## PENGATURAN ILLICIT ENRICHMENT DI INDONESIA
Bayu Miantoro Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan email: bayu.miantoro.84@gmail.com
disampaikan 12/9/19 – di -review 10/1/20 – diterima 31/5/2020
DOI: 10.25123/vej.3884

## Abstract
The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) provides states with the opportunity, by means of their national criminal law, to criminalize a number of diverse corruptive behaviors, inter alia,  illicit  enrichment.  By  using  a  legal  normative  approach,  the  author  discusses  the  chances  and obstacles  Indonesia  face  when  introducing  illicit  enrichment  as  a  crime  alongside  other  crimes regulated in the Law on (the eradication of) corruption and law re.   Money laundering.  Apparently the primary aim to criminalize illicit enrichment through the national criminal law is to provide the state  with  a  legal  instrument  to  recover  assets  the  result  of  corruption  or  money  laundering. Attention  should  be  given,  however,  on  a  number  of  obstacles  coming  from  the  interpretation  of presumption of innocence principle and exiting regulation on the obligation for government officials to report their assets.
Keywords: corruption, illicit enrichment, presumption of innocence
Abstrak PBB  melalui  Konvensi  Menentang  Korupsi  (UNCAC)  berupaya  untuk  mendorong  Negara-negara anggota untuk mengkriminalisasi ragam perbuatan koruptif, antara lain, perbuatan memperkaya diri  sendiri  secara  tidak  sah  ( illicit  enrichment ).  Tulisan  ini  dengan  metode  yuridis  normatif, menelaah  peluang  dan  hambatan  yang  harus  dihadapi  Indonesia  apabila  mengadopsi  ketentuan pidana  ini  dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang  korupsi  dan  tindak  pidana  pencucian uang.  Salah  satu  tujuan  yang  hendak  dicapai  dengan  kriminalisasi illicit  enrichment adalah membuka peluang bagi Negara untuk menyita dan mengambil kembali harta kekayaan terpidana yang berasal dari tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Ditemukan sejumlah kendala,  yaitu  risiko  munculnya  benturan  penegakan  ketentuan  pidana  ini  dengan  pengaturan pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara dan asas praduga tidak bersalah.
Kata kunci: korupsi, illicit enrichment , asas praduga tidak bersalah.

## Pendahuluan
Masyarakat di dalam negeri dan di luar negeri selalu bersikap pesimis dan selalu melontarkan ucapan sinis bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bak menegakkan benang basah. Korupsi yang terjadi selama kurang  lebih  50  tahun  yang  lalu  hingga  sampai  saat  ini  adalah  disebabkan sebagian  dari  kita  dan  pemimpin  bangsa  ini  sudah  terjerumus  kepada  jurang keserakahan  yang  didominasi  oleh materialism dan  melupakan  harmonisasi  dan
solidaritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa sebagian dari kita dan para pemimpin bangsa ini sudah melupakan semangat dan jiwa bangsa yang luhur yaitu kehidupan yang adil dan beradab.
52  tahun  yang  lalu,  Jenderal  Nasution,  dalam  sambutan  tertulisnya  pada suatu  konferensi  mahasiswa  Islam  di  Sumatera  Utara  pada  tanggal  26  Agustus 1967  mengkhawatirkan  bahwa  korupsi  akan  berbalik  kambuh  menjadi  kanker nasional  jika  secara  mental  dan  administratif  tidak dicabuti  ke  akar-akarnya. 1 Ia mencatat dualisme dalam penganggaran lembaga-lembaga resmi yang disebabkan oleh  kebutuhan-kebutuhan  sosial  dan  operasional  tertentu  sebagai  salah  satu sumber korupsi.
Seorang  mantan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  era  1968-1971, Alm.  Jenderal  Hoegeng  pernah  mempertanyakan  kekayaan  yang  dimiliki anggotanya.  “ Memangnya  gaji  Polisi  cukup  untuk  bermewah-mewah ?”.  Ia  terkejut dengan seorang bawahannya yang membeli mobil dan rumah mewah.
Apabila  Hoegeng  masih  hidup,  keterkejutannya  akan  semakin  menjadi dikala  melihat  banyaknya  pejabat  publik  yang  mempunyai  kekayaan  diluar kewajaran. Mengingat mereka adalah penyelenggara negara yang mempunyai aset melebihi  dari  logika  gaji  bulanan  serta  pendapatan  lain  dari  negara.  Tampaknya tidak akan sanggup disetarakan dengan semua hasil kalkulasi harta atau kekayaan yang  dimiliki.  Dalam  penghitungan  sederhana,  gaji,  tunjangan,  dan  pendapatan sah yang diterima oleh penyelenggara negara (pejabat negara atau pegawai negeri sipil) cenderung bernilai minus jika disubsitusikan ke semua harta atau kekayaan yang dimiliki.
Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa harta atau kekayaan yang diterima didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal atau melawan hukum. Dengan kata lain,  kemungkinan  besar,  harta  atau  kekayaan  tersebut  diperoleh  dari  tindak pidana. Lebih khusus, misalnya, harta atau kekayaan yang disimpan adalah bagian atau efek dari tindak pidana korupsi atau pencucian uang.
1 Syed  Hussein  Alatas,  Sosiologi  Korupsi:  Sebuah  Penjelajahan  dengan  Data  Kontemporer, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm., 4.
Sejumlah pegawai dan pejabat publik pun sudah terungkap, seperti dalam kasus  yang  menimpa  Gayus  Tambunan,  Neneng  Hasanah 2 ,  Zumi  Zola 3 ,  dan Romahurmuziy 4 . Akan tetapi, ini hanya sebagian kecil dari segunung kasus lainnya yang belum terungkap ke publik.
