## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Dissenting Opinions Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015)
Kantrey Sugiarto 1 , Heru Drajat Sulistyo 2
Fakultas Hukum, Universitas Soerjo, Jl. Cepu Km.3, Ngawi, 63218 E-mail: kantrey23@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Soerjo, Jl. Cepu Km.3, Ngawi, 63218 E-mail: herudrajat@gmail.com
Abstract — On April 4, 2017, the Panel of Judges of the Constitutional Court read out the decision on a judicial review of the laws of the Regional Government registered with case number 137 / PUU-XIII / 2015. Of the 9 (nine) judges who tried the case, there were 4 (four) judges who did dissenting opinions. With the Dissenting Opinion in this decision can be used as one of the quality parameters of the  decision  in  fulfilling  the  sense  of  justice  of  the  community,  because  it  can  be  assessed  the  quality  of  thought  of  each  judge  and know the inner atmosphere that occurs during the judge deliberation meeting which is one of the crucial stages before a court ruling. The description of the activities carried out is, first to identify the facts of the law and to eliminate the irrelevant matters to establish legal issues to be solved. Second, collecting legal materials that are relevant to legal issues that are discussed so as to be able to solve these  legal  issues.  Third,  review  legal  issues  submitted  based  on  the  materials  collected.  Fourth,  draw  conclusions  in  the  form  of arguments that answer legal issues. Fifth, provide text based on the arguments built in the conclusions.
Keywords — : Dissenting Opinion; Constitutional Court Decision; Cancellation of Regional Regulation; Minister of Home Affairs.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pada tanggal 4 April 2017, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusan atas permohonan uji materiil undang- undang  Pemerintah  Daerah  yang  teregistrasi  dengan  nomor  perkara  137/PUU-XIII/2015.  Putusan  tersebut  mengabulkan sebagian permohonan pemohon, salah satunya  yaitu terkait pencabutan pasal 251 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah  (selanjutnya  disebut  UU  Pemda  2014)  yang  pada pokoknya  menyatakan  bahwa  Menteri 1 dapat  membatalkan  perda  kabupaten/kota  selama  gubernur  tidak  bisa  menjalankan  ketentuan  pasal  251  ayat    (2)  UU  Pemda 2014. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi diatas, majelis hakim berpendapat bahwa kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota ada pada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.
Meskipun  pencabutan  pasal  tersebut  sudah  didasari  salah  satunya  dengan  pasal  24A  ayat  (1)  UUD  1945,  ternyata  dari  9 (sembilan)  orang  hakim  majelis  yang  menyidangkan  perkara  ini,  terdapat  4  (empat)  orang  hakim  yang  melakukan  dissenting opinions (pendapat berbeda). Hal ini bisa menjadi gambaran awal bahwa ketika dalam permusyawaratan majelis hakim sebelum dikeluarkannya putusan di atas  tidak ditemukanya kata  mufakat dan  harus dilakukan secara voting. 2 Fakta hukum inilah  yang menjadi  titik  tolak  ketertarikan  peneliti  untuk  menganalis  dissenting  opinions  4  (empat)  orang  anggota  majelis  hakim  yang tertuang dalam putusan perkara nomor: 137/PUU-XIII/2015 lebih lanjut untuk memberikan perskripsi terhadap kualitas putusan yang  dimaksud.  Dissenting  opinions  sendiri  merupakan  suatu  hal  yang  diperbolehkan  sejak  berlakunya  undang-undang Kekuasaan Kehakiman, terdapat suatu konvensi diantara para anggota suatu majelis hakim jika dalam sidang permusyawaratan majelis  hakim  tidak  tercapai  kata  mufakat  maka  pendapat  hakim  minoritas  yang  berbeda  dengan  hasil  rapat  permusyarakatan hakim  wajib  dimuat  dalam  putusan  dan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  putusan  tersebut.  Dengan  adanya Dissenting  Opinion  dalam  putusan  ini  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  parameter  kualitas  putusan  dalam  memenuhi  rasa keadilan masyarakat, karena dapat dinilai kualitas pemikiran tiap-tiap hakim dan mengetahui suasana batin yang terjadi selama berlangsungnya  rapat  permusyawaratan  hakim  yang  merupakan  salah  satu  tahap  krusial  sebelum  dihasilkannya  suatu  putusan pengadilan.
1 dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 44 UU Pemda 2014.
2 Dalam UU No.5 tahun 2004 tentang perubahan UU No.14 tahun 1970 yang telah disahkan DPR-RI bulan Desember 2003, mencantumkanpasal 19: (4) dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan. (5) dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai kata mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib  dimuat dalam putusan.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Penganalisisan  Dissenting  Opinion  4  (empat)  orang  anggota  majelis  hakim  dalam  putusan  perkara  nomor:  137/PUU- XIII/2015  akan  dilakukan  sesuai  dengan  karakteristik  ilmu  hukum  sebagai  ilmu  yang  bersifat  preskriptif  dan  terapan  dalam skim penelitian dosen pemula dengan judul ―Dissenting Opinions Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota  Oleh  Menteri  Dalam  Negeri  Dikaitkan  Dengan  Pasal  24a  Ayat  (1)  UUD  1945  (Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015).‖

## B. Rumusan Masalah
a. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam amar putusan perkara nomor: 137/PUU-XIII/2015?
b. Apakah  dasar  dissenting  Opinion  4  (empat)  orang  anggota  majelis  hakim  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusan  perkara nomor: 137/PUU-XIII/2015 sesuai dengan UUD 1945 ?

## C. Batasan Penelitian
Mengacu  pada  latar  belakang  masalah  tersebut  di  atas  perlu  adanya  pembatasan  masalah  agar  penelitian  yang  sudah dilakukan dapat diidentifikasi secara efektif, agar tidak terlalu luas dan berpusat pada masalah-masalah sebagai berikut. a. Menganalisis pertimbangan hakim dalam amar putusan perkara nomor: 137/PUU-XIII/2015.
b. menganalisa dasar dissenting Opinion 4 (empat) orang anggota majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor: 137/PUU-XIII/2015 dikaitkan dengan UUD 1945.

