## PENGARUH VARIABEL GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA APARATUR
Hatta Putra Pratama 1) , *Alwin Teniro 2) , Muhsin Efendi 3) , Zainudin 4) , Nanda Zunafriesma 5) 1,2,3,5 ) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Gajah Putih, Aceh, Indonesia
4) Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Putih, Aceh, Indonesia
*Email Korespondensi: alwintenirougp@gmail.com
Diterima Redaksi: 21-02-2024 | Selesai Revisi: 18-03-2024 | Diterbitkan Online: 29-04-2024

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  memperoleh  data  serta  mengukur  pengaruh good  governance terhadap kinerja aparatur. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan uji statistik.  Adapun  sampel  dalam  penelitian  adalah  seluruh  ASN  Kecamatan  Bukit  sebesar  24 Responden.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  berganda,  koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa   secara parsial, akuntabilitas, transparansi,  demokrasi,  dan  aturan  hukum  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja aparatur.sedangkan  secara  simultan good  governance berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kinerja aparatur”
Kata Kunci: Akuntabilitas; Transparansi; Demokrasi; Aturan Hukum; Kinerja Aparatur

## Abstract
Purpose  This  study  obtained  data  and  measured  the  effect  of  good  governance  on  apparatus performance.  This  research  method  uses  quantitative  methods  with  a  statistical  test  approach. The  sample  in  the  study  was  all  ASN  Bukit  District  amounting  to  24  respondents.  The  data analysis  techniques  used  are  multiple  regression  analysis,  coefficient  of  determination,  t  test, and F test. The results showed that partially, accountability, transparency, democracy, and the rule of law had a positive and significant effect on apparatus performance, while simultaneously good governance had a positive and significant effect on apparatus performance”
Keywords: Accountability; Transparency; Democracy; Rule of Law, Apparatus Performance

## Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol.08 No.1 Tahun 2024

## PENDAHULUAN
Good  governance dapat  diartikan  sebagai  tata  pemerintahan  yang  baik.  Kata " governance "  adalah  sebuah  konsep  yang  menggantikan  istilah  " government ", governance adalah proses di mana pemerintah dan masyarakat sipil menentukan sebuah kebijakan yang sangat penting karena pemerintah dan masyarakat sipil berinteraksi satu sama  lain  melalui  kesepakatan,  prosedur,  dan  perjanjian.  Selain  itu,  masyarakat  sipil harus  memantau  sekaligus  mengontrol  bagaimana  kebijakan  dibuat  dengan  melibatkan dua pihak.
Iniasi good  governance di  Indonesia  dimulai  pada  awal  reformasi.  Namun, pelaksanaannya belum optimal, terlihat dari maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme di tubuh  pemerintahan.  Dapat  dipahami  bahwa  isu  yang  ada  saat  ini  telah  mengikis kepercayaan  publik  terhadap  kemampuan  pemerintah  untuk  bekerja  secara  memadai, antara lain adanya  agenda politik, kurangnya integritas pejabat, dan kurangnya sumber daya  yang  berkualitas  dalam  pemerintahan.  Prinsip-prinsip good  governance penting untuk  menentukan  kualitas  kinerja  aparatur.  Kinerja  yang  baik  tercermin  dari  berbagai faktor,  salah  satunya good  governance .  Kinerja  yang  buruk  di  sisi  lain,  tanda  dari kurangnya prinsip-prinsip good governance .
Menurut  “Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun ( 2019 ) Tentang  Penilaian Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)”,  Memastikan  penilaian  yang  obyektif  terhadap Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  adalah  tujuan  dari  penilaian  kinerja.  Oleh  karena  itu, sangat  penting bagi Kantor Kecamatan Bukit  untuk melakukan penilaian  kinerja untuk menentukan  apa  yang  merupakan  "level  of  performance"  yang  tinggi  bagi  seorang karyawan dan sebaliknya dalam hal produktivitas kerja.
Beberapa  permasalahan  terkait  kinerja  aparatur  Kecamatan  Bukit  yaitu  masuk kantor  terlambat  dan  aparatur  meninggalkan  tempat  kerja  dengan  alasan  yang  tidak jelas, inisiatif masih kurang optimal seperti para aparatur harusnya menguasai perangkat digital dan tetap bekerja sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, para aparatur yang sering bolak-balik atau mengobrol sehingga cenderung membuang waktu kerja dan para aparatur  sering  berperilaku  semaunya  dalam  memberikan  pelayanan  masyarakat. Kondisi tersebut  diduga disebabkan oleh good governance di  Kantor Kecamatan Bukit yang kurang baik,
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol.08 No.1 Tahun 2024
Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konsep "good  governance" belum  diterapkan  sebaik  mungkin;  ada  sejumlah  indikator,  termasuk  keadilan, efektivitas,  dan  transparansi,  yang  belum  diterapkan  dengan  benar  (Ismayanti,  2021). Temuan  pengujian  menunjukkan  bahwa  kinerja  meningkat  secara  signifikan  oleh karakteristik  independensi  dan  akuntabilitas.  Sementara  itu,  kinerja  tidak  dipengaruhi oleh variabel keadilan dan transparansi (Ardhiarisca, 2012).
Pemerintah berperan sebagai "agent of change" utama bagi masyarakat di negara berkembang,  dan  "good  governance"  merupakan  salah  satu  bentuk  administrasi pembangunan (Ismayanti, 2021). Frasa "good governance " memiliki arti sebagai berikut dalam kaitannya dengan tata kelola pemerintahan yang baik:
1. Prinsip-prinsip yang mendukung kehendak rakyat dan yang dapat memberdayakan rakyat  untuk  mewujudkan  impian  mereka  akan  keadilan  sosial,  pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan tujuan-tujuan nasional dan negara lainnya.
2. Gambaran  realistis  tentang  pemerintahan  yang  bekerja  untuk  mencapai  tujuan- tujuan ini dengan menjalankan tugasnya secara efisien dan efektif.
Dapat disimpulkan good goveirnancei adalah kepemerintahan yang mengembangkan  prinsip-prinsip  tertentu  dalam  setiap  pengambilan  keputusannya untuk  mencapai  tujuan  nasional,  efektivitas  tata  kelola  pemerintahan  melibatkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap keputusan yang diambil.
Tujuan pelaksanaan good governance yaitu mendorong efektivitas penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, akuntabel, budaya hukum untuk mengedepankan kesejahteraan masyarakat  Indonesia dan meningkatkan daya saing  di tingkat  regional  dan  dunia  (Khairudin  et  al.,  2021).  Menurut United  Nationals Development Programme prinsip good governance dalam (Mardiasmo, 2021) sebagai berikut:
1. Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktifitas yang dilakukan. Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab.  Untuk itu, setiap  penyelenggaraan  harus  melaksanakan  tugasnya  secara  jujur  dan  struktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pubik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.
2. Transparansi  yaitu  kebebasan  memperoleh  informasi  yang  berkaitan  dengan kepentingan publik secara langsung bagi mereka yang membutuhkan.
3. Deimokrasi,  mengandung  tiga  unsur  pokok  yaitu  partisipasi,  peingakuan  adanya perbedaan peindapat dan perwujudan kepentingan umum.
4. Aturan Hukum yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.  Aturan  hukum  harus  dibangun  agar  lembaga  neigara  dan  penyelenggaraan negara  dalam  melaksanakan  tugasnya  seilalu  didasarkan  pada  keyakinan  untuk berpegang teguh pada keiteintuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari  keempat  prinsip  tersebut,  yaitu  transparansi,  akuntabilitas,  demokrasi  dan aturan hukum (Mardiasmo, 2021). Untuk mengatur Indikator Kinerja, Widodo, di sisi lain,  mendefinisikan  kinerja  sebagai  pelaksanaan  tugas  dan  menyempurnakannya sesuai  dengan  kewajiban.  Gibson  berpendapat  bahwa  kapasitas  dan  dorongan seseorang  untuk  menyelesaikan  tugas  berdampak  pada  seberapa  baik  kinerja  mereka (Mukarom  &  Laksana,  2016).  Menurut  Budiyanto  dan  Mochamad  (2020),  tujuan kinerja  adalah  menyelaraskan  kinerja  individu  dengan  tujuan  organisasi.  (Nurfitriani,
2022) memberikan enam ukuran kinerja, yaitu sebagai berikut:
a. Kualitas  (mutu)  yaitu  pengukuran  kinerja  berdasarkan  mutu  hasil  sebuah pekerjaan.
b. Kuantitas  (jumlah)  yaitu  pengukuran  kinerja  berdasarkan  jumlah  hasil  sebuah pekerjaan.
c. Jangka  waktu,  yang  mengukur  kinerja  dengan  membandingkannya  dengan tanggal jatuh tempo tugas.
d. Penekanan  pada  biaya,  yaitu  jumlah  yang  dihabiskan  untuk  setiap  tindakan sebelum penyelesaiannya.
e. Pengawasan, atau pengawasan terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung.
f. Hubungan antar pegawai yaitu penilaian kinerja secara kerjasama antar pegawai. Dari  6  indikator  tersebut,  T.R.  Mitchell  (1978)  menyatakan  dalam (Sedarmayanti, 2020) bahwa indikator kinerja terdiri dari lima elemen secara spesifik:
“ Ouality  of  Work (Kualitas  Kerja), Promptness (Ketepatan  Waktu), Initiative (Inisiatif), Capability (kemampuan), dan Communication (komunikasi).”

