TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 4 No. 2 (2023): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v4i2.512 Hal. 223-234
Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan D.I. Pandjaitan Kawasan Sumbu Filosofis
Arifian Ardiata, R. Widodo Triputro, Korespondensi Penulis: Ardiata.arifian@gmail.co, widodotriputro2@gmail.com Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  Pemerintah  Kota  Yogyakarta melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima di jalan D.I. Pandjaitan yang merupakan kawasan sumbu filosofi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Objek penelitian  dilaksanakan  di  Jalan  D.I.  Pandajaitan  Kemantren  Mantrijeron  Kota  Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh data secara langsung kepada responden dan data  sekunder  berupa  dokumen  kegiatan.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  cara wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  belum  terlaksananya penataan  pedagang  kaki  lima  karena  belum  adanya  arahan  dari  Pemerintah  Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mensterilkan jalan tersebut.

## Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Sumbu Filosofis

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  extent  to  which  the  Government  of  Yogyakarta  City  has managed street vendors on D.I. Pandjaitan street which is the area of the philosophical axis. The research method used is descriptive qualitative. The research object was carried out on D.I.  Pandajaitan  street  Kemantren  Mantrijeron  Yogyakarta  City.  The  data  used  are  data obtained directly from respondents and secondary data in the form of activity documents. Data collection techniques using interviews and documentation. The results of the study show that the arrangement of street vendors has not been implemented yet because there is no directive from the Regional Government of the Special Region of Yogyakarta to sterilize the road.

## Keywords: Street Vendors, Philosophical Axis
Article History: Received; 10-02-2023; Revised; 02-03-2023; Accepted; 08-05-2023

## PENDAHULUAN
Kehadiran sektor informal mejadi salah satu peran penting dalam kehidupan perkotaan, terutama untuk menunjukan pendapatan yang potensial bagi penduduk kota. Sektor informal selain  sebagai  penyediaan  lapangan  pekerjaan,  juga  mendapatkan  banyak  permasalahan  di kota-kota besar. Sektor informal ini, banyak yang tidak memiliki lokasi atau tempat. Sehingga menempati lokasi yang dilarang oleh Pemerintah atau tidak diperuntukkan untuk berjualan dan
melakukan  kegiatan  jual  beli  di  lokasi  tersebut.  Banyaknya  penduduk  yang  menggantukan hidupnya pada sektor informal menyebababkan adanya perhtian khusus dari pemerintah untuk sektor ini. Sektor informal terbentuk tanpa proses yang diatur sedemikian rupa dan merupakan pekerjaan  mandiri  yang  kurang  terorganisir,  tumbuh  dan  bekembang  dengan  sendirinya. Pesatnya  pertumbuhan  ekonomi  di  kota-kota  besar,  telah  menimbulkan  suatu  permasalahan sosial  yang  berkaitan  dengan  adanya  daya  tarik  yang  membuat  warga  yang  bermukim  di perdesaan berpindah tempat. Permasalah sisoal adalah adalah tingkat  urbanisasi yang tinggi, yang menimbulkan persaingan pencarian pekerjaan yang tidak seimbang.
Sektor  informal  mejadi  suatu  kegiatan  ekonomi  alternatif  serta  kurangnya  dapat perhatian  yang  positif  dari  berbagai  pihak  termasuk  pencari  kerja  itu  sendiri.  Namun kenyataannya sektor ini dapat memberikan jawaban terhadap peluang kerja yang rendah, tetapi juga  memberikan  kontribusi  dalam  mengurangi  pengangguran,  selain  itu  juga  memberikan lapangan  pekerjaan  untuk  usaha  kecil  yang  masyarakat  menengah  kebawah  bentuk  sendiri. Sektor informal dengan karakteristik seperti itu merupakan “jalan pintas” untuk para pencari kerja. Jalan pintas dalam hal ini dikarenakan tidak harus memiliki kompetensi akademik yang tinggi. Selain itu, modal yang digunakan juga bervariasi. Tetapi sektor ini merupakan kegiatan yang tidak dalam pengaturan dan perlindungan pemerintah.
PKL  atau  pedagang  kaki  lima  merupakan  pedagang  yang  dalam  melakukan kegiatannya memanfaatkan fasilitas umum berupa bahu jalan dan menggunakan sarana yang mudah dibongkar pasang. PKL umumnya bermodal kecil sehingga susah untuk memperoleh lahan berjualan. Dengan demikian PKL merupakan bagian dari sektor informal.
Kota  Yogyakarta  adalah  salah  satu  kota  yang  menawarkan  beraneka  ragam  budaya dengan menyajikan berbagai aktivitas belanja, mulai dari bentuk aktivitas tradisional sampai dengan  aktivitas  belanja  modern.  Dengan  keunikan  serta  ciri  khas  yang  dimiliki  kota Yogyakarta  maka  hal  tersebut  membuat  banyaknya  wisatawan  yang  datang  ke  kota  ini, sehingga juga membuat banyaknya pedagang kaki lima yang secara alami berorientasi untuk mendekati lalu lalang pejalan kaki.
Kota Yogyakarta dengan keunikan serta ciri khasnya yang membuat wisatawan banyak datang  ke  kota  ini,  sehingga  juga  membuat  banyaknya  pendatang  yang  ingin  mendapatkan keuntungan  melalui  sektor  informal  dengan  menjadi  pedagang  kaki  lima  yang  secara  alami berorientasi untuk mendekati kerumunan lalu lalang pejalan kaki (pembeli).
Sektor informal sering dikaitkan dengan pedagang kaki lima yang menetap pada lokasi tertentu yang menurut mereka strategis, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, bahkan kendaraan roda 3 amaupun mobil) menjajakan sembako, bahan makanan, minuman dan barang-barang lainnya secara eceran. Pedagang kaki lima  memanfaatkan  ruang  kosong  sebagai  tempat  usahanya,  salah  satu  tempat  yang  sering dimanfaatkan  oleh  PKL  adalah  trotoar.  Sebagian  besar  PKL  menawarkan  berbagai  barang dagangan di trotoar sebagai kawasan ruang publik yang fungsi sebenarnya ialah sebagai sarana pejalan  kaki.  Berdasarkan  hal  tersebut,  PKL  telah  mengganggu  atau  merenggut  hak  para pejalan  kaki  untuk  berjalan  kaki  di  atas  trotoar,  karena  telah  dipenuhi  oleh  PKL  yang menjajakan  berbagai  barang  dagangannya.  Sektor  informal  merupakan  sektor  paling  mudah untuk dijangkau karena sektor ini tidak terlalu banyak memerlukan keterampilan dan keahlian. Membengkaknya sektor informal mempunyai kaitan dengan menurunnya kemampuan sektor formal dalam menyerap pertambahan angkatan kerja di perkotaan. Akibatnya tingkat imigrasi dari desa ke kota lebih pesat dari pada pertumbuhan kesempatan kerja.
Sebagai  suatu  negara  yang  bertujuan  memberikan  kesejahteraan  bagi  rakyat,  maka bidang  ekonomi  merupakan  faktor  utama  dalam  kehidupan  bernegara,  sehingga  faktor  ini diberi  Bab  khusus  dalam  UUD  1945  dalam  Bab  XIV  “Perekonomian  Nasional  dan Kesejahteraan Sosial” yang mana disebutkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 sebagai berikut : (a)
Pasal 33 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasasi  hajat  hidup  orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (b) Pasal 34: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak mampu  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan.  Negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Keberadaan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  merupakan  suatu  fenomena  kegiatan perekonomian rakyat kecil di kota-kota besar maupun kota kecil termasuk Kota Yogyakarta. Pengertian  Pedagang  kaki  Lima  menurut  Peraturan  Walikota  Yogyakarta  Nomor  62  Tahun 2009  adalah  penjual  barang  dan  atau  jasa  yang  secara  perorangan  berusaha  dalam  kegiatan ekonomi  yang  menggunakan  daerah  milik  jalan  atau  fasilitas  umum  dan  bersifat sementara/tidak  menetap  dengan  menggunakan  peralatan  bergerak  maupun  tidak  bergerak. PKL  merupakan  usaha  sektor  informal  yang  tak  jarang  menimbulkan  masalah  di  perkotaan seperti hal nya PKL di Jalan D.I Pandjaitan Kota Yogyakarta.
Permasalahan  yang  dialami  hampir  sama  yaitu  masalah  ketertiban,  kemacetan, kebersihan,  dan  tata  ruang.  Kenyataan  para  pedagang  berjualan  dibadan  jalan.  Sehingga menimbulkan  dampak  kepada  pengguna  jalan  yang  terganggu  oleh  keberadaan  PKL  ini. Pemerintah  setempat  berusaha  membuat  program  dalam  menertibkan  pedagang  kaki  lima tersebut.  Mulai  dari  teguran  dan  operasi  gabungan  dengan  satuan  polisi  pamong  praja  bagi pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran.
Jalan D.I Pandjaitan Kota Yogyakarta  merupakan satu di antara jalan yang berada pada sumbu filosofis Daerah Istimewa Yogyakarta yang Secara filosofis dari Panggung Krapyak ke Keraton merupakan gambaran konsep sangkaning dumadi yang berarti dari mana asal manusia dan  Keraton  ke  Tugu  yang  memberikan  gambaran  konsep  paraning  dumadi  yang  bermakna arah  kemana  yang  akan  dituju.  Gambaran  manusia  dari  embrional,  lahir,  berproses, berkembang, eksis, dan pada akhirnya kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Penjelasan lebih lanjut sebagaimana tertulis di majalah mayangkara edisi 2 tahun 2016 dapat  dijelaskan  sebagaimana  berikut  bahwa  secara  simbolis  filosofis  poros  imajiner  ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya (Hablun min  Allah),  manusia  dengan  manusia  (Hablun  min  Annas)  maupun  manusia  dengan  alam termasuk lima anasir pembentuknya yakni api (dahana) dari Gunung Merapi, tanah (bantala) dari bumi Ngayogyakarta dan air (tirta) dari Laut Selatan, angin (maruta) dan akasa (ether). Demikian juga tiga unsur yang menjadikan kehidupan (fisik, tenaga dan jiwa) telah tercakup di dalam filosofis sumbu imajiner tersebut. Sri Sultan Hamengku Buwana yang menyandang gelar  Sayidin  Panatagama  Kalifatullah  konsep  filosofi  sumbu  imajiner  yang  Hinduistis  ini kemudian mengubahnya menjadi konsep filosofi Islam Jawa “Hamêmayu Hayuning Bawana”, dan “Manunggaling Kawula lan Gusti”.
Filosofi  dari  Panggung  Krapyak  ke  utara  menggambarkan  perjalanan  manusia  sejak dilahirkan  dari  rahim  ibu,  beranjak  dewasa,  menikah  sampai  melahirkan  anak  (sangkaning dumadi).  Visualisasi  dari  filosofi  ini  diwujudkan  dengan  keberadaan  Kampung  Mijèn  di sebelah  utara  Panggung  Krapyak  yang  melambangkan  benih  manusia,  pohon  asêm (Tamarindus indica) dengan daun yang masih muda bernama sinom melambangkan gadis yang masih  anom  (muda)  selalu  nêngsêmakên  (menarik  hati)  maka  selalu  disanjung  yang divisualisasikan dengan pohon tanjung (Mimusops elengi).
Alun-alun Selatan menggambarkan manusia yang telah dewasa dan sudah wani (berani) meminang gadis karena sudah akhil baligh. Hal tersebut dilambangkan dengan pohon kwèni (Mangifera odoranta) dan pohon pakèl. Masa muda yang mempunyai jangkauan jauh ke depan divisualisasikan  dengan  dengan  pagar  ringin  kurung  alun-alun  selatan  yang  seperti  busur panah. Masa depan dan jangkauan para kaum muda dilambangkan seperti panah yang dilepas dari busurnya.
Sampai di Sitihinggil selatan pohon yang ditanam adalah pêlêm cêmpora (Mangifera indica) berbunga putih dan pohon soka (Ixora coccinea) berbunga merah yang menggambarkan bercampurnya  benih  laki-laki  (dilambangkan  warna  putih)  dan  benih  perempuan (dilambangkan warna merah).
Halaman  Kamandhungan  menggambarkan  benih  dalam  kandungan  dengan  vegetasi pohon  pêlêm  (Mangifera  indica)  yang  bermakna  gêlêm  (kemauan  bersama),  pohon  jambu dersana  (Eugenia  malaccensis)  yang  bermakna  kadêrêsan  sihing  sasama  dan  pohon  kêpêl (Stelechocarpus burahol) yang bermakna kêmpêl, bersatunya benih karena kemauan bersama yang  didasari  saling  mengasihi.  Melalui  Regol  Gadhung  Mlathi  sampailah  di  Kemagangan yang bermakna bayi telah lahir dan magang menjadi manusia dewasa.
Sebaliknya  dari  Tugu  Golong-Gilig/Tugu  Pal  Putih  ke  arah  selatan  merupakan perjalanan manusia menghadap Sang Kholiq (paraning dumadi). Golonggilig melambangkan bersatunya cipta, rasa dan karsa yang dilandasi kesucian hati (warna putih) melalui Margatama (jalan menuju keutamaan) ke arah selatan melalui  Malioboro (memakai  obor/pedoman ilmu yang diajarkan para wali), terus ke selatan melalui Margamulya, kemudian melalui Pangurakan (mengusir nafsu yang negatif).
Keberadaan  Kompleks  Kepatihan  dan  Pasar  Beringharjo  melambangkan  godaan duniawi  dan  godaan  syahwat  manusia  yang  harus  dihindari.  Sepanjang  jalan  Margatama, Malioboro  dan  Margamulya  ditanam  pohon  asêm  (Tamarindus  indica)  yang  bermakna sêngsêm/ menarik dan pohon gayam (Inocarpus edulis) yang bermakna ayom/teduh.
Di  ujung  jalan  Pangurakan  sebelah  selatan  terdapat  dua  pohon  beringin  (Ficus benyamina) bernama Wok dan Jénggot yang melambangkan ilmu sejati yang halus, lembut dan rumit seperti  halusnya rambut Wok dan Jénggot.  Ilmu tersebut  dianggap sebagai  bekal  bagi orang yang akan menghadap Tuhannya.
Pohon beringin di Alun-alun Utara berjumlah 64, termasuk dua ringin kurung di tengah alun-alun. Jumlah tersebut sesuai dengan panjang usia Nabi Muhammad menurut perhitungan tahun Jawa. Dua ringin kurung mempunyai nama yang berbeda. Ringin kurung sebelah timur bernama Janadaru, dan yang sebelah barat bernama Déwadaru. Kedua ringin kurung tersebut melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti. Posisi ringin Déwadaru di sebelah barat dan Janadaru di sebelah Timur melambangkan konsep Hablum min Allah wa hablum min Annas.
Dasar alun - alun yang berpasir, jika siang panas dan jika malam dingin melambangkan di  dunia  ini  hanya  ada  dua  yang  selalu  berlawanan.  Ada  siang  ada  malam,  ada  susah  ada gembira, ada jujur ada yang jahat dan sebagainya. Hendaknya manusia memilih jalan yang baik untuk menghadap Tuhannya di hari kiamat nanti.
Berdasarkan  adanya  Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta  Nomor  26  Tahun  2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan Jalan D.I Pandjaitan yang termasuk dalam wilayah sumbu  filosofis  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dan  merupakan  daerah  menginap  wisatawan mancanegara, maka peneliti ingin mengidentifikasi Penataan PKL di Jalan D.I Pandjaitan yang merupakan kawasan sumbu filosofis.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Yogyakarta,  penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Moleong (2005:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan penelitian maka peneliti menggunakan  metode  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif.  Obyek  penelitian digambarkan  secara  detail  berdasarkan  fakta  yang  ada  dan  terjadi  di  lapangan.  Penelitian deskriptif kualitatif ini bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang proses penataan dan pembinaan PKL di Jalan D.I. Pandjaitan.
Teknik  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  tahapan  wawancara,  observasi  dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data  dalam  penelitian  kualitatif  dilakukan  dari  sebelum  memasuki  lapangan,  selama  di lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) dalam Sugiyono (2014:89)  menyatakan  “analisis  telah  mulai  sejak  merumuskan  dan  menjelaskan  masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded”. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih berfokus selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Sesungguhnya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data. Penulis melakukan wawancara terhadap  7  informan  yang  terdiri  dari  Pedagang  kaki  lima,  warga,  dan  aparat  pemerintah. Setelah seluruh data terkumpul, dilakukan analisis data dengan menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kota Yogyakarta merupakan Kota yang banyak mendatangkan masyarakat baru seperti mahasiwa  dan  wisatawan.  Banyaknya  pendatang  atau  penduduk  dilingkungan  Kota Yogyakarta  merupakan  salah  satu  alasan  para  Pedagang  Kaki  Lima  untuk  berjualan  atau membuka usaha ditempat-tempat yang ramai. Tidak teraturnya Kota Yogyakarta ini ditandai dengan banyaknya oknum PKL yang tidak tertib dibeberapa kawasan. Salah satunya di Jalan D.I.  Pandjaitan  Mantrijeron  tepatnya  di  kawasan  Sumbu  Filosofis,  yaitu  dari  Plengkung Nirbaya  sampai  dengan  Panggung  Krapyak  Kabupaten  Bantul.  Keberadaan  PKL  yang memanfaatkan trotoar menjadi suatu fenomena pada masyarakat terhadap kurangnya lapangan pekerjaan  yang  mereka  inginkan.  Sehingga  mereka  mencari  cara  untuk  mendapatkan penghasilan dengan berjualan, walaupun mereka tidak memiliki tempat atau lahan berjualan.
Pedagang  Kaki  Lima  di  Jalan  D.I.  Pandjaitan  umumnya  menggunakan  trotoar  untuk tempat mereka berdagang menjajakan dagangannya. Penggunaan trotoar untuk tempat mereka mendirikan lapakpun mengakibatkan terganggunya pejalan kaki yang hendak melewati trotoar. Selain  itu  ada  pedagang  yang  menaikkan  motor  atau  gerobaknya  bahkan  meja  dan  kursi  ke trotoar,  sehingga  memakan  jalan  di  trotoar  tersebut  tanpa  menyisakan  tempat  untuk  pejalan kaki berjalan. Banyak dari mereka yang menggunakan meja, kursi dan payung di bahu jalan, ada juga yang menggunakan mobil bak terbuka yang diparkir di bahu jalan yang sudah jelas hal ini menimbulkan kemacetan, karena jalan D.I. Pandjaitan hanya memiliki 2 ruas jalan. Para pedagang  tersebut  mayoritas  sudah  mendapatkan  ijin  dari  pemilik  rumah  yg  trotoar  depan rumahnya  digunakan  untuk  berjualan.  Berikut  gambar  dua  PKL  yang  menggunakan  trotoar tanpa menyisakan ruang untuk pejalan kaki. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Mantri Pamong Praja Kemantren Mantrijeron yang mengemukakan sebagai berikut:
“Untuk  menertibkan  di  jalan  D.I.  Pandjaitan  kita  harus  mempunyai  tempat  yang digunakan  untuk  merelokasi  pedang  kaki  lima  tersebut.  Jika  tidak  ada  tempat  untuk mereka berjualan, maka akan menjadi masalah lagi kedepannya. Mereka akan kembali ke  trotoar  jalan.  Selain  itu  untuk  PKL  yang  berjualan  di  depan  rumah  warga,  kami himbau untuk tetap berada di persil dan tidak mengganggu trotoar, selama masih di persil pribadi terserah mereka mau digunakan menjadi apa”. (wawancara tanggal 20 Desember 2022).
Seperti dengan Bapak Mantri Pamong Praja, Lurah Suryodiningratan juga mengatakan bahwa:
“Pedagang  Kaki  lima  diwajibkan  untuk  tidak  mengganggu  tempat  lalu  lalang  para pejalan kaki. Mereka diminta menata dagangannya agar tidak memakan trotoar. Jika ada  laporan  dari  warga  terkait  tidak  dapat  digunakannya  trotoar  sebagai  tampat pejalan kaki, maka kami akan menindaklanjuti laporan tersebut berkoordinasi dengan pihak  Kemantren.  Pedagang  kaki  lima  menggunakan  trotoar  karena  memang  dari pemerintah belum memberikan tempat untuk mereka berjualan” (wawancara tanggal 20 Desember 2022).
Berikut ini adalah contoh pedagang kaki lima yang berjualan sesuai dengan aturan yang ada.
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penataan pedang kaki  lima,  pemerintah  harus  memiliki  lahan  atau  tempat  pengganti  bagi  mereka  yang  akan berjualan. Selain itu juga memberikan informasi kepada pemilik rumah di pinggir jalan bahwa depan  rumah  mereka  merupakan  trotoar  milik  pemerintah  yang  berfungsi  sebagai  sarana keamanan dan kenyamanan pejalan kaki, sehingga fungsi trotoar tersebut bukan sebagai tempat untuk berjualan.
D.I. Pandjaitan merupakan jalan yang menghubungkan sebagian dari sumbu filosofis. Sebuah tata bangunan erat kaitannya dengan fungsi dan kegiatan pengguna, sehingga mampu memberi  ekspresi  dan  informasi  melalui  elemen-elemen  sebuah  bangunan  (Surasetja,  2007. hal2).  Koridor  jalan  D.I.  Pandjaitan  Kota  Yogyakarta  dan  Ali  Maksum  Kabupaten  Bantul memiliki  nilai  historis  sebagai  pembentuk  citra  istimewa  Kota  Yogyakarta,  yaitu  dengan adanya beberapa Bangunan Cagar Budaya (BCB) di Jalan tersebut.
Ditetapkannya  jalan-jalan  yang  diperbolehkan  untuk  berjualan  pedagang  kaki  lima merupakan  keputusan  dari  Mantri  Pamong  Praja  masing-masing  Kemantren  berkoordinasi dengan  tim  penataan  pedagang  kaki  lima  dengan  pertimbangan-pertimbangan  tertentu. Ketentuan tersebut yaitu :
a. Mengutamakan fungsi trotoar untuk pejalan kaki;
b. Kepadatan dan kelancaran arus lalu lintas dan pejalan kaki;
c. Tidak boleh menempatkan PKL di depan gedung agung, monument serangan umum satu maret,  taman  makam  pahlawan  kusumanegara,  museum  Vredeburg,  kawasan  taman pintar, bangunan bersejarah dan sekolah;
d. Tidak boleh menempatkan pedagang kakilima sampai jarak 15 meter hingga 50 meter dari simpang jalan sesui dengan tanda yang telah ditentukan oleh pemerintah;
e. Tidak  boleh  menempatkan  pedagang  kakilima  sampai  jarak  30  hingga  50  meter  dari simpang  jalan  pada  perempatan  jalan  Senopati  -  jalan  Brigjen  Katamso  –  Jalan  Mayor Suryotomo dan perempatan Trikora – Jalan P Senopati – Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan – Jalan Ahmad Yani sesuai dengan tanda yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
f. Tidak  boleh  menempatkan  pedagang  kakilima  sampai  jarak  15  meter  terhitung  dari masing-masing  ujung  jembatan  sesuai  dengan  tanda  yang  telah  ditentukan  oleh Pemerintah.
Dalam Lampiran I Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 ada beberapa ruas  jalan  yang  trotoarnya  dapat  diizinkan  untuk  lokasi  usaha  pedagang  kakilima,  dapat diketahui  bahwa  jalan  D.I.  Pandjaitan  dapat  digunakan  untuk  berjualan  oleh  pedagang  kaki lima.  Peraturan  Walikota  tersebut  menjelaskan  bahwa  Jalan  D.I.  Pandjaitan  diperbolehkan berjualan pada sisi barat dan timur. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Mantri Pamong Praja Kemantren Mantrijeron, beliau mengatakan bahwa :
“ Pada perwal tersebut menyebutkan posisi barat dan timur, yang dimaksud adalah ruas trotoar dan tetap memberikan space  atau ruang untuk pejalan kaki melewati jalan tersebut.  Tidak  meletakkan  gerobak  atau  peralatan  berjualannya  untuk  menutupi trotoar. Selain itu juga kami melarang adanya pedagang yang menjajakan jualannya di bahu jalan raya. Karena dapat mengganggu lalu lintas mengingat kondisi jalan D.I. Pandjaitan yang relative sempit.” (wawancara tanggal 20 Desember 2022).
Jalan D.I. Pandjaitan yang masuk dalam sumbu filosofis bukan hanya sekedar hal sepele yang mudah untuk  dilupakan. Terbukti pada tahun 2021 sudah  ada pembahasan tentang hal tersebut.  Dikutip  dari  https://jogjaprov.go.id/berita/detail/8845-sumbu-filosofi-diy-menuju- warisan-dunia-tak-benda,  “Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sedang  disibukkan  dengan  upaya menjadikan  Sumbu  Filosofi  Yogyakarta  yakni  Sangkan  Paraning  Dumadi  sebagai  Warisan Budaya  Dunia  oleh  UNESCO.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  Tim  Penyiapan  Yogyakarta Warisan Dunia sering mengadakan rapat koordinasi bersama dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Rapat koordinasi tersebut digelar guna mendapatkan arahan Gubernur DIY mengenai proses pengajuan sumbu filosofi sebagai warisan dunia”.
Pemerintah  Kota  Yogyakarta  sudah  melakukan  berbagai  upaya  dalam  penataan pedagang  kaki  lima.  Mulai  dari  upaya  preventif  sampai  dengan  upaya  represif.  Pemerintah Kota  Yogyakarta  juga  saling  berkoordinasi  antara  pihak  Kemantren  dengan  Satuan  Polisi Pamong  Praja  dalam  melaksanakan  upaya  represif.  Sehingga  diharapkan  tidak  terjadi kesalahpahaman antara Organisasi Perangkat Daerah. Hal itu merupakan bentuk dari menjaga kestabilan  peran  pemerintah  dengan  masyarakat  di  lingkungan  Kota  Yogyakarta.  Berikut adalah dokumentasi saat perwakilan dari Kemantren dan Babinsa memberikan arahan kepada paguyuban  PKL  di  lapangan  Minggiran.  Sedangkan  disisi  lain  Kelurahan  Suryodiningratan pernah memberikan Workshop Pengelolaan Lapangan Minggiran pada tanggal 5 Agustus 2022 yang diikuti oleh para pedagang disekitar lapangan Minggiran. Melalui laman Instagram milik Kelurahan Suryodiningratan, kegiatan tersebut di publikasikan.
Pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta kebanyakan sudah mengetahui aturan tentang daerah dan tempat yang diperbolehkan untuk berjualan. Menurut Peneliti para Pedagang kaki lima  tetap  berjualan  di  daerah-daerah  terlarang  dikarenakan  biaya  yang  murah  atau  mereka tidak perlu mengeluarkan biaya sewa. Peneliti juga mengamati bahwa alasan pedagang kaki lima berjualan di  tempat  yang tidak diperbolehkan karena mereka enggan berjualan keliling dan  lebih  memilih  untuk  menetap.  Selain  itu  juga  karena  mereka  sudah  memiliki  beberapa langganan  yang  tentunya  akan  mencari  mereka  ke  tempat  jualan  mereka.  Hal  ini  diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pedagang kaki  lima.  Mereka mengatakan bahwa  dari  pihak  Kemantren  atau  Dinas  terkait  sudah  pernah  melakukan  sosialisasi  terkait kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada tahun 2021. Proses sosialisasi melibatkan jajaran Kemantren, Kelurahan, Polsek, Koramil, dan perwakilan dari Pedagang Kaki Lima. Selain itu juga ada perwakilan dari paguyuban pedagang kaki lima yang hadir untuk menyampaikan beberapa aspirasi dari para pedagang.
Dahulu  pedagang  kaki  lima  dapat  mengurus  izin  berjualan  melalui  kelurahan  dan kemantren. Setelah seluruh kelengkapan sudah memenuhi persyaratan, baik persyaratan teknis
dan administrasi, maka para pedagang kaki lima akan diberikan surat tanda ijin lokasi dan kartu identitas. Surat ijin dan kartu identitas hanya memiliki tenggang waktu selama 2 (dua) tahun dan para pedagang tersebut harus melakukan perpanjangan. Pemerintah Daerah bisa mencabut dan  mengambil  alih  tempat  berjualan  tanpa  syarat  apabila  terjadi  pelanggaran.  Namun  sejak tahun  2020,  Bapak  Walikota  Yogyakarta  saat  rapat  bersama  para  Mantri  Pamong  Praja  atau yang dahulu disebut Camat menyatakan agar Kemantren tidak mengeluarkan surat izin untuk pedagang  kaki  lima.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  dari  Bapak  Mantri  Pamong  Praja Kemantren Mantrijeron, beliau mengatakan bahwa :
“Kami  sudah  tidak  menerbitkan  surat  izin  untuk  pedagang  kaki  lima.  Hal  ini  kami lakukan sesuai dengan arahan dari Bapak Walikota Yogyakarta yang dulu yaitu Bapak haryadi Suyuti. Hal tersebut disampaikan pada saat rapat bersama dengan Camat dan Lurah sekota Yogyakarta. Sehingga pedagang kaki lima yang masih memiliki surat izin tersebut  berarti  surat  tersebut  sudah  tidak  berlaku  atau  kadaluarsa.”  (wawancara tanggal 20 Desember 2022).

## Hal  tersebut  diperkuat  dengan  pernyataan  dari  Kepala  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Yogyakarta, beliau mentakan bahwa :
“Tidak diterbitkannya lagi surat ijin pedagang kaki lima merupakan upaya pemerintah dalam hal penataan PKL. Hal ini diperuntukkan supaya tidak ada lagi pertumbuhan PKL yang baru.” (wawancara tanggal 3 Maret 2023).
Dari  pernyataan  tersebut  peneliti  dapat  mengambil  kesimpulan  bahwa,  pemerintah daerah  memiliki  kewenangan  yang  sangat  kuat  dalam  menghadapi  pedagang  kaki  lima. Sehingga penataan pedagang kaki lima sebenarnya bisa dilakukan dengan sangat baik jika para pedagang  tersebut  mengerti  adanya  aturan  yang  mengikat.  Namun  dari  pernyataan  di  atas, menyatakan bahwa pihak Kemantren Mantrijeron sudah tidak mengeluarkan surat izin untuk pedagang kaki lima berjualan atas arahan dari Bapak Walikota Yogyakarta.
Selain itu dengan adanya izin penggunaan lokasi untuk berdagang, para pedagang kaki lima memberikan respon yang baik.  Hal  ini terbukti dengan banyaknya pedagang kaki  lima yang sudah memiliki izin walaupun sudah kadaluarsa. Terdapat juga pedagang kaki lima yang belum memiliki izin, hal ini merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan sosialisasi kepada para  pedagang  kaki  lima  yang  belum  memiliki  izin.  Peneliti  melakukan  wawancara  dengan beberapa  pedagang  kaki  lima.  Dengan  adanya  perizinan,  Pedagang  kaki  lima  merasa  lebih aman  beraktivitas  ketika  memiliki  surat  izin  menggunakan  lokasi.  Menurut  Peneliti  para Pedagang kaki  lima yang perizinannya sudah kadaluarsa merasa tidak  cemas atau khawatir. Hal ini tidak disebabkan karena tingkat kesadaran dari pedagang kaki lima sangat rendah terkait administrasi  penggunaan  lokasi  berdagang.  Namun,  Kemantren  sudah  tidak  mengeluarkan surat  izin  berjualan  untuk  PKL  meskipun  peraturan  terkait  surat  izin  PKL  belum  dicabut. Sedangkan  untuk  pedagang  kaki  lima  yang  belum  memiliki  izin  mereka  memiliki  berbagai alasan, salah satunya bapak eko sebagai pedagang cilor (aci telor) beliau mengatakan bahwa :
“Saya tidak sempat mengurus administrasi tersebut, karena tidak ada waktu untuk ke kelurahan  atau  kantor  kecamatan.  Saya  berdagang  dari  pagi  sampai  menjelang magrib. Jika saya ke kantor kelurahan atau kecamatan berarti saya tidak bisa jualan, yang  membuat  penghasilan  saya  berkurang.  Lagipula  pemilik  rumah  yang  depan rumahnya saya pakai untuk berjualan tidak ada masalah dan beliau mengizinkan saya
berjualan  disini.  Saya  menempati  tempat  berdagang  saya  sekarang  karena  dulu  ini kosong belum ada yang menempati lalu saya mencoba berbicara dengan pemilik rumah dan diberikan izin sampai sekarang”. (wawancara 22 Desember 2022).
Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Budi berbeda, beliau berjualan bubur candil dari  pagi  sampai  sore  hari.  Beliau  merupakan  salah  satu  pedagang  kaki  lima  yang  sudah memiliki izin lokasi tetapi kadaluarsa. Bapak Budi mengatakan bahwa :
“Ketika memiliki izin, saya merasa lebih aman. Merasa bahwa saya berjualan disini sudah  ada  izinnya  jadi  tenang  tidak  ketakutan  akan  digusur.  Saya  mengurus  izin tersebut  selama  kurang  dari  satu  hari  jika  berkas  kelengkapan  persyaratan  sudah terpenuhi jadi tidak bolak-balik. Tapi izin saya sekarang sudah kadaluarsa karena info yang  saya  dengar,  Kecamatan  sudah  tidak  menerbitkan  izin  lagi.  Kami  jadi  merasa bingung  saat  ini,  yag  penting  saya  berjualan  disini  tidak  mengotori  jalannya.”. (wawancara 22 Desember 2022).
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian pedagang kaki lima yang belum memiliki izin hanya bermodalkan izin dari pemilik rumah sudah merasa tenang. Mereka berpikiran bahwa mengurus administrasi di kelurahan atau kemantren sangat menyita waktu  mereka.  Hal  ini  yang  perlu  diperhatikan  oleh  pemerintah,  agar  menyediakan  layanan yang jemput bola ke lapangan langsung menemui pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi tersebut.  Sedangkan  untuk  pedagang  yang  sudah  memiliki  izin,  mereka  berpikiran  bahwa dengan adanya izin lokasi tersebut merasa aman berjualan tanpa takut untuk di gusur atau di pindahkan.
Penataan pedagang kaki  lima menjadi suatu kabar yang menarik. Selain itu penataan dapat memberikan manfaat yang luar biasa. Kenapa bisa di sebut menarik, karena pemerintah harus  bisa  memberikan  solusi  yang  dapat  di  terima  oleh  para  pedagang  kaki  lima.  Manfaat untuk pedagang kaki lima adalah para pedagang mendapatkan tempat berjualan yang layak dan tidak  ada  ketakutan  untuk  digusur,  sedangkan  manfaat  untuk  pemerintah  Kota  Yogyakarta adalah trotoar atau kawasan yang biasanya digunakan oleh pedagang kaki lima menjadi bersih dan  teratur  tanpa  adanya  pedagang  kaki  lima.  Selain  itu  pemerintah  Kota  Yogyakarta mendapatkan retribusi dari pedagang kaki lima yang memiliki izin yang sah seperti di kawasan malioboro. Sedangkan untuk yang tidak berizin pemerintah tidak memungut retribusi. Hal ini seperti  pada  pedagang  kaki  lima  pada  event  Kampung  Ramadhan  Jogokaryan  (KRJ)  di Kemantren Mantrijeron, para pedagang membayar retribusi pada salah satu Pondok yang ada dikawasan tersebut. Pemerintah Kota Yogyakarta dapat melakukan penataan dan pembinaan, yang pada intinya agar pedagang kaki lima tidak kehilangan penghasilan dan pihak Pemerintah Kota Yogyakarta dapat menjaga keindahan ruas ruas jalan di lingkungan Kota Yogyakarta.
Masalah yang timbul dalam  penataan pedagang kaki  lima merupakan suatu  hal  yang wajar. Pemerintah harus melakukan penataan agar trotoar dan lingkungan sekitar kembali ke fungsi  semula.  Sedangkan  pedagang  kaki  lima  membutuhkan  lahan  untuk  mencari  nafkah. Maka dari itu perlu adanya banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan, perlu adanya koordinasi dengan semua pihak yang terkait.
Pemerintah  Kota  Yogyakarta  dalam  melakukan  penataan  Pedagang  Kaki  lima  di wilayah  sumbu  filosofis  untuk  saat  ini  terlihat  hanya  sebagian  atau  parsial  sehingga  hanya fokus  di  Kawasan  Malioboro  dan  cenderung  untuk  wilayah  selatan  dalam  hal  ini  Jalan  D.I. Pandjaitan  seperti  belum  tersentuh.  Proses  formulasi  kebijakan  sebaiknya  melalui  proses bottom  up  dengan  adanya  aduan  dari  bawah  atau  tuntutan  dari  warga  sekitar  yang  merasa terganggu dengan adanya pedagang kaki lima. Proses formulasi seperti ini pada akhirnya akan
meminimalisir konflik di wilayah. Seperti yang peneliti dengar dari ketua umkm mantrijeron yaitu pak Jardiyanto, beliau mengatakan bahwa :
"Kebijakan penataan PKL harus mengakomodir kepentingan pedagang dan memberikan hak pada pejalan kaki akan fungsi trotoar. Dalam hal ini kami mengikuti saja program yang akan dilakukan  Pemerintah  Daerah  DIY  maupun  Pemerintah  Kota  Yogyakarta.  Untuk  saat  ini sosialisasi yang diterima pedagang bahwa Jalan D.I Pandjaitan merupakan satu diantara jalan yang  dilewati  oleh  sumbu  filosofis  dan  belum ada  wacana  Jalan  tersebut  harus  steril  dari Pedagang Kaki Lima. Menurut saya dan beberapa pedagang, sumbu filosofis merupakan cikal bakal budaya yang harus dilestarikan. Namun dengan adanya sumbu filosofis tersebut bisa saja tetapa ada pkl tetapi disergamkan tenda pkl tersebut agar terlihat lebih rapi dan seragam". (Hasil wawancara 28 Desember 2022)
Sedangkan menurut salah satu warga yaitu Riris beliau mengatakan bahwa:
“Saya tidak terganggu dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Tetapi jika memang jalan DI Pandjaitan akan menjadi warisan budaya maka alangkah baiknya  para  pedagang  di  alokasikan  ke  tempat  yang  baru.  Sehingga  hal  ini  dapat menjadi nilai tambah untuk menjadi warisan budaya tempat menjadi nyaman dan indah untuk di pandang” (wawancara 28 Desember 2022).
Merujuk pernyataan diatas, warga dalam hal ini pak Jardiyanto dan Riris belum begitu terganggu dengan kondisi PKL di Jalan D.I. Pandjaitan saat ini, tetapi apabila Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan Sterilisasi PKL di Jalan D.I Pandjaitan beliau tidak menolak program tersebut.  Sedangkan  Salah  satu  pedagang  menyampaikan  bahwa  Penataan  ini  bukan  berarti melarang tetapi mengatur agar terlihat rapi, jadi harapan kami pemerintah melakukan program yang  pro  terhadap  PKL  seperti  pemberian  Tenda  seragam  (Tendanisasi)  untuk mempromosikan Sumbu Filosofis.
Komunikasi  yang  terjalin  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  dalam  hal  ini  Kemantren Mantrijeron  dan  Kelurahan  kepada  Pedagang  Kaki  Lima  merupakan  dengan  pendekatan sosiologis  dengan  proses  dialog  dan  sosialisasi  Sumbu  Filosofis  dengan  tujuan  PKL  dapat memahami  sumbu  filosofis  dan  memaksimalkan  potensi  untuk  menarik  wisatawan  tanpa mengganggu  akses  jalan.  Namun  semua  kembali  kepada  pemerintah  jika  memang  nantinya pedagang kaki lima akan direlokasikan, maka pemerintah harus memberikan tempat pengganti yang layak. Sehingga kedepannya tidak terjadi protes dari warga maupun pedagang kaki lima itu sendiri.

## KESIMPULAN
Penataan pedagang kaki lima di Jalan D.I. Pandjaitan yang merupakan kawasan sumbu filosofis  saat  ini  belum  terlaksana.  Hal  ini  dikarenakan  belum  ada  arahan  lebih  lanjut  dari Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  untuk  mensterilkan  jalan  tersebut  untuk mendukung  sumbu  filosofis  sebagai  warisan  budaya  dunia.  Mengingat  bahwa  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kota  Yogyakarta  tidak  akan  bergerak  jika  tidak  ada  perintah  langsung  dari Walikota Yogyakarta. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah para pedagang diundang ke kantor  Kemantren  untuk  diberikan  sosialisasi  dan  informasi  bahwa  Jalan  D.I  Pandjaitan merupakan  satu  diantara  jalan  yang  dilewati  oleh  sumbu  filosofis,  sehingga  para  Pedagang Kaki Lima bisa lebih tertib berjualan di area sumbu filosofis untuk mendukung sumbu filosofis sebagai warisan budaya dunia. Tertib dalam hal ini adalah tidak berjualan di bahu jalan, jika berjualan di trotoar menyisakan ruas jalan untuk pejalan kaki. Selanjutnya pihak Kemantren dan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  melakukan  pembinaan on  the  spot kepada  pedagang  yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriadi, Rully. 2016. Mayangkara edisi 2. Dinas Kebudayaan DIY, Yogyakarta.
Moleong, J, Lexy. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta, Bandung.
Surasetja,  I.  2007.  Kuliah  Pengantar  Arsitektur  :  Fungsi  Ruang  Bentuk  dan  Ekspresi dalam Arsitektur.
https://gudeg.net diakses tanggal 20 Maret 2023
https://jogjaprov.go.id/berita/detail/8845-sumbu-filosofi-diy-menuju-warisan-dunia-tak- benda diakses 23 Desember 2022
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/sumbu-filosofis-kota-yogyakarta/ diakses 15 Juli 2020