Realitas  di  atas  ada  kesamaan  dengan  apa  yang  terjadi  di  belahan  dunia lainya  misalnya  di  Argentina.  Adalah  anggota  Parlemen  Argentina,  Rodolfo Corominas Segura di tahun 1936 dalam perjalanannya menuju ibukota, ia bertemu dengan seorang pejabat publik yang menampilkan kekayaannya sedemikian rupa. Terinspirasi  dari  itulah,  kemudian  Segura  mengusulkan  rancangan  undang- undang  yang  dapat  menjerat  pejabat  dengan  kekayaan  yang  tidak  bisa dipertanggungjawabkan  asal-usul  kekayaannya  secara  sah.  Ia  bilang  “ public officials  who  acquire  wealth  without  being  able  to  prove  its  legitimate  source ”. Menurut  penjelasan  Lindy  Muzila  (2012),  undang-undang  yang  mirip  dengan ketentuan mengenai kekayaan yang tidak wajar atau tidak sah ( illicit enrichment ) baru ada di Argentina pada tahun 1964. 5
Sejak tahun 1964 itulah, illicit enrichment mulai di atur seperti di Argentina dan  India.  Argentina  dan  India  dikenal  sebagai  dua  negara  pertama  yang mempunyai  regulasi  tentang  peningkatan  atau  kepemilikan  kekayaan  tidak  sah ini.  Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  semakin  canggihnya  model  korupsi,  dan meningkatnya  kejahatan  transnasional,  membuat  dunia  membutuhkan pengaturan  tentang illicit  enrichment dalam  produk  hukum  setingkat  undang- undang guna memungkinkan memberikan sanksi hukum atas kejahatan ini tidak terkecuali di Indonesia.
2 Sindonews.com, Terungkap, Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Terima Setoran dari Para Kadis,  https://daerah.sindonews.com/read/1390546/174/terungkap-bupati-bekasi-nonaktif- neneng-hasanah-terima-setoran-dari-para-kadis-1553681509, terakhir diakses 6 Mei, 2019.
3 Sindonews.com, Zumi Zola Resmi Diberhentikan Jadi Gubernur Jambi, https://daerah.sindonews.com/read/1371653/174/zumi-zola-resmi-diberhentikan-jadi- gubernur-jambi-1547809197, terakhir diakses  6 Mei, 2019.
4 Tagar  News,  Sepuluh  Pejabat  Indonesia  dengan  Korupsi  Miliaran  Hingga  Triliunan  Rupiah, https://www.tagar.id/sepuluh-pejabat-indonesia-dengan-korupsi-miliaran-hingga-triliunan- rupiah, terakhir diakses 6 Mei, 2019.
5 Indonesia  Corruption  Watch ,Implementasi  dan  Pengaturan Illicit  Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia, Policy Paper , 2014, hlm., 12.
Untuk mensinergikan kebutuhan pengaturan tentang kekayaan yang tidak wajar di dunia, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) pada Tahun 2003 telah memandatkan Negara-negara peserta untuk merumuskan kekayaan  yang  tidak  sah  ( illicit  enrichment ) ke  dalam sistem  hukumnya  masing- masing.  UNCAC  telah  memberikan  definisi illicit  enrichment dalam  Pasal  20 UNCAC.
Dengan  mencegah  para  pejabat  yang  korup  menikmati  keuntungan  dari perbuatan  korupsi  yang  dilakukannya,  negara  berupaya  menghilangkan  suatu motivasi yang mendasari tindak pidana korupsi. Dengan demikian pemulihan aset, kerjasama internasional, lembaga pemberantasan korupsi, dan mekanisme terkait untuk  mengamankan  pengembalian  hasil  korupsi  merupakan  upaya  penegakan hukum yang semakin penting.
Pengaturan  tentang illicit  enrichment memang  sebuah  kebutuhan  yang nyata  dalam  pemberantasan  korupsi.  Demikian  juga  dalam  konteks  Indonesia, terutama  jika  ditempatkan  sebagai  pendekatan  baru  dalam  pemberantasan korupsi yang tidak hanya menjadikan orang atau pelaku sebagai target akan tetapi juga mengembalikan asset yang telah terampas dengan strategi follow the money .
Dari  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebagaimana  di  atas  dapat dirumuskan  beberapa  persoalan  yang  akan  dibahas  yaitu  bagaimana  peluang pengaturan  tentang illicit  enrichment untuk  dapat  diterapkan  di  Indonesia  serta apa sajakah kemungkinan kendala yang akan muncul dalam upaya penerapannya?
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif.  Yaitu memecahkan permasalahan hukum yang ada dengan mengkaji norma-norma yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud  adalah asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan  perundang-undangan,  putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) 6 .
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif  dengan pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ). Aturan hukum utama dalam
6 Mukti  Fajar  dkk,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris,  Pustaka  Belajar, Yogyakarta, 2010, hlm., 34.
penelitian  ini  adalah  aturan  hukum  yang  terkait  dengan  pemberantasan  tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU Tipikor),  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme,    Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  (UU  KPK),  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tindak  Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dan peraturan terkait lainnya.

## Pembahasan

## Studi Pustaka
Pada  tahun  2003  telah  lahir  sebuah  Konvensi  PBB  melawan  korupsi ( United  Nation  Convention  Against  Corruption )  yang  disahkan  di  Merida  Mexico. Indonesia  adalah  salah  satu  negara  pihak  yang  telah  menandatangani  dan meratifikasi UNCAC melalui UU Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.
Sebagai  Negara  peserta,  Indonesia  mempunyai  variasi  kewajiban.  Khusus tentang Illicit Enrichment (kekayaan yang tidak wajar) yang diatur dalam Pasal 20 UNCAC,  kewajiban  Indonesia  terlihat  dalam  frasa:“……., each  party  shall  consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence ,…..”. Terjemahan bebas dari kutipan tersebut adalah “……, masing- masing  pihak  harus  mempertimbangkan  untuk  mengadopsi  langkah-langkah legislatif dan lain sebagainya yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana,….”.
Frasa  “ each  party  shall  consider  adopting ”  mempunyai  makna  ketentuan wajib  setingkat  dengan  perintah.  Artinya,  Indonesia  bertanggung  jawab  untuk menyiapkan  prioritas  langkah-langkah  legislasi  sebagai  kewajiban  setingkat perintah ( mandatory ).
Di  beberapa  negara  maju  seperti  Jepang,  Inggris,  Amerika  Serikat,  dan Perancis,  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN)  tidak  dapat  tumbuh  subur disebabkan  sistem  kehidupan  masyarakat  yang  demokratis  di  mana  kontrol parlemen  sangat  kuat  dan  dalam  penyelenggaraan  negara  mengedepankan
transparansi  ( transparency ),  profesionalisme  ( professionalism ),  akuntabilitas ( accountability ),  supremasi  hukum  ( supremacy  of  law ),  dan  perlindungan  Hak Asasi Manusia (HAM). Kelima ciri tersebut merupakan kunci keberhasilan untuk dapat  menciptakan  suatu  pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa  atau good governance. 7
Salah satu modal dasar yang cukup tangguh sebagai fundamen yang dapat mengikat  seluruh  komponen  bangsa  adalah  pembentukan  hukum  yang  relevan dan dapat mencegah serta memberantas yang mengancam kehidupan demokrasi (virus  KKN). 8 Negara  Indonesia  sendiri  sebenarnya  telah  memiliki  modal  dasar sebagai  langkah  strategis  untuk  menciptakan  suatu  pemerintahan  yang  bebas KKN  antara  lain  dengan  membentuk  UU  No.  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  KKN.  Langkah  strategis  ini  dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:
(1) Sasaran  UU  No.  28  Tahun  1999  adalah  para  penyelenggara  negara  yang meliputi:  Pejabat  Lembaga  Tinggi  Negara,  Gubernur,  Walikota/Bupati, Hakim, Polisi, Jaksa, Pejabat BUMN/D, dan Pimpro/Bendaharawan Proyek.
