How to cite: Kusudiandaru, S., & Umanto. (2024). Apakah Kesuksesan Layanan Government-to-Employees Berhasil Menciptakan Nilai Publik?. Syntax Literate . (9)5. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i5
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 5, Mei 2024

## APAKAH
KESUKSESAN

## LAYANAN
GOVERNMENT-TO-EMPLOYEES
BERHASIL MENCIPTAKAN NILAI PUBLIK?
Sandhi Kusudiandaru 1 , Umanto 2
Universitas Indonesia, Depok, Indonesia 1,2
Email: sandhi.kusudiandaru@ui.ac.id 1 , umanto@ui.ac.id 2

## Abstrak
Banyak  pemerintah  di  dunia,  terutama  di  negara-negara  berkembang,  telah  mulai mempraktekkan e-government .  Namun,  untuk  negara  berkembang,  seperti  Indonesia, diyakini  masih  belum  jelas  apakah  praktik e-government telah  menciptakan  nilai  publik, terutama  dari  perspektif  organisasi  dan  lingkungan.  Penelitian  ini  menggunakan  teori kesuksesan sistem informasi Delone dan McLean (2003) yang telah diperbaharui oleh Wang dan Liao (2008) sebagai landasan teori untuk menentukan apakah kesuksesan e-government dapat  menciptakan  nilai  publik  dari  sisi  kinerja  organisasi  dan  kelestarian  lingkungan. Penelitian ini akan mengisi research gap pada penelitian sebelumnya mengenai penggunaan model penelitian secara lintas negara. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan PLS- SEM dan teknik probability sampling , hasil penelitian menunjukkan bahwa, di Indonesia, pegawai  pemerintah  menganggap  bahwa  penggunaan  sistem  ( use ) e-government mampu menciptakan  kelestarian  lingkungan  dan  meningkatkan  kinerja  organisasi. Information quality , system  quality ,  dan service  quality memiliki  hubungan  yang  signifikan  dengan kepuasan  pengguna  ( user  satisfaction ). System  quality dan service  quality memiliki hubungan yang signifikan dengan penggunaan ( use ). User satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja organisasi.
Kata kunci : nilai publik , e-government , kinerja organisasi, kelestarian lingkungan, Indonesia

## Abstract
Many  governments  in  the  world,  especially  those  in  developing  countries,  have  started practicing  e-government.  However,  for  developing  countries,  such  as  Indonesia,  it  is believed that it is still not clear whether e-government practices have created public value, especially from an organizational and environmental perspective. This research uses Delone and McLean's  (2003) information systems success theory that has been updated by Wang and Liao (2008) as a theoretical basis for determining whether e-government success can create public value in terms of organizational performance and environmental sustainability. This research will fill the research gap in previous study regarding the use of the research model cross-border. Based on the results of the analysis using PLS-SEM and probability sampling techniques, the research results show that, in Indonesia, government employees consider that the use of e-government systems is able to create environmental sustainability and improve organizational performance. Information quality, system quality, and service quality  have  a  significant  relationship  with  user  satisfaction.  System  quality  and  service quality have a significant relationship with use. User satisfaction has a positive influence on environmental  sustainability.  Environmental  sustainability  has  a  positive  influence  on organizational performance.
Keywords: public  value,  e-government,  organizational  performance,  environmental sustainability, Indonesia .

## Pendahuluan
Kehadiran  teknologi digital telah  mengubah  cara  hidup,  bekerja,  berperilaku,  dan berkomunikasi manusia. Dalam sektor publik, teknologi digital telah mentransformasi hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang dilayani, antara pemerintah dengan pemerintah, dan juga  antara  pemerintah  dengan  para  pemangku  kepentingan  lainnya.  Digitalisasi  pada  sektor publik lebih sering dikenal dengan nama electronic government . Electronic government atau e- government dapat  didefinisikan  sebagai  penggunaan  teknologi  informasi  dan  telekomunikasi pada sistem administrasi pemerintahan yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien dan transparan sehingga dapat memuaskan masyarakat (Rahayu et al., 2022). Penerapan  e-government dilatarbelakangi  dengan  adanya  perkembangan  teknologi  informasi yang berkembang dengan sangat cepat dan tuntutan masyarakat terhadap kecepatan layanan yang diberikan  oleh  pemerintah.  Praktik e-government melibatkan  hubungan  antara  4  (empat) kelompok aktor utama/partisipan/ stakeholders , yaitu 1) Government-to-Government (G2G) yang meliputi hubungan semua operasi di dalam atau antar lembaga pemerintah, G2G dapat berupa transaksi antar pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah daerah, antar departemen atau biro) dan dapat juga meliputi alat diplomasi internasional atau penghubung antar pemerintah baik secara nasional dan internasional,  2) Government-to-Business (G2B) yang meliputi hubungan semua partisipan  yang  berkepentingan  di  lembaga/perusahaan  swasta  dengan  pemerintah,  hal  ini meliputi layanan informasi memulai usaha, permohonan perizinan berusaha, pembayaran pajak, dan pendaftaran badan usaha, 3) Government-to-Citizen (G2C) yang mengacu pada semua urusan antara  warga  negara  dengan  pemerintah,  hal  ini  mencakup  penyebaran  informasi  kepada masyarakat  dan  layanan  dasar  yang  berhubungan  dengan  kepentingan  masyarakat,  misalnya kesehatan, pendidikan, kebersihan kota dan lain sebagainya, dan 4) Government-to-Employees (G2E) yang merupakan interaksi antara pemerintah dengan karyawannya (pegawai pemerintahan) untuk mendukung transaksi seperti rencana penggajian dan pensiun, pelaksanaan administrasi dan persuratan, informasi pelatihan dan lain sebagainya (Alsaghier et al., 2009; Riesta et al., 2021; Tomorri & Keco, 2023; Twizeyimana & Andersson, 2019).
Wagner  et  al.  (2006)  menunjukan  bahwa  penerapan e-government telah  mampu memangkas  sejumlah  persyaratan  teknis  dan  persyaratan  dokumen  dalam  tata  kelola pemerintahan  sehingga  menjadikan  pelayanan  publik  menjadi  semakin  cepat.  Kecenderungan dalam pemakaian teknologi digital dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan tidak dapat dihindari lagi, konsep e-government harus disiapkan secara matang agar dapat menghindari terjadi  kegagalan  dan  penurunan  kinerja  suatu  layanan  (Rahayu  et  al.,  2022).  Gerakan e- government didorong  oleh  kebutuhan  pemerintah  untuk  memangkas  biaya  dan  meningkatkan efisiensi,  memenuhi  harapan  masyarakat,  meningkatkan  hubungan  masyarakat,  serta memfasilitasi pembangunan ekonomi (Holmes, 2001). Implementasi e-government diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memberikan layanan dan mentransformasi hubungan antara pemerintah dengan warga negara, dunia usaha, dan lembaga pemerintahan lainnya (Twizeyimana & Andersson, 2019). Namun demikian, dalam pelaksanaannya, di negara-negara berkembang, inisiatif e-government menghadapi  tantangan.  Tantangan  ini  mencakup  adanya  kesenjangan digital yang cukup besar, infrastruktur elektronik yang tidak memadai, dan kurang terampil serta kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam merancang, menerapkan, menggunakan dan mengelola  sistem e-government .  Tingkat  kegagalan  yang  cukup  tinggi  di  negara-negara berkembang  telah  diidentifikasi,  di  mana  sebanyak  35%  proyek e-government mengalami kegagalan total, 50% proyek e-government mengalami kegagalan parsial, dan hanya 15% yang berhasil  (Heeks,  2003).  Kegagalan e-government menimbulkan  banyak  kerugian,  seperti hilangnya  waktu  dan  uang,  hilangnya  citra  baik  pemerintah,  dan  adanya  potensi  peningkatan biaya di masa depan ( future cost ) (Twizeyimana & Andersson, 2019). Kurangnya  keberhasilan  pada  inisiatif e-government telah  mempertanyakan  nilai  publik yang sebenarnya dari e-government bagi para pemangku kepentingan (Deng et al., 2018). Nilai
publik  pada e-government digambarkan  sebagai  kemampuan  pemerintah  untuk  meningkatkan efisiensi dalam pemerintahan, peningkatan layanan kepada warga negara, dan memberikan nilai- nilai sosial seperti inklusi, demokrasi, transparansi, dan partisipasi (Twizeyimana & Andersson, 2019). Secara umum, penelitian dan studi mengenai nilai publik pada pelaksanaan e-government di negara berkembang masih sangat jarang dilakukan (Mellouli et al., 2020). Penelitian yang lebih banyak  mengenai e-government dan  nilai  publik  saat  ini  telah  dirancang  secara  khusus  untuk negara-negara  maju  (Deng  et  al.,  2018;  Karunasena  &  Deng,  2012),  namun  belum  banyak dilakukan di negara-negara berkembang terlebih di negara Indonesia.
Di Indonesia, pelaksanaan e-government sendiri baru berkembang setelah adanya gerakan reformasi di tahun 1998. Pelaksanaan e-government muncul sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik ( clean and good governance ). Guna mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik terutama dari segi akuntabilitas dan transparansi publik maka perlu ada suatu langkah kebijakan dalam perubahan sistem kelembagaan dan tata laksana melalui pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT) yaitu e-government atau di  Indonesia  dikenal  juga  sebagai  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE).  Sebagai sebuah negara berkembang, dalam realisasi pengembangan e-government , tentu saja Indonesia juga menghadapi rintangan dan hambatan yaitu dalam hal ketersediaan sumber daya manusia ahli, faktor  geografi,  ekonomi,  kesiapan  teknologi,  politik  dan  budaya.  Sari  &  Winarno  (2012) menyatakan bahwa implementasi e-government di Indonesia bisa dikatakan masih berjalan sangat lambat dan besaran anggaran tidak signifikan untuk mengembangkan suatu aplikasi pemerintahan serta  adanya  kemubaziran  akibat  dari  sistem e-government yang  tidak  dapat  berjalan  dengan semestinya. Selain itu, berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  terhadap  554  dari  638  instansi  pemerintah  pusat  dan  daerah  didapatkan  nilai kematangan SPBE secara nasional tahun 2022 masih belum memenuhi target minimal yang telah ditetapkan Pemerintah. Dimana target nilai kematangan SPBE yang ditetapkan adalah 2,6 namun capaiannya hanya 2,34 (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2022).  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  menjelaskan penyebab belum tercapainya target nilai kematangan SPBE secara nasional yaitu disebabkan oleh masih rendahnya komitmen para pemimpin, khususnya di beberapa pemerintah daerah, dalam mendorong penerapan SPBE. Selain itu, beberapa penyebab lainnya antara lain belum adanya tata kelola SPBE yang terpadu secara nasional, jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan ke  semua  lapisan  masyarakat  yang  belum  optimal,  masih  rendahnya  kualitas  dan  kuantitas aparatur negara yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang ICT (Ritchi, 2021).
Di lain sisi, artikel ini secara khusus akan membahas mengenai model kesuksesan sistem informasi model DeLone & Mclean dengan memodifikasi variabel net benefit dan menggantinya dengan menggunakan variabel nilai publik khususnya konsep kinerja organisasi dan kelestarian lingkungan.  Model  kesuksesan  sistem  informasi  model  DeLone  &  McLean  telah  banyak digunakan  untuk  meneliti  kesuksesan  dari  suatu  sistem  informasi.  Model  ini  pertama  kali diperkenalkan  oleh  DeLone  &  McLean  pada  tahun  1992  dan  seiring  dengan  perkembangan teknologi  yang  begitu  cepat  telah  dilakukan  pembaharuan  pada  tahun  2003  dengan menggabungkan  tujuh  dimensi  utama.  Dimensi-dimensi  tersebut  meliputi system  quality , information quality , service quality , intention to use/use , user satisfaction , dan net benefit . System quality berkaitan dengan pengukuran usability , availability , reliability , adaptability dan response time . Information quality berkaitan dengan personalized , complete , relevant , easy to understand , dan secure . Service  quality berkaitan  dengan  seluruh  layanan  yang  diberikan  oleh  penyedia layanan meliputi keandalan, empati, dan responsibilitas. Intention to use dan use berkaitan dengan sifat pemakaian, pola-pola navigasi, jumlah transaksi yang berhasil dieksekusi, dan jumlah situs yang  dikunjungi. User  satisfaction merupakan  variabel  yang  mengukur  siklus  pengalaman kepuasan  pengguna  dalam  menggunakan  sistem,  misalnya  keinginan  untuk  mengunjungi kembali.    Variabel  ini  berkaitan  dengan  opini  dari  pengguna  yang  berhubungan  dengan pengalamannya menggunakan sistem informasi terutama tentang penggunaan layanan pelanggan, pembelian,  pembayaran,  dan  penerimaan  barang/jasa.  Terakhir  adalah net  benefit ,  merupakan
seluruh dampak negatif atau positif yang dapat mempengaruhi pengguna atau masyarakat serta para stakeholders (DeLone & McLean, 2003; Elazzaoui & Lamari, 2022; Wang & Liao, 2008). Gambar 1 menunjukkan model kesuksesan sistem informasi model DeLone & Mclean yang telah dikembangkan  kembali  oleh  Wang  &  Liao  pada  tahun  2008  dengan  menghilangkan  beberapa garis penghubung antar variabel net benefit dengan use , net benefit dengan user satisfaction , user satisfaction dengan intention to use dan mengganti variabel intention to use dengan use dari model yang diajukan oleh DeLone & McLean (2003).
Gambar 1. Updated Delone & McLean IS Success Model (Wang & Liao, 2008)
Ide dari adanya nilai publik sangat sederhana yaitu menciptakan nilai publik dari aset yang dipercayakan ke pemerintah oleh publik, aset tersebut diistilahkan sebagai uang publik ( public money ) yang didapat dari pemungutan pajak yang digunakan untuk kemakmuran rakyat (Moore, 2021).  Pencapaian  nilai  publik  pada  pelaksanaan e-government dapat  dipahami  sebagai kemampuan  pemerintah  untuk  memberikan  peningkatan  efisiensi  dalam  pemerintahan, peningkatan  layanan  kepada  warga  negara,  dan  nilai-nilai  sosial,  seperti  inklusi,  demokrasi, transparansi, dan partisipasi (Twizeyimana & Andersson, 2019).
Beberapa  peneliti  berpendapat  bahwa e-government telah  berkontribusi  dalam menciptakan  nilai  publik  (Karunasena  &  Deng,  2012;  Omar  et  al.,  2011;  Scott  et  al.,  2016; Twizeyimana & Andersson, 2019). Nilai publik pada e-government dapat menjadi pertimbangan yang akan membantu para pembuat keputusan ( decision maker ) dan pembuat kebijakan dalam merancang peraturan atau sebagai acuan awal dalam mengambil tindakan (Omar et al., 2011). Lebih  lanjut,  mengukur  keberhasilan  sistem e-government tergantung  pada  bagaimana  warga negara memandang nilai dari e-government (Scott et al., 2016). Pemanfaatan nilai publik untuk mengevaluasi  kinerja e-government bukan  hanya  merupakan  tindakan  yang  tepat  namun  juga merupakan suatu kebutuhan (Karunasena et al., 2011). Namun demikian, dimensi nilai publik yang dihasilkan dari e-government sangat beragam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun para peneliti telah sepakat untuk menerapkan perspektif nilai publik untuk mengevaluasi keberhasilan e-government , namun terdapat perbedaan pada dimensi-dimensi nilai publik pada e-government (Mellouli  et  al.,  2020).  Perbedaan  ini  kemungkinan  terjadi  karena  masih  belum  dicapainya konsensus mengenai konsepsi nilai publik. Hal ini terjadi karena apa yang dihargai oleh publik sangat  tergantung  pada  kebutuhan  dan  keinginan  publik  dan  juga  keadaan  sosial,  politik  serta lingkungan yang dihadapi oleh pada manajer publik (Alford & Hughes, 2008; Pang et al., 2014).
Pada  penelitian  ini  kami  berfokus  kepada  kinerja  organisasi  dan  kelestarian  lingkungan sebagai dimensi nilai publik sebagaimana disampaikan pada penelitian Deng et al. (2018) dan Karunasena & Deng (2012). Adapun alasan pertama dari pemilihan dimensi-dimensi ini karena dalam  konsteks  pelaksanaan e-government di  Indonesia  khususnya  di  instansi  Kementerian Investasi/BKPM, sepanjang pengetahuan kami, belum pernah dilakukan penelitian terkait dengan hubungan  keberhasilan  pelaksanaan e-government terhadap  nilai  publik  dari  suatu  sistem e- government terutama  pada  dimensi organizational  performance (kinerja  organisasi)  dan
enviromental sustainability (kelestarian lingkungan). Variabel net benefit pada model kesuksesan sistem informasi Delone & Mclean pada penelitian ini kami modifikasi dengan menggunakan dimensi  nilai  publik,  yaitu  kinerja  organisasi  dan  kelestarian  lingkungan.  Pemilihan  dimensi kinerja  organisasi  kami  pilih  dari  sekian  banyak  dimensi  nilai  publik  karena  pemanfaatan e- government dipercaya  telah  memberikan  konstribusi  terhadap  peningkatan  kinerja  organisasi publik di Indonesia (Jauhari et al., 2020; Kurniawan et al., 2023). Sedangkan alasan pemilihan dimensi kelestarian lingkungan karena berdasarkan penelitian terdahulu merupakan suatu nilai publik yang penting dan dipersepsikan secara positif oleh warga negara dalam konteks negara berkembang (Deng et al., 2018; Karunasena & Deng, 2012). Selain itu, kelestarian lingkungan juga  erat  kaitannya  dengan  efisiensi  di  mana  pertukaran  informasi  secara  elektronik  telah melintasi  batas-batas  organisasi  sehingga  dapat  memberikan  penghematan  waktu  dan meningkatkan akurasi informasi dibandingkan dengan proses berbasis kertas (Y. C. Chen et al., 2019).  Penelitian  mengenai  kesuksesan e-government yang  berhubungan  dengan  peningkatan kelestarian lingkungan dan juga kinerja organisasi masih sangat jarang dilakukan (Mellouli et al., 2020).
Penelitian ini terilhami dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mellouli et al. (2020). Alasan dari adopsi penelitian yang telah dilakukan oleh Mellouli et al. (2020) adalah untuk menjawab keterbatasan penelitian yang sebelumnya yaitu perlunya penelitian lanjutan pada tingkat lintas negara. Penelitian terdahulu dilakukan di negara berkembang Tunisia dengan target responden  pegawai  pemerintah  yang  menggunakan  aplikasi  perpajakan.  Penelitian  ini  akan mencoba menerapkannya di Indonesia dengan menggunakan target responden yang sama yaitu pegawai  pemerintah    namun  lokus  penelitian  yang  berbeda  yaitu  di  lingkungan  Kementerian Investasi/BKPM  Republik  Indonesia  yang  menggunakan  aplikasi e-office . E-office merupakan suatu  bentuk  G2E online  service yang  menyediakan  layanan  presensi online ,  layanan kepegawaian, layanan keuangan, persuratan, dan inventori.  Selain itu, pada penelitian terdahulu pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  non-probabilitas  dengan  teknik convenience sampling . Pada penelitian ini akan digunakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode probability sampling dengan teknik simple random sampling . Meskipun pada penelitian terdahulu penggunaan teknik non-probabilitas tidak menunjukkan bukti adanya bias  sampel  dibandingkan  dengan  populasi  (Mellouli  et  al.,  2020)  namun  pengujian  dengan menggunakan  teknik sampling yang  berbeda  akan  mengkonfirmasi  keterhandalan  dari  model penelitian ini.  Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi research gap dari penelitian terdahulu serta dapat menjadi panduan bagi penerapan penelitian yang serupa di tempat yang berbeda.
Sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas  bahwa  artikel  ini  akan  membahas  kesuksesan e- government yang dibangun berdasarkan teori kesuksesan sistem informasi DeLone dan Mclean (2003) yang telah diperbaharui oleh Wang & Liao (2008) dan menggunakan kinerja organisasi serta kelestarian lingkungan sebagai dimensi nilai publik yang mensubstitusi variabel net benefit (manfaat bersih ) . Penggunaan variabel net benefit pada pengukuran keberhasilan e-government maupun e-commerce sangat bergantung kepada sistem yang sedang dievaluasi serta tujuan dari sistem itu dibangun (DeLone & McLean, 2003). Lebih lanjut, nilai publik dapat digambarkan sebagai  nilai  atau  manfaat  yang  diinginkan  oleh  warga  negara  dalam  kaitannya  dengan  hasil strategis dari kebijakan pemerintah serta pengalaman warga negara dalam menggunakan layanan publik. Sehingga mendefinisikan konstruk manfaat bersih dengan menggunakan pendekatan nilai publik  dimaksudkan  untuk  menangkap  dan  mengukur  nilai tangible maupun intangible yang mencakup tujuan sosial ekonomi dan sosial politik dari e-government (Agbabiaka & Ugaddan, 2016). Net benefit sendiri didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah sistem informasi memberikan konstribusi  terhadap  keberhasilan  individu,  organisasi,  industri,  dan  masyarakat  (Petter  et  al., 2008).
System  quality merupakan  kualitas  dari  sistem  informasi  yang  menunjukkan  kualitas hardware dan software (DeLone & McLean, 2003). Dalam beberapa penelitian system quality berhubungan positif dengan user satisfaction (Hariguna et al., 2019; Sorongan & Hidayati, 2020; Wang & Liao, 2008). Selain itu, hubungan yang signifikan antara system quality dengan use juga
telah diverifikasi oleh (Hariguna et al., 2019). Dengan demikian dibangun suatu hipotesis pada penelitian ini, yaitu:
H1: system quality pada e-office berpengaruh positif terhadap use pegawai kementerian H2: system  quality pada e-office berpengaruh  positif  terhadap satisfaction pegawai kementerian
Information quality mengacu kepada persepsi umum konsumen terhadap keakuratan dan kelengkapan informasi situs e-government yang berkaitan dengan transaksi dengan warga negara. Informasi yang berkualitas tinggi membantu mengurangi ketidakpastian dan risiko dari transaksi elektronik di mana informasi yang berkualitas harus akurat, kekinian ( up to date ), dan relevan serta dapat menyediakan apa yang diperlukan oleh pengguna (Kim et al., 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Wang and Liao (2008) & Hariguna et al. (2019) menunjukkan bahwa information quality memiliki hubungan yang signifikan dengan use dan user satisfaction . Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan merujuk pada penelitian sebelumnya sehingga hipotesis pada penelitian ini adalah:
H3: information  quality pada e-office berpengaruh  positif  terhadap use pegawai kementerian H4: information quality pada e-office berpengaruh positif terhadap satisfaction pegawai kementerian
Service quality berkaitan dengan seluruh layanan yang diberikan oleh penyedia layanan (DeLone  &  McLean,  2003).  Menurut  Alsarraf  et  al.  (2023)  konsep  kualitas  pelayanan  pada awalnya  dikembangkan  dalam  konteks  manajemen  operasi  sebagai  alat  untuk  mengukur  dan meningkatkan  kinerja  operasi  layanan.  Kualitas  pelayanan  didefinisikan  dengan  banyak perspektif, utamanya yaitu untuk mencerminkan perbedaan antara layanan yang dirasakan dan harapan  pelanggan/masyarakat.  Penelitian  mengenai service  quality sebetulnya  telah  banyak dilakukan dalam kaitannya dengan kesuksesan e-government . Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hariguna et al. (2019), service quality memberikan pengaruh yang positif terhadap use dari suatu e-government .  Selain  itu,  banyak  peneliti  telah  mengkonfirmasi  bahwa service  quality mempengaruhi  kepuasan  pengguna  layanan e-government (Abdulkareem  &  Ramli,  2021; Alhanatleh et al., 2022; A. Alkraiji & Ameen, 2022; Hariguna et al., 2019; Liao et al., 2022; Wang & Liao, 2008). Atas dasar hal tersebut maka kami membangun hipotesis sebagai berikut:
H5: Service quality pada e-office berpengaruh positif terhadap use pegawai kementerian H6: Service  quality pada e-office berpengaruh  positif  terhadap satisfaction pegawai kementerian
DeLone  and  McLean  (2003)  berpendapat  bahwa intention  to  use dan use merupakan alternatif dalam model kesuksesan sistem informasi. Intention to use menurut mereka mungkin merupakan variabel yang lebih dapat diterima dibandingkan dengan use . Namun, artikel ini akan menggunakan use sebagaimana  rekomendasi  dari  Wang  and  Liao  (2008)  karena use pada  e - government merupakan  hal  yang  sepenuhnya  bersifat  sukarela,  dan  penggunaan  sistem  ( use ) adalah perilaku aktual yang dianggap sebagai variabel yang lebih dekat dengan kesuksesan e- government . Penelitian Wang and Liao (2008) menemukan bahwa use memiliki hubungan dengan user  satisfaction.  User  satisfaction merupakan  kepuasan  pengguna  dengan  layanan  yang disediakan oleh sistem dimana pengguna merasa senang karena layanan yang ditawarkan oleh suatu sistem berkualitas tinggi (DeLone & McLean, 2003; Elazzaoui & Lamari, 2022). Dalam konteks e-government ,  ukuran  pengalaman  dan  ukuran  hasil  layanan  yang  paling  banyak digunakan adalah satisfaction . Atas dasar hal tersebut maka kami mencoba membangun hipotesis:
H7: Use pada  sistem e-office berpengaruh  positif  terhadap satisfaction pegawai kementerian
Dalam konteks penciptaan nilai publik pada e-government , salah satu kriteria yang harus dinilai adalah terkait dengan kepuasan masyarakat ( citizen satisfaction) terhadap layanan sektor publik (Agbabiaka & Ugaddan, 2016). Citizen satisfaction merupakan penentu efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan e-government (Wang & Liao, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Agbabiaka & Ugaddan (2016) dan Tetteh et al. (2022), telah berhasil mengkonfirmasi adanya hubungan antara citizen satisfaction dengan nilai publik . Dalam penelitian ini kami mengganti variabel net benefit menjadi nilai publik sebagaimana diungkapkan oleh Agbabiaka & Ugaddan (2016) bahwa nilai publik dapat digambarkan sebagai nilai atau manfaat yang diinginkan oleh warga negara dalam kaitannya dengan hasil strategis dari kebijakan pemerintah serta pengalaman warga negara dalam menggunakan layanan publik. Dalam penelitian ini, dua dimensi nilai publik akan  digunakan,  yaitu  kelestarian  lingkungan  dan  kinerja  organisasi.  Kinerja  organisasi  dapat didefinisikan sebagai sejauh mana kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai keberhasilan dan kemajuan terbaik di masa depan (Kareem and Haseeni, 2015). Hubungan signifikan dari penggunaan sistem ( use ) dan user satisfaction terhadap kinerja organisasi telah dibuktikan oleh beberapa peneliti (J. V. Chen et al., 2015; Wang & Liao, 2008). Sehingga kami menyusun hipotesis yaitu:
H8: Penggunaan ( use ) e-office berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi H9: Satisfaction pegawai kementerian secara positif mempengaruhi kinerja organisasi
Kelestarian  lingkungan  menjadi  tantangan  dominan  yang  muncul  saat  ini  dan  menjadi menyebabkan  perubahan  lingkungan  yang  sangat  besar  seperti  pemanasan  global,  naiknya permukaan  air  laut,  meluasnya  kekeringan,  pengasaman  laut,  dan  hilangnya  keanekaragaman hayati (Sapraz & Han, 2019) . Lee (2017) menyatakan bahwa efek positif dari pengembangan e- government terhadap  kelestarian  lingkungan  adalah  adanya  penghematan  biaya  sebagai  akibat dari  pengurangan  penggunaan  transportasi  untuk  mengunjungi  kantor-kantor  pemerintah, penghematan  penggunaan  bahan  bakar  fosil,  pengurangan  penggunaan  kertas,  penurunan konsumsi  energi  dan  jejak  karbon,  memberikan  kesempatan  yang  lebih  besar  bagi  instansi pemerintah  untuk  menggunakan  teknologi,  mengurangi  biaya  infrastruktur  secara  keseluruhan serta  mengurangi  ketidaksetaraan  sosial  ekonomi  dan  kerusakan  lingkungan.  Atas  dasar  hal tersebut maka kami merumuskan hipotesis bahwa:
H10: Penggunaan ( use ) e-office berpengaruh positif terhadap kelestarian lingkungan H11: Satisfaction pegawai  kementerian  secara  positif  mempengaruhi  kelestarian lingkungan
Selain  itu,  Mellouli  et  al.  (2020)  menemukan  bahwa  kelestarian  lingkungan  dapat mempengaruhi  kinerja  suatu  organisasi.  Hal  ini  diperkuat  dengan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan oleh (Kassinis & Soteriou, 2003) yang menyatakan bahwa praktik-praktik lingkungan hidup  berhubungan  positif  dengan  kinerja  organisasi,  sehingga  atas  dasar  hal  tersebut  kami mengajukan hipotesis sebagai berikut:
H12: Kelestarian lingkungan berhubungan positif dengan kinerja organisasi
Atas  dasar  penyusunan  hipotesis  kami  berusaha  mengembangkan  model  penelitian sebagaimana tersebut pada gambar 2 di bawah ini.
Gambar 2. Model Penelitian

## Metode Penelitian
Penelitian dilakukan terhadap aplikasi e-government G2E bernama e-office di Kementerian Investasi/BKPM  Republik  Indonesia. E-office merupakan  suatu  layanan e-government yang menyediakan layanan internal bagi pegawai kementerian dengan fitur layanan mencakup presensi online ,  layanan  kepegawaian,  layanan  keuangan,  persuratan,  dan  inventori.  Penelitian  ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hipotesis yang diajukan.
Sebelum  menentukan  sampel  pada  penelitian  ini,  kami  melakukan  identifikasi  populasi untuk mendapatkan kerangka populasi. Populasi yang ditargetkan merupakan seluruh pegawai di lingkungan  Kementerian  Investasi/BKPM  Republik  Indonesia.  Adapun  jumlah  total  populasi adalah sebanyak 707 pegawai dan setelah dilakukan filtering total populasi menjadi berjumlah 695 pegawai. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan aturan 10 kali jumlah maksimum anak panah pada variabel independen terbesar yang menunjuk pada variabel laten di mana pun dalam model jalur PLS (J. Hair et al., 2014; Urbach & Ahlemann, 2010). Dalam penelitian ini jumlah anak panah pada variabel independen terbesar yang mengarah pada variabel laten adalah enam variabel. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 60 sampel. Adapun teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah probability  sampling dengan  teknik simple random  sampling. Teknik probability  sampling dipilih  agar  setiap  unit populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Black, 2019).

## Hasil dan Pembahasan
Tabel 2 menggambarkan profil demografi responden. Tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin pria (63,3%), berusia 31-40 tahun (60%), berpendidikan sarjana  (S1)  (56,7%),  memiliki  jabatan  pelaksana/staf  (40%),  dan  memiliki  masa  kerja  6-10 tahun (43,3%).
Langkah  pertama  dalam  mengevaluasi  hasil  dari  PLS-SEM  adalah  dengan  melakukan evaluasi terhadap model pengukuran ( outer model ). Kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi model pengukuran akan berbeda antara konstruk indikator reflektif dengan formatif (J. F. Hair et al.,  2019).  Artikel  ini  secara  khusus  menggunakan  indikator  yang  bersifat  reflektif  sehingga diperlukan  uji  validitas  dan  reliabilitas  konstruk.  Aturan  yang  perlu  diperhatikan  dalam melakukan  uji  validitas  adalah  dengan  menguji  validitas  konvergen  dan  diskriminan.  Dimana untuk  menilai  validitas  konvergen,  nilai loading  factor ( outer  loading )  harus  lebih  besar  dari 0,708 dimana hal ini mengindikasikan bahwa konstruk dapat menjelaskan lebih dari 50% varians indikator sehingga dapat memberikan reliabilitas pada items . Sedangkan nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk seluruh items pada setiap konstruk harus nilai >0,5 yang mengindikasikan
System Quality Service Quality Information Quality User Satisfaction Use Kelestarian Lingkungan Kinerja Organisasi H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 2
bahwa konstruk dapat menjelaskan setidaknya 50% dari varians item-itemnya (J. F. Hair et al., 2019).  Langkah  selanjutnya  adalah  dengan  menilai  validitas  diskriminan,  yaitu  untuk  melihat sejauh  mana  sebuah  konstruk  berbeda  secara  empiris  dengan  konstruk  lainnya  dalam  model struktural  (J.  Hair  et  al.,  2014).  Aturan  yang  digunakan  yaitu  nilai crossloading untuk  setiap variabel dimana nilainya harus > 0,70 atau dengan membandingkan √𝐴𝑉𝐸 untuk setiap konstruk dengan  nilai  korelasi  antar  konstruk  dalam  model  dimana  validitas  diskriminan  yang  baik ditunjukkan  dengan √𝐴𝑉𝐸 pada  setiap  konstruk  yang  lebih  besar  dari  korelasi  antar  konstruk dalam  model  (Ghozali,  2021).  Validitas  diskriminan  juga  dapat  dilihat  dari  nilai  HeteroTrait- MonoTrait (HTMT). Nilai HTMT < 0.90 memiliki arti validitas diskriminan yang baik (J. F. Hair et al., 2019).
Tabel 1. Profil Demografi Responden Karakteristik Frekuensi Persentase Jenis Kelamin Laki-Laki 22 36,7% Perempuan 38 63,3% Usia < 25 0 0 25-30 6 10% 31-40 36 60% 41-50 11 18,3% >50 7 11,7% Pendidikan ≤Sarjana (S1) 4 6,7% Sarjana (S1) 34 56,7% Magister (S2) 22 36,7% Doktor (S3) 0 0 Jabatan Eselon 1 1 1,7% Eselon 2 3 5% Staf Khusus 0 0 Eselon 3 5 8,3% Eselon 4 5 8,3% Pejabat Fungsional 11 18,3% Staf 24 40% PPPK 0 0 Non-ASN/Honorer 11 18,3% Masa Kerja 1-2 tahun 4 6,7% 3-5 tahun 5 8,3% 6-10 tahun 26 43,3% 11-15 tahun 8 13,3% 16-20 tahun 8 13,3% 21-25 tahun 3 5% >25 tahun 6 10%
Selain  uji  validitas,  uji  reliabilitas  juga  perlu  dilakukan  untuk  membuktikan  akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Uji reliabilitas pada PLS-SEM dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  dengan Cronbach’s  Alpha dan Composite  Reliability . Namun menurut Ghozali (2021) dan Hair et al. (2019), pengujian reliabilitas pada suatu konstruk dengan  menggunakan Cronbach’s  Alpha akan  memberikan  nilai  lebih  rendah  ( lower  value ) dibandingkan  dengan  nilai Composite  Reliability sehingga  menggunakan composite  reliability
lebih disarankan. Aturan yang biasa digunakan untuk menilai composite reliability pada suatu konstruk adalah antara 0,60-0,7 untuk penelitian yang bersifat eskploratori atau 0,70-0,90 untuk dapat dianggap sebagai reliabilitas yang satisfactory to good (J. F. Hair et al., 2019). Hasil validasi model pengukuran tersaji pada tabel 2.
Tabel 2. Reliabilitas Konstruk Konstruk dan Indikator Outer Loadings Cronbach’s α Composite Reliability AVE System Quality 0,86 0,91 0,71 SQ1 0,810 SQ2 0,885 SQ3 0,835 SQ4 0,835 Information Quality 0,90 0,92 0,67 IQ1 0811 IQ2 0,779 IQ3 0,846 IQ4 0,853 IQ5 0,892 IQ6 0,730 Service Quality 0,87 0,90 0,61 ServQ1 0,805 ServQ2 0,793 ServQ3 0,840 ServQ4 0,801 ServQ5 0,705 ServQ6 0,724 Use 0,85 0,90 0,69 U1 0,834 U2 0,845 U3 0,859 U4 0,781 User Satisfaction 0,84 0,92 0,86 US1 0,909 US2 0,945 Kelestarian lingkungan 0,86 0,91 0,71 ES1 0,900 ES2 0,902 ES3 0,840 Kinerja Organisasi 0,79 0,88 0,71 OP1 0,908 OP2 0,884 OP3 0,729
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 3, outer loading pada seluruh indikator lebih besar  dari  0,708  sehingga  tidak  ada items atau  indikator  pada  variabel  laten/konstruk  yang dieliminasi. Cronbach’s alpha dan composite reliability berada di atas 0,7 yang berarti nilai-nilai tersebut telah memenuhi batas yang diinginkan. Sehingga semua konstruk dapat diandalkan dan memiliki konsistensi internal yang baik. Nilai AVE pada hasil pengolahan data ditemukan >0,5 yang mengindikasikan validitas konvergen yang memadai dan valid. Nilai HTMT sebagaimana tercantum  dalam  tabel  4  telah  memenuhi  kriteria  empiris  sehingga  validitas  diskriminasi  dari konstruk  yang  membentuk  model  yang  diusulkan  telah  terjamin.  Dengan  demikian,  model pengukuran pada percobaan ini menunjukkan keandalan, validitas konvergen dan diskriminasi yang memadai.
Tabel 3. Heterotrait-Monotrait (HTMT) Konstruk HTMT ES IQ OP ServQ SQ U Kelestarian lingkungan (ES) Information  Quality (IQ) 0,54 Kinerja Organisasi (OP) 0,78 0,59 Service Quality (ServQ) 0,73 0,83 0,80 System Quality (SQ) 0,50 0,87 0,72 0,83 Use (U) 0,55 0,60 0,80 0,78 0,76 User Satisfaction (US) 0,48 0,88 0,60 0,81 0,85 0,54
Langkah  kedua  dalam  mengevaluasi  hasil  dari  PLS-SEM  adalah  dengan  melakukan penilaian  terhadap structural  model .  Kriteria  penilaian structural  model meliputi coeficient  of determination (R 2 ), blindfolding-based cross validated redundancy (Q 2 ), statistical significance , dan  relevansi path  coefficients .  Nilai  R 2 digunakan  untuk  menentukan  kemampuan  variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. R 2 digunakan untuk mengukur varians yang dijelaskan  dalam  setiap  konstruk  endogen.  R 2 berkisar  antara  0-1  dengan  nilai  tertinggi menunjukkan kekuatan penjelas yang lebih besar (J. F. Hair et al., 2019). Nilai R 2 sebesar 0.75, 0.50,  dan  0.25  dapat  disimpulkan  bahwa  model  kuat, moderate ,  dan  lemah  (Ghozali,  2021). Namun demikian, dalam beberapa disiplin ilmu nilai R 2 serendah 0,10 dianggap memuaskan (J. F.  Hair  et  al.,  2019).  Chin  (1998),  berpendapat  bahwa  R 2 sebesar  0.67,  0.33,  dan  0.19  dapat dikatakan bahwa model substansial, moderate , dan lemah. Tabel 5 menunjukkan R 2 dari model yang diuji.
Tabel 4. R 2 Konstruk R 2 Kelestarian lingkungan 0,30 Kinerja Organisasi 0,60 Use 0,52 User Satisfaction 0,66
Hasil  studi  terhadap  konstruk  menunjukkan  nilai  R 2 berkisar  antara  0.30  sampai  0.66 (Tabel 4). Sehingga, menurut Chin (1998) dapat dikatakan konstruk memiliki kekuatan moderate . Variasi use yang dijelaskan oleh variasi system quality , information quality , dan service quality masing-masing sebesar 52%. Variasi user satisfaction yang dapat dijelaskan oleh variasi system quality , information quality , service quality , dan use sebesar 66%. Variasi kelestarian lingkungan yang  dijelaskan  oleh  variasi use dan user  satisfaction adalah  sebesar  30%  dan  variasi  kinerja organisasi yang dijelaskan oleh use , kelestarian lingkungan dan user satisfaction adalah sebesar 60,3%.
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  menilai  relevansi path  coefficients dan statistical significance . Statistical  significance dapat  dilakukan  dengan  memberikan  statistik t-value dan/atau p-value yang  sesuai  dengan  prosedur resampling ( bootstraping ).  Prosedur bootstrap menggunakan seluruh original sample untuk melakukan resample (Ghozali, 2021). Hair et al. (2014) merekomendasikan untuk number of bootstrap samples yaitu sebesar 5000 sampel. Nilai signifikansi  yang  digunakan  meliputi  ( two-tailed )  dengan t-value =  1.65  (signifikansi  level  = 10%), t-value = 1,96 (signifikansi level = 5%), dan t-value = 2,58 (signifikansi level = 1%). Hasil pemrosesan bootstrap untuk menentukan nilai hipotesis tersaji pada tabel 6. Berdasarkan hasil analisa, tiga hipotesis menunjukkan t-statistic yang sangat lemah (0,61; 1,34; 1,23) dan memiliki p-values yang lebih besar dari 0,05 (0,55; 018; 0,22) dengan demikian hipotesis yang memiliki nilai tersebut, yaitu H3, H7, dan H9 tidak mendukung (not supported ).
Untuk  hipotesis  yang  dinyatakan  signifikan,  direkomendasikan  untuk  diukur  seberapa  besar pengaruhnya dengan menilai ukuran F 2 . F 2 memungkinkan untuk memeriksa efek perubahan R 2 setelah  variabel  tersebut  dikeluarkan  dari  model  (Henseler  et  al.,  2015).  Cohen  (2013) menyatakan nilai F 2 = 0.02, F 2 = 0.15, dan F 2 = 0.35 masing-masing memiliki arti bahwa prediktor variabel laten memiliki pengaruh kecil, menengah, dan besar pada level struktural. Pada tabel 6, nilai  F 2 menunjukkan  bahwa  efek  dari  mengeluarkan  hipotesis  hubungan  antara use terhadap kinerja organisasi memiliki efek yang menengah (F 2 = 0,30). Mayoritas nilai F 2 menunjukkan bahwa prediktor variabel laten memiliki pengaruh menengah pada level struktural.
Tabel 5. Path Coefficients dan F 2 Path Coefficients t-statistics p-values F 2 Hasil SQ -> U (H1) 0.39 2.35 0.02 0.11 supported SQ -> US (H2) 0.30 2.62 0.01 0.09 supported IQ -> U (H3 ) -0.11 0.61 0.55 0.01 not supported IQ -> US (H4) 0.41 3.48 0.00 0.17 supported ServQ -> U (H5) 0.47 2.95 0.00 0.18 supported ServQ -> US (H6) 0.27 1.97 0.05 0.07 supported U -> US (H7) -0.14 1.34 0.18 0.03 not supported U -> OP (H8) 0.42 3.73 0.00 0.30 supported US -> OP (H9) 0.14 1.23 0.22 0.03 not supported U -> ES (H10) 0.38 3.11 0.00 0.16 supported US -> ES (H11) 0.25 1.99 0.05 0.07 supported ES -> OP (H12) 0.39 3.78 0.00 0.27 supported ES = Kelestarian lingkungan; IQ = Information Quality ; OP = Kinerja Organisasi; ServQ = Service Quality ; SQ = System Quality ; U = Use ; US = User Satisfaction ; Berdasarkan kepada two-tailed test ; t-value = 1,96 (signifikansi level = 5%)
Evaluasi  model  Q 2 merupakan  suatu  cara  untuk  menilai  relevansi  prediktif  pada inner model ( structural model ). Ukuran ini dibangun berdasarkan kepada prosedur blindfolding yaitu suatu  teknik  penggunaan  ulang  sampel  yang  menghilangkan  bagian  dari  matriks  data, mengestimasi parameter model, dan memprediksi bagian yang dihilangkan dengan menggunakan estimasi tersebut (F. Hair Jr et al., 2014). Nilai Q 2 > 0 menunjukkan bahwa model mempunyai predictive  relevance ,  sedangkan  nilai  Q 2 <  0  menunjukkan  bahwa  model  kurang  memiliki predictive relevance . Nilai Q 2 = 0.02, Q 2 = 0.15, dan Q 2 = 0.35, secara berturut-turut menunjukkan bahwa kekuatan prediksi model lemah, moderate , dan kuat (F. Hair Jr et al., 2014; Ghozali, 2021). Seluruh nilai Q 2 pada model lebih besar dari nol (tabel 7), yang berarti relevansi prediktif model mendukung dalam kaitannya dengan variabel endogen.
Tabel 7. Nilai Q 2 Variabel Dependen Q 2 Kelestarian lingkungan 0,20 Kinerja Organisasi 0,39 Use 0,32 User Satisfaction 0,52
Terakhir  adalah  melakukan  pengukuran  kecocokan  model  ( model  fit )  untuk  PLS-SEM dengan menggunakan Standadized Root Mean Square Residual (SRMR). Nilai SRMR kurang dari 0,10 atau 0,08 (dalam versi yang lebih konservatif) dianggap cocok (Hu & Bentler, 1998). Nilai  SRMR  yang  diperoleh  dari  model  penelitian  ini  adalah  0,09  yang  menunjukkan  bahwa model fit.

## Gambar 3. Model Structural
Gambar  3  menunjukkan  hasil  PLS-SEM  untuk  model  struktural.    Hasil  penelitian menunjukkan bahwa system quality memiliki nilai positif dan hubungan signifikan terhadap use dan user satisfaction (H1 = 0,39; H2 = 0,30). Hubungan signifikan ini juga ditandai dengan nilai t-statistic yang cukup baik yaitu H1= 2,35; H2=2,62 dan p-value di di bawah 0,05 (tabel 6).  Hasil ini  telah  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Wang  and  Liao  (2008); Hariguna et al.(2019) & Sorongan and Hidayati (2020). System quality pada sistem e-office secara empiris terbukti dapat memberikan kegunaan ( use ) bagi pegawai Kementerian Investasi/BKPM dalam  menyelesaikan  tugas-tugas  kedinasan  sehari-hari. E-office juga  dipercaya  oleh  pegawai Kementerian Investasi/BKPM sebagai sistem yang mudah digunakan, sangat user-friendly , dan membantu  menyelesaikan  pekerjaan  administratif  dengan  cepat.  Sistem  yang  berkualitas  juga berdampak  kepada  timbulnya  kepuasan  atas  kualitas  yang  tercipta.  Pada  variabel information quality , hubungan terhadap use (kegunaan) memiliki nilai negatif dan tidak signifikan (H3 = - 0,11; t-statistic = 0,61; p-value = 0,55). Hasil ini berbeda dengan studi yang telah dilakukan oleh Wang and Liao (2008) & Hariguna et al. (2019). Pegawai Kementerian Investasi/BKPM menilai bahwa kualitas informasi yang disediakan oleh e-office tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan  kegunaan  yang  dirasakan,  misalnya  dalam  hal  membantu  dalam  menyelesaikan  tugas sehari-hari dan mempengaruhi dalam hal kemudahan menggunakan sistem. Sehingga pembuat kebijakan  di  Kementerian  Investasi/BKPM  sebaiknya  memberikan  perhatian  yang  lebih  besar untuk  meningkatkan  kualitas  informasi  pada  sistem e-office agar  kegunaan  dari  sistem  dapat dirasakan oleh pengguna sistem. Namun demikian, information quality pada penelitian ini justru memiliki  hubungan  yang  signifikan  terhadap user  satisfaction (H4=0.41; t-statistic =3,48; p- value = 0.00). Hubungan ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wang and Liao (2008); Hariguna et al. (2019) & Nookhao and Kiattisin (2023). Kualitas informasi yang baik  nyatanya  mampu  memberikan  dampak  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  kepuasan pengguna. Sehingga menjaga informasi tetap up-to-date dan berkualitas pada sistem e-office akan menciptakan kepuasan pengguna.
Hubungan  antara service  quality dengan use dan user  satisfaction bernilai  positif  dan signifikan (H5 = 0,47; H6=0,27). Hasil penelitian ini telah mengkonfimasi penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Hariguna et al. (2019) bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara service quality dengan use dan user satisfaction . Kualitas layanan e-office yang mencakup sistem dapat  digunakan  dimana  saja,  mampu  menyederhanakan  proses  administrasi  perkantoran, memperbaiki  proses  pengambilan  Keputusan,  mengurangi  waktu  pemrosesan  administrasi perkantoran,  memodernisasi  proses  administrasi,  dan  dapat  memperbaiki  kualitas  administrasi terbukti  memiliki  dampak  kepada  kegunaan  yang  dirasakan  dan  kepuasan  pengguna.  Kualitas
layanan pada e-government yang baik terbukti mampu memberikan kepuasan pengguna sistem e- office dan menciptakan kegunaan ( use ).
Use memiliki nilai negatif dan tidak signifikan terhadap user satisfaction (H7= -0.14; t- statistic = 1.34 ; p-value = 0.18). Oleh karena itu, H7 ditolak. Temuan ini bertentangan dengan Wang and Liao (2008); Sachan, Kumar and Kumar (2018) & Alkraiji (2021) namun sesuai dengan temuan penelitian Mellouli et al. (2020), bahwa intention to use memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap user satisfaction . Alasan dari tidak signifikannya hubungan antara use dengan user satisfaction adalah karena satisfaction lebih banyak dihasilkan dari aspek kualitas. Hubungan antara use dengan kinerja organisasi dan kelestarian lingkungan bernilai positif dan signifikan (H8= 0.42; H10=0,38). Hal ini, di sisi lain, membuktikan bahwa kegunaan dari e-government dapat  meningkatkan  terjadinya  kinerja  organisasi  dan  juga  mampu  menciptakan  kelestarian lingkungan ((Lee, 2017; Mellouli et al., 2020).
User  satisfaction memiliki  nilai  positif  dan  hubungan  tidak  signifikan  dengan  kinerja organisasi (H9 = 0.14; t-statistic = 1.23; p-value = 0,22). Oleh karena itu, H9 ditolak.  Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mellouli et al., 2020). Selanjutnya, hubungan user  satisfaction dengan  kelestarian  lingkungan  bernilai  positif  dan  memiliki  hubungan  yang signifikan  (H11  =  0,25; t-statistic =  1.99; p-value =  0.05).  Hasil  ini  sekaligus  mengonfirmasi bahwa  baik  di  negara  Indonesia  maupun  di  Tunisia,  pegawai  pemerintah  sadar  akan  masalah kelestarian  lingkungan  dan  menyatakan  bahwa e-government memiliki  kontribusi  dalam menyelesaikan masalah kelestarian lingkungan (Mellouli et al., 2020). Akhirnya, penelitian ini juga telah mengkonfimasi dari penelitian terdahulu bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kelestarian lingkungan dengan kinerja organisasi (H12= 0.39; t-statistic = 3.78; p-value = 0.00). Temuan ini mendukung pernyataan pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Kassinis  &  Soteriou,  2003)  yang  menyatakan  bahwa  praktik-praktik  lingkungan  memiliki hubungan positif terhadap kinerja. Hal ini juga memvalidasi bahwa, baik itu di Tunisia maupun di Indonesia, terdapat peran dari sistem informasi terhadap capaian eko-efisiensi, eko-ekuitas dan eko-efektivitas (A. J. W. Chen et al., 2008) dan memvalidasi hipotesis Cai, Chen and Bose (2013) tentang  peran  teknologi  informasi  dalam  kelestarian  lingkungan  dengan  berkontribusi  pada penciptaan keunggulan kompetitif.

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini  memvalidasi  model  penelitian  yang  telah  dijelaskan  pada  penelitian terdahulu.  Sehingga  peneliti  berkesimpulan  bahwa  model  penelitian  pada  penelitian  ini  dapat digunakan  untuk  menganalisis  kesuksesan  sistem e-government dan  mengaitkannya  dengan variabel nilai publik sebagai pengganti variabel net benefit khususnya konsep kinerja organisasi dan  kelestarian  lingkungan  di  lokasi  yang  berbeda,  yaitu  di  negara  Indonesia.  Hasil  analisis menunjukkan bahwa information quality , system quality , dan service quality memiliki hubungan yang signifikan terhadap user satisfaction . System quality dan service quality memiliki hubungan yang signifikan dengan use , namun hubungan tidak signifikan ditemukan pada hubungan antara information quality dengan use dan antara use dengan user satisfaction . Di sisi lain, variabel use memiliki pengaruh positif baik itu terhadap kinerja organisasi maupun kelestarian lingkungan. User satisfaction tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi namun memiliki pengaruh positif  terhadap  kelestarian  lingkungan.  Terakhir,  variabel  kelestarian  lingkungan  memiliki pengaruh positif terhadap kinerja organisasi.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam kaidah lintas negara baik itu di negara Tunisia  maupun  di  Indonesia,  pegawai  pemerintah  menganggap  bahwa  penggunaan  sistem e- government mampu menciptakan kelestarian lingkungan dan meningkatkan kinerja organisasi. Sehingga  menurut  kami,  penggunaan e-government pada  negara  berkembang  mampu menghasilkan nilai publik dalam hal ini berkaitan dengan meningkatkan pengendalian lingkungan hidup dan juga kinerja organisasi.
Selain  itu,  studi  mengenai  kesuksesan e-government dengan  memperhatikan  perspektif nilai publik masih sedikit dilakukan Mellouli et al. (2020), terlebih di negara Indonesia. Hal ini, dapat  menjadi  ide  bagi  peneliti  selanjutnya  untuk  melakukan  penelitian  terkait  kesuksesan e-
government dalam  perspektif  nilai  publik  dengan  mengaplikasikan  dimensi  pengendalian lingkungan hidup dan juga kinerja organisasi maupun dimensi lain dari nilai publik pada lintas organisasi atau lintas negara.

## BIBLIOGRAFI
Abdulkareem,  A.  K.,  &  Ramli,  R.  M.  (2021).  Does  Digital  Literacy  Predict  E-government Performance  An  Extension  of  DeLone  &  McLean  Information  System  Success  Model.
Electronic Government, an International Journal , 17 (1), 1.
https://doi.org/10.1504/eg.2021.10034963
Agbabiaka, O., & Ugaddan, R. (2016). The public value creation of eGovernment: A test of the respecified is success model. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences , 2016-March , 2923–2932. https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.366 Alford, J., & Hughes, O. (2008). Public value pragmatism as the next phase of public management.
American Review of Public Administration , 38 (2), 130–148.
https://doi.org/10.1177/0275074008314203
Alhanatleh,  H.,  Aboalganam,  K.,  &  Awad,  H.  (2022).  Electronic  government  public  value  of public institutions in jordan. International Journal of Data and Network Science , 6 (1), 27– 36. https://doi.org/10.5267/J.IJDNS.2021.10.007
Alkraiji, A., & Ameen, N. (2022). The impact of service quality, trust and satisfaction on young citizen loyalty towards government e-services. Information Technology and People , 35 (4), 1239–1270. https://doi.org/10.1108/ITP-04-2020-0229
Alkraiji,  A.  I.  (2021).  An  examination  of  citizen  satisfaction  with  mandatory  e-government services:  comparison  of  two  information  systems  success  models. Transforming Government:  People,  Process  and  Policy , 15 (1),  36–58.  https://doi.org/10.1108/TG-01- 2020-0015
Alsaghier, H., Ford, M., Nguyen, A., & Hexel, R. (2009). Conceptualising Citizen’s Trust in e- Government:  Application  of  Q  Methodology. Electronic  Journal  of  E-Government , 7 (4), 295–310. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype= crawler&jrnl=1479439X&AN=50167681&h=sYIkjqlmgs700FumdFRwZ9SGBNB8s6n6x YcZJfTp2tBuz7lf8/ZzOIi/tBuUmKgNJF9vPWR0KsdpKW8AJnlcdw==&crl=c Alsarraf, H. A., Aljazzaf, S., & Ashkanani, A. M. (2023). Do you see my effort? An investigation of  the  relationship  between  e-government  service  quality  and  trust  in  government. Transforming  Government:  People,  Process  and  Policy , 17 (1),  116–133. https://doi.org/10.1108/TG-05-2022-0066 Black, K. (2019). Business Statistics: For Contemporary Decision Making (10th ed.). Wiley.
Cai, S., Chen, X., & Bose, I. (2013). Exploring the role of IT for environmental sustainability in China: An empirical analysis. International Journal of Production Economics , 146 (2), 491– 500. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.01.030
Chen,  A.  J.  W.,  Boudreau,  M.,  &  Watson,  R.  T.  (2008).  Information  systems  and  ecological sustainability. Journal  of  Systems  and  Information  Technology , 10 (3),  186–201. https://doi.org/10.1108/13287260810916907
Chen, J. V., Jubilado, R. J. M., Capistrano, E. P. S., & Yen, D. C. (2015). Factors affecting online tax filing - An application of the IS Success Model and trust theory. Computers in Human Behavior , 43 , 251–262. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.017
Chen, Y. C., Hu, L. T., Tseng, K. C., Juang, W. J., & Chang, C. K. (2019). Cross-boundary e- government  systems:  Determinants  of  performance. Government  Information  Quarterly , 36 (3), 449–459. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.02.001
Chin,  W.  W.  (1998).  The  partial  least  squares  approach  for  structural  equation  modeling.  In Modern  Methods  for  Business  Research (1st  Edition,  pp.  295–336).  Lawrence  Erlbaum Associates Publishers.
Cohen,  J.  (2013). Statistical  Power  Analysis  for  the  Behavioral  Sciences .  Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203771587
DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success:  A  ten-year  update. Journal  of  Management  Information  Systems , 19 (4),  9–30. https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748
Deng,  H.,  Karunasena,  K.,  &  Xu,  W.  (2018).  Evaluating  the  performance  of  e-government  in developing  countries:  A  public  value  perspective. Internet  Research , 28 (1),  169–190. https://doi.org/10.1108/IntR-10-2016-0296
Elazzaoui, E., & Lamari, S. (2022). Delone and McLean information systems success model in the public sector: A systematic review . 3 .
https://doi.org/https://doi.org/10.48434/IMIST.PRSM/jossom-v3i1.30393
F.  Hair  Jr,  J.,  Sarstedt,  M.,  Hopkins,  L.,  &  G.  Kuppelwieser,  V.  (2014).  Partial  least  squares structural  equation  modeling  (PLS-SEM). European  Business  Review , 26 (2),  106–121. https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128
Ghozali, I. (2021). Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 untuk Penelitian Empiris (Edisi 3). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review , 31 (1), 2–24. https://doi.org/10.1108/EBR- 11-2018-0203
Hair, J., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (1st ed.). Sage Publications. Hariguna,  T.,  Rahardja,  U.,  Aini,  Q.,  &  Nurfaizah.  (2019).  Effect  of  social  media  activities  to determinants public participate intention of e-government. Procedia Computer Science , 161 , 233–241. https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.119
Heeks, R. (2003). eGovernment for Development Projects Fail: How Can Risks be Reduced? (14). http://www.comnet.mtWeb:http://idpm.man.ac.uk/View/Downloadfrom:http://idpm.man.a c.uk/publications/wp/igov/index.shtmlEducators’Guidefrom:http://idpm.man.ac.uk/publica tions/wp/igov/educigov.shtmlElectroniccopyavailableat:https://ssrn.com/abstract=3540052 Henseler,  J.,  Ringle,  C.  M.,  &  Sarstedt,  M.  (2015).  A  new  criterion  for  assessing  discriminant validity  in  variance-based  structural  equation  modeling. Journal  of  the  Academy  of Marketing Science , 43 (1), 115–135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8 Holmes, D. (2001). EGov: an EBusiness plan for government (1st ed.). Nicholas Brealey.
Hu,  L.,  &  Bentler,  P.  M.  (1998).  Fit  indices  in  covariance  structure  modeling:  Sensitivity  to underparameterized  model  misspecification. Psychological  Methods , 3 (4),  424–453. https://doi.org/10.1037/1082-989X.3.4.424
Jauhari, A., Majid, M., Basri, H., & Djalil, M. A. (2020). Are E-Government and Bureaucratic Reform Promoting Good Governance towards a Better Performance of Public Organization? Quality-Access to Success , 21 .
Kareem,  M.  A.,  &  Haseeni,  Z.  J.  (2015).  E-Government  and  Its  Impact  on  Organizational Performance. In International Journal of Management and Commerce Innovations (Vol. 3). www.researchpublish.com
Karunasena,  K.,  &  Deng,  H.  (2012).  Critical  factors  for  evaluating  the  public  value  of  e- government  in  Sri  Lanka. Government  Information  Quarterly , 29 (1),  76–84. https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.04.005
Karunasena, K., Deng, H., & Singh, M. (2011). Measuring the public value of e-government: A case study from Sri Lanka. Transforming Government: People, Process and Policy , 5 (1),
81–99. https://doi.org/10.1108/17506161111114671
Kassinis,  G.  I.,  &  Soteriou,  A.  C.  (2003).  Greening  The  Service  Profit  Chain:  The  Impact  Of Environmental  Management  Practices. Production  and  Operations  Management , 12 (3), 386–403. https://doi.org/10.1111/j.1937-5956.2003.tb00210.x
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi.  (2022). Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022 .
Kim, D. J., Ferrin, D. L., & Rao, H. R. (2008). A trust-based consumer decision-making model in electronic  commerce:  The  role  of  trust,  perceived  risk,  and  their  antecedents. Decision Support Systems , 44 (2), 544–564. https://doi.org/10.1016/j.dss.2007.07.001
Kurniawan, C., Pribadi, U., & Iqbal, M. (2023). The Role of E-governance in Improving Local Governments  Performance  (Case  Study:  Sumbawa  Regency). Jurnal  Ilmiah  Peuradeun , 11 (3), 1139–1154. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i3.795
Lee,  Y.  (2017).  Exploring  the  Relationship  between  E-Government  Development  and Environmental Sustainability: A Study of Small Island Developing States. Sustainability ,
9 (5), 732. https://doi.org/10.3390/su9050732
Liao, S. H., Hu, D. C., & Chou, H. L. (2022). Consumer Perceived Service Quality and Purchase Intention:  Two  Moderated  Mediation  Models  Investigation. SAGE  Open , 12 (4). https://doi.org/10.1177/21582440221139469
Mellouli, M., Bouaziz, F., & Bentahar, O. (2020). E-government success assessment from a public value  perspective. International  Review  of  Public  Administration , 25 (3),  153–174. https://doi.org/10.1080/12294659.2020.1799517
Moore, M. H. (2021). Creating public value: The core idea of strategic management in government.
In International Journal of Professional Business Review (Vol. 6, Issue 1, pp. 1–2). AOS- Estratagia and Inovacao. https://doi.org/10.26668/businessreview/2021.v6i1.219
Nookhao,  S.,  &  Kiattisin,  S.  (2023).  Achieving  a  successful  e-government:  Determinants  of behavioral  intention  from  Thai  citizens’  perspective. Heliyon , 9 (8),  e18944. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18944
Omar, K., Scheepers, H., & Stockdale, R. (2011). eGovernment Service Quality Assessed through the Public Value Lens. In LNCS (Vol. 6846).
Pang,  M.  S.,  Lee,  G.,  &  Delone,  W.  H.  (2014).  In  public  sector  organisations:  A  public-value management  perspective. Journal  of  Information  Technology , 29 (3),  187–205. https://doi.org/10.1057/jit.2014.2
Petter, S., DeLone, W., & McLean, E. (2008). Measuring information systems success: Models, dimensions,  measures,  and  interrelationships. European  Journal  of  Information  Systems , 17 (3), 236–263. https://doi.org/10.1057/ejis.2008.15 Rahayu, A. Y. S., Juwono, V., & Rahmayanti, K. P. (2022). Pelayanan publik dan e-government: Sebuah teori dan konsep (Y. S. Hayati, Ed.; 2nd ed.). Rajawali Pers.
Riesta,  A.  M.,  Pribadi,  M.  J.,  Prasetyo,  C.  L.,  Tenggoro,  B.  W.,  Nadhiroh,  B.,  Lathif,  T.,  & Suryanto,  M.  (2021).  Evaluasi  Kualitas  Layanan  Website  E-Government  Terhadap Kepuasan Pengguna menggunakan E-Govqual dan IPA. In JIFTI-Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Robotika (Vol. 3). Ritchi, H. (2021, September 27). Menyonsong Evaluasi SPBE sebagai Gerak Digital Pemerintah . Veda Praxis.
Sachan,  A.,  Kumar,  R.,  &  Kumar,  R.  (2018).  Examining  the  impact  of  e-government  service process on user satisfaction. Journal of Global Operations and Strategic Sourcing , 11 (3), 321–336. https://doi.org/10.1108/JGOSS-11-2017-0048
Sapraz,  M.,  &  Han,  S.  (2019). A  Review  of  Electronic  Government  for  Environmental Sustainability . https://www.researchgate.net/publication/343127376
Sari,  K.  D.  A.,  &  Winarno,  W.  A.  (2012).  Implementasi  E-Government  Systemdalam  Upaya Peningkatan  Clean  and  Good  Governance  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Politik , XI (1), 1–19.
Scott, M., Delone, W., & Golden, W. (2016). Measuring eGovernment success: A public value approach. European Journal of Information Systems , 25 (3), 187–208. https://doi.org/10.1057/ejis.2015.11
Sorongan, E., & Hidayati, Q. (2020). Evaluation of Implementation E-Government with Delone and  Mclean. INTENSIF:  Jurnal  Ilmiah  Penelitian  Dan  Penerapan  Teknologi  Sistem Informasi , 4 (1), 22–37. https://doi.org/10.29407/intensif.v4i1.13067
Tetteh, J. E., Haizel-Commeh, J., & Otchere-Ankrah, B. (2022). Online Service Quality of State Organizations: A Study of Online Services of Ghana Revenue Authority. Journal of Internet Commerce . https://doi.org/10.1080/15332861.2022.2109877
Tomorri, I., & Keco, R. (2023). E-public Services Evaluation, based on Citizens’ Perception, (The Albanian  Case). WSEAS  Transactions  on  Computer  Research , 11 ,  158–165. https://doi.org/10.37394/232018.2023.11.14
Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of E-Government – A literature review. In Government Information Quarterly (Vol. 36, Issue 2, pp. 167–178). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001
Urbach, N., & Ahlemann, F. (2010). Structural equation modeling in information systems research using Partial Least Squares. In Article in Journal of Information Technology Theory and Application (Vol. 11, Issue 2). https://www.researchgate.net/publication/228467554
Wagner, C., Cheung, K. S. K., Ip, R. K. F., & Böttcher, S. (2006). Building Semantic Webs for e- government  with  Wiki  technology. Electronic  Government , 3 (1),  36–55. https://doi.org/10.1504/EG.2006.008491
Wang, Y. S., & Liao, Y. W. (2008). Assessing eGovernment systems success: A validation of the DeLone  and  McLean  model  of  information  systems  success. Government  Information Quarterly , 25 (4), 717–733. https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.06.002

## Copyright holder:
Sandhi Kusudiandaru, Umanto (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: