Sofi Indriani, Wiku Adisasmito (2024) Perbandingan Capaian Penerapan Cakupan Kesehatan Universal di Asia Terhadap Indonesia, (06) 05, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227 E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute

## PERBANDINGAN CAPAIAN PENERAPAN  CAKUPAN KESEHATAN UNIVERSAL DI ASIA TERHADAP INDONESIA
Sofi Indriani, Wiku Adisasmito Universitas Indonesia, Indonesia Email: sofi.indria16@gmail.com

## Abstrak
Diterapkannya  CakupanKesehatan  Universal  (Universal  Healthcare  Coverage)  berasal  dari pemahaman  bahwa  akses  yang  merata  terhadap  layanan  kesehatan  merupakan  hak  asasi manusia  dan  merupakan  elemen  kunci  dalam  mencapai  pembangunan  yang  berkelanjutan. Cakupan  universal  mengandung  dua  elemen  inti:  (1)  Akses  pelayanan  kesehatan  yang  adil dan  bermutu  bagi  setiap  warga;  dan  (2)  Perlindungan  risiko  finansial  ketika  warga menggunakan  pelayanan  kesehatan.  Perbedaan  penerapan  cakupan  kesehatan  universal  di negara-negara  Asia,  antara  lain  disebabkan  oleh  model  sistem  kesehatan,  tingkat  cakupan kesehatan  juga  dapat  bervariasi,  sumber  pembiayaan,  infrastruktur  kesehatan,  perbedaan budaya,  demografi,  dan  konteks  sosial.  Beberapa  tantangan  dalam  mencapai  cakupan kesehatan  universal  yang  komprehensif  di  negara-negara  di  Asia  meliputi,  Ketimpangan Sosial  dan  Ekonomi,  Infrastruktur  Kesehatan  yang  Terbatas,  Sumber  Daya  yang  Terbatas, Peningkatan  Beban  Penyakit  Tertentu,  Keterbatasan  Kebijakan  dan  Kepemimpinan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberkan  pemahaman  sejauh  mana  keberhasilan  maupun capaian  penerapan  cakupan  kesehatan  universal  di  Asia  ,  sebagaimana  prinsip  utama  dari cakupan  kesehatan  universal  (universal  healthcare  coverage)  adalah  memastikan  bahwa semua  individu  dapat  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  diperlukan  untuk  mencegah, mengobati,  dan  mengelola  kondisi  kesehatan  mereka  tanpa  mengalami  kesulitan  keuangan yang berlebihan. Studi ini dilakukan dengan metode sistematic review dari database Proquest dan JStore, Penelusuran ini mengikutsertakan publikasi dari tahun 2017 hingga 2022.  Kriteria inklusi yaitu review artikel tentang ekuitas pelayanan kesehatan UHC, kriteria eksklusi yakni artikel  yang  tidak  membahas  kesamaan  pelayanan  kesehatan.  Berdasarkan  hasil  pencarian artikel  melalui  search  engine  ProQuest  ditemukan  49  jurnal,  dan  dari  database  JStore ditemukan    2  jurnal.  Jurnal  tersebut  kemudian  disrikining  sebanyak  10  jurnal  dari  database ProQuest,  2 jurnal dari database JStore, sebanyak 39 jurnal dari database ProQuest diekslusi karena  dengan  alasan,  kemudian  dipilih  8  artikel  yang  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  dari database ProQuest, dikeluarkan lagi 3 artikel yang sama dan 3 artikel yang diekslusi sehingga didapatkan  2  artikel  yang  relevan.  Untuk  mengatasi  tantangan-tantangan  penerapan  cakupan kesehatan  universal,  negara-negara  di  Asia  perlu  mengadopsi  pendekatan  holistik  yang melibatkan perbaikan infrastruktur kesehatan, peningkatan akses ke layanan kesehatan dasar, peningkatan  pembiayaan  kesehatan,  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  di  sektor kesehatan, serta perbaikan sistem kebijakan dan tata kelola.
.
