Jurnal Bimbingan dan Konseling Pandohop
Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 Tersedia Online: https://e-journal.upr.ac.id/index.php/pdhp e-ISSN 2775-5509

## IMPLEMENTASI ASPEK MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING
Rima Diaty 1 , Azura Arisa 2 , Nur Cahyani Ari Lestari 3 , Ngalimun 4
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Persada Banjarmasin 1,2.3 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin 4
Email: Rimadiaty792@gmail.com , azura.syakura@gmail.com , nurcahyaniarilestari@gmail.com , ngalimun@umbjm.ac.id

## ABSTRAK
D a l a m   p e n e l i t i a n   i n i   m e m b a h a s   i m p l e m e n t a s i   a s p e k   m a n a j e m e n   b e r b a s i s   s e k o l a h d a l a m   p e l a y a n a n   b i m b i n g a n   k o n s e l i n g   y a n g   t e r j a d i   d i   s e k o l a h .   A d a p u n   h a s i l n y a   a d a l a h : m a n a j e m e n   b e r b a s i s   s e k o l a h   d a l a m   p e l a y a n a n   b i m b i n g a n   k o n s e l i n g   m e r u p a k a n   m o d e l m a n a j e m e n   y a n g   m e m b e r i k a n   otonomi  lebih  luas  kepada  sekolah  termasuk  madrasah  untuk mengelola  sumb er  daya  s ekolah    dan  mendorong  sekolah  meningkatkan  partisipasi  warga sekolah dan  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  sekolah  dalam  kerangka  pendidikan  nasional.  Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam bimbingan  konseling  di  sekolah  pelaksanaannya  memerlukan  kerja sama  dan  partisipasi stakeholders sekolah.  Sep erti  kelompok stakeholders adalah   kep ala  s ekolah dan  wakil-wakilnya,  guru, siswa,  konselor,  wakil  pemerintah  dan  wakil  organisasi  pendidikan.  Dengan demikian, penyusunan program BK di sekolah pelaksanaannya  mensyaratkan  kerja  sama  dan  partisipasi stakeholders dan penyusunan program BK pelaksanaannya juga meniscayakan adanya keterbukaan. Kata Kunci : Implementasi, manajemen berbasis sekolah, pelayanan bimbingan konseling.

## IMPLEMENTATION  OF  SCHOOL-BASED  MANAGEMENT  ASPECTS  IN GUIDANCE AND COUNSELING SERVICES

## ABSTRACT
This  study  discusses  the  implementation  of  aspects  of  school-based  management  in counseling  guidance  services  that  occur  in  schools.  The  results  are:  school-based  management  in counseling  guidance  services  is  a  management  model  that  provides  wider  autonomy  to  schools including madrasas to manage school resources and encourage schools to increase the participation of  school  members  and  the  community  to  achieve  school  goals  within  the  framework  of  national education.  The  implementation  of  school-based  management  in  counseling  guidance  in  schools requires  the  cooperation  and  participation  of  school  stakeholders.  Such  stakeholder  groups  are principals  and  their  representatives,  teachers,  students,  counselors,  government  representatives and representatives of educational organizations. Thus, the preparation of the BK program in schools requires the cooperation and participation of stakeholders and the preparation of the BK program in its implementation also requires openness.
Keywords : Implementation, school-based management, counseling guidance services.

## PENDAHULUAN
Sebagai dasar perumusan makna manajemen pelayanan BK, terlebih dahulu dikemukakan  makna  manajemen  secara  umum. Banyak  sekali  pengertian  manajemen  dan  satu pengertian tentang manajemen tidak bisa mewakili pengertian lain secara universal. Menurut Hendrayani & Triyasa  (2021)  tidak  ada  definisi  manajemen  yang telah  diterima  secara  universal.  Hal  ini  berarti pengertian  manajemen  sangat  kontekstual.  Mary Parker  Follet  yang  dikutip  oleh  Susan  (2019) menyatakan  bahwa  “manajemen  merupakan  seni dalam  menyelesaikan  pekerjaan  melalui  orang lain.”  Pengertian  ini  mengandung  arti  bahwa  para manajer    atau  pimpinan  seperti  kepala  sekolah  dan madrasah mencapai tujuan-tujuan organisasi (sekolah dan  madrasah)  melalui  pengaturan  orang-orang  lain (guru-guru dan petugas administrasi) untuk melaksanakan  berbagai  tugas  yang  mungkin diperlukan atau dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri.
Sesungguhnya pengertian manajemen cukup  luas  sehingga  tidak  ada  pengertian  yang digunakan  secara  konsisten  oleh  semua  orang. Pengertian manajemen yang lebih kompleks dikemukakan  oleh  Stoner  dalam  Marlina  (2013) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian,  pengarahan  dan  pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber  daya-sumber  daya  organisasi  lainnya  agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Dari berbagai pengertian, Nazharriya (2017)  menyimpulkan  bahwa  manajemen  adalah: bekerja  dengan  orang-orang  untuk  menentukan, menginterpretasikan  dan  mencapai  tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi
perencaan (p la n n i n g ), pengorganisasian (organizing), penyusunan  personalia  atau  kepegawaian  ( staffing), pengarahan  dan  kepemimpinan  (leading),  dan pengawasan (con trolling).
Pelayanan  bimbingan  dan  konseling meniscayakan  manajemen agar tercapai efisiensi dan efektivitas  serta  tercapainya  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Oleh  sebab  itu,  setidaknya  ada  tiga alasan  mengapa  manajemen  itu  diperlukan  kan termasuk  dalam  dunia  pelayanan  bimbingan dan konseling, yaitu: Pertama, untuk mencapai tujuan yang  diinginkan  sebagai  bukti  bahwa  proses manajemen  pelayanan  bimbingan  konseling  tepat sasaran  dan  sesuai  tujuan. Kedua, untuk  menjaga keseinambungan  di  antara  tujuan-tujuan  yang  saling bertentagan (apabila ada).
Manajemen diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, saran-sasaran dan kegiatan-kegiatan apabila ada yang saling bertentangan dari pihak-pihak tertentu seperti kepala sekolah dan madrasah, para guru, tenaga administrasi, para  siswa,  orang  tua  siswa,  komite  sekolah  dan madrasah,  dan  pihak-pihak  lainnya. Ketiga untuk mencapai  efisiensi  dan  efektivas.  Efisiensi  adalah kemampuan  untuk  menyelesaikan  suatu  pekerjaan dengan  benar  atau  merupakan  perhitungan  rasio antara  keluaran (output) dengan  masukan (input). Efektivitas  merupakan  kemampuan  untuk  memilih tujuan  yang  tepat  atau  peralatan  yang  tepat  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah dan madrasah yang efektif atau koordinator layanan BK yang  efektif  dapat  memilih  pekerjaan  yang  harus dilakukan  atau  metode  (cara)  yang  tepat  untuk mencapai  tujuan  sekolah  dan  madrasah  atau  tujuan layanan BK. Menurut Peter Drucker dalam Mesterjon & Kom  (2021),  efektivitas  adalah  melakukan  pekerjaan yang  benar (doing  t h e   r ig ht  things), sedangkan

## efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar
(doing ther fight)

## KAJIAN TEORI
Prinsip  Manajemen  Pelayanan  Bimbingan  dan Konseling
Secara  umum  seperti  telah  disebutkan  di atas,  prinsip-p r in s ip ma n a j e m en m e l ip u ti p e r en ca n aa n (planning) , pengorganisasian (organizing),  penyusunan  personalia (staffing), pengarahan  dan  kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling). Prinsip-prinsip manajemen  di  atas  apabila  diterapkan  dalam pelayanan  bimbingan  dan  konseling  berkenaan dengan  bagaimana  pelayanan  bimbingan  dan konseling direncanakan dan diorganisasi? Bagaimana menyusun  personalia  (orang-orang  yang  terlibat dalam  pelayanan  bimbingan  dan  konseling?), bagaimana  mengarahkan  dan  memimpin  proses pelayanan  BK?  dan  bagaimana  mengawasi  atau mengevaluasi pelayanan bimbingan dan konseling? Penerapan prinsip-prinsip manajemen di atas secara terintegrasi  dalam  pelayanan  bimbingan  dan konseling  akan  berkenaan  dengan  bagaimana secara  umum  pelayanan  bimbingan  dan  konseling itu dikelola.
Pertama, perencanaan (planning). Perencanaan  dalam  pelayanan  bimbingan  dan konseling akan sangat menentukan proses dan hasil pelayanan  bimbingan  dan  konseling  itu  sendiri. Pelayanan  bimbingan  dan  konseling  sebagai  suatu proses  kegiatan,  membutuhkan  perencanaan  yang matang  dan  sistematis  dari  mulai  penyusunan program  hingga  pelaksanaannya.  Agar  pelayanan bimbingan  dan  konseling  memperoleh  hasil  sesuai tujuan  yang  telah  dirumuskan,  maka  harus dilakukan perencanaan. Di sekolah dan madrasah
fungsi  ini  dilaksanakan  oleh  kepala  sekolah, koordinator  BK  (apabila  di  sekolah  dan  madrasah yang  bersangkutan  memiliki  banyak  tenaga  atau petugas bimbingan dan konseling) dan guru BK.
Kedua, pengorganisasian (organizing). Pengorganisasian  dalam  pelayanan  bimbingan  dan konseling berkenaan dengan  bagaimana  pelayanan bimbingan  dan  konseling  dikelola dan diorganisasi. Pengelolaan dan pengorganisasian pelayanan bimbingan dan konseling berkaitan dengan model atau pola  yang  dianut  oleh suatu sekolah  dan  madrasah. Apabila  sekolah  dan  madrasah  menganut  pola profesional dalam pelayanan bimbingan dan konseling, akan berbeda sistem
pengorganisasiannya dengan sekolah dan madrasah yang menganut pola nonprofesional. Sistem pengorganisasi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah  dan  madrasah  terten  bisa  diketahui  dari struktur  organisasi  sekolah  dan  madrasah  yang bersangkutan.  Dari  struktur  organisasi tersebut juga bisa  diketahui  pola  dan  model  apa  yang  digunakan oleh  sekolah  dan  madrasah  yang  bersangkutan. Apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan hanya  memiliki  satu  orang  guru  pembimbing,  maka model organisasi pelayanan BK terintegrasi dengan organisasi  sekolah  dan  madrasah  secara  umum. Tetapi  apabila  di  sekolah  dan  madrasah  yang bersangkutan  memiliki  banyak  tenaga  bimbingan, maka  harus  disusun  organisasi  pelayanan  BK tersendiri yang terdiri atas koordinator, anggota, dan staf administrasi  pelayanan  BK.  Fungsi  ini  dilaksanakan oleh  kepala  sekolah  dan  koordinator  layanan  BK (apabila  sekolah  dan  madrasah  memiliki  banyak petugas bimbingan).
Ketiga, penyusunan  personalia (staffing). Prinsip  ini  dalam  pelayanan  bimbingan  dan konseling  berkenaan  dengan  bagaimana  para
personalia  atau  orang-orang  yang  terlibat  dalam aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling ditetapkan, disusun dan diadakan pembagian tugas
(job discription) sebagaimana telah disebutkan dalam penyusunan  program  BK  di  atas.  Guru  pembimbing atau konselor sekolah tidak mungkin bekerja sendiri dalam memberikan pelayanan BK  kepada siswa di sekolah dan madrasah. Guru BK akan memerlukan  orang  lain  dalam  memberikan pelayanan BK . Dengan perkataan lain, pelayanan BK di sekolah dan madrasah melibatkan banyak orang. Untuk  itu,  harus  ditentukan  dan  disusun  para personalia  atau  orang-orang  yang  terlibat  dalam layanannya  agar  pelaksanaannya  efektif  dan efisien  sehingga  tujuannya  pun  dapat  dicapai  secara efektif  dan  efisien  pula.  Fu ngsi  ini  dilaksanakan oleh   kepala  sekolah  d an  madrasah  bersama koordinator layanan BK, terutama apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan memiliki beberapa orang guru BK.
