Al Tijarah : Vol. 2, No. 2, Desember 2016 (146-168) p-ISSN: 2460-4089
Available at: http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah
Pendekatan Terintegrasi Corporate Social Responsibility Perbankan  Syariah  dalam Pengentasan Kemiskinan di Jawa Timur

## Ahmad Hudaifah
Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Internasional Semen Indonesia Email: ahmad.hudaifah@uisi.ac.id

## Abstract
As one of Indonesian province playing barometer for the development of Islamic economic  and  Muslim  aspiration,  the  Islamic  banking  presence  in  East  Java  is expected  to  have  broader  social  role  in  poverty  alleviation  process.  Through synergy  process  with  stakeholders,  a  relatively  new  approach  to  support government  program  needs  to  be  analyzed  its  feasibility.  Study  about integrated  approaches  on  corporate  social  responsibility  is  necessary  to undertake  in  order  to  comprehend  the  possible  space  and  opportunity  in enhancing  East  Java’s  poverty  reduction  program.  Methodology  of  study employing  qualitative  analysis  with  library  research  is  done  to  answer potency and feasibility of CSR program in East Java. The  result of study has concluded that  although  CRS  concept  is  not  relatively  new  in  Islamic  Economics,  this strategy  has  been  selected  to  sound  inclusive  and  acceptable  terminology  for stakeholders  involved.  Integrated-CSR  strategy  approaches  led  by  Islamic banking  require  an  institution  (SPV-special  purpose  vehicles)  that  can  manage CSR fund productively and sustainably. This program must be supported by the availability  of  zakat  (alms)  fund  as  the  pillars  to  provide  basic  needs  for  the poor. After the poor people (dhuafa) are able to fulfill their basic needs, the East Java’s  micro-enterprises  programs  are  effectively  introduced  in  empowering them.
Keywords : poverty, productive-CSR, zakat (alms)

## 147

## A. PENDAHULUAN
Jawa  Timur,  sebagai  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  dengan  po- pulasi-  penduduk  muslim  yang  besar,  pergerakan  ekonomi  Islam  ber- kembang  begitu  pesat  dan  cepat  dengan  ditandai  berdirinya  berbagai lembaga-  keuangan  syariah.  Provinsi  Jawa  Timur  juga  dipertimbangkan sebagai-  barometer  perkembangan  ekonomi  dan  keuangan  syariah  di Indonesia-.  Di  Jawa Timur  sendiri  setidaknya ada  23  kantor  cabang  bank umum  syariah,  31  bank  pembiayaan  rakyat  syariah,  373  lembaga  ke- uangan  syariah  lainnya  seperti  koperasi  syariah,  koperasi  jasa  keuangan syariah dan koperasi pondok pesantren (BAPPEDA Jatim, 2014).
Pemerintah Provinsi Jawa Timur merilis data pada 2014 bahwa pangsa  pasar  lembaga  keuangan  syariah  di  dalam  provinsi  tumbuh 5,32  persen  per  tahun  lebih  tinggi  daripada  pertumbuhan  nasional yang  hanya  5  persen  per  tahun.  Kondisi  sosial  kemasyarakatan  Jawa Timur, yang mayoritas 96 persen penduduk beragama Islam mewarnai perkembangan-  ekonomi  Islam  didalam  provinsi  ini.  Jawa  Timur  ada- lah provinsi dengan jumlah Pondok Pesantren (Ponpes) lebih dari 6000 Ponpes.  Kesemua  lembaga  tersebut  berdiri  secara  mandiri  yang  di- pandang  mampu  mendidik  kesadaran  berekonomi  untuk  kemajuan ekonomi syariah dimasa yang akan datang. Ponpes di Jatim diharapkan mampu  menjadi  pendorong  perkembangan  aktivitas  ekonomi  dan keuangan syariah yang lebih pesat.
Peranan  perbankan  syariah  adalah  menyerap  dana  dari  pihak yang  mengalami  kelebihan  dana  dengan  akad  ( deposit  account ) kemudi-  an  menyalurkanya  kepada  pihak  yang  memerlukan  dalam aktifitas  produktif  ( investment  account )  (Al  Goud  dan  Lewis,  2001). Sehingga,  fungsi  dan  kedudukan  perbankan  adalah  sebaga  suatu lembaga  yang  mengintermediasi/menjadi  perantara  berbagai  macam aktivitas  ekonomi  dari  masyarakat.  Peranan  tersebut  pada  akhirnya mampu menstimulasi perekonomian secara baik.
Perbankan adalah menjadi sektor yang paling strategis sebagai penggerak, stabilitator ekonomi dan leading sector untuk membangun ekonomi.  Fungsi  tersebut  apabila  dikelola  dengan  baik  seharusnya menghasilkan- ekonomi yang rahmatan lil alamin . Konteks ini memiliki makna  bahwa  perbankan  syariah  selain  memiliki  kinerja  yang  bagus, profitabilitas yang tinggi, lurus sesuai Qur’an dan Hadits tetapi juga
harus mengamalkan nilai-nilai maqasid al shariah (tujuan shariah) dan maslahah didalam bermuamalah.
Sebagai  suatu  entitas  yang  dasarnya  diderivasi  nilai  Islam, peran  dan  fungsi  perbankan  syariah  sepatutnya  menjadi  salah  satu element  yang  berkontribusi  terselesaikanya  permasalahan  umat muslim  di  Jawa  Timur  dalam  bidang  ekonomi.  Badan  Pusat  Statistik Jatim  2015  mempublikasikan  data  bahwa  jumlah  penduduk  di  Jatim yang  hampir  mendekatai  40  juta  jiwa  tahun  2015,  sekitar  4,74  juta jiwa  merupakan  penduduk  miskin.  Tidak  sedikit  penduduk  miskin  di Jawa  Timur  yang  masih  memiliki  pendapatan  sekitar  Rp300.000  per bulan  atau  sekitar  1.86  %  penduduk  memiliki  pendapatan  pada  level tersebut.  Tidaklah  berlebihan,  apabila  kehadiran  perbankan  syariah diharapkan  mempu  menjembatani  proses  penyelesaian inequality  of wealth dan benar-benar berbeda dari perbankan konvensional.
Salah satu strategi yang penting  untuk dilakukan dalam mem- bangun ekonomi ummat di Indonesia berdasarkan permasalahan yang ada  adalah  dengan  menggunakan  strategi  terintegrasi  dalam  kewira- usahaan (entrepreneurship) .  Konsep  ini  memungkinkan  seseorang yang  miskin  untuk  menjadi  mandiri  dan  bahkan  mampu  menjadi berdaya  bagi  masyarakat-  yang  ada  disekitarnya.  Berbagai  studi tentang kemiskinan mengindikasikan bahwa alasan rumah tangga yang miskin  tidak  dapat  berpar-tisipasi-  dalam  proses  pembangunan ekonomi adalah disebabkan karena keterasingan dari sistem keuangan atau  dengan  kata  lain  mereka  berada  dalam  lingkaran  luar  akses keuangan dan perbankan (Obaidullah, 2008).
Infrastruktur dan prasyarat utama bagi pengembangan small-micro enterprnuership adalah  adanya  dukungan  program  yang  memadai dan tepat  dari  berbagai  lembaga  dan  masyarakat.  Dalam  mengatasi  per- masalahan-  kemiskinan  melalui  penguatan  kewirausahaan  perlu  diukung oleh ketersedian dana ( microfinancing ). Fasilitas ini, pada faktanya sangat mampu  diberikan  oleh  lembaga  keuangan  khususnya  perbankan  syariah. Akan  tetapi,  lembaga  keuangan  syariah  harus  melindungi  ke-  pentingan- para pemilik dana dan mengalokasikan untuk proyek dan tujuan produktif. Sehingga, diperlukan
Sebagai  upaya  untuk  mencapai  hasil  yang  maksimal,  perlu  di- dukung oleh seluruh elemen masyarakat muslim didalam mensukseskan
program pemberantasan kemiskinan ini. Dalam kaitanya dengan kerja- sama  semua  element  ummat  untuk  memberantas  kemiskinan,  maka diperlukan  suatu  agenda  besar  yang  mampu  diterima  oleh  seluruh masyarakat tidak hanya secara syariah tetapi juga secara performance mampu dibahasakan didalam dunia bisnis dan umum. Agenda tersebut ialah corporate social responsibility , dimana perbankan syariah sebagai ujung tombak untuk menggerakkan berjalanya program pengentasana kemiskinan secara terintegrasi.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  makalah  ini  berusaha  mem- bahas  dan  memformulasikan  pendekatan  baru corporate  social  respon-- sibility perbankan  syariah  berkerjasama  dengan  seluruh  elemen  untuk memberantas  kemiskinan  khususnya  bagi  kaum  dhuafa  di  Jawa  Timur. Mengingat,- perbankan syariah dan seluruh komponen masyarakat muslim memiliki  kewajiban  untuk  menjadi  solusi  ummat  dalam  hal  distri-busi pendapatan  dan  kekayaan  dan  tidak  hanya  mencari  profit  dan  kekayaan semata.  Dalam  paper  ini,  akan  berusaha  dibahas  bagaimana  peran  yang bisa  dilakukan  oleh  masing-masing  pihak  didalam  program  ini.  Setiap komponen  masyarakat  muslim  akan  memiliki  tanggung  jawab  sosial terhadap ketimpangan pendapatan pada masyarakat muslim. Secara lebih lanjut, dalam penelitian ini akan membahas bagaimana grand design , akad dan  strategi  yang  dipergunakan  untuk  memberantas kemiskinan  di  Jawa Timur melalui peran dan fungsi perbankan syariah.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
Teori corporate  social  responsibility (CSR)  dalam  Islam  sangat berbeda  bila  dibandingkan  dengan  teori  CSR humanistic .  CSR  dalam pandangan  Islam  mengambil  suatu  pendekatan  yang holistic (me- nyeluruh)­  dengan  mengedepankan  pandangan  ”spiritual-integralistic” didasarkan  pada  Qur’an  dan  Sunnah  (Dusuki  dan  Abdullah,  2010).  Pen­ dekatan  berangkat  dari  kerangka  kerja philosophy yang  lebih  baik  bagi suatu proses interaksi antara manusia dengan alam (Ahmad, 2002). Pada penerapanya, kerja sama seluruh komponen dalam CSR memerlukan suatu pendekatan  baru  dan  berkelanjutan  ( sustainable ),  serta  berbeda  dari berbagai pendekatan yang telah dilakukan, termasuk skema dan program yang digunakan bagi masyarakat dhuafa .
Masyarakat  yang  berada  dalam  level  pendapatan dhuafa adalah secara  ekonomi  kurang  beruntung  dan  memiliki  pendidikan  yang  juga rendah.  Bentuk  kerjasama  seluruh  element  masyarakat  ekonomi  syariah dalam naungan CSR ini harus memandang kaum dhuafa sebagai mitra dan dijalankan  dengan  penuh  dengan  kesabaran.  Sebagaimana,  berbagai pendekatan  yang  telah  dilakukan  di  berbagai  negara,  seperti  Grameen Bank di Bangladesh, ataupun berbagai BMT di Indonesia. Struktur program tersebut  harus  mencakup  keseluruhan  aspek  penting  didalam  pembinaan masyarakat dhuafa untuk menjadi mandiri. Berbagai aspek tersebut adalah penyaluran pembiayaan ( microfinancing ), pembinaan investasi dan budaya saving  ( microsaving )  dan  keikutsertaan  dalam  menanggung  resiko  usaha dan pelindungan ( microtakaful ).
1. Relevansi Corporate Social Responsibility dalam Islam
Corporate social responsibility dalam kontek kapitalis menekan- kan  pada  penguatan  fungsi  perusahaan  secara  ekonomi,  hukum  dan etika  terlebih  dahulu,  sebelum  berkontribusi  secara  sosial/ philanthro- phy (Carroll  A.B.,  1991).  Pandangan  tersebut  dijadikan  landasan pertim- bangan  waktu  kapan  suatu  perusahaan  akan  memiliki kewajiban  CSR.  Keseluruhan  perusahaan  akan  melakukan  kegiatan CSR  ketika  sudah  mencapai  target  profitabilitas  ekonomi.  Pola  pikir seperti  tersebut  me-  mang  rasional  dengan  menekankan  pada pertumbuhan  dan  penguatan-  perusahaan  terlebih  dahulu.  Dampak sosial  bagi  komunitas  dan  masya-  rakat  disekitarnya  akan dilaksanakan setelah perusahaan mendapatkan keuntungan.
Pencapaian  target  keuntungan  adalah  menjadi  permasalahan utama  khususnya  ketika  mengukur  suatu  level  keuntungan  yang  ditetap- kan. Setiap perusahaan akan memiliki alat ukur tersendiri, sehingga pada kondisi  seperti  apa  CSR  akan  dilakukan  oleh  perusahaan  sangat  sulit ditentukan. Dalam urgensi ini, perusahaan seharus nya melaksanakan CSR ketika  kondisi  keuanganya  tidak  mengalami  kerugian.  Motif  dan  tujuan dalam  perspektif  humanistic  biasanya  pada  kenyataanya  sangat bernuansa-  duniawi  saja,  diantaranya  adalah  untuk  mendongkrak  popu- laritas perusahaan dimata publik dan memenuhi aturan pemerintah.
Dalam  Islam  sebenarnya  CSR bukanlah hal  yang asing dan  sudah diterapkan-  didalam  masyarakat  muslim.  Perusahaan  yang  beroperasi dibawah panduan nilai-nilai Islam secara tidak langsung memiliki ke-
pedulian-  terhadap  sesama,  meskipun  secara  terminologi  bukan  disebut sebagai  CSR  sebagaimana  perspektif  barat.  CSR  didalam  Islam  memiliki pandangan yang holistik (menyeluruh) berdasarkan Qur’an dan Hadist. Mekanisme zakat, infaq, waqaf dan shodaqoh baik dari individu, lem- baga maupun  perusahaan  merupakan  salah  satu  instrumen  (alat)  dalam kontribusi  sosial.  Konsep  CSR  yang  dijeaskan  dengan  perspektif humanistic, sebenarnya dalam Islam sudah menjadi suatu bagian yang tak terpisahkan  dalam  syariah.  Apabila  suatu  entitas  perusahaan  didalam menjalankan  aktivitas  muamalah  berpegangan  teguh  pada  syariah  secara benar maka CSR akan terintegrasi dan berjalan secara otomatis.

## 2. Ruang Perbankan Shariah Sebagai Bank for the Poor
Perbankan  syariah  yang  fokus  dalam  aktivitas  pengembangan Islamic  microfinance untuk  mendukung  program  berorientasi  pada penurunan kemiskinan adalah sejalan dengan misi syariah. Sebagai bagian dari suatu siklus bisnis dengan kerangka dan fundamental syariah ( Islamic Law ), perbankan syariah seharusnya beroprasi berdasarkan acuan maqasid al  shariah .  Langkah  perbankan  syariah  ini  sebaiknya  bisa  dimulai  dengan kerangka  CSR  sebagai platform kerja  sekaligus  menjadi produk  kebijakan bagi  perbankan  syariah  untuk  menunjukkan  kepedulian  kepada pengentasan kemiskinan. CSR adalah suatu bahasa yang bisa diterima oleh semua pihak untuk menjalankan aktifitas sosial terintegrasi dalam berbagai program pengurangan kemiskinan.
Dusuki (2008) mengembangkan suatu konsep peranan per- bankan syariah  bagi  pengentasan  kemiskinan  dengan  menekankan  pada  adanya suatu ruang dan kebijakan khusus untuk memfasilitasi terwujud-nya- suatu bentuk  produk  yang  benar-benar  sesuai  untuk  pengembangangan microenterprise berdasarkan prinsip syariah. Apa yang digagas oleh Dusuki ini  sebenarnya  berdasarkan  kerangka  kerja  dan  penelitian  panjang berbagai ekonom muslim, seperti El Gamal (2006), Al Haran (1990, 1996, 1999),  Akhtar  (1996,  1998),  Dhumale  dan  Sapcanin  (1998)  dan  Ahmed (2000)  yang  memformulasikan  suatu  gagasan Islamic  microfinancing . Gagasan Dusuki ini lebih dari sekedar menghilangkan bunga sebagaimana microfinancing yang  diaplikasikan  pada  perbankan  konvensional,  juga berusaha  merumuskan  secara  detail  tentang  mekanisme  yang  ada didalamnya  dan  bentuk  pembiayaan  yang  tepat  bagi  pengusaha  dengan skala mikro dan kecil. Gagasan ini
terbagi  menjadi  dua  bentuk  yaitu  memobilisasi  dana  dan  pembiayaan berorientasi  pada  permintaan  yang  menerapkan  bentuk  pembiayaan khusus ( special purpose vehicle ).
Tabel 1. Prinsip Utama Special Purpose Vehicle untuk Produk Keuangan Mikro Bagi Masyarakat Miskin Jawa Timur
Karakteristik Mobilisasi dana Deposit : diantara berbagai jenis dana yang masuk dalam kategori ini adalah wadiah , qardh al hasan dan mudharabah , diamana kategori tersebut
Sumber merupakan kontrak yang berada dibawah produk
internal pengumpulan dana.
Equity : microfinancing dalam perspektif Islam juga bisa menarik dana dalam bentuk akad musharakah dan mudharabah. dengan mekanisme ini perbankan shariah di Sumber Indonesia bisa menerima dana dalam bentuk zakah, infaq, shodaqoh dan charity fund eksterna untuk dialokasikan bagi pengembangan usaha masyarakat miskin. berbagai studi dampak terhadap inisiativ microfinance telah menunjukkan bahwa efektifitas schema yang digunakan untuk memberantas kemiskinan bergantung pada seberapa
Pembiayaan sensitif lembaga keuangan didalam merespon permintaan atau berbasis kebutuhan klien. Berbagai pelayanan dan produk keuangan permintaan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin juga harus mengkover tidak hanya untuk kebutuhan produktif tetapi juga kebutuhan konsumtif seperti kesehatan, pendidikan dan tanggung jawab sosial.

## C. METODE PENELITIAN
Metodologi penelitian sebenarnya adalah suatu design dari cara untuk  meneyelesaikan  suatu  permasalahan,  memformulasikan  ide, meng- evaluasi suatu teori, ide dan kebijakan yang sudah terbangun. Berbagai pilihan metodologi dalam dunia akademik sangatlah beragam, peneliti  dimungkinkan  untuk  memilih  berdasarkan  tujuan  dan  objek penelitian. Melalui metodologi, suatu cara untuk menentukan apa yang sebenarnya  terjadi  dalam  permasalahan  dan  rumusan  penelitian dikembangkan  dan  disahkan  oleh  komunitas  ilmiah  untuk  aturan tertentu dalam kerangka prosedur intelektual (Montague, 1952).
Penelitian  ini  memilih  metodologi  kualitatif  untuk  menganalisa permasalahan-  dan  memformulasikan  ide  baru  berbasis literature  review dengan  suatu  pendekatan library  research .  Pendekatan  kualitatif  ter- cermin dari tujuan yang menghubungkan pemahaman aspek penelitian-
dalam  kontek  sosial.  Metode  ini  secara  umum  memproses  kumpulan kata  dan  kalimat  yang  berbentuk  ilmiah  sebagai  data  utama  untuk proses  analisa.  Metode  kualitatif  ini  sangat  bergantung  secara  mutlak terhadap  berbagai  macam  teori  yang  mendasari  baik  berasal  dari textbooks ataupun journals , serta perkembangan berbagai issue terkini dalam bentuk berbagai sumber ilmiah.
Penentuan design penelitian  kualitatif  dan  poses  dikembangkan berdasarkan  tujuan  dan  rumusan  permasalahan  penelitian  dengan mempertimbangkan  ketersediaan  data  kualitatif  yang  menjadi  referensi. Berbagai  sumber literature tentang Islamic  corporate  social  responsibility, microfinance ,  dan  berbagai  data  ekonomi  pendukung  diaanalisa  dan ditelaah,  sehingga  menghasilkan  suatu  gambaran  yang  detail  me-  lalui desain penelitian. Dalam penelitian ini, proses dikembangkan sebagaimana library research atau penelitian kepustakaan dengan menitikberatkan pada sumber  referensi  yang  tersedia.  Dalam  proses  ini,  alur library  research dimulai  dari  tahap  pendahuluan,  metode  pencarian library  research ,  dan evaluasi hasil pencarian

## D. PEMBAHASAN

## 1. Kondisi Eksisting Kemiskinan di Jawa Timur
Permasalahan utama bidang sosial ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  adalah  tingkat  kemiskinan  dan  ke- senjangan pendapatan antar masyarakat kelas menengah dan miskin. Berdasarkan-  indek  Gini,  sebagai  indikator  kesenjangan  pendapatan antara  masyarakat  berpenghasilan  tingggi  dan  rendah  menunjukkan tingkat-  peningkatan  setiap  tahun.  Meskipun  masih  dibawah  rata-rata nasional yang sudah berada pada level 0.4, Gini  coeficient Jawa Timu telah  meningkat  dari  0.35  menjadi  0.37  selama  7  tahun.  Kondisi  ini me-  nunjukkan  bahwa  terjadi  peningkatan  kesenjangan  pendapatan antara  masyarakat  berpenghasilan  tinggi  dan  rendah  di  Jawa  Timur yang semakin meningkat.

## Gambar 2. Gini Ratio Provinsi Jawa Timur 2008-2014
Sumber: BPS Jatim (2014)
Badan  Pusat  Statistik  mempublikasikan  data  bahwa  Jawa  Timur sebagai- provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Laporan  Badan  Pusat  Statistik  yang  berdasarkan  pada  hasil  survei  sosial ekonomi- nasional pada September 2013 menjelaskan bahwa jumlah pen- duduk miskin Jawa Timur  mencapai  angka  4,86  juta.  Sebanyak  1,62  juta dari  angka  itu  merupakan  penduduk  miskin  perkotaan,  dan  sisanya  di- dominasi- oleh penduduk miskin di pedesaan. Pendataan BPS hingga Maret
2015 terhadap jumlah penduduk miskin di Jatim masih mencapai sekitar 4,789 juta jiwa atau sekitar 12,34 persen dari total jumlah penduduk Jatim.

## Gambar 3. Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur Berdasarkan Kabupaten dan Kota Tahun 2013
Sumber: BPS Jatim (2013)
Pendekatan  pengentasan  kemiskinan  melalui  inkusifitas  keuangan untuk  mendorong  bergeraknya  sektor  usaha  kecil  dan  mikro  ( small and micro  enterprenuership )  masih  terkendala  pada  terbatasnya  akses modal yang  murah  dan  mudah.  Disamping  peningkatan  kemudahan  akses keuangan  mikro  ke  pedalaman  provinsi  Jawa  Timur  melalui  berbagai program dan perbankan, masih banyak masyarakat miskin pedesaan yang belum bisa dijangkau oleh produk keuangan disebabkan karena ketiadaan jaminan  (corateral)  untuk  memulai  usaha  skala  kecil  dan  mikro. Berdasarkan  sensus  potensi  desa  BPS  Jatim  2014,  sebaran  koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat hanya 1,18% dari total desa yang ada di provinsi.  Sementara  itu,  koperasi  unit  desa  hanya  mencakup  7,96%, sedangkan  koperasi  simpan  pinjam  hanya  44,59%.  Sementara  akses perbankan  dan  pembiayaan  di  pedesaan  Jatim  juga  relatif  rendah berdasarkan  data  potensi  desa  BPS  Jatim  2014.  Program  kredit  usaha rakyat  (KUR)  hanya  mampu  melayani  56,67  %  dari  total  desa  di  Jatim, sedangkan  Kredit  Usaha  Kecil  dan  kredit  ketahanan  pangan  dan  energi berada dibawahnya yaitu masing-masing 32,87 % dan 13,85 %.

## 2. Program CSR Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Pemerintah  provinsi  Jawa  Timur  melalui  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  membentuk  forum/badan  pada  tahun 2009  yang  fokus  pada  pengelolaan  dana  CSR  dari  pengumpulan  sampai pendayagunaan.  Badan  ini  memiliki  aktivitas  dalam  mengkomunikasikan dan  mengkoordinasikan  pelaksanaan  program  CSR  di  Jawa  Timur  melalui program  kerjasama  dengan  perusahaan,  lembaga  perguruan  tinggi  dan organisasi  social  kemasyarakatan.  Lembaga  ini  mulai  dirintis  pada  tahun 2009  dan  memasuki  fase  pengembangan  organisasi  pada  tahun  2016 dengan  target  pengenalan  kelembagaan  kepada stakeholders dan sinergitas  pelaksanaan  program.  Forum  CSR  merupakan  lembaga/  wadah yang  bekerja  dibawah  pengawasan  Gubernur  Jawa  Timur  dengan melibatkan  secara  langsung  berbagai  perusahaan  baik  milik  pemerintah dan  swasta.  Fourm  ini  bertujuan  untuk  menjembatani  pengelolaan  dana CSR  dari  perusahaan  dan  mendayagunakan  dalam  bentuk  berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur.

## Gambar 4. Struktur Organisasi dan Tugas Forum CSR Jawa Timur
Sumber: Forum CSR Jawa Timur, 2016
Vol. 2, No. 2, Desember 2016

## Ahmad Hudaifah

## Tabel 2: Program Forum CSR Pemerintah Provinsi Jawa Timur
No Bidang Implementasi Program 1 UMKM (Usaha 1. Pembiayaan Dana Bergulir Mikro, Kecil, dan  2. Pelatihan soft skill & hard skill Menengah) 3. Implementasi teknologi tepat guna 4. Pelatihan manajemen terintegrasi 2 Pengentasan 1. Rehabilitasi rumah tidak layak huni Kemiskinan 2. Perbaikan sarana rumah tangga miskin 3. Bantuan bencana alam dan penanggulangan bencana bagi keluarga miskin 3 Lingkungan 1. Rehabilitasi lingkungan (reboisasi dan penanganan Hidup lahan kritis) 2. Pengendalian kualitas air 3. Normalisasi jalan rusak 4. Pembuatan biogas untuk industri kecil, khususnya pengrajin tahu dan peternak sapi
5. Pengembangan jaringan perpipaan sederhana
6. Pengembangan pengelolaan dan konversi sungai, danau, dan sumberdaya air lainya 4 Pendidikan 1. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang kelas, alat peraga, laborarorium dsb 2. Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dari kalangan kurang mampu
3. Pelatihan soft skill siswa seperti kewirausahaan dan
kepemimpinan 4. Dukungan program kegiatan olimpiade, perlombaan dan kejuaraan bagi siswa 5 Infrastruktur 1. Pengadaan peralatan dan sarana pendukung bagi (Sarana dan masyarakat seperti mobil ambulan, perbaikan Prasarana) jalan, jembatan dan irigasi perkebunan dan pertanian 2. Pengadaan sarana berbasis pelatihan seperti pemberdayaan masyarakan dan kelompok dan penyelenggaraan pelatihan bisnis 6 Kesehatan 1. Penyediaan fasilitas infrastruktur kesehatan seperti mesin air minum sehat, sarana pencuciaan, pembangunan puskesmas, dsb. 2. Program pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu
3. Penyuluhan dan sosialisasi kesehatan seperti penyuluhan gaya hidup sehat dan kelas khusus bagi ibu hamil dan menyusui 7 Sosial 1. Pembangunan sarana dan fasilitas bagi masyarakat, seperti pembangunan rumah tidak layak huni 2. Pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat kurang mampu 3. Subsidi dalam bentuk program seperti penyelenggaraan nikah masal, sunatan, sembako gratis, santunan dsb 4. Program pelatihan bagi masyarakat miskin meliputi keterampilan usaha bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan tuna wisma dsb
Pelaksanaan  program  CSR  yang  dikelola  dan  diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih belum terintegrasi dengan baik  antar  program.  Hal  ini  terbukti  dengan  berbagai  program  yang memiliki kesamaan antar bidang dan konsep pelaksanaan yang masih tidak  terintegrasi  dengan  program  pemerintah  daerah  dan  pusat. Program CSR hanya berfokus pada pengumpulan dana perusahaan dan digunakan  untuk  program  yang  berorientasi  pada  daerah  terdampak (sekitar lokasi perusahaan). Meskipun program CSR yang dilaksanakan oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  tidak  hanya  melibatkan perusahaan  tapi  juga  perguruan  tinggi,  dana  CSR  yang  terkumpul belum dikelola secara produktif dan berbasis program yang berjenjang. Pengelolaan  dana  CSR  yang  produktif  adalah  tidak  hanya menghabiskan  dana,  tapi  juga  mengelola  dana  CSR  untuk menghasilkan  pendapatan  yang  digunakan  untuk  membiayai  program CSR.  Sedangkan,  pembuatan  program  CSR  yang  berjenjang  memiliki arti bahwa fokus dan target dari program haruslah bertahap dan tidak terpotong pada setiap program yang berjalan sendiri.

## 3. Permasalahan  Kemiskinan  dan  Strategi
Small  and  Medium Business Jawa Timur
a. Kebutuhan  dan  Karakteristik  Orang  Miskin  dalam  Memulai

## Bisnis
Kebutuhan masyarakat miskin di Jawa Timur memiliki kesa-- maan-  sebagaimana  masyarakat  miskin  pada  umumnya.  Dalam  mem- pertahankan  dan  menjalani  hidup,  masyarakat  miskin  juga  memerlukan berbagai  pelayanan  jasa  keuangan  karena  dihadapkan  oleh  berbagai kebutuhan direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan dengan baik. Masyarakat  pada  level  tersebut  memerlukan  dana  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  secara  layak melebihi  dari  yang dimiliki, bahkan  seluruh harta kekayaan yang dimiliki.
IDB  (2008)  membagi  kebutuhan  masyarakat, termasuk juga  yang dikategorikan  miskin  menjadi  3  kategori:  (1) life  cycle  events (peristiwa- siklus  hidup  yang  terjadi  sekali  seumur  hidup)  seperti  kelahir-  an, kematian, pernikahan membangun rumah dan jaminan dihari tua atau bisa juga recurrent  incidents (pengeluaran  yang  berhubugan  dengan pendidikan, masa panen dan pameran), (2) emergency needs
(kebutuhan  yang  bersifat  mendadak)  seperti  sakit,  kehilangan  pekerjaan dan  kecurian,  (3) investment  opportunities (kesempatan  berinvestasi) seperti  modal  usaha,  tanah  dan  aset  keluarga.  Untuk  membantu meringankan  beban  masyarakat  miskin,  maka  program  dan  bentuk  jasa keuangan yang terintegrasi harus bisa menutupi dan mengamankan ketiga jenis  kebutuhan  tersebut  secara  berkelanjutan.  Hal  ini  sangat  wajar, karena  masyarakat  yang  miskin  memerlukan  lebih  dari  modal  pendanaan untuk menjalankan usaha dan keluar dari kemiskinan.
Berdasarkan  rekomendasi  kajian  keuangan  mikro  syariah  bagi masyarakat  miskin,  setidaknya  ada  tiga  tipe  jenis  program  untuk  mem- berdayakan masyarakat miskin sebagai suatu strategi yang efektif.

## Microfinance/
Microsaving /tabungan Microinsurance / pembiayaan takaful Pembiayaan Masyarakat miskin harus Resiko dan halangan berdasarkan prinsip didorong untuk menabung seperti kerusakan, shariah, program ini  sebagai upaya berjaga-jaga
kehilangan atapun
didayagunakan bagi dan siaga terhadap berbagai berbagai resiko masyarakat miskin kebutuhan mendadak yang sulit diprediksi, untuk membuat dan  ataupun investasi. Dengan
sehingga diperlukan
menguatkan suatu saving mereka juga akan program takaful usaha bisnis. mendapatkan imbal hasil atau  untuk membantu bagi hasil yang bisa menambah  meminimalkan resiko aset ataupun pendapatan bisnis. tambahan.

## b. Peranan Zakat
Zakat  adalah  suatu  kewajiban  bagi  seorang  muslim  untuk  men- derma-kan- sebagian harta atau pendapatanya kepada muslim sesamanya yang kurang beruntung (miskin). Ketentuan zakat diatur dengan tegas oleh Allah, dan bahkan kreteria penerimanya sudah ditetapkan dalam
QS  9:  103  ” Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka  dengan  zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka  sesungguhnya  doa  kamu  itu  menjadi  ketentraman  jiwa  bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ” . Penerima zakat  juga  sudah  ditetapkan  oleh  Qur’an  kedalam  8  asnaf/golongan saja,  yaitu fakir,  miskin , mu’allaf,  amilin , gharim (orang  yang berhutang), fisabilillah, riqab dan ibnu sabil .
Dalam  kerangka  pengembangan Islamic microfinance ,  peng- gunaan  dana  zakat  di  Provinsi  Jawa  Timur  sangat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebelum menjalankan
suatu  usaha/  memulai  bisnis.  Masyarakat  yang  dikategorikan-  miskin di  Jawa  Timur  pada  faktanya  tidak  memiliki  harta/aset.  Pemberian dana  Islamic  Microfinance  akan  habis  dipergunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  yang  bersifat  rutin  dan  mendasar,  ketika  kebutuhan tersebut  belum  dipenuhi.  Obaidullah  (2008)  memodelkan  suatu  siklus didalam microfinance dengan meletakkan peranan dana zakat sebagai titik awal  bagi  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  muslim,  gambar dibawah  (Gambar  5)  ini  menjelaskan  siklus  tersebut.  Model  ini  sesuai dengan program pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.
Time 7 Years BANK 5 Years Microbanking (BPRS) 2 Years Individuals Microfinance (Social Funds) (BMT) Qardh Al Hasan Program
Type Potential Potential Feasible Eligible Bankable Passive Active Competency Capacity Lack of Collateral Assets

## Gambar 5. Model Siklus Program Pengembangan Wirausahawan Mikro
Sumber: Obaidullah, 2008
Pada  tahap  permulaan,  masyarakat  miskin  diberikan  dana  zakat untuk  memenuhi  berbagai  kebutuhan  dasarnya.  Ketika  kelompok  miskin tersebut  mulai  terpenuhi  kebutuhan  dasarnya,  maka  karakter  mereka harus dibentuk untuk memiliki competency dalam berwirausaha (kapasitas sebagai pengusaha mikro), pada tahap ini mereka masuk
kedalam  tahap  yang  kedua.  Tahap  ketiga  adalah  ketika  usahawan mikro  sudah  mampu  mandiri  dalam  menjalankan  usahanya,  sehingga para  pengusaha  tersebut  diberikan  akses  untuk  memanfaatkan pinjaman  kebaikan  atau qardh  al  hasan .  Tujuan  dari  pemberian tersebut  adalah  sebagai  modal  perluasan  usaha.  Dalam  tahap  ini sebenarnya  merupakan  suatu  langkah  awal  dimana  usahawan  mikro tersebut  dilatih  untuk  menjadi  pengusaha  dengan  skala  kecil.  Ketika memasuki tahap ini mereka dikategorikan sebagai individu yang sedikit diatas  garis  kemiskinan.  Berdasarkan  penelitian  dan  pengalaman  di lapangan  di  Indonesia,  proses  mendidik  orang  miskin  menjadi pengusaha mikro diperlukan waktu sekitar dua tahun dalam prosesnya
c. Qardh  Al  Hasan sebagai  Fondasi  Akad  untuk  Masyarakat

## Miskin
Dalam sistem ekonomu  Islam, instrumen qardh al  hasan , sha- daqah  dan  zakat  memiliki  peranan  penting  dalam  program pengentasan kemiskinan. Instrumen tersebut dikelola dalam perangkat investasi khusus- oleh SPV sebagai sumber pendanaan. Qardh al hasan menjadi  instrumen-  vital  dalam  mengangkat  dan  memberdayakan kaum  dhuafa  melalui  penyediaan  dana  permulaan  penciptaan wirausahawan  mikro. Qard  Al  Hasan adalah  suatu  pinjaman  sukarela tanpa adanya  harapan dari pemberi pinjaman terhadap pengembalian yang ditambah bagi hasil, atau hanya menerima jumlah pokoknya saja (Askari, Iqbal, Mirakhor, 2009).
Pinjaman  kebajikan  ( qardh  al  hasan) sedikitnya  enam  kali  di- sampai-kan-  didalam  Quran  sebagai  suatu  pinjaman  yang  dibuat dengan mengharapkan ridha Allah semata. Tujuan pinjaman ini adalah untuk membantu pihak yang membutuhkan dan dalam kesulitan.
1. QS  Al  Baqarah(2):  245  ”  barang  siapa  meminjami(menginfaqkan hartanya dijalan Allah) Allah dengan pinjaman yang baik ( qardh al hasan ),  maka  Allah  melipatgandakan  ganti  kepadanya  dengan banyak....”.
2. QS Al Maidah(5):12 ” ....dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan (menginfaqkan  harta  untuk  menunaikan  kewajiban  dengan  hati  yang ikhlas) kepada Allah pinjaman yang baik ( qardh al hasan ), pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahan mu, dan pasti akan aku masukkan
kedalam surga yang mengalir dibawahnya sungai.....”.
3. QS Hadiid (57): 11 ”Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman  yang  baik  ( qardh  al  hasan )  maka  Allah  akan  mengem- balikanya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia”.
4. QS  Hadiid(57):18  ”  sesungguhnya  orang-orang  yang  bersedekah baik  laki-laki  maupun  perempuan  dan  meminjamkan  kepada  Allah dengan pinjaman yang baik ( qardh al hasan ), akan dilipatgandakan balasan bagi mereka dan akan mendapat pahala yang mulia”.
5. QS  Taaghabuun(64):  17  ”  Jika  kamu  meminjamkan  kepada  Allah dengan  pinjaman  yang  baik  ( qardh  al  hasan )  niscaya  Allah melipatgandakan  balasan  untukmu  dan  mengampuni  kamu,  dan Allah maha mensyukuri dan penyantun”.
6. QS. Muzzammil(73): 20 ” .........maka bacalah apa yang mudah bagi kamu dari Al  Quran dan laksanakan  sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah  pinjaman  kepada  Allah  pinjaman  yang  baik  ( qardh  al hasan )......”. Qardh al hasan dengan shadaqah ( charity ) memiliki perbedaan mendasa  dalam  Islam  yang  digunakan  untuk  membantu  orang kesusah-  an.  Q ardh  al  hasan harus  dibayar  kembali,  meskipun peminjam  diberikan  spesifikasi  waktu  didalam  permbayaran. Sedangkan,  shadaqah  diberikan  kepada  pihak  yang  membutuhkan tanpa  pengembalian.  Berbagai  pen-  dapat  ahli  dan  ulama  Ekonomi Islam  menjelaskan  bahwasanya  shadaqah  diberikan  balasan  10  kali sedangkan qardh  al  hasan adalah  18  kali. Qardh  al  hasan diberikan ganjaran ( reward ) yang lebih besar karena memiliki- peranan penting dalam akumulasi harta apabila dimanfaatkan secara produktif.

## d. Suatu Pendekatan CSR Terintegrasi di Jawa Timur
Dalam  melaksanakan  kerjasama,  setiap  lembaga  menjalankan perananya  sendiri  berdasarkan  fungsi  dan  tugasnya.  Progam  tersebut dibawah  koordinasi  Forum  CSR  Jawa  Timur  yang  telah  dibentuk  oleh Pemerintah  Provinsi  dan  bekerjasama  dengan  semua  elemen  masyarakat dan  perusahaan  di Jawa Timur.  Perbankan  shariah  di Jawa Timur  sebagai bagian  dari  sistem  keuangan  harus  didorong  menjadi  lembaga  yang memotori  program  CSR  dengan  membuka  produk  dan  penyaluran  dana dengan akad qardh al hasan kepada masyarakat miskin yang sudah
dibina dan dipenuhi berbagai kebutuhan dasarnya melalui dana zakat, infaq dan shadaqoh yang dikelola oleh LAZ, BAZ dan berbagai lembaga sejenis di Jawa Timur.
Program  yang  dikembangkan  untuk  mendukung micro  and small entrepreneur /pengusaha  kecil  dan  mikro  berbasis  3  pendekatan yaitu microfinance,  microsaving dan microtakaful .  Ketiga  program tersebut adalah  sangat  fleksibel  dan  relevan  bila  didukung  oleh  dana CSR  yang  dikelola  oleh  perbankan  syariah  dengan  membuka  produk wadiah CSR dan Investment Manager dalam SPV yang dikembangkan. Program  ini  untuk  mendorong  partisipasi  aktif  masyarakat  dan berbagai pihak yang peduli- untuk menyalurkan dana hibah/grant nya. Perbankan  shariah  (BUS  dan  UUS)  tidak  perlu  mengeluarkan  dana internal untuk program CSR, akan tetapi menjalankan fungsi CSR-nya sebagai  lembaga  yang  mengintermediasi  masyarakat  miskin  di Indonesia melalui SPV yang dibentuk.
Lembaga  keuangan  dengan  skala  mikro  dan  kecil,  seperti  BPRS/ BMT  yang  memiliki  peranan  didalam  penguatan  peranan  BUS  dan  UUS, terutama  diwilayah  yang  tidak  terjangkau  lembaga  keuangan  formal  atau bentuk usaha diluar jangkaun perbankan shariah. Diharapkan keterlibatan lembaga  keuangan  shariah  pada  level  yang  lebih  kecil, program  CSR bisa berjalan tidak hanya sebatas pada daerah perkotaan saja, melainkan juga masuk kedaerah pedesaan dan pedalam.
Peranan lembaga lain yang tidak boleh ditinggalkan adalah LSM (lembaga swadaya masyarakat)/NGO ( Non Government Organization ). LSM  terutama  yang  berafiliasi  islam  dan  keumatan,  seperti  Muhammad- iyah,  NU,  Persis  dsb,  memiliki  peranan  untuk  mengawasi  secara independen  pola  kerja  dan  aliran  dana  CSR  kepada  masyarakat  yang memang membutuhkan. Sehingga LSM yang kredibel dan akuntable perlu dipilih  untuk  menjalankan  fungsi  CSR  nya  mengawasi  dana  umat  yang dimobilisasi untuk program pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Fungsi  perguruan  tinggi  (universitas)  sangat  sederhana  akan tetapi begitu krusial didalam pengentasan kemiskinan melalui program ini,  yaitu  menjadi  pendamping  bagi  pengusaha  mikro  dan  kecil, khususnya yang mulai mendirikan usahanya. Universitas adalah pusat pengembangan  berbagai  disiplin  ilmu,  keterlibaatanya  dalam  program ini  akan  memberikan  efek  bagi  transformasi  profesionalitas  dan pengelolaan yang baik bagi pengusaha yang dibina.
Fungsi paling sentral dan strategis dalam memfasilitasi kesiner- gisan  program  adalah  pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  melalui  Forum CSR.  Keterlibatanya  harus  ditekankan  sebagai  mediator  dan  lembaga yang memiliki kekuatan hukum. Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus melakukan  memonitor  keberlangsungan  program  ini  agar  berjalan pada  track-nya  dan  tepat  pada  sasaranya.  Pemerintah  harus menngetahui  semua  lini  mulai  dari  dana  CSR  yang  masuk  ke perbankan  shariah,  kinerja  perbankan  shariah,  daya  dukung  lembaga terkait  seperti  LSM/ORMAS,  BRPS/BMT  dan  Universitas  sampai kekuatan ekonomi masyarakat miskin dalam usaha dan memanfaatkan program  ini.  Ringkasan  peranan  dan  alur  kerjasama  dan  kolaborasi CSR semua elemen disampaikan dalam Gambar 4 dibawah ini.

## E.  PENUTUP

## 1. Simpulan
Permasalahan  utama  bidang  sosial  ekonomi  yang  dihadapi  oleh pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  adalah  tingkat  kemiskinan  dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat kelas menengah dan miskin.
Meskipun berbagai program telah dijalankan oleh pemerintah provinsi, pusat dan kabupaten kota di Jawa Timur, kemiskinan dan kesenjangan masih  belum  teratasi.  Berdasarkan  data  resmi  pemerintah,  angka kemiskinan  dan  kesenjangan  masih  mencapai  level  12  persen  pada tahun  2013  dan  koefisien  gini  mencapai  0.37.  pada  beberapa kabupaten  kota  angka  kemiskinan  bahkan  melebihi  12  persen.  Untuk membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan maka diperlukan  program  yang  memanfaatkan  potensi  sumber  dana  selain dana  pemerintah. Corporate  social  responsibility (CSR)  yang  dikelola dengan  baik  dan  produktif  adalah  salah  satrategi  yang  sesuai  untuk membantu  pemerintah  provinsi  jawa  timur  dalam  menyediakan  dana bagi program pengurangan kemiskinan.
Setelah  dibantu  ketersediaan  kebutuhan  dasarnya  melalui zakat, masyarakat miskin di Jawa Timur akan didorong untuk memiliki ketrampilan  usaha  yang  didanai  dari  pendapatan  CSR  yang  dikelola oleh  perbankan  syariah  dan  masyarakat  melalui  Forum  CSR  Jawa Timur. Pendekatan pengentasan kemiskinan tersebut dilakukan melalui inkusifitas  keuangan.  Tujuanya  adalah  untuk  mendorong  bergeraknya sektor usaha kecil dan mikro ( small and micro enterprenuership ) masih terkendala  pada  terbatasnya  akses  modal  yang  murah  dan  mudah. Disamping  peningkatan  kemudahan  akses  keuangan  mikro  ke pedalaman  provinsi  Jawa  Timur  melalui  berbagai  program  dan  pe rbankan, masih banyak masyarakat miskin pedesaan yang belum bisa dijangkau oleh produk keuangan disebabkan karena ketiadaan jaminan (corateral) untuk memulai usaha skala kecil dan mikro.
Melalui badan yang dibentuk dan disupervisi oleh Forum CSR, pada tahap  awal,  masyarakat  miskin  diberi  dana  zakat  untuk  memenuhi berbagai  kebutuhan  dasarnya,  dimana  pada  saat  ini  individu-individu tersebut  masuk  dalam  kategori  yang  memang  benar-benar  miskin.  Pada fase  berikutnya,  pada  saat  masyarakat  miskin  tersebut  mulai  terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka karakter mereka mulai dibentuk agar memiliki competency dalam  berwirausaha  untuk  menuju  kapasitas  sebagai pengusaha  mikro.  Tahap  selanjutnya  adalah  ketika  usahawan  mikro tersebut  sudah  mulai  mandiri  dan  mampu  menjalankan  usahanya,  maka para  pengusaha  baru  ini  diberi  akses  untuk  memanfaatkan  pinjaman kebaikan atau qardh al hasan sebagai modal perluasan usaha.
Al Tijārah
Pada  tahap  terakhir  adalah  suatu  langkah  awal  usahawan  mikro tersebut akan dididik untuk menjadi pengusaha dengan skala kecil dan memasuki  proses  yang  baru  dimana  mereka  dikategorikan  sebagai individu yang sedikit diatas garis kemiskinan.

## 2. Saran
Forum  CSR  Jawa  Timur  yang  dimotori  oleh  perbankan  syariah harus mampu mengelola dana CSR secara produktif. Pengelolaan dana tersebut harus diberikan kepada manajer investasi secara profesional. Hasil investasi (return) dana CSR yang dikelola oleh perbankan syariah dipergunakan  untuk  membiaya start  up (usahawan)  mikro  yang berasal  dari  para  masyarakat  miskin  yang  telah  dipenuhi  terlebih dahulu kebutuhan dasarnya. Keterlibatan aktif semua pihak mulai dari industri,  masyarakat,  Badan  Amil  Zakat,  perguruan  tinggi  dan pemerintah  provinsi  sangat  mennetukan  implementasi  program tersebut.  Selain  itu  koordinasi  dan  pembagian  peran  antar  lembaga sangat  penting  untuk  dilakukan  dalam  konsep  atau  gagasan pendekatan terintegrasi CSR perbankan syariah dan masyarakat dalam menunkan angka kemiskinan di Jawa Timur.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Goud  M.  Latifa  and  Lewis  K.  Mervyn.  (2000). Islamic  Banking .
United Kingdom: Edwarg Elgar.
Ahmad, Habib. (2002). Financing Microenterprises: An Analytical Study Of Islamic Microfinance Institutions. Islamic Economic Studies . 9(2) Askari, H., Zamir, I. dan Mirakhor A.. (2008). New Issues in Islamic Finance and Economics: Progress and Challenges . New Jersey: John Willey and Sons.
Badan  Pusat  Statistik.  (2014). Poverty  in  East  Java .  (Online). www.bps. go.id
_____. (2015). Petensi Desa . www.bps.go.id _____. (2016). East Java Macroeconomic Data . (Online). www.bps.go.id Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. (2015). The Future of Islamic Economy Rises From East Java . (Online). bappeda. jatimprov.go.id
_____. (2015). Forum CSR Provinsi Jawa Timur . (Online). bappeda.
jatimprov.go.id Crane,  A.  and  Matten,  D.  (2007).  Corporate  Social  Responsibility: Theories and Concepts of CSR. Los Angeles: SAGE Publications. Dusuki, A.W. (2006). Stakeholders’ Expectation toward Corporate Social
Responsibility of Islamic Banks. Paper presented in International Accounting Conference III (INTAC3). IIUM Kuala Lumpur
_____. (2008). Banking for the Poor: the Role of Islamic Banking in Microfinance Initiatives. Humanomics . 24(1), 49-66
_____. (2008).Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders’ Perspectives, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. 1(2)
_____.  (2008).  What  Does  Islam  Say  About  Corporate  Social Responsibility (CSR)? Review of Islamic Economics . 12(1)
_____  dan  Abdullah.  (2010).  Maqasid  Al  Shari’ah,  Maslahah  and Corporate Social Responsibility. The American Journal of Islamic Social Science
_____ dan Humayon Dar. (2007). Stakeholders’ Perceptions of Corporate
Social Responsibility of Islamic Banks: Evidence from Malaysian Economy
_____ dan Abozaid, A. (2007). A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing Maqasid Al Shariah in Islamic Banking and Finance. IIUM Journal of Economics and Management . 15(2), 143-165
Hasan, A. and Salma, A.L (2009). Corporate Social Responsibility of Islamic financial Institutions and Businesses: Optimizing Charity Value. Humanomics . 25(3), 177-188 Islamic Research and Training Institute-IDB. (2008). Islamic Microfinance
Development: Challenges and Initiatives. Dialogue Paper No. 2 . Jeddah: Kingdom of Saudi Arabia Kafh,  Monzer.  (2005). Islamic  Economics  System:  A  Review,  Reading in the  Concept  and  Methodology  of  Islamic  Economics .  Edited  by Syed Omar Syed Agil and Aidit Ghazali. Cert Publication. Maxwell,  JA.  (1996). Qualitative  Research  Design:  An  Interactive
Approach . Third Edition: SAGA Publishing.
Muhammad Hashim Kamali. (1989). Sources, Nature and Objectives of Shari`ah. The Islamic Quarterly . 215-235.
Muhammad Syafi’i Antonio. (2001). Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek.
Jakarta: Gema Insani Press. Montague,  W.P.  (1952). The  Ways  of  Knowing  or  the  Methods  of Philosophy . London: George Allen &Unwin. Obaidullah,  Muhammed.  (2008). Role  of  Microfinance  in  Poverty Alleviation:  Lessons  from  Experiences  in  Selected  IDB  Member
Countries . Jeddah:  Islamic Research and Training  Institute Islamic
Development Bank
Siddiqi, M. N. (2004). Riba, Bank Interest and the Rationale of Its
Prohibition, Visiting Scholars’ Research Series No. 2. Jeddah: Islamic
Research and Training Institute Islamic Development Bank Thorne, Ferrell O.C. and Ferrell L. (2008). Business and Society: A Strategic Approach to Social Responsibility . Boston: Houghton Mifflin
Company. Thompson River University. (2016). Starting Your Research: Library Research Process . (Online). www.tru.ca.
Widiyanto dan Ghafar, Abdul. (2010). Improving the Effectiveness of Islamic Micro-financing Learning from BMT Experience.
Humanomics . 26(1), 65-75.