## II. KAJIAN PUSTAKA

## A. Dissenting Opinion Hakim Dalam Putusan Pengadilan
Kebebasan  hakim  dalam  melakukan  penemuan  kebenaran  materiil  dan  menyampaikan  pendapat  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pada dasarnya merupakan bentuk ekspresi keyakinan, filsafat, pandangan, kepribadian, serta keilmuan seorang hakim dalam memutus perkara. Kebebasan inilah yang akan menimbulkan dissenting opinion (pendapat berbeda)  dalam  musyawarah  pengambilan  keputusan  oleh  majelis  hakim.  Terjadinya  dissenting  opinion  antara  hakim  dalam memutus  suatu  perkara  tidaklah  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  sebagaimana  diungkapkan  di atas,  yaitu  pada  Pasal  14  ayat  (2)  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyatakan  bahwa  ―Dalam  sidang permusyawaratan,  setiap  hakim  wajib  menyampaikan  pertimbangan  atau  pendapat  tertulis  terhadap  perkara  yang  sedang diperiksa  dan  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  putusan.‖ 3 Dilanjutkan  dengan  yang  teruang  pada  ayat  (3)  nya menyatakan  bahwa  ―Dalam  hal  sidang  permusyawaratan  tidak  dapat  dicapai  mufakat  bulat,  pendapat  hakim  yang    berbeda wajib  dimuat  dalam  putusan‖. 4
Dissenting  opinion  dalam  suatu  putusan  dapat  terjadi  pula  karena  adanya  kebebasan  hakim  dalam  menentukan  metode penafsiran hukum, aliran penemuan hukum, dan proses penalaran hukum yang harus dimuat dalam pertimbangan putusan yang bisa menjadikan timbulnya interpretasi yang berbeda antar anggota majelis hakim.
―Dalam proses pembuatan putusan, hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga  keadilan  yang  ingin  dicapai,  diwujudkan,  dan  dipertanggungjawabkan  dalam  putusan  hakim  adalah  keadilan  yang berorientasi  pada  keadilan  hukum    (legal    justice),    keadilan    moral    ( moral    justice ),    dan    keadilan  masyarakat  ( social justice ).‖ 5
Melalui teknis dissenting opinion , majelis hakim yang memiliki suara yang mayoritas dalam memeriksa suatu perkara yang di  sidangkan  akan  lebih  berhati-hati  dalam  menerapkan  sumber-sumber  hukum  yang  dijadikan  sebagai  dasar  dalam mempertimbangkan putusan. Hal ini juga yang harus diperhatikan oleh hakim yang menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum  untuk  melakukan kajian terhadap pertimbangan  hukum dalam  yurisprudensi  tersebut  yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat.

## B. Mahkamah Konstitusi

## 1. Putusan Mahkamah Konstitusi
Sejak berdiri pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi di bentuk sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi yang salah satu kewenagannya  adalah  sebagai  pengawal  dan  penafsir  Undang-Undang  Dasar,  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  UUD  1945 yang menyatakan bahwa ―Mahkamah     Konstitusi     berwenang     mengadili     pada tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya  bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar,......‖ 6 . Selain kewenangan tersebut, ada  3  kewenangan  lainnya  dan  satu  kewajiban  Mahkamah  Konstitusi  dalam  UUD  1945,  yaitu  Memutus      sengketa kewenangan      lembaga      negara      yang  kewenangannya  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik dan  memutus perselisihan tentang  hasil pemilihan umum serta  putusan atas
3 Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009;Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.
4 ibid.
5 Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim ( code of conduct ), Kode Etik Hakim Dan Makalah Berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, hlm. 2.
6 Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
semua  kewenagan  tersebut    bersifat  final.  Kewajiban  Mahkamah  Konsitusi,  sebagaimana  di  maksud  di  atas  adalah  wajib memberikan  putusan  atas pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengenai  dugaan pelanggaran   oleh   Presiden   dan/atau Wakil   Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Produk dari 4 kewenagan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu putusan, seperti yang sudah di sebut sebelumnya, putusan tersebut  bersifat  final  dan  mengikat.  Hal  ini  dapat  dipahami  bahwa  sejak  dibacakannya  putusan  oleh  Hakim  Konstitusi  maka putusan  tersebut  telah  berkekuatan  hukum  tetap (in  kracht ),  sehingga  tidak  ada  lagi  akses  bagi  para  pihak  untuk  melakukan upaya hukum. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan  juga sebagai  upaya  dalam  menjaga  wibawa  peradilan konstutusional.  Jika  peradilan  konstitusi  mengakomodasi  adanya  upaya  hukum  para  phak,  maka  tidak  akan  ada  bedannya dengan peradilan umum.

