## Moderasi Keberagamaan dan Nilai Sosial Dalam Pemikiran Mukti Ali

## Derry Ahmad Rizal, Slamet Maksun, Ernah Dwi Cahyati

## UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Abstract
This  article  aims  to  describe  the  religious  moderation  that  exists  in  Indonesia  with  the perspective  of  Mukti  Ali's  thoughts.  In  this  article  method,  it  uses  library  research.  The understanding  of  religious  moderation  conveyed  in  Mukti  Ali's  thinking,  harmony,  and harmony that exist in society are the basic values that must be possessed by everyone. As it becomes a basic value that every society must have, it will foster social values in religion. The conclusion of this article is that Indonesian society has not fully applied the understanding of religious moderation. Field evidence shows that there are several cases that occur in Indonesia on behalf of certain religious  groups. This requires a re-evaluation of the understanding or implementation of the value of religious moderation.
Keyword: Religious Moderation, Mukti Ali, Social .

## Abstrak
Artikel ini bertujuan mendeskripsikan mengenai moderasi beragama yang ada di Indonesia dengan sudut pandang dari pemikiran Mukti Ali.  Dalam metode artikel  ini  menggunakan  studi  pustaka  atau library  research .  Pemahaman mengenai  moderasi  beragama  yang  disampaikan  dalam  pemikiran  Mukti  Ali, keharmonisan serta kerukunan yang ada di masyarakat menjadi nilai dasar yang harus  dimiliki  oleh  setiap  orang.  Sebagaimana  menjadi  nilai  dasar  yang  harus dimiliki  setiap  masyarakat  ini  akan  menumbuhkan  nilai-nilai  sosial  dalam beragama.    Kesimpulan  yang  ada  dalam  artikel  ini  bahwa  belum  seutuhnya masyarakat Indonesia menerapkan pemahaman mengenai moderasi beragama. Bukti  lapangan  menunjukkan  terdapatnya  beberapa  kasus  yang  terjadi  di Indonesia  mengatasnamakan  kelompok  agama  tertentu.  Hal  ini  memerlukan evaluasi kembali mengenai pemahaman atau implementasi nilai dari moderasi beragama.
Kata kunci : Moderasi Beragama, Mukti Ali, Sosial

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  multikultural  (Lestari,  2015,  p.  31)  dengan berbagai suku, agama dan ras, namun juga dikenal sebagai negara yang ramah dan
Derry Ahmad Rizal, dkk.
toleran  dalam  hal  kehidupan  beragama  (Rizal  &  Kharis,  2022,  pp.  35 – 36).  Pada tahun  2019  yang  lalu  menjadi  tahunnya  moderasi  beragama,  hal  ini  ditunjukkan dengan  peluncuran  buku  mengenai  moderasi  beragama  tanggal  18  Oktober  2019 oleh Kementerian Agama RI (Junaedi, 2019, pp. 391 – 392).
Namun  menilik  kembali  keragaman  kultur  budaya  dan  agama  yang  ada  di wilayah  Indonesia,  menjadi  sebuah  keharusan  bagi  masyarakat  Indonesia  (Tatang M. Amirin, 2012) untuk menguatkan nilai toleransi dan kerukunan terhadap sesama masyarakat (Rizal & Kharis, 2022). Hal ini tergambar dari beberapa kejadian yang ada  di  Indonesia  yang  masih  banyak  memunculkan  pertikaian  antar  agama.  Salah satu  kasus  yang  terjadi  yakni  pengeboman  tiga  Gereja  di  Surabaya,  Jawa  Timur ketika melangsungkan ibadah (Kriswanto, 2018).
Hal  tersebut  tentunya  bukan  perkara  yang  mudah.  Sebab,  rangkaian  aksi terorisme  seperti  itu  dilakukan  secara  terstruktur  dan  sistematis.  Setiap  tindakan memang  benar-benar  diperhitungkan  dengan  matang  sehingga  untuk  mengatasi kekerasan  berlatar  agama  cukup  sulit.  Jika  hanya  menghukum  atau  memberikan sanksi kepada pelaku terorisme, maka itu solusi yang bersifat sementara. Kita tidak akan  tahu  sejauh  mana  mereka  memiliki  anggota  militan  yang  masih  belum  jelas teridentifikasi yang sewaktu-waktu dapat melakukan tindakan serupa (Rusyidi et al., 2019).
Namun  bukan  berarti  terorisme  tidak  dapat  diatasi.  Langkah  paling  awal dalam  melakukan  pencegahan  aksi  terorisme  berlatar  keagamaan  adalah  dengan memberikan  cara  pandang  atau  paradigma  yang  benar  dalam  melihat  agama.  Para pelaku terorisme demikian teguh dan yakin dalam melakukan aksi kejahatan karena mereka  mengatasnamakan  agama.  Mereka  menggunakan  teks-teks  agama  sebagai tameng dan tumpuan dalam melancarkan aksi (Khamid, 2016). Oleh sebab itu, para pelaku  teror  tidak  merasa  bersalah  ketika  membunuh  orang  lain.  Bahwa  yang mereka  bunuh  itu  dianggap  sebagai  orang  kafir  yang  Tuhan  sendiri  diklaim mendukung dan memerintahkan perbuatan tersebut. Jika berhasil membunuh orang kafir  atau  mati  ketika  membunuh  orang  kafir,  maka  Tuhan  diklaim  akan memberikan pahala dan jaminan surga. Alhasil, dengan glorifikasi agama seperti itu, bukan  mustahil  jika  mereka  berani  mengorbankan  nyawa,  harta,  atau  keluarga,
asalkan mereka bisa melaksanakan perintah Tuhan (Kuntowijoyo, 2018).
Di  titik  ini,  perlu  adanya  gerakan  moderasi  beragama.  Moderasi  di  sini diartikan sebagai sebuah tindakan dalam rangka memahami agama secara baik dan benar,  yang  pada  akhirnya  akan  membuahkan  sikap  saling  menghormati  antar sesama sehingga tidak akan terjadi aksi teror atau pertikaian antar pemeluk agama. Terlebih,  dengan  melihat  fakta  bahwa  Indonesia  termasuk  salah  satu  dari  negara dengan  jumlah  penduduk  terbesar  di  dunia,  dan  memiliki  keragaman  keyakinan yang  kompleks,  sikap  moderasi  beragama  perlu  ditanamkan  kepada  seluruh masyarakat sebagai jembatan terwujudnya kerukunan agama (Mustafidin, 2021).
Salah satu tokoh yang pakem dalam mengkampanyekan moderasi beragama adalah Mukti Ali. Sebagai seorang cendekiawan yang telah mengarungi dua budaya pemikiran,  yakni  Barat  dan  Timur,  Mukti  Ali  paham  bagaimana  mendudukkan agama secara benar. Baginya, agama adalah solusi dari semua problem kehidupan, bukan malah jadi sebab munculnya beragam pertikaian dan perpecahan (Ali, 1987, pp 277).
Moderasi beragama dapat terwujud jika masing-masing pemeluk agama yang berbeda  keyakinan  mau  melakukan  diskusi  atau  dialog.  Dalam  melakukan pembinaan kerukunan umat beragama, Mukti Ali kerap mendudukkan para pemuka agama,  organisasi  keagamaan,  tokoh  partai  politik,  hingga  akademisi  dalam  satu meja.  Dari  diskusi  tersebut,  maka  akan  dihasilkan  beragam  solusi  dari  masalah keagamaan di Indonesia yang tentunya dapat diterima oleh semua kalangan karena masing-masing turut terlibat dalam kerja-kerja ilmiah itu (Anwar, 2018).
Dalam  kerangka  pemikirannya,  Mukti  Ali  yang  juga  dikenal  sebagai  Bapak Perbandingan  Agama  berhasil  membuat  sebuah  metodologi  yang  disebut  “Sosio - Historis”.  Metodolog i  tersebut  mengarah  dalam  memahami  agama  tidak  hanya menggunakan  pendekatan-pendekatan  normatif,  namun  juga  disertai  dengan pengkajian ilmu-ilmu sosial sehingga mempunyai elan vital dalam bergumul dengan berbagai problem sosial kemasyarakatan (Ali, 1987, pp 191-192).
Tulisan  ini  akan  memfokuskan  pada  pengkajian  daripada  pemikiran moderasi beragama yang diusung oleh Mukti Ali. Selain itu, turut dibahas biografi dan sepak terjangnya dalam membina kerukunan umat beragama di Indonesia entah
Derry Ahmad Rizal, dkk.
melalui  kebijakan  publik, forum-forum  diskusi,  maupun  beragam  karya  ilmiahnya. Lain hal, implementasi dari moderasi beragama pada kehidupan sosial juga menjadi salah satu fokus pembahasan.
B. Literatur Review
Terdapat  beberapa  kajian  penelitian  yang  berkaitan  dengan  pembahasan moderasi  beragama,  penelitian  tersebut  ditulis  oleh  Ahmad  Suhendra  dengan  judul Konstruksi Moderasi Beragama Masyarakat Kalipasir Tangerang: Model Kerukunan Beragama Islam dan Konghucu (Suhendra, 2022). Penelitian ini memfokuskan pada model-model moderasi  yang  ada  di  lingkungan  Kalipasir,  Tangerang,  hal  ini  berdasarkan  pada kultur  masyarakatnya  yang  multietnis.  Dalam  moderasi  beragama  yang  didapatkan pada hasil lapangan yakni, setiap masyarakatnya diharuskan memiliki sikap open minded serta kesadaran akan sesama (Suhendra, 2022).
Tulisan  Agus  Akhmadi  membahas  mengenai Moderasi  Beragama  Dalam Keragaman  Indonesia (Akhmadi,  2019).  Dalam  pembahasan  tulisan  ini  memfokuskan pada  peranan  penyuluh  agama  dalam  mewujudkan  moderasi  beragama  yang  ada  di Indonesia.  Selain  memerlukan  sikap open  minded sebagaimana  dipaparkan  dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad Suhendra (Suhendra, 2022), dalam penelitian  ini  memunculkan  hal  yang  membutuhkan  pengakuan  atas  keberadaan pihak  lain  yang  memiliki  sikap  toleran  dan  menghargai  atas  perbedaan  pendapat (Akhmadi, 2019).
Berkenaan  dengan  toleransi,  Mhd.  Abror  dalam  tulisannya  yang  berjudul Moderasi  Beragama  dalam  Bingkai  Toleransi ,  mengungkapkan  pemahaman  moderasi beragama dengan sudut pandang toleransi (Abror, 2020). Bahwa moderasi beragama ini sebuah hal yang sangat luas, sehingga dalam penerapan atau pemahamannya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Toleransi yang perlu digaris bawahi yakni bukan berarti melebur dalam satu keyakinan atau juga bertukar keyakinan (Fitriani, 2020).
Artikel ini bertujuan mengulas kembali salah satu buah pemikiran dari Mukti
Ali,  yakni  moderasi  beragama.  Secara  umum  Mukti  Ali  yang  dinobatkan  sebagai Bapak  Ilmu  Perbandingan  Agama  memiliki  rumpun  keilmuan  yang  kuat  dalam keharmonisan  dan  toleransi  dalam  beragama (Dja’far,  2006,  pp.  26– 29).  Selain  itu juga pemikiran Mukti Ali dalam perbandingan agama juga memberikan pemahaman agama dalam dunia akademik menjadi hal yang menarik. Namun dalam hal lain yang
akan dibahas yakni penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sosial, serta nilai- nilai sosial yang terkandung.
Penggunaan metode dalam artikel ini yakni penelitian kualitatif dalam bentuk kajian  kepustakaan  atau library  research .  Secara  umum library  research ialah  penelitian yang berkaitan dengan data perpustakaan, arsip atau dokumen sebagai sumber utama (Moleong, 2018). Dalam kajian penelitian pustaka tidak terbatas oleh waktu, karena berbasiskan  data  yang  telah  tertulis  atau  terekam  dalam  media  apapun  (Gunawan, 2014; Nugrahani, 2014). Penelitian ini membahas mengenai moderasi beragama dan nilai  sosial  berlandaskan  pada  pemikiran  Mukti  Ali.  Sedangkan,  data  sekunder menggunakan berbagai penelitian ilmiah yang relevan dengan objek inti penelitian ini.

## C. Pembahasan

## Biografi Mukti Ali
Abdul  Mukti  Ali  atau  Boedjono  adalah  anak  dari  H.  Abu  Ali  dan  Hj. Khadijah yang dilahirkan di Cepu pada tanggal 23 Agustus 1923, Blora, Jawa Tengah. Boedjono  adalah  julukannya  (Asror,  2022,  p.  58).  Abdul  Mukti  Ali  memiliki  nama kecil  Boedjono,  lahir  di  Desa  Balun  Sudagaran  Cepu,  dalam  keluarga  yang berkecukupan.  Desa  tempat  tinggalnya  dulu  terkenal  sebagai  daerah  saudagar. Ayahnya, H. Abu Ali merupakan saudagar tembakau terbesar di Cepu, seorang yang sangat  takzim  kepada  para  ulama  atau  kyai.  Ibunya  bernama  H.  Khadidjah,  adalah seorang ibu rumah tangga, sekaligus penjual kain (Hayati, 2017, p. 162).
Sejak  tahun  1943,  nama  kecil  Boedjono  secara  remi  diganti  menjadi  Abdul Mukti Ali yang diambil dari pemberian Kiai Hamid dan atas usulan dari orang tuanya. Alkisah, pada suatu malam Kiai Hamid meminta Boedjono untuk bersedia dipungut sebagai anak, lalu beliau mengusulkan agar namanya diganti dengan Mukti Ali. Saat itu  Boedjono  terkejut,  karena  bangga  menerima    dari    seorang    Kiai    pasti mengandung  maksud  dan tujuan  yang  baik (Hamsah, 2021, p. 143).
Semasa  kecilnya,  Abdul  Mukti  Ali  memiliki  pengalaman  pendidikan  yang cukup  menarik  semasa  belajar  di  sekolah  Belanda.  Kekagumannya  pada  seorang gurunya  atas  kedisiplinan,  ketekunan  serta  penugasnnya  terhadap  materi  yang diajarkan.  Lulus  dari  ujian Klein  Ambtenaar  Examen (ujian  untuk  pegawai  rendah)  di
Derry Ahmad Rizal, dkk.
Cepu, H. Mukti Ali dikirim ke Pondok Pesantren Termas Pacitan oleh ayahnya, salah satu  pondok  yang  sejak  tahun  1923  menggunakan  sistem  madrasi,  yaitu  sistem sekolah  dengan  menggunakan  kelas  yang  menyerupai  sistem  pendidikan  Belanda. Meski  sistemnya  demikian,  tradisi  kajian  kitab  dengan  sistem  tradisional  ataupun sorogan tetap dipertahankan. Pendidikan pesantrennya tidak  berhenti di Pacitan saja, melainkan  juga  ke  beberapa  daerah  seperti  Tebuireng  Jombang,  Rembang,  Lasem, dan Padangan Jawa Timur (Hayati, 2017).
Selepas  menyelesaikan  pendidikannya  di  pesantren,  Abdul  Mukti  Ali mendaftarkan dirinya di Sekolah Tinggi Islam (STI) di Yogyakarta sebagai mahasiswa pendengar.  Setelah  STI  diubah  menjadi  Universitas  Islam  Indonesia  (UII),  Abdul Mukti Ali kemudian meneruskan studinya di Fakultas Agama. Belum lagi studinya di UII rampung, ia disuruh  oleh ayahnya untuk menunaikan ibadah haji. Ia kemudian berencana  untuk  menuntut  ilmu  di  Mekkah,  dan  mengambil  konsentrasi  Sejarah Islam di Fakultas Bahasa Arab Universitas Karachi Pakistan. Ia berhasil memperoleh gelar doktor pada tahun 1955, setelah lima tahun lamanya berada di Pakistan. Ketika mempersiapkan  kepulangannya  ke  tanah  air,  Abdul  Mukti  Ali  mendapatkan  kabar bahwa  ia  mendapatkan  beasiswa  dari  Asia  Foundation  untuk  melanjutkan  studi  di McGill  University,  Montreal,  Kanada.  Ia  kemudian  mendaftar  di Institute  of  Islamic Studies (Hayati, 2017).
Selama menuntut ilmu di Kanada, ada satu program perkuliahan yang sangat diminati  olehnya,  yaitu  tentang  Pemikiran  Islam  Modern  yang  diasuh  oleh  Prof. Wilfred  Cantwell  Smith.  Ada  dua  poin  yang  membuat  Abdul  Mukti  Ali  tertarik dengan  cara  pengajaran  Prof  Smith,  pertama  adalah  metode  penyajian  perkuliahan, dan  kedua  adalah  caranya  dalam  melakukan  analisis.  Smith  melakukan  aplikasi pendekatan  komparatif  (perbandingan),  yaitu  dengan  melihat  sesuatu  dari  berbagai aspek. Inilah yang disebut dengan pendekatan holistik. Lewat cara analisis Smith ini, akhirnya  Abdul  Mukti  Ali  menemukan  metode  ilmu  yang  dicari  selama  ini.  Dalam dua  tahun  ia  berhasil  menyelesaikan  program  masternya  pada  tahun  1957  dan memperoleh  gelar Master  of  Arts (M.A.),  lalu  kemudian  ia  pulang  ke  tanah  air. Metodologi  studi  agama  yang  terinspirasi  dari  Smith  diakui  oleh  Mukti  Ali  telah mengubah  jalan  pikiran  bahkan  sikapnya  dalam  memahami  hidup,  terutama  terkait
dengan  metodologi  studi  agama  serta  perhatiannya  terhadap  problem  kerukunan antarumat  beragama.  Hal  ini  kemudian  dia  perkenalkan  dan  kembangkan sekembalinya  ke  Indonesia,  baik  ketika  bertugas  sebagai  dosen  maupun  Menteri Agama (Hayati, 2017).
Sesampainya  di  Indonesia  pada  tahun  1957,  Abdul  Mukti  Ali  bekerja  di Djawatan  Pendidikan  Agama  Departemen  Agama  sambil  mengajar  di  Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA)  di  Jakarta,  IAIN  Jakarta,  Universitas  Islam  Djakarta  (UID)  dan  IKIP Muhammadiyah. Ketika IAIN Jakarta berdiri, ia diangkat menjadi Sekretaris Fakultas Adab pada tahun 1960 dan kemudian pada tahun 1961 ia diminta untuk membuka Jurusan  Perbandingan  Agama  sebagai  salah  satu  jurusan  yang  ada  di  Fakultas Ushuluddin lalu ia pun menjadi Ketua Jurusannya. Selang beberapa lama, pada tahun 1964  Abdul  Mukti  Ali  dipindah  ke  IAIN  Yogyakarta  dan  menjadi  Wakil  Rektor Bidang  Akademis  Urusan  Ilmu  Pengetahuan  Umum.  Selain  mengajar  di  IAIN,  dia juga  mengajar  di  Universitas  Gadjah  Mada  (UGM),  IKIP  Negeri  Yogyakarta, Akademi Tabligh Muhammadiyah Yogyakarta, AKABRI Magelang, AU Adisucipto, dan SESKAU Bandung. Hingga pada tahun 1971, Abdul Mukti Ali diangkat menjadi Menteri Agama Republik Indonesia (Hayati, 2017).
Pada  tahun  1960  berdiri  IAIN  Yogyakarta  terdiri  dari  dua  Fakultas  yaitu Syari’ah  dan  Ushuluddin.  Dekan  Fakultas  Syari’ah  adalah  Prof.  T.M.  Hasbi  Ash - Shiddieqi,  sedangkan  Dekan  Fakultas  Ushuluddin  adalah  Prof.  H.  Muchtar  Yahya. Fakultas  Ushuluddin  terdapat  jurusan  Filsafat,  Dakwah,  dan  Perbandingan  Agama. Kurikulum  yang  diajarkan  pada  jurusan  perbandingan  agama  yakni  Ilmu Perbandingan Agama, Sosiologi Agama, Filsafat Agama, Psikologi Agama, Kristologi, Dogmatika  Kristen,  Sejarah  Gereja,  Tafsir  Injil,  Orientalisme  dan  Kebatinan,  Di Samping Tafsir, Hadis, Fiqih, Ilmu Kalam, dan Aliran-Aliran Modern dalam Islam. Adapun  mahasiswa  pertama  kali  di  jurusan  Ilmu  Perbandingan  agama  terdiri perempuan Bernama Yusnina Hanim dan laki-laki bernama Habibullah. Aktif kuliah di Ilmu Perbandingan Agama pada tahun 1961(Mukti Ali, 1993, p. 17).
Mukti Ali dikenal sebagai seorang sarjana perbandingan agama yang berhasil merintis hubungan antar agama dan memperbaharui metode kajian antaragama yang
Derry Ahmad Rizal, dkk.
dialogis di Indonesia, terutama menjadi salah satu jurusan bidang ilmu yang dikaji dan dipelajari  di  PTKIN  se-Indonesia.  Berkat  perjuangan  dan  keberhasilannya  itu, sehingga ia dinobatkan sebagai Bapak Perbandingan Agama di Indonesia. Mukti Ali menjadi  seorang  pemikir  sekaligus  pembaharu  metode  studi  antar  agama  (Zachary, 2020, pp. 77 – 85). Melihat dari latar belakang beliau yang sangat berkompeten dalam bidang Ilmu Perbandingan Agama, bahkan bagaimana kita bersikap sebagai seorang Muslim  terhadap  agama  lain.  Disitulah  cara  untuk  memaknai  agama  terus berkembang.

## Moderasi Beragama dalam Pemikiran Mukti Ali
Satu  hal  yang  menjadi  dasar  bagi  Mukti  Ali  dalam  melihat  moderasi  atau kerukunan  umat  beragama  adalah  penggaliannya  dalam  melakukan  dialog  antar agama (Rambe, 2016). Dialog tersebut bukan hanya sekedar bertukar pendapat dan adu  gagasan,  di  dalamnya  banyak  terkandung  nilai-nilai  yang  berguna  dalam menjembatani terhadap terciptanya kerukunan umat beragama.
Setidaknya, dialog antar agama akan menghasilkan tiga keuntungan sekaligus.
Pertama, dialog antar agama akan mempertemukan para pemuka agama yang tentunya masing-masing dari mereka akan saling mengenal satu sama lain. Ini mejadi pijakan awal  dalam  menangani  sebuah  perpecahan.  Sebab,  perpecahan  terjadi  karena  ada gesekan antar kelompok akibat terjadinya mis-komunikasi atau ketidaksalingpahaman. Kedua, dialog antar agama akan menghasilkan sebuah rumusan yang  bersifat  mengikat.  Hal  itu  didasari  bahwa  keputusan  atau  hasil  dialog  yang diambil, berdasarkan kesepakatan atau negosiasi dari masing-masing wakil kelompok sehingga  tiap-tiap  anggota  merasa  lega  dalam  artian  tidak  ada  hambatan  dalam melakukan  keputusan  tersebut  karena  merasa  bahwa  pemikiran  dari  kelompoknya terwakilkan. Ketiga, secara  bobot  isi,  tentunya  hasil  dari  dialog  antar  agama  akan bersifat  adil  dan  merata  sehingga  dari  tiap-tiap  anggota  kelompok  tidak  merasa keberatan dalam menjalankannya karena merasa bahwa aspirasinya ikut tersalurkan.
Meski  begitu,  hasil  dari  dialog  antar  agama  ini  sebenarnya  lebih  bersifat praksis  sosial.  Maksudnya,  hasil  dari  dialog  antar  agama  tidak  bisa  secara  langsung mempengaruhi  isi  atau  doktrin  masing-masing  agama.  Agama  secara  tegas  tetap menjaga  keeksklusifannya  dari  pihak  luar.  Apalagi  dengan  sifat  sakralitasnya,  jelas
tentu  akan  tetap  sama  dan  tidak  akan  mengalami  perubahan  dalam  doktrin  dan ajarannya. Misal pun ada, itu hanya dalam wilayah pemaknaan ulang atau  penafsiran teks  agama  agar  bisa  dikonteskan  dengan  zaman  (Pals,  2018).  Alhasil,  dialog  antar agama  ini  menjadi  solusi paling  jitu  dalam  merumuskan  kebijakan  publik  di  tataran masyarakat yang plural.
Sebenarnya,  sebelum  Mukti  Ali,  para  pendahulu  bangsa  sudah  lebih  dulu melakukan  dialog  antar  agama.  Hal  ini  terlihat  dalam  proses  perumusan  Pancasila. Atas hasil negosiasi dari tokoh-tokoh yang mewakili tiap daerah yang tentu memiliki perbedaan  keyakinan,  maka  disepakatilah  penggunaan  kalimat  “Ketuhanan  Yang Maha Esa” di sila pertama yang dalam segi pemaknaannya dapat diterima oleh semua pemeluk agama di Indonesia. Sebelum menggunakan redaksi seperti itu, sila pertama lebih  menonjolkan  ciri  keislamannya,  yakni  dengan  kalimat “Ketuhanan  dengan kewajiban  melaksanakan  syariat  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya.”  Resisten si  yang keras datang dari tokoh-tokoh Indonesia timur yang kebanyakan beragama Kristen. Mereka mengancam akan keluar dan tidak mau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia jika sila pertama tersebut tidak segara dirubah. Atas kelegaan para tokoh bangsa, maka sila pertama pun dirubah hingga bunyinya seperti yang sekarang ini (Aritonang, 2020).
Dialog antar agama yang terjadi dalam pergulatan pembentukan dasar negara di atas, sejatinya hanya bersifat penerimaan, dalam artian tidak sampai menggali ide, metodologi, dan gagasan yang mendalam. Berbeda dengan hal itu, dialog antar agama yang  digagas  Mukti  Ali  memiliki  kompleksitas  dengan  pengkajian  keilmiahan  yang cukup mendalam dan sistematis.
Misal bagi seseorang yang ingin mengkaji agama, Mukti Ali menyarankan agar menggunakan  metode  sosio-historis.  Metode  ini  secara  sederhana  mendorong  bagi para  pengkaji  untuk  memahami  agama  atau  suatu  kepercayaan  dengan  melihatnya sebagai  suatu  kenyataan  yang  mempunyai  kesatuan  mutlak  dengan  waktu,  tempat, kebudayaan, golongan dan lingkungan di mana kepercayaan, ajaran, dan kejadian itu muncul.  Dengan  menggunakan  metode  sosio-historis,  berarti  seseorang  yang  ingin mengetahui, menguraikan, dan merumuskan suatu hukum atau penafsiran teks agama dari  sumber-sumber  dasarnya,  haruslah  tahu  bagaimana  latarbelakang  pengetahuan
Derry Ahmad Rizal, dkk.
tentang  masyarakat,  sejarah  dan  kebudayaan  di  mana  agama  atau  kepercayaan  itu muncul (Ali, 1987, pp 191-192).
Pemahaman  seperti  itu  pada  akhirnya  akan  membuat  ajaran  agama  sebagai sesuatu  yang  relevan  dengan  zaman.  Teks-teks  agama  tidak  hanya  dipahami  secara literalnya  saja,  melainkan  juga  secara maqashid- nya.  Aspek maqashid ini  yang  pada kenyataannya,  akan  mengantarkan  agama  sebagai  ajaran  yang  tidak  jumud,  tidak stagnan,  cepat  dalam  mengakrabi  perkembangan  zaman,  sehingga  para  pemeluknya tidak  memiliki  bayang-bayang  suram  dalam  melihat  perkembangan  zaman  (Dozan, 2021).
Mukti  Ali  mencontohkan  bahwa  kemandegan  atau  kemunduran  dari  umat Islam  hari  ini  karena  adanya  ketimpangan  pengetahuan  tentang  pemahaman  agama yang  hanya  berorientasi  kepada  doktrin  (Ali,  1987,  pp  191).  Memang  jelas  bahwa doktrin bersifat hitam-putih sehingga harus menghasilkan keterangan atau pernyataan yang jelas dan tidak ambigu. Namun aspek-aspek sosial, politik, budaya, bahkan ilmu pengetahuan alam kian lama kian pudar dari perhatian umat Islam. Padahal, semua cabang keilmuan tersebut amat penting karena menyangkut pengejawantahan agama sebagai solusi dari problem kehidupan. Oleh sebab itu, bukan menjadi hal yang aneh bila hari ini begitu banyak orang yang melepas agamanya dan memilih menjadi atheis atau  agnostik  karena  agama  dianggap  tidak  lagi  mampu  mewadahi  aspirasi-aspirasi mereka (Surajiyo, 2018).
Jika  menilik  sejarah  kejayaan  Islam  pada  abad  pertengahan,  maka  akan ditemui beragam kemunculan penemuan baru dalam ilmu pengetahuan. Selain pada pengembangan ilmu yang berkaitan dengan masalah pokok-pokok agama, umat Islam di  abad  pertengahan  mampu  merangkul  semua  cabang  ilmu  (Wahyudhi,  2018).  Di saat yang sama, mereka tak segan-segan untuk mempelajari dan belajar kepada pihak lain kendati berbeda agama. Sifat yang terbuka atau open minded menjadi kunci dalam berlangsungnya  transfer  pengetahuan. Alhasil,  pencapaian  mereka  ini  membuat bangsa lain merasa segan dan takjub kepada umat Islam. Bahkan dari mereka banyak yang masuk ke agama Islam hanya kerana melihat keagungan masyarakat Muslim kala itu. Sampai di sini, agama tidak lagi dianggap sebagai beban, tetapi menjelma sebagai sesuatu yang membangkitkan dan mendorong manusia untuk terus bergerak menuju
abad-abad modern di era setelahnya.
Perihal  ideologi  keagamaan,  Mukti  Ali  cukup  keras  dalam  menyorot  kaum- kaum fundamentalis. Semisal dalam agama Islam, ia dengan tegas mengatakan bahwa sekte Wahabiyyah  yang  lahir  pada  abad  18  di Arabia  menjadi  salah satu sekte  yang getol dalam menghambat kemajuan Islam. Maksudnya, pemahaman keagamaan yang mereka  ambil  cenderung  kepada  persoalan  hukum  semata.  Demikian  ini  terjadi karena  mereka  melihat  bahwa  kemunduran  yang  dialami  oleh  umat  Islam  saat  ini karena  jauh  dari  penerapan  hukum  Islam  yang  murni  (Madali,  2020).  Kaum Wahhabiyah  selalu  mengajarkan  kepada  pengikutnya  untuk  terus  mengikuti  dan menerapkan  hukum  murni  (hukum  Islam  klasik;  sesuai  dengan  pemaknaan tekstual dari Alquran dan Hadis). Itulah yang mereka ajarkan kepada masyarakat dan selain itu dianggap  salah.  Oleh  karena  itu,  kaum  Wahhabiyah  menolak  kehangatan  dan kesalehan  keakhiratan  dari  tasawuf.  Mereka  juga  menolak  intelektualisme  yang dianggap  asing  bagi  umat  Islam,  bukan  hanya  filsafat  melainkan  juga  teologi  (Ali, 1987, pp 244-246). Dengan berpatokan pada pemahaman yang kaku itu, Islam tidak lagi  dipandang  sebagai  agama  yang  luas,  yang  semua  bidang  dapat  digeluti.  Tetapi hanya  berurusan  dengan  masalah  dosa  atau  pahala,  neraka  atau  surga,  kafir  atau Muslim, sehingga akan tetap bersifat jumud dan stagnan. Bukan berarti hal tersebut tidak penting, namun alangkah bagusnya bila bidang-bidang lain juga digeluti. Karena dengan  menghadirkan  banyak  perspektif  dalam  agama,  maka  wacana-wacana  yang ada  tetap  terawat  dan  dapat  dikembangkan  secara  terus-menerus  alias  tidak mengalami kemunduran.
Dalam melihat model-model pemeluk agama, Mukti Ali membaginya dalam lima  klasifikasi. Pertama, sinkretisme,  yakni  memandang  bahwa  semua  agama  sama, sehingga  tidak  perlu  diperdebatkan  lagi. Kedua, reconception  yaitu  menimbang  dan melihat  kembali  agama  sendiri  dalam  konfrontasi  dengan  agama  lainnya. Ketiga, sintesis  yakni  menciptakan  agama  baru  dengan  mengambil  ajaran  dari  berbagai agama. Keempat, pergantian  yaitu  bahwa  agamanyalah  yang  paling  benar  sementara agama lain salah. Kelima, agree in disagreement (sepakat dalam perbedaan) yakni tetap meyakini  agamanya  sendiri  paling  benar,  di  saat  yang  sama  juga  mempersilahkan orang lain untuk mempercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah yang paling baik
Derry Ahmad Rizal, dkk.
(Fatih, 2017).
Dari  kelima  konsep  tersebut,  Mukti  Ali  menyarankan  agar  konsep  yang kelima menjadi acuan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan  tetap  meyakini  bahwa  agamanya  sendiri  adalah  paling  benar  dan  tetap mempersilahkan  orang  lain  untuk  melakukan  hal  yang  sama,  maka  sikap  moderasi beragama dapat terlaksana. Sebab, dengan menjaga iklim keberagamaan yang seperti itu, maka setiap pemeluk agama akan merasa bahwa dirinya mendapat kebebasan dan merasa aman dalam menjalankan praktik-praktik ritus agama.
Konsep  agree  in  disagreement,  sebenarnya  tidak  lepas  dari  tiga  bangunan dasar  yang  digagas  Mukti  Ali.  Dalam  mencapai  moderasi  beragama,  ia  membagi keadilan dalam tiga prinsip penting, yaitu persamaan menusia, kebebasan hati nurani, dan  solidaritas  atau  persaudaraan  (Rusli,  2019).  Oleh  sebab  itu,  Khairah  Husin menyatakan  bahwa  Mukti  Ali  adalah  pemikir  dengan  corak  yang  moderat  (Husin, 2014). Ia tidak terlalu condong ke kanan, tidak juga terlalu ke kiri. Di saat yang sama juga  memadukan  antara  rasionalisme  dan  tekstualisme.  Alhasil,  dialog  antar  agama yang  dirintisnya  bukan  untuk  menjatuhkan  pihak-pihak  yang  berseberangan  iman, tetapi  sebagai  bentuk  dari  perjumpaan  teologi  yang  mendasarkan  pada  asas-asas perdamaian yang dimiliki oleh masing-masing agama.

## Implementasi Moderasi Beragama pada Kehidupan Sosial
Dalam melihat agama, Mukti Ali mengatakan bahwa pengaruh agama dalam masyarakat setidaknya dapat diklasifikasikan dalam dua bagian. Pertama, pengaruhnya terhadap  bentuk,  watak  dan  hubungan  organisasi  sosial,  umpamanya:  (1)  terhadap kelompok  alami, seperti keluarga, suku  dan  bangsa;  (2)  terhadap  himpunan,  seperti organisasi  profesi  atau  perkumpulan  lainnya;  (3)  terhadap  organisasi  sosial  yang tertinggi  yaitu  negara.  Pengaruh kedua terhadap  masyarakat  kelihatan  dalam pembentukan  dan  pengembangan  kelompok-kelompok  agama  tertentu  seperti kelompok kebatinan, jamaah-jamaah wirid, dan sebagainya (Ali, 1987, pp 268).
Meski  begitu,  moderasi  beragama  dapat  diimplementasikan  dalam  berbagai hal.  Misalnya  diwujudkan  dalam  pemahaman  agama  yang  moderat,  tidak  ekstrem, serta  menghindari  konflik  dengan  mengedepankan  semangat  persaudaraan  dan kemanusiaan  atau  humanisme.  Karena  dari  pada  itu,  kemanusiaan  di  atas  segala-
galanya.  Setiap  agama  juga  mendorong  para  pemeluknya  untuk  selalu  menolong orang  lain  atas  dasar  kemanusiaan,  bukan  latar  kesamaan  keyakinan  (Noer,  2019). Pemahaman  moderat  seperti  ini  akan  cepat  menyebar  secara  luas  dan  cukup berpengaruh jika orang-orang penting dalam masyarakat; para pejabat, pemuka adat, atau  pemimpin  agama,  ikut  mengkampanyekannya.  Pun  dengan  para  pemimpin agama, hendak tidak bersifat eksklusif dan terbuka dengan masyarakat lainnya tanpa pandang  latar  keagamaannya  sehingga  secara  peran  dan  kedudukan  di  masyarakat, mendapat  posisi  yang  strategis.  Jika  sudah  demikian,  maka  petuah-petuah  dari pemimpin agama akan di dengar dan dilaksanakan masyarakat (Makhsun, 2021).
Ketika  menerapkan  moderasi  beragama  di  wilayah  konflik,  maka  semangat musyawarah  dan  diskusi  harus  selalu  mengedepankan  nilai-nilai  keadilan,  toleransi, kemanusiaan.  Sebaliknya,  sebisa  mungkin  hindari  perbuatan-perbuatan  yang  dapat memicu  pertikaian.  Inti  dari  moderasi  beragama  ini  sebenarnya  terletak  kepada komunikasi  atau  dialog  antar  pemeluk  agama  yang  berbeda  keyakinan.  Yang  pada akhirnya,  dialog  tersebut menumbuhkan sikap  saling  kenal  dan  saling  menghormati satu sama lain.
Mukti  Ali  mengatakan  bahwa  moderasi  atau  kerukunan  umat  beragama, sebenarnya berujung pada tumbuhnya toleransi (Ali, 1987, pp 356). Toleransi sendiri bermakna  usaha  sungguh-sungguh  untuk  mau  dan  bersedia  menghargai,  menerima perbedaan,  dan  menghormati  orang  lain.  Bukan  berarti  toleransi  merubah, menghilangkan,  atau  mencampuradukkan  ajaran  pokok  agama.  Melainkan  berusaha untuk  mencari  titik  temu  antar  masing-masing  agama  sehingga  menghasilkan  satu spirit bersama dalam membangun masyarakat. Perbedaan bukan lagi menjadi alasan untuk  terus  bertikai  dan  berkonfrontasi,  tetapi  menjadi  etos  dalam  menciptakan kerukunan dan kedamaian. Konsep moderasi beragama bukan untuk memaksa orang lain  agar  mau  menerima  dan  melaksanakan  pemahaman  keagamaan  kita.  Moderasi beragama  adalah  untuk  menerapkan  dan  mengejawantahkan  nilai-nilai  agung  yang diyakininya ke dalam tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural dan heterogen (Fahri & Zainuri, 2019).
Semua  pihak  sudah  sepakat  bahwa  setiap  agama  dengan  pasti  mengajarkan nilai-nilai  kebaikan.  Di  saat  yang  sama,  agama  tidak  mentolerir  dan  membenarkan
Derry Ahmad Rizal, dkk.
kekerasan  dengan  alasan  apapun  (Rohman  &  Munir,  2018).  Walau  begitu, kenyataannya  masih  banyak  pihak  yang  sering  melakukan  tindak  kriminal  dengan mengatasnamakan  agama.  Hal-hal  yang  berbau  sakral  dari  agama:  simbol-simbol, teks-teks  suci,  digunakan  sebagai  sarana  untuk  memecah  belah  masyarakat.  Jelas ketara perbuatan ini akan mencoreng nama baik agama. Oleh sebab itu, jika ada yang menggunakan  agama  sebagai  sarana  tindak  kekerasan,  maka  bukan  agamanya  yang salah,  tetapi  pihak-pihak  yang  membawa  agama  tersebut  yang  perlu  mendapat pembinaan keberagamaannya.
Dalam  mengambil  sikap  keberagamaan,  semua  pemeluk  agama  harus menggunakan  cara  pandang  keagamaan  yang  moderat.  Moderat  di  sini  berarti  jalan tengah ( tawassuth) sehingga seseorang tidak terlalu condong ke kanan maupun terlalu condong ke kiri. Sikap moderat ini bisa menjadi antitesis bagi sikap keagamaan yang eksklusif, kaku, intoleran, ekstrim, dan hal-hal serupanya (Prasetiawati, 2017). Karena agama menempati peran sentral di masyarakat, maka pemuka dan pemimpin agama berkontribusi besar dalam membentuk arah  pemahaman keagamaan masyarakatnya. Sebagai bentuk tanggungjawabnya pemuka agama, mereka perlu berpikir keras dalam mengatasi  dan  menjawab  problem-problem  keagamaan.  Misalnya  dengan memperbanyak  buku-buku  bacaan  dan  literatur  yang  mengantarkan  kepada kedalaman  pengetahuan  dari  khazanah  keagamaan  yang  secara  sumber  dan referensinya  dapat  dipertanggungjawabkan  (Ali,  1987,  pp  192).  Sebab,  moderasi beragama dapat terwujud jika mampu menyediakan literatur yang berimbang.
Setelah itu, penting juga kiranya untuk terus menggiatkan dialog antar agama, baik ditingkat terkecil seperti RT/RW maupun di tingkat nasional. Dan juga, pesan- pesan  damai  dari  masing-masing  agama  sebisa  mungkin  tidak  hanya  keluar  dari mimbar-mimbar  masjid,  gereja,  vihara,  pure,  atau  kelenteng,  namun  semua  tempat yang menjadi sentral berkumpulnya masyarakat juga harus diisi dengan pesan-pesan moderasi dan kedamaian agama. Selain itu, Mukti Ali juga turut berkomentar perihal pemuka agama yang lebih mendahulukan moral daripada kesadaran sosialnya. Mereka lebih  cepat  dalam  memberikan  reaksi  terhadap  kafir  tidaknya  seseorang,  baik- buruknya  seseorang,  ketimbang  memberikan  respon  terhadap  masalah-masalah ekonomi,  pemerataan  pembangunan,  atau  tentang  gerakan  dalam  mengentaskan
kemiskinan (Ali, 1987, pp 193). Kesadaran moral memang perlu, namun hendaknya dibarengi  dengan  kesadaran  sosial.  Sebab,  masyarakat  dalam  menilai  segala  sesuatu lebih condong dalam hal-hal solidaritas kemanusiaan.
D. Penutup .
Pencapaian  moderasi  beragama  yang  ada  di  Indonesia  tergolong  terlambat, dengan dilaunchingnya buku moderasi beragama oleh Kementerian Agama RI pada tahun  2019.  Mengulas  kebelakang  mengenai  lahirnya  keilmuan  mengenai Perbandingan Agama pada Tahun 1960 di IAIN/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarata, rentan waktu kurang lebih 60 tahun pemahaman mengenai moderasi beragama baru mencapai titik puncaknya. Akan tetapi dalam implementasinya di masyarakat belum seutuhnya dilakukan dengan ragam peristiwa keagamaan atas kelompok tertentu. Ini menjadikan  evaluasi  bersama  dalam  menerapkan  moderasi  beragama  dalam  diri masyarakat.

## Daftar Pustaka
Abror, M. (2020). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi. RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam . https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174
Akhmadi,  A.  (2019).  Moderasi  Beragama  Dalam  Keragaman  Indonesia  Religious.
Jurnal Diklat Keagamaan , 13 (2), 45 – 55.
Ali, M. (1987). Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini . CV Rajawali.
Anwar,  M.  K.  (2018).  Dialog  Antar  Umat  Beragama  di  Indonesia:  Perspektif  A. Mukti Ali. Jurnal Dakwah , 19 (1).
Aritonang, A. (2020). Sila Pertama Pancasila. SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan
Kebudayaan , 13 (2). https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i2.43
Asror,  F.  M.  (2022).  Pemikiran  Pendidikan  Religius-Rasional  Mukti  Ali  Dan Relevansinya Dengan Dunia Modern. Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam , 5 (1).
Dja’far, H. (2006). Modernisasi Keagamaan Islam di Indonesia (Tela’ah Pemikiran A.
Mukti Ali). Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 21 (2), 22 – 49.
Derry Ahmad Rizal, dkk.
Dozan,  W.  (2021).  Hermeneutika  Versus  Maqashid  (Tafsir  Maqashidi)  Sebagai Gerakan  Membumikan  Tafsir  Al- Qur’an. El-Afkar:  Jurnal  Pemikiran  Keislaman Dan Tafsir Hadis , 10 (1). https://doi.org/10.29300/jpkth.v10i1.3672
Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. Intizar , 25 (2).
Fatih,  M.  khairul.  (2017).  DIALOG  DAN  KERUKUNAN  UMAT  BERAGAMA DI INDONESIA DALAM PEMIKIRAN A. MUKTI ALI. Religi: Jurnal Studi Agama-Agama , 13 (1), 38 – 60. https://doi.org/10.14421/REJUSTA.2017.1301-03 Fitriani, S. (2020). Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama. Analisis : Jurnal Studi Keislaman .
Gunawan, I. (2014). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. In Jakarta: Bumi Aksara .
Hamsah.  (2021).  Pemikiran  Pendidikan  Abdul  Mukti  Ali  dan  Relevansinya  dengan Dunia Modern. Jurnal Al-Amin , 6 (1).
Hayati,  M.  (2017).  RETHINKING  PEMIKIRAN  A.  MUKTI  ALI  (Pendekatan Scientific-Cum-Doctrinaire  dan  Konsep  Agree  in  Disagreement). Ilmu Ushuluddin , 16 (2), 161 – 178.
Husin, K. (2014). Peran Mukti Ali dalam Pengembangan Toleransi Antar Agama di Indonesia. Jurnal Ushuluddin , 21 (1).
Junaedi,  E.  (2019).  Inilah  Moderasi  Beragama  Perspektif  Kemenag. Harmoni . https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414
Khamid,  N.  (2016).  Bahaya  Radikalisme  terhadap  NKRI. Millati:  Journal  of  Islamic Studies and Humanities , 1 (1), 123 – 152. https://doi.org/10.18326/MLT.V1I1.123- 152
Kriswanto,  J.  (2018).  No  TitleSerangan  bom  di  tiga  gereja  Surabaya:  Pelaku  bom bunuh diri “perempuan yang membawa dua anak.” BBC News Indonesia .
Kuntowijoyo. (2018). Muslim Tanpa Masjid . IRCiSoD.
Lestari,  G.  (2015).  Bhinnekha  Tunggal  Ika:  Khasanah  Multikultural  Indonesia  di Tengah  Kehidupan  Sara. Jurnal  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan , 28 (1),
31 – 37.
Madali,  E.  (2020).  Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Intoleransi  Salafi  Wahabi. Nurani Hukum , 3 (2). https://doi.org/10.51825/nhk.v3i2.9107
Makhsun,  S.  (2021).  Hegemoni  dan  Relasi  Kuasa:  Studi  Kasus  Tahlilan  di  Dusun Gunung Kekep. KOMUNITAS , 12 (2), 97 – 119. https://doi.org/10.20414/KOMUNITAS.V12I2.4301
Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In PT Remaja Rosdakarya .
Mukti Ali, A. (1993). Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia . Mizan.
Mustafidin,  A.  (2021).  MODERASI  BERAGAMA  DALAM  ISLAM  DAN RELEVANSINYA  DENGAN  KONTEKS  KEINDONESIAAN. Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas , 9 (2). https://doi.org/10.31942/pgrs.v9i2.5713
Noer, A. (2019). PLURALISME AGAMA DALAM KONTEKS KEISLAMAN DI INDONESIA. RELIGI  JURNAL  STUDI  AGAMA-AGAMA , 15 (1). https://doi.org/10.14421/rejusta.2019.1501-04
Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif . Cakra Books.
Pals, D. L. (2018). Seven Theories of Religion . IRCiSoD.
Prasetiawati,  E.  (2017).  Menanamkan  Islam  Moderat  untuk  Menanggulangi Radikalisme di Indonesia. Journal.Iaimnumetrolampung.Ac.Id , 2 (2).
Rambe, T. (2016). Pemikiran A. Mukti Ali dan Kontribusinya terhadap Kerukunan Antarumat Beragama. Al Lubb , 1 (June).
Rizal, D. A., & Kharis, A. (2022). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial. Komunitas:  Jurnal  Pengembangan Masyarakat Islam , 13 (1), 34 – 52. https://doi.org/DOI : 10.20414/komunitas.v13i1.4701
Rohman,  F.,  &  Munir,  A.  A.  (2018).  MEMBANGUN  KERUKUNAN  UMAT BERAGAMA  DENGAN  NILAI-NILAI  PLURALISME  GUS  DUR. An- Nuha , 5 (2).
Rusli,  A.  Bin.  (2019).  MUKTI  ALI  DAN  TRADISI  PEMIKIRAN  AGAMA  DI INDONESIA. Potret Pemikiran , 23 (1). https://doi.org/10.30984/pp.v23i1.929 Rusyidi, B., Fedryansyah, M., & Mulyana, N. (2019). PEKERJAAN SOSIAL DAN
PENANGANAN TERORISME. Sosio Informa , 5 (2). https://doi.org/10.33007/inf.v5i2.1765
Suhendra,  A.  (2022).  Konstruksi  Moderasi  Beragama  Masyarakat  Kalipasir Tangerang : Model Kerukunan Beragama Islam dan Konghucu. Jurnal SMaRT ,
Derry Ahmad Rizal, dkk.
08 (01), 83 – 96. https://doi.org/https://doi.org/10.18784/smart.v8i1.1563
Surajiyo.  (2018).  Kaitan  Filsafat  dengan  Ideologi:  Keunggulan  dan  Ketangguhan Ideologi Pancasila. Seminar Nasional PPKn 2018 .
Tatang  M.  Amirin.  (2012).  Implementasi  Pendekatan  Pendidikan  Multikultural Kontekstual  Berbasis  Kearifan  Lokal  Di  Indonesia.  In Jurnal  Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi .
Wahyudhi, J. (2018). Membincang Historiografi Islam Abad Pertengahan. Buletin Al- Turas , 19 (1). https://doi.org/10.15408/bat.v19i1.3697
Zachary, H. (2020). Pemikiran Mukti Ali Tentang Ilmu  Perbandingan Agama pada 1971- 1978 . UIN Sunan Gunung Djati Bandung.