## Vol. 4 No. 1 Januari 2022

## TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS DIGUNAKANNYA SENJATA

## SPACE-BASED MISSILE INTERCEPTOR SEBAGAI BENTUK UPAYA SELF-DEFENSE DARI NEGARA PENYERANG TERHADAP NEGARA PIHAK KETIGA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
State Responsibility For The Use Of Space-Based Missile Interceptor Weapons As A Self-Defense Effort From The Enemy Country Against Third
Party States Reviewing From International Law
Virajati Adhazar, Suhaidi, Sutiarnoto dan Jelly Leviza Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan viraadha@gmail.com
Naskah dikirim : 12 November 2021 Naskah diterima untuk diterbitkan : 11 Januari 2022 DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.5976

## ABSTRACT
Self-defense as an inherent right owned by a country is regulated in Article 51 of the UN Charter and due to the use of Space-Based Missile Interceptor (SBMI) weapons in space, the 1967 outer space treaty must also be guided. Because Article 4 of the 1967 Outer Space Treaty prohibits the use of weapons in space, the legality of using SBMI weapons is questionable. Therefore, this study was conducted to determine the legal provisions, forms of state accountability and the process of prosecuting compensation for countries using these weapons according to international law. The results of the study indicate that the use of SBMI weapons does not conflict with international law, because it is based on Article 103 of the UN Charter which states that if there are provisions in other legal rules that are contrary to the UN Charter, the UN Charter must be guided. So that self-defense actions based on Article 51 of the UN Charter do not violate the law. The party that must be absolutely responsible is the country that started the conflict, because it has violated the rules of international law in Article 2 paragraph (4) of the UN Charter and international humanitarian law. The compensation process is carried out according to the rules of the space liability convention 1972 and if in practice the party who is responsible does not show good faith in providing compensation, then it can be continued by referring to the dispute resolution process in the UN Charter.
Keywords: State responsibility, self-defense, Space-Based Missile Interceptor, compensation.

## ABSTRAK
Self-defense sebagai hak inherent yang dimiliki oleh suatu  Negara diatur di dalam Pasal 51 UN Charter dan  karena  penggunaan  senjata Space-Based  Missile  Interceptor (SBMI)  di  ruang  angkasa,  maka outer space treaty 1967 juga harus dipedomani. Karena Pasal 4 outer space treaty 1967 melarang penggunaan senjata  diruang  angkasa,  sehingga  legalitas  penggunaan  senjata  SBMI  patut  diragukan.  Oleh  sebab  itu, penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  ketentuan  hukum,  bentuk  pertanggungjawaban  negara  dan proses  penuntutan  ganti  kerugian  bagi  negara  yang  menggunakan  senjata  tersebut menurut  hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penggunaan senjata SBMI tidak bertentangan dengan hukum  internasional,  karena  berdasarkan  Pasal  103 UN  Charter yang  menyatakan  bahwa  jika  ada ketetapan  di  aturan  hukum  lain  yang  bertentangan  dengan UN  Charter maka  yang  harus  dipedomani adalah UN  Charter. Sehingga  Tindakan self-defense berdasarkan  Pasal  51 UN  Charter menjadi  tidak menyalahi  hukum.  Pihak  yang  harus  bertanggung  jawab  secara  mutlak  adalah  negara  yang  memulai konflik, karena telah melanggar aturan hukum internasional pada Pasal 2 ayat (4) UN Charter dan hukum humaniter  internasional.  Proses  ganti  kerugian  dijalankan  sesuai  aturan space  liability  convention 1972 dan  jika  dalam  prakteknya  pihak  yang  harus  bertanggung  jawab  tidak  memberikan  iktikad  baik  dalam pemberian ganti kerugian, maka dapat dilanjutkan dengan berpedoman pada proses penyelesaian sengketa pada UN Charter .
Kata  Kunci:  Pertanggungjawaban  negara,  pertahanan diri, Space-Based  Missile  Interceptor, ganti kerugian.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022

