## SEJARAH DIPLOMASI ROEM-ROIJEN DALAM PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1949
Oleh: Agus Budiman 1)
1) Dosen Prodi. Pendidikan Sejarah FKIP-UNIGAL

## ABSTRAK
Mohammad  Roem  dan  Dr.  J.H.  van  Roijen  merupakan  dua  nama  wakil delegasi  antara  Indonesia  dan  Belanda  yang  menandatangani  sebuah  persetujuan yang diwakili oleh KTN (Komisi Tiga Negara) diantaranya Belgia sebagai wakil dari  Belanda,  Australia  sebagai  wakil  dari  Indonesia,  dan  Amerika  sebagai penengah antara keduanya. Setelah melalui perundingan yang berlarut-larut, maka akhirnya  pada  tanggal  7  Mei  1949  tercapai  persetujuan,  yang  kemudian  dikenal dengan  nama  “ Roem-Royen  Statements ”.  Pada  awalnya  Persetujuan  Roem- Roijentersebut  ternyata  tidak  dapatditerima  begitu  saja  oleh  sebagian  besar kalangan  politisi  maupun  petinggi  militer  dari  kedua  belah  pihak  (Republik Indonesia  dan  Belanda),keduanyasama-sama  berasumsi  bahwa  jika  menerima hasil  Perundingan  Roem-Roijen  berartimenerima  suatu  kekalahan.  Namun demikan,  akhirnya  baik  pemerintah  Belanda  maupun  pihak  R.I.mau  menerima hasil  persetujuan  tersebut.Adapun  inti  dari  Persetujuan  Roem-Roijen  adalah pelaksanaan  gencatan  senjatadan  pengembalian  Pemerintahan  R.I  ke  Ibukota Yogyakarta,  disertai  dengan  penarikanmundur  pasukan  Belanda  di  bawah pengawasan  UNCI  ( United  Nations  Commission  forIndonesia ).Setelah  Ibukota Yogyakarta  sepenuhnya  dikosongkan  dari  pasukanBelandamaka  pada  tanggal  29 Juni 1949, Tentara Republik Indonesia (TRI)danPresiden,Wakil Presiden, beserta para  pemimpin  Republik  Indonesia  lainnya,  kembali  ke  Ibukota  Yogyakarta sehingga  merekadapat  menjalankan  kembali  tugas  dan  wewenang  dalam pemerintahannya  seperti  semula.Terjadinya  peristiwa  Perundingan  Roem- Roijenadalah  merupakan  salah  satu  caraperjuangan  Bangsa  Indonesia  guna mempertahankan kemerdekaannya melaluistrategi diplomasi, sehingga kembalinya  kekuasaan  Pemerintahan  Republik  Indonesia  keIbukota  Yogyakarta adalah  suatu  realitas  yang  pada  gilirannya  dapat  memulihkan  kembali  sistem keamanan,  ketertiban,  dan  perdamaian  di  seluruh  tanah  air  Indonesia,dan  akan menjadi daya dorong kuat bagi terselenggaranya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, NegeriBelanda.
Kata kunci: Diplomasi, Roem-Roijen, dan Kemerdekaan.

## PENDAHULUAN
Meskipun negara Republik Indonesia telah berhasil diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Presiden pertama Ir Soekarno dan Wakil Presiden Drs. Mochammad Hatta, namun kenyataannya hingga beberapa tahun setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan tersebut, pihak Belanda belum mau mengakui kehadiran Negara Bangsa yang baru lahir itu. Hal yang cukup tragis mengenai
persoalan ini terutama setelah datangnya tiga divisi tentara Sekutu dibawah pimpinan Sir Philip Christisson yang merupakan komando SEAC (South East Asia Command) yang diberi nama Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) , dengan tugas:
1. Menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari tangan Jepang;
2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran Serikat;
3. Melucuti  dan  mengumpulkan  orang-orang  Jepang  untuk  kemudian dipulangkan;
4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil;
5. Menghimpun  keterangan  tentang  penjahat  perang  dan  menuntut  mereka  di depan pengadilan Serikat. (Notosusanto, 1984: 122).
Namun kehadiran pasukan Sekutu itu ternyata membonceng tentara NICA (Netherlands Indies Civil Administration) yang memiliki tujuan lain, yakni ingin menguasai  kembali  wilayah  kolonialnya  di  nusantara,  sehingga  Belanda  sempat melakukan   dua  kali  agresinya  di  wilayah  tanah  iar  yang  mereka claim sebagai tindakan  Aksi  Polisionil  melalui  Agresi  Militer  Belanda  ke-1  dibawah  pimpinan Letnan  Jenderal  S.  Spoor,  salah  seorang  Panglima  militer  Belanda  yang berkedudukan di Jakarta.
Adapun  pihak  Belanda  berargumen  mengenai  perlunya  dilakukan  agresi militer pertama tersebut yakni dengan alasan politis tentang perbedaan penafsiran terhadap  ketentuan-ketentuan  Perjanjian Linggarjati,  dimana  pemerintah  Belanda menyatakan  bahwa  Indonesia  tidak  lagi  bisa  mentaati  perjanjian  tersebut, sehingga Belanda merasa tidak terikat dan bebas bertindak, yang pada gilirannya pada tanggal 15 Juli 1947 pihak Belanda di bawah pimpinan Dr. H.J. van  Mook mengirim  ancaman-ancaman  dan  mempersiapkan  pasukannya  untuk  menyerang daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia khususnya di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera,  hingga  terjadilah  serangan  pasukan  Belanda  tersebut  melalui  agresi militernya yang pertama yakni pada tanggal 20 Juli 1947.
Agresi Militer Belanda ke-1 berakhir melalui Perundingan Renville di atas dek kapal perang Amerika Serikat (US Renville) pada tanggal 8 Desember 1947, namun kurang lebih satu tahun setelah peristiwa tersebut tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi militernya yang ke-2 karena mereka  merasa  bahwa  kedudukan  yang  dialami  oleh  pemerintahBelanda  dalam persoalan dengan pihak Republik Indonesia saat itu kurang menguntungkan.
Disamping  itu  Belanda  juga  membuat  strategi  penguasaan  kembali  bekas wilayah  jajahannya  melalui  jalur  politik  (non  agresi),  yakni  dengan  mendirikan negara-negara  boneka  (federal)  yang  dihimpun  dalam  wadah  Negara-Negara Federasi  antara  pihak  Belanda  dengan  Negara  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS) yang  kemudian  dikenal  dengan  nama  BFO  ( Bijeenkomst  voor  Federal  Overleg ) pada tanggal 27 Mei 1948, dibawah pimpinan Dr.  H.J.  van Mook dengan tujuan mempersempit wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.
Adapun terjadinya peristiwa Agresi Militer Belanda ke-2, sebenarnya lebih merupakan  gagasan  dari  Wakil  Tinggi  Mahkota  Belanda  yang  berkedudukan  di tanah air, yakni Dr. J.L.M.  Beel, yang menyatakan bahwa pihaknya harus segera melancarkan  agresi  kembali  yang  kedua  kalinya  dengan  target  melemahkan
perlawanan  pihak  R.I.  melalui  strategi  penguasaan  Ibukota  Yogyakarta  dan mengasingkan  Presiden,  Wakil  Presiden,  serta  para  pejabat  tinggi  Republik Indonesia lainnya. (SlametMuljana, 2008: 228)
Setelah  Ibukota  Republik  Indonesia  (Yogyakarta)  berhasil  diduduki  oleh tentara  Belanda,  maka  pihak  Belanda  berkali-kali  mengumumkan  kepada  publik nasional  maupun  internasinal  bahwa  R.I.  sudah  lenyap,yang  ada  hanya  para pemimpin  terkemukanya,  saja  seperti;Ir.  Soekarno,  Drs.  Mohammad  Hatta,  H. Agus Salim, Syahrir, dan yang lainnya. Tetapi lain halnya dengan PanitiaJasa-Jasa Baik  Liga  Bangsa-Banngsa  (LBB)  yang  masih  tetap  memandang  bahwa  Ir. Soekarno dan Drs. Mochammad Hatta sebagaiPresiden dan Wakil Presiden serta para pejabat tinggi lainnya dalam kedudukannya masing-masing.
Sekalipun para pemimpin Republik Indonesia telah ditawan oleh pasukan Belanda,  namun  saat  itu  Presiden  Soekarno  sempat  mengirimkan  pesan  melalui radiogram  kepada  Mr.  Syafruddin  Prawiranegara  yang  tengah  mengadakan lawatannya  ke  wilayah  Sumatera,  guna  membentuk  Pemerintahan  Darurat Republik  Indonesia  (PDRI)  di  Sumatera  sebagai  suatu  mandat  politik,  agar  roda pemerintahan  Republik  Indonesia  senantiasa  berjalan  sebagaimana  mestinya, bahkan secara terus menerus PDRI melakukan komunikasi dengan dunia luar.
Tindakan  pemerintah  Belanda  dalam  melancarkan  agresi  militernya  yang ke-2  ternyata  tidak  mampu  menghasilkan  sesuatu  yang  relevan  bagi  pihak Belanda  sendiri,  adapun  alasan  utama  Belanda  melakukan  agresinya  tersebut adalahbahwa  pihak  Belanda  ingin  melenyapkan  sama  sekali  perlawanan  pihak Republik dengan cara menaklukkan Ibukota Yogyakarta, karena daearah tersebut dianggap sebagai sumber semangat perlawanan dan perjuangan Bangsa Indonesia, namun ternyata harapannya meleset karena Republik Indonesia tetap saja eksis.
Dengan  agresinya  yang  ke-2  itu,  malah  menjadikan  kedudukkan  pihak
Belanda  dalam  peta  politik  internasional  semakin  tereliminasi,  bahkan  lebih jauhnya lagi banyak pula opini masyarakat berkembang di negeri Belanda sendiri yang  sangat  meragukan  terhadap  manfaat  dari  keputusan  agresinya  itu,  mereka beranggapan  bahwa  agresinya  yang  ke-2  tersebut  tidak  lain  hanyalah  ingin melanjutkan  agresinya  yang  pertama  yang  dihentikan  atas  perintah  Dewan Keamanan Liga Bangsa Bangsa (LBB).
Dengan  demikian  maka  sejak  saat  itu  pihak  badan  dunia  LBB  terus menerus memperhatikan Negara Republik Indonesia yang mendapat tekanan dari pihak  Belanda,  namun  di  satu  sisi  memiliki  kesungguhan  yang  luar  biasa  dalam melakukan  perlawanan  mempertahankan wilayahnya  sendiri  dari  agresi  tersebut. Selain  itu  pihak  R.I.juga  tidak  lepas  dari  perjuangan  diplomatik  para founding fathers yang  diarahkan  untuk  meraih  empati  dunia  internasional,  seperti  halnya upaya pemberian bantuan sekitar 50. 000 ton beras kepada Negara India, sehingga masalah internal dalam negeri Indonesia mendapat perhatian serius dari LBB.
Dengan berbagai macam pertimbangan serta melihat hubungan antarkedua negara  yakni  Belanda  dan  Indonesia  yang  sudah  semakin  tidak  harmonis lagi,maka pada gilirannya Dewan Keamanan LBB mendesak pemerintah Belanda untukmengadakan  perundingan  dengan  pihak  Republik  Indonesia  agar permasalahan tersebut segera berakhir.
Sekaitan  dengan  hal  itu  Dewan  Keamanan  LBB  juga  sebelumnya  telah mengeluarkan  sebuah  resolusi  pada  tanggal  1  Agustus  1947  yang  berkenaan dengan permasalahan Agresi Militer Belanda ke-1, sebagai berikut:
Dewan Keamanan menyerukan kepada kedua pihak:
a. Segera menghentikan tindakan-tindakan perrnusuhan dan;
b. Menyelesaikan  sengketanya  dengan  arbitrasi  atau  dengan  cara  damailainnya dan senantiasa memberitahukan kepadaDewanKeamanan untuk kemajuan dari usahanya”. (Roem, 1972: 90)
Atas  dasar  resolusi  tersebut  maka  akhirnya  konflik  bersenjata  antara pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  pihak  Belanda,  dapat  segera  diakhiri melalui jalur diplomasi, yakni dengan digelarnya Perundingan Roem-Roijen pada tanggal  14  April  1949,  dimana  dari  pihak  Indonesia  dipimpin  oleh  Mr. Mohammad  Roem  dan  dari  pihak  Belanda  oleh  Dr.  J.H.  van  Roijen,  atas prakarsaUNCI  ( United  NationsCommission  for  Indonesia )  di  HotelDes  Indes Jakarta.  Pada  saat  itu  atasanjuran  pihak  UNCI  diadakan  pertukaran  pernyataan yang  disebutdengan  “van  Roijen-Roem Statements ”  atau  “Persetujuan  Roem- Roijen”  mengenai  penyerahan  daerah  Ibukota  Yogyakarta  kepadaPemerintah Republik Indonesia (Roem, 1972: 96)
Adapun  isi  dari  hasil  perundingan  Roem-Roijen  lainnya  adalah  harus dilakukannya  gencatan  senjata,  sehingga  paling  tidak  untuk  sementara  waktu dapat  menghentikan  jalannya  peperangan,  sekaligus  dapat  meminimalisasi jatuhnya korban perang dari kedua belah pihak.
