Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.437-442 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4959.437-442

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Gede Dwiki Cahyadi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia dwikicahyadi123@icloud.com, laksmiidewi29@gmail.com & arthanaya.wayan@gmail.com

## Abstrak
Para  pedagang  yang  berjualan  di  Pasar  Umum  milik  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Klungkung  memiliki kewajiban  untuk  membayar  retribusi  pasar.  Pemerintah  Daerah  bersama  dengan  Dinas  Koperasi  dan  UMKM Kabupaten  Klungkung  adalah  lembaga  yang  membidangi  retribusi  sesuai  dengan  peraturan  Perundang- Undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas implementasi peraturan daerah kabupaten klungkung Nomor  2  Tahun  2018  terhadap  Pajak  Retribusi  dan  untuk  mengkaji  akibat  hukum  dari  Peraturan  Daerah Kabupaten  Klungkung  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang  Retribusi  Pelayanan  Pasar  Khususnya  Di  Pasar Semarapura.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  empiris  dengan  menggunakan  pendekatan  sosiologis, pendekatan  konseptual,  serta  pendekatan  factual.  Retribusi  pasar  memiliki  pengaruh  pada  pendapatan  asli daerah  (PAD)  sebagai  sumber  penerimaan  yang  signifikan  bagi  pembiayaan  rutin  dan  pembangunan  di  suatu daerah  otonom.  Kelanjutan  pandemic  Covid-19  yakni  merealisasikan  penghapusan  denda  jika  tunggakan retribusi pasar lebih dari dua bulan dan wajib membayar pokok saja merujuk pada kebijakan yang dikeluarkan oleh  dinas  koperasi  dan  UMKM  sebagai  lembaga  pemerintah  yang  bernaung  untuk  mengelola  retribusi.  Pasar Umum di Kabupaten Klungkung yang wajib membayar retribusi yakni Pasar Umum Semarapura, Pasar Umum Galiran, Pasar Umum Kusumba, Pasar Umum Mentigi, dan Pasar Umum Senggol.
Kata Kunci: Kebijakan, Pasar Umum, Retribusi

## Abstract
The traders who sell in the Public Market owned by the Klungkung Regency Government have an obligation to pay a market levy. The Regional Government together with the Klungkung Regency Cooperatives and UMKM Service  are  institutions  in  charge  of  retribution  in  accordance  with  statutory  regulations.  The  purpose  of  this study  is  to  discuss  the  implementation  of  the  Klungkung Regency  Regional  Regulation  No.  2  of  2018 on  Levy Taxes  and  to  examine  the  legal  consequences  of  the  Klungkung  Regency  Regional  Regulation  No.  2  of  2018 concerning  Market  Service  Fees,  Especially  in  the  Semarapura  Market.  This  study  uses  an  empirical  method using a sociological approach, a conceptual approach, and a factual approach. Market levies have an influence on  local  revenue  (PAD)  as  a  significant  source  of  revenue  for  routine  and  development  financing  in  an autonomous  region.  The  continuation  of  the  Covid-19  pandemic,  namely  realizing  the  abolition  of  fines  if  the market  retribution  arrears  are  more  than  two  months  and only  required  to  pay  the principal,  referring  to  the policies issued by the cooperative and MSME services as government institutions that take shelter in managing user  charges.  Public  markets  in  Klungkung  Regency  that  are  required  to  pay  a  levy  are  Semarapura  Public Market, Galiran Public Market, Kusumba Public Market, Mentigi Public Market, and Senggol Public Market. Keywords: Policy, Levies, Public Market

## I. PENDAHULUAN
Pendirian  suatu  Negara  pada  hakikatnya  mencita-citakan  terciptanya  kemajuan  dan  keadilan  kepada segenap  rakyatnya  dengan  setara  dan  menjunjung  aturan  yang  ada.  Hal  demikian  ditegaskan  pada Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik  Indonesia tahun 1945 yang  menyebutkan “Segala Warga  Negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  Pemerintahan  dan  wajib  menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Intensi yang tercantum dalam pembukaan UUD  NRI  1945  akan  terpenuhi  jika  bangsa  Indonesia  dapat  menggunakan  segala  potensi  yang dimilikinya  secara  maksimal.  Implementasi  sebagai  kelanjutan  penerapan  sebagai  tolak  ukur dipersamakan  memperhitungkan  menguji sesuatu  platform  dan  norma  terlaksana  berlangsung  secara baik  atau  tidak,  berbarengan  itu  mengenai  peristiwa  ditinjau  apakah  wajib  ada  hal  tersebut  untuk menyamakan  suatu  tujuan.  Penerapan  itu  sangat  diperlukan  demi  mewujudkan  keselarasan  sistem
yang telah dirinci. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Otoritas yang  sangat  luas  diberikan  pada  daerah  Kabupaten  atau  Kota  yang  telah  memiliki  kemampuan  dan potensi  yang  dipunyai  per masing-masing  daerah.  Daerah Kabupaten  atau Kota mempunyai  otoritas daerah  yang  mempunyai  pelayanan  publik  masyarakat,  meningkatkan  fungsi,  prakarsa,  dan pemberdayaan masyarakat demi tujuan memberikan kesentosaan pada masyarakat.
Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan pedagang dalam suatu aktivitas yang saling membutuhkan  dan  menguntungkan,  ada  yang  menjual  kebutuhan  pokok  dan  juga  ada  yang  menjual kebutuhan  sekunder.  Pasar  juga  menentukan  pertumbuhan  ekonomi  dalam  suatu  daerah  yang  bisa mempekerjakan  pelaku  usaha,  buruh,  penyalur  distributor,  sales,  pedagang  eceran,  bahkan  juga termasuk pegawai yang ditugaskan di dalamnya dari pemerintah daerah setempat. Pasar dianggap aset daerah  yang  wajib  dikelola  oleh  pemerintah  daerah.  Sejak  tahun  2000  berbagai  kebijakan  telah dilakukan  yang  berubah  seiring  dengan  perkembangan  jaman  dan  tergantung  pula  oleh  siapa  yang memimpin.  Pada  Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.  53/MDAG/PER/12/2008  menerangkan  pasar tradisional  merupakan  implementasi  yang  diwujudkan  untuk  selanjutnya  dapat  dikembangkan  oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik daerah ataupun badan usaha milik Negara yang  didalamnya  termuat kesepakatan dengan  swasta  dengan  tempat  usaha  berwujud  kios,  los, took ataupun tenda yang dipunyai atau dimiliki dari pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi  yang  berskala  kecil,  modal  kecil  ataupun  modal  kecil  dari  proses  tawar  menawar  jual  beli barang.
Untuk  meningkatkan  kepastian  keuangan  daerah  untuk  menjadi  pelaksana  swantara, Pemerintah  melakukan  aneka  macam  otoritas  perpajakan  daerah,  antara  lain  memutuskan  Undang- Undang angka 28 Tahun 2009 perihal Pajak Daerah serta Retribusi daerah. Supaya tercapainya tujuan aturan dibutuhkan organisasi walau pada kenyataannya bertugas sebagai mengantar orang pada tujuan hukum  itu,  walaupun  kenyataanya  masih  berpijak  masing-masing  sebagai  badan  yang  bersifat otonom.  Dari  proses  yang  masih  berlangsung  didalamnya,  rakyat  menerima  konkretisasi  dari  tujuan aturan itu sendiri.
Penelitian  yang  membahas  mengeani  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Merangin Nomor  10  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Pelayanan  Pasar  pada  Pasar  Rantau  Panjang  Kecamatan Tabir  Kabupaten  Merangin  ( Fatmawati,  2021 ).  Selanjutnya  penelitian  yang  mengkaji  mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Cilegon ( Fatmawati, 2021 ). Lalu, yang membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru (Studi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014 Pada Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru) ( Hidayat,  2016 ).  Selanjutnya,  mengenai  Implementasi  Retribusi  Pelayanan  Pasar  di  Kabupaten Boyolali  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2011  ( Triwiyatno,  2016 ).  Sehingga penelitian  ini  juga  turut  mengkaji  mengenai  implementasi  peraturan  daerah  kabupaten  Klungkung mengenai  Retribusi.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  membahas  implementasi  peraturan daerah  kabupaten  klungkung  Nomor  2  Tahun  2018  terhadap  Pajak  Retribusi  dan  untuk  mengkaji akibat hukum dari Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Khususnya Di Pasar Semarapura.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  hukum  empiris  yaitu  penelitian  yang menganalisis  dengan  cara  mengkaji  aturan  yang  pada  praktik  dan  sebagai  kajian  permasalahan  atau meneliti  peraturan  yang  nondireksional  yang  bekerja  untuk  mengasilakan  ide-ide  yang  sahih menggunakan  teknik  pembuktian  kebenaran  yang  berasal  liputan  dan  kabar  sebagaimana  yang dijumpai  pada  kehidup  sehari-hari.  Penelitian  hukum  empiris  ialah  jenis  penelitian  yang  mengkaji serta  analisis  implementasi  hukum  pada  aturan  serta  hubungan  satu  orang  dengan  orang  lain  dapat disimpulkan  bahwa  penelitian  hukum  empiris  juga  merupakan  hukum  sosiologis  sebab  dilihat  dari cerminan  tatanan  kehidupan  dalam  bermasyarakat,  badan  hukum  maupun  pemerintahan. Olehkarenanya,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  sosiologis,  pendekatan  konseptual,  serta pendekatan  factual.  Diharapkan  pada  kajian  ini  menemukan  suatu  jawaban  dari  permasalahan  yang ada pada tatanan masyarakat, karena dapat bertatap muka langsung, mendengar langsung, dan melihat langsung kenyataan yang sedang berjalan dalam interaksi masyarakat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2018 terhadap Pajak Retribusi
Pemerintah daerah artinya pengurusan mengenai pemerintahan oleh pemerintah daerah dimana dewan perwakilan  rakyat  dari  pandangan  asas  otonom  dan  tugas  pembantuan  berdasar  prinsip  otonomi seluas-luasnya  pada  sistem  dan  prinsip  Negara  kesatuan  republic  Indonesia  sebagaimana  dimaksud pada undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945. Asas otonomi dapat diartikan pengaturan sendiri,  mengatur, atau  memerintah  sendiri.  Otonomi daerah  merupakan ciptaan dari  hak  wewenang mengenai  kewajiban  daerah  untuk  bisa  mengakomodir  permasalahan-permasalahan  serta  mengurus urusannya  sendiri  berdasar  peraturan  perundang-undangan  yang  diberlakukan  (Kasmir,  2017  :  48) Tugas pembantuan tugas-yang ikut serta untuk menjalankan permasalah pemerintah yang merupakan suatu  mandat  kepada  pemerintah  daerah  atau  pemerintah  daerah  di  tingkat  atasnya  agar  dapat tanggung jawab kepada yang menugaskan.
Dengan begitu benar adanya Dalam Pasal 18, 18A dan 18B Undang–Undang  Dasar Republik Indonesia  Tahun  1945  terdapat  suatu  yang  dapat  ditarik  kesimpulannya  keharusan  persembahan kewenangan  terhadap  pemerintah  yang  menjalankan  pemerintahan  bisa  dikatakan  desentralisasi desentralisasi yang mempunyai arti oleh Amrah Muslimin yaitu pemberian kewenangan untuk badan ataupun  golongan  golongan  pada  masyarakat  tertentu  yang  merealisasikan  atau  menjalankan  urus rumah  tangganya  sendiri  ( Muslimin,  1982  :  20 ).  Pada  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  yaitu,  “Pemerintah  daerah  yaitu  kepala  daerah  untuk melaksanakan  urusan  pemerintahan  dimana  dimaksud  sebagai  unsur  penyelenggaraan  pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom”.
Penyelenggaraan  pemerintah  berbeda  dengan  pemerintah  pusat  yang  terdiri  atas  lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala  Daerah  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintah  daerah  yang  telah  diberi mandat oleh rakyatnya bertujuan menjalankan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, oleh  sebab  itu  DPRD  dan  Kepala  daerah  berposisi  yang  sejajar  mempunyai  mitra  dan  tugas  fungsi yang berbeda.
Salah  satu implementasi  dari aturan  diatas  yaitu  peraturan  daerah  tentang  retribusi  pelayanan pasar  terwujud  demi  kesejahteraan  sosial,  penyediaan  fasilitas,  pertumbuhan  ekonomi  di  kabupaten klungkung,  Memanfaatkan  sumber  daya  manusia  serta  agar  pasar  yang  disebut  sebagai  aset  daerah menjadi  tertata.  Dari  jenis  pekerjaan  tukang  parkir,  penagih  retribusi,  dan  tukang  sapu  di  pelataran pasar,  dan  pegawai  pasar  di  bagian  kantor  pengelola.  Inovasi  pemimpin  daerah  guna  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Klungkung  berbagai  kebijakan  diterapkan.  berdasarkan peraturan  daerah  retribusi  pelayanan  pasar  ini  yaitu  dapat  menimbulkan  hukum  administrasi  hingga eksekusi  penarikan  tempat  oleh  pihak  pengelola  yang  ditugaskan  oleh  pemerintah  daerah  dan pencabutan  hak  guna  pakai,  dilarang  berdagang  sepanjang  belum  mentaati  kewajiban  yang  harus dilaksanakan.
Strategi  pemerintah  dalam  menjalankan  retribusi  melainkan  menjalankan  platform  publik umum  dijadikannya  sebagai  tolak  ukur  kehendak  rakyat  dalam  mencapai  tujuan  Negara.  Dapat ditindaklanjuti  retribusi  bisa  dijalankan  untuk  sebagai  fungsi  sumber  pendapatan  daerah  yang bersumber dari mekanisme kebijakan nasional yang tertata dalam berbagai peraturan undang-undang. Bermacam-macam  platform  daerah  yang  mencerminkan  untuk  optimalisasi  pemerintah  pusat  untuk memberi  motivasi  kepada  daerah  agar  lebih  optimal  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah sebagaimana refleksi yang telah dijalankan menjalankan otonomi seluas-luasnya.
Selanjutnya  dilihat  dari  Sumber  hukum,  Sumber  hukum  yaitu  segala  apapun  itu  yang menghasilkan  suatu  norma-norma  yang  mempunyai  sifat  memaksa  untuk  mematuhinya,  memiliki sanksi  yang  tegas  dan  nyata  jika  melanggarnya.  Para  ahli  sering  menyebut  sumber  hukum  yaitu sumber  doktrin  yang  berarti  ilmu.  Ilmu  yang  dapat  dipelajari  dari  pandangan  kacamata  kehidupan tatanan bermasyarakat.
Melalui  terapan  berbagai  produk  hukum  tujuan  yang  terakhir  yaitu  mencari  kepastian  hukum itu  sendiri,  melalui  berbagai  teori  memang  diakui  hukum  itu  dinamis  bergantung  pada  keperluan masyarakatnya,  dapat  dipastikan  dalam  hal  ini  dari  segi  kepastian  hukumnya  agar  mendapatkan kemanfaatan  guna  mengembangkan  pembangunan  daerah,  menumbuhkan  pendapatan  asli  daerah, demi  taraf  hidup  dan  daya  saing  yang  lebih  kontestasi.  Tak  lupa  juga  membahas  agar  jangan menyampingkan  ketentuan  hukum  dimana  harus  memiliki  landasan  hukum,  tidak  melanggar  Hak
Asasi Manusia (HAM),  dilaksanakan  sesuai  prosedur,  tidak  memicu  adanya  korban  /  kerugian  pada pihak manapun.
Retribusi  pelayanan  pasar  ini  memberikan  manfaat  yang  cukup  progresif  dalam  melanjutkan kelajuan  nilai  ekonomi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  serta  memberikan  suatu  pembangunan. Maka dari itu pendapatan hasil dari retribusi pasar harus dikelola dengan sebaik mungkin untuk salah satunya  yang  dapat  diperankan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  retribusi  itu  memberikan pelayanan  yang  baik,  sesuai,  serta  layak  dari  apa  yang  telah  mereka  berikan  kepada  pemerintah. Retribusi ini merupakan pungutan berdasar atas jasa penyediaan pasar tradisional dengan mempunyai target  dan  prinsip  penetapan  besarnya  biaya  yang  dipungut  dan  penetapan  struktur  yang  bertujuan mendapatkan untung yang layak sebagai biaya pengganti pengelolaan, administrasi, serta kebersihan.
Retribusi  diperoleh  dengan  adanya  Surat  Keterangan  Retribusi  Daerah  atau  yang  disebut dengan  (SKRD)  ataupun  pendukung-pendukung  dokumen  yang  dipersamakan.  Dokumen  yang dipersamakan dimana yang tercantum pada ayat (1) berupa karcis dan/atau kwitansi. Ketentuan lebih lanjut  mengenai  bentuk  SKRD.  Peran  kontribusi  retribusi  pasar  kepada  retribusi  daerah  sangat  erat kaitannya, sebab pasti sudah ada halnya kajian serta hitung-hitungan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan  asli  daerah  dalam  kurun  waktu  selanjutnya.  Terkait  hal  tersebut  penetapan  target  telah dilakukan  oleh  dinas  terkait  agar  lebih  cenderung  peningkatan  yang  signifikan  agar  bisa  menunjang pendapatan  asli  daerah  secara  global  dengan  cara  pemungutan  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien agar mendapat hasil yang baik.

## 2. Akibat Hukum Dari Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Khususnya Di Pasar Semarapura
Sumber hukum, hingga kepastian hukum terkait suatu produk hukum itu saling berkorelasi satu sama lain demi tercapai tujuan yang tertib dan teratur. Dari sisi akibat hukum mendefinisikan perilaku yang dilakukan demi  mendapatkan suatu akibat  yang diinginkan dari pelaku dan yang diatur pada hukum itu  sendiri  (Soeroso,  2002  :  195).  Untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  pemerintah  daerah bekerja sama dengan yang dibidangnya untuk mengontrol mengenai perdagangan yang ada di daerah yaitu dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Klungkung, Kantor ini melaksanakan urusan pemerintah bidang koperasi termasuk merumuskan kebijakan hingga perizinan koperasi. Faktor utamanya dalam mengefektifitaskan suatu aturan yaitu warga masyarakat.
Kesadaran untuk mentaati suatu aturan merupakan maksud pada hal tersebut sebab kepatuhan sangat diperlukan dalam hal ini. Konsep yang sederhana dapat disimpulkan dimana derajat kepatuhan rakyat  pada  hukum  adalah  salah  satu  bentuk  fungsinya  hukum  yang  memiliki  kaitannya  satu  sama lainnya  (Ali,  2016)Dinas  koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  mempunyai  tugas  untuk mempermudah  dalam  menjalankan  semua  urusan  pemerintahan  dalam  bidang  koperasi  dan  usaha kecil  menengah,  industri  maupun  perdagangan  yang  menjadikan  kewenangan  daerah  dan  tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah sesuai bidang-bidang tugasnya.
Adapun  peran  dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten  Klungkung  telah  membantu mengeluarkan  kebijakan  terkait  dengan  pembebasan  denda  retribusi  yang  menunggak  dengan  lebih dari  kurun  waktu  2  bulan  yang  sempat  berlaku  pada  situasi  normal  di  tahun  sebelumnya.  Bersama narasumber I Wayan Ardiasa, S.E yang telah menerangkan melalui proses wawancara, beliau sebagai kepala dinas koperasi dan UMKM kabupaten klungkung menerangkan bahwa tim dari dinas selama 3 (tiga) bulan sekali melakukan pengawasan dan pengamatan atau yang kerap disebut wasmat ke kantor pasar yang terletak di pasar galiran lantai 2, yang mana kantor tersebut memang menyangkut 4 pasar pagi dan 1 (satu) pasar senggol dibawah naungan pengelolaan pemda. Jadi sewaktu waktu atasan yang meminta  pertukaran  penugasan  ataupun  mutasi  itu  bergantung  pada  kinerjanya.  Sekalipun  yang bertugas di pasar kusamba juga kantornya tetap disini. Melainkan pasar yang letaknya di desa seperti pasar tegak, cukcuk, salisihan, dll itu masuk tergolong BUMD (Badan Usaha Milik Desa).
Berdasarkan  peraturan  daerah  retribusi  pelayanan  pasar  ini  yaitu  dapat  menimbulkan  hukum administrasi hingga eksekusi penarikan tempat oleh pihak pengelola yang ditugaskan oleh pemerintah daerah dan pencabutan hak guna pakai, dilarang berdagang sepanjang belum mentaati kewajiban yang harus  dilaksanakan.  Selanjutnya  dilihat  dari  Sumber  hukum,  sumber  hukum  yaitu  segala  sesuatu apapun itu yang memberikan efek aturan yang memiliki sifat memaksa dan memiliki kekuatan jikalau aturan  atau  norma  itu  dilanggar  akan  menerima  sanksi  yang  tegas  dan  nyata.  Pendapat  ahli  hukum menyebut hal ini sebagai doktrin.
Doktrin  ini  dapat  dipaparkan  keseluruhan  norma  yang  berisikan  pengetahuan  ataupun  ilmu yang  dipikirkan  secara  rasional  berdasar  kemampuan  yang  dimiliki  dimana  nantinya  dapat meyakinkan  orang  lain  akan  ilmu  tersebut.  Disebut  juga  bahwa  doktrin  memaparkan  norma  atau hukum  yang  koheren  yang  berdasar  pada  prinsip-prinsip  hukum  yang  tidak  abstrak  memiliki  kaitan yang  sangat  erat  satu  sama  lainnya  untuk  membawa  rakyatnya  semakin  lebih  baik  lagi  dalam memahami isi doktrin itu.
Pada intinya kesadaran hukum sangat diperlukan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang memiliki  tujuan  keseimbangan,  selaras,  memberikan  dan  membuat  ketertiban,  tentram  dan  damai serta dapat mewujudkan pergaulan yang positif antar sesama dengan tidak adanya pemikiran bahwa akan kesadaran hukum sangat susah untuk dicapai.
Coronavirus Disease (Covid-19) adalah virus yang menularkan hal ini dipicu karena keberadan virus corona yang baru ditemukan dan diketahui sebagai sindrom pernafasan akut ataupun parah virus corona 2 (SARS CoV-) (Sayekti, 2020 : 7). berbagai kebijakan telah diterapkan dari pemerintah pusat hingga  pemerintah  daerah  melalui  himbauan,  surat  edaran,  hingga  peraturan  Bupati  yang mengenyampingkan  berbagai  peraturan  yang  ada  dalam  kondisi  darurat  pandemi  covid-19  ini  demi keselamatan negara.
Dengan adanya pandemi yang melanda selama 2 (dua) tahun perputaran ekonomi tidak berjalan seperti semestinya, disebabkan juga karena daya beli masyarakat terhadap barang kebutuhan sekunder menurun  akibat  perekonomian  yang  tidak  stabil  dialami  oleh  masyarakat  klungkung,  tingkat pengangguran  menambah.  Banyak  hal  yang  telah  diterapkan  oleh  pemerintah  terkhusus  di  pasar Semarapura dengan mengeluarkan himbauan dan edaran melakukan 3 M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Peran masyarakat sangat diperlukan untuk menekan laju penyebaran penyakit ini  agar  semua  yang  dicita-citakan  dan  tatanan  kehidupan  bermasyarakat  dapat  kembali  dengan normal.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Implementasi  Peraturan  Daerah Kabupaten  Klungkung  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  retribusi  pelayanan  pasar  terhadap  pajak retribusi daerah di kabupaten klungkung sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD), karena  merupakan  aset  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Klungkung  yang  meliputi  5  tempat  yang berbeda  yaitu  Pasar  Umum  Semarapura,  Pasar  Umum  Galira,  Pasar  Umum  Kusamba,  Pasar  Umum Mentigi, dan Pasar Umum Senggol.
Akibat  Hukum  dari  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Klungkung  Nomor  2  Tahun  2018  Khususnya pedagang di Pasar Umum Semarapura adalah pembayaran pajak retribusi di masa pandemi covid-19 yakni  dengan  menggunakan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  dinas  koperasi  dan  UMKM  sebagai lembaga  pemerintahan  yang  menangani  retribusi.  Kebijakan  tersebut  berisikan  tentang  penghapusan denda apabila tunggakan retribusi lebih dari dua bulan, dan wajib membayar pokoknya saja.
2. Saran
Saran  yang  dapat  disampaikan  oleh  peneliti:  Kepada Kepala  Pasar  Seni  Semarapura,  yang  mana orangnya  berpotensi  berganti  setiap  periode,  agar  memastikan  berkas  arsip  data  pelunasan  retribusi pada tahun-tahun  sebelumnya  tetap ada,  karena telah  terjadi  pengungkitan tagihan  retribusi  wajib  di tahun 2013 yang seketika mendadak membuat syok para pedagang dan tidak memiliki bukti kuat telah membayar  lunas,  karena  membayar  kepada  kepala  pasar  terdahulu  dan  mekanismenya  pun  tidak seperti sekarang.
Untuk  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Klungkung hendaknya  pada  masa  pandemi  covid-19  ini, agar memberikan kebijakan seperti contoh “mengganti wajib retribusi menjadi pembayaran retribusi hanya  berlaku  pada  saat  berdagang  saja,  pada  saat  kios  tutup  dapat  keringanan”,  Agar  pedagang menjadi sejahtera dan rakyat pun selamat dari penyakit.
Untuk para pedagang, dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten klungkung nomor 2 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan pasar, hendaknya taat membayar retribusi.

## DAFTAR BACAAN
Ali, Z. (2016). Sosiologi Hukum . Jakarta : Sinar Grafika. Fatmawati.  (2021). Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Merangin  Nomor  10  Tahun  2011  tentang Retribusi  Pelayanan  Pasar  pada  Pasar  Rantau  Panjang  Kecamatan  Tabir  Kabupaten  Merangin [Ilmu Pemerintahan. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha].
Hidayat,  R.  (2016). Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota  Cilegon  No.7  Tahun  2012  tentang  Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Cilegon [Fisip. Untirta].
Jumiati. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru (Studi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014 Pada Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru). JOM Fisip , Vol.3 (2). Kasmir. (2017). Retribusi Aturan Daerah . Rajawali Pers, Jakarta. Muslimin, A. (1982). Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah . Bandung : Alumni. Sayekti,  L.  (2020). Dalam  Menghadapi  Pandemi:  Memastikan  Keselamatan  dan  Kesehatan  di  Tempat  kerja . Bandung. Soeroso. (2002). Arti Perbuatan Hukum, bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum . Jakarta.
Triwiyatno, F. (2016). Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Boyolali Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 [Magister Ilmu Hukum. Universitas Sebelas Maret].