INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4197-4207 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Lembaga Independen Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah
Latifah Nurjannah Sartono 1 🖂 , Yosua Azriel ², Dimas Andrianto Kusuma³
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Email: latifahhns@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Lembaga independen memiliki peran penting dalam pengawasan kinerja pemerintah. Tugas utama lembaga independen adalah untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang  telah  ditetapkan.  Dalam  melakukan  tugasnya,  lembaga  independen  harus  beroperasi  secara independen dan bebas dari pengaruh politik atau kepentingan pribadi. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah. Metode penelitian ini yaitu tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini adalah bahwa lembaga independen memiliki peran yang sangat penting dalam  pengawasan  kinerja  pemerintah.  Dalam  era  demokrasi  dan  transparansi,  keberadaan  lembaga independen  dianggap  sebagai  bentuk  kontrol  dan  keseimbangan  dalam  sistem  pemerintahan.  Dengan adanya lembaga independen, pemerintah akan lebih diawasi dan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Selain itu, lembaga independen juga dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang  lebih  baik  dan  efektif.  Dengan  adanya  lembaga  independen  yang  bekerja  secara  transparan  dan independen, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah.
Kata Kunci : Lembaga Independen, Kinerja Karyawan, Pengaruh Politik

## Abstract
The independent institution plays an important role in monitoring the government's performance. The main task  of  independent  institutions  is  to  ensure  that  the  government  acts  in  accordance  with  established regulations and policies. In performing their duties, independent institutions must operate independently and free from political influence or vested interests. The purpose of this study is to analyse the role of independent institutions in monitoring government performance. This research method is literature review. The result of this study is that independent institutions have a very important role in overseeing government performance.  In  the  era  of  democracy  and  transparency,  the  existence  of  independent  institutions  is considered a form of control and balance in the government system. With the existence of independent institutions, the government will be better monitored and avoid abuse of power or corruption. In addition, independent institutions can also assist the government in formulating better and more effective policies. With the existence of independent institutions that work transparently and independently, it is expected to increase the accountability and transparency of government performance.
Keywords: Independent Institutions, Employee Performance, Political Infuence

## PENDAHULUAN
Pada konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia menampilkan wajah baru, setelah selesainya empat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yang secara berantai dilakukan oleh MPR RI selama empat tahun, sejak 1999 hingga 2002. Salah satu kecenderungan wajah ketatanegaraan Indonesia transisi, serta setelah perubahan UUD 1945 adalah lahirnya lembaga negara independen ( independen agencies)" maupun lembaga non struktural lainnya, serta komisi eksekutif (Jazuly, 2015).
Sebenarnya kemunculan lembaga-lembaga baru yang bersifat mandiri dan independen tidak hanya  dalam  konteks  negara  Indonesia,  akan  tetapi  pada  tiga  dasarwasa  terakhir  di  abad  ke  20 mengalami perkembangan global kelembagaan negara secara pesat (Basarah, 2014).
Kehadiran  lembaga  negara  independen  ini  pada  awalnya  dilatarbelakangi  oleh  krisis kepercayaan  terhadap  lembaga-lembaga  negara  yang  ada.  Krisis  kepercayaan  ini  bukan  saja dimonopoli oleh publik secara umum, tetapi juga oleh para elit politik. Krisis kepercayaan ini berawal dari kegagalan lembaga-lembaga negara yang ada dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya atau sebagai  akibat  dari  meluasnya  penyimpangan  fungsi  lembaga-lembaga  yang  ada  selama  kurun waktu 32 tahun pada masa Orde Baru (Mochtar, 2016). Hadirnya lembaga negara independen juga karena  adanya  keterbukaan  yang  mendorong  masifikasi  kepentingan  dan  tuntutan  masyarakat sebagai dampak modernisasi sekaligus perubahan sosial politik dalam masyarakat yang selama ini
kurang  sekali  diagregasikan  secara  memadai  oleh  lembaga-lembaga  negara  yang  tersedia. Perubahan-perubahan  sosial  politik  tersebut  juga  telah  melahirkan  pergeseran  paradigma  dalam melihat pembedaan secara tegas ranah negara dan ranah non-negara yang menjadi skema dasar dan konstruksi argumentasi trias politica (Arliman, 2020).
peran  lembaga  independen  dalam  pengawasan  kinerja  pemerintah  berkaitan  dengan pentingnya  memiliki  mekanisme  pengawasan  yang  efektif  terhadap  kinerja  pemerintah  dalam menjalankan  tugas-tugasnya  (Hakim,  2009).  Dalam  sebuah  negara  demokratis,  pemerintah bertanggung  jawab  kepada  rakyat,  sehingga  rakyat  mempunyai  hak  untuk  mengetahui  dan mengawasi  tindakan  pemerintah.  Namun,  pengawasan  langsung  oleh  rakyat  tidak  selalu memungkinkan,  sehingga  diperlukan  lembaga  independen  yang  memiliki  peran  khusus  dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Lembaga independen  ini berperan  sebagai pengawas  atau watchdog  terhadap  kinerja  pemerintah,  sehingga  dapat  meminimalisir  tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin terjadi. Selain itu, lembaga independen juga berperan  dalam  mendorong  pemerintah  untuk  melakukan  reformasi  dan  meningkatkan  kinerja sektor publik. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, lembaga independen dapat memberikan umpan balik terhadap kinerja pemerintah, sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan atau perubahan kebijakan yang diperlukan (Nurtjahjo, 2005).
Di  Indonesia,  terdapat  beberapa  lembaga  independen  yang  memiliki  peran  dalam pengawasan  kinerja  pemerintah,  antara  lain  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Ombudsman Republik  Indonesia,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  dan  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia (Komnas HAM) (Fauzan, 2010). Kehadiran lembaga independen ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan rakyat, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik dan bersih .

## METODE PENELITIAN
Metode tinjauan pustaka adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam konteks peran lembaga independen dalam pengawasan  kinerja  pemerintah,  metode  tinjauan  pustaka  dapat  digunakan  untuk  memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konsep dan teori yang terkait dengan topik tersebut, serta mengevaluasi penelitian dan kajian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para ahli. Berikut ini adalah pembahasan mengenai metode tinjauan pustaka dalam konteks peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah:

## 1. Identifikasi sumber-sumber pustaka
Dalam  melakukan  tinjauan  pustaka,  langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah mengidentifikasi sumber-sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat diperoleh dari berbagai jenis publikasi seperti jurnal, buku, laporan, artikel, dan dokumen resmi pemerintah atau lembaga independen.

## 2. Pengumpulan data
Setelah  sumber-sumber  pustaka  telah  diidentifikasi,  langkah  selanjutnya  adalah mengumpulkan  data  dari  sumber-sumber  tersebut.  Data  yang  dikumpulkan  dapat  berupa informasi tentang konsep dan teori terkait peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah, serta hasil penelitian dan kajian terbaru yang telah dilakukan oleh para ahli dalam bidang tersebut.

## 3. Analisis Data
Setelah  data  dikumpulkan,  selanjutnya  dilakukan  analisis  data  untuk  memahami  dan mengevaluasi informasi yang telah diperoleh. Dalam analisis data, dapat digunakan teknik-teknik seperti metode kualitatif, deskriptif, atau content analysis untuk memahami dan mengorganisir data secara sistematis.

## 4. Interpretasi hasil
Hasil  dari  analisis  data  kemudian  diinterpretasikan  untuk  memberikan  pemahaman  yang lebih dalam mengenai topik penelitian. Hasil interpretasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor  yang  mempengaruhi  peran  lembaga  independen  dalam  pengawasan  kinerja pemerintah, serta memberikan rekomendasi dan solusi yang tepat dalam meningkatkan peran tersebut.

## 5. Penulisan Laporan
Langkah  terakhir  adalah  menulis  laporan  berdasarkan  hasil  tinjauan  pustaka  yang  telah dilakukan.  Laporan  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  referensi  atau  dasar  untuk  melakukan penelitian lanjutan atau sebagai sumber informasi untuk kepentingan lainnya seperti pengambilan keputusan atau perencanaan program dan kebijakan.
Dalam  melakukan  tinjauan  pustaka  mengenai  peran  lembaga  independen  dalam  pengawasan kinerja pemerintah, metode  ini sangat berguna untuk  mengumpulkan informasi dan  pemahaman yang  mendalam  tentang  topik  tersebut.  Dengan  melakukan  tinjauan  pustaka,  peneliti  dapat mengevaluasi penelitian dan kajian sebelumnya, mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dalam penelitian tersebut, serta menghasilkan rekomendasi dan solusi yang tepat.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Di  Indonesia,  terdapat  beberapa  lembaga  independen  yang  memiliki  peran  penting  dalam pengawasan kinerja pemerintah. Beberapa di antaranya adalah:

## 1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
KPK didirikan pada tahun 2002 sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam memberantas  tindak  korupsi  di  Indonesia.  KPK  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk  melakukan penyidikan,  penuntutan,  dan  pencegahan  tindak  pidana  korupsi.  KPK  juga  memiliki  fungsi pengawasan  terhadap  kinerja  pemerintah  dan  lembaga  negara  dalam  hal  pencegahan  dan pemberantasan korupsi.

## 2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara. BPK memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah dan lembaga negara, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara.

## 3. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
ORI  adalah  lembaga  independen  yang  bertugas  dalam  mengawasi  dan  menyelesaikan pengaduan  masyarakat  terkait  pelayanan  publik  yang  tidak  memuaskan.  ORI  memiliki  wewenang untuk  melakukan  penyelidikan  dan  mediasi  terhadap  pengaduan  masyarakat,  serta  memberikan rekomendasi dan saran kepada lembaga pemerintah terkait peningkatan kualitas pelayanan publik. 4. Dewan Pers
Dewan  Pers  merupakan  lembaga  independen  yang  bertanggung  jawab  dalam  mengawasi kebebasan pers dan menjaga etika jurnalistik di Indonesia. Dewan Pers memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan sanksi dan peringatan kepada media yang melanggar kode etik jurnalistik.

## 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Komnas  HAM  merupakan  lembaga  independen  yang  bertugas  dalam  mempromosikan  dan melindungi  hak  asasi  manusia  di  Indonesia.  Komnas  HAM  memiliki  wewenang  untuk  melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak  asasi manusia, memberikan rekomendasi  dan saran kepada pemerintah dan lembaga negara terkait peningkatan perlindungan hak asasi manusia.
Dalam menjalankan tugasnya, lembaga independen tersebut dapat memberikan pengawasan terhadap  kinerja  pemerintah  dan  lembaga  negara  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Lembaga independen memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.  Berikut  adalah  mekanisme  kerja  yang  dilakukan  oleh  lembaga  independen  dalam melakukan pengawasan:

## 1. Monitoring dan Evaluasi Program/ Kebijakan Pemerintah
Lembaga  independen  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  program  dan  kebijakan pemerintah untuk mengetahui apakah program dan kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Mekanisme kerja yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan melakukan pengumpulan data dan  informasi, serta melakukan analisis  dan  penilaian atas program/kebijakan yang sedang berlangsung.

## 2. Pemberian Rekomendasi
Setelah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program/kebijakan pemerintah, lembaga independen  memberikan  rekomendasi  kepada  pemerintah  agar  dapat  melakukan  perbaikan  atau penyempurnaan atas program/kebijakan yang sedang berlangsung. Rekomendasi ini dapat berupa saran, masukan, atau kritik yang konstruktif yang ditujukan kepada pemerintah.

## 3. Pelaporan
Lembaga  independen  melakukan  pelaporan  atas  hasil  pengawasannya  kepada  publik  dan pemerintah. Pelaporan ini dilakukan secara rutin, baik dalam bentuk laporan tertulis, presentasi, atau dalam bentuk media sosial dan website. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja pemerintah dan memberikan umpan balik kepada pemerintah tentang program dan kebijakan yang telah dilaksanakan.

## 4. Monitoring Pelaksanaan Anggaran
Lembaga independen juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran pemerintah untuk  memastikan  bahwa  anggaran  tersebut  digunakan  secara  efektif  dan  efisien.  Monitoring  ini dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap setiap tahap pelaksanaan anggaran, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Mekanisme kerja yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan melakukan audit keuangan dan pemeriksaan dokumen-dokumen pelaksanaan anggaran.
Dalam  menjalankan  mekanisme  kerja  tersebut,  lembaga  independen  perlu  memiliki independensi,  kredibilitas,  dan  kepercayaan  dari  publik.  Hal  ini  akan  memudahkan  lembaga independen dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah secara efektif dan efisien.
Peran  lembaga  independen  dalam  pengawasan  kinerja  pemerintah  di  Indonesia  memiliki dampak  yang  signifikan  terhadap  kualitas  pelayanan  publik  dan  akuntabilitas  pemerintah.  Berikut adalah beberapa dampak yang dapat dijelaskan:

## 1. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah
Lembaga independen  memiliki peran  penting  dalam meningkatkan  akuntabilitas  pemerintah terhadap  masyarakat.  Dengan  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  pemerintah,  lembaga independen dapat memastikan  bahwa kebijakan  dan program yang dilakukan pemerintah benar- benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Selain itu, lembaga independen juga dapat  mengungkapkan  kecurangan  atau  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  sehingga dapat menekan tingkat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.

## 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Pengawasan  kinerja  pemerintah  oleh  lembaga  independen  juga  dapat  berdampak  positif terhadap kualitas pelayanan publik. Dengan adanya lembaga independen yang mengawasi kinerja pemerintah, maka pemerintah akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, sehingga masyarakat akan lebih terlayani dengan baik dan memperoleh manfaat yang maksimal.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
Dalam  jangka  panjang,  peran  lembaga  independen  dalam  pengawasan  kinerja  pemerintah dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah memiliki kinerja yang baik dan bertanggung jawab, maka mereka akan lebih  percaya  dan  menghargai  keberadaan  pemerintah  sebagai  lembaga  yang  bertugas  untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebaliknya, jika kinerja pemerintah dipandang buruk dan tidak akuntabel, maka masyarakat akan semakin tidak percaya dan meragukan kemampuan pemerintah dalam memimpin dan memerintah.
Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah  sangatlah  penting  untuk  memastikan  bahwa  pemerintah  menjalankan  tugas  dan fungsinya dengan baik, serta memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, lembaga independen  juga  dapat  membantu  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  dan  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu mendukung dan memfasilitasi  kinerja  lembaga  independen  agar  dapat  bekerja  secara  optimal  dalam  menjalankan tugas pengawasan mereka.
Lembaga  independen  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga  akuntabilitas  pemerintah  dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan korupsi. Namun, terkadang terdapat konflik  kepentingan  antara  lembaga  independen  dan  pemerintah  dalam  melakukan  pengawasan kinerja. Konflik kepentingan tersebut dapat muncul karena beberapa faktor, di antaranya adalah: 1. Ketergantungan Keuangan
Lembaga  independen  membutuhkan  dukungan  keuangan  dari  pemerintah  atau  parlemen untuk  menjalankan  tugasnya.  Namun,  ketergantungan  keuangan  tersebut  dapat  mengurangi independensi lembaga independen dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah. Pemerintah atau  parlemen  dapat  menggunakan  kontrol  keuangan  untuk  membatasi  atau  mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen.

## 2. Keterkaitan Politik
Lembaga independen sering kali dibentuk oleh pemerintah atau parlemen, sehingga terdapat keterkaitan  politik  antara  keduanya.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  konflik  kepentingan  dalam  hal pengawasan  kinerja  pemerintah.  Misalnya,  lembaga  independen  dapat  merasa  terpaksa  untuk menutup-nutupi tindakan korupsi atau kegagalan pemerintah agar tidak merusak hubungan politik yang telah terjalin.

## 3. Pengaruh dari Pihak Lain
Selain  pemerintah,  lembaga  independen  juga  dapat  mendapatkan  pengaruh  dari  pihak  lain seperti  kelompok  kepentingan  atau  sponsor.  Pengaruh  tersebut  dapat  mengurangi  independensi lembaga independen dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah.
Untuk mengatasi konflik kepentingan antara lembaga independen dan pemerintah, diperlukan beberapa langkah, di antaranya:

## 1. Menjamin Kebebasan Keuangan
Pemerintah  atau  parlemen  perlu  memberikan  dukungan  keuangan  yang  memadai  dan memastikan  bahwa  lembaga  independen  tidak  tergantung  pada  pihak  lain  dalam  menjalankan tugasnya.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  independensi  lembaga  independen  dalam  melakukan pengawasan kinerja pemerintah.
2. Meningkatkan Independensi
Lembaga independen harus diatur dengan undang-undang yang jelas dan memiliki struktur organisasi yang independen  dari pemerintah atau kelompok kepentingan lain. Pemilihan anggota lembaga independen harus berdasarkan pada kriteria yang objektif dan kredibel.

## 3. Memperkuat Kepatuhan Hukum
Pemerintah harus memastikan bahwa lembaga independen memiliki kewenangan yang cukup dan mendukung upaya-upaya pengawasan yang dilakukan. Jika ada pelanggaran hukum atau korupsi yang ditemukan oleh lembaga independen, pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum dan tidak menghalangi proses hukum.
Dukungan publik terhadap peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah sangat  penting  dalam  menjaga  integritas  dan  akuntabilitas  pemerintah.  Publik  yang  sadar  akan
pentingnya  peran  lembaga  independen  dalam  menjaga  tata  kelola  pemerintah  yang  baik  akan berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, tingkat dukungan publik terhadap lembaga independen dapat berbeda-beda antara kelompok masyarakat tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat dukungan publik antara lain:

## 1. Tingkat Pendidikan
Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih memahami pentingnya peran lembaga independen dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan berkontribusi dalam meningkatkan dukungan publik.

## 2. Level Kepercayaan pada Pemerintah
Individu  yang  merasa  tidak  percaya  pada  pemerintah  atau  menganggap  pemerintah  tidak menjalankan tugasnya dengan baik cenderung lebih mendukung peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah.
3. Orientasi Politik
Individu dengan orientasi politik yang berbeda-beda dapat memiliki pandangan yang berbeda mengenai peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah. Kelompok politik yang berkuasa  mungkin  kurang  mendukung  peran  lembaga  independen  dalam  pengawasan  kinerja pemerintah.
4. Media Sosial
Media sosial dapat mempengaruhi pendapat publik mengenai lembaga independen. Beberapa informasi  yang  disebarkan  melalui  media  sosial  dapat  memberikan  informasi  yang  salah  tentang peran lembaga independen dan dapat mempengaruhi dukungan publik.
Dalam  beberapa kasus, terdapat  perbedaan pendapat antara kelompok masyarakat tertentu mengenai peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah. Kelompok masyarakat yang lebih terlibat dalam politik atau kelompok yang lebih berkepentingan dalam kebijakan tertentu mungkin memiliki pendapat yang berbeda mengenai peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja  pemerintah.  Misalnya,  kelompok  yang  memiliki  kepentingan  ekonomi  tertentu  mungkin kurang mendukung peran lembaga independen dalam pengawasan kebijakan ekonomi pemerintah.
Oleh karena itu, penting bagi lembaga independen untuk menjalin hubungan yang baik dengan publik dan berkomunikasi secara transparan mengenai peran dan tugasnya dalam menjaga tata kelola pemerintah  yang  baik.  Selain  itu,  diperlukan  juga  upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  publik mengenai  pentingnya  peran  lembaga  independen  dalam  menjaga  integritas  dan  akuntabilitas pemerintah.
Peran  lembaga  independen  dalam  pengawasan  kinerja  pemerintah  dapat  berbeda-beda  di berbagai negara, tergantung pada sistem politik, sosial, dan budaya yang berlaku di negara tersebut. Beberapa  negara  mungkin  memiliki  lembaga  independen  yang  lebih  kuat  dalam  melaksanakan tugasnya, sementara negara lain mungkin mengalami kendala dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga independen. Berikut adalah perbandingan peran lembaga independen di berbagai negara dan pengaruh sistem politik, sosial, dan budaya pada efektivitas pengawasan kinerja pemerintah oleh lembaga independen:

## 1. Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, terdapat banyak lembaga independen seperti Government Accountability Office  (GAO),  Office  of  Inspector  General  (OIG),  dan  Federal  Reserve  System.  Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran yang cukup kuat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Sistem politik yang demokratis dan budaya masyarakat yang menghargai kebebasan informasi dan transparansi sangat mendukung efektivitas lembaga independen di Amerika Serikat.

## 2. Inggris
Di Inggris, terdapat beberapa lembaga independen seperti National Audit Office (NAO), dan Office  of  Budget  Responsibility  (OBR).  Namun,  lembaga  independen  di  Inggris  cenderung  lebih bergantung pada dukungan politik dan memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugasnya. Sistem politik  Inggris  yang  didasarkan  pada  sistem  parlementer  dan  budaya  masyarakat  yang  lebih konservatif mungkin mempengaruhi efektivitas lembaga independen di negara ini.

## 3. Jerman
Di  Jerman, lembaga  independen  seperti Bundesrechnungshof (BRH) dan German Council of Economic Experts memiliki peran yang cukup kuat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Sistem politik federal yang kuat dan budaya masyarakat yang menghargai integritas dan akuntabilitas mendukung efektivitas lembaga independen di Jerman.

## 4. Indonesia
Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Namun,  lembaga  independen  di  Indonesia  masih mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya, seperti terbatasnya anggaran dan pengaruh politik yang kuat. Sistem politik yang masih berkembang dan budaya masyarakat yang kurang menghargai integritas dan akuntabilitas mungkin mempengaruhi efektivitas lembaga independen di Indonesia.
Dari perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas lembaga  independen  dalam pengawasan kinerja pemerintah dipengaruhi oleh sistem politik, sosial, dan budaya yang berlaku di negara  tersebut. Negara  dengan sistem politik yang lebih  demokratis dan  masyarakat yang lebih
menghargai integritas dan akuntabilitas cenderung memiliki lembaga independen yang lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa lembaga independen memiliki peran  yang  sangat  penting  dalam  pengawasan  kinerja  pemerintah.  Dalam  era  demokrasi  dan transparansi, keberadaan lembaga independen dianggap sebagai bentuk kontrol dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan. Dengan adanya lembaga independen, pemerintah akan lebih diawasi dan terhindar dari penyalahgunaan  kekuasaan atau korupsi. Selain itu, lembaga independen juga dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih baik dan efektif. Namun, peran lembaga independen ini masih sering dipertanyakan oleh beberapa pihak yang menganggap bahwa lembaga  ini  tidak  sepenuhnya  independen  dalam  menjalankan  tugasnya.  Selain  itu,  lembaga independen  juga sering dihadapkan pada masalah finansial yang dapat memengaruhi kinerja dan independensinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat independensi dan efektivitas lembaga independen sebagai pengawas kinerja pemerintah.
Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat perlu mendukung dan memperkuat peran lembaga independen dengan memberikan dukungan finansial dan kebijakan yang memungkinkan lembaga independen untuk beroperasi secara independen. Selain itu, lembaga independen juga perlu menjaga kredibilitas  dan  integritasnya  dengan  menunjukkan  kinerja  yang  baik  dan  transparan.  Dengan demikian, peran lembaga independen dalam pengawasan kinerja pemerintah dapat terus diperkuat dan dijadikan sebagai kontrol yang efektif dalam sistem pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Basarah.  Kajian  Teoritis  Terhadap  Auxiliary  State`S  Organ  Dalam  Struktur  Ketatanegaraan Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43. No. 1, (2014). h. 1-2
Arliman S, Laurensius. (2020). Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7. hlm. 1030-1043
Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. JAS (Jurnal Akuntansi  Syariah), 4(2), 222-241.
Hendra Nurtjahjo. Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen  (State  Auxiliary Agencies) Di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Vol. 35. No. 3, (2005). h. 280.
Kaldera, N. X., Aulia, M., & Faza, H. A. (2020). Peran BPK Sebagai Lembaga   Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara. Jurnal Fundamental   Justice, 13-26.
Lukman  Hakim.  Pelembagaan  Komisi-Komisi  Negara  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik Indonesia. Jurnal Konstitusi Puskasi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Vol. 2,
No. 2. (2009). h. 15.
Muhammad  Fauzan.  Eksistensi  Komisi  Negara  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia (Studi Terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Jurnal Media Hukum, Vol. 17, No. 2. (2010).
Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alphabet.
Syukron  Jazuly.  Independent  Agencies  dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 4, No. 1, (2015). h. 222-223.
Zainal  Arifin  Mochtar,  Lembaga  Negara  Independen,  Dinamika  Perkembangan  dan  Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2016, h. 114-132.