Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 200-206| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3104.200-206

## HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI PERJANJIAN SUROGASI
Putu Nita Yulistian, I Nyoman Putu Budiartha, I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Berkembangnya  teknologi  dalam  dunia  medis  memunculkan  metode  surogasi  sebagai  alternatif  bagi  pasangan suami-istri  yang  tidak  bisa  mempunyai  keturunan  karena  indikasi  medis.  Surogasi  adalah  perjanjian  antara seorang wanita dengan pihak suami-istri untuk menjadi hamil dengan pendonoran embrio pihak suami-istri ke dalam rahim wanita tersebut dan kelak anak yang dilahirkan diserahkan pada pihak suami-istri yang melakukan perjanjian  ini.  Hal  ini  menimbulkan  isu  hukum  yaitu  bagaimana  keberadaan  perjanjian  surogasi  menurut undang-undang  kesehatan  dan  KUHPerdata  serta  bagaimana  hak  waris  anak  yang  lahir  akibat  perjanjian surogasi.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan konseptual  dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer,  skunder  dan  tersier.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  keberadaan  perjanjian  surogasi  tidak  terdapat  secara  khusus,  namun  berdasarkan  logika argumentum  a contrario, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kesehatan, pasal 40 ayat (2) dan pasal 43 ayat (3) huruf b Peraturan  pemerintah  tentang  kesehatan  reproduksi  melarang  praktik  surogasi  di  Indonesia  dan  perjanjian surogasi  dinyatakan  tidak  sah  menurut  pasal  1320  KUHPerdata  karena  tidak  memenuhi  syarat  objektif.  Jika anak  tersebut  lahir,  menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  anak  tersebut  berhak  mewaris  kepada  suami  sah wanita  surrogate  atau  kepada  wanita  surrogate  dan  keluarganya.  Namun,  apabila  anak  tersebut  diangkat  oleh orang tua biologisnya maka putuslah hubungan perdata anak tersebut kepada orang tua kandungnya dan berhak mewaris kepada orang tua angkatnya dalam hal ini orang tua biologis anak tersebut.
Kata Kunci: Hak Waris, Anak, Perjanjian Surogasi

## Abstract
The  development  of  technology  in  the  medical  world  has  led  to  surrogation  methods  as  an  alternative  for married couples who cannot have children due to medical indications. Surrogation is an agreement between a woman and the husband and wife to become pregnant by donating the embryo of the husband and wife into the woman's womb and the child born is handed over to the husband and wife who make this agreement. This raises legal  issues,  namely  how  the  existence  of  a  surrogation  agreement  according  to  the  health  law  and  the  Civil Code and how the inheritance rights of children born as a result of the surrogation agreement. This study uses normative  research  with  a  statutory  and  conceptual  approach  using  primary,  secondary  and  tertiary  legal materials.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  existence  of  a  surrogation  agreement  does  not  exist specifically, but based on the logic of argumentum a contrario, article 127 paragraph (1) letter a of the Health Law,  article  40  paragraph  (2)  and  article  43  paragraph  (3)  letter  b  Government  regulations  concerning reproductive  health  prohibits  the  practice  of  surrogation  in  Indonesia  and  the  surrogation  agreement  is declared  invalid  according  to  article  1320  of  the  Civil  Code  because  it  does  not  meet  the  objective requirements.  If  the  child  is  born,  according  to  the  Marriage  Law,  the  child  has  the  right  to  inherit  to  the surrogate woman's legal husband or to the surrogate woman and her family. However, if the child is adopted by the biological parent, the civil relationship between the child and the biological parent will be cut off and the right to inherit from the adoptive parent, in this case the biological parent of the child.
Keywords: Inheritance Rights, Children, Surrogation Agreement

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  zaman  yang  semakin  modern  memacu  teknologi  di  dunia  untuk  selalu  berinovasi dalam  memudahkan  kehidupan  manusia.  Temuan-temuan  baru  yang  dihasilkan  dari  perkembangan dan  inovasi  teknologipun  semakin  banyak  bermunculan  dan  semakin  memudahkan  kehidupan manusia.  Salah  satunya  adalah  perkembangan  teknologi  pada  bidang  kedokteran  yang  menemukan metode  baru  yaitu  program  bayi  tabung  atau  yang  biasa  disebut  inseminasi  buatan  atau In  Vitro Fertilization yang ditemukan sekitar tahun 1970an. Penemuan ini dikembangkan dengan tujuan untuk membantu  permasalahan  pasangan  suami  istri  yang  tidak  bisa  mendapatkan  keturunan  dengan  cara alami sehingga diperlukannya cara khusus agar embrio dapat berkembang dengan baik.
Sejalan dengan penemuan program bayi tabung atau inseminasi buatan atau In Vitro Fertilization yang  semakin  pesat  tersebut,  muncul  permasalahan  baru  yaitu  adanya  wanita  yang  tidak  memiliki rahim atau tidak dapat menjalani proses kehamilan karena suatu indikasi medis. Sehingga muncullah istilah Surrogate  Mother yang  memanfaatkan  metode  program  bayi  tabung  atau  inseminasi  buatan atau In Vitro Fertilization . Surrogate Mother adalah istilah untuk wanita yang bersedia menjadi ibu pengganti yaitu bersedia mengandung dan merawat embrio dari sel sperma dan ovum pasangan suami istri lain yang tidak bisa mempunyai  keturunan  secara  alami  karena  suatu  indikasi  medis  dengan  cara  didonorkan  ke  dalam rahim Surrogate  Mother tersebut  dan  nantinya Surrogate  Mother tersebut  bersedia  mengembalikan bayi yang dilahirkan kepada pasangan suami istri pemilik sel sperma dan ovum.
Berkaitan dengan isu surogasi sebagai sebuah cara memperoleh keturunan, berikut ini beberapa penelitian  yang  telah  membahasnya,  seperti Arvidsson,  Johnsdotter,  Emmelin,  &  Essén  (2019); Chiang & Chou (2018); Crockin, Edmonds, & Altman (2020); González (2020); Klock & Lindheim (2020);  Tereshchenko,  dkk.,  (2015) .  Agar  ibu  pengganti  tersebut  bersedia  mengandung,  merawat kandungan,  melahirkan  dan  mengembalikan  bayi  yang  lahir  dikemudian  hari,  maka  dalam kenyataannya di masyarakat, timbullah suatu perikatan antara ibu  pengganti dan suami istri tersebut yang  kini  disebut  dengan gestational  agreement,  surrogacy agreement atau  dalam  bahasa  Indonesia diartikan sebagai perjanjian surogasi atau perjanjian sewa rahim.
Perjanjian  surogasi  adalah  perjanjian  antara  dua  pihak  yang  dalam  hal  ini  adalah  wanita  yang bersedia menjadi ibu pengganti dan pasangan suami istri yang dalam perjanjian tersebut memuat hak dan  kewajiban  masing-masing  pihak  diantaranya  wanita  sebagai  ibu  pengganti  bersedia  digunakan rahimnya  untuk  mengandung,merawat  kandungan,  melahirkan  dan  mengembalikan  bayi  yang  lahir kepada pasangan suami istri pendonor embrio dengan mendapatkan hak yaitu berupa imbalan materi berupa uang atau imbalan lain yang ditentukan. Sedangkan pasangan suami istri berkewajiban untuk membiayai proses pendonoran embrio, perawatan janin, persalinan, dan memberikan imbalan kepada wanita  yang  bersedia  menjadi  ibu  pengganti  dan  nantinya  berhak  mendapatkan  anak  yang  telah dilahirkan ibu pengganti tersebut.
Perjanjian  semacam  ini  sudah  dilakukan  di  beberapa  negara  bahkan  ada  negara  yang  sudah melegalkan  perjanjian  sewa  rahim  ini.  Di  Indonesia  sendiri  perjanjian  surogasi  ini  dilakukan  secara diam-diam  bahkan  di  salah  satu  sosial  media  banyak  yang  ingin  menyewakan  rahimnya  ataupun menyewa rahim seseorang karena suatu alasan tertentu.