(2) UU  No.  28  Tahun  1999  merupakan  rambu-rambu  moral  dan  merupakan kebijakan  hukum  yang  bersifat  preventif  dengan  mengedepankan  regulasi yang bersifat administratif.
(3) UU  No.  28  Tahun  1999  telah  memerintahkan  pembentukan  Komisi Pemeriksa Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang merupakan lembaga independen  yang  terdiri  dari  unsur  pemerintah  dan  masyarakat  dengan memiliki wewenang “ subpoena ” dan penyelidikan. 9
(4) UU  No.  28  Tahun  1999  telah  mengatur  partisipasi  publik  ke  dalam penyelenggaraan negara.
(5) UU  No.  28  Tahun  1999  telah  menetapkan  perbuatan  kolusi  dan  nepotisme sebagai tindak pidana (baru) dan berdiri sendiri.
7 Romli  Atmasasmita,  Sekitar  Masalah  Korupsi:  Aspek  Nasional  dan  Aspek  Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm., 16.
8 Id, hlm., 18.
9 https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_Harta_Kekayaan_Penyelenggara_Negara
Selain itu, dilahirkan pula UU Tipikor sebagai “pasangan harmonis” UU No. 28 Tahun 1999 yang diharapkan dapat membentuk kultur (baru) tandingan yaitu kultur  anti  korupsi.  “Pasangan  harmonis”  tersebut  didukung  oleh  karakteristik khusus UU Tipikor antara lain sebagai berikut:
(1) UU ini telah merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil bukan delik materil sehingga pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan  terhadap  terdakwa,  melainkan  hanya  merupakan  faktor  yang meringankan pidana.
(2) UU  ini  mencantumkan  korporasi  di  samping  perorangan  sebagai  subyek hukum.
(3) UU  ini  mencantumkan  sistem  pembuktian  terbalik  terbatas  dan  berimbang ( balanced burden of proof ).
(4) UU  ini  mencantumkan  yurisdiksi  ke  luar  batas  territorial  ( extraterritorial jurisdiction ).
(5) UU  ini  mencantumkan  ancaman  pidana  minimum  di  samping  ancaman pidana maksimum.
(6) UU  ini  mencantumkan  ancaman  pidana  mati  sebagai  unsur  pemberatan dalam hal-hal tertentu.
(7) UU  ini  mengatur  tentang  pembekuan  rekening  tersangka/terdakwa ( freezing ) yang dapat dilanjutkan dengan penyitaan ( seizure ).
(8) UU  ini  mencantumkan  tentang  peran  serta  masyarakat  dalam pemberantasan korupsi.
(9) UU ini mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagai  lembaga  yang  independen,  terdiri  dari  unsur  pemerintah dan masyarakat. 10
Telah  dilahirkan  pula  UU  TPPU  sebagai  pelengkap  kedua  undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya. Di dalam undang-undang ini telah di atur cara investigasi  baru  yang  dimungkinkan  dilakukan  penyidikan  terhadap  rekening
10 Komisi  ini  bernama  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  didirikan  berdasarkan  kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_ Republik_Indonesia
pihak ketiga yang menerima uang dari tersangka, dan di atur alat bukti baru yang tidak di atur dalam KUHAP seperti media elektronika dan sebagainya.
Keberadaan  ketiga  undang-undang  tersebut  (ditambah  dengan  UU  KPK) diharapkan  dapat  membebaskan  atmosfer  Indonesia  dari  bencana  kebobrokan baik  di  bidang  sikap  mental  dan  perilaku  penyelenggara  negara  dan  di    bidang ekonomi  dan  keuangan.  Bahkan  dalam  UU  Tipikor  dilengkapi  adanya  ketentuan bahwa  pihak  kejaksaan  dapat  melakukan  gugatan  perdata  terhadap  aset-aset terpidana korupsi yang tidak diketahui sebelumnya sekalipun sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## Pengaturan Illicit Enrichment Di Indonesia
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  keberadaan  UU  Penyelenggara  Negara yang Bersih dan Bebas KKN, UU Tipikor, UU TPPU, dan UU KPK tersebut di atas ternyata  masih  belum  dapat  sepenuhnya  membasmi  tindakan  koruptif  para pejabat  negara,  dapat  dilihat  dari  masih  banyaknya  kasus  yang  ditangani  oleh KPK.  Dari  data  tahun  2018,  secara  total,  KPK  melakukan  157  kegiatan penyelidikan,  178  penyidikan,  dan  128  kegiatan  penuntutan,  baik  kasus  baru maupun  sisa  penanganan  perkara  pada  tahun  sebelumnya. 11 Dengan  kata  lain, keberadaan undang-undang tersebut belum cukup untuk membuat takut dan jera para pejabat negara yang akan melakukan tindak pidana korupsi (lagi).
Saat ini yang perlu kita lakukan  adalah mengejar aset koruptor. Koruptor lebih takut miskin dan hilang harta ketimbang kurungan badan di penjara. 12 Kita butuh  aturan  khusus  yang  bisa  merampas  kekayaan  pejabat  negara  yang meningkat  signifikan  tapi  asal-usul  keabsahannya  tidak  bisa  dijelaskan  ( illicit enrichment ).  Sebenarnya  peraturan  hukum  yang  ada  terkait  pemberantasan tindak pidana korupsi dapat menjadi embrio lahirnya undang-undang terkait illicit enrinchment .  Hukum  Indonesia  belum  memiliki  pengaturan  ini  walaupun  telah
11 Detik news, KPK Tangani 178 Kasus Korupsi di 2018, Terbanyak Libatkan Legislatif, https://news.detik.com/berita/d-4350420/kpk-tangani-178-kasus-korupsi-di-2018- terbanyak-libatkan-legislatif, terakhir diakses 7 Mei, 2019.
