## PEMBATALAN HAK MEREK DAGANG TERDAFTAR BERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2016 (STUDI PUTUSAN NO. 535 K/PDT.SUS-HKI/2018)
Oleh:
Calvin Stanley 1) , Antonius Jingga 2) , Cyntia Fadhillah 3) , Suhaila Zulkifli 4)
Universitas Prima Indonesia, Medan 1,2,3,4)
E-mail:
montacsgaada@gmail.com 1)
antoniusjingga10@gmail.com 2) cyntiafadhillah7597@gmail.com 3)
suhailazella@yahoo.com 2)

## ABSTRACT
Brand is a part of intellectual work that has a role to add and improve business both in the form of goods or in the trade and investment sector that needs to be supported. In Indonesia regulation about trademark regulated in UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis . In this research, the authors discuss about the procedure for brand registration, as well as its requirements like formality checks, and substance that must be completed and after the examination completed, then continued in certification and announce on the brand. And as  a  result  of  the  cancellation  of  a  trademark  that  has  rights  in  principle  or  whole  with  a trademark  owned  by  another  party  conducted  by  PT  PUSAKA  IWAN  TIRTA  against  PT IWAN TIRTA (Study of Decision No.535 K / Pdt.Sus-Hki / 2018). The research method used is Normative  Juridical.  The  legal  sources  used  are  primary,  secondary,  and  tertiary.  The  data collection  method  is  by  during  a  literature  study.  Data  analysis  is  obtained  qualitatively. In brand registration, there are several procedures such as formality checks, substantive checks, announcements, and certifications. There are 2 types of punishing set in the UU  Merek dan Indikasi Geografis, namely civil and criminal penalties

## Keyword: Nullification, Registration, Intelectual Property Right,UU No. 20 Tahun 2016

## ABSTRAK
Merek  merupakan  bagian  dari  karya  intelektual  yang  memiliki  peran  guna  memperlancar dan  meningkatkan  bisnis  baik  dalam  wujud  barang  atau  maupun  jasa  dalam  sektor perdagangan dan investasi yang perlu dilindungi. Di indonesia peraturan tentang merek dan indikasi  geografis  terdapat  pada  UU  Nomor  20  tahun  2016  tentang  merek  dan  indikasi geografis.  Dalam  penelitian  ini  penulis  membahas  tentang  prosedur  dari  tata  cara pendaftaran  merek,  serta  syarat-syaratnya  seperti  pemeriksaan  formalitas,  dan  substantif yang  harus  dipenuhi  dan  setelah  pemeriksaan  tersebut  selesai,  maka  berlanjut  di  tahap sertifikasi  dan  pengumuman  pada  merek.  Dan  akibat  dari  batalnya  merek  dagang  yang memiliki  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhan  dengan  merek  yang  sudah  terkenal milik  pihak  lain  yang  dilakukan  oleh  PT PUSAKA  IWAN  TIRTA  terhadap  PT  IWAN  TIRTA (Studi Putusan No.535 K/Pdt.Sus-Hki/2018). Metode penelitian yang dipakai adalah  Yuridis Normatif.  Sumber  hukum  yang  dipakai  yaitu  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Metode pengumupulan  data  yaitu  dengan  melakukan  studi  pustaka.analisis  data  diperoleh  dengan kualitatif.  Dalam  pendaftaran  merek,  terdapat  beberapa  prosedur  seperti  pemeriksaan
formalitas,  pemeriksaan  substantif,  pengumuman,  dan  sertifikasi.  Terdapat  2 jenis  hukuman yang  di  atur  di  UU  Merek  Dan  Indikasi  Geografis  merek  yaitu  hukuman  perdata  dan hukuman pidana.
Kata Kunci: Pembatalan, Pendaftaran, Merek, HAKI, UU No.20 Tahun 2016

## 1. PENDAHULUAN
Pada  saat  ini  ,  setiap  perusahaan tentu  memiliki  merek  sebagai  ciri  khas dari  produk,  baik  barang  maupun  jasa yang  membedakannya  dengan  produk perusahaan  lainnya.  Merek  merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan haki,  yang  biasanya    berikatan    dengan perlindungan  penerapan  ide  dan informasi yang memiliki nilai komersial. 1 perusahaan  menyadari pentingnya  perlindungan  haki  untuk melindungi produk yang dihasilkannya.
