Volume 6 Number 2, December 2022, page 142-153
Rekomendasi Pelayanan Birokrasi di Masa Transisi Pandemi Covid-19
Rifky Febrihanuddin Azis 1* , Nurul Husna 2
1 Universitas Terbuka, Indonesia
2 Universitas Lampung, Indonesia
Rifkyfebri1@gmail.com*

## ARTICLE INFO
Article history:
Received September 09, 2022 Revised December 10, 2022 Accepted December 28, 2022

## Abstract
The outbreak of the Covid-19 pandemic in Indonesia has changed various dimensions  of  human  life,  including  government  bureaucratic  services whose  main  task  is  to  provide  services  to  the  public.  Based  on  the background of the  problem,  the purpose  of this  study  is to  examine  and provide  recommendations  on  how  bureaucratic  services  carry  out  their functions  during  the  transition  period  of  the  Covid-19  pandemic.  This study uses a qualitative approach with a systematic literature study. The data sources of this research are secondary in which the data are obtained from  journals,  books  and  articles.  The  results  of  the  analysis  show  that bureaucratic  management  in  the  transition  period  of  the  Covid-19 pandemic  faces  2  (two)  challenges  that  must  be  solved,  namely  the internal dimension and the external dimension. The internal dimension is how  to  ensure  that  the  apparatus  can  carry  out  their  obligations  in accordance  with  their  respective  duties  and  functions  supported  by predetermined outputs. The external dimension is how the bureaucracy is able to provide public services to the community with limited conditions that  require  the  provision  of  public  services  to  be  based  on  health protocols. This condition is an opportunity for the bureaucracy to be able to formulate a Work From Anywhere (WFA) policy to carry out the work given based on performance-based optimal output.
Keywords : Covid-19, Public Service, Work From Anywhere Published by Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Website http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Masalah  birokrasi  di  Indonesia  akan  selalu  terkait  dengan  dua  sumber permasalahan  yang  sangat  kompleks.  Permasalahan  yang  muncul  dari  faktor  internal dan  permasalahan  yang  bersumber  dari  faktor  eksternal.  Faktor  yang  pertama  adalah internal,  terkait  dengan  masalah  yang  meliputi  hal-hal  seperti  kualitas  sumber  daya manusia yang dianggap masih rendah, sistem dan prosedur birokrasi, budaya kerja yang feodalistik, kepemimpinan yang terkesan kaku dan cenderung tidak visioner, mental dan integritas  rendah,  struktur  organisasi  yang  gemuk  tapi  kurang  jelas  fungsinya,  serta kesejahteraan  pegawai  yang  rendah.  Faktor  tersebut  menyangkut  masalah  perilaku organisasi maupun perilaku administrasi.
Sedangkan  yang  kedua  dari  faktor  eksternal,  paling  tidak  terkait  dengan  hal-hal seperti  kepercayaan  masyarakat  yang  rendah  terhadap  birokrasi,  tuntutan  masyarakat terhadap  perlunya  birokrasi  yang  profesional,  bebas  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme

## Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
(KKN),  budaya  yang  dianut  oleh  masyarakat  umum  kurang  kondusif  bagi  perbaikan birokrasi,  tingkat  kesadaran  dan  kedisiplinan  masyarakat  terhadap  sistem  kebijakan yang  berlaku  masih  rendah,  kesenjangan  sosial,  serta  hal-hal  lain  yang  terkait  dengan pola,  struktur,  dan  aktivitas  publik  yang  dapat  mempengaruhi  tugas-tugas  birokrasi. Permasalahan  tersebut  adalah  kondisi  lazim  dari  birokrasi  kita  sejak  sebelum kemerdekaan  hingga  pada  era  reformasi  (sebelum  Indonesia  diserang  oleh  wabah pandemi  Covid-19)  belum  menemukan  konsep  perubahan  yang  cepat  seperti  sektor bisnis atau swasta.
Pandemi  Covid-19  yang  telah  terjadi  semenjak  awal  tahun  2020  di  Indonesia sudah  banyak  memberi  dampak  negatif  terhadap  aspek  kehidupan  baik  di  masyarakat maupun  di  lingkungan  birokrasi  pemerintah.  Pada  masyarakat  dengan  mewabahnya pandemi Covid-19 telah memberikan dampak menurunnya kesehatan masyarakat yang secara  tidak  langsung  menurunkan  tingkat  produktivitas  masyarakat.  Selanjutnya  pada tingkat  pemerintah  dapat  terlihat  dari  pola  birokrasi  bekerja,  terutama  dalam menjalankan pelayanan publik yang tidak lagi seluruhnya dilaksanakan secara langsung melayani  masyarakat,  yang  biasanya  masyarakat  secara  langsung  mendatangi  institusi pelayanan  publik,  tetapi  dilaksanakan  secara  daring  dengan  cara  mengakses  portal layanan  publik  yang  sudah  disediakan  oleh  unit  institusi.  Pelayanan  publik  yang  telah diberikan  pemerintah  di  masa  sebelum  Pandemi  Covid-19  tentu  saja  menggambarkan suatu perbedaan dengan yang sebelumnya diberikan oleh unit institusi pelayanan publik (Rohman dan Larasati, 2020).
Kondisi ini dikarenakan selain untuk menurunkan potensi penyebaran Covid-19 di masa  pandemi  Covid19  di  tempat  layanan  publik,  juga  berguna  untuk  memastikan bahwa  layanan  yang  diberikan  sudah  mengikuti  protokol  kesehatan  Covid-19. Berdasarkan  pemahaman  tersebut,  maka  sesungguhnya  birokrasi  menghadapi  berbagai tantangan di masa pandemi Covid-19 ini yang mana birokrasi secara langsung tidak bisa melaksanakan  fungsinya  sama  seperti  sebelum  adanya  pandemi  Covid-19  dikarenakan adanya batasan-batasan dalam masa pemberlakuan kebijakan penanggulangan kebijakan pandemi  Covid-19  yang  sedang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  (Oktaviani  dkk,  2022). Tantangan  yang  dihadapi  oleh  birokrasi  di  masa  awal-transisi  pandemi  Covid-19 setidaknya  terdapat  3  (tiga)  hal  yaitu:  Pertama,  bagaimana  sumber  daya  aparatur  di dalam  birokrasi  menghadapi  pandemi  Covid-19  yang  dihadapkan  kepada  tugas  dan fungsi yang diberikan, mengingat pemberian pelayanan publik di masa pandemi Covid- 19  berbeda  dengan  sebelum  masa  pandemi  Covid-19,  sehingga  apakah  aparatur pemerintah sebagai sumber daya dapat mengikuti perubahan siklus tersebut atau malah sebaliknya (Salam, 2021).