12 ICW, Miskinkan Koruptor Lewat Aturan "Illicit Enrichment", https://antikorupsi.org/id/news/miskinkan-koruptor-lewat-aturan-illicit-enrichment, terakhir diakses 7 Mei, 2019.
diamanatkan  dalam  Pasal  20  UNCAC  seperti  pada  pembahasan  di  atas.  Padahal, dengan  mengatur illicit  enrichment ,  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  dapat diperkuat.
Dalam  UNCAC  yang  diratifikasi  dengan  UU  No.  7  Tahun  2006,  diatur tentang  pemidanaan  terhadap illicit  enrichment .  UNCAC  meyakini,  bahwa membuat  pengaturan  tentang illicit  enrichment bukan  saja  untuk  mencegah  dan memberantas  korupsi  tetapi  juga  untuk  kerjasama  internasional  dan asset recovery yang  optimal.  Selengkapnya  pengaturan  UNCAC Article  20.  Illicit enrichment:
“Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as  may  be  necessary  to  establish  as  a  criminal  offence,  when  committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.”
Terjemahan bebasnya adalah: “Tunduk pada konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, masing-masing Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk  mengadopsi  tindakan  legislatif  dan  tindakan-tindakan  lain  yang  dianggap perlu untuk menetapkan sebagai tindak pidana ketika dilakukan  dengan sengaja suatu  perbuatan  memperkaya  diri  dengan  tidak  sah,  yaitu  adanya  peningkatan secara  signifikan  pada  aset  kekayaan  pejabat  publik  yang  tidak  dapat  dijelaskan secara  wajar  dan  masuk  akal  sehubungan  dengan  pendapatannya  yang  sah menurut hukum”.
Sebagai Negara peserta UNCAC, dan meskipun Indonesia telah meratifikasi dalam  hukum  positifnya,  akan  tetapi  ketentuan  tentang illicit  enrichment belum menjadi  delik  pidana  yang  dalam  sistem  hukum  dan  UU  Tipikor.  Upaya  untuk mengatur  ketentuan  ini  dapat  dilihat  pada  Rancangan  Undang-Undang  Tindak Pidana  Korupsi  (RUU  Tipikor)  yang  hendak  mengubah  UU  No.  31  tahun  1999 sebagaimana  diubah  dengan  UU  No.  20  tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Landasan hukum untuk menyatakan perlu adanya UU khusus tentang illicit enrichment di  Indonesia  bisa  dilakukan  dengan  mengunakan  landasan  filosofis
dan hukum sebagaimana realitas kejahatan korupsi di Indonesia saat ini. Sebagai landasan  filosofis  pentingnya  pengaturan illicit  enrichment di  peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi:
(1) Saat  ini  Indonesia  sedang  memerangi  kejahatan  luar  biasa  yang  bernama korupsi;
(2) Hambatan  dalam pemberantasan  korupsi  tersebut  berupa  masih  minimnya pejabat  publik  sebagai  penyelenggara  Negara  melaporkan  harta kekayaannya.  Sementara  banyak pejabat  publik  mempunyai kekayaan yang melebihi  logika  pendapatan  yang  diterimanya  selama  dirinya  menjadi pejabat publik.
Sedangkan  sebagai  landasan  yuridis  bisa  digunakan  ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.
Terkait  pembentukan  UU  khusus  tentang illicit  enrichment, Milda Istiqomah  dalam  penelitiannya  merumuskan Illicit  enrichment antara  lain  ialah sebagai berikut: 13
“Pejabat  publik  dianggap  melakukan  suatu  tindakan  pengayaan  terlarang ( illicit enrichment ) apabila selama menjabat sebagai pejabat publik dengan sengaja  memperkaya  diri  sendiri  secara  tidak  sah  dengan  tidak  dapat menjelaskan  hubungan  yang  rasional  antara  pendapatannya  (gaji  atau bukan  gaji)  yang  sah/legal  dengan  peningkatan  kekayaannya  yang  tidak seimbang dengan pendapatannya (sah/legal) selama menjabat.”
Namun juga harus dipahami bahwa unsur memperkaya diri sendiri ini juga termasuk  memperkaya  korporasi  miliknya  atau  milik  keluarganya  maupun memperkaya  keluarganya  sedarah  maupun  semenda  sampai  derajat  ketiga.  Jadi terdapat  beberapa  unsur  pengayaan  terlarang illicit  enrichment ,  antara  lain ialah: 14
1) Pejabat publik;
2) Selama menjabat sebagai pejabat publik;
13 Milda  Istiqomah,  Kebijakan  Formulasi  Pengaturan “Illicit  Enrichment” Sebagai  Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Media Hukum Vol 23. No. 1. 2016, hlm., 81.
3) Memperkaya  diri  sendiri  (termasuk  memperkaya  korporasi  miliknya  atau milik  keluarganya  maupun  memperkaya  keluarganya  sedarah  maupun semenda sampai derajat ketiga);
4) Tidak  dapat  menjelaskan  hubungan  yang  rasional  antara  pendapatannya (gaji atau bukan gaji) yang sah/legal dengan peningkatan kekayaannya yang tidak seimbang dengan pendapatannya yang sah/legal (gaji atau bukan gaji) selama menjabat; dan
5) Dilakukan dengan sengaja.
Selain itu dirumuskan pula subjek yang dapat dikenakan perampasan aset berdasarkan illicit enrichment ialah sebagai berikut: 15
“Ayat  (1):  Perampasan  aset  berdasarkan  pengayaan  terlarang  ( illicit enrichment )  hanya  berlaku  terhadap  Pejabat  Publik.  Ayat  (2):  Pejabat Publik  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  ialah  pejabat  yang  menjalankan fungsi pemerintahan dalam arti luas yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif  serta  pejabat  publik  yang  menjalankan  kegiatan  perusahan publik.”
Satu  contoh  dalam  hal  ini  adalah  kasus  Gayus  Tambunan  (GT). 16 Dalam perkara  No.  1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel  atas  nama  terdakwa  GT  dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi melanggar: Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke  1  KUHP.  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  UU  No.  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 22 jo. Pasal 28 UU UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
Mengadili,  Menyatakan  Terdakwa  GT  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  secara bersama-sama  sebagaimana  dakwaan  kesatu  subsidair  dan  kedua  Primair  dan tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dakwaan  ketiga  serta  memberi  keterangan
15 Id, hlm., 82.
16 Artidjo  Alkostar,  Urgensi  Pengaturan Illicit  Enrichment  and  Trading  In  Influence untuk Meningkatkan Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi 4, Stadium General, Kamis 4 Juli 2019 pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Utama lt. 3 Kampus FH UII.
yang tidak benar tentang harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi sebagimana dakwaan keempat.