## PENDAHULUAN
Letak  ruang  angkasa  yang  jauh  dari  daratan  Bumi  tidak  menghalangi  manusia  untuk memanfaatkan  ruang  angkasa.  Akibat  negatif  dari  pemanfaatan ruang  angkasa pada  umumnya lebih  dari  sekedar  risiko  kehilangan  atau  kerusakan. 1 Percobaan-percobaan  yang  berbahaya dapat  mempengaruhi  keberadaan  umat  manusia  secara  keseluruhan,  merusak  lingkungan, mencemari  atmosfer  dan  menimbulkan  gangguan  berat  terhadap  kehidupan. 2 Inilah  yang menjadi  alasan  mengapa  negara,  dan  bukan  masing-masing  pelaku  langsung,  yang  dibebani pertanggungjawaban  internasional  terhadap  aktivitas  nasional  di  ruang  angkasa,  baik  yang dilakukan  oleh  badan-badan  pemerintahan  atau  swasta.  Seperti  yang  tertuang  dalam  Pasal  6 Treaty  on  Principles  Goverming  the  Activity  in  the  Exploration  and  Use  for  Outer  Space, Including  Moon  and  Other  Celestial  Bodie  1967  yang  untuk  selanjutnya  disingkat  menjadi Outer Space Treaty 1967 yang menyatakan:
“States Parties to the Treaty shall bear international responsibility for national activities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, whether such activities are carried on  by  governmental  agencies  or  by  non-governmental  entities,  and  for  assuring  that  national activities are carried out in conformity with the provisions set forth in the present Treaty. The activities  of  non-governmental  entities  in  outer  space,  including  the  Moon  and  other  celestial bodies, shall require authorization and continuing supervision by the appropriate State Party to the Treaty. When activities are carried on in outer space, including the Moon and other celestial bodies, by an international organization, responsibility for compliance with this Treaty shall be borne both by the international organization and by the States Parties to the Treaty participating in  such  organization .” 3 (“Negara-negara  Pihak  Perjanjian  akan  memikul  tanggung  jawab internasional untuk kegiatan nasional di luar angkasa, termasuk Bulan dan benda langit lainnya, apakah  kegiatan  tersebut  dilakukan  oleh  badan-badan  pemerintah  atau  oleh  entitas  non- pemerintah,  dan  untuk  memastikan  bahwa  kegiatan  nasional  dilakukan  di  kesesuaian  dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Traktat ini. Kegiatan entitas non-pemerintah di luar angkasa, termasuk  Bulan  dan  benda  langit  lainnya,  harus  memerlukan  otorisasi  dan  pengawasan berkelanjutan  oleh  Negara  Pihak  yang  sesuai  dalam  Perjanjian.  Ketika  kegiatan  dilakukan  di luar angkasa, termasuk Bulan dan benda langit lainnya, oleh organisasi internasional, tanggung jawab  kepatuhan  terhadap  Perjanjian  ini  akan  ditanggung  baik  oleh  organisasi  internasional maupun  oleh  Negara-negara  Pihak  pada  Perjanjian  yang  berpartisipasi  dalam  organisasi tersebut”).
Sejauh  mana  kewajiban  negara  berkenaan  dengan  pertanggungjawaban  internasionalnya ditentukan  dalam  perjanjian-perjanjian  internasional  dan  perkembangan  dalam  praktik  negara- negara.  Konsep  pertanggung  jawaban  dalam  hukum  ruang  angkasa  di  satu  pihak  dirumuskan dalam  bentuk  pembebasan  terhadap  kebebasan  melakukan  aktivitas  dan  di  lain  pihak  berupa kewajiban  memberikan  ganti  rugi  apabila  aktivitas  tersebut  menimbulkan  kerugian  kepada pihak  lain  seperti  yang  tertuang  di  dalam  Pasal  2  Convention  on  International  Liability  for Damage Caused by Space Objects 1972 yang untuk selanjutnya disingkat menjadi space space liability  convention  1972,  yang  menyatakan  bahwa:  “ A  launching  State  shall  be  absolutely liable to pay compensation for damage caused by its space object on the surface of the Earth or
1 E.Sefullah Wiranda dan Mieke Komar K, Hukum Angkasa dan Perkembangannya , Remadja Karya, Bandung, 1988, hlm 167.
2 Manfred Lachs, dalam buku E.Saefullah Wiranda dan Mieke Komar K, Ibid.
3 Pasal 6 Treaty on Principles Goverming the Activity in the Exploration and Use for Outer Space, Including Moon and Other Celestial Bodie ( Perjanjian tentang Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Eksplorasi dan Pemanfaatan Luar Angkasa, Termasuk Bulan dan Benda Langit Lainnya ) 1967.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
to  aircraft  in  flight . 4 ”  (“negara  peluncur  harus  bertanggung  jawab  secara  mutlak  untuk membayar  ganti  kerugian  yang  disebabkan  oleh  benda  antariksanya,  yang  terjadi  di permungkaan bumi atau terhadap pesawat udara yang sedang dalam penerbangan”).
Setiap  negara  memiliki  hak  untuk  mempertahankan  negaranya  termasuk  juga diperbolehkan untuk menciptakan teknologi yang akan membuat negaranya tetap aman, namun hal  ini  tentunya  harus  sesuai  dengan  Charter  of  The  United  Nations  (Piagam  Perserikatan Bangsa  Bangsa)  1945  jika  tidak,  tindakan  tersebut  tidak  menghapus  tanggung  jawab  negara. 5 Kemajuan  teknologi  telah  memungkinkan  perluasan  aktivitas  negara  ke  daerah-daerah  baru. Ketika  manusia  mulai  menjelajahi  ruang  angkasa,  para  ahli  hukum  pun  segera  bergerak  untuk menghindarkan  terjadinya  kekosongan  hukum.  Hukum  ruang  angkasa  sejak  tahap  awal pembentukannya  telah  berusaha  meliputi  perkembangan  yang  terjadi  dimasa  depan,  namun tetap  saja  masih  ada  pergesekan  antara  aturan  yang  satu  dengan  yang  lainnya  sehingga ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing pihak. Ruang angkasa sebagai common heritage of  mankind (warisan  bagi  seluruh  umat  manusia)  hanya  dapat  dimanfaatkan  untuk peaceful purposes (tujuan damai). 6
Seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 4 Outer Space Treaty 1967, yang menyatakan bahwa: “States  Parties  to  the  Treaty  undertake  not  to  place  in  orbit  around  the  Earth  any objects  carrying  nuclear  weapons  or  any  other  kinds  of  weapons  of  mass  destruction,  install such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any other manner. The Moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military manoeuvres on celestial bodies shall be  forbidden.  The  use  of  military  personnel  for  scientific  research  or  for  any  other  peaceful purposes  shall  not  be  prohibited.  The  use  of  any  equipment  or  facility  necessary  for  peaceful exploration  of  the  Moon  and  other  celestial  bodies  shall  also  not  be  prohibited. 7 ”  ( “Negara- negara  pihak  traktat  berjanji  tidak  akan  menempatkan  di  orbit  sekeliling  Bumi  benda-benda yang membawa senjata nuklir atau senjata perusak masal lainnya, memasang senjata seperti itu di benda langit, atau menempatkan senjata tersebut dengan cara lain di luar angkasa. Bulan dan benda langit lainnya akan digunakan oleh semua Negara Pihak pada perjanjian secara eksklusif untuk  tujuan  damai.  Pembentukan  pangkalan  militer,  instalasi  dan  benteng,  pengujian  segala jenis  senjata  dan  perilaku  manuver  militer  pada  benda  langit  harus  dilarang.  Penggunaan personil  militer  untuk  penelitian  ilmiah  atau  untuk  tujuan  damai  lainnya  tidak  akan  dilarang. Penggunaan peralatan atau fasilitas apa pun yang diperlukan untuk eksplorasi damai Bulan dan benda langit lainnya juga tidak akan dilarang”).
Pasal 4 Outer Space Treaty 1967 menyatakan bahwa ruang angkasa hanya diperuntukkan untuk maksud damai. Ketiadaan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan maksud damai menimbulkan  beberapa  penafsiran,  pertama  jika  kegiatan  tersebut  bersifat  non-militer,  dan
4 Pasal 2 Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects ( Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional atas Kerusakan yang Disebabkan oleh Benda Luar Angkasa ) 1972.
5 Ibid, hlm. 225.
6 Boer Mauna, Hukum Internasional : Pengertian , Peranan dan Fungsi dalam Era DinamikaGlobal , PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 444.
7 Pasal 4 Outer Space Treaty 1967 , Treaty on Principles Goverming the Activity in the Exploration and Use for Outer Space, Including Moon and Other Celestial Bodies (Perjanjian tentang Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Eksplorasi dan Pemanfaatan Luar Angkasa, Termasuk Bulan dan Benda Langit Lainnya) 1967.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
kedua  jika  kegiatan  tersebut  bersifat  non-agresif. 8 Ke  tidak  jelasan  dari  maksud  damai  yang tertera  dalam  Pasal  4  Outer  Space  Treaty  1967  yang  menyebabkan  saat  ini  telah  dirancang sebuah senjata yang nantinya akan digunakan untuk self-defense (mempertahankan diri) negara. Senjata ini nantinya akan  ditempatkan di ruang angkasa. Sehingga upaya self-defense tersebut tidak lagi dilakukan dari wilayah darat atau wilayah kedaulatan negara yang diserang melainkan dari  ruang  angkasa  ke  negara  penyerang.  Sebelumnya  perlu  diketahu  dahulu  bahwa  pada dasarnya  penggunaan  kekuatan  bersenjata  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  dunia internasional  karena  akan  mengancam  perdamaian  dunia  dan  mengganggu  integritas  teritorial suatu wilayah. Sebagaimana yang telah dituliskan dalam Pasal 2 ayat (4) UN Charter:
“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity and political independence of any state, or in any other manner inconsistent  with  the  Purposes  of  the  United  Nations.” 9 (“Seluruh  Anggota  dalam  hubungan internasional, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan  dengan  tujuan-tujuan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa”).  Pasal  2  ayat  (4)  merupakan sebuah  aturan  umum  yang  melarang  suatu  negara  untuk  melancarkan  penggunaan  kekuatan dalam hal ini bisa berupa kekuatan bersenjata yang dapat melanggar batas wilayah suatu negara. Namun  hal  ini  mendapat  pengecualian  jika  penggunaan  kekerasaan  tersebut  digunakan  untuk self -defense, self-defense dapat dilakukan baik secara pribadi maupun kolektif menjadi sebuah ketentuan  pengecualian  dari  penggunaan  kekuatan  bersenjata  yang  telah  diatur  di  dalam  Pasal 51 Charter of The United Nations 1945 yang untuk selanjutnya di singkat menjadi UN Charter yang  menyatakan  bahwa: “Nothing  in  the  present  Charter  shall  impair  the  inherent  right  of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be  immediately  reported to  the  Security  Council  and shall  not in  any  way  affect  the  authority and  responsibility  of  the  Security  Council  under  the  present  Charter  to  take  at  any  time  such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security. 10 ” (“Tidak  ada  suatu  ketentuan  dalam  Piagam  ini  yang  boleh  merugikan  hak  perseorangan  atau bersama  untuk  membela  diri  apabila suatu  serangan  bersenjata terjadi terhadap  suatu  Anggota Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  sampai  Dewan  Keamanan  mengambil  tindakan-tindakan  yang diperlukan  untuk  memelihara  perdamaian  serta  keamanan  internasional.  Tindakan-  tindakan yang  diambil  oleh  Anggota-anggota  dalam  melaksanakan  hak  membela  diri  ini  harus  segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimana pun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan intemasional”).
Pasal ini menyatakan bahwa tindakan self-defense dapat dilakukan jika dilakukan sebagai respon  terhadap  serangan  bersenjata,  penggunaan  kekerasan  harus  sesuai  kebutuhan  dan proporsional,  dan  harus  segera  melaporkan  tindakan  tersebut  ke  pada  Dewan  Keamanan Perserikatan  Bangsa-bangsa  yang  untuk  selanjutnya  disingkat  menjadi  DK  PBB.  Tindakan  itu harus segera diberhentikan apabila DK PBB telah mengambil tindakan. DK PBB yang nantinya
8 Lihat I.D.G Palguna, Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law) , Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm 53-54.
9 Pasal 2 ayat (4) Charter of The United Nations (Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa) 1945.
10 Pasal 51 Charter of The United Nations (Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa) 1945.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
akan menetapkan apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara anggota merupakan ancaman terhadap pedamaian dan keamanan internasional atau tidak. 11
Pasal 51 UN Charter menyatakan bahwa setiap negara diberikan izin untuk menggunakan kekuatan bersenjata jika hal tersebut dilakukan dengan tujuan self-defense. Pasal 51 UN Charter juga  belum  menyatakan  dengan  tegas apa  saja  yang menjadi  batasan-batasan  dari  pelaksanaan self-defense  Seperti  kapan  tepatnya  tindakan  self-defense  dapat  dilakukan  oleh  suatu  negara atau  dimana  sajakah  tindakan  self-defense  dapat  dilakukan  oleh  negara,  tidak  adanya  aturan menganai  hal-hal  tersebut  membuka  kemungkinan  self-defense  boleh  dilakukan  dari  wilayah manapun  termasuk  ruang  angkasa.  Pasal  4  Outer  Space  Treaty  1967  menerangkan  bahwa penempatan senjata-senjata di ruang angkasa tidaklah dibenarkan sama sekali sebab hal itu akan bertentangan  dengan  prinsip  peaceful  purposes  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  4  Outer  Space Treaty 1967, penempatan senjata di ruang angkasa tentunya juga dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Sedangkan Pasal 51 UN Charter setiap negara diberikan hak untuk menggunakan kekerasan sebagai serangan balasan terhadap serangan bersenjata yang ditujukan kepadanya  sebagai  upaya  self-defense  negara.  Serangan  balasan  ini  harus  segera  dilaporkan kepada  DK  PBB.  Pasal  51  UN  Charter  tidak  mengatur  mengenai  seberapa  besar  serangan balasan  yang  diperbolehkan  ataupun  dari  mana  saja  serangan  balasan  ini  boleh  dilakukan.  Ini menjadi kekurangan dari 51 UN Charter. Begitu juga dengan Pasal 4 Outer Space Treaty 1967 yang  juga  tidak  mengatur  mengenai  upaya  self-defense  dari  suatu  negara.  Kekurangan  pada Pasal 51 UN Charter dan pada Pasal 4 Outer Space Treaty 1967 memberikan kekuatan kepada negara-negara super power untuk menciptakan teknologi-teknologi yang belum diatur di dalam aturan internasional. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan pertanyaan mengenai bagaimana pertanggungjawaban  dari  negara-negara  baik  itu  negara  yang  melakukan  upaya  self-defense maupun  negara  yang  melakukan  penyerangan  terhadap  negara  lain  atau  pihak  ke  tiga  yang menjadi korban dari kerusuhan yang terjadi. Penggunaan satelit juga termasuk ke dalam bagian dari  celestial  bodies  (benda  langit)  maka  oleh  sebab  itu  penggunaan  senjata SBMI (SBMI) seakan  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  yang  ada  dalam  Pasal  4  Outer  Space  Treaty  1967 yang dengan jelas menyatakan bahwa Negara-negara pihak traktat dilarang untuk menempatkan senjata  perusak  masal,  senjata  nuklir  dan  senjata  lainnya  di  orbit  sekeliling  Bumi  dan  benda langit lainnya, karena ruang angkasa hanya boleh dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan damai.
Segala  kegiatan  yang  dilakukan  di  ruang  angkasa  harus  sesuai  dengan  hukum internasional  lainnya  sebagai  akibat  penggunaan  ruang  angkasa  yang  harus  bersifat  damai dengan  tujuan  memelihara  perdamaian  dan  keamanan  internasional. 12 Seperti  yang  terdapat  di dalam Pasal 3 Outer Space Treaty 1967 yang  menyatakan bahwa  “States Parties to the Treaty shall carry on activities in the exploration and useof outer space, including the Moon and other celestial  bodies,  in  accordance  withinternational  law,  including  the  Charter  of  the  United Nations,  in  the  interest  ofmaintaining  international  peace  and  security  and  promoting international  cooperation  and  understanding. 13 ”  (“Negara-negara  Pihak  pada  perjanjian  wajib melakukan kegiatan dalam eksplorasi dan penggunaan luar angkasa, termasuk Bulan dan benda langit  lainnya,  sesuai  dengan  hukum  internasional,  termasuk  Piagam  Perserikatan  Bangsa- Bangsa,  dengan  tujuan  menjaga  perdamaian  dan  keamanan  internasional  dan  mempromosikan
11 Sefriani, Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer , Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 205.
12 Boer Mauna, Hukum Internasional : Pengertian , Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global , PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 445.
13 Article 3 Outer Space Treaty 1967 , Treaty on Principles Goverming the Activity in the Exploration and Use for Outer Space, Including Moon and Other Celestial Bodies ( Perjanjian tentang Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Eksplorasi dan Pemanfaatan Luar Angkasa, Termasuk Bulan dan Benda Langit Lainnya) 1967.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
kerjasama internasional dan pemahaman.”) Pasal 4 ayat 2 Space liability convention 1972 yang menyatakan bahwa “No exoneration whatever shall be granted in cases where the damage has resulted  from  activities  conducted  by  a  launching  State  which  are  not  in  conformity  with international  law  including,  in  particular,  the  Charter of  the  United  Nations  and the Treaty  on Principles  Governing  the  Activities  of  States  in  the  Exploration  and  Use  of  Outer  Space, including  the  Moon  and  Other  Celestial  Bodies. 14 ”  (“tidak  akan  ada  pembebasan  diri  dari tanggung  jawab  apapun  yang  dapat  diberikan  dalam  kasus  kerugian  yang  disebabkan  oleh aktivitas  yang  dilakukan  negara  peluncur  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum  internasional, khususnya  piagam  PBB  dan  traktat  mengenai  prinsip-prinsip  yang  mengatur  kegiatan  negara- negara  dalam  eksplorasi  dan  penggunaan  antariksa  termasuk  bulan  dan  benda-benda  langit lainnya.”
Baik Pasal 3 Outer Space Treaty 1967 maupun Pasal 4 ayat (2) Space liability convention 1972,  menyatakan  bahwa  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  di  ruang  angkasa  haruslah  sesuai aturan-aturan  dan  prinsip-prinsip  internasional  lainnya  terutama  UN  Charter  dan  apapun kerugian  yang  ditimbulkan  dari  aktivitas  pemanfaatan  ruang  angkasa  tersebut  tetap  harus menjadi  tanggung  jawab  dari  negara  peluncur  tanpa  adanya  pembebasan.  SBMI  sebagaimana yang  telah  diumumkan  oleh  negara  AS,  bahwa  dalam  penggunaannya  diperuntukan  sebagai upaya  self-defense  negara.  Maka  dalam  penggunaannya  nanti,  bukannya  tidak  mungkin  akan merugikan pihak-pihak lain seperti negara ke-tiga yang tidak terlibat  di dalam konflik. Hal ini dikarenakan sebelum SBMI belum pernah digunakan, sehingga belum ada yang tau bagaimana potensi  kerusakan  yang  dapat  ditimbulkannya.  Sehingga  memungkinkan  kecelakaan  seperti pada tahun 1962 lalu terulang kembali dan menjadikan negara lain sebagai korban. Pada 9 Juli 1962  Amerika  Serikat  meluncurkan  nuklir  sejauh  402  km  ke  luar  angkasa  dan  kemudian meledakkannya.  Akibat  dari  uji  coba  ini  Hawaii  mengalami  mati  listrik  karena  getaran elektromagnetik  yang  sangat  dahsyat  dan  sabuk  radiasi  yang  mengelilingi  bumi  merusak  tiga satelit.  Butuh  waktu  bertahun-tahun  agar  partikel  di  atmosfer  bumi  kembali  normal. 15 Hukum internasional  terutama  Outer  Space Treaty  1967  dan  Space  liability  convention  1972  memang mengatur  mengenai  pertanggungjawaban  negara  yang  memanfaatkan  ruang  angkasa.  Jika tindakan  pemanfaatan  ruang  angkasa  tersebut  menimbulkan  kerugian  terhadap  negara  pihak ketiga  maka  negara  peluncur  atau  beberapa  negara  yang  berkepentingan  terhadap  peluncuran wajib  bertanggungjawab  dengan  memberikan  ganti  rugi  sesuai  ketentuan.  Jika  kerugian  yang ditimbulkan  tersebut  berasal  dari  tindakan  self-defense  negara  yang  merupakan  hak  inherent suatu  negara  sebagaimana  yang  telah  diatur  di  dalam  Pasal  51  UN  Charter  maka  tentu  tidak dapat hanya negara peluncur yang dimintakan pertanggungjawaban ganti rugi seperti yang telah di atur di dalam Pasal 2 Space liability convention 1972.

## METODE PENELITIAN (font 11pt)
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data dengan rinci, sistematis, faktual, dan akurat terkait dengan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk mendeskripsikan secara akurat dan  sistematik  permasalahan  hukum  terkait  dengan  kepastian  hukum  dalam  pelaksaan pertanggungjawaban  suatu  negara  yang  melakukan  tindakan  self-defense  dari  ruang  angkasa  tetapi
14 Pasal 4 Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional atas Kerusakan yang Disebabkan oleh Benda Luar Angkasa ) 1972.
15 Josephine C. Adams dan Jürgen Engel, Human-Made Risks from Nuclear and Chemical Warfare (2021), DOI: 10.1007/978-3-030-59075-8_7

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
juga ditunjukan untuk menganalisis permasalahan hukum tersebut dan kemudian mendeskripsikannya secara sistematis serta ditarik kesimpulan terhadap gejala hukum yang dipermasalahkan. Metode berisi macam atau sifat penelitian, sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, dan analisis data.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Statute  Approach  atau pendekatan  perundang-undangan  karena  dalam  penelitian  ini  penulis  akan  meneliti  berbagai  aturan hukum  yang  berkaitan  dengan  fokus  dalam  penelitian  dan  juga  menggunakan  pendekatan  historis (historical  approach).  Pendekatan  historis  dilakukan  dengan  menelaah  latar  belakang  apa  yang dipelajari  dan  perkembangan  pengaturan  mengenai  isu  yang  dihadapi.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah jenis secondary data atau data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku- buku,  hasil  penelitian  yang  berwujud  laporan  dan  sebagainya.  Data  sekunder  digolongkan  menjadi bahan  hukum  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  yakni  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  dan mencakup :
a) Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty 1967) (perjanjian tentang Prinsip yang  Mengatur  Kegiatan  Negara  dalam  Eksplorasi  dan  Penggunaan  Luar  Angkasa,  termasuk  Bulan dan Badan Angkasa Lainnya) pada tanggal 27 January 1967
b) Charter of The United Nations/ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Konstitusi PBB) pada tanggal 26 Juni 1945
c)  Convention  on  International  Liability  for  Damage  Caused  by  Space  Objects  (Space  liability convention  1972)  (Konvensi  Tanggung  Jawab  Internasional  atas  Kerusakan  yang  Disebabkan  oleh Benda Angkasa) pada tanggal 29 Maret 1972
d) Convention on Registration of ObjectsLaunched into Outer Space (Space Registration Convention 1976)  (Konvensi  tentang  Pendaftaran  Benda  yang  Diluncurkan  ke  Luar  Angkasa)  pada  tanggal  15 September 1976
e)  Agreement  Governing  the  Activities  of  States  on  the  Moon  and  Other  Celestial  Bodies  (Moon Agreement 1984) (Perjanjian yang Mengatur Aktivitas Negara di Bulan dan Badan Angkasa Lainnya) pada tanggal 11 Juli 1984
f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
Bahan  hukum  sekunder  yang  merupakan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  seperti buku-buku,  karyailmiah,  tesis,  artikel,  media  massa,  atau  jurnal  hokum  serta  penelusuran  informasi melalui  internet.  Bahan  hukum  tersier  atau  bahan  penunjang  merupakan  bahan-bahan  yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan  acuan  bidang  hukum.  Bahan  tersier  dalam  penelitian  hukum  ini  antara  lain  Kamus  Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Internet.

