Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah Lapangan Bola Kab. Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor:  17/pdt.g/2020/PN Kla)
I Wayan Nanda D 1 , Zainab Ompu Jainah 2 , Anggalana 3 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia Email konfirmasi: judaspriest1213@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perbuatan  melawan  hukum  dalam sengketa  tanah  lapangan  bola  di  Dusun  Jatisari  Desa  Jatimulyo  Kecamatan  Jati Agung  Kabupaten  Lampung  Selatan,  dimana  berdasarkan  Putusan  Nomor: 17/Pdt.G/2020/PN  Kla  disebutkan  bahwa  mengabulkan  gugatan  Penggugat  (M. Basyarruddin)  untuk  seluruhnya,  menyatakan  bahwa  Para  Tergugat  (Sumarjo, Sugiyanto,  Sarjiyo,  Djumino  dan  Jumadi)  telah  melakukan  perbuatan  melawan hukum, menyatakan sah secara hukum atas objek tanah sengketa dimaksud. Metode penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  empiris.  Sumber  data normatif  dan  empiris.  Pengumpulan  data  melalui  penelitian  kepustakaan  (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis  kualitatif.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan  menunjukkan  bahwa  faktor penyebab  terjadinya  perbuatan  melawan  hukum  dalam  sengketa  tanah  lapangan bola  di  Dusun  Jatisari  Desa  Jatimulyo  Kecamatan  Jati  Agung  Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kla adalah karena adanya kelalaian  (culpa)  atau  karena  kesengajaan  (dolus)  yang  dilakukan  Kecamatan  Jati Agung  dalam  pembuatan  surat  tidak  dalam  sengketa  atas  tanah  objek  perkara sehingga  Pihak  Tergugat  mendaftarkan  tanah  objek  perkara  ke  kantor  Badan Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Selatan.  Oleh  karena  perbuatan  karena  kelalaian atau  kesengajaan  akan  menghasilkan  sertifikat  yang  cacat  hukum  atau  adanya sertifikat ganda yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.

## Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum; Sengketa Tanah; Lapangan Bola.

## Pendahuluan
Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yaitu  segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Jo. Pasal 28 D ayat (1) Undang-
Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yaitu  setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar  1945  Negara  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut  UUD  1945)  sebagai dasar  hukum  yang  paling  hakiki  disamping  produk-produk  hukum  lainnya. Negara  hukum  adalah  konsep  yang  berparadigma  bahwa  Negara  dan  alat kekuasaannya  (pemerintah)  tak  dibenarkan  bertindak  atas  kekuasaannya  belaka, melainkan harus ditumpukan pada dasar kebenaran hukum yang telah dipositifkan ialah  undang-undang  yang  pada  gilirannya  berdiri  tegak  diatas  kebenaran  hukum undang-undang yang paling dasar, ialah Undang-Undang Dasar (Budiarjo, 2009: 52).
Perbuatan  melawan  hukum    merupakan  hal  yang  penting  dalam  bidang hukum  perdata.  Penerapan  konsepsi  perbuatan  melawan  hukum  sering  kali  di persamakan  dengan  konsepsi  perbuatan  ingkar  janji  (wanprestasi).  Padahal keduanya merupakan konsepsi yang sangat berbeda satu dengan lainnya, walaupun keduanya  bersumber  dari  perikatan,  yaitu  konpsesi  wanprestasi  berasal  dari perikatan yang lahir dari perjanjian dan konsepsi perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari undang-undang.
Menurut  asas  verbintenissenrecht,  manusia  yang  satu  terlepas  dari  manusia lain.  Dalam  masyarakat  ini  manusia  yang  satu  menghormati  manusia  lain  karena manusia itu pribadi. Perbuatan yang mengganggu keseimbangan ini disebut dengan perbuatan  melawan  hukum  (onrechtmatige  daad).  Tertib  masyarakatlah  yang menentukan perbuatan mana merupakan onrechtmatige daad, juga menentukan batas sempit  tidaknya  pengertian  dari  onrechtmatige  daad.  Pada  prinsipnya  onrechtmatige daad ada jika orang berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  dari  orang  yang  berbuat  itu  sendiri  atau pula  bertentangan  dengan  tata  susila  atau  sikap  kehati-hatian  sebagaimana sepatutnya dalam pergaulan masyarakat ini terhadap diri dan orang lain (Budiono, 2010: 45).
Perbuatan onrechtmatige daad telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang  lain  tentunya  ada  konskuensi  yang  harus  ditanggug  akibat  perbuatan onrechtmatige  daad  tersebut.  Dalam  Pasal  1365  KUHPerdata,  dinyatakan  bahwa “Setiap  perbuatan  melawan  hukum,  yang  oleh  karenanya  menimbulkan  kerugian pada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  kesalahannya  menyebabkan kerugian  itu  mengganti  kerugian”.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut,  maka kesalahan  akibat  perbuatan  melawan  hukum  menimbulkan  kewajiban  untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan tersebut (Rusli, 2012: 29).
Pada pergaulan hidup bermasyarakat manusia adalah sentral, manusia adalah penggerak  kehidupan  masyarakat  karena  manusia  itu  adalah  pendukung  hak  dan kewajiban.  Dengan  demikian,  hukum  perdata  material  pertama  kali  menentukan
dan mengatur siapakah yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban itu (A. Kadir, 2000: 3-4).
Salah  satu  contoh  perbuatan  melawan  hukum  adalah  menghuni  tanah  dan bangunan secara tidak sah tanpa seijin pemilik yang menimbulkan sengketa. Tanah sebagai  barang  tidak  bergerak  merupakan  kebutuhan  mendasar  dalam  kehidupan masyarakat  dimana  tanah  memiliki  peran  dan  fungsi  yang  sangat  penting dalamkehidupan masyarakat sehari-hari. Keberadaan tanah sendiri dari hari kehari dirasa semakin sempit mengingat kebutuhan masyarakat dan pemerintah terhadap tanah semakin meningkatbaik tanah sebagai tempat tinggal maupun untuk tempat usaha bagi masyarakat. Bagi pemerintah, tanah juga diperlukan guna pembangunan sarana yang akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.
Tanah merupakan harta yang sangat bernilai dimana setiap tahunnya  selalu memiliki  nilai  jual  yang  tidak  pernah  surut.  Tanah  memiliki  peran  yang  sangat penting  dalam  setiap  kehidupan  dan  kegiatan  usaha  manusia.  Eksistensi  tanah dalam  kehidupan  manusia  mempunyai  arti  dan  sekaligus  memiliki  fungsi  ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat  kesatuan  sosial  di  kalangan  masyarakat  untuk  hidup  dan  kehidupan, sedangkan  capital  asset  tanah  merupakan  faktor  modal  dalam  pembangunan  dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi. Sengketa tanah merupakan perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan  dan  penguasaan  hak  atas  tanahnya,  yang  diselesaikan  melalui musyawarah atau melalui pengadilan.
Pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  sangat  penting,  putusan Hakim  diyakini  mengandung  keadilan  dan  mengandung  kepastian  hukum,  di samping  itu  juga  harusmengandung  manfaat  bagi  para  pihak  yang  bersangkutan. Pengambilan keputusan sangatdiperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan  diadilinya.  Hakim  harus  dapatmengolah  dan  memproses  datadata  yang diperoleh  selama  proses  persidangan,  baik  daribukti  surat,  saksi,  persangkaan, pengakuan  maupun  sumpah  yang  terungkap  dalampersidangan.  Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.
Hakim  memegang  peranan  penting  dari  awal  sampai  akhir  pemeriksaan  di Pengadilan.  Berdasarkan  Pasal  119  HIR  atau  143  RBg  Hakim  berwenang  untuk memberikan  petunjukkepada  pihak  yang  mengajukan  gugatannya  ke  Pengadilan dengan  maksud  agar  sengketa  tersebut  menjadi  jelas  duduk  sengketanya  dan memudahkan Hakim memeriksa sengketa itu. Dalam pemeriksaan sengketa, Hakim betul-betul  harus  bersikap  bebas  dan  tidak  memihaksiapapun.  Di  dalam persidangan,  Hakim  juga  harus  mendengar  keterangan  kedua  belah  pihakdengan pembuktian  masing-masing  sehingga  Hakim  dapat  menemukan  kebenaran  yang
sesungguhnya.Pertimbangan Hakim sangat dibutuhkan dalam menjatuhkan sebuah putusan  diharapkan  dapat  menjadi  solusi  atas  sebuah  sengketa  antara  para  pihak yang bersangkutan. Putusan Hakim diyakini mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Hak atas Tanah di Indonesia diakui oleh UUPA yang  diwujudkan  dalam  bentuk  sertifikat  hak  atas  tanah  sebagai  alat  pembuktian yang  kuat  yang  ditindaklanjuti  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961 yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum adalah dalam  sengketa tanah lapangan  bola  di  Dusun  Jatisari  Desa  Jatimulyo  Kecamatan  Jati  Agung  Kabupaten Lampung  Selatan,  dimana  berdasarkan  Putusan  Nomor:  17/Pdt.G/2020/PN  Kla disebutkan  bahwa  mengabulkan  gugatan  Penggugat  (M.  Basyarruddin)  untuk seluruhnya,  menyatakan  bahwa  Para  Tergugat  (Sumarjo,  Sugiyanto,  Sarjiyo, Djumino dan Jumadi) telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan sah secara hukum bahwa objek tanah sengketa sebidang tanah yang terletak di Dusun V Jati Sari Desa Jati Mulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan Luas kurang lebih 73.200 M 2 (tujuh puluh tiga ribu dua ratus meter persegi) adalah sah milik Penggugat, menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat dengan Rincian Sebagai Berikut:
a. Tergugat  I  (Sumarjo)  mengganti  kerugian  kepada  Penggugat  sebesar  Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
b. Tergugat  II  (Sugiyanto)  mengganti  kerugian  kepada  Penggugat  sebesar  Rp. 9.150.000.000,- (Sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah).
c. Tergugat  III  (Sarjiyo)  mengganti  kerugian  kepada  Penggugat  sebesar  Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
d. Bahwa Tergugat IV (Djumino) mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
e. Tergugat  V  (Jumadi)  mengganti  kerugian  kepada  Penggugat  sebesar  Rp. 9.150.000.000,- (Sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah).
f. Total  Ganti  kerugian  yang  harus  dibayarkanoleh  Para  Tergugat  kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 36.600.000.000,- (tiga puluh enam milyar enam ratus juta rupiah).
Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian Immateril sebesar Rp.  50.000.000.000,-  (lima  puluh  milyar  rupiah).  Menghukum  Para  Tergugat  untuk membayar  uang  paksa  (dwangsom)  kepada  Penggugat  sebesar  Rp.1.000.000,-  (satu juta  rupiah)  setiap  hari  keterlambatan  pemenuhan  isi  putusan  sejak  perkara  ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Menghukum para tergugat dan turut tergugat  untuk  patuh  dan  melaksanakan  putusan  ini. Menetapkan putusan ini dilaksanakan  tertebih  dahulu  walaupun  diadakan  upaya  Hukum
Banding  (uitvoerbaar  bij  voorraad).  Menetapkan  seluruh  biaya  perkara  yang  timbul dalam perkara ini di bebankan oleh Tergugat.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  atau  perpustakaan yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Dalam penelitian ini penulis memperoleh  sumber  data  dari  bahan  sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder.  Teknik  pengambilan  data  ini  dengan  membaca  buku-buku/  jurnal maupun situs internet yang berkaitan dengan tema penulisan ini. Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

## PEMBAHASAN
1. Faktor  Penyebab  Terjadinya  Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam  Sengketa Tanah Lapangan Bola (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kla)
Sengketa  atas  tanah  terjadi  karena  adanya  dua  kepentingan  antara  pemilik tanah yang sama-sama mengaku memiliki tanah tersebut, karena dijual, ditukar atau dijadikan hak tanggungan dan sebagainya. Sengketa pertanahan juga terjadi dalam pemberian  ganti  rugi  tanah  yang  dibebaskan  oleh  pemerintah  guna  pembangunan untuk  kepentingan  umum,  seperti  halnya  untuk  pembuatan  waduk,  jalan,  pasar, pelabuhan laut maupun udara, terminal bus dan lain-lain.
Tipologi  kasus  pertanahan  merupakan  jenis  sengketa,  konflik,  atau  perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional,  yang  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  sehingga  terjadi  adanya persengketaan  atas  tanah  akibat  adanya  perbuatan  melawan  hukum  yang  secara garis  besar  dikelompokkan  menjadi  penguasaan  tanah  tanpa  hak,  sengketa  batas, sengketa waris, jual berkali-kali, sertipikat ganda, sertipikat pengganti, akta jual beli palsu, kekeliruan penunjukan batas, tumpang tindih dan putusan pengadilan.
Berdasarkan  Putusan  Nomor:  17/Pdt.G/2020/PN  Kla  disebutkan  bahwa mengabulkan gugatan Penggugat (M. Basyarruddin) untuk seluruhnya, menyatakan bahwa  Para  Tergugat  (Sumarjo,  Sugiyanto,  Sarjiyo,  Djumino  dan  Jumadi)  telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan sah secara hukum bahwa objek tanah  sengketa  sebidang  tanah  yang  terletak  di  Dusun  V  Jati  Sari  Desa  Jati  Mulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan Luas kurang lebih 73.200  M 2 (tujuh  puluh  tiga  ribu  dua  ratus  meter  persegi)  adalah  sah  milik Penggugat.
Menghukum  Para  Tergugat  untuk  mengganti  kerugian  kepada  Penggugat dengan Rincian Sebagai Berikut:
a. Tergugat  I  (Sumarjo)  mengganti  kerugian  kepada  Penggugat  sebesar  Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
b. Tergugat  II  (Sugiyanto)  mengganti  kerugian  kepada  Penggugat  sebesar  Rp. 9.150.000.000,- (Sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah).
c. Tergugat  III  (Sarjiyo)  mengganti  kerugian  kepada  Penggugat  sebesar  Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
d. Bahwa Tergugat IV (Djumino) mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
e. Tergugat  V  (Jumadi)  mengganti  kerugian  kepada  Penggugat  sebesar  Rp. 9.150.000.000,- (Sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah).
f. Total  Ganti  kerugian  yang  harus  dibayarkanoleh  Para  Tergugat  kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 36.600.000.000,- (tiga puluh enam milyar enam ratus juta rupiah).
Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian Immateril sebesar Rp.  50.000.000.000,-  (lima  puluh  milyar  rupiah).  Menghukum  Para  Tergugat  untuk membayar  uang  paksa  (dwangsom)  kepada  Penggugat  sebesar  Rp.1.000.000,-  (satu juta  rupiah)  setiap  hari  keterlambatan  pemenuhan  isi  putusan  sejak  perkara  ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Menghukum para tergugat dan turut tergugat  untuk  patuh  dan  melaksanakan  putusan  ini.  Menetapkan putusan ini dilaksanakan  tertebih  dahulu  walaupun  diadakan  upaya  Hukum Banding  (uitvoerbaar  bij  voorraad).  Menetapkan  seluruh  biaya  perkara  yang  timbul dalam perkara ini di bebankan oleh Tergugat.
Hasil wawancara dengan Chandra Revolisa selaku Hakim Pengadilan Negeri Kalianda  menyatakan  bahwa  adanya  kelalaian  (culpa)  atau  karena  kesengajaan (dolus) yang dilakukan Kecamatan Jati Agung dalam pembuatan surat tidak dalam sengketa  atas  tanah  objek  perkara  sehingga  Pihak  Tergugat  mendaftarkan  tanah objek  perkara  ke  kantor  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Selatan.  Oleh karena  perbuatan  karena  kelalaian  atau  kesengajaan  akan  menghasilkan  sertifikat yang cacat hukum.
Hasil  wawancara  dengan  Eka  Maisanti  selaku  Panitera  Pengadilan  Negeri Kalianda menyatakan bahwa kesalahan atas subjek hukum dalam sertifikat maupun kesalahan  atas  objek  hukum  dalam  sertifikat  sering  terjadi  dalam  pelaksanaaan pendaftaran  tanah.  Kesalahan  dalam  pembuatan  sertifikat  bisa  saja  karena  adanya unsur-unsur penipuan (bedrog), kesesatan (dwaling) dan atau paksaan (dwang) dalam pembuatan  data  fisik  maupun  data  yuridis  yang  dibukukan  dalam  buku  tanah. Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan dapat batal demi hukum. Sedangkan bagi subjek  yang  melakukan  hal  tersebut  dapat  dikatakan  telah  melakukan  perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad). Termasuk perbuatan tersebut dilakukan oleh Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Selatan  karena  kurang  teliti  dalam pengecekan  pengukuran  tanah,  dan  pembuatan  surat  palsu  yang  dilakukan
Kecamatan  Jati  Agung,  maka  perbuatan  tersebut  dapat  dikategorikan penyalahgunaan kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara.
Terdapat  dua  hal  penting  dalam  sengketa  pertanahan  yaitu  sengketa pertanahan  secara  umum  dan  sengketa  pertanahan  secara  khusus,  sebagaimana terdapat  dalam  Keputusan  BPN  RI  nomor  34  Tahun  2007  tentang  Petunjuk  Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan ada dua faktor utama yaitu:
1. Faktor hukum
a. Regulasi kurang memadai;
Regulasi  di  bidang  pertanahan  belum  seutuhnya  mengacu  pada  nilai-nilai dasar Pancasila dan filosofi Pasal 33 UUD 1945 tentang moral, keadilan, hak asasi,  dan  kesejahteraan.  Disisi  lain  penegakan  hukum  kerap  kali  berhenti pada  mekanisme  formal  dari  aturan  hukum  dan  mengabaikan  nilai-nilai substansinya.
b. Tumpang tindih peradilan; Saat  ini  terdapat  tiga  lembaga  peradilan  yang  dapat  menangani  suatu sengketa  pertanahan  yaitu  peradilan  perdata,  peradilan  pidana,  serta Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN).  Dalam  suatu  sengketa  tertentu,  salah satu pihak  yang menang  secara perdata belum tentu menang secara pidana. Selain itu, sumber daya aparatur agrarian juga merupakan hal yang memicu timbulnya sengketa.
c. Penyelesaian dan birokrasi berbelit-belit
Penyelesaian perkara lewat pengadilan di Indonesia melelahkan, biaya yang tinggi dan waktu penyelesaian yang lama apalagi bila terjebak dengan mafia peradilan,  maka  keadilan  tidak  berpihak  pada  yang  benar.  Hal  ini  tentunya tidak  sesuai  lagi  dengan  prinsip  peradilan  kita  yang  sederhana,  cepat,  dan berbiaya  murah,  karena  kondisinya  saat  ini  dalam  berurusan  dengan pengadilan  tidaklah  sederhana,  birokrasi  pengadilan  yang  berbelit-belit  dan lama serta biaya yang mahal.
d. Tumpang tindih peraturan UUPA  sebagai  induk  dari  peraaturan  sumber  daya  agrarian  lainnya khususnya  tanah,  namun  dalam  berjalan  waktu  dibuatlah  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  drngan  sumber  daya  agrarian  tetapi tidak  menenmpatkan  UUPA  sebagai  undang-undang  induknya,  bahkan justru menempatkan UUPA sejajar dengan undang-undang agrarian. Struktur hukum  agrarian  menjadi  tumpang  tindih.  UUPA  yang  awalnya  merupakan payung  hukum  bagi  kebijakan  pertanahan  di  Indonesia,  menjadi  tidak berfungsi  dan  bahkan  secara  substansial  terdapat  pertentangan  dengan diterbitkannya peraturan-peraturan perundangan sektoral.
2. Faktor non hukum

## a. Tumpang tindih penggunaan tanah
Pertumbuhan  penduduk  yang  cepat  mengakibatkan  jumlah  penduduk bertambah, sedangkan produksi pangan berkurang akibat berubah fungsinya tanah  pertanian.  Juga  pemerintah  yang  terus-menerus  menyelenggarakan proyek  pembangunan.  Tidak  dapat  dihindarkan  jika  sebidang  tanah  yang sama  memiliki  ataupun  timbul  kepentingaan  yang  berbeda.  Itulah  mengapa pertumbuhan sengketa tanah yang terus menerus meningkat.
b. Nilai ekonomis tanah yang tinggi Sejak  masa  Orde  Baru,  nilai  ekonomis  tanah  semakin  tinggi.  Hal  ni  terkait dengan  politik  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  yang  dicanangkan pemerintah  dengan  menitikberatkan  pada  pembangunan.  Pemerintah  orde baru  menetapkan  kebijakan  berupa  tanah  sebagai  bagian  dari  sumber  daya agraria  tidak  lagi  menjadi  sumber  produksi  atau  tanah  tidak  lagi  untuk kemakmuran  rakyat,  melainkan  tanah  sebagai  aset  pembangunan  demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang bahkan kebijakan itu sangat merugikan rakyat.  Fungsi  sosial  tanahpun  dikesampingkan  karena  semuanya berorientasi pada bisnis. Kebijakan pemerintah orde baru dapat menimbulkan sengketa  penguasaan  sumber  daya  agrarian  antara  pemilik  tanah  dalam  hal ini rakyat dengan para pemilik modal yang difasilitasi pemerintah.
c. Kesadaran masyarakat meningkat
Perkembangan  global  serta  peningkatan  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  berpengaruh  pada  peningkatan  kesadaran  masyarakat.  Pola pikir  masyarakat  terhadap  penguasaan  tanahpun  ikut  berubah.  Terkait dengan tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi akan tetapi menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi  atau  komoditas  ekonomi.  Jika  sebelumnya  pemberian  ganti  rugi dalam  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  kepentingan  hanya  diberikan “seadanya” bahkan diserahkan dengan sukarela dan cuma-cuma, pelanpelan berubah  mengacuh  pada  NJOP  (nilai  jual  objek  pajak).  Belakangan masyarakat  menuntut  adanya  penberian  ganti  rugi  berdasarkan  harga  pasar bahkan lebih dari pada itu dengan menuntut pemberian kompensasi berupa pemukiman  kembali  yang  lengkap  dengan  fasilitas  yang  kurang  lebih  sama dengan tempat asal mereka yang dijadikan areal pembangunan.
d. Tanah tetap penduduk bertambah Pertumbuhan  penduduk  yang  sangat  cepat,  baik  lewat  kelahiran  maupun migrasi serta urbanisasi, sementara luas lahan yang relatif tetap, menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan mati-matian.
e. Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  masalah  kompleks  yang  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor yang berkaitan. Dalam memenuhi kebutuhan pertanahan, masyarakat miskin  menghadapi  masalah  ketimpangan  struktur  penguasaan  dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Padahal kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya  terhadap  tanah  dan  kemampuan  mobilisasi  anggota  keluarganya untuk  bekerja  di  atas  tanah  pertanian.  Oleh  sebab  itu,  meningkatnya  petani gurem mencerminkan kemiskinan di perdesaan. Masalah tersebut bertambah buruk  dengan  struktur  penguasaan  lahan  yang  timpang  karena  sebagian besar  petani  gurem  tidak  secara  formal  menguasai  lahan  sebagai  hak  milik, dan kalaupun mereka memiliki tanah, perlindungan terhadap hak atas tanah mereka tidak cukup kuat karena tanah tersebut seringkali tidak bersertifikat.
Secara  garis  besar  dapat  ditarik  beberapa  hal  yang  menyebabkan  timbulnya sengketa pertanahan dan sertifikat ganda yaitu sebagai berikut:
a. Kurangnya transparansi informasi mengenai kepemilikan tanah.
b. Nilai  tanah  yang  ekonomis  dan  tanah  yang  dijadikan  masyarakat  sebagai simbol  eksistensi  sosial  bermasyarakat,  sehingga  setiap  orang  menggunakan segala cara untuk mempertahankannya.
c. Lemahnya regulasi padahal sengketa pertanahan bersifat multidimensional.
d. Tumpang tindihnya keputusan-keputusan yang dikeluarkan lembagalembaga negara yang berkepentingan mengenai kepemilikan hak atas tanah.
e. Tafsiran  di  kalangan  masyarakat  yang  salah  mengartikan  mana  tanah  adat atau memiliki hak ulayat dan mana yang merupakan tanah bukan milik adat atau tanah negara.
f. Permasalahan land reform yang sampai sekarang belum bisa terpecahkan
g. Serta  adanya  bencana  alam  yang  menyebabkan  rusaknya  tanda  bukti kepemilikan hak atas tanah dan bergesernya tanah setelah bencana.
h. Dan  yang  paling  kompleks  adalah  tidak  dimanfaatkannya  peta  pendaftaran tanah dan sistem komputerisasi yang belum modern.
i. Bahkan  ketidakjujuran  aparat  desa  dan  pemohohon  dalam  hal  ini  pemilik lahan dalam memberikan informasi kepada BPN merupakan faktor utama.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dianalisis  bahwa  faktor  penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah lapangan bola di Dusun Jatisari  Desa  Jatimulyo  Kecamatan  Jati  Agung  Kabupaten  Lampung  Selatan berdasarkan  Putusan  Nomor  17/Pdt.G/2020/PN  Kla  adalah  karena  adanya kelalaian  (culpa)  atau  karena  kesengajaan  (dolus)  yang  dilakukan  Kecamatan  Jati Agung  dalam  pembuatan  surat  tidak  dalam  sengketa  atas  tanah  objek  perkara sehingga  Pihak  Tergugat  mendaftarkan  tanah  objek  perkara  ke  kantor  Badan Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Selatan.  Oleh  karena  perbuatan  karena  kelalaian
atau  kesengajaan  akan  menghasilkan  sertifikat  yang  cacat  hukum  atau  adanya sertifikat ganda yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.

## 2. Proses  Penyelesaian  Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam  Sengketa  Tanah Lapangan Bola (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kla)
Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan  badan  hukum,  badan  hukum  dengan  badan  hukum  dan  lain  sebagainya. Guna  mendapatkan  kepastian  hukum  sebagaimana  diamanatkan  dalam  UUPA, maka  terhadap  kasus  pertanahan  dimaksud  antara  lain  dapat  diberikan  respons ataupun penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah).
Proses penyelesaian sengketa tanah pada umumnya dapat dilakukan melalui forum pengadilan (litigasi), namun demikian bisa juga diselesaikan melalui kerangka pranata  alternatif  penyelesaian  sengketa  (Disputes  Resolution),  seperti  melalui misalnya  melalui  lembaga-lembaga  yang  berwenang  Badan  Arbritase  Nasional Indonesia (BANI), kemudian melalui Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, Mediasi, selain itu  dapat  juga  melalui  Badan  Pertanahan  Nasional.  Beberapa  cara  penyelesaian sengketa tanah di Idonesia dapat ditempuh melalui beberapa cara berikut ini:
1. Jalur Pengadilan (litigasi)
Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak  yang  bersengketa  saling  berhadapan  satu  sama  lain  untuk mempertahankan  hak-haknya  di  muka  pengadilan.  Hasil  akhir  dari  suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan  win-lose solution (Amriani, 2012: 16). Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (very formalistic) dan sangat teknis (very technical). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel  “there  is  a  long  wait  for  litigants  to  get  trial”,  jangankan  untuk  mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan  saja,  harus  antri  menunggu  (Harahap,  2009:  233).  Prosedur penyelesaian  sengketa  yang  dilaksanakan  di  pengadilan  (litigasi),  lazimnya dikenal  juga  dengan  proses  persidangan  perkara  perdata  sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum acara perdata (HIR).
2. Jalur Penyelesaian Sengketa Alternatif (non-litigasi) Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (settlement method) di luar pengadilan seperti:
a. Arbitrase
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  No  30  Tahun  1999  menjelaskan  bahwa, “Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar pengadilan  umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat secara tertulis oleh paa pihak yang bersengketa”. Arbitrase digunakan untuk
mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  secara  negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.
b. Negosiasi Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan  pada  saat  kedua  belah  pihak  memiliki  berbagai  kepentingan yang  sama  maupun  yang  berbeda.  Negosiasi  ialah  proses  tawar-menawar untuk  mencapai  kesepakatan  dengan  pihak  lain  melalui  proses  interaksi, komunikasi  yang  dinamis  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.
c. Mediasi
Menurut  Peraturan  Mahkamah  Agung  No  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu mediator. Mediasi (mediation) melalui sistem kompromi (compromise) diantara para  pihak,  sedang  pihak  ketiga  yang  bertindak  sebagai  mediator  hanya sebagai penolong (helper) dan fasilitator.
d. Konsiliasi Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator.  Dalam  hal  ini  konsiliator  menjalankan  fungsi  yang  lebih  aktif dalam  mencari  bentuk-bentuk  penyelesaian  sengketa  dan  menawarkannya kepada  para  pihak.  Jika  para  pihak  dapat  menyetujui,  solusi  yang  dibuat konsiliator akan menjadi resolution.
e. Penilaian Ahli
Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta  pendapat  atau  penilaian  ahli  terhadap  perselisihan  yang  sedang terjadi (Nogroho, 2009: 21-22).
Berdasarkan  Putusan  Nomor  17/Pdt.G/2020/PN  Kla  menyatakan  bahwa mengabulkan  permohonan  Penggugat,  menyatakan  surat  gugatan  yang  telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda di bawah register perkara perdata  Nomor  17/Pdt.G/2020/PN  Kla  tanggal  23  Maret  2020  telah  dicabut, memerintahkan gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2020/PN  Kla  dicoret  dari  register  perkara  perdata  gugatan  serta membebankan  biaya  perkara  ini  kepada  Penggugat  yang  sampai  saat  ini  ditaksir sejumlah Rp.1.490.000,00 (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
Penyelesaian  sengketa  hak  atas  tanah  antara  pihak  penggugat  dan  pihak tergugat di Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor Perkara 17/Pdt.G/2020/PN Kla  dengan  metode  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  sudah  tepat  dilakukan
karena proses penyelesaian melalui mediasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak tidak menemui titik terang karena Hakim dalam menjatuhkan putusan di atas sudahlah  tepat  dan  berpedoman  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  hak  milik  atas  tanah.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  hakim berpedoman dengan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak baik itu alat bukti surat dan keterangan saksi yang telah diperiksa dalam persidangan.
Hasil wawancara dengan Chandra Revolisa selaku Hakim Pengadilan Negeri Kalianda  menyatakan  bahwa  hakim  menilai  dengan  pertimbangan-pertimbangan hukumnya bahwa dalil-dali yang diajukan ataupun didalilkan oleh pihak Penggugat dalam proses selama persidangan dapat dibuktikan kebenarannya dan berkekuatan hukum.  Perjanjian  Ganti  rugi  yang  diajukan  oleh  Pihak  Penggugat  sebagai  bukti surat merupakan alat bukti yang sah yang dimana menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu  perjanjian  adalah  sah  apabila  memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut  yaitu: kesepakatan antara para pihak, cakap hukum, sebab sesuatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Keempat unsur tersebut sudah terpenuhi didalam perjanjian ganti rugi yang diajukian oleh pihak Penggugat.
Hasil  wawancara  dengan  Eka  Maisanti  selaku  Panitera  Pengadilan  Negeri Kalianda  menyatakan  bahwa  permasalahan  dalam  perkara  ini  sebenarnya  lebih mengarah kepada adanya dua alas hak atas tanah atau lebih dikenal dengan sebutan sertifikat ganda. Pihak Tergugat yang mengaku memiliki hak atas tanah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak Penggugat.
Berdasarkan  analisis  tersebutlah  maka  putusan  pengadilan  atas  perkara  ini sudahlah  tepat  dan  adil  sehingga  pihak  Penggugat  tidak  merasa  hak-haknya  tidak diambil  orang  dan  mendapat  keadilan.  Proses  penyelesaian  perbuatan  melawan hukum  dalam  sengketa  tanah  lapangan  bola  di  Dusun  Jatisari  Desa  Jatimulyo Kecamatan  Jati  Agung  Kabupaten  Lampung  Selatan  berdasarkan  Putusan  Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kla adalah dengan metode penyelesaian sengketa secara litigasi, dimana  litigasi  merupakan  proses  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan,  di  mana semua  pihak  yang  bersengketa  saling  berhadapan  satu  sama  lain  untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian maka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama,  Faktor  penyebab  terjadinya  perbuatan  melawan  hukum  dalam  sengketa tanah  lapangan  bola  di  Dusun  Jatisari  Desa  Jatimulyo  Kecamatan  Jati  Agung Kabupaten  Lampung  Selatan  berdasarkan  Putusan  Nomor  17/Pdt.G/2020/PN  Kla adalah  karena  adanya  kelalaian  (culpa)  atau  karena  kesengajaan  (dolus)  yang dilakukan Kecamatan Jati Agung dalam pembuatan surat tidak dalam sengketa atas tanah objek perkara sehingga Pihak Tergugat mendaftarkan tanah objek perkara ke kantor  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Selatan.  Oleh  karena  perbuatan
karena kelalaian atau kesengajaan akan menghasilkan sertifikat yang cacat hukum. Oleh  karena  perbuatan  karena  kelalaian  atau  kesengajaan  akan  menghasilkan sertifikat  yang  cacat  hukum  atau  adanya  sertifikat  ganda  yang  termasuk  dalam kategori perbuatan melawan hukum.
Kedua,  Proses  penyelesaian  perbuatan  melawan  hukum  dalam  sengketa tanah  lapangan  bola  di  Dusun  Jatisari  Desa  Jatimulyo  Kecamatan  Jati  Agung Kabupaten Lampung Selatan  berdasarkan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kla adalah  dengan  metode  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi,  dimana  litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  dapat  diberikan  saran  antara  lain: Pertama,  kepada  masyarakat  hendaknya  lebih  memahami  lagi  bagaimana  hak-hak atas  tanah  menurut  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Hal  ini  sangatlah  penting mengingat banyaknya permasalahan hak atas tanah yang sering terjadi akibat dari bebrbagi  jenis  permasalahan  yang  faktor  utamanya  dikarenakan  ketidaktahuan masyarakat tentang pengaturan hak atas tanah. Hendaknya masyarakat ketika akan melakukan  pengalihan  hak  atas  tanahnya  sekaligus  juga  melakukan  pendaftaran pengalihan haknya pada Kantor Pertanahan.
Kedua,  kepada  Badan  Pertanahan  Nasional  hendaknya  lebih  hati-hati  lagi dalam proses menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Hal ini sangatlah penting karena besarnya  kemungkinan  adanya  surat-surat  palsu  mengenai  keterangan  hak  atas tanah  yang  diterbitkan  oleh  oknum-oknum  pejabat  tata  usaha  negara  untuk kepentingan pihak-pihak tertentu agar dapat memiliki hak atas tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Kadir  Muhammad.  2000.  Hukum  Perdata  Indonesia.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Herlien Budiono. 2010. Ajaran Umum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan. Citra Aditya, Bandung.
Mirriam Budiardjo. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka, Jakarta.
Nurnaningsih  Amriani.  2012.  Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Pengadilan. Grafindo Persada. Jakarta.
Susanti  Adi  Nugroho.  2009.  Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia.  Prenada  Media, Jakarta.
Tami  Rusli.  2012.  Hukum  Perjanjian  yang  Berkembang  di  Indonesia,  Anugrah  Utama Raharja (AURA) Printing  Publishing, Bandar Lampung.
Yahya Harahap. 2009. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, Jakarta.