Kedua, bagaimana pola sistem kerja dapat berjalan di dalam lingkungan birokrasi di  masa  transisi  pandemi  Covid-19.  Hal  tersebut  menyangkut  bagaimana  Pandemi Covid-19  telah  berdampak  kepada  lingkungan  birokrasi,  semisal  bagaimana  sistem pembagian pekerjaan antara Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) dapat  berjalan  dengan  optimal,  hal  itu  akan  menyangkut  mengenai  komunikasi  dan koordinasi  antara  stakeholder  yang  ada  di  birokrasi  dalam  menjalankan  tugasnya, sehingga  dapat  memberikan  pelayanan  publik  yang  optimal  kepada  masyarakat (Williamson  dkk,  2020).  Ketiga,  bagaimana  birokrasi  menjalankan  fungsinya  dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang mana hal ini didasarkan kepada adanya  pemberlakuan  kebijakan  penanggulangan  Covid-19  yang  tengah  dilaksanakan oleh pemerintah seperti kebijakan PPKM yang di beberapa daerah dilaksanakan secara ketat  berdasarkan  status  level,  sehingga  beberapa  dari  kantor  pemerintahan  ditutup
sementara  untuk  bertujuan  menurunkan  penurunan  penyebaran  Covid-19  sehingga kondisi  tersebut  memberikan  suatu  tantangan  tersendiri  kepada  birokrasi  untuk memberikan pelayanan publik berbasis daring yang mana tidak sepenuhnya masyarakat dapat  mengakses  layanan  publik  yang  berbasis  kepada  pemanfaatan  teknologi  tersebut (Istianto, 2011).
Berdasarkan  dengan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  artikel  ini  akan  mengkaji mengenai tantangan birokrasi di masa transisi pandemi Covid-19 yang akan dilihat dari perspektif  analisis  konten  dan  deskriptif  analitik,  khususnya  bagaimana  birokrasi menjalankan  tugasnya  dalam  menjalankan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat. Sehingga  diharapkan  pada  akhir  analisis  artikel  ini  akan  memberikan  berbagai rekomendasi  pelayanan  birokrasi  yang  dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan  guna menyusun kebijakan mengenai pelayanan publik bersifat Work From Anywhere (WFA) yang diberikan oleh birokrasi pada masa transisi pandemi Covid-19 ini, sehingga fungsi birokrasi dengan mengedepankan output dapat berjalan dengan baik, meskipun adanya batasan-batasan protokol kesehatan dalam rangka penyebaran Covid-19.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis penelitian  studi  kepustakaan.  Penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif  menekankan analisis  proses  dari  proses  berpikir  secara  induktif  yang  berkaitan  dengan  dinamika hubungan  antar  fenomena  yang  sedang  diamati  dan  senantiasa  menggunakan  logika ilmiah.  Penelitian  kualitatif  bukan  berarti  tanpa  menggunakan  dukungan  dari  data kuantitatif,  akan  tetapi  lebih  menekankan  pada  kedalaman  berpikir  formal  peneliti dalam  menjawab  permasalahan  yang  dihadapi  (Gunawan,  2022).  Jenis  dari  penelitian ini  adalah  studi  kepustakaan  atau systematic  literature  review . Systematic  literature review adalah  metode literature  review yang  mengidentifikasi,  menilai,  dan menginterpretasi  seluruh  temuan-temuan  pada  suatu  topik  penelitian,  untuk  menjawab pertanyaan  penelitian (research  question) yang  telah  ditetapkan  sebelumnya (Kitchenham & Charters, 2007).
Tahapan awal dalam studi kepustakaan sistematis adalah research question adalah bagian  awal  dan  dasar  berjalannya  studi  kepustakaan  sistematis. Research  question digunakan  untuk  menuntun  proses  pencarian  dan  ekstraksi  literatur.  Langkah selanjutnya  adalah conducting adalah  tahapan  yang  berisi  pelaksanaan  dari  studi kepustakaan  sistematis,  dimana  seharusnya  sesuai  dengan  protokol  studi  kepustakaan sistematis  yang  telah  kita  tentukan  dengan  dimulai  dari  penentuan  keyword  pencarian literatur.    Langkah  berikutnya  adalah reporting yaitu  tahapan  penulisan  hasil  studi kepustakaan sistematis dalam bentuk tulisan.
