## KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin
Volume 13, Nomor 1 (Februari 2023) P-ISSN: 2252-5890; E-ISSN: 2597-6664

## EDITORIAL TEAM
Editor-in-Chief Kusroni (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)
Managing Editor Abdulloh Hanif (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)
Editorial Board Muhammad Kudhori, (Universitas Islam Negeri (UIN) Wali Songo, Semarang) Mohammad Nu'man, (Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya) Nafik Muthohirin, ( Universitas Muhammadiyah, Malang) Iksan Kamil Sahri, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya) Mohamad Anas, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya) Achmad Imam Bashori, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)
REVIEWERS Mukhammad Zamzami, (UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia) Didik Andriawan, (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Turki) Damanhuri, (UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia) Chafid Wahyudi, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya, Indonesia) Muhammad Endy Fadlullah, (IAI Ibrahimy, Genteng, Banyuwangi, Indonesia) Alvan Fathony, (Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Indonesia)
Agus Imam Kharomen, (UIN Wali Songo Semarang, Indonesia) Khairul Muttaqin, (IAIN Madura, Indonesia)
ABOUT THE JOURNAL KACA  (Karunia  Cahaya  Allah):  Jurnal  Dialogis  Ilmu  Ushuluddin diterbitkan oleh Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah Surabaya. Jurnal  ini  memuat  kajian-kajian  keislaman  yang  meliputi  Tafsir,  Hadis,   Tasawuf, Filsafat, Pemikiran Islam, dan kajian Islam lainnya. Terbit dua kali setahun, yaitu bulan Februari-Agustus.
Saat  ini,  jurnal  KACA  telah  terakreditasi SINTA  Peringkat  5 ,  berdasarkan Surat  Keputusan  Menteri  Riset  dan  Teknologi/Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional, Nomor: 200/M/KPT/2020, tanggal 23 Desember 2020, dan berlaku selama lima (5) tahun.
Alamat surat menyurat: Jl. Kedinding Lor 30 Surabaya 60129 Jawa Timur Indonesia Email: jurnal.kaca.alfithrah@gmail.com

## KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin
Volume 13, Nomor 1 (Februari 2023) P-ISSN: 2252-5890; E-ISSN: 2597-6664

## DAFTAR ISI

## Teo-Antroposentrisme Konsep Martabat Tujuh Ranggawarsita
Angga Arifka .............................................................................................................................. 1-26
Reorientasi Makna Ashidda’u ‘Ala Al-Kuffar : Analisis QS. Al-Fath Ayat 29 dengan Pendekatan

## Ma’na cum Maghza
Muhammad Alfian Masykur, Mukhammad Hubbab Nauval, Asyifa Faradita, Binti Kamillatul Latifah ...................................................................................................................... 27-44
Dimensi Sufistik dalam Penafsiran Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki: Telaah Atas Kitab
Muhammad Al-Insan Al-Kamil
Kusroni Kusroni, Abdul Hamid Majid, Siti Aidha ......................................................... 45-72 Kritik Al-Qur’an Terhadap Tradisi Mahar: Analisis Penafsiran QS. Al-Nisa < ’ Ayat 4 Diana Khotibi ............................................................................................................................. 73-88
The Conception of Rahmah Li Al-‘Ālamīn Through Integration Both Fiqh and Sufism Ma’sum Anshori, Teten Jalaludin Hayat ........................................................................... 89-111
Walimah  dalam  Perspektif  Hadis:  Telaah  Kritis  Hadis  Koleksi  Abu  Dawud  Nomor  Indeks: 3742
Mohamad Anas ....................................................................................................................... 112-134
KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin Vol. 13, No. 1 (Februari 2023)|ISSN:2252-5890; E-ISSN:2257-6664|73-88 DOI: https://doi.org/10.36781/kaca.v13i1.348
KRITIK AL-QUR’AN TERHADAP TRADISI MAHAR: ANALISIS PENAFSIRAN QS. AL-NISA < ’ AYAT 4
Diana Khotibi
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia Email: dianakhotibi32547@gmail.com
Abstrak: Al-Qur’an  turun  bersinggungan  langsung  dengan  persoalan masyarakat  dengan  berbagai  problem  sehingga  Al-Qur’an  berpengaruh besar  terhadap  terjadinya  perubahan  terhadap  masyarakat  Arab.  Salah satunya  mengkritik  budaya  dan  tradisi  yang  tidak  sesuai  dengan  ajaran agama  Islam,  misalnya  tentang  mahar.  Oleh  karena  itu  tulisan  ini  akan mengulas  bagaimana  kritik  Al-Qur’an  terhadap  mahar  yang  akan  dilacak melalui asbab nuzul ayat, dan berbagai macam penafsiran tentang mahar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan mahar merupakan sebuah kewajiban bagi  orang  yang  ingin  melakukan  pernikahan.  Jumlah  serta  cara merealisasikan  mahar  tersebut  umumnya  berbeda-berbeda  serta diwajibkan adanya kerelaan hati istri bagi suami yang ingin menggunakan mahar.
Kata kunci: Al-Qur’an, mahar, tradisi.
Abstract: The Qur'an descends directly into contact with the problems of society with various problems so that the Qur'an has a major influence on changes  in  Arab  society.  One  of  them  criticizes  cultures  and  traditions that  are  not  in  accordance  with  Islamic  religious  teachings,  for  example regarding  dowry.  Therefore  this  paper  will  review  how  the  Qur'an's criticism  of  dowry  will  be  traced  through  the  asbab  nuzul  verse,  and various kinds of interpretations of dowry. The results of this study show that  dowry  is  an  obligation  for  people  who  want  to  get  married.  The amount  and  method  of  realizing  the  dowry  generally  varies  and  it  is obligatory for the wife's willingness to use the dowry for the husband.
Keywords: Al-Qur’an, dowry, tradition.
Pendahuluan
Pada  dasarnya  Allah  menurunkan  Al-Qur’an  dalam  dua  dimensi yakni, dimensi tekstualitas dan dimensi kontesktualitas. Secara tekstualitas ayat  Al-Qur’an  turun  kepada  bangsa  Arab  pada  abad  ke  VII  M.  sebagai respon  sekaligus  solusi  bagi  setiap  permasalahn  yang  muncul  terhadap masyarakat Arab pada waktu itu. Adapaun secara dimensi kontekstual, Al- Qur’an  turun  sejatinya  untuk  seluruh  manusia  tanpa  terikat  ruang  dan

## Diana Khotibi
waktu  terlepas  bagaimanapun  kondisi  geografis  serta  sosiologis  kultural yang mengelilinginya.
Proses  pewahyuan  Al-Qur’an  kepada  Rasulullah  Saw  dan disampaikan  kepada  masyarakat  Arab  berjalan  secara  bertahap  dan berkelanjutan.  Hal  ini  menjadikan  Al-Qur’an  bersinggungan  langsung dengan  tradisi,  budaya,  dan  tatanan  kehidupan  yang  telah  berjalan  di tengah  masyarakat  Arab.  Kehadiran  Al-Qur’an  di  tengah-tengah masyarakat  Arab  memberikan  pengaruh  yang  besar  terhadap  perubahan sosio-budaya,  memperbaiki  sistem-sistem  hukum  yang  telah  ada sebelumnya,  dan  menghapus  keyakinan  serta  sistem  sosial  yang bertentangan dengan Al-Qur’an maupun dengan perikemanusiaan.
Dengan  kata  lain,  Al-Qur’an  melakukan  pembenahan, rekonstruksi,  dan  bahkan  mendekonstruksi  tradisi  yang  berlaku  di masyarakat Arab Jahiliyah. Prinsip utama yang dijadikan
standar/barometer  Al-Qur’an  dalam  merespon  keberadaan  dan keberlakuan sebuah tradisi atau lainnya tersebut adalah ketauhidan. Ketika tradisi masyarakat Arab tersebut tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, maka  Al-Qur’an  membiarkannya  tetap  berlaku  atau  memberikan penyempurnaan  dalam  kaifiyahnya.  Namun  jika  tradisi  tersebut  tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan prinsip tauhid, maka Al-Qur’an mengubahnya atau bahkan melarang keberlakuannya. 1
Nashr Hamid Abu Zaid dalam bukunya mengakatakan bahwa teks merupakan  buah  dari  interaksinya  dengan  realitas  yang  dinamis-historis. 2 Dalam artian bahwa  Al-Qur’an turun dan berdialog dengan realitas yang sudah  terbentuk.  Jadi,  sudah  menjadi  suatu  keniscayaan  bahwa  untuk mempelajari  wahyu  tuhan  harus  mengikut  sertakan  konteks  dan historisitas  yang  ada  pada  saat  wahyu  itu  diturunkan.  Oleh  karena  itu, dalam  kitab ulu > m  Al-Qura > n muncul  konsep makki-madani, asba > b  al-nuzu > l, dan nasikh  mansu > kh sebagai  bukti  dialektika  Al-Qur’an  dengan  sosio- kultural  pada  saat  ayat  diturunkan.  Oleh  karena  itu,  Mencermati  proses dialektika  Al-Qur’an  ini  sangat  penting  dilakukan  agar  dapat  memahami secara  cermat  apa  yang  terjadi  di  masyarakat  Arab  ketika  itu,  khusunya terkait dengan kritik Al-Qur’an terhadap tradisi yang terdapat dalam QS. al-Nisa > ’ [4] : 4.
Sejauh  pengamatan  penulis,  kajian  tentang  mahar  telah  banyak diteliti  sebelumnya,  hanya  saja  belum  ada  satupun  yang  secara  spesifik merujuk  pada  konteks  sosial  budaya  pada  saat  QS.  al-Nisa > ’  [4]  :  4 diwahyukan.  Salah  satu  karya  dengan  kajian  yang  sama  diantaranya, pertama,  skripsi  karya  Budiman  yang  berjudul Mahar  Dalam  Pandangan
1 Bassam  Tibi, Islam  Kebudayaan  dan  Perubahan  Sosial, Terj.  Misbah  Zulfa  Elizabet,  dkk, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 13-18.
2 Nashr  Hamid  Abu  Zaid, Tekstualitas  al-Quran,  Kritik  Terhadap  Ulum  al-Quran ,  trj.
Khoiron Nahdliyin, (Yogyakarta: IRCiSoD), 83.
Khaled  Abou  el-Fadl. Tugas  akhir  berupa  skripsi  ini  sebagaimana  judulnya hanya  fokus  pada  pandangan  seorang  tokoh  yaitu  Khaled  Abou  Fadl, sedangkan  dalam  artikel  ini  penulis  merujuk  pada  pandangan  mufassir yang mu’tabarah dari klasik hingga kontemporer.
Kedua,  tugas  akhir  berupa  skripsi  yang  dituis  oleh  Irma Nurhidayah  dengan  judul Konsep  Mahar  Dalam  Al-Qur’an  Studi  Tafsir Mudhu’i. Skripsi  yang  ditulis  oleh  mahasisiwi  UIN  Syarif  Hidayatullah tahun 2021 ini secara umum membahas tentang Konsep Mahar dalam Al- Qur’an dengan menggunakan metode maudhu’i, sedangkan dalam artikel ini  penulis  lebih  memfokuskan  pada  paradigma  mufassir  dalam memahami mahar dengan lebih mendalam.
Ketiga, jurnal dengan judul Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Kajian Tafsir  Kontemporer. Jurnal  yang  ditulis  oleh  Halimah  B,  ini  lebih  fokus kepada  keadilan  perempuan  dan  juga  fokus  kepada  kajian  tafsir kontemporer  saja.  Sehingga  kajiannya  lebih  kepada Tafsir  Al-Ahkam . Dalam  jurnal  yang  terbit  di  bulan  Desember  tahun  2017  ini  juga  tidak membahas asbab nuzul sebagai kajian sosio-historis penulisan. Hal ini tentu berbeda dengan artikel yang penulis teliti, dalam artikel yang penulis teliti ini  melibatkan  mufassir  dari  klasik  hingga  kontemporer  dan  juga  tidak ketinggalan  penulis  menyematkan  asbab  nuzul  sebagai  kajian  sosio- historis.
Keempat,  jurnal Interpretasi  Ayat  Mahar  Dalam  Al-Qur’an  (Kajian Tafsir Tematik). Sebagimana bisa kita ketahui bersama, dari penulisan judul saja kita bisa menebak ke mana arah penulisan ini. Jurnal yang ditulis oleh saudari  Muyassarotun  Ni’mah  ini  hanya  menjelaskan  tentang  fungsi mahardan  juga  menginterpretasikan  ayat-ayat  mahar  dengan  kajian tematik.  Itu  saja,  tidak  lebih.  Sedangkan  dalam  artikel  yang  penulis  teliti ini,  berkaitan  langsung  dengan  kritik  Al-Qur’an  terhadap  budaya  arab melalui beberapa penafsiran terhadap QS. al-Nisa > ’ [4] : 4 dari Fakhruddin al-Razi sampai Quraish Shihab.
Kritik Al-Qur’an Terhadap Tradisi Mahar (QS. al-Nisa > ’ [4]:4.) Pengertian Mahar
Secara etimologi, kata mahar berasal dari bahasa Arab yang berarti maskawin. Mahar termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yaitu
ارهم atau kata kerja yaitu fi’il dari - ارهم رهم - رهمي , lalu dibakukan dengan kata benda mufrad, yaitu رهملا 3 . Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mahar didefinisikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari  mempelai  laki-laki  kepada  mempelai  perempuan  ketika
3 Ibrahim Madhkur, Al-Mu’jam al-Wasi > t, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 889.
76  KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin
dilangsungkannya  akad  nikah. 4 Sedangkan  menurut  Syarifuddin  kata  lain dari Mahar adalah mas kawin yakni harta pemberian dari mempelai laki- laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri. 5
Dalam  bahasa  arab  kata  maskawin  dikenal  kedalam  beberapa istilah, yang menurut madhzhab Shafi > ’i dikenal dengan tujuh istilah, empat istilah terdapat dalam Al-Qur’an: قادصلا , ةلحنلا , ةضيرفلا dan ال أ رج dan tiga
istilah  terdapat  dalam  hadis  adalah رهملا , ةقيلعلا dan رقعلا . 6 Selain  tujuh istilah di atas Muhammad Bin Quda > mah menambahkan dua istilah mahar, yaitu ةقدصلا , dan ءابحلا . 7
Sedangkan  secara  terminologi  para  ulama  mazhab  memiliki pandangan  yang  berbeda  dalam  memberikan  pengertian  tentang  mahar. Misalnya  mazhab/ulama  Ha > nafiyah  yang  cenderung  mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang berhak dimiliki oleh wanita sebab adanya akad nikah  atau wat } ’i (senggama). 8 Sedangkan  Mazhab/ulama  Sha > fi > ’iyyah mendefinisikan  mahar  sebagai  sesuatu  yang  dibayarkan  atau  diberikan kepada  istri  sebagai  imbalan  atas  jasa  pelayanan  kebutuhan  biologis. 9 Pendapat  ini  senada  dengan  Abu  Bakr  Ja > bir  Al-Jaza > iri  dalam  karyanya Minha > j al-Muslimi > n. 10 Sedangkan mahar menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pemberian yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam bentuk barang, uang atau jasa selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. 11
Menurut Ibnu ‘Ashur, mahar merupakan tanda yang ma’ruf untuk membedakan  antara  perkawinan  dan  persetubuhan,  tetapi  pada  zaman Jahiliyah  suami  biasa  memberikan  uang  kepada  wali  dan  mereka menyebutnya Hulwanan dengan dhammah pada huruf h, dan wanita tidak mengambil  apa  pun. 12 Menurut  Ra’d  Ka > mil  Mus ṭ afa > al-Hiyali,  mahar adalah  harta  benda  pemberian  seorang  laki-laki  kepada  seorang  wanita
4 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 895.
5 Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ,(Jakarta:Kencana,2009), 91.
6 Muhammad  al-Dusu > qi, al-Ahwal  al-Shakhsiyyah  fi > al-madhhab  al-Shafi > ’i ,  (Mesir:  Da > r  as- Sala > m, 2011 ), 92.
7 Muhammad B. Quda > mah, al-Mughni, Juz 10, (Saudi: Da > r A > lam al-Kutu > b, 1997), 97 8 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al- Islami wa > Adillatuhu, juz VII , (Beirut : Da > r al Fikr, 1985), 250.
9 Muhammad Imran, Ideal Woman in Islam, (Delhi, Markaz Maktaba Islami, 1996), 15.
10 Abu Bakr Ja > bir al-Jaza > iri, Minha > j al-Muslim , (Kairo: Da > r Al- Hadi > th, 2004), 351.
11 Kementrian Agama, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Direktur Pemb.aan Badilag, 2001), 184.
12 Ibn ‘A > syu > r, Tafsir al-Tahri > r wa al-Tanwi > r, (Tunis: Ad-Daar al-Suhnu > n linnasyr, 1997), jilid 2, 230.
karena  adanya  akad  nikah,  hingga  demikian  halal  bagi  laki-laki  tersebut untuk mempergauli wanita tersebut sebagai istrinya. 13
Dari  beberapa  definisi  mahar  di  atas,  dapat  diambil  kesimpulan bahwasanya  mahar  merupakan  harta  yang  wajib  diberikan  oleh  calon suami kepada calon istrinya sebagai simbol persetujuan dan kerelaan untuk menempuh  hidup  bersama.  Mahar  juga  dijadikan  sebagai  tanda  bukti bahwa  suami  mencintai  wanita  yang  telah  dipilih  untuk  dinikahinya  dan dijadikan istri untuk memulai hidup bersama, serta dijadikan sebagai niat ketulusan  dari  calon  suami  untuk  membina  dan  memimpin kehidupandalam berumah tangga.
Pada  umunya  masyarakat  memahami  konsep  mahar  harus  dalam bentuk  barang  yang  berharga  seperti  uang  atau  barang  lain  yang  bernilai secara materi. Konstruksi pemikiran seperti ini tidak sepenhnya salah. Hal ini  dikarenakan  sebagian  besar  dari  masyarakat  terpengaruh  atau berpegangan  terhadap  ulama’  fikih,  diantaranya  Imam  Abu  Hanifah  dan Imam  Malik.  Bagi  mereka  berdua  ukuran  minimal  mahar  diumpamakan dengan harta hasil curian yang dengannya si pencuri mendapat hukuman potong  tangan  ( qisas ).  Meskipun  demikian  baik  Imam  Abu  Hanifah  atau Imam  Malik  berbeda  terkait  dengan  jumlah  minimal  seorang  pencuri diberlakukan  hukum qisas. Adapun  Abu  Hanifah  berlakuknya  hukum potong tangan apabila barang yang di curi mencapai 10 dinar (sekitar 488. 135.41  rupiah).  Sedangkan  menurut  Imam  Malik  jumlah  minimal  hasil curian  sehingga  menyebabkan  sanksi qisas adalah  3  dirham  (12,  155.30 rupiah). 14 Padahal  mahar  bisa  dalam  bentuk  apapun,  sekalipun  hanya berbentuk  sebuah  jasa.  Hal  ini  secara  eksplisit  termaktub  dalam  QS.  Al- Qasas ayat 27:
ْم َمْت َ ا ْ نِا َ ف ٍۚ  ج َج ِح  َي ِن ٰم َ ث  ْي ِن َر ُج ْ أَت ْ ن َ ا ىٰٓل َع  ِنْي َت ٰه  َّيَتَنْبا ى َد ْحِا  َك َح ِكْن ُ ا ْ ن َ ا  ُدْي ِر ُ ا ْٓ ْي ِ نِا  َلاَق َت َنْي ِحِل هصلا  َن ِم ُ ه للّٰا  َءۤا َش ْ ن ِا ْٓ ْي ِن ُد ِجَت َس ََۗكْي َ ل َع  َّ ق ُش َ ا ْ ن َ ا  ُدْي ِر ُ ا ْٓا َم َو ٍۚ َك ِدْن ِع  ْن ِم َ ف ا ًر ْش َع
“Dia  (ayah  kedua  perempuan  itu)  berkata,  “Sesungguhnya  aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama  delapan  tahun.  Jika  engkau  menyempurnakannya  sepuluh tahun,  itu  adalah  (suatu  kebaikan)  darimu.  Aku  tidak  bermaksud memberatkanmu.  Insyaallah  engkau  akan  mendapatiku  termasuk orang-orang yang baik.” 15
13 Ra’d  Kamil  Musthafa  al-Hiyali  dan  az-Zawaj  al-Islami  as-Said, Memb.a  Rumah  Tangga Yang Harmonis, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 55.
14 Syaikh  Muhammad  b.  Abdurrahman  ad-Dimasyki,  Fiqh  Empat  Madzhab,  Terj. PABKIM  NASYRUL  ULUM,  judul  awal, Rahmah  al  Ummah  fi  Ikhtilaf  al  Ummah , (Yogyakarta: PUSTAKA HATI, 2019), 446.
15 https://quran.kemenag.go.id/surah/28/27

## Diana Khotibi
Mahar sendiri oleh jumhur ulama dibedakan menjadi dua, yaitu mahar musamma  dan  mahar misthl .  Mahar  musamma  adalah  mahar  yang  telah ditentukan  jumlahnya  dan  telah  disepakati  oleh  kedua  belahpihak  baik calon  mempelai  pria  atau  mempelai  wanita  kemudian  diucapkan  oleh mempelai  pria  ketika  akad  berlangsung.  Mahar  ini  menurut  para fuqaha’ /ulama’  fikih  wajib  dibayar  seluruhnya  dengan  syarat  suami  istri tersebut telah melakukan hubungan biologis ( jima’ ) sebagaimana terdapat dalam QS. al-Nisa’ ayat 24:
ۤا َر َو ا َّم  ْم ُ ك َ ل َّ ل ِح ُ ا َو ٍۚ ْم ُ ك ْي َ ل َع  ِ ه للّٰا  َب ٰ ت ِك ٍۚ ْم ُ كُناَمْي َ ا  ْت َ ك َ ل َم ا َم ا َّ ل ِا  ِءۤا َسِ نلا  َن ِم  ُت ٰ ن َص ْح ُم ْ لا َو َء ُه ْوُت ٰ ا َ ف  َّنُهْن ِم  ٖهِب  ْم ُت ْعَتْمَت ْسا اَمَف َۗ َنْي ِحِف ٰسُم  َرْيَغ  َنْيِن ِصْح ُّم  ْم ُ كِلا َو ْم َ اِب  ا ْو ُغَتْبَت  ْنَا  ْمُكِلٰذ َّن َ نا َ ك  َ ه للّٰا َّ ن ِا َِۗة َضْي ِر َ ف ْ لا  ِد ْعَب ْۢ ْن ِم  ٖهِب  ْم ُتْي َضا َرَت اَمْيِف  ْم ُ ك ْي َ لَع  َحاَن ُج  ا َ ل َوَۗ ًة َضْي ِر َ ف  َّنُه َر ْو ُج ُ ا
اًم ْي ِك َح اًمْيِلَع
“(Diharamkan  juga  bagi  kamu  menikahi)  perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang  kamu  miliki sebagai  ketetapan  Allah  atas  kamu.  Dihalalkan bagi  kamu  selain  (perempuan-perempuan)  yang  demikian  itu, yakni  kamu  mencari  (istri)  dengan  hartamu  (mahar)  untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai  sesuatu yang  saling  kamu  relakan  sesudah  menentukan kewajiban (itu).  Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” Sedangkan  mahar mithl adalah  kebalikan  dari  mahar  musamma, yaitu mahar yang tidak ditentukan jumlahnya dan tidak disebutkan ketika berlangsungnya  akad  nikah.  Ulama’  Hanafiyah  memberikan  batasan terhadap penerapan mahar mithl . Bentuk mahar ini menjadi wajib apabila terdapat tiga kemungkinan:
1. Suami  ketika  melakukan  akad  tidak  menyebutkan  sama  sekali  jumlah maupun bentuk maharnya
2. Suami  menyebutkan  jumlah  dan  bentuk  mahar  (sebagaimana  mahar musamma)  namun  tidak  memenuhi  syarat  yang  telah  ditentukan  atau mahar yang ditentukan berupa barang-barang yang diharamkan seperti barang yang dihasilkan dari mencuri ataupun berupa minuman keras.
3. Suami  menyebutkan  mahar  (sebagaimana  mahar  musamma)  namun, kemudian  terjadi  perselisihan  atau  miskomunikasi  mengenai  jumlah
atau bentuk mahar, dan tidak menemukan solusi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. 16
Asbab Nuzul QS. al-Nisa > ’ [4]: 4 Asbab  nuzul  merupakan  respon  atas  sebuah  kronologi  peristiwa tertentu.  Setiap  mufassir  selalu  menggunakan  asbab  nuzul  sebagai  salah satu  cara  menafsirkan  ayat  Al-Qur’an,  sebagai  upaya  penggalian  makna atau  menentukan  lahirnya  subuah  makna.  Karena,  betapapun  wahyu bersifat universal serta mutlak namun dalam menentukan subuah makna terperinci harus bersandar dan mengetahui asbababun nuzul subuah ayat. Hal  ini  selaras  dengan  pernyataan  Abad  Badruzaman  yang  mengatakan bahwa  mufassir  yang  paling  mumpuni  dalam  bidang  keilmuannya  adalah mufassir yang paling banyak pengetahuannya terkait asbab nuzul. 17 Asbab nuzul  juga  merupakan  alat  bantu  yang  sangat  berguna  dalam  mengurai makna  serta  menggali  makna  inti  dari  sebuah  ayat  atau  suarah,  hal  ini dikarenakan  berkaitan  langsung  dengan  waktu  tempat  dan  orang  ketika ayat atau surah diturunkan.
Terkait  dengan  asbab  nuzul  QS.  Al-Nisa’  ayat  4,  para  mufasir berbeda  pendapat  apakah  konteks  ayat  tersebut  ditujukan  kepada  suami atau  wali  perempuan.  Jika  melihat  riwayat  asbab  nuzulnya,  ayat  tersebut ditujukan kepada para wali perempuan agar tidak menguasai mahar ketika menikahkan  anaknya.  Hal  ini  sebagaimana  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Abi > H } a > tim dari Abi > S } aleh } , bahwasanya ada seorang laki-laki yang menikahkan anak  perempuannya  kemudian  mengambil  maskawinnya  tanpa  seijin anaknya. Kemudian Allah menurunkan surah al-Nisa > ’[4]: 4. 18
Berbeda  dengan  al-Suyut } i > ,  al-T } aba > ri > mengatakan  konteks  ayat tersebut  ditujukan  kepada  para  suami  agar  memenuhi  mahar  istrinya. Sebab  ayat  sebelumnya  berbicara  terhadap  suami  agar  berperilaku  adil terhadap istri, dan tidak ada petunjuk apapun yang dapat mengalihkan ayat keempat ini keluar dari konteks tersebut. 19 Al-Maraghi, mengatakan dalam ayat  ini  diarahkan  kepada  para  suami. Artinya  berikanlah  kepada  wanita- wanita  yang  telah  kalian  ikat  dengan  mahar  suatu  hibah  (pemberian), sebagai  pelambang  kasih  yang  mendasari  hubungan  kalian  berdua. Pemberian  tersebut  sebagai  pertanda  cinta  dan  eratya  hubungan,  di samping  jalinan  yang  seharusnya  meliputi  rumah  tangga  yang  kalian
16 Amir  Syarifuddin,  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia,  (Jakarta,  Prenada  Media Grup, 2009), 88
17 Abad Baruzaman, Dialektika Langit dan Bumi , (Bandung, Mizan, 2018), 42 18 Jala > luddi > n  Abi > ‘Abdurah } ma > n  al-Suyu > t } i > , Luba > b  al-Nuqu > l  fi > Asaba > b  al-Nuzu > l ,  (Beirut: Muassisatul Kita > b al Saqafiyah, 1466 H), 71.
19 Ibnu Jarir At-Thabari, Jami > ’u al Baya > n fi > Ta’wilil Qur’an , Cet. 1,  Juz VII, (Riyadh: Da > r Hijr, 2006), 552-554.
80  KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin
bangun . 20 Pendapat ini senada dengan Ibnu Hajar Al-’Asqalani dalam Al- ’Ujab fi > Baya > ni al- Asbab. 21 Pendapat yang kedua inilah yang kemudian lebih banyak disepakati oleh para ulama karena sesuai dengan lahiriah Surat An- Nisa ayat 4.
Penafsiran QS. al-Nisa > ’ [4]: 4 Sejarah mencatat bahwa, pada masa jahiliyah para ayah dan ibu dari anak-anak  perempuan  menganggap  mahar  sebagai  hak  mereka,  sebagai imbalan  atas  jerih  payah mereka  dalam  membesarkan  dan  merawat  anak perempuan. Al-Zamkhashari > dalam kitabnya tafsir al-Kasha > f mengatakan bahwa,  apabila  seorang  bayi  perempuan  lahir,  maka  orang  yang mengucapkan selamat kepada ayah bayi itu, biasanya mengucapkan “hanni > a laka  al-na > fizah”, artinya  “selamat,  semoga  ia  menjadi  sumber  kekayaan bagimu”. 22
Salah satu dari sekian banyak bentuk pemeliharaan kehormatan dan kemuliaan  yang  diberikan  Islam  kepada  perempuan  adalah  memberi  hak kepemilikan  mahar,  yang  mana  pada  masa  jahiliyah  hak-hak  mereka dirampas,  bahkan  mereka  tidak  mempunyai  hak  kepemilikan  dan  tidak diperkenankan  untuk  melakukan  transaksi.  Kemudian  Islam  mengangkat derajat  wanita  dengan  diwajibkannya  pemberian  dan  penetapan  mahar kepadanya.
ْۤي ِر َّم ا ًٔـْۤيِن َه ُهْوُلُكَف ا ًسْفَن ُهْنِ م  ء ْي َش  ْن َع ْمُك َ ل  َنْب ِط ْ نِا َ ف َۗ ً ة َ ل ْح ِن  َّنِهِت ٰ ق ُد َص  َءۤا َسِ نلا اوُت ٰ ا َو
ا ًٔـ “Berikanlah  mahar  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai pemberian  yang  penuh  kerelaan.  Kemudian,  jika  mereka menyerahkan  kepada  kamu  sebagian  dari  (mahar)  itu  dengan senang  hati,  terimalah  dan  nikmatilah  pemberian  itu  dengan senang hati.”
Ayat  di  atas  sejatinya  memuat  dua  hal  pokok,  pertama,  Islam mewajibkan suami memberikan maskawin sebagai nih } lah. Menurut Sayyid Quthb maksud surah al-Nisa (4): 4 ini adalah memberikan hak yang jelas kepada  perempuan  dan  hak  keperdataan  mengenai  maskawinnya.  Juga menginformasikan realitas yang terjadi dalam masyarakat jahiliyah di mana hak  ini  dirampas  dalam  berbagai  bentuknya.  Misalnya,  pemegang  hak maskawin  ini  di  tangan  wali  dan  ia  behak  mengambilnya  untuk  dirinya, seakanakan  perempuan  ini  merupakan  obyek  jual  beli,  sedang  si  wali sebagai  pemiliknya.    Kata nih } lah oleh  Sayyid  Qutub  ditafsirkan  sebagai pemberian yang khusus kepada wanita) dan harus dengan hati yang tulus
20 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Terjemah Tafsir al-Maraghi , vol. IV, (Semarang: Toha Putra, 1993), 330.
21 Ibnu  Hajar  Al-‘Asqalani, Al-‘Uja > b  fi > Baya > ni  al-Asbab ,  Juz  II,  (Dammam:  Daru  Ibnil Hazm: 1997 M), 829.
22 Al-Zamkhashari > , Al-Kasha > f, juz II , (Riyad } : Maktabah al-Abi > khan, 1998), 18.
Volume 13, Nomor 1 (Februari 2023)  81
dan  lapang  dada,  sebagaimana  halnya  memberikan  hibah  (pemberian). 23 Sementara  Fakhruddin  al-Razi > menafsirkan  kata nih } lah dengan “kesenangan hati”. Sebab kata nih } lah secara bahasa tidak hanya bermakna pemberian,  namun  pemberian  tanpa  imbalan  apapun  sehingga  substansi makna ayat adalah “Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka karena  hal  itu  merupakan  pemberian  dari  kesenangan  hati,  atau  dari kerelaan.” Artinya, Allah memerintahkan suami untuk memberikan mahar kepada istrinya tanpa tuntutan imbalan apapun darinya. 24
Wahbah al-Zuhayli  ketika  menafsirkan  potongan  ayat ini  waatu  al nisa’  sadaqatihinna nihlah adalah  kewajiban  suami  memberikan  mahar kepada istri, karena faraj itu tidak dibolehkan kecuali dengan  mahar yang diwajibkan, sama adanya disebutkan pada saat akad atau tidak disebutkan. Dan  mahar  itu  pemanfaatannya  bukanlah  penggantian  dengan  harta, karena  Allah  menjadikan  manfaat  pernikahan  itu  adalah  timbulnya syahwat  dan  lahirnya  anak  atas  kerjasama  antara  suami  istri,  kemudian Allah memerintahkan kepada suami menyerahkan mahar kepada istri, hal yang demikian itu adalah pemberian dari Allah sebagai permulaan. Hal ini menjadi kesepakatan dan tidak ada pertentangan dalam hal itu. Ayat lain dalam firmannya (fankihuhunna bi izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bi al-Ma’ruf.” Nikahilah mereka atas izin keluarganya dan berikanlah upah mereka  dengan  ma’ruf.  Maksudnya  berikanlah  kepada  (istri-istri)  mahar mereka 25
Menurut Muhammad ‘Abduh kata nihlah adalah sebuah pemberian ikhlas  tanpa  mengharap  balasan.  Sementara  kata  saduqat  adalah  bentuk jamak  dari  kata  sadaqah  adalah  persembahan  yang  diberikan  kepada perempuan  dengan  cara  sukarela  sebelum  melakukan  hubungan  badan. Atas  dasar  ini,  kata  nihlah  (pemberian)  muncul  sebagai  bentuk  ekspresi kasih sayang dan ikatan kekerabatan yang wajib dan tidak dapat ditawar- tawar  seperti  layaknya  transaksi  jual  beli.  Hal  yang  sering  terjadi  dalam masyarakat  di  mana  laki-laki  hanya  semata-mata  memberi  mahar  seperti layaknya  hadiah  biasa  tanpa  disertai  perasaan  kasih  sayang  dan  rasa kekerabatan. 26
Sedangkan Quraish Shihab menjelaskan makna kata s { aduqat dalam ayat diatas adalah “mahar” yang merupakan bentuk jamak dari s { aduqah dari akar yang berarti “kebenaran”. Ini dikarenkan pemberian mahar biasanya didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti dari kebenaran
23 Sayyid Quthb, Tafsi > r fi > Dhila > lil Qur’a > n, terj. Asad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), cet-1, jilid 3, 283.
24 Fakhruddin Ar-Razi, Mafa > tihul Ghaib, (Beirut, Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah: 1421 H/2000 M), Juz IX, 147.
25 Wahbah al-Zuhayli, al-Tafsir al-Munir, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Mu‘asyir, 1991), Jilid 4, 240.
26 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar , (Kairo: t.p, 1973), Jilid 4, 307-308.
janji. Penjelasan ini dikutip oleh Quraish Sihab dari pendapat Muhammad T { ahir  Ibn  ‘Asyur.  Dan  dapat  dikatakan  juga  bahwa  mahar  bukan  saja lambang  yang  membuktikan  kebenaran  akan  tetapi  juga  sebagai  bukti ketulusan  hati  suami  untuk  menikah  dan  menanggung  kebutuhan  hidup istrinya. 27 Sedangkan  dari  segi  kedudukannya,  mahar  sebagai  lambang kesediaan  suami  menanggug  kebutuhan  hidup  istri,  maka  mahar hendaknya sesuatu yang bernilai materi, walau hanya cincin dari besi. Dari segi  kedudukannya  sebagai  lambang  kesetiaan  suami  istri,  maka  mahar yang  diserahkan  boleh  merupakan  pengajaran  ayat-ayat  Al-Qur’an.  Dan apabila  seorang  istri  menyerahkan  kembali  mahar  itu  harus  benar-benar dari dalam lubuk hatinya. 28
Adapun  kewajiban  memberi  mahar  terhadap  istri  terdapat  dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Said: 29
“Dari  Sahal  bin  Said,  sahal  berkata  seorang  perempuan  pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata “Sungguh aku berikan diriku untukmu”,maka  wanita  itu  tetap  saja  berdiri  dalam  waktu  yang lama,  maka  seorang  laki-laki  berkata  “kawinkanlah  dia  denganku jika  engkau  tidak  berminat  kepadnya”,  maka  Rasulullah  berkata “ada  kah  engkau  “memiliki  sesuatu  yang  dapat  disedekahkan kepadanya ?”, lelaki itu menjawab “saya tidak mempunyai sesuatu apapun  kecuali  kainkun  ini”,  maka  Rasulullah  berkata,  “jika  kain itu kau berikan kepadanya, maka kamu akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain” lelaki itu berkata “saya tidak mendapatkan  sesuatu  apapun”.  Maka  Rasulullah  berkata  “carilah walau  sebuah  cincin  dari  besi”,  tapi  lelaki  itu  juga  tidak mendapatkan  sesuatu  apapun.  Lalu  Rasulullah  bertanya  “apakah engkau hafal surat dari Al-Qur’an”, laki-laki itu menjawab “ya, saya hafal  surat  ini,  surat  ini”,  ia  menyebutkan  nama-nama  surat tersebut,  kemudian  Nabi saw  bersabda  kepadanya,  “sungguh  aku telah menikahkan engkau dengan apa yang engkau miliki dari  Al- Qur’an”.
Berdasarkan  pengertian-pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  mahar  (maskawin)  adalah  pemberian  yang  wajib  diberikan  oleh suami kepada istri dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa  mengharapkan  imbalan.  Kata  nihlah  yang  didahului  kata  saduqat diikat  oleh  janji  untuk  membuktikan  kebenaran  cinta  dan  kasih  sayang sehingga  dengan  ikatan  janji  itu  maka  terdoronglah  atas  dasar  tuntuan agama  untuk  memberikan  mahar  secara  suka  rela  tanpa  mengharapkan
27 M.Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Misbah Volume.  2,  (  Tangerang  :  Lentera  Hati,  Cet.  V, 2006), 346 28 Ibid., 347.
29 Abi Abdilla > h Muhammad b. Ismail, S } ahih Bukha > ri, Juz III, (Beirut: Da > r al-Fikr, 2005), 250.
imbalan. Mahar merupakan simbol kejujuran dan tanda persetujuan kedua belah  pihak.  Mahar  diberikan  kepada  istri  adalah  merupakan  kemuliaan dan kehormatan bagi perempuan.
Kedua, kebolehan suami memakan atau memanfaatkan maskawin yang telah diberikan kepada istri bila memang diperkenan olehnya secara sukarela.  Hal  itu  ditunjukkan  dalam  frasa
ْ ن ِإ َ ف ا ًس ْ فَن  ُهْن ِم   ء ْي َ ش  ْن َع  ْم ُ ك َ ل  َنْب ِط ا ً ئي ِر َم ا ًئيِن َه  ُهو ُ ل ُ ك َ ف ( jika  mereka  menyerahkan  kepada  kamu  sebagian  dari (mahar)  itu  dengan  senang  hati,  terimalah  dan  nikmatilah  pemberian  itu dengan senang hati).
Imam  Fakhruddin  Al-Razi > menyatakan,  hal  itu  boleh  dilakukan oleh  suami  apabila  istri  benar-benar  merelakannya,  Demikan  ini menunjukkan  bahwa  suami  wajib  berhati-hati  dalam  pemanfaatnya  atas mahar  yang  telah  diberikan  kepada  istrinya,  sebab  syaratnya  adalah kerelaan istri. Bila istri tidak rela, maka haram dan tidak diperbolehkan. 30
Secara  substansial,  mahar  dalam  ayat  diatas,  bukan  sebagai  harga mati  dari  seorang  perempuan.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  ukuran  atau jumlah  yang  pasti.  Mahar  bisa  dalam  jumlah  yang  besar,  dan  bisa  juga sebaliknya.  Diantara  para  fuqaha,  meman  ada  yang  menetapkan  jumlah minimal  dari  mahar  ini  misalnya,  mazhab  Hanafi  yang  menetapkan jumlahnya  tidak  tidak  kurang  dari  10  dirham.  Maliki  menetapkan seperempat  dinar,  sedangkan  mazhab  Syafi’i  ukuran  mahar  tidak ditentukan berdasarkan nominal tertentu, yang penting apa saja yang ada harganya atau sesuatu yang berharga. 31
Pendapat-pendapat  diatas  pada  dasarnya  hanya  memberikan ketentuan  mahar  yang  sebaik-baiknya  berdasarkan  tradisi  pada  masing- masing  daerah.  Bentuknya  bisa  bermacam-macam,  bisa  perhiasan,  uang, dan sejenisnya. Bahkan dalam mazhab Hanafi, menambahkan mahar bisa pula  berupa  binatang  ternak,  tanah,  barang-barang  dagangan,  dan sebagainya. 32 Hal  ini  karena  setiap  wilayah  memiliki  kebiasaan  dan  tradisi tersendiri.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  batasan  mahar  supaya  setiap  orang dapat memberikan mahar sesuai dengan kemampuan dan kondisi.
Sebagai contoh mahar Fathimah binti Muhammad Rasulullah Saw. adalah  baju  besi  hutamiyyah  Ali  Karramallah  wajhah,  karena  Ali  tidak memiliki selainnya. Riwayat Ibnu ‘Abbas, dia berkata:
“Dari Ibnu Abbas berkata: Ketika Ali r.a. kawin dengan Fathimah r.a,  Rasulullah  saw.  berkata  kepada  ‘Ali,”  Berikanlah  sesuatu
30 Fakhruddin Ar-Razi, Mafa > tihul Ghaib, 148.
31 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refliksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender , Cet. IV (Yogyakarta: LKiS, 2007), 109-110.
32 Ibid., 110.
(sebagai maskawin) kepadanya.”Dia menjawab, “Saya tidak punya apa-apa.”Beliau bertanya, “Mana baju besi huthamiyyahmu?” 33
Jadi,  mahar  (maskawin)  menurut  al-Qur’an  bukan  sebagai  harga dari  seorang  perempuan.  Selain  hadis  di  atas  Rasulullah  juga  pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari: “Menikahkalah ! meskipun hanya dengan cincin dari besi.” 34
Oleh  karena  itu,  jika  mengacu  pada  dua  hadis  di  atas  tidak  ada ukuran atau jumlah yang pasti. Ia bisa besar dan bisa kecil. Dalam sebuah hadis  justru  dikatakan  bahwa  sebaiknya  jumlah  maskawin  tidak  terlalu besar. Nabi saw mengatakan : “Keberkahan paling agung dari suatu pernikahan adalah maskawin yang mudah/ringan untuk diberikan.” 35
Sebaliknya, pemberian maskawin secara berlebihan justru dilarang Hal  ini  dimaksudkan  agar  tidak  menimbulkan  kesulitan  bagi  pemuda untuk  melangsungkan  perkawinannya.  Mempersulit  perkawinan  bisa melahirkan  implikasi-implikasi  yang  buruk,  atau  bahkan  merusak  secara personal maupun sosial. Umar bin Khattab pernah menyampaikan bahwa ketika seorang laki-laki diharuskan memberi maskawin yang mahal kepada (calon)  istrinya,  boleh  jadi  ia  akan  menyimpan  kebencian  kepada perempuan  itu.  Sungguh  buruk  jika  wali  memaksakan  jumlah  tertentu untuk  maskawin,  yang  boleh  jadi  memberatkan  calon  suami.  Maskawin bukanlah harga diri seorang istri, tetapi ia adalah lambang kesediaan dan tanggung jawab suami memenuhi kebutuhan istri dan anakanaknya. 36 Pemberian  mahar  yang  terlalu  besar  atas  permintaan  dari pihak istri sama dengan jual beli barang yakni tak ubahnya menjual barang dengan harga yang tinggi, padahal akad nikah itu bukanlah akad jual beli. Mahar tidak dapat disamakan dengan alat tukar seperti dalam akad transaksional  lainnya.  Dalam  suatu  traksaksi  yang  bersifat  komersial, kesederhanaan  tidak  menjadi  pertimbangan  untuk  mencapai  suatu keberhasilan.  Sebab  tujuan  utamanya  mencari  keuntungan  sebesar- besarnya. Sedangkan tujuan dari akad pernikahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah untuk membangun hubungan yang baik, harmonis dan saling memenuhi hak dan kewajiban suami-istri
33 Abd al-Halim Abu Shuqqah, Tahrir al-Mar’ah , (terj). Kebebasan Wanita (Jakarta: Gema Insani, 1998), Jilid 5, 89. Baca juga Muhmmad Albar, Wanita Karir dan Timbangan Islam Kodrat  Kewanitaan  Emansipasi  dan  Pelecehan  seksual,  tej.  Amir  Hamzah  Fahruddin,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), 40.
34 Abdul  Rahman  Ghozali, Fiqh  Munakahat, (Jakarta,  Kencana  Prenada  Media  Grup,
2012) cet. 5. 87
35 Ahmad Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal (Beirut:Dar al-Fikr, t.th.), Jilid 4, 82.
36 Muhammad Bagir, Fiqih Praktis II Menurut al-Qur’an, Al-Sunnah dan Pendapat para Ulama, 134-135. Baca juga al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid 2, 104.
Selain  mewajibkan  adanya  mahar  dan  mempertegas  hak  seorag istri terhadap mahar yang diterimanya, Al-Qur’an QS. al-Nisa’ [4]: 20, juga tidak  memperbolehkan  mengambil  kembali  mahar  yang  telah  diberikan oleh  suami  terhadap  istrinya  sebagaimana  yang  dilakukan  masyarakat Jahiliyah.
ًٔـ ْي َش ُهْن ِم ا ْو ُ ذ ُخ ْ أَت ا َ ل َ ف ا ًرا َطْن ِق  َّنُهى ٰد ْح ِا  ْمُتْي َتٰاَّو ٍۙ  جْوَز  َناَكَّم   جْوَز َ لا َد ْبِت ْسا  ُم ُّتْد َرَا  ْنِاَو َۗ ا ًنْيِب ُّم اًم ْ ث ِا َّو اًناَت ْهُب هَن ْو ُ ذ ُخ ْ أَت َ ا
“Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu  telah  memberikan  kepada  salah  seorang  di  antara  mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali  sedikit  pun.  Apakah  kamu  akan  mengambilnya  kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?” Menurut  Rashid  Ridha,  larangan  mengambil  sebagian  mahar ( qinthar )  dalam  surah  al  nisa’  ayat  20  ditujuakan  bagi  suami  yang  hendak menceraikan istrinya dikarenakan ketertarikan kepada perempuan lain dan mempunyai keinginan untuk menikahi perempuan tersebut. Sementara itu, istri yang dicerainya merupakan istri yang taat dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang syariat. 37 Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam QS. al-Nisa’ [4]: 21:
ا ًظ ْي ِل َ غ ا ً قاَثْي ِ م ْم ُ كْن ِم َ ن ْ ذ َخ َ ا َّو   ض ْعَب ى ٰ ل ِا ْم ُ ك ُض ْعَب ى ٰض ْ ف َ ا  ْد َ ق َو هَن ْو ُ ذ ُخ ْ أَت َ ف ْي َ كَو
“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu  telah  bergaul  (bercampur)  dengan  yang  lain  sebagai  suami istri.  Dan  mereka  (istriistrimu)  telah  mengambil  dari  kamu perjanjian yang kuat.”
Orang-orang  jahiliyah  apabila  bercerai  dengan  istrinya  biasanya mengambil  kembali  harta-harta  yang  telah  diberikannya  sebagai  mahar. Setelah  Islam  datang  ke  tengah-tengah  mereka,  cara  ini  masih  sering terjadi  di  kalangan  kaum  muslimin.  Oleh  sebab  itu,  pada  suatu  ketika Umar bin Khattab berkata: ”Ingatlah!. Jangan sekali-kali kamu mengambil kembali  harta  yang  telah  kamu  berikan  kepada  istrimu.  Sebab  yang demikian  itu  perbuatan  yang  mulia  di  dunia  dan  termasuk  takwa  kepada Allah.” Sehubungan dengan perkataan Umar bin Khattab ini Allah SWT menurunkah Surah an-Nisa’ ayat 20-21 sebagai ketegasan tentang larangan mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada istri sebagai mahar apabila seorang bermaksud menceraikannya. 38
37 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Quran al-Hakim (Tafsir al-Manar) , ,320..
38 Ahmad b. Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal (Beirut:Dar al-Fikr, t.th.), Jilid 4,
82.

## Diana Khotibi
Pada  tradisi  Jahiliyah  mahar  dipahami  sebagai  harga  diri  seorang wanita.  Dimana  ketika  seorang  wanita  diceraikan  oleh  suaminya  maka untuk  menebus  harga  dirinya,  sang  mantan  istri  akan  mengembalikan mahar  sesuai  jumlah  yang  diberikan  suaminya  ketika  akad.  Keyakinan bahwa  mahar  merupakan  penentu  kualitas  perempuan  pada  keyatannya masih terjadi hingga saat ini. Hanya saja ketika terjadi perceraian tidak ada pengembalian mahar yang pernah diberikan oleh suami. Karena memang syari-at  Islam  tidak  membolehkan  hal  demikian  sebagaimana  terdapat dalam QS. al-Nisa’ ayat 21:
ا ًظ ْي ِل َ غ ا ً قاَثْي ِ م ْم ُ كْن ِم َ ن ْ ذ َخ َ ا َّو   ض ْعَب ى ٰ ل ِا ْم ُ ك ُض ْعَب ى ٰض ْ ف َ ا  ْد َ ق َو هَن ْو ُ ذ ُخ ْ أَت َ ف ْي َ كَو
Larangan mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istri  setelah  melakukan  hubungan  biologis  merupakan  bagian  dari perhatian Islam untuk mengangkat derajat wanita dengan memberinya hak personal terhadap kepemilikan mahar.

## Kesimpulan
Mahar  merupakan  harta  yang  wajib  diberikan  oleh  calon  suami kepada  calon  istrinya  sebagai  simbol  persetujuan  dan  kerelaan  untuk menempuh  hidup  bersama.  Mahar  juga  dijadikan  sebagai  tanda  bukti bahwa  suami  mencintai  wanita  yang  telah  dipilih  untuk  dinikahinya  dan dijadikan istri untuk memulai hidup bersama, serta sebagai bukti niat yang tulus  dari  calon  suami  untuk  membina  dan  memimpin  kehidupan  dalam berumah tangga. Hadirnya surah al Nisa’ ayat 4 merupakan pembenahan terhadap tradisi masyarakat jahiliah yang tidak memberikan hak prerogatif bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan mahar dari suaminya. Secara substansial,  mahar  sejatinya  bukan  sebagai  harga  mati  dari  seorang perempuan.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  ukuran  atau  jumlah  yang  pasti. Mahar  bisa  dalam  jumlah  yang  besar,  dan  bisa  juga  dalam  jumlah  kecil. Sebaliknya, pemberian maskawin secara berlebihan justru dilarang Hal ini dimaksudkan  agar  tidak  menimbulkan  kesulitan  bagi  pemuda  untuk melangsungkan perkawinannya. Mempersulit perkawinan bisa melahirkan implikasi-implikasi  yang  buruk,  atau  bahkan  merusak  secara  personal maupun  sosial.  Selain  mewajibkan  adanya  mahar  dan  mempertegas  hak seorag  istri  terhadap  mahar  yang  diterimanya,  Al-Qur’an  juga  tidak memperbolehkan  mengambil  kembali  mahar  yang  telah  diberikan  oleh suami terhadap istrinya sebagaimana yang dilakukan masyarakat Jahiliyah. Larangan  mengambil  kembali  mahar  yang  telah  diberikan  kepada  istri setelah  melakukan  hubungan  biologis  merupakan  bagian  dari  perhatian Islam untuk mengangkat derajat wanita dengan memberinya hak personal terhadap kepemilikan mahar.

## Daftar Pustaka
‘A > syu > r  (Ibn), Tafsir  al-Tahri > r  wa  al-Tanwi > r, Tunis:  Ad-Daar  al-Suhnu > n linnasyr, 1997.
Abdilla > h,  Abi  Muhammad  bin  Ismail, S } ahih  Bukha > ri, Juz  III,  Beirut:  Da > r al-Fikr, 2005. Abu  Shuqqah,  Abd  al-Halim. Tahrir  al-Mar’ah ,  (terj).  Kebebasan  Wanita (Jakarta:Gema Insani, 1998. Abu  Zaid,  Nashr  Hamid. Tekstualitas  al-Quran,  Kritik  Terhadap  Ulum  al- Quran , trj. Khoiron Nahdliyin, Yogyakarta: IRCiSoD.
Agama, Kementrian, Kompilasi Hukum Islam , Jakarta: Direktur Pembinaan Badilag, 2001. Al-Zamkhashari > , Al-Kasha > f, juz II , Riyad } : Maktabah al-Abi > khan, 1998. Asqalani, Ibnu Hajar. Al-‘Uja > b fi > Baya > ni al Asbab, Juz II, Dammam: Daru Ibnil Hazm: 1997 M. Baruzaman, Abad. Dialektika Langit dan Bumi , Bandung, Mizan, 2018. Dimashqi,  Syaikh  Muhammad  bin  Abdurrahman  (ad).  Fiqh  Empat Madzhab, Terj. PABKIM NASYRUL ULUM, judul awal, Rahmah al Ummah fi Ikhtilaf al Ummah , Yogyakarta: PUSTAKA HATI, 2019.
Dusu > qi, Muhammad. al-Ahwal al-Shakhsiyyah fi > al-madhhab al-Shafi > ’i , Mesir: Da > r as-Sala > m, 2011. Echol,  Jhon  M.  dan  Hassan  Shadhili. Kamus  Inggris  Indonesia ,  Jakarta: Gramedia, 1983.
Hiyali,  Ra’d  Kamil  Musthafa  dan  az-Zawaj  al-Islami  as-Said, Membina Rumah Tangga Yang Harmonis, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001. https://quran.kemenag.go.id/surah/28/27 Ibn Hanbal, Ahmad. Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal , Beirut:Dar al-Fikr, t.th. Jaza > iri, Abu Bakr Ja > bir. Minha > j al-Muslim , Kairo: Da > r Al- Hadi > th, 2004. Madhkur, Ibrahim. Al-Mu’jam al-Wasi > t, jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. Mahali,  Mujab. Asbab  nuzul, cet.  I,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
2002.
Maraghi,  Ahmad  Mustafa. Terjemah  Tafsir  al-Maraghi ,  vol.  IV,  Semarang: Toha Putra, 1993.
Imran, Muhammad. Ideal Woman in Islam, Delhi, Markaz Maktaba Islami,
1996.
Muhammad,  Husein. Fiqh  Perempuan: Refliksi  Kiai  atas  Wacana  Agama  dan Gender , Cet. IV Yogyakarta: LKiS, 2007.
Albar,  Muhmmad. Wanita  Karir  dan  Timbangan  Islam  Kodrat  Kewanitaan Emansipasi  dan  Pelecehan  seksual ,  tej.  Amir  Hamzah  Fahruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 1998. Quda > mah, Muhammad Ibn. al-Mughni, Juz 10, Saudi: Da > r A > lam al-Kutu > b, 1997.
88  KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin
Quthb, Sayyid. Tafsi > r fi > Dhila > lil Qur’a > n, terj. Asad Yasin dkk Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Rahman  Ghozali,  Abdul. Fiqh  Munakahat, Jakarta,  Kencana  Prenada Media Grup, 2012 Rasyid Ridha, Muhammad. Tafsir al-Manar , Kairo: t.p, Jilid 4, 1973. Razi, Fakhruddin. Mafa > tihul Ghaib, Beirut, Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah: 1421 H/2000 M. Shihab, M.Quraish, Tafsir Al-Misbah Volume. 2, Tangerang : Lentera Hati, Cet. V, 2006.
Suyu > t } i > ,  Jala > luddi > n  Abi > ‘Abdurrah } ma > n. Luba > b  al-Nuqu > l  fi > Asaba > b  al-Nuzu > l , Beirut: Muassisatul Kita > b al Saqafiyah, 1466 H. Syarifuddin,  Amir.  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia,  Jakarta, Prenada Media Grup, 2009. Tabari,  Ibnu  Jarir. Jami > ’u  al  Baya > n  fi > Ta’wilil  Qur’an ,  Cet.  1,    Juz  VII, (Riyadh: Da > r Hijr, 2006), h. 552-554.
Tibi,  Bassam. Islam  Kebudayaan  dan  Perubahan  Sosial, Terj.  Misbah  Zulfa Elizabet, dkk, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999. Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al- Islami wa > Adillatuhu, juz VII , Beirut : Da > r al Fikr, 1985. ___________ __ . al-Tafsir  al-Munir, Beirut-Libanon:  Dar  al-Fikr  al- Mu‘asyir, 1991.