## URGENSI PENCATATAN NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe)
3 , Nurfaika Ishak 2 , Lomba Sultan 1 Darmi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
123 darmhiimmuts@gmail.com Email:

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan  Hukum  Positif  (Studi  Kasus  Terhadap  Pemahaman  Masyarakat  Desa  Tellangkere Kecamatan  Tellu  Limpoe).  Kajian  terhadap  penelitian  ini  membahas  tentang  Proses Pencatatan  Nikah  dalam  Kajian  Normatif  (Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif)  dan  faktor- faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam pencatatan nikah. Jenis Penelitian yang  digunakan  dalam  skripsi  ini  adalah  jenis  penelitian  kualitatif.  Pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif. Hasil  penelitian  telah  menunjukkan  proses pencatatan  nikah  dalam  perspektif  hukum  islam  dan  hukum  positif  tidaklah  sejalan  sesuai aturan  yang  ada.  Dimana  masyarakat  berpandangan  bahwa  buku  nikah  atau  akta  nikah  itu sendiri  tidaklah  penting.  Pegawai  pencatatan  nikah  atau  kantor  KUA  telah  mempermuda dalam pengurusan akta nikah. Banyak masyarakat yang memandang bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan secara agama saja, sehingga menjadi hambatan dalam penetapan  pencatatan  perkawinan.  Namun  jika  tidak  dicatatkan  di  KUA  maka  pernikahan tidak  sah  secara  hukum,  sehingga  masyarakat  banyak  merasakan  dampak  buruk  bagi kelangsungan  rumah  tangga  yang  dijalaninya.  Seperti  anaknya  tidak  memiliki  akta kelahiran, ketika terjadi perceraian  istri tidak bisa menuntut  suami atas harta gono gini dan tidak mendapat kekuatan hukum. Faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Desa Tellangkere tentang pencatatan nikah adalah faktor ekonomi dan faktor sosial.
Kata Kunci: Pencatatan Nikah, Hukum Islam, Hukum Positif.

## Abstract
This study discusses the urgency of  marriage registration in  the perspective of  Islamic law and  positive  law  (a  case  study  on  the  understanding  of  the  people  of  Tellangkere  Village, Tellu  Limpoe  District).  This  study  discusses  the  Process  of  Marriage  Registration  in Normative  Studies  (Islamic  Law  and  Positive  Law)  and  the  factors  that  influence  people's understanding  of  marriage  registration.  The  type  of  research  used  in  this  thesis  is  a qualitative research type. The approach used is a normative juridical approach. The results of  the  study  have  shown  that  the  process  of  registering  marriages  in  the  perspective  of Islamic law and positive law is not in line with existing regulations. Where people think that the  marriage  book  or  marriage  certificate  itself  is  not  important.  Marriage  registration employees  or  the  KUA  office  have  made  it  easier  to  manage  marriage  certificates.  Many people  view  that  a  legal  marriage  is  a  marriage  carried  out  only  religiously,  so  that  it
Urgensi Pencatatan Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasusu Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone)
Darmi, Lomba Sultan, Nurfaika Ishak
becomes  an  obstacle  in  determining  marriage  registration.  However,  if  it  is  not  registered with the KUA, then the marriage is not legally valid, so that many people feel a bad impact on the continuity of the household they live. Like the child does not have a birth certificate, when a divorce occurs, the wife cannot sue her husband for the property and does not have legal  force.  Factors  that  influence  the  understanding  of  the  people  of  Tellangkere  Village about marriage registration are economic factors and social factors.
Keywords : Marriage Registration, Islamic Law, Positive Law.

## A. Pendahuluan
Perkawinan  dalam  Islam  diartikan  sebagai  suatu  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang laki-laki  dan  perempuan  untuk  hidup  bersama  dalam  suatu  rumah  tangga  dan keturunanya kelak, yang telah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari’at Islam. 1 Perkawinan adalah sebuah proses dimana seseorang akan membangun kehidupan yang  baru  dalam  sebuah  ikatan  pernikahan,  bersama  pasangannya  dalam  satu  ikatan rumah tangga.
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  dibangun  dengan  tujuan “membangun keluarga  yang bahagia dan kekal  berdasar Ketuhanan Yang  Maha Esa ”. 2
Untuk  hidup  serta  menggunakan  pasanganya  ini  setiap  orang  tidak  mampu  begitu  saja hidup serumah tanpa sebelumnya didahului oleh sebuah proses yang disebut akad nikah. Hukum  Islam  secara  eksplisit  tidak  mengatur  wacana  pencatatan  perkawinan  yang menghasilkan  suatu  bukti  yaitu  akta  nikah,  kecuali  yang  melakuka  transaksi  dalam muamalah  sebagaimana  dianjurkan  dalam  Al-Qur’an  surah  Al-baqarah  ayat  282  agar dicatat.  Sebagaimana  ayat  ini  menjelaskan  bahwa  dalam  melakukan  transaksi  harus dicatatkan sehingga pencatatan nikah sangatlah penting dilakukan.
