Analisis Perbandingan Kontrak Tradisional dan Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) Berdasarkan Risiko Persepsi Kontraktor dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)
Shifa Fauziyah
Program Studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang E-mail: shifa.fauziyah@gmail.com

## M. Agung Wibowo
Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang E-mail: agung_wibowo8314423@yahoo.com

## Hery Suliantoro
Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang E-mail: suliantoro_hery@yahoo.com

## Abstract
Two  types  of  contracts  that  are  used  in  the  road  project  is  a  traditional  contract  (Unit  Price)  and performance  based  contract  (Lump  Sum).  Both  types  of  contracts  have  their  own  risks.  Therefore,  it  is necessary  to  measure  which  type  of  contracts  is more  risky  between  traditional  contract  and  performance- based  contract  from  the  perspective  of  the  contractor  using  Analytical  Hierarchy  Process.  Analytical Hierarchy Process (AHP) is a method used to find a weight where the intensity of the risks using traditional contract  and  performance-based  contract  can  be  measured  and  analyzed.  This  research  took  sample  for project  with  a  traditional  contract  is  Kendal  –  Semarang  Road  Project.  While  the  samples  for  the  project with a performance based contract is Semarang – Bawen Road Project. The results of the calculation by the alternative  assessment,  are  the  higher  rank  is  performance  based  contract  which  is  0.56  (56%),  while traditional contract  is the second with the total score 0.44 (44%). The mean is performance based contract more risky than traditional contract from the perspective of the contractor.
Keywords: Traditional contract, Performance based contract, Risk, Analytical Hierarchy Process (AHP).

## Abstrak
Dua  jenis  kontrak  yang  sering  digunakan  dalam  proyek  jalan  adalah  kontrak  tradisional  dengan  sistem pembayaran  unit  price  dan  kontrak  berbasis  kinerja  dengan  sistem  pembayaran  lumpsum.  Kedua  tipe kontrak  memiliki  risikonya  masing-masing.  Dari  hal  tersebut,  perlu  kiranya  ada  suatu  pendekatan  ilmiah yang digunakan untuk mengukur jenis kontrak yang lebih beresiko menurut sudut pandang kontraktor antara kontrak  tradisional  dan  kontrak  berbasis  kinerja  dengan  menggunakan  metode  Analytical  Hierarchy Process.  Metode  Analytical  Hierarchy  Process  (AHP)  merupakan  suatu  metode  yang  digunakan  untuk mencari  bobot  dimana  intensitas  risiko  dari  penggunaan  kontrak  tradisional  dan  kontrak  berbasis  kinerja dapat dikuantitaskan dan kemudian dianalisis. Penelitian ini mengambil sampel yaitu proyek dengan sistem kontrak tradisional adalah Proyek Jalan Kendal – Batas Semarang. Sedangkan sampel untuk proyek dengan sistem  kontrak  berbasis  kinerja  adalah  Proyek  Jalan  Semarang  -  Bawen.  Setelah  dilakukan  perhitungan penilaian  alternatif,  dapat  dilihat  hasilnya  bahwa  kontrak  berbasis  kinerja  menduduki  peringkat  score tertinggi yaitu 0,56 (56%), sedangkan kontrak tradisional dengan total score yaitu 0,44 (44%). Artinya dari sudut pandang kontraktor, kontrak berbasis kinerja lebih tinggi risikonya dibandingkan kontrak tradisional.
Kata-kata Kunci: Kontrak  tradisional,  Kontrak  berbasis  kinerja,  Risiko,  Analytical  Hierarchy  Process (AHP) .
Analisis Perbandingan Kontrak Tradisional dan Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) Berdasarkan Risiko Persepsi Kontraktor dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)

## Pendahuluan
Di Indonesia, penyelenggaraan infrastruktur jalan  umumnya  menggunakan  jenis  kontrak tradisional  dengan  sistem  pembayaran  harga satuan  ( unit  price ).  Namun,  penggunaan  kontrak tradisional  dinilai  kurang  efektif  bagi  pengguna dan  penyedia  jasa.  Hal  ini  karena  pembayaran prestasi pekerjaan didasarkan atas volume pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan, seringkali  menghasilkan  kualitas  pekerjaan  yang tidak  sesuai  dengan  spesifikasi  yang  telah ditetapkan (Wirahadikusumah, 2003).
Kualitas  pekerjaan  yang  buruk  akan  berdampak kepada masa layan jalan yang semakin pendek dan berakibat tingginya biaya pemeliharaan (Puslitbang,  2006).  Oleh  sebab  itu,  saat  ini berkembang  bentuk  kontrak  inovatif  yang  mulai digunakan  untuk  penyelenggaraan  infrastruktur jalan yakni kontrak berbasis kinerja dengan sistem pembayaran lump sum .