Pasal  22  menentukan:  “Setiap  orang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 28,  Pasal  29,  Pasal  35,  dan  Pasal  36  yang  dengan  sengaja  tidak  memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana…..”
Pasal  28  menentukan:  “Untuk  kepentingan  penyidikan,  tersangka  wajib memberi  keterangan  tentang  seluruh  harta  benda  setiap  orang  atau  korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.”
Dalam  hubungan  perkara  ini  GT  ternyata  tidak  memberi  keterangan  atau memberikan  keterangan  yang  tidak  benar  tentang  harta  benda  yang  dimilikinya yang bertambah secara tidak wajar dibandingkan dengan penghasilannya sebagai PNS  pada  Direktorat  Jenderal  Pajak  (Pelaksana  pada  Direktorat  Keberatan  dan Banding).
Namun masih terdapat kelemahan dalam penerapannya, karena harta yang dapat  dirampas  adalah  harta  yang  diketahui  atau  diduga  mempunyai  hubungan dengan  tindak pidana  korupsi  yang  disangkakan  kepada  tersangka.  Dengan  kata lain  pengadilan  tidak  dapat  merampas  harta  lain  yang  didapat  secara  tidak  sah yang tidak seimbang dengan pendapatannya  selama menjabat.
Saat ini sedang dilakukan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, yang merupakan prakarsa Kementerian Hukum dan  HAM,  yang  di  dalamnya  mengatur  mengenai  Perampasan  Aset  dilakukan dalam hal: 17
1) tersangka  atau  terdakwanya  meninggal  dunia,  melarikan  diri,  sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;
2) terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan hukum;
3) Perampasan  aset  juga  dapat  dilakukan  terhadap  aset  yang  perkara pidananya  tidak  dapat  disidangkan;  atau  telah  diputus  bersalah  oleh
17 Radita Ajie, Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik Secara Tidak Wajar ( Illicit Enrichment )  Dalam  Konvensi  PBB  Anti  Korupsi  2003  (Uncac)  Dan  Implementasinya  Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12 No. 3, 2015, hlm., 18-19.
pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  dan  di kemudian  hari  ternyata  diketahui  terdapat  aset  dari  tindak  pidana  yang belum dinyatakan dirampas.
Dengan  begitu  diharapkan  pengadilan  juga  dapat  merampas  aset  koruptor  yang didapat  dari  tindak  pidana  korupsi  lainnya  yang  tidak  didakwakan  terhadap koruptor tersebut.

## Pentingnya Pengaturan Illicit Enrinchment Di Indonesia
Sering,  satu-satunya  bukti  nyata  bahwa  suatu  kejahatan  telah  terjadi adalah  uang  yang  berpindah  tangan  antara  pejabat  korup  dan  mitranya  dalam kejahatan  tersebut,  dengan  demikian  “kekayaan  yang  tidak  wajar”  dari  pejabat korup menjadi manifestasi dari korupsi yang paling terlihat. 18 Pelanggaran seperti penyuapan  membutuhkan  bukti  praktik  pemberian  suap  kepada  pejabat  yang korup  sehingga  sulit  dilakukan  penuntutan  dalam  situasi  seperti  ini.    Demikian pula  apabila  pelanggaran  tersebut  berhasil  dibawa  ke  meja  pengadilan, membuktikan  hasil  suap  yang  bertujuan  untuk  memulihkan  aset  negara  juga seringkali  menjadi  upaya  yang  sulit.  Upaya  memberantas  korupsi  lebih  jauh ditantang oleh “anonimitas” dan sifat aset hasil korupsi yang mudah dipindahkan, disembunyikan dan ditransfer sebelum secara sah dikembalikan kepada negara.
Mengatur illicit enrichment dapat memperkuat UU Tindak Pidana Korupsi dan  UU  TPPU.  Sebab,  UU  Tipikor  dan  UU  TPPU  punya  keterbatasan  untuk mengejar  aset-aset  yang  diduga  berasal  dari  hasil  korupsi.  Setidaknya  ada  lima keunggulan  pengaturan illicit  enrichment 19 :  Pertama,  memiskinkan  koruptor dengan  menerapkan  pembalikan  beban  pembuktian  (pembuktian  terbalik),  di mana terdakwa harus bisa membuktikan asal-usul kekayaannya, dapat diterapkan secara  maksimal.  Kedua,  menguatkan  fungsi  pelaporan  Laporan  Harta  Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sehingga tidak cenderung bersifat formalitas dan tanpa sanksi  pada  pejabat  yang  bohong  tentang  kekayaannya.  Ketiga,  memudahkan pembuktian  jika  dibandingkan  dengan  UU  Pencucian  Uang,  pasal  gratifikasi,  dan
18 Terjemahan bebas, Lindy Muzila and partners, On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption, Stolen Asset Recovery (StAR) Series, The World Bank -  UNODC, 5, 2012 .
19 ICW, Miskinkan Koruptor Lewat Aturan " Illicit Enrichment ", Supra  no., 13.
bahkan  pembuktian  terbalik  di  UU  Tipikor.  Keempat,  menyerang  langsung  pada motivasi  melakukan  korupsi  (pengumpulan  kekayaan),  dan  Kelima, mendistribusikan kekayaan yang dirampas untuk negara bagi keadilan yang lebih luas, seperti untuk sektor pendidikan, kesehatan atau pelayanan dasar lainnya.
Unsur illicit  enrichment dari  empat  Negara  yang  telah  mengatur  tentang illicit enrichment adalah: 20
1. India  ditujukan  kepada  setiap  pejabat  publik  (dalam  kapasitasnya  menjabat atau  atas  jabatannya)  selama  menjabat  tidak  dapat  menjelaskan  rekening, sumber yang berkaitan dengan uang, pajak kekayaan yang tidak sepadan dari pendapatan (di luar pajak).
2. Guyana ditujukan kepada setiap orang yang pelayanan publik atau atas nama jabatan publik memiliki kekayaan atau yang dapat dihitung dengan uang yang tidak wajar dari pendapatannya dan gagal memembuktikan kepemilikan harta dan  sumber  yang  dapat  dihitung  dalam  bentuk  uang  melalui  mekanisme hukum (pengadilan, dan pajak).