Kata kunci : Negara Asia, Universal Health Coverage, capaian
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 05, Mei 2024

## Abstract
The  adoption  of  Universal  Healthcare  Coverage  stems  from  the  understanding  that  equal access  to  health  services  is  a  human  right  and  a  key  element  in  achieving  sustainable development.  Universal coverage  contains two core elements: (1) Access to  fair and quality health services for every citizen; and (2) Financial risk protection when residents use health services.  Differences  in  the  application  of  universal  health  coverage  in  Asian  countries  are caused, among other things,  by the model  of  the health system, the level  of  health  coverage can also vary, sources of financing, health infrastructure, cultural differences, demographics, and  social  context.  Some  of  the  challenges  in  achieving  comprehensive  universal  health coverage  in  Asian  countries  include  Social  and  Economic  Inequality,  Limited  Health Infrastructure, Limited Resources, Increasing Burden of Certain Diseases, Limited Policy and Leadership.  This  study  aims  to  provide  an  understanding  of  the  extent  to  which  the  success and achievements of implementing universal health coverage in Asia, as the main principle of universal healthcare coverage is to ensure that all individuals can obtain the health services needed  to  prevent,  treat  and  manage  their  health  condition  without  experiencing  excessive financial  difficulties.  This  study  was  conducted  using  a  systematic  review  method  from  the Proquest  and  JStore  databases.  This  search  included  publications  from  2017  to  2022. Inclusion  criteria  were  review  articles  on  equity  in  UHC  health  services,  exclusion  criteria were articles that did not discuss equality of health services.Based on the results of an article search  through  the  ProQuest  search  engine,  49  journals  were  found,  and  from  the  JStore database, 2 journals were found. The journal was then screened as many as 10 journals from the ProQuest database, 2 journals from the JStore database, 39 journals from the ProQuest database were excluded for reasons, then 8 articles were selected according to the research objectives  from  the  ProQuest  database,  3  similar  articles  and  3  articles  were  issued  again. excluded so that 2 relevant articles were obtained. To address the challenges of implementing universal health coverage, countries in Asia need to adopt a holistic approach that involves improving health infrastructure, increasing access to basic health services, increasing health financing,  improving  the  quality  of  human  resources  in  the  health  sector,  and  improving systems policy and governance.
Keywords: Universal health coverage, equality, service equity.

## PENDAHULUAN
Universal  healthcare coverage atau  cakupan kesehatan universal  merujuk  pada kondisi di  mana  semua  individu  dalam  suatu  negara  atau  wilayah  memiliki  akses  ke  layanan kesehatan  yang  diperlukan  tanpa  harus  mengalami  kesulitan  keuangan  (Hergianasari  & Hadiwijoyo, 2021). Cakupan universal disebut juga cakupan semesta atau universal coverage merupakan sistem kesehatan di mana setiap warga di dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang bermutu dan dibutuhkan, dengan biaya yang terjangkau. Cakupan universal mengandung dua elemen inti: (1) Akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga; dan (2) Perlindungan risiko  finansial  ketika  warga  menggunakan  pelayanan  kesehatan  (Braithwaite  et  al.,  2018). WHO telah menyepakati tercapainya universal health coverage (UHC) tahun 2014. Universal health coverage merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki  akses  yang  adil  terhadap  pelayanan  kesehatan  promotif,  preventif,  kuratif,  dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau (Nygren-Krug, 2019)
