## KONTEKTASI POLITIK PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA
Supandi Dosen Universitas Islam Madura supandiarifin@gmail.co.id

## Abstrak
In  contrast  of  early  nineteen  century  when  the school  prohibition  for  indigenous  people  was executed,  the  early    century  of  twenty  started  up the  educational  chance.  Though  the  education permitted  only    for    the children  of priyayi, rich men  and  plutocrat,    also  Dutch  government functionary. The  queen Wilhelmina’s  policy  that politically determinates the discretion  for  the  need of education came along with the time when Islamic education  institution  gradually  founded  and dispersed  in  Java  and  Sumatera.  As  it  was influenced  by  colonial  government  stability,  this article  covers  the  education  project  of  Dutch colonial  government  and  institutional  Islamic education,  includes  political  Islamic  education policy with its intention.
Keywords ; politic, Islamic education of Indonesia

## Pendahuluan
Sejarah  telah  membuktikan  bahwa,  setelah    masa-masa  kerajaan, sebagaimana  telah  terbentuk  dibumi  nusantara  ini,  secara  berlahan, kolonialisme  belanda  berusaha  untuk  menguasai  bumi  nusantara  dengan berupaya untuk mengusai daerah-daerah di kepulauan yang merupakan cikal bakal  Negara  Indonesia.  Pada  mulanya,  pemerintah  belanda  berusaha menguasai  berbagai  sektor,  utamanya  dunia  perekonomian,  melalui penguasaan sektor perdagangan Hindia Belanda atau yang kemudian dikenal dengan istilah VOC yang berlangsung sekitar tahun 1596 M hingga  abad ke- 19. 1
1 VOC  adalah Verenigde  Oost  Indishe  Compagnie, yang  kemudian  VOC  ini berganti  pada  abad  pertengahan  sekitar  abad  ke-19  hingga  berakhirnya  kekuasaan belanda. Lihat diMuhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam
Usaha  untuk  mengekalkan  kekuasaan  pemerintahan  belanda tersebut,  dilakukan  dengan  berbagai  cara  salah  satunya  adalah  dengan melakukan  dan  menerapkan  pemerintahan  yang  akomodatif  terhadap  umat Islam  yang  pada  saat  itu  merupakan  komuditas  kelompok  terbesar  di  bumi Nusantara. 2 Sehingga  dalam  tataran  praktek,  para  Gubenur  jendral  Belanda membiarkan hukum Islam berjalan di tengah-tengah Masyarakat. Sementara pada  tataran  teoritis,  beberapa  sarjana  belanda  mengemukakan,  teori keberlakuan  hukum  Islam  bagi  masyarakat  Muslim  di  Nusantara.  Mereka diantaranya  adalah  Salamon  Keyzer  sekitar  tahun  1823-1868  dan  Willen Christian Van Den Berg pada tahun 1845-1927. Mereka berpendapat bahwa bagi  orang  Islam  berlaku  hukum  Islam,  meskipun  tidak  harus  sama  dengan apa yang dipaparkan oleh umat Islam yang berada di Timur Tengah. 3
Dengan  demikian,  pemerintah  belanda,  telah  memberikan kelonggaran  dalam  persoalan  hukum  Islam,  dengan  harapan,  mereka mendapatkan  simpati  yang  positif  dari  Umat  Islam  yang  ada  di  Bumi Nusantara  tersebut.  Namun  seiring  dengan  berjalannya  waktu,  pemerintah belanda  telah  berusaha  keras  untuk  mencapuri  urusan  ke-Agamaan penduduk pribumi, hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di  Negeri  belanda  maupun  di  wilayah  jajahan  Hindia  Belanda.  Tujuan pemerintahan  belanda  adalah  berusaha  menghilangkan  pengaruh  Islam  di Negerinya  sendiri  hingga  daerah  kekuasaan  dan  jajahan  belanda  tersebut, kerena mereka menganggap bahwa Islam akan menghambat tujuan mereka dalam melakukan jajahan diwilayah mereka. Bahkan hal tersebut perkuat lagi dengan dicetuskannya sebuah keputusan para raja yang menyatakan bahwa, pada  tanggal  14  Februari  tahun  1859  No.78  yang  membenarkan  para Gubenur  Jendral  Hindia  Belanda  untuk  mencampuri  masalah  Agama  dan mengawasi  setiap  gerak  gerik  para  ulama’  jika  di  pandang  perlu  untuk keamanan dan ketertiban. 4
Sehingga  hal  yang  demikian  menimbulkan  berbagai  pertentangan dari  berbagai  daerah,  seperti  di  daerah  Aceh  yang  lebih  suka  untuk memberlakukan  hukum  adat  ketimbang  hukum  belanda  waktu  itu,  mereka
dari  Masa  Klasik  Hingga  Indonesia  Kontemporer. (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Grup, 2012). 267.
2 Kebijakan  yang  akomudatif  tersebut  di  aplikasikan  kedalam  bentuk kebijakan  yang  salah  satunya  adalah  aspek  hukum,  dalam  politik  hukumnya, pemerintah  belanda  mengakui  keberadaan  Islam  dan  menghormatihukum  yang berlaku didalam masyarakat muslim di bumi Nusantara tersebut.
