tugas  seperti itu,  maka  hendaklah  membantu  mereka (mengerjakannya)” (HR. Muslim). Hadits  diatas  menjelaskan  bahwa kelayakan  upah  yang  diterima  oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu : pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat  tinggal).  Hadits  tersebut  juga menetapkan  bahwa  : pertama, majikan dan pekerja seharusnya saling menganggap  saudara  seiman  dan  bukan sebagai  tuan  dan  budak. Kedua, bahwa majikan  seharusnya  berada  pada  tingkat yang  sama  dengan  pekerjanya,  paling tidak  dalam  soal  kebutuhan  mendasar. Ketiga ,  bahwa  seorang  pekerja  tidak boleh dibebani dengan tugas yang terlalu berat  atau  sulit,  yaitu  tugas  yang melampaui kemampuannya atau mungkin membuatnya  berada  dalam  kesulitan yang  besar  dalam  mengerjakannya (Afzalurrahman, 1997).
Layak juga bermakna sesuai dengan pasaran. Hal ini dapat dilihat pada makna yang  tersirat  dalam  Q.S  As-Syu’ara  ayat 183 yang berbunyi :
                                                   
                  
Artinya : “ Dan janganlah kamu merugikan manusia  dengan  mengurangi  hak-haknya dan  janganlah  kamu  merajalela  di  muka bumi membuat kerusakan”.
Ayat  diatas  bermakna  bahwa janganlah  seseorang  merugikan  orang lain  dengan  cara  mengurangi  hak-hak yang  seharusnya  di  perolehnya.  Dalam pengertian  yang  lebih  jauh,  hak-hak dalam  upah  bermakna  bahwa  janganlah membayar  upah  seseorang  jauh  dibawah upah  yang  biasanya  diberikan.Dengan demikian  hubungan  antara  pengusaha sebagai  majikan  dengan  pekerja  bukan hanya  sebatas  hubungan  pekerjaan formal saja melainkan pekerja merupakan bagian dari keluarga pengusaha.
Islam  menawarkan  solusi  yang sangat tepat, baik mengenai masalah upah maupun  masalah  perlindungan  terhadap kepentingan-kepentingan pekerja
maupun
majikan.Para
buruh mendapatkan  upah  yang  layak  tanpa melanggar  hak-hak  majikannya  yang  sah. Majikan  tidak  diperbolehkan  berlaku sewenang-wenang  terhadap  kelompok pekerja  dengan  menghilangkan  bagian hak pekerjanya yang sah, sementara para pekerja  itu  juga  tidak  diberi  seluruh dividen  nasional  sehingga  mengurangi hak  yang  sah  dari  majikannya.  Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak  tanpa  tekanan  yang  tidak  pantas terhadap  pihak  manapun.  Masing-masing pihak  memperoleh  bagian  yang  sah  dari produk  bersamanya  tanpa  bersikap dzalim terhadap yang lain (Afzalurrahman, 1997).
Tidak  adanya  standarisasi  dalam penentuan  upah  mengakibatkan  belum atau  kurang  wajarnya  upah  yang  mereka terima.Karena upah merupakan hak yang
diterima  oleh  setiap  pekerja,  maka  pihak pelabuhan harus menerapkan standarisasi upah, agar upah yang didapat oleh  pekerja/  buruh  mampu  mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Para pekerja di pelabuhan merupakan  buruh  bongkar  yang  bekerja biasanya  dari  pagi  hingga  sore.  Buruh yang  bekerja  merupakan  buruh  kasar yang  menggunakan  tenaganya  karena tidak memiliki keahlian dibidang tertentu.Jadwal kerja para buruh pelabuhan  sangat  tergantung  pada  kapal yang  memuat  barang  tersebut.  Apabila barang-barang  yang  akan  dikirim  masuk ke pelabuhan dan kapal telah merapat ke dermaga  maka  para  buruh  mulai  bekerja baik siang maupun malam. Dari pekerjaan inilah  mereka  mendapatkan  gaji/upah tergantung  banyak  atau  tidaknya  barang yang dimuat kekapal.
Dalam  ruang  lingkup  pelabuhan adalah penting mengetahui dan memahami  pekerjaan  buruh  mengingat dalam  pelaksanaannya  di  lapangan, merekalah tulang punggung dari kelancaran aktivitas bongkar muat barang yang dikirim melaui pelabuhan.
Islam menekankan masalah pengupahan  yang  wajar.    Firman  Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 :
                                                                                                                                                                        
