JACE (Journal of Agribusiness and Community Empowerment) Published by Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh http://jurnalpolitanipyk.ac.id/index.php/JACE
ISSN 2655-4526 (online) 2655-2965 (print)
Info:
Received 18 03 2024 Revised 19 03 2024
Published 31 03 2024
Model Sistem Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pedesaan Berbasis Inclusive Closed Loop

## Inclusive Closed Loop-Based Rural Household Food Security System Model
Widya Fitriana *1 , Endry Martius 1 , Devi Analia 1 , Asdi Agustar 1 , Ira Wahyuni Syarfi 1 , Donna Gracia Jorie 1 , Dina Aprilia 1
1 Regional and Rural Development Studies Program, Post Graduate School. Universitas Andalas, Padang, West Sumatera, Indonesia
*Penulis Korespondensi : Widya Fitriana Email : widyafitriana66@gmail.com / widyafitriana@agr.unand.ac.id

## Abstrak
Pencapaian  surplus  pangan  ternyata  tidak  otomatis  mewujudkan  pemenuhan  hak  pangan  bergizi  bagi  masyarakat. Meningkatnya prevalensi ketidakcukupan pangan pada daerah surplus pangan mengindikasikan bahwa ketahanan pangan merupakan  sistem  yang  kompleks,  tidak  hanya  mencakup  produksi,  melainkan  juga  aspek  distribusi,  pengolahan,  dan konsumsi.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  (1)  mengidentifikasi  format  bisnis  sistem  pangan  rumah  tangga  pedesaan;  (2) merumuskan model sistem ketahanan pangan berbasis inclusive closed loop . Penelitian dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah surplus pangan namun  juga mengalami peningkatan prevalensi ketidakcukupan pangan  tahun 2022-2023.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  Rapid  Rural  Appraisal  (RRA)  melalui  komunikasi  langsung  secara intensif  dengan  key  informan  dari  petani,  masyarakat,  pemerintah,  swasta,  Gapoktan,  dan  lembaga  keuangan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pangan rumah tangga memiliki tiga format bisnis yakni: (1) sistim pangan dengan proses bisnis privat yang beroperasi melalui mekanisme pasar, (2) sistim pangan dengan proses bisnis publik yang berbasis intervensi pemerintah, dan  (3) sistim pangan sebagai bisnis masyarakat lokal yang berbasis pada hubungan resiprositas sosial.  Ketiga  sistem  pangan  ini  eksis  di  masyarakat  dan  tidak  terpisah  secara  ekslusif.  Ketiga  tipe  sistem  pangan  ini melibatkan kemitraan multi aktor yakni petani, pemerintah, perusahaan, koperasi, dan lembaga pembiayaan. Petani sebagai faktor pengungkit utama peningkatan produktifitas. Pemerintah sebagai regulator terkait subsidi, kompensasi, insentif dan penyediaan  infrastruktur.  Perusahaan  sebagai  pendamping  paraktek  pertanian  terbaik,  Koperasi  sebagai  lembaga pemberdayaan petani, meningkatkan effisiensi usaha tani dan posisi tawar petani, serta lembaga keuangan sebagai penyedia bantuan  modal.  Kemitraan  multi  aktor  dari  hulu  ke  hilir  yang  saling  terintegrasi  berbasis inclusive  closed  loop dapat memperkuat sistem ketahanan pangan daerah.
Kata Kunci : inclusive closed loop, ketahanan pangan, stunting

## Abstract
The achievement of a food surplus does not guarantee the fulfillment of nutritious food for the community. The increasing prevalence of stunting in food surplus areas indicates that food security is a complex system covering aspects of production and distribution, processing, and consumption. This study aims to (1) identify the business format of rural household food systems and (2) formulate a food security system model based on an inclusive closed loop. The study was conducted in Padang Pariaman Regency, a food surplus area with increased stunting prevalence in 2022-2023. The study used a Rapid Rural Appraisal (RRA) approach through intensive direct communication with key informants from farmers, covernment, private sector, associations, and financial institutions. The results showed that the household food system has three business formats, namely: (1) a food system with private business processes that operate through market mechanisms, (2) a food system  with public  business  processes  based on  government  intervention,  and  (3)  a  food  system  as a  local  community business based on social reciprocity relationships. These three food systems exist in the community and are not exclusively separated. These three types of food systems involve multi-actor partnerships: farmers, government, companies/private companies,  cooperatives,  and  financing  institutions.  Farmers  are  the  main  actors  in  increasing  productivity;  the
Widya Fitriana, Endry Martius, Devi Analia, Asdi Agustar, Ira Wahyuni Syarfi, Donna Gracia Jorie, Dina Aprilia Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2024 Vol.7, No.1:hal 14-24
government regulates subsidies, compensation, incentives, and infrastructure provision; the private sector as a companion to Good Agricultural Practices; cooperatives for empowering farmers; and financial institutions are providers of capital assistance for farmers. Integrated multi-actor partnerships can strengthen regional food security systems community and are not exclusively separated. These three types of food systems involve multi-actor partnerships: farmers, government, companies/private  companies,  cooperatives,  and  financing  institutions.  Farmers  are  the  main  actors  in  increasing productivity; the government regulates subsidies, compensation, incentives, and infrastructure provision; the private sector as  a  companion  to  Good  Agricultural  Practices;  cooperatives  for  empowering  farmers;  and  financial  institutions  are providers  of  capital  assistance  for  farmers.  Integrated  multi-actor  partnerships  can  strengthen  regional  food  security systems.

## Keywords: inclusive closed looop, food security, stunting

## Pendahuluan
Pembangunan ketahanan pangan menjadi salah satu agenda prioritas nasional. Hal ini tampak pada alokasi anggaran ketahanan pangan yang tertuang dalam RAPBN tahun 2023 yakni sebesar Rp 95  triliun.  Anggaran  ini  dialokasikan  untuk  meningkatkan  ketersediaan,  aksesibilitas,  kualitas, diversifikasi dan penguatan sistem pangan berkelanjutan. Anggaran ketahanan pangan 2023 ternyata lebih tinggi 0,9% dibanding tahun 2022. Angka ini juga masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata anggaran ketahanan pangan 5 tahun terakhir sejak 2019 sebesar Rp 89,76 triliun.
Definisi ketahanan pangan ( food security ) yang dianut Food and Agricultural Organisation (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal food security yang dihasilkan oleh World Food Summit tahun 1996. Adapun Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 terkait sistem pangan  nasional  menempatkan  kedaulatan  dan  kemandirian  pangan  sebagai  spirit/pondasi  dalam melaksanakan pembangunan pangan nasional. Adanya jaminan untuk memenuhi hak pangan bagi rakyat merupakan kebijakan sistem pangan dengan mengutamakan potensi sumberdaya lokal.
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi  yang  harus  dipenuhi  secara  bersama  oleh  negara  dan  masyarakat.  Persediaan  pangan  yang cukup  secara  nasional  diharapkan  dapat  memenuhi  kebutuhan  gizi  masyarakat  dan  standar kecukupan  gizi  yang  layak.  Namun  persediaan  pangan  yang  cukup  tidak  selalu  menjamin terwujudnya ketahanan pangan daerah, termasuk di level rumah tangga (Ariani, 2004a).
Pembangunan ketahanan pangan dimasa depan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas pertanian khususnya pangan strategis termasuk padi, jagung, bawang merah dan sejumlah komoditi lainnya.  Mewujudkan  ketahanan  pangan  yang  berkelanjutan  perlu  dilakukan  melalui  pendekatan sistem pangan. Pertanian dan sistem pangan merupakan kesatuan dari komponen manusia/aktor dan prilakunya  dengan  lingkungan  dalam  aktivitas  produksi,  distribusi,  pengolahan,  dan  konsumsi. Sistem  pangan  mencakup  seluruh  aspek  dalam  pemenuhan  kebutuhan  pangan  dan  gizi  individu. Sistem pangan merupakan sebuah sistem yang kompleks, melibatkan sejumlah aktivitas dan banyak aktor.
Dari  sisi  elemen  sistem,  pembangunan  ketahanan  pangan  hendaknya  dimulai  dari  pondasi dasar  sistem  ketahanan  pangan  yakni  unit  rumah  tangga.  Rumah  tangga  adalah  unit  terkecil masyarakat  yang  harus  mendapatkan  perhatian  serius  terkait  sistem  ketahanan  pangannya.  Untuk menggambarkan sistem pangan yang lebih luas, secara lebih sederhana kita dapat memulainya pada level wilayah administrasi yang lebih rendah yakni di pedesaan, khususnya pada level rumah tangga. Rumah  tangga  pedesaan  seringkali  identik  dengan  kondisi  kecukupan  pangan.  Hal  ini  didasarkan pada  kehidupan  masyarakat  desa  yang  mayoritas  adalah  bertani,  dan  menghasilkan  sejumlah komoditi  pertanian  termasuk  komoditi  pangan.  Namun  saat  ini  banyak  rumah  tangga  yang mengalami  goncangan  ketahanan  pangan  akibat  kenaikan  harga  pangan  pokok  dan  penurunan pasokan pangan sehingga rumah tangga miskin di pedesaan harus menanggung share pengeluaran pangan yang lebih besar dibandingkan rumah tangga di perkotaan.
Kondisi  diatas  berimplikasi  pada  melemahnya  indeks  ketahanan  pangan  Indonesia  di  tahun 2021  yakni  sebesar  59.2  point.  Pada  tahun  2022  indeks  ketahanan  pangan  Indonesia  kembali membaik  dibandingkan  dua  tahun  awal  pandemi  yakni  berada  di  level  60.2.  Meskipun  demikian, indeks ketahanan pangan Indonesia masih lebih rendah dibandingkan rata-rata indeks global yakni 62.2 point. Prevalensi stunting (gizi kurang yang yang dapat menghambat pertumbuhan) di pedesaan
mencapai  21.6%  di  tahun  2022,  lebih  tinggi  dibandingkan  prevalensi  gizi  kurang  di  wilayah perkotaan (BPS 2023).
Di  Sumatera  Barat  hampir  semua  kabupaten/kotanya  merupakan  daerah  surplus  pangan, termasuk Kabupaten Padang Pariaman. Surplus pangan mengindikasikan bahwa produksi pangan di daerah  mampu  memenuhi  kebutuhan  pangan  masyarakat  lokal.  Idealnya  daerah  yang  mencapai surplus  pangan  mampu  menyediakan  pangan  dengan  harga  yang  terjangkau.  Harga  pangan  yang terjangkau  mempengaruhi  tingkat  konsumsi  pangan  rumah  tangga.  Artinya  bahwa  kondisi  harga pangan  yang  terjangkau  mampu  menjaga  konsumsi  pangan  rumah  tangga  pada  tingkat  kebutuhan gizi yang layak dan mencukupi kebutuhan gizi untuk hidup sehat sehingga peningkatan prevalensi stunting dapat dicegah. Namun berdasarkan data BPS (2023) prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan  didaerah  Kabupaten  Padang  Pariaman  ternyata  terus  mengalami  peningkatan. Pada  tahun 2023 mencapai 7.41%, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 6.95%. Kondisi ini  menyiratkan  bahwa  membangun  ketahanan  pangan  daerah  tidak  cukup  hanya  dengan mengandalkan pendekatan produktivitas produksi, namun juga harus memperhatikan format bisnis pangan hingga ke hilirnya.
Secara umum, sistem ketahanan pangan yang kokoh dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan pangan,  keterjangkauan  harga  pangan,  kualitas  dan  keamanan  serta  keberlanjutan  dan  adaptasi pangan. Daerah yang surplus pangan tidak serta merta merupakan daerah yang memiliki ketahanan pangan  jika  kebocoran  nilai  dalam  sistem  pangan  tidak  mampu  diatasi  dengan  baik. Mempertimbangkan kondisi diatas maka pembangunan ketahanan pangan di masa yang akan datang harus  menggunakan  pendekatan  sistem.  Untuk  mewujudkan  kondisi  tersebut,  diperlukan  model inclusive  closed  loop dengan  melibatkan  petani,  pemerintah,  perusahaan,  koperasi  petani  dan lembaga  keuangan  yang  terkoneksi  dari  hulu  hingga  hilir.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk meningkatkan sistem ketahanan pangan dan menutup kebocoran nilai dalam sistem pangan daerah. Berdasarkan hal diatas maka penting dilakukan penelitian terkait sistem ketahanan pangan dengan pendekatan inclusive closed loop . Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin ketahanan pangan yang kokoh dan  menutup kebocoran  nilai  dalam  sebuah  sistem  pangan  dengan  melibatkan  kooordinasi dan sinergi antar aktor dan pemangku kepentingan dalam sistem pangan.
Tujuan Penelitian ini adalah : (1) Mengidentifikasi format bisnis sistem pangan rumah tangga pedesaan;  (2)  Merumuskan  model  sistem  ketahanan  pangan  rumah  tangga  perdesaan  berbasis inclusive closed loop .

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu daerah suplus beras di Sumatera Barat. Kabupaten Padang Pariaman dipilih karena meskipun mengalami surplus pangan, namun  prevalensi  ketidakcukupan  konsumsi  pangan  didaerah  ini  ternyata  terus  mengalami peningkatan terutama tahun 2022-2023.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  RRA.  Metode  RRA  dilakukan  melalui  komunikasi langsung  dengan  masyarakat  desa  secara  informal  untuk  mendapatkan  informasi  dan  kondisi ketahanan pangan rumah tangga pedesaan secara cepat. Pengumpulan data dilakukan dari September -November  2023.  RRA  sering  digunakan  sebagai  salah  satu  metode  pemberdayaan  masyarakat ( community  empowerment )  yang  bersifat bottom-up. Model  RRA  memungkinkan  peneliti  untuk mengumpulkan  informasi  terkait  kondisi  dan  masalah  pedesaan  secara  akurat  melalui  kunjungan secara intensif, berulang-ulang, dan cepat.
Basis penelitian ini adalah rumah tangga pedesaan di Kabupaten Padang Pariaman. Informan kunci berjumlah  sebanyak  8  orang  terdiri  kepala  rumah  tangga petani,  pemerintah  (Dinas  Pangan dan Bulog), lembaga keuangan (Bank), kelembagaan pertanian (KUD), dan swasta (Pengusaha RMU dan  kios  tani).  Penetapan  informan  kunci  didasarkan  pada  aktor-aktor  yang  yang  teridientifikasi dalam sistem ketahanan pangan berdasarkan penelitian terdahulu yakni pemerintah  (Zerbian & de Luis Romero, 2023), petani dan kelembagaan pertanian (Maestre et al., 2017), perbankan (Teye & Quarshie, 2022), dan swasta (Rana & Babu, 2018).
Peneliti menggunakan tiga konsep dasar dalam metode RRA yakni : (1) perspektif sistem; (2) triangulasi  data;  (3)  pengumpulan  data  dan  analisis  yang  berulang  (iterative).  Topik  data  yang diamati  adalah  (1)  sistem  pangan;  (2)  proses  bisnis  dalam  sistem  pangan;  (3)  aktor  dalam  sistem pangan;  (4)  peran  dan  hubungan  antar  aktor  yang  terlibat.  Pemilihan  topik  data  merujuk  pada
Widya Fitriana, Endry Martius, Devi Analia, Asdi Agustar, Ira Wahyuni Syarfi, Donna Gracia Jorie, Dina Aprilia Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2024 Vol.7, No.1:hal 14-24
penelitian sebelumnya  (Fitriana, 2017)  dan (Herens et al., 2022). Analisis data dilakukan dengan pendekatan  deskriptif  kualitatif  yang  diharapkan  akan  menghasilkan  model  sistem  pangan  rumah tangga pedesaan berdasar inclusive closed loop yang bisa menjadi rekomendasi dalam penyusunan kebijakan  pangan  daerah.  Model inclusive  closed  loop digunakan  karena  diharapkan  mampu mewujudkan  ketahanan  pangan  yang  berkelanjutan  melalui  rantai  pasok  dan  rantai  nilai  yang terintegrasi. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi di Jakarta Food Security Summit (2020)..

## Hasil dan Pembahasan
Sebagai salah satu wilayah surplus pangan, Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan bahwa secara produksi, daerah ini mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya dan bahkan dapat berkontribusi pada penyediaan pasokan pangan di Sumatera  Barat. Luas panen padi di Kabupaten Padang  Pariaman  pada  tahun  2023  mencapai  28.566  Ha  atau  mengalami  peningkatan  4.86% dibandingkan  tahun 2022. Peningkatan  luas panen diikuti oleh  peningkatan  produksi  padi  sebesar 3.92%  namun  pada  tahun  yang  sama  juga  terjadi  penurunan  produktivitas  padi  sebesar  0.88% (Tabel.1).
Tabel 1. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi di Kabupaten Padang Pariaman
Indikator Tahun 2022 Tahun 2023 Perkembangan (%) Luas Panen Padi (Ha) 27.244,15 28.566,99 4.86 Produksi Padi (ton) 135.072,49 140.376,62 3.92 Produktivitas Padi (kuintal/Ha) 49,58 49,14 -0.88
Sumber: https://sumbar.bps.go.id/
Prevalensi  ketidakcukupan  konsumsi  pangan  didaerah  ini  ternyata  terus  mengalami peningkatan.  Pada  tahun 2023  mencapai  7.41%,  meningkat  dibandingkan  tahun  2022  yang  hanya mencapai  6.95%.  Dibandingkan  dengan  data  Provinsi  Sumatera  Barat,  tingkat  prevalensi ketidakcukupan  pangan  di  Kabupaten  Padang  Pariaman  masih  relatif  rendah,  namun  persentase peningkatannya  di  tahun  2023  lebih  tinggi  dibandingkan  data  provinsi  (Tabel.2)  Peningkatan ketidakcukupun  konsumsi  pangan  mengindikasikan  bahwa  pangan  yang  dikonsumsi  masyarakat tidak/belum  mampu  mencukupi  kebutuhan  gizi  hidup  sehat.  Dalam  konsep  sistem  pangan, ketidakcukupan  konsumsi  pangan  merupakan  persoalan  yang  kompleks.  tidak  hanya  berkaitan dengan aspek teknis produksi, melainkan juga berkaitan dengan aspek distribusi, ketimpangan akses pangan, ketenagakerjaan di sektor pertanian dan juga harga pangan.
Tabel 2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen)
Daerah Tahun 2022 Tahun 2023 Perkembangan (%) Kab. Padang Pariaman 6.95 7.41 6.62 Provinsi Sumbar 7.31 7.63 4.38
Sumber: https://sumbar.bps.go.id/
Dilihat  dari  tingkat  aksessibilitas  (keterjangkaun)  pangan berdasarkan  proporsi  pengeluaran pangan rumah tangga di tahun 2021-2023, Kabupaten Padang Pariaman sudah mencapai ketahanan pangan rumah tangga (Tabel 3). Hal ini tampak pada proporsi pengeluaran pangan perkapita. Rumah tangga tahan pangan adalah rumah tangga yang memiliki proporsi pengeluaran pangan yang kurang dari  60%.  Semakin  besar  proporsi  pengeluaran  pangan  rumah  tangga,  semakin  rentan  ketahanan pangannya (P.S., 2016)
Tabel 3 Proporsi Pengeluaran Pangan Per Kapita (Persen)
Daerah Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Keterangan Kab. Padang Pariaman 55.38 55.99 55.16 Rumah tangga tahan pangan Povinsi Sumbar 52.12 53.33 52.94 Rumah tangga tahan pangan
Sumber: https://sumbar.bps.go.id/
Seluruh  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Padang  Pariaman  merupakan  daerah  surplus pangan.  Hampir  semua  kecamatan  di  Kabupaten  Padang  Pariaman  mengalami  peningkatan  luas tanam padi sawah dari tahun 2021-2022 (Gambar 1). Hanya Kecamatan VII Koto Sungai Sariak dan Kecamatan  Batang  Gasan  yang  mengalami  penurunan  luas  tanam  di  tahun  2022.  Peningkatan prevalensi  ketidakcukupan  pangan  di  daerah  surplus  pangan  menyisakan  pertanyaan  bahwa membangun ketahanan pangan membutuhkan pendekatan sistem yang komplek, tidak hanya dari sisi produksi tetapi juga distribusi, akses pangan, tenaga kerja dan persoalan harga.
Gambar 1. Luas Tanam Padi Sawah di Kabupaten Padang Pariaman

## Sistem Pangan Rumah Tangga dan Proses Bisnis Pangan
Sistem  pangan  rumah  tangga  pedesaan  berdasarkan  format  proses  bisnisnya,  berdasarkan pendekatan  Rapid  Rural  Appraisal  (RRA)  terdiri  dari  tiga  tipe  sistim  pangan yang  tidak  terpisah secara  eksklusif  (yang  melayani  fungsi  pemenuhan  kebutuhan  pangan  rumahtangga).  Pertama adalah  tipe  sistim  pangan  dengan proses  bisnis  privat  yang beroperasi  melalui  mekanisme  pasar, Kedua adalah tipe sistim pangan dengan proses bisnis publik yang berbasis intervensi pemerintah, dan  Ketiga  adalah  sistim  pangan  sebagai  bisnis  masyarakat  lokal  yang  berbasis  pada  hubungan resiprositas sosial (kerjasama) yang sudah tumbuh ataupun ditumbuhkan. Ketiga sistem pangan ini eksis dimasyarakat dan mempengaruhi sistem pangan daerah. Sistem pangan dapat bervariasi secara substansial  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  dan  dari  waktu  ke  waktu,  tergantung  kepada  kondisi spesifik lokasi.
Sistem pangan dengan proses bisnis privat beroperasi melalui mekanisme pasar. Pada tipe ini, aktivitas produksi, distribusi, konsumsi pangan dan seterusnya berlangsung atas dasar hubungan dan  interaksi  para  pihak  yang  bersifat  transaksional  (berpamrih).  Petani  atau  produsen  lainnya, seperti  pedagang,  bertindak  dengan  motif  penciptaan  pendapatan  dan  keuntungan.  Sebaliknya, konsumen mendasarkan tindakan untuk memperoleh pangan murah bermutu. Sementara itu, pihak lain yang menjadi penopang kelangsungan sistim pangan, seperti pemerintah, mengambil peran agar proses bisnis pangan berjalan efisien dan efektif. Pasar input dan pasar output pangan yang berfungsi dengan baik dapat mengurangi ketidakpastian harga dan kerentanan petani dan konsumen (Rana & Babu, 2018).
Sistem  pangan  dengan proses  bisnis  publik yang  berbasis  intervensi  pemerintah.  Disebut bisnis publik, karena ketersediaan dan penyediaan pangan bagi masyarakat tidak sepenuhnya bisa dilepas  kepada  mekanisme  pasar.  Tidak  seluruh  segmen  masyarakat  dapat  mengakses  pangan dengan membeli, terutama manakala harga pangan tinggi akibat kelangkaan atau krisis pangan. Dalam hal ini, pencukupan pangan masyarakat menjadi kewajiban pemerintah (state obligation) . Pemerintah  mesti  melakukan  redistribusi  pangan,  biasanya  melalui  kebijakan  sosial.  Walau begitu,  kontradiksi  merupakan  hal  yang  niscaya  dan  inheren  dalam  proses  bisnis  pangan,  yang
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Lu as T an am P ad i s aw ah Kecamatan 2021 2022
dalam  hal  ini  hanya  bisa  ditangani  melalui  intervensi  pemerintah.  Pada  satu  sisi,  terpenuhinya kebutuhan  pangan  pokok  adalah  hak  kewargaan (citizen  right) atau  bahkan  hak  asasi  manusia. Dengan  demikian,  proses  bisnis  pangan  otomatis  tersubordinasi  dalam  upaya  menjamin ketersediaan  dan  akses  pangan  murah  bagi  konsumen  melalui  pengadaan  beras  dari  produksi daerah  atau  luar  daerah  produksi  dalam  negeri  ataupun  impor.  Namun  pada  sisi  lain,  pangan murah bisa berarti memberlakukan ketetapan pagu rendah pendapatan petani. Oleh sebab itu, di hulu, pemerintah perlu meringankan biaya produksi petani melalui strategi fiskal . Dalam RPJMD Provinsi  Sumatera  Barat  Tahun  2021-2026  ditetapkan  10%  anggarannya  untuk  menopang program unggulan: (i) menjadikan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan padi dan jagung serta (ii)  meningkatkan  pendapatan  petani.  Di  hilir,  intervensi  pemerintah  bisa  dilakukan  dengan menerapkan  subsidi  harga  produk,  atau  dengan  membayarkan  kompensasi  tanpa  referensi ( compensation  without  reference )  kepada  petani.  Subsidi  ataupun  kompensasi  ini  merupakan insentif yang bisa memelihara semangat berproduksi petani (Mokari-Yamchi et al., 2022).
Sistem pangan sebagai bisnis masyarakat lokal yang berbasis pada hubungan resiprositas sosial (kerjasama) yang tumbuh maupun ditumbuhkan. Sistem pangan begini biasanya merupakan komplemen dan kontingensi terhadap dua kategori sistim pangan sebelumnya. Di Sumatera Barat sudah  dikenal  berbagai  jenis  bisnis  masyarakat  semacam  ini.  Di  hulu,  dikenal  sistim batobo , sarayo ,  atau julo-julo karajo yang  semuanya  dipraktikkan  sebagai  kerjasama  pengerahan tenagakerja  secara  swadaya  untuk  mengatasi  kemahalan  dan  kelangkaan  tenagakerja  pertanian. Di  hilir,  dikenal  pula Lumbuang  Pangan ,  suatu  sistim  perlindungan  sosial,  ketahanan  pangan, yang berbasis hubungan kekeluargaan tingkat kaum, suku ataupun nagari. Sistem pangan sebagai bisnis  masyarakat  lokal  seperti  ini  biasanya  tumbuh  berdasarkan  hubungan  sosial  dan social capital dalam masyarakat lokal (Maestre et al., 2017).

## Identifikasi Aktor dan Peranannya dalam Sistem Pangan Rumah Tangga
Berdasarkan  proses  bisnis  pangan  tersebut,  kemudian  teridentifikasi  sejumlah  yang  terlibat dalam sistem pangan di pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 4 aktor lain disamping petani sebagai aktor utama dalam sistem ketahanan pangan yakni: (1) pemerintah, (2) perusahaan,  (3)  koperasi,  (4)  lembaga  keuangan.  Selanjutnya  dilakukan  identifikasi  peran  dan hubungan antar aktor dalam memperkuat sistem ketahanan pangan.
Petani ,  aktor  yang  merupakan  pelaku  utama  yang  terlibat  dalam  proses  produksi  pangan. Kondisi  SDM  petani  yang  mayoritas  berusia  tua  sangat  memprihatinkan.  Padahal  sumberdaya manusia adalah faktor pengungkit utama dalam meningkatkan produktivitas pangan. Jumlah rumah tangga petani muda di Indonesia masih relatif sedikit, sedangkan untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan sangat memerlukan keterlibatan petani muda. Perubahan struktural tenaga kerja pertanian dilihat dari kondisi aging farmer dan menurunnya jumlah petani muda (petani milenial) menjadi hal yang perlu dikritisi dalam upaya mewujudkan sistem ketahanan pangan.
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  peran  petani  muda  dalam  sektor  pertanian  khususnya pangan adalah  motivasi  dan  lingkungan  (Insani  et al.,  2018). Tantangan  regenerasi  petani  melalui sosialisasi  pertanian  dengan  pemanfaatan  media  sosial  merupakan  salah  satu  alternatif  yang  bisa digunakan dalam kampanye sosial untuk memotivasi petani muda (Normalita, 2023).
Sektor  pertanian  dianggap  kurang  populer  oleh  generasi  muda  karena  dijalankan  secara konvensional, memiliki skala usaha yang sangat kecil, dan lemah terhadap akses pembiayaan (Wati et al., 2021). Peran penyuluh dan aktor masyarakat lokal sebagai motivator sangat dominan di tingkat petani. Pemerintah perlu serius meningkatkan keterampilan petani muda dalam rangka menciptakan figur  petani  muda  yang  berprestasi  sebagai  role  model  untuk  memotivasi  petani  muda  lainnya. Berdasarkan kondisi itu maka saluran diseminasi inovasi yang dapat digunakan adalah melalui media interpersonal  melalui  temu  lapang,  gelar  teknologi, pertemuan  kelompok  dan demplot.  Dukungan kelembagaan  petani  yang  dinamis  juga  sangat  dibutuhkan  dalam  penguatan  sistem  pangan (Indraningsih, 2018).
Pemerintah  memiliki  dua  peran  dalam  mewujudkan  ketahanan  pangan  yakni  :  (1)  operasi langsung  dimana  pemerintah  berperan  dalam  meningkatkan  upaya  ketahanan  pangan  melalui program yang terpadu ( integrated ), terukur keberhasilannya ( measurable ), dan berkesinambungan ( isustainable );  (2)  aspek  pengendalian  langsung  dengan  mengontrol  kondisi  pangan  daerah,  dan melakukan antisipasi kerawanan pangan (Virginia V. Rumawas, Herman Nayoan, 2021). Pemerintah
juga  harus  intensif  mensosialisasikan  kelembagaan  ketahan  pangan  daerah  yang  sudah  terbentuk serta  mendorong  keikutsertaan  pihak  lain  yakni  swasta  dan  masyarakat  agar  berperan  dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah (Ariani, 2004b). Pemerintah daerah juga bertanggungjawab dalam  mewujudkan  ketahanan  pangan  daerah  guna  mendukung  ketahanan  pangan  nasional berdasarkan  azas  kedaulatan  dan  kemandirian.  Pemerintah  daerah  perlu  mempertahankan  dan melindungi lahan pertanian pangan dan memberikan prioritas dalam pembangunan pertanian pangan didaerahnya (Husry, 2020). Penguatan program dan layanan yang diberikan pemerintah jangan hanya fokus  pada  peningkatan  produktifitas  pertanian  saja,  tetapi  juga  pada  upaya  penurunan  beban pengeluaran rumah tangga petani (Budiandrian et al., 2022). Pada proses bisnis privat, pemerintah juga  perlu  mengawal  perbaikan  sistem  logistik  pangan  nasional  dan  tidak  membiarkan  distribusi pangan begitu saja pada mekanisme pasar (Rasyid, 2020).
Perusahaan/Swasta ,  aktor  yang  berperan  dalam  proses  pendampingan  praktek  pertanian terbaik,  melakukan  inovasi  berkelanjutan,  melakukan  tanggung  jawab  sosial  dan  lobi  kerjasama dengan  pemerintah  terkait  penguatan  sistem  pangan.  Perusahaan/swasta  juga  berperan  dalam penyediaan input produksi yang berkualitas seperti pengadaan bibit unggul, pupuk, dan obat-obatan untuk mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan.
Desentralisasi juga berdampak terhadap semakin luasnya peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan  sektor  pangan  di  pedesaan.  Dibandingkan  era  sentralisasi,  kerjasama  antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan industri benih, pengembangan infrastruktur, penguatan agroindustri di pedesaan, pengembangan informasi pasar, dan kebijakan perdagangan dalam sistem pangan memungkinkan untuk dilaksanakan lebih intensif di era desentralisasi saat ini  (Nainggolan, 2016).  Peran  swasta  juga  diharapkan  pada  upaya  pengendalian  lahan  pertanian  yang  semakin menyempit,  terbatasnya  penguasaan  modal,  sulitnya  pemasaran,  serta  kurangnya  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  mengakselerasi  pembangunan  sektor  pangan (Soekartawi, 2002). Pada ketiga proses bisnis pangan, peran swasta lebih dominan pada proses bisnis privat berdasarkan mekanisme pasar.
Koperasi , aktor yang menjadi salah satu kelembagaan petani sebagai amanat Undang-Undang No.19 Tahun 2013 terkait perlindungan dan pemberdayaan petani  (Wahyuni, 2017). Kelembagaan ekonomi  yang berorientasi  pasar  perlu  ditumbuhkan  dan  diperkuat  di  tingkat  petani  agar  menjadi sebuah  badan  usaha  atau  koperasi.  Melalui  koperasi  petani  dapat  merencanakan  proses  produksi sekaligus pemasaran komoditi pertanian secara kolektif sehingga dapat meningkatkan efisiensi biaya usahatani dan memperkuat posisi tawar petani dalam proses bisnis pangan. Peran koperasi ditemukan pada ketiga proses bisnis pangan.
Koperasi dapat mendorong peningkatan produktifitas pertanian melalui proses pemberdayaan petani lokal. Keberhasilan pengembangan dan pemberdayaan koperasi petani secara profesional dan mandiri, sangat ditentukan oleh pembina dan tenaga ahli pendamping. Koperasi dan organisasi petani lainnya tidak bisa dilepas begitu saja setelah terbentuk, melainkan perlu pendampingan sampai petani bisa mengelolanya secara profesional.
Kelembagaan  pertanian  merupakan  prasyarat  mutlak  dalam  proses  pembangunan  pertanian secara berkelanjutan, oleh karena itu inovasi kelembagaan pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan  harus  terus  dilakukan.  Dukungan  pemerintah,  keterlibatan  aktif  anggota,  penguatan sumberdaya  manusia  kelembagaan  petani,  manajemen  kelembagaan,  sosial  budaya,  sarana  dan prasarana  kelembagaan  adalah  faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  kelembagaan  petani (Sihombing, 2023).
Lembaga keuangan, aktor pendukung pembiayaan pertanian yang diharapkan dapat berperan dalam  penguatan  sistem  pangan  melalui  bantuan  modal  bagi  petani  dan  pelaku  usaha  pertanian. Namun faktanya, data Bank Indonesia menunjukkan bahwa penyaluran kredit perbankan nasional ke sektor pertanian masih relatif kecil yakni 7.12% di tahun 2023.
Pembiayaan  sektor  pertanian  yang  masih  minim  dari  perbankan  disebabkan  oleh  beberapa faktor  yakni  tingginya  resiko pembiayaan  sektor  pertanian,  lemahnya  manajemen  usaha  pertanian yang  sebagian  besar  berskala  mikro  kecil,  prasyarat  yang  ketat  dalam  penyaluran  kredit,  serta keterbatasan  kompetensi  perbankan  dalam  pembiayaan  sektor  pertanian  serta  minimnya  skim pembiayaan  yang  sesuai  dengan  karakteristik  sektor  pangan  (Ashari,  2017).  Menyikapi  hal  ini pemerintah  terus  mendorong  perbankan  lebih  ekspansif  dalam  pembiayaan  pertanian  khususnya melalui pengembangan lembaga keuangan mikro (Noor, 2017).
Widya Fitriana, Endry Martius, Devi Analia, Asdi Agustar, Ira Wahyuni Syarfi, Donna Gracia Jorie, Dina Aprilia Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2024 Vol.7, No.1:hal 14-24
Peran strategis dimiliki oleh pembiayaan pertanian dalam peningkatan kesejahteraan petani, dengan komponen pembiayaan meliputi kredit, subsidi pupuk dan subsidi benih  (Feryanto, 2019). Kredit dapat membantu petani dalam membeli benih, pupuk, dan input produksi lainnya sehingga dapat  meningkatkan  produktivitas  dan  keuntungan  usaha  yang  akan  berdampak  terhadap kesejahteraan  petani    (Heri  Susanto  et  al.,  2022).  Model  pembiayaan  kemitraan/sinergi  dan komunitas dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi sektor pertanian, sedangkan model pembiayaan berbasis linkage dan ekosistem lebih cocok diterapkan pada sektor industri pengolahan pangan (Sari, 2021).

## Model sistem ketahanan pangan berbasis inclusive closed loop
Berdasarkan  identifikasi  proses  bisnis  pangan  dan  peran  aktor  yang  terlibat  dalam  proses bisnis  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan  sebuah  model  yang  mengintegrasikan  keterkaitan  antar aktor dalam memperkuat sistem ketahanan pangan di pedesaan. Sistem pangan berbasis inclusive closed  loop merupakan  suatu  model  pendekatan  sistem  pangan  yang  melibatkan kemitraan  multi aktor  yang  saling  menguntungkan  dari  hulu  ke  hilir,  untuk  menjaga  ketahanan  pangan  yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Harapannya, dengan menerapkan inclusive closed loop dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, memberantas kemiskinan dan mencegah stunting.  Model  ini  awalnya  diimplemetasikan  pada  pengembagan  komoditas  sawit,  komoditas cabai, dan berpeluang juga untuk diterapkan pada komoditas pangan.
Seluruh aktor yang terlibat dalam sistem ketahanan pangan saling terhubung dalam satu sinergi mata rantai untuk mewujudkan efisiensi dan kesejahteraan semua pihak dalam sebuah sistem yang dikenal sebagai inclusive closed loop (Gambar 2). Model kemitraan ini memberikan pendampingan secara konsisten melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP), sistem logistik yang efisien, pemanfaatan teknologi, pengembangan ekosistem berbasis digital, pemberian literasi keuangan, serta jaminan pasar. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan dapat memperkuat sistem pangan yang  berkelanjutan.  Petani  mendapatkan  pendampingan  yang  intensif  dari  swasta  dan  pemerintah terkait  implementasi  GAP  dan  pemanfaatan  inovasi  dan  teknologi.  Pemerintah  bersinergi  dengan pihak perusahaan/ swasta untuk mendorong pengembangan ekosistem berbasis digital dalam sistem ketahanan pangan. Swasta dan lembaga masyarakat seperti koperasi juga dapat membangun sinergi untuk memberikan jaminan pasar bagi petani sehingga meminimalkan resiko ketidakpastian harga. Lembaga keuangan bersama pemerintah dan koperasi hendaknya dapat bersinergi dalam mendorong peningkatan literasi keuangan di tingkat petani serta memastikan bahwa petani dapat memanfaatkan jasa keuangan secara cepat dan mudah.
Pada masa krisis ekonomi dan masa pandemi, sistem pangan sebagai bisnis mayarakat lokal paling banyak ditemukan. Masyarakat memanfaatkan aset, tabungan, dan lembaga sosial yang ada di masyarakat untuk saling membantu memperkuat sistem pangan rumah tangga dan meningkatkan perekonomian kecil dan menengah (Béné, 2020). Di Bandung, pengembangan sistem pangan lokal dimulai  dengan  memperkuat  komunitas  pangan  dengan  membagun  jejaring  dan  gerakan  untuk membangun  ketahanan  pangan,  salah  satunya  adalah  kebun  komunitas,  yakni  lahan  privat  yang dipinjamkan kepada publik untuk digunakan sebagai lahan pertanian, dikelola bersama-sama secara komunal  oleh  anggota  masyarakat  (Dwiartama  et  al.,  2020).  Di  Yogyakarta,  penguatan  sistem pangan dilakukan dengan membangun Lumbung Mataraman yakni sejenis lumbung pangan hidup yang berbasis rumah tangga dan diharapkan dapat menjadi lumbung pangan desa (Wattimena et al., 2021).  Kondisi  ini  mirip  dengan  Lumbuang  Pangan  yang  ada  di  Kab.  Padang  Pariaman  yang pengelolaannya berbasis suku atau kaum.

## Gambar 2. Sistem Ketahanan Pangan Berbasis Inclusive Closed Loop

## Kesimpulan
Sistem ketahanan pangan merupakan sistem yang kompleks, tidak hanya mencakup persoalan produktivitas, melainkan juga mencakup aspek distribusi, pengolahan, konsumsi, sistem harga dan pasar. Terdapat tiga format bisnis dalam sistem pangan yang eksis di masyarakat yakni: (1) sistim pangan  dengan  proses  bisnis  privat  yang  beroperasi  melalui  mekanisme  pasar,  (2)  sistim  pangan dengan proses bisnis publik yang berbasis intervensi pemerintah, dan (3) sistim pangan sebagai bisnis masyarakat  lokal  yang  berbasis  pada  hubungan  resiprositas  sosial.  Ketiga  format  bisnis  sistem pangan  tersebut  melibatkan  kemitraan  dengan  sejumlah  aktor  dari  hulu  ke  hilir  yang  dapat membentuk  model  inclusive  closed  loop, yakni  petani  sebagai  aktor  utama  peningkatan  produksi, pemerintah  sebagai  pembuat  regulasi,  swasta  sebagai  pendamping  praktek  pertanian  terbaik, koperasi sebagai lembaga pemberdayaan petani dan lembaga keuangan sebagai penyedia permodalan bagi petani.

## Ucapan Terimakasih
Terimakasih  kepada  Sekolah  Pascasarjana  dan  LPPM  Universitas  Andalas  yang  sudah mendanai kegiatan penelitian ini sesuai dengan kontrak No. B50/UN16.16.DIR/PT.01.03/2023

## Daftar Pustaka
Ariani,  M.  (2004a).  Penguatan  Ketahanan  Pangan  Daerah  untuk  Mendukung  Ketahanan  Pangan Nasional. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian , 1999 (70).
Ariani,  M.  (2004b).  Penguatan  Ketahanan  Pangan  Daerah  untuk  Mendukung  Ketahanan  Pangan Nasional. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian , 1999 (70).
Ashari,  N.  (2017).  Peran  Perbankan  Nasional  dalam  Pembiayaan  Sektor  Pertanian  di  Indonesia.
Forum Penelitian Agro Ekonomi , 27 (1). https://doi.org/10.21082/fae.v27n1.2009.13-27 Béné,  C.  (2020).  Resilience  of  local  food  systems  and  links  to  food  security  –  A  review of  some important concepts in the context of COVID-19 and other shocks. In Food Security (Vol. 12, Issue 4). https://doi.org/10.1007/s12571-020-01076-1
Budiandrian,  B.,  Azzahra,  F.,  &  Setyadi,  A.  (2022).  Peran  Organisasi  Petani  dalam  Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Petani di Indonesia. Jurnal Agrimanex: Agribusiness, Rural
Management, and Development Extension , 2 (2). https://doi.org/10.35706/agrimanex.v2i2.6477
Dwiartama, A., Tresnadi, C., Furqon, A., & Pratama, M. F. (2020). Membangun Ketahanan Pangan Melalui Gerakan Pangan Lokal: Studi Kasus Di Kota Bandung. Jurnal Sosioteknologi , 19 (1). https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2020.19.1.7
Feryanto, F. (2019). Pembiayaan Pertanian Dan Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani: Analisa Data  Makro. Agricore:  Jurnal  Agribisnis  Dan  Sosial  Ekonomi  Pertanian  Unpad , 2 (2). https://doi.org/10.24198/agricore.v2i2.15145 Fitriana,  W.  (2017).  The  Role  of  Triple  Helix  Actors  for  Agro-Tourism  Development  in  West Sumatera.
MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan , 33 (2). https://doi.org/10.29313/mimbar.v33i2.2098
Herens,  M.  C.,  Pittore,  K.  H.,  & Oosterveer,  P.  J.  M.  (2022). Transforming  food  systems:  Multi- stakeholder  platforms  driven  by  consumer  concerns  and  public  demands. Global  Food Security , 32 . https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100592 Heri  Susanto,  Ramon  Syahrial,  &  Adi  Budiwan.  (2022).  Analisis  Kredit  Usaha  Tani  Terhadap Kesejahteraan Petani Di Desa Kedung Lengkong, Kecamatan Dlangu, Kabupaten Mojokerto. EKONOMIKA45 :   Jurnal  Ilmiah  Manajemen,  Ekonomi  Bisnis,  Kewirausahaan , 9 (2). https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v9i2.215
Husry,  A.  A.  (2020).  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Mendukung  Ketahanan  Pangan  Nasional. Jurnal Ilmiah WIDYA , Vol.1 (No.2).
Indraningsih, K. S. (2018). Strategi Diseminasi Inovasi Pertanian dalam Mendukung Pembangunan
Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi , 35 (2). https://doi.org/10.21082/fae.v35n2.2017.107-123
Insani,  F.  R.,  Setiawan,  I.,  &  Rasiska,  S.  (2018).  Determinan  Partisipasi  Dan  Peran  Petani  Muda Dalam Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan Di Desa Cisondari, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten  Bandung,  Jawa  Barat. MIMBAR  AGRIBISNIS:  Jurnal  Pemikiran  Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis , 4 (2). https://doi.org/10.25157/ma.v4i2.1133 Maestre, M., Poole, N., & Henson, S. (2017). Assessing food value chain pathways, linkages and impacts for better nutrition of vulnerable groups. Food Policy , 68 . https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.12.007
Mokari-Yamchi, A., Omidvar, N., Tahamipour Zarandi, M., & Eini-Zinab, H. (2022). The Effects of Food Taxes and Subsidies on Promoting Healthier Diets in Iranian Households. Frontiers in Nutrition , 9 . https://doi.org/10.3389/fnut.2022.917932 Nainggolan,  K.  (2016).  Strategies  For  Improving  Coordination  Between  The  Public  and  Private Institutions For Agricultural and Rural Development. Forum Penelitian Agro Ekonomi , 20 (2). https://doi.org/10.21082/fae.v20n2.2002.20-30
Noor, Z. Z. (2017). Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam meningkatkan Pembangunan Ekonomi
Pedesaan. Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian , 1 (1). https://doi.org/10.35138/paspalum.v1i1.44
Normalita, I. (2023). Analisis Wacana Kritis Tentang Pekerjaan Petani Muda di Media Sosial. Jurnal Pemikiran Sosiologi , 10 (1). https://doi.org/10.22146/jps.v10i1.81843
P.S., E. A. dan H. P. S. R. (2016). Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Rawan Pangan. Analisis Kebijakan Pertanian. , 6 (3). https://doi.org/10.21082/akp.v6n3.2008.239-255 Rana, A., & Babu, S. C. (2018). The role of the private sector in food system resilience: lessons from Cambodia. IFPRI - Discussion Papers , No.1721 . Rasyid, H. (2020). Menyoal Ketersediaan Pangan. Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi … . Sari, L. P. (2021). Pengembangan Industri Makanan Halal Di Indonesia. Al-Intaj , 6 (2).
Sihombing,  Y.  (2023).  Inovasi  Kelembagaan  Pertanian  dalam  Mewujudkan  Ketahanan  Pangan. Proceedings Series on Physical & Formal Sciences , 5 . https://doi.org/10.30595/pspfs.v5i.707
Soekartawi. (2002). Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian : Teori dan Aplikasinya. Agribisnis .
Teye,  E.  S.,  &  Quarshie,  P.  T.  (2022).  Impact  of  agricultural  finance  on  technology  adoption, agricultural productivity and rural household economic wellbeing in Ghana: a case study of rice  farmers  in  Shai-Osudoku  District. South  African  Geographical  Journal , 104 (2). https://doi.org/10.1080/03736245.2021.1962395
Virginia  V.  Rumawas,  Herman  Nayoan,  N.  K.  (2021).  Peran  Pemerintah  Dalam  Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). Governance , 1 (1).
Wahyuni, D. (2017). Penguatan kelembagaan petani menuju kesejahteraan petani. Singkat , 9 (17).
Wati,  R.  I.,  Subejo,  S.,  &  Maulida,  Y.  F.  (2021).  Problematika,  Pola,  Dan  Strategi  Petani  Dalam Mempersiapkan  Regenerasi  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jurnal  Ketahanan  Nasional , 27 (2). https://doi.org/10.22146/jkn.65568
Wattimena, Z., Septiyanti, M., & Mutiarin, D. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah DIY dalam  Membangun  Ketahanan  Pangan  di  Era  Pandemi  Covid-19. Matra  Pembaruan , 5 (2). https://doi.org/10.21787/mp.5.2.2021.127-139 Zerbian, T., & de Luis Romero, E. (2023). The role of cities in good governance for food security: lessons  from  Madrid’s  urban  food  strategy. Territory,  Politics,  Governance , 11 (4). https://doi.org/10.1080/21622671.2021.1873174