## ANALISIS POTENSI PENERIMANAAN RETRIBUSI PARKIR
PADA PUSAT-PUSAT PERBELANJAAN

## KOTA MEDAN

## JUFRIZEN

## Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

## Abstrak
Analisis  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  penetapan  target  penerimaan retribusi parkir  sudah sesuai dengan  kapasitas  retribusi parkir, mengetahui apakah realisasi  penerimaan  retribusi  parkir  sudah  sesuai  dengan  target  penerimaan retribusi  parkir  dan  mengetahui  upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kecamatan Medan Kota.  Metode  analisa  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif.
Adapun    dari  hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan  bahwa  target  yang ditetapkan 52,50% dari kapasitas yang  sebenarnya, jadi terdapat 48,50% kapasitas yang hilang.
Kata Kunci :   Target  yang  ditetapkan  tidak  sesuai  dengan  kapasitas  yang sebenarnya.

## Pendahuluan
Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah,  dalam  menetapkan  target  penerimaan  dari  pos  ini  seyogyanya  dilakukan dengan  terlebih  dahulu  menganalisis  potensi  daerah  yang  ada.  Dengan  analisis potensi  yang dilaksanakan tiap tahun,  maka diharapkan daerah dapat  memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya. Semakin  besar  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  maka  daerah  akan  semakin  mampu melaksankan  tugas-tugas  pemerintahan  dan  pembangunan  semakin  lancar.  Ketika Pemerintah  Daerah  sedang  melakukan  usaha  meningkatkan  pendapatan  asli daerahnya,  maka  hal  yang  harus  dipertimbangkan  adalah  beban  yang  harus ditanggung  masyarakat.  Disatu  sisi  peningkatan  PAD  akan  mempengaruhi  tingkat kemampuan daerah, tetapi disisi  lain  juga  berarti  penigkatan  beban  masyarakat. Hal ini karena obyek pemungutan akhir adalah masyarakat.
Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  diantaranya  adalah  pajak  daerah  dan  retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  berkaitan  dengan  berbagai  aspek kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  digunakan  untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah dalam  upaya  pemenuhan  kebutuhan  daerah.  Disini  perlu  dipahami  oleh  masyarakat bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini sebagai sumber penerimaan yang  dibutuhkan  oleh  daerah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di daerah.  Dimana  untuk  mengatur  tentang  pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  1997  yang  telah
disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah  yang  aturan  pelaksanaannya  berdasarkan  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  65  tahun  2001  tentang  Pajak  Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
Seiring  dengan  berjalannya  otonomi  daerah,  diharapkan  pemerintah  daerah mampu  mengelola  dan  memaksimalkan  sumber  daya  yang  ada  di  daerah  untuk kelangsungan  dan  kemajuan  daerahnya  sendiri.  Salah  satu  upaya  pemerintah  Kota Medan  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerahnya  dengan  melalui  retribusi daerah. Sumber pendapatan daerah di  kota Medan  yang  berasal dari sektor retribusi daerah antara lain terdiri atas:
a. Retribusi Parkir
b. Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor
c. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah
d. Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan atau Pertokoan
d. Retribusi Jasa Usaha Terminal
e. Retribusi Ijin Trayek Berdasarkan  Perda  Nomor  7  Tahun  1981  telah  dibentuk  Badan  Pengelola Perparkiran  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Medan  yang  merupakan  Unit  Pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, Sesuai dengan  ketentuan    Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan Pusat  dan  Daerah,  yang  menjadi  dasar  hukum  pelaksanaannya  dimana  otonomi memberikan kebebasan  pada pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota untuk mengatur  dirinya  sendiri.    Otonomi  merangsang  daerah  untuk  memberdayakan sumber  daya  baik  fisik  ataupun    non  fisik  yang  ada  diwilayahnya.  Pembagian  hasil ekonomi  yang  tidak  merata  selama  ini  memicu  tuntutan  cepat  diberlakukannya otonomi daerah terutama oleh daerah  yang kaya akan sumber daya alam, maka Perda Nomor  7  tahun  1981  telah  diubah  menjadi  Perda  Nomor  11  Tahun  2001  tentang Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pengelola  Perparkiran  Kota  Medan  yang dalam  pelaksanaanya  mengacu  kepada  SK  Walikota  Medan  Nomor  31  Tahun  2001 tentang  Pelaksanaan  Perda  Nomor  11  Tahun  2001  tentang  Pembentukan  dan  Tata Kerja Pengelola Perparkiran Kota Medan dan Keputusan Walikota Medan Nomor 62 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Perparkiran Kota Medan. Pengelola  Perparkiran  yang  dulunya  bernama  Badan  Pengelola  Perparkiran (BPP)  yang  lahir  berdasarkan  Perda  Nomor  7  tahun  1981  tanggal  14  Mei  1981. Ide  awal  pembentukan  BPP  Kota  Medan  tersebut  bermula  Pemerintah  Kota Medan  melihat  adanya  potensi  Pendapatan  Asli  Daerah  dari  sektor  perparkiran yang  pada  saat  itu  dikelola  secara  pribadi  oleh  orang-orang  atau  warga  kota ataupun  oknum  lainnya  yang  sifatnya  untuk  kepentingan  pribadi.  Dengan terjadinya pengelolaan  “parkir  liar”  ini  maka penataan  lalu  lintas dan  lingkungan menjadi  terganggu,  oleh  karena  itu  Pemerintah  Kota  Medan  menertibkan  hal  ini dan  menata  perparkiran  secara  terencana,  terpadu  serta  tertib  dan  aman. Berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2001 tanggal 20  Agustus 2001  jo Keputusan Walikota  Medan  Nomor  31  tahun  2001  tanggal  26  Juni  2001  BPP  Kota  Medan berubah  menjadi  Pengelola  Perparkiran  Kota  Medan  yang  merupakan  unsur
penunjang  Pemerintah  Daerah  yang  dipimpin  seorang  Kepala  yang  bertanggung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Masalah pelayanan perparkiran menjadi sangat penting terutama berkaitan dengan penanganan  ketertiban  petugas  pemungut/juru  parkir.  Banyak  ditemukan  juru  parkir yang  melakukan  kecurangan  dengan  mempermainkan  tarif  dan  tidak  memberikan tanda  bukti  parkir  kepada  pengguna  jasa  parkir,  sehingga  pada  keadaan  ini  adanya kebocoran pendapatan retribusi parkir.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  memilih  Kecamatan  Medan  Kota  disebabkan Kecamatan Medan merupakan kawasan yang ruas jalannya banyak, tingkat kapasitas parkir yang sangat padat dibandingkan kecamatan lain di Kota Medan. Disamping itu Kecamatan  Medan  Kota merupakan pusat perbelanjaan /perniagaan di  Kota Medan, namun  dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  fokus  penelitian  peneliti  hanya  retribusi parkir di tepi jalan umum.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Retribusi Daerah
Dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan  orang pribadi atau badan .
UU  No.18  tahun  1997  tidak  langsung  dengan  rinci  dengan  menetapkan  jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah. Restribusi tersebut dalam kelompok besar dibagi atas:
a.  Retribusi Jasa Umum
Retribusi  Jasa  Umum  adalah  retribusi  atas  jasa  yang  disediakan  atau  diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
b.  Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah  dengan  menganut  prinsip  komersial  karena  pada  dasarnya  dapat  pula disediakan oleh sektor swasta.
c.  Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi  Perizinan  Tertentu  adalah  retribusi  atas  kegiatan  tertentu  Pemerintah Daerah  dalam  rangka  pemberian  izin  kepada  orang  pribadi  atau  badan  yang dimaksudkan  untuk  pembinaan,  pengaturan,  pengendalian  dan  pengawasan  atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,  barang, prasarana, sarana,  atau  fasilitas  tertentu  guna  melindungi  kepentingan  umum  dan  menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  66  Tahun  2001  disebutkan  bahwa  ketiga  jenis Retribusi tersebut ditetapkan dengan pemerintah.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2001, maka perincian tentang retribusi daerah adalah : a.  Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum
- Retribusi pelayanan kesehatan
- Retribusi pelayanan persampahan /kebersihan
- Retribusi biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- Retribusi parkir di tepi jalan umum
- Retribusi pasar
- Retribusi air bersih
- Retribusi pengujian kendraan bermotor
- Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- Retribusi pengganti biaya cetak peta
- Retribusi pengujian kapal perikanan
b.  Jenis –jenis Retribusi jasa usaha
- Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
- Retribusi terminal
- Retribusi tempat khusus parkir
- Retrbusi tempat penitipan anak
- Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- Retribusi penyedotan kakus
- Retribusi rumah potong hewan
- Retribusi pendaratan kapal
- Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- Retribusi penyebrangan diatas air
- Retribusi pengolahan limbah cair
- Retrbusi penjualan produksi usaha daerah
c.  Jenis –jenis retribusi perizinan tertentu
- Retribusi izin peruntukan pengunaan tanah
- Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- Retribusi izin gangguan
- Retribusi izin trayek Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