## KERANGKA KONSEPTUAL
Gambar 1 Model Penelitian Sumber Gambar: Data Primer
HEPOTESIS
"Good  governance” berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  aparatur  pada Kantor  Kecamatan  Bukit  Kabupaten  Bener  Meriah"  adalah  hipotesis  penelitian. Hipotesis  verbal  dan substantif ini menyatakan bahwa jika Ho: ρ < 0 menunjukkan tidak ada dampak dari tata kelola pemerintahan yang baik terhadap kinerja aparatur, maka  Ha:  ρ  ≥  0  menunjukkan  adanya  dampak.  Hipotesis  berbasis  deskripsi  berikut ini memandu penelitian ini:
1. Diyakini bahwa akuntabilitas mempengaruhi seberapa baik kinerja peralatan di Distrik Bukit.
2. Diyakini bahwa transparansi mempengaruhi kinerja aparatur di Distrik Bukit.
3. Ada kemungkinan bahwa kinerja aparatur di Kecamatan Bukit dipengaruhi oleh demokrasi.
4. Diduga bahwa efektivitas aparatur Kecamatan Bukit dipengaruhi oleh supremasi hukum.

## METODE PENELITIAN
Sugiyono  (2022)  berpendapat  bahwa  metodologi  penelitian  adalah  pendekatan terstruktur  untuk  pengumpulan  data  yang  memiliki  tujuan  tertentu.  Dalam  metodologi tersebut,  digunakan  metode  penelitian  kuantitatif.  Hardani  (2020)  berpendapat  bahwa objek  penelitian  seperti  populasi  terdiri  dari  kejadian,  orang,  dan  sumber  data  yang
memiliki  kesamaan  ciri-ciri  tertentu;  di  sisi  lain,  sampel  adalah  himpunan  bagian  dari populasi  (Saragih  et  al.,  2021).  Sampel  penelitian  ini  terdiri  dari  24  orang  ASN Kecamatan Bukit. Subjek penelitian yang memberikan data disebut sebagai sumber data (Saragih et al., 2021). Sumber data primer dan sekunder adalah sumber informasi yang digunakan.  Kuesioner  berfungsi  sebagai  sumber  data  utama,  dan  LAKIP  2022 Kecamatan  Bukit,  RENJA,  dan  SKP  berfungsi  sebagai  sumber  sekunder.  Metode pengumpulan  data  meliputi  observasi,  survei  dengan  menggunakan  skala  Likert,  dan tinjauan  literatur.  Persamaan  berikut  ini  digunakan  untuk  menentukan  uji  validitas, reliabilitas, dan regresi berganda dari teknik analisis data:
Y = a + b 1 X1 + b 2 X 2 + b3X 3 + b 4 X 4 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sikap Responden Terhadap Variabel
Gambar 2 Sikap Responden Kuesioner Variabel X Sumber: Data Primer

## Gambar 3 Sikap Responden Kuesioner Variabel Y
Sumber: Data Primer Diolah 28 April 2023
Penyebaran  kuesioner  kepada  24  responden  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di Kecamatan Bukit dengan menggunakan skala likert dalam 5 alternatif jawaban dengan skor  terendah  diberi  bobot  1  hingga  tertinggi  diberi  bobot  5  pada  setiap  pernyataan variabel.  Dari  Gambar  2,  sikap  responden  terhadap  variabel  akuntabilitas  (X 1 )  dengan skor 380, transparansi (X 2 ) dengan skor 336, demokrasi (X 3 ) dalam kategori cukup baik, Aturan  Hukum  (X 4 )  dalam  sangat  baik.  Adapun  untuk  variabel  Kinerja  Aparatur  (Y) dengan skor 1061 dalam kategori sangat baik.

## Uji Validitas
Tabel. 1 Hasil Uji Validitas Variabel Item R hitung R tabel Keputusan Akuntabilitas (X 1 ) 1 0,780 0,404 Valid 2 0,581 0,404 Valid 3 0,782 0,404 Valid 4 0,645 0,404 Valid Transparansi (X 2 ) 1 0,841 0,404 Valid 2 0,756 0,404 Valid 3 0,715 0,404 Valid 4 0,547 0,404 Valid Demokrasi (X 3 ) 1 0,773 0,404 Valid 2 0,835 0,404 Valid 3 0,782 0,404 Valid 4 0,552 0,404 Valid Aturan Hukum (X 4 ) 1 0,763 0,404 Valid 2 0,749 0,404 Valid
3 0,786 0,404 Valid 4 0,854 0,404 Valid Kinerja Aparatur (Y) 1 0,209 0,404 Tidak Valid 2 0,479 0,404 Valid 3 0,618 0,404 Valid 4 0,494 0,404 Valid 5 0,767 0,404 Valid 6 0,719 0,404 Valid 7 0,451 0,404 Valid 8 0,604 0,404 Valid 9 0,604 0,404 Valid 10 0,491 0,404 Valid

## Sumber: Data Primer 2024
Validitas merupakan penilaian ketepatan suatu instrumen pengukuran (Saragih et al.,  2021).  Pilihan  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  validitas  Pearsons  Product Moment  dengan  tingkat  signifikansi  0,05  dan  n  =  24,  menghasilkan  r  tabel  =  0,404. Ketika r hitung melebihi r tabel, maka pertanyaan tersebut valid, dan sebaliknya. Semua item pernyataan untuk variabel-variabel berikut ini lolos uji validitas: akuntabilitas (X1), transparansi  (X2), demokrasi  (X3), dan supremasi  hukum  (X4). Untuk variabel  kinerja aparatur  (Y),  hanya  item  pertama  yang  tidak  valid  dan  perlu  dihilangkan,  sehingga tersisa sembilan item pernyataan yang valid.

## Uji Reliabilitas
Tabel.  2 Hasil Uji Reliabilitas

## Sumber: Data Primer 2024
Melakukan  uji  reliabilitas  adalah  langkah  kedua  dalam  proses  analisis;  ini dilakukan  setelah  menyelesaikan  uji  validitas,  yang  menentukan  apakah  pernyataan kuesioner dianggap sah. Sebuah tes dianggap dapat dipercaya jika hasilnya secara umum konsisten  dalam  hal  skor  (Saragih  et  al.,  2021).  Reliabilitas  didefinisikan  sebagai konsistensi  atau  keakuratan  pengukuran.  Untuk  menentukan  reliabilitas,  digunakan  uji
Cronbach Alpha (α). Jika persyaratan pengujian melebihi 0,60, instrumen tersebut dapat diandalkan, dan sebaliknya. Setiap variabel diuji reliabilitasnya.

## Uji Normalitas
Tabel.  3 Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data Primer 2024
Uji normalitas statistik Kolmogorov Smirnov dengan distribusi Asymptotic atau kurva  normal  probability  plot  dapat  menemukan  data  yang  terdistribusi  normal  dalam suatu  penelitian.  Wahjusaputri  &  Purwanto  (2022)  menyatakan  bahwa  nilai  residual berdistribusi  normal  jika  Sig.  (2-tailed)  >  0,05  dan  sebaliknya.  Uji  normalitas Kolmogorov-Smirnov  2-tailed  pada  Tabel  3  menunjukkan  nilai  Asymp.  Sig.  Tingkat signifikansi 2-tailed 0,172 > 0,05 menunjukkan distribusi residual yang teratur.

## Uji Multikolinearitas
Tabel.  4 Uji Multikolinearitas dan Uji T
Sumber: Data Primer 2024
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol.08 No.1 Tahun 2024
Jika  hubungan  antara  variabel  independen  terdeteksi  oleh  model  regresi, multikolinearitas  akan  memeriksa  hasilnya.  Jika  VIF  kurang  dari  10  dan  toleransi kurang  dari  0,10,  maka  multikolinearitas  tidak  menjadi  masalah.  Tidak  ada multikolinearitas  antar  variabel  model,  sesuai  dengan  pengujian  pada  Tabel  4.  Hal  ini didukung oleh nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10.

## Uji Heteroskedastisitas
Gambar.  4  Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Primer Diolah 28 April 2023
Uji  heteroskedastisitas  menentukan  apakah  ada  ketidaksamaan  residual  antar pengamatan  dalam  model  regresi.  Heteroskedastisitas  tidak  diamati  dalam  penelitian yang  baik.  Heteroskedastisitas  tidak  ada  jika  titik-titik  pada  grafik  plot  antara  residual variabel  dependen  dengan  nilai  yang  telah  diprediksikan  menyebar  dan  tidak membentuk suatu pola (Purnomo, 2017). Penyebaran titik-titik secara acak dapat dilihat pada  Gambar  4.  Model  regresi  memprediksi  kinerja  aparatur  dengan  menggunakan akuntabilitas  (X1),  transparansi  (X2),  demokrasi  (X3),  dan  supremasi  hukum  (X4). Heteroskedastisitas tidak ada.
Uji Linearitas
Tabel.  5 Hasil Uji Linearitas

## Sumber: Data Primer 2024
Keadaan  linier  (lurus)  distribusi  data  penelitian  dapat  dipastikan  dengan menggunakan  uji  linieritas.  Teknik  regresi  berganda  dapat  diterapkan  pada  data penelitian jika hasil temuan dari uji linieritas  adalah linier.  Berdasarkan  nilai  linearitas yang  cukup  besar  <  0,05,  Wahjusaputri  dan  Purwanto  (2022)  menyimpulkan  bahwa terdapat  hubungan  yang  linear  antara  variabel  independen  dan  dependen.  Uji  linearitas pada Tabel 6 menunjukkan adanya hubungan yang linear (0,000 < 0,05) antara variabel independen dan dependen.

## Uji T
Uji-t  memungkinkan  kita  untuk  mendasarkan  keputusan  kita  secara  parsial tentang  bagaimana  variabel  independen  mempengaruhi  variabel  dependen.  Ho  ditolak dan  Ha  diterima  jika  thitung  >  ttabel,  dan  sebaliknya.  Sebaliknya,  Ha  ditolak  dan  Ho diterima jika signifikansi kurang dari 0,05.
Tabel .6 Hasil Uji F

## Sumber: Data Primer 2024
Adapun hasil uji t dengan nilai t tabel 2,093 diperoleh dari t tabel = t (a/2; n-k-1) = t (0.025; 19) sebagai berikut:
1. Tabel  4  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  (X1)  memiliki  dampak  yang  baik terhadap  kinerja  aparat  (Y),  dimana  Ha  diterima  dan  Ho  ditolak  karena signifikansi 0,023 < 0,05 dan nilai thitung 2,476 > ttabel 2,093.
2. Tabel  4  menggambarkan  bagaimana  transparansi  (X2)  mempengaruhi  kinerja aparat  (Y)  secara  parsial.  Ha  diterima  dan  Ho  ditolak  karena  tingkat signifikansi 0,009 di bawah 0,05 dan nilai thitung sebesar 2,900 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 2,093.
3. Nilai thitung Tabel 4 sebesar 2,184 lebih besar dari ttabel sebesar 2,093, dengan tingkat signifikansi 0,042/0,05. Hasilnya, kita dapat menerima Ha dan menolak Ho.  Kinerja  aparatur  dipengaruhi  secara  positif  dan  signifikan  oleh  demokrasi (X3) (Y).
4. Demokrasi  (X3)  pada  Tabel  4  memiliki  dampak  yang  positif  dan  signifikan terhadap kinerja aparatur (Y). Karena supremasi hukum merupakan faktor yang berkontribusi  terhadap  demokrasi  (X3),  maka  kami  menolak  Ho  dan menyimpulkan  bahwa  kinerja  aparatur  (Y)  mendapat  manfaat  dari  thitung 2.184 > ttabel 2.093 dan signifikansi 0.007 < 0.05.

## Uji F

## Tabel.  7 Hasil Uji F
Uji  F  ini  menunjukkan  bagaimana  variabel  independen  dan  dependen berinteraksi. Kami menerima Ha dan menolak Ho jika ambang batas signifikansi kurang dari  0,05,  dan  sebaliknya  jika  Fhitung  >  F tabel .  Hasil  uji  F  menunjukkan  bahwa  tata kelola pemerintahan yang kuat berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur (F hitung = f (k;n-k) = f (4;20)) (F hitung 96.732 > F tabel 2.87 dan signifikansi 0.00 < 0.05). Oleh karena itu, kami menerima Ha dan menolak Ho.
Tabel. 8 Analisis Koefisien Determinasi
Sumber: Data Primer 2024

## Analisis Persamaan Regresi Berganda
Persamaan  regresi  berganda  diperiksa  untuk  memprediksi  nilai  variabel dependen  secara  parsial  dan  simultan  dengan  menggunakan  nilai-nilai  variabel independen.  Dengan  menggunakan  koefisien  dari  tabel  4,  kita  bisa  mendapatkan persamaan regresi berganda:
Y = 22.547 + 0,189X 1 + 0,381X 2 + 0,272X 3 + 0,328X 4
Maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Konstanta 22,547 artinya jika akuntabilitas (X 1 ), transparansi (X 2 ), demokrasi (X 3 ) serta aturan hukum (X 4 ) adalah 0 maka kinerja aparatur (Y) sebesar 22.547.
2. Setiap  penambahan  variabel  akuntabilitas  (X 1 )  sebesar  1,  maka  terjadi  kenaikan kinerja aparatur (Y) di Kantor Kecamatan Bukit sebesar 0,189.
3. Setiap  penambahan  variabel  transparansi  (X 2 )  sebesar  1,  maka  terjadi  kenaikan kinerja aparatur (Y) Kantor Kecamatan Bukit sebesar 0,381.
4. Setiap  penambahan  variabel  demokrasi  (X 3 )  sebesar  1,  maka  terjadi  kenaikan kinerja aparatur (Y) di Kantor Kecamatan Bukit sebesar 0,272.
5. Setiap  penambahan variabel  aturan hukum  (X 4 )  sebesar 1, maka terjadi  kenaikan kinerja aparatur (Y) di Kantor Kecamatan Bukit sebesar 0,328.

## Analisis Koefisien Determininasi (R2)
Uji  koefisien  determinasi  menghitung  persentase  pengaruh  variabel  independen terhadap variabel dependen. Tabel 7 menunjukkan nilai R2 sebesar 95,3%, atau 0,953 R Square.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tata  kelola  yang  baik  mempengaruhi  variabel kinerja peralatan (Y) sebesar 95,3%, sedangkan faktor lain di  luar variabel  independen dapat mempengaruhi sebesar 4,7% (100%-95,3%).

## Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Aparatur
Hipotesis  pertama,  yang  diterima,  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  yang  baik atau buruk mempengaruhi  kinerja aparat,  yang dinilai cukup baik  di  Kecamatan Bukit. Menurut  hipotesis  yang  didukung  oleh  penelitian  ini,  Pemegang  dana  perwalian  harus melaporkan semua tindakan dan kegiatan mereka kepada pemberi dana perwalian, yang dapat meminta pertanggungjawaban mereka (Mardiasmo, 2018).
Namun,  pajak  dan  retribusi  daerah  telah  menurun,  yang  menunjukkan  hal sebaliknya.  Studi  ini  memverifikasi  temuan  Nurwana  dkk.  (2020)  dan  Yuniarsih  dkk. (2021)  yang  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  meningkatkan  kinerja  peralatan.  Namun, tidak  demikian  halnya  dengan  penelitian  (Rachman,  2021)  yang  menunjukkan  bahwa akuntabilitas memiliki dampak yang tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja.
Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Aparatur
Diterimanya  hipotesis  kedua  menunjukkan  bahwa  baik  atau  buruknya transparansi berdampak kepada baik atau buruknya kinerja aparatur di Kecamatan Bukit yang  berkategori  cukup  baik.  Terjadi  peningkatan  tahun  ini,  dimana  pemerintah Kecamatan Bukit memanfaatkan media sosial dengan mempublikasikan segala program atau  kegiatan.  Studi  ini  mendukung  gagasan  bahwa  kebebasan  informasi  adalah  dasar dari  keterbukaan  (Mardiasmo,  2018).  Temuan  studi  ini  relevan  dan  sejalan  dengan penelitian  sebelumnya  (Rachman,  2021)  yang  menunjukkan  dampak  substansial  dan menguntungkan  dari  transparansi  terhadap  kinerja.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini berbeda  dengan  penelitian  (Nurwana  et  al.,  2020)  yang  menunjukkan  bahwa  kinerja tidak dipengaruhi oleh transparansi.

## Pengaruh Demokrasi Terhadap Kinerja Aparatur
Diterimanya  hipotesis  yang  ketiga  menunjukkan  bahwa  baik  atau  buruknya demokrasi berdampak kepada baik atau buruknya kinerja aparatur di kantor Kecamatan Bukit  yang  berkategori  cukup  baik.  Pemerintah  Kecamatan  Bukit  menegakkan demokrasi  baik  di  internal  maupun  eksternal,  upaya  yang  dilakukan  dalam  internal seperti para aparatur diberi kesempatan yang sama serta melibatkan para aparatur dalam diskusi,  evaluasi,  pengambilan  keputusan  secara  musyawarah  sedangkan  dalam
eksternal  dengan  adanya  kotak  saran.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  teori  bahwa demokrasi  yaitu  adanya  partisipasi,  pengakuan  adanya  perbedaan  pendapat  dan perwujudan kepentingan umum dengan cara aspiratif (Mardiasmo, 2021).
Pengaruh Aturan Hukum Terhadap Kinerja Aparatur
Diterimanya  hipotesis  yang  keempat  menunjukkan  bahwa  baik  atau  buruknya aturan  hukum  berdampak  kepada  baik  atau  buruknya  kinerja  aparatur  di  kantor Kecamatan  Bukit  yang  berkategori  sangat  baik.  Pemerintah  Kecamatan  Bukit  telah melaksanakan  tugas  dan  fungsi  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  serta  adanya pelaksanaan  hukum  ketika  para  aparatur  melakukan  kesalahan.  Penelitian  ini  berbeda dengan penelitian yang menunjukkan aturan hukum tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Yuniarsih dkk., 2021).

## Pengaruh Good governance Terhadap Kinerja Aparatur
Berdasarkan uji F, good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur Kecamatan Bukit sebesar 95,3% artinya hipotesis kelima diterima yang ditentukan  oleh  akuntabilitas,  transparansi,  demokrasi,  dan  aturan  hukum.  Secara empiris  penelitian  ini  yaitu  pertama,  seorang  aparatur  dapat  bekerja  dengan  optimal guna  mencapai  tujuan  organisasi,  kedua, good  governance didasarkan  pada  landasan konseptual,  secara  empiris  telah  memberikan  konsep  yang  baik  kepada  aparatur  untuk mengembangkan  sebuah  organisasi  publik  serta  mengefektifkan  berbagai  pelaksanaan kegiatan.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa good  governance baik  secara  teoritik  maupun empirik memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur Kecamatan Bukit.
Studi  ini  mendukung  temuan  sebelumnya  bahwa  tata  kelola  yang  baik  dapat meningkatkan kinerja (Saputro & Efendi, 2021; Rifdah dan Luterlean, 2021; Agustina et al., 2021).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini mengkaji kinerja aparatur Kecamatan Bukit dalam kaitannya dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Persamaan regresi berganda, yang setelah dianalisis menghasilkan Y = 22.547 + 0.189X1 + 0.381X2 + 0.272X3 + 0.328X4, dapat digunakan untuk memperoleh kesimpulan berikut dari uji t dan uji F:
1. Aparatur  Kantor  Kecamatan  Bukit  meningkatkan  akuntabilitas,  yang ditunjukkan dengan t hitung > ttabel (2,476 > 2,093) dan nilai signifikan 0,023 < 0,05. Ho ditolak dan Ha diterima karena dapat diterima.
2. Transparansi  meningkatkan  kinerja  Kantor  Distrik  Bukit.  Dengan menggunakan thitung > t tabel (2,900 > 2,093) dan nilai signifikan 0,009 < 0,05, Ha diterima sedangkan Ho ditolak, menunjukkan kategori valid.
3. Aparatur  Kantor  Kecamatan  Bukit  berfungsi  lebih  baik  di  bawah  demokrasi, yang  ditunjukkan  oleh  thitung  >  t tabel (2,184  >  2,093)  dan  nilai  signifikansi 0,042 < 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Ha diterima.
4. Menerapkan  supremasi  hukum  meningkatkan  kinerja  Kantor  Kecamatan Bukit.  Nilai  thitung  >  t tabel (2,994  >  2,093)  dan  signifikansi  0,007  <  0,05 menyiratkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, dengan kategori baik.
5. Peralatan  kantor  kecamatan  Bukit  berkinerja  lebih  baik,  yang  ditunjukkan dengan  Fhitung  >  F tabel (96,732  >  2,87)  dan  nilai  signifikansi  0,00  <  0,05. Variabel  bebas  berpengaruh  sebesar  95,3%,  sedangkan  variabel  tidak  bebas berpengaruh sebesar 4,7%.
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penelitian ini menyarankan yaitu kelemahan yang masih ada yaitu pada indikator akuntabilitas terdapat indikator yang belum tercapai dan masih belum optimal dalam melakukan kinerjanya terhadap publik.

## REFERENSI
Agustina,  R.,  Sunarta,  K.,  &  Edi,  S.  (2021). Pengaruh  Good  Government  Governance Terhadap Kinerja Pemerintah . http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/2334.
Budiyanto,  E.,  &  Mochamad,  M.  (2020).  Kinerja  Karyawan  Ditinjau  dari  Aspek  Gaya Kepemimpinan Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja. In Evaluasi Kinerja SDM .
CV. AA Rizky.
Hardani,  dkk. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif (Nomor April). CV. Pustaka Ilmu Group.
Ismayanti.  (2021). Implementasi  Prinsip  -  Prinsip  Good  Governance  Dalam Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Di  Kantor  Kecamatan  Masalle
Kabupaten Enrekang (Vol. 14, Nomor 1).
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13352-Full_Text.pdf
Khairudin, Soewito, & Aminah. (2021). Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia . CV. Amerta Media.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik : Edisi Terbaru . Andi.
Mardiasmo. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru . Andi. Mukarom,  Z.,  &  Laksana,  M.  W.  (2016). Membangun  Kinerja  Pelayanan  Publik Menuju Clean Government and Good Governance . CV. Pustaka Setia. Nurfitriani. (2022). Manajemen Kinerja Karyawan . Cendekia Publisher.
Nurwana,  Maryadi,  &  Saripuddin.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  Akuntabilitas, Transparansi, Kapasitas,  Responsivitas, Dan Keadilan Terhadap Kinerja Asn Pada Sekretariat  Daerah  Kota  Parepare. Jurnal  Nmar , 1 (2),  284–294.  https://e- jurnal.nobel.ac.id/index.php/NMaR/article/view/1279
Praturan  Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2019).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30 Tahun  2019  Tentang  Penilaian  Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil.  In Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (hal. 1–52). Purnomo, R. A. (2017). Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS . CV. Wade Group.
Rachman,  A.  (2021). Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas  dan  Integritas  Terhadap Kinerja  Pegawai  pada  Kantor  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten Takalar . Program Pascasarjana Institut Teknologi Dan Bisnis Nobel Indonesia. Saputro,  G.,  &  Efendi,  D.  (2021).  Pengaruh  Pengendalian  Internal  &  Prinsip-Prinsip Good  Governance  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Kecamatan  Tambaksari  Kota Surabaya.
Jurnal ilmu dan Riset Akutansi , 10 , 1–16.
http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4171
Saragih, M., Liharman, S., Purba, J. . P., & Panjaitan, P. D. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif: Dasar – Dasar Memulai Penelitian (Nomor iii). Yayasan Kita Menulis. Sedarmayanti.  (2020). Sumber  Daya  Manusia  dan  Produktivitas  Kerja .  CV  Mandar Maju.
Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif . CV. Alfabeta. Wahjusaputri, S., & Purwanto, A. (2022). Statistika Pendidikan: Teori dan Aplikasi . CV. Bintang Semesta Media.
Yuniarsih,  W.,  Sulastini,  &  Khuzaini.  (2021). Pengaruh  Penerapan  Prinsip-Prinsip Good  Governance  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Studi  Kasus  Pada  Rumah  Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin . http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8884/