e-ISSN: 2685-5607
ACCOUNTABILITY IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUND FROM THE ISLAM PERSPECTIVE (A CASE STUDY OF TABA PADANG REJANG VILLAGE HUKU PALIK DISTRICT NORTH

## BENGKULU REGENCY)
Onsardi 1 ,  Marini 2 , Ezizia Selvia 3 1 , 2 & 3 Universitas Muhammadiyah Bengkulu Email; onsardi@umb.ac.id 1* , rinie056@gmail.com 2 , ezizia.selvia@gmail.com 3

## ABSTRACT
This study aims to determine the accountability of Village Fund management in an Islamic perspective starting from  the  planning,  implementation,  administration  and  accountability  stages.  This  research  uses  descriptive qualitative  method  with  a  case  study  in  the  village  of  Taba  Padang,  Hulu  Palik  District,  North  Bengkulu Regency.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  Accountability  of  Village  Fund  Management  in  Sharia Perspective in Taba Padang Rejang Village, Hulu Palik District, North Bengkulu Regency is in accordance with Minister  of  Home  Affairs  Regulation  No.  114  of  2014  and  in  accordance  with  existing  sharia.  Because  in preparing  the  RPJM  plan  of  Desa  Taba  Padang  Rejang,  taking  seriously  the  aspirations  that  develop  in  the community. Taba Padang Rejang villagers are directly involved in every village planning consultation process and  are  active  in  providing  proposals  about  programs  to  be  implemented  for  the  welfare  of  the  village community. So based on Permendagri No. 113 of 2014 Taba Padang Rejang village planning in the management of  the  Village  Fund  can  be  said  to  be  transparent  and upholds  community  participation.  However,  technically there  are  still  obstacles.  These  constraints  are  a  constraint  for  the  district  being  late  in  making  Regents Regulations regarding regulations on Village Funds and their management. This has an impact on late reporting related to the management of the Village Fund in the village of Taba Padang Rejang.
Keywords : Accountability; Village Fund Management
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TABA PADANG REJANG KECAMATAN HUKU PALIK KABUPATEN
BENGKULU UTARA)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Akuntabilitas  pengelolaan  Dana  Desa  dalam  persfektif  Islam  mulai dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  Penatausahaan  dan  pertanggungjawaban.  Penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus di desa Taba Padang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  Prespektif Islam  di  Desa  Taba  Padang  Rejang  Kecamatan  Hulu  Palik  Kabupaten  Bengkulu  Utara  sudah  sesuai  Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 dan sudah sesuai dengan syariah yang ada. Karena dalam menyusun  rencana  RPJMDesa  Taba  Padang  Rejang,  memperhatikan  dengan  sungguh-sungguh  aspirasi  yang berkembang  di  masyarakat.  masyarakat  desa  Taba  Padang  Rejang  terlibat  langsung  dalam  setiap  proses musyawarah  perencanaan  desa  dan  aktif  dalam  memberikan  usulan  tentang  program-program  yang  akan dilaksanakan  demi  kesejahteraan  masyarakat  desa.    Maka  berdasarkan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014 perencanaan  desa  Taba  Padang  Rejang  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  sudah  dapat  dikatakan  transparan  dan menjunjung  tinggi  partisipasi  masyarakat.  Namun,  secara  teknis  masih  terdapat  kendala.  Kendala  tersebut merupakan kendala dari kabupaten yang terlambat dalam membuat Peraturan Bupati mengenai peraturan tentang Dana Desa dan pengelolaannya. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan Dana Desa di desa Taba Padang Rejang.
Kata Kunci : Akuntabilitas; Pengelolaan Dana Desa
e-ISSN: 2685-5607

## PENDAHULUAN
Pemberian  otonomi  daerah  seluas-luasnya  berarti  pemberian  kewenangan  dan  keluasan  kepada  daerah  untuk mengelola  dan  memanfaatkan  sumber  daya  daerah  secara  optimal.  Agar  tidak  terjadi  penyimpangan  dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat.  Prinsip  otonomi  daerah  menggunakan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  arti  daerah  diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang (Widjaja, 2013).
Program  pembangunan  desa  yang  bersifat bottom-up tertuang  dalam  undang-undang  Otonomi  Daerah (OTDA). Landasan pijak OTDA ini, merujuk pada Undang-undang Otonomi Daerah nomor 22 tahun 1999 dan UU  Nomor  25  tahun  1999  yang  mengatur  tentang  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal.  Dalam perkembangannya kemudian kebijakan ini mengalami revisi dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004.  Kedua UU ini mengatur  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan   Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah. (Azwardi Sukanto, 2014)
Alokasi  Dana  Desa  yang  diberikan  tersebut,  pada  prinsipnya  harus  menganut  prinsip  akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 113  Tahun  2014).  Meskipun  masih  banyak  hambatan  yang  dihadapi,  namun  kebijakan  ini  dirasakan  lebih bermanfaat,  lebih  transparan  dan  partisipatif,  dan  pemanfaatannya  lebih  demokratis  karena  berdasarkan musyawarah yang diikuti berbagai elemen warga desa.
Setiap  pelaksanaan  komponen  pengelolaan  keuangan  harus  didasari  adanya  akuntabilitas  atau pertanggungjawaban.  Hal  ini  menarik  untuk  diteliti  karena  tidak  terpenuhinya  prinsip  pertanggungjawaban menimbulkan  implikasi  yang  luas  di  lingkup  desa  seperti  penyelewengan  pengelolaan  Dana  Desa  dan terkendalanya penyaluran Dana Desa periode selanjutnya. (Supriadi, 2015)
Data  yang  peneliti  peroleh  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  desa  Taba  Padang Rejang, bahwa Dana Desa yang diterima mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, dimana pada tahun 2015 dana  desa  yang              diperoleh  sebesar  Rp  476.890.453,53,  pada  tahun  2015  sampai  dengan  2016  dana  desa mengalami  peningkatan  yang  signifikan  sebesar  53%  dan  yang  diterima  pada  tahun  2016  sebesar  Rp 907.934.000,00 Lalu pada tahun 2017 dana desa yang diterima sebesar Rp 1.054.047.000,00 dengan presentasi peningkatan sebesar 14,6%.
Tabel 1. Dana Desa yang diterima Desa Taba Padang Rejang Periode 2015-2017
NO TAHUN JUMLAH 1. 2015 Rp.    476.890.453,53 2. 2016 Rp.    907.934.000,00 3. 2017 Rp. 1.054.047.000,00
Sumber: APBD Desa Taba Padang Rejang Tahun 2015-2017
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  APBD  Desa  Taba  Padang  Rejang  Tahun  2015-2017,  dimana  ada beberapa  program  atau  kebijakan  pemerintah  desa  Taba Padang  Rejang  yang  telah  dilakukan  pada  tahun  2015 yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah program pembangunan  gedung  PAUD,  dengan  adanya  pembangunan  PAUD  maka  terlaksananya  pemberdayaan  PAUD dimana dengan  melibatkan beberapa warga  setempat  sebagai tenaga pegajar di PAUD, dengan adanya  sekolah PAUD akan diterapkannya kurikulum atau mata pelajaran di PAUD untuk mengasah   kemampuan anak-anak, misalnya menerapkan pelajar agama di PAUD, karena pelajaran agama merupakan pendidikan dasar untuk anak, yang  bertujuan  untuk  menumbuhkan  dan  mengembangkan    karakter  yang  baik  sejak  dini  pada  anak. Selanjutnya Pembangunan Pos Kamling, dimana poskamling akan  menjadi tempat  musyawarah linmas dengan masyarakat  dalam  meneningkatkan  keamanan  dan  ketentraman  desa,  dalam  hal  ini  diadakannya  ronda  malam oleh warga desa untuk menjaga keamanan.
Tahun 2016  dana desa digunakan  untuk  membangun jalan rabat beton, pembangunan plat deker, rehap kantor desa, pembangunan pagar kantor desa dan perehapan  masjid, dengan adanya pembangunan jalan didesa akan  mempermudah  masyarakat  untuk  membawa  hasil  panen  sehingga  memperlancar  aktivitas  masyarakat, selanjutnya  perehapan  masjid,  dengan  adanya  perehapan  masjid  diharapkan  bisa  menumbuhkan  rasa  nyaman untuk para jamaah yang ada dimasjid. Pada Tahun 2017 digunakan untuk melanjutkan beberapa program yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya seperti pembangunan jalan rabat    beton, dimana pada tahun 2016 seharusnya jalan rabat beton di bangun di dua   titik, namun terealisasi atau terkaper oleh dana desa pada tahun 2016 hanya 1 titik dengan presentasi 50% dan pembangunan 50% yang belum terealisasi akan dilanjutkan pada tahun  2017,  selanjutnya  ditahun  2017  dilaksanakan                              pembangunan  plat  deker  dan  pembangunan jembatan  desa  dimana  pembangunan          dilakukan  pada  titik  yang  berbeda  pada  tahun  sebelumnya.  Dengan adanya dana desa diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan,        pembangunan sarana
dan  prasarana,  serta  dapat  mengembangankan  potensi  ekonomi  lokal  yang  didasarkan  atas  kondisi  dan  potensi desa
Akuntabilitas Dana Desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam  pelaksanaannya  tergantung  bagaimana  pemerintah  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap pengelolaan Dana Desa dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik Dana Desa dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabiitas  maka  diperlukan  adanya  kepatuhan  pemerintah  desa  khususnya  yang  mengelola  Dana  Desa  untuk melaksanakan Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).
Akuntabilitas Dalam Islam sendiri tertuang dalam QS.An- Nisa’ ayat 58. Hubungan surah An-Nisa’ayat 58 dengan akuntabilitas yaitu terletak pada konsep dasar yang sama. Pada ayat tersebut seseorang yang diberikan amanah  memiliki  kewajiban  menyampaikan  amanah  kepada  orang  yang  berhak  menerimanya.  Sementara akuntabilitas  secara  umum  adalah  adalah  pertanggungjawaban  atas  amanah  yang  diberikan  kepadanya.  Maka seorang yang menjalani amanah tersebut harus melakukan pertanggungjawaban secara jujur atas setiap amanah baik kepada Allah maupun sesama manusia.
Pengelolaan keuangan desa pada penerapan akuntabilitas persfektif Islam terwujud jika pemerintah desa memenuhi  kewajibannya  menyampaikan  amanah  atau  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  atau  instansi yang  berhak  menerima  pertanggungjawaban.  Dimana  pertanggungjawaban  tersebut  harus  berdasarkan  format yang telah ditetapkan sebelumnya seperti  peraturan desa dan prinsif-prinsif syariah.
Hasil  Penelitian  ini  diharapkan  Sebagai  sumbangsih  pemikiran  kepada  semua  pihak,  perangkat,  dan pengelola desa dan masyarakat tentang peran dana desa dalam meningkatkan perekonomian serta  sebagai salah satu kontribusi terhadap tanggung jawab    akademik dalam disiplin ilmu khususnya ilmu Ekonomi Islam.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Desa dan Pemerintahan Desa
Menurut  Zakaria  (2000)  dalam  buku  Nurman  (2017),  ‘’Desa  adalah  sekumpulan  manusia  yang  hidup  bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada dibawah pimpinan desa yang dipilih dan     ditetapkan sendiri’’.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2004  Tentang  Desa,  bahwa  Desa  adalah  Kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  kepentingan  masyarakat  setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa sebagai   suatu  bagian  dari  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.
Berdasarkan  intruksi  Menteri  dalam  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  1972  tentang Pelaksanaan  Klarifikasi  dan  Tipologi  Desa  dalam  (Nurman,  2017:231)  di  Indonesia  digolongkan  dalam  tiga tingkatan yakni : (1) Desa Swadaya, (2) Desa swakarsa, (3) Desa swasembada
Permendagri  nomor  113  tahun  2014  menjelaskan  pemerintahan  desa  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Pemerintahan  desa  diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa,  dimana  pemerintah  desa  berdasarkan Permendagri nomor 111 tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

