## KONDISI JAWA TENGAH PADA ABAD VIII SAMPAI ABAD XV M
Oleh:

## Siti Maziyah

## ABSTRACT
Using historical method, this research attempts to find out Central Java condition in  the  8 th to  15 th Centuries.  Collecting  data  from  ancient  inscriptions,  ancient books, and earlier researches, indications are found that the 8 th to 10 th centuries Central  Java  seems  existing  as  an  old  kingdom  territory,  but  in  the  11 th to  15 th centuries, it became a subordinate territory in the old kingdom. Data also indicate that the centre of the kingdom often changed places.
Keywords: ancient Central Java, old kingdom, subordinate territory

## A. PENDAHULUAN
Jawa Tengah adalah sebuah provinsiIndonesia  yang  terletak  di  bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan  Provinsi  Jawa  Barat  di  sebelah barat,  Samudra  Hindia  dan  Daerah Istimewa  Yogyakarta  di  sebelah  selatan, Jawa  Timur  di  sebelah  timur,  dan  Laut Jawa  di  sebelah  utara.  Luas  wilayahnya 32.548  km²,  atau  sekitar  25,04%  dari  luas Pulau  Jawa.  Provinsi  Jawa  Tengah  juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan,  serta  Kepulauan  Karimun  Jawa  di Laut Jawa.
Pengertian  Jawa  Tengah  secara geografis  dan  budaya  kadang-kadang  juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.  Jawa  Tengah  dikenal  sebagai "jantung" budaya Jawa. Meskipun demikian,  di  provinsi  ini  ada  pula  suku bangsa  lain  yang  memiliki  budaya  yang berbeda  dengan  suku  Jawa  seperti  suku Sunda  di  daerah  perbatasan  dengan  Jawa Barat, ada pula warga Tionghoa-Indonesia, Arab-Indonesia  dan  India-Indonesia  yang tersebar di seluruh provinsi ini.
Menurut  sejarahnya,  Jawa  Tengah sebagai  provinsi  dibentuk  sejak  zaman Hindia Belanda. Hingga tahun 1905, Jawa Tengah  terdiri  atas  5  wilayah  ( gewesten )
yakni Semarang, Rembang, Kedu,
Banyumas,  dan  Pekalongan.  Surakarta masih merupakan daerah swapraja kerajaan ( vorstenland ) yang berdiri sendiri dan  terdiri  dari  dua  wilayah,  yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran, sebagaimana  Yogyakarta  yang  terdiri  dari Pakualaman dan
Kasultanan
Ngayogyakarta.  Masing-masing gewest terdiri  atas  kabupaten-kabupaten.  Waktu itu Gewest Rembang  juga  meliputi Regentschap Tuban dan Bojonegoro.Setelah diberlakukannya
Decentralisatie  Besluit pada  tahun  1905, gewesten diberi  otonomi  dan  dibentuk Dewan  Daerah.  Selain  itu  juga  dibentuk gemeente (kotapraja)  yang  otonom,  yaitu Pekalongan,  Tegal,  Semarang,  Salatiga, dan Magelang.
Sejak tahun 1930, provinsi ditetapkan  sebagai  daerah  otonom  yang juga memiliki Dewan Provinsi ( Provinciale  Raad ).  Provinsi  terdiri  atas beberapa  karesidenan  ( residentie ),  yang meliputi beberapa kabupaten ( regentschap ),  dan  dibagi  lagi  dalam beberapa  kawedanan  ( district ).  Provinsi Jawa  Tengah  terdiri  atas  5  karesidenan, yaitu Pekalongan, Jepara-Rembang, Semarang, Banyumas, dan Kedu.
Setelah kemerdekaan Indonesia, pada  tahun  1946 pemerintah  membentuk daerah swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran,
dan dijadikan karesidenan.  Pada  tahun  1950  melalui Undang-Undang  ditetapkan  pembentukan kabupaten dan kotamadya di Jawa Tengah yang  meliputi  29  kabupaten  dan  6 kotamadya.  Penetapan  Undang-Undang tersebut  hingga  kini  diperingati  sebagai Hari  Jadi  Provinsi  Jawa  Tengah,  yakni tanggal 15 Agustus1950.
Secara  administratif,  Provinsi  Jawa Tengah  terdiri  atas  29  kabupaten  dan  6 kota.
Administrasi pemerintahan kabupaten  dan  kota  ini  terdiri  atas  545 kecamatan dan 8.490
desa/kelurahan.Sebelum  diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  22/1999  tentang Pemerintahan  Daerah,  Jawa  Tengah  juga terdiri  atas  4  kota  administratif,  yaitu Purwokerto,  Purbalingga,  Cilacap,  dan Klaten.  Namun  sejak  diberlakukannya Otonomi  Daerah  tahun  2001  kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian  dalam  wilayah  kabupaten.  Adanya kebijakan otonomi daerah, menyebabkan 3 kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri,  yaitu
Kabupaten Magelang, dari Kota Magelang ke  Mungkid;  Kabupaten  Tegal,  dari  Kota Tegal ke Slawi; serta Kabupaten
Pekalongan,  dari  Kota  Pekalongan  ke Kajen. Peta Jawa Tengah (sumber: Wikipedia) Permasalahan  yang  muncul  pada artikel  ini  adalah  bagaimanakah  kondisi Jawa  Tengah  pada  abad  VIII  sampai  abad XV M, khususnya dalam kancah pemerintahan  kerajaan-kerajaan  kuno  di Jawa.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian sejarah,  khususnya  sejarah  kuna.  Dengan
demikian, maka data utama yang digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah prasasti-prasasti sezaman dengan
permasalahan  yang  dikaji.  Prasasti  yang sesuai  dengan  topik  permasalahan  dapat dilacak  pada  kumpulan  prasasti  karya J.L.A.  Brandes  yang  berjudul Oud- Javaansche Oorkonden , yang telah diterbitkan  pada VBG ( Verhandelingen  van de  Koninklijk  Bataviaasch  Genootschap  van Kunsten  en  Wetenschappen )  Volume  LX,
maupun  pada  prasasti-prasasti  yang  telah diteliti  oleh  para  ahli  sebelumnya.  Setelah ditemukan beberapa prasasti yang dimaksud,  dilakukan  penerjemahan  untuk mengetahui isi dari masing-masing prasasti tersebut.