Sementara itu Perundingan Roem-Roijen yang berlangsung di Jakarta pada tanggal  14  April  1949  di  pimpin  oleh  Merle  Cochran,  salah  seorang  anggota Komisi  LBB  dari  Negara  Amerika  Serikat.  (SlametMuljana,  2008:  218).  Namun demikian sebelumnya pihak Amerika Serikattelah memerintahkan wakil tetapnya di  LBB  yakni  Dr.  Frank  P.  Graham  untuk  berangkat  keIndonesia  guna membentuk Panitia Jasa Baik ( Commitee of Good Offices ), berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan LBB yang kedua, yang ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 1947, sebagai berikut:
“Dewan  Keamanan  memutuskan  memberikan  jasa-jasa  baiknya kepadakedua  belah  pihak  untuk  membantu  menyelesaikan  sengketanya secaradamai,  sesuai  dengan  poin  (b)  dari  resolusi  Dewan  Keamananpada tanggal 1 Agustus 1947. Dewan Keamanan menyatakan kesediannya, jika diminta  oleh  kedua  belah  pihak,  membantumenyelesaikan  dengan  sebuah panitia  dari  dewan,  yang  terdiridari  tiga  anggota  dewan,  tiap  pihak menunjuk  satu,  dan  anggota  ketigadiangkat  oleh  kedua  anggota  yang sudah ditunjuk” (Roem, 1972: 74).
Setelah  dikeluarkanya  resolusi  tersebut  dan  dapat  diterima  olehpihak Belanda  maupun  pihak  Indonesia,  maka  Belanda  memilih  Belgia  sebagai wakilnya,sedangkan  pihak  Republik  Indonesia  memilih  Australia  sebagai wakilnya.  Kemudian  diantara  kedua  negara  tersebut  (Belanda  dan  Indonesia) sepakat  memilih  Amerika  Serikat  sebagai  negaraketiga  (arbiter).  Dengan demikian  maka  Dewan  Keamanan  LBB  berhasil  membuat  keputusan  mengenai pemecahan  masalahantara  pihak  Republik  Indonesia  dengan  pihak  Belanda melalui pemberian wewenang kepada Komisi Tiga Negara(KTN) LBB untuk turut
serta  rnembantu  menyelesaikan  masalahantara  pihak  Belanda  dengan  Republik Indonesia.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  latar  belakang  terselenggaranya  Perundingan  Roem-Roijen  pada masa  perjuangan  mempertahankan  kemerdekaan  Republik  Indonesia  tahun 1949?
2. Bagaimana  dampak  yang  timbul  setelah  diadakannya  Perundingan  Roem- Roijentahun 1949?

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  metode sejarah  atau  metode  historis  dengan  langkah-langkah  sebagai  berikut:  (1) heuristic,  (2)  kritik,  (3)  interpretasi,  dan  (4)  historiografi.Adapun  teknik pengumpulan  data  dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini  adalah  melalui  kajian pustakaatau studi literatur, yakni penulis mengumpulkan buku-buku sumber yang berhubungan  dengan  permasalahan,  membaca,  menelaah,  menyeleksi,  dan kemudian menuangkannya kedalam skripsi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sekilas Mengenai Situasi Politik di Negara Belanda
Pada bulan Juli 1948 di Negara Belanda telah dilangsungkan suatu proses politik berupa PemilihanUmum (Pemilu)  yang hasilnya dimenangkan oleh Partai Katholik, namun khususnya mengenai permasalahan wilayah Hindia Belanda atau Indonesia,  partaitersebut  mempunyai  pandangan  kurang  baik  terhadap  Dr.  H.J. van  Mookyang  dianggap  terlalu  progresif  dalam  pemecahan  masalah  Indonesia, seperti halnya dalam berbagai perundingan dengan pihak Republik Indonesia yang dianggap terlalu banyakmemberikan konsesi.
Selain  itu  Partai  Katholik  juga  menganggap  bahwa  Dr.  H.J.  van Mook overlap dalam  mengambil  berbagai  kebijakan  di  wilayah  Hindia  Belanda sehingga kerap bertentangan dengankebijakan Pemerintah Belanda sendiri di Den Haag.  Dengan  sikap  dari  Dr.  H.J.  van  Mook  yang  dianggap  terlalu  bebas  serta mendapat  tekanan  yang  terus  menerus  dari  pemerintah  Belanda  melalui parlemennya (Staten Generale), maka akhirnya pada tanggal 12 Oktober 1948 Dr. H.J.  van  Mook  menyampaikan  surat  permohonan  pembebastugasan  dirinya  dari semua  jabatan  yang  tengah  di  embannya  kepada  RatuJuliana.  Kesempatan itudipergunakan sebaik-baiknya oleh partai Katholik untuk menggantikan Dr. H.J. van Mook oleh Dr. L.J.M. Beel, salah seorang mantan pejabat menteri. Setelah itu segera  diadakan  perundinganguna  membangun  kabinet  baru  Belanda  yang akhirnya terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1948dengan nama kabinet “Dries van Shaick”.
Dalam komposisi kabibent baru itu, seorang konglomerat atau pengusaha besar  Belanda  yang  bernama  Stikkerdari  Partai  Liberal,  berhasil  menduduki jabatan  sebagai  Menteri  Luar  Negeri,  Stikkersaat  itu  dikenal  sebagai  orang  yang mempunyai  pandangan  pragmatis  terhadap  masalahIndonesia.  Dengan  demikian
maka  Stikker  terus  memantau  berbagai  perkembangan  yang  berkaitan  dengan persoalan  di  Indonesia.  Namun  setelah  sekian  lama  melakukan monitoring terhadap  timbulnya  masalah  krisis  politik  di  Indonesia,  maka  dia  berkesimpulan bahwa  berbagai  jalan  yang  di  lakukan  sebelumnya  ternyata  tidak  memperoleh hasil  yang  signifikan  bagi  pemerintah  Belanda,  terutama  mengenai  perundingan antara  pihak  Belanda  dan  pihak  RepublikIndonesia  berdasarkan  usul  Cochran (wakil Amerika Serikat dari UNCI), sehingga Stikker bermaksud mengambil alih prakarsa Merle Cochran denganmengajukan gagasan untuk menembus jalan buntu yang  kemudian  dikenaldalam  sejarah  sebagai  “Usul  Cochran”  ( Cochran- Proposal ).  Adapun  Gagasan  Cochrantersebut  berisi  tentang  saran  dalam  bidang politik,  keamanan,  dan  keuangan  yang  memintakepada  pihak  Belanda  dan  pihak Republik  untuk  dijadikan  sebagai  dasar  pemikiran  dalammenyelesaikan  masalah di Indonesia. (Soejitno Hardjosoediro, 1987: l6l)

## Situasi Politik di Indonesia
Sementara  itu  situasi  dan  kondisi  politik  di  Indonesia  sendiri  setelah keberhasilan  pemerintahannya  yang  dipimpin  oleh  Wakil  Presiden/Perdana Menteri  Drs.  Mohammad  Hattadalam  menumpas  pemberontakan  PKI  Madiun pada  tanggal  20  September1948,  menjadikan  Negara  Amerika  Serikat  menaruh simpati  terhadap  perjuangan  Bangsa  Indonesia,  hal  itu  dirasakansebagai  sesuatu yang  wajar  karena  secara  kebetulan  Washington  dan  Moskow  saat  itu  tengah berada  dalam  konstalasi  terjadinya  “Perang  Dingin”,dan  hal  itu  juga  sudah diketahui benar oleh Stikker.
Setelah  Stikker  dapat  memastikan  bahwa  pihak  Amerika  Serikat  ternyata lebih  bersimpati  terhadappihak  Republik  Indonesia,  maka  Stikker  mengambil inisiatif  untuk  bertemu  langsung  dengan  Menteri  LuarNegeri  Amerika  Serikat, Marshall  dengan  tujuan  hendak  memberikan  penjelasan  mengenaisituasi perkembangan  politik  di  Indonesia  menurut  versi  Belanda  yang  dianggapnya sudah  sangat  darurat  akibat  “kegagalan”  perundinganantara  pihak  Republik Indonesia dengan pihak Belanda.
Stikkerberhasil  menemui  Menteri  LuarNegeri  Amerika  Serikat,  Marshall di  Washington  guna  membahas  permasalahannya  dengan  pihak  Republik Indonesia,  kemudian  setelah  itu  dengan  berbagai  pertimbangannya  Stikker mempunyai  keinginan  bertemu  dengan  Mohammad  Hatta,  sehingga  dia memutuskan  untuk  berangkat  ke  Jakarta  dan  tiba  padatanggal  31  Oktober  1948, sekaligus  guna  meninjau  situasi  politik  serta  mengevaluasiperkernbangan perundingan antara pihak Pemerintah Belanda dengan pihak Republik Indonesia.
Pada  tanggal  4Nopember  1948,  Stikker  bersama  pejabat  tinggi kementerian  luarnegeri  Belanda,  Mr  Blom  melanjutkan  perjalanannya  ke Yogyakarta  untuk  menemui  PerdanaMenteri  Mohammad  Hatta,  dan  nampaknya pembicaraan  antara  Stikker  dengan  Hattaberlangsung  dengan  lancar  dalam suasana yang cukup ramah (Mohamad Roem1972: 89)
Setelah  pertemuan  dengan  Mohammad  Hatta  di  Yogyakarta  dianggap selesai,  maka  pada  tanggal  6Nopember  1948  Stikker  kembali  ke  Jakarta  dengan janji  bahwa  dia  akansegera  ke  Yogyakarta  lagi  secepatnya  guna  mengadakan pertemuan berikutnya, namun karenaterjadisuatuinsidenmaka Sukker
membatalkan  janjinya  untuk  kembali  ke  Yogyakarta,  dia  hanya  mengirim beberapa  utusannya  ke  Yogyakarta  untuk  meneruskan  pembicaraannya  dengan pihakRepublik Indonesia, yang berlangsung dari tanggal 7 Nopember1948 sampai dengan tanggal 9 Nopember 1948.
Sesuai dengan hasil perundingan tersebut maka Hattasegera menyampaikan  suatu aide  memoire secara  panjang  lebar,  yang  dengan jelasdisebutkan  mengenai  pendirian  Pemerintah  Republik  Indonesia  terhadap masalah-masalah  penting  yang  berkaitan  dengan  kedudukan  Wakil  Tinggi Mahkota  Belanda  dalammasa  peralihan,  masalah  keamanan,  masalah  pertahanan militer,  masalah  ekonomi,  danmasalah  keuangan.  Menteri  Luar  Negeri  Belanda, Stikker  akhirnya  dapat  menerima aide  memoire Wakil  Presiden/PerdanaMenteri Republlk Indonesia, sehingga diharapkan dapatmenembus kebuntuan perundingan-perundingan sebelumnya.
Namun  demikian  Wakil  Tinggi  Mahkota  Belanda  untuk  wilayah  Hindia Belanda,  Dr.  J.L.M.  Beel  ternyata  tidak  dapat  menerimanya  danmenganggap bahwa saran-saran Mohammad Hatta tersebut tidak bisa memberikan jaminanbaru yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar  dari  suatu  perundingan  berikutnya  yang mungkin  akanberhasil,  sehingga  Beel  kemudian  mengirimkan  telegram  yang panjang  lebarkepada  pemerintah  Belanda,  selain  itu  Beel  juga  mengusulkanagar perundingan  apapun  dengan  pihakIndonesia  untuk  segera  dihentikan,  karena  hal itu menurutnya tidak akan mencapaihasil yang diharapkan.
Pandangan  Beel  tersebut  mendapat  dukungan  penuh  dari  Jenderal  S. Spoor,Laksamana  Pingke,  dan  Wakil  Kementerian  Luar  Negeri  Belanda  di Jakarta,yakni  Elink  Schermerhorn.  Dengan  demikian  jelas  bahwa  jika  pendirian Beel  tersebut  akhirnya  dapat  diterima  olehPemerintah  Belanda,  maka  hal  ini berarti  bahwa  alternatif  yang  akan  ditempuholeh  Pemerintah  Belanda  dalam menyelesaikan  persoalannya  dengan  pihak  Republik  Indonesia  adalah  melalui aksi militer.(Mohamad Roem, 1972: 108)
Berbeda  dengan  saran  Beel,  Kabinet  Belanda  dalam  salah  satu  agenda sidangnyajustru menyatakan bahwa aksi militer terhadap Republik Indonesia akan membawakonsekuensi  politik  yang  jauh  dan  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan baik didalam negeri maupun dunia internasional, sehingga saat itu Sidang Kabinet Belanda  memutuskan  untuk  meneruskanpenyelesaian  dengan  pihak  Republik Indonesia melalui meja perundingan.
Sementara itu pihak Komisi Tiga Negara (KTN) yang dibentuk oleh Liga Bangsa-Bangsa  (LBB)  terutama  Wakil  Amerika  Serikat,Merle  Cochran  dalam komisi  itu  menyatakan  kekecewaannya  atas  kegagalan  perundingan  antara MohammadHatta  dengan  delegasi  tingkat  menteri  Belanda  yang  dipimpin  oleh Sassen.Oleh  karena  itu  Cochran  sangat  meyakini  bahwa  dengan  gagalnya perundingan  antaraMohammad  Hatta  dan  delegasi  tingkat  menteri  Belanda tersebut, maka pihak Belanda akan melihatperundingan itu sebagai usaha terakhir untuk memperoleh penyelesaianmasalah Indonesia melalui jalan damai, sehingga akan menimbulkan bahaya dilancarkannya aksi militer oleh pihak Belanda. Untuk itu  maka  Cochranmembujuk  Sassen  dan  Stikker  untuk  menemui  kembali  Wakil Presiden/Perdana  Menteri  Mohammad  Hatta  dengan  tujuan  agar  salahpengertian
atau  perbedaan  pandangan  dalam  perundingan  terakhir  dapat  dsegera  diatasi. Sekaitan dengan itu, Hatta menyatakan hal sebagai berikut:
“Mereka  datang  untuk  membicarakan  usul  pemerintah  Belanda supayapemerintah Republik Indonesia bersedia menerima
penyerahankedaulatan  tanpa  masa  peralihan.  Kami  menolak  usul  itu”.
