## REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
Lutfil Ansori
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: fil.ansori@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk menelaah reformasi dan optimalisasi penegakan hukum  di dalam institusi penegak hukum ditinjau dari prespektif hukum progresif. Wajah hukum di Indonesia dewasa ini dihadapkan pada persoalan yang sangat komplek dalam proses penegakan hukum. Maka reformasi penegakan hukum  merupakan jawaban terhadap bagaimana hukum  di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pembentukan negara hukum  yang dicita-citakan. Reformasi penegakan hukum  idealnya harus dilakukan melalui pendekatan sistem hukum  ( legal system ), yang meliputi sub sistem substansi hukum  ( legal substance ), sub  sistem struktur  hukum ( legal structure ), dan subsistem budaya hukum  ( legal culture ). Dalam konteks  reformasi institusi penegakan hukum, reformasi institusi yang ideal harus mengacu pada tiga orientasi utama, yaitu prinsip demokrasi, rule  of  law, dan hak asasi manusia. Reformasi institusi tersebut harus dibarengi dengan perubahan paradigma dari cara berfikir hukum  tektual ke hukum progresif. Hal ini dapat diwujudkan  apabila reformasi institusi penegak hukum konsisten dalam mewujudkan perubahan pada aspek kultural yang merupakan muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental.
Kata kunci: Reformasi, Penegakan Hukum, Hukum Progresif

## Abstract
This articel aim for examine reformation and optimalisation of law enforcement at law enforcerment  institution  in terms of progresive  law  perspective. the  law  face  in Indonesia today  is faced  a complex  problem on  law  enforcement process. Yet, Reformation on law enforcement is the answer to how the law in Indonesia is actuated within frame  work of estabilishment an aspired state  of law. Law  enforcement reformation ideally must be  done  through  legal system  approach, that  covered legal substance  sub system, legal structure sub system, and legal culture subsystem.  in the context of  law  enforcement institution reformation, institution reformation ideally based  on three  main orientation, which is democration principal, rule  of law, and human rights. That institution reformation must be done with changing paradigm from the way  of textual  legal thinking to progresive  legal thinking. It can be  formed if reformation of law  enforcement institution, consistent  in bringing about  changing cultural aspect that comes from changing structural aspect and instrumental aspect.
Keywords : Reformation, Law Enforcement, Progresive Law

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Hukum  dan  masyarakat  adalah  suatu  hal  yang  tidak  bisa  dipisahan satu  sama  lain.  Berlakunya  hukum  itu  berlangsung  di  dalam  suatu  tatanan sosial  yang  disebut  dengan  masyarakat.  Pameo  bangsa  romawi  yang menyatakan ubi  societas  ibi  ius telah  menggambarkan  betapa  eratnya
hubungan  antara  hukum  dan  masyarakat. 1 Oleh  karena  itu  hukum  harus ditempatkan sebagai kerangka proses  yang terus mengalami perkembangan ( law in the making ).
Hukum  bukanlah  dogma  yang  bersifat  final.  Hukum  tentu  saja  akan bergerak  secara  simultan  sesuai  dengan  tuntutan  zamannya  ( continue  on progress ).  Sebagai  contoh,  tentang  perbuatan  melawan  hukum  dalam
“ Arrest  Hoge  Raad ”  atau  putusan  Mahkamah  Agung  Belanda  pada  bulan Januari 1919 atau sering juga diistilahkan dengan “Revolusi Bulan Januari”.
Putusan  tersebut  tidak  hanya  mendefinisikan  ulang  terhadap  makna perbuatan  melawan  hukum,  tapi  juga  memberikan  suatu  lompatan  besar dalam  sejarah  perkembangan  hukum  yang  selalu  mengalami  progresifitas. Mahkamah Agung Belanda pada tanggal 13 Januari 1919 membuat putusan yang  mengatakan  bahwa,  “melawan  hukum  tidak  hanya  bertentangan dengan  undang-undang,  tapi  juga  bertentangan  dengan  tata  susila  dan kepatutan menurut masyarakat”. 2
Hal ini menjadi landasan kuat  yang menegaskan bahwa hukum harus mengalami  proses adaptasi  sesuai dengan zamannya masing-masing.  Inilah salah  satu  makna  dasar  dari  hukum  progresif.  Hukum  bukanlah  sebagai sebuah  sistem  yang  stagnan  dan  status quois, namun  mengikuti  jejak perkembangan  sejarah  sesuai  dengan  tuntunan  perubahan  sosial masyarakat. 3
Masyarakat  menghendaki  hukum  tidak  lagi  menjadi  alat  untuk kepentingan  penguasa,  ataupun  kepentingan  politik.  Oleh  karena  itu dibutuhkan  penegakan  hukum  yang  berkeadilan.  Sejalan  dengan  hal tersebut,  realita  dalam  penegakan  hukum  seringkali  mengabaikan  rasa keadilan  masyarakat  mengingat  secara  tekstual  substansi  hukum  lebih mensyaratkan  pada  adanya  kepastian  hukum.  Hal  tersebut  menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.
Dalam  konteks  itu,  reformasi  penegakan  hukum  merupakan  jawaban terhadap  bagaimana  hukum  di  Indonesia  diselenggarakan  dalam  kerangka pembentukan negara hukum yang dicita-citakan.
Reformasi secara gramatikal diartikan sebagai membentuk, menyusun, dan  mempersatukan  kembali. 4 Secara  lebih  sederhana  reformasi  berarti perubahan format, baik pada struktur maupun aturan main ( rule of the game ) ke  arah  yang  lebih  baik.  Pada  kata  reformasi  terkandung  pula  dimensi dinamik berupa upaya perombakan dan penataan yakni perombakan tatanan lama  yang  korup  dan  tidak  efisien  ( dismantling  the  old  regime )  dan penataan suatu tatanan baru yang lebih demokratik, efisien, dan berkeadilan
1 Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan, Bandung:  Alumni, 2006, hlm. 3
2 Satjipto  Rahardjo, Hukum  Progresif,  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia ,  Yogyakarta:  Genta Publishing, 2009, hlm. 61
3 Ibid., hlm. 18
4 W.T. Cunningham, Nelson Contemporary English Dictionary , Canada: Thompson and Nelson Ltd, 1982, hlm. 422
sosial  ( reconstructing  the  new  regime ).  Selain  itu,  kata  reformasi  memuat nilai-nilai  utama  yang  menjadi  landasan  dan  harapan  proses  bernegara  dan bermasyarakat.
