## ANALISIS KOORDINASI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.462-475                                                                 Lilis Suriani. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.372 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## ANALISIS KOORDINASI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
Lilis Suriani 1 , Herman 2 , Rido Oktaviandi 3
1,2,3 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau Correspondet author : lilissuryani@soc.uir.ac.id Pekanbaru, Riau, Indonesia

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  and  explain  the Coordination  of  Implementing  Environmental and Corporate Social Responsibility in Siak Regency, Riau Province. This type of research uses a  qualitative  research  type  of  descriptive  method — data  collection  techniques  using interview  techniques,  observation  and  literature  studies  from  various  sources.  The  results showed  that  the  coordination  of  implementing  the  Company's  social  and  environmental responsibility  has  not  been  maximally  implemented.  Based  on  the  unity  of  action  indicator measurement, coordination meetings between stakeholders are rarely held to unite actions. Then,  the  lack  of  information  about  TJSL is  also  a  factor  in  the  lack  of  communication.  The inability  of  the  TJSL  forum  to  carry  out  its  duties  is  also  an  obstacle,  so  there  is  a  lack  of supervision of companies, which results in companies not complying with regulations, such as making reports on the implementation of TJSL in Siak District.

## Keywords: Coordination; Corporate Social Responsibility; TJSL Forum

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  menjelaskan  Koordinasi  Pelaksanaan Tanggung  Jawab  Sosial  Lingkungan  dan  Perusahaan  Di  Kabupaten  Siak  Provinsi  Riau.  Tipe penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  kualitatif  metode  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data dengan  menggunakan  Teknik  wawancara,  observasi  dan  studi  literatur  dari  berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan  lingkungan  Perusahaan  belum  terlaksana  secara  maksimal.  Berdasarkan  pengukuran dari indikator kesatuan  tindakan  dimana  rapat  koordinasi  antara stakeholders jarang  sekali dilakukan untuk menyatukan tindakan. Kemudian kurangnya pemberian informasi mengenai TJSL  juga  menjadi  faktor  kuranngya  komunikasi.  Ketidak  mampuan  forum  TJSL  dalam melaksanakan tugasnya juga menjadi kendala sehingga kurangnya pengawasan terhadap Perusahaan  yang  berakibat  Perusahaan  tidak  mematuhi  aturan  seperti  membuat  laporan atas pelaksanaan TJSL di Kabupaten Siak.

## Kata Kunci: Koordinasi; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Forum TJSL
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan tanggung  jawab  sosial  Perusahaan  (TJSP)  adalah  sumbangsih  perusahaan  terhadap masyarakat di sekitarnya atau masyarakat secara keseluruhan (Herman, 2019). TJSP terdiri dari kegiatan  perusahaan  untuk  mengelola  bisnisnya  dengan  cara  yang  bertanggung  jawab terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial (Muhajir Haris & Priyo Purnomo, 2016), (Aryawan et al.,  2017).  Pelaksanaan  TJSP  ini  dimulai  dengan  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.462-475 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.372
2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam Undang-undagn ini menyatakan bahwa perusahaan harus  melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan.  Ini  dinyatakan dalam  Pasal  74  Ayat  1  Undang-Undang  tersebut  bahwa  perusahaan  yang  menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam harus melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Rosmita; Herman, 2019).
Pelaksanaan  TJSP  dilakukan  disetiap  daerah  yang  ada  di  Indonesia,  baik  tingkat Provinsi hingga tingakt Kabupaten/Kota. Salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang melaksanakan TJSP adalah Kabupaten Siak. Di Kabupaten Siak banyak terdapat perusahaan baik  sekala  besar,  menenangah  maupun  kecil.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak  Nomor  1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) adalah aturan yang  diperlukan  untuk  mengatur  tanggung  jawab  sosial  lingkungan  perusahaan  sehingga stakeholder  dapat  berkolaborasi  dan  berkomunikasi  dengan  baik.  Regulasi  menyatakan bahwa harus ada forum TJSL, yang dimaksudkan untuk melakukan koordinasi dan mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Suriani et al., 2023).
Forum  TJSL  dibentuk  sebagai  organisasi  atau  forum  komunikasi  untuk  melaksanakan program  TJSL  dan  melibatkan  pemangku  kepentingan  lainnya  untuk  berkomunikasi, berkonsultasi, dan menilai penyelenggaraan program. Forum TJSL dibentuk oleh bupati yang terdiri  dari  pemerintah  daerah,  bisnis,  masyarakat,  dan  akademisi.  Perda  Tetntang  TJSL tersebut menetapkan bahwa perusahaan akan menggunakan program TJSL untuk memenuhi kebutuhan  dan  potensi  masyarakat  setempat,  yang  disampaikan  pada  Forum  TJSL  melaui koordinasi.
Koordinasi  adalah  bagian  dari  organisasi  yang  sederajat  yang  bekerja  sama  untuk mencapai tujuan bersama dengan kesepakatan semua pihak. Ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan  dalam  bekerja  yang  dapat  mengganggu  pihak  yang  satu  dengan  pihak  yang lainnya  (Widya  &  Ningrum,  2019).  Moekijat  mengatakan  bahwa  koordinasi  merupakan penyelarasan  kembali  kegiatan-kegiatan  yang  saling  bergantung  atau  penyusunan  dari individu,  kelompok  yang  dilakukan  secara  teratur  dalam  rangka  mencapai  tujuan  secara bersama  (Mahfud  et  al.,  2014).  Koordinasi  antar  berbagai  instansi  merupakan  bagian  dari upaya  penyelenggaraan  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  maka kesadaran  setiap  peserta  akan  pentingnya  koordinasi  sangat  diperlukan  agar  pelaksanaan pekerjaan akan lebih baik lagi kedepannya (Andry, Herman, and Rahmah 2023). Oleh sebab itu,  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  pada  setiap  kegiatan  perlu  adanya  koordinasi yang  baik  antara  instansi  yang  terlibat  karena  tanpa  adanya  koordinasi  maka  tidak  akan menghasilkan suatu tujuan yang telah disepakati (Rizki, 2014).
Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tidak berjalan dengan semestinya adalah masalah yang muncul di Kabupaten Siak. Dari hasil pengamatan penulis menunjukkan

