Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Halaman 290-301

## PENGATURAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

## Martini
Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang E-mail: martiniidris2019@gmail.com

## Abstract
The  regulation  of  pornography  in  the  legal  system  in  Indonesia  begins  with  regulating criminal  acts,  followed  by  criminal  acts  of  pornography,  and  ends  with  the  essence  of regulating pornography crimes. The criminal act of pornography in the Indonesian criminal law  system,  among  others,  is  regulated  in  the  Criminal  Code  (KUHP)  as  a  crime  against decency as regulated in Article 281 and Article 282. In particular, pornography is regulated in the Pornography Law Number 44 of 2008 which regulates about pornography which is a criminal  act.  Law  Number  19  Year  2016  Amendments  to  Law  Number  11  Year  2008 Concerning  Information  and  Transactions  (UU  ITE),  particularly  in  the  use  of  the  internet, alludes to the issue of pornography but is related to content that violates decency. There are sanctions  against pornography,  both  the  main  and  additional crimes in  accordance  with  the applicable provisions
Keywords: Pornography Crime; Indonesian Legal System

## Abstrak
Pengaturan  tindak  pidana  pornografi  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  diawali  pada pengaturan  tindak  pidana,  diikuti  dengan  tindak  pidana  pornografi,  dan  diakhiri  dengan hakikat  pengaturan  tindak  pidana  pornografi.  Tindak pidana  pornografi  dalam sistem  hukum pidana  Indonesia  antara  lain  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal   282. Secara khusus  pornografi  diatur  dalam  Undang-Undang  Pornografi  Nomor  44  Tahun  2008  yang mengatur tentang tindak pidana pornografi yang merupakan   tindak pidana kejahatan. Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  (UU  ITE),  khususnya  dalam  penggunaan  internet menyinggung  masalah  pornografi  tapi  terkait  pada  muatan  yang  melanggar  kesusilaan. Terdapat  sanksi  terhadap  tindak  pidana  pornografi  baik  pidana  pokok  maupun  pidana tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kata Kunci : Tindak Pidana Pornografi; Sistem Hukum Indonesia

## PENDAHULUAN
Maraknya  masalah  pornografi dan  pornoaksi  banyak  mendapat tanggapan  dari  berbagai  pihak,  ada yang  pro  dan  ada  yang  kontra,  juga rencana  pemerintah  untuk  membuat Undang-undang  tentang  pornografi telah  terwujud  dan  disahkan  dengan sidang Paripurna DPR pada tanggal 30
Oktober  2008  yaitu  dengan  terbitnya Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pornografi.  Kejahatan  pornografi  di bidang  kesusilaan  sudah  diatur  dan tercantum  dalam  pasal  281  dan  282 Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP).  Pasal  281  KUHP  ditujukan kepada  perbuatan  yang  melanggar
Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Halaman 290-301
susila,  sedangkan    Pasal  282  KUHP mengenai  tulisan,  gambar  atau  benda yang melanggar susila.
Kejahatan  terhadap  kesopanan dalam  Pasal  281  di  dera  dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun  delapan  bulan  dan  denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. Lebih  lanjut  dijelaskan  dalam  dua pasal  yaitu:  1e)  Barangsiapa  sengaja merusak  kesopanan  di  muka  umum; 2e)  Barangsiapa  sengaja  merusakkan kesopanan  di  muka  orang  lain,  yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri. 1 Menurut R. Soesilo 2
kesopanan  dalam  arti  kata  kesusilaan ( zeden,  eerbaarheid )  adalah  perasaan malu yang  berhubungan  dengan nafsu  kelamin,  misalnya  bersetubuh, meraba  dada  perempuan,  meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan  anggota  kemaluan wanita  atau  pria,  mencium  dan sebagainya. Globalisasi
dan perkembangan      ilmu      pengetahuan dan      teknologi,  khususnya  teknologi informasi komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya perbuatan,
1 R.  Soesilo, Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana (KUHP) (Bogor: Politeia, 1996).
2 R. Soesilo
penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh  buruk  terhadap  moral  dan kepribadian  luhur  bangsa  Indonesia sehingga  mengancam  kehidupan  dan tatanan  sosial  masyarakat  Indonesia. Berkembangnya  pornografi  di  tengah masyarakat juga mengakibatkan tindak pidana pornografi yang berakibat  kepada  rusaknya  moral generasi  muda.  Dalam  era  globalisasi pengakuan  akan  hak  azasi  manusia mulai  memasyarakat.  Bagi  Indonesia yang kini sedang dalam era reformasi, pelaksanaan hak azasi manusia merupakan  masalah  tersendiri.  Nilai sosial  yang  selama  ini  diutamakan bergeser  pada  nilai  individual.  Bagi remaja  yang  sedang  dalam  mencari identitas  diri  dan  penyesuaian  sosial, situasi  ini  merupakan  titik  kritis. Bukan  tidak  mungkin  hal  ini  akan berakibat  terjadinya  konflik  kejiwaan pada  sebagian  remaja.  Remaja  akan merasakan  adanya  nilai  kekolotan pada  orang  dewasa  dan  nilai  inovatif atau pembaharuan pada generasinya.
Saat  ini  adalah  erat  informasi, yang  ditandai  oleh  kemajuan  yang sangat  pesat  di  bidang  teknologi informasi. Kemajuan teknologi komunikasi yang luar biasa membawa
Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Halaman 290-301
kegembiraan,  menyenangkan  serta wawasan  yang  lebih  luas  tetapi  juga membawa  kesedihan.  Betapa  tidak hubungan  antara  manusia  bergeser menjadi  hubungan  antar  mesin  yaitu melalui radio, televisi maupun internet manusia saling berhubungan.
Hubungan  antara  manusia  dengan manusia menjadi pudar. Remaja sibuk berkomunikasi  dengan  televisi,  radio, VCD  atau  internet.  Media  elektronik yang  saat  ini  melanda  setiap  rumah adalah televisi.
Kemajuan  media  elektronik yang sedang melanda saat ini membuat remaja menyerbu kenikmatan memutar VCD dan internet dengan tayangan yang kurang mendidik, termasuk tayangan- tayangan porno melalui VCD atau alat elektronik lainnya. Teknologi
informasi  sangat  besar  pengaruhnya terhadap  semua  aspek  dan  perilaku dalam kehidupan masyarakat, misalnya  masalah  kesusilaan,  dahulu orang  membicarakan  masalah  seks dianggap  sebagai  hal  yang    tabu, namun  sekarang  ini  masalah  seks telah  dibahas  secara  ilmiah  dalam ilmu seksiologi.
Baik,  moral,  etika,  dan  hukum pada  hakikatnya  merupakan  persepsi
nilai dari masyarakat. Moral merupakan  pertimbangan  atas  dasar yang baik atau tidak  baik sedang etika merupakan  ketentuan  atau  norma perilaku ( Code of Conduct ).
Pornografi  merupakan  salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang harus menjadi  permasalan pokok bagi pemerintah untuk mengatasinya karena  persoalannya  sekarang  ini adalah  semakin  maraknya  masalah erotisme dan sensualitas yang merupakan bagian dari pornografi atau kejahatan kesusilaan.
Menurut Achmad
Satori, bahwa amar  makruf  nahi  munkar , yang menyuruh manusia pada kebaikan dan melarang semua kerusakan dan kejahatan yang merupakan  kewajiban,  baik  untuk umat muslim khususnya maupun pada umat  manusia  umumnya. 3 Tapi anehnya,  di  zaman  sekarang  hal tersebut malah disebut sebagai pelanggaran hak azasi manusia, pengekangan  hak  berkesenian,  hak berekspresi  dan  segala  macam  hal yang  aneh-aneh,  yang  mengarahkan kepada pelanggaran hak azasi manusia.
Perusakan moral dengan hiburan  yang  menyebarkan  maksiat
3 Ahmad Satori, Simposium Publisistik Mustopo (2000).
Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Halaman 290-301
yang  bertentangan  dengan  budaya timur seolah-olah menganggap
pornografi itu hanya sebatas
perbuatan yang terang-terangan dilakukan dengan  memperlihatkan
aurat  dimuka  umum.  Sedangkan pengertian  pornografi  menurut  hasil simposium Fakultas Publistik Mustopo adalah: “Pornografi
merupakan karya-karya  manusia yang berupa  tulisan-tulisan,  gambar,  foto- foto, benda-benda pahatan yang melanggar susila dan kesopanan agama, yang  merangsang  kehidupan  seks pada waktu tertentu daripada normanorma  kondisi  setempat  yang dapat merusak norma-norma masyarakat  dari  akibat-akibat  negatif yang disebarluaskan oleh pers, televisi dan film.” 4 Majelis Ulama Indonesia
(MUI)  saat  itu  mendesak  DPR  untuk segera mengesahkan Rancangan undang-undang Pornografi. Ketua
MUI Amidhan Shaberah        mengatakan, pihak-pihak yang menentang pengesahannya bearti menentang penyelamatan  bangsa  dari  pengikisan moral. 5 Pengesahan  tersebut  sesuai
4 Ahmad Satori 5 “Majelis  Ulama  Desak  Parlemen  Sahkan RUU Pornografi,”
https://nasional.tempo.co/read/139366/majelis-
ulama-desak-parlemen-sahkan-ruu-pornografi
dengan tujuan moral dan dasar negara Pancasila. Berbagai kejahatan pornografi  telah  meresahkan  dan merusak budaya serta moral bangsa.
Kemajuan  teknologi  informasi cepat  ditangkap  oleh  para  pelaku tindak  pornografi  sebagai  peluang bisnis yang cukup menggiurkan dengan  keuntungan  yang  berlipat. Produksi pornografi makin mudah dan biaya  murah  dengan  hasil  kualitas bagus.  Penyebaran  pornografi  tidak lagi  konvensional  seperti  zaman  dulu dengan memasang leaflet . Kini, poster cukup  unduh  dan  unggah  via  sosial media, Youtube, Instagram, Path, web, maupun  blog,  setelah  itu  dapat tersebar  seluruh  dunia  dan  bisa dinikmati oleh siapa pun. 6
Adanya  undang-undang  yang mengatur  masalah  pornografi  maka terdapat  kebijakan  hukum  pemerintah dalam  rangka  menyelamatkan  bangsa dari  keterpurukan  dan  kehancuran. Sehingga  pokok  permasalahan  dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan  tindak  pidana  pornografi dalam sistem Hukum Indonesia.
6 “Indonesia Hadapi Darurat Pornografi,” 2015, https://uad.ac.id/id/indonesia-hadapi-darurat- pornografi/
Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Halaman 290-301

## PEMBAHASAN
Pada dasarnya pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia, yang  diawali  dengan  pengaturan tindak  pidana,  diikuti  dengan  tindak pidana pornografi, dan diakhiri dengan  hakikat  pengaturan  tindak pidana  pornografi.  Pengaturan  tindak pidana  sebagai  norma,  kaidah,  atau hukum,  yang  termasuk  sebagai  obyek kajian  dalam  kebijakan  formulasi dalam hukum pidana senantiasa terkait dengan salah satu hal mendasar yang  disebabkan  perbuatan  apa  yang seharusnya  dijadikan  tindak  pidana melalui
kriminalisasi serta dekriminalisasi.  dimana  kriminalisasi merupakan  suatu  proses  penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana serta  diancam  dengan  pidana  yang diakhiri  dengan  pembentukan  dalam perundang undangan; sedangkan dekriminalisasi  sebagai  suatu  proses penetapan  suatu perbuatan  yang dihilangkan  sama  sekali  sifat  dapat dipidananya perbuatan itu. 7
Perbuatan  yang  bertentangan dengan  nilai  nilai  fundamental  dalam kehidupan  masyarakat  serta  dianggap patut  untuk  dihukum  sesuai  dan
7 Bambang  Sudjito  dkk,    “Tindak  Pidana Pornografi  dalam  Era  Siber  di  Indonesia,”
Wacana 19, no. 2 (2016): 68.
sejalan dengan keberadaan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, antara  lain  bentuk  sifat  melawan hukum materiil, selain diarahkan pada rumusan  dalam  ketentuan  perundang undangan  juga  bertentangan  dengan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat. Tindak pidana pornografi sebagai  salah  satu  bentuk  norma, kaidah,  atau  hukum  yang  dirumuskan dalam  perundang  undangan  pidana, baik  ketentuan  dalam  KUHP  ataupun ketentuan  dalam  perundang  undangan di  luar  KUHP,  sebagaimana  bentuk tindak  pidana  pornografi/pornoaksi dan  dalam  perkembangannya  menjadi tindak pidana pronografi. 8
Pengaturan Pornografi di Internet dalam Undang-Undang
Nomor  44  Tahun  2008    tentang Pornografi  dalam  Pasal  1  angka  1, Pornografi memberikan definisi mengenai  pornografi  sebagai  gambar, sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara, bunyi,  gambar  bergerak,  animasi, kartun,  percakapan,  gerak  tubuh,  atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk  media  komunikasi  dan/atau pertunjukan  di  muka  umum,  yang memuat  kecabulan  atau  eksploitasi seksual yang melanggar norma
8 Bambang Sudjito
Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Halaman 290-301
kesusilaan dalam masyarakat.
