## KAJIAN NORMATIF PERANAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Oleh : Suzanalisa 

## ABSTRAK
Karya Ilmiah ini mengandung penjelasan aspek tindak pidana kekerasan dalam rumah  tangga  yang  memenuhi  ciri-ciri    penderitaan  yang  dialami  oleh  korban  dan perbuatan yang dilakukan pelaku telah ditetapkan menurut hukum yang dilaksanakan, hak- hak yang diperoleh korban kekerasan dalam rumah tangga  yang telah ditetapkan menurut hukum yang dilaksanakan dalam memberikan rasa aman dan percaya diri untuk tidak takut dalam  proses  pembuktian  pada  sistem  peradilan  pidana.  Tujuan  perundangan  yang  lebih berat  terhadap  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebagai  perlindungan  masyarakat dalam  kuasa  pencegahan  tindak  pidana  yang  berlaku,  memperbaiki  perilaku  pelaku  dan sebagai  wujud  peranan  Pemerintah  Indonesia  terhadap  warganegara  dalam  menjaga keamanan  dan  keharmonian.  Peranan  negara  dalam  sistem  peradilan  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  penting  disebabkan  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah  tangga  mengganggu  hak  asasi  manusia  sebagai  warganegara,  mengancam ketenteraman  umum,  keselamatan  negara  dan  tindakan  negara  dalam  memberikan perlindungan  dan  pencegahan  terhadap  pelanggaran  hak  asasi  manusia  akibat  dari kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban.
Kata Kunci: KDRT, Pelaku, Korban, Perlindungan

## A. Aspek-aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri adalah suatu tindakan yang tidak  wajar  karena  tindakan  ini  adalah  punca  utama  kerusakan  rumah  tangga,  di  mana pelakunya  merupakan  ketua  rumah  tangga  yang  seperlunya  melindungi  keluarga.  Namun sebaliknya  tindakan  yang  mencederakan  fisik,  psikologi  dan  melakukan  kekerasan terhadap  istri 1 ,  tidak  memperlihatkan  lagi  peranan  sebagai  kepala  keluarga  untuk  saling membantu  satu  sama  lain  dalam  penjagaan  dan  pendidikan  anak. 2 Kekerasan  fisik  yang dilakukan  pelaku  terhadap  korban    berupa  memukul,  menendang,  menginjak,  menampar sambil mencekik, melempar barang ke badan korban, melukai dengan tangan kosong atau alat dan membunuh. 3
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
1 St.  Zubaidah.  2013.  Tinjauan  Kriminologi  Terhadap  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Aspek Perundangan dan Sosiologis).  Varia Peradilan Nomor  335 Oktober 2013. hal 104
2 Talcott Parson, Robert F. 1955. Socialization and Interaction Process. Gleneoe. The Free Press. hal 23
3 E.  Kristi  Poerwandari.  2000.  Pemahaman  Bentuk  Kekerasan  Terhadap  Wanita  dan  Alternatif Pemecahannya. Jakarta. Pusat Kajian Wanita dan Jender. Universitas Indonesia. hal 11
Tindakan  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  bentuk  salah  laku seseorang yang termasuk kategori tekanan fisik dari dalam (individual deviation) dan hasil tekanan  dari  suatu  keadaaan  (situational  deviation). 4 Tindakan  pelaku  kekerasan  ini mengakibatkan  kerugian  korban  dan  menimbulkan  reaksi  sosial  daripada  masyarakat  dan melanggar  hukum  atau  ketentuan  yang    diiktiraf  secara  umum,  maka  perbuatan  ini dikategorikan  sebagai  Tindak  pidana.  Sehingga  jika  dikaitkan  dengan  kekerasan  dalam rumah  tangga  yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri  yang  menimbulkan  kerugian terhadap  korban  dan  bertentangan  dengan  hukum  yang  dilihat  dari  perspektif  tindak pidana, maka kekerasan merupakan tindak pidana.
Dari  uraian  di  atas,  dapatlah  dilihat  bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga mengandungi ciri-ciri dari definisi tentang tindak pidana yang disimpulkan sebagai berikut:
1. penderitaan  yang  tidak  menyenangkan  dialami  oleh  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga (istri) pengenaan penderitaan yang disengajakan oleh pelaku (suami) terhadap korban  (istri),  di  mana  kedudukan  suami  merupakan  ketua  rumah  tangga  yang mempunyai bidang kuasa dan kuasa dalam rumah tangga
2. Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (suami)  telah ditetapkan menurut hukum yang berlaku. 5
Mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang banyak dilakukan oleh  suami  terhadap  istri,  didapati  lebih  banyak  berupa  kekerasan  fisik  sebagaimana batasan  kajian  penyelidik.  Ternyata  pengertian  ini  dalam  Undang  Undang  Nomor  23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  tidak  dijumpai pengertian  perundangan  dari  rasa  sakit,  jatuh  sakit  dan  luka  berat.  Walhal  pengertian merupakan  perkara  paling  penting  untuk  menentukan  dan  membuktikan  jenis  perbuatan yang  dilakukan  oleh  pelaku.  Maka  disebabkan  itu  pengertian  tersebut  perlu  dicari  dalam hukum pidana dan perundangan sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Rasa sakit merupakan kekerasan yang dialami seseorang tanpa ada kesan pada bentuk badan, contohnya menampar, memukul .
2. Jatuh  sakit  merupakan  kekerasan  yang  dialami  seseorang  mengakibatkan  adanya gangguan terhadap aktiviti tubuh manusia .
4 .M.  Lemert.  2009.  Kajian  Kritis  dan  Analitis  Terhadap  Dimensi  Teori  –  Teori  Kriminologi  Dalam Persfektif Ilmu Pengetahuan Hukum pidana Modern Ed Lilik Mulyadi. Malang. PN Kepanjen. hal 15
5 Muladi,  Ed.  Muladi  Dan  Barda  Nawawi  Arief.  1992.  Teori  –  Teori  dan  Bidang  kuasa  Tindak  pidana, Bidangkuasa Pencegahan Tindak pidana dengan Undang – Undang Tindak pidana. Bandung . Alumni. hal 4
3. Luka  berat  merupakan  luka  yang  dialami  seseorang  di  mana  kriteria  luka  tersebut tergolong  luka  berat  dalam  Kasus  90  Kitab  Hukum  Hukum    Pidana  yaitu  luka  atau jatuh  sakit  yang  tidak  mungkin  sembuh,  tidak  boleh  menjalankan  pekerjaan  sehari- hari, kehilangan satu atau lebih fungsi panca indera, mendapat cacat berat, gugur atau matinya kandungan wanita 6 .
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius, selain memberi kesan kepada  keharmonian  dan  keutuhan  rumah  tangga  dan  menjadikan  rumah  tangga  sebagai neraka, ia juga dapat menimbulkan kesan psikologi kepada korban. Selain itu,  kesan lain kekerasan  dalam  rumah  tangga  ialah  mampu  menjadi  pencetus  tindak  pidana  lain  dalam masyarakat akibat dari kecenderungan  suatu kekerasan. Kebanyakan korban adalah wanita (istri) dan pelaku adalah lelaki (suami), kedua-duanya rata-rata mempunyai ciri-ciri tipikal yang  sama  untuk  berisiko  menjadi  korban  dan  pelaku  dalam  kekerasan  dalam  rumah tangga .
Adapun ciri-ciri tipikal yang membolehkan seseorang  menjadi korban kekerasan dalam  rumah  tangga  adalah  mempunyai  rasa  percaya  diri  yang  rendah  dan  cenderung pasrah, mengalah, memaklumi terhadap kekerasan yang dialami, mempunyai pemahaman dalam erti sempit bahwa keutuhan rumah tangga lebih diutamakan, kekerasan yang dialami merupakan  penyebab  dari  diri  sendiri  sehingga  merasa  bertanggungjawab  terhadap perilaku  suami,  mengalami  permasalahan  fisik  seperti  sakit  kepala  serta  gangguan pencernaan,  menggunakan  seks  sebagai  jalan  perdamaian  dengan  suami  dan  meyakini bahwa  orang  lain  tidak  akan  mampu  memberi  pertolongan  karena  ini  masalah  dalaman dalam rumah tangga. Ciri-ciri tipikal menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah mempunyai  sikap  berkuasa,  egois  dalam  rumah  tangga,  mempunyai  pemahaman  bahwa lelaki  adalah  pemimpin  sehingga  dapat  menguasai  istrinya  atau  dengan  kata  lain  bahwa lelaki  adalah  kaum  yang  unggul  dan  wanita  pula  kaum  inferior,  menyalahkan  orang  lain sebagai  pencetus  kasusalahannya,  mempunyai  kecemburuan  yang  berlebihan  sehingga mudah  curiga,  tampil  dengan  "kecelaruan  personaliti",  menjadikan  stres  sebagai  alasan untuk menguasai istrinya, mengunakan seks sebagai bentuk pencerobohan yang sering kali digunakan  untuk  mengatasi  ketidakberdayaannya,  menderita  kekerasan  di  masa  kecilnya, tidak percaya bahwa perilakunya mengandungi akibat. 7
6 Guse  Prayudi.  2011.  Berbagai  Aspek  Tindak  pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Yogyakarta. Merkid Press. hal 34
7 Moerti  Hadiati  Soeroso.  2010.  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif    Perundangan- Viktimologis. Jakarta. Sinar Grafika . hal 85
Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dibahagi kepada 3 ciri yaitu:
1. Emosi  Agresif,  ertinya  pelaku  ini  mempunyai  kebergantungan  terhadap  kewujudan pasangannya.  Pada  dirinya  telah  terasuh  suatu  pola  peningkatan  emosi  yang  diikuti dengan tindakan agresif terhadap pasangan. Bila pelaku mengawali dengan kekerasan psikologi, kekerasan tersebut dapat diteruskan pada kekerasan fisik yang berat.
2. Terlalu  mengawal,  pelaku  ini  telah  terbentuk  pola  kawalan  yang  lebih  mengarah kepada kawalan psikologi daripada kekerasan fisik.
3. Tidak  menyesal,  ertinya  pelaku  ini  tidak  terbentuk  hubungan  emosi  atau  rasa penyesalan terhadap kekerasan yang dilakukan kepada korban 8
Pada  realitinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  mengandungi  norma  hukum pidana,  tetapi  terdapat  beberapa  perkembangan  dari  tindak  pidana  yang  sudah  selaras dengan  kekerasan  fisik  yang  dialami  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yaitu  wanita (istri), adapun bentuk kekerasan yang dialami terbahagi kepada empat bentuk yaitu :
1. Kekerasan  fisik  biasa,  merupakan  perbuatan  yang  menimbulkan  rasa  sakit  pada korban  yang  berlaku  dalam  rumah  tangga  dengan  tidak  menimbulkan  kesan  pada bentuk badan, contohnya mencubit, menampar, memukul. 9
2. kekerasan  fisik  ringan,  merupakan  perbuatan  yang  menimbulkan  rasa  sakit  pada korban (istri) yaitu korban merasa sakit tanpa ada kesan pada bentuk badan seperti tindakan  menendang,  tetapi  korban  tidak  mengalami  perubahan  pada  fisik  namun perbuatan  ini  menimbulkan  kasusakitan  kepada  korban  (istri)  seperti  lebam  pada lokasi  tendangan.  Akibat  lebam  tersebut  korban  masih  boleh  menjalankan  aktiviti sehari-hari sebagaimana biasanya . 10
3. Kekerasan  fisik  mengakibatkan  korban  jatuh  sakit  atau  luka  berat,  merupakan perbuatan  yang  mengakibatkan  adanya  gangguan  terhadap aktiviti tubuh  manusia, fungsi  organ-organ  dalam  badan  manusia  atau  luka  berat . 11 Contoh:  kekerasan suami  terhadap  istri  berupa  melakukan  percobaan  pembunuhan  yang  bermula dengan  pukulan  dengan  benda  keras  kepada  istri  sehingga  istri  mengalami kecederaan  berat,  pengsan  sehingga  istri  tersebut tidak mampu  menjalankan tugas sehari-hari . 12
8 Core  Group.  2008.  Modul  Konseling  kepada  Pelaku  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Jakarta.  Mitra Wanita Workshop. hal 7
9 Guse Prayudi. 2011. Opcit. hal 38
10 Guse Prayudi. 2011. Opcit.. hal 45
11 Guse Prayudi. 2011. Opcit.. hal 49
12 St. Zubaidah. 2013. Opcit. hal 108
4. Kekerasan  fisik  menyebabkan  kematian    korban  merupakan  perbuatan  yang dilakukan  oleh  pelaku  dalam  lingkup  rumah  tangga  penyebab  kehilangan  nyawa korban  selepas  munculnya  rasa  sakit,  jatuh  sakit  dan  luka  berat. 13 Contohnya kekerasan  fisik  yang  berulang  kali  oleh  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga dalam  bentuk  pukulan,  tendangan  kepada  pelaku  penyebab  korban  tidak  berdaya akibat  rasa  sakit,  luka  berat,  menimbulkan  kelumpuhan  fungsi  alat-alat  tubuh sehingga akhirnya korban meninggal dunia .
Kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan berlakunya tindak pidana, dan tindak balas  sosial  masyarakat,  justeru    perlunya  kepada  suatu  ilmu  pengetahuan  khusus  yaitu kriminologi 14 . Hal ini disebabkan tindak pidana pada umumnya mempunyai dimensi yang luas dalam menganalisa masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu yang pertama,  menjelaskan  tindak  pidana  dipandang  dari  segi  struktur  sosial  dan  kesannya. Kedua,  menjelaskan  mengapa  seseorang  (suami)  melakukan  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah  tangga  atau  mengapa  dalam  masyarakat  terdapat  orang-orang  yang melakukan  tindak  pidana  dan  terdapat  pula  sekumpulan  orang  atau  orang-orang  tertentu yang  tidak  melakukan  tindak  pidana.  Ketiga,  menjelaskan  struktur  sosial  dan  juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekumpulan orang menjadi penjahat. 15
Suatu  perbuatan  yang  telah  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  perlu  diberi perhatian  serius,  maksudnya  diperlukan  usaha-usaha  pencegahan  sebelum  berlakunya tindak pidana dan pencegahan selepas berlakunya tindak pidana. Usaha ini mampu dicapai melalui  saling  kebergantungan  antara  politik  hukum  dan  dasar  tindak  pidana  yang digunakan  dalam  membanteras  tindak  pidana  seperti  melalui  pelaksanaan  peraturan perundangan  penjara  oleh  suatu  sistem  keadilan  tindak  pidana  (criminal  justice  sistem) yang  dibentuk  oleh  negara  dan  usaha-usaha  sosial,  seperti  dalam  bidang  pendidikan, peningkatan taraf hidup masyarakat, mengurangkan pengangguran, dan sebagainya. Tetapi hukum  pidana  masih  dianggap  menjadi  panduan  sebagai  usaha  untuk  menekan  kadar tindak  pidana  yang  meresahkan  masyarakat. 16 Hukum  pidana  juga  mampu  berperanan sesuai  dengan  situasi  dan  keadaan  melalui  peraturan  yang  merupakan  dasar  negara  yang
13 Guse Prayudi. 2011. Opcit. hal 56
14 Muhammad Mustafa. 1986. Kriminologi. Jakarta. Bina Aksara. hal 2-4
15 Stephan Hurwitz. 1986. Kriminologi. Ed. Moeljatno. Jakarta. Bina Aksara. hal 2-4
16 Mardjono  Reksodiputro.  2007.  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  keadilan  tindak  pidana  Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Jakarta. Universitas Indonesia. hal 92
berguna  untuk  mengekspresikan  norma-norma  yang  terkandung  dalam  masyarakat  yang mempunyai tujuan akhir yaitu ketenteraman awam dan keselamatan masyarakat. 17
Dengan  demikian  hukum  pidana  berarti  bagaimana  mengusahakan  atau  membuat dan  merumuskan  suatu  perundangan  penjara  yang  baik  dinamakan  asas  hukum  pidana. 18 Secara  mudahnya,  asas  hukum  pidana  merupakan  asas  pencegahan  tindak  pidana dengan hukum  pidana.  Penegakan  hukum  merupakan  bahagian  yang  tak  dapat  dipisahkan  dari dasar  hukum  pidana,  politik  tindak  pidana,  politik  sosial  yang  mempunyai  tujuan  akhir mensejahterakan masyarakat, sehingga usaha pencegahan tindak pidana merupakan usaha penegakan hukum dalam rancangan pembangunan negara. 19

## B. Hak-hak Korban Kekerasan dalam rumah tangga
Perbuatan,  kasusalahan  dan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  kekerasan dalam  rumah  tangga  (suami)  yang  berupa  kekerasan  fisik  telah  melanggar  hak  asasi manusia  terhadap  korban  (istri).  Hak  asasi  manusia  wajib  dihormati  oleh  sesiapa  pun, karena  hak  asasi  manusia  merupakan  hak  dasar  yang  dimiliki  manusia  sejak  lahir  yang sangat  berkaitan  erat  dengan  kehormatan  dan  martabat  manusia  sebagai  ciptaan  Tuhan Yang  Maha  Esa.  Pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  seorang  wanita  telah banyak  peraturannya  dibicarakan  dalam  sistem  hukum  tentang  hak  asasi  manusia  baik diperingkat nasional, serantau dan antarabangsa.
Realiti di lapangan, korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mau menjelaskan tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dialaminya.  Hal  ini  disebabkan  sikap korban  atau  keluarga  korban  sendiri  berupa:  korban  menganggap  bahwa  keadaan  yang dialaminya merupakan kasus yang biasa dalam rumah tangga dan hal ini bukan perbuatan tindak  pidana,  merasakan  ia  aspek  peribadi  dalaman  dan  berusaha  untuk  menutupi  serta membela  pelaku  walaupun  telah  mengalami  kekerasan. 20 Korban  menganggap  bahwa keutuhan rumah tangga lebih penting, lebih-lebih lagi korban adalah suri rumah tangga dan apabila pelaku (suami) dikasuskan tindak pidana maka akan mengganggu hubungan rumah tangga dan anak-anak.
17 Sudarto. 1981. Hukum dan Hukum pidana. Bandung. Alumni. hal 159
18 Barda  Nawawi  Arief.  1994.  Beberapa  Aspek  Pengembangan  Ilmu  Hukum  pidana  Semarang.  pidato pengukuhan guru besar hukum Undip. hal 29
19 Muladi. 2002. Kapita Selekta Sistem keadilan tindak pidana. Semarang. BP, Universitas Diponegoro. hal 11
20 Tapi Omas Ihromi, dkk. 2006. Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Bandung. Alumni. hal 2
Kekerasan dalam rumah tangga  yang dialami oleh korban apabila diketahui oleh orang lain, dianggap oleh korban dan atau keluarga korban sebagai aib dan merendahkan harga  diri.  Korban  beranggapan  bahwa  kekerasan  yang  dialaminya,  apabila  dilaporkan kepada  agensi  penegakan  hukum  akan  menambah  kerumitan  dan  penderitaan  korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami apabila korban telah meninggal dunia. 21
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dialami  oleh  korban  sebenarnya    adalah suatu keadaan yang tidak diingini, namun dari hubungan kehidupan sehari-hari, seseorang berpotensi  menjadi  korban  apabila  keadaan  yang  menyokong  terjadinya  kekerasan  dalam rumah  tangga  wujud.  Sehinggakan  ke  tahap  korban  akan  sentiasa  berjaga-jaga  atau berwaspada terhadap kemungkinan berlaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 22
Sebenarnya  semenjak  korban  mengalami  kekerasan,  korban  secara  mutlak mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  perlu  dihormati.  Adapun  hak  korban  yang dimaksudkan  adalah  mendapat  ganti  rugi  atas  penderitaan,  sesuai  dengan  kemampuan pelaku. Ataupun sebaliknya jika menolak ganti rugi karena tidak memerlukannya,  korban berhak  mendapatkan  ganti  rugi  untuk  ahli  warisnya  bila  korban  meninggal  dunia  karena tindakan  tersebut,  mendapat  bimbingan  dan  pemulihan,  mendapatkan  kembali  hak miliknya, menolak menjadi saksi bila mana hal ini akan membahayakan dirinya, mendapat perlindungan  dari  ancaman  pihak  pelaku  bila  melapor  dan  menjadi  saksi,  mendapatkan bantuan Pengacara dan menggunakan kuasa hukum.
Adapun  kewajiban  korban  adalah  untuk  tidak  memutuskan  tindakan  hukum  di tangan  sendiri,  berkolaborasi  dengan  masyarakat  untuk  mencegah  berlakunya  kasus  yang berulang  dan  timbulnya  korban  yang  lebih  banyak  menambah  kewajiban  korban  untuk mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun oleh orang lain, ikut serta dalam  bimbingan  dan  rehabilitasi  pelaku,  bersedia  dibina  atau  membina  diri  sendiri  agar tidak menjadi korban lagi, tidak menuntut ganti rugi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku, memberi peluang kepada pelaku untuk memberi ganti rugi secara berperingkat atau sesuai  kemampuannya,  menjadi  saksi  bila  tidak  membahayakan  diri  sendiri  dan
21 G.  Widiartana.  2009.  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Persfektif  Perrayuanan  Hukum.  Yogyakarta. Universitas Atma Jaya. hal 2
22 Sagung Putri, M.E.Purwani. 2008. Viktimisasi Tindak pidana terhadap Perempuan. Kerta Patrika. Vol. 33 Nomor  1 Januari 2008. hal 3
mempunyai  jaminan.  Hak  dan  kewajiban  korban  yang  telah  diuraikan  bergantung  juga kepada korban perlindungan yang hendak diterima dan dijalankan. 23
Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga  yang termaktub dalam Pasal 10, Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga, menyebutkan  :
Korban berhak mendapatkan :
a. Perlindungan  dari  pihak  keluarga,  Polisi,  Penuntut  Umum,  pengadilan,  Pengacara, badan  sosial  atau  pihak  lain  baik  sementara  maupun  berdasarkan  penetapan  perintah perlindungan dari pengadilan.
b. Perkhidmatan kesehatan sesuai dengan keperluan perobatan.
c. Pengendalian secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
d. Pendampingan  oleh  pekerja  sosial  dan  bantuan  hukum  pada  setiap  tahap  proses perbicaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
e. Perkhidmatan bimbingan rohani.
Selain  hak-hak  korban  yang  termaktub  dalam  Pasal  10,    hak-hak  korban  yang lain  dapat  dilihat  dalam  Pasal  26  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan :
a. Korban  berhak  melaporkan  secara  langsung  kekerasan  dalam  rumah  tangga  kepada Polisi baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian kasus.
b. Korban  dapat  memberikan  kuasa  kepada  keluarga  atau  orang  lain  untuk  melaporkan kekerasan  dalam  rumah  tangga  kepada  pihak  Polisi  baik  di  tempat  korban  berada maupun di tempat kejadian kasus.
Dengan  adanya  jaminan  hak  korban  yang  termaktub  dalam  ketentuan perundangan  ini  akan  membuatkan  para  istri  atau  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga yang  lain  lebih  berani  melaporkan  tentang  kekerasan  yang  menimpanya.  Hal  ini  karena seperti yang diketahui selama ini, kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mempunyai  keberanian  untuk  melaporkan  peristiwa  kekerasan  yang  menimpanya, sehingga  dirinya  terus  menjadi  korban  kekerasan,  bahkan  perlakuan  kekerasan  tersebut boleh saja menjadi peristiwa rutin yang dialaminya setiap hari.
Adanya  ketidakberanian  korban  kekerasan  untuk  melaporkan  pelaku  tindak pidana  lebih  banyak  alasannya  karena  pertimbangan  pelakunya  adalah  ahli  dalam  rumah
tangga  yang  pada  umumnya  adalah  kepala  keluarga  di  mana  korban  menggantungkan keperluannya, baik keperluan lahir maupun keperluan batin.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dialami  oleh  korban  di  dalam  Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, sememangnya  tidak  dapat  ditemui  peraturan  secara  khusus  mengenai  kewajiban  korban untuk melaporkan kekerasan. Meskipun begitu, adalah suatu kasus yang mustahil, jika ada hak tanpa diikuti oleh kewajiban.
Dalam  Undang  Undang  tersebut  pada  Pasal  15  disebutkan  kewajiban  korban  dan masyarakat lain sebagai berikut:
“Setiap  orang  yang  mendengar,  melihat  atau  mengetahui  berlakunya  kekerasan  dalam rumah tangga wajib melakukan usaha-usaha sesuai dengan batas kemampuannya untuk:
a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana.
b. Memberikan perlindungan kepada korban.
c. Membantu proses mengajukan permohonan penetapan perlindungan.”
Melalui  pernyataan  dalam  peruntukan  Pasal  15  tersebut,  dapat  dibuat  suatu kasusimpulan  bahwa  permasalahan  berlakunya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  bukan hanya  persoalan  peribadi  antara  pelaku  dan  korban.  Dengan  kata  lain  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya menjadi urusan orang-orang  yang ada dalam lingkup  rumah  tangga  tersebut,  atau  bukan  hanya  permasalahan  peribadi,  namun  telah menjadi  kewajiban  bersama,  baik  korban  maupun  orang  lain  atau  masyarakat  untuk mencegah berlakunya kekerasan dalam rumah tangga.
Terlibatnya  orang  lain  atau  masyarakat  dalam  persoalan  ini,  bukan  merupakan satu bentuk campur tangan dalam urusan orang, tetapi sudah menjadi tanggungjawab dan kewajiban  kepada  siapa  saja  yang  mendengar,  mengetahui  dan  menyaksikan  berlakunya kekerasan  dalam  rumah  untuk  mencegahnya  dan    melaporkannya  kepada  pihak  berwajib agar dilakukan penegakan hukum terhadap permasalahan tersebut.
Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi sangat penting  supaya  dapat  memberikan  rasa  aman  dan  percaya  diri  korban  berupa  dorongan, motivasi untuk tidak takut dalam proses pembuktian pada sistem kehakiman tindak pidana, selanjutnya memenuhi rasa keadilan dan sebagai mewujudkan perlindungan terhadap hak-
hak  jantina  dari  segala  kekerasan,  serta  menyatakan  bahwa  kekerasan  merupakan pelanggaran hak asasi manusia. 24
Korban  jangan  hanya  dijadikan  sebagai  penyokong  pendedahan  kebenaran  suatu tindak pidana dan apabila pelaku dibuktikan bersalah maka korban telah cukup mendapat perlindungan hukum, 25 namun korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan jaminan perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelaku.
Penjelmaan  advokasi  terhadap  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam mendapatkan  rasa  aman  bermaksud  diperlukan  kerjasama  antara  pihak  keluarga  korban, Pengacara, badan sosial, Polisi, pendakwaan, pengadilan, maupun pihak-pihak yang dapat dilibatkan  ke  atas  peruntukan  pengadilan  sebagaimana  termaktub  dalam  Undang  Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. Perlindungan  yang  diberikan  kepada  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yaitu  yang pertama,  perlindungan  sementara,  maksudnya  perlindungan  yang  diberikan  oleh  pihak Polisi/badan  sosial  kepada  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sampai  ada  penetapan perlindungan  yang  diperintahkan  oleh  pengadilan  (Pasal  1  Undang  Undang  Nomor  23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga).  Dan  yang  kedua, perintah perlindungan, maksudnya perintah perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan penetapan pengadilan. 26
Dalam  realitinya  prosedur  perlindungan  terhadap  korban  kekerasan  saat  ini  hanya bersifat  abstrak  menurut  hukum  yang  berlaku  sedangkan  perlindungan  hukum  menunggu bagaimana  penerapan  dan  pelaksanaan  hukum. 27 Dalam  amalan,  korban  hanya  dijadikan sebagai  saksi  sehingga  timbul  kesan  bahwa  perlindungan  terhadap  hak  korban  terabai, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor berupa :
1. Faktor  hukum;  Hukum  merupakan  sumber  hukum  utama  dalam  penegakan  hukum untuk  mewujudkan  keamanan  dan  ketenteraman  awam,  namun  hukum  dalam perlindungan  terhadap  korban  bersifat  hubungan  saja  dan  kewujudannya  hanya  pada tindak pidana tertentu saja.
2. Kesdaran hukum korban; Ketidakmauan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan  derita  yang  dialami  dengan  menganggap  bahwa  tindak  pidana  yang
24 Aditya Amanda Rahmat. 2013. Kajian  Hukum  Tentang kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap  Istri  Berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam    Rumah Tangga. Karya Ilmiah Penerbit Fakultas Hukum Universitas Mataram. hal 12
25 Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Tindak pidana Antara Norma dan Realita. Jakarta. Raja Grafindo Persada. hal 38
26 Guse Prayudi.Opcit. hal 122
27 Moerti Hadiati Soeroso. Opcit. hal 120
dialami merupakan aib, baik kepada diri sendiri maupun korban merupakan tindakan yang  merugikan  korban  sendiri  dan  menimbulkan  pandangan  di  masyarakat  bahwa tindakan ini sebagai perbuatan biasa berlaku dalam sesebuah rumah tangga.
3. Kemudahan  Penyokong;  Penyelesaian  dan  prapenyelesaian  dalam  perlindungan korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  kurang  memadai.  Hal  ini  karena  tindak pidana ini dalam tahap pengendalian terhadap korban bermula dari membuat laporan perlu  dibezakan  daripada  tindak  pidana  pada  umumnya  sehingga  sangat  diperlukan bilik  perkhidmatan  khusus  yang  selesa  dan  kelonggaran  kepada  korban  untuk menyampaikan  keterangan  tentang  penderitaan  yang  dialami.  Bilik  khas  ini  juga diperlukan oleh korban untuk merehatkan fisik dan psikologi, yang bermanfaat kepada korban kembali dalam proses pelaporan selanjutnya.
4. Sumber  daya  manusia;  kurangnya  sumber  daya  manusia  baik  dari  segi  kuantiti  dan kualiti dalam pemberian perkhidmatan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, berupa kurangnya jumlah anggota Polisi wanita sebagai pegawai dalam perkhidmatan  terhadap  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  lebih  banyak  wanita dan kualiti anggota Polisi wanita dalam pemahaman secara psikologi dalam membina kembali  kepercayaan  diri  korban  tersebut  agar  mempunyai  kekuasaan  menjalani proses perbicaraan selanjutnya. 28
Untuk  itu  pengendalian  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  masa  hadapan perlu  menjadi  keutamaan  bukan  hanya  digunakan  sebagai  penyokong,  tetapi memberikan perlindungan  hukum  terhadap  korban  dengan  meletakkan  sebagai  subjek  hukum,  yang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan dalam penegakan hukum terhadap tindak  pidana  yang  dialami  korban  adalah  berdasarkan  belas  kasihan  dan  hormat  atas martabat korban. 29

## C. Tujuan Hukuman Tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga
Hukuman  tindak  pidana  terhadap  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga dilakukan  atas  adanya  perbuatan  dan  kasusalahan.  Perbuatan  dan  kasusalahan  ini merupakan  idea  konsep  asas  penghukuman  tindak  pidana.  Hal  ini  menjadikan  dua  asas fundamental  yang  berkaitan  dengan  pemberian  hukuman  tindak  pidana  yaitu  asas perundangan  dan  asas  kasusalahan.  Asas  perundangan  menyangkut  perbuatan  yang
28 Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. Opcit. hal 173-179
29 Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. Opcit. hal 31
dilakukan  oleh  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  meresahkan  masyarakat sebagai  asas  kemasyarakatan,  dan  asas  kebersalahan/kasusalahan  melibatkan  orang  yang melakukan  (pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga)  sebagai  asas  kemanusiaan/  individu dan  bila  digabungkan  kedua-dua  asas  ini  disebut  asas  kesimbangan.  Asas-asas  ini  perlu menjadi perhatian dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana terutama hakim. 30
Istilah “perundangan” dapat disempitkan ertinya  yaitu perundangan dalam kasus tindak  pidana  yang  bersinonim  dengan  “tindak  pidana”  atau  “pemberian/penghukuman tindak  pidana”  oleh  hakim.  Hukuman  ialah  penderitaan  yang  sengaja  dibebankan kepada orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  memenuhi  syarat-syarat  tertentu 31 .  Selanjutnya hukuman adalah  reaksi  terhadap  tindak  pidana  dan  mewujudkan  suatu  kesdihan  yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat tindak pidana itu. Kesdihan ini bukanlah suatu tujuan  yang  terakhir  dicita-citakan  masyarakat. 32 Begitupula  Hukum  pidana  merupakan satu  perundangan  “disatu  segi  merupakan  pencegahan,  yaitu  sebagai  pencegahan  tindak pidana, di lain segi merupakan pula penentuan  hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas suatu yang tidak mematuhi hukum, yang juga tidak merupakan pembalasan”. 33
Sehingga  yang  penting  diperhatikan  dalam  memanfaat  hukum  pidana  dalam menangani  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yaitu  :  harapan  dijadikan hukuman tindak pidana sebagai tempat melepaskan kemarahan sebagai wujud pembalasan dendam  terhadap  tindakan  kekerasan  yang  telah  dilakukan  oleh  pelaku,  perlu  jelas kerugian yang dialami oleh korban sebagai bukti untuk menghukum pelaku, jangan jadikan hukuman tindak pidana untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan kaedah lain yang lebih  efektif  dengan  kerugian  yang  lebih  sedikit,  jangan  jadikan  hukuman  tindak  pidana sebagai  hitungan  kerugian  yang  lebih  besar  daripada  kerugian  ditimbulkan  terhadap perancangan  tindak  pidana,  jangan  jadikan  hukuman  tindak  pidana  sebagai  usaha sampingan  sehingga  menghasilkan  kerugian  lebih  dengan  perbuatan  yang  akan  ditindak pidanakan,  namun  yang  diharapkan  melalui  hukuman  tindak  pidana  perlu  rasional, menjaga  kesimbangan,  kesrasian,  moral  semua  pihak,  sebagai  penyelesaian  non  penal dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. 34
30 Sudarto. 1986.  Kapita Selecta Hukum Pidana. Bandung. Alumni. hal 72
31 Sudarto. 1981. Hukum dan Hukum pidana. Alumni  Bandung.hal 71-72
32 Roeslan Saleh. 1983. Stelsel Tindak pidana Indonesia. Jakarta. Aksara Baru.hal 9
33 Roeslan  Saleh.  1983.  Suatu  Reorientasi  Dalam  Undang  Undangpidana.  Jakarta.  Cet.  Kedua.  Aksara Baru.hal 30-31
34 G.  Widiartama.  2009.  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Persfektif    Permohonan  Hukum.  Yogyakarta. Atmajaya. hal 52
Hukuman  tindak  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  mempunyai  tujuannya. Ramai  ahli  hukum  pidana  memberikan  pendapat  tentang  tujuan  hukuman  tindak  pidana, menyatakan  bahwa  perundangan  tindak  pidana  merupakan  penjamin  terbaik  dari  segala bentuk  ancaman  kebebasan  manusia  bila  dilakukan  secara  teliti,  cermat  dan  manusiawi. Perundangan  juga  jangan  dilakukan  secara  sembarangan  serta  paksaan,  karena  akan mengakibatkan  fungsinya  boleh  berubah  dari  sekatan  tindak  pidana  sebaliknya  menjadi pengancam.  Senada  dengan  Barda  Nawawi  Arief  menyatakan  bahwa  hubungan  antara penetapan  perundangan  tindak  pidana  dan  tujuan  hukuman  tindak  pidana  adalah  titik penting dalam menentukan strategi perancangan politik tindak pidana. Menentukan tujuan hukuman tindak pidana dapat menjadi landasan untuk menentukan cara atau tindakan yang akan digunakan. Dasar menetapkan perundangan tindak pidana apa yang dianggap paling baik  untuk  mencapai  matlamat,  setidak-tidaknya  mendekati  tujuan,  tidak  terlepas  dari persoalan  pemilihan  pelbagai  alternatif  sekatan.  Masalah  pemilihan  pelbagai  alternatif untuk memperoleh hukuman tindak pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut, paling berjaya atau terlibatan merupakan masalah yang tidak mudah. 35
Dari  pendapat  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  hukuman  tindak  pidana mengandungi unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:
1. Hukuman tindak pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau kesdihan atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Hukuman  tindak  pidana  itu  diberikan  dengan  sengaja  oleh  orang  atau  badan  yang mempunyai kekuasaan (oleh kekuasan yang berbidangkuasa);
3. Hukuman tindak pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut hukum.
Tujuan hukuman tindak pidana dijatuhkan telah menjadi wacana  dalam kalangan pemikir,  ahli  akademik  dan  pengamal  hukum  sejak  dahulu  lagi.  Dari  berbagai  wacana ilmiah tentang teori tujuan hukuman tindak pidana, pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi  2  (dua)  kelompok  teori,  yaitu  Teori  Absolut  atau  Teori  Pembalasan    dan  Teori Relatif atau Teori Tujuan .
Setiap teori memiliki ciri-ciri utama seperti berikut :
35 Barda  Nawawi  Arief.  1992.  Teori  –  Teori  dan  Bidang  kuasa  Tindak  pidana,  Bidangkuasa  Pencegahan Tindak pidana dengan Undang – Undang Tindak pidana. Bandung . Alumni. hal 156

## D. Peranan  Negara  Dalam  Sistem  Keadilan  Tindak  pidana  Kekerasan  dalam rumah tangga
Warganegara  merupakan  kumpulan  manusia  yang  menetap  di  suatu  wilayah, bersama-sama  memenuhi  keperluan  hidup  sehari-hari,  menghadapi  bahaya,  bencana,  dan melanjutkan keturunan melalui hubungan sosial sehingga memerlukan suatu wadah untuk mencapai tujuan yang  sama sehingga diperlukan pembentukan negara. 36 Kemudian untuk memenuhi  tujuan  tersebut  diperlukan  seeorang  atau  kumpulan  kecil  yang  diberikan  hak, kuasa untuk mengatur dan memimpin ahli-ahlinya. Ahli perlu mentaati peraturan-peraturan yang  telah  ditentukan  atas  arahan  pemimpin,  yang  pada  akhirnya  inilah  yang  disebut negara. 37
Kekerasan  fisik  yang  dialami  oleh  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ini merupakan  suatu  tindak  pidana.  Tindak  pidana  yang  ditimbulkan  tentunya  mengganggu keselesaan  hak  asasi  setiap  warga,  ketenteraman  awam  dan  keselamatan  negara.  Hal  ini karena  menimbulkan  kerugian  kepada  korban  (istri)  juga  memberi  kesan  terhadap perkembangan  pertumbuhan  anak,  yang  cenderung  meniru  tindakan  ayahnya  suka memukul  ibu,  sebagai  tindakan  wajar  yang  nantinya  akan  berpengaruh  dalam  lingkungan pergaulan  anak  tersebut. 38 Ini  karena  keluarga  merupakan  wadah  di  mana  anak-anak berinteraksi  sebelum  terjun  ke  dalam  masyarakat.  Bila  mana  ayah  ibu  berselisih  faham sehingga  berlakunya  kekerasan,  maka  dinyatakan  keluarga  ini  tidak  harmoni.  Keluarga yang  tidak  harmoni  akan  menularkan  penyakit-penyakit  yang  menyimpang  kepada  ahli keluarga  terutama anak,  sehingga  anak  cenderung  kepada  perbuatan menyimpang  dan  ini merupakan  indikator  berlakunya  tindak  pidana.  Dari  uraian  ini  jelas  kelihatan  berlaku kegagalan penjagaan terhadap anak dalam keluarga karena dari unit terkecil yaitu keluarga telah timbulnya bibit tindak pidana. 39
Kajian  yang  telah  dilakukan  membuktikan  bahwa  50%  hingga  80%  lelaki  yang memukul  istrinya  ternyata  dibesarkan  dalam  rumah  tangga  yang  orang  tuanya  suka memukul  dan  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  karena  membesar  dalam  rumah  tangga yang penuh kekerasan akan menjadikan orang yang kejam. 40
36 Saafroedin Bahar. 2002. Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia. Jakarta. Sinar Harapan. hal 106
37 C.S.T Kansil.2001. Ilmu Negara Rakyat dan Indonesia. Jakarta. PT. Pradnya Paramita. hal 133
38 Rika  Saraswati.  2009.  Wanita  dan  Penyelesaian  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Bandung.  PT.  Citra Adtya Bakti. hal 20-21
39 G.  Widiartana.  2009.  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Persfektif  Permohonan  Hukum.  Yogyakarta. Universitas Atma Jaya. hal 1
40 Ciciek  Farha.  2008. Referensi  kepada  Hakim  Peradilan  Syariah  tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga. Jakarta. Komnas Wanita.  hal 35
Dilihat dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang berlaku terhadap korban, peranan  negara  menjadi  sangat  penting  untuk  menjelaskan  tindak  pidana  ini  dan memberikan  sistem  keadilan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sejauh  mana yang  boleh.  Negara  merupakan  pemegang  kekuasaan  tertinggi  yang  tidak  diikat  oleh organisasi  lain,  mempunyai  kedaulatan,  memaksa    kekerasan  fisik  secara  hukum  untuk menjaga ketenteraman awam dalam masyarakat dan mempunyai hak monopoli yaitu kuasa untuk menetapkan pola peraturan perundangan mengenai semua warga negara. 41
Pelanggaran  hak  asasi  manusia  akibat  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga perlu  dilindungi  oleh  negara  melalui  tindakan  oleh  institusi-institusi  pembentuk  hukum dengan  mengeluarkan  peraturan  perundangan  tentang  pemberian  perlindungan  terhadap hak asasi manusia. Pengakuan terhadap hak asasi manusia sesungguhnya merupakan hasil dari konsep negara hukum.
Ada  empat  unsur  penting  negara  hukum,  yaitu  bahwa  kerajaan  (dalam  erti  luas) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya perlu berdasarkan atas hukum atau peraturan perundangan, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (dan warga negara); adanya pembahagian kekuasaan dalam negara dan adanya pengawasan dari badan kehakiman. 42
Oleh karena itu, pelaku kekerasan dalam rumah tangga perlu diberi perundangan, bahkan  kalau  boleh  lebih  berat  perundangannya  dari  apa  yang  dilakukan  oleh  orang  lain seperti  tindak  pidana  dengan  kekerasan  fisik,  di  mana  pelaku  dan  korban  tidak  saling kenal.  Tujuannya  agar  penegakan  hukum  benar-benar  dapat  berjalan  menurut  yang sepatutnya, walaupun tindak pidana atau kekerasan itu dilakukan oleh ahli keluarga kepada ahli keluarga lain.
Sebagaimana  diketahui,  salah  satu  usaha  dalam  memberi  perlindungan  kepada warganegara  adalah  dengan  pencegahan  tindak  pidana,  baik  sebelum  berlaku  mau  pun setelah  berlakunya  perbuatan  tindak  pidana.  Sebagaimana  pendapat  Mardjono Reksodiputro bahwa kuasa pencegahan tindak pidana boleh dilakukan melalui pelaksanaan peraturan  perundangan  tindak  pidana  oleh  suatu  sistem  kehakiman  tindak  pidana  yang dibentuk  oleh  negara.  Disamping  itu  negara  (masyarakat)  dapat  pula  berusaha  melalui usaha  sosial,  seperti  dalam  bidang  pendidikan,  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat, mengurangkan pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam
41 C.S.T Kansil. 2001.Ilmu Negara Rakyat dan Indonesia. Jakarta. PT. Pradnya Paramita. hal 167
42 Sri Sumantri M. 1992. Bunga Rampai Hukum Tata Negara. Bandung. Alumni. hal 29
banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka tindak pidana berada dalam batas toleransi masyarakat. 43
Usaha  kerajaan  dalam  memberi  perlindungan  kepada  masyarakat  dari  perbuatan tindak  pidana  merupakan  inti  dari  dasar  tindak  pidana  yang  merupakan  bahagian  yang integral  dari  usaha  mencapai  kesjahteraan  masyarakat  sebagai  tujuan  dasar  sosial  atau politik pembangunan.
Bentuk  peranan  negara  dalam  memberi  perlindungan  terhadap  korban  kekerasan dalam rumah tangga dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang berhak ke atas perlindungan  fisik  dan  mental  dari  ancaman,  gangguan,  kegerunan  dan  kekerasan  dari pihak  mana  pun. 44 Secara  khusus  perlindungan  negara  terhadap  korban  kekerasan  dalam rumah tangga yang kebanyakannya ialah wanita adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan satu bentuk perlindungan  untuk  melindungi  masyarakat  yang  mengalami  kekerasan  dalam  rumah tangga dalam lingkup rumah tangga 45 dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  sebagai bentuk perlindungan negara terhadap institusi perkawinan.
Peranan  negara  untuk  meminimalkan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga telah dilakukan bermula dari dasar pembentukan keluarga sebagaimana dinyatakan dalam  Undang  Undang  perkawinan.  Hukum  keluarga  sebagaimana  termaktub  dalam Undang  Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menurut  dasar negara  menyenaraikan  suatu  keluarga  yang  ideal,  peranan  dan  tanggungjawab  setiap anggotanya. Suami istri diwajibkan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Suami  sebagai kepala keluarga yang melindungi istri dan memenuhi  keperluan  hidup  berumah  tangga,  sementara  istri  sebagai  ibu  rumah  tangga yang  mengatur  urusan  rumah tangga.  Selanjutnya  ditentukan  tentang  hubungan  orang  tua dan  anak  yaitu  orang  tua  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka  dengan  sebaik- baiknya dan seterusnya kewajiban anak menghormati orang tua dan mentaati nasihat orang tua yang membina terhadap anak mereka.
43 Mardjono Reksodiputro. 2007. Opcit, hal 92
44 Gatot Suparmo Nomor. 1993. Hukum Pembuktian di Peradilan Syariah. Bandung. Alumni. hal 1
45 Nurnaningsih Amriani. 2013. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hak Asasi Manusia. Varia Peradilan Nomor  335 Oktober 2013. hal 90
Apabila  berlaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam  keluarga,  negara  juga menunjukkan  peranannya  dalam  menangani  tindak  pidana  melalui  saluran  hukum  pidana dan saluran di luar hukum pidana, yang dilaksanakan secara bersepadu. 46
Saluran  melalui  proses  kehakiman  bermaksud  saluran  terhadap  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dialami  korban  boleh  diproses  atau  diselesaikan dengan  mekanisme  kehakiman  dengan  tujuan  memperbaiki  pelaku  agar  menjadi  orang yang  lebih  baik, memberikan  pembalasan  terhadap  pelaku  agar  merasa  penghalang  untuk tidak  mengulangi  perbuatannya,  serta  mencegah  pelaku  menjadi  lebih  berpotensi  dalam melakukan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Mekanisme  kehakiman  yang dimaksudkan  adalah  mekanisme  melalui  sistem  keadilan  tindak  pidana.  Negara  telah mempunyai lex generalis bagi tindak pidana ini yaitu Kitab Hukum Hukum Pidana dan lex specialis yaitu  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga.  Mekanisme  sistem  keadilan  tindak  pidana  mempunyai  konsep perlindungan  hak-hak  asasi  manusia,  bukan  hanya  dianggap  sebagai  untuk  menindas pelaku, tetapi lebih mementingkan kasususilaan dan kegunaan perundangan tindak pidana sehingga meletakkan pelaku dan korban secara utuh dalam proses kehakiman. 47
Adanya lex  specialis yaitu  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menandakan bahwa telah berlaku pindaan peraturan hukum dari hukum persendirian menjadi hukum awam dan juga adanya pindaan anjakan  paradigma  pemikiran masyarakat  untuk mencegah  dan menanggulangi  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  terus  bertambah  terhad  kekerasan  fisik  suami  terhadap  istri sehingga  memerlukan  hukum  yang  jelas  dan  perundangan  tindak  pidana  kepada  pelaku secara adil. 48
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dengan lebih khusus yang mengandungi unsur pembetulan, pencegahan dan perlindungan. Unsur pembetulan terhadap pelaku, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur  alternatif  sekatan  daripada  hukum  pidana  berupa  kerja  sosial  dan  program campur  tangan  yang  dikuatkuasakan  tehadap  pelaku.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  pelaku tidak kembali melakukan tindakan kekerasan.
46 Barda  Nawawi  Arief.  1996.  Bunga  Rampai  Bidangkuasa  Hukum  pidana  .  Semarang.  Universitas Diponegoro. hal 4
47 Yesmil Anwar, Adang. 2009. Sistem keadilan tindak pidana. Bandung. Widya. hal 43
48 Anny Retnowaty. 2013. Fungsionalisasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004.  Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Nomor 1 Nomor  20 Januari 2013. hal 142-159
Unsur pencegahan terhadap masyarakat, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 pula  bertujuan  untuk  mencegah  tindakan  kekerasan  yang  berlaku  dalam  lingkup  rumah tangga,  karena  selama  ini  masalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dianggap  masalah persendirian sehingga kekerasan yang berlaku tidak mudah untuk dicampur tangan.
Unsur  perlindungan  terhadap  korban,  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2004 mengandungi  perlindungan  terhadap  korban  kekerasan  yang  berlaku  dalam  hubungan domestik, khususnya terhadap pihak bawahan (Kumpulan terdedah yaitu: wanita dan anak- anak).
Pertembungan  paradigma  ini  disebabkan  oleh  peraturan  mengenai  kekerasan dalam rumah tangga dalam Kitab Hukum Hukum Pidana belum memberikan perlindungan yang mencukupi kepada korban. Ini karena Kitab Hukum Hukum Pidana hanya mengatur kekerasan  fisik  saja  dengan  kriteria  yang  telah  dinyatakan  dalam  Pasal  89  dan  Pasal  90 yaitu  luka  berat,  tidak  mampu  menjalankan  tugas  jabatan,  kehilangan  salah  satu pancaindera,  lumpuh  dan  gangguan  daya  fikir.  Sedangkan  kekerasan  lain  yang  dialami oleh  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak  boleh  disentuh  oleh  Kitab  Hukum Hukum Pidana karena  hukum tersebut  tidak mengandungi hukuman  untuk tindak pidana dengan tempoh yang paling singkat dan perundangan tindak pidana yang dijatuhkan tidak dapat memenuhi keadilan kepada korban serta perundangan yang dijatuhkan menurut Pasal 351 maksimumnya lima tahun dan ditambah sepertiganya hukuman Pasal 356.
Realiti  di  lapangan,  pelaku  dijatuhi  perundangan  dengan  tindak  pidana  sangat rendah atau percobaan bergantung pada persepsi pendakwa sebagai pendakwa atau hakim sebagai kehakiman dalam sistem penegakan hukum dan korban dianggap sebagai saksi dan penyokong pembuktian, sama seperti kasus penganiayaan biasa berlaku di masyarakat. 49
Bermula  dengan  proses  pelaporan  korban  /  kuasa  korban  terhadap  kasus kekerasan dalam rumah tangga diterima oleh Unit Perkhidmatan Wanita dan Anak, Polisi akan  menyiasat,  memeriksa  dan  melengkapkan  fail  sebelum  diserahkan  kepada  Penuntut Umum.  Selanjutnya  jika  Penuntut  Umum  berpendapat  fail telah  lengkap  dan  cukup  bukti maka  fail  diserahkankan  ke  Pengadilan  Negeri  sesuai  dengan  ketentuan  Kitab  Hukum Hukum Acara Pidana. Sementara itu, Majelis Hakim pada awal persidangan menganjurkan melakukan pengantaraan penal untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan  pengantara  yang  ditentukan  oleh  para  pihak  atau  ketua  majlis.  Apabila
49 Rita Saraswati. 1995. Wanita dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bandung. Citra Aditya Bandung. hal 225-226
pengantaraan penal berjaya pada titik damai, maka para pihak menandatangani perjanjian perdamaian,  dan  jika  sebaliknya  pengantaraan  penal  tidak  berjaya  mencapai  kespakatan damai,  maka  perbicaraan  dilanjutkan  sesuai  dengan  Kitab  Hukum  Hukum    Pidana  dan Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga.
Dengan  kata  lain  bahwa  saluran  melalui proses  kehakiman  menitikberatkan  sifat pencegahan  selepas  berlakunya  tindak  pidana.  Sementara  saluran  tidak  melalui  proses kehakiman  lebih  mendekatkan  pada  sifat  pencegahan  sebelum  tindak  pidana  berlaku. 50 Cara hukum dan bukan hukum dalam mengatasi masalah tindak pidana diperlukan supaya adanya  kesimbangan.  Ini  karena  cara  penal  mempunyai  kelemahan  antaranya  ialah kepentingan peribadi atau golongan, kurang memerhatikan kerugian korban, perlunya kos tinggi  dan  infrastruktur  yang  cukup  sehingga  boleh  menjadi  penghalang  dalam  usaha pencegahan pada tahap amalan dan pelaksanaan terhadap suspek. 51
Usaha  kebijakan  kehakiman  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  kepada korban boleh dilakukan dengan cara penegakan hukum terhadap peraturan yang dilanggar. Tujuannya agar pelaku mendapatkan perundangan yang setimpal dengan perbuatannya dan merasa penghalang kepada perbuatan tersebut sehingga tidak akan mengulanginya kembali kepada  korban ataupun  masyarakat  lain. Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  adalah  sebuah  sistem  hukum  yang memberikan  perlindungan  negara  terhadap  warganegara.  Sedangkan  usaha  non  penal dimaksudkan  bahwa  penegakan  hukum  tidak  perlu  selalu  menggunakan  hukum  pidana, namun  adanya  usaha-usaha  non  penal  merupakan  pencegahan  sebelum  kekerasan  fisik terhadap  istri  yang  dilakukan  suami  melalui  faktor  punca  berlakunya  kekerasan  tersebut baik langsung atau tidak langsung. 52
Saluran tidak melalui proses kehakiman terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah  tangga  dilakukan  oleh  negara  berupa  dasar  sosial  ekonomi  yang  dapat mengurangkan  tekanan  sosial  dan  ekonomi  dalam  masyarakat  khususnya  keluarga, pendidikan, kaunseling dan sosialisasi norma.
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  negara  dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  korban  dan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  serta  masyarakat  adalah  supaya
50 Siswantoro  Sunarso.  2004.  Penegakan  Hukum  Psikotropika  Dalam  Kajian  Sosiologi  Hukum.  Jakarta. Rajawali Pers. hal 15
51 Barda  Nawawi  Arief.  2010.  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Bidang  kuasa  Hukum  pidana  Dalam Pencegahan Tindak pidana. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. hal 79
52 Siswantoro Sunarso. Opcit hal 15
tidak  menimbulkan  korban  berganda  dari  suatu  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga. 53
Hukum  pidana  yang  disenaraikan  dalam  Kitab  Hukum  Hukum  Pidana  dan Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  bukanlah  matlamat  utama  dalam  penegakan  hukum  oleh  negara  untuk  pelaku tindak  pidana, 54 tetapi  merupakan  cara  agar  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak mengulangi kembali dan mengubah tingkah laku menjadi lebih baik dan bertanggungjawab terhadap  keluarganya.  Hal  ini  juga  berlaku  di  negara  lain  seperti  Malaysia,  bahwa keperluan  akan  akta  mengenai  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sangat  diperlukan  untuk memberi pertolongan kepada orang awam dan pertolongan kepada korban yang mengalami kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Adapun  yang  melindungi  wanita  dari  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah Kanun Kesksaan Akta 574, Akta Kekerasan dalam rumah  tangga  1994  Akta  521  yang  telah  dipinda  dengan  Akta  Kekerasan  dalam  rumah tangga (Pindaan) 2012 yang dipakai untuk seluruh Malaysia.
Wanita  (istri)  yang  mengalami  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dilindungi daripada  pelaku  (suami)  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  suami  istri  yang  telah berkahwin  dengan  perkawinan  yang  mengikuti  Syariah  atau  adat  yang  berkenaan  baik perkawinan itu didaftarkan atau tidak dalam Undang Undang tertulis
Dalam  proses  pencegahan  dan  tindakan  balas  bagi  menangani  kekerasan  dalam rumah tangga, melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai lex specialis, maka kerajaan,  selain  perundangan  tindak  pidana  kepada  pelaku,  juga  menyenaraikan  peranan agensi  penegakan  hukum,  agensi/institusi  yang  ada  dalam masyarakat  untuk  memberikan perkhidmatan  terhadap  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Badan/institusi  yang bertanggungjawab  dalam  memberi  perkhidmatan  kepada  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Peranan Polisi
Peranan Polisi dalam memberikan perkhidmatan kepada korban kekerasan dalam rumah  tangga  dan  memenuhi  haknya  dapat  dilihat  peraturannya  dalam  Pasal  16  sehingga Pasal 20 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan Dalam
53 Christine  Littleton,  “Woman’s  Experience  and  the  Problem  of  Transition  :  Perspectives  on  Male Battering  Woman,  dalam  Weisberg.  D.  Kelly.  1996.    Application  of  Feminist  Legal  Theory  to  Woman’s  Lives:  Sex, Violence, Work and Reproduction. Temple University Press. hal 328
54 Roeslan Saleh. Opcit. hal 9
Rumah Tangga. Bagi kekerasan dalam rumah tangga dari korban ataupun keluarga korban atau  dari  masyarakat,  mereka  perlu  segera  menerangkan  hak  korban  untuk  mendapatkan perkhidmatan  dan  pendampingan  seperti  yang  termaktub  dalam  Pasal  18  yang menyebutkan:  "Polisi  wajib  memberikan  keterangan  kepada  korban  tentang  hak-hak korban untuk mendapatkan perkhidmatan dan pendampingan,”
Memberikan  keterangan  kepada  korban  tentang  haknya  mendapatkan perkhidmatan  dan  pendampingan  sangat  penting  ertinya  kepada  korban  karena  korban kekerasan dalam rumah tangga boleh mengalami stres atau penderitaan fisik berupa luka- luka  atau  lain-lain  sehingga  dapat  mengganggu  tumpuan  atau  pemikiran  korban  dalam melaporkan dan menceritakan peristiwa kekerasan yang dialaminya. Jika haknya terhadap pelayanan  dan  pendampingan  pada  setiap  tahap  proses  penyiasatan  dan  kehakiman dipenuhi,  maka  korban  diyakini  boleh  menceritakan  dan  memberikan  keterangan  tentang peristiwa yang dialaminya dengan lancar dan tidak berada di bawah tekanan karena merasa yakin ada yang akan mendampingi dan melindunginya.
Selain itu, Polisi perlu memperkenalkan identiti mereka serta menegaskan bahwa kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  sebuah  tindak  pidana  terhadap  kemanusiaan.  Ini diperlukan  agar  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  mengetahui  bahwa  pada  masa tersebut  dia  sedang  berhadapan  dengan  penguasa  penegak  hukum  yang  akan melindunginya.  Dengan  mengetahui  bahwa  peristiwa  kekerasan  yang  dialaminya merupakan  tindak  pidana  terhadap  martabat  kemanusiaan,  maka  korban  kekerasan  tidak akan  segan-segan  dan  tidak  akan  takut-takut  dalam  menceritakan  kekerasan  yang menimpanya,  walaupun  sebenarnya  yang  melakukan  kekerasan  itu  adalah  orang  yang berada dalam lingkup rumah tangganya sendiri.
Selepas  menerima  kasus  dan  laporan,  Polisi  perlu  mengambil  langkah-langkah seperti  berikut:  Memberikan  perlindungan  sementara  kepada  korban,  meminta  surat penetapan  perintah  perlindungan  dari  pengadilan  dan  melakukan  siasatan.  Kewajiban Polisi  untuk  segera  memberikan  perlindungan  sementara  kepada  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga  dilaksanakan  dalam  jangka  waktu  24  jam  dan  perlindungan  sementara  ini dapat  diberikan  selama  7  (tujuh)  hari  sejak  korban  diterima  atau  ditangani.  Dalam memberikan  perlindungan  sementara  kepada  korban,  Polisi  dapat  bekerjasama  dengan pihak  lain  atau  sukarelawan.  Maka  Polisi  wajib  melakukan  siasatan  terhadap  kasus tersebut.
Polisi  diwajibkan  segera  menyiasat  kasus  tersebut  tanpa  perlu  menunggu  lagi pengaduan atau laporan daripada korban ataupun keluarga korban atau orang lain. Langkah demikian perlu dilaksanakan oleh Polisi untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak yang bersangkutan dengannya.

## 2. Peranan Pengacara
Pengacara  adalah  orang  yang  selalu  mendampingi  korban  baik  di  peringkat penyiasatan sehingga tahap proses kehakiman di Pengadilan Negeri. Pengacara memegang peranan penting dalam hal pendampingan korban. Jika kewajiban Pengacara adalah untuk mendampingi  korban,  maka  pendampingan  dari  Pengacara  sudah  menjadi  hak  korban kekerasan dalam rumah tangga.
Kewajiban  Pengacara  dalam  urusan  memberikan  perkhidmatan  kepada  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  ialah  memberikan  konsultasi  hukum  yang  merangkumi pernyataan  mengenai  hak-hak  korban  dan  proses  kehakiman,  mendampingi  korban  di peringkat  penyiasatan,  penuntutan,    perbicaraan  dalam  sidang  pengadilan  dan  membantu korban  untuk  secara  lengkap  memaparkan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang dialaminya,  melakukan  koordinasi  bersama  penguatkuasa  hukum,  sukarelawan pendamping  dan  pekerja  sosial  agar  proses  kehakiman  berjalan  sebagaimana  yang seharusnya.  Kewajiban  Pengacara  sangat  penting  supaya  terlaksananya  proses  penegakan hukum pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama pada pendampingan korban.

## 3 . Peranan Penuntut Umum
Adalah  menjadi  kewajiban  Penuntut  Umum  memberikan  perlindungan  kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, peranan Penuntut Umum dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dari tugas  Penuntut  Umum  dalam  rangka  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana.  Dalam konteks, Penuntut Umum dapat memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah  tangga  dengan  menuntut  pelaku  tindak  pidana  tersebut  sesuai  perundangan  yang termaktub dalam Pasal-Pasal yang dilanggarnya dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  yaitu  pada  Bab  VIII  mulai Pasal 44 hingga Pasal 50.
Penuntut  Umum  dapat  melakukan  pendakwaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai perbuatan yang dilakukannya, di mana pada hukum
ini  termaktub  tuntutan  tindak  pidana  maksimum  boleh  dituntut  15  tahun  dan  tuntutan denda paling tinggi sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

## 4.  Peranan Pengadilan
Peranan  pengadilan  dalam  melaksanakan  tanggungjawabnya  memberikan perlindungan  kepada  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  lebih  dititikberatkan  dalam pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan. Atas permohonan surat penetapan perintah perlindungan  kepada  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dari  Polisi,  maka  pengadilan perlu mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan kepada korban dan ahli  keluarga  lain.  Atas  permohonan  korban  atau  kuasanya,  pengadilan  dapat mempertimbangkan  untuk  menetapkan  suatu  keadaan  khusus  yaitu  perintah  sekatan kepada  pelaku,  larangan  memasuki  tempat  tinggal  bersama,  larangan  mengekori, mengawasi dan mengugut korban.
Apabila berlaku pelanggaran terhadap perintah perlindungan, maka korban boleh melaporkan  kepada  Polisi,  kemudian  secara  bersama  dapat  menyusun  laporan  yang dirujukkan  kepada  pengadilan.  Selepas  itu  pengadilan  wajib  memanggil  pelaku  untuk mengadakan siasatan dan meminta pelaku untuk membuat kenyataan bertulis  yang isinya berupa  kesanggupan  untuk  mematuhi  perintah  perlindungan.  Apabila  pelaku  masih melanggar surat pernyataan itu, maka pengadilan boleh menahan pelaku sehingga 30 (tiga puluh) hari lamanya.

## 5. Peranan Pendamping Kesehatan
Bagi  perkhidmatan  kesehatan  kepada  korban,  kakitangan  kesehatan  perlu memeriksa kesehatan korban mengikut standard profesionalnya, membuat laporan tertulis hasil perbicaraan terhadap korban dan ‘visum et repertum’ atas permintaan penyiasat Polisi atau surat keterangan perobatan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.  Perbicaraan  kesehatan  dan  kewajiban  tenaga  kesehatan  dalam  hal  memberikan perkhidmatan  kesehatan  kepada  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sangat  penting ertinya  dan  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  untuk  proses  penegakan  hukum  kekerasan dalam rumah tangga.
6. Peranan Pekerja Sosial
Peranan  pekerja  sosial  pula  ialah  untuk  melakukan  kaunseling  bagi  menguatkan dan  memberikan  rasa  aman  kepada  korban,  memberikan  pernyataan  mengenai  hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari Polisi dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, menghantar korban ke rumah perlindungan atau tempat tinggal alternatif dan  melakukan  koordinasi  yang  bersepadu  dalam  memberikan  perkhidmatan  kepada korban  dengan  pihak  Polisi,  badan  perkhidmatan  sosial,  institusi  sosial  dan  agensi-agensi perlindungan yang diperlukan korban.
Kehadiran  pekerja  sosial  dalam  pemberian  khidmat  kepada  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga  sangat  diperlukan  oleh  korban,  terutama  dalam  memberikan kaunseling atau bimbingan kepada korban. Bimbingan yang diberikan pekerja sosial boleh berbentuk  dorongan  semangat  kepada  korban  agar  korban  tidak  stres  atau  mengalami tekanan  batin  selepas  mengalami  peristiwa  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  ahli  keluarga atau ahli rumah tangga di mana korban  menetap.
Seorang  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  diyakini  tidak  mengetahui  hak- haknya sebagai korban, sehingga pekerja sosial diharapkan dapat memberikan penerangan terhadap  hak  korban.  Pekerja  sosial  boleh  menyelaras  dengan  agensi-agensi  lain  yang berkaitan  dalam  hal  perlindungan  korban.  Pendampingan  oleh  pekerja  sosial  terhadap korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  dilakukan  pekerja  sosial  di  rumah perlindungan baik milik kerajaan, majlis daerah ataupun milik masyarakat.
2. Peranan Sukarelawan Pendamping
Tugas  sukarelawan  pendamping  dalam  pemberian  perkhidmatan  kepada  korban kekerasan  dalam  rumah  berupa  memaklumkan  korban  akan  haknya  untuk  mendapatkan seorang atau beberapa orang pengiring bagi mendampingi korban di peringkat penyiasatan, penuntutan atau peringkat perbicaraan pengadilan. Mereka ini dapat  membimbing  korban secara  objektif  dan  menyeluruh  memaparkan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang dialaminya,  mendengar  secara  empati  segala  pertuturan  korban  sehingga  korban  merasa aman  dan memberikan dengan aktif pengukuhan secara psikologi dan fisik kepada korban.
Kewajiban  sukarelawan  pendamping  dalam  memberikan  perkhidmatan  kepada korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  hampir  sama  dengan  kewajiban  pekerja  sosial. Sukarelawan  pendamping  boleh  terdiri  daripada  pertubuhan  bukan  kerajaan  ataupun  dari pihak  lain  yang  bersimpati  dengan  korban  melalui  meluangkan  waktunya  secara  sukarela untuk  melakukan  pendampingan  kepada  korban  dan  memberi  bantuannya  kepada  korban
berkaitan  keperluan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  pemenuhan  hak- haknya.
8.   Peranan Pembimbing Rohani.
Tugas  pembimbing  rohani  dalam  memberi  perkhidmatan  kepada  korban kekerasan dalam rumah tangga perlu berupa memberi penjelasan mengenai hak, kewajiban dan  memberi  penguatan  iman  dan  takwa  kepada  korban.  Pembimbing  rohani  diberikan tugas  untuk  membimbing  keimanan  dan  ketakwaan  korban  sesuai  kepercayaannya,  dan memberitahu  tentang  hak  korban.  Pembimbing  rohani  yang  memberikan  perkhidmatan berupa pengajaran keagamaan kepada korban bersesuaian dengan agama dan kepercayaan yang dianuti korban dapat mengembalikan rasa  kepercayaan dan meningkatkan keimanan korban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu korban akan mendapatkan pelajaran bagaimana ajaran berkeluarga menurut agama yang dianutnya.

## E. Daftar Pustaka
Talcott  Parson,  Robert  F.  1955.  Socialization  and  Interaction  Process.  Gleneoe.  The  Free Press.
E.  Kristi  Poerwandari.  Pemahaman  Bentuk  Kekerasan  Terhadap  Wanita  dan  Alternatif Pemecahannya.  Jakarta.  Pusat  Kajian  Wanita  dan  Jender.  Universitas  Indonesia, 2000.
M.  Lemert..  Kajian  Kritis  dan  Analitis  Terhadap  Dimensi  Teori  –  Teori  Kriminologi Dalam Persfektif Ilmu Pengetahuan Hukum pidana Modern Ed Lilik Mulyadi. PN Kepanjen. Malang. 2009.
Muladi  Dan  Barda  Nawawi  Arief.  Teori  –  Teori  dan  Bidang  kuasa  Tindak  pidana, Bidangkuasa  Pencegahan  Tindak  pidana  dengan  Undang  –  Undang  Tindak pidana. Bandung . Alumni. 1992.
Guse  Prayudi.  Berbagai  Aspek  Tindak  pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Merkid Press. Yogyakarta. 2011
Moerti  Hadiati  Soeroso.  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif Perundangan-Viktimologis. Sinar Grafika . Jakarta. 2010.
Core  Group.  Modul  Konseling  kepada  Pelaku  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Mitra Wanita Workshop. Jakarta. 2008.
Muhammad Mustafa. Kriminologi. Bina Aksara. Jakarta. 1986.
Stephan Hurwitz. Kriminologi. Ed. Moeljatno. Bina Aksara. Jakarta. 1986.
Mardjono  Reksodiputro.  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  keadilan  tindak  pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Universitas Indonesia. Jakarta,  2007.