## ANALISIS KOORDINASI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.462-475                                                                 Lilis Suriani. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.372 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
bahwa  banyak  perusahaan  menjalankan  program  TJSL  tanpa  berkonsultasi  dengan  Forum TJSL,  maka  hal  ini  bertentangan  dengan  amanat  Perda  Kabupaten  Siak  tentang  TSJL. Akibatnya,  program  TJSL  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  tidak  sesuai  dengan  aspirasi masyarakat  Kabupaten  Siak.  Hasil  penelitian  juga  menunjukan  bahwa  kinerja  Forum  TJSL Kabupaten Siak juga belum maksimal dalam melakukan tugas pokoknya yang menyebabkan koordinasi tidak berjalan dengan efektif (Suriani et al., 2023).
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  penulis  akan  membandingkan  penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yang berkaitan dengan koordinasi tanggung  jawab  sosial  perusahaan.  Penelitian  yang  pertama  adalah  yang  dilakukan  oleh (Trisnawati  et  al.,  2021) yang  berjudul  “ Koordinasi  Pemerintah  dan  Swasta  dalam  Program Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  School  Improvement  di  Kabupaten  Pelalawan ”.  Tujuan dari  penelitian  ini  yaitu  mengetahui  dan menjelaskan  koordinasi  pemerintah  daerah  PT.  Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dalam mengimplementasikan program school improvement di  Kabupaten  Pelalawan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori tentang Koordinasi  dalam  proses  manajemen  menurut  Soewarno  Handayaningrat  yang  terdiri  dari Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan Komitmen dan  Insentif,  dan  Kontinutas  Perencanaan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam bidang  pendidikan,  ada  koordinasi  yang  baik  antara  Pemerintah  Daerah,  PT  RAPP  (swasta), dan  Dinas  Pendidikan  untuk  melaksanakan  program  peningkatan  sekolah.  Ini  dapat  dilihat dari  bagaimana  komunikasi  antara  ketiga  aktor  yang  terlibat  dalam  kerja  sama  berjalan dengan  baik  dan  secara  dua  arah.  Selain  itu,  perjanjian  kerja  sama  telah  ditulis  dalam Memorandum of Understanding (MoU).
Penelitian  yang  kedua  dengan  judu l  “ Koordinasi  Dalam  Pelaksanaan  Program Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  Di  Kabupaten  Indragiri Hilir Tahun  2019 ” yang  dilakukan oleh (Saputra, 2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan koordinasi dalam pelaksanaan  program  CSR  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  tahun  2019  dan  untuk  mengetahui kendala koordinasi dalam pelaksanaan  program CSR di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019. Penelitian  ini  dengan  menggunakan  penelitian  kulitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa koordinasi CSR di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 sudah terlaksana dengan koordiansi yang terdiri dari kerjasama, pembagian tugas, komunikasi dan rapat pertemuan. Kendala dalam koordinasi pelaksanaan program CSR ini antara lain masih ada beberapa pokja yang tidak berjalan maksimal dan belum adanya Tim Pengawas sesuai dengan peraturan yang ada.
Penelitian yang dilakukan oleh (Asiah, 2021) dengan judul “ Koordinasi Pemerintah Desa Dengan  PT.  Komunitas  Bangun  Bersama  Dalam  Pengelolaan  Dana  CSR (Corporate  Social Responsibility) Di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara ”. Tujuan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.462-475 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.372
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Desa dengan Perusahaan PT. Komunitas Bangun Bersama (KBB) dalam Pengelolaan Dana CSR di  Desa  Batuah  Kecamatan  Loa  Janan  Kabupaten  kutai  Kartanegara.  Jenis  penelitian  ini adalah deskriptif kualitatif. Studi menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah desa dengan PT. Komunitas Bangun Bersama (KBB) dalam pengelolaan dana CSR di Desa Batuah Kecamatan Loa  Janan  Kabupten  Kutai  Kartanegara  tidak  berhasil.  Perusahaan  tidak  memenuhi  semua permintaan pemerintah desa.
Penelitian yang dilakukan oleh (Clapp & Rowlands, 2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh unit PKBL PT. Sucofindo dalam menjalankan program CSR khususnya ialah program donor darah rutin di kantor pusat PT.  Sucofindo.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  menggunakan metode  wawancara  dan  observasi,  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  unit PKBL PT. Sucofindo telah melaksanakan strategi komunikasi dengan baik selama lima tahapan, yaitu  menentukan  dan  memilih  komunikator,  menetapkan  tujuan  penerima  pesan,  teknik penyusun pesan, memilih media dan saluran komunikasi, dan terakhir, melakukan evaluasi.
Penelitian  trakhir  yang  hampir  mendekati  dengan  penelitian  yang  penulis  lakukan adalah  oleh  (I  Putu  Hardi  Surya,  2023)  dengan  tujuan  penelitian  yaitu  melihat  bagaimana implementasi  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  di  Kabupaten  Badung.  Metode  penelitian dengan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  induktif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa dari sembilan indikator Merilee S. Grindle untuk implementasi tanggung jawab  sosial  perusahaan  di  Kabupaten  Badung,  hanya  tiga  macam  manfaat,  sumber daya yang  tersedia,  dan  karakteristik  lembaga  dan  penguasa  dilaksanakan  dengan  baik, sedangkan enam indikator lainnya tidak. Sedangkan saran dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan  pelaksanaan  implementasi  tanggung  jawab  sosial,  termasuk  mengidentifikasi aspek  implementasi  yang  kurang  efektif,  mengidentifikasi  faktor  yang  menghambat implementasi,  dan  memastikan  bahwa  pemerintah  daerah  konsisten  dalam  menerapkan rencana untuk mengatasi masalah implementasi tanggung jawab sosial.
Setelah  mereview  penelitian  diatas,  penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  perbedaan penelitian  ini  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  terletak  pada  koordinasi  yang dilakukan.  Penelitian  yang  penulis  lakukan  adalah  untuk  melihat  sejauh  mana  koordinasi yang  dilakukan  antar stakeholders yaitu  pemerintah,  swasta  dan  masarakat  berkaitan dengan pelaksanaan TJSL di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Seperti yang diketahui berdaskan penelitan  yang  dilakukan  oleh  (Wedayanti,  2017)  bahwa  pelaksanaan  TJSP  di  Provinsi  Riau Khususnya  pada  PT.  Tamora  Agro  Lestari  Desa  Seorsah  Kecamatan  Hulu  Kuantan  belum berjalan dengan baik dikarenakan tidak berfungsinya forum TJSP. Kemudian penelitan yang dilakukan  oleh  (Suriani  et  al.,  2023),  dikatakan  bahwa  tidak  terlaksananya  TJSL  dengan