Aturan mengenai perjanjian surogasi ini belum diatur secara mengkhusus dalam hukum positif di Indonesia. Dengan semakin tingginya minat masyarakat untuk menyewakan rahimnya atau menyewa rahim  seseorang  ini  maka  dikhawatirkan  akan  menimbulkan  permasalah-permasalahan  hukum  yang dalam hal ini menyangkut pihak penyewa rahim dan pihak yang menyewakan rahimnya.
Masalah-masalah  hukum  yang  dimungkinkan  akan  timbul  dari  perjanjian  surogasi  ini  adalah tidak  sahnya  perjanjian  karena  rahim  bukanlah  objek  suatu  perjanjian  dan  perjanjian  tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga ditakutkan adanya kerugian dari pihak-pihak yang bersangkutan. Masalah  hukum  selanjutnya  adalah  tentang  hak  waris  anak  tersebut,  kemanakah  anak  tersebut  akan berhak  mewaris.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  keberadaan  perjanjian surogasi menurut Undang-Undang Kesehatan dan KUHPerdata dan mengetahui hak waris anak yang dilahirkan melalui perjanjian surogasi.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) yang  berupa  legislasi  dan regulasi yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum,  dan  juga  menggunakan  pendekatan  konseptual (conseptual  approach) .  Penelitian  normatif tentu  harus  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  karena  yang  diteliti  adalah  berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentra suau penelitian ( Ibrahim, 2013:302 ).
Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari penelitian  kepustakaan (library  research), yaitu  :  1).  Bahan  Hukum  Primer.  Adapun  bahan  bukum primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  yang  bersumber  dari  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas.  2)  Bahan Hukum Skunder. Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap
bahan  hukum  primer,  seperti  literatur,  artikel,  hasil  penelitian,  dan  lainnya  yang  dapat  mendukung bahan hukum primer. 3) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yaitu seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan lain sebagainya.
Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  inventirasi  sehingga  memudahkan penelusuran  bahan-bahan  hukum  yang  akan  digunakan.  Bahan  hukum  dikumpulkan  dengan  studi dokumentasi  yaitu  dengan  melakukan  pencatatan  atau  pengutipan  terhadap  bahan  hukum  primer, skunder dan tersier yang relevan dengan topik penelitian.
Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif  yaitu  dengan  menguraikan  atau  menjabarkan  permasalahan,  menelaah,  memberikan pandangan, dan pemecahan terhadap masalah yang dikaji yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Adanya  kekosongan  hukum  terhadap  hal-hal  maupun  keadaan  yang  tidak  atau  belum  diatur khususnya  dalam  metode  surogasi  untuk  memiliki  anak  ini  ditakutkan  akan  menyebabkan ketidakpastian  hukum (rechtsonzekerheid) atau  ketidakpastian  peraturan  perundang-undangan  di masyarakat  bahkan  dapat  menyebabkan  terjadinya  kekacauan  hukum (rechtsverwarring). Artinya bahwa  selama  metode  surogasi  ini  tidak  diatur  secara  jelas  dalam  undang-undang  manapun  berarti metode ini boleh dilakukan, atau selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh metode surogasi ini dilakukan di Indonesia.
Hal inilah  yang menyebabkan  kebingungan  atau  kekacauan  dalam  masyarakat mengenai  aturan apa  yang  harus  dipakai  atau  diterapkan  dalam  menentukan  kelayakan  praktik  surogasi  dalam mendapatkan anak di Indonesia.Upaya untuk mengatasi kebingungan dalam masyarakat tentang boleh tidaknya  metode  surogasi  ini  dilakukan  yaitu  dengan  melakukan  pengkajian  mengenai  metode surogasi pertama-tama dikaji dengan menggunakan Undang-Undang Kesehatan.
Mengingat bahwa metode surogasi ini adalah sebuah upaya kehamilan di luar cara alamiah, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang tercantum pada pasal  127.  Pasal  127  ayat  (1)  menyebutkan  upaya  kehamilan  di  luar  cara  alamiah  hanya  dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan.Salah satu ketentuan yang nya yang mendasar pada pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan ini dikatakan pada huruf a yaitu hasil pembuahan  sperma dan  ovum  dari  suami  istri  yang bersangkutan ditanamkan  dalam  rahim istri  dari mana ovum berasal. Hal ini juga diatur kembali dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada pasal 40 dan Permenkes nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah.
Terkait  larangan  menanamkan  sel  sperma  dan  ovum  yang  telah  berkembang  menjadi  embrio dalam  rahim  wanita  lain  diatur  pada  pasal  43  ayat  (3)  huruf  b  PP  Nomor  61  Tahun  2014  tentang Kesehatan  Reproduksi  yang  menyatakan bahwa  embrio  dilarang ditanamkan  pada  rahim  perempuan lain.  Sehingga  berdasarkan  logika argumentum  a  contrario, metode  surogasi  untuk  mendapatkan keturunan dilarang dilakukan di Indonesia.
Sedangkan dalam KUHPerdata penulis mengkaji keberadaan perjanjian surogasi melalui 3 aspek yaitu  perjanjian  surogasi  menurut  hukum  sewa-menyewa,  hukum  kebendaan  dan  hukum  perikatan atau  perjanjian.  Setelah  mengetahui  bagaimana  perjanjian  surogasi  dipandang  melalui  hukum  sewa menyewa  dan  hukum  kebendaan,  pengkajian  diakhiri  dengan  menggunakan  hukum  perikatan  atau perjanjian untuk melihat keberadaan perjanjian surogasi tersebut dalam KUHPerdata.
Tentang  sewa-menyewa  diatur  dalam  pasal  1548  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  sewa menyewa  ialah  suatu  perjanjian,  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan  dengan  pembayaran  sesuatu  harga,  yang  oleh  pihak  tersebut  belakangan  itu  disanggupi pembayarannya. Bila dikaitkan dengan perjanjian surogasi atau perjanjian sewa rahim, memang betul adanya  bahwa  perjanjian  tersebut  dilakukan  oleh  dua  belah  pihak  dengan  waktu  tertentu  dan pembayaran.  Namun  dalam  hal  menikmati  barang  yang  disewa,  hal  tersebut  tidak  dinikmati  secara langsung  namun  yang  dinikmati  adalah  hasil  akhir  yaitu  bayi  yang  dilahirkan.  Namun  kembali berbicara  tentang  barang,  rahim  tidak  termasuk  barang  atau  objek  perjanjian  yang  dimaksudkan KUHPerdata.
Untuk  memperkuat  pernyataan  bahwa  rahim  bukanlah  termasuk  sebuah  barang  yang  dapat dijadikan pokok suat perjanjian maka akan ditinjau melalui KUHPerdata dalam Buku Kedua tentang kebendaan  pada  pasal  499  KUHPerdata  dinyatakan  bahwamenurut  paham  undang-undang  yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Terjemahan bebasnya adalah benda merupakan sesuatu yang dapat menjadi hak milik. Artinya bahwa hak yang melekat atas suatu  benda  tersebut  dapat  dipertahankan  oleh  pemegang  hak  ataupun  dipindah  tangankan  kepada pihak  lain.Benda  yang  diatur  dalam  KUHPerdata  adalah  benda  berwujud  seperti  kendaraan,  rumah ataupun tanah yang lantas disebut dengan perjanjian nominaat. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak  paten,  hak  cipta  dan  lain-lain  diatur  dalam  undang-undang  tersendiri  dan  disebut  perjanjian innominaat.
Dalam  kasus  perjanjian  surogasi,  tidak  pantas  rasanya  bila  rahim  dikatakan  sebagai  benda  atau barang yang dapat dipindah tangankan haknya. Walaupun kenyataannya rahim adalah  berwujud dan dapat dipegang, tetapi rahim bukan barang yang dimaksudkan dalam Pasal 499 KUHPerdata dan tidak ditemukan  pula  kodifikasi  khusus  tentang  rahim  dalam  KUHPerdata.  Rahim  adalah  organ  yang melekat  dalam  tubuh  seorang  wanita  sehingga  tidak  layak  disebut  sebagai  objek  perjanjian  namun tetap dianggap sebagai bagian dari subyek hukum karena rahim melekat dalam tubuh seorang wanita dan tidak dapat dipisahkan.
Sebelum  kita  mengkaji  perjanjian  surogasi  melalui  sudut  hukum  perikatan  atau  perjanjian, hendaknya kita mengetahui apa itu perjanjian surogasi. Perjanjian surogasi atau perjanjian sewa rahim adalah  perjanjian  seorang  wanita  yang  mengikatkan  dirinya  kepada  pihak  lain  untuk  menjadi  hamil dan setelah melahirkan menyerahkan anak atau bayi tersebut.
Berbicara mengenai perjanjian tentu kita mengacu pada keabsahan suatu perjanjian yang dimuat dalam  pasal  1320  KUHPer  yang  mencantumkan  syarat-syarat  sahnya  perjanjian.  Syarat  perjanjian pertama  yaitu  kesepakatan  dan  kedua  yaitu  kecakapan  yang  disebut  sebagai  syarat  subyektif. Sedangkan  syarat  ketiga  yaitu  suatu  hal  tertentu  dan  syarat  keempat  yaitu  suatu  sebab  yang  halal disebut sebagai syarat obyektif.
Dalam  hal  syarat  subyektif,  perjanjian  surogasi  sudah  memenuhi  syarat  yaitu  bahwa  diantara keduabelah  pihak  telah  bersepakat  dalam  hal  perjanjian  sewa-menyewa  rahim  tersebut  dan keduabelah pihak yang melakukan perjanjian telah memenuhi syarat kecakapan yaitu telah berumur di atas  21  Tahun.  Namun  dalam  hal  syarat  objektif,  perjanjian  surogasi  ini  belum  memenuhi  syarat. Diantaranya syarat ketiga yaitu suatu hal tertentu dikarenakan hal tertentu yang dimaksudkan dalam perjanjian  adalah  barang  yang  dapat  diperjualbelikan  namun  dalam  hal  surogasi,  organ  rahim bukanlah  termasuk  barang  yang  bisa  diperjualbelikan.  Syarat  keempat  yang  belum  dipenuhi  adalah suatu sebab yang halal yaitu bahwa perjanjian surogasi ini telah melanggar undang-undang, sehingga karena tidak terpenuhinya syarat objektif dalam perjanjian ini, maka perjanjian surogasi ini batal demi hukum (null  and  void) atau  dari  semula  dianggap  tidak  pernah  ada  dilahirkan  suatu  perjanjian  dan tidak pernah ada suatu perikatan. Apabila perjanjian ini tetap saja dilaksanakan oleh keduabelah pihak dan  suatu  saat  tertentu  terdapat  permasalahan  hukum yang  merugikan  salah satu  pihak maka  pihak- pihak  yang  dirugikan  tersebut  tidak  dapat  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  karena  perjanjian dianggap tidak pernah ada.
Apabila  perjanjian  surogasi  terus  berlanjut  dilaksanakan  hingga  lahirnya  si  anak,  maka  perlu dikaji status hukum anak tersebut untuk menentukan hak waris si anak kedepannya. Status anak yang lahir dari hasil perjanjian surogasi atau yang dilahirkan oleh wanita surrogate di Indonesia dikaitkan dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Apabila wanita surrogate terikat  perkawinan  yang  sah  dengan  suaminya,  maka  anak  yang  lahir  tersebut merupakan anak sah dari ibu yang melahirkannya (wanita surrogate) dan bukan merupakan anak sah dari  orang  tua  yang  menitipkan  benih  dalam  rahim  wanita surrogate (Judiasih  &  Dajaan,  2017:30) . Namun, apabila wanita surrogate tersebut tidak terikat perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak luar kawin atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.
Apabila  status  hukum  anak  tersebut  adalah  anak  sah  dari  wanita surrogate dan  suami  wanita surrogate tersebut maka anak tersebut berhak mendapat hak waris penuh sesuai dengan hukum waris yang berlaku dari suami wanita surrogate. Hal tersebut dikaji dengan dasar hukum pasal 42 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah.  Pasal  250
KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  tiap-tiap  anak  yang  dilahirkan  atau  ditumbuhkan  sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.
Apabila  status  hukum  anak  tersebut  adalah  anak  luar  kawin  dari  wanita surrogate yang  tidak sedang  terikat  perkawinan  yang  sah,  maka  anak  tersebut  berhak  mendapat  hak  waris  penuh  dari ibunya  atau  dari  wanita surrogate dan  keluarga  wanita surrogate. Hal  tersebut  dikaji  dengan menggunakan  pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Walaupun  anak  yang  lahir  akibat  perjanjian  surogasi  tersebut  berhak  mewaris  kepada  ibu  atau wanita surrogate dan  keluarga  wanita surrogate serta  tidak  dapat  menuntut  hak  waris  kepada  ayah biologisnya,  bukan  berarti  ayah  biologisnya  terbebas  dari  segala  kewajibannya.  Ayah  biologis  atau ayah  genetik  dari  anak  yang  lahir  tersebut  tetap  harus  memberi  nafkah  kepada  anak  tersebut  sesuai dengan  dasar  hukum  yaitu  Putusan  Mahkamah  Konstiusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  tanggal  17 Februari 2002.
Namun bukan tidak mungkin anak hasil surogasi tersebut mewaris kepada orang tua biologisnya. Apabila  dilihat  dari  tujuan  dilakukannya  perjanjian  surogasi  antara  pasangan  suami  istri  dengan wanita surrogate ini adalah untuk melanjutkan garis keturunan keluarga pasangan suami istri dengan menggunakan  jasa  sewa  rahim  wanita  lain  yang  menyanggupinya,  maka  akan  jadi  tidak  adil  untuk pihak-pihak  yang  melakukan  perjanjian  tersebut  apabila  anak  yang  lahir  akibat  perjanjian  surogasi mewaris pada wanita surrogate dan keluarga wanita tersebut atau kepada wanita surrogate dan suami sah wanita surrogate tersebut.
Pihak  suami  istri  melakukan  perjanjian  surogasi  karena  mereka  mempunyai  hak  untuk mendapatkan keturunan sesuai dengan pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 walaupun pihak istri mengalami indikasi medis karena tidak bisa hamil pasangan suami istri tersebut tetap mengupayakan untuk  memiliki  anak  biologis  untuk  meneruskan  garis  keturunan  keluarganya.  Sedangkan  pihak wanita surrogate hanya  menyediakan  jasa  sewa  rahim  dan  tidak  berniat  untuk  memiliki  anak  hasil surogasi tersebut.
Bila  anak  yang  dilahirkan  tersebut  kehidupan  dan  masa  depannya  menjadi  tanggungan  pihak wanita surrogate dan keluarganya, maka akan merugikan pihak wanita surrogate itu sendiri dan juga merugikan pihak pasangan suami istri yang menggunakan jasa sewa rahim wanita surrogate, karena harapannya  untuk  meneruskan  garis  keturunan  keluarga  dari  anak  biologis  yang  dilahirkan  dengan metode  surogasi  tersebut  tidak  bisa  terlaksana  akibat  anak  yang  lahir  menjadi  anak  dan  memiliki hubungan  perdata  dengan  wanita surrogate bukan  dengan  pasangan  suami  istri  pengguna  jasa  sewa rahim atau orang tua biologisnya.
Agar wanita surrogate ataupun pihak suami istri (orang tua biologis) si anak hasil surogasi tidak dirugikan,  maka  orang  tua  biologis  dimungkinkan  untuk  melakukan  pengangkatan  anak  agar  status anak  tersebut  menjadi  anak  sah  dari  pasangan  suami  istri  (orang  tua  biologis).  Mengenai pengangkatan  anak  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun  2007 tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak.  Tujuan  pengangkatan  anak  itu  sendiri  diatur  pada  pasal  2 yang  menyatakan  bahwa  pengangkatan  anak  bertujuan  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bila  dikaitkan  dengan  anak  yang  lahir  akibat  perjanjian  surogasi,  ketika  anak  tersebut  menjadi anak  dari  wanita surrogate dan  semua  kebutuhan  hidupnya  ditanggung  oleh  wanita surrogate dan keluarga  atau  suami sah  dari  wanita surrogate , maka dapat  diduga  bahwa kesejahteraan,  rasa  aman, dan  keoentingan  anak  tersebut  bisa  saja  tidak  terpenuhi  karena  sebagian  besar  wanita surrogate menyewakan rahimnya untuk mendapatkan upah (uang) untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau memenuhi kebutuhan keluarganya.
Apabila  wanita surrogate dankeluarga  wanita surrogate, atau  suami  sah  wanita surrogate tersebut  memikul  hak  dan  kewajiban  sebagai  pihak  yang  sah  untuk  memenuhi  kebutuhan  anak tersebut,  dikhawatirkan  akan  terjadinya  penyimpangan  seperti  penelantaran  anak  hasil  surogasi  atau tidak  dipenuhinya  kebutuhan-kebutuhan  anak  tersebut  sehingga  diperlukannya  pengangkatan  anak oleh orang tua biologisnya untuk menjamin kesejahteraan lahir dan batin serta mencegah hal-hal yang tidak  adil  yang  dimungkinkan  akan  terjadi  pada  anak  tersebut  apabila  berada  dalam  lingkungan keluarga wanita surrogate .
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pengangkatan  anak  yang  dimungkinkan  untuk  dilakukan  oleh pasangan  suami  istri  (orang  tua  biologis)  anak  yang  lahir  akibat  perjanjian  surogsai  ini  termasuk dalam kategori pengangkatan anak secara langsung (Private Adoption) , yaitu pengangkatan anak yang dilakukan  oleh  calon  orang  tua  angkat  terhadap  calon  anak  angkat  yang  berada  langsung  dalam asuhan  orang  tua  kandung  yang  hal  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  8  huruf  b  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Keberadaanperjanjian  surogasi  menurut  Undang-Undang  Kesehatan  dan  KUHPerdatatidak  terdapat secara  mengkhusus  namun  secara  implisit  perjanjian  surogasi  serta  praktik  metode  surogasi  untuk memiliki  keturunan  dilarang  dilakukan  di  Indonesia.  Berdasarkan  logika argumentum  a  contrario maka berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kesehatan, pasal 40 ayat (2) dan pasal 43  ayat  (3)  huruf  b  Peraturan  pemerintah  nomor  61  Tahun  2014  tentang  kesehatan  reproduksi melarang praktik surogasi yaitu penanaman embrio ke dalam rahim wanita lain selain kedalam rahim istri  sah  dimana  ovum  itu  berasal.  Sedangkan  dalam  KUHPerdata  berdasarkan  pasal  1320  tentang syarat sahnya perjanjian maka perjanjian surogasi tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam hal ini tidak memenuhi seluruh syarat objektif sehingga perjanjian surogasi tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada perjanjian surogasi.
Hak  waris  anak  yang  dilahirkan  akibat  perjanjian  surogasi  dapat  dilihat  melalui  status perkawinan  ibu  yang  melahirkannya  atau    wanita surrogate ,  apabila  wanita  tersebut  terikat perkawinan  secara  sah  maka  sesuai  dengan  undang-undang  perkawinan  anak  tersebut  memiliki hubungan  perdata  dengan suami  wanita surrogate dan  berhak mewaris pada suami  tersebut,  apabila wanita surrogate tidak  dalam  ikatan  perkawinan  maka  anak  tersebut  berhak  mewaris  kepada  ibu kandungnya  atau  wanita surrogate dan  keluarga  wanita surrogate ,  namun  dengan  adanya  putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010 ayah biologis atau ayah genetik dari anak tersebut wajib memberikan  nafkah.  Namun  bukan tidak mungkin  anak  tersebut  dapat mewaris  kepada  orang tua biologisnya, dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua biologis demi kepentingan yang  terbaik  untuk  si  anak,  maka  putuslah  hubungan  perdata  anak  tersebut  dengan  pihak  wanita surrogate dan memiliki hubungan perdata serta berhak mewaris kepada orang tua angkat atau orang tua genetik atau biologis anak tersebut.

## 2. Saran
Untuk  seluruh  masyarakat  Indonesia  apabila  mempunyai  niat  untuk  melakukan  perjanjian  surogasi karena  suatu  alasan  tertentu,  sebaiknya  dipertimbangkan  kembali  karena  mengingat  belum  adanya aturan  hukum  yang  terkodifikasi  atau  aturan  yang  khusus  mengatur  mengenai  perjanjian  surogasi. Apabila  perjanjian  surogasi  ini  tetap  dilaksanakan  tanpa  pertimbangan  mendalam,  maka  ditakutkan akan  mengakibatkan  timbulnya  permasalahan  hukum  bagi  pihak-pihak  yang  melakukan  perjanjian dan  anak  yang  lahir  akibat  perjanjian  tersebut.  Untuk  pemerintah,  mengingat  semakin  terbukanya situs surrogate  mother diiringi  dengan  tingginya  minat  masyarakat  Indonesia  untuk  menggunakan jasa sewa rahim ataupun menyewakan rahimnya karena suatu alasan atau kondisi apapun, hendaknya pemerintah  segera  merumuskan  regulasi  perundang-undangan  yang  secara  khusus  mengatur perjanjian surogasi dan praktik metode surogasi dalam dunia kesehatan baik yang bersifat perdata atau pidana  sehingga  terciptanya  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum  dalam  masyarakat  terkait memperoleh keturunan dengan perjanjian atau metode surogasi ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Arvidsson, A., Johnsdotter, S., Emmelin, M., & Essén, B. (2019). Being Questioned as Parents: An Interview Study  with  Swedish  Commissioning  Parents  Using  Transnational  Surrogacy. Reproductive  Biomedicine and Society Online , 8 , 23–31 .
Chiang, W. T., & Chou, T. Y. (2018). A survey of Judicial Decisions concerning Surrogacy Disputes in Taiwan. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology , 57 (4), 517–521 .
Crockin, S. L., Edmonds, M. A., & Altman, A. (2020). Legal Principles and Essential Surrogacy Cases Every Practitioner Should Know. Fertility and Sterility , 113 (5), 908–915 . González, N. I. (2020). Legal and Ethical Issues in Cross-Border Gestational Surrogacy. Fertility and Sterility ,
113 (5), 916–919 . Ibrahim,  J.  (2013). Teori  dan  Metodelogi  Penelitian  Hukum  Normatif (7th  ed.).  Malang:  Banyumedia Publishing.
Judiasih,  S.  D.,  &  Dajaan,  S.  S.  (2017).  Aspek  Hukum  Surrogate  Mother dalam  Perspektif  Hukum  Indonesia.
Jurnal Bina Mulia Hukum , 1 (2), 141–150 .
Klock,  S.  C.,  &  Lindheim,  S.  R.  (2020).  Gestational  Surrogacy:  Medical,  Psychosocial,  and  Legal Considerations. Fertility and Sterility , 113 (5), 889–891 .
Tereshchenko, L. G., Sur, S., Meoni, L., Gambhir, T., Maly, M., Jaar, B., … Parekh, R. (2015). Increased QT Variability Index is Associated with Mortality in Incident Hemodialysis Patients. Journal of the American College of Cardiology , 65 (10S), A338 . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Putusan Mahkamah Konstiusi Nomor 46/PUU-VIII/2010