Hal  tersebut  ditujukan  untuk  mengetahui  bagaimana  manajemen  birokrasi  dalam menjalankan fungsinya yang berupa uraian analisis deskripsi (Sugiyono, 2010). Sumber data  penelitian  studi  pustaka  dimaksudkan  bahwa  artikel  penelitian  ini  menganalisis berbagai  dokumen  sekunder  seperti  dari  buku,  artikel  dan  jurnal.  Analisis  data dilakukan  melalui  proses  triangulasi  teori  yang  mana  data  dikumpulkan  dari  berbagai sumber  yang  kemudian  diolah  dan  dianalisis  untuk  mendapatkan  keabsahan  data  yang sesuai  dengan kondisi  yang sesungguhnya atau keadaan sebenarnya. Dengan demikian data yang disajikan akan bersifat ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi Birokrasi di Indonesia
Fenomena  buruknya  citra  organisasi  birokrasi  saat  ini  mendorong  masyarakat menjadi  lebih  kritis,  yang  disebabkan  oleh  birokrasi  yang  tidak  mampu  menjawab keinginan  serta  kebutuhan  masyarakat  selain  itu  juga  masyarakat  selalu  ingin menyelesaikan  masalah  dengan  cepat  tanpa  proses  birokrasi  yang  bertele-tele.  Sumber daya dan upaya yang dilakukan untuk membenahi birokrasi dapat berfungsi lebih baik dalam  melaksanakan  tugasnya,  yaitu  diperlukan  perubahan  pemikiran  dalam mempertahankan  model  lama  yang  secara  signifikan  bersarang  dari  berbagai  penyakit birokrasi.  Birokrasi  dimaksudkan  sebagai  suatu  sistem  otorita  yang  ditetapkan  secara rasional  oleh  berbagai  peraturan.  Selain  itu,  birokrasi  juga  dimaksudkan  untuk mengorganisir secara teratur suatu  pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang banyak. Sebagai  pondasi  dalam  sistem  pemerintahan,  dalam  birokrasi  terdapat  aparatur  yang menjalankan  roda  pemerintahan.  Namun  birokrasi  tidak  bisa  hanya  dilihat  dari  segi aparatur yang menjadi abdi negara, melainkan harus dilihat secara keseluruhan sebagai sebuah sistem yang sangat kompleks sebagai pendorong jalannya roda pemerintahan.
Melihat kondisi birokrasi di Indonesia sejak beberapa tahun belakangan, siapapun akan  berpandangan  pesimis  bahkan  sinis  terhadap  birokrasi.  Hal  ini  terjadi  mengingat kompleksitas  masalah yang ada dalam birokrasi  di  Indonesia. Struktur organisasi  yang terlalu gemuk dan tidak fit dengan fungsi, payung hukum yang kontradiktif dan ambigu, rekrutmen  yang  tidak  objektif,  integritas  aparatur  yang  masih  bermasalah,  pelayanan publik  yang  tidak  berkualitas  dan  transparan,  kurang  inovatif  serta  sistem  dan  budaya kerja  yang  belum  terbangun  menjadi  potret  masalah  birokrasi  di  Indonesia.  Sejak  era reformasi,  kondisi  birokrasi  di  Indonesia  memang  masih  belum  bisa  dikatakan  berada pada  posisi  yang  baik,  mengingat  mentalitas  birokrat  masih  belum  menunjukkan kepedulian terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan.
Banyak  birokrat  yang  menjadi  arogan  dan  seolah  apatis  dengan  menganggap bahwa rakyatlah yang membutuhkan seorang birokrat. Komitmen dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011  tentang  Grand  Design  Reformasi  Birokrasi  Indonesia  2010-2025.  Reformasi birokrasi  bukanlah  perubahan  pada  yang  sudah  ada  birokrasi  melainkan  bagaimana membuat  birokrasi  lebih  fleksibel  dan  berkembang  dengan  terobosan  baru  membuat sesuatu  (inovasi)  yang  tidak  ada  sebelumnya,  atau  mengembangkan  yang  sudah  ada menjadi lebih efektif lebih lama yang menghasilkan publik yang baik pelayanan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai dengan baik (Andhika, 2017). Banyak  ahli  menawarkan  model  dan  cara  mendesain  sebuah  organisasi  yang  tidak hanya  memimpin  sektor  bisnis/swasta  tetapi  juga  organisasi  pemerintah  untuk membuatnya  lebih  efektif,  tergantung  pada  kegunaannya  dan  dimana  cara penempatannya,  terdapat  salah  satu  contoh  misalnya  model  rational  choice,  Namun, model ini sudah pernah diimplementasikan dan tidak dapat  mengganti posisi  dominasi Weberian  birokrasi  dan  dalam  praktek  pengorganisasian  pemerintah  terutama  pada bagian dari pembangunan negara dan negara maju yang sampai sekarang masih banyak diterapkan.
Alasannya, model birokrasi Weber adalah model keadaan ekonomi dan sosial dari gambaran suatu negara. Sebuah inovasi birokrasi muncul di era 90-an yang menjadi ide untuk memberikan. Sebagai contoh, ketika kita ingin menaiki pesawat, pihak maskapai tentu  akan  menyiapkan  sumber  daya  manusianya  mulai  dari  teknisi,  pilot  hingga pramugari.  Dengan  sumber  daya  manusia  yang  mumpuni  akan  menjadi  faktor  utama
dalam  keselamatan  penerbangan,  namun  di  sisi  lain,  pesawat  sebagai  wadah  untuk mengangkut  penumpang  harus  berinovasi  mis.  membuat  tempat  duduk  yang menyediakan  alat  pijat,  multimedia,  Wi-Fi  dan  lain-lain  dalam  melayani  dan memanjakan  penumpang.  Oleh  karena  itu,  harus  segera  mengambil  langkah-langkah yang  mendasar,  sistematis,  dan  menyeluruh,  agar  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan  dapat  dicapai  dengan  kinerja  birokrasi  yang  efektif  dan  birokrasi  yang efisien, kinerja tersebut mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar efisiensi. Inovasi dipandang  tidak  banyak  dibutuhkan  bagi  sebuah  birokrasi  pemerintahan  karena dihadapkan  pada  berbagai  aturan  formal  sebagai  pedoman  yang  tidak  boleh  dilanggar. Padahal,  pihak  swasta  lebih  peka  terhadap  perubahan  zaman  dan  cara  memanjakan pelanggan secara konsisten.
Konsep  yang  dikenal  dengan New  Public  Management ,  konsep  ini  adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dengan meniru prinsip privat yang didasarkan pada kinerja organisasi, perilaku pasar yang kompetitif. Strategi  ini  dirasa  perlu  untuk  merespon  kinerja  birokrasi  lama  yang  terkesan  lamban, berbelit-belit  menghadapi  perubahan  sosial  dan  juga  perubahan  global.  Menjawab perubahan tersebut diperlukan ide-ide baru untuk membenahi birokrasi yang selama ini terkesan  lamban,  berbelit-belit  menjadi  lebih  cepat,  berinovasi  efektif  dengan  tujuan untuk  memaksimalkan  potensi  SDM  aparatur  birokrasi  untuk  menciptakan  budaya aparatur  birokrasi  yang  terbuka  dan  dapat  menjadi  sarana  agen  perubahan,  dan mendorong aparat birokrasi untuk lebih meningkatkan kinerja secara berkesinambungan.

## Pandemi Covid-19 di Indonesia
Pandemi  Covid-19  yang  telah  terjadi  di  Indonesia  dimulai  dari  awal  tahun  2020 sampai  dengan  saat  ini  terus  berlangsung  dan  masih  belum  menunjukan  tanda-tanda terbebas total dari penyebaran Covid-19, data yang menunjukan sampai dengan saat ini per 1 Mei 2022 setidaknya Covid-19 telah menginfeksi 6,05 juta penduduk dan jumlah korban yang disebabkan Covid-19 telah berjumlah sebanyak 156.453 orang meninggal dunia  (http://ourworldindata.org).  Pandemi  Covid-19  yang  telah  berlangsung  selama  2 (dua)  tahun  tersebut  direspons  cepat  oleh  pemerintah  dengan  mengeluarkan  berbagai kebijakan  penanggulangan  untuk  mengurangi  penyebaran  Covid-  19  sehingga diharapkan  mampu  meminimalisir  akibat  negatif  dari  adanya  pandemi  Covid-19 tersebut.  Setidaknya  terdapat  kebijakan  utama  dalam  penanggulangan  Covid-19  yang telah  dibuat  oleh  pemerintah  mulai  dari  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Rusmanto, 2022).
Pembatasan Sosial Berskala Besar atau lebih dikenal dengan PSBB adalah sebuah metode  penanganan  pandemi  Covid-19  yang  dilakukan  Pemerintah  sebagai  sebuah kebijakan dalam menghadapi dan menangani pandemi Covid-19 (Fauzi, 2020). Adapun secara  ringkas  kebijakan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  tersebut  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
Pertama , kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB merupakan  kebijakan  pertama  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dalam  rangka menanggulangi  Covid-19,  kebijakan  bertujuan  untuk  menanggulangi  penyebaran Covid-19 yang pada saat itu intensitasnya masih rendah dan ditemukan hanya beberapa daerah  saja,  sehingga  daerah  yang  terdapat  Covid-19  menerapkan  kebijakan  ini, sedangkan  daerah  lainnya  menerapkan  pembatasan  sosial  yang  disesuaikan  dengan kondisi daerahnya masing-masing.
Kedua ,  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB  Lanjutan)  yang dilaksanakan pada bulan April 2020 sampai dengan Juni 2020 yang mana kebijakan ini merupakan respon cepat pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 yang mulai menyebar  dengan  intensitas  tinggi  ke  berbagai  daerah  yang  ada  di  Indonesia  dengan kasus  paparan  masyarakat  yang  semakin  meningkat,  kebijakan  ini  pada  dasarnya bertujuan untuk membendung penyebaran Covid-19 lebih meluas ke daerah lainnya.
Ketiga ,  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB  Ketat)  tujuan pemberlakuan  kebijakan  ini  dikarenakan  semakin  masifnya  penyebaran  Covid-19  di berbagai daerah yang ada di  Indonesia sehingga dalam menanggulangi Covid-19 perlu dilakukan  secara  terpadu  dan  menyeluruh,  kebijakan  ini  diharapkan  mampu menurunkan  angka  masyarakat  yang  terinfeksi  Covid-19  yang  tinggi  dengan  begitu diharapkan  kebijakan  ini  mampu  membendung  dampak  negatif  lebih  lanjut  yang mungkin muncul diakibatkan adanya pandemi ini.
Keempat ,  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB  Transisi)  yang mana  kebijakan  ini  dilaksanakan  dalam  rangka  menanggulangi  Covid-19  di  tengah- tengah  masyarakat  yang  kasus  penyebaran  Covid-19  mulai  mengalami  penurunan, sehingga  kebijakan  ini  dilakukan  setelah  adanya  puncak  penyebaran  Covid-19  di Indonesia,  kebijakan  ini  ditujukan  untuk  memastikan  bahwa  penyebaran  Covid-19 terkendali dan masyarakat dapat hidup kembali dalam keadaan normal baru didasarkan kepada protokol kesehatan Covid-19.
Kelima ,  kebijakan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM), kebijakan  ini  pada  dasarnya  hamper  sama  dengan  kebijakan  PSBB  namun  dengan pendekatan  yang  berbeda.  Perbedaan  kebijakan  PPKM  dengan  PSBB  yaitu  kebijakan PPKM disesuaikan dengan tingkatan/level  yang akan ditentukan tim satgas di masing- masing  daerah  sesuai  dengan  kondisi  di  dalam  kurun  waktu  2  (dua)  minggu  sekali, sehingga kebijakan ini dapat berubah sesuai dengan kondisi saat ini seperti pada level 1, 2, 3 dan 4 sesuai dengan yang ada di daerah yang bersangkutan.
Kelima  hal  diatas  adalah  kebijakan  yang  telah  diberikan  oleh  pemerintah  dalam rangka  penanggulangan  Covid-19  ditujukan  untuk  mencegah  penyebaran  Covid-19 yang sudah menyebar ke berbagai provinsi dan juga untuk mengurangi dampak Covid- 19 bagi kehidupan masyarakat, seperti dapat membentuk peningkatan angka pemutusan hubungan kerja, pengangguran dan kemiskinan, sehingga pandemi Covid-19 tidak akan memberi  banyak  dampak  negatif  bagi  berbagai  kehidupan  baik  di  lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pemerintahan.

## Birokrasi di Masa Transisi Pandemi Covid-19
Birokrasi  berdasarkan  kepada  terminologinya  dalam  bahasa  Inggris  sebagai  kata bureaucracy,  kata  ini  berasal  dari  kata bureau (berarti  meja)  dan cratein (berarti kekuasaan),  artinya  kekuasaan  berada  pada  orang-orang  atau  aparatur  yang  ada  di belakang  meja  (Romli,  2008).  Birokrasi  sendiri  dapat  digunakan  tidak  hanya  untuk menunjukan  organisasi  pemerintahan  semata,  tetapi  juga  dapat  menunjukan  organisasi pada umumnya yang memiliki susunan terorganisasi dan tujuan yang jelas (Firdaus dan Oktisari,  2018).  Birokrasi  adalah  suatu  lembaga  yang  sangat  kuat  dengan  kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik dan buruk dalam  keberadaannya  sebagai  instrumen  administrasi  rasional  yang  netral  pada  skala yang  besar.  Selanjutnya,  dikemukakan  bahwa  di  dalam  masyarakat  modern,  yang terdapat  begitu  banyak  urusan  yang  rutin  terus-menerus,  hanya  organisasi  birokrasi
yang mampu menjawabnya. Birokrasi dalam praktik dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil (Muhammad, 2018).
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  birokrasi merupakan  merupakan  suatu  kesatuan  organisasi  yang  memiliki  kewenangan  untuk menjalankan suatu  tugas yang sudah diberikan yang diorientasikan untuk menjalankan seluruh kewenangan pemerintah. Pandemi Covid-19 di Indonesia telah mengubah wajah tatanan  administrasi  dan  pola  kerja  di  lingkungan  instansi  pemerintahan  (Taufik  dan Hardi, 2020). Birokrasi merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan sebagai organisasi yang  mengatur  tatanan  sosial  dan  kehidupan  masyarakat.  Birokrasi  juga  sebagai  salah satu  pemegang  kewenangan  dalam  menjalankan  fungsi  pemerintahan  memiliki  tugas dan fungsi  untuk  menjalankan kebijakan baik  dalam  konteks tata kelola pemerintahan, pembangunan  dan  pelayanan  publik.  Ketiga  peran  tersebut  harus  dijalankan  oleh birokrasi  dalam  berbagai  kondisi  yang  ada,  hal  ini  dikarenakan  ketidak  berfungsian birokrasi  dapat  menyebabkan  tidak  berjalannya  kehidupan  masyarakat  yang  teratur. Penyelenggaraan  birokrasi  dikaitkan  dengan  pandemi  Covid-19  yang  ada  di  Indonesia maka  setidaknya  ketiga  fungsi  yang  ada  harus  juga  dilaksanakan  dengan  menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
Dalam  kegiatannya  ketiga  fungsi  tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut: Pertama ,  penyelenggaraan  tata  kelola  pemerintahan.  Fungsi  tata  kelola  pemerintahan merupakan  bagian  penting  dari  birokrasi  yang  mana  birokrasi  merupakan  wujud  dari pemerintah  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Dikaitkan  dengan  masa  transisi pandemi  Covid-19,  maka  fungsi  pemerintah  di  satu  sisi  harus  dioptimalkan  seperti upaya  penanggulangan  penyebaran  Covid-19  yang  harus  dilakukan.  Hal  ini menempatkan  birokrasi  sebagai  organ  pemerintah  yang  bergerak  melaksanakan kebijakan  penanggulangan  Covid-19.  Di  sisi  lain  fungsi  pemerintah  tidak  dapat sepenuhnya  berjalan  dikarenakan  adanya  pandemi  Covid-19  yang  secara  langsung berdampak  kepada  proses  penyelenggaraan  pemerintahan.  Berdasarkan  hal  tersebut, maka  birokrasi  di  masa  transisi  pandemi  Covid-19  harus  memainkan  peran  penting sebagai alat pemerintah dalam upaya menanggulangi Covid-19.
Kedua , penyelenggaraan pembangunan, pembangunan di masa pandemi Covid-19 mengalami  perubahan  yang  mana  pembangunan  secara  fisik  mengalami  penurunan, sedangkan  pembangunan  di  bidang  kesehatan  mengalami  kenaikan  seperti  adanya alokasi pemerintah untuk membangun fasilitas kesehatan dalam rangka penanggulangan Covid-19.  Perubahan  pembangunan  ini  menuntut  birokrasi  untuk  dapat  melaksanakan program  pembangunan  yang  telah  diagendakan  oleh  pemerintah,  sehingga  berbagai upaya pembangunan, khususnya yang ditunjukan guna menanggulangi Covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik.
Ketiga , penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik di masa  awal  hingga  transisi  pandemi  Covid-19  mengalami  berbagai  dinamika,  seperti adanya  kebijakan  PSBB  dan  PPKM  yang  secara  langsung  menghentikan  pelayanan publik  secara  langsung  dan  dialihkan  kepada  pelayanan  secara  daring,  hal  ini mendorong  birokrasi  untuk  senantiasa  menyusun  strategi  agar  dapat  memberikan pelayanan  publik  kepada  masyarakat  dengan  baik  sekalipun  harus  dilaksanakan  secara daring (Rosidah, 2001).

## Tantangan Birokrasi di Masa Transisi Pandemi Covid-19
Berbagai  tantangan  dihadapi  birokrasi  di  masa  pandemi  Covid-19  yang  mana tantangan tersebut harus mampu mendorong birokrasi ke arah yang lebih baik di masa
pandemi Covid-19 khususnya dan di masa transisi saat ini, Adapun berbagai tantangan yang dihadapi birokrasi di masa transisi pandemi Covid-19 antara lain dapat dijelaskan yaitu: Pertama ,  membangun  sumber  daya  aparatur  yang  kompeten  dan  profesional. Pada masa awal pandemi Covid-19 merupakan suatu masa aparatur pemerintah dituntut beradaptasi  dengan  merubah  lokasi  bekerja  yang  selama  ini  dilaksanakan  bekerja  di kantor  dan  menerapkan  bekerja  dari  rumah,  kondisi  ini  menuntut  aparatur  pemerintah untuk  dapat  beradaptasi,  khususnya  memanfaatkan  teknologi  informasi  disaat  aparatur pemerintah  sedang  melaksanakan  pekerjaannya  dari  rumah,  maka  media  komunikasi yang  digunakan  seperti  gawai  serta  perangkat  elektronik  lainnya  dapat  dioptimalkan oleh  aparatur  pemerintah,  sehingga  dapat  membangun  sumber  daya  manusia  yang kompeten  dan  mampu  beradaptasi  menguasai  kemajuan  teknologi  informasi,  dengan begitu adanya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah yang profesional yang ada di dalamnya  mampu  menunjang  pekerjaannya  berbasis  kepada  pemanfaatan  teknologi informasi dengan output yang optimal.
