## PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

## Faridah Alawiyah
Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI
Naskah diterima: 20 Februari 2011 Naskah diterbitkan: 10 Juni 2012
Abstract: One of the most urgent issue in the development of Indonesia today is the quality of human resources, mainly generated by higher education which is the source of innovation and solutions for the growth and development of the nation. This paper description how quality assurance has been regulated in Indonesia trough the Sistem Pendidikan Nasional laws. But the direction and coordination of higher education quality assurance system is still uncleared, so that the quality of higher education is not yet guaranteed. Therefore, a grand design of quality assurance systems should be made to solve the problem of the low quality of higher education in Indonesia.
Keywords: Higher education, collage, quality of higher education, quality assutance system of higher education.

## Abstrak
Salah satu persoalan yang sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia saat ini adalah kualitas sumber daya manusia, terutama yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi yang menjadi sumber inovasi dan solusi bagi pertumbuhan dan pengembangan bangsa. Tulisan ini menggambarkan bagaimana penjaminan mutu yang telah dilaksanakan di Indonesia seperti yang diatur dalam UU Sisdiknas. Namun arah dan koordinasi dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi masih belum jelas dan mengakibatkan mutu pendidikan tinggi tidak terjamin. Untuk itu, perlu dibuat grand disain sistem penjaminan mutu untuk mengatasi masalah masih rendahnya mutu pendidikan tinggi yang ada di Indonesia.
Kata Kunci: Pendidikan tinggi, perguruan tinggi, mutu pendidikan tinggi, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

## Pendahuluan
Bagaimana menciptakan kualitas manusia Indonesia yang mampu menjawab semua permasalahan serta mampu bersaing merupakan persoalan dalam pembangunan di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta potensi yang besar, namun hal tersebut tidak didukung dengan manusia yang mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada di Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Ketidaksiapan Indonesia terkait hal tersebut harus diperhatikan dalam pembangunan Indonesia ke depan. Sampai saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang dikalkulasi oleh United Nation Development Programme (UNDP) menunjukkan peningkatan sejak tahun 2006. Sampai tahun 2008 Indonesia menduduki angka 71,17 yang berada pada peringkat ke-109 dari 179 negara. Peringkat Indonesia itu masih jauh berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya, seperti Brunei Darussalam yang menduduki peringkat ke-27, Singapura peringkat ke-28, dan Malaysia peringkat ke-63 yang berada pada kategori IPM tinggi. Sedangkan pada kategori menengah Indonesia berada di bawah Thailand yang menduduki peringkat ke-81 dan Filipina peringkat ke-102 1 . Berdasarkan hasil perhitungan UNDP peningkatan IPM negara-negara di dunia dari tahun ke tahun hampir seluruhnya berasal dari kinerja ekonomi dan pendidikan, terutama peningkatan pendidikan yang menjadi indikator penting. Pemberdayaan pendidikan nasional dalam pembangunan merupakan langkah strategis yang berdampak panjang.
Pendidikan pada dasarnya berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan intelektual masyarakat agar dapat menghidupi dirinya sendiri, mengembangkan keterampilan sehingga dapat hidup bersama dengan baik, serta membangun karakter sehingga ikut serta memuliakan dan membangun peradaban maju. Indonesia menjalankan fungsi pendidikan melalui Sistem Pendidikan Nasional yang mengacu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun pada kenyataannya pencapaian pendidikan nasional masih jauh dari harapan, meskipun berbagai upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah telah dilakukan, pencapaian peningkatan mutu pendidikan yang seharusnya berdampak pada peningkatan kualitas manusia Indonesia masih belum meningkat secara signifikan, bahkan cenderung disusul negera- negara berkembang lainnya.
Keterpurukan mutu kualitas manusia Indonesia menunjukan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia termasuk mutu pendidikan tingginya. Pendidikan tinggi merupakan salah satu jenjang pada jalur formal dari Sistem Pendidikan Nasional yang menjalankan proses pendidikan tinggi yang menjadi sumber inovasi dan solusi bagi pertumbuhan dan pengembangan bangsa seiring dengan berkembangnya zaman, proses pendidikan tersebut dilakukan di perguruan tinggi. Di setiap masa, perguruan tinggi tetap menjadi motor dalam perubahan sosial masyarakat yang merupakan kekuatan moral, tempat pembelajaran, pusat kebijakan, serta pusat kebajikan. Ikut serta dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi berarti ada peran serta dalam memajukan negara untuk dapat secara maju mengikuti pasar kerja dan pasar usaha demi mempertahankan pertumbuan sosial ekonomi, dan berbagai bidang lainnya.
1 Indeks Pembangunan Manusia, http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia. Diakses Tanggal 4 mei 2010.
Persoalan mutu pada pendidikan tinggi menjadi penting untuk dijadikan satu kajian khusus dalam upaya perbaikan pendidikan yang akan berdampak para pembangunan Indonesia di berbagai bidang, karena di pendidikan tinggi inilah para peletak pembuat kebijakan, ilmuan, seniman, dan para perekayasa teknologi seharusnya lahir dengan tidak melulu mementingkan kepintaran, tetapi lebih dari itu pembangunan karakter generasi penerus bangsa ke depan.
Banyak faktor yang menjadikan mutu pendidikan tinggi rendah, salah satu diantaranya adalah tidak terlaksananya penjaminan mutu pendidikan tinggi. Penjaminan mutu sendiri seharusnya menjadi satu sistem tersendiri yang menjamin keberlangsungan pendidikan tinggi bermutu. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat tiga komponen yang mengatur persoalan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang ada saat ini diantaranya adalah Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Badan Standar Nasional Pendidikan, serta Badan Akreditasi Nasional. Satu sama lain seharusnya membentuk sistem yang saling berkoordinasi, namun pada kenyataannya masing-masing nampak masih berdiri sendiri. Persoalan tersebut pastinya akan berdampak pada perguruan tinggi sebagai institusi otonom yang menyelengarakan pendidikan tinggi, masyarakat pengguna layanan pendidikan tinggi, serta dunia usaha dan dunia industri sebagai pengguna lulusan pendidikan tinggi. Bagaimana penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia akan dibahas pada tulisan ini.
Pembahasan
Saat ini kebutuhan dunia kerja akan lulusan pendidikan tinggi sangat tinggi, komposisi tenaga kerja dengan pendidikan terakhir dari pendidikan tinggi lebih rendah bila dibandingkan dengan lulusan yang memiliki pendidikan terakhir sekolah dasar ataupun sekolah menengah. Berikut ini merupakan gambaran perkembangan komposisi tenaga kerja di Indonesia berdasarkan pendidikan terakhir:
Tabel 1. Perkembangan Komposisi Tenaga Kerja Indonesia Tingkat Pendidikan 2001 2006 2010 SD atau tidak tamat SD 63.0 % 55.5 % 51.5 % SMP 17.7 % 20.2 % 18.9 % SMA 10.3 % 12.7 % 14.6 % SMK 5.5 % 6.2 % 7.8 % Diploma I, II, III 1.6 % 2.2 % 2.7 % Universitas 1.8 % 3.2 % 4.6 %
Sumber: Paparan Ditjen Dikti dalam RDPU Panja RUU Pendidikan Tinggi tanggal 27 Januari 2011
Bila kita lihat dari tabel tersebut, tenaga kerja yang berasal dari lulusan perguruan tinggi di tahun 2010 hanya mampu mencapai angka 7,3% (lulusan diploma I,II,III, dan Universitas). Angka tersebut menunjukan tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia rendah. Hal ini akan berpengaruh pada jenis pekerjaan yang dilakukan serta penghasilan yang diperoleh. Bila kita lihat perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan namun angkanya jauh sekali dari harapan.
Tabel 2. Perkembangan APK Pendidikan Tinggi di Indonesia (2005-2009) Komponen Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 Penduduk usia 19-24 tahun 24.347.200 25.349.300 25.350.900 25.359.000 25.644.690 Jumlah mahasiswa 3.868.359 4.285.645 4.357.505 4.501.543 4.657.483 APK (%) 15.26 % 16.91 % 17.26 % 17.75 % 18.36 %
Sumber: Paparan Dirjen Dikti Pengembangan Sumber Daya Manusia Berpendidikan Tinggi Menuju Indonesia Negara Maju 2030 dalam RDPU RUU Pendidikan Tinggi bersama Komisi X DPR RI tanggal 27 Januari 2011
Tahun 2010 Indonesia sudah mencapai angka APK berada di angka 21,49% untuk usia 19-23 tahun atau 17,93% untuk usia 19-24 tahun. Demikian pula fakta persentase masyarakat miskin yang menikmati pendidikan tinggi baru mencapai 4,19% dari keluarga kurang mampu yang masuk ke jenjang pendidikan tinggi 2 . Memang dari tahun ke tahun APK perguruan tinggi mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak signifikan dengan kebutuhan APK yang seharusnya, angka APK perguruan tinggi di negara lain lebih dari empat puluh persen bahkan Korea yang merupakan negara kecil memiliki APK mencapai sembilan puluh persen. Ini menunjukan rendahnya partisipasi masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi. Padahal menurut hasil studi yang intensif mengenai hubungan sumber daya manusia dan pembangunan yang dilakukan di berbagai negara sekitar 40 tahun silam, meyakinkan pengelola universitas mengenai adanya korelasi yang positif antara pendidikan tinggi dengan keberhasilan pembangunan (Surakhmad, 2009:90).
Persoalan lain yang muncul di Indonesia adalah keinginan masyarakat untuk ikut memajukan pendidikan tinggi semakin besar, setiap tahun jumlah perguruan tinggi di Indonesia semakin bertambah. Ini dapat menjadi peluang dalam upaya peningkatan APK pendidikan tinggi di Indonesia, namun persoalan mutu pendidikan dan mutu lulusan menjadi permasalahan yang timbul. Pada kenyataannya, saat ini pendidikan tinggi belum bisa menjadi indikator penting dalam penyiapan Indonesia untuk mampu bersaing, hal ini dikarenakan pendidikan tinggi belum mampu melahirkan para pekerja yang handal dan para entrepreneur yang siap menjawab kebutuhan pembangunan. Yang terjadi adalah semakin banyaknya perguruan tinggi juga semakin banyaknya pengangguran terdidik dari pendidikan tinggi.
Pendidikan di Indonesia merosot akseleratif tajam dalam lima dekade terakhir, khususnya lembaga pendidikan yang terbaik pun ternyata hanya mampu menduduki peringkat yang lebih rendah dari negara kecil seperti Hongkong (Surakhmad, 2009:90). Persoalan ini juga merupakan persoalan yang perlu menjadi bahan evaluasi. Rendahnya mutu pendidikan tinggi dikarenakan sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia terutama pendidikan tinggi sekarang ini masih bersifat insidental dan tidak berkelanjutan yang pada umumnya tidak dilakukan dengan kesadaran penuh. Akibatnya, strategi penjaminan mutu yang dilakukan pemerintah, diantaranya penetapan pedoman
2 PP 66 Tahun 2010, Komitmen Pemerintah Perangi Kemiskinan melalui Pendidikan http://bataviase. co.id/node/414428. Diakses tanggal 04 Maret 2011
Faridah Alawiyah, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
penjaminan mutu pendidikan tinggi dari Dirjen Dikti belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. 3

## Pendidikan Tinggi di Indonesia
Pendidikan tinggi menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Surakhmad (2009: 433) mengungkapkan pendidikan tinggi merupakan sarana pencetak sumber daya manusia, perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan sebagai tempat mendidik sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi; dinamisator pembangunan; penghasil ilmuan yang canggih; penghasil pemikir yang tajam; lembaga pelatihan penemu yang handal; persemaian pemimpin-pemimpin yang tangguh dan; penghasil pakar yang menjadi pemikir dan pelaku pembangunan. Misi pendidikan tinggi di Indonesia diaplikasikan melalui tugas dan fungsi pendidikan tinggi dengan Tridharma pendidikan tinggi, yakni sebagai sarana pendidikan melalui pengajaran, sarana riset, serta pengabdian pada masyarakat untuk mewujudkan visi pendidikan nasional yang tercantum dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dengan tetap memperhatikan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi.
Hadirnya era otonomi pendidikan memberikan imbas juga pada otonomi pendidikan tinggi yang dikuatkan dalam UU Sisdiknas Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan itu Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas juga menyatakan perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Implikasi kebijakan yang mengusung otonomi pendidikan tinggi tersebut membuka peluang yang besar untuk perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk mengatur pengelolaannya sendiri. Hal tersebut disambut baik oleh masyarakat, keinginan kuat masyarakat untuk ikut berperan serta dalam memajukan pendidikan dengan membangun perguruan tinggi yang ditunjang dengan kebutuhan masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi semakin besar. Masyarakat disini dikatakan sebagai swasta memiliki peran yang cukup berarti dalam upaya melihat peluang tersebut. Permasalahan yang kemudian muncul adalah semakin banyaknya perguruan tinggi terutama yang didirikan oleh swasta dengan kontrol terhadap mutunya belum dapat dijamin. Wiyono (2010:16) menyatakan bahwa konsekuensi logis dari otonomi kampus ini berdampak pada setiap perguruan tinggi akan berlomba-lomba membuka program baru atau menjalankan strategi penjaringan mahasiswa baru untuk mendatangkan dana namun dengan mengabaikan mutu.
3 Potret Hasil Pendidikan Indonesia 2007 Kualitas Minim, Daya Saing Rendah Oleh: Diana Andriyani P. http://kustejo.wordpress.com/2008/06/24/potret-hasil-pendidikan-Indonesia-2007/, diakses tanggal 04 Maret 2011.
Masalah lain yang kemudian timbul dari masalah mutu ini adalah kasus-kasus seperti kuliah singkat, kuliah jarak jauh, ijazah palsu, dan lain sebagainya, menunjukan semakin banyak perguruan tinggi yang lahir tanpa ada standar mutu yang terjamin, kurangnya tenaga profesional, kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi, tidak adanya perpustakaan yang memadai, dan dengan demikian, perguruan tinggi terlihat hanya sebatas pusat penampungan lulusan sekolah menengah yang tidak masuk ke perguruan tinggi negeri. Menjamurnya unversitas yang tidak terjamin mutunya dapat menjadi suatu kerugian bahkan ancaman bagi keberlangsungan pendidikan. Dalam proses pendidikan di perguruan tinggi sendiri pun nampaknya sudah diabaikan, runtuhnya karakter bangsa, penyimpangan perilaku seperti perilaku anarkis, hedonis, dan apatis yang dilakukan oleh mahasiswa menjadi cerminan pendidikan tinggi yang tidak mengedepankan soal karakter dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kondisi seperti ini harus segera ditanggulangi, bila tidak, Indonesia hanya akan melahirkan lulusan pendidikan tinggi yang memiliki mentalitas yang rendah.
Berdasarkan hasil survey tenaga kerja nasional 2009 yang dikeluarkan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), dari 21,2 juta masyarakat yang masuk dalam angkatan kerja, ada 4,1 juta atau sekitar 22,2 persen menganggur. Tingkat pengangguran terbuka itu didominasi oleh lulusan diploma dan universitas dengan kisaran diatas dua juta orang (Kompas, 23 Februari 2010). Itu terjadi karena perguruan tinggi lebih terfokus pada pemberian pendidikan yang hanya bersifat akademis dengan mengenyampingkan pendidikan moral dan kemasyarakatan sebagai bekal mahasiswa. Selain itu banyak terjadi juga para lulusan dari pendidikan tinggi yang cenderung pilih-pilih pekerjaan. Seharusnya perguruan tinggi mempersiapkan mahasiswa yang bukan hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga kompetensi, pengalaman kerja, dan kepribadian pun tetap harus di bekali.
Berbagai fenomena seperti yang telah disebutkan diatas tidak sejalan dengan tujuan perguruan tinggi yang merupakan pusat pengembangan ilmu dan keterampilan yang seharusnya menciptakan manusia berkualitas. Semakin bertambahnya perguruan tinggi di Indonesia harus dilakukan bersamaan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sehingga menjadi peluang besar bagi keberlangsungan pendidikan tinggi di Indonesia. Dari segi mutu, bila dibandingkan perguruan tinggi Indonesia dengan negara lain, peringkat perguruan tinggi di Indonesia masih jauh dari harapan, contohnya saja Universitas Indonesia yang merupakan perguruan terbaik di Indonesia baru mampu menduduki peringkat ke-201 dari univesitas di seluruh dunia. Hal ini menunjukan betapa jauh ketertinggalan pendidikan tinggi di Indonesia.
Tabel 3. Peringkat Perguruan Tinggi di Indonesia Nama Perguruan Tinggi Peringkat University of Indonesia (UI) 201 Gadjah Mada University (UGM) 250 Bandung Institute of Technology (ITB) 351 Airlangga University (UNAIR) 401-500
Bogor Agricultural University (IPB) 501-600 Diponegoro University (UNDIP) 501-600 University of Brawijaya (UNBRAW) 501-600 Institute of Technology Sepuluh Nopember (ITS) 601+
Sumber: Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, 2009.
Lahirnya UU Sisdiknas mempertegas perguruan tinggi melakukan proses penjaminan mutu. Indonesia menyelenggarakan sistem penjaminan mutu secara utuh dan terintegrasi dalam sistem tata kelola perguruan tingginya. Upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia sebenarnya telah dilaksanakan sejak dulu, didukung dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP tentang Standar Nasional Pendidikan.
Terdapat tiga komponen yang membangun pendidikan tinggi di Indonesia yaitu Pemerintah, Institusi Otonom (perguruan tinggi), serta masyarakat. Hirarki komponen yang membangun pendidikan tinggi tersebut digambarkan dalam Gambar 1.
Gambar 1. Komponen Pendidikan Tinggi
• K E M E N DIK N A S
• DIK TI
• B S N P • B A N -PT • DPT • PTN • PTS
• IN DUS TR I
• A S O S IA S I PR O F E S I
• A LUM N I • LS M PE M E R IN TA H

## PE R GUR UA N  TIN GGI

## M A S YA R A K A T
Perguruan tinggi merupakan institusi otonom sebagai penyedia jasa bagi masyarakat di bidang pendidikan tinggi yang terdiri dari perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah dan perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak bisa lepas dari masyarakat. Masyarakat merupakan masukan sumber daya baik manusia, dana, serta penyerap output pendidikan tinggi nantinya. Unsur masyarakat disini terdiri dari industri, asosiasi profesi, para alumni perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta warga masyarakat pada umumnya. Karena semua berawal dari masyarakat maka akuntabilitas pendidikan tinggi akan kembali kepada masyarakat sebagai sumber maupun pengguna. Ghafur (2008:5) menyatakan bahwa tuntutan akuntabilitas dan tanggung jawab mengharuskan perguruan tinggi memberi penjaminan mutu ( quality assurance ) kepada masyarakat. Negara wajib melindungi hak masyarakat atas pendidikan yang salah satunya adalah pendidikan tinggi. Para pemangku dan pelaksana kebijakan penjaminan mutu di perguruan tinggi saat ini adalah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) serta jajarannya seperti Menteri Pendidikan Nasional, Direktorat
Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) wilayah, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Badan Akreditas Pendidikan Tinggi (BAN-PT), serta lembaga semi pemerintah lainnya seperti Dewan Perguruan Tinggi (DPT). Semua komponen tersebut membentuk satu sistem dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bermutu. Sistem penjaminan mutu sendiri telah tertuang dalam UU Sisdiknas, Peraturan Meteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan serta Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan 4 . Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tinggi menjadi program untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian, serta pembinaan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan mutu yang berkesinambungan yang dilakukan secara sistematis terhadap semua aspek yang harus ada pada pendidikan tinggi. Langkah penjaminan mutu yang utama adalah adanya proses evaluasi baik internal yang dilakukan oleh perguruan tinggi sendiri maupun evaluasi secara eksternal yang dilakukan oleh lembaga independen yang disebut akreditasi.
Menurut Undang-Undang Sisdiknas pasal 57 ayat (1) evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Evaluasi disini ditujukan dalam rangka penjaminan mutu, termasuk penjaminan mutu pendidikan tinggi. Hal tersebut dilakukan melalui sistem penjaminan mutu, seperti diungkapkan Sukardi (2010:5) evaluasi sistem merupakan evaluasi yang paling luas. Macam kegiatan yang termasuk dalam evaluasi sistem diantaranya evaluasi diri, evaluasi internal, evaluasi eksternal, dan evaluasi kelembagaan untuk mencapai tujuan tertentu suatu lembaga, sebagai contoh evaluasi akreditasi lembaga pendidikan.
Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, perguruan tinggi dituntut untuk melakukan penjaminan mutu baik internal melalui evaluasi yang dilakukan oleh sendiri, serta ekternal melalui akreditasi. Evaluasi internal oleh perguruan tinggi diharapkan
4 Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2003.
Faridah Alawiyah, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
mampu mengontrol kondisi secara internal ketercapaian program perguruan tinggi dalam mencapai tujuannya. Stuffelbeam dalam Hasan (2008:35) mengatakan “evaluation is process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternative”. Pengertian evaluasi ini menempatkan evaluasi sebagai suatu kegiatan untuk merumuskan apa yang harus dilakukan, mengumpulkan informasi, serta menyajikan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif keputusan. Menurut Stuffelbeam kegiatan evaluasi belum dapat dikatakan selesai sebelum suatu keputusan ditentukan dari berbagai alternatif yang tersedia. Begitu penting peran evaluasi yang dilakukan internal untuk mengukur dan menentukan kebijakan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Sementara evaluasi ekternal dilakukan sebagai langkah unjuk kerja dan penilaian akuntabilitas publik perguruan tinggi itu sendiri.
UU Sisdiknas secara tegas memberikan arahan mengenai sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam UU Sisdiknas diproyeksikan tiga lembaga yang bertanggung jawab terkait mutu perguruan tinggi yaitu Dirjen Dikti, BSNP, dan BAN-PT. Ketiga badan tersebut membentuk satu koordinasi seperti tergambar pada Gambar 2.
Gambar 2. Koordinasi Penjaminan Mutu Ekternal Perguruan Tinggi
K E M E N DIK N A S
DIR JE N  DIK TI B S N P B A N -PT
Bagan tersebut menunjukan koordinasi yang dilakukan oleh tiga lembaga yang masuk dalam sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Pemerintah bertanggungjawab menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan menjamin tersedia dan terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu. Pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mengupayakan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaran pendidikan tinggi bermutu pemerintah melalui Dirjen Dikti telah menyusun renstra pendidikan tinggi yang salah satunya adalah memfasilitasi, menguatkan, dan memberdayakan perguruan tinggi  yang  bermutu,  efisien,  transparan  dan  akuntabel  serta  menjaga  terlayaninya kepentingan masyarakat dan mendorong peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu dan ketersediaan layanan pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu yang saat ini dilaksanakan di indonesia tergambar pada Gambar 3.
Sumber: Bahan Rapat Panja RUU Pendidikan Tinggi DPR-RI 11 Maret 2011
Dirjen Dikti sebagai perumus, pelaksana kebijakan mutu, dan melakukan pembinaan serta pengawasan mutu perguruan tinggi, BSNP berperan sebagai lembaga perumus standar mutu perguruan tinggi dan hasil rumusannya akan diserahkan kepada Dirjen Dikti dan BAN-PT untuk dilaksanakan, dan terakhir adalah BAN-PT yang merupakan badan yang mengimplementasikan kebijakan akreditasi dan sekaligus sebagai pelaksana penjaminan mutu eksternal dan akreditasi perguruan tinggi (Ghafur, 2008:151). Perguruan tinggi sebagai institusi otonom memiliki tugas menjalankan sistem penjaminan mutu internal, melaporkan penjaminan mutu internalnya kepada dirjen dikti untuk kemudian dilakukan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN-PT
Karena mutu bersifat relatif, maka perlu ada standar mutu yang ditetapkan. Saat ini, penyusunan standar mutu disusun dan ditetapkan oleh BSNP. Standar tersebut merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan pendidikan tinggi. BSNP merujuk pada PP 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan menetapkan delapan standar pendidikan nasional yang merupakan kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Kedelapan standar tersebut adalah: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Kedelapan standar tersebut harus menjadi patokan penyelenggaraan perguruan tinggi. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional, pemenuhan standar nasional pendidikan oleh suatu perguruan tinggi akan berarti bahwa perguruan tinggi tersebut menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Oleh karena itu, standar nasional pendidikan dapat disebut pula sebagai standar mutu pendidikan tinggi di Indonesia yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi 5 .
5 Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, http://www.dikti.go.id/index.php? option=com_ content&view=article&id=743& Itemid=316, diakses 3 Maret 2011.
Kegiatan penjaminan mutu yang dijalankan secara internal oleh perguruan tinggi, kemudian dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Akreditasi sendiri, yang merupakan penilaian dalam upaya pengendalian mutu perguruan tinggi, menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu terpadu ( total quality assurance system ). Berdasarkan Permendiknas No. 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Pasal 8, BAN PT memiliki tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, serta melaksanakan akreditasi perguruan tinggi. BAN PT memiliki fungsi (1) merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi perguruan tinggi; (2) merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Menteri; (3) melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi perguruan tinggi; (4) melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi; (5) memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi; (6) mengumumkan hasil akreditasi perguruan tinggi secara nasional; (7) melaporkan hasil akreditasi perguruan tinggi kepada Menteri; serta (8) melaksanakan ketatausahaan BAN-PT.
Gambar 4. Proses akreditasi program studi oleh BAN-PT
Sumber: Sistem Akreditasi BAN-PT Dikti 6
Melalui fungsinya sebagai penyelenggara akreditasi, BAN-PT melakukan evaluasi mulai dari tahapan evaluasi diri yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu sendiri, kemudian dilakukan visitasi dan re-evaluasi yang dilakukan oleh asesor kompeten yang selanjutnya dilakukan pleno hasil visitasi dan evaluasi hingga mencapai keputusan kelayakan, yang menghasilkan rekomendasi baik rekomendasi penutupan ataupun pembinaan. Pelaksanaan akreditasi dilakukan secara kontinyu pada jangka waktu tertentu. Hal ini dimaksudkan agar standar pendidikan di perguruan tinggi terus terjamin. BAN-PT melaksanakan akreditasi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh BSNP dengan tujuan untuk pemetaan mutu penyelenggaraan
6 Sistem Akreditasi BAN-PT, http://www.dikti.go.id/index.php?option=com_content&view=article&i d=736&Itemid=316, diakses tanggal 08 Mei 2011.
pendidikan tinggi pada setiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Menurut Ghafur (2008:151) status akreditasi sendiri memberi dua keuntungan yaitu perwujudan dari unjuk kinerja mutu dan akuntabilitas publik. Akreditasi sebagai unjuk kerja dimaksudkan agar dapat memberi motivasi positif dan situasi yang kondusif agar perguruan tinggi melakukan perbaikan mutu berkelanjutan dan berkompetisi mutu secara sehat. Hal ini akan memacu PTN maupun PTS untuk bekerja keras, dan siap bersaing satu dengan yang lainnya. Sementara akreditasi sebagai wujud akuntabilitas publik dilakukan untuk memberikan kepercayaan dan menepis keraguan masyarakat, karena akreditasi adalah simbol kepercayaan masyarakat karena dilakukan secara profesional dan terpercaya.
Meskipun sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi telah dikuatkan melalui Undang-Undang Sisdiknas, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri, namun pada pelaksanaannya, ternyata komponen-komponen dari sistem tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dirjen Dikti, BSNP, BAN-PT bahkan institusi perguruan tinggi sendiri memiliki tugas dan fungsi masing-masing, namun belum membentuk satu buah sistem yang dapat membentuk garis koordinasi yang tegas yang pada akhirnya akan menjamin mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Sampai saat ini, bentuk koordinasi antara perguruan tinggi, Dirjen Dikti, BSNP, serta BAN-PT masih belum jelas arahnya. Setiap lembaga tersebut masih menjalankan fungsinya tanpa koordinasi satu sama lain. Hingga kini BSNP ini belum dapat menyusun standar pendidikan nasional untuk pendidikan tinggi secara utuh untuk delapan standar nasional pendidikan tinggi, sementara untuk tetap menjalankan tugasnya BAN-PT menyusun sendiri standar penilaian akreditasi perguruan tinggi tanpa berpedoman pada standar nasional pendidikan tinggi yang seharusnya disusun oleh BSNP. BAN-PT seharusnya memiliki tugas untuk mengevalusi perguruan tinggi melalui akreditasi dengan berdasarkan acuan standar nasional pendidikan untuk pendidikan tinggi yang seharusnya disusun oleh BSNP, namun pada kenyataannya standar nasional pendidikan untuk pendidikan tinggi belum ada, sehingga BAN-PT menyusun sendiri instrumen akreditasi untuk pendidikan tinggi. Masalah ini harus segera dikembalikan pada sistem yang seharusnya berjalan. Ketika standar mutu belum ada maka yang terjadi adalah mutu pun masih dikatakan relatif, hal ini terbukti adanya beberapa catatan kekurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi, beberapa kelemahan dari BAN-PT diungkapkan Ramly (2005:45-46) bahwa hasil penilaian BAN belum menunjukan kenyataan yang sesungguhnya tentang kinerja program studi, banyak program studi yang dinilai baik masyarakat pada umumnya ternyata mendapatkan nilai yang lebih rendah dari mutunya begitupun sebaliknya. Selain itu, terdapat beberapa perguruan tinggi luar negeri yang pedoman pendiriannya tidak berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Beberapa kekurangan tersebut harus segera ditangani. Pemerintah harus segera menyusun satu sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara utuh dan menyeluruh, bahkan bila mungkin dikuatkan dalam satu buah peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Pada dasarnya, UU Sisdiknas telah memberikan rambu-rambu mengenai penjaminan mutu, namun pada pelaksanaannya penjaminan mutu tersebut tidak pada tataran sistem yang menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya secara utuh. Penguatan
terhadap sistem inilah yang kemudian harus segera diupayakan untuk dibenahi kembali baik melalui restrukturisasi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi maupun pembenahan terhadap lembaga-lembaga tekait penjaminan mutu. Tilaar (2009:309) mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi perlu dilakukan pembenahan manajemen, menurutnya manajemen yang bersifat sentralistik dapat mengakibatkan kemerosotan mutu, selain itu masalah yang berkaitan dengan dualisme PTN dan PTS yang perlu segera dihilangkan, karena PTS juga merupakan aset nasional yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia. Creech dalam Tilaar (2009:309) juga menyebutkan dalam rangka menghasilkan produk pendidikan tinggi yang bermutu adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen seperti Total Quality Management (TQM) dalam konsep tersebut disebutkan lima prinsip penting yaitu organisasi sebagai pusat pengembangan mutu, produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen, proses yang diarahkan pada kepada produk bermutu sebagaimana yang diharapkan, adanya kepemimpinan yang kuat, dan akhirnya adalah komitmen dari sejumlah civitas akademika dan seluruh stakeholder pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan tinggi. Ramly (2005:31) juga mengatakan Total Management Quality in Education perlu merumuskan kualitas sehingga kualitas perguruan tinggi dapat didisain ( designable ), dikendalikan ( controllable ), dan dikelola ( manageable ). Total Quality Management disini lebih menekankan pada upaya peningkatan mutu dalam sistem proses. Pembenahan terhadap sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi harus segera dilakukan, pemerintah sebagai penanggung jawab sistem pendidikan tinggi, berkewajiban memastikan perguruan tinggi negeri dan swasta menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi dengan kualitas melampaui standar mutu (minimum) tersebut. Pemerintah harus mengupayakan restrukturisasi komponen yang berpengaruh terhadap sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Agar sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi tetap terjaga diperlukan satu grand desain sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dapat mengatur jalannya penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dikuatkan dalam peraturan perundangan yang secara khusus mengatur sistem pendidikan tinggi. Hal ini pun mencegah terjadinya tumpang tindih lembaga-lembaga terkait dalam hal tugas dan fungsinya. Peran regulasi, fasilitasi, pendanaan, dan pengawasan pemerintah harus diperkuat, terutama dalam mengelola kebijakan yang terkait penjaminan mutu pendidikan tinggi, termasuk penguatan koordinasi Kementerian Pendidikan Nasional dengan lembaga terkait lainnya seperti pemerintah daerah, lembaga semi pemerintah, perguruan tinggi otonom, masyarakat profesional, masyarakat Industri, dan masyarakat umum.
Simpulan Krisis manusia Indonesia berkualitas merupakan persoalan mendesak dalam pembangunan di Indonesia saat ini, pendidikan tinggi sebagai salah satu pencetak lulusan yang menjalankan proses pendidikan tinggi yang menjadi sumber inovasi dan solusi bagi pertumbuhan dan pengembangan bangsa seiring dengan berkembanganya zaman. Kebutuhan dunia kerja akan lulusan pendidikan tinggi sangat tinggi, namun kenyataannya komposisi tenaga kerja dengan pendidikan terakhir dari pendidikan tinggi
lebih rendah bila dibandingkan dengan lulusan yang memiliki pendidikan terakhir sekolah dasar ataupun sekolah menengah. Pemerintah telah berupaya memperluas akses pendidikan tinggi, didukung dengan otonomi pendidikan tinggi yang diberikan kepada perguruan tinggi. Persoalan lain timbul dari mulai bermunculan perguruan tinggi yang tidak bermutu, hal tersebut terjadi karena kontrol terhadap mutunya belum dapat dijamin. Perguruan Tinggi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun masyarakat seharusnya menjunjung tinggi mutu pendidikan dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia yang output -nya adalah menghasilkan manusia-manusia berkualitas yang mampu bersaing di pasar lokal maupun internasional. Upaya penjaminan mutu dilakukan melalui satu sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan adalah dalam rangka pencapaian standar mutu pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu di Indonesia sudah dilaksanakan, namun kenyataan di lapangan masih banyak terjadi kendala, salah satunya tumpang tindih tugas dan fungsi beberapa lembaga terkait penjaminan mutu. Padahal regulasi penjaminan mutu sendiri telah tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap perguruan tinggi harus melakukan penjaminan mutu dilakukan melalui evaluasi internal yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu sendiri dan ekternal yang dilakukan oleh BAN-PT melalui proses akreditasi yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan BSNP. Hanya saja ketidakjelasaan arah dan koordinasi dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi inilah yang harus segera di benahi.
Oleh karenanya, permasalahan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi harus segera diatasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pembuatan grand desain sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang mampu menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi bermutu yang dikuatkan dalam satu peraturan perundangan. Grand desain ini dimaksudkan untuk memperbaiki atau bahkan merubah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, grand desain sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi diharapkan mempu memperjelas dan mempertegas arah koordinasi penjaminan mutu pendidikan tinggi. Tugas pemerintah untuk mengupayakan dan menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional guna tercapainya amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang salah satunya melalui perluasan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi, penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, serta pemberdayaan pendidikan tinggi dalam mempersiapkan manusia berkualitas, yang memiliki kesiapan dalam menghadapi dunia nyata di tengah persaingan global. Dengan begitu, peranan negara dalam upaya peningkatan mutu dan akses pendidikan tinggi semakin besar, pemerintah sebagai pusat sentral kebijakan harus senantiasa melakukan kontrol seluruh pergerakan dan dinamika di perguruan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Azra, Azyumardi. 2002. P aradigma Baru Pendidikan Nasional Rekontruksi dan Demokratisasi . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Ghafur, Hanief Saha. 2008. Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia Satu Analisis Kebijakan . Jakarta: Bumi Aksara.
Hasan, Said Hamid. 2008. Evaluasi Kurikulum . Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Koesoema, Doni A. 2010. Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak di Zaman Global . Jakarta: Kompas Gramedia.
Nugroho, Riant. 2008. Kebijakan Pendidikan yang Unggul . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ramly Nadjamuddin. 2005. Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerahkan . Jakarta: Grafindo.
Sukardi, M.S., 2010. Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya . Jakarta: Bumi Aksara.
Surakhmad, Winarno. 2009. Pendidikan Nasional, Strategi dan Tragedi . Jakarta: Kompas.
Syah, Muhhibin. 2000. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru . Bandung: PT Remaja rosda Karya.
Tilaar, H.A.R. 2008. Manajemen Pendidikan Nasional Kajian Pendidikan Masa Depan . Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
----------------. 2009. Kekuasaan dan Pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan . Jakarta: Rineka Cipta.
---------------, dan Riant Nugroho. 2009. Kebijakan Pendidikan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wiyono, Teguh. 2010. Rekonstruksi Pendidikan Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Undang-Undang
dan Peraturan Pemerintah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Meteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan .
Permendiknas No. 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

## Artikel/Makalah
Paparan Ditjen Dikti dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja RUU Pendidikan Tinggi Komisi X DPR-RI tanggal 27 Januari 2011.
Bahan Rapat Panja RUU Pendidikan Tinggi DPR RI 11 Maret 2011.

## Internet
“Indeks Pembangunan Manusia” http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_ Pembangunan_ Manusia, diakses Tanggal 04 Mei 2010.
“Mahalnya biaya pendidikan di perguruan tinggi” http://ongkiebudhi dharma.blogspot. com/2008/05/mahalnya-biaya-pendidikan-di-perguruan.html, diakses tanggal 04 Maret 2011.
“Peringkat Perguruan Tinggi Indonesia” http://www.dikti.go.id/index. php?option=com_ content&view=article&id=762&Itemid=316, diakses tanggal 08 Maret 2011
“Potret Hasil Pendidikan Indonesia 2007 Kualitas Minim, Daya Saing Rendah“ http:// kustejo.wordpress.com/2008/06/24/potret-hasil-pendidikan-Indonesia-2007/, diakses tanggal 04 Maret 2011.
“PP 66 Tahun 2010, Komitmen Pemerintah Perangi Kemiskinan melalui Pendidikan” http://bataviase.co.id/node/414428. diakses tanggal 04 Maret 2011.
“Sistem Akreditasi BAN-PT” http://www.dikti.go.id/index.php?option=com_content& view=article&id=736&Itemid=316, diakses tanggal 08 Mei 2011.
“Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” http://www.dikti.go.id/index. php?option=com_content&view=article&id=743& Itemid=316, diakses tanggal 03 Maret 2011.
“Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Amerika Serikat” http://ipan.staff.uii. ac.id/2009/02/sistem-penjaminan-mutu-pendidikan-tinggi-di-amerika-serikat/, diakses tanggal 04 Maret 2011.
“Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia” http://www.dikti.go.id/ index.php?option= com_content&task=view&id=224&Itemid=1, diakses tanggal 03 Maret 2011.

## Surat Kabar
“Pengangguran Terdidik Berbahaya” Kompas, Selasa 23 Februari 2010.