## PEMBAHASAN

## Ketentuan Hukum Bagi Negara Yang Menggunakan Senjata Sbmi Menurut Hukum Internasional
Hak untuk  membela diri (Self-Defense) adalah hak alami yang dikenal dan diakui sejak jaman dahulu kala. Ini berlaku untuk individu dan, setelah munculnya negara hak membela diri juga  berlaku  untuk  negara  sebagai  entitas  yang  berdaulat.  Aktor  individu  secara  historis memiliki hak untuk menggunakan kekuatan secara sepihak untuk melindungi dan membuktikan hak hukum. 16 Webster mengatakan bahwa diakui hak untuk  membela diri selalu melekat pada
16 Reisman Dalam N. A. Shah, Self-Defense in Islamic And International Law, 2008.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
bangsa  dan  juga  individu,  dan  sama-sama  diperlukan  untuk  pelestarian  keduanya. 17 Berbagai upaya dilakukan untuk menyusun pembatasan penggunaan kekuatan, diantaranya:
a.  The  1928  General  Treaty  for  the  Renunciation  of  War  (Kellogg-  Briand  Pact),  (Perjanjian Umum Penolakan Perang (Pakta Kellogg-Briand) 1928).
b.  The  1919  Covenant  of  the  League  of  Nations  (Perjanjian  Liga  Bangsa-Bangsa  1919),  dan seterusnya.
Namun  setelah  Perang  Dunia  II,  komunitas  internasional  mengkodifikasi  peraturan tentang  penyelesaian  sengketa  secara  damai  dan  penggunaan  kekuatan  dalam  bentuk  UN Charter.  Tujuan  konstitutif  PBB  adalah  untuk  menyelamatkan  generasi  penerus  dari  momok perang. 18 Untuk  mewujudkan  cita-cita  ini,  Piagam  menetapkan  bahwa:  “All  Members  shall settle their international disputes by peaceful means.” 19 ("Semua Anggota harus menyelesaikan perselisihan  internasional  mereka  dengan  cara  damai.")  “All  Members  shall  refrain  in  their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.” 20 (“Semua  Anggota  harus  menahan  diri  dalam  hubungan  internasional  mereka  dari ancaman  atau  penggunaan  kekerasan  terhadap  integritas  teritorial  atau  kemerdekaan  politik negara mana pun, atau dengan cara lain apa pun yang tidak sesuai dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”) Namun, Piagam mengakui dua pengecualian untuk aturan ini yaitu:
a.  Dewan  Keamanan  dapat  mengizinkan  penggunaan  kekuatan  sebagai  tindakan  penegakan terdapat dalam pasal 42 UN Charter;
b.  penggunaan  kekuatan  untuk  pertahanan  diri  ketika  ada  serangan  bersenjata  melawan  suatu negara terdapat dalam pasal 51 UN Charter.
Dua  pengecualian  ini  menjadi  alasan  bahwa  penggunaan  kekerasan  menjadi  tidak melanggar hukum. Penggunan kekerasan harus sesuai dengan tujuan pada Pasal 42 UN Charter yaitu the use of armed force for maintaining international peace and security, atau penggunaan kekerasaan  digunakan  sebagai  upaya  self-defense  negara  sebagaimana  yang  telah  diatur  di dalam  Pasal  51  UN  Charter.    Self-defense  diatur  di  dalam  Pasal  51  UN  Charter  yang menyatakan bahwa “Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or  collective  self-defense  if  an  armed  attack  occurs  against  a  Member  of  the  United  Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security.  Measures  taken  by  Members  in  the  exercise  of  this  right  of  self-defense  shall  be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security. 21 ” (“Tidak ada  suatu  ketentuan  dalam  Piagam  ini  yang  boleh  merugikan  hak  perseorangan  atau  bersama untuk  membela  diri  apabila  suatu  serangan  bersenjata  terjadi  terhadap  suatu  Anggota Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  sampai  Dewan  Keamanan  mengambil  tindakan-tindakan  yang diperlukan  untuk  memelihara  perdamaian  serta  keamanan  internasional.  Tindakan-  tindakan yang  diambil  oleh  Anggota-anggota  dalam  melaksanakan  hak  membela  diri  ini  harus  segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimana pun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu
17 N. A. Shah, Loc.Cit.
18 Pembukaan Charter of The United Nations 1945 Ayat 1.
19 Pasal 2 Ayat 3 Charter of The United Nations (Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa) 1945.
20 Pasal 2 Ayat 4 Charter of The United Nations (Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa) 1945.
21 Pasal 51 Charter Of The United Nations (Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa) 1945.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan intemasional.”)
Pasal 51 UN Charter menyatakan bahwa self-defense merupakan hak yang dimiliki oleh setiap  negara  jika  telah  terjadi  serangan  bersenjata  kepadanya.  Hal  ini  dapat  dilakukan perseorangan atau kelompok. Dengan catatan tindakan self-defense yang dilakukan oleh negara tersebut  harus  segera  dilaporkan  kepada  DK  PBB  untuk  dilakukan  tindakan  yang  bertujuan untuk  memelihara  dan  memulihkan  perdamaian  internasional.  Tindakan  tersebut  dapat  berupa tindakan tanpa menggunakan kekuatan bersenjata (not involving the use of armed force) yang telah  diatur  di  dalam  Pasal  41  UN  Charter  atau  dapat  berupa  tindakan  dengan  menggunakan kekuatan  bersenjata  (the  use  of  armed  force  for  maintaining  international  peace  and  security) yang  juga  telah  di  atur  di dalam  Pasal  42  UN  Charter.  Pasal  51  UN  Charter  hanya  menyoroti satu bentuk pertahanan diri (yaitu sebagai respons terhadap serangan bersenjata) dan bahwa hak bela  diri  adalah  hak  yang  sudah  ada  sebelumnya,  hak  melekat  yang  diakui  dalam  hukum kebiasaan  internasional. 22 Menurut  Pasal  51  UN  Charter  self-defense  hanya  dimungkinkan ketika  suatu  negara  mengalami  serangan  bersenjata  sehingga  harus  mempertahankan  diri  dari serangan  tersebut.  Negara  tersebut  harus  terlebih  dahulu  diserang. 23 "we  here  recognize  the inherent  right  of  self-defence,  whether  individual  or  collective,  which  permits  any  sovereign state  among  us  or  any  qualified  regional  group  of  states  to  ward  off  attack  pending  adequate action  by  the  parent  body." 24 ("kami  di  sini  mengakui  hak  inheren  untuk  membela  diri,  baik secara  individu  maupun  kolektif,  yang  mengizinkan  negara  berdaulat  di  antara  kami  atau kelompok negara regional yang memenuhi syarat untuk menangkal serangan sambil menunggu tindakan  yang  memadai  oleh  badan  induk.")  Oleh  karena  itu,  Pasal  51  UN  Charter  tidak mengurangi  hak  self-defense.  Self-defense  baru  bisa  dilaksanakan  dalam  keadaan  memaksa yang  mana  memiliki  syarat  yaitu,  sebagai  respon  terhadap  serangan  bersenjata,  penggunaan kekerasan  harus  sesuai  kebutuhan  dan  proporsional  dan  harus  melaporkan  pada  DK  PBB  dan harus berhenti apabila Dewan keamanan telah mengambil tindakan. 25
Sehingga berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli diatas makan hal ini melahirkan dua  aliran  pemikiran  tentang  self-defense  dalam  hukum  internasional.  Pertama,  the  restrictive school  mengusulkan  interpretasi  sempit  self-defense,  menyatakan  bahwa  self-defense  tidak termasuk  antisipatif  self-defense.  Para  sarjana  ini  mengacu  pada  Pasal  51  UN  Charter  dan hukum  kebiasaan  internasional  dan  menegaskan  bahwa  tidak  ada  hak  membela  diri  jika  tidak ada  serangan  bersenjata.  Jika  terjadi  serangan  yang  mungkin  terjadi,  “a  state  can  meet preparations  for  attack  only  by  preparations  to  resist.”  ("sebuah  negara  dapat  memenuhi persiapan  untuk  menyerang  hanya  dengan  persiapan  untuk  melawan.”)  dan  juga  negara  juga dapat  menyampaikan  masalah  ini  kepada  Dewan  Keamanan  PBB.  Menyatakan  bahwa  self- defense  benar-benar  harus  sesuai  dengan  ketentuan  di  dalam  Pasal  51  UN  Charter  (sebagai respos  dari  serangan  bersenjata).  Kedua  adalah  sejumlah  besar  publicist’s  yang  mendukung pandangan  bahwa  the  customary  right  of  self-defence  juga  merupakan  sebuah  aturan  yang mengatur  penggunaan  kekuatan  untuk  mengantisipasi  serangan  dalam  keadaan  tertentu. Pendapat  ini  menyatakan  bahwa  self-defense  tidak  begitu  terikat  kepada  adanya  serangan bersenjata yang terjadi. Sehingga self-defense dapat juga dilakukan jika:
a) Negara yang menerapkan self-defense sudah menerima serangan (if armed attack occurs).
22 Leo Van Den Hole, Anticipatory Self-Defence Under International Law , American University International Law Review, Volume 19, 2003, Issue 1, Article 4.
23 Denny Ramadhany, Dkk, Konteks Dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer , Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm. 229.
24 Verbatim Minutes of Second Meeting of Commission Iii Dalam Leo Van Den Hole, Loc.Cit. .
25 Lihat Christoper Greenwood, Dalam Rebaz Khdir, Loc.Cit

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
b) Negara menerapkan self-defense sebagai bentuk respon dari ancaman yang telah ada di depan mata (Imminent).
Oleh  sebab  itu  maka  penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  tidak  tepat  jika  ketika membicarakan  right  of  self-defense  hanya  menjadikan  Pasal  51  UN  Charter  sebagai  pedoman pelaksanaannya.  Pelaksanaan  self-defense  juga  harus  customary  right  of  self-defense  atau hukum  kebiasaan  sebagai  pedoman.  Sehingga  hal-hal  yang  belum  diatur  dalam  Pasal  51  UN Charter dapat dilengkapi oleh hukum-hukum kebiasaan. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah  Internasional  menyebutkan  bahwa  yang  menjadi  sember  dari  hukum  internasional dapat dibagi menjadi lima, yaitu 1) Perjanjian internasional; 2) Kebiasaan internasional; 3) Asas hukum  yang  "diakui  oleh  negara-negara  beradab";  4)  Putusan-putusan  pengadilan;  dan  5) Ajaran-ajaran para ahli sebagai sumber tambahan untuk menentukan aturan hukum.
Pada  dasarnya  setiap  negara  dilarang  untuk  menggunakan  kekerasan  hal  ini  sebelunya telah  diatur  di  dalam  Pasal  2  ayat  (4)  UN  Charter  yang  juga  sekaligus  menjadi  prinsip  umum hukum  internasional.  Hal  ini  tercantum  dalam  kalimat  “All  Members  shall  refrain  in  their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity and political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”  (“Seluruh  Anggota  dalam  hubungan  internasional,  menjauhkan  diri  dari  tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu  negara  lain  atau  dengan  cara  apapun  yang  bertentangan  dengan  tujuan-tujuan Perserikatan  Bangsa-Bangsa”)  Pasal  ini  menerangkan  mengenai  larangan  bagi  setiap  negara untuk  menggunakan  kekerasan  yang  mengancam  kedaulatan  negara  lain.  Namun  hal  ini mendapat  pengecualian  jika  penggunaan  kekerasan  dilakukan  dengan  berlandaskan  kepada Pasal  51  UN  Charter.  Dikatakan  bahwa  negara  diperbolehkan  untuk  menggunakan  kekerasan jika itu merupakan bentuk dari self-defense negaranya. Pasal 51 UN Charter yang menyatakan bahwa “Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense  if  an  armed  attack  occurs  against  a  Member  of  the  United  Nations,  until  the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security. Measures  taken  by  Members  in  the  exercise  of  this  right  of  self-defense  shall  be  immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of  the  Security  Council  under  the  present  Charter  to  take  at  any  time  such  action  as  it  deems necessary  in  order  to  maintain  or  restore  international  peace  and  security.”  (“Tidak  ada  suatu ketentuan  dalam  Piagam  ini  yang  boleh  merugikan  hak  perseorangan  atau  bersama  untuk membela  diri  apabila  suatu  serangan  bersenjata  terjadi  terhadap  suatu  Anggota  Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara  perdamaian  serta  keamanan  internasional.  Tindakan-  tindakan  yang  diambil  oleh Anggota-anggota  dalam  mclaksanakan  hak  membela  diri  ini  harus  segera  dilaporkan  kepada Dewan  Keamanan  dan  dengan  cara  bagaimanapun  tidak  dapat  mengurangi  kekuasaan  dan tanggung  jawab  Dewan  Keamanan  menurut  Piagam  ini  untuk  pada  setiap  waktu  mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan intemasional.”)
Pasal  51  UN  Charter  menyatakan  bahwa  bentuk  pertahanan  diri  (yaitu  sebagai  respons terhadap  serangan  bersenjata)  dan  bahwa  hak  bela  diri  merupakan  hak  yang  sudah  ada sebelumnya,  hak  melekat  yang  diakui  dalam  hukum  kebiasaan  internasional.  Setiap  negara dibenarkan  untuk  melakukan  tindakan  self-defense  jika  serangan  senjata  dilakukan  kepada negaranya.  Hal  ini  diperbolehkan  hingga  DK  PBB  mengambil  pertimbangan  yang  dianggap perlu  untuk  menjaga  perdamaian  dan  keamanan  internasional.  Serangan  bersenjata  merupakan syarat  penggunaan  self-defense.  Yang  mana  disimpulkan  oleh  International  Court  of  Justice

