SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 05 Issue I, January 2024; 89-112 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v5i1.39284 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Aborsi dalam Perspektif Ayat-Ayat/Hadis Ahkam dan Undang-Undang Kesehatan; Studi Perbandingan
Abortion in the Perspective of Ahkam Verses/Hadith and Health Law; Comparative Study
Afa Afiati 1* , Olivia Sulistya Maspufa 2 , Nesya Ekaputri 3
123 Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. E-mail: 1 afaafio12@gmail.com, 2 mspfaa10@gmail.com, 3 nesyaeka30@gmail.com
*Corresponding Author
[Submitted: 07 Juli 2023] [Reviewed: 07 Juli 2023] [Accepted: 08 Desember 2023] [Published: 19 Januari 2024]
How to Cite:
Afiati, Afa, Olivia Sulistya Maspufa, and Nesya Ekaputri . 2024. “Abortion in the Perspective of Ahkam Verses/Hadith and Health Law: Comparative Study”. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 5 (1), 89-112. https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.39284

## Abstrak
Aborsi  semakin  banyak  dilakukan  dari  kalangan  remaja  maupun  bagi  pasangan  yang  sudah menikah.  Kini  masyarakat  menganggap  aborsi  adalah  suatu  hal  yang  sepele,  mereka  tidak memikirkan  akibat  dari  perbuatannya  itu.  kurangnya  pendidikan  agama  dan  pengewasan  ketat dari  pemerintah  dan  orang  tua  menjadikan  mereka  seolah-olah  buta  dan  tuli  akan  hukum  dan sanksi atas praktik aborsi. pemahaman masyarakat akan hukum dan dampak aborsi menjadi tujuan adanya penelitian ini baik dalam perspektif agama maupun perspektif hukum di Indonesia. adanya juga  kesadaran  masyarakat  terhadap  kesehatan  diri  mereka  dan  pelanggaran-pelanggaran  hak pada  manusia.  Jenis  penelitian  ini  ialah  penelitian  pustaka  (library  research),  penelitian  ini menggunakan  pendeketan  deskriptif-analitik  dan  dalam  pokok  pembahasannya  menggunakan Teknik analisis komparatif. Hasil penelitian ini menyatakan perbandingan antara ayat-ayat hukum dan hadis ahkam serta Undang-undang kesehatan. Jadi antara ayat-ayat hukum dan hadis ahkam yaitu saling melengkapi, namun jika keduanya dibandingkan dengan hukum perundang-undangan secara garis besar terletak pada batasan kehamilan atau batasan usia diperbolehkannya aborsi dan persamaannya  yaitu  secara  garis  besar,  aborsi  adalah  tindakan  yang  melanggar  hukum,  jika dilakukan  akan  mendapat  sanksi.  Ketiga  pokok  pembahasa  tersebut  juga  mementingkan kesehatan sang ibu.
Kata Kunci: Aborsi; Ayat-Ayat Ahkam; Hadis Ahkam; Undang-Undang Kesehatan.

## Abstract
Abortion  is  increasingly  practiced  among  teenagers  and  married  couples.  Now  people  think abortion  is  a  trivial  matter,  they  don't  think  about  the  consequences  of  it.  Lack  of  religious education and strict surveillance from the government and parents make it appear as if they are blind and deaf to the laws and sanctions for abortion. Public understanding of the law and the impact of abortion is the goal of this research both in a religious perspective and a legal perspective in Indonesia. There is also public awareness of their own health and violations of human rights. This
Aborsi dalam Perspektif Ayat-Ayat/Hadis Ahkam dan Undang-Undang Kesehatan; Studi Perbandingan Afa Afiati, et. al.
type of research is library research, this research uses a descriptive-analytical approach and in its subject matter uses comparative analysis techniques. The results of this study state a comparison between the verses of the law and hadith ahkam as well as the health law. So between the verses of the law and the ahkam hadith that are complementary, but if both are compared with the laws and regulations in general lies in the limit of pregnancy or the age limit allowed for abortion and the  similarity  is  broadly  speaking,  abortion  is  an  act  that  violates  the  law,  if  done  it  will  be sanctioned. The three points of discussion also attach importance to the health of the mother. Keywords: Abortion; Ahkam Verses; Hadith Ahkam; Health Act.

## Pendahuluan
Aborsi makin banyak dilakukan dari kalangan remaja maupun bagi pasangan yang sudah menikah,  kini  masyarakat  menganggap  aborsi  adalah  suatu  hal  yang  sepele,  mereka  tidak memikirkan akibat dari perbuatannya itu. Padahal ada hukum yang melarang dan ada ancaman hukuman  baik  itu  dari  perspektif  agama  dan  perspektif  hukum  di  Indonesia. 1 Kurangnya pendidikan agama serta pengawasan ketat dari pemerintah dan orang tua menjadikan mereka seolah-olah buta dan tuli akan hukum dan sanksi atas praktik aborsi, 2 tidak hanya pelaku aborsi saja yang terkena sanksi, namun pihak terkait juga akan terkena sanksinya.
Praktik  aborsi  yang  ada  di  Indonesia  dari  dulu  sampai  saat  ini  selalu  ramai diperbincangkan publik. Perbincangan publik muncul karena banyaknya kasus aborsi yang ada di Indonesia  dan  pemerintah  juga  kesulitan  menangani  kasus  tersebut.  Dikutip  dari  Tesis Mohammad  Reza  Alfian,  yang  berjudul "Pandangan  Ulama  Indonesia  tentang  Aborsi  dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Ham (Kajian Fatwa Nu, Muhammadiyah, dan MUI)" , banyak media-media yang meliput berita tentang kejadian tersebut. Seperti adanya pembukaan jasa  praktik  aborsi  dari  dukun  maupun  dokter  secara  ilegal.  Adapula  penemuan  janin  yang dibungkus kardus atau plastik dan penemuan bayi di pinggir jalan tanpa diketahui siapa kedua orang tuanya. 3
Berdasarkan  berita  yang  ditulis  detik.com  juga  disebutkan  bahwa  banyak  kasus  aborsi yang terjadi dari berbagai macam jenis, seperti diantaranya yaitu seorang siswi SMP di Sulawesi
1 Hannisya Gurusinga, “Sanksi Pelaku Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Pasal 346 KUHP (Studi Analisis Putusan No. 569/Pid. Sus/2017/PN Tenggarong),” Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam 1, no. 3 (2020): 221 – 44, http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/7533/4249.
2 Sapto Budoyo, Wahyu Widodo, and Nur Lailatusa’adah, “Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  187/Pid.  B/2018/Pn  Palu),” Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia 5,  no.  2 (2023): 325 – 38, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.325-338.
3 Mohammad Reza Alfian, “Pandangan Ulama Indonesia Tentang Aborsi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan  HAM  (Kajian  Fatwa  NU,  Muhammadiyah  Dan  MUI)”  (Jakarta:  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah Jakarta, 2019). h. 20.
Tenggara, melaporkan pacarnya atas kasus persetubuhan anak. 4 Sebelumnya, siswi itu ditangkap setelah melakukan aborsi hingga mayat bayinya ditemukan membusuk. Adapun praktik aborsi di klinik ilegal di perumahan kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, dilakukan oleh tersangka utama yang  berperan  seolah  sebagai  dokter  yang  tidak  memiliki  sertifikasi  tenaga  medis. 5 Sekretaris KPAI Erlinda berpendapat bahwa mereka menolak aborsi dengan alasan apa pun. "Sejak dalam kandungan, hak-hak anak tidak boleh dilanggar. Anak dari hasil perbuatan apa pun memiliki hak untuk hidup," katanya dikutip dalam majalah tempo.
Pada  zaman  sekarang  kasus  aborsi  banyak  dilakukan  oleh  pasangan  muda  mudi  yang belum  menikah  yang  disebabkan  karena  pergaulan  bebas.  Karena  faktor  tersebut,  banyak pasangan yang tidak menginginkan bayi tersebut lahir. 6 Terkadang juga karena dorongan orang- orang terdekatnya, keluarga yang merasa malu dan menganggap bahwa itu adalah aib, adapun laki laki yang telah menghamili perempuan tersebut dan tidak ingin bertanggung jawab. 7 Data survei  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  pada  2007  mencatatkan  bahwa,  dari  4.500 remaja yang disurvei, 97 persen di antaranya mengaku pernah menonton film porno. Sebanyak 93,7 persen  remaja  SMP  dan  SMA pernah berciuman  serta  berhubungan  seks.  Sebanyak  21,2 persen remaja SMA mengaku pernah melakukan aborsi. Ini data pada tahun 15 tahun silam. Data ini bisa berubah seiring berjalannya waktu, entah itu lebih baik atau menjadi lebih buruk. 8
Peningkatan  jumlah  aborsi  atau  pengguguran  kandungan  di  Indonesia  harus mendapatkan perhatian yang serius untuk pemerintah. Terdapat 121 juta kehamilan yang tidak diinginkan pada tahun 2015 hingga 2019 silam. Dan itu terjadi setiap tahunnya dengan 6 dari 10
4 Nadhir Attamimi, “Kasus Siswi SMP Kolut Buang Mayat Bayi Hasil Aborsi, Pelaku Polisikan Pacar,” detikSulsel, 2023, https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6768015/kasus-siswi-smp-kolut-buang-mayat-bayi-hasil- aborsi-pelaku-polisikan-pacar.
5 Rizky Adha Mahendra, “Dokter Gadungan Di Klinik Ilegal Jaktim Belajar Aborsi Secara Otodidak,” detikNews, 2023, https://news.detik.com/berita/d-6730112/dokter-gadungan-di-klinik-ilegal-jaktim-belajar-aborsi-secara-otodidak.
6 Edelwis Tiara Poespa Mayendri and Edi Prihantoro, “Decision Making Remaja Melakukan Aborsi Pada Kehamilan Di Luar Nikah,” Journal of Servite 2, no. 1 (2020): 26 – 36, https://doi.org/https://doi.org/10.37535/102002120203.
7 Edelwis  Tiara  Poespa  Mayendri  and  Edi  Prihantoro,  “Pengambilan  Keputusan  Dalam  Melakukan  Aborsi  Oleh Perempuan Usia 20- 30 Tahun,” Indones. J. Soc. Responsib 2, no. 2 (2020): 11 – 21, https://doi.org/https://doi.org/10.36782/ijsr.v2i2.38.
8 Muhammad  Sukardi,  “4  Kota  Di  Indonesia  Dengan  Jumlah  Seks  Bebas  Tertinggi,  Nomor  3  Mengejutkan,” Sindonews,  2022,  https://lifestyle.sindonews.com/read/716335/156/4-kota-di-indonesia-dengan-jumlah-seks- bebas-tertinggi-nomor-3-mengejutkan-1647576223.
Aborsi dalam Perspektif Ayat-Ayat/Hadis Ahkam dan Undang-Undang Kesehatan; Studi Perbandingan Afa Afiati, et. al.
| 92
yang berakhir dengan melakukan aborsi pada kehamilan yang tidak diinginkan. 9 Dalam penelitian yang  dilakukan  oleh Guttermacher  Institute pada  tahun  2008  yang  lalu  menjelaskan  bahwa, tingkat angka tahunan pada kegiatan aborsi di Indonesia terdapat 37 kasus aborsi per 1000 orang perempuan produksi, yaitu 15-49 tahun. 10
Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa praktik aborsi yang terjadi di Indonesia dapat  mengundang  berbagai  macam  pertanyaan,  yaitu  mengapa  orang  tersebut  melakukan tindakan  aborsi  terhadap  janin  yang  dikandung?  Padahal  banyak  dampak  negatif  yang  terjadi karena praktik aborsi. Dalam UU Kesehatan di Indonesia pada pasal 75 ayat (1) juga menyebutkan "setiap orang dilarang melakukan aborsi", selain dengan beberapa pengecualian pada pasal 75 ayat  (2)  (UU  RI  Nomor  36  tenaga  Kesehatan). 11 Pengaturan  mengenai abortus  provocatus di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana khususnya dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, serta Pasal 349. 12
Diwajibkan bagi seseorang yang telah melakukan aborsi secara sengaja untuk membayar al-ghurrah ( uqubah  jarimah dalam  aborsi).  Harga ghurrah sama  seperti  lima  ekor  unta  atau seperduapuluh  diyat  janin.  Sedangkan  jika  dengan  emas  yaitu  sama  seperti  lima  puluh  dinar. Adapun  beberapa  macam  pendapat  para  imam  madzhab,  dan  setiap  pendapatnya  mengenai alghurrah atau uqubah  jarimah pada  aborsi  berbeda  beda. 13 Permasalahan  aborsi  menjadi kontroversial karena bukan hanya menyangkut agama akan tetapi juga menyangkut kesehatan, moral, dan hukum. Terdapat banyak penafsiran dalam ayat alquran dan hadis, begitu juga sudah diatur dalam Undang-Undang atau hukum di Indonesia terkait aborsi. Oleh karena itu kita harus mencegah supaya angka aborsi tidak semakin tunggi agar angka kematian janin tidak semakin meningkatkan.
9 Rini  Rini,  “Ketika  Aborsi  Menjadi  Pilihan  Analisis  Pengambilan  Keputusan  Dalam  Melakukan  Aborsi,” IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora 6, no. 1 (2022): 77 – 87, https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith- humaniora/article/view/1487.
10 Sedgh G and Ball H, “Abortion in Indonesia, In Brief, (Aborsi Di Indonesia, Laporan Ini),” Guttamacher Institut , 02, 2008, https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/aborsi_di_indonesia.pdf.
11 Widowati, “Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia,” Yustitiabelen 6, no. 2 (2020): 16 – 35, https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.243.
12 Nurhayati  Mardin,  Adiguna  Kharismawan,  and  Tuti  Haryanti,  “Perbandingan  Hukum  Indonesia  Dan  Malaysia: Reformulasi Kebijakan Aborsi Akibat Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia,” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 20, no. 2 (2022): 369 – 82, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3307.
13 Abd Al-Rahman, Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al- Arba’ah (Beirut: Dar al-Kutub, 1990).

## Literatur Review
Penelitian terkait aborsi pernah dilakukan oleh  Azizah Aisyatul, dkk. 2021 dengan judul Aborsi Sebagai Isu Kotemporer Hukum Keluarga (Studi Al Qur`an, Pendapat Ulama’ dan Hukum di Indonesia). Pada penelitian tersebut berisikan tentang dilarangnya aborsi dari segi Al-Qur`an, ulama,  dan  hukum  di  Indonesia. 14 Pada  penelitian  tersebut  juga  terdapat  alasan-alasan kontemporer  terkait  aborsi  seperti  akibat  pemilihan  jenis  kelamin,  faktor  ekonomi,  inses, kegagalan kontrasepsi, dan khawatir pola hidup akan terganggu. Adapun alasan-alasan yang tidak diperbolehkan, seperti adanya unsur paksaan dari berbagai pihak. Dalam riset ini menawarkan pembaharuan-pembaharuan  yang  belum  ada  pada  riset  sebelumnya,  jika  dalam  riset sebelumnya membahas aborsi dalam segi ayat Al-Qur`an, ulama dan hukum di Indonesia. Dalam pembaharuan riset ini membahas tentang studi komparatif terkait ayat-ayat hukum, hadis ahkam dan undang-undang kesehatan, serta menjelaskan bahwa pembahasan dari riset ini mempunyai hukum  yang  sama  terkait  aborsi  dari  berbagai  segi  atau  tidak?  Dan  apakah  masing-masing pembahasan mempunyai hubungan-hubungan dengan satu sama lain? Misalnya dalam islam hak reproduksi wanita sangat ditekankan, diatur juga dalam undang-undang kesehatan terkait aborsi. Dalam kaitan ini, maka informasi tentang hak dan kesehatan reproduksi perempuan jelas sangat penting keberadaannya. Ada juga permasalahan masa kini, Bolehkah melakukan aborsi setelah diketahui dengan jelas melalui hasil analisis medis bahwa janin tersebut mengalami cacat fisik? Dan ada dua pendapat mengenai hal itu.
Aborsi  dalam  bahasa  Inggris  yaitu abortion yang  berasal  dari  bahasa  latin  yang  berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Namun, aborsi dalam literatur fiqih berasal dari bahasa Arab al-ijhadh ,  merupakan masdar dari ajhadha atau  juga  dalam  istilah  lain  disebut  dengan isqath  Al-haml ,  keduanya  mempunyai  arti  perempuan  yang  melahirkan  secara  paksa  dalam keadaan  belum  sempurna  penciptaannya. 15 Secara  bahasa  disebut  juga  lahirnya  janin  karena dipaksa  atau  dengan  sendirinya  sebelum  waktunya.  Sebenarnya  banyak  pengertian  mengenai aborsi  dari  berbagai  segi  dan  dapat  disimpulkan  bahwa  aborsi  yaitu  pengguguran  (keluarnya)
14 Aisyatul Azizah and Binti Khoiriyah, “Aborsi Sebagai Isu Kotemporer Hukum Keluarga (Studi Al Qur’an, Pendapat Ulama’dan Hukum Di Indonesia),” SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies 1, no. 2 (2021): 94 – 102, https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/sinda/article/view/33.
15 Achmad  Musyahid  Idrus, Pengguguran  Janin  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam,  Analisis  Filosofis  Terhadap Keharaman Dan Kebolehan Pengguguran Janin , Rajawali Pers (Depok: Rajawali Press, 2022).
Aborsi dalam Perspektif Ayat-Ayat/Hadis Ahkam dan Undang-Undang Kesehatan; Studi Perbandingan Afa Afiati, et. al.
| 94
janin  sebelum  waktunya  baik  sudah  berbentuk  sempurna  maupun  belum  sempurna. 16 Aborsi sendiri tidak hanya dilakukan memang karena sengaja, namun menurut fikih ada 4 macam aborsi yaitu  aborsi  spontan  (terjadi  secara  alami),  aborsi  karena  darurat  (karena  adanya  kelainan maupun karena membahayakan nyawa sang Ibu), kedua aborsi tersebut tidak dikenai sanksi. 17 Ada  juga  aborsi  yang  mendapat  sanksi  yaitu  aborsi  menyerupai  kesengajaan  (ada  tindakan tertentu  yang  disengaja  dan  berdampak  pada  janin)  dengan  dikenai  sanksi  diyat, 18 dan  yang kedua  yaitu  aborsi  dengan  sengaja  (ada  tindakan  tertentu  yang  sengaja  dilakukan  untuk menggugurkan kandungan) dengan sanksi pidana, 19 yaitu hukuman yang setimpal sesuai dengan usia kandungan.