ْمُكَنْيَّب  ْبُتْكَيْل َو ُُۗه ْوُبُتْكاَف ىًّمَسُّم ٍلَجَا ىٰٰٓلِا ٍنْيَدِب ْمُتْنَياَدَت اَذِا ا ْٰٓوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي ٌبِتاَك  َبْأَي  َلَ َو  ِِۖلْدَعْلاِب  ٌٌۢبِتاَك
ُيْل َو  ْْۚبُتْكَيْلَف ُ هاللّٰ ُهَمَّلَع اَمَك  َبُتْكَّي  ْنَا
َناَك  ْنِاَف ُۗأًـْيَش ُهْنِم  ْسَخْبَي  َلَ َو ٗهَّب َر َ هاللّٰ ِقَّتَيْل َو ُّقَحْلا ِهْيَلَع ْيِذَّلا ِلِلْم
ْدَعْلاِب ٗهُّيِل َو ْلِلْمُيْلَف  َوُه َّلِمُّي  ْنَا ُعْي ِطَتْسَي  َلَ  ْوَا اًفْيِعَض  ْوَا اًهْيِفَس ُّقَحْلا ِهْيَلَع ْيِذَّلا َش ا ْوُدِهْشَتْسا َو  ُِۗل
ِنْيَدْيِه
َّل ِضَت  ْنَا ِءا ََۤدَهُّشلا َنِم َن ْوَض ْرَت  ْنَّمِم ِنٰتَا َرْما َّو ٌلُج َرَف ِنْيَلُج َر اَن ْوُكَي ْمَّل  ْنِاَف  ْْۚمُكِلاَج ِِّر  ْنِم َرِِّكَذُتَف اَمُهى ٰدْحِا
ا ْٰٓوُمَٔـْسَت  َلَ َو ُۗ ا ْوُعُد اَم اَذِا ُءا ََۤدَهُّشلا  َبْأَي  َلَ َو  ُۗى ٰرْخُ ْلَا اَمُهىٰدْحِا
ُۗ هِلَجَا ىٰٰٓلِا ا ًرْيِبَك  ْوَا ا ًرْيِغَص ُه ْوُبُتْكَت  ْنَا
1 Khoirudin Nasution , Hukum Perkawinan 1 (Cet. I; Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), h 18
2 Pasal 1 Peraturan Pemerintah, No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Urgensi pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif (studi kasus terhadap pemahaman masyarakat desa tellangkere kecamatan tellu limpoe kabupaten bone)
Darmi, Lomba Sultan, Nurfaika Ishak.
اَح ًة َراَجِت َن ْوُكَت  ْنَا ٰٓ َّلَِا ا ْٰٓوُباَت ْرَت  َّلََا ٰٓىٰنْدَا َو ِةَداَهَّشلِل ُم َوْقَا َو ِ هاللّٰ َدْنِع ُطَسْقَا ْمُكِلٰذ ْمُكَنْيَب اَهَن ْو ُرْيِدُت ًة َر ِض
َت  َّلََا ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع  َسْيَلَف
ٌدْيِهَش  َلَ َّو ٌبِتاَك  َّرَۤاَضُي  َلَ َو ِۖ ْمُتْعَياَبَت اَذِا ا ْٰٓوُدِهْشَا َو ُۗاَه ْوُبُتْك ُۗە ٗهَّنِاَف ا ْوُلَعْفَت  ْنِا َو
ٌمْيِلَع ٍءْيَش ِِّلُكِب ُ هاللّٰ َو ُۗ ُ هاللّٰ ُمُكُمِِّلَعُي َو ُۗ َ هاللّٰ اوُقَّتا َو ُۗ ْمُكِب  ٌٌۢق ْوُسُف ٢٨٢
Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  mencatatnya.  Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat  menolak  untuk  menuliskannya  sebagaimana  Allah  telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berhutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya,  dan  janganlah  dia  menguranginya  sedikit  pun.  Jika  yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.  Mintalah kesaksian dua orang saksi  laki-laki di antara kamu. Jika tidak  ada  (saksi)  dua  orang  laki-laki,  (boleh)  seorang  laki-laki  dan  dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.  Janganlah  saksi-saksi  itu  menolak  apabila  dipanggil. Janganlah  kamu  bosan  pencatatannya  sampai  batas  waktunya,  baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih  dapat  menguatkan  kesaksian,  dan  lebih  mendekatkan  kamu  pada ketidakraguan,  kecuali  jika  hal  itu  merupakan  perniagaan  tunai  yang kamu  jalankan  di  antara  kamu.  Maka,  tidak  ada  dosa  bagi  kamu  jika kamu  tidak  mencatatnya.  Ambillah  saksi  apabila  kamu  berjual  beli  dan janganlah  pencatat  mempersulit  (atau  dipersulit),  begitu  juga  saksi.  Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu.  Bertakwalah  kepada  Allah,  Allah  memberikan  pengajaran kepadamu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”. 3
Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah akad  yang  sangat awet (mitsaqan
3 Kementrian  Agama  Republik  Indonesia AL-Qur'an  dan  Terjemahnya (Cet.1;  Jakarta:  Lajnah Pentastihan Mushaf Al-Qur’an 2019), h.579
Urgensi Pencatatan Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasusu Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone)
Darmi, Lomba Sultan, Nurfaika Ishak
ghalidhan)  untuk  mematuhi  perintah  Allah  dengan  melakukannya  ialah  ibadah. 4 Pencatatan pernikahan  mengakibatkan suatu barang bukti merupakan suatu buku Nikah, selain tak ada dalil yang menganjurkan, juga  pencatatan  perkawinan  belum  dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah bukti otentik atau bukti nyata terhadap sebuah perkawinan. 5
Al-qur’an  dan  hadits  tidak  mengatur  secara  spesifik  atau  secara  rinci  mengenai pencatatan  perkawinan.  Namun  dilihat  di  masyarakat  sangatlah  penting  dalam  hal tersebut  sehingga  diaturlah  dalam  perundang-undangan,  baik  dalam  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  atas  perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  maupun melalui kompilasi hukum Islam. 6 Pencatatan pernikahan adalah salah satu prinsip aturan perkawinan  nasional  yang  bersumber  pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang  Perkawinan,  yang  dimana  telah  berubah  menjadi  Unda  ng-Undang  Nomor  16 Tahun  2019.  Pada  peraturan  perundang-Undangan  perkawinan  di  Indonesia,  eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan memilih keabsahan suatu perkawinan. Artinya selain mengikuti ketentuan agamanya atau kepercayaan agamanya, pula menjadi syarat sahnya perkawinan.