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
yang  untuk  selanjutnya  disebut  ICJ 26 Secara  jelas  telah  disebutkan  bahwa  untuk  dapat menggunakan  hak  self-defense  maka  haruslah  ada  serangan  bersenjata  yang  menyerang  suatu negara. Negara dapat menggunakan haknya untuk self-defense setiap kali mereka  menghadapi armed attack (serangan bersenjata), namun negara mana pun yang ingin menggunakan haknya haruslah  mempertimbangkan  semua  batasan  terhadap  self-defense.  UN  Charter,  setelah mengakui  keberadaan  hak  inheren  untuk  membela  diri,  tidak  langsung  mengatur  secara langsung semua aspek mengenai self-defense. 27 Prasyarat di bawah Pasal 51 UN Charter untuk pelaksanaan  hak  inheren  terlalu  kabur  untuk  mengasumsikan  bahwa  pembuatan  Pasal  51  UN Charter  bermaksud  untuk  menggantikan  hukum  kebiasaan  internasional  untuk  membela  diri dengan  hak  hukum.  Di  dalam  Pasal  51  UN  Charter  tidak  menjelaskan  ruang  lingkup  yang dimaksudkan dari frasa "jika terjadi serangan bersenjata." Oleh karena itu, berbagai pertanyaan dapat  muncul  karena  objek  tertentu  yang  menjadi  sasaran  serangan  bersenjata  atau  karena subjek  itu  melaksanakannya."  Dan  juga  Pasal  51  UN  Charter  tidak  menyebutkan  jumlah kekuatan  yang  diizinkan  dalampelaksanaan  self-defense  yang  sah.  Kekosongan  menunjukkan bahwa  dalam  bidang  self-defense,  hukum  kebiasaan  internasional  terus  eksis  berdampingan dengan hukum perjanjian. 28
Pasal 51 hanya bermakna atas dasar adanya hak pembelaan diri yang "bersifat kebiasaan" atau "melekat". Pasal 51 UN Charter menetapkan syarat-syarat tertentu dan merujuk lebih jauh pada  prinsip  yang  terkandung  dalam  hukum  kebiasaan  internasional  untuk  menanggapi  secara sepihak  (mungkin  dalam  kaitannya  dengan  negara  lain)  dengan  kekuatan  yang  sah  kepada kekuatan  yang  melanggar  hukum.  Oleh  karena  itu,  pertanyaan  berikutnya  adalah  apakah  hak membela diri yang lazim ini "juga dianggap sebagai tindakan pencegahan (diambil sebagai ' pre- emptive'  serangan  bersenjata,  dan  bukan  hanya  sebagai  tanggapan  atas  serangan  yang  benar- benar  terjadi).” 29 Hukum  internasional  hanya  akan  menganggap  self-defense  sebagai  perang balasan yang melawan perang ilegal. Namun pada prinsipsinya perang tetaplah sebuah tindakan yang  dilarang.  Pasal  51  UN  Charter  hanya  menyoroti  satu  bentuk  self-defense  yaitu  sebagai tanggapan  terhadap  serangan  bersenjata  dan  bahwa  self-defense  merupakan  hak  bawaan  yang sudah  ada  sebelumnya,  yang  melekat  dan  di  akui  hukum  internasional.  Self-defense  adalah pengecualian dari larangan pengggunaan kekerasan.
Selama  masa  Pra-Piagam  PBB,  kriteria  tersebut  dijadikan  sebagai  standar  untuk menentukan seperti apa tindakan pre-emptive yang dilegalkan menurut international customary law.  Peristiwa  Caroline  kemudian  secara  tidak  langsung  membentuk  prinsip-prinsip  yang  kini tertanam kuat sebagai ius ad bellum dan ius in bello yang telah digunakan dalam beberapa kasus sengketa  internasional  dan  kemudian  menjadi  hukum  kebiasaan  internasional  dalam  hal  self- defense. 30
Selanjutnya  hukum  kebiasaan  berdasarkan  kasus  Nikaragua  1986.  Dalam  kasus Nikaragua 1986, ICJ menyatakan bahwa “in the case of individual self-defence, the exercise of this right is subject to the state concerned having been the victim of an armed attack.” ("dalam kasus  pembelaan  diri  individu,  pelaksanaan  hak  ini  tunduk  pada  negara  yang  bersangkutan
26 ICJ ( International Court of Justice ) Adalah Sebuah Badan Kehakiman Utama Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). Yang Memiliki Fungsi Utama Iyalah Untuk Mengadili Dan Menyelesaikan Sengketa Antar Negara Anggota Dan Memberi Pendapat Bersifat Nasihat Kepada Organ-Organ Resmi Dan Badan Khusus PBB.
27 See Mccormack, Dalam Leo Van Den Hole, Loc.Cit.
28 Mcdougal, Dalam Leo Van Den Hole, Loc.Cit .
29 Dinstein, Dalam Leo Van Den Hole, Loc.Cit .
30 John O'brien. International Law . Cavendish Publishing Limited. (2002) Hlm. 682, Dalam Jurnal Iona Hiroshi Yuki Rombot.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
sebagai  korban  serangan  bersenjata."  Pernyatan  ini  dikatakan  mendukung  ruang  lingkup  hak self-defense  dalam  hukum  kebiasaan  internasional. 31 Hakim  Schwebel,  dengan  pendapat  yang berbeda  pendapat  yang  kuat  dan  mendetail,  mengingat  bahwa  ICJ  tidak  mengungkapkan pandangannya  tentang  masalah  pertahanan  diri  antisipatif.  Dia  menyatakan  bahwa Penghakiman, bagaimanapun, mungkin (”be open to the interpretation of inferring that a state may  react  in  self-defence...  only  if  an  armed  attack  occurs."  ("terbuka  untuk  penafsiran  yang menyimpulkan  bahwa  suatu  negara  dapat  bereaksi  untuk  membela  diri  ...  hanya  jika  terjadi serangan  bersenjata.  Oleh  karena  itu  maka  tindakan  pre-emptive  self-defense  dapat  dikatakan legal berdasarkan international customary law harus terlebih dahulu memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Instant (berlangsung sangat cepat).
b) Overwhelming (keadaan terpaksa yang luarbiasa).
c) There no alternative (tidak ada pilihan lain).
d) No moment for deliberation (tidak ada waktu untuk bermusyawarah). 32
Peningkatan  program  nuklir  dan  rudal  jarak  jauh  Korea  Utara  telah  membuat pemerintahan Trump dan Kongres Amerika Serikat menghidupkan kembali rencana pencegat di luar  angkasa.  Undang-Undang  Otorisasi  Pertahanan  Nasional  2018  menginstruksikan  direktur Badan  Pertahanan  Rudal  untuk  mengembangkan  lapisan  intersep  rudal  balistik  berbasis  ruang angkasa  ke  sistem  pertahanan  rudal  balistik  yang  konsisten  dengan  rekomendasi  Tinjauan Pertahanan  Rudal  yang  belum  dirilis.  Pencegat  kemungkinan  akan  ditargetkan  pada  rudal balistik  Korea  Utara  dalam  fase  pendorong  penerbangan.  Hal  ini  dilakukan  oleh  AS  dengan alasan  bahwa  tindakan  yang  dilakukannya  merupakan  tindakan  self-defense  negaranya  dari rudal  jarak  jauh  Korea  Utara.  Hal  ini  menjadikan  Pasal  51  UN  Charter  sebagai  tameng pembuatan  space  base  missile  interceptor  oleh  AS.  Namun  perlu  diingat  bahwa  SBMI merupakan  sebuah  senjata yang  nantinya  akan  di tempatkan  di ruang  angkasa,  oleh  karena  itu berlakulah  outer  space  treaty  1967  sebagai  traktat  yang  mengatur  tentang  segala  aktivitas  di ruang angkasa. Dalam Pasal 4 outer space treaty 1967, yang dikatakan bahwa bahwa:
“States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the Earth any objects carrying  nuclear  weapons  or  any  other  kinds  of  weapons  of  mass  destruction,  install  such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any other manner. The Moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful  purposes.  The  establishment  of  military  bases,  installations  and  fortifications,  the testing of any type of weapons and the conduct of military manoeuvres on celestial bodies shall be  forbidden.  The  use  of  military  personnel  for  scientific  research  or  for  any  other  peaceful purposes  shall  not  be  prohibited.  The  use  of  any  equipment  or  facility  necessary  for  peaceful exploration  of  the  Moon  and  other  celestial  bodies  shall  also  not  be  prohibited. 33 ”  (“Negara- negara  yang  telah  menyepakati  perjanjian  berjanji  untuk  tidak  menempatkan  benda  di  orbit sekitar  Bumi  yang  membawa  senjata  nuklir  atau  jenis  senjata  pemusnah  massal  lainnya, memasang senjata seperti itu di benda langit, atau menempatkan senjata tersebut di luar angkasa dengan  cara  lain  apa  pun. Bulan  dan  benda langit  lainnya  akan  digunakan oleh semua  Negara
31 Mccormack, Dalam Leo Van Den Hole, Loc.Cit.
32 Lihat R.Y. Jennings, The Caroline And Mcleod Cases , 32 Am. Jurnal Hukum Internasional Hlm. 82, 84 (1938), Dalam Jurnal Iona Hiroshi Yuki Rombot.
33 Article 4 Outer Space Treaty 1967 , Treaty On Principles Goverming The Activity In The Exploration And Use For Outer Space, Including Moon And Other Celestial Bodies Bodies (Perjanjian tentang Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Eksplorasi dan Pemanfaatan Luar Angkasa, Termasuk Bulan dan Benda Langit Lainnya) 1967.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Pihak  pada  perjanjian  secara  eksklusif  untuk  tujuan  damai.  Pembentukan  pangkalan  militer, instalasi  dan  benteng,  pengujian  segala  jenis  senjata  dan  perilaku  manuver  militer  pada  benda langit  harus  dilarang.  Penggunaan  personil  militer  untuk  penelitian  ilmiah  atau  untuk  tujuan damai lainnya tidak akan dilarang. Penggunaan peralatan atau fasilitas apa pun yang diperlukan untuk eksplorasi damai Bulan dan benda langit lainnya juga tidak akan dilarang.”)
Pasal  4  outer  space  treaty  1967  menyatakan  bahwa  ruang  angkasa  hanya  diperuntukan untuk  maksud  damai.  Negara  dilarang  untuk  menempatkan  senjata  di  orbit  sekitar  bumi  dan membawa senjata nuklir. Dimana SBMI nantinya akan mengorbit dengan ketinggian rendah 200 km diatas permungkaan bumi. Ketiadaan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan maksud damai  menimbulkan  beberapa  penafsiran,  pertama  jika  kegiatan  tersebut  bersifat  non-militer, dan  kedua  jika  kegiatan  tersebut  bersifat  non-agresif.  Prospek  memperkenalkan  lapisan interseptor  berbasis  ruang  angkasa  menimbulkan  pertanyaan  hukum,  politik,  fiskal,  dan teknologi.  Meskipun  tidak  ada  hambatan  hukum  khusus  untuk  menerjunkan  SBMI,  AS membenarkan SBMI miliknya sehingga mereka berada dalam ruang lingkup 'tujuan damai' yang ditetapkan dalam Pasal 4 Outer Space Treaty (OST), yang melarang negara untuk ditempatkan. senjata  pemusnah  massal  di  luar  angkasa.  Perjanjian  Anti-Ballistic  Missile  Treaty  1972,  yang melarang  baik  AS  dan  Uni  Soviet  menyebarkan  pencegat  di  luar  angkasa,  tidak  lagi  berlaku setelah  Presiden  George  W.  Bush  menarik  AS  dari  perjanjian  itu  pada  tahun  2002.  Saat  ini, tidak  ada  hukum  internasional  khusus  lainnya  yang  melarang  negara  menggunakan  senjata konvensional di luar angkasa, termasuk penggunaan rudal pencegat
Pasal  4  outer  space  treaty  1967  mengatur  mengenai  norma  jus  ad  bellum  yang  berarti bahwa aturan ini berlaku selama masa damai. Saat ini outer space treaty 1967 merupakan satu- satu  aturan  yang  mengatur  mengenai  penggunaan  senjata  di  ruang  angkasa,  karena  perjanjian Anti-Balistik  1972  (ABM)  tahun  1972,  yang  melarang  Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet  untuk menyebarkan  pencegat  di  luar  angkasa,  tidak  berlaku  lagi  setelah  Presiden  George  W.  Bush menarik AS dari perjanjian tersebut pada tahun 2002.126 Namun perlu diingat bahwa di dalam Pasal  3  outer  space  treaty  1967  dikatakan  bahwa  “States  Parties  to  the  Treaty  shall  carry  on activities  in  the  exploration  and  use  of  outer  space,  including  the  Moon  and  other  celestial bodies, in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, in the interest of maintaining international peace and security and promoting international cooperation and  understanding.”  (“Negara-negara  Pihak  pada  perjanjian  wajib  melakukan  kegiatan  dalam eksplorasi  dan  penggunaan  luar  angkasa,  termasuk  Bulan  dan  benda  langit  lainnya,  sesuai dengan  hukum  internasional,  termasuk  Piagam  Perserikatan  Bangsa  -  Bangsa,  dengan  tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan mempromosikan kerja sama internasional dan  pemahaman.”)  Outer  space  treaty  1967  bukan  lah  sebuah  aturan  yang  berdiri  sendiri, melainkan  outer  space  treaty  1967  haruslah  sesuai  dengan  hukum  internasional  lainnya termasuk juga UN Charter.
Bentuk  Pertanggungjawaban  Negara  Pengguna  Senjata  SBMI Sebagai Upaya Self-Defense
Kerusakan yang dapat ditimbulkannya jika terjadi kegagalan peluncuran ataupun jatuhnya space  object  ke  permukaan  bumi  dapat  mengancam  kehidupan  makhluk  hidup  di  tempat  yang lain. Contohnya seperti peristiwa jatuhnya benda misterius sebesar jari kelingking, diketemukan oleh dua orang anak di kabupaten Sawahlunto, Sumatera Barat. Benda tersebut bercahaya dan mengkilat  seperti  intan.  Benda  yang  diperkirakan  kepingan  Cosmos  1402  milik  Rusia  yang jatuh  pada  tanggal  24  Januari  1983  di  samudera  Indonesia  tersebut,  ketika  diambil  oleh  dua

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
orang anak,  menimbulkan  luka bakar. 34 Setiap benda angkasa yang diluncurkan juga  memiliki life time (jangka waktu) untuk beroperasi, ketika jangka waktu tersebut telah habis, maka benda angkasa  tersebut akan jatuh  ke  bumi,  belum  lagi  percobaan peluncuran  yang  dilakukan  belum tentu selamanya berhasil, kemungkinan terjadinya malfunction yang  mengakibatkan jatuh atau meledaknya  benda  angkasa  dapat  membawa  kerusakan  yang  fatal.  Seperti  contohnya  uji  coba peluncuran roket antariksa swasta Jepang Interstellar Technologies yang diberi nama MOMO-2 pada 30 Juni 2018 yang gagal meluncur dan akhirnya meledak. 35
Kemungkinan akan jatuhnya space debris atau sampah antariksa ke permukaan bumi juga dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  penduduk  bumi,  apalagi  jika  sampah  antariksa  tersebut memuat bahan radioaktif yang berbahaya, dapat merusak ekosistem dan mengancam kehidupan makhluk  hidup,  serta  efeknya  yang  berkepanjangan  dapat  menggangu  dan  mempengaruhi perkembangan hidup di daerah tersebut. Kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan oleh benda angkasa  diantaranya,  kerugian  yang  disebabkan  oleh  benda  ruang  angkasa  terhadap  ruang udara. , terhadap  benda  ruang  angkasa  lainnya,  terhadap  orang  atau  barang  di  atas  permukaan bumi  dan  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  benda  ruang  angkasa  terhadap  lingkungannya, misalnya  akibat  dari  nuklir  atau  aktivitas-aktivitas  yang  merugikan  lainnya. 36 Dalam penggunaan senjata SBMI nantinya akan ada beberapa situasi yang akan menimbulkan kerugian bagi  negara-negara  lain  yang  tidak  terlibat.  Jika  SBMIs  nantinya  digunakan,  baik  digunakan Ketika  rudal  masih  di  wilayah  atackting  state,  diatas  laut  lepas,  diruang  angkasa,  diantartika ataupun  di  wilayah  negara  ketiga,  semua  nya  tetap  akan  menerima  dampat  kerusakan  yang pastinya  akan  menimbulkan  kerugian.  Karena  dimana  pun  lokasi  SBMIs  akan  digunakan, fungsinya akan tetap sama. Yaitu menghancurkan rudal sebelum mencapai wilayah negara yang akan  diserang.  Seperti  yang  kita  ketahui  rudal  sendiri  baik  itu  Land  Attack  Cruise  Missiles, Anti-Ship  Missile,  Surface-To-Air  Missile,  Ballistic  Missile  Defense,  ataupun  Anti-Satellite System merupakan sebuah senjata nuklir yang membawa hulu ledak atau Mirv 37 yang nantinya akan  diluncurkan  ke  objek  sasarannya,  baik  itu  negara,  kapal,  ataupun  pesawat.  Mirv menampung  banyak  hulu  ledak  dan  umpan  jebakan,  yang  memungkinkannya  menyerang bebrapa  sasaran  dan  mengacaukan  sistem  pertahanan  negara  ataupun  rudal  lawan.  Jika  rudal- rudal  tersebut  ditembak  jatuh  oleh  senjata  SBMIs  maka  pasti  akan  terjadi  hujan  radiasi  atau tersebarnya pecahan dari rudal yang telah dihancurkan.
Efek  radiasi  nuklir  bagi  manusia  diantaranya  adalah,  rusaknya  sel-sel  tubuh,  kanker, gangguan  tumbuh  kembang  anak  dan  gangguan  kulit. 38 Bagi  hewan  efek  samping  dari  radiasi nuklir  dapat  berupa  gangguan  reproduksi,  mutasi  genentik  yang  menyebabkan  banyak  hewan cacat. Efek samping yang ditimbulkan dari radiasi nuklir di ruang angkasa dapat diambil contoh pada kasus 9 Juli 1962, AS meluncurkan nuklir sejauh 402 km ke luar angkasa dan kemudian meledakkannya.  Akibat  dari  tes  ini  Hawaii  mengalami  mati  listrik  karena  getaran elektromagnetik  yang  sangat  dahsyat  dan  sabuk  radiasi  yang  mengelilingi  bumi  merusak  tiga
34 K. Martono, Dalam Adriel Berkat Sion Naibaho, Tanggung Jawab Negara Peluncur Terkait Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Benda Angkasa Dikaji Dari Liability Convention 1972, Fakultas Hukum Unsrat, Lex Et Societatis Vol. Vii/No. 5/Mei/2019.
35 Budyks, Roket Milik Startup Antariksa Jepang Hancur Sesaat Setelah Meluncur, Diakses Dari Http://Teknosains.Com, Pada Tanggal 28 Desember 2020, Pukul 13.16 Wib.
36 Dony Aditya Prasetyo, Status Hukum Teknologi Anti Satellite Weapon Ditinjau Dari Hukum Ruang Angkasa , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 10, No. 1, Juni 2014.
37 Mirv menampung banyak hulu ledak dan umpan jebakan, yang memungkinkannya menyerang bebrapa sasaran dan mengacaukan sistem pertahanan rudal lawan, diambil dari diakses dari https://www.bbc.com, diakses tanggal 28 Desember 2020, pukul 17.49 WIB.
38 Kevin Adrian, “ Begini Cara Radiasi Nuklir Merenggut Nyawa Anda”, diakses di https://www.alodokter.com, diakses pada tanggal 18 September 2019, diakses pukul 14.08 WIB.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
satelit.  Warna-warni  cerah  terlihat  di  angkasa  yang  disebabkan  karena  partikel  radiasi bersentuhan dengan  oksigen  dan  nitrogen  di  atmosfer  bumi.  Butuh  waktu  bertahun-tahun  agar partikel di atmosfer bumi kembali normal. Sampai perjanjian yang melarang meledakkan nuklir di luar angkasa disetujui pada tahun 1967.
Resiko  dalam  Kegiatan  Keantariksaan  Kegiatan  keantariksaan  merupakan  kegiatan dengan  potensi  bahaya  yang  besar  (ultra-hazardous  activity).  Potensi  tersebut  tidak  hanya membahayakan  bagi  para  pihak  yang  melakukan  kerja  sama  keantariksaan  (pihak  pertama), melainkan dapat juga berpotensi kepada pihak lain yang terkait (pihak kedua) maupun kepada pihak  yang  tidak  terkait  sama  sekali  dengan  kegiatan  tersebut  (pihak  ketiga).  Resiko  terhadap pihak  ketiga terjadi apabila  kegiatan  keantariksaan  tersebut  memberi  dampak  kerugian  kepada orang-orang atau badan hukum yang tidak terlibat dan tidak terkait sama sekali dengan kegiatan peluncuran, pengoperasian, maupun konflik yang ada. Resiko ini memberi dampak yang sangat besar  bagi  pihak  ketiga  sehingga  para  pihak  terkait  harus  memberikan  ganti  kerugian  kepada pihak  ketiga.  Dalam  Space  Liabitily  Convention  1972,  dibagi  menjadi  dua  area  dimana kerusakan  kemungkinan  terjadi  yaitu,  kerusakan  yang  disebabkan  pada  permukaan  bumi  atau terhadap  sebuah  pesawat  udara  yang  sedang  melintas,  dimana  berlaku tanggung  jawab  mutlak atau absolute liability diatur di dalam Pasal 2 dan 4 ayat 1 (a), kerusakan yang disebabkan oleh benda  antariksa  di  wilayah  selain  permukaan  bumi  yang  dimana  berlaku  tanggung  jawab berdasarkan kesalahan atau liability based on fault diatur dalam Pasal 3 dan 4 ayat 1 (b).
Dalam  rezim  tanggung  jawab  mutlak,  Negara  bertanggung  jawab  secara  penuh  dan mutlak dalam segala situasi, bahkan dalam keadaan memaksa. Hal ini didasari karena kegiatan keantariksaan  termasuk  kegiatan  yang  sangat  berbahaya  (ultra-hazardous  activity)  yang  dapat menimbulkan  bahaya  yang  serius  bagi  jiwa  seseorang,  tanah  ataupun  properti  lainnya.  Dalam hal  ini  pihak  yang  dirugikan  tidak  perlu  memberikan  suatu  pembuktian  tentang  adanya  unsur kesalahan pada pihak penyebab kerugian (burden of proof), tetapi cukup dengan menunjukkan fakta tentang adanya kerugian yang disebabkan oleh benda antariksa yang diidentifikasi sebagai milik  Negara  peluncur  tersebut.  Sementara  tanggung  jawab  berdasarkan  kesalahan  atau  based on fault berlaku dalam hal terjadi kerugian bukan di atas permukaan bumi dan menimpa benda antariksa  milik  Negara  peluncur lainnya,  atau  orang  dan  harta  milik  yang  ada  di  dalam  benda antariksa milik Negara peluncur lain, maka Negara peluncur yang menimbulkan kerugian harus bertanggung  jawab  apabila  Negara  yang  menderita  kerugian  (Negara  peluncur  lainnya)  dapat membuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian di pihak Negara peluncur tersebut.
Untuk beberapa alasan maka negara-negara diberikan hak pembebasan dari ganti rugi jika penyebab  dari  kerugian  itu  adalah  sebuah  kelalaian  berat,  kejahatan  atau  pelanggaran  yang emang  direncanakan  untuk  menyebabkan  kerugian  bagi  negara  penuntut,  yang  dilakukan  oleh negara yang mewakilinya seperti yang telah diatur di dalam Pasal 6 Space Liability Convention 1972,  yang  menyatakan  bahwa  “Subject  to  the  provisions  of  paragraph  2  of  this  article, exoneration  from  absolute  liability  shall  be  granted  to  the  extent  that  a  launching  State establishes that the damage has resulted either wholly or partially from gross negligence or from an act or omission done with intent to cause damage on the part of a claimant State or of natural or  juridical  persons  it  represents.”  (“Tunduk  pada  ketentuan-ketentuan  ayat  2  pasal  ini, pembebasan  dari  tanggung  jawab  mutlak  harus  diberikan  sejauh  Negara  peluncur  menetapkan bahwa  kerusakan  tersebut  diakibatkan  baik  seluruhnya  atau  sebagian  dari  kelalaian  berat  atau dari tindakan atau kelalaian yang dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan. dari pihak Negara penggugat atau orang perseorangan atau badan hukum yang diwakilinya”)
Sehingga jika melihat kepada outer space treaty 1967 maupun space liability convention 1972 tidak ditemukan aturan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban dari kerugian yang disebabkan  oleh  tindakan  self-defense.  Jika  negara  pengguna  senjata  SBMI  benar-benar

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
memanfaatkan  penggunaannya  untuk  upaya  self-defense  negara,  maka  jika  terjadi  kerugian terhadap  pihak  ketiga  maka  pertanggungjawaban  negara  pengguna  senjata  SBMI  masuk kedalam  bentuk  pertanggungjawaban  Exoneration  From  Liability  (Pembebasan  dari  tanggung jawab) hal ini dikarena negara pengguna senjata SBMI menggunakan senjata tersebut dikarena negaranya  dalam  posisi  self-defense  kerusakan  yang  disebabkan  oleh  penggunaan  senjata  ini disebabkan  oleh  peperangan.  Negara  berada  dalam  posisi  keadaan  memaksa  sehingga  tidak memiliki  pilihan  lain.  Konsep  pembebasan  tanggungjawab  dibenarkan  selama  penggunaan senjata SBMI memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Instant (berlangsung sangat cepat).
b) Overwhelming (keadaan terpaksa yang luarbiasa).
c) There no alternative (tidak ada pilihan lain).
d) No moment for deliberation (tidak ada waktu untuk bermusyawarah). 39
Pembebasan  tanggung  jawab  ini  sesuai  dengan  apa  yang  dikatakan  di  dalam  draft Responsibility  of  State  for  Internationally  Wrongful  Acts  2001,  ada  beberapa  keadaan  yang membuat suatu tindakan salah (wrongful act) tidak menimbulkan tanggungjawab negara, yaitu:
a) Tindakan tersebut dilakukan dengan persetujuan negara yang dirugikan;
“Valid consent by a State to the commission of a given act by another State precludes the wrongfulness of that act in relation to the former State to the extent that the act remains within the  limits  of  that  consent.” 40 (“Persetujuan  yang  sah  oleh  suatu  Negara  untuk  melakukan tindakan  tertentu  oleh  Negara  lain  menghalangi  kesalahan  dari  tindakan  tersebut  dalam hubungannya  dengan  Negara  sebelumnya  sejauh  tindakan  tersebut  tetap  dalam  batas-batas persetujuan itu.”)
b) Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan membela diri;
“The wrongfulness of an act of a State is precluded if the act constitutes a lawful measure of self-defense taken in conformity with the Charter of the United Nations.” (“Kesalahan suatu tindakan suatu Negara dilarang jika tindakan tersebut merupakan tindakan pembelaan diri yang sah menurut hukum yang diambil sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”)
c) Tindakan-tindakan balasan yang di-perkenankan dalam hukum interna-sional;
“The wrongfulness of an act of a State not in conformity with an international obligation towards another State is precluded if and to the extent that the act constitutes a countermeasure taken against the latter State in accordance with chapter II of part three.” (“Kesalahan tindakan suatu Negara yang tidak sesuai dengan kewajiban internasional terhadap Negara lain dihalangi jika dan sejauh tindakan tersebut merupakan tindakan balasan terhadap Negara tersebut sesuai dengan bab II bagian tiga.”)
State  Responsibility  yang  dihasilkan  oleh  International  Law  Comission  (ILC)  2001. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 56/83 tanggal 12 Desember 2001 tentang Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001 pada dasarnya, draf Responsibility of State for Internationally  Wrongful  Acts  2001  belum  mempunyai  kekuatan  mengikat.  Namun,  apabila negara ingin menggunakan draf tersebut sebagai pedoman juga tidak salah. Resolusi merupakan
39 Lihat R.Y. Jennings, The Caroline And Mcleod Cases , 32 Am. Jurnal Hukum Internasional Hlm. 82, 84 (1938), Dalam Jurnal Iona Hiroshi Yuki Rombot.
40 al 20 draf Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts (Tanggung Jawab Negara atas Tindakan yang Salah Secara Internasional) 2001.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
salah  satu  bentuk  keputusan  yang  dapat  dikeluarkan  oleh  suatu  organisasi  internasional. Ketentuan  ini  juga  dapat  megisi  kekosongan  hukum  terkait  belum  adanya  aturan  mengenai tanggung  jawab  yang  diakibatkan  oleh  upaya  self-defense.  Sehingga  jika  dalam  situasi penggunaan  senjata  SBMI  yang  digunakan  untuk  upaya  self-defense  negara  dari  datangnya penyerangan  dari  negara  lain  yang  menggunakan  rudal  maka,  negara  yang  memulai penyerangan  pertama  lah  yang  bertanggungjawab  secara  mutlak  (elemen  obyektif),  karena negara tersebut pada faktanya terbukti telah melanggar kewajiban internasional dan kepadanya dapat  dimintai  pertanggungjawaban  negara  menurut  hukum  internasional.  Hal  ini  dinyatakan juga di dalam Pasal 1 draf Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001, yaitu bahwa “Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.” 41 (“Setiap  tindakan  yang  salah  secara internasional  dari  suatu  Negara  memerlukan tanggung jawab internasional dari Negara tersebut.”)
Pasal  ini  menyatakan  bahwa  setiap  perbuatan  yang  melanggar  aturan  internasional haruslah  dipertanggungjawabkan.  Penggunaan  kekuatan  bersenjata  dan  mengganggu perdamaian  dan  keamanan  internasional  merupakan  perbuatan  yang  menyalahi  aturan  dan tujuan dari UN Charter yang sebelumnya telah  disampaikan pada Pasal 2 ayat (4) UN Charter yaitu:  All  Members  shall refrain  in  their international  relations from  the  threat or  use  of force against the territorial integrity and political independence of any state, or in any other manner inconsistent  with  the  Purposes  of  the  United  Nations.”    (“Seluruh  Anggota  dalam  hubungan internasional, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa”)
Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa negara yang memulai konflik bersenjatalah yang harus  bertanggung  jawab  terhadap  seluruh  kerusakan  yang  terjadi  nantinya.  Ditambah  lagi dengan  dimulainya  suatu  konflik  atau  peperangan  oleh  suatu  negara  dengan  menggunakan kekuatan  bersenjata,  dalam  hal  ini  adalah  rudal.  Maka  hal  ini  telah  melanggar  prinsip-prinsip dalam hukum humaniter yaitu prinsip Kemanusiaan, prinsip ini menentukan bahwa pihak yang berperang  diwajibkan  untuk  bertindak  dengan  mengutamakan  aspek  kemanusiaan,  prinsip Pembedaan  adalah  prinsip  yang  membedakan  antara  kombatan  dan  penduduk  sipil  dalam wilayah  negara  yang  sedang  terjadi  konflik,  prinsip  Proporsional  adalah  prinsip  yang mempunyai  tujuan  untuk  me-nyeimbangkan  antara  kepentiangan  militer  dan  resiko  yang  akan diderita oleh penduduk sipil. Prinsip ini diatur dalam Protokol Tambahan I 1977 Sub Bagian II, prinsip  Larangan  untuk  Menyebabkan  Penderitaan  yang  Berlebihan,  pada  prinsip  ini  erat kaitannya  dengan  prinsip  kemanusiaan  dan  prinsip  Kepentingan  Militer,  dalam  prinsip  ini ditentukan  mengenai  kewajiban  para  pihak  dalam  meng-gunakan  kekuatan  militer  haruslah sesuai hukum.
Dalam hal pertanggung jawaban negara ini ada tiga karakteristik penting yang bergantung pada  faktor-faktor  dasar,  yaitu:  pertama,  adanya  suatu  kewajiban  hukum  internasional  yang berlaku antar dua negara tertentu; kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalain yang melanggar kewajiban  internasional  tersebut  yang  melahirkan  pertanggung  jawaban  negara;  dan  ketiga, adanya  kerusakan  atau  kerugian  sebagai  akibat  tindakan  yang  melanggar  hukum  atau kelalaian. 42
41 Pasal 1 draf Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts (Tanggung Jawab Negara atas Tindakan yang Salah Secara Internasional) 2001.
42 Huala Adolf, 2002, Op.Cit , hlm. 174.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022

## Proses  Penuntutan  Ganti  Kerugian  Oleh  Negara  Pihak  Ketiga  Yang Dirugikan Akibat Dari Penggunaan Senjata
Dalam  hukum  internasional  dikenal  2  (dua)  macam  aturan  yakni,  primary  rules  adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya dan secondary rules adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila primary rules tersebut dilanggar oleh suatu negara. Secondary rules inilah yang disebut sebagai hukum tanggung  jawab negara (the  law  of  state  responsibility). 43 Tuntutan  ganti  rugi  menurut  hukum  internasional  selalu dimulai  dengan  hukum  pertanggungjawaban  negara,  yang  dianggap  terdiri  dari  “secondary rules” yang menentukan akibat hukum dari kegagalan memenuhi kewajiban hukum substantif, yang  dianggap  sebagai  “primary  rules”.  (Contoh  aturan  "primar"  termasuk  kewajiban  untuk tidak  menyebabkan  orang  menjadi  pengungsi  dan  kewajiban  untuk  tidak  menggunakan kekerasan untuk menyerang wilayah negara lain.) Menurut Draft Rules on State Responsibility Law Commission (ILC)'s 1996 tentang Tanggung Jawab Negara,menyatakan:
“Every act by a state which is wrongful under some "primary" rule of international law imposes  international  responsibility  on  that  state.  Wrongful  acts  occur  when  an  injury  is  a) caused by conduct consisting of an action or omission which is attributable to the State under international law; and b) that conduct constitutes a breach of an international obligation of the State.  It  does  not  matter  whether  the  "primary"  international  obligation  is  found  in  customary law  or  treaty;  nor  does  it matter  whether the  same  act  is  considered  lawful  by  the  state's  own internal  law.  However,  a  breach  only  occurs  "if  the  act  was  performed  at  the  time  when  the obligation  was  in  force  for  that  State." 44 (“setiap  tindakan  oleh  negara  yang  salah  di  bawah aturan  "utama"  hukum  internasional  membebankan  tanggung  jawab  internasional  pada  negara tersebut.  Perbuatan  salah  terjadi  jika  suatu  cedera  adalah  a)  disebabkan  oleh  perbuatan  yang terdiri dari tindakan atau kelalaian yang dikaitkan dengan Negara menurut hukum internasional; dan  b)  perbuatan  itu  merupakan  pelanggaran  kewajiban  internasional  Negara.  Tidak  masalah apakah  kewajiban  internasional  "utama"  ditemukan  dalam  hukum  kebiasaan  atau  perjanjian; juga  tidak  masalah  apakah  tindakan  yang  sama  dianggap  sah  oleh  hukum  internal  negara sendiri. Namun, pelanggaran hanya terjadi "jika tindakan itu dilakukan pada saat kewajiban itu berlaku  untuk  Negara  itu.”  Negara  yang  telah  melakukan  perbuatan  yang  salah  secara internasional wajib untuk:
a) Menghentikan perbuatan tersebut dan mengembalikan keadaan ke status quo ante;
b)  Menerapkan  pemulihan  yang  diberikan  berdasarkan  hukum  internalnya  (jika  ada)  dan membayar  kompensasi  yang  sesuai  jika  pemulihan  status  yang  sudah  ada  sebelumnya  tidak mungkin;
c) Memberikan jaminan bahwa tindakan tersebut tidak akan terulang.
43 Sefriani,2010, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 266.
44 Articles 1, 3, 4, 17, 18(1). Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-Eighth Session, 6 May - 26 July 1996 (A/51/10). (The ILC is a UN body composed of geographically diverse legal experts.) The state seeking redress has the burden of proving these factors, while the respondent state has the burden of establishing any defenses; these burdens may shift to the party that has control over the evidence. (Pasal 1, 3, 4, 17, 18 (1). Laporan Komisi Hukum Internasional tentang Pekerjaan Sidang ke Empat Puluh Delapan, 6 Mei - 26 Juli 1996 (A / 51/10). (ILC adalah badan PBB yang terdiri dari ahli hukum yang beragam secara geografis.) Negara yang mengupayakan ganti rugi memiliki beban untuk membuktikan faktor-faktor ini, sementara negara responden memiliki beban untuk membangun pertahanan apa pun; beban ini dapat beralih ke pihak yang memiliki kendali atas bukti.)

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Menurut  ahli  hukum  terkemuka  Ian  Brownlie,  pengadilan  internasional  biasanya mengikuti  teori  tanggung  jawab  obyektif:  asalkan  keagenan  dan  hubungan  sebab  akibat ("atribusi")  dapat  didirikan,  pelanggaran  hukum  internasional  terjadi  melalui  hasil  saja. Sekalipun aparat negara telah bertindak di luar kewenangannya (ultra vires), atau, dalam hal ini, jika  tidak  ada  niat  untuk  menyakiti  (dolus  malus)  atau  ada  itikad  baik,  negara  itu  akan bertanggung  jawab  atas  semua  tindakannya  yang  gagal.  sesuai  dengan  standar  hukum internasional.  Setidaknya  sejak  akhir  abad  ke-18,  hukum  kebiasaan  internasional  telah memberikan  hak  kompensasi  kepada  orang-orang  pribadi  selama  perang  melawan  negara musuh. Bahkan sebelum Perang Dunia II, komisi klaim memberikan kompensasi kepada orang- orang sipil yang selamat yang terbunuh selama perang dan harta benda yang hancur.
Sifat dan karakter pengadilan untuk menentukan kompensasi adalah dalam kebijaksanaan legislatif,  dan  dapat  berupa  pengadilan  biasa,  pengadilan  legislatif  khusus,  komisi,  atau  badan administratif.  Perkiraan  kompensasi  yang  adil  tidak  diharuskan  dibuat  oleh  juri  tetapi  dapat dibuat  oleh  hakim  atau  dipercayakan  kepada  komisi  atau  badan  lain.  Pengadilan  federal dapat menunjuk  sebuah  komisi  dalam  tindakan  penghukuman  untuk  menyelesaikan  masalah kompensasi.  Jika  badan  selain  pengadilan  ditunjuk  untuk  menentukan  kompensasi  yang  adil, keputusannya  harus  tunduk  pada  peninjauan  yudisial,  meskipun  ruang  lingkup  peninjauan mungkin  dibatasi  oleh  badan  legislatif. 45 Ketika  putusan  pengadilan  negara  bagian  yang berkaitan dengan jumlah kompensasi dipertanyakan, tinjauan Pengadilan dibatasi. “Semua yang penting  adalah  bahwa  dalam  beberapa  cara  yang  tepat,  di  hadapan  beberapa  pengadilan  yang dibentuk dengan benar, penyelidikan mengenai jumlah kompensasi harus dilakukan, dan ketika ini  telah  disediakan  ada  proses  hukum  yang  sesuai  yang  diwajibkan  oleh  Konstitusi  Federal. Dari penjelasan diatas diketahui bahwa setiap negara memiliki right of compensation sehingga setiap negara harus saling menghargai dan menjaga haknya masing-masing. Jika terjadi sebuah pelanggaran  hukum  maka  negara  yang  dirugikan  memiliki  hak  untuk  menuntut  gantikerugian sebesar kerugian yang diterimanya.
Space  Liability  Convention  1972  tidak  mengatur  secara  khusus  mengenai  gantikerugian akibat  dari  upaya  self-defense,  namun  dalam  kasus  penggunaan  senjata  SBMI  yang  pada kesimpulan didapati bahwa negara penyerang lah yang harus bertanggungjawab secara mutlak terhadap  kerugian-kerugian  yang  ditimbulkan  nantinya.  Sehingga  Space  Liability  Convention 1972  tetap  dapat  digunakan  sebagai  aturan  hukum  dalam  proses  penuntutan  ganti  kerugian akibat self-defense hanya saja subjek hukumnya menjadi negara penyerang.
1) Pengajuan penuntutan.
Menurut  Space  Liability  Convention  1972  dikatakan  bahwa  negara-negara  yang menerima  kerugian  akibat  dari  pemanfaatan  ruang  angkasa  berhak  mendapatkan  kepastian hukum berupa ganti rugi, penuntutan ganti rugi dapat dilakukan oleh negara yang ditrugikan itu sendiri atau negara lain seperti yang diatur  di dalam Pasal 8 Space Liability Convention 1972, yang menyatakan bahwa:
“1. A State which suffers damage, or whose natural or juridical persons suffer damage, may present to a launching State a claim for compensation for such damage. 2. If the State of nationality has not presented a claim, another State may, in respect of damage sustained in its territory by any natural or juridical person, present a claim to a launching State. 3. If neither the State  of  nationality  nor  the  State  in  whose  territory  the  damage  was  sustained  has  presented  a claim  or  notified  its  intention  of  presenting  a  claim,  another  State  may,  in  respect  of  damage sustained  by  its  permanent  residents,  present  a  claim  to  a  launching  State.”  (1.  Suatu  Negara
45 Enforcement of Right to Compensation, legal information institute, Cornell Law School.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
yang  menderita  kerugian,  atau  yang  orang-orang  alami  atau  yuridisnya  menderita  kerugian, dapat mengajukan kepada Negara peluncur klaim untuk kompensasi atas kerusakan tersebut. 2. Jika  Negara  Kebangsaan  belum  mengajukan  klaim,  Negara  lain  dapat,  sehubungan  dengan kerusakan yang diderita di wilayahnya oleh orang perseorangan atau badan hukum, mengajukan klaim  kepada  Negara  peluncur.  3.  Jika  baik  Negara  kebangsaan  maupun  Negara  yang wilayahnya  diderita  kerusakan  telah  mengajukan  klaim  atau  memberitahukan  niatnya  untuk mengajukan  klaim,  Negara  lain  dapat,  sehubungan  dengan  kerusakan  yang  diderita  oleh penduduk tetapnya, mengajukan klaim ke meluncurkan Negara)
Pasal  8  Space  Liability  Convention  1972  menyebutkan  bahwa  penuntutan  diajukan kepada negara peluncur. Di dalam kasus penggunaan senjata SBMI negara peluncur merupakan negara yang sedang menjalankan upaya self-defense seperti yang diatur di dalam Pasal 51 UN Charter  sehingga  dibebaskan  dari  tanggungjawab  untuk  membayar  gantikerugian,  sehingga subjek  negara  peluncur  SBMI  berubah  menjadi  negara  peluncur  ICBM.  Penuntutan  terhadap negara  peluncur  tersebut  diajukan  melalui  saluran  diplomatic  dan  jika  negara  yang  dirugikan tidak memiliki saluran diplomatic dengan negara peluncur maka boleh melalui negara lain yang memiliki  hubungan  diplomatic  dengan  negara  peluncur  tersebut.  Ini  diatur  di  dalam  Pasal  9 Space  Liability  Convention  1972  yang  menyatakan  bahwa  “A  claim  for  compensation  for damage shall be presented to a launching State through diplomatic channels. If a State does not maintain diplomatic relations with the launching State concerned; it may request another State to  present  its  claim  to  that  launching  State  or  otherwise  represent  its  interests  under  this Convention. It may also present its claim through the Secretary-General of the United Nations, provided the claimant State and the launching State are both Members of the United Nations.” 46 (“Tuntutan  ganti rugi  akan  diajukan  kepada  Negara  peluncur  melalui  saluran  diplomatik. Jika suatu  Negara  tidak  memelihara  hubungan  diplomatik  dengan  Negara  peluncur  yang bersangkutan;  ia  dapat  meminta  Negara  lain  untuk  mengajukan  klaimnya  kepada  Negara peluncur  tersebut  atau  mewakili  kepentingannya  berdasarkan  Konvensi  ini.  Itu  juga  dapat mengajukan klaimnya melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, asalkan Negara penuntut dan Negara peluncur keduanya adalah Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa”).
2) Tenggang Waktu Pengajuan Penuntutan.
Pengajuan  penuntutan  harus  diajukan  tidak  lebih  dari  satu  tahun  dari  tanggal  diketahui telah terjadi kerusakan atau telah diketahui negara mana yang harus bertanggungjawab. Seperti yang  dinyatakan  dalam  Pasal  10  ayat  1  Space  Liability  Convention  1972,  yaitu:  “A  claim  for compensation  for  damage  may  be  presented  to  a  launching  State  not  later  than  one  year following the date of the occurrence of the damage or the identification of the launching State which is liable.” (“Tuntutan ganti rugi dapat diajukan ke Negara peluncur selambat-lambatnya satu  tahun  setelah  tanggal  terjadinya  kerusakan  atau  identifikasi  Negara  peluncur  yang bertanggung jawab.)
3) Penetapan Jumlah Kergugian yang Harus Diganti.
Ganti  rugi  yang  harus  diterima  oleh  negara  penuntut  harus  dapat  memperbaiki  kondisi negara tersebut seperti semula. Negara peluncur wajib mengembalikan kondisi negara penuntut seperti sebelum terjadinya kerusakan. Ini diatur  di dalam Pasal 12 Space Liability Convention 1972,  yaitu:  “The  compensation  which  the  launching  State  shall  be  liable  to  pay  for  damage under  this  Convention  shall  be  determined  in  accordance  with  international  law  and  the principles of justice and equity, in order to provide such reparation in respect of 17 the damage as  will  restore  the  person,  natural  or  juridical,  State  or  international  organization  on  whose
46 Pasal 9 Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (Konvensi Tanggung Jawab Internasional Untuk Kerusakan Yang Disebabkan Oleh Benda Luar Angkasa) 1972.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
behalf the claim is presented to the condition which would have existed if  the damage had not occurred.” 47 (“besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan dan merupakan tanggungjawab negara peluncur  berdasarkan  konvensi  ini  ditentukan  sesuai  dengan  hukum  internasional  dan  prinsip keadilan  dan  equity  agar  supaya  dapat  melakukan  perbaikan  seperti  keadaan  semula  terhadap orang-orang,  pribadi  dan  badan  hukum,  negara  atau  organisasi  internasional  yang diwakilkannya,  dikembalikan  seperti  keadaan  atau  kondisi  sebelum  terjadi  kerugian  atau kerusakan.”) Dalam proses penuntutan para pihak diperkenankan untuk mendiskusikan bentuk gantirugi yang harus dibayarkan. Hal ini diatur Pasal 13 space liability convention 1972, yaitu: “Unless the claimant State and the State from which compensation is due under this Convention agree on another form of compensation, the compensation shall be paid in the currency of the claimant State or, if that State so requests, in the currency of the State from which compensation is  due.”  (“kecuali  jika  negara  penunutut  dan  negara  yang  membayar  kompensasi  dalam  hal penggantian ganti rugi berdasarkan konvensi ini, setuju dan bentuk penggantian lain, ganti rugi harus  dibayar  sesuai  dengan  mata  uang  negara  penuntut  atau  jika  negara  dimana  ganti  rugi dibayarkan  itu  membuat  permohonan,  maka  pembayaran  ganti  rugi  dapat  ditentukan  menurut mata uang pembayar kompensasi.”)
4) Pembentukan Komisi.
Ganti rugi  yang  dimaksud  dalam  Pasal  13  space  liability  convention  1972  dapat  berupa Restitusi,  Kompensasi  maupun  Pemuasan  (Satisfaction).  Jika  dalam  proses  penuntutan  ganti rugi melalui saluran diplomatic tidak membuahkan hasil dalam jangka waktu satu tahun, maka akan dibentuk komisi untuk kedua belah pihak atas permohonan salah satu pihak. Seperti yang diatur  dalam  Pasal  14  space  liability  convention  1972,  yaitu:  “If  no  settlement  of  a  claim  is arrived at through diplomatic negotiations as provided for in article IX, within one year from the date  on  which  the  claimant  State  notifies  the  launching  State  that  it  has  submitted  the documentation  of  its  claim,  the  parties  concerned  shall  establish  a  Claims  Commission  at  the request  of  either  party.”  (“Jika  tidak  ada  penyelesaian  klaim  yang  dicapai  melalui  negosiasi diplomatik  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  IX,  dalam  waktu  satu  tahun  sejak  tanggal  Negara penuntut  memberitahu  Negara  peluncur  bahwa  ia  telah  menyerahkan  dokumentasi  klaimnya, pihak-pihak  yang  berkepentingan  harus  membuat  Klaim  Komisi  atas  permintaan  salah  satu pihak”)  Aturan  mengenai  pembentukan  komisi  diatur  di  dalam  Pasal  15-17  space  liability convention  1972.  Dalam  hal  penuntutan  dengan  komisi  harus  mendapatkan  hasil  mengenai penetapan  ganti  rugi.  Putusan  yang  dikeluarkan  oleh  komisi  akan  bersifat  final.  Putusan  ini harus secepatkan diberikan tidak lebih dari satu tahun sejak komisi dibentuk.
5) Penyerahan Salinan Putusan Kepada Masing-masing Pihak.
Salinan  putusan  harus  disampaikan  kepada  masing-masing  pihak  dan  kepada  sekretaris PBB. Seperti yang telah diatur di dalam Pasal 19 space liability convention 1972, yaitu: “1. The Claims Commission shall act in accordance with the provisions of article XII. 2. The decision of the  Commission  shall  be  final  and  binding  if  the  parties  have  so  agreed;  otherwise,  the Commission shall render a final and recommendatory award, which the parties shall consider in good  faith.  The  Commission  shall  state  the  reasons  for  its  decision  or  award.  3.  The Commission shall give its decision or award as promptly as possible and no later than one year from the date of its establishment, unless an extension of this period is found necessary by the Commission.  4.  The  Commission  shall  make  its  decision  or  award  public.  It  shall  deliver  a certified copy of its decision or award to each of the parties and to the Secretary-General of the United  Nations.”  (“1.  Komisi  Penuntut  akan  bertindak  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  XII.  2.
47 Pasal 12 Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (Konvensi Tanggung Jawab Internasional Untuk Kerusakan Yang Disebabkan Oleh Benda Luar Angkasa) 1972.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Keputusan  Komisi  bersifat  final  dan  mengikat  jika  para  pihak  setuju;  jika  tidak,  Komisi  akan memberikan putusan final dan rekomendasi, yang akan dipertimbangkan oleh para pihak dengan itikad  baik.  Komisi  harus  menyatakan  alasan  keputusan  atau  putusannya.  3.  Komisi  harus memberikan keputusan atau putusannya secepat mungkin dan tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal  pembentukannya,  kecuali  jika  perpanjangan  jangka  waktu  ini  dianggap  perlu  oleh Komisi.  4.  Komisi  akan  membuat  keputusan  atau  putusannya  kepada  publik.  Ini  harus mengirimkan salinan resmi dari keputusan atau penghargaan kepada masing-masing pihak dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.”)
Jika  dengan  upaya-upaya  penuntutan  seperti  yang  telah  diatur  di  dalam  space  liability convention 1972 tidak dapat membuahkan hasil atau negara yang harus bertanggungjawab tidak menjalankan  iktikad  baiknya  maka  penyelesaian  selanjutnya  dapat  dilakukan  dengan berpedoman  kepada  UN  Charter.  Di  dalam  UN  Charter  sendiri  telah  diatur  mengenai  upaya penyelesaian sengketa. Berikut proses penyelesaiannya:
1. Dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak.
Penyelesaian ini dapat dilihat pada Pasal 33 UN Charter yang menyetakan bahwa “1. The parties  to  any  dispute,  the  continuance  of  which  is  likely  to  endanger  the  maintenance  of international  peace  and  security,  shall,  first  of  all,  seek  a  solution  by  negotiation,  enquiry, mediation,  conciliation,  arbitration,  judicial  settlement,  resort  to  regional  agencies  or arrangements, or other peaceful means of their own choice. 2. The Security Council shall, when it  deems  necessary,  call  upon  the  parties  to  settle  their  dispute  by  such  means.” 48 (“1.  Pihak- pihak  yang  berselisih,  yang  kelanjutannya  kemungkinan  besar  akan  membahayakan pemeliharaan  perdamaian  dan  keamanan  internasional,  pertama-tama  harus  mencari  solusi melalui  negosiasi,  penyelidikan,  mediasi,  konsiliasi,  arbitrase,  penyelesaian  yudisial, menggunakan  pendekatan  regional.  lembaga  atau  pengaturan,  atau  cara  damai  lainnya  sesuai pilihan mereka sendiri. 2. Dewan Keamanan akan, bila dianggap perlu, memanggil para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara tersebut”)
Selama masa penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 33 UN Charter dilaksanakan, DK PBB berhak untuk melakukan penyelidikan guna mengetahui kondisi sengketa tersebut apakah mengancam  perdamaian  dan  keamanan  internasional.  Dalam  masa  ini  DK  PBB  juga  berhak memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait solusi penyelesaian sengketa.
2. Jika penyelesaian berdasarkan Pasal 33 UN Charter tidak membuahkan hasil.
Jika  solusi  berdasarkan  Pasal  33  tidak  dapat  menyelesaikan  masalah,  atau  Pihak  yang harus  bertanggungjawab  tidak  juga  memperlihatkan  iktikad  baiknya  maka  DK  PBB  akan memberikan  penilaian  terkait  kondisi  sengketa.  Jika  kondisi  dianggap  dapat  mengancam perdamaian  dan  keamanan  internasional  maka  DK  PBB  akan  mengambil  tindakan  berupa pemberian  rekomendasi  seperti  yang  diatur  di  dalam  Pasal  36  UN  Charter  atau  memberikan rekomendasi lainnya, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 37 UN Charter, yaitu: “1. Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle it by the means indicated  in  that  Article,  they  shall  refer  it  to  the  Security  Council.  2.  If  the  Security  Council deems  that  the  continuance  of  the  dispute  is  in  fact  likely  to  endanger  the  maintenance  of international  peace  and  security,  it  shall  decide  whether  to  take  action  under  Article  36  or  to recommend such terms of settlement as it may consider appropriate.” (“1. Jika pihak-pihak yang bersengketa  yang  bersifat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  33  gagal  menyelesaikannya dengan cara yang disebutkan dalam Pasal itu, mereka harus merujuknya ke Dewan Keamanan. 2.  Jika  Dewan  Keamanan  menganggap  bahwa  berlanjutnya  sengketa  pada  kenyataannya
48 Pasal 33 Charter of The United Nations (Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa) 1945.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
cenderung  membahayakan  pemeliharaan  perdamaian  dan  keamanan  internasional,  Dewan Keamanan  akan  memutuskan  apakah  akan  mengambil  tindakan  berdasarkan  Pasal  36  atau merekomendasikan syarat-syarat penyelesaian yang dianggap perlu.”)
3.  Jika  DK  PBB  memutuskan  bahwa  kondisi  sengketa  akan  mengancam  perdamaian  dan keamanan internasional.
DK PBB akan  mengambil tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan  keamanan  internasional,  baik  dengan  tindakan  tanpa  menggunakan  kekuatan  bersenjata seperti  yang  diatur  di  dalam  Pasal  41  UN  Charter,  yaitu:  “The  Security  Council  may  decide what  measures  not  involving  the  use  of  armed  force  are  to  be  employed  to  give  effect  to  its decisions,  and  it  may  call  upon  the  Members  of  the  United  Nations  to  apply  such  measures. These  may  include  complete  or  partial  interruption  of  economic  relations  and  of  rail,  sea,  air, postal, telegraphic, radio, and other means  of communication, and the severance of diplomatic relations.”  (“Dewan  Kemanan  dapat  memutuskan  tindakan-tindakan  apa  di  luar  penggunaan kekuatan bersenjata harus dilaksanakan agar keputusan-keputusan dapat diajalankan, dan dapat meminta  kepada  Anggota-anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  untuk  melaksanaan  tindakan- tindakan  itu.  Termasuk  tindakan-tindakan  itu  ialah  pemutusan  seluruhnya  atau  sebagian hubungan-hubungan  ekonomi,  termasuk  hubungan  kereta  api,  laut,  udara,  pos,  telegrap,  radio, dan  alat-alat  komunikasi  lainnya,  serta  pemutusan  hubungan  diplomatik.”)  Maupun  tindakan dengan  menggunakan  kekutan  bersenjata  seperti  yang  diatur  di  dalam  Pasal  42  UN  Charter, yaitu: “Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may  be  necessary  to  maintain  or  restore  international  peace  and  security.  Such  action  may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.” 49 (“Jika Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan yang diatur dalam Pasal 41 tidak akan memadai atau terbukti tidak memadai, Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan  melalui  udara,  laut,  atau  pasukan  darat  yang  mungkin  diperlukan  untuk  memelihara atau  memulihkan  perdamaian  dan  keamanan  internasional.  tindakan  tersebut  dapat  mencakup demonstrasi,  blokade,  dan  operasi  lainnya  melalui  udara,  laut,  atau  pasukan  darat  Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa”)
Tindakan berdasarkan Pasal 42 UN Charter dilakukan jika seandainya solusi berdasarkan Pasal 41 UN Charter tidak juga membuahkan hasil atau pihak yang harusnya bertanggungjawab tidak  juga  menunjukan  iktikad  baik.  Sehingga  kondisi  dapat  menyebabkan  terancannya perdamaian  dan  keamanan  internasional.  Proses  penuntutan  ganti  kerugian  baik  berdasarkan space  liability  convention  1972  maupun  UN  Charter  diharapkan  dapat  memberikan  kepastian hukum  kepada  pihak-pihak  yang  dirugikan  baik  pelaku  self-defense  maupun  pihak  ketiga. Seluruh  proses  diatas  dilakukan  agar  negara  yang  menyebabkan  kerugian  mau  memberikan gantirugi sebagaimana yang telah dituntut sebelumnya. Perlu diingat juga bahwa di dalam UN Charter juga disebutkan bahwa setiap anggota PBB harus memberikan bantuan kepada anggota PBB lainnya yang sedang melakukan tindakan sesuai UN Charter. Dalam hal ini berarti negara- negara lain  harus  membantu  negara  yang  menderita  kerugian  agar  mendapatkan haknya  untuk mengembalikan  situasi  negaranya  seperti  kondisi  semula,  hal  ini  dijelaskan  di  dalam  Pasal  2 ayat (5) UN Charter, yaitu: “All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any  state  against  which  the  United  Nations  is  taking  preventive  or  enforcement  action.” 50 (“Semua Anggota harus memberikan bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam setiap tindakan  yang  diambilnya  sesuai  dengan  Piagam  ini,  dan  tidak  boleh  memberikan  bantuan
49 Pasal 42 Charter of The United Nations (Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa) 1945.
50 Pasal 2 ayat (5) Charter of The United Nations (Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa) 1945.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
kepada negara mana pun di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil tindakan pencegahan atau penegakan.”

## KESIMPULAN
1. Ketentuan hukum bagi negara yang menggunakan senjata SBMI sebagai upaya self- defense  menurut  hukum  internasional  adalah  bahwa  penggunaan  SBMI  bukanlah suatu  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  internasional,  karena  walaupun berdasarkan  Pasal  4  outer  space  treaty  1967  penggunaan  senjata  diruang  angkasa merupakan sebuah perbuatan yang dilarang, namun berdasarkan Pasal 3 outer space treaty 1967 dan Pasal 4 space liability convention 1972 dikatakan bahwa baik outer space  treaty  1967  maupun  space  liability  convention  1972  harus  lah  sesuai  dengan UN Charter. Ketentuan ini juga dijawab di  Pasal 103 UN Charter  yang menyetakan bahwa  jika  ada  ketetapan  di  aturan  hukum  lain  yang  bertentangan  dengan  UN Charter  maka  yang  harus  dipedomani  adalah  UN  Charter.  Dalam  hal  ini  maka penggunaan  senjata  SBMI  menjadi  tidak  menyalahi  hukum  selama  memang digunakan  untuk  tindakan  self-defense  negara  karena  berdasarkan  Pasal  51  UN Charter  tindakan  self-defense  merupakan  hak  inherent  yang  dimiliki  setiap  negara sehingga memperbolehakan negara untuk menggunakan kekuatan bersenjata.
2.  Bentuk  pertanggungjawaban  negara  pengguna  senjata  SBMI  sebagai  upaya  self- defense  bersama  negara  yang  melakukan  penyerangan  jika  nantinya  menyebabkan kerugian  bagi  negara  pihak  ketiga  berdasarkan  hukum  internasional  yaitu  dalam penggunan  senjata  SBMI  sebagai  upaya  self-defense  jika  hal  ini  nantinya menyebabkan  kerugian  kepada  negara  pihak  ketiga  maka  pihak  yang  harus bertanggung  jawab  secara  mutlak  (absolute  liability)  adalah  negara  yang  memulai konflik (memulai penyerangan) terlebih dahulu atau negara yang menembakan rudal terlebih dahulu sehingga mengharuskan negara target untuk melakukan self-defense. Pertanggungjawaban  ini  harus  diterima  secara  mutlak  oleh  negara  yang  memulai konflik  karena  negara  tersebut  telah  melanggar  aturan  hukum  internasional  pada Pasal  2  ayat  (4)  UN  Charter  yang  menyatakan  bahwa  setiap  negara  dilarang  untuk menggunakan  kekuatan  bersenjata  dan  menyebabkan  terancamnya  perdamaian  dan keamanan internasional. Pihak yang memulai konflik dalam melakukan penembakan dengan  rudal  juga  telah  melanggar  prinsip-prinsip  dalam  hukum  humaniter internasional.  Dalam  hal  ini  negara  yang  melakukan  tindakan  self-defense dibebaskan dari tanggup jawabnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Pasal 21 draf Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001.
3. Proses penuntutan gantikerugian oleh negara pihak ketiga yang dirugikan akibat dari penggunaan senjata SBMI sebagai upaya self-defense jika dilihat dari space liability convention  1972  yaitu  proses  penuntutan  ganti  kerugian  diajukan  kepada  negara peluncur  yang dalam kasus  ini adalah negara  yang memulai konflik terlebih  dahulu (negara  penyerang).  Pengajuan  penuntutan  dilakukan  melalui  saluran  diplomatik proses  penuntutan  tidak  boleh  lebih  dari  satu  tahun  dari  masa  diketahuinya  ada kerusakan  atau  diketahui  negara  mana  yang  harus  bertanggung  jawab.  Jika  dengan menggunakan saluran diplomatik  tidak mendapatkan hasil maka dilanjutkan dengan pembentukan  komisi  dari  kedua  belah  pihak.  Komisi  mendapatkan  hasil  mengenai

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
penetapan  ganti  rugi.  Putusan  yang  dikeluarkan  oleh  komisi  akan  bersifat  final. Putusan  ini  harus  secepatkan  diberikan  tidak  lebih  dari  satu  tahun  sejak  komisi dibentuk.  Salinan  putusan  harus  disampaikan  kepada  masing-masing  pihak  dan kepada  sekretaris  PBB.  Jika  dalam  hal  ini  pihak  penyerang  tidak  juga memperlihatkan  iktikad  baiknya  dan  kondisi  ini  menyebabkan  terancamnya perdamaian  dan  keamanan  internasional  maka  dilanjutkan  dengan  penyelesaian sengketa  berdasarkan  UN  Charter.  Para  pihak  sebelumnya  harus  mencari  solusi berdasarkan Pasal 33 UN Charter. Pada tahap ini DK PBB nantinya akan melakukan penilaian terhadap kondisi para pihak. Seandainaya berdasarkan Pasal 33 UN Charter solusi  tidak  didapatkan  maka  DK  PBB  dapat  memberikan  rekomendasi  solusi  lain. Jika  dalam  tahap  ini  pihak  yang  bertanggung  jawab  belum  juga  memperlihatkan iktikad baik maka DK PBB dapat mengambil tindakan sebagaimana yang telah diatur di Pasal 41 UN Charter maupun yang telah diatur di Pasal 42 UN Charter.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achmad  Ali,  Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis),  Penerbit  Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
Amiruddin,  Zainal  Asikin,  Pengantar  Metode  Penulisan  Hukum,  PT  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2004.
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Grafindo Jakarta, 2004. Andi hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005. Bintaro Tjokroamidjoyo dan Mustofa Adijoyo, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, Hadi Masagung, Jakarta, 1998.
Boer Mauna, Hukum Internasional, PT Alumni, Bandung, 2003.
Cst  Kansil,  Christine,  S.T  Kansil,  Engelien  R,  Palandeng  dan  Godlieb  N  Mamahit,  Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009.
Denny  Ramadhany,  Dkk,  Konteks  Dan  Perspektif  Politik  Terkait  Hukum  Humaniter Internasional Kontemporer, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
Diederiks  Verschoor,  Persamaan  Dan  Perbedaan  Hukum  Udara  Dan  Hukum  Ruang  Angkasa, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
E. Saefullah Wiranda dan Mieke Komar K, Hukum  Angkasa dan Perkembangannya, Remadja Karya, Bandung, 1988.
Garner, Bryan (ed). Black’s Law Dictionary, Eight Edition. St. Paul: Thomson Business West, 2004.
Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Keni Media, Bandung, 2011. I.D.G  Palguna,  Hukum  Internasional  Ruang  Angkasa  (Outer  Space  Law)  Kajian  Pemanfaatan Untuk Maksud-Maksud Damai, Rajawali Pers, Depok, 2019.
Ida Bagus Wyasa Putra, Tanggungjawab Negara terhadap dampak Komersial Ruang Angkasa,
PT. Refika Aditama, 2001.
Jawa  Hirthontowi  dan  Pranoto  Iskandar,  Hukum  Internasional  Kontemporer,  refika  aditama, Bandung, 2006.
JJ.  M.  Wuisman,  Penelitian  Ilmu-Ilmu  Sosial,  Asas-Asas,  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.
Juanjir Sumardi, Hukum Ruang Angkasa, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996. M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994. Mardianis, Hukum Antariksa, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Martono,  Hukum  Udara  Angkutan  Udara  dan  Hukum  Angkasa  Hukum  Laut  Internasional, Mandar Maju, Jakarta, 1995.
Mieke  Komar  Kantaatmadja,  Berbagai  Masalah  Hukum  Udara  Dan  Angkasa,  Remaja  Karya,
Bandung, 1984.
Mochtar Kusumaatmadja. Etty R, Pengantar Hukum Internasional, PT Alumni, Bandung, 2015. Modhtar  Kusumaatmadja,  Pengantar  Hukum  Internasional,  Buku-I  Bagian  Umum,  Binacipta, Bandung, 1976. N. A. Shah, Self-Defense in Islamic and International Law, 2008. Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Ramiyanto dan Karyadin, Ilmu Negara, Budi Utama, Yogyakarta, 2020. Riduan  Syahrani,  Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum,  Penerbit  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
1999.
Samidjo, Ilmu Negara, armico, Jakarta, 1986. Sefriani,  Peran  Hukum  Internasional  Dalam  Hubungan  Internasional  Kontemporer,  Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji,  Penulisan  Hukum  Normatif,  PT  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2007.
Sukanda Husin, Hukum Lingkungan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2016. Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, Raja Grafindo, Jakarta, 2010. Sutrisno Hadi, Metodologi Riserch 1, Yogyakarta, Gajah Mada, 1980. Usep Ranawidjaja, Hukum Tata Negara Indonesia, Ghalla Indonesia, Jakarta, 1983. Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

## Jurnal
A’an  Efendi1,  Dwi  Nurhayati  Adhani,  Tanggung  Jawab  Negara  Atas  Hak  Pendidikan  Bagi Anak  Berkebutuhan  Khusus,  Fakultas  Hukum  Universitas  Jember,  Fakultas  Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2018.
Adriel  Berkat  Sion  Naibaho,  Tanggung  Jawab  Negara  Peluncur  Terkait  Kerugian  Yang Diakibatkan Oleh Benda Angkasa Dikaji Dari Liability Convention 1972, Fakultas Hukum Unsrat, Lex Et Societatis Vol. VII/No. 5/Mei/2019
Irmeli  M,  Arun  A,  Research  trends:  Responsibilization  in  natural  resource  governance,  Vol. 121. Forest Policy and Economics, 2020.
Maria  Jose  Recalde-Vela,  Access  to  Redress  for  Stateless  Persons  Under  International  Law: Challenges and Opportunities, Vol. 182. Tilburg Law Review. 2019.
Munazza  Khalid,  Space  Legal  Regimes,  Militarization,  and  Weaponization  of  Outer  Space,
2021. Astropolitics
Rebaz Khdir, The Right to Self Defense In  International Law As A Justification For Crossing Borders:  The  Turkey-PKK  Case  Within  The  Borders  Of  Iraq,  Rusian  Law  Journal, University Of Minho, Volume IV, Issue 4, 2016.
Tri  Lubis,  Akibat  Hukum  Pembatalan  Perjanjian  Bilateral  Terkait  Pinjaman  Kepada  China Dalam Perspektif Hukum Internasional. Res Nullius Law Journal 3 (1). 2021.

## Media Dan Internet
<Amerika Jajaki Teknologi Laser Luar Angkasa Hadapi Rudal, https://dunia.tempo.co> <AS Umumkan Strategi Pertahanan Rudal Berbasis Ruang Angkasa, http://world.kbs.co.kr> <Berbagai Sanksi PBB untuk Korea Utara dalam 11 Tahun, diakses dari https://dunia.tempo.co>

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
<Korea Utara Disebut Manfaatkan Bandara Untuk Lindungi Rudal Balistik, https://internasional.kompas.com> <Mampu Jadi Senjata Pemusnah Massal, Ini Cara Kerja Rudal Balistik, https://www.liputan6.com>
<Missile Defense Review Good-Start, https://www.csis.org>
<Missile Defense Agency selects four companies to develop space sensors, https://spacenews.com>
<New  Pentagon  Report  Warns  of  Russian  and  Chinese  Laser  Threats  to  US  Satellites, https://edition.cnn.com>
<Senjata Laser, Senjata Maut Pertempuran Masa Depan, https://dunia.tempo.co> <The Stategic Defense Initiative (SDI) Star Wars, http://www.coldwar.org> <Trump Pushes Idea of Adding 'Space Force' To US Military, https://edition.cnn.com> <What Is An Intercontinental Ballistic Missile, https://www.defensenews.com> <Will SBMIs Weaponise Space? https://www.iiss.org> <Thomas Karoko, The 2019 Missile Defense Review : A Good Start, Center For Strategic and International Studies, https://www.csis.org> <How Do Intercontinental Ballistic Missiles Work, https://www.livescience.com>

## Peraturan Perundang-Undangan
Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972. Charter of The United Nations 1945.
Draft Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001 Rio Declaration on Environment and Development of 1992 Stockholm Declaration on The Human Environment of 1972 Treaty  on  Principles  Goverming  the  Activity  in  the  Exploration  and  Use  for  Outer  Space,
Including Moon and Other Celestial Bodies 1967