Pelarangan penyebarluasan muatan pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu : Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan,
mengimpor, mengekspor,
menawarkan, memperjualbelikan,
menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:a.  persenggamaan,  termasuk persenggamaan  yang  menyimpang;  b. kekerasan  seksual;  c.  masturbasi  atau onani;  d.  ketelanjangan  atau  tampilan yang  mengesankan  ketelanjangan;  e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.
Pengaturan  Pornografi  juga diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 19  Tahun  2016  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE), khususnya dalam penggunaan  internet.  Dalam  UU  ITE dan  perubahannya  tidak  terdapat istilah  pornografi,    akan  tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”.
Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang
berbunyi:  “Setiap  Orang  dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan.” Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu: “Setiap Orang yang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  27  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp 1 miliar . ” Kemudian dalam Pasal  53  UU  ITE dinyatakan bahwa  seluruh  peraturan  perundang- undangan  yang  telah  ada  sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE
tersebut. 9 Kejahatan
terhadap kesusilaan  dalam  hukum  pidana  di Indonesia  telah  diatur  dalam  Pasal 281  dan  Pasal    282  KUHP.  Dalam
9 Sovia  Hasanah,  “Aturan  tentang  Cyber Pornography di Indonesia,”2019 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ula san/lt4b86b6c16c7e4/aturan-tentang-icyber- pornography-i-di-indonesia/
Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Halaman 290-301
Pasal  281  KUHP:  “Mengancam para pelaku dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000,-  (empat  ratus  ribu  rupiah) yaitu  barang  siapa  dengan  sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan barang  siapa  dengan  sengaja  dan  di depan  orang  lain  yang  ada  di  situ bertentangan  dengan  kehendaknya, melanggar  kesusilaan.”  Di  dalam Pasal  282  KUHP  yang  berbunyi sebagai berikut:
(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di  muka  umum  tulisan,  gambaran atau  benda  yang  telah  diketahui isinya  melanggar  kesusilaan,  atau barang  siapa  dengan  maksud  untuk disiapkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin  tulisan,  gambaran  atau
benda  tersebut,  memasukkan  ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya  dari  negeri,  atau memiliki  persediaan,  ataupun  barang siapa  secara  terang-terangan  atau dengan  mengedarkan  surat  tanpa diminta, menawarkannya atau
menunjukkannya sebagai bisa
diperoleh,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Barang siapa menyiarkan,
mempertunjukkan atau menempelkan di  muka  umum,  tulisan,  gambaran atau benda yang melanggar
kesusilaan,  ataupun  barang  siapa dengan  maksud  untuk  disiarkan,
dipertunjukkan  atau  ditempelkan  di muka umum,
membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan  mengeluarkannya  dari negeri,  atau  memiliki  persediaan, atau  barang  siapa  secara  terang- terangan  atau  dengan  mengedarkan surat  tanpa  diminta,  menawarkan, atau  menunjukkan  sebagai  bisa diperoleh,  diancam,  jika  ada  alasan kuat  baginya  untuk  menduga  hewan tulisan,  gambaran,  atau  benda  itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling  lama  sembilan  bulan  atau pidana  denda  paling  banyak  empat ribu lima ratus rupiah.
(3)  Kalau  yang  bersalah  melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama  sebagai  pencarian  atau kebiasaan,  dapat  dijatuhkan  pidana penjara  paling  lama  dua  tahun delapan  bulan  atau  denda  paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.
Dalam teori hukum mengenai tata  hukum  Pasal  281  dan  282  KUH Pidana  masih  berlaku  secara  efektif. Efektivitas  daripada  hukum  untuk mengubah tingkah laku warga-warga masyarakat  atau  bagian  masyarakat tidak  sepenuhnya  tergantung  pada sikap-sikap  warga-warga  masyarakat yang  sesuai  dengan  hukum,  atau pada  kerasnya  sanksi-sanksi  yang ada untuk menerapkan hukum tersebut.
Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Halaman 290-301
Pertama-tama  perlu  disadari bahwa  sulit  atau  rumit  sekali  untuk mengetahui sikap para warga masyarakat. Kemudian perlu dibedakan  antara  kepercayaan  para warga  masyarakat  akan  kepentingan atau  keinginan  untuk  patuh  terhadap hukum,  bahwa  hukum  tersebut  tidak memihak, hak dari pembentuk hukum untuk menyusun dan menyatakan  hukum  tersebut  sebagai sesuatu  yang  sah,  dan  juga  bahwa apabila  diterapkan  terhadap  kasus- kasus  tertentu  hukum  tidak  akan berpihak.  Kemauan  (karena  terpaksa untuk  mengetahui  hukum  haruslah dibedakan  dengan  keinginan  para warga  masyarakat  untuk  mentaati hukum.  Misalnya,  orang  mungkin tidak  akan  merasa  senang  untuk membayar pajak akan tetapi
peraturan-peraturan tentang
perpajakan tidak ditentangnya. Selanjutnya  ketidakpatuhan  terhadap hukum haruslah dihubungkan dengan pola-pola kepercayaan terhadap pelbagai  bagian  dari  hukum  yang bersangkutan.
Perlu mendapat perhatian bahwa  masyarakat  terdiri  dari  aneka macam  unsur  yang  berbeda  sejauh hal  itu  menyangkut  kepentingan-
kepentingan,  kepercayaan  dan  pola- pola  perikelakuan  maupun  dari derajat  organisasinya.  Apa  yang merupakan pelanggaran  bagi bagian- bagian  tertentu  dari  masyarakat, belum  tentu  dianggap  pula  sebagai pelanggaran oleh bagian-bagian lainnya  dari  masyarakat  yang  sama tadi.  Walaupun  demikian,  dapat diadakan  lokasi  terhadap  bagian tertentu  dari  masyarakat  yang  lebih sering  melanggar    kaidah-kaidah hukum.  Salah  satu  faktor  tidak efektifitasnya hukum, antara lain:
1. Daya jangkau peraturan perundang-undangan yang
terlalu  terbatas  dan kurang  dapat mengikuti  perkembangan  pola perilaku masyarakat.
2. Kurangnya  kemampuan  petugas penegakan hukum, karena: kurangnya jumlah petugasurangnya petugas profesional;  terlampau  terikat pada  intruksi  (sehingga  kaku); kurangnya fasilitas untuk melakukan  tugas-tugas  dengan benar dan kurangnya daya pembauran dengan warga masyarakat.
3. Warga  masyarakat  yang  kurang memahami dan merasakan
Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Halaman 290-301
manfaat  ketaatan  pada  aturan- aturan hukum.
Undang-Undang
Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang  tindak  pidana  pornografi. Pasal  29  Undang-Undang  Pornografi mengancam setiap orang yang
memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan,
mengimpor, mengekspor,
menawarkan, memperjualbelikan,
menyewakan, atau menyediakan pornografi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  4  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat 6  (enam)  bulan  dan  paling  lama  12 (dua  belas)  tahun  atau  pidana  denda paling  sedikit  Rp.  250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling  banyak  Rp  6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
Selanjutnya dalam ketentuan pidana  Pasal  30  dinyatakan  bahwa: Setiap  orang  yang  menyediakan  jasa pornografi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit Rp.  250.000.000,00  (dua  ratus  lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak  Rp.  3.000.000.000,00  (tiga miliar rupiah).
Setiap  yang  meminjamkan  atau menuduh pornografi sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  4 (empat)  tahun  atau  pidana  denda paling  banyak  Rp.  2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Setiap orang yang mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Setiap  orang  yang  menandai  atau memfasilitasi  perbuatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling  sedikit  Rp.  1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.  7.500.000.000,00  (tujuh  miliar lima ratus juta rupiah).
Setiap orang yang dengan sengaja atau  atas  persetujuan  dirinya  menjadi objek  atau  model  yang  mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  8  dipidana
Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Halaman 290-301
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun   dan/atau pidana denda paling  banyak  Rp.  5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Setiap  orang  yang  menjadikan orang  lain  sebagai  objek  atau  model yang mengandung  muatan  pornografi sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua  belas)  tahun  dan/atau  pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Setiap orang yang
mempertontonkan diri  atau orang  lain dalam  pertunjukkan  atau  di  muka umum yang menggambarkan ketelanjangan,  eksploitasi  seksual, persenggamaan,  atau  yang  bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  10  dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling  banyak  Rp  5.000.000,00  (lima miliar rupiah).
Setiap  orang  yang  melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 11 dipidana dengan pidana yang
sama  dengan  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  29,  Pasal  30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 53, dan Pasal 36 ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.
Setiap  orang  yang  mengajak, membujuk,
memanfaatkan,
membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan  atau  memaksa  anak  dalam menggunakan produk atau jasa pornografi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  12  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit Rp.  250.000.000,00  (dua  ratus  lima puluh juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp.  3.000.000.000,00  (tiga  miliar rupiah).
Dalam  Pasal  40  UU  Pornografi menyebutkan bahwa :
(1) Dalam hal tindak pidana pornografi  dilakukan  oleh  atau atas  nama  suatu  korporasi, tuntutan  dan  penjatuhan  pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya
(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan  kerja maupun  berdasarkan  hubungan lain, bertindak dalam lingkungan  korporasi  tersebut, baik  sendiri  maupun  bersama-
sama.
Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Halaman 290-301
(3) Dalam  hal  tuntutan  pidana dilakukan terhadap suatu korporasi,  korporasi  tersebut diwakili oleh pengurus. (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  dapat diwakili oleh orang lain.
(5) Hakim  dapat  memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus  korporasi  menghadap sendiri  di  pengadilan  dan  dapat pula  memerintahkan  pengurus korporasi supaya pengurus
tersebut dibawa ke  sidang pengadilan.
(6) Dalam  hal  tuntutan  pidana dilakukan  terhadap  korporasi,
panggilan untuk menghadap dan menyerahkan  surat  panggilan tersebut  disampaikan  kepada pengurus  di  tempat  tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
(7) Dalam hal tindak pidana pornografi, yang dilakukan korporasi,  selain  pidana  penjara dan denda terhadap pengurusnya dijatuhkan  pula  pidana  denda terhadap korporasi dengan ketentuan  maksimum  pidana dikalikan  3  (tiga)  dari  pidana denda  yang  ditentukan  dalam setiap pasal .
Selain pidana pokok
korporasi  dapat  dikenai  pidana tambahan  berupa:  pembekuan  izin usaha; pencabutan izin usaha; perampasan  kekayaan  hasil  tindak pidana; dan pencabutan status badan hukum.
Ancaman  hukuman  dilihat Kembali  dalam  Pasal  10  KUHP macam  hukuman  terdiri  dari   pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana/hukuman  pokok  terdiri  dari hukuman  mati;  hukuman  penjara; hukuman  kurungan  dan  hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan, yaitu: pencabutan beberapa hak yang tertentu; perampasan  barang  yang  tertentu serta pengumuman keputusan hakim

## KESIMPULAN
Tindak pidana pornografi dalam sistem hukum pidana Indonesia antara  lain diatur  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  sebagai  kejahatan  terhadap kesusilaan  yang  telah  diatur  dalam Pasal 281 dan Pasal   282 KUHP Selain itu  juga    terdapat  dalam  Undang- Undang  Pornografi  Nomor  44  Tahun 2008  yang  mengatur  tentang  tindak pidana  pornografi  yang  merupakan tindak  pidana  kejahatan.  Pengaturan Pornografi juga diatur dalam Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang
Informasi  dan  Transaksi  (UU  ITE), khususnya dalam penggunaan internet. Dalam UU ITE dan
Martini, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Halaman 290-301
perubahannya  tidak  terdapat  istilah pornografi,    akan  tetapi  muatan  yang melanggar kesusilaan. Terdapat sanksi terhadap  tindak  pidana  pornografi baik  pidana  pokok  maupun  pidana tambahan  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Satori. Simposium  Publisistik Mustopo, 2000.
Bambang Sudjito dkk,  “Tindak Pidana
Pornografi  dalam  Era  Siber  di Indonesia,” Wacana 19,  no.  2
(2016): 68. “Indonesia  Hadapi  Darurat  Pornografi,”
2015, https://uad.ac.id/id/indonesia- hadapi-darurat-pornografi/ “Majelis  Ulama  Desak  Parlemen
Sahkan RUU
Pornografi,” https://nasional.tempo.co/read/13 9366/majelis-ulama-desak- parlemen-sahkan-ruu-pornografi
R.  Soesilo. Kitab  Undang-undang
Hukum  Pidana  (KUHP ).  Bogor: Politeia, 1996. Sovia Hasanah, “Aturan tentang Cyber Pornography  di  Indonesia,”2019, https://www.hukumonline.com/kl inik/detail/ulasan/lt4b86b6c16c7e 4/aturan-tentang-icyber- pornography-i-di-indonesia/.
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 2008  tentang Pornografi.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.