## PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA MELALUI IMPLEMENTASI SANKSI DENDA PADA PIDANA CUKAI: PELANGGARAN PERATURAN PITA CUKAI
Mega Tri Astuti, Lu Sudirman, Junimart Girsang

## Universitas Internasional Batam
e-mail : 2052005.mega@uib.edu

## ABSTRAK
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Pertanggungjawaban  pidana  tindak  pidana menjual  barang  kena  cukai  yang  tidak  dilekati  pita  cukai  yang  dilakukan  oleh  Pelaku  Saman berdasarkan putusan nomor Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Perkara: 956/Pid.Sus/2017/PN.Btm  tanggal  07  Februari  2018  yang  salah  satu  amar  putusannya menjatuhkan yang berbunyi yakni: Menyatakan terdakwa SAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 54 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMAN berupa pidana denda sebesar Rp. 332.320.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, hal ini membuktikan bahwa efek jera bagi pelaku tindak  pidana  dibidang  perekonomian  tidak  sepenuhnya  harus  dipenjara,  dan  kepentingan pengembalian kerugian Negara akibat pelanggaran yang telah dilakukan lebih efektif dan efisien guna mengembalikan kebocoran pendapatan negara yang diakibatkan dari tindak pidana penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai.
Kata Kunci : Pidana Denda, Pelanggaran, Tindak Pidana Cukai.

## ABSTRACT
The results of this study indicate that criminal liability for the crime of selling excisable goods that are not attached to excise stamps is carried out by Saman actors based on the decision of the Batam District Court number with Case Number: 956/Pid.Sus/2017/PN.Btm dated February 7, 2018 which is wrong One of the rulings handed down which reads as follows: To declare that the defendant SAMAN has been legally and convincingly proven guilty of committing a crime as regulated and is punishable by a criminal offense in the Single Indictment in violation of Article 54  of  Law  Number  39  of  2007  concerning  Amendments  to  Law  Number  11  of  1995  regarding Excise and Imposing a criminal sentence against the defendant SAMAN in the form of a fine of Rp.  332,320,000,-  (three  hundred  and  thirty-two  million  three  hundred  and  twenty  thousand rupiah); provided that if the fine is not paid, it must be replaced with a prison sentence of 1 (one) year, this proves that the deterrent effect for perpetrators of criminal acts in the economic field is not  fully imprisoned, and the interest  of  returning state losses due to  violations that have been committed is more effective and efficient in order to restore leakage of state revenue resulting from the crime of selling cigarettes without being attached to excise stamps.
Keywords : Criminal Fines, Violations, Excise Crimes.

## PENDAHULUAN
Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dikenal tentu saja pengaturan dan cara penerapan pidana denda tersebut bervariasi 1 , sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat, demikian pula di dunia Barat, pidana denda merupakan pidana yang tertua. Misalnya sampai  sekarang  di  Skotlandia,  institusi  Kejaksaan  disebut  sebagai  “ Prosecutor  Fiscal ”  yang menurut  sejarahnya,  pekerjaan  jaksa  dahulu  di  Skotlandia  ialah  memungut  uang  denda  dari terpidana sebagai sumber pendapatan Negara. 2 Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Dalam system KUHP yang sekarang berlaku, pidana denda dipandang sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan. Pertama, hal ini dapat dilihat dari kedudukan berurut-urutan pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP. Dan kedua, pada umumnya pidana denda penjara atau kurungan. Sedikit sekali tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda. Ketiga, jumlah ancaman pidana denda didalam KUHP pada umumnya relative ringan. 3 Untuk melihat kedudukan dan pola pidana denda dalam hukum pidana positif Indonesia, maka pertamatama kita bertolak dari ketentuan pasal 10 KUHP, yang menyatakan bahwa (a) Pidana Pokok terdiri dari: Pidana Mati; Pidan Penjara; Pidana kurungan; Pidana Denda; dan Pidana tutupan (yang ditambahkan berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1946); (b).  Pidana Tambahan, terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu; dan Pengumuman Keputusan Hakim.
Berdasarkan urutan pada pidana pokok tersebut, terkesan bahwa pidana denda adalah pidana pokok  yang  paling  ringan.  Walaupun  tidak  ada  ketentuan  yang  dengan  tegas  menyatakan demikian. Namun dewasa ini banyak para ahli yang mempersoalkan kembali manfaat dan dasar- dasar moral dari pidana penjara itu. Perkembangan kejahatan yang semakin meningkat mendorong orang  mempertanyakan  efektifits  pidana  penjara  tersebut  bagi  pencapaian  tujuan  penjara, disamping  munculnya  akibat-akibat  negatif  dari  penjatuhan  pidana  penjara  tersebut. Perkembangan tindak pidana dalam bidang perekonomian maupun dengan semakin diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana mendorong usaha untuk mengefektifkan penerapan pidana denda  ini. 4 Indonesia  sebagai  negara  berkembang    yang  salah  satu  pendapatannya    melalui pungutan  Bea  dan  Cukai  dengan  pertanggung    jawabannya    akan  dibebankan    kepada    aparat Direktorat  Jenderal Bea  dan  Cukai  seperti  Rokok.  Namun masih banyak pabrik atau pengusaha rokok yang melakukan pelanggaran berupa peredaran rokok tanpa cukai  di  Indonesia. 5
Cukai merupakan pungutan negara yang berfungsi menyekat penyebaran barang yang harus melunasi cukai, dengan konsekuensi  bahwa cukai memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara    yang  berarti 6 .  Karakteristik    barang    kena  cukai  salah    satunya    terdapat    pada  hasil tembakau  yakni  rokok sesuai  dengan yang  dijelaskan dalam  pasal  4  ayat  1 Undang-undang
1 Anakotta,  M.  Y.  (2021).  Soft-Medium-Hard:  Pendekatan  Cerdas  Indonesian  Menanggulangi  Kejahatan Terorisme. JURNAL BELO , 7 (1), 15-36.
2 Loebbye Logman (Tim Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda). Laporan Pengkajian Hukum tentang Penerapan Pidana Denda . Jakrta : BPHN Dep. Keh. RI. 1992 Hal. 10.
3 Muladi dan Barda Nawawi A. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana . Ed. Rev. Bandung : Alumni. 1992. Hal 177-178.
4 Ramadhan, M., Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Pencurian e-money pada e-commerce dalam Tindak Pidana Cybercrime sebagai Tindak Pidana Ekonomi. Reformasi Hukum , 24 (2), 169-188.
5 Koto, I., & Lubis, T. H. (2021). Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai). Buletin Konstitusi , 2 (1).
6 Suroso, 2013, Bahan Ajar Teknis Cukai, Ghalia Indonesia, hal 56.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Cukai,  yang  dikenakan cukai karena  rokok  merupakan barang yang  beredar  luas  dan perlu dipantau karena pemakainya  dapat  menyebabkan pengaruh buruk bagi  populasi penduduk dan ekologi di Indonesia. Rokok yang beredar luas di masyarakat Indonesia harus merupakan rokok yang legal edar dengan ciri utama yakni terdapat pita cukai  yang  terbalut pada  bungkus  rokok tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, peredaran rokok  legal  mulai disandingkan dengan rokok  yang  beredar luas tanpa terbalut pita cukai pada kemasannya  yang  kemudian dinamakan sebagai  rokok  ilegal. Pengusaha  rokok tanpa lekatan pita cukai dapat disebut melanggar Undang- undang  Cukai,  dengan  tujuan  menghindari    kewajiban  pajak  terhadap  negara.  Pengendalian terhadap rokok tanpa cukai ini pemerintah membutuhkan kerja secara bersama dengan  seluruh pihak  seperti  instansi  pengawasan,  penegakan,  serta  produsen  rokok  dan  masyarakat.  Kesatuan kerjasama  yang baik dari semua instansi seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Satuan Polisi Pamong    Praja,  serta  Dinas  Perindustrian  diyakini  berdampak  positif  dalam  hal  pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukumnya. Akan tetapi, faktanya  masih sangat banyak beredar luas rokok tanpa pita cukai  di  wilayah  Indonesia  yang dapat  dikatakan tidak patuh  dengan Undang- undang Cukai  yang berlaku. Penegakan hukum dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai yaitu berupa penegakan hukum secara preventif yaitu dapat berupa mengadakan penyuluhan hukum, melaksanakan pengamatan dan melakukan patroli, sedangkan penegakan hukum secara represif yaitu berupa melakukan penangkapan, penyitaan atau penegahan  dan  operasi pasar.
Hal  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  keuntungan  besar  dengan  cara  melanggar  prosedur yang berlaku guna menghindari  pajak atau cukai. Kejahatan ini dapat  sangat  merugikan negara khususnya  dalam  bidang  perpajakan.  Pajak  adalah  sumber  terpenting  dari  penerimaan  negara, terlebih  khusus  dalam  hal  ini  adalah  pajak  cukai.  Lalu  diatur  pula  pada  Pasal  1  ayat  1  Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan  terhadap  barang-barang  tertentu  yang  mempunyai  sifat  atau  karakteristik  yang ditetapkan  dalam  Undang-undang  ini.”  Pungutan  ini  dilakukan  terhadap  barangbarang  tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi: “(1) Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari: a.  Etil  alkohol  atau  etanol,  dengan  tidak  mengindahkan  bahan  yang  digunakan  dan  proses pembuatannya; b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan  bahan  yang  digunakan  dan  proses  pembuatannya,  termasuk  konsentrat  yang mengandung  etil  alkohol;  dan  c.  Hasil  tembakau,  yang  meliputi  sigaret,  cerutu,  rokok  daun, tembakau  iris,  dan  hasil  pengolahan  tembakau  lainnya,  dengan  tidak  mengindahkan  digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Kemudian ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf A-D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan: 1) Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi; 2) Barang-barang yang distribusinya harus diawasi; 3) Barang-barang yang konsumsinya berdampak  pada  rusaknya  lingkungan  hidup;  dan  4)  Sebagai  sarana  untuk  memenuhi  rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat.
Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa Cigaret  yang  dalam  terminologi  sehari-hari  dikenal  dengan  istilah  rokok.  Rokok  merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. 7 Permintaan yang tinggi  akan  produksi  rokok  oleh  masyarakat  dan  tingginya  cukai  rokok  yang  dikenakan  oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar  cukai  rokok.  Mereka  mengedarkan  atau  menjual  rokok  tanpa  pita  cukai.  Hal  ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum
7 Dian Jusriati, Apa Itu Barang Kerna Cukai”, Artikel pada Warta Bea Cukai, Edisi 406, September 2018, h. 46
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54, dan termasuk kedalam tindak pidana cukai. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau kharakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya  perlu  pembebanan  pungutan  negara  demi  keadilan  dan  keseimbangan,  dikenai cukai  berdasarkan  undang-undang  tentang  cukai  barang-barang  tertentu  tersebut  selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai. 8 Kemudian mengenai rokok tanpa cukai yang tersebar luas di Indonesia, penegakkan hukumnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang  Cukai  yaitu  kepada  setiap  orang  yang  tidak  memiliki  izin  menjalankan  pabrik  atau mengimpor barang kena cukai dapat terjerat  pidana  penjara minimal 1 (satu) tahun dan  maksimal 2  (dua) tahun dan dipidana denda minimal 2 (dua) kali dan maksimal 10 (sepuluh) kali pentaksiran cukai  yang  semestinya  dilunasi.  Serta  mengatur  juga  terhadap  seseorang  yang  menawarkan, menyerahkan,  menjual,  atau  menyediakan  untuk  kemudian  dijual  barang  kena  cukai  tanpa pelekatan  pita  cukai  atau  tanpa  tanda  pelunasan  cukai  lainnya  dapat  dijerat  dengan  hukuman penjara sesingkat-singkatnya 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda minimal 2 (dua ) kali dan maksimal 10 (sepuluh) kali pentaksiran cukai  yang semestinya dilunasi. Kasus tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dapat dilihat serta telah diputus oleh Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Perkara: 956/Pid.Sus/2017/PN.Btm tanggal  07  Februari  2018  dengan  terdakwa  Saman  yang  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang  kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, berupa hasil tembakau jenis sigaret tanpa dilekati pita cukai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UndangUndang RI No.  11  Tahun  1995  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  RI  No.  39  Tahun  2007 tentang Cukai. Pelaku menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena  cukai  yang  tidak  dikemas  untuk  penjualan  eceran  atau  tidak  dilekati  pita  cukai  atau  tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, berupa hasil tembakau jenis sigaret yaitu merk “Harmoni” yang berlabel “For Export Only” dan juga rokok (sigaret) merk “S-Super”, “River”, “Armour”, “RMX Unlimited”, “Aston”, “S Black”, “Ion Essenza”, “H Mind” dan “Illusion” yang masing- masing berlabel “Khusus Kawasan Bebas Tanpa dilekati pita cukai. Sesuai dengan ketentuan  di atas,  penegakan  hukum  terhadap rokok  yang  beredar  tanpa  pita cukai atau pelunasan cukai dapat  dilaksanakan  dengan  penerapan    hukuman  pidana,  penerapan  hukuman  seperti  ini menunjukkan  bahwa  pelaku    tindak  pidana  tersebut  dikenakan  hukuman  pidana  rangkap  yang cukup berat, yaitu di satu sisi penerapan hukuman pidana penjara serta pidana denda. Dari uraian latar  belakang  yang  telah  penulis  kemukakan  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  mengangkat rumusan  masalah  yakni:  1)  Bagaimana  Penerapan  Pidana  Denda  dan  Implementasi  Penegakan Hukun  Akibat  Pelanggaran  Tindak  Pidana  Cukai  Untuk  Memulihkan  Pendapatan  Keuangan Negara?; dan 2) Faktor Apa saja yang menjadi Hambatan dan Kendala dalam Penerapan Pidana Denda  Akibat  Pelanggaran  Tindak  Pidana  Cukai  Untuk  Memulihkan  Pendapatan  Keuangan Negara.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas,  maka  spesifikasi  penelitian  ini  penulis  menerapkan penelitian  hukum  normative  sosiologis  yaitu  metode  penelitian  hukum  normatif.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk data primer dilakukan dengan documentary studies dan Interview dan  untuk  data  sekunder  dilakukan  dengan  studi  terhadap  Bahan  hukum
8 Eddhi Sutarto, Rekontruksi Hukum Pabean Indonesia , Erlangga, Jakarta, 2014, h.111.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
primer, sekunder dan tertier. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu semua data yang diperoleh atau terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistimatis kemudian dianalisa secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. 9

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Pidana Denda dan Implementasi Penegakan Hukun Akibat Pelanggaran Tindak Pidana Cukai Untuk Memulihkan Pendapatan Keuangan Negara
