Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Toara Rahmawati
STATE EFFORTS IN FULFILLING THE CIVIL RIGHTS OF THE SUNDA WIWITAN BADUY INDIGENOUS COMMUNITY AFTER THE MK DECISION NO.97/PUU-XIV/2016
Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Tiara Rahmawati Universitas Padjajaran, muhammad18124@mail.unpad.ac.id , tiara18002@mail.unpad.ac.id

## ABSTRACT
The strength of the customary law adhered to by the Baduy traditional community comes from internal factors originating from the characteristics of the community itself,  which  believes  in  the  values  contained  in  its  customary  law.  The implementation of the fulfillment of civil rights following the Constitutional Court decision  NO.97/PUU-XIV/2016  has  not  been  fully  felt  by  the  Baduy  community, one of which is in the process of registering marriages, where until now marriage registration is still only recorded in marriage certificates issued from the village. In writing  this article, research  methods were used with primary and secondary data collection. The results of the research show that the State's efforts to fulfill the  civil  rights  of  believers  in  Indonesia  have  been  implemented  with  the Constitutional  Court  Decision  Number  97/2016  as  a  first  step  in  eliminating discrimination in population registration, but its implementation requires different methods in each region and region, especially for the community. adherents of the Sundanese  Wiwitan  Baduy  belief  who  strongly  maintain  the  traditions  and messages of their ancestors. As for Regional Regulation no. 8 of 2015 concerning Recognition,  Protection  and  Empowerment  of  the  Kasepuhan  Customary  Law Community,  which  is  proof  that  the  existence  of  the  Baduy  customary  law community is actually recognized by the State.
Keywords: Civil Rights, Baduy Indigenous People, Customary Law.

## ABSTRAK
Kuatnya  hukum  adat  yang  dipatuhi  oleh  masyarakat  adat  Baduy  berasal  dari faktor internal yang bersumber dari karakteristik masyarakat itu sendiri dengan meyakini  terhadap  nilai-nilai  yang  tertuang  dalam  hukum  adatnya. Implementasi  pemenuhan  hak  sipil  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi NO.97/PUU-XIV/2016  belum  sepenuhnya  dirasakan  oleh  masyarakat  Baduy, salah  satunya  dalam  proses  pencatatan  perkawinan,  yang  hingga  saat  ini pencatatan perkawinan masih hanya terdata dalam surat keterangan nikah yang dikeluarkan dari desa. Dalam penulisan artikel ini, digunakan metode penelitian dengan pengumpulan data  primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  upaya  Negara  dalam  memenuhi  hak  sipil  pengahayat  kepercayaan  di Indonesia  sudah  dilaksanakan  dengan  adanya  putusan  mahkamah  konstitusi Nomor  97/2016  sebagai  langkah  awal  penghapusan  diskriminasi  dalam pencatatan  kependudukan,  namun  dalam  pengimplementasiannya  dibutuhkan cara  yang  berbeda  di  setiap  wilayah  dan  daerah,  khususnya  terhadap
masyarakat  penghayat  kepercayaan  sunda  wiwitan  Baduy  yang  sangat mempertahankan  tradisi  serta  amanat  leluhurnya.  Adapun  Perda  No.  8  Tahun 2015  tentang  Pengakuan,  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Hukum Adat  Kasepuhan,  yang  menjadi  bukti  bahwa  sebetulnya  eksistensi  masyarakat hukum adat Baduy diakui oleh Negara.
Kata Kunci: Hak Sipil, Masyarakat Adat Baduy, Hukum Adat.

## A. PENDAHULUAN
Pancasila  sebagai  landasan  falsafah  bangsa  Indonesia  menempatkan “Ketuhanan” sebagai urutan tertinggi dari ke 5 (lima) sila yang ada. Rumusan sila pertama  Pancasila  berbunyi  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  menggambarkan pentingnya  keberadaan  agama  dan  kepercayaan  bagi  bangsa  Indonesia.  Sila pertama membuktikan bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah penganut theism atau  mempercayai  keberadaan  Tuhan,  sehingga  agama  dan  kepercayaan merupakan  hal  yang  fundamental  dan  tidak  bisa  terlepaskan  dari  kehidupan berbangsa  dan  bernegara. 1 Secara  Konstitutional  kebebasan  beragama  dan berkeyakinan  telah  dijamin  pada  Undang-Undang  Dasar  1945.  Hak  untuk memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak alamiah  ( natural  rights )  yang  terjamin  dalam  Hak  Asasi  Manusia  dan  sebagai dasar konstuttional yang dimiliki setiap warga Negara. Pasal 32 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia  di  tengah  peradaban  dunia  dengan  menjamin  kebebasan  masyarakat dalam  memelihara  dan  mengembangkan  nilai-nilai  budayanya”  dan  Pasal  28  E ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.
Agama  dan  kepercayaan  memiliki  kedudukan  setara  sebagaimana  kata “dan”  pada  Pasal  29  Ayat  2  Undang-Undang  Dasar  1945,  bahwa  “Negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing- masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Penghayat kepercayaan  merupakan  masyarakat  yang  berpegang  teguh  pada  kepercayaan
1 Shandy  Harsyahwardhana,  “Akibat  Hukum  Putusan  MK  No  97/PUU-XIV/2016 Tentang  Judicial  Review  UU  Administrasi  Kependudukan  Terhadap  Penghayat  Kepercayaan”, Jurnal Arena Hukum, Vol.13, No. 2, 2020, hlm 370.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
State Efforts in Fulfilling the….. Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Toara Rahmawati
nenek moyang (kepercayaan lokal) dengan mengedepankan nilai-nilai tradisional yang  diwarisi  oleh  leluhurnya,  sehingga  dapat  disebut  sebagai  agama  budaya karena  di  pada  ajarannya  yang  bersifat  magis  religius. 2 Masyarakat  penghayat kepercayaan  di  Indonesia  mengalami  proses  pertentangan  yang  cukup  erat kaitannya  dengan  diskriminasi  yang  membatasi  ruang  gerak  dan  aktivitas masyarakatnya.  Keberadaaan  penghayat  kepercayaan  sebagai  kaum  minoritas yang  mendapatkan  diskriminasi  pengakuan  agama,  tentu  akan  berdampak  pada terhambatnya  pelayanan  publik  dan  hak  sipil  yang  sudah  seharusnya  diberikan oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  tanpa  memandang  kepercayaan  yang diyakininya.
Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 97PUU-XIV//2016 di Indonesia,  terdapat  dua  kelompok  masyarakat  penghayat  kepercayaan  dalam mencantumkan suatu identitas keagamaan dalam KTP. Kelompok pertama adalah mereka  terpaksa  mengisi  kolom  agama  dengan  salah  satu  agama  resmi  yang diakui  oleh  pemerintah  (Islam,  Protestan,  Katolik,  Hindu,  Budha,  Konghucu). Alasan  kelompok  ini  mencantumkan  salah  satu  agama  agar  mudah  ketika dihadapkan  dengan  keperluan-keperluan  administrasi,  mendapatkan  dokumen resmi  dari  negara  yang  berkaitan  dengan  perkawinan,  kartu  keluarga  (KK)  dan kartu  kelahiran  anak,  serta  mendapatkan  pelayaan  publik  dari  pemerintah  yang berhubungan  dengan  status  mereka  sebagai  warga  negara,  meskipun  pemerintah sebenarnya  juga  telah  memberikan  kebebasan  bagi  mereka  untuk  tidak  harus mengisi  kolom  agama  di  dokumen  kependudukan  mereka.  Kelompok  ini  juga berpandangan  bahwa  pelaksanaan  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa sebenarnya dapat disandingkan dengan agama resmi yang mereka anut. Kelompok kedua  cenderung  menunjukkan  identitas  mereka  sebagai  penghayat  kepercayaan dengan  tidak  mengisi  kolom  agama  di  dokumen  kependudukan.  Para  penghayat kepercayaan  di  Indonesia  memilih  sikap  demikian  disebabkan  oleh  kebijakan pemerintah  yang  memberikan  kebebasan  kepada  penghayat  Kepercayaan  untuk
2 Sihol Farida Tambunan, Tinjauan Etnifilosofi pada Organisasi Penghayat Kepercayaan PPK SUBUD Yang Bernuansa Kejawen (Studi Kasus : Wilayah Yogyakarta), (Yogyakarta : Uwis Inspirasi Indonesia, 2020), hlm 53.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
State Efforts in Fulfilling the….. Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Toara Rahmawati
tidak  mengisi  kolom  agama. 3 Pilihan  kelompok  kedua  ini  tentunya  sangat merugikan,  karena  dengan  tidak  mencantumkan  agama  di  kolom  KTP,  hak-hak masyarakat penghayat kepercayaan ini tidak terpenuhi dari negara.
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan  terhadap  penentuan  status  pribadi  dan  status  hukum  atas  peristiwa kependudukan  atau  peristiwa  penting  yang  dialami  oleh  penduduk  Indonesia. 4 Pencatatan  administrasi  kependudukan  dinilai  penting  kedepannya  karena berhubungan  dengan  segala  sesuatu  dalam  kehidupan  sebagai  warga  Negara. Pencatatan  perkawinan,  pembuatan  Kartu  Keluarga  (KK)  hingga  pembuatan Kartu Tanda Penduduk atau yang disebut dengan KTP merupakan hak sipil yang seharusnya terpenuhi bagi warga Negara tanpa adanya diskriminasi dalam proses pemenuhannya.
Upaya  Negara  dalam  menghapus  diskriminasi  peraturan  sudah  dilakukan dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.97/PUU-XIV/2016.  Putusan atas  hasil judicial  review dari  Undang-Undang  Adminstrasi  menentukan  hasil akhir bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak yang sama dalam pencantuman element  data  kependudukan.  Masyarakat  penghayat  kepercayaan  kini  mendapat perlakuan  yang  setara  dengan  warga  Negara  Indonesia  yang  memeluk  ke  enam agama  besar,  sehingga  kedepannya  masyarakat  penghayat  dapat  mencantumkan kolom agama pada KTP nya dengan tulisan “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa” pada Kartu Tanda Penduduk. Masyarakat Baduy merupakan salah satu dari sekian banyak penghayat yang akan mengalami perubahan secara signifikan pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  peraturan  sudah  dilakukan  dengan  adanya putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  97/PUU-XIV/2016.  Kepercayaan  Sunda Wiwitan adalah ajaran diyakini oleh masyarakat Baduy dengan menghormati roh karuhun, nenek moyang  yang  hidup  di  puncak  gunung kendang banten selatan. 5
3 Faiz Ridho dan Maria Madalina, “Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU- XIV/2016 Terkait Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu  Keluarga”, Jurnal Res Publica Vol.3, No. 2, 2019, hlm 175
4 SIPP  KEMENPAN  RB,  diakses  dari sip.menpan.go.id/sector/kependudukan-dan- pencatatan-sipil/latar-belakang-kebijakan-dan-pencatatan- sipil-di-indonesia, pada 16 Juni 2023, pukul 13:00 WIB.
5 Permana R dan Cecep Eka, Tata Ruang Masyarakat Baduy , (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), hlm 10
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
State Efforts in Fulfilling the….. Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Toara Rahmawati
Baik  Baduy  Luar maupun Baduy  Dalam keseluruhannya merupakan masyarakat adat  yang  meyakini  kepercayaan  Sunda  Wiwitan  dengan  konsep  hidup  penuh kesederhanaan,  ketaatan,  keikhlasan,  kukuh  pengukuh  dalam  mempertahankan dan melaksanakan tradisi serta amanat leluhurnya. 6
Masyarakat  Baduy  berada  pada  tingkat  setara  dengan  individu-individu pemangku  hak  lain.  Kuatnya  adat  dan  tradisi  sebagai  sistem  hukum  adat  yang melekat serta daerah yang cukup terbelakang dari perkotaan, membuat masyarakat Baduy mempunyai keunikan tersendiri dalam merespon hukum Negara yang telah berlaku,  sama  halnya  dengan  warga  Negara  yang  memiliki  posisi  sebagai penuntut  hak  dan  kewajiban,    dibutuhkan  perlakuan  khusus  dalam  mengangkat martabat masyarakat penghayat kepervayaan pada masyarakat Baduy agar mampu menjaga identitas sebagai  warga  Negara, ciri-ciri dan tradisi khasnya. Perlakuan khusus yang diberikan oleh Negara dalam pemenuhan hak sipil masyarakat Baduy merupakan hal penting untuk mencapai perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. 7

## B. PEMBAHASAN
Penghayat  kepercayaan  atau  yang  dikenal  sebagai  agama  pribumi pada  dasarnya  memiliki  ciri  yang  sama  dengan  agama  besar  dunia,  meski terdapat  penekanan  dan  karakter  yang  berbeda  pada  aspek-aspek  lain  yang bersifat  prinsipil.  Kepercayaan  tentu  memiliki  karakter,  diantaranya  pada ajaran yang berbasis pada tradisi/lisan dengan gagasan yang bersifat pribumi dan  perkembangannya  terbatas  pada  kelompok  etnis  tertentu.   Adat  istiadat yang  kental  dan  menyatu  dengan  sistem  kepercayaan  magis  berdasarkan tradisi  zaman  nenek  moyang  membuat  masyarakat  penghayat  kepercayaan mempunyai  sifat  pola  pikir  yang  irasional 8 .  Masyarakat  Baduy  secara geografis  berada  di  Desa  Kanekes,  Kecamatan  Leuwidamar,  Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kabupaten Lebak terletak di sebelah selatan Banten, sehingga  dapat  disebut  dengan  Banten  Selatan.  Masyarakat  Baduy  Dalam
6 Asnawati, “Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Komunitas Adat Baduy”, Jurnal Harmoni, Vol.13, No.1, 2014, hlm 111.
7 Risdianto,  “Perlindungan  Terhadap  Kelompok  Minoritas  di  Indonesia  Dalam Mewujudkan  Keadilan  dan  Persamaan  di  Hadapan  Hukum”  Jurnal  Recht  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.6, No. 1, 2017, hlm 142.