## Pengertian Dana Desa
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa,  yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk membiayai                                penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (BPKP,2016)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:            Pendapatan Desa, Belanja desa dan  Pembiayaan  Desa.  Pendapatan  Desa  meliputi  semua  Penerimaan  uang  melalui  rekening  kas  desa  yang merupakan hak desa       dalam satu tahun anggaran yang terdiri dari: Pendapatan asli desa (PADesa),  Alokasi Dana  Desa  dari  APBN,  Bagi  hasil  pajak  Kabupaten/  kota,  bagian  dari  retribusi  Kabupaten/Kota,  Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan desa lainnya,  Hibag dan Pendapatan dari Sumbangan Pihak Ketiga. (Chabib Soleh dan Heru Rochansjah, 2015)
Pemberian  Dana  Desa  merupakan  tanggung  jawab  yang  besar  kepada  pemerintah  desa.  Sehingga, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam            mengurus sendiri dana desa yang telah ada, sehingga dalam hal ini perlu adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah desa. Seperti dalam QS Al-Syuara': 215 mengenai rasa tanggung jawab, sebagai berikut:
Artinya: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Syuara’: 215).”
Ayat  di  atas  menjelaskan  seorang  pemimpin  wajib  memiliki  hati  yang          melayani  atau  akuntabilitas ( accountable ). Istilah akuntabilitas adalah berarti penuh tanggung jawab dan dapat diandalkan. Artinya seluruh perkataan,  pikiran  dan  tindakannya  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  publik  dan  kepada  Allah  kelak  di akhirat  nanti.  Pemimpin  yang  melayani  adalah  pemimpin  yang  mau  mendengar.  Mau  mendengar  setiap kebutuhan,  impian,  dan  harapan  dari  mereka  yang  dipimpin.  Oleh  karena  itu,  pemimpin  mempunyai  tanggung jawab  yang      sangat  besar  bagi  bangsa  ataupun  organisasi  yang  dipimpin,  baik  itu  di  dunia  ataupun  di  akhirat nanti (Alfian Ahmad :2016).

## Tujuan Dana Desa
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  yaitu  adanya  komitmen  negara  dalam  melindungi  dan memberdayakan  desa  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri  dan  demokratis  sehingga  dapat  menciptakan  landasan yang  kuat  dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil,  makmur  dan sejahtera.  (Chabib  Shaleh,  dkk,  2015),  menjelaskan  bahwa  dengan  adanya  Dana  Desa  diharapkan  akan terwujudnya  desa  yang  mandiri  dimana:  (a)  Desa  bukan  hanya  sekedar  sebagai  obyek  penerima  manfaat, melainkan      sebagai  subyek  pemberi  manfaat  bagi  warga  masyarakat  setempat.  (b)  Sebagai  komponen  desa mempunyai rasa  kebersamaan dan gerakan  untuk  mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan  bagi  warga  masyarakat.  (c)  Desa  mempunyai  kemampuan  menghasilkan  dan  mencukupi  kebutuhan dan  kepentingan  masyarakat  setempat  seperti  pangan,  energi  dan  layanan  dasar.  (d)  Sebagai  cita-cita  jangka panjang,  desa  mampu  menyediakan  lapangan  pekerjaan,  menyediakan  sumber-sumber  pendapatan  bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.
Secara  umum  Dana  Desa  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, Namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan       tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Siklus  pengelolaan  keuangan  Desa  meliputi  Perencanaan,  Penganggaran,  Penatausahaan,  Pelaporan, pertanggungjawaban, dengan  periodisasi satu tahun anggaran, terhitung  mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31  Desember.  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Menurut  BPKP  (2016)  terdapat  beberapa  disiplin  anggaran  yang perlu diperhatikan yaitu: (a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara    rasional yang  dapat  dicapai  untuk  setiap  sumber  pendapatan,  sedangkan          belanja  yang  dianggarkan  merupakan  batas tertinggi  pengeluaran  belanja.  (b)  Pengeluaran  harus  didukung  dengan  adanya  kepastian  tersedianya penerimaan  dalam  jumlah  yang  cukup  dan  tidak  dibenarkan  melaksanakan  kegiatan  yang  belum  tersedia  atau tidak  mencukupi  anggarannya  dalam  APBD  desa.  (c)  Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  desa  dalam  tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan laksanakan Melalui Rekening Kas Desa.