3 J.F.  Holleman,  ed. Van  Vollenhoven  on  Indonesian  Adat  Law. (Den  Haag: Martinus Nijhoff, 1981), 2.
4 Husnul Aqib Suminto, Politik Hindia Belanda (Jakarta: LP3ES, 1996), 10.
beralasan  bahwa    hukum  adat  yang  berlaku  di  tengah  masyarakat  berakar kepada  kesadaran  hukum  mereka  sejak  dahulu,  dan  ini  berhasil  membuat masyarakat yang damai dan tertib. 5
Masyarakat  muslim  awal  abad  ke-20,  merupakan  masyarakat  yang sedang  bangkit,  mengenai  periode  ini.  Riclefs  mengatakan  bahwa  “suatu zaman baru sedang menyongsong” hal tersebut di tandainya dengan lahirnya gerakan pembaharuan Islam. 6 Semua hal tersebut, juga berimplikasi terhadap implementasi  pendidikan  yang  diterapkan  di  bumi  nusantara  ini,  mengingat pendidikan  merupakan  sebuah  upaya  untuk  mengubah  manusia  dengan pengetahuan tentang sikap serta perilaku yang sesuai dengan kerangka nilai dan  ideology,  pendidikan  juga  merupakan  sebuah  proses  mendekatkan manusia pada tingkat kesempurnaannya dan mengembangkan kemampuannya  yang  dipandu  oleh  ideology  dan  akidah,  sehingga  dengan demikian,  pemerintah  belanda  sadar  betul  akan  hal  tersebut.  Pendidikan pada  saat  itu  mendapatkan  kekangan  dan  dilarang  untuk  tumbuh- berkembang  di  Nusantara  ini.  Mereka  berharap,  bahwa  bangsa  Indonesia menajadi  bangsa  yang  lemah  dengan  janji  kosong  yang  berikan  oleh pemerintah kolonial belanda.
Dengan pendidikan yang rendah, maka belanda dapat dengan mudah untuk  menghasut  penduduk  pribumi  yang  bertujuan  agar  mereka beranggapan  bahwa,  rakyat  Indonesia  akan  sulit  untuk  mendapatkan kemerdekaan. Dengan  harapan  pemerintah  belanda  akan  semakin  lama  lagi untuk menguasai bumi Nusantara.
5 Busthanul Arifin. Pelembagaan Hukum Islam. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).  35.  Bahkan  menurut  Soetandyo  Wignjosoebroto,  pada  awal  abad  ke-20 tercata  telah  tiga  kali  pemerintah  kolonial  belanda  ingin  menerapkan  hukum  barat untuk  penduduk  pribumi, partama pada  tahun  1904  M  ketika  PJ  Idenburg  yang kebetulan  menjabat  sebagai  menterin  kolonial  belanda  mengajukan  rancangan undang-undang  kodifikasi  hukum  perdata  BW  untuk  semua  penduduk  Indonesia, Kedua pada tahun 1919 M ketika B Pleyte mencoba untuk mengenalkan rancangan undang-undang  tentang  hak  kepemilikan  tanah  pribumi  berdasarkan  hukum  Eropa; dan ketiga, pada  tahun  1923  M  ketika  F.J.H.  Cowan  membuat  rancangan  baru Univikasi KUH perdata untuk penduduk pribumi, namun semuanya di gagalkan oleh Van  Vollen  Hoven  yang  menginginkan  penerapan  hukum  adat  dalam  masyarakat pribumi.  Soetandiyo  Wignjosoebroto. Dari  hukum  Kolonial  ke  hukum  Nasional. (Jakarta: Rajawali Press, 1995). 123-130.
6 Helen N. Boyle, Memorization and learning in Islamic Schools “comperative education review”. vol.50.no.3. 2006. 478-499.

## Proyek Pendidikan Kolonial Belanda
Pada  tahun  1899,  C.Th.  van  Deventer 7 telah  menerbitkan  sebuah artikel  yang  berjudul  “ Een  eereschuld ”  dalam  bahasa  Indonesianya  adalah suatu  utang  kehormatan  di  jurnal  belanda de  Gids. Dalam  jurnal  tersebut dituliskan  bahwa  Negeri  belanda  berhutang  kepada  bangsa  Indonesia,  dan hutang  itu  sebaiknya  dibayar  dengan  memberikan  perioritas  utama  dan memberikan  skala  perioritas  kepada  kepentingan  rakyat  dalam  kebijakan pemerintah  penjajah.  Sehingga  hal  tersebut  membawa  dampak  kepada dicetuskannya  keputusan  Ratu  Wilhelmina 8 tentang  kesejahteraan  di  Jawa dan  menekankan  pentingnya  kewajiban  etis  serta  tanggung  jawab  moral terhadap  negeri  jajahan.  Dengan  demikian,  politik  etis  ( ethische  politiek ) secara resmi telah di sahkan.