Pada kontrak berbasis kinerja pembayaran prestasi  pekerjaan  didasarkan  pada  keberhasilan kontraktor  untuk  memenuhi  atau  melampaui standar pelayanan minimum jalan dan tidak kepada volume  pekerjaan  seperti  pada  kontrak  tradisional (Zietlow,  2004).  Pada  umumnya  kontrak  berbasis kinerja  memiliki  durasi  5-10  tahun,  selama durasi  tersebut  kontraktor  harus  menjaga  kinerja jalan  agar  sesuai  dengan  standar  kinerja  yang ditetapkan.  Dengan  demikian,  kontraktor  dituntut untuk  lebih  inovatif  dalam  mencapai  kinerja yang diinginkan. Hal ini akan menjadi keuntungan  yang  besar  untuk  kontraktor  apabila setelah  durasi  pelaksanaan  konstruksi,  kontraktor tidak  melakukan  apa-apa  ( do  nothing ).  Ini menunjukkan  adanya  keberhasilan  kontraktor dalam  menerapkan  inovasi  teknologi,  metode, maupun spesifikasi material yang digunakan dalam pekerjaan.  Namun  apabila  kontraktor  gagal  dalam memenuhi  standar  kinerja  yang  telah  ditetapkan, maka  risiko  pembiayaan  untuk  pemeliharaan  yang ditanggung  kontraktor  akan  bertambah  (Oliver  et al,  2010).  Oleh  sebab  itu,  pada  penelitian  ini  akan dibuat  suatu  model  pendukung  keputusan  untuk mengukur  jenis  kontrak  yang  lebih  beresiko menurut  sudut  pandang  kontraktor  antara  kontrak tradisional  dan  kontrak  berbasis  kinerja  yang diharapkan  dapat  menjadi tools bagi  kontraktor dalam  pemilihan  jenis  kontrak  untuk  proyek pembangunan jalan.
Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis kontrak tradisional  ataukah  kontrak  berbasis  kinerja  yang lebih  berisiko  menurut  perspektif  kontraktor dengan  metode Analytical  Hierarchy  Process (AHP).
Sedangkan manfaat penelitian ini adalah
memberikan  masukan  pada  kontraktor  untuk mempertimbangkan  keuntungan  maupun  kerugian dari masing-masing jenis kontrak sebelum mengikuti proses tender. Sehingga nantinya ketika proyek  tersebut  berlangsung  dan  kemudian  timbul masalah seperti  yang  muncul dalam penelitian  ini, kontraktor  dapat  melakukan  manejemen  risiko sehingga dapat meminimalisir dampak yang timbul agar  tidak  menimbulkan  kerugian  yang  semakin besar.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  deskriptif  kualitatif  yang  bertujuan untuk  membuat  deskripsi,  gambaran  atau  lukisan secara  sistematik, factual dan  akurat  mengenai peristiwa  atau  hubungan  antar  peristiwa  risiko yang  akan  diselidiki.  Metode  deskriptif  kualitatif yang dipakai adalah metode survey yang bertujuan untuk mendapatkan opini dari responden mengenai peristiwa  yang  dapat  menimbulkan  risiko  pada proyek  jalan  serta  menentukan  kontrak  yang  lebih beresiko bagi kontraktor.
Dalam  penelitian  ini  Kota  Semarang  dijadikan lokasi  pengumpulan  data  dengan  pertimbangan bahwa  Kota  Semarang  memiliki  proyek  dengan kontrak  berbasis  kinerja  yakni  kontrak  proyek jalan  Semarang-Bawen  dan  kontrak  tradisional yakni proyek jalan Kendal-Batas Kota Semarang.
Penelitian ini menggunakan dua macam data, yaitu data  primer  dan  data  sekunder.  Data  sekunder diperoleh  dengan  studi  literatur  yang  dilakukan terhadap  buku,  jurnal  dan  penelitian  terdahulu. Data  sekunder  digunakan  untuk  mendapatkan kriteria  dan  sub  kriteria  risiko  yang  digunakan untuk  membetuk  suatu  struktur  hierarki.  Kriteria risiko  yang  didapatkan  berjumlah  3  (tiga)  kriteria, yaitu kriteria teknis, finansial dan hukum. Masing- masing kriteria memiliki sub kriteria.
Kriteria  teknis  memiliki  sub  kriteria  sebanyak  5 (lima) sub kriteria:
1. Perubahan desain,
2. Kerusakan  jalan terjadi di  luar prediksi waktu kerusakan/tingkat kerusakan,
3. Kurangnya  pengendalian  kualitas  pekerjaan desain/konstruksi/pemeliharaan,
4. Kegagalan konstruksi,
5. Terlampauinya MST (muatan  sumbu terberat) 10 ton ( overloading ).
Kriteria  finansial  memiliki  sub kriteria sebanyak 3 (tiga) sub kriteria:
1. Keterlambatan pembayaran oleh owner ,
2. Adanya  potongan  pembayaran  (denda)  akibat keterlambatan waktu tanggap pemeliharaan,
3. Kenaikan harga satuan.
Sedangkan  kriteria  hukum  memiliki  sub  kriteria sebanyak 2 (dua) sub kriteria:
1. Adanya  pekerjaan  darurat  akibat  fenomena alam yang melebihi nilai provisional sum,
2. Terjadinya sengketa akibat wanprestasi.
Data  primer  diperoleh  dengan  metode  kuisioner dan  wawancara.  Penyebaran  kuesioner  dilakukan dengan  teknik sampling ,  yaitu  teknik purposive sampling ,  hanya  mereka  yang  ahli  yang  patut memberikan  pertimbangan  untuk  pengambilan sampel  yang  diperlukan.  Dalam  hal  ini  yang dimaksud  dengan  ahli  adalah project  manager yang  telah  memiliki  pengalaman  mengerjakan proyek  dengan  kontrak,  khususnya  kontrak tradisional dan kontrak berbasis kinerja. Sedangkan wawancara dilakukan untuk melakukan validasi terhadap hasil penelitian.
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah project manager yang  memiliki  pengalaman  mengerjakan proyek  dengan  kontrak  tradisional  dan  kontrak berbasis  kinerja.  Jumlah  responden  (sampel) minimal yang digunakan adalah 3 responden. Pada saat  pengisian  kuisioner,  responden  diminta  untuk memberikan penilaian (preferensi) terhadap tingkat kepentingan  dari  kriteria  maupun  sub  kriteria risiko  untuk  menentukan  kontrak  yang  lebih beresiko  antara  kontrak  tradisional  dan  kontrak berbasis kinerja.
Metode  yang  digunakan  untuk  pengolahan  dan analisa  data  adalah  metode Analitycal  Hierarchy Process (AHP)  dengan  melakukan  penilaian kepentingan diantara alternatif-alternatif keputusan di  bawah  kriteria  tertentu.  Untuk  menentukan prioritas  dari  beberapa  kriteria  dengan  melakukan analisa perbandingan berpasangan ( pairwise comparison )  dari  masing-masing  kriteria,  dimana untuk  melakukan  proses  perhitungan  AHP  perlu untuk  memahami  lebih  dahulu  prinsip  kerja  AHP, sebagai berikut:
1. Penentuan komponen keputusan (tujuan/ sasaran, kriteria, sub kriteria dan alternatif)
2. Penyusunan hirarki dari komponen keputusan
3. Penilaian kriteria, sub kriteria dan alternatif
4. Pemeriksaan konsistensi penilaian
5. Penetuan  prioritas  kriteria,  sub  kriteria  dan alternatif
Kriteria,  sub  kriteria  dan  alternatif  dinilai  melalui perbandingan  berpasangan.  Skala  penilaian  untuk perbandingan  berpasangan  sudah  ditetapkan  oleh Saaty (1994) dapat dilihat pada Tabel 1.
Perbandingan  dilakukan  berdasarkan  kebijakan pembuat  keputusan  dengan  menilai  tingkat kepentingan  satu elemen terhadap elemen  lainnya. Proses  perbandingan  berpasangan  dimulai  dari level  hierarki  paling  atas  yang  ditujukan  untuk
memilih  kriteria,  misalnya  A,  kemudian  diambil elemen yang akan dibandingkan, misalnya A1, A2, dan  A3.  Maka  susunan  elemen-elemen  yang dibandingkan  tersebut  akan  tampak  seperti  pada Tabel 2.

## Tabel 1. Skala penilaian perbandingan
berpasangan Intensitas kepentingan Definisi 1 Kedua elemen sama penting 3 Elemen  yang  satu  sedikit  lebih penting daripada elemen yang lainnya 5 Elemen  yang  satu  lebih  penting daripada elemen yang lainnya 7 Satu  elemen  lebih  mutlak  penting daripada elemen yang lainnya 9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen yang lainnya 2, 4, 6, 8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan

## Tabel 2. Skala penilaian perbandingan berpasangan
A1  A2  A3 A1 1 A2 1 A3 1
Untuk  menentukan  nilai  kepentingan  relatif  antar elemen  digunakan  skala  bilangan  dari  1  sampai  9 seperti pada Tabel 1.
Dalam  metode  AHP,  dikenal term yang  disebut sebagai  konsistensi  logis.  Evaluasi  konsistensi dilakukan  terhadap  penilaian  yang  telah  diberikan oleh  responden.  Evaluasi  dilakukan  dengan mempertimbangkan  nilai  dari consistency  ratio (CR).  Penilaian  dapat  dikatakan  konsistensi apabila  diperoleh  nilai  CR  yang  lebih  kecil  atau sama dengan 0,1. Bila nilai CR lebih besar dari 0,1 maka  mengindikasikan  perlu  adanya  pemeriksaan kembali terhadap penilaian yang telah dibuat. Hal- hal  yang  dapat  menyebabkan  ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan, diantaranya: keterbatasan informasi, kurang konsentrasi, ketidakkonsistenan dalam dunia nyata dan struktur model yang kurang memadai.
Pada  penelitian  ini  hubungan  antara  kriteria,  sub kriteria  dan  alternatif  dalam  AHP  terlihat  pada Gambar 1.

## Analisis Data dan Pembahasan
Hasil  rekapitulasi  data  perbandingan  berpasangan untuk  masing-masing  kriteria,  sub  kriteria  dan alternatif  dengan  3  responden  ditunjukkan  pada Tabel 3.
Analisis Perbandingan Kontrak Tradisional dan Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) Berdasarkan Risiko Persepsi Kontraktor dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)
P er b a n d inga n ko n tr ak p ro y ek ja la n y a n g pa li ng b e re si ko b er das ar ka n per spek ti f ko n tr akt o r
P er ub a h a n de sa in K er us aka n j a la n d il ua r pr ed iks i wa kt u/ ti n gk at ke rus aka n K ur a n g ny a pe n ge n d a li a n kua li ta s K ega g a la n
ko n st ruks i M S T l e bi h da ri 10 to n K et er la m ba ta n
pe m b a y ar a n o le h o w ne r De n da a k iba t ke te rl a m ba ta n pe rb a ika n pa da wa kt u ta n gga p K e n a ik a n h ar ga s at ua n A da ny a
pe ke rj aa n da rur at m e le bi h i p ro v . sum T er ja d in y a se n gk et a ak ib at wa n pr e st as i
A spe k te kni s As pe k fi na n si a l As pe k h uku m K o n tr ak tr adi si o na l K o n tr ak b er b a si s k ine rj a Gamb ar 1 . St ru kt u r h ier a rki A H P u n tu k p er b an d in g an ko n tr ak p ro yek jal a n ya n g p a li n g b e resi k o b er d asa rkan p e rsp ekt if k o n tr akto r

## Tabel 3. Rekapitulasi data perbandingan berpasangan
Pernyataan hubungan R1 R2 R3 Aspek teknis dengan finansial 3 3 1 Aspek teknis dengan hukum 5 5 4 Aspek finansial dan hukum 5 5 6 Perubahan desain dengan kerusakan jalan di luar prediksi 1/5 1/5 1/3 Perubahan desain dengan kurangnya pengendalian kualitas 1/6 1/5 1/5 Perubahan desain dengan kegagalan konstruksi 1/5 1/4 1/5 Perubahan desain dengan MST lebih dari 10 ton 1/5 1/5 1/3 Kerusakan jalan di luar prediksi dengan kurangnya pengendalian kualitas 1/3 1/2 1/3 Kerusakan jalan di luar prediksi dengan kegagalan konstruksi 1 1/3 1/3 Kerusakan jalan di luar prediksi dengan MST lebih dari 10 ton 1/3 1/3 1 Kurangnya pengendalian kualitas dengan kegagalan konstruksi 4 3 1 Kurangnya pengendalian kualitas dengan MST lebih dari 10 ton 3 3 4 Keterlambatan pembayaran oleh owner dengan denda keterlambatan perbaikan 1/5 1/5 1/6 Keterlambatan pembayaran oleh owner dengan Kenaikan harga satuan 3 3 2 Denda keterlambatan perbaikan dengan kenaikan harga satuan 5 6 6 Adanya pekerjaan darurat yang melebihi provisional sum dengan sengketa akibat wanprestasi 1/4 1/5 1/5 Risiko perubahan desain - kontrak tradisional dengan KBK 5 6 7 Risiko kerusakan di luar prediksi - kontrak tradisional dengan KBK 1/4 1/4 1/5 Risiko kurangnya pengendalian kualitas - kontrak tradisional dengan KBK 5 4 6 Risiko kegagalan konstruksi - kontrak tradisional dengan KBK 5 4 3 Risiko MST lebih dari 10 ton - kontrak tradisional dengan KBK 1/6 1/4 1/7 Risiko keterlambatan pembayaran oleh owner - kontrak tradisional dengan KBK 1/3 1/4 1/3 Risiko denda akibat keterlambatan perbaikan - kontrak tradisional dengan KBK 1/4 1/3 1/4 Risiko kenaikan harga satuan - kontrak tradisional dengan KBK 1/5 1/5 1/6 Risiko adanya pekerjaan darurat akibat fenomena alam yang melebihi provisional sum - kontrak tradisional dengan KBK 1/5 1/7 1/6 Risiko adanya sengketa akibat wanprestasi - kontrak tradisional dengan KBK 1/4 1/6 1/4
Berdasarkan  tabel  di  atas,  perhitungan  AHP dilakukan  untuk  mendapatkan  bobot  kriteria,  sub kriteria  dan  alternatif.  Tabel  4  menunjukkan  hasil bobot kriteria.
Tabel 4. Bobot kriteria
No. Kriteria Bobot Consistency ratio 1 Aspek Teknis 0,550 0,073 2 Apek Finansial 0,358 3 Aspek Hukum 0,092
Kriteria aspek yang paling beresiko dalam kontrak, adalah  aspek  teknis  menjadi  pilihan  tertinggi  bagi mayoritas  responden  sebesar  55%.  Menurut  para responden  hal  ini  dikarenakan  bahwa  aspek  teknis merupakan  aspek  yang  paling  dominan  dalam suatu kontrak konstruksi, apabila aspek ini berhasil dilaksanakan  maka  proyek  dapat  dikatakan berhasil  dan  sukses.  Kemudian  aspek  finansial menempati  posisi  kedua  atau  36%,  dan  yang
menempati  posisi  ketiga  adalah  aspek  hukum  atau 9% dari responden.
Tabel di bawah ini menunjukkan hasil bobot untuk sub kriteria teknis, finansial dan hukum.

