## ANALISIS WEB  SITE  E-GOVERNMENT INSTANSI PEMERINTAH  PROPINSI  JAWA  TENGAH

## Dena Evi Susiani
Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang

## Setya Marsudi
Fakultas  Ekonomi  Universitas  Katholik  Atmajaya  Jakarta

## Abstrak
In  more  and  more  countries  across  the  world  it  is  becoming  required  for government and other public service websites to be based on standards and follow accessibility guidelines. Unfortunately, many web agencies do not seem to be interested in building high-quality websites, using best practices, or making sure the sites they build are accessible to all. Web standards do not equal accessibility, but using web standards is an integral part of building an accessible website, and the validation results usually indicate if any effort at all has been spent on making a site accessible.
Keywords: E-government, web-site performance, internet

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  dikenal  menerapkan  sistem  birokrasi  dalam pemerintahan  yang  kaku  dan  berbelit-belit.  Sementara  perubahan lingkungan  khususnya  teknologi  perlu  diantisipasi  dengan  perubahan perilaku  yang  cepat.  Oleh  karena  itu  pemerintah  harus mengembangkan sistem dan proses kerja yang lebih fleksibel untuk memfasilitasi berbagai bentuk  interaksi yang  kompleks  dengan  lembaga-lembaga  negara  lain, masyarakat,  dunia  usaha  dan  masyarakat internasional.  Dengan memanfaatkan  kemajuan teknologi  informasi,  untuk  meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan serta mendistribusikan informasi  dan  pelayanan  publik  (http://www.456bereastreet.com). Untuk mewujudkan terciptanya sistem informasi nasional yang terintegrasi dan dapat  menunjang pengelolaan  negara  diperlukan  kesiapan  infrastruktur aplikasi  atau  aplikasi e-government khususnya  tersedianya  tenaga  ahli memadai di bidang Information Technology . Dalam Inpres Nomor 3 tahun 2003 disebutkan bahwa arah pengem­bangan e-government ditujukan untuk:
1. Pembentukan  jaringan  informasi  dan  transaksi  pelayanan  publik  ( web presence) .
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha  (interaction).
3. Pembentukan mekanisme  dan saluran komunikasi dengan lembaga- lembaga negara ( transaction).
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerj a (transformation).
Dalam  kurun  waktu  5  tahun  terakhir,  lembaga/instansi  Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki situs web sebagai salah satu bentuk layanan
Analisis  Web  Site  e-Government  Instansi  Pemerintah  Daerah  Jawa Tengah Dena Evi S. & Setya  Marsudi
masyarakat  atau telah  melaksanakan  Inpres  No  3  Tahun  2003  masih rendah.  Hal  ini  terlihat  dari  sedikitnya  jumlah lembaga/instansi  Pemda yang memiliki situs web. Berdasarkan data Depkominfo dari 471 Pemda yang memiliki situs web hanya 226 Pemda atau 48%. Dari jumlah tersebut, 198 situs (42%) yang dikelola secara aktif (Depkominfo, 2005). Untuk menguji kinerja website  e-government yang  dikelola  instansi  Pemda  dalam memberikan  pelayanan  publik,  maka  perlu  dilakukan  evaluasi website  e- government di lingkungan instansi Pemda.
Penulisan paper ini  diharapkan  mampu  menghadirkan  manfaat  antara lain dalam hal berikut:
1. Dapat  diketahui  kelebihan  dan  kekurangan  dari  masing-masing  situs web Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). 2. Sebagai bahan informasi kepada pengelola situs web Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).
Penulisan  ini  dibagi  menjadi  empat  bagian.  Bagian  yang  pertama menjelaskan  tentang  latar  belakang  yang  menjadi  bahan  pertimbangan untuk  penulisan paper  ini.  Penjelasan  mengenai website  e-government terdapat  pada  bagian  kedua,  termasuk  pengertian  dan  representasi  dari website  e-government tersebut.  Hasil pembahasan  meliputi  evaluasi  dan analisis terdapat pada bagian ketiga termasuk desain dan implementasi. Bagian  keempat  merupakan  penutup yang  berisi  ringkasan  dari  hasil pembahasan.

## WEBSITE E-GOVERNMENT
E-government didefinisikan  sebagai   upaya
pemanfaatan  dan pendayagunaan  telematika  untuk meningkatkan  efisiensi  dan cost- effective pemerintahan,  memberikan  berbagai  jasa  pelayanan kepada masyarakat secara lebih balk, menyediakan akses informasi kepada publik secara  lebih  luas,  dan  menjadikan  penyelenggaraan  pemerintahan  lebih bertanggung  jawab  dan  akuntabel serta  transparan kepada  masyarakat. Bank Dunia (2002) memberikan definsi “E-Government refers to the use of information  and  communications  technologies  to  improve the efficiency, effectiveness, transparency and accountability of government” (Eddy Satriya, 2003). Pengembangan e-government dilakukan  melalui  penataan  sistem manajemen  dan  proses  kerja  di lingkungan  pemerintah  dengan mengoptimasikan pemanfaatan  teknologi.  Pemanfaatan teknologi informasi  tersebut  mencakup  2  (dua) aktivitas  (http://
www.456bereastreet.com) yang berkaitan yaitu:
1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja  secara  elektronis.
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar, pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.
Untuk  melaksanakan  maksud  tersebut  pengembangan e-government diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan (http:// www.456bereastreet.com),  yaitu: 1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan  hubungan  interaktif  dengan  dunia  usaha  untuk meningkatkan  perkembangan perekonomian  nasional  dan memperkuat  kemampuan  menghadapi  perubahan  dan persaingan perdagangan  internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga- lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien  serta  memperlancar transaksi  dan  layanan  antarlembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
Dengan  semakin  banyaknya  instansi  pemerintah  mengembangkan website  dengan  berbagai  macam teknologi  dan  dukungan  lainnya.  Maka perlu dilakukan sistem evaluasi dan monitoring dari tingkat pemanfaatan website yang  diutamakan  sebagai langkah  pelayanan  masyarakat.  Ada berbagai  langkah  persiapan  untuk  mengevaluasi website di  lingkungan instansi pemerintah. Adapun langkah tersebut sebagai berikut (Mark Glaser, 2007):
1. Menginventarisasi  instasi  pemerintah  daerah  yang sudah mengimplementasikan e-government (lnpres  Nomor  3  Tahun  2003) dimana  instansi  pemerintah  ini  harus  memiliki  situs  resmi.
2. Menentukan  instansi  pemerintah  daerah  yang akan  diukur  kinerja situs website-nya dalam memberikan  pelayanan publik  dengan metode random sampling secara acak sebanyak 8 (delapan) situs.
3. Melakukan pengumpulan data terhadap situs web instansi pemerintah daerah yang telah ditentukan sebagai sample. 4. Mengukur  kinerja website  e-goverment dalam  memberikan  pelayanan publik.
5. Membandingkan hasil pengujian kinerja website e-goverment berdasarkan ranking persenta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengukuran
Untuk  mengukur  dan  mengetahui  kinerja website  e-government di lingkungan  Pemda  (Kabupaten/Kota)  propinsi  Jawa  Tengah, ditentukan samplenya sebanyak 12 situs web dari 19 situs pemkot dan pemkab yang terdata di Depkominfo 2008. Situs yang menjadi sample terdiri dari 4 situs
Analisis  Web  Site  e-Government  Instansi  Pemerintah  Daerah  Jawa Tengah Dena Evi S. & Setya  Marsudi
web Pemerintah  Kota  (Pemkot)  dan 7  situs web Pemerintah  Kabupaten (Pemkab)  dan 1  situs  web pemerintah  propinsi  jawa  tengah  yaitu masing- masing  Kota  Semarang,  Kota  Surakarta,  Kota  Purwokerto,  Kota Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Magelang, Kabupaten Solotigo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pati, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang dan situs  pemerintah  Propinsi  Jawa  Tengah.  Desain  (perancangan)  dalam mengukur  kinerja  situs web pemerintah  kabupaten/kota  dalam  penyajian (visualisasi) meliputi  desain  penampilan  situs web dan  isi (content) (Karen
McLachlan 2002) dengan rincian sebagai berikut:
1.  Layanan Informasi Internal
a. Jejak Pendapat
b. Layanan  email  internal c. Data Kepegawaian / pejabat d. Link  dengan  lembaga  terkait
e. Contact resmi lembaga
2. Isi (Back Susan 1997)
a. Fasilitas e-mail, forum, dialog form, pencari, link dan transaksi b. Layanan publik/ekstemal meliputi informasi publik, forum, pengaduan dan e-mail.
c. Layanan  pemerintah/internal  meliputi  e­mail  internal,  data pegawai, link ke lembaga pemerintah lain.
3.  Ceck Point
a. Kontras Warna
b. Judul Dokumen c. Teks  yang  mengandung  link
d. Non HTML Format
e. Keyboard Navigation
f. Data Table
g. Form Controll
h. Screen Reader
i. Pembatasan  Content
j. Further Reading

## Evaluasi
Pengukuran  kinerja website  e-government pada instansi  Pemerintah Daerah Jawa Tengah difokuskan pada 12 web site resmi yang terdaftar dan di-link di depkominfo, sisanya website Pemkab Jepara, Pemkab Blora, Pemkab Magelang,  Pemkot  Salatiga,  Pemkab  Rembang,  Pemkot  Pekalongan,  serta Pemkab Pati tidak menjadi obyek analisis disebabkan dalam masa penelitian. Hal  tersebut  disebabkan  karena  situasi  terkait  sedang  tidak  aktif.  Hasil pengukuran  kinerja  masing-masing  situs web pemerintah  kabupaten/ kota tersebut di atas dapat dilihat pada tabel 1.

## Analisis dan Saran
Berdasarkan tabel 1, dapat diperoleh gambaran bahwa nama domain dari masing-masing  situs  web  pemeritah kabupaten/kota  mudah  untuk  diingat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permenkominfo Nomor 28 Tahun 2006) serta merupakan domain yang aktif. Dan ke 12 situs web yang diukur  kinerjanya,  paling  tinggi  total  nilainya  (60)  adalah website www.jawatengah.go.id  milik  pemerintah  daerah  propinsi  Jawa  tengah. Sedangkan yang paling rendah total nilai kinerjanya (25) adalah website www.sukoharjokab.go.id   milik  pemerintah  daerah  Kabupaten  Sukoharjo. Pemerintahan  Propinsi  Jawa  Tengah  unggul  dalam  sajian  dan  isi  informasi yang  disampaiakan  oleh  karena  kemudahan  sumber  daya  untuk  mengelola informasi dan ketersediaan dana yang memadai untuk maintenance web site . Dari analisis situs diperoleh gambaran kelebihan dan kekurangan yang hampir sama antara lain :
1. Kelebihan:
a.   Layanan informasi pemerintah cukup lengkap
Layanan ini menjadi hal yang penting dan  muncul disetiap web site  yang  dikelola  pemerintah  karena  pentingnya  sajian  informasi menyeluruh dan dapat diakses berulang-ulang oleh user.
b. Informasi  perijinan  lengkap
Bagian  yang  sedikit  menarik  dalam  informasi  perijinan  adalah tidak  di upload nya  tarif  baku  yang  di  bayarkan  dalam  setiap pengurusan  perijinan,  salah  satu  sebabnya  adalah  masih Situs/Alamat Web e-goverment Skor www.surakarta.go.id Pemkot Surakarta 55 www.semarang.go.id Pemkot Semarang 65 www.semarangkab.go.id Pemkab Semarang 35 www.jawatengah.go.id Pemda Jawa Tengah 60 www.sukoharjokab.go.id Pemkab Sukoharjo 25 www.banyumas.go.id Pemkab Banyumas 40 www.boyolalikab.go.id Pemkab Boyolali 45 www.brebeskab.go.id Pemkab Brebes 54 www.pekalongankab.go.id Pemkab Pekalongan 40 www.purworejokab.go.id Pemkab Purworejo 50 www.purbalinggakab.go.id Pemkab Purbalingga 45 www.pemalangkab.go.id Pemkab Pemalang 40
Hasil  evaluasi website e-government pada  instansi  Pemerintah  Propinsi Jawa Tengah dapat diperiksa pada tabel 1.
Tabel 1 Skor Evaluasi Web Site e-government
Analisis  Web  Site  e-Government  Instansi  Pemerintah  Daerah  Jawa Tengah Dena Evi S. & Setya  Marsudi
bervariasinya berbagai pungutan atas perijinan dalam pemerintahan kota maupun kabupaten sehingga ada keraguan untuk membeberkan kebijakan  tarif  resmi  di  masyarakat.
2. Kekurangan:
a.     Fasilitas interaksi belum  dimanfaatkan  secara maksimal Hampir disemua web site pemerintah baik kota maupun kabupaten tidak tersedia interaksi real tim e antara user dan pengelola web site yang semestinya  menjadi  wakil dari pengelola  pemerintahan. Salah satu kendala masih berbelit-belitnya pengambilan keputusan dalam sistem  pemerintahan  di  Indonesia  oleh  karena  masih  panjangnya rantai  birokrasi  di  tubuh  internal  pemerintahan  sehingga  ruang konfirmasi  dan  pertanyaan  yang  ada  dalam  terbengkalai.  Butuh perubahan paradigma  untuk  pengambilan  keputusan sehingga  bila ada  keluhan  dan  permasalahan  di  masyarakat  dapat  langsung  di antisipasi  dan  dijawab  dengan  cepat,  paling  tidak  di  awali  dari penyampaian informasi yang bertangungjawab secara on line walau dimunngkinkan ada revisi di lapangan.
b.   Layanan informasi masyarakat masih minim
Walaupun fasilitas ini tersedia, pengelolaan  buruk atas informasi yang diberikan pada masyarakat terlihat dari update yang minim dari informasi  terbaru  yang  semestinya  disampaikan  ke  user.  Sehingga banyak informasi   justru menyesatkan disebabkan  kebijakan internal yang sudah berubah. Update dilakukan sebaiknya saat ada perubahan di lapangan atau terdapat tenaga yang focus menangani pembaharuan informasi di web site.
c.   Belum tersedianya fasilitas akses multi bahasa
Kelemahan  ini  dijumpai  hampir  disemua
web  site pemerintahan yang  ada.  Sepertinya  pihak  pemerintah  kota  maupun  kapubaten memandang  informasi  yang  tersedia  hanya  untuk  warga  lokal  dan pengakses  hanya  pengguna  bahasa  Indonesia.  Ini  menunjukkan pengambil keputusan di pemerintahan tidak berwawasan global dan tidak melek  teknologi  informasi,  justru  kebijakan  kunjungan  kerja  keluar negeri menjadi prioritas dibandingkan sajian teknologi informasi yang lebih  efisien  dan  efektif.  Perlunya  fasilitas  multi  bahasa  dengan menambahkan  modul  multi  bahasa  tanpa  harus  menterjemahkan dengan baik ke bahasa asing tetapi penterjemahan
content ke bahasa Inggris  sangat  bermanfaat  bagi  pengakses  yang  menggunakan  baha Internasional.
d.   Belum tersedianya fasilitas multi format dan screen reader Kurangnya tenaga ahli juga menjadi kendala dalam pengelolaan web site  yang  nyaman  bagi  user,  para  pengambil  keputusan  lebih berorientasi project dalam pembuatan web site sehingga kebutuhan user akan  informasi  pemerintahan  diabaikan  dan  tidak  di update (begitu proyek  selesai  dan  penggunaan  anggaran  telah  habis  tidak  ada
maintenance ). Akan lebih baik bila direkrut karyawan yang memahami teknologi dan concern di bidang IT Government sehingga bias mengelola dan memperbaiki kekurangan yang ada.
e.   Belum tersedianya fasilitas navigasi .
Kemudahan  dalam  menelusur  tidak  diperhatikan,  hal  ini  identik dengan pola perilaku birokrasi pemerintahan kota maupun kabupaten yang  malas  memotong  rantai  birokrasi.  Sehingga  banyak  pengguna informasi  yang  tidak  mampu  menemukan  informasi  atau  malah
“tersesat” dalam web site yang dibangun.
f.   Ketidak konsistenan pemakaian alamat web di pemerintah kota Alamat web tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Depkominfo menyebabkan  tidak  di  link-kan  di web  site resmi  Depkominfo.
Berubahnya link dapat  membuat user kebingungan  saat  meng-akses informasi karena web site url- nya akan terputus. Butuh perhatian serius dalam  penanganan  alamat  web  karena  terdapat  resiko  dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menyebarkan informasi keliru  ke  masyarakat.

## Penutup
Dari  hasil  penilaian  yang  dilakukan  kepada  masing-masing website pemerintah  kabupaten/kota  dengan  kriteria yang  sama,  dapat  diambil kesimpulan bahwa website e-government pemerintah kabupaten/kota  yang menjadi peringkat pertama adalah website www.surakarta.go.id yang dikelola pemerintah kota Solo dengan  total nilai 55. Sedangkan untuk peringkat kedua adalah website www.brebeskab.go.id yang memiliki nilai total 54. Dan untuk yang  menempati  peringkat  ketiga adalah website www.purworejokab.go.id yang  memiliki  nilai total  50.  Namun  demikian  ketiga website tersebut masing­masing  masih  memiliki  kekurangan  yaitu  fasilitas  interaksi dengan masyarakat belum dimanfaatkan secara maksimal ( www.surakarta.go.id dan www.purworejokab.go.id)  dan  pengelompokan  menu  layanan  informasi masyarakat belum sesuai kebutuhan ( www.brebeskab.go.id).
Dibandingkan  jumlah  pemerintah  kabupaten  yang  terakses  lewat Depkominfo, sebagian pemerintah kota seharusnya ada tidak di link di situs Depkominfo,  hal  ini  disebabkab url baru  pemerintah  kota  tidak  di informasikan  ke  Depkominfo.  Penelitian  ini  tidak  mencermati url  web  site pemerintah kota maupun kabupaten yang tidak di link di situs Depkominfo. Dengan alasan situs diluar situs resmi yang di link di Depkominfo berisiko menyebarkan  informasi  tidak  resmi,  oleh  karena  itu  bagi  peneli ti selanjutnya  dapat  mengambil  sample  semua  populasi  (pemerintahan kabupaten dan kota) yang ada di Jawa Tengah dengan memastikan url relevan di setiap kota tidak hanya dengan melihat konten informasi yang mirip dengan pemerintahan  terkait.
Dengan hasil  penilaian tersebut  maka  direkomendasikan bahwa website milik Pemerintah Kota Surakarta (www.surakarta.go.id) masih perlu dibenahi dan  ditingkatkan khususnya  faslitas  interaksi  dengan  masyarakat  lebih
Analisis  Web  Site  e-Government  Instansi  Pemerintah  Daerah  Jawa Tengah Dena Evi S. & Setya  Marsudi

## dioptimalkan demikian pula dengan
website milik Pemerintah Kabupaten Brebes (www.brebeskab.go.id). Sedangkan website milik Pemerintah Kabupaten Purworejo (www.purworejokab.go.id) masih perlu dibenahi dan ditingkatkan khususnya  pengelompokan  menu  layanan  informasi  masyarakat.
Menjadi  catatan  bagi  semua  pengelola  pemerintahan  untuk  serius menangani  Teknologi  Informasi  di  masing-masing  lembaga,  kurangnya tenaga (pegawai) yang mau berkecimpung di bidang IT hendaknya menjadi dorongan untuk merekrut pegawai melek teknologi. Hal ini terlihat dari web site  kabupaten  di  hampir  semua  pemerintahan  kabupaten  kurang pengelolaan  dan  perhatian,  sajian  web  site  tidak  lebih  sekedar  “lipstick” semata,  sementara  informasi  yang  disampaikan  tidak  bermakna  karena kadaluarsa.  Pemerintah  kabupaten/kota  sebaiknya  mandiri  dalam pengelolaan web site sehingga ada maintenance terus menerus akan tampilan, isi, dan kelangsungan web site resmi pemerintahan.

## Daftar Pustaka
Back Susan. Evaluation Criteria, The Good, The Bad & The Ugly: or, Why It is a Good Idea to Evaluate Web Sources . http://lib.nmsu.edu/ instruction/ evalcrit.html, 1997. accessed Oct 30,2007.
Depkominfo, 2005. Penerapan E-government Masih Rendah. Bisnis Indonesia , 15/06/2005,.
Eddy Satriya., 2003., Electronic Government. Buletin Perencanaan , 30 Maret 2003.
Karen McLachlan., 2002 Web Cyberguide Ratings for Content Evaluation . http:/ /www.cyberbee.com/content.pdf ,.
Karen McLachlan,. 2002. Web Cyberguide Ratings for Website Design . http:// www.cyberbee.com/content.pdf, 2002. Mark Glaser, 2007., The Problem with Web Measurement, h t t p : / / w w w . p b s . o r g / m e d i a s h i f t / 2 0 0 7 / 0 8 / d i g g i n g deeperthe problemwithl.html, 1 August 2007. None.  Instruksi  Presiden  Nomor:  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan Strategi Nasional Pengembangan E-government, 2003.
None, Evaluating  website  accessibility  part  3,  Digging  Deeper , h t t p : / / w w w . 4 5 6 b e r e a s t r e e t . c o m / a r c h i v e / 2 0 0 6 0 3 / evaluating_website_accessibility_part_3_digging_deeper/http:// www.depkominfo.go.id/direktori/?cx=358