## PENDIRIAN BANK TANPA IZIN MELAKUKAN USAHA PERBANKAN
( SHADOW BANKING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## NURFYANA NARMIA SARI, DUDUNG ABDULLAH

## Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Abstrak
Penerapan hukum pidana tidak terlepas dari bukti-bukti yang terdapat di dalam putusan, selain  mengacu  ke  putusan,  hakim  juga  menerapkan  apa  yang  telah  tertuang  di  dalam Undang-undang  tentang  pelanggaran  bank,  salah  satu  penerapan  hukum  pidana  pada kasus  Nomor  222/Pid.Sus/2018/Pn.Mks  yaitu  terdakwa  dinyatakan  telah  melanggar Pasal 46 ayat 1 Jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dengan adanya bukti-bukti, dakwaan jaksa penuntut dan keterangan terdakwa. Sehingga penerapan  hukumnya  hanya  berdasarkan  Undang-Undang  dan  surat  keputusan. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  7  (tujuh)  tahun dikurangi  penahanan  yang  telah  dijalani,  dengan  perintah  agar  terdakwa  tetap  ditahan, denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 bulan penjara. Sedangkan dalam pandangan Hukum  Islam pendirian bank tanpa izin melakukan usaha perbankan (Shadow  Banking) yaitu:  haram  zatnya,  haram  selain  zatnya,  tidak  sah (lengkap) akadnya, dan termasuk Syirkah Amwāl (kongsi dana) dibolehkan dalam Islam tetapi bisa menjadi tidak sah karena tidak memiliki izin.
Kata Kunci : Pendirian Bank, Tanpa Izin Usaha, Hukum Islam.

## Abstract
The  application  of  criminal  law  is  inseparable  from  the  evidence  contained  in  the decision,  in  addition  to  referring  to  the  decision,  the  judge  also  applies  what  has  been stated  in  the  Law  on  bank  violations,  one  of  the  applications  of  criminal  law  in  case Number  222/Pid.Sus/2018/Pn.Mks  ie  the defendant  is  declared  to  have  violated  Article 46 paragraph 1 Jo. Article 16 of Law Number 7 of 1992 concerning banking. With the evidence,  the  prosecutor's  indictment  and  the  defendant's  statement.  So  that  the application  of  the  law  is  only  based  on  laws  and  decrees.  Sentencing  the  defendant  to imprisonment for 7 (seven) years less the detention that has been served, with the order that the defendant remain detained, a fine of Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah) subsidiary 6 (six) months in prison. Whereas in view of Islamic Law the establishment of a bank without a license to conduct banking (Shadow Banking) business, namely: illicit substances, illicit other than substances, illegitimate (complete) contracts, and including Syirkah Amwāl (joint venture funds) are permitted in Islam but can be invalid because they aren’t legal have permission.
Keywords: Establishment of Bank, Without Business License, Islamic Law.

## A. PENDAHULUAN
Dewasa  ini  kejahatan  pidana  telah  marak  terjadi  baik  di  kalangan  masyarakat menengah ke bawah hingga masyarakat menengah ke atas. Bukan hanya sekali atau dua kali, kejahatan bank sudah marak terjadi sehingga menyita perhatian masyarakat. Seperti pada  kasus  pendirian  bank  tanpa  izin  (bank  gelap)  yang  menghimpun  dana  masyarakat termasuk  tindak  pidana  khusus  karena  tindak  pidana  perbankan  banyak  diatur  di  dalam Undang-Undang Republik Indonesia.
Pendirian  bank  menurut  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  dapat  memilih badan  hukum  seperti,  Perseroan  Terbatas,  Koperasi,  atau  Perusahaan  Daerah.  Dalam Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998,  pendirian  bank  umum  dapat  di  lakukan  oleh warga  negara  asing  atau  badan  hukum  asing  dan  cara  bermitra  dengan  warga  negara Indonesia  dan  badan  hukum  Indonesia,  tanpa  ada  pembatasan  maksimum  jumlah kepemilikan bagi pihak asing. 1
Pengaturan  kegiatan  usaha  perbankan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  7  Tahun  1992  dilaksanakan  oleh  Bank  Indonesia  bekerja  sama  dengan Departemen  Keungan.  Sedangkan  pengawasan  dan  pembinaan  teknis  operasional perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia. 2 Praktik bank yang dilakukan tanpa izin pada dasarnya  tidak  diatur  dalam  Undang-undang  yang  berlaku  di  Indonesia.  Melakukan praktik  bank  tanpa  adanya  izin  usaha  dapat  disebut  atau  dikategorikan  “Bank  Gelap”, bank gelap merupakan badan yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa  izin  usaha  melakukan  kegiatan  tersebut  dari  pimpinan  Bank  Indonesia. 3 Setiap pihak  yang  melakukan  kegiatan  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat  dari  pimpinan  Bank  Indonesia.  Perizinan  usaha  Bank  Umum  dan Bank  Perkreditan  Rakyat  yang  dapat  diajukan  dengan  kewajiban  untuk  memenuhi persyaratan  sekurang-kurangnya  tentang  susunan  organisasi  dan  kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, dan kelayakan rencana kerja. 4
Kasus  pencucian  uang  banyak  menyita  perhatian  masyarakat  karena  sudah  marak terjadi dan dewasa ini pendirian bank tanpa izin (bank gelap) kurang menyita  perhatian masyarakat  padahal  bank  gelap  termasuk  tindak  pidana  yang  merugikan  masyarakat. Pendirian  bank  tanpa  izin  biasanya  tidak  berbentuk  seperti  bank  pada  umumnya  tetapi pendirian  bank  tanpa  izin  biasanya  berbentuk  koperasi  atau Multi  Level  Marketing ( MLM )  yang  menggiurkan  masyarakat  untuk  menjadi member ,  namun  demikian pendirian  koperasi  atau Multi  Level  Marketing ( MLM )  tanpa  izin  merupakan  suatu pelanggaran pidana karena menghimpun dana masyarakat menggunakan buku tabungan tanpa  izin  dari  pihak  Bank  Indonesia.  Jika  pendirian  bank  tanpa  izin  terus  menurus dilakukan maka akan mengakibatkan kerugian yang besar terhadap pihak bank dan akan berdampak  pada  Negara  karena  bisa  saja  masyarakat  tidak  lagi  menjadi  nasabah  resmi bank  karena  masyarakat  telah  tergiur  dengan  iming-iming  keuntungan  yang  besar  jika bergabung  dengan  koperasi  atau MLM .  Tetapi  tidak  semua  koperasi  dan MLM tidak
1 Darmono Saputro, Siswandi, Banking and Non Banking, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2010), h. 39.
2 Darmono Saputro, Siswandi, Banking and Non Banking , h. 40.
3 Direktori Institusi Perbankan http://www.bi.go.id/id/publikasi/dpl/default.aspx.
4 Junaidi, Pengaturan Hukum Perbankan Syari’ah di Indonesia, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 72.
memiliki  izin  hanya  saja  ada  beberapa  oknum  yang  kurang  bertanggung  jawab mendirikan  usaha  perbankan  tanpa  izin  dari  Bank  Indonesia.  Menghimpun  dana  dari masyarakat tanpa izin juga termasuk riba karena  tidak  adanya  akad  antara  pimpinan bank  dengan  pelaku.
Jumhur  ulama mensyaratkan  bahwa  “supaya  akad  bisa  terbentuk  objek akad  harus wujud  pada  waktu  dilakukannya  transaksi  terhadap  sesuatu  yang ma’duum (belum berwujud,  fiktif) 5 seperti  penghimpunan  dana  masyarakat  yang  menggunakan  sistem aplikasi dengan iming-iming menghasilkan uang”.
Berdasarkan  Pasal  46  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  perbankan  berbunyi “barang  siapa  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  tanpa  izin usaha  dari  Pimpinan  Bank  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16,  diancam dengan  pidana  penjara  sekurang-kurangnya  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima belas)  tahun  serta  denda  sekurang-kurangnya  Rp.  10.000.000.000.00  (sepuluh  miliar rupiah) dan paling banyak 200.000.000.000.00 (dua ratus miliar rupiah). 6
Berdasarkan  kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  terdakwa  tersebut  dapat berpotensi  dikenakan  Pasal  perihal  penggelapan  (Pasal  372  KUHP)  dengan  ancaman sanksi pidana penjara paling lama empat tahun dan penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.
Penghimpunan  dana tanpa  izin  seharusnya  ditindak lanjuti  karena  dapat  merugikan masyarakat  hingga  merugikan  Negara,  penghimpunan  dana masyarakat  menggunakan tabungan giro termasuk percampuran harta yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak bisa  lagi  dibedakan  berapa  jumlahnya.  Pendirian  bank  tanpa  izin (shadow  banking) termasuk jarimah  tazir hal  tersebut  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah,  namun  di  dalam hukum  Islam  pendirian  bank  tanpa  izin/menghimpun  dana  masyarakat  tanpa  izin termasuk  penipuan  karena  meraup  keuntungan  dana  masyarakat  dengan  iming-iming keuntungan yang besar melalui sistem  aplikasi. Praktik tersebut menjanjikan keuntungan investasi  yang  tidak  wajar,  baik  berupa  pendapatan  dan  imbal  hasil,  baik  dalam  bentuk persentase maupun dalam bentuk jumlah nominal tanpa kejelasan.
Secara  realitas  masih  banyak  pelaku  yang  menghimpun  dana  masyarakat menggunakan  giro/tabungan  tanpa  izin  dari  pihak  bank  sehingga  harus  ditindak lanjuti, tentu saja hal tersebut akan berdampak buruk bagi Negara maupun masyarakat. Hal ini memungkinkan  untuk  melakukan  penelitian  terhadap  analisis  yuridis  yang  dimaksud. Hal penting yang lainnya adalah Negara Indonesia tidak hanya mengenal hukum positif tetapi  Negara  Indonesia  juga  mengenal  hukum  Islam.  Walaupun  hukum  Islam  tidak dianut  oleh  Negara  Indonesia  tetapi  hukum  Islam  kadang  berkesinambungan  dengan hukum  positif.  Dalam  menghadapi  masalah  tindak  pidana  pendirian  bank  tanpa  izin ( shadow banking ) maka perlu pengkajian mendalam mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum positif menanggapi hal tersebut.
5 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilllatuhu jilid 7 , Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 9.
6 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (t.d), h . 24.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  lapangan (field  research) dengan pendekatan penelitian yaitu: yuridis normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah  Hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar  yang  menangani  perkara  ini.  Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui empat tahap yaitu:  reduksi  data,  klarifikasi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  yang diolah dengan teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

## C. PEMBAHASAN
1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Kasus Putusan 222/Pid.Sus/2018/PN.Mks.
Hukum  merupakan  salah  satu  bentuk  peringatan  kepada  masyarakat  agar  tidak melakukan  kejahatan  tetapi  banyak  yang  menganggap  hukum  hanya  main-main  saja sehingga banyak masyarakat yang tidak takut melakukan tindak pidana seperti penipuan, perampokan,  pencurian  dan  lain-lain.  Tetapi  dalam  perkembangannya,  hukum  pidana ternyata  tidak  hanya  mengatur  masalah  kejahatan  tetapi  hukum  pidana  juga  mengatur masalah  pelanggaran  seperti  pelanggaran  lalu  lintas.  “Hakim  sebagai  penegak  hukum dan  keadilan  juga  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang  hidup  dikalangan  rakyat,  untuk  itu, harus  terjun  ketengah-tegah  masyarakat  untuk mengenal,  merasakan,  dan  mampu  menjalani  perasaan  hukum  dan  rasa  keadilan  yang hidup  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian,  hakim  dalam  memberikan  putusan  yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. 7
Dalam  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman  pada Pasal  50  ayat  (1)  disebutkan  putusan  pengadilan  selain  harus  memuat  alasan  dan dasar putusan, juga memuat Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber  hukum  tak  tertulis  yang dijadikan  dasar  untuk mengadili.  Berhubungan  dengan kebebasan  hakim,  perlu  pula  dipaparkan  tentang  posisi  hakim  yang  tidak  memihak ( impartial  judge ).  Istilah  tidak  memihak  disini  haruslah  diartikan  tidak  harfiah,  karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak  kepada  yang  benar, hakim  tidak memihak  diartikan  tidak  berat  sebelah  dalam  pertimbangan  dan  penilaiannya. 8 Hakim dalam  menjatuhkan  putusannya  baik  itu  berupa  putusan  pemidanaan  yang  lain sebagainya.  Pertimbangan  mengenai  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197  huruf d dan 197 huruf f KUHAP Dalam Pasal 197 huruf  d  berbunyi,  “Pertimbangan  yang  disusun  secara  ringkas  mengenai  fakta  dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. 9
Sebagai  penegak  hukum,  hakim  mempunyai  tugas  dibidang  yudisial,  yaitu menerima,  memeriksa,  memutuskan  dan  menyelesaikan  setiap  perkara  yang  diajukan kepadanya.  Seorang  hakim  yang  menerima  perkara  harus  memeriksa  dengan  teliti
7 Aris Gunawan, S.H, MH, Hakim Pengadilan Negeri Makassar,Wawancara, Makassar, 21 Mei 2019.
8 Andi Hamzah , Hukum Acara Pidana Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 106.
9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, h. 69
sehingga hakim tidak diragukan lagi jadi seorang hakim harus jujur dalam memutuskan disaat menyelesaikan perkara karena hakim dianggap sebagai wakil tuhan.
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  ditemukan adanya  putusan  hakim  yang  mempertimbangkan  hal  memberatkan  bagi  terdakwa terdapat dalam putusan 222/Pid.Sus/2018/PN.Mks.
Pertimbangan  Hakim  dalam  Penjatuhan  Putusan  Penerapan  hukum  positif  oleh hakim  harus  mengindahkan  nilai-nilai  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat dengan  sebaik-baiknya,  sehingga  putusan  yang  dihasilkan  oleh  hakim  bisa  diterima dengan  ikhlas  oleh  para  pihak,  untuk  itu  tentunya  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya  kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. 10 Jadi hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok  yaitu  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringakan  pidana.  Faktor-faktor  yang meringankan  merupakan  refleksi  sifat  terbaik  dari  terdakwa  pada  saat  persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan  hakim  yang  demikian  dapat  mengacu  pada  Pasal  5  ayat  (1)  yaitu  hakim dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam  mempertimbangkan  ringannya  pidana,  hakim  wajib  memperhatikan  pula  sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
Pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  adalah  pertimbangan  hakim  yang  didasarkan pada  fakta-fakta  yuridis  yang  terungkap  didalam  persidangan  dan  oleh  undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan  yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Dakwaan  ini  merupakan  dasar  hukum  acara  pidana  karena  berdasarkan  itulah pemeriksaan  persidangan  dilakukan.  Dakwaan  selain  berisikan  identitas  terdakwa juga  memuat  uraian  tindak  pidana  yang  didakwakan  dengan  menyebut  waktu  dan tempat  tindak  pidana  itu  dilakukan.  Selain  itu  dakwaan  penuntut  umum  digunakan oleh  hakim  sebagai  bahan  pertimbangan  pengadilan  dalam  menjatuhkan  putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan  putusan senantiasa  menjadikan  surat  dakwaan  sebagai  suatu  bahan  pertimbangan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaaan, dan dalam putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/Pn.Mks.  Dalam  putusan  ini  jaksa  penuntut  umum  menuntut terdakwa  dengan  dakwaan  tunggal  yaitu  melanggar  Pasal  46  ayat  (1)  Jo  Pasal  16 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  perbankan sebagaimana    yang  telah    diubah    Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut:
“barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam  dengan  pidana  penjara  sekurang-kurangnya  5  (lima)  tahun  dan  paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000.00
10 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , (Jakarta: Sinar grafika, 2004), h. 33.
(sepuluh  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  200.000.000.000.00  (dua  ratus  miliar rupiah). 11
Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  7  (tujuh) tahun dikurangi penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,  denda  sebesar  Rp.  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  subsidair  6 (enam)  bulan  penjara.  Bahwa  terdakwa  pada  sekitar  bulan  Maret  2016  sampai dengan Oktober 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 atau bertempat di Warkop Onta 77 Jalan Onta  Lama kota Makassar atau Jalan  Tun Abdul Razak Kompleks Ruko Citraland Blok  L/22 tempat terdakwa ditahan dimana daerah  tersebut  masih  wilayah  hukum  daerah  Makassar,  lalu  saksi  dan  korban dikumpulkan pada saat itu.
2. Keterangan terdakwa Keterangan  terdakwa  menurut  KUHAP  Pasal  184  butir  e,  digolongkan  sebagai alat  bukti.  Keterangan  terdakwa  adalah  apa  yang  dinyatakan  terdakwa  di  sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Menurut  Mohd.  Din,  dalam  praktik  keterangan  terdakwa  sering  dinyatakan  dalam bentuk  pengakuan  atau  penolakan,  baik  sebagian  maupun  keseluruhan  terhadap dakwaan  penuntut  umum  dan  keterangan  yang  disampaikan  oleh  para  saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan  oleh  penuntut  umum,  hakim  maupun  penasihat  hukum.  Keterangan terdakwa  yang  diajukan  di  muka  sidang  pada  umumnya  merupakan  jawaban  atas pertanyaan  yang  diajukan  oleh  hakim  ataupun  penuntut  umum. 12 Berikut  ini  akan dikemukakan  pertimbangan  hakim  berkaitan  dengan  keterangan  terdakwa  yang disampaikan di dalam sidang yaitu yang terdapat dalam putusan nomor 222/Pid.Sus /2018/Pn.Mks.
Menimbang  bahwa  di  awal  persidangan  telah  didengar  pula  keterangan  dari terdakwa, yang pokoknya menerangkan diantaranya:
a. bahwa dakwaan penuntut umum tersebut telah benar
b. bahwa terdakwa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, deposito, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan)
c. bahwa  terdakwa  menghubungi  saksi  untuk  ke  kendari  melihat  sistem trading binary.com dengan  menggunakan  robot lucky  like .  Sehingga  terdakwa  memiliki ide membuat komunitas trader yang bernama profitwin77.
d. Bahwa  cara  alur  masuk  dan  keluar profitwin77 adalah  uang  yang  masuk  ke rekening  saksi  yaitu  menggunakan  bank  Mandiri,  BNI,  BCA  dan  semua  uang yang keluar diindustrikan langsung oleh terdakwa.
e. Bahwa  pola trader diperintahkan  oleh  terdakwa  yaitu  trader  akan  melakuan tradingan menggunakan robot jika sudah ada saldo dalam akun binary.com yang disodorkan  oleh  terdakwa,  jumlah  yang  ditransfer  sebesar  30%  dari  dana  setiap member  untuk  ditradingkan  dan  70%  alokasi  pembagian,  serta  2%  perhari termasuk bonus.
11 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (t.d), h . .24.
12 Rika Mona Pandengirot, SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, 24 Mei 2019.
f. Bahwa  cara  terdakwa  menghimpun  dana  masyarakat  adalah  dengan memperlihatkan system aplikasi  dalam  bentuk website  profitwin77 dengan mengiming-imingkan  bagi  hasil  setelah  gabung  100  hari  dengan  mendapat keuntungan 2% dengan rincian 1% pokok + 1% bunga.
g. Bahwa  terdakwa  menghimpun  dana  dari  masyarakat  secara  tunai  dan  non  tunai menggunakan Mandiri, BCA, BNI, dan Bank Maybank.
h. Bahwa perbuatan terdakwa membuat banyak member mengalami kerugian.
3. Barang Bukti Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang  bukti  itu  kepada  hakim,  hakim  ketua  dalam  pemeriksaan  harus memperlihatkannya,  baik  kepada  terdakwa,  maupun  kepada  saksi,  bahkan  kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya. Dalam putusan perkara Nomor 222/Pid.Sus/2018/Pn.Mksbarang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut:
a. Buku tabungan BCA KCU Makassar No. Rek. 0255202575 a.n Arsyad,
b. Rekening Koran BCA KCU Makassar No. Rek. 0255202575 a.n Arsyad,
c. Formulir  pembukaan  rekeing  perorangan  tanggal  22  Juli  2016  4555836616  a.n Arsyad,
d. Buku tabungan BNI KCP Sam Ratulangi No.Rek 4555836616 a.n Arsyad;
e. Buku  tabungan  Mandiri  KC  Makassar  Kartini  No.  Rek.  1520013325648  a.n Arsyad,
f. Buku  tabungan  Bank  Maybank  KCP  Panakukang  Makassar  No.Rek  1150002429 a.n Arsyad,
g. Rekening koran BNI nomor rekening 0458819994 a.n Wiwing Mustafa,
h. Rekening Koran BNI nomor rekening 0470175724 a.n Musliadi,
i. Satu rangkap profil data Lk. Musliadi selaku member profitwin77,
j. Satu rangkap profil data Lk. Sudarman selaku member profitwin77,
k. Satu rangkap profil data Lk. Wahidu selaku member profitwin77,
l. Satu rangkap profil data Lk. Wiwing Mustafa selaku member profitwin77.
2. Pandangan  Hukum  Islam  tentang  Pendirian  Bank  Tanpa  Izin  Berdasarkan Perbankan Syariah pada Kasus 222/Pid.Sus/2018/PN.Mks.
Perbankan syariah kini telah popular dan banyak diminati oleh sejumlah masyarakat terutama yang beragama Islam karena perbankan syariah itu sendiri  dianggap perbankan yang aman tanpa riba sehingga dewasa ini banyak yang berlomba-lomba pindah ke bank syariah. Bank syariah itu sendiri sebenarnya sama saja dengan bank konvensional hanya saja  produk  bank  syariah  dibuat  sedemkian  rupa  sehingga  bisa  menarik  perhatian  atau menyita  masyarakat  muslim  untuk  mengikuti  syariat  Islam  supaya  tidak  lagi  terlibat dengan  masalah  riba.  Bank  syariah  juga  termasuk  bank  yang  mudah  dijangkau,  murah dan biasanya tidak memotong saldo nasabah bank syariah.
Maraknya shadow  banking menjadi  permasalahan  mendasar  adalah  kurangnya pemahaman  masyarakat  tentang  produk-produk  jasa  keuangan  berbasis  syariah. Kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  membuat shadow  banking malah  semakin merusak  perekonomian  negara  sehingga  sosialisasi  dan  edukasi  masyarakat  begitu penting  karena  masalah  shadow  banking  bahkan  mempengaruhi  bank  syariah  sehingga
para  nasabah  berani  berinvestasi  melalui  trading  yang  sudah  banyak  mempengaruhi pasar perbankan meskipun sudah berbasis syariah.
Banyak  pelaku  usaha  trading  tidak  berani  menggunakan  rekening  bank  syariah secara  ilegal  karena  pelaku  usaha tersebut  hanya  memakai  bank  konvensional  sehingga kasus yang telah terjadi hanya menggunakan bank konvnsional. 13
Shadow  banking berakitan  dengan  masalah  muamalah  yang  telah  diatur  di  dalam fiqih  sehingga  muamalah  dibolehkan  jika  tidak  mengandung  zat-zat  yang  haram  yang dapat  merugikan  jiwa,  pikiran,  dan  keturunan. Shadow  banking itu  sendiri  seharusnya tidak  dilakukan  karena  melanggar  muamalah  yang zatnya  harus  halal  meskipun  pelaku telah  menadakan  akad  kepada  nasabah  tetapi  pelaku  telah  melakukan  kebohongan dengan  cara  mengiming-imingkan  kepada  nasabah  untuk  meraih  keuntungan  2%  dari investasi  nasabah  selain  zatnya  yang  haram, shadow  banking juga  telah  termsuk  riba karena  mendapatkan  keuntungan  yang  asalnya  dari  uang  nasabah  yang  lain  artinya nasabah  A  dan  nasabah  B  tidak  mengtahui  jika  keuntungan tersebut dari nasabah yang lain.  Investasi  nasabah  tidak  bertambah  dari  penghasilan  tertentu  misalnya  si  A berinvestasi  di  pabrik  gula  sebesar  100%  guna  mendapatkan  keuntungan  50%  dari penjualan  gula  tersebut  tetapi  investasi  pada trading tidaklah  jelas  keuntungannya didaapatkan  dari  mana  jadi  hal  tersebut  dinggap  riba.  Tetapi shadow  banking memang termasuk syirkah karena nasabah berinvestasi telah diawali dengan akad artinya ivestor setuju  sehingga  terjadilah  perkongsian  dana  dari  investor.  Ulama  juga  sepakat  bahwa syirkah  dibolehkan  jika  zatnya  tidak  haram,  zatnya  jelas  tetapi  syirkah  tidak  akan dibolehkan meskipun ada  ijab  dan  qobul  antara  pelaku  dan  investor.  Meskipun shadow banking tidak  dijelaskan  langsung  di  dalam  hadis  dan  Al-Quran  tetapi  unsur shadow banking berkaitan dengan syirkah.
Firman Allah dalam surat QA Al-Ma’idah ayat /5:2:
Terjemahannya:
“…Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)kebajikan  dan  takwa,  dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…”
Pendirian  bank  tanpa  izin (shadow  banking) termasuk jarimah  tazir hal  tersebut telah  ditetapkan  oleh  pemerintah,  namun  di  dalam  hukum  Islam  pendirian  bank  tanpa izin/menghimpun  dana  masyarakat  tanpa  izin  termasuk  penipuan  karena  meraup keuntungan dana masyarakat dengan iming-iming keuntungan yang besar melaui sistem aplikasi.  Selain  penipuan  zat  yang  terkadung  di  dalam shadow  banking tidaklah  halal sehingga  syirkah  menjadi  tidak  sah,  seperti  yang  peneliti  jelaskan  syirkah  termasuk haram  dan  mengandung  riba  meskipun  syirkah  termasuk  perbuatan  yang  baik  karena bersifat  saling  tolong  menolong  untuk  mendapatkan  harta  atau  untuk  memperkaya  diri tetapi  ada  unsur  haram  di  dalamnya  sehingga  syirkah  bisa  menjadi  batal.  Syirkah  salah satu  bentuk  kerja  sama  yang  menguntungkan  satu  sama  lain  sehingga  hal  tersebut dibolehkan oleh ulama dan telah diatur dalam kaidah fiqih, untuk mencapai keuntungan bersama  secara  halal  dan  mudah  dijangkau  maka  terjadilah  perkongsian  dana  untuk mendapatkan  laba.  Pendirian  bank  tanpa  izin  ( shadow  banking )  termasuk  jarimah  tazir
13 Aris Gunawan S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 21 Mei 2019.
hal  tersebut  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  namun  di  dalam  hukum  Islam  pendirian bank  tanpa  izin  menghimpun  dana  masyarakat  tanpa  izin  termasuk  penipuan  karena meraup  keuntungan  dana  masyarakat  dengan  iming-iming  keuntungan  yang  besar melalui  sistem  aplikasi  yang  disebut  trading.  Trading  juga  termasuk  wadah  investasi yang tidak halal zatnya.
Adapun  pandangan  hukum  Islam  yang  berkaitan  dengan  putusan  nomor 222/Pid.sus/2018/Pn.Mks adalah sebagai berikut:
1. Haram zatnya , seperti babi, khamar, bangkai, atau darah. Karena haramnya zat dapat mengganggu  jiwa,  keturunan  dan  harta.  Sehingga  jiwa  tidak  tenang  dan  bisa  saja keturunan memakan harta yang zatnya haram.
2. Haram selain zatnya karena syirkah akan menjadi haram sebab mengadung riba.
3. Tidak  sah  (lengkap)  akadnya,  seperti  tidak  terpenuhinya  rukun  dan  syarat,  terjadi ta’alluq , karena shadow banking tidak memiliki izin oleh pihak Bank.
4. Syirkah akan batal dengan sendirinya apabila rusaknya harta Syirkah, baik sebagian atau  seluruhnya,  rusaknya  harta syirkah dikarenakan  ada  unsur  penipuan  sehingga modal  tersebut  bisa  saja  lenyap.  Jika  modal  tersebut  lenyap  sebelum  terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisahkan lagi maka yang menanggung resiko adalah pemeliknya sendiri, apabila harta  sudah  lenyap  (kecuali  perbuatan  bersama) setelah  percampuran  dan  tidak  dapat  dipisah  lagi  maka  hal  tersebut  menjadi tanggungan bersama.
5. Syirkah juga  akan  berakhir apabila  salah  satu  pihak  bangkrut  yang  berakibat  tidak berkuasa  atas  harta  yang  menjadi  saham  syirkah  maka  syirkah  bisa  berakhir  atau batal dengan sendirinya.
6. Termasuk Syirkah Amwāl (Kongsi Modal) karena terjadi percampuran dana dan bagi hasil  hal  tersebut  dibolehkan  tetapi  hal  tersebut  bisa  menjadi  tidak  sah  (lengkap) akadnya karena belum / tidak memiliki izin dari pihak bank.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Bahwa  penerapan  hukum  pidana  pada  kasus  Nomor  222/Pid.Sus/2018/Pn.Mks yaitu terdakwa  dinyatakan  telah melanggar  Pasal  46  ayat  1  Jo.  Pasal  16  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang  perbankan,  bahwa  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  tanpa  izin  melakukan  usaha perbankan, bahwa terdakwa telah dijatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar  10.000.000.00  (sepuluh  miliar  rupiah),  jika  tidak  dibayarkan  maka  akan diganti dengan penjara selama 6 bulan, bahwa terdakwa terbukti dengan barang bukti berupa rekening tabungan BCA, Mandiri, BNI, dan Maybank.
2. Pertimbangan  hakim  yang  bersifat  yuridis  berdasarkan  fakta-fakta  yuridis  yang terungkap  didalam  persidangan  dan  Undang-Undang  yang  harus  dimuat  didalam putusan adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis yaitu  antara  lain:  dakwaan  jaksa  penuntut  umum,  keterangan  terdakwa,  dan  barang bukti. Hukum Islam berapandangan bahwa shadow banking merupakan sesuatu yang ilegal  sehingga  hal  tersebut  menjadi  haram  dan  tidak  sah  (lengkap)  akadnya,  seperti tidak  terpenuhinya  rukun  dan  syarat,  terjadi ta’alluq ,  karena shadow  banking tidak memiliki izin oleh pihak Bank. Shadow Banking juga menjadi batal ( gharar ).

## DAFTAR PUSTAKA
Adriyanto. Peran  Penyaluran  Kredit  Non  Perbankan  dan  Pertumbuhan  Ekonomi: Persfektif  dari  Negara  Emerging  G20. Jakarta:  Badan  Kebijakan  Fiskal Kememkeu, 2013.
Alsuhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. Bambang, Sutisyo. Metode Penemuan Hukum , Yogyakarta: UII Press, 2006. Dewi,  Gemala. Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan  &  Perasuransian  Syariah  di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2017. Edriyanto Efendi, Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2011. Gernasih,  Yenti. Penegakan  Hukum  Anti  Pencucian  Uang  dan  Permasalahannya  di Indonesia . Depok: Rajawali Pers, 2017. Gufron, A. Mas’adi. Fiqh Muamalah . Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Junaidi. Pengaturan  Hukum  Perbankan  Syari’ah  di  Indonesia .  Malang:  UIN-Malang Press, 2009.
Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahnya . Jakarta: Dharma art, 2014. Lina,  Desi,  Oktaviani  Suendra. Pertanggung  Jawaban  Pidana  Koperasi  dalam  Tindak Pidana  Melakukan  Perbankan  Tanpa  Ijin ,  Magister  Hukum  Udayana,  Vol.  4, No.2.
Nasir, Moh. Metode Penelitian . Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
Noor,  Juliansyah. Metodologi  Penelitian:  Skripsi,Tesis,  Desirtasi,  &  Karya  Ilmiah. Jakarta: Kencana, 2011.
Rodliyah,  dan  Salim  H.s .  Hukum  Pidana  Khusus  Unsur  dan  Sanksi  Pidananya Depok: Rajawali Pers, 2017.
Saputro,  Darmono  dan  Siswandi, Banking  and  Non  Banking .  Jakarta:  Lentera  Ilmu Cendikia, 2010.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Rajawali, 1985. Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.
Sugiyono . Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabet, 2009.
Sukardi. Metodologi Penelitain Kompetensi dan Prakteknya . Jakarta: Bumi Aksara, 2007. Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar. Pedoman  Penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian . Makassar: Alauddin Press, 2013.
Utami,  Wahyu  dan  Yogabakti  Adipradana. Pengantar  Hukum  Bisnis  dalam  Persfektif Teori dan Praktiknya di Indonesia . Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017. Az-Zuhaili, Wahabah Fiqih Islam Wa Adilllatuhu jilid 5 Jakarta: Gema Insani, 2011.