## PELUANG PENERAPAN KONSEP BLUE ECONOMY PADA USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

## Prospects of the Implementation of Blue Economy Concept on An opportunity Fisheries Bussiness in East Lombok District

## *Achmad Zamroni, Nurlaili dan Cornelia Mirwantini Witomo
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDMKP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924 *email: roni_socio@yahoo.com
Diterima tanggal: 30 Juli 2018 Diterima setelah perbaikan: 29 Oktober 2018 Disetujui terbit: 17 Desember 2018

## ABSTRAK
Tantangan pengembangan ekonomi biru di Lombok adalah menurunnya habitat terutama rumput laut, terumbu karang dan bakau, karena tingginya tekanan ekonomi yang menyebabkan orang terlibat dalam eksploitasi sumber daya  perikanan. Tujuan riset adalah mereview penerapan konsep “Ekonomi Biru” pada usaha perikanan budidaya  di Kabupaten Lombok Timur. Data dan informasi dikumpulkan melalui penelusuran dokumen, laporan riset dan publikasi ilmiah terkait topik kajian. Dokumen-dokumen tersebut dianalisis secara konten ( content analysis ) dan direview dari aspek sosial dan ekonomi yang dijelaskan secara kualitatif. Hasil review menunjukkan bahwa 6 (enam) usaha perikanan dapat memberikan efek berganda yaitu budidaya  lobster, budi daya  rumput laut, pengolahan kepiting, pengolahan limbah kepala ikan, dan tambak garam mempunyai peluang menciptakan efek berganda, artinya keenam usaha tersebut dapat menciptakan alternatif mata pencaharian yang bisa berdampak pada peningkatan ekonomi rumah tangga.
Kata Kunci: blue economy ; rumput laut; Lombok Timur

## ABSTRACT
The challenge of developing a blue economy in Lombok is the decline of habitats, especially seaweed, coral reefs and mangroves, due to the high economic pressure that causes people to be involved in exploitation of fisheries resources. The aim of the research is to review the application of the concept of “Blue Economy” in aquaculture businesses in East Lombok District. Data and information were collected through documents investigation, research reports and scientific publications related to the topic of the study. These documents were analyzed using content analysis and reviewed from the social and economic aspects qualitatively described. The result shows that the review indicates that 6 (six) fisheries businesses can provide multiple effects namely lobster aquaculture, seaweed farming, crab processing, fish head waste treatment, and salt farming have the opportunity to create multiple effects, meaning that the six businesses can create alternative livelihoods that can has an impact on improving the household economy.
Keywords: blue economy; seaweed; East Lombok
* Korespodensi Penulis:
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDM KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

## PENDAHULUAN
Secara geografis, pesisir bagian timur dan tengah dari Pulau Lombok (wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur) berkontribusi besar terhadap produksi ikan dan rumput laut (Bawah Paras Laut, 2013). Ditinjau dari aspek sosial ekonomi, kedua kabupaten tersebut mempunyai karakteristik yang sama. Tantangan
pengembangan ekonomi biru di Lombok adalah menurunnya habitat terutama rumput laut, terumbu karang dan bakau. Ekosistem bakau menurun di beberapa lokasi selama 10 tahun terakhir karena tingginya tekanan ekonomi yang menyebabkan orang terlibat dalam kegiatan perusakan kapal perikanan atau metode untuk mengeksploitasi sumberdaya perikanan.
Prinsip-prinsip Blue Economy ( BE ) bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan dan sekaligus menjamin kelestarian sumber daya (Pauli, 2010). Konsep BE akan bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan. Konsepsi pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ) seperti konsep BE saat ini telah menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Prinsip BE pada dasarnya menekankan pada inovasi dan kreativitas untuk mengolah bahan baku menjadi bahan baku produk turunan lainnya tanpa menyisakan limbah ( zero-waste ) (Zulham, 2012).
Usaha yang menggunakan teknologi tradisional dan konvensional untuk menghasilkan output yang sama dengan usaha yang menggunakan teknologi maju diperlukan input yang sangat besar, sehingga teknologi tradisional tersebut berpeluang menghasilkan limbah yang cukup besar (Coremap, 2006). Limbah tersebut dihasilkan karena produktivitas dari teknologi tersebut sangat rendah. Usaha-usaha pada sektor kelautan dan perikanan umumnya menghasilkan limbah dengan volume yang bervariasi. Limbah yang dihasilkan umumnya dalam bentuk cairan, padatan dan gas. Limbah yang terakhir ini terbentuk karena oksidasi antara limbah padatan dan cairan dengan udara.
Permasalahan pokok yang dihadapi oleh pembudi daya rumput laut, yaitu: masalah seringnya gagal panen yang disebabkan oleh serangan penyakit ice-ice dan alga pesaing (terutama alga benang),dan rendahnya kualitas rumput laut akibat penanganan pasca panen yang kurang tepat (Karnan et al. , 2013; Karnan et al ., 2014; Syachruddin et al . , 2014). Terkait proses paska panen, beberapa masalah yang teridentifikasi di lapangan adalah: 1) Kurangnya kemampuan keuangan untuk investasi terkait peralatan dan fasilitas pengeringan dan pengolahan seperti “para-para”; 2) Kesadaran yang rendah terkait pengawasan kualitas yang berdampak pada harga dan keamanan pangan; 3) Kurangnya air bersih dan pasokan listrik; dan 4) Kurangnya informasi pasar dan harga. Terdapat
sejumlah kecil pengolahan atau pemberian nilai tambah rumput laut sepanjang pantai diluar pengeringan. Selain itu, pengolahan yang dilakukan cenderung untuk mengekstrak alginat dan karagenan dari rumput laut untuk dibuat menjadi manisan, jelly, keripik, tortila dan turunan lainnya sebagai usaha skala rumahan. Banyak pengolah yang terlibat berasal dari pengolah jagung (membuat keripik tortila) dan kemudian meningkatkan pemanfaatan rumput laut sebagai bahan olahan seiring berkembangnya industri rumput laut di Lombok.
Aspek sosial budaya pelaku usaha juga dikaji untuk mendapatkan informasi yang holistik atau menyeluruh terkait peluang implementasi BE . Hal ini penting untuk dapat mendukung keberhasilan program penerapan prinsip-prinsip BE di Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu lokasi percontohan BE sehingga sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Tujuan riset adalah mereview penerapan konsep “Ekonomi Biru” pada usaha perikanan di Kabupaten Lombok Timur. Data dan informasi dikumpulkan melalui penelusuran dokumen, laporan riset dan publikasi ilmiah terkait topik kajian. Dokumen-dokumen tersebut dianalisis secara konten ( content analysis ), deskriptif dan direview dari aspek sosial dan ekonomi yang dijelaskan secara kualitatif (Singarimbun dan Effendi, 1989; Soemantri, 2005).

## Dukungan Kebijakan Untuk Usaha Perikanan Di Nusa Tenggara Barat
Berdasarkan struktur spasial wilayah, Propinsi Nusa Tenggara Barat dibagi menjadi tiga (3) wilayah pengembangan: Pertama, Wilayah Pengembangan Pulau Lombok yang mencakup semua kabupaten/kota yang ada di Pulau Lombok dengan Mataram sebagai pusat pengembangan serta Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sementara Praya menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kedua, Wilayah Pengembangan Bagian Barat dari Pulau Sumbawa meliputi Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dengan Sumbawa Besar sebagai pusat pengembangan sekaligus PKW. Ketiga, Wilayah Pengembangan Sumbawa bagian Timur mencakup Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan kota dimana Bima sebagai pusat pengembangan sekaligus PKW.
Pengembangan wilayah ekonomi Propinsi Nusa Tenggara Barat sudah diterapkan sejak diberlakukannya UU No. 23/2014 tentang Administrasi Wilayah dalam kontek proses desentralisasi; Pemerintah Propinsi bertanggung jawab dalam pengelolaan, pemanfaatan dan konservasi sumber daya  kelautan di wilayahnya di dalam perairan teritorial. Kemudian UU No. 45/2009 tentang perikanan mengenai pentingnya pemanfaatan sumber daya  perairan yang berkelanjutan dalam pengembangan perikanan, dan UU No. 1/2014 mengenai pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen- KP) No. 12 Tahun 2010 terkait minapolitan menyatakan bahwa minapolitan merupakan konsepsi pengembangan ekonomi maritim dan perikanan berdasarkan wilayah yang menganut prinsip  integrasi,  efisiensi,  berkualitas  dan berkecepatan. Minapolitan adalah bagian dari wilayah yang mempunyai fungsi ekonomi utama terdiri atas pusat produksi, pengolahan, pemasaran komoditi perikanan, layanan pengangkutan dan atau kegiatan pendukung lainnya. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan tiga komoditas unggulan daerah untuk dikembangkan di NTB yaitu sapi, jagung dan rumput laut (PIJAR) (Pemda Propinsi NTB, 2009).
Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012, terkait Rencana dan Spasial Lombok Timur untuk 2012 – 2032, Pemerintah Lombok Timur menyiapkan kawasan strategis kabupaten (KSK) untuk kepentingan ekonomi yaitu wilayah minapolitan yang melipui Kecamatan Keruak dan Kecamatan Jerowaru yang mempunyai sektor utama di bidang perikanan dan pariwisata. Pusat wilayah minapolitan Keruak-Jerowaru adalah di sekitar Teluk Ekas di Desa Batunampar, Sukaraja, Jerowaru dan Pemongkong. Pengembangan perikanan budi daya  di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bertujuan untuk meningkatkan produksi. Kebijakan ini dilakukan melalui tiga (3) pendekatan utama yaitu: 1) pengembangan wilayah perikanan budi daya , 2) pengembangan komoditas unggulan, dan 3) pengembangan usaha. Dibawah Rencana Spasial Umum Wilayah, Propinsi NTB dibagi menjadi tiga wilayah pengembangan yaitu: 1) Pulau Lombok
dimana pengembangan perikanan budi daya laut, perikanan air tawar dan perikanan budi daya air payau menjadi prioritas. 2) Pulau Sumbawa sebagai wilayah prioritas untuk pengembangan budi daya air payau, perikanan budi daya laut, penangkapan ikan, perairan umum dan perikanan budi daya air tawar. 3) Wilayah timur Pulau Sumbawa diprioritaskan untuk pengembangan penangkapan ikan, budi daya air payau, perikanan  budi daya laut, perairan umum dan perikanan air tawar.
Peraturan Kabupaten Lombok Tengah No. 7 Tahun 2011 tentang perencanaan spasial wilayah Kabupaten Lombok Tengah 2011-2031, menerangkan bahwa wilayah perikanan budi daya  laut terletak di wilayah pesisir Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Timur, dengan tetap memperhatikan zona wilayah yang dilindungi serta wilayah pariwisata. Selain itu, wilayah Gerupuk dan Kuta ditunjuk sebagai wilayah minapolitan.
Penerapan Blue Economy Dalam Usaha Perikanan
Penerapan prinsip BE dalam usaha perikanan diidentifikasi pada 6 jenis usaha yang berkembang di Lombok Timur yaitu budi daya lobster, budi daya rumput laut, pengolahan kepiting, pengolahan limbah kepala ikan, dan tambak garam.

## Prinsip minimize waste
Pada usaha budi daya rumput laut yang berkembang di Kabupaten Lombok Timur belum diimbangi  dengan  diversifikasi  produk  olahan yang berbasis rumput laut. Produk olahan rumput laut di Lombok Timur masih bersifat tradisional dan skala kecil, yaitu manisan dan kerupuk. Penerapan prinsip BE dapat dilakukan dalam introduksi teknologi pengolahan rumput laut menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi. Sementara itu, membentuk jaringan pemasaran untuk produk-produk olahan yang dihasilkan. Kedua peluang diversifikasi produksi dan pemasaran tersebut dapat membuka peluang tenaga kerja yang lebih banyak.
Limbah kepala ikan yang dihasilkan di TPI sebanyak 1000 kg/hari. Saat ini, limbah tersebut hanya bisa diolah dengan cara direbus dan dikeringkan menjadi kroposan. Kroposan tersebut belum bisa diolah sendiri oleh masyarakat, tetapi di jual ke penggilingan untuk pembuatan pakan ternak. Air bekas rebusan sisa-sisa ikan menjadi permasalahan tersendiri. Selain aroma air bekas rebusan yang mengganggu lingkungan dan mengundang banyak lalat, pengolah membuang air bekas rebusan tersebut ke pantai. Hal ini mengakibatkan pencemaran di sekitar pantai, meskipun sampai saat ini dampaknya belum begitu luas. Berdasarkan permasalahan di atas, penerapan prinsip BE dapat dilakukan dengan introduksi teknologi pengolahan limbah bekas rebusan kepala ikan dan pengolahan sisa tulang dan kepala ikan tersebut menjadi bahan untuk pembuatan tepung ikan.
Limbah pada pemindangan ikan adalah air bekas pencucian yang berjumlah 30 liter/hari/ pemindang. Selama ini, pengolah membuang air sisa pencucian ke saluran umum atau sungai. Hal ini dapat mencemari dan mengganggu saluran umum dan sungai. Potensi pengurangan dampak limbah tersebut dapat dilakukan dengan cara pembuatan bak penampungan, penyaringan dan mengolah air limbah, sehingga pada saat terbuang ke sungai atau saluran umum air sudah kembali menjadi bersih.
Limbah pembuatan garam adalah berupa air tua atau air peninting dengan kadar Be. Air tua tersebut sudah dimanfaatkan untuk campuran pembuatan tahu. Petani garam memperoleh tambahan pendapatan dari penjualan air tua tersebut yaitu sekitar Rp. 15.000 – Rp. 50.000 per jerigen (15 liter).

## Inklusi Sosial
Inklusi sosial dalam prinsip BE adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh semua orang tak terbatas kelompok tertentu. Peluang penerapan prinsip-prinsip BE di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan antara lain adalah pemanfaatan limbah cair berupa air tua di tambak garam, air rebusan kepiting, serta limbah padat sisa ikan berupa kepala dan hati ikan. Selain itu juga banyak
ikan-ikan yang jatuh terbuang di TPI yang dapat dikumpulkan sehingga dapat termanfaatkan. Semua  peluang  yang  teridentifikasi  tersebut pada prinsipnya dapat dilakukan oleh siapa saja dan semua anggota masyarakat, tanpa menggunakan teknologi yang rumit dan biaya yang tidak mahal peluang kegiatan blue economy tersebut dapat dilakukan.
Pengelolaan limbah cair berupa air tua misalnya dapat dilakukan oleh mereka untuk air pembuatan tahu. Hal ini tidak membutuhkan teknologi yang rumit dan tanpa biaya yang mahal. Demikian halnya dengan limbah padat berupa sisa-sisa kepala ikan dan ikan yang terbuang di TPI dapat menjadi sumber pendapatan bagi siapa saja yang mau untuk dijemur dan diolah sebagai bahan baku tepung ikan. Peluang kegiatan ekonomi ini dapat dilakukan oleh mereka tanpa menggunakan teknologi yang rumit dan biaya yang mahal.

## Adaptasi dan Inovasi
Bentuk adaptasi dan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat penangkapan ikan di Kabupaten Lombok Timur adalah menggunakan umpan penganti berupa umpan bulu-bulu sebagai penganti umpan hidup. Hal ini dapat mengurangi biaya operasional yang dikeluarkan. Sebagai contoh perbandingan penggunaan umpan buatan dengan umpan hidup. Inovasi ini didapat sebagai bentuk adaptasi nelayan ketika melakukan  efisiensi  penangkapan.  Bentuk inovasi lainnya adalah alat tangkap bagan apung menggunakan bagan apung yang terbuat dari gabus yang dapat dipindahkan dengan menggunakan perahu. Biaya dikeluarkan untuk pembuatan satu unit bagan apung yang terbuat dari gabus lebih murah dari pada bagan apung yang terbuat dari bagan apung kapal.
Inovasi bentuk lain yang dilakukan oleh penggunaan lampu celup sebagai alat pendukung dalam menangkap ikan. Asal mula ide dalam inovasi penangkapan ikan diperoleh dari pengalaman pribadi dan mengakses informasi melalui buku, internet dsb. Bentuk adaptasi dan inovasi yang dilakukan oleh petambak garam adalah mengatur sistem aliran air yang menuju meja garam dibuat berganda. Hal dilakukan
dengan tujuan memperoleh hasil garam yang terbaik baik secara kualitas dan kuantitas. Perbandingan kualitas dan perbandiangan kuantitas (volume produksi).

## Efek Berganda
Beberapa komoditas perikanan yang ada di Lombok timur mempunyai potensi dalam
penerapan prinsip-prinsip ekonomi biru. Adapun potensi masing-masing komoditas perikanan tersebut berbeda-beda tergantung pada kondisi pengembangan komoditas perikanan di lokasi (Tabel 1).
Tabel 1 menunjukkan bahwa budidaya lobster, budidaya  rumput laut, pengolahan kepiting, pengolahan limbah kepala ikan, dan

## Tabel 1. Ringkasan Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Biru Berdasarkan Jenis Komoditas Perikanan
Komoditas Prinsip Ekonomi Biru ( ✔ ) Minimize Waste Inklusi Sosial Adaptive dan Innovative Efek Berganda Budi daya lobster ✔ ✔ ✔ ✔ Budi daya rumput laut ✔ ✔ ✔ ✔ Perikanan tangkap ✔ ✔ ✔ Pengolahan kepiting ✔ ✔ ✔ ✔ Pengolahan limbah kepala ikan ✔ ✔ ✔ Pemindangan ikan ✔ ✔ ✔ ✔ tambak garam ✔ ✔ ✔ Sumber: BBRSEKP (2013)
tambah garam mempunyai peluang menciptakan efek berganda. Efek berganda yang maksud disini adalah keenam usaha tersebut dapat menciptakan alternatif mata pencaharian yang bisa berdampak pada peningkatan ekonomi rumah tangga. Hal tersebut dapat menjadi strategi nelayan dalam menghadapi masa paceklik pada usaha penangkapan ikan.

## PENUTUP
Pemerintah daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat mendukung pengembangan budidaya  rumput laut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengatur zonasi, pengembangan wilayah, dan didukung oleh kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan kawasan ekonomi khusus. Usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu usaha perikanan yang berpotensi menerapkan prinsip ekonomi biru. Hal  ini  dilakukan  dengan  cara  mendiversifikasi produk rumput laut untuk diolahan menjadi produk turunan seperti manisan dan keripik. Penerapan prinsip ekonomi biru dilakukan
dengan memperkenalkan teknologi pengolahan rumput laut menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, pengembangan jaringan pemasaran untuk produk olahan yang dihasilkan. Diversifikasi  produk  dan  peluang  pasar  akan bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
Hasil analisa terhadap 6 usaha perikanan menunjukkan bahwa budidaya lobster, budidaya rumput laut, pengolahan kepiting, pengolahan limbah kepala ikan, dan tambak garam mempunyai peluang menciptakan efek berganda. Efek berganda yang maksud disini adalah keenam usaha tersebut dapat menciptakan alternatif mata pencaharian yang bisa berdampak pada peningkatan ekonomi rumah tangga.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada dewan redaksi atas masukan dan saran konstruktifnya. Semua pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian naskah publikasi ini.

## DAFTAR PUSTAKA
BBRSEKP. 2013. Laporan Teknis KIMBis Lombok Timur. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP. Jakarta. (Tidak dipublikasikan).
Bawah Paras Laut. 2013. Lombok, Surga
Perdagangan Sirip Hiu Illegal. (Online).
Tersedia di Laman : http://green.kompasiana. com/iklim/2013/04/09/lombok-surga-perda- gangan-sirip-hiu-ilegal--544323.html. Diakses pada tanggal: 19 April 2013
Coremap, 2006. Pembelajaran dari Program
Pengelolaan Sumber daya  Alam Laut Berbasis Masyarakat Volume 2. Coremap II
– Departemen Kelautan dan Perikanan. http:// www.coremap.or.id/downloads/Manual-PEM- BELAJARAN_CBM.pdf. Diakses pada tanggal 11 September 2018
Karnan, A. Al Idrus., I. Bachtiar, Mahrus, A. Raksun, dan
A. Azizah. 2013, Pemanfaatan Pupuk Organik Cair untuk Meningkatkann Produksi pada
Budidaya Rumput Laut, Laporan Pengabdian pada Masyarakat. FKIP Universitas Mataram
Karnan, A. Al Idrus., I.Bachtiar, A. Raksun, dan W.  Merta.  2014.  Diversifikasi  Pendapatan Alternatif Masyarakat Nelayan melalui Inovasi Teknologi Budidaya Rumput Laut di Desa Batunampar Selatan Lombok Timur. Laporan Pengabdian pada Masyarakat. LPPM Universitas Mataram.
Syachruddin, Karnan, L. Japa, dan W. Merta. 2014. Meningkatkan Kualitas Produksi Rumput Laut melalui Pelatihan tentang Sistem Pengelolaan Budidaya secara Terpadu di Gili Gede Lombok Barat NTB. Laporan Pengabdian pada Masyarakat. LPPM Universitas Mataram.
Pauli, Gunter. 2010. The Blue Economy. 10 Years, 100 Inovatons, 100 Million Jobs. Paradigma Publicatons, Taos, New Mexico.
Pemda Provinsi NTB. (2009). Sapi Jagung Rumput Laut (PIJAR). Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram.
Singarimbun,  M.  dan  S,  Eﬀendi.  1989.  Metode
Penelitan Survei. Penerbit LP3ES. Jakarta.
Soemantri, R. G. 2005. Memahami Metode Kualitatif. Makara, Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 2, Desember 2005: 57-65.
Zulham, A. 2012. Modul 1 Peran, Tugas dan Fungsi dalam Klinik Iptek Mina Bisnis (KIMBis). Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan. Jakarta. (Tidak Dipublikasikan).

## Peraturan Perundangan
Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) No. 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan.
Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Spasial Lombok Timur untuk 2012 – 2032. Peraturan Wilayah Kabupaten Lombok Tengah No. 7 Tahun 2011 tentang Perencanaan Spasial Wilayah Kabupaten Lombok Tengah 2011-2031.