## IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK PADA PROGRAM SIDUKUN 3 IN 1 DALAM PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DKI JAKARTA

## IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICES IN THE 3 IN 1 SIDUKUN PROGRAM IN MANAGING POPULATION ADMINISTRATION IN DKI JAKARTA
Iqbal Aidar Idrus 1 Komang Jaka Ferdian 2 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta idrusiqbal@yahoo.com
ABSTRACT
This study answers the implementation of the SIDUKUN 3 In 1 program in the implementation  of  population  administration  services.  The  program  was developed  to  implement  Law  No.  24  of  2013  concerning  Population Administration  (Adminduk).  The  research  method  used  in  this  study  is  a qualitative  descriptive  study,  which  was  carried  out  at  the  DKI  Jakarta Population and Civil Registry Office which is integrated with hospitals and BPJS Health related to the quality of population administration services. The results of this study indicate that the DKI Jakarta  government has been quite successful in  carrying  out  population  administration  services,  but  is  still  lacking  in socializing the program. So that there are still many people who do not know the program "SIDUKUN 3 in 1" in providing services for children born in the hospital, immediately  get  a  Birth  Certificate  from  the  hospital,  Baby  Population Registration  Number  (NIK),  updated  family  cards,  birth  certificates,  child's identity card and BPJS Health for infants. With fast and free administration of services,  in  2019  79  hospitals,  44  puskesmas and  5700  birth  certificates  have been printed by the Dukcapil Office.
Keywords: Policy Implementation; Public Service; Population Administration.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menjawab  implementasi  program  SIDUKUN  3  In  1  dalam pelaksanaan  pelayanan  administrasi  kependudukan.  Program  tersebut dikembangkan  untuk  mengimplementasikan  Undang-Undang  No.  24  Tahun 2013  tentang  Administrasi  Kependudukan  (Adminduk).  Metode  Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta  yang saling terintegrasi dengan instansi rumah sakit dan BPJS Kesehatan terkait dengan kualitas  pelayanan  administrasi  kependudukan.  Hasil  penelitian  ini
menunjukan  bahwa  pemerintah  DKI  Jakarta    cukup  berhasil  melaksanakan pelayanan  administrasi  kependudukan,  akan  tetapi  masih  kurang  dalam mesosialisasikan program tersebut. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum  mengetahui  program  “SIDUKUN  3  in  1”  dalam  memberikan  layanan bagi  anak  yang  dilahirkan  di  rumah  sakit,  langsung  mendapatkan  Surat Keterangan  Kelahiran dari  rumah  sakit,  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK) bayi, Kartu keluarga yang sudah update, akta kelahiran, kartu identitas anak dan  BPJS  Kesehatan  untuk  bayi.  Dengan    pengurusan  pelayanan  yang  cepat dan  tidak  dipungut  biaya,  pada  tahun  2019  sudah  79  rumah  sakit,  44 puskesmas  dan 5700 akte kelahiran yang sudah di cetak oleh Dinas Dukcapil. Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Pelayanan Publik; Administrasi Kependudukan.

## PENDAHULUAN
Peran  negara  sebagai  penyedia  layanan  publik  kembali  dirasakan perannya, ketika gerakan liberalisasi dan pasar bebas yang terlalu belebihan, yang  telah  terbukti  gagal  mewujudkan  impian  banyak  orang  bahwa  urusan pelayanan  publik  akan  jauh  lebih  efektif,  efesien,  responsf  dan  akuntabel apabila  disediakan  oleh  pihak  swasta.  Memang  diakui  bahwa  praktik manajemen  yang  digunakan  oleh  organisasi  bisnis  jauh  lebih  baik dibandingkan  dengan  organisasi  publik  (birokrasi)  .  Hal  ini  terjadi  karena organisasi  bisnis  memang  jauh  lebih  sensitif  terhadap  tuntutan  para pelanggan mereka (Purwanto, 2009). Dengan lahirnya Program SIDUKUN 3 in 1 yang merupakan Sistem Intergrasi  kependudukan dalam 3 instansi di satu loket untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan. Program ini digagas  oleh  pemerintah  DKI  Jakarta  melalui  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil agar mampu memberikan pelayanan yang baik seperti pelayanan yang  di  berikan  pihak  swasta.  Dalam  hal  organisasi  publik  yaitu memperhatikan  masyarakat  tanpa  membedakan  kelas  di  mana  semua masyarakat  mempunyai  hak  yang  sama  dalam  pengurusan  administrasi kependudukan.
Pengukuran kinerja pelayanan publik pada dasarnya digunakan sebagai penilaian  atas  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  kegiatan  yang dilakukan  oleh  organisasi  atau  pihak  pelaksana  dalam  hal  ini  adalah pemerintah DKI Jakarta. Program atau kebijakan harus sesuai dengan sasaran
dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  rangka  mewujudkan  visi  dan  misi instansi  pemerintah.  Pengukuran  kinerja  mencangkup  penetapan  indikator kinerja  dan  penetapan  pencapaian  indikator  kerja.  Dengan  kata  lain, pengukuran kinerja adalah metode untuk menilai kemajuan/hasil yang telah dicapai  untuk  dibandingkan  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  (LAN- RI,1999).
Indikator  kinerja  yang  dimaksud  yaitu  ukuran  kualitatif  dan  kuantitatif yang  menggambarkan  tingkat  pencapaian  suatu  sasaran  atau  tujuan  yang telah  ditetapkan  dengan  mempertimbangkan  indikator  masukan (input) , keluaran (output) ,  hasil (outcome) ,  manfaat (benefit) ,  dan  dampak (impact) . Untuk  mengukur    indikator  penyususn  kinerja  bisa  menggunakan  Seithaml, Parasuraman,  dan  Berry  (1990)  dalam  Mukarom  &  Laksana,  (2016)    yaitu tangibles atau ketampakan fisik, reliability atau reliabilitas, responsiveness atau responsitas, assurance atau kepastiam dan empathy. Sedangkan dalam Dalam pemahaman  Grindle  (1980)  tersirat  makna  bahwa  untuk  mengukur implementasi    kebijakan    harus    memperhatikan    variabel    kebijakan, organisasi  dan  lingkungan.  Perhatian  itu  perlu  diarahkan  karena  melalui pemilihan  kebijakan  yang  tepat  maka  masyarakat  dapat  berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya,  ketika  sudah  ditemukan  kebijakan  yang  terpilih  diperlukan organisasi  pelaksana.  Karena  di  dalam  organisasi  ada  kewenangan  dan berbagai  sumber  daya  yang  mendukung  pelaksanaan  kebijakan.  Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif.
Jika  lingkungan  berpandangan  positif  terhadap  suatu  kebijakan,  maka akan menghasilkan dukungan positif. Sehingga ingkungan akan berpengaruh terhadap  kesuksesan  implementasi  kebijakan.  Sebaliknya,  jika  lingkungan berpandangan  negatif  maka  akan  terjadi  benturan  sikap.  Sehingga  proses implementasi  akan  mengalami  hambatan.  Lebih  daripada  ketiga  aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  Grindle  dianggap  tepat  karena  kebijakan pembangunan  infrastruktur  di  kawasan  perbatasan  yang  bersifat top-down berada pada arena politik dan administrasi. Selain itu, pendekatan Mazmanian dan Sabatier juga di pandang tepat karena selain sifatnya yang top-down.
Grindle  (1980:7)  menegaskan  bahwa  implementasi  kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yang meliputi: isi kebijakan (content of policy) dan  konteks  implementasi (contect  of  implementation). Variabel  isi kebijakan (content of Policy) meliputi :
1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran/target groups termuat dalam isi kebijakan,
2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group,
3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan,
4) Apakah letak sebuah program sudah tepat,
5) Apakah  sebuah  kebijakan  telah  menyebutkan  implementasinya  dengan rinci,
6) Apakah sebuah program di dukung oleh  sumberdaya  yang  memadai, Sedangkan  variabel  konteks implementasi (contect of implementation),
meliputi:
1) Seberapa  besar  kekuasaan,  kepentingan  dan  strategi  yang  dimiliki  oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan,
2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa,
3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran,
Sehingga  lewat  implementasi  pelayanan  publik  pada  program SIDUKUN  3  in  1  pada  pelayanan  adminsitratif  kependudukan  guna  untuk mempermudah  administrasi  kependudukan  bagi  ibu yang  baru  melahirkan. Program ini lahir dari instansi Dinas Dukcapil yang juga melibatkan instansi lainya  yaitu  rumah  sakit  dan  BPJS  Kesehatan.  Inovasi  pelayanan  ini memangkas sulitnya pengurusan administrasi kependudukan bagi bayi. Saat bayi lahir dan dibawa pulang sudah mendapatkan Surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, nomor induk kependudukan (NIK) bayi, kartu keluarga yang
sudah  diperbarui,  akta  kelahiran,  kartu  indentitas  anak  (KIA)  serta  BPJS Kesehatan  untuk  bayi  dan  semuanya  di  dapatkan  secara  cuma-cuma  tanpa dipungut  biaya.  Program  inovasi  pelayanan  publik  “SIDUKUN  3  in  1” mendapatkan  penghargaan  sebagai  pemenang  Top  99  yang  diberikan  oleh Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi (Kemen-PAN  RB)  Republik  Indonesia.  Namun  kebijakan  tersebut diperhadapkan pada beberapa persoalan. Pertama, belum semua rumah sakit di  DKI  Jakarta    mampu  menjalankan  program  “SIDUKUN  3  in  1”. Kedua, komunikasi yang dibangun dalam melibatkan koordinasi tiga instansi dalam implementasi pelayanan administrasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Penelitian  kualitatif  dijelaskan  oleh  (Creswell,  2009)  yaitu  penelitian  yang bersifat  mengeksplor  dan  memahami  makna  individu  ataupun  kelompok dalam  permasalahan  kehidupan  sosial.  Data-data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  didapatkan  dari  dari  informan    terkaiat  dengan  instansi  yang bersangkutan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan  sumber-sumber  tertulis  dan  wawancara.  Studi  dokumentasi  dilakukan mengenai jumlah pembuatan akta kelahiran tiap tahunya, rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan program pemerintah dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Wawancara dilakukan kepada Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, pegawai yang terlibat dalam program tersebut dan masyarakat  terkait.  Penemuan  sumber data  pada  orang  yang  diwawancarai dilakukan  secara purposive  sampling yaitu  dipilih  dengan  sengaja  dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

## HASIL DAN DISKUSI
Pelaksanaaan program SIDUKUN 3 in 1 yang di gagas oleh pemerintah DKI Jakarta  lewat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  yang meraih Top 99
inovasi pelayanan publik yang digagas oleh Kemenpan RB. Program tersebut lahir  untuk  menjawab  keresahan  dan  permasalahan  yang  terjadi  di masyarakat,  khususnya  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan  yaitu pengurusan akta kelahiran yang selama ini sangat lambat dan berbelit-belit dalam persyaratan yang ditentukan. Selain itu, keluhan masyarakat akan biaya pengurusan  administrasi  kepada  pihak-pihak  yang  tidak  bertangung  jawab untuk melakukan maladministrasi  dalam hal percepatan dalam pengurusan administrasi  kependudukan  yang  tidak  melalui  prososes  yang  telah  di tetapkan merupakan masalah yang harus diselaikan lewat program tersebut.
Lewat program yang SIDUKUN 3 in 1, Dinas Dukcapil pemerintah DKI Jakarta  menawarkan  pelayanan  administrasi  kependudukan  dengan  cepat tanpa  dipungut  biaya  sedikitpun.  Sehingga  masyarakat  tidak  perlu  lagi menunggu waktu lama  untuk  mendapatkan  akta  kelahiran.  Selain  itu,  biaya persalinanan bagi ibu yang melahirkan di rumah sakit yang terdaftar sebagai warga  DKI  Jakarta    akan  ditanggung  oleh  pemerintah  lewat  BPJS  di  mana semua  warga  DKI  mendapatkan  akses  tersebut  tanpa  membayar  uang bulanan,  karena  sudah  ditanggung  oleh  pemerintah,  asalkan  bersedia ditempatkan di kelas 3.
Implementasi  Program  SIDUKUN  3  in  1  dari  tahun  ke  tahun  sangat berkembang pesat. Program tersebut lahir di tahun 2015 dan baru 6 rumah sakit  yang  terlibat  dalam proses  pelayanan  publik tersebut  dan  pada  tahun 2019 sudah 79 rumah  sakit, 44 puskesmas  dan 5.700. Akta kelahiran yang sudah  dicetak  oleh  Dinas  Dukcapil,  alhasil  program  tersebut  sukses dilaksanakan  oleh  pemerintah  DKI  Jakarta,  terbukti  dengan  jumlah  yang sangat signifikan mengalami kenaikan sangat tinggi dalam jumlah rumah sakit dan  puskesmas  yang  terlibat  cukup  banyak.  Hal  tersebut  disampaikan langsung Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil DKI Jakarta. Dalam implementasi  kebijakan  yang  diukur  dengan  teori    Grindle  (1980:  7), dikemukan  oleh  Wibawa  (1994,22),  model  Grindle  ditentukan  oleh  isi kebijakan  dan  konteks  implementasi.  Ide  dasaranya  adalah  bahwa  setelah
kebijakan  ditransformasikan,  barulah  implementasi  kebijakan  dilakukan. Keberhasilannya  ditentukan  oleh  derajat implementability dari  kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencangkup hal-hal berikut (Nugroho, 2011)
1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan dalam program SIDUKUN 3 in 1 yang digagas oleh pemerintah daerah, melakukan suatu terobosan dalam melahirkaan sebuah inovasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor  38  Tahun  2017  mengenai  inovasi  pemerintah  diselenggarakan pada  prinsip,  peningkatan  efesiensi,  perbaikan  efektivitas,  perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, beriorentasi kepada  kepentingan  umum,  dilakukan  secara  terbuka,  memenuhi  nilai kepatutan  dan  dapat  dipertangungjawabkan  hasilnya  tidak  untuk kepentingan diri sendiri, dalam regulasi jelas disebutkan dalam membuat suatu  terobosan  dalam  melahirkan  program  untuk  melayani  kelompok masyarakat bukan hanya sekedar wacana dalam berinovasi, akan tetapi diperlukan implementasi program. Dimana masyarakat harus menikmati dan  merasakan  pelayanan  tersebut  sehingga  kebijakan  yang  dilahirkan pemerintah bisa dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan seperti akta kelahiran yang bisa langsung dimiliki tanpa persyaratan yang kaku dan berbelit-belit.
2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan pada program SIDUKUN 3 In 1 yang dapat  di  nikmati  oleh  masyarakat  harus  juga  dapat  diamati,  dari  segi bagaimana  ia  bekerja  dan  menghasilkan  sesuatu  yang  baik,  kemudahan dalam  pelaksananaan  program  tersebut  masyarakat  hanya  menyiapkan menyiapkan Dokumen yang harus dilengkapi yaitu setiap bayi yang baru lahir harus memiliki nama untuk didata oleh pemerintah, kartu keluarga asli, KTP orang tua, membawa buku nikah dan ID BPJS Kesehatan orang tua,  ketika  semua  terpenuhi  masyarakat  mendapatkan  akta  kelahiran dengan cepat.
3) Derajat perubahan yang diinginkan implementasi program tersebut harus mempunyai  keunggulan  dan  nilai  lebih  dibandingkan  dengan  kebijakan
sebelumnya di mana proses masih manual dan kaku, belum terlaksananya sistem intergrasi antara satu instansi dengan instansi lainya. Selalu ada sebuah  nilai  kebaruan  yang  melekat  dalam  sebuah  program  baru  yang dihadirkan sehingga menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain, dalam  hal  ini  program  SIDUKUN  3  in  1  mempunyai  kebaharuan  dalam yaitu terintegrasinya 3 instansi berbeda dalam satu pelayanan yang sama yaitu penerbitan akta kelahiran dengan cepat dan biaya persalinan untuk melahirkan semua ditanggung pemerintah lewat ID BPJS kesehatan yang sudah terdaftar di rumah sakit yang ada di DKI   Jakarta .
4) Kedudukan pembuat kebijakan SIDUKUN 3 in 1 ini  hanya bisa diterima apabila  telah  teruji  dan  terbukti  mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan inovasi yang lama, program tersebut memberikan dampak yang  positif  dalam  mempercepat  pelayanan  dan  mempermudah masyarakat  khususnya  bagi  ibu  yang  melahirkan  dalam  mengurusi administrasi kependudukan rumah sakit, semua biaya persalinan sampai keluar  biaya  di  tanggung  oleh  pemerintah  DKI  Jakarta    dan  langsung mendapatkan akta kelahiran sebelum keluar rumah sakit, sehingga tidak perlu lagi mengurus administrasi kesana kemari untuk mendapatkanya, semua  sudah  dijadikan  dalam  satu  loket  pelayanan  yang  dikerjakan langsung  oleh  pihat  rumah  sakit  dan  pemerintah,  sehingga  masyarakat akan langsung menerima akta kelahiran yang sudah di buat.
5) Pemerintah  DKI  Jakarta    sangat  bertangung  jawab  terhadap  pelaksana setiap  program  yang  dibuat  oleh  instansi  pemerintah,  dalam  program SIDUKUN 3 IN 1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempunyai peran  penting  dalam  menyukseskan  pelaksanaan  program  tersebut, sehingga penghargaan yang didapat oleh pemerintah tidak hanya sebuah wacana,  melainkan  implemntasi  program  harus  berjalan  sesuai  dengan persyaratan  yang  sudah  di  buat  untuk  masyarakat  bisa  menikmati pelayanan tersebut, selain piham pemerintah, pihak BPJS juga berperan penting  dalam  mendata  masyarakat  yang  mempunyai  Kartu  Tanda
Penduduk  DKI  Jakarta,  sehingga  semua  pelayanan  di  rumah  sakit  bisa diproses  oleh  pemerintah  untuk  menangung  semua  biaya  ketika masyarakat melahirkan di rumah sakit atau puskesmas yang mempunyai ruang persalinan. Ketika persyaratan terpenuhi pihak rumah sakit akan menginput semua data yang sudah  dilengakapi untuk diintegrasikan ke Dinas Dukcapil atau di kenal dengan Goverment to Government (G2G) guna untuk mengeluarkan akta kelahiran bayi.
6) Sumber  daya  yang  di  gunakan    dalam  menyukseskan  program  tersebut sangat  memadai,  SDM  yang  digunakan  sudah  diseleksi  dengan  baik,  dan diberikan  pelatihan  dalam  mengunakan  sebuah  aplikasi  atau  pelayanan yang berbasi E-Governmnet sehingga ketika dokumen yang sudah lengkap bisa  langsung  dikirim  melalui  web  layanan  SIDUKUN  3  in  1  yang  hanya dapat di akses oleh pihak Dinas Dukcapil  dan rumah sakit terkait security data  dan  akses  layanan,  di  mana  mengurusi  dokumen  masyarakat  ketika sudah lengkap. Sehingga ketika implementasi program mempunyai tingkat kerumitan  yang  boleh  jadi  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  inovasi sebelumnya,  bisa  diatasi  karena  SDM  yang  bisa  diandalakan  dalam menyelesaikan permasalahan yang ada .
Sehingga  untuk  mendapatkan  pelayanan  tersebut  masyarakat  harus menyiapkan Dokumen yang harus dilengkapi yaitu setiap bayi yang baru lahir harus memiliki nama untuk didata oleh pemerintah, kartu keluarga asli, KTP orang tua, membawa buku nikah dan ID BPJS Kesehatan orang tua. Dalam hal ini  masih  ada  beberapa  kendala  khususnya  masyarakat  yang  belum menyiapkan nama untuk anak atau bayinya pada saat lahir sehingga belum bisa diproses untuk mendapatkan akta kelahiran dan lainya dengan cepat. Hal ini  terjadi  karena  masyarakat  masih  terbawa culture ketikan  nama  akan diberikan pada saat sudah menjalankan hajatan baru diberikan  sebuah nama, sehingga  mereka  tidak  bisa  langsung  diproses  datanya  dengan  cepat  untuk mendapatkan,  Kartu  Keluarga  baru,  akta  kelahiran,  Kartu  Indentitas  Anak (KIA) dan ID BPJS Kesehatan
Program SIDUKUN 3 in 1 bisa dinikmati oleh semua masyarakat DKI Jakarta  di berbagai rumah sakit umum kabupaten/kota , rumah sakit swasta dan puskesmas setiap kecamatan yang mempunyai tempat bersalin dan sudah terdaftar dalam proram SIDUKUN 3 in 1 yaitu RSUD Tarakan, RSUD Koja, RSUD Cengkareng, RSUD Pasar Minggu , RSUD Pasar Reo, RSUD Budhi Asih dan RSUD Kepulauan  Seribu.  Sedangkan  Rumah  sakit  swasta,  RS  TK  II  Moh  Ridwan Meuraksa, RSIA Budi Kemulian, RSKMC, RS Pelni, RS Yadika, klinik Fakhira Al- Barkah, Klinik Fakhira Jagakarsa, Klinik Fakhira Sawah kunto, Klinik Fakhira Kebon  Baru  dan  masih  banyak  lagi  rumah  sakit  yang  sudah  terintergrasi dengan  program  tersebut    yang  belum  dicantumkan  namanya  di  atas, dikarenakan  setiap  harinya  pemerintah  terus  melakukan  sosialisasi  kepada pihak  rumah  sakit  yang  belum  bergabung  dan  masyarakat  yang  belum mengetahu program tersebut.

## KESIMPULAN
Implementasi  pelayanan  publik  dalam  meningkatkan  pelayanan administrasi  kependudukan  bukanlah  sesuatu  yang  sulit  dilakukan pemerintah DKI Jakarta , lewat program SIDUKUN 3 in 1 yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta,  dalam mengatasi masalah yang  terjadi  khsusunya  dalam  pelayanan  administarsi  kependudukan  yang sebelumnya  sangat  meresahkan  masyarakat  DKI  Jakarta    ketika  ingin membuat akta kelahiran bayi dan melakukan pelayanan kesehatan pada saat di rumah sakit.  Banyaknya masyarakat takut akan melahirkan di rumah sakit dikarenakan  biaya  yang  terlalu  mahal  dan  pengurusan  administrasi  yang terlalu terbelit-belit  sehingga memerlukan waktu yang lama.
Hal  tersebut  telah  dijawab  oleh  pemerintah  DKI  Jakarta    dengan berjalannya  program  SIDUKUN  3  in  1,  masyarakat  DKI  Jakarata  yang  telah terdaftar kependudukan oleh Dinas Dukcapil yang merupakan warga asli DKI Jakarta    ketika  melahirkan  di  rumah  sakit/puskesmas  terdekat,    akan ditanggung oleh pemerintah DKI Jakarta  dari awal melahirkan sampai keluar
dari rumah sakit. Sehingga, pemerintah DKI Jakarta  cukup berhasil melaksanakan pelayanan  administrasi  kependudukan,  akan  tetapi  masih  kurang  dalam mesosialisasikan program tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya  program  “SIDUKUN  3  in  1”  dalam  memberikan  layanan  bagi  anak yang dilahirkan di rumah sakit, langsung mendapatkan Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit, Nomor Induk Kependudukan (NIK) bayi, Kartu keluarga yang sudah update, akta kelahiran, Kartu Identitas Anak serta BPJS Kesehatan untuk bayi dengan cepat tanpa pengurusan yang lambat atau dipersulit dan semua pelayanan tersebut tidak dipungut biaya yang tanggung oleh pemerintah DKI Jakarta.  Pada tahun 2019 sudah 79 rumah sakit, 44 puskesmas  dan 5.700 akta kelahiran yang sudah dicetak  oleh  Dinas  Dukcapil,  alhasil  program  tersebut  sukses  dilaksanakan oleh pemerintah DKI Jakarta terbukti dengan jumlah yang sangat signifikan mengalami kenaikan dalam jumlah rumah sakit dan puskesmas yang terlibat.

## REFRENSI
Anonimus.  LAN-RI.  !999.  Pedoman  Penyusunan  Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta  : LAN-RI.
Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches. California: SAGE Publication
Governance  in  Practice:  Belajar  dari  Pengalaman  di  Indonesia.  Yogyakarta: Dies FisipolUGM ke 49.
Grindle, merille S., (ed.), 1980, Politics and Policy Implementation in the Third Word, New jersey: Princentown University Press.
Moleong, J. L. (2007). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Mukarom,Wijaya  laksana,2016.  Manajemen  Pelayanan  Publik.Bandung.CV Pustaka Setia
Muluk,  K.  (2008).  Knowledge  Management:  Kunci  Sukses  Inovasi Pemerintahan Daerah.Malang: Bayu Media.
Nugroho, Riant, 2009. Public Policy. Jakarta , Gramedia.
Osborne,  S.  P.  (2005).  Managing  Change  and  Inovation  in  Public  Service Organizations. New
Purwanto  Erwan  Agus,  2009.  Strategi  Penerapan  Standar  Pelayanan  Untuk Reformasi Birokrasi,Gaya Media, Yogyakarta.
Rukayat,  Y.  (2017).  Kualitas  Pelayanan  Publik  Bidang  Administrasi Kependudukan  diKecamatan  Pasir  Jambu.  Jurnal  Ilmiah  Magister  Ilmu Adminitrasi Vol 11, No. 2.
Setiyono, B. (2016). Birokrasi dalam Perspektif Politik Administrasi. Bandung : NuansaCendekia.
Suaedi, d. W. (2010). Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan E-Government. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Widayahseno,  B.  (2015).  Inovasi  Bupati  di  ruang  demokrasi  membangun kesadaran InovasiBirokrasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik.
Routledge.Pratikno.  (2004).  Dari  Good  Governance  Menuju  Just  and Democratic Governance.