(Moh. Hatta,1979: 302)
Dalam  persoalan  ini  sebenarnya  Stikker  mempunyai  pandangan  lain dibanding  dengan  pemikiran  Sassen.  Stikker  masih  ingin  melanjutkan perundingandengan  pihak  Republik  Indonesia,  terlebih  setelah  Stikker  membaca surat terakhirnyaHatta yang  ditujukan kepada Merle Cochran, yang oleh Stikker dianggap  masih  mampu  membuka  jalan untuk  mencapaikompromi  politik  antara pihak  Republik  Indonesia  dengan  pihak  Belanda,  khususnya  mengenai  masalah- masalah yang belum diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak.
Namun demikian Stikker tidak dapat berbuat banyak karena pada akhirnya Kabinet  Pemerintah  Belanda  memutuskan  untuk  melancarkan  aksi  militernya terhadap pihak Republik Indonesia setelahsebelumnya menerima laporan progres ( progress  report )  dari  Elink  Schermerhorn,  artinya  bahwa  pihak  Belanda  tidak dapatmenyetujui aide-memoire yang  dikemukakan  oleh  Mohammad  Hatta  pada tanggal  9  Nopember  1948,  yang  berisisaran-saran  mengenai  jalan    keluar  dari kebuntuan yang menghantuiperundingan antara pihak Pemerintah Belanda dengan pihak Republik Indonesia.
Berdasarkan perkembangan itu maka WakilKetua Delegasi Belanda Elink Schermerhorn  menyampaikan  suratkepada  Merle  Cochran  pada18  Desember 1948,  untuk  memberitahu  Komisi  Tiga  Negara  (KTN)  bahwa  sikap  Pemerintah Belanda berdasarkan pada Pasal 10 mengenai PersetujuanGencatan Senjata, telah membatalkan hal tersebut terhitungmulai tanggal 19Desember 1948 dengan alasan bahwa  pihak  Republik  tidak  mematuhiterhadap  gencatan  senjata  itu.  (Mohamad Roem, 1972:  80)

## Belanda Melancarkan Agresi Militer Ke-2
Sebagaimana  diketahui  bahwa  Pemerintah  Belanda  sebenarnya  tidak  rela begitu  saja  untuk  melepaskan  wilayah  jajahannya  di  nusantara  melalui  peristiwa Proklamasi  Kemerdekaan  Bangsa  Indonesia  tanggal  17  Agustus  1945,  dengan demikian  maka  Belanda  mencoba  menempuh  berbagai  cara  agar  dapat  kembali menguasai  tanah  air,  baik  melalui  meja  perundingan  maupun  dengan  aksi militernya  yang  pertama  pada  20  Juli  1947  yang  akhirnya  dihentikan  atas  dasar Persetujuan Renville.
Berbagai  perundingan  berikutnya  terus  dilakukan  dengan  pihak Pemerintah Republik Indonesia yang juga sempat ditengahi oleh pihak ketiga atas perintah  Dewan  Keamanan  Liga  Bangsa-Bangsa  (LBB),  namun  demikian  segala upaya perundingan tersebut dianggap tidak bisa memihak kepadanya, hingga pada gilirannya  sekitar  tengah  malam  antara  tanggal  18-19  Desember  1948pihak Belanda  kembali  melancarkan  agresi  militernya  yang  kedua  terhadap wilayahNegara  Republik  Indonesia.  Sekaitan  dengan  itu  Merle  Cochran  dan rekannya Cuts yang tengah berada di Kaliurang Yogyakarta menyimpulkan bahwa
PemerintahBelanda  telah  melanggar  pasal  10  Persetujuan  Gencatan  Senjata, kemudian  sekembalinya  mereka  dari  Yogyakarta,  segera  mengadakan perundinganantar semua anggota Komisi Tiga Negara (KTN) untuk mengirimkan kawatkepada  Dewan  Keamanan  LBB  bahwa  telah  terjadi  pertikaian bersenjataantara  pihak  Belanda  dengan  pihak  Indonesia.  Adapun  bunyi  kawat tersebut adalahsebagai berikut:
“Komisi  jasa-jasa  baik  (KTN)  menyerukan  dengan  sangat kepadaDewan  Keamanan  PBB  supaya  peperangan  di  Indonesia  yang berartipelanggaran  terhadap  persetujuan  gencatan  senjata  yang ditandatanganipemerintah  Belanda  dan  pemerintah  Republik  Indonesia pada  tanggal17  Januari  1948  di  atas  kapal  Renville  ditinjau  (diteliti) dengan sangatmendesak”. (Ide Anak Agung Gde Agung, 1991: 207).
KTN pun akhirnya tidak dapat berbuat banyak, selainmenunggu keputusan dari  Dewan  Keamanan  LBB  untuk  mengatasi  pertikaianbersenjata  antara  pihak Belanda  dengan  pihak  Republik  Indonesia.Sementara  itu  pada  agresinya  yang kedua ini, yang disertai dengan keunggulan senjataserta dukungan serangan udara, pasukan  Belanda  dalam  waktu  yang  singkatberhasil  menduduki  Yogyakarta  dan kota-kota lain di Jawa dan Sumatera yangmasih berada di tangan Republik, selain itu  para  pemimpinRepublik  Indonesia  termasuk  Ir.  Soekarno,  Mohammad  Hatta, Syahrir,  H.  Agus  Salim,  dan  lain-lain  berhasil  ditawan  dan  diasingkan  oleh Belanda pada tanggal 24 Desember 1948. (Soejitno Hardjosoediro, 1987: 163). Serangan  militer  Belanda  tersebut  telah  menimbulkan  gelombang kekecewaandan  kebencian  tidak  hanya  dari  masyarakat  Indonesia,  namun  juga dari  bangsa-bangsa  di  seluruh  dunia.  Namun  demikian,  bersamaan  dengan  itu telah  terjadi  pula  beberapa  peristiwa  politik  penting  di  NewDelhi  (India)  dan  di lembaga  dunia  LBB.  Adapun  peristiwa  yang  terjadi  di  New  Delhi  adalah spontanitas  Perdana  Menteri  India,  Nehru  atas  saran  dari  Perdana MenteriMyanmar, U Nu guna mengadakan konferensi khusus negara-negara Asia untuk membicarakanmasalah di Negara Republik Indonesia, yang dihadiri oleh 18 negara  termasuk  Negara  Australia  dan  NewZealand,  sedangkan  Thailand  dan Nepal mengirimkan peninjau, hanya Negara Turki yangsaat itu berhalangan hadir.
Dalam kesempatan itu Ketua Konferensi, Nehru mengatakan sebagai berikut:
“Di  Indonesia  telah  terjadi  agresi  yang  paling  tidak  kenal  malu,  dan kitamenyesal  bahwa  sikap  beberapa  negara  yang  ternyata  diam- diammenyetujui  atau  tidak  mencela  agresi  itu  dilakukan.  Negara Belandaadalah  anggota  suatu  uni  negara-negara  barat.  Apakah kehendak  uniini?  Bantuan  Marshall  bagi  Hindia  Belanda  dihentikan, tetapi  negaraBelanda  masih  dibantu.Saya  rasa  bahwa  saya  dengan menyatakan  demikian,  menyatakan  pulapendirian  semua  negara Asia.(A.H. Nasution, 1973: 34)
Sebagai penutup dari acara “Konferensi Asia Untuk Indonesia” itu, maka diusulkan  agar  DewanKeamanan  LBB  bisa  memberikan  pertanggungiawaban pada sidangnya kelak tanggal 24April 1949.
Setelah  Dewan  Keamanan  LBB  menerima  laporan  dari  KTN  mengenai terjadinya peristiwa Agresi Militer Belanda yang ke-2 di Indonesia,maka DK LBB segera  mengadakan  sidang  pada  tanggal  20  Desember  1948di  Pads.  Selanjutnya
pada  tanggal  22  Desember  1948,  wakil  Belanda  di  LBB,  Dr.  J.H.  van Roijenmemberikan  pemaparan  mengenai  jalannya  operasi  militer  serta motivasiPemerintah  Belanda  mengadakan  serangan  yang  kedua  kalinya  terhadap Negara  Republik  Indonesia,  namun  hal  itu  justru  malah  menuai  rasa  tidak simpatik dari sebagaian besar anggota yang hadir terhadap pihak Belanda.
Beberapa  delegasi  yang  biasanya  senantiasa  mendukung  Belanda,  mulai mengundurkan  diri  satu  persatu,  bahkan  Prof  Phillip  C.  Jessup  sebagai  Wakil Negara  Amerika  Serikat  di  Dewan  Keamanan  LBB,  secara  terang-terangan mengatakan;  “Satu  kenyataan  sederhana  tetapi  pasti  adalah  perintah  gencatan senjatadari Dewan Keamanan pada tanggal 1 Agustus tidak diindahkan, sehingga aksi  militer  Belanda  adalahpelanggaran  terang-terangan  terhadap  Piagam  LBB”. (M. Sabir, 1987: 115)
Dalam  sidang  lanjutan  Sidang  Dewan  Keamanan  LBB  pada  tanggal  25 Desember  1948,van  Roijen  menyatakan  kesungguhan  hati  pemerintah  Belanda untuk:
1) Penyerahan  kedaulatan  kepada  NIS  (Negara  Indonesia  Serikat)  dalam tahun1950.
2) Dalam satu bulan mendatang membentuk pemerintahan peralihan diIndonesia.
3) Segera setelah Pemerintahan Peralihan RIS (Republik Indonesia Serikat)diresmikan  akan  dipersiapkan  pemilihan  umum  untuk  memilih anggota-anggota  dewan  perwakilan  rakyat.  Dewan  tersebut  akan  diserahi tugasuntuk menyusun rencana Undang-Undang Dasar Negara
IndonesiaSerikat,  yang  kemudian  akan  dikirimkan  kepada  dewan-dewan perwakilannegara bagian untuk mendapat persetujuan.
4) Pemerintah peralihan mempersiapkan dan menyusun sistem administrasinegara yang akan didirikan itu.
5) Akhirnya  mengadakan  Konferensi  Meja  Bundar  untuk  menentukanhubungan uni Belanda-Indonesia.(Tobing, 1987: 124)
Namun  argumentasi  yang  dikemukakan  oleh  van  Roijen  ternyata  tidak mampu  mempengaruhipendirian  pihak  Negara  Amerika,  Cuba,  maupun Norwegia,  sebagai  negara-negara  yang  telahmengajukan  usul  resolusi  pada tanggal  21  Januari  1949.Dengan  demikian  maka  keluarnya  Resolusi  Dewan Keamanan  LBB  tanggal28  Januari  1949  yang  diambil  pada  sidang  tersebut, merupakan  suatukemenangan  diplomatik  yang  spektakuler  bagi  Pemerintah RepublikIndonesia.  Peristiwa  tersebut  dapat  dinilai  sebagai  tonggak  baru  yang sangatprinsipil dalam perkembangan penyelesaian masalah Indonesia selanjutnya.Oleh  karena  itu  penerimaan  resolusi  tersebut  oleh  Dewan  Keamanan LBB  dianggap  sebagai  suatu  peristiwa  bersejarah  pula  khususnya  bagi pemerintahanAmerika  Serikat  melalui  wakilnya  di  Dewan  Kemanan  LBB,  Prof Phillip C. Jessupyang telah mampu memainkan peranannya yang cukup menonjol.
Adapun isi dari Resolusi Dewan Keamanan LBB tersebut, adalah sebagai berikut:
1) Membebaskan semua tahanan politik.
2) Mengembalikan  pemerintahan  R.I  yang  dapat  berfungsi  bebas  diYogyakarta dan sekitarnya.
3) Mengadakan  pemerintahan  federal  selambat-lambatnya  pada  tanggal  15Maret 1949.
4) Mengadakan  pemilihan  umum  untuk  memilih  konstituante  yang  harusselesai pada tanggal 1 Oktober 1949.
5) Pengembalian  secara  bertahap  pemerintah  Republik  di  lain  daerah.  Inidengan sendirinya  penarikan  mundur  yang  bertahap  dari  pasukan-pasukanBelanda (Hardjosoediro, 1987: 164).
Keluarnya  Resolusi  Dewan  Keamanan  LBB  tersebut  jelas  tidak  bisa diterima  oleh  pihak  Belanda  terutama  di kalangan  militernya,  karena  secaratidak langsung pihak Belanda harus mengembalikan Pemerintahan Republik Indonesia diIbukota Yogyakarta.
Dengan  munculnya  Resolusi  Dewan  Keamanan  LBB  itu,  maka  pihak Belanda  tidak  bisa  lagi  mengembangkan  kepiawaiannya  dalam  berdiplomasi, sehingga  persoalan  dirasakan  menjadi  semakin  dilematis  bagi  Pemerintah Belanda.Jika  Belanda menerima  resolusi berarti  harus  menghancurkan  obsesinya untuk  menjadi  pemilikyang  syah  atas  Negara  Republik  Indonesia,  namun  jika Belanda  menolak  resolusi  maka  sama  saja  dengan  menyatakan  diri  konfrontasi dengan  LBByang  secara  langsung  akan  berdampak  kerugian  besar  bagi  negeri Belanda sendiri serta lebih terkucilkan lagi di mata dunia internasional.