8 Sihol Farida Tambunan, Op.Cit , hlm 55
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
DOI Prefix 10.22373 State Efforts in Fulfilling the…..
Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Toara Rahmawati
memiliki berbagai ciri dan aturan  yang berbeda dengan Baduy  Luar, namun secara prinsipil perbedaan mereka terletak pada ketat longgarnya aturan adat yang harus dijalani. 9
Masyarakat  Baduy  Dalam  memiliki  aturan  adat  yang  lebih  ketat dibandingkan  masyarakat  Baduy  Luar,  mengisolasikan  diri  dari perkembangan zaman adalah pilihan hidup agar pikukuh aturan adat amanah karuhun  tetap  ditaati,  namun  demikian  dalam  konsep  hukum  adat  Baduy, keduanya  memiliki  perannya  masing-masing  yang  terikat  dalam  menjaga kebudayaannya.  Prinsip  dasar  pada  ajaran  masyarakat  Baduy  dilandaskan pada filosofi “ lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung ”, yang  artinya  “panjang  tak  boleh  dipotong,  pendek  tak  boleh  disambung”. Konsep ajaran yang dimiliki adalah keseimbangan alam dan kelestarian alam, ajaran  tersebut  membuat  masyarakat  Baduy  mempunyai  kewajiban  untuk menjaga  alam  dengan  tidak  menentang  hukum  alam. 10 Sebelum  adanya Putusan Mahkamah Konstitusi NO.97/PUU-XIV/2016, penghayat kepercayaan telah membentuk Kelompok Penghayat Kepercayaann atau yang selanjutnya disebut dengan KPK, namun untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan  atas  hak-hak  nya,  KPK  harus  memperoleh  legitimasi  formal dengan  bertranformasi  menjadi  Organisasi  Penghayat  Kepercayaan. Legitimasi  formal  yang  dimaksud  adalah  sebagai  tanda  inventarisasi  atas Organisasi  Penghayat  Kepercayaan  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang  Maha  Esa  dan  Tradisi,  sehingga  kini  masing-masing  dari  penghayat kepercayaan telah mempunyai struktur pengorganisasian yang tentunya harus terdaftar  kepada  Kesbangpol  sebagai  bentuk  legalisasi  dalam  upaya pemenuhan  hak-hak  administrasi  yang  dibutuhkan.  Namun  pendaftaran organisasi  tersebut  dinilai  masih  belum  tuntas  dalam  penyelesaian
9 Ferry  Fatkhuromah ,  Hukum  Pidana  Adat  Baduy  Dan  Relevansinya  Dalam Pembaharuan Hukum Pidana , Jurnal Law Reform, Vol.5, No.1, 2010, hlm 8 10 Ibid , hlm 10
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
DOI Prefix 10.22373
State Efforts in Fulfilling the…..
Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Toara Rahmawati
permasalahan  karena  lekatnya  diskriminasi  terhadap  penghayat  yang dipandang sebagai kaum minoritas di kalangan masyarakat. 11
Nama organisasi  penghayat  yang harus terdaftar  dibebaskan kembali sesuai  dengan  musyawarah  para  pengurus  organisasi  penghayat.  Seperti contohnya  pada  penghayat  Sunda  Wiwitan  Kuningan  yang  menamai organisasinya  sebagai  Masyarakat  Adat  Urang  Karuhun  (AKUR  Sunda Wiwitan),  Parmalim  Sumatera  Utara  dengan  sebutannya  Ugamo  Malim, hingga  pada  Kanekes  yang  bukan  hanya  sekedar  nama  sebutan  pada masyarakat  Baduy,  Kanekes  juga  berperan  sebagai  nama  dalam  pendataan organisasi  penghayat  yang  telah  terdaftar  di  Kesbangpol  sebagai  organisasi masyarakat penghayat Baduy. Pemenuhan hak sipil masyarakat Baduy pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  NO.97/PUU-XIV/2016  sudah dirasakan  oleh sebagian  besar  masyarakat  Baduy  Luar  maupun  Baduy  Dalam,  akan  tetapi adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  pada  praktiknya  tidak membawa perubahan yang signifikan, sebab bagi masyarakat Baduy tatanan hidup  sudah  diatur  dalam  ajaran  leluhur,  artinya  segala  sesuatu  hal  yang berubah  dan  datang  dari  regulasi  peraturan  Negara  tidak  dapat  secara langsung  diterapkan  oleh  masyarakat  Baduy,  melainkan  harus  mendapat persetujuan  terlebih  dahulu  dari  Pu’un  selaku  kasepuhan  sebagai  pemimpin utama.  Sebagai  contoh  pada  pemenuhan  hak  sipil  dalam  pencatatan perkawinan dan pembuatan Kartu Keluarga (KK), implementasi pemenuhan hak sipil masyarakat adat Baduy dilakukan dengan sistem pengiriman petugas Dinas  Penduduk  Dan  Catatan  Sipil  atau  yang  disebut  sebagai  Disdukcapil secara  langsung  ke  wilayah  adat  Baduy.  Hal  tersebut  disampaikan  oleh Salman selaku masyarakat adat Baduy Luar yang mengatakan bahwa:
“ Petugas  disdukcapil  datang  ke  wilayah  kami  untuk  melayani masyarakat  Baduy  untuk  keperluan  pernikahan,  pencatatan penambahan warga Baduy di dalam kartu keluarga ”. 12
11 Samsul  Maarif,  “Indigenous  Religion  Paradigm: Re  Enterpreting  Religious Practices of Indigenous People” Study in Philosophy , Vol.44, No.1, 2019, hlm 103 12 Hasil Wawancara dengan Bapak Salman selaku masyarakat penganut kepercayaan Sunda Wiwitan Baduy, pada tanggal 1 Agustus 2022
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
DOI Prefix 10.22373 State Efforts in Fulfilling the…..
Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Toara Rahmawati
Belum  meratanya  pencatatan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  adat  Baduy  membuat  sistem  pendaftaran  perkawinan  terhambat karena  pada  proses  pencatatannya  masih  dalam  proses  persetujuan  dahulu oleh  Puun  sebagai  sesepuh  di  Kanekes.  Persetujuan  dari  Puun  merupakan bentuk  kebijakan  yang  akan  mengikat,  berbeda  dengan  Penganut  Sunda Wiwitan  Kuningan  yang  tidak  mempunyai  konsep  Pemerintahan  semi monarki  seperti  masyarakat  Baduy.  Ratu  Djuwita  Djatikusumah  selaku masyarakat Sunda Wiwitan Kuningan mengatakan  bahwa:
“ Memang  ajaran  kami  dan  kanekes  itu  sama,  cuma  tugasnya  beda. Kanekes  tapa  dimandala,  saya  tapa  di  nagara,  jadi  kalau  mereka mungkin dari ya bagian menjaga alamnya. Orang kanekes (Baduy) itu  hanya  mau  mainin  angklung  nya  tuh  disini,  di  tempat  lain  itu tidak mau ”.
Kemandalaan  Kanekes  terbagi  menjadi  tiga  lokasi  pemukiman,  (1) Wilayah  Tangtu  yang  dikenal  dengan  Baduy  Kajeroan;  (2)  Wilayah Panamping,  dikenal  dengan  sebutan  Panamping;  dan  (3)  Wilayah  Dangka yang merupakan kampung dengan keterikatan secara adat dengan masyarakat Baduy yang mempunyai kemandalaan secara penuh. 13 Keturunan masyarakat Baduy  yang  menetap  merupakan  suku  asli  Baduy,  karena  terdapat  aturan mengenai  zona teritori  keberlakuan  masyarakat  asli  yang  tidak boleh keluar dari perwilayahan Baduy Dalam maupun Baduy Luar. Adanya aturan tersebut yang  mengikat  merupakan  alasan  terjadinya  sistem  “jemput  bola”,  dimana petugas  pencatatan  sipil  datang  secara  langsung  untuk  melaksanakan pemenuhan  hak  sipil  yang  dibutuhkan,  namun  tidak  sedikit  dari  masyarakat Baduy bersikap apatis dalam proses pemenuhan hak sipil dikarenakan adanya larangan  keluar  wilayah  sebagai  salah  satu  aturan  yang  terus  mengikat. Sebagaimana dikatakan oleh Salman selaku masyarakat Baduy Luar bahwa: “Memang  kaitan  dengan  akta  kelahiran  itu  penting  dan  ada  yang  engga karena kalau kita tidak keluar jadi tidak terlalu dibutuhkan, tapi kan sekarang sudah banyak yang bikin akte kelahiran itu”.
Von Savigny menjelaskan bahwa hukum hadir sebagai suatu ekspresi jiwa  bangsa  ( volgekist )  tentang  apa  yang  dianggap  benar  dan  adil.
13 Edi  Mulyadi  dan  Eki  Furqon  “Sistem  Pemerintahan  Masyarakat  Hukum  Adat Baduy Dalam Kerangka Sistem Otonimi Daerah”, Jurnal Adjudikasi Ilmu Hukum, Vol.5, No. 2, 2021, hlm. 171.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Toara Rahmawati
Pemberlakuan hukum  adat tentu dilihat dari segi  konseptual dengan  melihat sejarah  pada  jiwa  bangsa  yang  berbeda-beda  dalam  perjalanan  waktu.  Jiwa bangsa  tentunya  akan  menjadi  faktor  Internal  sebagai  penentu  kepatuhan masyarakat  terhadap  hukum  itu  sendiri.  Masyarakat  Baduy  tetap  berprinsip bahwa mereka harus mengikuti perkataan Puun dalam hal apapun yang akan turut  ikut  campur  masuk  ke  dalam  perwilayahannya.  Hal  tersebut  sesuai dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Salman  selaku  masyarakat  Baduy  Luar yang mengatakan bahwa:
“ Kalau masyarakat sih sebenarnya tergantung keputusan adat, karena kalau keputusan adat tidak boleh ya tidak boleh memaksakan ”. 14
Kuatnya  hukum  adat  yang  dipatuhi  oleh  masyarakat  adat  Baduy berasal dari faktor internal  yang bersumber dari karakteristik masyarakat itu sendiri  dengan  meyakini  terhadap  nilai-nilai  yang  tertuang  dalam  hukum adatnya.  Hal  tersebut  selaras  dengan  definisi  yang  diberikan  oleh  Satjipto Rahardjo bahwa budaya hukum merupakan kekuatan dalam masyarakat yang berakar  pada  tradisi,  sistem  nilai  yang  dianut  akan  menentukan  bagaimana hukum  itu  diterima  dan  bagaimana  hukum  itu  dilaksanakan.Implementasi pemenuhan  hak  sipil  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  NO.97/PUU- XIV/2016  belum  sepenuhnya  dirasakan  oleh  masyarakat  Baduy,  salah satunya  dalam  proses  pencatatan  perkawinan,  sehingga  sampai  saat  ini pencatatan  perkawinan  masih  dapat  terdata  dalam  surat  keterangan  nikah yang dikeluarkan dari desa. Negosiasi masih diupayakan oleh Negara dalam mendapat  izin  dari  Puun  sebagai  pemimpin  tertinggi  masyarakat  Baduy, sebagaimana  apa  yang  disampaikan  oleh  Salman  selaku  masyarakat  Baduy bahwa:
“ Kalau kaitanya dengan itu kan istilahnya menyadari sendiri bahwa kita  posisinya  ada  di  adat,  jadi  berbeda.  kemarin  juga  ada  dari sebulan  yang  lalu  dari  pengadilan  tentang  masalah  buku  nikah, cuma kemarin masih dalam pembahasan sama adatnya. Belum ada respon, masih dalam pembicaraan ”
14 Hasil Wawancara dengan Bapak Salman selaku masyarakat penganut kepercayaan Sunda Wiwitan Baduy, pada tanggal 1 Agustus 2022.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
DOI Prefix 10.22373 State Efforts in Fulfilling the…..
Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Toara Rahmawati
Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari keberlakuan nilai dalam suatu masyarakat. Kuatnya sistem hukum adat dan kebiasaan bagi masyarakat Baduy  membuat  Negara  tidak  dapat  sepenuhnya  mengintervensi masyarakatnya,  segala  sesuatu  perubahan  harus  dirundingkan  dengan  Puun membuat kesimpulan akhir bahwa bagi masyarakat Baduy kedudukan hukum adat  mendapatkan  tempat  yang  lebih  tinggi  dari  hukum  Negara. 15 Upaya Negara  dalam  memenuhi  hak  sipil  pengahayat  kepercayaan  di  Indonesia sudah  dilaksanakan  dengan  adanya  putusan  mahkamah  konstitusi  nomor 97/2016  sebagai  langkah  awal  penghapusan  diskriminasi  dalam  pencatatan kependudukan,  namun  dalam  pengimplementasiannya  dibutuhkan  cara  yang berbeda di setiap wilayah dan daerah. Karakteristik dan faktor geografi, sosial serta  kuatnya  hubungan  kekerabatan  dalam  adat  merupakan  pengaruh  besar dalam  proses  pemenuhan  hak  sipil  di  setiap  masyarakat  adat  penghayat kepercayaan  di  Indonesia,  sehingga  peran  pemerintah  daerah  penting  untuk memahami karakteristik hingga memahami permasalahan yang masih timbul pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada masing-masing penghayat.
Indonesia adalah  Negara  yang mempunyai  sejarah peradaban  panjang mengenai  keberadaan  masyarakat  hukum  adat.  Jauh  sebelum  para  penjajah datang ke wilayah Nusantara (sebelum lahirnya Negara Indonesia), peradaban masyarakat saat itu sudah berada pada kondisi yang cukup maju sebagaimana majunya  peradaban  masyarakat  adat  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah Nusantara. Hazairin  memberikan  pengertian  masyarakat  adat  adalah  sebuah kesatuan  hukum,  kesatuan  penguasa  dan  kesatuan  lingkungan  hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya. Pengertian masyarakat  hukum  adat  juga  terdapat  dalam  Undang-  Undang  Nomor  39 Tahun  2014  tentang  Perkebunan,  pada  Pasal  1  Butir  (6)  dijelaskan  bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim  di  wilayah  geografis  tertentu  di  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  karena  adanya  ikatan  pada  asal  usul  leluhur,  hubungan  yang  kuat
15 Mahdi  Syahbandir,  “Kedudukan  Hukum  Adat  Dalam  Sistem  Hukum  ( The Structure  of  Customary  Law  In  Indonesia’s  Legal  System )”,  Jurnal  Kanun,  No.  50,  Vol.4, 2020, hlm 5
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
DOI Prefix 10.22373
State Efforts in Fulfilling the…..
Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Toara Rahmawati
dengan  tanah,  wilayah,  sumber  daya  alam  yang  memiliki  pranata Pemerintahan adat  dan tatanan hukum  adat  di  wilayah adatnya.  Berdasarkan definisi  masyarakat  adat  diatas,  dapat  diartikan  lebih  lanjut  bahwa  dalam masyarakat adat kolektifitas sosial dan kelestarian tempat tinggal merupakan ciri  utama  yang  dapat  mempertahankan  eksistensinya  hingga  saat  ini. Keberadaan masyarakat adat tidak akan terlepas dari hukum yang juga hidup di  dalamnya  guna  menjaga  kestabilan  adat.  Hukum  yang  ada  dalam masyarakat adat itulah yang disebut sebagai “adat” sebagaimana artinya yaitu aturan  (perbuatan  dan  sebagainya)  yang  lazim  diturut  atau  dilakukan  sejak dahulu kala. 16
Eksistensi  masyarakat  hukum  adat  dan/atau  lebih  dikenal  dengan sebutan  masyarakat  adat,  merupakan  suatu  realita  sejarah  yang  tidak  dapat dipungkiri  atau  dihindari  oleh  Pemerintah  dan  Negara.  Berbicara  Eksitensi masyarakat  adat  merupakan  gambaran  jelas  dari  negara  plural,  penilaian eksitensi tersebut tidak selalu dinilai melalui sebarapa banyaknya masyarakat adat  yang  mendiami  negara  tersebut,  melainkan  dilihat  melalui  perbedaan frekuensi  antara  masyarakat  lain  dengan  masyarakat  adat  yang  saling memegang  teguh  perbedaan  yang  mencolok.  Kekhasan  tiap  masyarakat  adat merupakan  harga  tertinggi  dari  sebuah  identitas  yang  dibangun  oleh masyarakat adat tersebut. 17
Masyarakat adat merupakan salah satu segmen riil yang ada di dalam masyarakat  Indonesia.  Dalam  hal  pengaturan  secara  formal  mengenai pengakuan,  penerimaan,  atau  validasi  dari  adanya  masyarakat  adat  di  dalam struktur  ketataNegaraan  Indonesia,  nampaknya  baru  diatur  dalam  Pasal  18 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  (UUD  1945),  yakni dalam  Pasal  18  B  Ayat  (2)  telah  mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  hingga  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diatur  dalam  Undang-Undang. Keberadaan  Pasal  18  B  Ayat  (2)  yang  menjadi  aturan  tersebut,  seharusnya
16 Edi Mulyadi & Eki Furqon, Op.Cit, hlm . 166.
17 Rachel  Farakhiyah  dan  Maulana  Irfan,  “Eksistensi  Masyarakat  Adat  Tergerus Oleh Kebutuhan Zaman”, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol.1, No.1, hlm 45
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
State Efforts in Fulfilling the…..
Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Toara Rahmawati
dapat  menjadi  penjelas  terhadap  status  masyarakat  hukum  adat  yang sebetulnya  memang  sudah  sejak  lama  menjadi  bagian  dari  “masyarakat”  di Negara  Indonesia.  Keberadaan  komunitas  masyarakat  adat  sebetulnya  telah mendapatkan porsi hukum tersendiri dalam setiap instrument hukum nasional bahkan  secara  internasional,  akan  tetapi  pada  kenyataannya  masih  terdapat banyak  pro  dan  kontra  serta  tafsir  mengenai  isi  dan  pelaksanaan  pada  Pasal- Pasal  yang  mengatur  tentang  penghormatan,  pengakuan  dan  perlindungan tentang hak dan kewajiban masyarakat adat sebagai bagian dari warga Negara Indonesia. 18
Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  merupakan  bentuk pengakuan  bagi  pengakuan  masyarakat  adat  yang  tersebar  di  seluruh Nusantara,  selain  tentang  desa  dalam  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 diakui pula adanya Desa Adat,  di  mana Pemerintah Daerah dapat  melakukan penataan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dan  menetapkan  menjadi  Desa Adat  dengan  legalitasnya  yaitu  dituangkan  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah. Adapun  3  (tiga)  kriteria  mengenai  Desa  Adat  yang  harus  dipenuhi,  yaitu kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak  tradisionalnya  secara  nyata masih  hidup,  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  serta  sejalan dengan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri Dalam Negeri/Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan  Perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat  dapat  dijadikan  pedoman  oleh kepala  daerah  dalam  memberikan  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap masyarakat hukum adat, sehingga dengan adanya dua payung hukum nasional tersebut  Pemerintah  Daerah  disarankan  untuk  menetapkan  atau  memiliki kebijakan terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. 19
Negara  Indonesia  adalah  Negara  yang  kaya  akan  adat  dan  budaya, salah  satunya  pada  daerah  Provinsi  Banten,  lebih  tepatnya  dikenal  dengan sebutan masyarakat hukum adat Baduy. Orang Baduy atau yang biasa dikenal dengan  Urang  Kenakes  merupakan  sekelompok  etnis  masyarakat  adat  Sunda Baduy  di  pedalaman  kabupaten  Lebak  –  Banten.  Era  modernisasi  saat  ini
18 Ibid., hlm. 167. 19 Ibid.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
DOI Prefix 10.22373 State Efforts in Fulfilling the…..
Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Toara Rahmawati
masyarakat  hukum  adat  baduy  masih  memegang  tinggi  adat  leluhurnya  dan terus  berkembang.  Suku  Baduy  memiliki  jumlah  penduduk  sekitar  26.000 (dua puluh enam ribu) orang yang terdiri dari Baduy Dalam dan Baduy Luar. Suku  Baduy  memiliki  hukum  adat  yang  hidup  sejak  dahulu,  di  mana  hukum adat  yang  terdapat  dalam  masyarakat  Baduy  didalamnya  turut  mengatur sistem  Pemerintahan  Adat.  Sistem  Pemerintahan  yang  dimiliki  oleh masyarakat  hukum  adat  Baduy  berbeda  dengan  sistem  Pemerintahan  tingkat Desa  yang  secara  umum  berlaku  secara  nasional  (Undang-Undang  No.  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  maupun  Undang-Undang  No.  6 Tahun 2014 tentang Desa). 20
Masyarakat  hukum  adat  Baduy  saat  ini  masih  terus  bertahan  dengan eksistensinya  ditengah  berbagai  hal  yang  mempengaruhi  baik  dari  aspek agama  maupun  dari  aspek  teknologi.  Masyarakat  Baduy  mempertahankan prinsipnya  dengan  diikat  oleh  sistem  Pemerintahan  yang  bukan  hanya mengatur kehidupan sosio-politik, tetapi juga keagamaan. Sistem Pemerintahan  modern  yang  dituangkan  melalui  Pemerintahan  Desa  turut menghiasi  kehidupan  sosio-politik  masyarakat  Baduy.  Banyaknya  pengaruh luar  yang  ditolak  dengan  keras  oleh  masyarakat  Baduy,  baik  dari  aspek teknologi  ataupun  ilmu  pengetahuan  yang  ada,  membuat  masyarakat  Baduy harus  dapat  mandiri  mengurusi  segala  aspek  kehidupan  yang  terdapat  dalam kelompoknya  yang  telah  dibuktikan  kemampuannya  dalam  mempertahankan eksistensi masyarakat hukum adat Baduy hingga saat ini. 21
Kabupaten  Lebak  pada  provinsi  Banten  sudah  memiliki  Peraturan Daerah  Nomor.  8  Tahun  2015  tentang  Pengakuan,  Perlindungan  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Hukum  Adat  Kasepuhan  atau  yang  selanjutnya disebut  dengan  Perda  No.  8/2015,  dan  Peraturan  Daerah  Nomor.  32  Tahun 2001  tentang  Perlindungan  atas  Hak  Ulayat  Masyarakat  Baduy  atau  yang selanjutnya  disebut  dengan  Perda  No.  32/2001.  Saat  ini  sudah  terdapat peraturan  terbaru  yaitu  Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor.  2  Tahun
20 Muhlisin,  Helmy  Faizi  B.U,  &  Ayatullah  H,  “Kebijakan  Pemerintah  Daerah Dalam  Perlindungan  Masyarakat  Adat  di  Provinsi  Banten:  Studi  Kasus  Masyarakat  Adat Baduy dan Citorek”, Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 29.
21 Ibid., hlm. 30.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
DOI Prefix 10.22373
State Efforts in Fulfilling the…..
Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Toara Rahmawati
2022  tentang  Susunan  Kelembagaan,  Pengisian  Jabatan,  dan  Masa  Jabatan Kepala Desa Adat atau yang disebut dengan Perda No 2/2022. Adanya Perda tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  hasil  dari  pengkajian  mengenai  kebijakan perlindungan masyarakat adat Provinsi Banten untuk memahami hak-hak dan kebutuhan  masyarakat  adat  dalam  mewujudkan  keberadaannya,  dan  juga sebagai pengakuan terhadap eksistensi masyarakat Baduy. 22
Eksistensi  masyarakat  hukum  adat  Baduy  sejatinya  telah  dibuktikan dengan  adanya  Perda  No.  8/2015  tentang  Pengakuan,  Perlindungan  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Hukum  Adat  Kasepuhan,  Kabupaten  Lebak Banten,  Lebih  lanjut  dalam  Pasal  4  Perda  No.  8/2015  tersebut  dicantumkan mengenai ruang lingkup Perda tersebut yang bunyinya ialah:
“Ruang  lingkup  Peraturan  Daerah  ini  mencakup  keberadaan Kasepuhan,  Hak  Masyarakat  Kasepuhan,  wilayah  adat,  kelembagaan adat, pelaksanaan hukum adat, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan”.
Disamping  eksistensinya  yang  diakui  oleh  Negara,  namun  dalam  hal pemenuhan hak sipil masyarakat Baduy pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO.97/PUU-XIV/2016  pada  praktiknya  tetap  tidak  mudah  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  dan  Negara,  hal  tersebut  karena  dalam  segala  hal  yang berkaitan  dengan  masyarakat  hukum  adat  Baduy,  harus  mendapatkan persetujuan atau keputusan secara sukarela dari “Puun Baduy” sebagai ketua utama,  sebagaimana  dalam  Pasal  20  yang  membahas  mengenai  keputusan masyarakat adat, yang berbunyi:
1. “Pemerintah  Daerah  harus  melibatkan  Masyarakat  Hukum Adat  Kasepuhan,  termasuk  perempuan,  dalam  pembentukan kebijakan  dan  perencanaan  program  pembangunan  yang  akan dilaksanakan di wilayah adat. 2. Pelibatan Masyarakat Kasepuhan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dilakukan  dengan  memberikan  informasi,  melakukan konsultasi  dan  memperoleh  persetujuan  suka-rela  dari Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.”
Sementara  itu,  apabila  dilihat  dari  segi  pemenuhan  HAM  yang berdasar  pada  Deklarasi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  tentang  Hak-
22 Ibid., hlm. 31-41.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Toara Rahmawati
hak Masyarakat Adat, keberadaan masyarakat adat jelas diakui sebagaimana dalam Deklarasi PBB dengan pencantuman beberapa hal, diantaranya:
1. “Menegaskan bahwa  masyarakat  adat  sejajar  dengan  semua masyarakat  lainnya,  sementara  tetap  mengakui  hak  semua orang  untuk  berbeda,  untuk  memandang  dirinya  berbeda,  dan untuk dihargai karena perbedaan tersebut;
2. Menegaskan kembali  bahwa  masyarakat adat, dalam melaksanakan  hak-haknya,  harus  bebas  dari  segala  bentuk diskriminasi, apa pun jenisnya;
3. Memperhatikan bahwa  masyarakat  adat  telah  mengalami penderitaan  dari  sejarah  ketidakadilan  sebagai  akibat  dari, antara  lain,  penjajahan  dan  pencerabutan  tanah-tanah,  wilayah dan  sumber-  sumber  daya  mereka,  sehingga  menghalangi mereka  untuk  menggunakan,  terutama,  hak  mereka  atas pembangunan  sesuai  dengan  kebutuhan-kebutuhan  dan kepentingan-kepentingannya; 4. Meyakini bahwa kontrol masyarakat adat terhadap pembangunan  yang  berdampak  pada  mereka  dan  tanah-tanah mereka,  wilayah  dan  sumber  daya  alam  mereka,  akan memungkinkan  mereka  untuk  menjaga  dan  memperkuat lembaga-lembaga,  budaya-budaya  dan  tradisi-tradisi  mereka, dan  untuk  memajukan  pembangunan  mereka  selaras  dengan aspirasi- aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan mereka; 5. Mengakui bahwa penghormatan terhadap pengetahuan, budaya dan  praktek-praktek  adat  tradisional  memberikan  sumbangan bagi  pembangunan  berkelanjutan  dan  berkeadilan  serta pengelolaan lingkungan secara tepat.” 23
Pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan  Hak  Asasi  Manusia  dari masyarakat adat diantaranya yaitu:
Pasal 1 berbunyi:
“Masyarakat  adat  memiliki  hak  untuk  menikmati  sepenuhnya, sebagai  kolektif  atau  sebagai  individu,  semua  hak  asasi  manusia dan  kebebasan  dasar  sebagaimana  diakui  dalam  Piagam Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia dan hukum hak asasi manusia internasional”.
Pasal 2 berbunyi:
“Masyarakat  adat  dan  individu  bebas  dan  setara  dengan  semua masyarakat  dan  individu  lainnya  dan  memiliki  hak  untuk  bebas dari  segala  bentuk  diskriminasi,  dalam  menjalankan  hak  mereka,
23 Elsam,  “Deklarasi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hak-hak  Masyarakat Adat”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 1-18.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
DOI Prefix 10.22373
Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Toara Rahmawati
khususnya  yang  didasarkan  pada  asal  usul  atau  identitas  asli mereka”.
Pasal 3 berbunyi:
“Masyarakat  adat  memiliki  hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri. Berdasarkan  hak  itu  mereka  dengan  bebas  menentukan  status politik  mereka  dan  dengan  bebas  mengejar  perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka”.
Pasal 4 berbunyi:
“Masyarakat  adat,  dalam  menjalankan  haknya  untuk  menentukan nasib sendiri, berhak atas otonomi atau pemerintahan sendiri dalam hal-hal  yang  berkaitan  dengan  urusan  internal  dan  lokal  mereka, serta cara dan sarana untuk membiayai fungsi otonomi mereka”.
Pasal 5 berbunyi:
“Masyarakat  adat  memiliki  hak  untuk  mempertahankan  dan memperkuat  institusi  politik,  hukum,  ekonomi,  sosial  dan  budaya mereka  yang  berbeda,  sambil  mempertahankan  hak  mereka  untuk berpartisipasi  penuh,  jika  mereka  mau,  dalam  kehidupan  politik, ekonomi, sosial dan budaya Negara”.
Pasal 6 berbunyi:
“Setiap individu pribumi berhak atas kewarganegaraan”. 24
Terdapat  pengaturan  mengenai  hak  tradisional  yang  diatur  dalam Pasal  28  I  ayat  (2)  UUD  NKRI  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan  zaman  dan  peradaban”. 25 Apabila  diperhatikan  maka terdapat  perbedaan  istilah  yang  dicantumkan  dalam  Pasal  18  B  ayat  (2) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945. Pada Pasal 18 B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 digunakan istilah “masyarakat hukum adat” dan “hak tradisional” sedangkan Pasal 28 I ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 digunakan  istilah  “hak  masyarakat  tradisional”.  Dalam  terjemahan Konvensi  Masyarakat  Hukum  Adat  Tahun  1989  disebutkan  bahwa, “ Indigenous  and  tribal  peoples ”  diterjemahkan  menjadi  Masyarakat
24 Pasal 1 – Pasal 6 UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Australian Human Rights Comission .
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
DOI Prefix 10.22373
Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Toara Rahmawati
Hukum  Adat  sesuai  dengan  istilah  yang  digunakan  Komnas  HAM  dan Mahkamah  Konstitusi.  Terjemahan  lain  yang  umum  diterapkan  ialah masyarakat adat dan masyarakat tradisional”. Maka demikian baik istilah “masyarakat hukum adat” dan “masyarakat tradisional” dalam Pasal 18 B ayat  (2)  dan  Pasal  28  I  ayat  (2)  UUD  NKRI  Tahun  1945  dapat  dianggap memiliki  kesamaan  makna/arti.  Terlebih  kedua  pasal  tersebut  sama-sama hasil dari amandemen kedua UUD NKRI 1945 pada tahun 2000. 26
Beberapa  ketentuan  yang  dimuat  dalam  Deklarasi  tersebut  sejalan dengan  pernyataan-pernyataan  mengenai  dukungan  terhadap  eksistensi masyarakat adat dalam Konvensi ILO ( International Labour Organization )  No.    169 Tahun  1989  mengenai  Masyarakat  Hukum  Adat, di mana dalam Konvensi ILO diakui hak-hak masyarakat hukum adat atas adat dan hukum adat mereka sendiri. Disebutkan dalam konvensi tersebut bahwa ketika menerapkan hukum nasional, adat dan hukum adat itu harus dipertimbangkan 27 ,  maka  demikian  dalam  Perda  No.  8/2015  pun dicantumkan  dengan  jelas  mengenai  peraturan  penyelesaian  sengketa, sebagai  bukti  penghormatan  terhadap  penerapan  hukum  adat  masyarakat Baduy, yang diatur dalam Pasal 22 Ayat 1, 2 dan 3 yakni:
1. “Pemerintah  Daerah  menghormati  dan  mengakui  peradilan adat  untuk  menyelesaikan  sengketa  antar  incu  putu  yang terjadi di dalam wilayah adat.
2. Pemerintah  Daerah  dapat  membantu  penyelesaian  sengketa antar Kasepuhan melalui mediasi.” 3. Dalam  hal  penyelesaian  sengketa  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan ayat  (2)  tidak  berhasil  maka  sengketa  diselesaikan  melalui peradilan umum.
Keberadaan  Perda  No.  8  Tahun  2015  tentang  Pengakuan, Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Hukum  Adat  Kasepuhan, menjadi  salah  satu  bukti  sejak  dahulu  bahwa  sebenarnya  eksistensi masyarakat hukum adat Baduy diakui oleh Negara, terlebih dengan adanya
26 Mahkamah Konstitusi, 2011. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 25 dan hlm. 51.
27 Konvensi  ILO (International  Labour  Organization) No.  169  Tahun  1989 mengenai  Masyarakat  Hukum  Adat:  Sebuah  Panduan,  Dumas  –  Titoulet  Imprimeurs, Perancis: Jenewa, Kantor Perburuhan Internasional, hlm. 34.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
DOI Prefix 10.22373 State Efforts in Fulfilling the….. Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Toara Rahmawati
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  97/PUU-XIV/2016  tentang yudicial review Undang-Undang Administrasi Kependudukan,  yang membolehkan para  penganut  aliran  kepercayaan  untuk  mencantumkan  keyakinannya pada  kolom  agama  di  Kartu  Keluarga  (KK)  dan  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik  (KTP-el),  sebenarnya  menjadi  jalan  bagi  Negara  untuk memenuhi  hak  sipil  dari  masyarakat  adat  Baduy,  di  mana  pertimbangan Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  bahwa  Penghayat  Kepercayaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  berhak  mendapatkan  hak  sosial  dan politik yang sama dengan ke 6 (enam) penganut agama besar yang diakui Negara, termasuk dalam hal administrasi kependudukan. Secara substantif, putusan ini dapat menjamin hak-hak para Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa  seperti  masyarakat  Baduy  sebagai  warga  Negara yang  mempunyai  hak untuk mendapatkan pelayanan publik tanpa  adanya diskriminasi, akan tetapi dalam kenyataannya putusan tersebut tetap tidak mudah  diimplementasikan,  terlebih  adanya  pro  dan  kontra  yang  terletak pada  pemaknaan  kata  “Agama”  dan  “Penghayat  Kepercayaan  terhadap Tuhan Yang Maha Esa” menjadi sama, sehingga hal tersebut belum dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat hukum adat Baduy dan pemenuhan hak sipilnya oleh negera masih belum sepenuhnya dapat dilakukan. 28

## KESIMPULAN
Upaya  Negara  dalam  memenuhi  hak  sipil  masyarakat  adat  Baduy pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.97/PUU-XIV/2016  belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat adat Baduy, salah satunya pada proses pencatatan  perkawinan.  Kuatnya  sistem  sistem  hukum  adat  masyarakat Baduy membuat Negara tidak dapat mengintervensi masyarakat adat Baduy, kuatnya  sistem  hukum  adat  masyarakat  Baduy  membuat  segala  sesuatu perubahan  harus  dirundingkan  dan  mendapatkan  persetujuan  dari  Puun, sehingga  kesimpulan  akhir  dapat  dikatakan  bahwa  bagi  masyarakat  Baduy
28 Bambang  Sudjito  &  Hidayatul  Fitri,  “Analisis  Hukum  Putusan  MK  RI  No. 97/PUU-XIV/2016  Terhadap  Pencantuman  Penghayat  Kepercayaan  Pada  Identitas Kependudukan  Sesuai  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2006”,  Yurijaya  Jurnal  Ilmiah Hukum, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 1.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
DOI Prefix 10.22373 State Efforts in Fulfilling the…..
Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Toara Rahmawati
kedudukan  hukum  adat  menempati  tempat  yang  lebih  tinggi  dari  hukum Negara.  Negosiasi  terus  diupayakan  oleh  Negara  dalam  mendapatkan  izin dari  Puun  sebagai  pemimpin  tertinggi  masyarakat  Baduy,  dengan  adanya putusan  mahkamah  konstitusi  No.  97  Tahun  2016  sebagai  upaya  Negara untuk menghapus diskriminasi dalam pencatatan kependudukan.
Peraturan  Daerah  Nomor.  8  Tahun  2015  tentang  Pengakuan, Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Hukum  Adat  Kasepuhan dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  NO.97/PUU-XIV/2016  merupakan bentuk  pengakuan/eksistensi  masyarakat  hukum  adat  Baduy  di  Indonesia. Regulasi  tersebut  tentu  berakar  dari  adanya  konvensi  International  Labour Organisation  (ILO)  dengan  dukungan  Undang-Undang  Dasar  1945  tentang pengakuan  masyarakat  adat.  Regulasi  hukum  yang  dibuat  oleh  negara  telah cukup  untuk  mendorong  hilangnya  diskriminasi  pemenuhan  hak  sipil  bagi masyarakat  adat  Baduy,  namun  pasca  putusan  MK  NO.97/PUU-XIV/2016 pemenuhan  hak  sipil  pada  masyarakat  adat  Baduy  belum  sepenuhnya  bisa dilakukan  oleh  Negara  karena  faktor  internal  dari  masyarakat  adat  Baduy yang  belum  dapat  menerima  secara  penuh  perubahan  atau  regulasi  hukum baru yang dikeluarkan oleh Negara.

## DAFTAR PUSTAKAAN

## A. Buku
Sihol Farida Tambunan, Tinjauan Etnifilosofi pada Organisasi Penghayat Kepercayaan  PPK  SUBUD  Yang  Bernuansa  Kejawen  (Studi Kasus  :  Wilayah  Yogyakarta), Yogyakarta  :  Uwis  Inspirasi
Indonesia, 2020.
Permana  R  dan  Cecep  Eka, Tata  Ruang  Masyarakat  Baduy ,  Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006

## B. Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  NO.97/PUU-XIV/2016  Tentang  Yudicial Review Atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
DOI Prefix 10.22373 State Efforts in Fulfilling the…..
Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Toara Rahmawati
Peraturan Daerah Nomor. 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan
Peraturan  Daerah  Nomor. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy

## C. Jurnal
Shandy  Harsyahwardhana,  “Akibat  Hukum  Putusan  MK  No  97/PUU- XIV/2016  Tentang  Judicial  Review  UU  Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Kepercayaan”, Jurnal Arena
Hukum, Vol.13, No. 2, 2020 Asnawati,  “Pelayanan Administrasi  Kependudukan  bagi  Komunitas Adat Baduy”, Jurnal Harmoni, Vol.13, No.1, 2014 Risdianto,  “Perlindungan  Terhadap  Kelompok  Minoritas  di  Indonesia Dalam  Mewujudkan  Keadilan  dan  Persamaan  di  Hadapan Hukum”  Jurnal  Recht  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional, Vol.6, No. 1, 2017, hlm 142. Ferry Fatkhuromah , Hukum Pidana Adat Baduy Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana , Jurnal  Law Reform, Vol.5,  No.1, 2010
Edi  Mulyadi  dan  Eki  Furqon  “Sistem  Pemerintahan  Masyarakat  Hukum Adat  Baduy  Dalam  Kerangka  Sistem  Otonimi  Daerah”,  Jurnal Adjudikasi Ilmu Hukum, Vol.5, No. 2, 2021
Mahdi Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure  of  Customary  Law  In  Indonesia’s  Legal  System)”, Jurnal Kanun, No. 50, Vol.4, 2020
Edi  Mulyadi  &  Eki  Furqon,  “Sistem  Pemerintahan  Masyarakat  Hukum Adat  Baduy  Dalam  Kerangka  Sistem  Otonomi  Daerah”, Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, 2021 Muhlisin,  Helmy  Faizi  B.U,  &  Ayatullah  H,  “Kebijakan  Pemerintah Daerah  Dalam  Perlindungan  Masyarakat  Adat  di  Provinsi Banten:  Studi  Kasus  Masyarakat  Adat  Baduy  dan  Citorek”,
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol. 1 No. 1, 2017
Samsul  Maarif,  “Indigenous  Religion  Paradigm: Re  Enterpreting Religious Practices of Indigenous People” Study in Philosophy ,
Vol.44, No.1, 2019.
Rachel  Farakhiyah  dan  Maulana  Irfan,  “Eksistensi  Masyarakat  Adat Tergerus  Oleh  Kebutuhan  Zaman”,  Jurnal  Kolaborasi  Resolusi
Konflik, Vol.1, No.1, 2019.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Toara Rahmawati D. Website
SIPP KEMENPAN RB, diakses dari sip.menpan.go.id/sector/kependudukan-dan-pencatatan- sipil/latar-belakang-kebijakan-dan-pencatatan- sipil-di-
indonesia, pada 16 Juni 2023.

## E. Sumber Lainnya
Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Salman  selaku  masyarakat  penganut kepercayaan Sunda Wiwitan Baduy, pada tanggal 1 Agustus 2022
Elsam,  “Deklarasi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hak-hak Masyarakat Adat”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
Konvensi  ILO (International  Labour Organization) No. 169 Tahun 1989 mengenai  Masyarakat  Hukum Adat:  Sebuah  Panduan,  Dumas  – Titoulet  Imprimeurs,  Perancis:  Jenewa,  Kantor  Perburuhan Internasional.
UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Australian Human Rights Comission .