Sedangkan  penegakan  hukum  dalam  bahasa  Inggris  disebut  dengan law  enforcement.  Menurut  Black’s  Law  Dictionary, law  enforcement diartikan sebagai the act of putting something such as a law into effect; the execution  of  law;  the  carriying  out  of  a  mandate  or  command . 5 Secara sederhana Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum ( law enforcement ) merupakan  usaha  untuk  menegakkan  norma-norma  hukum  dan  sekaligus nilai-nilai  yang  ada  di  belakang  norma  tersebut.  Dengan  demikian  para penegak  hukum  harus  memahami  benar  spirit  hukum  ( legal  spirit )  yang mendasari  peraturan  hukum  yang  harus  ditegakkan  dan  dalam  hal  ini  akan berkaitan  dengan  berbagai  dinamika  yang  terjadi  dalam  proses  pembuatan perundang-undangan ( law making process ). 6
Reformasi  penegakan  hukum  idealnya  harus  dilakukan  melalui pendekatan  sistem  hukum  ( legal  system ).  Sudikno  Mertokusomo mengartikan  sistem  hukum  adalah  suatu  kesatuan  yang  terdiri  dari  unsur- unsur  yang  mempunyai  interaksi  satu  sama  lain  dan  bekerja  sama  untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut .7 Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap  sistem  hukum  terdiri  dari  3  (tiga)  sub  sistem,  yaitu  sub  sistem substansi  hukum  ( legal  substance ),  sub  sistem  struktur  hukum  ( legal structure ),  dan  subsistem  budaya  hukum  ( legal  culture ). 8 Substansi  hukum meliputi  materi  hukum  yang  diantaranya  dituangkan  dalam  peraturan perundang-undangan.  Struktur  hukum  menyangkut  kelembagaan  (institusi) pelaksana  hukum,  kewenangan  lembaga  dan  personil  (aparat  penegak hukum).  Sedangkan  kultur  hukum  menyangkut  perilaku  (hukum) masyarakat.  Ketiga  unsur  itulah  yang  mempengaruhi  keberhasilan penegakan  hukum  di  suatu  masyarakat  (negara),  yang  antara  satu  dengan lainnya  saling  bersinergi  untuk  mencapai  tujuan  penegakan  hukum  itu sendiri yakni keadilan.
Salah  satu  subsistem  yang  perlu  mendapat  sorotan  saat  ini  adalah struktur  hukum  ( legal  structure ).  Hal  ini  dikarenakan  struktur  hukum memiliki  pengaruh  yang  kuat  terhadap  warna  budaya  hukum.  Budaya hukum adalah sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari,  atau  bahkan  disalahgunakan.  Struktur  hukum  yang  tidak  mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan ( disobedience )  terhadap  hukum.  Dengan  demikian  struktur  hukum  yang menyalahgunakan  hukum  akan  melahirkan  budaya  menelikung  dan
5 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Edisi VI, St. Paul Minesota: West Publishing, 1990
6 Muladi, Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Cet.  II,  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 69
7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 102
8 Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar , Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8
menyalahgunakan  hukum.  Berjalannya  struktur  hukum  sangat  bergantung pada pelaksananya yaitu aparatur penegak hukum.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  ruang  lingkup  dari  istilah  “penegak hukum”  luas  sekali,  oleh  karena  mencakup  mereka  yang  secara  langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dari pengertian  yang  luas  tadi,  Soerjono  Soekanto  lebih  membatasi pengertiannya  yaitu  kalangan  yang  secara  langsung  berkecimpung  dalam bidang  penegakan  hukum  yang  tidak  hanya  mencakup law  enforcement , akan  tetapi  juga peace  maintenance .  Dengan  demikian  mencakup  mereka yang  bertugas  di  bidang-bidang  kehakiman,  kejaksaan,  kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. 9
Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui sistem  peradilan  pidana  yang  pelaksanaannya  terdiri  dari  setidaknya  4 (empat)  komponen,  yakni  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan,  dan Pemasyarakatan.  Keempat  komponen  tersebut  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## 2. Rumusan Masalah
Dari  uraian   latar   belakang masalah  diatas,  dalam  tulisan  ini  akan dibahas  tentang  reformasi  institusi  penegakan  hukum  dalam  prespektif hukum progresif. Permasalahan pokok yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah  bagaimana  reformasi  dan  optimalisasi  dalam  penegakan  hukum  di dalam institusi penegak hukum ditinjau dari prespektif hukum progresif.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Reformasi Hukum
Wajah  hukum  di  Indonesia  dewasa  ini  dihadapkan  pada  persoalan yang  sangat  komplek.  Praktik  penyelewengan  dalam  proses  penegakan hukum  seperti,  mafia  hukum  dan  peradilan,  peradilan  yang  diskriminatif atau  rekayasa  proses  peradilan  merupakan  realitas  yang  gampang  ditemui dalam  penegakan  hukum  di  negeri  ini.  Peradilan  yang  diskriminatif menjadikan  hukum  di  negeri  ini  persis  seperti  yang  dideskripsikan  Plato bahwa  hukum  adalah  jaring  laba-laba  yang  hanya  mampu  menjerat  yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat ( laws are spider webs, they hold the weak and delicated who are caught in their meshes but are  torn  in  pieces  by  the  rich  and  powerful ).  Buramnya  wajah  hukum merupakan  anak  kandung  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  yang stagnan.  Kalaupun  hukum  telah  dicoba  ditegakkan  maka  penegakannya yang diskriminatif. 10
9 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 19
10 Moh. Mahfud MD., “Keniscayaan Reformasi Hukum: Upaya Menjaga Jati Diri Dan Martabat Bangsa”,  Makalah  disampaikan  dalam  Konvensi  Kampus  VI  dan  Temu  Tahunan  XII  Forum  Rektor Indonesia (FRI), Pontianak: Universitas Tanjungpura, 9 Januari 2010, hlm. 2
Oleh  karena  itu,  reformasi  hukum  dalam  konteks  ini  menjadi  sebuah keniscayaan.  Reformasi  hukum  merupakan  jawaban  terhadap  bagaimana hukum  di  Indonesia  diselenggarakan  dalam  kerangka  pembentukan  negara hukum  yang  dicita-citakan.  Hukum  mengemban  fungsi  ekspresif  yaitu mengungkapkan  pandangan  hidup,  nilai-nilai  budaya  dan  nilai  keadilan. Selain  itu  hukum  mengemban  fungsi  instrumental  yaitu  sarana  untuk menciptakan  dan  memelihara  ketertiban,  stabilitas  dan  prediktabilitas, sarana  untuk  melestarikan  nilai-nilai  budaya  dan  mewujudkan  keadilan, sarana  pendidikan  serta  pengadaban  masyarakat  dan  sarana  pembaharuan masyarakat  (mendorong,  mengkanalisasi  dan  mengesahkan  perubahan masyarakat). 11
Di  Indonesia,  tujuan  hukum  adalah  untuk  membentuk  suatu pembentukan negara  Indonesia  yang melindungi  segenap bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta  ikut  melaksanaan  ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jika  hukum  tidak  lagi  dapat  bekerja  sesuai  tujuan  dan  sebagaimana fungsinya  maka  itu  menandakan  upaya-upaya  reformasi  hukum  sudah waktunya  dilakukan.  Roscoe  Pound  misalnya,  telah  mengatakan  bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa pembaruan masyarakat ( law as a tool of social engineering ), tetapi apabila dalam kenyataannya di Indonesia telah bergeser  menjadi  alat  rekayasa  pembenaran  korupsi  ( law  as  tool  of corruption  engineering )  maka  jelas  diperlukan  reformasi  terhadapnya.
Reformasi hukum bukan saja diartikan sebagai penggantian atau pembaruan perundang-undangan,  akan  tetapi  juga  perubahan  asumsi  dasar  dari  sebuah tata hukum  yang berlandaskan ide-ide diskriminatif dan kesenjangan sosial menjadi ide-ide persamaan di depan hukum dan keadilan sosial. 12
Misi yang diemban dalam rangka reformasi hukum adalah terciptanya hukum  yang  tertib  dan  berkeadilan  namun  tetap  senantiasa  mampu mendorong  pembangunan  bagi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Tujuan utama yang hendak dicapai dalam kerangka reformasi hukum adalah tegaknya  supremasi  hukum  yang  berkeadilan  dalam  masyarakat.  Namun demikian, realita dalam praktek penegakan hukum senantiasa menunjukkan hukum yang meninggalkan rasa keadilan. Ketiadaan keadilan ini merupakan akibat dari pengabaian hukum ( diregardling the law ), ketidakhormatan pada hukum  (disrespecting  the  law),  ketidakpercayaan  pada  hukum  ( distrusting the law ) serta adanya penyalahgunaan hukum ( misuse of the law ). Sejumlah masalah yang layak dicatat berkenaan dengan bidang hukum antara lain:
a. Sistem peradilan yang dipandang kurang independen dan imparsial;
b. Belum  memadainya  perangkat  hukum  yang  mencerminkan  keadilan sosial;
11 Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum , Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 189.
12 Moh. Mahfud MD., “Keniscayaan ...Op.,Cit.., hlm. 4
c. Inkonsistensi dalam penegakan hukum;
d. Masih adanya intervensi terhadap hukum;
e. Lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat;
f. Rendahnya kontrol secara komprehensif terhadap penegakan hukum;
g. Belum meratanya tingkat keprofesionalan para penegak hukum; dan
h. Proses pembentukan hukum yang lebih merupakan power game yang mengacu pada kepentingan the powerfull daripada the needy .
Merujuk  pada  uraian  diatas,  setidaknya  secara  konsep  yang  perlu diwujudkan  dalam  reformasi  hukum  dalam  rangka  mencapai  supremasi hukum yang berkeadilan antara lain:
a. Penggunaan  hukum  yang  berkeadilan  sebagai  landasan  pengambilan keputusan oleh aparatur negara;
b. Adanya  lembaga  pengadilan  yang  independen,  bebas  dan  tidak memihak;
c. Aparatur penegak hukum yang professional;
d. Penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan;
e. Pemajuan dan perlindungan HAM;
f. Partisipasi publik; dan
g. Mekanisme kontrol yang efektif.
Pada  dasarnya  reformasi  hukum  harus  menyentuh  tiga  komponen hukum yang disampaikan oleh Lawrence Friedman yang meliputi:
a. Struktur Hukum, dalam pengertian bahwa struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas  bentuk  hukum,  lembaga-lembaga  hukum,  perangkat  hukum,  dan proses serta kinerja mereka
b. Substansi  Hukum,  dimana  merupakan  isi  dari  hukum  itu  sendiri, artinya  isi  hukum  tersebut  harus  merupakan  sesuatu  yang  bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat
c. Budaya  Hukum,  hal  ini  terkait  dengan  profesionalisme  para  penegak hukum  dalam  menjalankan  tugasnya,  dan  tentunya  kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.
Dari  segi  materi/substansi  hukumnya  pembenahan  perlu  dilakukan tidak  hanya  mencakup  kemungkinan  mengadopsi  pranata-pranata  hukum baru  yang  muncul  dalam  kerangka  globalisasi  ekonomi  yang  dapat memunculkan  kecenderungan  terjadinya  globalisasi  hukum,  namun  juga adaptasi  terhadap  paradigma  baru  dalam  sistem  pemerintahan  khususnya berkaitan  dengan  otonomi  daerah,  misalnya  kemungkinan  berlakunya ketentuan-ketentuan hukum adat setempat bagi hubungan-hubungan hukum atau  peristiwa-peristiwa  hukum  tertentu.  Pembenahan  materi/substansi hukum tersebut bisa dilaksanakan melalui 3 alternatif, yaitu:
a. Merumuskan dan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum baru untuk hal-hal yang sama sekali belum diatur;
b. Melakukan transformasi dari ketentuan-ketentuan hukum internasional  menjadi  ketentuan  hukum  nasional  melalui  instrument pengesahan/ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional terkait; dan c. Memodifikasi  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  sudah  ada  untuk mengikuti  perkembangan  kesadaran  dan  kebutuhan  hukum  yang berkembang dalam masyarakat.