Kebijakan  tersebut  berdapak  kepada  perubahan  yang  cukup mendasar di lingkungan penjajahan, sehingga Furnivall menyebutkan bahwa zaman  ini  adalah  zaman  “ekspansi,  efisiensi  dan  kesejahteraan”.  Implikasi penting dalam kebijakan ini adalah proyek pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah  Hindia  Belanda.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  pelaksanaan perluasaan  pendidikan  gaya  barat  yang  merupakan  tanda  resmi dilaksanakannya  politik  etis.  Pendidikan  yang  dibentuk  Belanda    tentunya akan  membawa  dampak  yang  kepada  semakin  besarnya  jumlah  kelompok masyarakat  terpelajar.  Kelompo-kelompok  pelajar  dari  sekolah  Belanda kemudian  terbentuk  menjadi  kelas  sosial  tersendiri  dalam  masyarakat Indonesia  yang  sedang  mengalami  suatu  perubahan.  Pembukaan  sekolah “dokter-jawa”  yang  dikenal  dengan  istilah  STOVIA,  dan  kemudian  menjadi sarana  mobilitas  sosial  kelompok  priyayi  rendah,  pedagang  dan  keluarga- keluarga tertentu dipedesaan. 9
7 Adalah salah seorang ahli hokum yang pernah tinggal di Indonesia selama tujuh belas tahun dar tahun 1880-1897M.
8 Pada tahun 1890-1948.
9 Menurut  Jaarlijks  Verslag  School  tot  Opleiding  van  Inlandse  Arsten  pada tahun  1904-1905,  pendaftar  dan  lulusan  dokter  jawaatau  STOVIA  masing-masing berjumlah 743 dan 160 siswa, dari jumlah pendaftar tersebut, 146 orang berasal dari keluarga priyayi dan keluarga kaya, 278 dari keluarga priyayi rendahan dan keluarga menengah, dan 319 berasal dari kelas rendahan, hal ini menunjukkan bahwa sekolah tersebut merupakan media  untuk pergerakan mobilitas social masyarakat Indonesia.

## 84 | KONTEKSTASI POLITIK PENDIDIKAN

## Aspek kelembagaan pendidikan Islam pada abad 20
Kelembagaan pendidikan Islam awal abad ke-20, berada dalam ruang lingkup lembaga pendidikan pesantren, 10 dan lembaga pendidikan madrasah, dengan  menggunakan  pola  manajemen  dan  administrasi  yang  masih  cukup
10 Istilah  Pondok  berasal  dari  bahasa  arab  yaitu funduq (lihat  di  Abid  Al-Bisri, Munawwir  A  Fatah, Kamus  Al-Bisri,  Indonesia-Arab,Arab-Indonesia. (Surabaya: Pustaka  Progresif,  1999).  564.  yang  artinya  ruang  tidur,  asrama  atau  wisma sederhana.  Wahjoetomo. Pesantren (Jakarta:  Rineka  Cipta,1997),  70.  Sedangkan dalam istilah lain dikatakan bahwa pesantren berasal dari kata pe-santri-an, dimana kata santri berarti murid dalam Bahasa Jawa. Sedangkan Istilah pondok  berasal dari Bahasa  Arab funduuq ( قودنف )  yang  berarti  penginapan.  Abid-Albisri.  Munawwir  A Fatah. Kamus Al-Bisri. 564. Pendapat lainnya, pesantren berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an. Haidar Putra Daulay. Pendidikan Islam- dalam Sistem  Pendidikan  Nasonal  di  Indonesia. Jakarta:  Kencana,  2004.  26.  dan  dapat diartikan  tempat  santri  belajar.  Selain  itu  ada  juga  yang  berpendapat  bahwa  kata santri berasal dari kata Cantrik bahasa Sansakerta, atau mungkin Jawa yang  berarti orang  yang  selalu  mengikuti  guru,  yang  kemudian  dikembangkan  oleh  Perguruan Taman  Siswa  dalam  sistem  asrama  yang  disebut pawiyatan ,  Istilah  santri  juga  ada dalam  bahasa  Tamil,  yang  berarti  guru  mengaji.  Dalam  kamus  besar  bahasa Indonesia,  pesantren  diartikan  sebagai  asrama,  tempat  santri,  atau  tempat  murid- murid belajar mengaji. Umi Chultsum. Windy Novita. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya:  Kasiko,  2006).  531.  Sedangkan  secara  istilah  pondok  pesantren  adalah lembaga  pendidikan  orang-orang  Islam,.  Haidar  Putra  Dauly, Pendidikan  Islam , (Jakarta: Kencana, 2004). 27. dimana para santri biasanya tinggal di pondok ( asrama ) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik yang bersifat tradisional, dan kitab-kitab umum,  yang  bertujuan  untuk  menguasai  ilmu  agama  Islam  secara  detail,  serta mengamalkannya  sebagai  pedoman  hidup  keseharian  dengan  menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat. Namun pondok pesantren secara definitif tidak dapat diberikan batasan yang tegas, melainkan terkandung fleksibilitas pengertian  yang  memenuhi  ciri-ciri  yang  memberikan  kata  pondok  berasal  dari funduq (bahasa  Arab)  yang  artinya  ruang  tidur,  asrama  atau  wisma  sederhana, karena pondok memang sebagai tempat penampungan sederhana dari para pelajar atau  para  santri  yang  jauh  dari  tempat  asalnya.  Dalam  istilah  lain  dikatakan pesantren berasal dari kata pe-santri-an, yang mana kata ini berasal dari kata santri berarti  murid  dalam  bahasa  Jawa.  Sedangkan  menurut  Zubaedi,  pondok  pesantren adalah  salah  satu  model  pendidikan  yang  berbasis  masyarakat  yang  kemudian  kita kenal  dengan  istilah  perguruan  swasta  yang  mempunyai  kemampuan  tinggi  dalam berswakarsa,  dan  swakarya  dalam  menyelenggarakan  suatu  program  pendidikan. Zubaedi. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren, Kontribusi Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).  15.  yang  bertujuan  untuk  membentuk  tatanan  sosial  melalui  pelaksanaan kegiatan pendidikan yang bernuansa Islam.
sederhana.  sedangkan  cita-cita  kedua  lembaga  pendidikan  tersebut  adalah cenderung  kepada  tujuan  yang  normatif,  yaitu  bertujuan  pada  ke-Agamaan saja yang fokus kepada kemaslahatan akhirat semata.
Abad  ke-20  kelembagaan  pendidikan  Islam,  yang  berupa  lembaga pesantren  dan  madrasah,  perlahan  telah  mengalami  perkembangan  yang cukup signifikan. Sehingga mereka diarahkan,  dan dituntut untuk melakukan langkah-langkah  ke  arah  perwujudan  visi  dan  misi  kependidikan  Islam  yang sekaligus  populis,  berkualitas  dan  beragam.  Hal  tersebut  dilakukan berdasarkan  kepada  landasan  paradigma  pengelolaan  manajemen  yang didukung  oleh  langkah-langkah  yang  cukup  stratergis.  Melalui  suatu perwujudan  visi  dan  misi  lembaga  kependidikan  Islam  tersebut,  lembaga pendidikan  Islam  dapat  berkembang  dan  maju  secara  estafet  sebagaimana yang diharapkan.
Sejarah  perkembangan  madrasah  di  Indonesia,  juga  berhadapan dengan  berbagai  macam  faktor  yang  komplek.  Karena  tiga  lembaga pendidikan  yaitu;  Pesantren  dan  madrasah  yang  merupakan  gerakan pembaharuan  Islam  ( Islamic  reform  movement )  serta  sistem  pendidikan belanda,  merupakan  tiga  faktor  penting  yang  secara  bersama-sama menyediakan  sebuah environment bagi  kemunculan  lembaga  pendidikan islam yang berupa pesantren dan madrasah di Indonesia. 11
Madrasah di Indonesia, merupakan lembaga pendidikan yang sangat dinamis,  interaksi  madrasah  dengan  modernisasi  yang  berlangsung  secara berkelanjutan,  sehingga  pada  akhrinya  mendorong  untuk  memunculkan lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  ideal  yang  bercirikan  khas  ke-Indonesia an. 12
Pengawinan  antar  lembaga  pendidikan  Islam,  seperti  lembaga pendidikan  pesantren,  madrasah,  dan  juga  ekperimen  pendidikan  Islam modern,  telah  menghasilkan  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  Indonesia dalam  bentuk  yang  sekarang  ini.  Lembaga  pendidikan  Islam  mengalami kemajuan  yang  signifikan,  sehingga  hal  tersebut  diperkirakan  terjadi  sekitar abad  ke-20,  hal  tersebut  ditandai  dengan  banyaknya  para  santri  yang dirkirakan mencapai jumlah lebih dari 300.000 orang. 13
11 Arief  Subhan, Lembaga  pendidikan  Islam  Indonesia  abad  ke-20  ; pergumulan  antara  Modernisasi  dan  Identitas (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2012). 73.
12 Sebagai  contohnya  adalah  sekolah    Islam  yang  secara  formal  berbeda dengan  madrasah  yang  pada  akhirnya  hal  tersebut  menjadi  cikal  bakal  keragaman lembaga pendidikan Islam modern di Indonesia
13 Martin  Van  Bruesion, Kitab  kuning,  pesantren  dan  terkat-  Tradisi-tradisi Islam di Indonesia (Bandung: Mizan, 1999), 25.
Proyek  pendidikan  pemerintah  colonial  belanda  dimuali  sejak  akhir abad  ke-19  dan  awal  abad  ke-20,  dengan  demikian,  kegiatan  proyek  ini membawa  implikasi  kepada  kalangan  yang  sangat  terbatas  untuk memperoleh  kesempatan  belajar  di  sekolah  yang  asal  mulanya diperuntukkan  bagi  anak-anak  Eropa.  Sehingga  pada  beberapa  decade setelah  tahun  1816  M,  pemerintah  kolonialisme  belanda  membuka  sekolah bagi anak-anak pribumi. 14 Sekolah tersebut, didirikan untuk membentuk dan mencetak  para  administrator  dari  kalangan  pribumi,  dan  hal  ini  di  ikuti dengan mendorong para keluarga eropa untuk mengambil anak-anak priyayi belajar dan hidup dilingkungan keluarga eropa. 15
Selain  hal  tersebut,  pemerintah  colonial  belanda  telah  membuka sekolah  guru  untuk  sekolah  jawa  dan  sekolah  “Dokter-Jawa”  yang  di peruntukkan bagi rakyat pribumui dalam hal pelayanan kesehatan. 16 Namun usaha  tersebut  masih  dirasakan  kurang  untuk  mencukupi  kebutuhan  rakyat priumi,  sehingga  pada  tahun  1879  M,  pemerintah  kolonialisme  belanda kembali  membuka Hoofdenschoolen atau  (sekolah  para  kepala),  pendirian sekolah  ini  bertujuan  untuk  mendidik  para  anak  bupati  dan  bidang administrasi. 17 Proyek  pendidikan  ini  berkelanjutan  hingga  pada  masa pembukaan  lembaga  pendidikan  dasar  yang  kemudian  disebut  dengan sekolah kelas satu dan sekolah kelas dua yang dimulai pada tahun 1893.
Dalam  dunia  pendidikan  Islam  sendiri,  implementasi  modernisasi lembaga  pendidikan  juga  terjadi,  hal  tersebut  ditandai  dengan  adanya Mahmud  Yunus  pada  sekitar  tahun  1909  M  yang  merupakan  salah  satu tonggak  bagi  kemunculan  modernisasi  lembaga  pendidikan  Islam  di Indonesia.  Hal  tersebut  di  implementasikan  dengan  didirikannya  sebuah lembaga  pendidikan  “ Adabiyah  school ”  oleh  Abdullah  Ahmad  yang merupakan lembaga pendidikan Islam pertama dengan menggunakan system berkelas, memakai bangku dan meja serta papan tulis. 18
Adabiyah school tersebut menerapkan
system kelas, mengkombinasikan  mata  pelajaran  Agama  dan  umum,  serta  menggunakan metode  proses  belajar  mengajar  yang  diadopsika  dari  sekolah  Belanda.
14 Arief  Subhan, Lembaga  pendidikan  Islam  Indonesia  abad  ke-20 :pergumulan antara Modernisasi dan Identitas. 101.
15 Robert van Neil, The emergence of the modern Indonesia elite (Dordrecht the Netherland: Poris Publication and KITLV, 1984), 28-29.
16 Ibid , 28. 17 Ibid, 27.
18 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), 63.
Pendirian sekolah ini merupakan sekolah ekperimen, maka eksistensi sekolah ini  hanya  bertahan  sekitar  enam  bulan  yang  kemudian  berubah  nama menjadi “HIS Adabiyah” yang ada di minangkabau. 19 Oleh karena itu Abdullah Ahmad merasa kehilangan kesempatannya untuk mengadakan pembaharuan Agama, 20 karena sekolah yang dibangunnya sudah dikuasai oleh pemerintah colonial belanda.
Selain  Adabiyah  school  lembaga  pendidikan  Islam  yang  lain  juga didirikan, salah satunya adalah “Madras School” di daerah batu sangkar, yang didirikan oleh Syekh Umar Thalib, kemudian lembaga pendidikan  Islam yang lain juga terbentuk dengan bernama “Diniyah Putri” di padang panjang yang didirikan oleh Rahmah al Yanusi.

## Ketenagaan pendidikan Islam pada abad ke-20
Perkembangan pendidikan Islam, pada awal  abad-20, tampil dengan wajah  yang  fenomenal  dan  beragam,  sebagaimana  yang  telah  dipaparkan sebelumnya,  bahwa  pada  akhir  abad  ke-19  dan  sekaligus  merupakan  awal dari abad ke-20. Pemerintah kolonial belanda, telah mengeluarkan kebijakan dengan  memberikan  peluang  bagi  rakyat  pribumi  untuk  bisa  mengenyam bangku pendidikan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh diterapkannya politik etis  ratu  Ratu  Wilhelmina  pada  tahun  1890-1948,  sehingga  pada  akhirnya berimplikasi  kepada  dibukanya  sekolah-sekolah  yang  diperuntukkan  kepada para rakyat pribumi.
Salah  satu  sekolah  yang  memang  di  khususkan  bagi  pembentukan tenaga-tenaga  administrasi  adalah  sekolah Hoofdenschoolen atau  sekolah para  kepala  yang  nantinya  dipersiapkan  bagi  para  pendidik  bagi  para  putra Bupati  dan  lain  sebagainya.  Artinya  dari  sisi  ke  tenagaan,  lembaga  ini menghususkan bagi kalangan kepala sekolah untuk mengajar para keturanan bangsawan,  sedangkan  untuk  keturunan  pribumi  tidak  mendapatkan perlakuan tersebut.
Jika ditilik dari aspek ketenagaannya, lembaga pendidikan Islam mulai dari  Adabiyah  School,  kemudian  Madras  School,  kemudian  juga  Madrasah Jamiatul  Kahir  yang  didirikan  di  Jakarta.  Semua  lembaga  tersebut  sudah benar-benar  dipersiapkan,  ini  dilakukan  untuk  memodernisasikan  lembaga
19 Sekolah  HIS  ini  adalah  sekolah  petama  yang  mendapatkan  subsidi  dari pemerintah  belanda  yang  ada  di  daerah  minangkabau.  Lihat  di  Arief  Subhan. Lembaga  pendidikan  Islam  Indonesia  abad  ke-20  :  Pergumulan  antara  Modernisasi dan Identitas. 107. 20 Karel  A  Strembink, Pesantren,  Madrasah  dan  Sekolah  Pendidikan  Islam dalam Kurun Modern (Jakarta: LP3ES, 1996), 41.
pendidikan  Islam,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  didirikannya  (PGAI)  atau Persatuan  Guru  Agama  Islam  pada  tahun  1918  M,  yang  di  prakarsai  oleh Abdullah Ahmad dan para Ulama yang ada di Minangkabau.
Pada  perkembangannya,  organisasi  ini  kemudian  mempunyai kekuatan  politik  yang  dapat  menekan  pemerintah  Belanda,  terutama  yang berkaitan  dengan  kebijaka  politik  pendidikan  yang  dianggap  tidak  adil. Bahkan  pemerintah  memperketat  pengawasan  lembaga  pendidikan  Islam, hal tersebut telihat dari ditetapkannya ordonasi 21 yang menganggap lembaga pendidikan  Islam  sebagai  “ wilde  School ”  atau  sekolah  liar. 22 Selain  itu,  guru juga  harus  mempunyai  izin  dari  pemerintah  untuk  melaksanakan  tugas mengajar mereka.

## Perencanaan  dan  kurikulum  pendidikan  Islam  pada  masa  kolonialisme belanda pada abad 20
Implementasi  lembaga  pendidikan  Islam,  bertujuan  untuk menciptakan  SDM  yang  berkepribadian  Islami.  Artinya,  yang  memiliki pemikiran  berdasarkan  pada  nilai-nilai  Agama  Islam,  serta  berjiwa  sesuai dengan  ruh  Islam.  Metode  pendidikan  dan  pengajarannya  juga  harus dirancang  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Karena  setiap  metodologi  yang tidak berorientasi pada tercapainya tujuan tersebut, tentu akan dihindarkan. Dengan  demikian,  pelaksanaan  pendidikan  Islam  bukan  semata-mata melakukan transfer  of  knowledge ,  akan  tetapi  juga  memperhatikan  apakah ilmu  pengetahuan  yang  diberikan  itu  dapat  mengubah  sikap  atau  tidak. Rangkaian  tersebut  adalah  tahap  merealisasikannya  sehingga  dibutuhkan program pendidikan dan kurikulum yang selaras, serasi, dan berkesinambungan dengan tujuan di atas.
Beberapa  paradigma  mendasar  bagi  sistem  pendidikan  Islam,  yang diantaranya  adalah; Pertama , Prinsip  kurikulum,  strategi,  dan  tujuan pendidikan didasarkan pada akidah Islam. Dengan tujuan untuk membentuk sumberdaya manusia terdidik dengan ‘aqliyah islâmiyah (pola berpikir islami) dan nafsiyah  islâmiyah (pola  sikap   islami). Kedua , pendidikan  harus diarahkan  pada  pengembangan  ke-imanan,  sehingga  akhirnya  akan melahirkan  amal  salih  dan  ilmu  yang  bermanfaat. Ketiga , pendidikan ditujukan  dalam  rangka membangkitkan   dan  mengarahkan  potensi-potensi,
21 Ordonasi  adalah  bentuk  pengekangan  pemerintah  Belanda  kepada perkembangan lembaga pendidikan Islam dengan menganggap sekolah Islam adalah sekolah liar.
22 Arief  Subhan, Lembaga  pendidikan  Islam  Indonesia  abad  ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas., 110.
baik yang ada pada diri setiap  manusia yang  selaras  dengan  fitrah  manusia. Keempat , keteladanan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam suatu  proses  pendidikan. Kelima , strategi  dan  arah  perkembangan  ilmu pengetahuan, Keenam , tujuan  utama  ilmu  yang  dikuasai  manusia  adalah dalam rangka untuk mengenal Allah SWT. Ketujuh , ilmu harus dikembangkan dalam  rangka  menciptakan  manusia  yang  hanya  takut  kepada  Allah  SWT. Kedelapan , ilmu  yang  dipelajari  ditujukan  untuk  menemukan  keteraturan sistem,  hubungan  kausalitas,  dan  tujuan  alam  semesta. Kesembilan , ilmu dikembangkan  dalam  rangka  mengambil  manfaat  dalam  rangka  ibadah kepada  Allah  SWT. Kesepuluh , Ilmu  yang  dikembangkan  dan  teknologi  yang diciptakan  tidak  ditujukan   dalam  rangka  menimbulkan  kerusakan  di  muka bumi.
Mengingat  lembaga  pendidikan  Islam  yang  ada,  pada  sekitar    abad ke-20  masih  tergolong  kepada  masih  sedikit,  dalam  beberapa  literature  di jelaskan bahwa pada tahun 1922 M hanya ada sekiar 15 lembaga pendidikan Islam yang mengikuti system lembaga pendidikan seperti Diniyah School. Dan dapat  dikatakan  tergolong  pada  katagori  modern,  yang  didalamnya memasukkan  unsur-unsur  pelajaran  umum  seperti  Bahasa,  Matematika, Sejarah, Geografi dan kesenian (Music). 23
Transformasi kebijakan materi pelajaran yang diterapkan di  lembaga pendidikan  seperti  di  Madras  School  tersebut,  juga  lebih  menekankan  pada muatan  kurikulum  bahasa  arab,  dengan  harapan  agar  murid  mampu mengakses  pelajaran  Islam  pada  sumber  aslinya,  karena  kitab-kitab  yang kemudian  dijadikan  rujukan  dalam  kegiatan  pendidikan  tersebut  mayoritas menggunakan bahasa arab.
Politik  kebijakan  pendidikan  Islam  pada  abad  20,  dari  sisi  Anggaran  yang diperuntukkan untuk lembaga pendidikan Islam
Pada awal abad ke-20, di dunia muslim muncul kesadaran baru untuk melakukan  reformasi  pendidikan  Islam  secara  komprehensip.  Dan  tidak terpisahkan dari usaha islamisasi ilmu dalam rangka membangun peradapan Islam  di  masa  depan.    Pada  dekade  itu,  Indonesia  terjadi  masuknya gelombang  sekularisasi  besar-besaran  sebagai  imbas  dari  gelombang  yang lebih besar dari skala global. 24
Ini  berarti  reformasi  pendidikan  Islam  digagas  oleh  para  pakar sebagai  jawaban  langsung  terhadap  arus  sekularisasi  yang  sangat
23 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. , 66.
24 Mujamil  Qomar, Epistemologi  Pendidikan  Islam  Dari  Metode  Rasional Hingga Metode Kritik (Jakarta: Erlangga 2005), 234.
membahayakan  bagi  umat  Islam.  Secara  subtantif,  para  pakar  berusaha untuk mengadakan kegiatan reformasi pendidikan Islam dan mengembalikan pendidikan  Islam  kedalam  pengaruh  Islam,  seperti  pada  masa  kejayaan peradaban Islam.
Terkait  dengan  anggaran  pendidikan  yang  diterapkan  oleh pemerintah  kolonial  belanda,  pemerintah  hanya  menanggung  biaya oprasional  lembaga  pendidikan  yang  didirikan  oleh  belanda  sendiri. Sedangkan  lembaga  pendidikan  yang  didirikan  oleh  masyarakat  pribumi, mereka  mengeluarkan  biaya  sendiri  untuk  oprasional  sekolah  tersebut. Adapun  salah  satu  lembaga  pendidikan  yang  mendapatkan  subsidi  dari pemerintah  kolonial  belanda  adalah  Adabiyah  School  karena  keberadaan sekolah ini sudah diambil alih oleh pemerintah kolonial belanda.

## Tinjauan politik pendidikan Islam dari sisi tujuannya
Tujuan  pendidikan  dalam  Islam  adalah  upaya  sadar,  terstruktur, terprogram,  dan  sistematis  dalam  rangka  membentuk  manusia  yang memiliki:
a. Kepribadian  Islam, tujuan  ini  merupakan  konsekuensi  keimanan  seorang Muslim, yaitu keteguhan hati, dalam memegang identitas kemuslimannya dalam  pergaulannya  sehari-hari.  Identitas  itu,  tampak  kepada  pada  dua aspek  yang  fundamental,  yaitu  pola  pikir  ( ‘aqliyah )  dan  pola  sikap ( nafsiyah ) yang berpijak pada akidah Islam.
b. Menguasai  tsaqafah  islamiyah  dengan  handal, Islam  mendorong  setiap Muslim untuk menjadi manusia yang berilmu dengan cara mewajibkannya untuk menuntut ilmu. Berdasarkan takaran kewajibannya. 25
c. Menguasai  ilmu-ilmu  terapan  yang  meliputi  pengetahuan,  ilmu,  dan teknologi, menguasai PITEK diperlukan agar umat Islam mampu mencapai kemajuan  material  sehingga  dapat  menjalankan  fungsinya  sebagai khalifatullah di  muka  bumi  dengan  baik.  Islam  menetapkan  penguasaan sains sebagai fardhu kifayah , yaitu kewajiban  yang  harus  dikerjakan  oleh sebagian  Muslim   apabila  ilmu-ilmu  tersebut  sangat  diperlukan  umat seperti kedokteran, kimi, fisika, industri penerbangan, biologi, teknik, dll.
25 menurut   al-Ghazali,  ilmu  dibagi  ke  dalam  dua  kategori,  yaitu:  (1)  ilmu yang  fardlu  ‘ain,  yaitu  wajib  dipelajari  setiap  Muslim  seperti:  ilmu-ilmu tsaqâfah Islam  yang  terdiri  konsepsi,  ide,  dan  hukum-hukum  Islam (fiqh), bahasa  Arab,  sirah Nabi,  Ulumul  Quran, tahfîdz al-Quran,  Ulumul  Hadits,  ushul  fikih,  dll;  (2)  ilmu  yang dikategorikan fardhu kifayah, biasanya ilmu-ilmu yang mencakup sains dan teknologi serta ilmu terapan-keterampilan seperti biologi, fisika, kedokteran, pertanian, teknik, dll.
d. Memiliki  keterampilan  yang  tepat  guna  dan  berdayaguna, Penguasaan keterampilan  yang  serba  material  ini  merupakan  tuntutan  yang  harus dilakukan umat Islam dalam rangka pelaksanaan amanah Allah Swt. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya nash yang mengisyaratkan setiap Muslim untuk mempelajari ilmu pengetahuan umum dan keterampilan, sehingga hal ini dihukumi sebagai fardhu kifayah.
Tujuan  pendidikan  Islam,  bukan  hanya  menjadi  tempat  pembekalan pengetahuan  kepada  anak  bangsa,  tapi  juga  lembaga  penanaman  nilai  dan pembentuk  sikap  dan  karakter.  Anak-anak  bangsa  dikembangkan  bakatnya, dilatih  kemampuan  dan  keterampilannya.  Sekolah  tempat  menumbuh kembangkan  potensi  akal,  jasmani,  dan  rohani  secara  maksimal,  seimbang, dan  sesuai  tuntutan  zaman. Output keseluruhan  proses  pendidikan  adalah menyiapkan  peserta  didik  untuk  bisa  merealisasikan  fungsi  penciptaannya sebagai  hamba  Tuhan  dan  kemampuan  mengemban  amanah  mengelola bumi untuk dihuni secara aman, nyaman, damai, dan sejahtera.

## Penutup
Pada awal abad ke-20, merupakan kebangkitan umat Islam, pasalnya pada  abad  tersebut  merupakan  awal  diberikannya  peluang  rakyat  pribumi untuk  mengenal  yang  namanya  pendidikan.  Jika  pada  masa  decade sebelumnya,  yaitu  pada  masa  awal  abad  ke-19  ke  belakang,  rakyat  pribumi dilarang  untuk  berskolah,  karena  mereka  dianggap  tidak  pantas  untuk mengenyam  pendidikan,  dan  pendidikan  hanya  diperuntukkan  bagi  anak- anak  para  kaum  priyayi  dan  orang  kaya  serta  para  pejabat  pemerintah belanda.  Sehingga  hal  tersebut  mengakibatkan  semakin  terlelapnya  rakyat pribumi dalam buaian penjajahan belanda.
Namun berdasarkan keputusan
Ratu Wilhelmina yang
memberlakukan  politik  etis  yang  kemudian  akhirnya  memberikan  ruang gerak  bagi  rakyat  pribumi  untuk  bisa  mengenyam  dunia  pendidikan, walaupun  pada  saat  itu  masih  belum  menyeluruh  dan  utuh,  pasalnya lembaga  pendidikan  yang  didirikan  pada  waktu  itu  masih  terbatas  kepada para anak-anak priyayi menengah kebawah, seperti sekolah kedokteran-jawa dan hofdenscholen yang diperuntukkan oleh para anak-anak Bupati dan lain sebagainya.
Lembaga  pendidikan  Islam  didirikan,  yang  terletak  di  minangkabau, yaitu  Adabiyah  School,  kemudian  disusul  lagi  dengan  Madras  School  dan Madrasatul  Khoir  School  dan  lain  sebagainya.  Memberikan  kiprah  yang berkaitan  erat  dengan  politik  pemerintah  kolonial  belanda,  sehingga stabilitas  politik  pemerintah  membawa  dampak  dan  pengaruh  terhadap pelaksanaan  kegiatan  pendidikan  Islam  pada  abad  ke-20  terutama  di
Indonesia.  Maka  dari  itu,  pada  pembahasan  tulisan  ini  melitputi  proyek pendidikan kolonial Belanda, kemudian, aspek kelembagaan pendidikan Islam pada sekitar abad ke-20. Selain itu, ketenagaan pendidikan Islam pada sekitar abad  20  juga  menjadi  kajian  dalam  makalah  ini.  Dan  perencanaan  dan kurikulum pendidikan  Islam  pada masa kolonialisme  belanda  pada  abad  ke- 20,  serta  politik  kebijakan  pendidikan  Islam  pada  abad  ke-20,  dari  sisi Anggaran  yang  diperuntukkan  untuk  lembaga  pendidikan  Islam  dan  juga tinjauan politik pendidikan Islam dari sisi tujuannya.

## Daftar Rujukan
A  Strembink,  Karel, Pesantren,  Madrasah  dan  Sekolah  Pendidikan  Islam dalam Kurun Modern, Jakarta: LP3ES, 1996.
Al-Bisri,  Abid  dan  Munawwir  A  Fatah, Kamus  Al-Bisri,  Indonesia-Arab,Arab- Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
Aqib Suminto, Husnul, Politik Hindia Belanda, Jakarta: LP3ES, 1996.
Arifin,  Busthanul, Pelembagaan  Hukum  Islam, Jakarta:  Gema  Insani  Press, 1995.
Chultsum, Umi dan Windy Novita, Kamus Besar Bahasa Indonesia Surabaya:
Kasiko, 2006.
Dasuki, Hafizh dkk, Ensklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
Holleman,  J.F.  ed., Van  Vollenhoven  on  Indonesian  Adat  Law, Den  Haag:
Martinus Nijhoff, 1981.
Iqbal,  Muhammad  dan  Amin  Husein  Nasution, Pemikiran  Politik  Islam  dari Masa  Klasik  Hingga  Indonesia  Kontemporer, Jakarta:  Kencana
Prenada Media Grup, 2012.
N.  Boyle, Helen, Memorization and learning  in  Islamic  Schools  “comperative education review”, vol.50.no.3, 2006.
Putra Daulay, Haidar, Pendidikan Islam- dalam Sistem Pendidikan Nasonal di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2004
Qomar,  Mujamil, Epistemologi  Pendidikan  Islam  Dari  Metode  Rasional Hingga Metode Kritik. Jakarta: Erlangga, 2005.
Subhan, Arief, Lembaga pendidikan Islam Indonesia abad ke-20 (pergumulan antara Modernisasi dan Identitas), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Van  Bruesion,  Martin, Kitab  kuning,  pesantren  dan  terkat-  Tradisi-tradisi Islam di Indonesia, Bandung: Mizan, 1999.
Van  Neil,  Robert, The  emergence  of  the  modern  Indonesia  elite, Dordrecht the Netherland: Poris Publication and KITLV, 1984.
Wahjoetomo, Pesantren, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
Wignjosoebroto,  Soetandiyo, Dari  hukum  Kolonial  ke  hukum  Nasional, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
Yunus, Mahmud, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Mutiara
Sumber Widya, 1995.
Zubaedi, Pemberdayaan  Masyarakat  Berbasis  Pesantren,  Kontribusi  Fiqih Sosial  Kiai  Sahal  Mahfudh  dalam  Perubahan  Nilai-nilai  Pesantren, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.