Implementasi  sistem  pelayanan  kesehatan  universal  bervariasi  di  berbagai  negara, tergantung  pada  sejauh  mana  keterlibatan  pemerintah  dalam  menyediakan  pelayanan kesehatan dan asuransi kesehatan. Akses pelayanan kesehatan berdasarkan hak warga, bukan berdasarkan  pembelian  asuransi.  Pemerintah  membiayai  pelayanan  kesehatan  dengan menggunakan dana anggaran pemerintah yang berasal dari pajak umum (general tax). Dengan perkecualian AS, di banyak negara maju atau kaya, misalnya Inggris, Spanyol, Italia, negara- negara  Nordik/  Skandinavia,  Kanada,  Jepang,  Kuwait,  Bahrain,  dan  Brunei,  pemerintah memiliki keterlibatan tinggi dalam menyediakan pelayanan kesehatan (Nygren-Krug, 2019)
Mexico, Afrika Selatan, Thailand, dan Indonesia, merupakan beberapa di antara negara yang  sedang  mencoba  mengimplementasikan  pelayanan  kesehatan  universal.    Indonesia merupakan  salah  satu  negara  yang  sedang  dalam  masa  transisi  menuju  sistem  pelayanan kesehatan  universal.  Undang-Undang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  No.  40  tahun 2004  mewajibkan  setiap  warga  di  Indonesia  memiliki  akses  pelayanan  kesehatan komprehensif yang dibutuhkan melalui sistem pra-upaya. Pemerintah  bertanggung jawab atas pelaksanaan  jaminan  kesehatan  masyarakat  melalui  Sistem    Jaminan  Sosial  Nasional  bagi upaya kesehatan perorangan berdasarkan bunyi Pasal 20  (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan Peraturan  Presiden RI No. 12 Tahun 2013, pemerintah juga  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan    Jaminan  Kesehatan  Masyarakat  melalui  BPJS Kesehatan  yang  merupakan  badan    hukum  publik  yang  dibentuk  untuk  menyelenggarakan program JKN (Jaminan  Kesehatan Nasional) bagi seluruh rakyat (Agustina et al., 2019).
Indonesia adalah negara berpenghasilan menegah dengan 262 juta jiwa yang tersebar di 17,744 pulau. Pemerintah Indonesia meluncurkan program Cakupan kesehatan universal yang disebut  Sistem  Asuransi  Kesehatan  Nasional  (NHIS)  atau  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  Kesehatan).  Cakupan  kesehatan  universal  harus  memenuhi  persyaratan  sistem kesehatan  nasional  dan  implementasi  desentralisasi  di  tingkat  Kabupaten.  Sistem  ini menunjuk  penyedia  layanan  primer  sebagai  titik  masuk  untuk  Cakupan  kesehatan  universal dan sistem rujukan untuk perawatan khusus. Ketersediaan sektor swasta di bidang kesehatan didorong  untuk  memperluas  pelayanan  dan  perawatan  kesehatan  (Agustina  et  al.,  2019; Pratiwi et al., 2021).
Dalam  4  tahun  beroperasi  NHIS  atau  BPJS  Kesehatan  cakupannya  mencapai  hampir 70% dari populasi  dengan jumlah rata-rata klaim rawat  jalan dan rawat  inap meningkat  dari 25.5 juta pada 2014 menjadi 56.9 juta pada tahun 2016. Pembayaran kapitasi prospektif untuk penyedia  layanan  primer  dan  sistem  rujukan  terstruktur  adalah  sarana  untuk  meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  dalam  penyediaan  layanan  dan  akses  kesamaan  layanan  kesehatan yang diterima diseluruh wilayah di Indonesia. Namun tantangan tetap ada seperti jumlah dan kualitas  fasilitas  pelayanan  yang  tidak  memadai,  ketersediaan  obat-obatan  dan  persediaan medis yang tidak memadai dan sistem infromasi kesehatan yang buruk (Pratiwi et al., 2021).
Untuk  membantu  menutup  kesenjangan  ini,  pemerintah  Indonesia  saat  ini  sedang menerapkan  serangkaian  reformasi  kebijakan  cakupan  kesehatan  universal  yang  mencakup integrasi skema asuransi pemerintah yang tersisa ke dalam JKN, perluasan jaringan penyedia layanan kesehatan dengan melibatkan sektor swasta kesehatan termasuk penyediaan fasilitas layanan  kesehatan  yang  terstandarisasi  melalui  akreditasi  dan  kebijakan  Kementerian
Kesehatan  yang  bertujuan  untuk  kesamaaan  penerimaan  dalam  pelayanan  kesehatan  dari rangkaian reformasi cakupan kesehatan universal ini (Haemmerli, Powell-Jackson, Goodman, Thabrany, & Wiseman, 2021; Mulyanto, Kringos, & Kunst, 2019).
