## PENGARUH DESAIN ORGANISASI TERHADAP KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DI KOTA PALEMBANG

## Akhmad Mustain
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bala Putra Dewa Palembang Email : akhtain@tahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kinerja Dinas Penananamn Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Palembang .  Penyebabnya adalah desain  organisasi  DPMPTSP belum sepenuhnya mendukung kebutuhan, sistem dan tujuan dari pelayanan terpadu satu pintu bidang perizinan. Penelitian ini bermaksud menguji pengaruh desain organisasi terhadap kinerja organisasi melalui metode  survei.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  kuesioner  dengan  teknik  analisis  menggunakan Structural Equation Model (SEM).
Hasil penelitian menjelaskan bahwa desain organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadapkinerja organisasi. Besarnya pengaruh desain organisasi terhadap kinerja organisasi tersebut ditentukan oleh faktor struktur, proses dan manusia. Artinya bahwa perubahan faktor struktur, proses dan manusia dalam desain organisasi dapat memberikan dampak yang besar bagi kinerja organisasi. Proses organisasi menjadi faktor palingkuat dalam merefleksikan desain organisasi dibandingkan struktur dan manusia. Berdasarkan simpulan penelitian diperoleh hasil bahwa Desain organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi. Pengaruh desain organisasi terhadap kinerja organisasi tersebut ditentukan oleh faktor struktur, proses danmanusia dalam organisasi. Adapun faktor proses merupakan faktor yang palingmerefleksikan desain organisasi dibandingkan faktor lain dalam desain organisasi yaitu struktur dan manusia. Struktur yang dibuat masih sangat hierarkis, proses  organisasi dalam  pelayanan perizinan  belum  terintegrasi. Penataan  sumber  daya  manusia  dalam organisasi belum mendukung kebutuhan tenaga teknik dalam organisasi, sehingga akan menimbulkan kinerja dalammenghasilkan pelayanan perizinan yang optimalbelum tercapai.
Kata Kunci: Desain organisasi, Kinerja organisasi, Proses Organisasi

## PENDAHULUAN
Persoalan  penting  yang  dihadapi organisasi  pemerintah  adalah  masih  buruknya kinerja pelayanan yang dihasilkan oleh birokrasi. Pelayanan masih lamban, berbelit-belit, kaku dan cenderung  tidak  tanggap  terhadap  kebutuhan masyarakat. Kinerja sektor publik oleh sebab itu terus menjadi topik besar yang diminati baik oleh praktisi  maupun  akademisi  di  seluruh  dunia. Pendapat Abramson, et.al yang dikutip oleh Sole (2009: 3) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan elemen penting untuk meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri dan juga akuntabilitas. Namun  demikian  pengukuran  kinerja  tidak pernah  secara  efektif  dilakukan  di  beberapa organisasi  sektor  publik.  Alasan  yang  sering dikemukakan  adalah  pemahaman  yang  kurang tentang kerangka kerja yang dapat digunakan
untuk  mengukur  kinerja  organisasi  publik.  Hal tersebut  menyebabkan  peningkatan  kinerja organisasi menjadi sulit diwujudkan (Sole, 2009: 9).
Kinerja  organisasi  dalam  urusan perizinan merupakan salah satu bentuk kegagalan kinerja  organisasi  sektor  publik  yang  terus mengemuka.  Penelitian  Hardiyansyah  (2011) menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  pelayanan perizinan  memang  masih  memiliki  banyak kelemahan  seperti  mekanisme  dan  prosedur pelayanan  yang  panjang,  tidak  ada  kepastian waktu penyelesaian dan biaya tinggi, kurangnya transparansi informasi baik mengenai ketentuan, mekanisme prosedur, persyaratan maupun proses penyelesaiannya;  dan  kurang  profesionalnya pelayanan yang diberikanolehaparat.
Dalam  rangka  meningkatkan  kinerja pelayanan  perizinan,  Menteri  Dalam  Negeri  telah mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Daerah.  Pelayanan  terpadu satu pintu adalah suatu bentuk pelayanan dimana mulai dari pendaftaran  sampai  dengan  penyerahan  izin dilaksanakan  di  dalam  satu  tempat.  Tujuan mendasarnya adalah penyederhanaan proses pelayanan perizinan,  yaitu  meliputi  pemangkasan  tahapan prosedur,  pengurangan  jumlah  biaya,  pengurangan waktu  pemrosesan,  pengurangan  jumlah  dokumen serta  menghilangkan  praktek  pungutan  di  luar ketentuan.