## Metode Penelitian
Dalam penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian pustaka (Library Research), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan  materi  dan  difokuskan  pada  penelaahan  masalah  yang  dibahas.  Penelitian  ini menggunakan pendeketan deskriptif-analitik yaitu pengumpulan data serta analisis dari berbagai literatur, sumber dari buku dan wawancara yang berkaitan dengan aborsi. Adapun dalam pokok pembahasan  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  komparatif,  yaitu  salah  satu  teknik analisis  kuantitatif  yang  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  mengenai  ada  atau  tidaknya perbedaan antar variabel atau sampel yang diteliti.
16 Achmad  Musyahid  Idrus,  “Rahasia  Hukum  Islam  Terhadap  Pengharaman  Pengguguran  Janin  (Analisis  Filsafat Hukum Islam),” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 15, no. 1 (2017): 26 – 42, https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V15I1.423.
17 Rumelda Silalahi and Rasmita Luciana, “Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009,” Jurnal  Darma  Agung 27,  no.  3  (2019):  1082 – 98, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.367.
18 Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana,” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 16, no. 1 (2018): 118 – 34, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525.
19 Supardin  and  Abdul  Syatar, “Adultery  Criminalization  Spirit  in  Islamic  Criminal  Law:  Alternatives  in  Indonesia’s Positive  Legal  System  Reform,” Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Dan  Hukum  Islam 5,  no.  2  (2021):  913 – 27, https://doi.org/10.22373/SJHK.V5I2.9353.

## Hasil dan Pembahasan
1. Konsep Nash tentang Penciptaan: Kapan Janin Disebut Manusia?

## 1.1. Berita dari wahyu
Dalam Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan bahwa manusia ditugaskan untuk menjaga bumi dan melestarikan isinya. Dengan adanya tugas tersebut manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Adapun dalam Al- Qur’an diceritakan proses penciptaan manusia, yang berawal dari manusia diciptakan dari saripati tanah. 20 Menurut Aisyah Bintu Al-Syathi' yang dimaksud di sini, manusia dari saripati tanah bukan berarti benar-benar langsung dari tanah, tapi tanah dengan melalui proses yaitu dengan melalui proses dengan memperhatikan bumi dimana mayat-mayat yang dipendam di dalamnya yang seiring waktu akan menghancurkan organ-organ tubuh manusia. 21
Kedua yaitu pertemuan antara sperma dan nuthfah (ovum). Sayid Quthub menjelaskan bahwa peralihan nuthfah ke alaqah (segumpal darah) terjadi ketika sperma bercampur dengan ovum dan melekat ke dinding rahim berupa sel yang kecil yang memperoleh darah dari Ibu. 22 Kemudian alaqah itu diolah hingga menjadi mudghah (segumpal daging), ketika sudah menjadi mudghah proses selanjutnya yaitu diolah menjadi tulang berulang yang dibungkus daging dan yang terakhir yaitu ditiupkannya roh kepada janin tersebut.

## 1.2. Pandangan dari hadis
“Dari Abi Abd Rahman Abdillah bin Mas’ud RA berkata: Rasulullah menceritakan kepada kami  sesungguhnya  seseorang  dari  kamu  kejadiannya  dikumpulkan  sari  perut  ibumu selama 40 hari berupa nuthfah, kemudian menjadi segumpal darah (alaqah) dalam waktu waktu  yang  sama,  kemudian  menjadi  segumpal  daging  (mudghah)  juga  dalam  waktu yang  sama.  Sesudah  itu  malaikat  diutus  untuk  meniupkan  ruh  kedalamnya  dan  diutus untuk  melakukan  pencatatan  empat  kalimat,  yaitu  mencatat  rizkinya,  usianya,  amal perbuatannya, dan celaka a tau bahagianya”. 23
Hadis  riwayat  Muslim  tersebut  menjelaskan  proses  perkembangan  janin  sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur`an. Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa janin berkembang setiap 40 hari pertahapannya.
20 Febri  Hijroh  Mukhlis,  “Paradigma  Ekologis  Dalam  Tafsir  Al - Qur’an:  Kajian  Tematik - Kontekstual,” QOF 6,  no.  1 (2022): 89 – 108, https://doi.org/https://doi.org/10.30762/qof.v6i1.396.
21 Aisyah bintu Syathi, Manusia Dalam Perspektif Al- Qur’an, Terj. Ali Zawawi (Jakarta: Pustaka Fisdaus, 1999). h.15.
22 Khoirul Bariyyah and Khairul Muttaqin, “Legalisasi Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis,” AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 11, no. 1 (2016): 120 – 47, https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i1.755.
23 Abi Al Husain Muslim bin Al-Hajjal Al-Qusyairy Al-Naisabury, Shahih Muslim (Beirut: Daar Al Fikr, 1992). Hadis 2643, jilid 2, h. 549. Lihat juga dihadis 2645, h.550.
Aborsi dalam Perspektif Ayat-Ayat/Hadis Ahkam dan Undang-Undang Kesehatan; Studi Perbandingan Afa Afiati, et. al.

## 2. Landasan Hukum Aborsi dalam Hukum Islam dan Hukum Kesehatan

## 2.1. Ayat-Ayat Hukum terkait Aborsi
Ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan aborsi seperti karena faktor  ekonomi,  faktor  penyakit  atau  kelainan  pada  janin,  faktor  akibat  pemerkosaan,  faktor adanya aib hasil zina, faktor khawatir karir atau pola kehidupan terganggu, dan masih banyak lagi.  Padahal  dalam  Al-Qur`an  banyak  yang  melarang  untuk  membunuh  anak  atau  melakukan aborsi. hukum asal membunuh yaitu haram seperti halnya yang telah dijelaskan dalam surat Al- Maidah ayat 32 yaitu:
Terjemahnya:
“…bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain,  atau  bukan  karena  berbuat  kerusakan  di  bumi,  maka  seakan-akan  dia  telah membunuh semua manusia…”
Dalam surat tersebut kita mempunyai makna bahwa hukum asal itu manusia tidak boleh membunuh siapapun orang itu, dilarang membunuh manusia tanpa sebab yang dapat diterima. Adapun alasan-alasan yang dapat diterima dijelaskan pada surat Al- Isra’ ayat 33.
Terjemahnya:
“ Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan .” Alimin selaku dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan yang dibenarkan” itu adalah alasan jika seorang pembunuh dapat dibunuh lewat hukum  qishos  namun  bukan  dalam  konteks  dendam.  Kedua  yaitu  karena  adanya  perang fisabilillah ,  yaitu  perang  antara  orang  kafir  dengan  orang  muslim.  Ketiga  dalam  konteks kedaruratan dan alasan yang dimaksud dengan “orang yang dibunuh secara dzalim” adalah orang tersebut  tidak  ada  alasan  untuk  dibunuh.  Selanjutnya  penafsiran  pada  kalimat  “kekuasaan diberikan  kepada  walinya”  yaitu  kekuasaan  untuk  menuntut  atau  mengampuni.  Wali tersebut ada  hak  untuk  menuntut  sedangkan  jika  sang  wali  itu  memilih  untuk  mengampuni  maka pengampunan  itu  akan  diganti  dengan  konsekuensi  yang  lain,  yaitu  dengan  diyat  dan  diyat tersebut  akan  diberikan  untuk  walinya  atau  pihak  yang  bersangkutan.  Dalam  Al-Qur`an  juga menjelaskan bahwa  dilarang  untuk  membunuh anak  karena  takut  miskin,  yaitu tertulis dalam surat Al-Isra ayat 31 dan surat Al- An’am ayat 151 yang berbunyi Al- Isra’ ayat 31:
Terjemahnya:
“Dan  janganlah  kamu  membunuh  anak -anakmu  karena  takut  miskin.  Kamilah  yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”.
Surat Al-An`am ayat 151:
Terjemahnya;
“Katakanlah (Muhammad), “marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan  mempersekutukan-Nya  dengan  apapun,  berbuat  baik  kepada  Ibu/Bapak, janganlah  membunuh  anak-anakmu  karena  miskin.  Kamilah  yang  memberi  rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti”.
Alimin M menjelaskan bahwa dilarang untuk membunuh anak dengan alasan ekonomi, baik orang kaya yang takut miskin atau orang miskin. Dan dijawablah oleh Allah bahwa Dia yg memberi rizki, ( nahnu ) beserta yang lain. kalau kaya jadi bangkrut, misal sudah dalam keadaan hamil  namun  tiba-tiba  keluarga  tersebut  ditimpa  musibah  yaitu  bangkrut.  Dalam  konteks  ini berarti dalam keadaan miskin, yang artinya tetap tidak diperbolehkan untuk membunuh anak karena  takut  miskin,  padahal  rizki  sudah  diatur  oleh  Allah.  Alasan  melakukan  aborsi  menurut pendapat ulama masuk wilayah darurat saja, misal mengancam nyawa sang Ibu dan itu bukan ditentukan oleh orang yang hamil atau orang yang bersangkutan, tapi harus disampaikan oleh pihak medis. Kalau harus memilih, si Ibulah yang harus dipertahankan karena jika dianalogikan kita harus memilih yang pokok atau utama, bukan memilih yang cabang (si janin). Dalam surat Al- An’am, terdapat juga larangan yang lainnya. misal perbuatan keji, membunuh jiwa tanpa hak, dosa syirik dan membunuh anak dan larangan tersebut tertulis dalam ayat yang sama, maka dari itu larangan tersebut mempunyai kedudukan dosa yang sama.

## 2.2. Hadis-Hadis Ahkam terkait Aborsi
2.2.1. Dalam sahih al-Bukhari riwayat al- Mughiroh b. Shu’bah
Artinya:
“ (Muhammad b. Ismail al-Bukhari berkata), "Muhammad b. Salam) telah meriwayatkan (hadis berikut) kepadaku melalui Muhammad b. Khazim Hisyam b. 'Urwah, 'Urwah b. az- Zubair  al-Mughirah  b.  Shu'bah.  Al-Mughirah  berkata,  "(Pada  suatu  waktu)  Umar  b. Khattab  bertanya  (kepada  sahabat  lainnya)  tentang  keguguran  yang  dialami  seorang perempuan (hamil) yang perutnya terkena pukulan sehingga mengakibatkan janin yang dikandungnya meninggal 'Umar bertanya kepada mereka "Siapakah di antara kalian yang
Aborsi dalam Perspektif Ayat-Ayat/Hadis Ahkam dan Undang-Undang Kesehatan; Studi Perbandingan Afa Afiati, et. al.
mendengar  (ketetapan)  Rasulullah  saw,  tentang  masalah  ini  al-Mughirah  menjawab, "Saya".  Umar  pun  bertanya  kepadanya,  "Apakah  yang  kau  dengar?  al-Mughirah menjawab,  "Saya  mendengar  Nabi  saw,  bersabda,  "Pelakunya dikenai ghurrah (denda) seorang budak laki-laki atau perempuan. 'Umar berkata, "Carilah saksi atas apa yang kau katakan,  dan  pertemukanlah  denganku!  Kemudian  aku  (al-Mughirah)  menemui Muhammad b. Maslamah dan mengajaknya menemui 'Umar. (Di hadapan 'Umar, kata al- Mughirah)  Muhammad  b.  Maslahamah  memberikan  kesaksian  terhadapku,  bahwa  ia mendengar Nabi saw bersabda tentang ghurrah seorang budak atau perempuan. ” 24 2.2.2. Sahih Muslim riwayat Abu Hurairah/’Abd. ar -Arahman b. Sakhr
Artinya:
“ (Muslim  berkata),  "Ahmad  b.  Amar  (Abu  at-Tahir)  (demikian  juga  harmalah  b.  Yahya telah meriwayatkan hadis (berikut ini) kepadaku melalui (Abd. Allah) b. Wahab, Yunus b. Yazid, Ibnu Shihab (Muhammad b. Muslim), Sa'id b. Musayyab dan Abu Salamah b. Abd. ar-Rahman  b.  'Auf,  Abu  Hurairah.  Abu  Hurairah  berkata,  "Dua  orang  perempuan  dari huzail  terlibat  dalam  perkelahian,  kemudian  salah  seorang  darinya  menyerang perempuan yang satu lagi (yang sedang hamil) sehingga meninggalah perempuan (hamil) tersebut dan janin yang di kandungnya. (Untuk menangani kasus tersebut) orang-orang mengadukannya kepada Rasulullah saw. Beliau memutuskan ghurrah seorang budak laki- laki atau perempuan, sebagai denda (diyat) (atas meninggalnya) janin, dan denda (diyat) atas  terbunuhnya  (perempuan  hamil  yang  menjadi  korban)  itu.  Adapun  yang  berhak menerima pembayaran denda tersebut adalah anak/putra korban atau yang menyertai mereka. Hamal b. (Malik) an-Nabighah (yang juga) dari Huzail bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa  dikenai  denda,  bukankah  bayi/janin  itu  tidak  minum,  tidak  makan,  tidak berbicara, dan kelahirannya pun tidak wajar? Apakah ia sama dengan (manusia lainnya) yang  berumur  panjang?"  Rasulullah  saw.  menjawab,  "Anggapan  tersebut  keliru  dan menyesatkan seperti halnya (anggapan) para dukun (pada masa jahiliyah). ” 25
2.2.3. Dalam Sunan an- Nasa’i riwayat Hamal b. Malik
Artinya:
“ (An-Nasa'i berkata), "Yusuf b. Sa'id telah meriwayatkan (hadis berikut) kepadaku melalui Hajjaj  b.  Muhammad,  Abd.  Al-Mulk,  'Amr  b.  Dinar,  Tawwus  b.  Kaisan,  'Abd.  Allah  b. 'Abbas,  Hamal  b.  Malik.  Menurut  Ibnu  'Abbas  (pada  suatu  waktu)  'Umar  b.  Khattab mencari tahu (dengan cara menanyakan kepada sahabat lainnya) tentang keputusan Nabi saw. Mengenai denda bagi pelaku aborsi. Kemudian Hamal b. Malik an-Nabigraha berdiri seraya  berkata,  "(Pada  saat  itu)  saya  sedang  berada  di  antara  kamar  dua  perempuan, kemudian  salah  seorang  dari  keduanya  memukul  perempuan  yang  satunya  lagi  (yang sedang hamil) dengan sebuah tongkat atau tiang tenda. Akibatnya ia meninggal berikut janin yang di kandungnya. (Terhadap kasus tersebut) Rasulullah saw, menetapkan denda
24 Dalam Sahih al-Bukhari no. 6.773, dan yang serupa pada no. 6396 dan 6. 397
25 Dalam Sahih Muslim, kitab al-qasamah wa al- muharibin… , no. 3.185
(diyat) karena gugurnya janin dengan ghurrah , dan hukuman mati bagi perempuan orang (yang memukulnya). 26
2.2.4. Dalam Sunan an- Nasa’i riwayat ‘Abd. Allah b. Abbaas
Artinya:
“ (An-Nasa'i berkata), Ahmad b. Uthman telah meriwayatkan (hadis berikut ini) kepadaku, melalui 'Amar b. Muhammad, Asbat b. Nasr, Simak b. Harb, Ikhrimah Abd. Allah b. Abbas. Abd. Allah b. Abbas berkata, "Ada dua orang perempuan bertetangga, antara keduanya terjadi percecokan sehingga seorang diantaranya melemparnya dengan batu. (Akibatnya, perempuan  yang  dilempar  batu  dan  dalam  keadaan  hamil  itu)  mengalami  keguguran. Bayinya  lahir  dalam  keadaan  meninggal,  dan  telah  tumbuh  rambut  (di  kepalanya) perempuan (yang keguguran itupun) meninggal. Kemudian Rasulullah saw. menetapkan denda  (diyat)  kepada  perempuan  yang  melempar  dengan  batu  hingga  mengakibatkan keguguran.  Paman  perempuan  si  korban  berkata,  "Wahai  Rasulullah,  keponakanku  itu mengalami keguguran dan bayi (yang lahir dalam keadaan meninggal itu) telah tumbuh rambut  (di  kepalanya).  (Bagaimanakah  dengan  dendanya?").  Ayah  perempuan  yang terkena denda berkata, "Tidak perlu denda, karena kelahirannya pun tidak wajar, (selain itu bayinya pun) tidak minum dan tidak makan sebagaimana yang umurnya panjang. Nabi saw  bersabda,  "Bukankah  pernyataan  tersebut  merupakan  kata-kata  (pada  masa) jahiliyah dan para dukun atau paranormalnya? (Denda) bagi (pelaku pengguguran) bayi adalah ghurrah ."  'Abd.  Allah  b.  Abbas  memberi  penjelasan  bahwa,  (nama)  kedua perempuan (dalam kaum) tersebut adalah Mulaikah dan Ummu Ghatif. 27
2.2.5. Dalam Musnad Ahmad b. Hambal riwayat Abu Hurairah/’Abd ar -Rahman b. Sakhr Artinya:
“ (Ahmad b. Hambal berkata), "Hashim b. Al-Qasim telah meriwayatkan (hadis berikut ini) kepadaku,  melalui  Laith  b.  Sa'id,  Muhammad  b.  Muslim,  Sa'id  b.  al-Musyabba,  Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah saw, telah menetapkan (denda) dengan ghurrah (yakni senilai memerdekakan) seorang budak laki-laki atau perempuan, dalam kasus gugurnya janin seorang perempuan Bani Lihyan dari Huzail. Namun, karena perempuan  yang  (berhak)  mendapat  (pembayaran) ghurrah tersebut  telah  wafat, Rasulullah  saw.  menetapkan  anak-anak  dan  suami  almarhumah  sebagai  ahli  warisnya, dan alokasi harta pembayaran denda tersebut didasarkan atas kerabat dekat dari pihak ayah atau laki-laki. ” 28
26 Hadis ini terdapat dalam Sunan an- Nasa’I, kitab (bagian) ad-diyah , no. 4.658. Selain hadis ini, terdapat hadis-hadis lainnya yang redaksinya hampir persis dengan hadis tersebut, yaitu dalam Sunan an- Nasa’i, kitab al -qasamah no. 2.631 dan 4.734; Sunan Abi Dawud, kitab ad-diyah no. 3.961 dan dalam Sunan Ibnu Majah, kitab ad-diyah no. 2.631.
27 Hadis ini terdapat dalam Sunan an-Nasai, kitab (bagian) ad-diyah, no.4.746. Selain hadis ini, terdapat hadis lain yang redaksinya hampir persis dengan hadis tersebut, yaitu dalam Sunan an- Nasa’i, kitab al -qasamah no. 2.631 dan 4.734; Sunan Abi Dawud, kitab ad-diyah no. 3.961; dan dalam Sunan Ibnu Majah, kitab ad-diyah no. 2.631.
28 Hadis ini terdapat dalam Musnad Ahmad b. Hanbal no. 10.531 dan yang senada nomer 6.919, 7.378, dan 10.495. Sementara kitab yang terdapat dalam kita koleksi hadis lainnya antara lain dalam Sahih al-Bukhari no. 5.317, 6.243, 6.398 dan 6.399; Sahih Muslim no. 3.187, 3.184, dan 3.185; Sunan at-Tirmizi no. 2.037; Sunan an-Nasa`i no. 4.735 dan 4.736; Sunan Abi Dawud no. 3.963.
Aborsi dalam Perspektif Ayat-Ayat/Hadis Ahkam dan Undang-Undang Kesehatan; Studi Perbandingan Afa Afiati, et. al.
Dalam hadis diatas disebutkan bahwa sanksi adanya aborsi yaitu berupa ghurrah, yang mana ghurrah tidak disebutkan dalam Al- Qur’an. Ghurrah diwajibkan untuk semua kasus aborsi. Namun ada perbedaan pendapat ulama mengenai keharusan ghurrah saat janin diserang, saat janin belum  berbentuk. 29 Namun  jika  janin  diserang  setelah  berumur  4 bulan  sudah  dianggap mengambil nyawa manusia dan penyerang akan dikenai diyyah kamilah (uang tebusan lengkap) untuk  kompensasi,  bukan ghurrah .  Dari  hadis-hadis  diatas  diketahui  bahwa ghurrah adalah membebaskan  budak  laki-laki  atau  perempuan  (yang  bagus  kualitasnya).  Namun  sebenarnya ghurrah juga berarti sesuatu yang terbaik dari yang dimiliki ataupun benda yang paling berharga maupun  istimewa.  Banyak  periwayat  ataupun  ulama  bahwa ghurrah senilai  dengan seperduapuluh  ( nisf  `ushr )  dari  diyah/kompensasi  lengkap.  Bentuknya  dapat  berupa membebaskan  budak  yang  terbaik  kualitasnya  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  atau  dalam bentuk lima ekor unta, atau kuda atau peranakan kuda dan keledai, seratus domba, atau dalam bentuk uang tunai sebesar lima ratus dirham atau lima puluh dinar, ataupun yang lainnya yang sekiranya  nilainya  sebanding. Ghurrah tersebut  harus  diberikan  kepada  ahli  waris  janin,  yaitu Ibunya dan/ keluarga korban. Dari uraian kelima hadis di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Hadis-hadis sahih diatas yang berisi terkait aborsi cukup banyak jumlahnya dan sebagian besar hadis tersebut terjadi pada masa Nabi.
b. Hadis-hadis tersebut tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, kasus aborsi terjadi pada masa Nabi,  pada  saat  itu  penanganan  dan  keputusan  Nabi  terhadap  pelaku  aborsi  berupa ghurrah , dan tentang peniupan ruh.
c. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa tindakan aborsi tanpa didasarkan pada alasan yang  benar  merupakan  kejahatan  meskipun  tidak  termasuk  dalam  jenis  pembunuhan, dan pelakunya harus disanksi berupa ghurrah.
Banyak  ulama  yang  berbeda  pendapat  mengenai  "kapan  kehidupan  manusia  itu dimulai?".  Pada  dasarnya  tidak  ada  yang  mampu  menjawab  pertanyaan  tersebut.  Sehingga dalam hal ini menjadi perdebatan terkait aborsi yang dilakukan sebelum peniupan roh. Adapun pendapat para ulama yaitu:
Menurut  ulama  Hanafiyah  diperbolehkan  menggugurkan  kandungan  yg  belum  berusia 120 hari, dengan alasan bahwa sebelum janin usia 120 hari atau 4 bulan belum ditiupkan ruh.
29 Choiro Umi, Ach Faisol, and Syamsu Madyan, “Konsekuensi Aborsi Terhadap Hak Waris (Analisis Pemikiran Para Fuqaha),” Jurnal Hikmatina 1, no. 2 (2019): 120 – 30, https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/3354.
Dengan  demikian  kehidupan  belum  di  mulai.  Ulama  Hanafiyah  berpendapat  bahwa  makruh apabila  pengguguran  tersebut  tanpa  udzur,  dan  jika  terjadi  pengguguran  maka  perbuatan tersebut  tidak  merupakan  perbuatan  dosa.  Mazhab  Malikiyah  mengharamkan  aborsi  sejak terjadinya  konsepsi  atau  bertemunya  sel  telur  dengan  sperma  di  rahim  ibu.  Sebagian  ulama lainnya berpendapat bahwa dimakruhkan aborsi ketika usia kandungan 40 hari. Dan apabila telah mencapai 4 bulan, maka haram hukumnya melakukan aborsi.
Al-Ghazali  dan  ulama  Dhahiriyah  yg  mengharamkan  aborsi  sejak  masa  konsepsi.  Dan menurut Al-Ghazali mutlak keharaman tersebut. Mazhab Syafi'iyah berpendapat dimakruhkan aborsi ketika usia kandungan belum sampai 40, 42 atau 45 hari. Disamping itu, ulama Syafi'iyah juga mensyaratkan adanya kerelaan kedua belah pihak. Dan apabila usia kandungan lebih dari 40 hari, maka hukumnya haram. Mazhab Hanabilah memperbolehkan aborsi ketika usia kandungan belum sampai 4 bulan atau sebelum ditiupkan ruh. Apabila lebih dari 4 bulan atau telah ditiupkan ruh maka hukumnya haram. 30

## 2.3. Undang-Undang Kesehatan
Adapun  larangan  dan  ancaman  hukuman  bagi  pelaku  aborsi  sudah  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 346-349 yaitu sebagai berikut:
Pasal 346
“ Seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun”
Pasal 347
1. Barangsiapa  dengan  sengaja  menggugurkan  kandungan  atau  mematikan  kandungan seorang wanita  tanpa  persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
2. Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  matinya  wanita  tersebut,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal 348
1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
30 Salmi  Wati  Rumadan,  “Hukum  Aborsi  Bagi  Janin  Cacat  Genetik  Dalam  Perpektif  Fiqih  Kontemporer,” TAHKIM; Jurnal Hukum Dan Syariah 19, no. 2 (2023): 270 – 88, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/thk.v19i2.4289.
Aborsi dalam Perspektif Ayat-Ayat/Hadis Ahkam dan Undang-Undang Kesehatan; Studi Perbandingan Afa Afiati, et. al.
2. Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  matinya  wanita  tersebut,  diancam  dengan  pidana paling lama tujuh tahun.
Pasal 349
“ Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu melakukan salah satu kejahatan berdasarkan  pasal  346,  ataupun  melakukan  atau  membantu  melakukan  salah  satu  kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan ia dapat dipecat dari jabatan untuk melakukan kejahatan”.
Ditegaskan juga dalam Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 pasal 15 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi:
1. Dalam  keadaan  darurat  sebagai  upaya  untuk  menyelamatkan  jiwa  ibu  hamil  dan  atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
2. Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan:
a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut
b. Oleh  tenaga  kesehatan  yang  mempunyai  keahlian  dan  kewenangan  untuk  itu  dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarga.
d. Pada sarana kesehatan tertentu.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Undang-Undang  kesehatan  mengatur  mengenai  masalah  aborsi  yang  secara  konkret berbeda dengan KUHP. Dalam undang-undang tersebut aborsi diatur dalam Pasal 75 – Pasal 78. Menurut undang-undang kesehatan dapat dilakukan apabila:
Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009:
1. Indikasi  kedaruratan  medis  yang  dideteksi  sejak  usia  dini  kehamilan,  baik  yang mengancam nyawa Ibu dan / atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan. Maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.
2. Kehamilan  akibat  perkosaan  yang  dapat  menyebabkan  trauma  psikologis  bagi  korban perkosaan.
Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan juga menegaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan:
1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
2. Oleh  tenaga  kesehatan  yang  memiliki  keterampilan  dan  kewenangan  yang  memiliki sertifikat  yang  ditetapkan  oleh  menteri  yang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya  di bidang kesehatan;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
Dalam segi moralitas, adanya permasalahan pada aborsi dan kematian sang Ibu karena keduanya  sama-sama  membahayakan  si  Ibu  maupun  si  janin.  Maka  pilihlah  yang  lebih bermanfaat  dan  membawa  kebaikan  dalam  menyelesaikan  problem  kesehatan  reproduksi  ini. Adapun pengecualian aborsi pada alasan medis dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 194 tentang Kesehatan mengancam hukuman pidana 10 tahun serta denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi aborsi yang tidak sesuai syarat.
Pada  hakikatnya  setiap  ciptaan  Tuhan  memiliki  hak  untuk  hidup  dan  bertahan  hidup. Adapun aborsi dalam konteks HAM dibagi menjadi dua secara garis besarnya yaitu prolife dan prochoice. Orang yang prolife (menentang aborsi) berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas siapapun, termasuk oleh ibu kandungnya sendiri dan orang yang prolife menganggap bahwa melakukan aborsi sama dengan membunuh orang. Sedangkan orang yang  prochoice  orang  yang  berpandangan  bahwa  keputusan  menggugurkan  atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari si Ibu yang mengandung bayi tersebut. 3. Bolehkah  Melakukan  Aborsi  Setelah  Diketahui dengan  Jelas  Melalui  Hasil Analisis  Medis bahwa Janin tersebut Mengalami Cacat Fisik?
Ada  dua  pendapat  yang  berbeda.  Syaikh  Muhammad  Shalih  al-Munajid  berpendapat boleh  menggugurkan  jika  memang  sudah  dapat  dipastikan  adanya  cacat  pada  janin,  tidak diragukan lagi kebenarannya melalui pemeriksaan dokter ahli yang terpercaya, cacat pada bayi tersebut  juga  tidak  dapat  diobati  melalui  penanganan  dokter  spesialis  dan  dilakukan  dengan
Aborsi dalam Perspektif Ayat-Ayat/Hadis Ahkam dan Undang-Undang Kesehatan; Studi Perbandingan Afa Afiati, et. al.
| 104
pertimbangan berbagai kesulitan yang kelak akan dialami sang Ibu seumur hidup. 31 Sedangkan menurut pendapat Syaikh Abdul Aziz bin baz tidak memperbolehkan atau mengaharamkan untuk menggugurkan  janin  tersebut  karena  adanya  kemungkinan  analisis  dokter  spesialis  keliru  dan bagaimanapun  kelahiran  anak  yang  cacat  adalah  ujian  bagi  orang  tuanya.  Apabila  orang  tua tersebut  mau  merawatnya  akan  mendapatkan  pahala  yang  besar  karena  kesabarannya dalam membesarkannya. 32

## 3.1. Aborsi karena Kecacatan pada Janin
Hukum mengugurkan janin yang cacat. Adapun hadist dalam suatu kitab disebutkan dari Abu Hurairah yaitu:
Artinya:
“Bahwasanya ada dua wanita dari bani hudzail, dari keduanya melempar wanita lainnya hingga janin yang dikandungnya keguguran. Maka, Rasulullah SAW memutuskan bahwa dia  harus  membayar  denda  berupa  satu  orang  budak  laki-laki  atau  satu  orang  budak wanita’’.
Adapun  hadis  dari  Umar  bin  Khattab,  beliau  meminta  pendapat  terkait  wanita  yang menggugurkan kandungannya kepada para sahabat. Al-Mughiroh RA berkata:
Artinya:
“Rasulullah SAW telah menetapkan hukumnya dengan membayar denda berupa seorang budak laki- laki atau perempuan”
Jika janin diprediksi kuat akan cacat, mengenai hukum menggugurkannya Majelis Ulama Arab Saudi berpendapat:
a. Janin boleh digugurkan ketika cacatnya dapat dipastikan serta ada maslahat syar’i yang lebih besar yakni dalam konteks belum ditiupkan roh kepadanya (usia kurang dari 120 hari).
b. Adapun  jika  sudah  ditiupkan  roh  pada  janin  tersebut,  maka  tidak  diperbolehkan menggugurkannya kecuali jika tidak digugurkan akan berakibat fatal bagi ibunya, bahkan bisa menyebabkan kematian. 33
3.1. Praktik Mengugurkan Janin dalam Dunia Medis.
Contoh kasusnya yaitu ada seorang Ibu hamil dengan usia kandungan 1 bulan 10 hari yang meminum suatu obat, namun ternyata obat tersebut membahayakan si Ibu dan janinnya., obat
31 Dikutip dari situs web: http://islamqa.info/ar/ref/12118
32 Dikutip dari situs web: http://www.binbaz.org.sa/mat/2190 .
33 Raehanul Bahraen, Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita (Jakarta: Pustaka Imam As- Syafi’ie, 2017).
itupun  mengakibatkan  kecacatan  pada  janin  si  Ibu.  Dokter  pun  menyarankan  untuk menggugurkan  janin  tersebut,  karena  kehamilan  tersebut  beresiko.  Dalam  Islam  tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan tanpa ada alasan kuat berupa resiko kematian pada si Ibu, berdasarkan kepastian dari dokter spesialis kandungan. 34 Hukum asal aborsi dengan sengaja adalah haram jika tanpa sebab atau alasan yang syar’i. tidak boleh menggugurkan janin terkecuali jika alasannya sudah sampai pada taraf membahayakan nyawa si Ibu dan hendaknya keputusan aborsi diambil atas dasar pendapat beberapa dokter spesialis, tidak hanya satu dokter.

## 3.2. Hak Kesehatan Reproduksi pada Perempuan
Aborsi sering menjadi dilema pada perempuan, padahal perempuan juga mempunyai hak reproduksi yang berarti hak perempuan untuk memilih kapan ia akan hamil dan kapan ia siap untuk  mempunyai  anak  lagi  dan  bukan  itu  saja,  namun  juga  butuh  kesiapan  fisik  dan  mental untuk  menjadi  seorang  Ibu  yang  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  Islam.  Islam  sendiri berpandangan  bahwa  hak  reproduksi  adalah  hak  yang  diberikan  Tuhan  karena  fungsi reproduksinya  yang  khas  dan  karenanya  perlu  dijamin  hak-haknya.  Tanggung  jawab  tentang proses  reproduksi  sering  dibebankan  kepada  perempuan  dan  apabila  ada  kesalahan, perempuanlah yang akan disalahkan. Faktor-faktor tersebut menjadikannya aborsi sebagai suatu aib bagi seorang perempuan sehingga banyak yang memilih untuk mengambil jalur aborsi dengan cara  tidak  aman.  WHO  ( World  Health  Organization )  mencatat  bahwa  setiap  tahun  sekurang- kurangnya 70.000. perempuan mati karena komplikasi karena adanya prosedur aborsi yang tidak aman. Bahwa aborsi dengan prosedur tidak aman di negara berkembang termasuk salah satu isu kesehatan  yang  masih  belum  mendapat  perhatian  serius  padahal  hal  tersesebut  mempunyai dampak  negatif  pada  kesehatan  perempuan.  hak-hak  reproduksi  juga  menyangkut  hak-hak kesehatan reproduksi perempuan, di antaranya yaitu perempuan harus diberi kebebasan untuk menentukan jumlah kehamilan yang diinginkannya sesuai dengan kesehatannya.
Pemahaman  agama  yang  sempit  dan  budaya  patriarki  menjadikan  perempuan menanggung  resiko  kehamilan  yang  tidak  dikehendakinya.  Tingginya  kematian  seorang perempuan karena adanya praktik aborsi tidak aman, merupakan suatu kondisi yang sama sekali jauh dari prinsip kebaikan dan prinsip keadilan. Perempuan yang melakukan aborsi harus dilihat terlebih dahulu alasan dia aborsi, jika dia dalam kondisi terpaksa tidak seharusnya dia disalahkan.
34 Dikutip dari situs web : http://www.binbaz.org.sa/mat/11881 .
Aborsi dalam Perspektif Ayat-Ayat/Hadis Ahkam dan Undang-Undang Kesehatan; Studi Perbandingan Afa Afiati, et. al.
Masyarakat memerlukan perlindungan hukum untuk melindungi praktik ini, dan juga dalam segi medis  juga  ada  jaminan  hukum  untuk  melakukannya.  Termasuk  hukum  dari  segi  agama. Alternatif aborsi aman yang tidak bertentangan dengan agama Islam termasuk mengembangkan aplikasi kaidah- kaidah fikhiyyah “yang lebih ringan diantara dua bahaya, boleh dilakukan demi menjaga  supaya  tidak  lebih  membahayakan  ( yartakibu  akhaff  al- dlararain  li  ittiqqaa’I asyaddihima ).  Ambilah  resiko  yang  paling  kecil  dengan  menghindari  resiko  yang  lebih membahayakan.

## 3.3. Aborsi karena Pemerkosaan
Pemerkosaan  kian  hari  makin  merajalela,  permasalahan  ini  menjadi  sangat  penting dimasa sekarang. Dalam hal ini perempuan dalam perkosaan sebenarnya adalah korban. Namun sering  dipandang  sebelah  mata,  banyak  masyarakat  yang  menganggap  itu  sebagai  perzinaan. Aborsi  hukumnya  haram  dan  dilarang.  Meskipun  hamil  dari  hasil  perzinaan,  janin  tersebut dilarang  untuk  dibunuh.  Rasulullah  pernah  memerintahkan  pada  wanita  al-Ghamidi  yang mengaku  berzina  dan  wajib  dirajam  agar  dibiarkan  hidup  bayinya,  kemudian  setelah  itu diperintahkan untuk dibiarkan hingga anaknya telah disapih dari susuannya. 35 jika hamil karena pemerkosaan itu ada beberapa hal yang diperbolehkan melakukan aborsi dan ada beberapa hal yang  tidak  diperbolehkan  untuk  melakukan  aborsi  tersebut,  yang  diperbolehkan  untuk melakukan aborsi karena hasil pemerkosaan itu jika seorang perempuan melakukannya dengan seorang laki-laki kafir maka sangat diwajibkan untuk melakukan aborsi agar tidak terikat dengan laki-laki kafir itu dan si perempuan harus sungguh-sungguh dalam bertaubatnya.
Pemerkosaan  yang  dilakukan  oleh  orang  kafir  dan  zhalim  terhadap  wanita  muslimah merupakan udzur yang sangat kuat bagi wanita muslimah tersebut dan keluarganya. Hal ini tentu saja  rukhsah  yang  telat  difatwakan  kedaruratan  yang  telah  disesuaikan  kadarnya  dan  tidak diperbolehkan untuk melakukan aborsi sebab pemerkosaan, karena kehamilan bukanlah suatu aib,  tetapi  karena  kesalahan  berbuat  zina  maka  sering  disebut  dengan  aib.  Maka  orang  yang melakukan  aborsi  karena  zina  dan  tidak  ada  unsur  yang  sangat  jelas  maka  dia  mendapatkan hukuman atau dosa yang sangat berat karena dia melakukan dua hal yang sangat dibenci oleh Allah swt.
35 kisah wanita al-Ghamidi ini diriwayatkan oleh muslim

## 4. Analisis  Komparatif  Aborsi  dalam  Ayat-Ayat  Hukum,  Hadis  Ahkam,  dan  Undang-Undang Kesehatan
Dalam  Al-Qur`an  tidak  ada  satu  ayat  pun  yang  memperbolehkan  aborsi,  agama  Islam sangat  menghormati  nyawa  seseorang.  Pada  saat  itu  ada  sahabat  Nabi  yang  dipaksa  untuk murtad  (keluar  dari  agama  Islam),  jika  ia  tidak  mau  murtad  maka  ia  akan  dibunuh.  Sahabat tersebut tidak mendapat kemurkaan dari Allah karena hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa). 36 Sebagaimana tertulis dalam Al-Qur`an surat An-Nahl ayat 106 yang menjukkan bahwa  dalam  agama  Islam  sangat  menghormati  nyawa  manusia.  Hal  tersebut  juga  termasuk dalam salah satu maqoshid syariah, yaitu menjaga jiwa (Hifdz an-Nafs). 37 Hukum asal aborsi yaitu haram, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 32 dan Penafsiran pada surat Al- Isra’ ayat 31 dan 33 serta pada surat Al -An`am ayat 151 menjelaskan bahwa aborsi hukumnya haram apapun alasannya. Kecuali ada kedaruratan atau dalam kondisi terpaksa. Dalam Al-Qur`an hanya  dijelaskan  mengenai  alasan-alasan  yang  dibenarkan  terkait  bolehnya  membunuh  orang dan faktor kemiskinan bukanlah suatu hal dapat dijadikan alasan untuk melakukan aborsi yang diqiyaskan  dengan  membunuh  anak.  Adapun  jika  walinya  mengampuni  atas  pembunuhan tersebut  maka  konsekuensinya  digantikan  dengan  diyat  dan  diyat  itu  sendiri  akan  diberikan kepada pihak korban maupun keluarganya.
Adapun dalam hadisnya menjelaskan tentang sanksi atau hukuman pada aborsi. Hadis- hadis tersebut tidak disebutkan dalam Al-Qur`an dan kasus aborsi dalam hadis tersebut terjadi pada masa Nabi, pada saat itu penanganan dan keputusan Nabi terhadap pelaku aborsi berupa ghurrah yaitu  membebaskan  budak  laki-laki  atau  perempuan  yang  bagus  kualitasnya.  Namun dapat  juga  diartikan  sebagai  sesuatu  yang  terbaik  dari  yang  dimiliki  atau  benda  yang  paling berharga  maupun  istimewa.  Banyak  juga  ulama  yang  berpendapat ghurrah itu  senilai  dengan seperduapuluh dari kompensasi lengkap, yaitu bisa dalam bentuk lima ekor unta, atau kuda atau peranakan kuda dan keledai, seratus domba, atau dalam bentuk uang tunai sebesar lima ratus dirham atau lima puluh dinar, ataupun yang lainnya yang sekiranya nilainya sebanding. Dalam pemberian ghurrah atau diyatnya, ayat-ayat hukum dan hadis ahkam sama-sama harus diberikan
36 Hamzah Hasan, “Implementasi Nilai - Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 92 – 118, https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650.
37 Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, “Konsep Ihtiyaṭ Imam Syafi’i Terhadap Anjuran Menutup Aurat  Bagi  Anak- Anak;  Analisis  Tindakan  Preventif  Pelecehan  Anak,” Mazahibuna 2,  no.  2  (2020):  255 – 69, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193.
Aborsi dalam Perspektif Ayat-Ayat/Hadis Ahkam dan Undang-Undang Kesehatan; Studi Perbandingan Afa Afiati, et. al.
kepada ahli waris janin, yaitu Ibunya dan/ keluarga korban ataupun walinya. Namun jika dalam hadis tindakan aborsi tanpa didasari alasan yang benar tidak termasuk jenis pembunuhan, dalam penafsiran  ayat  Al-Qur`an  membunuh  seseorang  tanpa  adanya  alasan  yang  benar  termasuk dalam jenis pembunuhan. dalam hadis inilah terjadi perbedaan pendapat para ulama mengenai "kapan kehidupan manusia itu dimulai?" karena jika sudah ditiupkan ruhnya dalam janin tersebut maka diharuskan mendapatkan sanksi. Dalam ayat-ayat hukum dan hadis ahkam juga sama-sama memberikan keringanan dalam alasan-alasan yang diperbolehkan.
Ditinjau dari aspek hukum di Indonesia, pada hakikatnya setiap ciptaan Tuhan memiliki hak untuk hidup dan bertahan hidup. Dalam pasal 28J (1) menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib berbangsa dan bernegara. Pasal 28J (2) menyebutkan:  dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada kepada pembatasan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  yang  dimiliki  orang  lain  juga  dituntut  untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, sosial masyarakat, nilai-nilai agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  lingkungan  masyarakat  yang  demokratis. Sehingga meskipun seorang wanita memiliki hak untuk melakukan aborsi, wanita tersebut juga dibatasi oleh hak janin yang meliki hak untuk hidup seperti halnya manusia lain, karena atas dasar apapun janin tersebut tidak berdosa dan tidak bersalah sampai hidupnya harus diakhiri. 38 Pasal 28A menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan kehidupannya.  Embrio  atau  janin  adalah  manusia  juga,  mereka  juga  mempunyai  hak  untuk hidup. 39 Dalam peraturan perundang-undangan, pihak aborsi dijatuhi pidana penjara.
Lamanya waktu penjara tersebut tergantung pada jenis kasus aborsi, tidak seperti pada hadis ahkam yang sanksinya berupa denda (diyat). Dalam perundang-undangan pihak baru akan dikenai denda jika dia melakukan aborsi tidak sesuai dengan syarat. Namun ayat-ayat hukum, hadis ahkam, dan dalam perundang-undangan sama-sama memberikan kebolehan untuk aborsi jika  dalam  keadaan  terpaksa,  seperti  contohnya  karena  mengancam  nyawa  sang  Ibu.  Dalam perundang-undangan  juga  diperbolehkan  aborsi  karena  adanya  akibat  dari  perkosaan  namun dalam Islam ada konteks tertentu dalam pengguguran akibat perkosaan dan jika dalam undang-
38 ,الله داج قلاخلا دبع دعس دمحم Abdul Syatar, and Baso Pallawagau ”,ةأرملا و ملاسلإا“ , Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020): 15 – 28, https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14280 .
39 Siska Elvandari, Hukum Penyelesaian Sengketa Medis (Yogyakarta: Thafa Media, 2015).
undang kesehatan diperbolehkan juga menggugurkan kandungan jika janin tersebut mengalami kecacatan  sedangkan  dalam  Islam  menyarankan  sebaiknya  tidak  melakukan  aborsi  karena adanya kemungkinan analisis dokter spesialis keliru dan bagaimanapun kelahiran anak yang cacat adalah ujian bagi orang tuanya. Apabila orang tua tersebut mau merawatnya akan mendapatkan pahala yang besar karena kesabarannya dalam membesarkannya.
Jadi  antara  ayat-ayat  hukum  dan  hadis  ahkam  yaitu  saling  melengkapi,  namun  jika keduanya dibandingkan dengan  hukum  perundang-undangan  secara  garis  besar  terletak  pada batasan kehamilan atau batasan usia diperbolehkannya aborsi dan persamaannya yaitu secara garis besar, aborsi adalah tindakan yang melanggar hukum, jika dilakukan akan mendapat sanksi. Ketiga pokok pembahasa tersebut juga mementingkan kesehatan sang Ibu.

## Kesimpulan
Aborsi  tidak  diperbolehkan  dari  segi  dan  alasan  apapun,  namun  ada  pengecualian- pengecualian yang dapat memperbolehkan aborsi dengan alasan yang dapat dibenarkan karena adanya hak kesehatan reproduksi juga pada perempuan. Jika alasan-alasan tersebut tidak bisa dibenarkan  dan  tidak  dapat  diterima,  maka  pelaku  bisa  mendapatkan  sanksi,  baik  itu  dari perspektif hukum Islam maupun hukum di Indonesia. Tidak hanya pelaku saja tapi yang terlibat atau  membantu  aborsi  tersebut  bisa  mendapatkan  sanksi,  misal  dia  adalah  dokter,  dokter tersebut dapat dipecat dari pekerjaannya. Aborsi diperbolehkan karena adanya nyawa sang Ibu yang dikhawatirkan akan meninggal. Jika dianalogikan sang ibu adalahnya pokoknya dan si janin adalah cabangnya. Jadi dalam hal ini kita harus lebih mengutamakan sang ibu daripada sang janin. dalam hukum Islam diperbolehkan aborsi jika belum ada ruh dalam janin tersebut. Namun para ulama  banyak  yang  berbeda  pendapat  mengenai  kapan  ruh  itu  akan  ditiupkan  dalam  janin tersebut. Kita dapat memilih untuk mengikuti pendapat ulama-ulama tersebut dengan catatan ulama  tersebut  tsiqqah,  muru’ah,  iffah,  dan  atas  ijtihad  para  ulama.  Pelarangan  aborsi  bukan karena semata-mata ada hak hidup atas janin tersebut. Namun juga untuk kesehatan sang Ibu dan harus ada perlindungan hukum terkait aborsi bagi mereka yang terpaksa melakukan aborsi karena perempuan juga mempunyai hak atas kesehatan reproduksinya, agar para perempuan tidak merasakan cemooh para masyarakat yang menganggap aborsi adalah aib. Aborsi sendiri juga dapat membahayakan sang Ibu, terlebih lagi dengan praktik aborsi yang tidak aman. Adapun
Aborsi dalam Perspektif Ayat-Ayat/Hadis Ahkam dan Undang-Undang Kesehatan; Studi Perbandingan Afa Afiati, et. al.
dampak  setelah  dilakukannya  aborsi  yaitu  keluhan  nyeri  atau  kram  perut,  mual,  lemas,  dan perdarahan ringan selama beberapa hari pada wanita tersebut. Aborsi juga dapat menyebabkan masalah serius pada kesehatan diantara yaitu pendarahan, infeksi, kerusakan Rahim dan vagina, dan masalah psikologis.

## Daftar Pustaka
Al-Naisabury, Abi Al Husain Muslim bin Al-Hajjal Al-Qusyairy. Shahih Muslim . Beirut: Daar Al Fikr, 1992.
Al-Rahman, Abd. Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba ’ ah . Beirut: Dar al-Kutub, 1990.
Alfian, Mohammad Reza. “ Pandangan Ulama Indonesia Tentang Aborsi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan  Anak  Dan  HAM  (Kajian  Fatwa  NU,  Muhammadiyah  Dan  MUI). ” Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. “ Konsep Ihtiya ṭ Imam Syafi ’ i Terhadap Anjuran  Menutup  Aurat  Bagi  Anak-Anak;  Analisis  Tindakan  Preventif  Pelecehan  Anak. ” Mazahibuna 2, no. 2 (2020): 255 – 69. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193.
Attamimi, Nadhir. “ Kasus Siswi SMP Kolut Buang Mayat Bayi Hasil Aborsi, Pelaku Polisikan Pacar. ” detikSulsel, 2023. https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6768015/kasus- siswi-smp-kolut-buang-mayat-bayi-hasil-aborsi-pelaku-polisikan-pacar.
Azizah, Aisyatul, and Binti Khoiriyah. “ Aborsi Sebagai Isu Kotemporer Hukum Keluarga (Studi Al Qur ’ an,  Pendapat  Ulama ’ dan  Hukum  Di  Indonesia). ” SINDA:  Comprehensive  Journal  of
Islamic Social Studies 1, no. 2 (2021): 94 – 102. https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/sinda/article/view/33.
Bahraen,  Raehanul. Fiqih  Kontemporer  Kesehatan  Wanita .  Jakarta:  Pustaka  Imam  As-Syafi ’ ie,
2017.
Bariyyah, Khoirul, and Khairul Muttaqin. “ Legalisasi Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis. ” AL-IHKAM:  Jurnal  Hukum  &  Pranata  Sosial 11,  no.  1  (2016):  120 – 47. https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i1.755.
Budoyo, Sapto, Wahyu Widodo, and Nur Lailatusa ’ adah. “ Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid. B/2018/Pn Palu). ” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5, no. 2 (2023): 325 – 38. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.325-338.
Elvandari, Siska. Hukum Penyelesaian Sengketa Medis . Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
G,  Sedgh,  and  Ball  H. “ Abortion  in  Indonesia,  In  Brief,  (Aborsi  Di  Indonesia,  Laporan  Ini). ”
Guttamacher Institut . 02. 2008.
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/aborsi_di_indonesia.pdf.
Gurusinga, Hannisya. “ Sanksi Pelaku Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Pasal 346 KUHP (Studi Analisis Putusan No. 569/Pid. Sus/2017/PN Tenggarong). ” Al-Qanun: Jurnal
Kajian Sosial Dan Hukum Islam 1, no. 3 (2020): 221 – 44. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/7533/4249.
Hasan,  Hamzah. “ Implementasi  Nilai-Nilai  Kewajiban  Asasi  Manusia;  Telaah  Hukum  Pidana Islam. ” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2  (2019):  92 – 118. https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650.
Idrus, Achmad  Musyahid. Pengguguran  Janin  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam,  Analisis  Filosofis Terhadap Keharaman Dan Kebolehan Pengguguran Janin . Rajawali Pers . Depok: Rajawali Press, 2022.
——— . “ Rahasia  Hukum  Islam  Terhadap  Pengharaman  Pengguguran  Janin  (Analisis  Filsafat Hukum  Islam). ” DIKTUM:  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum 15,  no.  1  (2017):  26 – 42. https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V15I1.423.
Mahendra, Rizky Adha. “ Dokter Gadungan Di Klinik Ilegal Jaktim Belajar Aborsi Secara Otodidak. ” detikNews,  2023.  https://news.detik.com/berita/d-6730112/dokter-gadungan-di-klinik- ilegal-jaktim-belajar-aborsi-secara-otodidak.
Mardin, Nurhayati, Adiguna Kharismawan, and Tuti Haryanti. “ Perbandingan Hukum Indonesia Dan  Malaysia:  Reformulasi  Kebijakan  Aborsi  Akibat  Tindak  Pidana  Perkosaan  Di Indonesia. ” DIKTUM:  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum 20,  no.  2  (2022):  369 – 82. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3307.
Mayendri, Edelwis Tiara Poespa, and Edi Prihantoro. “ Decision Making Remaja Melakukan Aborsi Pada  Kehamilan  Di  Luar  Nikah. ” Journal  of  Servite 2,  no.  1  (2020):  26 – 36. https://doi.org/https://doi.org/10.37535/102002120203.
——— . “ Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi Oleh Perempuan Usia 20-30 Tahun. ” Indones. J. Soc. Responsib 2, no. 2 (2020): 11 – 21. https://doi.org/https://doi.org/10.36782/ijsr.v2i2.38.
Mukhlis, Febri Hijroh. “ Paradigma Ekologis Dalam Tafsir Al-Qur ’ an: Kajian Tematik-Kontekstual. ” QOF 6, no. 1 (2022): 89 – 108. https://doi.org/https://doi.org/10.30762/qof.v6i1.396. Rini,  Rini. “ Ketika  Aborsi  Menjadi  Pilihan  Analisis  Pengambilan  Keputusan  Dalam  Melakukan Aborsi. ” IKRA-ITH  HUMANIORA:  Jurnal  Sosial  Dan  Humaniora 6,  no.  1  (2022):  77 – 87. https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/1487.
Rumadan,  Salmi  Wati. “ Hukum  Aborsi  Bagi  Janin  Cacat  Genetik  Dalam  Perpektif  Fiqih Kontemporer. ” TAHKIM;  Jurnal  Hukum  Dan  Syariah 19,  no.  2  (2023):  270 – 88. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/thk.v19i2.4289.
Silalahi,  Rumelda,  and  Rasmita  Luciana. “ Pandangan  Hukum  Kesehatan  Terhadap  Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. ” Jurnal Darma Agung 27, no. 3 (2019): 1082 – 98. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.367. Sukardi,  Muhammad. “ 4  Kota  Di  Indonesia  Dengan  Jumlah  Seks  Bebas  Tertinggi,  Nomor  3 Mengejutkan. ” Sindonews,  2022.  https://lifestyle.sindonews.com/read/716335/156/4-
Aborsi dalam Perspektif Ayat-Ayat/Hadis Ahkam dan Undang-Undang Kesehatan; Studi Perbandingan Afa Afiati, et. al.
kota-di-indonesia-dengan-jumlah-seks-bebas-tertinggi-nomor-3-mengejutkan- 1647576223.
Supardin, and Abdul Syatar. “ Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in  Indonesia ’ s  Positive  Legal  System  Reform. ” Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Dan Hukum Islam 5, no. 2 (2021): 913 – 27. https://doi.org/10.22373/SJHK.V5I2.9353.
Syatar,  Abdul. “ Relevansi  Antara  Pemidanaan  Indonesia  Dan  Sanksi  Pidana. ” DIKTUM:  Jurnal
Syariah Dan Hukum 16, no. 1 (2018): 118 – 34. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525.
Syathi,  Aisyah  bintu. Manusia  Dalam  Perspektif  Al-Qur ’ an,  Terj.  Ali  Zawawi .  Jakarta:  Pustaka Fisdaus, 1999.
Umi, Choiro, Ach Faisol, and Syamsu Madyan. “ Konsekuensi Aborsi Terhadap Hak Waris (Analisis Pemikiran  Para  Fuqaha). ” Jurnal  Hikmatina 1,  no.  2  (2019):  120 – 30. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/3354.
Widowati. “ Tindakan  Aborsi  Dalam  Sudut  Pandang  Hukum  Dan  Kesehatan  Di  Indonesia. ”
Yustitiabelen 6, no. 2 (2020): 16 – 35. https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.243.
الله , دمحم دعس دبع قلاخلا داج ,  Abdul  Syatar,  and  Baso  Pallawagau. “ ملاسلإا و ةأرملا . ” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020): 15 – 28. https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14280.