Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 1, Issue 4, Januari 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DALAM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KHUSUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG
Ab. Ghafur, Philips A. Kana, Wirna Rosmely Email : ab.ghafur@gmail.com

## ABSTRACT
The reformation form of the imprisonment system established by the government is  Law  No.  12/1995  on  Penalization.  In  the  community  system,  the  rights  are  given  to human  rights  and  the  exercise  of  human  rights,  remission  is  the  right  of  all  prisoners  of special crime is not easy to obtain such remission because it is contained in Article 34 A paragraph  (1)  because  it  is  related  to  Government  Regulation  No.  99  of  2012  which determines the prerequisites to be met by the inmate can be said to be a constraint in the remission  of  the  perpetrators  of  special  criminal  acts.This  research  is  analytical descriptive  with  approach  method  used  is  normative  juridical  as  main  approach  and supported by empirical  juridical  approach. Sources of  data  used are secondary data  and primary  data.  The  data  obtained  were  analyzed  qualitatively  and  presented  analytically descriptively.  Based  on  the  discussion  and  analysis  it  can  be  concluded  that  the  first obstacles encountered in the provision of remission to special prisoners of crime based on Government Regulation No. 99 of 2012 is the provision of remissions to convicts of special criminal  offenses  based  on  the  discussion  and  analysis  of  the  writer  can  be  said  not effective because the implementation of remission to convicts a special crime in Class II A Correctional  Institution  in  Padang  City  is  carried  out  in  accordance  with  Article  34  of Government Regulation Number 99 of 2012 and 34 A Paragraph 1 of Regulation No. 99 of 2012  in  addition  to  the  process  and  procedure  of  granting  remission  is  based  on Regulation of Minister of Law and Ham Number 21 year 2013 on the procedure of giving Remission Asi milasi, Leave visiting family, Parole, Leave free, and Conditional leave. The effectiveness of giving remission to special prisoners based on Government Regulation No. 99  of  2012  has  not  run  optimally  since  there  are  still  obstacles,  especially  the  coaching programs  of  Class  II  A  Padang  prison  officers  have  not  been  fully  accepted  and  can  be fully implemented by prisoners.
Key Words: Effectiveness, Remission and Prisoners

## PENDAHULUAN
Hukum  pidana  suatu  bangsa  merupakan  indikasi  yang  sangat  penting  untuk mengetahui  tingkat  peradaban  suatu  bangsa,  karena  di  dalam  hukum  pidana    tersirat
bagaimana  pandangan  bangsa  tersebut  tentang  etik  (tata-susila),  kemasyarakatan,  dan moral  keagamaan. 1 Dari  dasar  pemikiran  tersebut,  maka  seharusnyalah  di  Indonesia dilakukan pembaruan terhadap hukum pidana yang ada sekarang ini.
Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang  terpidana,  yang  dilakukan  dengan  menutup  orang  tersebut  di  dalam  sebuah lembaga  pemasyarakatan  dengan  mewajibkan  orang  itu  untuk  menaati  semua  peraturan tata  tertib  yang  berlaku  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan,  yang  dikaitkan  dengan  suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan. 2
Bentuk  pembaruan  dari  sistem  pelaksanaan  pidana  penjara  yang  telah  ditetapkan pemerintah adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam sistim  pemasyarakatan  narapidana  diberikan  hak-haknya  sebagai  wujud  dari  pelaksanaan hak  asasi  manusia,  salah  satu  hak  nara  pidana  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor 12 Tahun 1995 adalah mendapatkan pengurangan menjalani hukuman (remisi).
Konsep  pembaruan  pidana  penjara  dan  pelaksanaannya  berlandaskan  asas kemanusiaan  yang  bersifat  universal.  Pembaruan  tersebut  menumbuhkan  pemikiran tentang  metode  untuk  mencegah  kejahatan  dan  memperbaiki  penjahat  dengan  sistem pembinaan  yang  ada  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Sistem  Pemasyarakatan  merupakan salah  satu  pilihan  pembaruan  pelaksanaan  pidana  penjara  yang  mengandung  upaya  baru pelaksanaan  pidana  penjara  dan  perlakuan  cara  baru  terhadap  narapidana  yang berlandaskan asas kemanusiaan.
Sejalan  dengan  latar  belakang  terbentuknya  Undang-undang  Republik  Indonesia Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan, hal  itu  sesuai  dengan  pemikiran  Sahardjo.  Di  dalam  Undang-undang  ini  telah  memuat prinsip  pemasyarakatan,  prinsip  pertama  mengatakan: “ Orang  yang  tersesat  diayomi dengan memberi kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna.”
Prinsip  ini  dirumuskan  di  dalam  Pasal  1,  menghendaki  pelaku  kejahatan  harus dilindungi,  narapidana  dibina  dengan  pola  kekeluargaan.  Pendekatan  kekeluargaan mengahruskan  sikap  petugas  sebagai  orang  tua  diharapkan  mempengaruhi  perilaku  orang yang  dibina.  Di  samping  itu,  sikap  masyarakat  luar  ikut  berperan  serta  dalam  program
1 Sudarto, Hukum Pidana I , Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 4.
2 P. A. F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia , Armico, Bandung, 1984.Hlm 69.
pembinaan.  Adapun  partisipasi  masyarakat,  terutama  untuk  menerima  terpidana. Keikutsertaan  masyarakat  menjadi  mata  rantai  untuk  mengisi  sistem  pemasyarakatan. Pendayagunaan  pendekatan  kekeluargaan  merupakan  masalah  dasar  untuk  meningkatkan hasil  guna  pembinaan  terpidana  di  Indonesia  agar  dapat  meredam  pengaruh  kultur prisonisasi dalam lembaga pemasyarakatan.
Dengan  demikian,  menjerakan  narapidana  tidak  lagi  memanfaatkan  pengaruh hukuman,  apalagi  kekejaman  petugas.  Dalam  hal  ini,  pidana  bukan  suatu  tindakan pembalasan, hal ini dikarenakan prinsip pemasyarakatan  yang mengatakan: “menjatuhkan pidana  bukan  tindakan  balas  dendam  dari  negara-serta  tobat  tidak  dapat  dicapai  dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan”.
Dari  semua  ketentuan  yang  ada  merupakan  jaminan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  seperti  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dan  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  174  Tahun  1999.  Pasal  34  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 Tahun  2012  mengatur  tentang  syarat-syarat  pemberian  remisi  pada  narapidana  tindak pidana  khusus  namun  tidak  narapidana  dapat  memiliki  syarat-syarat  tersebut  sehingga Pasal  34  A  ayat  (1)    tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  hambatan  bagi  narapidana untuk mendapatkan remisi.
Dilakukannya  pembinaan  terhadap  narapidana  selama  menjalani  masa  hukuman dengan cara mendidik dan memperbaiki mentalnya, hal itu sebagai bentuk tanggung jawab negara  untuk  melindungi  dengan  cara  melakukan  rehabilitasi.  Hal  ini  dipertegas  dalam prinsip  keempat,  yang  mengatakan  bahwa  ”negara  tidak  berhak  membuat  seorang  lebih buruk/lebih  jahat”.  Untuk  mewujudkan  hal  ini,  maka  di  dalam  Pasal  12  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1995  ditentukan  adanya  pemisahan  umur,  jenis kelamin,  lama  pidana  yang  dijatuhkan  serta  jenis  kejahatan.  Adapun  tujuannya  untuk mencegah  agar  jangan  terjadi  pemaksaan  pengaruh  dari  narapidana  yang  satu  terhadap
narapidana  lainnya,  maupun  bentuk  pemerasan  terlebih-lebih  prisonisasi  ( Prisonitation) . Yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :
1. Bagaimanakah  Efektivitas  Peraturan  Pemerintah  nomor  99  tahun  2012  dalam pemberian  remisi  kepada  narapidana  tindak  pidana  khusus  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang?
2. Kendala-kendala  apa  sajakah  yang  ditemui  dalam  pemberian  remisi  bagi  Narapidana Tindak Pidana Khusus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analitis  yaitu  suatu penelitian yang memberikan gambaran mengenai Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 99  Tahun  2012  dalam  pemberian  remisi  kepada  narapidana  tindak  pidana  khusus  di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.
Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan utama secara yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan didukung dengan pendekatan secara yuridis empiris yaitu metode penelitian yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  primer. 3 Data  primer  disini  adalah  data  yang diperoleh  dari  sumber-sumber  asli  yaitu  dari  sumber  pertama  data  ini  diperoleh  dengan melakukan  wawancara  langsung  dengan  petugas  Pemasyarakatan  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Efektivitas  PP  Nomor  99  Tahun  2012  Dalam  Pemberian  Remisi  Kepada Narapidana  Tindak  Pidana  Khusus  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  A Padang.
Pelaksanaan  pemberian  remisi  pada  narapidana  tindak  pidana  khusus  di  Lembaga Kemasyarakatan Klas  II A di Kota Padang di lakukan yang di sesuai dengan Pasal 34 PP No.99 Tahun 2012  dan 34 A ayat (1) PP No.99 Tahun 2012 selain itu proses dan tata cara pemberian  remisinya  dilakukan  berdasarkan  peraturan  mentri  Hukum  dan  HAM  No.21
3 Soerjono  soekanto  &  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  (suatu  tinjauan  singkat) , Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14
Tahun 2013 tentang tata cara pemberian Remisi  Asi milasi, Cuti mengungjungi keluarga, Pembebasan  bersyarat,  Cuti  menjelang  bebas,  dan  Cuti  bersyarat.  Efektivitas  pemberian remisi  pada  narapidana  khusus  berdasarkan  PP  No.99  Tahun  2012  belum  berjalan  secara optimal  oleh  karena  masih  terdapat  kendala-kendala  khusunya  program-program pembinaan  dari  petugas  lapas  Klas  II  A  Padang  belum  dapat  diterima  sepenuhnya  dan dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh narapidana.
Efektifitas  PP  99  Tahun  2012  dalam  pemberian  remesi  jalan  pelaksanaan pemberian remisi merupakan salah satu bentuk pergeseran paradigma pemidanaan di mana remisi  merupakan  salah  satu  bentuk  pengejawantahan  bagaimana  agar  tahanan  dapat berbaur  dengan  masyarakat,  orientasi  utama  nya  bukan  lagi  pada  efek  jera.  Hal  ini  yang mendasari  berubahnya  kata  penjara  menjadi  lembaga  pemasyarakatan.  Hal  ini  telah  di re tool dan diperbaharui menjadi pemasyarakatan selaras dengan perubahan filosofinya yaitu pembinaan.
Terkait dengan masalah dampak pemberlakuan PP Nomor 99 Tahun 2012 ini hasil wawancara  menyatakan  bahwa  :  “Dampak  pemberlakuan  PP  Nomor  99  Tahun  2012 terhadap  narapidana  akan  lebih  lama  menjalani  masa  hukuman  karena  tanpa  remisi. Sementara  mengenai  pengetatan  pemberian  remisi  apakah  sudah  ketat,  kalau  untuk semangat  anti  rasuah  (Tindak  Pidana  Korupsi)  sudah  tepat  akan  tetapi  di  sisi  lain  harus sesuai  dengan  kaidah  hukum  yang  benar,  karena  tidak  boleh  PP  Nomor  99  Tahun  2012 bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 sesuai dengan asas hukum Lex superiori derogat  lex  inferiori bahwa  secara  hierarkis  suatu  peraturan  perundang-undangan  tidak boleh  bertentangan dengan peraturan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi.
Untuk  mengukur  bagaimana  efektivitas  pemberlakuan  PP  Nomor  99  Tahun  2012 tentu  dengan  memperhatikan  tujuan  dari  pemidanaan  itu  sendiri.  Untuk  lapas  Klas  II  A Padang pasca penerapan PP Nomor 99 Tahun 2012dalam penerapannya dari para terpidana bisa  berbuat  baik,  bermasyarakat  atau  termotivasi  untuk  mengikuti  program-program pembinaan dari petugas lapas klas II A Padang. 4
Bersedia  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu  membongkar perkara  tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Hal  ini  bisa  dibuktikan  dengan  surat  yang ditetapkan oleh penegak hukum terkait bahwa narapidana yang bersangkutan adalah saksi
4 Wawancara dengan bapak Agriwa, Kasubsi Registrasi, pada tanggal 06 Juni 2017 jam 10.00 WIB
pelaku  yang  bekerja  sama.  Hal  itu  mendasari  pemberian  remisi  bagi  para  pelaku  tindak pidana khusus. Dengan  adanya  pemberian  remisi  tersebut  menandakan  bahwa  pemberian remisi  bagi  narapidana  tindak  pidana  khusus  seperti  korupsi  cukup  ketat.  Dari  sisi efektivitas  maka  tentunya  dengan  aturan  yang  ada  pada  PP  Nomor  99  Tahun  2012 berkaitan dengan syarat-syarat yang harus diperoleh oleh narapidana tindak pidana khusus yang sulit untuk para-para pelaku tindak pidana khusus harus lebih bisa bermasyarakat dan kooperatif dalam membantu petugas untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya.
Masalah  efektivitas  penerapan  PP  Nomor  9  Tahun  2012  cukup  membuat  para narapidana  untuk  lebih  termotivasi  dalam  berkelakuan  baik  akan  tetapi  di  sisi  lain keberadaan  PP  masih  kurang  efektif  dalam  hal  pembinaan.  Dari  hasil  wawancara  dan analisis  penulis  mengenai  pemberian  remisi  dari  sisi  efektivitas  memberikan  suatu gambaran  bahwa  spirit  penegakan  hukum  kita  masih  berorientasi  pada  hal-hal  yang sifatnya  represif.  Keberadaan  PP  Nomor  99  Tahun  2012  bukanlah  solusi  dalam memberikan  efek  jera  kepada  para  pelaku  tindak  pidana  khusus,  justru  di  sisi  lain  akan menimbulkan persoalan hukum baru karena adanya pergeseran paradigma pemidanaan dan bertentangan dengan aturan hukum yang lain. 5

## B. Kendala-Kendala Dalam Pemberian Remisi
Berdasarkan  hasil  penelitian  faktor  yang  menjadi  kendala  (mempengaruhi)  dalam pelaksanaan pengawasan remisi adalah menyangkut faktor yuridis dan non yuridis, yaitu :
1. Kendala  dari  faktor  yuridis  dalam  pemberian  remisi  pelaku  tindak  pidana    khusus adalah  PP  Nomor  99  Tahun  2012  masih  tergolong  baru,  maka  perlu  penyesuaian terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemsayrakatan Klas II A  Padang.
2. Kendala  dari  faktor  non  yuridis  dalam  pemberian  remisi  bagi  tindak  pidana  khusus adalah  :  banyaknya  jumlah  narapidana  di  Lapas  Klas  II  A  Padang,  tidak  hanya narapidana  pelaku  tindak  pidana  khusus  saja  yang  mendapatkan  remisi,  semua narapidana  berhak  mendapatkan  remisi  sehingga  memerlukan  waktu  dalam  sidang TPP,  adanya  narapidana  yang  mendapat  hukuman  disiplin  sehingga  tidak  bisa mendapat  remisi.  Berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lapas tertentu sebagai Rutan, Lapas
5 Wawancara dengan bapak Agriwa, Kasubsi Registrasi, pada tanggal 06 Juni 2017 jam 10.00 WIB
Klas  IIA  Padang  tidak  termasuk  didalam  278  Lapas  yang  ditetapkan  sekaligus sebagai Rutan. Namun dalam praktek pelaksanaannya, Lapas Klas IIA Padang selain berfungsi sebagai Lapas juga merangkap sebagai Rutan dan bahkan dapat menerima penitipan  tahanan.  Dari  seluruh  himpunan  peraturan  tentang  pemasyarakatan  yang dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan Tahun 2009, tidak ada satu aturan pun yang menunjuk  Lapas  Klas  IIA  Padang  difungsikan  sekaligus  sebagai  Rutan  apalagi  bisa menerima titipan tahanan.
3. Kurangnya  sumber  daya  manusia  petugas  lembaga  pemasyarakatan  Klas  II  A Padang,  sehingga  mempengaruhi  sistem  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakat Klas II A Padang.

## PENUTUP
Efektivitas PP Nomor 99 Tahun 2012 dalam  pemberian remisi  kepada narapidana tindak pidana khusus berdasarkan pembahasan dan analisis penulis dapat dikatakan belum efektif  pada  Pelaksanaan  pemberian  remisi  tindak  pidana  khusus  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas II A  Padang di lakukan sesuai dengan Pasal 34 PP Nomor 99 Tahun 2012    dan  Pasal  34  A  ayat  (1)  PP  Nomor  .99  Tahun  2012  Peraturan  Mentri  Hukum  dan Ham  Nomor  21  Tahun  2013  dengan  adanya  peraturan  tersebut  diatas  tidak  banyak narapidana  tindak  pidana  khusus  yang  dapat  memenuhi  syarat-syarat  tersebut,  membayar denda, uang pengganti, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dalam membongkar tindak  pidana  yang  dilakukan  bersama-sama  dengan  narapidana  tersebut  kemudian  sejak keluarnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  tahun  2012  tersebut  dapat  dikatakan  belum efektif karena jumlah narapidana pada tahun 2014 sebanyak 416 orang  yang dapat remisi sebayanak  34 orang, narapidana pada tahun 2015 sebanyak 468 orang  yang dapat remisi sebanyak    32  orang  dan  narapidana  pada  tahun  2016  sebanyak  500  orang    yang  dapat remisi sebanyak  30 orang yang mendapatkan remisi.
Kendala-kendala  yang  ditemui  dalam  pemberian  remisi  pada  narapidana  tindak pidana  khusus  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  A  Padang  adalah:  secara  umum kendalanya  karena  keterbatasan  sumber  daya  manusia  dalam  pelaksanaan  pembinaan, keterbatasan  mengajukan  remisi,  keterbatasan  manusia  petikan  vonis  dari  pengadilan.
Sedangkan  secara  khusus  adalah  karena  tidak  terpenuhinya  syarat-syarat  yang  ditentukan oleh Pasal 34 A ayat (1) PP Nomor 99 Tahun 2012.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir Syamsudin, Undang-undang Pemasyarakatan, Fokusindo Mandiri, Bandung, 2014.
Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2000 , Sistem Pidana dan Pembidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reforsasi , Pradnya Paramita, Jakarta, tt.
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana, Citra  Aditya  Bhakti, Bandung, 2002.
L.S.  Allagan, Faktor-faktor  yang  Berdampak  Terhadap  Kegagalan  Reintegrasi  Sosial Terpidana , Universitas Indonesia Program Pascasarjana Ilmu Sosial, Tesis, Jakarta, 1999.
Mardjono  Reksodiputro, Bunga  Rampai  Permasalahan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1997.
P. A. F. Lamintang, Hukum Penintesier Indonesia , Armico, Bandung, 1984.
R.  Soesilo,  M.  Karjadi, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  dengan  Penjelasan Resmi dan Komentar, Bogor, Politeia, 1997
https://bapaswonosari.files.wordpress.com/2013/11/ permen-no-21-th-2013-tentan-syarat- dan-tata-cara-pemberian-remisi-asimilasi-cmk-pb-cmb-dan-cb.pdf
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP).
Undang-undang  Nomor  49  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 Tentang syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun 2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti Bersyarat .
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman, Media  Pembangunan  dan Pembinaan Hukum, Majalah Hukum Nasional , Pusat Dokumentasi Hukum BPHN, Jakarta, 1992
Departemen Kehakiman, Dari Sangkar ke Sangkar Suatu Komitmen Pengayoman , Jakarta, 1979