## 2. Hakim Mahkamah Konstitusi
Presiden  selaku  kepala  negara,  secara  administratif  ketatanegaraan  mempunyai  tugas  untuk  mengangkat/memberhentikan Hakim Mahkamah Konstitusi yang berjumlah 9 (sembilan orang). Namun, bukan berarti kesembilan hakim tersebut seluruhnya di tunjuk oleh presiden. Ada 3 (tiga) lembaga Negara yang masing-masing di beri kewenangan untuk mengusulkan tiga  orang untuk menempati posisi sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Mahkamah Agung, DPR dan Presiden.
Sembilan  orang  hakim  konstitusi  diisi  oleh  calon  yang  dipilih  oleh  3  lembaga,  yaitu  3  (tiga)  orang  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat,  3  (tiga)  orang  oleh  Presiden,  dan  3  (tiga)  orang  oleh  Mahkamah  Agung4.  Jika  terdapat  lowongan  jabatan,  maka lembaga yang akan mengisi lowongan tersebut adalah lembaga darimana pencalonan hakim sebelumnya berasal. 7
Dengan adanya keterlibatan ketiga lembaga Negara yang mencakup cabang kekuasaan  eksekutif, legislative,  dan  yudikatif tersebut  dalam  rekruitmen hakim  konstitusi  dapat  dijamin  adanya  keseimbangan  kekuatan  antar  cabang-cabang  kekuasaan negara  tersebut  dan  sekaligus  pula menjamin  netralitas  dan imparsialitas  MK  dalam hubungan antar lembaga negara 8 Lebih  lanjut  lagi,  Prof.  Dr.  Jimly  Asshiddiqie,  SH.  menggambarkan  bahwa  sembilan  hakim  Mahkamah  Konstitusi  ibarat sebuah  institusi  yang  berdiri  sendiri.  Di  sini,  dapat  tarik  suatu  pemahaman  bahwa  suatu  putusan  hakim  mahkamah  konstitusi merupakan  suatu  penafsiran  masing-masing  hakim  dalam  mencapai  suatu  putusan.  Jika  dalam  musyawarah  hakim  sebelum pembacaan putusan terjadi perbedaan, maka akan ditempuh jalan musyawarah, misal belum tersatukan pula perbedaan yang ada, langkah  terakhir  adalah  dengan  pengambilan  suara  terbanyak.  Suara  terbanyak  akan  menjadi  putusan  suatu  perkara  yang  di sidangkan, sedangkan suara minoritas, masing-masing akan dicantumkan dalam putusan sebagai dissenting opinion.
3. Kerangka Putusan perkara nomor: 137/PUU-XIII/20159
a) Kepala Putusan :
i. Judul
: PUTUSAN Nomor : 137/PUU-XIII/2015
ii. Frasa
: DEMI KEADILAN ....dst.
iii. Pembukaan
: [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi ....dst. iv. Identitas Pemohon : Pemohon I – XLVII  (Para Pemohon) v. Keterangan : [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Daerah; Mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon
b) Duduk Perkara :
i. pendaftaran perkara: [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon ....dst.
ii. Posita Permohonan  : I. PENDAHULUAN
II. KEWENANGAN MAHKAMAH III. KEDUDUKAN HUKUM  LEGAL STANDING PARA PEMOHON
IV. POKOK PERMOHONAN A. Pengaturan pembagian klasifikasi urusan pemerintahan dalam pasal 9, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14,  pasal  15,  pasal  16,  pasal 17,  pasal  21,  pasal  27,  dan  pasal  28  uu  nomor  23  tahun  2014  merupakan bentuk sentralisme kekuasaan, pembatasan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan model otonomi fiktif
7 http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/
8 ibid.
9 Penyajian kerangka dalam sub bab ini merupakan improvisasi peneliti untuk menggambarkan secara ringkas salah satu sumber bahan hukum yang di jadikan batu uji dalam penelitian ini.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
B. Para  pemohon  tidak    dapat    melaksanakan  haknya  untuk    memajukan  dirinya  dalam  memperjuangkan haknya secara   kolektif untuk  membangun  masyarakat bangsa dan  negara sebagaimana dijamin dalam pasal 28c ayat (2) uud 1945.
C. Ketentuan pasal  14  ayat  (1), ayat (2), ayat (3), dan  ayat (4), pasal  27  ayat  (1), ayat (2) dan pasal  28 ayat  (1)  dan ayat (2) undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebabkan ketidakadilan dan ketidakselarasan dalam   pengelolaan   sumberdaya   alam   dan   sumberdaya daerah lainnya karenanya  bertentangan  dengan  pasal  18 ayat (2) dan ayat (5) junctis pasal 18a ayat (2) dan pasal 28c ayat (2) uud 1945
D. Pasal    251    ayat    (2),    ayat    (3),    ayat    (8),    dan  ayat    (4)    sepanjang  frasa  ―...pembatalan  perda kabupaten/kota  dan  peraturan  bupati/walikota  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  ditetapkan  dengan keputusan  gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  pusat...‖Undang-undang  nomor  23  tahun  2014 bertentangan dengan pasal 18 ayat (6) junctis pasal 28d ayat (1) dan pasal 24a ayat (1) uud 1945.
E. Beberapa       aturan       undang-undang       yang       diujikan  menciptakan  ketidakpastian  hukum karena bertentangan dengan undang - undang spesialis lain.
F. Undang - undang   secara   keseluruhan   patut dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi
G. Penerapan  pasal  –  pasal  yang  diujikan  telah  menimbulkan  kerugian  nyata  bagi  para  pemohon  dan masyarakat daerah
H. Permohonan pemeriksaan dan putusan secara cepat
V. PENUTUP VI. PETITUM : Bahwa berdasarkan uraian, alasan, dan fakta
hukum di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan: ....dst.
c) Alat Bukti  : [2.2] Menimbang    bahwa    untuk    membuktikan  dalilnya,  para  Pemohon    telah  mengajukan    alat    bukti surat/tulisan  yang  diberi  tanda  bukti P-  1.A  sampai  dengan bukti P-35C sebagai  berikut: .... dst.
d) Keterangan Ahli : Para Pemohon dalam persidangan tanggal 14 April 2016 dan/atau tanggal 28 April 2016 mengajukan 4  (empat)  orang  ahli,  yakni  Prof.  Dr.  M.  Ryass  Rasyid,  MA,  Dr.  Indra  Perwira,  S.H.,  M.H.,  Dr.M.  Rifqinizamy Karsayuda, S.H.,LL.M, dan Prof. Dr. Ir. H. Abrar Saleng, S.H., M.H, yang  menyampaikan ....dst.
e) Saksi : para  Pemohon  dalam  persidangan  tanggal  28 April 2016 mengajukan 4 (empat) orang saksi, yakni Edy Alwi, Drs. Israr Dasuki Tasim, S.E., M.SI, Ilham, dan Abdul   Rachman  Atd, yang   menyampaikan ....dst.
f) Jawaban Termohon : [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan
g) para  Pemohon  tersebut,  Presiden  dalam  persidangan    tanggal  21  Maret  2016  menyampaikan    keterangan  lisan  dan keterangan tertulis ....dst.
h) Replik  : [2.4] Menimbang  bahwa  terhadap  permohonan  para  Pemohon  tersebut,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dalam persidangan    tanggal 14 April 2016 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis ....dst.
i) Pertimbangan Hukum:
i. Kewenagan Mahkamah: [3.1] [3.2];
ii. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
iii. Pokok Permohonan: [3.8] – [3.13]
j) KONKLUSI : [4.1] – [4-7]
k) AMAR PUTUSAN: 1 – 6
l) PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINIONS)