Secara umum dalam rangka melakukan reformasi hukum tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:
a. Penataan  kembali  struktur  dan  lembaga-lembaga  hukum  yang  ada termasuk sumber daya manusia yang berkualitas;
b. Perumusan kembali hukum yang berkeadilan;
c. Peningkatan  penegakkan  hukum  dengan  menyelesaikan  kasus-kasus pelanggaran hukum; dan
d. Pengikutsertaan rakyat dalam penegakan hukum; dan
e. Pendidikan  publik  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat terhadap hukum; dan
f. Penerapan konsep Good Governance .
Perjalanan reformasi hukum dikatakan belum berhasil optimal melihat realitas  penegakan  hukum  yang  terjadi  sampai  hari  ini.  Kepastian  hukum masih  ditegakkan  melalui  pendekatan  peraturan  atau  undang-undang  atau pendekatan  legislatif,  belum  melalui  penegakan  hukum  oleh  pengadilan sebagai  benteng  terakhir  masyarakat  pencari  keadilan  atau  pendekatan law enforcement dan an  independent  judiciary .  Meskipun  supremasi  hukum diteriakkan  keras-keras,  tetapi  sejalan  dengan  itu  penghormatan  terhadap hukum hanya sebatas formalistik dan prosedural.
Ketidakhormatan  terhadap  hukum  semakin  menjadi-jadi  manakala hukum  hanya  dipandang  secara  tekstual  dan  sangat  positifistik  menafikkan aspek  keadilan  yang  menjadi  ruhnya.  Institusi  dan  aparatur  hukum  hanya mengedepankan formal  justice semata  tanpa  memperdulikan substansial justice sehingga segala sesuatu dilihat secara hitam-putih. 13
Hingga  masa  pemerintahan  sekarang  ini,  reformasi  hukum  belum dilaksanakan  dengan  sungguh-sungguh.  Terbukti,  masih  dilakukannya kebiasaan-kebiasaan  lama  melalui  praktik judicial  corruption ,  tidak tuntasnya  masalah  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  HAM,  dan korupsi.
2. Perubahan  Paradigma:  dari  Berfikir  Hukum  Tekstual  ke  Hukum Progresif
Sebagaimana  diuraikan  diatas,  struktur  hukum  ( legal  structure )  yang dalam hal ini adalah polisi, jaksa, hakim, dan pengacara memegang peranan penting  dalam  melakukan  reformasi  hukum.  Reformasi  paradigma  dari berfikir  hukum  tekstual  ke  hukum  progresif  harus  dilakukan  oleh  para penegak  hukum.  Di  dalam  melakukan  penegakan  hukum  tidak  bisa
13 Ibid., hlm. 8
dilakukan  hanya  sebatas  formalistik  dan  prosedural  semata.  Jika  hukum hanya  dipandang  secara  tekstual  dan  sangat  positivistik  akan  menafikkan aspek keadilan yang menjadi ruhnya.
Hukum progresif adalah  sebuah  konsep hukum  yang tidak  terkukung kepada  konsep  teks  Undang-Undang  semata,  tetapi  juga  memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Namun tidak semua sepakat bahwa hukum  itu  harus  terbuka  terhadap  sebuah  zaman.  Aliran  pemikiran  hukum lain  menyatakan  bahwa  hakim  hanyalah  corong  dari  undang-undang ( bouche  de  la  loi ),  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Immanuel  Kant  dan Montesquieu. 14 Pada  tingkatan  ini  tersirat  makna  bahwa  para  penegak hukum  tidak  lebih  dari  “robot”  pelaksana  pasal  produk  perundang- undangan.
a. Cara Berhukum Secara Progressif
Hukum progresif lahir dari rasa ketidakpuasan kalangan hukum terhadap  teori  dan  praktik  hukum  tradisional  yang  berkembang.  Para penganutnya  mengkritisi  terhadap  begitu  besarnya  “jurang  pemisah” antara hukum yang dipraktikan dengan teori hukum. Hukum dianggap gagal  dalam  merespon  setiap  masalah  yang  terjadi  di  tengah masyarakat. 15
Sudah sering terdengar paradok-paradok yang ditujukan kepada aparat  penegakan  hukum  terutama  hakim  sebagai  pemutus  suatu perkara  mengenai  putusan  pembebasan  para  koruptor  penjarah  uang rakyat  yang  berjumlah  banyak,  yang  dibebaskan  oleh  hakim.  Tidak jarang  pula  tuduhan  yang  menyudutkan  aparat  penegak  hukum  yang dianggap  mempersulit  orang  “kebanyakan”  untuk  mendapatkan keadilan dalam persidangan, selain bukti-bukti yang cukup kuat  yang dimiliki  olehnya.  Masih  banyak  lagi  persoalan  yang  menyebabkan semakin terpuruknya hukum saat ini. 16
Penerapan  hukum  mengalami  perubahan  dari  masa  kemasa. Tujuan  dari  pembenahan  ini  adalah  bagaimana  mewujudkan  hukum yang  substantif  sehingga  keadilan  dapat  tercapai.  Cara  berhukum positifistik  sering  kali  tidak  dapat  mewujudkan  keadilan  yang substantif, khususnya bagi para pihak yang lemah dan termarjinalkan. Sistem  hukum  modern  yang  bersandarkan  kepada  semangat  liberal dan  kapitalisme  jelas  hanya  akan  menguntungkan  pihak  yang  kuat, baik  secara  ekonomi  maupun  politik.  Ciri  khas  dari  sistem  hukum modern itu adalah cara berhukum  yang terfokus kepada teks undang- undang ( tekstual approach ).
14 Sudikno Mertokusumo, Mengenal… Op.,Cit., hlm. 39
15 Munir  Fuady, Aliran  Hukum  Kritis,  Paradigma  Ketidakberdayaan  Hukum ,  Bandung:  Citra Aditya Bahkti, 2003, hlm. 1
16 A.M.  Mijahidin,  “Hukum  Progresif:  Jalan  Keluar  Dari  Keterpurukan  Hukum  Di  Indonesia” , Majalah Hukum Varia Peradilan, Edisi No 257 April 2007, Jakarta: Ikahi, 2007, hlm. 51
Oleh  karenanya  untuk  terlepas  dari  belenggu  formalism- positifisme  diperlukan  cara  berhukum  baru  agar  hukum  mampu menangkap hakikat akan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan.
Perkembangan  hukum  progresif  tidak  lepas  dari  perkembangan tatanan  hukum  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Nonet  dan Selznick  yaitu: 17 pertama,  tatanan  hukum  yang  represif,  dimana hukum  disubordinasikan  di  bawah  tatanan  politik  dan  tatanan ekonomi, kedua, tatanan hukum yang otonom/mandiri, dimana hukum berkedudukan  setara  (koordinatif)  dengan  tatanan  politik,  tatanan ekonomi  dan  sosial  budaya,  sedangkan  yang  ketiga,  tatanan  hukum yang  responsif,  dimana  hukum  berupaya  untuk  mendekatkan  dirinya kepada kebutuhan sosial dari suatu masyarakat.
Berbagai  bangsa  memiliki  seni  dan  keanekaragaaman  dalam memahami  dan  melaksanakan  hukum  di  negaranya.  Kendati  sama- sama  menyebutnya  sebagai  negara  hukum,  tetapi  kita  tidak  akan menemukan  cara  yang  seragam  dalam  berhukum  itu.  Potret keanekaragaman  cara  berhukum  itu  hanya  meneguhkan  pendapat, bahwa  cara  bangsa  berhukum  itu  tidak  bisa  terlepas  dari  akar-akar sosial dan kulturnya. 18
Dengan demikian hukum progresif merubah cara berhukum dari sekedar  menerapkan  hukum  positif  secara  tekstual  menjadi  cara berhukum  dengan  mendayagunakan  hukum  dengan  tujuan,  misi  dan dimensi  spiritual  dan  sosial.  Aturan  formal  semata  bila  diaplikasikan di  lembaga  peradilan  dimana  hakim-hakimnya  juga  berpandangan legal-positifistik  dikhawatirkan  akan  memberangus  gugatan  yang bersubtansikan  visi  bantuan  hukum  struktural  dalam  rangka memperjuangkan  hak  asasi  manusia,  keadilan  dan  demokrasi.  Oleh karena itu hakim harus membuat terobosan untuk membuat penemuan hukum dalam konteks visi terwujudnya keadilan substanstif.
Dalam perspektif hukum progresif para penegak hukum dituntut untuk  melakukan  lompatan  lebih  dari  sekedar  tugas  dan  kewenangan yang diberikan oleh teks aturan formal.
b. Kewenangan Diskresi Penegak Hukum
Menurut  Kamus  Hukum,  diskresi  berarti  kebebasan  mengambil keputusan  dalam  setiap  situasi  yang  dihadapi  menurut  pendapatnya sendiri. 19 Diskresi  adalah  kebijakan  dari  pejabat  yang  intinya membolehkan  pejabat  publik  melakukan  sebuah  kebijakan  dimana undang-undang  belum  mengaturnya  secara  tegas,  dengan  tiga  syarat, yakni  demi  kepentingan  umum,  masih  dalam  batas  wilayah
17 Philipe  Nonet  dan  Plipi  Selznick, Law  &  Society  in  Transition:  Tower  Responsive  Law ,  Alih Bahasa: Rafel Edy Bosco, Jakarta: HuMa, 2003, hlm. 59-60
18 Satjipto  Rahardjo, Biarkan  Hukum  Mengalir;  Catatan  Kritis  Tentang  Pergulatan  Manusia Dengan Hukum , Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. 65
19 JCT Simorangkir dkk, Kamus Hukum , Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008, hlm. 38
kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). 20
Ada  beberapa  pakar  hukum  yang  memberikan  definisi  diskresi diantaranya  S.  Prajudi  Atmosudirjo  yang  mendefinisikan  diskresi, discretion (Inggris), discretionair (Perancis), freies ermessen (Jerman) sebagai  kebebasan  bertindak  atau  mengambil  keputusan  dari  para pejabat  administrasi  negara  yang  berwenang  dan  berwajib  menurut pendapat  sendiri. 21 Selanjutnya  dijelaskannya  bahwa  diskresi diperlukan  sebagai  pelengkap  dari  asas  legalitas,  yaitu  asas  hukum yang  menyatakan  bahwa  setiap  tindak  atau  perbuatan  administrasi negara  harus  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang.  Akan  tetapi tidak  mungkin  bagi  Undang-Undang  untuk  mengatur  segala  macam kasus posisi dalam praktek kehidupan sehari-hari.
Sjachran  Basah  mengatakan  bahwa  freies  ermessen  adalah kebebasan  untuk  bertindak  atas  inisiatif  sendiri,  akan  tetapi  dalam pelaksanaannya  haruslah  tindakan-tindakan  administrasi  negara  itu sesuai  dengan  hukum,  sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam  negara hukum  berdasarkan  Pancasila. 22 Sedangkan  Diana  Halim  Koentjoro mengartikan freies  ermessen sebagai  kemerdekaan  bertindak administrasi  negara  atau  pemerintah  (eksekutif)  untuk  menyelesaikan masalah  yang  timbul  dalam  keadaan  kegentingan  yang  memaksa, dimana peraturan penyelesaian untuk masalah itu belum ada. 23
Berdasarkan doktrin-doktrin hukum  tersebut  diatas, maka  dapat disimpulkan  bahwa  pada  hakekatnya  diskresi  merupakan  kebebasan bertindak  atau  kebebasan  mengambil  keputusan  dari  Badan  atau pejabat  administrasi  pemerintahan  menurut  pendapatnya  sendiri sebagai  pelengkap  dari  asas  legalitas,  manakala  hukum  yang  berlaku tidak  mampu  menyelesaikan  permasalahan  tertentu  yang  muncul secara  tiba-tiba,  bisa  karena  peraturannya  memang  tidak  ada  atau karena  peraturan  yang  ada  yang  mengatur  tentang  sesuatu  hal  tidak jelas.
Dalam  konteks  penegakan  hukum,  pemikiran  hukum  progresif memberikan  ruang  yang  luas  kepada  para  penegak  hukum  dalam  hal ini polisi dan jaksa untuk melakukan diskresi. Sebagaimana diuraikan diatas,  bahwa  diskresi  dilakukan  dengan  penuh  pertimbangan  yang mendalam  dengan  tiga  syarat  yaitu  demi  kepentingan  umum  yang menyangkut  persoalan-persoalan  penting  yang  mendesak,  masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-Asas
20 M. Sofyan Lubis, “Fenomena Diskresi vs Korupsi” http://www.sofyanlubis. blogspot.com/2009/04/fenomena-diskresi-vs-korupsi.html, diakses tanggal 12 Nopember 2017
21 S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 82
22 Sjachran  Basah, Eksistensi  dan  Tolok  Ukur  Peradilan  Administrasi  Negara  di  Indonesia, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 3
23 Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara , Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 41
Umum  Pemerintahan  yang  Baik.  Lebih  jauh  lagi  adalah  untuk mendapatkan keadilan substantif.
Marcus  Lukman  sebagaimana  dikutip  oleh  Saut  P  Panjaitan 24
mengatakan  bahwa  persoalan-persoalan  penting  yang  mendesak, sekurang-kurangnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
a. Persoalan-persoalan yang muncul harus menyangkut kepentingan  umum,  yaitu:  kepentingan  bangsa  dan  negara, kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak/bersama, serta kepentingan pembangunan;
b. Munculnya  persoalan  tersebut  secara  tiba-tiba,  berada  diluar rencana yang telah ditentukan;
c. Untuk  menyelesaikan  persoalan  tersebut,  peraturan  perundang- undangan  belum  mengaturnya  atau  hanya  mengatur  secara umum,  sehingga  pejabat  administrasi  negara  mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan atas inisiatif sendiri;
d. Prosedurnya tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal,  atau  jika  diselesaikan  menurut  prosedur  administrasi yang normal justru kurang berdaya guna dan berhasil guna; dan
e. Jika  persoalan  tersebut  tidak  diselesaikan  dengan  cepat,  maka akan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Dengan  adanya freies  ermessen ini  berarti  bahwa  sebagian kekuasaan  yang  dipegang  oleh  badan  pembentuk  undang-undang dipindahkan ke dalam tangan pemerintah/administrasi negara, sebagai badan  eksekutif.  Jadi  supremasi  badan  legislatif  diganti  oleh supremasi  badan  eksekutif, 25 karena  administrasi  negara  melakukan penyelesaian  masalah  tanpa  harus  menunggu  perubahan  Undang- Undang  dari  legislatif. 26 Hal  tersebut  karena  pada  prinsipnya Badan/Pejabat  administrasi  pemerintahan  tidak  boleh  menolak  untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  alasan  hukumnya tidak  ada  ataupun  hukumnya  ada  tetapi  tidak  jelas,  sepanjang  hal tersebut masih menjadi kewenangannya.
Dalam konteks ini diperlukan para penegak hukum  yang dalam hal ini adalah polisi dan jaksa untuk berani melangkah pada pemikiran hukum yang  progresif,  sehingga  hukum  yang  berkeadilan sebagaimana yang dicita-citakan negara hukum  dapat tercapai.

## 3. Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Seringkali penegakan hukum tekanannya hanya selalu diletakkan pada aspek  ketertiban  semata.  Hal  ini  mungkin  sekali  disebabkan  oleh  karena
24 Marcus  Lukman  sebagaimana  dikutip  oleh  Saut  P.  Panjaitan, Makna  dan  Peranan  Freies Ermessen  Dalam  Hukum  Administrasi  Negara dalam  SF  Marbun  dkk, Dimensi-Dimensi  Pemikiran Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 117
25 A. Siti  Soetami, Hukum  Administrasi  Negara ,  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, 2000, hlm. 46
26 Diana Halim Koentjoro, Hukum… Op.,Cit., hlm. 42
hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini  adalah  sangat  keliru,  karena  hukum  itu  harus  dilihat  dalam  satu  sistem, yang  menimbulkan  interaksi  tertentu  dalam  berbagai  unsur  sistem  hukum yang  tidak  hanya  mengacu  pada  aturan  ( codes  of  rules )  dan  peraturan ( regulations ),  namun  mencakup  bidang  yang  luas,  meliputi  struktur, lembaga  dan  proses  ( procedure )  yang  mengisinya  serta  terkait  dengan hukum yang hidup dalam masyarakat ( living law ) dan budaya hukum ( legal culture ).
Dalam  konteks  penegakan  hukum,  budaya  hukum  ( legal  culture ) menjadi  elemen  yang  sangat  penting.  Budaya  hukum  adalah  meliputi pandangan,  kebiasaan  maupun  perilaku  dari  masyarakat  mengenai pemikiran  nilai-nilai  dan  pengharapan  dari  sistem  hukum  yang  berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang  bagaimana  hukum  itu  diaplikasikan,  dilanggar  atau  dilaksanakan. Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum sendiri yang  dipengaruhi  nilai-nilai  budaya  yang  hidup  dimasyrakat  baik  itu  suku- suku atau adat maupun pengaruh agama.
Melihat  kenyataan  yang  demikian,  para  penegak  hukum  semestinya tidak boleh hanya mengedepankan aspek hukum  formil  semata. Penegakan hukum  yang  hanya  bertitik  tolak  dari  substansi  norma  hukum  formil  yang ada dalam undang-undang ( law in book’s ), akan cenderung mencederai rasa keadilan  masyarakat.  Seyogyanya  penekanannya  harus  juga  bertitik  tolak pada hukum yang hidup ( living law ). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan  budaya  hukum  ( legal  culture ),  untuk  memahami  sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.
Tujuan  hukum  secara  teoretis  mencakup  tiga  hal  yaitu  keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang  bersifat  universal.  Keadilan  memang  merupakan  konsepsi  yang abstrak,  namun  demikian  di  dalam  konsep  keadilan  terkandung  makna perlindungan  hak,  persamaan  derajat  dan  kedudukan  di  hadapan  hukum, serta  asas  proporsionalitas  antara  kepentingan  individu  dan  kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfir sosial yang dipengaruhi  oleh  tata  nilai  dan  norma  lain  dalam  masyarakat.  Oleh  karena itu  keadilan  juga  memiliki  sifat  dinamis  yang  kadang-kadang  tidak  dapat diwadahi dalam hukum positif. 27
Dari  konsepsi  di  atas  terlihat  bahwa  penegakan  hukum  yang berkeadilan harus mencakup hal-hal sebagai berikut yaitu:
a. Perlindungan HAM;
b. Persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum; dan
27 Moh. Mahfud MD., “Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, Bahan pada  Acara  Seminar  Nasional  “Saatnya  Hati  Nurani  Bicara”  yang  diselenggarakan  oleh  DPP  Partai HANURA, Jakarta, 8 Januari 2009, hlm. 2-3
c. Asas  proporsionalitas  antara  kepentingan  individu  dan  kepentingan sosial.
Untuk  mewujudkan  hukum  yang  berkeadilan  dibutuhkan  reformasi dari  penegak  hukum  itu  sendiri  baik  itu  reformasi  institusi  maupun reformasi  dari  individu  para  penegak  hukumnya.  Reformasi  institusi  yang ideal harus mengacu pada tiga orientasi utama, yaitu prinsip demokrasi, rule of law , dan hak asasi manusia.
Prinsip democratic  oversight menegaskan  bahwa  dalam  menjalankan peran  dan  fungsinya,  penegak  hukum  harus  menjunjung  tinggi  prinsip transparansi,  akuntabilitas,  responsif,  kontrol  institusi  demokratik  yang merupakan  representasi  kepentingan  publik,  dan  membuka  partisipasi masyarakat  luas. 28 Dalam  hal  reformasi  institusi  kepolisian  misalnya, merujuk pada konsep democratic policing paling tidak reformasi kepolisian terdiri  dari  enam  pilar  yang  saling  bergantung,  yaitu;  kontrol  internal institusi keamanan (kepolisian) bersangkutan, kontrol pemerintah/eksekutif, pengawasan  parlemen,  pengawasan  yudisial  ( judicial  oversight ),  dan pengawasan masyarakat sipil ( civil society oversight ). 29
Reformasi  institusi  penegak  hukum  harus  ditujukan  untuk memperkuat rule  of  law .  Prinsip rule  of  law meniscayakan  adanya  suatu komitmen terhadap norma hak asasi manusia. 30 Reformasi institusi berbasis rule  of  law menegaskan  bahwa  seorang  penegak  hukum  tidak  hanya  harus menegakkan  hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  positif  yang  berlaku, tetapi harus sensitif terhadap asas keadilan dan kemanusiaan.
Reformasi  institusi  penegak  hukum  di  era  di  mana  demokrasi  diakui sebagai  dasar  fundamentalnya,  tidak  bisa  mengabaikan  standar  HAM  yang berlaku  baik  sebagai  tolak  ukur  akuntabilitas  kepada  pihak  eksternal, maupun  sebagai  panduan  tata  kelola  internal  institusi.  Standar  HAM  yang dimaksud  adalah  segala  aturan  dan  ketentuan  yang  tertuang  diberbagai instrumen  HAM  internasional,  khususnya  yang  bersifat legally  binding (mengikat secara hukum) bagi negara-negara yang telah meratifikasinya. 31
Selanjutnya  reformasi  institusi  penegak  hukum  harus  memperhatikan pentingnya  terintegrasinya  criminal  justice  system  dalam  kerangka penegakan  hukum.  Praktik  mafia  peradilan  selalu  diikuti  oleh  adanya penyalahgunaan  wewenang  (korupsi)  oleh  aparat  hukum.  Sementara pemberantasan korupsi cenderung alpa terhadap kaitan antar criminal justice system ,  di  mana  agenda  pemberantasan  korupsi  cenderung  fokus  pada kasus-kasus  besar  dan  terhadap  korupsi  di  kepolisian,  kejaksaan  serta kehakiman  (pengadilan).  Kurangnya  dukungan  anggaran  yang  diberikan oleh  negara  seringkali  dimanfaatkan  dan  dijadikan  justifikasi  oleh  aparat
28 Senior  Police  Adviser  to  the  OSCE  Secretary  General, Guidebook  on  Democratic  Policing, OSCE, 2006, Vienna, hlm 10, dalam Koalisi Reformasi Polri, “Reformasi Kepolisian Republik Indonesia Menuju Pemolisian yang Demokratis”, hlm. 2
29 Ibid.
30 Ibid., hlm. 3 31 Ibid.
penegak hukum untuk mencari sumber pendanaan ilegal untuk kepentingan pribadi dan mengakibatkan terjadinya diskriminasi kepada masyarakat. 32

## 4. Harapan Penegakan Hukum Di Indonesia
Di bidang struktur hukum, dibutuhkan keberanian untuk berhijrah dari para penegak hukum  dari  cara berfikir hukum  tekstual ke hukum  progresif demi menghadirkan keadilan yang substantif.
Sistem Hukum di Indonesia sangat tergantung pada aparatur penegak hukum  antara  lain  Polri,  Kejaksaan,  Kehakiman  dan  lembaga-lembaga penegak  hukum  terkait  sebagai  pilar  dalam  melaksanakan  penegakan hukum. Oleh karena itu, diharapkan antar institusi penegak hukum tersebut secara  konsisten  dapat  menjalin  hubungan  kerja  sama  dengan  harmonis, sinergis, dan komprehensif yang terintegrasi dalam Criminal Justice System ( CJS ).
Di  bidang  substansi  hukum,  dibutuhkan  konsistensi  penguatan institusi  penegak  hukum  secara  berimbang  antara  Polri,  Kejaksaan,  KPK, Kehakiman (MA dan MK) dan Lembaga Advokat dalam penegakan hukum, agar  tidak  terjadi  perbedaan  kewenangan  yang  dominan  antar  institusi penegak  hukum  yang  satu  dengan  yang  lain,  sehingga  tidak  terjadi pelemahan  secara  sistematis  terhadap  institusi  penegak  hukum  tertentu. Oleh  karena  itu,  diharapkan  dilakukan  peninjauan  kembali  terhadap ketentuan  peraturan  perundang-undangan  terutama  yang  mengatur  masalah kewenangan masing-masing institusi penegak hukum.
Di  bidang  budaya  hukum,  pembenahan  budaya  hukum  di  Indonesia perlu  dilakukan  baik  terhadap  aparat  penegak  hukum  di  satu  pihak  yang cenderung  menegakkan  hukum  dengan  mengedepankan  kepastian  hukum, maupun  terhadap  masyarakat  di  pihak  yang  lain  yang  cenderung menekankan  padarasa  keadilan.  Oleh  karenanya  terjadi  ambivalensi  dalam penegakan  hukum,  sehingga  diharapkan  aparat  penegak  hukum  mampu memberikan  penilaian  berdasarkan  pertimbangan  sosiologis  untuk melakukan tindakan agar rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi.
Penegakan  hukum  di  Indonesia  seringkali  terjadi  intervensi  dan kooptasi  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  memiliki  kepentingan dengan  perkara  yang  sedang  ditangani,  sehingga  berakibat  terganggunya independensi  aparat  penegak  hukum  dalam  menyelesaikan  perkara. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan transparansi pada setiaptindakan dalam penegakan hukum.

## C. SIMPULAN
Dalam konteks reformasi institusi penegakan hukum, perubahan paradigma baru  yang  lebih  mengedepankan  nilai-nilai  hak  asasi  manusia  dan  nilai-nilai demokrasi  diharapkan  dapat  membawa  institusi  penegak  hukum  menjadi  sebuah institusi  yang transparan dan akuntabel,  serta menampilkan wajah sebagai  aparat
32 Ibid., hlm. 8
penegak  hukum  yang  profesional  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Perubahan paradigma  baru  tersebut  harus  dibarengi  perubahan  cara  berfikir  dari  hukum tektual  ke  hukum  progresif.  Hal  ini  dapat  diwujudkan  apabila  reformasi  institusi penegak  hukum  konsisten  dalam  mewujudkan  perubahan  pada  aspek  kultural yang  merupakan  muara  dari  perubahan  aspek  struktural  dan  instrumental,  yang terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Akhirnya  harus  diingat  bahwa  hukum  senantiasa  tertuju  pada  tiga  tujuan utama yaitu kepastian hukum (yuridis), keadilan (filosofis), dan kemanfaatan atau kegunaan (sosiologis). Ketiga tujuan hukum tersebut harus termanisfestasi dalam peraturan  perundang-undangan  hingga  pelaksanaan  dalam  praktek  hukum.  Oleh sebab  itu,  maka  para  aparat  penegak  hukum  harus  menyadari  hal  itu  sehingga mampu mewujudkan ketiga tujuan hukum itu dengan baik dan sungguh-sungguh.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Ali, Ahmad.  2008. Menguak  Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan  Sosiologis) , Makasar: Universitas Hassanudin
Atmosudirjo, S. Prajudi. 1994. Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Ghalia Indonesia
Basah,  Sjachran.  1997. Eksistensi  dan  Tolak  Ukur  Peradilan  Administrasi  Negara  di Indonesia, Bandung: Alumni
Black,  Henry  Campbell,  1990. Black’s  Law  Dictionary, Edisi  VI,  St.  Paul  Minesota: West Publishing
Cunningham,  W.  Tharp.  1982. Nelson  Contemporary  English  Dictionary ,  Canada: Thompson and Nelson Ltd
Friedman,  Lawrence  M.  2001. American  Law  An  Introduction, 2nd  Edition  (Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Penerjemah: Wisnu Basuki), Jakarta: Tatanusa
Fuady,  Munir.  2003. Aliran  Hukum  Kritis,  Paradigma  Ketidakberdayaan  Hukum ,
Bandung: Citra Aditya Bahkti
Koentjoro, Diana Halim. 2004. Hukum Administrasi Negara , Bogor: Ghalia Indonesia Kusumaatmadja,  Mochtar.  2006. Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan, Bandung: Alumni
Marbun,  SF.,  dkk.  2001. Dimensi-Dimensi  Pemikiran  Hukum  Administrasi  Negara , Yogyakarta:  UII Press
Mertokusumo, Sudikno. 1991. Mengenal Hukum , Yogyakarta: Liberty
Muladi.  2002. Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Cet.  II, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Nonet, Philipe,  dan Plipi Selznick, 2003. Hukum  Responsis Pilihan Dimasa Taransisi , Rafel Edy Bosco (penerjemah), Jakarta: HuMa
Rahardjo, Sajipto. 2007. Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum , Jakarta: Penerbit Buku Kompas
-----------------------.  2009. Hukum  Progresif,  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia , Yogyakarta: Genta Publishing
Sidharta, Bernard Arief. 2000. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum , Bandung: Mandar Maju
Simorangkir, JCT., dkk. 2008. Kamus Hukum , Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
Soekanto,  Soerjono.  2007. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Soetami,  A.  Siti.  2000. Hukum  Administrasi  Negara ,  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro
Susanto, Anthon F., Membaca Mitos Hukum Ditengah Percepatan Perubahan , Tulisan yang diajukan untuk Penerbitan Buku "Menyambut  70 Tahun Usia Prof. Satjipto Rahardjo.
Karya Ilmiah berupa Disertasi, Tesis, Skripsi, Makalah, Seminar, Lokakarya :
Koalisi Reformasi Polri (ICJR, ICW, IDSPS, Imparsial, INFID, KontraS, LBH Jakarta, Praxis,  ProPatria,  P2D  ),  “Reformasi  Kepolisian  Republik  Indonesia  Menuju Pemolisian yang Demokratis”.
M. D, Mahfud, “Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”  Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Jakarta, 8 Januari 2009
M. D,  Mahfud,  Moh, Keniscayaan  Reformasi  Hukum  :  Upaya  Menjaga  Jati  Diri  Dan Martabat Bangsa , Makalah dalam Konvensi Kampus VI dan Temu Tahunan XII Forum  Rektor  Indonesia  (FRI)  di  Universitas  Tanjungpura  Pontianak,  9  Januari
2010
Artikel dalam Jurnal, Majalah, Surat Kabar, dan Internet : Lubis, M. Syofyan, “ Fenomena Diskresi vs Korupsi”, http://www.sofyanlubis.blogspot.com/2009/04/fenomena-diskresi-vs-korupsi.ht ml, diakses 12 Nopember 2011
Mijahidin,  A.  M.  “Hukum  Progresif:  Jalan  Keluar  Dari  Keterpurukan  Hukum  Di Indonesia” , Majalah Hukum Varia  Peradilan, Edisi No 257 April 2007, Jakarta:
Ikahi