Penyelenggaraan  pelayanan  terpadu  satu pintu  (PTSP)  bidang  perizinan  di  Kota  Palembang diselenggarakan oleh Dinas Penananamn Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP). Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun  2018  Tentang  Pendelegasian  sebagian kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  disebutkan  bahwa  tujuan  dari Pendelegasian  sebagian  kewenangan  di  Bidang Perizinan  dan  Non  Perizinan  Kepada  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dalam rangka penataan dan pengembangan mekanisme  kontrol  yang  efektif dan efisien  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian Walikota  telah  menyerahkan  tanggungjawab  untuk penandatanganan  dokumen  izin  kepada  Kepala DPMPTSP.  Oleh  sebab  itu  proses  penyelesaian perizinan  mulai  dari  pendaftaran  sampai  dengan pengambilan  dokumen  izin  diselenggarakan  oleh DPMPTSP.  Namun  dalam  Peraturan  walikota tersebut juga dijelaskan bahwa pengambilan keputusan perizinan yang berskala besar yang mempengaruhi baik dalam pertumbuhan perekonomian, penyerapan tenaga kerja,  kemajuan  suatu  wilayah,  dan  berdampak lingkungan,  terlebih  dahulu  harus  memperoleh persetujuan Walikota agar selaras dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota. Adapun perizinan tertentu sebagaimana dimaksud antara laian :
a. Perizinan untuk pendirian hotel bintang 3 (tiga) ke atas;
b. Perizinan untukpendirian rumah sakit besar;
c. Perizinan untuk pendirian pusat perbelanjaan skala besar;
d. Perizinan untuk penerbitan izin usaha industri skala menengah; dan
e. Perizinan dan  rekomendasi untuk  penerbitan izin pembangunan,  pengoperasian  pelabuhan  sungai dandanau(pelabuhan khusus regional dalam kota).
Untuk  mewujudkan  tujuan  organisasi diperlukan adanya aturan, sistem, prosedur dan hierarki yang saling mendukung (Istianto, 2011). Faktor-faktor tersebut  di  Kota  Palembang  belum  sepenuhnya mendukung  penyelenggaraan  pelayanan  perizinan yang sesuai harapan. Pada sisi aturan disebutkan bahwa DPMPTSP  merupakan  organisasi  yang  bertugas melakukan koordinasi dengan dinas teknis terkait untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan. Sehingga jelas bahwa DPMPTSP di desain bukan sebagai organisasi yang  memiliki  kewenangan  penuh  atas  perizinan. Padahal  sistem  yang  harus  berlaku  di  DPMPTSP adalah  mulai  dari  pendaftaran  sampai  dengan penerbitan izin ada di DPMPTSP. Hal tersebut sesuai amanat Permendagri No 138 Tahun 2017. Akan tetapi pada  kenyataannya  prosedur  yang  dibuat  masih panjang dan berbelit-belit. Dalam aturan, DPMPTSP tidak  dirancang  memiliki  bidang-bidang  teknis  yang terintegrasi.  Kewenangan  melakukan  penilaian terhadap objek izin tetap berada pada dinas-dinas teknis. Pengambilan keputusan di DPMPTSP harus melalui mekanisme pengambilan keputusan antar dinas teknis. Oleh  sebab  itu  dari  sisi  hierarki  penyelenggaraan pelayanan perizinan masih melewati banyak tingkatan.
Dengan  demikian  jelas  bahwa  persoalan rendahnya  kinerja  DPMPTSP  dalam  bidang pelayanan  perizinan  disebabkan  karena  desain organisasi  B  DPMPTSP  belum  mendukung  pada pencapaian  tujuan  pelayanan  terpadu  satu  pintu. Padahal ditegaskan oleh Andersen (2002: 344) bahwa mengapa organisasi terus secara aktif mencari model organisasi  yang  tepat  disebabkan  karena  desain organisasi  dapat  memberi  dampak  bagi  kinerja organisasi. Desain organisasi dalam pendapat tersebut digambarkan  sebagai  solusi  penting  yang  banyak dilakukan  oleh  organisasi.  Hal  tersebut  dilakukan karena  desain  organisasi  diyakini  merupakan  faktor penting  untuk  meningkatkan  kinerja  organisasi (Stanwick  and  Pleshko,  1994;  Andersen,  2002; Galbraith, 2002; Stanford, 2005; Lawler III dan Worley, 2009).