## Tabel 5. Bobot sub kriteria teknis
No Sub kriteria Bobot Consistency ratio 1  Perubahan desain 0,048 0,09 2  Kerusakan di luar prediksi 0,134 3  Kurangnya pengendalian kualitas 0,384 4  Kegagalan konstruksi 0,281 5  MST lebih dari 10 ton 0,153
Analisis Perbandingan Kontrak Tradisional dan Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) Berdasarkan Risiko Persepsi Kontraktor dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)
Tabel 6. Bobot sub kriteria finansial
No Sub kriteria Bobot Consistency ratio 1  Pembayaran pekerjaan yang tidak tepat pada waktunya oleh owner 0,192 0,08 2  Denda akibat keterlambatan perbaikan pada waktu tanggap pemeliharaan 0,725 3  Kenaikan harga satuan  0,099 Tabel 7. Bobot sub kriteria hukum No Sub kriteria Bobot Consistency ratio 1  Adanya pekerjaan darurat akibat fenomena alam yang melebihi provisional sum 0,177 0 2  Adanya sengketa akibat wanprestasi 0,823
Sub  kriteria  aspek  teknis  yang  paling  beresiko adalah  kurangnya  pengendalian  kualitas  menjadi pilihan  tertinggi  bagi  mayoritas  responden  sebesar 39%.  Menurut  para  responden  hal  ini  dikarenakan kurangnya pengendalian kualitas merupakan faktor  penyebab  dari  risiko-risiko  lain  yang muncul  dari  segi  teknis,  selain  itu  kurangnya pengendalian kualitas akan meningkatkan frekuensi pengerjaan ulang ( rework ) yang mengakibatkan  pembengkakan  biaya.  Kegagalan konstruksi  menempati posisi kedua atau 28%; dan diikuti MST lebih dari 10 ton ( overloading ) urutan ketiga  atau  15%;  kemudian  kerusakan  di  luar prediksi  tingkat/  waktu  kerusakan  urutan  keempat atau  13%;  dan  yang  terakhir  adalah  perubahan desain atau 5% dari responden.
Sub  kriteria  aspek  finansial  yang  paling  beresiko dalam  kontrak,  adalah  denda  keterlambatan
menjadi pilihan tertinggi bagi mayoritas responden sebesar  72%.  Menurut  para  responden  adanya denda  keterlambatan  perbaikan  pada  waktu tanggap  akan  mengurangi  jumlah  pembayaran yang  diterima  kontraktor  karena  besarnya  denda akan  terus  terakumulasi  tiap  hari  keterlambatan. Kemudian  keterlambatan  pembayaran  oleh owner diposisi  kedua  atau  19%,  dan  yang  menempati posisi  ketiga  adalah  kenaikan  harga  satuan  atau 9% dari responden.
Sub  kriteria  aspek  hukum  yang  paling  beresiko dalam  kontrak,  adalah  adanya  sengketa  akibat wanprestasi menjadi pilihan tertinggi bagi mayoritas  responden  sebesar  82%.  Menurut  para responden,  adanya  sengketa  dapat  menghambat pelaksanaan  konstruksi  karena  penyelesaiannya memerlukan  waktu  yang  lama  dan  biayanya relative mahal.  Kemudian  adanya  pekerjaan darurat diposisi kedua atau 18%.
Tabel  8  dibawah  ini  menunjukkan  hasil  bobot untuk penilaian antar alternatif.
Perubahan  desain  lebih  beresiko  terjadi  pada kontrak tradisional dengan prosentase sebesar 86% dibandingkan  kontrak  berbasis  kinerja  sebesar 14%.  Hal  ini  karena  dalam  kontrak  tradisional hubungan  kontraktual  antara  perencana  dan kontraktor  dilakukan  secara  terpisah  sehingga terjadi  “ procurement gap ”,  dimana  antara konsultan  perencana  dan  kontraktor  belum  ada komunikasi, koordinasi dan integrasi yang berakibat  seringnya  terjadi  perubahan  desain. Sedangkan pada kontrak berbasis kinerja, tanggung  jawab  perencanaan  dan  pelaksanaan terintegrasi  dan  menjadi  tugas  utama  kontraktor. Hal  ini  memberikan  kebebasan  bagi  kontraktor untuk melakukan inovasi-inovasi dalam desain dan metode pelaksanaan.
Tabel 8. Bobot alternatif
No Sub kriteria Bobot alternatif Consistency ratio Kontrak tradisional Kontrak berbasis kinerja 1 Perubahan desain 0,856 0,144 0 2 Kerusakan di luar prediksi 0,188 0,812 0 3 Kurangnya pengendalian kualitas 0,831 0,169 0 4 Kegagalan konstruksi 0,797 0,203 0 5 MST lebih dari 10 ton 0,153 0,847 0 6 Pembayaran pekerjaan yang tidak tepat pada waktunya oleh owner 0,232 0,768 0 7 Denda akibat keterlambatan perbaikan pada waktu tanggap pemeliharaan 0,216 0,784 0 8 Kenaikan harga satuan 0,158 0,842 0 9 Adanya pekerjaan darurat akibat fenomena alam yang melebihi provisional sum 0,144 0,856 0 10 Adanya sengketa akibat wanprestasi 0,179 0,821 0
Kerusakan  jalan  di  luar  prediksi  waktu/tingkat kerusakan  lebih  beresiko  terjadi  pada  kontrak berbasis  kinerja  dengan  prosentase  sebesar  81% dibandingkan kontrak tradisional sebesar 19%. Hal ini karena kontrak berbasis kinerja memiliki durasi masa layanan pemeliharaan dan masa pemeliharaan  yang  panjang  yakni 5 tahun. Selama masa pemeliharaan tersebut, kontraktor merupakan pihak  yang  bertanggung  jawab  untuk  melakukan perbaikan  atas  segala  kerusakan  pada  jalan. Sedangkan  pada  kontrak  tradisional  tanggung jawab kontraktor selama masa pemeliharaan relatif pendek  yakni  12  bulan  dan  tanggung  jawab pemeliharaan akan dialihkan kepada owner setelah berakhirnya masa pemeliharaan tersebut.
Kurangnya  pengendalian  kualitas  lebih  beresiko terjadi  pada  kontrak tradisional  dengan  prosentase sebesar 83% dibandingkan kontrak berbasis kinerja sebesar 17%. Hal ini karena pada kontrak berbasis kinerja  sistem  pembayaran  dihitung  dari  indikator tingkat  layanan  maka  terpenuhinya  kualitas  hasil pekerjaan  menjadi  fokus  utama  kontraktor  agar memperoleh  pembayaran.  Selain  itu,  pada  kontrak berbasis  kinerja  pengawasan  dan  pemantauan kinerja  diserahkan  sepenuhnya  kepada  penyedia jasa  sendiri  ( self  control  contractor )  yang  disebut Unit Pengendali Mutu (UPM).
Kegagalan  konstruksi  lebih  beresiko  terjadi  pada kontrak tradisional dengan prosentase sebesar 80% dibandingkan  kontrak  berbasis  kinerja  sebesar 20%. Hal ini karena pada kontrak tradisional tidak terjadi  integrasi  tahap  desain  dan  konstruksi sehingga  terkadang  konsultan  perencana  gagal memperkirakan bagaimana suatu rancangan dibangun oleh kontraktor yang dapat menyebabkan kegagalan  konstruksi.  Kontrak  berbasis  kinera hadir  untuk  meminimalkan  terjadinya  kegagalan konstruksi
dengan penerapan konsep constructability ,  dimana  tahap  desain,  konstruksi dan pemeliharaan saling terintegrasi.
Muatan Sumbu Terberat (MST) 10 ton/ overloading lebih  beresiko  terjadi  pada  kontrak berbasis  kinerja  dengan  prosentase  sebesar  85% dibandingkan kontrak tradisional sebesar 15%. Hal ini karena pada kontrak berbasis kinerja  merupaan kontrak tahun  jamak sedangkan kondisi  lalu  lintas di  lapangan  sangat  sulit  untuk  diprediksi. Ketidaktaatan pengguna jalan pada aturan mengenai  Muatan  Sumbu  Terberat  (MST)  akan menyebabkan ketidakpastian dalam desain kekuatan  struktur  jalan  sehingga  menyebabkan reliabilitas  desain  akan  menurun  yang  berujung pada  resiko  kerusakan  dini  pada  jalan  ( premature failure) .
Keterlambatan  pembayaran  oleh owner lebih beresiko  terjadi  pada  kontrak  berbasis  kinerja
dengan  prosentase  sebesar  77%  dibandingkan kontrak  tradisional  sebesar  23%.  Hal  ini  karena pada  kontrak  berbasis  kinerja  merupakan  kontrak multiyears ,  sehingga  perlu  adanya  kepastian mengenai  ketersediaan  dana  untuk  pelaksanaan kontrak dalam jangka waktu tersebut.
Keterlambatan pencairan dana biasanya disebabkan oleh lamanya birokrasi.
Denda  akibat  keterlambatan  perbaikan  pada  masa pemeliharaan  lebih  beresiko  terjadi  pada  kontrak berbasis  kinerja  dengan  prosentase  sebesar  78% dibandingkan kontrak tradisional sebesar 22%. Hal ini  karena  sistem  pembayaran  pada  kontrak berbasis  kinerja  didasarkan  atas  kinerja  yang memenuhi  standar  seperti  tidak  adanya  lubang. Apabila  hasil  pekerjaan  tidak  sesuai  dengan standar  kinerja  yang  telah  ditetapkan  maka  akan dikenakan denda dengan pemotongan pembayaran. Besarnya  denda  keterlambatan  perhari  memiliki prosentase  yang  berbeda  sesuai  indikator  kinerja jalan.  Jumlah  denda  akan  bertambah  secara komulatif  akibat  kegagalan  pemenuhan  tingkat layanan  sampai  dengan  dinyatakan  memenuhi tingkat layanan yang ditetapkan.
Kenaikan  harga  satuan  lebih  beresiko terjadi  pada kontrak berbasis kinerja dengan prosentase sebesar 84%  dibandingkan  kontrak  tradisional  sebesar 16%.  Hal  ini  dikarenakan  kontrak  tradisional merupakan  kontrak tahun  tunggal  maka terjadinya kenaikan  harga  satuan  sangat  kecil  dan  masih dapat  ditanggung  oleh  kontraktor.  Sedangkan kontrak  berbasis  kinerja  merupakan  kontrak lumpsum dimana  berdasarkan  Peraturan  Presiden No.  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/ Jasa Pasal 92 penyesuaian harga tidak berlaku pada kontrak lumpsum .  sehingga  bagi  kontraktor  risiko adanya  kenaikan  harga  satuan  tinggi  karena  KBK merupakan kontrak multiyears .
Adanya  pekerjaan  darurat  yang  melebihi  nilai provisional sum lebih beresiko terjadi pada kontrak berbasis  kinerja  dengan  prosentase  sebesar  86% dibandingkan  kontrak  tradisional  sebesar  14%. Pekerjaan darurat direncanakan untuk memperbaiki  kerusakan-kerusakan  jalan  yang disebabkan  secara  langsung  oleh  fenomena  alam yang  tidak  dapat  diperkirakan.  Kontrak  berbasis kinerja  lebih  beresiko  karena  pekerjaan  darurat hanya  dapat  dibayar  secara  terpisah  dengan menggunakan provisional  sum .  Dimana  dalam Dokumen  Kontrak  KBK  SSKK  Pasal  Y,  jumlah provisional sum telah ditentukan sebesar Rp.  100.000.000  (seratus  juta  rupiah).  Sedangkan pada  kontrak  tradisional  tidak  terdapat  dana provisional  sum .  Apabila  terjadi  kondisi  yang timbul  di  luar  kendali  penyedia,  sesuai  dengan Perpres  70  Tahun  2010  tentang  Pengadaan
Analisis Perbandingan Kontrak Tradisional dan Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) Berdasarkan Risiko Persepsi Kontraktor dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)
Barang/Jasa Pemerintah pembayaran untuk pekerjaan  darurat  dilakukan  dengan  perubahan kontrak  dengan  menambah  nilai  kontrak  sesuai dengan biaya perbaikan untuk pekerjaan darurat.
Adanya sengketa akibat wanprestasi lebih beresiko terjadi  pada  kontrak  berbasis  kinerja  dengan prosentase  sebesar  82%  dibandingkan  kontrak tradisional  sebesar  18%.  Hal  ini  dikarenakan belum  adanya  peraturan  dan  kebijakan  yang mengakomodasi seluruh kebutuhan dalam penerapan kontrak berbasis kinerja seperti jaminan pembiayaan  untuk  kontrak multiyears ,  spesifikasi kinerja, sistem pembayaran, insentif dan disinsentif. Apabila terjadi perselisihan  maka pada kontrak berbasis kinerja, penyelesaian perselisihan dengan menggunakan jalur litigasi sangat dihindari. Berbeda halnya dengan kontrak tradisional  yang  tidak  menutup  kemungkinan menggunakan  jalur  litigasi.  Oleh  sebab  itu,  perlu pengaturan  secara  khusus  mengenai  penyelesaian sengketa untuk kontrak KBK.
Penggabungan  bobot  kriteria,  sub  kriteria  dan alternatif  menghasilkan  bobot  global  dapat  dilihat pada Tabel 9.
Perkalian  antara  nilai  masing-masing  kriteria  dan sub  kriteria  terhadap  alternatif  akan  mendapatkan bobot  total.  alternatif  (seperti  terlihat  pada  Tabel 9).  Sedangkan  penjumlahkan  seluruh  sub  total score alternatif    akan  mendapatkan  bobot  global.
Kontrak  berbasis  kinerja  menempati  peringkat score tertinggi,  dengan  bobot  global  sebesar  0,56. Sedangkan  kontrak  tradisional  menempati  urutan kedua  dengan score total  dengan  bobot  0,44 (seperti terlihat pada Gambar 2). Ini berarti bahwa kontrak  berbasis  kinerja  adalah  kontrak  yang paling  beresiko  jika  dibandingkan  dengan  kontrak tradisional.
Gambar 2. Diagram perbandingan kontrak proyek jalan yang paling beresiko berdasarkan
perspektif kontraktor
Kontrak berbasis kinerja lebih beresiko dibandingkan  dengan  kontrak  tradisional,  hal  ini karena  tanggung  jawab  kontraktor  dimulai  dari tahap  desain,  konstruksi  sampai  pemeliharaan sehingga  ketidakpastian  ( uncertainty )  menjadi sangat tinggi.
Tabel 9. Bobot global
Kriteria Bobot Sub kriteria Bobot Alternatif Bobot Bobot total Teknis 0,550 Perubahan desain 0,048 Kontrak tradisional 0,856 0,022 Kontrak berbasis kinerja 0,144 0,004 Kerusakan jalan di luar prediksi waktu kerusakan/ tingkat kerusakan 0,134 Kontrak tradisional 0,188 0,014 Kontrak berbasis kinerja 0,812 0,060 Kurangnya pengendalian kualitas 0,384 Kontrak tradisional 0,831 0,176 Kontrak berbasis kinerja 0,169 0,036 Kegagalan konstruksi 0,281 Kontrak tradisional 0,797 0,123 Kontrak berbasis kinerja 0,203 0,031 Mst lebih dari 10 ton ( overloading) 0,153 Kontrak tradisional 0,153 0,013 Kontrak berbasis kinerja 0,847 0,071 Finansial 0,358 Pembayaran pekerjaan yang tidak tepat pada waktunya oleh owner 0,190 Kontrak tradisional 0,232 0,016 Kontrak berbasis kinerja 0,768 0,052 Denda akibat keterlambatan perbaikan pada waktu tanggap pemeliharaan 0,712 Kontrak tradisional 0,216 0,055 Kontrak berbasis kinerja 0,784 0,200
Kriteria Bobot Sub kriteria Bobot Alternatif Bobot Bobot total Kenaikan harga satuan 0,098 Kontrak tradisional 0,158 0,006 Kontrak berbasis kinerja 0,842 0,030 Hukum 0,092 Adanya pekerjaan darurat akibat fenomena alam yang melebihi provisional sum 0,177 Kontrak tradisional 0,144 0,002 Kontrak berbasis kinerja 0,856 0,014 Adanya sengketa akibat wanprestasi 0,823 Kontrak tradisional 0,179 0,014 Kontrak berbasis kinerja 0,821 0,062
Namun,  apabila  kontraktor  mampu  mengelola risiko  yang  muncul  maka  insentif  yang  akan diterima  sesuai  dengan  tingkat  risiko  yang diberikan.  Keuntungan  lain  bagi  kontraktor  selaku pelaksana  adalah  sasaran output jelas  berjangka panjang dan dapat mengembangkan  inovasi dalam pelaksanaan  pemeliharaan  jalan.  Selain  itu, manfaat  dari  penerapan  kontrak  berbasis  kinerja bagi owner yakni  dapat  mengurangi  biaya  dan meningkatkan efisiensi karena durasi pemeliharaan yang panjang dan meningkatkan kualitas pekerjaan karena  tanggung  jawab  sepenuhnya  diserahkan  ke kontraktor melalui UPM.  Kontrak berbasis kinerja juga  dapat  memberikan  hal-hal  positif  yaitu  dapat mengurangi  jumlah  paket  pekerjaan  seminimal mungkin, dapat melakukan penggabungan pekerjaan  sejenis  meskipun  tahun  anggaran berbeda  dengan  besaran  nilai  paket  pekerjaan sesuai  tingkat  kemampuan  penyedia  jasa,  dan jangka  waktu  pekerjaan  pemeliharaan  mencakup seluruh tahun anggaran.
Meskipun  demikian,  sistem  kontrak  berbasis kinerja  kurang  tepat  untuk  digunakan  pada pekerjaan  pemeliharaan  jalan  yang  sudah  dalam kondisi  sangat  buruk.  Untuk  kondisi  jalan  yang sangat  buruk,  harus  terlebih  dahulu  dilakukan rehabilitasi  besar-besaran,  dan  sistem  kontrak tradisional  lebih  cocok  diterapkan  dan  selanjutnya untuk pekerjaan pemeliharaan jalan barulah sistem kontrak berbasis kinerja dapat digunakan.

## Kesimpulan
Kontrak yang paling beresiko berdasarkan persepsi kontraktor  adalah  kontrak  berbasis  kinerja  dengan prosentase bobot 56%, sedangkan kontrak tradisional  sebesar  44%.  Meskipun  demikian, penerapan  kontrak  berbasis  kinerja  memiliki prospek yang cukup baik bagi peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Indonesia. Salah satu penentu keberhasilan  dari  penerapan  kontrak  berbasis kinerja adalah kesiapan kontraktor dan kemampuan  kontraktor  dalam  mengidentifikasi dan  mengelola risiko. Oleh karena  itu, Pemerintah
harus  aktif  melakukan  pembinaan  jasa  konstruksi terhadap  kontraktor  terutama  berkaitan  dengan risiko  dan  sosialisasi  terhadap  dokumen  kontrak berdasarkan  kinerja  serta  diperlukan  adanya regulasi  yang  jelas  untuk  menunjang  keberhasilan implementasi kontrak berbasis kinerja.

## Saran
Dari  hasil  dan  pembahasan  diatas  ada  beberapa saran sebagai berikut:
1. Jumlah  responden  sebanyak  3  (tiga)  orang menyebabkan  pengukuran  kontrak  yang  lebih beresiko  menurut  perspektif  kontraktor  masih sangat kasar. Namun, penelitian dapat dikembangkan dan digunakan sebagai pedoman awal untuk melakukan perbandingan kontrak  tradisional  dan  kontrak  berbasis kinerja yang lebih sempurna.
2. Perbandingan  kontrak  berbasis  kinerja  dan kontrak  tradisional  dapat  dilakukan  dengan menganalisis risiko dari perspektif owner .

## Daftar Pustaka
Arikunto,  S.,  2006. Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan  Praktik ,  Ed  Revisi  VI,  Rineka  Cipta, Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  2012. Dokumen Kontrak  Berbasis  Kinerja  Semarang  -  Bawen. SNVT  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  Metropolitam Semarang.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  2014. Dokumen Kontrak  Peningkatan  Struktur  Jalan  Kendal  – Batas  Kota  Semaran, SNVT  Pelaksanaan  Jalan Nasional Metropolitam Semarang.
Oliver,  P.,  Emery,  S.,  Horak,  E.  and  Pretorius,  P. 2010 . Holistic Pavement Management –
Experiences  with  Performance  Based  Pavement Management  in  Australia  and  South  Africa.
Regional Conference for Africa, Cape Town.
Analisis Perbandingan Kontrak Tradisional dan Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) Berdasarkan Risiko Persepsi Kontraktor dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)
Peraturan  Presiden  No.54  Tahun  2010  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan  Presiden  No.70  Tahun  2012  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Prasarana Transportasi,  2006. Kajian  Penerapan  Kontrak Berbasis  Kinerja  untuk  Konstruksi  Jalan  di  Atas Tanah Lunak , Bandung.
Saaty,  1994. The  Analytical  Hierarchy  Process Series Vol. VII , University Of Pittsburg,
Pittsburgh.
Saaty,  1994. The  Analytical  Hierarchy  Process.
Planning  Priority  Setting.  Resources  Allocation. University of Pennsylvania, Pennsylvania.
Wirahadikusumah,  Reini  D.,  Abduh,  Muhammad. 2003. Metoda  Kontrak Inovatif  untuk Peningkatan
Kualitas Jalan: Peluang dan Tantangan , disampaikan  pada Lokakarya  “Pola  Manajemen
Proyek untuk Kondisi Berjalan dan Masa Depan” KNTJ-7 Jakarta, 7-8 Oktober 2003.
Zietlow, Gunter, 2004. Implementing Performance-based Road Management and Maintenance  Contracts  in  Developing  Countries  - An Instrument of German Technical Cooperation .