## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 4 Nomor 1, Desember 2020 e-ISSN : 2597-5234
PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DESENTRALISASI, DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA MANAJERIAL

## THE INFLUENCE OF BUDGET PARTICIPATION, BUDGET CLARITY, DECENTRALIZATION, AND PUBLIC ACCOUNTABILITY ON MANAGERIAL PERFORMANCE
Febdwi Suryani 1 , Pujiono 2
Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia 1,2 febdwi.suryani@lecturerpelitaindonesia.co.id 1

## ABSTRACT
This study aimed to analyze the effect of budget participation, clarity of budget targets, decentralization, and public accountability on managerial performance. Population of this  research  was  31  Regional  Apparatus  Organizations  (OPD)  in  Pekanbaru  City, there  are  officials  at  the  head  level,  heads  of  offices  /  sections  /  fields  /  sub-services, secretaries,  and  heads  of  subsections  /  sub-sectors  /  sections  of  the  secretariat, agencies,  and  officed.  The  data  was  collected  by  distributing  questionnaires  to  124 respondents,  while  the  questionnaires  that  could  be  used  were  only  89  respondents. Data were analyzed using multiple linear analysis. The results of the analysis found that there  is  a  significant  influence  between  budget  participation  and  managerial performance, there is no significant influence between the clarity of budget targets on managerial performance, there is a significant influence between decentralization and managerial  performance,  and  there  is  no  significant  influence  between  public accountability  on  managerial  performance.  The  result  of  testing  the  coefficient  of determination of the hypothesis in this study was 50.3%, while the remaining 49.7% was influenced by other variables not included in this study. The value of t table in this study is  1.662,  while  the  t  value  of  the  first  hypothesis  is  -17,166>  -  1,668,  the  second hypothesis  is  20,107>  1,668,  the  third  hypothesis  is  -2,481>  -1,668,  and  the  fourth hypothesis is -2,248> -1,668.
Keywords: Managerial  Performance,  Budget  Participation,  Clarity  of  Budget Objectives, Decentralization, and Public Accountability.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tentang  pengaruh  partisipasi  anggaran, kejelasan  sasaran  anggaran,  desentralisasi,  dan  akuntabilitas  publik  terhadap  kinerja manajerial.  Populasi  penelitian  ini  berjumlah  31  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) yang  ada  di  Kota  Pekanbaru  yaitu  pejabat  setingkat  kepala,  kepala dinas/bagian/bidang/subdinas,  sekretais,  dan  kepala  subbagian  /  sub  bidang/seksi  dari sekretariat, badan, dinas dan kantor. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner  kepada  124  responden,  sedangkan  kuesioner  yang  dapat  digunakan  hanya berjumlah 89 responden. Data dianalisis dengan menggunakan analisis linear berganda. Hasil  analisis  menemukan  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan  antara  partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial, tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan antara kejelasan  sasaran  anggaran  terhadap  kinerja  manajerial,  terdapat  pengaruh  signifikan
antara  desentralisasi  dengan  kinerja  manajerial,  dan  tidak  terdapat  pengaruh  dan  tidak signifikan  antara  akuntabilitas  publik  terhadap  kinerja  manajerial.  Hasil  pengujian koefisien  determinasi  hipotesis  pada  penelitian  ini  sebesar  50,3%,  sedangkan  sisanya sebesar 49,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Nilai  t  tabel  dalam  penelitian  ini  sebesar  1,662,  sedangkan  t  hitung  dari  hipotesis pertama  sebesar  -17,166  >  -  1,668,  hipotesis  kedua  sebesar  20,107  >  1,668,  hipotesis ketiga  sebesar -2,481 > -1,668, dan hipotesis keempat sebesar -2,248 > -1,668.
Kata Kunci : Kinerja  Manajerial,  Partisipasi  Anggaran,    Kejelasan        Sasaran Anggaran, Desentralisasi, dan Akuntabilitas Publik.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  otonomi  daerah yang  ditandai  dengan  diberlakukannya Undang-Undang  No.  22  dan  25  Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang  Nomor  32  dan  33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi  babak  baru  terkait  hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya sendiri. Pemanfaatan sumber daya  dilakukan  secara  ekonomis, efisien,  efektif,  adil  dan  merata  untuk mencapai akuntabilitas publik. Pemerintah daerah memerlukan instrumen  anggaran  dalam  mengelola sumber  daya  yang  ada  dengan  baik, untuk mencapai kinerja yang baik yang diharapkan  oleh  masyarakat  (Wahyuni, et.al, 2014).
Anggaran berbasis kinerja merupakan  sistem  yang  mencakup penyusunan  dan  tolok  ukur  kinerja sebagai  instrumen  untuk  mencapai tujuan  dan  sasaran  program.  Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi  oleh  kinerja  aparat  atau kinerja  manajerial,  hal  ini  dikarenakan semakin  baiknya  kinerja  seorang manajer  akan  berpengaruh  dengan semakin  baiknya  kinerja  organisasi tersebut (Mukaromah, 2018).
Kinerja manajerial OPD mempunyai  arti  yang  sangat  penting
dalam  rangka  pelaksanaan  pemerintah dan kegiatan pembangunan oleh
pelayanan  masyarakat  di  daerah,  oleh karena  itu  kinerja  OPD  diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil  guna.  Penilaian  kinerja  pada pemerintah  sangat  penting  dilakukan agar  dapat  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik  dan  mengevaluasi kinerja  periode  yang  lalu,  agar  dapat dijadikan  sebagai  dasar  penyusunan strategi  pemerintah  untuk  periode berikutnya.  Kinerja  juga  merupakan salah  satu  kunci  keberhasilan  OPD dalam menjalankan tugasnya di pemerintah  daerah,  karena  dengan kinerja  yang  baik  pencapaian  good governance  akan  senantiasa  terbuka lebar (Arum, 2016).
Kinerja  manajerial  merupakan prestasi  seseorang  dalam  bekerja dimana  manajer  dapat  mencapai  tujuan organisasi  yang  disesuaikan  dengan visi,  misi  dan  sasaran  organisasi (Ermawati, 2017). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial OPD,  diantaranya  adalah  partisipasi anggaran,  kejelasan  sasaran  anggaran, desentralisasi,  dan  akuntabilitas  publik (Wahyuni, et.al, 2014).
Menurut  Arum  (2016),  manajer diharapkan  ikut  berpartisipasi  dalam penyusunan anggaran untuk
meningkatkan  kinerja  unit  organisasi.
Hal  ini  didasarkan  pada  pemikiran bahwa  ketika  suatu  tujuan/standar  yang dirancang  secara  partisipati  disetujui
oleh  pimpinan,  maka  pegawai  akan bersungguh-sungguh dalam tujuan/standar yang telah ditetapkan dan pegawai  juga  memiliki  rasa  tanggung jawab  pribadi  untuk  mencapainya karena  ikut  serta  terlibat  dalam penyusunannya agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Disamping itu, organisasi perlu menyusun  target-target  anggaran  sesuai dengan  sasaran  yang  ingin  dicapai organisasi  melalui  kejelasan  sasaran anggaran.
Kenis  dalam  Arum  (2016), kejelasan  sasaran  anggaran  berfungsi untuk  mengukur  sejauh  mana  sasaran anggaran  telah  dirumuskan  secara spesifik  dan  jelas.  Kejelasan  tujuan anggaran  merupakan  hal  yang  paling penting  dalam  pencapaian  suatu  tujuan organisasi karena akan menentukan arah tujuan suatu organisasi. Apabila penetapan  sasaran  anggaran  dinyatakan dengan  jelas,  akan  memudahkan  pihak yang  diberi  tanggung  jawab  atas pencapaiannya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan akan tugas yang menjadi beban  tanggungjawabnya,  sebaliknya, jika  sasaran  anggaran  tidak  jelas  akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi  untuk  mencapai  kinerja yang diharapkan.
Selain  faktor  kejelasan  sasaran anggaran,  desentralisasi  merupakan salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi kinerja  manajerial,  yaitu  pendelegasian wewenang  dan  tanggung  jawab  kepada manajer.  Menurut  Hidayat  (2015), desentralisasi  merupakan  penyerahan wewenang  dari  tingkat  pemerintahan yang  lebih  tinggi  kepada  pemerintahan yang lebih rendah, baik yang
menyangkut  bidang  legislatif,  judikatif, atau administratif.
. Desentralisasi memungkinkan organisasi  untuk  memberikan  respons secara  cepat  dan  efektif  terhadap masalah  karena  mereka  yang  berada paling  dekat  dengan  suatu  masalah (manajer  lokal)  memiliki  informasi yang  paling  baik  dan  oleh  sebab  itu dapat  memberikan  respons  lebih  baik terhadap  kebutuhan-kebutuhan  lokal (Lubis, 2011).
Desentralisasi semakin baik jika diukur  dengan  indikator  yang  terdiri dari  keuangan,  program  dan  kegiatan, keterlibatan kegiatan, serta kepegawaian.  Desentralisasi  ini  akan membuat  tanggung  jawab  yang  lebih besar  kepada  manajerial  OPD  dalam menjalankan  tugas,  serta  memberikan kebebasan dalam bertindak (Mukaromah, 2018). Kinerja  sektor  publik  juga menjadikan akuntabilitas publik sebagai faktor  yang  dapat  menilai  keberhasilan atau  kegagalan  kinerja  manajerial.
Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan  atau  kegagalan  dalam mencapai  tujuan  yang  ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan secara  periodik  (Wahyuni,  et.al,  2014). Melalui  akuntabilitas  publik  dalam peningkatan kinerja manajerial, masyarakat  tidak  hanya  mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui  pelaksanaan  kegiatan  yang dianggarkan (Darmawan, 2016). Banyaknya faktor yang menyebabkan rendahnya kinerja pemerintah  masih  rendah,  juga  dapat menyebabkan sistem pengelolaan keuangan  masih  lemah,  dari  proses perencanaan, dan Penganggaran Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD),  pelaksanaan  APBD, pertanggung  jawaban  berupa  laporan hasil pelaksanaan APBD serta pengawasan.  Jika  proses  penganggaran
pemerintah  daerah  selalu  terlambat dalam pengesahan APBD, akan menyebabkan  program  dan  kegiatan yang  tidak  dapat  dilaksanakan  untuk tahun  anggaran  berjalan,  sehingga terjadi  keterlambatan  pembangunan daerah (Ernawilis, 2015).
Hasil penelitian yang dilakukan
Ernawilis  (2015),  Susilowati  (2016), Darmawan (2016), menggunakan analisis regresi linier berganda menemukan bahwa partisipasi anggaran,  kejelasan  sasaran  anggaran, desentralisasi,  dan  akuntabilitas  publik memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap kinerja  manajerial  aparat.  Berbeda dengan  hasil  penelitian  Ermawati (2017),  ditemukan  bahwa  partisipasi anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap kinerja  manajerial.  Diikuti  dengan penelitian  Mukharomah  (2018)  yang membuat kesimpulan bahwa desentralisasi  tidak  memiliki  pengaruh terhadap kinerja manajerial. Begitu juga dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Wahyuni,  et.al,  (2014)  dan  Amril (2014), menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran  anggaran  dan  akuntabilitas publik  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  kinerja  manajerial  aparat pemerintah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  apakah  partsipasi anggaran,  kejelasan  sasaran  anggaran, desentralisasi,  dan  akuntabilitas  publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial Organisasi  perangkat  daerah  (OPD) Kota Pekanbaru.
Kinerja  manajerial  merupakan hasil  kerja  yang  dicapai  oleh  seorang manajer  dalam  melaksanakan  tugasnya secara  kualitas  dan  kuantitas  sesuai dengan  tanggung  jawab  yang  diberikan kepadanya (Ingkiriwang, 2013). Pengukuran  kinerja  terhadap  manajer organisasi  sektor  publik  sangat  penting baik  bagi  pihak  yang  memberi  amanah
(masyarakat)  maupun  yang  diberi amanah.Bagi pemberi amanah, pengukuran  kinerja  dapat  digunakan untuk  menilai  kinerja  para  manajer sektor  publik,  apakah  mereka  telah menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan yang  diamanahkan  atau  tidak  (Mahsun dalam Wahyuni, 2014) Kinerja manajerial yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  yakni kinerja  dari  pimpinan  SKPD,  kepala bidang/kepala  bagian/kepala  seksi  dan kepala sub bidang/kepala  sub  bagian/kepala  sub seksi  dalam  kegiatan  manajerial  yang mencakup  perencanaan,  investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negoisasi dan
perwakilan.  SKPD  (Satuan  Kerja Perangkat  Daerah)  merupakan  pusat pertanggungjawaban  yang  dipimpin oleh  seorang  kepala  satuan  kerja  dan bertanggung  jawab  atas  entitasnya, misalnya:  dinas  kesehatan,  dinas kependudukan  dan  catatan  sipil,  dinas pendidikan, dinas pemuda dan olah raga dan lainnya.
Partisipasi penyusunan anggaran menjelaskan  tentang  sejauh  mana tingkat  keterlibatan  manajer  dalam penyusunan anggaran (Susilowati, 2016). Partisipasi tersebut menunjukkan adanya  interaksi  antara  para  karyawan dengan  atasannya,  dan  para  karyawan melakukan  aktivitas  yang  diperlukan mulai  dari  awal  penyusunan  anggaran, negoisasi, penetapan anggaran akhir dan revisi  anggaran  yang  diperlukan.  Tiga aspek  yang  harus  tercakup  dalam anggaran  sektor  publik  meliputi  aspek perencanaan,  aspek  pengendalian,  dan aspek  akuntabilitas  publik.  Secara  rinci anggaran  sektor  publik  berisi  tentang besarnya belanja yang harus dikeluarkan  untuk  membiayai  program dan  aktivitas  yang  direncanakan  serta cara  untuk  mendapatkan  dana  untuk
membiayai  program  tersebut  (Mahsun dalam Wahyuni, et.al, (2014)). Adapun  dampak  positif  dalam organisasi sektor publik yaitu (Mukaromah, 2018): 1. Meningkatkan kebersamaan manajemen  dalam  hal  pencapaian tujuan  anggaran  karena  anggaran yang ada merupakan anggaran yang ditetapkan bersama.
2. Meningkatkan kinerja karena merasa  bertanggungjawab  dalam pencapaian  rencana  anggaran  yang telah disusun bersama.
3. Menambah  informasi  bagi  atasan mengenai lingkungan yang dihadapi yang diperoleh dari bawahan.
4. Mengurangi tekanan terhadap bawahan,  karena  tujuan  yang ditetapkan  merupakan  tujuan  yang relevan dengan kemampuannya.
5. Meningkatkan  komunikasi  yang positif  antara  bawahan  dengan atasan.
Kenis  dalam  Arum  (2016), kejelasan  sasaran  anggaran  berfungsi untuk  mengukur  sejauh  mana  sasaran anggaran  telah  dirumuskan  secara spesifik  dan  jelas.  Kejelasan  tujuan anggaran  merupakan  hal  yang  paling penting  dalam  pencapaian  suatu  tujuan organisasi karena akan menentukan arah tujuan suatu organisasi. Diluar dari alat perencanaan  dan  pengendalian  biaya dan pendapatan dalam suatu organisasi, OPD juga menjadikan anggaran sebagai bentuk  evaluasi  dan  motivasi  kinerja bawahan, koordinasi, dan komunikasi.
Penetapan  sasaran  anggaran yang  dinyatakan  dengan  jelas,  akan memberikan kemudahan bagi pelaksana anggaran dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau  kegagalan  dalam  mencapai  tujuan yang telah ditetapkan organisasi, begitu juga sebaliknya, sasaran anggaran yang tidak  jelas,  maka  pelaksana  anggaran akan  merasakan  ketidaknyamanan  dan
ketidakpuasan  dalam  bekerja. Hal  ini akan mengakibatkan hilangnya motivasi pelaksanaan  anggaran  dalam  mencapai kinerja yang diharapkan.
Menurut  undang-undang  nomor 32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah, desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan  wewenang  pemerintah  oleh pemerintah  kepada  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi merupakan
penyerahan  wewenang  dari  tingkat pemerintahan  yang  lebih  tinggi  kepada pemerintahan  yang  lebih  rendah,  baik yang  menyangkut  bidang  legislatif, judikatif,  atau  administrative  (Hidayat,
2015) Desentralisasi ini akan menunjukkan  tingkat  otonomi  yang didelegasikan  pada  manajerial  OPD sehingga  manajerial  OPD  mempunyai tanggung  jawab  yang  lebih  besar terhadap perencanaan dan pengendalian serta  membutuhkan  informasi  yang lebih banyak. Organisasi yang strukturnya  terdesentralisasi  seperti pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia  maka  manajerial  OPD mempunyai  otonomi  yang  lebih  besar dalam pengambilan keputusan (Wahyuni, et.al, 2014)). Menurut  Mardiasmo  (2013), Akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban pemegang amanah ( agent ) untk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi  amanah  ( principal )  yang memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk meminta  pertanggungjawabantersebut. Dalam  melakukan  akuntabilitas  publik, organisasi  sektor  publik  berkewajiban memberikan  informasi  sebagai  bentuk pemenuhan  hak-hak  publik.  Hak-hak
publik  itu  diantaranya  :  1)  Hak  untuk tahu ( right to know ), 2) hak untuk diberi informasi ( right to be informed ), 3) hak untuk  didengar  aspirasinya  ( right  to  be heard  and  to  be  listend  to ).  Organisasi sektor  publik  dituntut  untuk  tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertical  ( vertical  accountability ),  yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapijuga melakukan akuntabilitas horizontal  ( horizontal  Accountability ), yaitu  pelaporan  kepada  masyarakat luas.”
Hasil  penelitian  Sari  (2015); Hidrayadi  (2015)  menyatakan  bahwa partisipasi  anggaran  dan  desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Begitu juga menurut Ernawilis (2015); Putra (2013), menyatakan  bahwa  kejelasan  sasaran anggaran  dan  akuntabilitas  publik berpengaruh terhadap kinerja manjerial.
Sedangkan  menurut  Ermawati  (2017); Mukharomah  (2018),  menyimpulkan bahwa partisipasi anggaran dan desentralisasi tidak berpengaruh terhadap  komitmen  organisasi.  Amril, (2014); Wahyuni, et.al, (2014),
menyatakan  bahwa  kejelasan  sasaran anggaran  dan  akuntabilitas  publik  tidak berpengaruh terhadap kinerja manjerial.
Pelaksanaan  kegiatan  organisasi publik  tentunya  berasal  dari  dana publik.  Kegiatan  yang  dilakukan organisasi  disesuaikan  dengan  sasaran dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  oleh sebab itu, penting bagi organisasi  untuk menjaga hubungan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer.
Menurut  Arum  (2016),  dengan menyusun  anggaran  secara  partisipatif, diharapkan kinerja unit kerja organisasi akan  meningkat.  Hal  ini  didasarkan pada  pemikiran  bahwa  ketika  suatu tujuan/standar  yang  dirancang  secara partisipatif  disetujui  oleh  pimpinan, maka  pegawai  akan  bersungguh-
sungguh  dalam  tujuan/standar  yang telah  ditetapkan  dan  pegawai  juga memiliki  rasa  tanggung  jawab  pribadi untuk  mencapainya  karena  ikut  serta terlibat  dalam  penyusunannya  sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah.
Kejelasan anggaran sangat penting  untuk  menilai  sejauh  mana pencapaian  tujuan  anggaran  dapat dilaksanakan. Sasaran anggaran pemerintah  dikatakan  tercapai  apabila anggaran  tersebut  sudah  ditetapkan dengan  jelas  dan  spesifik,  dan  mudah dipahami oleh orang yang bertanggungjawab atas anggaran tersebut (Wahyuni, et.al, 2014).
Pada konteks pemerintah daerah, dengan  adanya  kejelasan  sasaran anggaran  maka  aparat  pelaksana  akan terbantu  dalam  merealisasikannya,  dan ini  akan  mempengaruhi  kinerja  aparat. Salah  satu  penyebab  tidak  efektifnya anggaran adalah karena adanya ketidakjelasan  sasaran  anggaran  yang mengakibatkan aparat pemerintah daerah kesulitan dalam menyusun target anggaran.  Dengan  demikian  adanya sasaran  anggaran  yang  jelas,  maka aparat pemerintah dalam hal ini masing- masing  OPD  dapat  meningkatkan kinerjanya  sesuai  dengan  target  yang telah ditetapkan (Wahyuni, et.al, 2014).
Desentralisasi adalah pengalihan kewenangan  dari  tingkat  pemerintahan yang lebih tinggi ke pemerintahan yang lebih  rendah,  baik  di  bidang  legislatif, peradilan, maupun administratif. Struktur  desentralisasi  memberikan tanggung  jawab  yang  lebih  besar kepada  manajer  tingkat  yang  lebih rendah.  desentralisasi  tidak  hanya berarti  pengalihan  wewenang  dari pemerintah  pusat  ke  pemerintah  yang lebih  luas  tetapi  juga  pengalihan beberapa  otoritas  pemerintah  dalam bentuk privatisasi (Mukharomah, 2018).
Desentralisasi  akan  menentukan tingkat  otonomi  yang  didelegasikan
pada manajerial agar manajerial memiliki  rasa  tanggung  jawab  yang lebih  besar  terhadap  perencanaan  dan pengendalian  aktivitas  operasi  serta membutuhkan  informasi  yang  lebih banyak. Jadi organisasi yang strukturnya lebih terdesentralisasi seperti  pelaksanaan  otonomi  daerah  di Indonesia,  para  manajerial  mempunyai otonomi  yang lebih  besar  dalam  proses pengambilan atau penetapan keputusan.
Adanya  desentralisasi  dalam wujud  pelimpahan  wewenang  (dalam hal  ini  adalah  pengambilan  keputusan) dapat  meningkatkan  kinerja  organisasi sektor publik. Dengan adanya desentralisasi  satuan  kerja  dan  para pegawai dapat meningkatkan kinerjanya karena  lebih  mengetahui  kondisi masyarakat  dan  dapat  menetapkan program-program  yang  tepat  sasaran. Peningkatan  kinerja  didukung  dengan sistem manajemen pemerintahan daerah yang  terdesentralisasi.  Desentralisasi berupa  pelimpahan  wewenang  (dalam hal  ini  adalah  pengambilan  keputusan) terkait dengan alokasi sumber daya dan pelayanan  jasa  terhadap  masyarakat. Desentralisasi menjaring partisipasi dari seluruh unit kerja yang ada dalam tubuh pemerintahan  daerah.  Partisipasi  tiap- tiap  satuan  kerja  dalam  proses penetapan  sasaran  sangat  dibutuhkan (Wahyuni, 2014).
. Akuntabilitas  publik  adalah pemberian informasi atas setiap aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan  utama  akuntabilitas  publik adalah  pemberian  informasi  kepada publik  dan  konstitusi  lainnya  yang menjadi pemangku kepentingan ( stakeholder ) (Ernawilis, 2015). Akuntabilitas publik sangat penting  dalam  peningkatan  kinerja manejerial,  karena  dengan  adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak
hanya untuk
mengetahui  anggaran  tersebut  tetapi juga  mengetahui  pelaksanaan  kegiatan yang  dianggarkan  sehingga  pemerintah daerah  berusaha  dengan  baik  dalam melaksanakan  seluruh  perencanaan yang  ada  karena  akan  dinilai  dan diawasi oleh masyarakat (Arum, 2016) Dengan  adanya  akuntabilitas publik,  pemerintah  daerah  memberikan pertanggung  jawaban  atas  semua kegiatan  yang  dilaksanakan  sehingga kinerja  pemerintah  daerah  dapat  dinilai baik  oleh  pihak  internal,  maupun  oleh pihak  eksternal,  jadi  dengan  demikian akuntabilitas  publik  mempengaruhi peningkatan  kinerja  manajerial  SKPD (Wahyuni, 2014).

## METODEPENELITIAN
Penelitian ini dilakukan diseluruh  OPD    di  lingkungan  Kota Pekanbaru.  Populasi  dalam  penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  yang  terdiri  dari  Sekretariat, Badan,  Dinas,  dan  Kantor  yang  ada  di lingkungan  Kota  Pekanbaru.  Metode pengambilan  sampel  menggunakan metode purposive  sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu pada 31 instansi yang ada di Kota Pekanbaru.
Jenis  data  yang  digunakan adalah  data  primer,  dimana    masing- masing  instansi  dipilih  4  responden untuk  mengisi  kuesioner  yang  telah tersedia  sehingga  total  keseluruhan sampel  yang  di  ambil  adalah  sebanyak 124  responden.  Kuesioner  yang  telah terkumpul  selanjutnya  dianalisis  untuk memperoleh keyakinan terhadap kevalidan  atau  tidaknya  hasil  yang diharapkan dengan mengeliminasi jawaban responden yang tidak memenuhi syarat sebuah kuesioner. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel Kinerja Manajerial (Y)
Kinerja  Manajerial  merupakan kinerja para individu dalam melaksanakan kegiatan manajerial, yang meliputi kegiatan perencanaan, investigasi, koordinasi,
evaluasi,
pengawasan, pengaturan staf, negoisasi, dan  perwakilan  (Wahyuni,  Rasuli  dan Diyanto, 2014).
Indikator  yang  digunakan  untuk mengukur  Kinerja  Manajerial  adalah Perencanaan,  Investigasi,  Koordinasi, Evaluasi,  Pengawasan,  Pemilihan  Staff, Negoisasi,  dan  Perwakilan.(Wahyuni, Rasuli dan Diyanto, 2014).

## Partisipasi Anggaran (X1)
Partisipasi  anggaran  merupakan keterlibatan  bawahan  dalam  proses penganggaran,  yang  secara  langsung memiliki  pengaruh  terhadap  individu tersebut    (Desy  Lesmana,  2011)
Indikator yang digunakan untuk mengukur  partisipasi  Anggaran  adalah Keterlibatan proses, Rasa puas, Kepentingan  berpendapat,  Kesediaan berpendapat,  Intensitas  opini  atau  ide atau masukan (Desy Lesmana, 2011).
Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) Kejelasan  sasaran  anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran  ditetapkan  secara  jelas  dan spesifik  dengan  tujuan  agar  anggaran tersebut  dapat  dimengerti  oleh  orang yang bertanggung-jawab atas
pencapaian  sasaran  anggaran  tersebut (Arum,  2016).  Indikator  variabel kejelasan  sasaran  anggaran  adalah sebagai  berikut:  Tujuan  umum  dan tugas,  mengukur  kinerja,  standar  dan target pencapaian, jangka waktu pengerjaan,  sasaran  prioritas,  tingkat kesulitan, dan  koordinasi (Putra 2013).

## Desentralisasi (X3)
Desentralisasi  adalah  delegasi otoritas  pembuatan  keputusan  dalam organisasi  dengan  memberikan  otoritas
kepada  manajer  dalam  berbagai  tingkat operasional  untuk  membuat  keputusan yang terkait dengan bidang pertanggungjawabannya  .  Indikator yang  diukur  adalah  keuangan,  program dan  kegiatan,  keterlibatan    kegiatan, kepegawaian  (Tarjono  Dan  Nugraha, 2015).
Akuntabilitas Publik (X4) Akuntabilitas  adalah  kewajiban pihak  pemegang  amanah  ( agent )  untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan meningkatkan  segala  aktivitas  dan kegiatan  yang  menjadi  tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah  ( principal )  yang  memiliki  hak dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban tersebut (Susilowati,  2016).  Indikator  yang digunakan untuk mengukur Akuntabilitas  publik  adalah    kejujuran dan  akuntabilitas  hukum,  akuntabilitas proses,
akuntabilitas program.,
kuntabilitas kebijakan (Wahyuni, Rasuli dan Diyanto, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelelitian
Penelitian ini menggunakan 124 kuesioner yuang ditujukan kepada OPD Kota  Pekanbaru,  yaitu  Sekretariat, Badan,  Dinas,  dan  Kantor  yang  ada  di Kota  Pekanbaru.  Dari  jumlah  124 kuesioner yang dikirim, kuesioner yang dikembalikan  sebanyak  106  buah  atau 85%.  Kuesioner  yang  tidak  di  isi dengan lengkap  sebanyak 17 buah atau 16%.  Maka  jumlah  kuesioner  yang dapat  di  analisis  dan  di  olah  sebanyak 89  atau  84%.  Tingkat  respon  sebesar 84%  termasuk  tinggi,  maka  data termasuk layak untuk dilakukan pengolahan data. Kinerja  manajerial  di  ukur    dan di  nilai  dengan  menggunakan  8  item pernyataan.  Jumlah  total  jawaban
responden  sebesar  2.438  dengan  nilai minimal  sebesar  712,  nilai  maksimal sebesar  3.560,  dan  rata-rata  diperoleh skor  3,4  ,  sedangkan  kriteria  posisi sebesar  68%  termasuk  di  posisi  61%  - 80%  (tinggi),  artinya  tujuan  dan kebijakan  rencana  kegiatan  sudah ditentukan  sesuai  seperti  penjadwalan kerja; melaksanakan
penyusunan anggaran  dan  penyusunan  program; berperan  dalam  pengumpulan  dan penyiapan  informasi  yang  biasanya berbentuk  catatan  dan  laporan;  ikut berperan dalam tukar menukar informasi  dalam  organisasi  untuk mengkoordinasikan  dan  menyesuaikan laporan;  mengevaluasi  dan  menilai rencana  kerja,  laporan  kinerja  maupun kerja  yang  diamati  pada  unit  atau  sub unit;    mengarahkan,  memimpin  dan mengembangkan  para  bawahan  yang ada  pada  unit  atau  sub  unit,    dengan perolehan  masing  masing  skor  sebesar 3,9, 3,9, 3,7, 3,5, 4,1.
Partisipasi    anggaran  di  ukur dan  di  nilai  dengan  menggunakan  5 item  pernyataan.  Jumlah  total  jawaban responden  sebesar  1.768  dengan  nilai minimal  sebesar  890,  nilai  maksimal sebesar  2.225,  dan  rata-rata  diperoleh skor  4,0  ,  sedangkan  kriteria  posisi sebesar  79%  termasuk  di  posisi  61%  - 80%  (tinggi),  artinya  dalam  menyusun anggaran, program, dan kegiatan, semua pihak  sudah  dilibatkan;  responden memiliki kesempatan untuk menyampaikan  pendapat/opini;  semua pihak  berkontribusi  terhadap  partisipasi anggaran sangat besar, dengan perolehan  masing  masing  skor  sebesar
4,0, 4,3, 4,0.
Kejelasan  sasaran  anggaran  di ukur  dan di nilai dengan menggunakan 7 item pernyataan. Jumlah total jawaban responden  sebesar  2.504  dengan  nilai minimal  sebesar  623,  nilai  maksimal sebesar  3.115,  dan  rata-rata  diperoleh skor  4,0  ,  sedangkan  kriteria  posisi
sebesar  80%  termasuk  di  posisi  61%  - 80%  (tinggi),  artinya  memahami  tugas yang diberikan dalam bekerja; memiliki sasaran  yang  jelas  dalam  melakukan pekerjaan;  mempunyai  batas  waktu untuk  mencapai  sasaran  pekerjaan;  tim bekerja  sama  untuk  mencapai  sasaran, dengan  perolehan  masing  masing  skor sebesar 4,4, 4,1, 4,1, 4,3.
Desentralisasi  di  ukur    dan  di nilai  dengan  menggunakan  4  item pernyataan.  Jumlah  total  jawaban responden  sebesar  1.127  dengan  nilai minimal  sebesar  356,  nilai  maksimal sebesar  1.780,  dan  rata-rata  diperoleh skor  3,2  ,  sedangkan  kriteria  posisi sebesar  63%  termasuk  di  posisi  61%  - 80% (tinggi), artinya responden mempunyai wewenang untuk menentukan  prioritas  kegiatan  yang akan dilaksanakan dan memiliki wewenang  untuk  menentukan  pegawai yang  terlibat  dalam  program  kegiatan, dengan  perolehan  masing  masing  skor sebesar 3,6 dan 3,2.
Akuntabilitas  publik  di  ukur dan  di  nilai  dengan  menggunakan  4 item  pernyataan.  Jumlah  total  jawaban responden  sebesar  1.417  dengan  nilai minimal  sebesar  356,  nilai  maksimal sebesar  1.780,  dan  rata-rata  diperoleh skor  4,0  ,  sedangkan  kriteria  posisi sebesar  79%  termasuk  di  posisi  61%  - 80%  (tinggi),  artinya  pelaksanaan kegiatan pelaporan pertanggungjawaban sesuai kondisi dan hasil yang ada, serta penggunaan  anggaran  telah  didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku; prosedur yang digunakan dalam melaksakan  program  kegiatan  telah sesuai  dengan  prosedur  administrasi, sistem  informasi  akuntansi,  dan  sistem informasi manajemen;
Program- program  anggaran  dirancang  dengan prinsip  efektifitas  dan  efesiensi  dengan mempertimbangan  pencapaian  target serta  hasil  output  maksimal,  dengan
perolehan  masing  masing  skor  sebesar 4,0.

## Uji Kualitas Data
Hasil  uji  kualitas  data  untuk variabel  partisipasi  anggaran,  kejelasan sasaran  anggaran,  desentralisasi,  dan akuntabilitas  publik  diperoleh  dari  nilai r  tabel,  dengan  tingkat  signifikansi α = 5%  pada  persamaan  N-2  =  89-2  =  87 atau  0,208.  Nilai  r  hitung  dalam  uji validitas menggunakan teknik
Corrected  Item  Total  Correlation .  Dari hasil  uji  validitas,  diketahui  nilai  r hitung > r tabel (0,208), artinya seluruh item  variabel  komitmen  organisasi, partisipasi  anggaran,  kejelasan  sasaran anggaran, desentralisasi, dan akuntabilitas publik dinyatakan valid.
Reliabilitas  data  diuji  dengan menghitung Cronbach’s  Alpha ,  dimana variabel  dikatakan  baik  jika  memiliki nilai Cronbach’s  Alpha >  0,60. Berdasarkan hasil pengujian, Cronbach’s  Alpha untuk  variabel kinerja manajerial sebesar 0,853 > 0,60, partisipasi  anggaran  sebesar  0,799  > 0,60,  kejelasan  sasaran  anggaran sebesar  0,840  >  0,60,  desentralisasi sebesar  0,871>  0,60,  dan  akuntabilitas publik  sebesar  0,930>  0,60,  dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  reliabel,  karena Cronbach’s  Alpha > 0,60.
Uji Asumsi Klasik Hasil  uji  normalitas  pada penelitian  ini  dapat  di  lihat  dari One- Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Kriteria  uji  normalitas  data  menurut
Priyatno  2012  “  Jika  nilai  signifkansi (Asym  Sig  2  tailed)  >  0,05,  maka  data berdistribusi  normal,  dan  jika  nilai signifkansi (Asym Sig 2 tailed) < 0,05, maka  data  tidak  berdistribusi  normal
(Priyatno,  2012).  Hasil  uji  normalitas data dapat dilihat dari tabel dibawah ini:
Tabel  1.  One-Sample  Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 89 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 3.50090957 Most  Extreme Differences Absolute .077 Positive .077 Negative -.063 Kolmogorov-Smirnov Z .731 Asymp. Sig. (2-tailed) .660 Dari  tabel  diatas,  hasil  uji normalitas  diketahui  bahwa  nilai signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) sebesar  0,660.  Karena  nilai  signifikansi lebih  dari  0,05,  maka  residual  ini berdistribusi normal.
Model  regresi  dikatakan  baik, jika  tidak  terjadi  korelasi  diantara variabel  independen.  Nilai cutoff yang umum  dipakai  untuk  menunjukkan adanya  multikolenieritas  adalah  jika nilai  toleransi  >  0,1  atau  sama  dengan nilai  VIF  <  10  dapat  dikatakan  dalam data  tersebut  terdapat  multikolinearitas (Priyatno Duwi, 2013). Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis penelitian  diperoleh  nilai tolerance > 0,1  dan  nilai  VIF  <  dari  10.  Hal  ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolenieritas. Pengujian selanjutnya mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas  yang  di  lihat  dari grafik scatter  plot. Jika  titik-titik membentuk pola tertentu, maka terdapat heterokedastisitas,  dan  jika  memiliki titik-titik yang menyebar, maka dapat di simpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastistas. Hasil pengujian
heterokedastisitas  dapat  dilihat  pada gambar 1:
Gambar 1. Grafik Scatterplot Hasil Analisis Regresi Tabel  2.  Hasil  Analisi  Regresi  Linier Berganda Variabel Koefisie n Std. Error T Hitung Sig. Konstanta -0,500 - - - Partisipasi  Anggaran (X1) 1,249 0,153 8,183 0,000 Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) -0,015 0,142 -0,105 0,917 Desentralisasi (X3) 0,416 0,133 3,118 0,002 Akuntabilitas  Publik (X4) -0,168 0,201 0,832 0,408 R = 0,725       R 2 = 0,525       F hitung =  23,221       Sig = 0,000     N = 89
Sumber : Data olahan 2020
Berdasarkan  tabel  diatas,  hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan persamaan regresi adalah sebagai berikut :
Y  =  -0,500  +  1,249  X 1 -  0,015  X 2 + 0,416 X 3 - 0,168 X 4
Hasil Koefisien Determinan Dari hasil pengolahan data, nilai adjusted 𝑅 2 sebesar  0,503.  Maka  dapat disimpulkan pengaruh partisipasi anggaran,  kejelasan  sasaran  anggaran, desentralisasi,  dan  akuntabilitas  publik terhadap  kinerja  manajerial  pada
Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)
Kota  Pekanbaru  sebesar  50,3%  dan sisanya sebesar 49,7% dipengaruhi oleh faktor  lain  yang  tidak  termasuk  dalam penelitian ini. Pengujian Hipotesis 1 dan pembahasn Pengaruh  partisipasi  anggaran
(X1)  terhadap  kinerja  manajerial  (Y), terlihat  bahwa  t hitung >  t tabel (8,183  > 1,662)  dengan  nilai  signifikan  sebesar 0,000  dan  tingkat  kesalahan  (alpha) sebesar  0,05.  Dari  hasil  pengujian hipotesis  pertama,  maka  keputusannya adalah  Ha  diterima  dan  Ho  ditolak.
Hasil  uji  t  menunjukkan  bahwa partsipasi  anggaran    mempunyai pengaruh    signifikan  terhadap  kinerja manajerial OPD Kota Pekanbaru.
Hasil  penelitian  ini  didukung oleh  Sari  (2016);  Susilowati  (2016); Heski  (2017)  menganalisis  dengan menggunakan  analisis  linier  berganda, dimana  menemukan  bahwa  partisipasi anggaran  memiliki  pengaruh  terhadap kinerja  manjerial  SKPD  Pemerintah daerah.  Menurut  kondisi  praktisnya  di lapangan, partsipasi penyusunan anggaran berhubungan langsung terhadap  kinerja  manajerial,  jadi  atasan memberikan  tanggungjawab  terhadap bawahan maupun pegawai SKPD untuk terlibat dalam penyusunan anggaran.Namun hanya bawahan maupun  pegawai  SKPD  yang  mampu menyusun dalam anggaran dan berpengalaman dalam anggaran. Penelitian ini bertentangan dengan  Ermawati,  (2017),  dimana  hasil penelitiannya menemukan bahwa partisipasi  penyusunan  anggaran  tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD  Pati.  Hal  ini  dikarenakan rendahnya  keterlibatan  SKPD  Pati dalam  proses  penyusunan  anggaran. Keterlibatan  yang  dilakukan  hanya sebatas perencanaan saja dan kewajiban
ikut  serta,  namun  keterlibatan  itu  tidak diimbangi  dengan  partisipasi  pegawai dalam memberikan id-ide yang kreatif.

## Hasil Pengujian Hipotesis Kedua
Pengaruh kejelasan sasaran anggaran (X2) terhadap kinerja
manajerial  (Y),  terlihat  bahwa t hitung <  t tabel (-0,105,832  <  1,662)  dengan  nilai signifikan  sebesar  0,917  dan  tingkat kesalahan  (alpha)  sebesar  0,05.  Dari hasil  pengujian  hipotesis  kedua,  maka keputusannya adalah Ha ditolak dan Ho diterima,  artinya,  kejelasan  sasaran anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap kinerja manajerial OPD Kota Pekanbaru. Hasil  penelitian  didukung  oleh
Amril,  (2014);  Wahyuni,  et.al,  (2014), yang  menyatakan  bahwa  kejelasan sasaran  anggaran  tidak  memiliki pengaruh  terhadap  kinerja  manajerial. Sesuai  dengan  teori  yang  disampaikan Morris dalam Wahyuni (2014),
menurutnya  ada  atau  tidaknya  sasaran anggaran  yang  jelas,  tidak  akan berpengaruh  terhadap  kinerja,  hanya saja  tergantung  pada  bagaimana  cara seorang  pimpinan  SKPD/  kabag/kabid/ kasubbag  atau  yang  terlibat  dalam pelaksanaan anggaran dalam
menentukan  sasaran  (target)  anggaran. Jika mereka berprinsip harus senantiasa melakukan  yang  terbaik  yang  dapat mereka  lakukan,  maka  perhatian terhadap  bagaimana  target  anggaran yang sudah dicapai dengan seperti yang diharapkan tidak akan menjadi penting, artinya apakah sasaran anggaran mereka sudah  dinyatakan  dengan  jelas  atau tidak,  maka  tidak  akan  berpengaruh terhadap kinerja mereka.
Dalam konteks pemerintah daerah,  pemerintah  daerah  sulit  dalam menetapkan  sasaran  karena  adanya berbagai kepentingan stakeholder .
Terlebih  lagi  adanya  unsur  politik didalam  lingkungan  pemerintah  daerah itu  sendiri.  Jadi  baik  atau  tidaknya pengukuran  kinerja  sebaiknya  tidak hanya  dilihat  dari  aspek  keberhasilan anggaran  saja.  Ini  mengingat  karena adanya  muatan  politik  dalam  anggaran sektor publik.
Berbeda  dengan  hasil  penelitian Hidayat  (2015);  Putra  (2013),  bahwa adanya  kejelasan  sasaran  anggaran mengacu  pada  anggaran  yang  telah dibuat dan dapat dimengerti secara jelas dan  spesifik  sesuai  dengan  apa  yang telah direncanakan sebelumnya berdampak  baik  terhadap  kinerja  atau aktivitas  manajerial  dari  aparat  itu sendiri. Fakta yang ditemukan dilapangan menunjukan hubungan yang sesuai  satu  sama  lain  dimana  dengan adanya  kejelasan  sasaran  anggaran maka  aparat  dapat  menentukan  target dalam mencapai anggaran tersebut, dan merumuskan  apa  saja  yang  akan dilakukan  sehingga  apa  yang  telah ditargetkan pada awalnya dapat terealisasi dengan baik.

## Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga
Pengaruh desentralisasi terhadap kinerja  manajerial  OPD  terlihat  nilai  t hitung  3,118  >  t  tabel  1,662  dengan taraf  signifikan  0,002  (<0,05)  dan tingkat  kesalahan  (alpha)  sebesar  0,05. Dari  hasil  pengujian  hipotesis  ketiga, maka  keputusannya  adalah  Ha  diterima dan  Ho  ditolak,  artinya,  kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan  terhadap  kinerja  manajerial OPD Kota Pekanbaru. Hasil  penelitian  Ini  didukung oleh  Darmawan  (2016);  Ernawilis (2015); Heski, (2017), hasil penelitiannya  Desentralisasi  memiliki pengaruh  yang  positif  terhadap  kinerja manajerial.  Sesuai  dengan  kondisi praktis  di  bidang  desentralisasi  yang berkaitan  langsung  dengan  kinerja
manajerial, atasan memberikan desentralisasi  kepada  bawahan  dan pegawai  SKPD  agar  kinerjanya  lebih baik,  efisien  dan  mampu  memberikan tanggung  jawab  atas  pelaksanaannya terkait  dengan  anggaran.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi tingkat  desentralisasi  maka  semakin baik kualitas kinerja aparatur pemerintah daerah. Berbeda  dengan  hasil  penelitian Mukaromah  (2018),  dimana  hasil penelitiannya  menyimpulkan  bahwa desentralisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Desentralisasi  pada  organisasi  sektor publik yang kurang baik akan berakibat pada  kurangnya  struktur  desentralisasi pada  masing-masing  SKPD  tersebut, dimana  seorang  pemimpin  tidak  dapat dengan  baik  menjalankan  kewenangan atas  bawahannya  dalam  penetapan  atau pengambilan keputusan, sehingga kualitas  kinerja  manajerial  pada  SKPD Karanganyar  dikatakan  masih  rendah (Mukharomah, 2018).

## Hasil Pengujian Hipotesis Keempat
Pengaruh  akuntabilitas  publik (X4)  terhadap  kinerja  manajerial  (Y), terlihat  bahwa  t hitung <  t tabel (0,832  < 1,662)  dengan  nilai  signifikan  sebesar 0,408  dan  tingkat  kesalahan  (alpha) sebesar  0,05.  Dari  hasil  pengujian hipotesis  keempat,  maka  keputusannya adalah  Ha  ditolak  dan  Ho  diterima, artinya,  tidak  ada  pengaruh  antara akuntabilitas  publik  dengan  kinerja manajerial pada OPD Kota Pekanbaru.
Penelitian  ini  didukung  oleh Arum  (2016);  Heski,  (2017).  Arum berpendapat  bahwa  ini  membuktikan bahwa  dengan  adanya  akuntabilitas publik belum tentu dapat meningkatkan kinerja  SKPD.  Menurut  Arum  (2016), aparatur  pemerintah  daerah  Kabupaten Lima  Puluh  Kota  belum  memberikan pertanggungjawaban atas semua
aktivitas  dan  kegiatan  yang  dilakukan yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan  kepada  DPRD dan  masyarakat.    Atasan  akan memberikan  tanggungjawab  sebagai amanah  terhadap  bawahan  maupun pegawai  SKPD  agar  kinerjanya  lebih baik,  namun  hasilnya  tidak  efisien dalam  kinerjanya  dan  tidak  mampu memberikan tanggungjawab atas pelaksanaanya tentang anggaran. Hasil penelitian ini tidak didukung  oleh  Darmawan  (2016); Susilowati  (2016),  dimana  dari  hasil penelitian  mereka  menemukan  bahwa terdapat  pengaruh  akuntabilitas  publik dengan  kinerja  manajerial  pada  SKPD Kabupaten  Bengkalis  dan  Kampar.  Hal ini  dikarenakan  pihak-pihak  yang bersangkutan dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian hipotesis  menunjukkan  bahwa  variabel kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas  publik  tidak  berpengaruh terhadap  kinerja  manajerial  OPD  Kota Pekanbaru, sedangkan variabel partisipasi  anggaran  dan  desentralisasi dibuktikan berpengaruh terhadap kinerja manajerial OPD Kota Pekanbaru.  Artinya,  bahwa  adanya sasaran  anggaran  yang  jelas  serta bentuk  pertanggungjawaban  kepada publik tidak dapat mempengaruhi bagus atau  tidaknya  kinerja  yang  dihasilkan. Kemudian  juga  dapat  disimpulkan bahwa aparatur pemerintah yang terlibat dalam  proses  penyusunan  anggaran akan  meningkatkan  kinerja  manajerial yang diikuti dengan penerapan desentralisasi, semakin tinggi penerapan desentralisasi  dalam  suatu  OPD  maka
semakin  baik  pula  kinerja  manajerial OPD.
Saran Penelitian  ini  hanya  terbatas pada  variabel  partisipasi  anggaran,
kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi,  dan  akuntabilitas  publik yang merupakan sebagian kecil variabel yang  dapat  mempengaruhi  kinerja manajerial.  Oleh  karena  itu  untuk penelitian selanjutnya, dapat mengambil ruang lingkup yang lebih luas atau perlu memasukkan  variabel moderating yang mungkin  dapat  mempengaruhi  kinerja manajerial OPD.
DAFTAR PUSTAKA Amril, V.,N. (2014). Pengaruh Akuntabilitas  Publik,  Partisipasi Penyusunan    Anggaran  Dan Kejelasan  Sasaran  Anggaran Terhadap  Kinerja  Manajerial SKPD    (Studi  Empiris  Pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Di Kabupaten Sijunjung). Skripsi. Fakultas Ekonomi UNP. Arum,  N.,  S.  (2016).  Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran,  Kejelasan  Sasaran Anggaran,  Dan  Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial  OPD  (studi  pada OPD pemerintah daerah Kabupaten  Lima  Puluh  Kota). Jom Fekon, 3(1). Darmawan. (2016). Pengaruh Akuntabilitas  Publik,  Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi Dan Sistem Pengendalian  Intern  Terhadap Kinerja  Manajerial  Di  OPD Kabupaten Bengkalis. Jom Fekom. 3(1).
Ermawati.  (2017).  Pengaruh  Partisipasi Anggaran  Terhadap  Kinerja Manajerial  Dengan  Motivasi Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal  Akuntansi Indonesia, 6(2): 141 - 156. Ernawilis. (2015). Pengaruh Akuntabilitas  Publik,  Partisiasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan  Sasaran  Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah OPD Dengan  Pengawasan  Internal Sebagai  Variabel  Pemoderasi Kabupaten  Kuantang  Singing. Jom fekom, 2(2): 1-14. Heski,  P.,  Fidayati.  (2017).  Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran,  Kejelasan  Sasaran Anggaran,  Akuntabilitas  Publik dan Struktur Desentralisasi terhadap  Kinerja  Manajerial (Studi  Empiris  pada  OPD Kabupaten Magelang). University  Research  Colloqium (URECOL). Hidayat  T.  (2015).  Pengaruh  Kejelasan Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi  Dan  Locus  Of Control Terhadap Kinerja Manajerial. 8(2) Hidrayadi. (2015). Pengaruh Desentralisasi, Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi,  dan  Motivasi  Kerja Terhadap  Kinerja  Manajerial SKPD  Kota  Pekanbaru. Jom Fekom, 2(2). Ingkriwang,  O.,  C.  (2013).  Pengaruh Desentralisasi Dan Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja  Manajer  Dealer  Di Manado. Jurnal  EMBA. 1(3): 818-825.
Lubis.  (2011). Akuntansi  Keperilakuan. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
Mardiasmo. (2013). Reformasi Pengelolaan  Keuangan  Publik Menuju  Akuntabilitas  Publik, Makalah yang disampaikan dalam  Kongres  Ikatan  Sarjana Ekonomi Indonesia (ISES). Mukaromah. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Desentralisasi, Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Dengan Pengawasan  Internal  Sebagai Variabel  Moderasi  (Studi  pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Karanganyar). Putra, D. (2013). Pengaruh Akuntabilitas  Publik  Terhadap Kinerja  Manajerial  OPD,  Dan
Pengaruh  Kejelasan  Sasaran
Anggaran  Terhadap  Kinerja
Manajerial SKPD.
Sari,  (2015)  Pengaruh  Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Publik, Desentralisasi,    Dan  Sistem Pengendalian  Intern    Terhadap
Kinerja  Manajerial  Pemerintah Daerah    (Studi  Pada  Skpd Kabupaten  Kuantan  Singingi). Jom Fekom, 3(1). Susilowati. (2016). Pengaruh Partisipasi
Penyusunan Anggaran, Kejelasan  Sasaran  Anggaran, Akuntabilitas  Publik,  Evaluasi Anggaran  Terhadap  Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (SKPD  Kab.  Kampar). Jom fekom, 3(1), Wahyuni,  Rasuli,  &  Diyanto.  (2014). Pengaruh  Kejelasan  Sasaran Anggaran,  Desentralisasi  Dan Akuntabilitas  Publik  Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi empiris pada  SKPD  Pemerintah  Kota Pekanbaru). Jom Fekom, 1(2).