## C. Kualitas Putusan Hakim
Muara dari trilogi yang harus dicapai hukum yaitu tentang nilai kepastian, nilai keadilan, dan nilai kemanfaatan salah satunya ada  pada  suatu  putusan  hakim  yang  menyidang  suatu  perkara.  Ketiga  hal  tersebut  memiliki  batasan  serta  presentase  yang abstrak  antar  komponen  pada  masing-masing  hakim  dalam  mengambil  keputusan.  Hakim  dijamin  penuh  untuk  bebas merumuskan  pertimbangan  hukum  berdasar  undang-undang  dalam  setiap  perkara  yang  ditanganinnya  tanpa  ada  yang  boleh mengintervensinnya.  Hal  ini  senada  dengan  yang  disampaiakan  Bapak  Soedikno  Mertokoesumo  yang  menyatakan  bahwa ―Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal- hal yang tersebut dalam undang-undang‖. 10
Ada 2 (dua) aliran yang dapat mengelompokkan hakim dalam penggambilan suatu pertimbangan yang akan digunakan dalam memutus  suatu  perkara,  yaitu  aliran    konservatif  dan  aliran  progresif.  Aliran  konservatif  lebih  menekankan  pada  kepastian hukum dengan mengacu pada sumber hukum yang tertulis, sedangkan aliran progresif lebih menekankan pada keadilan dengan tidak hanya mengacu pada hukum tertulis saja, melainkan juga aspek sosial. Hal ini dipertegas dengan 2 (dua) pendapat pakar hukum berikut ini:
Aliran    Konservatif        yaitu    putusan  hakim  yang    di  dasarkan    semata  mata  ada  ketentuan  hukum  tertulis  (peraturan perundang-undang).  Karakter  ini  dipengaruhi    oleh  aliran  legisme    yaitu    aliran      dalam    ilmu  hukum      dan    peradilan    yang tidak  mengakui  hukum  diluar  yang  tertulis/  undang-undang.      Menurut    aliran    ini  hukum    identik    dengan    undang-  undang,
10 Soedikno Mertokoesumo, ―Sistem Peradilan di Indonesia‖, Jurnal Hukum FH-UII. No.9. Vol. 4 Oktober 1997.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
sedangkan  kebiasaan  dan  ilmu    pengetahuan  hukum  lainnya,  dapat      diakui        sebagai      hukum,  apabila  undang-undang menunjuknya. Aliran Progresif yaitu putusan hakim yang    tidak   semata-mata mendasarkan  pada ketentuan   hukum tertulis tetapi   hakim  harus  pula mendasarkan  pada pengetahuan dan    pengalaman   empiris  yang dialaminya. 11
Dari latar belakang aliran yang dianut hakim, hal ini menjadi salah satu sebab yang  menjadikan adanya perbedaan pendapat dalam musyawarah majelis hakim sebelum memutus suatu perkara.

## D. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

## 1. Hierarki Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Dalam  tata  hukum  di  Indonesia  dikenal  dengan  adanya  hirarki/tata  urutan  peraturan  suatu  peraturan  perundang-undangan. Setiap  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hierarki  di  atasnya.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan berikut ini:
―Dalam  ketentuan  ini  yang  dimaksud  dengan  ―hierarki‖  adalah  penjenjangan  setiap  jenis  Peraturan  Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.‖ 12
Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  dalam  undang-udang  tersebut  menempati  urutan  ke-7  yang  bererti  bahwa,  semua  yang diatur  dalam  setiap  peraturan  ini  tidak  buleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  atasnya.  Adapun  secara berurutan hierarki peraturan perundang  yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah    Pengganti  Undang-Undang,  Peraturan Pemerintah,Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 13
Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  merupakan    peraturan  perundang-undangan  paling  rendah dalam  hierarki    peraturan  perundang-undangan  yang  mempuyai  materi  muatan  yang  paling  banyak  dan  memiliki  tingkat fleksibilitas  yang  sedikit  karena  harus  sesuai  dan  tiddak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berada diatasnya. Hal ini bisa dipahami dengan sudut pandang pendekatan Stufenbaudes Recht yang diungkapkan oleh  Hans Kelsen bahwa:
―norma itu berjenjang jenjang dan berlapis-lapis  dalam suatu susunan hierarki,  norma yang di bawah  berlaku,  bersumber dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi,  norma yang  lebih  tinggi  berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada  norma  yang lebih  tinggi  lagi,    demikian    seterusnya    sampai  akhirnya  berhenti  pada  suatu  norma  yang  tertinggi  yang  disebut  dengan norma dasar ( Grundnorm ).‖ 14
Hal tersebut itulah yang kemudian kita pahami dengan asas lexsuperior derogat legiinferiori .

## 2. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Pada  prinsipnya,  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  (DPRD  Kab./Kota)  dengan  persetujuan  bersama  Bupati/Walikota.  Pembentukan peraturan ini di awali dengan adanya perencanaan pembentukan peraturan  yang tertuang  dalam prolegda Kab./Kota. Prolegda merupakan  instrumen  perencanaan  program  pembentukan  Peraturan  Daerah  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  yang  disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setidaknya memuat  tiga landasan yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis,  dan  landasan  yuridis.  Landasan  filosofis  merupakan  pertimbangan  yang    menggambarkan  bahwa  peraturan  yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran  dan    cita   hukum   yang   meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia  yang  bersumber  dari  Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Landasan  berikutnya  adalah  landasan  sosiologis.  Hamzah  Halim  dan  Kemal  Redinho  Syahrul  Putera  dalam  bukunya menjelaskan bahwa Landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat  yang  mendorong  perlunya  pembuatan  perundang-undangan  (perda),  yaitu  bahwa  ada  sesuatu  yang  pada  dasarnya dibutuhkan oleh   masyarakat   sehingga   perlu  pengaturan. 15 Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa landasan sosiologis ini    merupakan  pertimbangan  yang    menggambarkan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  diadakan  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
Berikutnya  adalah  landasan  yuridis.  Riawan  Tjandra  dan  Kresno  Budi  Darsono  mengatakan  bawa  landasan  yuridis  dari penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi tiga hal yaitu : 16
11 Sudikno   Mertokusumo     & A.Pitlo,1993,    Bab-Bab  tentang Penemuan Hukum,  Jakarta:  Citra Aditya Bakti,  hal. 10.
12 Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
13 Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
14 Hans   Kelsen   dalam   bukunya   yang   berjudul   General   Theory   of  Law   and  State, sebagaimana dikutip dalam Maria Farida Indrati, Ibid., hlm.21-22.
15 Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera,Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu K ajian Teoritis dan Praktis Disertai Manualnya): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris , (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h.25
16 W. RiawanTjandra dan Kresno Budi Darsono, Legislative Drafting, Atma Jaya, Yogyakata, 2009, hal.81

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
1. Kewenangan  dari pembuat peraturan perundang-undangan.
2. Kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan  dengan  materi yang akan diatur.
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu.

## E. Tugas pokok dan fungsi  Menteri Dalam Negeri
Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  disingkat  Kemendagri  RI  adalah  kementerian  dalam  Pemerintah  Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementeria n Dalam Negeri 17 , Kementerian Dalam Negeri mempunyai  tugas  menyelenggarakan  urusan  di  bidang  pemerintahan  dalam  negeri  untuk  membantu  Presiden  dalam menyelenggarakan  pemerintahan  negara.  Dalam  melaksanakan  tugas  tersebut,  Kementerian  Dalam  Negeri menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan,  penetapan,  dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  politik  dan  pemerintahan  umum,  otonomi  daerah, pembinaan  administrasi  kewilayahan,  pembinaan  pemerintahan  desa,  pembinaan  urusan  pemerintahan  dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Koordinasi  pelaksanaan  tugas,  pembinaan,  dan  pemberian  dukungan  administrasi  kepada  seluruh  unsur  organisasi  di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Nege ri di daerah;
6. Pengoordinasian,  pembinaan  dan  pengawasan  umum,  fasilitasi,  dan  evaluasi  atas  penyelenggaraan  pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam neger i;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
Pelaksanaan  dukungan  yang  bersifat  substantif  kepada  seluruh  unsur  organisasi  di  lingkungan  Kementerian  Dalam Negeri.

## III. METODE PENELITIAN

## A. Tipe penelitian
Dalam  penelitian  pada  umumnya  dibedakan  antara  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  masyarakat  dan  bahan-bahan pustaka. ‖Penelitian hukum  yang dilakukan dengan cara  meneliti bahan pustaka  atau data  sekunder  belaka, dapat  dinamakan penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan  (di  samping  adanya  penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris yang  terutama  meneliti  data  primer).‖ 18 Tipe  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif.  Tipe  penelitian  yuridis normatif  tidak  dimulai  dari  suatu  hipotesis,  tetapi  penelitian  ini  berangkat  dari  pengidentifikasian  fakta  hukum  dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk selanjutnya ditetapkan sebagi isu hukum yang hendak dipecahkan.Hal ini seperti yang diungkapkan Peter Mahmud Marzuki yang berpendapat sebagai berikut ―Oleh karena secara karakteristik berbeda antara keilmuan hukum dan keilmuan yang bersifat diskriptif tersebut, penelitian hukum tidak perlu dimulai dengan hipotesis. Dengan demikian istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal dalam penelitian hukum.‖ 19

## B. Pendekatan masalah penelitian
Untuk  mendapatkan  informasi  dari  berbagai  aspek  mengenai  isu  yang  sedang  dicoba  untuk  dicari  jawabanya  diperlukan adanya  pendekatan  masalah  penelitian.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  gabungan  dari  dua  metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang ( statute approach ), dan pendekatan asas-asas hukum ( legal principle approach ). Pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani. 20 Dalam  hal  ini  penulis  akan  melakukan  telaah  terhadap  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  terkait  pasal-pasal  yang  dibatalkan  oleh  mahkamah  konstitusi dalam putusan perkara Nomor: 137/PUU-XIII/2015. Pendekatan masalah penelitian yang terakhir adalah pendekatan asas-asas hukum ( legal principle approach ). Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian filosofis, oleh karena asas hukum  merupakan  unsur  ideal  dari  hukum. 21 Pendekatan  asas-asas  hukum  dilakukan  dengan  cara  mengidentifikasi  dan menganalisis  asas-asas  hukum  yang  berkembang  dalam  penelitian  ini  terutama  yang  tercantum  dalam  pertimbangan  putusan dan  dalam  dissenting  opinions  dalam  putusan  perkara  mahkamah  konstitusi  yang  di  jadikan  isu  hukum  dalam  penelitian  ini.
17 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12
18 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, RajawaliPers, Jakarta, Maret 1985.Hal 13
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, cetakan ke-6, Februari 2010.hal 35
20 Ibid, hal. 93
21 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, RajawaliPers, Jakarta, Maret 1985.Hal 62

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Pendekatan  asas-asas  hukum  digunakan  untuk  mengungkapkan  filosifis  dan  pola  pikir  masing-masing  hakim  yangg menyidangkan perkara uji materiil terhadap perkara yang di atas.

## C. Sumber-sumber bahan penelitian
Untuk  menunjang  dalam  menjawab  isu  hukum  yang  telah  dirumuskan  dan  sekaligus  memberikan  preskripsi  mengenai  apa yang  seharusnya,  diperlukan  adanya  sumber-sumber    bahan  penelitian.  Sumber-sumber  bahan  penelitian  dalam  metode penelitian yuridis normatif  berbeda dengan metode penelitian hukum lainnya. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan  data  dasar  yang  dalam  (ilmu)  penelitian  digolongkan  sebagai  data  sekunder. 22 Sumber-sumber  bahan  penelitian hukum  tersebut  dapat  dikualifikasikan  menjadi  sumber  bahan  hukum  primer  dan  sumber  bahan  sekunder  serta  sumber  bahan non-hukum (jika diperlukan dalam memecahkan isu hukum).
Bahan  hukum primer  merupakan bahan  hukum  yang bersifat autoritatif artinya  mempunyai otoritas. Bahan  - bahan hukum primer  terdiri  dari  perundang-undangan,  catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan  perundang-undangan  dan  putusan  - putusan hakim. 23 Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Peraturan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2015  Tentang  Kementerian  Dalam  Negeri  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 12
7. Putusan Mahkanah Konstitusi Perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015 tanggal 4 April 2017 mengenai putusan atas permohonan uji materiil undang-undang Pemerintah Daerah.
Sumber  bahan  penelitian  selanjutnya  adalah  sumber  bahan  hukum  sekunder,  yaitu  berupa  semua  publikasi  tentang  hukum yang  bukan  merupakan  dokumen  resmi.  Publikasi  tentang  hukum  meliputi  buku  -  buku  teks,  kamus  -  kamus  hukum,  jurnal  - jurnal hukum, dan komentar - komentar atas putusan pengadilan. 24
Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku  - buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan desertasi hukum dan jurnal  -  jurnal  hukum  (termasuk  yang  on-line).  Di  samping  itu  juga,  kamus  -  kamus  hukum  ,dan  komentar  -  komentar  atas putusan  pengadilan  (misalnya  Himpunan  Landmark  Decisions  Sudargo  Gautama).  Kegunaan  bahan  hukum  sekunder  adalah memberikan kepada  peneliti  semacam ‖petunjuk‖  kearah  mana peneliti  melangkah.  Apabila tulisan itu  berupa  tesis,  disertasi atau  artikel  di  jurnal  hukum,  boleh  jadi  tulisan  itu  memberi  inspirasi  bagi  peneliti  untuk  menjadi  titik  anjak  dalam  memulai penelitian. Bagi kalangan praktisi, bahan hukum sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum. 25

## D. Tahapan penelitian
1. Mengidentifikasi  fakta  hukum  dan  mengeleminir  hal  -  hal  yang  tidak  relevan  untuk  menetapkan  isu  hukum  yang  hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan - bahan  hukum  yang relevansi dengan isu hukum  yang dikupas sehingga  mampu  untuk  memecahkan isu hukum tersebut;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasar bahan - bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun di dalam kesimpulan.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Analisa pertimbangan hakim dalam amar putusan perkara nomor: 137/PUU-XIII/2015
Suatu  vonis  hakim  yang  tertera  dalam  suatu  putusan  perkara  ibarat  kekokohan  sebuah  batang  pohon.  Batang  yang  kokoh memerlukan  akar  yang  baik  untuk  mengikat  dan  menyuplai  nutrisi,  dan  pertimbangan  hukum  dalam  putusan  perkara  inilah ibarat  akarnya.    Dapat  diartikan  bahwa,  suatu  kualitas  vonis  putusan  hakim  dalam  suatu  perkara  ditentunkan  seperti  apa pertimbangan  hukum  yang  dibangun  oleh  hakim.  Putusan  perkara  nomor:  137/PUU-XIII/2015  merupakan  putusan  dari  9 (sembilan)  orang  hakim  mahkamah  konstitusi  terkait  uji  materiil  tentang  Menteri  Dalam  Negeri  dapat  membatalkan  perda kabupaten/kota selama gubernur tidak bisa menjalankan ketentuan pasal 251 ayat (2) UU Pemda 2014.
Dalam amar putusan perkara tersebut, majelis hakim memutuskan untuk sebagian dari apa yang di mohonkan para pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa: bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
22 Ibid, hal.24
23 Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum,Kencana,Jakarta, cetakan ke-6, Februari 2010,hal.142
24 Ibid, Hal.142

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  beberapa  frasa  dalam  pasal  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :
1. frasa ― Perda Kabupaten/Kota dan ‖ dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4);
2. frasa ― Perda Kabupaten/Kota dan/atau ‖ dalam Pasal 251 ayat (3);
3. frasa  ― penyelenggara  Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota  tidak  dapat menerima  keputusan  pembatalan  Perda Kabupaten/Kota ‖ Pasal 251 ayat (8); 4. frasa ― Perda Kabupaten/Kota atau‖ dalam Pasal 251 ayat (8).
Beberapa pertimbangan hakim terkait pokok permohonan dalam memutus juridical review tersebut adalah sebagai berikut:
1. Bahwa pengaturan pembagian klasifikasi urusan pemerintahan dalam Pasal 9; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); UU Pemda merupakan bentuk sentralisasi kekuasaan, pembatasan kewenangan pemerintahan daerah  kabupaten/kota,  dan  model  otonomi  fiktif,  oleh  karenanya  bertentangan  dengan  Pasal  18  ayat  (1)  UUD  1945  yang menyebutkan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  (bukan  terdiri  dari)  daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota, Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, dan teori residu sebagaimana dianut dalam Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945;
Pertimbangan ini merupakan bagian tafsir Mahkamah Konstitusi terkait pokok perkara yang pada intinya menekankan pasal dalam UU pemda tersebut di atas bertentangan dengan UUD 1945 pada pasal-pasal tersebut di atas.
2. Bahwa  pasal-pasal  yang  diujikan  dalam  UU  Pemda  mengebiri  hak  para  Pemohon  yang  mendapatkan  mandat  untuk menjalankan  roda  pemerintahan  daerah,  memajukan,  dan  menyejahterakan  masyarakat  daerahnya  berdasarkan  prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, sehingga berimplikasi pada sumber pendapatan dan keuangan daerah masing-masing; Hal  tersebut  terjadi  karena  hakim  konstitusi  sependapat  dengan  apa  yang  diajukan  pemohon,  bahwa  keterlibatan  Menteri Dalam  Negeri  yang  memegang  kewenangan  atas  nama  Pemerintah  Pusat  untuk  dapat  membatalkan  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota dapat mengganggu visi dan misi daerah yang bersangkutan.
3. Bahwa  dengan  tidak  dilibatkannya  pemerintahan  kabupaten/kota  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  mineral  di daerahnya  sendiri  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  14  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3);  Pasal  27  ayat  (1)  dan  ayat  (2);  dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda menyebabkan ketidakadilan dan ketidakselarasan, sehingga bertentangan dengan Pasal  18  ayat  (2)  UUD  1945  yang  menegaskan  pengelolaan  bidang  tersebut  berdasarkan  pada  prinsip  keadilan  dan keselarasan;
Asas  otonomi  dan  pembantuan  sebagaimana  amanat  UUD  1945  Pasal  18  Ayat  (2)  menjadi  dasar  bahawa  pasal-pasal  UU Pemda  tersebut  di  atas  tidak  tepat  dan  bertentangan.  Mengacu  pada  hierarki  dalam  UU  tentang  Peraturan  Perundang- Undangan, pasal UU Pemda tersebut tidak berlaku lagi.
4. Bahwa  mekanisme  pembatalan  Perda  dan  Perkada  yang  ditentukan  oleh  UU  Pemda  melalui  gubernur  serta  pengajuan keberatan  pembatalannya  kepada  Menteri  selain  menciptakan  ketidakpastian  hukum  juga  bertentangan  dengan  pembagian trias  politika  karena  hak  pembuatan  produk  perundang-undangan  oleh  pemerintahan  daerah  yang  diberikan  oleh  Pasal  18 ayat  (6)  UUD  1945  hanya  dapat  dibatalkan  oleh  lembaga  yudikatif  yang  diberikan  kewenangan  untuk  membatalkan  itu, yakni Mahkamah Agung [vide Pasal 24A ayat (1) UUD 1945;
5. Keberadaan  Pasal  251  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UU  Pemda  yang  memberi  wewenang  kepada  Menteri  dan  gubernur  sebagai wakil  Pemerintah  Pusat  untuk  membatalkan  Perda  Kabupaten/Kota  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  selain  menyimpangi  logika  dan  bangunan  negara  hukum  Indonesia  sebagaimana amanah Pasal 1 ayat. UUD 1945 juga menegasikan peran dan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang in casu Perda Kabupaten/Kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.
6. Pembatalan  Perda  Kabupaten/Kota  melalui  keputusan  gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4) UU Pemda,  menurut Mahkamah  tidak sesuai dengan rezim peraturan perundang-undangan  yang dianut Indonesia. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UU 12/2011 tidak mengenal keputusan gubernur sebagai salah satu jenis dan hierarki  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  demikian  kedudukan  keputusan  gubernur  bukanlah  bagian  dari  rezim peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan produk hukum untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota.

## B. Perskripsi dasar dissenting Opinion 4 (empat) orang anggota majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor: 137/PUU-XIII/2015 dikaitkan dengan UUD 1945
Putusan ini mengakibatkan Menteri Dalam Negeri tidak lagi mempunyai kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  Adapun dalam putusan MK khusus terhadap dalil para Pemohon dalam pengujian Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat  (4),  dan  ayat  (8)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU  Pemda),  Hakim  Konstitusi Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Manahan MP Sitompul berpendapat bahwa norma UU Pemda tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Mengacu  kepada  penjelasan  umum  Undang-Undang  Pemda  yang  menyatakan  Pemberian    otonomi    yang    seluas-luasnya kepada  Daerah  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  negara  kesatuan.  Dalam  negara  kesatuan  kedaulatan  hanya  ada  pada pemerintah negara atau pemerintah nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang  diberikan  kepada  Daerah,  tanggung  jawab  akhir  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  akan  tetap  ada  di  tangan Pemerintah  Pusat.  Untuk  itu  Pemerintahan  Daerah  pada  negara  kesatuan  merupakan  satu  kesatuan  dengan  Pemerintahan

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Nasional.  Pada  bagian  lain  dari  Penjelasan  Umum  UU  Pemda  ditegaskan  pula,  antara  lain,  Daerah  sebagai  satu  kesatuan masyarakat    hukum    yang    mempunyai    otonomi    berwenang    mengatur    dan  mengurus  daerahnya  sesuai  aspirasi  dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.
2. Dalam  menilai  konstitusionalitas  Pasal  251  UU  Pemda,  haruslah  senantiasa  bertolak  dari  pemahaman  bahwa  kewenangan Kepala  Daerah  dan  DPRD  untuk  membentuk  Peraturan  Daerah  adalah  kewenangan  atribusi  ( attributie  van wetgevingsbevoegheid ) yang hanya dapat diberikan dan diadakan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dan Pasal 236 UU Pemda. Peraturan daerah bukanlah peraturan delegasi dari Undang- Undang,  dalam  hal  ini  UU  Pemda,  sebab  jika  demikian  halnya  maka  hal  itu  menyalahi  prinsip delegatie  van wetgevingsbevoegheid , yaitu pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan dari peraturan yang lebih tinggi  kepada  peraturan  yang  lebih  rendah.  Jika  Peraturan  Daerah  dianggap  sebagai  peraturan  delegasi  dari  Pemda  berarti telah  terjadi  pelimpahan  kewenangan  secara  tidak  berjenjang,  dalam  hal  ini  pelimpahan  kewenangan  tersebut  melampaui atau  melompati  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Menteri,  sehingga  tidak  sesuai  dengan  prinsip  utama pelimpahan wewenang.
3. Hakikat  pembatalan  dalam  hukum  administrasi  adalah  tindakan  hukum  dalam  hal  keputusan  yang  dibuat  pejabat pemerintahan  mengandung  cacat  hukum  atau  tidak  lagi  memenuhi  syarat,  formal  maupun  substantif.  Tujuannya  adalah untuk  melindungi  pihak-pihak  dan  masyarakat  yang  dirugikan  atas  sebuah  keputusan  pemerintahan  dan  memulihkan kembali atau menegasikan akibat hukum yang timbul dari sebuah keputusan. Pembatalan dapat dilakukan oleh pejabat yang membuat  keputusan,  atasan  pejabat  yang  membuat  keputusan,  atau  pengadilan  (dalam  hal  ini  Pengadilan  Tata  Usaha Negara).  Meskipun,  dalam  hukum  administrasi  tindakan  pembatalan  digunakan  terhadap  keputusan  (beschikking),  dalam konteks  permohonan  a  quo,  rasionalitas  hukumnya  dapat  diterima  apabila  pembatalan  diberlakukan  terhadap  peraturan daerah  atau  peraturan  kepala  daerah.  Sebab,  secara  konstitusional,  Presiden  adalah  penangggung  jawab  pemerintahan tertinggi. Dengan demikian, secara implisit, adalah kewajiban presiden untuk mengambil tindakan terhadap produk hukum penyelenggara  pemerintahan  yang  mengandung  cacat,  dalam  hal  ini  cacat  itu  adalah  bahwa  produk  hukum  penyelenggara pemerintahan  itu  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  kepentingan  umum,  dan/atau kesusilaan.
4. Menurut Pasal 4 UUD 1945, Presiden adalah pemegang  kekuasaan pemerintahan. Oleh  karena itu, tepatlah rumusan  yang terdapat  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  Pemda  yang  mengatakan  Pemerintah  Pusat  adalah  Presiden  Republik  Indonesia  yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud  dalam  Udang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dengan  kata  lain,  penanggung  jawab keseluruhan pelaksanaan pemerintahan adalah Presiden. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara kesatuan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Pemerintahan daerah adalah bagian dari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Sehingga,  meskipun  berdasarkan  Pasal  18  UUD  1945  daerah  diberi  otonomi  yang  seluas-luasnya  untuk  juga menyelenggarakan pemerintahan, penanggung jawab terakhir penyelenggaraan pemerintahan itu tetap Presiden. Karena itu, Presiden  berkepentingan  dan  berdasar  hukum  untuk  memastikan  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  berada  di bawah  tanggung  jawabnya,  in  casu  pemerintahan  daerah,  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi,  ketertiban  umum,  dan/atau  kesusilaan.  Dengan  demikian  adalah  konstitusional  apabila  Presiden,  melalui Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, diberi kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah.
5. Pemerintahan Daerah, menurut Pasal 1 angka 2 UU Pemda, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas- luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, menurut Pasal  1  angka  2  dan  angka  3  UU  Pemda,  adalah  sama-sama  sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah.  Adapun Peraturan daerah, berdasarkan Pasal 236 ayat (2) UU Pemda, adalah produk bersama dewan perwakilan rakyat daerah dan kepala daerah yang materinya dapat memuat penyelenggaraan Otonomi Daerah, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  atau  materi  muatan  lokal  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Dengan  kata  lain,  materi  muatan  peraturan  daerah  adalah  materi  yang  bersubstansikan  urusan  pemerintahan.  Dengan demikian,  peraturan  daerah  adalah  produk  bersama  dari  unsur-unsur  pemerintahan  daerah  yang  materi  muatannya  adalah urusan pemerintahan. Sedangkan Urusan Pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU Pemda, adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat Oleh karena  itu,  mendalilkan  norma  yang  memberi  kewenangan  kepada  Presiden  (melalui  Menteri  dan  gubernur  selaku  wakil Pemerintah Pusat) untuk membatalkan Perda dan peraturan kepala daerah sebagai norma yang inkonstitusional sama artinya dengan  mengatakan  bahwa  pemerintahan  daerah  bukan  bagian  dari  kekuasaan  pemerintahan  yang  tanggung  jawab terakhirnya ada di tangan presiden. Demikian pula halnya  dalil bahwa norma  yang  memberi kewenangan  kepada Presiden (melalui  Menteri  dan  gubernur  selaku  wakil  Pemerintah  Pusat)  untuk  membatalkan  Perda  sebagai  norma  yang inkonstitusional  dengan  alasan  bahwa  DPRD  adalah  lembaga  legislatif  daerah  adalah  sama  artinya  dengan  menyatakan bahwa DPRD bukan bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Tindakan  pembatalan  harus  dibedakan  dengan  judicial  review  atau  pengujian  peraturan  peraturan  perundang-undangan. Kewenangan  judicial  review  adalah  bagian  dari  kewenangan  kekuasaan  peradilan  atau  kekuasaan  kehakiman  yang  dapat

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
dimohonkan  oleh  pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh  berlakunya  suatu  peraturan  perundang-undangan,  in  casu peraturan  daerah,  dikarenakan  peraturan  perundang-undangan  dimaksud  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang lebih tinggi.  Sementara itu, sebagaimana telah diuraikan di atas, pembatalan adalah bagian dari kekuasaan pemerintahan (eksekutif). Oleh karena itu, UU Pemda yang memberikan kewenangan kepada Presiden (melalui Menteri dan gubernur) untuk membatalkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tidaklah dimaksudkan untuk menggantikan atau mengambil-alih kewenangan judicial review yang berada di tangan pemegang kekuasaan peradilan atau kehakiman. Dengan kata lain, UU Pemda tidak menghalangi atau menghapuskan hak pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk mengajukan judicial review.
Dari  ke  enam  hal  di  atas,  pada  pokoknya  hakim  konstitusi  yang  menyatakan  pendapat  berbeda  tersebut  mengemukakan terkait  permohonan  pemohon  yang  memohon  pengujian  konstitusionalitas  Pasal  251  ayat  (2),  ayat  (3),  ayat  (4),  dan  ayat  (8) Undang-Undang Pemda seharusnya di tolak. Adapun klausula pasal yang di maksud sebagai berikut:
1. Pasal 251 ayat (2)
Perda Kabupaten/Kota dan peraturan  bupati/wali  kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan  dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
2. Pasal 251 ayat (3)
Dalam  hal  gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  tidak  membatalkan  Perda  Kabupaten/Kota  dan/atau  peraturan bupati/wali  kota  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang  –  undangan  yang  lebih  tinggi,  kepentingan umum,  dan/atau  kesusilaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  Menteri  membatalkan  Perda  Kabupaten/Kota  dan/  atau peraturan bupati/wali kota.
3. Pasal 251 ayat (4)
Pembatalan  Perda  Provinsi  dan  peraturan  gubernur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  dengan  keputusan Menteri  dan  pembatalan  Perda  Kabupaten/Kota  dan  peraturan  bupati/walikota  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
4. Pasal 251 ayat (8)
Dalam  hal  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  kabupaten/kota  tidak  dapat  menerima  keputusan  pembatalan  Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan  alasan yang dapat dibenarkan   oleh   ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  Menteri  paling  lambat  14  (empat  belas)  Hari  sejak  keputusan  pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima.

## V. KESIMPULAN

## A. Kesimpulan
Dalam pertimbangan mahkamah konstitusi yang tersusun dan tersaji dalam naskah putusan, serta menjadi dasar dari apa yang tertuang  dalam  amar  putusan,  terdapat  dua  hal  inti  yang  tertafsir.  Pertama,  penafsiran  mahkamah  terhadap  arti  kekuasaan pemerintah daerah. Mahkamah memperkuat penyebutan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Klausa ―dibagi atas‖ dipertegas oleh mahkamah dengan kata ―bukan terdiri  dari‖.  Hal  ini  berarti,  adanya  pemerintahan  provinsi  dan  pemerintahan  Kabupaten/  Kota  mempunnyai  tugas  dan wewenang sendiri-sendiri sesuai yang diatur peraturan perundang-undangan. Kedua, menyambung terkait peraturan perundang- undangan  yang  seperti  apa,  mahkamah  memberi  tafsir  bahwa  Pembatalan  Perda  Kabupaten/Kota  melalui  keputusan  gubernur sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  tidak  dapat  dibenarkan,  karena  pembatalan  tersebut  merupakan  ranah  dari  mekanisme pembatalan olah yudikatif, yaitu kewenangan Mahkamah Agung.
Pendapat berbeda/dissenting opinion empat hakim Mahkamah Konstitusi mengemukakan terkait permohonan pemohon yang memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) Undang-Undang Pemda seharusnya di tolak,  kurang  tepat.  Karena  mengacu  pada  pertimbangan  putusan  sudah  jelas  bahwa  pemohon  mempunyai  kedudukan  hukum dalam melakukan uji konstitusionalitas pada pasal tersebut.

## B. Saran
Dari  isu  hukum  berupa  Penganalisisan  Dissenting  Opinion  4  (empat)  orang  anggota  majelis  hakim  dalam  putusan  perkara nomor:  137/PUU-XIII/2015,  kemudian  sudah  di  telaah  dengan  bahan  hukum  yang  relevan,  dan  kemudian  telah  ditarik  suatu kesimpulan  yang  normatif,  maka  dengan  ini  disampaikan  argumentasi  dari  hasil  penelitian  (perskripsi)  yang  sudah  dilakukan yaitu, hendaknya suatu dissenting opinion/pendapat berbeda hakim mahkamah konstitusi lebih teliti lagi dalam mengemukakan hak tersebut.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Hamzah  Halim  dan  Kemal  Redindo  Syahrul  Putera,Cara  Praktis  Menyusun  dan  Merancang  Peraturan  Daerah  (Suatu  K  ajian  Teoritis  dan  Praktis  Disertai Manualnya): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris , (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).
Hans Kelsen   dalam   bukunya   yang   berjudul   General   Theory   of  Law   and  State, sebagaimana dikutip dalam Maria Farida Indrati. Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (code of conduct), Kode Etik Hakim Dan Makalah Berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, cetakan ke-6, Februari 2010. Soedikno Mertokoesumo, ―Sistem Peradilan di Indonesia‖, Jurnal Hukum FH-UII. No.9. Vol. 4 Oktober 1997 Sudikno Mertokusumo & A.Pitlo,1993, Bab-Bab  tentang Penemuan Hukum,  Jakarta:  Citra Aditya Bakti. Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, RajawaliPers, Jakarta, Maret 1985.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009;Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 W. RiawanTjandra dan Kresno Budi Darsono, Legislative Drafting, Atma Jaya, Yogyakata, 2009. www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/