Oleh  sebab  itu  penelitian  ini  bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh desain organisasi terhadap kinerja organisasi. Tujuannya adalah untuk menemukan konsep atau proposisi baru
yang  berkaitan  dengan  faktor  penting  dalam  desain organisasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif karena penelitian inimenguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan  antarvariabel.  Metode  yang  digunakan adalah  survey.  Pengumpulan  data  menggunakan kuesioner  (Cresswell,  2002).  Untuk  menganalisis besarnya  pengaruh  antar  variabel  dan  pengujian hipotesis dilakukan melalui metode Structural Equation Model (SEM) (Solimun, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini melakukan pengujian pengaruh variabel desain organisasi terhadap kinerja organisasi. Untuk mengukur variabel kinerja organisasi digunakan indikator  yang  pernah  dijelaskan  oleh  Boyne,  et  al (2006: 14)  yang meliputi dimensi outputs, efficiency, effectiveness,  responsiveness  and  equity. Sedangkan untukmengukur variabel desain organisasi penelitian ini mengacu pada pendapat Lawler III dan Worley (2009: 188) yang menjelaskan bahwa dalam desain organisasi terdapat faktor struktur, proses dan manusia yang dapat dijadikan acuan dalam melihat desain organisasi.
Pengaruh  desain  organisasi  terhadap  kinerja organisasi dijelaskan melalui hasil analisis SEM. Hasil analisis  menjelaskan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang besar dari desain organisasi terhadap kinerja organisasi. Besarnya pengaruh desain organisasi terhadap kinerja organisasi  tersebut  ditentukan  oleh  faktor  struktur, proses dan manusia. Perubahan dalam faktor struktur, proses  dan  manusia  dalam  desain  organisasi  dapat memberikan dampak bagi kinerja organisasi. Artinya bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat dibuktikan.
Penelitian ini juga menjelaskan bahwa faktor yang  paling  merefleksikan  variabel desain  organisasi adalah  proses  organisasi.  Hal  tersebut  memperkuat pernyataan  Stanford  (2005:  14)  yang  menjelaskan bahwa  memang  desain  organisasi  tidak  hanya menyangkut persoalan struktur tetapi juga proses yang adadidalam organisasi. Menurut Gibson, et.al (1989: 9) proses dalam organisasi merupakan sumber kehidupan dalam mempengaruhi keberhasilan desain organisasi. Hasil penelitian Lee Chan and Lee Kyu (2007: 26) dan Dawud (2009) juga menjelaskan bahwa struktur dan proses dalam  organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi. Namun demikian dalam penelitian
ini menemukan bahwa proses organisasi memiliki dominasi yang kuat dalam desain organisasi. Sehingga penelitian ini dapat memperjelas pendapat sebelumnya.
Hasil penelitian tersebut dilandasi oleh kenyataan di lapangan bahwa desain penataan organisasi di daerah melalui PP No. 18 Tahun 2016 lebih mempersoalkan organisasi semata-mata sebagai persoalan struktur. Hal ini terlihat dari esensi kebijakan yang lebihmenekankan pada tiga hal:
1. Penyeragaman nomenkelatur kelembagaan daerah
2. Penentuan  jumlah  kelembagaan  daerah  yang berbasis  pada  hasil  perhitungan  atas  variabel jumlah  penduduk,  luas  wilayah,  dan  jumlah APBD
3. Perumpunan kelembagaan daerah, meskipun juga menentukan  beberapa  perubahan  lain  seperti perubahan  eselonisasi  pejabat  daerah  dan  lain sebagainya
Tidak  mengherankan  bila  perubahan  yang terjadi  dalam  desain  organisasi  di  daerah  hanya dimaknai perubahan struktur dan nama organisasinya saja.  Dalam  hal  proses  dan  kebijakan  alokasi sumberdaya manusia tidak pernah disesuaikan dengan kebutuhan  dan  tujuan  organisasi  serta  kondisi  riil organisasi birokrasi. Hal tersebut terlihat dalam desain organisasi  pelayanan  perizinan  melalui  organisasi penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  desain organisasi  yang  sekarang  berlaku  ternyata  belum mencerminkan  penataan  proses  organisasi  dan penempatan sumberdaya manusia secara tepat. Artinya adalah desain organisasi pelayanan terpadu satu pintu masih belum secara optimal dapat mempercepat proses pelayanan perizinan seperti yang telah di  amanatkan oleh peraturan, dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  138 Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu PintuDaerah.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa desain  organisasi  DPMPTSP  belum  mencerminkan sebagai  organisasi  penyelenggara  pelayanan  terpadu, karena  masing-masing  bagiannya  masih  bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Oleh sebab itu kinerja yang dihasilkan DPMPTSPmenjadi belum maksimal.
Hasil  penelitian  Muktiali  (2006)  dapat menjelaskan bahwa terdapat permasalahan internal dan eksternal dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu, salah satunya adalah masih ditanganinya perizinan oleh dinas-dinas terkait. Hal ini menyebabkan kinerja  yang  berbelit-belit.  Padahal  Stanwick  dan Pleshko (1995:176) sudah mengingatkan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan organisasi terpadu sangat mensyaratkan  adanya  koordinasi  dalam  pelaksanaan tugas melalui task force atau komite.
Belum  optimalnya  kinerja  DPMPTSP dengan  demikian  jelas  disebabkan  desain  organisasi DPMPTSP yang belum konsisten dengan kebutuhan, tujuan  serta  sistem  organisasi  DPMPTSP.  Struktur yang dibuat masih sangat hierarkis. Proses organisasi dalam pelayanan perizinan belum terintegrasi. Penataan manusia  dalam  organisasi  juga  belum  mendukung kebutuhan  tenaga  teknik  dalam  organisasi.  Pada akhirnya  kinerja  DPMPTSP  dalam  menghasilkan pelayanan  perizinan  yang  optimal  belum  tercapai. Artinya  bahwa  desain  organisasi  yang  dicerminkan oleh faktor struktur, proses dan manusia yang tidak tepat akanberdampak pada kinerja organisasi yang buruk.
Mengacu pada pendapat Stanford (2005: 14) bahwa  desain  organisasi  harus  mempertimbangkan elemen-elemen  kebutuhan  dan  strategi  dalam organisasi . Hal  tersebut  disebabkan  desain  organisasi merupakan alat penting  yang membantu pencapaian tujuan organisasi. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa ketika organisasi ingin meningkatkan kinerja organisasi maka  akan  diperlukan  peningkatan  hubungan  dan interaksi  antara  bagian/komponen  yang  satu  dengan yang  lainnya  yang  membentuk  sebuah  departemen. Merubah  hubungan  pada  satu  komponen  akan berdampak pada bagian yang lain.
Desain organisasi merupakan proses bagaimana organisasi mengorkestra faktor-faktor dalam organisasi seperti struktur, proses dan manusia (Lawler III &Worley 2009: 196). Secara tegas Stanford (2005: 14)  menyatakan  bahwa  desain  organisasi  memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi. Desain organisasi menurutnya “ is not simply about „structure‟ but the design  principles  that  under-pin  it”. Oleh  sebab  itu melihat desain organisasi tidak hanya sekedar melihat strukturnya saja tetapi lebih dari itu ada prinsip-prinsip tertentu yang harusdibangun didalamnya.
Pada kenyataannya desain organisasi yang ada di daerah memang dirancang, disahkan dan dikirim dari pemerintah pusat. Seperti halnya di DPMPTSP Kota Palembang, struktur, proses dan sistem penataan
sumberdaya manusianya sejatinya masih sama dengan desain  organisasi  sebelumnya.  Hampir  semua  aspek dalam  prosedur  diatur  dengan  ketat  sehingga  orang tidak  leluasa  menciptakan  prosedur  sendiri,  maka kondisi ini disebut sebagai overbirokrasi (Keban, 2008: 138).
Desain  organisasi  yang  sekarang  berlaku berdasarkan  PP  18  tahun  2016  memang  hanya memposisikan  DPMPTSP  sebagai  sekretariat  saja, padahal DPMPTSP dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan  perizinan  yang  sederhana,  cepat  dan berkepastian.  Dijelaskan  oleh  Osborne  dan  Plastrik (2004: 6) bahwa desain organisasi harus menyesuaikan dengan  strategi.  Galbraith  (2002)  juga  menjelaskan bahwa  desain  organisasi  dibuat  memang  untuk mendukung  strategi  yang  berlaku  sehingga  kinerja organisasi dapatmeningkat.
Posisi  DPMPTSP  dalam  lingkup  organisasi pemerintah daerah bila merujuk pendapat  Mintzberg (1992:10)  memiliki  fungsi  sebagai supporting  staff. Dijelaskan  olehnya  bahwa supporting  staff  is  about organization tendstoadd staff unitsof adifferent nature, not  to  effect  standardization  but  to  provide  indirect service to it self. Mengacu pada pendapat tersebut maka jelaslah mengapa DPMPTSPtidak pernahbisa optimal dalam penyelenggaraan fungsinya, karena DPMPTSP didesain untuk melakukan pelayanan ke dalam, seperti halnya  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia,  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah dan sebagainya. Dengan rentang kendali yang sangat luas, DPMPTSP menjadi sangat sulit  untuk  mewujudkan  kinerjanya  yang  optimal Sebagai  bagian  dari  proses  reformasi  birokrasi, pembentukan  organisasi  DPMPTSP  ibarat  teknologi baru  yang  sulit  diterapkan.  Organisasi  pemerintah daerah terbiasa bekerja dengan spesialisasi yang tinggi. Sangat  sulit  untuk  mengitegrasikan  unit-unit  tersebut dalam bentuk koordinasi yang sifatnya tidak terstruktur dengan jelas. Hal tersebut disebabkan birokrasi selalu mendasarkan diri pada aturan baku dan bertangggungjawab  berdasarkan  urutan  rentang kendali. Artinya bahwa implementasi kebijakan tentang Organisasi Perangkat Daerah membutuhkan perubahan yang cukup mendasar dalam organisasi birokrasi, itulah sebabnya mengapa implementasinya menjadiberat.
Mengacu pada pemikiran Van Mater dan Van Horn  (1975)  yang  dikutip  oleh  Wahab  (2005:79) bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang
mengoperasikan  program  di  lapangan  relatif  tinggi. Sistem  DPMPTSP  menuntut  perubahan  dalam organisasi secara drastis sehingga sulit diterapkan.
Oleh sebab itu berdasarkan hasil penelitian di lapangan  dapat  dijelaskan  bahwa  belum  optimalnya pelayanan  perizinan  disebabkan  karena  desain organisasi  yang  ada  belum  konsisten  dalam mendukung kebutuhan, sistem dan  tujuan organisasi perizinan  terpadu.  Struktur  yang  dibuat  belum berorientasi pada penyederhanakan pelayanan perizinan. Proses organisasi dalam pelayanan perizinan masih berbelit-belit karena belum terintegrasi. Penataan manusia  dalam  organisasi  juga  belum  mendukung kebutuhan  tenaga  teknik  dalam  organisasi.  Menurut pendapat Nadler dan Tusman (1997: 34) dalam desain organisasi  dikenal  adanya  teori congruence yang menurut  mereka  didefinisikan  sebagai the  degree  to wich  the  needs,  demans,  goals  or  objectives  and structure  of  component  are  consistant  with  those  of other.
Organisasi  birokrasi  masih  belum  konsisten dalam  menerapkan  desain  organisasi  berdasarkan kebutuhan,  sistem  dan  tujuan  organisasi.  Selain  itu kepribadian khusus yang dimiliki organisasi birokrasi juga tidak pernah dipertimbangkan dalam menerapkan desain  organisasi.  Artinya  adalah  terdapat  logika diskontinuitas ( logic of discontinuity ) dalam penerapan suatu desain organisasi birokrasi. Faktor struktur, proses dan manusia dalam organisasi belum di desain untuk mendukung kebutuhan, sistem dan tujuan pelayanan terpadu satu pintu.

## SIMPULAN DAN SARAN
1. Desain  organisasi  memiliki  pengaruh  terhadap kinerja  organisasi.  Pengaruh  desain  organisasi terhadap  kinerja  organisasi  tersebut  ditentukan oleh faktor struktur, proses dan manusia dalam organisasi.  Adapun  faktor  proses  merupakan faktor yang palingmerefleksikan desain organisasi dibandingkan faktor lain dalam desain organisasi yaitu struktur danmanusia.
2. Struktur yang dibuatmasih sangat hierarkis, proses organisasi  dalam  pelayanan  perizinan  belum terintegrasi. Penataan sumber daya manusia dalam organisasi belum mendukung kebutuhan tenaga teknik  dalam  organisasi,  sehingga  akan menimbulkan  kinerja  dalam  menghasilkan pelayanan perizinan yang optimalbelum tercapai.
Disarankan  melalui  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
1. Perlunya  bagi  organisasi  pemerintah  daerah adalah membangun desain organisasi yang lebih mengutamakan  proses  organisasi  agar  dapat meningkatkan  kinerja  organisasi.  Hal  tersebut dapat dilakukan melalui identifikasi keseluruhan aktivitas  organisasi  yang  diperlukan  untuk disesuaikan dengan tujuan, kebutuhan, sistem dan regulasi yang ada.
2. Kemudian  pembuatan Standard  Operational Procedure (SOP)  tentang  pelayanan  perizinan terpadu  yang  menggabungkan  semua  aktivitas unit  instansi  yang  terlibat,  Membentuk  bidang- bidangteknis sesuai dengan nama-nama perizinan yang dilayani sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang  terpadu.  menerapkan  sistem  jaringan komputer  yang  menghubungkan  antar  instansi sebagai  sarana  penyimpanan database yang diperlukan semua unit instansi yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA
Andersen, 2002. Organizational Design: Two Lessons to  Learn  Before  Reorganization, International Journal of Organizational Theory and Behaviour , Vol 5 No 3:343-358.
Boyne, G.A, Meier, Toole. Jr and Walker, 2006. Public Service  Performance, Perspective Measurement and  Management, New  York:  Cambridge University Press.
Chan, Lee & Kyu, Lee, 2007. Capabilities, process, and Performance  of  Knowledge  Management:  A Structural  Approach, Human  Factors  and Ergonomics in Manufacturing , vol 17, p. 21-41.
Creswell, John, 2002. Desain Penelitian, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif terjemahan Angkatan III & IV KIK-UI. Jakarta: KIKPress.
Dawud,  Joni,  2009. Pengaruh  Desain  Organisasi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan  di  Kawasan  Perkotaan  (Studi  di Kawasan  Perkotaan  Cipanas  Kabupaten Cianjur) , Disertasi Universitas Padjajaran .
Galbraith,  J.R,  Downey  &  Kates,  2002. Designing Dynamic Organization , New York: Amacom.
Gibson, James  L,  Ivancevich, John M  &  Donnelly, James H, 1989. Organisasi, perilaku, Struktur dan Proses, Jakarta:Erlangga.
Hardiyansyah, 2011. Pengaruh Komunikasi Terhadap Kualitas  Pelayanan  Publik  (Studi  Tentang Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  pada Dinas  Tata  Kota,  Kota  Palembang) ,  Disertasi Universitas Padjadjaran. Istianto, Bambang, 2011. Demokratisasi Birokrasi , Jakarta: Mitra Wacana
Media.
Keban,  Yeremias,  2008. Enam  Dimensi  Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu, Edisi
2, Yogyakarta: Gava Media.
Lawler  III,  E  &  Worley,  C,  2009.  Designing Organizations  That  Are  Built  to  Change, The Organization of The Future: Visions, Strategies, and Insights on Managing in New Era Frances
Hesselbein  and  Marshall  Goldsmith  (Ed).  San
Fransisco, Jossey-Bass.
Mintzberg, H. (1992). Structure in Five, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Muktiali,  Muhammad,  2006. Kajian  Evaluasi Penerapan  One  Stop  Service  (OSS)  di  Jawa
Tengah, Jurnal  Tata  Kelola,  vol  8,  Semarang:
Universitas Diponegoro.
Nadler, D.A & Tushman, M.L, 1997. Competing by Design:  The  Power  of  Organizational Architecture, New  York  :  Oxford  University
Press.
Osborne,  D  &  Plastrik,  P.  2004. Banishing Bureaucracy : The five Strategies for Reinventing
Government (terjemahan),Jakarta:PPM.
Stanford,  Naomi,  2005. Organization  Design:  The Collaborative  Approach ,  Elsevier  Butterworth- Hinemann, Linacre House, Jordan Hill, Oxford.
Solimun,  2008. Memahami  Metode  Kuantitatif Mutakhir,  Structural  Equation  Modeling  &
Partial  Least  Square ,  Malang:  Universitas Brawijaya.
Sole,  Fransisco,  2009.  A  Management  Model  and Factors  Driving  Performance  in  Public Organizations, Measuring Business Excellence, Q  Emerald Group Publishing Limited, ISSN 1368-3047. Vol 13 No 4:.3-11.
Stanwick, Peter & Pleshko, Larry, 1995. Relationship of Environmental  Characteristics,  Formalized Planning  and  Organizational  Design  to Performace, The  International  Journal  of Organizational Analysis, Vol 3 No 2:.175-197.
Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi  ke  Implementasi  Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bumi Aksara.