Artinya : “ Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidah dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”
Adalah  kewajiban  setiap  majikan untuk  menetapkan  upah  minimum  dan memberikan  upah  yang  baik  dan  cukup bagi  pekerjanya  agar  mereka  dapat menikmati  hidupnya.  Majikan  yang  tidak
membayar  upah  yang  cukup  pada  para pekerjanya  diperingatkan  agar  mereka memperbaiki  penyimpangannya  itu  serta membayar  upah  atas  apa  yang  telah dilakukan mereka (Afzalurrahman, 1997).
Implikasi ekonomi dari konsep upah yang  adil,  wajar  dan  transparan  adalah melindungi  kepentingan  pekerja  dan majikan  serta  melindungi  mereka  dari aksi saling mengeksploitasi. Ibnu Taimiyah  menyatakan  apabila  seorang majikan memperkerjakan seseorang secara  dzhalim  dengan  membayar  pada tingkat  upah  yang  rendah  daripada  upah yang  adil,  yang  secara  normal  tidak  ada seorang pun dapat menerimanya, pekerja berhak  meminta  upah  yang  adil. Sebaliknya  jika  seorang  pekerja  tidak menyelesaikan  pekerjaannya,  ia  tidak berhak  memperoleh  upahnya  sesuai dengan  hasil  pekerjaannya  (Abdullah, 2010).

## SIMPULAN
Sistem  pengupahan  buruh  bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru adalah  sistem  upah  borongan  per  kapal dengan  menghitung  banyaknya  barang yang dimuat per kapal.Upah borongan per kapal  sebesar  Rp  12.000.000,-  (Duabelas juta  rupiah).  Dalam  menghitung  besar kecilnya  upah  yang  harus  dikeluarkan berdasarkan pada perhitungan banyaknya  barang  yang  diborong  per kapal  tanpa  adanya  standarisasi  upah yang  diterima  oleh  buruh.  Jangka  waktu pembayaran  upah  dilaksanakan  sebulan sekali kemudian upah dibagikan langsung oleh bendahara pelabuhan.
Menurut  Ekonomi  Islam,  sistem pengupahan  buruh  bongkar  muat  di Pelabuhan  Wira  Indah  Pekanbaru  dalam hal  belum  diterapkannya  standar  upah bagi  buruh  bongkar  muat  adalah  belum memenuhi  hukum  syariah,  karena  dalam syariat Islam setiap majikan berkewajiban untuk  menetapkan  standar  upah  bagi para  pekerjanya.  Sistem  pengupahan  ini ditinjau  dari  keadilan,  kewajaran  dan transparansi  dalam  penerimaan  upah adalah ada yang berjalan dengan baik dan
belum  ada  yang  berjalan  dengan  baik. Oleh  karena  prinsip  keadilan,  kewajaran dan transparansi merupakan konsep yang harus  diutamakan  dalam  pengupahan menurut Islam maka dalam pelaksanaannya harus lebih ditekankan.
Agar  sistem  pengupahan  tersebut harus  tetap  sesuai  dengan  prinsip keadilan,  kewajaran  dan  transparansi, untuk  itu  diharapkan  hendaknya  pihak Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru menerapkan standarisasi upah bagi buruh bongkar  muat  agar  prinsip-prinsip tersebut  dapat  terlaksana  dengan  baik serta  memberikan  manfaat  antara  kedua belah pihak.

## DAFTAR RUJUKAN
Arif, Muhammad.
2018. Analisis
Rekrutmen  dan  Penempatan  Kerja terhadap  Kinerja  Karyawan  pada Hotel Oase. Jurnal Al-Hikmah: Vol. 15 (1): 42-63.
Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang , (Jakarta : Yayasan Swarna Bhumy, 1997).
Boedi  Abdullah, Peradaban  Pemikiran Ekonomi  Islam ,  (Bandung  :  Pustaka Setia, 2010).
Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahannya, (Semarang  :  PT. Karya Toha Putra, 2002).
Ensiklopedi  Hukum  Islam,  (Jakarta  :  PT Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2006).
Ibnu  Majah, Sunan  Ibnu  Majah ,  (Beirut  : Dar Al Fikr, 1995).
Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid    Analisa Fikih Para Mujtahid , (Jakarta : Pustaka Amani, 2002).
Istijanto, Riset Sumber Daya Manusia, Cara Praktis  Mendeteksi  Dimensi-Dimensi
Kerja Karyawan , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005).
Jusmaliani, Bisnis  Berbasis  Syariah, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008).
Kitab Undang-Undang 1945, (Jakarta : Visi Media Utama).
Mustafa Edwin Nasution, et al., Pengantar Eksklusif  Ekonomi  Islam ,  (Jakarta  : Kencana, 2007).
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah , (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007).
Pusat  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, (Jakarta  :  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2008).
Sayid  Sabiq,  Alih  Bahasa  H.  Kamaluddin
A.Marzuki, Fikih  Sunnah ,  (Bandung  :
Alma’arif, 1988). Sonny  Sumarsono, Teori  dan  Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia ,  (Yogyakarta  :  Graha  Ilmu,
2009).
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif,  dan  Kombinasi  (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2013).
Sutrisn  Hadi.  2001. Analisis  Regresi .  Andi
Offset. Yogyakarta.
Veithzal  Rivai, Islamic  Human    Capital Dari  Teori  ke  Praktik  Manajemen Sumber  Daya  Islami ,  (Jakarta  : Rajawali Pers, 2009).