## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Bing Waluyo 1* , Wiwin Muchtar Wiyono 2 , Aris Priyadi 3 1 Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto
2 Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto
3 Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto
1 waluyobing@gmail.com, 2 wiwin.muchtar01@gmail.com, 3 arispriyadi62@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: Mei 15, 2023 Accepted: Juni 30, 2023 In  Article  2  paragraph  1  of  the  Marriage  Law  it  is  stated  that marriage  is  valid  if  it  is  carried  out  according  to  the  laws  of  each religion and belief. In the Explanation of Article 2 paragraph 1 of the Marriage Law it is stated that no marriage is outside the law of each religion  and  belief  in  accordance  with  the  1945  Constitution.  Thus according to law, marriage must take place according to the law of each  religion  and  belief.  If  the  marriage  is  carried  out  outside  or contrary to the laws of each religion and belief, then the marriage is invalid. The words "the laws of each religion and its beliefs" do not mean that each party is subject to different religious laws, but that it only shows or distinguishes the religions that are adhered to by the people of Indonesia, therefore Article 2 of the Law Marriage will only be effective if the prospective husband and wife adhere to the same religion. Now the problem is if the prospective husband and wife who want  to  get  married  adhere  to  different  religions,  which  party's religious  law  will  apply  to  legalize  the  marriage,  while  neither  party wants to give in to submit to the other party's religious law. It should be  pointed  out  that  no  marriage  may  be  legalized  by  two  different religions  at  the  same  time,  because  each  religion  has  its  own principles  and  different  marriage  rules  from  one  another,  which  of course have different consequences.
Keywords: Juridical Review, Interfaith Marriage, Law

## Abstrak
Di  dalam  Pasal  2  ayat  1  UU  Perkawinan  disebutkan  bahwa  perkawinan  adalah  sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam  Penjelasan  Pasal  2  ayat  1  UU  Perkawinan  disebutkan  bahwa  tidak  ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannnya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian menurut hukum, perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jika  perkawinan  dilakukan  diluar  atau  bertentangan  dengan  hukum  masing-masing agama  dan  kepercayaannya  itu,  maka  perkawinan  tersebut  tidak  sah.  Kata-kata “hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” bukan berarti masing-masing pihak tunduk pada hukum agama yang berbeda-beda, melainkan hal itu hanya untuk menunjukan  atau  membedakan  agama-agama  yang  dianut  oleh  masyarakat Indonesia,  oleh  karenanya  Pasal  2  UU  Perkawinan  hanya  akan  efektif  apabila pasangan  calon  suami  istri  tersebut  menganut  agama  yang  sama.  Sekarang  yang menjadi permasalahan adalah apabila calon suami istri yang hendak melangsungkan
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
perkawinan menganut agama yang berbeda, hukum agama dari pihak manakah yang akan diberlakukan untuk pengesahan perkawinan tersebut, sedangkan masing-masing pihak  tidak  ada  yang  mau  mengalah  untuk  tunduk  pada  hukum  agama  pihak  lain. Perlu  dikemukakan  bahwa  tidak  ada  satu  perkawinan  yang  boleh  disahkan  oleh  dua agama  yang  berbeda  dalam  waktu  yang  sama,  karena  setiap  agama  mempunyai prinsipnya  sendiri-sendiri  dan  aturan  perkawinan  yang  berbeda  antara  yang  satu dengan yang lainnya, yang sudah barang tentu mempunyai akibat yang berbeda pula.
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Perkawinanj Beda Agama, Undang-Undang

## I. PENDAHULUAN
Sudah menjadi kodratnya, bahwa manusia diciptakan Tuhan telah dibedakan menjadi dua jenis kelaminnya, yaitu pria dan wanita. Kedua manusia atau orang yang berbeda jenis kelaminnya tersebut, apabila telah tiba waktunya, maka dapat saling jatuh cinta antara yang satu  dengan  yang  lain,  yang  pada  akhirnya  mereka  hidup  bersama.  Hidup  bersama  ini mempunyai  akibat  yang  sangat  penting,  yaitu,  pertama  akibat  yang  paling  dekat,  bahwa dengan  hidup  bersama  mereka  sekedar  menyendiri  dari  anggota-anggota  lain  dari masyarakat.  Kedua,  akibat  yang  lebih  jauh,  yaitu  apabila  di  kemudian  hari  mereka mempunyai  keturunan  atau  anak-anak,  mereka  merupakan  satu  keluarga  tersendiri,  oleh karena  adanya  akibat  yang  penting  itu,  maka  dibutuhkan  suatu  peraturan  untuk  hidup bersama  yang  antara  lain  mengatur  tentang  syarat-syarat,  pelaksanaan  dan  lain sebagainya,  dari  hal  inilah  timbul  pengertian  tentang  perkawinan. 1 Dari  uraian-uraian tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  perkawinan  bukan  hanya  merupakan  masalah  mereka berdua yang melangsungkan perkawinan, dan bukan sekedar cinta sama cinta, tetapi juga merupakan masalah keluarga, masalah masyarakat dan bahkan agama yang ada di dunia ini  pun  mengatur  tentang  perkawinan.  Oleh  karena  itu  perkawinan  perlu  mendapatkan pengaturan  hukum  agar  ada  kepastian  dan  keamanan  serta  kenyamanan  bagi  mereka berdua. 2
Sebelum  Tahun  1975  di  Indonesia  terdapat  bermacam-macam  hukum  perkawinan yang  berlaku  bagi  masing-masing  golongan  penduduk  di  Indonesia,  akan  tetapi  setelah adanya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  mengatur  tentang  perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan), yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975,  maka  bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia  sepanjang  mengenai  perkawinan,  akan berlaku  UU  Perkawinan  tersebut,  oleh  karenanya  secara  formal  di  Indonesia  telah  ada unifikasi dibidang perkawinan. 3
Didalam  Pasal  1  UU  Perkawinan  dirumuskan  bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa.  Ikatan  lahir  adalah  ikatan  yang  dapat  dilihat,  yang  mengungkapkan  adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami  istri,  atau  dengan  kata  lain  dapat  disebut  sebagai  hubungan  formal.  Ikatan  bathin merupakan  hubungan  yang  tidak  formal  yaitu  suatu  ikatan  yang  tidak  dapat  dilihat,  dan ikatan ini harus ada dalam suatu perkawinan karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan  menjadi  rapuh.  Oleh  karena  itulah  terjalinnya  ikatan  lahir  dengan  ikatan  bathin merupakan  pondasi  dalam  membentuk  dan  membina  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 4 Dengan  melihat  uraian  tersebut  di  atas,  maka dapat  diketahui  bahwa  perkawinan  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang  mempunyai
1 Wiryono, Prodjodikoro, 1984, Hukum Perkawinan di Indonesia , Sumur Bandung, halaman 7
2 Budyapranata Al., 1984, Membangun Keluarga Kristiani , Yayasan Kanisius, Yogyakarta, halaman 14.
3 Lihat Pasal 66 UU Perkawinan.
4 K. Wantjik Saleh, 1982, Hukum Perkawinan Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 15.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
akibat hukum. Apabila perkawinan para pihak yang bersangkutan menurut hukum dianggap sah, maka akibat dari perkawinan itu pun akan dianggap sah menurut hukum.
Di  dalam  Pasal  2  ayat  1  UU  Perkawinan  disebutkan  bahwa  perkawinan  adalah  sah, apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannnya itu sesuai dengan Undang- Undang  Dasar  1945.  Dengan  demikian  menurut  hukum,  perkawinan  harus  dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jika perkawinan dilakukan diluar  atau  bertentangan  dengan  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  itu, maka  perkawinan  tersebut  tidak  sah.  Kata-kata  “hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya  itu”  bukan  berarti  masing-masing  pihak  tunduk  pada  hukum  agama  yang berbeda-beda,  melainkan  hal  itu  hanya  untuk  menunjukan  atau  membedakan  agama- agama  yang  dianut  oleh  masyarakat  Indonesia,  oleh  karenanya  Pasal  2  UU  Perkawinan hanya  akan  efektif  apabila  pasangan  calon  suami  istri  tersebut  menganut  agama  yang sama. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah apabila calon suami istri yang hendak melangsungkan  perkawinan  menganut  agama  yang  berbeda,  hukum  agama  dari  pihak manakah  yang  akan  diberlakukan  untuk  pengesahan  perkawinan  tersebut,  sedangkan masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah untuk tunduk pada hukum agama pihak lain.  Perlu  dikemukakan  bahwa  tidak  ada  satu  perkawinan  yang  boleh  disahkan  oleh  dua agama yang berbeda dalam waktu yang sama, karena setiap agama mempunyai prinsipnya sendiri-sendiri dan aturan perkawinan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, yang sudah barang tentu mempunyai akibat yang berbeda pula.
Sebagaimana diketahui, bahwa semboyan bangsa Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika , hal ini karena Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan adanya beragam bahasa, suku dan agama. Oleh karenanya dengan keadaan seperti inilah memungkinkan terjadinya interaksi sosial antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda  agama  saling  jatuh  cinta  yang  kemudian  akan  berlanjut  ke  jenjang  perkawinan. Berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan antara calon suami istri yang menganut agama yang  berbeda  masih  menimbulkan  pro  dan  kontra  dalam  hal  pengakuan  negara  terhadap perkawinan  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  membahas  tentang  perkawinan  beda  agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam karya ilmiah ini yang menjadi pokok pembahasan adalah Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan antara calon suami istri yang menganut  agama  yang  berbeda  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan?

## II. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode Yuridis Normatif yaitu dengan melalui studi kepustakaan seperti buku-buku literatur dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya ketentuan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh calon suami istri yang berbeda agamanya di Indonesia.
Spesifikasi  dalam  pembahasan  ini  digunakan Deskriptif  Analistis ,  yang menggambarkan  fakta-fakta  tentang  ketentuan  mengenai  perkawinan  yang  dilakukan  oleh calon suami istri yang berbeda agamanya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembentukan  UU  Perkawinan  pada  dasarnya  adalah  upaya  untuk  menciptakan unifikasi  hukum  dibidang  perkawinan,  sebab  sebelum  berlakunya  UU  Perkawinan,  di Indonesia belum terdapat unifikasi dibidang hukum perkawinan, karena pada saat itu berlaku berbagai macam hukum perkawinan bagi berbagai golongan penduduk Indonesia 5 Di dalam
5 Baharuddin Ahmad, 2008, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Studi Historis Metodologis , Syari’ah Press IAIN STS Jambi, halaman 2.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Penjelasan  Umum  UU  Perkawinan  disebutkan  bahwa  dewasa  ini  berlaku  berbagai  hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, yaitu:
1. Bagi  orang-orang  Indonesia  Asli  yang  beragama  Islam  berlaku  hukum  agama  yang telah diresiplir dalam Hukum Adat;
2. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya, berlaku Hukum Adat;
3. Bagi  orang-orang  Indonesia  Asli  yang  beragama  Kristen  berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (HOCI) Stb. 1933 Nomor 74.
4. Bagi  orang-orang  Timur  Asing  Cina  dan  Warga  Negara  Indonesia  keturunan  Cina berlaku  ketentuan-ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dengan  sedikit perubahan;
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
6. Bagi  orang-orang  Eropa  dan  Warga  Negara  Indonesia  keturunan  Eropa  dan  yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 6
Adanya  berbagai  macam  hukum  perkawinan  yang  berlainan  itu  disebabkan  karena adanya  Pasal  163 Indische  Staatsregeling (IS)  yang  membagi  tiga  golongan  penduduk Indonesia dan terhadap ketiga golongan penduduk ini oleh Pasal 131 IS diberlakukan hukum yang  berbeda  (termasuk  hukum  perkawinannya). 7 Pembedaan  golongan  penduduk  ini membawa akibat yang mendasar karena pembedaan golongan penduduk menjadi dasar dari perundang-undangan, pemerintahan, dan peradilan di Hindia Belanda dahulu. 8
Keanekaragaman  masyarakat  di  Indonesia,  yang  akhirnya  melahirkan  pula keanekaragaman hukum anggota masyarakat kecil, menyatu dalam pergaulan hidup bersama yang menyatu dan saling mengikat satu dengan lainnya sebagai salah satu ikatan dalam suatu perkawinan.  Karena  perkawinan  antara  penduduk  yang  masing-masing  tunduk  pada  sistem hukum yang berbeda, maka tumbuh pula kaidah-kaidah hukum yang majemuk dan untuk itu diperlukan  kaidah-kaidah  hukum  yang  dapat  menampung  hubungan  dan  akibat  hukum  dari perbuatan antar hukum sesama. Kaidah hukum antar sistem hukum perkawinan antar hukum, telah  tertuang  dalam  bentuk  perundang-undangan  Perkawinan  Campuran, Gemengde Huwelijken  Regeling/GHR . 9 Perundang-undangan  perkawinan  tersebut  terdapat  dalam  Stb. 1898 No. 158, yang salah satunya mengatur mengenai perkawinan beda agama (perkawinan antara  pemeluk  agama  yang  berbeda)  yang  berlaku  pada  saat  sebelum  berlakunya  UU Perkawinan.  Dalam  Pasal  1  GHR  disebutkan  bahwa  perkawinan  campuran  adalah perkawinan  antara  orang-orang  yang  di  Indonesia  tunduk  kepada  hukum-hukum  yang berlainan, yang disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, antar tempat, antar golongan dan antar agama. 10 Dengan demikian perkawinan beda agama termasuk kedalam kelompok perkawinan  campuran  menurut  GHR.  Kemudian  dalam  Pasal  7  ayat  2  GHR,  ditentukan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan  itu.  Jadi  perkawinan  beda  agama  menurut  GHR  sangat  dimungkinkan  atau dibolehkan.  Adapun  hukum  yang  harus  diberlakukan  terhadap  perkawinan  campuran (termasuk  perkawinan  beda  agama)  adalah  hukum  yang  berlaku  bagi  si  suami,  kecuali  ijin
6 Amir  Syarifuddin,  1993, Pembaharuan  Pemikiran  dalam  Hukum  Islam ,  Angkasa  Raya,  Padang,  , halaman 10.
7 Djaja S.Meliala, 2015, Perkawinan Beda Agama Dan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusanan Mahkamah Konstitusi , Nuansa Aulia, Bandung, halaman 16 8 R.  Supomo,  1972, Sistem  Hukum  di  Indonesia  Sebelum  Perang  Dunia  ke  II, Pradnya  Paramita, Jakarta, halaman 9.
9 Sirman Dahwal, 2016, Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia , Mandar Maju, Bandung, halaman 59.
10 Sudargo  Gautama,  1980 ,  Hukum  Antar  Golongan,  Suatu  Pengantar ,  Ichtiar  Baru-Van  Hoeve, Jakarta, halaman 130.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
dari  kedua  belah  pihak  bakal  mempelai  yang  selalu  harus  ada,  hal  ini  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  6  GHR.  Dengan  melihat  ketentuan  didalam  GHR,  dapat  diketahui  bahwa pemecahan persoalan perkawinan beda agama yang dilangsungkan sebelum diberlakukannya UU Perkawinan, tidak mengalami suatu kesulitan.
Pembahasan  selanjutnya  adalah  bagaimana  perkawinan  beda  agama  setelah berlakunya UU Perkawinan ?
Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa  sebelumnya berlakunya UU Perkawinan, di  Indonesia  terdapat  berbagai  macam  hukum  perkawinan  yang  berlaku  bagi  berbagai golongan  penduduk  di  Indonesia.  Berdasarkan  pada  Pasal  66  UU  Perkawinan,  ditentukan bahwa  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  mengatur  Tentang Perkawinan  (UU  Perkawinan),  yang  berlaku  secara  efektif  pada  tanggal  1  Oktober  1975, maka  di  seluruh  Indonesia  semua  perkawinan  dan  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan perkawinan  dilaksanakan  berdasarkan  UU  Perkawinan  ini.  Dengan  demikian  pengertian mengenai perkawinan beda agama setelah berlakunya UU Perkawinan harus didasarkan pada UU Perkawinan tersebut. Berdasarkan pada  Pasal 57 UU Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada  hukum  yang  berlainan,  karena  perbedaan  kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak berkewarganegaraan  Indonesia.  Dengan  demikian  Pasal  57  UU  Perkawinan  membatasi makna perkawinan campuran, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang Warga Negara Indonesia  dengan  seorang  Warga  Negara  Asing.  Hal  ini  berarti  pengertian  perkawinan campuran  menurut  UU  Perkawinan  lebih  sempit  dibanding  dengan  pengertian  perkawinan campuran menurut GHR.
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  menurut  UU  Perkawinan,  sahnya  perkawinan, apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya,  tidak  ada  perkawinan  diluar hukum agama. Kata-kata “hukum masing-masing agama” bukan berarti masing-masing pihak tunduk pada hukum agama yang berbeda-beda, melainkan hal itu hanya untuk menunjukan atau  membedakan  agama-agama  yang  dianut  oleh  masyarakat  Indonesia,  oleh  karena  itu perkawinan  mutlak  harus  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya,  kalau  tidak,  maka  perkawinan  tersebut  tidak  sah. 11 Jadi  bagi  orang  Islam tidak  ada  kemungkinan  untuk  melangsungkan  perkawinan  dengan  melanggar  hukum agamanya  sendiri,  demikian  juga  mereka  yang  beragama  Kristen,  Hindu  dan  Budha. 12 Memang  perkawinan  yang  ideal  bagi  masyarakat  Indonesia  pada  saat  ini  adalah  apabila perkawinan  dilaksanakan  sesuai  dengan  hukum  agamanya  masing-masing,  dan  ini  adalah standar yang dipilih oleh UU Perkawinan. 13 Oleh karenanya, Pasal 2 UU Perkawinan hanya efektif  bila  pasangan  calon  suami  istri  tersebut  menganut  agama  yang  sama.  Apabila  kita melihat keseluruhan ketentuan yang ada di dalam UU Perkawinan atau pun di dalam PP No. 9  Tahun  1975,  maka  kita  tidak  dapat  menemukan  satu  pasal  pun  yang  mengatur  secara tersurat atau tegas tentang masalah perkawinan beda agama, baik yang berupa suatu larangan, maupun yang bersifat membolehkan. Akan tetapi dengan diakuinya eksistensi hukum agama didalamnya  dan  dipakai  sebagai  dasar  penentu  sahnya  perkawinan,  maka  berarti  secara tersirat  perkawinan  beda  agama  masih  dimungkinkan. 14 Hal  ini  karena  di  antara  agama- agama yang ada di Indonesia, kemungkinan ada agama yang masih memberikan peluang bagi
11 Rusli dan R. Tama, 1984, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya , Shantika Dharma, Bandung, halaman 32.
12 Hazairin,  1986, Tinjauan  Mengenai  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1/1974 ,  Tintamas,  Jakarta, halaman 2.
13 Rifyal Ka.bah, 2004, Penegakan Syari’at Islam di Indonesia , Khairul Bayan, Jakarta, halaman 51.
14 Abdurrahman  dan  Riduan  Syahrani,  1978, Masalah-Masalah  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, Alumni, Bandung, halaman 21.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
penganutnya  untuk  melangsungkan  perkawinan  dengan  pilihannya  yang  tidak  seagama, meskipun dengan suatu syarat-syarat tertentu, disamping itu dalam Pasal 8 UU Perkawinan ditentukan  bahwa  perkawinan  dilarang  antara  dua  orang  yang  mempunyai  hubungan  yang oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku  dilarang  kawin.  Dari  ketentuan  tersebut dapat  disimpulkan  adanya  larangan  perkawinan  yang  bersumber  dari  agamanya,  oleh karenanya  untuk  menentukan  apakah  perkawinan  beda  agama  dilarang  atau  dibolehkan  itu tergantung  kepada  hukum  agama  dari  para  pihak  itu  sendiri.  Ada  yang  menafsirkan  bahwa UU Perkawinan melarang adanya perkawinan beda agama. Penafsiran tersebut adalah kurang tepat, karena banyak perkawinan beda agama yang diterima oleh masyarakat, dalam kasus ini terutama untuk pasangan yang terdiri dari calon suami yang beragama Islam dan calon istri yang  beragama  Kristen. 15 Ketidakjelasan  dan  ketidaktegasan  UU  Perkawinan  mengenai perkawinan beda agama yang dalam Pasal 2 UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, maka jika perkawinan kedua suami istri adalah beragama sama, tidak mengalami kesulitan, tetapi jika  agama  mereka  berbeda,  maka  hal  ini  akan  mengalami  kesulitan  karena  hal  ini  berarti kedua  hukum  agama  mereka  harus  dipenuhi.  Satu  kali  menurut  hukum  agama  calon  yang satu,  dan  satu  kali  lagi  menurut  hukum  agama  calon  yang  lain. 16 Akan  tetapi  selama  yang menjadi  dasar  penentu  untuk  sahnya  perkawinan  adalah  hukum  agama  dan  kepercayaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 UU Perkawinan, maka perkawinan beda agama di Indonesia akan selalu mengalami kesulitan jika salah satu pihak tidak mau berpindah atau mengikuti  aturan  agama  pihak  yang  lain.  Seandainya  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia dapat disamakan dengan perkawinan campuran menurut pengertian Pasal 1 GHR (Stb. 1898 No. 158), maka pemecahannya pun tidak akan sulit, karena Pasal 6 GHR sudah memberikan kaidah  penunjuk,  yaitu  hukum  yang  akan  diberlakukan  adalah  hukum  yang  berlaku  bagi  si suami.  Namun  ketentuan-ketentuan  GHR  tidak  dapat  dipakai,  karena  menurut  pendapat Mahkamah  Agung  Indonesia  terdapat  perbedaan  prinsip  maupun  falsafah  yang  amat  lebar antara UU Perkawinan yang memadang perkawinan tidak hanya dari segi keperdataan saja, tetapi  juga  perkawinan  mempunyai  hubungan  erat  sekali  dengan  agama/kerokhanian, sehingga tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sedangkan  perkawinan  yang  diatur,  baik  oleh  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ( Burgelijk  Wetboek ),  Ordonansi  Perkawinan  Indonesia  Kristen  ( Huwelijks  Ordonnantie Christen Indonesiaers S. 1933 Nomor 74) dan Peraturan Perkawinan Campuran ( Regeling op de  Gemende  Huwelijken S.  1898  Nomor  158)  kesemuanya  memandang  soal  perkawinan hanya  dalam  hubungan  perdata.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  26  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  yang  menyatakan  bahwa,  undang-undang  memandang  perkawinan  hanya dari hubungan keperdataan. 17
Berdasarkan kenyataan meskipun ada Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia,  bahwa  hak  warga  negara  untuk  menentukan  pilihan  hidup  dalam  perkawinan, khususnya  yang  berbeda  agama  belum  mendapatkan  kepastian  hukum  karena  UU Perkawinan  sebagai  hukum  positif  yang  berlaku  bagi  seluruh  Warga  Negara  Indonesia, ternyata mempunyai sifat ganda, yaitu:
1. Pada Pasal 2 UU Perkawinan ditentukan bahwa sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan, dan pada Pasal 57 UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan  campuran  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  di Indonesia  yang  tunduk  pada  hukum  yang  berlainan  karena  adanya  perbedaan
15 Sution Usman Adji, 1989, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama , Liberty, Yogyakarta, halaman 66.
16 Soedharyo Soimin, 2002, Hukum Orang dan Keluarga , Sinar Grafika, Jakarta, halaman 95.
17 Subekti, 1980, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta, halaman 23.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak  Warga  Negara  Indonesia,  hal  ini menyebabkan adanya kesulitan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.
2. Adanya  anggapan  bahwa  sahnya  perkawinan  dapat  didasarkan  pada  hukum  negara lain, meskipun tidak berdasarkan pada hukum agama, hal inilah yang menyebabkan dimungkinkannya  terselenggara  perkawinan  beda  agama.  Konsekuensi  dari pemberlakuan  norma  tersebut  memunculkan  praktik  pura-pura  pindah  agama, sekaligus melecehkan agama untuk memudahkan proses perkawinan di dalam negeri dan  praktik  perkawinan  di  luar  negeri  bagi  warga  negara  yang  mampu  secara finansial. 18
Pendapat  Mahkamah  Agung,  dalam  putusannya  Register  No.  1400  K/Pdt/1986 tertanggal  20  Januari  1986  mengenai  kasus  perkawinan  beda  agama,  antara  lain  sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun1974  Tentang  Perkawinan  tidak  memuat  suatu ketentuan  apapun  yang  menyebutkan  bahwa  perbedaan  agama  antara  calon  suami dan  calon  istri  merupakan  larangan  perkawinan,  hal  mana  adalah  sejalan  dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang menentukan bahwa segala warga negara bersama  kedudukannya  di  dalam  hukum,  tercakup  didalamnya  kesamaan  hak  asasi untuk  kawin  dengan  sesama  warga  negara  sekalipun  berlainan  agama  dan  selama oleh Undang-Undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk  perkawinan,  maka  asas  itu  adalah  sejalan  dengan  jiwa  Pasal  29  UUD  1945 tentang  dijaminnya  oleh  negara  kemerdekaan  bagi  setiap  warga  negara  untuk memeluk agama masing-masing.
2. Sebagaimana  telah  dipertimbangkan  di  atas,  maka  Undang-Undang  tentang Perkawinan  tidak  mengatur  mengenai  perkawinan  dari  calon  suami  istri  yang berlainan agama.
3. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan ada peraturan  yang  mengatur  tentang  Perkawinan  Campuran  ialah Regeling  op  de Gemengde  Huwelijken ,  S  1898  Nomor  158  disingkat  GHR  yang  mengatur perkawinan  antara  orang-orang  yang  tunduk  kepada  hukum  yang  berlainan,  dan perkawinan  antara  seorang  yang  beragama  Kristen  dengan  seorang  yang  tidak beragama  Kristen  dapat  digolongkan  sebagai  perkawinan  GHR.  Sekalipun  menurut kata-kata yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 yaitu “Sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku”, atas kasus a’quo dapat  diberlakukan  ketentuan  dari  GHR  karena  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun1974 tidak mengaturnya, namun ketentuan dari GHR ataupun dari Ordonansi Perkawinan  Indonesia  Kristen  (S.  1933  Nomor  74)  tidak  mungkin  dapat  dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara Undang- Undang tentang Perkawinan menganut asas bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  dan  itu  merupakan salah  satu  perwujudan  dari  Pancasila  sebagai  falsafah  negara  perkawinan  tidak  lagi dilihat hanya dalam hubungan perdata, sebab perkawinan mempunyai hubungan erat sekali  dengan  agama/kerokhanian,  sehingga  tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan perkawinan yang diatur, baik  oleh  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ( Burgelijk  Wetboek ),  Ordonansi Perkawinan  Indonesia  Kristen  ( Huwelijks  Ordonnantie  Christen  Indonesiaers S. 1933  Nomor  74)  dan  Peraturan  Perkawinan  Campuran  ( Regeling  op  de  Gemende
18 Sirman Dahwal, Op. Cit .,  halaman 144.
.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Huwelijken S.  1898  Nomor  158)  kesemuanya  memandang  soal  perkawinan  hanya dalam hubungan perdata.
4. Dengan  demikian  jelas  bahwa  dalam  Undang-Undang  tentang  Perkawinan menghadapi kasus a’quo terdapat kekosongan hukum karena menurut kenyataan dan yurisprudensi dalam hal perkawinan antara calon suami dan calon istri yang berbeda agamanya  ada  2  stelsel  hukum  perkawinan  yang  berlaku  pasa  saat  yang  sama, sehingga  harus  ditentukan  hukum  perkawinan  yang  mana  yang  diterapkan, sedangkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat 2 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  hanya  berlaku  bagi  perkawinan  antara dua  orang  yang  sama  agamanya.  Disamping  adanya  adanya  kekosongan  hukum, maka  juga  didalam  kenyataan  hidup  di  Indonesia  yang  masyarakatnya  bersifat pluralistik/heterogen tidak  sedikit  terjadi  perkawinan  atau  niat  melaksanakan perkawinan seperti tersebut di atas.
5. Perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan bagi mereka yang kenyataan  bahwa  terjadi  banyak  perkawinan  yang  diniatkan  oleh  mereka  yang berlainan  agama,  maka  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  tidaklah  dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum, maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti  tersebut  di  atas  dibiarkan  tidak  terpecahkan  secara  hukum,  karena membiarkan  masalah  tersebut  berlarut-larut  pasti  akan  menimbulkan  dampak- dampak  negatif  di  segi  kehidupan  bermasyarakat  maupun  beragama  yang  berupa penyelundupan  nilai-nilai  sosial  maupun  agama  dan  atau  hukum  positif,  maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya.
6. Berdasarkan  atas  pertimbangan-pertimbangan  seperti  tersebut  di  atas,  maka Mahkamah  Agung  mengadili  dan  memberi  putusan,  antara  lain  memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil agar supaya melangsungkan perkawinan para pihak setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.
Mengingat  bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  di  Kantor  Catatan  Sipil,  menurut Murdiarti Trisnaningsih, bukan merupakan perkawinan secara hukum agama, maka menjadi pertanyaan  apakah  memiliki  legitimasi  kuat  untuk  dianggap  sah,  mengingat  di  Indonesia hanya  aspek  agama  saja  yang  dapat  mengesahkan  perkawinan.  Demikian  juga  perkawinan yang  dilakukan  di  luar  negeri  yang  hanya  memperhatikan  aspek  keperdataan  saja,  maka sahnya  perkawinan  hanya  semata-mata  berdasarkan  kesepakatan  dan  seterusnya  dicatat secara  admnistrasi.  Tanpa  mengabaikan  kemungkinan  bahwa  sahnya  perkawinan  di  luar negeri berdasarkan hukum setempat adalah juga berdasarkan agama, tetapi sejumlah indikasi telah  menunjukan  bahwa  maksud  utama  perkawinan  di  luar  negeri  yang  dilakukan  warga negara Indonesia pada umumnya terbentur pada persoalan di Indonesia. Artinya bagi warga negara  Indonesia  yang  akan  melangsungkan  perkawinan,  tetapi  keduanya  berbeda  agama, ternyata  dapat  diselesaikan  secara  cepat  dan  sederhana  di  luar  wilayah  Indonesia.  Namun demikian atas terjadinya perkawinan dan dinyatakan sah antara WNI berbeda agama di luar negeri  berdasarkan  pencatat,  sehingga  menjadi  pertanyaan  juga  apakah  memiliki  legitimasi kuat  untuk  dianggap  sah  mengingat  di  Indonesia  hanya  aspek  agama  saja  yang  dapat mengesahkan perkawinan. 19

## IV.  KESIMPULAN
Selama  yang  menjadi  dasar  penentu  sahnya  perkawinan  adalah  hukum  agama  dan kepercayaan,  maka  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  akan  selalu  mengalami  kesulitan jika salah satu pihak tidak mau berpindah dan mengikuti aturan agama pihak yang lain.
19 Murdiati  Trisnaningsih,  2007, Relevansi  Kepastian  Hukum  Dalam  mengatur  Perkawinan  Beda Agama di Indonesia, Utomo, Bandung, halaman 16.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
UU Perkawinan atau pun di dalam PP No. 9 Tahun 1975, tidak mengatur secara tegas tentang  masalah  perkawinan  beda  agama,  baik  yang  berupa  suatu  larangan  maupun  yang bersifat membolehkan.
Mahkamah  Agung  berpendapat  sebenarnya  berdasarkan  pada  Pasal  66  UU Perkawinan, perkawinan beda agama dapat diberlakukan GHR, namun GHR tidak mungkin dapat  dipakai  karena  antara  UU  Perkawinan  dan  GHR  terdapat  perbedaan  prinsip  maupun falsafah  yang  amat  lebar.  Dengan  demikian  UU  Perkawinan  menghadapi  kasus a’quo terdapat kekosongan hukum.
Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkawinan beda agama dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil dengan jalan calon suami istri mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

## REFERENSI
Abdurrahman  dan  Riduan  Syahrani,  1978, Masalah-Masalah  Hukum  Perkawinan  di Indonesia, Alumni, Bandung. Adji,  Sution  Usman,  1989, Kawin  Lari  dan  Kawin  Antar  Agama ,  Liberty,  Yogyakarta, halaman
Ahmad,  Baharuddin,  2008, Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia,  Studi  Historis  Metodologis , Syari’ah Press IAIN STS Jambi Budyapranata Al., 1984, Membangun Keluarga Kristiani , Yayasan Kanisius, Yogyakarta, Dahwal, Sirman, 2016, Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia , Mandar Maju, Bandung,
Gautama, Sudargo 1980 , Hukum Antar Golongan, Suatu Pengantar , Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta. Hazairin, 1986, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 , Tintamas, Jakarta, Ka.bah, Rifyal, 2004, Penegakan Syari’at Islam di Indonesia , Khairul Bayan, Jakarta. Meliala, Djaja S., 2015, Perkawinan Beda Agama Dan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusanan Mahkamah Konstitusi , Nuansa Aulia, Bandung. Prodjodikoro, Wiryono, 1984, Hukum Perkawinan di Indonesia , Sumur Bandung. Soimin, Soedharyo, 2002, Hukum Orang dan Keluarga , Sinar Grafika, Jakarta. Subekti, 1980, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta. Supomo  R.,  1972, Sistem  Hukum  di  Indonesia  Sebelum  Perang  Dunia  ke  II, Pradnya  Paramita, Jakarta.
Syarifuddin, Amir,1993, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam , Angkasa Raya, Padang. Tama R., Rusli, 1984, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya , Shantika Dharma, Bandung, Wantjik K., Saleh, 1982, Hukum Perkawinan Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta.