## PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
Oleh: Rahmatullah * & Budi Mulyono **

## ABSTRACT
The  existence  of  the  board  of  education  in  the  province  of  Jakarta  is  a  form  of responsibility  and  community  participation  in  education.  Board  of  education  was positioned as a companion to the government, whose presence is expected to be a strategic partner  between  the  public  and  the  government  in  the  management  and  organization  of education.  Duties  and  functions  of  the  provincial  board  of  education  is  to  provide recommendations to the governor  about the  the access and  quality  of education services. As  the  forum  community  participation,  DKI  Jakarta  provincial  education  boards  also helped  encourage  accountability  and  transparency  of  the  use  of  public  funds  with  the organizers  that  the  school  education  department  and  school  committees  in  open  access usage of school funds to the public.
Key Words: Education, committee, participation..

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang
Sejak  Indonesia  memasuki  transisi politik  dari  sentralisasi  kekuasaan  Orba yang berakhir pada medio Mei 1998 menuju demokratisasi  dan  desentralisasi  politik sebagai  salah  satu  tuntutan  reformasi,  maka secara  perlahan  tata  kelola  pemerintahan bergerak  ke  arah  liberalisasi  hak-hak  sipil yang  ditandai  dengan  pelibatan  partisipasi rakyat  secara  langsung.  Penguasa  transisi melahirkan  kebijakan  politik  demokratisasi dan desentralisasi yang diniscayakan berbasis  partisipasi  rakyat,  maka  terjadi peralihan  kekuasaan  ke  tingkat  bawahnya (baca:  lokal).  Pembangunan  pendidikan sebagai urusan kesejahteraan rakyat mendapat  tempat  yang  juga  didesentralisasi
agar  masyarakat  daerah  dapat  mengelola dan berpartisipasi langsung dibidang pendidikan.
Desentralisasi  pendidikan  diniscaya- kan agar daerah dapat leluasa mengembangkan kemajuan pendidikan masyarakat  daerahnya  sesuai  karakteristik dan kebutuhannya sendiri. Sehingga pendidikan  dapat  dikelola  secara  langsung oleh  masyarakat  daerah  dengan  berbasis kekuatan  atau  kelebihan  potensial  dan kreativitas  di  daerah.  Melalui  kebijakan desentralisasi pendidikan atau dikenal dengan otonomi pendidikan, maka masyarakat ikut bertanggungjawab memajukan  pendidikan  sebagai  bagian  dari usaha  mencerdaskan  kehidupan  bangsa sesuai tujuan nasional NKRI.
*Rahmatullah adalah Dosen Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dan  Anggota Dewan Pendidikan Kota Jakarta  Timur 2010-2015.
** Budi Mulyono adalah Kepala Pusat Penelitian Teknik dan MIPA Unindra PGRI.
Desentralisasi  pendidikan  menurut Behrman  (2002)  berbentuk  antara  lain:  (a) mengurangi  administrasi  pendidikan  dari pusat; (2) melimpahkan kewenangan administratif dan keuangan kepada pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)  atau  ke  sekolah,;  (c) manajemen berbasis sekolah; (d) pembiayaan pendidikan dari masyarakat; (e) perubahan  kurikulum;  dan  (f) school voucher  and  demand  side  financing .  Dari konteks  tersebut,  desentralisasi  pendidikan tidak semata-mata pendidikan beralih menjadi  kewenangan  Pemerintah  Daerah, tetapi  juga  menyentuh  hingga  ke  sekolah, termasuk perubahan kurikulum dan pelibatan masyarakat secara langsung (dalam Zainuddin, 2008;51)
Di  samping  pelibatan  masyarakat dalam  memajukan  pendidikan  di  setiap satuan pendidikan, desentralisasi pendidikan juga  memberikan  ruang  bagi  masyarakat luas  secara  demokratis  dan  terbuka  untuk berpartisipasi meningkatkan akses dan mutu pendidikan di setiap daerah Kota/Kabupaten sejak  dikeluarkannya  Surat  Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional
(Kepmendiknas) Nomor
044/U/2002
Tentang Pembentukan Dewan Pendidikan di setiap  Kabupaten/Kota  dan  Komite  Sekolah di setiap Sekolah. Keluarnya SK Mendiknas tersebut sebagai respon diberlakukannya UU Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Program Pembangunan  Nasional  (Propenas)  2000-
2004  yang  di  dalamnya  mengandung ketentuan  mengenai  Dewan  Pendidikan  dan Komite  Sekolah  untuk  mewadahi  peran serta  masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
Setelah  berlakunya  UU  Nomor  20 Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  keberadaan  Dewan  Pendidikan kemudian dilegitimasi kembali, sebagaimana  tercantum  pada  pasal  56, bahwa partisipasi masyarakat dalam peningkatan  mutu  dan  layanan  pendidikan yang  meliputi  perencanaan,  pengawasan, dan  evaluasi  program  pendidikan  melalui wadah  Dewan  Pendidikan  dan  Komite Sekolah.  Kemudian  menurut  UU  ini dinyatakan  pula  bahwa  Dewan  Pendidikan dibentuk  pada  tingkat  Nasional,  Provinsi dan  Kabupaten/Kota  namun  tidak  memiliki hubungan yang hierarkis–termasuk pembentukan Komite
Sekolah-dan
pembentukannya  diatur  lebih  lanjut  dalam Peraturan Pemerintah (PP). Dalam perjalanannya,  ternyata  PP  yang  mengatur tentang  pembentukan  Dewan  Pendidikan, baik  di  setiap tingkatan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota)  dan  Komite  Sekolah  baru diberlakukan  sejak  awal  tahun  2010,  yakni melalui  PP  Nomor  17  tahun  2010  Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  (kini  terdapat  revisi  PP  Nomor 66 Tahun 2010).
DKI Jakarta sebagai  daerah otonomi khusus  diberlakukan  peraturan  perundang-
undangan  tersendiri,  yakni  UU  Nomor  29 tahun  2007  Tentang  Pemerintah  Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang hanya memberikan  desentralisasi  atau  otonomi sampai tingkat Provinsi, sedangkan Kabupaten/Kota  di  bawahnya  tidak  bersifat otonom  dan  hanyalah  menjadi  satuan wilayah kerja administrasi di bawah kendali Provinsi.  Terkait  dengan  desentralisasi pendidikan, khususnya pelibatan peran serta masyarakat  melalui  Dewan  Pendidikan  di DKI Jakarta, ternyata memiliki catatan yang menarik untuk diteliti.
Bahwa  menurut  ketentuan  Surat Kepmendiknas  Nomor  044/U/2002  Dewan Pendidikan  hanya  ada  terdapat  di  tingkat Kabupaten/Kota dan tidak mengatur  adanya Dewan  sejenis  di  tingkat  Provinsi  ataupun Nasional, dan setahun berikutnya dikeluarkan  UU  Sisdiknas  No.  20/2003 barulah  tedapat  ketentuan  bahwa  Dewan Pendidikan dibentuk disetiap tingkatan, baik Nasional,  Provinsi  sampai  di  tingkat Kabupaten/Kota  sebagaimana  tercantum pada  pasal  56,  dan  pembentukannya  diatur melalui PP yang kemudian baru dikeluarkan pada  tahun  2010  (PP  Nomor  17  Tahun 2010).  Namun  ternyata  DKI  Jakarta  telah membentuk  Dewan  Pendidikan  Provinsi yang  telah  berjalan  dua  periode,  sejak periode  pertama  2004-2009  dan  kini kepengurusan  baru  periode  2009-2014. Artinya  Dewan  Pendidikan  Provinsi  DKI Jakarta lebih cepat pembentukannya
dibandingkan PP yang mengaturnya. Berdasarkan  gambaran  di  atas  tentang pelibatan masyarakat dalam Dewan Pendidikan  di  Provinsi  DKI  Jakarta,  maka peneliti  melihat  ada  topik  permasalahan yang  menarik  untuk  dibahas  kembali terutama  mengenai  latar  belakang  gagasan pembentukannya, aspek regulasi yang mendasarinya  dan  bagaimana  hubungannya dengan Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan partisipasinya dalam pembangunan pendidikan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

## 2. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas maka  permasalahannya  adalah  berikut  ini: Apa yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi  dalam  kegiatan  pendidikan di  Dewan  Pendidikan,  serta  bagaimana posisi  Dewan  Pendidikan  Provinsi  DKI Jakarta  sebagai  wadah  masyarakat  Ibukota menempatkan peran sertanya dalam pengambilan kebijakan pendidikan Ibukota,  dan  sejauhmana  peran  Dewan Pendidikan  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam mendorong  pemajuan  akses  dan  mutu pendidikan bagi warga Jakarta?
B. Lahirnya Dewan Pendidikan

## 1. Desentralisasi Pendidikan di Indonesia
Dalam  ketentuan  UU  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah, desentralisasi  diartikan  sebagai  penyerahan wewenang  pemerintahan  oleh  Pemerintah kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pembangunan di wilayahnya  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan desentralisasi  bagi  daerah  otonom  adalah untuk  memberikan  jaminan  percepatan pembangunan  dan  kesejahteraan  rakyat, serta  memberikan  peningkatan  layanan  dan kesempatan untuk pemberdayaan peran serta masyarakat daerah sendiri.
Pada awal reformasi, sejak diberlakukan  otonomi  daerah  melalui  UU Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah Daerah  (sebelum  direvisi  menjadi  UU Nomor  32  Tahun  2004),  terutama  dalam Pasal  11  secara  tegas  dinyatakan  bahwa urusan pendidikan sudah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Bahkan dalam  PP  Nomor  25  Tahun  2000  Tentang Kewenangan  Pemerintah  dan  Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, tercantum dalam  Pasal  3  dan  4  dinyatakan  bahwa penyelenggaraan  Pendidikan  Dasar  dan Menengah  menjadi  tanggung  jawab  daerah Kabupaten/Kota, terkecuali penyelenggaraan  Sekolah  Luar  Biasa  dan Penataran Guru (Rifai, 2011;205).
Perkembangan lebih lanjut, berlakunya  UU  Nomor  25  Tahun  2000 Tentang  Program  Pembangunan  Nasional (Propenas)  2000-2004,  khususnya  Bab  VII (Pembangunan Pendidikan) diuraikan bahwa pendidikan di  Indonesia menghadapi tantangan besar, di antaranya sejalan dengan otonomi  daerah  yang  berlaku,  sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan  perubahan  dan  penyesuaian sehingga  terwujudnya  proses  pendidikan yang demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta  didik,  serta  mendorong  peningkatan partisipasi masyarakat (Depdiknas, 2006;8).

## 2. Latar Yuridis Pembentukan Dewan Pendidikan
Istilah Dewan Pendidikan dimunculkan  pertama  kalinya  di  Indonesia melalui  UU  Nomor  25  Tahun  2000  tentang Propenas  bernama  Dewan  Sekolah  dan Komite  Sekolah  untuk  mewadahi  aspirasi dan  peran  serta  masyarakat  dalam  dunia pendidikan. Nama lembaga tersebut kemudian  berubah  setelah  dikeluarkan Kepmendiknas  Nomor  044/U/2002  Tentang Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Sekolah. Kepmendiknas  ini  dimaksudkan  sebagai tindak  lanjut  UU  Propenas  agar  kebijakan pendidikan sejalan dengan semangat otonomi dan demokratisasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
Adanya perubahan “Dewan Sekolah”  menjadi  “Dewan  Pendidikan” dimaksudkan  agar  cakupan  kinerjanya menjadi  luas  sehingga  tidak  sebatas  pada dunia persekolahan saja, tetapi juga melibatkan  pendidikan  luar  sekolah  atau pendidikan  berbasis  komunitas/masyarakat. Meskipun  demikian,  nama  lembaga  Dewan Pendidikan  sebagai  nama  generik/umum yang  tercantum  resmi  dalam  Kepmen, praktiknya  bisa  saja  berbeda-beda  atau menggunakan nama lain tergantung karakteristik dan situasi sosial budaya setiap daerah  otonom,  misalnya  di  Provinsi Nangroe  Darussalam  (NAD)  dan  Provinsi Riau dinamakan Majelis Pendidikan, dan di Provinsi Kalimantan Selatan bernama
Majelis Pertimbangan Pendidikan. Lembaga tersebut  semangatnya  adalah  sebagai  badan perwakilan masyarakat pemangku kepentingan ( stake holders ) dalam pendidikan di daerah.
Berdasarkan  PP  Nomor  17  Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, terutama dalam  ketentuan  Pasal  192,  193,  194,  195 dan  Pasal  204  bahwa  Dewan  Pendidikan dalam menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional sesuai tingkatannya masing-masing, bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan  rekomendasi  kepada  Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi
masyarakat  terhadap  urusan  pendidikan. Sesuai  tugas  dan  fungsinya  tersebut, Dewan  Pendidikan  juga  memberikan  hasil pengawasannya berdasarkan tingkat kedudukannya  masing-masing,  yaitu:  (1) Dewan Pendidikan Nasional yang berkedudukan di Ibukota Negara memberikan  hasil  laporan  pengawasannya kepada  Menteri;  (2)  Dewan  Pendidikan Provinsi  berkedudukan  di  Ibukota  provinsi memberikan  hasil  laporan  pengawasannya kepada Gubernur; dan (3) Dewan Pendidikan  Kabupaten/Kota  berkedudukan di  Ibukota  Kabupaten/Kota  memberikan hasil laporan pengawasannya kepada Bupati/Walikota.

## 3. Peran Serta Masyarakat Melalui Dewan Pendidikan
Desentralisasi pendidikan memberikan  kesempatan  adanya  partisipasi masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan dibidang  pendidikan.  Menurut  Suparlan, bahwa persebaran kekuasaan dalam desentralisasi pendidikan, keikutsertaan masyarakat  dimaksudkan agar dapat  terlibat mengawal  secara  langsung  atau  tidak langsung dalam pengelolaan dan penyelenggaraan  pendidikan.  Dalam  hal  ini masyarakat  memerlukan  wadah  perwakilan yang  akan  melaksanakan  kewenangan tersebut,  yakni  Dewan  Pendidikan  sebagai pendamping  pemerintah  di  setiap  tingkatan
masing-masing
(Suparlan, wawancara;2011).
Tim Pengembangan Dewan
Pendidikan  dan  Komite  sekolah  Dirjen
Mandikdasmen Kemdiknas (2003)
mengungkap  bahwa  masyarakat  adalah sumber  inspirasi  dan  sasaran  yang  ingin dicapai dari sisi penyelenggaraan pendidikan di daerah sehingga turut menentukan  posisinya  selaku stake  holder dalam  sistem  dan  proses  pendidikan. Pemerintah  daerah  memerlukan  dukungan dari  rakyatnya  dalam  penyelenggaraan pendidikan  sehingga  diperlukan  pelibatan tokoh-tokoh  perwakilan  masyarakat  yang memadai dalam dunia pendidikan.
Keterlibatan  tokoh-tokoh  masyarakat  yang memiliki peran penting mewakili masyarakat  untuk  kemajuan  pendidikan  ini, oleh Nurkholis dinyatakan berikut:
1) Sebagai Penggerak, membentuk badan kerjasama pendidikan dengan
menghimpun kekuatan dari masyarakat agar semakin peduli terhadap  pendidikan,  seperti  salah satunya model LSM
Peduli
Pendidikan.
2) Sebagai  Informan  atau  Penghubung, menjembatani  informasi  mengenai perkembangan pendidikan, antara pihak  sekolah  dan  masyarakat,  baik kelebihan dan kekurangannya mengenai kondisi keberadaan sekolah.
3) Sebagai  Koordinator,  mengkoordinir kepentingan  sekolah  dengan  dunia usaha  dan  industri  (bisnis),  terutama untuk bantuan kesempatan kerja/magang/praktik, dan sebagainya.
4) Sebagai Pengusul, mengusulkan kepada  Pemerintah  daerah  mengenai pembiayaan  pendidikan  atau  pajak untuk pendidikan (Nurkholis, 2006;128).
Perwakilan  para  tokoh  masyarakat peduli  pendidikan  untuk  menjadi  anggota dan  pengurus  Dewan  Pendidikan  pertama kali  telah  diatur  melalui  Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 dan kini telah disempurnakan melalui PP Nomor 17 Tahun 2010.  Berikut  ini  perbandingan  mengenai komposisi  keanggotaan  Dewan  Pendidikan yang  lama  menurut  Kepmendiknas  dan aturan yang baru menurut PP tersebut.

## Perbandingan Unsur Dewan Pendidikan menurut
Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 dan PP Nomor 17 Tahun 2010
No Unsur Dewan Pendidikan menurut Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 No Unsur Dewan Pendidikan menurut PP Nomor 17 Tahun 2010 1 Unsur masyarakat
a. Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan
b. Tokoh masyarakat
c. Tokoh pendidikan
d. Yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren)
e. Dunia usaha/ industri/asosiasi profesi
f. Organisasi profesi tenaga kependidikan
g. Komite Sekolah
1 Pakar pendidikan 2 Unsur birokrasi/legislatif (maksimal 4-5 orang) 2 Penyelenggara pendidikan 3 Pengusaha 4 Organisasi profesi 5 Pendidikan kekhasan agama dan sosial budaya 6 Pendidikan bertaraf internasional 7 Pendidikan berbasis keunggulan lokal, dan/atau
8 Organisasi sosial keagamaan
Keterlibatan  tokoh  masyarakat  dari  8  unsur  tersebut  di  atas  dalam  Dewan Pendidikan  ditentukan  berdasarkan  rekruitmen  secara  terbuka  dan  melalui  mekanisme seleksi  yang  dilakukan  sesuai  ketentuan  sebelumnya  menurut  peraturan  Kepmendikn as Nomor  044/U/2002  mengenai  pembentukan  Dewan  Pendidikan  dan  yang  kini  telah disempurnakan  melalui  PP  Nomor  17  Tahun  2010.  Berikut  perbandingan  antara  model rekruitmen,  seleksi,  jumlah  keanggotaan,  masa  bakti,  hingga  penetapannya  antara  yang lama menurut Kepmendiknas dengan yang baru menurut PP 17/2010:
Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 dan PP Nomor 17 Tahun 2010
Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 PP Nomor 17 Tahun 2010 1.  Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia  1 Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia 2 Panitia dibentuk oleh Dewan Pendidikan 2 Panitia dibentuk oleh birokrasi (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) 3 Jumlah pengurus paling banyak 17 orang dan atau ganjil 3 Dewan Pendidikan Nasional 15 orang, Dewan Pendidikan Provinsi 13 orang, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota 11 orang, dan Komite Sekolah 15 orang 4 Masa bakti Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ditentukan dalam AD/ART 4 Masa bakti Dewan Pendidikan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan, masa bakti Komite Sekolah 3 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan 5 Panitia mengumumkan melalui media massa cetak, elektronik, dan laman 5 Panitia mengumumkan melalui media massa cetak, elektronik, dan laman 6 Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepada Dewan Pendidikan dan selanjutnya meminta pengukuhan kepada pejabat birokrasi. 6 Panitia mengusulkan 2 X jumlah anggota kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala sekolah untuk memilih dan menetapkan anggota
Dewan Pendidikan/Komite Sekolah terpilih untuk diterbitkan SK
pembentukan Dewan Pendidikan/Komite Sekolah
Menurut  Suparlan,  memang  yang kerap  dipersoalkan  dalam  hal  proses pembentukan  atau  pemilihan  anggota Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Sekolah berdasarkan  ketentuan  PP  No.  17/2010  ini adalah  tentang  dominasi  birokrasi  dalam memilih  dan  menentukan  anggota  Dewan Pendidikan  atau  Komite  Sekolah  untuk diterbitkan  SK  Dewan  Pendidikan  atau Komite  Sekolah.  Namun  menurutnya,  hal ini masih dapat dimaklumi, karena mengingat  proses  pemilihannya  telah
dilakukan  oleh  Panitia  Pemilihan  secara demokratis, terbuka, dan transparan (Suparlan, wawancara;2011).

## C. Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
1. Kedudukan Dewan Pendidikan Provinsi
Dalam Otonomi Khusus Ibukota Jakarta
Kelahiran
Dewan Pendidikan sebenarnya  berawal  dari  otonomi  daerah  di tingkat Kabupaten/Kota
sesuai
Kepmendiknas No. 044/U/2002 dan bertujuan  untuk  memberikan  pertimbangan dan masukan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat  daerah  terhadap  pemerintah daerah,  baik  eksekutif  dan  legislatif,  dalam pembuatan  kebijakan  pendidikan.  Dengan demikian,  birokrasi  eksekutif  dan  DPRD Kabupaten/Kota  harus  menanggapi  aspirasi masyarakat yang ada pada Dewan Pendidikan dalam pengambilan keputusan.
Namun,  bagi  DKI  Jakarta  yang berlaku  kekhususan  otonomi  berdasarkan UU  Nomor  29  Tahun  2007  Tentang Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta  Sebagai  Ibukota  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  kebijakan desentralisasi  hanya  berada  di  tingkat Provinsi,  sedangkan  Kota/Kabupaten  hanya merupakan  wilayah  kerja  administratif.  Hal ini  berarti  pengambilan  keputusan  dalam pemerintahan  berada  di  tingkat  Provinsi, yakni  Pemerintah  Provinsi  dan  DPRD  DKI Jakarta.    Sesuai  konteks  otonomi  khusus tersebut,  Dewan  Pendidikan  Provinsi  DKI Jakarta  dibentuk  karena  diperlukan  sebagai wadah  keikutsertaan  masyarakat  Ibukota untuk menjadi mitra pemerintah daerah atau
partnership bagi  birokrasi  eksekutif  dan legislatif  dalam  pengambilan  keputusan  di bidang pendidikan.
2. Pelibatan  Masyarakat  Dalam  Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan,  pelibatan  masyarakat  dalam keanggotaan  Dewan  Pendidikan  mesti dilakukan secara demokratis melalui rekruitmen  dan  seleksi  yang  terbuka. Pertamakalinya  Dewan  Pendidikan  Provinsi DKI Jakarta dibentuk berdasarkan Keputusan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta Nomor  1763/2004  tertanggal  23  Juli  2004, selanjutnya kemudian diatur dalam AD/ART yang disusun oleh Dewan Pendidikan  dengan  mengacu  pada  pedoman Kepmen 044/U/2002 agar melakukan rekruitmen  dan  seleksi  yang  terbuka  dan demokratis.
Dalam  konteks  ini,  pembentukan  Panitia Pemilihan  Dewan  Pendidikan  Provinsi DKI  yang  berasal  tokoh  masyarakat pendidikan,  mensosialisasikannya  pada publik  yakni  warga  kota  Jakarta,  baik melalui  sosialisasi  ke  berbagai  wilayah kota/kabupaten,  juga  harus  melalui  laman resmi,  internet  dan  media  cetak  yang kredibel. Syarat-syarat yang mesti dipenuhi adalah  sebagai  WNI  yang  berusia  minimal 30 tahun, berpendidikan tinggi minimal S1, dan  berdomisili  di  DKI  Jakarta  atau bekerja di intansi/perusahaan/yayasan yang
berkedudukan  di  DKI  Jakarta  sesuai ketentuan  persyaratan  sebagai  calon,  serta mendapat  rekomendasi  dari  salah  satu unsur  pemangku  kepentingan  sebagaimana Kepmen 044/U/2002 (kecuali nomor 1 dan 2)  yaitu:  (1)  Unsur  tokoh  masyarakat peduli  pendidikan,  (2)  Unsur  tokoh
pendidikan, (3) Unsur yayasan penyelenggara pendidikan, (4) Unsur LSM bidang  pendidikan,  (5)  Unsur  DUDI/ Asosiasi  Profesi,  (6)  Unsur  organisasi profesi tenaga kependidikan, dan (7) Unsur Komite sekolah
Susunan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Periode 2009-2014 NO STRUKTUR/ JABATAN NAMA PERWAKILAN UNSUR 1 Ketua Prof. Dr. H. Agus Suradika, M.Pd. Ketokohannya sebagai Dosen Pascasarjana UMJ dan juga Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, selain mewakili Ormas, juga LSM Pendidikan, Yayasan Amaliah Putra Putri Bangsa 2 Wakil Ketua Prof. Dr. H. Qomari Anwar, MA (Alm.) (kini almarhum) pernah mewakili kalangan Perguruan Tinggi, dikenal sebagai Pakar Pendidikan dan Mantan Rektor UHAMKA. 3 Wakil Ketua Drs. Eddie Kusuma, SH, MH. Mewakili kalangan dunia usaha, juga dikenal berasal dari tokoh etnis Tionghoa yang aktif membina Lembaga Penyelenggara Pendidikan Sekolah 4 Sekretaris Drs. H. Soman Heru Sumanto Mewakili Organisasi Profesi yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DKI Jakarta 5 Wakil Sekretaris Nani Nurani Muksin, M.Si Perwakilan Pendidik dari Perguruan Tinggi Universitas Paramadina, Jakarta 6 Bendahara Edwar Lukman, S.Kom. (Alm.) (kini almarhum), mantan aktivis organisasi kemasyarakatan 7 Wakil Bendahara Dra. Lusia Istiyah Soetanto Berasal dari kalangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan SANTA LUSIA 8 Anggota Drs. H. Abdul Rochim, MM (Alm.) (kini almarhum), pernah mewakili kalangan legislatif sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta  dari Komisi E, sebelumnya mantan Ketua PGRI DKI
Jakarta 9 Anggota Dr. H. Margani M. Mustar, M.Sc. Mewakili kalangan Tokoh Masyarakat Jakarta, pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (DIKMENTI) Provinsi  dan hingga pensiun dari jabatan terakhir sebagai Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, serta Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahmi Pendidik Betawi (FSPB), dan juga dikenal sebagai Tokoh Bamus Betawi. 10  Anggota Toenggoel P. Siagian, MS, M.Ed Dikenal sebagai tokoh praktisi pendidikan yang berasal dari kalangan Penyelenggara Pendidikan PSKD/PMPS 11  Anggota Drs. KH. A. Shodri Dikenal sebagai Kyai kharismatis dan memimpin Lembaga Penyelenggara Pendidikan di Jakarta serta mewakili Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU), sebelumnya pernah aktif di Dewan Pendidikan Kota Jakarta Timur 12  Anggota Drs. H. Mansur Aziz, MM Tokoh yang mewakili kalangan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), berasal dari unsur GAPENSI (Gabungan Pengusaha Indonesia) 13  Anggota Drs. H. Iing Ahmad Mumkin, MM Tokoh Pendidikan, dahulu dikenal mantan pejabat Dinas Pendidikan, kini juga sebagai Pengurus PGRI DKI Jakarta 14  Anggota Drs. Achmad Jazuli, M.Pd Berasal dari Ormas Muhammadiyah 15  Anggota H. Sandi Irawan, SH Aktivis Ormas Keagamaan dan Pendidikan Muhammadiyah 16 Anggota H. Munir Arsyad, S.Ag Tokoh Penyelenggara Pendidikan Assa‟adah Jakarta, mewakili kalangan Ormas Keagamaan NU 17 Anggota Mukhlis, S.Pd Tokoh Masyarakat dari Kepulauan Seribu
D. Partisipasi  Dewan  Pendidikan  Dalam Pembangunan Pendidikan
DKI Jakarta
1. Kebijakan Pendidikan Ibukota Jakarta
Sejak  dikukuhkan  oleh  Gubernur DKI  Jakarta,  Dr.  Ing.  Fauzi  Bowo  pada  16 Februari  2009,  Dewan  Pendidikan  Provinsi berupaya mengembangkan manajemen penyelenggaraan  pendidikan  yang  sejalan
dengan
pencerminan kepentingan
masyarakat dalam bermitra dengan Pemerintah  Daerah  melalui  skala  prioritas pembangunan  pendidikan.  Sesuai  dengan prioritas pembangunan pendidikan nasional, fokus  dalam  perencanaan  program  yang didampingi  oleh  Dewan  Pendidikan  selaras dengan konsep RPJM (Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah)  2010- 2014 yang menggariskan Renstra Pendidikan Nasional 2010-2014 telah disusun dan disiapkan pada tahun sebelumnya oleh Pemerintah pusat.
Terkait  dalam  urusan  pembangunan pendidikan  atau  rencana  kerja  dibidang pendidikan,  SKPD  yang  dibebani  tugas  dan tanggungjawab  sebagai  pelaksana,  atau merupakan satuan kerja Pemerintah Provinsi adalah  Dinas  Pendidikan  Provinsi  DKI Jakarta beserta satuan wilayah tugas kerja di bawahnya  yaitu  Suku  Dinas  Pendidikan Kota/Kabupaten inilah yang akan “dikawal” oleh Dewan Pendidikan Provinsi dan Dewan Pendidikan  Kabupaten/Kota  dalam  rangka
realisasi kebijakan dan program penyelenggaraan  pendidikan,  sebagaimana sesuai  fungsi  dan  tugas  Dewan  Pendidikan untuk  dapat  menghimpun  dan  menganalisis berbagai  masukan,  kritik  dan  saran,  serta aspirasi masyarakat dalam bentuk memberikan pertimbangan, arahan, dukungan,  dan  pengawasan  pendidikan kepada Pemerintah daerah.
2. Membangun Kemitraan  Strategis  Dalam Program  Peningkatan  Layanan  Akses dan Mutu Pendidikan
Dibentuknya Dewan Pendidikan sebagai  wujud  keikutsertaaan  masyarakat pendidikan diposisikan sebagai  pendamping pemerintah,  sehingga  menurut  Suparlan, dengan  mengutip  pendapat  dari  Edward  B. Fiske dalam karyanya “ Arah  Pembangunan Desentralisasi  Pengajaran,  Politik  dan Konsensus ” dinyatakan bahwa kehadirannya  diharapkan  dapat  menjadi “mitra  strategis”  antara  masyarakat  dan pemerintah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
Untuk melaksanakan fungsinya tersebut, sesungguhnya tugas Dewan pendidikan  dapat  diklasifikasikan  menjadi 3 (tiga) kegiatan berdasarkan Pasal 192 (4) PP Nomor 17 Tahun 2010, yaitu:
1) Menghimpun  keluhan,  saran,  kritik, dan  aspirasi  masyarakat  tentang dan terhadap pendidikan;
2) Menganalisis  keluhan,  saran,  kritik, dan  aspirasi  masyarakat  tentang pendidikan tersebut; dan
3) Menyusun dan memberikan rekomendasi  tentang  hasil  analisis terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat tentang pendidikan tersebut kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota, sesuai  dengan  tingkatan  Dewan
Pendidikan (Suparlan, wawancara;2011).

## E. Pengawasan  dan  Akuntabilitas  Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Pengawasan pendidikan adalah salah satu  fungsi  manajemen  pendidikan  dalam rangka kegiatan monitoring bagi pelaksanaan proses pendidikan sesuai perencanaan  sebagaimana  standar  dan tujuan  yang  ditetapkan.  Terkait  dengan kebijakan  manajemen  pendidikan  nasional yang telah didesentralisasi melalui manajemen berbasis sekolah sebagai bentuk otonomi  pendidikan  yang  menempatkan partisipasi  masyarakat  secara  demokratis, menjamin  akuntabilitas  dan  transparansi publik,  maka  Dewan  Pendidikan  sebagai lembaga stakeholder pendidikan  berperan penting  dalam  melakukan  pengawasan terhadap  pengelolaan  dan  penyelenggaraan pendidikan, dan melaporkan hasil pengawasannya  kepada  birokrasi  sesuai tingkat kedudukannya masing-masing,  yaitu
Dewan Pendidikan Nasional kepada Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Dewan Pendidikan Provinsi kepada Gubernur, dan seterusnya.
Dalam menjalankan fungsinya, Dewan  Pendidikan  harus  bersifat  mandiri dan profesional, dalam arti tidak dipengaruhi  dan  diintervensi  oleh  birokrasi, baik  eksekutif  maupun  legislatif.  Dewan Pendidikan bukanlah lembaga birokrasi baru yang  dibentuk  oleh  pemerintah,  namun merupakan  lembaga  sosial  yang  secara formal  mewadahi  para  tokoh  masyarakat peduli  pendidikan  yang  difasilitasi  oleh pemerintah  sesuai  ketentuan  perundang- undangan  untuk  memberikan  pertimbangan, arahan  dan  dukungan  serta  pengawasan dalam  pengelolaan  dan  penyelenggaraan pendidikan  sesuai  tingkatannya  masing- masing dalam rangka peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan.
Sesuai  ketentuan  Pasal  199  PP Nomor  17  tahun  2010,  bahwa  pengawasan pendidikan  yang  dilakukan  oleh  Dewan Pendidikan mencakup pengawasan administratif dan pengawasan teknis edukatif.  Pengawasan  administratif  antara lain  meliputi  administrasi  kurikulum; administrasi kesiswaan; administrasi pendidik;  administrasi  kepala  sekolah  dan tenaga  kependidikan  lain;  administrasi sarana  dan  prasarana  sekolah;  administrasi perpustakaan sekolah; administrasi
laboratorium;  dan  sebagainya  (Suparlan, wawancara;2011).
Sedangkan pengawasan teknis edukatif adalah adalah yang terkait dengan proses  penyelenggaraan  pendidikan  pada umumnya,  termasuk  di  dalamnya  adalah proses  pengajaran  dan  pembelajaran  yang dilaksanakan  oleh  tenaga  pendidik  di dalam dan di luar kelas. Selain itu terdapat pengawasan fungsional yang sudah menjadi  kewenangan  lembaga-lembaga pengawas  fungsional  seperti  BPK,  BPKP, dan sebagainya.
Tugas dan fungsi Dewan Pendidikan Provinsi  adalah  memberikan  rekomendasi terhadap  hasil  pengawasannya  kepada Gubernur mengenai layanan akses dan mutu dalam  pengelolaan  dan  penyelenggaraan pendidikan,  sehingga  sebagai  lembaga kemasyarakatan,  maka  Dewan  Pendidikan tidak  bertanggungjawab  pada  Gubernur tetapi kepada publik yang diwakilinya.

## F. Penutup

## 1. Kesimpulan
Kesempatan  partisipasi  masyarakat pendidikan Ibukota Jakarta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,  sejak  berlakunya  otonomi pendidikan yang secara konsepsional dituangkan  melalui  Kepmendiknas  No. 044/2002  (kini  PP  No.17/2010)  menjadi faktor  pembentukan  Dewan  Pendidikan Provinsi  DKI  Jakarta,  selain  pembentukan
Dewan  Pendidikan  Kota  dan  Kabupaten Kepulauan  Seribu  untuk  mewadahi  para tokoh stakeholder pendidikan.
Dewan  Pendidikan  Provinsi  DKI menjadi  mitra  strategis  yang  duduk  sejajar dalam  memberikan  pertimbangan,  arahan, kritik,  saran,  hingga  pengawasan  kepada pemerintah  daerah  dalam  proses  pembuatan keputusan  pendidikan.  Sejatinya  Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menghimpun  berbagai  masukan,  keinginan, keluhan,  kritik,  dan  aspirasi  warga  Jakarta dalam  upaya  peningkatan  layanan  akses pendidikan yang bermutu.
Sebagai wadah partisipasi masyarakat,  Dewan  Pendidikan  Provinsi DKI  Jakarta  turut  mendorong  akuntabilitas dan  transparansi  penggunaan  dana  publik bersama Dinas Pendidikan agar penyelenggara Sekolah dan Komite Sekolah membuka akses informasi penggunaan dana satuan  pendidikan  atau  sekolah  kepada masyarakat luas. Termasuk Dewan
Pendidikan juga melaporkan secara administratif hasil keuangan dan kekayaannya  kepada  pemerintah  daerah, DPRD,  dan  pertanggungjawaban  pada masyarakat  sebagai  bentuk  transparansi publik.

## 2. Implikasi dan Saran
Sesuai  uraian  hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  dinamika  partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan
secara  khusus  melalui  institusi  Dewan Pendidikan,  setidaknya  terdapat  beberapa pertimbangan  kritis  yang  dijadikan  saran bagi  pelaku  pengelola  dan  penyelenggara pendidikan di Indonesia berikut:

## 1. Bagi Pemerintah
Dengan ditelitinya Dewan Pendidikan  Provinsi  DKI  Jakarta  ini,  masih dijumpai  berbagai  kelemahan  mengenai hubungan kemitraan antara Dewan Pendidikan  dengan  Pemerintah  termasuk legislatif  karena  ketiadaan  mekanisme dalam sebuah aturan operasional yang baku, termasuk mengenai ketentuan Dewan Pendidikan memberikan pengawasan administratif dan pengawasan teknis edukatif. Karenanya diharapkan pemerintah, dalam  hal  ini  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  RI,  dapat  segera  menyusun Peraturan Menteri tentang Fungsi dan Tugas Dewan Pendidikan.

## 2. Bagi Pemerintah Daerah
Berdasarkan  deskripsi  penelitian  ini, diharapkan  Pemerintah  Daerah  dan  pihak Legislatif/DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat secara  kontinyu  memberikan  dukungan  dan kesempatan,  serta  pelibatan  bagi  Dewan Pendidikan  secara  lebih  intens  untuk penguatan kapasitas program, dan kebijakan publik  mengenai  pembangunan  pendidikan yang  diharapkan  oleh  semua  kalangan pelaku  pendidikan,  sebagaimana  cita-cita
luhur reformasi dan desentralisasi pendidikan  di  Ibukota,  dan  sesuai  produk perundang-undangan yang kini terus disempurnakan kehadirannya.

## 3. Bagi Masyarakat
Dengan adanya jaminan dan kepastian  hukum  mengenai  partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan  pendidikan,  baik  dalam UU  Nomor  20  tahun  2003,  dan  PP  Nomor 17  tahun  2010  yang  kini  disempurnakan kembali  melalui  PP  Nomor  66  tahun  2010, terutamanya  mengenai  partisipasi  sosial secara  khusus  melalui  Dewan  Pendidikan, diharapkan  kehadirannya  dijadikan  sebagai kesempatan potensial bagi usaha masyarakat Ibukota  untuk  mendorong  keterlibatan secara  aktif  berbagai  tokoh  yang  dapat mewakili elemen masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku:
Depdiknas,  2003. Panduan  Umum  Dewan Pendidikan  dan  Komite  Sekolah , Jakarta:  diterbitkan  oleh  Direktorat Jenderal  Pendidikan  Dasar  dan Menengah
Depdiknas,  2006. Acuan  Operasional  dan Indikator Kinerja Dewan Pendidikan, Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Nurkholis,  2006. Manajemen  Berbasis sekolah,  Teori,  Model,  dan  Aplikasi, Jakarta: PT Grasindo
Rifai, Muhammad, 2011 .
Politik
Pendidikan  Nasional, Jogyakarta:
Ar-Ruzz Media
Sam  M.  Chan  &  Tuti  T.  Adi,  2008.
Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan  Era  Otonomi  Daerah, Jakarta: Rajawali Press Sirozi,  M.,  2010. Politik  Pendidikan, Dinamika Hubungan Antara Kepentingan  Kekuasaan  dan  Praktik Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Tim  Pengembangan  Dewan  Pendidikan dan Komite Sekolah, 2009. 151 Butir Tanya  Jawab  Dewan  Pendidikan  &
Komite  Sekolah, Jakarta:  Direktorat
Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
Widianto,  Bambang  dan  Pirous,  Iwan Meulia,  2009. Perspektif  Budaya,
Jakarta: Rajawali Press
Zainuddin, HM., 2008. Reformasi
Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Makalah/Internet:
Mustar,  Margani  M.  2007, Kebijakan
Dalam  Pengelolaan  Pendidikan  di DKI Jakarta pada acara Kampanye Publik Pendidikan:
“ Pendidikan
Untuk Semua, Pendidikan Gratis ?” Makalah Pemaparan  Kepala  Dinas  Pendidikan Menengah  dan  Tinggi  Provinsi  DKI Jakarta, Aula Perpustakaan
Universitas  Negeri  Jakarta  (UNJ), Kamis, 6 September 2007.
Website : www.suparlan.com; E-mail: me [at] suparlan [dot] com, Jakarta, Juli 2010
Hukum Perundang-Undangan/ Dokumen:
UU  Nomor  25  Tahun  2000  tentang
Program Pembangunan Nasional
(Propenas) 2000-2004

## UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional UU  Nomor  29  Tahun  2007  Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  Sebagai Ibukota  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia

## PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
PP  Nomor  17  Tahun  2010  Tentang Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan Pendidikan
PP  Nomor  66  Tahun  2010  Revisi  PP nomor  17  tahun  2010  Tentang
Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan Pendidikan Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Pembentukan  Dewan  Pendidikan  di setiap  Kabupaten/Kota  dan  Komite Sekolah di setiap Sekolah. Lampiran 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tanggal  2  April  2002  Bagian  A. Acuan Pembentukan Dewan Pendidikan
Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Peraturan  Daerah  (Perda)  Provinsi  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  1
Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD)  Provinsi  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  Tahun  2007-
2012.
Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah
Tangga  Dewan  Pendidikan  Provinsi DKI  Jakarta,  Terbit,  2  Mei  2005 ( Statute And Its Operational Guidelines  The  Provincial  Board  Of Education  The  Province  Of  Capital City  Special  Territory  Of  Jakarta )  2
May 2005.
Arsip/Dokumen  dalam  bentuk hardcopy : Surat  Keputusan  Dewan  Pendidikan Provinsi  DKI  Jakarta  mengenai Pembentukan Panitia Pemilihan
Dewan  Pendidikan  Periode  2009-
2014,  sampai  Tata  Tertib  Rapat
Paripurna Tanggal 13 Juni 2009.

## Wawancara:
Wawancara Terstruktur dengan Bapak Drs.
Suparlan, M.Ed. selaku Tim Pengembangan  Dewan  Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud RI.
Wawancara  Terstruktur  dengan  Prof.  Dr. Agus  Suradika,  M.Pd.  selaku  salah satu  inisiator  pembentukan  Dewan Pendidikan  Provinsi  DKI  Jakarta hingga  akhir  Jabatan  2011,  dan  saat awal  menjadi  Wakil  Kepala  Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
Wawancara Tidak Terstruktur untuk pendalaman dokumen/Wawancara
Dokumen  Dinas  Pendidikan  pada Bapak  Drs.  H.  Gunas  Mahdianto,
M.Si.,  Drs.  Suharno  M.  Pd.,  dan
Wahono di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.