Secara  komersial  sebuah  merek dapat menjadi kekayaan yang berharga, asset  rill  perusahaan  dapat  sama berartinya dengan merek, bahkan suatu merek  dapat  melebihi  aset  rill. 2 Karena pentingnya  peranan  merek  maka  perlu diberikan  perlindungan  hukum,  untuk mencegah  pihak-pihak  yang  tidak tanggung jawab menyalahgunakan merek  seperti  mengikuti  nama  merek yang  sudah  terkenal.  Dengan  adanya perlindungan  terhadap  merek  maka kecurangan  terhadap  merek  dapat diperkecil  celahnya.  Masalah  merek menjadi sangat penting jika ditinjau dari aspek hukum, tidak dapat  disanggah  di Indonesia  permasalahan  penggunaan merek  oleh  pihak  yang  tidak  memiliki hak sering terjadi seperti kasus dari  PT
1 Tim Lindsey (et.al), Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar , (Bandung: PT Alumni, 2011), Hlm. 3
2 Tim Lindsey, Op.Cit ,Hlm 131
IWAN TIRTA dengan PT PUSAKA IWAN TIRTA dikarenakan merek yang digunakan  oleh  PT  PUSAKA  IWAN TIRTA  memilki  kesamaan  dengan  PT IWAN  TIRTA  oleh  karena  itu  pihak  PT IWAN  TIRTA  merasa  dirugikan  dan mengugat  pihak  PT  PUSAKA  IWAN TIRTA.  Merek    PT  IWAN  TIRTA  sudah terdaftar  sejak    tahun  2006,  sedangkan PT PUSAKA IWAN TIRTA mendaftarkan merek  dagangnya  pada  tahun  2009, jelas  PT  PUSAKA  IWAN  TIRTA  tidak beritikad  baik.  (Studi  Putusan  No.535 K/Pdt.Sus-Hki/2018) 3 .
Di Indonesia, pemerintah telah memberikan hak khusus kepada pemilik merek untuk memakai atau memberikan  izin  kepada  pihak  lain untuk menggunakannya. Merek merupakan  tanda  yang  membedakan barang dan/ jasa yang dibuat oleh orang atau  badan  hukum  yang  dapat  berupa gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka susunan,  warna,  dua  dimensi  atau  tiga dimensi,  suara,  hologram,  ataupun kombinasi  dari  unsur  tersebut. 4 Pada kasus  PT  PUSAKA  IWAN  TIRTA  dengan PT  IWAN  TIRTA,  PT  PUSAKA  IWAN TIRTA dengan jelas melanggar  Pasal  21 ayat  1  huruf  b  UU  Nomor  20  Tahun 2016,  yang  dimana  pasal  ini  dibuat untuk melindungi pemilik merek dengan menolak  merek  yang  mempunyai kesamaan terhadap merek pada
3 Putusan no. 535 K/Pdt.Sus-HKI/2018
4 UU nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 1
pokoknya  atau  keseluruhanya,  PT PUSAKA  IWAN  TIRTA  dengan  sengaja meniru  merek  milik  PT  IWAN  TIRTA yang  telah  dahulu  mendaftarkanya. Menurut  Iswi  Hariyani  apabila  suatu merek  yang  diajukan  oleh  pemohon tidak  memiliki  itikad  baik,  daya pembeda,  dan  berlawanan  dengan  UU yang berlaku maka merek tersebut tidak dapat  didaftarkan. 5 Menurut  Agus Harianto  suatu  merek  dapat      digugat pembatalan  pendaftaran  merek  yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan berbagai alasan yang terdapat pada pasal 4, pasal 5, atau pasal  6  uu  merek.  Pembatalan pendaftaran  merek  dilakukan  dengan mencoret  merek  yang  bersangkutan daftar  umum  merek.  Akibat  dari dibatalkannya dan dihapuskannya pendaftaran  merek  yaitu  berakhirnya perlindungan  hukum  merek  yang bersangkutan. 6

## Rumusan Masalah
Dari latar belakang permasalahan yang dibahas, penulis membuat karya ilmiah dengan judul “ Pembatalan Hak Merek Dagang Terdaftar Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016”
Dari  pemaparan  latar  belakang  yang disampaikan  penulis,  kemudian  penulis mempunyai  rumusan  masalah  sebagai berikut :
1.bagaimana prosedur pendaftaran merek?
2.bagaimana  akibat  hukum  batalnya merek dagang yang memiliki persamaan pada  pokoknya  atau  keseluruhan
5 Iswi Hariyani, Op.Cit , Hlm. 91
6 Agus Harianto, loc.Cit, Hlm.3
dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan sejenisnya?
3.bagaimana pertimbangan hakim terhadap  putusan  no.  535  k  /Pdt.sus- Hki/2018 ?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
a. Hak Atas Kekayaan Intelektual
Menurut  Iswi  Haryani  hak  atas kekayaan intelektual (haki) atau intelectual  property  right adalah  hak hukum  yang  dimiliki  oleh  para pencipta/  penemu  sebagai  hasil  kerja intelektual dan kreativitas yang bersifat khas  dan  baru    yang  bersifat  istimewa (khusus). 7
b. Merek
Merek  dapat  menjadi  bagian penting dari kelancaran dan pengembangan perdagangan barang dan jasa  yang  terjadi  pada  era  globalisasi, karena  merek  adalah  bagian  karya  dan wujud intelektual yang harus dilindungi. 8
c. Fungsi Merek
Agus  Mardianto  berpendapat merek  bisa  berfungsi  sebagai  lambang yang  membedakan  barang  atau  jasa yang  diperdagangkan  suatu  perusahaan dengan  perusahaan  yang  lain  ( product identity) ,  instrument  promosi  dagang
(means of trade promotion) , kualitas dari
7 Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI yang benar (Yogyakarta:Penerbit Pustaka Yustisia, 2010). Hlm.16
8 Charles Yeremia, ”Tinjauan Yuridis Pembatalan  Merek  Dagang  Terdaftar  Terkait Prinsip  Itikad  Baik  (Good  Faith)  Dalam  Sistem Pendaftaran  Merek  (studi  putusan  nomor  356 K/Pdt.sus-HaKI/2013)”,  (Universitas  Brawijaya, 2014). Hlm. 1
barang  atau  jasa (quality  guarantee) , dan  penunjukan  atas  barang  atau  jasa yang dihasilkan (source of origin) . 9
d. Hak Merek
Hak  atas  merek  mempunyai jangka  waktu  tertentu  yang  yang  telah ditetapkan  di  UU  No  20  Tahun  2016 dimana  merek  tersebut  dapat  dipakai sendiri  atau  memberikan  izin  kepada pihak lain untuk memakainya. 10

## e. Jenis Merek
Merek  dapat  dibedakan  menjadi 3  yaitu  merek  dagang,  merek  jasa, merek kolektif
Merek terbagi atas 3 yaitu :
1. Merek  dagang  yaitu  merek  yang dapat digunakan oleh seseorang,atau  lebih,  atau  dapat dipakai  oleh  badan  hukum  yang memperdagangkan  barang  atau jasanya dengan maksud membedakan  dengan  barang- barang jenis lainya.
2. Merek  dagang  yaitu  merek  yang dapat digunakan oleh seseorang,atau  lebih,  atau  dapat dipakai  oleh  badan  hukum  yang memperdagangkan  barang  atau jasanya dengan maksud membedakan  dengan  jasa-jasa jenis lainya.
3. Merek  kolektif  yaitu  merek  yang menguntukan  barang  dan/atau jasa  dengan  kekhususan  yang sama  tentang  ciri,  karakteristik
9 Agus Mardianto, “Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No.15 Tahun 2001”, (Universitas Jendral Soedirman, 2011). Hlm. 1
10 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1, Hlm.2
umum,  dan  mutu  barang  atau jasa  yang  akan  diawasi  oleh beberapa  orang  atau  badan hukum bersamaan dengan maksud  membedakan  barang dana tau jasa sejenis lainnya. 11

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan dengan  metode  Yuridis  Normatif yaitu  dengan  melakukan  penelitian hukum  yang  berdasarkan  pada pendekatan  terhadap  asas-asas  dan aturan-aturan hukum yang berhubungan  dengan  perlindungan atas  Hak  Merek  yang  terdaftar. Penelitian  ini  bersifat  deskriptif yaitu  penelitian  dengan  maksud mendeskripsikan fenomena fenomena yang ada. Metode pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  dengan melakukan Studi Pustaka. Pengumpulan  data  dalam  penelitian ini  menggunakan  metode  Studi Pustaka,  dengan  memperoleh  data yang  bersifat  sekunder  dengan melakukan  kegiatan  membaca  UU dan  buku-buku  dan  jurnal  yang terkait  dengan  merek , menganalisis keputusan  hakim,  dan  membuat penjelasan  atas  putusan  tersebut. Setelah data diperoleh, data ditelaah secara kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan  analisis  kualitatif  yang dipaparkan dengan deksriptif seperti memaparkan  fakta  dan  data  yang diperoleh  dari  hasil  penelitian.  Pada analisis  data  tersebut,  selanjutnya data  dianalisis  dengan  metode induktif yaitu data dipelajari melalui
11 Ibid
proses  yang  didasarkan  pada  fakta- fakta yang umum. Adapun data yang dipakai  oleh  penulis  adalah  data sekunder.  Pengumpulan  data  untuk mempermudah  penelitian  dilakukan terhadap penelitian dokumen, maupun  pendapat  para  ahli.  Ada  3 (tiga) bahan hukum yang diteliti oleh penulis :
a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum  mengikat  yang  terdiri dari :
1. UU  Hak  Atas  Kekayaan  Atas Intelektual
2. UU  Nomor  20  tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi geografis.
b. Bahan hukum sekuner,
penggunaan bahan hukum sekunder  untuk  mendukung bahan  hukum primer, yaitu yang berasal  dari  karya  para  sarjana, jurnal,  data  yang  diperoleh  dari instansi (Putusan no. 535
K/Pdt.Sus-HKI/2018), serta buku-buku  kepustakaan  yang dijadikan  refrensi  penunjang penelitian ini
c. Bahan  hukum  tertier,  bahan hukum  yang  menudukung  bahan hukum  tertier  yang  berasal  dari kamus.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Prosedur Pendaftaran Merek
Dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis dibutuhkan suatu nama atau merek  yang  menandakan  sebagai identitas dari usaha atau bisnis tersebut. Karena  merek  dapat  menjadi  daya
pembeda  barang  atau  jasa  yang ditawarkan .Dalam mendaftarkan merek ada  empat  tahap    yang  harus  dipenuhi yaitu  pemeriksaan  formalitas  pada merek,  pemeriksaan  substantif,  dan pengumuman setelah proses pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan  substantif  pada  merek selesai, kemudian sertifikasi, ini menandakan  seseorang  telah  memiliki ha katas merek tesebut. Pada
pemeriksaan formalitas pemohon harus memenuhi  syarat  administratif  yaitu formulir  pendaftaran,  identitas  merek, bukti  keterangan  pembayaran  biaya permohonan,  surat  pernyataan  atas kepemilikan merek, surat kuasa apabila permohonan  yang  diajukan  melalui kuasa, dan bukti prioritas jika permohonan diajukan dengan menggunakan  bukti  prioritas.  Jika terdapat kekuranglengkapan persyaratan administratif yang dilakukan  pemohon,  maka  batas  waktu yang  diberikan  paling  lama  dua  bulan setelah  tanggal  pengiriman  surat pemberitahuan  untuk  memenuhi  syarat administratif dikirimkan. Namun apabila kekuranganlengkapan persyaratan  bukan  termasuk  salah  satu dari  persyaratan  minumum  berarti permohonan  mempunyai  hak  untuk mendapatkan  tanggal  penerimaan  dan berhak  untuk  diumumkan.  Apabila dalam  jangka  waktu  yang  diberikan untuk  melengkapi  kekuranglengkapan tidak  lengkap,  permohonan  tersebut dianggap ditarik  kembali.  Jika pemohon mengalami kejadian yang diluar kemampuannya    sehingga  permohonan untuk  melengkapi  kekuranglengkapan tidak  dapat  dipenuhi,  maka  pemohon atau kuasanya dapat meminta
perpanjangan  janga  waktu  untuk kelengkapan persyaratan tersebut.
Apabila  kekurangan  persyaratan  dalam proses  administratif  berupa  bukti prioritas,  maka  batas  waktu  diberikan sampai dengan 3 bulan sejak berakhirnya  jangka  waktu  pengajuan permohonan  dengan  menggunakan  hak prioritas,  jika  pemohon  tidak  dapat memenuhi  persyaratan  bukti  prioritas, permohonananya  dapat  tetap  diajukan namun tanpa menggunakan hak prioritas. 12 Permohonan  pendaftar merek yang memenuhi syarat administratif dan tidak terdapat sanggahan,  maka  dapat  dilakukan pemeriksaan  substantif  dalam  rentang waktu paling lama tiga puluh hari mulai dari  tanggal  berakhirnya  pengumuman akan dilaksanakan pemeriksaan substantif  terhadap  pengajuak  merek yang dimaksud. Apabila dalam mengajukan  permohonana  pendaftaran merek terdapat
keberadap, permohonana pendaftaran merek masuk ke tahap pemeriksaan substantif dalam  jangka  waktu  paling  lama  tiga puluh  hari  terhitung  sejak  tanggal berakhirnya  batas  waktu  penyampaian sanggahan 13 .
Menurut  UU  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  Pasal 21 dan pasal 22, merek harus memenuhi persyaratan substantif sebagaimana isi dari Pasal 21 dan Pasal 22 yaitu  :
1. Merek  tidak  boleh  didaftarkan jika bertentangan dengan
12 Agung Indriyanto, Irnie Mela Yusnita, Aspek Hukum Pendaftaran Merek, Jakarta, PT RajawaliGrafindo Persada, 2017, hal.27
13 ibid,hal. 29
ideologi  negara,  UU,  moralitas, agam,  kesusilaan,  ketertiban umum. Seperti ngehe,jancuk, dan lain-lain;
2. Suatu  merek  yang  didaftarkan haruslah  mempunyai  keunikan sendiri,  tidak  boleh  sama  atau hanya  menyebutkan  barang  atau jasa  yang  di  daftar  seperti mendaftarkan  merek  asin  untuk jenis garam;
3. Merek  yang  didaftarkan  harus mempunyai unsuk yang jelas dan tidak  mengecoh,  dari  asal,  mutu, jenis,  ukuran,  macam,  maksud penggunaan baran dan/ atau jasa yang  didaftar  permohonannya atau menggunakan spesies tanaman  yang  dilindungi  untuk barang  dan/  atau  jasa  yang serupa  seperti  mmendaftarkan merek  emas  24  karat  tetapi emasnya tidak sampai 24 karat;
4. Kualitas  tentang  merek  harus dimuat  dan  manfaat  dari  barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,  seperti  obat merek Panadol dapat meringankan  gejala  flu  dan  sakit kepala;
5. Merek  harus  memiliki  daya pembeda, seperti lukisan,gambar, coretan  tak  teratur,dan  lain-lain, yang  belum  pernah  didaftarkan sebelumnnya.
6. Merek  tidak  boleh  merupakan nama  dan/atau  lambang  milik umum  seperti  pintu  besi  untuk pintu, sepeda ontel untuk sepeda, dan lain-lain.
Dan  permohonan  yang  dimohonkan tidak  boleh  memiliki  persamaan  pada pokoknya atau keseluruhan dengan :
1. Merek  menganut  asas first to file maka  merek  yang  telah  didaftar pertama  oleh  pihak  lain  untuk produk yang sama.
2. Merek  terkenal  pihak  lain  untuk produk sejenis.
3. Merek  terkenal  pihak  lain  untuk produk  tidak  sejenis  yang memenuhi persyaratan tertentu.
4. Indikasi geografis terdaftar.
5. Merek  yang  mirip    atau merupakan  nama  atau  singkatan nama  orang  terkenal  orang  lain, kecuali dizinkan oleh pihak yang berhak secara tertulis.
6. Merek  yang  merupakan  tiruan dari suatu negara berupa nama,singkatan  nama,  bendera, lambang, simbol, emblem negara, lembaga  nasional  internasional, tanda atau cap stempel resmi, hal ini dapat dikesampingkan apabila mendapat persetujuan dari pihak berwenang secara tertulis.
7. Harus  adanya  itikad  baik  dalam pembuatan merek.
Setelah permohonanan merek pendaftaran  yang  telah  memenuhi syarat  minimum,maka  waktu  paling lama  lima  belas  hari  akan  diumumkan dalam  Berita  Resmi  Merek  (BRM), pengumuman  tersebut  berlangsung selama dua bulan. Pengumuman mencakup informasi tentang :
1. Nama  dan alamat  pemohon, termasuk  kuasa  jika  permohonan melalui kuasa.
2. Kelas  dan  jenis  barang  dan/atau jasa.
3. Tanggal penerimaan.
4. Nama negara dan tanggal penerimaan  permohonan  yang pertama kali dalam hal permohonana  diajukan  dengan menggunakan hak prioritas.
5. Label  merek,  termasuk  keterangan mengenai  warna  dan  jika  label merek  menggunakan  bahasa  asing dan/  atau  huruf  selain  huruf  latin dan/  atau  angka  yang  tidak  lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai  terjemahannya  ke  dalam bahasa  Indonesia,  huruf  latin  atau angka  yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta pengucapannya dalam ejaan latin.
Jika  selama  masa  pengumuman ada  pihak  ketiga  yang  keberatan terhadap  permohonan  pendaftaran merek,  pihak  ketiga  dapat  mengajukan penolakan  tersebut  secara  tertulis kepada  Direktorat  Jendral  Kekayaan Intelektual(untuk selanjutnya akan ditulis  DJKI)  beserta  alasan  yang didasarkan pada ketentuan Pasal 20 dan Pasal  21  UU  No20  Tahun  2016 mengenai  merek  yang  tidak  dapat didaftar  atau  ditolak.  Setelah  pihak ketiga mengajukan keberatan, DJKI akan mengirimkan salinan dokumen keberatan  kepada  pemohon  yang pendaftaran mereknya menerima keberatan  dari  pihak  ketiga.  Apabila dalam  proses  permohonan  merek terdapat  keberatan  dari  pihak  ketiga, pemohon  dapat  mengajukan  sanggahan yang  diajukan  secara  tertulis  dan  harus diberikan  dua  bulan  sejak  Salinan permohonan keberatan yang
disampaikan  oleh  DJKI.  Pemilik  merek yang  telah  mendapatkan  sertifikat merek  mempunyai  hak  istimewa  dari negara  (dalam  hal  ini  DJKI)  yang terbatas  dalam  jangka  waktu  tertentu, merek  tersebut  dapat  dipakai  untuk keperluan  sendiri  maupun  pihak  lain atas  seizinya  untuk  menggunakan merek  tersebut.  Sertifikat  merek  akan terbit  setelah  merek  tersebut  telah terdaftar  di  DJKI.  Di  dalam  sertifikat merek terdapat informasi yang berisi :
1. Nama  dan  alamat  lengkap pemilik merek yang didaftar.
2. Nama dan  alamat lengkap kuasa, dalam  hal  permohonan  diajukan melalui kuasa.
3. Tanggal penerimaan.
4. Nama negara dan tanggal penerimaan  permohonan  yang pertama  dalam  hal  permohonan diajukan  dengan  menggunakan hak prioritas.
5. Label merek yang didaftarkan.
6. Nomor dan tanggal pendaftaran.
7. Kelas  dan  jenis  produknya  yang didaftarkan.
8. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.
Setelah  sertifikat  merek  diterbitkan, pemohon  mempunyai  waktu  paling lama  delapan  belas  bulan  terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat untuk diambil,jika  sertifikat  itu  tidak  diambil maka  sertifikat  itu  dianggap  ditarik kembali dan dihapuskan 14
b. Akibat  Hukum  Batalnya  Merek Dagang yang Memiliki Persamaan  Pada  Pokoknya  atau
14 Ibid, hal.28

## Keseluruhan dengan Merek yang Sudah Terkenal Milik Pihak
Permohonan merek harus ditolak apabila  merek  itu  memiliki  persamaan pada  pokoknya  atau  keseluruhan dengan  merek  milik  pihak  lain  yang terkenal pda produk yang didaftarkan. 15 Apabila  merek  dagang  yang  terdaftar memiliki  persamaan  pada  pokoknya atau  seluruhnya  dengan  merek  yang telah  terdaftar,  maka  pemilik  merek terkenal dapat menggugat pihak tersebut  di  pengadilan  niaga  dengan gugatan  pembatalan  merek.  Menurut Pasal  77  UU  Merek  Nomor  20  Tahun 2016  gugatan  pembatalan  merek  dapat dilakukan  setelah  merek  tersebut terdaftar  dan  dalam  jangka  waktu  lima tahun,  apabila  merek  tersebut  telah terdaftar  dalam  jangka  waktu  lima tahun maka merek tersebut tidak dapat digugat lagi, kecuali dengan syarat pihak yang  mendaftarkan  merek  tersebut tidak  beritikad  baik,dan/atau  merek tersebut  bertentangan  dengan  ideologi negara, UU, moralitas, agama, kesusilaan, dan  ketertiban  umum.  Dalam  Pasal  83 dan  84  UU  No  20  Tahun  2016  Tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis  apabila terdapat  produk  dengan  merek  yang memiliki  persamaan  pada  pokoknya atau keseluruhanya pemilik merek yang sah  dapat  menguggat  pihak  tersebut dengan gugatan ganti rugi, menghentikan  semua  produksi  atau perbuatan  yang  berhubungan  dengan pemakaian  merek  tersebut  selama proses pemeriksaan, dan tergugat dapat dituntut  untuk  menyerahkan  produk yang  menggunakan  merek  secara  tanpa
15 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 76
hak yang diperintahkan oleh pengadilan setelah  putusan  pengadilan  mempunyai kekuatan  hukum  tetap.  Di  dalam  UU Nomor  20  Tahun  2016  terdapat ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana  yang  terpadat  pada  Pasal  100 sampai  Pasal  103  dimana  dalam  Pasal ini merupakan delik aduan. Apabila ada pihak  yang  tidak  mempunyai  hak menggunakan  merek  yang  sama  atau mempunyai  persaman  dengan  merek yang  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk produk  sejenis  yang  diproduksi  atau dipasarkan,dan  apabila  jenis  barang yang dihasilkan mengakibatkan gangguan kesehatan, lingkungan hidup,dan kematian pada manusia maka pemilik  merek  tersebut  dapat  dihukum penjara  paling  lama  empat  sampai sepuluh  tahun  dan  denda  dua  milliar sampai lima milliar rupiah sebagaimana yang  diatur  di  Pasal  101  UU  Merek. Apabila  ada  pihak  yang  memasarkan atau  memperdagangkan  produk  yang diketahui atau dapat diduga merupakan hasil tindak pidana maka pihak tersebut dapat  dipidana  kurungan  palung  lama satu  tahun  atau  denda  paling  banyak dua  ratus  juta,  sebagaimana  yang  telah diatur di Pasal 102 UU Merek.
c. Pertimbangan  Hakim  Terhadap Putusan No. 535 K/Pdt- sus/HKI/2018
Duduk  perkara  di  kasus  ini adalah, pada tanggal 06 Oktober 20117, dengan  Register  Nomor  :51/Pdt-Sus- HKI/Merek/2017PN  Jkt.Pst,  penggugat adalah pemilik dari Merek Iwan Tirta di Indonesia dan terdaftar pada 3 Mei 2006 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  dengan  nomor  register D002012031327 yang melindungi kelas
barang nomor 35 yaitu periklanan,manajemen
usaha, administrasi usaha, fungsi-fungsi kantor, sedangkan  tergugat  adalah  pemilik  PT Pusaka  Iwan  Tirta  di  Indonesia  yang merigistrasi  mereknya  pada  tanggal  2 Juli  2009  .Penggugat  melaporkan tergugat karena merek yang didaftarkan tergugat  atas  adanya  itikad  tidak  baik karena  dilandasi  untuk  meniru  merek Iwan  Tirta  yang  mempunyai  kesamaan pokoknya  maupun  keseluruhannya dengan  kelas  yang  didaftar  pada  kelas 35  yang  diregistrasi  oleh  tergugat dengan
nomor registrasi
IDM000209085. Kuasa hukum penggugat  memohon  kepada  hakim untuk  membatalkan  atau  menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnnya,  pada    pendaftaran  merek tergugat  yang  didaftarkan  pada    2  Juli 2009  dengan  nomor  pendaftaran IDM000209085  di  kelas  35  atas  nama tergugat.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menyimpulkan  bahwa  pertimbangan hakim  dalam  mengambil  putusan tersebut  dikarenakan    merek  tergugat telah  meniru  secara  konsep  dengan merek  milik  penggugat,  dan  penggugat yang  mendaftarkan  terlebih  dahulu merek tersebut karena dalam pendaftaran  merek  penggugat  terlebih dahulu  mendaftarkan  Iwan  Tirta  pada tahun 2006 sedangkan tergugat mendaftarkan  mereknya  pada  tahun 2009  sehingga  penggugat  yang  berhak atas merek tersebut. Pendaftaran merek oleh  tergugat  juga  berdasarkan  itikad tidak  baik.Pemakaian  merek  Pusaka Iwan Tirta tersebut dapat mengecohkan konsumen atas produk yang dipasarkan oleh tergugat, seakan-akan produk yang
dihasilkan  oleh  PT  Iwan  Tirta  sama dengan  produk  yang  dihasilkan  PT Pusaka  Iwan  Tirta,  padahal  tergugat menggunakan  produk  berbeda  dari Pusaka  Nusantara  sehingga  menurut peneliti  tergugat  tidak  memiliki  itikad baik yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 535 K/Pdt.Sus-HKI/2018 . Dalam mengambil keputusan,  hakim  menggunakan  UU merek  tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis  Pasal  20  huruf  e  dan Pasal  21 ayat  1 huruf  a  dan b. Pasal  20 huruf e berisi merek tidak dapat didaftar jika  tidak  memiliki  daya  pembeda,  dan Pasal  21  ayat  1  huruf  a  dan  b  berisi permohonan merek ditolak jika terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik  pihak  lain  dan  merek  terkenal milik  pihak  lain  atau  yang  dimohonkan terlebih  dahulu  oleh  pihak  lain  untuk produk yang sejenis.
5. SIMPULAN DAN SARAN
a. Simpulan
1.  Pihak  yang  akan  mendaftarkan mereknya harus memperhatikan beberapa hal seperti merek yang dibuat harus  mempunyai  daya  pembeda  dari merek-merek  yang  sudah  ada,  harus mempunyai  itikad  baik  juga  dalam mendaftarkan  merek,  dan  merek  yang dibuat tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan  yang  sudah  ada  di Undang-undang  Merek  No.  20  Tahun 2016.
2.  Apabila  dalam  pembuatan  merek dagang  terdapat  persamaan  pada pokoknya  atau  keseluruhan  dengan produk  yang  mereknya  sudah  terkenal
milik  pihak  lain,  maka  dapat  dikenakan sanksi perdata dan sanksi pidana.
3. Dalam perkara gugatan oleh PT IWAN
TIRTA  terhadap  PT  PUSAKA  IWAN TIRTA hakim memutuskan membatalkan  merek  PT  PUSAKA  IWAN TIRTA  milik    tergugat  karena  telah meniru  design  dan  logo  dari  batik  yang di  produksi  oleh  penggugat  dan mendaftarkanya  ke  Direktorat  Jendral Kekayaan  Intelektual  dengan  itikad tidak baik.

## b. Saran
1.    Apabila  ingin  mendaftarkan  merek dagang    ada  baiknya  terlebih  dahulu mencari  tahu  apakah  merek  yang  mau didaftarkan  sudah  terdaftar  atau  belum oleh  pihak  lain.  Pihak  yang  ingin mendaftarkan  mereknya  dapat  mencari ketersediaan mereknya di website Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual yaitu pdki-indonesia.dgip.go.id .
2.  Dalam  pembuatan  merek,  pihak  yang ingin mendaftarkan merek harus berdasarkan  itikad  baik,  dan  nama  merek yang dibuat harus memiliki daya pembeda yang  jelas  terhadap  merek  yang  lain, pembuatan nama merek harus memperhatikan Pasal 20,21 UU Merek dan Indikasi geografis.
3.    Disarankan  bagi  pelaku  usaha  untuk segera mendaftarkan merek dagangnya dan tidak  menundanya  sampai  bisnis  menjadi besar dan terkenal.
6. DAFTAR PUSTAKA
a. Buku
Agung Indriyanto & Irnie Mela Yusnita, 2017, Aspek Hukum Pendaftaran Merek, PT Rajawali   Grafindo Persada, Jakarta
Iswi Hariyani, 2010, Prosedur Mengurus Haki Yang Benar, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogjakarta.
b. Peraturan perUUan
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor  535  /  Pdt-sus  /  HKI  /2018, tanggal 5 Februari 2018
UU  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek dan Indikasi Geografis.
c. Jurnal
Agus  Mardianto,  2011, Akibat  Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi
Merek  Menurut  UU  No,15  Tahun 2001, Vol 11-No. 3-Tahun 2011 Charles Yeremia,  2014, Tinjauan Yuridis Pembatalan  Merek  Dagang  Terdaftar Terkait  Prinsip  Itikad  Baik  (Good  Faith) Dalam  Sistem  Pendaftaran  Merek  (studi putusan nomor 356   K/Pdt-sus- Haki/2013) ;