Kedua ,  memberikan  pelayanan  publik  berbasis  output  yang  optimal  di  tengah kondisi  yang  ada.  Pandemi  Covid-19  telah  menciptakan  kondisi  yang  berbeda khususnya  batasan  berinteraksi  tatap  muka  langsung  dengan  masyarakat  dikarenakan memiliki  potensi  penyebaran  Covid-19.  Hal  ini  dikaitkan  dengan  pelayanan  publik berdampak  adanya  keterbatasan  unit  penyelenggara  layanan  publik  untuk  dapat  secara maksimal  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  langsung  dikarenakan adanya  kewajiban  untuk  menerapkan  protokol  kesehatan  Covid-19.    Dengan  kondisi keterbatasan  tersebut  dapat  memberikan  pelayanan  publik  secara  langsung  menjadi tantangan  bagi  birokrasi  untuk  dapat  secara  optimal  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat, salah satu upaya yang ditempuh yaitu memberikan pelayanan secara daring dengan  pemanfaatan  sistem  informasi  dan  teknologi  yang  memungkinkan  layanan kepada  masyarakat  tanpa  harus  bertatap  muka  secara  langsung.  Tantangan  dalam memberikan pelayanan publik secara langsung yaitu bagaimana birokrasi mampu secara maksimal  memanfaatkan  sistem  informasi  dan  teknologi  yang  ada  untuk  dapat memberikan pelayanan publik, sehingga teknologi mampu menciptakan dampak positif kepada pelayanan yang diberikan.
Ketiga ,  menciptakan  inovasi  pelayanan  di  tengah  pandemi  Covid-19.  Inovasi merupakan  suatu  kewajiban  di  dalam  organisasi  dikarenakan  birokrasi  harus  terus mengembangkan  dirinya  untuk  terus  maju,  berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka inovasi  dijadikan  sebagai  upaya  untuk  memperbaiki  birokrasi  (Raghavan  dkk,  2021). Inovasi  dalam  kaitannya  dengan  pandemi  Covid-19,  maka  inovasi  ditujukan  guna memastikan  birokrasi  mampu  menyesuaikan  diri  dengan  kondisi  yang  ada,  sehingga berbagai  permasalahan  yang  muncul  tidak  dijadikan  sebagai  masalah  yang  dapat menghalangi  kinerja  birokrasi,  tetapi  dijadikan  sebagai  peluang  untuk  memperbaiki birokrasi.  Inovasi  dikaitkan  dengan  birokrasi  di  masa  transisi  pandemi  Covid-19  juga didasarkan  pada  pemahaman  bahwa  adanya  inovasi  akan  turut  serta  memperbaiki pelayanan  publik,  dengan  artian  bahwa  inovasi  yang  dilahirkan  oleh  birokrasi  akan mampu  memberikan  berbagai  model  pelayanan  publik  yang  pada  akhirnya  akan memberikan kualitas pelayanan publik yang baik.
Berdasarkan  kepada  penjelasan  tersebut  di  atas,  maka  ketiga  tantangan  yang dihadapi  sebagaimana  dijabarkan  harus  dapat  disikapi  oleh  birokrasi  sebagai  suatu upaya yang mampu memperbaiki birokrasi ke arah yang lebih baik, selain itu tantangan yang ada di depan mata harus mampu dilalui oleh birokrasi guna memberikan pelayanan publik dengan output optimal dan berkualitas untuk masyarakat.

## Rekomendasi Pelayanan Birokrasi
Perbaikan  terhadap  birokrasi  dalam  menjalankan  fungsinya  di  masa  transisi pandemi Covid-19 perlu untuk  dilakukan, hal ini dikarenakan birokrasi  menjadi  motor utama  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk  memberikan  pelayanan  publik  kepada masyarakat  (Labolo,  2022),  adapun  beberapa  hal  yang  harus  dilakukan  agar  birokrasi dapat menjalankan fungsinya secara optimal di masa pandemi Covid-19 yaitu: Pertama, melakukan  optimalisasi  sumber  daya  manusia  yang  profesional.  Hal  ini  setidaknya mencakup  dua  hal  utama  yaitu  peningkatan  kompetensi  aparatur  birokrasi  yang menyangkut  mengenai  tugas  dan  fungsi  dari  pekerjaan  yang  menjadi  kewajibannya, sehingga  adanya  kompetisi  ini  akan  mampu  meningkatkan  profesionalisme  aparatur yang  akan  berdampak  positif  secara  langsung  kepada  kualitas  pelayanan  publik  yang tengah  dilaksanakan  atau  yang  diberikan  kepada  masyarakat.  Hal  kedua  yaitu  tingkat adaptasi  aparatur  pemerintah  kepada  kondisi  dan  situasi  yang  ada,  sehingga  aparatur pemerintah dapat bekerja di setiap situasi dan kondisi yang ada (Corpuz, 2021).
Dikaitkan  dengan  masa  transisi  pandemi  Covid-19  maka  kondisi  adanya keterbatasan  pelayanan  yang  langsung  dimana  diberlakukannya  protokol  kesehatan Covid-19  jangan  sampai  menjadikan  suatu  halangan  bagi  aparatur  untuk  memberikan pelayanan  prima  kepada  masyarakat,  namun  justru  harus  mampu  memberikan pelayanan  yang  setara  sebelum  munculnya  pandemi  Covid-19  atau  bahkan  lebih daripada  sebelumnya  (Supratman,  2011).  Kedua  hal  tersebut  harus  mampu  dijalankan oleh seorang aparatur sehingga aparatur pemerintah dapat bekerja secara profesional di berbagai  situasi,  kondisi  dan  lokasi  yang  ada  tanpa  adanya  pengaruh  atau  penurunan performa terhadap pelayanan publik yang diberikan ketika situasi dan kondisi yang ada dalam  birokrasi  mengalami  perubahan.  Kedua,  restrukturisasi  struktur  birokrasi  yang mampu menjawab tantangan dalam berbagai situasi, kondisi dan lokasi. Restrukturisasi struktur  birokrasi  sudah  menjadi  agenda  reformasi  birokrasi  yang  harus  menciptakan asas efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsinya.
Berbagai  upaya  dalam  melaksanakan  reformasi  birokrasi  ditujukan  untuk memastikan  bahwa  kondisi  birokrasi  dalam  keadaan  baik  dan  mampu  melaksanakan tugasnya  untuk  melaksanakan  pelayanan  publik.  Restrukturisasi  birokrasi  dalam konteks  pandemi  Covid-19  pada  dasarnya  ditujukan  untuk  melaksanakan  fungsi  yang baik  di  tengah  adanya  pembatasan  sosial  yang  ada,  hal  ini  dimaksudkan  birokrasi mampu  dapat  bekerja  meskipun  adanya  batasan  sosial  dalam  konteks  protokol kesehatan  sehingga  dengan  begitu  pos-pos  yang  tidak  optimal  dapat  dioptimalkan dengan  melakukan  restrukturisasi  birokrasi.  Ketiga,  komunikasi  dan  koordinasi  antar unit  kerja  dalam  birokrasi  di  masa  transisi  pandemi  Covid-19.  Koordinasi  dan komunikasi  menjadi  bagian  yang  penting  dalam  jalannya  fungsi  birokrasi  yang  mana salah  satu  keberhasilan  pelaksanaan  fungsi  birokrasi  yaitu  terciptanya  komunikasi  dan koordinasi  antara  berbagai  unsur  dalam  birokrasi  itu  sendiri.  Keempat,  pemanfaatan teknologi.  Teknologi  saat  ini  tidak  bisa  dipisahkan  dalam  kehidupan  masyarakat, teknologi sudah menjadi kebutuhan masyarakat dikarenakan mempermudah masyarakat dalam  menjalankan  kehidupannya,  sehingga  keberadaan  teknologi  sangat  dibutuhkan masyarakat.
Teknologi  dalam  birokrasi  sudah  diterapkan  beberapa  dasawarsa  terakhir  pada awalnya  penggunaan  komputer  dan  jaringan  internet  ditujukan  untuk  mempermudah komunikasi  antar  unit  birokrasi  dalam  menjalankan  tugasnya  (Firdaus  dkk,  2021). Seiring  dengan  perkembangan  waktu,  maka  teknologi  dimanfaatkan  secara  luas  dalam birokrasi, termasuk di dalamnya digunakan untuk menyelenggarakan layanan publik di
berbagai  instansi  pemerintahan,  sehingga  adanya  pemanfaatan  teknologi  akan mempermudah  unit  penyelenggara  layanan  publik  untuk  memberikan  pelayanannya kepada  masyarakat.  Di  masa  awal  pandemi  Covid-19  yang  mana  adanya  batasan interaksi  secara  tatap  muka  mendorong  pemanfaatan  teknologi  informasi  untuk  lebih ditingkatkan,  dikarenakan  potensi  pemberian  layanan  kepada  masyarakat  secara langsung berpotensi untuk menyebabkan penyebaran Covid-19.
Berdasarkan  dengan  hal  tersebut,  maka  pemanfaatan  teknologi  oleh  birokrasi harus  terus  dilakukan  dan  dikembangkan  sampai  dengan  masyarakat  memiliki kemudahan  untuk  mengakses  layanan  publik  yang  berbasis  kepada  teknologi  sesuai dengan  cita-cita  pemerintah  dalam  membangun  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga diharapkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh unit  penyelenggara  layanan  publik  secara  daring  akan  memiliki  kesamaan  dengan layanan  yang  diberikan  secara  tatap  muka  langsung,  bahkan  diharapkan    suatu  saat layanan  berbasis  digital  akan  memiliki  kualitas  yang  lebih  baik  dibanding  dengan layanan  yang  dilaksanakan  tatap  muka  secara  langsung.  Berdasarkan  kepada  uraian tersebut,  maka  berbagai  upaya  yang  perlu  dilakukan  pada  dasarnya  ditujukan  untuk memperbaiki  fungsi  kinerja  birokrasi  yang  ada  selama  ini  dikritik  oleh  masyarakat, khususnya  kinerja  birokrasi  di  masa  transisi  pandemi  Covid-19  agar  dapat  lebih  baik lagi. Tantangan utama yang dihadapi oleh birokrasi di masa pandemi transisi Covid-19, sebagai berikut di bawah ini:
Pertama ,  bagaimana  secara  internal  memastikan  sumber  daya  yang  ada  dalam birokrasi dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing- masing. Kedua ,  secara  internal  tantangannya  yaitu  bagaimana  birokrasi  mampu memberikan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  yang  mana  adanya  batasan  kondisi yang mengharuskan pemberian pelayanan publik didasarkan kepada protokol kesehatan, bahkan  harus  dilakukan  secara  daring  guna  mendukung  upaya  penanggulangan penyebaran Covid-19 yang saat ini masih tengah dilakukan oleh pemerintah. Meskipun demikian,  kondisi  ini  menjadi  kesempatan  bagi  birokrasi  untuk  dapat  menyusun berbagai  cara  alternatif  kebijakan  untuk  memastikan  pelayanan  publik  yang  diberikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

## KESIMPULAN
Pandemi  Covid-19  telah  banyak  merubah  tatanan  aspek  kehidupan,  termasuk  di dalamnya  mengenai  penyelenggaraan  fungsi  pelayanan  birokrasi  yang  setidaknya terdapat 2 (dua) tantangan utama yang dihadapi oleh birokrasi di masa pandemi Covid- 19, yakni: Pertama, bagaimana secara internal  memastikan sumber daya  aparatur yang ada  dalam  birokrasi  dapat  menjalankan  kewajibannya  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya  masing-masing.  Kedua,  secara  eksternal  tantangannya  yaitu  bagaimana birokrasi mampu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang mana adanya batasan  kondisi  yang  mengharuskan  pemberian  pelayanan  publik  didasarkan  kepada protokol  kesehatan  Covid-19,  bahkan  harus  dilakukan  secara  daring  guna  mendukung upaya  penanggulangan  Covid-19  yang  tengah  dilakukan  oleh  pemerintah.  Meskipun demikian,  kondisi  ini  menjadi  kesempatan  bagi  birokrasi  untuk  dapat  menyusun berbagai  cara  alternatif  guna  memastikan  pelayanan  publik  yang  diberikan  kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.
Pandemi  Covid-19  menjadi  masalah  sekaligus  tantangan  dalam  menjalankan fungsi  manajemen  birokrasi  yang  mana  pelayanan  publik  merupakan  sebagian  dari tugas  utamanya  yang  wajib  dilaksanakan.  Berdasarkan  hal  tersebut  agar  mendorong
pemerintah dapat membuat kebijakan (bukan hanya WFO dan WFH) akan tetapi WFA (work  from  anywhere) yang  tetap  menghasilkan  suatu  output  kinerja  yang  berkualitas, sehingga  upaya  pemerintah  dalam  mengimplementasikan  pelayanan  publik  berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat berjalan dengan baik, sehingga pelayanan kepada publik dapat tetap diberikan kepada masyarakat di situasi, kondisi dan lokasi  manapun.  Untuk  mendukung  pelaksanaan  kebijakan  WFA  pemerintah  harus mampu  mendorong  peningkatan  kualitas  aparatur  yang  ada,  menjamin  ketersediaan sistem  informasi  yang  memadai  dan  menyusun  peraturan  untuk  menyeleksi  jenis pekerjaan yang bias dilaksanakan secara WFA oleh aparatur, sehingga kinerja aparatur pemerintah  dapat  mendorong  kinerja  manajemen  birokrasi  ke  arah  yang  lebih  baik  di masa yang akan datang.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pertama  Penulis  mengucapkan  puji  syukur  kepada  Allah  SWT  karena  dengan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.

## PERNYATAAN KONTRUBUSI PENULIS
Penelitian ini dilakukan oleh Rifky Febrihanuddin Azis  (RFA), dan Nurul Husna (NH) sebagai tim turut menyelesaikan proses penyempurnaan artikel ini.

## REFERENSI
Andhika, L. R. (2017). Pathology Bureaucracy: Reality of the Indonesian Bureaucracy and  Prevention.  Jurnal  Bina  Praja:  Journal  of  Home  Affairs  Governance,  9(1), 101-114.
Bambang Istianto, B. I. (2011). Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik) Edisi 2.
Corpuz, J. C. G. (2021). Adapting to the culture of ‘new normal’: an emerging response to COVID-19. Journal of Public Health, 43(2), e344-e345.
Herdiana, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai  Upaya  Penanggulangan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19). DECISION: Jurnal Administrasi Publik , 2 (2).
Fauzi,  A.  (2020).  Implementasi  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar,  Sebuah  Kebijakan Publik Dalam Penanganan Pandemi COVID-19. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 16(1), 174-178.
Firdaus,  F.,  &  Oktisari,  D.  (2018).  Birokrasi  dan  Implementasi  Program. Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis dan Manajemen , 3 (2), 30-39.
Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, 4(2), 226-239.
Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering.
Labolo,  M.  (2022).  Implementation  of  the  Public  Sector  New  Normal  Policy  in  The Post-COVID-19 Period. ijd-demos, 4(2).
Muhammad,  D.  (2018).  Birokrasi  (Kajian  Konsep,  Teori  Menuju  Good  Governance). Lhokseumawe: Unimal Press: Oktober .
Romli, L. (2008). Masalah reformasi birokrasi. Civil Service Journal , 2 (2 November).
Rosidah, R. (2001). Upaya Menciptakan Birokrasi yang Ideal dan Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah. Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi , 1 (1).
Rohman, A., & Larasati, D. C. (2020). Standart Pelayanan Publik di Era Transisi New Normal. Malang, Reformasi, 10(2), 2088-7469.
Oktaviani,  R.  S.,  Aryani,  L.,  &  Azijah,  D.  N.  Analisis  Model  Perubahan  Birokrasi dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Kota  Bekasi  di  Masa  Pandemi  Covid- 19. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, 13(1), 80-90.
Raghavan, A., Demircioglu, M. A., & Orazgaliyev, S. (2021). COVID-19 and the new normal  of  organizations  and  employees:  an  overview.  Sustainability,  13(21), 11942.
Rusmanto,  W.  (2022).  Tantangan  Birokrasi  di  Masa  Pandemi  Covid-19  dalam Perspektif Administrasi Publik. Jurnal Inovasi Penelitian , 2 (8), 2613-2620.
Salam, R. (2021). Perubahan dan inovasi pelayanan publik di era new normal pandemi covid-19. Journal of Public Administration and Government, 3(1), 28-36.
Sugiyono, D. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif.
Supratman,  D.  (2018).  Budaya  Kerja  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  Rangka  Good Governance menuju Birokrasi Berkelas Dunia. Jurnal Administrasi Publik , 14 (2),
101-108 .
Taufik,  T.,  &  Hardi,  W.  (2020).  Birokrasi  baru  untuk  new  normal:  tinjauan  model perubahan birokrasi dalam pelayanan publik di era Covid-19.
Williamson,  S.,  Colley,  L.,  &  Hanna‐Osborne,  S.  (2020).  Will  working  from  home become  the  ‘new  normal’in  the  public  sector?.  Australian  Journal  of  Public Administration, 79(4), 601-607.
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL
Copyright Holder :
© Rifky Febrihanuddin Azis, Nurul Husna, (2022)
First Publication Right :
© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
This article is under: CC BY SA