## Analisis Perbandingan Paksa Badan Menurut Hukum Islam Dengan Hukum Positif Indonesia

## ( Comparative Analysis of Hostage Institution According to Islamic Law and Indonesian’s Law)

## Siti Hamidah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono 169 Malang email: ida.amir@yahoo.com

## ABSTRAKSI
Kredit  dan  pembiayaan  bermasalah  adalah  salah  satu  dari  risiko  yang  dihadapi  perbankan. Berbagai upaya baik preventif maupun represif dapat dipilih dalam rangka melindungi bank dari  terjadinya  kredit  atau  pembiayaan  bermasalah.  Dalam  rangka  inilah  maka  pemerintah melalui  PERMA  Nomor  1  Tahun  2000  menghidupkan  kembali  lembaga  paksa  badan (gijzeling).  Demikian  pula  bagi  perbankan  syariah,  kajian  penggunaan  paksa  badan  perlu dianalisis  sebagai alternatif dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Untuk  memberikan landasan  kuat  bagi  perbankan  syariah  untuk  menggunakan  paksa  badan,  diperlukan  suatu kajian  perbandingan  paksa  badan  dari  perspektif  Hukum  Islam  dengan  hukum  positif Indonesia,  khususnya  dengan  membandingkan  beberapa  unsur,  yaitu  definisi,  landasan hukum,  kedudukan  hukum  lembaga  paksa  badan  dalam  pembidangan  hukum  publik  dan privat, alasan putusan paksa badan, objek hukum dan bentuk eksekusi, maka melalui metode qiyas  khususnya  pada  faktor  landasan  hukum,  terdapat  persamaan  yang  kuat  dari  aspek ashal, furu‟, illat (alasan hukum) sampai hukumnya. Perbedaan yang diambil dari analisis ini dapat ditolelir mengingat paksa badan adalah bagian dari hukum ta‟zir dalam pidana  Islam, yaitu hukuman yang bentuknya tidak ditetapkan dalam Qur‟an dan hadits.
Kata Kunci: paksa badan, hukum Islam, dan perbankan syariah.

## ABSTRACT
Credit  and  trouble  funding  is  one  of  the  risk  which  bank  is  faced.  Many  kind  of  effort  in preventive  and  repressive  way  could  be  chosen  in  order  to  protect  the  bank  from  the situation of credit or trouble funding. In this situation, Government through PERMA Number 1 Year 2000 resurrects the hostage institution (Gijzeling). So as syariah banking, the research of  usage  of  the  hostage  institution  need  to  be  analyzed  as  the  alternative  to  handle  the trouble funding. To give valid, strong and fundamental foundation to syariah banking to use the  hostage  institution,  needed  a  comparative  research  of  hostage  institution  from  Islamic law perspective and Indonesian‟s law perspective, especially by comparing some of the point, such as definition, law fundamental base, law position of hostage institution in penal and civil code sector, the reason of prevail decision of hostage institution, the object of law and form of execution, then from the method of qiyas especially to the factor of law fundamental base, there  is  strong  similarity  from  ashal,  furu‟,  illat (reason  of  law)  until  the  law  itself.  The different from this analysis could be tolerance, reminding that hostage institution is a part of ta‟zir law in Islamic Penal code, which in form of punishment that is not fixed in Qur‟an and Hadist.
Key Words: hostage institution, Islamic law, and syariah banking.

## Pendahuluan
Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Dalam mendukung kegiatan lembaga  keuangan  ini,  hukum  positif  yang  mengatur  lembaga  perbankan  terus berkembang  sesuai  dengan  dinamika  perkembangan  lembaga  perbankan.  Hal tersebut telah dapat diamati dalam perkembangan kegiatan perbankan di Indonesia, peraturan-peraturan  yang  ditujukan  untuk  lembaga  perbankan  begitu  padat, sehingga  seringkali  dikatakan  bahwa  peraturan  di  bidang  perbankan  adalah heavy regulated karena adanya berbagai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Keinginan  bank  untuk  memperoleh  keuntungan  diimbangi  dengan  kebijakan likuiditas  dan  solvabilitas  bank  pada  sisi  lainnya.  Kebijakan  ini  diperlukan  karena kredit  bank  mengandung  risiko  sehingga  bank  harus  memperhatikan  asas perkreditan  yang  sehat.  Likuiditas  dan  solvabilitas  bank  penting  dalam  kegiatan perkreditan karena, pertama, segi likuiditas  terkait dengan kemampuan bank untuk menjamin terbayarnya hutang-hutang jangka pendek. Kedua, segi solvabilitas terkait dengan  kemampuan  bank  untuk  membayar  semua  hutang  baik  jangka  pendek maupun panjang. Solvabilitas bank juga bergantung pada solvabilitas masing-masing nasabah  peminjam  (debitor)  sehingga  bank  harus  berhati-hati  menyelidiki  calon peminjam (debitor) yang dapat dipercaya ( reliable) dan diandalkan (bankable). Bank melakukan analisis kredit yang ditujukan pada calon debitor dengan mengemukakan persyaratan tertentu dan acuan dari pihak bank. 1
Kredit  dan  pembiayaan  bermasalah  adalah  salah  satu  risiko  perbankan. Berbagai upaya baik preventif maupun represif dipilih dalam rangka melindungi bank dari  kredit  atau  pembiayaan  bermasalah.  Salah  satu  alternatif  yang  dimunculkan adalah  melalui  lembaga  paksa  badan.  Pemerintah  melalui  PERMA  Nomor  1  Tahun 2000  tentang  Lembaga  Paksa  Badan  menghidupkan  kembali  lembaga  paksa  badan ( gijzeling)  dimana  dalam  sejarah  di  Indonesia  pernah  dibekukan  berdasar  SEMA Nomor 2 Tahun 1964 jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1975.
Ruang lingkup paksa badan yang disepakati dalam PERMA ini pada awalnya ditujukan  terhadap  hutang  pada  negara,  tidak  mencakup  hutang  perorangan  atau perusahaan  swasta,  tetapi  setelah  memperoleh  masukan  dari  banyak  pihak disepakati paksa badan juga berlaku bagi hutang perorangan, badan hukum swasta maupun  negara  sesuai  azas equality  before  the  law. 2 Dengan  demikian  yang dimaksud dengan paksa badan adalah upaya penagihan dalam rangka penyelamatan uang negara (pada awalnya, catatan penulis) dengan cara pengekangan kebebasan untuk  sementara  waktu  di  suatu  tempat  tertentu  terhadap  debitur  yang  tergolong mampu  namun  tidak  beritikad  baik 3 .  Paksa  badan  bukan  sebagai  pengganti  utang, bukan  hukuman,  dan  bukan  tujuan  yang  hendak  dicapai  tetapi  merupakan  upaya penagihan atau alat paksa eksekusi tidak langsung berdasar putusan pengadilan.
Sejarah  perbankan  Indonesia  mencatat  paksa  badan  dipergunakan  dalam tuntutan  terhadap  tujuh  eksekutif  Group  Dharmala  oleh  Badan  Penyehatan Perbankan  Nasional  (BPPN)  melalui  Pengadilan  Negeri  Jakarta  pada  Maret  2001. BPPN  mengajukan  paksa  badan  ke  Pengadilan  karena  dianggap  berulah  tidak kooperatif  atas  tanggungjawab  jaminan  utang.  Selain  itu  BPPN  juga  melakukan tindakan  serupa  terhadap  Syamsul  Nursalim,  direktur  Bank  Dagang  Nasional
1 Muhammad Djumhana, 2003, Hukum Perbankan di Indonesia, Cet. IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.369
2 Toton Suprapto, “Menuju Pemberlakuan Lembaga Gijzeling”, Newsletter-Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis, Nomor 42 Tahun IX, September 2000, hlm.27.
3 Bachtiar Sibarani, “Parate Eksekusi dan Paksa Badan”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume XV, September 2001, hlm.8.
Indonesia  dan  Group  Gajah  Tunggal  yang  juga  dinilai  tidak  kooperatif  untuk menyelesaikan utangnya. 4
Dalam  dunia  perbankan  Indonesia  keberadaan  bank  syariah  mulai  dikenal dan  berkembang  dalam  20  tahun  terakhir,  selain  a khwalusy  syakhsiyah  (hukum keluarga)  yang  telah  menjadi  ciri  khas  dari  struktur  dan  etos  peradaban  Islam selama berabad-abad dan diterapkan secara aktual di pengadilan-pengadilan hampir semua  negara  di  dunia  Islam. 5 Pelaksanaan  hukum  muamalah  tumbuh  signifikan seiring dengan munculnya berbagai lembaga keuangan Islam, antara lain perbankan, asuransi dan pasar modal.
Bidang  muamalah  ini  juga  mendapat  tempat  dari  aspek  hukum.  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya pada Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998,  serta  lahirnya  Undang-Undang  Perbankan  Syariah Nomor  21  Tahun  2008  dan  berbagai  peraturan  lainnya  menunjukkan  keberadaan bank  syariah  dalam  sistem  hukum  perbankan  Indonesia  memperoleh  landasan yuridis.  Dukungan  terhadap  keberadaan  lembaga  keuangan  syariah  juga  dalam masalah hukum, misalnya pembiayaan bermasalah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama memberikan  kewenangan  kepada  Peradilan  Agama  untuk  menangani  masalah ekonomi syariah.
Seperti halnya bank konvensional yang sangat menghindari  terjadinya kredit macet,  pada  bank  syariah  pembiayaan  macet  adalah  juga  merupakan  hal  yang dijauhi.  Pembiayaan  macet  berbahaya  bagi  stabilitas  perbankan  karena menyebabkan  tingkat  likuiditas,  solvabilitas  dan  rentabilitas  bank  terganggu. Berbagai  upaya  dilakukan,  baik  yang  bersifat  preventif  (kehati-hatian  sebelum dropping  meliputi  analisis  pembiayaan,  perjanjian  atau  akad,  menjaga  dan mengawasi  tingkat  kesehatan  pembiayaan),  dan  yang  bersifat  represif  (terjadi pembiayaan bermasalah).
Bank syariah dengan bank konvensional memiliki persamaan dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi ( intermediary institution). Perbedaan mendasar adalah pada  konsep  dasar  operasional,  dimana  bank  syariah  beroperasi  berdasar  syariah Islam khususnya yang mengatur tata cara bermuamalat, antara lain menjauhi praktik yang mengandung riba.
Sebagai perwujudan dari sistem ekonomi Islam bank syariah dilatar belakangi oleh kesadaran akan kesempurnaan Islam sebagai rahmatan lil „alamin, suatu sistem hidup yang komprehensif dan kaffah (utuh), berlaku pada segenap aspek kehidupan serta mempunyai daya laku universal. Ajaran Islam memiliki sifat takamul (lengkap), wasathiyah  (seimbang)  dan  harakah  (bergerak/mengikuti  perkembangan  jaman), dan mampu memecahkan pelbagai masalah yang berkembang dalam realitas sosial, termasuk  di  dalamnya  ekonomi  Islam,  maupun  dalam  perbankan  syariah  saat terjadinya pembiayaan bermasalah.
Kredit atau pembiayaan bermasalah terjadi karena berbagai faktor, termasuk akibat  adanya  itikad  buruk  dari  debitur.  Kepercayaan  yang  telah  diberikan  bank
4 Agus S. Riyanto, “Paksa Badan Tanpa Badan”, Tempo, 4 Maret 2001, hlm. 122 dalam Nafiatur Risa Agung,  2002,  “Paksa  Badan  Sebagai  Alternatif  Penanganan  terhadap  Debitur  yang  Beritikad  Tidak baik  dalam  Sistem  Perbankan  Syariah”,  Skripsi,  Tidak  Dipublikasikan,  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya Malang.
5 Anderson, JND, 1959, Islamic Law The Modern World. New York University Press;  Machnun Husen (penterjemah), 1990, Hukum Islam di Dunia Modern, Amarpress. Surabaya, hlm. 90, dalam Cholidul Azhar,  2005,  “Penerapan  Hukum  Islam  Dalam  Praktek  Bank  Syariah  (Studi  Implementasi  Prinsip- Prinsip  Hukum  Islam  Bidang  Fiqh  Muamalat  Pada  Pembiayaan  Murabahah  Bank  Umum  Syariah  di Kota  Malang),  Tesis,  Tidak  Dipublikasikan,  Program  Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya. Malang, hlm. 2-3.
terhadap  nasabahnya  disalahgunakan,  surat  peringatan  yang  diberikan  bank diremehkan  oleh  nasabah.  Dalam  prosedur  penanganan  kredit  atau  pembiayaan bermasalah yang selama ini dikenal dunia perbankan, terdapat 2 cara penanganan, pertama melalui prosedur penyelamatan apabila masih terdapat prospek pada usaha dan  niat  baik  dari  debitur  untuk  melaksanakan  kewajibannya,  dan  kedua  melalui penyelesaian  apabila  upaya  penyelamatan  tidak  berhasil  serta  memang  tidak  ada niat baik dari debitur untuk melakukan prestasi yang telah disepakati bersama.
Pada upaya penyelesaian inilah paksa badan dapat menjadi salah satu upaya bagi  debitur  yang  memang  beritikad  tidak  baik,  dimana  dengan  lahirnya  PERMA  di atas,  paksa  badan  dapat  juga  menjadi  pilihan  bank  syariah  dalam  upaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah khususnya pada kasus dimana tidak adanya itikad baik dari debitur.
Dalam  rangka  memberikan  landasan  kuat  bagi  perbankan  syariah  untuk menggunakan  paksa  badan,  diperlukan  suatu  kajian  paksa  badan  dari  perspektif Hukum Islam. Penelitian yang dilakukan Nafiatur menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam, tindakan yang serupa dengan paksa badan dikenal dengan istilah al habs al ihtiyathi,  yang bermakna penyanderaan, dan dipergunakan pula sebagai salah satu upaya menangani itikad buruk orang yang berutang.  Hal ini di dasarkan pada hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh imam yang lima (kecuali Tarmidzi). Dari Amr bin Syarid dari ayahnya dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Penundaan orang yang sudah mampu  membayar  utang  itu  adalah  suatu  kedzaliman  yang  menghalalkan kehormatannya dan siksanya”.
Pembahasan dengan membandingkan paksa badan menurut 2 sistem hukum sangat penting untuk dilakukan, karena perbankan syariah di Indonesia tunduk pada 2  sistem  hukum,  yaitu  Hukum  Islam  dan  hukum  positif,  termasuk  di  dalamnya apabila  menggunakan  paksa  badan  sebagai  alternatif  upaya  penyelesaian pembiayaan  bermasalah.  Dengan  demikian  paksa  badan  yang  akan  dipergunakan oleh perbankan syariah harus memenuhi kedua sistem hukum tersebut.
Tulisan  ini  menganalisis  paksa  badan  dengan  membandingkannya  dari perspektif 2 sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan membandingkan  azas,  sampai  norma  yang  mengaturnya  diharapkan  dapat ditemukan  titik  temu  yang  dapat  menjadi  landasan  praktis  bagi  pelaksanaan  paksa badan bagi perbankan syariah.
Urgensi  Analisis  Perbandingan  Paksa  Badan  Berdasar  Hukum  Islam  dan Peraturan Perundang-undangan Sebagai Alternatif Penanganan

## Pembiayaan Bermasalah di Indonesia
Pada  pemberian  kredit  maupun  pembiayaan,  berdasar  asas  konsesualisme telah  terjadi  suatu  hubungan  hukum  perikatan  antara  para  pihak,  dimana  dimana salah  satu  pihak  berkewajiban  memberikan  prestasi  pihak  lainnya  berhak  atas pemenuhan prestasi.
Adanya  kesengajaan  pihak  yang  memiliki  kewajiban  untuk  tidak melaksanakan  prestasinya    dan  menghindari  kewajibannya  mempengaruhi  kualitas pembiayaan serta kesehatan bank. Dalam skala makro, mempengaruhi investasi dan stabilitas pembangunan ekonomi sebab tingkat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank tetap menjadi parameter utama bagi kredibilitas bank.
Berbagai  upaya  dilakukan  pihak  perbankan  dalam  melindungi  lembaganya, baik upaya mencegah maupun penanganan kredit dan atau pembiayaan bermasalah. Salah  satu  yang  dapat  dijadikan  alternatif  adalah  melalui  upaya  paksa  badan. Pemerintah  melalui  PERMA  Nomor  1  Tahun  2000  menghidupkan  kembali  lembaga paksa badan ( gijzeling) yang pernah dibekukan oleh SEMA Nomor 2 Tahun 1964 jo
SEMA Nomor 2 Tahun 1975. Keberadaan lembaga paksa badan ini diharapkan dapat sebagai alternatif penanganan bagi debitur yang beritikad tidak baik.
Paksa  badan  sebagai  alternatif  penanganan  pembiayaan  bermasalah  di Indonesia seharusnya berdasar pada 2 sistem hukum,  yaitu peraturan hukum yang diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  serta  syariah  sebagai landasan  operasional  bagi  perbankan  syariah.  Dengan  berdasar  pada  hadits “penundaan  pembayaran  utang  oleh  orang  yang  telah  mampu”,  penafsiran  untuk memperluas  makna  penundaan  pembayaran  bagi  yang  mampu  diharapkan  dapat dikembangkan  menjadi  berbagai  aturan  atau  norma  yang  akan  dipergunakan  oleh bank syariah dan mengharmonisasikannya dengan berbagai peraturan perundangan di Indonesia.
Analisis mendalam untuk memperkuat landasan yuridis paksa badan sebagai alternatif penanganan pembiayaan bermasalah melalui perbandingan berbagai aspek yuridis  berdasar  hukum  Islam  dan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia diperlukan  rangka  memperoleh  kesamaan  pandangan  yang  kuat  sehingga  paksa badan tersebut sah berdasar peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam. Beberapa  aspek  penting  yang  diperbandingkan  adalah:  (1).  Definisi  paksa  badan, (2).  Landasan  hukum  paksa  badan,  (3).  Kedudukan  kukum  lembaga  paksa  badan dalam pembidangan hukum publik dan privat, (4). Alasan putusan paksa badan, (5). Objek hukum paksa badan, dan (6). Bentuk eksekusi paksa badan.

## Analisis  Perbandingan  Definisi  Paksa  Badan  Berdasar  Hukum  Islam  dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia
Dalam  dunia  Islam  dikenal  istilah Al  habs  al  ihtiyathi  yang  dapat diterjemahkan  sebagai  penahanan,  penyanderaan  atau  paksa  badan,  adalah  salah satu  bentuk  hukuman ta‟zir  diantara  berbagai  bentuk  hukuman  lainnya. 6 Apabila dilihat  dari  makna ta‟zir  sebagai  menolak,  mencegah,  mengajarkan,  memperbaiki, maka  paksa  badan  sebagai  bagian  dari ta‟zir  merupakan  suatu  cara  untuk menegakkan agama yaitu dengan memberi hukuman kepada para pelanggar hukum, mencegah  agar  tidak  menjadi  lebih  berbahaya  dan  untuk  memperbaiki  perilaku pelaku kejahatan sehingga ajaran agama tetap kokoh. 7
Terdapat 2 pengertian  paksa badan, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas.  Dalam  arti  sempit  paksa  badan  dijatuhkan  untuk  pelanggaran  kecil  sedang dalam arti luas paksa badan ini dijatuhkan kepada seseorang yang telah berulangkali melakukan  kejahatan  (residivis)  yang  menurut  pandangan  hakim  tidak  bisa diperbaiki dengan hukuman biasa.
Paksa badan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah paksa badan yang timbul  dari  hubungan  utang  piutang.  Dalam  tata  cara  penyelesaian  utang  menurut ajaran  Islam,  dengan  berprinsip  tolong  menolong  dan  tidak  mengandung  unsur penganiayaan maka dapat dilakukan melalui beberapa tahapan dan tindakan. Upaya tindakan penyelamatan adalah tindakan pertama, yang dapat dilakukan dengan cara pengalihan  ( hiwalah)  apabila  si  debitor  (pada  saat  yang  sama  memiliki  tagihan/ piutang  pada  orang  lain  (hal  ini  dikenal  dengan  nama hiwalah).  Pengalihan  utang dapat  juga  dilakukan  melalui  garansi  pembayaran  utang  oleh  orang  lain.  Garansi pembayaran  utang  oleh  orang  lain  ini  dapat  timbul  karena  rasa  solidaritas  atau adanya  hubungan  materil  antara  penanggung  dengan  yang  ditanggung  (dikenal dengan nama kafalah atau dhamanah). Upaya terakhir adalah menjatuhkan debitor
6 Bentuk  lain  yang  dikenal  yaitu  pemberitahuan  ( al  wa‟z),  teguran  (at  tawbik),  ancaman  (al  tahdid), pengumuman di depan public (al tashhir), denda (al gharamah), penyitaan (musadarah).
7 Dalam terminologi agama ta‟zir adalah hukuman yang bersifat edukatif terhadap kejahatan yang tidak diancam hukuman hudud dan qishas.
pada  posisi  pailit  atau taflis,  dimana  hakim  akan  menahan  hartanya  untuk kepentingan penyelesaian utangnya. 8
Menurut Wahbah, akibat hukuman hajr bagi orang yang dinyatakan pailit (al muflis) atau orang yang ada dalam pengampuan (al mahjur alaih), adalah: dilarang untuk  memberdayagunakan  hartanya,  diperbolehkan  baginya  untuk  menyelesaikan utangnya  sesegera  mungkin  dan  ditetapkan  penahanan  sementara  bagi  debitor. Menurut  ulama  hanafiah,  orang-orang  yang  memberi  piutang  (kreditor)  boleh mengawasi  tindak  tanduk  orang  yang  jatuh  pailit itu  secara  terus  menerus  ( liddain an-yulazimu  al-madin)  berdasar  kaidah  “lishahibil  haqq  al-yadd  wallisaun”,  orang yang  memberi  utang  mempunyai  hak  untuk  mengawasi  orang  yang  berutang. Termasuk  kategori  mengawasi  adalah  menahan  untuk  sementara  orang  yang berutang. 9
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam Islam unsur-unsur yang  terdapat  dalam  definisi  paksa  badan  adalah:  (a).  Menahan  sementara kebebasan  seseorang  yang  berutang.  (b).  Sebagai  bagian  dari  hukuman ta‟zir (hukum yang ditentukan oleh hakim melalui proses tertentu). (c). Untuk mencegah sesuatu hal jadi lebih buruk (dalam hal ini adalah karena adanya faktor itikad buruk si berutang yang mampu tapi tidak mau membayar utangnya).
Dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  terdapat  beberapa istilah yang dipergunakan dalam paksa badan, pertama adalah lifsdwang yang dalam UU Nomor 49 Tahun 1960 disebut sebagai gijzeling. Paksa badan ini adalah upaya penagihan  dalam  rangka  penyelamatan  utang  negara  (awalnya)  dengan  cara pengekangan kebebasan untuk sementara waktu di suatu tempat tertentu terhadap debitor yang tergolong mampu namun tidak beritikad baik.
Gijzeling  selanjutnya  tidak  lagi  diartikan  sebagai  “sandera”  (hostage)  atau “penyanderaan”  ( taking  of  hostage)  dan  diganti  dengan  “paksa  badan” ( imprisonment for civil debt). Istilah sandera atau penyanderaan selalu mengandung konotasi  negatif  dalam  arti false  imprisonment  yang  mengandung  unsur  unlawfull, without  warrant,  by  force.  Penyanderaan  merupakan  kejahatan.  Di  USA  bahkan merupakan federal  crime,  dimana  dalam  KUH  Pidana  Indonesia  hal  semacam  ini diatur  dalam  Pasal-Pasal  yang  menyangkut  kejahatan  terhadap  kemerdekaan orang. 10
Pada  PERMA  Nomor  1  Tahun  2000  dalam  menimbang  disebutkan  bahwa terjemahan  istilah  “ gijzeling”  dengan  kata  “sandera”  atau  “penyanderaan” sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 dipandang tidak tepat, karena tidak mencakup pengertian terhadap yang mampu tetapi tidak mau  memenuhi kewajibannya dalam membayar utang,  sehingga  penterjemahannya  perlu  disempurnakan  menjadi  paksa  badan sebagaimana  terkandung  dalam  pengertian  “ imprisonment  for  civil  debts”  yang berlaku secara universal.
Selanjutnya  dalam  menimbang  juga  disebutkan  bahwa  perbuatan  debitor, penanggung  atau  openjamin  utang  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  untuk membayar  kembali  hutang-hutangnya  padahal  ia  mampu  untuk  melaksanakannya, merupakan  pelanggaran  Hak  Azasi  Manusia  (HAM)  atas  pelaksanaan  paksa  badan terhadap yang bersangkutan.
8 Fathurrahman  Djamil,  “Sandera  Badan  terhadap  Debitor  Menurut  Hukum  Islam” ,  Jurnal  Hukum Bisnis, Volume 15, September 2001, hlm. 41.
9 Ibid., hlm. 42.
10 Muladi,  “Analisis  Gijzeling  dari  Sisi  Hukum  Pidana  dan  HAM” , Jurnal  Hukum  Bisnis  Volume  15, September 2001, hlm. 25.
Berikut ini adalah definisi paksa badan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2000 sebagaimana  yang  termuat  pada  Pasal  1:    (a).  Paksa  badan  adalah  upaya  paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitor yang beritikad tidak baik ke dalam  rumah  tahanan  negara  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan,  untuk  memaksa yang  bersangkutan  memenuhi  kewajibannya.  (b).  Debitor  yang  beritikad  tidak  baik adalah  debitor,  penanggung  atau  penjamin  utang  yang  mampu  tetapi  tidak  mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.
Dari  pengertian  di  atas,  perlu  digarisbawahi  bahwa  paksa  badan  adalah sebagai  upaya  penagihan,  bukan  pengganti  utang,  bukan  hukuman  dan  bukan tujuan  yang  hendak  dicapai.  Karena  masuk  dalam  kategori  upaya,  maka  seluruh proses dalam paksa badan harus diinformasikan kepada debitor, antara lain proses pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan agar si debitor melakukan pembayaran kepada negara atau pihak yang berpiutang.
Dengan  demikian  unsur  pengertian  paksa  badan  adalah:  (a).  Upaya penagihan  dalam  rangka  penyelamatan  utang,  (b).  Dengan  cara  pengekangan kebebasan  untuk  sementara  waktu,  (c).  Terhadap  orang  yang  berutang  yang mampu membayar, (d). Orang tersebut tidak mempunyai keinginan untuk membayar dan (e). Diputuskan oleh hakim melalui proses tertentu
Dalam  membandingkan  definisi  paksa  badan  dalam  hukum  Islam  dan peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  terdapat  beberapa  persamaan  yang dapat  ditarik,  yaitu  (1).  Unsur  pengekangan  kebebasan,  (2).  Terhadap  orang  yang berutang,  (3).  Orang  tersebut  mampu  dalam  membayar,  (4).  Orang  tersebut  tidak mempunyai  keinginan  untuk  membayar,  (5).  Berdasar  keputusan  pihak  yang berwenang untuk memutuskan dengan proses tertentu
Selain beberapa persamaan unsur, terdapat perbedaan yang dapat dicermati pada definisi paksa badan dari penspektif hukum Islam dan peraturan perundangan di Indonesia. Perbedaan yang utama adalah  bahwa dalam pandangan hukum Islam paksa badan adalah sebagai bagian dari ta‟zir, yaitu merupakan hukuman. Hukuman ini  diberikan  kepada  pihak  yang  berutang  atas  ketiadaan  itikad  baik  dalam melaksanakan  kewajibannya  membayar  utang,  selain itu  adalah  agar sesuatu  yang lebih  buruk  terjadi.  Misalnya  debitor  yang  mengalihkan  hartanya  sehingga  utang menjadi tidak dibayar, di samping sebagai upaya agar segera membayar utangnya.
Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  utama  ditetapkannya  hukuman  penahanan sementara kepada debitor yang beritikad tidak baik tersebut adalah untuk menjaga hak-hak  kreditor  dan  pihak  lain  yang  berhubungan  langsung  dengan  hak  kreditor. Atas  dasar  inilah  Islam  memberikan  kesempatan  kepada  debitor  untuk menyelesaikan kewajibannya, apabila debitor telah beritikad baik dan menyelesaikan kewajibannya,  maka  saat  itu  ketetapan  hakim  mengenai  penahanan  sementara dapat dianggap selesai.
Berbeda  dengan  apa  yang  termuat  dalam  peraturan  perundang-undangan. Paksa  badan  adalah  sebagai  upaya  penagihan,  bukan  sanksi  yang  menjadi  tujuan dilakukannya paksa badan.

## Analisis  Perbandingan  Landasan  Hukum  Paksa  Badan  Berdasar  Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia
Paksa badan yang dilakukan kepada seorang yang berutang, diawali dengan adanya  perjanjian  utang-piutang.  Dalam  suatu  perjanjian  utang  piutang,  Islam memberikan pedoman umum yang harus dipatuhi, yaitu: (a). Menepati janji (Al-Isra„ 34).  (b).  Menyelenggarakan  pembayaran  bagi  orang  yang  berutang  (HR  Bukhari). (c).  Larangan  menunda-nunda  pembayaran.  (d).  Lapang  dada  ketika  membayar utang (HR Thabrani). (e). Tolong menolong dan memberi kemudahan.
Dengan  demikian  pembayaran  utang  adalah  hak  kreditur,  dalam  rangka menyelamatkan  hak  kreditur  dari  debitur  yang  memiliki  itikad  buruk  menunda pembayaran  utangnya  lembaga  paksa  badan  ini  “halal”  dan  dapat  dilakukan. Beberapa  dasar  hukum  pemberian  sanksi  tersebut  antara  lain:  (a).”Sesungguhnya dari dosa besar di sisi Allah bertemunya seorang hamba dengan Nya sesudah dosa- dosa  besar  yang  dilarang  Allah  ialah  jika  ia  mati  dengan  menyandang  utang  yang tidak bisa dibayar” (HR Abu Dawud), (b).”Semua dosa orang yang mati syahid akan terhapus  kecuali  utang”  (HR  Muslim) 11 .(c).“orang  yang  telah  sanggup  untuk membayar  kewajibannya  tetapi  dilalaikannya  juga,  bolehlah  orang  merampas hartanya  dan  menyiksanya  (memasukkannya  dalam  penjara)”  (HR  Abu  Dawud,  An Nasa‟i, Ahmad, Ibnu Majah Hakim dan Al Baihaqi).
Berikut  ini  adalah  landasan  paksa  badan  dalam  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia.  Dalam  melaksanakan  paksa  badan  yang  timbul  karena hubungan  hukum  pada  perjanjian  utang  piutang.  Khusus  perjanjian  utang  piutang maka  tidak  terlepas  pada  apa  yang  tertuang  dalam  hukum  perjanjian  KUHperdata, adapun  aturan  yang  berkaitan  dengan  paksa  badan  terdapat  4  (empat)  sumber hukum yang dipakai, yaitu: (1). Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RID) = Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR). (2). Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura ( Rechtsreglement Buiengewesten = Rbg). (3). Reglemen Hukum Acara ( Reglement  op  de  Rechtsvordering)  yang  berlaku  bagi  golongan  Eropa  dan  yang dipersamakan  dengan  mereka,  dan  (4).  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000.
Paksa  badan  masuk  dalam  bidang  eksekusi  dimana  hanya  dapat  dijalankan setelah  ada  putusan  pengadilan  dalam  pokok  perkara  perdata.  Sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  209  ayat  (1) HIR  =  242  ayat  (1) Rbg  yang  pada  pokoknya menyatakan  jika  tidak  ada  atau  tidak  cukup  barang  untuk  menjalankan  putusan (yang  dimaksud  adalah  putusan  pengadilan)  seseorang  berkewajiban ( schuldenaar/debitur) dapat disandera.
HIR/Rbg menentukan paksa badan bisa dimohon setelah putusan dijatuhkan. Sementara  itu  Brv  menentukan  banyak  alasan  untuk  menjatuhkan  paksa  badan, akan  tetapi  hal  penting  yang  harus  dilakukan  adalah  melalui  putusan  pengadilan (Pasal 584). Demikian pula yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun  2000,  disebutkan:  putuisan  paksa  badan  ditetapkan  bersama-sama  dengan putusan  pokok  perkara.  Selanjutnya  ayat  (2)  menyebut  terhadap  debitur  yang beritikad tidak baik yang mempunyai utang kepada negara atau yang dijamin negara makam putusan paksa badan bisa dilaksanakan serta merta.
Selain  diatur  dalam  HIR,  Rbg  dikenal  pula  ketentuan  hukum  paksa  badan yang terdapat dalam hukum publik, seperti: (1). UU Nomor 19 Tahun 1977 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa. (2). UU Nomor 49 Tahun 1960 tentang PUPN, pada  Pasal  8  yang  berbunyi,  piutang  negara  adalah  utang  kepada  negara berdasarkan  suatu  peraturan,  perjanjian  atau  sebab  apa  pun.  Jadi  bisa  bersifat hukum publik atau perdata. 12
Harus dipahami bahwa hukum Islam sebagai suatu sistem hukum tersendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum lainnya. Sehingga dalam membandingkan landasan hukum paksa badan berdasar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan    Indonesia  perbedaan  landasan  hukum  paksa  badan  sangat jelas.  Dalam  sistem  hukum  Islam,  sumber  hukum  utama  adalah  Al  Qur‟an,  As Sunnah dan Ar Ra‟yu, dan Indonesia peraturan perundang-undangan adalah sebagai
11 Yusuf Qardawi, 1997, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani Perss, Jakarta, hlm. 188 dalam Nafiatur Risa Agung, op.cit, hlm.53-54.
12 Djoko Sugianto, “Lembaga Paksa Badan Dilihat Dari segi Hak Azasi Manusia”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 15, September 2001, hlm.29.
sumber  hukum  dan  komponen  yang  utama,  di  samping  hukum  tidak  tertulis  dan putusan peradilan.
Dalam  mengkaji  dan  menganalisis  persamaan  dan  perbedaan  landasan hukum paksa badan, ditekankan pada substansi norma-norma yang tertuang  pada dua  sistem  hukum  tersebut,  antara  lain  adalah  pada  hubungan  antara  debitor  dan kreditor,  khususnya  menyangkut  hak  dan  kewajiban  para  pihak  yang  melakukan perjanjian  serta  upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  hal  terjadinya  wanprestasi, dimana  penyebabnya  adalah  karena  itikad  buruk  debitor  yang  sebenarnya  mampu serta memiliki asset untuk membayar.
Hubungan hukum antara kreditor dan debitor merupakan hukum muamalah (dalam  arti  sempit,  dalam  hukum  Islam)  yang  diatur  dalam    Al  Qur‟an,  As  Sunnah maupun  ijtihad.  Adapun  dalam  hukum  barat  diatur  pada  Buku  III  KUHPerdata tentang  perikatan.  Pihak  yang  berhak  atas  prestasi  (kreditor  atau schuldeiser)  dan pihak debitor atau schuldenaar (pihak yang berkewajiban memberikan prestasi). Dalam  hubungan  perdata  antara  para  pihak,  terdapat    persamaan  azas antara Hukum Islam dengan KUHPerdata. Azas-azas perjanjian yang terdapat dalam hukum  Islam  dan  KUHPerdata  memiliki  perbedaan  dan  beberapa  diantaranya memiliki  kemiripan.  Hal  tersebut  tidak  dapat  diingkari  karena  adanya  perbedaan sistem  hukum.  Sebagaimana  dilakukan  oleh  Moehammad  Koesnoe, 13 dengan membandingkan mengenai apa yang terlihat dan berlaku di Indonesia, dalam garis- garis  besarnya  tampak  perbedaan-perbedaan  mendasar  dari  aspek  hal-hal  yang sama.
Walaupun  terdapat  banyak  perbedaan,  akan  tetapi  dapat  ditemukan  suatu titik  temu  yang  dapat  dipergunakan  sebagai  tautan  awal  untuk  dikembangkan, khususnya berkaitan dengan materi perjanjian. Sebagaimana diungkap dalam skema berikut:
13 Koesnoe membandingkan antara hukum Islam dan hukum barat (ditambah dengan hukum adat) dari 11 aspek, yaitu: keadaan, bentuk, tujuan, sumber pengenal, sumber isi,  sumber pengikat, struktur, lingkup masalah, pembidangan, hak kewajiban dan norma/kaidah. Mohammad Daud Ali, 1999, Azas- Azas  Hukum  Islam,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Rajawali  Pers, Jakarta, hlm. 188-201.

## Gambar 1: Pintu Gerbang Bagi Pelaksanaan Syariah Islam Oleh Pemeluknya Di Indonesia
Sumber: Hartono Mardjono, 2000, 11-12 (diolah)
Dari skema di atas, maka terlihat bahwa titik temu dapat dianalisis mulai dari azas,  materi,  cara  pelaksanaan  sampai  dengan  cara  menyelesaikan  sengketa. Kesesuaian azas sebagai landasan perjanjian dimulai dari azas kebebasan membuat perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 merupakan prinsip dasar Buku III  KUHP  yang  menganut  sistem  terbuka,  artinya  para  pihak  bebas  untuk: mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, bentuknya (lisan atau tertulis) dan memilih perjanjian/kontrak yang terdapat di dalam KUHP maupun tidak dikenal dalam KUHP. Azas terbuka ini memiliki kemiripan  dengan  azas mubah  (terbuka)  dalam  kegiatan  bermuamalah  dapat menjadi dasar untuk mengembangkan berbagai bentuk perjanjian yang tunduk pada 2  sistem  hukum  ini.  Persamaan  di  atas  sebenarnya  hanyalah  salah  satu  dari beberapa kesesuaian yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1: Persamaan dan Kesesuaian Azas Hukum Islam dan KUHP Nomor Hukum Islam KUHPerdata 1. Azas Kebebasan ( Al-Hurriyah) Azas Kebebasan Berkontrak 2. Azas Persamaan atau Azas Keseimbangan
Ayat (1) UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2) Negara berdasar atas Ketuhanan YME Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduknya untuk: Memeluk agamanya masing masing Beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu Pengertian ibadah dalam Islam ‘UBUDIYAH/MAHDHOH Kerjakan hanya yang diperintah Allah MUAMALAH Setiap muslim bebas melakukan apa  saja yang dikehendakinya, sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan al-Qur‟an dan as-Sunnah PASAL 1338 KUH PERDATA Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya SELARAS KEBEBASAN MEMBUAT PERJANJIAN dalam batas yang sesuai dengan UU KEBEBASAN BERMUAMALAH dalam batas yang tidak dilarang Allah Dalam menetapkan materi perjanjian Dalam menetapkan cara menyelesaikan sengketa yang terjadi Dalam menentukan cara melaksanakannya
Kesetaraan ( Al-Musawah) 3. Azas Kerelaan Azas Moral 4. Azas Kejujuran dan Kebenaran ( Ash-Shidq) Azas Itikad Baik
Sumber: Data sekunder, diolah.
Sebaliknya  dalam  hukum  Islam  terdapat  beberapa  azas  yang  tidak  memiliki kesesuaian  penuh  dengan  salah  satu  azas  yang  khusus  dalam  KUHPerdata,  akan tetapi  pada  dasarnya  memiliki  hakekat  yang  sama.  Azas  tersebut  adalah  “azas keadilan”  yang  merupakan  salah  satu  azas  yang  tidak  terdapat  dalam  KUHPerdata melainkan terdapat dalam hukum Islam. Sebagaimana terdapat pada Surat Al-Hadid, keadilan  adalah  sebagai salah  satu  sifat Allah,  adil  dalam  bersikap  juga  ditekankan dalam  kehidupan  umat  Islam  dalam  melakukan  segala  perbuatan  termasuk  dalam mengadakan suatu perjanjian.
Menurut  Yusuf  Qardhawi,  keadilan  adalah  keseimbangan  antara  berbagai potensi  individu,  baik  moral  ataupun  materiil,  antara  individu  dan  masyarakat,  dan antara  masyarakat  satu  dengan  lainnya  yang  berlandaskan  pada  syariah  Islam. 14 Dalam azas ini para pihak yang mengadakan perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam  pengungkapan  kehendak  dan  keadaan,  memenuhi  perjanjian  yang  telah mereka  buat,  dan  memenuhi  semua  kewajiban. 15 Para  pihak  yang  melakukan kecurangan  dengan  tidak  menjalankan  perjanjian  dengan  adil  mendapat  ancaman dari Allah, antara lain yang dinyatakan dalam Quran Surat Al-Muthaffifiin ayat 1-6. 16 Walaupun dalam KUHPerdata tidak menyebutkan tentang azas keadilan, akan tetapi pada dasarnya, azas ini memiliki kesesuaian dengan azas keseimbangan pada KUHPerdata  yang  memposisikan  kreditur  yang  mempunyai  hak  menuntut  prestasi dan  debitur  yang  memiliki  kewajiban  dalam  memenuhi  prestasi  dan  kewajibannya tersebut.
Selain  2  kategori  di  atas,  azas-azas  perjanjian  dalam  hukum  Islam  dan KUHPerdata  memiliki  beberapa  perbedaan  yang  sangat  mendasar.  Hukum  Islam mendasarkan  pada  prinsip  Ketuhanan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  segala perbuatan  manusia.  Sedangkan  KUHPerdata  yang  berasal  dari  warisan  Belanda, seperti  hukum  barat  yang  lain  mengadakan  pemisahan  antara  hubungan  Tuhan dengan manusia dan manusia dengan manusia. 17
Pada  hukum  perjanjian  Islam  terdapat  azas  “ Ilahiah”  yang  tidak  terdapat dalam KUHPerdata. Azas ini merupakan wujud dari keyakinan yang terbentuk pada umat Islam akan kekuasaan Allah SWT. Dalam Al Quran Surat Al-Hadid ayat 57 Allah berfirman  “Dia  bersama  kamu  di  mana  saja  kamu  berada.  Dan  Allah  Maha  Melihat apa yang kamu kerjakan”. 18 Dengan adanya azas ilahiah tersebut timbul kesadaran
14 Yusuf Qardhawi, Op.cit.. hlm. 396.
15 Gemala Dewi dkk, 2005, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm. 34.
16 “Kecelakaan  besarlah  bagi  orang-orang  yang  curang,  (yaitu)  orang-orang  yang  apabila  menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,  pada  suatu  hari  yang  besar,  (yaitu)  hari  (ketika)  manusia  berdiri  menghadap  Tuhan semesta alam ?”
17 Pada dasarnya azas Pacta Sunt Servanda memiliki kemiripan dengan azas Illahiah. Dalam sejarahnya azas Pacta  Sunt  Servanda dikenal  dalam  hukum gereja,  dimana  disebutkan  bahwa  terjadinya  statu perjanjian  apabila  ada  kesepakatan  kedua  belah  pihak  dan  dikuatkan  dengan  sumpahlm.  Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan sakral  yang  dikaitkan  dengan  unsur  keagamaan.  Namur  dalam  perkembangannya azas  pacta  sunt Servanda  diberi  arti  “pactum”,  yang  artinya  sepakat  tidak  perlu  dikuatkan  dengan  sumpah  dan tindakan  formalitas  lainnya.  Sedangkan nudus  pactum  sudah  cukup  dengan  sepakat  saja.  Salim, 2004, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.
18 Al Qur‟an dan terjemahannya.
pada  umat  Islam  bahwa  segala  tindakan  yang  dilakukannya  akan  mendapatkan balasan dari Allah seperti yang dinyatakan dalam firman Allah tersebut.
Selanjutnya azas tertulis ( Al-Kitabah). Perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis  yang  dihadiri  oleh  saksi-saksi.  Perjanjian  yang  tidak  dilakukan  secara  tidak tunai  hendaknya  dapat  dijaminkan  suatu  barang.  Adanya  perjanjian  tertulis,  saksi- saksi, dan benda jaminan menjadi alat bukti terjadinya suatu perjanjian.
Dalam  KUHPerdata  tidak  terdapat  ketentuan  bahwa  suatu  perjanjian  harus dilakukan  secara  tertulis.  Dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  ditentukan  bahwa  sepakat mereka  yang  mengikatkan  dirinya  merupakan  syarat  utama  dalam  sahnya  suatu perjanjian atau lebih dikenal dengan azas konsensualisme. KUHPerdata dalam hal ini menganggap  cukup  suatu  perjanjian  itu  dengan  kata  sepakat  kedua  belah  pihak tanpa adanya pernyataan tertulis.
Azas-azas  umum  di  atas  selanjutnya  diperinci  dalam  rukun  dan  syarat perjanjian. Susanti dalam tesisnya menampilkan sebuah tabel yang menggambarkan perbedaan  perjanjian  MenuruthHukum  Islam  dan  Hukum  Perdata  yang  Berlaku  di Indonesia dari beberapa sudut pandang, sebagaimana dalam tabel berikut. 19 Tabel 2: Perbedaan Perjanjian Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia Perbedaan Hukum Perjanjian Menurut Hukum Islam Hukum Perjanjian Menurut KUHPerdata Landasan Filosofis Religius  transedental  (adanya nilai  agama,  berasal  dari ketentuan Allah) Sekuler (tidak ada nilai agama) Ruang Lingkup (Substansi) Hubungan bidimensional manusia dengan Allah (vertikal),  manusia  dengan manusia, benda dan lingkungan (horizontal) Hubungan  horizontal,  hanya hubungan manusia dengan manusia,  dan  manusia  dengan benda Proses terbentuknya Adanya  pengertian al-Ahdu (perjanjian dan al-Aqdu (perikatan) (QS 3:76 dan 5:1) Adanya  pengertian  perjanjian dan  perikatan  (Pasal  1313  dan 1233 KUHPerdata) Sahnya Perjanjian Halal,  sepakat,  cakap,  tanpa paksaan, ijab dan kabul Sepakat,  cakap,  hal  tertentu, halal (1320 KUHPerdata)
Selain  hal  di  atas  persamaan  akan  masuknya  aspek  hukum  publik  dalam hukum privat juga hal penting sebagai landasan berlakunya paksa badan pada bank syariah di Indonesia (akan dikaji lebih lanjut pada perbandingan kedudukan hukum paksa badan)

## Analisis  Perbandingan  Kedudukan  Paksa  Badan  dalam  Pembidangan Hukum  Berdasar  Hukum  Islam  dan  Peraturan  Perundang-undangan Indonesia
Dalam  ruang lingkup  hukum  Islam,  tidak  dikenal  adanya  pembagian  hukum dalam aspek publik dan privat, karena dalam hukum publik terdapat aspek privat dan
19 Dyah Ochtorina Susanti, 2006, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Bai‟u Salam Ditinjau dari Sudut pandang Hukum Islam (Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat  Syariah Daya Artha  Mentari  Bangil  –  Pasuruan)”,  Tesis,  Tidak  dipublikasikan,  Program  Pasca  Sarjana  Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
sebaliknya dalam aspek privat terdapat pula hukum publik. 20 Penahanan atau paksa badan  yang  dikenal  dengan  istilah al  habs  al  ihtiyathi,  termasuk  salah  satu  dari berbagai  macam  bentuk  hukuman ta‟zir dalam sistem hukum pidana Islam, namun diperkenankan  untuk  diterapkan  sebagai  alternatif  penyelesaian  masalah keperdataan  (utang-piutang)  karena  hukum  Islam  memang  tidak  ada  pembedaan sanksi  menurut  jenisnya  dalam  bidang  muamalat,  sebagaimana  telah  diuraikan  di atas.
Dalam  klasifikasi  tindak  pidana  Islam, ta‟zir  berada  pada  posisi  yang  paling ringan, dimana penentuan hukumannya didasarkan pada ijma„ (kesepakatan ulama) yang  berkaitan  dengan  hak  negara  muslim  untuk  melakukan  kriminalisasi  dan menghukum  semua  perbuatan  yang  tidak  pantas,  yang  menyebabkan  kerugian, kerusakan,  fisik,  sosial,  politik,  finansial  dan  moral  baik  bagi  individu,  maupun masyarakat secara keseluruhan. 21
Adapun  dalam  hukum  di  Indonesia,  pembidangan  antara  hukum  privat  dan hukum publik adalah salah satu karakteristik hukum barat. Terdapat perbedaan yang menonjol antara 2 bidang hukum ini, baik dalam hukum formil maupun materielnya.
Dengan  karakteristik  yang  berbeda  antara  hukum  privat  dan  hukum  publik, maka  paksa  badan  berada  di  antara  kedua  pembidangan  ini.  Hal  ini  tampak  pada tujuan yang mengandung unsur kepentingan umum (ketika pembiayaan bermasalah dapat  berpengaruh  pada  kesehatan  bank  dan  industri  perbankan  pada  umumnya) dan  sanksi  kurungan.  Dengan  demikian  pada  dasarnya  adalah  hubungan  hukum antara  debitor  dan  kreditor  yang  merupakan  hubungan  hukum  privat,  dimana selanjutnya  dimasuki  sektor  hukum  publik.  Apabila  kembali  kepada  pembidangan hukum  yang  membagi  hukum  privat  dan  hukum  publik  maka  kontroversi  pendapat tentang  kebolehan  paksa  badan  muncul  khususnya  berkaitan  dengan  kajian  Hak Azasi Manusia (HAM).
Dengan tidak adanya perbedaan antara hukum privat dan hukum publik pada sistem  hukum  Islam,  maka  kedudukan  paksa  badan  menurut  Islam  yang menggabungkan unsur publik dan privat bukan menjadi kendala atau permasalahan apabila  diterapkan  pada  penanganan  pembiayaan  bermasalah  di  Indonesia.  Paksa badan ini lebih menjadi sorotan dalam pelaksanaannya di Indonesia, karena selama ini  tidak  dikenal  penggabungan  antara  publik  dan  privat.  Sanksi  berupa  menahan seorang  debitur  yang  mampu  tapi  beritikad  buruk  untuk  pembayaran  ini  serupa dengan  paksa  badan  dalam  sistem hukum  positif  Indonesia sebagai  “ imprisonment for civil debt”, yaitu kesan masuknya hukum publik dalam hukum privat, khususnya intervensinya hukium pidana dalam hukum perdata.
Sebenarnya  sifat  komplementer  seperti  ini  bukan  menjadi  hal  baru  dalam bidang  hukum  Ekonomi,  sebagai  hukum  yang  menggabungkan  aspek  privat  dan publik, dan dimulai dengan batas secara administratif oleh pemerintah dalam bidang hukum privat.
Dalam  hukum  pidana  ekonomi,  seringkali  juga  sulit  untuk  membedakan persoalan  hukum  perdata  dan  hukum  pidana.  Definisi economic  crime  yang
20 Hal ini tampak jelas dalam hukum pidana Islam, misalnya qhisas bagi seorang pembunuh. Hukuman bunuh  bagi  pembunuh  dapat  dighantikan  dengan  pembayaran  denda  apabila  keluarga  korban memberikan maaf bagi si pembunuhlm.
21 Bandingkan  dengan  kejahatan hudud  yang  merupakan  kejahatan  paling  serius  dan  berat  dalam hukum  pidana  Islam  karena  termasuk  kejahatan  terhadap  kepentingan  publik.  Walaupun  bukan berarti  kejahatan  hudud  tidak  menyentuh  kepentingan  pribadi.  Kejahatan  ini  diancam  dengan hukuman  yang  sudah  ditentukan  kadarnya  oleh  Allah  dalam  Al  Qur‟an  maupun  sunnah  baik  secara kuantitas maupun kualitas dan tidak mengenal tingkatan, tidak dapat diringankan atau diperberat dan tidak dapat dimaafkan. Diantaranya adalah minum minuman keras, perzinahan dan pencurian. Pada posisi di bawah hudud adalah kejahatan qishas. Berada pada posisi di tengah antara hudud dan ta‟zir, sasaran kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia baik sengaja atau tidak sengaja.
dikemukakan  oleh the  American  Bar  Association  dapat  dijadikan  acuan,  dengan melihat  kata-kata  kunci  untuk  menentukan  apakah  suatu  perbuatan  di  bidang ekonomi  merupakan  perbuatan  yang  mengandung  unsur  sifat  melawan  hukum dalam artian hukum pidana ataukah merupakan perbuatan melanggar hukum yang bersifat perdata. Apabila hukum perdata ( civil law) dengan sanksi berupa ganti rugi berusaha untuk melindungi hak-hak sipil/privat, hukum pidana ( criminal law) melalui proses  kriminalisasi  dan  sanksi  yang  lebih  berat  berusaha  untuk  melindungi  tidak hanya kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan masyarakat. 22
Dengan  dasar  pertimbangan  di  atas,  sifat  komplementer  antara  hukum perdata  dan  hukum  pidana  dalam  penggunaan imprisonment  (yang  merupakan sanksi  hukum  pidana)  sebagai  upaya  paksa  badan  ( imprisonment  for  civil  debt) masih  dapat  dibenarkan,  apabila  didasarkan  pada  alasan  yang  dapat dipertanggungjawabkan.
Gijzeling masuk dalam kategori kriminalisasi terbatas, dimana harus dilakukan melalui  proses  pengadilan.  Apabila  dilakukan  tidak  berdasar  keputusan  pengadilan maka  merupakan  pelanggaran  HAM.  Hal  ini  tampaknya  sudah  diantisipasi  oleh perumus  PERMA  Nomor  1  Tahun  2000.  Pasal  6  menyatakan:  (1).  Putusan  tentang paksa  badan  ditetapkan  bersama-sama  dengan  putusan  pokok  perkara.  (2). Terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai hutang kepada negara atau  dijamin  oleh,  ketentuan  ayat  (1)  tersebut  di  atas  dilaksanakan  secara  serta merta.  (3).  Pelaksanaan  putusan  yang  menyangkut  pelaksanaan  paksa  badan dilakukan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
Muladi  selanjutnya  menyatakan  suatu  pemikiran  bahwa  agar  ditambahkan syarat  tertentu  pada  perbuatan  debitor agar  dapat  dijadikan  unsure  pidana,  antara lain  adalah  masuknya  unsur  penipuan,  kecurangan  disertai  dengan standart economic crime. Hal di atas akan memberikan kedudukan yang secara teoritik dan konseptual  menjelaskan  kedudukan  lembaga  paksa  badan  atau gijzeling  atau imprisonment  for  debt    dapat  dibenarkan,  dimana  pembenaran  ini  harus  disertai dengan  dasar-dasar  yang  dapat  dipertanggungjawabkan,  antara  lain  pada  dampak yang  ditimbulkan  pada  dunia  perbankan  akibat  meningkatnya  pembiayaan bermasalah atau NPF ( Non Performing Financing) pada bank syariah, khususnya bagi bank  itu  sendiri,  industri  perbankan  pada  umumnya  dan  bahkan  ekonomi  skala nasional.

## Analisis Perbandingan Alasan Putusan Paksa Badan Berdasar Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia
Dalam menentukan seorang debitor untuk dilakukan penahanan, para ulama membahas  kebolehan  menahan  sementara  orang  yang  berutang  telah  menetapkan beberapa  persyaratan,  yakni:  (a).  Tidak  dapat  serta  merta  dilakukan  begitu  saja; melainkan harus dengan hati-hati dan memperjelas duduk persoalannya. Dalam hal ini hakim harus mencari bukti ( al-bayyinah) yang meyakinkan bahwa debitor benar- benar    memiliki  harta/aset/kekayaan  tetapi  enggan  membayar  utangnya,  ataukah memang  benar-benar  tidak  memiliki  harta.  (b).  Pada  masa  pencarian  bukti,  hakim dapat  menahan  debitor  dua  sampai  3  bulan.  Praktik  ini  dilakukan  Rasulullah  SAW dengan  menahan  seseorang  yang  diduga  telah  melakukan  kesalahan,  lalu  beliau melepaskannya  kembali.  Ini  dilakukan  sebagai  penahanan  sementara  ( al-Habs  al ihtiyathi).  (c).  Apabila  dalam  masa  tersebut  hakim  mengetahui  bahwa  debitor tersebut  tidak  memiliki  harta  untuk  membayar  utangnya,  ia  dibebaskan  (Surat  Al Baqarah ayat 280). (d). Apabila hakim merasa ragu atas kemampuan debitor untuk membayar  utangnya  maka  hakim  dapat  menetapkan  hukuman  berupa  tahanan
22 Muladi, Op.cit., hlm. 25-28.
sementara, sampai diperoleh bukti yang bersangkutan mampu atau tidak membayar utangnya. (e).Sebaliknya, apabila diketahui si debitor memiliki aset/kekayaan untuk membayar  utangnya,  tetapi  tidak  ada  itikad  baik  untuk  memenuhi  kewajibannya, maka hakim dapat menetapkan penahanan sementara.
Selain  syarat  utama  di  atas,  syarat  lainnya  adalah  berkaitan  dengan  utang ( ad-daen)  dan  kreditor  (ad-dain).  Syarat  yang  berkaitan  dengan  utang  adalah utangnya  telah  jatuh  tempo,  sedang  kreditor  adalah  bahwa  kreditor  mengajukan tuntutan hakim agar debitor dikenakan penahanan sementara.  Apabila hakim yakin bahwa  debitor  sebenarnya  mampu,  tapi  tidak  beritikad  baik,  maka  hakim  harus terlebih dahulu memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk membayar utang- utangnya,  dimana  apabila  perintah  ini  tidak  diindahkan  hakim  dapat  menahan  si debitor sampai beberapa bulan sampai debitor membayar seluruh utangnya kepada kreditor.  Apabila  sampai  batas  penahanan  berakhir  debitor  belum  juga  membayar, maka  hakim  dapat  memerintahkan  untuk  menjual  paksa  semua  aset  yang  dimiliki debitor melalui proses peradilan pailit ( al taflis) dan atau pengampuan (al-hajr). 23
Dalam  berbagai  dasar  hukum  yang  mengatur  tentang  paksa  badan  di Indonesia,  terdapat  beberapa  alasan  putusan  paksa  badan.  Pada  HIR  dan  Rbg, terdapat satu alasan yang dengan tegas dicantumkan dalam Pasal 209 ayat (1) HIR =  242  ayat  (1)  Rbg,  bahwa  karena  tidak  ada  atau  tidak  cukup  barang  untuk menjalankan  putusan.  Dalam  Rv,  apabila  alasan  tersebut  mengandung:  (1).  Atau untuk  menyerahkan  suatu  benda  tertentu , (2).  Atau  melakukan  suatu  perbuatan yang  semata-mata  tergantung  dari  kehendak  terhukum  dan hanya  dapat  dilakukan olehnya. (3). Atau tidak melakukan suatu perbuatan.
PERMA Nomor 1 Tahun 2000 memberikan alasan yang berbeda, yaitu debitor yang  mampu  tetapi  tidak  mau  memenuhi  kewajibannya  dalam  membayar  utang sehingga  upaya  pemaksaan  disempurnakan  menjadi  paksa  badan.  Walaupun berbeda pada alasan khususnya berkaitan dengan tidak ada atau tidak cukup barang sebagaimana  ditegaskan  pada  HIR  dan  Rbg,  serta  tidak  diaturnya  unsur ketidakmauan  debitor  pada  HIR  dan  Rbg,  namun  terdapat  persamaan  yaitu  pada keharusan adanya putusan pengadilan sebagai dasar pelaksanaan.
Dari  apa  yang  telah  diuraikan  pada  sub  pengertian,  landasan  serta  alasan putusan  paksa  badan,  maka  hal  yang  utama  sebagai  alasan  putusan  paksa  badan oleh  pengadilan  dalam  perundang-undangan  Indonesia  adalah:  (1).  Adanya hubungan utang piutang. (2). Telah jatuh tempo dan belum dilakukannya kewajiban debitor.  (3).  Atas  gugatan  kreditor  ke  pengadilan  untuk  dilaksanakannya  paksa badan.  (4).  Tidak  dibayar  adalah  karena  adanya  itikad  buruk  debitor  untuk menghindari  kewajibannya,  dan  (5).  Debitor  sesungguhnya  memiliki  kemampuan untuk membayar.
Hal  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  apa  yang  diatur  dalam  hukum  Islam. Adanya  itikad  buruk  untuk  menghindari  kewajibannya  mendorong  pihak  si berpiutang  untuk  meminta  kepada  penguasa  dilakukannya  paksa  badan.  Pembeda utama  alasan  putusan  hanyalah,  bahwa  dalam  hukum  di  Indonesia  paksa  badan hanya  sebagai  upaya  penanganan,  adapun  dari  hukum  Islam,  paksa  badan  bukan hanya  sekedar  upaya  tetapi  juga  sebagai  pentuk  hukuman  pidana  ( ta‟zir)  yang diputuskan oleh hakim.
Dengan  penggunaan  akal  pikiran/ijtihad/ ar  ra‟yu,  penentuan  paksa  badan sebagai  sebagai  dasar  penanganan  pembiayaan  pada  bank  syariah  dapat dilaksanakan dengan dasar analogi atau qiyas, serta telah memenuhi rukun qiyas: 24 (1). Ashal: dasar/titik tolak dimana suatu masalah itu dapat disamakan (musyabbah
23 Wahbah Azzulhaili, Al Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Beirut, Dar Al Fikr cet. III, Juz V, hlm.462-463; Ibn Rusyd, Bidayah al Mujtahid, jilid II, hlm.280-286, dalam Fathurrahman Djamil, op.cit. hlm.43.
24 Nafiatur Risa Agung, op.cit. hlm.76-77.
bih).  Dalam  hal  ini  dasar  atau  titik  tolaknya  adalah  PERMA  Nomor  1  Tahun  2000 Pasal 1 (ayat 1). (2). Furu„: suatu masalah yang akan diqiyaskan disamakan dengan asal tadi ( musyabah). Yang menjadi musyabah adalah hadits ‚al habs al ihtiyathi„ dan dalam  rangka  aplikasi  paksa  badan  dalam  operasionalisasi  pembiayaan  syariah adalah indikasi tindakan merugikan dari debitur  – dalam hal ini diwakili hadits. (3). Illat:  suatu  sebab  yang  menjadikan  adanya  hukum  tertentu,  dengan  persamaan sebab  inilah  baru  dapat  diqiyaskan  masalah  kedua  ( furu„)  kepada  masalah  yang pertama ( ashal) karena adanya suatu sebab yang dapat dikompromikan antara ashal dengan furu„.  Illat  dari  diperkenankannya  paksa  badan  sesuai  PERMA  Nomor  1 Tahun  2000  adalah  karena  debitur  beritikad  tidak  baik  dan  paksa  badan  adalah untuk  memaksa  yang  bersangkutan  memenuhi  kewajibannya  (Pasal  1  huruf  a). Demikian  pula  alasan  utama  dijatuhkannya  paksa  badan  menurut  hadits  al  habs al ihtiyathi adalah karena orang berutang yang sebenarnya mampu namun menunda- nunda  pembayaran  utangnya  (indikasi  pembiayaan  bermasalah:  ketidakjujuran nasabah,  dll).  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  illat  kedua  masalah ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif sangat sinergi bahwa alasan penahanan dapat  dijatuhkan  terhadap  debitur  yang  beritikad  tidak  baik  untuk  tidak melaksanakan kewajibannya hingga ia mau memenuhi kewajibannya dalam konteks aplikasi  pada  pembiayaan  syariah.  (4).  Hukum,  yaitu  ketentuan  yang  ditetapkan pada furu„ apabila sudah ada ketetapan hukum berdasar ashal, disebut buah. Hukum paksa  badan  yang  ditetapkan  pada  hukum  positif  berdasarkan  illat  yang  sama dengan  hadits al  habs  al  ihtiyathi  sehingga  untuk  dijatuhkannya  paksa  badan terhadap debitur yang demikian tergantung kebijaksanaan hakim.
Dari dasar di atas maka rumusan PERMA dengan menggunaan istilah „debitur yang  beritikad  tidak  baik“  mencakup  pengertian  yang  luas  termasuk  penundaan pembayaran  utang  oleh  debitur  yang  mampu  (hadits)  juga  indikasi  pembiayaan bermasalah  dalam  operasionalisasi  pembiayaan  syariah.  Maka  berdasar  analogi penafsiran  ekstentif  dari  makna  “debitur  beritikad  tidak  baik”,  terhadap  indikasi pembiayaan bermasalah dalam operasionalisasi perbankan syariah dapat diterapkan paksa badan.
Tentu  saja  adalah  berdasar  pada  bukti  yang  kuat,  pada  Pasal  7  PERMA Nomor  1  Tahun  2000  disebutkan  bahwa  kewajiban  debitor  didasarkan  atas pengakuan  utang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  224  HIR/258  Rbg,  dan  paksa badan  dapat  diajukan  tersendiri  dan  dilaksanakan  berdasarkan  penetapan  Ketua Pengadilan Negeri”.
Apabila  hakim  merasa  ragu  atau  terdapat  bukti  yang  kurang  kuat,  dapat dilakukan  pembebasan  dari  paksa  badan,  atau  apabila  terjadi  upaya  hukum  yang dilakukan oleh debitor. Sayangnya hal ini tidak diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2001.  Akan  tetapi  hak  sandera  ini  diatur  dalam  dalam  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Penggantian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan dengan  Surat  Paksa  tersandera  berhak  untuk:  (a).  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan  Negeri  atas  pelaksanaan  penyanderaan,  dan  (b).  dalam  hal  gugatan dikabulkan  penanggung  pajak  dapat  mengajukan  permohonan  rehabilitasi,  nama baik dan ganti rugi. Hak-hak di atas tentu saja seharusnya terdapat pula pada paksa badan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2001.

## Analisis  Perbandingan  Objek  Paksa  Badan  Berdasar  Hukum  Islam  dan Peraturan Perundang-undangan
Objek  paksa  badan  merupakan  subjek  dalam  perjanjian  yang  melakukan perjanjian utang piutang. Dalam hukum Islam, subjek Perjanjian ( Al ‟Aqidain) adalah para  pihak  yang  melakukan  perjanjian,  yang  dalam  hal  ini  disebut  sebagai  subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering kali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban yang terdiri dari individu dan badan hukum.
Manusia sebagai  subjek  perjanjian  adalah  pihak  yang  sudah  dapat  dibebani hukum  karena  telah  mampu  bertindak  secara  hukum,  baik  yang  berhubungan dengan  Tuhan  maupun  dalam  kehidupan  sosial,  yang  disebut  dengan mukallaf. Bertindak  secara  hukum  dalam  hal  ini  dimaksudkan  bahwa  manusia  dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dihadapan  Allah  SWT,  baik  yang  terkait dengan perintah maupun larangan-larangan Allah. 25
Menurut Abdurrahman Raden Aji Haqqi, para ahli Ushul Fiqih telah membagi kapasitas  hukum  seseorang  ke  dalam  4  (empat)  tahap  Subjek  Hukum  ( Stages  of Legal Capacity): 26 (a). Marhalah al-Janin (Embryonic Stage). Tahap ini dimulai sejak masa janin sudah berada dalam kandungan hingga lahir dalam keadaan hidup yang disebut  “ Ahliyyah  Al-Wujub  Al-Naqisah”.  Dalam  tahap  ini,  janin  dapat  memperoleh hak, namun tidak mengemban kewajiban hukum.  (b). Marhalah al-Saba (Childhood Stage). Tahap ini dimulai sejak manusia lahir dalam keadaan hidup hingga ia berusia 7  (tujuh)  tahun.  Pada  tahap  ini  seseorang  disebut  “ Al-Sabiy  Ghayr  Al-Mumayyiz”. Hak  dan  kewajiban  yang  menyangkut  harta  miliknya  dilaksanakan  melalui  walinya ( Guardian). (c). Marhalah al-Tamyiz (Discernment Stage). Tahapan ini dimulai sejak seorang berusia 7 (tujuh) tahun hingga masa pubertas ( Aqil-Baligh). Pada tahap ini seseorang  disebut  “ Al-Sabiy  Al-Mumayyiz”  (telah  bisa  membedakan  yang  baik  dan buruk). Seseorang yang mencapai tahap ini dapat memperoleh separuh kapasitasnya sebagai  subjek  hukum  (tanpa  izin  dari  walinya).  Menurut  Imam  Muhammad  Abu Zahrah, 27 seorang mumayyiz sudah memiliki kecakapan bertindak hukum meskipun masih  kurang  atau  lemah  sehingga  dapat  disebut ahliyyah  al-ada‟  an-naqisah.  (d). Marhalah  al-Bulugh  (Stage  of  Puberty).  Pada  tahap  ini  seseorang  telah  mencapai Aqil-Baligh dan dalam keadaan normal ia dianggap telah menjadi mukallaf. Perkiraan baligh  ini  dengan  melihat  tanda-tanda  fisik,  yaitu  ketika  seorang  perempuan  telah datang bulan (haid) dan laki-laki telah mengalami perubahan-perubahan suara dan fisiknya. Seseorang yang sudah pada tahap ini disebut “ Ahliyyah Al-Ada Al-Kamilah”. Orang  tersebut  telah  memperoleh  kapasitas  penuh  sebagai  subjek  hukum  karena intelektualitasnya telah matang dan dianggap cakap, kecuali terbukti sebaliknya.
Mengenai  tahap  cakapnya  seseorang  dalam  bertransaksi,  sebagian  ulama kontemporer,  menambahkan  persyaratan  satu  tahapan  atau  kondisi  seseorang  lagi sebagai  tahapan  ke-5  (lima)  yaitu:  (e). Daur  al-Rushd  (Stage  of  Prudence).  Pada tahap  ini  kapasitas  seseorang  telah  sempurna  sebagai  subjek  hukum,  karena  telah mampu bersikap bijaksana demi keamanan dalam mengelola dan mengontrol harta dan  usaha  atau  bisnisnya  dengan  bijaksana.  Pada  dasarnya  kebijaksanaan ( rushd/prudence) seseorang dapat dicapai secara bersamaan, sebelum atau sesudah baligh,  bila  telah  memiliki  sifat-sifat  kecakapan  berdasarkan  pendidikan  atau persiapan  tertentu  untuk  kepentingan  bisnis,  usaha  atau  transaksi  yang  akan dilakukannya  tersebut.  Orang  yang  telah  mencapai  tahapan Daur  ar  Rushd  ini
25 Ade  Armando  dkk.  Tanpa  tahun, Ensiklopedi  Islam  Untuk  Pelajar.  PT.  Ichtiar  Baru  van  Hoeven, Jakarta, hlm. 77.
26 Haqqi, Abdurrahman Raden Aji. 1999. The Philosophy of Islamic Law of Transaction. Kuala Lumpur: Univision Press. Hlm. 94-96. Lihat juga Gemala Dewi dkk, 2005 Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm. 52-54.
27 Ibid.
disebut  orang  yang Rasyid.  Diperkirakan  tahapan  ini  dapat  diperoleh  setelah seseorang mencapai usia 19, 20, atau 21 tahun. 28
Jadi, dari segi kecakapan untuk melakukan akad, manusia dapat terbagi atas tiga  bentuk: 29 (1).  Manusia  yang  tidak  dapat  melakukan  akad  apa  pun,  seperti manusia  yang  cacat  jiwa,  cacat  mental,  anak  kecil  yang  belum mumayyiz;  (2). Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak yang sudah mumayyiz, tetapi  belum  mencapai baligh,  DAN  (3).  Manusia  yang  dapat  melakukan  seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat mukallaf.
Pada  prinsipnya  tindakan  hukum  seseorang  akan  dianggap  sah,  kecuali  ada halangan-halangan  yang  dapat  dibuktikan.  Tindakan  hukum  seseorang  yang  telah baligh  dapat  dinyatakan  tidak  sah  atau  dapat  dibatalkan  apabila  dapat  dibuktikan adanya halangan-halangan ( impediments) sebagai berikut: minors (masih di bawah umur)  atau safih; insanity/junun  (kehilangan  kesadaran  atau  gila); idiocy/‟atah
(idiot); prodigality/safah  (royal,  boros); unconsciousness/ighma  (kehilangan kesadaran); sleep/naum  (tertidur  dalam  keadaan  tidar  gelap); error/khata  dan forgetfulness/nisyan  (kesalahan  dan  terlupa);  dan acquired  defects/‟awarid muktasabah  (memiliki  kekurangan,  kerusakan  (akal)  atau  kehilangan).  Kerusakan atau  terganggunya  akal  seseorang  dapat  dikarenakan  oleh intoxication/sukr (mabuk, keracunan obat, dan sebagainya) atau karena ignorante/jahl (ketidaktahuan atau kelalaian).
Oleh  karena  itu,  selain  dilihat  dari  tahapan  kedewasaan  seseorang,  dalam suatu  perjanjian,  kondisi  psikologis  seseorang  perlu  juga  diperhatikan  untuk mencapai sahnya suatu akad. Hamzah Ya‟cub, mengemukakan syarat-syarat subjek akad  adalah: 30 1).  Berakal  ( Aqil),  2).  Dapat  membedakan  (Tamiz)  yang  baik  dan yang buruk, 3). Bebas dari paksaan (Mukhtar). Syarat ini didasarkan oleh ketentuan QS.  an-Nisa  (4):  29  dan  Hadits  Nabi  SAW.  yang  mengemukakan  prinsip  rela  sama rela ( An-Taradhin). Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan, dan tekanan.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan,  bahwa  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi  sebagai mukallaf  adalah:  (a).  Baligh  yang  diukur  dari  seseorang  adalah telah  bermimpi  ( ihtilam)  bagi  laki-laki  dan  telah  haid  bagi  perempuan.  Baligh  juga dapat  diukur  dari  usia  seseorang  seperti  yang  tercantum  dalam  Hadits  dari  Ibnu Umar  yaitu  15  tahun.  Terhadap  orang  yang  sudah baligh  sudah  dapat  bertindak hukum,  karena  menurut  Imam  Muhammad  Abu  Zahrah,  ia  sudah  berakal  dan memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna ( ahliyyah al-ada al-kamilah). (b). Seseorang yang melakukan perjanjian harus memiliki akal yang sehat. Dengan akal sehat, ia akan memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum  terhadap  dirinya  maupun  orang  lain.  Nabi  Muhammad  SAW  bersabda; ”Diangkatkan  pembebanan  hukum  dari  tiga  (jenis  orang):  orang  tidur  sampai  ia bangun,  anak  kecil  sampai  ia baligh,  dan  orang  gila  sampai  ia  sembuh”  (HR  al- Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa‟i, Ibnu Majah, dan ad-Daruqutni dari Aisyah binti Abu Bakar dan Ali bin Abi Talib).
Selain  hal  tersebut  di  atas,  dalam  kaitannya  dengan  subyek  perjanjian terdapat  tiga  hal  yang  harus  diperhatikan. 31 Pertama, Kecakapan  (Ahliyah),  yaitu kecakapan  seseorang  untuk  memiliki  hak  dan  dikenai  kewajiban  atasnya  dan kecakapan  melakukan  perbuatan  hukum,  terbagi  atas  dua  macam,  yaitu Ahliyah
28 Ahmad  Azhar  Basyir,  2000, Asas-asas  Hukum  Muamalah  (Hukum  Perdata  Islam),  UII  Press, Yogyakarta, hlm. 32.
29 Gufron A Mas‟adi, 2002, Fiqih Muamalah Konstektual, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.
30 Hamzah Ya‟cub, 1984, Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi, CV. Diponegoro, Bandung, hlm. 79.
31 Gufron A Mas‟adi, Op.cit. hlm. 82-86.
wujub  (kecakapan  untuk  memiliki  suatu  hak  kebendaan),  dan  Ahliyah  ada‟ (kecakapan  memiliki tasharruf  dan  dikenai  tanggung  jawab  atau  kewajiban,  baik berupa  hak  Allah  SWT.  atau  hak  manusia).  Kedua  adalah  Wilayah  (kewenangan), yaitu  kekuasaan  hukum  yang  pemiliknya  dapat  ber- tasharruf  dan  melakukan  akad dan  menunaikan  segala  akibat  hukum  yang  ditimbulkan.  Syarat  seseorang  untuk mendapatkan wilayah akad adalah orang yang cakap ber-tasharruf secara sempurna. Dibagi  2,  yaitu Niyabah  ashliyah  (kecakapan  sempurna  dan  melakukan  tindakan hukum  untuk  kepentingan  dirinya  sendiri)  dan Niyabah  al-Syar‟iyyah  atau  wilayah niyabiyah  (kewenangan  atau  kekuasaan  yang  diberikan  kepada  pihak  lain  yang mempunyai  kecakapan  sempurna  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  atas  nama orang  lain  (biasanya  disebut  dengan  wali),  dengan  syarat,  mempunyai  kecakapan yang  sempurna  dalam  melakukan  perbuatan  hukum,  memiliki  agama  yang  sama (Islam)  antara  wali  dan  yang  diwakili (maula  ‟alaihi),  mempunyai  sifat  adil,  yaitu istikamah dalam menjalankan ajaran agama dan berakhlak mulia, mempunyai sifat amanah,  dapat  dipercaya  dan  menjaga  kepentingan  orang  yang  ada  dalam perwaliannya.
Ketiga,  Perwakilan (Wakalah),  yaitu  pengalihan  kewenangan  perihal  harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu  dalam  hidupnya.  Dalam  hal ini,  wakil,  dan  yang  diwakili  (muwakil)  harus memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum yang sempurna dan dilaksanakan dalam bentuk akad berupa ijab dan kabul. Dengan demikian, harus jelas objek dan tujuan perjanjian tersebut.
Subyek  perjanjian  juga  dapat  berupa  badan  hukum.  Badan  hukum  adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Badan  hukum  ini  memiliki  kekayaan  yang  terpisah  dari  perseorangan.  Dengan demikian,  meskipun  pengurus  badan  hukum  berganti-ganti,  ia  tetap  memiliki kekayaan  tersendiri.  Yang  dapat  menjadi  badan  hukum  menurut  R.  Wirjono Prodjodikoro  adalah  dapat  berupa  negara,  daerah  otonom,  perkumpulan  orang- orang, perusahaan, atau yayasan. 32
Dalam Islam, badan hukum tidak diatur secara khusus. Namun, terlihat pada beberapa dalil menunjukkan adanya badan hukum dengan menggunakan istilah al- syirkah,  seperti  yang  tercantum  dalam  Al  Quran  Surat  An-Nisa  ayat  12;  Al  Quran Surat  Shaad  ayat  24,  dan  Hadits  Qudsi.  Pada  Al  Quran  Surat  An-Nisa  ayat  12, disebutkan ”Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ....”.
Pada  Hadits  Qudsi  riwayat  Abu  Dawud  dan  al-Hakim  dari  Abu  Hurairah, bahwa  Nabi  Muhammad  SAW.  bersabda;  ”Aku  (Allah)  adalah  pihak  ketiga  dari  dua orang  yang  berserikat,  sepanjang  salah  seorang  dari  keduanya  tidak  berkhianat terhadap  lainnya. Apabila  seseorang  berkhianat  terhadap  lainnya,  maka  Aku  keluar dari keduanya.” 33
Kedudukan negara, menurut TM Hasbi Ash Shiddieqy, dapat menjadi subjek hukum pula, disebut dengan istilah syakhshisyah daulah. Dalam hal negara sebagai badan  hukum,  kepala  negara  atau  pegawai-pegawai  pemerintah  dapat  melakukan tindakan  hukum  atas  nama  negara  sesuai  dengan  peraturan  yang  sudah ditentukan. 34
Berkaitan dengan objek paksa badan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa di samping telah memenuhi unsur kecakapan dan kewenangan atau adanya hak  perwalian  atau  pengalihan  kuasa,  objek  paksa  badan  juga  berlaku  bagi  badan
32 R. Wirjono Prodjodikoro, 1981, Asas-asas Hukum Perdata, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 23.
33 Gemala Dewi, Op.cit. hlm. 59.
34 Ibid., hlm. 60.
hukum,  keseluruhannya  berlaku  pula  unsur  utama  yaitu  ketiadaan  itikad  baik  atas kewajibannya padahal dia mampu untuk memenuhinya.
Dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  subjek  hukum  yang dapat  menjadi  objek  paksa  badan  adalah  yang  telah  memenuhi  syarat  dalam melakukan  perjanjian.  Menurut  KUHPerdata,  subjek  hukum  dikenal  sejak  manusia berada  dalam  kandungan,  tetapi  untuk  dapat  melakukan  perjanjian  diatur  dalam aturan yang rinci pula.
KUHPerdata  juga  memberikan  pengaturan  yang  sama  mengenai  bayi  dalam kandungan.  Pasal  2  menyebutkan  bahwa  anak  yang  berada  dalam  kandungan seorang  dianggap  sebagai  telah  dilahirkan,  bila  kepentingan  si  anak  tersebut menghendaki.  Kepentingan  tersebut  dapat  berupa  penerimaan  waris,  penerimaan hibah, maupun kepentingan yang memberikannya hak. Tidak ada kewajiban hukum yang ditanggung oleh anak yang berada dalam kandungan tersebut.
Dalam  melakukan  perjanjian,  salah  satu  syarat  sahnya  adalah  apabila  telah dewasa.  Pasal 330 menyebutkan bahwa seseorang dapat dikatakan dewasa apabila umurnya  genap  21  tahun.  Seseorang  yang  belum  genap  berusia  21  tahun  dapat dinyatakan sebagai subyek hukum apabila ia telah menikah atau pernah menikah.
Dari syarat subjek hukum dalam melakukan perjanjian di atas, maka apabila dikaitkan  subjek  hukum  sebagai  objek  paksa  badan,  tentu  adalah  apabila  debitor tersebut memiliki itikad buruk dalam memenuhi kewajibannya.
Pada  awalnya  hanya  debitor  saja  yang  dapat  dikenai  paksa  badan, sebagaimana  terdapat  pada  UU  Nomor  49  Prp.  Tahun  1960.  Hal  ini  erat  kaitannya dengan  UU  Nomor  19  Tahun  1959  tentang  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat  Paksa. Dalam UU yang tentu saja tidak mengenal penjamin pajak ini dikutip secara utuh.
Dalam  perkembangannya,  dimana  pada  praktik  bisnis  kredit  macet  dengan jumlah  yang  besar  berbentuk  perusahaan  terbatas  dan  menggunakan  jaminan perorangan, maka objek  paksa badan diperluas meliputi: debitor pribadi, ahli waris yang  telah  menerima  warisan  dari  debitor  yang  bersangkutan,  pengurus  badan hukum, serta penjamin atau penanggung utang. 35
Dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun  2000,  lebih  lanjut  disebutkan  tentang  batas usia  dan  berkaitan  dengan  ahli  waris  tersebut.  Pasal  3  menyebutkan:  (1).Paksa badan  tidak  dapat  dikenakan  pada  debitur  yang  beritikad  tidak  baik  yang  telah berusia  75  tahun,  (2)Paksa  badan  dapat  dikenakan  terhadap  ahli  waris  yang  telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik.
Dalam melihat persamaan dan perbedaan objek paksa badan, diawali dengan membandingkan  objek  paksa  badan  sebagai  subjek  hukum  yang  memebuhi  syarat sahnya  perjanjian,  dan  selanjutnya  memandang  subjek  hukum  ini  sebagai  objek paksa badan.
Dalam hukum Islam  yang paling sempurna adalah apabila telah berada pada tahap daur al-Rushd (Stage of Prudence). Pada tahap ini kapasitas seseorang telah sempurna  sebagai  subjek  hukum,  karena  telah  mampu  bersikap  bijaksana  demi keamanan dalam mengelola dan mengontrol harta dan usaha atau bisnisnya dengan bijaksana.  Pada  dasarnya  kebijaksanaan  ( rushd/prudence)  seseorang  dapat  dicapai secara  bersamaan,  sebelum  atau  sesudah baligh,  bila  telah  memiliki  sifat-sifat kecakapan  berdasarkan  pendidikan  atau  persiapan  tertentu  untuk  kepentingan bisnis,  usaha  atau  transaksi  yang  akan  dilakukannya  tersebut.  Orang  yang  telah mencapai  tahapan Daur  ar  Rushd  ini  disebut  orang  yang  Rasyid.  Diperkirakan tahapan ini dapat diperoleh setelah seseorang mencapai usia 19, 20, atau 21 tahun.
35 Keputusan  Menteri  keuangan  Nomor  336/KMK.01/2000  tentang  Paksa  Badan  Dalam  Rangka Pengurusan Piutang Negara.
Hal  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  kedewasaan  sebagaimana  yang  diatur dalam  KUHPerdata.  Demikian  pula  berkaitan  dengan  badan  hukum  sebagai  subjek hukum  atau  pihak  yang  mewakili  atau  menjamin.  Apabila  subjek  hukum  ini,  tidak melaksanakan  kewajibannya  sebagaimana  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian padahal  dia  mampu  untuk  melakukannya  maka  subjek  hukum  ini  dapat  dilakukan paksa badan.
Demikian  pula  dalam  hal  objek  paksa  badan  adalah  badan  hukum.  Dalam Islam  dikenal  pula  badan  hukum  yang  juga  wajib  memenuhi  kewajibannya.  Maka apabila  debitor  atau  penjaminnya  adalah  orang  perorangan,  maka  penyanderaan dilakukan terhadap pribadi yang bersangkutan. Namun apabila hal debitor dan atau penjaminnya  adalah  suatu  perseroan  terbatas,  penyanderaan  dilakukan  terhadap pribadi  anggota  direksi,  pribadi  anggota  dewan  komisaris,  apabila  dari  hasil pemeriksaan  kantor  akuntan  publik  dan/atau  kantor  konsultan  hukum  independen diketahui pribadi anggota  dewan komisaris tersebut telah ikut aktif mengendalikan dan menentukan kebijakan perseroan, dan pribadi pemegang saham utama dari hasil pemeriksaan  kantor  akuntan  publik  dan/atau  kantor  konsultan  hukum  independen diketahui  pemegang  saham  utama  tersebut  telah  ikut  aktif  mengendalikan  dan menentukan kebijakan perseroan. 36
Perbedaan  utama  dalam  objek  hukum  paksa  badan  berdasar  hukum  Islam dengan  peraturan  perundang-undangan  adalah  yang  diatur  pada  Pasal  3  PERMA: Pertama,  pada  Pasal  3  ayat  (1)  PERMA  Nomor  1  Tahun  2000  paksa  badan  tidak dapat dikenakan pada debitur yang beritikad tidak baik yang telah berusia 75 tahun. Dalam  hukum  Islam,  tidak  ada  batasan  usia  seseorang  yang  apabila  telah  cakap melakukan  perbuatan  hukum  untuk  lepas  dari  tanggungjawabnya,  kecuali  alasan- alasan, insanity/junun  (kehilangan  kesadaran  atau  gila);  idiocy/‟atah  (idiot); rodigality/safah  (royal,  boros);  unconsciousness/ighma  (kehilangan  kesadaran); error/khata  dan  forgetfulness/nisyan  (kesalahan  dan  terlupa);  dan  acquired defects/‟awarid  muktasabah  (memiliki  kekurangan,  kerusakan  (akal)  atau kehilangan).  kerusakan atau terganggunya akal seseorang dapat dikarenakan oleh intoxication/sukr  (mabuk,  keracunan  obat,  dan  sebagainya)  atau  karena ignorante/jahl  (ketidaktahuan  atau  kelalaian).  Peranan  hakim  untuk  menentukan lepasnya seorang objek hukum dari paksa badan adalah sangat menentukan disini. Sehingga bukan hanya bukti formal saja yang dibutuhkan tetapi juga bukti material.
Kedua,  pada  Pasal  3  ayat  (2)  PERMA  Nomor  1  Tahun  2000, paksa  badan dapat dikenakan terhadap ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik. Dalam hukum Islam, ahli waris tidak memiliki hak untuk menolak warisan, dan itu sangat berkaitan erat dengan ketentuan bahwa harta warisan yang dibagikan adalah yang sudah dibersihkan dari utang-piutang. Hal ini berbeda dengan hukum  barat,  dimana  ahli  waris  berhak  untuk  menolak  warisan,  karena  ada kemungkinan  warisan  yang  ditinggalkannya  adalah  berupa  kewajiban  membayar utang.

## Analisis  Perbandingan  Bentuk  Eksekusi  Paksa  Badan  Berdasar  Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia
Adanya  keharaman  penangguhan  pembayaran  bagi  orang  yang  mampu bahkan    kehalalan  untuk  pemberian  sanksi  bagi  debitur  yang  sengaja  melalaikan kewajibannya,  memerlukan  kepatian  bentuk  sanksi  yang  tegas.  Hadits  yang berbunyi,  “orang-orang  yang  telah  sanggup  untuk  membayar  kewajibannya  tetapi dilalaikannya  juga,  bolehlah  orang  merampas  hartanya  dan  menyiksanya
36 Sutan  Remy  Sjahdeini, Pokok  Pokok  Pikiran  tentang  Penyanderaan:  Dalam  RUU  tentang Restrukturisasi Utang dan Penyehatan Perseroan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 15, September, 2001, hlm.45.
(memasukkannya  dalam  penjara)”,  dikategorikan  oleh  Al  Bukhari  sebagai  hadits yang mu‟allaq, yaitu hadits yang langsung bersumber kepada Rasulullah tanpa sanad tetapi dinilai shahih sehingga sah untuk dijadikan hujjah atau landasan hukum dalam menyelesaikan masalah. 37
Tafsir lebih lanjut dari hadits di atas mengartikan beberapa kata dalam hadits ini  antara  lain:  “ irdhahu”  sebagai  “dilaporkan”,  “uqubatuhu”  sebagai  “dipaksakan”, “ layyu”  adalah  menunda-nunda  (pembayaran  utang)  dan  “al  wajid”  artinya  orang yang  mampu.  Al  Bukhari  menafsirkan  kalimat  „menghalalkan  kehormatan“  dengan penafsiran  Abu  Sufyan  dengan  maksud  menjelaskan  dan  merusak  nama  baiknya sedang  kata  “ uqubatuhu”  berarti  penahanannya. 38 Dari  hal  di  atas  maka  hakim melakukan  pemaksaan  kepada  debitur  untuk  memenuhi  kewajibannya  utangnya dengan  berbagai  cara,  yaitu:  a). Al  habs  al  ihtiyathi  (penahanan),  b).  Al  hajr (pengampunan), dan c). Al ba‟i al jabari (jual paksa) Dari hadits yang sama para ulama umumnya sependapat bahwa penahanan adalah  halal  dalam  utang  piutang,  manakala  diketahui  seorang  debitur  memiliki kemampuan atau harta tapi enggan atau memperlambat pembayaran. Bahkan selain penahanan dapat juga dilakukan pengampuan dan menjual harta secara paksa.
Sebagai bagian dari hukuman ta‟zir yang tidak diatur dan ditentukan secara spesifik,  maka  hakim  memiliki  kekuasaan  dan  keleluasaan  untuk  menetapkan  jenis pelanggaran dan sanksi yang akan dijatuhkan dari bermacam-macam hukuman yang dipilih.  Meski  demikian  hakim  tetap  harus  menjalankan  tugas  dengan  baik, mengerahkan daya pikir secara sungguh-sungguh untuk menentukan hukuman yang paling tepat.
Hukuman ta‟zir menurut mayoritas aliran dimaksudkan minimal menimbulkan rasa  penyesalan.  Ada  kondisi  penting  untuk  pengenaan  hukuman  sebagai ta‟zir, ia hanya  bisa  diterapkan  sepanjang  perbaikan  perilaku  para  pelaku  kejahatan  dengan berbagai hukuman dimungkinkan sehingga penahanan dalam arti luas dibenarkan.
Dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  bentuk  eksekusi  paksa badan  adalah  dimungkinkannya  seseorang  untuk  dipaksa  memenuhi  kewajibannya membayar  utang  dengan  merampas  kewajiban  membayar  utangnya  dengan merampas kemerdekaannya lewat Lembaga Pemasyarakatan (LP), Rumah Tahanan (Rutan) atau Rumah Penyimpanan (Rupan).
Paksa badan untuk penanggung pajak yang disandera ditempatkan di tempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat: a). Tertutup dan terasing dari masyarakat, b). Mempunyai fasilitas terbatas, c). Mempunyai sistem keamanan dan pengawasan yang memadai.
Sebelum  tempat  penyanderaan  dibentuk,  dapat  dititipkan  di  rumah  tahanan negara  dan  terpisah  dari  tahanan  lain.  Berbeda  dengan  terdakwa  atau  terhukum yang  ditahan,  terhadap  tersandera  dibebani  biaya  penyanderaan  yang  akan diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak.
Dalam  sejarahnya  paksa  badan  hanya  untuk  piutang  negara,  sehingga disyaratkan PUPN hanya dapat menyandera debitor atau penjamin utang apabila: a). Surat  paksa  tidak  dipenuhi,  b).  Barang  jaminan  tidak  ada  atau  tidak  cukup  untuk menanggung  piutang  yang  bersangkutan,  c).  Telah  ada  ijin  tertulis  dari  kepala kejaksaan  tinggi  di  wilayah  hukum  domisili  debitor/penjamin  utang,  d). Debitor/penjamin  mampu  namun  tidak  beritikad  baik,  e).  Sisa  utang  Rp.500  juta atau lebih, f). Debitor atau penjamin belum berusia 75 tahun atau lebih.
37 Abu  bakar  Muhammad, Terjemahan  Subulussaalam  3,  1995,  Al  Ikhlas,  Surabaya,  hlm.  192  dalam Nafiatur Risa Agung, op.cit, hlm. 55.
38 Mu‟ammal Hamidy, Terjemahan Nailul Authar Jilid 4, 1994 Dal Fikr, Beirut, hlm. 226, dalam Nafiatur Risa Agung, Op.cit., hlm. 56.
Dalam PERMA nomor 1 Tahun 2000, dicantumkan bentuk paksa badan yaitu sebagaimana pada Pasal 4, “Paksa badan hanya dapat dikenakan pada debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai utang sekutang-kurangnya
Rp.1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah)”.  Selanjutnya  dicantumkan  jangka  waktu paksa badan pada Pasal 5, “Paksa badan ditetapkan untuk 6 (enam) bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dengan keseluruhan selama 3 (tiga) tahun”.
Jangka  waktu  paksa  badan  dapat  diperintahkan  untuk  jangka  waktu  paling lama  6  bulan  dan  dapat  diperpanjang  untuk  paling  lama  6  bulan.  Jangka  waktu paksa badan kembali kepada debitor/penjamin utang yang melarikan diri dari tempat paksa badan adalah sama dengan jangka waktu pelaksanaan paksa badan menurut Surat  Perintah  Paksa  Badan  yang  dahulu  diterbitkan  kepadanya  tanpa memperhitungkan  jangka  waktu  paksa  badan  yang  telah  dijalani  sebelum  yang bersangkutan melarikan diri. 39
Selanjutnya  Pasal  8  PERMA  menyebutkan  bahwa  pelaksanaan  paksa  badan dilakukan  oleh  panitera/jurusita  atas  perintah  Ketua  Pengadilan  Negeri,  bilamana perlu dengan bantuan alat negara.
Biaya pelaksanaan paksa badan diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi: i).Biaya selama debitur yang beritikad tidak baik menjalani paksa badan dibebankan kepada pemohon  paksa  badan,  ii).Selama  menjalanin  paksa  badan  debitor  yang  beritikad tidak baik dapat memperbaiki kehidupannya atas biaya sendiri.
Sebagaimana sebagian telah disinggung di muka, dalam PERMA hanya diatur sedikit tentang hak si sandera. Berbeda dengan yang diatur palam hal paksa badan untuk wajib pajak yang memiliki hak-hak dengan pengaturan yang lebih detil.
Hak  tersandera  dalam  UU  Nomor  19  tahun  2000  tentang  Penagihan  Pajak dengan  Surat  Paksa  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  137  Tahun  2000  tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Penggantian  Ganti  Rugi  Dalam  Rangka  Penagihan  dengan  Surat  Paksa:  1). Penyanderaan  dilakukan  setelah  14  hari  sejak  surat  paksa  disampaikan  kepada penanggung  pajak;  2).  Penyanderaan  dilakukan  hanya  terhadap  mempunyai  utang pajak  minimum  Rp.100  juta.  3).  Pelaksanaan  penyanderaan  harus  seijin  Menteri keuangan/kepala daerah. 4). Selama dalam penyanderaan tersangka berhak untuk: a).  Melakukan  ibadah  di  tempat  penyanderaan  sesuai  dengan  agama/kepercayaan masing-masing. b). Memperoleh pelayanan kesehatan/makanan yang layak termasuk kiriman  dari  keluarga.  c).  Memperoleh  bacaan  dan  informasi.  d).  Menerima kunjungan dari keluarga, dokter, rohaniawan dan lain-lain. e). Mengajukan gugatan ke  pengadilan  negeri  atas  pelaksanaan  penyanderaan,  f).  Dalam  hal  gugatan dikabulkan  penanggung  pajak  dapat  mengajukan  permohonan  rehabilitasi,  nama baik dan ganti rugi.
Apabila  dibandingkan,  maka  tampak  jelas  bahwa  dalam  hukum  Islam,  tidak diatur secara rinci bagaimana bentuk dan syarat paksa badan. Paksa badan adalah dalam  lingkup  hukuman ta‟zir,  dimana  peranan  hakim  sangatlah  menentukan. Ketentuan  bahwa  debitor  yang  tidak  mau  membayar  utang  dapat  dikenakan penahanan  sementara  didasarkan  kepada  hadits  nabi  yang  termasuk  golongan perbuatan  aniaya. Ta‟zir adalah  yaitu hukuman yang tidak diatur dalam  Al Qur‟an maupun  Al  Hadits  tetapi  diserahkan  kepada  hakim.  Hukuman  ini  dapat  berupa hukuman fisik maupun dalam bentuk denda kepada yang bersangkutan, disebabkan tidak adanya itikad baik untuk membayar utang.
Dalam  sejarah  Islam,  Rasulullah  SAW  pernah  menahan  seseorang  yang diduga  telah  melakukan  kesalahan,  lalu  beliau  melepaskan  kembali  dan  ini  juga
39 Bachtiar Sibarani, Op.cit., hlm.19.
disebut  sebagai  penahanan  sementara  ( al  habs  al  ihtiyathi).    Tentu  saja  proses penahanan  ini  diawali  dengan  proses  penyelesaian  utang  yang  ditetapkan  dalam hukum Islam.
Dengan  melihat  kembali  pada  tujuan  utama  ditetapkannya  hukuman penahanan  sementara  kepada  debitor  yang  beritikad  tidak  baik  tersebut  adalah untuk menjaga hak-hak kreditor dan pihak lain yang berhubungan langsung dengan hak  kreditor,  dimana  dalam  dunia  perbankan  syariah  adalah  untuk  kepentingan nasabah  deposan  dan  investor  yang  telah  mempercayakan  dananya  pada  bank syariah.  Maka  Islam  memberikan  kesempatan  kepada  debitor  untuk  menyelesaikan kewajibannya, apabila debitor telah beritikad baik dan menyelesaikan kewajibannya, saat itu ketetapan hakim mengenai penahanan sementara dapat dianggap selesai.
Indonesia  melalui  PERMA  Nomor  1  Tahun  2000  telah  mengatur  adanya lembaga sandera badan bagi debitor, maka hal ini tentu tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bahkan sangat sesuai dengan semangat dan jiwa yang tertulis dalam Al Qur‟an dan Al Hadits nabi. Dalam kedua sumber hukum Islam tersebut diajarkan bahwa  antara  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  (antara  debitor  dengan kreditor)  tidak  dibenarkan  saling  merugikan,  karenanya   si  debitor  dan si  penjamin utang  yang  sebenarnya  mampu  tetapi  mengelak  untuk  memenuhi  kewajibannya dapat dikenakan hukuman sandera badan.

## Penutup
Dalam  mencari  dasar  pembenar  penggunaan  lembaga  paksa  badan  sebagai alternatif  penanganan  pembiayaan  bermasalah  pada  bank  syariah,  melalui perbandingan  paksa  badan  berdasar  hukum  Islam  dan  peraturan  perundang- undangan Indonesia, dapat ditarik sebuah kesimpulan umum bahwa paksa badan ini dapat dilakukan pada bank syariah Indonesia.
Dengan  membandingkan  beberapa  unsur,  yaitu  definisi  paksa  badan, landasan  hukum  paksa  badan,  kedudukan  hukum  lembaga  paksa  badan  dalam pembidangan  hukum  publik  dan  privat,  alasan  putusan  paksa  badan,  objek  hukum paksa  badan  dan  bentuk  eksekusi  paksa  badan,  maka  melalui  metode  qiyas, terdapat  persamaan  yang  kuat  dari  aspek ashal, furu‟, illat (alasan hukum) sampai hukumnya. Perbedaan yang diambil dari analisis ini dapat ditolelir mengingat paksa badan  adalah  bagian  dari  hukum ta‟zir  dalam  pidana  Islam,  yaitu  hukuman  yang bentuknya tidak ditetapkan dalam Al Qur‟an dan Al Hadits.
Dari tulisan ini disarankan:
1. Kepada  pembuat  kebijakan,  dengan  perkembangan  lembaga  keuangan  syariah yang pesat, maka perlu diberikan landasan hukum yang lebih kuat penggunaan lembaga  paksa  badan  bagi  perbankan  syariah.  Antara  lain  dengan menambahkan  ketentuan  bahwa  pemohon  dapat  mengajukan  dilakukannya paksa badan melalui lembaga Peradilan Agama sesuai dengan adanya tambahan kewenangan  Peradilan  Agama  berkaitan  dengan  ekonomi  syariah  sebagaimana diatur  dalam  UU  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Kepada  pembuat  kebijakan,  dalam  rangka  memperkuat  lembaga  paksa  badan sebagai proses kriminalisasi terbatas, sebaiknya dimasukkan unsur-unsur pidana sebagai  syarat  kriminalisasi  yang  bersifat  umum,  dalam  rangka  menghindari sudut pandang negatif berupa pelanggaran HAM pada lembaga paksa badan.
3. Kepada  perbankan  syariah,  penanganan  pembiayaan  bermasalah  dapat dilakukan  melalui  prosedur  penyelamatan  dan  penyelesaian.  Dalam  kaidah hukum perjanjian Islam, upaya-upaya penyelamatan harus didahulukan, dengan memperhatikan  kasus  demi  kasus  terjadinya  pembiayaan  bermasalah  ( Non Performing Financing).
Daftar Pustaka
Sumber Utama Al Qur’an dan terjemahan.
Literatur Anderson, JND , 1959, Islamic Law The Modern World. New York University Press. Machnun  Husen  (penterjemah),  1990, Hukum  Islam  di  Dunia  Modern, Amarpress, Surabaya.
Ade Armando dkk ., Tanpa tahun, Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar, PT. Ichtiar Baru van Hoeven Jakarta.
Ahmad Azhar Basyir , 2000, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam),
UII Press, Yogyakarta.
Gemala  Dewi ,  2004, Aspek-aspek  Hukum  Dalam  Perbankan  dan  Perasuransian Syariah di Indonesia, Prenada Media, Jakarta.
___________ dkk , 2005, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta.
Gufron  A  Mas’adi ,  2002, Fiqih  Muamalah  Konstektual,  RajaGrafindo  Persada, Jakarta.
Hamzah  Ya’cub ,  1984, Kode  Etik  Dagang  Menurut  Islam  Pola  Pembinaan  Hidup Dalam Berekonomi, CV. Diponegoro, Bandung.
Haqqi,  Abdurrahman  Raden  Aji ,  1999, The  Philosophy  of  Islamic  Law  of
Transaction, Univision Press, Kuala Lumpur.
Mohammad Daud Ali , 1999, Azas-Azas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
_______________ , 2000, Azas-Azas Hukum Islam, Rajawali Pers, Jakarta.
Maryam Daruz Badrulzaman et al ., Kompilasi Hukum Perikatan, cet.1. Bandung:
Citra Aditya Bakti.
Muhammad  Djumhana ,  2003, Hukum  Perbankan  di  Indonesia,  Cet.  IV,  Citra Aditya Bakti, Bandung.
R.  Wirjono Prodjodikoro , 1981, Asas-asas  Hukum  Perdata,  Sumur  Bandung, Bandung.
Salim , 2004, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.
Sutan  Remy  Sjahdeini ,  1999, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  Dalam  Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
Qardhawi,  Yusuf ,  1997, Peran  Nilai  dan  Moral  Dalam  Perekonomian  Islam, diterjemahkan  oleh  Didin  Hafidhuddin,  Setiawan  Budiutomo,  dan  Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Robbani Press, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
KUH Perdata. HIR/RBg. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006 tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Penggantian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Dengan Surat Paksa.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/46/PBI/2005 tentang  Akad Penghimpunan  Dan  Penyaluran  Dana  Bagi  Bank  yang  Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Keputusan  Menteri  keuangan  Nomor  336/KMK.01/2000 tentang  Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dewan Syariah Nasional
Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah/Jurnal Bachtiar  Sibarani ,  “Parate  Eksekusi  dan  Paksa  Badan”,  Jurnal  Hukum  Bisnis, Volume XV, September 2001.
Cholidul Azhar , 2005, “Penerapan Hukum Islam dalam Praktek Bank Syariah (Studi Implementasi  Prinsip-Prinsip  Hukum  Islam  bidang  fiqh  Muamalat  pada Pembiayaan  Murabahah  Bank  Umum  Syariah  di  Kota  Malang)”,  Tesis, Tidak  Dipublikasikan,  Program  Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya Malang.
Dyah  Ochtorina  Susanti ,  2006,  “Pelaksanaan  Perjanjian  Pembiayaan  Mrabahah dengan  Sistem  Bai‟u  Salam  Ditinjau  dari  Sudut  pandang  Hukum  Islam (Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat  Syariah Daya Artha Mentari Bangil – Pasuruan)” ,  Tesis,  Tidak  Dipublikasikan,  Program  Pasca  Sarjana  Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
Djoko  Sugianto ,  “Lembaga  Paksa  Badan  Dilihat  Dari  Segi  Hak  Azasi  Manusia”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 15, September, 2001.
Fathurrahman Djamil , “Sandera Badan terhadap Debitor Menurut Hukum Islam” , Jurnal Hukum Bisnis, Volume 15, September, 2001.
Muladi ,  “Analisis  Gijzeling  Dari Sisi  Hukum  Pidana  dan  HAM”, Jurnal  Hukum  Bisnis Volume 15, September 2001.
Nafiatur  Risa  Agung ,  2002,  “Paksa  Badan  Sebagai  Alternatif  Penanganan Terhadap  Debitur  yang  Beritikad  Tidak  Baik  Dalam  Sistem  Perbankan Syariah”,  Skripsi,  Tidak  Dipublikasikan,  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya Malang.
Sutan  Remy  Sjahdeini ,  “Sejarah  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia” ,  Jurnal  Hukum Bisnis Volume 12 (2001).
__________________ ,  “Pokok Pokok Pikiran tentang Penyanderaan: Dalam RUU Tentang Restrukturisasi Utang dan Penyehatan Perseroan” , Jurnal Hukum Bisnis, Volume 15, September 2001.
Toton  Suprapto ,  “Menuju  Pemberlakuan  Lembaga  Gijzeling”,  Newsletter-Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis, Nomor 42 Tahun IX, September 2000.