Akhirnya  keputusan  Pemerintah  Belanda  dalam  menyikapi  Resolusi Dewan  Keamanan  LBB  ini  yaitu  dengan  mengambil  jalan  untuk  menghentikan pertempuran  dan  menyatakan  bersediamelaksanakan  seluruh  isi  dari  Resolusi Dewan Keamanan LBB pada tanggal 28 Januari 1949.

## Situasi Menjelang Perundingan Roem-Roijen
Komisi  Liga  Bangsa  Bangsa  di  Indonesia  dengan  sangat  cermat  terus melakukan  pemantauanseputar  perkembangan  politik  di  tanah  air,  terutama setelah  Beel  mengumumkan  gagasanPemerintah  Belanda  mengenai  penyerahan kedaulatan  yang  dipercepat.  Sekaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  pada tanggal  23 Maret1949 Dewan Keamanan LBB mengeluarkan ruling atau semacam keputusan yangberbunyi sebagai berikut:
“Dewan  Keamanan  berpendapat  bahwa  UNCI  selaras  dengan resolusiDewan  KeamananLBB  tanggal  28  Januari  1949  dan  tidak merampashak-hak,  tuntutan-tuntutan  dan  kedudukkan  pihak-pihak harus membantupihak-pihak dalam mencapai persetujuan tentang:
a. Pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB;
b. Waktu dan syarat-syarat untuk mengadakan konferensi yangdiusulkan  di  Den  Haag,  agar  perundingan  dilakukan  selekas- lekasnya”(Agung, 1991: 79)
Komisi  Liga  Bangsa-Bangsa  untuk  Indonesia  UNCI  ( UnitedNations Commissionis  for  Indonesia )  mendapat  mandat  dari  DewanKeamanan  untuk melaksanakan ruling tersebut. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Komisi yakni dengan melakukan pendekatan dengan pihak Belanda melalui Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. J.M.L. Beel dan Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno, hingga  akhirnya  baik  pihak  Belanda  maupun  pihak  Republik  Indonesia  bersedia
menerima ruling Dewan  Keamanan  tersebut.Selanjutnya  diadakan  persiapan, untuk  melakukan  perundingan  sesuai  dengan  salah  satu  isi  dari ruling Dewan Keamanan.  Dari  pihak  Pemerintah  Belanda  menunjuk  Dr.  J.H.  vanRoijen  yang saat  itu  menjabat  Kepala  Perutusan  Pemerintah  Belanda  di  LBB  sebagai KetuaDelegasi  Belanda  dalam  perundingan  yang  akan  segera  dilaksanakan, sedangkan  dari  pihak  RepublikIndonesia  menunjuk  Mr.  Mohammad  Roem sebagai Ketua Delegasi RI.
Delegasi  Indonesia  menuntut  agar  perundingan-perundinganselanjutnya baru  diadakan  setelah  pemerintah  Republik  Indonesiadikembalikan  ke  Ibukota Yogyakarta, sebaliknya Pemerintah Belanda juga menghendaki agar terlebihdahulu  pihak  RI  menghentikan  perang  gerilyanya  secara  tuntas,  sehingga pada  awal  bulan  Mei  sudah  nampak  tanda-tanda  bahwaperundingan  akan memperoleh kemajuan yang diharapkan.
Tanggal 6 Mei 1949  Ketua DelegasiRepublik Indonesia, Mr. Mohammad Roem  bertolak  ke  Bangka  untuk  berkonsultasidengan  Presiden  dan  Wakil Presiden  Soekarno-Hatta  yang  tengah  berada  di  pengasingan,  Roem  berupaya meminta  persetujuan  kepada  kedua  pemimpin  Republikmengenai  naskah pernyataan  yang  telah  disetujui  bersama  antara  Mr.  Mohammad  Roem  dan  Dr. J.H.  van Roijen, atas bantuan Merle Cochran  yang tengah menjalankan tugasnya untuk melaksanakan ruling Dewan Keamanan LBB pada tanggal 23 Maret 1949. Adapun Soekarno dan Hattasegera menyetujui rencana naskah pernyataan itu dan Mohammad Roem memperolehwewenang untuk menandatangani naskah tersebut. Setelah  selesai  melakukan  konsultasi,  maka  pada  hari  itu  juga  Mr.Mohammad Roem  kembali  ke  Jakarta  dan  esok  harinya  dilangsungkanpenandatanganan naskah pernyataan hasil perundinganitu.
Adapun Perundingan yang ditandatangani oleh Mr. Mohammad Roem dan Dr.  J.H.  van  Roeijen  pada  tanggal  7  Mei  1949,  kemudian  lebih  dikenal  dengan nama“Persetujuan  Roem-Roijn”,  dan  isi  dari  persetujuan  tersebut  sebenarnya lebih merupakan pernyataankesediaan berdamai antara kedua belah pihak.
Dalam  Persetujuan  itu,  pihak  Delegasi  Republik  Indonesia  menyatakan kesediaannya untuk:
1) Mengeluarkan  perintah  kepada  “pengikut  Republik  yangbersenjata”  untuk menghentikan perang gerilya.
2) Bekerjasama  mengembalikan  perdamaian  dan  menjaga  ketertibandan keamanan.
3) Turut  serta  dalam  KMB  di  Den  Haag,  dengan  maksud  untukmempercepat “penyerahan”  kedaulatan  yang  sungguh  dan  lengkapkepada  Negara  Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat (Muljana, 2008: 227).
Sedangkan  pihak  Delegasi  Pemerintah  Belanda  saat  itu  menyatakan kesediaannya untuk:
1) Menyetujui kembalinya Pemerintahan RI ke Yogyakarta.
2) Menjamin  penghentian  gerakan-gerakan  militer  dan  membebaskansemua tahanan politik.
3) Tidak akan  mendirikan  atau mengakui  negara-negara  yang  ada  didaerah  yang dikuasai oleh RI sebelum 19 Desember 1948, dantidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikanRepublik.
4) Menyetujui  adanya  Republik  Indonesia  sebagai  bagian  dari  NIS(Negara Indonesia Serikat).
5) Berusaha dengan sesungguh-sugguhnya supaya  KMB  segeradiadakan sesudah pemerintah  Republik  kembali  ke  Yogyakarta.(Sekretariat  Negara  Republik Indonesia, 1985: 210-211)
Namun  demikian  hasil  Peretujuan  Roem-Roijen  ini  juga  mendapat  reaksi yang beragam dari berbagaipihak di Indonesia, reaksi yang cukup keras terutama datang  dari  pihak  militer  Tentara  Republik  Indonesia  (TRI)  dandari  pihak Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Dengan tercapainya persetujuan tentang pengembalian kekuasaanpemerintah  Republik  Indonesia  atas  daerah  Yogyakarta,  maka persoalan berikut yang harusmendapat perhatian, adalah sebagai berikut:
1) Pembentukan  sebuah  pemerintahan  nasional  yang  akan  berfungsisebagai Pemerintahan  Sementara  sampai  terbentuknya  PemerintahanRepupblik Indonesia Serikat (RIS).
2) Penyerahan  kedaulatan  dan  segala  sesuatu  yang  berhubungandengan  itu, termasuk status Uni-Indonesia, antara lain perjanjian-perjanjian sementara.(Nasution, 1973: 290)
Pada  saat  itu  BFO  ( Bijeenkomst  voor  Federal  Overleg )  juga  menyatakan pendapatnyabahwa  soal  pertama  secara  keseluruhan  harus  dianggap  sebagai masalahbangsa  Indonesia  saja,  oleh  sebab  itu  maka  masalah  tersebut  harus menjadi  prioritas  untuk  dibahas  terlebih  duludalam  suatu  Konferensi  Inter- Indonesia  sebelum  persoalan  itu  dibicarakandalam  Konferensi  Meja  Bundar (KMB).Dengan  pertimbangan  tersebut,  maka  pada  tanggal  7  Mei  1949  dalam sebuah rapatyang diadakan oleh BFO, memutuskan:
1) Menganggap  perlu  membicarakan  kerangka  dasar  Tata  NegaraIndonesia Serikat  diantara  sesama  bangsa  Indonesia  dalam  sebuahKonferensi  Inter- Indonesia sebelum KMB.
2) Masalah-masalah  yang  menyangkut  penyerahan  kedaulatan  dansegala  sesuatu yang  berhubungan  dengan  itu,  termasuk  soal  statusUni  Belanda-Indonesia secara resmi akan dilakukan dalam KMB(Konferensi Meja Bundar) yang akan datang.(Agung, 1991: 84)
Dalam  sebuah  kesempatan  konferensi  pers  yang  digelar  pada  tanggal  10 Mei  1949,  Mr.  Mohammad  Roem  antara  lain  menyatakan  bahwa  kedua  belah pihak  akan  mampu  meringankanbeban,  jika  mereka  mengurangi  perhatian  pada kalimat-kalimat  yangdipakai  dalam  peranjian  secara  harfiah,  yang  menentukan adalah  kemauankeras  dan  kesungguhan  yang  jujur  untuk  mencapai  persetujuan yang sallingmenguntungkan.
Adapun  menyoal  tentang  pengembalian  Pemerintah  Republik  Indonesia keYogyakarta,  Mr.  Mohammad  Roem  menyatakan  pendapatnya  bahwa  usaha pengembalian  itu  sudahdapat  dilaksanakan  dalam  dua  minggu  mendatang, kemudian  mengenai  kapan  akandilaksanakannnya  Konferensi  Meja  Bundar (KMB)  Mr.  Mohammad  Roem  menjelaskanbahwa  soal  waktu  belum  dapat
dipastikan,  karena  hal  itu  baru  dapat  ditentukansetelah  Pemerintah  Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta dan setelahdibahas serta diputuskan dalam suatu rapat kabinet.
Ketentuan  itu  jugaberlaku  bagi  keterlibatan  BFO  ( Bijeenkomst  Federal Overleg )  dalamKonferensi  Meja  Bundar  (KMB)  dan  Konferensi  Inter-Indonesla yang  disarankan  oleh  pihak  BFO.  Selanjutnya  dijelaskan  pula  bahwa  setelah Pemerintah RepublikIndonesia dikembalikan ke Ibukota Yogyakarta maka dengan sendirinya  fungsi  Pemerintah  Darurat  Republik  Indonesia  (PDRI)berhenti,  Mr. Sjafruddin  Prawiranegara  akankembali  menduduki  jabatannya  semula  seperti sebelum terjadinya Agresi MiliterBelanda ke-2, yakni sebagai Menteri Pertahanan dan  mewakili  urusan  luar  negeri,sedangkan  Mr.  A.A.  Maramis  kembali menduduki jabatan sebagai Menteri Luar Negeri.

## Munculnya Berbagai Reaksi Terhadap Persetujuan Roem-Roijen
Setelah  ditandatanganinya  Persetujuan  Roem-Roijen,  maka  tentunya muncul  beragam  reaksi,  baik  yang  pro  maupun  yang  kontra  dalam  menyikapi persetujuan  tersebut,  baik  dari  pihak  Bangsa  Indonesia  maupun  pihak  Belanda sendiri.  Reaksi  yang  cukup  keras  datang  dari  Wakil  Tinggi  Mahkota  Belanda untuk  wilayah  Indonesia,Dr.  L.J.M.  Beel,  sekalipun  dia  turut  menyetujui persetujuan  tersebut,  namun  sebenarnya  Beel  menentang  Pemerintah  Belanda untuk tunduk pada ruling Dewan Keamanan LBB tanggal 23 Maret 1949 sehingga terjadilah perundingan dengan pihak Republik Indonesia.
Beelmencoba membuat manuver politik ( political move ) sedemikian rupa agar  menghindarkan  Belanda  dariResolusi  Dewan  Keamanan  LBB,  dia  segera menyampaikan undangan kepada Ir. Soekarnountuk dapat menghadiri Konferensi Meja  Bundar  (KMB)  di  Den  Haag  Belanda,  dengan  maksud  mempercepat penyerahan kedaulatan terhadap Republik Indonesiayang diharapkan akan diikuti oleh  para  pemimpin  Republik  dalam  kapasitas  pribadi  mereka  masing-masing. Pendirian Beel dilandasi oleh anggapannya bahwaRepublik Indonesia sudah tidak ada lagi setelah diduduki oleh pasukanBelanda.
Undangan  Beel  tersebut  di  sambut  baik  oleh  Soekarno  dandia  bersedia mengikuti  apa  yang  diinginkan  Beel,  tetapi  dengan  mengajukan  beberapasyarat, diantaranya  bahwa  kehadiran  dirinya  (Soekarno)  harus  dalam  kapasitas  sebagai Presiden  Republik  Indonesia,  bukan  hanya  sebagai  pemimpin  terkemuka belaka.Strategi  Beel  tersebut  ternyata  juga  mendapat  sambutan  dikalangan anggota  Dewan  Keamanan  LBB,sehingga  atas  usul  wakil  dari  Negara  Canada maka  Dewan  Keamanan  LBB  segera  melayangkan  suratkepada  Panitia  LBB  di Indonesia  mengenai  apa  yang  dinamakan  sebagai  “ thesense  of  the  security council ”  (pengertian  Dewan  Keamanan)  tentangResolusi  28  Januari  1949, maksudnya  ialah  bahwa  pengembalian  Pemerintahan  Republik  Indonesia diYogyakarta  harus  diutamakan,  kemudian  syarat-syarat  ikut  serta  dalam Konferensi Meja Bundar juga harus disetujui secepat mungkin. (Roem, 1972: 96- 98)
Adapun  Bell  sendiri  yang  bersikap  menentang  keras  terhadap penandatanganan  Persetujuan  Roem-Roijen,  maka  pada  tanggal  9  Mei1949  dia mengirimkan  surat  keputusan  kepada  Ratu  Belanda,  Juliana  memohon
agardibebastugaskan  dari  jabatannya  sebagai  Wakil  Tinggi  Mahkota  Belanda diIndonesia.Dalam hubungan dengan hal itu, Mohammad Hatta dalam salah satu memoarnya menulissebagai berikut:
“Kami  di  Manumbing  mendengar  berita  radio  yang  mengatakan bahwaBeel  minta  berhenti  sebagai  Wakil  Tinggi  Mahkota  Belanda karena  tidakmau  bertanggungjawab  tentang  akibat  persetujuan  Roem- Roijen.  Beel  terpaksa  minta  berhenti  karena  pendiriannya  sebagai berikut:
1) Republik Indonesia tidak kembali ke Yogyakarta
2) KMB diteruskan juga dengan tidak ada RI
3) Tentara  Belanda  jangan  ditarik  kembali  dari  Yogyakarta”(Hatta, 1979: 522)
Pada awal bulan Juni 1949, Beel akhirnya meninggalkan Jakarta bertolak menuju ke negeriBelanda, adapun pengganti Beel sebagai Wakil Tinggi Mahkota Belanda  di  Indonesia,  maka  Pemerintah  Belanda  menunjuk  Dr.  A.H.Lovink, Sekretaris  Jenderal  Kementerian  Luar  Negeri  Belanda  terhitung  mulaitanggal  19 Mei  1949.  Dengan  demikian  berakhirlah  peranan  Beel,  seorang  arsitek  dua  kali agresi militer di Indonesia.
Selain  itu  dengan  tercapainya  Persetujuan  Roem-Roijen,  maka  pada prinsipnya adalah kekalahan telak yang harus diterima oleh pihak Belanda, segala usaha  yang  mereka  lakukan  untuk  meniadakan  keberadaan  Republik  Indonesia sebagaisebuah  Negara  Bangsa,  sekaligus  usaha  untuk  menghancurkan  Tentara Republik Indonesia (TRI), pupus sudah. Pemerintahan Negara Republik Indonesia akan  segera  pulih  dan  kembali  ke  Ibukota  Yogyakarta,TRI  masih  tetap  eksis bahkan  diinstruksikan  untuk  mengambil  alih  tugas-tugas  pertahanan  dan keamanan  di  daerah  Yogyakarta  dari  tentaraBelanda,  kantong-kantong  Republik yang  tersebar  di  berbagai  daerah  Federal  juga  diakui  sebagaiwilayah  Republik, dan  BFO  ( Bijeenkomst  voor  Federal  Overleg )  pada  intinyatetap  mengakui  pula batas-batas wilayah Republik menurut hasil “Perjanjian Renvile”.
Berbagai  kondisi  akibat  berlangsungnya  Perundingan  Roem-Roijen  pada akhirnya  menjadikan  tugas  para  menteri  dalam  Kabinet  Pemerintahan  Belanda semakin  berat,  terutama  dalam  sidang-sidang  di  parlemen  ( Staten  General) guna mendapatkan  persetujuan  dari  para  anggota  wakil  rakyat.  Selain  itu  di  kalangan militer  Belandajuga  mengalami  kegoncangan,  pers  setempat  menyatakan  bahwa Jenderal  Meiyer  dan  Kolonel  van  Langenmeminta  berhenti  dari  jabatannya, kemudian  pada  tanggal  25  Mei  1949  Jenderal  Spoordiberitakan  telah  meninggal akibat  serangan  jantung  yang  diderita  sejaktanggal  23  Mei  1949.Hal  itu  dapat dipahami karena begitu beratnya beban moril tentara Belanda untukmelaksanakan keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintahannya  mengenai  hasil  dari Persetujuan Roem-Roijen.
Sementara itu situasi dan kondisi yang bermuara pada keresahan publik di tanah  air  juga  cukup  hebat  dalam  menyikapi  hasil  persetujuan  itu,  baik  di kalangan  politisi  maupun  militer.  Di  Jakarta,Mohammad  Natsir  dan  Masyumi sudah  terlebih  dahulu  mengundurkan  diri  dari  kapasitasnya  sebagai  seorang delegasi  karena  tidak  menyetujui  sejak  terjadinya  proses  perundingan,  kemudian di  kalanganmiliter  (gerilyawan)  juga  secara  umum  tidak  setuju  terhadap  hasil
Persetujuan  Roem-Roijen,mereka  menganggap  bahwa  penerimaan  hasil persetujuan tersebut sebagai suatu kekalahan perang belaka.
Sikap TRI Pasca Persetujuan Roem-Roijen
Sebagaimana  di  ulas  sebelumnya  bahwa  hasil  Persetujuan  Roem-Roijen tersebut langsung menuai reaksi keras terutama dari kalangan TRI dan PDRI, hal itu  sebagaimana  diungkap  bahwa  Panglima  Besar  Angkatan  Perang  Republik Indonesia  (PB-APRI)  Jenderal  Soedirman  pada  tanggal  1  Mei  1949  telah mengeluarkan  amanat  yang  ditujukan  kepada  para  komandan  kesatuan,  yang memperingatkan  agar  mereka  tidak  turut  serta  memikirkan  hasil  Persetujuan Roem-Roijen,  karena  akibatnya  hanya  akan  merugikan  pertahanan  dan perjuangan.
Amanat  Panglima  Besar  Angkatan  Perang  Jenderal  Soedirman  tersebut, kemudian diteruskan oleh Panglima Tentara dan Territorium Djawa, Kolonel A.H. Nasution  pada  tanggal  5  Mei  1949.  Pernyataan  tersebut  mengetengahkan  bahwa perundingan  yang  dilaksanakan  hanyalah  sebagai  strategi  perjuangan,  dan diperingatkan kepada semua komandan agar membedakan antara gencatan senjata untuk kepentingan politik dan gencatan senjata untuk kepentingan militer. Secara singkat  bahwa  di  kalangan  Angkatan  Perang  R.I.  tidak  begitu  mempercayai keberhasilan  perundingan,  karena  berdasarkan  pengalaman  sebelumnya  saat dicapai  hasil  Perundingan  Linggarjati.  Perjanjian  Renville,  dan  lain-lain,  dengan pihak Belanda, pada gilirannya selalu berakhir merugikan perjuangan.
Panglima  Besar  Angkatan  Perang  R.I.,  Jenderal  Soedirman  pada prinsipnya tidak dapat menerimaadanya gencatan senjata secara  lokal, mengingat pengalaman  sebelumnya  bahwa  hal  itu  hanyalah  sebagai  strategi  Belanda  untuk melakukan  konsolidasi,    sekaligus  memperkuatkedudukannya  kembali  di  front kedudukan  TRI  yang  mereka  anggap  cukup  kuat,namun  apabila  pasukan  TRI  di medan  tempur  tersebut  sudah  dapat  dipukul  mundur,maka  gencatan  senjata ( ceasefire )  lokal  akan  segera  dilanggarnya.  Demikian  pula  Jenderal  Soedirman tidak  begitu  yakin  dengan  niat  baikpihak  Belanda  dalam  Perundingan  Roem- Roijen  itu,  Soedirman  menganggap  tidak  syah  sebelum  disetujuiterlebih  dahulu oleh    Pemerintah  Darurat  Republik  Indonesia  (PDRI)  yang  secara  yuridis formaltelah memegang kekuasaanpemerintahan R.I. sejak tanggal 19 Desember1948.  Demikian  isi  korespondensi  antara  Panglima  Jenderal  Angkatan Perang  R.I.  Jenderal  Soedirrnan  denganSri  Sultan  Hamengku  Buwono  IX terhadap  penandatanganan  Persetujuan  Roem-Roijen.  Amanat  Panglima  Besar Jenderal  Soedirman  itu  kemudian  disusul  dengan  Maklumat  Markas  Besar Komando  Djawa  (MBKD)  yang  meyerukan  agar  tetap  waspada,  walaupun  ada perundingan-perundingan yang menghasilkan persetujuan.
Sekaitan  dengan  hal  tersebut,  Mr.  Syafruddin  Prawiranegara  selaku pimpinan  PemerintahDarurat  Republik  Indonesia  (PDRI),  mengemukakan pendapatya sebagai berikut:
“PDRI  tidak  akan  menentukan  sikap  terhadap  Persetujuan  Roem- Roijen.  PDRI    menyerahkanputusan  mengenai  persetujuan  itu kepada  kabinet,  Badan  PekerjaKomite  Nasional  Pusat,  dan
Pemimpin  Angkatan  Perang.  Akibat-akibat  dariputusan  yang  akan diambil itu akan dipikul bersama”(Roem, 1972: 109)
Adapun  prediksi  pihak  TRI  mengenai  kemungkinan  akan  terjadinya serangan kembali dari pihak militer Belanda ke wilayah Republik, ternyata tidak meleset.  Pasukan  Belanda  yang  ditarik  dari  Ibukota  Yogyakarta  kemudian dipindahkan  ke  Surakarta,  sehingga  dengan  bertambahnya  kekuatan  Belanda  di Surakarta,  maka  Letnan  Kolonel  Slamet  Riyadi  sebagai  pemimpin  T.R.I.  di Surakarta  segera  memerintahkan  penyerangan-penyerangan  terhadap  beberapa obyek  vital  di  Solo.    Hal  serupa  juga  berlaku  di  kantong-kantong  T.R.I.  lainnya dimana  perlawanan  gerilya  tetap  berjalan  tanpa  terpengaruh  oleh  hasil-hasil perundingan.
Menyikapi  amanat  langsung  dari  elite  pimpinan  T.R.I.  tersebut,  maka secara  otomatis  organ-organ  militer  di  bawahnya  juga  segera  melaksanakan perintah  itu,  misalnya;  Divisi  III  di  Jawa  Tengah,  yang  terhitung  cepat  dalam menyusun  sistem  pertahanannya  dengan  membagi  ke  dalam  tiga  wilayah pertahanan  yang  disebut  Wehrkreise,  yakni;  1).  Wehrkreise  I,  dipimpin  oleh Letnan  Kolonel  Mohammad  Bakhrun  yang  menempati  pos  di  daerah  selatan Purbalingga.  2).  Wehkreise  II,  di  bawah  pimpinan  Letnan  Kolonel  Sarbini bermarkas  di  sebelah  utara  Purworejo.  3).  Wehkreise  III,  di  pimpin  oleh  Letnan Kolonel Soeharto yang menempati pos di wilayah Pegunungan Menoreh.
Namun  karena  materi  yang  tengah  dibahas  lebih  menyangkut  pada persoalan  Persetujuan  Roem-Roijen,  maka  yang  akan  mendapat  perhatian  dalam tulisan  ini  adalah  sekilas  mengenai  gerakan  pasukan  T.R.I.  Wehrkreise  III  yang menempati pos di seputar Pegunungan Menoreh dengan medan gerilya mencakup wilayah  Yogyakarta,  yang  saat  itu  merupakan  ibukota  pemerintahan  Republik Indonesia.
Salah satu akibat langsung dari dikuasaiya Yogyakarta sebagai Ibukota RI oleh  pasukan  Belanda  dalam  gerakan  agresi  militernya  yang  ke-2,  yaitu  bahwa masyarakat  Yogyakarta  seolah-olah  kehilangan  semangat  lagi  untuk  melakukan perlawanan  terhadap  Belanda,  namun  semangat  kebangsaan  itu  tiba-tiba  muncul kembali bersamaan dengan hadirnya pasukan gerilya Tentara Republik Indonesia (TRI)  dari  kesatuan  Wehrkreise  III,  yang  berhasil  menduduki  kembali  ibukota pemerintahan RI, Yogyakarta, sekalipun hanya dalam waktu beberapa jam saja. Keberhasilan  pasukan  T.R.I.  menduduki  Ibukota  Yogyakarta  sekalipun hanya  dalam  tempo  yang  singkat,  tidak  terlepas  dari  peran  strategis  Sri  Sultan Hamengkubuwono  ke-IX  yang  terus  memantau  situasi  perkembangan  Negara Republik Indonesia di mata dunia internasional melalui siaran radio BBC London, Inggris.  Sultan  saat  itu  berpendapat  bahwa  untuk  menujukkan  kepada  dunia internasional bahwa Negara Republik Indonesia masih ada, maka harus dilakukan penguasaan kembali ibukota Republik oleh Tentara Republik Indonesia, sekalipun hanya  dalam  beberapa  waktu  saja.  Selanjutnya  Sultan  menyampaikan  gagasan tersebut kepada Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia (PB-APRI) Jenderal  Soedirman,  dan  langsung  ditindaklanjuti  dengan  memberikan  perintah kepada  Komandan  Kesatuan  Wehrkreise  III,  Letnan  Kolonel  Soeharto  yang bermarkas di puncak bukit Menoreh.
Disamping  itu  beberapa  rencana  melalui  strategi  perang  gerilya  juga dilakukan  dengan  cukup  matang  sebelum  serangan  dimulai,  adapun  beberapa rencana tersebut diantaranya adalah:
1. Mengadakan serangan malam
2. Menghancurkan kekuatan musuh sebanyak-banyaknya
3. Merampas senjata musuh sebanyak-banyaknya
4. Membumihanguskan tempat yang dianggap penting Tepat  pada  pukul  16.00  WIB  tanggal  10  Maret  1949,    semua  pasukan gerilya  dari  Kesatuan  Wehrkreise  III  dinyatakan  sudah  siap  tempur  dengan persenjataan  seadanya,  kemudian  mereka  mulai  bergerak  menuju  basis-basis penyerbuan  setiap  kompi  yang  telah  ditentukan,  dengan  target  sasaran pendudukan kembali Ibukota RI, Yogyakarta. Kurang lebih pukul 19.00 (malam) mereka  semua  telah standby di  pangkalan  serangannya  masing-masing,  hingga pada gilirannya serangan dilakukan serentak dari segala arah.
Pada pukul 21.00 tembakan pertama dimulai ketika pasukan gerilya sudah berhasil  bergerak  menembus  tapal  batas  wilayah  kota  Yogyakarta,    sehingga dengan  cepat  mereka  segera  menduduki  lokasi  di  sekitar  Kantor  Pos, Secodiningratan,  Ngabehian,  Pathuk,  Pakuningratan,  Sentul,  dan  Pogok. Sementara  itu  tembakan  balasan  dari  tentara  Belanda  juga  cukup  gencar  karena mereka  menganggap  bahwa  pos-pos  pasukannya  yang  ada  di  perbatasan  kota tengah  diserang  musuh,  dan  mereka  sedang  berharap  mendapat  bantuan  dari tentara  Belanda  lainnya  yang  berpangkalan  di  dalam  kota.  Namun  mereka terkecoh  karena  pada  saat  keluar  dari  tangsi-tangsinya,  justru  mereka  disambut oleh  pasukan  gerilya  T.R.I.  yang  sudah  berhasil  memasuki  kota  dan  menunggu mereka  keluar,  sehingga  terjadilah  tembak  menembak  diantara  ke  dua  belah pihak.  Sekalipun  peperangan  demikian  sengit,  tetapi  posisi  yang  lebih menguntungkan  saat  itu  berada  di  pihak T.R.I.,  karena  mereka  telah  mengepung semua  markaspasukan  Belanda  dari  semua  arah,  dan  tinggal  satu  langkah  lagi, yakni  menyerbu  masuk  ke  dalam  tangsi  miiter  Belanda  guna  merampas persenjataan yang ada, dan pada akhirnya berhasil.
Pertempuran tersebut terus berlangsung hingga pukul 04.00 dini hari, dan sesuai  dengan  rencana  semula  maka  mereka  segera  bergegas  untuk  kembali menghilang meninggalkan kota menuju basisnya masing-masing. Dalam serangan kilat  semalam  tersebut,  pihak  tentara  Belanda  mengalami  kekalahan  telak  dan banyak menelan korban jiwa, namun sesuai dengan rencana semula bahwa pihak TRI tidak akan terus menduduki kota, tetapi sengaja hanya membuat sebuah efek kejut  bagi  dunia  internasional  sebagai  peringatan  dan  tanda  bahwa  Republik Indonesia masih tetap ada.
Pada  pagi  hari  tanggal  11  Maret  1949,  pos-pos  tentara  Belanda  yang berada  di  perbatasan  kota  telah  ditembaki,  dan  tepat  pada  pukul  6  pagi  berbagai tempat di ibukota Yogyakarta telah terjadi penembakan secara sporadis. Pasukan Belanda cukup repot dalam menghadapi serangan gerilya T.R.I. tersebut. Sebuah Kolone  Senapan  Belanda  yang  dihadapkan  pada  gerilyawan  T.R.I.  yang menyerang  dari  arah  selatan  kota  Yogyakarta,  terancam  karena  mendapat tembakan yang hebat dari bagian luar Keraton Ngayogyakartahadiningrat, namun setelah Kolone itu berhasil mencapai tembok utara keraton dalam, mereka masih
juga dihujani tembakan dari dalam keraton, karena para sniper T.R.I. bersembunyi di pohon-pohon yang berada di keraton dalam. Oleh karena itu Komandan Kolone segera meminta ijin memasuki keraton, dan permintaan itu segera dikabulkan oleh Sri  Sultan  Hamengkubuwono  ke-IX,  namun  setelah  Sultan  menerangkan  bahwa dihalaman keraton dalam tidak ada gerilyawan penyerang, maka pasukan Belanda memutuskan untuk tidak diadakan penyelidikan lebih lanjut ke keraton dalam.
Sementara itu pada saat pasukan TRI kembali ke pos nya masing-masing setelah berhasil mengejutkan Belanda di Yogyakarta, sekelompok pasukan gerilya dari  Sektor  Selatan  yang  baru  mencapai  kurang  lebih  1  km  perjalanan  dari perbatasan  kota,  dengan  tidak  disengaja  tiba-tiba  mereka  bertemu  dengan sekelompok pasukan Belanda yang juga baru saja pulang melakukan serangannya ( owneg )  dari  Bantul.  Saat  itu  mereka  juga  tengah  menempuh  perjalanan  pulang menuju posnya di kota Yogyakarta, sehingga pertempuran hebat tidak terelakkan yang berlangsung hingga pukul 13.00 siang hari, namun bantuan pasukan Belanda dari  kota  segara  datang  dengan  beberapa  pesawat  terbangnya,  sehingga  pasukan gerilya  terpecah  guna  menghindarkan  diri  dari  pemboman  tersebut,  mereka terpecah menjadi kelompok kecil dan bergegas kembali menuju ke tempat-tempat yang telah ditentukan.
Adapun salah satu dampak dari terjadinya serangan gerilya tersebut, maka pihak militer Belanda setiap hari terus melakukan “pembersihan” sehingga sangat berat beban yang dirasakan oleh rakyat pada waktu itu. Menyikapi situasi tersebut, kaum  gerilyawan  segera  menerapkan  strategi  bumi  hangus  untuk  memperlambat laju  patroli  tentara  Belanda,  gudang  persenjataan  Tugu  dibakar,  jembatan Patangpuluhan  diledakan,  pabrik  gula  Sorogedug  dan  Padokan  dihancurkan. Selanjutnya  pasukan  Belanda  kembali  melakukan  penyisiran  yang  diarahkan  ke daearah  Padokan  di  sekitar  Bantul-Imogiri,  dalam  aksinya  itu  telah  menelan  16 orang  korban  jiwa  dari  pihak  gerilyawan.  Dua  hari  kemudian  patroli  pasukan Belanda  yang  berkekuatan  lebih  besar  lagi  bergerak  dari  arah  Maguwo  melalui Bawuran menuju Imogiri, dan pada keesokan harinya tentara Belanda menyerang Imogiri  dari  arah  utara  dengan  menggunakan  lima  pesawat  tempur,  hingga terjadilah baku tembak dan menelan tiga orang korban dari pihak TRI.
Disamping  itu  Kotagede  di  sebelah  tenggara  Ibukota  Yogyakarta ditengarai  oleh  pihak  Belanda  sebagai  sarang  gerilyawan  yang  cukup  kuat, sehingga  patroli  pasukan  Belanda  selama  kurang  lebih  delapan  jam  terus melakukan  penyitaan  barang-barang  serta  pembakaran  rumah-rumah  penduduk. Dalam  aksinya  tersebut  telah  jatuh  dua  orang  korban    dari  pihak  gerilya  dan  23 orang rakyat sipil.
Pada  tanggal  8  April  1949,  patroli  pasukan  Belanda  yang  berkekuatan  1 Peleton  di  Desa  Jonggalan  dan  Klemisan  dihadang  dan  dikepung  oleh  pasukan gerilyawan  T.R.I.,  dalam  pertempuran  sengit  tersebut  tentara  gerilya  hampir kehabisan  peluru  hingga  bersiap-siap  untuk  melakukan  perlawanan  fisik  dengan tangan  kosong,  namun  kemudian  datang  bantuan  Belanda  sebanyak  18  truck pasukan.  Dengan  kehadiran  bantuan  pasukan  tersebut  maka  pos-pos persembunyian  tentara  gerilyawan  segera  dihujani  mortir  dan  terjadilah pertempuran  jarak  dekat,  sehingga  akhirnya  gerilyawan  mundur  karena  tidak seimbang untuk melawan pasukan yang lebih besar.
Meskipun  terkesan  sama  seperti  di  daerah  lain  yang  melakukan perlawanan  terhadap  pasukan  Belanda  secara  bergerilya,  namun  sesungguhnya bumi  hangus  di  wilayah  Kota  Solo  jauh  lebih  hebat  dibanding  dengan  yang dilakukan  di  ibukota  Yogyakarta  karena  lebih  lama  waktu  pelaksanaanya, sedangkan di daerah ibukota Yogyakarta sangat kompleks berhubung banyaknya instansi-instansi pusat.
Salah  satu  serangan  hebat  terhadap  Kota  Solo  adalah  serangan  yang dilancarkan  oleh  para  Tentara  Pelajar  pada  tanggal  16-17  Maret  1949,  beberapa kelompok  gerilyawan  sekitar  pukul  07.00  melakukan  serangan  terhadap  Markas Polisi  di  Panalaran,  Tangsi  Altileri  di  Tipes,  Asrama  Polisi  (Seksi  Polisi  I)  di Baron, Kantor Military Police (MP) di Mangunjayan, Pos Militer Bagian LTD di Sriwedari, dan Stasiun Balapan.
Demikian  bahwa  serangan  umum  para  gerilyawan  Temtara  Republik Indonesia (TRI) selama 6 jam ke Ibukota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949, jika dilihat dari sudut pandang operasi militer secara menyeluruh, memang tidak begitu signifikan dibanding dengan jumlah kerugian di kedua belah pihak. Namun jika dilihat dari sudut pandang politis dan psikologis, jelas bahwa hal itu tidak bisa dilihat  dengan  sebelah  mata,  karena  dengan  peristiwa  itu  secara  tidak  langsung telah memperlihatkan pada dunia internasional bahwa Negara Republik Indonesia masih tetap ada.
Perang  gerilya di Ibukota Yogyakarta maupun di kota-kota lainnya  terus berkobar  dari  hari  ke  hari  dan  semakin  memuncak  menjelang  tercapainya Persetujuan  Roem-Roijn,hal  itu  membuktikan  kesanggupan  dan  kesungguhan rakyat  dan  Tentara  Republik  Indonesia  untuk  melakukan  perlawanan  sampai kapanpun waktunya.

## Situasi Politik R.I. Setelah Persetujuan Roem-Roijen
Pada  tanggal  7  Mei  1949,  telah  disepakati  bahwa  Presiden  Republik Indonesia  Ir.  Soekarno  dan  Wakil  Prsiden  Drs.  Mohammad  Hatta  akan  segera memerintahkan  pasukan  Tentara  Republik  Indonesia  (TRI)  untuk  melakukan genjatan senjata sekembalinya mereka ke Ibukota Yogyakarta, disamping itu juga ada  klausul  yang  menyatakan  bahwa  pihak  Pemerintah  Belanda  akan  menerima pihak  Negara  Republik  Indonesia  pada  Konferensi  Meja  Bundar  (KMB)  yang akan  segera  digelar,  serta  bahwa  mereka  tidak  akan  mendirikan  negara-negara federal yang baru.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  Persetujuan  Roem-Roijen  tersebut,  maka  pada tanggal  22  Juni  1949  diadakan  perundingan  formal  antara  pihak  Republik Indonesia,  pihak  BFO,  dan  pihak  Pemerintah  Belanda  di  bawah  pengawasan Komisi  Liga  Bangsa-Bangsa,  yang  dipimpin  oleh  Mr.  Critchley  dari  Negara Australia. Adapun hasil perundingan tersebut adalah sebagai berikut:
a) Pengembalian  pemerintahan  RI  ke  Yogyakarta  dilaksanakan  pada  tanggal  24 Juni  1949.  Keresidenan  Yogyakarta  dikosongkan  oleh  tentara  Belanda  pada tanggal  1  Juli  1949  dan  pemerintah  RI  kembali  ke  Yogyakarta  setelah  TRI menguasai keadaan sepenuhnya daerah itu
b) Mengenai  penghentian  permusuhan  akan  dibahas  setelah  kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta
c) Konferensi Meja Bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag Setelah para pemimpin Republik Indonesia berkumpul kembali di Ibukota
Yogyakarta,  maka  pada  tanggal  13  Juli  1949  tepatnya  pukul  20.30,  diadakan Sidang  Kabinet  yang  pertama,  dalam  kesempatan  itu  Mr.  Sjafruddin Prawiranegara  mengembalikan  mandatnya  kepada  Wakil  Presiden/Perdana Menteri  Mohammad  Hatta.  Selain  itu  dalam  Sidang  Kabinet  tersebut  diputuskan pula  pengangkatan  Sri  Sultan  Hamengkubowono  ke-IX  sebagai  Menteri Pertahanan dan Koordinator Keamanan Negara.
Pada  tanggal  6  Juli  1949,  pemerintah  Republik  Indonesia  kembali  ke Ibukota Yogyakarta, yang sudah ditinggalkan oleh pasukan-pasukan Belanda pada akhir  bulan  Juni  1949.  Namun  demikian  Panglima  Besar  Angkatan  Perang Republik  Indonesia  (PB-APRI),  Jenderal  Soedirman  dan  para  pimpinan  tentara lainnya  enggan  mengakui  kekuasaan  sipil  yang  mereka  anggap  telah meninggalkan  Republik,  tetapi  pada  akhirnya  pihak  militer  mau  mengakuinya ketika  Soekarno  mengancam  bahwa  dirinya  akan  mengundurkan  diri  jka  mereka tidak melakukannya.
Selanjutnya  sebuah  konferensi  politik  dalam  negeri  diselenggarakan di  Yogyakarta dan di Jakarta pada bulan Juli 1949, dalam konferensi itu negara- negara federal ternyata mempunyai banyak kepentingan yang sama dengan pihak Republik,  sebagian  besar  dikarenakan  rasa  hormat  mereka  atas  perlawanan Republik  dan  kekecewaan  mereka  atas  kelalaian  Pemerintah  Belanda  untuk menyerahkan  kekuasaan  yang  penting  kepada  mereka.  Konferensi  tersebut bersepakat bahwa Tentara Republik Indonesia akan menjadi inti kekuatan militer bagi Negara Republik Indonesia Serikat yang baru dan bahwa  Ir. Soekarno serta Drs. Mohammad Hatta akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden negara itu.
Sementara itu bersamaan dengan berlangsunya Konferensi Inter-Indonesia pada tanggal 1 Agustus 1949, di Jakarta juga diadakan perundingan resmi antara wakil-wakil pemerintah R.I. yang tergabung dalam BFO, dengan pihak Belanda di bawah pengawasan UNCI yang menghasilkan kesepakatan mengenai Persetujuan Penghentian  Permusuhan.  Tindak  lanjut  dari  hal  tersebut  maka  pada  tanggal  3 Agustus 1949  diumumkan pula genjatan senjata yang akan mulai diberlakukan di seluruh wilayah Pulau Jawa pada tanggal 11 Agustus 1948 dan di Pulau Sumatera pada  pada  tanggal  15  Agustus  1949.  Namun  sebelum  genjatan  senjata dilaksanakan,  pasukan  Tentara  Republik  Indonesia  (TRI)  telah  berhasil  merebut kembali  sebagian  besar  wilayah  Surakarta  dan  mempertahankannya  selama  dua hari. Selanjutnya bentrokan-bentrokan yang berdiri sendiri berlanjut terus sampai bulan Oktober 1949.
Pengumuman perintah penghentian tembak menembak tersebut dilakukan oleh  Presiden  Soekarno  selaku  Panglima  Tertinggi  Angkatan  Perang  Republik Indonesia (Pangti APRI) melalui Radio Republik Indonesia (RRI) di Yogyakarta, kemudian hal itu dilakukan pula oleh Jenderal Soedirman selaku Panglima Besar Angkatan  Perang  Republik  Indonesia  (PB-APRI).  Selanjutnya  pada  hari  yang sama,  A.H.J  Lovink  selaku  Wakil  Tinggi  Mahkota  Kerajaan  Belanda  sekaligus sebagai  Panglima  Tertinggi  Angkatan  Perang  Belanda  di  Indonesia, memerintahkan  pula  kepada  para  prajuritnya  untuk  meletakkan  senjata.  Hal  itu artinya  bahwa  kedua  belah  pihak  telah  setuju  untuk  menghentikan  permusuhan
secara resmi, yang pelaksanaannya diawasi oleh  Komisi Tiga Negara (KTN) dari badan dunia Liga Bangsa-Bangsa (LBB).
Sedikit  demi  sedikit  akhirnya  penyerahan  kekuasaan  militer  yang terintegrasi  bagi  Republik  Indonesia  Serikat  diurus  oleh  Sri  Sultan Hamengkubawana  ke-IX  selaku  Koordinator  Keamanan,  namun  masih  ada beberapa  wilayah  yang  bergolak  seperti  halnya  di  Sulawesi  Selatan,  Sumatera Timur,  Kalimantan  Selatan,  dan  Jawa  Barat,  dimana  dalam  proses penyelesaiannya, pihak TRI justru malah mengahadapi perlawanan dari pasukan- pasukan sparatis loka setempat.
Sementara  itu  dengan  telah  disepakatinya  prinsip-prinsip  Persettujuan Roem-Roijen  tersebut,  maka  Pemerintah  Darurat  Republik  Indonesia  (PDRI)  di Sumatera  memerintahkan  kepada  Sri  Sultan  Hamengkubowono  ke-IX  untuk mengambil alih Pemerintahan Republik Indonesia di Ibukota Yogyakarta apabila Belanda mulai mundur dari kota tersebut. Sedangkan partai politik yang pertama kali menyatakan setuju dan menerima baik tercapainya Persetujuan Roem-Roijen adalah  Partai  Masyumi  di  bawah  pimpinan  Ketua  Umum  dr.  Sukiman,  dia menyatakan bahwa sikap yang diambil oleh Delegasi R.I. adalah dengan melihat posisi  R.I.  di  dunia  internasional  dan  di  dalam  negeri  sendiri,  apalagi  dengan adanya sikap BFO yang semakin menyatakan hasratnya untuk bekerjasama pihak dengan  pihak  R.I.  Selain  itu  Mr.  Surjono  Hadinoto,  salah  seorang  Ketua  dari Partai  Nasional  Indonesia  (PNI)  juga  menyatakan  bahwa  Persetujuan  Roem- Roijen  merupakan  satu  langkah  ke  arah  tercapainya  penyelesaian  masalah- masalah yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian maka akhirnya kedua partai tersebut  mengeluarkan  pernyataan  bersama  bahwa  Persetujuan  Roem-Roijen sekalipun masih kurang memuaskan, namun sudah bergerak beberapa langkah ke arah penyelesaian pertikaian Indonesia-Belanda.

## Tentara Belanda Mundur dari Yogyakarta
Kontak  dan  komunikasi  politik  yang  dibangun  antara  para  pemimpin pasukan  Republik  Indonesia  yang  tengah  melakukan  perang  gerilyadengan  para pemmpiin  R.I.  yang  tengah  ditawan  pasukan  Belandadi  Pangkalpinang  Bangka, pada  akhirnya  mampu  menghasilkan  suatu  pengesyahan  mandat  yang diberikanoleh Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengku Buwono ke-IX di Ibukota  Yogyakarta,  dan  setelah  itu  maka  Sri  Sultansegera  berusaha  untuk membentuk  Staf  Angkatan  Perang  yang  dipercayakan  kepada  Kolonel Djatikoesoemo.
Sementara itu setelah adanya kesepakatan penghentian tembak menembak dari kedua belah pihak yang bertikai atas bantuan pihak LBB,maka tepat pada hari H  tanggal  10  Mei  1949,  Komandan  Tentara  Kerajaan  Belanda  segera memerintahkan  kepada  seluruh  pasukannya  yang  beradadi  Keresidenan Yogyakarta  agar  menghindarkan  diri  dari  pertempuran  denganpasukan  Republik Indonesia.  Demikian  pula  Menteri  Negara  Bidang  Keamanan,Sri  Sultan Hamengku  Buwono  ke-IX  memerintahkan  kepada  seluruh  pasukan  Tentara Republik  Indonesia  (TRI)  yangjuga  tengah  berada  di  wilayah  Keresidenan Yogyakarta  untuk  menghindari  pertempurandengan  pihak  Belanda.  Perintah tersebut kemudian diulanginya lagi pada tanggal 23 Mei1949. Selanjutnya kepada
Kolonel  van  Langen,  Sri  Sultan  Hamengkubuwono  ke-IX  menyatakan  sikap Pemerintah RepublikIndonesia bahwa selama penarikan mundur pasukan Belanda nanti,  dia  menjamin  sepenuhnya  tidakakan  ada  gangguan  yang  dilancarkan  oleh pihak Tentara Republik Indonesia.
Setelah  menunggu  beberapa  hari  lamanya,  akhirnya  disepakati  bahwa penarikan mundur pasukan Belanda akan dilakukan pada tanggal 24Juni 1949,dan kabar itu baru disampaikan oleh pihak Belanda pada tanggal 22 Juni 1949melalui Panitia  Militer  LBB.  Rencanapenarikan  mundur  pasukan  Belanda  akan dilangsungkan  pada  tanggal  24  Juni  1949mulai  pukul  21.30  malam,  selanjutnya penarikan  mundur  pasukan  Belanda  berikutnya  dari  dalam  kota  akan berlangsungtanggal  29  Juni  1949  yang  diatur  dalam  empat  tahap,  mulai  dari selatan keutara dan kemudian keluar dari dalam kota menuju Kota Malang.
Namun  demikian  pada  pelaksanaan  penarikan  mundur  pasukan  Belanda tersebut,  hampir  saja  terjadi  suatu  insiden  akibat  kekhawatiran  yang  berlebihan akan terjadinya  gangguan dari pihak TRI kepada pasukan Belanda, sehingga dua harisebelum  tanggal  29  Juni  1949  pihak  Belanda  terlebih  dahulu  telah mengeluarkan  pengumuman  kepada  seluruh  penduduk  kota  mengenai  larangan untuk  bepergian  ke  luar  rumah,  namun  pengumuman  itu  tentunya  tidak  bisa diterima  oleh  pihak  Republik,  dan  akhirnya  demi  menjaga  kondusifitas  warga Yogyakarta,  maka  Sri  Sultan  Hamengkubuwono  ke-IX  turut  menyampaikan Maklumat  Belanda  itu  kepada  seluruh  penduduk  Yogyakarta.  Dengan  demikian setelah seluruh kekuatantentara Belanda meninggalkan Ibukota Yogyakarta. maka penduduk Yogyakarta bisa keluar untuk menyambut kedatangan kembali keluarga mereka yang ikut serta dalam perang gerilya.

## Pemerintahan R.I. Kembali ke Ibukota Yogyakarta
Setelah  pasukan  Belanda meninggalkan Yogyakarta  pada  tanggal  29  Juni 1949,maka  tugas  pengamanan  Ibukota  R.I.  Yogyakarta  sepenuhnya  berada  di bawah  tanggung  jawab  langsung  Tentara  Republik  Indonesia  (TRI). Dengankeamanan  yang  semakin  kondusif  serta  kewaspadaan  T.R.I.  beserta  para pejuangIainnya  yang  tetap  tinggi,  maka  persiapan  untuk  menerima  kedatangan kembali  parapemimpin  Republik  Indonesia  dari  pengasingan  semakin  sempurna, hingga  pada  gilirannya    tanggal  6  Juli  1949,  Presiden  Soekamo,Wakil  Presiden Mohammad  Hatta,  beserta  para  pejabat  tinggi  R.I.  lainnya  tiba  di  Ibukota  R.I. Yogyakarta dari Pangkalpinang, Pulau Bangka.
Kedatangan presiden disambut antusias warga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya  mulai  dari lapangan  terbang  Maguwo  hingga  ke  Istana  Negara,  jalan- jalanyang akan dilalui rombongan presiden ber jam-jam sebelumnya telah penuh sesak oleh warga yang secara histeris menyambut kehadiran mereka, bahkan tidak hanya  di  jalan  raya,  namun  juga  sampai  di  atap-atap  genting  rumah  penduduk maupun  di  atas  pohon-pohon  sepanjang  jalan  tersebut,  mereka  riuh  rendah menantikan  presiden, wakil presiden, dan parapejabat tinggi negara lainnya yang mereka cintai.
Sementara  itu  pimpinan    dan  para  pejabat  tinggi  PDRI  (Pemerintah Darurat  Republik  Indonesia)  pun  sebenarnya  telah  dihubungi  oleh  tim  yang beranggotakan  Dr.  J.  Leimena,  Moh.  Natsir,  dan  Dr.  A.  Halim,akan  tetapi
sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  para  pemimpin  PDRI  tersebut kurang respect terhadap    usaha-usaha  perundingan  dengan  pihak  Belanda  yang tidak  mengikutsertakan  mereka  (PDRI).  Namun  akhirnya  dengan  penjelasan- penjelasan cukup bijaksana yang disampaikan olehtim (Dr. J. Leimena dkk) maka para  pejabat  PDRI  tersebut  dapat  mengerti  dan  menerimanya,  sehingga  mereka segera bergegas untuk mempersiapkan diri berangkat ke Ibukota Yogyakarta.
Dalam kesempatan tersebut tinggal satu-satunya pemimpin perang gerilya yang  belumkembali  ke  Ibukota  Yogyakarta,  yakni  Panglima  Besar  Angkatan Perang Republik Indonesia (PB-APRI) Jenderal Soedirman, karena seperti halnya sikap  para  pejabat  PDRI  di  Sumatera,  maka  dari  awal  Jenderal  Soedirman  juga tidak  setuju  denganadanya  kebijakan  pelaksanaan  perundingan  dengan  pihak Belanda  yang  ditempuh  oleh  para  pemimpin  yang  tengah  berada  dalam  status tawanan  Belanda  diPangkalpinang,  Bangka.  Namun  setelah  mempertimbangkan dengan  seksama  bahwa  kesatuandan  persatuan  di  antara  seluruh  pemimpin  R.I. pada saat ituharus lebih diutamakan dan sangat dipertaruhkan untuk kelangsungan kemerdekaan  Republik  Indonesia,  maka  Panglima  BesarAngkatan  Perang Republik  Indonesia  (PB-APRI),  Jenderal  Soedirman  dengan  legawa  akhirnya memutuskan untuk bersedia kembali ke Ibukota Yogyakarta.
Akhirnya segala persiapan untuk menyambut kedatangan Panglima Besar Angkatan  Perang  Republik  Indonesia  (PB-APRI),  Jenderal  Soedirman  yang tengah  menempuh  perjalanan  menuju  Ibukota  Yogyakarta  segera  dimulai. Jenderal  Soedirman  diperkirakan  akan  tiba  di  Yogyakarta  pada  tanggal  10  Juli 1949,  dan  akan  disambut  dengan  apel  besar  Tentara  Republik  Indonesia  (TRI) dariBrigade 10 di bawah pimpinan  Letnan  Kolonel Soeharto.Dengan kedatangan Panglima  Besar  tersebut  tersebut,  maka  lengkap  sudah  para  pimpinan R.I.berkumpul kembali di Ibukota Yogyakarta, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan  kembali  untuk  menghadapi  berbagai  momentum  penting  lainnya  dalam memulihkan  segalaaspek  kehidupan  bangsa  yang  harus  ditangani  dengan secepatnya dan penuh seksama.
Adapun moment penting  pertama  pada  waktu  itu  adalah  penyerahan kembali mandat  PemerintahDarurat Republik Indonesia (PDRI) kepada Presiden Republik  Indonesia,  yang  terjadi  pada  tanggal  13  Juli  1949.Begitu  pula momentum  lainnya  adalah  memaksimalisasi  rasa  tali  persaudaraan  yang  hangat dan  simpatikdiantara  sebagian  besar  pemimpin  BFO  ( Bijeenkomst  voor  Federal Overleg )terhadap kepemimpinan serta perjuangan pihak R.I. pada saat melakukan perlawanan dengan pihak Belanda.
Rasapersaudaraan  dan  simpatik  tersebut  sebenarnya  sudah  mulai  tumbuh sejak pertemuan-pertemuan mereka di Pangkalpinang Bangka, dan didukung pula oleh  keberhasilan  pihak  Tentara  Republik  Indonesia  (TRI)  yang  telah  berhasil mendekatkanpara  pemimpin  R.I.,  oleh  karena  itu  maka  kembalinya  pemimpin- pemimpin  RI  ke  Ibukota  Yogyakarta,juga  disertai  dengan  kedatangan  para pemimpin  BFO.  Selanjutnya  kedua  kelompok  pemimpin  tersebut  akhirnya bersepakat  untukmenyelenggarakan  Konferensi  Inter-Indonesia  sebagai  bekal persiapan untukmenghadapi Konferensi Meja Bundar (KMB) yang akan diadakan kelak di Den Haag, Belanda.
Tujuan  utama  diselenggarakannya    Konferensi  Inter-Indonesia  adalah untuk  menyatukanpandangan  Bangsa  Indonesia  secara  keseluruhan  mengenai kemerdekaan  yang  telah  diraihnya  untuk  masayang  akan  datang.  Konferensi  ini berlangsung  dalam  dua  kali  babak  persidangan,  sidang  yang  pertama  dimulai tanggal  19-22  Juli  1949  di  Yogyakarta,  dan  sidang  babak  kedua  berlangsung tanggal  31  Juli  1949  sampaidengan  tanggal  2  Agustus  1949  di  Jakarta.  Adapun keputusan-keputusan penting dalam konferensi tersebut diantaranya adalah:
1) Negara Indonesia Serikat akan diberi nama RIS
2) Bendera Kebangsaan ditetapkan: Sang Merah Putih
3) Bahasa nasional: Bahasa Indonesia
4) Hari kebangsaan: 17 Agustus (Hari ProklamasiRI)
5) Angkatan  Perang  Republik  Indonesia  Serikat  adalah  Angkatan PerangNasional.  Dalam  pembentukan  APRIS  (Angkatan  Perang RepublikIndonesia  Serikat),  maka  TNI  harus  menjadi  intinya. (Disjarahad, 1972: 146).
Melalui keputusan-keputusan tersebut maka sejak saat itu identitas Tentara Nasional  Indonesia  (TNI)jelas  diakui  sebagai  inti  dari  Angkatan  Perang  Bangsa Indonesia.  Hal  inijauh  sekali  berbeda  dengan  apa  yang  dicapai  dalam  Persetjuan Roem-Roijenyang  menyebutkan  bahwa  Tentara  Republik  Indonesia  (TRI)  hanya sebagai “pengikut Republik yangbersenjata”.
Setelah  tercapainya  kesepahaman  dalam  Konferensi  Inter-Indonesia tersebut,  maka  Delegasi  Republik  dan  Delegasi  BFO( Bijeenkomst  voor  Federal Overleg )  berangkat  ke  Konferensi  Meja  Bundar  (KMB)di  Den  Haag  Belanda, dengan  harapan  bahwa  nantinya  KMB  akan  membawa  hasil  sesuai  dengan  yang diharapkan. KonferensiMeja Bundar (KMB) berlangsung pada tahun 1950 di Den Haag  Belanda,  dan  sebagaimana  diketahui  bahwa  hasil  dari  konferensi  tersebut merupakan  titik  akhir  perjalanan  penjajahan  Belanda  di  tanah  air  yang  telah berlangsung kurang lebih hampir 350 tahun lamanya.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Bagaimanapun juga bahwa terjadinya peristiwa kesepakatan penandatanganan  Persetujuan  Roem-Roijenpada  tanggal  7  Mei  1949,  memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dalam catatan perkembangan sejarah perjuangan BangsaIndonesia,  khususnya  pada  periode  perjuangan  mempertahankan kemerdekaan, antara tahun 1945-1950.Hal itu berlangsung setelah dilancarkannya AgresiMiliter Belanda ke-2 terhadap wilayah RepublikIndonesia pada tanggal 28 Desember 1948.
Untuk memahami proses Perundingan Roem-Roijentersebut
seyogyanyadiketahui  dahulu  gagasan  awal  dari  Wakil  Tinggi  Mahkota  Belanda, Dr.  J.M.L.  Beel  yang  mendapat  dukungan  Pemerintah  Belanda,yang  intinya  dia mencoba menggambarkan  bahwa  dengan  dilancarkannya  Agresi  Militer  Belanda ke-2ke wilayah R.I. tersebut, makapihak RepublikIndonesia dianggap sudah tidak ada  lagi,  dan  berdasarkan  pandangan  ini  maka  disarankanuntuk  membentuk pemerintahan  federal  sementara,  tanpa  menyertakan  Pemerintahan  Republik Indonesia.
Namun  demikian  prakarsa  Beel  itu  kandas  oleh  sikap  tegas  dari pertemuanMusyawarah  Federal  (BFO)  yang  menentang  keras  terhadap  gagasan Beel  tersebut.Selanjutnya  wakil  pemerintah  Amerika  Serikat  Prof.  Phillip  C. Jessupmensponsori  suatu  resolusi  LBB  yang  didukung  oleh  pemerintah  Negara Cuba, dan Norwegia, yangantara lain menuntut dibebaskannya semua pemimpin- pemimpin  RepublikIndonesia  tanpa  syarat  serta  mengembalikan  mereka  ke Ibukota  Negara  Republik  Indonesia,  Yogyakarta  agar  mereka  dapatmenjalankan lagi tugas dan wewenang pemerintahannya seperti semula.
Rencanaresolusi tersebut diterima oleh Dewan Keamanan LBB pada tanggal 28  Januari1949  dan  ditegaskan  lagi  oleh ruling Dewan  Keamanan  LBB  pada tanggal  23  Maret  1949yang  mengisyaratkan  agar  segera  dilaksanakan perundingan.Perkembangan  politik  inilah  yang  menjadi  sebab  dan  faktor pendorong  dilangsungkan  perundingan  antara  Mr. Mohammad  Roem sebagaiwakil  pihak  Republik  Indonesia  dan  Dr.  J.H.    van  Roijen  sebagai  wakil dari PemerintahBelanda, yang  berlangsung dalam pertemuan  pada tanggal 7 Mei 1949,sehingga menghasilkan sebuah Persetujuan Roem-Roijen.
Pada awalnya Persetujuan Roem-Roijentersebut ternyata tidak dapatditerima begitu  saja  oleh  sebagian  besar  kalangan  politisi  maupun  petinggi  militer  dari kedua  belah  pihak  (Republik  Indonesia  dan  Belanda),keduanyasama-sama berasumsi bahwa jika menerima hasil Perundingan Roem-Roijen berartimenerima suatu  kekalahan.  Namun  demikan,  akhirnya  baik  pemerintah  Belanda  maupun pihak  R.I.mau  menerima  hasil  persetujuan  tersebut.Adapun  inti  dari  Persetujuan Roem-Roijen adalah pelaksanaan gencatan senjatadan pengembalian Pemerintahan  R.I  ke  Ibukota  Yogyakarta,  disertai  dengan  penarikanmundur pasukan  Belanda  di  bawah  pengawasan  UNCI  ( United  Nations  Commission forIndonesia ). Setelah Ibukota Yogyakarta sepenuhnya dikosongkan dari
pasukanBelandamaka  pada  tanggal  29  Juni  1949,  Tentara  Republik  Indonesia (TRI)danPresiden,Wakil  Presiden,  beserta  para  pemimpin  Republik  Indonesia lainnya,  kembali  ke  Ibukota  Yogyakarta  sehingga  merekadapat  menjalankan kembali tugas dan wewenang dalam pemerintahannya seperti semula.
Terjadinya peristiwa Perundingan Roem-Roijenadalah merupakan salah satu caraperjuangan  Bangsa  Indonesia  guna  mempertahankan  kemerdekaannya melaluistrategi  diplomasi,  sehingga  kembalinya  kekuasaan  Pemerintahan Republik  Indonesia  keIbukota  Yogyakarta  adalah  suatu  realitas  yang  pada gilirannya  dapat  memulihkan  kembali  sistem  keamanan,  ketertiban,  dan perdamaian  di  seluruh  tanah  air  Indonesia,dan  akan  menjadi  daya  dorong  kuat bagi  terselenggaranya  Konferensi  Meja  Bundar  (KMB)  di  Den  Haag, NegeriBelanda.

## Saran
Hasil  tulisan  karya  ilmiah  dalam  bentuk  skripsi  mengenai  Persetujuan Roem-Roijen ini, diharapkan dapat memberikan motivasi suri tauladan yang luar biasa  khususnya  bagi  generasi  muda  Bangsa  Indonesia,  dengan  mengambil berbagai contoh, sifat-sifat,serrta nilai-nilai juang kepahlawanan dan kewibawaan para founding  fathers sebagai  tokoh-tokoh  sejarah  yang  terlibat  langsung  dalam
perjuangan  Bangsa  Indonesia,  sehingga  pada  gilirannya  dapat  lebih membangkitkan  semangat  dan  rasa  nasionalisme  serta  memantapkan  nilai-nilai identitas dan keperibadian bangsa secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Aboe Bakar Loebis, (1992), Kilas Balik Revolusi , Jakarta, Universitas Indonesia. Adam Malik, (1962), Riwayat Proklamasi 17 Agusfus 1945 , Jakarta, Widjaya. Ahmad Soebardjo, (1978), Lahimya Republik Indonesia , Jakarta, Kinta. Burger,  (1962), Sejarah  Ekonomis  Sosiologis  Indonesia,  Jilid  I, Jakarta, NegaraPradayaparamita.
Depdikbud, (1991), Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Bangsa Indonesia , Jakarta. Dinas  Sejarah  Militier  TNI-AD,  (1972), Cuplikan  Sejarah  Perjuangan  TNI- AD ,Jakarta. Heri  Sukadri  K.  et  al.,  (1991), Sejarah  Revolusi  Kemerdekaan  (1945- 1949)Daerah Jawa Timur , Jakarta. Ide  Anak  Agung  Gde  Agung,  (1985), Dari  Negara  Indonesia  Timur  ke NegaraIndonesia Serikat, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada. Iwa Kusuma Sumantri, (1965), Sejarah Revolusi Indonesia Masa RevolusiBersejarah, Jilid II, Jakarta,  Gunung Agung. Kansil C.S.T., Julianto, (1986), Sejarah Perjuangan Pergeralcan
KebangsaaIndonesia , Jakarta, Erlangga. Koch D.M.G., (1951). Menuju Kemerdekaan, Sqarah Pergerakan KebangsaanIndonesia  Sampai  1942 ,  Terjemahan  Abdul  Muis,  Jakarta, YayasanPembangunan.
Marwati  Djoened  Poesponegoro  dan  Nugroho  Notosusanto,  (1993), Sejarah Nasional Indonesia, Jilid IV, Jakarta, Balai Pustaka. Mohamad Roem, (1972), Bunga Rampai dari Sejarah , Jakarta, Bulan Bintang Nasution A.H., (1973), Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid II, Bandung, Angkasa.
Pujianti  Selvi  M.,  (2011), Perundingan  Roem-Royen  Versi  I, [Online].  Tersedia: http://selvimaharanipujianti.blogspot.com/2011/10/perundingan-Roem- Royen-versi-i.html(15 Mei 2013)
Ricklefs  M.C.,  (2008), Sejarah  Indonesia  Modern1200-2008 ,  Jakarta,  PT.
Serambi Ilmu Semesta.
Soejitno Hardjosoediro, (1987), Dari Proklamasi ke Perang
Kemerdekaan ,Jakarta, Balai Pustaka. Zailani, Dahlan, (2010), Perjanjian Roem-Royen 7 Mei 1949 , [Online]. Tersedia: http://gogeleak.wordpress.com/2010/08/13/perjanjian-Roem-Royen-7-mei- 1949/(17 Mei 2013)