Peraturan pernikahan di indonesia terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang  dua  syarat  perkawinan  yaitu:  syarat  materil,  dan  kedua  syarat  administratif. Syarat materil merupakan syarat yang melekat pada rukun nikah, baik yang diatur dalam fikinh maupun yang diatur dalam perundang- undangan. Sedangkan, syarat administratif merupakan syarat yang berhubungan dengan pencatatan pernikahan. 7
Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Perkawinan  Nyata,  apabila  melakukan  menurut aturan masing-masing agama dan kepercayaannya . 8
kesamaan  dengan  akta  nikah  ialah,  “tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan
4 Musfikah Ilyas, “ Implikasi Penetapan UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah ”, Jurnal Qadauna , Volume 3 Nomor 1 (Desember, 2021), hlm. 29-42
5 Baharudin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia, Studi Historis Metodologis (Cet. I; Jambi: Syari’ah Press IAIN STS Jambi, 2008), h. 80-81
6 Kartika,  Supardin,  “Efektivitas  Pendaftaran  dan  Pencatatan  Nikah  Berbasis  Aplikasi  SIMKAH  di KUA Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep” Jurnal Qadauna Volume 1 Nomor 3 (September 2020), h.131
7 Baharudin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia , h.11.
8 Nunung  Rodliyah, Pokok-pokok  Hukum  Islam  di  Indonesia  dan  Kompilasi  Hukum  Islam (Cet.  I: Gunung Pesagi, 2019), h. 67
Urgensi pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif (studi kasus terhadap pemahaman masyarakat desa tellangkere kecamatan tellu limpoe kabupaten bone)
Darmi, Lomba Sultan, Nurfaika Ishak.
perundang-undangan    yang    berlaku ”. 9 dalam  peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975, merupakan peraturan mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pernikahan disebutkan,” Pencatatan pernikahan yang dilakukan berdasrkan agama Islam, diproses oleh  Pegawai Pencatat  nikah, seperti dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”. 10 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah suatu hal yang tidak dipisahkan antara keduanya . 11
Golongan  pro  secara  menyeluru  ialah,  golongan  para  ahli  hukum  yang  sampai  saat  ini hanya  tunduk  berdasarkan  hukum  perdata.  karena  beranggapan  bahwa  sahnya pernikahan ialah setelah melakukan pendaftaran pencatatan Nikah. Sementara, golongan tidak  setuju  dikaitkan  terhadap  kaum  muslim  tradisionalis  dan  ahli  hukum  lainnya. mereka  berpendapat  sahnya  pernikahan  bukan  pada  saat  pendaftaran  atau  pencatatan, pendaftaran tersebut hanyalah fungsi administratif . 12
Berdasarkan fakta yang terlihat di Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe mayoritas penduduknya  beragama  islam. sering  terjadi  mereka  menikah  tidak  melaporkan  pada KUA itu sendiri. Dan tidak melakukan pencatatan nikah sebagaimana yang telah di atur , Mereka  hanya  memberitahukan  kepada  pak  imam  setempat  untuk  dinikahkan.  Hukum pernikahan  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting  di  dalam  Islam  sebab  hukum perkawinan  mengatur  bagaimana  tata  cara  kehidupan  dalam  keluarga  yang  merupakan inti  dalam  kehidupan  masyarakat  sejalan  dengan  kedudukan  manusia  sebagai  makhluk yang kehormatannya melebihi makhluk lainnya. 13
Dalam  persoalan  seperti  di  atas,  menjadi  hal  yang  sangat  menarik  yang  melatar belakangi peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenal pemahaman masyarakat mengenai akta  nikah.  Baik  itu  dari  segi  konsep  yang  tengah  berjalan  maupun  pembekalan mengenai akta nikah, yang sangat perlu disalurkan kepada masyarakat luas
B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  ( field  Research)
9 Nunung Rodliyah, Pokok-pokok Hukum Islam di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam h. 67
10 Nunung Rodliyah, Pokok-Pokok Hukum Islam di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, h.87
11 Baharudin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia, h. 14.
12 Sidus  syahar, Undang-Undang  dan  Maslaha  Pelaksanaannya  Ditinjau  dari  Segi  Hukum  Islam (Cet.1; Bandung : penerbit alumni, 2007), h.18-19
13 Muhammad Sabir, “Pernikahan via telepon ” , Al-Qadau Volume 2 Nomor 2 (2015), hlm. 197
Urgensi Pencatatan Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasusu Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone)
Darmi, Lomba Sultan, Nurfaika Ishak
atau  kualitatif,  dimana  data  hasil  penelitian  dapat  diperoleh  secara  langsung  dari  hasil wawancara  dan  observasi  menurut  budaya  dan  sosiologis  yang  ada  di  masyarakat sehingga  dapat  dirangkum  sebagai  mana  pada  kenyataan  yang  ada.  dilihat  dari  sudut pandang  di  atas  maka,  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field  Research ),  yang menitik beratkan terhadap apa yang telah ditentukan dalam pengumpulan informasi dari hasil pengumpulan data. adapun metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu  Observasi  merupakan  suatu  rangkaian  yang  kompleks,  di  mana  mencakup proses biologis dan psikologis yang dilakukan langsung oleh panca indera . 14 Wawancara menurut Nazir adalah proses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil  bertatap  muka  antara  penanya  atau  pewawancara  dengan  responden  dan narasumber . 15 Dan  Dokumentasi  memungkinkan  peneliti  untuk  memperoleh  informasi- informasi dari berbagai macam sumber, seperti alamat, pendidikan dan latar belakang . 16
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  sosiologis  hukum  adalah  pendekatan  yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. pendekatann kualitatif, dimana hasil penelitian yang dapat diperoleh  secara  langsung  dari  hasil  wawancara  dan  observasi  menurut  budaya  dan sosiologis  yang  ada  di  masyarakat  sehingga  dapat  dirangkum  sebagai  mana  pada kenyataan  yang  ada.  dan  menggunakan  pendekatan  syar’i,  yaitu  pendekatan  yang menelusuri syariat Islam seperti Al-qur’an, hadits, ijma dan fatwa yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
C. Hasil dan Pembahasan
1. Bagaimana  Proses  Pencatatan  Nikah  Dalam  Kajian  Normatif  (Hukum  Islam dan Hukum Positif ).
a. Proses pencatatan nikah dalam hukum Islam di Desa Tellangkere Kecamatan  Tellu Limpoe.