3. Sierra  Leon  ditujukan  kepada  setiap  orang  yang  menjadi  pegawai  publik mempunyai  kekayaan  yang  tidak  dapat  dijelaskan  ( unexplained  wealth )  yang tidak dapat menjelaskan melalui pengadilan.
4. Cina  ditujukan  pada  setiap  Penyelenggara  Negara  memiliki  kekayaan  dan pengeluaran  melebihi  pendapatannya  yang  tidak  dapat  menjelaskan  sumber pendapatannya dari yang sah maka dinyatakan sebagai perolehan yang illegal. Subjek  pengaturan  dalam  pengaturan  di  ke  4  negara  tersebut  bervariasi,
dari pejabat publik hingga setiap orang. Sementara obyek pengaturannya adalah, kekayaan  dalam  bentuk  asset  yang  dimiliki  oleh  para  pejabat  publik  dan  orang. Jenis  hukum  yang  dikenakan  pada  pejabat  publik  tersebut,  adalah  denda  dan hukuman penjara. Lama hukuman cukup bervariasi dengan paling rendah 6 bulan (Guyana) dan  paling lama  5  tahun  (Cina).  Khusus  Sierra  Leon  mengatur  tentang Unexplained  Wealth yang  diasumsikan  sama  dengan illicit  enrichment .  Ancaman hukumannya  berkisar  6  bulan  hingga  5  tahun.  Kenapa  mencantumkan  pidana
20 Indonesia Corruption Watch,Implementasi  dan  Pengaturan Illicit  Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia, Supra no. 6, hlm., 28.
badan  menurut  konvensi  internasional,  tidak  bisa  diextradisi  bila  tidak  ada ancaman penjara minimum 1 tahun.
Masalah  penegakan  hukum  (terutama  yang  terkait  dengan  korupsi), merupakan  salah  satu  masalah  besar  yang  membutuhkan  penanganna  serius disamping  masalah  integrasi  bangsa  dan  pemulihan  ekonomi.  Banyak  orang menilai  bahwa  tidak  ada  keterkaitan  antara  ketiganya.  Padahal,  terdapat hubungan  sangat  erat  antara  integrasi  bangsa,  pemulihan  ekonomi,  dan penegakan  hukum.  Negara-negara  yang  dapat  menjamin  pertumbuhan  ekonomi dan integrasi bangsa adalah mereka yang dapat melaksanakan penegakan hukum dengan baik. 21
Di  Indonesia,  situasi  korupsi  sudah  bukan  hanya  merupakan  kejahatan khusus  dan  luar  biasa  akan  tetapi  sudah  merupakan  pelanggaran  hak-hak ekonomi dan sosial rakyat sebagaimana telah ditegaskan dalam UU Tipikor, fungsi hukum  pidana  harus  dilaksanakan  sedemikian  rupa  sehingga  fungsi  preventif, represif dan edukatif sekaligus dapat berjalan berdampingan. 22
Berikut beberapa keterbatasan UU Tipikor:
(1) Perampasan  kekayaan  koruptor  hanya  dapat  dilakukan  terhadap  barang yang  digunakan,  atau  diperoleh  dari  korupsi  atau  barang  yang menggantikannya;
Diatur  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  a.  Perampasan  kekayaan  lain  di  luar kasus  yang  diproses  tidak  dimungkinkan.  Padahal,  bukan  tidak  mungkin terpidana memiliki kekayaan tidak wajar dibandingkan dengan penghasilan sah. Misal: pejabat tertentu memiliki mobil dan rumah mewah serta rekening gendut.
(2) Penggantian kerugian negara tidak maksimal;
Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b jumlah maksimum pembayaran uang pengganti adalah sebanyak yang dinikmati dari sebuah kasus korupsi. Pada sejumlah kasus seringkali asset recovery (penggantian kerugian negara) tidak maksimal.  Sebab,  kerugian  akibat    perbuatan  terpidana  tidak  bisa
21 Harry Ponto, Surga Para Koruptor, Kompas, Jakarta, 2004, hlm., 118.
22 Romli Atmasasmita, supra catatan no. 8 , hlm., 57.
dikembalikan  karena  hukuman  tambahan  (berupa  penggantian  kerugian), besarnya maksimal hanya sejumlah yang dinikmati oleh si terpidana korupsi.
(3) Ada celah hukum untuk tidak membayar uang pengganti;
Jika  kekayaan  terpidana  tidak  ditemukan  (bisa  karena  disembunyikan  atau memang  tidak  ada  lagi),  maka  kewajiban  membayar  uang  pengganti  bisa diganti  dengan  pidana  kurungan.  Ini  seringkali  jadi  kelemahan pemberantasan  korupsi,  jika  sejak  proses  penyelidikan  dan  penyidikan penegak  hukum  tidak  menelusuri  dan  menyita  aset.  Jika  menunggu  vonis, terbuka  kemungkinan  besar  bagi  terpidana  untuk  mengalihkan, menyembunyikan, atau menjual aset. Pengaturan hal ini di dalam UU Tipikor secara  teoritis  tidak  tepat,  seharusnya  dibedakan  jenis  pidana  badan  dan pidana finansial. Dalam jenis pidana financial, uang pengganti diperlakukan sebagai  hutang,  yang  apabila  kekayaan  terpidana  tidak  ditemukan,  harus dibayar apabila suatu saat memiliki harta dan hutang kepada negara ini bisa ditagih ke ahli warisnya.
(4) Pembuktian yang sulit.
Perampasan  aset  atau  pembayaran  uang  pengganti  dari  aset  si  terpidana korupsi  hanya  bisa  dilakukan  setelah  korupsi  dinyatakan  terbukti  di pengadilan. Ini sangat menghambat upaya pemberantasan korupsi, terutama jika  penegak  hukum  menemukan  aset  lain  si  koruptor  yang  asal-usulnya tidak jelas dan kekayaan itu tidak sebanding dnegan penghasilan sahnya.
Dalam Illicit  enrichment ,  negara  berwenang  untuk  mengadili  pejabat  dan menyita  hasil  korupsi  atas  dasar  bahwa  kekayaan  yang  tidak  jelas  asal-usulnya merupakan bukti perilaku korupsi. Serupa dengan tindak pidana pencucian uang, tidak  perlu  membuktikan  pelanggaran  yang  mendasarinya  meskipun  asal-usul dana kriminal masih perlu dibuktikan dalam kasus pencucuian uang.