## Konsep Akuntabilitas dan Transparansi Akuntabilitas dalam persfektif Islam
Akuntabilitas dalam persfektif Islam terdapat pada al qur’an surah An Nisa’ ayat 58 sebagai berikut:
Artinya:  Sesungguhnya  Allah  menyuruhmu  menyampaikan  amanah  kepada  orang  yang  berhak  menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
Hubungan surah An-Nisa’ayat 58 dengan akuntabilitas yaitu terletak pada konsep dasar yang sama. Pada ayat tersebut seseorang yang diberikan amanah memiliki kewajiban menyampaikan amanah kepada orang yang berhak  menerimanya.  Sementara  akuntabilitas  secara  umum  adalah  adalah  pertanggungjawaban  atas  amanah yang  diberikan  kepadanya.  Maka  seorang  yang  menjalani  amanah  tersebut  harus  melakukan pertanggungjawaban secara jujur atas setiap amanah baik kepada Allah maupun sesame manusia.
Pengelolaan keuangan desa pada penerapan akuntabilitas persfektif Islam terwujud jika pemerintah desa memenuhi  kewajibannya  menyampaikan  amanah  atau  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  atau  instansi yang  berhak  menerima  pertanggungjawaban.  Dimana  pertanggungjawaban  tersebut  harus  berdasarkan  hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsif-prinsif syariah.

## Transparansi
Salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi artinya  dalam  menjalankan  pemerintah,  mengungkapkan  hal-hal  yang  sifatnya  material  secara  berkala  kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas.
Transparansi secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh. Dengan demikian transparansi adalah  keterbukaan  dalam  melaksanakan  suatu  proses  kegiatan.  Transparansi  merupakan  salah  satu  syarat penting  untuk  menciptakan Good  Governance .  Dengan  adanya  transparansi  disetiap  kebijakan  dan  keputusan dilingkungan organisasi dan pemerintah, maka keadilan dapat ditumbuhkan. (Arifin Tahir, 2014).
Transparansi dalam pandangan Islam sebagaimana dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:
Artinya:    “Hai  orang-orang  yang  beriman  apabila  kamu  bermuamalah  tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya (catatkanlah) (Q.S. AlBaqarah: 282).”
Penerapan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  Dana  Desa  ini  dimulai  dari  tahap perencanaan,  pelaksanaan  semua  kegiatan,  dan  paska  kegiatan  sehingga  pengelolaan  Dana  Desa  diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

## Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Persfektif Islam
Perencanaan merupakan starting point dari aktivitas manajerial. Karena bagaimana sempurnanya suatu aktivitas manajemen tetap membutuhkan sebuah perencanaan. Karena perencanaan merupakan langkah awal bagi sebuah kegiatan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait agar memperoleh hasil yang optimal. Alasannya, bahwa tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha mencapai tujuan. Jadi, perencanaan memiliki peran yang sangat signifikan, karena ia merupakan dasar titik tolak dari  kegiatan  pelaksanaan  selanjutnya.  Oleh  karena  itu,  agar  proses  dakwah  dapat  memperoleh  hasil  yang maksimal,  maka  perencanaan  itu  merupakan  sebuah  keharusan.  Segala  sesuatu  itu  membutuhkan  rencana, sebagaimana  dalam  hadis  Nabi  Muhammad  SAW:  “ Jika  Engkau  ingin  mengerjakan  suatu  pekerjaan,  maka pikirkanlah  akibatnya,  maka  jika  perbuatan  tersebut  baik,  ambillah  dan  jika  perbuatan  itu  jelek,  maka tinggalkanlah .” (HR. Ibnu Mubarak).
Konsep  tentang  perencanaan  hendaknya  memerhatikan  apa  yang  telah  dikerjakan  pada  masa  lalu  untuk merencanakan sesuatu pada masa yang akan datang. Sebagaimana tersirat dalam Al-Qur’an surat Al-Hasyr:18
Artinya :“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kepada  Allah  dan  hendaklah  setiap  diri  memerhatikan apa  yang  telah  diperbuatnya  untuk  hari  esok  (akhirat),  dan  bertakwalah  kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan ” (QS. Al-Hasyr: 18).
Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa,  kita  diperintahkan  untuk  selalu  melakukan  intropeksi  dan  perbaikan guna mencapai masa depan yang lebih baik.
e-ISSN: 2685-5607

## Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa persfektif Islam
Pelaksanaan atau actuating dalam perspektif syariah tertulis dalam kalimat mutiara berbahasa arab “ Man Jadda Wa  Jada ”  yang artinya barang siapa  yang bersungguh-sungguh, maka pasti akan berhasil. Makna dari kalimat tersebut      bahwa  jika  seseorang  dalam  melaksanakan  suatu  pekerjaan  secara  maksimal  maka  hasilnya  akan memuaskan  dan  akan  bernilai  ibadah,  jika  tidak  bertentangan  dengan  Syariat.  Akan  tetapi  sebaliknya  jika pekerjaan dilaksanakan secara asal maka hasil yang didapatkan kurang maksimal. Pelaksanaan suatu pekerjaan juga disebutkan dalam Alquran surat Al-Kahfi ayat 2 sebagai berikut:

## Artinya:“Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik”. (QS. Al-Kahfi: 2).
Jika  seseorang  melaksanakan  sebuah  pekerjaan  yang  merupakan  amal  soleh,  maka  akan  memperoleh balasan yang baik pula. Namun jika pekerjaan yang dilaksanakan merupakan perbuatan yang buruk, maka akan merugikan  diri  sendiri  maupun  orang  lain  serta  akan  memperoleh  balasan  yang  buruk  pula.  Terkait  dengan pemerintahan  desa  segala  bentuk  pembangunan  baik  yang  bersifat  pembangunan  infrastruktur  maupun pemberdayaan  masayarakat  merupakan  bentuk  amal  soleh  karena  memberikan  kemaslahatan  bagi  umat  atau masyarakat, maka bagi pemerintah desa yang amanah dalam melaksanakan pemerintahan desa akan memperoleh balasan berupa kebaikan.

## Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Persfektif Islam
Penatausahaan merupakan proses tulis menulis atau proses mencatat yang merupakan rangkaian dari suatu siklus atau sistem yang konsisten, sehingga menghasilkan sebuah tatanan yang rapi. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu’amalah  tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  dan  Hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu  menuliskannya dengan  benar.  dan  janganlah  penulis  enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah  mengajarkannya,  maka hendaklah  ia  menulis,  dan  hendaklah  orang  yang  berhutang  itu  mendektekan  (apa  yang  akan  ditulis  itu),  dan hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya,  dan  janganlah  ia  mengurangi  sedikitpun  dari  hutangnya.(QS. Al-Baqarah:282).
Makna  dari  ayat  di  atas  memberikan  penjelasan  betapa  pentingnya  mencatat  suatu  transaksi  baik  yang dilakukan  secara  tunai  maupun  secara  kredit  atau  ditangguhkan.  Perintah  mencatat  tersebut  bertujuan  sebagai pengingat saat      pemberi hutang atau yang berhutang lupa. Dalam Islam seorang yang berhutang harus segara melunasi  hutangnya  ketika  memperoleh  rizki,  karena  menunda-nunda  membayar  hutang  merupakan  tindakan dzalim  bagi  diri  sendiri  maupun  orang  lain.  Terkait  dengan  pemerintahan  desa  bahwa  adminitrasi  desa  salah satunya  berupa  adminitrasi  keuangan  dimana  transaksi  penerimaan  dan  pengeluaran  terjadi.  Setiap  transaksi penerimaan  dan  pengeluaran  wajib  dilakukan  pencatatan  dengan  tujuan  sebagai  bukti  dan  pengingat  serta sebagai bahan untuk melakukan pertanggungjawaban.

## Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Desa Perspektif Islam
Pertanggungjawaban  dalam  perspektif  syariah  termuat  dalam  hadist  yang  artinya  sebagai  berikut. “Tidak  akan bergeser  telapak  kaki  seorang  hamba  pada  hari  kiamat  sehingga  ia  ditanya  tentang  empat  hal,  yaitu  tentang umurya,  bagaimana  ia  menghabiskan,  tentang  masa  mudanya,  bagaimana  ia  lewatkan,  tentang  hartanya, bagaimana ia dapatkan dan ke mana ia infakkan, dan tentang ilmunya, bagaimana ia  mengamalkannya” (HR Tirmidzi).
Pertanggungjawaban juga dijelaskan dalam surah Al-Zalzalah Ayat 7-8 yang berbunyi:
Artinya:  ‘’Maka  barang  siapa  mengerjakan  kebaikan  seberat  zarrah,  niscaya  dia  akan  melihat  (balasan)nya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah,niscaya dia akan melihat (balasan)nya.
Makna  hadits  dan  surah  diatas  menjelaskan  bahwa  setiap  manusia  akan  ditanyakan  terkait  empat  hal yaitu:  umur,  masa  muda,  harta,  dan  ilmu.  Dimana  pertanyaan-pertanyaan  tersebut  merupakan  bentuk pertanggungjawaban manusia semasa hidupnya dan manusia mempunyai tanggungjawab dihadapan Allah SWT atas  apa  yang  di  perbuat  didunia,  yang  baik  maupun  yang  buruk.  Perasaan  seperti  ini  akan  membangkitkan dalam  dirinya  perasaan  bertanggungjawab.  Berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  pemerintahan  desa,  maka pemerintah  desa  juga  memiliki  pertanggungjawaban  terkait  dengan  bagaimana  mengelola  harta  atau  kekayaan milik desa. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya di dunia saja berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa yang diampaikan kepada Bupati, tetapi juga pertanggungjawaban di akhirat.

## METODOLOGI PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di  Desa Taba Padang Rejang Kabupaten Bengkulu Utara,  waktu penelitian  selama ± 6 bulan sejak dikeluarkannya surat ijin penelitian dari institusi.

## Metode Penelitian
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yaitu pengukuran yang cermat terhadap fenomenal sosial tertentu.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  data  yang  akurat,  maka  peneliti  perlu  menggunakan  beberapa  teknik  pengumpulan  data antara lain: Metode Observasi dimana  cara  pengumpulan  data dilakukan dengan cara  mengamati dan  mencatat secara  sistematik  gejala-gejala  yang  diselidiki.  Dalam  observasi  penelitian  menggunakan  data-data  yang  sudah ada didesa Taba Padang Rejang Kecamatan Hulu palik Kabupaten Bengkulu Utara, Metode Wawancara, metode ini  digunakan  untuk  memperoleh  data,  keterangan  ataupun  penjelasan  dari  orang  yang  berkompeten  dengan masalah yang diteliti. Teknik ini merupakan komunikasi langsung antara peneliti dengan subjek penilitian untuk memperoleh  data  yang  lebih  banyak.  Dengan  teknik  wawancara,  peneliti  akan  memperoleh  informasi  yang memang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Wawancara mendalam akan ditujukan kepada Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, aparat desa, dan masyarakat. Teknik ini dilakukan dengan tujuan  untuk  mendapatkan  informasi  atau  mengali  data  yang  tidak  didapatkan  dari  data  yang  tertulis  sehingga dapat melengkapi data yang dibutuhkan, Dokumentasi, pengumpulan data melalui penelusuran data yang relevan dengan  masalah  yang  diteliti  melalui  dokumen-dokumen  tertulis.  Dokumen  dalam  penelitian  ini  lebih diutamakan  untuk  memperoleh  data  sekunder  yang  dibutuhkan  untuk  mendukung  data  primer.  Dokumen- dokumen yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, arsip dan laporan dan dokumen-dokumen lainnya.

## Teknik Analisis Data
Pada  jenis  penelitian  kualitatif  ini,    pengolahan  data  tidak  harus  dilakukan  setelah  data  terkumpul  atau pengolahan data selesai, dalam hal ini data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan  analisis  data  secara  bersamaan  melalui;    Reduksi  data  dimana    Langkah-langkah  yang  dilakukan adalah  menajamkan  analisis,  menggolongkan  atau  pengkategorisasian  ke  dalam  tiap  permasalahan  melalui uraian  singkat,  mengarahkan,  membuang  yang  tidak  perlu,  dan  mengorganisasikan  data  sehingga  dapat  ditarik dan  diverifikasi.  Data  yang  direduksi  antara  lain  data  mengenai  permasalahan  penelitian.    Data  yang  direduksi akan  memberikan  gambaran  yang  lebih  spesifik  dan  mempermudah  peneliti  melakukan  pengumpulan  data
e-ISSN: 2685-5607
selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada dilapangan maka jumlah data akan semakin banyak. Semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.
Langkah  analisis  selanjutnya  adalah  penyajian  data.  Penyajian  data  merupakan  sebagai  sekumpulan informasi  tersusun  yang  memberikan  kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan. (Miles  dan  Huberman,  2009:17).  Penyajian  data  diarahkan  agar  data  hasil  reduksi  terorganisasikan,  tersusun dalam  pola  hubungan  sehingga  makin  mudah  dipahami.  Penyajian  data  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  uraian naratif, bagan, hubungan antara katagori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti  dalam  memahami  apa  yang  terjadi.  Pada  langkah  ini,  peneliti  berusaha  menyusun  data  secara  relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian  data  yang  baik  merupakan  suatu  langkah  penting  menuju  tercapainya  analisis  kualitatif  yang  valid, dalam  melakukan  penyajian  data  tidak  semata-mata  mendeskripsikan  secara  naratif,  akan  tetapi  disertai  proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan.
Berikutnya  dalam  proses  analisis  data  kualitatif  adalah  menarki  kesimpulan  berdasarkan  temuan  dan melakukan  verifikasi  data.  Tahap  ini  merupakan  tahap  penarikan  kesimpulan  dari  semua  data  yang  telah diperoleh  sebagai  hasil  penelitian.Penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  adalah  usaha  untuk  mencari  atau memahami  makna/arti,  keteraturan,  pola-pola,  penjelasan,  alur  sebab  akibat  atau  proposisi.  Sesuai  pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secarta bolak-balik diantara reduksi, penyajian  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi  selama  waktu  penelitian.  Setelah  melakukan  verifikasi  maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data.
Selanjutnya  Teknik  pemeriksaan  validitas  atau  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  triangulasi. Menurut  Yusuf  (2014:  395)  triangulasi  merupakan  salah  satu  teknik  dalam  pengumpulan  data  untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Selanjutnya Mathinson (1998) dalam Sugiyono (2013: 425) mengemukakan bahwa “ the value of triangulation lies in provoding evidence  – whether convergent,  inconsistent,  or  contracdictory ”.  Nilai  dari  teknik  triangulasi  adalah  untuk  mengetahui  data  yang diperoleh  c onvergent (meluas),  tidak  konsisten,  atau  kontradiksi.  Oleh  karena  itu  dengan  menggunakan  teknik triangulasi,  maka  data  yang  diperoleh  akan  konsisten,  tuntas,  dan  pasti.  Adapun  triangulasi  yang  digunakan adalah triangulasi data, triangulasi sumber, dan triangulasi metode.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Desa Taba Padang Rejang
Pada  tahap  perencanaan  di  desa  Taba  Padang  Rejang  terdapat  tim  khusus  yang  bertugas  menyusun  Raperdes. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Taba Padang Rejang  bapak Rodi Hartono pada hari Jum’at, 19 Juli 2019 di kantor desa Taba Padang Rejang  menjelaskan bahwa:  “ Ada  tim  perencanaannya mbak,  terdiri  dari  Ketua  atau  sering  disebut  dengan  koordinator,  sekretaris,  bendahara  dan  anggota.  Tim  itu nantinya  akan  menyusun  Raperdes  tentang  APBDes,  baru  kemudian  dibahas  dan  disepakati  bersama  dengan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa” (Sekretaris Desa Taba Padang Rejang, Jum’at, 19 Juli 2019).
Sekretaris Desa juga menyatakan bahwa pemerintah desa Taba Padang Rejang telah melakukan prosedur pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. ‘’kami melakukan setiap tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku mbak”(Sekretaris Desa Taba Padang Rejang, Jum’at, 19 Juli 2019).
Kemudian  terkait  dengan  penyusunan  RPJM  Desa  dan  RKP  Desa  di  desa  Taba  Padang  Rejang pemerintah  desa  Taba  Padang  Rejang  telah  menyusun  RPJM  Desa  pada  Tahun  2016.  Penyusunan  RKP  Desa Sudah dapat terealisasi pada tahun 2017. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari  Kaur Pembangunan desa  Taba Padang. “Kami  memulai  perencanaan  itu  dari  musyawarah  dusun  mbak,  baru  dibawa  ke  Musyawarah  Desa untuk menentukan skala prioritas. Untuk RPJM Desa itu sudah disusun sejak awal. Sedangkan RKP Desa untuk tahun anggaran 2017 juga sudah terealisasi dengan baik, begitu pula dengan Berita Acara Musrenbang yang mbak tanyakan tadi sudah ada dan arsip-arsipnya masih kita simpan”. (Bapak Joko Padlullah, Jum’at 19 Juli 2019).
Musrenbangdes  merupakan  forum  diskusi  usulan  rencana  kegiatan  pembangunan  di  tingkat  desa  yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD) (Kurrohman, 2015).  Prinsip  ini  mengharuskan  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  dan  menentukan pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  khususnya  yang  berlokasi  di  desa  yang  bersangkutan,  sehingga  benar- benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang (Diansari, 2015).
Dari  keterangan  diatas  menunjukkan  bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat  desa  Taba  Padang  Rejang sangat  antusias.  Ketika  mereka  mendapat  undangan  untuk  rapat  di  dusun,  mereka  ikut  hadir  dan  berpartisipasi guna memberikan masukan dan pendapat untuk kesejahteraan masyarakat desa Taba Padang Rejang.

## Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Desa Taba Padang Rejang
Di  desa Taba Padang Rejang, Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari lima sampai delapan anggota yang dibawahi langsung oleh PTPKD atau tim pelaksana desa yang di koordinatori oleh Sekretaris Desa, yang bertugas untuk menjalankan,  mengawasi,  dan  melaporkan  segala  kegiatan  dari  program  kerja  yang  ada  di  lapangan.  Hal  ini sesuai  dengan  pernyataan  dari  Sekretaris  Desa  Taba  Padang  Rejang  sebagai  berikut: “Untuk  kegiatan  di lapangan, kami membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mbak. TPK ini dibawahi langsung oleh PTPKD yang dikoordinatori  oleh  Sekretaris  Desa.  Tim  ini  terdiri  dari  lima  sampai  delapan  anggota  yang  bertugas  untuk menjalankan,  mengawasi,  dan  melaporkan  segala  kegiatan  dari  program  kerja  yang  ada  di  lapangan” (Sekretaris Desa Taba Padang Rejang, Kamis 25 Juli 2019).
Kemudian,  untuk  pelaksanaan  pembangunan  yang  didanai  oleh  Dana  Desa  harus  melibatkan  seluruh masyarakat  atau  lembaga  kemasyarakatan,  dan  dilaksanakan  secara  swakelola  dengan  menggunakan  sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih  banyak  menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat  (UU  No.  6  Tahun  2014).  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Kaur  Keuangan  pemerintah  desa  Taba Padang Rejang dan telah konsisten dengan pernyataan dari warga yang ikut berpartisipasi dalam pembanggunan fisik program kerja desa Taba Padang Rejang, Pernyataannya adalah sebagai berikut:
“tenaga kerja itu kita sarankan diutamakan itu masyarakat lokal dulu. Jadi tujuannya juga pemberdayaan, kita sarankan itu masyarakat yang mungkin tidak mampu” (Kaur Keuangan, 25 Juli 2019).
Dalam  pelaksanaannya,  Bendahara  Desa  dapat  menyimpan  uang  dalam  kas  desa  pada  jumlah  tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa  ditetapkan  dengan  peraturan  Bupati/Walikota  (BPKP,  2015).    Hal  ini  serupa  dengan  hasil  penelitian  Sri Lestari,  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  tahap  pelaksanaaan  program  Alokasi  Dana  desa  telah  menerapkan prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  ditunjukkan  dengan  adanya  informasi  yang  jelas  mengenai  jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD.

## Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Desa Taba Padang Rejang
Tahap  penatausahaannya,  Sesuai  dengan  Mandat  Presiden  Nomor  192 Tahun  2014,  BPKP  telah  diberi  mandat untuk  mengawal  akuntabilitas  keuangan  dan  pembangunan  nasional,  termasuk  akuntabilitas  keuangan  desa. Pemberian  Dana  desa  yang  besar  menuntut  tanggungjawab  yang  besar  pula.  BPKP  telah  berupaya  maksimal untuk  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  keuangan.  Salah  satunya,  BPKP  meluncurkan  aplikasi SIMDA. Aplikasi ini diberi nama Aplikasi Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes yang merupakan aplikasi dari Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  bersama  Ditjen  Bina  Pemerintah  Desa  Kementrian  dalam Negeri. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, yang telah di launching pada 13 Juli 2015 lalu (BPKP, 2015). Setiap desa diwajibkan menggunakan aplikasi Siskeudes dengan tujuan untuk memberi kemudahan kepada desa dalam melakukakn penatausahaan keuangan desa. Sama halnya Desa  Taba  Padang  Rejang,  juga  telah  menggunakan  aplikasi  Siskeudes.  Namun  sayangnya  kemampuan pemerintah  desa  Taba  Padang  Rejang  masih  minim  dalam  mengenggunakan  aplikasi  tersebut.  Hal  inilah  yang menurut  Kaur  Keuangan  Desa  Taba  Padang  Rejang  menjadi  kendala  dalam  penatausahaan  pengelolaan  Dana Desa  di  Desa  Taba Padang  Rejang,  seperti  dalam  pernyataan  beliau  sebagai  berikut: “kesulitan untuk saat ini, kalau  proses  penatausahaanya  kemampuan  perangkat  desa  dalam  mengoprasikan  aplikasi  siskeudes  masih minim,  tetapi  desa  terus  berupaya  melaksanakan  pelatihan  dalam  mengoprasikan  aplikasi  tersebut  di  mana pemateri  yang  kita  undang  dari  dinas  pemberdayaan  masyarakat  dan  pemerintah  desa”  (Kaur  Keuangan,29 Juli 2019).
Proses penatausahaan di desa Taba Padang Rejang Pemerintah desa Taba Padang Rejang juga melakukan proses  penatausahaannya  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  berlaku  yaitu  Permendagri  No.  113  Tahun  2014, dimana  tugas  dari  Bendahara  Desa  adalah  mencatat  setiap  transaksi  beserta  bukti,  melakukan  tutup  buku  pada akhir triwulan, dan melaporkan kepada Kepala Desa terkait pertanggungjawaban uang masuk dan keluar. Hal ini telah  sesuai  dengan  pernyataan  Kaur  Keuangan  desa  Taba  Padang  Rejang,  yaitu: ‘’tugas  saya  sebagai  Kaur Keuangan  ya  itu  mbak,  mencatat  setiap  transaksi,  melakukan  tutup  buku  kalau  sudah  akhir  bulan,  dan melaporkan  kepada  Pak  Kades  tentang  pertanggungjawaban  uang  keluar  maupun  masuk  mbak”  (Kaur Keuangan, 29 juli 2019).
Dalam  melaksanakan  prinsip  Akuntabilitas,  pemerintah  desa  Taba  Padang  Rejang  memiliki  cara tersendiri  yaitu  dengan  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  kemudian  menyarankan  masyarakat  untuk membentuk  panitia  lokal  dan  tim  penerimaan  barang  untuk crosscheck terkait  dengan  barang  yang  dikirim kepada panitia lokal. Hal ini dilakukan demi mewujudkan prinsip transparansi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari  Kepala  Desa  Taba  Padang  Rejang  sebagai  berikut:  “ Warga  itu  kami  sarankan  untuk  membentuk  Tim Panitia. Untuk masalah transparansinya juga kami sarankan untuk membuat tim penerima barang. Kalo setiap ada  barang,  kita  sarankan  panitia,  bagian  penerima  barang  itu  mencatat.  Nanti  dikemudian  hari,  TPK  akan melaporkan  kepada  kepala  desa  dan  kita  akan  crosscheck  mengenai  barang  yang  dikirim  kepada  panitia Pelaksana. Kalau masyarakat sudah menyetujui dan tidak ada selisih, itu berarti dianggap memang tujuan kita
e-ISSN: 2685-5607
untuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan itu sudah tercapai” (Kepala Desa Taba Padang Rejang, 29 Juli 2019).
Pernyataan  dari  Kepala  Desa  Taba Padang  Rejang    diatas  juga  sesuai  dan  konsisten  dengan  pernyataan dari  salah  satu  warga  desa  Desa  Taba  Padang  Rejang    yaitu  Bapak  Junaidi,  yang  menyatakan  bahwa  memang benar ketika ada program kerja pembangunan fisik, masyarakat akan dilibatkan dengan membentuk panitia lokal untuk crosscheck terkait  barang  yang  diterima  oleh  panitia  lokal  di  lapangan.  Hal  ini  serupa  dengan  Hasil Analisis  yang  dilakukan  oleh  Arista  Widiyanti,  (2017)  menerangkan  bahwa,  Penatausahaan  pengelolaan keuangan desa  sudah  menggunakan  format sesuai dengan lampiran dalam permendagri  nomor 113 tahun 2014 baik  format  Raperdes  tentang  APBDes,  APBDes,  Proposal  kegiatan,  Rancangan  Anggaran  Biaya,  pernyataan tanggungjawab  belanja,  buku  kas  umum,  buku  bank,  buku  pembantu  pajak,  buku  pemabntu  kegiatan,  laporan realisasi APBDes, Laporan pertanggungjawabn realisasi pelaksanaan APBDes, laporan kekayaan milik desa, dan laporan sektoral dan program daerah masuk desa. Sementara secara teknis penatausahaan dari sisi penerimaan, pengeluaraan, pencatatan, maupun pertanggungjawaban bendahara telah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Maka pada proses penatausahaan dikatakan Accountable .

## Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa
Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki  kewajiban  untuk  menyampaikan  laporan.  Laporan  tersebut  bersifat  periodik  semesteran  dan  tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Untuk laporan semesteran terdiri dari Laporan Semester Pertama yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan Laporan Semester Akhir yang diserahkan paling lambat pada  akhir bulan Januari (DJBPD, 2016).
Sementara untuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun. Laporan ini diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang telah ditetapkan dengan Peraturan  Desa  dengan  kesepakatan  dari  Pemerintah  Desa  dan  BPD.  Maka  Perdes  ini  disampaikan  kepada Bupati/Walikota  sebagai  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam pasal 41 Permendagri No. 113 Tahun 2014, disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan (DJBPD, 2016). Dari hasil  wawancara  diketahui  bahwa  pemerintah  desa  Taba  Padang  Rejang  telah  melakukan  tahap pertanggungjawaban  sesuai  dengan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014.  Bentuk  pelaporan  yang  dibuat  oleh pemerintah  desa  Taba  Padang  Rejang  meliputi  laporan  semesteran,  yaitu  semester  awal  dan  akhir,  kemudian laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDes.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara  peneliti dengan  Kepala  Desa  Taba  Padang  Rejang  sebagai  berikut: “Jadi  untuk  pertanggungjawabannya,  itu  dimulai dari  laporan  pertanggungjawaban  semester  satu  dan  semester  akhir,  kemudian  nanti  di  akhir  tahun  akan disusun  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDes  beserta  lampiran  yang  diwajibkan.  Dan kami  juga  telah  melakukan  mekanisme  pertanggungjawaban  sesuai  dengan  Peraturan  yang  berlaku  dari Kabupaten mbak” (Kepala Desa Taba Padang Rejang, 30 juli  2019).
Kepala  Desa  Taba  Padang  Rejang  juga  menyatakan  kendala  yang  dihadapi  selama  proses  pengelolaan Dana  Desa.  Kendala  yang  dihadapi  adalah  adanya  keterlambatan  dari  Kabupaten  terkait  Perbup  yang  berlaku tentang pengelolaan Dana Desa, pencairan  Dana Desa sampai dengan peraturan terkait dengan evaluasi. Dan hal ini berdampak pada penyusunan pelaporan yang diwajibkan akan terlambat, realisasi dari program kerjapun akan terlambat  dan  pencairan  dana  Dana  Desa  tahun  berikutnya  juga  akan  terlambat.  Sebenarnya  pemerintah  desa Taba  Padang  Rejang  mengetahui  bahwa  ini  salah,  tetapi  mereka  tidak  bisa  berbuat  apa-apa  dikarenakan  desa sangat  begantung  terhadap  Kabupaten.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  dari  Kepala  Desa  sebagai  berikut: “Selama  ini  tidak  ada  kesulitan  ya  mbak  waktu  penyusunan  pertanggungjawaban,  kalau  kendala  itu  ada. Kendalanya itu dari pusat mbak, dalam penjadwalan setiap mekanisme pengelolaan Dana Desa itu terlambat, dan  itu  berdampak  terhadap  setiap  proses  dari  pengelolaan  Dana  Desa  terutama  dalam  pelaporan  mbak. Sedangkan kalo kita melaporkannya telat maka pencairan dana tahun berikutnya juga akan terlambat” (Kepala Desa Taba Padang Rejang, 30 Juli 2019).

## Pembahasan Hasil Penelitian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Taba Padang Rejang
Berdasarkan pernyataan dari Sekretaris Desa Taba Padang Rejang bahwa pemerintah desa Taba Padang Rejang telah melakukan prosedur pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.  Setelah melakukan wawancara dan mencocokkan dengan peraturan yang berlaku maka pemerintah desa Taba Padang Rejang dianggap memang telah melakukan prosedur pengelolaan  Dana  Desa  sesuai  dengan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014.  Mulai  dari  melakukan  Musdus, Musrenbang,  dan  juga  dalam  melakukan  proses  perencanaan  dalam  penyusunan  RKP  Desa,  RPJM  Desa  dan APB  Desa,  semua  telah  sesuai  dengan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014.  Tetapi  memang  dari  segi  ketepatan waktu dalam proses perencanaan ini sedikit terlambat dikarenakan kendala dari pusat.

## Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Taba Padang Rejang
Dalam  proses  pelaksanaan  pengelolaan  Dana  Desa  sesuai  dengan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014,  yang pertama  kali  harus  dilakukan  adalah  untuk  membuat  RAB  ketika  akan  melaksanakan  suatu  program  kerja. Setelah itu membuat SPP untuk mencairkan dana guna membiayai  program kerja yang dilaksanakan oleh TPK. Dari  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan,  mekanisme  pelaksanaan  pengelolaan  Dana  Desa  di  desa  Taba Padang Rejang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Taba Padang Rejang
Sedangkan dalam penatausahaannya, harus menggunakan sistem yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI)  yaitu  dengan  menggunakan  aplikasi  yang  telah  dikembangkan  oleh  BPKP.  Di  desa  Taba  Padang  Rejang telah  menggunakan  aplikasi  Siskeudes.  Namun  sayangnya  kemampuan  pemerintah  desa  Taba  Padang  Rejang masih  minim dalam  mengoprasikan aplikasi  tersebut,  sampai saat ini  hanya ada  satu operator yang  memahami aplikasi siskeudes tersebut. Hal inilah yang menurut Kaur Keuangan desa Taba Padang Rejang menjadi kendala dalam penatausahaan pengelolaan Dana Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara.

## Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Desa Taba Padang  Rejang
Dalam  Permendagri  No.  113  Tahun  2014,  bentuk  laporan  pertanggungjawaban  yang  harus  dibuat  oleh pemerintah  desa  meliputi,  laporan  semesteran  pada  bulan  Juli  dan  akhir  bulan  Januari,  kemudian  laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  yang  diserahkan  paling  lambat  satu  bulan  setelah  akhir tahun  anggaran  dengan  dilampiri  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  tahun  anggaran berkenaan,  laporan  kekayaan  milik  desa  per  31  Desember  TA  berkenan,  dan  program  pemerintah  dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
Kepala Desa Taba Padang Rejang telah menyatakan bahwa pemerintah desa Taba Padang Rejang sudah melakukan segala bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mulai  dari  laporan  semesteran,  hingga  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  beserta lampiran-lampiran yang harus dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi masih terdapat kendala dari  pusat  terkait  keterlambatan  jadwal  dari  Kabupaten,  yang  akhirnya  membuat  laporan  pertanggungjawaban desa Taba Padang Rejang juga tidak tepat waktu sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

## Prinsip Akuntabilitas
Akuntabilitas  berhubungan  dengan  kewajiban  dari  institusi  pemerintah  maupun  para  aparat  yang    bekerja  di dalamnya  untuk  membuat  kebijakan  maupun  melakukan  aksi  yang  sesuai  dengan  nilai  yang  berlaku  maupun kebutuhan masyarakat (Krina, 2003). Akuntabilitas dalam proses perencanaan yang sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu dengan menyusun Berita Acara Musrenbangdes, RPJM Desa, RKP Desa, APBDesa yang kemudian ditetapkan melalui Perdes. Kemudian akuntabilitas dalam proses pelaksanaan terlihat dari proses penatausahaannya yang meliputi pembuatan RAB, SPP, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu  Pajak.  Sedangkan  dalam  proses  pertanggungjawaban  diwajibkan  bagi  pemerintah  desa  untuk melaporkan laporan penggunaan dana tiap semester dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
Akuntabilitas dalam Prespektif Syariah yaitu harus mempunyai sifat Siddiq yang artinya kejujuran, tulus. Kejujuran  dan  ketulusan  adalah  kunci  utama  untuk  membangun  sebuah  kepercayaan.  Dapat  dibayangkan  jika pemimpin  sebuah  organisasi,  masyarakat  atau  negara,  tidak  mempunyai  kejujuran  tentu  orang-orang  yang dipimpin  (masyarakat)  tidak  akan  punya  kepercayaan,  jika  demikian  yang  terjadi  adalah  krisis  kepercayaan. Karena  itu,  transparasi  menjadi  sangat  urgen  dalam  membangun good  governance .  Transparasi  sikap  jujur adalah bagian dari prinsip muamalah islami. Senada dengan informan Kepala Urusan TU dan Umum Desa Taba Padang  Rejang  bapak  Fredi  Fransiska  pada  wawancara  yang  dilakukan  dilakukan  di  Kantor  Desa  pada  hari Rabu,  tanggal  05  Agustus    2019  pukul  09:00  WIB  menerangkan  bahwa  pemerintahan  yang  siddiq: “Untuk menjadi pemerintahan yang shiddiq (jujur) dalam menjadi seorang pemimpin masyarakat yang baik kepala desa Taba Padang Rejang selalu berusaha jujur dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan dana  desa  secara  efektif,  dari  penerimaan  sampai  pengeluaran  yang  dilakukan  oleh  desa,  Bendahara  desa selalu mencatat dengan sebenar benarnya. Dan dana desa yang diberikan selalu di digunakan untuk keperluan desa dan masyarakat” (Fredi Fransiska, 05 Agustus  2019 pukul 09:00 di Kantor Desa)
Dalam upaya menjadikan pemerintahan yang shiddiq (jujur) sesuai dengan hasil wawancara kepala desa desa  Taba  Padang  Rejang  berusaha  menjadi  seorang  pemimpin  yang  jujur  dalam  melakukan  semua  kegiatan. Menurut Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 113 tahun 2014 kepala desa sudah melakukan pengeolaan keuangan desa sesuai dengan penerimaan anggaran dana desa, pencatatan, pengelolaan dana desa sampai dengan pengeluaran dana desa, selanjutnya seorang pemimpin harus mempunyai sifat Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah dalam pandangan Islam ada dua yaitu: bersifat teosentris yaitu tanggungjawab kepada Allah SWT, dan
e-ISSN: 2685-5607
bersifat antroposentris yaitu  yang  terkait  dengan  kontak  sosial  kemanusiaan.  Senada  dengan  informan  Kepala Urusan  Tata  Usaha  dan  Umum  Desa  Taba  Padang  Rejang  Bapak  Fredi  Fransiska  pada  wawancara  yang dilakukan  dilakukan  di  Kantor  Desa  pada  hari  Senin,  tanggal  5  Agustus  2019  pukul  09:30  WIB  menerangkan bahwa  pemerintahan  yang  amanah: “Pemerintahan  yang  amanah  (dapat  dipercaya)  menjadi  pemerintahan dalam  sebuah  masyrakat  yang  baik  tidak  hanya  jujur  tetapi  juga  harus  menjadi  kepala  desa  atau  pemerintah yang  amanah  dan  dapat  dipercaya  oleh  masyarakat  dalam  melakukan  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban  secara  efisien  dan  ekonomis  karena  segala  sesuatu  yang  dipimpin  oleh  kepala  desa. Kepala desa Taba Padang Rejang terus berusaha menjadi pemimpin yang amanah supaya masyarakat percaya bahwa  segala  sesuatu  yang dilakukan oleh  kepala desa  untuk  memberdayakan  masyarakat  desa  Taba  Padang Rejang dan menjadiikan desa Taba Padang Rejang menjadi lebih baik” (Fredi Fransiska, Senin, 5 Agustus 2019 pukul 09:30 di Kantor Desa)
Menurut hasil wawancara pemerintahan yang baik harus amanah (dapat dipercaya) dan kepala desa Desa Taba  Padang  Rejang  sejauh  ini  sudah  amanah  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  pemimpin  dalam  sebuah masyarakat  desa,  Selanjutnya  seorang  mepimpin  juga  harus  memiliki  sifat  Tabligh  artinya  menyampaikan  apa yang  seharusnya  disampaikan.  Dalam  hal  ini  adalah  risalah  Allah  SWT.  Betapa  beratnya  resiko  yang  akan dihadapi, risalah tersebut harus disampaikan dengan sebaik-baiknya. Orang yang mempunyai sifat tabligh, akan menyampaikannya dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat (bilhikmah). Jika menjadi seorang pemimpin  dalam  sebuah  masyarakat  maka  seorang  pemimpin  haruslah  menjadi  sesorang  yang  mampu mengomunikasikan  visi  dan  misinya  dengan  benar  kepada  masyarakat  dan  lainnya.  Seperti  yang  disampaikan oleh  Sekretarisa  Desa  yang  bernama  Rodi  Hartono  pada  wawancara  yang  dilakukan  di  Kantor  Desa  pada  hari Senin,  tanggal  5  Agustus  2019  pukul  10:00  WIB  menerangkan  bahwa: “Untuk  menjadi  pemerintahan  yang tabligh  kepala  desa  Taba  Padang  Rejang  selalu  menyampaikan  segala  sesuatu  dengan  sebaik-baiknya  dalam penatausahaan dan pelaporan secara akuntabel mengenai keuangan desa, Contohnya seperti berita atau kabar dari  kecamatan  dan  kabupaten,  kepala  desa  menyampaikan  dengan  sebenar-benarnya.  Karena  untuk  menjadi pemimpin  masyarakat  yang  baik  kepala  desa  juga  menjalankan  segala  plan  untuk  membangun  desa  sesuai dengan visi dan misi desa Taba Padang Rejang tersebut”.
Menurut  hasil  wawancara  pemerintahan  yang  baik  harus  tabligh  yaitu  menyampaikan  apa  yang seharusnya  disampaikan  berita  kepada  masyarakat  dengan  sebaik-baiknya  dan  kepala  desa  Desa  Taba  Padang Rejang sejauh ini sudah tabligh dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dalam sebuah masyarakat desa Taba  Padang  Rejang  kecamatan  Hulu  Palik  kebupaten  Bengkulu  Utara  dan  tidak  ada  hal  yang  tidak disampaikan. Selanjutnya sifat Fathonah Menurut waffa (2012) Fathonah artinya cerdas. Kecerdasan Rasulullah SAW  yang  dibingkai  dengan  kebiijakan  mampu  menarik  simpati  masyarakat  arab  dengan  sifat  fathonahnya, mampu  memange  konflik  dan  problem-probem  yang  dihadapi  ummat  pada  waktu  itu.  Suku  Aus  dan  Khanzraj yang  tadinya  suka  berperang  dengan  bimbingan  Rasulullah  SAW  mereka  akhirnya  menjadi  kaum  yang  dapat hidup rukun seperti yang disampaikan oleh Sekretarisa Desa yang bernama Rodi Hartono pada wawancara yang dilakukan  di  Kantor  Desa  pada  hari  Senin,  tanggal  05  Agustus  2019  pukul  10:40  WIB  menerangkan  bahwa: “Dalam  menjadi  pemimpin  yang  fathonah  (intelektual)kepala  desa  Taba  Padang  Rejang  telah  melakukan tugasnya  dengan  biak  seperti  memahami  dan  mengerti  tentang  semua  hal  yang  telah  menjadi  tanggungjawab kepala desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan secara transparan. Jadi kepala  desa  Taba  Padang  Rejang  selalu  berusaha  menjadi  pemimpin  yang  tidak  hanya  baik  namun  menjadi pemimpi  yang  cerdik  dalam  mengatasi  segala  masalah  atau  konflik  yang  ada  dimasyarakat  untuk  menjadikan masyarakat yang tentram”
Pengelolaan keuangan desa pada penerapan akuntabilitas persfektif Islam terwujud jika pemerintah desa memenuhi  kewajibannya  menyampaikan  amanah  atau  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  atau  instansi yang  berhak  menerima  pertanggungjawaban.  Dimana  pertanggungjawaban  tersebut  harus  berdasarkan  hukum yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  seperti  peraturan  desa  dan  prinsif-prinsif  syariah.    Maka  dapat  disimpulkan bahwa  pemerintah  desa  Taba  Padang  Rejang  telah  mewujudkan  prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  Dana Desa.

## Prinsip Transparansi
Transparan  adalah  prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui  dan  mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Sedangkan menurut Krina    (2003),  transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni  informasi  tentang  kebijakan,  proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003).
Prinsip transparansi di desa Taba Padang Rejang terlihat dari adanya peraturan desa yang dibuat setelah hasil  Musrenbangdes  telah  disepakati.  Kemudian  dapat  dilihat  pula  dalam  spanduk  yang  di  pajang  dpn  kantor desa  dan  balai  desa,  selain  itu  ada  juga  publikasi  melalui  media  cetak  yakni  Koran.  Meskipun  masih  belum sempurna,  setidaknya  sudah  ada  upaya  dari  pemerintah  desa  Taba  Padang  Rejang  untuk  mewujudkan  prinsip transparansi pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa di desa Taba Padang Rejang.
Penerapan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  Dana  Desa  ini  dimulai  dari  tahap perencanaan,  pelaksanaan  semua  kegiatan,  dan  paska  kegiatan  sehingga  pengelolaan  Dana  Desa  diharapkan dapat  dipertanggungjawabkan.  Dari  hasil  wawancara  dengan  informan  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah desa Taba Padang Rejang telah mewujudkan prinsip transparansi dengan  baik. Hal ini dapat dilihat pada tahap pelaksanaan, dimana pemerintah desa Taba Padang Rejang menyarankan warga untuk membentuk Panitia Lokal di  dusun  yang  mendapatkan  program  kerja,  dengan  tujuan  agar  tercapainya  prinsip  transparansi.  Kemudian dalam proses pertanggungjawaban bentuk transparansinya dapat dilihat dari  spanduk tentang penggunaan Dana Desa yang selalu terpampang di depan kantor desa dan balai desa. sehingga warga dapat mengetahui secara rinci mengenai pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Taba Padang Rejang.

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa, Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Prespektif Syariah Di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sudah sesuai Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 dan sudah sesuai dengan syariah yang ada. Karena dalam  menyusun  rencana  RPJMDesa  Taba  Padang  Rejang,  memperhatikan  dengan  sungguh-sungguh  aspirasi yang  berkembang  di  masyarakat.  masyarakat  desa  Taba  Padang  Rejang  terlibat  langsung  dalam  setiap  proses musyawarah  perencanaan  desa  dan  aktif  dalam  memberikan  usulan  tentang  program-program  yang  akan dilaksanakan  demi  kesejahteraan  masyarakat  desa.    Maka  berdasarkan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014 perencanaan  desa  Taba  Padang  Rejang  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  sudah  dapat  dikatakan  transparan  dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat.
Tahap  pelaksanaan  dan  penatausahaannya  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  di  desa  Taba  Padang  Rejang secara  teknis  80%  telah  sesuai  dengan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014.  Meskipun  Bendahara  Desa menyatakan  adanya  kendala  terkait  minimnya  kemampuan  perangkat  desa  dalam  menggunakan  aplikasi  yang ada,  tetapi  setiap  tahapan  telah  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  penatausahannya  sudah menggunakan  format  yang  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  dan  juga  dalam  pelaksanaannya  telah melibatkan  masyarakat  sebagai  TPK,  kemudian  dibentuk  panitia  lokal  demi  mewujudkan  prinsip  transparansi. Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan  akuntabel,  transparan  dan  terdapat  partisipasi  masyarakat  di  dalamnya.  Tahap  pertanggungjawaban Kepala  Desa  Taba  Padang  Rejang  kepada  Bupati  Bengkulu  Utara,  sudah  menggunakan  format  laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Sayangnya masih terdapat keterlambatan dalam  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  ini,  dikarenakan  adanya  keterlambatan  dari  pusat.  Dalam penggunaan  Dana  Desa  telah  dicetak  di  Spanduk  yang  dipasang  depan  kantor  desa  dan  balai  desa  untuk dipublikasikan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara rinci terkait penggunaan Dana Desa. Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban pengelolaan  Dana Desa Taba Padang Rejang sudah dapat dikatakan akuntabel dan transparan.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  penelitian  dan  kesimpulan  yang  telah  di  uraikan  di  atas,  terdapat keterbatasan dalam penelitian dimana pada penelitian ini hanya membahas terkait empat tahap pengelolaan Dana Desa  yakni,  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan  dan  pertanggungjawaban.  Dimana  penelitian  ini  belum sampai  membahas  tentang  pengawasan  baik  dari  pihak  BPD  dan  dari  Pemerintah  Daerah  maupun  Pemerintah Pusat. Hasil penelitian ini juga hanya menyajikan perbandingan antara kesesuaian Permendagri dengan aplikasi di  lapangan,  sehingga  keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah  tidak  membahas  secara  mendalam  setiap komponen

## DAFTAR RUJUKAN
Alfian,  A.  (2016). Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam        mencapai  Good Govermance . Annisaningrum.  (2010). Akuntabilitas  dan  Transparansi  Dalam  Laporan              Keuangan  (Online) (diakses  di anisaningrum.blogspot.com/2010/07/  akuntabilitas-dan-transparansi-dalam.html?m=1  pada  tanggal  14 maret 2019)
Arifiyanto,  D.  F.,  dan  Kurrohman,  T.  (2014).  ‘’Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Kabupaten Jember’’. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan . Volume. 2 Nomor.3
Arista, W. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa . Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Astuti, T. P., dan Yulianto. (2016), ‘’Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Universitas Setia Budi Surakart’’. Jurnal Riset Akuntansi ,  Volume 1 No. 1: 114.
Azwardi, S. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan , Volume 12, No.1
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan,  (2015). Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  dan  Konseling Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Deputi BPPKD
e-ISSN: 2685-5607
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan,  (2016). Pengelolaan  Keuangan  Desa. Bogor:  Pusdiklatwas BPKP BPKP. (2015). Membangun Good Governance Menuju Clean Government . Warta Pengawasan Vol. XXII/ Edisi HUT Ke-70 RI/2015, ISSN: 0854-0519. 21 juli 2019. www.bpkp.go.id . Departemen Agama RI, (2015). Al-Qur’an dan terjemahan . Bandung. : CV Diponegoro Lalolo, K. P. L. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi . Bappenas: Jakarta.
Lestari, S. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) . Tesis (dipublikasi). Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Miles, M. dan Huberman, M. (2009). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press) Mardiasmo. (2018). Akuntabilitas Sektor Publik . Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI) Miriam.  (2012). Penerapan  Otonomi  Dalam  Menguatkan  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa    dan  Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecematan Grabag Kabupaten Purwerejo . Yogyakarta: UNY Nurman. (2017). Strategi Pembangunan Daerah . Depok: Rajawali Pers Nurlinda. (2018), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa . Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol.6.No.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  6  Tahun 2014 tentang  Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  6  Tahun 2014 tentang  Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta. Sholeh, C., dan Rochansjah, H. (2015). Pengelolaan Keuangan Des. , Bandung:  FOKUSMEDIA.
Sintia,  K.  D.,  dan  Susilo,  J.  H.  (2016). Pelaksanaan  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  untuk  mewujudkan Akuntabilitas dan Good Governance . Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Volume 7, No. 2, juli 2016.
Subroto,  A.  (2009). Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus      Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di Desa-Desa  dalam  Wilayah  Kecamatan  Tlogomulyo  Kabupaten  Temanggung  Tahun  2008) Program studi Magister Sains Akuntansi. Tesis (Dipublikasikan). Universitas Diponegoro.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: ALFABETA Sujarweni. (2015). Akuntansi Manajemen . Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Desa . Bandung: Alpabeta Widjaja. (2013). Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.