## ANALISIS KOORDINASI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.462-475                                                                 Lilis Suriani. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.372 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
maksimal dikarenakan  kurang  berfungsinya  tugas  dari  Forum  TJSL.  Kemudian  ruang  kosong dari penelitian ini terletak pada Koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah dalam hal ini Forum TJSL dengan Perusahaan dan Masyarakat Kabupaten Siak sehingga tujuan TJSL yang merupakan aspirasi Masyarakat tidak terjalin dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten  Siak  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan Perusahaan. Pada regulasi tersebut fungsi dari Koordinasi belum terjalin dengan baik sesuai dengan  pasal  10  ayat  2  pada  pasal  a  yang  berbunyi “ memperhatikan  kebutuhan  dan potensi masyarakat setempat yang disampaikan ke perusahaan melalui koordinasi dengan Forum  TJSL ”.  Sehingga,  tujuan  dari  penelitian  yang  penulis  lakukan  adalah  untuk menganalisis  dan  menjelaskan Koordinasi  Pelaksanaan  Tanggung  Jawab Sosial  Lingkungan dan Perusahaan Di Kabupaten Siak Provinsi Riau.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  metode  desktiptif.  Menurut Sugiono,  penelitian  kualitatif  merupakan  proses  mengeksplorasi  dan  memahami  prilakuk individu  dan  kelompok  serta  mendeskripsikan  masalah-masalah  sosial  (Ayu  et  al.,  2023). Untuk  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  Teknik  wawancara,  observasi  dan dokumentasi. Jenis dan sumber data terdir dari 2 yaitu data primer dan data skunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari informan  penelitian.  Sedangkan  data  skunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  artikel hasil  penelitian,  jurnal,  buku  cetak,  laporan  dan  lain  sebagainya  yang  masih  berkaitan dengan  penelitian  ini.  Teknik  Analisa  data  menurut  Miles  dan  Huberman  yaitu  data  yang diperoleh  kemudian  dianalisis  dan  disimpulkan  secara  menyeluruh  dengan  model  interaktif (Andry  et  al.,  2023).  Setelah  data  terkumpul  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan analisa  kualitatif  yang  memberikan  gambaran  mengenai  penelitian  (Nengsih  &  Herman, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  hasil  dan  pembahasan  dalam  tulisan  ini,  penulis  menggunakan  teori  Koorinasi  yang penulis  anggap  sesuai  untuk  melihat  koordinasi  yang  dilakukan  oleh stakeholders dalam menjalankan TJSL di Kabupaten Siak. Koordinasi memiliki peranan yang sangat penting dalam organisasi,  salah  satunya  agar  semua  tugas,  pekerjaan,  kegiatan,  terintegrasi  dengan  baik (Ariyanto,  2018),  tidak  terjadi  penyimpangan  (Wardhani,  2016),    agar  dapat  membantu tercapainya  tujuan  utama  yang  telah  ditetapkan  oleh  organisasi  bersangkutan  (Rahmeina, 2018). Menurut  G.R  Terry  yang menyatakan  bahwa  koordinasi  adalah  suatu  usaha yang sinkron  dan  teratur  untuk  menyediakan  jumlah  dan  waktu  yang  tepat,  dan  mengarahkan pelaksanaan  untuk  menghasilkan    suatu    tindakan    yang    seragam    dan    harmonis    pada sasaran  yang  telah  ditentukan (Harahap et al., 2020). Handayaningrat mengatakan bahwa

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.462-475 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.372
koordinasi  memiliki  ciri-ciri  yang  terdiri  dari:  Adanya  tanggung  jawab,  Adanya  usaha kerjasama, Adanya proses komunikasi, Adanya pengaturan kelompok secara teratur, Adanya kesatuan Tindakan dan Adanya tujuan Bersama (Palit, 2020). Harold Coonzt dan Cyrill O’donell mengatakan bahwa koordinasi terdiri dari: Perencanaan, Pertemuan atau rapat, Komunikasi, Pembagian  tugas  (Ubaidillah  et  al.,  2023).  Menurut  Hasibuan  Terdapat  4  faktor  yang mempengaruhi  koordinasi  diantaranya:  Kesatuan  Tindakan,  Komunikasi,  Pembagian  tugas dan Disiplin (Setiawati, 2018). Untuk pembahasan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori yang diungkapkan oleh Hasibuan yang mana koordinasi terdiri dari Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian tugas dan Disiplin. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat melalui pembahasan berikut ini:

## Kesatuan Tindakan
Pelaksanaan  Koordinasi  sangat  memerlukan  kesatuan  tindakan  (Wibowo,  2019), karena  kesatuan  tindakan  adalah  inti  dari  pada  koordinasi  (Manoppo  et  al.,  2017). Menyatukan  tindakan  dari stakeholders tidak  hanya  dimaksudkan  untuk  mengambil keputusan  saja,  tetapi  juga  untuk  menyelaraskan  pendapat.  Pertukaran  pikiran  antara stakeholders atau  pihak-pihak  yang  bersangkutan  diperlukan  untuk  bekerja  sama  untuk mencapai tujuan Bersama (Wulandari & Rahmat, 2022). Kesatuan tindakan menurut Hasibuan merupakan  suatu  hal  yang  mengacu  pada  kewajiban  pimpinan  untuk  mendapatkan koordinasi  yang  baik  dengan  mengatur  jadwal  waktu  yang  berarti  unit  organisasi  dapat berjalan  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Kemudian  menurut  Ndraha,  kesatuan tindakan  mengacu  pada  menetapan  kesepakatan,  Penetapan  kesepakatan  ini merupakan cara yang dilakukan oleh pihak yang akan berkoordinasi (Firmansyah et al., 2022).
Bentuk  kesatuan  Tindakan  antara stakeholdes dalam  koordinasi  pelaksanaan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  Perusahaan  di  Kabupaten  Siak  Provinsi  Riau  adalah dengan melakukan rapat koordinasi antara berbagai pihak, sehingga dalam rapat koordinasi ini  akan  diputuskan  mengenai  program-program  atau  kegiatan-kegiatan  apa  saja  yang dibutuhkan  oleh  Masyarakat  dapat  terealisasi  dengan  baik.  Kemudian,  rapat  ini  mesti ditentukan  berapa  kali  dalam  suatu  periode  tertentu  agar  para stakeholders dapat berkomitmen dalam Tindakan dan kegiatan.
Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, bahwa rapat koordinasi yang dilakukan oleh  Forum  TJSL  Kabupaten  Siak  Kepada  Perusahaan  yang  ada  di  Kabupaten  Siak  dalam rangka  menyatukan  Tindakan  dalam  berbagai  program  TJSL  dinilai  kurang.  Hal  ini  dapat diketahui kurangnya intensitas rapat koordinasi mengani TJSL. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Siak  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan Perusahaan,  pada  pasal  21  yat  (2)  dikatakan  bahwa  Pelaksanaan  rapat  dilakukan  paling kurang  sebanyak  1  kali  dalam  6  bulan.  Namun  pada  kenyataannya  rapat  tersebut  jarang

## ANALISIS KOORDINASI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.462-475                                                                 Lilis Suriani. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.372 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
sekali  dilakukan  oleh  Forum  TJSL  dan  Perusahaan  yang  ada  di  Kabupaten  Siak  sehinga berdampak pada kesatuan Tindakan. Hal ini juga berakibat pada pelaksanaan program TJSL tidak  sesuai  dengan  keinginan  atau  asporasi  Masyarakat.  penuls  juga  menemunkan  bahwa program-program TJSL yang dilakukan oleh Perusahaan jarang sekali sesuai dengan tuntutan Masyarakat Kabupaten Siak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis sebelumnya dimana salah  satu  Perusahaan  yang  ada  di  Kabupaen  Siak  yaitu  PT.  Indah  Kiat  Pulp  and  Paper  Tbk Perawang  menentukan  program-program  kegiatan  TJSL  tidak  berdasarkan  aspirasi Masyarakat dimana Masyarakat hanya menerima saja program-program yang diberikan oleh Perusahaan.  Salah  satu  program  kegiatan  TSJL  tersebut  adalah  program  pemberdayaan Masyarakat  yaitu  pemberdayaan  kelompok  tani  dimana  kelompok  tani  yang  diberdayakan dengan  memberikan  modal  namun  modal  tersebut  berbentuk  pinjaman  yang  harus dikembalikan  keperusahaan  (Gultom,  2022),  (Herman;  et  al.,  2023).  Maka  jelas  hal  ini  tidak sesuai dengan keinginan Masyarakat dimana harapan Masyarakat untuk mengikuti program TJSL mesti bebas dari biaya yang jelas memberatkan Masyarakat.
Salah  satu  bentuk  dari  kesatuan  Tindakan  adalah  kemampuan  organisasi  dalam menampung  aspirasi.  Oleh  sebab  itu,  pihak  tertentu  dalam  hal  ini  adalah  forum  TJSL  mesti mampu  untuk menampung  aspirasi  Masyarakat  Kabupaten  Siak  dengan  cara  menyediakan wadah  konsultasi  bagi  masyarakat.  pemberian  bimbingan  dan  konsultasi  ini  merupakan bagian dari tugas Forum JTSJL dalam memberikan pembinaan dan pengawasan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 dimana pada pasal 18 ayat (2)  pada  point  a  dijelaskan  bahwa  forum  TJSL  memberikan  bimbingan  dan  konsultasi  teknis dalam pelaksanaan kegiatan TJSL. Namun dalam kenyataannya Masyarakat Kabupaten Siak belum  pernah  diberikan  wadah  berupa  rapat  atau  sejenisnya  untuk  berkonsultasi  dengan forum  TJSL  dan  perusaahaan  dalam  berkonsultasi  untuk  menyampaikan  aspirasi  mereka, sehingga kesatuan Tindakan dalam koordinasi pelaksanaan TJSL belum dikatakan baik.

## Komunikasi
Komunikasi  tidak  dapat  dipisahkan  dari  koordinasi  karena  sejumlah  unit  dalam organisasi  akan  dapat  dikoordinasikan  sebagian  besar  ditentukan  oleh  adanya  komunikasi (Audina et al., 2019). Komunikasi sangat penting didalam organisasi, dalam hal ini komunikasi yang dilakukan adalah berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan oleh setiap atasan dalam organiasi  (Nengsih  &  Herman,  2019).  Komunikasi  merupakan  suatu  kondisi  yang  terjalin diantara  komunikator  (orang  yang  mengirim  pesan)  dengan  komunikan  (orang  yang menerima  pesan).  Kedua  hal  ini  menjadi  pemeran  utama  dalam  menciptakan  hubungan komunikasi  antara  satu  dengan  yang  lainnya  (Mahmuda  &  Darmawan,  2022).  Proses komunikasi  yang  tepat,  isi  pesan  yang  baik,  kemudian  menggunakan  pendekatan  atau bentuk  komunikasi  kemudian  disalurkan  keperusahaan  dan  Masyarakat,  maka  akan berdampak kepada kualitas pelayanan yang baik (Maria & As’ari, 2022) .

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.462-475 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.372
Dalam  pelaksanaan  program  TJSP,  kegiatan  komunikasi  menjadi  hal  penting  untuk dilakukan. Disini perusahaan harus mampu menciptakan komunikasi dua arah baik di dalam perusahaan maupun dengan publik atau dengan penerima manfaat program  TJSP tersebut (Nurjanah  &  Nurnisya,  2019).  Komunikasi  dalam  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  (TJSP) mencakup  memberikan  informasi  kepada  berbagai  pemangku  kepentingan  tentang  inisiatif sosial, lingkungan, dan ekonomi perusahaan. Berkaitan dengan komunikasi Pelaksanaan TJSL adalah  untuk  memantapkan  pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial  Lingkungan  dan Perusahaan.  Dengan  adanya  Forum  TJSL  ini  maka  diharapakan  untuk  mempu  melakukan komunikasi  kepada  perusahaan,  kemudian  apa  yang  disampaikan  perusahaan  dapat disampaikan pula kepada Masyarakat banyak. Hal yang terpenting dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar apa yang dilakukan dapat diketahui oleh  Masyarakat  luas.  Kabupaten  Siak  selaku  Sejauh  ini  komunikasi  telah  dilakukan,  namun seperti  yang  diketahui  bahwa  program  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Perusahaan  belum sepenuhnya  atas  dasar  aspirasi  Masyarakat  banyak.  Kemudian  tugas  dan  fungsi  dari  Forum TJSL Kabupaten Siak belum sepenuhnya efektif. Sesuai dengan Perda Kabupaten Siak Nomor 1  Tahun  2013  tugas  dari  Forum  TJSL  Kabupaten  Siak  adalah  melakukan  komunikasi  kepada Perusahaan,  kemudian  dari  Perusahaan  kepada  Masyarakat.  Namun  pada  kenyataanya tidak demikian, forum TJSL selaku wadah tidak mampu untuk melakukan hal tersebut.
Seperti  yang  disampaikan  oleh  Nurjanah  dan  Nurnisya,  pelaksanaan  komunikasi  TJSL mesti dilakukan dua arah (two way communication) . Komunikasi ni dapat dilakukan dengan cara  dengan  cara  dialog  tatap  muka.  Dialog  tatap  muka  dapat  dilakukan  dalam  rangka untuk  menampung  asipirasi  dari  Masyarakat  Kabupaten  Siak  yang  berada  dilingkungan Perusahaan. Apa yang Masyarakat butuhkan maka Perusahaan wajib untuk mengakomodasi dari keinginan tersebut selagi itu bersifat rasional. Namun pada kenyataannya todal demikian, Masyarakat Kabupaten Siak hanya menerima saja apa pun yang diberikan oleh Perusahaan, dan sekali lagi peran Forum TJSL disini sama sekali tidak berfungsi secara baik.
Kemudian  menurut  pengamatan  penulis,  sudah  saatnya  setiap  Perusahaan  dan Pemerintah  Kabupaten  Siak  memberikan  informasi  mengenai  kegiatan  TJSL  secara  terbuka dengan  memberikan  informasi  melalui  media  sosial.  Hal  ini  dikarenakan  pada  zaman  yang penuh  dengan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  mesti  segala  sesuatu  mudah  diakses  oleh Masyarakat  lebih-lebih  mengenai  program-program  yang  dilakukan  oleh  Perusahaan  serta kegiatan yang berkaitan dengan kinerja Forum TJSL Kabupaten Siak.

## Pembagian Tugas
Dalam suatu organisasi, pembagian tugas pada dasarnya adalah prinsip pembagian kerja. Prinsip pembagian kerja ini dimaksudkan agar organisasi dalam pencapaian tujuannya harus melakukan pembagian kerja yaitu uraian rincian tugas dan tanggung jawab bagi setiap

## ANALISIS KOORDINASI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.462-475                                                                 Lilis Suriani. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.372 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
individu dalam organisasi dapat dipertanggung jawabkan (Asri B & Fatahillah, 2019). Menurut Sunyoto  menyatakan  bahwa  pembagian  tugas  adalah  penyusunan  pekerjaan  ke  dalam kelas-kelas  atau  kelompok-kelompok,  berdasarkan  rencana  tertentu.  Senada  dengan  hal tersebut,  Sastrohadiwiryo  berpendapat  bahwa  pembagian  tugas  merupakan  rincian pekerjaan  yang  berisi  informasi  menyeluruh  tentang  tugas,  fugnsi,  tanggung  jawab  atau kewajiban  atas  kondisi  yang  diperlukan  apabila  pekerjaan  tersebut  dilaksanakan  (Fitria  & Sawitri, 2017).
Kinerja forum TJSL Siak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tertuang dalam  tugas  pokok  Forum  TJSL  yang  diantnaranya  adalah:  a).  Melakukan  inventarisasi perusahaan  yang  wajib  melaksanakan  program  TJSL;  b).  Memfasilitasi  program  TJSL;  c). Menyampaikan  secara  terbuka  kepada  masyarakat  program-program  TJSL;  d).  Melakukan pengawasan lapangan program TJSL; e). Melakukan evaluasi pelaksanaan program TJSL; dan f). Melaporkan hasil kegiatan TJSL kepada Bupati (Suriani et al., 2023). Menurut pengamatan penulis  serta  berdasarkan  informasi  dilapangan  bahwa  kinreja  dari  forum  TJSL  ini  belum maksimal.  Hal  ini  dperkuat  dari  hasil  pengamatan  seperti  tidak  dilakukannya  pemberian fasilitas  kepada  Masyarakat  terhadap  kegiatan  atau  program  yang  dilakukan  oleh Perusahaan.  Disini  Masyarakat  hanya  menerima  saja  apa  pun  yang  diberikan  Perusahaan tanpa  adanya  pilihan  yang  prioritas.  Kemudian  tidak  adanya  pengawasan  yang  dilakukan oleh  forum  TJSL  kepada  Perusahaan  juga  menjadi  kendala  utama  sehingga  evaluasi  yang dicanangkan  juga  tidak  berjalan.  Idealnya  jika  Perusahaan  tidak  menjalankan  program- program TJSL mesti ada catatan dan masukan agar kedepannya program TJSL di Kabupaten Siak dapat berjalan maksimal.
Tugas  dari  Perusahaan  yang  ada  di  Kabupaten  Siak  adalah  melakukan  kegiatan dalam  bentuk  program-program  yang  tujuannya  adalah  untuk  memberikan  kesejahteraan bagi  Masyarakat  yang  ada  di  Kabupaten  Siak.  Menurut  pengamatan  penulis  hal  ini  sangat jauh dari harapan dikarenakan peran dari Perusahaan adalah membantu pemerintah untuk mengurangi  tingkat  kemiskinan  disuatu  daerah  tidak  terkecualit  di  Kabupaten  Siak.  Jika kegiatan  TSJL  benar  dilakuan  dengan  memegang  prinsip-prinsip  seperti  kebersamaan, partisipatif  dan  aspiratif,  proporsional,  keterbukaan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan dan  kearifan  lokal  maka  tujuan  dari  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  Perusahaan  akan terwujud  dikabuten  siak.  Kemudian  Masyarakat  selaku  objek  juga  mesti  memegang  prinsip partisipatif  (ikut  serta),  mampu  mandiri  dan  swadaya  dan  mempunyai  wawasan  yan  tinggi juga sangat penting.

## Disiplin
Disiplin  kerja  merupakan  sikap  atau  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  terkait dalam  melaksanakan  koordinasi.  Sikap  disiplin  juga  mampu  menunjukkan  koreksi  setiap peraturan  yang  diberlakukan  apakan  peraturan  tersebut  sudah  dilaksanakan  dengan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.462-475 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.372
seharusnya  atau  tidak  (Rahmeina,  2018).  Disiplin  pada  umumnya  merupakan  bentuk pengendalian  diri  yang  pelaksanaannya  teratur  dan  menunjukkan  suatu  tingkah kesungguhan  didalam  bekerja,  sehinggga  dapat  mencapai  sasaran-sasaran  yang  telah ditetapkan dalam suatu organisasi (Syauqi, 2019). Menurut T. Hani Handoko mengatakankan bahwa  disiplin  adalah  kegiatan  manajemen  untuk  menjalankan  standar-standar organisasional.  Kemudian  menurut  Hasibuan  mengatakan  bahwa  disiplin  adalah  kesadaran dan  kesediaan  seseorang  menaati  semua  peraturan  dan  norma-norma  sosial  yang  berlaku disuatu organisasi (Darmanto, 2018).
Dalam  penelitian  ini  penulis  menilai  dari  2  sudut  sub  indikator  disiplin,  yaitu  yang berkaitan  dengan  melaksanakan  kegiatan  sesuai  dengan  aturan  dan  waktu  pelaporan  dari kegiatan  TJSL yang  dilakukan  di  Kabupaten  Siak  Provinsi  Riau.  Sebagaimana  yang  diketahui bahwa  pelaksanaan  TJSL di  Kabupaten  Siak  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak Nomor 1  Tahun  2013  Tentang  Tanggung Jawab Sosial  dan  LIngkungan  Perusahaan.  Dengan adanya  peraturan  tersebut  maka  semua  Perusahaan  wajib  mengikuti  aturan  yang  telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Dalam pelaksanaanya, penulis menilai masih banyak Perusahaan  yang  belum  mematuhi  aturan-aturan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Kabupaten Siak.  Idealnya  jika  Perusahaan  tidak  melakukan  kegiatan  TJSL  maka  akan  diberikan  sanksi. Tetapi  pada  kenyataannya  belum  ada  Perusahaan  yang  diberikan  sanksi  jika  tidak melaksanakan kegaitan TJSL. Hal ini disebabkan karena dalam aturan yang dibuat tidak ada sanksi  yang  tegas  agar  dapat  mengikat  Perusahaan.  Adapun  kegiatan-kegiatan  atau program-program  tersebut  berupa  bina  lingkungan  dan  sosial,  kemitraan  usaha  mikro,  kecil dan  koprasi,  program  Pembangunan  sarana  fasilitas  umum  sosial  dan  peribadatan,  serta bentuk  lainnya  yang  secara  nyata  memberikan  dampak  terhadap  peningkatan  kualitas Masyarakat.
Pelaporan  kegaitan  TJSL  penting  dilakukan  karena  segala  informasi  mengenai kegiatan  serta  program  Perusahaan  yang  sedang  dilakukan  dapat  mengungkapkan  resiko- resiko  lingkungan.  Selain  itu,  kegiatan  melaporkan  CSR/TJSP  kepada  khalayak  akan meningkatkan  nilai  sosial  Perusahaan  hingga  citra  Perusahaan  (Harmoni  &  Andriyani,  2018). Dalam hal ini, Masyarakat juga mesti terlibat aktif dalam hal pelaporan ini karena Masyarakat juga  berperan  sebagai  pengawas  dalam  kegiatan  CSR/TJSP.  Apabila  ditemukan  kegiatan CSR/TJSP  yang  tidak  sesuai  maka  Masyarakat  wajib  untuk  melaporkan  ke  pihak  yang berwenang (Herman; et al., 2023).
Berdasarkan  data  yang  penulis  peroleh,  terdapat  76  perusahaan  yang  beroperasi  di Kabupaten  Siak.  Dari  76  perusahaan,  hanya  beberapa  Perusahaan  yang  melaporkan kegiatan  TJSL-nya.  Untuk  lebih  jelasnya  mengenai  hal  tersebut  dapat  dilihat  melalui  tabel diabwah ini:

## ANALISIS KOORDINASI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.462-475                                                                 Lilis Suriani. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.372 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Tabel 1. Jumlah Perusahaan yang Terdaftar di Kabupaten Siak
No Jenis Perusahaan Pelaporan Jumlah Melaporkan Tidak Melaporkan 1 Perusahaan Pemerintah 8 9 17 2 Perusahaan Swasta 23 36 59

## Sumber: Forum TJSLKabupaten Siak, Tahun 2023
Dari  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  masih  terdapat  Perusahaan  yang  tidak melaporkan kegiatan TJSL di Kabupaten Siak. Perusahaan yang tidak melapor bukan hanya Perusahaan  milik  swasta  saja,  namun  juga  terdapat  Perusahaan  yang  berstatus  milik pemerintah  seperti  BUMN  dan  BUMD.  Oleh  sebab  itu,  penulis  menilai  jika  ditinjau  dari kedisiplinan  dalam  melaporkan  kegaitan  TJSL  maka  Perusahaan  yang  ada  di  Kabupaten Siak termasuk kategori tidak disiplin dalam melaporkan kegaitan TJSL. Oleh seba itu kiranya hal tersebut mesti ada Tindakan dan solusi dari Pemerintah Kabuapten Siak. Menurut hemat penulis,  pelaporan  TJSL  pada  era  saat  ini  semestinya  dengan  cara  digital.  Sesuai  dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Novyarni et al., 2023), bahwa pelaporan kegiatan CSR atau  TJSP  dilakukan  dengan  cara  laporan  keberlanjutan.  Terlebih  diera  digitalisasi  sangat membantu  dalam  penyusunan  Laporan  dengan  menggunakan  aplikasi  yang  praktis, pelaporan  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  penyedian  web  oleh  Perusahaan  ataupun pemerintah (Breliastiti et al., 2020).

## KESIMPULAN
Dari pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa  Koordinasi  Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial  Lingkungan  dan  Perusahaan Kabupaten  Siak  Provinsi  Riau  belum  berjalan  maksimal  dikarenakan  belum  adanya  rapat yang  dilakukan  secara  terjadwal,  Forum  TJSL  belum  sepenuhnya  melaksanakan  tugas  dan funsinya  seperti  melakukan  penyampaian  program-program  kepada  Masyarakat, pengawasan  dan  evaluasi.  Masih  banyak  aturan-aturan  yang  dilanggar  oleh  Perusahaan terutama  mengenai  pelaporan  kepada  pemerintah  mengenai  perkembangan pelaksanaan  TJSL  di  Kabupaten  Siak.  Adapun  saran  yang  penulis  sampaikan  adalah diperlukan  rapat  koordinasi  yang  tujuannya  adalah  menyatukan  persepsi  terhadap stakeholders yang  terlibat  dalam  koordinasi  TJSL.  Selain  itu,  dalam  pelaksanaan  TJSL  di Kabupaten Siak mesti menyampaikan segala informasi kepada Masyarakat secara terbuka dan akuntabilitas dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat.  Forum  TJSL  benar-benar  melakukan  fungsi  pengawasan  dan  evaluasi  kepada Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.462-475 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.372

## DAFTAR PUSTAKA
Andry, H., Herman;, & Rahmah, J. (2023). Pelaksanaan Koordinasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Operasional Khusus ( Ambulance ) . 12 (1),
18 – 28.
Ariyanto, D. (2018). Koordinasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Journal of Management Review , 2 (1), 161. https://doi.org/10.25157/jmr.v2i1.1118
Aryawan, M., Rahyuda, I., & Ekawati, N. (2017). Pengaruh Faktor Corporate Social Responsibility (Aspek Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan) Terhadap Citra Perusahaan.
None , 6 (2), 254415.
Asiah, N. (2021). Koordinasi Pemerintah Desa Dengan PT. Komunitas Bangun Bersama Dalam Pengelolaan Dana CSR (Corporate Social Responsibility) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. EJournal Ilmu Pemerintahan , 9 (1), 75 – 88. Asri B, & Fatahillah, A. (2019). Koordinasi Pemerintah Dalam Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Registratie , 1 (1), 61 – 78.
Audina, N., Rachmawati, I., & Purwanti, D. (2019). Koordinasi Antar Lembaga Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar Di Kota Sukabumi. PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik , 2 (2), 28 – 38. https://doi.org/10.54783/japp.v2i2.3
Ayu, R., Cahyani, P., Sukmana, H., Studi, P., Publik, A., Bisnis, F., Sidoarjo, M., & Timur, J. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa banjarbendo kecamatan sidoarjo kabupaten sidoarjo . 6 (3), 1080 – 1100.
Breliastiti, R., Putri, S., & Valentina, S. (2020). Penerapan Gcg Dan Dampaknya Pada Csr (Perusahaan Pemenang Iigc – Asean Cg Scorecard). Jurnal Akuntansi Bisnis , 13 (2), 66 – 77. https://doi.org/10.30813/jab.v13i2.2207
Clapp, J., & Rowlands, I. H. (2020). Corporate social responsibility. Essential Concepts of Global Environmental Governance , 7 (2), 54 – 57.
Darmanto, R. F. (2018). Pengaruh Budaya, Disiplin dan Koordinasi Terjadap Kinerja Karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta. Jurnal Pengembangan Wiraswasta2 , 20 (02), 79 – 94. https://doi.org/10.52160/ejmm.v3i11.299
Firmansyah, R., Mangngasing, N., & Sussanti. (2022). Koordinasi Pendidikan Masyarakat Pada Pusat Kegiatan Belajar  Masyarakat Kana Mapande Kota Palu. Paradigma , 1 (2), 109 – 128.
Fitria, J., & Sawitri, H. S. R. (2017). Pengaruh Reward, Insentif, Pembagian Tugas Dan Pengembangan Karier Pada Kepuasan Kerja Perawat Di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R Soeharso Surakarta. Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis , 2 (1), 28 – 44.
Gultom, E. W. B. (2022). Efektivitas Program Pemberdayaan CSR Pada PT. Indah Kiat Pulp And Paper Tbk Perawang (Studi Pada Bidang Pertanian) di Kecamatan Tualang. In Repository UIR (Issue 8.5.2017).
Harahap, J. M., Hasibuan, M. I., & Watrianthos, R. (2020). Pengaruh Reward and Punishment (Penghargaan dan Hukuman), Koordinasi Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja SDM Program Keluarga Harapan ( PKH ) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.
Kapital : Jurnal Ilmu Manajemen , 02 (01), 1 – 12.
Harmoni, A. ;, & Andriyani, A. (2018). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)

## ANALISIS KOORDINASI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.462-475                                                                 Lilis Suriani. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.372 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Pada Official Website Perusahaan Studi Pada PT. Unilever Indonesia Tbk. Proceeding, Seminar Ilmiah Nasional Komputer Dan Sistem Intelijen , Kommit , 20 – 21.
Herman;, Suriani, L., Gultom, Elfa, W., & R, B. (2023). Efektivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT . Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak . 04 (01), 118 – 133.
Herman. (2019). Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus Pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau). Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial , 2 (2), 264 – 277.
I Putu Hardi Surya, A. (2023). Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) , Vol VIII (1), 12 – 28.
Mahfud, M. A. Z., Haryono, B. S., & Anggraeni, N. L. V. (2014). Peran Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan inapolitan. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 3 (12),
2070 – 2076.
Mahmuda, D., & Darmawan, W. B. (2022). Koordinasi Bpd Dengan Kepala Desa Dalam Pembentukan Perdes Di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK) , 3 (3), EDITING. https://doi.org/10.18196/jpk.v3i3.15054
Manoppo, I. R. A., Mantiri, M., & Sambiran, S. (2017). Fungsi Koordinas Pemerintah Desa dalam Pelaksaan Pembangunan. Jurnal Ilmu Pemerintahan , Vol 2 No.2 (2).
Maria, I. S., & As ’ ari, H. (2022). Komunikasi Antar Implementor Kebijakan Penempatan Dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Pelalawan. Journal Publicuho , 5 (3), 616 – 625.
Muhajir Haris, A., & Priyo Purnomo, E. (2016). Implementasi Csr (Corporate Social Responsibility) PT. Agung Perdana Dalam Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan. Journal of Governance and Public Policy , 3 (2), 203 – 225. https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0056
Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Doketer Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Asketik , 3 (2), 163 – 175. https://doi.org/10.30762/ask.v3i2.1568
Novyarni, N., Andyarini, K., Ratnaningsih, R., & Harni, R. (2023). Penyuluhan Pentingnya Laporan Keberlanjutan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Rangka Mempertahankan Keberlanjutan Usaha. Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia ,
4 (3), 501 – 508. https://doi.org/10.35870/jpni.v4i3.402
Nurjanah, A., & Nurnisya, F. Y. (2019). Pelaksanaan Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) dan Komunikasi CSR. Profetik: Jurnal Komunikasi , 12 (1), 93 – 107.
Palit, C. L. (2020). Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona ( Covid-19 ). Jurnal Politico Fisip Unsrat , 9 (3), 1 – 18.
Rahmeina, F. R. dan N. L. M. (2018). Koordinasi Dalam Program Kampung KB di Kota Pekanbaru. JOM Fisip , 5 (1), 1 – 12.
Rizki, C. (2014). Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru. Jom Fisip , 1 (2), 1 – 12.
Rosmita; Herman. (2019). Eksistensi CSR Sebagai Agen Pembangunan di Porivinsi Riau. Sisi Lain Realitas , 4 (2), 91 – 106.
Saputra, A. R. (2021). Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019. Jurnal Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Riau , 8 (1), 1 – 11.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.462-475 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.372
Setiawati, N. A. (2018). Koordinasi Antar Instansi Dalam Inovasi Layanan Pengaduan Darurat Command Center 112 Di Kota Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik , 6 (1), 1 – 11. Suriani, L., Herman;, Ifansyah, M. N., & Afrizal. (2023). Analysis Of The Main Tasks Of The Corporate Environmental Social Responsibility (TJSL) Forum In Siak Regency : A Literature Review . 7 (2), 160 – 169. https://doi.org/10.35722/pubbis.v7i2.794
Syauqi, A. (2019). Pengaruh Koordinasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jurnal Renaissance , 4 (02), 551 – 559.
Trisnawati, L., Syamsuadi, A., Hartati, S., & Reskiyanti, I. (2021). Koordinasi Pemerintah dan Swasta dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR) School Improvement di Kabupaten Pelalawan. Journal of Governance and Local Politics (JGLP) , 3 (2), 115 – 123. https://doi.org/10.47650/jglp.v3i2.295
Ubaidillah, M. B., Swandana, I., Khusumawati, T., & Nur, D. (2023). Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dengan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Kriminal Begal Di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung. Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung , 7 (November).
Wardhani, N. E. W. K. (2016). Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dan Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru . 3 (2), 1 – 10.
Wedayanti, D. M. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau ( Studi Pemberdayaan Masyarakat Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi) . 3 (1), 154 – 167.
Wibowo, K. A. (2019). Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. Jurnal Studi Sosial Dan Politik , 3 (1), 69 – 83. https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4072
Widya, D., & Ningrum, N. (2019). Pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Penanggulangan HIV / AIDS Kabupaten Sumedang The Influence of Coordination on The Effectiveness of HIV / AIDS Prevention in Sumedang Regency . 7 (1), 12 – 18.
Wulandari, S. D., & Rahmat, S. (2022). Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Tangerang Selatan. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu
Pemerintahan , 8 (3), 534 – 548. https://doi.org/10.25157/moderat.v8i3.2760