Salah  satu  faktor  penting  yang  menjadi  daya  tarik  mengapa  cukai  sering  dibicarakan  oleh berbagai  kalangan  masyarakat  adalah  peranannya  terhadap  pembangunan  dalam  bentuk sumbangannya kepada penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, di samping fungsi utamanya  yaitu regulater yang  pada  dasarnya  membatasi,  mengurangi  bahkan  meniadakan  peredaran  barang  kena  cukai yang  berdampak  negatif  bagi  kesehatan  dan  ketertiban  umum. 10 Cukai  merupakan  salah  satu bentuk pajak tidak langsung, namun memiliki karakteristik yang berbeda, yang khusus, yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis pajak lainnya, bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang sama-sama tergolong kategori pajak tidak langsung 11 . Pertimbangan tentang pembentukan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah: Peraturan perundang-undangan cukai yang selama ini  dipergunakan  sebagai  dasar  pemungutan  cukai,  sudah  tidak  sesuai  dengan  perkembangan hukum dan perekonomian nasional; dan Dasar hukum pemungutan cukai yang berlaku selama ini terdiri dari beberapa ordonansi yang memberi perlakuan berbeda-beda dalam pengenaan cukainya, sehingga kurang mencerminkan asas keadilan dan belum dapat memanfaatkan potensi objek cukai yang ada secara optimal serta kurang memperhatikan aspek perlindungan masyarakat. 12
Dengan mengacu pada politik hukum nasional, penyatuan materi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai merupakan upaya penyederhanaan hukum di bidang cukai yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara praktis, efektif, dan efisien. Hal-hal baru yang diatur dalam UndangUndang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang tidak terdapat  dalam  kelima  ordonansi  cukai  yang  berlaku  sebelum  ini  antara  lain  ketentuan  tentang sanksi administrasi, lembaga banding, audit di bidang cukai, dan penyidikan. Hal-hal yang baru tersebut dalam pelaksanaannya akan lebih menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan menciptakan  iklim  usaha  yang  dapat  lebih  mendukung  laju  pembangunan  nasional.  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai,  selain  bertujuan  membina  dan  mengatur,  juga memperhatikan  prinsip:  (1)  Keadilan  dalam  keseimbangan,  yaitu  kewajiban  cukai  hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama; (2) Pemberian insentif  yang  bermanfaat  bagi  pertumbuhan  perekonomian  nasional,  yaitu  berupa  fasilitas
9 Tan,  D.  (2021).  Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam  Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (8), 2463-2478.
10 Panjaitan, C. J. (2022). Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang cukai (Analisis Putusan Nomor 18/Pid. Sus. 2020/PN. Mdn). Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat , 21 (2), 279-311.
11 Ryan Firdiansyah Surayawan, Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina , Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, h.7
12 Ibid,
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pembebasan  cukai,  contohnya  pembebasan  cukai  terhadap  barang  kena  cukai  yang  digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; (3) Pembatasan dalam rangka perlindungan  masyarakat  di  bidang  kesehatan,  ketertiban,  dan  keamanan;  (4)  Netral  dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional; (5) Kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan administrasi cukai dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat; (6) Kepentingan penerimaan negara,  dalam  arti  fleksibilitas  ketentuan  dalam  undangundang  dapat  menjamin  peningkatan penerimaan  negara,  sehingga  dapat  mengantisipasi  kebutuhan  peningkatan  pembiayaan pembangunan  nasional;  dan  (7)  Pengawasan  dan  penerapan  sanksi  untuk  menjamin  ditaatinya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. 13
Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai, pengenaan cukai pada tiga produk yaitu hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan etil alkohol (EA) merupakan hasil penunjukan dengan berbagai pertimbangan berdasarkan aturan jaman Belanda. Namun ke depannya, untuk menentukan suatu objek cukai baru, maka penentuannya ditetapkan berdasarkan empat karakteristik yaitu barang- barang yang konsumsinya harus dibatasi, barang- barang  yang  distribusinya  harus  diawasi,  barang-barang  yang  konsumsinya  berdampak  pada rusaknya lingkungan hidup dan sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat.  Terhadap barang-barang  yang memenuhi  kriteria tersebut  dapat  dikenakan  cukai. 14 Latar belakang pemberlakuan personalisasi  pita  cukai  adalah maraknya peredaran rokok illegal dengan  menggunakan  berbagai  macam  modus  yang  tidak  hanya  merugikan  negara,  tetapi  juga pabrik/perusahaan rokok yang beroperasi dengan legal. Dengan pemberlakuan personalisasi pita cukai  setidaknya  dapat  menciptakan  suatu  persaingan  usaha  yang  kondusif  diantara pabrik/perusahaan rokok yang ada dan juga menekan jumlah peredaran rokok illegal. 15 Pungutan cukai  ditujukan  untuk  maksud-maksud  tertentu  yang  diinginkan  otoritas  pemerintah  agar  suatu produk  tidak  leluasa  dikonsumsi  masyarakat.  Alasan  pengenaan  cukai  tentu  saja  bersifat diskriminatif  sesuai  dengan  tujuan  dasar  yang  diinginkan  pemerintah.  Berkaitan  dengan  tujuan pungutan  cukai,  mengidentifikasikan  beberapa  tujuan  mendasar  dari  pemungutan  cukai  oleh otoritas negara, antara lain: (1) Untuk meningkatkan pendapatan (to raise revenue). Sama halnya dengan  pungutan  pajak  lainnya,  instrumen  cukai  juga  memiliki  fungsi  budgetair,  yaitu  sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang cukup penting; (2) Untuk mengkompensasikan biaya eksternalitas (to  reflect  external  costs). Biaya  eksternalitas  adalah  kerugian  atau  keuntungan- keuntungan  yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain. Biaya  eksternalitas  akan  menyebabkan  pasar  tidak  bisa  mencapai  efisiensi  (diseconomies externality). Dalam konteks pungutan cukai, biaya eksternalitas yang dimaksudkan adalah beban yang  harus  ditanggung  pemerintah  sebagai  akibat  konsumsi  terhadap  produk-produk  yang dikenakan  cukai.  Ilustrasi  sederhananya  sebagai  berikut:  konsumsi  terhadap  rokok  akan berpengaruh terhadap kesehatan individu dan masyarakat; (3) Untuk mengendalikan konsumsi (to discourage  consumption). Cukai  adalah  instrumen  efektif  yang  dapat  menghalangi  konsumsi terhadap  produk-produk  yang  berdampak  negatif  seperti  rokok  dan  minuman  beralkohol;  (4) Untuk  mengenakan  biaya  penggunaan  jalan  yang  disediakan  oleh  Pemerintah (to  charge  road users  for  government-provided  services). Pada  dasarnya  penyediaan  prasarana  umum  kepada
13 Ibid,
14 Saroinsong, J. E. (2020). Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Tindak Pidana Bea Dan Cukai Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Kasus Penyelundupan. Lex Et Societatis , 7 (7).
15 S.Santoso, Pengawasan di Bidang Cukai. Artikel pada majalah bulanan Warta Bea Cukai. Edisi 395. Jakarta Oktober 2017, h.3
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
masyarakat  merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab  pemerintah.  Terlebih  apabila  pembiayaan infrastruktur  yang  dibangun  tidak  diminati  oleh  sektor  swasta;  dan  (5)  Untuk  tujuan-tujuan lainnya, seperti: membiayai riset ilmu pengetahuan, mendukung peningkatan lapangan pekerjaan, dan lain-lain. 16
Subjek  di  bidang  cukai  diatur  secara  khusus  dalam  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  2007  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai  sebagai berikut : Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai (1) Pengusaha pabrik Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik; (2) Pengusaha tempat penyimpanan Pengusaha tempat  penyimpanan  adalah  orang  yang  mengusahakan  tempat  penyimpanan;  dan  (3)  Importir barang  kena  cukai  Importir  barang  kena  cukai  adalah  orang  baik  secara  pribadi  maupun  badan hukum  yang  memasukkan  barang  kena  cukai  ke  dalam  daerah  pabean.  4.  Penyalur.  Penyalur adalah  orang  yang  menyalurkan  atau  menjual  barang  kena  cukai  yang  sudah  dilunasi  cukainya yang  semata-mata  ditujukan  bukan  kepada  konsumen  akhir.  5.  Pengusaha  tempat  penjualan eceran, wajib memiliki izin  berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai  dari Menteri. Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang yang mengusahakan tempat penjualan eceran. 17

## Penerapan Pidana Denda Akibat Pelanggaran Tindak Pidana Cukai
Suatu produk  dapat  dikatakan legal untuk beredar di Indonesia diukur salah satunya melalui legalitas usaha sebagai pencerminan jati diri dari produk  tersebut. 18 Pada sebuah usaha, legalitas ini berbentuk izin usaha sebagai syarat dari penyelenggaraan sebuah  kegiatan  usaha, seperti usaha produk. Legalitas usaha juga sebagai  simbol  dari  kualitas  suatu produk  yang  akan  diedarkan secara  luas,    sebab    usaha  yang  baik  adalah  usaha  yang  tidak  merugikan  orang  lain,  dapat bermanfaat,  dan  menjamin  konsumen  dari  hal  -  hal    yang    merugikan.  Terhadap  kasus  yang dilakukan  oleh  Terdakwa  Saman  yang  sudah  diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  Batam  dengan Nomor  Perkara:  956/Pid.Sus/2017/PN.Btm  tanggal  07  Februari  2018  yang  salah  satu  amar putusannya  menjatuhkan  yang  berbunyi  yakni:  Menyatakan  terdakwa  SAMAN  telah  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 54 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007  tentang  Perubahan  Atas  Undang  –  undang  Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai;  dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMAN berupa pidana denda sebesar Rp. 332.320.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Adapun putusan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut merujuk serta berdasarkan fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  dari  keterangan  saksi-saksi,  ahli,  surat  dan  juga keterangan  terdakwa  yang  dihubungkan  dengan  barang  bukti  yang  diperlihatkan  didepan persidangan, terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya, hal ini merupakan suatu petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana cukai yang dilakukan oleh terdakwa SAMAN sebagaimana yang
16 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Seri 2. Bina Ceria, Jakarta, 2015, h. 29.
17 Adrian Sutedi, Op.Cit, h.48.
18 Syahputra,  I.,  Danil,  E.,  Adhayanto,  O.,  &  Efritadewi,  A.  (2020).  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Cukai  Di Perbatasan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Bintan. Jurnal Selat , 8 (1), 89-107.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dimaksud dalam Pasal 188 KUHAP antara lain: pertama, Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan ahli yang diperiksa dipersidangan,  membenarkan telah diperiksa oleh penyidik tanpa ada paksaan dan tekanan serta menandatangani hasil pemeriksaan penyidik di setiap lembarnya dan membenarkan tanda tangannya didepan persidangan; Kedua, Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal  10  Pebruari  2017  atau  dalam  tahun  2017  bertempat  di  Ruko  Permata  Niaga  Blok  E/1 Sukajadi Kota Batam dan di Gudang Litech Blok E-2 No. 23 Kota Batam melakukan perbuatan menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai  yang tidak dilekati pita cukai berupa Bahan Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) rokok (sigaret) dengan label “For Export Only” dan “Khusus Kawasan Bebas” yang mengakibatkan kerugian negara dari pendapatan barang kena cukai khususnya terhadap rokok  yang berlabel  “For Export Only”; Ketiga, Bahwa  berdasarkan hasil persidangan diperoleh  yang bersesuaian keterangan saksi  satu  dengan saksi  yang lain dan keterangan ahli yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yakni: BKC HT merk Harmoni dengan jumlah 496.000 batang; BKC HT merk Andalas dengan jumlah 361.600 batang; BKC HT merk S Super dengan jumlah 5.494.400 batang; BKC HT merk River dengan jumlah 2.397.000 batang; BKC HT merk Armour dengan jumlah 112.000 batang; BKC HT merk RMX  Unlimited  dengan  jumlah  86.000  batang;  BKC  HT  merk  Aston  dengan  jumlah  98.000 batang; BKC HT merk S-Black dengan jumlah 115.200 batang; BKC HT merk Ion Essenza dengan jumlah 3.200 batang; BKC HT merk H Mind dengan jumlah 544.000 batang; dan BKC HT merk Illusion dengan jumlah 90.000 batang.
Terhadap tindakan Terdakwa ini maka didugaan telah melanggar Pasal 54 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan “Barang Kena Cukai” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah “ barang-barang tertentu yang mempunyai sifat  atau  karakteristik: a.  konsumsinya  perlu  dikendalikan;  b.  peredarannya  perlu  diawasi;  c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan atau keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini; Oleh karena itu yang menjadi Barang Kena Cukai (BKC) adalah Hasil Tembakau berupa rokok (sigaret) merk “Harmoni” yang berlabel “For Export Only” dan  juga  rokok  (sigaret)  merk  “S-Super”,  “River”,  “Armour”,  “RMX  Unlimited”,  “Aston”,  “S Black”, “Ion Essenza”, “H Mind” dan “Illusion” yang masing-masing berlabel “Khusus Kawasan Bebas”;
Berdasarkan keterangan saksi – saksi, ahli, surat serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu sekira bulan Agustus 2016 Terdakwa mendirikan CV.  Setia  Budi  yang  bergerak  dibidang  jual  beli  rokok  dengan  jenis  rokok  merk  “Harmoni” (berlabel “For Export Only) dan juga rokok merk “S- Super, Aston, Andalas, H Mind, RMX dan Illusion,  River,  Amour,  S  Black  dan  Ion  Essenza”  (yang  masing-masing  berlabel  “Khusus Kawasan Bebas” ) yang beralamat di Ruko Permata Niaga Blok E No. 1 Sukajadi Kota Batam untuk dipasarkan di Wilayah Batam dan juga digudang lainnya, adapun proses penjualan rokok tersebut mulai diambil dari gudang sampai dipasarkan ke penjual eceran. Selain itu terdakwa juga menjual  rokok  (sigaret)  merk.  Selanjutnya  pada  tahun  2017  bertempat  di  Ruko  Permata  Niaga Blok E/1 Sukajadi Kota Batam dan di Gudang Litech Blok E-2 No. 23 Kota Batam, saksi Surya Permana  beserta  anggota  lainnya  dari  Bagian  Penindakan  dan  Penyidikan  Kantor  Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam melakukan penindakan dan penyitaan terhadap barang kena cukai yang  tidak  dilekati  pita  cukai  berupa  Bahan  Kena  Cukai  Hasil  Tembakau  (BKC  HT)  rokok (sigaret) dengan label “For Export Only” dan “Khusus Kawasan Bebas” yang berada di gudang milik terdakwa tersebut.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Bahwa dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur bahwa “ Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas  untuk  penjualan  eceran  dan  dilekati  pita  cukai  atau  dibubuhi  tanda  pelunasan  cukai lainnya  yang  diwajibkan ”  Berdasarkan  keterangan  saksi  –  saksi,  ahli,  surat  serta  keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu keterangan saksi – saksi, ahli, surat serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum  yaitu  sekira  bulan  Agustus  2016  Terdakwa  mendirikan  CV.  Setia  Budi  yang  bergerak dibidang jual beli rokok dengan jenis rokok merk “Harmoni” (berlabel “For Export Only) dan juga rokok merk “S- Super, Aston, Andalas, H Mind, RMX dan Illusion, River, Amour, S Black dan Ion Essenza” (yang masing-masing berlabel “Khusus Kawasan Bebas” ) yang beralamat di Ruko Permata Niaga Blok E No. 1 Sukajadi Kota Batam untuk dipasarkan di Wilayah Batam dan juga digudang  lainnya,  adapun  proses  penjualan  rokok  tersebut  mulai  diambil  dari  gudang  sampai dipasarkan ke penjual eceran. Selain itu terdakwa juga menjual rokok (sigaret) merk. Selanjutnya pada tahun 2017 bertempat di Ruko Permata Niaga Blok E/1 Sukajadi Kota Batam dan di Gudang Litech Blok E-2 No. 23 Kota Batam, saksi Surya Permana beserta anggota lainnya dari Bagian Penindakan  dan  Penyidikan  Kantor  Pelayanan  Utama  Bea  Cukai  Tipe  B  Batam  melakukan penindakan dan penyitaan terhadap barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai berupa Bahan Kena  Cukai  Hasil  Tembakau  (BKC  HT)  rokok  (sigaret)  dengan  label  “For  Export  Only”  dan “Khusus Kawasan Bebas” yang berada di gudang milik terdakwa tersebut.
Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dan telah didengarkan keterangan ahli Achmad Sandri Qurnain dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada intinya dapat dijelaskan bahwasannya penyaluran atau pemasukan rokok (sigaret) yang berlabel “Khusus Kawasan Bebas” tersebut  tidak  benar,  sehingga  diluar  kuota  itu  dilarang  beredar  dan  menimbulkan  sanksi adminitrasi  yang  harusnya  dilekati  pita  cukai  namun  karena  sanksi  administrasi  tersebut disebabkan adanya kesalahan dalam pemasukkan maka mengenai keseluruhan rokok yang berlabel “Khusus  Kawasan  Bebas”  tersebut  hanya  kesalahan  proses  saja  yang  tidak  berdampak  pada potensi  atau  akibat kerugian negara  yang disebabkan adanya kelebihan kuota didalam  kawasan bebas karena kesalahan penyaluran yang tidak benar. Oleh karena itu kerugian negara muncul atau dapat dikenakan hanya untuk pelekatan pita cukai yang hanya untuk rokok (sigaret) yang berlabel “For Export Only” yaitu merk “Harmoni” yang harusnya menjadi pemasukan negara guna dilekati pita  cukai.  Jika  mengingat  dan  mencermati  kembali  jiwa  dari  terbentuknya  Undang  Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor  11 tahun 1995 tentang Cukai, yang tertuang dalam klausul pertimbangan point b dan c serta dalam penjelasan umum point 2,  3  dan  4  sebagaimana  yang  dijabarkan  sebagai  berikut:  “ Menimbang:  bahwa  cukai  sebagai pungutan  negara  yang dikenakan terhadap  barang-barang tertentu  yang mempunyai  sifat  atau karakteristik  sesuai  dengan  undang-undang  merupakan  penerimaan  negara  guna  mewujudkan kesejahteraan  bangsa;  bahwa  dalam  upaya  untuk  lebih  memberikan  kepastian  hukum  dan keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
Penjelasan  Umum  “ Cukai  sebagai  pungutan  negara  yang  dikenakan  terhadap  barang- barang  tertentu  yang  mempunyai  sifat  atau  karakteristik  sesuai  dengan  undang-undang merupakan penerimaan  negara  guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan; Pengenaan  cukai  perlu  dipertegas  batasannya  sehingga  dapat  memberikan  landasan  dan kepastian  hukum  dalam  upaya  menambah  atau  memperluas  obyek  cukai  dengan  tetap memperhatikan  aspirasi  dan  kemampuan  masyarakat;  Untuk  dapat  mengoptimalkan  upaya penerimaan negara dari sektor cukai, selain upaya penegasan batasan obyek cukai, juga perlu
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
penyempurnaan  sistem  administrasi  pungutan  cukai  dan  peningkatan  upaya  penegakan  hukum (law  enforcement) serta  penegasan  pembinaan pegawai  dalam rangka tata  pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, materi perubahan undangundang ini antara lain juga meliputi................”.
Bahwa terhadap pertimbangan dalam pembentukan Undang Undang tentang Cukai tersebut terkandung  maksud  bahwa  Undang-Undang  ini  diciptakan  untuk  menghindari  kerugian  Negara dalam hal penerimaan cukai dan sebesar-besarnya untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteranaan, keadilan dan keseimbangan. Sistem Pemidanaan Subtantif di dalam UU  No.  11  Tahun  1995  Jo.  UU  No.  39  Tahun  2007  tidak  menyebut  kualifikasi  yuridis  berupa kejahatan atau pelanggaran. Di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, jenis sanksi terhadap tindak pidana di bidang cukai dibagi dua, yaitu: pertama, sanksi administrasi yang merupakan  penindakan  sanksi  administrasi  berupa  denda  dan  penindakan  sanksi  adiministrasi selain denda dan yang kedua, sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda, pidana penjara dan/atau  denda,  pidana  kurungan,  dan  denda  saja,  hal  tersebut  berhubungan  dengan pertanggungjawaban  subjek  hukum  yang  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  yang  sifatnya kasuistis. dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana di bidang cukai sebaiknya tidak hanya dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 tetapi juga dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 61 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 yang berisi ketentuan “ Jika suatu tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan atau atas nama suatu  badan  hukum,  perseroan,  perusahaan,  perkumpulan,  yayasan  atau  koperasi,  tuntutan pidana  dan  sanksi  pidana  dijatuhkan  terhadap:  1)  badan  hukum,  perseroan,  perusahaan, perkumpulan,  yayasan  atau  koperasi  tersebut,  2)  mereka  yang  memberikan  perintah  untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya. Tindak pidana menurut undang-undang ini dianggap dilakukan oleh atau atas nama  badan  hukum,  perseroan,  perusahaan,  perkumpulan,  yayasan  atau  koperasi  jika  tindak pidana  tersebut  dilakukan  oleh  orang-orang,  baik  berdasarkan  hubungan  kerja  maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan,  yayasan  atau  koperasi  tersebut,  tanpa  memperhatikan  apakah  orang-orang  itu masing-masing  telah  melakukan  tindak  pidana  secara  sendirisendiri  atau  bersama-sama.  Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau  koperasi  pada  waktu  penuntutan  diwakili  oleh  seorang  pengurus  atau  jika  ada  lebih  dari seorang  pengurus  oleh  salah  seorang  dari  mereka  itu  dan  wakil  tersebut  dapat  diwakili  oleh seorang  lain.  Terhadap  badan  hukum,  perseroan,  perusahaan,  perkumpulan,  yayasan  atau koperasi yang dipidana berdasarkan undangundang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jika tindak pidana tersebut  diancam  dengan  pidana  penjara,  dengan  tidak  menghapuskan  pidana  denda  apabila tindak  pidana  tersebut  diancam  dengan  pidana  penjara  dan  pidana  denda ”.  Berdasarkan ketentuan  tersebut  diatas,  memberikan  kemungkinan  dapat  dipidananya  suatu  badan  hukum, perseroan, perusahaan, dll karena dalam kenyataan dapat terjadi orang pribadi melakukan tindakan atas  nama  badan-badan  tersebut.  Oleh  karenanya  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  sangatlah tepat apabila terhadap kesalahan Terdakwa dikenakan hukuman denda dan bukan pidana badan atau penjara.
Faktor  Hambatan  dan  Kendala  dalam  Penerapan  Pidana  Denda  Akibat  Pelanggaran Tindak Pidana Cukai Untuk Memulihkan Pendapatan Keuangan Negara
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Faktor  Struktur  Hukum. Secara  konsepsional,  inti  dari  penegakkan  hukum  penerapan denda akibat pelanggaran tindak pidana Cukai tentunya terletak pada keselarasan hubungan  nilai dalam kaidah dengan sikap tindak  yang  menjadi   tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan  mempertahankan    kedamaian    pergaulan  hidup.  Masyarakat  membentuk  hukum  dengan harapan    bahwa    hukum    akan    menciptakan    keamanan,    menjamin  hak  hidup  masyarakat, sertamenjaga ketertiban masyarakat. Dalam rangka  mencapai  harapan tersebut, diperlukan  proses dengan melibatkan  banyak  hal  di  dalamnya yang  disebut  sebagai  penegakan  hukum. Efektif atau  tidaknya penegakan  hukum  ini  dapat ditentukan  dari  faktor  hukum  itu  sendiri  seperti produk  hukum, faktor penegak  hukumnya, faktor  sarana  prasarana  yang  mendukung  proses penegakan  hukum,    faktor  masyarakat  sebagai  implementasi  berlakunya  hukum,  serta  faktor kebudayaan.
Tahapan-tahapan yang dilalui  dalam  proses penegakan  hukum terdiri  dari  tahap  formulasi yaitu  tahap  dimana  peraturan  dirumuskan,  tahap  aplikasi  yaitu  tahap  penerapan  dan  penegakan aturan hukum, serta tahap eksekusi yaitu aparat pelaksana pidana menegakan peraturan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. 19 Dalam menegakkan hukum,  terdapat  unsur-unsur   yang harus    dipenuhi  yakni  kepastian    hukum    yang    merupakan    hasil  kerjasama  antara  Lembaga penegak  hukum  dengan  masyarakat,    antar  lembaga  penegak    hukum,  serta  antar    masyarakat. Selanjutnya,  memenuhi  unsurnmanfaat  dalam  artian  hukum  harus  bermanfaat  bagi  manusia dengan memberi dampak positif.
Unsur yang  terakhir yaitu  unsur keadilan, dalam artian bahwa hukum diletakkan tepat pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya. Upaya pengawasan terhadap rokok yang  beredar  anpa pelunasan  cukai    meliputi    upaya    penegakan    hukum  secara  preventif  (pencegahan)  yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan didalam lingkup masyarakat dan  upaya  penegakan hukum secara epresif (penindakan) yang merupakan salah satu upaya yang  bersifat konsepsional, dimana upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan. Penerapan pidana denda dalam KUHP dirumuskan dengan empat cara sebagai berikut: Disusun secara alternatif antara pidana penjara atau kurungan atau denda yang tersebar dalam tujuh belas pasal dalam KUHP; Disusun secara alternatif antara pidana penjara atau denda yang tersebar dalam seratus dua puluh empat pasal; Disusun secara alternatif antara pidana kurungan atau denda yang tersebar dalam empat puluh tiga pasal; dan Disusun secara mandiri, yaitu hanya pidana denda yang tersebar dalam empat puluh empat pasal. 20
Perumusan pidana denda dalam KUHP tersebut di atas pada dasarnya dapat dikelompokkan jadi  dua  kelompok  besar,  yaitu  kelompok  alternatif  (terdapat  pada  nomor  1,  2,  dan  3)  dan kelompok  mandiri  (terdapat  pada  nomor  4).  Pidana  denda  dalam  KUHP  lebih  banyak  disusun secara alternatif dengan pidana-pidana pokok lainnya. Pidana denda yang disusun secara alternatif dengan pidana penjara adalah yang paling dominan dan semua itu terletak di delik-delik kejahatan. Pidana  denda  yang  diancamkan  secara  mandiri  lebih  banyak  banyak  terdapat  di  delik-delik pelanggaran,  yaitu  ada  empat  puluh  tiga  pasal  dari  empat  puluh  empat  pasal.  Berdasarkan kelemahan-kelemahan kebijakan pidana denda sebagaimana disebutkan di atas maka perubahan kebijakan  pidana  denda  saat  ini  perlu  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  kelemahan pengaturan  pidana  denda  yang  ada  tersebut.  Perbaikan  kebijakan  pidana  denda  berarti
19 Indrawati, I., & Menezes, B. (2018). Penerapan asas ultimum remidium dalam penegakan hukum pidana di bidang cukai. Jurnal Cakrawala Hukum , 9 (1), 11-20.
20 Indung Wijayanto, Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia, Volume 10. Nomor 2. December 2015, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, hal 253.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
memperbaiki  kelemahan  kebijakan  pidana  denda  yang  berlaku  saat  ini  agar  kebijakan  pidana denda di masa yang akan datang menjadi lebih baik dan berdaya guna.  Menurut Syaiful Bakhri 21 sikap para ahli hukum pidana untuk memaksimalisasi pidana denda sedikitnya tercermin pada tiga paradigma utama, yaitu diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, pidana denda dalam hukum administratif, model pengancaman pidana denda (dengan menggunakan kategorisasi) dan model  eksekusi  pidana  denda.  Tindak  pidana  yang  hanya  diancam  dengan  pidana  denda  dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan. Orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda. Ini merupakan pengaturan recidive bagi tindak pidana yang hanya diancama dengan pidana denda.
Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana yang diancam pidana secara alternatif antara pidana penjara atau pidana denda, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok  tersebut  dapat  dijatuhkan  secara  kumulatif.  Namun  hal  tersebut  tidak  boleh  melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut. Dalam menerapkan hal  tersebut,  apabila dipertimbangkan untuk  menjatuhkan pidana pengawasan maka tetap dapat dijatuhkan  pidana  denda  paling  banya  separuh  dari  maksimum  pidana  denda  yang  diancamkan tersebut  bersama-sama  dengan  pidana  pengawasan.  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  denda wajib  mempertimbangkan  kemampuan  terpidana.  Dalam  menilai  kemampun  terpidana,  hakim wajib  memperhatikan  apa  yang  dapat  dibelanjakan  oleh  terpidana  sehubungan  dengan  keadaan pribadi  dan  kemasyarakatannya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tujuan  pemidanaan  bukan  lagi sebagai pembalasan tetapi sebagai sarana untuk memperbaiki si pelaku. Namun ketentuan tersebut tidak mengurangi untuk tetap diterapkannya minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.
Faktor Aparat Penegak Hukum . Dalam pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik dari instansi pengawasan dan penegakannya, serta dari  produsen rokok dan masyarakat  secara umum.  Pengendalian  yang baik  terhadap peredaran rokok  ilegal,  secara  langsung  akan  berdampak  pada  produsen  terhadap  peningkatan  produksi rokok yang legal. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap batang rokok yang beredar di tengah masyarakat harus dikenakan cukai. Rokok tersebut harus diberi pita cukai resmi  sebagai  tanda  bahwa  rokok  tersebut  telah  membayar  cukai.  Sifat  hukum  tersebut  pada dasarnya adalah mengatur dan memaksa, dengan kata lain hukum merupakan peraturan-peraturan hidup  kemasyarakatan  yang  dapat  memaksa  orang  supaya  mentaati  tata  tertib  dalam kemasyarakatan serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau mematuhi. Negara melalui Instansi yang berwenangan malakukan pengasawasan yang dalam hal  ini  dilakukan  oleh  Bea  dan  Cukai  untuk  berusaha  memaksimalkan  pengawasan  terhadap barang  kena  cukai  (BKC)  diwilayahnya,  selain  melakukan  operasi  penindakan  terhadap pergerakan  BKC  ilegal  yang  melintas  diwilayahnya  dengan  melakukan  patroli  laut,  razia  rutin bulanan dan juga turun ke daerah pemasaran untuk melakukan operasi pasar cukai. Selain itu Bea dan Cukai juga melakukan kegitan sosialiasi dan juga memberikan leaflet tentang cukai kepada pedagang  dan  masyarakat  yang  ditemui  serta  penempelan  sticker  imbauan  untuk  memberantas peredaran rokok ilegal.
Dari hal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa cukai merupakan salah unsur penting dalam hal pemasukan  uang  ke  kas  negara,  oleh  karena  itu  pengawasan  di  bidang  cukai  pun  harus
21 Syaiful Bakhri, 2010. Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Vol. 17 (2): 331.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dilaksanakan  karena  berhubungan  dengan  penyelenggaraan  Negara  dalam  hal  pemasukan  uang kas  Negara.  Pengawasan  di  bidang  cukai  adalah  pengawasan  yang  menjadi  tanggung  jawab Direktorat  Jenderal  Bea  Cukai  meliputi;  pengawasan  prefentif,  pengewasan  represif,  dan pengawasan fisik. 22 Dalam melaksanakan ketiga pengawasan dibidang cukai tersebut, dibutuhkan profesionalitas  pegawai-pegawai  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai.  Untuk  menunjang profesionalitasnya, maka pegawai Bea dan Cukai harus mengetahui segala hal yang berhubungan dengan  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  terutama  yang  berhubungan dengan penyelesaian pelanggaran pelanggaran di bidang cukai, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang  termasuk  pelanggaran  merugikan  negara,  mana  yang  termasuk  tindak  pidana  dibidang cukai. 23
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  oknum  yang  ingin  mendapatkan  secara  besar  dengan  tidak memperhatikan  produk  hukum  yang  telah  ada    jelas  telah  melanggar  perundang-undangan  di Indonesia, ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus sudah di atur dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2007  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan,  menjual,  atau  menyediakan  untuk  dijual  barang  kenai  cukai  yang  tidak  dikemas untuk  penjual  enceran  atau  tidak  dilekati  pita  cukai  atau  tidak  dibubuhi  tanda  pelunasan  cukai lainnya  dan  bagi  setiap  orang  yang  menimbun  menyimpan,  memiliki,  menjual,  menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan di pidana denda paling  sedikit  2  (dua)  kali  nilai  cukai  dan  paling  banyak  10  (sepuluh)  kali  nilai  cukai  yang seharusnya  dibayar.  Dalam  menangani  hal  tentang  kasus  rokok  illegal  ini  sangat  dibutuhkan kerjasama yang baik antar instansi, baik Direktorat Jenderal Bea Cukai, Dinas Perindustrian serta aparat  polisi.  Dalam  menangani  kejahatan  rokok  ilegal  ini.  Kesadaran  dari  segi  produksi  oleh produsen rokok juga berperan penting, untuk memastikan bahwa produk rokok yang dihasilkan telah  memenuhi  standar  edar  yang  ditentukan  pemerintah.  Kesadaran  masyarakat  mengenai keberadaan  rokok  ilegal  dan  pengkonsumsian  terhadap  rokok  yang  legal,  juga  akan  berperan penting dalam upaya mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal tersebut.
Faktor Masyarakat sendiri . Distribusi rokok illegal merupakan fenomena global dalam dua sisi fenomena tersebut bisa memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap benua dan dapat skema yang  berbeda  di  seluruh  dunia.  Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman.  Untuk mendapatkan  menggali  sumber  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  Pemerintah  perlu mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sekrot cukai, selain dari penerimaan pajak. Selain dari sisi penerimaan, perlu dilakukan penyempurnaan system administrasi cukai (dengan system administrasi cukai secara online) dan peningkatan upaya penegakan hukum (misalnya pemantauan dan penelitian atas kepemilikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, pengawasan rokok polos, pengawasan rokok tanpa pita cukai dan/atau pengawasan rokok dengan pita cukai palsu). Manfaat dengan ditekanya peredaran rokok tanpa pita cukai maka akan berdampak positif terhadap negara  sebagai  penerima  pajak  dari  bidang  cukai  tembakau,  produsen  sebagai  pihak  yang melakukan  produksi  rokok  dan  masyarakat  sebagai  pihak  konsumen.  Adapun  dampak  secara langsung dengan ditekanya peredaran rokok tanpa pita cukai adalah membatasi peredaran rokok
22 Bambang Semedi MODUL Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Jakarta 2009., hlm. 26
23 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012., hlm., 406.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
tanpa pita cuka, mencegah munculnya peningkatan peredaran rokok tanpa pita cukai/ilegal  dan penindakan terhadap rokok tanpa pita cukai akan berpengaruh langsung terhadap tingkat produksi.
Banyak faktor yang menjadi penyebab atau penghambat mengapa pengawasan dan penegakan hukum  terhadap  peredaran  rokok  tanpa  pita  cukai  yang  dilakukan  oleh  aparat  yang  berwenang mengalami kendala. Adapun hambatan yang menjadi penghambat efektifitas terhadap pengawasan dan  penegakan  hukum  terhadap  peredaran  rokok  tanpa  pita  cukai  adalah  masih  kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan  oleh  aparat  terkait,  masih  kurangnya  kesadaran  produsen  rokok  dalam  memproduksi rokok tanpa pita cukai (keuntungan dengan modal dagang yang kecil), masih lemahnya aturan atau regulasi  terhadap  peredaran  rokok  tanpa  pita  cukai  dan  adanya  kenaikan  tarif  cukai.  Upaya mengatasi faktor penghambat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai salah satunya adalah melalui program sosialisasi. Adapun bentuk kegiatan sosialisasi  program  adalah  kegiatan  sosialisasi  kepada  para  pegawai  Bea  Cukai,  kegiatan sosialisasi terhadap pengusaha barang kena cukai dan sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya para perdagangan eceran.
Faktor  Budaya  Hukum .  Faktor  selanjutnya  di  dalam  efektivitas  penerapan  pidana  denda akibat pelanggaran tindak pidana cukai sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara adalah Faktor  Budaya  Hukum,  budaya  hukum  disini  adalah  bagaimana  tingkat  kepatuhan  masyarakat terhadap hukum, masyarakat disini selain Masyarakat Industri Rokok dan konsumen. Di sisi lain tujuan  cukai  juga  dapat  diarahkan  untuk  kepentingan  pengaturan  (regulerend)  dalam  rangka mencapai  maksud-maksud tertentu  yang diinginkan pemerintah, antara lain pembatasan produk yang  berdampak  negatif,  pembatasan  peredaran,  kompensasi  biaya  eksternalitas,  asas  keadilan, dan  keseimbangan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  hadir  untuk  mengatur  dan  menentukan  hal-hal yang  berkaitan  dengan  perbuatan-perbuatan  yang  mana  perbuatan-perbuatan  tersebut  diancam dengan sanksi pidana atau kewajiban membayarkan denda. Peredaran rokok illegal adalah suatu pelanggaran yang sudah lumrah dilakukan oleh pabrik atau pengusaha rokok meskipun pihak Bea Cukai  sudah  melakukan  tugasnya  dengan  baik  dan  terstruktur  dalam  menangani  hal  tersebut namun  tidak  menutupi  kemungkinan  pabrik  atau  pengusaha  rokok  masih  tetap  melakukan pelanggaran  tersebut.  Kualifikasi  perbuatan  juga  memiliki  keterkaitan  yang  erat  dengan  proses penafsiran atau interpretasi. Tidak dapat disangkal, bahwa dalam penafsiran yang baik terhadap rumusan  yang  terdapat  dalam  undang-undang,  akan  memberikan  kepuasan  terhadap  para  pihak yang tersangkut di dalamnya. Tujuan penafsiran delik adalah untuk menentukan arti sebenarnya dari  kehendak  pembentuk  undang-undang  sebagaimana  yang  tertulis  di  dalam  rumusan  dan ketentuan  pidana  dalam  undang-undang.  Perkataan  yang  termuat  di  dalam  undang-undang membolehkan  penyelidikan  atas  maksud  yang  sebenarnya  dari  ketentuan-ketentuan  pidana sebagaimana  beberapa  pendapat  yang  diajarkan  oleh  Simons  yang  dikenal  dengan  istilah penafsiran otentik atau authentieke interpretatie dan penafsiran terbatas menurut rumusan undang- undang  atau strictieve  interpretatie 24 .  Dengan  beredarnya  cukai  illegal  dan  rokok  tanpa  cukai mengakibatkan pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai juga kurang efektif karena ada budaya ketidakpatuhan dan melanggar ketentuan yang ada yaitu dengan menjual cukai illegal dan rokok tanpa cukai. Ditingkatan masyarakat menjadi kurang efektif pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai
24 P.A.F.  Lamintang  dan  Franciscus  Theojunior  Lamintang,  2014, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  di  Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dikarenakan masih adanya masyarakat yang membeli rokok tanpa cukai dan ketidaktahuan mereka tentang rokok yang menggunakan cukai illegal.

## KESIMPULAN
Setelah melakukan pengambilan data dan pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut: Bahwa  merujuk  kepada  putusan  Pengadilan  Negeri  Batam  dengan  Nomor  Perkara: 956/Pid.Sus/2017/PN.Btm tanggal 07 Februari 2018 putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yakni Pindana  Denda,  mengingat  penerapan  pidana  denda  dikenakan  kepada  pengusahan  rokok  atau pabrik yang telah terdaftar namun ternyata masih melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi  denda,  tentunya  salah  satu  pertimbangan  dari  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  yakni besarnya  pidana  denda  dan  lamanya  kurungan  dapat  menimbulkan  efek  jera  kepada  Terdakwa yang berdasarkan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai hukum. Faktor Hambatan dan Kendala dalam Penerapan Pidana Denda Akibat Pelanggaran Tindak Pidana Cukai yaitu, Faktor Struktur Hukum, Faktor  Aparat  Penegak  Hukum,  Faktor  Masyarakat  dan  Faktor  Budaya  Hukum  mengingat efektifitas terhadap pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai masih  terjadi  sebab  kurangnya  kesadaran  masyarakat  disamping  itu  kerugian  Negara  yang ditimbulkan juga dengan tidak jumlah nominal  yang sedikit, belum lagi pendapat ekomoni dari sebagia  kecil  masyarakat  tergolong  rendah  tentunnya  memilih  mengkonsumsi  rokok  yang  jauh lebih murah dari harga yang sudah ditentukan di pasaran.
Beradasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan di atas maka secara langsung akan memberikan Rekomendasi yakni diantarnya: Direkomendasikan agar hakim wajib memperhatikan sifat  yang  baik  dan  jahat  dari  terdakwa  dengan  menentukan  berat  ringannya  pidana  yang  akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya, sebab jumlah pendapatan Negara yang diterima dari sektor cukai cukup besar selian itu cukai merupakan salah unsur penting dalam hal pemasukan uang ke kas negara dan jika dijatuhkan hukum penjara kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana di bidang Cukai,  maka belum tentu akan memberikan efek jera. Direkomendasikan bahwa penjatuhan pidana penjara yang pada dasarnya memberikan penderitaan kepada  terdakwa  sepenuhnya  tidak  seharusnya  selalu  dibenarkan  hal  tersebut  didasarkan  pada setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tetapi harus dilihat akibat-akibat apa  yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak melihat masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Anakotta,  M.  Y.  (2021).  Soft-Medium-Hard:  Pendekatan  Cerdas  Indonesian  Menanggulangi Kejahatan Terorisme. JURNAL BELO , 7 (1), 15-36.
Bambang Semedi MODUL Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Jakarta 2009.
Dian Jusriati, Apa Itu Barang Kerna Cukai”, Artikel pada Warta Bea Cukai, Edisi 406, September 2018.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Seri 2. Bina Ceria, Jakarta, 2015.
Eddhi Sutarto, Rekontruksi Hukum Pabean Indonesia , Erlangga, Jakarta, 2014.
Indrawati, I., & Menezes, B. (2018). Penerapan asas ultimum remidium dalam penegakan hukum pidana di bidang cukai. Jurnal Cakrawala Hukum , 9 (1), 11-20.
Indung  Wijayanto, Kebijakan  Pidana  Denda  di  KUHP  dalam  Sistem  Pemidanaan  Indonesia, Volume 10. Nomor 2. December 2015, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, hal 253.
Koto, I., & Lubis, T. H. (2021). Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori  Kepastian  Hukum  (Studi  Kasus  Di  Kantor  Bea  Cukai  Teluk  Nibung  Tanjung Balai). Buletin Konstitusi , 2 (1).
Loebbye  Logman  (Tim  Pengkajian  Hukum  Tentang  Penerapan  Pidana  Denda). Laporan Pengkajian  Hukum  tentang  Penerapan  Pidana  Denda .  Jakrta  :  BPHN  Dep.  Keh.  RI. 1992.
Muladi dan Barda Nawawi A. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana . Ed. Rev. Bandung : Alumni. 1992.
P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Panjaitan,  C.  J.  (2022).  Tindak  Pidana  Menjual  Barang  Kena  Cukai  Yang  Tidak  Dilekati  Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang cukai (Analisis Putusan Nomor 18/Pid. Sus. 2020/PN. Mdn). Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat , 21 (2), 279-311.
Ramadhan, M., Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Pencurian e-money pada e-commerce dalam Tindak  Pidana  Cybercrime  sebagai  Tindak  Pidana  Ekonomi. Reformasi  Hukum , 24 (2), 169-188.
Ryan  Firdiansyah  Surayawan, Pengantar  Kepabeanan,  Imigrasi  dan  Karantina ,  Mitra  Wacana Media, Jakarta, 2013.
S.Santoso, Pengawasan di Bidang Cukai. Artikel pada majalah bulanan Warta Bea Cukai. Edisi 395. Jakarta Oktober 2017.
Saroinsong, J. E. (2020). Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Tindak Pidana Bea Dan Cukai  Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Kasus Penyelundupan. Lex Et Societatis , 7 (7).
Suroso, 2013, Bahan Ajar Teknis Cukai, Ghalia Indonesia.
Syahputra,  I.,  Danil,  E.,  Adhayanto,  O.,  &  Efritadewi,  A.  (2020).  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana Cukai Di Perbatasan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Bintan. Jurnal Selat , 8 (1), 89-107.
Syaiful Bakhri, 2010. Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Vol. 17 (2): 331.
Tan,  D.  (2021).  Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan  Sosial , 8 (8), 2463- 2478.