Meskipun  cakupan  kesehatan  universal  telah  diterapkan  hampir  diseluruh  negara  di dunia,  namun  masih  terdapat  kekurangan  dalam  penerapannya.  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan  tinjauan  capaian  penerapan  cakupan  kesehatan  universal  dengan  mengumpulkan dan menganalisis capaian penerapan cakupan kesehatan tersebut khususnya di negara-negara Asia.  Tujuan  dari  penelitian  ini  diharapkan  akan  memahami  sejauh  mana  keberhasilan maupun capaian penerapan cakupan kesehatan universal di Asia , sebagaimana prinsip utama dari cakupan kesehatan universal ( universal healthcare coverage) adalah memastikan bahwa semua  individu  dapat  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  diperlukan  untuk  mencegah, mengobati,  dan  mengelola  kondisi  kesehatan  mereka  tanpa  mengalami  kesulitan  keuangan yang berlebihan.

## METODE PENELITIAN
Data untuk review ini diidentifikasi melalui pencarian di ProQuest dan JStore. Kriteria artikel yang diterbitkan antara tahun 2017 sampai tahun 2022. Penelusuran ini menggunakan kata kunci “Cakupan kesehatan universal inpatients hospital standard facilities in Indonesia” dan  menggunakan  filter  lokasi  artikel  yang  membahas  tentang  UHC  di  Indonesia.  Kriteria inklusi yaitu review artikel tentang ekuitas pelayanan kesehatan UHC, kriteria eksklusi yakni artikel yang tidak membahas kesamaan pelayanan Kesehatan.
Tabel 1. Strategi pencarian database online Basis data Kata kunci Saring Artikel nomor Nomor artikel setelah seleksi ProQuest DAN “Universal” (cakupan kesehatan) DAN pasien rawat inap DAN rumah sakit DAN (standar fasilitas) DAN Indonesia DAN (tinjauan sistematis) 2017-2022 Jurnal cendekiawan 51 2 JStore Cakupan universal DAN kesehatan DAN rawat inap DAN rumah sakit DAN standar fasilitas DAN Indonesia 2017-2022 Jurnal 28 4

## Gambar 1. Diagram Prisma

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ulasan  2  artikel  membahas  tentang  tantangan  penerapan  cakupan  kesehatan  universal untuk  meningkatkan  akses  layanan  kesehatan  yang  merata  bagi  semua  penduduk  di  Asia. Penjabaran  artikel  di  atas  menjelaskan  perbedaan  penerapan  cakupan  kesehatan  universal  di negara-negara  Asia.  Beberapa  perbedaan  yang  dapat  ditemukan.  Pertama,  model  sistem kesehatan  beberapa  negara  Asia  juga  memiliki  sistem  kesehatan  yang  dikelola  oleh pemerintah,  seperti  sistem  National  Health  Insurance  di  Taiwan  atau  National  health Insurance  Scheme  di  Singapura.  Negara  lain,  seperti  Jepang  dan  Korea  Selatan,  memiliki sistem asuransi  kesehatan yang dikelola oleh pemerintah dengan kontribusi dari pekerja dan majikan (Mulyanto et al., 2019).
Kedua,  tingkat  cakupan  kesehatan  juga  bervariasi  di  antara  negara-negara  Asia. Beberapa  negara  mencakup  seluruh  populasi,  termasuk  penduduk  miskin  dan  penduduk rentan, sementara negara lain memiliki cakupan yang lebih terbatas terutama untuk kelompok masyarakat yang tidak terlindungi seperti pekerja informal atau pekerja migran (van Weel & Kassai, 2017).
Ketiga,  sumber  pembiayaan  untuk  cakupan  kesehatan  universal  dapat  bervariasi. Beberapa negara mengandalkan pendanaan dari  anggaran pemerintah, sementara negara lain mengimplementasikan  sistem  asuransi  kesehatan  yang  wajib  atau  kontribusi  dari  pajak kesehatan.  Seperti  di  Singapura,  pendekatan  kombinasi  digunakan  dengan  kontribusi  dari individu, majikan, dan pemerintah (Mulyanto et al., 2019).
Keempat, tingkat dan kualitas infrastruktur kesehatan juga dapat berbeda antara negara- negara  di  Asia.  Negara-negara  yang  lebih  maju  secara  ekonomi,  seperti  Jepang,  Korea Selatan, dan Singapura, memiliki infrastruktur yang lebih baik dan akses yang lebih mudah ke fasilitas kesehatan modern. Di negara-negara dengan tingkat pembangunan yang lebih rendah, terutama  di  daerah  pedesaan,  infrastruktur  kesehatan    terbatas  dan  menghadapi  tantangan dalam  memberikan  cakupan  kesehatan  universal  (Tham  et  al.,  2018;  van  Weel  &  Kassai, 2017).
Kelima,  perbedaan  budaya,  demografi,  dan  konteks  sosial  juga  mempengaruhi penerapan  cakupan  kesehatan  universal  di  negara-negara  Asia.  Perbedaan  kebutuhan kesehatan masyarakat, prioritas kebijakan, dan preferensi budaya dapat mempengaruhi desain dan implementasi sistem kesehatan (Mulyanto, Kunst, & Kringos, 2020).
Penelitan  lebih  lanjut  juga  menjabarkan  capaian  cakupan  kesehatan  universal  di negara-negara  Asia.  Beberapa  negara  telah  membuat  kemajuan  signifikan  dalam  mencapai cakupan  kesehatan  universal,  sementara  negara  lain  masih  menghadapi  tantangan  dalam mencapai  tujuan  tersebut.  Seperti  di  Jepang  telah  mencapai  cakupan  kesehatan  universal dengan sistem asuransi kesehatan yang dikelola oleg pemerintah. Hampir semua penduduk di Jepang memiliki asuransi kesehatan dan dapat mengakses layanan kesehatan yang diperlukan (Takahashi, Fujiwara, Nakayama, & Kawachi, 2018).
Korea  Selatan  telah  mencapai  cakupan  kesehatan  universal  dengan  sistem  asuransi kesehatan  yang  wajib.  Program  asuransi  kesehatan  nasional,  yang  dikenal  sebagai  National Health  Insurance  (NHI),  telah  memberikan  perlindungan  kesehatan  bagi  sebagian  besar penduduk (Lim, 2021)
Taiwan  juga  mencapai  cakupan  kesehatan  universal  melalui  sistem  National  Health Insurance  (NHI).  Program  ini  mencakup  seluruh  populasi  dan  memberikan  akses  yang  luas terhadap layanan kesehatan dasar dan lanjutan (Hsiao, 2019).
Singapura  memiliki  sistem  kesehatan  yang  unik  dengan  pendekatan  yang  terintegrasi antara sektor public san swasta. Sistem asuransi kesehatan yang wajib dan subsidi pemerintah memastikan bahwa sebagain besar penduduk  negara pulau tersebut memiliki akses pelayanan kesehtan yang terjangkau. Singapura memiliki sistem non-dimodifikasi kesehatan universal di mana  pemerintah  menjamin  keterjangkauan  pelayanan  kesehatan  dalam  sistem  kesehatan masyarakat,  terutama  melalui  sistem  tabungan  wajib,  subsidi  dan  kontrol  harga.  Pada  tahun 2000 Singapura menduduki peringkat 6 di peringkat Organisasi Kesehatan Dunia dari sistem kesehatan dunia (Tham et al., 2018; Wenham, 2018).
Thailand  mencapai  cakupan  kesehatan  universal  pada  tahun  2002  melalui  penerapan skema  Cakupan  Kesehatan  Universal  Coverage    juga  dikenal  sebagai  Skema  30  Baht). Kemudian pada tahun 2006, persyaratan copayment 30-Baht dihapuskan, dan sebagian besar layanan  tidak  dipungut  biaya  sampai  tahun  2012.  Cakupan  kesehatan  universal  sebagai program asuransi kesehatan sosial utama di Thailand, saat ini mencakup sekitar 75% (kurang lebih  47  juta  orang)  dari  seluruh  populasi,  dan  menyumbang  sekitar  17%  dari  total pengeluaran  kesehatan.  Pada  tahun  2013  lebih  dari  80%  menerima  layanan  gratis  cakupan kesehatan universal pada tahun 2013 (Wenham, 2018).
Pemerintah  Malaysia  menetapkan  Cakupan  Kesehatan  Universal  dengan  membayar  1 RM (Ringgit Malaysia) untuk berobat pada dokter umum serta 5 RM yntuk berobat ke dokter spesialis.  Sleain  untuk  program  preventif,  promotive,  kuratif  dan  rehabilitative,  dana kesehatan  juga  digunakan  untuk  pembiayaan  pendidikan  calon  tenaga  kesehatan  seperti dokter, perawat, bidan, apoteker. Runah sakit milik pemerintah melkukan klaim pembiayaan kesehatan  dengan  melihat  besarnya  pengeluaran  untuk  kesehatan  di  tahun  sebelumnya kemudian  mengajukan  anggaran  pembiyaan  kepada  Kementerian  Kesehatan  (Tham  et  al., 2018).
Capaian  cakupan  kesehatan  universal  di  Indonesia  telah  mengalami  peningkatan signifikan  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Pemerintah  Indonesia  telah  berkomitmen  untuk mencapai  cakupan  kesehatan  universal  dan  telah  meluncurkan  program-program  yang bertujuan untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan bagi seluruh penduduk. Beberapa capaian  tersebut  seperti,  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN),  pada  tahun  2014,  Pemerintah Indonesia  meluncurkan  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  yang  bertujuan  untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi  seluruh penduduk Indonesia. Melalui  program  ini, penduduk  Indonesia  dapat  memiliki  akses  ke  layanan  kesehatan  dasar  dan  lanjutan  yang terjangkau  dengan  kontribusi  premi  yang  berdasarkan  kemampuan  ekonomi  mereka.  JKN telah menjadi tonggak penting dalam meningkatkan cakupan kesehatan di Indonesia (Pratiwi et al., 2021; Wiseman et al., 2018).
Jaringan  pelayanan  kesehatan,  Pemerintah  Indonesia  telah  melakukan  upaya  untuk memperluas  jaringan  pelayanan  kesehatan  di  seluruh  negara.  Fasilitas  kesehatan  seperti puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan rumah sakit telah dikembangkan dan diperbaiki untuk memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan terpencil (Mulyanto et al., 2020).
Program  Jaminan  Kesehatan  Daerah  (Jamkesda),  selain  JKN,  beberapa  pemerintah daerah di Indonesia telah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk memberikan  perlindungan  kesehatan  tambahan  bagi  penduduk  setempat.  Program  ini bertujuan  untuk  mengurangi  kesenjangan  akses  kesehatan  antara  daerah  perkotaan  dan pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5
Penurunan  kemiskinan  kesehatan,  melalui  program-program  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  akses  kesehatan,  Indonesia  telah  mencapai  penurunan  kemiskinan  kesehatan. Lebih banyak orang memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang terjangkau, yang membantu melindungi  mereka  dari  risiko  keuangan  yang  tinggi  akibat  biaya  kesehatan  yang  tidak terduga. 5
Penelitian  lebih  lanjut  diperlukan  untuk  mengeksplorasi  tantangan  dalam  mencapai cakupan  kesehatan  universal  yang  komprehensif  di  negara-negara  di  Asia.  Beberapa tantangan  utama  dalam  penerapan  cakupan  kesehatan  universal  seperti,  ketimpangan  sosial dan ekonomi yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat  yang  kaya  dan  miskin,  dapat  menjadi  hambatan  dalam  mencapai  cakupan kesehatan  universal.  Pendidikan,  pekerjaan,  dan  tingkat  pendapatan  yang  rendah  dapat menyebabkan kesenjangan dalam akses dan pembiayaan layanan kesehatan.
Infrastruktur  kesehatan  yang  terbatas,  beberapa  negara  di  Asia,  terutama  di  wilayah pedesaan  dan  terpencil,  menghadapi  tantangan  dalam  menyediakan  infrastruktur  kesehatan yang  memadai.  Kurangnya  fasilitas  kesehatan,  tenaga  medis  yang  terlatih,  dan  transportasi yang terbatas dapat membatasi akses terhadap layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.
Selain  itu  juga  sumber  daya  yang  terbatas,  kurangnya  sumber  daya  keuangan, manusia, dan teknologi dapat menjadi hambatan dalam mencapai cakupan kesehatan universal yang  komprehensif.  Negara-negara  dengan  ekonomi  yang  lemah  mungkin  menghadapi kesulitan  dalam  membiayai  sistem  kesehatan  yang  luas  dan  memberikan  layanan  kesehatan
yang  berkualitas  kepada  seluruh  populasi.  Peningkatan  beban  penyakit  tertentu,  beberapa negara di Asia menghadapi beban penyakit yang tinggi, termasuk penyakit menular, penyakit tidak  menular,  dan  masalah  kesehatan  yang  berkaitan  dengan  perubahan  demografis. Mengatasi  tantangan  ini  dan  memberikan  layanan  yang  sesuai  untuk  berbagai  kondisi kesehatan memerlukan upaya yang berkelanjutan dan koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat.
Selain  itu  tantangan  lain  adalah  keterbatasan  kebijakan  dan  kepemimpinan,  serta kurangnya  koordinasi  dan  kebijakan  yang  konsisten  untuk  mencapai  cakupan  kesehatan universal.  Kurangnya  kepemimpinan  politik  yang  kuat,  prioritas  yang  tidak  jelas,  dan kurangnya  komitmen  jangka  panjang  dapat  menghambat  kemajuan  dalam  mencapai  tujuan cakupan kesehatan universal atau universal health coverage.

## KESIMPULAN
Untuk  mengatasi  tantangan-tantangan  ini,  negara-negara  di  Asia  perlu  mengadopsi pendekatan holistik yang melibatkan perbaikan infrastruktur kesehatan, peningkatan akses ke layanan  kesehatan  dasar,  peningkatan  pembiayaan  kesehatan,  peningkatan  kualitas  sumber daya  manusia  di  sektor  kesehatan,  serta  perbaikan  sistem  kebijakan  dan  tata  kelola.  Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga internasional, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta  juga  dapat  membantu  mencapai  cakupan  kesehatan  universal  yang  lebih  luas  dan berkelanjutan.  Selain  itu  juga  disarankan    untuk  memprioritaskan  kebijakan  pada  reformasi sistem kesehatan agar pemerataan dapat dirasakan disemua tingkatan masyarakat.
Pemerintah  Indonesia  harus  terus  berupaya  untuk  mengatasi  tantangan  ini  dengan meningkatkan investasi dalam sektor kesehatan, memperluas jaringan pelayanan kesehatan di daerah  yang  terpencil,  dan  meningkatkan  pembiayaan  kesehatan  secara  berkelanjutan. Meskipun  telah  ada  kemajuan  yang  signifikan,  masih  ada  beberapa  tantangan  yang  perlu diatasi dalam mencapai cakupan kesehatan universal yang lebih luas dan lebih komprehensif di Indonesia. Tantangan tersebut meliputi kesenjangan akses kesehatan antara perkotaan dan pedesaan,  kekurangan  sumber  daya  manusia  dan  infrastruktur  kesehatan,  serta  pengendalian biaya kesehatan yang efektif.

## BIBLIOGRAPHY
Agustina,  Rina,  Dartanto,  Teguh,  Sitompul,  Ratna,  Susiloretni,  Kun  A.,  Achadi,  Endang  L., Taher,  Akmal,  Wirawan,  Fadila,  Sungkar,  Saleha,  Sudarmono,  Pratiwi,  &  Shankar, Anuraj  H.  (2019).  Universal  Health  Coverage  In  Indonesia:  Concept,  Progress,  And Challenges. The Lancet, 393(10166), 75–102.
Braithwaite, Jeffrey, Mannion,  Russell,  Matsuyama, Yukihiro, Shekelle,  Paul  G., Whittaker, Stuart, Al-Adawi, Samir, Ludlow, Kristiana, James, Wendy, Ting, Hsuen P., & Herkes, Jessica.  (2018).  The  Future  Of  Health  Systems  To  2030:  A  Roadmap  For  Global Progress  And  Sustainability.  International  Journal  For  Quality  In  Health  Care,  30(10), 823–831.
Haemmerli, Manon, Powell-Jackson, Timothy, Goodman, Catherine, Thabrany, Hasbullah, & Wiseman,  Virginia.  (2021).  Poor  Quality  For  The  Poor?  A  Study  Of  Inequalities  In
Service  Readiness  And  Provider  Knowledge  In  Indonesian  Primary  Health  Care Facilities. International Journal For Equity In Health, 20, 1–12.
Hergianasari,  Putri,  &  Hadiwijoyo,  Suryo  Sakti.  (2021).  Strategi  Salatiga  Menuju  Universal Health  Care  (Uhc)  Melalui  Jaminan  Kesehatan  Nasional.  Mimbar:  Jurnal  Penelitian Sosial Dan Politik, 10(1), 55–74.
Hsiao,  William  C.  (2019).  Taiwan’s  Path  To  Universal  Health  Coverage—An  Essay  By William C Hsiao. Bmj, 367.
Lim,  Taejun.  (2021).  Coverage  Expansion  Of  Universal  Health  Care  And  Its  Impacts  On Health Insurance Market And Welfare. Hitotsubashi Journal Of Economics, 62(2), 141– 161.
Mulyanto, Joko, Kringos, Dionne S., & Kunst, Anton E. (2019). Socioeconomic Inequalities In Healthcare Utilisation In Indonesia: A Comprehensive Survey-Based Overview. Bmj Open, 9(7), E026164.
Mulyanto, Joko, Kunst, Anton E., & Kringos, Dionne S. (2020). The Contribution Of Service Density  And  Proximity  To  Geographical  Inequalities  In  Health  Care  Utilisation  In Indonesia: A Nation-Wide Multilevel Analysis. Journal Of Global Health, 10(2).
Nygren-Krug,  Helena.  (2019).  The  Right  (S)  Road  To  Universal  Health  Coverage.  Health And Human Rights, 21(2), 215.
Pratiwi,  Agnes  Bhakti,  Setiyaningsih,  Hermawati,  Kok,  Maarten  Olivier,  Hoekstra,  Trynke, Mukti,  Ali  Ghufron,  &  Pisani,  Elizabeth.  (2021).  Is  Indonesia  Achieving  Universal Health Coverage? Secondary Analysis Of National Data On Insurance Coverage, Health Spending And Service Availability. Bmj Open, 11(10), E050565.
Takahashi,  Yoshimitsu,  Fujiwara,  Takeo,  Nakayama,  Takeo,  &  Kawachi,  Ichiro.  (2018). Subjective  Social  Status  And  Trajectories  Of  Self-Rated  Health  Status:  A  Comparative Analysis Of Japan And The United States. Journal Of Public Health, 40(4), 713–720.
Tham, Tat Yean, Tran, Thuy Linh, Prueksaritanond, Somjit, Isidro, Josefina S., Setia, Sajita, &  Welluppillai,  Vicknesh.  (2018).  Integrated  Health  Care  Systems  In  Asia:  An  Urgent Necessity. Clinical Interventions In Aging, 2527–2538.
Van Weel, Chris, & Kassai, Ryuki. (2017). Expanding Primary Care In South And East Asia. Bmj, 356.
Wenham, Clare. (2018). Regionalizing Health Security: Thailand’s Leadership Ambitions In Mainland  Southeast  Asian  Disease  Control.  Contemporary  Southeast  Asia,  40(1),  126– 151.
Wiseman,  Virginia,  Thabrany,  Hasbullah,  Asante,  Augustine,  Haemmerli,  Manon,  Kosen, Soewarta,  Gilson,  Lucy,  Mills,  Anne,  Hayen,  Andrew,  Tangcharoensathien,  Viroj,  & Patcharanarumol,  Walaiporn.  (2018).  An  Evaluation  Of  Health  Systems  Equity  In Indonesia: Study Protocol. International Journal For Equity In Health, 17, 1–9.

## Copyright holder:
Sofi Indriani, Wiku Adisasmito (2024)
First publication right: Syntax Idea
This article is licensed under: