*Korespondensi: FISIP, Universitas Indonesia, Depok Jl. Prof. DR. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 Email: rahmalia.rifandini91@ui.ac.id

## Analisis  Model  Mekanisme  Partisipasi  Forum  Anak  dalam Pembangunan Sosial: Suatu Pendekatan SSM
Rahmalia Rifandini* 1 , Bunga Pertiwi Tontowi Putri 2 , Akil Fitra Sholakodin 3
123 Magister Sosiologi, Universitas Indonesia

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 9 No. 1 Tahun 2023
DOI: 10.21776/ub.transformative.2023.009.01.6
Abstract. This article portrays the problems of youth’s participation in social development through Forum Anak in Tulungagung. The mechanism for children's participation held in the development plan deliberation forum (musrenbang) is still not substantial in managing actions to prevent sexual and reproductive health rights issues. Through a soft-system methodology (SSM) approach, this article describes  a  real- world  situation  related  to  the  barriers  and  opportunities  of  youth’s  participation mechanisms in social development. SSM method provides a systematic stage for depicting the real world  that  helps  formulate  suggestions  for  action  research.  Data  collection  through  in-depth interviews  with  informants  such  as  representation  of  the  Forum  Anak  Desa  (FAD),  Forum  Anak Kabupaten  or  Dewan  Perwakilan  Anak  (DPA),  government  agencies,  and  non-governmental organiz ations.  Two  parallel  systems  of  youth’s  participation  in  Tulungagung  Regency  are  not integrated  in  micro  and  meso  level.  Forum  Anak  is  engaged  in  Musrenbang,  yet  has  a  strategic position  for  the  fulfillment  of  children's  rights.  Recommendation  for  stakeholder  increases  the organizational capacity of the government related to secure participation rights.
Keywords: youth’s participation; soft -system methodology; social development
Abstrak. Artikel  ini  mendokumentasikan  problematika  partisipasi  anak  dalam  pembangunan  sosial yang  dilaksanakan  oleh  Forum  Anak  (FA)  di  Kabupaten  Tulungagung.  Mekanisme  partisipasi  anak yang diselenggarakan dalam forum musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) masih belum substansial  mengelola  tindak  pencegahan  isu  hak  kesehatan  seksual  dan  reproduksi.  Melalui pendekatan soft-system methodology (SSM),  artikel  ini  menggambarkan  situasi  dunia  nyata  terkait hambatan  dan  peluang  mekanisme  partisipasi  anak  dalam  pembangunan  sosial.  Keutamaan pendekatan metode SSM menyediakan tahapan sistematis untuk penggambaran dunia nyata yang membantu merumuskan saran tindak penelitian yang dapat dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam bersama Forum Anak Desa (FAD), Forum Anak Kabupaten atau Dewan Perwakilan  Anak  (DPA),  instansi  pemerintah,  dan  organisasi  non  pemerintah.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua sistem paralel partisipasi anak yang tidak terintegrasi dan berada di level yang berbeda yaitu FAD dan DPA. Meskipun sudah mendapat kesempatan untuk berbicara di musrenbang  namun  kedudukan  Forum  Anak  belum  strategis  untuk  pemenuhan  hak  anak.  Tindak lanjut  yang  perlu  dilakukan  ialah  meningkatkan  kemampuan  organisasional  pemerintah  untuk menjamin hak partisipasi anak.
Kata Kunci: partisipasi anak muda; soft-system methodology ; pembangunan sosial

## PENDAHULUAN
andasan  kebijakan  partisipasi  anak  dalam  pembangunan  dapat  mengacu sejumlah  peraturan  yang  diundangkan  oleh  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Peraturan Menteri PPPA Nomor 03 Tahun 2011 menjadi salah satu peraturan yang mengarahkan agar pemerintah di tingkat daerah  melibatkan  anak  dalam  pelaksanaan  pembangunan.  Sementara  itu,  Peraturan Menteri  PPPA  Nomor  18  Tahun  2019  mengatur  bahwa  seharusnya  terdapat penyelenggaraan  Forum  Anak  pada  pemerintahan  di  tingkat  daerah.  Forum  Anak  ini mewakili kelembagaan anak agar dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Peraturan  ini  juga  menyatakan  urgensi  pembentukan  Forum  Anak  sebagai  rekognisi pemenuhan hak anak. Tujuannya agar anak memiliki kesempatan merumuskan rancangan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya (Haq, 2017).
Namun,  kewenangan  pelaksanaan  partisipasi  anak  pun  beragam  karena mekanismenya  diserahkan  kepada  masing-masing  pemerintah  daerah  (Mirna  Sari  et  al., 2021).  Permasalahan  umum  yang  dihadapi  yaitu  masih  sedikit  pemerintah  daerah  yang memprioritaskan penyelenggaraan forum kebijakan yang ramah anak (Alviana et al., 2021). Wadah Forum Anak sebenarnya dapat menjadi bentuk niat baik pemerintah merekognisi hak  partisipasi  anak  (Tuharyati,  2018).  Akan  tetapi,  Forum  Anak  masih  belum  berjalan dengan  optimal.  Proses  membangun  keterlibatan  aktif  anak  untuk  menyuarakan pemenuhan  hak  anak  menjadi  kendala  yang  sering  ditemui  dalam  pelaksanaan pembangunan. Terkait ini, Rizki et al (2011) dan Fadhilah (2021) memberikan pandangan bahwa  kesadaran  terhadap  masalah  tersebut  harus  tumbuh  dari  anak,  karena  itu memunculkan dorongan untuk bertindak melakukan perubahan.
Berangkat  dari  upaya  membangun  keterlibatan  aktif  Forum  Anak  dalam  forum kebijakan, maka fokus penelitian ini mendokumentasikan problematika partisipasi Forum Anak dalam pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Pendokumentasian menggunakan pendekatan soft-system  methodology (metodologi  berbasis  sistem  lunak)  untuk menggambarkan  hambatan  dan  peluang  partisipasi  anak.  Pendekatan  SSM  ini memberikan  tahapan  agar  penelitian  terlaksana  bersifat  implementatif  karena  memiliki kepentingan  untuk  menghasilkan  model  konseptual  yang  dapat  digunakan  oleh  aktor

## L
pemerintah  desa  dan  kabupaten  untuk  merancang  dan  mengintegrasikan  relasi kelembagaan dalam forum kebijakan yang ramah anak di Kabupaten Tulungagung.
United  Nations  Convention  on  the  Rights  of  the  Child (UNCRC)  dalam  program kebijakan “ A World Fit For Children (2002-2012) ” mencetuskan pertama kali secara formal tentang  partisipasi  anak,  yang  kemudian  mendorong  berbagai  negara  menerapkan partisipasi anak dalam proses pembangunannya. Melalui Committee on the Rights of the Child partisipasi anak diuraikan sebagai kegiatan berbagi informasi dan dialog antara anak dengan orang dewasa dengan saling menghormati, melalui proses ini anak dapat belajar bagaimana  pandangan  anak  dan  orang  dewasa  dapat  mempengaruhi  sebuah  proses (Montà, 2021).
UNCRC  menekankan  partisipasi  sebagai  merupakan  proses  dialog.  Sejalan  pula dengan  pemahaman  tentang  partisipasi  anak  dalam  ranah  akademik  yang  memiliki kerangka konsep dinamis (Archard & Skivenes, 2009; Cudjoe et al., 2021; Williams et al., 2019). Persoalan partisipasi anak tidak hanya bagaimana anak didengar, akan tetapi terkait pula  pemberian  bobot  suara  anak  agar  memiliki  peran  dalam  pengambilan  keputusan (Skauge et al., 2021). Partisipasi anak harus memenuhi empat aspek yaitu anak diberikan informasi ( being informed ), anak memberikan pendapat ( giving opinions ), anak didengar ( being heard ) dan suara anak mempengaruhi keputusan ( influencing decision ) (Connolly & Katz, 2019).  Lundy dalam (Toros, 2021) mengungkapkan terdapat empat komponen yang harus  ada  dalam  proses  partisipasi  yaitu  ruang  (kesempatan  untuk  mengekspresikan pandangan), suara (pengungkapan pendapat), penonton (suara anak didengarkan), dan pengaruh (keputusan didasarkan keputusan yang telah disampaikan).
Konsep partisipasi anak memiliki kompleksitas dan multidimensional (Montà, 2021; Skauge et al., 2021). Menurut Hart (1992) terdapat model 8 tingkat partisipasi anak. Terdiri dari  tingkat  manipulatif  di  mana  anak  tidak  diberikan  peluang  untuk  menyampaikan suaranya;  tingkat  dekoratif  yaitu  anak  hanya  diikutsertakan  secara  fisik  saja;  tingkat simbolik  yaitu  anak  diberikan  kesempatan  berbicara  namun  tidak  mempengaruhi keputusan;  tingkat  informatif  yaitu  anak  hanya  diberi  tahu  tentang  informasi  sebuah kebijakan atau keputusan; tingkat konsultatif yaitu masukan anak diperhatikan oleh orang dewasa untuk merancang sebuah kegiatan atau kebijakan; tingkat kooperatif di mana anak
diberi  peran  bersama  orang  dewasa  untuk  ikut  melakukan  perencanaan,  pelaksanaan, maupun evaluasi; tingkat inisiatif yaitu anak memiliki gagasan dan pelaksanaan gagasan tersebut didampingi oleh orang dewasa, dimana orang dewasa masih merupakan sumber otoritas utama; tingkat partisipatif di mana keseluruhan program atau kegiatan diinisiasi dan  dilaksanakan  oleh  anak,  orang  dewasa  dalam  tahap  ini  hanya  sebagai  meninjau kegiatan.
Studi-studi partisipasi anak terdahulu menekankan pentingnya pelibatan anak dalam proses  deliberatif  pembangunan  untuk  memulai  dan  mempengaruhi  perubahan berkelanjutan  (Croke  et  al.,  2021).  Peranan  anak,  khususnya  fase  anak  muda,  memiliki pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan (Houtrow et al., 2021). Middel et  al.,  (2021)  memberikan  gambaran  sejauh  mana  profesional  perlindungan  anak memungkinkan partisipasi anak. Secara umum, anak cenderung mendapat pengucilan dari forum kebijakan sehingga tidak memperoleh ruang aman dan inklusif untuk mendukung dan mengekspresikan pandangan mereka.  Studi-studi ini melatarbelakangi penelitian ini dilakukan  yaitu  untuk  menggali  keberjalanan  sistem  partisipasi  Forum  Anak  dalam pembangunan sosial Kabupaten Tulungagung.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  diaplikasikan  dalam  studi soft-system methodology (SSM) (Checkland & Poulter, 2010; Wheeler & Checkland, 2000). Pendekatan SSM di Indonesia banyak digunakan oleh beberapa peneliti terdahulu seperti (Fadhil  et  al.,  2018;  Hardjosoekarto,  2012;  Muhammaditya  et  al.,  2021;  Putri  et  al.,  2022; Wirutomo, 2013). SSM melihat serangkaian aktivitas manusia yang saling berhubungan dan membentuk  suatu  ikatan dalam  sistem  (Hardjosoekarto,  2012; Permatasari  et  al.,  2020). Selain itu karakteristik permasalahan SSM yang rumit yang disebabkan oleh interpretasi masing-masing stakeholder yang berbeda, sehingga menyebabkan realitas yang kompleks.
SSM terdiri dari tujuh langkah yang biasa dilakukan seperti pada gambar 1, yang berupaya mengelaborasi bagaimana aktor berbicara, bertindak dan berfikir. Di sisi yang lain SSM juga menggunakan  paradigma  interpretatif,  sehingga  berimplikasi  pada  penggunaan  data kualitatif seperti, wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD) serta bentuk data
dokumentasi  lainnya.  Berangkat  dari  beberapa  alasan  berikut,  maka  lokus  penelitian dilakukan  pada  perbaikan  tata  kelola  mekanisme  partisipasi  anak  dalam  pembangunan sosial.  Dengan  demikian  penelitian  ini  dikategorikan  sebagai  jenis  penelitian system thinking (Cavana  &  Maani,  2000).  Penggunaan  SSM  dalam  penelitian  ini  merujuk  pada kelebihannya yang dapat diterapkan pada permasalahan yang kompleks dengan melihat aspek  sosial,  politik  dan  kultural  pada  langkah  pembentukan rich  picture dan  analisis CATWOE (Goto & Miura, 2022; Larrán et al., 2016; Rodriguez-Ulloa & Paucar-Caceres, 2005).

## Gambar 1. Langkah – Langkah SSM
Sumber: Diadopsi dari (Checkland & Poulter, 2010; Muhammaditya et al., 2021; Richardson, 2016)
Lokus  penelitian  dilaksanakan  di  Kabupaten  Tulungagung.  Subyek  penelitian  yaitu Forum  Anak  Tulungagung  yang  berjenjang  dari  tingkat  desa  hingga  kabupaten.  Forum Anak  Kabupaten  Tulungagung  dikenal  dengan  Dewan  Perwakilan  Anak  (DPA). Pembinaannya  diasuh  secara  langsung  oleh  LSM  pemerhati  anak  yakni  LPA  (Lembaga Perlindungan  Anak)  Tulungagung.  Informan  penelitian  terdiri  dari  perwakilan  pengurus masing-masing FAD dan DPA. FAD Kesambi dan FAD Karangtalun sebagai perwakilan FAD di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini juga mewawancarai Fasilitator dan Pembina FAD untuk memperkuat data.
Sementara Forum Anak pada level kabupaten, pengambilan data dilakukan secara FGD  yang  melibatkan  secara  langsung  seluruh  anggota  DPA  sebanyak  12  orang  anak. Sebagai  langkah  mekanisme  partisipatif  anak  pada  kebijakan  sosial,  peneliti  juga melakukan  wawancara  dengan  perwakilan  OPD  dan  organisasi  non  pemerintah  yang bertanggung  jawab  terhadap  urusan  pengembangan  dan  program  anak,  seperti  KASI Program  Kesehatan  Perempuan  dan  Anak  Dinas  KBPPPA,  pengurus  LPA  Tulungagung, pegawai  Bidang  Pembangunan  Masyarakat  BAPPEDA,  KASI  Pelayanan  dan  Rehabilitasi Dinas  Sosial,  pegawai  ULT  PSAI,  dan  KASI  Pembangunan  Desa  dari  DPMD  Kabupaten Tulungagung. Waktu penelitian dilakukan pada November 2021 sampai dengan Februari 2022.
Validasi  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  triangulasi  yang menghubungkan  konsep  penelitian  dan  data  wawancara  mendalam  serta  FGD.  Hasil triangulasi data kemudian ditransformasikan menjadi rich picture dan kemudian digunakan sebagai  dasar  pembuatan root  definition,  CATWOE dan conceptual  model (CM)  yang relevan. Penggunaan SSM dalam penelitian ini hanya dilakukan sampai dengan langkah ke empat  (4),  berkenaan  dengan  upaya  merekonstruksi  model  tata  kelola  mekanisme partisipasi Forum Anak di Kabupaten Tulungagung.

## HASIL PENELITIAN
Bagian ini memaparkan hasil temuan yang dijelaskan berdasarkan tahapan-tahapan SSM. Penelitian ini membatasi hasil temuan pada empat tahapan SSM. Limitasi waktu dan anggaran  serta  fokus  dari  pertanyaan  penelitian  menjadi  dasar  peneliti  hanya menggunakan empat tahapan SSM. Namun, dengan adanya pembatasan ini sudah dapat menghasilkan conceptual model yang berorientasi pada advokasi sistem penyelenggaraan Forum Anak di Kabupaten Tulungagung.
Tahapan  pertama  merupakan  proses  pendefinisian  situasi  problematis  partisipasi anak  yang  berlangsung  di  Kabupaten  Tulungagung  baik  di  tingkat  FAD  maupun  Forum Anak.  Terdapat  tiga  analisis  yang  menguraikan  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  yaitu Analisis  Satu,  Analisis  Dua,  dan Analisis  Tiga.  Tahap  dua  merupakan  pembuatan  gambar situasi dunia nyata partisipasi anak di Kabupaten Tulungagung yang diekspresikan dalam
rich picture. Rich picture menggambarkan informasi hubungan struktur dan proses serta kompleksitas masalah.
Tahap tiga ialah pemilihan nama aktivitas untuk menyusun transformasi partisipasi anak  di  Kabupaten  Tulungagung  dengan  membuat root  definition. Transformasi dilaksanakan pada tahap empat melalui alat intelektual berupa model konseptual. Dalam tahap ini terdapat analisis CATWOE yang merancang konsep pengetahuan dari berbagai sudut  pandang  dan  aktor  untuk  menghasilkan  potensi  perbaikan  mekanisme partisipasi anak di Kabupaten Tulungagung.
Mendefinisikan Masalah Dalam Dunia Nyata ( Real World )
Tahap pertama dalam penggunaan SSM yaitu mendefinisikan masalah dunia nyata yang  kompleks.  Dalam  tahap  pertama  ini  terbagi  pula  menjadi  beberapa  tahapan  yaitu Analisis Satu, Analisis Dua, dan Analisis Tiga. Peneliti harus mengerjakan Analisis Satu pada tahap pertama untuk mengenali situasi dunia nyata yang dianggap problematis. Analisis Satu bertujuan mengidentifikasi situasi individu atau kelompok yang dikaji ( clients ), pihak praktisi  yang  melakukan  kajian  ( practitioners ),  dan  pihak  yang  berkepentingan  serta terkena  dampak  dari  isu  yang  dikaji  ( problem owners ). Clients dalam  penelitian  ini  yaitu situasi  Forum  Anak  di  Kabupaten  Tulungagung,  baik  di  tingkat  desa  atau  kabupaten. Sementara  itu,  peneliti  berstatus  sebagai practitioners. Pihak  yang  menjadi problem owners yaitu Dinas KB dan PPPA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BAPPEDA, Dinas Sosial, dan ULT PSAI sebagai perangkat daerah, serta Lembaga Perlindungan Anak sebagai organisasi non pemerintah.
Analisis  Dua  menyasar  pada  pengenalan  situasi  problematis  sosial  yang berkonsentrasi pada isu sosial yang dibahas dalam Forum Anak dan relasi antar organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan partisipasi Forum Anak di Kabupaten Tulungagung.
“...Sebetulnya  ada  3  ya,  ULT,  Unit  Layanan  Terpadu,  apa,  perlindungan  sosial anak integratif. Itu di bawah dinas sosial, koordinatornya dinas sosial, kemudian ada KB PPA sini, kemudian ada LPA. Tapi itu banyak jejaring. Jejaringnya itu banyak, dari OPD-OPD semua. Misalkan, ini menerangkan apa ya?” (Wawancara Perwakilan OPD 1, 17 N ovember 2021).

## Sementara isu yang dibahas dalam Forum Anak, yaitu
“...Bisa  juga  pendidikan,  kesehatan,  dan  sebagainya.  Level  sekunder  dan  tersier  ini ditangani oleh ULT PSAI.” (Wawancara Perwakilan OPD 2, 18 November 2021).
Namun  menurut  perwakilan  Forum  Anak  cenderung  bahasan  mengenai  hal  yang menunjang pembangunan
“...Kalau  dari  Dewan  Perwakilan  Anak  (DPA)  nya  sendiri  lebih  ke  ringan -ringan  sih  kak dalam artian kalau pembangunan itu apasih yang mungkin lebih menunjang ke hak anak? atau  mungkin    misalkan  pembangunan tempat bermain  atau  taman bermain  yang  lebih safety buat anak gitu” (Wawancara Perwakilan Forum Anak Desa 1, 12 November 2021).
Selanjutnya,  Analisis  Tiga  menjelaskan  situasi  politik  yang  fokus  menguraikan struktur kekuasaan yang memiliki kesempatan kontrol lebih besar terhadap dunia nyata. Peneliti  menggali  Analisis  Tiga  dengan  berangkat  dari  landasan  kebijakan  tentang partisipasi anak dan pembentukan Forum Anak. Dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Forum  Anak,  FA  tingkat  Kabupaten  atau  DPA seharusnya dilakukan pembinaan oleh pemerintah kabupaten, akan tetapi di Tulungagung pembinaan DPA dilakukan LPA. Di sisi lain, mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak, jabatan Pembina Forum Anak Desa (FAD)  dipegang  oleh  kepala  desa,  akan  tetapi  temuan  di  lokasi  jabatan  Pembina  FAD diserahkan kepada salah satu staf perangkat desa. Selain itu posisi struktur pembimbing dan  fasilitator  dalam  permen  berada  di  bawah  Pembina  FAD  tidak  ada,  Pembina  FAD langsung berhubungan dengan pengurus FAD.

## Pembuatan Rich Picture
Setelah melakukan definisi situasi dunia nyata, tahap selanjutnya yaitu membuat rich picture . Rich picture merupakan ekspresi yang mengungkapkan situasi dari permasalahan dunia nyata yang diteliti. Tampilan rich picture di bawah ini menggambarkan mekanisme partisipasi anak di Kabupaten Tulungagung yang terlaksana melalui kegiatan Forum Anak Desa dan Forum Anak Kabupaten. Bersama dengan penggambaran relasi antar OPD dan
non-OPD  yang  berkepentingan  dalam  melaksanakan  mandat  penyelenggaraan perlindungan anak integratif berbasis sistem.
Berdasarkan  situasi  dunia  nyata  terdapat  dua  sistem  paralel  Forum  Anak  yang terlaksana  hanya  di  tingkat  desa  maupun  kabupaten.  Padahal,  menurut  Permen  PPPA pembentukan dan pelaksanaan Forum Anak bersifat berjenjang. Dimulai dari tingkat desa, kecamatan,  dan  kabupaten.  Tujuannya  agar  keterwakilan  anak  dari  berbagai  kelompok usia,  latar  belakang  sosial,  dan  kebutuhannya  dapat  dikumpulkan  dan  digulirkan  dalam forum  perencanaan  pembangunan  secara  proporsional.  Berikut  penggambaran rich picture yang dibuat:

## Gambar 2: Rich Picture
Sumber:  Diolah dari hasil penelitian
Pada konteks Kabupaten Tulungagung, Forum Anak tingkat kecamatan sulit untuk dikembangkan,  bahkan  cenderung  tidak  ada.  Hal  ini,  salah  satunya,  dikarenakan  pada tingkat kecamatan tidak ada pendanaan yang dapat mengakomodasi Forum Anak. Pada tingkat desa yang memiliki dana desa, keberadaan Forum Anak sangat dipengaruhi oleh kepentingan  dari  kepala  desa.  Di  Tulungagung  dari  19  Kecamatan  hanya  terdapat  13 kecamatan yang ada FAD. Dari ketiga belas kecamatan berikut tidak semua desa memiliki FAD,  bahkan  ada  beberapa  desa  yang  FAD  nya  tidak  yang  aktif.  Kendala  utama  dari pendirian FAD adalah pandangan dari kepala desa yang melihat bahwa pembentukan FAD
tidak menguntungkan secara politis bagi Kepala Desa dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur  yang  terlihat  secara  fisik  perkembangannya.  Jenjang  Forum  Anak  di Tulungagung tidak berjalan seperti yang diharapkan kebijakan pusat. Tidak adanya Forum Anak di kecamatan, menjadi salah satu penyebab keanggotaan Forum anak pada tingkat kabupaten, atau disebut dengan DPA (Dewan Perwakilan Anak).
Pada konteks Kabupaten Tulungagung, Forum Anak tingkat kecamatan sulit untuk dikembangkan,  bahkan  cenderung  tidak  ada.  Hal  ini,  salah  satunya,  dikarenakan  pada tingkat kecamatan tidak ada pendanaan yang dapat mengakomodasi Forum Anak. Pada tingkat desa yang memiliki dana desa, keberadaan Forum Anak sangat dipengaruhi oleh kepentingan  dari  kepala  desa.  Di  Tulungagung  dari  19  Kecamatan  hanya  terdapat  13 kecamatan yang ada FAD. Dari ketiga belas kecamatan berikut tidak semua desa memiliki FAD,  bahkan  ada  beberapa  desa  yang  FAD  nya  tidak  yang  aktif.  Kendala  utama  dari pendirian FAD adalah pandangan dari kepala desa yang melihat bahwa pembentukan FAD tidak menguntungkan secara politis bagi Kepala Desa dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur  yang  terlihat  secara  fisik  perkembangannya.  Jenjang  Forum  Anak  di Tulungagung tidak berjalan seperti yang diharapkan kebijakan pusat. Tidak adanya Forum Anak di kecamatan, menjadi salah satu penyebab keanggotaan Forum anak pada tingkat kabupaten, atau disebut dengan DPA (Dewan Perwakilan Anak) tidak merepresentasikan wilayah  yang  ada  di  bawah,  sehingga  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  DPA  belum menyentuh isu anak yang ada di wilayah Tulungagung.

## Perumusan Root Definition (RD)
Tahap  ketiga  yaitu  mengekspresikan rich  picture dalam  tulisan root  definition . Dengan  kata  lain,  tahap root  definition merupakan  representasi  dari  problematika permasalahan, literature review secara teoritik dan logika berpikir, sehingga sistem yang diusulkan  merupakan  yang  paling  relevan  dari problem  interest dan research  interest . Identifikasi root  definition berangkat  dari  sistem  aktivitas  manusia  yang  menggunakan teknik penamaan dalam bentuk PQR. Kegunaannya untuk menjawab apa yang dilakukan (P),  bagaimana  melakukannya  (Q)  dan  mengapa  dilakukan  sebagai  tujuan  (R).  Dengan penggunaan  formula  PQR  Checkland  dan  Poulter’s, root  definition dalam  mekanisme
partisipasi  Forum  Anak  dalam  pembangunan  di  Kabupaten  Tulungagung  diberi  nama sebagai berikut:
Tabel 1: Penjabaran Root Definition Pertanyaan Root Definition Bagaimana mekanisme partisipasi anak dalam kerangka Forum Anak Desa pada pembangunan  sosial  di  Kabupaten Tulungagung? Penguatan  partisipasi  Forum  Anak  di Kabupaten Tulungagung dalam pembangunan  sosial  (P),  dilakukan melalui pendampingan secara organisasional forum anak tingkat desa hingga  kabupaten  dalam  melakukan analisis masalah, menyusun perencanaan  dan  pelaksanaan  pra- musrenbang  dengan  fasilitator  yang memadai  (Q),  guna  memenuhi  hak partisipasi  anak  secara  berkelanjutan (R).
Sumber: Hasil olahan peneliti

## Analisis CATWOE
Analisis CATWOE ( Customers, Actor, Transformation, Weltanschauung/ Worldview, Owners, Environmental Constraints ) bertujuan membantu pemilihan sistem aktivitas manusia yang relevan untuk diwujudkan dalam model konseptual. Dalam penelitian ini, analisis CATWOE ditujukan  untuk  identifikasi  mekanisme  partisipasi  Forum  Anak  dalam  pembangunan  di Kabupaten Tulungagung yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 2: Pemetaan Analisis CATWOE
Customers Forum  Anak  Desa  dan  Kabupaten  yang  beranggotakan  individu anak  usia  SMP-SMA  yang  mewakili  isu  anak  0-18  tahun  di Kabupaten Tulungagung Actors 1) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Tulungagung  sebagai  organisasi  non  pemerintah  yang berperan mendampingi  kegiatan  dan  fungsi  Forum  Anak  Kabupaten Tulungagung 2)
Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  merupakan
OPD yang memiliki tugas pembentukan Forum Anak Desa sesuai

## dengan mandat dari Bupati Tulungagung
3) BAPPEDA  Kabupaten  Tulungagung  yang  memimpin  OPD
dalam  sistem  perlindungan  anak  integratif  dan  mengarahkan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dan MUSPADI 4) Kepala  Desa  sebagai  otoritas  sentral  yang  menentukan pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Desa Transformati on Pelaksanaan  pra-musrenbang  yang  terpusat  dalam  kegiatan Kumpul  Bocah  diselenggarakan  menjadi  setahun  sekali. Menjaring aspirasi kebutuhan anak dari berbagai perwakilan anak (FAD, FAK, perwakilan sekolah, dan perwakilan kelompok anak) untuk  disampaikan  di  forum  perencanaan  pembangunan (Musrenbang kabupaten dan MUSPADI) Worldview Kegiatan  pra-musrenbang  mewadahi  inventaris  masalah  dan potensi anak, alternatif solusi masalah anak, dan simulasi situasi musrenbang. Owners 1) Kepala Desa 2) Dinas KB dan PPPA 3) BAPPEDA 4) ULT PSAI 5) Kecamatan Environment al Constraints 1. Anggaran  pemerintah  desa  dan  kecamatan  yang  masih terbatas menyelenggarakan kegiatan Forum Anak Desa/Kecamatan 2. Kekurangan SDM fasilitator yang memadai untuk kegiatan Forum  Anak,  inventarisasi  kebutuhan  anak,  dan  pendampingan kegiatan musrenbang 3. Ruang  koordinasi  antar  OPD  maupun  non-OPD  untuk
berkolaborasi penguatan partisipasi anak dalam pembangunan
Sumber: Hasil olahan peneliti

## Model Konseptual (Rekomendasi)
Tahapan ini menjadi inti dari pendekatan systems thinking yang bertujuan membahas dan mendiskusikan situasi dunia nyata. Pembuatan model konseptual berkaitan dengan perumusan Root Definition yang menekankan apa dilakukan oleh sistem aktivitas manusia. Sementara itu, model konseptual mengenai apa yang ‘seharusnya’ dilakukan oleh sistem
sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Root Definition .  Pada gambar 2, model konseptual yang ditawarkan mengenai pemusatan kegiatan Kumpul Bocah sebagai pra-musrenbang untuk mengumpulkan aspirasi dari berbagai perwakilan anak.
Tujuan  pembuatan  Model  konseptual  dalam  gambar  2  berikut  adalah  untuk memformulasikan  solusi  untuk  menjawab  permasalahan  secara  sistemik  yang  ada  pada konteks partisipasi anak dalam kerangka forum anak di tingkat desa sampai pada tingkat kabupaten (Muhammaditya et al., 2021). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, unsur atau  sub-sistem  pembentuk  model  konseptual  berikut  diadaptasi  berdasarkan Root Definition ,  konsep  teoritik  yang  digunakan,  serta  data  wawancara,  hasil  FGD  dan  data observasi yang telah dilaksanakan (Checkland & Poulter, 2010; Eisler, 2015; Rodriguez-Ulloa & Paucar-Caceres, 2005).

## Gambar 3: Model Konseptual (CM)
Sumber : Hasil olahan peneliti
Merujuk  pada  RD  yang  dipilih  untuk  menjawab  problematika  permasalahan  yang dipilih yakni berupa perbaikan tata Kelola mekanisme partisipasi forum anak di Kabupaten Tulungagung,  yang  lebih  efisien  dan  tidak  terlalu  banyak  ego  sektoral  yang  terlibat  di dalamnya.  Maka  dari  itu  proses  transformasi  pola  partisipasi  dapat  dilakukan  dengan model konseptual seperti di gambar 2. Harapannya dengan penggunaan model ini, selain
proses transformasi yang lebih efisien dalam konteks partisipasi juga dapat memuat pula integrasi isu strategis persoalan anak.
Secara  detail  identifikasi  masalah  yang  ditransformasikan  mengarah  ke  beberapa masalah  yang  diuraikan  berdasarkan  data  wawancara  dan  observasi  di  tiap  OPD  yang terlibat secara langsung pada partisipasi anak, yakni Bappeda, DPMD, Dinas KBPPA, Dinas Sosial dan dinas yang berkepentingan lainnya, serta unit non-struktural seperti ULT PSAI. Terlepas dengan itu intervensi model juga tidak mengesampingkan peran LSM pemerhati anak  seperti  LPA  Tulungagung  yang  telah  berperan  besar  dalam  mendorong pembentukan forum anak di setiap desa. Fakta di lapangan menunjukkan koordinasi antar OPD, lembaga non-struktural dan LSM cenderung terpecah-pecah seperti yang diuraikan dan digambarkan dalam rich picture .
Upaya  dari  model  ini  kemudian  melakukan  efisiensi  dengan  langkah-langkah  yang tepat tanpa mengurangi peran dari leading sector terkait. Misalnya mengaktifkan kembali dan memperkuat peran ULT PSAI sebagai lembaga non-struktural untuk mengurusi secara total  masalah-masalah  dan  tantangan  ke  depan  tentang  perlindungan  anak.  Aktivasi  ini dapat  dilakukan  dengan  menambah  personel  SDM  yang  ada  di  ULT  PSAI  untuk  lebih memadai  agar  fungsi  penjangkauan,  perlindungan  dan  pencegahan  dapat  terlaksana. Upaya ini dapat ditempuh dengan menempatkan perwakilan dinas terkait dalam ULT PSAI, agar tidak perlu lagi merekrut SDM yang nantinya harus mengeluarkan pendanaan. Selain itu juga akan mengurangi beban Dinas Sosial yang selama ini harus fokus ke banyak hal dan mengkoordinasi ULT PSAI.
Upaya berikutnya mengurangi kegiatan dan program-program tentang anak seperti di Dinas KBPA dengan dua program yakni Kumpul Bocah dimasukkan dalam program kerja ULT  PSAI  yang  berkoordinasi  dengan  OPD  terkait.  Kemudian  Sidang  Majelis  Anak dimasukkan dalam internal Forum Anak Kabupaten (DPA) dan fungsinya ditambah untuk kegiatan  pra-Musrenbang  kabupaten,  agar  anak  terbiasa  dengan  forum  resmi  tingkat daerah  yang  berdampak  pada  keberanian  anak  untuk  menyuarakan  pendapatnya  pada forum tersebut. Untuk DPMD untuk memberikan mandataris ULT PSAI dalam membentuk forum anak dengan mengupayakan perwakilannya dalam ULT PSAI, yang berfungsi juga untuk memperkuat posisi ULT PSAI di hadapan pemerintah desa.
Kemudian  melakukan  proses  restrukturisasi  pengurus  forum  anak  desa,  yaitu dengan  memfungsikan  jenjang  pengurus.  Seperti  pengurus  FAD  akan  naik  menjadi  FAK dan  selanjutnya  berlanjut  ke  DPA.  Selain  itu  pada  level  atas  seperti  program  MUSPADI (Musyawarah  Perempuan,  Anak  dan  Disabilitas)  yang  diprakarsai  BAPPEDA  dijadikan sebagai langkah terakhir sebagai penampung aspirasi yang telah dirumuskan dalam Sidang Majelis dan pra-musrenbang oleh DPA.

## Merekonstruksi Partisipasi Semu
Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  dinamika  partisipasi  Forum  Anak  di Tulungagung dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Gambaran partisipasi anak secara vertikal  dan  horizontal  ini  mengindikasikan  bahwa  partisipasi  yang  menempatkan  anak sebagai  subjek  aktif,  serta  menganggap  masukan  anak  sebagai  input  yang  bermakna dalam perumusan kebijakan, belum benar-benar berjalan pada mekanisme Forum Anak di Kabupaten Tulungagung.
Secara  horizontal  pelaksanaan  partisipasi  forum  anak  dalam  musrenbang  di  desa memiliki  dinamika  yang  berbeda-beda  antara  satu  desa  dengan  desa  lainnya  yang dipengaruhi  oleh  pembentukan  atau  inisiasi  Forum  Anak  di  tingkat  desa,  seperti  halnya terlihat dari FAD Kesambi dan FAD Karangtalun. Dinamika horizontal ini mengindikasikan setidaknya ada dua faktor yang membentuk FAD di Kabupaten Tulungagung.
Pertama,  di  Desa  Kesambi,  adanya  aktor  lokal  di  tingkat  desa  yang  memiliki pemahaman  dan  perhatian  yang  lebih  terhadap  isu  perlindungan  anak.  Aktor  lokal merupakan  tokoh  masyarakat  yang  memiliki  posisi  strategis  karena  dekat  dengan perangkat desa, sehingga dapat mengintervensi pemerintah desa untuk mendirikan FAD. Pemahaman dan perhatian aktor lokal ini tidak serta-merta hadir melainkan dibangun dari adanya  pendampingan  dari  lembaga  eksternal  seperti  NGO.  Kehadiran  entitas  non- pemerintah penting karena memiliki sumber daya untuk mengadakan program intervensi dalam  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  lokal  tentang  kebutuhan  anak.  Pada prosesnya,  terbangunnya  jejaring  aktor  lokal  dengan  aktor-aktor  di  luar  desa meningkatkan  program  dan  kegiatan  FAD,  serta  membantu  pengembangan  anak-anak anggota  FAD.  Anak-anak  memiliki  kepercayaan  diri  untuk  menyampaikan  usulan  atau pendapat mereka ke forum musrenbang.
Faktor  kedua,  yang  tergambar  pada  Desa  Karangtalun,    pembentukan  FAD berangkat dari kasus penanganan masalah perlindungan anak. Terdapat kasus kekerasan seksual terhadap salah seorang anak di desa tersebut, mendatangkan atensi dari luar desa, sehingga  mengharuskan  pihak  desa  untuk  mengambil  peran  penting.  Tindak  lanjutnya pemerintah  desa  memberikan  perhatian  dan  segera  menyelesaikan  kasus  perlindungan anak. Melalui kasus ini, FAD didirikan sebagai perwakilan organisasi yang mewadahi isu-isu perlindungan  anak  di  tingkat  desa.  Akan  tetapi,  dikarenakan  FAD  dibangun  tidak didasarkan  pada  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  partisipasi  anak  di  dalam pembangunan, maka FAD tidak begitu berperan dalam musrenbang desa. FAD dihadirkan dalam musrenbang, namun cenderung hanya sebagai pendengar. FAD belum bisa menjadi sarana anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, peran FAD hanya sampai kepada upaya mendekatkan isu anak kepada pemerintah desa.
Selain  dua  faktor  di  atas,  pembentukan  FAD  sangat  dipengaruhi  oleh  paradigma Kepala Desa dalam melihat FAD. Banyaknya desa yang tidak membentuk FAD meskipun telah  memperoleh  mandat,  disebabkan  karena  pandangan  Kepala  Desa  yang  melihat bahwa  FAD  tidak  menguntungkan  mereka  secara  politis.  Kebijakan  partisipasi  anak membutuhkan  perubahan  paradigma  yang  sangat  mendasar  untuk  memberikan  anak peran  dalam  pembangunan.  Para  pembuat  dan  pelaksana  kebijakan,  yaitu  pemerintah, harus  memahami  secara  holistik  kepentingan  terbaik  anak  dengan  menyerap  dan mengakomodasi pendapat, ide dan pengalaman anak (Toros, 2021). Mendengarkan anak adalah sarana untuk mencapai hak anak  (Skauge et al., 2021). Pemerintah, dalam hal ini Kepala  Desa,    perlu  dibangun  kesadarannya  terhadap  hak  anak  dalam  pembangunan. Kajian-kajian yang ada sebelumnya juga menekankan pentingnya pengakuan stakeholder terhadap sura anak (Croke et al., 2021; Houtrow et al., 2021; McPherson et al., 2021).
Berdasarkan dokumen LPA Tulungagung Tahun 2021, terdapat 224 FAD di Kabupaten Tulungagung  dan  16  FAK.  Pembentukan  FAD  ini  berkaitan  dengan  upaya  Kabupaten Tulungagung untuk mencapai Kota Layak Anak (KLA). Disisi lain, terdapat faktor struktural, yaitu  RPJMD  Kabupaten  Tulungagung  tahun  2018-2023  yang  turut  mendorong pengembangan  kelembagaan  anak.  Salah  satunya,  pembentukan  Forum  Anak  menjadi indikator  Indeks  Ketahanan  Sosial.  Hal  ini  menandai  bahwa  pemerintah  Kabupaten
Tulungagung  berupaya  membangun  persepsi  yang  sama  dengan  struktural  di  level nasional,  khususnya  terkait  kebijakan  Forum  Anak  dari  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kekurangannya, pelaksanaan Forum Anak di tingkat desa tidak bisa berjalan sesuai dengan mekanisme ideal yang termuat dalam kebijakan Forum Anak yang dimandati oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Pelibatan FAD dalam musrenbang desa termasuk mekanisme partisipasi horizontal yang cukup problematis. Pada musrenbang Desa Kesambi, misalnya, FAD sudah dilibatkan hadir  dan  memberikan  suara  dalam  forum  terkait  pertanggungjawaban  kegiatan  FAD. Meskipun FAD Kesambi sudah memiliki kompetensi untuk berpendapat di forum, namun aspirasi belum menyentuh aspek kebutuhan anak yang esensial di tingkat desa. Penggalian kebutuhan esensial  seharusnya  bisa  difasilitasi dalam  pra-musrenbang  yang  mendorong anak  untuk  menggali  permasalahan  serta  kebutuhan  mereka,  akan  tetapi  kegiatan  pra- musrenbang belum dijadikan kegiatan utama bagi mekanisme partisipasi anak.
Sementara dalam musrenbang Desa Karangtalun, FAD baru sebatas mengisi kuota forum  musrenbang.  Kapasitas  subyek  perwakilan  FAD  Karangtalun  yang  hadir  dalam forum  belum  memiliki  keberanian  untuk  berbicara  dan  mengungkapkan  pendapat. Berbagai kondisi problematis yang dihadapi Forum Anak di tingkat desa disebabkan oleh pemerintah desa belum merekognisi mekanisme partisipasi anak  dalam kebijakan desa, seperti RPJMDes atau Perdes. Mekanisme partisipasi Forum Anak yang belum dilegitimasi menyebabkan bentuk-bentuk partisipasi temporer.
Terdapat  tiga  aspek  sentral  dalam  partisipasi  anak  (Skaugen  et  al  2021:  1)  Anak diberikan  informasi  yang  memadai,  dimana  hal  ini  dapat  dilaksanakan  pada  tahap  pra- musrenbang; 2) Anak didorong untuk mengungkapkan pandangan dan pendapat mereka, yang  dapat  difasilitasi  dalam  musrenbang;  3)  Pandangan  dan  pendapat  anak  diberikan “bobot” dalam pembuatan kebijakan.
Aspek  pertama,  menekankan  bahwa  untuk  partisipasi  berjalan  efektif,  anak  perlu diberikan informasi dan pemahaman terkait isu, kepentingan, dan konsekuensi kebijakan yang mempengaruhi mereka. Proses pra-musrenbang penting untuk menjadi ruang anak memperoleh hal tersebut. Partisipasi anak bukan hanya tentang mendengarkan ide atau pendapat  anak,  namun  lebih  dari  itu  proses  partisipasi  juga  merupakan  sarana  untuk
mengembangkan  kognitif  anak    (Skaugen  et  al  2021),  anak  mempelajari  bagaimana pandangan  mereka  dan  orang  dewasa  dipertimbangkan  dan  membentuk  sebuah keputusan (Priambudi, 2017).
Aspek  kedua,  bertumpu  pada  “suara”  anak  yang  “didengarkan”.  Partisipasi  anak merupakan  usaha  untuk  mengurangi  dominasi  dari  perspektif  orang  dewasa  dalam memenuhi  kepentingan  dan  kebutuhan  anak,  yang  belum  memiliki  pemahaman  holistik tentang “apa yang merupakan kepentingan terbaik baik anak”. Partisipasi anak ditempat sebagai  proses  dimana  semua  aktor  -  anak  dan  orang  dewasa  -  memasuki  ruang  dialog bersama (Toros, 2021).
Aspek  sentral  yang  ketiga  membutuhkan  legitimasi  kerangka  hukum  dan  produk kebijakan  di  tingkat  desa  untuk  menjadi  jaminan  bahwa  suara  anak  benar-benar diakomodasi dalam pembuatan kebijakan desa. Menurut Priambudi (2020) efektivitas dan keberhasilan  partisipasi  anak  dapat  tercapai  karena  ditentukan  oleh  keseriusan  orang dewasa yang berwenang dalam kebijakan desa untuk mendelegasikan sebagian perannya dalam  pembangunan,  yang  disesuaikan  dengan  kapasitas  anak.  Tanpa  adanya  rekognisi formal tersebut, partisipasi anak mengarah pada tokenisme.
Sepertinya  halnya  dengan  kajian  yang  dilakukan  oleh  Middel  et  al    (2021)  yang mengevaluasi implementasi praktik partisipasi anak melalui teori partisipasi (memberikan informasi,  mendengarkan,  dan  melibatkan)  menunjukkan  bahwa  ketiga  hal  tersebut merupakan prinsip dari pelaksanaan partisipasi anak. Menindak lanjuti gagasan kajian dari Middel  et  al    (2021),  kajian  ini  mengambarkan  secara  sistematis  bagaimana  ketiga  hal tersebut berjalan dalam dinamika forum anak di Tulungagung.
Partisipasi vertikal mengedepankan adanya relasi dan koordinasi antar Forum Anak yang berjenjang dari tingkat desa hingga kabupaten. Namun, hasil temuan lapangan justru menunjukkan  sebaliknya.  Partisipasi  Forum  Anak  di  Kabupaten  Tulungagung  belum terlaksana secara berjenjang karena tidak dibentuknya Forum Anak Kecamatan. Salah satu penyebabnya  ialah  pemerintah  kecamatan  tidak  memiliki  pendanaan  yang  dapat mengakomodasi Forum Anak. Ketiadaan Forum Anak Kecamatan menghilangkan proses penyampaian aspirasi dari FAD di level bawah kepada DPA sebagai perwakilan pemangku kepentingan anak dalam musrenbang kabupaten. Dinamika partisipasi vertikal terjadi saat
forum  penggalian  aspirasi  yang  terpusat  pada  kegiatan  Kumpul  Bocah  belum  dapat mengakomodir  kebutuhan  anak  di  setiap  wilayah  desa.  Oleh  karena  itu,  muncul konsekuensi  yang  menyebabkan  aspirasi  DPA  tidak  representatif  mewakili  aspirasi  dari FAD yang seharusnya dilaksanakan pada Kumpul Bocah sebagai kegiatan pra-musrenbang. Persoalan  partisipasi  vertikal  juga  dapat  ditemui  pada  proses  perekrutan  anggota  DPA yang dilaksanakan bukan berbasis perwakilan wilayah desa.
Representas i dalam partisipasi merupakan isu yang penting. “Suara” anak sebagai sebuah partisipasi harus mencakup proses yang inklusif, aktif dan rutin atau berkelanjutan (Skaugen et al 2021), sehingga penting untuk dapat mengakomodasi seluruh ragam dari suara  anak.  Pelibatan  DPA  dalam  musrenbang  kabupaten  sejauh  ini  memperlihatkan mekanisme  partisipatif.  Adanya  rekognisi  dari  pemerintah  kabupaten  yang dimanifestasikan  dalam  dokumen  kebijakan  seperti  RPJMD  Kabupaten  Tulungagung tahun  2018-2023  mendorong  lembaga-lembag a  strategis  untuk  ‘turun  tangan’ meningkatkan  perhatiannya  pada  isu  perlindungan  anak.  Aktor-aktor  lembaga  yang dilibatkan diantaranya Dinas KBPPPA, Dinas Sosial, ULT PSAI, dan BAPPEDA yang bahkan merumuskan  MUSPADI  sebagai  forum  musyawarah  khusus  perempuan  dan  anak.  Disisi lain, pemerintah kabupaten Tulungagung menginisiasi perlindungan anak berbasis sistem yang berbentuk lembaga yaitu ULT PSAI.
Mengintegrasikan  fenomena  partisipasi  Forum  Anak  dengan  menggunakan  SSM memberikan  hasil  analisa  yang  berbeda  dengan  kajian  yang  hanya  menggunakan pendekatan konvensional (kualitatif dan kuantitatif). Kajian sebelumnya menggali secara parsial  kondisi  partisipasi  anak,  seperti:  diskursus  partisipasi  anak  dalam  peraturan  atau kebijakan  negara  (Collins  et  al.,  2021;  Croke  et  al.,  2021;  Firinci  Orman,  2022);  evaluasi praktik  implementasi  partisipasi  anak  (Kennan  et  al.,  2021;  Middel  et  al.,  2021);  serta eksplorasi  pelibatan  anak  dalam  proses  pengambilan  keputusan  (Cudjoe  et  al.,  2021; Sianko, 2021; Toros, 2021). Deskripsi yang dihasilkan dari kajian-kajian sebelumnya hanya memberikan  gambaran  permukaan,  belum  melakukan  penjelajahan  pada  dinamika- dinamika  yang  mendasari  dan  mempengaruhinya  kondisi  partisipasi  anak.  Hal  tersebut menjadikan  analisisnya  bernuansa  normatif  dan  menghasilkan  rumusan  rekomendasi abstrak  yang  cenderung  tidak  aplikatif  terhadap  konteks  masyarakat.  Maka  dari  itu,
melalui  pendekatan system  thinking hasil  analisis  kajian  ini  lebih  terfokus  -  fokus  pada mekanisme partisipasi forum anak dalam pembanguan ditungkat desa sampai kabupaten di  Tulungagung  -  namun  holistik  melihat  dinamika  partisipasi  anak.  Ada  pun  melalui tahapan SSM, mendorong hasil penelitian yang memberikan rekomendasi lebih kongkrit, visibel dan relevan dengan kondisi masyarakat atau lembaga - ditungkan dalam kerangka konseptual.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis dan temuan penelitian, kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu partisipasi  dari  Forum  Anak  secara  keseluruhan  belum  menunjukkan  peran  dan  konten aspirasi  yang  substansial.  Hal  ini  ditunjukkan  pada  konteks  FAD  di  mana  beberapa pemerintah desa sudah melibatkan FAD dalam kegiatan musrenbangdes, namun sifatnya masih sebatas memenuhi formalitas syarat pelaksanaan perencanaan pembangunan desa. Artinya, FAD belum memenuhi kapasitas yang memadai untuk menyampaikan aspirasinya. Sejauh ini kesempatan Forum Anak berbicara hanya saat ditanyai laporan kegiatan tahun Forum Anak Desa.
Tidak jauh berbeda dari FAD, DPA sebagai Forum Anak Kabupaten meskipun sudah mendapat kesempatan untuk berbicara di musrenbang kabupaten namun kedudukannya belum  strategis  untuk  pemenuhan  hak  anak.  Meskipun  Forum  anak  pada  tingkat kabupaten (DPA) sudah mampu secara aktif memberikan masukan kepada musrembang dan forum lainnya, akan tetapi proses penggalian aspirasi anak masih terbatas. Partisipasi yg ada belum menunjukkan representasi kebutuhan dan suara anak dari seluruh wilayah desa  yg  ada  di  Tulungagung.  Hal  ini  memberikan  gambaran  bahwa  partisipasi  di Tulungagung masih bersifat semu.
Partisipasi  yang  semu  ini  perlu  diperbaiki  dengan  memanfaatkan  potensi  kegiatan yang  sudah  ada,  yaitu  kegiatan  dwi-tahunan  Kumpul  Bocah.  Mekanisme  ini  perlu memperhatikan representasi dari suara anak di setiap desa dengan menghidupkan forum anak tingkat kecamatan. Model konseptual yang dibuat sebagai rekomendasi diharapkan dapat  menjadi  dasar  dan  berfungsi  dalam  mengurai  masalah-masalah  dalam  partisipasi anak  dari  tingkat  desa  sampai  tingkat  daerah.  Perhatian  luas  dari  stakeholder  terkait  di
tingkat  daerah  mutlak  diperlukan  sebagai  harapan  dalam  mekanisme  partisipasi  yang efisien dan kontribusi anak dalam tujuan pembangunan sosial anak dapat tercapai. Selain itu,  keberadaan  tim  etis  perlu  dibangun  sesuai  dengan  amanat  dari  kebijakan  untuk menjadi pihak yang memantau pelaksanaan mekanisme partisipasi anak telah benar-benar dilaksanakan dalam musrenbang.
Implikasi dari penelitian ini kemudian diarahkan dalam pembuatan model konseptual (CM) sebagai upaya penyelesaian masalah-masalah partisipasi forum anak di Kabupaten Tulungagung. Model konseptual yang dibuat dan direkomendasikan berikut diproyeksikan sebagai langkah-langkah taktis dan teknis dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aktor  formal  (OPD  dan  Unit  Teknis  Layanan)  dan  non-formal  (LSM).  Model  ini  juga memberikan  intervensi  pada  langkah  efisiensi  program  pada  setiap  OPD  tanpa mengurangi  peran  dan  leading  sektor  masing-masing,  sehingga  pelayanan  terhadap program  partisipasi  anak  menjadi  terkoneksi  dalam  satu  sistem  yang  sama.  Kendati demikian,  Model  Konseptual  yang  telah  dibuat  berikut  tidak  dapat  berjalan  tanpa sinergitas  dan  implementasi  dari  setiap  aktor  yang  terlibat.  Maka  dari  itu,  saran  untuk penelitian berikutnya diarahkan untuk melanjutkan langkah ke Action Research (AR) pada tahap  5  sampai  tahap  7,  guna  melakukan  implementasi  model  melalui  rekayasa  sosial dalam model sistem yang direkomendasikan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Rutgers WPF Indonesia, yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini didanai oleh Rutgers WPF Indonesia, melalui Small Grant Initiative tahun 2021.

## DAFTAR PUSTAKA
Alviana,  I.,  Rosyadi,  S.,  Simin,  S.,  &  Idanati,  R.  (2021).  Partisipasi  Forum  Anak  Banyumas dalam  Mewujudkan  Kabupaten  Layak  Anak  di  Kabupaten  Banyumas  Ditinjau  dari Perspektif Multi Stakeholder Partnerships. JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik , 2 (2), 277 – 287. https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3738
Archard, D., & Skivenes, M. (2009). Hearing the child. Child and Family Social Work , 14 (4), 391 – 399. https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2008.00606.x
Cavana,  R.,  &  Maani,  K.  (2000). A  methodological  framework  for  integrating  systems thinking and system dynamics .
Checkland, P., & Poulter, J. (2010). Soft Systems Methodology. In Systems Approaches to Managing Change: A Practical Guide . https://doi.org/10.1007/978-1-84882-809-4
Collins, T. M., Rizzini, I., & Mayhew, A. (2021). Fostering global dialogue: Conceptualisations of children’s rights to participation and protection. Children and Society , 35 (2), 295 – 310. https://doi.org/10.1111/chso.12437
Connolly, M., & Katz, I. (2019). Typologies of Child Protection Systems: An International Approach. Child Abuse Review , 28 (5), 381 – 394. https://doi.org/10.1002/car.2596
Croke, R., Dale, H., Dunhill, A., Roberts, A., Unnithan, M., & Williams, J. (2021). Integrating sustainable development and children’s rights: A case study on wales. Social Sciences , 10 (3). https://doi.org/10.3390/socsci10030100
Cudjoe,  E.,  Abdullah,  A.,  & Manful,  E.  (2021).  Parents’  Perceptions  on  the  Outcomes  of Children’s Participation in Child Protection Meetings in Ghana. Journal of Child and Family Studies , 30 (4), 1071 – 1081. https://doi.org/10.1007/s10826-021-01918-2
Fadhil, R., Qanytah, Q., Hastati, D. Y., & Maarif, M. S. (2018). Development strategy for a quality  management  system  of  gayo  coffee  agro-industry  using  soft  systems methodology. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences , 26 (2), 168 – 178. https://doi.org/10.3311/PPso.11341
Firinci Orman, T. (2022). A society-centric approach to child rights governance in the EU context:  how  to  strengthen  the  political  presence  and  participation  of  children? Children’s
Geographies , 20 (5), 633 – 647. https://doi.org/10.1080/14733285.2021.1949435
Goto, Y., & Miura, H. (2022). Using the Soft Systems Methodology to Link Healthcare and Long-Term  Care  Delivery  Systems:  A  Case  Study  of  Community  Policy  Coordinator Activities in Japan. International Journal of Environmental Research and Public Health ,
19 (14). https://doi.org/10.3390/ijerph19148462
Haq, M. I. (2017). Quo Vadis Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak
(KLA)  Sleman. Aplikasia:  Jurnal  Aplikasi  Ilmu-Ilmu  Agama , 16 (2),  85. https://doi.org/10.14421/aplikasia.v16i2.1172
Hardjosoekarto, S. (2012). Soft System Methodology. In Soft System Methodology (Metode serba Sistem Lunak) .
Houtrow,  A.  J.,  MacPherson,  C.,  Jackson-Coty,  J.,  Rivera,  M.,  Flynn,  L.,  Burrows,  P.  K., Adzick, N. S., Fletcher, J., Gupta, N., Howell, L. J., Brock, J. W., Lee, H., Walker, W. O., & Thom, E. A. (2021). Prenatal Repair and Physical Functioning among Children with Myelomeningocele:  A  Secondary  Analysis  of  a  Randomized  Clinical  Trial. JAMA Pediatrics , 175 (4), 1 – 8. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.5674
Kennan,  D.,  Brady,  B.,  Forkan,  C.,  &  Tierney,  E.  (2021).  Developing,  Implementing  and
Critiquing an Evaluation Framework to Assess the Extent to Which a Child’s Right to be  Heard  is  Embedded  at  an  Organisational  Level. Child  Indicators  Research , 14 (5), 1931 – 1948. https://doi.org/10.1007/s12187-021-09842-z
Larrán, M., Herrera, J., & Andrades, F. J. (2016). Measuring the linkage between strategies on sustainability and institutional forces: an empirical study of Spanish universities.
Journal  of  Environmental  Planning  and  Management , 59 (6),  967 – 992. https://doi.org/10.1080/09640568.2015.1050485
McPherson, L., Vosz, M., Gatwiri, K., Parmenter, N., Macnamara, N., Mitchell, J., & Tucci, J. (2021).  What  does  research  tell  us  about  young  people’s  participation  in  de cision making in residential care? A systematic scoping review. Children and Youth Services Review , 122 (August 2020), 105899. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105899
Middel,  F.,  Post,  W.,  López  López,  M.,  &  Grietens,  H.  (2021).  Participation  of  Children Involved in the Child Protection System – Validation of the Meaningful Participation Assessment Tool (MPAT). Child Indicators Research , 14 (2), 713 – 735. https://doi.org/10.1007/s12187-020-09772-2
Mirna Sari, N. P., Romadhon Sukadi, B. D. N., & Yasintha, P. N. (2021). The Effectiveness of Tri Hita Karana Based Traditional Village Management in Covid-19 Prevention at Bali.
Jurnal Transformative , 7 (1), 56 – 80. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2021.007.01.3
Montà,  C.  C.  (2021).  The  meanings  of  ‘child  participation’  in  international  and  European
policies  on  children(’s  rights):  A  content  analysis. European  Educational  Research Journal , 1 – 17. https://doi.org/10.1177/14749041211034971
Muhammaditya,  N.,  Hardjosoekarto,  S.,  Herwantoko,  O.,  Fany,  Y.  G.,  &  Subangun,  M.  I. (2021).  Institutional  Divergence  of  Digital  Item  Bank  Management  in  Bureaucratic Hybridization:  An  Application  of  SSM  Based  Multi-Method. Systemic  Practice  and Action Research , 0123456789 . https://doi.org/10.1007/s11213-021-09579-4
Permatasari, Y. I., Hardjosoekarto, S., & Salomo, R. V. (2020). Institutional Transformation of  Public  Private  Partnership  to  Ensure  Low  Transaction  Costs :  Case  Study  of Infrastructure Provision at the Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia. Systemic Practice and Action Research , 33 , 149 – 165.
Priambudi,  M.  F.  (2017).  Difusi  Norma  Program  Partisipasi  Anak  Di  Indonesia.
Repository.Unej.Ac.Id ,
130910101006 .
https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/85014%0Ahttps://repository.unej.ac.i
d/bitstream/handle/123456789/85014/Muhammad Fahri Priambudi 130910101006_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Putri, N. E., Helmi, Noer, M., & Yossyafra. (2022). Socio-ecological Risk Mitigation in the Construction of the Sicincin-Padang Toll Road, West Sumatra. IOP Conference Series: Earth  and  Environmental  Science , 1098 (1),  1 – 11.  https://doi.org/10.1088/1755- 1315/1098/1/012068
Richardson,  N.  (2016).  Systems  Approaches  to  Managing  Change:  A  Practical  Guide.
Philosophy of Management , 15 (3), 251 – 254. https://doi.org/10.1007/s40926-016-0039-5 Rodriguez-Ulloa,  R.,  &  Paucar-Caceres,  A.  (2005).  Soft  System  Synamics  Methodology (SSDM): Combining  Soft  Systems  Methodology (SSM) and  System  Dynamics  (SD).
Systemic Practice and Action Research , 18 (3), 303 – 334. https://doi.org/10.1007/s11213- 005-4816-7
Sianko, N. (2021). Measuring Chil dren ’ s Participation : a Person-Centered Analysis of Children ’ s Views . 737 – 767.
Skauge,  B.,  Storhaug,  A.  S.,  &  Marthinsen,  E.  (2021).  The  what,  why  and  how  of  child participation —a  review  of  the  conceptualization  of  “child  participation”  in  child welfare. Social Sciences , 10 (2), 1 – 15. https://doi.org/10.3390/socsci10020054
Toros, K. (2021). A systematic review of children’s participation in child protection decision - making:  Tokenistic  presence  or  not? Children  and  Society , 35 (3),  395 – 411. https://doi.org/10.1111/chso.12418
Tuharyati, Y. (2018). Sosialisasi Dan Pembentukan Forum Anak Sebagai Wadah Partisipasi Anak dalam Pembangunan. Seminar Nasional PPM UNESA 2018 , 49 , 1067 – 1072.
Wheeler, F. P., & Checkland, P. (2000). Systems Thinking, Systems Practice: Includes a 30-
Year  Retrospective. The  Journal  of  the  Operational  Research  Society , 51 (5). https://doi.org/10.2307/254200
Williams,  U.,  Law,  M.,  Hanna,  S.,  &  Gorter,  J.  W.  (2019).  Using  the  Young  Children’s Participation  and  Environment  Measure  (YC-PEM)  to Describe  Young  Children’s Participation and Relationship to Disability and Complexity. Journal of Developmental and Physical Disabilities , 31 (1), 135 – 148. https://doi.org/10.1007/s10882-018-9637-6
Wirutomo, P. (2013). Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di
Kota Solo. MASYARAKAT:
Jurnal
Sosiologi , 18 (1), 101 – 120. https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.3735