Selain  prasasti,  digunakan  pula kitab-kitab  kesusasteraan  serta  hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat menunjang data.  Setelah  semua  data  yang  diperlukan terkumpul,  dilakukan  interpretasi  dan selanjutnya dirangkai dalam sebuah tulisan berupa  hasil  penelitian  yang  menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sumber-Sumber  Penting  mengenai Keberadaan Jawa Tengah
Ada  beberapa  prasasti  penting  yang memuat  informasi  mengenai  keberadaan daerah-daerah  di  Jawa  Tengah  terutama pada  masa-masa  yang  sangat  awal. Prasasti-prasasti  itu  menunjukkan  adanya peristiwa-peristiwa penting di daerah Jawa Tengah  lengkap  dengan  penanggalannya, seperti pada prasasti Canggal (Poerbatjaraka,  1952),  prasasti  Mantyasih (de  Caparis,  1950:124-6)  dan  prasasti Wanua Tengah III (Kusen, 1988).
Prasasti  Canggal  adalah  prasasti yang  pertama  kali  ditemukan  di  daerah Jawa  Tengah,  tepatnya  di  halaman percandian  di  atas  Gunung  Wukir,  desa Canggal,  Kecamatan  Salam,  Kabupaten Magelang. Prasasti itu masih menggunakan  bahasa  Sansekerta  dan hurufnya  pun  masih  berbentuk  huruf Pallawa,  sebagaimana  prasasti-prasasti yang  dikeluarkan  sezaman  seperti  pada prasasti  Tuk  Mas  yang  sebenarnya berdasarkan paleografi menunjukkan masa yang  lebih  tua  daripada  prasasti  Canggal, maupun pada prasasti-prasasti dari Kerajaan Sriwijaya. Perbedaan yang sangat  nyata  dengan  prasasti-prasasti  dari Sriwijaya  terletak  pada  penulisan  angka tahun,  karena  pada  prasasti-prasasti  dari Sriwijaya  itu  angka  tahun  menggunakan angka  biasa,  sedangkan  pada  prasasti
Canggal  digunakan  dalam  bentuk  candra sengkala  yang berbunyi çrutîndriya rasair atau  dalam  bahasa  Jawa  Kuna  berbunyi çruti-indriya-rasa yang  berarti  angka tahun 654 Ç (732 M).
Secara  lengkap  penanggalan  pada prasasti Canggal berbunyi sebagai berikut: “ Ç âkendre’tigate çrutîndriya–rasair ankîkêrte  vatsare.  Vârendrau  dhavala- trayodaçi-tithau bhadrottare kartika. Lagne  kumbhamaye...” Artinya:  “Pada tahun Çaka yang telah lalu dengan ditandai angka  “ çrutîndriya–rasa” yang  berarti angka  tahun  654  Ç  (732  M),  hari  Senin, hari  baik,  tanggal  13  paro  terang,  bulan Kartika,  dalam  naungan  zodiak  Kumbha (Aquarius)”.
Menurut penanggalan Masehi, tanggal  13  paro  terang,  bulan  Kartika tahun  654  Ç  adalah  sama  dengan  tanggal 28 Oktober 732 M. Pada waktu itu Sanjaya yang  sebenarnya  telah  naik  tahta  sejak tahun  717  M,  mendirikan  sebuah lingga (perwujudan  Dewa  Çiwa  dalam  bentuk tugu  batu) di  bukit  Çtirangga  untuk keselamatan rakyatnya karena sebelumnya kerajaan  itu  telah  diserang  oleh  tentara Sriwijaya  yang  mengakibatkan  kerusakan hebat.  Pada  kesempatan  itu  pula  Sanjaya menyatakan  bahwa  ia  adalah  putra Sannaha,  saudara  perempuan  raja  Sanna. Dengan  kata  lain,  Sanjaya  menggunakan prasasti  Canggal  ini  sebagai  sarana legitimasi terhadap tahtanya pada Kerajaan Mataram Kuna.
Sebetulnya  ada  prasasti  yang  lebih tua  menurut  paleografinya,  yaitu  prasasti Sojomerto  yang  ditemukan  di  daerah Pekalongan. Prasasti itu berbahasa Melayu Kuna  dan  menyebutkan  nama  Dapunta Salendra  beserta  nama  ayah  dan  ibunya, yaitu  Santanu  dan  Bhadrawati,  serta  nama istrinya  yaitu  Sampula.  Di  dalam  prasasti itu masih ada satu tokoh lagi  yang disebut dengan  predikat Hiyang ,  jadi  mungkin merupakan tokoh yang telah diperdewakan dan  dianggap  sebagai  leluhur  Dapunta Salendra. Dari nama Dapunta Salendra ini kemudian  diyakini  oleh  para  ahli  sejarah bahwa  tokoh  inilah  cikal-bakal  raja-raja
Mataram Kuna di Jawa Tangah. Meskipun demikian,  prasasti  Mantyasih,  907  M  dan prasasti  Wanua  Tengah  III,  908  M menyatakan bahwa sebenarnya cikal-bakal raja-raja  Mataram  Kuna  adalah  Sanjaya dengan  menyebutkannya  sebagai  raja Mataram  Kuna  yang  pertama.  Kedua prasasti  itu  dikeluarkan  oleh  Rakai Watukura  Dyah  Balitung  yang  dapat  naik tahta  karena  perkawinannya  dengan  salah seorang putri  raja seperti  yang diberitakan oleh  prasasti  Mantyasih,  907  M.  Pada prasasti  itu  juga  disebutkan  raja-raja Mataram  Kuna  yang  berkuasa  di  Medang yang  terletak  di  Poh  Pitu.  Anehnya,  raja- raja yang telah disebutkan pada prasasti itu kemudian  direvisi  melalui  prasasti  Wanua Tengah  III  yang  diterbitkan  setahun setelah  prasasti  Mantyasih.  Kondisi  ini sebenarnya juga merupakan suatu legitimasi terhadap tahta kerajaan.