Pernikahan itu ialah berdasarkan suatu kesepakatan (akad) untuk mengikatkan diri agar mendapatkan  legalitas  halal antara pria dan wanita dalam suat ikatan antara keduanya,
14 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2019), h. 172
15 Sandu  Siyoto,  M.  Ali  Sidik, Dasar  Metodologi  Penelitian ,  (Cet.  1;  Yogyakarta:  Literasi  Media Publishing, 2015), h. 78
16 Vivi Candra, dkk., Pengantar Metodologi Peneletian , (Cet. I; Yayasan Kita Menulis, 2021) hlm. 122.
Urgensi pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif (studi kasus terhadap pemahaman masyarakat desa tellangkere kecamatan tellu limpoe kabupaten bone)
Darmi, Lomba Sultan, Nurfaika Ishak.
atas  sukarela  dan  keridhaan  antara  keduanya.  untuk  mewujudkan  keluarga  yang bahagia. Yang didasari dengan rasa kasih sayang, kedamaian dengan cara sesuai syariat Islam.  Pernikahan  diatur  berbagai  sifat  atau  norma  yang  menjunjung  tinggi  nilai kemanusian  yang  beradab  dan  berakhlak.  oleh  karena  itu,  pernikahan  harus  mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku. 17
Pencatatan pernikahan  yang dibuktikan dengan akta nikah,  yang  masing-masing suami istri, atau salah satunya tidak bertanggung  jawab, maka  yang  lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperolah hak masing-masing. dan menjadi hal  yang  sangat  penting  karena  pernikahan  yang  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  atau tanpa pencatatan suami dan  istri bukan  hanya  hubungan dalam  ikatan  lahir batin, akan tetapi memiliki hak-hak untuk menjaga mereka dan merupakan unsur keperdataan. dan didalam hukum Islam pernikahan yang baik sah menurut hukum dan agama. 18
Pencatatan  pernikahan  di  KUA  Kecamatan  Tellulimpoe  tidak  menyulitkan  bagi masyarakat untuk melakukan pencatatan nikah.  yang  menyulitkan  itu ketika  yang  mau melangsungkan  pernikahan  sudah  menikah  sebelumnya  kemudian  berpisah  dan  mau lagi  melangsungkan  pernikahan  kedua  kalinya  tetapi  tidak  memiliki  surat  cerai  dari pernikahan  sebelumnya.  sehingga  pegawai  pencatat  nikah  tidak  bisa  mencatatkan pernikahannya,  dimana  pihak  duda  atau  janda  yang  mau  melangsungkan  pernikahan tanpa  surat  cerai  harus  mengambil  surat  cerai  di  pengadilan  sebagai  jaminan  bahwa sudah  bercerai. 19 Perkawinan  berasal  dari  kata  an-nikah  yang  menurut  bahasa menguatkan, saling memberikan dukungan dan saling memberikan kasi sayang. 20
Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa menikah siri itu  sudah sah dimana dalam pernikahannya  dihadiri  pak  imam,  tanpa  memikirkan  bahwa  dalam  pernikahan  harus dicatatkan.  Pencatatan  pernikahan  sudah  diatur  dalam  KHI,  Pasal  5  dan  Pasal  6 menjelaskan  bahwa  dalam  menjalin  ketertiban  bagi  masyarakat  beraga  Islam,  seseuai
17 Ardi Syam, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone), skripsi IAIN Bone 2021 h.54.
18 Hijrawati,  Zulfahmi  Alwi,Musyfika  Ilyas,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Isbat  Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Kelas IA” Jurnal Qadauna Volume 3 Nomor 2 (April 2022) h. 355
19 Nasrum, kepala KUA kecamatan Tellulimpoe kabupaten bone, wawancara tanggal 30 April 2022
20 Agung  Prama  Sarno,  Ama,  “Perspektif  Hukum  Islam  Terhadap  Perkawinan  Siri  Bagi  Prajurit  TNI Terhadap Istri Kedu a” Jurnal Qadauna Volume 3 Nomor 2 (April 2022) h.382
Urgensi Pencatatan Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasusu Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone)
Darmi, Lomba Sultan, Nurfaika Ishak
dengan  syariat  yang  berdasar  dari  al-qur’an.  sehingga  setiap  pernikahan  harus dicatatakan.  yang  dilaksanakan  di  KUA  di  bantu  dengan  PPN  sehingga  perkawinan tersebut mendapat kekuatan hukum dan mendapat perlindungan hukum. 21
Perintah  melakukan  pencatatan  itu  tidaklah  melanggar  atau  sama  sekali  tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam  ataupun  hukum  Allah,  bahkan  dalam  hal  ini  juga terdapat  dalam  al-qur’an,  karena  jika  tidak  melakukan  pencatatan  pernikahan  maka dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan perkawinan sesuai dengan KUHP pasal 279. 22 Sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur’an surah al-Nisa/4 :59 yang berbunyi:
ْمُتْع َزاَنَت  ْنِاَف  ْْۚمُكْنِم  ِرْمَ ْلَا ىِلوُا َو َل ْوُس َّرلا اوُعْيِطَا َو َ هاللّٰ اوُعْيِطَا ا ْٰٓوُنَمٰا  َنْيِذَّلا اَهُّيَا ٍءْيَش  ْيِف
ْوُس َّرلا َو ِ هاللّٰ ىَلِا ُه ْوُّد ُرَف َيْلا َو ِ هللّٰاِب  َن ْوُنِمْؤُت ْمُتْنُك  ْنِا ِل ًلْيِوْأَت  ُنَسْحَا َّو  ٌرْيَخ  َكِلٰذ  ُِۗر ِخٰ ْلَا  ِم ْو

## ࣖ

## ٥٩
Terjemahnya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  allah  dan  taatilah  rasul  (nya), dan  ulil  amri  di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat tentang  sesuatu,  maka  kembalikanla  ia  kepada  allah  dan  hari  kemudian. Yang kemudian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 23
Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  dengan  tegas  memerintahkan  untuk  mentaati pemimpin,  dengan  mengikuti  segala  aturannya  selama  tidak  mengara  kepada  hal  yang dilarang  dalam  syariat  Islam.  nikah  adalah  salah  satu  asas  pokok  hidup  yang  pertama dalam  pergaulan  dalam  suatu  masyarakat,  untuk  menciptakan  keluarga  yang  bahagia. dan  nikah  dapat  dipandang  sebagai  suatu  cara  perkenalan  antara  kaum  dengan  yang lainnya. 24
Pencatatan  nikah  harus  di  lakukan  sehingga  masyarakat tidak  lagi  mendapat  hukuman karena  pencatatan  nikah  merupakan  kepentingan  semua  orang  yang  sudah  menikah, dengan adanya pencatatan pernikahan dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat. karena hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan hadits, yang
21 Nasrum, wawancara tanggal 30 April 2022
22 Agung Prama Sarno, Asni, Siti Nurul Fatimah T “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Siri Bagi Prajurit TNI Terhadap Istri Kedua” Jurnal Qadauna Volume 3 Nomor 2 ( April 2022) h.380
23 Kementrian  Agama  Republik  Indonesia AL-Qur'an  dan  Terjemahnya (Cet.1;  Jakarta:  Lajnah Pentastihan Mushaf Al-Qur’an 2019), h.342
24 Nur Aisyah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan” Jurnal Al-Qadauna Volume 5 Nomor 2 (Desember 2018) h.260
Urgensi pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif (studi kasus terhadap pemahaman masyarakat desa tellangkere kecamatan tellu limpoe kabupaten bone)
Darmi, Lomba Sultan, Nurfaika Ishak.
kemudian  berkembang  menjadi  produk  pemikiran  hukum. 25 Dalam  aturan  harus mencatatkan  perkawinannya.  hukuman  yang  diberikan  berupa  akta  nikah  tidak diterbitkan  atau  mendapat  denda  setinggi-tingginya  Rp.7500.  sebagaimana  yang dikatakan  Makmur  bahwa,  akta  nikah  sangatlah  penting  dalam  sebua  pernikahan dimana sebagai jaminan yang berkekuatan hukum atau sebagai bukti otentik yang reel, ketika  di  kemudian  terjadi  suatu  sengketa  dalam  keluarga.  Akan  tetapi  dalam masyarakat secara nyata masih banyak yang menikah tidak memiliki buku nikah karena dalam pernikahannya tidak dicatatkan di KUA atau di pegawai pencatat nikah sehingga kantor urusan agama tidak bisa mengeluarkan buku nikah. 26
Pasal  5  KHI  sudah  menjelaskan  bahwa  tujuan  perkawinan  itu  harus  dicatatkan  pada lembaga  yang  berwenang  agar  mewujudkan  ketertiban  perkawinan  dalam  masyarakat. Sehingga dalam hal ini merupakan suatu upaya pemerintah dalam melindungi martabat dan kesucian perkawinan tersebut, dengan cara memberlakukan aturan hukum mengenai pencatatan perkawinan. Khususnya dapat melindungi pihak perempuan dan anak dalam kehidupan berkeluarga nantinya. 27
Proses pencatatan nikah dalam  hukum Islam di Desa Tellangkere sebagian  masyarakat hanya melakukan nikah dibawah tangan atau nikah siri saja karena menganggap  bahwa dalam  hal  itu  pernikahannya  sudah  dikatakan  sah  karena  melakukan  atau melangsungkan  pernikahan  secara  agama,  pernikahan  siri  ini  banyak  dilakukan  pada anak  yang  belum  cukup  umur  karena  orang  tua  takut  anaknya  berbuat  maksiat kedepannya,  dan  ada  pula  karena  berkasnya  kurang  lengkap  sehingga  melakukan pernikahan  siri  yang  hanya  di  hadirkan  Pak  Imam  saja  untuk  menikahkannya.  Tanpa melakukan pencatatan nikah di KUA karena menganggap hal ini tidak penting.
b. Proses  Pencatatan  Nikah  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  di  Desa  Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe
Pencatatan  pernikahan  adalah  salah  satu  bentuk  ketertiban  administrasi  dan  hukum, dimana  pada  masa  ini  pencatatan  pernikahan  sangatla  penting.  Karena  setia  transaksi
25 H. Supardin, “Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia” Jurnal Al-Qadauna Volume 4 Nomor 2 (Desember 2017) h.224
26 Makmur, Wawancara 8 Mei 2022
27 I.Nyoman Sujana, kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif putusan mahkama konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010, (Cet.1 Yogyakarta: Aswaja Pressindo) 2015 h.102
Urgensi Pencatatan Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasusu Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone)
Darmi, Lomba Sultan, Nurfaika Ishak
muamalah  harus  dicatatkan,  jadi  ayat  282  surat  Al-Baqarah  secara  tidak  langsung membahas  mengenai  pentingnya  pencatatan  nikah,  dimana  pernikahan  selain  sebagai ibadah  juga  termasuk  ke  dalam  mu’amalah  karena  suda  ada  hubungan  perjanjian manusia  dengan  manusia.  Ketika  dalam  masyarakat  hanya  berpegang  terhadap  saksi hidup  saja  tanpa  ada  bukti  secara  tertulis  maka  hal  tersebut  tidak  boleh  dilakukan kedepannya karena dalam pernikahan saksi  hidup tidak cukup  menjamin dimana  batas waktu manusia tidak ada yang tahu. Sehingga pemerintah mewajibkan masyarakat agar mencatatatkan  pernikahannya.  bukti  yang  kuat  berupa  terbitnya  akta  nikah  itu  sendiri. Mardiana  mengataka,  apabila  melihat  kasus  yang  terjadi  di  Desa  Tellangkere  ada beberapa warga yang tidak mencatatkan perkawinannya, dan belum memiliki akta nikah dengan  berbagai  alasan  serta  menganggap  bahwa  akta  nikah  tidak  terlalu  penting. Beranggapan bahwa kegunaanya tidak begitu besar dalam kehidupan sehari-hari. hal ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu adanya pelurusan. 28
Berdasarkan  peraturan  pemerinta  Undang-Undang  pokok  perkawinan,  Bab  II  tentang pencatatan  perkawinan  pasal  2  Ayat  (2),  berbunyi:  ayat  (1),  “pencatatan  perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai  pencatat  nikah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  1954  tentang  pencatatan  nikah,  talak  dan  rujuk. 29 Jika  rukun  nikah  terpenuhi maka dalam pandangan hukum Islam perkawinanya sah menurut agama tetapi tidak sah menurut  undang-undang  karena  tidak  adanya  bukti  yang  menguatkan  sahnya perkawinan  tersebut,  maka  dari  itu  perlu  adanya  pencatatan  pernikahan  karena merupakan  bukti  otentik  yang  berupa  akta  nikah  yang  merupakan  syarat  bagi  anak dalam pembuatan akta kelahiran nantinya. 30
Pencatatan  pernikahan  jelas  diatur  dalam  Undang-Undang  tapi  masi  banyak  juga masyarakat  tidak  melakukan  pencatatan  pernikahan  pada  saat  ingin  melangsungkan pernikahannya, dalam hal ini dapat merugikan bagi pihak perempuan dan anak. Dimana hukum pernikahan  hanya  mengakui sah pernikahannya ketika  sudah dicatatkan. Setiap
28 Mardiana, Pengelolah Keadministrasian KUA Kecamatan Tellulimpoe, Wawancara 31 April 2022
29 Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Kementrian  Agama  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1954 Tentang Pencatatan Nikah,Talak Dan Rujuk
30 Fatimah  Zahrah,  Fatimah,  “Realisasi  Isbat  Nikah  Pada  Pelaksanna  Sidang  Terpadu  Di  Pengadilan Agama” Jurnal Qadauna, Volume 1 Nomor 2 (April 2020) h.13
Urgensi pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif (studi kasus terhadap pemahaman masyarakat desa tellangkere kecamatan tellu limpoe kabupaten bone)
Darmi, Lomba Sultan, Nurfaika Ishak.
warga  negara  membutuhkan  pelayanan,  terutama  untuk  memenuhi  kebutuhan  hak-hak dasar seperti akta nikah. 31
Masyarakat  sebagian  beranggapan  bahwa  menikah  bisa  dilakukan  dalam  bentuk  nikah siri  saja  yang  jelas  sudah  sah  menurut  agama  Islam,  tapi  hal  tersebut  banyak menimbulkan  kericuan  hukum  bagi  yang  tidak  mencatatkan  pernikahannya,  dimana dapat  merugikan  perempuan  dan  anak  baik  dalam  segi  materiil  atau  moril.  Dimana hukum  merupakan  seperangkat  aturan  yang  mengatur  suatu  hubungan  antara  manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. 32
Proses  pencatatan  nikah  dalam  perspektif  hukum  positif  di  Desa  Tellangkere  masih banyak  masyarakat  tidak  mengetahui  atau  hanya  menghiraukannya  bahwa  dalam mencatatkan pernikahan di KUA itu tidaklah penting. dan banyak juga masyarakat tidak mengetahui  fungsi  atau  kegunaan  akta  nikah  itu  sendiri  sehingga  masyarakat  enggan mengurus  atau  mencatatkan  pernikahannya.  masyarakat  baru  menyadari  bahwa  akta nikah  itu  penting  ketika  anaknya  mau  di  sekolahkan  atau  mau  mendapatkan  akta kelahiran
2. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pemahaman  Masyarakat  Dalam  Pencatatan Nikah
Pencatatan  pernikahan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  urgent    dilaksanakan  oleh pihak  calon  mempelai  karena  buku  nikah  yang  diperoleh  nantinya  merupakan  berupa bukti  otentik  bahwa  sudah  melakukan  pernikahan  dan  suda  sah  baik  secara  hukum maupun  secara  agama.  dengan  adanya  buku  nikah  sebagai  bukti  bahwa  benar-benar telah  melakukan  pernikahan  maka  hak  anak  kedepannya  terjamin  termasuk  hak  waris. Pernikahan  adalah  jalan  yang  diberikan  oleh  Allah  untuk  dijadikan  proses keberlangsungan hidup di dunia tetap berlanjut. 33
Pernikahan  merupakan  suatu  ikatan  atau  akad  yang  memiliki  ikatan  yang  sudah  sah
31 Ramlia,  Darussalam  Syamsuddin,  “Pelayanan  Publik  Pada  Kantor  Dinas  Kependudukan  Dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Majene  Perspektif  Siyasah  Syar’iyah” Jurnal  Siyasatuna  Volume  2  Nomor  1 (Januari 2021) h.193
32 Ahmad  Asif  Sardari,  “Belis  Dalam  Perkawinan  Masyarakat  Islam  Lamaholot  Di  Flores  Timur Perspektif Hukum Islam” Jurnal Al-Qadau Volume 5 Nomor 2 (Desember 2018) h. 161
33 Nur  Fitri  Hariani,M.  Saleh  Ridwan,  Marilang,  “Hubungan  Hukum  Anak  Hasil  Surrogate  Mother Dengan  Ayah  Biologis  Perspektif  Hukum  Islam  (  Telaah  Putusan  Mahkama  Konstitusi  (MK)  No.46/PUU- VIII/2020)” Jurnal Al-Qadau Volume 8 Nomor 2 (Desember 2021) h. 118
Urgensi Pencatatan Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasusu Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone)
Darmi, Lomba Sultan, Nurfaika Ishak
dimata  hukum.  Akta  nikah  merupakan  suatu  kepentingan  administrasi  kependudukan, yang  dimana  dimaksud  sebagai  salah  satu  proses  pengelolaan  bagi  pemerinta  untuk kepentingan umum. Perkawinan atau pernikahan merupakan ketetapan ilahi atas segala makhlukNya. 34 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah . 35 Fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat  Desa Tellangkere masih banyak masyarakat tidak mencatatkan pernikahannya, karena mereka hanya  melaksanakan  nikah  siri.  dimana  dalam  menikah  siri  adalah  pernikahan  yang memenuhi syarat atau rukun dalam Islam tetapi tidak mencatat di PPN atau di KUA itu sendiri dan melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  secara  langsung  di  lapangan  dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pencatatan nikah:
Kondisi  sosial  ekonomi  dimana  Pencatatan  pernikahan  dalam  KUA  juga  dibutuhkan suatu biaya yang bisa dibilang cukup banyak agar dapat melangsungkan pernikahannya, karena keterbatasan suatu dana yang dimiliki oleh calon mempelai atau calon pengantin sehingga  mereka  lebih  memilih  menikah  di  bawa  tangan  atau  yang  sering  disebut dengan  nikah  siri.  Kondisi  seperti  ini  mempengaruhi  masyarakat  banyak  tidak mencatatkan  pernikahannya.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Yunus  umur  33  Tahun, mengatakan bahwa:
“ Ia  de  kucatai  abottingekku  nasaba  ia  abottingekku  riolo  iyaro  baineku  deppa  na leppe  masa  iddana pole ri  lakkai riolona  na  iyanaro ku botting kawin  mi  bawang iyarega  riolonama  pak  imam  dekke  laoga  catai  ri  KUA.”  (saya  tidak  tidak mencatatkan  pernikahan  saya  dulu  karena  istri  belum  lepas  masa  iddahnya, sehingga saya dan istri memilih menikah siri saja). 36
Agar  terhindar  dari  perbuatan  zina  Seiring  berkembangnya  zaman  dan  dunia  semakin modern  pergaulan  remaja  semakin  merajalelah  dan  semakin  di  luar  pergaulan  remaja pada pergaulan yang seharusnya. sehingga para orang tua perlu adanya pengawasan atau
34 Muhammad  Saleh  Ridwan,  “  Perkawinan  Mut’ah  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Nasional” Jurnal Al-Qadau Volume 1 Nomor 1 (2014), h.36
35 Astrit  Fuji,  Qadir  Gassing,  Hadi  Daeng  Mapuna,  “  Peran  Kantor  Urusan  Agama  Dalam Meminimalisir Resepsi Pernikahan Pada Masa Pandemi COVID-19” Jurnal Qadauna Volume 3 Nomor 2 (April 2022), h.228
36 Yunus, Warga Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, Wawancara Tanggal 10 April 2022
Urgensi pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif (studi kasus terhadap pemahaman masyarakat desa tellangkere kecamatan tellu limpoe kabupaten bone)
Darmi, Lomba Sultan, Nurfaika Ishak.
bimbinagn  untuk  anaknya  pada  usia  remaja,  karena  pergaulan  anak  usia  remaja sekarang  sudah  melampaui  batas  atau  dengan  kata lain  sudah  masuk  dalam  pergaulan bebas. Sehingga  banyak  orang  tua  lebih  memilih  menikahkan  anaknya  dengan  cara nikah siri saja. Dan Kondisi sosial budaya atau adat istiadat Faktor yang mempengaruhi masyarakat bukan hanya faktor sosial ekonomi namun juga dipengaruhi dengan kondisi sosial  budaya  atau  adat  istiadat,  yang  dimana  pernikahan  siri  dalam  masyarakat merupakan di anggap hal biasa dan sah saja dilakukan .
Sebagaimana  faktor-faktor  di  atas  yang  mempengaruhi  masyarakat  Desa  Tellangkere tidak  mencatatkan  pernikahannya  dapat  dilihat  bahwa  bermacam-macam  orang melakukan nikah siri tanpa mempedulikan akibat yang ditimbulkannya .

## D. Penutup

## Kesimpulan
Pemahaman  masyarakat  Desa  Tellangkere  kecamatan  Tellu  Limpoe  dalam  pencatatan nikah  yakni  pandangan  atau  pendapat  masyarakat  terhadap  pengurusan  akta  nikah  di KUA  Desa  Tellangkere  Kecamatan  Tellu  Limpoe  berpendapat  bahwa  dalam pengurusan  itu  sangat  susah  atau  terlalu  berbelit-belit  dan  prosesnya  lama,  sehingga masyarakat  lebih  melaksanakan  pernikahan  di  depan  penghulu  saja  dari  pada  pergi mencatatkan  pernikahannya  di  KUA.  Hal  ini  disebabkan  karena  masyarakat  sebagian tidak  memahami  betapa  penting  adanya  akta  nikah,  menyepelekan  akta  nikah  itu sendiri,  karena  mereka  tanpa  mengurus  atau  pergi  mencatatkan  pernikahannya  mereka juga  dapat  menikah  dan  mengadakan  pesta  sehingga  masyarakat  tidak  terlalu  peduli terhadap akta nika itu sendiri. Padahal pihak KUA itu sendiri sudah memudahkan dalam pengurusannya.
Pencatatan  pernikahan  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  akta  nikah  yang  dimana  akta nikah  adalah  suatu  upaya  yang  diatur  dalam  perundang-undangan  untuk  melindungi martabat  dan  kesucian  suatu  pernikahan.  Sesuai  dalam  Al-qur’an  pernikahan  harus dicatatkan  yang  dilaksanakan  dihadapan  dan  di  bawah  pengawasan  pegawai  pencatat nikah  (PPN).  Hal  tersebut  harus  dilakukan  agar  pernikahan  memiliki  kekuatan  hukum tetap dan mendapat perlindungan hukum.
Urgensi Pencatatan Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasusu Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone)
Darmi, Lomba Sultan, Nurfaika Ishak

## Buku
Kementrian  Agama  Republik  Indonesia AL-Qur'an  dan  Terjemahnya Cet.1;  Jakarta:  Lajnah Pentastihan Mushaf Al-Qur’an 2019
Ahmad  Baharudin, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia,  Studi  Historis  Metodologis Cet.  I; Jambi: Syari’ah Press IAIN STS Jambi, 2008
Nasution Khoirudin , Hukum Perkawinan 1 Cet. I; Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005
Rodliyah Nunung, Pokok-pokok Hukum Islam di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam Cet. I: Gunung Pesagi, 2019
Syahar  Sidus, Undang-Undang  dan  Maslaha  Pelaksanaannya  Ditinjau  dari  Segi  Hukum Islam Cet.1; Bandung: penerbit alumni, 2007
Hadi Sutrisno, Metodologi Penelitian Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2019, h. 172
Siyoto Sandu, M. Ali Sidik, Dasar Metodologi Penelitian , Cet. 1; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, h. 78
Sujana  I.  Nyoman, kedudukan  hukum  anak  luar  kawin  dalam  perspektif  putusan  mahkama konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010, Cet.1 Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2015
Candra Vivi, dkk., Pengantar Metodologi Peneletian , Cet. I; Yayasan Kita Menulis, 2021

## Jurnal
Ilyas  Musfikah. “Implikasi  Penetapan  UU  No.  16  Tahun  2019  Terhadap  Permintaan Dispensasi Nikah”, Jurnal Qadauna, Volume 3 Nomor 1 Desember, 2021
Kartika,  Supardin.  “ Efektivitas  Pendaftaran  dan  Pencatatan  Nikah  Berbasis  Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep ” Jurnal  Qadauna Volume 1 Nomor 3 September 2020
Sabir Muhammad. “ Pernikahan via telepon” , Al-Qadau Volume 2 Nomor 2 , 2015
Trusto Subekti. “ Studi Perkembangan Substansi  Kutipan Akta Perkawinan bagi Non Muslim Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Dinas Kependudukan dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Banyumas ”,  Jurnal  Dinamika  Hukum,  Vol.  10,  No.  1, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, , 2010
Hijrawati. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat  Nikah Sebagai  Upaya Legalisasi Pernikahan  Siri  Di  Pengadilan  Agama  Kelas  IA ” Jurnal Qadauna Volume 3 Nomor 2 April 2022
Sarno Agung Prama. “ Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Siri Bagi Prajurit TNI
Urgensi pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif (studi kasus terhadap pemahaman masyarakat desa tellangkere kecamatan tellu limpoe kabupaten bone)
Darmi, Lomba Sultan, Nurfaika Ishak.
Terhadap Istri Kedua ” Jurnal Qadauna Volume 3 Nomor 2 April 2022
Aisyah Nur. “ Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan  Dibawah Tangan ” Jurnal Al- Qadauna Volume 5 Nomor 2 Desember 2018
Supardin  H,  “ Produk  Pemikiran  Hukum  Islam  Di  Indonesia ”  Jurnal  Al-Qadauna  Volume  4 Nomor 2 Desember 2017
Zahrah  Fatimah.  “ Realisasi  Isbat  Nikah  Pada  Pelaksanna  Sidang  Terpadu  Di  Pengadilan Agama ” Jurnal Qadauna, Volume 1 Nomor 2 April 2020)
Ramlia.  “ Pelayanan  Publik  Pada  Kantor  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Majene Perspektif Siyasah Syar’iyah ” Jurnal Siyasatuna Volume 2 Nomor 1 Januari 2021
Sardari  Ahmad  Asif.  “ Belis  Dalam  Perkawinan  Masyarakat  Islam  Lamaholot  Di  Flores Timur Perspektif Hukum Islam ” Jurnal Al-Qadau Volume 5 Nomor 2 Desember 2018
Nur  Fitri  Hariani.  “ Hubungan  Hukum  Anak  Hasil  Surrogate  Mother  Dengan  Ayah  Biologis Perspektif  Hukum  Islam  (  Telaah  Putusan  Mahkama  Konstitusi  (MK)  No.46/PUU- VIII/2020 )” Jurnal Al-Qadau Volume 8 Nomor 2 Desember 2021
Saleh Ridwan. “ Perkawinan Mut’ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional ” Jurnal Al-Qadau Volume 1 Nomor 1 2014
Fuji  Astrit,  Qadir  Gassing,  Hadi  Daeng  Mapuna.  “ Peran  Kantor  Urusan  Agama  Dalam Meminimalisir  Resepsi  Pernikahan  Pada  Masa  Pandemi  COVID-19 ”  Jurnal  Qadauna Volume 3 Nomor 2 April 2022

## Skripsi/Tesis/ Disertasi
Syam  Ardi,  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Fungsi  Akta  Nikah  Studi  Kasus  Terhadap Pemahaman  Masyarakat  Desa  Samaelo  Kecamatan  Barebbo  Kabupaten  Bone, skripsi IAIN Bone 2021 h.54.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1
Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementrian Agama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954

## Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk

## Narasumber
Nasrum,  kepala  KUA  kecamatan  Tellulimpoe  kabupaten  bone, wawancara tanggal  30  April 2022
Mardiana, Pengelolah Keadministrasian KUA Kecamatan Tellulimpoe, Wawancara 31 April 2022
Urgensi Pencatatan Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasusu Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone)
Darmi, Lomba Sultan, Nurfaika Ishak
Yunus,  Warga  Desa  Tellangkere  Kecamatan  Tellu  Limpoe  Kabupaten  Bone, Wawancara Tanggal 10 April 2022