## Pengertian Perparkiran
Parkir  adalah  memberhentikan  dan  menempatkan  kendaraan  bermotor  atau kendaraan  tidak  bermotor  dalam  satu  waktu  tertentu  disuatu  tempat  yang  telah disediakan. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang dapat bergerak  di atas jalan  dan  digerakkan  oleh  peralatan  teknik  yang  berada  dikendaraan  tersebut sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang dapat bergerak di atas  jalan  dan  tidak  digerakkan  peralatan  teknik  pada  kendaraan  itu  tetapi  dapat digerakkan oleh tenaga penghela.
Pelayanan  perparkiran  itu  adalah  jasa  umum  yang  merupakan  pelayanan  yang dapat disediakan atau diberikan oleh pemerinath daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan  umum  serta  dapat  dinikmati  oleh  orang  pribadi  atau  badan  dan menganut  prinsip  komersial  karena  pada  dasarnya  mencari  keuntungan  dan  dapat pula disediakan oleh pemerintah atau sektor swasta
Dalam  Undang-Undang 18. Tahun 1997  yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu
yang  khusus  disediakan  atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  kepentingan orang pribadi atau badan.
Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tahun 2002 tanggal 13 Agustus 2002 terdapat 3 jenis bentuk pelayanan perparkiran:
a.  Pelayanan parkir ditepi jaln umum yaitu penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
b.  Tempat  khusus  parkir  yaitu  penyediaan  pelayanan  ditempat  parkir  khusus  yang disediakan,  dimiliki  dan  atau  dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah,  tidak  termasuk disediakan dan dikelola oleh BUMD dan pihak sawsta.
c.  Perizinan pelataran parkir yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau badan tertentu berupa penyediaan pelayanan tempat parkir  yang disediakan oleh pihak ketiga dengan memungut bayaran.
Penggunaan  Sumber  Daya  Alam,  barang,  jasa  sarana,  prasarana  atau  fasilitas tertentu  guna  melindungi  kepentingan  umum  dan  menjaga  kelestarian  lingkungan. Disamping itu pula suatu proses juga dilengkapi unsur-unsur sebagai berikut:
a.  Badan  yang  menjalankan  usaha  yaitu  Pengelola  Perparkiran  yang  merupakan unsur  penunjang  pemerintah  daerah  dan  bertugas  membantu  Kepala  Daerah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian perparkiran.
b.  Jalan  adalah  setiap  jalan  dalam  bentuk  apapun  yang  terbuka  untuk  lalu  lintas umum.
c.  Rambu parkir dan marka jalan adalah semua tanda baik yang berupa simbol atau tulisan  dan  garis  sifatnya  memberi  penjelasan  tentang  tata  cara,  teknik, ketertiban, pemakaian tempat parkir dan tarif parkir.
d.  Wajib  retribusi  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menurut  peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi parkir.

## Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
Pelayanan  parkir  tepi  jalan  umum  yang  ditentukan  oleh  Pemerintah  Daerah. Adapun cara parkir dalam pelayanan ini terdiri dari:
a.  Cara  pelayanan  parkir  tepi  jalan  umum  disesuaikan  dengan  daya  tampung  dan volume/frekuensi  arus  lalu  lintas  yaitu  sejajar  (paralel)  serong  dengan kemiringan 60’, 45” atau 30’ terhadap as jalan.
b.  Cara  parkir  ditempat  khusus  disesuaikan  dengan  luas  dan  daya  tampung  serta letak  gedung  parkir  atau  pelataran  parkir  yaitu  sejajar  (paralel)  serong  dengan kemiringan 90’, 60’, 45” terhadap bingkai tergantung atau dinding.
Pada  setiap  lokasi  parkir  ditepi  jalan  umum  dipasang  tanda-tanda  atau  rambu- rambu parkir yang memuat penjelasan tentang: a.  Besarnya retribusi parkir yang dikenakan b.  Jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir c.  Cara atau sistem parkir d.  Marka parkir
Setiap pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban-kewajiban yang meliputi:
a.  Memarkirkan  kendaraannya  disuatu  tempat  parkir,  baik  ditepi  jalan  umum maupun  di  tempat  khusus  parkir,  wajib  mematahui  semua  peraturan  dan ketentuan yang dimuat dalam rambu parkir dan marka parkir.
b.  Menempatkan  kendaraanya  di  suatu  tempat  parkir  baik  ditepi  jalan  umum maupun ditempat khusus  parkir wajib menyimpan karcis yang diberikan petugas selama kendaraan tersebut masih diparkirkan.
c.  Pengemudi  atau  pemilik  wajib  memelihara  ketertiban  dan  kebersihan  tempat parkir.
Adapun  larangan  dalam  penggunaan  jasa  perparkiran  bagi  setiap  pemilik  dan pengemudi meliputi warga masyarakat dan hal-hal sebagai berikut:
a.  Dilarang memarkirkan kendaraan yang tidak sesuai dengan rambu-rambu parkir dan marka jalan.
b.  Dilarang memarkirkan kendaraan di luar batas suatu peak parkir.
c.  Dilarang  melakukan  kegiatan  lainnya  selain  parkir  ditempat  parkir  tanpa  izin Kepala Daerah.
d.  Dilarang menyelenggarakan pelataran parkir tanpa  izin Kepala Daerah
e.  Dilarang  memungut  pembayaran  parkir  dipelataran  parkir  diluar  tarif  yang ditetapkan dalam izin.
Disamping  ketentuan  kewajiban  dan  larangan  terdapat  juga  ketentuan-ketentuan khusus seperti termuat dalam pasal 13 Perda Nomor 7 tahun 2002 yang meliputi: a.  Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang  memindahkan kendaraan yang parkir atau yang mogok di tempat parkir sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan selanjutnya menitipkan kendaraan yang dimaksud  ke suatu tempat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
b.  Petugas  parkir  dibebaskan  dari  tuntutan  hukum  dan  kerusakan,  kehilangan kendaraan serta barang-barang di dalamnya.
c.  Petugas  parkir  bertanggungjawab  moral  atas  kerusakan  kehilangan  kendaraan serta barang-barang di dalamnya.

## Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan PAD Kota Medan
Ciri  utama  yang  menunjukkan  suatu  daerah  otonom  mampu  berotonomi  yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah.  Artinya, daerah otonom  harus  memiliki kewenangan  dan  kemampuan  untuk  menggali  sumber-sumber  keuangan  sendiri, mengelola  dan  menggunakan  keuangan  sendiri  yang  cukup  memadai  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerahnya.  Ketergantungan  kepada bantuan  Pusat  harus  seminimal  mungkin,  sehingga  PAD  khususnya  pajak  dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan  perimbangan  keuangan  Pusat  dan  Daerah  sebagai  prasyarat  mendasar dalam sistem pemerintahan negara.
Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan  ekstensifikasi  subyek  dan  obyek  pendapatan.  Dalam  jangka  pendek  kegiatan yang  paling  mudah  dan  dapat  segera  dilakukan  adalah  dengan  melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa  harus  melakukan  perluasan  sumber  atau  obyek  pendapatan  baru  yang memerlukan  studi,  proses  dan  waktu  yang  panjang.  Dukungan  teknologi  informasi
secara  terpadu  guna  mengintensifkan  pajak  mutlak  diperlukan  karena  sistem pemungutan  pajak  yang  dilaksanakan  selama  ini  cenderung  tidak  optimal.  Masalah ini  tercermin  pada  sistem  dan  prosedur  pemungutan  yang  masih  konvensional  dan masih  banyaknya  sistem  berjalan  secara  parsial,  sehingga  besar  kemungkinan informasi  yang disampaikan tidak konsisten, versi data  yang  berbeda dan data tidak up-to-dat e.  Permasalahan  pada  sistem  pemungutan  pajak  cukup  banyak,  misalnya  : baik  dalam  hal  data  wajib  pajak/retribusi,  penetapan  jumlah  pajak,  jumlah  tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.
Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan  pendapatan  daerah  melalui  optimalisasi  intensifikasi  pemungutan pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  antara  lain  dapat  dilakukan  dengan  cara-cara sebagai berikut :
a.  Memperluas basis penerimaan
Tindakan  yang  dilakukan  untuk  memperluas  basis  penerimaan  yang  dapat dipungut  oleh  daerah,  yang  dalam  perhitungan  ekonomi  dianggap  potensial, antara  lain  yaitu  mengidentifikasi  pembayar  pajak  baru/potensial  dan  jumlah pembayar  pajak,  memperbaiki  basis  data  objek,  memperbaiki  penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
b.  Memperkuat proses pemungutan
Upaya  yang dilakukan dalam  memperkuat proses pemungutan,  yaitu antara  lain mempercepat  penyusunan  Perda,  mengubah  tarif,  khususnya  tarif  retribusi  dan peningkatan SDM.
c.  Meningkatkan pengawasan
Hal  ini  dapat  ditingkatkan  yaitu  antara  lain  dengan  melakukan  pemeriksaan secara  dadakan  dan  berkala,  memperbaiki  proses  pengawasan,  menerapkan sanksi  terhadap  penunggak  pajak  dan  sanksi  terhadap  pihak  fiskus,  serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
d.  Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan Tindakan  yang  dilakukan  oleh  daerah  yaitu  antara  lain  memperbaiki  prosedur administrasi  pajak  melalui  penyederhanaan  admnistrasi  pajak,  meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
e.  Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
Selanjutnya,  ekstensifikasi  perpajakan  juga  dapat  dilakukan,  yaitu  melalui kebijaksanaan  Pemerintah  untuk  memberikan  kewenangan  perpajakan  yang  lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem  perpajakan  Indonesia  sendiri  melalui  sistem  pembagian  langsung  atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.
Dalam pelaksanaan pemungutan parkir cara pengukuran tingkat penggunaan jasa retribusi  ditentukan  atas  lamnya  parkir  pada  lokasi-lokasi  khusus  yang  ditetapkan jenis  kendaraan  bermotor,  frekuensi  dan  biaya  operasional.  Prinsip  dan  sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada:
a.  Prinsip dan  sasaran dalam penetapan  struktur dan besarnya tarif retribusi  parkir ditepi  jalan umum didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan penggunaan
jasa  pelayanan  dalam  rangka  memperlancar  lalu  lintas  jalan  dengan  tetap memperhatikan  biaya  penyelenggaraan,  kemampuan  masayarakat  dan  aspek keadilan  yang  meliputi biaya pengadaan  marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, adaministrasi dan biaya transportasi.
b.  Prinsip  dan  dan  sasaran  dalam  penetapan  struktur  dan  besarnya  tarif  retribusi tempat  khusus  parkir  didasarkan  pada  tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan yang  layak  sebagaimana  keuntungan  yang  pantas  diterima  oleh  pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi kepada harga pasar.
c.  Prinsip  dan  sasaran  dalam  penetapan  struktur  dan  besarnya  tarif  retribusi  izin pelataran  parkir  didasarkan  pada  tujuan  untuk  menutupi  biaya  pengecekan, pengukuran, pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian.
Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas dengan diberikan tanda bukti pembayaran penagihan retribusi dilakukan dengan pengeluaran surat teguran/peringatan  atau  surat  lain  sebagai  awal  tindakan  pelaksanaan  yang dikeluarkan 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran oleh pejabat yang ditunjuk. Apabila dalam  jangka  waktu  7  hari  setelah  tanggal  surat  teguran/peringatan  atau  surat  lain yang jenis tidak diindahkan maka wajib retribusinya yang terutang.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  cara pendekatan  deskriptif.  Pada  cara  pendekatan  deskriptif  ini  mrnggambarkan  keadaan secara nyata pada saat pelaksanaan penelitian, menganalisis dan menginterprestasikan dengan  pendekatan  kualitatif.  Tujuan  dalam  penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk membuat  deskripsi,  gambaran  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta- fakta  serta  hubungan  antara  fenomena-fenomena  yang  diselidiki.  Dalam  pendekatan deskriptif  ini  diharapkan  mampu  memberikan  gambaran  mengenai  potensi  retribusi parkir  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  serta  upaya-upaya  yang  perlu  dilakukan Badan Pengelola Perparkiran Kota Medan untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir.
Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif,  karena  hanya  dibatas  pada  perhitungan  prosentase  antara  realisasi,  target dan  kapasitas  retribusi  parkir  yang  selanjutnya  menggunakan  pemikiran  logis  untuk menggambarkan, menjelaskan, menguraikan secara sistematis dan mendalam tentang keadaan  yang  sebenarnya,  kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  sehingga  dapat diperoleh suatu penjelasan. Analisa dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas  retribusi  parkir  kota  Kecamatan  Medan  Kota,  untuk  itu  digunakan  suatu pendekatan  yaitu  pendekatan  jumlah  kendaraan  yang  parkir,  karena  dengan menggunkan  pendekatan  ini  penetapan  nilai  kapasitas  mendekati  potensial  dan mempermudah dalam melakukan penelitian.
Dimana  perhitungan  pendekatan  jumlah  kendaraan  parkir  dapat  dirumuskan sebagai berikut:
Kapasitas  Parkir  =Tarif  x  Rata-rata  Parkir/Bulan  x  12  Bulan  x  Jumlah Kendaraan Target : Kapasitas  jalan x tarif x 12

## Realisasi: Tarif x Jumlah Kendaraan yang parkir x 12 bulan

## Hasil  dan Pembahasan
Dari hasil penelitian, penerimaan daerah dari sub sektor retribusi parkir sudah dapat  dikatakan  belum  optimal,  karena  dari  tahun  ke  tahun  realisasi  dan  target tidak selalu terpenuhi, untuk itu perlu dipikirkan lagi upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan penerimaan daerah dari retribusi parkir. Satu hal  yang  perlu  dicermati  dalam  upaya  untuk  lebih  meningkatkan  penerimaan retribusi  parkir  adalah  mengenai  penetapan  target,  permasalahan  yang  timbul adalah apakah penetapan target sesuai dengan kapasitas yang sebenarnya?. Setelah penetapan  target  sudah  sesuai  dengan  kapasitas,  masalah  selanjutnya  adalah apakah  sistem  pemungutan  retribusi  parkir  yang  ada  sekarang  sudah  efektif? karena  realisasi  retribusi  parkir  sangat  tergantung  dari  sistem  yang  tepat  artinya apabila  sistem  yang  digunakan  efektif  dan  tepat  sehingga  kebocoran-kebocoran dapat diminimalisasi maka penerimaan dapat terealisasi dengan dengan maksimal.

## Kondisi Kapasitas Retribusi Parkir Kecamatan Medan Kota
Wilayah  Kecamatan  Medan  Kota  yang  luas  dan  potensial  dalam  menggali berbagai sumber PAD termasuk retribusi parkir. Terlihat dari tabel 4.5 diatas pada tahun  2009  panjang  jalan  di  Kecamatan  Medan  Kota  30.741  Km  dengan  luas wilayah 43.5 Km 2 dengan rata-rata jumlah kendaraan parkir di Kecamatan Medan Kota sebanyak 19.815 unit kendaraan. Disini terlihat dengan panjang jalan 20.741 Km dan jumlah kendaraan yang terdaftar sebanyak 19.815 diperoleh perbandingan 1  :  2,  artinya  untuk  1  Km  panjang  jalan  untuk  2  unit  kendaraan.  Peningkatan jumlah  kendaraan  yang  terdaftar  pada  tahun  2009  yang  cukup  signifikan  yaitu pada  tahun  2008  jumlah  kendaraan  yang  parkir  sebanyak  16.325  unit  menjadi 19.815  unit  di  tahun  2009,  terlihat  adanya  kenaikan  sebesar  13.490  unit, khususnya  pada  jenis  kendaraan  sepeda  motor  yang  jumlahnya  cukup  banyak yaitu 16.910 unit di tahun 2009. Hal ini disebabkan karena tingkat kebutuhan atas kendaraan  bermotor,  adanya  tingkat  gaya  hidup  masyarakat  Kota  Medan  yang meningkat  dan  pemberikan  kredit  kendaraan  yang  cukup  mudah.  Dilihat  dari jumlah  kendaraan  yang  terdaftar  yang  dari  tahun  ke  tahun  cenderung  meningkat terlihat  di  tahun  2009  jumlah  kendaraan  parkir  sebesar  19.815  unit,  disini  ada potensi retribusi parkir yang cukup besar.

## Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir
Diketahui  bahwa  alur  pelaksanaan  pemungutan  retribusi  parkir  adalah  Dinas Perhubungan  mengajukan  karcis  dan  dibawa  ke  Dinas  Pendapatan  (untuk diperporasi (disahkan) dan dicatat perlembar x tarif). Setelah  itu dikirim  kembali ke Badan pengelola Perparkiran  Kota Medan  dan diambil oleh para Koordinator Lapangan  untuk  dibagikan  kepada  para  petugas  pemungut  sesuai  dengan kebutuhan  masing-masing.  Koordinator  Lapangan  juga  berfungsi  sebagai pengawas karena petugas pemungut dapat menyetorkan hasil penerimaan retribusi tiap harinya kepada Koordinator Lapangan dan menyerahkan penerimaan retribusi parkir  pada  bendahara  dan  bendahara  akan  menyetorkan  langsung  pada  Kas
Daerah.  Jumlah  setoran  tiap  para  petugas  pemungut  berbeda-beda,  hal  ini disesuaikan  dengan  potensi  daerah  parkir  masing-masing.  Sesuai  dengan Peraturan  Daerah  Nomor  2  tahun  2006  Tentang  Retribusi  Parkir  Di  Tepi  Jalan Umum pada pasal 7 ayat 3 dikatakan bahwa pembagian hasil pendapatan  retribusi parkir di tepi jalan umum adalah 60 % untuk Kas Pemerintahan Daerah dan 40 % untuk pembayaran upah Juru Parkir. Tetapi dalam hal penyetoran para Juru Parkir yang  dilakukan  tiap  hari  dengan  cara  para  petugas  mendatangi  para  Juru  Parkir tiap  hari  untuk  mengambil  setoran,  dimana  setoran  para  Juru  Parkir  tersebut memiliki  batas  bawah  setoran  artinya  para  Juru  Parkir  mempunyai  target minimum setoran. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban Juru Parkir, supaya diakhir  bulan  Juru  Parkir  tidak  merasa  berat  dalam  menutup  kekurangannya. Sebenarnya  nominal  60%  tersebut  sudah  dapat  diperkirakan  berapa  besarnya artinya  pihak  Dinas  Perhubungan  sudah  memprediksi  atau  menargetkan  nominal 60%  tersebut  jadi  apabila  penerimaan  Juru  Parkir  melebihi  target  yang ditetentukan  oleh  pihak  Dinas  Perhubungan  maka  kelebihan    tersebut  menjadi keuntungan bagi pihak Juru Parkir dan apabila penerimaannya kurang dari target, maka  hal  itu  menjadi  tanggung  jawab  pihak  Juru  Parkir  artinya  mereka  harus menutup pengurangan tersebut.

## Kapasitas Penerimaan Retribusi Parkir
Dalam  rumusan  permasalahan  terdapat  2  masalah  penting,  yang  pertama masalah  penentuan  target  yang  belum  sesuai  dengan  kapasitas  dan  penentuan target penerimaan parkir yang belum sesuai dengan realisasi penerimaan parkir.
Pada  masalah  pertama  yang  kaitannya  dengan  target  dan  kapasitas  yang ditetapkan,  hal  ini  perlu  dilakukan  perhitungan  lebih  mendalam  dalam  rangka penentuan  kapasitas  retribusi  parkir  yang  sesungguhnya.  Seperti  yang  sudah dijelaskan  pada  bab  III  bahwa  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  data deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan jumlah kendaraan terdaftar di Kota Medan, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

## Kapasitas Parkir : Tarif x Rata-rata Parkir/Bulan x 12 Bulan x Jumlah Kendaraan
Dari hasil pengamatan untuk tempat parkir di tepi jalan umum untuk kelompok kendaraan  jenis  sepeda  motor  dengan  jumlah  kendaraan  22.903  unit  dengan  tarif Rp. 500 per sekali parkir.  Adapun  perincian selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Kapasitas Parkir  Di Tepi Jalan Umum Sepeda Motor di Kecamatan Medan Kota Tahun 2009 (dalam satu tahun)
No Nama Jalan Tarif (Rp) Rata-rata Parkir Jlh. Kendaraan (Unit) Kapasitas Parkir (Rp) 1 Jl. Thamrin 500 8.9 6848 79.142.400 2 Jl. Sutomo 500 8.5 6935 107.172.000 3 Jl. Jambi 500 8.1 6761 58.120.200 4 Jl. Surabaya 500 7.5 5190 56.334.000 5 Jl. Sun Yat Sen 500 7.3 4977 76.806.600 6 Jl. Semarang 500 7.4 4519 60.456.000 7 Jl. Rahmatsyah 500 6.8 3948 52.761.600 8 Jl. Pandu 500 5.5 3661 40.807.800 9 Jl. SM Raja 500 5.3 3464 42.105.600 Jumlah 46303 2.092.185.600

## Sumber : Data Primer.
Dari hasil pengamatan untuk tempat parkir di tepi jalan umum untuk kelompok kendaraan  jenis  sepeda  motor  dengan  jumlah  kendaraan  22.903  unit  dengan  tarif Rp. 500 per sekali parkir.  Adapun  perincian selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2. Kapasitas Parkir  Di Tepi Jalan Umum Untuk Jenis Kendaraan Sedan,
Jeep Dan Station di Kecamatan Medan Kota Tahun 2009 No Nama Jalan Tarif (Rp) Rata-rata parkir Jlh. Kendaraan (Unit) Kapasitas Parkir (Rp) 1 Jl. Thamrin 1000 3.9 975 45.630.000 2 Jl. Sutomo 1000 4.2 996 50.198.400 3 Jl. Jambi 1000 3.7 979 43.467.600 4 Jl. Surabaya 1000 3.1 864 32.140.800 5 Jl. Sun Yat Sen 1000 3.3 845 33.462.000 6 Jl. Semarang 1000 3.2 828 31.795.200 7 Jl. Rahmatsyah 1000 2.3 698 19.264.800 8 Jl. Pandu 1000 2.3 682 18.823.200 9 Jl. SM Raja 1000 2.2 665 17.556.000 Jumlah 7532 292.338.000
Sumber : Data Primer.
Terlihat dari hasil perhitungan kapasitas retribusi parkir di tepi jalan  umum pada tahun  2009  sebesar  Rp.  2.384.523.600,00  Perlu  dicermati  bahwa  nilai  nominal sebesar Rp. 2.384.523.600,00 ini merupakan nilai 100% penerimaan retribusi parkir, padahal  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  7  tahun  2002  Tentang  Retribusi Parkir  Di  Tepi  Jalan  Umum  yang  mengatakan  bahwa  60%  penerimaan  untuk  Kas Daerah  dan  40%  untuk  Pihak  Jukir,  jadi  potensi  rastribusi  parkir  yang  sebenarnya adalah  Rp. 2.384.523.600,00 x 60% = Rp. 1.430.714.160,-   dan sisanya sebesar Rp.
286.142.832,-    merupakan  bagian  pihak  Jukir.  Tetapi  nilai  nominal  sebesar  Rp. 1.430.714.160  belum  dikurangi  kebocoran-kebocoran  yang  mungkin  terjadi.  Kalau kebocoran-kebocoran  tersebut  diumpamakan  sebesar  20%  maka  potensi  retribusi parkir  netto  sebesar  Rp.  1.430.714.160  –  (Rp.  1.430.714.160  x  20%)  =  Rp. 286.142.832.  Sehingga  dengan  hasil  ini  terlihat  bahwa  penetapan  target  yang  telah ditetapkan  di  tahun  2009  jauh  dari  potensi  yang  sebenarnya  ada.  Pada  tabel  1.8 terlihat  target  yang  ditetapkan  sebesar  Rp.  751.264.800,  sehingga  target  yang ditetapkan  31,50%  dari  kapasitas  yang  sebenarnya,  jadi  terdapat  68,50%  kapasitas yang  hilang,  sedangkan  realisasi  sebesar  Rp.  1.001.517.760,00  atau  42%  dari kapasitas parkir. Jadi target retribusi parkir yang ditetapkan dan realisasi penerimaan retribusi parkir di tahun 2009 masih bisa ditingkatkan, padahal retribusi parkir dapat memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar  terhadap  retribusi  daerah  apabila  target diperhitungkan  secara  tepat  dan  dijalankan  sistem  yang  tepat  agar  dapat  terealisasi secara optimal.
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kapasitas penerimaan parkir adalah hasil yang  seharusnya  didapatkan  oleh  Badan  Pengelola  Perparkiran  jika  potensi  parkir dapat  dimanfaatkan  secara  maksimal  yaitu  hasil  perkalian  dari  basis  dengan  tarif parkir,  target  penerimaan  merupakan  target  yang  diberikan  Badan  Pengelola Perparkiran  kepada  Koordinator  Lapangan  per  tahunnya,  realisasi  penerimaan merupakan  pengumpulan  retribusi  parkir  secara  nyata  setiap  tahun  dari  setiap  jenis kendaraan.
Dari  hasil    analisa  terdapat  3  faktor  yang  menjadi  penyebab  mengapa penetapan  penerimaan  retribusi  parkir  berbeda  dengan  estimasi  kapasitas  parkir, yaitu :
1.   Pemungutan  retribusi  parkir  yang  belum  efektif,  karena  kurangnya  kualitas dan  kuantitas  Petugas  Pemungut  (Juru  Parkir)  akibat  kurangnya  pendidikan dan  latihan  para  Juru  Parkir,  serta  penghasilan  para  Juru  Parkir  yang  relatif kecil dan penetapan sistem yang belum tepat.
2.   Belum  tertibnya  Petugas  Pemungut  (Juru  Parkir),  akibat  kurangnya pengawasan yang dilakukan dan penetapan sanksi yang kurang tegas.
3.   Kurang  sempurnanya  pelayanan  parkir,  karena  kurangnya  dukungan  sarana dan  prasarana  yang  memadahi  dan  keterbatasan  dana  operasional  yang tersedia.

## Kebocoran-Kebocoran Penerimaan Retribusi Parkir
Didalam  penerimaan  retribusi  parkir  tidak  dapat  dihindari  kebocoran- kebocoran  penerimaan  retribusi  parkir  pasti  ada  baik  yang  sengaja  atapun  yang tidak  disengaja.  Untuk  itu  perlu  ditetapkan  prediksi  tingkat  kebocoran  tersebut. Dalam penelitian  ini diasumsikan  bahwa tingkat kebocoran sebesar 20%, dimana nilai  20%  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  Juru  Parkir.  Ternyata  pada kenyataannya,  dalam  satu  hari  rata-rata  pengguna  jasa  parkir  yang  tidak membayar  parkir  ada  sekitar  20%-25%.  Ada  beberapa  kemungkinan  terjadinya kebocoran-kebocoran penerimaan retribusi parkir, antara lain:
1.   Kebocoran yang berasal dari pihak Juru Parkir, artinya pihak Juru Parkir tidak seluruhnya  menyetorkan  penerimaannya  kepada  Koordinator  Lapangan.  Hal
ini  dapat  terjadi  dan  tidak  diketahui  oleh  Koordinator  Lapangan  karena  Juru Parkir  tidak  memberikan  karcis  kepada  pengguna  jasa  parkir,  sehingga Koordinator Lapangan tidak dapat membuktikan bahwa terjadi kebocoran.
2.   Kebocoran  yang  berasal  dari  pihak  pengguna  jasa  parkir,  artinya  ada pengguna  jasa  parkir  yang  tidak  membayar  retribusi  parkir,  mungkin  hal  ini disebabkan karena Juru Parkir  yang sibuk atau dalam waktu  yang bersamaan ada  beberapa  pengguna  jasa  parkir  yang  mau  meninggalkan  lokasi  parkir.
Kebocoran ini juga tidak dapat di deteksi oleh Koordinator Lapangan.

## Alternatif Pemecahan
Untuk  mengatasi  masalah  kebocoran-kebocoran  dan  upaya  untuk  lebih mengoptimalkan  penerimaan  retribusi  parkir,  maka  diperlukan  suatu  sistem pemungutan  rertibusi  parkir  yang  tepat.  Beberapa  alternative  sistem  pemecahan yang dapat digunakan, antara lain:
1.   Sistem parkir berlanggananan, pada sistem ini pengguna jasa parkir dikenakan biaya  parkir  berlangganan  di  saat  pengurusan  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB)  yang  dilakukan  1  tahun  sekali,  sehingga  para  pengguna  jasa  parkir dikenakan  biaya  retribusi  parkir  didepan.  Pada  sistem  ini  harus  dapat memprediksi berapa kali pemilik kendaraan melakukan parkir, sehingga dapat menentukan  berapa  besarnya  nominal  yang  harus  dibayar  oleh  pemilik kendaraan  dalam  hal  retribusi  parkir.  Kelemahan  pada  sistem  parkir berlangganan  ini  yaitu hanya dapat digunakan untuk parkir di dalam wilayah kendaraan  terdaftar.  Keuntungan  pada  sistem  ini  yang  pertama  adalah pengeluaran biaya untuk Juru Parkir dapat dikurangi karena tugas Juru Parkir pada sistem  ini hanya sebagai pengatur kendaraan parkir dan mengecek bukti pembayaran parkir berlangganan tersebut, yang  kedua kebocoran uang parkir yang  biasa  terdapat  pada  Juru  Parkir  dapat  diminimalisasi  karena  dalam  hal ini  Juru  Parkir  tidak  menarik  biaya  parkir  secara  langsung  kecuali  pada pengguna jasa parkir yang berasal dari luar wilayah.
2.   Sistem  voucher,  pada  sistem  ini  pengguna  jasa  parkir  harus  mempunyai voucher parkir apabila mau melakukan parkir. Voucher parkir ini dapat dibeli secara  bebas  di  toko-toko  yang  ditentukan  oleh  Badan  terkait.  Kelemahan pada  sistem  voucher  ini  adalah  voucher  hanya  dapat  digunakan  di  wilayah kendaraan terdaftar, jika keluar wilayah maka harus membeli voucher wilayah tersebut,  ada  kemungkinan  pengguna  jasa  parkir  tidak  menyerahkan vouchernya  pada  petugas  perparkiran  karena  mungkin  petugas  pada  waktu bersamaan  banyak  pengguna  jasa  parkir  yang  hendak  meninggalkan  area parkir, mungkin juga pengguna jasa parkir yang tidak memiliki voucher tetapi mau parkir dan malas untuk membeli voucher maka mereka memberikan uang cash  kepada  petugas  yang  maksudnya  untuk  membeli  voucher.  Keuntungan dari  sistem  ini  yang  pertama  adalah  dapat  menghilangkan  biaya  yang dikeluarkan  untuk  Juru  Parkir  karena  dalam  pelaksanaan  dapat  langsung dilakukan  oleh  petugas  Dinas  Perhubungan  bagian  perparkiran,  kedua kebocoran  dapat  diminimalis  karena  tidak  ada  transaksi  uang  cash  di lapangan.
3.   Sistem  area  parkir  khusus,  artinya  para  pengguna  jasa  parkir  hanya  boleh parkir ditempat parkir  yang telah disediakan. Pada sistem  ini, para pengguna jasa  parkir  akan  diberi  karcis  pada  saat  masuk  area  dan  karcis  ini menggunakan  sistem  konputerisasi  yang  on  line  dengan  komputer  pintu keluar.  Pembayarannya  dilakukan  saat  pengguna  jasa  parkir  hendak  keluar dengan  memasukkan  nomor  kendaraan  ke  komputer  yang  on  line  tersebut sehingga  dapat  dilihat  kebenarannya.  Pada  sistem  ini  biaya  parkir  dikenakan secara  berlapis,  artinya  tarif  minimal  dikenakan  pada  waktu  minimal  yang sudah  ditentukan,  apabila  melebihi  waktu  minimal  maka  dikenakan  tarif tambahan. Kelemahan pada sistem ini berhubungan dengan penyediaan lahan yang  luas  dan  tepat  beserta  fasilitas-fasilitas  yang  harus  disediakan  sehingga diperlukan  biaya  yang  cukup  besar  untuk  melaksanakan  sistem  ini. Kelebihannya  adalah  kebocoran  dapat  diminimalis  karena  pada  sistem  ini mengunakan komputerisasi yang on line, meskipun terjadi transaksi uang cash tetapi karena sistemnya komputerisasi dan on-line maka tidak mungkin terjadi kebocoran uang.
Pada  sistem  voucher  tidak tepat dilaksanakan  karena  pada  sistem  ini  bersifat tidak  praktis.  Disini  para  pengguna  jasa  parkir  harus  membeli  voucher terlebih  dahulu  untuk  dapat  melakukan  parkir  sehingga  tidak  menutup kemungkinan  para  pengguna  jasa  parkir  memberikan  uang  cash  kepada petugas  parkir  yang  maksudnya  sebagai  pengganti  pembelian  voucher sehingga kemungkinan terjadinya transaksi uang cash masih besar. Meskipun secara teori  pengguna  jasa  parkir  tidak  dapat  melakukan  parkir  apabila  tidak memiliki voucher, tetapi kebocoran uang cash masih dapat terjadi.
Pada  sistem  yang  ketiga  yaitu  sistem  area  parkir  khusus,  juga  belum  dapat diterapkan  di  Kecamatan  Medan  Kota,  karena  pada  sistem  ini  memerlukan lahan  yang  luas  dan  strategis  juga  memerlukan  biaya  yang  cukup  besar. Dengan  sistem  tarif  bertingkat  maka  diperlukan  pemenuhan  fasilitas-fasilitas yang pendukung.

## Penutup
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:
1.   Alur  aliran  pelaksanaan  pemungutan  retribusi  parkir  adalah  diawali  dari  pihak Badan  Pengelola  Perparkiran  yang  mengajukan  karcis  dan  dibawa  ke  Dinas Pendapatan  untuk  diperporasi  (disahkan)  dan  dicatat  perlembar  x  tarif.  Setelah itu  dikirim  kembali  ke  Badan  Pengelola  Perparkiran  dan  diambil  oleh  para Koordinator  Lapangan  untuk  dibagikan  kepada  para  petugas  pemungut  sesuai dengan kebutuhan masing-masing, lalu akan diberikan kepada para pemakai jasa parkir,  dengan  timbal  balik  pemakai  jasa  parkir  harus  membayar  uang  retribusi parkir sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun  2006  Tentang  Retribusi  Parkir  Di  Tepi  Jalan  Umum  pada  pasal  8, selanjutnya  uang  retribusi  parkir  tersebut  diserahkan  kepada  Koordinator Lapangan  yang  setiap  hari  mendatangi  para  Juru  Parkir  dengan  jumlah  yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 Tentang Retribusi  Parkir  Di  Tepi  Jalan  Umum,  lalu  Koordinator  Lapangan  memberikan
daftar  setor  kepada  Badan  Pengelola  Perparkiran  dan  selanjutnya  Koordinator Lapangan  menyetorkkan  uang  retribusi  parkir  ke  Kas  Daerah  melalui  Badan Pengelola Perparkiran, hal ini dilakukan setiap hari secara rutin.
2.  Dari hasil perhitungan kapasitas parkir sebesar Rp. 2.384.523.600,00, target yang ditetapkan  sebesar    Rp.  751.264.800,  sehingga  target  yang  ditetapkan  52,50% dari kapasitas yang sebenarnya, jadi terdapat 48,50% kapasitas yang hilang. Jadi target  retribusi  parkir  yang  ditetapkan  di  tahun  2009  masih  bisa  ditingkatkan, padahal retribusi parkir dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap retribusi daerah apabila target diperhitungkan secara tepat dan  dijalankan sistem yang tepat agar dapat terealisasi secara optimal.
3.   Terdapat 2 faktor yang menjadi penyebab mengapa realisasi penerimaan retribusi parkir dirasa belum optimal, yaitu :
a.  Pemungutan retribusi parkir yang belum efektif, karena kurangnya kualitas dan kuantitas Petugas Pemungut (Juru Parkir) akibat kurangnya pendidikan dan latihan para Juru Parkir, serta penghasilan para Juru Parkir yang relatif kecil dan penetapan sistem yang belum tepat.
b.  Belum  tertibnya  Petugas  Pemungut  (Juru  Parkir),  akibat  kurangnya pengawasan yang dilakukan dan penetapan sanksi yang kurang tegas.
c.  Kurang sempurnanya pelayanan parkir, karena kurangnya dukungan sarana dan  prasarana  yang  memadahi  dan  keterbatasan  dana  operasional  yang tersedia.

## Daftar Pustaka
Arikunto, Suharsimi. 2002, Prosedur Penelitian , Jakarta: Bumi Aksara. Chiang,  Alpa.  1990. Dasar-dasar  Matematika  Ekonomi  (Terjemahan), Erlangga, Jakarta.
Dernburg, Thomas F. 1994. Makro Ekonomi : Konsep, Teori dan Kebijakan, Alih Bahasa Karyaman Muchtar, Edisi ketujuh, Erlangga, Jakarta.
Ghozali, Imam, 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS , Edisi Ketiga, BP-Universitas Diponegoro, Semarang.
Gujarati,  Damodar,  1999. Ekonometrika  Dasar ,  Terjemahan  Sumarno  Zain, Erlangga, Jakarta.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  RI  Nomor  73  tahun  1999  tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah
Keputusan Walikota Medan tahun 2002 tentang Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah No. 7 tahun 2002
Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Perda  Nomor  7  Tahun  2002  tentang Retribusi  Pelayanan  Parkir  di  Tepi  Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Peralatan Parkir
Mursinto, Djoko. 2006. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Suatu  Kajian  Normatif). http://www.journal.unair.ac.id/.  Diaskes  tanggal 21 November 2011.
Putong,  Iskandar.  2002. Pengantar  Ekonomi  Mikro  dan  Makro. Edisi  II,  Ghalia Indonesia, Jakarta.
Siddik, Mahfud. 2002. “ Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah dalam Rangka  Meningkatkan  Kemampuan  Keuangan  Daerah ”    STIA  LAN Bandung Tahun.
Singarimbun, Masri Sofyan, 1982. Metode Penelitian Survey. LP3S, Jakarta Soekarwati.  1994.  “ Teori  Ekonomi  Produksi  dengan  Pokok  Bahasan  Analisis Fungsi Cobb Douglas” . PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bisnis , Cetakan Keempat, Alfabeta, Bandung. Sugiarti,  Ratna,  2007. Potensi  Retribusi  Parkir  Sebagai  Salah  Satu  Sumber Pendapatan  Asli  Kota  Kediri, http://dspace.fe.unibraw.ac.id/.  Diakses tanggal  21 Desember 2011.