Selain  ketiga  prasasti  tersebut  masih banyak  lagi  prasasti  yang  berhubungan dengan wilayah Jawa Tengah. Akan tetapi, ketiga  prasasti  tersebut  sudah  dapat mewakili wilayah Jawa Tengah dan situasi pemerintahan pada masa Kerajaan Mataram  Kuna. Prasasti-prasasti  yang lain akan  digunakan  sebagai  data  pendukung dalam pembahasan selanjutnya.

## 2. Jawa  Tengah  Abad  VIII-X  M: Daerah Kerajaan Kuna
Jawa  Tengah  adalah  suatu  kawasan  di Pulau Jawa, yang berdasarkan kebudayaan
dan  sejarahnya  dapat  dibedakan  dengan daerah  di  Jawa  Barat  maupun  di  Jawa Timur.  Sumber  tertua  yang  menyebut pulau  Jawa  dengan  kata Yawa ,  sekaligus menginformasikan keberadaan Jawa
Tengah  pada  zaman  kuna  dalam  artian sebagai  sebuah  daerah  kerajaan  adalah prasasti Canggal (Poerbatjaraka, ibid, hlm. 52-55).  Prasasti  yang  ditemukan  di halaman  percandian  di  atas  Gunung Wukir,  desa  Canggal,  Kecamatan  Salam, Kabupaten  Magelang  ini  dikeluarkan  oleh Raja  Sañjaya  pada  tanggal  6  Oktober  732 M  untuk  memperingati  telah  didirikannya bangunan  suci  untuk  pemujaan lingga di daerah itu. Kerajaan itu bernama Mataram dan  beribukota  di  Mêdang  seperti  yang disebutkan  oleh  prasasti  Sanguran  928  M, “ kadatwan i Mêdang” (Brandes, op.cit.) . Sañjaya  adalah  raja  pertama  yang bertahta  di  Mêdang,  yang  terletak  di  Poh Pitu  yang sampai sekarang keberadaannya tidak  diketahui  dengan  jelas.  Keterangan ini  diketahui  berdasarkan  daftar  urutan raja-raja  pada  prasasti  Mantyasih  dan prasasti  Wanua  Tengah  III.  Daftar  itu bukan  merupakan  silsilah,  karena  pada prasasti  Mantyasih  raja-raja  itu  disebut sebagai rahyang  ta  rumuhun  ri  mdang  ri poh  pitu yang  maksudnya  adalah  raja-raja terdahulu  yang  memerintah  di  Mêdang yang  yang  terletak  di  Poh  Pitu.  Urutan raja-raja  Medang  menurut  kedua  prasasti itu adalah sebagai berikut: No. Prasasti Mantyasih, 907 M Pras. Wanua Tengah III, 908 M Tahun Pemerintahan Nama Raja Nama Raja 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya* Rahyanta ri Mdang ri Poh Pitu* Tak disebut 2. Rakai Panangkaran* Rakai Panangkaran* 746-784 3. Rakai Panunggalan Rakai Panaraban 785-803 4. Rakai Warak Rakai Warak Dyah Manara 804-827 5. ....... Dyah Gula 828-828 6. Rakai Garung* Rakai Garung * 829-847 7. Rakai Pikatan* Rakai Pikatan Dyah Saladu* 848-855 8. Rakai Kayuwangi* Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala 856-885 9. ........ Dyah Tagwas 885-885
10.  ........ Rakai Panumwangan Dyah Dewendra 885-887 11.  ........ Rakai Gurunwangi Dyah Badra 887-887 12.  Rakai Watuhumalang Rakai Wungkal Humalang Dyah Jbang 894-898 13.  Rakai Watukura Dyah Balitung Dharmmodaya Mahasambhu Rake Watukura Dyah Cri Icwarakecawotsawatungga Rudramurti 899-911
Keterangan:  Daftar  nama  raja-raja  tersebut  tidak  semuanya  menunjukkan hubungan darah antara ayah dengan anak.
* : terdapat hubungan darah ayah dan anak (Sumber: Prasasti Wanua Tengah III, 830 Çaka)
Menurut  prasasti  Mantyasih,  907 M dan prasasti-prasasti sebelumnya, seperti  prasasti  Kelurak,  782  M  (Bosch, 1928:1-56), prasasti Abhaygiriwihara, 792 M  (Casparis,  op.cit.  hlm.  21-22),  prasasti Kayumwungan, 824 M (ibid. hlm. 38-41), dan  prasasti  Sojomerto  yang  berdasarkan paleografi  berasal  dari  pertengahan  abad VII  (Poesponegoro,  1993:90-91),  raja-raja tersebut  di  atas  ternyata  merupakan anggota  wangsa  Çailendra,  wangsa  yang berkuasa  di  Jawa  Tengah  semenjak  abad VIII  M  sampai  abad  X  M.  Keterangan  ini antara  lain  disebutkan  oleh  prasasti Mantyasih  yang menyatakan bahwa Rakai Panangkaran  telah  menamakan  dirinya sebagai  “Permata  Wangsa  Çailendra”. Rakai  Panangkaran  adalah  putra  Sañjaya yang  kemudian  meninggalkan  ajaran agama  Siwa  dan  kemudian  menjadi penganut agama Budha Mahayana. Pemindahan  agama  ini  dilatarbelakangi oleh  adanya  penyakit  yang  diderita  oleh Sañjaya  hingga  meninggalnya  dalam penderitaan yang amat sangat. Penyakit itu datangnya  diakibatkan  karena  Sañjaya ingin  mematuhi  ajaran  gurunya  yang beragama  Siwa.  Karena  takut,  kemudian Rakai  Panangkaran  berpindah  agama  dan memindahkan  pusat  kerajaannya  ke  arah timur dari daerah Kedu.
Berdasarkan  gelar  kerakaian  yang dimiliki  oleh  Balitung  sebagai  raja  yang mengeluarkan  prasasti  Mantyasih,  yaitu Rakai  Watukura,  menunjukkan  bahwa  ia
mempunyai  daerah lungguh di  daerah Kedu  Selatan.  Dengan  demikian,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  pusat  kerajaan yang  dimaksud  tersebut  di  atas  berada  di daerah  Kedu.  Poerbatjaraka  menunjukkan bahwa  Desa  Watukara  masih  ada  hingga sekarang,  yaitu  di  Kecamatan  Bubutan, Kabupaten  Purworejo,  di  sebelah  barat Sungai  Bogowonto,  dekat  pantai  selatan (lihat Poerbatjraka,
1932:514-520). Melihat  kenyataan  ini,  maka  mungkin sekali Rakai Panangkaran telah memindahkan pusat kerajaannya ke daerah sekitar Prambanan, atau di Kalasan, atau di daerah Purwodadi-Grobogan. Hal ini dapat diketahui  berdasarkan  informasi  dari prasasti Kelurak, 782 M yang menyatakan bahwa  ia  telah  membangun  serangkaian candi  kerajaan  di  daerah  Prambanan, antara  lain  Candi  Sewu  untuk  pemujaan Mañjusri,  Candi  Plaosan  Lor yang melambangkan  kesatuan  kerajaan,  dan  di daerah  Kedu,  Candi  Borobudur  untuk pemujaan terhadap pendiri wangsa Çailendra.  Ia  juga  membangun  Candi Kalasan  pada  tahun  778  M,  membangun sebuah bangunan di bukit Ratu Baka pada tahun  778  M,  serta  sebuah  biara  di  bukit Ratu Baka pada tahun 792 M. Selain itu, di daerah  Prambanan,  di  Bogem  dan  di  desa Boyolali masih terdapat sisa-sisa bangunan candi  Budha  yang  besar,  seperti  arca-arca Budha  dan  Bodhisatwa,  yang  pantas diletakkan  di  halaman  candi.  Adapun  di daerah  Purwodadi-Grobogan  ditemukan
toponim nama-nama kuno seperti Mêdang, Gunung  Tugêl,  dan  sebagainya.  Di Gunung  Tugêl  sampai  sekarang  masih terdapat  sekelompok  masyarakat  yang beragama  Hindu  dan  aktif  menjalankan agamanya  itu  karena  ditunjang  oleh adanya  semacam  kuil  untuk  menjalankan aktivitas agamanya itu.
Prasasti  Kayumwungan,  824  M ditulis  dalam  dua  bahasa,  yaitu  bahasa Sansekerta dan bahasa Jawa-Kuna. Bagian yang berbahasa Sansekerta berisi keterangan  mengenai  raja  Samaratungga, anak  Rakai  Panangkaran,  yang  disebut sebagai  permata  wangsa  Çailendra,  dan anak perempuannya yang bernama Pramodawarddhani. Putri ini telah mendirikan  sebuah  bangunan  suci  agama Budha  dengan  nama Çrimad  Wenuwana dan  mentahbiskan  arca  Çri  Ghananatha  di dalamnya. Sedangkan bagian yang berbahasa Jawa Kuna menyebutkan bahwa pada  waktu  yang  sama  Rakayan  Patapan pu  Palar  suami-istri  memberikan  tanah sawah  di  Waluang,  di  Babadan,  dan  di Kisir yang termasuk wilayah Kayumwungan,  serta  di  Santwi  Karung yang  termasuk  wilayah  Tri  Haji.  Seluruh sawah  yang  memerlukan  benih  sebanyak 16,5 amet padi  itu  dijadikan sima bagi bangunan  suci  yang  didirikan  oleh Pramodawarddhani  itu  (lihat Schrieke,
1975 ).  Berdasarkan  nama-nama  desa  yang disebut  di  dalam  prasasti  itu,  dapat diperkirakan  bahwa  tanah  sawah  yang dijadikan sima itu  terdapat  di  daerah Parakan-Temanggung.  Dengan  demikian, seharusnya  bangunan  suci  itu  berada  di daerah  Parakan-Temanggung  juga  karena prasasti  itu  sendiri  menyatakan  bahwa candi  itu  dibangun  di  daerah  itu  ( iha grame ).
Casparis (op.cit, hlm. 125) mengidentifikasikan  Rakarayan  Patapan pu  Palar  sebagai  Rakai  Garung.  Menurut Casparis,  dalam  salah  satu  prasasti  pernah disebutkan wihara  i  garung dan  karena amat  terkenalnya  bihara  di  Garung  itu, maka  daerah  Garung  disebut  juga  sebagai Patapan (tempat  pertapaan).  Sampai
sekarang  masih  ada  kota  kecamatan  yang bernama  Garung  di  lereng  barat  Gunung Sindoro  dan  Sumbing  (Poesponegoro, op.cit, hlm. 117).
Di  daerah  Temanggung,  di  dekat Candi  Perot, ditemukan  kembali  dua buah prasasti  di  atas  batu  yang  cukup  besar, yaitu  prasasti  Tulang  Air.  Keterangan  di dalamnya  menyebutkan  adanya  penetapan suatu daerah sima di desa Tulang Air oleh Rakai  Patapan  pu  Manuku  pada  hari Minggu  Pahing, paringkelan  Tunglai , tanggal  15  Juni  850  M.  Pada  waktu  itu yang menjadi raja adalah Rakai Pikatan. Ia mendapatkan tahta kerajaan karena menikahi Pramodawarddhani sebagai putri mahkota.  Sebagai  penganut  agama  Çiwa, maka Rakai Pikatan memerintahkan membangun  candi  kerajaan  berlandaskan agama  Çiwa,  yaitu  percandian  Loro Jongrang  di  Prambanan.  Informasi  ini diketahui  dari  prasasti  Çiwagerha,  885  M. Untuk  menunjukkan  perhatiannya  pada istrinya yang beragama Budha, ia menambahkan  dua  candi  perwara  di kompleks  Candi  Plaosan  Lor  berupa bangunan  stupa  pada  percandian  itu. Kedua  stupa  itu  bertuliskan asthupa  Çri Maharaja  Rakai  Pikatan dan anumoda Rakai  Guruwangi  dyah  Saladu (Casparis, 1950) . Kedua  tulisan  itu  berbeda  dengan tulisan  pada  candi  perwara  yang  lain.  Hal ini  membuktikan  bahwa  kedua  stupa  itu merupakan bangunan tambahan.
Pada  masa  pemerintahan  Rakai
Pikatan  terjadi  perang  perebutan  tahta yang berlangsung selama satu tahun. Rakai Walaing  adalah  seorang  raja  daerah  yang mencoba  merebut  tahta  itu.  Pada  saat  itu Rakai  Kayuwangi  Dyah  Lokapala,  anak bungsu  Rakai  Pikatan,  berhasil  mendesak Rakai Walaing yang kemudian mendirikan benteng pertahanan di Bukit Ratu Baka. Di tempat itu Rakai Walaing sempat mendirikan berbagai bangunan lingga bagi Çiwa  dalam  berbagai  aspeknya  sebagai upaya magis untuk memperoleh kemenangan. Setelah kemenangan diperoleh  oleh  Rakai  Kayuwangi,  maka  ia kemudian  dinobatkan  menjadi  raja  pada
tahun  856  M  dan  kraton  Kerajaan Mataram  di  pindah  ke  Mamratipura.  Ia memerintah sampai tahun 883 M.
Setelah  masa  pemerintahan  Rakai Kayuwangi  terjadi  banyak  intrik  di kerajaan,  hingga  kemudian  muncul  tokoh yang  menarik,  yaitu  Çri  Maharaja  Rakai
Watukura Dyah Balitung Çri Dharmmodaya Mahasambhu. Masa
pemerintahannya  berlangsung  selama  12 tahun  (899-911  M).  Berdasarkan  gelar kerakaiannya tokoh ini berasal dari daerah Kedu selatan. Menurut prasasti Mantyasih, 899  M,  ia  dapat  naik  tahta  Kerajaan Mataram  karena  pernikahannya  dengan putri  mahkota.  Perkawinan  seorang  raja disebutkan dalam sebuah prasasti merupakan  peristiwa  langka,  hal  ini menunjukkan  bahwa  perkawinan  itu  amat penting artinya bagi raja yang bersangkutan.  Tanpa  adanya  perkawinan itu,  kemungkinan  Rakai  Watukura  Dyah Balitung tidak akan dapat menduduki tahta kerajaan.  Peristiwa  penting  yang  terjadi pada masa pemerintahannya adalah adanya perluasan  wilayah  kekuasaaan  ke  daerah Jawa  Timur  seperti  yang  terekam  pada prasasti  Kubu-Kubu,  905  M.  Adapun prasasti Telang, 904 M merekam peristiwa dibuatnya tempat penyeberangan di Paparahuan,  di  tepi  Bengawan  Solo. Tempat  ini  sekarang  namanya  desa  Praon yang  terletak  di  daerah  Wonogiri.  Rakai Watukura membuat tempat penyeberangan ini untuk melaksanakan nazar seorang raja yang  telah  memerintah  sebelumnya,  yaitu haji  dewata  sang  lumah  ing  Çataçerngga (raja  yang  telah  diperdewakan  dan dimakamkan di Çataçerngga). Çataçerngga adalah  daerah  di  sekitar  pegunungan Dieng, seperti yang dikatakan oleh prasasti Kuti,  804  M,  bahwa  di  dalam  prasasti  itu Gunung  Çataçerngga  disebut  sesudah Gunung Dihyang.
Setelah  masa  pemerintahan  Rakai Watukura,  kondisi  politik  pemerintahan tidak  stabil.  Pada  masa  pemerintahan Daksa  sebagai  penggantinya,  ditemukan prasasti berupa lempengan emas dan perak di  desa  Pesindon,  Kabupaten  Wonosobo,
yang  berangka  tahun  914  M.  Prasasti  itu menyebutkan tentang upacara yang dilakukan  Daksa  bersama  dengan  istrinya, akan  tetapi  tidak  jelas  upacara  apa  yang mereka jalankan itu. Setelah pemerintahan Daksa,  kondisi  pemerintahan  semakin tidak stabil dan sebagai puncak ketidakstabilan itu ditandai dengan adanya letusan  Gunung  Merapi  yang  terhebat dalam  sejarahnya  kurang  lebih  pada perempat  pertama  abad  X  M.  R.W.  van Bemmelem menyatakan  bahwa letusan itu demikian  dahsyatnya  sehingga  sebagian besar  puncaknya  hilang  dan  terjadi pergeseran  lapisan  tanah  ke  arah  barat daya  sehingga  terjadi  lipatan  yang  antara lain membentuk Gunung Menoreh.
Letusan  itu  disertai  dengan  gempa  yang hebat,  banjir  lahar,  hujan  abu,  dan  batu- batuan yang sangat mengerikan (Bemmelem,  1949:560-562).  Kondisi  itu menyebabkan  rusaknya  ibukota  Medang dan  daerah  pemukiman  di  Jawa  Tengah, sehingga oleh rakyat dirasakannya sebagai pralaya  atau  kehancuran  dunia.  Salah  satu bukti  dari  kondisi  yang  digambarkan  oleh R.W. van Bemmelem itu adalah tertimbunnya  kompleks  Candi  Sambisari di  daerah  Kalasan  sedalam  7  meter  di bawah tanah. Selain itu beberapa penggalian arkeologis menunjukkan bahwa  wilayah  di  daerah  Yogyakarta  dan sekitarnya,  bahkan  sampai  di  daerah Bantul  menunjukkan  bahwa  lapisan  tanah pada  bagian  atas  itu  mengandung  pasir yang  cukup  dalam.  Hal  ini  tentu  saja diakibatkan  oleh  adanya  bencana  alam yang hebat itu.
Adanya  kondisi  yang  demikian  ini mengakibatkan  Raja  Sindok  kemudian memindahkan letak ibukota kerajaan itu ke tempat  yang  lebih  aman  dan  lebih  suci, yaitu  ke  wilayah  Jawa  Timur,  di Tamwlang. Informasi ini diperoleh melalui prasasti Turyyan 929 M. Dengan demikian, pada waktu itu kemudian daerah di  Jawa  Tengah  tidak  lagi  menjadi  daerah pusat  pemerintahan  Kerajaan  Mataram Kuna,  karena  daerah  itu  sudah  dianggap tidak  mempunyai  kesakralan  yang  dapat
mendukung keberlangsungan pemerintahan  itu  sendiri.  Sesuai  dengan landasan kosmogonis, maka harus didirikan  kerajaan  baru  dengan  wangsa baru  pula.  Oleh  karena  itu  Pu  Sindok membangun kembali Kerajaan Mataram di Jawa Timur dengan tetap mempertahankan nama Mataram.

## 3. Jawa Tengah pada Abad XI-XV M
Setelah  Kerajaan  Mataram  Kuno dipindahkan  ke  Jawa  Timur  pada  sekitar perempat  pertama  abad  X  M  sampai  awal abad XII M, maupun kemudian pada masa Kerajaan  Jenggala,  Kerajaan  Kediri  serta Kerajaan  Singhasari,  daerah  Jawa  Tengah tidak  disebut-sebut  lagi  di  dalam  prasasti. Hal  ini  terjadi  karena  Kerajaan  Mataram tersebut sedang meluaskan daerah pemerintahannya  di  wilayah  Jawa  Timur. Adapun  daerah  di  Jawa  Tengah  pada periode  itu  tinggal  menjadi daerah bawahan  saja  yang  tidak  banyak  berperan penting pada proses pemerintahan, sehingga  tidak  banyak  yang  menyebutkan daerah itu kecuali pada naskah Nagarakertagama yang digubah pada masa Kerajaan  Majapahit.  Daerah-daerah  Jawa Tengah yang disebut oleh naskah Nagarakertagama adalah Watukura (pupuh 77:3),  Mêdang  (pupuh  78:5),  Pikatan (pupuh  17:4;  73:3),  Waleri  (pupuh  41:4), Sêcang (pupuh 23:1), Têlang (pupuh 76:4), Lasêm  ( pupuh  5:1;  6:1;  12:2,  18:3;  59:3; 84:5 ),  Mataram  (pupuh  6:3),  Matahun ( pupuh  6:1;  12:2;  58:3;  65:3 ),  dan  Pajang ( pupuh 5:2; 6:2; 18:3; 59:3; 84:4 ).
Menjelang keruntuhan Kerajaan
Majapahit yang diakibatkan oleh
datangnya pengaruh Islam, banyak
masyarakat  yang  beragama  Hindu  merasa terdesak oleh ajaran baru itu dan berusaha untuk  tetap  mempertahankan  agamanya dengan jalan mendirikan bangunan- bangunan suci di daerah-daerah perbukitan tempat  mereka  melarikan  diri  mencari keamanan  dalam  menjalankan  agama mereka  di  daerah  Karanganyar,  Surakarta. Bentuk  arsitektur  bangunan-bangunan  itu
ternyata  justru  mendekati  bentuk-bentuk arsitektur bangunan masa prasejarah, yaitu dalam bentuk bangunan yang berteras atau berundak-undak,  dengan  teras  teratas sebagai  tempat  tersakral.  Pada  bagian  itu dibuat  sebuah  candi  induk  dalam  bentuk bangunan  piramida  terpancung,  dan  pada bagian  puncaknya  terdapat  sebuah  altar sebagai  tempat  pemujaan.  Akan  tetapi, berdasarkan struktur bangunannya, kompleks percandian ini ternyata menunjukkan  seperti  kompleks-kompleks percandian di Jawa Timur, yaitu “berjalan ke  belakang”,  dalam  artian,  tempat  yang paling  suci  berada  di  tempat  paling belakang.  Lokasi  bangunan  itu  tepatnya berada  di  Bukit  Sukuh,  oleh  karena  itu, kompleks percandian itu kemudian dinamai  Candi  Sukuh.  Di  dekat  Bukit Sukuh  juga  ditemui  bangunan  percandian yang arsitekturnya hampir sama, berundak-undak, dinamai Candi Cetho.
Pada  Candi  Sukuh  itu  ditemui  tiga candra  sangkala  memet ,  yaitu  candra sengkala  dalam  bentuk  gambar,  yang semuanya menyebutkan  angka tahun  yang sama yaitu tahun 1359 Ç (1437 M). Ketiga candra  sangkala  memet itu  dapat  dibaca sebagai  berikut:  “ wiwara  wiyasa  anahut jalu ”.  Sedangkan  pada  patung  yang terletak  di  depan  candi  induk,  yang menggambarkan  cerita  Garudeya,  ditemui prasasti  yang  menuliskan  angka  tahun 1363 Ç (1441 M). Dengan demikian dapat diketahui  bahwa  proses  pembuatan  Candi Sukuh  itu  terjadi  menjelang  pertama  abad XV  M,  pada  saat  menjelang  keruntuhan Kerajaan Majapahit.

## 4. Ibukota  Kerajaan  yang  Berpindah- pindah
Pada  tulisan  bagian  3.2.  di  atas, berdasarkan  berita  dari  prasasti,  dapat diketahui bahwa Kerajaan Mataram setidaknya mengalami empat kali pemindahan  pusat  pemerintahan.  Pusat pemerintahan  pertama  berada  di  Mêdang yang  terletak  di  Poh  Pitu,  daerah  yang berada  di  sekitar  Kedu.  Ibukota  kerajaan
itu  kemudian  dipindahkan  lebih  ke  timur oleh  Rakai  Panangkaran.  Letaknya  tidak diketahui  secara  jelas,  karena  di  prasasti pun  tidak  disebutkan  letak  Mêdang  pada masa  pemerintahan  Rakai  Pangkaran  itu. Hanya  berdasarkan  tinggalan-tinggalan arkeologisnya dapat diperkirakan berada di daerah  sekitar  Prambanan.  Kemudian ibukota  kerajaan  itu  dipindah  lagi  oleh Rakai Kayuwangi, karena daerah di sekitar Prambanan  sudah  dianggap  tidak  sakral lagi,  karena  di  daerah  itu  telah  terjadi perang  perebutan  tahta  antara  Rakai Pikatan  dengan  Rakai  Walaing,  seorang raja  daerah.  Oleh  karena  itu,  ketika  Rakai Kayuwangi naik tahta menggantikan Rakai Pikatan,  letak  Mêdang,  ibukota  kerajaan itu, dipindah ke Mamratipura. Pemindahan yang ketiga terjadi pada masa pemerintahan  Rakai Watukura  Dyah Balitung,  yang  berdasarkan  kerakaiannya pusat  pemerintahan  itu  kembali  ke  daerah Kedu.  Selanjutnya  pemindahan  yang terakhir  dilakukan  oleh  Pu  Sindok  ke daerah  Tamwlang,  di  Jawa  Timur,  karena terjadi  pralaya  yang  diakibatkan  oleh meletusnya  Gunung  Merapi  di  Jawa Tengah.
Sebenarnya perpindahan ibukota suatu kerajaan  merupakan  hal  yang  biasa  pada masa  Kerajaan  Mataram  Kuna.  Hal  itu sebenarnya  dilandasi  oleh  kepercayaan agama Hindu pada masyarakat Jawa Kuna, yaitu  dikenalnya  konsep  satu  hari  Brahma sebagai  konsep  waktu  berlangsungnya dunia.  Di  dalam  konsep  itu  terdapat kaliyuga, suatu konsep yang membenarkan terjadinya perpindahan pusat pemerintahan,  agar  tercapai  kemakmuran kembali  bagi  raja dan seluruh rakyat  yang dipimpinnya.  Pada  konsep  satu  hari Brahma  itu,  masyarakat  Jawa  Kuna mengenal  pembagian  zaman  menjadi empat  babak,  yaitu Kertayuga (zaman emas), Tertayuga (zaman perak),
Dwaparayuga (zaman  perunggu),  dan Kaliyuga (kiamat).  Sebelum  mencapai zaman  Kaliyuga  ini,  terjadi pralaya ,  yaitu proses  paling  rumit  dalam  pembabakan zaman karena harus melalui proses hancur-
hancuran. Pralaya adalah  zaman  yang dikuasai  oleh  Dewi  Kali,  sehingga mengakibatkan orang-orang selalu berbuat negatif  (Poesponegoro,  op.cit,  hlm.  88- 190).  Dewi  Kali  adalah  perwujudan  istri Çiwa  dalam  kondisi  marah.  Satu-satunya tokoh  yang  dapat  meredam  amarah  Dewi Kali adalah Wisnu.
Konsep pralaya itu bermacam- macam,  misalnya  di  dalam  prasasti Çiwagerha,  856  M  dikatakan  bahwa pralaya yang  terjadi  di  kerajaan  Rakai Pikatan  diakibatkan  oleh  serangan  dari Rakai Walaing yang mengakibatkan kerajaan  Rakai  Pikatan  menjadi  porak- poranda.  Pada  masa  sebelumnya,  yaitu pada  masa  Rakai  Panangkaran,  konsep pralaya itu  terjadi  dengan  meninggalnya Sanjaya  yang  menderita  sakit  akibat  dari keinginan  Sanjaya  untuk  mematuhi  ajaran gurunya. Oleh karena itu, kemudian Rakai Panangkaran  tidak  saja  memindahkan ibukota  kerajaan,  tetapi  kemudian  juga mengganti  agama  yang  dianutnya,  yaitu dari  agama  Hindu  kemudian  beralih  pada agama  Budha.  Selanjutnya  pada  masa  Pu Sindok pralaya itu  ditunjukkan  oleh adanya  “amarah  dari  para  dewa”  dengan meletusnya  Gunung  Merapi.  Menurut agama  Hindu,  satu-satunya  yang  hidup pada  masa pralaya itu  adalah  Wisnu.
Dengan  demikian  dapat  dimengerti  jika kemudian Airlangga yang berhasil mengukuhkan kembali kerajaan
Dharmawangsa Teguh seperti yang diberitakan pada prasasti Pucangan menyatakan  bahwa  dirinya  merupakan titisan  dari  dewa  Wisnu.  Konsep  adanya pralaya ini dapat diterapkan pada pemerintahan dan individu. Ukuran pralaya dapat  juga  terjadi  pada  diri  raja sebagai  wakil  dari  dewa.  Misalnya  ada seorang  raja  yang  dapat  dibunuh  oleh seorang petani. Menurut kepercayaan Jawa Kuna,  hal  ini  merupakan  suatu pralaya , karena raja dapat meninggal  “hanya” oleh seorang petani saja.
Selain  mengenal  konsep  satu  hari Brahma,  masyarakat  Jawa  Kuna  juga memiliki  kepercayaan  terhadap  adanya
ketidakstabilan pemerintahan yang mengakibatkan  harus  pindahnya  pusat pemerintahan itu ke tempat lain yang lebih suci  dan  penuh  dengan  perlindungan  dari dewata.  Sebab-sebab  berpindahnya  pusat pemerintahan  itu  dapat  terjadi  karena  raja yang  yang  memerintah  sudah  lebih  dari  3 generasi  atau  5,  7,  9,  dan  seterusnya  yang merupakan  urutan  ganjil;  jika  keraton  itu sudah  pernah  diduduki  atau  pernah dikalahkan  oleh  musuh;  serta  jika  terjadi bencana  alam  yang  dipercaya  sebagai kutukan  dari  dewa.  Meskipun  sebab pertama  sampai  ketiga  itu  merupakan faktor  perpindahan  kerajaan,  akan  tetapi faktor  yang  paling  mempengaruhi  adalah agama (Schrieke, 1957; Geldem, 1942).
Seperti  yang  telah  disebutkan  pada tulisan  bagian  3.2.,  bahwa  letak  ibukota- ibukota  kerajaan  itu  tidak  dapat  dikenali lagi  sekarang.  Hal  ini  antara  lain disebabkan  bentuk  fisik  bangunan  kraton itu  sudah  tidak  dijumpai  lagi.  Istana  yang baru itu biasanya dibangun di sekitar tanah yang subur. Sering terjadinya perpindahan ibukota  kerajaan  mempengaruhi  semua sumber  daya  kekuasaan  yang  sudah terbatas,  tersedot  dipergunakan  untuk proses  migrasi  dan  membangun  ibukota yang  baru.  Menurut  babad  memindahkan ibukota  kerajaan  hampir  selalu  dimulai dengan merabas hutan yang lebat, kemudian  didirikan  istana  yang  sederhana dengan  menggunakan  bahan  yang  ada  di sekitarnya.  Istana  disempurnakan  secara bertahap  sambil  membuka  hutan  untuk tanah  pertanian,  dan  saluran  pengairan dengan mengerahkan semua rakyat. Hutan yang lebat, binatang buas, dan perhubungan  yang  sulit  menyebabkan pembangunan ibukota kerajaan memerlukan  waktu  yang  cukup  lama (Sudjana,  2001:4,13).  Dengan  demikian tidak  mengherankan  jika  sampai  sekarang tidak  pernah  dijumpai  istana-istana  pada zaman  kuna,  karena  bahan  bangunan istana-istana  itu  terbuat  dari  kayu  yang tidak  dapat  tahan  lama.  Hal  ini  dikuatkan oleh  berita  Cina  dari  Dinasti  Tang  yang berkuasa  pada  tahun  618-907  yang
menyebutkan sebagai berikut (Groeneveldt,  2009:18-19): “Ka-ling  juga dikenal  dengan  nama  Java,  terletak  di samudra selatan, di sebelah timur Sumatra dan  di  sebelah  barat  Bali.  Di  sebelah selatannya  terdapat  lautan  dan  di  sebelah utaranya  terdapat  Kamboja.  Penduduknya membuat  pertahanan  dari  kayu.  Bahkan bangunan  terbesar  juga  ditutupi  oleh  daun palem.  Mereka  memiliki  balai-balai  dari gading  dan  tikar  yang  terbuat  dari  kulit terluar  dari  bambu.  Tembok  kota  terbuat dari  balok-balok  kayu.  Di  dalamnya terdapat  sebuah  bangunan  besar  berlantai dua  yang  ditutupi  dengan  kulit  palem gomuti .  Di  gedung  inilah  raja  tinggal.  Dia bertakhta di balai-balai gading.”

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa daerah  Jawa  Tengah  sebenarnya  sudah menjadi daerah pusat pemerintahan semenjak  awal  abad  ke  VIII  M  hingga abad  X  M.  Adapun  pada  abad  XI-XV  M, daerah  Jawa  Tengah  bukan  merupakan daerah  yang  penting,  sehingga  jarang disebut oleh sumber sejarah kuna.
Ibukota  kerajaan  itu  berdasarkan bukti-bukti dari prasasti  sering mengalami perpindahan  karena  adanya  alasan-alasan yang  menyebabkan  daerah  itu  tidak  suci lagi,  dan  ibukota  kerajaan  itu  “bergerak” dari  daerah  Kedu  menuju  ke  arah  timur kemungkinan  ke  daerah  Kalasan,  daerah Prambanan, atau daerah Purwodadi- Grobogan.  Sampai  saat  ini  keraton Kerajaan  Mataram  Kuna  itu  tidak  dapat dijumpai lagi karena bahan bangunan yang digunakan  berasal  dari  kayu  dan  bahan- bahan  yang  cepat  rusak.  Berdasarkan berita-berita  dari  prasasti  dapat  diketahui bahwa  daerah  di  sekitar  pegunungan Sindoro-Sumbing  dan  daerah  di  sekitar Parakan  Temanggung  merupakan  daerah penting  pada  masa  itu.  Kemungkinan daerah  ini  merupakan  daerah  sakral, karena adanya pegunungan Dihyang.

## DAFTAR PUSTAKA
Bemmelem, R.W. van. 1949. The Geology of Indonesia.
Boechari.  1976.  “Some  Considerations  on the  Problem  of  the  Shift  of Mataram’s  Center”, Bulletin  of  the Research  Center  of  Archaelogy  of Indonesia, no. 10.
Bosch,  F.D.K.  1928.  “De  inscriptie  van Keloerak “, TBG , LXVIII.
Brandes, J.L.A. “Oud-Javaansche
Oorkonden”, XXXI, Nagelaten
transcripties  van  wijlen  Dr.  J.L.A. Brandes,  uitgegeven  door  Dr.  N.J Krom, VBG , LX.
Casparis, J.G. de. 1950. “Short Inspiration from  Candi  Plaosan  Lor”, Berita Dinas Purbakala, No. 4. Caparis,  J.G.  de.  1950. Inscripties  uit  de Çailendra-tijd  (Prasasti  Indonesia
I). Bandung: Masa Baru.
Geldem,
R. Von Heine.
1942.
“Conceptions of States and Kingship
in South East Asia”, FEO , 22. Groeneveldt, W.P. 2009. Nusantara dalam
Catatan Tionghoa , terjemahan Gatot Triwira,  cetakan  pertama.  Jakarta: Komunitas Bambu. Kusen. 1988. “Prasasti Wanua Tengah III, 830  Çaka:  Studi  Tentang  Latar
Belakang Perubahan Status Sawah di Wanua Tengah Sejak Rake
Panangkaran sampai Rake Watukura Dyah  Balitung”, Makalah  Kegiatan
Ilmiah  Arkeologi. Yogyakarta:  IAAI
Komisariat Yogyakarta-Jawa Tengah. Poerbatjaraka. 1932. “Enkele oude plaatsnamen besproken”, TBG ,
LXXII.
Poesponegoro,  Marwati  Djoened,  eds. 1993. Sejarah  Nasional  Indonesia,
II, Edisi IV, Cet. VIII. Jakarta: Balai
Pustaka.
Poerbatjaraka,  R.  Ng.  1952. Riwayat Indonesia. Djakarta: Pembangunan. Schrieke, B.J.O. 1957. Indonesian Sosiological Studies, Part two: Ruler
and  Realm  ini  Early  Java. The Hague/Bandung: W. Van Hoeve. Schrieke,  B.J.O.  1975. Sedikit  Uraian tentang  Pranata  Perdikan. Jakarta:
Bhratara.
Sudjana,  I  Made.  2001. Nagari  Tawon Madu, Cet. I. Bali: Larasan-Sejarah. Stuterheim,  W.F.  1927.  “Een  belangrijk oorkonde  uit  de  Kedu”, TBG ,
LXVII.