= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Balai Latihan Kerja Mandiri Provinsi Jawa Barat

## Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Balai Latihan Kerja Mandiri
Provinsi Jawa Barat
1 Sahya Anggara, 2 Mohamad Ichsana Nur, 3 Ahmad Daroni
1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; sahyaanggara@uinsgd.ac.id
2 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 22mochihsananoor@gmail.com
3 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; ahmaddaroni1@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  policy  implementation  of  Government Regulation  Number  53  of  2010  concerning  Discipline  of  Civil  Servants  at  the  Independent Training  Center  of  West  Java  Province.  The  method  in  this  reseach  used  is  descriptive qualitative  method.  In  this  study,  researchers  examined  the  implementation  of  policy,  the researchers  used  the  theory  of  policy  implementation  model  Edward  III  in  Widodo  (2017) about four factors that play an important role in achieving successful implementation, namely communication,  resources,  disposition,  and  bureaucratic  structure.  Data  were  obtained through observation, interviews, documentation, and library studies and using  data analysis techniques according to Miles and Huberman. The results of the study, the Implementation of Government  Regulation  Number  53  of  2010  concerning  Discipline  of  Civil  Servants  at  the West  Java  Provincial  Independent  Training  Center  has  not  run  optimally.  First, communication  has  gone  well  because  of  the  distribution  of  the  regulations  to  the  staff. Second,  the  resources  are  not  optimal  because  the  number  of  human  resources  in  the  West Java Province Independent Training Center is still lacking and the preparedness needs to be improved. Third, the disposition has been well seen from the willingness of the Employees to attend  the  morning  rally,  obey  working  hours,  and  carry  out  tasks  responsibly.  Fourth,  the bureaucratic structure has been effective because the West  Java Provincial Training Center already has Standard Operating Procedures and clear fragmentation procedures.
Keywords: Policy Implementation, Discipline, Civil Servants.

## Pendahuluan
Salah  satu  instrumen  pemerintah  dalam  meningkatkan  kedisiplinan  Pegawai  Negeri Sipil  (PNS)  adalah  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Peraturan  ini  dibentuk  dengan  maksud  untuk mendisiplinkan  kinerja  sesuai  dengan  kewajiban  yang  tertera  dalam  peraturan  yang  ada. Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  salah  satu  instrumen  yang  haeus  dimanfaatkan  dengan maksimal.  Namun,  masih  banyak  PNS  yang  melanggar  aturan  yang  ada  seperti  terlambat, pulang  diwaktu  yang  tidak  tepat,  dan  pelanggaran  lain  sehingga  dalam  pelayanannya  tidak efektif.
PNS  yang  menyimpang  dari  PP  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  PNS  kerap didapati,  namun  penegakan  kedisiplinan  aparatur  pemerintah  masih  menjadi  tantangan tersendiri.  Pasalnya,  kerap  terjadi  pelanggaran  disiplin  yang  pada  akhirnya  menjadi  faktor PNS  diberhentikan.  Asman  Abnur,  sebagai  Menteri  Aparatur  Sipil  Negara  dan  Reformasi
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Birokrasi  di  Era  Pemerintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY),  menyebutkan pelanggaran disiplin  yang  kerap ditemukan adalah membolos lebih dari 46 hari. Ini menjadi peringatan  bagi  seluruh  ASN.    Maka  diadakannya  beberapa  sanksi  untuk  pelangar  seperti penurunan pangkat dan pemberhentian.
Moenir  (2002)  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dengan  disiplin  adalah  bentuk ketaatan  terhadap  suatu  aturan,  baik  berupa  aturan  tertulis  maupun  tidak,  yang  telah ditetapkan.  Sedangkan  Handoko  (2014)  menyebut  disiplin  merupakan  suatu  manajemen untuk  menjalankan  manajemen  standar  organisasional.  Kemudian,  jika  melihat  pada  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  bahwa  pegawai  memiliki  arti  sebagai  orang  yang  bekerja  pada sebuah organisasi, sedangkan negeri  adalah  negara atau pemerintah. Sehingga secara bahasa PNS dapat dikatakan sebagai seseorang yang bekerja pada pemerintah negara.
Mazmanian  dalam  Agustino  (2014)  memberikan  pengertian  implementasi  kebijakan sebagai  keputusan kebijaksanaan dasar  yang dijalankan dan pada umumnya dapat  berbentuk semacam  undang-undang,  himbauan  dan  perintah,  serta  keputusan  lembaga  eksekutif  atau lembaga  yudikatif. Sedangkan  Van  meter  dan  Van  Horn  dalam  Agustino (2014),  memaknai implementasi  kebijakan  public yaitu suatu  sikap dan  tindakan yang  dijalankan lembaga oleh publik  atau  swasta,  perorangan  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  yang  diperuntukan untuk  pencapaian  suatu  tujuan.  Wahab  (2012)  juga  berpendapat  bahwa  implementasi kebijakan ialah bentuk pengoprasionalisasian atau serangkaian aktivitas yang diselenggarakan berdasarkan pada apa yang telah disepakati, digariskan, dan ditetapkan oleh peraturan hukum seperti  undang-undang.  Karena  telah  diatur  dalam  undang-undang  tersebut,  maka  setiap secara  sinergis  dan  kolaboratif  digerakkan  untuk  bisa  bekerjasama  dalam  menjalankan kebijakan  atau  program  tertentu  yang  dikehendaki.  Selain  itu,  Nugroho  (2004)  juga menjelaskan  bahwa implementasi  kebijakan pada dasarnya merupakan suatu  alat atau media kebijakan dalam rangka untuk mencapai sasaran dan tujuannya.
Implementasi  kebijakan  sendiri  memiliki  model  tertentu  terdiri  dari  berbagai  macam model,  di  mana  dengan  adanya  model  ini  akan  menunjukkan  faktor-faktor  yang  saling berhubungan  dalam  mengukur  keberhasilan  implementasi  kebijakan.   Peneliti  menggunakan Teori  Edward III  dalam  Subarsono  (2013)  yang menyebutkan  4  faktor  yang  mempengaruhi implementasi  kebijakan  yang  diantaraya  meliputi  a)  komunikasi,  yaitu  apabila  pemangku kebijakan  mengetahui  hal  apa  yang  harus  dilakukan  dan  apa  yang  menjadi  sasaran  dari kebijakan sehingga mengurangi penyimpangan dan penyalahgunaan implementasi, b) sumber daya,  yaitu  ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  meliputi  kompetensi  pemangku kebijakan dan sumber daya finansial, c) disposisi, yaitu apabila pelaksana kebijakan memiliki perspektif  maupun  sikap  yang  sejalan  atau  selaras  dengan  pemangku  kebijakan,  maka implementasi  kebijakan  juga  akan  menjadi  efektif,  d)  struktur  birokrasi,  sebagai  mekanisme kerja  yang  dibentuk  untuk  mengelola  pelaksanaan  sebuah  kebijakan.  Yang  pada implementasinya menekankan kepada SOP yang ada sehingga pelaksanaan dari suau kegiatan berjalan  dengan  baik.  Edward  III  dalam  Subarsono  (2013)  mengatakan  bahwa  jika  terlalu panjang strutur birokrasi maka akan terjadi red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.
Dalam rangka menjaga ketertiban dan keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi  setiap  pegawai  ASN  di  lingkungan  kerjanya  masing-masing,  maka  Pemerintah  Pusat mengeluarkan  suatu  PP  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil. Peraturan tersebut mengandung kewajiban, larangan, dan beberapa sanksi yang diberlakukan ketika  terjadi  pelanggaran.  Secara  lebih  jelas,  bahwa  dalam  pasal  1  ayat  (1)  diberikan pemahaman  tentang  disiplin  pegawai  negeri  sipil,  yaitu  kesiapsiagaan  para  Pegawai  Negeri
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Sipil  untuk  senantiasa  mematuhi  segala  bentuk  kewajiban  dan  menjauhi  segala  bentuk larangan yang  telah digariskan oleh peraturan hukum  seperti  peraturan perundang-undangan dan/atau  peraturan  kedinasan,  dan  apabila  melanggarnya  maka  patut  unutk  diberikan hukuman disiplin. Jika melihat pada peraturan tersebut, sudah sangat jelas disebutkan bahwa semua Pegawai Negeri Sipil wajib menjunjung tinggi disiplin PNS.
PNS  yang  terbukti  tidak  menaati  Peraturan  Pemerintah  No.  53  Tahun  2010  maka mereka dianggap telah melakukan pelanggaran.  Pelanggaran disiplin  sendiri  dijelaskan pada Pasal  1  ayat  (3)  PP  No.53  Tahun  2010  yang  pada  intinya  menyebutkan  bahwa  pelanggaran merupakan  segala  sesuatu  bentuk  ketidak  patuhan, tidak melakukan  kewajiban  sebagai  PNS baik  tertulis  atau  tidak  dan  dilakukan  baik  dalam  jam  kerja  atau  tidak.  Yang  melanggar peraturan yang ada maka akan mendapatkan sanksi. Yang mana menurut pasal 1 angka 4 dari Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010,  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan hukuman  disiplin  adalah  “hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  karena melanggar  Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil”.  Dimana  sanksi  diberlakukan  bertujuan untuk membina, dan senantiasa meningkatkan kinerja yang ada.
Berdasarkan  observasi  pra-penelitian  yang  dilakukan  di  Balai  Latihan  Kerja  Mandiri (BLKM)  Provinsi  Jawa  Barat  pada  tanggal  18  Juni  sampai  16  Juli  2018,  masih  terdapat pegawai  yang  tidak  mematuhi  jam  kerja,  masih  terdapat  pegawai  yang  tidak  melaksanakan apel  pagi,  masih  terdapat  pegawai  yang  keluar  dalam  waktu  yang  tidak  tepat,  dan  masih kurangnya  kepedulian  sebagian  pegawai  dalam  menggunakan  jam  kerja  secara  optimal. Berdasar  latar  belakang  permasalahan  tersebut,  maka  peneliti  kemudian  tertaraik  untuk melakukan  penelitian  dengan  tujuan  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil di Balai Latihan Kerja Mandiri Provinsi Jawa Barat).

## Metode Penelitian
Dalam  melaksanakan  penelitian  ini,  peneliti  memandang  bahwa  perlu  menggunakan paradigma  kualitatif  berserta  tipe  penelitian  deskriptif.  Hal  ini  ditujukan  untuk  memberi gambaran  mengenai  implementasi  kebijakan  PP  Nomor  53  Tahunu  2010  tentang  Disiplin PNS  di  BLKM  Provinsi  Jawa  Barat.  Dalam  menggunakan  sumber  data,  peneliti mengumpulkannya  dalam  bentuk  data  yang  bersifat  primer  dan  data  sekunder.  Oleh karenanya,  peneliti  dalam  usaha  memperoleh  data  penelitian,  memanfaatkan  wawancara secara  mendalam  dan  terstruktur.  Dalam  proses  wawancara  ini,  peneliti  melakukannya kepada  pihak  Balai  Pelatihan  Kerja  Mandiri  Jawa  Barat  seperti  Kepala  BLKM  kabid,  dan pegawai  lainnya  yang  terkait.  Selain  itu,  teknik  pengumpulan  data  lainnya  adalah  dengan melakukan  studi  dokumen  dan  kepustakaan,  yaitu  berupa  menganalisis  beberapa  buku, artikel,  peraturan, arsip,  data rekapitulasi  yang berhubungan dengan implementasi  kebijakan PP  Nomor  53  tahun  2010  tentang  Disiplin  PNS  di  Balai  Latihan  Kerja  Mandiri  (BLKM) Provinsi  Jawa  Barat.  Dalam  melakukan  analisis  data,  penelitian  ini  menggunakan  analisis data kualitatif model interaktif  (Miles dan Huberman, 2009:  20).  Dimana dalam analisi  data meliputi tiga kegiatan yaitu peneliti perlu melakukan pengurangan (reduksi) data, melakukan penyajian  data  yang  telah  dipilah  dan  dipilih,  sampai  akhirnya  pada  proses  penarikan kesimpulan.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## Hasil Dan Pembahasan
Penelitian  yang  berjudul  implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  tahun  2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Balai Latihan Kerja Mandiri Provinsi Jawa Barat ini menghasilkan temuan dan pembahasan sebagai berikut:

## a. Komunikasi
Kepala  BLKM  Provinsi  Jawa  Barat  mengatakan  bahwa  koordinasi  yang  dilakukan untuk  pengimplementasian  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  di  Balai  Latihan Kerja Mandiri Provinsi Jawa Barat, berikut pernyataan Kepala BLKM Provinsi Jawa Barat:
“Dalam  implementasi  PP  No  53  tahun  2010  tentang  disiplin  PNS,  pada Bab 1 PP tersebut ada ketentuan tentang PNS bahwa PNS ini setiap lisan tulisan perbutan harus sejalan dengan peraturan disiplin PNS yang sudah menjadi  kewajibannya,  dan  apabila  melanggar  maka  akan  dijatuhi hukuman  sesuai  dengan  PP  tersebut.  Jadi  koordinasinya  itu  berupa  PP tersebut  yang  merupakan  suatu  wujud  komunikasi  yang  harus  dibaca, diketahui,  dipahami,  dan  dipatuhi  oleh  setiap  PNS.  Dalam  pelaksanaan koordinasi  disiplin  PNS  di  BLKM  ini  dari  kepala  bidang  masing-masing, kepala bidang ke Kasubag TU, lalu Kasubag TU ke Kepala BLKM. Jadi di sini  kepala  seksi  yang  tentunya  lebih  awal  mengetahui  kedisiplinan bawahannya  dan  yang  lebih  mengetahui  pastinya  apabila  ada  masalah perihal  kedisiplinan.” (Senin,  11  Maret  2019  Pukul  13.00  di  BLKM Provinsi Jawa Barat).
Kemudian  Kepala  BLKM  Provinsi  Jawa  Barat  mengatakan  bahwa  sosialisasi  selalu dilaksanakan untuk  meningkatkan pemahaman pegawai  mengenai  PP Nomor 53 tahun 2010 tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Balai  Latihan  Kerja  Mandiri  Provinsi  Jawa  Barat biasanya  mengingatkan  pegawai  untuk  meningkatkan  kedisiplinan  pada  pelaksanaan  apel pagi, sebagaimana yang dikemukakan beliau:
“Semua  pegawai  yang  ada  di  BLKM  sudah  semestinya  tahu  dan melaksanakan  aturan  ini,  dan  sosialisasi  mengenai  PP  ini  sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada para pegawai dan tidak cukup sekali dua kali saja, namun perlu sering diingatkan kepada pegawai akan  pentingnya  mematuhi  aturan  disiplin  PNS. Seperti  halnya  di  BLKM ini  pada  apel  pagi  biasa  disampaikan,  diingatkan  terkait  untuk meningkatkan  kedisiplinan  walauun  itu  tidak  setiap  hari  disampaikan setidaknya  ada  waktu  atau  momen  yang  bisa  digunakan  untuk  sosialisasi disiplin  PNS.” (Senin,  11  Maret  2019  Pukul  13.00  di  BLKM  Provinsi Jawa Barat).
Dengan  demikian,  dimensi  komunikasi  dalam  implementasi  PP  Nomor  53  tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Balai Latihan Kerja Mandiri Provinsi Jawa Barat sudah berjalan karena adanya pendistribusian peraturan tersebut sampai kepada staf atau  pegawai.  Hal  ini  ejalan  dengan  teori  Edward  III  yang  menyebutkan  dalam implementasi kebijakan perlu adanya penyampaian gagasan kepada pihak eksekutor.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## b. Sumber Daya
Dalam dimensi sumber daya ini yang berkaitan dengan implementasi PP Nomor 53 Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  peneliti  mengambil  tiga  indikator sumber daya yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta biaya dan anggaran.
Pertama, mengenai  sumber  daya  manusia  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Balai  Latihan Kerja  Mandiri  Provinsi  Jawa  Barat,  berikut  yang  dikemukakan  oleh  Kepala  BLKM Provinsi Jawa Barat:
“SDM  dengan  jumlah  yang  ada  dari  jumlah  pegwai  secara  kinerja kekurangan  pegawai,  sehingga  kita  memerlukan  tenaga  kerja  operator untuk membantu dari  SDM di  sini karena volume kerja  di  BLKM banyak sekali tentang pelatihan-pelatihan, kesiapan PNS harus siap karena sudah tugasnya dia dan tugas pokok dia ya hrus siap, kalau tidak siap ya harus keluar,  nanti  dicap  kinerjanya  tidak  tercapai,  selalu  atasan  menilai  dari kinerjanya  tersebut.” (Senin,  11  Maret  2019  Pukul  13.00  di  BLKM Provinsi Jawa Barat).
Selanjutnya  Ibu Eli Sugriwati, SE  menjelaskan bahwa perlu ditingkatkan lagi perihal kesiapan SDM, berikut pernyataan beliau:
“PNS  di  BLKM  tentunya  merupakan  SDM  mengenai  implementasi  PP Nomor  53  tahun  2010  ini,  perihal  kesiapan  pegawai  perlu  ditingkatkan lagi karena ketentuan masuk kerja pukul 07.30 WIB ada toleransi sampai 08.00 WIB dan apel pagi setiap hari dilaksanakan setiap pukul 08.00 WIB, yang mana apabila terdapat pegawai yang tidak mengikuti apel pagi akan mendapatkan  teguran  dan  tentunya  akan  dipanggil  atasan.” (Senin,  11 Maret 2019 Pukul 14.40 di BLKM Provinsi Jawa Barat).
Sementara itu, masih senada dengan pendapat di atas yang mana perlu ditingkatkan perihal  kesiapan  Pegawai  Negeri  Sipil,  yang  mana  Bapak  Mulyana,  S.  Sos  menyebutkan Pegawai Negeri Sipil yang ada belum sepenuhnya mematuhi Pertauran Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berikut adalah pernyataannya:
“Berkaitan  dengan  SDM,  yang  mana  PNS  BLKM  sudah  baik  dalam melaksanakan  kedisiplinan  namun  masih  saja  ada  pegawai  yang  belum sepenuhnya  mematuhi  dari  peraturan  tersebut  seperti  halnya  pada  jam kerja  dimana  masih  terdapat  pegawai  yang  belum  mematuhi  jam  kerja, maka  di  sinilah  perlu  suatu  ketegasan  dari  atasan  sebagai  salah  satu upaya untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai di sini.” (Senin, 11 Maret 2019 Pukul 14.50 di BLKM Provinsi Jawa Barat).
Kedua, mengenai sarana dan prasarana , peneliti menanyakan bagaimana sarana dan prasarana  yang  ada  untuk  penunjang  implementasi  suatu  kebijakan.  Berikut  pernyataan dari Kepala BLKM Provinsi Jawa Barat:
“Kalau  dilihat  dari  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  BLKM  ini  yang menunjang  disipliin  PNS  kita  di  sini  disediakan  kendaraan  dinas  untuk melaksanakn tugas  dinas misalnya, juga  kita di  sini absen menggunakan henki (absen  elektronik)  yang  mana  absen  ini  bisa  langsung  diakses  oleh  BKD  tiap bulannya, yang mana di situ nanti akan terlihat bagus tidaknya disiplin pegawai dari  segi  kehadiran  dan  mematuhi  jam  kerja.  Namun  kini  telah  hadir  aplikasi
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
baru yang bernama Kimop yang lebih efektif, efisien dan akurat untuk absensi. Selain itu, dengan adanya CCTV di ruangan kerja walaupun tidak semua sudut ada  CCTV  setidaknya  bisa  menunjang  PNS  untuk  tetap  disiplin  dan tanggungjawab  dalam  menjalankan  tugasnya.” (Senin,  11  Maret  2019  Pukul 13.00 di BLKM Provinsi Jawa Barat)
Selanjutnya pernyataan dari Ibu Eli Sugriwati, SE yang menyebutkan bahwa sarana dan  prasarana  di  Balai  Latihan  Kerja  Mandiri  yang  mendukung  disiplin  Pegawai  Negeri Sipil sudah lengkap, berikut pernyataannya:
“Kita sarana dan prasarana sudah lengkap telah dipenuhi oleh pusat, BKD. Mulai  dari  finger  Print,  absen  manual,  komunikasi  dengan  dinas  itu  sudah lengkap, adapaun kendaraan dinas juga sudah ada baik itu kendaraan untuk pelatihan  ke  berbagai  daerah,  mobil  dinas,  dan  motor  dinas  telah disediakan.” (Senin,  11  Maret  2019  Pukul  14.40  di  BLKM  Provinsi  Jawa Barat).
Ketiga, menegnai  biaya  dan  anggaran,  berikut  pernyataan  dari  Kepala  BLKM Provinsi Jawa Barat:
“Biaya ataupun  anggaran untuk implementasi  disiplin  PNS di  BLKM ini tentunya  bersumber  pada  APBD  Provinsi  Jawa  Barat  melalui  Badan Kepegawaian  Daerah  (BKD)  Provinsi  Jawa  Barat  melalui  sosialisasi,  di mana  perwakilan  dari  BLKM  yang  pada  biasanya  diwakili  oleh Pengadministrasi  Umum  Kepegawaian  Subbag  TU  mengikuti  sosialisasi sekaligus  diberikan  pengarahan  dan  pemahaman  mengenai  implementasi PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.” (Senin,  11  Maret  2019 Pukul 13.00 di BLKM Provinsi Jawa Barat).
Selanjutnya Bapak Ir. Joko Widada menyatakan bahwa biaya dan anggaran di Balai Latihan Kerja Mandiri  sudah menunjang, salah satunya adalah dengan adanya pemberian Insentif Berbasis Kinerja (IBK) kepada pegawai yang memiliki tingkat disiplin dan kinerja yang tinggi, berikut pernyataannya:
“Menurut saya biaya yang menunjang disiplin PNS sudah menunjang dari anggaran  yang  ada,  misalnya  dengan  memberikan  insentif  kepada pegawai  untuk  memberikan  motivasi  dalam  disiplin,  khususnya  lagi  kan sekarang  itu  ada  yang  namanya  IBK  (Insentif  Berbasis  Kinerja)  yang mana  setiap  bulannya  ada  pemberian  insentif  khusus  kepada  pegawai yang memiliki kinerja dan kedisiplinan yang tinggi. Terkadang juga di sini ada dana khusus jikalau melakukan tugas dinas keluar.” (Senin, 11 Maret 2019 Pukul 14.10 di BLKM Provinsi Jawa Barat).
Dengan  demikian,  dimensi  sumber  daya  dalam  implementasi  PP  Nomor  53  tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Balai Latihan Kerja Mandiri Provinsi Jawa Barat  dapat  dikatakan  optimal  karena  walaupun  sarana  dan  prasarana  serta  biaya  dan anggaran telah menunjang sumber daya manusia yang ada belum menunjang hal ini karena jumlah pegawai masih kurang dan kesiapanya pun perlu ditingkatkan.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
c. Disposisi
Dimensi  disposisi  ini  peneliti  bagi  ke  dalam  dua  indikator  yaitu  pemahaman  dan respon pegawai. Pertama, pemahaman pelaksana kebijakan Jawa Barat, berikut pernyataan dari Kepala BLKM Provinsi Jawa Barat:
“Sudah menjadi suatu keharusan seorang PNS memahami  PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, ya jikalau pegawai tersebut tidak paham maka  dia  tidak  akan  disiplin.  Kalau  dipersentasekan  pemahaman PNS  di sini  sudah  ada  yang  mencapai  90%  ada  juga  yang  baru  sampai  75% tergantung orangnya, dengan berpatokan pada kedisiplinan pegawai yang bersangkutan. Kalau dirata-ratakan mungkin pemahaman pegawai PNS di sini  terkait  PP  Nomor  53  tahun  2010 tentang  Disiplin  PNS  sampai  pada 85%.” (Senin, 11 Maret 2019 Pukul 13.00 di BLKM Provinsi Jawa Barat).
Sementara  itu,  menurut  Ibu  Eli  Sugriwati,  SE  pemahaman  terkait  PP  Nomor  53 tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  sudah  bagus,  berikut  yang pernyataannya:
“Menurut  saya  pribadi,  pemahaman  pegawai  terkait  Peraturan  Disiplin PNS sudah bagus dilihat  daripada  bagaimana pegawai  itu melaksanakan tugas  dan  dari  mematuhi  peraturan  disiplin  salah  satunya.  Namun mungkin  memang yang namanya manusia  tidak luput dari  kesalahan  dan lupa ya memang masih ada pegawai yang belum optimal dalam mematuhi jam kerja sehingga waktu yang digunakanpun belum optimal. Hal ini pun sebenarnya  sering  diingatkan  oleh  atasan  baik  pada  apel  pagi  maupun pada  pegawai  yang  bersangkutan  apabila  melakukan  pelanggaran.”
(Senin, 11 Maret 2019 Pukul 14.40 di BLKM Provinsi Jawa Barat).
Kedua, respon  pelaksana  kebijakan  Berikut  pernyataan  dari  Kepala  BLKM Provinsi  Jawa  Barat terkait  dukungan  Pegawai  Negeri  Sipil  terhadap  implementasi  PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
“Respon  pegawai  di  sini  sangat  mendukung  dengan  adanya  PP  disiplin PNS  tersebut.  memang  pada  awalnya  pp  ini  dirasa  berat  karena  dilihat daripada  hukumannya  dimana  terdapat  hukuman  ringan,  sedang,  dan berat. Namun karena itu sudah menjadi aturan dan kewajiban, maka mau tidak  mau  PNS  harus  siap  dan  harus  mendukung.  Dimana  salah  satu bentuk dukungannya para pegawai  di  sini mengikuti  apel pagi, mematuhi jam  kerja,  dan  melaksanakan  tugas  dengan  penuh  tanggungjawab  dan bekerja  secara  optimal.” (Senin,  11  Maret  2019  Pukul  13.00  di  BLKM Provinsi Jawa Barat).
Bapak  Ir.  Joko  Widada  menyatakan  bahwa  pegawai  mendukung  dalam implementasi  PP  No.  53  tahun  2010  sudah  merupakan  suatu  komitmen.  Berikut  yang pernyataannya:
“Pegawai  BLKM  tetap  mendukung  dengan  adanya  pelaksanaan  PP  ini karena sudah menjadi komitmen karena kita butuh kantor, sudah menjadi suatu  kewajiban  kita  untuk  mematuhi  aturan  kantor  dan tidak  melanggar aturan  kantor.  Menurut  saya  tidak  ada  alasan  untuk  menolak  peraturan PP  disiplin  tersebut.  mau  tidak  mau  sebagai  PNS  harus  mematuhi
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
peraturan  tersebut.” (Senin,  11  Maret  2019  Pukul  14.10  di  BLKM Provinsi Jawa Barat).
Dengan  demikian,  untuk  dimensi  disposisi  dalam  implementasi  PP  Nomor  53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Balai Latihan Kerja Mandiri Provinsi Jawa Barat sudah baik dilihat dari kemauan Pegawai Balai Latihan Kerja Mnadiri Provinsi Jawa  Barat  dalam  mengikuti  apel  pagi,  mematuhi  jam  kerja,  dan  melaksanakan  tugas dengan penuh tanggungjawab.

## d. Struktur Birokrasi
Untuk  dimensi  struktur  birokrasi  ini,  penulis  bagi  ke  dalam  dua  indikator  yaitu Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dan  fragmentasi  atau  pola  hubungan  dalam penyelesaian  masalah. Pertama, SOP  dalam  Implementasi  PP  Nomor  53  Tahun  2010 Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Balai  Latihan  Kerja  Mandiri  Provinsi  Jawa Barat. Berikut pernyataan dari Kepala BLKM Provinsi Jawa Barat:
“SOP tentu sudah sesuai dengan PP Nomor 53 taun 2010 tentang Disiplin PNS,  tapi  jikalau  SOP  pekerjaan  kita  punya  SOP  yang  berbeda  lagi standarnya  yang  ditentukan  oleh  Kepala  Dinas  yang  sudah  mencakup standarisasi  kompetensi,  skill  tentunya.  Yang  di  dalamnya  telah  kami sajikan  secara  lengkap  dan  jelas  mengenai  pelaksanaan  tugas  berkaitan dengan tupoksi pegawai masing-masing sesuai dengan bidangnya masing- masing.” (Senin,  11  Maret  2019  Pukul  13.00  di  BLKM  Provinsi  Jawa Barat).
Senada dengan pernyataan di atas, Ibu Heppy Sopiah, SH juga menyatakan bahwa dalam Standar Operating Procedur (SOP) Balai Latihan Kerja Mandiri Provnsi Jawa Barat sangat  mengarahkan  pegawai  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kerjanya  dengan  disiplin. Berikut  yang  dikemukakan  oleh  Ibu  Heppy  Sopiah,  SH  terkait  SOP  Balai  Latihan  Kerja Mandiri Provinsi Jawa Barat:
“Yang  saya  pribadi  ketahui  bahwa  di  dalam  SOP  BLKM  itu  memuat tentang uraian  tugas kerja, di  situ sudah teruraikan tersusun jelas sesuai bidang  kerjanya  masing-masing  tentunya  sangat  mengarahkan  pegawai dalam  melaksanakan  tugas  dan  kerjanya  dengan  disiplin  dengan berpatokan  pada  SOP  tersebut.” (Senin,  11  Maret  2019  Pukul  14.30  di BLKM Provinsi Jawa Barat).
Sementara itu, Bapak Mulyana, S. menyatakan hal sebagai berikut:
“PP Nomor 53 tahun 2010 menurut saya di sini memang berjalan sesuai peraturan tersebut, namun berkaitan dengan SOP yang mana SOP BLKM di dalalamnya menguraikan tugas dan kerja daripada tiap-tiap biangnya, dengan  SOP  BLKM  dengan  menguraikan  tugas  kerja  tersebut  saya  kira mendukung  pegawai  untuk  melaksanakan  tugas  dan  kerjanya  sedisiplin mungkin.” (Senin,  11  Maret  2019  Pukul  13.00  di  BLKM  Provinsi  Jawa Barat).
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Balai Latihan Kerja Mandiri Provinsi Jawa Barat
Kedua, fragmentasinya, Berikut pernyataan dari Kepala BLKM Provinsi Jawa Barat:
“Hubungan dalam mengatasi konflik atau masalah disiplin PNS, di pusat kan ada BKD yang mana Peran BKD provinsi Jawa Barat adalah sebagai penampung  dari  laporan-laporan  mengenai  disiplin,  dalam  hal  ini  kita menerima  laporan  bagaimana  perkembangan  pegawai  di  dalam melaksanakan  kedisiplinan.  Apabila  terdapat  pegawai  yang  melanggar peraturan  disiplin,  dilihat  dulu  bagaimana  tingkat  pelanggarannya  yang selanjutnya dilakukan penanganannya sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun di BLKM sendiri diatasi dahulu oleh atasan bidangnya, kemudian ke  Subbag  TU,  kemudian  masuk  ke  saya  selaku  Kepala  Balai,  jika memerlukan  proses  yang  lebih  lanjut  maka  akan  masuk  ke  Dinas (Disnakertrans Provinsi Jawa Barat) dan baru diproses ke pusat.” (Senin, 11 Maret 2019 Pukul 13.00 di BLKM Provinsi Jawa Barat).
Sementara  itu,  berikut  ini  adalah  pernyataan  dari  Ibu  Dra.  Tuti  Hidaryati  mengenai pola hubungan dalam mengatasi masalah permasalahan yang ada berikut pernyataannya:
“Secara  pembinaan  ya  dia  pegawai  yang  melanggar  dibina  oleh atasannya  terlebih  dahulu.  Pertama  di  panggil  secara  lisan,  tetap melanggar pembinaan oleh atasan, 3x juga masih oleh atasan, masih juga dan  ke 4x  dia  akan  dipanggil  oleh  Kepala  Balai.  Adapun  untuk  sanksi  di sini  sudah  sesuai  dengan  PP  No  53  tahun  2010  tentang  Disiplin  PNS. Yakni  untuk  penanganan  masalah  yang  berkaitan  dengan  disiplin  PNS yakni  dari  atasan bidang, langsung k kabag TU, Kepala  Balai, kemudian proses  ke  dinas,  lalu  ke  pusat  dan  itu  bukan  poses  yang  cepat  dan  tidak semudah  atasan  bisa  memecat  pegawai  yang  melanggar  disiplin  PNS.” (Senin, 11 Maret 2019 Pukul 13.30 di BLKM Provinsi Jawa Barat).
Dengan demikian, untuk dimensi struktur birokrasi dalam implementasi PP Nomor 53 tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Balai  Latihan  Kerja  Mandiri  Provinsi Jawa  Barat  dapat  dikatakan  telah  efektif  karena  Balai  Latihan  Kerja  Mandiri  Provinsi  Jawa Barat  telah mempunyai  Standar Operasional Prosedur (SOP) dan prosedur fragmentasi  yang jelas.
Selanjutnya berdasarkan pada analisis hasil penelitian, peneliti juga dapat menemukan beberapa  faktor  pendukung  dalam  implementasi  PP  Nomor  53  tahun  2010  tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  di  Balai  Latihan  Kerja  Mandiri  Provinsi  Jawa  Barat.  Adapun  faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

## 1) Sarana dan Prasarana yang memadai
Sarana parasarana menjadi  hal yang kursial dibutuhkan oleh suatu  organisasi  sebagai penopang  telaksananya  tujuan  organisasi.  Sarana  dan  prasarana  di  Balai  Latihan  Kerja Mandiri  Provinsi  Jawa  Barat  menjadi  faktor  pendukung  dalam  implementasi  PP  Nomor  53 tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Di  mana  sarana  dan  prasarana  yang dimaksud  adalah  seperti  kendaraan  dinas, finger  print, suasana  kantor  yang  nyaman,  serta fasilitas mendukung dan memadai. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut merupakan modal  awal  bagi  pembentukan  pagawai  negeri  sipil  yang  efektif  dan  efisien  demi terbentuknya suatu pegawai yang berjiwa disiplin tinggi serta taat pada tanggungjawab yang diberikan.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Dengan demikian, aspek  sarana dan prasarana  memliki fungsi  dan peran yang  sangat penting dalam penegakkan disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil khususnya dalam implementasi  PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana menurut Edward III  dalam  Widodo  (2017)  yang  mengatakan  keterbatasan  sarana  atau  fasilitas  menyebabkan gangguan untuk pelaksanaan suatu kebijakan.

## 2) Penghargaan dan Insentif
Kedisiplinan  tidak  dapat  tercipta  dengan  sendirinya,  akan  tetapi  selalu  dilatar belakangi  oleh  faktor-faktor  seperti  adanya  aturan  yang  mengatur,  serta  perasaan  suka  atau senang.  Prasaan  suka  dan  senang  dapat  muncul  ketika  pegawai  mendapatkan  penghargaan dari  prestasi  kerja.  sehingga  mereka  termotivasi  untuk  bekerja  dengan  sebaik-baiknya sehingga  mencapai  hasil  yang  optimal.  Penghargaan  merupakan  suatu  motivasi  yang  kuat dalam meningkatkan kedisiplinan kerja maupun kinerja secara umum.
Di  Balai  Latihan  Kerja  Mandiri  Provinsi  Jawa  Barat  terlaksana  dengan  adanya penghargaan  bagi  pegawai  yang  memiliki  tingkat  disiplini  yang  tinggi  dalam  kurun  waktu tertentu serta adanya pemberian Insentif Berbasis Kinerja (IBK) tiap bulannya bagi  pegawai yang memiliki prestasi kerja dan disiplin yang baik. Tentunya hal tersebut sangat mendukung dan memotivasi pegawai dalam menegakkan peraturan disiplin.
Penting  dalam  organisasi  untuk  diadakannya  penghargaan.  Sebagaimana  menurut Edward  III  dalam  Widodo  (2017)  yang  pada  intinya  enyatakan  bahwa  otivasi  lahir  didalam diri seseorang atas kehendaknya sendiri, dan penghargaan serta insentif mempengaruhinya.

## 3) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas
Dalam  hal  ini  SOP  Balai  Latihan  Kerja  Mandiri  Provinsi  Jawa  Barat  yakni  SOP BLKM  Provinsi  Jawa  Barat  tahun  2018  telah  menguraikan  tugas  kerja  pegawai  secara  rinci dan  jelas  sesuai  dengan  tufoksi  masing-masing.  Karena  sejalan  dengan  teori  Edward  III  di atas,  yang  mana  SOP  Balai  Latihan  Kerja  Mandiri  Provinsi  Jawa  Barat  tersebut  telah mengatur  para  pelaksana  yakni  para  pegawai  Balai  Latihan  Kerja  Mandiri  Provinsi  Jawa Barat.  Tidak  hanya  faktor  pendukung,  peneliti  juga  menemukan  adanya  beberapa  faktor penghambat dalam implementasi  PP  Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai  Negeri Sipil di Balai Latihan Kerja Mandiri Provinsi Jawa Barat. Faktor penghambat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

## 1) Minimnya intensitas pemerintah dalam mengadakan sosialisasi
Dalam  penegakan  hukum  tentunya  hal  yang  paling  penting  adalah  pengetahuan pelaksana  hukum  atas  hukum  yang  ada,  sehingga  hal  ini  menjadikan  pentingnya  sosialisasi bagi  peningkatan  pengetahuan  para  pelaksana  hukum.  Oleh  karenanya,  sosialisasi  mengenai PP  nomor  53  tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  sangat  diperlukan,  untuk peningkatan pemahaman para pelaksana peraturan tersaebut. Pemimpin BLKM Provinsi Jawa Barat  menyebutkan  bahwa  sosialisasi  sering  dilaksanakan.  Namun  secara  pelaksanaannya belum  diadakannya  sosialisasi  khusus  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  Pegawai.  Hal ini  tentunya  menjadi  salah  satu  penghambat  dalam  implementasi  PP  Nomor  53  tahun  2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## 2) SDM dan kesiapan Pegawai Negeri Sipil belum memadai
Peneliti  melihat  bahwa  terdapat  kekurangan  ketersediaan  SDM  dan  kurangnya kesiapan pegawai  dalam melaksanakan peraturan disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil. Hal  ini bisa diketahui dari masih adanya pegawai Balai Latihan Kerja Mandiri Provinsi Jawa Barat yang belum sepenuhnya mematuhi jam kerja dan belum menggunakan jam kerja secara optimal.

## Simpulan
Dapat  kita  tarik  kesimpulan  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Balai Latihan Kerja Mandiri (BLKM) Provinsi  Jawa Barat  belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan dilihat  dari  empat factor. Pertama, komunikasi sudah berjalan karena adanya pendistribusian peraturan tersebut sampai  kepada  staf  atau  pegawai. Kedua, sumber  daya  belum  optimal  karena  walaupun sarana  dan  prasarana  serta  biaya  dan  anggaran  telah  menunjang  sedangkan  sumber  daya manusia di Balai Latihan Kerja Mandiri Provinsi Jawa Barat belum menunjang hal ini karena jumlah pegawai masih kurang dan kesiapanya pun perlu ditingkatkan. Ketiga, disposisi sudah baik  dilihat  dari  kemauan  Pegawai  Balai  Latihan  Kerja  Mnadiri  Provinsi  Jawa  Barat  dalam mengikuti  apel  pagi,  mematuhi  jam  kerja,  dan  melaksanakan  tugas  dengan  penuh tanggungjawab. Keempat, struktur  birokrasi  dikatakan  telah  efektif  karena  Balai  Latihan Kerja  Mandiri  Provinsi  Jawa  Barat  telah  mempunyai  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) dan  prosedur  fragmentasi  yang  jelas.  Adapun  untuk  faktor  pendukung  implementasinya adalah  terdiri  dari  sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  adanya  penghargaan  dan  insentif, serta  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  jelas.  Sedangkan  faktor  penghambatnya adalah  rendahnya  intensitas  pemerintah  dalam  mengadakan  sosialisasi , serta  sumber  daya manusia  dan  kesiapan  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  melaksanakan  peraturan  disiplin  belum memadai.

## Referensi
Afifuddin. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung: Pustaka Setia.
Agustino, L. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
Anggara, S. (2015). Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Pustaka Setia.
Budiman, R. (2015). Isu-isu Krusial Administrasi Publik Kontemporer. Bandung: Lepsindo.
Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana.
Burhanuddin, A. (2005). Performance Apprasial . Jakarta: Rajawali Perss.
Dasimah,  I.  (2014), Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  PP  No  53  Tahun  2010  Tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  Terhadap  Kinerja  Pegawai  di  Kementerian Agama Kota Bandung, Bandung: FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Engkus,  E  (2017). Implementasi  Undang-Undang  Perdagangan  Implikasinya  Dalam Kebijakan  Pengendalian  Harga  Kebutuhan  Pokok  Masyarakat ,  JISPO:  Jurnal  Ilmu Sosial dan Ilmu Politk, 18(1), 1-144.
Engkus, E. (2017). The Influence  of  Organizational  Behavior  on Work Ethics Employees In Bandung Regency Government. 1(1), 1-16.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Edi, S, (2008). Analisis Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Handoko,  T.H.  (2014).  Manajemen Personalia  dan  Sumber  Daya  Manusia. Yogyakarta: BPFE.
Hidayat, dkk. (2017). Reformasi  Administrasi: Teori  dan Aplikasi . Bandung:  FISIP UNPAS Press
Ishak,  D.,  Maolani,  D.  Y.,  dan Engkus, E.  (2017). Konsep  Kinerja  Dalam  Studi  Organisasi Publik . JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politk, 7(2), 101-120.
Islami, I. (2009). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara.
Moenir, HAS. (2002). Manajemen Pelayanan Publik, Jakarta: Bina Aksara.
Moleong, L. (2013). Meteologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mulyawan,  U.  (2015). Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  Di  Badan  Lingkungan  Hidup  Daerah  Kota Serang, Serang: FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Nawawi,  I.  (2009). PublicPolicy  (Analisis,  Strategi  Advokasi  Teori  dan Praktek), Surabaya: PMN.
Nugroho, R. (2014). Public Policy, Jakarta: Elek Media Komputindo
Pasolong, H. (2013). Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Purwanto, E.A., Sulistyastuti, D.R. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Gava Media.
Saebani, B.A. (2012). Perbandingan Administrasi Negara . Bandung: Pustaka Setia.
Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama.
Soehartono, I. (2015). Metode Penelitian Sosial . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Subarsono, A.G. (2013). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta.
Suyanto,  B.  (2013). Metode  Penelitian  Sosial  Berbagai  Alterntif  Pendekatan, Jakarta: Prenada.
Syafiie, I.K. (2010). Pengantar Ilmu Pemerintahan . Jakarta: Refika Aditama.
Syafri, W. (2002). Studi Tentang Administrasi Publik. Jatinangor: Erlangga.
Wahab, S.A. (2008). Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
____. (2012). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Malang: UMM Press.
Widodo, J. (2017). Analisis Kebijakan Publik, Jakarta: MNC.
Winarno,  B.  (2004). Kebijakan  Publik:  Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus  (Edisi  dan  Revisi Terbaru), Yogyakarta: CAPS.
Yenni  Y.A.  (2014). Implementasi  Kebijakan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar: FISIP Universitas Hasanudin.