Sebagai  suatu  jawaban  kebutuhan  pengaturan Illicit  enrichment ,  Satuan Tugas  Pemberantasan  (Satgas)  Mafia  Hukum  pada  tahun  2011  telah  melakukan penelitian  tentang illicit  enrichment .  Hasil  penelitian  tersebut  menjelaskan
beberapa tujuan dan manfaat yang diharapkan dan telah dirasakan negara-negara yang mengatur norma tersebut, yaitu: 23
(1) Mengembalikan  kerugian  negara  yang  telah  hilang  dari  praktek  koruptif pejabat publik;
(2) Mencegah  pejabat  publik  untuk  melakukan  korupsi  atau  setidaknya meminimalisir inisiatif mereka untuk melakukan korupsi dan mendapatkan keuntungan financial darinya;
(3) Menghukum pejabat publik yang melakukan korupsi;
(4) Meminimalisir inisiatif untuk melakukan bisnis atau kegiatan lain yang sarat dengan konflik kepentingan (dengan jabatannya);
(5) Meminimalisir  kejahatan  lain  karena  menghapus  kemampuan  financial pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut;
(6) Secara tidak langsung, pengaturan illicit enrichment akan mendorong orang untuk  lebih  taat  dalam  membayar  pajak.  Karena  jika  orang  memiliki kekayaan  sah  namun  tidak  membayar  pajak  secara  benar,  maka  yang bersangkutan potensial disangka melakukan illicit enrichment .
Hambatan Dalam Penerapan Illicit Enrinchment Di Indonesia
Dalam pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), pelaksanaan prinsip ini akan menimbulkan konflik penerapan, terutama tentang hak milik. Dalam terminologi HAM,  selain  hak  hidup  dan  kebebasan,  hak  milik  merupakan  hak  fundamental yang  harus  dilindungi  dan  dihormati.  Apabila  ini  dilanggar,  maka  telah  terjadi pelanggaran HAM. Harta kepemilikan sebagai hak dasar seseorang, Negara harus melindunginya. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena kecurigaan memiliki harta benda dan memintanya untuk menjelaskan di muka persidangan bukti sah kepemilikan.  Ini  jelas  sangat  bertentangan  dengan  asas  hukum  pra  duga  tidak bersalah ( presumption of Innocence ) dan non self incrimination .
Hakekat  pemberantasan  korupsi  meski  sejajar  dan  tidak  bertentangan dengan  prinsip-prinsip  HAM.  Oleh  sebab  itu,  tujuan  pemidanaan  tidak  saja
23 Indonesia  Corruption  Watch ,Implementasi  dan  Pengaturan Illicit  Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia, Supra catatan no. 6, hlm., 13.
menghukum  tapi  juga  untuk  memperbaiki  keadaan  guna  memberikan  efek  jera bagi pelaku serta pencegahan bagi orang yang belum melakukan yang berorientasi kedepan  ( forward-looking )  sekaligus  mempunyai  sifat  pencegahan  ( detterence ). Dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi  seringkali  kedua  tujuan  itu  tidak tercapai  karena  masih  mengunakan  pendekatan  aliran  klasik  dan  neoklasik. 24
Banyak  sekali  pengadilan  memberikan  vonis  yang  tidak  memperbaiki  keadaan yang  sekaligus  membuat  pelaku  jera  dan  pencegahan  kedepan.  Bahkan,  banyak putusan kasus korupsi di pengadilan memberikan hukuman yang relatif rendah.
Pengaturan Illicit enrichment mesti mempertimbangkan strategi follow the money .  Konsekuensinya  adalah  bentuk  beban  pembuktian  pada  saat  seseorang diduga  mempunyai  kekayaan  yang  tidak  wajar  dan  sah.  Pembuktian  menurut hukum positif adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah harus tunduk terhadap undang-undang. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pembuktian conviction-in time dan conviction-raisonee . Dalam sistem ini tidak ada tempat  bagi  “keyakinan  hakim”.  Seseorang  dinyatakan  bersalah  jika  proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah menunjukkan bahwa  terdakwa  bersalah.  Proses  pembuktian  serta  alat  bukti  yang  diajukan diatur secara tegas dalam undang-undang. Sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang  secara  positif,  berdasarkan  keyakinan  hakim  saja,  berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis, dan berdasarkan undang- undang negatif.
Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan tentang beban pembuktian masih sangat konvensional, dengan pendekatan legisme yang terkadang tidak pro terhadap  pemberantasan  korupsi.  Dalam  peraturan  acara  pidana  di  Indonesia, terdapat ketidakjelasan perumusan norma pembalikan beban pembuktian. Disatu sisi beban pembuktian pada penuntut umum berdasarkan Pasal 66 KUHAP yang isinya  “Terdakwa  tidak  dikenakan  beban  pembuktian”  dan  Pasal  31  ayat  (1) UU Tipikor  “Terdakwa memiliki hak untuk membuktikan dalam sidang pengadilan” yang memberikan ruang pembuktian terbalik.
Dalam  pemberantasan tindak pidana  korupsi  yang  sudah  dikualifikasikan sebagai extraordinary yang  menghadapi  banyak  kendala.  Hal  ini  disebabkan karena persoalannya rumit, sulitnya menemukan bukti dan adanya kekuatan yang justru  menghalangi  pembersihan  itu,  maka  pembuktian  di  pengadilan  harus mengunakan pendekatan extra ordinary juga. Beban pembuktian terbalik ( shifting burden of proof ) menjadi pilihan yang logis saat ini.
Selain  hambatan  terkait  pendekatan  HAM  dan  asas  praduga  tak  bersalah, kewajibaan bagi setiap penyelenggara Negara bersedia untuk diperiksa kekayaan sebelum  dan,  selama  dan  setelah  menjabat,  dan  mempunyai  kewajiban  untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat seperti yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN dan dalam UU KPK menjadi syarat penting eksistensi pengaturan tentang illicit enrichment .
Akan  tetapi,  letak  eksistensi  dan  periode  pelaporan  LHKPN  mesti diperjelas.  Sebab  ini  menjadi  akan  menjadi  perdebatan  yang  cukup  rentan  jika tidak.  perlu  dilakukan  pengaturan  lebih  rinci  terkait  dengan  Laporan  Harta Kekayaan  Penyelenggara  Negara  (LHKPN).  Tidak  hanya  diatur  lebih  rinci, melainkan juga melakukan verifikasi terhadap LHKPN yang telah dibuat oleh para pejabat publik. Sebab bisa saja pelaporan tersebut dibuat diatas kebohongan dan tidak berlandaskan realitas kekayaan yang dimiliki oleh pejabat publik tersebut.
Berdasarkan itu, maka akan sangat relevan sekali apabila landasan hukum penyelenggara LHKPN dan periodeisasi pelaporan LHKPN mesti diperjelas dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Ini  bertujuan  untuk  mencegah kerentanan perdebatan. Revitalisasi LHKPN paling tidak meliputi: (1) Pemberian LHKPN  oleh  pejabat  publik  dilakukan  secara  berkala  yakni  pada  saat  menjabat, saat  dan  berakhir.  Agar  peningkatan  kekayaan  pejabat  publik  dapat  terdeteksi oleh Negara; (2) Fungsi Komisi (setelah ditentukan siapa yang berwenang) tidak saja menerima dan memeriksa saat LHKPN itu masuk, melainkan juga melakukan verifikasi  terhadap  LHKPN  tersebut.  Langkah  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara merevisi  peraturan  perundang-undangan  seperti  UU  No  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggara Yang Bebas KKN dan juga UU KPK.
Berikut  beberapa  contoh  hambatan  lainnya  dalam  penerapan illicit enrichment , antara lain:
(1) Minimnya  database  yang  terpusat  dan  sulitnya  akses  masuk  ke  database tersebut  yang  dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi  aset  pejabat  publik seperti  daftar  properti,  catatan  pajak,  identifikasi  rekening  bank,  dan  lain sebagainya;
(2) Masih  banyaknya  transaksi  keuangan  yang  dilakukan  secara  tunai  di  luar sistem perbankan;
(3) Masih banyaknya manipulasi nilai aktual properti yang dimiliki oleh pejabat publik,  dengan  membeli  properti  jauh  dibawah  harga  pasar  karena  ada keterkaitan dengan pihak-pihak tertentu;
(4) Aset yang dimiliki oleh pejabat publik menggunakan atas nama rekanan atau pihak ketiga; dan
(5) Sulitnya  membuktikan    pinjaman,  warisan,  dan  hibah  yang  berasal  dari keluarga.

## Penutup
Sebagai Negara peserta UNCAC, dan meskipun Indonesia telah meratifikasi dalam  hukum  positifnya,  akan  tetapi  ketentuan  tentang illicit  enrichment belum menjadi  delik  pidana  yang  dalam  sistem  hukum  dan  UU  tentang  Tindak  Pidana Korupsi.  Upaya  untuk  mengatur  ketentuan  ini  dapat  dilihat  pada  Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) yang hendak mengubah UU No.  31  tahun  1999  sebagaimana  diubah  dengan  UU  No.20  tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Mengatur illicit  enrichment dapat memperkuat  UU  Tipikor  dan  UU  TPPU.  Sebab,  UU  Tipikor  dan  UU  TPPU  punya keterbatasan  untuk  mengejar  aset-aset  yang  diduga  berasal  dari  hasil  korupsi. Selain hambatan terkait pendekatan HAM dan asas praduga tak bersalah, masalah Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara juga menjadi hambatan utama dalam penerapan illicit enrichment di Indonesia.
Hal  yang  perlu  kita  lakukan  saat  ini  adalah  mengejar  aset  koruptor. Koruptor  lebih  takut  miskin  dan  hilang  harta  ketimbang  kurungan  badan  di
penjara. Kita butuh aturan khusus yang bisa merampas kekayaan pejabat negara yang meningkat signifikan tapi asal-usul keabsahannya tidak bisa dijelaskan ( illicit enrichment ).
Pengaturan Illicit enrichment mesti mempertimbangkan strategi follow the money . Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah dikualifikasikan sebagai  extraordinary  yang  menghadapi  banyak  kendala.  Hal  ini  disebabkan karena persoalannya rumit, sulitnya menemukan bukti dan adanya kekuatan yang justru  menghalangi  pembersihan  itu,  maka  pembuktian  di  pengadilan  harus mengunakan pendekatan extra ordinary juga. Beban pembuktian terbalik ( shifting burden  of  proof )  menjadi  pilihan  yang  logis  saat  ini.  Selain  itu,  landasan  hukum penyelenggara  LHKPN  dan  periodeisasi  pelaporan  LHKPN  juga  mesti  diperjelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Daftar Pustaka
Buku: Harry Ponto, Surga Para Koruptor, Kompas, Jakarta, 2004. Mukti  Fajar,    dkk.  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris,  Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010.
Romli  Atmasasmita,  Sekitar  Masalah  Korupsi:  Aspek  Nasional  dan  Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2004.
Syed  Hussein  Alatas,  Sosiologi  Korupsi:  Sebuah  Penjelajahan  dengan  Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta, 1983.

## Jurnal:
Artidjo  Alkostar,  Urgensi  Pengaturan  Illicit  enrichment  and  Trading  In  Influence untuk Meningkatkan Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Disampaikan dalam acara Stadium General, Kamis, 4 Juli 2019 pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Utama lt. 3 Kampus FH UII.
Indonesian  Corruption  Watch ,Implementasi  dan  Pengaturan Illicit  enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia, Policy Paper, 2014.
Lindy  Muzila  and  partners, On  the  Take:  Criminalizing  Illicit  enrichment  to  Fight Corruption , Stolen Asset Recovery (StAR) Series, The World Bank -  UNODC, 2012.
Milda  Istiqomah,  Kebijakan  Formulasi  Pengaturan  “ Illicit  enrichment ”  Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Media Hukum Vol 23. No. 1 Juni 2016.
Radita  Ajie,  Kriminalisasi  Perbuatan Pengayaan  Diri  Pejabat  Publik  Secara  Tidak Wajar ( Illicit enrichment ) Dalam Konvensi Pbb Anti Korupsi 2003 (Uncac) Dan Implementasinya Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vo. 12 No. 3, 2015.
Internet: https://daerah.sindonews.com/read/1390546/174/terungkap-bupati-bekasi- nonaktif-neneng-hasanah-terima-setoran-dari-para-kadis-1553681509 https://daerah.sindonews.com/read/1371653/174/zumi-zola-resmi diberhentikan-jadi-gubernur-jambi-1547809197 https://www.tagar.id/sepuluh-pejabat-indonesia-dengan-korupsi-miliaran- hingga-triliunan-rupiah https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_Harta_Kekayaan_Penyelenggara_Negara https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indones ia https://news.detik.com/berita/d-4350420/kpk-tangani-178-kasus-korupsi-di- 2018-terbanyak-libatkan-legislatif https://antikorupsi.org/id/news/miskinkan-koruptor-lewat-aturan-illicit- enrichment

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang.