## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MEREK DI KOTA MAKASSAR
Andi Ratu Bulqis, Marilang, Erlina Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: andibulqiss@gmail.com

## Abstrak
Suatu  merek  yang  dikategorikan  palsu  itu  adalah  ketika  suatu  produk  palsu  atau  produk dengan  kualitas  lebih  rendah  ditempel  dengan  merek  yang  sudah  terdaftar  atau  merek  terkenal dan  juga  mereknya  sama  tetapi  dengan  sengaja  menggunakan  merek  yang  sama  atau  telah terdaftar  milik  orang  lain.  Selain  itu  penegakan  hukum  pemalsuan  merek  ialah  dari  segi ketentuan  sanksi  pidana,  sanksi  perdata,  dan  sanksi  administrasi.  Dan  sanksi  administrasi  lah yang  paling  efektif  untuk  dilakukan.  Dengan  pemberlakuan  sanksi  tersebut  maka  pelaku pelanggaran  hak  atas  merek  tidak  dapat  melanjutkan  proses  produksi  karena  keharusan  untuk menghentikan  semua  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  pemakaian  merek  tersebut.  Maka diperlukannya aparat penegak hukum lebih efektif dalam menjalankan sanksi terkait merek.

## Kata Kunci: penegakan, pemalsuan merek

## Abstract
A  brand  that  is  categorized  as  fake  is  when  a  fake  product  or  lower  quality  product  is affixed with a registered brand or a well-known brand and also the same brand but intentionally uses  the  same  brand  or  has  been  registered  by  someone  else.  In  addition,  law  enforcement  of brand  forgery  is  in  terms  of  criminal  sanctions,  civil  sanctions  and  administrative  sanctions. Administrative sanctions are the most effective to do. With these sanctions, the perpetrator of the violation of the right to the brand cannot continue the production process because of the need to stop all activities relating to the use of the brand.
Keywords: enforcement, brand forgery

## Pendahuluan
Perkembangan  industrial  di  berbagai  bidang  produksi  saat  ini  tidak  diikuti  dengan penghargaan  akan  hak  kekayaan  intelektual.  Hasil  kemampuan  intelektual  manusia  melahirkan berbagai  temuan  dalam  bidang  industry  dan  teknologi.  Hasil  intelektual  manusia  juga  yang menghasilkan  tanda  pembeda  antara  produk  barang  atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  produsen, sehingga  memudahkan  konsumen  untuk  membedakan  masing-masing  barang  atau  jasa  yang diproduksi  oleh  para  produsen  tersebut.  Krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan  seperti  saat  ini membuat beberapa banyak produsen  yang mengakali dengan menggabungkan barang bermerek yang asli dengan yang palsu atau bajakan, karena yang palsu tersebut secara fisik mirip dengan yang  asli.  Pemanfaatan  merek  terkenal  pada  saat  sekarang  mulai  marak,  hal  tersebut  tidak  lain karena ingin mencari keuntungan  yang besar  yang akan diperoleh apabila menggunakan merek terkenal.
Untuk melahirkan sebuah karya atau menciptakan suatu kreasi dari manusia membutuhkan tenaga,  pikiran  dan  juga  biaya  serta  pengorbanan  waktu.  Hasil  kreativitas  dan  karya  manusia tersebut dapat bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomi oleh karena itu butuhnya perlindungan hukum.  Menurut  Satjipto  Rahardjo  perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh atau dengan kata lain  perlindungan  hukum  adalah  berbagai  upaya  hukum  yang  harus  diberikan  oleh  aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
Isu  hukum  terbesar  dalam  dunia  merek  adalah  “mengapa  dalam  merek  ada  persyaratan hukum  tanda  dengan  daya  pembeda?”  persyaratan  tanda  pembeda  muncul  dalam  merek mengingat  merek  adalah  definisi  hukum  untuk  membedakan  barang  dan/  atau  jasa  dari perusahaan  satu  terhadap  barang  dan/  atau  jasa  perusahaan  lainnya.  Jadi  tujuan  merek  adalah untuk  membedakan  barang  dan/  atau  jasa  dari  perusahaan  satu  terhadap  perusahaan  lainnya untuk  membedakan  sumber  (distinguish  source)  yang  memungkinkan  konsumen  untuk membedakan  sumber  suatu  produk. 1 Melalui  merek  dari  suatu  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan dapat menghalangi segala upaya persaingan yang tidak jujur dari pengusaha yang lain yang berupaya maupun beriktikad tidak baik yang bermaksud untuk mendompleng reputasi dan mengambil pembeda dari merek terkenal.
Pada hakikatnya pelaksanaan hak atas merek ini kebanyakan tidak sesuai dengan apa yang ditentukan  dan  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  pemilik atau  pencipta  merek.  Tingkat  konsumtif yang  besar  yang  membuat  industri  lain memanfaatkan merek  terkenal  untuk  mendapatkan  keuntungan  dan  menjadikan  merek  terkenal  dengan  cara menirukan  atau  memalsukan  merek  tersebut.  Peredaran  barang  palsu  atau  imitasi  (selanjutnya disebut  KW)  sudah  banyak  beredar  di  pasaran,  maraknya  peredaran  barang  palsu  tersebut membuat  banyak  pihak  resah.  Perbuatan yang  menimbulkan  kerugian  ini  merupakan  perbuatan pelanggaran terhadap merek.
UU  No.15  tahun  2001  telah  mengatur  tentang  perlindungan  merek,  akan  tetapi  pada kenyataannya  masih  banyak  terjadi  pelanggaran  terhadap  merek  di  Indonesia  adapun  juga perubahan  menjadi  Undang-Undang  Merek  No.  20  tahun  2016  selanjutnya  disebut  UUM. Penemu/  pencipta/  pendesain  yang  telah  mengeluarkan  waktu,  biaya,  serta  tenaga  untuk menghasilkan  karya  intelektualnya  harus  memperoleh  kembali  apa  yang  telah  dikeluarkannya.
1 Rahmi  Jened, Hukum  Merek  (Trademark  Law)  Dalam  Era  Global  dan  Integrasi  Ekonomi, (Cet.I;  Jakarta: Kencana, 2015),  h. 62.
Perlindungan  atas  Hak  Kekayaan  Intelektual  merupakan  alat  pembangunan  ekonomi.  Sebuah Negara  yang  system  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektualnya  berjalan  dengan  baik,  maka pertumbuhan  ekonominya  akan  baik  pula. Berdasarkan  hal  tersebut  menimbulkan  masalah bagaimanakah  kategorisasi  pemalsuan  hak  merek  dan  bagaimana  proses  penyelesaian  sengketa pemalsuan hak merek.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  penlitian  lapangan  ( field  research ). Penelitian  ini  memberikan  gambaran  situasi  dan  kejadian  secara  sistematis,  utuh  dan  aktual, mengenai  faktor-faktor  dan  sifat-sifat  yang  saling  mempengaruhi  serta  menjelaskan  hubungan dari  permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Lokasi  yang  dipilih  penulis  yaitu  di  Pengadilan  Negeri Makassar,  alasannya  karena  yurisdik  si  Pengadilan  Negeri  Makassar  merupakan  lembaga peradilan atau penegakan hukum yang menangani terhadap pelanggaran kasus pemalsuan merek yang terjadi di Kota Makassar serta putusan sengketa merek. Metode penulisan yang digunakan dalam  mencari  data  guna  mendukung  adalah  pendekatan  perundang-undangan  adalah pendekatan  penelitian  yang  dimulai  dengan  menganalisa  pasal-pasal  di  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  suatu  masalah  ( problem ).  Penelitian  ini  diperoleh  dengan observasi,  wawancara,  dan  studi  pustaka.  Data  penelitian  diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif yaitu  menganalisa  data  berdasarkan  kualitasnya  lalu  dideskripsikan  dengan  menggunakan  kata- kata  sehingga  diperoleh  paparan  dalam  bentuk  kalimat  yang  sistematis  dan  dapat  dimengerti kemudian ditarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Pengertian Merek Palsu
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pemalsuan ialah tindakan memalsukan dengan meniru bentuk aslinya. 2 Jika dikaitkan dengan barang palsu ialah barang palsu yang biasa disebut  juga  barang  KW  ialah  barang  tiruan  atau  imitasi  dari  barang  yang  asli  (original).  Kata KW berasal dari “kualitas” yang konotasinya “imitasi” atau “tiruan” imitasi merek ialah produk yang  meminjam  atau  menyalin  beberapa  atribut  khusus  dari  merek  terkenal  atau  terkemuka seperti  dari  nama,  bentuk  atau  warna.  Mereka  yang  tidak  identik  tetapi  memiliki  kemiripan dengan substansi, sifat, nama, bentuk, makna untuk suatu produk atau layanan yang telah diakui dan dikenal luas. Misalnya “KW super” untuk barang tiruan terbaik mirip dengan aslinya. KW ada banyak tingkatan serta kelasnya. Contohnya  KW  yang pertama, barangnya 80% mendekati barang asli dan yang kedua, 70% seperti aslinya sedangkan yang ketiga 30% yang di istilahkan KW jelek karena sudah jauh dari kualitas asli produknya. Dengan demikian istilah barang “KW” digunakan secara luas untuk produk tiruan lainnya, misalnya HP, Jam tangan, Tas, Celana, Baju bermerek dan lainnya.
Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, hanya dikenal dengan istilah  barang  palsu  untuk  menyebut  barang-barang  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan dengan  menggunakan  merek  yang  sama  pada  keseluruhannya  dengan  merek  terdaftar  milik pihak lain. Pasal 21 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 memuat bahwa;
1. Permohonan  ditolak  jika  merek  tersebut  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau keseluruhannya.
2. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.
2 https://kbbi.web.id/palsu  Diakses 8 januari 2019 jam 06.15
Suatu  produk  yang  memiliki  merek  yang  terkenal  dan  telah  berhasil  menembus  pasar dengan  sukses  rata-rata  perusahaan  pesaing  akan  mencoba  untuk  menyalin  atau  menjiplak produk  sejenis,  baik  seperti  salinan  desain  berdasarkan  gaya  atau  desain  mode  dari  produk pesaing  yang  popular.  Dalam  hal  ini  dimana  fashion  paling  penting  daripada  desain  yang sebenarnya telah disalin dari beberapa karya yang memberikan penampilan yang sedikit berbeda.
Pengusaha  yang  beritikad  tidak  baik  dalam  hal  persaingan  tidak  jujur  semacam    ini berwujud penggunaan upaya-upaya mempergunakan merek dengan memalsukan merek terkenal ( well know trade mark ) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara  pokoknya  sama  dengan  merek  atas  barang  atau  jasa  yang  sudah  terkenal  (untuk  barang- barang  atau  jasa  sejenis)  dengan  maksud  menimbulkan  kesan  kepada  khalayak  ramai,  seakan- akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal. 3 Seorang penggugat dalam hal ini harus dapat membuktikan bahwa produk itu memiliki reputasi,  tergugat  menipu  konsumen  untuk  berasumsi  bahwa  produk  itu  miliknya  dan  bukan milik penggugat dan penipuan itu berakibat menimbulkan kerugian terhadap penggugat. 4

## 1. Kategorisasi Pemalsuan Merek
Suatu tanda dapat dikatakan sebagai merek ketika memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup,  yakni tanda  yang dipakai mempunyai kekuatan untuk membedakan barang  dan  atau  jasa  yang  diproduksi  suatu  perusahaan  dari  perusahaan  lainnya.  Persaingan perusahaan yang menciptakan suatu karya atau suatu kreasi dimana meningkatkan kualitas suatu produk yang pada akhirnya akan menguntungkan bagi produsen maupun konsumen. Akan tetapi apabila persaingan kemudian sampai pada suatu keadaan dimana pengusaha yang merasa produk miliknya  tersaingi  dan  berusaha  menjatuhkan  pesaingnya  dengan  cara-cara  yang  tidak mengindahkan dan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Banyaknya produsen yang  mengakali  dengan  menggabungkan  barang  bermerek  yang  asli  dengan  yang  palsu  atau bajakan,  karena  yang  palsu  tersebut  secara  fisik  mirip  dengan  yang  asli.  Pemanfaatan  merek terkenal mulai marak dengan tujuan ingin mencari keuntungan yang  besar  yang akan diperoleh apabila menggunakan merek terkenal.
Dengan  adanya  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  Negara  pemilik  merek  berhak  untuk menggunakan  mereknya  sendiri  dan  pendaftaran  merek  merupakan  syarat  untuk  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  hak  merek.  sehingga  dapat  menghindari  adanya persamaan  merek  atau  persamaan  barang  dan/jasa  yang  dijual.  Tetapi  yang  terjadi  sekarang  ini adanya  kesenjangan  antara  peraturan  yang  mengatur  (substansi)  dengan  fakta  yang  terjadi  di masyarakat  khususnya  di  Kota  Makassar,  dimana  masih  banyak  pedagang  atau  pelaku  usaha yang menjual barang-barang palsu secara bebas.
Suatu  merek  yang  dikategorikan  palsu  itu  apabila: 5 (a)  Mereknya  sama  tetapi  dengan sengaja  menggunakan  merek  yang  sama  atau  telah  terdaftar  milik  orang  lain.  (b)  Tindakan pemalsuan  dari  suatu  merek  dapat  dikategorikan  pula  sebagai  persaingan  curang  yang  didasari dengan itikad tidak baik yang dapat mengakibat kerugian bagi pemegang merek yang lebih dulu terdaftar.  (c)  Pemalsuan  merek  dapat  terjadi  ketika  suatu  produk  palsu  atau  produk  dengan kualitas  lebih  rendah  ditempel  dengan  merek  yang  sudah  terdaftar  atau  merek  terkenal.  (d)
3 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Cet, IX; Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), h. 357
4 Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Right (Cet. I;Bogor:Ghalia Indonesia, 2005), h. 9.
5 Doddy Hendrasakti, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, wawancara di Pengadilan Negeri Makassar, 19 Maret 2019
Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya.
Bentuk pelanggaran merek khususnya di kota Makassar lebih di dominasi oleh pemalsuan, perbuatan-perbuatan  yang  dapat  mengacaukan  publik  berkenaan  dengan  sifat  dan  asal  usul merek  dan  peniruan  merek  dagang.  Pelanggaran  tersebut  sangat  banyak  terjadi,  hal  ini  dapat dilihat  dengan  banyaknya  produk-produk  palsu  yang  beredar  dan  diperjual  belikan  di  kota Makassar. Pelanggaran tersebut terjadi karena keuntungan yang didapatkan pelaku lebih tinggi. Hal ini dikarenakan kualitas barang yang dipalsukan tersebut lebih rendah dan harganya murah, sehingga produk dari hasil pelanggaran tersebut dijual dibawah harga barang asli. 6

## 2. Proses Penyelesaian Hukum Hak Merek
Dalam  proses  penyelesaian  hukum  atas  pemalsuan  merek  yang  terjadi,  maka  pemilik merek  dapat  menempuh  upaya  penyelesaian  tergantung  pada  kasus  faktual  yang  terjadi.  Dalam pasal 5 UUM 20 tahun 2016, terlihat bahwa merek yang dilindungi ialah merek yang terdaftar. Artinya  suatu  merek  dapat  dilindungi,  apabila  pemilik  merek  sudah  mendaftarkan  merek  dan mereknya  sudah  terdaftar  di  Dirjen  HKI.  Maka  tanpa  adanya  pendaftarn  merek,  hak  ekslusif tidak  akan  ada.  Hal  ini  mengandung  suatu  pengertian  bahwa  pendaftaran  merek  merupakan kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  pemilik  merek  agar  dia  mendapat  hak  ekslusif  atas mereknya. 7
Sejatinya  perlindungan  terhadap  merek  ini  mempunyai  ketentuan  terhadap  sanksi  yang akan  diberikan  apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  hak  merek.  Sanksi  tersebut  dituangkan dalam  proses  penyelesaian  hukum,  dalam  penyelesaian  yang  terjadi  ada  terdapat  sanksi  yakni sanksi  pidana,  perdata,  maupun  dari  segi  administrasi  sebagai  berikut: 8 (1).  Dalam  ketentuan pidana  undang-undang  merek  telah  memberikan  ancaman  pidana  kepada  setiap  orang  yang menggunakan  merek  yang  sama  pada  keseluruhannya  ataupun  sama  pada  pokoknya.  Tindak pidana  di  bidang  Merek  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  hukuman  sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek. Yang diatur dalam  Bab  XVIII  Pasal  100  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  merek.  (2) Ketentuan Perdata, Terhadap sanksi perdata yaitu berupa ganti kerugian dalam Undang-undang Merek tahun 2016 ada disebutkan tentang  gugatan ganti rugi yang terdapat dalam pasal 81 ayat 3.  (3)  Ketentuan  Administrasi,  Tindakan  administrasi  yang  dapat  dilakukan  oleh  kantor  merek ialah,  melakukan  penolakan  atas  permintan  pendaftaran  merek  dan  penghapusan  pendaftaran merek.

## Kesimpulan
Kategorisasi  pemalsuan  merek  adalah  ketika  suatu  produk  palsu  atau  produk  dengan kualitas  lebih  rendah  ditempel  dengan  merek  yang  sudah  terdaftar  atau  merek  terkenal.  Proses penyelesaian  sengketa  pemalsuan  hak  merek  pun  dapat  ditempuh  dengan  tiga  ketentuan  yaitu sanksi  pidana,  sanksi  perdata,  dan  sanksi  administrasi.  Akan  tetapi,  sanksi  yang  lebih  efektif ialah sanksi administrasi karena dengan pemberlakuan sanksi tersebut maka pelaku pelanggaran
6 Feny Feliana, Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, wawancara di Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Sulsel, 16 April 2019
7 Doddy  Hendrasakti,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar,  wawancara  di  Pengadilan  Negeri  Makassar,  19 Maret 2019.
8 Doddy  Hendrasakti,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar,  wawancara  di  Pengadilan  Negeri  Makassar,  19 Maret 2019.
hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan pemakaian merek tersebut.

## Daftar Pustaka
Hidayah, Khoirul. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setar Press, 2017. Jened, Rahmi. Hukum Merek Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi . Jakarta: Kencana, 2015. Purwaningsih,  Endang. Perkembangan  Hukum  Intellectual  Property  Rights. Bogor:  Ghalia Indonesia, 2005.
Saidin, OK. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual. Jakarta: RajaWali Pers, 2015.