Keempat,
pengarahan dan kepemimpinan (leading). Prinsip  ini  berkenaan dengan  bagaimana  mengarahkan  dan  memimpin para  personalia  layanan  bimbingan  dan  konseling, sehingga  mereka  bekerja  sesuai  dengan  job  atau bidang  tugasnya  masin-masing.  Pengarahan  dan kepemimpinan  diperlukan  agar  aktivitas  pelayanan bimbingan  dan  konseling  terarah  pada  pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi ini dilaksanakan  oleh  kepala  sekolah  dan  madrasah terutama  apabila  di  sekolah  dan  madrasah  yang bersangkutan  hanya  memiliki  satu  orang  guru  BK. Apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan  memiliki  beberapa  orang  guru  BK harus ditunjuk salah seorang sebagai koordinator dan  yang  lain  sebagai  angaota  (staf).  Selanjutnya koordinatorlah yang melaksanakan fungsi
pengarahan dan kepemimpinan. Secara umum fungsi ini  di  sekolah  dan  madrasah  dilaksanakan  oleh kepala sekolah dan madrasah.
Kelima, pengawasan (controlling). Prinsip ini  dalam  pelayanan  konseling  berkenaan  dengan bagaimana  melakukan  pengawasan  dan  penilaian terhadap  kegiatan  bimbingan  dan  konseling  mulai dari penyusunan rencana program hingga pelaksanaannya. Pengawasan penting dalam pelaksanaan  Iayanan  bimbingan  dan  konseling  agar tidak  terjadi  penyimpangan-penyimpangan  dalam pelaksanaannya. Implementasi program dalam bentuk aktivitas-aktivitas layanan BK pun perlu pengawasan dan penilaian atau evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya  dan  dapat  diketahui  pencapaian  hasil- hasilnya.  Fungsi  ini  dilaksanakan  oleh  kepala  sekolah dan madrasah apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan hanya memiliki  satu orang  guru  BK. Tetapi  apabila  di  sekolah  dan  madrasah  yang bersangkutan  memiliki  beberapa  orang  guru  BK, fungsi  ini  dilaksanakan  oleh  koordinator  layanan  BK sekaligus juga kepala sekolah dan madrasah.

## Pola  Manajemen  Pelayanan  Bimbingan  dan Konseling
Sekolah  dan  madrasah  merupakan  suatu lembaga sosial. Selain itu, sekolah dan madrasah juga merupakan suatu unit kerja. Sebagai suatu unit kerja, sekolah  dan  madrasah  dikelola  atau  diorganisasi menurut pola-pola atau kerangka hubungan struktural tertentu. Yang dimaksud pola manajemen pelayanan bimbingan dan konseling adalah kerangka hubungan struktural  antara  berbagai  bidang  atau  berbagai kedudukan  dalam  pelayanan  bimbingan  konseling  di sekolah  dan  madrasah.  Kerangka  hubungan  tersebut digambarkan  dalam  suatu  struktur  organisasi
pelayanan  bimbingan  dan  konseling.  Seperti  telah disebut  di  muka,  sekolah  dan  madrasah  yang menganut  pola  profesional,  akan  berbeda  struktur organisasinya dari pada sekolah dan madrasah yang menganut  pola  nonprofesional.  Yang  dimaksud  pola profesional  di  sini  adalah  guru  pemb imbing  d i sekolah  dan  madrasah  yang  bersangkutan  direkrut dari alumni BK baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3). Sedangkan, pola nonprofesional adalah guru  pembimbing  direkrut  bukan  dari alumni BK. Pola nonprofesional biasanya menempatkan kepala sekolah atau  madrasah,  guru  mata  pelajaran tertentu,  atau wali kelas sebagai petugas bimbinaan.
Apabila sekolah dan madrasah menempatkan kepala sekolah atau madrasah sebabai guru  pembimbing,  maka  pola  manajemen  atau struktur  organisasi  layanan  BK;  di  sekolah  dan madrasah  yang  bersangkutan  akan  berbeda dengan  sekolah  dan  madrasah  yang  memiliki  guru pembimbing tersendiri. Akan berbeda lagi apabila di sekolah  dan  madrasah  yang  bersangkutan  memiliki beberapa orang guru BK.

## METODOLOGI
Sebuah penelitian  berupaya untuk memperoleh informasi  yang    lengkap  dan  begitu  akurat,  salah satunya    mengenai  adanya  pengaruh  yang  signifikan dari  kegiatan  pelaksanaan  manajemen  berbasis sekolah dalam pelayanan bimbingan konseling. Dalam hal ini peneliti tidak memanipulasi variabel yang ada. Peneliti    hanya  mengukur  variabel  yang  ada,  maka dengan  begitu  penelitian  ini  tergolong  penelitian deskriptif. (Juliandi & Manurung, 2014).
Didalam penelitian yang menerapkan analisis regresi, tidak jarang melibatkan lebih dari satu variabel dalam  model  regresinya,  karena  dengan  hanya
menggunakan satu variable bebas saja untuk menduga variabel  tak  bebas  sering  kali  kurang  realistis, karenanya diperlukan model regresi berganda.
Satu  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam analisis  regresi  walaupun  didalamnya  ada  variabel defenden  (variabel  tidak  bebas,  tergantung  atau terikat) dan ada variabel indefenden (variabel bebas, regresor atau  prediktor) namun di dalam analisisnya tidak  serta  merta  menyatakan    kausalitas.  Kendal Stuart mengatakan bahwa hubungan statistika hanya menunjukkan apakah ada atau tidak ada, dan bila ada bersifat  kuat  atau  lemah,  dan  tidak  dapat menunjukkan hubungan kausalitas (Latifah & Handayani, 2022). Hubungan kausalitas harus berasal dari  luar  statistika  yaitu  dari  landasan  teori  dan konsep.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelayanan Bimbingan dan Konseling
Sebagai penangung jawab utama pelayanan bimbingan dan konseling, koordinator mememang administrasi
bimbingan,  yaitu  mengatur  kerja  sama  tenaga- tenaga  bimbingan  dan  mengarahkan  semua aktivitas atau kegiatan bimbingan dan koseling di sekolah  dan  madrasah  yang  bersangkutan. Kordinator  bersama  dengan  anggota-anggota  staf bimbingan yang lain membentuk suatu tim kerja yang secara bersama mengusahakan pelayanan bimbingan  di  sekolah  atau  madrasah  seoptimal mungkin.
Sebagai pimpinan staf bimbingan, koordinator harus memenuhi tuntutan pendidikan akademik dan harus mampu menciptakan  jaringan  kerja  sama  dengan  berbagai pihak yang terkait dengan pelayanan bimbingan.
Selain  dalam  berkomunikasi  dengan  anggota- anggota  staf  bimbingan,  koordinator  harus menunjukkan  sikap  menghargai  dan  menghormati profesionalitas  rekan-rekannya  serta  memberikan kebebasan  yang  wajar  kepada  para  tenaga bimbingan dalam menunaikan tugasnya.
Dalam  mengadministrasi  orang  yang bekerja  sebabai  anggota  staf  bimbingan  di sekolah dan madrasah, koordinator harus mengikuti ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  di  sekolah  dan madrasah  yang  bersangkutan;  khususnya  yang menyangkut: pengangkatan, pemberhentian, penggajian, kenaikan pangkat, kesempatan mengikuti pendidikan tambahan atau penataran, tugas di luar sekolah  atau  madrasah  dan  sebagainya.  Dalam  hal di  atas,  koordinator  bimbingan  tidak  diberi wewenang  bertindak  sendiri  tanpa  melalui saluran-saluran  administratif yang  mengikat semua tenaga  kependidikan  termasuk  dirinya  sendiri  di sekolah atau madrasah yang bersangkutan.
Pembagian tugas di antara para anggota staf bimbingan, sesuai dengan jabatannya masing-masing menjadi  tanggung  jawab  koordinator.  Bagaimana sebaiknya  pembagian  tugas  itu,  sangat  tergantung dari  pola  dasar  pelaksanaan  bimbingan,  jumlah jabatan  yang  bersifat  merangkap  atau  tidak,  taraf keahlian  tenaga  bimbingan,  dan  jenis  spesialisasi yang  dimiliki  oleh  tenaga  bimbingan.  Selain  itu, koordinator juga bertugas mengatur sarana personil dengan sebaik-baiknya.
Ada lima kemungkinan mengatur pembagian  tugas  antara  para  tenaga  bimbingan  di sekolah  atau  madrasah,  khususnya  di  sekolah menengah, yaitu:
1. Pembimbing laki-laki melayani siswa laki-kali dan pembimbing perempuan melayani siswa perempuan.
2. Setiap  pembimbing  diberi  tanggung  jawab terhadap  tingkatan  kelas  tertentu,  sehingga pembimbing setiap tahun pembelajaran memperoleh angkatan siswa yang baru.
3. Setiap  pembimbing  diberi  tanggung  jawab terhadap angkatan siswa tertentu yang diikutinya terus dari saat angkatan itu masuk sekolah sampai tamat.
4. Setiap pembimbing memegang layanan-layanan bimbingan  tertentu  untuk  seluruh  angkatan siswa, misalnya pembimbing A khusus melayani semua siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, pembimbing B khusus melayani semua siswa  yang  akan  langsung  bekerja  setelah  tamat, dan  pembimbing  C  menangani  program  testing untuk semua siswa, dan lain sebagainya.
5. Kombinasi  antara  poin  2  dan  4  sehingga  ada beberapa  pembimbing  yang  melayani  siswa ditingkat  kelas  tertentu  dan  ada  beberapa pembimbing  yang  memegang  aspek-aspek program bimbingan tertentu.
Selain  tugas-tugas  di  atas,  koordinator bimbingan  juga  bertugas  mengatur  hubungan  kerja sama di antara para tenaga bimbingan dengan tenaga pembantu  administratif  atau  tata  usaha.  Dalam mengadministrasikan kegiatan-kegiatan bimbingan, sebaiknya dibedakan antara kegiatan yang menyangkut;
1. Kegiatan profesional intern di antara anggota staf bimbingan,
2. Kegiatan membina hubungan dengan masyarakat,  instansi  pendidikan  lain,  atau tenaga  penunjang  di  luar  sekolah  atau madrasah yang bersangkutan,
3. Kegiatan  yang  berupa  penulisan  laporan yang  harus  dikerjakan  oleh  masing-masing tenaga bimbingan,
4. Kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pembantu administratif,
5. Kegiatan  profesional  ekstern  yang  berupa implementasi dari pelayanan bimbingan yang diberikan kepada orang lain.
Implementasi  Aspek  Manajemen  Berbasis  Sekolah dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling 1 .   M a k n a   d a n   T u j u a n   M a n a j e m e n   B e r b a s i s S e k o l a h
Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS) dewasa  ini  telah  dikenal  luas  terutama  oleh masyarakat  sekolah  dan  madrasah.  Bahkan di  sekolah  dan  madrasah  tertentu  telah secara  konsisten  menerapkan  MBS  dalam pengelolaan program pendidikan atau program  sekolah  dan  madrasah.  Apabila sekolah  dan  madrasah  telah  menerapkan MBS  dalam  pengelolaan  pendidikan  dan pembelajaran,  berarti  secara  implisit  telah menerapkan MBS dalam pelayanan
bimbingan dan konseling MBS merupakan salah satu alternatif pilihan  formal  untuk  mengelola  struktur penyelenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah  sebagai  unit  utama  peningkatan
(Malik Fajar, 2002). MBS adalah pengelolaan sekolah termasuk madrasah yang menggambarkan  kumpulan  praktik-praktik dari banyak orang pada tingkat sekolah dan madrasah  guna  membuat  keputusan  untuk sekolah  dan  madrasah.  MBS  dimulai  dari desentralisasi  dengan  pemberian  wewenang yang  jelas  dari  pemerintah  pusat  kepada sekolah-sekolah dan madrasah dalam berbagai h al.
MBS adalah pengoordinasian dan penyelarasan  sumber  daya  yang  dilakukan secara  otonomis  oleh  s ekolah   m elalu i s eju mlah in p u t man ajem en u n tu k men capai  tujuan  sekolah  dalam  kerangka pendidikan  nasional,  dengan  melibatkan semua kelompok stakeholders d al a m pengambilan  keputusan  yang  partisipatif. Yang  termasuk  k e l o m p o k s t a k e h o l d e r s m e l i p u t i :   k e p a l a   s e k o l a h   a t a u   madrasah dan  wakil-wakilnya,  guru, s i s w a , k o n s e l o r
( p e m bimbing),  wakil  pemerintah  dan  wakil organisasi  pendidikan  (Azim,  2010).  Menurut Mulyasa  (2022)  MBS  adalah  penataan  sistem pendidikan  yang  memberikan  keleluasaan kepada  warga  sekolah  untuk  memanfaatkan semua  fasilitas  dan  media  yang  tersedia untuk  menyelenggarakan  pendidikan  bagi siswa, dan mampu mempertanggungjawabkannya secara
penuh.
Berdasarkan  p endapat  di  atas  dapat dipahami  b ahwa  M B S   m e r u p a k a n   m o d e l m a n a j e m e n   y a n g   m e m b e r i k a n   otonomi lebih luas kepada sekolah termasuk madrasah  untuk  mengelola  sumb er  daya sekolah   dan  madras ah,  serta  mendorong sekolah dan madrasah meningkatkan partisipasi  warga  sekolah  atau  madrasah  dan masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  sekolah dan  madrasah  dalam  kerangka  pendidikan nasional.
MBS  dengan  konsepsi  di  atas,  menurut Hakim  (2016)  b ertuju an   an tara  lain   u ntuk: (a) Men in gkatkan  mutu  pen didikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerja sama,
akuntabilitas, inisiatif sekolah  dan  madrasah dalam  mengelola,  memanfaatkan,  dan memberdayakan  sumber  daya  yang  tersedia. (b) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan  madrasah  bersama  masyarakat  dalam penyelenggaraan pendidikan, duduk bersama  untuk  pengambilan  keputusan.  (c) Meningkatkan  tanggung  jawab  sekolah  dan madrasah kepada stakeholders terutama kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya.
I m p l e m e n t as i As p e k -a s p e k Manajemen
Berbasis  Sekolah  dalam  Pelayanan  Bimbingan Konseling
Berdasarkan  makna  MBS  di  atas,  ada beberapa  aspek  yang  menjadi  ciri  khas  MBS, yaitu: (a) melibatkan semua kelompok stakeholders dalam  penyusunan  program sekolah  dan  pengambilan  keputusan,  (b) pengambilan  keputusan  secara  kolektif,  (c) partisipasi atau kerja sama antara stakeholders dalam  penyusunan  dan  penyelenggaraan program.
MBS meniscayakan kerja sama,
partisipasi, dan keterbukaan
dalam penyelenggaraan  program  pendidikan  dan pembelajaran. Ketiga aspek ini bisa diimplementasikan  dalam  pelayanan  bimbingan
dan konseling. Artinya penyusunan dan penyelenggaraan  program  pelayanan  BK  di sekolah  dan  madrasah  juga  mensyaratkan adanya kerja sama, partisipasi, dan keterbukaan.
Penyusunan  program  bimbingan  dan konseling  dan  pelaksanaannya  tidak  mungkin bisa dilakukan sendiri oleh kepala sekolah atau
oleh petugas bimbingan sekolah dan madrasah.  Penyusunan  program  BK  dan pelaksanaannya  akan  melibatkan  berbagai pihak  yang  terkait  di  sekolah  atau  madrasah. Berbagai  pihak  yang  terkait  itulah  yang dalam  MBS  disebut stakeholders. Ini  artinya penyusunan  program  BK  di  sekolah  atau madrasah  dan  pelaksanaannya  memerlukan kerja  sama  dan  partisipasi stakeholders sekolah  dan madrasah. Seperti telah disebutkan  di  atas,  bahwa  y a n g   termasuk kelompok stakeholders adalah kepala s ekolah   dan  wakil-wakilnya,  guru,  siswa, konselor, wakil pemerintah dan wakil organisasi  pendidikan.  Dengan  demikian, penyusunan program BK di sekolah dan madrasah serta  pelaksanaannya  mensyaratkan  kerja sama dan partisipasi stakeholders yang telah disebutkan  di  atas.  Penyusunan  program  BK dan  pelaksanaannya  juga  meniscayakan adanya keterbukaan. Keniscayaan ini relevan dengan  asas  layanan  bimbingan  itu  sendiri yang salah satunya adalah keterbukaan.
Penyusunan  program  BK  di  sekolah dan  madrasah  dan  pelaksanaannya  yang melibatkan stakeholders sekolah dan madrasah,  diharapkan  dapat  mencapai peningkatan  multi  pelayanan  bimbingan  dan konseling di sekolah yang bersangkutan.

## KESIMPULAN
M a n a j e m e n   b e r b a s i s   s e k o l a h   d a l a m p e l a y a n a n   b i m b i n g a n   k o n s e l i n g     m e r u p a k a n m o d e l m a n a j e m e n y a n g m e m b e r i k a n otonomi  lebih  luas  kepada  sekolah  termasuk madrasah  untuk  mengelola  su mb er  daya
sekolah  dan  madras ah ,  serta  mendorong sekolah  dan  madrasah  meningkatkan  partisipasi warga  sekolah    dan  masyarakat  untuk  mencapai tujuan  sekolah  dan  madrasah  dalam  kerangka pendidikan nasional.
Implementasi  manajemen  berbasis  sekolah dalam bimbingan konseling di sekolah pelaksanaannya  memerlukan  kerja  sama  dan partisipasi stakeholders sekolah  dan  madrasah. Sep erti  telah  dis ebutkan   di  atas,  bahwa  y a n g termasuk kelompok stakeholders adalah kep ala  s ekolah  dan  wakil-wakilnya,  guru,  siswa, konselor,  wakil  pemerintah  dan  wakil  organisasi pendidikan. Dengan demikian, penyusunan program  BK  di  sekolah  dan  madrasah  serta pelaksanaannya  mensyaratkan  kerja  sama  dan partisipasi stakeholders yang telah disebutkan di atas. Penyusunan program BK dan pelaksanaannya  juga  meniscayakan  adanya keterbukaan.  Keniscayaan  ini  relevan  dengan asas  layanan  bimbingan  itu  sendiri  yang  salah satunya adalah keterbukaan.

## REFERENSI
Azim,  A.  (2010). Manajemen  komite  sekolah  dalam peningkatan  mutu  pendidikan  di  Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri 2 Medan . Pascasarjana
UIN-SU.
Hakim,  M.  N.  (2016).  Implementasi  Manajemen Berbasis  Sekolah  Dalam  Mewujudkan  Sekolah Islam Unggulan. Nidhomul Haq: Jurnal
Manajemen Pendidikan Islam , 1 (2), 104–114.
Hendrayani,  E.,  &  Triyasa,  A.  (2021). Pengantar Manajemen  Teori  dan  Aplikasi .  Insan  Cendekia
Mandiri.
Juliandi,  A.,  &  Manurung,  S.  (2014). Metodologi Penelitian  Bisnis,  Konsep  dan  Aplikasi:  Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri . Umsu Press.
Latifah,  L.,  &  Handayani,  N.  F.  (2022).  Kontribusi Manajemen  Berbasis  Sekolah  (Mbs)  Dan Kepuasan  Kerja  Terhadap  Pelaksanaan  Kinerja Guru  Di  SD  Muhammadiyah  Martapura. Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial , 4 (1), 18–32.
Marlina,  L.  (2013).  Tipe-tipe  kepemimpinan  dalam
manajemen pendidikan. Ta’dib: Jurnal Pendidikan Islam , 18 (02), 215–227.
Mesterjon,  S.,  &  Kom,  M.  (2021). Teori  Dan  Konsep Manajemen Sistem Pembelajaran 4.0 . Deepublish.
Mulyasa, H. E. (2022). Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah . Bumi Aksara.
Nazharriya,  A.  D.  S.  (2017).  Deskripsi  Manajemen Ekstrakurikuler  Bola  Basket  Peraih  Babak Fantastic  Four  Pada  Kejuaraan  Junio  Jrbl Surabaya  Series  2016. Jurnal  Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan , 5 (3).
Susan,  E.  (2019).  Manajemen  sumber  daya  manusia.
Adaara:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam ,
9 (2), 952–962.