Vol. 4 No. 2. Pp. 243-255. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2019. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.

## Analisis Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Bank Sultra Cabang Utama Kendari
Lana Alviana 1 Makmur Kambolong 2 dan Sahrun 3
1 Mahasiswa dan 2,3 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara, Indonesia sahrun.se@uho.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  procedure  for  granting  working  capital loans at the South Sulawesi Southeast Sulawesi Main Branch Bank. The informants in  this  study  were  bank  employee  informants  and  informants  from  borrowers  of capital  business  funds.  The  number  of  informants  in  this  study  were  3  people, consisting  of  2  South  Sulawesi  Bank  Employees,  and  1  South  Sulawesi  Bank working  capital  customer.  Data  collection  techniques  carried  out  by  means  of interviews,  namely  data  collection  conducted  by  conducting  question  and  answer directly  with  the  Chairman  or  with  the  Employees  of  PT.  Bank  Sultra  Utama Kendari  Branch,  specifically  regarding  crediting  and  study  of  documents  that  is, collecting data through documents or archives  in  the object of research as well  as covering the history of the establishment of the company, organizational  structure, and other data provided by the company. The analysis technique used to analyze the problems raised  in this study  is to use quantitative and qualitative descriptive data analysis  techniques,  namely  the  systematic  depiction  or  decomposition  of  the procedure  for  granting  credit  by  PT.  Bank  Sultra  Kendari  Main  Branch  to prospective debtors.
The  results  showed that the  procedure  for  granting  credit  is  the  stages  that must  be  passed  before  a  credit  is  decided  to  be  disbursed.  The  procedure  for granting working capital loans, starting from prospects of customers who come for the purpose of applying for credit, then collected files and requests for prospective customers.  After  that  the  completeness  of  the  file  is  checked,  and  if  the  file  is considered complete, the disposition of the application is carried out in accordance with  the  Standard  Operating  Procedure  (SOP).  If  the  requirements  are  deemed complete and feasible, then the leadership will continue to be recommended, and if the  recom-  mendation  is  accepted,  then  the  credit  analyst  and  credit  admin  will continue to be issued a letter of credit approval and finally an agreement is reached on the credit agreement and binding of the notary deed.
Keywords: Working Capital Loan; Procedure

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Peranan  perbankan    dalam    memajukan    perekonomian    sangatlah    besar. Hampir    semua  sektor  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  keuangan  selalu membutuhkan  jasa  bank.  Oleh  karena  itu,  saat  ini  sampai  masa  yang  akan  datang setiap  negara  dan  individu  tidak  akan  lepas  dari  dunia  perbankan,  jika  hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan, sosial atau perusahaan.
Vol. 4 No. 2. Pp. 243-255. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2019. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
Fungsi  utama  bank  adalah  pemberian  kredit  pada  peminjam  yang  dapat dipercaya.  Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  berdasarkan  persetujuan atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  minjam  untuk  melunasi  kewajibannya  setelah  jangka  waktu tertentu.  Kewajiban  itu  dapat  berupa  pokok  pinjaman,  bunga,  imbalan  atau pembagian hasil keuntungan. (UU RI. No.7 Tahun 1992)
Masalah  yang  sering  timbul  dalam  pelaksanaan  perjanjian  kredit Personal Loan  adalah  keadaan  dimana  debitur  lalai  untuk  melakukan kewajibannya atau yang biasanya disebut wanprestasi. Fakta yang sering kali terjadi dilapangan adalah debitur  terlambat  dalam  melakukan  pembayaran  baik  cicilan  maupun  bunga.  Oleh karena  itu  setiap  pemberian  kredit  yang  disalurkan  oleh  bank,  dalam  prakteknya bank  selalu  meminta  kepada  nasabah  debitur  untuk  menyerahkan  jaminan,  guna keamanan  dalam  pengembalian  kredit  tersebut.  Sebagai    pemberi    kredit,    bank wajib    menetapkan    suatu  kebijakan  perkreditan  agar  tetap  dapat  memelihara keseimbangan  yang  tepat  antara  keinginan  untuk  memperoleh  dan  menjamin lunasnya semua kredit yang disalurkan.
Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian
kepercayaan kepada nasabah.  Pasal  1  angka  (2)  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998  Perbankan menyebutkan  bahwa  :  “Bank  adalah  Badan  Usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkan  kepada  masyarakat  dalam bentuk kredit dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup  rakyat  banyak”.  Bank  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam menunjang  dan  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  terutama  dalam  bidang perkreditan.
Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank  bahwa nasabah benar-benar dapat    dipercaya,  maka    bank  perlu  terlebih  dahulu  mengadakan  analisis  kredit. Analisis  kredit  mencakup  latar  belakang  nasabah  atau  perusahaan,  prospek usahanya,  jaminan  yang  diberikan,  karakter,  kemampuan  untuk  menciptakan pendapatan, pemilikan aset, kondisi perekonomian, dan faktor-faktor lainnya.
Tujuan  utama  analisis  kredit  adalah  untuk  menentukan  kesanggupan  dan kesungguhan  seorang  peminjam  untuk  membayar  kembali  pinjamannya  sesuai dengan  persyaratan  yang  terdapat  dalam  perjanjian  pinjaman.  Bank  harus menentukan kadar resiko yang akan dihadapi dalam setiap kasus dan jumlah kredit yang  dapat  diberikan  mengingat  resiko  yang  dihadapi.  Selain  itu,  jika  akan memberikan  suatu  pinjaman,  perlu  untuk  menentukan  syarat  pemberian  pinjaman tersebut.
Pemberian Kredit kepada masyarakat dilakukan melaluisuatu  perjanjian  kredit antara  pemberi  dengan  penerima  kredit  sehingga  terjadi  hubungan  hukum  antara keduanya. Seringkali  yang ditemui di  lapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur  atau  dalam  hal  ini  adalah  bank,  sedangkan    debitur    hanya    mempelajari dan    memahaminya    dengan    baik.  Namun  demikian  perjanjian  kredit  ini  perlu mendapat  perhatian  khusus  dari  kedua  belah  pihak  dikarenakan  perjanjian  kredit mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting  dalam  pemberian,  pengelolaan  dan penatalaksanaan kredit tersebut. Dalam kesepakatan  yang dilakukan antara debitur dengan  kreditur,  apabila  debitur  menandatangani  perjanjian  kredit  yang  dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.
Pelaksanaan    pemberian    kredit    yang    dilakukan    oleh  bank  tentu  saja  tidak
Vol. 4 No. 2. Pp. 243-255. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2019. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
selalu  berjalan  mulus  sesuai  harapan  sehingga  dalam  pelaksanaanya  bank  harus hati-hati. Bank harus dapat bersikap bijak dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat sehingga dalam hal ini pihak bank harus meperhatikan prinsip- prinsip penyaluran atau pemberian kredit. Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan, tenggang waktu, degree of risk, dan resiko.  Indikator dari pemberian kredit ini adalah kepercayaan moral, komersial, finansial, dan angunan.
Pemberian kredit  tanpa  analisis  terlebih  dahulu  akan  sangat  membahayakan bagi bank. Nasabah dalam hal ini akan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit  tersebut  sebenarnya  tidak  layak  diberikan.  Akibatnya  jika  salah  dalam menganilisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit di tagih alias macet. Walaupun sebenarnya  ada  faktor  lain  yang  menyebabkan  terjadinya  kredit  macet  seperti bencana  alam  yang  memang  tak  mungkin  dapat  di  hindari  oleh  nasabah  seperti, kebanjiran dan gempa bumi  maupun kesalahan dalam pengelolaan, tetapi sebagian besar kredit macet di sebabkan oleh kesalahan dalam menganalisis penyaluran atau pemberian kredit pada nasabah.
Bank  Sultra  Cabang  Utama  Kendari  sampai  saat  ini  telah  menyalurkan berbagai  kredit  yang  disalurkan  untuk  membantu  mendorong  pertumbuhan  dan pemerataan  ekonomi  kerakyatan,  pembangunan,  serta  meningkatkan  taraf  hidup rakyat.  Dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  Bank  Sultra  Cabang Utama  Kendari  membagi  kredit    dalam  3  produk,  yakni  :  Kredit  Modal  Kerja (KMK),  Kredit  Investasi  dan  Kredit  Konsumtif.  Dari  3  produk  ini,  kredit  modal kerja  merupakan  salah  satu  jenis  kredit  yang  cukup  banyak  diminati  masyarakat terutama  pelaku  usaha  yang  kekurangan  modal.  Selama  dua  tahun  terakhir  terjadi peningkatan  penyaluran  kredit  modal  kerja  dari  Rp.  135.939.144.358  pada  tahun 20116,  meningkat  menjadi  199.997.880.358  pada  tahun  2017  atau  meningkat sebesar 64.058.735.375 atau sebesar 47,12%. (Laporan Bank Sultra Cabang Utama Kendari, 2018)
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  penulis  tertarik  ingin  mengetahui  hal-hal yang  berhubungan dengan prosedur  pemberian  kredit  modal kerja  yang disalurkan pihak  Bank  Sultra  Cabang  Utama  Kendari  dalam  suatu  penelitian,  dengan mengetengahkan  judul “ Analisis Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja  Pada PT Bank Sultra Cabang Utama Kendari.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan    latar  belakang  masalah  diatas,  maka  permasalahan  yang  akan diteliti adalah  sebagai berikut : bagaimana prosedur  pemberian  kredit modal kerja pada  Bank Sultra Cabang  Utama Kendari?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian Prosedur
Prosedur  adalah  urutan  pekerjaan  yang  harus  di  lakukan  yang  biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih bagian organisasi untuk menjamin adanya    penanganan  yang  seragam  terhadap  transaksi  yang  berulang-  ulang (N.Lapoliwa:2002:3). Sedangkan menurut  Mulyadi  (2001:5)  definisi  prosedur adalah    suatu  urutan  kegiatan  klerikal,  biasanya  melibatkan  beberapa  orang  dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang–ulang.”
Dari  pengertian  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  prosedur  adalah rangkaian  pekerjaan  yang  ditetapkan  untuk  membewrikan    jaminan  keseragaman
Vol. 4 No. 2. Pp. 243-255. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2019. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
tindakan  atas  transaksi  yangfsering  terjadi  dan  melibatkan  beberapa  orang  atau bagian  dala,m  perusahaan  ,  sehingga  tidak  satupun  transaksi  yang  ditangani  oleh satu orang atau bagian dari awal hingga akhir pemrosesannya.

## B. Konsep Kredit
Kredit  adalah  semua  jenis  pinjaman  yang  harus  di  bayar  kembali  bersama bunganya  oleh  peminjam  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  di  sepakati. (Melayu:2002:87). Menurut
Undang–undang  Perbankan  nomor  10  Tahun 1998,  yang  dikutip  oleh  Kasmir  (2002:92)  :  “Kredit  adalah  penyedian  uang  atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan atau kesepakatan    pinjam  meminjam   antara   bank   dengan    pihak
lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah  jangka  waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

## C. Konsep Kredit Modal Kerja
Kegiatan  perkreditan  merupakan  kegiatan  terbesar  bank,  sebab  pendapatan bank  sebagian  besar  diperoleh  dari  pendapatan  bunga.  Menurut  Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 kredit adalah  penyediaan  uang  atau tagihan  yang dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak    peminjam melunasi    utangnya    setelah    jangka    waktu    tertentu    dengan    pemberian  bunga. Sedangkan  pembiayaan  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk  mengembalikan uang atau tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.  Menurut Fahmi (2008:9), Kredit dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu :
a. Kredit konsumtif
b. Kredit produktif
c. Kredit perdagangan

## D. Prosedur Pemberian Kredit
Prosedur  pemberian  kredit  maksudnya  adalah  tahap-tahap  yang  harus  dilalui sebelum  sesuatu  kredit  diputuskan  untuk  dikucurkan.  Tujuannya  adalah  untuk mempermudah  bank  dalam  menilai  kelayakan  suatu  permohonan  kredit.  Secara umum  prosedur  pemberian  kredit  menurut Kasmir  (2002:124-128) adalah sebagai berikut:
1. Pengajuan Berkas-Berkas
Dalam  hal  ini  pemohon  kredit  mengajukan  permohonan  kredit  yang dituangkan dalam proposal. Kemudian dilampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh bank.
2. Penyelidikan Berkas Pinjaman
Tujuannya  adalah  untuk  mengetahui  apakah  berkas  yang  diajukan  sudah lengkap   sesuai   dengan   persyaratan   dan   sudah   benar.   Jika   menurut   pihak perbankan  belum  lengkap  atau  cukup,  maka  nasabah  diminta  untuk  segera melengkapinya,  dan  apabila  sampai  batas  tertentu  nasabah  tidak  sanggup melengkapi  kekurangan  tersebut,  maka   sebaiknya   permohonan  kredit  tersebut dibatalkan saja.
3. Wawancara tahap I
Vol. 4 No. 2. Pp. 243-255. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2019. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
Merupakan  penyidikan  kepada  calon  pinjaman  dengan  langsung  berhadapan dengan  calon  debitur,  untuk  menyakinkan  apakah  berkas-berkas  tersebut  sesuai dan  lengkap  seperti  yang  bank  inginkan.
4. On the spot
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang  akan  dijadikan  usaha  atau  jaminan.  Kemudian  hasil on  the  spot dicocokan dengan  hasil  wawancara  I.  Pada  saat  hendak  melakukan on  the  spot hendaknya tidak  diberitahu  kepada  nasabah.  Sehingga  apa  yang  kita  lihat  dilapangan  sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
5. Wawancara tahap II
Merupakan  kegiatan  perbaikan  berkas,  jika  mungkin  ada  kekurangan- kekurangan pada  saat  setelah  dilakukan on  the spot di  lapangan. Catatan  yang ada pada  permohonan  dan  pada  saat  wawancara  I  dicocokan  dengan  pada  saat on  the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.
6. Keputusan kredit
Keputusan  kredit  dalam  hal  ini  adalah  menentukan  apakah  kredit  diberikan atau  ditolak.  Jika  diterima  maka  siapkan  administrasinya.
7. Penanda tanganan akad kredit/perjanjian lainnya
Kegiatan  ini  merupakan  kelanjutan  dari  keputusan kredit.  Jadi  sebelum kredit dicairkan  terlebih  dahulu  nasabah  menandatangani  akad  kredit,  mengikat  jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.
8. Realisasi kredit
Kegiatan  ini  merupakan  kelanjutan  dari  keputusan kredit.  Jadi  sebelum kredit dicairkan  terlebih  dahulu  nasabah  menandatangani  akad  kredit,  mengikat  jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.
9. Penyaluran/penarikan dana
Adalah  pencairan  atau  pengambilan  uang  dari  rekening  sebagai  realisasi  dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu dengan cara sekaligus atau secara bertahap.

## E. Kerangka Pikir
Kerangka pikir dalam penelitian adalah memberikan suatu petunjuk arah dalam pelaksanaan penelitian agar apa yang akan dilakukan benar-benar jelas variabel dan sub-variabelnya,  sehingga  tidak  menyimpang  dari  masalah  dan  tujuan  penelitian tersebut. Pemberian kredit oleh bank, khususnya Bank Sultra mempunyai berbagai persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  calon  pemimjam  sebelum  kreditnya dianggap  memenuhi  syarat  untuk  direalisasikan,  dimana  pada  kerangka  pikir tersebut ditunjukan alur atau proses mulai dari Bank Sultra Cabang Utama Kendari yang  memberi  kredit,  khususnya  kredit  modal.  Pemberian  kredit  modal  kerja kepada  nasabah  mempunyai  prosedur  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon  debitur sebelum kredit tersebut dicairkan.

## III. METODE PENELITIAN

## A. Lokasi Dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di   Bank Sultra Tbk Cabang  Utama Kendari,  selama kurang  lebih  3  (dua)  bulan  setelah  seminar  proposal,  yaitu    bulan  Desember sampai dengan Pebruari 2019.
Vol. 4 No. 2. Pp. 243-255. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2019. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.

## B. Informan Penelitian
Penelitian  tentang  sistem  dan  prosedur  pemberian  keredit  modal  usaha  yang dilakukan  di  PT  Bank  Sultra  Tbk  Cabang  Utama  Kendari  dilakukan  dengan memperoleh informasi data pada beberapa informan baik informan karyawan bank maupun  informan  dari  nasabah  pemimjam  dana  kredit  modal  usha.  Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang, yang terdiri dari 2 orang pegawai Bank Sultra, dan 1 orang nasabah kredit modal kerja Bank Sultra.

## C. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  yang  digunakan  untuk  menganalisis  permasalahan  yang dikemukakan  pada  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  teknik  analisis  data deskriptif    kuantitatif  dan  kualitatif,  yaitu  penggambaran  atau  penguraian  secara sistematik tentang prosedur pemberian kredit modal kerja oleh PT Bank Sultra Tbk Cabang  Utama Kendari terhadap calon debitur.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pembahasan Hasil Penelitian Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja  Bank Sultra
Prosedur  pemberian  kredit  maksudnya  adalah  tahap-tahap  yang  harus  dilalui sebelum  sesuatu  kredit  diputuskan  untuk  dikucurkan.  Tujuannya  adalah  untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.
Prosedur  pemberian  dan  penilaian  oleh  dunia  perbankan  secara  umum  antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin  hanya  terletak  bagaimana  cara-cara  bank  tersebut  menilai  serta persyaratan    yang    ditetapkannya    dengan    pertimbangan    masing-masing.  Dalam praktiknya  prosedur  pemberian  kredit  secara  umum  dapat  dibedakan  antara pinjaman  peseorangan dengan  pinjaman  oleh  suatu  badan  hukum,  kemudian dapat pula  ditinjau  dari  segi  tujuannya  apakah  untuk  konsumtif  atau  produktif.  Kredit Modal  Kerja  (KMK)  adalah  adalah  kredit  untuk  modal  kerja  usaha  dalam  rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain yang akan habis dalam satu siklus usaha (1 tahun).
Sebelum menganalisis bagaimana prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank  Sultra,  maka  terlebih  dahulu  dijelaskan  beberapa  bagian  atau  segmen penghimpunan dan pembiayaan kredit yang dijelaskan dalam kurun waktu 2 tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan 2017, sedangkan 2018 datanya belum dipublis oleh Bank Sultra. Penjelasannya adalah sebagai berikut :

## 1. Segmen Penghimpunan Dana
Segmen  penghimpunan  dana  dalam  penjelasan  ini  dimaksudkan  adalah penjelasan tentang dana yang dapat dihimpun oleh Bank Sultra selama kurun waktu 2 tahun, yaitu 2016 sampai dengan 2017, pada 3 bagian penghimpunan dana nasabah, yaitu 1) Giro, 2) Tabungan, dan 3) Deposito. Lebih jelasnya sebagaimana penjelasan berdasarkan tabel berikut :
a. Giro  menurun sebesar  Rp  423  miliar  (-27,70%)  yaitu  dari  Rp  1.525  miliar Tahun 2016 menjadi Rp1.102 miliar Tahun 2017;
b. Tabungan meningkat sebesar Rp 264 miliar (22,77%) yaitu dari Rp1.159 miliar Tahun 2016 menjadi Rp1.423 miliar Tahun 2017;
c. Deposito meningkat sebesar Rp 819 miliar (73,73%) yaitu dari Rp1.110 miliar
Vol. 4 No. 2. Pp. 243-255. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2019. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
Tahun 2016 menjadi Rp 1.929 miliar Tahun 2017. Untuk lebih jelasnya segmen penghimpunan dana nasabah selama 2 tahun dari 2016-2017 dapat di lihat pada tabel berikut :
Tabel 4. Peningkatan dana pihak ketiga Pada Bank Sultra, 2016-2017 No Uraian Description 2016 (Rp) 2017 (Rp) Perubahan(Rp) Growth 1  Giro Current Accounts 1.524.760.108.270 1.102.396.450.739 (422.363.657.53) 2  Tabungan Saving Accounts 1.159.409.539.594 1.423.405.233.875 263.995.694.281 3 Deposito Time Deposit 1.110.266.729.945 1.928.851.534.049 818.584.804.104 Total 3.794.436.377.809 4.454.653.218.663 660.216.840.854

## 2. Segmen Pembiayaan (Kredit)
Ekspansi  kredit  meningkat  sebesar  Rp  903  miliar  atau  24,36%  yaitu  dari  Rp 3.708  miliar  Tahun  2016  menjadi  Rp  4.611  miliar  Tahun  2017.  Ekspansi  kredit Tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 5. Ekspansi Kredit Pada Bank Sultra, Tahun 2016-2017
No Uraian Description 2016 2017 Perubahan(Rp) Growth(Rp) 1  ModalKerja 135.939.144.983 199.997.880.358 64.058.735.375 2  Investasi 74.540.734.999 78.832.832.164 4.292.097.165 3  Konsumtif 3.497.418.718.031  4.332.213.578.326 834.794.860.295 Total 3.707.898.598.013  4.611.044.290.84 903.145.692.835

## 3. Persyaratan Pemberian Kredit Modal Kerja Bank Sultra
Persyaratan  pemberian  kredit  modal  kerja  pada  Bank  Sultra  terdiri  dari berbagai  dokumen  sebagai  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon  nasabah kredit  baik  calon  nasabah  individu  atau  perorangan  maupun  calon  nasabah  yang berupa  suatu  badan  usaha  CV  atau  PT.  Jenis–jenis  persyaratan  tersebut  adalah mulai dari rencana anggaran dasar dari usaha  yang akan dilakukan  sampai dengan gambaran  rencana  bangunan  atau  alat  yang  akan  dibangun  atau  dibeli.  Lebih lengkapnya persyaratan dimaksud adalah pada tabel berikut :
Tabel 6. Persyaratan Pemberian Kredit Bank Sultra, Tahun 2019
Jenis Dokumen Individ u Badan Usaha CV PT Rencana Anggaran Dasar Ya Ya Ya FC KTP (suami istri) Ya Ya (Pengurus) Ya (Pengur us) FC Kartu Keluarga Ya Ya Ya FC Surat Nikah (Apabila Sudah Menikah) Ya Ya (Pengurus) Ya (Pengurus) FC NPWP (>50 Juta), FC Tanda Daftar Ya Ya Ya
Vol. 4 No. 2. Pp. 243-255. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2019. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
Perusahaan  (TDP, FC surat izin tempat Usaha,
Surat Ket. Usaha Dari Pengelola Pasar Yang Beralokasi Dikompleks Pasar, FC Akta Pendirian Dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) - Ya Ya Agunan:Sertifikat(HM/HGU/HGB/HPS) Dan Copy IMB Ya Ya Ya Pbb 1 Tahun Terakhir Ya Ya Ya Dena Lokasi Ya Ya Ya BPKB Ya Ya Ya Gambaran Rencana Bangunan Atau Alat Yang Akan Dibanguan/Dibeli Ya Ya Ya
4. Ketentuan Khusus
a. Sertifikasi  dan  kartu  tanda  anggota  asosiasi  Lembaga  Konstruksi/Konsultan yang masih berlaku.
b. Legalitas proyek :1 Surat Penetapan Pemenang Proyek. 2 Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak). 3 Asli Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
c. Persetujuan  penyaluran  termyn  dari  pimpinan  proyek  yang  diterbitkan berdasarkan Surat Permohonan debitur dan Surat Permohonan PT. BPD Sultra bahwa akan menyalurkan seluruh pembayaran termyn melalui rekening Giro di PT. BPD Sultra.
d. Proyek  yang  dapat  dibiayai  adalah  :1  Proyek  baru  yang  belum  mengambil termyn  dengan  melampirkan  surat  keterangan  dari  Pimpinan  proyek  bahwa calon  debitur  bersangkutan  tidak  sedang  mengurus  uang  muka  proyek.  2 Proyek  baru  dan  telah  berjalan  (progress  maksimal  50%)  dan  dipastikan pembayaran termyn proyek/uang muka telah dibayarkan melalui rekening Giro di PT. BPD Sultra serta harus menyerahkan laporan progress pekerjaan proyek yang  ditandatangani  oleh  konsultan  pengawas  dan  diketahui  oleh  Pimpro.  3 Proyek tidak sedang dalam perpanjangan (addendum).
e. Sales Officer wajib  membuat laporan kunjungan serta dokumentasi atas setiap peninjauan  yang  dilakukan  ke  lokasi  proyek  dan  dilaporkan  kepada  Pimpinan Cabang Utama/Cabang/Cabang Pembantu paling  lama 5 (lima)  hari kerja dari tanggal kunjungan.
1. Plafond Kredit :
a. Maksimal 50 % dari nilai kontrak dikurangi uang muka untuk pekerjaan konstruksi/fisik.
b. Maksimal 60 % dari nilai kontrak dikurangi uang muka untuk pekerjaan pengadaan.
c. Maksimal 70 % dari nilai kontrak dikurangi uang muka untuk pekerjaan pengawasan/perencanaan.
2. Jangka Waktu Kredit Jangka  waktu  kredit  maksimal  sesuai  jangka  waktu  kontrak  atau  sisa jangka  waktu  kontrak  ditambah  1  (satu)  bulan  dan/atau  maksimal  sampai dengan tanggal 31 Desember (akhir tahun anggaran).
3. Bunga dan Denda
a. Bunga Rate pembayaran bunga sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Denda  Debitur  yang  tidak  dapat  melunasi  kredit  pada  saat  jatuh  tempo akan dikenakan denda dengan ketentuan sebagai berikut :
Vol. 4 No. 2. Pp. 243-255. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2019. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
Denda  untuk  tunggakan  pokok  sebesar  1%  per  bulan  dari  tunggakan pokok.  Denda  untuk  tunggakan  bunga  sebesar  2%  per  bulan  dari tunggakan bunga
4. Addendum  Kredit  dapat  dilakukan  dengan  syarat  debitur  mengajukan permohonan perpanjangan dengan melampirkan:
a. Asli addendum Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak)
b. Laporan progress proyek yang sedang dikerjakan (dibuat oleh Konsultan pengawas) khusus untuk proyek fisik.
c. Keterangan tentang alasan proyek tersebut diaddendum yang dibuat oleh Pimpinan/Pemilik Proyek.  1 Apabila terjadi addendum  atas proyek  yang dikerjakan,  berikut  langkah  –  langkah  yang  harus  dilakukan:  2  Sales Officer  melakukan  peninjauan  kredit  dan  melaporkan  hasil  kunjungan dalam  bentuk  memo  yang  disetujui  oleh  Pimpinan  Unit  Kerja,  Memo tersebut kemudian diteruskan pada analis kredit untuk dibuatkan analisa. 3 Bagian analis kredit membuat analisa dalam bentuk memo singkat yang kemudian  diajukan  pada  pejabat  pemilik  BWMK.  4  Khusus  untuk addendum jangka waktu kredit, pejabat pemutus kredit 1 (satu) tingkat di atas BWMK (One Up Level Approval).
5. Agunan/Jaminan Kredit
a. Jaminan utama berupa proyek yang dibiayai. 1 Agunan tambahan, 2 Nilai agunan  yang  harus  disediakan  oleh  debitur  minimal  50%  dari  plafond kredit  dengan  syarat  kredit  dapat  dicover  dengan  penjaminan/asuransi kredit sehingga nilai agunan minimal menjadi sebesar 125% dari plafond kredit.
b. Untuk  agunan  berupa  kendaraan/alat  berat/mesin,  nilai  yang  dapat dipergunakan  adalah  sebesar  50%  (lima  puluh  persen)  dari  nilai  pasar agunan.  Untuk  penjaminan/asuransi  kredit  diatas  atau  melebihi  plafond yang  dapat  dijamin  secara  automatic  cover  oleh  pihak  asuransi  maka Cabang Utama/Cabang/Capem  harus  memastikan terlebih dahulu  bahwa pihak asuransi dapat menutup penjaminan tersebut.
c. Untuk  nilai  agunan  yang  masih  memiliki  sisa,  agunan  masih  dapat digunakan  oleh  pihak  lain  dalam  satu  grup  perusahaan  yang  dibuktikan dengan  keterkaitan  pengurus  dan  melampirkan  pernyataan  bahwa perusahaan-perusahan  tersebut  bergabung  dalam  satu  grup  yang didaftarkan  pada  notaris  (waarmerking),  analis  kredit  dalam  melakukan analisa  tetap  melakukan  monitoring  terhadap  sisa  nilai  agunan  yang masih  dapat  digunakan  dengan  cara  menghitung  total  nilai  agunan dengan total plafond yang diberikan.
d. Untuk agunan berupa bangunan, wajib ditutup dengan asuransi kebakaran Bankers clause PT. BPD Sultra. Untuk agunan  berupa kendaraan, wajib ditutup dengan asuransi all risk sesuai ketentuan PT. BPD Sultra. Untuk agunan berupa alat berat dan mesin, wajib ditutup dengan asuransi Total Loss  Only  (TLO)  sesuai  ketentuan  PT.  BPD  Sultra.  Besarnya  Nilai penjaminan/asuransi  adalah  sebesar  75%  dari  plafond  kredit  meskipun total nilai agunan melebihi 50% dari plafond yang diberikan.
6. Cara Penarikan Kredit Modal Kerja:
a. Debitur  wajib  menyerahkan  rencana  penggunaan  dana  sesuai  dengan jumlah kredit yang akan dicairkan.
Vol. 4 No. 2. Pp. 243-255. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2019. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
b. Pekerjaan konstruksi/fisik penarikannya dilakukan secara bertahap sesuai laporan progress pekerjaan.
c. Bagi  kontraktor  yang  telah  mengambil  uang  muka  proyek,  pencairan pertama dilaksanakan  setelah diperoleh  laporan progress pekerjaan  yang ditandatangani  oleh  Konsultan  Pengawas  dan  diketahui  oleh  Pimpinan Proyek  atau  apabila  laporan  progress  pekerjaan  tidak  dapat  diperoleh maka  dapat  menggunakan  laporan  kunjungan/on  the  spot  yang  dibuat oleh  Sales  Officer  mengenai  progress  pekerjaan  yang  sedang dilaksanakan oleh kontraktor.
d. Pekerjaan pengadaan, penarikannya dilakukan sekaligus.
e. Pekerjaan  perencanaan,  penarikannya  dilakukan  dengan  cara  sebagai berikut : Untuk pekerjaan perencanaan yang nilai kontraknya lebih besar ke pekerjaan fisik, maka pencairannya dilakukan secara bertahap. Untuk pekerjaan  perencanaan  yang  nilai  kontraknya  lebih  besar  ke  pekerjaan pengadaan, maka pencairannya dilakukan secara sekaligus.
7. Cara Pembayaran Kredit
a. Pokok  Pembayaran  pokok  dilakukan  dengan  menggunakan  rumus sebagai berikut:
Catatan  :  Proporsi  termyn  diperoleh  dari  nilai  termyn  yang  dibayarkan dibagi nilai proyek.
b. Bunga Pembayaran bunga kredit dilakukan pada saat pembayaran termyn proyek yang  jumlahnya  disesuaikan  dengan  besaran  persentase  termyn  yang diperoleh  oleh  kontraktor  serta  disesuaikan  dengan  suku  bunga  yang berlaku. Bunga otomatis dihitung dari baki debet.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pegawai staf bagian kredit Bank  Sultra,  menyatakan  bahwa  dalam  proses  pemeriksaaan  berkas  usulan permintaan kredit dilakukan selama 15  menit  sampai dengan 1  jam  setelah  berkas tersebut diterima, dan setelah berkas tersebut disetujui, maka sehari kemudian baru dilakukan wawancara dengan calon nasabah (wawancara, staf Bank Sultra, tanggal 7 Pebruari 2019)
Selanjutnya  dikatakan  bahwa  apabila  pengajuan  kredit  oleh  nasabah  distujui, maka  akan  dilanjutkan  ketingkat  pimpinan  nanti  kemudian  pimpinan  yang menentukan  apakah  permohonn  kredit  tersebut  ditolak  atau  diterima,  maka selanjutnya  diteruskan  ke  bagian  adminitrasi  kredit  untuk  diterbitkan  surat pemberitahuan  persetujuan  kredit,  dan  selanjutnya  dibuat  perjanjian  keredit  dan pengikatan  notaris.  (wawancara  dengan  staf  bagian  kredit,  Boby  tgl.  7  Pebruari 2019)
Lama pencairan kredit setelah berkas disetujui adalah selama 4 hari kerja sejak disetujui oleh pimpinan.
Apabila  nasabah  menunggak  pembayaran  atau  pengembalian  kredit,  maka usaha yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, dan  apabila surat peringatan tersebut tidak diindahkan maka  selanjutnya  dilakukan  lelang  jaminan  milik  nasabah  yang  menjadi  agunan pada  saat  perjanjian  kredit.  (wawancara  dengan  staf  bagian  kredit,  tgl.  7  Pebruari 2019)
Vol. 4 No. 2. Pp. 243-255. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2019. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
Sektor  usaha  yang  diberikan  kredit  modal  kerja  adalah  usaha  yang  bergerak dalam  bidang  perdagangan,  pertanian,  perikanan,  dan  kontraktor.  Selama  dalam pemberian  kredit  modal  kerja,  maka  yang  paling  banyak  dan  diprioritaskan  dalam pemberian kredit adalah pada sektor usaha perdagangan dan sektor usaha kontraktor karena  kedua  sektor  usaha  tersebut  yang  sering  mengajukan  permohonan  kredit modal kerja.  (wawancara dengan staf bagian kredit, tgl. 7 Pebruari 2019)
Sebagaimana  wawancara  dengan  salah  seorang  nasabah  kredit  modal  kerja (usaha  meubel),  mengatakan  bahwa  :  pemberian  kredit  tidak  sesuai  dengan persyaratan  yang  telah  ditetapkan  oleh  bank  dimana  jumlah  dana  yang  diminta sebesar Rp. 120 juta, namun yang dicairkan tidak sebesar jumlah tersebut sehingga ada  kekesalan  dalam  pengurusan  kredit  disamping  waktu  yang  relatif  lama (wawancara nurhayati, S.Pd,11Pebruari2019).
Hasil  wawancara  dengan  staf  bagian  kredit  Bank  Sultra,  dijelaskan  secara lengkap tentang prosedur pemberian kredit  modal kerja  yang dimulai dari prospek nasabah yang datang untuk tujuan bermohon kredit, kemudian dikumpulkan berkas dan permohonan calon nasabah. Setelah itu diperiksa kelengkapan berkas, dan jika berkas  dianggap  lengkap,  maka  dilakukan  disposisi  permohonan  sesuai  dengan SOP.  Setelah  itu  membuat  analisa  awal  dan  penilaian  jaminan  kredit,  kemudian menarik data Slik Debitur/Data Pinjaman ( history ) dan selanjutnya pengajuan hasil analisa awal ke pimpinan. (wawancara staf bagian kredit Bank Sultra, tgl 7 Pebruari 2019)
Selanjutnya  prosedur  lengkap  pemberian  kredit  modal  kerja  pada  Bank  Sultra adalah  dapat  dilihat  dan  dianalisis  pada    bagan/prosedur  pemberian  kredit  sebagai berikut :
Skema Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Bank Sultra Kendari
Vol. 4 No. 2. Pp. 243-255. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2019. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.

## V. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan    yang  telah  dijelaskan  diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Kredit  Modal  Kerja  (KMK)  adalah  adalah  kredit  untuk  modal  kerja  usaha dalam  rangka  pembiayaan  aktiva  lancar  perusahaan,  seperti  pembelian  bahan baku/mentah,  bahan  penolong/pembantu,  barang  dagangan,  biaya  eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain yang akan habis dalam satu siklus usaha (1 tahun).
2. Kredit  modal  kerja  terdiri  atas  dua  macam,  yaitu  kredit  modl  kerja  rekening koran, dan kredit  modal kerja angsuran. Dalam penelitian  ini difokuskan pada kredit modal kerja angsuran.
3. Prosedur  pemberian  kredit  adalah  tahap-tahap  yang  harus  dilalui  sebelum sesuatu  kredit  diputuskan  untuk  dikucurkan.  Tujuannya  adalah  untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.
4. Prosedur penilaian pemberian  kredit  oleh  dunia perbankan secara  umum antar bank  yang  satu  dengan  bank  yang  lain  tidak  jauh  berbeda.  Yang  menjadi perbedaan  hanya  terletak  bagaimana  cara-cara  bank  tersebut  menilai  serta persyaratan  yang  ditetapkannya  dengan  pertimbangan  masing-masing.
5. Dalam  pemberian  kredit  dilakukan  terlebih  dahulu  analisis  terhadap  kredit untuk  menentukan  layak  atau  tidak  kredit  tersebut  diberikan  kepada  nasabah dengan menggunakan prinsip,yaitu character,capability, capital,
collateral,condition dan constraint.
6. Prosedur  pemberian  kredit  modal  kerja,  dimulai  dari  prospek  nasabah  yang datang  untuk  tujuan  bermohon  kredit,  kemudian  dikumpulkan  berkas  dan permohonan calon nasabah. Setelah itu diperiksa kelengkapan berkas, dan jika berkas dianggap lengkap, maka dilakukan disposisi permohonan sesuai dengan Standar  Operasional  Prosedur  (SOP).  Jika  persyaratan  dianggap  lengkap  dan layak  maka  selanjutnya  diteruskan  kepimpinan  untuk  direkomendasikan,  dan jika rekomensasi dinyatakan diterima maka dilanjutkan kebagian analis kredit dan admin kredit untuk selanjunya dibuatkan surat pemberitahuan persetujuan kredit  serta  pada  akhirnya  dilakukan  kesepakatan  perjanjian  kredit  dan pengikatan akte notaris.

## B.   Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kesimpulan  yang  dikemukakan  sebelunya, maka    penulis  dapat  menyumbangkan  beberapa  saran  yang  diharapkan  dapat bermanfaat  dalam  meningkatkan  penyaluran  kredit  pada  Bank  Sultra  Kendari, yaitu sebagai berikut:
1. Bank  Sultra  Kendari  diharapkan  dapat  meningkatkan  jumlah  penyaluran Kredit Modal Kerja kepada  masyarakat guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara.
2. Kepada    seluruh    karyawan    Bank  Sultra  tetap  diharapkan    memberikan pelayanan  yang  terbaik  untuk  perkembangan  Bank  Sultra  Kendari  dalam penyaluran baik kredit modal kerja maupun kredit lainnya secara umum.

## Daftar Pustaka
Fahmi, Irham. 2008. Analisis Kredit dan Fraud. Bandung: PT. Alumni.
Vol. 4 No. 2. Pp. 243-255. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2019. Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
Kasmir. 2002. Dasar-dasar Perbankan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Laporan Tahunan Annual Report PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
Malayu S. P. Hasibuan, 2008. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Mulyadi, 2001, Sistem Akuntansi, Jilid I, Edisi 3, Cetakan ketiga, Salemba Empat, Yogyakarta
N. Lapoliwa.2000. Akuntansi Perbankan . Akuntansi Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah. Jakarta : Institut Bankir Indonesia
Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan