## PENGAKUAN TERHADAP HUKUM ADAT DALAM KAJIAN PUTUSAN KASUS TANAH HIBAH ADAT DI PENGADILAN SIGLI

## Laila M Rasyid
Email : laila077@gmail.com

## Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Artikel ini menjelaskan analisis terhadap putusan hakim melalui penalaran hukum untuk menilai kualitas dari pertimbangan hukum yang diberikan Oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli terhadap kasus perebutan hak milik atas tanah hibah adat antara  masyarakat  desa  Rambong  sebagai  Tergugat  dan  M  bin  Tgk.B  sebagai Penggugat.Hukum modern dan hukum adat dapat berjalan bersama dalam sistem hukum Indonesia yang sarat dengan pluralisme dapat digambarkan dalam Putusan No. 02/Pdt.G/2014/Pn.Sgi.
Kata kunci : Pengakuan, hukum adat, tanah.

## Abstract
This article describes an analysis of the judge's decision through legal reasoning to assess the quality of the legal reasoning given by the judge in the District Court against the case of the seizure of Sigli property rights over customary land grant between  communities  Rambong  as  Defendants  and  M  bin  Tgk.B  as Plaintiff.Modern law and customary law may run together in the Indonesian legal system  is  loaded  with  pluralism  can  be  described  in  Decision  No.  02  /  Pdt.G  / 2014 / Pn.Sgi.
Keywords : Recognition, adat law/ customary law, land.

## A. Latar Belakang Masalah
Hukum  merupakan  pranata sosial  yang  dibuat  oleh  manusia untuk  mewujudkan  tata  tertibnya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat.Tertib  itu  ada  dan dikehendaki atas kesepakatan bersama  kelompok  manusia  yang muncul  secara  alamiah  sebagai
kebutuhan  bersama.Realisasi  tertib bersama diwujudkan dengan terbentuknya pranata-pranata hukum, baik  itu  substansinya,  kelembagaan maupun  budaya  hukum.Keberadaan hukum  itu  hidup  dan  berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya.
Hukum  adat  sebagai  hukum yang  hidup  ( living  law ),  adalah
realitas  yang tidak dapat dihilangkan atau dimatikan. Hukum adat
menyangkut  cita  sosial  dan  keadilan masyarakat,  ia  menjadi  darah  dan daging dalam kehidupan masyarakat.Oleh karena itu
meskipun  masih  adanya  dominasi hukum  barat,  baik  itu  yang  diatur dalam  KUHP,  BW  dan  peraturan lainnya  yang  berlaku  di  Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap berlakunya  hukum yang  sesuai dengan  sistem  nilai,  cita  sosial  dan keadilan  masyarakat  senantiasa  tetap ada  sebagai  realitas  yang  dari  waktu kewaktu tidak dapat dihindarkan.
Von Savigny menyatakan bahwa  “hukum  adalah  pernyataan dari jiwa bangsa”,
dengan ungkapannya  yang  terkenal  bahwa “ das  recht  wiid nicht gemacht,  es its und  wird  mit  den  volke ”,  yang artinya  “hukum  itu  tidak  dibuat melainkan  berada  dan  berkembang dengan  bangsa  itu  sendiri”. 1 Hukum adat  disebut  juga  delik  adat,  ia  juga merupakan  realitas  yang  hidup, menyatu dan berada ditengah
1 .  Notohamidjojo, Pengantar  Kedalam Filsafat  Hukum ,  Universitas  Kristen  Satya Wacana, Salatiga,  hlm 12
masyarakat,  disusun  berdasar  sistem nilai dan budaya masyarakat.Sebagai pranata sosial,  hukum  adat  berfungsi sebagai  instrument  untuk  menjaga keseimbangan “ stabilisator ” masyarakat, dari segala kegoncangan akibat pelanggaran peraturan- peraturan hukum
maupun pelanggaran  terhadap  norma-norma kesusilaan,  keagamaan  dan  sopan santun dalam masyarakat.
Dalam alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis, yang penting  adalah  adanya  pengutamaan terhadap terciptanya
suatu keseimbangan  antara dunia lahir dan dunia ghaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang perorangan,  antara  persekutuan  dan masyarakat.Segala  perbuatan  yang mengganggu  perimbangan  tersebut merupakan  pelanggaran  hukum  dan petugas  hukum  wajib  mengambil tindakan yang perlu guna memulihkan  kembali  perimbangan hukum tersebut. Keberadaannya dalam  posisi  saling  berhubungan, mempengaruhi  dan  seimbang,  oleh karena  itu  pelanggaran  terhadap keseimbangan  tersebut  senantiasa harus  dikembalikan  dalam  posisi
keseimbangan.Pelanggaran  terhadap ketentuan  adat  yang  dikualifikasikan sebagai  pelanggaran  delik  adat  pada hakekatnya juga pelanggaran
terhadap situasi harmoni tersebut.
Menurut Ter Haar untuk disebut  delik,  perbuatan  tersebut harus  mengakibatkan  keguncangan dalam neraca
keseimbangan
masyarakat.Kegoncangan  ini  tidak hanya  terdapat  apabila  peraturan-
peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar,  melainkan juga apabila norma-norma kesusilaan, kesopanan dan
keagamaan  dalam  suatu  masyarakat dilanggar. 2
Sifat hakiki hukum adat adalah sifatnya  yang  tidak  “ prae  existence ” yang  sama  sekali  berbeda  dengan konsep  hukum  barat.Hukum  adat (delik adat) tidak mengenal peraturan-peraturan.Oleh  karenanya hakim tidak boleh menghukum suatu perbuatan  yang  pada  saat  perbuatan dilakukan tidak ada anggapan masyarakat (perasaan keadilan rakyat/hukum
rakyat) bahwa perbuatan  itu  bertentangan  dengan
2 .  Soerojo  Wignjodipoero, Pengantar  dan Asas-Asas  Hukum Adat,  PT.  Toko  Gunung Agung, Jakarta,1995, hlm. 228.
hukum. 3 Perasaan  keadilan  adalah keadilan  masyarakat  dan  pencelaan hukum  adalah  pencelaan  berdasar rasa keadilan yang hidup berkembang  dan  dipelihara  dalam konteks waktu tertentu.Sehingga suatu  perbuatan  pada  suatu  saat dianggap  sebagai  delik  adat,  dengan berjalannya  waktu  bisa  dipandang bukan sebagai  delik adat  begitu juga sebaliknya. 4
Karena  sifatnya  yang  tidak “ prae existence ” didalam menentukan  delik,  dalam  delik  adat tidak  dikenal  asas  legalitas  seperti yang diatur dalam KUHP. 5 Delik adat terjadi  apabila  suatu  saat  timbul larangan  untuk  melakukan  suatu perbuatan  karena  perbuatan  itu dirasakan masyarakat sebagai perbuatan  yang  tidak  patut,  tercela karena  apabila  dilanggar  dipandang dapat  mengganggu  keseimbangan dalam  masyarakat.Realitas  bahwa hukum adat merupakan sarana penyeimbang atas kegoncangan
3 .  Hermien  Hadiati  Koeswadji, Beberapa Permasalahan  Hukum  dan  Pembangunan Hukum,  Hukum  dan  Pendidikan  dan Bantuan Hukum , Surabaya,1978. hlm 51.
4 .    Pujiono, KumpulanTulisan  Hukum Pidana ,      CV.    Mandar    Maju,    Bandung, 2007, hlm.70
5 . Pujiono, Ibid ., hlm. 71.
dalam masyarakat akibat pelanggaran  delik,  berfungsi  untuk menjaga harmoni, penyelesaian konflik,  solidaritas,  refleksi  citra moral, agama dan susila masyarakat.
Hukum  lokal  yang  dihayati sebagai living  law berada  pada  anak tangga bawah dan disepelekan ketika orang  masuk  dalam  hukum  modern yang  tertulis.Ketika  relasi  kekuasaan itu  ada  dalam  kekuasaan  yang mengabsahkan  tradisi  tulisan,  maka hukum  trtulis  dianggap  lebih  tinggi dan  objektif  dibanding  hukum  lisan, sebagaimana ditegaskan Kelsen bahwa norma kebiasaan, tradisi, atau adat  belum  menjadi  norma  hukum apabila  belum  ditetapkan  norma yang lebih tinggi. 6
Hukum  modern  dan  hukum adat  dapat  eksis  bersama  dalam konstelasi  hukum  Indonesia  yang syarat  dengan  pluralisme.Namun, dalam beberapa kasus harus berhadapan  dengan  hukum  adat seperti putusan atas tanah hibah adat di  Pengadilan  Negeri  Sigli.Kedua hukum tersebut memiliki tujuan yang
6 .  Widodo  Dwi  Putro, Perselisihan  Hukum Modern  Dan  Hukum  adat  Dalam  kasus Pencurian  sisa  panen  Randu, Jurnal Yudisial, Vol IV No 02 Agusuts, 2011, hlm. 122.
sama  yaitu  keadilan  yang  tidak  bisa sepenuhnya dipastikan dalam rumusan hukum.
Berangkat  dari  latar  belakang pandangan  ahli  hukum  diatas,  pada tulisan ini akan diambil satu putusan untuk dapat dijadikan contoh bagaimana hakim melakukan penanganan suatu kasus
hukum.Putusan  yang  dipilih  berasal dari    Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri  Sigli  yang  dibacakan  pada hari  Rabu  Tanggal  11  juni  2014, dengan  registrasi  perkara  nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgi.Putusan ini terdiri dari 48 halaman kertas ukuran kuarto  dengan  jarak  kerikan  1,5 spasi.  Dari  total  jumlah  halaman tersebut,  pertimbangan  hakim  terkait “tentang  hukumnya”  dan  “dalam pokok  perkara”  terdiri  dari  12 halaman.
Kasus dalam putusan ini bermula dari gugatan perdata perdata seseorang  bernama  Murdani,  A.  Ma Bin  Tgk Basyaruddin Melawan Arbi Bin  Usman,  Abdurrahman  Bin  Raja dkk.Penggugat  mempunyai  1  (satu) petak  tanah  kebun  yang  terletak  di Gp  Rambong,  Kec  Mutiara  Timur, Kabupaten  Pidie  yang  penggugat
peroleh dari ayah kandung penggugat  atas  dasar  pemberian hibah    dengan  akta  hibah  Nomor 1091.2011  tertanggal  23  November 2011.Penggugat  mengklaim  dirinya adalah  pemilik  sah  dari  tanah tersebut  menurut  hukum  kemudian penggugat mendirikan rumah diatasnya. Bahwa setelah penggugat mendirikan  rumah  diatasnya,  para tergugat  mengajukan  gugatan  ke Mahkamah  Syar’iyah  Sigli  dengan No.209/PDT.G/2013/MS.Sgi yang mendalilkan  bahwa  tanah  tersebut adalah  milik  para  tergugat  dan melarang  penggugat  melanjutkan pembangunan rumah penggugat sehingga  tukang  yang  mengerjakan pembangunan  milik  penggugat  tidak berani lagi melanjutkan pekerjaannya sehingga terbengkalai.
Atas dasar itu penggugat minta kepada  majelis  hakim  agar  dalam provisi diletakkan sita jaminan terhadap  harta  milik  para  tergugat (Mukhtar bin Adam, Muhammad Bin A Rahman, Azhari Bin A Gani).Sementara dalam pokok
perkara,  primer  penggugat  meminta majelis:  (1)  mengabulkan  gugatan
penggugat  untuk  seluruhnya;  (2) Menyatakan  akta  hibah  Nomor 1091/2011  Tertanggal  23  November 2011 adalah sah menurut hukum; (3) menyatakan  perbuatan  para  tergugat menghalang-halangi  di  atas  tanah milik  penggugat  telah  menimbulkan kerugian bagi penggugat; (4)
menghukum  para  tergugat  untuk mengganti kerugian kepada penggugat  yaitu  kerugian  materiil sebesar  Rp.  74.563.000,-  (tujuh puluh  empat  lima  ratus  enam  puluh tiga  ribu  rupiah)  secara  kontan  atau tunai  seketika  pada  saat  putusan dalam  perkara  ini  berkekuatan  tetap; (5)  menghukum  para  tergugat  untuk membayar  uang  paksa  sebesar  Rp. 1.500.000,- (satu  juta lima ratus  ribu rupiah)  setiap  hari  bila  mana  para tergugat  lalai  dalam  melaksanakan putusan  dalam  perkara  ini;  (6) meletakkan  sita  jaminan  harta  milik Ir.  Mukhtar  Bin  Adam,  Muhammad Bin  A.Rahman,  Azhari  Bin  A.Gani; (7) menyatakan sah dan berharga sita jaminan  yang  diletakkan  oleh  juru sita  PN.Sgi;  (8)  menyatakan  putusan dalam  perkara  ini  dapat  dijalankan terlebih dahulu/serta merta sungguhpun ada upaya hukum
banding  dan  kasasi;  (9)  menghukum para  tergugaat  untuk  membayar ongkos  perkara  yang  timbul  dalam perkara ini.
Atas  dasar  latar  belakang  di atas, dapat diajukan rumusan masalah  dalam  tulisan  ini  yaitu, bagaimana hakim menampilkan pemikirannya dalam putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 02/Pdt.G/2014/PN.Sgi.walaupun pola  pemikiran  hakim  secara  sekilas sudah terkandung melalui
pertimbangan  hakim,  dalam  tulisan ini  akan  diuraikan  untuk  memahami seberapa reasonable dan logical putusan tersebut. 7
B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yang bersifat yuridis  normatif,  yaitu  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara
meneliti bahan putusan No.
02/Pdt.G/2014/Pn.Sgi  sebagai  bahan primer  ditambah  dengan  bahan-
7 . Shidarta, Peragaan Pola Penalaran Hukum Dalam  Kajian  Putusan  Kasus  Tanah  Adat,
Jurnal Yudisial, Vol III/No-
03/Desember/2010, hlm. 211.
bahan  jurnal,  buku  dan  lainnya sebagai sumber kepustakaan.

## C. Hasil Penelitian dan

## Pembahasan
Kasus dalam putusan ini bermula dari gugatan perdata perdata seseorang  bernama  Murdani,  A.  Ma Bin  Tgk Basyaruddin Melawan Arbi Bin  Usman,  Abdurrahman  Bin  Raja dkk.  Penggugat  mempunyai  1  (satu) petak  tanah  kebun  yang  terletak  di Gp  Rambong,  Kec  Mutiara  Timur, Kabupaten  Pidie  yang  penggugat peroleh dari ayah kandung penggugat  atas  dasar  pemberian hibah    dengan  akta  hibah  Nomor 1091/2011  tertanggal  23  November 2011.Penggugat  mengklaim  dirinya adalah  pemilik  sah  dari  tanah tersebut  menurut  hukum  kemudian penggugat mendirikan rumah
diatasnya.
Bahwa setelah penggugat mendirikan  rumah  diatasnya,  para tergugat  mengajukan  gugatan  ke
Mahkamah  Syar’iyah  Sigli  dengan No.209/PDT.G/2013/MS.Sgi yang mendalilkan  bahwa  tanah  tersebut adalah  milik  para  tergugat  dan melarang  penggugat  melanjutkan
pembangunan rumah penggugat sehingga  tukang  yang  mengerjakan pembangunan  milik  penggugat  tidak berani lagi melanjutkan pekerjaannya sehingga terbengkalai.
Dalam  jawaban  atas  surat gugatan  itu,  tergugat  mengajukan eksepsi.  Dalam  eksepsi  tersebut tergugat  mengajukan  beberapa  hal: (1)  pengadilan  tidak  wenang  secara absolute;  (2)  gugatan  salah  alamat; (3)  gugatan  kabur  ( obscurr  libel ), selain  tiga  hal  diatas  tergugat  juga menyampaikan dalam pokok perkara bahwa:  (1)  bahwa  para  tergugat membantah/menolak  dalil  penggugat kecuali  yang  para  tergugat  akui secara  tegas;  (2)  bahwa  tidak  benar objek  sengketa  milik  penggugat  dan juga bukan milik para tergugat secara pribadi,  yang  benar  objek  sengketa adalah milik atau asset desa Rambong  yang  telah  dikuasai  desa Rambong  ratusan  tahun  yang  lalu dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat  desa  Rambong  sebagai tanah kuburan; (3) bahwa tidak benar para  tergugat  menghalang-halangi penggugat  untuk  mendirikan  rumah; (4)  bahwa  masyarakat  Rambong memang benar ada menegor,
menyarankan untuk tidak melanjutkan  bangunan  tersebut;  (5) bahwa  penggugat  mempertahankan tanah  atas  dasar  akta  hibah  dimana akta hibah tersebut dikeluarkan tidak procedural  dan  menyalah  gunakan jabatan;  (6)  bahwa  tidak  ada  alasan penggugat mengajukan gugatan tersebut  karena  yang  mengajukan pembatalan  hibah  tersebut  adalah pejabat  desa  yang  berwenang  untuk itu;  (7)  bahwa  keluarnya  surat keterangan  hak  milik  adat  adalah rekayasa.
Para  tergugat juga dalam rekonpensi  mengajukan  dalih  bahwa para  tergugat  mengajukan  gugatan perwakilan dikarenakan para tergugat  bertindak  selain  untuk kepentingan diri sendiri selaku warga gampong  Rambong,  secara  tidak langsung  juga  mewakili  masyarakat gampong Rambong untuk mengajukan  gugatan  ke  pengadilan yang  berwenang  karena  kesemuanya mempunyai  kesamaan  kepentingan ( interest )  yang  dirugikan  atas  suatu persoalan hukum dalam hal ini akibat geuchik mengeluarkan surat keterangan  milik  adat  tanggal  29
November  2011  sehingga  lahir  akta
hibah  no.  1091/2011  tanggal  23 November 2011.
Bahwa  tanah  tersebut  menurut cerita  orangtua  gampong  sudah dipergunakan  untuk  kuburan  umum sejak zaman kerajaan Iskandar Muda
(sebelum Indonesia Merdeka) bahkan  ada  bukti  (hingga  sekarang dapat dilihat) batu nisan buatan Turki
yang ada hanya pada zaman kerajaan.
Bahwa  keadaan  tanah  kuburan lama tersebut 2/3 dari tanah kuburan telah  penuh  kuburan  dan  batu  nisan, kira-kira  1/3  lagi  saat  itu  tidak  bisa dipergunakan untuk kuburan berhubung  tanah  tersebut  berawa-
rawa sehingga tidak
layak dipergunakan untuk kuburan.
Bahwa pada tahun 1960 komplek  kuburan  tersebut  tidak  lagi dipergunakan  dan  ketika  tanah  yang dahulunya  rawa-rawa  tersebut  lama kelamaan menjadi kering dan dimanfaatkan oleh Tgk Basyaruddin(ayah penggugat) dengan  ditanami  tanaman  muda  dan mulai  membangun  fondasi  rumah tanpa sepengetahuan
dan musyawarah dengan aparat gampong
lainnya  telah  ada  akta  hibah  atas tanah tersebut.
Dalam  materi  gugatan  terkait dengan  objek  tanah  adalah  substansi yang harus memuat dengan jelas luas lokasi dan batas-batasnya, isi gugatan  penggugat  adalah  mengenai tanah  hibah  adat  di  gampong Rambong  yang  diperoleh  dengan akta hibah sehingga jika ada gugatan terkait dengan objek tanah yang tidak memuat dengan jelas luas lokasi dan batas-batas  objek  sengketanya  maka gugatan  itu  harus  ditolak.Pada  kasus ini  penggugat  telah  mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah miliknya  dengan  berdasarkan  pada akta  hibah  yang  dibuat  di  hadapan Camat  Mutiara  Timur,  akan  tetapi para  tergugat  telah  membantah gugatan  gugatan  tersebut  dengan menyatakan  bahwa  tanah  tersebut bukan  milik  penggugat  juga  bukan milik  para  tergugat  melainkan  milik atau  asset  desa  Rambong  yang  telah dikuasai ratusan tahun yang lalu.
Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa pembuktian  atas  hak  yang  diminta penggugat adalah gagal membuktikan dalil gugatannya, tidak
mempunyai kekuatan hukum, sehingga  cacat  hukum  dan  harus dikesampingkan.
Karena  gugatan  telah  dibantah
maka penggugat harus harus
membuktikannya  dengan  alat  bukti surat  dan  saksi-saksi  begitu  juga dengan para tergugat, dalam pertimbangannya majelis hakim
mendasarkan  pada  keterangan  saksi- saksi bahwa tanah sengketa merupakan  milik  masyarakat  umum gampong  Rambong  yang  digunakan untuk  kuburan  umum  masyarakat adalah  pada  tahun  1958  tanah sengketa  saksi  melihat  kepala  desa Rambong bersama masyarakat pernah  menebang  pohon  angsana untuk  membangun  rumah  sekolah untuk anak-anak desa Rambong.Pada prosedur  pembuktian  ini  majelis hakim menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,  keterangan  saksi  yang dihubungakn dengan bukti-bukti
surat  tidak  mampu  membuktikan dalil  gugatannya  yang  menyatakan tanah sengketa adalah milik tgk.basyaruddin  (ayah  penggugat) dengan  demikian  terhadap  petitum No.  3  dan  petitum  No.  4  haruslah
dinyatakan
ditolak dan dikesampingkan.
Atas  dasar  fakta-fakta  yang diyakini oleh majelis hakim tersebut, akhirnya  pengadilan  memutuskan (dalam pokok perkara) untuk menolak  gugatan  penggugat  untuk seluruhnya dan menghukum penggugat  untuk  membayar  biaya perkara.  Dasar  pertimbangan  yang digunakan oleh majelis untuk sampai pada amar putusan itu adalah sebagai berikut :
a) Penggugat tidak dapat mempertahankan dan membuktikan  dasar    hak untuk menguasai tanah berdasarkan  Akta  Hibah  No. 1091/2011, karena surat keterangan hak milik adat  itu telah  dibatalkan  oleh  kepala desa  Rambong  karena  tidak procedural  juga  terungkap fakta  di  persidangan  yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi,  penggugat  tidak berhasil  membuktikan  dalil gugatan.
b) Penggugat  telah  menyatakan mempunyai  1  (satu)  petak
tanah  yang  diperoleh  dari ayah  kandung  atas  dasar pemberian  hibah  ini  tidak sejalan  dengan  Pasal  61  jo Pasal  101  Peraturan  Menteri
Negara  Agraria    Nomor  3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahn No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran  Tanah  sehingga akta  tersebut  menjadi  cacat hukum.
c) Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi  bahwa  asal  usul tanah sengketa dasarnya adalah  milik  Raja  Bangen,
setelah  raja  meninggal  dunia dikuburkan  di  atas  tanah sengketa tersebut, oleh karena Raja Bangen tidak ada keluarga, kemudian dikuburkan  warga  Rambong yang meninggal dunia di atas tanah  tersebut,  dan  tanah  itu sudah dikuasai oleh masyarakat secara turun
temurun sampai dengan
sekarang.
Hampir  dapat  dipastikan  tidak
banyak putusan hakim  yang memuat perumusan secara rapi dan sistematis.Umumnya para hakim hanya membuat uraian pertimbangan yang  agak  longgar  secara  agak panjang  lebar.Namun  jika  ditelaah lebih  jauh  esensi  dari  pertimbangan- pertimbangan  itu  pastilah  aspek  dari penalaran hukum dalam
putusan.Putusan hakim dalam tulisan ini  dapat  dilihat  pemikiran  yang dipakai sebagai titik tolak pemikirannya adalah:
a) Semua  materi  gugatan  terkait objek  tanah  adalah  subtansi yang  harus  memuat  dengan jelas lokasi dan batas- batasnya  serta  substansi  asal kepemilikan dari hak tersebut.
b) Semua  pengakuan  penggugat harus  disertai  dengan  bukti- bukti  surat  dan  keterangan saksi  yang bisa membuktikan hak  penggugat  atas  tanah sengketa
c) Hal-hal tersebut apabila penggugat tidak dapat
mendalilkan  haknya  secara pembuktian  surat  dan  saksi serta fakta-fakta di persidangan,  gugatan  harus ditolak.
Putusan  pengadilan  ini  adalah perkara  perdata  yang  berdimensi hukum  adat,  dalam  putusan  ini penggugat  tidak  dapat  membantah pembuktian saksi yang telah memberikan  kesaksian  mereka  di persidangan  dan  majelis  hakim memberikan  pertimbangan  dengan mengutip  catatan  dari  Ter  Haar dalam  azas-azas  hukum  adat  pada halaman  77  yang  menyebutkan  hak pertuanan  (beschikkingsrecht)  itu juga  berlaku  karena  bagian-bagian tertentu  dari  pada  daerah  sendiri dipakai  buat  tanah  tempat  kediaman umum atau buat keperluan-keperluan masyarakat sebagai kesatuan (pekuburan,  cadangan  kayu  untuk pertukangan,  pengembalaan  umum) atau  karena  dipergunakan  untuk dipungut  hasilnya  buat  masyarakat sebagai kesatuan.
Tatkala  terjadi  silang  selisih  antara penerapan  hukum  adat  dan  hukum negara, dalam arti keduanya
memiliki  kesempatan  yang  sama untuk terpilih sebagai dasar penyelesaian  sengketa,  maka  hakim dapat  melakukan  forum  shopping, yakni  mencari  sistem  hukum  mana yang paling sesuai, untuk penyelesaian  klaim-klaim  para  pihak tersebut.  Para  hakim  mutlak  perlu memiliki  pengetahuan  mendalam tentang hukum adat setempat.

## D. Kesimpulan
Hukum  positif    betatapun lengkapnya tetap saja terbatas, ketika terjadi  perbedaan  penrapan  antara hukum  positif  dan  hukum  adat, keduanya hendaklah memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  dipilih sebagai  dasar penyelesaian sengketa. Hakim selaku
mahkotanya Tanyadilan melalui putusannya mutlak  perlu  memiliki  pengetauan mengenai  hukum  adat  yang  berlaku di  masyarakat,  agar  hukum  tidak hanya berjalan sebagai positivistic/legaslic  yang  tertulis  saja akan  tetapi  juga  mengadopsi  nilai- nilai  adat  yang  berlaku  dan  tidak menempatkan  hakim  hanya  sebagai corongnya undang-undang saja.
Terkait dengan Putusan No.02/Pdt.G/2014/Pn.Sgi majelis hakim telah mempertimbangkan nilai-nilai  adat  yang  berlaku  di masyarakat,  hal  ini  dapat  diapresiasi positif  untuk  perkembangan  hukum adat  selanjutnya,  dan  hakim-hakim lainnya  dapat  menjadikan  hukum adat  sebagai  salah  satu  alternatif dalam penyelesain sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Lumbuun, Gayus, 2004, “Menerobos Goa Hantu Peradilan Indonesia”, Business Information Services , Jakarta. Koeswadji,  Hermien  Hadiati,  1978, “ Beberapa Permasalahan Hukum  dan  Pembangunan Hukum, Hukum dan Pendidikan  dan  Bantuan Hukum ”, Surabaya. Notohamidjojo, “ Pengantar
Kedalam  Filsafat  Hukum ”,
Universitas  Kristen  Satya Wacana, Salatiga.
Pujiono,  2007,  “ Kumpulan    Tulisan Hukum    Pidana ”,      CV.
Mandar  Maju,  Bandung.
Shidarta,  “Peragaan  Pola  Penalaran Hukum Dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat”, Jurnal  Yudisial ,  Vol III/No-03/Desember/2010. Wignjodipoero, Soerojo, 1995, “ Pengantar  dan  Asas-Asas Hukum  Adat ”,  PT.  Toko
Gunung Agung, Jakarta.
Sulastriyono  dan  Sandra  Dini  Febri Aristya,  “Penerapan  Norma dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam  Praktik  Peradilan Perdata”, Jurnal  Mimbar
Hukum ,    Vol  24  No  1  Feb 2012, FH Univ.Gajah Mada. Dwi  Putro,  Widodo,  “Perselisihan Hukum Modern Dan Hukum  adat  Dalam  kasus Pencurian sisa panen Randu”, Jurnal  Yudisial , Vol  IV  No  02  Agusuts,
2011.